Pengelolaan Prioritas Belanja Desa Pada Dana Desa Kota Raden Hulu Kabupaten Hulu Sungai Utara

## Novita Sari*, Saipudin
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
* novitasari11599@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  (1)  select  the  criteria  for  prioritizing  village  funds  in  Hulu Regency Sungai Utara, Hulu Raden City. (2) Know the priority of village spending for village development in Raden City Hulu, Hulu Regency Sungai Utara. The respondents to this study were 10 participants who were found to be effective in determining the village expenditures  of  the  urban  village  of  Raden  Hulu  used  in  the  data  processing  using secondary  analysis.  Step.  The  results  of  this  study  show  that  alternative  criteria  for RPJMD,  Village  Capacity,  and  Village  Issues  influence  village  spending  priorities according  to  preferences  of  54%  of village  jobs,  30  %  of  RPJMD,  and  16%  of village capacity. According to the alternative criteria, the priority of village expenditure is village development at 42%, village enhancement at 32%, community development at 18%, and village management at 8%. It is concluded that rural development dominates 42%. Keywords:  Management;  Priorities;  Village  Expenditures;  Village  Funds;  AHP ((Analytical Hierarchy Process) Method .

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini pertama adalah untuk mengidentifikasi kriteria prioritas untuk  memprioritaskan  pengeluaran  desa  di  atas  sumber  daya  desa  di  Kabupaten Hulu Sungai Utara Kota Raden Hulu. Dan yang kedua untuk mengetahui secara tepat prioritas belanja  desa  untuk  pembangunan  desa  di  Kota  Raden  Hulu,  Kabupaten  Hulu  Sungai Utara. Penelitian ini melibatkan 10 partisipan yang dianggap efektif dalam menentukan konsumsi desa di kelurahan Raden Hulu, digunakan dalam pengolahan data dengan cara analisis  hierarkis.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kriteria  alternatif    RPJMD, potensi desa dan isu desa efektif dalam memprioritaskan belanja desa pada 54% masalah desa, 30% RPJMD dan 16% potensi desa. Berdasarkan kriteria alternatif, target prioritas belanja  desa  adalah:  pembangunan  desa  42%,  konsolidasi  desa  32%,  pengembangan masyarakat 18% dan pengelolaan desa 8%. Disimpulkan bahwa pembangunan pedesaan mendominasi 42%.
Kata Kunci: Pengelolaan; Prioritas; Belanja Desa; Dana Desa; Metode AHP.

## PENDAHULUAN
Mengelola  dana  desa  memang  tidak  mudah,  tetapi  juga  harus  sistematis  dan profesional. Dari segi perencanaan, desa akan mengadakan rapat desa untuk memutuskan pengeluaran  yang  akan  dilakukan  untuk  dana  desa  untuk  periode  mendatang.  Otoritas pengatur juga harus menggunakan sistem TI. Bukan hanya sistemnya, tetapi juga bagian sumber  daya  manusia  (SDM)  atau  pengelola  desa  harus  bisa  mengelola  dana tersebut. Kesejahteraan masyarakat diharapkan tumbuh pesat, terutama bagi masyarakat, dengan mengelola  Dana  Desa  pada  hal  yang  benar,  dalam  jumlah  yang tepat, tepat  waktu  dan bijaksana, efisien dan hemat biaya. kesejahteraan
Desa  Kota  Raden  Hulu  Provinsi  Kalimantan  Selatan  Kabupaten  Amunta  Tengah Wilayah  Hulu  Sungai  Utara  merupakan  salah  satu  desa  APBD  yang  baik  di  desa berkembang menurut data APBD Desa Raden Kota Hulu :
Tabel 1 Anggaran Dana Desa Kota Raden Hulu Tahun 2016-2021 No. Tahun Anggaran Dana Desa 1 2016 Rp. 589.422.000 2 2017 Rp. 750.564.000 3 2018 Rp. 653.172.000 4 2019 Rp. 818.979.495 5 2020 Rp. 751.408.495 6 2021 Rp. 745.314.000

