Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum.....– Ferdricka Nggeboe

## PERANAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
Oleh : Ferdricka Nggeboe 

## ABSTRAK
Hutan  sebagai  suatu  ekosistem  tidak  hanya  menyimpan sumberdaya  alam  berupa  kayu,  tetapi  masih  banyak  potensi non  kayu  yang  dapat  diambil  manfaatnya  oleh  masyarakat melalui  budidaya  tanaman  pertanian  pada  lahan  hutan. Sehingga masyarakat melalukan pengelolaan dan pengusaaan lahan  hutan.  Pengelolaan  dan  penguasaan  hutan  yang  tidak mengikuti  peraturan  yang  berlaku  dapat  mengakibatkan banjir dan kerusakan lingkungan hidup lainnya. Polri sebagai salah  satu  pengayom    dan  penjaga  keamanan  dan  ketertiban masyarakat diperlukan peranannya dalam Penegakan Hukum Terhadap  Pelanggaran  Tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup dimaksud.
Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Peranan Polri

## A. Pendahuluan
Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat  oleh  pepohonan  dan  tumbuhan  lainnya.  Kawasan- kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah  yang luas di  dunia  dan  berfungsi  sebagai  penampung  karbon  dioksida (carbon  dioxide  sink),  habitat  hewan,  modulator  arus hidrologika,  serta  pelestari  tanah,  dan  merupakan  salah  satu aspek biosfer Bumi yang paling penting.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum.....– Ferdricka Nggeboe
Hutan  adalah  bentuk  kehidupan  yang  tersebar  di seluruh  dunia.  Kita  dapat  menemukan  hutan  baik  di  daerah tropis  maupun  daerah  beriklim  dingin,  di  dataran  rendah maupun  dipegunungan,  di  pulau  kecil  maupun  di  benua besar. Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman,  terutama  pepohonan  atau  tumbuhan  berkayu  lain, yang menempati daerah yang cukup luas.
Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan  sumberdaya  alam  berupa  kayu,  tetapi  masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat  melalui  budidaya  tanaman  pertanian  pada  lahan hutan. Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam berbagai  hal  seperti  penyedia  sumber  air,  penghasil  oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan,  serta  mencegah  timbulnya  pemanasan  global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan hutan merupakan salah  satu  kawasan  yang  sangat  penting,  hal  ini  dikarenakan hutan adalah tempat bertumbuhnya berjuta tanaman.
Pengelolaan  hutan Indonesia  sebenarnya dulu merujuk  pada  sistem  warisan  Pemerintah  Kolonial.  Sistem pengelolaan warisan itu, lebih untuk menghasilkan keuntungan  bagi  negara  dari  penjualan  hasil  kayu.  Hal tersebut,  pada  satu  sisi,  menjadikan  pemerintah  memiliki wewenang  besar  dalam  mengatur  dan  mengendalikan peranan kemanfaatan hutan.  Hanya  pihak-pihak  yang
Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum.....– Ferdricka Nggeboe
diberikan  izin  oleh  pemerintah  boleh  memasuki  dan memanfaatkan  hasil  hutan.  Biasanya,  pihak- pihak  tersebut terbatas pada perusahaan swasta atau perusahaan negara.
Polri  sebagai  penegak  hukum  mempunyai  peranan yang ideal sebagai mana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU  No  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  yang  rumusannya adalah  :  Kepolisisan  Negara  dalam  menjalankan  tugasnya selalu  menjunjung  tinggi  hak-hak  asasi  rakyat  dan  hukum Negara.
Sedangkan  peranan  yang  seharusnya  sebagaimana yang  terdapat  dalam  pasal  (2)  yaitu  “  Kepolisian  Negara Republik Indonesia,  seharusnya  disebut  kepolisian  Negara ialah  alat  Negara  penegak  hukum  yang  terutama  bertugas memelihara kemanan di dalam Negara.
