## OPTIMALIASASI PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH MELALUI INDIKASI GEOGRAFIS

## Oleh
Sekhar Chandra Pawana schandrapawana@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Erico L. Hutahuruk ericohutahuruk@gmail.com Pengadilan Negeri Mandailing Natal
Naskah Diterima : 15-01-2022 Naskah Diterbitkan : 25-03-2022

## Abstrak
Berdasarkan  Pasal  70  dan  Pasal  71  Undang-Undang.Nomor  Nomor  20  Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  diamanatkan  bahwa  Pemerintah Daerah  memiliki  peranan  pengembangan  dan  pengawasan  Indikasi  Geografis. Dengan mendadasarkan pada hal tersebut tulisan ini akan menjawab bagaimamana optimalisasi  peran  Pemerintah  Daerah  bagi  kebudayaan  suatu  masyarakat  adat, guna  rangka  membangun  ekonomi  kreatif  nasional,  Metode  pendekatan  yang digunakan adalah yuridis analitis normative, yang mengidentifikasi isu-isu utama yang  akan  dibahas  secara  menyeluruh  dengan  norma-norma  hukum  yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah dan hak atas kekayaan intelektual, serta keberadaan kebudayaan sebagai bagian dari masyarakat adat.. Hasil penelitian  didapati bahwa perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis diberikan terhadap produk yang memiliki karakteristik khusus. Hal  ini  menjadikan  produk  yang  ada  istimewa  dan  khas  karena  sesuai  wilayah geografisnya, produk tersebut hanya ada di daerah itu dan bukan menjadi milik daerah  lain.  Selain  itu  produk  tersebut  mendapat  nilai  tambah  dalam  strategi pemasaran  atau  branding,  sehingga  keberaan  masyarakat  adat  sebagai  pemilik kebudayaan dapat dikuatkan dan diakui keberadaannya.
Kata Kunci : Hak Atas Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis, Masyarakat Adat, Kebudayaan, Ekonomi Kreatif

## Abstract
Based on Article 70 and Article 71 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, it is mandated that Regional Governments have the role of developing and supervising Geographical Indications. Based on this, this paper will answer how to optimize the role of local government for the culture of an indigenous people, in order to build a national creative economy. The approach method used is normative analytical juridical, which identifies the main issues that
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
will  be  thoroughly  discussed  with  norms.  legal  norms  contained  in  laws  and regulations concerning local government and intellectual property rights, as well as the existence of culture as part of indigenous peoples. The results of the study found that legal protection through Geographical Indications is given to products that  have  special  characteristics.  This  makes  the  existing  product  special  and distinctive because according to its geographical area, the product is only available in that area and does not belong to other regions. In addition, these products get added value in marketing strategies or branding, so that the presence of indigenous peoples as cultural owners can be strengthened and their existence recognized.
Keywords:  Intellectual  Property  Rights,  Geographical  Indications,  Indigenous Peoples, Culture, Creative Economy

## I. PENDAHULUAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan yang terdiri kurang lebih dari 17.504 pulau dengan berbagai keanekaragaman kekayaan alam  dan  kekayaan  hayati. 1 Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik,  Sensus Penduduk  2010  menyebut  ada  1.331  kelompok  suku  di  Indonesia.  Kategori  itu merupakan kode untuk nama suku, nama lain atau alias suatu suku, nama subsuku, bahkan  nama  sub  dari  sub  suku.  Terkait  jumlah  bahasa  di  Indonesia,  Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Badan Bahasa telah memetakan dan memverifikasi 652 bahasa daerah yang berbeda 2 . Menurut Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional,  Bambang  Permadi  Soemantri  Brodjonegoro,  keanekaragaman  hayati adalah aset jangka panjang yang perlu terus dipelajari, dikaji, dan diteliti. Lembaga
1 Jumlah Pulau di Indonesia (termasuk pulau besar dan pulau kecil) yang tertera pada Undang-Undang no  6  Tahun  1996  tentang  Perairan  Indonesia  adalah  17.508  Pulau,  namun  adanya  permasalahan effective  occupation pada  4  Pulau  yaitu  Pulau  Sipadan,  Pulau  Ligitan,  Pulau  Yako  dan  Pulau Kambing  menyebabkan  lepasnya  kedaulatan  terhadap  Pulau  tersebut.  Untuk  menghindari  hal tersebut  terulang  kembali  maka  Pemerintah  Republik  Indonesia  melakukan  banyak  tindakan  dan kegiatan  di  wilayah  perbatasan  khususnya  di  Pulau-pulau  Kecil  dan  Pulau-pulau  Kecil  Terluar. jumlah pulau  indonesia yang  sudah dilaporkan  ke  PBB  melalui  sidang  UNGEGN  ( United Nation Group of Expert on Geographical Names ) sejumlah 16.671 Pulau pada tahun 2019. Disamping itu telah ada penambahan jumlah pulau yang tertera pada Gasetir Nasional pada tahun 2020 sejumlah 16.771  Pulau.  Pada  tahun  2021  rencananya  Indonesia  akan  melaporkan  kembali  jumlah  pulau  di Indonesia terbaru melalui sidang UNGEGN. https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah-pulau
2 CEK  FAKTA:  Jokowi  Sebut  Ada  714  Suku  dan  1.001  Bahasa  di  Indonesia. https://nasional.kompas.com/read/2019/03/30/21441421/cek-fakta-jokowi-sebut-ada-714-suku- dan-1001-bahasa-di-indonesia.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah melakukan pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk agenda pembuatan bioproduk melalui bioprospeksi dalam bentuk herbal immunomodulato r untuk menanggulangi pandemic Covid-19 dan  bioekonomi  melalui  produk  berbahan  dasar  material  hayati  perlu  terus dikembangkan. 3
