## JUSTICIA SAINS:

## JURNAL ILMU HUKUM
Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University,  Indonesia Volume 09 Nomor 01, Juni 2024 ISSN (Print) 2527-4201 ISSN (Online) 2502-1788 Journal Homepage: https://jurnalkonstitusi.mkri.id : 10.24967/jcs.v9i1.3246

## Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Sanksi Pidana Kurir Narkotika Antar Provinsi Dalam Bentuk  Tanaman
Elsa Illaila Firdaus 1 ; Rika Kurniasari 2 1 Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Indonesia.
Article Info Abstract Corresponding Author: Elsa Illaila Firdaus
 elsaif13@gmail.com

## Page: 64 - 79
History: Submitted: 10-01-2024 Revised: 20-05-2024 Accepted: 25-05-2024 Published: 30-06-2024
Keyword: [ Judge's considerations,
criminal sanctions, couriers, narcotics .]
Kata Kunci: [Pertimbangan  Hakim,  Sanksi  Pidana, Kurir,  Narkotika.]
Copyright  ©  2023  by Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum . Justicia  Sains:  Jurnal  Ilmu  Hukum  is licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-NonCommercial
4.0
International License .
[Law Number 35 of 2009 emphasizes that judges can decide or determine drug  dealers,  intermediaries  and  addicts  to  undergo  treatment  and/or treatment. How do judges consider at the appellate level in deciding cases against intermediaries in the sale and purchase of class I narcotics in the form of  plants  between  provinces? How  are  law enforcement  efforts  to tackle the distribution of class I narcotics in the form of plants between provinces?
The  research  method  used  in  this  writing  is  normative  juridical  and empirical  juridical.  The  data used  is secondary  data  and  primary  data. Data analysis uses qualitative juridical analysis.
Research  Results:  There  are  2  (two)  factors  that  influence  the  judge's considerations  in  deciding  cases  against  middlemen  in  the  sale  and purchase  of  class  I  narcotics  in  the  form  of  plants  between  provinces, namely:  Juridical  factors  and  non-juridical  factors.  Law  enforcement efforts, in this case the Judge, to tackle the circulation of class I narcotics in  the  form  of  crops  between  provinces  are  carried  out  at  the implementation stage of the Judge's decision.]

## Abstrak
[Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditegaskan bahwa hakim dapat memutus atau menetapkan pengedar, perantara dan pecandu narkotika untuk  menjalani  pengobatan  dan/atau  perawatan.  Bagaimana pertimbangan hakim tingkat banding dalam memutus perkara terhadap pelaku  perantara  dalam  jual  beli  narkotika  golongan  I  dalam  bentuk tanaman  antar  provinsi?.  Bagaimana  upaya  penegak  hukum  dalam menanggulangi peredaran narkotika golongan I dalam bentuk tanaman antar provinsi?
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif,  dan  yuridis  empiris.  Data  yang  digunakan  adalah  data sekunder dan data primer. Analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif.
Hasil Penelitian: Pertimbangan hakim tingkat banding dalam memutus perkara terhadap pelaku perantara dalam jual beli narkotika golongan I  dalam  bentuk  tanaman  antar  provinsi  terdapat  2  (dua)  faktor  yang mempengaruhi pertimbangan hakim, yaitu:  Faktor yuridis dan Faktor non-yuridis,.  Upaya  penegak  hukum  dalam  hal  ini  Hakim  guna menanggulangi peredaran narkotika golongan I dalam bentuk tanaman antar provinsi dilakukan pada tahap pelaksanaan putusan Hakim]
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi  dan  teknologi  yang  canggih,  aparat  penegak  hukum  di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Penyalahgunaan narkoba  dapat  mengakibatkan  sindroma  ketergantungan  apabila penggunaannya  tidak  di  bawah  pengawasan  dan  petunjuk  tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini  tidak  saja  merugikan  bagi  penyalahgunaan,  tetapi  juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan Negara.
Menurut  Lydia  Harlina  Martono  dan  Satya  Joewana,  perihal Penyalahgunaan  narkotika  mendorong  adanya  peredaran  gelap, sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan penyalahgunaan yang  makin  meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena  itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika  dan  upaya  pemberantasan  peredaran  gelap  mengingat kemajuan  perkembangan  komunikasi,  informasi  dan  transportasi dalam era globalisasi saat ini. Penyalahgunaan narkotika berkaitan erat  dengan  perdagangan  gelap  memasok  narkotika  agar  orang memiliki  ketergantungan  sehingga  jumlah  supply  meningkat. Terjalinnya  hubungan  antara  pengedar/Bandar  dengan  korban membuat  korban  sulit  melepaskan  diri  dari  pengedar/bandar bahkan  tidak  jarang  korban  juga  terlibat  peredaran  gelap  karena meningkatnya  kebutuhan  dan  ketergantungan  mereka  akan narkotika.
Peredaran  dan  tindak  pidana  penyalahgunaan  tindak  pidana narkotika telah berada pada tingkat yang membahayakan, karena di samping  merusak fisik dan  mental juga mempengaruhi kehidupan
sosial  masyarakat  yang  pada  gilirannya  dapat  mengganggu  sendi- sendi  keamanan  nasional  dalam  rangka  pembangunan  nasional menuju  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  seperti  yang  dicita- citakan  dalam  tujuan  negara  yang  tercantum  pada  Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.
Hakim  mempunyai  kebebasan  dalam  memberikan  pertimbangan hukum menurut pengetahuan dan keyakinan hakim dalam membuat suatu putusan dari satu perkara yang disidangkannya. Pertimbangan hukum  yang  berbeda  dengan  pertimbangan  hukum  dalam  satu putusan itu namanya Dissenting Opinion .  Seorang hakim sepatutnya dalam  menimbang  dan  memutus  suatu  perkara  dengan memperhatikan  asas  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal.
Upaya  penegakan  hukum  seperti  yang  dilakukan  kepolisian  unit satuan  narkoba  dalam  memberantas  dan  menanggulangi penyalahgunaan  narkoba  termasuk  narkotika,  yaitu  dengan mengadakan program pre-emptive (pembinaan), program preventif (pencegahan) dan program represif (penindakan).
Contoh Kasus
RUDY  GILANG  merupakan  sopir  mobil  rental  yang  diminta  Sdr. Yusup  (DPO)  yang  berasal  dari  Aceh  untuk  mengantarkan  uang sebesar  Rp.  2.000.000  kepada  saksi  RIO  dan  saksi  AMADA  karena sepengakuan  YUSUF  (DPO)  temannya  tersebut  kehabisan  uang untuk membeli makan dalam perjalanan dari Aceh. Terdakwa RUDY dan terdakwa GILANG tidak mengetahui bahwa saksi RIO dan saksi AMADA  membawa  Ganja  yang  dibungkus  dalam  kardus.  Setelah mengantarkan uang kepada saksi RIO dan saksi AMADA, saksi RIO memaksa  terdakwa  GILANG  dan  terdakwa  RUDY  untuk  membuka jok  mobil,  tetapi  keduanya  tidak  mau,  terdakwa  sama  sekali  tidak mengetahui  jika  Narkotika  jenis  Ganja  yang  berada  dalam  mobil seberat  lebih  dari  5  gram  milik  saksi  RIO  dan  saksi  AMADA  akan dipindahkan  ke  dalam  mobil  yang  terdakwa  bawa,  mobil  tersebut
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
hanyalah mobil rentalan. Terdakwa RUDY GILANG beserta RIO dan AMANDA tertangkap Polisi di Wilayah Polsek Teginenng. Terdakwa RUDY GILANG hanya dijebak oleh Sdr. YUSUF (DPO).
Pada  Pengadilan  Tingkat  Pertama  Putusan  Jaksa  Penuntut  Umum dalam  kasus  RUDY  GILANG  didakwa  melanggar  ketentuan sebagaimana  diatur  dan  diancam  Pasal  112  ayat  (1)  Jo.  Pasal  132 ayat (1) dan atau Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika.  serta  kemudian  Rekan  Jaksa Penuntut Umum yang berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan telah menuntut Terdakwa agar dijatuhi hukuman berupa HUKUMAN MATI.
Ssebagaimana  didakwakan  Jaksa  Penuntut  Umum  kepada  RUDY GILANG maka semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya harus dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah yang dihadapkan di depan persidangan serta bukan berdasarkan asumsi dan rekaan semata.
Hakim  Pengadilan  Tingkat  Pertama  dalam  Amar  Putusannya menyatakan Sdr. RUDY GILANG  dan Sdr. GILANG INDRAWAN secara sah dan melawan hukum melakukan percobaan atau mufakat jahat untuk  memiliki  atau  menyimpan  menguasai  atau  menyediakan Narkotika Golongan I yang bukan tanaman yung beratnya melebihi 5 gram dengan pidana SEUMUR HIDUP.
Jika dilihat dari putusan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat I tentunya tidak sesuai dengan prisip keadilan, dikarenakan  Terdakwa  RUDY  GILANG  bukanlah  apa  yang dituntutkan atau didakwa yang sah dan melawan hukum melakukan percobaan  atau  mufakat  jahat  untuk  memiliki  atau  menyimpan menguasai  atau  menyediakan  Narkotika  Golongan  I  yang  bukan tanaman  yung  beratnya  melebihi  5  gram.  Untuk  itu  adanya kekeliruan  Jaksa  Penuntut  Umum  dan  majelis  Hakim  Pengadilan Tingkat I yang menentut terdakwa dengan Tuntutan Pidana Mati dan
Majelis  Hakim  dengan  Putusan  Pidana  Penjara  Seumur  Hidup. Sehingga perlu adanya keadilan bagi terdakwa.
Keadilan  yang  dimaksud  dalam  putusan  hakim  adalah  tidak memihak kepada salah satu pihak perkara, memberikan kesempatan yang  sama  serta  mengakui  adanya  persamaan  hak  dan  kewajiban kedua belah pihak. Artinya, pihak yang menang dapat menuntut apa yang  menjadi  haknya  dan  pihak  yang  kalah  harus  menunaikan kewajibannya.
Pada dasarnya sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2009  menganut  double  track  system  yaitu  berupa  sanksi pidana  dan  sanksi  tindakan.  Penjatuhan  pidana  berupa  putusan hakim  dalam  persidangan  merupakan  salah  satu  bentuk  sanksi tindakan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditegaskan bahwa hakim  dapat  memutus  atau  menetapkan  pengedar,  perantara  dan pecandu  narkotika  untuk  menjalani  pengobatan  dan/atau perawatan.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka  tulisan ini akan membahas mengenai:
1. Bagaimana  pertimbangan  hakim  tingkat  banding  dalam memutus perkara terhadap pelaku perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman antar provinsi?
2. Bagaimana  upaya  penegak  hukum  dalam  menanggulangi peredaran narkotika golongan I dalam bentuk tanaman antar provinsi?

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif,  dan  yuridis  empiris.  Data  yang  digunakan  adalah  data sekunder dan data primer. Analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif.
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pertimbangan Hakim Tingkat Banding Dalam Memutus Perkara Terhadap Pelaku Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Antar Provinsi.
Mengawali  pembahasan  mengenai  dasar  pertimbangan  hakim tingkat  banding  dalam  Putusan  Nomor  61/PID/2921/PT.TJK terhadap  pelaku  perantara  dalam  jual  beli  narkotika  golongan  I dalam bentuk tanaman antar provinsi.  Didalam penjatuhan pidana seumur  hidup  tersebut,  Majelis  Hakim  pada  pengadilan  tingkat banding  mendasarkan  putusannya  pada  pertimbangan  sebagai berikut:
1. Bahwa tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa RUDY
GILANG,  adalah  tindak  pidana  narkotika,  dimana  berdasarkan Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2001  tentang perkara-perkara  hukum  yang  perlu  mendapat  Perhatian Pengadilan  tertanggal  20  Agustus  2001  yaitu  pada  pokoknya menghimbau  agar  setiap  insan  Pengadilan  bekerja  sungguh menjamin penegakkan hukum terutama dan mengambil tindakan yang  benar  dan  adil  terhadap  para  pelanggar  hukum  terutama masalahmasalah yang menarik perhatian masyarakat;
2. Bahwa tindak pidana narkotika adalah termasuk kejahatan luar biasa (extra ordinary crime ),sehingga langkah pengamanannya pun  harus  bersifat  luar  biasa  pula,  termasuk  dilihat  dari penjatuhan pidananya;
3. Bahwa  apabila  dilihat  dari  akibat  yang  ditimbulkan,  tindak pidana  narkotika  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa,  sangat berpotensi  merusak  generasi  muda,  sehingga  dalam  jangka panjang akan dapat mempengaruhi atau  mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan Negara;
4. Bahwa  penyalahgunaan  narkotika  yang  di  lakukan  secara  fisik dapat  menyebabkan  gangguan  pada  sistem  syaraf  jantung  dan pembuluh darah, dapat mengakibatkan kematian.
Menimbang  bahwa  apabila  dilihat  dari  jumlah  barang  bukti  yang disita dari Terdakwa RUDY GILANG, apabila tidak berhasil ditangkap maupun  diungkap  oleh  Anggota  Kepolisian,  dapatlah  diperkirakan narkotika  tersebut  dapat  disalahgunakan  oleh  ribuan  orang, khususnya  di  Indonesia,  sehingga  berpotensi  mengakibatkan kerusakan fisik maupun mental para penggunananya. Bahwa untuk menentukan  pidana  yang  akan  dijatuhkan  terlebih  dahulu  akan dipertimbangkan  hal-hal  yang  memberatkan  dan  hal-hal  yang meringankan kesalahan Terdakwa: Hal-hal yang memberatkan :
a. Perbuatan  para  terdakwa  tidak  sejalan  dengan  program pemerintah Indonesia dalam rangka pemberantasan  peredaran Narkotika ;
b. Perbuatan  para  terdakwa  dapat  mengganggu  stabilitas pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
c. Perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan generasi muda ;
d. Untuk  memberi  efek  psykologis  kepada  masyarakat  agar  tidak melakukan tindak pidana narkotika.
Hal-hal yang meringankan :
a. Para terdakwa belum pernah dihukum ;
b. Parat  terdakwa  mengakui,  menyesali  dan  berjanji  untuk  tidak mengulangi perbuatannya lagi.
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di  atas,  Majelis  berpendapat  bahwa  pidana  yang  akan  disebutkan dalam diktum putusan ini adalah sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan  Terdakwa,  sehingga  oleh  karena  itu  dipandang  sudah tepat  dan  memenuhi  asas  kepastian  hukum,  kemanfaatan  dan keadilan bagi masyarakat luas.
Perlu  kita  ketahui  disini,  adanya  alasan  yang  memberatkan  dan meringankan  kepada  terdakwa  merupakan  wajib  dimuat  dalam putusan  pemidanaan,  bilamana  hal  tersebut  tidak  termuat,  dapat mengakibatkan  putusan  batal  demi  hukum.  Hal  ini  diatur  dalam
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
Pasal  197  KUHAP  (Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana).
Adanya  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  hal  memberatkan  dan meringkan didalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, hakim wajib pula untuk memperhatikan sifat baik dan jahat dari terdakwa. Mengenai hal tersebut, terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim, yaitu:
1) Faktor  yuridis,  merupakan  fakta-fakta  hukum  yang  berkaitan dengan  pertanggungjawaban  pidana,  jenis  pidana  dan  berat ringannya pidana maupun ancaman pidana.
2) Faktor non-yuridis, meliputi aspek filosofis, sosiologis, psikologis dan kriminologis. Faktor ini digunakan oleh hakim dalam rangka memandang pelaku secara objektif dan realistik.
Faktor  yuridis  jika  dilihat  dari  dasar  pertimbangan  hakim  terkait dalam  hal  yang  memberatkan  bahwa  perbuatan  terdakwa  tidak sejalan  dengan  program  pemerintahan  Indonesia  dalam memberantas  peredaran  Narkotika  dan  seperti  yang  kita  ketahui Narkotika  tersebut  dapat  merusak  mental  pada  generasi  muda khususnya Indonesia bahkan dapat menyebabkan kecanduan yang berlebihan  dan  meninggal  dunia.  Perbuatan  yang  mengakibatkan orang lain meninggal memiliki tanggung jawab pidana sebab telah melanggar  ketentuan  rumusan  Undang-Undang.  Faktor  nonyurids dalam  pertimbangan  hakim,  dilihat  dalam  hal  yang  meringankan yaitu  para  terdakwa  belum  pernah  dihukum  sebelumnya,  dan mengakui,  menyesal  akan  apa  yang  telah  diperbuat.  Atas  dasar pertimbangan-pertimbangan  itulah  mengapa  Majelis  Hakim  pada pengadilan tingkat pertama memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pidana seumur hidup kepada para terdakwa.
Penjatuhan hukuman ini berbeda dengan tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa RUDY GILANG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah melakukan  percobaan  atau  pemufakatan  jahat  melakukan  tindak
pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual atau  menjual,  membeli  atau  menjadi  perantara  dalam  jual  beli, menukar,  menyerahkan,  atau  menerima  Narkotika  Golongan  I sebagaimana seperti yang dimaksudkan pada ayat (1)  yang dalam bentuk  tanaman  beratnya  melebihi  5  (lima)  gram  atau  melebihi  5 (lima)  batang  pohon  atau  dalam  bentuk  bukan  tanaman  beratnya melebihi  5  (lima)  gram  sebagaimana  diatur  dan  diancam  dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) dan atau Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., dan menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa RUDY GILANG dengan pidana mati.
Sementara  itu  Majelis  Hakim  dalam  memutus  perkara  tersebut menjatuhkan  hukuman  kepada  terdakwa  RUDY  GILANG  dengan pidana penjara seumur hidup.
Jika dilihat dari putusan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat I tentunya tidak sesuai  dengan prisip keadilan, dikarenakan  Terdakwa  RUDY  GILANG  bukanlah  apa  yang dituntutkan atau didakwa yang sah dan melawan hukum melakukan percobaan  atau  mufakat  jahat  untuk  memiliki  atau  menyimpan menguasai  atau  menyediakan  Narkotika  Golongan  I  yang  bukan tanaman  yung  beratnya  melebihi  5  gram.  Untuk  itu  adanya kekeliruan  Jaksa  Penuntut  Umum  dan  majelis  Hakim  Pengadilan Tingkat I yang menentut terdakwa dengan Tuntutan Pidana Mati dan Majelis  Hakim  dengan  Putusan  Pidana  Penjara  Seumur  Hidup. Sehingga perlu adanya keadilan bagi terdakwa.
Keadilan  yang  dimaksud  dalam  putusan  hakim  adalah  tidak memihak kepada salah satu pihak perkara, memberikan kesempatan yang  sama  serta  mengakui  adanya  persamaan  hak  dan  kewajiban kedua belah pihak. Artinya, pihak yang menang dapat menuntut apa yang  menjadi  haknya  dan  pihak  yang  kalah  harus  menunaikan kewajibannya.
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
Hasil  analisis  menyatakan  bahwa:  Pertimbangan  hakim  tingkat banding dalam memutus perkara terhadap pelaku perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman antar provinsi terdapat 2 (dua)  faktor yang mempengaruhi  pertimbangan hakim, yaitu:
a. Faktor  yuridis,  merupakan  fakta-fakta  hukum  yang  berkaitan dengan  pertanggungjawaban  pidana,  jenis  pidana  dan  berat ringannya pidana maupun ancaman pidana.
b. Faktor non-yuridis, meliputi aspek filosofis, sosiologis, psikologis dan kriminologis. Faktor ini digunakan oleh hakim dalam rangka memandang pelaku secara objektif dan realistik.
Dalam  membuat  putusan,  seorang  hakim  sepatutnya  dalam menimbang  dan  memutus  suatu  perkara  dengan  memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal. Ideal artinya ada keadilan bagi terdakwa bagi masyarakat. Menurut Lilik Mulyadi didalam teori dasar  pertimbangan  hakim,  yaitu  putusan  hakim  yang  baik,  dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 (empat) kriteria dasar pertanyaan ( the four way test ) berupa:
1. Benarkah putusanku ini.
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan.
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan.
4. Bermanfaatkah putusanku ini.

## B. Upaya  Penegak  Hukum  Dalam  Menanggulangi  Peredaran Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Antar Provinsi.
Peredaran  narkotika  golongan  I  dalam  bentuk  tanaman  antar provinsi merupakan suatu permasalahan yang sudah menjadi pusat perhatian  dunia  internasional.  Indonesia  adalah  negara  yang berpotensi sangat mudah menjadi tempat transit narkotika terutama Provinsi  Lampung  yang  sudah  menjadi  daerah  perlintasan  masuk keluarnya  barang  haram  tersebut  menuju  pulau  jawa.  Pencapaian
terhadap  tujuan  politik  hukum  dalam  menimalisir  tindak  pidana narkotika diharapkan mampu menanggulangi akses peredaran gelap narkotika tersebut.
Lembaga  Penegak  Hukum  dalam  menangani  peredaran  narkotika antar provinsi terus berupaya dan berusaha melakukan segala cara yang  terbaik  untuk  memberantas  terjadinya  tindak  pidana narkotika.  Salah  satu  usaha  yang  dilakukan  Lembaga  Penegak Hukum  (contoh  Hakim)  adalah  bekerja  sama  dengan  berbagai aparatur  penegak  hukum  dan  pemerintahan.  Dalam  menjalankan tugas  dan  wewenangnya  Lembaga  Penegak  Hukum  berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab XII Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan mulai dari Pasal 73 sampai dengan Pasal 103.
Peraturan  yang  ada  kemudian  diterapkan  di  tengah  kehidupan masyarakat.  Artinya,  ketika  terjadi  kekacauan  dan  segala  macam bentuk  kejahatan  maka  peraturan  memiliki  peran  untuk memberikan  sanksi  hukum.  Sanksi  hukum  itu  diberikan  dan dijalankan  oleh  para  aparat  hukum  yang  ada,  di  antaranya  adalah hakim.  Ini  adalah  fakta  dan  kenyataan  yang  tidak  bisa  diabaikan. Meskipun  fakta  penerapan  sanksi  hukum  dengan  keputusan  yang adil tidak selalu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Dalam  penegakan  hukum  pidana,  keputusan  adil  menjadi  suatu keharusan.  Keputusan  yang  adil  menjadi  dambaan  masyarakat  di dalam kehidupannya. Dengan keputusan yang adil wibawa peradilan dapat ditegakkan. Keputusan tersebut hanya di dapat dalam proses penegakan hukum baik di luar pengadilan maupun dalam pengadilan khususnya  peradilan  pidana  yang  sesuai  dengan  tahapan  dan prosedur yang ada.
Penegakan  hukum  pidana  merupakan  kebijakan  yang  dilakukan melalui  beberapa  tahap  diantaranya  yaitu  tahap  aplikasi  dan eksekusi.  Tahap  aplikasi  adalah  penerapan  hukum  pidana  yang dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum,  yaitu  aparat  kepolisian,
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
kejaksaan dan hakim. Tahap ini biasa disebut tahap yudikatif. Tahap eksekusi adalah tahapan pelaksanaan putusan hakim yang disebut kebijakan eksekutif atau administratif.
Pada tahap pelaksanaan putusan, dalam hal ini yang berperan adalah hakim.  Hakim  setelah  melakukan  pemeriksaan  dalam  persidangan perkara  pidana  dimana  terlebih  dahulu  mendengarkan  dakwaan jaksa penuntut umum, mendengarkan saksi-saksi dan mendengarkan  pembelaan  dari  penuntut  umum  dan  berdasarkan keyakinannya mengeluarkan putusan.
Dalam  banyak  kasus,  terkadang  putusan  hakim  mencederai  rasa keadilan  masyarakat.  Lihat saja  putusan  hakim  yang  meringankan terpidana bahkan juga membebaskan terdakwa dari segala apa yang dituduhkan  jaksa  penuntut  umum.  Dalam  menjalankan  tugas  dan dalam  memutuskan  perkara,  hakim  tidak  dapat  diintervensi  oleh kekuatan  manapun,  termasuk  jabatan/kekuasaan  dan  uang.  Akan tetapi dalam praktek, terdapat hakim yang tertangkap tangan karena diduga jual beli dalam perkara yang sedang ditanganinya. Disinilah sebenarnya  etika  profesi  hakim  dipertaruhkan  dari  segala  godaan yang menghadang.
Hakim  dalam  menangani  perkara  tidak  boleh  terpengaruh  oleh kekuatan  manapun  tentu  saja  menjadi  cita-cita  masyarakat  demi penegakan  hukum.  Hakim  dalam  menangani  perkara  tidak  boleh mengabaikan etika, nilai-nilai dan norma-norma tentu saja menjadi harapan  masyarakat  untuk  menciptakan  wibawa  pengadilan. Kemudian  yang  lebih  penting  hakim  harus  independen    dalam menjalankan tanggung jawab profesi sesuai norma, aturan dan kode etik  profesi.  Hakim  harus  membangun  kepercayaan  masyarakat, bahwa hukum benar-benar dilaksanakan seadil-adilnya oleh hakim. Dari  itulah,  menegakkan  nilai  dan  membangun  kepercayaan masyarakat  yang  dilayani  menjadikan  posisi  dan  peran  hakim menjadi  posisi  terhormat  dalam  sistem  hukum  kita.  Hakim  harus dapat  memberikan  keadilan.  Hakim  diibaratkan  dengan
kepanjangan  tangan  Tuhan  di  dunia.  Oleh  sebab  itu  hakim  ketika memutus  perkara  hendaknya  dapat  menyampingkan  kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Ketika hakim mengabaikan itu semua,  sudah  pasti  akan  terjadi  yang  namanya  malapetaka  dan kehancuran  hukum,  dan  kehormatan  hakim  menjadi  sesuatu demoralisasi dalam konteks hakim menggadaikan kehormatan dan kedudukannya.
Moral  adalah  ajaran  tentang  baik  buruk  yang  diterima  umum mengenai  perbuatan,  sikap,  kewajiban,  dan  sebagainya.  Dari  segi kata moral sama artinya dengan akhlak atau budi pekerti atau susila. Dengan  demikian  moral  dapat  dilihat  sebagai  bidang  kehidupan manusia  dari  segi  kebaikannya  sebagai  manusia,  bukan  sebagai pelaku  dari  suatu  peranan  tertentu.  Moral  kemudian  mendasari norma  yang  selanjutnya  menjadi  hukum.  Namun  hukum, sebagaimana  diketahui,  tidak  dipakai  untuk  mengukur  baik buruknya  sebagai  manusia,  melainkan  untuk  menjamin  ada ketertiban umum di tengah-tengah masyarakat.
Kita  semua  percaya  bahwa  sebagai  manusia  hakim  juga  memiliki kelemahan.  Akan  tetapi  baik  buruknya  hakim  dalam  menjalankan profesi  mulianya  akan  ditentukan  sejauh  mana  hakim  yang bersangkutan  mampu  memilah-milah  mengenai  ajaran  baik  dan buruk. Semua itu akan terlihat dalam sikap, perbuatan dan tanggung jawab hakim dalam menjalankan profesi dalam sistem peradilan di Indonesia dalam menciptakan keadilan.
Dalam kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba yang begitu luas dan  maraknya,  peranan  hakim  untuk  memutus  seberat-beratnya pelaku  pengedar  atau  para  sindikat/bandar  narkoba  dengan hukuman tertinggi sudah menjadi suatu keharusan di tengah bahaya narkoba di dalam masyarakat, terutama para generasi muda bangsa ini. Seandainya hukuman hakim masih bermain-main dengan intrik- intrik  yang  melegalkan  segala  cara  dengan  pendekatan  uang  dan kekuasaan  dan  mengabaikan  norma-norma  hukum  yang  ada,
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
masyarakat  hanya  akan  menunggu  waktu  akan  kehancuran  anak bangsa karena dirusak oleh narkotika.
Kualitas  seorang  hakim  dalam  memutus  suatu  perkara  memiliki pengaruh  yang  dominan  dalam  tegaknya  supremasi  hukum  dan mewujudkan wibawa pengadilan di Indonesia, di samping dukungan dari  aparat  penegak  hukum  yang  lain.  Dengan  berpegang  teguh terhadap  Kode  Etik  Profesi  Hakim  maka  diharapkan  hakim  dapat mengangkat  citra,  wibawa,  dan  perilakunya  dalam  memberikan keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum yang dibutuhkan, sehingga  masyarakat  dapat  menyandarkan  harapan  yang  sangat besar kepada hakim yang memiliki integritas dan profesionalisme, karena tindakan dan tingkah lakunya menunjukkan ketidakberpihakan,  memiliki  integritas  moral,  serta  pada kemampuannya untuk memberikan putusan yang baik. Kemandirian seorang  hakim  dalam  mengambil  keputusan  haruslah  dengan menjunjung tinggi hati nuraninya.
Sebagai  upaya  akhiri  penyalahgunaan  dan  peredaran  narkotika dengan  menghukum  para  bandar  atau  sindikat  yang  merajalela  di Indonesia. Hakim harus peka dengan semua kondisi bangsa ini yang sudah  gawat  penyalahgunaan  narkotika.  Kepekaan  hakim  hanya dapat ditunjukkan dengan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada  pelaku  pengedaran  atau  sindikat  perdagangan  narktika. Hanya  dengan  cara  begitulah  keadilan  hukum  dapat  diujudkan dalam  rangka  membebaskan  masyarakat  dari  penyalahgunaan narkotika.
Hasil analisis menyatakan bahwa upaya penegak hukum dalam hal ini  Hakim  guna  menanggulangi  peredaran  narkotika  golongan  I dalam  bentuk  tanaman  antar  provinsi  dlakukan  pada  tahap pelaksanaan putusan. Hakim setelah melakukan pemeriksaan dalam persidangan perkara pidana dimana terlebih dahulu mendengarkan dakwaan  jaksa  penuntut  umum,  mendengarkan  saksi-saksi  dan
mendengarkan  pembelaan  dari  penuntut  umum  dan  berdasarkan keyakinannya mengeluarkan putusan demi keadilan.
Tindakan  Represif.  Tindakan  represif  adalah  segala  tindakan  yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan  tindak  pidana,  yaitu  antara  lain  dengan  memberikan hukum  (pidana)  yang  setimpal  atas  perbuatannya.  Tindakan  ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara penegak hukum dalam melakukan  penyidikan,  penyidikan  lanjutan,  penuntutan  pidana, pemeriksaan  di  pengadilan,  eksekusi  dan  seterusnya  sampai pembinaan narapidana.

## IV. KESIMPULAN
Pertimbangan hakim tingkat banding dalam memutus perkara terhadap pelaku  perantara  dalam  jual  beli  narkotika  golongan  I  dalam  bentuk tanaman  antar  provinsi  erdapat  2  (dua)  faktor  yang  mempengaruhi pertimbangan hakim, yaitu:
a. Faktor  yuridis,  merupakan  fakta-fakta  hukum  yang  berkaitan dengan  pertanggungjawaban  pidana,  jenis  pidana  dan  berat ringannya pidana maupun ancaman pidana.
b. Faktor non-yuridis, meliputi aspek filosofis, sosiologis, psikologis dan kriminologis. Faktor ini digunakan oleh hakim dalam rangka memandang pelaku secara objektif dan realistik.
Upaya  penegak  hukum  dalam  hal  ini  Hakim  guna  menanggulangi peredaran narkotika golongan I dalam bentuk tanaman antar provinsi dlakukan pada tahap pelaksanaan putusan. Hakim setelah  melakukan pemeriksaan  dalam  persidangan  perkara  pidana  dimana  terlebih dahulu mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum, mendengarkan saksi-saksi  dan  mendengarkan  pembelaan  dari  penuntut  umum  dan berdasarkan keyakinannya mengeluarkan putusan demi keadilan.
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
79

## DAFTAR PUSTAKA
Atamsasmita  Romli,  2018, Teori  dan  Kapita  Selekta  Kriminologi ,  Tarsito, Bandung. Bonger,  2018, Pengantar  Tentang  Kriminologi ,  PT.  Pembangunan  Ghalia Indonesia, Jakarta.
Lydia  Harlina  Martono  dan  Satya  Joewana,  2006, Membantu  Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya, Balai Pustaka, Jakarta. Mahrus Ali, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Raja Grafindo, Jakarta. Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  1998, Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana , Alumni, Bandung. Mulyadi Lilik, 2007, Kekuasaan Kehakiman , Bina Ilmu, Surabaya. Mulyadi Lilik, 2007, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan  kebijakan  pidana,  filsafat  pemidanaan  serta  upaya  hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan), Mandar Maju. Bandung. Paisol Burlian, 2016, Patalogi Sosial , Rajawali Perss, Jakarta. Simanjuntak B dan Chairil Ali, 2019, Cakrawala Baru Kriminologi , Cetakan ke
8, Trasito, Bandung.
Soedarto, 1996, Hukum dan Hukum Pidana , Alumni, Bandung.
----------. 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni. Bandung. Soekanto Soejono, 2015, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Revisi, Cetakan 47 , Rajawali Pers,  Jakarta.
Soekanto Seodjono, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Alumni, Bandung, 2017,
Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum . Liberty, Yogyakarta. Sudjana,  Nana,  2016, Penilaian  Hasil  Proses  Belajar  Mengajar .  PT.  Remaja Rosdakarya. Bandung.
Qirom Samsudin, Sumaryono, 2015, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum , Liberti, Yogyakarta.