## POLARISASI GEO POLITIK KERAJAAN DI BALI ABAD XVI-XX
Oleh
Desak Made Oka Purnawati Jurusan S1 Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengkaji dua  masalah pokok,  yaitu :  pertama,  mengapa terjadi polarisai  geopolitik  kerajaan di Bali pada  periode  abad XVI  sampai  XX, yang  ditunjukkan  oleh  faktor  internal  dari  kerajaan-kerajaan  di  Bali  dan  kedua, menunjukkan faktor campur tangan Belanda yang mempercepat proses polarisasi geopolitik  di  Bali.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  sejarah  dengan  memakai metode  penelitian  sejarah  yang  meliputi  :  heuristic    dalam  pengumpulan  data, kritik  ekstern  dan  intern  untuk  menentukan  keabsahan  dan  keakuratan  data, interpretasi  untuk  menganalisis  dan  mensintesis  data-data  yang  sudah  di  dapat dan  selanjutnya,  historiografi  dengan  menyusun  suatu  cerita  sejarah  dengan memperhatikan  prinsip-prinsip  kausalitas,  kronologis,  serialisasi  dan  koligasi. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  polarisasi  geopolitik  Kerajaan  Bali  pada abad  XVI-XX  mengalami  fragmentasi  dalam  sembilan  kerajaan  kecil  yang sekarang menjadi warisan dari geopolitik kabupaten/kota di Bali. Fragmentasi ini lebih  disebabkan  oleh  perebutan  hegemoni  politik  diantara  kerajaaan  kerajaan kecil di Bali sehingga memudahkan campur tangan pemerintah colonial Belanda untuk menguasainya yang dimulai saat penyerangan terhadap Kerajaan Buleleng, dan mengakhirinya dengan Perang Puputan  Badung  (1906) dan Perang Puputan Klungkung (1908).
Kata-kata kunci : Polarisasi, geopolitik, kerajaan

## ABSTRACT
This  research  is  aimed  at  examining  two  major  problems;  firstly,  why kingdom geopolitical polarization occurred in Bali in the periode of 15 th until 20 th century,  which  was  indicated  from  internal  factors  of  Balinese  kingdoms;  and secondly, to argue the role of the Dutch colony in the exhilaration of the process of  geopolitical  polarization  in  Bali.  This  study  employs  an  historical  research method that include: heuristics in the data collection, external and internal critics in  order  to  consider  the  legality  and  accuracy  of  the  data;  interpretation  for analyzing  and  synthesizing  the  collected  data,  and  historiography  by  which historical  stories  are  composed  taking  into  consideration  the  principles  of causality,  chronology,  serialization,  and  coligazion.  Research  findings  indicate
that  geopolitical  polarization  in  Balinese  kingdoms  during  the  periods  between the 16 th and 20 th centuries went through fragmentation into nine small kingdoms that are now become the heritage in the geopolitical regencies/towns in Bali. This fragmentation  is  more  likely  to  be  caused  by  competition  to  win  the  political hegemony among the small kingdoms in Bali, therefore, it makes it easier for the Ducth colony to play their role to colonize the area which was begun in an attack towards  Buleleng  Kingdom  and  finished  with  Puputan  Badung  War  (1906)  and Puputan Klungkung (1908).
Keywords: polarization, geopolitics, kingdom

## PENDAHULUAN
Pemahaman  terhadap  perkembangan  Bali  pada  masa  kini  tidak  dapat dilepaskan  dari  pemahaman  kita  terhadap  masa  lalu.  Berbagai  perkembangan masa  lalu  mewarnai  perkembangan  sejarah  Bali  pada  masa  kini  (Ardana,1994; 17).  Salah  satunya  adalah  dinamika  geopolitik  kerajaan-kerajaan  di  Bali  setelah Bali dikuasai oleh Majapahit di awal pertengahan abad ke 14. Saat terbentuknya kekuasaan  politik  baru  menggantikan  dinasti  Bali  Kuno  maka  dimulailah  satu fase  baru  dari  terbentuknya  Kraton  Samprangan  yang  menempatkan  Sri  Kresna Dalem Kepakisan sebagai dinasti penguasa baru atas Pulau Bali.
Namun  setelah  itu  terutama  di  sekitar  abad  ke  XVI  sampai  awal  Abad  XX geopolitik  kerajaan-kerajaan  di  Bali  mengalami  suatu  polarisasi  yang  menarik untuk  dikaji,  bukan  saja  karena  periode  ini  penuh  dengan  intrik-intrik  politik  di kerajaan  yang  berimplikasi  kepada  terjadinya  perpecahan  di  pusat  kerajaan (kraton) tetapi juga berpengaruh terhadap kemunculan kraton-kraton baru di luar pusat kerajaan  yang menjadikan Bali dengan struktur kerajaan Gelgel yang oleh Sidemen  disebut  sebagai  struktur  negara  kesatuan  yang  terdesentralisasi, sedangkan  secara  struktur  politik  Kerajaan  Klungkung  lebih  mendekati  struktur federasi (Sidemen, 1983;6).
Kenyataan di atas tampak ketika  pusat pemerintahan di Bali kembali mengalami perpindahan  dari  Kraton  Samprangan  dan  dipusatkan  di  Gelgel.  Akibat  suatu pemberontakan serius di Kraton Gelgel pada tahun 1686-1687 istana yang utama pindah  ke  Klungkung.  Kraton  tersebut  diberi  nama  Suweca  Pura.  Adapun  raja pertama  di  Kraton  Suweca  Pura  merupakan  penerus  Dinasti  Kepakisan  yang
turun  temurun  dari  Majapahit.  Setelah  berpindah,    Gelgel  dirajam  tiga pemberontakan  berturut-turut.  Pemberontakan  Ki  Batan  Jeruk,  Ki  Patih  Bhasa dan  Pemberontakan  Patih  Maruti.  Kerajaan  Gelgel  akhirnya  goyah.  Di  Gelgel tidak  ada  lagi  raja  yang    sekuat  Dalem  Waturenggong  yang  mengantarkan kerajaan ini meraih  keemasannya dimana kekuasaannya meliputi  :  Blambangan, Bali, Lombok dan Sumbawa. Saat itu Bali telah menjadi kerajaan yang mandiri, karena  tidak  lagi  berada  dibawah  kekuasaan  Majapahit  yang  sudah  semakin senja.  Sepeninggal  Dalem  Waturenggong  di  tahun  (1550  ),  Bali  kian  rapuh, perlahan-lahan  kerajaan  ini  hancur  dari  dalam.  Gelgel  pun  berangsur  pecah, membuka  peluang  munculnya  kerajaan  kecil  yang  saban  hari  tak  henti  bertikai. Betapa panjang pertikaian diantara kerajaan-kerajaan kecil itu, yang pada intinya merupakan  perang  saudara.  Pada  paro  akhir  abad    ke-  19  misalnya,  Klungkung hampir berada dalam kondisi peperangan yang konstan dengan Karangasem dan Gianyar.  Kerajaan  Buleleng  dan  Bangli  terus  menerus  terlibat  pertikaian,  dan pada  tahun  1849,  Bangli  membantu  Belanda  dalam  ekpedisi  militer  melawan Buleleng,  pada  tahun  yang  sama  Raja  Karangasem  dibunuh  pasukan  Bali  dari Kerajaan  Mataram  di  Lombok,  antara  tahun  1849-1879  Kerajaan  Jembrana  dan Buleleng  diguncang  pemberontakan  dan  perebutan  kekuasaan  internal,  Mengwi ditaklukkan  oleh  kualisi  kerajaan  Badung,  Gianyar  dan  Tabanan,  pada  tahun 1891  kerajaannya  dibagi-bagi  antara  ketiga  kerajaan  kualisi  pemenang  perang. Antara  tahun1886  hingga  1993  seorang  Kepala  Distrik,  Dewa  Manggis memimpin  pemberontakan  sengit  untuk  membebaskan  Gianyar  dari  kekuasaan Klungkung.  Setelah  tahun  1893  Badung  bersekutu  dengan  Bangli  dan Karangasem  mengacau  Gianyar,  dan  pada  tahun  1904,  Bangli  menyerang Karangasem  dan  menghancurkan  garapan  irigasi  di  sekitar  Gianyar.  Awalnya pada  abad  ke  -19  di  Bali  terdapat  sembilan  kerajaan  yaitu  :  Kerajaan  Buleleng, Jembrana,  Tabanan,  Mengwi,  Badung,  Gianyar,  Bangli,  Klungkung  dan Karangasem  yang juga saling terus bertikai berebut kekuasaan, Pada tahun 1808 Kerajaan  Jembrana  ditaklukkan  oleh  Raja  Buleleng  dan  pada  tahun  1818 Jembrana  dapat  kembali  merebut  kekuasaannya.  Tiga  tahun  berikutnya  1821 Buleleng  kembali  merebut  Jembrana,  sehingga  di  Bali  ada  delapan  kerajaan.
Ditengah  perseteruannnya  ini  kerajaan-kerajaan  ini  mudah  sekali  diadu  domba dan diperalat oleh Hindia  Belanda.
Oleh karena itulah artikel ini akan mencoba secara khusus mengkaji dua masalah pokok,  yaitu  :  pertama,  mengapa  terjadi  polarisasi  geopolitik  kerajaan  di  Bali pada  periode  abad  XVI  sampai  XX,  yang  ditunjukkan  oleh  faktor  internal  dari kerajaan-kerajaan di Bali dan kedua, menunjukkan faktor campur tangan Belanda yang mempercepat proses polarisasi geopolitik di Bali.

## PEMBAHASAN

## 1. Dinasti Kepakisan di Bali
Masyarakat  Bali percaya bahwa evolusi  geopolitik di  Bali tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Majapahit. Bukan berarti bahwa tidak ada kebudayaan lain di Bali sebelum  datangnya  pengaruh  Majapahit.  Kelompok  Pasek  misalnya  menesuri leluhur  mereka  kembali  pada  masa  pra  Majapahit.  Terlebih  lagi  kelompok Baliaga  yang  menyatakan  bahwa  mereka  merupakan  keturunan  dari  penduduk Bali Asli percaya bahwa mereka tidak dikontrol secara langsung oleh Puri  yang didasari  oleh  model  Majapahit.  Kelompok  mereka  bahkan  menolak  kekuasaan yang  dipegang  oleh  raja  dan  untuk  memperkuat  posisi  ini  bahkan  mereka menolak sistem kasta (Barth,1993;222-228).
Di  pihak  lain  kitab  Negarakertagama  memberikan  beberapa  bukti  bagaimana kebudayaan Majapahit menyebar ke Bali. Pada abad ke XIV, Bali adalah bagian dari  Majapahit,  meskipun  hegemoni  yang  nyata  masih  belum  jelas.  Hal  ini ditunjukkan  bahwa  penguasa  Bali  Kuno  seperti  dalam  prasasti  Blanjong memberikan  bukti  nyata  bahwa  tidak  ada  pengaruh  India  di  Bali  sebelum  abad ke-10. Pada waktu itu bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi berubah dari bahasa  Bali  Kuno  ke  bahasa  Jawa  Kuno  dan  tulisan-tulisan  Jawa  mulai  ditiru. Perubahan-perubahan  ini  dapat  dianggap  menandai  dominasi  kebudayaan  Jawa yang  berlangsung  berkenaan  dengan  perubahan-perubahan  politik  antara  Jawa dan  Bali  (Creese,1992;6-7).  Selanjutnya  dalam  Babad  Dalem  disebutkan  bahwa sejarah orang Bali dari abad XIV sampai abad XVII menyebutkan bahwa Gadjah Mada yang pada waktu itu menjabat sebagai mahapatih  Majapahit, mengangkat
putra keempat Danghhang Kepakisan yakni Dalem Ketut  sebagai adipati di Bali dan bergelar Sri Kresna Kepakisan. Ini terjadi karena kekalahan  raja Bedahulu, Bali  Kuno  Maya  Denawa.  Dinasti  baru  ini  dipusatkan  di  Samprangan  dengan membawa  sejumlah  lambang  kesetiaan  untuk  menghiasi  puri  dan  sejumlah senjata  dan  pakaian  kebesaran  kerajaan  yang  memberikan  konsep  perpaduan kekuasaan  Jawa  dan  Bali.  Tanda-tanda  kebesaran  ini  sebagai  simbul  kekuasaan yang  sah.  Di  awal  pemerintahan,  Sri  Kresna  Kepakisan  menghadapi pemberontakan dari desa-desa Baliaga seperti Batur, Songan, Cempaga, Kedisan, Pinggan,  Muntig,  Tludu,  Kintamani,  Serahi,  Manikliu,  Bonyoh,  Taro,  Bayan, Sukawana,  Tista,  Garbawana,  Got,  Margatiga,  Sekul  Kuning,  Garinten, Lokasrana,  Puhan,  Buahan,  Simbanten,  Tulamben,  Watudawa,  Juntal,  Carutcut, Bantas,  Kubayan,  Watu  Wayang,  Kedampal,  asti  dan  Datah  (Creese,  1992;10). Seluruh  desa-desa  ini  sekarang  tersebar  di  Kabupaten  Gianyar,  Bangli  dan Karangasem.  Dalam  menghadapi  pemberontakan  ini  disebutkan  bahwa disamping  mendapat  senjata  Ki  Gadjah  Dungkul  Dalem  Ketut  Ngulesir  yang menggantikan  ayahnya  Sri  Kresna  Kepakisan  juga  diberikan  simbul  kekuasaan dan keris Ki Lobar.
Selanjutnya, dibantu oleh para pengikut Gajah Mada  yakni Arya Damar, Dalem  Ketut  Ngulesir  berhasil  memadamkan  pemberontakan  dari  desa-desa Baliaga  ini.  Sebagai  hadiahnya  setelah  pemberontakan  berhasil  dipadamkan maka Arya Damar diberikan gelar Arya Kenceng dan berkuasa di Tabanan, akan tetapi  statusnya  lebih  rendah  dari  penguasa  Gelgel.  Dalam  perkembangan selanjutnya Arya Kenceng membagi-bagikan tanah pada trah Arya  yang lainnya seperti  :  Arya  Sentong  di  Pacung,  Arya  Beleteng  di  Penatih,  Arya  Waringin  di Kapal,  Arya  Belog  di  Kaba-Kaba,  Arya  Kepakisan  di  Abiansrmal  dan  Arya Binculuk di Tangkas (Berg, 1927;133)
I  Dewa  Ketut  Ngulesir  dipandang  sebagai  pelanjut  dinasti  Kepakisan, maka raja ini bergelar Dalem Ketut Kresna Kepakisan yang memerintah selama kurang  lebih  20  tahun  (1380-1400)  untuk  selanjutnya  secara  berturut-turut  Bali diperintah  oleh  Dalem  Watu  Renggong  dari  tahun  1400-1500  (koleksi  naskah A.A.  Made  Cakra  yang  masih  harus  diuji  kebenarannya).  Pemerintahan  Dalem
Waturenggong    pada  abad  XVI  (sekitar  tahun  1550)  merupakan  awal  lepasnya ikatan  dan  pengaruh  Majapahit  terhadap  Kerajaan  Bali  seiring  runtuhnya Kerajaan Majapahit oleh Kesultanan Islam di Jawa. Pada masa ini Gelgel dengan pasukan  Dulang  Mangapnya  berhasil  menguasai  kerajaan  Blambangan  diujung timur  Pulau  Jawa.  Raja  ketiga  yang  memerintah  selanjutnya  adalah  putra  tertua Dalem Waturenggong yang bergelar Dalem Bekung. Karena usianya yang masih muda  dimasa  pemerintahannya  sehari-hari  ia  dibantu  oleh  pamannya  Dewa Gedong  Artha,  I  Dewa  Nusa,  I  Dewa  Pangedangan,  I  Dewa  Anggungan  dan  I Dewa Bangli (Westa, 2011,22-24).
Masa  pemerintahan  Dalem  Bekung  (tahun  1550-1580)  adalah  awal  kesuraman kerajaan  Gelgel.  Oleh  karena  pada  masa  pemerintahan  raja  ini  terjadi  banyak masalah dan kesulitan.Wilayah kerajaan Gelgel diluar Bali yang pernah dikuasai Dalem Waturenggong satu persatu melepaskan diri akibat perkembangan politik paska  keruntuhan  Majapahit.  Berkembangnya  kesultanan  Islam  menyebabkan wilayah  kekuasaan  yang  berada  diluar  pulau  jatuh  ketangan  penguasa  baru. Pemberontakan  juga  terjadi  di  dalam  kerajaan  yang  dilakukan  oleh  Gusti  Batan Jeruk  atas  ajakan  I  Dewa  Anggungan  yang  tiada  lain  adalah  pamannya  sendiri. Pemberontakan Batan Jeruk  nyaris  meruntuhkan Gelgel, sebelum Arya Kubon Tubuh  yang  setia  kepada  Dalem  mampu  memadamkan  pemberontakan  Batan Jeruk.  Setelah  meredanya  pemberontakan    I  Gusti  Batan  Jeruk  menyusul pemberontakan  yang  dilakukan  oleh  Krian  Pande  Bhasa  sebagai  pembalasan kekalahan  I  Gusti  Batan  Jeruk.  Dan  pemberontakan  ini  pun  dapat  dipadamkan dengan  terbunuhnya  Krian  Pande  Bhasa.  Karena  situasi  di  Gelgel  kacau  maka diangkatlah I Dewa Segening sebagai raja ke IV menggantikan kakaknya Dalem Bekung.  Dalam  hal  ini  Kerajaan  Bali  harus  berhadapan  dengan  pesatnya perkembangan  kekuasaan  politik  raja  Makasar  Bone  yang  berhasil  melakukan perluasaan  kekuasaan  sampai  ke  pulau  Sumbawa  dan  Lombok  timur.  Di  pihak lain, di  barat  Bali  berhadapan dengan perluasaan kekuasaan Kerajaan Mataram yang  sudah  sampai  ke  Pasuruan.  Periode  ini  diperkirakan  terjadi  diantara  tahun 1580-1665.  Dengan  demikian  Bali  menghadapi  tantangan  dari  dua  arah  yakni dari timur dan dari barat. Setelah itu diangkatnya Dalem Segening menggantikan
Dalem  Bekung  sebagai  raja,    justru  campur  tangan  VOC  di  Mataram  dan Makasar  harus  berhadapan  dengan  kerajaan-kerajaan  lokal,  sehingga  pada  masa pemerintahan Dalem Segening kembali kerajaan Sasak (Lombok) dan Sumbawa mengakui kekuasaan Gelgel. Hal yang menonjol lainnya adalah pada saat ini juga Dalem Segening  menyebarkan golongan Ksatria Dalem hampir ke seluruh Bali. Dan gelar Ksatria sudah dibagi-bagi mulai dari Ksatria Dalem, Ksatria Pradewa, Ksatria  Pungakan,  Ksatria  Prasanghyang  dan  Ksatria  Prabagus  (Bandingkan Wikarman,1998;63-68 dengan Pemda Klungkung.2011;31-32).
Setelah masa pemerintahan Dalem Segening berakhir, akhirnya Gelgel diperintah oleh  Dalem  Dimade  sekaligus  sebagai  raja  ke  V  dan  terakhir  dari  kerajaan Gelgel.  Saat-saat  damai  yang  dirintis  oleh  Dalem  Segening  tidak  dapat dipertahankan  karena  Dalem  Dimade  terlalu  memberikan  kepercayaan  penuh kepada  pengabihnya  I  Gusti  Agung  Maruti,  sehingga  pembesar-pembesar kerajaan  lainnya  memilih  meninggalkan  puri.  Kondisi  ini  dimanfaatkan  oleh  I Gusti Agung Maruti untuk menggulingkan pemerintahan Dalem Dimade. Dalem Dimade  beserta  putra-putranya  berhasil  menyelamatkan  diri  ke  Desa  Guliang diiringi 300 orang yang masih setia. Hampir selama 35 tahun Gelgel mengalami kevakuman  karena  Dalem  Dimade  mengungsi  ke  Guliang.  Sementara  I  Gusti Agung  Maruti  dibiarkan  menguasai  Gelgel.  Hal  inilah  yang  menjadikan  Bali terpecah-pecah  dan  mengakibatkan  munculnya  beberapa  kerajaan  seperti  :  Den Bukit,  Mengwi,  Gianyar,  Badung,  Tabanan,  Payangan,  dan  Bangli  yang menyatakan  kemerdekaan  lebih-lebih  setelah  Dalem  Dimade  wafat  di  kraton Guliang. Dengan wafatnya Dalem Dimade para  pembesar kerajaan seperti Panji Sakti,  Ki  Bagus  Sidemen  dan    Ki  Jambe  Pule  menyusun  strategi  dan  kekuatan untuk menyerang I Gusti Agung Maruti dan pengikutnya sehingga tidak sanggup lagi  mempertahankan  Gelgel.  I  Gusti  Agung  Maruti  berhasil  melarikan  diri  ke Jimbaran  dan  kemudian  memilih  menetap  di  Alas  Rangkan,  Gianyar. Kemengangan  ini  berhasil  mengembalikan  Dinasti  Kepakisan.  Untuk  itulah diangkat putra bungsu Dalem Dimade, yang bernama Sri Agung Jambe dan atas saran  Ki  Gusti  Sidemen  Kraton  dipindahkan  ke  Desa  Klungkung  dengan  nama Kraton  Smara  Jaya  dan  Raja  memakai  gelar  I  Dewa  Agung.  Hal  ini
mengisyaratkan  bahwa  ada  keinginan  untuk  melepaskan  diri  dari  ikatan Majapahit.
2. Campur Tangan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda
Setelah  Mataram  dan  Makasar  ditaklukkan  secara  politik  melalui  perang  dan diplomasi  maka  VOC  mulai  melirik  Bali  sebagai  sasaran  untuk  dikuasai.  Pada permulaan abad ke -19 di Bali terdapat sudah terdapat sembilan kerajaan yaitu : Kerajaan  Buleleng,  Jembrana,  Tabanan,  Mengwi,  Badung,  Gianyar,  Bangli Klungkung  dan  Karangasem  yang  saling  terus  bertikai  berebut  kekuasaan. Kondisi  ini  oleh  Creese  disebut  sebagai  struktur  pemerintahan  galaksi  karena delapan  kerajaan  di  Bali  tetap  mengakui  raja  tertinggi  di  Klungkung,  tidak  lagi sebagai  pimpinan  politik    tetapi  Dewa    Agung  di  Klungkung  hanya  dianggap sebagai  pimpinan  religious  atau  sebagai  keturunan  raja-raja  Majapahit. Dampaknya  adalah  pada  tahun  1808  Kerajaan  Jembrana  ditaklukkan  oleh  Raja Buleleng  dan  pada  tahun  1818  Jembrana  dapat  kembali  merebut  kekuasaannya. Tiga  tahun  berikutnya  1821  Buleleng  kembali  merebut  Jembrana.  Tiga  tahun kemudian,  yaitu  tahun  1821  Buleleng  kembali  berhasil  menguasai  Jembrana sehingga  sejak  itu  di  Bali  ada  delapan  kerajaan.    Karena  perseteruan  itu  pula maka  kerajaan-kerajaan  kecil  yang  bertikai  ini  dengan  mudah  dapat  diperalat pemerintah Kolonial Belanda.
Pada tanggal  28 November 1808 H.W. Daendels mengirim Kapten Van de Whal ke Bali untuk membuat suatu kontrak dengan raja Badung I Gusti Ngurah Made Pemecutan,  agar  Pemerintah  Kolonial  Hindia  Belanda  dibolehkan  merekrut pemuda-pemuda  Bali  untuk  dijadikan  prajurit,  karena  pemuda-pemuda  Bali dikenal  mempunyai  badan  yang  sehat,  berkepribadian  jujur,  berani  dan  gagah perkasa  dalam  peperangan.  Untungnya  kontrak  ini  tidak  mempunyai  implikasi politik karena perjanjian ini tidak pernah dilaksanakan (Westa, 2-11;22-23). Pada tanggal 30 Desember 1826, Raja Badung kembali menandatangani kontrak yang sama,  dari  pihak  Belanda  surat  kontrak  ditandatangani  oleh  Kapten  Wetters. Untuk  merekrut  calon  prajurit  dalam  rangka  Perang  Diponegoro.  Disamping  itu pula  pemerintah  Hindia  Belanda  mengangkat    P.  Dubois  sebagai  wakil  Belanda di  Kuta  (Agung,1985).  Ini  menunjukkan  bahwa  Belanda  memang  berencana
menguasai  Bali,  yang  diawali  dengan  melakukan  kerjasama  di  bidang perdagangan.  Lalu  lintas  pelayaran  di  perairan  Bali  dianggap  kurang  aman  oleh kapal-kapal Belanda karena terancam oleh “tawan karang”. Tawan karang adalah lembaga hukum adat antar bangsa yang berlaku di Bali dan Lombok, yaitu suatu hak  yang dimiliki oleh raja-raja dan rakyat pantai untuk melakukan perampasan terhadap  kapal-kapal  laut  atau  perahu  yang  kandas  di  pantai.  Kapal  atau perahu yang  terdampar  itu  boleh  ditolong  oleh  penduduk  pantai  di  wilayah  itu, sedangkan  penduduk  dari  wilayah  lain  dilarang  (Vollenhoven,  1933,  407-408). Sejak  tahun  1836  Bali  mulai  menarik  perhatian  dari  Batavia.  Hubungan  antara Singapura dengan Bali dapat berjalan dengan lancar. Barang dagangan dari Bali dan ke  Bali mengalami  kemajuan  yang pesat  setelah sebuah perusahaan  dagang de  Nederlandsche  Hendelmaatschappij (NHM)  berdiri  di  Kuta  pada  tanggal  1 Agustus  1839.  Berdirinya  kantor  NHM  di  Kuta  mendapat  persetujuan  raja Kesiman  Badung  mengindikasikan  perdagangan  dengan  asing  semakin  maju lebih-lebih  setelah  diangkatnya  Mads.  J.  Lange  oleh  raja  Badung  seorang Denmark  menjadi  syah  bandar  di  Kuta.  Jalan-jalan  yang  menghubungkan  Kuta dengan Tabanan, Mengwi dan Gianyar mulai diperbaiki (Utrecht, 1962,122-123). Perusahaan  dagang  NHM  pada  tahun  1843  mulai  kalah  bersaing  dengan  Mads. Lange  karena  dibawah  control  Mads.  Lange  yang  bekerjasama  dengan  raja Kesiman Badung maka elit local dan pedagang asing lainnya seperti Cina mulai memegang  peranan  yang  cukup  kuat  di  Kuta,  dan  Kuta  berkembang  menjadi pelabuhan  Transito.  Lalu  lintas  perdagangan  dari  daerah  bagian  timur  terutama Lombok  semakin  ramai  dan  Kuta  menjadi  pusat  perdagangan  di  seluruh  Bali. Hubungan  pribadi  yang  baik  antara  Lange  dengan  raja,  pedagang  Cina  dan pedagang local sangat berperan menunjang perdagangan.  Situasi politik di Bali berubah ketika tahun 1848-1849 meletus Perang Buleleng kemudian dilanjutkan dengan Perang Jagaraga. Kondisi ini sangat mempengaruhi perdagangan di Kuta .Setelah  Buleleng  dikuasai  oleh  Belanda  maka  pusat  perdagangan  berpindah  ke Buleleng  di  Bali  Utara  dan  di  selatan  berpindah  ke  Padangbai.  Meletusnya perlawanan  rakyat  Buleleng  dan  Perang  Jagaraga  sebagai  politik  intervensi
Belanda  telah  dimulai  dengan  raja-raja  Bali.  Lalu  dengan  politik  adu  domba, secara perlahan-lahan Belanda berhasil menaklukkan raja-raja Bali.
Waktu  yang  diperlukan  memang  cukup  panjang  untuk  menaklukkkan  Bali. Berdasarkan  surat-surat  perjanjian  yang  ditunjukkan  antara  kerajaan-kerajaan Bali  dan  Lombok  dengan  pemerintah  Hindia  Belanda,  sebagaimana  dilakukan Raja Klungkung tanggal 13 Juli 1849 misalnya terlihat jelas usaha penaklukan itu dalam kalimat “bahwa kita Ratu Dewa Agung Putra Susuhanan di atas Pulau Bali dan  Lombok  mengaku  kita  punya  Kerajaan  Klungkung  ini  adalah  sebagian  dari tanah  Hindia  Belanda  dan  oleh  sebab  itu  ada  di  bawah  pemerintahan  Tanah Belanda yaitu Tanah Nederland.  Lemahnya kondisi internal kerajaan-kerajaan di Bali  semakin  diperparah  ketika  Kerajaan  Klungkung  hampir  tidak  pernah berhenti  bermusuhan  dengan  Karangasem  atau  Gianyar.  Kedua  kerajaan  ini menjepit  kekuasaan  Kerajaan  Klungkung  sehingga  menjadi  semakin  sempit.  Di satu  pihak  Karangasem  sudah  bisa  menunjuknya  kegemilangannnya  dengan menguasai  Lombok  sejak  tahun  1692,  ambisi  untuk  menguasai  Pulau  Bali dilanjutkan  dengan  menundukkan  raja-raja  lainnya  di  Bali,  yakni  Beleleng. Selanjutnya  Kerajaan  Mengwi  yang  sebelumnya  berhasil  menguasai  Jembrana berhasil  dikalahkan  oleh  persekutuan  Karangasem  Buleleng  untuk  menguasai Jembrana  di  tahun  1800.  Pada  Abad  ke  19  Kerajaan  Karangasem  dibawah  raja Gusti Gde Karangasem bahkan sudah berhasil memegang hegemoni kekuasaan di Bali dan Lombok (Agung ,1989; 267).
Solidaritas yang ditunjukkan oleh kerajaan di Bali setelah terpecah-pecah secara politik,  terjadi  ketika  terjadi  perang  Buleleng  tahun  1848  dan  1849  yang dilanjutkan  dengan  Pertang  Jagaraga.  Kerajan-kerajaan  Bali  dengan  laskarnya ikut  membantu  Patih  Jelantik,  setelah  Patih  Jelantik    mengirimkan  surat permohonan bantuan kepada susuhunan di Klungkung dan direspon oleh raja-raja Bali  dengan  ditunjukkannya    solidaritas  Bali  dengan  mengirimkan  pasukan bantuan  ke  Buleleng.  Namun  dengan  segala  keterbatasannya  baik  secara peralatan  militer  maupun  tentara  akhirnya  pasukan  Bali  kalah  dalam  Puputan Jagaraga.  Setelah  itu  sekalipun  ancaman  Belanda  sudah  tampak  di  depan  mata, keinginan  diantara  kerajaan-kerajaan  yang  sudah  terpecah-pecah  untuk  saling
menguasai di Bali tetap tidak hilang. Penguasa kerajaaan di Bali masih berkutat dengan  konflik-konflik  antar  kerajaan  yang  tidak  pernah  habisnya  sampai  akhir abad XIX.
Hal  ini  tampak  ketika  Gianyar    secara  terus  menerus  juga  ingin  memperlebar wilayah kekuasaannya dan momen itu didapat ketika bersama-sama Badung, dan Tabanan  berhasil  menghancurkan  Kerajaan  Mengwi  di  tahun  1891.  Setelah  itu seluruh bekas wilayah Kerajaan Mengwi dibagi-bagi diantara pemenang perang. Satu  contoh  wilayah  Carangsari  yang  sebelum  Perang  Mengwi    merupakan bagian  wilayah  Mengwi,  pada  tahun  1893,  tepatnya  dua  tahun  setelah  Kerajaan Mengwi jatuh ke tangan kualisi Badung, Tabanan dan Gianyar, penguasasa Puri Carangsari  yang  diikuti  oleh  Sayan,  memilih  bergabung  dengan  Ubud. Alasannya,  karena  Ubud  sedang  tumbuh  menjadi  satu  kekuatan,  apalagi kemudian  dapat menguasai bagian  timur  bekas Kerajaan  Mengwi.
(Nordholt,1996,196).  Ubud  saat  itu  merupakan  daerah  kepunggawaan  dibawah Tjokorde Gde Sukawati, orang yang sangat berjasa mengalahkan seorang Manca bernama  Tjokorde  Gde  Oka  Negara  dari  Kemancan  Negara,  Gianyar  yang memberontak kepada kerajaan induknya Gianyar (Agung, 1985;419-420). Dalam pertempuran itu, Tjokorde Gde Sukawati mampu mengerahkan 18.000 pengikut dan  berhasil  merebut  40  hingga  130  desa  (Nordholt,  1992;200).  Setelah  Negara dapat dikalahkan, wilayah kekuasaannya dibagi tiga menjadi Punggawa Peliatan, Ubud dan Tegalalang. Wilayah terbesar dikuasai oleh Manca Ubud Tjokorde Gde Sukawati,  karena  dialah  yang  paling  berjasa  dalam  peperangan  tersebut.  Dia mendapat  bagian  semua  sawah  milik  Tjokorde  Gde  Oka  Negara  dan  bahkan istananya  sekaligus.  Dengan  demikian,  Tjokorde  Gde  Sukawati  menjadi penguasa  yang  sangat  berwibawa,  mempunyai  kedudukan  yang  kuat  dan  sangat disegani,  mempunyai  banyak  desa,  dan  sawah  yang  luas.  Karena  itu, kedudukannnya  berubah  menjadi  punggawa  Ubud  yang  berdiri  sendiri.  Bagi orang Mengwi yang tidak ingin menyerahkan diri kepada penguasa Badung dan Tabanan,  akan  lebih  senang  menyerahkan  diri  ke  Puri  Carangsari,  yang  berarti pula  mereka  akan  mendapat  perlindungan  dari  Puri  Ubud.  Di  sisi  lain  juga  ada pengungsi lain dari wilayah Buduk yang mengungsi secara terpencar ke wilayah
Desa  Nungnung,  Balangan,  Basangbe,  Carangsari  dan  Mungsengan.  Wilayah Bekas  Kerajaan  Mengwi  di  bagian  selatan  seperti:  Kerobokan,  Kuta,  Sanur, Jimbaran akhirnya dikuasai Kerajaan Badung sekitar tahun 1886-1893. Kerajaan Badung    yang  dulunya  merupakan  wilayah  bawahan  Mengwi    menjadi  satu kerajaan besar di akhir abad ke -19, Sedangkan wilayah di sebelah barat Mengwi yang  dibatasi  oleh  sungai  mulai  dari  daerah  Kaba-Kaba,  Selingsing,  Beraban, Suralaga,  Kediri,  Belayu,  dikuasai  oleh  Tabanan.  Di  Distrik  Gianyar,  Dewa Manggis,  memimpin  pemberontakan  sengit  untuk  membebaskan  Gianyar  dari kekuasaan Klungkung. Setelah tahun 1893, Badung bersekutu dengan Bangli dan Karangasem  mengacau  Gianyar,  dan  pada  tahun  1904,  Bangli  menyerang Karangasem dan menghancurkan irigasi di sekitar perbatasan dengan Gianyar.

## Simpulan dan Saran
Dari  paparan  di  atas  tampak  jelas  bahwa  telah  terjadi  polarisasi  politik yang diakibatkan oleh adanya  struktur yang rapuh dari kerajaan-kerajaan di Bali dalam  mempertahankan  persatuan  dan  kesatuan.    Kerajaan  di  Bali  yang merupakan  kelanjutan  dari  dinasti  Kepakisan  tidak  bisa  bertahan  ditengah konflik-konflik internal  yang berkepanjangan. Di antara kerajaan-kerajaan kecil, mereka  saling  berebut  kepentingan  untuk  memunculkan  diri  sebagai  pemegang hegemoni  politik  di  Pulau  Bali.  Kondisi  ini  didukung  pula  oleh  munculnya penguasa  baru  dari  kekuasaan  Islam  yang  baru  berkembang  setelah  kejatuhan Majapahit  yakni  Mataram  dan  Makasar.  Bali  yang  belakangan  baru  dilirik  oleh pemerintah Hindia untuk  menguasai  jalur perdagangan ke  Indonesia timur tidak menyadari  bahwa  ancaman  dari  luar  sudah  datang  di  depan  mata.  Kondisi  itu menyebabkan  Bali    menjadi  sangat  rapuh  ketika  berhasil  dihancurkan  secara militer  oleh  Belanda  di  awal  abad  ke  XX  melalui  perang  Puputan  Badung  di tahun 1906 dan Puputan Klungkung di tahun 1908.
Berkaca  dari  pengalaman  inilah  nampaknya  polarisasi  kerajaan  di  Bali pada  abad  XVI  sampai  abad  XX  bisa  menjadi  satu  acuan  untuk  lebih mensinergikan  Bali  diantara  Kabupaten/kota  yang  ada  sehingga  perebutan  kue
ekonomi  dan  politik  tidak  menjadi  satu  alasan  untuk  saling  mengabaikan kepentingan yang lebih besar yaitu manusia dan kebudayaan Bali.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung,1985,  AAG.  Putra”  Kuta  Pada  Abad  XIX”  dalam Bahasa,Sastra,  dan Budaya, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Agung  ,1989;  AAG.  Bali  Pada  Abad  XIX,  Bali  Pada  Abad    XIX,  Yogyakarta  : Gadjah Mada University Press.
Ardana,1994,  “Bali  dalam  Kilasan  Sejarah”  (dalam Dinamika  masyarakat  dan Kebudayaan Bali , hlaman 17-380, Denpasar : Offset Bali Post.
Barth,199,; Balinesse World , Chicago dan London:  The  University of Chicago Press.
Berg, 1927, De Middleljavansche Historische Traditie ,. Santpoort : C.A. Mees.
Creese,1992,  “  The  Early  Balinesse  Polity  :  interpreting  The  Evidence” Paper disampaikan  pada  The  Ninth  Biennial  ASSA  Confrence  University  of  New England.
Nordholt-Schulte,  Henk  ,1996, The  Spell  of  Power  A  History  of  Balinesse  1849- 1940 . Leiden: KITLV Press
Pemda Klungkung.2011,” Kronik Dinasti Gelgel”, dalam Sabda Majalah Budaya dan spiritual , No 06 januari 2011 halaman 31-32.
Sidemen, ida Bagus (et. Al.).1983, Sejarah Klungkung : Dari Smarapura Sampai Puputan . Klungkung : Pemerintah daerah Tingkat II Klungkung.
Utrecht, E.,1962 .  Sejarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok . Bandung : Sumur Bandung.
C. van Vollenhoven, 1933, Het Adatrecht van Nederladsch-Indie, Leiden : Westa, 2011,”Abad Setelah Monarkhi  Runtuh”, dalam Sabda  Majalah  Budaya dan Spriritual No 06 Januari 2011 ,halaman 21-24.
Wikarman,1998, Leluhur Orang Bali Dari Dunia Babad dan Sejarah , Surabaya : Penerbit Paramita.