## PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR MENGAPA MASIH MARAK
TERJADI?

## Ledy Diana
Email : ledydiana31@yahoo.com

## Fakultas Hukum, Universitas Riau

## Abstrak
Pasal  47  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan menyebutkan  bahwa  setiap  importir  wajib  mengimpor  barang  dalam  keadaan  yang baru.  Akan  tetapi  perdagangan  pakaian  bekas  impor  sudah  puluhan  tahun  ditekuni oleh  warga  Pekanbaru.  Dan  sampai  saat  ini  masih  marak  terjadi  di  Pekanbaru. Metode  penelitan  yakni  jenis  penelitian  hukum  normative.  Hasil  penelitian  dan pembahasan menunjukan bahwa maraknya terjadi perdagangan pakaian bekas impor di Pekanbaru adalah karena pakaian bekas menjadi kebutuhan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan sandang. Pembeli terobsesi untuk terus mengkonsumsinya agar terlihat berkelas dan tidak kalah dengan yang lainnya. harga murah, dan bermerk menjadi pilihan utama bagi para pembeli pakaian bekas, namun tidak  mengutamakan  kesehatan  dari  pakaian  bekas  tersebut.  Kesimpulan  dari penelitian ini maraknya  perdagangan pakaian bekas impor karena faktor  kurangnya pengawasan dari Pemerintah Kota Pekanbaru, lemahnya penegakan hukum, kondisi geografis pekanbaru yang strategis, kondisi industri dalam negeri dan masyarakat.
Kata Kunci : Perdagangan, Pakaian Bekas, Impor.

## Abstract
Article 47 paragraph 1 of Act Number 7 of 2014 concerning Trade states that every importer  must  import  goods  under  new  conditions.  However,  the  trade  in  used clothing has been occupied for decades by Pekanbaru residents. And until now it is still  rampant  in  Pekanbaru.  The  research  method  is  a  type  of  normative  legal research.  The  results  of  the  research  and  discussion  show  that  the  widespread occurrence  of  the  trade  in  imported  used  clothing  in  Pekanbaru  is  because  used clothing  is  a  necessity  for  the  community  to  fulfill  their  needs  for  clothing.  Buyers are obsessed with continuing to consume it to look classy and not inferior to others, cheap,  branded  prices  are  the  first  choice  for  used  clothing  buyers,  but  do  not prioritize  the  health  of  these  used  clothes.  The  conclusions  of  this  study  are  the proliferation of imported used clothing trade due to the lack of supervision from the Pekanbaru  City  Government,  weak  law  enforcement,  the  strategic  geographical conditions of Pekanbaru, domestic industry conditions and society.
Keywords : Trade, Used Clothing, Import.

## A. Latar Belakang Masalah
Keberadaan pakaian bekas impor  sangat  mengganggu  pasar
domestik  yang  merupakan  pangsa pasar bagi industri kecil dan konveksi.
Akan mengakibatkan turunnya
produktifitas usaha dan konveksi yang berdampak di bidang sosial yakni akan menimbulkan  penggangguran  tenaga kerja.  Di  bidang  ekonomi,  selain terjadi  penurunan  pada  penerimaan devisa dari ekspor termasuk pajak dan restribusi, juga mempengaruhi penerimaan
pada penjualan/pendapatan industri dan konveksi.  Jika  persoalan  ini  tidak ditangani  secara  tegas  maka  akan menimbulkan lebih banyak masalah.