Selanjutnya polisi  di dalam menjalankan peranannya
untuk melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pengelolaan hukum khususnya pada
masyarakat yaitu  melakukan  beberapa  tindakan  baik  yang preventif  dan  represif  terhadap  tindakan  preventif  adalah membuat  penyuluhan  agar  masayarakat  mengetahui  tentang hak  dan  kewajiban  mereka  serta  mematuhi  segala  peraturan yang berlaku  dilingkungan  tinggal  mereka.  Sedangkan tindakan  represif  yaitu  polisi  melaksanakan  tindakan  tegas yang  dimulai  dari  razia,  kemudian  diproses  di  kantor kepolisisan  dan  selanjutnya  perkara  akan  diteruskan  ke
Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum.....– Ferdricka Nggeboe
tingkat  penuntut  dan  kemudian  mendapatkan putusan  dari pengadilan  apakah  seseorang  tersebut  telah  bersalah  atau tidak.
Berdasarkan  keterangan  di  atas,  maka  selanjutnya akan  dibahas  tentang  bagaimana  peranan  Polri  Dalam Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Tindak  Pidana  di Lingkungan Hidup ?
B. Peranan  Polri  Dalam  Penegakan  Hukum  Terhadap
Pelanggaran  Tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup Tata

## Usaha
Pemerintah  menyepakati  pentingnya  disusun  suatu kebijakan/aturan  spesifik  yang  disusun  bersama  untuk memperkuat  kerangka  pengelolaan  sumberdaya  hutan  di daerah  yang  nantinya  dapat  memperjelas  peran  serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan,
berdasarkan  potensi,  masalah,  pengalaman,  dan  harapan masyarakat.  Dalam  penyusunan  kebijakan  ini,  juga diharapkan  dapat  dilakukan  secara  multipihak,  untuk melakukan  telaah  yang  menghasilkan  naskah  akademik  dan menyusun/ merumuskan substansinya.
Hutan  yang  berfungsi  sebagai  daerah  tangkapan  air. Namun  pada  prakteknya,  masyarakat  tidaklah  mengelola hutan  sesuai  dengan  peraturan  yang  sudah  ditetapkan. Masyarakat  mengelola  kawasan  hutan  yang  ada  di  daerah
mereka dengan cara mereka sendiri. Masyarakat
Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum.....– Ferdricka Nggeboe
memanfaatkan hutan untuk membuka ladang dan juga kebun. Mereka  menggunakan  kawasan  hutan  untuk  memperluas lahan  kebun,  baik  untuk  menanam  padi  ataupun  menanam karet.
Cara masyarakat  membuka  hutan  adalah  dengan  cara membakar  kawasan  hutan  yang  akan  dijadikan  ladang  atau kebun. Setelah melakukan pembakaran, biasanya masyarakat akan  menanam  padi.  Dan  setelah  kira-kira  empat  bulan, mereka  akan  mulai  menanam  karet.  Jadi,  saat  padi  telah dipanen,  tanaman  karet  sudah  tumbuh. Masyarakat  disekitar kawasan  hutan menggunakan  hukum  adat  dalam  mengelola kawasan  hutan  mereka.  Jika  ada  orang  yang  mencuri  di kawasan  hutan  yang  sudah  ada  pemiliknya,  maka  orang tersebut akan dihukum secara adat.
Jika  dilihat  dari  pengelolaan  hutan  yang  dilakukan masyarakat  saat  ini,  maka  pemerintah  harus  segera  turun tangan  agar  kawasan  hutan  di  daerah  tersebut  tidak  semakin habis.  Jika  pemerintah  masih  diam  saja,  maka  besar kemungkinan  dalam  waktu  beberapa  tahun  ke  depan, kawasan  hutan  akan  punah. Pengelolaan  hutan  yang dilakukan masyarakat saat ini tidak bisa dikembangkan untuk kedepannya.  Masyarakat  sama  sekali  tidak  mengetahui mengenai peraturan yang telah dibuat pemerintah akan hutan. Yang  mereka  tahu,  hutan  tersebut  adalah  sepenuhnya  milik
Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum.....– Ferdricka Nggeboe
mereka.  Mereka  terus  membuka  lahan  sesuka  hati  mereka sesuai dengan yang diajarkan nenek moyang mereka dulu.