Keberadan  keanekaragaman  hayati  sebagai  sebuah  aset  negara  ini  sudah  dapat dipastikan berimbas pada banyaknya komoditas atau produk yang potensial secara ekonomi.  Potensi  secara  ekonomi  artinya  bahwa  keanekaragaman  hayati berpotensi  menjadi  komoditas  ekonomi,  yang  dapat  diperjual  belikan  dengan menonjolkan  sisi  keunikan  dan  kedaerahan  yang  dimiliki  oleh  keanekaragaman hayati  tersebut.  Pemanfaatan  ini  dilakukan  oleh  masyarakat  lokal/masyarakat setempat  sebagai  penduduk  asli  yang  menghasilkan  produk  tersebut,  maupun dikelola  secara  institusi  oleh Pemerintah  Daerah,  sebagai  sebuah  aset  yang  bisa menjadi  ciri  khas kedaerahan.  Pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  budaya  oleh masyarakat  akan  menghasilkan  produk-produk  indikasi  geografis  yang  bernilai tinggi di pasaran. Tahun 2010, terdapat kasus kopi Gayo yang lisensinya dipegang oleh  Belanda.  Setelah  diperjuangkan,  akhirnya  kopi  Gayo  bisa  memperoleh sertifikat indikasi geografis sehingga manfaat lebih besar dari pembudidayaannya berpeluang dirasakan petani. 4
Sejak  tahun  2018  Indikasi  Geografis  telah  menjadi  topik  yang  hangat  dibahas dalam  kaitannya  terhadap  perlindungan  hak  atas  kekayaan  intelektual,  terlebih dalam  kaitannya  terhadap  hak  komununal  yang  dimiliki  oleh  daerah  tersebut. Ironinya,  berdasarkan  rilis  yang  dikeluarkan  Kemenkumham  ter-tanggal 30/07/2018,  baru  67  produk  Indikasi  geografis  yang  terdaftar  di  DJKI,
3 Potensi Keanekaragaman  Hayati  Indonesia untuk Bioprospeksi dan  Bioekonomi.  2020.  Dede  Heri Yuli Yanto peneliti dari Pusat Penelitian Biomaterial LIPI, mengungkapkan berdasarkan data kehati Indonesia  2019,  terdapat  2.273  spesies  fungi  yang  telah  diidentifikasi  di  Indonesia.  Jumlah  ini terhitung masih sangat sedikit. Sekitar 1.9% dari fungi yang ada di dunia. Indonesia diperkirakan memiliki  86.000  spesies  fungi  dari  1,5  juta–3  juta  fungi  dunia.  Saat  ini  baru  120.000  spesies teridentifikasi. http://lipi.go.id/berita/potensi-keanekaragaman-hayati-indonesia-untuk- bioprospeksi-dan-bioekonomi-/22154
4 Indikasi Geografis untuk Produk Hayati Perlu Didorong", https://sains.kompas.com/read/2015/01/20/21190071/Pemberian.Indikasi.Geografis.untuk.Produk.Ha yati.Perlu.Didorong .
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
di antaranya  61  produk  Indonesia  dan  6  produk  dari  luar  negeri.  Salah  satu kelemahan  yang  membuat  sedikitnya  pendaftaran  Indikasi  Geografis  adalah rumitnya  persyaratan  yang  harus  dipenuhi,  ditambah  lagi  tidak  tersedianya anggaran  untuk  mendaftar  dari  pemerintah  daerah  (Pemda)  khususnya  dinas perdagangan atau pertanian. 5
Berdasarkan  daftar  umum  sampai  dengan  tahun  2019  Direktorat  Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutanya disebut DJKI) terdapat 67 produk yang telah terdaftar  sebagai  indikasi  geografis  di  DJKI.  Pada  Tahun  2021  pendaftaran Indikasi  Geografis  telah  meningkat  sejumlah  92  Produk  Indikasi  Geografis. Produk-produk yang telah terdaftar diantaranya adalah Kopi Arabika Kintamani dengan pemegang indikasi geografisnya adalah Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis  (MPIG)  Kopi  Kintamani  Bali,  Mebel  Ukir  Jepara  dengan  pemilik indikasi geografisnya Jepara Indikasi Geografis Produk-Mebel Ukir Jepara (JIP- MUJ),  Kopi  Arabika  Gayo  dengan  pemilik  indikasi  geografisnya  Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG), Kangkung Lombok dengan pemilik indikasi geografis Asisiasi Komoditas Kangkung, Madu Sumbawa dengan pemilik indikasi geografis Jaringan Madu Hutan Sumbawa dan produk indikasi geografis lainya. 6
Produk  daerah  yang  telah  lama  dikenal  dan  mendapatkan  tempat  di  pasar internasional sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi seperti: Java Coffee, Gayo  Coffee,  Toraja  Coffee,  Tembakau  Deli,  Muntok  White  Pepper.  Produk- produk tersebut seharusnya diikuti dengan perlindungan hukum yang bisa untuk melindungi  komoditas  tersebut  dari  praktek  persaingan  curang  dalam perdagangan.
Dalam  konsep  pemerintahan  otonomi  daerah  maka  daerah  harus  memiliki perangkat  hukum  sendiri  yang  memadai  dan  otonom.  Pemerintah  daerah berwenang mengurus pemerintahannya sendiri sebagai wujud dari asas otonomi daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan yang pada dasarnya  diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat
5 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b601d98270eb/ironis--dari-ribuan-potensi-indikasi- geografis-indonesia-baru-67-terdaftar-di-djki/
6 https://ig.dgip.go.id/
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan  daya  saing  daerah.  Perlindungan  hukum  terhadap  hak  Indikasi Geografis merupakan salah satu kekhususan yang termasuk bagian dari tanggung jawab daerah yang otonom. Oleh karena itu, Pemerintah daerah perlu menentukan kebijakan  dalam  rangka  memberikan  jaminan  perlindungan  akan  hak  Indikasi Geografis yang ada di daerahnya, sebagai bentuk kepedulian terhadap kekayaan daerah tersebut.
Indikasi Geografis merupakan konsep universal yang menunjukkan asal, kualitas dan karakteristik suatu barang. 7 Sesuai dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa indikasi geografis dapat  dilindungi  oleh  Negara  setelah  ada  permohonan  terdaftar.  Semua  produk tersebut  berpotensi    besar    untuk    menjadi    produk  indikasi  geografis.  indikasi geografis  bisa  diberikan  pada  sumber  daya  alam  hayati,  hasil  pertanian, pengolahan, bahkan hasil kerajinan tangan yang memiliki kekhasan dibandingkan produk  dari  wilayah  lain.    Potensi  barang/produk      daerah      yang      memiliki karakteristik    unik    untuk    dilindungi indikasi    geografis    merupakan    suatu kekayaan  yang  memiliki  nilai  tambah ataupun  manfaat  secara  ekonomi  yang dapat  meningkatkan  kesejahteraan  dan keuntungan bagi masyarakat di daerah. Kopi yang dibudidayakan di Toba berbeda dengan yang di tempat lain sehingga bisa menerima indikasi geografis.
