## BAHASA POLITIK DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT BAHASA LUDWIG WITTGENSTEIN
Oleh Sri Rahayu Wilujeng Pengajar Jurusan Sastra dan Bahasa Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

## ABSTRACT
In Ancient Greek, human being is termed Homo ludens, a game-player animal. In Wittgenstein’s perspective, politics may then be defined as a game which needs a language game as a means of communication. All political systems practiced throughout the world use language games, and  the  democratic  system  is  the  one  most  dependent  to  its  language game.  Through  the  game,  political  institutions  gain  vote  and  collect sympathy  from  the  people.  By  practicing  language  game  one persuades  others  in  order  to  have  same  opinion  or  idea.  Therefore, one  should  be  careful  and  critical  in  weighing  political  statements, questioning  what  meanings  lie  behind  them,  within  the  democratic system.
Keywords: Wittgenstein, language game, democracy

## A. PENDAHULUAN
Membicarakan  masalah  filsafat pada dasarnya sama dengan membicarakan masalah  manusia.  Filsafat  pada  awal kemunculannya berusaha menjawab problem-problem dasar manusia. Problem- problem  ini  sebelumnya  sudah  dijawab oleh  tradisi  mitos,  namun  jawaban  yang diberikan  tidak  mampu  memuaskan  rasa ingin  tahu  manusia.  Munculnya  filsafat bisa dikatakan sebagai revolusi pemikiran. Sejak  runtuhnya  zaman  mitos  pada  abad VI SM, maka dunia memasuki zaman baru
yaitu  zaman Logos. Pada  zaman  ini  akal mendapatkan  tempat  yang  terhormat. Penggunaan akal dalam mencari kebenaran,  sikap  kritis  dalam  menerima kebenaran, dan jawaban-jawaban spekulatif  yang  diberikan  menyebabkan filsafat  berkembang  cepat.  Perkembangan filsafat  ini  merupakan  benih  munculnya ilmu pengetahuan.
Sejarah filsafat yang sekaligus juga ilmu pengetahuan ini memang tidak tuntas dalam  memberikan  jawaban  masalah- masalah manusia. Jawaban yang diberikan
bersifat spekulatif, terbuka bagi kemungkinan-kemungkinan baru. Jawaban yang  diberikan  untuk  sementara  mampu menjelaskan  problem  awal  filsafat  seperti, epistemologi  (pengetahuan),  kosmologi (alam),  metodologi,  etika,  anthropologi (manusia),  teologi  (Tuhan).  Semakin berkembangnya  rasa  ingin  tahu  manusia, tidak  hanya  menyebabkan  munculnya cabang-cabang filsafat tetapi juga menyebabkan munculnya ilmu-ilmu khusus yang lebih spesifik. Sejalan dengan perkembangan  zaman  objek  pembahasan filsafatpun berkembang sedemikian beragam.
Pada  abad  XX  filsafat  mengalami pembalikan.  Sering  dikatakan  bahwa filsafat  mengalami  pembalikan  ke  arah bahasa  ( linguistic  turn ).  Bahasa  menjadi sasaran bahasan filsafat. Istilah kunci yang dianggap pokok adalah bahasa. (Sugiharto, 79).  Filsafat  bahasa  merupakan  cabang filsafat  yang  muncul  paling  akhir  di  abad XX.  Bahasa  merupakan  masalah  yang penting bagi manusia. Manusia menggunakannya  sejak  lama  sebagai media komunikasi. Pada awalnya manusia berkomunikasi dengan simbol-simbol yang merupakan  bentuk  bahasa  yang  sangat sederhana  kemudian  berkembang  menjadi bahasa  yang  sangat  kompleks.  Bisa dikatakan  bahwa  bahasa  sama  tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri.
Di  samping  bahasa  masih  ada masalah  yang  merupakan  bagian  integral dalam  kehidupan  manusia  yaitu  masalah politik.  Menurut  pendapat  Aristoteles manusia  adalah Animal  Sociale atau Zoon Politicon. Manusia  adalah  bianatang  yang tidak  dapat  hidup  sendiri.  Ia  selalu  hidup bersama  dan  membutuhkan  orang  lain.  Ia bukan  hanya  sekedar  hidup  berkelompok atau hidup ada bersama-sama dengan yang lain.  Ia  membutuhkan  hidup  bersama orang lain dimana terdapat saling berhubungan  dan  saing  ketergantungan. Secara  kodrati  hidup  bersama  dengan orang  lain  adalah  suatu  kebutuhan.  Dalam hidup  bersama  ini  secara  alamiah  muncul suatu  sistem  yang  mengatur  kepetingan bersama.