Di  beberapa  kasus  di  dunia internasional terdapat banyak penipuan dalam kegiatan impor pakaian bekas yakni dengan memanipulasi yang menyatakan bahwa  barang  yang  dikirim  adalah pakaian baru. Hal ini sangat berpengaruh  dan  dapat  menghambat perkembangan  perekonomian  suatu negara.  Pakaian  bekas  tidak  diterima di banyak negara terutama di kawasan ASEAN.  ASEAN  tidak  mengizinkan masuknya  pakaian  bekas  ke  negara masing-masing dan melarang beredarnya  pakaian  bekas  di  dalam negerinya.  Indonesia  yang  merupakan bagian  dari  ASEAN  juga  melakukan pelarangan terhadap masuknya
pakaian  bekas  yang  dapat  merugikan perekonomian negara. 1
Perkembangan pakaian di Indonesia  tidak  lepas  dari  latar belakang  sejarah  Bangsa  Indonesia sebagai negara jajahan. Warga pribumi  kala  itu  berusaha  untuk meniru  mode  berpakaian  Bangsa Eropa yang menjajah Bangsa Indonesia.  Perkenalan  warga  pribumi dengan gaya berpakaian Bangsa Eropa kemudian  membawa  mereka  menjadi masyarakat yang peka terhadap perkembangan  mode,  terlebih  lagi  di era  globalisasi  yang  salah  satunya ditandai  dengan  semakin  mudahnya penyebaran pakaian ke seluruh penjuru  dunia.  Kemajuan  teknologi informasi  yang  menjadikan  dunia seakan  tanpa  batas.  Pakaian  mampu membatasi masyarakat dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kriteria sosial, politik dan budaya  tertentu  namun  juga  mampu mengaburkan segmentasi tersebut melalui mode pakaian  yang menjelma sebagai keinginan yang sama. 2
Indonesia  sebagai  negara  kepulauan
1 http://www.hupelita.com/baca.php?id=12028 , diakses pada tanggal 24 Juli 2019
2 Damsar, Sosiologi  Ekonomi, Pustaka  Setia, Jakarta, 1997, hlm. 106-107.
yang  berbatasan  langsung  dengan negara-negara  lain  menjadi  salah  satu faktor  penyebab  maraknya  pakaian bekas masuk ke Indonesia.
Selama hidup manusia
membutuhkan bermacammacam kebutuhan  seperti  kebutuhan  primer, kebutuhan  sekunder  dan  kebutuhan tersier.  Kebutuhan  primer  adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan yang sangat  mutlak  harus  dipenuhi,  apabila kebutuhan  tersebut  tidak  terpenuhi maka manusia akan mengalami kesulitan  dalam  kehidupannya.  Salah satu  kebutuhan  primer  manusia  yang harus dipenuhi misalnya sandang atau pakaian. 3
Perdagangan pakaian bekas impor  sudah  puluhan  tahun  ditekuni oleh warga Pekanbaru. Meski pakaian bekas  impor  sudah  dilarang,  sampai saat ini di Pekanbaru ada Pasar khusus yang  menjual  pakaian-pakaian  impor bekas  yang  dikenal  dengan  Pasar Senapelan,  yang  berada  tepat  di belakang  Plaza  Central,  Jl  Ahmad Yani, Pekanbaru. Pasar yang berada di
3 Siti  Nurjanah,  Siaran  Langsung  Interaktif TV  Edukasi,  Prilaku  Ekonomi,  Departemen Pendidikan Nasional Pusat Teknologi Informasi  dan  Komunikasi  Pendidikan,  27 Juni  2010, http://pustekkom.depdiknas.go.id . diakses 25 November 2019.
samping  Pasar  Kodim  ini  memang menjadi  sentra  penjualan  pakaian seken di Kota Bertuah. Sedikitnya ada sekitar 340 kios di pasar berlantai dua tersebut.  Tak  hanya  baju,  celana,  dan jaket,  di  sini  dijual  pula  tas,  sepatu, dan bed cover bekas. 4
Mengacu  pada  Pasal  47  ayat  1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang  Perdagangan  menyebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor  barang  dalam  keadaan yang  baru.  Namun  dalam  keadaan tertentu  Menteri  Perdagangan  dapat menetapkan barang yang masuk dalam keadaan  tidak  baru.  Undang-Undang ini  memuat  ketentuan  perdagangan seperti  perdagangan  dalam  negeri  dan luar negeri, perdagangan di perbatasan,  perdagangan,  dan  kerja sama perdagangan internasional.
Di sisi lain, berdasarkan ketentuan  Pasal  8  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan  bahwa  “Pelaku  usaha dilarang  memperdagangkan  barang
4 Tribunpekanbaru.com dengan judul Disperindag Pekanbaru Sidak Pusat Penjualan Pakaian Bekas Impor, https://pekanbaru.tribunnews.com/201 5/02/06/disperindag-pekanbaru-sidak-pusat- penjualan-pakaian-bekas-impor . di akses pada tanggal 24 Juli 2019.
yang  rusak,  cacat  atau  bekas  dan tercemar  tanpa  memberikan  informasi secara  lengkap  dan  benar  atas  barang yang  dimaksud”.  Artinya  penjelasan Undang-Undang ini menyebutkan barang-barang  yang  dimaksud  adalah barang-barang
yang tidak
membahayakan  konsumen  dan  sesuai dengan ketentuan perundang- undangan  yang  berlaku.  Pemaparan latar belakang ini memunculkan ketertarikan  peneliti  untuk  membahas lebih  lanjut  mengenai  perdagangan pakaian bekas impor di Pekanbaru.