Seharusnya pemerintah  memberikan penyuluhan agar masyarakat  mengerti  bahwa  kawasan  hutan  mereka  adalah hutan lindung yang fungsinya untuk menjaga tatanan air dan bukan  untuk  ditebangi  apalagi  dibakar.  Pemerintah  harus bergerak  cepat  jika  tidak  ingin  hutan  di  semakin  habis  tak bersisa.
Polri  dalam  hal  ini  harus  melaksanakan  peranannya sebagaimana  yang  diperintah  dalam  UU  No  2  Tahun  2002 tentunya tidak terlepas dari pembahasan mengenai bagaimana tugas dan wewenang polri.
Secara  yuridis tugas dan wewenang Polri telah diatur dalam  konstitusi  dan  berbagai  produk  peraturan  perundang- undangan.  Arahan  yuridis  sebagaimana termuat  dalam  Pasal 30  Ayat  (4)  UUD  1945,  misalnya,  secara  tegas  mengatur bahwa  "Polri  sebagai  alat  Negara  yang  menjaga  keamanan dan  ketertiban  bertugas  melindungi,  mengayomi,  melayani masyarakat, serta menegakkan hukum".
Hal senada diatur pula dalam Pasal 6 Ketetapan MPR No.  VII/MPR/2000  tentang  Peran  TNI  dan  Polri,  "Polri merupakan  alat  Negara  yang  berperan  dalam  memelihara keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum, memberikan  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan kepada masyarakat".
Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum.....– Ferdricka Nggeboe
Arahan yuridis tentang peran Polri yang demikian itu, kemudian  dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  Undang-Undang Kepolisian,  terutama  dalam  Pasal  5,  Pasal  13  dan  14.  Dari arahan yuridis tersebut tampak, bahwa lembaga kepolisian di Indonesia  tidak  hanya  berperang  sebagai bagian  dari penegakan  hukum  yang  terpola  dalam  sistem  peradilan pidana  (SPP),  melainkan  lebih  jauh  dari  itu  berperan  juga sebagai lembaga penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,  serta  pelindung,  pengayom  dan  pelayan masyarakat.
Karakteristik    peran  yang  dimainkan  oleh  lembaga kepolisian  itu.  ternyata  jauh  lebih  luas  dalam  melakukan kontrol sosial bagi masyarakat, baik yang bersifat pre-emprif, preventif  maupun  represif.  Ketika  lembaga  kepolisian menjadi  bagian  dari  sistem  peradilan  pidana  maka tindakannyapun  harus  dapat  dikembalikan  ke  dalam  konteks sistem besar tersebut. Apa yang dapat dilakukan dan seberapa jauh aparat kepolisian dapat bertindak selalu ditentukan oleh tempatnya di dalam sistem tersebut.
Singkat  kata,  aparat  kepolisian  harus  bertanggung jawab  terhadap  proses  bekerjanya  hukum  melalui  sistem peradilan  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  KUHAP.  Pada dasarnya  tugas  dan  wewenang  Polri  sebagaimana  ditetapkan secara  yuridis  dalam  Undang-Undang  Kepolisian  itu  bukan sesuatu yang  baru,  melainkan  sudah  pernah  diatur  dalam
Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum.....– Ferdricka Nggeboe
produk  hukum  sebelumnya  yang  sudah  tidak  berlaku  Iagi, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997.
Tugas  Polri  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang Kepolisian adalah sebagai berikut:
a. Tugas  Polri  sebagai  penjaga  keamanan  dan  ketertiban masyarakat  antara  lain  :  Melaksanakan  pengaturan penjagaan,  pengawalan,  dan  patroli  terhadap  kegiatan masyarakat dan peinerintah sesuai kebutuhan;
menyelenggarakan  segala  kegiatan  dalam  menjamin keamanan,  ketertiban  dan  kelancaran  lalu  lintas  di  jalan; membina  masyarakat  untuk  meningkatkan  partisipasi masyarakat,  kesadaran  hukum  masyarakat,  serta  ketaatan warga  masyarakat  terhadap  hukum  dan  peraturan perundang-undangan.
