## OPTIMALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN BENGKALIS

## Widia Edorita
Email : rozi1209@yahoo.co.id
Fakultas Hukum, Universitas Riau

## Abstrak
Dalam  rangka  pemanfaatan  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan  secara  optimal, bertanggungjawab  dan  lestari,  maka  perlu  melaksanakan  pencegahan  tindak  pidana perikanan  dengan  melibatkan  masyarakat.  Perlunya  melibatkan  masyarakat  dalam pencegahan  dikarenakan  masyarakat  lebih  mengetahui  kondisi  lapangan,  sehingga masyarakat  dapat  melakukan pencegahan secara  terus menerus, melakukan tindakan secara langsung di lapangan. Pengembangan perikanan tangkap harus memerhatikan ketersediaan  potensi  sumber  daya  ikan  yang  berada  di  wilayah  pengelolaan perikanan.  Eksploitasi  yang  dilakukan  dengan  memerhatikan  tata  cara  penangkapan yang  ramah  lingkungan,  seperti  tidak  menggunakan  bahan  peledak  dan  racun  ikan, menggunakan mata pancing dengan ukuran tertentu agar tidak menangkap anak ikan, dan  tidak  merusak  terumbu  karang.  Harus  dihindari  alur  penangkapan  ikan  yang berpotensi  dapat  mengganggu  zona  pembudidayaan  ikan.  Oleh  karena  itu  sangat penting  artinya  peran  serta  masyarakat  dalam  mencegah  berbagai  tindak  pidana perikanan agar tercipta pembangunan perikanan berkelanjutan.
Kata kunci : Peran serta masyarakat, perikanan, berkelanjutan.

## Abstract
In  order  to  utilize  resources  optimally  marine  and  fisheries,  responsible  and sustainable,  it  is  necessary  to  implement  crime  prevention  by  involving  the  public fishery.  Prevention  needs  to  involve  the  community  because  the  community  more aware of  the condition  of  the field,  so that people can take preventive continuously, can act directly on the ground. Development of fisheries must consider the potential availability  of  fish  resources  in  the  area  of  fisheries  management.  Exploitation practiced by observing ordinances arrest environmentally friendly, such as not using explosives  and  poison  fish,  use  a  hook  with  a  certain  size  so  as  not  damage  coral reefs. To avoid the flow of fishing that can potentially interfere with the zone cultivate fish.  Therefore, it is  very important  the role of  the community in  preventing various criminal acts fisheries in order to create sustainable fisheries development.
Keywords : Community participation, fisheries, sustainable.

## A. Latar Belakang Masalah
Sektor  kelautan  dan  perikanan
yang  merupakan  salah  satu  penyokong perekonomian Indonesia, memiliki peranansangat  penting  sebagai  sumber devisa  negara.  Hal  ini  disebabkan  dari kurang  lebih  7.8  juta  km2  luas  wilayah Indonesia,  5.8  juta  km2  merupakan wilayah  laut  yang  terdiri  dari  2.9  juta km2  laut  nusantara,  0.3  juta  km2  laut teritorial  dan  2.6  juta  km2  merupakan daerah  laut  kawasan  Zona  Ekonomi Ekslusif  (ZEE).  Wilayah  laut  Indonesia sendiri  berbatasan  dengan  10  negara tetangga yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura,  Vietnam,  Filipina,  Palau, Papua  New  Guinea,  Australia,  dan Timor Leste. 1
Pengelolaan wilayah perairan Indonesia  terutama  daerah  perairan perbatasan  perlu  dikelola  secara  baik untuk  pemanfaatan  sumber    kekayaan alam  yang  berada  disekitarnyasehingga dapat digunakan untuk konsistensi dalam pelaksanaannya  maka  akan  berhenti
1 Supriadi  dan  Alimuddin, Hukum  Perikanan  Di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta,2011, hlm.3.
sebagai  retorika  dan  slogan  kosong belaka. 2
Peran  dan  partisipasi  masyarakat dalam  berbagai  sektor  publik  telah banyak  diakomodir  dalam  berbagai kebijakan publik di negeri ini. Keberhasilan mengarusutamakan perspektif  partisipasi  masyarakat  dalam perumusan  kebijakan  publik  tak  bisa dilepaskan dari peran Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM)  yang  terlibat  dalam Koalisi  Kebijakan  Partisipatif  (KKP) yang mengawal lahirnya Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004. 3
Undang-undang tersebut telah banyak  mengilhami  setiap  perumusan perundang-undangan  yang  berperspektif partisipasi masyarakat di samping keberhasilan penerapan teori good governance yang diantaranya menekankan partisipasi masyarakat dalam setiap sektor publik. 4
2 Soetomo, Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat ,  Pustaka  Pelajar,  Yogyakarta,  2006, hlm. 8.
3 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat , Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 17.
