## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 1, Februari 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PEMENUHAN  HAK  KONSUMEN  OLEH  PELAKU  USAHA  UNTUK MEMPEROLEH  HAK  DALAM  PEMBELIAN  MOTOR  DI  PT. DISTRIBUTOR MOTOR INDONESIA

## Stephanie Lamentira, Rahayu Subekti
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret e-mail : stephanielamentira@gmail.com , rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Desember 2021 Diterima: 12 Januari 2022 Terbit: 1 Februari 2022
Keywords: Consumer Rights;
Motorcycle Purchase;
Consumer Protection This  study  aims  to  determine  the  protection  of consumer rights in obtaining goods according to the agreement  based  on  Law  no.  8  of  1999  concerning consumer protection. This writing uses empirical or non-doctrinal  legal  methods,  using  a  prescriptive qualitative approach obtained directly by interviewing  the  Legal  Counsel  of  PT.  Distributor Motor  Indonesia  as  a  primary  data  source  and secondary legal materials. Data collection techniques were  carried  out  by  means  of  interviews  and literature  studies  were  analyzed  using  legal interpretation. Based on the results of the study, the results  obtained  PT.  Distributor  Motor  Indonesia have not been fulfilled the consumer rights. The rights of  consumers  that  have  not  been  fulfilled  by  these business  actors  are  that  the  Motorized  Vehicle Certificate  of  Ownership  and  Motorized  Vehicle Registration  Certificates  have  not  been  submitted after 3 (three) months of handing over the motorcycle units. As for the efforts made by the Business Actor to fulfill  the  rights of  the  consumer,  it  is  in  good  faith that  they  continue  to  carry  out  their  obligations  to continue  to  manage  the  documents  for  the completeness of the vehicle.

## Abstrak
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276

## Kata kunci:
Hak Konsumen; Pembelian Motor;
Perlindungan Konsumen Corresponding Author: Stephanie Lamentira Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui perlindungan  hak  konsumen  dalam  memperoleh barang  sesuai  yang  diperjanjikan  berdasarkan Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang perlindungan konsumen. Penulisan ini menggunakan  metode  hukum  empiris  atau  non doctrinal, menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat  preskriptif  yang  diperoleh  langsung dengan  wawancara  terhadap  Kuasa  Hukum  PT. Distributor  Motor  Indonesia  sebagai  sumber  data primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara wawancara  dan  studi  kepustakaan  dianalisis dengan menggunakan penafsiran hukum. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil di PT. Distributor Motor Indonesia terdapat adanya hak- hak  konsumen  yang  belum  dipenuhi.  Hak-hak konsumen yang belum dipenuhi oleh Pelaku usaha tersebut adalah belum diserahkan Buku Kepemilikan Tanda Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda  Kendaraan  Bermotor  yang  setelah  3  (tiga) bulan  dilakukannya  serah  terima  unit  sepeda motor.  Adapun  upaya  yang  dilakukan  oleh Pelaku Usaha  untuk  memenuhi  hak-hak  konsumen tersebut  adalah  dengan  itikad  baik  tetap melaksanakan kewajibannya untuk tetap melakukan  pengurusan  terhadap  dokumen kelengkapan kendaraan.
@Copyright 2021.

## A. PENDAHULUAN
Kehidupan  manusia  yang  dibarengi  oleh  kemajuan  teknologi  dunia modern menjadikan aktivitas manusia sehari-hari di tunjang oleh berbagai aspek. Salah satu aspek penunjang aktivitas manusia tersebut adalah alat transportasi.  Hal tersebut salah satunya terlihat pada perkembangan alat transportasi pada era modern ini. Alat transportasi sudah menjadi kebutuhan manusia dalam mempermudah aktivitasnya sehari-hari, salah satunya dari alat transportasi tersebut adalah kendaraan bermotor.
