## Peran dan Tanggung Jawab Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022
Khoirul Ma’arif Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
21203011040@student.uin-suka.ac.id

## Abstrak
Pemilu  memungkinkan masyarakat untuk memberikan  suara dan memilih  pemimpin yang mereka inginkan. Oleh karena itu, pemilu harus dilaksanakan dengan transparan, adil, dan akurat.  Dalam  pemilu,  ada  banyak  faktor  yang  mempengaruhi  hasil  pemilu,  salah  satunya adalah  daftar  pemilih.  Daftar  pemilih  harus  selalu  diperbaharui  dan  dikontrol  untuk memastikan  bahwa  setiap  orang  yang  memiliki  hak  untuk  memilih  benar-benar  dapat memilih pemimpin mereka. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang fokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang sedang  diteliti.  Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis  normatif.  Petugas  pemutakhiran  pemilih  memainkan  peran  penting  dalam memastikan  keberlangsungan  demokrasi.  Proses  pemutakhiran  data  pemilih  dilakukan melalui beberapa tahap, seperti pendaftaran pemilih, penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS),  dan  pelaksanaan  Coklit.  Pada  tahap  pendaftaran  pemilih,  petugas  pemutakhiran pemilih  bertanggung  jawab  untuk  menerima  dan  memverifikasi  data  pemilih  yang tercantum dalam formulir pendaftaran pemilih.
Kata Kunci :   Peraturan Komisi Pemilu, Pemutakhiran Data Pemilu, Pemilu No 7 2022 Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem demokrasi yang berlangsung di Indonesia secara berkala. Pemilu 2024 yang akan datang merupakan momentum penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, di mana rakyat akan memilih  pemimpin  yang  akan  memimpin  bangsa  untuk  lima  tahun  ke  depan.  Meskipun masih beberapa tahun lagi, namun pemerintah dan lembaga terkait sudah mempersiapkan diri  untuk  menyelenggarakan  Pemilu  2024.  Beberapa  tahapan  persiapan  yang  sudah dilakukan  antara  lain  pembentukan  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  pembahasan peraturan perundang-undangan, penyusunan teknologi informasi dan data terkait daftar pemilih, dan lain sebagainya (Kartoni, 2022).
Pemilu  memungkinkan  masyarakat  untuk  memberikan  suara  dan  memilih pemimpin  yang  mereka  inginkan.  Oleh  karena  itu,  pemilu  harus  dilaksanakan  dengan transparan, adil, dan akurat. Dalam pemilu, ada banyak faktor yang mempengaruhi hasil pemilu, salah satunya adalah daftar pemilih. Daftar pemilih harus selalu diperbaharui dan dikontrol untuk memastikan bahwa setiap orang yang memiliki hak untuk memilih benar- benar dapat memilih pemimpin mereka(Ningsih et al., 2023).
Petugas pemutakhiran pemilih merupakan bagian penting dalam pemilu. Petugas ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa daftar pemilih tetap up to date dan akurat.

## Jurnal Tana Mana
Vol. 3, No. 2, December 2022 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
Petugas  pemutakhiran  pemilih  harus  memastikan  bahwa  setiap  orang  yang  berhak memilih  dapat  memilih  dan  bahwa  setiap  pemilih  yang  telah  meninggal  tidak  tercatat sebagai  pemilih.  Petugas  pemutakhiran  pemilih  juga  harus  memastikan  bahwa  setiap perubahan  yang  terjadi  pada  daftar  pemilih,  seperti  perubahan  alamat,  dicatat  dan diperbarui secara tepat waktu.
Satu  petugas  dibutuhkan  untuk  setiap  tempat  pemungutan  suara  (TPS)  menurut Pantarlih. Setiap desa memiliki jumlah TPS yang berbeda-beda, sehingga jumlah Pantarlih yang dibutuhkan di setiap desa juga berbeda-beda sesuai dengan jumlah TPS yang ada di desa tersebut (Megasari, 2023).
Petugas  pemutakhiran  pemilih  harus  memiliki  kualifikasi  dan  kompetensi  yang baik  untuk  melakukan  tugas  mereka.  Petugas  pemutakhiran  pemilih  harus  memahami peraturan dan regulasi yang berlaku dalam pemilu, serta harus memiliki pemahaman yang baik  mengenai  daftar  pemilih  dan  bagaimana  memperbaharui  daftar  tersebut.  Petugas pemutakhiran pemilih harus juga memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan memiliki etika yang baik dalam bekerja(Sari, 2021).
Pemutakhiran daftar pemilih merupakan bagian penting dari pemilu, dan petugas pemutakhiran pemilih memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa  pemilu  dilakukan  dengan  baik.  Petugas  pemutakhiran  pemilih  harus  bekerja dengan profesionalisme dan memastikan bahwa setiap orang yang berhak memilih dapat melakukannya  dengan  mudah.  Petugas  pemutakhiran  pemilih  juga  harus  memastikan bahwa  proses  pemutakhiran  daftar  pemilih  dilakukan  dengan  tepat  waktu  dan  akurat. Pemutakhiran daftar pemilih harus dilakukan secara rutin dan dilakukan sebelum setiap pemilu untuk memastikan bahwa daftar pemilih tetap up-to-date dan akurat.
Petugas pemutakhiran pemilih harus memastikan bahwa informasi yang diterima dari masyarakat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Petugas pemutakhiran pemilih harus  memastikan  bahwa  setiap  informasi  yang  diterima  dari  masyarakat  dilakukan verifikasi  dan  konfirmasi  sebelum  dimasukkan  ke  dalam  daftar  pemilih.  Petugas pemutakhiran  pemilih  juga  harus  memastikan  bahwa  setiap  perubahan  yang  dilakukan pada daftar pemilih dicatat dan dicatat dengan baik (Weriza et al., 2019).
Peran  dan  tanggung  jawab  petugas  pemutakhiran  pemilih  sangat  penting  dalam memastikan  keberlangsungan  demokrasi.  Petugas  pemutakhiran  pemilih  harus memastikan bahwa pemilu dilakukan dengan adil dan transparan, dan bahwa setiap orang yang  memiliki  hak  untuk  memilih  dapat  melakukannya.  Petugas  pemutakhiran  pemilih harus  memastikan  bahwa  daftar  pemilih  akurat  dan up-to-date ,  dan  bahwa  setiap informasi yang diterima dari masyarakat dilakukan verifikasi dan konfirmasi.
Dengan  demikian,  petugas  pemutakhiran  pemilih  memiliki  peran  dan  tanggung jawab yang besar dalam memastikan keberlangsungan demokrasi. Petugas pemutakhiran pemilih harus bekerja dengan profesionalisme dan memastikan bahwa setiap orang yang berhak memilih dapat melakukannya dengan mudah. Petugas pemutakhiran pemilih juga harus  memastikan  bahwa  proses  pemutakhiran  daftar  pemilih  dilakukan  dengan  tepat waktu  dan  akurat,  dan  bahwa  setiap  perubahan  yang  dilakukan  pada  daftar  pemilih dicatat dan dicatat dengan baik (Mustofa, 2015).
Petugas  pemutakhiran  pemilih  juga  harus  memastikan  bahwa  setiap  kecurangan atau  pelanggaran  yang  terjadi  selama  proses  pemutakhiran  daftar  pemilih  dapat terdeteksi  dan  ditangani  dengan  cepat  dan  tepat.  Petugas  pemutakhiran  pemilih  harus
memastikan  bahwa  daftar  pemilih  tidak  dimanipulasi  dan  bahwa  setiap  orang  yang berhak memilih dapat memilih tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun.
Petugas  pemutakhiran  pemilih  harus  memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan yang  memadai  untuk  melakukan  tugasnya  dengan  baik.  Petugas  pemutakhiran  pemilih harus  memiliki  keterampilan  dalam  memverifikasi  dan  mengkonfirmasi  informasi,  dan harus memiliki pengetahuan tentang peraturan dan regulasi yang berlaku selama proses pemutakhiran  daftar  pemilih.  Petugas  pemutakhiran  pemilih  juga  harus  memiliki keterampilan  komunikasi  dan  interpersonal  yang  baik  untuk  bekerja  sama  dengan masyarakat dan memastikan bahwa informasi yang diterima dari masyarakat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Supranto, 2021).
Dalam  era  teknologi saat  ini,  petugas  pemutakhiran  pemilih  juga  harus  memiliki keterampilan  dalam  menggunakan  teknologi  dan  sistem  informasi  untuk  memastikan bahwa proses pemutakhiran daftar pemilih dilakukan dengan efisien dan akurat. Petugas pemutakhiran  pemilih  harus  dapat  menggunakan  sistem  informasi  dan  teknologi  untuk memverifikasi  dan  mengkonfirmasi  informasi,  dan  harus  dapat  menggunakan  sistem informasi untuk mencatat perubahan yang dilakukan pada daftar pemilih(Telaumbanua et al., 2019).
Oleh karena itu, petugas pemutakhiran pemilih memiliki peran dan tanggung jawab yang  besar  dalam  memastikan  keberlangsungan  demokrasi.  Petugas  pemutakhiran pemilih  harus  bekerja  dengan  profesionalisme  dan  memastikan  bahwa  proses pemutakhiran  daftar  pemilih  dilakukan  dengan  tepat  waktu,  akurat,  dan  transparan. Petugas  pemutakhiran  pemilih  harus  memiliki  pengetahuan,  keterampilan,  dan kompetensi  yang  memadai  untuk  melakukan  tugasnya  dengan  baik  dan  memastikan bahwa setiap orang yang berhak memilih dapat melakukannya dengan mudah.

## METODE
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian  kualitatif  adalah  jenis  penelitian  yang  fokus  pada  pemahaman  mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Pendekatan  yuridis normatif  adalah  salah  satu  jenis  penelitian  di  bidang  hukum  yang  menggunakan pendekatan analisis terhadap peraturan-peraturan dan dokumen hukum lainnya yang ada di  perpustakaan  atau  arsip,  yang  kemudian  dianalisis  secara  kritis.  Pendekatan  ini bertujuan  untuk  memahami  peraturan-peraturan  dan  dokumen  hukum  lainnya  yang berlaku,  serta  memperoleh  pemahaman  yang  lebih  dalam  mengenai  isu-isu  hukum tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
Dalam  pemilu,  pemutakhiran  daftar  pemilih  memainkan  peran  yang  sangat penting dalam memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan baik dan bahwa setiap orang yang berhak memilih dapat melakukannya. Petugas pemutakhiran pemilih memiliki tanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  daftar  pemilih  dalam  kondisi  terbaru  dan akurat  sehingga  setiap  orang  yang  berhak  memilih  dapat  memilih  dengan  mudah.  Oleh karena itu, petugas pemutakhiran pemilih harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk melakukan tugasnya dengan baik (Nugraha et al., 2020).
Petugas  pemutakhiran  data  pemilih  adalah  petugas  yang  dibentuk  oleh  panitia pemungutan  suara  (PPS)  atau  panitia  pemilihan  luar  negeri  (PPLN)  untuk  melakukan
pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih ( Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan  Sistem Informasi Data  Pemilih ,  2022).  Petugas  yang  bertanggung  jawab  mendukung PPS  dalam  melakukan  pemutakhiran  data  pemilih  dikenal  dengan  sebutan Pantarlih.(Runturambi  et  al.,  2021a)  Pemutakhiran  data  pemilih  adalah  kegiatan  untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu dan pemilihan terakhir, serta DPTLN yang disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan  oleh  KPU  Kabupaten/Kota  dengan  dibantu  oleh  PPK,  PPLN,  PPS,  dan Pantarlih ( Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar  Pemilih  Dalam  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Dan  Sistem  Informasi  Data Pemilih , 2022).
Peran  petugas  pemutakhiran  pemilih  meliputi  memverifikasi  dan mengkonfirmasi  informasi  dalam  daftar  pemilih.  Petugas  pemutakhiran  pemilih  harus memastikan bahwa informasi yang terdapat dalam daftar pemilih akurat dan up-to-date , dan harus menangani setiap perubahan yang terjadi selama proses pemutakhiran daftar pemilih. Petugas pemutakhiran pemilih juga harus memastikan bahwa setiap orang yang berhak  memilih  dapat  melakukannya  dengan  mudah  dan  tanpa  kendala  (Tefa  & Nurhidayah, 2018).
Petugas  pemutakhiran  pemilih  harus  memiliki  keterampilan  komunikasi  dan interpersonal  yang  baik  untuk  bekerja  sama  dengan  masyarakat.  Petugas  pemutakhiran pemilih  harus  dapat  berinteraksi  dengan  masyarakat  dan  memastikan  bahwa  informasi yang  diterima  dari  masyarakat  akurat  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Petugas pemutakhiran  pemilih  juga  harus  memiliki  keterampilan  dalam  memahami  dan memecahkan masalah yang muncul selama proses pemutakhiran daftar pemilih.
Dalam era teknologi saat ini, petugas pemutakhiran pemilih juga harus memiliki keterampilan  dalam  menggunakan  teknologi  dan  sistem  informasi  untuk  melakukan tugasnya dengan efisien. Petugas pemutakhiran pemilih harus dapat menggunakan sistem informasi  dan  teknologi  untuk  memverifikasi  dan  mengkonfirmasi  informasi,  dan  harus dapat  menggunakan  sistem  informasi  untuk  mencatat  perubahan  yang  dilakukan  pada daftar  pemilih.  Petugas  pemutakhiran  pemilih  harus  memiliki  keterampilan  dalam menggunakan  teknologi  dan  sistem  informasi  agar  dapat  melakukan  tugasnya  dengan efisien dan menjamin bahwa daftar pemilih dalam kondisi terbaru dan akurat(Heriyanto et al., 2022).
Petugas  pemutakhiran  pemilih  juga  harus  memiliki  integritas  dan profesionalisme  yang  tinggi  dalam  melakukan  tugasnya.  Petugas  pemutakhiran  pemilih harus bekerja dengan transparan dan memastikan bahwa setiap informasi yang diterima dan  dicatat  akurat  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Petugas  pemutakhiran  pemilih harus memiliki komitmen untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan baik dan bahwa setiap orang yang berhak memilih dapat melakukannya dengan mudah.
Dengan demikian, petugas pemutakhiran pemilih  memiliki  peran dan tanggung jawab  yang  besar  dalam  memastikan  bahwa  proses  pemilu  berjalan  dengan  baik  dan bahwa  demokrasi  dalam  negara  berlangsung  dengan  stabil  dan  adil.  Petugas pemutakhiran pemilih harus memiliki keterampilan, integritas, dan profesionalisme yang memadai untuk melakukan tugasnya dengan baik dan memastikan bahwa pemilu berjalan dengan sukses (Mahendra, 2018).
Petugas  pemutakhiran  pemilih  harus memahami dan  menghormati  hukum  dan regulasi yang berlaku dalam pemilu dan memastikan bahwa setiap tugas yang dilakukan sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Petugas  pemutakhiran  pemilih  harus  memastikan bahwa  daftar  pemilih  dalam  kondisi  terbaru  dan  akurat  dan  bahwa  setiap  orang  yang berhak memilih dapat melakukannya dengan mudah.
Petugas  pemutakhiran  pemilih  harus  memiliki  kemampuan  komunikasi  yang baik  dan  harus  dapat  bekerja  dengan  baik  dengan  masyarakat  dan  pemilih.  Petugas pemutakhiran  pemilih  harus  memastikan  bahwa  setiap  informasi  yang  diterima  dan dicatat  akurat  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Petugas  pemutakhiran  pemilih  harus memiliki  keterbukaan  dan  transparansi  dalam  melakukan  tugasnya  dan  memastikan bahwa setiap informasi yang diterima dan dicatat dapat
dipertanggungjawabkan(Sasongko & Sari, 2021).
Dalam  kesimpulan,  petugas  pemutakhiran  pemilih  memiliki  peran  dan  tanggung jawab  yang  besar  dalam  memastikan  bahwa  proses  pemilu  berjalan  dengan  baik  dan bahwa  demokrasi  dalam  negara  berlangsung  dengan  stabil  dan  adil.  Petugas pemutakhiran pemilih harus memiliki keterampilan, integritas, dan profesionalisme yang memadai untuk melakukan tugasnya dengan baik dan memastikan bahwa pemilu berjalan dengan sukses. Petugas pemutakhiran pemilih harus memiliki kemampuan dan komitmen untuk  memastikan  bahwa  proses  pemilu  berjalan  dengan  baik  dan  bahwa  demokrasi dalam negara berlangsung dengan stabil dan adil..

## Peran Petugas Pemutakhiran Pemilih Dalam Pemilu
Petugas  pemutakhiran  pemilih  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam memastikan  bahwa  proses  pemilu  berlangsung  dengan  baik.  Petugas  pemutakhiran pemilih  memiliki  tugas untuk  memastikan  bahwa daftar  pemilih  dalam kondisi terbaru dan  akurat  dan  bahwa  setiap  orang  yang  berhak  memilih  dapat  melakukannya  dengan mudah (Zairudin, 2021).
Petugas  pemutakhiran  pemilih  harus  memastikan  bahwa  daftar  pemilih memenuhi  syarat  yang  ditentukan  oleh  hukum  dan  regulasi  yang  berlaku.  Ini  termasuk memastikan  bahwa  setiap  pemilih  yang  memenuhi  syarat  untuk  memilih  dapat melakukannya dan memastikan bahwa setiap pemilih yang tidak memenuhi syarat tidak dapat melakukan pemilihan.
Petugas  pemutakhiran  pemilih  harus  memastikan  bahwa setiap  informasi yang diterima  dan  dicatat  akurat  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Petugas  pemutakhiran pemilih  harus  memiliki  keterbukaan  dan  transparansi  dalam  melakukan  tugasnya  dan memastikan  bahwa  setiap  informasi  yang  diterima  dan  dicatat  dapat dipertanggungjawabkan (Nurbeti & Chandra SY, 2021).
Petugas  pemutakhiran  pemilih  juga  harus  memiliki  kemampuan  komunikasi yang baik dan harus dapat bekerja dengan baik dengan masyarakat dan pemilih. Petugas pemutakhiran  pemilih  harus  dapat  menjawab  pertanyaan  dan  membantu  pemilih  yang membutuhkan bantuan dengan informasi yang akurat dan bermanfaat.
Peran petugas pemutakhiran pemilih sangat penting dalam memastikan bahwa proses pemilu berlangsung dengan baik dan bahwa demokrasi dalam negara berlangsung dengan  stabil  dan  adil.  Petugas  pemutakhiran  pemilih  harus  memiliki  keterampilan, integritas,  dan  profesionalisme  yang  memadai  untuk  melakukan  tugasnya  dengan  baik dan  memastikan  bahwa  pemilu  berjalan  dengan  sukses.  Petugas  pemutakhiran  pemilih harus  memiliki  kemampuan  dan  komitmen  untuk  memastikan  bahwa  proses  pemilu
berjalan dengan baik dan bahwa demokrasi dalam negara berlangsung dengan stabil dan adil (Hawana, 2022).
Petugas  pemutakhiran  pemilih  harus  memastikan  bahwa  daftar  pemilih  yang mereka  miliki  up  to  date  dan  tidak  ada  pemilih  yang  terlewatkan  dalam  proses  pemilu. Petugas  pemutakhiran  pemilih  harus  memastikan  bahwa  setiap  orang  yang  berhak memilih  dapat  melakukannya  dan  memastikan  bahwa  setiap  pemilih  yang  memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk memilih.
Petugas  pemutakhiran  pemilih  harus  memastikan  bahwa setiap  informasi yang mereka  miliki  akurat  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Petugas  pemutakhiran  pemilih harus  memastikan  bahwa  setiap  informasi  yang  mereka  terima  dan  catat  dapat dipertanggungjawabkan  dan  bahwa  setiap  informasi  yang  salah  dapat  dikoreksi  dengan cepat dan tepat (Amin et al., 2021).
Petugas  pemutakhiran  pemilih  juga  harus  memastikan  bahwa  proses  pemilu berlangsung  dengan  aman  dan  tidak  ada  tindakan  kecurangan  atau  kejanggalan  yang terjadi. Petugas pemutakhiran pemilih harus memiliki kemampuan dan komitmen untuk memastikan  bahwa  proses  pemilu  berjalan  dengan  baik  dan  bahwa  setiap  pemilih memiliki kesempatan yang sama untuk memilih.
Dengan begitu, petugas pemutakhiran pemilih memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa proses pemilu berlangsung dengan baik dan bahwa demokrasi dalam  negara  berlangsung  dengan  stabil  dan  adil.  Petugas  pemutakhiran  pemilih  harus memiliki  keterampilan,  integritas,  dan  profesionalisme  yang  memadai  untuk  melakukan tugasnya  dengan  baik  dan  memastikan  bahwa  pemilu  berjalan  dengan  sukses.  Petugas pemutakhiran  pemilih  harus  memiliki  kemampuan  dan  komitmen  untuk  memastikan bahwa  proses  pemilu  berjalan  dengan  baik  dan  bahwa  demokrasi  dalam  negara berlangsung dengan stabil dan adil.