Dalam hidup bersama ini selalu ada pihak  yang  lebih  kuat  yang  berkuasa  atas pihak lain. Sejalan dengan dengan semakin kompleksnya masalah-masalah dalam hidup  bersama  ini,  maka  sistem  yang mengaturnyapun  berkembang.  Sistem  ini bisa  muncul  secara  alamiah  maupu  lewat rekayasa  (teori  atau  pemikiran).  Secara sederhana  politik  dapat  diartikan  suatu bidang  yang  berkaitan  dengan  kekuasaan dan  kepentingan  bersama.  Dalam  masalah politik selalu berkaitan dengan komunikasi.  Bahasa  adalah  media  dalam komunikasi politik.
Landasan  teori  yang  dipergunakan dalam  tulisan  ini  adalah  teori  atau
pemikiran  dari  Ludwig  Wittgenstein.
Seorang filsuf penting yang mengembangkan filsafat bahasa.
Filsafatnya  sering  disebut  filsafat  analitik, dalam arti bahwa analisa bahasa merupakan metode dalam filsafat. Wittgenstein mempunyai dua tahap pemikiran  yang  berbeda.  Pemikiran  tahap pertama  ( Atomisme  Logis )  terangkum dalam karyanya Tractatus Logicus Philosophicus yang  menyuguhkan  dalil- dalil  yang  sangat  ketat  sebagai  sebuah pemikiran.  Sedangkan  pemikiran  tahap  ke dua termuat dalam karyanya Philosophical Investigation. Dalam  tulisan  ini  terdapat pemikirannya  tentang Language  Game (Mustamsyir, 51) Kepustakaan pokok yang dipergunakan  dalam  tulisan  ini  memang bukan  pustaka  asli  Wittgenstein  dalam bahasa Jerman. Penulis berusaha menggunakan  sumber  buku  dari  penulis- penulis yang berkompeten yang ahli dalam penulisan  filsafat  Inggris-Jerman,  yaitu Kees  Bertens.  Pemikiran  dari  tokoh  lain seperti  Austin  dan  pemikir  lain  juga dipergunakan  dalam  rangka  menambah pemahaman dalam tulisan ini.
Tulisan  ini  adalah  tulisan  tentang masalah  aktual  dan  faktual.  Ada  beberapa bidang  yang  tersangkut  dalam  tulisan  ini yaitu: masalah filsafat, bahasa, dan politik. Masalah politik dalam hal ini menyangkut dua  pengertian  yaitu  politik  dalam  arti umum  maupun  politik  dalam  konteks
fenomena yang terjadi di percaturan politik Indonesia.  Sejak  bergulirnya  reformasi terjadi  perubahan  sistem  politik  dan  peta politik  yang  mendasar  di  Indonesia. Pertarungan kepentingan, kekuasaan dewasa  ini  semakin  tajam.  Di  era demokrasi  ini,  rakyat  sebagai  pemilik suara  merupakan  sasaran  tembak  dari kekuatan-kekuatan politik. Semua kekuatan politik ini membutuhkan dukungan  dari  rakyat.  Semua  berusaha mencari dukungan sebesar-besarnya untuk membangun kekuatan maupun melangsungkan kekuasaan.
Jargon-jargon politik, slogan, pidato, pernyataan politik sering dilontarkan  harus  disikapi  secara  kritis, sehingga  kita  tidak  terjebak  dan  tertipu. Berkaitan  dengan  masalah  ini  filsafat bahasa tidak membicarakan tentang bahasa itu  sendiri,  tetapi  lebih  mengacu  apa  yang ada  di  balik  bahasa.  Tulisan  ini  berusaha membangun sikap kritis dalam memahami bahasa  politik,  sehingga  pernyataan  tidak diterima sebagai mana apa adanya. Tulisan ini  bisa  menjadi  langkah  awal  untuk penelitian lebih lanjut tentang penggunaan bahasa  politik  pada  kurun  waktu  tertentu atau pada pemerintahan tertentu. Beberapa kasus  yang  di  paparkan  dalam  tulisan  ini hanya  merupakan  contoh-contoh  untuk bahan analisa.
Tulisan  ini  merupakan  hasil  dari penelitian  singkat  masalah  aktual  yang
dipaparkan  dalam  gagasan  konseptual. Tulisan  ini  mempunyai  objek  material bahasa  politik  terutama  bahasa  yang dipergunakan  dalam  komunikasi  politik terutama  dalam  sistem  demokrasi.  Objek formal  tulisan  ini  filsafat  bahasa  (analitik) Ludwig  Wittgestein  Tahap  2.  Dalam tulisan ini dipergunakan  beberapa langkah metodis yaitu: (1) Deskripsi: yaitu memberikan  gambaran  yang  jelas  tentang beberapa  masalah  mendasar  yang  menjadi perhatian dalam tulisan ini. Demikian juga hasil  penelitian  dideskripsikan  secara secara jelas. (2) Interpretasi, yaitu melakukan interpretasi/penafsiran terhadap teori  Wittgenstein  dalam  rangka  melihat dan memahami bahasa politik. (3) Analisa- Sintesa,  yaitu  melakukan  analisa  secara cermat  terhadap  beberapa  permasalahan, dicari  penyebab  pokok  permasalahan  dan hubungan  beberapa  hal  tersebut.  Dari beberapa  analisa  ini  dibuat  satu  sintesa yang  menghasilkan  gambaran  umum pembahasan dalam kerangka teori Wittgenstein.  (4)  Idealisasi,  yaitu  dengan memberikan suatu alternatif solusi terhadap permasalahan yang knya dilakukan.  Alternatif  solusi  ini  dupayakan suatu  pemikiran  yang  ideal,  namun dibahas.  Alternatif  ini  bersifat  normatif yang  merupakan  asumsi  dasar  yang selayaknya demikian.

