## KEBIJAKAN PENDIDIKAN SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA

## Maskuri
Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo masykuri.ismail@gmail.com
In the history of Indonesian, education policy has always been dynamic. Before independence  until  the  reform  era  of  education  policy  can  not  be  separated from the political system. We know that education policy as part of education policy is a political product. Political configuration in every era of state political leadership  has  always  changed  according  to  the  political  wind  and  the configuration  of  political  rulers.  However,  forces  outside  the  governance system, such as educational community groups, will give color to the education system.  When  the  political  system  demands  the  centralization  of  power,  the education  system  will  also  concentrate  on  a  centralized  government.  With  the flow of reforms, it has spawned many changes in the education system. Several articles, even the law which, according to the public, lack attention to the aspect of education itself, are sued to the Constitutional Court. Along with the policy of  regional  autonomy,  education  policy  must  be  able  to  adjust  to  the development  of  society  in  autonomous  regions.  This  necessarily  requires  the creativity of leaders in the region in terms of promoting education in the region in accordance with the aspirations of the community.
Kata Kunci : kebijakan publik, kebijakan pendidikan, sistem politik ………………………….………………………………………………………………………………...

## Pendahuluan
Kebijakan publik sebagai studi ilmiah dilakukan dengan alasan untuk
mendapatakan  pengetahuan  yang  lebih mendalam (Santoso, 1993: 12). Domain studi kebijakan publik telah merambah banyak hal yang  berkaitan  dengan  berbagai  masalah yang  sangat  luas.  Secara  tradisional,  bila batasan studi kebijakan publik hanya sebatas pada  lembaga-lembaga  pemerintah  maka yang  menjadi  pusat  perhatian  adalah kegiatan  atau  aktivitas  pemerintahan  Studi itu dimulai dari mana asal kebijakan publik, bagaimana  prosesnya,  perkembangannya, dan akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat,  baik  akibat  positif  maupun negatif  (Agustino,  2008:  4-5).  Karena
mempelajarinya  berarti  ada  tujuan  untuk mengetahui dari mana asal kebijakan publik itu dibentuk, bagaimana
proses, perkembangan, akibat dan dampak kebijakan  publik  bagi  sistem  perpolitikan yang  terjadi  dalam  suatu  negara.  Inilah menariknya  mempelajari  kebijakan  publik sebagai  basis  ilmiah.  Banyak  pengetahuan yang  akan  diperoleh  dari  studi  ini.  Fokus yang akan peneliti lakukan dalam penulisan disertasi  ini  adalah  untuk  mengetahui proses,  perkembangan  (implementasi),  dan dampak  (evaluasi)  bagi  publik  penerima kebijakan. Kajian teoritik yang akan dilakukan  memiliki  keterkaitan  dengan  apa yang menjadi tujuan penelitian sebagaimana dalam rumusan masalah.
Secara  akademis,    kebijakan  publik merupakan  bagian  dari  ilmu-ilmu  politik. Robert  Eyestone,  sebagaimana  tulis  Leo Agustino,  mendefinsikan  kebijakan  publik sebagai hubungan antar unit dalam struktur pemerintahan. Hubungan nantar unit tersebut  dapat  diartikan  sebagai  hubungan elemen-elemen  dalam  Negara.  (Agustino, 2008:  6).  Konsep  yang  ditawarkan  Eyestone masih  dianggap  terlalu  luas  dan  dapat menyangkut  banyak  hal.  Budi  Winarno membuat rumusan kebijakan publik sebagai apa  pun  yang  dipilih  dan  tidak  dipilih  oleh pemerintah  untuk  dilakukan  atau  tidak dilakukan (Winarno, 2014: 20).  Dalam kajian teoritis  kebijakan  publik,  Budi  lebih  lanjut menyatakan  bahwa  pendefinisian  kebijakan publik  tetap  harus  mengacu  pada  apa  yang sebenarnya  perlu  dilakukan  ketimbang  apa yang  harus  diusulkan  dalam  mengatasi persoalan  tertentu.  Untuk  itu,  kebijakan diarahkan  pada  tindakan  yang  dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor yang memiliki  maksud  tertentu  dalam  mengatasi suatu persoalan (Winarno, 2014: 21).
Perlu dibedakan antara kebijakan dan kebijaksanaan,  kebijakan  dalam  bahasa Inggris  berasal  dari    kata policy dan kebijaksanaan  berasal  dari  kata wisdom.
Kebijakan  adalah  sebuah  prinsip  atau  cara yang digunakan untuk  dipilih  dalam proses mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Prewitt, sebagai tulis Edi Sharto,  kebijakan  adalah  sebuah  ketetapan yang  pemberlakuannya  bercirikan  perilaku yang  kosisten  dan  berulang,  baik  pembuat kebijakan maupun mereka yang menataatinya.  Dengan  demikian,  kebijakan menurut rumusan Edi Suharto, sebagaimana pendapat Titmuss, Ealau, dan Prewitt adalah ketetapan  yang  memuat  prinsip-prinsip untuk  mengarahkan  cara  bertindak  yang disusun  secara  terencana,  konsisten,  dan bermuara  pada  pencapaian  tujuan  (Suharto, 2010: 7).
Berkaitan dengan kebijaksanaan
( wisdom ), maka para aktor pembuat
kebijakan, baik proses, implementasi, maupun  evaluasi  harus  selalu  beriringan dengan sikap dan sifat kebijaksanaan. Dalam hal  ini,  peneliti  mengingatkan  kembali kepada kita semua akan sila ke empat dalam Pancasila,  yaitu  kerakyatan  yang  dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Kebijaksanaan  selalu  menyertai  setiap  jiwa para  aktor  kebijakan  di  negeri  ini  dalam proses  pengambilan  keputusan  di  lembaga permusyawaratan yang dipimpinnya. Kebijakan  yang  kering  dari  kebijaksanaan maka kebijakan itu hanya semata formalisasi sistem  saja.  Dalam  Pendidikan  Pancasila dibahas  tema  tentang  etika  yang  berisikan nilai,  norma,  dan  moral.  Kajian  ini memfokuskan Pancasila sebagai etika dalam proses  penyelenggaraan  pemerintahan  dan kenegaraan (Kaelan, 2004: 85-96).
Kebijakan  publik,    oleh  Tilaar dikategorikan sebagai fakta strategis daripada faktor politis ataupun fakta teknis. Sebagai  strategi,  dalam  kebijakan  publik sudah terangkum preferensi-preferensi politis  yang  dilakukan  para  aktor  yang terlibat  dalam  proses  perumusan  kebijakan (Tilaar  &  Nugroho,  2009:  185).  William  N. Dunn,  menyatakan  bahwa  kebijakan  publik merupakan daftar pilihan berbagai tindakan yang  dilakukan  oleh  suatu  institusi  atau pejabat  pemerintah,  yang  satu  sama  lain saling berkaitan (Dunn,  2003: 132). Hutman dan  Hill,  sebagaimana  tulis  Edi  Suharto, mendefinisikan  kebijakan  sebagai  strategi, tindakan  atau  perencanaan  yang  dilakukan aktor  kebijakan  untuk  tujuan  mengatasi masalah  dan  memenuhi  kebutuhannya sehingga  tercapai  kesejahteraan  rakyat (Suharto, 2010: 10).