4 Ibid.
Prinsip yang menempatkan masyarakat lebih sebagai subjek dibandingkan  sebagai  objek,  semestinya menjiwai dan mewarnai setiap tahap dari proses  pelaksanaan  penegakan  hukum. Salah  satu  bentuknya  adalah  pelibatan dalampengertian partisipasi, bukan mobilisasi masyarakat dalam keseluruhan proses sejak tahap identifikasi masalah, perumusan kebijakan, pencegahan, pelaksanaan, dan
evaluasi. 5
Akhir-akhir  ini  penegakan  hukum yang  terjadi  di  dalam  masyarakat  belum mampu  memberikan  rasa  keadilan  pada masyarakat.  Keadaaan  ini  salah  satu sebabnya  adalah  perilaku  dari  aparat penegak  hukum  itu  sendiri,  mereka dalam  menjalankan  tugas  seringkali terjebak dalam praktek yang bertentangan  dengan  hukum,  seperti Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  (KKN) yang hanya mementingkan urusan pribadi. Sementara di sisi produk hukum itu  sendiri  belum  mampu  mewujudkan dan  memenuhi  rasa  keadilan  pada
5 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.21.
masyarakat.  Hukum  yang  ada  sekarang kebanyakan  bersifat  reaksioner,  karena sebagian  besar  undang-undang  dibuat ketika ada sebuah peristiwa. 6 Faktor yang memengaruhi motivasi masyarakat
dalam mela-kukan pencegahan adalah: 7
1. Adanya organisasi masyarakat
yang  kuat  dan  dipercaya  oleh anggotanya.
2. Adanya jaminan kebebasan menyampaikan  hasil  pencegahan tanpa  tekanan,  ancaman  dan  rasa takut dari pihak manapun.
3. Memiliki  kepentingan  langsung terhadap sesuatu yang diawasi.
Pencegahan tindak pidana perikanan berbasis masyarakat merupakan amanat dari ketentuan hukum. Sumber daya perikanan merupakan  sumber  makanan  dan  mata pencaharian masyarakat nelayan. Sumber daya perikanan merupakan milik bersama  ( common  property )sehingga
6 Muslimin  B.  Putra, Partisipasi  Masyarakat dalam
Perumusan Kebijakan Publik , www.mediaindonesia.com,  diakses  pada  Jumat, tanggal 20 maret 2015.
7 Marlina  dan  Faisal  Riza, Aspek  Hukum  Peran Masyarakat  Dalam  Mencegah  Tindak  Pidana Perikanan , PT. Sofmedia, Jakarta, 2013, hlm.16.
harus  diawasi  bersama  oleh  semua elemen masyarakat.
Pasal  67  Undang-undang  Nomor 45  Tahun  2009  tentang  Perikanan menyatakan  bahwa  masyarakat  dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan  perikanan.  Keikutsertaan masyarakat  dalam  mencegah  terjadinya tindak pidana perikanan dengan melakukan  pengawasan  dan  melaporkan kepada  aparat  penegak  hukum  apabila terdapat  dugaan  telah  terjadi  tindak pidana perikanan. 8
Selanjutnya pasal 108 Kitab Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP) juga menyatakan: 1. Setiap orang yang
mengalami,melihat  menyaksikan, dan  atau  menjadi  korban  peristiwa yang  merupakan  tindak  pidana berhak  untuk  mengajukan  laporan atau  pengaduan  kepada  penyelidik dan atau penyidikbaik lisan maupun tertulis.
2. Setiap  orang  yang  mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan  tindak  pidana  terhadap
8 Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009 Tentang Perikanan.
ketentraman  dan  keamanan  umum atau  terhadap  jiwa  atau  terhadap hak  milik  wajib  seketika  itu  juga melaporkan  hal  tersebut  kepada penyelidik atau penyidik.
Dalam  hal  terjadi  tindak  pidana  di laut, masyarakat nelayan anggota kelompok  masyarakat  atau  bukan,  wajib melakukan penangkapan dan menyerahkannya  kepada  pihak  yang berwenang  untuk  diproses  sesuai  aturan yang  berlaku,  namun  hal  ini  tidak dilakukan masyarakat karena ketidaktahuan  dan  lebih  memikirkan keselamatan diri daripada harus menghadapi  para  pelaku  kejahatan  di laut.
Keterlibatan peran masyarakat (nelayan)  dalam  pencegahan  memegang peranan penting bagi keberhasilan pengawasan  sumber  daya  kelautan  dan perikanan  dibandingkan  luasan  wilayah laut yang harus diawasi.
Dalam  rangka  melibatkan  peran masyarakat  dalam  mengawasi  sumber daya  ikan  sesuai  amanat  Pasal  67 Undang-undang  Nomor  31  tahun  2004 tentang  Perikanan  sebagaimana  telah diubah  oleh  Undang-undang  Nomor  45
tahun 2009, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sumber Daya  Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) telah mengembangkan  Sistem  Pengawasan Berbasis  Masyarakat  (SISWASMAS) melalui pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKWASMAS). Namun  kelompok  masyarakat  pengawas di  beberapa  wilayah  belum  berjalan efektif.
Pencegahan lingkungan pesisir dan laut  perlu  dilakukan,  mengingat  bahwa subjek dan objek pencegahan terkait erat dengan  keberadaan  masyarakat  pesisir dimana mereka juga mempunyai ketergantungan yang cukup tinggi terhadap  ketersediaan  sumber  daya  di sekitar,seperti  ikan,  udang,  kepiting, kayu mangrove, dan sebagainya. 9
Pencegahan lingkungan pesisir laut berbasis  masyarakat  diharapkan  mampu menjawab  persoalan  yang  terjadi  di suatu  wilayah  berdasarkan  karakteristik sumber  daya  alam  dan  sumber  daya manusia  di  wilayah  tersebut.  Tujuan pencegahan lingkungan berbasis
9 Direktorat  Pengawasan  Sumberdaya  Kelautan Direktorat    Jenderal  Pengawasan  Sumberdaya Kelautan  dan  Perikanan, Petunjuk  Teknis
Pengawasan Ekosistem Perairan , 2008.
masyarakat adalah untuk memberdayakan  masyarakat  agar  dapat berperan  secara  aktif  dan  terlibat langsung  dalam  upaya  penanggulangan kerusakan  lingkungan  lokal.  Selain  itu juga  untuk  menjamin  dan  menjaga kelestarian  pemanfaatan  sumber  daya dan  lingkungan,  sehingga  diharapkan pula dapat menjamin adanya pembangunan  yang  berkesinambungan di wilayah bersangkutan.

## B. Metode Penelitian
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas serta untuk memperoleh data  yang  akurat  dan  relevan  dengan masalah yang diteliti, maka penelitian ini menggunakan  suatu  metode  penelitian yuridis sosiologis.
C. Hasil
Penelitian dan

## Pembahasan
Sumber  daya  ikan  diharapkan menjadi  salah  satu  tumpuan  ekonomi nasional  di  masa  mendatang.  Hal  ini disebabkan ikan telah menjadi salah satu komoditas  penting,  tidak  hanya  untuk Indonesia  tetapi  juga  masyarakat  dunia. Konsumsi  ikan  masyarakat  global  akan
semakin  meningkat  yang  disebabkan oleh: a) meningkatnya jumlah penduduk disertai meningkatnya pendapatan masyarakat  dunia,  b)  meningkatnya apresiasi terhadap makanan sehat sehingga  mendorong  konsumsi  daging dari  pola red  meat ke white  meat ,  c) adanya  globalisasi  menuntut  adanya makanan  yang  bersifat  universal,  dan  d) berjangkitnya  penyakit  hewan  sumber protein  hewani  selain  ikan  sehingga produk perikanan menjadi pilihan alternatif terbaik.
Sumber daya perikanan terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap.  Pengelolaan  antara  kedua sumber  daya  ini  berbeda  satu  sama  lain, dan  tergantung  pada  kondisi  eksternal. Tajerin  dalam  kajiannya  menemukan bahwa secara umum dalam kedinamikaannya,  posisi  keterkaitan  sub sektor dari sektor kelautan dan perikanan dengan  sektor-sektor  lainnya  dalam perekonomian Indonesia termasuk dalam kelompok potensial dan kurang berkembang.  Untuk  menjadikan  sektor ini  sebagai  tumpuan  pembangunan ekonomi,  mengharuskan  sektor  ini menjadi  sektor  unggulan  nasional  dan
dapat meyakinkan segenap pelaku ekonomi  mengenai  kemampuan  yang dimiliki  sektor  kelautan  dan  perikanan, sehingga sektor ini mampu menjadi daya tarik  dan  memiliki  daya  dorong  bagi sebagian  besar  sektor  lainnya  dalam kegiatan perekonomian di Indonesia.
Provinsi  Riau  merupakan  Propinsi yang  cukup  unik.  Sebagian  besar wilayahnya  merupakan  daerah  pesisir. Kondisinya  yang  unik  menyebabkan pengelolaan  sumber  daya  perikanan harus  dilakukan  secara  hati-hati  dengan melakukan  perencanaan  yang  matang. Pembudidayaan  ikan  dan  penangkapan ikan  harus  dilakukan  secara  hati-hati dengan  memerhatikan  sumber  daya terumbu karang dan ketersediaan sumber daya  ikan.  Oleh  karena  itu,  jumlah nelayan  harus  sebanding  dengan  stok sumber  daya  ikan.  Pemanfaatan  sumber daya besar-besaran bisa dilakukan dengan  tetap  memerhatikan  kaidah pengelolaan perikanan secara berkelanjutan.
