## KELEMBAGAAN PENDIDIKAN
EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Paulus Satyo Istandar Tan 1

## A BSTRACT
One  factor  that  greatly  affects  the  quality  of  education  delivery  is  the  organization  or institution  of  education  delivery.  This  problem  has  implications  for  ineffective  and inefficient  education  management  processes.  The  research  method  used  is  a  qualitative description  method  by  collecting  library  data,  reading  and  recording  and  processing research  materials.  Education  is  the  whole  praxis  of  life  and  processes  of  events accompanied by reflection both spontaneous and systematic. The essence of education is liberating human intelligence (humanization).
Keywords : education, institutions, organization

## 1. PENDAHULUAN
Keharusan  sejarah  telah  mengantarkan  Indonesia  memasuki  era  baru  yang  mempunyai  makna sangat khusus yaitu menempatkan pendidikan dengan sadar di tangan masyarakat. Pada saat yang sama menyadari  bahwa  dari  waktu  ke  waktu  pendidikan  memerlukan  penataan  baru  sebagai  konsekuensi perubahan  sentralisasi  manajemen  pendidikan  menjadi  desentralisasi.  Ketika  memulai  pelaksanaan desentralisasi  pendidikan,  tampaknya  kita lebih memusatkan  perhatian  kepada  wilayah  permasalahan pendidikan yang lebih sempit dari yang kita pahami, padahal desentralisasi pendidikan bukanlah tujuan akhir. Pada dasarnya pendidikan senantiasa berperan merintis dan memantapkan kemajuan kehidupan suatu  bangsa  dan masyarakatnya.  Oleh  karena  itu  ruang  lingkup  pendidikan  begitu  luas dan  terbuka, seluas dan seterbuka kehidupan di dunia yang tidak mengenal bingkai-bingkai pembatas
Salah  satu  factor  yang  sangat  mempengaruhi  kualitas  penyelenggaraan  pendidikan  adalah organisasi atau lembaga penyelenggaraan pendidikan. Suatu lembaga dan organisasi pendidikan yang efektif  dalam  menyelenggarakan  program  pendidikan  dan  memberikan  layanan  belajar  seringkali menjadi  masalah  pendidikan.  Kenapa  demikian?  Karena  masyarakat  membutuhkan  pelayanan  yang cepat dan memperoleh manfaat sesuai dibutuhkannya. Tetapi dalam realisasinya selalu saja hal ini tidak diperoleh sebagaimana mestinya, bahkan di antara masyarakat ada yang menerima layanan pendidikan yang jelek seperti dalam pembelajaran di kelas yang dilaksanakan seadanya.
Ternyata setelah ditelusuri melalui berbagai hasil-hasil penelitian, menunjukkan bahwa pelayanan yang  jelek tersebut  antara  lain  disebabkan kebijaksanaan  yang  tidak tepat, proses  pembelajaran  tidak efektif, kemampuan professional guru yang kurang, organisasi pendidikan yang kaku dan rumit, control pemerintah daerah yang kaku dan selalu melakukan intervensi, kuatnya dominasi eksekutif, lemahnya peran legislative, manajemen sentralistik dan tidak efektif pada dinas pendidikan ditandai birokrasi yang kaku  dan  rumit,  inflesibilitas  anggaran,  manajemen  terpecah,  system  organisasi  yang  kompleks  di sekolah dan sebagainya.
Problematika  ini  berimplikasi  pada  proses  manajemen  pendidikan  yang  tidak  efektif  dan  tidak efisien. Hal inilah yang menyebabkan mutu pendidikan rendah dan masyarakat merasa tidak puas atas layanan  pendidikan  yang  diterimanya.  Oleh  karena  itu  menurut  pandangan  para  ahli  manajemen pendidikan,  perlu  ada  pembahasan  yang  mendalam  dan  komprehensif  melalui  penelitian  yang mendalam pula, untuk menemukan solusi yang tepat mengenai organisasi pendidikan yang efektif dalam memberikan  pelaanan  pendidikan  kepada  masyarakat  dan  juga  memberdayakan  satuan  pendidikan sesuai prinsip-prinsip otonomi dan pemberdayaan semua potensi yang terkait.
1 STPK Santo Yohanes Rasul Yabansai, Kec. Heram, Kota Jayapura, Indonesia wiamapi@yahoo.co.uk
Untuk memenuhi tuntutan tersebut setelah melakukan kajian berbagai literature dan mengamati perkembangan yang actual, penulis tertarik mengkaji lebih mendalam mengenai organisasi pendidikan yang efektif dan dinamis. Kajian ini diarahkan pada desain organisasi yang medeskripsikan keefektifan organisasi pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota untuk mencapai visi dan misi dalam suatu system desentralisasi pemerintahan. Sehingga dapat didiskusikan solusi yang mungkin dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai problematika organisasi pendidikan.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## Organisasi (Reorganisasi) Pendidikan
Pada dasarnya untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan program pendidikan dan kebijakan pendidikan  dalam  mencapai  tujuan,  tentu  harus mengacu  pada  system  pemerintahan  dan  aturan  yang melandasinya. Salah satu hal mendasar dalam system pendidikan adalah kebijakan mengenai organisasi pendidikan.  Oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia  kebijakan  mengenai  organisasi  pendidikan  telah dilakukan  yaitu  reorganisasi  (integrasi)  organisasi  pendidikan  di  daerah  provinsi  dan  kabupaten/kota sebagai implementasi kebijakan otonomi daerah.
Kebijakan  ini  ditegaskan  dalam  (1)  UU  No.22  Tahun 1999  tentang  pemerintahan  daerah  yang telah disempurnakan menjadi UU no.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; (2) UU No.25 tahun 1999 yang telah disempurnakan menjadi UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah; (3) UUNo.2 tahun 1989 tentang sisitem pendidikan nasional yang disempurnakan menjadi UU No.20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional; (4) UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen; (5) PP No.19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan; dan (6) berbagai peraturan lainnya yang mengatur penyelenggaraan pendidikan.
Semua undang-undang dan peraturan ini akan mempengaruhi desain organisasi pendidikan baik pada  tatar  pemerintah    maupun  pada  tatar  satuan  pendidikan.  Untuk  mempermudah  pelayanan  dan pengawasan kualitas pembelajaran dis ekolah, maka desain organisasi pendidikan pada pemerintahan pusat  yaitu  Departemen  Pendidikan  Nasional  menurut  Undang  Undang  tersebut  di  atas  melakukan penyesuaian yang lebih focus pada standar pendidikan dan secara nasional mengoptimalkan pelayanan kebutuhan  satuan  pendidikan. Sedangkan  tingkat  provinsi  dan  kabupaten/kota  mengukuhkan  struktur organisasi dalam hal urusan maupun pelayanan pendidikan di daerah menjadi satu dalam pemerintah daerah yaitu dinas pendidikan dan satuan pendidikan.
Keinginan  kuat  melakukan  perubahan  dalam  manajemen  pendidikan  dari  sentralistik  ke desentralistik  dimaksudkan  agar  potensi  daerah  dapat  dioptimalkan.  Dalam  kesempatan  ini  kajian mendalam  berbagai  problematika  manajemen  pendidikan  adalah  sebagai  “alasan  kuat”  bagi  penulis untuk  melakukan  kajian  yang  lebih  mendalam  tentang  “organisasi  pendidikan  yang  dinamis  dalam memberdayakan satuan pendidikan”., sebagai “upaya memperkuat pemberdayaan organisasi pendidikan kea rah yang lebih professional dan dinamis di provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan”.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskripsi kualitatif dengan mengumpulkan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Desain Organisasi Pendidikan
Dengan alasan ini menimbulkan keinginan yang kuat untuk mengkaji hal-hal berkaitan dengan (1) perubahan desain organisasi pendidikan sari sentralistik menjadi desentralistik pada pemerintahan provinsi  dan  kabupaten/kota;  (2)  peran  legislative  sesuai  kedudukan  dan  kewenangannya  dalam
penyelenggaraan  pendidikan  di  daerah;  dan  (3)  implikasi  kebijakan  otonomi  pendidikan  dalam memberdayakan  seluruh  potensi  institusi  terkait  secara  sinergik  dalam  mengelola  pendidikan  secara optimal sesuai fungsi dan tanggungjawabnya.