Memang,  kebijakan  sebagai  istilah yang berasal dari kata policy (Inggris) sering digunakan  dalam  menunjuk  seorang  yang berperilaku sebagai aktor,  sebut saja pejabat dalam suatu pemerintahan atau aktor dalam bidang  tertentu.  Batasan  kajian  ini  oleh banyak  pakar  kebijakan  bila  dimasukkan
dalam  pembicaraan  biasa  menjadi  relatif memadai,  namun  kurang  memadai  bila batasannnya adalah
ilmiah. Seperti dikatakan  oleh  Robert  Eyeston  bahwa kebijakan itu pola hubungan yang dilakukan oleh  pemerintah  dengan  lingkungannya dalam  suatu  unit  tertentu  (Winarno,  2014: 20). Apa yang disebutkan Eyestone ini masih terlalu  luas,  karena  masih  menyisakan pertanyaan baru, yakni dalam hal hubungan apa  pemerintah  melakukannya?  Sehingga munucul apa yang dinyatakan oleh  Thomas R.  Dye,  yaitu  kebijakan  sebagai  sebuah pilihan  yang  dilakukan  dan  tidak  akan dilakukan oleh pemerintah.
Miriam Budiardjo memberikan
definisi  kebijakan  publik  ( public  poilicy ) sebagai  suatu  kumpulan  keputusan  yang dilakukan  oleh  aktor  pengambil  keputusan atau kelompok politik untuk mencapai suatu tujuan  bersama.  Kelompok  politik  yang membuat  kebijakan  tentu  kelompok  yang memiliki kekuasaan atau wewenang (Budiardjo,  2008:  20).  Masyarakat  yang disebut sebagai publik memiliki cita-cita dan keinginan  bersama.  Sehingga  diperlukan usaha  bersama  dengan  cara  membuat rencana-rencana  tindakan  yang  mengikat dan  selanjutnya  disusun  kebijakan  oleh mereka  yang  telah  diberi  wewenang  untuk melakukannya.  Dalam  pandangan  Frans Magnis  Susesno,  bahwa  dimensi  kesosialan manusia selalu berhubungan dengan dimensi  politik  yang  berhubungan  dengan kelembagaan  hukum  dan  negara  serta sistem nilai yang dijadikan sebagai legimitasi.  Dimensi  politik  itulah  yang menyangkut  dimensi  masyarakat  secara keseluruhan. Sebuah keputusan yang dibuat oleh  aktor  kebijakan  publik  dalam  proses politik  dikatakan  sebagai  politis  ketika menyangkut kepentingan masyarakat.
Karena  itulah  dimensi  politik  ditentukan oleh  kesadaran  manusia  itu  sendiri  sebagai anggota  masyarakat  yang  menentukan  arah dan  kerangka  proses  kehidupan  (Susesno, 2016: 17).
Masyarakat  sebagai  komunitas  besar selalu  berjalan  dinamis  sesuai  dengan tingkat  perkembangan  dan  pertumbuhan masyarakat  itu  sendiri.  Perkembangan melahirkan perubahan. Karena itu perubahan  bukanlah  sesuatu  yang  harus dihindari.  Sebagai  sebuah  deskripsi  tentang perubahan, Nanang Martono dalam Sosiologi Perubahan Sosial membuat sub tema tersendiri  dalam  kajian  studi  perubahan. Dalam pandangannya, perubahan itu terjadi tergantung  dengan  dimensi  ruang  dan waktu.  Ada  dimensi  masal  lalu  ( past ), sekarang  ( present ),  dan  masa  depan  ( future ). Semua  perubahan  yang  terkait  dengan dimensi  waktu  tersebut  tergantung  dengan interaksi sosial dan kondisi yang melingkupinya  (Martono,  2011:  3).    Ia  ada dan muncul sejalan dengan dinamika sosial. Keingingan  bersama  yang  muncul  ditengah komunitas masyarakat tentu harus ditampung  dalam  sebuah  kebijakan  agar keinginan  bersama  tadi  mengikat  dan  bisa dilaksanakan bersama. Inilah alasan mendasar  kebijakan  publik  masuk  dalam kajian  politik  sebagaimana  pandangan Miriam tersebut.
Kebijakan  publik  memerlukan  aktor yang  akan  melakukan  proses  perumusan. Budi  Winarno  memiliki  pandangan  atas kajian  peran  serta  aktor  kebijakan  publik dalam proses perumusan kebijakan. Menurutnya, antara negara berkembang dan maju terjadi perbedaan. Negara berkembang praktiknya  lebih  sederhana,  karena  aktor kebijakan  banyak  diperankan  oleh  elit  dan sedikit  melibatkan  pengaruh  masyarakat secara  luas.  Di  negara  maju  seperti  Eropa dan  Amerika  Serikat  setiap  warga  memiliki kepentingan  dalam  proses  pengambilan keputusan  kebijakan  publik,  dan  ini  akan mendorong  struktur  yang  lebih  kompleks (Winarno, 2014: 126).
Mengenai  siapa  saja  aktor  kebijakan, James  Anderson  (1979),  Charles  Lindblom (1980), James P. Lester dan Joseph Stewart, Jr (2003, sebagaimana tulis Winarno, terbagi ke
dalam dua kelompok, yakni aktor resmi dan tidak  resmi.  Yang  masuk  kategori  resmi adalah  mereka  yang  ada  dalam  birokrasi (agen-agen pemerintah), Presiden (eksekutif), legislatif, dan yudikatif.
Sedangkan yang tidak resmi seperti kelompok  kepentingan,  partai  politik,  dan warga  negara  secara  individu  (Winarno, 2014: 130).
Kajian  aktor  kebijakan,  dalam  bahasa Warjio  disebut  juga  sebagai  bagian  penting dalam  proses  politik  pembangunan  yang merupakan  bagian  dari  sistem  politik  yang lebih luas. Aktor politik pembangunan yang terdiri  dari  negara,  swasta,  masyarakat  sipil (LSM), dan individu melakukan perubahan- perubahan  ke  arah  yang  diinginkan. Wahyudi  Kumorotomo,  sebagaimanan  tulis Warjio, menyebutkan dua kelompok pendorong  perubahan,  yaitu  masyarakat dan  pemimpin  negara.  Kelompok  pertama mendorong secara naluri
karena menghendaki  adanya  perubahan  yang  lebih maju  ke  araha  tarah  kehidupan  sosial  yang lebih  sejahtera,  makmur,  dan  berkeadilan. Sedang  kelompok  kedua  juga  menghendaki perubahan  masyarakat  ke  arah  kemajuan yang  mereka  cita-ctia  dan  pahami  bersama. Tokoh-tokoh  kelompok  kedua  yang  terdiri dari  pejabat  negara,  politisi,  birokrat,  dan teknokrat  intelektual  terlibat  dalam  proses perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan bahkan sampai pada usaha untuk menyusun cetak  biru  pembangunan  (Warjio,  2016:207- 208).