Dalam  memenuhi  permintaan  sepeda  motor  saat  ini  banyak  tersedia  pilihan merek  sehingga  membuat  perusahaan  penyedia  semakin  kompetitif.  Hal  tersebut terlihat  banyak  perusahaan  dan dealer yang  menawarkan  berbagai  jenis  sepeda motor  dengan  harga  dan  tipe  yang  bervariatif.  Salah  satu dealer sepeda  motor tersebut  adalah  PT.  Distributor  Motor  Indonesia  (PT.  DMI).  PT.  DMI  merupakan dealer resmi sepeda motor Royal Einfield pertama di Jakarta sejak 14 Januari 2016 hingga Maret 2020.
Bahwa  permasalahan  muncul  pada  awal  tahun  2020  disebabkan  karena konsumen PT. DMI menuntut hak-haknya atas Surat Kendaraan Bermotor (SKB). SKB tersebut  terdiri  atas  Surat  Tanda  Kendaraan  Bermotor  (STNK)  dan  Buku  Pemilik Kendaraan  Bermotor  (BPKB)  yang  sudah  dijanjikan  oleh  PT.  DMI  akan  diterima  3 (tiga) bulan untuk STNK dan sekitar 6 (enam) bulan untuk BPKB sejak tanggal telah dilakukannya  pelunasan  yang  tertuang  dalam  Surat  Pesananan  Kendaraan  (SPK). Namun  setelah  dilakukannya  pelunasan  hingga  1  (satu)  tahun  pembelian  SKB tersebut  belum  juga  diberikan  oleh  PT.  DMI  yang  pada  fakta,  SKB  merupakan kewajiban yang harus dipenuhi PT. DMI kepada konsumen.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut  konsumen  merasa  sangat  dirugikan  baik secara  moril  maupun  materiil  karena  konsumen  memiliki  suatu  unit  kendaraan bermotor  tidak  terdaftar.  Pelaku  Usaha  yang  mempunyai  kewajiban  untuk melakukan  pengurusan  surat  kendaraan  bermotor  tersebut  sudah  melanggar hak- hak  konsumen  yang  diatur  dalam  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen.  Hak  Konsumen  yang  di  langgar  berdasarkan permasalahan diatas berupa pelanggaran terhadap hak atas kenyamanan, keamanan, dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa,  hak  atas  informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta hak untuk mendapatkan kompensasi ganti kerugian atas keterlambatan penyerahan dokumen  unit  kendaraan  bermotor  tersebut.  Dengan  adanya  permasalahan  yang telah di uraikan diatas, konsumen pembeli sepeda motor yang hendak menggunakan unitnya  beresiko  melanggar  ketentuan  Pasal  280  dan  Pasal  288  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Konsumen  maupun  pihak  PT.  DMI  sebagai  pelaku  usaha  memiliki  hak  dan kewajiban  yang  harus  dipenuhi  yang  jelas  diatur  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Berdasarkan  uraian  permasalahan  diatas maka  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  mengenai  pelaksanaan  pemenuhan  hak konsumen dan upaya konsumen untuk memperoleh hak dalam pembelian motor di PT. Distributor Motor Indonesia.

## PERUMUSAN MASALAH
Adapun masalah yang dikemukan dalam jurnal ini antara lain:
1. Bagaimana  pelaksanaan  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  dalam  pembelian  unit sepeda  motor  di  PT.  Distributor  Motor  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana upaya konsumen pembeli motor di PT. Distributor Motor Indonesia dalam memperoleh hak sebagai konsumen?

## B. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Tinjaun tentang Hukum Perlindungan Konsumen
Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindung.n konsumen merupakan bagian  dari  hukum  konsumen,  yang  memuat  asas-asas  yang  bersifat  mengatur dan  melindungi  konsumen.  Hukum  konsumen  diartikan  sebagai  keseluruhan asas-asas  dan  kaidah-kaidah  hukum  yang  mengatur  hubungan  dan  masalah konsumen  tersebar  dalam  berbagai  bidang  hukum  (Nasution,  2006:37).  Ruang lingkup  hukum  perlindungan  konsumen  sulit  dibatasi  hanya  dengan menampungnya  dalam  satu  jenis  undang-undang,  seperti  Undang-Undang
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
tentang  Perlindungan  Konsumen.  Hukum  perlindungan  konsumen  selalu berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena  pada  setiap  bidang  dan  cabang  hukum  senantiasa  terdapat  pihak  yang berpredikat konsumen. Sidharta yang mengutip tulisan Edmond Cahn dalam Law in  the  Consumer  Perspective menjelaskan  bahwa  disadari  atau  tidak,  setiap manusia  adalah  konsumen.  Dalam  persepktif  yang  lebih  luas,  bahkan  ada anggapan bahwa kita adalah konsumen dari produk politik yang disebut hukum (Sidharta, 2004:1).
Perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berdasarkan asas-asas yang terdapat pada perlindungan konsumen (Dr. Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin :76). Pihak dalam UU Perlindungan Konsumen ada 2 (dua), yaitu pelaku usaha dan konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia  dalam masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan Pasal  1  angka  (3),  Pelaku  usaha  adalah  setiap  orang  perseorangan  atau  badan usaha,  baik  yang  berbentuk  badan  hukum  maupun  bukan  badan  hukum  yang didirikan  dan  berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum negara  Republik  Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
2. Tinjauan tentang Hak Konsumen dan Kewajiban Konsumen
a. Hak Konsumen
Istilah  perlindungan  konsumen  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum. Dalam  perlindungan  hukum  mengandung  aspek  hukum.  Adapun  materi  yang mendapatkan  perlindungan  itu  bukan  sekedar  fisik,  melainkan  termasuk  hak- haknya  yang  bersifat  abstrak.  Dengan  kata  lain,  perlindungan  konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak- hak konsumen (Celine Tri Siwi K, 2008:30).
Berdasarkan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, hak konsumen, yaitu :
a. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa  tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta  jaminan  yang dijanjikan;
c. Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas  dan  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
h. Hak untuk  mendapat  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan lainnya.
Kewajiban Konsumen
Disamping memperoleh hak-hak, konsumen juga mempunyai kewajiban yang disebutkan  dalam  UU  Perlindungan  Konsumen,  berdasarkan  Pasal  5  UU Perlindungan Konsumen konsumen kewajiban konsumen, yaitu:
a. Membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi dan  prosedur  pemakaian  atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. Mengikuti  upaya  penyelesaian  hukum  sengketa  perlindungan  konsumen secara patut.
3. Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen Upaya  penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat  dilakukan  melalui  lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dan melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum sesuai dengan Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi :
(1) Setiap  konsumen  yang  dirugikan  dapat  menggugat  pelaku  usaha  melalui lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen  dan pelaku  usaha  atau  melalui  peradilan  yang  berada  di  lingkungan  peradilan umum.
(2) Penyelesaian sengletan konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di  luar  pengadilan  berdasarkan  pilihan  sukarela  para  pihak  yang bersengketa.
(3) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
(4) Apabila  telah  dipilih  upaya  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar pengadilan gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para yang bersengketa.
Pemberian  sanksi  dalam  UU  Perlindungan  Konsumen  dapat  berupa  sanksi administratif  atau  sanksi  pidana.  Pengaturan  kewenangan  untuk  menjatuhkan sanksi  administratif  dilakukan  oleh  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen yang dijelaskan dalam Pasal 60 UU Perlindungan Konsumen yaitu :
(1) Badan  penyelesaian  sengketa  konsumen  berwenang  menjatuhkan  sanksi administartif  terhadap  pelaku  usaha  yang  melanggar  Pasal  19  ayat  (2)  dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
(2) Sanksi  administratif  berupa  penetapan  ganti  rugi  paling  banyak  Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).
(3) Tata  cara  penetapan  sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.
Ketentuan  sanksi  pidana  dalam  UU  Perlindungan  Konsumen  diatur  dalam Pasal 62 dan Pasal 63, sebagai berikut:
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Pasal 62 menyatakan bahwa:
(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua milyar Rupiah).
(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah)
(3) Terhadap  pelanggaran  yang  mengakibatkan  luka  berat,  sakit  berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.