Potensi  perikanan  terdiri  dari  dua aspek  pengembangan,  yaitu  perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Permasalahan dalam pengembangan
perikanan  tangkap  terkait  dengan  dua permasalahan pokok, yaitu: sumber daya perikanan  yang semakin menurun akibat jumlah tangkapan ikan yang berlebih dan illegal,  unreported  and  unregulated (IUU) fishing .  Menurut  Kusumastanto, masalah  IUU fishing tidak  hanya
mencakup permasalahan klasik
pencurian  ikan,  tetapi  juga  masalah:
perikanan yang tidak dilaporkan ( unreported fishing ) dan perikanan  yang tidak diatur ( unregulated fishing ).
Praktek  pertama  mencakup  kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan, terdapat  kesalahan  dalam  pelaporannya dan  pelaporan  yang  tidak  semestinya. Praktek kedua mencakup kegiatan penangkapan ikan yang tidak diatur oleh negara  yang  bersangkutan.  Dua  praktek ini  dilarang  dengan  alasan,  bahwa cadangan ikan di suatu negara seharusnya  diidentifikasi  dan  diatur pemanfaatannya  sehingga  tidak  terjadi kerusakan global di masa mendatang.
Sumber  daya  perikanan  budidaya bergantung pada kemudahan dan
keterjangkauan memperoleh input
produksi dan keadaan ekosistem perairan
yang  ada  di  daerah  hulu.  Sedangkan
sumber daya perikanan tangkap dipengaruhi  oleh  jumlah  kapal  dan  alat penangkapan ikan, keberadaan ekosistem  di  pesisir,  seperti  terumbu karang dan hutan mangrove. Oleh karena itu,  metode  penangkapan  ikan  yang dilakukan oleh nelayan sangat berpengaruh.
Tiga  komponen  kunci dalam sistem perikanan berkelanjutan, yaitu:
1) sistem  alam  ( natural  system )  yang mencakup  ikan,  ekosistem,  dan lingkungan biofisik;
2) sistem  manusia  ( human  system ),
yang mencakup nelayan, pengolah, pengguna,  komunitas  perikanan, komunitas  perikanan,  lingkungan sosial, ekonomi dan budaya, dan;
3) sistem pengelolaan perikanan ( fisheries management system ) yang  mencakup  perencanaan  dan kebijakan  perikanan,  manajemen perikanan,
pembangunan perikanan, dan penelitian perikanan, Sistem perikanan adalah  sistem  yang  kompleks  dan memiliki  sejumlah  unsur  yang terkait  satu  sama  lain  secara dinamik maupun statis.
Dalam prakteknya, keragaman
sistem perikanan bersumber dari beberapa hal, yaitu: 1) banyaknya tujuan dan  seringkali  menimbulkan  konflik antar  tujuan,  2)  banyaknya  spesies  dan interaksi  antar  spesies  dalam  konteks level  tropik,  3)  banyaknya  kelompok nelayan  beserta  interaksinya  dengan sektor  rumah  tangga  dan  komunitas,  4) banyaknya  jenis  alat  tangkap  dan interaksi  antar mereka, 5) struktur sosial dan  pengaruhnya  terhadap  perikanan,  6) dinamika informasi perikanan dan diseminasi,  7)  dinamika  interaksi  antar sumber  daya  ikan  8)  ketidakpastian dalam  masing-masing  komponen  sistem perikanan (Charles 2001).
Terkait  dengan  sistem  yang  kedua dan  ketiga  yaitu  manusia  dan  kegiatan pengelolaan, maka dalam upaya mencegah  tidak  pidana  perikanan  dalam pengelolaan  perikanan  diperlukan  peran serta  masyarakat  itu  sendiri.  Masyarakat bisa  diberdayakan  untuk  mengawasi tindak pidana perikanan dengan membentuk kelompok masyarakat
pengawas (POKWASMAS).
1. Tindak  Pidana  Perikanan  dan
Peran  Serta  Masyarakat  dalam
Pencegahan dan

## Penanggulangannya
Tindak pidana di  bidang perikanan yang  diatur  di  dalam  Undang-undang Perikanan  hanya  ada  2  (dua)  macam delik  yaitu  delik  kejahatan  dan  delik pelanggaran.  Disebut  delik  kejahatan karena  perbuatan  pelaku  bertentangan dengan  kepentingan  hukum,  sedangkan delik  pelanggaran  merupakan  perbuatan yang  tidak  mentaati  larangan  atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara.  Berikut tindak pidana perikanan yang terjadi di pesisir Kabupaten Bengkalis:
1) Tindak  pidana  penggunaan  bahan yang  membahayakan  kelestarian sumber daya ikan/lingkungannya. Menggunakan  peledak  atau  bom ikan  untuk  mencari  ikan  adalah  cara yang  paling  mudah.  Bom  ikan  dapat dengan mudah dibuat oleh banyak orang. Cukup  dengan  menyediakan  beberapa buah  botol  yang  diisi  dengan  potasium nitrat yang dicampur dengan kerikil atau ammonium nitrat yang dicampur dengan minyak  tanah,  bom  ikan  bisa  langsung digunakan  untuk  mendapatkan  ikan dengan cepat.