## Historisitas Kebijakan Pendidikan
Pendidikan merupakan proses pembentukan manusia sebagai mahluk yang memiliki  keunikan,  perbedaan  satu  sama lain.  Dengan  demikian,  proses  pendidikan membutuhkan  dukungan  banyak  pihak, masyarakat dan negara harus bahu membahu dalam satu tujuan pendidikannya.
Negara  yang  maju  biasanya  kebijakan pendidikan dan implementasinya produktif, aspiratif, dan penuh tanggungjawab.
Indonesia  sebagai  negara  yang  baru merdeka  selama  71  tahun  ,  sebagaimana perintah  konstitusi  dalam  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia    tahun 1945.    Pasal  31  UUD  45  ayat  (3)  telah menyatakan, bahwa pemerintah mengupayakan  dan  menyelenggarakan  satu sistem pendidikan nasional. telah memerintahkan  pada  pemerintah  untuk menyusun  suatu  sistem  penyelenggaraan pendidikan. Maka, pendidikan sebagaimana disebutkan  dalam  Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional pasal 1 angka 1 adalah usaha sadar dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi dirinya untuk memiliki spritual keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan, ahlak  mulia,  serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
Selama  Republik  ini  berdiri,  sistem pendidikan  nasional  selalu  mengalamai pasang  surut  sesuai  dengan  dinamika kebangsaan  dan  kenegaraan.  Pada  awal masa  kemerdekaan,  republik  ini  telah membentuk regulasi nasional yang mengatur pendidikan yaitu Undang-
Undang  Nomor  4  Tahun  1950  tentang
Pendidikan dan Pengajaran. Karena, sebagaimana dikatakan Abdurrahman Assegaf, situasi kondisi bangsa saat itu tidak stabil, pemerintahan berjalan dalam
fragmentasi  politik  yang  tidak  menentu. Tidak  heran  jika  pada  tahun  1945–1950 kebijakan  politik  pendidikan  mengalami instabilitas,  pergantian  menteri  pendidikan dan kebudayaan telah dilakukan berkali-kali sesuai selesar pemerintahan (Mahfud, 2016:vi).  Karena  mengalami  kemandegan, pemerintahan Soekarno membentuk regulasi nasional  tentang  pendidikan,  yaitu    dengan lahirnya  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun
1954  tentang  pelaksanaan  UU  No.  4  Tahun 1950  tentang  Pendidikan  dan  Pengajaran. Perdebatan  dan  wacana  yang  berkembang dalam undang-undangan ini adalah bagaimana pemerintah memposisikan
Pendidikan Agama  Islam  di  sekolah  umum. Seperti dijelaskan dalam UU 4/1954 pasal 20 ayat  (1),  dalam  sekolah-sekolah  negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti  pelajaran  tersebut.  Sejatinya, pemeintah  orde  lama  membuat  undang- undang  ini  agar  pelaksanaan  pendidikan dapat berjalan seiring dengan mempertahankan kemerdekaan. Tumbangnya  Orde  Lama  dan  beralih ke  Rezim  Orde  Baru,  membuat  perubahan kebijakan pendidikan nasional, yaitu terbentuknya  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  1989  tentang  Sistem  Pendidikan
Nasional. Sejalan dengan berlakunya undang-undang  tentang  Sisdiknas  tersebut, penyelenggaraan  otonomi  daerah  tidak berjalan secara baik. Orde Baru menerapkan sistem  pemerintahan  yang  sentralistik, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan politik pendidikan di masa Orde Baru, menurut Moh. Yamin tidak memberikan  ruang  yang  luas  dan  leluasa bagi  proses  pecerdasan  kehidupan  bangsa (Yamin,  2013:  82-96).  Sehingga,  daerah- daerah belum bisa mewujudkan aspirasinya untuk  menjadikan  pendidikan  pesantren secara terbuka menjadi bagian formal dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 1989  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, sekalipun  tidak  menyebutkan  dalam  satu pasal pun untuk mengakomodasi pendidikan Islam, namun perkembangannya pemerintah  Orde  Baru  mengakui  jalur pendidikan  pendidikan  Islam.  Ini  yang menurut  sebagian  kalangan  umat  Islam dianggap  sebagai  “hadiah  politik”  karena kebijakan  politik  akomodatif  (Riyadi,  2006: 22-24).  Rezim  ini  kemudian  jatuh  pada
pertengahan  tahun  1998  yang  disusul dengan era reformasi.
Kebijakan pendidikan di era reformasi telah  melahirkan  UU  Nomor  20  Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sejalan dengan  berlangsungnya  otonomi  daerah bagi  proses  penyelenggaraan  pemerintahan daerah.  Sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah  sebagai  produk  politik  pertama dalam  era  reformasi  yang  menjadikan daerah otonom sebagai pelaksana
pemerintahan  di  daerah  telah  memberikan kewengan pengelolaan pendidikan di daerah.  Disebutkan  dalam  pasal  11  ayat  (2)
UU  tersebut,  bahwa  pendidikan  menjadi bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan  oleh  Daerah  Kabupaten  dan Kota.  Undang-Undang  ini  efektif  berlaku dua tahun setelah diundangkan, sesuai pasal 132  ayat  (2).  Penyelenggaraan  pendididkan di  daerah  mengalami  dinamika  yang  cukup variatif  antar  daerah.  Banyak  daerah  yang telah  membentuk  regulasi  daerah  tentang penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan otonomi daerah terus mengalami perubahan dan  perbaikan  sesuai  dengan  dinamika zaman dan persaingan global. Provinsi Jawa Timur  menjadi  provinsi  pertama  yang mengakomodir  pengembangan  pendidikan dengan bentuk SMK Mini di pesantren.

## Analisis Kebijakan Pendidikan
Banyak kegiatan ilmiah yang dilakukan  oleh  para  peneliti  maupun pemerhati kebijakan pendidikan di Indonesia.  Seperti  dijelaskan  diatas,  bahwa kajian terhadap kebijakan pendidikan merupakan metode baru. Hasil yang dicapai dalam kegiatan analisis kebijakan pendidikan  telah  menghasilkan  berbagai usulan  terhadap  kemajukan  pendidikan, lebih-lebih  dalam  perumusan  kebijakan yang ada dilingkungan Kementrian
Pendidikan  dan  Kebudayaan    (Fatah,  2012:
1).  Dunn  menjelaskan  bahwa  analisis kebijakan  merupakan  suatu  prosedur  untuk menghasilkan informasi atas berbagai masalah kemasyarakatan agar bisa dicarikan tindakan  pemecahannya  (Suryadi  &  H.A.R Tilaar, 1993: 40).