## B. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum  normatif.  Metode  penarikan kesimpulan  yang  penulis  gunakan adalah deduktif yaitu penarikan kesimpulan  dari  yang  umum  kepada yang khusus.
C. Hasil
Penelitian dan
Pembahasan
1. Pakaian Bekas Impor
Pakaian  merupakan  salah  satu kebutuhan  pokok  bagi  manusia,  yang mana  dalam  setiap  aktifitas  yang dilakukan oleh manusia pasti
memerlukan  pakaian  untuk  dapat menutupi  dan  melindungi  dirinya. Sikap  dan  perilaku  masyarakat  yang lebih  gemar  untuk  membeli  pakaian bekas impor karena tergiur akan brand luar negeri. Khususnya pada masyarakat  ekonomi  kelas  menengah, selain  karena  kebutuhan,  masyarakat menganggap  dengan  menggunakan brand luar negeri akan dapat meningkatkan  status  sosial  mereka. Hal  tersebut  memberikan  peluang kepada  para  pedagang  untuk  menjual pakaian  bekas  dengan brand luar negeri  dan  dengan  harga yang terjangkau. 5
Masuknya sandang sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia , tak  lepas  pula  dengan  perkembangan fashion  yang  ada.  Bermula  dari kebutuhan saja, kini kebutuhan fashion  telah  beralih  fungsi  sebagai keinginan  manusia.  Jadi,  saat  ini banyak  orang  membeli  baju  atau pakaian  juga  dipengaruhi  rasa  ingin
5 Rozita  Chandradewi,  Mudji  Rahadjo  & Krista  Yitawati,  “Analisa  Yuridis  Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014  Tentang  Perdagangan  Dan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen”, Jurnal  Ilmiah Hukum, Volume  4  Nomor  1  Maret  2018; ISSN : 2407-8778, hlm. 65.
yang  sering  muncul  seiring  dengan perubahan  model  yang  ada.  Hal  ini pula yang menjadi dasar pertimbangan awal  para  pelaku  bisnis  pakaian impor, untuk membuka usaha tersebut. Tidak  semua  orang  mampu  umtuk membeli  baju  atau  pakaian  yang memiliki brand terkenal  dengan harga mahal.  Usaha  baju  impor  menjadi salah  satu  solusi  bagi  semua  orang yang  ingin  tetap fashionable dengan harga  yang  rata-rata  dijual  dengan harga  yang  relatif  murah.  Rata-rata peminat  baju  impor  adalah  para remaja  yang  senang  berburu  produk brand luar negeri dengan harga murah. Selain  itu  banyak  konsumen  dari kalangan  menengah  ke  bawah  yang mencari busana yang lebih murah dari harga yang ada di toko baju baru. 6
Pakaian bekas merupakan pakaian  yang sudah atau telah dipakai sebelumnya.  Sekarang  ini  banyak dijumpai pakaian-pakaian bekas impor yang diperdagangkan di pasar tradisional  dan  di  pasar  modern. Perdagangan  pakaian  bekas  saat  ini bisa  dikatakan  sedang  berkembang pesat. Dari semula tempat perdagangannya berada di pasar
6 Rozita Chandradewi, Log.cit, hlm. 65
tradisional kini para pedagang menggeser tempat  perdagangannya ke pasar modern. Dalam hal ini perdagangan  pakaian  bekas  di  pasar modern masih jarang dijumpai dibandingkan dengan pasar tradisional. 7
Pasal  1  Angka  13  Undang- undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan mendefinisikan pengertian  impor,  dinyatakan  bahwa yang  dimaksud  dengan  impor  adalah kegiatan  memasukkan  barang  ke dalam  daerah  pabean.  Lebih  lanjut ditetapkan  dalam  Pasal  2  bahwa barang  yang  dimasukkan  ke  dalam daerah  pabean  diperlakukan  sebagai barang impor dan terutang bea masuk.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mendefinisikan pengertian impor adalah  kegiatan  memasukkan  barang ke  dalam  daerah  pabean.  Definisi tersebut  sama  dengan  defini  menurut Undang-undang Kepabeanan.