Daya  ledak  bom  ikan  akan membuat  ikan  mati  dalam  sekejap, bahkan  daya  dorong  grafitasinya  dan tekanan  di  bawah  air  akan  bisa  merusak kandung kemih ikan dan bisa membunuh ikan  yang  cukup  jauh  dari  jangkauan bom  ikan  ini.  Dalam  hitungan  menit hasil  tang-  kapan  sudah  bisa  didapatkan dengan tanpa harus bekerja keras.
Kejahatan  ini  termasuk  delik formil,  dimana  pelakunya  sudah  dapat dipidana tanpa menunggu akibat
perbuatannya muncul. Dikatakan demikian  karena  terdapat  unsur  “yang dapat merugikan dan atau
membahayakan  kelestarian  sumber  daya ikan  dan/atau  lingkungannya”,  tidak perlu  ada  fakta  kerugian  atau  bahaya kelestarian sumber daya ikan/lingkungannya. Dengan
mencemplungkan bahan-bahan yang dilarang  kedalam  wilayah  pengelolaan perikanan, pelakunya sudah dapat dihukum.
Penggunaan  bahan  kimia,  bahan biologis,  bahan  peledak,  alat  dan/atau cara,  yang  dapat  merugikan  dan/atau membahayakan  kelestarian  sumber  daya ikan dan lingkungan tidak saja
mematikan  ikan  secara  langsung,  tetapi dapat  pula  membahayakan  kesehatan manusia  dan  merugikan  nelayan  serta pembudi  daya  ikan.  Apabila  terjadi kerusakan  sebagai  akibat  penggunaan bahan  dan  alat  dimaksud,  pengembalian keadaan  semula  akan  membutuhkan waktu  yang  lama,  bahkan  mungkin menakibatkan kepunahan.
2) Tindak  pidana  sengaja  menggu- nakan  alat  penangkap  ikan  yang merusak  dan  mengganggu  sumber daya ikan.
Jenis  alat  tangkap  ikan  yang pernah  menimbulkan  konflik  dan  oleh karena  itu  dilarang  penggunaannya adalah jaring batu ( bottom gill net ) mulai dari  Perairan  Tanjung  Sekodi  sampai  ke Tanjung  Jati,  Kabupaten  Bengkalis. Bahkan  larangan  ini  secara  tegas dituangkan  dalam  Peraturan  Gubernur Riau  Nomor  17  Tahun  2006.  Selain  itu menjaga  sediaan  ikan  di  perairan Bengkalis,  larangan  ini  juga  untuk meredam konflik yang tak berkesudahan selama  puluhan  tahun  antara  nelayan rawai  dengan  nelayan  jaring  batu tersebut.
3) Tindak  pidana  yang  berkaitan dengan pencemaran lingkungan.
Pencemaran  laut  adalah  masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam laut  oleh  kegiatan  manusia  atau  proses alam, sehingga menyebabkan lingkungan  laut  menjadi  kurang  atau tidak  berfungsi  lagi  sesuai  dengan peruntukannya.  Berikut  sumber-sumber pencemaran laut yang umum terjadi:
a. Pencemaran  yang  disebabkan  oleh tumpahan minya;
b. Pencemaran oleh zat cair beracun;
c. Pencemaran oleh kotoran (tinja);
d. Pencemaran oleh sampah;
e. Pencemaran oleh udara. Pencemaran ini menyebabkan menurunnya kualitas perairan yang mengancam  ekosistem  laut.  Pencemaran laut  tidak  hanya  disebabkan  oleh aktivitas  manusia  di  kawasan  pesisir tetapi  juga  disebabkan  oleh  aktivitas manusia  di  bagian  hulu  seperti  kegiatan pembuangan  limbah  pabrik  ke  perairan sungai yang terbawa ke perairan laut.
Tingkat kesadaran masyarakat untuk  tidak  membuang  sampah  atau limbah rumah tangga di  kawasan pesisir
masih  relatif  rendah,  hal  ini  terlihat dengan masih sering ditemukan tumpukan sampah disepanjang pinggiran sungai  terutama  di  daerah  pemukiman penduduk. Sampah-sampah yang dibuang  di  kawasan  sungai  ini  terbawa ke  laut  dan  mengakibatkan  pencemaran laut.