Untuk  memperjelas  ruang  lingkup kegiatan  analisis  kebijakan  pendidikan, perlu  peneliti  ajukan  suatu  definisi  tentang analisis  kebijakan.  Adalah  Duncan  MacRae sebagaimana tulis Nanang Fatah, ia menjelaskan bahwa analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan basis rasional sebagai argumentasi yang didahului dengan memunculkan fakta-fakta untuk menjelaskan,  menilai,  dan  menghasilkan pemikiran  sehingga  dapat  dijadikan  alat memecahkan  suatu  masalah  (Suryadi  & Tilaar, 1993: 3).
Argumen rasional dalam kajian kebijakan  sebagaimana  definisi  tersebut dalam pandangan Nanang terlalu sederhana dan  tidak  realistis.  Kebijakan  publik  justru berada  diluar  batas  rasional.  Bahkan kebijakan  publik  lahir  bukan  dari  suatu proses  yang  rasional  empiris.  Suatu  proses analisis  kebijakan  pendidikan,  setidaknya dilakukan  melalui  kajian  proses,  metode analisis,  format  analisis,  dan  multi  disiplin analisis.
Analisis kebijakan
uraiannya berhubungan  dengan  proses  penyelidikan dan  deskripsi  penyebab  serta  konsekuensi atas kebijakan publik yang ditimbulkan. Kita akan  menemukan  dalam  analisis  kebijakan publik,  yaitu  proses  pembentukan,  materi, dan dampak dari kebijakan tersebut. Sebagai misal,  siapakah  yang  terlibat  dalam  proses pembentukan,  siapakah  yang  mendapatkan keuntungan  dari  kebijakan  tersebut,  lalu bagaimana  dampak  kebijakan  tersebut  bagi kesejahteraan public (Winarno, :34).
Ada  tiga  hal  yang  biasa  dilakukan dalam  analisis  kebijakan, pertama ,  fokus utama  kajian  bertalian  dengan  penjelasan terhadap kebijakan, bukan mengenai
anjuran. Kedua , sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi  diselidiki  dengan pendekatan metode ilmiah. Ketiga , mengembangkan  teori-teori  umum  tentang kebijakan  publik  dan  pembentukannya, sehingga  dapat  diimplementasikan  pada lembaga-lembaga. Dengan demikian, analisis  tersebut  bersifat  ilmiah  dan  relevan dengan masalah-masalah politik dan sosial.
Membahas  dan  mengkaji  kebijakan pendidikan  tidak  akan  bisa  dipisahkan dengan sistem politik disuatu negara. Tilaar menyatakan  bahwa  kebijakan  pendidikan sebagai turunan dari  sistem  politik  Setiap sistem  politik,  setidaknya  dibagi  dalam  dua hal,  yakni  sistem  politik  yang  memiliki pemahaman  kekuasaan  sebagai  sesuatu yang  tidak  perlu  dibatasi,  dan  dalam penyelenggaraanya  pun  tidak  batasi.  Disisi lain, perlu ada pembatasan dalam kekuasaan  dan  penyelenggarannya  (Tilar  & Nugroho, 2009: 271).
Karenanya, mempelajari  kebijakan  pendidikan  akan bersanding  dengan  sistem  politik  yang sedang  berlaku.  Sistem  politik  di  Indonesia selalu  mengalami  perubahan  sesuai  dengan dinamika perkembangan yang ada. Hasilnya pun,  sangat  mempengaruhi  dalam  format kebijakan pendidikan.
Ketika akan melakukan analisis terhadap  kebijakan  pendidikan,  khususnya yang  berhubungan  dengan  pendidikan Islam,  pesantren  misalnya,  para  peneliti akan menelusuri kebijakan pendidikan yang berkaitan  dengan  proses  politik  seputar pemunculan kebijakan pendidikan di pondok  pesantren.  Saat  ini  sistem  politik kita  telah  melahirkan  sistem  pemerintahan yang  manganut  asas  otonomi  daerah. Sehingga  formula  dan  bentuk  kebijakan pendidikan  tidak  lagi  menjadi  otoritas pemerintah  pusat  sepenuhnya.  Daerah otonom,  sebagaimana  dijelaskan  dalam pasal  1  angka  12  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang mempunyai    batas-batas  wilayah  yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan  aspirasi    masyarakat  dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. yang  telah  diberi  wewenang,  hak  dan tanggung jawab akan melakukan kreasi dan inovasi  kebijakan  pendidikan  sesuai  dengan tuntutan dan aspirasi masyarakatnya.
Dalam  penelitian  ini,  fokus  utama analisis kebijakan
adalah proses pembentukan,  implementasi  dan  evaluasi dalam peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9  Tahun  2014  tentang  Penyelenggaraan  dan
Pengelolaan  Pendidikan,  terutama  pada pasal 41. Pasal ini secara khusus menyebutkan pengembangan Sekolah Menengah  Kejuruan  (SMK)  Mini  yang  ada di  pondok  pesantren.  Sebagai  bagian  dari penyelenggaraan pendidikan nasional, maka proses pembentukannya tidak bisa dipisahkan dengan UU  Sisdiknas Nomor 20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.

## Kebijakan Pendidikan Kejuruan
Pada  dasarnya,  setiap  orang  yang menyelenggarakan proses pendidikan memiliki tujuan untuk membentuk manusia yang  berdaya.  Pendidikan  menjadi  sarana efektif  untuk  membentuk  manusia  menjadi mengerti,  berilmu,  memahami  persoalan dan  memecahkannya,  bertanggungjawab, dan mampu mendorong akselerasi
kemajuan sebuah bangsa. Dikatakan, bahwa pendidikan  menjadi  tempat  terakhir  sebuah proses  yang  dilakukan  siapa  saja,  terutama negara  sebagai  pemegang  tanggung  jawab. Upaya memajukan manusia supaya memiliki  kesadaran  akan  kebutuhan  ilmu pengetahun,  seni,  dan  teknologi  telah  ada seiring  dengan  lahirnya  peradaban  itu sendiri.  untuk  itu,  pendidikan  selalu mengikuti corak manusia sebagai
pembentuk  dan  pelaku  sejarah  (Soyomukti, 2015: 22).