## B. BAHASA DALAM POLITIK
Permasalahan politik yang menyangkut kekuasaan, pengaturan kepentingan  bersama  merupakan  masalah yang  sangat  rumit.  Hal  ini  disebabkan karena  masalah  politik  selalu  berkaitan dengan berbagai kepentingan dari berbagai kekuatan dimana semua mempunyai tujuan sendiri-sendiri. Kompleksitas masalah  ini  juga  disebabkan  tingkat relativitas  dan  labilitas  kebenaran  (politis) yang  sangat  tinggi.  Kebenaran  politis sifatnya  sangat  subjektif  dan  relatif. Perbedaan antara kebenaran dengan ketidakbenaran  sangat  tipis.  Sesuatu  yang diangap salah secara politis dengan mudah akan menjadi benar dalam perspektif pihak lain  yang  kemudian  berkuasa.  Muatan kepetingan lebih dominan dalam penentuan  kebenaran  atau  kesalahan. Kebenaran  politis  lebih  relatif  dari  pada kebenaran  hukum,  kebenaran  ilmiah,  dan kebenaran  lain  yang  mempunyai  tolok ukur yang jelas.
Politik  bisa  disejajarkan  dengan seni, tidak ada sesuatu tidak bisa dikatakan pasti A atau pasti B. Politik lebih jauh juga merupakan seni yang melibatkan gaya dan bakat. Politik tidak hanya semata-mata adu kekuatan, tetapi bagaimana seni mengolah kekuatan  sendiri  maupun  pihak  lain.
Politik sekaligus juga merupakan permainan.  Permainan  dalam  politik  ini merupakan  representasi  manusia  sebagai homo luden (binatang yang suka bermain).
Olah raga ski bisa merupakan penggambaran  gerak  politik.  Dalam  olah raga  ski  dibutuhkan  elastisitas  yang  tinggi agar bisa bergerak cepat, luwes menghindari  dan  menghadapi  hambatan dan  tantangan,  sehingga  bisa  mencapai tujuan tepat pada waktunya.
Senjata  yang  dibutuhkan  dalam dunia  politik  adalah  diplomasi  dan persepsi.  Diplomasi  dibutuhkan  dalam hubungan horisontal sedangkan pembentukan  persepsi  dalam  kaitannya dengan hubungan vertikal. Baik diplomasi maupun pembentukan persepsi membutuhkan kemampuan berkomunikasi. Kemampuan  berkomunikasi  ini  tidak hanya  komunikasi  verbal,  tetapi  juga komunikasi  non  verbal.  Peranan  bahasa sangat penting dalam politik sebagai media komunikasi.  Bahasa  (lama  arti  luas)  yang tepat  dibutuhkan  dalam  rangka  diplomasi maupun pembentukan persepsi. Diplomasi dan  pembentukan  persepsi  merupaka sarana  untuk  melicinkan  jalan  mencapai tujuan.
Dalam  pandangan  Yunani  Kuno manusia  dipandang  sebagai zoon  logon echon . Manusia adalah makhluk (binatang) yang  berbicara,  pengada  yang  memiliki logos (bahasa).  (Sugiharto,  95)  Yang
menbedakan  manusia  dengan  binatang adalah  bahasa.  Manusia  menggunakan bahasa, sementara hewan hanya mengeluarkan  suara  atau  bunyi.  Bahasa selalu  berkembang,  sedangkan  bunyi  atau suara tidak. Munculnya bahasa menampilkan suatu transformasi mendasar dan  total  dari  taraf  kebinatangan  ke  taraf kemanusiaan. Bahasa merupakan kemampuan  reflektif  manusia.  Berkat adanya  bahasa  manusia  menjadi  objek potensial  bagi  dirinya  sendiri.  Ia  menjadi persoalan  pokok  pemahaman  dirinya sendiri.  Manusia  bukanlah  makhluk  yang sudah  tercetak  sekali  jadi  secara  natural melainkan produk kultural dalam konstruk linguistik (idem).
Bahasa  mempunyai  peran  yang sangat  penting  bagi  kehidupan  manusia baik  secara  pribadi  maupun  dalam  hidup bersama.  Kemampuan  berbahasa  sangat penting dalam pergaulan. Bahasa merupakan  sarana  untuk  menyelesaikan konflik, namun bahasa juga bisa menimbulkan  konflik  (Panggabean,  xvii). Dalam  masalah  ini  pengunaan  bahasa dalam berpolitik membutuhkan seni tersendiri  agar  dapat  bermain  lincah. Politik  itu  sendiri  merupakan  suatu permainan  dalam  pertarungan.  Dalam pertarungan  ini  aktor  harus  pandai memerankan peranannya. Bermain dengan menggunakan  bahasa  yang  tepat  untuk mencapai tujuan yaitu kemenangan.
Secara  singkat  alur  hubungan manusia  bahasa  dan  permainan  adalah sebagai berikut. Manusia pada hakekatnya adalah homo  luden (binatang  yang bermain), politik adalah permainan. Dalam permainan  ini  dibutuhkan  sarana  yaitu bahasa.  Dalam  terminologi  Wittgenstein dalam penggunaaan bahasa terdapat permainan  bahasa.  Penggunaan  bahasa dalam politik dengan sendirinya merupakan  permainan,  yaitu  permainan bahasa  ( language  games ).  Sebagian  besar tindakan  manusia,  termasuk  tindakan politik  dilakukakn  lewat  dan  dipengaruhi oleh penggunaan dan artikulasi kebahasaan.  Dalam  telaah  ilmu  politik bahasa menempati posisi penting terutama setelah  munculnya  postmodernisme  dan poststrukturalisme  dalam epistemologi modern.  Bahasa  dalam  dirinya  sendiri tampil  sebagai  representasi  dari  pagelaran ( deployment ). Bahasa pada akhirnya dipahami  sebagai  salah  satu  space  suatu ruang dimana konflik berbagai kepentingan,  kekuatan,  proses  hegemoni dan counter-hegemony terjadi  (Hikam, 179).
Bahasa tidak lagi dipahami sebagai medium  netral  yang  berada  di  luar pembicara.  Apabila  dikaitkan  dengan wacana  politik  bukan  alat  atau  medium netral,  melainkan  merupakan  representasi dirinnya dalam hubungan-hubungan politis tetapi  merupakan  ruang  bagi  pertarungan
kuasa-kuasa  tertentu  (Hikam,  186-187). Pandangan  ini  menentang  pandangan sebelumnya yang berasumsi bahwa bahasa itu netral sebagaimana pendangan kelompok lingkaran Wina seperti penganut Positivisme  Logis  dan  Atomisme  logis (pandangan  Wittgenstein  tahap  I).  Bahasa lewat struktur logis mampu menggambarkan  realitas  dan  makna  tidak lain daripada penggambaran suatu keadaan faktual  dalam  realitas  melalui  bahasa (Bertens,  43).  Sebagaimana  pemikiran filsuf-filsuf  lingkaran  Wina  menggunakan landasan  logis  untuk  menyusun  suatu pemahaman  dan  kebanaran  yang  pasti. Wittgenstein  mendasarkan  pemikirannya dengan  menggunakan  logika  bahasa, dengan  konsepnya  tentang  teori  gambar ( picture theory ) dan state of affair .
Pemikiran  Wittgenstein  tahap  I  ini pada  akhirnya  dikoreksi  oleh  pemikitran tahap  II.  Ia  menolak  terutama  dalam  tiga hal yang dulu menjadi landasan pemikiran tahap  I.  Pertama,  bahwa  bahasa  dipakai hanya  untuk  satu  tujuan  saja  yaitu menetapkan state  of  affair .  Kedua,  bahwa kalimat-kalimat  mendapatkan  maknanya dengan satu cara saja yaitu menggambarkan  suatu  keadaan  faktual. Ketiga, setiap jenis bahasa dapat dirumuskan  dalam  bahasa  logika  yang sempurna, biarpun pada pandangan pertama  barangkali  sukar  untuk  dilihat (Bertens, 48). Dalam Philosophical
Investigation
Wittgenstein memperkenalkan  istilah language  games (permainan  bahasa).  Suatu  permainan dapat dilukiskan sebagai aktivitas dilakukan menurut aturan tertentu (Bertens,  49).  Setiap  bidang  mempunyai aturan  sendiri.  Menurut  Wittgenstein makna  sebuah  kata  adalah  tergantung penggunaanya dalam suatu kalimat, adapun  makna  kalimat  adalah  tergantung penggunaannya  dalam  bahasa,  sedangkan makna bahasa adalah tergantung penggunaannya dalam hidup (Kaelan, 149)
Pada  pemikiran  tahap  II  terlihat jelas  unsur  relativitas  bahasa.  Tingkat relativitas  dan  subjektifitas  dalam  bahasa yang  digunakan  dalam  komunikasi  politik sangat  tinggi  jika  dibandingkan  dengan penggunaan bahasa di bidang lain. Hal ini tidak  ada  aturan  yang  mengatur  dalam penggunaan bahasa politik. Di samping itu dalam  politik  sarat  dengan  kepentingan, motif,  dimana  tujuan  komunikasi  menjadi utama.  Pameo  bahwa dalam  politik  tidak ada  kawan  atau  lawan  yang  abadi,  yang ada  adalah  kepentingan  yang  abadi merupakan suatu yang tidak berlebihan.
Bahasa politik membawa ideologinya  sendiri  yaitu  kepentingan penuturnya.  Bahasa  politik  seringkali berwayuh  arti  ( multi  interpretations ), ambiguous ,  bahkan  menipu.  Apa  yang terjadi  bisa  jadi  merupakan  apa  yang sebaliknya dari yang diungkapkan. Bahasa
politik  tidak  hanya  digunakan  untuk mengungkapkan sesuatu, tetapi juga untuk menyembunyikan  sesuatu.  Hal  ini  senada dengan peribahasa Perancis yang berbunyi:  “ La  parole  a  ete  donne  a  l ‘homme  pour  deguiser  sa  pense ”  bahasa diberikan kepada manusia untuk menyembunyikan  pikirannya.  Versi  lain peribahasa tersebut berbunyi: “ Les paroles sont  faites  pour  cacher  nos  pensees ”, bahasa-bahasa
dibuat untuk
menyembunyikan pikiran kita (Panggabean,  vii).  Para  tokoh  politik mempergunakan  bahasa  bukan  saja  untuk menyatakan  pendapat  atau  pikirannya, melainkan  untuk  menyembunyikannnya. Ia  harus  menyembunyikan  pikirannya karena  ada  kepentingan  yang  harus dipertahannkan  yang  selayaknya  tidak diketahui orang lain.
Semua  orang  yang  melancarkan aksi  berbahasa  politik  cenderung  (untuk tidak  mengatakan  selalu)  memanipulasi proses kerjasama dan menggiring pendengarnya  untuk  menyetujui  sesuatu hal  yang  menurutnya  paling  benar  dan tidak  memberikan  mereka  kesempatan untuk  mempertanyakan  kebenaran  itu (Purwoko,  13).  Bahasa  politik  tidak mementingkan state  of  fact tetapi  lebih mementingkan implikasi dari suatu pernyataan.  Seorang  politikus  yang  hati- hati  akan  menggunakan  kalimat  yang bersayap  dimana  pendengar  tergiring
untuk  membuat  kesimpulan  seperti  apa yang  dimaksudkan  walaupun  apa  yang diucapkan  belum  tentu  benar  dari  segi fakta (Purwoko, 13). Berkaitan dengan hal ini  Austin  mengatakan  bahwa  tindakan bahasa  ( speech  Act )  terdiri  dari  tiga  hal:
yaitu  tindakan  lokusi  ( locutionary  act ) yaitu  apa yang  diucapkan  penutur, tindakan  ilokusi  ( illocutionary  act )  adalah makna  atau  arti  di  balik  suatu  pernyataan, dan  tindakan  perlokusi  ( perlocutionary act ) yaitu dampak dari apa yang diucapkan penutur.
Bahasa politik lebih mementingkan tindakan perlokusi yaitu dampak dari suatu ucapan.  Dalam  hal  ini  sikap  kritis  sangat dibuhkan dalam memahami bahasa politik. Menurut  Wilson  yang  juga  dikutip Herudjati  mengatakan  bahwa  ada  yang khas  dari  bahasa  politik  yaitu  menyentuh perasaan  ( emotive ).  Bahasa  politik  ini mengandung  empat  argumentasi:  pertama correct  interpretation (pendengar  atau pembaca harus menginterpretasikan bahwa apa yang dinyatakan penutur selalu benar), kedua exception , bahwa apa yang diucapkan  harus  diterima  oleh  pendengan sebagai kekecualian yang sudah benar dan tidak  perlu  dikritisi,  ketiga chauvinism , yang  diajukan  bukan  fakta  kebenaran tetapi  point  maksud/tujuan  yang  sesekali kelihatan  arogan,  kalau  perlu  dengan  kata bersayap  ( doubletalk ),  keempat controlled cognitive  environment, yaitu  premis  dari
wacana  politik  bukan  memberikan  pesan melainkan menciptakan lingkungan kognitif  bagi  pendengar  agar  memiliki interpretasi  seperti  yang  telah  direkayasa (Purwoko, 17).

## C.  PERMAINAN  BAHASA  DALAM SISTEM DEMOKRASI
Di  atas  telah  diuraikan  bagaimana model dan pola-pola bahasa yang digunakan  dalam  politik.  Dalam  perpektif Wittgenstein,  bahasa  yang  digunakan dalam politik mengandung unusr permainan. Bermain di sini adalah bermain dengan  kata-kata.  Selayaknya  sebuah permainan orang harus  memilih  kata  yang tepat,  mengatur  strategi  bahkan  harus berpura-pura,  kapan  menyerang,  kapan mengalah yang terbungkus dalam kamuflase sehingga tampak seperti memenuhi  aturan.  Sistem  politik  (baca pemerintahan)  mengalami  perkembangan yang  sangat  beragam  terutama  setelah dunia  Barat  memasuki  zaman Aufklarung yang  merupakan  pintu  gerbang  memasusi zaman  modern.  Pada  zaman  romantisme sistem yang umum berlaku adalah monarkhi,  oligarkhi.  Demokrasi  mulai berkembang  setelah  memasuki  zaman modern  bersamaan  dengan  sistem-sistem lama yang masih berjalan, termasuk sistem pemerintahan diktator.
Di  antara  beberapa  sistem  politik yang  berjalan,  sistem  demokrasilah  yang
paling banyak menggunakan unsur permainan dalam penggunaan bahasa yang dalam  istilah  Wittgenstein Language Games. Permainan  dalam  bahasa  politik ini  tidak  dapat  dilihat  sebagai  suatu  yang negative  atau  positif.  Permainan  ini selayaknya dilihat sebagai suatu fakta yang terjadi dalam fenomena pelaksanaan demokrasi  yang  harus  disikapi  secara cerdas dan kritis. Permainan bahasa dalam politik (untuk selanjutnya baca: demokrasi) adalah suatu kebutuhan.
Demokrasi  adalah  suatu  sistem pemerintahan  yang  kedaulatannya  berada di  tangan  rakyat.  Rakyat  yang  memiliki kekuasaan,  memiliki  suara.  Kekuasaan  ini akan  didelegasikan,  diwakilkan,  diberikan kepada  pihak  lain.  Di  awal  proses  politik terjadi  transaksi  antara  rakyat  pemilik kuasa  dengan  yang  mewakili  pemilik kuasa. Pihak yang mewakili baik perorangan maupun lembaga membutuhkan  dukungan  rakyat,  semakin banyak  dukungan  diperoleh  semakin  baik. Komunikasi  politik  yang  intens  perlu dilakukan.  Disinilah  peran  bahasa  sangat penting  sebagai  media  komunikasi  untuk meyakinkan,  mengambil  hati,  menarik simpati agar rakyat memberikan suaranya.
Bahasa  dalam  hal  ini  mempunyai dua  fungsi  penting:  pertama  fungsi persuasi, kedua fungsi mengancam. Bahasa  menjalankan  fungsi  persuasi  jika bahasa itu digunakan untuk mempengaruhi
pikiran  dan  mengubah  sikap  audiens seperti  apa  yang  diinginkannya.  Bahasa yang  digunakan  dalam  pidato,  ceramah, kampanye merupakan selubung bagi suatu kepentingan. Penutur harus pintar bermain memilih  bahasa  yang  tepat  agar  bisa mempengaruhi  orang  lain.  Dengan  bahasa yang tepat penutur akan bisa mempengaruhi orang lain untuk menyamakan  pikiran  atau  ide.  Ada  suatu istilah menyamakan “bahasa” yang artinya menyamakan persepsi, menyatukan persepsi. Janji-janji atau pidato yang indah dan ideal sering dilontarkan untuk mencapai  tujuan.  Pada  masa  kampanye banyak  sekali  muncul  statemen  yang pantas  diragukan  kebenarannya  yang membuat  bingung  orang  banyak.  Dalam terminologi  Austin  tindakan  berbahasa  ini disebut tindakan perlokusi, yaitu pengaruh atau  dampak  yang  ditimbulkan  oleh  isi pernyataan.  Di  sini  terkandung  unsur kesengajaan dari penutur untuk mempengaruhi pendengar secara maksimal melalui tuturan yang dilontarkan, (Mustamsyir, 118-119)
Bahasa  juga  mempunyai  fungsi mengancam.  Dalam  politik  internasional dikenal  berberapa  jenis  ancaman  dengan bahasa  tersendiri: detterent  policy (siasat menakutkan),  ppembalasan  secara  masif ( massive  retaliation ),  siasat  tepi  jurang
( escalation policy ), siasat untuk melakukan serangan ke dua ( second-strike
capability  polic y),  siasat  untuk  mencapai keseimbangan  teror  ( balance  of  terror policy )  (Panggabean,  ix).  Bahasa  yang digunakan  baik  persuasif  maupun  bahasa mengancam pada dasarnya untuk mengamankan kepentingan penutur.
Dalam  politik  penutur  sering  terkondisi dalam  situasi  dimana  ia  harus  melakukan kebohongan, menutupi sesuatu merupakann  suatu  siasat  mengalahkan pihak lain.
Seorang  empiris  Inggris  Thomas Hobbes  mengajukan  keberatan  penting tentang  demokrasi.  Demokrasi  selalu membutuhkan  retorika.  Retorika  hanya mengutamakan  “efek”  bukan  isi.  Retorika mengakibatkan keputusan yang ditentukan oleh  penyalahgunaan  pikiran  ( impetus animi )  dari  pada  penalaran  yang  benar ( recta  ratione )  (Sugiharto,  116-117).
Retorika  memburu  kemenangan  daripada kebenaran, sehingga bahasa yang digunakan  mempunyai  efek  persuasi  yang berfungsi pragmatis mempengaruhi pendengarnya
Hal  ini  terjadi  bukan  semata-mata kesalahan  penutur.  Dalam  kenyataannya orang  yang  tidak  bersikap  kritis  karena keterbatasannya  mudah  terbius  dengan orasi  yang  memukau  sehingga  melupakan apa yang diungkapkan itu benar atau salah. Dunia politik memang tidak dapat dipahami  semata-mata  secara  rasional. Terdapat  unsur-unsur  lain  yang  dominan
dalam  kehidupan  politik,  seperti  ideologi, emosi,  psikologi,  komunikasi  dan  juga personofikasi.  Politik  baik  dalam  skala besar  maupun  kecil  selalu  berkaitan dengan  kepentingan.  Sebagaimana  kata Jurgen  Habermas  bahwa  bahasa  adalah kepentingan.  Kepentingan  dari  siapa  yang memakainya.  Mereka  yang  memiliki kekuasaan  selalu  membangun  bahasanya sendiri untuk mengamankan bahkan memperbesar kekuasaannya. Hal ini senada  dengan  para  penganut  Max  Weber yang  memandang  bahwa  inti  kekuasaan adalah  dominasi,  yaitu  menguasai  siapa saja  dan  apa  saja  dengan  segala  cara. Mereka  yang  dikuasai  berada  dalam subordinasi dari yang berkuasa (Sugiharto, 45).
Permainan
bahasa dalam komunikasi politik adalah suatu kebutuhan.  Sejauh  mana  permainan  ini dilakukan  oleh  para  aktor-aktor  politik tergantung dari seberapa besar ketergantungan  pada  pihak  lain  atas kekuasaannya.  Suatu  kekuasaan  semakin tergantung  pada  pihak  lain  (dukungan rakyat)  semakin  akan  semakin  besar melakukan permainan bahasa. Pada negara dengan sistem monarkhi di mana kekuasaan diwariskan secara turun- temurun  lebih  menggunakan  bahasa  yang lugas,  apa  adanya  tanpa  harus  banyak menyampaikan  kebohongan-kebohongan dalam menyampaikan informasi.
Demikian juga sistem pemerintahan dictator,  mereka  tidak  mau  sibuk  dengan permainan  bahasa.  Mereka  membangun kekuasaan tidak lewat persuasi tetapi lewat kekuatan.
Sebaliknya  dalam  pemerintahan demokrasi atau pemerintahan yang mengecap  dirinya  demokrasi  intensitas permainan bahasa sangat tinggi.
Pemerintahan  semacam  ini  dibutuhkan kemampuan permainan bahasa yang sangat  tinggi.  Permainan  ini  dibutuhkan dalam  rangka  mengalang  simpati,  meraih dukungan,  meyakinkan  dan  mempengarui orang  sehingga  orang  percaya  dan  tunduk pada kemauan penguasa. Dalam pemerintahan  demokrasi pembentukan citra  kadangkala  lebih  penting  dari  pada tindakan  nyata.  Upaya  membentuk  kesan ini  bisa  dianalogkan  dengan  sebuah  iklan parfum  yang  berbunyi  “Kesan  pertama begitu  menggoda,  selanjutnya  terserah Anda”.  Dalam  dunia  politik  fenomenanya berbunyi “Kesan pertama begitu menggoda,  selanjutnya  terserah  saya setelah berkuasa”.
Di  bagian  akhir  tulisan  ini  ada baiknya  kita  tengok  praktek  gaya  bahasa beberapa presiden Indonesia dalam komunikasi politiknya. Pertama pemerintahan Soekarno. Pada kurun waktu ini  walaupunn  ada  beberapa  unsur-unsur pemerintahan  demokrasi,  tetapi  pada dasarnya pemerintahan ini adalah
pemerintahan  otoriter.  Gaya  berbahasa Soekarno  itu  lugas  ( to  the  point ),  terbuka, komunikatif  (suka  humor),  apa  adanya, luwes,  otoriter.  Dalam  berkomunikasi terkesan  alami  dan  apa  adanya.  Ia  tidak perduli apakah dicap demokratis apa tidak, ia tidak mempedulikan citra, yang terpenting  adalah  mengusung  idealisme. Gaya  bicaranya  yang  bombastis,  mampu membangkitkan semangat rakyat Indonesia.  Ia  tidak  takut  adanya  musuh- musuh dari gaya keterbukaannya, walaupun  musuh  itu  negara  besar  seperti Amerika.