Dalam rangka pemanfaatan sumber  daya  kelautan  dan  perikanan secara  optimal,  bertanggungjawab  dan lestari,  maka  telah    dilaksanakan pencegahan  tindak  pidana  perikanan dengan  melibatkan  masyarakat.  Bentuk- bentuk pencegahan yang telah dilakukan oleh  masyarakat  yang  terhimpun  dalam Kelompok Masyarakat Pengawas (POKWASMAS)  di  beberapa  desa  dan kecamatan yang ada di pesisir Kabupaten Bengkalis adalah:
1. Melaksanakan kegiatan pence- gahan  di  wilayahnya  masing- masing.
2. Melaporkan kepada aparat penegak hukum  apabila  terdapat  dugaan telah  terjadi  pelanggaran  atau tindak pidana di bidang perikanan.
3. Menangkap  (apabila  tertangkap tangan)  dan  menyerahkan  pelaku
pelanggaran (termasuk barang buktinya)  kepada  aparat  penegak hukum.
4. Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang fungsi, gangguan/ancaman, dan kelestarian sumberdaya kelautan.
5. Berperan dalam operasional pencegahan  pada  saat  melak- sanakan aktivitas sebagai nelayan.
6. Berperan dalam penyusunan rencana operasional pencegahan.
2. Upaya  yang  Dilakukan  Untuk
Memaksimalkan  Peran  Serta Masyarakat dalam Me- nanggulangi Tindak Pidana Perikanan di Kabupaten Bengkalis Pencegahan tindak pidana terhadap sumber daya perikanan adalah pencegahan untuk
kepentingan
kesejahteraan  bukan  sekedar  untuk kepentingan keamanan. Pencegahan tindak  pidana  terhadap  sumber  daya perikanan merupakan kegiatan
operasional  untuk  mengelola  sumber daya  perikanan  tidak  rusak  karena pemanfaatan
yang berlebihan
( overfishing ).
Masyarakat  yang  tinggi  kesadaran hak  dan  kewajiban  hukumnya,  tidak mudah  untuk  dipermainkan.  Setiap  saat siap  mempertahankan  hak-haknya  dari tindakan  yang  melanggar  hukum  dan setiap saat pula memikul tanggungjawab yang dibebankan hukum kepada dirinya.
Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan  pencegahan  menjadi  sangat penting artinya, karena masyarakat lebih mengetahui  kondisi  lapangan,  sehingga masyarakat dapat melakukan pencegahan  secara  terus  menurus,  dapat melakukan  tindakan  secara  langsung  di lapangan, seperti menginformasikan dugaan  terjadinya  aktivitas  perikanan yang  ilegal  melalui  radio  komunikasi kepada  petugas  lapangan,  melaporkan kejadian  yang  dilihat  atau  diketahui kepada pos pencegahan terdekat, menangkap (apabila tertangkap tangan).
Menurut  Dutton,  perhatian  besar terhadap keterlibatan masyarakat merupakan faktor utama dalam kesuksesan pembangunan kelautan. Suatu  evaluasi  resmi  tentang  perilaku stakeholders, memberikan pelajaran bahwa perhatian serius terhadap keterlibatan masyarakat di dalam
perencanaan,  ternyata  menguntungkan juga  dalam  rangka  penghematan  biaya untuk penegakan, pengelolaan perikanan. Dengan
keterlibatan stakeholder  dalam  proses  perencanaan, mereka  mengetahui  manfaat  laut  dan karenanya  timbul  kepatuhan  untuk menghormati sejumlah larangan.
Berikut  beberapa  upaya  yang  dilakukan agar  masyarakat  melalui  kelompok pengawas  melaksanakan  pencegahan
secara efektif:
1) Upaya dalam mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana. Kelompok  Masyarakat  Pengawas dalam menjalankan tugas hanya dilengkapi  dengan  seragam  (rompi  dan topi) dan Handleing Talking (HT). Kapal patroli  tidak  ada,  biasanya  Kelompok Masyarakat  Pengawas  (POKWASMAS) menggunakan  boat  (milik  pribadi  atau disewa) dan sesekali ikut dalam patroli.
Pemerintah  harus  mengupayakan kelengkapan sarana dan prasarana kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKWASMAS) agar dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab  seperti  alat  komunikasi, kapal patroli dan perlengkapan lainnya.