Kemudian  pengertian  dari  illegal adalah  tidak  sah  menurut  hukum, dalam  hal  ini  melanggar  hukum, barang  gelap,  liar,  ataupun  tidak  ada izin dari pihak yang bersangkutan.
7 Ibid.
Dalam konteksnya, impor illegal pakaian  bekas  ini  termasuk  ke  dalam perdagangan internasional, yaitu perdagangan antar negara berdasarkan kesepakatan  bersama.  Pengertian  dari Perdagangan  internasional  itu  sendiri yaitu  perdagangan  yang  dilakukan oleh  penduduk  suatu  negara  dengan penduduk  negara  lain  atas  dasar kesepakatan  bersama.  Penduduk  yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan
individu),  antara  individu  dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah  suatu  negara  dengan pemerintah  negara  lain.  Di  banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Perdagangan internasional  telah  terjadi  selama ribuan tahun, dan dampaknya terhadap kepentingan  ekonomi,  sosial,  dan politik  baru  dirasakan  beberapa  abad belakangan. Perdagangan internasional  pun  turut  mendorong industrialisasi,  kemajuan  transportasi,
globalisasi,  dan  kehadiran  perusahaan multinasional.
Menurut Sadono Sukirno, manfaat  perdagangan  internasional adalah: 8
a. Menjalin  Persahabatan  Antar Negara  Memperoleh  barang yang  tidak  dapat  diproduksi di  negeri  sendiri.  Banyak faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan hasil produksi  di  setiap  negara. Faktor-faktor tersebut di antaranya  :  Kondisi  geografi, iklim,  tingkat  penguasaan iptek  dan  lain-lain.  Dengan adanya perdagangan internasional,  setiap  negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.
b. Memperoleh  keuntungan  dari spesialisasi Sebab utama kegiatan  perdagangan  luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan
yang diwujudkan oleh spesialisasi.
Dalam
pengertiannya  suatu  negara dapat  memproduksi  suatu barang  yang  sama  jenisnya dengan  yang  diproduksi  oleh
8 Adrian  Sutedi, Aspek  Hukum  Kepabeanan , Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 24.
negara  lain,  tapi  adakalanya lebih  baik  apabila  negara tersebut  mengimpor  barang tersebut dari luar negeri.
c. Memperluas pasar dan
menambah  keuntungan  Para pengusaha  tidak  menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka
khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya
harga produk mereka. Dengan  adanya  perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesinmesinnya secara maksimal, dan menjual
kelebihan  produk  tersebut keluar negeri.
d. Transfer  teknologi  modern Perdagangan luar negeri memungkinkan  suatu  negara untuk  mempelajari  teknik produksi  yang  lebih  efesien
dan cara-cara manajemen yang lebih modern.
Banyak  faktor  yang  mendorong suatu  negara  melakukan  perdagangan internasional, antara lain: 9
a. Faktor Alam/ Potensi Alam b. Untuk  memenuhi  kebutuhan barang dan jasa dalam negeri
c. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara d. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan  dan  teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi.
e. Adanya  kelebihan  produk dalam  negeri  sehingga  perlu pasar  baru  untuk  menjual produk tersebut.
f. Adanya  perbedaan  keadaan seperti  sumber  daya  alam, iklim,  tenaga  kerja,  budaya, dan  jumlah  penduduk  yang menyebabkan adanya
perbedaan  hasil  produksi  dan adanya keterbatasan
produksi.
g. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang.
h. Keinginan  membuka  kerja sama,  hubungan  politik  dan dukungan dari negara lain.
i. Terjadinya era globalisasi sehingga  tidak  satu  negara pun  di  dunia  dapat  hidup sendiri.