Yang kedua pemerintahan Soeharto. Pemerintahan ini secara  yuridis- formal  adalah  pemerintahan  demokratis, tetapi  secara  substasial  tidak  menerapkan prinsip-prinsip  demokrasi.  Pada  dasarnya pemerintahan  ini  bersifat  otoriter,  namun berusaha menampilkan sosok wajah demokratis. Kebijakan-kebijakan otoriternya  dikemas  dalam  dalam  koridor hukum,  sehingga  segala  kebijakannya secara  formal  tidak  melanggar  hukum, namun  secara  substansial  tidak  sesuai dengan  semangat  demokrasi  dan  rasa keadilan. Gaya berbahasa Soeharto tertutup,  santun,  halus,  tidak to  the  point,
simbolis,  terkendali,  formal.  Beberapa istilah dipergunakan untuk memoles beberapa kebijakan pemerintah otoriternya. Istilah diamankan untuk menunjuk  pada  tindakan  menangkap
musuh-musuh politiknya. Tuduhan tindakan  subversif dikenakan  pada  orang- orang  yang  membahayakan  kekuasaannya walaupun  kekuatannya  sangat  kecil. Masa mengambang dipakai  untuk  mobilisasi masa  untuk  pemenangan  pemilu.  Istilah pembangunan menggantikan program yang sarat kepentingan kelompok tertentu, dan  masih  banyak  lagi  istilah  lain. Presiden  B.J.  Habibie  menampilkan  gaya berbahasa  yang  terbuka,  meledak-ledak kadang tidak terkontrol, to the point .
Abdurahman
Wakhid
menampilkan  gaya  berbahasa  yang  santai kadang  seenaknya,  terbuka,  to  the  point, mempunyai selera humor, otoriter.
Sementara  Megawati  lebih  menampilkan bahasa  tubuh  (tersenyum,  menggeleng, mengangkat bahu), tidak banyak berkomentar, to the point , kurang komunikatif.  Dalam  beberapa  kesempatan ia  memilih  diam.  Kekurangmampuan berkomunikasi  ini  menjadi  salah  satu sebab  orang  meragukan  kapasitasnya sebagai  presiden.  Anggapan  ini  ternyata tidak  tepat,  ketika  pilihan  dijatuhkan  pada sosok yang komunikatif dan kadang terlalu banyak  omong  ternyata  permasalahan justru  banyak  muncul.  Sementara  Susilo Bambang  Yudhoyono  menampilkan  baya berbahasa  yang  santun,  halus,  terkendali, tidak  to  the  point,  menyentuh  perasaan, formal. Ia berusaha membangun citra yang baik,  sangat  menghindari  konflik  dan
musuh.  Menghindari  kesalahan  persepsi dengan menggunakan kalimat bersayap Demikianlah gaya berbahasa beberapa  presiden  Indonesia  menurut analisa  penulis.  Kualitas  kepemimpinan tidak  ditentukan  oleh  demokratis  atau tidaknya  suatu  pemerintahan,  juga  tidak ditentukan  kepandaian  seorang  menarik simpati lewat kemampuannya berkomunikasi, tetapi ditentukan oleh hasil nyata yang dirasakan oleh rakyat.

## E. PENUTUP
Terdapat  hubungan  yang  erat antara  politik  dan  bahasa.  Wacana  politik tidak  bisa  dipisahkan  dengan  bahasa. Dalam  kehidupan  politik  terutama  dalam era  demokrasi  dibutuhkan  komunikasi yang  intens  baik  secara  vertikal  maupun horizontal.  Bahasa  dipergunakan  sebagai media dalam komunikasi politik. Di dalam penggunaan bahasa politik terdapat permainan  bahasa.  Di  antara  berbagai sistem  politik  sistem  demokrasilah  yang paling  banyak  membutuhkan  permainan bahasa.  Dalam  demokrasi  pemilik  suara adalah  rakyat.  Kedaulatan  ada  ditangan rakyat.  Pelaksana  kedaulatan  rakyat  ini berusaha mencari simpati dan kepercayaan untuk menyerahkan kewenangannya. Dalam  hal  ini  diperlukan  bahasa  persuasif untuk meyakinkan rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA
Bakker,  Anton  dan  Charis  Zubair.  1990.
Metodologi Penelitian Filsafat .
Yogyakarta: Kanisius.
Bertens,  Kees.  1983. Filsafat  Barat  Abad
XX: Inggris-Jerman . Jakarta: Gramedia.
Hikam,  AS.  1999. Demokrasi  dan  Civil Society . Jakarta: LP3ES. Kaelan.  1998. Filsafat  Bahasa,  Masalah dan  Perkembangannya .  Yogyakarta: Paradigma.
Mustamsyir, Rizal. 1987. Filsafat Analitik:
Sejarah  dan  Perkembangan  dan
Peranan  Para  Tokohnya .  Jakarta: Rajawali Pers. Nasir,  Haedar.  1999. Pragmatisme  Politik Kaum  Elit .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Panggabean, Maruli. 1981. Bahasa Pengaruh  dan  Peranannya .  Jakarta:
Gramedia.
Purwoko,  Herudjati.  2011. Kaitan  Bahasa dan Politik dalam Perspektif
Budaya .  Makalah  dalam  Seminar
Nasional FIB UNDIP, Semarang. Sugiharto, Bambang. 1996. Postmodernisme:  Suatu  Tantangan dalam Filsafat . Yogyakarta:
Kanisius.