Ketentuan  dalam  Pasal  62  ini  memberlakukan  dua  aturan  hukum  sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana, sementara diluar tingkat pelanggaran tersebut  berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Dalam undang-undang ini di pertimbangkan terhadap sanksi tambahan, yang bermaksud jika perbuatan pidana dapat selalu berulang, artinya pidana denda saja masih belum cukup sehingga diberikan sanksi tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen, yaitu:
Terhadap  sanksi  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  62,  dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:
a. Perampasan barang tertentu;
b. Pengumuman keputusan hakim;
c. Pembayaran ganti rugi;
d. Perintah  penghentian  kegiatan  tertentu  yang  menyebabkan  timbulnya kerugian konsumen;
e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
f. Pencabutan izin usaha.
4. Tinjuan tentang Jual Beli Jual beli merupakan suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut (Subekti, 2001:1). Berdasarkan Pasal  1457  KUHPer,  Jual  beli  adalah  suatu  persetujuan  yang  mengikat  pihak penjual berjanji menyerahkan suatu barang/benda dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Dalam Jual beli tersebut  timbul  perikatan  yang  menunjukkan  dari  satu  pihak  perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang  mencakup  dua  perbuatan  yang  bertimbal  balik  itu  adalah  sesuai  dengan istilah belanda “koopen verkoop” yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang  satu  “verkoopt”  (menjual)  sedang  yang  lannya  “koopt”  (membeli).  Dalam bahasa inggris j ual beli disebut dengan hanya “sale” saja yang berarti “penjual” (Abdul Kadir Muhammad, 2008:20).
Perjanjian jual beli dapat berbentuk lisan atau tertulis yang biasa terjadi di pasar tradisional. Namun untuk barang tertentu harus menggunakan perjanjian secara tertulis semisal pada jual beli tanah, rumah, mobil serta barang-barang lain yang dalam jumlah banyak. Hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli adalah penjual  mempunyai  hak  untuk  menerima  pembayaran  yang  sesuai  dengan kesepakatan  mengenai  kondisi  dan  nilai  tukar  barang  dan  atau  jasa  yang diperdagangkan dan hak untuk meminta kembali barang yang telah diserahkan. Pihak  penjual  mempunyai  kewajiban  utama  yaitu  menyerahkan  hak  milik  atas barang yang telah di perjualbelikan itu kepada pembeli. Hak pihak pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya dari penjual.

## C. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau non doctrinal  atau  biasa  disebut  sebagai  penelitian  sosiologis,  menggunakan pendekatan  kualitatif  yang  bersifat  preskriptif  yaitu  suatu  penelitian  yang berusaha  untuk  mendapatkan  saran-saran  mengenai  apa  yang  yang  harus dilakukan  untuk  mengatasi  masalah-masalah  tertentu  (Soerjono  Soekanto, 1984:51).  Adapun  lokasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Kantor  Kuasa  Hukum Infinitum  Law  Office  selaku  Kuasa  Hukum  PT.  Distributor  Motor  Indonesia. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data.

## D. PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Dalam Pembelian Unit Sepeda Motor  PT.  Distributor  Motor  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pemenuhan hak konsumen merupakan hal yang utama dan penting bagi pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli. Untuk dapat memenuhi hak-hak yang dimiliki  konsumen,  pelaku  usaha  harus  melakukannya  dengan  baik  dan  penuh tanggung jawab. Sehingga jika pelaku usaha melakukan hal tersebut pembeli akan merasa  dijamin  keselamatannya  dalam  penggunaan  barang  dan  jasa  tersebut. Dalam  paradigma  bisnis  modern,  prinsip  pemenuhan  hak  dan  kewajiban pelaksanaannya harus diperhatikan oleh perusahaan. Konsumen sebagai pembeli juga  mempunyai  kewajiban  dalam  Pasal  1513  KUHPerdata  yang  menyatakan “kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembeliaan pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam perjanjian” (Muhajir, 2019: 133).
Berdasarkan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, Konsumen mempunyai hak- hak yang wajib untuk dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebagai berikut:
a. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
b. Hak  untuk  memilih  dan  mendapatkan  barang  dan/atau  jasa  yang  sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diberikan.
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
e. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
g. Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif.
h. Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian, apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  konsumen  pembeli  Motor  yang dilakukan  pada  tanggal  15  September  2021  Pukul  19.00  WIB  didapatkan informasi, pihak PT. DMI sebagai pelaku usaha setelah dilakukannya pembelian unit  sepeda  motor  belum  memenuhi  kewajibannya  kepada  konsumen  untuk memberikan BPKB dan STNK atas unit sepeda motor yang telah dibeli. Sehingga dengan belum diberikannya BPKB dan STNK tersebut, PT. DMI sebagai pelaku usaha  telah  melanggar  beberapa  hak  konsumen  yang  diatur  Pasal  4  UU Perlindungan  Konsumen.  Berdasarkan  analisis  atas  hasil  wawancara  dengan konsumen, hak konsumen yang dilanggar atas permasalahan tersebut adalah
1) PT.  DMI  mengabaikan  hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dalam hal ini unit sepeda motor yang  telah  dibeli  oleh  Konsumen.  Keselamatan  dan  keamanan  dalam menggunakan unit sepeda motor yang telah dibelinya diabaikan oleh pihak PT. DMI dengan alasan unit sepeda motor yang akan digunakan dijalan melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 280 dan Pasal 288 ayat 1 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2) PT. DMI melanggar hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Konsumen merasa informasi yang diberikan  oleh  PT.  DMI  tidak  sesuai  dengan  kondisi  yang  terjadi  karena konsumen  sebagai  pihak  yang  berhak  untuk  mendapatkan  informasi  atas kepengurusan  STNK  dan  BPKB  terhadap  unit  sepeda  motor  tersebut.  Pada faktanya jika konsumen menanyakan terkait dengan STNK dan BPKB tersebut kepada  pihak  PT.  DMI,  PT.  DMI  tidak  dapat  memberikan  kepastian  waktu terhadap proses kepengurusan dokumen-dokumen tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara dengan kuasa hukum PT. DMI yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2021 Pukul 14.00 WIB, PT. DMI sebagai pelaku usaha dengan  itikad  baik  akan  melaksanakan  kewajibannya  kepada  konsumen  atas pembelian  unit  sepeda  motor  yang  telah  dibeli  di  PT.  DMI.  Keterlambatan penerbitan  BPKB  dan  STNK  unit  sepeda  motor  tersebut  dikarenakan  masih terkendala  karena  adanya Covid-19 .  Proses  atas  dokumen  tersebut  dilakukan dengan membagi kloter terhadap kepengurusan STNK dan BPKB terhadap unit sepeda motor yang telah dibeli oleh konsumen. Kuasa hukum PT. DMI memahami bahwa  kerugian  yang  dialami  oleh  Konsumen  terdiri  dari  kerugian  tidak memperoleh kenikmatan barang telah dibeli karena motor yang menjadi objek perjanjian belum menjadi hak milik konsumen sepenuhnya.
Kewajiban PT. DMI kepada konsumen untuk menyerahkan unit sepeda motor beserta kelengkapan dokumen atas unit sepeda motor kepada konsumen sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati tetap menjadi fokus utama PT. DMI. Bahwa  berdasarkan  wawancara  yang  telah  Penulis  lakukan  pada  PT.  DMI, kewajiban  pelaku  usaha  untuk  beritikad  baik  dalam  melakukan  kegiatan
usahanya  berdasarkan  asas  yang  dikenal  dalam  hukum  perjanjian  Pasal  1318 ayat 3 KUH Per akan tetap dipenuhi oleh PT. DMI karena dalam UU Perlindungan Konsumen  pelaku usaha  diwajibkan  beritikad  baik  dalam  melakukan  kegiatan usahanya,  sedangkan  bagi  konsumen  diwajibkan  beritikad  baik  dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
2. Upaya Konsumen Untuk Memperoleh Hak Sebagai Konsumen Terhadap Unit Sepeda Motor Yang Telah Dibeli di PT. Distributor Motor Indonesia Hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha yang menimbulkan suatu kerugian  sebagai  akibat  dari  penggunaan,  pemanfaatan  serta  pemakaian  atas suatu  barang  tertentu  yang  dihasilkan  oleh  pelaku  usaha,  maka  dalam  hal  ini keluhan konsumen berhak untuk didengar. Konsumen berhak untuk memperoleh ganti kerugian dan sebaliknya pelaku usaha berkewajiban untuk mendengarkan keluhan konsumen dan memberi ganti rugi akibat kerugian konsumen (Ni Komang Ayu Nira Relies Rianti, 2017:529). Upaya hukum untuk melindungi konsumen atau pembeli  terhadap  barang  yang  telah  diperdagangkan  oleh  pelaku  usaha  atau penjual agar konsumen tidak merasa dirugikan telah diatur secara jelas dalam UU Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen telah  diatur  perbuatan-perbuatan  yang  dilarang  dilakukan  oleh  Pelaku  Usaha sehingga secara hukum kedudukan konsumen dilindungi dalam hal ini.