Sejalan  dengan  hal  ini  Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif/Badan Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  Republik  Indonesia  mendorong  adanya pendaftaran Hak Atas Kekayaan Inteletual/ Intelectual Property Right (IPR) untuk melindungi  pelaku  industri  kreatif  untuk  mengantisipasi  terjadinya  pelanggaran atas Kekayaan Inteletual/ Intelectual Property Right (IPR) yang dimiliki, selain itu, perlindungan  ini  juga  dilakukan  untuk  mendorong  para  pencipta  untuk  terus berkarya  dan  berinovasi.  Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia berinisiatif
7 Sudaryat,  Sujana,  dan  Rika  Ratna  Permata,  2010, Hak  Kekayaan  Intelektual  Memahami  Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku , Oase Media, Bandung, hlm 178.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
menyelenggarakan  program  bertajuk  “Katapel  Maya  2021”.  Kegiatan  ini merupakan  salah  satu  program  unggulan  Kemenparekraf  untuk  mendorong percepatan industri ekonomi kreatif di Indonesia. 8

## II. METODE PENELITIAN
Pendekatan  yuridis-normatif  yang  dilakukan  adalah  dimana  sudut  pandang pandang  yang  akan  digunakan  tidak  hanya  pada  perundang-undangan  an-sich melainkan  juga  nilai-nilai  yang  hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat  yang menurut Herman Bakir sebagai bagian dari hukum yang eksis atau hukum positif ‘amalgamasional’ (lunak) dibanding (keras). hukum positif ‘segregasional’. Selain itu tulisan ini mencoba menganalisis  rumusan  permasalahan  di  atas, dilakukan melalui  metode  pendekatan  kajian  dengan  menggunakan  metode  pendekatan statute  approach,  sehingga  dikaji  bahwa  hukum  normatif  mulai  bekerja  dari fenomena yuridis yaitu adanya amanat Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia  di  tengah  peradaban  dunia  dengan  menjamin  kebebasan  masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya dan perlindungan terhadap kekayaan itelektual kebudayaan melalui Indikasi Geografis.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada dasarnya, tidak ada satu pun definisi tentang HAKI atau Intellectual Property Rights yang  didefinisikan  secara  umum  atau  universal.  Pengertian  lain  dari Kekayaan  Intelektual  dapat  ditemukan  dalam  perjanjian  TRIPs,  dan  juga  dapat dikenal  sebagai  ― the  right  (of  creators)  to  prevent  others  from  using  their inventions, designs, or other creation. Definisi tersebut lebih menekankan kepada sifat dari Kekayaan Intelektual itu sendiri yaitu absolut dan mutlak. Absolut dan Mutlak dari kepemilikan Kekayaan Intelektual artinya, yaitu negara memberikan
8 https://parekraf.kompas.com/read/2021/09/28/125152126/jangan-lengah-ini-tujuan-memahami- kekayaan-intelektual-dalam-dunia-kreatif Katapel  Maya  2021  merupakan  program  workshop singkat yang  diperuntukkan kepada pelaku industri kreatif dengan tujuan meningkatkan  wawasan dan pengetahuan dalam industri IP. Sebagai informasi, Katapel Maya 2021 telah berlangsung pada 23-24  Agustus  2021. Kegiatan  ini  oleh para profesional dari  berbagai bidang,  seperti  manajemen corporate, legal, dan investment.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
hak eksklusif kepada pencipta, atau penemu atau penemuan lain untuk mengontrol diri mereka sendiri atau memberikan kepada pihak lain hak untuk menggunakan karya mereka. Selain itu, hak khusus atau yang lebih dikenal sebagai hak eksklusif mempunyai  konotasi  moral  dan  ekonomi.  Dari  segi  ekonomi,  pemilik  hak kekayaan intelektual berhak atas kompensasi atas pengembangan komersial dari penemuannya.  Pada  saat  yang  sama,  secara  moral,  pemegang  hak  kekayaan intelektual  berhak  untuk  mengakui  dan  menghargai  diri  mereka  sendiri  sebagai penemu  atau  pencipta  suatu  karya.  Dan  juga,  terdapat  materi  sosial  mengenai sosialisasi,  serta  dukungan  yang  sangat  bermanfaat  bagi  perkembangan  sumber daya manusia. 9
Meskipun  demikian,  HAKI  tetap  dipakai  sebagai  pedoman  dan  acuan  dalam melakukan perlindungan terhadap karya dan/atau barang-barang yang berpotensi sebagai kekayaan inteletual. Menurut W.R. Cornish HAKI adalah traditionally the term intellectual property was used to refer to the rights conferred by the grant of a copying in literary, artistic, and musical works. In more recent times, however it has been used to refer to a wide rande of disparate rights, including a number of  more  often  known  as  industrial  property,  such  as  patent  and  trademarks.
Menurut David Brainbridge “ intellectual property law is that area of law which concern legal rights assorted with creative effort or commercial reputation and goodwill .”
Indikasi geografis ( geographycal indications ) merupakan salah satu bidang pada hak kekayaan intelektual. Menurut TRIPs Artikel 22 bagian I, Indikasi geografis memberikan  perlindungan  produk  yang  kualitas,  reputasi  atau  ciri  khas  lainnya yang  dipengaruhi  pada  kondisi  geografis  suatu  daerah.  TRIPs  memberikan  dua kewenangan pada negara-negara anggota untuk mencegah pihak lain melanggar hak, berdasarkan pada indikasi geografis. Berdasarkan TRIPs Art 22, bagian II, kewenangan-kewenangan tersebut adalah :
1. Penggunaan cara penunjukan barang yang merujuk atau menjanjikan bahwa barang  tersebut  berasal  dari  daerah  geografis,  selain  dari  tempat  asal  yang
9 Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Hal. 113
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
sebenarnya  sehingga  menyesatkan  publik  mengenai  asal  geografis  dari barang tersebut;
2. Setiap penggunaan yang menunjukkan adanya perbuatan persaingan curang menurut Pasal 10  Paris Convention tahun 1967. 10
Kekayaan intelektual adalah sistem yang memberikan perlindungan hukum untuk karya  intelektual,  yang  mencakup  berbagai  hal  mulai  dari  era  digital  hingga pengetahuan  tradisional.  Sama  seperti  hak  asasi  manusia  pada  umumnya, kekayaan intelektual sendiri merupakan kekayaan yang dimiliki oleh setiap orang, yang dimana hal tersebut bukan diberi atau dianugerahi oleh pihak lain termasuk penguasa  atau  pemerintah.  Hak  tersebut  milik  kodrat  seseorang  yang  telah memiliki legalitas atas ciptaannya. 11
Bagi  Indonesia  perlindungan  Indikasi  Geografis  memiliki  makna  yang  penting, mengingat  produk  Indikasi  Geografis  dapat  meningkatkan  nilai  ekonomi  suatu produk  yang  diperdagangkan  di  pasar  bebas.  Namun,  perlindungan  Indikasi Geografis  di  kenal  di  negara  maju  dan  didasarkan  pada  konvensi  internasional yang  terdapat  dalam “Trade  Related  aspect  of  Intellectual  Property  Right s,” selanjutnya  disingkat  TRIPs  merupakan  berbagai  konvensi  di  bidang  hak kekayaan intelektual. Ketentuan TRIPs menjadi salah satu ketentuan yang wajib diratifikasi  negara-negara  termasuk  Indonesia  yang  menjadi  anggota  “ World Trade Organization ,”  (WTO). Di lain sisi, perlindungan Indikasi Geografis tidak hanya  menguntungkan  pihak  negara  maju  tetapi  juga  menguntungkan  bagi Indonesia  sebagai  negara  berkembang,  karena  Indikasi  Geografis  merupakan potensi  di  bidang  pertanian  dan  kerajinan yang  banyak  dimiliki  oleh  Indonesia. Sehingga  sudah  selayaknya  Indonesia  memberikan  perhatian  khusus  dalam melindungi Indikasi Geografisnya.
Pengaturan  terhadap  TRIPs  merupakan  kelanjutan  atas  kewajiban  untuk meratifikasi  TRIPs.  Langkah  ini  merupakan  tranplantasi  hukum  asing  melakui ratifikasi.  Kendalanya  dalam  mengadopsi  hukum  asing  tidak  cukup  hanya
10 Dr. Erlina B, S.H., M.H. Melisa Safitri, S.H., M.H 2020, Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Bandung.CitraAditya Bakti. Hlm. 21
11 Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan hlm 113
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
peraturannya  saja  tetapi  juga  seluruh  sistemnya.  Maka  bentuk  dari  pelaksanaan transplantasi hukum asing adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang selanjutnya disingkat UU Merek dan IG 2016. Peraturan  lebih  lanjut  untuk  melengkapi  undang-undang  tentang  perlindungan merek  dan  indikasi  geografis  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, selanjutnya disingkat dengan PP  Indikasi  Geografis  dan  menjadi  dasar  hukum  untuk  melindungi  Indikasi Geografis di Indonesia
Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor  manusia  atau  kombinasi  dari  kedua  faktor  tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. 12
Indonesia  sebagai  negara  agraris  memiliki  potensi  besar  untuk  menghasilkan indikasi  geografis.  Indonesia  juga  memiliki  kekayaan  budaya,  sehingga menghasilkan  berbagai  kerajinan  yang  unik  dan  istimewa.  Indikasi  Geografis dalam  negeri  yang  terdaftar  pertama  adalah  Kopi  Arabika Kintamani  Bali  yang dimohonkan  oleh  kelompok  tani  atau  yang  sering  disebut  dengan  Masyarakat Perlindungan  Indikasi  Geografis  disebut  dengan  (MPIG)  pada  tahun  2005  dan ditetapkan sebagai produk Indikasi Geografis pada tahun 2008. 13
Indonesia  adalah  negara  yang  mempunyai  banyak  kekayaan  sumber  daya  alam yang beragam. Kekayaan sumber daya alam tersebut menghasilkan hasil budi daya alam nabati maupun hayati yang mencirikan sebagai geografis dimana kekayaan
12 https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan
13 Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Mendorong  Potensi  Indikasi  Geografis  (Studi  Pada  Provinsi Kepulauan  Riau)  (The  Roles  of  Regional  Government  in  Promoting  Potential  Geographical Indications  (Study  on  the  Province  of  Kepulauan  Riau))  Imam  Lukito  Pusat  Pengkajian  dan Pengembangan  Kebijakan  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
sumber daya alam tersebut berada. Maka wajar Ketika Indonesia termasuk sebagai salah satu negara megadiversitas. Negara  megadiversitas  merupakan  negara  di dunia  yang  mempunyai  keanekaragaman  hayati terbanyak. 14 Beberapa negara di dunia yang kaya akan keanekaragaman hayatinya ini diklaim sebagai pemilik hampir  sebagian  besar  keanekaragaman  hayati  yang  ada  di  dunia.
Hak  atas  Indikasi  Geografis  adalah  hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan  karakteristik  yang  menjadi  dasar  diberikannya  pelindungan  atas  Indikasi Geografis  tersebut  masih  ada.  Indikasi  Geografis  diperoleh  dengan  cara mengajukan  permohonan  pendaftaran  kepada  Menteri  oleh  pemohon. Berdasarkan  Pasal  1  angka  6  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis,  Indikasi  Geografis  adalah  suatu  tanda  yang menunjukkan  daerah  asal  suatu  barang  dan/atau  produk  yang  karena  faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua  faktor  tersebut  memberikan  reputasi,  kualitas,  dan  karakteristik  tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Indikasi Geografis juga memiliki pengaturan khusus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga diakui oleh  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  yang  dituangkan  dan diterbitkan pada Buku Indikasi Geografis Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali  potensi  Indikasi  Geografis  yang  perlu  segera  didaftarkan  ke  kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia. 15
Dalam kontekstual kekayaan intelektual dan kebudayaan serta hukum, dimualai dari pijakan berpikir bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan  kepada  seseorang  yang  telah  menghasilkan  karya  berdasarkan  proses
14 Erick Junata Sipayung, 2020, Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap  Pendaftaran  Indikasi  Geografis, Journal  Of  Law  And  Policy  Transformation Volume  5 Number 1, June 2020. Pusat  Pengamatan Konservasi Dunia ( World   Conservation   Monitoring   Centre ),   sebuah   badan dalam      Program  Lingkungan  Hidup  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  ( United  Nations  Environment Programme ), telah mengidentifikasi 17 negara megadiversitas, yang biasanya berlokasi di kawasan tropis.  Adapun  ke-tujuhbelas    negara    tersebut    adalah;    Australia,    Brazil,    Republik    Rakyat Tiongkok,    Kolombia,  Republik  Demokratik  Kongo,  Ekuador,  India,  Indonesia,  Madagaskar, Malaysia, Meksiko, Papua Nugini, Peru, Filipina, Afrika Selatan, Amerika Serikat dan Venezuela.
15 Abdul Atzar, 2018, Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual , Penerbit Deepublish, Yogyakarta, hlm.74.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
olah pikir manusia yang hasilnya dapat dinimakti secara ekonomis oleh manusia itu  sendiri  sehingga  dapat  digunakan  dalam  dunia  perdagangan  di  Indonesia. Direktorat Jenderal HKI mendefinisikan HKI sebagai hak yang timbul bagi hasil olah fikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. 16
Seorang ahli hukum dari Austria yaitu Eugen Ehrlich mengemukakan pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup ( living law ). Dikemukakan lebih lanjut bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup  dalam  masyarakat.  Konsep  tentang  “the  living  law”  untuk  pertama  kali dikemukakan oleh Ehrlich pada Tahun 1913 sebagai reaksi atas pandangan dalam ilmu hukum yang bersifat legalitas yang terlalu mengutamakan peraturan hukum yang  termuat  dalam  peraturan  perundang-undangan  tetapi  terlalu  mengabaikan gejala-gejala  hukum  yang  tumbuh  dalam  masyarakat.  Penggunaan  istilah  the living  law  lazimnya  dipergunakan  untuk  menunjukkan  berbagai  macam  hukum yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam masyarakat Kebaikan dari analisa  Ehrlich  terletak  pada  usahanya  untuk  mengarahkan  perhatian  para  ahli hukum  pada  ruang  lingkup  sosial,  akan  dapat  diketemukan  kekuatan-kekuatan yang  mengendalikan  hukum.  Teori  Ehrlich  pada  umumnya  berguna  sebagai bantuan  untuk  lebih  memahami  hukum,  akan  tetapi  sulitnya  adalah  untuk menentukan ukuran-ukuran apakah yang dapat dipakai untuk menentukan bahwa suatu kaedah hukum benar-benar merupakan hukum yang hidup. Roscoe Pound berpendapat  bahwa  hukum  harus  dilihat  atau  dipandang  sebagai  suatu  lembaga kemasyarakatan  yang  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  sosial,  dan  adalah  tugas hukum untuk  memperkembangkan  suatu  kerangka  dimana  kebutuhankebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal.
Konsepsi Ehrlich dapat dimanfaatkan dalam pendekatan hukum terhadap negara- negara yang mengalami dua dimensi hukum yang bisa memberi perwadahan untuk masyarakat  tertentu  termasuk  Indonesia.  Karena  itu  adalah  tepat  sekali  kalau
16 Tomi  Suryo  Utomo,  2010, Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  di  Era  Global :  Sebuah  Kajian Kontemporer, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.2.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
konsep  Ehrlich  ini  dipergunakan  sebagai  acuan  dalam  meneliti  bagaimana kedudukan hukum adat dalam sistem hukum yang berlaku di negara kita sekarang. Hukum  adat  sebagai  “the  living  law”  adalah  merupakan  pola  hidup kemasyarakatan  tempat  di  mana  hukum  itu  berproses  dan  sekaligus  merupakan hasil  daripada  proses  kemasyarakatan  yang  merupakan  sumber  dan  dasar  dari hukum tersebut. Timbulnya hukum tersebut adalah secara langsung dari landasan pokoknya  yaitu  kesadaran  hukum  masyarakat  yang  dalam  hal  ini  adalah masyarakat  Indonesia.  Ia  senantiasa  tumbuh  dan  berkembang,  hidup  sejalan dengan kehidupan masyarakat yang dilayaninya. Hukum adat sebagai hukum yang hidup akan tetap sebagai kelengkapan hukum nasional.
Salah satu hal yang menjadi ciri sebuah Masyarakat Hukum Adat adalah adanya nilai-nilai  yang  hidup  sebagai  wujud  dari  cipta  rasa  dan  karsa.  Nilai-nilai  ini menjadi sebuah kebudayaan yang kemudian dalam konteks Hak Atas Kekayaan Inteletual  disebut  sebagai  Ekspresi  Budaya  Tradisional.  Ekspresi  Budaya Tradisional memiliki karakteristik berupa karya ekspresi. Perlindungan terhadap Ekspresi  Budaya  Tradisional  diatur  dalam  Pasal  38  Undang-Undang  Nomor  28 tahun 20214 tentang Hak Cipta (Selanjutnya disebut UUHC). Dalam Penjelasan Pasal  38  UUHC  menerangkan  contoh  Ekspresi  Budaya  Tradisional  yang  dapat dilindungi  di bawah  Rezim  Hak  Cipta  yakni  Ekspresi  Budaya  Tradisional yang mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:
1) verbal tekstual;
2) musik;
3) gerak;
4) teater;
5) seni rupa; dan
6) upacara adat.
Pengaturan ini Berbeda dengan Undnag-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai undang-undang hak cipta lama yang memasukkan permainan tradisional  sebagai  bagian  dari folklore yang  merupakan  Ekspresi  Budaya Tradisional.  UUHC  terbaru  pada  tahun  2014  menghilangkan  permainan tradisional sebagai salah satu Ekspresi Budaya Tradisional yang dilindungi oleh
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
UUHC tahun 2014. Ekspresi Budaya Tradisional dimiliki oleh masyarakat lokal secara  langsung,  budaya  warisan  kearifan  tradisional,  mengandung  identitas budaya  tradisional  serta  nilai-nilai  lokal  hingga  menjadi  cerminan  terutama masyarakat yang memegang atas pengetahuan dan keterampilan yang kemudian ditransformasikan  dari  nilai-nilai  mendasar  dan  keyakinan. 17 Maka  Ekspresi Budaya  Tradisional  merupakan  sebuah  kekayaan  yang  dimiliki  secara  komunal oleh  Masyarakar  Hukum  Adat  atau  Masyarakat  Adat.  Ekspresi  Budaya Tradisional  akan  melahirkan  sebuah  produk,  benda,  motif  yang  dapat  menjadi sarana ciri khas suatu masyarakat adat secara komunal.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjelaskan tentang peranan negara dalam Ekspresi Budaya. Pasal 32 ayat 1 UUD NRI 1945 mengamanatkan "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di  tengah  peradaban  dunia  dengan  menjamin  kebebasan  masyarakat  dalam memelihara  dan  mengembangkan  nilai-nilai  budayanya.”  Berdasarkan  amanat tersebut, negara wajib berperan aktif menjalankan agenda pemajuan kebudayaan nasional. Berdasarkan amanat tersebut, negara wajib berperan aktif menjalankan agenda  pemajuan  kebudayaan  nasional.  Untuk  melaksanakan  amanat  UUD tersebut  maka  diterbitkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2017  tentang Pemajuan  Kebudayaan.  Pasal  7  yang  menyatakan  "Pemerintah  pusat  dan/atau pemerintah daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan". Secara eksplisit pasal menjelaskan bahwa pemerintah daerah bersama dengan pemerintah pusat memiliki tugas yaitu mengarusutamakan  kebudayaan  di  daerah  masing-masing  melalui  sarana pendidikan. Artinya, kebudayaan nasional sebenarnya berakar dari daerah. Tanpa ada budaya daerah, maka tidak ada budaya nasional. Tanpa pemajuan kebudayaan daerah, maka tidak akan ada pemajuan kebudayaan nasional. Maka peranan negara ini tersubkordinasi kepada pemerintah-pemerintah daerah sebagai penyelenggara negara di daerah secara otonom yang asimetris.
17 Ida Ayu Sukihana and I Gede Agus Kurniawan, “Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris  Perlindungan  Tari  Tradisional  Bali  Di  Kabupaten  Bangli,” Jurnal  Magister  Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 7, no. 1 (2018): 51.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Pemerintah  melaksanakan  aktivitas  pemerintahan.  Pemerintahan  ( Governance ) mengacu  pada  proses,  kegiatan  atau  kualitas  pemerintah.  Istilah  tersebut mengarahkan perhatian kita untuk menjauh dari lembaga-lembaga dan kekuasaan pemerintah  terhadap  tugas  regulasi  publik.  Tetapi  secara  ringkas  pemerintahan biasanya  dibayangkan  sebagai  sistem  hierarki  yang  mengontrol  sekumpulan manusia dalam lingkup kekuasannya. Pada intinya, kata pemerintahan mendorong kita  untuk  fokus  pada  berbagai  aktor  yang  terlibat  dalam  mengatur  masyarakat modern.  Tergantung  pada  sektor  tertentu,  para  pelaku  mungkin  termasuk pengusaha, serikat pekerja, lembaga peradilan, profesional karyawan, jurnalis dan bahkan  akademisi.  Dalam  bidang-bidang  seperti  perawatan  kesehatan  atau pendidikan, pekerja ahli membentuk spesialis Governance juga merupakan istilah yang lebih disukai saat memeriksa aktivitas dan efektivitas pemerintahan, bukan hanya institusi itu sendiri.
Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jo Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  Pasal  1  ayat  8, desentralisasi  adalah  penyerahan  urusan  pemerintahan  oleh  pemerintah  pusat kepada  daerah  otonom  berdasarkan  asas  otonom.  Joeniarto  dalam  Huda menyatakan  bahwa  desentralisasi  adalah  wewenang  dari  pemerintah  negara kepada pemerintah  lokal  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  tertentu  sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Dalam pelaksanaan desentralisasi ini pemerintah daerah mendapat begitu besar kewenangan untuk mengurusi segala urusan yang menyangkut  hal-hal  didaerah  kekuasaannya  kecuali  lima  urusan  yang  tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Selain berkenaan dengan urusan moneter dan fiskal,  peradilan,  pertahanan  dan  keamanan,  politik  luar  negeri  dan  agama pemerintah  daerah  dapat  leluasa  berdinamika. 18 Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan ada Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, ke dua istilah ini merujuk pada Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum
18 Andhika  Yudha  Pratama,  2015,  Pelaksanaan  Desentralisasi  Asimetris  Dalam  Tata  Kelola Pemerintahan  Daerah  Di  Era  Demokrasi, Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  Dan Kewarganegaraan , Vol 28, No. 1 Tahun 2015
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Pasal  1  angka  1  menyebutkan  Pemerintah  Pusat  adalah  Presiden  Republik Indonesia  yang  memegang  kekuasaan  pemerintahan  negara  Republik  Indonesia yang  dibantu  oleh  Wakil  Presiden  dan  Menteri  sebagaimana  dimaksud  dalam UndangUndang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945;  angka  2 menyebutkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh  Pemerintah  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  menurut  asas otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; angka 3 menyebutkan  Pemerintah  Daerah  adalah  kepala  daerah  sebagai  unsur penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin  pelaksanaan  urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya.  Karena  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah  jo  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja,  Bab  I  tentang  Ketentuan  Umum  Pasal  1  angka  5  menyebutkan  urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  kementerian  negara  dan  penyelenggara Pemerintahan  Daerah  untuk  melindungi,  melayani,  memberdayakan,  dan menyejahterakan  masyarakat.  Mengenai  kekuasaan  pemerintahan,  diuraikan dalam urusan pemerintahan. Dalam pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  kekayaan  hayati  dan  kebudayaan merupakan  urusan  pemerintahan  konkuren  yang  termasuk  urusan  pemerintahan pilihan.  Pemerintah  Daerah  perlu  memandang  penting  dengan  perlindungan Indikasi  Geografis.  Pertimbangan-pertimbangan  perlunya  perlindungan  Indikasi Geografis diantaranya:
a. Banyaknya  produk-produk  yang  memerlukan  perlindungan  IG  serta keinginan  masyarakat  untuk  mendapat  perlindungan  hukum,  mengingat sumber alam yang kaya raya serta budaya yang beraneka ragam;
b. Unsur  letak  geografis  Indonesia  yang  sangat  strategis  memiliki  ke  khasan dalam produk IG;
c. Posisi  Indonesia  yang  strategis  dalam  perdagangan  internasional  yaitu berupa market yang luas serta memiliki penduduk yang sangat besar (± 200 juta orang);
d. Indonesia  adalah  anggota  WTO  dan  Trips  agreement,  guna  memenuhi kewajiban tersebut perlu pengaturan di bidang Indikasi Geografis. 19
Selanjutnya berdasarkan Pasal 70 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tugas Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah adalah pembinaan. Pembinaan dalam hal ini meliputi:
a. Persiapan untuk pemenuhan persyaratan Permohonan Indikasi Geografis
b. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis
c. Pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis
d. Sosialisasi dan pemahaman atas pelindungan Indikasi Geografis
e. Pemetaan dan Inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis
f. Pelatihan dan pendampingan
g. Pemantauan, evaluasi dan pembinaan
h. Pelindungan hukum
i. Fasilitasi  pengembangan,  pengolahan  dan  pemasaran  barang  dan/atau produk Indikasi Geografis
Sehubungan dengan tugas pembinaan tersebut dalam produk Indikasi Geografis, Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat krusial dan signifikan. Pemerintah Daerah  terlibat  langsung  sebagai  penyelenggara  sekaligus  fasilitator  untuk memajukan  ekonomi  masyarakat  daerah  tersebut  termasuk  menunjang pengembangan produk indikasi geografis mulai dari pra produksi, produksi, dan pasca produksi dalam rantai ekonomi masyarakat. Selain itu Pemerintah Daerah juga dapat berfungsi sebagai fasilitator atau jembatan antara pemegang hak atas Indikasi Geografis dengan Pemerintah Pusat dalam menjalankan tugasnya.
19 Tatty Arysni Ramli dkk, Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu untuk Meningkatkan IPM, Jurnal Mimbar Universitas Islam Bandung , Vol. XXVI No. 1, Januari-Juni, 2010, hal. 85.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Salah  satu  produk kopi  terkenal  yaitu kopi  Arabika  Sumatera  Mandailing  (kopi mandailing)  telah  memiliki  sertifikat  Indikasi  Geografis  tanggal  9  September 2016. Dalam perjalanannya, permohonan indikasi geografis diajukan pada tanggal 13 November 2015 dan diterima pada tanggal 30 Desember 2015 oleh Masyarakat Perlindungan  Indikasi  Geografis  Kopi  Mandailing(MPIG-KM).  Adapun  dalam proses  pendaftaran  tersebut  Pemohon  melampirkan  surat  rekomendasi  yang ditandatangani oleh Bupati terkait batas daerah atau wilayah yang dicakup dalam Indikasi  Geografis(IG).  Setelah  mendapat  sertifikat  Indikasi  Geografis, Pemerintah  Kabupaten  Mandailing  Natal  melalui  Dinas  Kehutanan  dan Perkebunan turut membantu serta membina dan terus melakukan pendampingan kepada petani.
Selain  itu  peran  Bupati  Mandailing  Natal  saat  itu  yang  bernama  Dahlan  Hasan Nasution  juga  melakukan  promosi  kopi  Mandailing  ke  pusat  perekonomian nasional, Jakarta dalam sebuah Seminar Nasional tentang ‘Strategi Kebijakan & Program  Pengembangan  Kopi  Indonesia  untuk  Merespon  Kebutuhan  Agro- Industri  Kopi  Global’  di  Hotel  Borobudur  tahun  2018  serta  turut  dihadiri  oleh Menteri  Koordinator  Perekonomian  Nasional  dan  beberapa  pakar  atau  peneliti kopi  tingkat  nasional.  Selanjutnya  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Mandailing Natal(Pemda Madina) dalam fokus kebijakannya melakukan alih fungsi lahan atau pengembangan kawasan kopi dan holtikultura dengan luas puluhan hektar untuk merespon  kebutuhan  kopi  industri  agro  global.  Dalam  melaksanakan  tugasnya mengembangkan  IG  Kopi  Mandailing  Pemerintah  Daerah  tersebut  membuat kompetisi kopi mandailing bernama Mandailing Coffee Fest pada tahun 2019 dan Lomba Kreatif Kopi Mandailing 2021. Dengan adanya dukungan Pemda Madina terhadap  IG  Kopi  Mandailing,  perekonomian  produk  kopi  Mandailing  menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia sebagaimana data infografis dari Kementerian Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif.  Alhasil  Pemda  Madina  dan  masyakarat Mandailing  Natal  dapat  mengoptimalkan  IG  Kopi  Mandaliling  dalam  strategi ketahanan ekonomi dan budaya daerah Mandailing Natal.
Dalam  kaitannya  dengan  optimaliasasi  peran  pemerintah  daerah  untuk  menjaga kebudayaan  melalui indikasi geografis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling  menguntungkan,  menjadikan  paling  baik,  menjadikan  paling  tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau  metodologi  untuk  membuat  sesuatu  (sebagai  sebuah  desain,  sistem,  atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional.
Sebagai langkah pelindungan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki pusat data nasional pelindungan kekayaan intelektual secara  komunal  untuk  menginventarisasi  data  kekayaan  intelektual  secara komunal  yang  Indonesia  miliki.  Inventarisasi  KIK  bertujuan  untuk pelindungan defensif,  KIK  sebagai  kekayaan  warisan  budaya  Indonesia,  dan  menggalang partisipasi aktif pemerintah daerah dalam pemutakhiran data kekayaan budaya di daerah.  Keragaman  dan  potensi  Kekayaan  Intelektual  Komunal  (KIK)  yang dimiliki  Indonesia  seperti  Ekspresi  Budaya  Tradisional  (EBT),  Sumber  Daya Genetik (SGD), dan Pengetahuan Tradisional (PT), serta Indikasi Geografis (IG) wajib  dilindungi  negara  dari  pengakuan,  pencurian,  bahkan  pembajakan  oleh negara lain. Berdasarkan data yang ada, Indikasi Geografis secara komunal yang terdata hanya sejumlah 24 Indikasi Geografis Komunal. Dari data yang terdaftar, 24  Indikasi  Geografis  Komunal  tersebut,  dimiliki  oleh  12  Daerah  di  Negara Republik  Indonesia,  padahal  jumlah  Provinsi  yang  ada  di  Indonesia  adalah  34 Provinsi dan terdapat total 514 kabupaten dan kota. Hal ini menunjukkan bahwa belum 50% Provinsi yang terdata mempunyai kekayaan komunal, sehingga dalam hal  ini  perlu  ada    optimaliasasi  peran  pemerintah  daerah  untuk  menjaga  hasil kebudayaan    melalui  indikasi  geografis  oleh  masing-masing  daerah  Provinsi  di Negara Indonesia.
Pemerintah Daerah sebagai pihak yang paling tahu dan mengerti tentang potensi di  daerahnya  maka,  perlu  ada  optimalisasi.  Optimalisasi  ini  dilakukan  dengan membuat  sesuatu  dalam  sebuah  metode  sebagai  sebuah  desain,  sistem,  atau keputusan)  menjadi  lebih/sepenuhnya  sempurna,  fungsional.  Sebagai  contoh Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif/Badan  Pariwisata  dan  Ekonomi Kreatif  Republik  Indonesia  telah  mencanangkan  program  Ketapel  Maya  untuk
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
mendorong  pendaftaran  kekakayaan  intelektual  untuk  UMKM  dan  Industri Kreatif.  Sudah  seyogyakanyapemerintah  daerah  turut  melakukan  “update” program-program pemerintah pusat agar dapat dilakukan di daerah. Dalam hal ini pemerintah  daerah  perlu  melakukan  sinkronsiasi  peraturan  dengan  membentuk suatu norma untuk melaksanakan setiap program kementerian yang telah saling bersinergi  untuk  mendorong  perlindungan  kekayaan  intelektual  melalui mendaftaran Indikasi Geografis.

## IV. PENUTUP
Kebudayaan  dilihat  sebagai  sesuatu  yang  bergerak,  tumbuh  dan  berkembang secara dinamis. Artinya, perubahan dan inovasi tidak dicegah. Hanya diingatkan, bahwa  kita  harus  bersedia  maju  dan  menjadi  lebih  tinggi  peradabannya,  sambil tetap menjaga persatuan bangsa. Hal itu secara implisit juga menyatakan, bahwa kebudayaan  merupakan  upaya  aktif  manusiawi.  Dengan  perkataan  lain,  setiap kebudayaan  berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  manusia  yang  menjadi pengikut  kebudayaan  itu,  dan  dengan  sendirinya  pula  dipengaruhi  perubahan zaman. Setiap kebudayaan dengan sendirinya memiliki dan menumbuhkan nilai- nilai  yang  mengarahkan  kehidupan  manusia  dalam  masyarakat  bersangkutan. Dengan arahan sebagaimana kita lihat dalam Pasal 32 beserta penjelasannya, maka nilai-nilai  masing-masing  kebudayaan  tidak  dianggap  bisa  tetap  statis  tanpa perubahan. Malahan, kebudayaan-kebudayaan Nasional, yaitu kebudayaan yang relevansinya  meliputi  keseluruhan  bangsa.  Maka  secara  implisit  hal  itu  dapat diartikan, bahwa nilai-nilai masingmasing kebudayaan suku bangsa dan keturunan ras di daerahdaerah, akhirnya mesti berkembang menjadi nilai-nilai yang relevan untuk  bangsa  Indonesia  secara  menyeluruh.  Indonesia  sebagai  negara  agraris memiliki  potensi  besar  untuk  menghasilkan  indikasi  geografis.  Indonesia  juga memiliki kekayaan budaya, sehingga menghasilkan berbagai kerajinan yang unik dan  istimewa.  pengertian  konsep  dan  teori  diatas,  maka  dapat  peneliti menyimpulkan  bahwa  optimalisasi  adalah  suatu  proses,  melaksanakan  program yang telah direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan/target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm

## DAFTAR PUSTAKA
Atzar, Abdul  2018, Mengenal  Lebih  Dekat  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual , Penerbit Deepublish, Yogyakarta Utomo, Tomi Suryo 2010, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer , Graha Ilmu, Yogyakarta,
Erick  Junata  Sipayung,  2020,  Peran  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pendaftaran Indikasi Geografis, Journal Of Law And Policy Transformation Volume 5 Number 1, June 2020. Pratama, Andhika Yudha 2015, Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata Kelola  Pemerintahan  Daerah  Di  Era  Demokrasi, Jurnal  Ilmiah Pendidikan  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan ,  Vol  28,  No.  1  Tahun
2015
Ramli  Tatty  Arysni  dkk,  2010,  Urgensi  Pendaftaran  Indikasi  Geografis  Ubi Cilembu untuk Meningkatkan IPM, Jurnal Mimbar Universitas Islam Bandung , Vol. XXVI No. 1, Januari-Juni,
Safitri,  Erlina  Melisa  2020, Perlindungan  Hukum  Indikasi  Geografis
Bandung.Citra Aditya Bakti.
Sudaryat,  Sujana,  dan  Rika  Ratna  Permata,  2010, Hak  Kekayaan  Intelektual Memahami  Prinsip  Dasar,  Cakupan  dan  Undang-Undang  yang Berlaku , Oase Media, Bandung Sukihana,  Ida  Ayu  dan  I  Gede  Agus  Kurniawan,  2018,  Karya  Cipta  Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali Di  Kabupaten  Bangli, Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana Master Law Journal) 7, no. 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Gegografis. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  jo
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah-pulau https://nasional.kompas.com/read/2019/03/30/21441421/cek-fakta-jokowi-sebut- ada-714-suku-dan-1001-bahasa-di-indonesia http://lipi.go.id/berita/potensi-keanekaragaman-hayati-indonesia-untuk- bioprospeksi-dan-bioekonomi-/22154 https://sains.kompas.com/read/2015/01/20/21190071/Pemberian.Indikasi.Geogra fis.untuk.Produk.Hayati.Perlu.Didorong. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b601d98270eb/ironis--dari-ribuan- potensi-indikasi-geografis-indonesia-baru-67-terdaftar-di-djki/ https://ig.dgip.go.id/ https://parekraf.kompas.com/read/2021/09/28/125152126/jangan-lengah-ini- tujuan-memahami-kekayaan-intelektual-dalam-dunia-kreatif https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan