Prosedur Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT Pertani (Persero) Unit Pemasaran Subang
Deddy Suhardi 1
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang deddysuhardi58@gmail.com
Luki Natika 2
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang lukinatika85@gmail.com

## Abstrak
Salah satu jenis pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas penghasilan berupa gaji,  upah,  honorarium,  tunjangan  dan  pembayaran  lain  dengan  nama  dan  dalam bentuk  apa  pun  sehubungan  dengan  pekerjaan  atau  jabatan,  jasa,  dan  kegiatan  yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Mengingat masih sedikitnya pembahasan  mengenai  PPh  pasal  21,  maka  penulis  merasa  tertarik  untuk  melakukan penelitian menggunakan metode observasi dan wawancara pada PT. Pertani (Persero) Unit Pemasaran Subang, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan pelaporan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  21  tersebut.  PPh  pasal  21  dipotong  dan dipungut  antara  lain  oleh  pemberi  kerja  baik  orang  pribadi  maupun  badan. Perhitungan PPh pasal 21 ini dilakukan secara langsung oleh pemberi kerja maupun di serahkan  kepada  pihak  pemerintah  ataupun  pihak  ketiga.  Sebagaimana  proses perhitungan  tersebut  harus  mengikuti    aturan  dan  tarif  yang  berlaku.  Kemudian  di setorkan  dan  dilaporkan  setiap  satu  bulan  sekali  pada  bulan  berikutnya.  Perusahaan PT.Pertani  (Persero)  melakukan  pemungutan  dan  perhitungan  Pph  pasal  21  oleh bendahara  umum,  serta  melakukan  penyetoran  dan  pelaporan  sesuai  dengan prosedur.Dengan adanya penelitian tentang Pajak Penghasilan, diharapkan agar semua wajib pajak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, dan dapat menambah wawasan masyarakat khususnya terhadap PPh Pasal 21 atas gaji karyawan.
Kata kunci : Pajak Penghasilan

## Abstract
One  type  of  tax  is  Income  Tax  (PPh)  article  21  on  income  in  the  form  of  salary,  wages, honoraria, allowances and other payments by name and in any form in respect of employment or occupation, services and activities undertaken by an individual tax subject in country.Given the lack of discussion about the income tax article 21, the authors feel interested to conduct research using observation and interview methods at PT. Pertani (Persero) Subang Marketing Unit, with the aim to know how the calculation and reporting Income Tax (PPh) Article 21.  Income Tax Article 21 is deducted and collected, among others, by the employer, either an individual or an entity. The calculation of income tax article 21 is done directly by the employer or submitted to the  government  or  a  third  party.  As  the  calculation  process  must  follow  the  rules  and  tariffs applicable.  Then  reported  and  reported  once  every  month  in  the  following  month.  PT.Pertani (Persero) Company collects and calculates Pph Article 21 by the general treasurer, and makes deposits  and  reporting  in  accordance  with  the  procedures.  With  the  existence  of  research  on Income  Tax,  it  is  expected  that  all  taxpayers  can  fulfill  the  obligation  as  it  should,  and  can increase community insight especially to Article 21 Income Tax on employee's salary.

## Keywords : Income Tax

## Pendahuluan
Indonesia  adalah  Negara  berkembang  yang  gencar  melakukan  perubahan  demi mencapai kesejahtaraan masyarakat yang terencana dan merata. Salah satu upaya yang dilakukan  oleh  pemerintah  adalah  meningkatkan  perekonomian  negara  yaitu  dengan cara  memungut  pajak  kepada  seluruh  warga  negara  sebagai  salah  satu  sumber penerimaan  negara  paling  besar  .  Definisi  pajak  menurut  Undang-Undang  Nomor  16 tahun  2009  tentang  perubahan  ke-empat  atas  Undang-undang  Nomor  6  tahun  1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan yang  bersifat  memaksa  berdasarkanUndang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sedangkan  menurut  Prof.  Dr.  Rochmat  Soemitro,  S.H.,  pajak  adalah  iuran  rakyat kepada kas negara berdasarkan undang0undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  ditujukkan  dan  yang digunakan  untuk  membayar  pengeluaran  umum.  Sistem  pemungutan  pajak  yang berlaku  di  Indonesia  yaitu Self  Assesment  System , Official  assessment  system dan withholding System. Self Assesment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan,  membayar,  dan  melaporkan  sendiri  besarnya  pajak  terutang  yang harus  dibayar. Official  assessment  system adalah  suatu  sistem  pemungutan  yang memberi  wewenang  kepada  pemerintah  (fiskus)  untuk  menentukan  besarnya  pajak
yang  terutang  oleh  wajib  Pajak.  Sementara Withholding  system adalah  suatu  sistem pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang  kepada  pihak  ketiga  (bukan  fiskus  dan bukan  Wajib  Pajak  yang  bersangkutan)  untuk  memotong  atau  memungut  pajak  yang terutang  oleh  wajib  pajak.  Pemotong  yang  melakukan  pemungutan  pajak  baik  pajak orang  pribadi  maupun  badan,  harus  melakukannya  sesuai  dengan  aturan  atau  asas yang berlaku. Asas pemungutan pajak meliputi: asas domisili atau berdasarkan tinggal, asas  sumber  dan  asas  kebangsaan.  Sehingga  dapat  menyesuaikan  dan  mengambil kebijakan yang tepat.