Peraturan  Menteri  Perdagangan Nomor  48  Tahun  2015  menjelaskan bahwa  barang  impor  dikelompokkan dalam  barang  bebas  impor,  barang dibatasi  impor  dan  barang  dilarang impor. Selanjutnya barang impor yang masuk  ke  Indonesia  haruslah  dalam keadaan  baru.  Barang  impor  yang tidak  dalam  keadaan  baru  (bekas) ditetapkan  oleh  menteri  berdasarkan peraturan perundang-undangan, barang-  barang  impor  yang  tidak dalam  keadaan  baru  dikategorikan sebagai barang dibatasi impor. Barang impor  yang  dibatasi  impor  sebelum memasuki daerah pabean harus memiliki  izin  yang  wajib  dimiliki importir.  Seperti  pangakuan  sebagai importir  produsen,  importir  terdaftar, persetujuan  impor,  laporan  surveyor dan  atau  mekanisme  perizinan  impor lain.  Selanjutnya,  para  pelaku  impor (importir)  harus  memiliki  Angka Pengenal Importir (API) .para importir
yang  tidak  memiliki  izin  impor dikenai  sanksi  pembekuan  API  dan sanksi administarsi.
Peredarannya pakian bekas begitu  cepat  dan  mudah,  karena pakaian  bekas  impor  ini  masuk  ke Indonesia melalui pelabuhan- pelabuhan  kecil  atau  pelabuhan  tidak resmi. Sehingga sangat mudah ditemukan hampir diseluruh kota-kota besar  di  Indonesia.  Penjualan  pakaian bekas  impor  dengan  jelas  dilarang  di Indonesia, larangan tersebut ditegaskan  dalam  Pasal  47  Ayat  (1) Undang-Undang  Perdagangan  dan berdasarkan  Surat  Direktorat  Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 48 SPK/SD/2/2015 tertanggal  11  Februari  2015  perihal Penanganan Pakaian Bekas Impor.
Pembangunan nasional merupakan wujud dari pembangungan manusia  yang  seutuhnya.  Dimana seluruh rakyat berhak untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.  Demi  tercapainya  tujuan tersebut  Indonesia  dihadapkan  pada kemajuan kegiatan ekonomi perdagangan  yang  semakin  terbuka, maka  dari  itu  dituntut  untuk  memiliki daya  saing  yang  kuat.  Salah  satu
aspeknya  adalah  bahwa  akan  semakin meningkatnya permasalahan mengenai perlindungan konsumen, hal ini dikarenakan  adanya  perkembangan yang dinamis yang terus menerus akan terjadi di bidang ekonomi. 10 Perlindungan konsumen
merupakan segala upaya yang menjamin  adanya  kepastian  hukum untuk  memberi  perlindungan  kepada konsumen,  hal  ini  tertuang  di  dalam Pasal  1  angka  1  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam melakukan  suatu  hubungan  hukum antara  penjual  dan  pembeli  hanya dilakukan secara lisan mengenai harga barang dan jenis barang yang diperjual belikan,  tidak  adanya  suatu  perjanjian tertulis  yang  ditanda  tangani  antara para  pihak  sehingga  disini  hak  dari pada  konsumen  dapat  saja  diciderai oleh penjual. 11
Larangan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hakikatnya untuk
mengupayakan  agar  barang  dan/atau
10 Erman Rajagukguk, dkk, Hukum Perlindungan  Konsumen, Mandar  Maju,
Bandung, 2000, hlm. 6.
11 Gunawan Widjaja, Hukum Tentang perlindungan  Konsumen ,  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 25.
jasa  yang  beredar  di  masyarakat merupakan  produk  yang  layak  edar, antara  lain  asal-usul,  kualitas  sesuai dengan  informasi  pengusaha  baik melalui  label,  etiket,  iklan,  dan  lain sebagainya.  Larangan  yang  tertuju pada “produk” sebagaimana dimaksudkan  diatas  adalah  untuk memberikan  perlindungan  terhadap kesehatan  /  harta  konsumen  dari penggunaan  barang  dengan  kualitas yang  dibawah  standar  atau  kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar. 12

## 2. Perdagangan  Pakaian  Impor Bekas di Pekanbaru
Perdagangan  merupakan  suatu kegiatan yang melekat pada kehidupan bermasyarakat  jaman  dahulu  maupun sekarang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang  Perdagangan  mengatakan: “Perdagangan  adalah tatanan kegiatan yang  terkait  dengan  transaksi  barang dan/atau  jasa  di  dalam  negeri  dan melampaui  batas  wilayah  negara dengan  tujuan  pengalihan  hak  atas barang dan/atau jasa untuk
12 Ahmadi  Miru  &  Sutarman  Yodo, Hukum Perlindungan  Konsumen ,  Rajawali  Pers, Jakarta, 2011, hlm. 65-66.
memperoleh imbalan atau
kompensasi.”  Kegiatan  perdagangan sangatlah  erat  hubungannya  dengan aktivitas-aktivitas manusia untuk memenuhi  kebutuhan  hidup,  salah satu  cara  manusia  untuk  berusaha memenuhi  kebutuhan  hidupnya  yaitu dengan cara berdagang.
Pakaian  bekas  atau secondhand diminati oleh seluruh masyarakat baik kaum  dewasa  maupun  remaja.  Tentu hal  ini  erat  kaitannya  dengan  gaya hidup modern yang selalu mengutamakan prestige . Membeli pakaian  bekas  adalah  hal  yang semakin  digemari.  Jika  kita  lihat  dari motivasi  membeli  barang  bekas  tentu saja karena harganya yang terjangkau. Selain  itu  juga  karena  modelnya  yang menurut  sebagian  orang  unik  atau masih  terlihat  masih  bagus.  Hal  ini menyebabkan  munculnya  toko  dan pasar yang menjual barang secondhand yang  semakin  digemari oleh semua kalangan.
Kebutuhan akan pakaian, merupakan  kebutuhan  pokok  dari kehidupan manusia. Keberadaan pakaian  impor  bekas  yang  bisa dijumpai di Pekanbaru seolah menjadi
solusi bagi sebagian masyarkat.
Masyarakat lebih mengutamakan harga  yang  murah,  namun  untuk kualitas barang tidak begitu diperhatikan. Tujuan adanya peraturan terkait  pelindungan  untuk  konsumen sebagai upaya untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah,  sehingga  tidak  hanya konsumen  yang  dilindungi  tetapi  juga untuk  kepentingan  pelaku  usaha. Tujuan  tersebut  antara  lain  adalah; 13
(a) Menigkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen  untuk  melindungi  diri;  (b) Mengangkat  harkat  dan  martabat konsumen dengan cara menghindarkannya  dari  akses  negatif pemakaian barang jasa; (c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,
menentukan,  dan  menuntut  hak- haknya sebagai konsumen; (d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen  yang  mengandung  unsur kepastian  hukum  dan  keterbukaan informasi  serta  adanya  akses  untuk mendapatkan informasi; (e) Menumbuhkan kesadaran pelaku
13 Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha; (f) Meningkatkan  kualitas  barang/jasa yang  menjamin  kelangsungan  usaha produksi  barang  dan  atau  jasa, kesehatan,  kenyamanan,  keamanan, dan keselamatan.
Larangan dalam Pasal 8 ayat (2)
Undang-Undang Perlindungan
Konsumen, hakikatnya untuk mengupayakan  agar  barang  dan/atau jasa  yang  beredar  di  masyarakat merupakan  produk  yang  layak  edar, antara  lain  asal-usul,  kualitas  sesuai dengan  informasi  pengusaha  baik melalui  label,  etiket,  iklan,  dan  lain sebagainya.  Larangan  yang  tertuju
pada
“produk” sebagaimana dimaksudkan  diatas  adalah  untuk memberikan  perlindungan  terhadap kesehatan  /  harta  konsumen  dari penggunaan  barang  dengan  kualitas yang  dibawah  standar  atau  kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang  dibayar. 14 Dalam  hal  ini  dapat
dijelaskan
bahwa kegiatan perdagangan  pakaian  bekas  impor
14 Ahmadi  Miru  &  Sutarman  Yodo, Op.cit. hlm. 65-66.
yang dilakukan oleh pedagang pakaian bekas  impor  di  Pekanbaru  dilarang, sebab  di  dalam  pakaian  bekas  impor terdapat  berbagai  jenis  bakteri  dan jamur yang dapat mengganggu kesehatan  tubuh  manusia  khususnya bagi  konsumen  pakaian  bekas  impor sendiri.  Hal  itu  yang  akan  membawa akibat  negatif  bagi  kesehatan  tubuh konsumen  pakaian  bekas impor, sehingga  perdagangan  pakaian  bekas impor  dilarang  untuk  dilakukan  oleh para pedagang.
Faktor  yang  melatarbelakangi mengapa  mereka  lebih  cenderung membeli pakaian-pakaian impor bekas juga  beragam.  Adapun  faktor-  faktor tersebut antara lain:
1. Peminatnya masih ada dan itu merupakan  salah  satu  alasan mengapa  para  penjual  masih tetap bertahan menjual pakaian impor bekas.
2. .  Pendapatan  yang  minin  dan kebutuhan hidup yang banyak juga menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat membeli pakaian impor bekas.  Bagi  mereka  jika pakaian  tersebut  masih  layak untuk  dipakai  tidak  jadi
masalah,  yang  penting  nanti pakaian  dicuci  dengan  bersih itu sudah cukup. Harga pakaian  impor  bekas  juga sangatlah  murah,  mulai  dari 5000  hingga  ratusan  ribu tergantung kebutuhan pembelinya.
3. Bagi  penjual  dengan  modal yang pas-pasan mereka sudah bisa membuka usaha
penjualan pakaian impor bekas,  mereka  hanya  butuh uang  4  juta  hingga  7  juta rupiah itu sudah bisa membeli  1  bal  (100  kg) pakaian  impor  bekas  yang terdiri  dari  kaos,  kemeja, celana,  dan  jaket. Yang
nantinya akan dijual perpotong dengan harga 5000 hingga ratusan ribu, tergantung merkdan juga kualitas barangnya.
Untungnya juga lumayan banyak,  bisa  dibilang  cukup untuk kebutuhan sehari- hari.
4. Kurangnya  ketegasan  dari Pemerintah  untuk  benar  – benar  menghentikan  usaha jual beli pakaian impor bekas.
Pasal 2 Peraturan Menteri dalam Negeri  Nomor  51/  M-DAG/  PER/  7/
2015 Tentang Larangan Impor Pakaian  Bekas,  berbunyi:  Pakaian bekas  dilarang  untuk  impor  ke  dalam wilayah  Indonesia.  Dan  Pasal  3 berbunyi:  pakaian  bekas  yang  tiba  di Wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  pada  atau  setelah  tanggal Peraturan  Menteri  ini  berlaku  wajib dimusnahkan sesuai  dengan ketentuan peraturan  Perundang-  undangan.  Jadi harusnya  Pemerintah  lebih  tegas dalam  menegakan  aturan  yang  sudah dibuat.  Karena  aturan  dibuat  pasti tujuanya  untuk  kemaslahatan  umat agar  menjadi  lebih  baik.  Sejauh  ini belum  ditemui  keluhan  dari  pembeli yang  membeli  pakaian  impor  bekas, karena mereka membeli atas keinginan  sendiri.  Mereka  nyaman- nyaman  saja  memakai  pakaian  impor bekas,  begitu  juga  dengan  para penjualnya. Bagi mereka yang penting keduanya  samaIsama  rela  itu  tidak menjadi permasalahan.
Maraknya  impor  pakaian  bekas diperkirakan  dipengaruhi  oleh  faktor, antara lain: luasnya wilayah kepualauan  nusantara  dan  begitu banyaknya  pintu  masuk  dan  keluar
yang harus diamankan kondisi industri dalam  negeri  yang  belum  mampu bersaing dengan produk impor kemampuan  dan  kemauan  aparatur penegak  hukum,  serta  rendahnya partisipasi  warga  masyarakat  dalam bekerja sama dengan aparatur pemerintah  dan  faktor-faktor  lainnya yang  saling  mempunyai  hubungan kausal. Terdapat beberapa faktor yang mendasari pelaku usaha Pusat Kebijakan  Perdagangan  Luar  Negeri, BP2KP,  Kementerian  Perdagangan melakukan  penyelundupan  pakaian bekas.  Faktor-faktor  yang  mendukung perdagangan  pakaian  bekas  adalah sebagai berikut:
1. Pengawasan  dari  Pemerintah Kota Pekanbaru
2. Penegakan Hukum
3. Kondisi Geografis
4. Industri Dalam Negeri
5. Masyarakat
Setiap  produsen  atau  importir yang memperdagangkan
pakaian
impor bekas diwajibkan selalu
memikirkan aspek
keamanan,
keselamatan,
kesehatan, serta lingkungan  hidup  sebelum  melakukan transaksi  impor.  Selain  itu,  produsen atau importir diharuskan mendaftarkan
barang  yang  diperdagangkan  kepada pihak  Kementerian  Perindustrian  dan Perdagangan sehingga pemerintah dapat  mengontrol  dan  mengetahui kondisi  barang  tersebut  dan  barang tersebut  termasuk  barang  legal  atau illegal  sebelum  diedarkan  kepada masyarakat.  Tindakan  tersebut  harus dilakukan dan wajib dilakukan berdasarkan  Pasal7  huruf  d  Undang- Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi  “menjamin  mutu  barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan  standar  mutu  barang  dan/ atau  jasa  yang  berlaku”.  Barang ataupun  jasa  yang  beredar  juga  harus memiliki  standardisasi  yang  telah memenuhi  ketentuan  standar  mutu barang dan/atau jasa yang berlaku dan digolongkan  sebagai  barang  yang memiliki  standar  nasional  Indonesia (SNI) oleh pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan tersebut.