Dalam implementasi kebijakan desentralsiasi pendidikan, maka desain organisasi pendidikannya adalah  yang  mengedepankan  pelayanan  pada  satuan  pendidikan  atau  sekolah.  Desain  organisasi  di provinsi, kabupaten/kota dan sekolah menggambarkan organisasi yang lebih berdaya. Agar organisasi pendidikan  khususnya  pada  tatar  satuan  pendidikan  lebih  berdaya,  maka  perlu  dilakukan  perubahan mendasar dalam organisasi yang memberikan pelayanan kepadanya. Perubahan itu antara lain adalah perubahan dari pola birokratis sebagai pemberi petunjuk, menjadi pola pelayanan menerima masukan (input)  dengan  mengukuhkan  organisasi  pendidikan  sebagai  lembaga  pelayanan  pendidikan  secara professional.  Organisasi  pendidikan  pada pemerintah daerah  yang  dibutuhkan  adalah  organisasi  yang dapat  memberikan  pelayanan  kebutuhan  teknis  administrasi  dan  kebutuhan  fungsional  bagi penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
Karakteristik  pelayanan  ini  tentu  bertitik  tolak  pada  sifat  organisasi  sekolah  yang  menerapkan kodel  manajemen  berbasis  sekolah  dan  memposisikan  guru  sebagai  sumber  daya  professional  serta menempatkan  peran  masyarakat  sebagai  pengguna  jaa  pendidikan  secara  seimbang.  Prinsip  dari manajemen  berbasi  sekolah  adalah  adanya  otonomi  sekolah  yang  menggambarkan  adanya  hak-hak otonom  bagi  sekolah-sekolah  dan  pemberdayaan  potensi  sekolah.  Dalam  penyelenggaraannya menampakkan  secara  jelas  penerapan  manajemen  yang  partisipatif,  transparan,  dan  akuntabel.  Oleh karena  itu  pendekatan  birokratis  dari  pemerintah  daerah  dan  dinas  pendidikan  dalam  memberikan layanan kepada sekolah sudah tidak relevan lagi.

## Pelembagaan Pendidikan: Kumpulan orang dan Otoritas
Dalam  era  globalisasi  saat  ini  pendidikan  merupakan  suatu  syarat  menuju  modernisasi,  yang begitu penting sehingga semua bangsa  berlomba-lomba meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan yang  berkualitas  menyangkut  berbagai  aspek,  baik  manusia,  fasilitas,  maupun  biaya.  Itu  berarti  , pendidikan hanya dapat terselenggara dengan baik bila individu, lembaga, struktur, sarana serta biaya saling menunjang. Lembaga sendiri telah lama dikenal karena manusia adalah makhluk social yang perlu melakukan kerjasama untuk dapat bekerja dengan baik, maka manusia memerlukan sebuah  wadah yang disebut  lembaga.  Ada  berbagai  batasan  atau  pandangan  yang  dikemukakan  para  ahli  yang  satu samalainnya  memiliki  komponen-komponen  yang  pada  dasarnya  ada  dalam  setiap  pengertian  atau batasan lembaga. Definisi berikut didasarkan pada lima fakta yang umum terdapat pada setiap lembaga :
1. Organisasi selalu berisi orang-orang,
2. Orang-orang tersebut saling terlibat dan melalui cara-cara tertentu mereka itu saling berinteraksi.
3. Interaksi-interaksi tersebut selalu dilakukan secara teratur atau ditentukan oleh sejenis struktur.
4. Semua orang dalam organisasi mempunyai tujuan-tujuan pribadi dan beberapa diantaranya itulah mendasari tindakan-tindakan mereka. Setiap orang mengharapkan bahwa partisipasi mereka dalam organisasi akan membantu mencapai tujuan-tujuan individual.
5. Interaksi-interaksi  tersebut  dapat  juga  membantu  mencapai  tujuan-tujuan  yang  memiliki keterkaitan yang mungkin berbeda dari tetapi berhubungan dengan tujuan-tujuan pribadi.
Hal yang sama juga dikatakan sebenarnya oleh Prof. Dra. Anita Lie, M.A. Ed.D dalam sebuah wawancara  “  banyak  guru  belum  bebas!  Terbelenggu!  Bagaimana  mereka  bisa  membebaskan  anak didiknya?
Lebih  jauh  lagi    pula  disadari  bahwa  pendidikan  di  Indonesia  di  nilai  tertinggal  dibandingkan dengan  di  Negara-negara  Asia  lain,  seperti  Jepang,  Korea  selatan,  Singapura,  Malaysia  dan  Filipina.