## Tanggung Jawab Petugas Pemutakhiran Pemilih Dalam Pemilu
Tanggung jawab petugas pemutakhiran pemilih dalam pemilu meliputi beberapa hal, antara lain (Ade fithrian et al., 2022):
1. Memperbarui daftar pemilih secara teratur: Petugas pemutakhiran pemilih harus memperbarui  daftar  pemilih  secara  teratur  dan  memastikan  bahwa  data  yang tercatat  di  dalam  daftar  pemilih  akurat  dan  terbaru.  Ini  adalah  tanggung  jawab yang  sangat  penting  karena  daftar  pemilih  yang  tidak  akurat  atau  terbaru  dapat menyebabkan kebingungan atau kecacatan dalam proses pemilihan.
2. Menghapus  pemilih  yang  tidak  memenuhi  syarat:  Salah  satu  tanggung  jawab petugas  pemutakhiran  pemilih  adalah  menghapus  pemilih  yang  tidak  memenuhi syarat untuk memilih. Pemilih yang tidak memenuhi syarat misalnya karena telah meninggal  dunia,  atau  memiliki  status  sebagai  warga  negara  asing  tidak  boleh terdaftar  dalam  daftar  pemilih.  Oleh  karena  itu,  petugas  pemutakhiran  pemilih harus memastikan bahwa daftar pemilih bersih dari pemilih yang tidak memenuhi syarat.
3. Mendaftarkan  pemilih  baru:  Petugas  pemutakhiran  pemilih  juga  bertanggung jawab  untuk  mendaftarkan  pemilih  baru.  Pemilih  baru  adalah  orang  yang  baru berusia  17  tahun  dan  telah  memenuhi  persyaratan  lain  untuk  memilih.  Pemilih baru  juga  termasuk  orang  yang  baru  saja  pindah  ke  daerah  tersebut  dan  belum terdaftar sebagai pemilih di daerah tersebut. Petugas pemutakhiran pemilih harus memastikan bahwa pemilih baru didaftarkan dan tercatat dalam daftar pemilih.
4. Mencegah  kecurangan  dalam  pemilihan:  Petugas  pemutakhiran  pemilih  harus mencegah  kecurangan  dalam  pemilihan.  Salah  satu  cara  untuk  mencegah kecurangan adalah dengan memastikan bahwa hanya pemilih yang terdaftar dan
memenuhi  syarat  yang  diizinkan  untuk  memilih.  Petugas  pemutakhiran  pemilih juga harus memeriksa dan memverifikasi informasi yang terkait dengan pemilih, seperti  alamat  dan  nomor  identitas,  untuk  mencegah  kecurangan  dalam  proses pemilihan.
5. Meningkatkan  partisipasi  pemilih:  Petugas  pemutakhiran  pemilih  juga bertanggung  jawab  untuk  meningkatkan  partisipasi  pemilih  dalam  pemilihan. Salah  satu  cara  untuk  meningkatkan  partisipasi  pemilih  adalah  dengan memastikan  bahwa  daftar  pemilih  akurat  dan  terbaru  sehingga  pemilih  dapat dengan  mudah  menemukan  informasi  yang  mereka  butuhkan  untuk memilih(Thamrin et al., 2020).
Memastikan  transparansi  dalam  proses  pemilihan:  Petugas  pemutakhiran  pemilih harus memastikan bahwa proses pemilihan berjalan secara transparan dan terbuka untuk umum.  Petugas  pemutakhiran  pemilih  harus  memungkinkan  pengawas  pemilu  dan pemantau  pemilu  untuk  memeriksa  dan  memverifikasi  informasi  yang  terkait  dengan daftar pemilih.
Proses Pemutakhiran Data Pemilih
Pemutakhiran  data  pemilih  adalah  suatu  proses  yang  dilakukan  oleh Kementerian  Dalam  Negeri  (Kemendagri)  dan  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  untuk memastikan  bahwa  data  pemilih  yang  ada  di  dalam  daftar  pemilih  tetap  akurat  dan terkini.  Proses  pemutakhiran  data  pemilih  ini  penting  untuk  memastikan  bahwa  proses pemilihan umum berjalan lancar, demokratis, dan adil (Syahputra & Hasan, 2019).
Proses  pemutakhiran  data  pemilih  dilakukan  secara  berkala,  dan  umumnya dilakukan  beberapa  bulan  sebelum  hari  pemilihan  umum.  Proses  pemutakhiran  data pemilih  ini  meliputi  beberapa  tahapan,  yaitu:  identifikasi  daftar  pemilih  potensial, pendaftaran  pemilih  baru,  verifikasi  data  pemilih,  dan  penyusunan  daftar  pemilih  yang baru.
1. Identifikasi Daftar Pemilih Potensial
Tahapan  pertama  dalam  proses  pemutakhiran  data  pemilih  adalah  identifikasi daftar  pemilih  potensial.  Pada  tahapan  ini,  pihak  KPU  dan  Kemendagri  melakukan pencarian dan pengumpulan data penduduk yang berpotensi menjadi pemilih. Data ini biasanya  didapatkan  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  instansi  pemerintah,  dan lainnya.  Sebagaimana  disebutkan  pada  Pasal  11  PKPU  07  Tahun  2022  tentang Penyusunan  Daftar  Pemilih  dalam  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  dan  Sistem Informasi Data Pemilih.
“(1) KPU menerima data kependudukan dari pemerintah dalam bentuk:
a. Data  penduduk  potensial  pemilih  Pemilu  yang  berasal  dari  Kementerian Dalam negeri; dan
b. Data  WNI  yang  bertempat  tinggal  di  luar  negeri  yang  berasal  dari Kementerian Luar Negeri.”
KPU dengan pemerintah melakukan koordinasi untuk melakukan sinkronisasi data pemilih. Setelah data penduduk yang berpotensi menjadi pemilih teridentifikasi, KPU dan  Kemendagri  akan  mengirimkan  surat  pemberitahuan  ke  rumah-rumah  yang terdaftar  dalam  data  tersebut.  Surat  pemberitahuan  ini  berisi  informasi  mengenai proses pemutakhiran data pemilih, tata cara pendaftaran, dan tanggal-tanggal penting yang harus diingat oleh calon pemilih.
2. Pendaftaran Pemilih Baru
Setelah  surat  pemberitahuan  dikirimkan,  tahapan  selanjutnya  dalam  proses pemutakhiran data pemilih adalah pendaftaran pemilih baru. Pada tahapan ini, calon
pemilih  diminta  untuk  mendaftar  ke  kantor  KPU  atau  kantor  Kelurahan  atau Kecamatan terdekat dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, atau Surat Keterangan (Suket) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat.
Selain itu, calon pemilih juga harus mengisi formulir pendaftaran yang berisi data pribadi seperti nama, alamat, tanggal lahir, dan nomor KTP. Formulir pendaftaran ini kemudian akan divalidasi oleh petugas KPU atau Kelurahan atau Kecamatan terdekat, yang akan memverifikasi kebenaran data pribadi calon pemilih.
3. Verifikasi Data Pemilih Setelah  calon  pemilih  berhasil  mendaftar,  tahapan  selanjutnya  dalam  proses pemutakhiran data pemilih  adalah  verifikasi data pemilih. Pada tahapan ini, petugas KPU atau Kelurahan atau Kecamatan akan memverifikasi kebenaran data pribadi calon pemilih yang terdaftar dalam formulir pendaftaran(Manalu et al., 2022).
KPU  melakukan  penyandingan  Daftar  Penduduk  Potensial  Pemilih  Pemilihan (DP4)  dengan  DPT  Pemilihan  Umum  atau  Pemilihan  terakhir  yang  dimahan  data pemilih  yang  digunakan  dalam  Pemilihan  Umum.  Penyandingan  tersebut  dilakukan untuk memastikan bahwa data pemilih yang terdapat dalam DPT sudah sesuai dengan data  kependudukan  yang  terdapat  dalam  DP4.  Dengan  cara  ini,  KPU  dapat meminimalisir terjadinya kesalahan atau ketidakakuratan data dalam DPT yang dapat berdampak pada kelancaran proses pemilihan dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan.
Penyandingan  DP4  dengan  DPT  dilakukan  secara  berkelanjutan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Hal  ini  berarti  bahwa  KPU harus  melakukan  pemutakhiran  data  pemilih  secara  terus-menerus,  sehingga  DPT selalu merupakan data yang akurat dan terkini. Proses pemutakhiran data pemilih ini meliputi  berbagai  kegiatan,  seperti  pendaftaran  pemilih  baru,  pemutakhiran  data pemilih  yang  sudah  terdaftar,  penghapusan  data  pemilih  yang  tidak  lagi  memenuhi syarat,  dan  sebagainya  ( Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  7  Tahun  2022 Tentang  Penyusunan  Daftar  Pemilih  Dalam  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Dan Sistem Informasi Data Pemilih , 2022).
KPU  juga  wajib  memperhatikan  persyaratan  teknis  dalam  melakukan penyandingan  DP4  dengan  DPT.  Persyaratan  tersebut  termasuk  ketersediaan  data DP4  dan  DPT  dalam  format  yang  sama,  metode  penyandingan  yang  digunakan,  dan prosedur  pengecekan  hasil  penyandingan.  KPU  juga  wajib  melakukan  verifikasi  dan validasi data yang sudah disandingkan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam DPT sudah sesuai dengan data kependudukan yang terdapat dalam DP4.
Verifikasi  ini  dilakukan  dengan  membandingkan  data  pribadi  calon  pemilih dengan  data  pribadi  yang  ada  di  Dukcapil  setempat.  Jika  data  pribadi  calon  pemilih terverifikasi, maka calon pemilih tersebut akan ditambahkan ke dalam daftar pemilih yang baru.
Namun, jika terdapat ketidaksesuaian data pribadi calon pemilih dengan data yang ada  di  Dukcapil  setempat,  maka  calon  pemilih  tersebut  akan  diminta  untuk memperbaiki  data  pribadi  tersebut.  Calon  pemilih  juga  dapat  melakukan  perbaikan data  pribadi  dengan  mengajukan  perubahan  data  ke  kantor  Dukcapil  terdekat (Runturambi et al., 2021b).
4. Penyusunan Daftar Pemilih yang Baru
Setelah tahapan verifikasi data pemilih selesai dilakukan, tahapan terakhir dalam proses pemutakhiran data pemilih adalah penyusunan daftar pemilih yang baru. Pada tahapan ini, semua data pribadi calon pemilih yang terverifikasi akan dimasukkan ke dalam daftar pemilih yang baru.
Pantarlih  melaksanakan  kegiatan  pencocokan  dan  penelitian  (Coklit)  sebagai bagian  dari  proses  penyusunan  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  pada  Pemilihan  Umum. Coklit  dilakukan  untuk  memastikan  keakuratan  dan  kelengkapan  data  pemilih  yang tercantum  dalam  DPT,  sehingga  DPT  yang  terbentuk  dapat  dipercaya  dan  dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum.
Dalam  melaksanakan  Coklit,  Pantarlih  mengacu  pada  Daftar  Pemilih  dalam formulir  Model  A-Daftar  Pemilih  yang  telah  disusun  berbasis  TPS.  Pantarlih melakukan kunjungan ke rumah pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk melakukan pencocokan dan penelitian data. Selama kunjungan, Pantarlih meminta pemilih untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen identitas lain yang sah, dan melakukan verifikasi data pemilih yang tercantum dalam DPT.
Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  adalah  daftar  yang  berisi  nama-nama  pemilih  yang memenuhi  persyaratan  dan  berhak  menggunakan  hak  pilih  pada  Pemilihan  Umum. DPT disusun berdasarkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan digunakan oleh pemilih  saat pemilihan dilakukan. Dalam penyusunan DPT, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan formulir Model A Daftar Pemilih.
Formulir  Model  A  Daftar  Pemilih  digunakan  untuk  mencatat  data  pemilih  yang akan  terdaftar  dalam  DPT,  baik  pemilih  yang  telah  terdaftar  sebelumnya  maupun pemilih yang baru mendaftar. Formulir ini berisi data-data penting mengenai pemilih, seperti nama, alamat, jenis kelamin, nomor KTP atau NIK, dan lain-lain. Data-data yang tercantum  dalam  formulir  Model  A  Daftar  Pemilih  akan  digunakan  oleh  KPU  untuk menentukan apakah seseorang memenuhi syarat dan berhak terdaftar dalam DPT atau tidak  ( Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  7  Tahun  2022  Tentang  Penyusunan Daftar  Pemilih  Dalam  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Dan  Sistem  Informasi  Data Pemilih , 2022).
Daftar pemilih yang baru ini kemudian akan disimpan dan dikelola oleh KPU dan Kemendagri, dan akan digunakan pada saat pemilihan umum berlangsung. Selain itu, daftar  pemilih  yang  baru  ini  juga  akan  digunakan  oleh  petugas  pemungutan  suara untuk memeriksa dan mencocokkan data pemilih pada saat hari pemilihan umum.
Proses pemutakhiran data pemilih adalah suatu proses yang dilakukan oleh KPU dan Kemendagri untuk memastikan bahwa daftar pemilih tetap akurat dan terkini. Proses ini  meliputi  beberapa  tahapan,  yaitu  identifikasi  daftar  pemilih  potensial,  pendaftaran pemilih  baru,  verifikasi  data  pemilih,  dan  penyusunan  daftar  pemilih  yang  baru (Handayani et al., 2022).
Proses  pemutakhiran  data  pemilih  sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa pemilihan  umum  berjalan  lancar,  demokratis,  dan  adil.  Oleh  karena  itu,  calon  pemilih diharapkan untuk mematuhi semua aturan dan tata cara dalam proses pemutakhiran data pemilih,  serta  memberikan  data  yang  akurat  dan  benar  pada  saat  mendaftar.  Dengan demikian,  proses  pemilihan  umum  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  menghasilkan  hasil yang sah dan adil.

## KESIMPULAN
Petugas  pemutakhiran  pemilih  memainkan  peran  penting  dalam  memastikan keberlangsungan  demokrasi.  Proses  pemutakhiran  data  pemilih  dilakukan  melalui beberapa  tahap,  seperti  pendaftaran  pemilih,  penyusunan  Daftar  Pemilih  Sementara (DPS),  dan  pelaksanaan  Coklit.  Pada  tahap  pendaftaran  pemilih,  petugas  pemutakhiran pemilih  bertanggung  jawab  untuk  menerima  dan  memverifikasi  data  pemilih  yang tercantum dalam formulir pendaftaran pemilih. Selanjutnya, pada tahap penyusunan DPS, petugas  pemutakhiran  pemilih  bertanggung  jawab  untuk  menyusun  Daftar  Pemilih Sementara  yang  mencantumkan  data  pemilih  yang  telah  diverifikasi  pada  tahap pendaftaran. Tanggung jawab petugas pemutakhiran pemilih adalah untuk melaksanakan tugas secara profesional dan menjaga integritasnya,  sehingga DPT yang terbentuk dapat dipercaya dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. KPU dan pemerintah berkoordinasi  untuk  memastikan  bahwa  data  pemilih  yang  tercantum  dalam  DPT merupakan  data  yang  terbaru  dan  akurat,  serta  mengadopsi  teknologi  informasi  untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih.

## REFERENSI
Ade fithrian, Asrinaldi, & Aidinil Zetra. (2022). Budaya Malpraktik Penyelenggara Dalam Pelaksanaan Pencocokan Dan Penelitian Daftar Pemilih. Jurnal Niara , 15 (1), 103 – 111. https://doi.org/10.31849/niara.v15i1.8801 Amin, M., Nasution, M. A., & Nasution, F. A. (2021). Institutional Strengthening of Electoral
Commission  in  Increasing  Voter  Participation  in  Medan  Mayoral  Elections  2020. ABDIMAS TALENTA , 6 (2), 411 – 417.
https://talenta.usu.ac.id/abdimas/article/view/6331
Handayani,  Y.  C.,  Liando,  D.  M.,  &  Lengkong,  J.  P.  (2022).  Pengelolaan  Data  Pemilih Pemilihan  Gubernur  Dan  Wakil  Gubernur  Tahun  2020  Di  Komisi  Pemilihan  Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Voter Data Management for the 2020 Governor and Deputy Governor Elections at the General Election Commission of Southeast Minaha. Agrisosioekonomi :  Jurnal  Transdisiplin  Pertanian  (Budidaya  Tanaman,  Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan, Sosial dan Ekonomi) , 18 (September), 959 – 968. Hawana,  A.  (2022).  Peran  Lembaga  KPU  dan  Bawaslu  dalam  Mengatasi  Permasalahan Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  Saat  Pemilihan  Umum. Supremasi  Hukum , 18 (2),  102 – 110. http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JSH/article/view/3018
Heriyanto, Syamsiar, & J, J. Q. (2022). Efektifitas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih ( Studi  Kasus  pada  Kantor  Bawaslu  Kabupaten  Wajo  ). Jurnal  Ada  Na  Gau:  Public Administration , 3 (2), 1169 – 1179.
Kartoni.  (2022).  Sinergitas  Peranan  Penyelenggara  Pemilu,  Pemerintah  Dan  Masyarakat Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Memilih Melalui Pendaftaran Pemilih. Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi , 2 (1), 1 – 19. https://doi.org/10.55108/awasia.v2i1.110 Mahendra, I. (2018). Implementasi Kebijakan Pendataan Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Malang 2013. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 8 (1), 28 – 36. Manalu,  E.  H.,  Harahap,  H.,  &  Ridho,  H.  (2022).  Kualitas  Daftar  Pemilih  Tetap  pada
Pemilihan  Umum  Serentak  Tahun  2019  di  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten Humbang Hasundutan. Perspektif , 11 (3), 1092 – 1104. https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6427 Megasari,  P.  N.  (2023). Berapa  Jumlah  Pantarlih  Pemilu  2024  Tiap  Desa?  Berikut Informasinya .  Detik.com.  https://www.detik.com/jateng/berita/d-6542030/berapa- jumlah-pantarlih-pemilu-2024-tiap-desa-berikut-informasinya
Mustofa, A. (2015). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota  Batu  Tahun  2012. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  (JISIP) , 4 (2),  313 – 326. https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/111 Ningsih,  D.  G.,  Harahap,  R.  H.,  &  Kusmanto,  H.  (2023).  Analisis  Integritas  Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pendataan Pemilih pada Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Medan Tahun 2020 di Kecamatan Medan Polonia. Perspektif , 12 (1),
251 – 262. https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.7740
Nugraha,  A.,  Sari,  N.,  Ningsih,  G.,  &  Ramdani,  M.  S.  (2020).  Peranan  Komisi  Pemilihan Umum  Kabupaten  Merangin  Dalam  Pemutakhiran  Data  Pemilih. Datin  Law  Jurnal ,
1 (1). https://doi.org/10.36355/dlj.v1i1.334
Nurbeti, & Chandra SY, H. (2021). Pemenuhan Hak Pilih Bagi Disabilitas dalam Pemilu oleh KPU di Sumatera Barat. Kertha Wicaksana , 15 (2), 130 – 137.
https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.130-137
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  7  Tahun  2022  Tentang  Penyusunan  Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih . (2022).
Runturambi, M., Lumolos, J., & Liando, D. M. (2021a). Kinerja petugas pemutakhiran data pemilih  dalam  tahapan  pemilihan  umum  tahun  2019  di  Kecamatan  Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Governance , 1 (2), 1 – 8.
Sari,  R.  P.  (2021).  Problematika  Proses  Pemutakhiran  Data  Pemilih  pada  Pilkada  Tahun 2020  di  Sumatera  Barat. Awasia:  Jurnal  Pemilu  dan  Demokrasi , 1 (1),  27 – 36. http://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/38
Sasongko, & Sari, S. D. (2021). Perlindungan Hak Konstitusional Pemilih Pada Pemilukada di Masa Pandemi. Proceeding of Conference on Law and Social Studies .
Supranto.  (2021).  Model  Komunikasi  Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  Kota  Kendari Dalam Mensukseskan Pemilihan Walikota Langsung dan Serentak Tahun 2017. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi , 2 (4), 691 – 700.
Syahputra, I., & Hasan, E. (2019). Fenomena Pemilih Ganda Pada Pilkada Gayo Lues Tahun
2017. Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial , 2 .
http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/12979
Tefa, G., & Nurhidayah, J. (2018). Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak)  Dalam  Penetapan  Daftar  Pemilih  Tetap  (Dpt)  Di  Kabupaten  Bandung  Barat Provinsi Jawa Barat. Jurnal Dukcapil , 6 (2), 161 – 188. Telaumbanua, D., Laia, M. Y., Laia, R. D., & Wau, S. H. (2019). Peran pemilih muda dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilu . Thamrin, M. H., Nasution, M. A., & Nasution, F. A. (2020). Problematik Data Pemilih pada Pemilihan  Kepala  Daerah  Tahun  2018  Di  Kota  Medan. Sospol:  Jurnal  Sosial  Politik ,
6 (2), 156 – 166.
https://scholar.archive.org/work/bsya7yrw7fc6jd3ehd7gwf32vu/access/wayback/ http://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/download/11367/pdf Weriza,  Asrinaldi,  &  Arief,  E.  (2019).  Budaya  Kerja  Petugas  Pemutakhiran  Data  Pemilih Dalam Pemilukada Di Kota Padang Panjang. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya ,
20 (2), 213 – 222. https://doi.org/10.25077/jantro.v20.n2.p213-222.2018
Zairudin, A. (2021). Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih dalam Perspektif Hukum. Legal Studies Journal , 1 (7), 18 – 36.
Copyright Holder :
© Khoirul Ma’arif (2022).

## First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana
This article is under: