Volume 11  Nomor 1 Maret 2020 Approved: 24-02-2020, Accepted: 27-02-2020, Submitted: 26-03-2020
105

## KEBIJAKAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

## Oleh:
Miftahul Ulum 1 Email: miftahul_ulum2001@yahoo.com
Abstract: National  Education  Standards  are  minimum  criteria  regarding the  education  system  in  the  entire  jurisdiction  of  the  Unitary  Republic  of Indonesia. The policy regarding National Education Standards is contained in Government regulation No. 19 of 2005 This regulation is a translation of Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System. And along with  the  enactment  of  the  2013  curriculum,  the  policy  changed  to Government  Regulation  No.  32  of  2013  concerning  Amendments  to Government  Regulation  No.  19  of  2005  concerning  National  Education Standards. National Education Standards contain 8 minimum criteria which include:  graduate  competency  standards,  content  standards,  process standards, teacher and education staff standards, facilities and infrastructure standards,  management  standards,  financing  standards,  education assessment standards.
Keywords: policy, education, national education standards.

## Pendahuluan
Seperti  kita  ketahui,  dan  masyarakat  luas  menyadari,  bahwa  mutu pendidikan  nasional  sudah  tercecer  dari  bangsa-bangsa  lain  termasuk negara-negara tetangga kita. Berawal dari situlah timbul hasrat yang besar untuk memperbaiki dan dan meningkatkan mutu pendidikan nasional. 2
Dengan  dalih  untuk  meningkatkan  mutu  dan  standar  pendidikan nasional  maka  diadakanlah  berbagai  usaha  dan  peraturan  untuk menyeragamkan  pendidikan  nasional.  Dari  sinilah  kita  mulai  mengenal norma-norma nasional  yang dicapai  melalui  ujian nasional.  Berbagai  cara dilaksanakan untuk mencapai mutu pendidikan yang dicita-citakan seperti dikembangkannya  tes-tes  standar  untuk  menyeragamkan  mutu pendidikan di seluruh negara. Meski dari segi tertentu menunjukkan hasil
1 Dosen STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan
2 H.A.R. Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 105.
Volume 11  Nomor 1 Maret 2020 Approved: 24-02-2020, Accepted: 27-02-2020, Submitted: 26-03-2020
yang  menggembirakan  seperti  percepatan  pencapaian  target-target kuantitatif pendidikan. Namun, banyak pula hasil negatif yang dilahirkan di  dari  sistem  pendidikan  yang  diatur  oleh  keinginan  pencapaian keseragaman nasional. 3
Selama ini kita lihat betapa pendidikan telah diredusir sebagai proses untuk  lulus  ujian  nasional  tetapi  tidak  diarahkan  untuk  membentuk masyarakat yang bermoral dan beradab. Pendidikan kita selama ini mulai dari  proses,  metodologi,  sistem,  telah  menghasilkan  manusia-manusia robot  dan  hanya  menerima  petunjuk  dan  pengarahan  dari  atas.  Oleh karena itu, masyarakat bukannya menjadi berdaya tapi diperdayakan oleh sistem yang otoriter. 4

## Teori Kebijakan Standar Nasional Pendidikan
Menurut Fred N. Kerlinger sebagaimana yang dikutip oleh Nanang Fattah,  teori  adalah  seperangkat  konsep,  asumsi,  dan  generalisasi  yang saling  berhubungan  yang  secara  sistematis  menggambarkan  dan menjelaskan keteraturan perilaku dalam organisasi pendidikan. 5
Menurut  kamus  Oxford,  kebijakan  berarti  rencana  kegiatan  atau pernyataan  tujuan-tujuan  ideal. 6 Istilah  kebijakan (policy) seringkali dicampur-adukkan  dengan  kebijaksanaan (wisdom) .  Namun,  sebenarnya kedua  istilah  tersebut  memiliki  makna  yang  berbeda.  Landasan  utama yang  mendasari  suatu  kebijakan  adalah  pertimbangan  akal,  sedangkan kebijaksanaan  lebih  menekankan  kepada  faktor-faktor  emosional  dan irrasional. 7 Adapun  kebijakan  pendidikan  berkenaan  dengan  pengaturan
3 H.A.R.  Tilaar, Paradigma  Baru  Pendidikan  Nasional (Jakarta:  Rineka  Cipta, 2010), 66.
4 Ibid., 21.
5 Nanang  Fattah, Analisis  Kebijakan  Pendidikan (Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya, 2013), 37.
6 Ibid., 131.
7 H.A.R.  Tilaar  &  Riant  Nugroho, Kebijakan  Pendidikan:  Pengantar  untuk memahami  kebijakan  pendidikan  dan  kebijakan  pendidikan  sebagai  kebijakan  publik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 16.
Volume 11  Nomor 1 Maret 2020 Approved: 24-02-2020, Accepted: 27-02-2020, Submitted: 26-03-2020
kehidupan dengan sesama manusia. Hal ini menunjukkan aspek sosialitas dari keberadaan manusia. 8
Menurut  Yoyon  Bahtiar  Irianto,  kebijakan  merupakan  segala perbuatan  yang  dikehendaki  pemerintah  untuk  dilakukan  atau  tidak dilakukan  yang  dirumuskan  dalam  suatu  kebijakan,  untuk  mencapai tujuan yang hendak dicapai melalui program-program pemerintah. 9
Kebijakan  mengenai  Standar  Nasional  Pendidikan  tertuang  dalam peraturan  Pemerintah  No.  19  athun  2005  Peraturan  ini  merupakan penjabaran  dari  UU  No.  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.  Dan  seiring  dengan  pemberlakuan  kurikulum  2013,  kebijakan tersebut berubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Dalam Peraturan Pemerintah Bab I ayat 1 disebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh  wilayah  hukum  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. 10 Standar Nasional  Pendidikan  berfungsi  sebagai  dasar  dalam  perencanaan, pelaksanaan,  dan  pengawasan  pendidikan  dalam  rangka  mewujudkan pendidikan  nasional  yang  bermutu.  Sesuai  dengan  fungsinya,  Standar Nasional  Pendidikan  bertujuan  menjamin  mutu  pendidikan  nasional dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  membentuk  watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dalam hal ini Standar Nasional Pendidikan  disempurnakan  secara  terencana,  terarah,  dan  berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. 11
Untuk  mendukung  tercapainya  Standar  Nasional  Pendidikan dibentuk sebuah badan yang disebut Badan Standar Nasional Pendidikan yang  disingkat  BNSP,  yaitu  sebuah  badan  mandiri  dan  independen  yang
8 Ibid., 18.
9 Yoyon  Bahtiar  Irianto, Kebijakan  Pembaruan  Pendidikan:  Konsep,  Teori,  dan Model (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 34. 10 Susilo Bambang Yudhoyono, Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 2005), 2.
11 https://id.wikipedia.org/wiki/Standar_Nasional_Pendidikan . Diakses hari Jum’at
6 Maret 2020.
Volume 11  Nomor 1 Maret 2020 Approved: 24-02-2020, Accepted: 27-02-2020, Submitted: 26-03-2020
108
bertugas  mengembangkan,  mengatur  pelaksanaan,  dan  mengevaluasi Standar Nasional Pendidikan. 12

## Lingkup SNP dan Kriterianya
Menurut Dr. H. Moh. Kosim, M. Ag, dalam rangka menjamin mutu pendidikan,  penyelenggaraan  pendidikan  nasional  harus  berpedoman pada pada kriteria minimal SNP yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Kriteria  minimal  tersebut  telah ditetapkan  pemerintah  melalui  Peraturan  Pemerintah  No.  19  tahun  2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi: 13
1. Standar kompetensi lulusan, yaitu kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup  sikap,  pengetahuan,  dan  keterampilan.  Kebijakan  standar kompetensi  lulusan  ini  tertuang  dalam  peraturan  menteri  pendidikan nasional No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
Penjabaran  dari  Permendiknas  tersebut  tertuang  dalam  lampiran peraturan  menteri  pendidikan  nasional  No.  23  tahun  2006  tanggal  23 Mei 2006, yang menyatakan bahwa Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan  (SKL-SP), meliputi:
a. SD/MI/SDLB/Paket A
b. SMP/MTs./SMPLB/Paket B
c. SMA/MA//SMALB/Paket C
d. SMK/MAK
Standar  kompetensi  lulusan  satuan  pendidikan  (SKL-SP) dikembangkan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan, yakni:
a. Pendidikan  dasar,  yang  meliputi  SD/MI/SDLB/Paket  A  dan SMP/MTs./SMPLB/Paket B bertujuan: meletakkan dasar kecerdasan,  pengetahuan,  kepribadian,  akhlak  mulia,  serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti  pendidikan lebih lanjut.
12 M.  Sukardjo  &  Ukim  Komarudin, Landasan  Pendidikan:  Konsep  dan Aplikasinya (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 85.
13 Mohammad  Kosim, Pengantar  Ilmu  Pendidikan (Surabaya:  Pena  Salsabila, 2013), 128-130.
Volume 11  Nomor 1 Maret 2020 Approved: 24-02-2020, Accepted: 27-02-2020, Submitted: 26-03-2020
b. Pendidikan menengah yang terdiri atas SMA/MA/SMALB/Paket C, bertujuan:  meningkatkan  kecerdasan,  pengetahuan,  kepribadian, akhlak  mulia,  serta  keterampilan  untuk  hidup  mandiri  dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
c. Pendidikan  menengah  kejuruan  yang  terdiri  atas  SMK/MAK, bertujuan:  meningkatkan  kecerdasan,  pengetahuan,  kepribadian, akhlak  mulia,  serta  keterampilan  untuk  hidup  mandiri  dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. 14
2. Standar isi, yaitu ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi tamatan, kompetensi  bahan  kajian,  kompetemsi  mata  pelajaran,  dan  silabus pembelajaran yang harus dipenuhi  oleh peseta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
Kebijakan  tentang  standar  isi  ini  tertuang  dalam  Peraturan Pemerintah  No.  19  tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan pada Bab III pasal 5 ayat (1) dan (2), dengan rincian sebagai berikut: Pasal 5
(1) Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk  mencapai  kompetensi  lulusan  pada  jenjang  dan  jenis pendidikan tertentu
(2) Standar  isi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  memuat kerangka  dasar  dan  struktur  kurikulum,  beban  belajar, kurikulum  tingkat  satuan  pendidikan,  dan  kalender pendidikan/akademik. 15
3. Standar  proses,  yaitu  standar  nasional  pendidikan  yang  berkaitan dengan  pelaksanaan  pembelajaran  pada  satuan  pendidikan  untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
Dalam  peraturan    pemerintah  No.  19  tahun  2005  pasal  19  ayat  1 dinyatakan  bahwa  proses  pembelajaran  pada  satuan  pendidikan diselengggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,
14 Lampiran peraturan menteri pendidikan nasional No. 23 tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL), 342.
15 Susilo Bambang Yudhoyono, Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar  Nasional  Pendidikan:  Bab  IV  Standar  Proses (Jakarta:  Presiden  Republik Indonesia, 2005), 7.
Volume 11  Nomor 1 Maret 2020 Approved: 24-02-2020, Accepted: 27-02-2020, Submitted: 26-03-2020
menantang,  memotivasi  peserta  didik  yang  utuk  berpartisipasi  aktif, serta  memberikan  ruang  yang  cukup  bagi  prakarsa,  kreativitas,  dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis  peserta didik. Selanjutnya dipertegas dalam pasal 20 bahwa seorang  guru  merencanakan  proses  pembelajaran  meliputi  tujuan pembelajaran,  materi  ajar,  metode  pembelajaran,  sumber  belejara  dan penilaian hasil belajar. 16
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, adalah kriteria pendidikan pra jabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 1 menggaris bawahi  bahwa  pendidik  harus  memiliki  kualifikasi  akademik  dan kompetensi sebagai  agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional.
Peran guru sebagai agen pembelajaran disebutkan dalam pasal 28 ayat 3 yang menyebutkan bahwa guru sebagai agen pembelajaran pada jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah  serta  pendidikan  anak  usia dini  harus  memiliki  beberapa  kompetensi,  meliputi:  kompetensi pedagogik,  kompetensi  kepribadian,  kompetensi  profesional,  dan kompetensi sosial. 17
5. Standar sarana dan prasarana, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan  dengan  kriteria  minimal  tentang  ruang  belajar,  tempat berolahraga,  tempat  beribadah,  perpustakaan,  laboratorium,  bengkel kerja,  tempat  bermain,  tempat  berkreasi  dan  berekspresi,  serta  sumber belajar  yang  lain  yang  diperlukan  untuk  menunjang  proses pembelajaran,  termasuk  penggunaan  teknologi  informasi  dan komunikasi.
Kualitas  suatu  sekolah  sangat  ditunjang  oleh  sarana  dan prasarana.  Dalam  hal  ini  pemerintah  menetapkan  aturan  melalui peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 khususnya padda bab VII pasal 42  ayat  1  yang  menegaskan  bahwa  Setiap  satuan  pendidikan  wajib
16 Ibid., 17.
17 Saiful Arif, Etika Profesi Guru (Surabaya: Pena Salsabila, 2014), 52.
Volume 11  Nomor 1 Maret 2020 Approved: 24-02-2020, Accepted: 27-02-2020, Submitted: 26-03-2020
memiliki  sarana  yang  meliputi  perabot,  peralatan  pendidikan,  media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan  lain  yang  diperlukan  untuk  menunjang  proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
Selanjutnya  dalam  pasal  2  juga  disebutkan  bahwa  setiap  satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang  perpustakaan,  ruang  laboratorium,  ruang  bengkel  kerja,  ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat  beribadah,  tempat  bermain,  tempat  berkreasi,  dan  ruang  atau tempat  lain  yang  diperlukan  untuk  menunjang  proses  pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 18
6. Standar  pengelolaan,  adalah  standar  nasional  pendidikan  yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau  nasional  agar  tercapai  efisiensi  dan  efektivitas  penyelenggaraan pendidikan.
7. Standar  pembiayaan,  adalah  standar  yang  mengatur  komponen  dan besarnya  biaya  operasi  satuan  pendidikan  yang  berlaku  selama  satu tahun.
Pembiayaan  pendidikan 19 sebagaimana  yang  disebutkan  dalam peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005, khususnya pada bab IX pasal 62 terdiri atas:
a. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan  prasarana,  pengembangan  sumberdaya  manusia,  dan  modal kerja tetap (ayat 2)
b. Biaya  personal  sebagaimana  dimaksud  pada  di  atas  meliputi  biaya pendidikan  yang  harus  dikeluarkan  oleh  peserta  didik  untuk  bisa mengikuti  proses  pembelajaran  secara  teratur  dan  berkelanjutan (ayat 3)
18 Ibid., 54-55.
19 Penggalian  dana  pendidikan  dapat  dilakukan  melalui  sumber  tetap  dari pemerintah dan dari masyarakat, atau melalui hasil usaha. Lihat  Atiqullah, Manajemen & Kepemimpinan Pendidikan Islam (Surabaya: Pena Salsabila, 2012), 62
Volume 11  Nomor 1 Maret 2020 Approved: 24-02-2020, Accepted: 27-02-2020, Submitted: 26-03-2020
c. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan Biaya operasi pendidikan tak  langsung  berupa  daya,  air,  jasa  telekomunikasi,  pemeliharaan sarana  dan  prasarana,  uang  lembur,  transportasi,  konsumsi,  pajak, asuransi, dan lain sebagainya (ayat 4). 20
8. Standar penilaian pendidikan, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan  instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
Standar  penilaian  pendidikan  terdapat  dalam  peraturan pemerintah  No.  19  tahun  2005,  khususnya  pada  Bab  X  pasal  63  yang dirinci dalam masing-masing ayatnya sebagai berikut:
(1) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik;
b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
c. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.
(2) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas:
a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan
b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.
(3) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  diatur  oleh  masing-masing  perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 21

## Problema Implementasi Standar Nasional Pendidikan
Terkait  dengan  upaya  peningkatan  mutu  pendidikan  melalui penyeragaman  pendidikan  nasional  yang  diwujudkan  dalam  penetapan SNP,  terdapat  beberapa  kendala  yang  menghambat  ketercapaian  tujuan tersebut.  Adapun  problem  atau  kendalanya  akan  di  urai  pada  tabel  di bawah ini.
20 Susilo Bambang Yudhoyono, Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar  Nasional  Pendidikan:  Bab  IX  Standar  Pembiayaan (Jakarta:  Presiden  Republik Indonesia, 2005), 44-45.
21 Ibid., 45.
Volume 11  Nomor 1 Maret 2020 Approved: 24-02-2020, Accepted: 27-02-2020, Submitted: 26-03-2020
113
Komponen Standar Problem/kendala implementasi SNP Standar kompetensi lulusan  Ujian nasional yang digunakan untuk mengukur  kompetensi  lulusan  tidak  bisa dijadikan  tolok  ukur  karena  mekanisme pembelajaran  banyak  yang  belum  memenuhi standar.  Alokasi  waktu  pembelajaran  kurang,  masing- masing sekolah berbeda
 Input siswa yang berbeda dengan kualitas yang berbeda  antara  sekolah  di  perkotaan  dan pedesaan. Standar isi  Penggunaan  dua  kurikulum  yakni  KTSP  dan K-13  sering  kali  menimbulkan  dilema  di kalangan para guru dalam penyampaian materi pembelajaran.
 Ketersediaan buku K-13 yang terbatas
 Kurangnya  kesiapan  dan  pemahaman  tentang kurikulum 13, baik guru maupun siswa Standar proses  Guru kurang memperhatikan perbedaan kemampuan  siswa  dalam  penentuan  metode pembelajaran
 Kurangnya guru memahami proses dan model- model pembelajaran inovatif dalam Kurikulum 2013. Standar  pendidik  dan tenaga kependidikan  Banyak  guru  yang  mengajar  tidak  sesuai dengan latar belakang pendidikannya.  Kompetensi  professional  dan  pedagogi  yang masih rendah Standar sarana dan prasarana  Minimnya  asupan  dana  membuat  sekolah kesulitan  dalam  penyediaan  sarana  dan prasarana sebagaimana yang sudah yang sudah ditetapkan
Volume 11  Nomor 1 Maret 2020 Approved: 24-02-2020, Accepted: 27-02-2020, Submitted: 26-03-2020
114
Standar pengelolaan  Kurangnya  sosialisasi  dengan  masyarakat, khususnya  wali  murid  dalam  perencaaan program-program pembelajaran  Pengelolaan belum dilakukan secara professional Standar pembiayaan  Sumber  dana  utama  hanya  dari  BOS  yang pencairannya  pun  juga  seringkali  tersendat- sendat.  Operasional  sekolah  belum  mencukupi  untuk memenuhi standar nasional pendidikan Standar penilaian pendidikan  Laporan  penilaian  akhir  semester  tidak  murni, banyak  yang  dikatrol  karena  banyak  siswa yang tidak bisa mencapai KKM.  Penilaian belum dilakukan secara komprehensif

## Penutup
Kebijakan merupakan segala perbuatan  yang dikehendaki  pemerintah untuk  mencapai  tujuan  yang  hendak  dicapai  melalui  program-program pemerintah.  Dalam  rangka  menjamin  mutu  pendidikan,  pemerintah menyelenggarakan pendidikan nasional melalui penetapan Standar Nasional Pendidikan.
Standar  Nasional  Pendidikan  adalah  kriteria  minimal  tentang  sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar  Nasional  Pendidikan  berfungsi  sebagai  dasar  dalam  perencanaan, pelaksanaan,  dan  pengawasan  pendidikan  dalam  rangka  mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.
Kebijakan  mengenai  Standar  Nasional  Pendidikan  tertuang  dalam peraturan  Pemerintah  No.  19  athun  2005  Peraturan  ini  merupakan penjabaran dari UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan  seiring  dengan  pemberlakuan  kurikulum  2013,  kebijakan  tersebut berubah  menjadi  Peraturan  Pemerintah  No.  32  tahun  2013  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  No.  19  Tahun  2005  tentang  Standar Nasional Pendidikan.
Volume 11  Nomor 1 Maret 2020 Approved: 24-02-2020, Accepted: 27-02-2020, Submitted: 26-03-2020
Standar  Nasional  Pendidikan  memuat  8  kriteria  minimal  yang meliputi:  standar  kompetensi  lulusan,  standar  isi,  standar  proses,  standar pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  standar  sarana  dan  prasarana,  standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif, Saiful. 2014. Etika Profesi Guru . Surabaya: Pena Salsabila.
Atiqullah.  2012. Manajemen  &  Kepemimpinan  Pendidikan  Islam .  Surabaya: Pena Salsabila.
Fattah,  Nanang.  2013. Analisis  Kebijakan  Pendidikan .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Tilaar,  H.A.R.  2010. Paradigma  Baru  Pendidikan  Nasional .  Jakarta:  Rineka Cipta.
Tilaar,  H.A.R..2012. Standarisasi  Pendidikan  Nasional:  Suatu  Tinjauan  Kritis . Jakarta: Rineka Cipta.
Tilaar, H.A.R. & Riant Nugroho. 2012. Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
https://id.wikipedia.org/wiki/Standar_Nasional_Pendidikan. Diakses
hari Jum’at 6 Maret 2020.
Irianto, Yoyon Bahtiar. 2011. Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Model . Jakarta: Rajawali Pers.
Kosim,  Mohammad.  2013. Pengantar  Ilmu  Pendidikan .  Surabaya:  Pena Salsabila.
Lampiran  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  No.  23  tahun  2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang Kompetensi Lulusan (SKL).
Volume 11  Nomor 1 Maret 2020 Approved: 24-02-2020, Accepted: 27-02-2020, Submitted: 26-03-2020
116
Sukardjo,  M.  &  Ukim  Komarudin.  2012. Landasan  Pendidikan:  Konsep  dan Aplikasinya . Jakarta: Rajawali Pers.
Yudhoyono,  Susilo  Bambang.  2005. Peraturan  Pemerintah No.19 tahun  2005 tentang  Standar  Nasional Pendidikan.  Jakarta:  Presiden  Republik Indonesia.