Pasal 8 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen menyatakan:
(1)  Pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau  memperdagangkan  barang dan/atau jasa yang:
a. Tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan  standar  yang  dipersyaratkan  dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. Tidak  sesuai  dengan  janji  dinyatakan  dalam  label,  etiket  keterangan,  iklan  atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
Sehingga  berdasarkan  permasalahan  yang  telah  penulis  uraikan  diatas, Konsumen  pembeli  unit  sepeda  motor  di  PT.  DMI  sudah  melakukan  beberapa upaya hukum untuk menuntut atas hak-hak yang belum dipenuhi oleh PT. DMI. Tindakan yang telah dilakukan oleh konsumen tersebut secara garis besar masih dilakukan  melalui  jalur  non  litigasi atau  penyelesaian  diluar  pengadilan  dengan alasan penyelesaian tersebut bersifat lebih efisien dan efektif.
Upaya atau tindakan yang telah dilakukan oleh konsumen pembeli unit sepeda motor pada PT. DMI untuk menuntut haknya adalah dengan menghubungi hotline yang  telah  disediakan  oleh  PT  DMI,  mendatangi  kantor  PT.  DMI  serta  upaya konsumen PT. DMI yang merasa tidak puas dengan janji yang diberikan oleh PT. DMI memilih jalur hukum dengan cara mengirimkan Surat Somasi kepada PT. DMI yang  pada  intinya  Surat  somasi  tersebut  menjelaskan  bahwa  PT.  DMI  telah melanggar hak-hak konsumen yang secara fakta kewajibannya telah dipenuhi oleh konsumen serta konsumen meminta PT. DMI untuk segera memberikan dokumen kelengkapan atas pembelian sepeda motor tersebut.
Bahwa terhadap permasalahan yang ada PT. DMI melalui kuasa hukumnya pada saat wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2021 Pukul 14.00 WIB menyatakan bahwa proses kepengurusan dokumen kelengkapan atas kendaraan bermotor tersebut masih dalam tahap proses untuk penyelesaian sehingga jangka waktu  penyelesaian  tidak  dapat  dipastikan  karena  terdampak  adanya Pemberlakuan  Kegiatan  Masyarakat  dan  Pandemi  Covid-19.  Berdasarkan
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
pernyataan tersebut PT. DMI secara itikad baik tetap akan melakukan pengurusan atas dokumen-dokumen unit sepeda motor milik konsumen yang telah dibeli dan langsung memberikan dokumen tersebut kepada konsumen jika sudah selesai.
Berdasarkan  hasil  analisis  wawancara  yang  dilakukan,  permasalahan  yang timbul antara  konsumen  dan  pelaku usaha  masih  sering terjadi  dalam berbagai transaksi atau kegiatan usaha pada umumnya. Sesuai yang diamanatkan oleh UU Perlindungan Konsumen, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika mengalami  kerugian  berkaitan  dengan  ketidaksesuaian  barang  yang  diberikan oleh  pelaku  usaha,  Konsumen  dapat  meminta  ganti  rugi  atas  kerugian  yang ditimbulkan  oleh  pelaku  usaha  sesuai  dengan  yang  di  amanatkan  Pasal  19  UU Perlindungan Konsumen.
Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen menyatakan:
(1) Pelaku  Usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa  pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan Kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  konsumen  yang  dirugikan  akibat mengkonsumsi barang dan ata jasa dapat mengajukan ganti rugi kepada pelaku usaha  baik  dalam  bentuk  pengembalian  uang  maupun  penggantian  barang dan/atau jasa. Dalam hal ganti rugi belum dilakukan oleh pelaku usaha konsumen dapat  mengupayakan  atas  ganti  kerugian  tersebut  berdasarkan  Pasal  45  UU Perlindungan Konsumen sebagai berikut : Pasal 45 ayat (1) dan (2):
(1) Setiap  konsumen  yang  dirugikan  dapat  menggugat  pelaku  usaha  melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
(2) Penyelesaian sengeketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.
Berdasarkan  Pasal  45  yang  telah  disebutkan  diatas,  Konsumen  memiliki choice  of  law atau  pilihan  hukum  untuk  menuntut  ganti  rugi  tersebut  kepada pelaku usaha. Konsumen dapat menempuh jalur pengadilan atau luar pengadilan. Hak  untuk  mendapatkan  upaya  penyelesaian  yang  patut  dimaksudkan  untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum (Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004:  46). Dalam konteks  hukum  positive  yang  berlaku  di  Indonesia,  konsumen  jika  merasa dirugikan  dalam  mengkonsumsi  barang  atau  jasa  dapat  menuntut  pihak  yang dirugikan (Hamzah, 2017: 710).
Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum ini sebenarnya juga meliputi hak untuk  mendapatkan  ganti  kerugian,  namun  kedua  hak  tersebut  tidak  berarti identik.  Untuk  memperoleh  ganti  kerugian,  konsumen  tidak  selalu  harus menempuh  upaya  hukum  terlebih  dahulu.  Sebaliknya,  setiap  upaya  pada hakikatnya  berisi  tuntutan  memperoleh  ganti  kerugian  oleh  salah  satu  pihak. Tentu ada beberapa karakteristik tuntutan yang tidak memperbolehkan tuntutan
ganti  kerugian  ini  seperti  dalam  upaya  legal  standing  LSDM  yang  dibuka kemungkinannya dalam Pasal 46 ayat (1) huruf (c) UU Perlindungan Konsumen (Celine  Tri  Siwa  Kristiyanti,  2009:  38).  Konsumen  berhak  menuntut pertanggungjawaban hukum dari pihak-pihak yang dipandang merugikan karena mengkonsumsi produk ini (Shidarta, 2004: 2009). Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk dengan melalui jalur hukum (Ahmadi Miru& Sutarman Yodo, 2004: 46). Dalam memperjuangkan hak-hak sebagai konsumen, konsumen harus bertindak aktif  untuk  menuntut  ganti  kerugian  kepada  pelaku usaha  karena  pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sudah sepatutnya mengerti dan memahami hak dan kewajibannya  sebagai  pelaku  usaha  berdasarkan  Pasal  6  UU  Perlindungan Konsumen yang diharapkan tidak ada pihak yang akan dirugikan akibat kelalaian atau itikad buruk dari pelaku usaha.
Dalam permasalahan ini PT. DMI sebagai pelaku usaha mempunyai hak untuk menerima  pembayaran  yang  sesuai  dengan  kesepakatan  terhadap  barang  yang dijual. Setelah konsumen melaksanakan kewajibannya kepada pelaku usaha sudah sepatutnya  pelaku  usaha  memenuhi  hak  konsumen  yang  telah  membayar terhadap barang yang dijual. Oleh karena itu apabila konsumen belum memiliki kesadaran  akan  hak-haknya  serta  belum  mempunyai  kemampuan  dan kemandirian  untuk  melindungi  diri  dari  tindakan  produsen  yang  seringkali melanggar  hak  konsumen.  Sehingga  dapat  disimpulkan  UU  Perlindungan Konsumen belum berjalan secara efektif di masyarakat.