## Sumber : Sekdes Kota Raden Hulu
Untuk memprioritaskan pengeluaran desa sesuai dengan tujuannya, setiap alternatif pilihan  pengeluaran  desa  harus  diberi  bobot,  dan  kemudian  dilakukan  proses pemeringkatan  yang  menyajikan  alternatif-alternatif  tersebut.  Sistem  pendukung keputusan  diperlukan  untuk  membuat  pemilihan  alternatif  lebih  sistematis.  Salah  satu metode pengambilan keputusan adalah analisis proses hierarkis (AHP).
Berdasarkan  latar  belakang  yang  dijelaskan  peneliti  maka  melakukan  penelitian pertama mengenai kriteria pengutamaan belanja desa dalam Dana Desa Kota Raden Hulu Kabupaten Hulu Sungai Utara Dan yang kedua yaitu mengenai prioritas belanja desa yang tepat pada Pembangunan Desa Hulu Kota Raden Kabupaten Hulu Sungai Utara. Maka tujuan  penelitian  ini  pertama adalah  mempelajari  kriteria  pengutamaan  belanja  desa  di Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  Kota  Raden  Hulu  Dana  Desa  dan  yang  kedua  adalah menentukan  prioritas  belanja  desa  yang  tepat  dalam  Pembangunan  Desa  Kota  Raden Hulu Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## PENELITIAN TERDAHULU
Penelitian Sri Mulyanti (2017) tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Kubu Raya Kecamatan Sungai Raya (Contoh Desa Sungai Raya Dalam dan Desa Sungai Ambanga). Adapun persamaan penelitiannya yaitu jenis Penelitian: Deskriptif Kuantitatif sedangkan  perbedaan  penelitiannya  yaitu  Tempat  Penelitian:  Desa  Sungai  Raya Kabupaten  Kubu  Raya,  Teknik  Analisis  Data:  Independdent  Dample  t  Test  (uji  dua sampel) (Mulyanti, 2017)
Penelitian  Muhammad  Yusuf  (2019)  dengan  judul  Analisis  Pengelolaan  Dana Pembangunan  Desa  Berperspektif  Syariah  di  Sulawesi  Selatan.  Adapun  persamaan penelitiannya  yaitu  Jenis  Penelitian  :  Deskriptif  Kuantitatif  sedangkan  perbedaan penelitiannya  yaitu  Tempat  Penelitian:  Sulawesi  Selatan  Sumber  Data  Sekunder Pengumpulan Data : Analisis Dokumentasi. (Yusuf, 2019)

## METODE
Untuk situs yang akan ditulis, penelitian akan difokuskan pada wilayah kecamatan Amuntai  Tengah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara,  khususnya  desa  Kota  Raden  Hulu, karena wilayahnya sangat menarik dan memiliki potensi untuk berkembang. Penelitian ini menggunakan tipe data yang konsisten dan penelitian deskriptif kuantitatif.

## Populasi dan Sampel
Peneliti menggunakan metode pengambilan sampel yang disengaja atau disengaja, yaitu  metode  pengambilan  sampel  berdasarkan  perkiraan  kasus  per  kasus  dan pengambilan  sampel  probabilitas,  untuk membuat  sampel  valid  (Umar,  2014).  Peneliti merekrut  sampel  sebanyak  10  partisipan  dengan  menggunakan  metode  Saaty  di Kelurahan Raden-Khulu, dimana respondennya adalah pakar atau influencer.

## Teknik Analisis Data
Metode AHP ( Analytical Hierarchical Process ) AHP adalah model keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini mengidentifikasi masalah kompleks multifaktorial atau multikriteria sebagai hierarki (Sein, 2008), hierarki didefinisikan sebagai representasi struktural bertingkat dari masalah yang rumit. Dengan bantuan  hierarki,  suatu  masalah  yang  kompleks  dapat  dibagi  menjadi  kelompok- kelompok,  kemudian  kelompok-kelompok  tersebut  disusun  dalam  suatu  hierarki, yang membuat  masalah  lebih  terstruktur  dan  sistematis.  Prinsip  membuat  hierarki  adalah mendefinisikan dan menjelaskan masalah secara hierarkis dengan memecahnya menjadi elemen-elemen  yang  berbeda.  Triknya  adalah  membagi  pengetahuan  kita,  pemikiran kompleks kita menjadi bagian-bagian dari elemen-elemen kunci, kemudian ini menjadi bagian-bagian dan seterusnya secara hierarkis. Pengembangan tujuan hierarkis terutama ditujukan  untuk  mencapai  kriteria  yang  terukur.  Meskipun  hal  ini  tidak  selalu  terjadi. Dalam beberapa kasus, mungkin lebih bermanfaat untuk menggunakan tujuan yang lebih tinggi  dalam  hierarki  selama analisis.  Semakin  rendah  definisi  tujuan,  semakin  mudah untuk mendefinisikan indikator dan kriteria objektif. Namun, ada kalanya pengambilan keputusan selama analisis tidak memerlukan penjelasan rinci. Jadi, salah satu cara untuk menyatakan ukuran keberhasilan adalah dengan menggunakan skala materi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Deskriptif
Tabel 2 Anggaran Dana Desa Kota Raden Hulu Tahun 2016-2021 Bidang 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa - - - 27.400.000 12.400.000 10.105.000 Pembangunan Desa 568.659.605  657.538.571  492.280.000  730.579.495  390.955.495  337.214.726 Sub Bidang Pendidikan - - - 9.000.000 10.200.000 12.000.000 Sub Bidang Kesehatan - - - 491.524.000 73.595.000  114.845.726 Sub Bidang PUPR - - - 228.970.000  306.160.000 40.535.000 Sub Bidang Komunikasi & Informatika - - - 1.085.495 1.000.000 1.000.000
Bidang 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pembinaan Masyarakat 20.762.395 111.095.324  196.788.495 - - - Pemberdayaan Masyarakat - - - 61.000.000 4.093.000 65.910.000 Penanggulangan Bencana - - - - 343.960.000  344.820.000

## Sumber : Data Diolah, 2022
Menurut  data  Desa  Kota  Raden  hulu  Tahun  2019-2021,  sektor  pembangunan pedesaan  meliputi  subsektor  pendidikan,  subsektor  kesehatan,  subsektor  PUPR  dan subsektor  komunikasi  dan  informasi.  Berdasarkan  2014  Permendagri  no.  113  tentang pengelolaan keuangan desa, tidak disebutkan keberadaan unit di daerah. Di sisi lain, pada tahun  2014  Permendagri  no.  113  tentang  pengelolaan  keuangan,  hanya  bidang-bidang yang  menjadi  perhatian  langsung  seperti  pemerintahan  pedesaan,  pembangunan pedesaan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana yang disebutkan. pada tahun 2014 Permendagri no. 113 juga tidak menyebutkan bahwa penyelenggaraan bidang kesehatan seperti Posyandu berada dalam konteks pembangunan pedesaan,  yang  mengarah  pada  kesimpulan  bahwa  telah  terjadi  kesalahan  dalam pengenalan teknik pedesaan.

## Hierarchical Analysis Process (AHP)
Kajian yang dilakukan penulis menggunakan Hierarchical Analysis Process (AHP) untuk mengetahui data mana yang paling besar pengaruhnya terhadap pilihan prioritas belanja  desa  pada  Dana  Desa  Kota  Raden  Hulu  dalam  kaitannya  dengan  kapasitas throughput Desa Kota Raden Hulu. 4 variabel yang digunakan penulis tercantum dalam kuesioner yang dibagi 10 partisipan atau sesuai dengan kriteria.
Tabel 3 Hitungan Rata-rata Geometrik Kriteria
Sumber : Data Diolah, 2022
Rata-rata Geometriks Kriteria Responden RPJMDes Potensi Desa Permasalahan Desa 1 8 5 6 2 4 6 7 3 8 6 7 4 6 5 8 5 4 6 7 6 7 4 6 7 8 6 7 8 6 5 8 9 4 6 7 10 7 4 6 Jumlah 57.802.752 15.552.000 232.339.968 Rata-rata 5,973032 5,238158 6,8645551
Terlihat bahwa rerata geometrik permasalahan desa dibulatkan menjadi 6.86,7 dari rerata terbesar, RPJMDes dibulatkan menjadi 5,97,6 dan potensi desa dibulatkan menjadi 5,23,5. Variasi yang paling berharga dari 10 sumber tersebut adalah masalah desa.
Tabel 4

## Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Alternatif
KRITERIA RPJMDes Potensi Desa Permasalahan Desa RPJMDes 1 2 0.5 Potensi Desa 0.50 1 0.33 Permasalahan Desa 2 3 1 Jumlah 3.50 6.00 1.83
Sumber : Data Diolah, 2022
Tabel di atas melihat peluang belanja desa mana yang harus diprioritaskan dalam Dana Desa. Nilai perbandingan kriteria masalah desa alternatif dan potensi desa adalah 3 yang  berarti  kriteria  masalah  desa  tinggi  daripada  kriteria  potensi  desa.  Perbandingan kriteria  masalah  desa  dengan  RPJMD  adalah  nilai  2  yang  berarti  bahwa  RPJMD  dan masalah  desa  memiliki  prioritas  yang  kurang  lebih  sama,  tetapi  kriteria  masalah  desa daripada kriteria RPJMD. Perbandingan antara RPJMD dan potensi desa memiliki nilai 2 yang berarti kriteria potensi desa hampir sama pentingnya dengan kriteria RPJMDes, namun kriteria RPJMDes lebih terpenting.
Tabel 5 Matriks Bobot Untuk Kriteria
Sumber : Data Diolah, 2022
Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa eigenvector (bobot) adalah nilai rata-rata tertimbang yang diperoleh dari rata-rata bobot setiap kriteria. Proporsi RPJMD kriteria alternatif yang disukai atau direkomendasikan: 0,297% atau 30%, kriteria potensi desa: 0,164% atau 16%, kriteria tantangan desa: 0,539 atau 54%. potensi desa dan RPJMD.
Konsistensi berarti dua makna dari objek yang serupa. Konsistensi data didapat dari rasio  konsistensi  (CR)  yang  merupakan  hasil  bagi  antara  indeks  konsistensi  (CI)  dan indeks random (RI).
KRITERIA RPJMDes Potensi Desa Permasalahan Desa Jumlah baris Rata-rata (Vektor Prioritas) RPJMDes 0,29 0,33 0,27 0,89 0,30 Potensi Desa 0,14 0,17 0,18 0,49 0,16 Permasalahan Desa 0,57 0,50 0,55 1,62 0,54 1.0000
Tabel 6 Matriks Rasio Konsistensi Kriteria Sumber : Data Diolah, 2022 Sumber : Data Diolah, 2022 ( 0.30 0.16 0.54 ) : ( 0.89 0.49 1.62 ) = ( 3.01 3.00 3.01 )
Λmaks = 3.01 + 3.00+ 3.01 = 3.01
3
CR = 𝐶𝐼 𝑅𝐼
= 0,0050 = 0,0086

## 0,58

## Sumber : Data Diolah, 2022
Rasio  konsistensi  perhitungannya  adalah  0,0086  atau  0,86  yang  berarti  bahwa tanggapan  responden  terhadap  survei  adalah  konsisten,  karena  rasio  konsistensinya
KRITERIA RPJMDes Potensi Desa Permasalahan Desa RPJMDes 1 2 0.5 Potensi Desa 0.50 1 0.33 Permasalahan Desa 2 3 1 Jumlah 3.50 6.00 1.83 KRITERIA RPJMDes Potensi Desa Permasalahan Desa Jumlah baris RPJMDes 0,30 0,33 0,27 0,89 Potensi Desa 0,15 0,16 0,18 0,49 Permasalahan Desa 0,59 0,49 0,54 1,62
CI = λmaks – n = 3.01-3 =  0,01  = 0,0050 n-1               3 – 1        2
kurang  dari  10.  Berdasarkan  teori  Saatyn,  nilai  dalam  nilai  konsensus  yang  ditetapkan sama dengan atau kurang dari 10% (≤ 0,1) berarti karya tersebut layak untuk diterima.
Gambar 1
Bagan Memilih Prioritas Belanja Desa Pada Dana Desa
Sumber : Data Diolah, 2022
Tabel 6
Perangkingan Alternatif
RPJMDES POTENSI DESA PERMASALAHAN DESA Penyelenggaraan Pemerintah Desa 0.10 0.07
0.07
X
0.30
= 0.08 Pembangunan Desa 0.47 0.17 0.47 0.16 0.42 Pemberdayaan Masyarakat 0.28 0.47 0.29 0.54 0.32 Pembinaan Masyarakat 0.15 0.29 0.17 0.18 1,000
Sumber : Data Diolah, 2022
Tujuan  utama:  pembangunan  pedesaan  (disarankan  0,42%  atau  42  persen), pemberdayaan  masyarakat  kedua  (0,32%  atau  32  persen  lebih  disukai),  pembangunan masyarakat  ketiga  (prioritas  nol),  18%  atau  18%),  keempat  atau  terakhir  -  dewan eksekutif  desa  (lebih  disukai  0,08) atau  8%.  Hasilnya,  sektor  desa  Yayasan  Kelurahan Raden Hulu terpilih sebagai kawasan prioritas pembangunan desa dengan 42%, disusul pemberdayaan  masyarakat  32%,  pengembangan  masyarakat  18%  dan  pengelolaan pemerintah desa 8%.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pilihan dari ketiga kriteria yang dihitung dengan metode  AHP  yang  paling  besar  pengaruhnya  terhadap  pilihan  belanja  desa  adalah Masalah desa: 0,54% atau 54%,  RPJMD: 0,30 atau 30% disusul yang ketiga atau terakhir yaitu  Potensi  desa  Kriteria:  0,16  atau  16%.  Dari  ketiga  faktor  atau  kriteria:  RPJMD, potensi desa, permasalahan desa, hasil penelitian pemilihan prioritas belanja dana desa 42%  Pembangunan  desa,  diikuti  Pemberdayaan  masyarakat  desa  32%,  Pengembangan masyarakat desa 18%  dan Pengelolaan pemerintah desa 8%.

## Implikasi penelitian
Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah khususnya kepala desa untuk  meningkatkan  kualitas  pembangunan  di  Kotamadya  Raden  Hulu.  Menggunakan metode  AHP  (Analytical  Hierarchical  Process)  dengan  memilih  belanja  desa  sebagai prioritas pembangunan dengan faktor atau kriteria kunci seperti RPJMD, potensi  desa, dan isu desa. Maka hasilnya bahwa pembangunan desa (42%), kemudian pemberdayaan masyarakat  (32%),  pengembangan  masyarakat  (18%)  dan  akhirnya  pengelolaan  telah dipilih untuk memprioritaskan belanja desa bidang pembangunan desa sebesar 42%.

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2015). Pokok- pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 . 20 Oktober
Firdaus, M., Harmini, & M.A, F. (2011). Aplikasi Metode Kuantitatif Untuk  Manajemen Dan Bisnis. Bogor: PT. Penerbit IPB Press.
Hernowo,  Basah.  (2004)  Kajian  Pembangunan  Ekonomi  Desa  Untuk  Mengatasi Kemiskinan. Artikel Jurnal, Vol. 1, No. 1.
Khalida, Shuha. (2018). Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-desa Selingkungsn Kecamtan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)
Mulyanti,  Sri  (2017). Pengelolaan  Dana Desa  di  kecamatan  Sungai Raya    Kabupaten Kubu  Raya  (Studi  Kasus  Pada  Desa  Sungai  Raya  Dalam  dan  Desa  Sungai Ambangah)
Republik  Indonesia.  (2014). Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  113  Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa . Jakarta.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa . Jakarta. Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  Transmigrasi  No.  22  Tentang  Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa Tahun 2017 . Jakarta.
Republik Indonesia. (2016). Peraturan Presiden No 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta.
Saaty,  T.  L.  (2008). Decision  Making  With  The  Analytic  Hierarchy  Process,  Int.  J. Services Sciences, Vol. 1, No. 1.
Sugiyono.  (2013).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D.  Bandung:  Cv Alfabeta.
Sujarweni, V. W. (2014). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS. Umar, M. H. (2014). Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (Edisi 2). Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada
Yusuf  K,  M  (2019). Analisis  Pengelolaan  Dana  Desa  Terhadap  Pengembangan Ekonomi Umat Pada Perspektif Syariah di Sulawesi Selatan