Negara,  seperti  disebutkan  dalam UUD Negara RI Tahun 1945 telah mengamanatkan  kepada  pemerintah  agar menyelenggarakan  suatu  sistem  pendidikan nasional,  sebagaimana  disebutkan  dalam pasal 31 ayat (3). Perintah ini sesungguhnya sejalan  dengan  tujuan  terbentuknya  suatu pemerintahan yaitu terbentuknya kehidupan kebangsaan yang cerdas. Proses mencerdaskan warga negara tidaklah menjadi  beban  dan    tanggungjawab  Negara saja,  dalam  hal  ini  pemerintah.  Karena  itu, rumusan yang digunakan pemerintah sebagai kebijakan pendidikan dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional haruslah mencakup penyelenggaraan  pendidikan  yang  mampu mewadahi kepentingan seluruh bangsa. Dalam hal perhatian terhadap pendidikan kejuruan, sisdiknas sudah memberikan  penegasan  seperti  ditegaskan dalam  pasal  18  ayat  (2)  dan  (3)  UU  Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan menengah terdiri atas  pendidikan  umum  dan  pendidikan menengah  kejuruan  dengan  bentuk  Sekolah Menengah  Atas  dan  Sekolah  Menengah Kejuruan,  termasuk  Madrasah  Aliayah  dan
Madrasah Aliyah Kejuruan. Dalam penjelasan  pasal  15  UU  Nomor  20  Tahun 2003  tentang  Sisdiknas  dinyatakan  bahwa pendidikan kejuruan
merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk  bekerja dalam bidang tertentu.
Reformasi  telah  memberikan  amanat terhadap berkembangnya dunia pendidikan. Tuntutan demokratisasi, desentralisasi, keadilan,  dan  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  memberikan  dampak  terhadap kandungan,  proses,  dan  manajemen  sistem pendidikan. Ada pergeseran paradigma dan arah  pengembangan  pendidikan  setelah bergulirnya reformasi, selain memang merubah sistem sentralistik menjadi
desentralistik.  Salah  satu  arah  baru  bagi pengembangan  pendidikan  nasional  adalah pembentukan kemandirian dan keberdayaan untuk  mencapai  keunggulan  dan  memiliki perspektif global (Jalal & Supriyadi, 2001: 5).
Konsep  tersebut  dimunculkan  saat proses  pembahasan  rancangan  undang- undang  sisdiknas  melalui  pembentukan kelompok  kerja  yang  dibidangi  para  pakar pendidikan.  Membentuk  peserta  didik  agar memiliki kemandirian dan unggul dalam era globalisasi membutuhkan kerja keras  semua pihak, terutama pemerintah yang diformulasikan dalam kebijakan pendidikan nasional.  Reformasi  juga  mengamanatkan wajah  Indonesia  baru  yang  digambarkan melalui  idealisme  masyarakat  madani. Sebuah  perwujudan  masyarakat  terbuka, mandiri,
berdaya, dan mampu memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan sehingga memiliki kemampuan berkompetisi global. Sebagaimana tulis Fasli
Jalal, pembahasan  masyarakat  madani  tidak  bisa dipisahkan dari perubahan sosial yang harus dipahami  secara  sistemik  terhadap  aspek- aspek  struktural,  kultural,  dan  proses  sosial yang  mengitari.  Melakukan  perubahan kulural lebih sulit dari perubahan struktural. Dari  sisi  waktu,  perubahan  kultural  jelas lebih  lama  dari  perubahan  struktural.  Perlu kesadaran  kolektif  masyarakat  mengenai apa yang dipandang baik dan benar sebagai sebuah produk (Jalal &  Supriyadi, 2001: 9).
Pendidikan  kejuruan  diselenggarakan agar peserta didik memiliki ilmu pengetahuan  sekaligus  ketrampilan  tertentu sehingga  bisa  melakukan  pekerjaan  sesuai dengan ketrampilan yang
telah ditempuhnya  dalam  proses  pembelajaran. Disebutkan  dalam  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2005 tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  pasal 26  ayat  (3)  bahwa  standar  kompetensi lulusan  pada  satuan  pendidikan  menengah kejuruan  betujuan  untuk  meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian,
ahlak  mulia,  serta  ketrampilan  untuk  hidup mandiri  dan  mengikuti  pendidikan  lebih lanjut sesuai kejuruannya.
Tugas  pendidik  (guru)  dalam  proses pembelajaran adalah memberikan bimbingan,  mengarahkan,  menilai  dan mengevaluasi.  Semua  aspek  kehidupan masyarakat  telah  mengalami  perubahan sebagai  dampak  derasnya  perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan selalu bertalian dengan aspek lain, sebagaimana  dikatakan  Pitrim  Sorokin, bahwa  perubahan  merupakan  proses  sosial terhadap  subyek  tertentu  selama  perjalanan waktu,  entah  itu  perubahan  tempat  dalam sebuah  ruang  atau  karena  modifikasi (Sztompka, 2004: 6-7). Perubahan juga terjadi karena  adanya  sebab  akibat  yang  satu  sama lain  saling  mengiringi,  saling  mengikuti dalam sebuah rentetan.  Perubahan itu tidak serta  merta  membawa  dampak  kemanfaatn secara  positif,  karena  disisi  lain  ia  juga menjadi  masalah.  Untuk  itu  diperlukan persiapan  matang  untuk  ikut  serta  dalam persaingan  global  yang  membutuhkan sumber  daya  manusia  yang  berkualitas (Fathurrohman  &  Sulistyorini,  2012:  1).  Dan itu hanya bisa diraih bila melalui pendidikan yang  benar,  termasuk  pendidikan  kejuruan yang out  put diharapkan  memiliki  mental persaingan yang produktif.

## Kebijakan  Pendidikan di Daerah
Sebagai  bagian  dari  kebijakan  publik, kebijakan  pendidikan  merupakan  kebijakan sektoral  yang  harus  bersaing  dengan kebijakan  sektor  lain.  Bahkan  dibeberapa daerah, kebijakan menjadi kampanye politik saat  menjelang  pemilihan  kepala  daerah. Pun demikian saat pemilihan umum, banyak partai-partai  politik  melakukan  sosialisasi programnya dengan mengangkat isu kebijakan  pendidikan  (Tilaar  &  Nugroho, 2009: 306).
Ini menarik, karena kebijakan
pendidikan  suatu  daerah  atau  bahkan negara  akan  menjadi  indikator  keseriusan seorang pemimpin dalam memajukan bangsanya.  Namun  demikian,  pada  tahap implementasi,  kebijakan  pendidikan  sering mengalami  dinamika  yang  sering  membuat penyelenggara pendidikan mengalami kesulitan. Ada istilah umum yang sering kita dengar,  yaitu  pergantian  pemimpin  akan menyertakan pergantian dan atau perubahan  kebijakan.  Termasuk  dalam kebijakan  pendidikan  selalu  mengalami perubahan  sesuai  selera  pemimpin  itu sendiri.
Tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan politik  yang  sedang  memegang  peran strategis  dalam  mengelola  pemerintahan. Lihat  saja,  berapa  kali  perubahan  kebijakan pengembangan  kurikulum.  Setiap  terjadi pergantian  menteri  selalu  diikuti  dengan perubahan kebijakan penyelenggaraan pendidikan. Satu kebijakan pendidikan yang masih  disosilisasikan  kepada  penyelenggara pendidikan  dibawahnya  belum  tuntas  dan belum  dipahami,  sudah  ada  kebijakan  baru yang  mau  tidak  mau  para  pengelola pendidikan  harus  sabar  mengikuti  selera pemegang kekuasaan politik. Padahal Undang-Undang  Sisdiknas  yang  ada  belum dilakukan perubahan.