Mengalokasikan dana untuk pengadaan  Kapal  Pengawas  dalam jumlah  yang  mencukupi  baik  melalui Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara (APBN)  maupun  Pinjaman/Hibah  Luar Negeri  (PHLN).  Peralatan  pencegahan harus  lebih  canggih  untuk  mengimbangi peralatan  yang  dipakai  oleh  pelaku tindak  pidana  di  laut  karena  laut  adalah wilayah  yang  berbahaya  bagi  pengawas khususnya
Kelompok Pengawas Masyarakat dalam menjalankan tugasnya. 2) Upaya mengatasi keterbatasan jumlah personil Kelompok Masyarakat Pengawas (POKWASMAS). Memberikan  pemahaman  kepada anggota Kelompok Masyarakat Pengawas agar tumbuh jiwa kerelawanan melalui penyuluhan penyuluhan  dan  memberikan  jaminan kesejahteraan  bagi  anggota  pengawas agar  masyarakat  pengawas  benar-benar serius  melakukan  pencegahan  dan  tidak lagi terlalu memikirkan kebutuhan hidup lainnya.
Pembinaan  Kelompok  Masyarakat Pengawas  (POKWAS-  MAS)  dilakukan
secara kontinu melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis, pemberian bantuan sarana dan prasarana pencegahan,  serta  evaluasi  Kelompok Masyarakat  Pengawas  (POKWASMAS) teladan tingkat daerah dan nasional.
Selain  itu  upaya  meningkatkan apresiasi  dan  partisipasi  masyarakat dalam  pencegahan  perlu  dilakukan dengan  cara  pengembangan  sistem pengawasan  berbasis  masyarakat  seperti pembentukan  Kelompok  Masyarakat Pengawas  (POKWAS-  MAS)  secara berkesinambungan.
Pemberian  reward  and  punishment perlu  ditingkatkan  agar  muncul  minat dari  masyarakat  untuk  terlibat  dalam Kelompok Pengawas.
3) Upaya  meningkatkan  kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan perlu ditingkatkan  dengan  cara  menggalang semua  pemangku  kepentingan  agar terlibat  dengan  sunguh-sunguh  dalam penyusunan  perencanaan  pengelolaan sebagai  tolak  ukur  sebuah  perlibatan masyarakat secara keseluruhan.
Keterlibatan dapat dilakukan dengan dua cara  yaitu  pemerintah  secara  formal mengakui peraturan informal yang hidup di  tengah  masyarakat,  baik  yang  secara tradisi sudah ada maupun yang dibentuk oleh  masyarakat  pada  zaman  sekarang (neotradisional) dan pemerintah mrenyerahkan sebagian kewenangan dalam  implementasi  peraturan  yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat.
4) Kepedulian pemerintah.
Keberadaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKWASMAS) kurang dirasakan oleh masyarakat bahkan masih banyak  masyarakat  nelayan  yang  tidak mengetahui  adanya  suatu  lembaga  yang melakukan  pencegahan  terhadap  tindak pidana  perikanan  tidak  terlepas  dari peran  pemerintah  dalam  melakukan sosialisasi tentang Kelompok Masyarakat Pengawas (POKWASMAS).Pemerintah harus serius  menanggapi  setiap  laporan  yang masuk  dari  masyarakat  pengawas  dan mempercepat  proses  penegakan  hukum (penyidikan, penuntutan, dan persidangan) antara lain melalui Pengadilan Khusus Perikanan.
Pemerintah  harus  memerhatikan kesejahteraan di dalam Kelompok
Masyarakat Pengawas yang telah
dibentuk.  Bentuk  perhatian  itu  selain memberikan  biaya-biaya  operasional kegiatan pencegahan,
juga memerhatikan segala kelengkapan- kelengkapan  yang  dibutuhkan  dalam
tugas pencegahan. Meningkatkan frekuensi kerjasama operasi antara DKP, TNI  AL,  POLAIR  dan  masyarakat pengawas  agar  masyarakat  tidak  merasa bekerja sendiri.
5) Penyuluhan atau sosialisasi tentang perikanan Penyuluhan  atau  sosialisasi  ini biasanya kurang diminati oleh masyarakat,  maka  pemerintah  berupaya keras  untuk  membuat  pola  lain  dari sosialisasi agar masyarakat tertarik untuk mengikuti  penyuluhan  yang  dilakukan dengan  pembinaan  berupa  peningkatan teknis pencegahan dan pemberian stimulant  kepada  kelompok-kelompok pengawas berupa perlengkapan pengawas (radio komunikasi, senter, dan lain  sebagainya).  Sosialisasi  merupakan kegiatan  pertama  yang  dilakukan  untuk memperkenalkan berbagai kegiatan yang
akan  dilaksanakan  kepada  para  petugas lapangan  dan  masyarakat.  Sosialisasi dilakukan  sekaligus  untuk  mengenalkan sistem  pencegahan  yang  cocok  dan sesuai  untuk  dilaksanakan  di  masing- masing lokasi.
