## PAMPAS: Journal Of Criminal
Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana

## Malaysia
Rizky Amalia, Hafrida, Elizabeth Siregar Fakultas Hukum, Universitas Jambi
Author’s Email Correspondence: amaliarizky663@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perbandingan  antara dua  hukum  di  Indonesia  yang  menggunakan  Undang-Undang
Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam
Rumah  Tangga  dan  Malaysia  yang  menggunakan  Kanun Keseksaan  Malaysia  (Akta  574)  dan  Akta  Keganasan  Rumah Tangga 1994 (Akta 521). Tipe Penelitian ini adalah normatif. Hasil Penelitian ini adalah pengaturan dan sanksi kekerasan fisik dalam rumah tangga di Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan dan perbedaan.  Kesimpulan:  Dalam  Undang-Undang  PKDRT  dan Kanun  Keseksaan  Malaysia  (Akta  574)  serta  Akta  Keganasan Rumah  Tangga  1994  (Akta  521)  memiliki  persamaan  yang meliputi  konsep  kekerasan  fisik,  klasifikasi  korban,  rumusan sanksi  pidana  dan  pola  ancaman  pidana  penjara.  Sedangkan perbedaannya  meliputi  jumlah  Pasal  yang  mengatur,  klasifikasi luka  berat,  jenis  pidana,  sistem  perumusan  pidana,  besar ancaman  pidana  dan  jenis  delik.  Saran:  diharapkan  adanya pembaharuan  hukum  pidana  terhadap  Undang-Undang  PKDRT terkait klasifikasi luka berat, sistem perumusan pidana dan besar ancaman pidana penjara.
Kata Kunci: Kekerasan dalam rumah tangga,  Indonesia, Malaysia, perbandingan

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2021-06-16
Accepted: 2021-10-12 Publish: 2021-10-22
KEYWORDS: Comparison, domestic violence, Indonesia, Malaysia

## ABSTRACT
This  article  aims  to  know  the  comparison  between  two  laws  in Indonesia  that  use  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  and Malaysia  which  uses  the  Kanun  Keseksaan  Malaysia  (Akta  574) and Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521). This type of research  is  normative.  The  results  of  this  study  are  the arrangements and sanctions for physical violence in households in Indonesia  and  Malaysia  have  similarities  and  differences. Conclusion: In the Undang-Undang PKDRT and Kanun Keseksaan Malaysia  (Akta  574)  and  Akta  Keganasan  Rumah  Tangga  1994 (Akta 521) have similarities which include the concept of physical violence,  classification  of  victims,  formulation  of  criminal sanctions  and  patterns  of  imprisonment.  Meanwhile,  the differences  include  the  number  of  articles  that  regulate,  the classification  of  serious  injuries,  types  of  crimes,  the  formulation system  of  crimes,  the  amount  of  criminal  threats  and  types  of offenses. Suggestion: hopefully there will be a criminal law reform against  the  PKDRT  Law  related  to  the  classification  of  serious injuries,  the  criminal  formulation  system  and  the  amount  of  the threat of imprisonment.

## A. PENDAHULUAN
Setiap manusia yang memasuki kehidupan perkawinan akan membentuk sebuah keluarga  yang  tidak  terlepas  dari  keinginan  untuk  mendapatkan  kehidupan  yang bahagia. 1 Hal  ini  sejalan  dengan  amanat  Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Kebahagiaan  tersebut  dapat  diraih  apabila  suami  istri menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik dan terpenuhi sesuai dengan porsinya masing-masing.  Sebaliknya,  jika  hak  dan  kewajiban  tidak  dilaksanakan  dengan  baik, maka akan menumbuhkan konflik yang berdampak pada stabilitas keluarga.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  salah  satu  dari  berbagai  macam bentuk  tindak  pidana  kekerasan  yang  banyak  terjadi  dan  yang  telah  mendapat perhatian  secara  nasional  dan  internasional. 2 Kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah sebuah fenomena yang hingga saat ini sulit untuk dipantau. Hal ini disebabkan karena masih  adanya  pandangan  yang  keliru  dari  sebagian  masyarakat  bahwa  masalah kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  masalah  interen  keluarga  dan  sangat  pribadi sifatnya sehingga orang luar tidak berhak untuk mencampurinya. 3
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyatakan bahwa terdapat 3419 kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam kurun waktu 1 Januari hingga 6 November 2020. 4 Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga  merupakan  cerminan  gagalnya  sebuah  keluarga  membangun  dan  membina sebuah  rumah  tangga  yang  kondusif  dan  nyaman  bagi  setiap  anggota  keluarga  yang berlindung  di  dalamnya.  Hal  ini  menyebabkan  persoalan  kekerasan  dalam  rumah tangga menjadi salah satu masalah yang pada akhirnya diperhatikan oleh pemerintah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut Undang-Undang PKDRT).
Menurut  Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang  PKDRT,  kekerasan  dalam  rumah tangga adalah:
Setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis, dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Bentuk-bentuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga  juga  diakomodir  dalam  Pasal  5 Undang-Undang PKDRT yang dijelaskan sebagai ketentuan larangan.
Pasal 5
1 Ana  Indah  Cahyan i,  Yulia  Monita,  “Pidana  Denda Sebagai  Alternatif  Pemidanaan  Pada  Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Pampas: Journal of Criminal Law , Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 178.
2 Aroma  Elmina  Martha, Perempuan  dan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  di  Indonesia  dan Malaysia , FH UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 1.