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  mengenai  perlindungan hak  konsumen  untuk  memperoleh  hak  dalam  pembelian  motor  dapat disimpulkan, yaitu:
1. Pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban dalam pembelian unit sepeda motor PT.  Distributor  Motor  Indonesia  belum  sesuai  dengan  hak-hak  yang  telah dijelaskan  dalam Pasal  4  UU  Perlindungan  Konsumen.  Konsumen  masih  belum mendapatkan  hak  atas informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang digunakan yaitu konsumen masih tidak bisa mendapatkan informasi secara benar, dan jelas tentang kepengurusan atas dokumen  kelengkapan  kendaraan  berupa  BPKB  dan  STNK  dan  PT.  Distributor Motor  Indonesia  belum  memenuhi  hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  karena  menimbulkan kondisi konsumen pemilik dan pembeli unit sepeda motor di PT. DMI melanggar UU  Lalu  Lintas  dan  Angkatan  Jalan  karena  memiliki  unit  sepeda  motor  tanpa dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor.
2. Upaya konsumen untuk memperoleh hak sebagai konsumen terhadap unit sepeda motor  yang  telah  dibeli  di  PT.  Distributor  Motor  Indonesia  adalah  dengan mengupayakan dengan cara menghubungi hotline yang telah disediakan oleh PT. Distributor  Motor  Indonesia,  mendatangi  kantor  PT.  DMI  dan  menempuh  jalur litigasi dengan mengirimkan somasi kepada PT. DMI. Berdasarkan upaya-upaya konsumen untuk memperoleh hak-haknya tersebut, Pihak PT. Distributor Motor Indonesia  sebagai  pelaku  usaha  dengan  itikad  baik  tetap  melaksanakan kewajibannya  untuk  tetap  melakukan  pengurusan  terhadap  dokumen
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
kelengkapan kendaraan berupa BPKB dan STNK atas unit kendaraan bermotor yang telah dibeli oleh konsumen.

## SARAN
PT.  Distributor  Motor  Indonesia  hendaknya  dapat  memberikan  kepuasaan kepada  konsumen  dalam  pembelian  unit  sepeda  motor  dengan  secara  jelas memberikan informasi atas kejelasan kepengurusan dokumen kendaraan kepada konsumen pembeli sehingga konsumen tidak merasa dirugikan atas pembelian unit  sepeda  motor  tersebut.  Selain  itu  pihak  PT.  Distributor  Motor  Indonesia harus  bersifat  kooperatif  dan  selalu  bertindak  dengan  itikad  baik  terhadap konsumen karena hal ini menyangkut hak-hak konsumen sesuai yang dinyatakan dalam UU Perlindungan Konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo. 2004. Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Ahmadin. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Studi Kasus Di Bima. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan . Vol. 5. No. 1 Januari.
Az Nasution, S.H. 2006. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar . Jakarta: Diadit Media.
Celine Tri Siwi K. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Sinar Grafika. Sidharta.  2004. Hukum  Perlindungan  Konsumen  Indonesia .  Jakarta:  Gramedia Widiasarana Indonesia.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Jurnal dan Publikasi Ilmiah Dr.  Niru  Anita  Sinaga,  S.H.,  M.H.,  Nunuk  Sulisrudatin,  S.H.,  SIP,  MSI.  2015. “ Pelaksanaan  Perlindungan  Konsumen  Di  Indonesia ”.  Jurnal  Ilmiah  Hukum Dirgantara. Volume 5 No. 2: 72 edisi 2015. Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Suryadarma.
Hamzah. 2017. “Comparative Study on Consumer Protection in Indonesia through Mechanism of Product Liability Insurance”. European Research Studies Journal. Volume XX, Issue 3A.
Muhajir.  “E - Commerce  Consumer  Protection  At  Tokopedia”,  Jurnal  Al -Amwal: Journal of Islamic Economic Law , Vol. 4, No. 2, September 2019. Ni Komang Ayu Nira Relies Rianti. 2017, “ Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Hortweighting Ditinjau Dari Undang-Undang No  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen” . Jurnal  Magister  Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal). Vol. 6, No. 4.
Raden Ajeng Astari Sekarwati, Susilowati Suparto. 2021. “ Perlindungan Konsumen Untuk  Memperoleh  Hak  Layanan  Purna  Jual  Di  Indonesia  Dan  Eropa ”  ( Jurnal Binal Mulia Hukum ), Vol. 5No. 2.