Sosialisasi memegang peranan penting  dalam  meningkatkan  kesadaran masyarakat  dalam  upaya  penegakan hukum di bidang perikanan. Materi yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat adalah:
1. Peraturan perundang-undangan terkait  dengan  upaya  pencegahan dan penegakan hukum di bidangperikanan dan kelautan.
2. Jenis-jenis  alat  penangkapan  ikan yang  dikategorikan  alat  tangkap yang dilarang dioperasikan.
3. Jenis-jenis  aktivitas  lain  yang mempunyai dampak secara
langsung dan tidak langsung.
4. Manfaat  kelestarian  sumber  daya perikanan bagi kelangsungan sumber penghidupan masyarakat.
5. Instansi  terkait  dengan  upaya pencegahan  dan  penegakan  hukum perikanan.
6. Alat  komunikasi  yang  digunakan dalam pencegahan serta mekanisme pelaporan oleh masyarakat  kepada  instansi  terkait yang berwenang.
7. Peran  masyarakat  dalam  upaya pencegahan perikanan.
8. Materi lain yang dianggap perlu.
9. Pemasyarakatan dan
pengembangan teknologi tepat
guna desa miskin.
Peningkatan  sumber  daya  manusia adalah salah satu program kerja pemerintah, baik daerah maupun nasional yang diharapkan mampu mendorong upaya peningkatan produktivitas  dan  diversifikasi  usaha melalui  sistem  alih  teknologi  yang menekankan  pada  upaya  pengembangan potensi  sumber  daya  alam  dan  usaha yang ada.

## D. Kesimpulan
Tindak  pidana  perikanan  yang umum  terjadi  di  pesisir  Kabupaten
Bengkalis diantaranya adalah:tindak pidana penggunaan bahan yang membahayakan  kelestarian  sumber  daya ikan/lingkungannya; tindak pidana
sengaja  menggunakan  alat  penangkap ikan  yang  merusak  dan  mengganggu sumber  daya  ikan;  dan  tindak  pidana yang  berkaitan  dengan  pencemaran lingkungan.  Dalam  rangka  pemanfaatan sumber  daya  kelautan  dan  perikanan secara  optimal,  bertanggungjawab  dan lestari,  maka  telah    dilaksanakan pencegahan  tindak  pidana  perikanan dengan melibatkan masyarakat.
Upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan  peran  serta  masyarakat dalam  menanggulangi  tindak  pidana perikanan  di  Kabupaten  Bengkalis, diantaranya:mengupayakan  kelengkapan sarana  dan  prasarana  kepada  Kelompok Masyarakat  Pengawas  (POKWASMAS) agar  dapat  menjalankan  tugas  dengan penuh tanggungjawab seperti alat komunikasi, kapal patroli dan
perlengkapan  lainnya,    pengembangan sistem  pengawasan  berbasis  masyarakat seperti pembentukan
Kelompok Masyarakat  Pengawas  (POKWASMAS) secara  berkesinambungan,  menggalang semua  pemangku  kepentingan  agar terlibat  dengan  sunguh-sunguh  dalam penyusunan  perencanaan  pengeloaan sebagai  tolak  ukur  sebuah  pelibatan
masyarakat secara
keseluruhan,
menanggapi  setiap  laporan  yang  masuk dari masyarakat pengawas dan mempercepat  proses  penegakan  hukum,
serta melakukan penyuluhan dan sosialisasi secara kontinu.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Direktorat Pengawasan Sumberdaya Kelautan  Direktorat    Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, 2008, Petunjuk Teknis Pengawasan Ekosistem Perairan , Jakarta. Edi Suharto, 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat , Refika Aditama, Bandung. Marlina  dan  Faisal  Riza,  2013, Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan , PT.
Sofmedia, Jakarta.
Mulyadi  S,  2005, Ekonomi  Kelautan ,
RajaGrafindo Persada, Jakarta. Soetomo, 2006, Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat ,Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Soerjono Soekanto, 2010, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Penegakan  Hukum ,  Rajawali Pers, Jakarta. Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum ,UI-Press, Jakarta.
Supriadi  dan  Alimuddin,  2011, Hukum
Perikanan  Di  Indonesia ,  Sinar
Grafika, Jakarta. Syamsunar Dam, 2010, Politik Kelautan, Bumi Aksara, Jakarta.
Zainuddin  Ali,  2009, Metode  Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

## Artikel Jurnal
Musri  Nauli,“Pengaruh  Hindu  Dalam Seloko  Melayu  Di  Riau”, Jurnal Ilmu  Hukum ,  volume  4  nomor  2,
Februari-Juli 2014.

## Internet
Muslimin B. Putra,“Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik”, www. Mediaindo  nesia.com, diakses  20 Januari 2017.

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang –undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-undang  RI  Nomor  45  Tahun 2009  tentang  Perubahan  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  2004 tentang Perikanan.