Ketertinggalan  itu  diukur  menurut  komponen-komponen  pendidikan  seperti  kurikulum,  manajemen, tenaga kependidikan, kesiswaan dan kegiatan belajar mengajar. Kurikulum kita  masih didominasi oleh substansi  dan  pendekatan  lama  yang  tidak  sesuai  lagi  dengan  kebutuhan  dan    tuntutan  masyarakat sekarang. Manajemen pendidikan kita masih sangat tergantung pada pola-pola yang secara sentralistik diinstruksikan  oleh  pemerintah, dan  belum  secara  jelas  didasarkan  atas  realitas  masyarakat  yang  riil. Tenaga-tenaga kependidikan kita, terutama yang di daerah-daerah masih menganut paham guru adalah pemilik dan penguasa pengetahuan dan kebenaran. Kegiatan belajar-mengajar masih didominasi oleh guru yang mengindoktrinasi berbagai informasi pengajaran.
Dinamika system pendidikan di Indonesia mungkin benar, dipengaruhi oleh selera para penentu kebijakan dalam bidang pendidikan namun perlu disadari bahwa selera penentu kebijakan dipengaruhi juga oleh Semangat Zaman (Zeitgeist)  yang berkembang pada waktunya. Semangat Zaman ini dipahami sebagai paradigma yang mempengaruhi tata nilai dan tata hidup masyarakat dan membentuk sikap dan cara bertindak masyarakat terhadap realitas pada suatu masa tertentu. Sebaliknya, realitas sosial pada masa tertentu membentuk sikap dan cara bertindak masyarakat serta mempengaruhi tata nilai dan tata hidup masyarakat sehingga terjadi perubahan pada tataran paradigmatic.

## Tujuan pelembagaan Pendidikan
Pendidikan  bukanlah suatu prasyarat formal untuk mendapatkan ijazah atau gelar kesarjanaan. Hakikat  pendidikan  terletak  pada  pendewasaan  manusia,  pengembangan  diri,  dan  konstruksi kompetensi. Pendidikan merupakan proses yang bersifat instrumental untuk membantu seorang siswa mengembangkan dirinya menjadi manusia yang lebih dewasa atau matang. Pandangan ini didasarkan atas filsafat bahwa setiap individu manusia secara kodrati memiliki  berbagai potensi diri. Segala potensi itu  dapat  dimekarkan  atau  diaktualisasi  sesuai  konteks  social  budayanya.  Aktivitas  pendidikan menstimulasi  dan  memfasilitasi  perkembangan  diri,  baik  menyangkut  pengetahuan  rasional, keseimbangan  emosi  dan  afeksi,  maupun  kecakapan  hidup.  Dalam  konteks  itu,  pendidikan  memiliki fungsi pembebasan, yaitu pembebasan dari kepribadian yang belum matang atau yang belum dewasa. Atau  dengan  kata  lain  disebut  pemanusiaan.  Agar  fungsi  pemanusiaan  itu  efektif  siswa  tidak  boleh tergantung  dari  buku  hafalan.  Seperti  ditulis  oleh  filsuf  Alfred  North  Whitehead  dalam  bukunya  The aim  of  Education  ,  seluruh  aktivitas  belajar  seorang siswa  tidak  akan  ada  manfaatnya  kalau ia  masih terpaku mati atau terus terkurung oleh buku-buku teks, catatan-catatan pelajaran, atau hafalan-hafalan yang ia miliki menjelang ujian-ujian. Semua itu harus dianggap sebagai sarana saja yang pada saatnya harus  dianggap  tidak  lagi  penting.  Yang  terpenting  ialah  kepribadian  siswa  berkembang, ia  memiliki daya  pengertian  dan  kemampuan  berpikir  secara  mandiri,  punya  keseimbangan  emosional,  terbuka kepada sesama dan memiliki rasa tanggungjawab secara sosial, serta kecakapan-kecakapan yang perlu untuk bekerja dan mengembangkan diri lebih maju lagi. Dalam perspektif itulah kita mengerti perkataan klasik bahasa Latin “Non scholae sed vitae discimus”, kita belajar bukan untuk mendapatkan nilai di sekolah,  melainkan  untuk  kehidupan  yang  seutuhnya.  Pendidikan  memikul  tugas    untuk mengembangkan  kualitas-kualitas  dasar  yang  dimiliki  manusia;    sedangkan  belajar  merupakan  suatu proses  panjang  seumur  hidup  yang  perlu  ditempuh.  Dinamika  alam  semesta  dan  perubahan  sosial- budaya yang tak kunjung berakhir, menuntut manusia untuk tidak pernah berhenti belajar. Pengetahuan, kearifan, dan kecakapan yang perlu bagi kehidupan riil perlu selalu dibaharui dan dikembangkan. Hanya atas cara itu manusia dapat bertahan dalam dunia, tidak ditindas oleh perkembangan jaman, dan tidak hanyut oleh arus perubahan yang simpang siur.
Hakikat  pendidikan  seperti  yang  diuraikan  di  atas  mewajibkan  lembaga-lembaga  pendidikan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar secara kontekstual menurut beberapa arti.  Pertama, pemanusiaan seorang siswa sepatutnya berlangsung dalam kontek sosio-budayanya. Pandangan hidup, nilai-nilai dan kearifan lokal dari masyarakatnya diperhitungkan sebagai modal sosial yang tidak boleh
diabaikan  dalam  proses  pendidikan.  Atas  cara  itu,  pengembangan  diri  seorang  siswa    memiliki  akar sosial  dan  budaya.  Pendidikan  tidak  mencabut  siswa  dari  konteks  masyarakatnya,  melainkan memperkaya dan menumbuhkan apa yang secara kodrati dan kultural sudah ia miliki. Kedua, pendidikan diselenggarakan untuk menjawab harapan-harapan masyarakat. Apabila harapan itu ialah pembebasan masyarakat  dari  buta  aksara,  maka  penyelenggaraan  pendidikan  harus  difokuskan  ke  sana.  Hal  yang sama berlaku bagi program-program  seperti  pengembangan teknologi dan kecakapan yang dibutuhkan masyarakat  setempat,  begitu  pula  program  tentang  kajian  dan  penghayatan  kearifan  local.  Ketiga, penyelenggaraan  pendidikan  dirancang  untuk  menjawab  masalah-masalah  dan  tantangan  yang berkembang  dalam  masyarakat.  Atas  cara  itu,  proses  pendidikan  membebaskan  masyarakat  dengan mengembangkan dalam generasi muda suatu kultur baru yang bebas dari praktek-praktek ketidakadilan.
Di  sisi  lain  Profesor  Driyarkara  mencoba  mengartikan  pendidikan  sebagai  memanusiakan manusia muda. Dalam pengertian itu, maka pendidikan dimengerti sebagai proses membantu manusia muda  untuk semakin  menjadi  manusia  yang  utuh  dan sempurna.  Menurut  dia,  manusia  muda  adalah sudah manusia, namun belum sempurna dan masih perlu disempurnakan. Lewat penidikanlah, proses membantu orang muda itu terjadi.
Pendidikan  yang  berarti  mengembangkan  orang  muda  menjadi  manusia  penuh  jelas mengandaikan bahwa kita mempunyai gagasan tentang manusia penuh. Apa manusia penuh itu? Apa artinya manusia sempurna? Maka pendidikan tidak pernah lepas dari siapa manusia itu, tidak lepas dari gagasan tentang manusia.
Bila orang mengerti manusia penuh sebagai pribadi yang mempunyai semua segi kemanusiaan seperti segi kognitif, emosi, spiritual, moral, fisis, artetis, maka jelas pendidikan perlu mengembangkan semua aspek itu secara menyeluruh. Bila kita memandang manusia penuh sebagai kesatuan badan dan jiwa,  maka  pendidikan  berarti  mengembangkan  kesatuan  itu.  Oleh  karena  itu  dalam  pemanusiaan lembaga pendidikan secara khusus di papua, kita perlu bertanya bagaimana pendidikan itu sendiri harus dirancang bagi orang Papua.  Tentang pendidikan di Papua; titik berangkat untuk proses pendidikan ini sangat berbeda dibandingkan dengan manusia bukan papua, yaitu Indonesia, karena pandangan dasar filsafati tentang manusia di kalangan papua lebih menekan aspek individualitas dalam kebertubuhannya di  tengah  kosmos/  alam  lingkungan,  sedangkan  manusia  Indonesia  lebih  cenderung  menekankan kolektivitas.  Artinya  setiap  manusia  adalah  bagian  dari  suatu  kelompok  atau  keseluruhan,  dimana individualitas  tidak  boleh  ditonjolkan,  dan  karenanya  Mochtar  Lubis  menyoroti  penekanan  pada individualitas  yang  mencoba mengelak  dan  ketergantungan  kolektivitas  ini.Nah  sasaran  pemanusiaan untuk  papua  ini  bertolak  dari  paham  individualitas  bertumbuh  menuju  ke  paham  personalitas  yang intersubyektif,  titik  tolak    ini  berbeda  dengan  faham  filsafati  manusia  non  papua,  walau  sasaran pemanusiaan itu sama yaitu menuju personalitas yang intersubyektif. Dan justeru beda titik berangkat inilah  yang  membutuhkan  bukan  keseragaman  kurikulum  pendidikan  untuk  semua  anak  SD  di Indonesia, karena pasti tidak akan relevan untuk anak Papua, tetapi komunitas pendidikan Papua sendiri harus mengolah suatu strategi pendidikan yang berasaskan pemanusiaan yang ideal.

## Humanisasi Pendidikan
Dalam  beberapa  decade  terakhir,  lembaga  pengelola  pendidikan  dasar  dan menengah  di papua berada  dalam  posisi  kebingungan.  Otonomi  /  kewenangan  lembaga  pengelola  pendidikan  swasta  di dalam merancang system pendidikan berbasis manajemen mutu, dan kriteria kelulusan menjadi  lemah bahkan tidak ada inisiatif. Lembaga pengelola tidak memiliki kewenangan di dalam menentukan standar minimal yang berlaku secara partikular namun diakui oleh Negara, tetapi justeru , ketergantungan pada kebijakan  Negara  di  dalam  mengatur  system  kurikulum,  standar  dasar  kelulusan  pada  Negara  masih tinggi. Hal yang terlihat justeru lembaga pengelola dapat melaksanakan kebijakan Negara. Negara dapat melahirkan keseragaman system, kurikulum, dan standar minimum norma-norma pendidikan sehingga
lembaga  pengelola  pendidikan  dapat  melaksanakan  formalisasi  pendidikan.  Terkadang  pula  system dapat  memaksa  guru-guru  sebagai  pelaksana  pendidikan  dapat  belajar  memenuhi  formalisasi  dan keseragaman  daripada  menerapkan  system  dan  norma  baku  yang  menjadi  kekhasannya  di  dalam mengajar, mendidik dan melatih siswa di lembaga pengelolanya sendiri-sendiri.
Sialnya,  bahwa  Negara  tidak  mampu  menyiapkan  system  yang  lebih  strategis,  termasuk  buku- buku secara substansial dapat memuat aspek pengisian ilmu pengetahuan, penginspirasi kreativitas guru dan siswa tidak ditemukan di dalam buku-buku yang disusun dan disediakan oleh Negara. Penyusunan system kurikulum, penyiapan prasarana pendidikan, termasuk tenaga pendidik menjadi tidak lebih dari hanyalah  sebuah  proyek  sehingga  yang  dikejar  ialah  pelaporan  berdasarkan  target  waktu  dan  biaya penyediaan oleh pemerintah.
Keprihatinan lain adalah mencermati isu-isu utama dalam Otonomi Khusus Papua, yang antara lain: rendahnya mutu sumber daya manusia Papua, yang menurut UNDP, berada pada level terendah di antara  provinsi-provinsi  lain  di  Indonesia.  Hal  tersebut  dapat  dilihat dari  jumlah  penyakit  yang  terus menerus menyerang dan menggerogoti insan Papua yang hidup di bawah standard. Isu kedua, rendahnya angka partisipasi usia anak-anak dan remaja dalam pendidikan. Hal ini disebabkan karena rendahnya aksesibilitas pendidikan bagi penduduk Papua untuk memperoleh  pendidikan  bermutu.
Sebagai  contoh  ,  marilah  kita  mencoba  memperhatikan  system  kurikulum  kita.  Apakah  ada kurikulum  yang  tidak  sejati, yang  dibuat  bukan  sebagai  sarana  pemanusiaan?  Antonio  Gramsci  (The Prison Notebooks)  memberikan signal : manakala  penguasa Negara menciptakan hegemoni kekuasan melalui jalur dan model pendidikan yang dipaksakan kepada rakyatnya. Hegemoni lewat jalur kultural tersebut  akan  terus  menyebar  dan  memperluas  jangkauannya  dalam  relung  kehidupan  sebesar  dan sekecil apa pun. Cara berpikir dan bertindak rakyat akan terdominasi hal-hal yang disebarpaksakan oleh aparat  negara  atau  pejabat  pemerintah  dalam  bentuk  kebijakan  dan  sistem  pendidikan  yang  tidak melibatkan danjelas-jelas menindas pemanusiaan utuh integral rakyat.
Peran  negara  memang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  proses  pendidikan.  Negara  melestarikan kekuasaannya melalui politik kebudayaan (cultural politics)  yang disalurkan melalui lembaga-lembaga pendidikannya.  Oleh  sebab  itu,  dalam  pendidikan  tersalur  kemauan-kemauan  politik  atau  sistem kekuasaan  dalam  suatu  masyarakat.  Biasanya,  hal  tersebut  tidak  disadari  dalam  suatu  masyarakat. Meskipun  demikian  kekuasaan  politik  secara  langsung  seringkali  berada  dan  merasuk  dalam  sistem pendidikan dengan bentuk objektif atau terang-terangan dan subjektif atau secara tidak disadari  yang dikenal sebagai “hidden curriculum”.
Lagi pula, celakanya kurikulum yang berlaku dalam suatu negara sering digunakan sebagai sarana indoktrinasi dari suatu sistem kekuasaan. Biasanya para pendidik dan masyarakat luas, tidak menyadari apa sebenarnya peranan kurikulum di dalam proses pembelajaran peserta didik.  Menurut Bourdieu dan Passeron,  setiap  tindakan  pedagogis  yang  bertujuan  untuk  mereproduksi  kekuasaan  dapat  disebut kekerasan  simbolis  yang  sah.  Kekuatan  kekerasan  ini  berasal  dari  hubungan  kekuasaan  yang sesungguhnya dan yang disembunyikan oleh kekuatan pedagogis.
Dunia pendidikan memang seringkali menganggap bahwa kurikulum adalah soal teknis belaka. Tetapi  sebenarnya  berbicara  tentang  kurikulum  adalah  berbicara  tentang  sumber-sumber  kekuasaan dalam  dunia  pendidikan  dan  manusianya.    Kurikulum  adalah  program  dan  isi  dari  suatu  sistem pendidikan,  yang  berupaya  melaksanakan  proses  akumulasi  ilmu  pengetahuan  antargenerasi  dalam suatu  masyarakat.  Dalam  sebuah  masyarakat  yang  homogen,  masalah  kurikulum  tidak  terlalu merisaukan,  namun  dilihat  dari  konteks  masyarakat  yang  majemuk  kurikulum  adalah  pertarungan antarkekuasaan  yang  hidup  dalam  suatu  masyarakat.  Kelompok  masyarakat  yang  dominan  akan mempertahankan kurikulum untuk mempertahankan dominasinya melalui sistem persekolahan. Semua aspek kurikulum sudah diatur begitu rupa sesuai dengan proses domestifikasi, yaitu proses penjinakan dengan  mematikan  kreativitas  dan  menjadikan  peserta  didik  sebagai  “robot-robot”  yang  sekedar
menerima transmisi nilai-nilai kebudayaan yang ada. Hasil proses domestifikasi bukanlah pembebasan, melainkan  pembodohan  (stupidifikasi).    Proses  domestifikasi  dan  stupidifikasi  itu  masih  sering ditambah  lagi  dengan  proses  komoditifikasi  yang  memunculkan  kapitalisme  pendidikan.  Pendidikan tidak  diarahkan  untuk  kepentingan  rakyat  banyak  tetapi  diarahkan  agar  menguntungkan  secara ekonomis segelintir elit yang didukung birokrasi pendidikan.  Terjadinya komoditifikasi dalam dunia pendidikan sudah sejak tahun 1992 dinyatakan oleh Bourdieu. Bourdieu mengingatkan dunia tentang perjalanan  suram  yang  akan  melanda  bidang  pendidikan.  Berkibarnya  neokonservatisme  politik  dan neoliberalisme  ekonomi  membawa  berkah  finansial  kepada  tuan  besar  modal,  tetapi  kinerjanya  bisa meluluhlantakkan  berbagai  rajutan  institusional  yang  menyangga  hidup  bersama  komunitas  suatu bangsa.
Melalui proses pendidikan seperti itulah generasi muda di Papua dibentuk oleh sistem pendidikan yang mengacu pada politik etatisme. Dilihat dari sistem politik yang digunakan memang tidak ada yang salah dari sistem pendidikan yang diterapkan. Di setiap negara otoriter di mana pun selalu tidak memberi kemungkinan tumbuhnya pemikiran yang kritis terhadap kekuasaan. Jalur pendidikan dipakai sebagai instrumen  untuk  mengarahkan  kemana  harusnya  masyarakat  berpikir,  sehingga  daya-daya  potensi manusiawi rakyat tidak tumbuh, apalagi berkembang.
Dengan  demikian,  Pendidikan  telah  menjalani  proses  bukan  lagi  sebagai  laku  pembudayaan, tetapi lebih sebagai kepentingan politik di satu sisi dan di sisi yang lain adalah kepentingan ekonomi. Dengan  demikian  jika  orang  masuk  ke  lorong  pendidikan,  ia  tidak  menemukan  proses  pencerdasan manusiawi  yang  memerdekakan,  tetapi  justru  manusia  menjadi  terasing  dari  lingkungan  sosialnya. Pendidikan sekedar sarana untuk mengisi lowongan pekerjaan, tidak peduli apakah jenis formasi yang ditempatinya  itu  sesuai  dengan  disiplin  ilmu  yang  dipelajari  atau  tidak;  belajar  pertama-tama  bukan bagaimana  mengelola  penalaran  dan  mengembangkan daya-daya  kemanusiaan  tetapi  agar  bagaimana segepok materi hapalan masuk ke botol kosong para peserta didik supaya mendapatkan naik kelas dan angka raport yang baik. Tidak mengherankan bila ideologi  Nilai Ebtanas Murni (NEM) dan penguasaan hapalan  material  ala  ‘cerdas  cermat’  dan  ‘Who  want  to  be  Millionaire’  menjadi  acuan  dan  ajang kompetisi.

## 5. KESIMPULAN
Mengakhiri  hal  tersebut  di  atas,  perlu  kita  pahami  pandangan  tentang  pendidikan.  Pendidikan adalah  seluruh  praksis  kehidupan  serta  proses-proses  peristiwa  yang  disertai  refleksi  baik  spontan maupun  sistematis.  Esensi  pendidikan  adalah  pencerdasan  manusiawi  yang  memerdekakan (pemanusiaan).  Pendidikan  menghantar  dan  menolong  peserta  didik  untuk  mengenali  dan mengembangkan  potensi-potensi  dirinya  agar  menjadi  manusia  yang  mandiri,  dewasa,  dan  utuh; manusia  merdeka  sekaligus  peduli  dan  solider  dengan  sesama  manusia  lain  dalam  ikhtiar  meraih kemanusiaan  yang  semakin  sejati,  dengan  jati  diri  dan  citra  diri  yang  semakin  utuh,  harmonis,  dan integral. Pendidikan bermekanisme belajar seumur hidup bersama sesama manusia dan semesta alam raya,  sehingga  peserta  didik  mempunyai  sikap  dasar  “seluruh  masyarakat  dan  semesta  raya  adalah sekolah,  semua  orang  adalah  guruku”.Pencerdasan  yang  memberdayakan  tersebut  mempunyai  fungsi sangat khusus untuk rakyat miskin, agar tidak terus menerus menjadi mangsa para kaya dan kuasa. Maka dalam bidang pendidikan dan pengajaran maupun kurikulum pun  kita perlu berpihak pada yang miskin sebab  dalam  konteks  hubungan  persaingan  antara  yang  kaya-kuasa  dan  yang  miskin-tertindas pendidikan dan pengajaran beserta kurikulum dan perangkat pendidikan lainnya akan mudah sekali bisa mengabdi kepada kepentingan yang kaya-kuasa daripada yang miskin-tertindas. Selain itu, pencerdasan manusiawi  sebagai  laku  pembudayaan  yang  memerdekakan  lewat  pendidikan  juga  perlu  dilakukan terhadap seluruh kehidupan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]   Prof.Dr. Abdul Azis Wahab, M.A., Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan (Hicks dan Gullett, 1976, 22), UPI-Alfabeta, Bandung, 2006.
[2]   Prof. Dra. Anita Lie, M.A. Ed.D, Esensi Pendidikan adalah Membebaskan, dalam Educare, No.1/V/ April 2008.
[3]   Whitehead Alfred North, The Aim of Education, New York, Macmilan, 1957.
[4]   Henri  A.  Giroux  dalam  pengantar  buku Paulo  Freire, Politik  Pendidikan,  (Yogyakarta:  {Pustaka Pelajar, 1999).
[5]   Michael W. Apple, Ideology and Curriculum, (London: Routledge dan Kegan Paul, 1979).
[6]   Pierre Bourdieu dan J.C Passeron, Reproduction in Education, Society and Culture, (London: Sage Publication, 1977),
[7]   Pierre Bourdieu, The Field of Cultural Production, (Columbia: Columbia University Press, 1993)
[8]  Michael W. Apple, Education and Power, (New York: Routledge, 1995).
[9]  Ignas Kleden, Masyarakat dan Negara, Sebuah Persoalan, (Magelang: Indonesiatera, 2004).
[10] Francis Wahono, Kapitalisme Pendidikan, Antara Kompetisi dan Keadilan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Insist Press, dan Cindelaras, 2001).
[11] B. Herry-Priyono, Kompas, 27 April 2004.