Atas  nama  dinamika  dan  tuntutan perkembangan  kemajuan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  serta  pergaulan  global, kebijakan  pendidikan  selalu  berubah.  Tilaar menyatakan  bahwa  kebijakan  pendidikan merupakan turunan dari sistem politik suatu negara. Untuk memotret kebijakan pendidikan  suatu  negara  maka  tidak  bisa lepas  dari  sistem  politik  yang  digunakan dalam penyelenggaraan
pemerintahan (Tilaar & Nugroho, 2009: 271). Sebuah  kebijakan  menuntut  adanya konsistensi, antara pernyataan
dan kenyataan.  Dalam  prinsip  penyelenggaraan pemerintahan  dikenal  asas  kepastian  dan dapat
dilaksanakan. Sebagaimana
disebutkan  dalam  Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  pasal  5 huruf d dan e, bahwa membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan  perundang-undangan  yang  baik, diantaranya dapat dilaksanakan dan kedayagunaan  dan  kehasilgunaan.  Dalam penjelasannya  disebutkan,  yang  dimaksud dengan asas dapat dilaksakanan yaitu setiap pembentukan peraturan
perundang-
undangan harus memperhitungkan efektiivitas  didalam  masyarakat, baik  secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Asas kedayagunaan dan keberhasilgunaan maksudnya agar pembentukan peraturan perundang- undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam
mengatur
kehidupan bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara.  Kebijakan  yang telah  dibentuk  oleh  para  aktor  kebijakan harus bisa dilaksanakan oleh para pengelolanya  dan  benar-benar  menjadi pemenuhan kebutuhan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Perubahan kebijakan
politik pendidikan terjadi karena efek sistem politik yang  ada  (Riyadi,  2006:  15-16).  Sebagai sistem  kebijakan,  pendidikan  tidak  bisa dipisahkan  dari  konfigurasi  politik  pada suatu  negara.  Ada  hubungan  yang  sangat erat  antara  pendidikan  dan  perubahan sistem  politik  dengan  segala  dinamikanya. Bahkan  dalam  kebijakan  pendidikan  akan tersalur  apa  yang  menjadi  kemauan- kemauan  politik  dari  penguasa  sebagai pemegang amanat kebijakan publik.  Sistem politik  suatu  negara  akan  menentukan  arah kebijakan  pendidikan.  sebagai  misal,  dalam negara  demokrasi  maka  arah  kebijakan pendidikan mengarah pada bentuk pendidikan yang demokratis, seperti pemerataan  dan  tidak  adanya  diskriminasi warga  negara.  Begitu  juga  dalam  negara yang  menganut  sistem  oligarki  yang
kekuasaannya dikelola oleh segelintir penguasa  terpilih  akan  membangun  sistem pendidikan  monolinier  sebagaimana  dalam negara  otokratis.  UU  Nomor  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  pasal  4 ayat  (1)  yang  pada  intinya  mencerminkan kebijakan  pendidikan  yang  demokratis karena  sistem  politik  yang  dibangun  di Indonesia adalah sistem demokrasi.
Sejak  pasca  kemerdekaan  sampai sekarang,  sistem  pendidikan  nasional  telah berapa  kali  mengalami  perubahan.  Dalam hal pendidikan pondok pesantren,
perdebatannya tidak terlalu banyak memakan perhatian lebih. Justru yang sering menjadi perdebatan ketika memasuki pembahasan  pendidikan  agama,  apakah akan  tetap  diberikan  kepada  siswa  di sekolah atau di serahkan kepada orang tua.
Sebagian kelompok menganggap pendidikan  agama  semestinya  diberikan  di mushola,  madrasah,  pondok  pesantren  atau masjid  bagi  umat  Islam.  Sedang  umat lainnya menyesuaikan dengan tradisi keberagamaannya. Riyadi menjelaskan adanya  korelasi  erat  hubungan  pendidikan Islam dan sistem politik
suatu pemerintahan yang berkuasa dengan kondisi  umat  Islam  itu  sendiri.  Perhatian pemerintah  kepada  pendidikan  swasta, terutama pendidikan Islam di Indonesia bisa dilihat  mulai  masa  pemeritah  orde  lama. (Soebahar, 2012: 9).
Perdebatan mengenai pendidikan Islam  sebenarnya  telah  mengemuka  saat menjelang  pembahasan  dan  persetujuan undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pendidikan nasional.
Mulai  dari    UU  Nomor  4  Tahun  1950  dan UU  Nomor  12  Tahun  1954  pada  masa  orde lama,  UU  Nomor  2  Tahun  1989  masa  orde baru,  dan  UU  Nomor  20  Tahun  2003  masa reformasi.  Termasuk  Peraturan  Pemerintah Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar Nasional  Pendidikan,  dan  PP  Nomor  55 Tahun  2007  tentang  Pendidikan Agama  dan Keagamaan. Regulasi  tersebut akan menjadi
perangkat  peraturan  perundang-undangan yang  memperkuat  eksistensi  pendidikan agama  Islam  dan  sekaligus  lembaga pendidikan  Islam  sebagai  sub  sistem pendidikan nasional.
Kebijakan  pendidikan,  sebagaimana Tilaar  katakan  dibentuk  dalam  rangka mencapai tujuan bernegara, yaitu
mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Aktor pembuat kebijakan dituntut memiliki pandangan  terhadap  kesejahteraan  rakyat, dengan  kepekaan  aktor  kebijakan  akan membawa dampak terhadap produk perundang-undangan yang dibentuk. Produk kebijakan tersebut harus berimplikasi  terhadap  kemajuan  bangsa. Sebagai upaya memajukan dan mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  kebijakan politik terhadap penyelenggaraan
pendidikan  harus  sejalan  dengan  dinamika masyarakat pendidikan (Rohman, 2009: 200). Perubahan
dalam kebijakan pendidikan  dilakukan  karena  munculnya berbagai  masalah  kehidupan  masyarakat, misalnya  keterkaitan  pendidikan  dengan tuntutan  dunia  kerja,  akibat  pergaulan global  yang  menuntut  masyarakatnya  harus terampil,  keterkaitan  pendidikan  dengan moralitas  masyarakat,  dan  lain  sebagainya (Salahudin, 2013: 36).
Untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap tuntutan perkembangan zaman, kebijakan
pendidikan  harus  peka  dan  implementatif, mudah  untuk  dilaksanakan.  Semenjak berlakunya  otonomi  daerah,  sudah  banyak kebijakan  pendidikan  yang  dibentuk  oleh pemerintahan  daerah.  Ini  berkaitan  dengan pembagian  pelimpahan  kewenangan  dan urusan  pemerintahan  antara  Pemerintah Pusat,  Provinsi,  Kabupaten,  dan  Kota. Arah baru  kebijakan  tersebut  muncul  sejak  era reformasi,  salah  satunya  adalah  adanya desentralisasi pemerintahan.
Jauh  sebelum  Indonesia  merdeka, pengaturan mengenai
persoalan
pemerintahan  di  daerah  dan  keterkaitan
dengan desentralisasi sudah ada sejak tahun 1903.  Pengaturan  yang  petama  disebut dengan Decentralisatie  Wet, 1903,  kemudian tahun  1922 BestuurS.H.evorming, UU  Nomor 1  Tahun  1945,  UU  Nomor  22  Tahun  1948 tentang  Pemerintahan  di  Daerah,  dan sampai sekarang  UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  (Asshiddiqie,  2007: 295-396).  Semangat  kemunculan  otonomi daerah  sejatinya  dilakukan  dalam  rangka memperbaiki  hubungan  antara  pemerintah pusat  dan  daerah  (Hadiwinata  &  Schuck, 2010: 174).
Menurut  Ryass  Rasyid,  desentralisasi merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam mengembangkan demokratisasi  karena  telah  memberikan kewenangan yang kuat kepada penyelenggara  pemerintahan  daerahyang terdiri  dari  DPRD  dan  Pemerintah  Daerah. Bahkan, pada
awal pelaksanaan
desentralisasi,  sebagaimana  diatur  dalam UU  Nomor  22  Tahun  1999,  DPRD  memiliki kewenangan kuat untuk menentukan kepala daerahnya. Sekalipun pada akhirnya, terutama  setelah  lahirnya  UU  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah, hak  DPRD  untuk  memilih  kepala  daerah berpindah ke rakyat.
Setelah berjalan beberapa tahun, sejak UU  Nomor  32  Tahun  2004,  muncul  lagi Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ini pasti akan merubah sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan
berdasarkan  pada  aspirasi  masyarakat  di daerah,  produk  hukum  daerahnya  dituntut untuk responsip terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Disisi lain, peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi sering  tidak  mewadahi  keaneka  ragaman  di daerah,  sehingga  ketika  daerah  membentuk produk hukumnya tidak lepas dari pengawasan  pemerintah  pusat,  bahkan  ada yang  dibatalkan.  Kewenangan  pembatalan yang  dimiliki  pemerintah  pusat  dilakukan
melalui Kementerian Dalam
Negeri sebagaimana  diatur  dalam  UU  Nomor  23 Tahun 2014.
Konsep  desentralisasi  itu  sebenarnya memiliki  masalah  yang  komplek,  seperti yang  dikatakan  oleh  Andrew  Parker  dan Rondinelli, sebagaimana tulis Kacung Marijan,  yaitu  setidaknya  ada  tiga  masalah. Pertama,  pembentukan  lembaga-lembaga politik  sebagai  instrumen  demokrasi  dan perannya diberbagai negara. Kedua, sumber daya  finansial  menjadi  penting  dalam pelaksanaan  desentralisasi.  Ketiga,  adanya keterlibatan lembaga-lembaga diluar pemerintah  seperti  sektor  swasta,  LSM,  dan lainnya,  terutama  dalam  rangka  memenuhi masalah  pelayanan  publik  (Marijan,  2012: 138).
Setidaknya  ada  tiga  perspektif  dalam memahami desentralisasi. Pertama,
perspektif politik yang menempatkan hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan daerah  dan  penguatan  demokrasi  yang terjadi di daerah. Kedua, perspektif administrasi  yang  lebih  cenderung  pada konteks  pembagian  kewenangan  lembaga- lemabaga  atau  agen-agen  pemerintah  pusat dengan  agen  yang  ada  di  daerah.  Ketiga, perspektif  ekonomi.  Dalam  perspektif  ini ada  dua  hal  yang  perlu  dipahami,  yaitu pembagian  sumberdaya  keuangan  antara pusat  dan  daerah  yang  disebut  dengan desentralisasi fiskal, dan privatisasi terhadap pelayanan publik (Kacung, 2012: 175).
Dimasa  Orde  Baru,  desentralisasi tidak  berjalan  secara  ideal  sekalipun  secara konseptual  dan  regulasi  telah  diatur.  DPRD bukanlah lembaga yang memiliki kewenangan  kuat,  tidak  bisa  melakukan kontrol terhadap pemerintah daerah. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 UU Nomor  5  Tahun  1974,  bahwa  Pemerintah Daerah  adalah  Kepala  Daerah  dan  DPRD. Disisi  lain  Kepala  Daerah  merangkap sebagai  kepala  wilayah  yang  merupakan kepanjangan  tangan  Pemerintah  Pusat. Secara  normatif  DPRD  dengan  Pemerintah
Daerah memiliki kedudukan sejajar.
Realitasnya kedudukan DPRD berada dibawah Kepala Daerah, atau dalam konteks lain  menjadi  subordinasi  eksekutif.  Ini konsekuensi  kepala  daerah  sebagai  unsur penyelenggara  Pemerintah  Pusat  (Marbun, 1994: 157).
Konsekuensi  lainnya,  daerah  tidak bisa membuat produk hukum yang aspiratif
sesuai dengan keinginan masyarakat,
sebagaimana konsep desntralisasi dan
otonomi  daerah  yang  terjadi  sekarang.  Jika daerah  membuat  produk  hukum  maka harus benar-benar seragam dengan pemerintah pusat. Jika kebijakan
penyelenggaraan  pendidikan  di  daerah harus  mengadopsi  secara  penuh  terhadap regulasi  pusat,  maka  kearifan  lokal  dan pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  akan mengalami
keterlambatan. Keaneka ragaman  masyarakat  di  Indonesia  menjadi bukti  nyata  sebuah  kekayaan  nasional. Pembentukan kebijakan publik yang berorientasi  kepada  pemenuhan  kebutuhan masyarakat harus melihat realitas sosial dan keaneka ragaman daerah.
Bisa  saja  kebijakannya  sama-sama pendidikan tetapi kontennya bisa tidak sama antara  satu  daerah  otonom  yang  satu dengan lainnya. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pertimbangan filosofis dan sosiologis menjadi  bagian  dalam  sistem  perundang- undangan  nasional.  Karena  itu,  kebijakan pendidikan di daerah agar dapat dilaksanakan  sesuai  kebutuhan  masyarakat harus  mencerminkan  kearifan  lokal,  baik filosofis maupun sosiologis. Landasan utama
pembentukan kebijakan  adalah  akal  manusia  yang mendominasinya  (Tilaar  &  Nugorho,  2009:
16). Kebijaksanaan merupakan suatu
ketentuan  yang  berasal  dari  pimpinan.
Penerapan  aturan  yang  dikenakan  kepada seseorang atau kelompok mengalami perbedaan perlakukan. Alhasil
pertimbangan  di  luar  norma  dapat  diterima
untuk  diberlakukannya  sebuah  aturan sebagaimana  mestinya  (Imron,  2008:  18). Pimpinan  yang  memiliki  kearifan  bisa  saja mengecualikan  aturan  yang  telah  baku ketika  melihat  seseorang  atau  kelompok tertentu  tidak  mungkin  atau  tidak  dapat memenuhi pedoman baku yang umum tadi.

## Kesimpulan
Dengan diserahkannya beberapa kewenangan  dari  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah  akan  membawa  aspek perubahan  dalam  kehidupan  masyarakat, termasuk  urusan  pendidikan.  Bukan  hanya menyerahkan  urusan  pemerintahan,  tetapi pelimpahan  itu  juga  akan  disertai  dengan pembiayaan  untuk  merealisasikan  dan mensukseskan  pelaksanaan  desentralisasi. Sebagaimana di sebutkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) bahwa urusan pemerintahan  yang  diserahkan  kepada daerah  disertai  dengan  sumber  pendanaan, pengalihan  sarana  dan  prasarana,  serta kepegawaian  sesuai  dengan  urusan  yang didesentralisasikan (Hasbullah, 2006: 17-18).
Kecerdasan  seorang  pimpinan  daerah dalam  hal  menangkap  peluang  otonomi daerah  perlu  terus  didorong  agar  ada inovasi.  Karena,  otonomi  daerah  memang menuntut  adanya  kreativitas  dan  inovasi. Daerah  yang  kaya  akan  sumber  daya alamnya,  sehingga  mendorong  peningkatan pendapatan  daerah  bisa  saja  memberikan pelayanan  lebih  yang  tidak  sama  dengan daerah yang pendapatannya kurang memadai.  Di  Kabupaten  Kutai  Kertanegara Kalimantan  Timur  misalnya,  ada  kebijakan biaya  sekolah  gratis  sampai  pendidikan menengah.
Dalam  UU  Sisdiknas,  Kabupaten diberi  batasan  kewajiban  untuk  membiayai pendidikan  dasar,  Sekolah  Dasar  dan Sekolah  Menengah  Pertama.  Daerah  yang tergolong miskin, dalam pembiayaan
pendidikan justru mengalahkan daerah yang memiliki potensi sumberdaya
alam melimpah.  Jembrana,  dalam  penelitian Tilaar  disebutkan  telah  memberikan  biaya pendidikan  gratis  mulai  dari  sekolah  dasar sampai  menengah  atas.  Biaya  diberikan dalam bentuk subsidi pembebasan SPP bagi sekolah negeri dan beasiswa bagi masyarakat  Jembrana  yang  menempuh pendidikan  pada  lembaga  atau  sekolah swasta (Tilaar & Nugroho, 2009: 377). Pembentukan hukum daerah Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan  huruf  a  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  1 Tahun  2014  tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dilakukan  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat agar terwujud hukum di daerah yang sistemik dan
terkoordinasi.
Kewenangan pengelolaan pendidikan, sebagaimana  dinyatakan  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  17  Tahun  20120  tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan  pasal  17  dan  18.  Ditambahkan, bahwa kebijakan daerah tentang pendidikan tersebut  harus  dituangkan  dalam:  Rencana pembangunan  jangka  panjang  provinsi; Rencana  pembangunan  jangka  menengah provinsi;  Rencana  strategis  pendidikan provinsi; Rencana kerja pemerintah provinsi; Rencana  kerja  dan  anggaran  tahunan provinsi; Peraturan daerah dibidang pendidika; dan peraturan Gubernur
dibidang pendidikan.

## Daftar Pustaka
Agustino,  L.  2008. Dasar-Dasar  Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Assegaf,  A.  R.  2016.  “Pendidikan  Islam  Di Tengah  Percaturan  Politik  pasca  Orde Baru  dalam  Choirul  Mahfud, Politik Pendidikan  Islam,  Analisis  Kebijakan Pendidikan  Islam  di  Indonesia  Pasca OrdeBaru. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Asshiddiqie, J. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara  di  Indonesia  Pasca  Reformasi.
Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
Budiardjo,  M.  2008. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Dunn,  N.  W. Analisis  Kebijakan  Publik. Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press.
Fatah,  N.  2012. Analisis  Kebijakan  Pendidikan . Bandung: Remaja Rosda Karya. Fathurrohman,  M.  &  Sulistyorini.  2012.
Implementasi  Manajemen  Peningkatan Mutu  Pendidikan  Islam. Yogyakarta: Teras.
Hadiwinata,  B.  S.  &  Schuck,  C.  2010.
Demokrasi  di  Indonesia:  Teori  dan
Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hasbullah. 2006. Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya  terhadap  Penyelenggaraan
Pendidikan. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Imron,  A.  2008. Kebijaksanaan  Pendidikan  di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. Jalal,  F.  &  Supriyadi,  D.  2001. Reformasi Pendidikan  dalam  Konteks  Otonomi
Daerah. Yogyakarta:  Adicita  Karya Nusa. Kaelan. 2004. Pendidikan Pancasila.
Yogyakarta: Paradigma.
Mahfud,  C.  2016. Politik  Pendidikan  Islam,
Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Islam  di Indonesia Pasca Orde Baru. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Marbun,  B.  N.  1994. DPRD:  Perumbuhan, Masalah,  dan  Masa  Depannya. Jakarta:
Erlangga.
Marijan,  K.  2012. Sistem  Politik  Indonesia, Konsolidasi  Demokrasi  Pasca  Orde  Baru.
Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.
Martono,  N.  2011. Sosiologi  Perubahan  Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1 Tahun  2014  tentang  Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun
20120 tentang
Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan. Riyadi, A. 2006. Politik Pendidikan Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional. Jogjakarta: Ar-Ruzz.
Rohman,  A.  2009. Politik  Ideologi  Pendidikan. Yogyakarta: Laksbang Mediatama. Salahudin,  M.  2013. Kebijakan  Pesantren Mu’adalah  dan  Relasinya  di  Perguruan Islam  Pondok  Pesantren  Tremas  Pacitan. Surabaya:  Disertasi,  IAIN  Sunan Ampel. Santoso,  A.  1993. Analisis  Kebijakan  Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Gramedia. Soebahar,  A.  H.  2012. Kebijakan  Pendidikan Islam. Jember: Pena Salsabila.
Suharto,  E.  2010. Analisis  Kebijakan  Publik. Bandung: Alfabeta. Suryadi,  A.  &  Tilaar,  H.A.R.  1993. Analisis Kebijakan  Pendidikan  Suatu  Pengantar. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Susesno,  F.  M.  2016. Etika  Politik:  Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern.
Jakarta: Kompas Gramedia. Sztompka, P. 2004. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada Media Group. Tilaar, H.A.R. & Nugroho, R. 2009. Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004
tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional.
Warjio.  2016. Politik  Pembangunan:  Paradoks, Teori,  Aktor,  dan  Ideologi. Jakarta:
Kencana.
Winarno,  B.  2014. Kebijakan  Publik,  Teori, Proses,  dan  Studi  Kasus. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, CAPS.