3 Anonimous, Menghadapi Kekerasan dalam Rumah Tangga , Kalyanamitra-Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, Jakarta, 1999, hlm. 4.
4 https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/health/2020/11/14/161742/kemenpppa- catat-ada-3419-kasus-kdrt-di-indonesia, diakses pada tanggal 25 Januari 2021, Pukul 14:17 WIB.
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.
Pengaturan  tentang  kekerasan  dalam  rumah  tangga  tidak  hanya  terdapat  di Indonesia,  namun  juga  di  negara-negara  lain,  salah  satunya  yaitu  negara  Malaysia. Malaysia  adalah  negara  Asia  pertama  yang  mempunyai  undang-undang  untuk melindungi  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  mengakui  kekerasan  dalam rumah  tangga  sebagai  isu  yang  semakin  membimbangkan  banyak  orang. 5 Istilah kekerasan dalam rumah tangga di Malaysia ialah Keganasan Rumah Tangga. Terdapat 353  kasus  keganasan  rumah  tangga  yang  dilaporkan  kepada  Polis  Diraja  Malaysia (PDRM) pada bulan Maret hingga April 2020 lalu. 6
Komitmen  Malaysia  ke  arah  penghapusan  keganasan  rumah  tangga  terbukti dengan  adanya  Akta  Keganasan  Rumah  Tangga  1994  (Akta  521). 7 Akta  521  adalah suatu  akta  yang  diperuntukkan  untuk  melindungi  korban  dalam  situasi  keganasan rumah  tangga  dan  perkara-perkara  yang  terkait.  Sedangkan  pelaku  juga  tidak  akan terlepas daripada hukuman seperti yang dijelaskan dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau Penal Code of Malaysia (Act 574). 8 Oleh karena itu, kedua pengaturan ini  harus  dibaca  secara  bersama  seperti  yang  dijelaskan  pada  Seksyen  3  Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521).
Akta hendaklah dibaca bersama Kanun Keseksaan Seksyen 3 : “ Peruntukan Akta ini hendaklah dibaca bersama dengan peruntukan Kanun Keseksaan (Akta 574) ” .
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  menurut  Seksyen  2  Akta  Keganasan  Rumah Tangga  (Akta  521)  adalah  perbuatan  a)  dengan  sengaja  menempatkan  atau  coba menempatkan  korban  dalam  keadaan  takut  akan  kekerasan  fisik;  b)  menimbulkan kekerasan  fisik  terhadap  korban  dengan  suatu  perbuatan  yang  diketahui  atau  patut diketahui akan mengakibatkan kekerasan fisik; c) memaksa korban dengan ancaman untuk melakukan perbuatan seksual atau tindakan apapun yang bersifat seksual atau lainnya yang tidak berhak dilakukan oleh korban; d) mengurung atau menahan korban tanpa persetujuan korban; dan e) melakukan pengkhianatan atau perusakan properti dengan tujuan menyebabkan kesedihan atau kebencian bagi korban.
Salah satu isu aktual yang dibahas dalam Undang-Undang PKDRT maupun Akta Keganasan  Rumah  Tangga  1994  (Akta  521)  ialah  persoalan  kekerasan  fisik  dalam rumah tangga. Dilansir dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020, terdapat 5.548
5 Daleleer Kaur Randawar dan Sheela Jayabalan, “Definisi Keganasan Rumah Tangga di Malaysia: Kajian Perbandingan”, Akademika Journal of Southeast and Social Science and Humanities , Vol. 88, No. 3, 2018, hlm. 78.
6 https://www.google.com/amp/s/www.hmetro.com.my/node/567642/amp, diakses pada tanggal 1 Oktober 2020, pukul 15:40 WIB.
7 Pertumbuhan  Pertolongan  Wanita, Keganasan  Rumah  Tangga  Garis  Panduan  dan  Piawaian rumah Perlindungan , Valley Printers, Selangor, hlm. 17.
8 Nurfadhilah  Binti  Yahya,  “Kesan  Emosi  yang  dihadapi  oleh  Wanita  yang  Bercerai  Akibat Keganasan Rumah Tangga: Satu Kajian Di Negeri Johor”, Fakulti Pendidikan Unive rsiti Teknologi Malaysia, Malaysia, 2014, hlm. 11.
kasus  kekerasan  fisik  di  Indonesia. 9 Sedangkan  di  Malaysia,  Timbalan  Menteri Pembangunan  Wanita,  Keluarga  dan  Masyarakat,  Datuk  Siti  Zailah  Mohd  Yusoff menyatakan  bahwa: “T erjadi  penurunan  kasus  keganasan  rumah  tangga,  yakni  pada Tahun 2020 terdapat 3.875 kasus keganasan rumah tangga yang menurun dari Tahun 2019 yaitu 6.061 kasus ” . 10
Berkaitan dengan hal itu, Pasal 6 Undang-Undang PKDRT menjelaskan bahwa: “Kekerasan  fisik  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  5  huruf    a  adalah  perbuatan  yang mengakibatkan  rasa  sakit,  jatuh  sakit,  atau  luka berat”.  Sanksi  pidana  terhadap pelanggaran Pasal ini termuat dalam Bab Ketentuan Pidana Pasal 44 Undang-Undang PKDRT. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa dicubit, dijambak, digigit, dicekik, direndam,  disiram,  diikat,  didorong,  dilempar,  diseret,  dipukul,  ditendang,  diinjak, dibanting,  dibentur,  dikelahi,  dikeroyok,  disuruh  push  up,  lari,  disuruh  jalan  dengan lutut. 11
Sedangkan di Malaysia, konsep keganasan rumah tangga yang dijelaskan dalam Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) yakni dengan sengaja menempatkan atau  coba  menempatkan  korban  dalam  keadaan  takut  akan  kekerasan  fisik  dan menimbulkan kekerasan fisik terhadap korban dengan suatu perbuatan yang diketahui atau patut diketahui akan mengakibatkan kekerasan fisik. Berbeda dengan Indonesia, sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan ini dijelaskan lebih lanjut dalam Kanun Keseksaan  Malaysia  (Akta  574).  Bentuk  kekerasan  fisik  menurut  konsep  Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) yakni:
a. Melakukan  dan  coba  melakukan  kekerasan  fisik  seperti  memegang, mencubit,  menggoncang,  menampar,  memukul,  menggigit,  memusingkan lengan, menendang, menumbuk dengan objek tumpul, menikam, menembak.
b. Menghalang  atau  pengabaian  untuk  mendapatkan  atau  menyediakan sumber  yang  diperlukan  untuk  mengekalkan  kesehatan  seperti  perobatan, obat-obatan,  kursi  roda,  makanan  atau  cairan,  tidur,  bantuan  kebersihan, memaksa minum alkohol atau mengkonsumsi obat. 12
Penulis  merasa  tertarik  dengan  kedua  hukum  di  dua  negara  ini  yaitu pengaturan dan sanksi  mengenai tindak  pidana kekerasan  fisik dalam rumah  tangga, penulis ingin melihat persamaan dan perbedaan masing-masing pengaturan tersebut, sehingga dapat ditemukan kelemahan dan keunggulan kedua pengaturan tersebut yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang. Maka dari itu dirumuskan masalah: 1). Bagaimanakah pengaturan kekerasan  fisik  dalam  rumah  tangga  menurut  hukum  pidana  Indonesia  dan  hukum pidana  Malaysia?,  2).  Bagaimanakah  sanksi  pidana  terhadap  kekerasan  fisik  dalam rumah tangga menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Malaysia?, dan 3). Bagaimanakah  kebijakan  formulasi  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang?.
9 https://komnasperempuan.go.id/informasi-kdrt,  diakses  pada  tanggal  6  Januari  2021  pukul 21:52 WIB.
10 https://www.pnbbcportal.com/2020/12/14/kes-dera-kanak-kanak-berkurangan-tahun-ini/ , diakses pada tanggal 6 Januari 2021 pukul 21:57 WIB.
11 Maidin  Gultomm, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dan  Perempuan ,  Refika  Aditama, Bandung, 2018, hlm 16.
12 Mohd Yusoff, Jal Zabdi, “Jenayah Keganasan Rumah Tangga”, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2004, hlm. 5.

## B. METODE PENELITIAN
Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif  merupakan  jenis  penelitian  hukum  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan, dengan  menganalisis  suatu  permasalahan  hukum  melalui  peraturan  perundang- undangan,  literatur-literatur,  dan  bahan-bahan  referensi  lainnya.  Mengkaji  tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana Indonesia yakni Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan dalam hukum pidana Malaysia yakni Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) serta Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574).

## C. PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Tindak  Pidana  Kekerasan  Fisik  Dalam  Rumah  Tangga  menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia
Perbuatan  pidana  merupakan  suatu  proses  perbuatan  yang  dilarang  karena melanggar  atauran  hukum  dan  memiliki  ancaman  sanksi  terhadap  orang  yang melanggar aturan tersebut, larangan yang ditunjukan kepada perbutannya dan sanksi ditunjukan orang yang menimbulkan perbuatan. Di dalam istilah perbuatan pidana ada beberapa istilah lain seperti, peristiwa pidana  dan tindak pidana.
Di  Indonesia,  undang-undang  yang  mengatur  tentang  tindak  pidana  kekerasan dalam  rumah  tangga  adalah  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang PKDRT menjelaskan bahwa: “K ekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ” . Bentuk kekerasan yang  paling  mudah  dikenali  ialah  kekerasan  fisik,  karena  akibat  kekerasan  jenis  ini biasanya  tampak  secara  langsung  pada  fisik  korban.  Dalam  undang-undang  tersebut, terdapat 1 (satu) jenis pasal terkait dengan konsep kekerasan fisik, yakni: Pasal 6 yang menentukan: “ Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ” .
Sejauh ini, dalam Undang-Undang PKDRT masih belum terdapat pengertian atau penjelasan  dari  frasa  “rasa  sakit,  jatuh  sakit,  atau  luka  berat”  yang  dijelaskan  pada Pasal  6.  Penjelasan  luka  berat  dalam  hukum  pidana  Indonesia  hanya  terdapat  pada Pasal 90 KUHP yang menjadi penjelas dari delik penganiayaan.
Sedangkan  di  Malaysia,  kekerasan  fisik  diatur  dalam  2  (dua)  undang-undang, yakni Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) dan Kanun Keseksaan Malaysia (Akta  574)  atau Penal  Code  of  Malaysia  (Act  574). Hingga  saat  ini,  Malaysia  masih menggunakan  kedua  undang-undang  tersebut  untuk  menanggulangi  kekerasan  fisik dalam rumah tangga.
Dalam Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521), terdapat 1 (satu) jenis Pasal yang mengatur tentang konsep kekerasan fisik, yakni:
Seksyen 2
(a) Secara  bersengaja  atau  dengan  disadarinya  meletakkan,  atau  cuba meletakkan, mangsa itu dalam keadaan ketakutan kecederaan fizikal;
(b) Menyebabkan  kecederaan  fizikal  kepada  mangsa  itu  dengan  sesuatu perbuatan  yang  diketahui  atau  yang  sepatutnya  diketahui  akan mengakibatkan kecederaan fizikal;
Konsep  kekerasan  fisik  yang  terdapat  dalam  Seksyen  2  tersebut  ialah  secara sengaja menempatkan atau mencoba menempatkan korban dalam keadaan takut akan kekerasan  fisik  serta  menyebabkan  kekerasan  fisik  terhadap  korban  dengan  suatu perbuatan  yang  diketahui  atau  sepatutnya  diketahui  akan  mengakibatkan  kekerasan fisik.
Selain itu, akibat kekerasan fisik ini dijelaskan dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau Penal Code of Malaysia (Act 574). Terdapat 2 (dua) jenis Seksyen yang mengatur tentang cedera dan cedera berat yakni Seksyen 319 dan 320.
Dari kedua pengaturan tersebut, penulis melihat terdapat persamaan pengaturan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Malaysia yang mana penulis buat dalam bentuk tabel berikut ini:
Tabel 1
Persamaan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia
Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa dalam Undang-Undang PKDRT maupun Akta  Keganasan  Rumah  Tangga  1994  (Akta  521)  serta  Kanun  Keseksaan  Malaysia (Akta  574)  atau Penal  Code  of  Malaysia  (Act  574) memiliki  2  (dua)  persamaan. Persamaan-persamaan tersebut dapat dilihat dalam konsep kekerasan fisik yang mana di  Indonesia  diatur  dalam  Pasal  6  Undang-Undang  PKDRT  sedangkan  di  Malaysia diatur  dalam  Seksyen  319  Kanun  Keseksaan  Malaysia  (Akta  574)  atau Penal  Code  of Malaysia (Act 574) dan klasifikasi korban yang mana di Indonesia diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang  PKDRT  sedangkan  di  Malaysia  diatur  dalam  Seksyen  2  Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521).
Selain  persamaan,  perbedaan  pengaturan  tindak  pidana  kekerasan  fisik  dalam rumah  tangga  menurut  hukum  pidana  Indonesia  dan  hukum  pidana  Malaysia  juga diformulasikan dalam bentuk tabel berikut ini:
No.  Persamaan Indonesia Malaysia 1. Konsep kekerasan fisik Dalam Undang-Undang PKDRT, ialah perbuatan yang mengakibatkan  rasa  sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Dalam  Kanun  Keseksaan  Malaysia (Akta  574)  atau Penal  Code  of Malaysia (Act 574) ialah perbuatan yang  menyebabkan  kesakitan, penyakit  atau  kelemahan  tubuh pada seseorang. 2. Klasifikasi korban Dalam Undang-Undang PKDRT, korban adalah orang yang  berada  dalam  lingkup rumah tangga. Dalam  Akta  Keganasan  Rumah Tangga  1994  (Akta  521)  mangsa ialah  orang  yang  berada  dalam lingkup rumah tangga.
Tabel 2
Perbedaan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga
Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia No. Perbedaan Indonesia Malaysia 1. Jumlah  Pasal yang mengatur Dalam Undang-Undang PKDRT  terdapat  1  (satu) jenis Pasal yang mengatur kekerasan fisik. Dalam  Akta  Keganasan  Rumah Tangga  1994  (Akta  521)  terdapat  1 (satu)  jenis  Pasal  yang  mengatur konsep kecederaan fizikal. Sedangkan  dalam  Kanun  Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau Penal Code of  Malaysia  (Act  574) terdapat  2 (dua)  jenis  Pasal  yang  mengatur akibat kecederaan fizikal. 2. Klasifikasi luka berat Tidak  diatur  secara  rinci dalam Undang-Undang PKDRT. Penjelasannya hanya  terdapat  dalam Pasal 90 KUHP. Diatur  secara  jelas  dalam  Seksyen 320  Kanun  Keseksaan  Malaysia (Akta  574)  atau Penal  Code  of
Malaysia (Act 574) .
Dari tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa dalam Undang-Undang PKDRT maupun Akta  Keganasan  Rumah  Tangga  1994  (Akta  521)  serta  Kanun  Keseksaan  Malaysia (Akta  574)  atau Penal  Code  of  Malaysia  (Act  574) memiliki  2  (dua)  perbedaan. Perbedaan  pertama  yakni  dalam  hal  jumlah  Pasal  yang  mengatur,  yang  mana  dalam Undang-Undang PKDRT hanya terdapat 1 (satu) jenis Pasal yakni Pasal 6, sedangkan Malaysia  terdapat  3  (tiga)  jenis  Pasal,  yakni  dalam  Akta  Keganasan  Rumah  Tangga 1994 (Akta 521) terdapat 1  (satu) jenis Pasal yang mengatur konsep kekerasan fisik dan dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau Penal Code of Malaysia (Act 574) terdapat 2 (dua) jenis Pasal yang mengatur akibat kekerasan fisik.
Perbedaan  kedua  ialah  mengenai  klasifikasi  luka  berat.  Dalam  Hukum  Pidana Indonesia,  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sudah  memiliki  aturan  tersendiri  di  luar KUHP,  yakni  Undang-Undang  PKDRT.  Namun  sayangnya,  Undang-Undang  PKDRT belum  mengakomodir  tentang  klasifikasi  luka  berat.  Hal  itu  hanya  dijelaskan  dalam Pasal 90 KUHP. Sedangkan klasifikasi cedera parah di Malaysia diatur dalam Seksyen 320 Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau Penal Code of Malaysia (Act 574) .
2. Sanksi  Pidana  terhadap  Kekerasan  Fisik  Dalam  Rumah  Tangga  Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia
Sanksi pidana merupakan salah satu unsur dari perbuatan pidana. Jenis pidana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP adalah:
a. Pidana pokok:
1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Denda.
b. Pidana tambahan:
1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.
Dalam  Undang-Undang  PKDRT,  sanksi  terhadap  pelaku  kekerasan  fisik  dalam rumah  tangga  terdiri  atas  pidana  pokok  dan  pidana  tambahan.  Pidana  pokok  diatur dalam Pasal 44, sedangkan pidana tambahan diatur dalam Pasal 50.
Sedangkan  di  Malaysia,  sanksi  terhadap  pelaku  kekerasan  fisik  dalam  rumah tangga juga terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yang mana pidana pokok diatur dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau Penal Code of Malaysia (Act 574) dan  terdapat  7  (tujuh)  jenis  Pasal  yang  mengatur  tentang  sanksi  terhadap kekerasan fisik yakni Seksyen 326A tentang sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan fisik  berdasarkan  Pasal  323,  324,  325,  326,  334,  dan  335,  Seksyen  323  tentang kesengajaan  menyebabkan  cedera,  Seksyen  324  tentang  kesengajaan  menyebabkan cedera  dengan  menggunakan  senjata  atau  benda  lain  yang  berbahaya,  Seksyen  325 tentang  kesengajaan  menyebabkan  cedera  parah,  Seksyen  326  tentang  kesengajaan menyebabkan  cedera  parah  dengan  menggunakan  senjata  atau  benda  lain  yang berbahaya, Seksyen 334 tentang ketidaksengajaan menyebabkan cedera, dan Seksyen 335  tentang  ketidaksengajaan  menyebabkan  cedera  parah,  sedangkan  pidana tambahan diatur dalam Seksyen 8 Akta Keganasan Rumah Tangga (Pindaan 2017).
Dari  kedua  pengaturan  tersebut,  penulis  melihat  terdapat  persamaan  dan perbedaan  sanksi  pidana  terhadap  kekerasan  fisik  dalam  rumah  tangga  menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Malaysia yang mana penulis buat dalam bentuk tabel berikut ini:

## Tabel 3
Persamaan Sanksi pidana terhadap Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia No.  Persamaan Indonesia Malaysia 1. Rumusan sanksi pidana Sanksi  pidana  merupakan satu kesatuan dalam Undang- Undang PKDRT. Sanksinya merupakan satu kesatuan dalam Kanun Keseksaan Malaysia  (Akta  574)  atau Penal Code of Malaysia (Act 574). 2. Pola ancaman pidana penjara Maksimum.
Maksimum.
Dari  tabel  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  sanksi  pidana  terhadap  kekerasan  fisik dalam  Undang-Undang  PKDRT  maupun  Akta  Keganasan  Rumah  Tangga  1994  (Akta 521) serta Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau Penal Code of Malaysia (Act 574) memiliki  2  (dua)  persamaan.  Persamaan  pertama  yakni  dalam  hal  rumusan  sanksi pidana  yang  mana  di  Indonesia  sanksi  pidananya  merupakan  satu  kesatuan  dalam Undang-Undang PKDRT, sedangkan di Malaysia juga merupakan satu kesatuan dalam Kanun  Keseksaan  Malaysia  (Akta  574)  atau Penal  Code  of  Malaysia  (Act  574) . Perbedaan kedua ialah mengenai pola ancaman pidana penjara, yang mana Indonesia maupun Malaysia menggunakan pola ancaman maksimum.
Perbedaan sanksi pidana terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut hukum  pidana  Indonesia  dan  hukum  pidana  Malaysia  juga  diformulasikan  dalam bentuk tabel berikut ini:
Tabel 4 Perbedaan Sanksi pidana terhadap Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia No.  Persamaan Indonesia Malaysia 1. Jumlah Pasal  yang mengatur Dalam Undang-Undang PKDRT  terdapat  1  (satu) jenis Pasal. Dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta  574)  atau Penal  Code  of Malaysia  (Act  574) terdapat  7 (tujuh) jenis Pasal. 2. Jenis pidana Pidana  pokok  terdiri  dari pidana  penjara  dan  pidana denda. Sedangkan  pidana  tambahan terdiri dari pembatasan gerak  pelaku  dan  program konseling Pidana  pokok  terdiri  dari  pidana penjara,  pidana  denda,  dan cambuk untuk perbuatan tertentu. Sedangkan  pidana  tambahan terdiri dari program pemulihan. 3. Sistem perumusan pidana Undang-Undang PKDRT menggunakan sistem perumusan Alternatif. Kanun  Keseksaan  Malaysia  (Akta 574)  atau Penal  Code  of  Malaysia (Act  574) menggunakan  sistem perumusan  Alternatif-Kumulatif, sistem  perumusan  Alternatif  dan sistem perumusan Kumulatif. 4. Besaran ancaman pidana Dalam Undang-Undang PKDRT,  besaran  ancaman pidana  penjara  maksimal  15 (lima  belas)  tahun,  dan pidana  dendanya  maksimal 45  (empat  puluh  lima)  juta rupiah. Dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta  574)  atau Penal  Code  of Malaysia  (Act  574) ,  besaran ancaman pidana penjara maksimal  20  (dua  puluh)  tahun dan  pidana  denda  mulai  dari 1000 (seribu) ringgit. 5. Jenis delik Delik  biasa  dan  delik  aduan relatif. Delik aduan absolut.
Dari tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa dalam Undang-Undang PKDRT maupun Akta  Keganasan  Rumah  Tangga  1994  (Akta  521)  serta  Kanun  Keseksaan  Malaysia (Akta 574) atau Penal Code of Malaysia (Act 574) memiliki beberapa perbedaan dalam hal  jumlah  Pasal  yang  mengatur,  sistem  perumusan  pidana,  jenis  pidana,  besaran ancaman  pidana  dan  jenis  delik.  Perbedaan  pertama  ialah  dalam  jumlah  Pasal  yang mengatur,  yang  mana  dalam  Undang-Undang  PKDRT  hanya  terdapat  1  (satu)  pasal yang mengatur yakni Pasal 44, sedangkan dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau Penal Code of Malaysia (Act 574) terdapat 7 (tujuh) jenis Pasal, yakni Pasal 323, Pasal 324, Pasal 325, Pasal 326, Pasal 326 A, Pasal 334 dan Pasal 335.
Perbedaan  selanjutnya  ialah  jenis  pidana,  yang  mana  pidana  pokok  dalam Undang-Undang  PKDRT  pada  Pasal  44  terdiri  dari  pidana  penjara  dan  pidana  denda
sedangkan pidana tambahan pada Pasal 50 terdiri dari pembatasan gerak pelaku yang bertujuan  untuk  menjauhkan  pelaku  dari  korban  dalam  jarak  dan  waktu  tertentu maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku serta penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Di Malaysia, pidana pokok dimuat dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau Penal Code of Malaysia (Act 574) dan  terdiri  dari  pidana  penjara,  pidana  denda  dan  cambuk  untuk  perbuatan tertentu,  sedangkan  pidana  tambahan  dalam  hukum  pidana  Malaysia  diatur  dalam Seksyen 8 Akta Keganasan Rumah Tangga (Pindaan 2017) yakni program pemulihan, yang pada prinsipnya sama dengan program konseling.
Dalam  hal  perbedaan  terhadap  sistem  perumusan  pidana,  Undang-Undang PKDRT  menggunakan  sistem  perumusan  Alternatif  yaitu  sistem  perumusan  yang ancaman pidananya diberikan dengan menggunakan kata hubung “atau” seperti pada Pasal 44 Ayat (1), (2), (3) dan (4). Sedangkan Kanun Keseksaan Malaysia  (Akta 574) atau Penal  Code  of  Malaysia  (Act  574) menggunakan  sistem  perumusan  Alternatif, Kumulatif dan Alternatif-Kumulatif. Sistem perumusan Alternatif seperti pada Seksyen 323.  Sistem  perumusan  Kumulatif  adalah  sistem  perumusan  pidana  dengan menggunakan kata  hubung  “dan”  seperti  pada  Seksyen  325  dan  Seksyen  326. Sedangkan  sistem  perumusan  Alternatif-Kumulatif  yaitu  sistem  perumusan  pidana yang menggunakan kata hubung dan/atau seperti pada Seksyen 324, Seksyen 334 dan Seksyen 335.
Selain  itu,  besaran  ancaman  pidana  terhadap  kekerasan  fisik  dalam  Undang- Undang PKDRT paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pidana dendanya paling banyak 45 (empat puluh lima) juta rupiah. Sedangkan besaran ancaman pidana dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau Penal Code of Malaysia (Act 574) paling lama 20 (dua  puluh)  tahun  dan  pidana  denda  mulai  dari  1000  (seribu)  ringgit,  namun  di beberapa Seksyen tidak disebutkan besaran pidana dendanya.
Perbedaan mendasar dari kedua aturan ini terdapat pada jenis deliknya, dimana kekerasan fisik dalam Undang-Undang PKDRT terdiri atas delik biasa dan delik aduan relatif. Delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu  pengaduan 13 seperti pada  Pasal  44  Ayat  (1), Ayat  (2)  dan  Ayat  (3).  Sedangkan Pasal  44  Ayat  (4)  merupakan  delik  aduan  sebagaimana  yang  telah  diakomodir  oleh Pasal  51  yang  menjelaskan  bahwa  “Tindak  pidana  kekerasan  fisik  sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  44 Ayat (4) merupakan delik aduan” . Delik aduan merupakan tindak pidana yang dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. 14 Terdapat 2 (dua) jenis delik aduan yakni delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Pasal  44  Ayat  (4)  merupakan  delik  aduan  relatif,  yakni  delik  dimana  adanya  suatu pengaduan  itu  merupakan voorwarde  van  vervolg-baarheir atau  suatu  syarat  untuk dapat menuntut pelakunya, yaitu bilamana antara orang yang bersalah dengan orang yang  dirugikan  itu  terdapat  hubungan  yang  bersifat  khusus. 15 Sedangkan  kekerasan fisik  dalam  Akta  Keganasan  Rumah  Tangga  1994  (Akta  521)merupakan  delik  aduan absolut,  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Seksyen  5  bahwa  aparat  penegak  hukum
13 P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 217.
14 Ibid.
15 Padrisan  Jamba,    “Analisis  Penerapan  Delik  Aduan  dalam  UU  Hak  Cipta  untuk  menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia”, Jurnal Cahaya Keadilan , Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 36.
Malaysia  hanya  dapat  melakukan  proses  hukum  terhadap  tindak  pidana  keganasan rumah tangga jika terdapat aduan. 16

## 3. Kebijakan  Formulasi  Kekerasan  Fisik  Dalam  Rumah  Tangga  Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia
Indonesia  mengundangkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan tujuan untuk mencegah segala bentuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  melindungi  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga,  menindak  pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  memelihara  keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi dan perlindungan korban. Dari pembahasan sebelumnya, Undang-Undang PKDRT nyatanya masih memiliki kelemahan yakni  sebagai berikut :
1. Belum  mengakomodir  frasa  luka  berat  yang  terdapat  pada  Pasal  6. Klasifikasi luka berat hanya diatur dalam Pasal 90 KUHP.
2. Sistem perumusan pidana yang menggunakan sistem perumusan alternatif.
3. Besar ancaman pidana penjara yang masih rendah.
Berdasarkan kelemahan tersebut, perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana. Karena  pada  dasarnya  tujuan  perbandingan  hukum  yang  bersifat  praktis  ialah merupakan  alat  pertolongan  untuk  tertib  masyarakat  dan  pembaharuan  hukum nasional  serta  memberikan  pengetahuan  berbagai  peraturan  dan  pikiran  hukum kepada  pembentuk  undang-undang  dan  juga  hakim. 17 Oleh  karena  itu,  hasil  dari perbandingan ini nantinya dapat memberi bahan-bahan tentang faktor-faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan secara berangsur demi integritas masyarakat. 18 Berangkat dari asas lex spesialis derogate lex generalis yang menjelaskan bahwa aturan  yang  khusus  mengesampingkan  aturan  yang  umum,  menyebabkan  Undang- Undang PKDRT mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu,  terkait  kelemahan  pertama  yakni  klasifikasi  luka  berat,  ketika  Undang-Undang PKDRT  belum  mengakomodir  klasifikasi  luka  berat,  tentu  saja  rujukan  yang  diambil berdasarkan  asas  tersebut  ialah  klasifikasi  luka  berat  yang  terdapat  dalam  Pasal  90 KUHP.  Namun,  untuk  membuat  Undang-Undang  PKDRT  menjadiaturan  khusus  yang memberikan keadilan dan kepastian hukum, klasifikasi luka berat harus tetap dimuat dalam  Undang-Undang  PKDRT  dengan  menjelaskan  akibat  kekerasan  fisik  secara konkrit sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam mengadili pelaku dengan seadil-adilnya.
Kelemahan  kedua  ialah  Undang-Undang  PKDRT  menggunakan  sistem perumusan  alternatif.  Sistem  perumusan  alternatif  yaitu  sistem  perumusan  yang ancaman pidananya diberikan dengan menggunakan kata hubung “atau” seperti yang terdapat  pada  Pasal  44  Ayat  (1),  (2),  (3)  dan  (4)  tentang  sanksi  pidana  terhadap kekerasan  fisik.  Seharusnya,  sistem  perumusan  pidananya  menggunakan  sistem
16 Eko  Soponyono,  Rynaldo  dan  Bambang  Dwi  Baskoro ,  “Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” , Diponegoro Law Review , Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 1.
17 Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm. 12.
18 Barda  Nawawi  Arief, Perbandingan  Hukum  Pidana ,  Edisi  Revisi  Cetakan  ke-9,  Rajawali  Pers, Jakarta, 2011, hlm. 25.
perumusan  alternatif-kumulatif  sehingga  lebih  memberikan  efek  jera  kepada  pelaku kekerasan  fisik  dalam  rumah  tangga.  Sistem  perumusan  alternatif-kumulatif  ialah sistem  pe rumusan  pidana  dengan  menggunakan  kata  hubung  “dan/atau”.  Tidak  adil jika  pelaku  hanya  membayar  denda  dan  tidak  mendapat  pidana  penjara,  apalagi  jika perbuatan kekerasan fisik yang dilakukannya dapat menghilangkan nyawa orang.
Sedangkan  terhadap  kelemahan  ketiga,  besar  ancaman  pidana  pada  Pasal  44 maksimal  15  (lima  belas)  Tahun  masih  rendah.  Seharusnya  diberikan  perpanjangan hingga  20  (dua  puluh)  Tahun  untuk  perbuatan  kekerasan  fisik  yang  dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, sehingga pelaku lebih mendapatkan efek jera,  sebagaimana  yang  telah  diakomodir  oleh  Pasal  12  Ayat  (4)  KUHP  yang menyatakan  bahwa  pidana  penjara  dalam  waktu  tertentu  memiliki  jangka  waktu maksimal 20 (dua puluh) Tahun.
Pembaharuan  hukum  harus  didasarkan  pada  kebutuhan  sosial,  ekonomi,  dan politik. Lawrence Friedman mengemukakan agar hukum dapat bekerja harus dipenuhi syarat  diantaranya  subjek  tersebut  harus  mempunyai  motivasi  untuk  melaksanakan aturan  tersebut  dan  aturan  itu  harus  dapat  dikomunikasikan  kepada  subjek  yang diaturnya. Berdasarkan pandangan tersebut dapat dikemukakan bahwa pembaharuan hukum  bukan  sekadar  sustansi  hukumnya,  melainkan  orientasi  dan  nilai-nilai  yang melandasi  aturan  hukum  tersebut.  Dengan  demikian,  pembaharuan  hukum  harus diartikan sebagai adopsi nilai-nilai hukum baru yang merupakan landasan filosofis bagi substansi  hukum  yang  akan  dibentuk (ius  constituendum) ,  secara  universal  dapat dikatakan bahwa fungsi hukum adalah sebagai sarana yang ada dalam masyarakat atau dengan kata lain sebagai sarana kontrol sosial. 19

## D. SIMPULAN
Pengaturan dan sanksi tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dalam hukum  pidana  Indonesia  dan  hukum  pidana  Malaysia  memiliki  persamaan  dan perbedaan.  Persamaan  tersebut  meliputi  konsep  kekerasan  fisik,  klasifikasi  korban, rumusan  sanksi  pidana  dan  pola  ancaman  pidana  penjara.  Sedangkan  perbedaannya meliputi  jumlah  pasal  yang  mengatur,  klasifikasi  luka  berat,  jenis  pidana,  sistem perumusan  pidana,  besaran  ancaman  pidana  dan  jenis  delik.  Untuk  masa  yang  akan datang,  kebijakan  formulasi  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  pembaharuan hukum  pidana  Indonesia  memerlukan  kajian  mengenai  moral,  nilai  asas-asas,  serta teori yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521).
Akta Keganasan Rumah Tangga (Pindaan) 2017.
Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574)
19 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana:  Perkembangan  Penyusunan Konsep  KUHP  Baru ,  Edisi  Kedua  Cetakan  Ke-6.  Kencana  Prenada  Media  Group,  Jakarta,  2017 , hlm. 409.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. LNRI Tahun 2004 Nomor 95. TLNRI Nomor 4419.
Buku Anonimous. Menghadapi  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga .  Kalyanamitra-Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, Jakarta, 1999.
Arief,  Barda  Nawawi. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana:  Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru . Edisi Kedua Cetakan Ke-6. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
______. Perbandingan Hukum  Pidana . Edisi Revisi Cetakan ke-9.  Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
Atmasasmita, Romli. Perbandingan Hukum Pidana. Mandar Maju, Bandung, 1996.
Gultomm,  Maidin. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dan  Perempuan. Refika Aditama, Bandung, 2018.
Lamintang,  P.A.F. Dasar-dasar  Hukum  Pidana  Indonesia .  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2011.
Martha, Aroma Elmina. Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia . FH UII Press, Yogyakarta, 2012.
Wanita,  Pertumbuhan  Pertolongan. Keganasan  Rumah  Tangga  Garis  Panduan  dan Piawaian Rumah Perlindungan . Valley Printers, Selangor.
Yusoff,  Mohd  dan  Jal  Zabdi. Jenayah  Keganasan  Rumah  Tangga .  Universiti  Malaya, Kuala Lumpur, 2004.

## Jurnal
Cahyani,  Ana  Indah  dan  Yulia  Monita.  “Pidana  Denda  sebagai  Alternatif  Pemidanaan pada  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga”. Pampas:  Journal  of Criminal Law . Vol. 1. No. 2. (2020).
https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9560
Jamba,  Padrisan.  “Analisis  Penerapan  Delik  Aduan  dalam  UU  Hak  Cipta  untuk menanggulangi  Tindak  Pidana  Hak  Cipta  di  Indonesia ”.  Jurnal  Cahaya Keadilan . Vol. 3. No. 1. (2015).
http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/957 Randawar, Daleleer Kaur dan Sheela Jayabalan. “Definisi Keganasan Rumah Tangga di Malaysia:  Kajian  Perbandingan”, Akademika  Journal  of  Southeast  and  Social Science and Humanities . Vol. 88. No. 3, (2018).
https://ejournal.ukm.my/akademika/article/view/20928
Rynaldo, Eko Soponyono dan Bambang Dwi Baskoro. “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga” . Diponegoro Law Review , Vol. 5. No. 2. (2016).
https://www.neliti.com/publications/19145/kebijakan-hukum-pidana- dalam-upaya-penanggulangan-tindak-pidana-kekerasan-dalam
Yahya,  Nurfadhilah  Binti.  “Kesan  Em osi  yang  dihadapi  oleh  Wanita  yang  Bercerai Akibat  Keganasan  Rumah  Tangga:  Satu  Kajian  Di  Negeri  Johor”.  Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia, (2014).
http://eprints.utm.my/id/eprint/41895

## Internet
https://komnasperempuan.go.id/informasi-kdrt, diakses pada tanggal 6 Januari 2021 pukul 21:52 WIB.
https://www.pnbbcportal.com/2020/12/14/kes-dera-kanak-kanak-berkurangan- tahun-ini/ , diakses pada tanggal 6 Januari 2021 pukul 21:57 WIB.
https://www.google.com/amp/s/www.hmetro.com.my/node/567642/amp,  diakses pada tanggal 1 Oktober 2020, pukul 15:40 WIB.
https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/health/2020/11/14/161742/keme npppa-catat-ada-3419-kasus-kdrt-di-indonesia,  diakses  pada  tanggal  25 Januari 2021, Pukul 14:17 WIB.