## D. Kesimpulan
Pakaian bekas menjadi
kebutuhan  bagi  masyarakat  untuk memenuhi  kebutuhan  akan  sandang. Kebutuhan  ini  muncul  berdasarkan
merk,  harga  murah  dan  juga  kualitas yang  diberikan  oleh  pakaian  bekas
sehingga
pembeli melakukan
pembelian secara terus-menerus untuk memenuhi  keinginan  pembeli  yang mencari  merk  dan  berburu  harga murah  dengan  kualitas  yang  baik. Pembeli terobsesi untuk terus mengkonsumsinya agar terlihat berkelas  dan  tidak  kalah  dengan  yang lainnya.  harga  murah,  dan  bermerk menjadi  pilihan  utama  bagi  para pembeli  pakaian  bekas,  namun  tidak mengutamakan kesehatan pakaian bekas tersebut. Maka dari itu, perilaku diatas menyebabkan maraknya perdagangan  pakaian  bekas  impor  di Pekanbaru.
Faktor perdagangan pakaian
bekas  impor  tetap  eksis  di  Pekanbaru adalah karena faktor keinginan
masyarakat yang tinggi untuk memenuhi  kebutuhan  akan  merk, trend.  Faktor  pedagang  yang  dengan modal  minim  dan  usaha  cukup  untuk memenuhi  kebutuhannya,  pemerintah yang kurang tegas dalam mengimplementasikan  aturannya  serta peran  berbagai  oknum  terkait  yang mencari keuntungan, penegakan hukum.  Kemudian  kondisi  geografis,
industri  dalam  negeri,  dan  faktor masyarakat.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Damsar,  1997,  Sosiologi  Ekonomi, Pustaka Setia, Jakarta.
Miru,  Ahmadi  &  Sutarman  Yodo, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen , Rajawali Pers, Jakarta.
Rajagukguk, Erman, dkk, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung. Sutedi,  Adrian,  2012,  Aspek  Hukum Kepabeanan, Sinar Grafika, Jakarta.
Widjaja,  Gunawan,  2000, Hukum Tentang
perlindungan
Konsumen ,  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta.

## B. Artikel Jurnal
Rozita  Chandradewi,  Mudji  Rahadjo &  Krista  Yitawati,  “Analisa
Yuridis  Tentang  Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2014  Tentang Perdagangan Dan Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume  4  Nomor  1 Maret 2018; ISSN : 2407-8778.

## C. Internet
http://www.hupelita.com/baca.php?id
=12028, diakses pada tanggal 24
Juli 2019
Siti Nurjanah, Siaran Langsung Interaktif  TV  Edukasi,  Prilaku Ekonomi, Departemen Pendidikan Nasional Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi  Pendidikan, 27 Juni 2010, http://pustekkom. depdiknas.  go.  id.  diakses  25
November 2019
Tribunpekanbaru.com dengan judul Disperindag  Pekanbaru  Sidak Pusat  Penjualan  Pakaian  Bekas Impor, https:// pekanbaru. tribunnews.  com/  2015/  02/  06/ disperindag-  pekanbaru-  sidak- pusat- penjualan- pakaian-
bekas-  impor.  di  akses  pada tanggal 24 Juli 2019

## D. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang
Perlindungan
Konsumen
Undang-undang  Nomor  17  Tahun
2006 tentang Kepabeanan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Peraturan  Menteri  dalam  Negeri Nomor  51/  M-DAG/  PER/  7/ 2015  Tentang  Larangan  Impor Pakaian Bekas