Adapun tarif Pajak di Indonesia terdapat 4 macam, antara lain:
1. Tarif  Sebanding  /  proporsional;  berupa  presentase  yang  tetap  berapapun  jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang  seimbang terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
2. Tarif  tetap;  berupa  jumlah  yang  tetap  sama  terhadap  jumlah  yang  dikenai  pajak, seperti bea materai.
3. Tarif  progresif;  yaitu  presentase  tarif  yang  diigunakan  semakin  besar  bila  jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
4. Tarif degresif; yaitu presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
Pengenaan  pajak  di  Indonesia  dapat  dikelompokkan  menjadi  dua  bagian,  yaitu Pajak  Negara  sebagai  pemasukan  kedalam  kas  Negara  dan  Pajak  Daerah  sebagai pemasukan kas daerah. Pajak Daerah didasari oleh hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang – Undang no. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah.  Pajak  daerah  ini  meliputi  daerah  otonom  yang  mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan masyarakat setempat Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk keperluan negara. Pajak Negara yang sampai saat ini adalah:
1. Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPn BM).
3. Bea Materai.
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Pengertian  Pajak  Penghasilan  (PPh)  berdasarkan  Undang-Undang  No  17  Tahun 2000  adalah  pajak  yang  dikenakan  terhadap  subjek  pajak  atas  penghasilan  yang diterima  atau  diperolehnya  dalam  satu  tahun  pajak  atau  suatu  pungutan  resmi  yang ditujukan  kepada  masyarakat  yang  berpenghasilan  yang  diperolehnya  dalam  tahun pajak  untuk  kepentingan  negara  dan  masyarakat  dalam  hidup  berbangsa  dan bernegara  sebagai  suatu  kewajiban  yang  harus  dilaksanakannya.  Terdapat  beberapa jenis pajak penghasilan antara lain:
1. PPh pasal 21 dan pasal 26 tentang wajib pajak pribadi dalam negeri dan luar negeri.
2. PPh pasal 22 tentang pembelian/pengadaan barang dagang.
3. PPh pasal 23 tentang jasa angkutan.
4. PPh pasal 4 ayat 2 tentang sewa bangunan atau lahan/tanah.
Menurut  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER  32/PJ/2015  Pajak Penghasilan  Pasal  21  adalah:  Pajak  atas  penghasilan  berupa  gaji,  upah,  honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan  pekerjaan  atau  jabatan,  jasa,  dan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi subjek  pajak  dalam  negeri.  Adapun  yang  berhak  melakukan  pemotongan  Pajak Penghasilan Pasal 21 antara lain pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi maupun badan,  yang  merupakan  induk,  cabang,  perwakilan  atau  unit  perusahaan,  yang membayar  atau  terutang  gaji,  upah,  honorarium,  tunjangan  dan  pembayaran  lain dengan nama apapun  sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh  pegawai  atau bukan  pegawai . PT.  Pertani  (Persero)  adalah  salah  satu  lembaga pemerintah  yaitu    BUMN    yang    independen  sebagai  perusahaan  milik  Negara  yang bergerak dalam bidang pertanian. Sebagai sebuah perusahaan yang memiliki karyawan tetap  maupun  tidak  tetap,  maka  perusahaan  berhak  bahkan  wajib  melakukan perhitungan, pemungutan dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan atau  gaji  para  pegawainya,  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.    Saat  ini  Pajak Pengahasilan  pasal  21  harus  menjadi  perhatian  lebih  bagi  wajib  pajak  demi meningkatkan kesadaran bersama. Mengingat masih sedikitnya pembahasan mengenai PPh  pasal  21  atas  penghasilan  berupa  gaji,  upah,  honorarium,  tunjangan  dan pembayaran lain yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri,maka penulis merasa tertarik melakukan kerja praktek lapangan pada PT. Pertani (Persero) Unit Pemasaran Subang.

## Kerangka Teori
a.  Pengertian Administrasi Keuangan
Pengertian  administrasi  keuangan  dalam  arti  luas  adalah  suatu  kebijakan mengenai  pengadaan  dan  penggunaan  keuangan  organisasi  untuk  mewujudkan kegiatan  organisasi  tersebut,  dimana  bentuknya  berupa  pengelolaan  keuangan meliputi  perencanaan,  pengaturan,  pertanggungjawaban,  dan  pengawasan keuangan.    Menurut The  Liang  Gie,  pengertian  administrasi  keuangan  adalah proses perencanaan, penyediaan, dan penggunaan uang dalam suatu perusahaan/ organisasi. Dengan kata lain, administrasi keuangan merupakan kegiatan penataan keuangan, yang mencakup penyusunan anggaran belanja, penentuan sumber dana, cara pemakaian, hingga pembukuan.
b.  Fungsi Administrasi Keuangan
Mengacu pada arti administrasi keuangan di atas, fungsi administrasi keuangan secara  umum  adalah  sebagai  berikut:  Fungsi  Investasi.  Fungsi  investasi  dalam  hal ini  adalah  semua  aktivitas  pengelolaan  dana  ke  dalam  aktiva-aktiva  yang  dipakai untuk mencapai tujuan organisasi. Investasi bisa didapatkan dari modal organisasi atau dari luar. Invetasi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: Investasi jangka pendek,  misalnya  kas,  piutang,  persediaan,  dan  sebagainya.  Investasi  jangka
panjang,  misalnya  tanah,  gedung,  peralatan  produksi,  kendaraan,  dan  sebagainya. Kemudian Fungsi Mencari Dana; Dalam hal ini fungsi mencari dana adalah fungsi untuk  mencari  modal  untuk  membiayai  semua  aktivitas  yang  dilakukan  oleh organisasi. Selain itu juga berfungsi untuk memilah dan memilih berbagai sumber dana yang tepat untuk masing-masing jenis kebutuhan. Artinya, suatu perusahaan harus memilih apakah dana diambil dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang,  atau  dari  modal  perusahaan  itu  sendiri.  Selanjutnya  adalah  Fungsi Pembelanjaan; Ini merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana  yang  digunakan  untuk  membiayai  seluruh  kegiatan,  baik  itu  dana  milik sendiri  maupun  dana  dari  luar.  Dengan  kata  lain,  fungsi  pembelanjaan  di  sini berkaitan dengan proses produksi maupun pendukung proses produksi, dan Fungsi Pembagian  Laba;  Ini  adalah  kegiatan  pembuatan  dan  penentuan  aturan  dalam pembagian keuntungan hasil usaha. Fungsi pembagian laba juga dapat dimasukkan ke  dalam  fungsi  mencari  dana.  Dalam  artian,  perusahaan  berupaya mengembangkan usaha-usaha perusahaan dari dana perusahaan itu sendiri.
c.  Manfaat Administrasi Keuangan
Setelah  memahami  pengertian  administrasi  keuangan  dan  fungsinya,  tentunya kita juga perlu mengetahui apa saja manfaat administrasi keuangan tersebut. Secara umum, setidaknya ada tiga manfaat dari administrasi keuangan, yaitu:  Pencatatan penerimaan  dan  pengeluaran  suatu  organisasi  menjadi  lebih  teratur;  Penggunaan dana organisasi menjadi lebih terkendali, lebih terkoordinasi, dan lebih bermanfaat; dan  Dengan  adanya  administrasi  keuangan  maka  potensi  terjadinya  kekeliruan pembuatan laporan keuangan dapat diminimalisir.
d.  Komponen Administrasi Keuangan Dalam pelaksanaannya, administrasi keuangan terdiri dari beberapa komponen, yaitu:
1) Perencanaan  Keuangan,  yaitu  semua  kegiatan  perencanaan  pemasukan  dan pengeluaran keuangan dalam jangka waktu tertentu.
2) Penganggaran  Keuangan,  yaitu  semua  kegiatan  yang  berhubungan  dengan pemasukan, pengeluaran, dan kegiatan lainnya yang direncanakan sebelumnya dan dibuat detail anggarannya.
3) Pengelolaan Keuangan, yaitu penggunaan dana sedemikian rupa yang bertujuan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan/ organisasi.
4) Pencarian  Keuangan,  yaitu  semua  hal  yang  berhubungan  dengan  upaya pengadaan dana agar semua kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik.
5) Penyimpanan  Keuangan,  yaitu  aktivitas  pengumpulan  dana  perusahaan  dan menyimpannya di tempat yang aman.
6) Pengendalian  Keuangan,  yaitu  semua  hal  yang  berhubungan  dengan  penilaian dan perbaikan sistem/ kinerja bagian keuangan pada suatu perusahaan.
7) Pemeriksaan  Keuangan, yaitu  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  audit  internal terhadap  bagian  keuangan  perusahaan  sebagai  upaya  pencegahan  terjadinya penyimpangan.
e.  Pengertian Prosedur
Prosedur berasal dari bahasa Inggris “procedure” yang bisa diartikan sebagai cara atau  tata  cara.  Menurut  Ida  Nuraida  (2008:35)  Prosedur  adalah  urutan  langkah- langkah  (atau  pelaksanaan-pelaksanaan  pekerjaan),  dimana  pekerjaan  tersebut dilakukan,  berhubungan  dengan  apa  yang  dilakukan,  bagaimana  melakukannya, bilamana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.  Dari pengertian tersebut dapat  dissimpulkan  bahwa  prosedur  pastinya  akan  tercantum  bagaimana  setiap tugas dilakukan, akan berhubungan dengan apa, dan siapa saja yang melaksanakan tugas tersebut.
f.  Pengertian Pajak
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara  berdasarkan  undang0undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tiada mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  ditujukkan  dan  yang digunakan  untuk  membayar  pengeluaran  umum.  (Mardiasmo;  2016).    Pajak dipotong  dan  dipungut  kepada  wajib  pajak  dan  subjek  pajak.  Adapun  yang termasuk  dalam  wajib  pajak  sebagai  berikut:  Orang  pribadi;  baik  di  dalam  negeri mapun  di  luar  negeri;  Badan;  terdiri  dari  perseroan  terbatas,  perseroan komandditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma,  koperasi,  yayasan  atau  organisasi  lainnya  termasuk  kontrak  kolektif;  dan Bentuk  Usaha  tetap  (BUT).  Subjek  Pajak  dapat  dibedakan  menjadi:  Subjek  pajak dalam negeri yang terdiri dari: Orang pribadi, yang bertempat tinggal di Indonesia lebih  dari  183  hari  dalam  jangka  waktu  12  bulan  dan  Subjek  pajak  badan  yaitu badan  yang  didirikan  atau  bertempat  di  Indonesia.  Sedangkan  Subjek  pajak  dari luar  negeri  yang  terdiri  dari:  orang  pribadi  yang  tidak  bertempat  tinggal  di Indonesia, yang berada di  Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12  bulan,  dan  badan  yang  tidak  didirikan  dan  tidak  bertempat  kedudukan  di Indonesia,  yang  menjalankan  kegiatan  bentuk  usaha  tetap  di  Indonesia.  Orang pribadi  yang  tidak  bertempat  tinggal  di  Indonesia,  orang  pribadi  yang  berada  di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak  didirkan  di  Indonesia,  yang  dapat  menerima  atau  memperoleh  penghasilan dari  Indonesia  tidak  dari  menjalankanusaha  atau  melakukan  kegiatan  mellalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
g.  Pengetian Pajak Penghasilan
Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2000  adalah  pajak  yang  dikenakan  terhadap  subjek  pajak  atas  penghasilan  yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diperolehnya dalam tahun
pajak  untuk  kepentingan  negara  dan  masyarakat  dalam  hidup  berbangsa  dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.  Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan pemotongan PPh Pasal 21 terbaru berdasarkan peraturan Direktur Jenderal  Pajak  PER-32/PJ/2015  adalah  sebagai  berikut:    Dasar  Pengenaan  Pajak (DPP)  untuk  jumlah  penghasilan  yang melebihi  Rp  450.000,- sehari,  yang  berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima  dalam  1  bulan  kalender  telah melebihi  Rp  4.500.000,-..  Dasar  Pengenaan Pajak  (DPP) 50%  dari  jumlah  penghasilan  bruto yang  berlaku  bagi  bukan  pegawai sebagaimana  dimaksud  dalam  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  No.  PER- 32/PJ/2015  Pasal  3  huruf  c  yang  menerima  imbalan  yang  tidak  bersifat berkesinambungan.  Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan di atas.  Dasar Pengenaan  Pajak  (DPP)  dan  Pemotongan  PPh  Pasal  26  adalah  jumlah  penghasilan bruto.
h.  Cara Menghitung PPh Pasal 21
Perhitungan  PPh  Pasal  21  untuk  Pegawai  Tetap  dan  Penerima  Pensiun. Penghitungan  PPh  Pasal  21  untuk  pegawai  tetap  dan  penerima  pensiun  berkala dibedakan menjadi 2, yaitu :
1. Penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21 yang  terutang  untuk  setiap  masa  pajak,  yang  dilaporkan  dalam  SPT  masa  PPh Pasal 21, selain masa pajak Desember atau masa dimana pegawai tetap berhenti bekerja.
a. Penghitungan kembali sebagai dasar pengisian Form 1721 A1 atau 1721 A2 dan pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Desember atau masa dimana  pegawai  tetap  berhenti  bekerja.  Penghitungan  kembali  ini  dilakukan pada  :  a.  Bulan  dimana  pegawai  tetap  berhenti  bekerja  atau  pensiun;  b.  Bulan Desember  bagi  pegawai  tetap  yang  bekerja  sampai  akhir  tahun  kalender  dan bagi  penerima  pensiun  yang  menerima  uang  pensiun  sampai  akhirtahun kalender.
Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur Bagi Pegawai Tetap. Untuk menghitung  PPh  Pasal  21  untuk  penghasilan  pegawai  tetap,  terlebih  dahulu dihitung  seluruh  penghasilan  bruto  yang  diterima  atau  diperoleh  selama  sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk  uang  lembur  (overtime)  dan  pembayaran  sejenisnya.  Dan  untuk perusahaan yang masuk program JAMSOSTEK, premi jaminan kecelakaan kerjaan (JKK),  Premi  Jaminan  Kematian  (JK)  dan  Premi  Jaminan  Pemeliharaan  Kesehatan (JPK)  yang  dibayar  oleh  pemberi  kerja  merupakan  penghasilan  bagi  pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi Premi Asuransi Kesehatan, Asuransi Kecelakaan Kerja, Asuransi Jiwa, Asuransi Dwiguna, dan Asuransi Beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan
bruto  yang  dibayarkan  oleh  pemberi  kerja  kepada  pegawai.  Selanjutnya  dihitung jumlah penghasilan netto sebulan sekali dengan cara mengurangi penghasilan ruto dengan  biaya  jabatan  serta  iuran  pensiun,  iuran  jaminan  hari  tua,  dan  atau tunjangan  hari  tua  yang  dibayar  sendiri  oleh  pegawai  yang  bersangkutan  melalui pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Mentri Keuangan  atau  kepada  Badan  Penyelenggara  JAMSOSTEK.  Apabila  pajak  yang terutang  oleh  pemberi  kerja  tidak  didasarkan  oleh  masa  gaji  sebulan,  maka  untuk penghitungan PPh Pasal 21, jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan menggunakan faktor perkalian sebagai berikut: a. Gaji untuk  masa  seminggu  dikalikan  dengan  4;  dan  b.  Gaji  untuk  sehari  dikalikan dengan  26  Selanjutnya  dihitung  penghasilan  netto  setahun,  yaitu  jumlah penghasilan  netto  sebulan  dikalikan  12.  Dalam  hal  seorang  pegawai  tetap  dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak dalam negri sudah ada sejak awal tahun,  tetapi  mulai  bekerja  setelah  bulan  Januari  maka  penghasilan  netto  setahun dihitung  dengan  mengalikanpenghasilan  netto  setahun  dengan  banyaknya  bulan sejak  pegawai  yang  brersangkutan  mulai  bekerja  sampai  bulan  Desember. Selanjutnya dihitung penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal17 UUPH  yaitu  sebesar  penghasilan  netto  setahun  dikurangi  dengan  PTKP.  Setelah diperoleh  PPh  terutang  dengan  menerapkan  tarif  Pasal  17  ayat  UU  PPh  terhadap penghasilan  kena  pajak,  selanjutnya  dihitung  PPh  pasal  21  sebulan,  yang  harus dipotong  dan  atau  disetor  ke  kas  negara,  yaitu  sebesar  :  Jumlah  PPh  Pasal  21 setahun  dibagi  dengan  12,  atau  Jumlah  PPh  Pasal  21  setahun  dibagi  banyaknya bulan  yang  menjadi  faktor  pengali  dalam  hal  wajib  pajak  mulai  bekerja  setelah bulan  Januari.  PPh  Pasal  21  atas  penghasilan  seminggu  dihitung  berdasarkan  PPh Pasal 21 sebulan dibagi 4, sedangkan PPh pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan  PPh  Pasal  21  sebulan  dibagi  26.  Jika  kepada  pegawai  disamping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel), misalnya untuk 5 bulan, maka penghtungan PPh Pasal 21 atas Rapel tersebut adalah sebagai berikut :
1) Rapel dibagi dengan banyaknya bulanm perolehan Rapel tersebut (dalam hal ini 5 bulan);
2) Hasil  pembagian  Rapel  tersebut  ditambahkan  pada  gaji  setiap  bulan  sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21;
3) PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan;
4) PPh Pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud, adalah selisih  antara  jumlah  pajak  yang  terhitung  berdasarkan  huruf  C  dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong sebagaimana disebut pada huruf b. Bagi  Penerima  Pensiun  Berkala  Penghitungan  PPh  Pasal  21  atau  uang  pensiun bulanan yang telah diterima atau diperoleh penerima pensiun pada tahun pertama pensiun adalah sebagai berikut:
a. Terlebih dahulu dihitung penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi  penghasilan  bruto  dengan  biaya  pensiun,  kemudian  dikalikan
dengan  banyaknya  bulan  sejak  pegawai  yang  bersangkutan  menerima  pensiun sampai dengan bulan Desember;
b. Penghasilan netto pensiun sebagaimana tersebut pada huruf a ditambah dengan penghasilan netto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari  pemberi  kerja  sebelum  pegawai  yang  bersangkutan  pensiun  sesuai  yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
c. Untuk  menghitung  penghasilan  kena  pajak,  jumlah  penghasilan  pada  huruf  b dikurangi dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan kena pajak tersebut;
d. PPh Pasal 21 atas pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 dalam huruf c dengan PPh Pasal 21 yang terutang dari pemberi  kerja  sebelum  pegawai  yang  bersangkutan  pensiun  sesuai  yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
e. PPh  Pasal  21  atas  pensiun  bulanan  adalah  sebesar  PPh  Pasal  21  adalah  seperti tersebut dalam huruf d dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan selanjutnya adalah sebagai berikut :
a. Terlebih dahulu dihitung penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun;
b. Selanjutnya dihitung penghasilan netto sebulan yaitu jumlah penghasilan netto sebulan dikalikan dengan 12.
c. Selanjutnya dihitung penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar penghasilan netto setahun dikurangi dengan PTKP
d. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat UU PPh terhadap  penghasilan  kena  pajak,  selanjutnya  dihitung  PPh  Pasal  21  sebulan, yang  harus  dipotong  dan  atau  disetor  ke  kas  negara  yaitu  sebesar  jumlah  PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12.

## Hasil dan Pembahasan

## a.  Profil Perusahaan
PT.  PERTANI  (PERSERO)  Merupakan  Badan  Usaha  Milik  Negara,  dibentuk tahun 1959 sebagai pionir yang fokus pada sektor pertanian. Dari waktu ke waktu perseroan  telah  memainkan  peran  penting  sebagai  garda  terdepan  dalam mendukung  program  pemerintah  disektor  pertanian.  Melalui  peran  tersebut perseroan  tumbuh  dan  berkembang  menjadi  pelaku  utama  nasional  dibidang agribisnis yang memproduksi, mengadakan dan memasarkan sarana produksi dan komoditi  pertanian.    Berbeda  dari  tahun  sebelumnya,  ketahanan  pangan  terus berkembang  menjadi  isu  global  dan  menempati  prioritas  terdepan  dan  agenda pembangunan.  Indonesia  secara  konsisten  mendorong  potensi  sektor  pertanian sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus ketahanan pangan nasional.
Sesuai  Strategic  Direction  pemegang  saham  perseroan  diposisikan  sebagai  BUMN yang  fokus  pada  usaha  PERGABAHAN  untuk  mendukung  ketahanan  pangan nasional, Fokus usaha ini mendorong perseroan mereposisi diri untuk memperkuat kinerja  dengan  membangun  kopetensi  bisnis  inti  sebagai  pusat  pergudangan Agribisnis  sekaligus  Pusat  Resi  gudang.  Perseroan  telah  memposisikan  kopetensi inti  bisnis  sebagai  pusat  pergudangan  agribisnis  dan  pusat  resi  gudang,  dengan cakupan  bisnis  meliputi  kegiatan  on  farm  (sarana  produksi  pertanian  ,  peralatan mesin  pertanian  dan  pengelolaan  lahan  pertanian)  dan  kegiatan  bisnis  off- farm(pengelolaan  produk  pertanian,  pengelolaan  pergudangan  dan  pengelolaan asset). Visi : Menjadi Perusahaan Agribisnis nasional terdepan dan terpercaya. Misi : 1)  1.  Menghasilkan  sarana  produksi  dan  komoditi  pertanian  serta  jasa  yang bermutu  dan  berdaya  saing;  2)  2.  Memasarkan  sarana  produksi  dan  komoditi pertanian  serta  jasa  ayang          bermutu  dan  berdaya  saing;  dan  3)  3.  Mendukung peningkatan  kesejahtraan  petani  dan  kelestarian  lingkungan  untuk  menghasilkan produksi yang tinggi dan serta berperan aktif dalam ketahanan pangan nasional.

## b.  Pembahasan
Pajak  sebagai  salah  satu  sumber  penerimaan  kedalam  kas  Negara  digunakan untuk segala keperluan negara dan pembelanjaan Negara. Dengan demikian pajak juga  berkaitan  dengan  komponen  administrasi  keuangan.    Pajak  sebagai penerimaan  Kas  Negara  termasuk  kedalam  komponen  administrasi  keuangan karena dengan adanya pajak sumber pendapatan Negara dapat diketahui, disimpan dan dikelola untuk anggaran Negara. Adapun prosedur perhitungan dan pelaporan pajak sebagai berikut ini:
Gambar 1 Prosedur Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21

## b.1 Prosedur perhitungan PPh Pasal 21
Perhitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  pada  PT.  Pertani  dilakukan  oleh perusahaan  sebagai  pemberi  kerja  dan  dikerjakan  oleh  bendahara  finansil  atau bendahara  umum  bagian  wilayah  (kantor  pusat).  Dalam  hal  ini  perusahaan melakukan perhitungan guna untuk mengetahui berapa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus di pungut dan dipotong untuk setiap pegawainya.    Cara menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai tetap atas penghasilan teratur:  Untuk menghitung PPh Pasal  21  untuk  penghasilan  pegawai  tetap,  terlebih  dahulu  dihitung  seluruh penghasilan  bruto  yang  diterima  atau  diperoleh  selama  sebulan,  yang  meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang
Gaji Karyawan Dihitung Dibayar Pelaporan PKP Bukti penerimaan Negara Bukti penerimaan Surat
lembur  (overtime)  dan  pembayaran  sejenisnya.  Kemudian  dihitung  jumlah penghasilan  netto  sebulan  sekali  dengan  cara  mengurangi  penghasilan  bruto dengan  biaya  jabatan  serta  iuran  pensiun,  iuran  jaminan  hari  tua,  dan  atau tunjangan  hari  tua  yang  dibayar  sendiri  oleh  pegawai  yang  bersangkutan  melalui pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Mentri Keuangan  atau  kepada  Badan  Penyelenggara  JAMSOSTEK.  Selanjutnya  dihitung penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal17 UUPH yaitu sebesar penghasilan netto setahun dikurangi dengan PTKP. Setelah diperoleh PPh terutang dengan  menerapkan  tarif  Pasal  17  ayat  UU  PPh  terhadap  penghasilan  kena  pajak, selanjutnya dihitung PPh pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan atau disetor ke kas  negara,  yaitu  sebesar  :    Jumlah  PPh  Pasal  21  setahun  dibagi  dengan  12,  atau Jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali dalam  hal  wajib  pajak  mulai  bekerja  setelah  bulan  Januari.    Saat  ini  perhitungan Pajak  sudah  dibuat  lebih  mudah  dengan  adanya  situs  pajak  online  yang menyediakan  berbagai  macam  kebutuhan  untuk  melakukan  perhitungan  dan pelaporan  pajak.  Namun  untuk  pembelajaran  agar  lebih  mudah  dimengerti  dan terperinci, penulis memutuskan untuk menyampaikan perhitungan secara manual. Contoh Perhitungan:
1) Perhitungan atas penghasilan dari Nunung Kunkun CS Gaji perbulan mei
2017 1.600.000 Tunjangan: Jumlah Tunjangan 0 gaji bruto bulan mei 2017 1.600.000 Potongan: Koperasi Karyawan 25.000 Iuran Sekar 6.000 Jumlah potongan 31.000 Penghasilan neto bulan Mei 1.569.0 00 Penghasilan neto setahun 18.828. 000 PTKP: TK/0 54.000.000 PKP 0
Pada  perhitungan  diatas  Wajib  Pajak  atas  nama  Nunung  tersebut  merupakan karyawan  pada  PT.  Pertani  (Persero)  yang  belum  termasuk  ke  dalam  Penghasilan Kena  Pajak  (PKP)  atau  biasa  disebut  dengan  nihil.  Hal  ini  di  karekakan  jumlah penghasilan belum melebihi bahkan belum sepadan dengan PTKP nya sebagai WP tidak kawin yang tidak memiliki tanggungan.

## 2) Perhitungan atas Penghasilan dari Bapak H. Asep
Gaji perbulan mei 2017 2.134.200 Tunjangan: Kesejahteraan 1.100.000 Umum 800.000 Refresentatif 600.000 Listrik 150.000 Telepon 100.000 Kerja 603.000 Jabatan 600.000 Jamsostek 222.057 Dapentani 271.257 Pph 19.833 Jumlah Tunjangan 4.466.147 Gaji Bruto Bulan Mei 2017 6.600.347 Potongan: Jamsostek 326.801 Dapentani 377.967 Koperasi Karyawan 25.00 0 Iuran Sekar 6.000 PPh 19.83 3 Jumlah potongan 755.601 Penghasilan neto bulan mei 2017 5.844.746
penghasilan neto satu tahun 70.136.952 PTKP: K/2 67.500.000 PKP setahun 2.636.952
PPh Pasal 21 terutang:
5% x 2.636.952 =        131.847,60
PPh Pasal 21 perbulan:
131.847,60 : 12 =         10.987,30
3) Perhitungan PPh pasal 21 atas nama Bp. Dede Tasdik
4) Gaji perbulan mei 2017 2.134.200 Tunjangan: Kesejahteraan 1.200. 000 Umum 700.0 00 Refresentatif 275.0 00 Listrik 75.00 0
Telepon
70.00 0 Kerja 603.0 00 Transport 350.0
00
Jabatan
130.0
00
Jamsostek
208.2 77 Dapentani 271.2 57 Jumlah Tunjangan 3.882.5 34 Gaji Bruto Bulan Mei 2017 6.016.7 34 Potongan:
JAMSOSTEK
306.5 21 DAPENTANI 377.9 67 KOPERASI KARYAWAN 25.00 0 Iuran Sekar 6.000 Jumlah potongan 715.488 Penghasilan neto bulan mei 2017 5.301.2 46 penghasilan neto satu tahun 63.614. 952 PTKP: K/3 72.000. 000 PKP setahun 0
Dilihat dari perhitungan pada penghasilan Bapak H. Asep bahwa PPh Pasal 21 yang harus beliau bayar dan atau dipotong oleh pemberi kerja sebesar Rp.131.847,60 atau Rp.132.000  per  satu  tahun.  Jumlah  tersebut  di  dapat  dari  Penghasilan  Kena  Pajak satu tahun dikali dengan tarif pajak.
Tarif pajak Bapak H. Asep ini senilai 5% karena jumlah PKP berada diantara Rp.0 sampai  dengan  Rp.50.000.000.  sesuai  dengan  ketentuan  tarif  pajak  seperti  yang sudah di bahas pada table 2.1 tentang tarif pajak.
Penghasilan Netto Kena Pajak Tarif Pajak Sampai dengan 50 juta 5% 50 juta sampai dengan 250 juta 15% 250 juta sampai dengan 500 juta 25% Diatas 500 juta 30%
Sedangkan  pada  perhitungan  Bp.  Dede  Tasdik  jumlah  penghasilan  kena  pajak senilai  Rp.0.  Karena  penghasila  dibawah  PTKP  sama  halnya  seperti  perhitungan pada Ibu Nunung. Yang membedakan yakni PTKP atas . Dede Tasdik yaitu K3 atau Kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang.
Tahap  ketiga  dalam  hal  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  Wajib  Pajak  yaitu pelaporan.  Pada  tahap  ini  Wajib  Pajak  wajib  melaporkan  setiap  satu  bulan  sekali atau  periode  tertentu  pada  SPT  Masa,  dan  SPt  Tahunan  berupa  laporan  setiap setahun. Pelaporan ini tentunya sudah melalui tahap pemungutan dan perhitungan terlebih dahulu.  Setelah melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 baik manual  maupun  di  Online  Pajak,  berikut  ini  adalah  langkah-langkah  selanjutnya yang dapat dilakukan :
1) Mengisi  Daftar  Pemotongan  PPh  Pasal  21  bagi  pegawai  tetap  dan  penerima pensiun, atau tunjangan hari tua.
2) Buat  laporan  SPT  Masa  PPh  Pasal  21  dengan  tulis  tangan,menggunakan  mesik “tik” atau secara online melaui situs resmi pajak.
3) Mengisi  Surat  Setoran  Pajak  (SSP)  sebagai  bukti  pembayaran  atau  penyetoran pajak yang telah dilakukan menggunakan formulir atau dokumen online ke kas negara melalui tempat pembayaran seperti bank atau kantor pos.
4) Menyerahkan bukti pembayaran beserta dokumen lainnya ke kantor pajak.
5) Mendapatkan  Bukti  Penerimaan  Surat  (BPS)  dari  kantor  pajak  sebagai  tanda telah diterimanya laporan PPh Pasal 21.
Catatan:
− Pembayaran dilakukan maksimal sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya.
− Dan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
− Formulir SSP tidak harus di print karena telah diwakili oleh ID billing dan bukti penerimaan kas negara.
b.2 Pihak-pihak  yang  melaksanakan  Prosedur  Perhitungan  dan  Pelaporan  PPh Pasal 21
Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan prosedur perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 adalah sbagai berikut:
1) Bendahara Kantor Wilayah Jawabarat , sebagai pemotong dan pemungut yang melakukan perhitungan atas penghasilan pegawai PT. Pertani (Persero) wilayah jawabarat.
2) Bendahara finansil atau Bendahara Umum PT.Pertani (Persero) Unit Pemasaran Subang sebagai pelaksana pembayaran PPh Pasal 21atas pegawai yang ada pada unit Subang melalui Bank atau Kantor Pos.
3) Bendahara Finansil atau Bendahara Umum PT.Pertani (Persero) Unit Pemasaran Subang, sebagai pelapor PPh Pasal 21 atas pegawai yang ada pada unit Subang kepada Kantor Pajak.
4) Kepala Unit PT.Pertani (Persero) Unit Pemasaran Subang, sebagai pihak yang mengetahui pembayaran dan pelaporan dokumen-dokumen yang dilakukan oleh bendahara finansil, meskipun tidak terlibat secara langsung secara tertulis.
5) Wajib Pajak atau pegawai yang termasuk Penghasilan Kena Pajak. Secara tidak langsung WP tersebut telah melakukan prosedur perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21. Namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh perusahaan sebagai pemberi kerja.
b.  Dokumen-dokumen Prosedur Pelaporan PPh pasal 21 Pada umunya dokumen-dokumen saat pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. PERTANI (Persero) Unit Pemasaran Subang, antara lain sebagai berikut:
a. Daftar Pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap dan penerima pensiun, atau tunjangan hari tua (Formulir 1721-I).
b. Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (Formulir 1721).
c. Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) (Formulir 1721-IV) atau kode billing.
d. Bukti Penerimaan Kas Nergara, yang di dapat dari Bank atau Kantor Pos sebagai tempat pembayaran ang telah ditunjuk oleh Kementrian Keuangan.
e. Cetakan Kode Billing.
f. Bukti Penerimaan Surat (BPS).

## Kesimpulan
Prosedur  perhitungan  PPh  pasal  21  atas  gaji  karyawan  pada  PT.  Pertani  (Persero) dilakukan  oleh  Kantor  Wilayah  Jawabarat.    Kemudian  dibayar  dan  dilaporkan  oleh Kantor Unit Pemasaran Subang melalui Bank atau kantor Pos, dan dilaporkan kepada Kantor Pajak. Dengan demikian seringnya kesalahan dan kekeliruan dalam pencatatan pelaporan,  dan  kesalahan  saat  pembayaran.  Karena  salah  dalam  jumlah  angka  atau lebih  bayar.  Pelaksana  Perhitungan  dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  21
atas penghasilan berupa gaji terdiri dari Kantor Wilayah Jawabarat sebagai pemotong dan menghitung PPh pasal 21, Bendahara Finansil atau Umum sebagai pembayar dan pelapor  PPH  Pasal  21,  serta  Kepala  Unit  Pada  PT.  Pertani  (Persero)  Unit  Pemasaran Subang sebagai pihak yang mengetahui.
Dokumen-dokumen prosedur perhitungan dan pelaporan  Pph pasal 21 erdiri dari: Formulir 1721-I, Formulir Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21,Daftar Surat Setoran Pajak  (SSP)  atau  kode  billing,Bukti  Penerimaan  Kas  Nergara,  dan  sebagainya. Banyaknya  dokumen  yang  diperlukan  dalam  pelaporan  ini  menyebabkan  banyaknya kekeliruan dalam pengisian formulir dan kekeliruan data yang diperlukan.

## Referensi
Brotodihardjo, R Santoso. 1995. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. PT Eresco: Bandung. Liang Gie, The. 1991. Administrasi perkantoran Modern. Liberty: Yogyakarta Mardiasmo.2006. Perpajakan. Andi :Yogyakarta.
Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi terbaru. Andi :Yogyakarta.
Tjahjono Achmad dan Husen, Muhammad Fakhri, Perpajakan, Yogyakarta: Akademi Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentnag Pajak penghasilan.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentnag Pajak penghasilan.
Republik Indonesia, Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang nomor 7 Tahun 1991.