b. Tugas  Polri  sebagai  penegak  hukum  antara  lain  :  Turut serta  dalam  pembinaan  hukum  nasional;  memelihara ketertiban  dan  menjamin  keamanan  umum;  melakukan koordinasi,  pengawasan  dan  pembinaan  teknis  terhadap kepolisian  khusus,  penyidik  pegawai  negeri  sipil  dan bentuk-bentuk keamanan
swakarsa; melakukan penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  semua tindak pidana  sesuai  dengan  hukum  acara  pidana  dan  peraturan perundang-undangan lainnya; menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,
Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum.....– Ferdricka Nggeboe
laboratorium  forensic  dan  psikologi  kepolisian  untuk kepentingan tugas kepolisian.
c. Tugas  polri  sebagai  pengayom  dan  pelayan  masyarakat antara  lain  :  Melindungi  keselamatan  jiwa  raga,  harta benda,  masyarakat  dan  lingkungan  hidup  dari  gangguan ketertiban  dan/atau  bencana  termasuk  memberikan bantuan  dan  pertolongan  dengan  menjunjung  tinggi  hak asasi  manusia ;  melayani  kepentingan  warga  masyarakat untuk  sementara  sebelum  ditangani  oleh  instansi  dan/atau pihak  yang  berwenang  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  sesuai  dengan  kepentingannya  dalam  lingkup tugas kepolisian.
Untuk  dapat  melaksanakan  tugas  sebagaimana diuraikan di atas  :
a) Penjaga  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan hukum,  maupun  perlindungan,  pengayom  dan  pelayan masyarakiat),  Polri  diberi  wewenang  menerima  laporan dan/atau pengaduan;
b) Membantu  menyelesaikan  perselisihan  warga  masyarakat yang dapat menggangu ketertiban umum.
c) Mencegah  dan  menanggulangi  tumbuhnya  penyakit- penyakit masyarakat;
d) Mengawasi  aliran  yang  dapat  menimbulkan  perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum.....– Ferdricka Nggeboe
e) Mengeluarkan  peraturan  kepolisian  dalam  lingkup kewenangan administrative kepolisian.
f) Melaksanakan  pemeriksaan  khusus  sebagia  bagian  dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
i) Mencari keterangan dan barang bukti;
j) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
k) Mengeluarkan  surat  izin  dan/atau  surat  keterangan  yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
l) Memberikan  bantuan  pengamanan  dalam  sidang  dan pelaksanaan  putusan  pengadilan,  kegiatan  instansi  lain, serta kegiatan msayarakat; dan
m) Menerima  dan  menyimpan  barang  temuan  untuk sementara waktu;
Secara khusus untuk menjalankan tugas dalam bidang proses  pidana  atau  proses  penegakan  hukum,  POLRI  diberi wewenang sebagai berikut :
1) Melakukan  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,
dan  penyitaan,  melarang  setiap  orang  meninggalakan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
2) Membawa  dan  menghadapkan  orang  kepada  penyidik dalam rangka penyidikan;
Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum.....– Ferdricka Nggeboe
3) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan  serta  memeriksa  tanda  pengenal  diri, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; memanggil orang  untuk  didengar  dan  diperiksa  sebagai  tersangka atau saksi;
4) Mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan  dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
5) Mengadakan penghentian penyidikan;
6) Menyerahkan  berkas  perkara  kepada  penuntut  umum; mengajukan  permintaan  secara  langsung  kepada  pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam  keadaan  mendesak  atau  mendadak  untuk mencegah  atau  menangkal  orang  yang  disangka melakukan tindakan pidana.
7) Memberi  petunjuk  dan  bangtuan  penyidikan  kepada penyidik  pegawai  negeri  sipil  serta  menerima  hasil penyidikan  penyidik  pegawai  negeri  sipil  untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
8) Mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum  yang bertanggung jawab.
Sedangkan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas lain menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  Polri diberi wewenang sebagai berikut :
1) Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2) Menyelenggarakan  registrasi  dan  identifikasi  kendarana bermotor;
3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4) Menerima pemberitahuan tentang keggiatan politik;
5) Memberikan  izin  dan  melakukan  pengawasan  senjata api, bahan peledak, dan senajata tajam;
6) Memberikan izin operasional dan melakukan
pengawasan  terhadap  badan  usaha  dibidang  jasa pengamanan;
7) Memberikan  petunjuk,  mendidik,  dan  melatih  aparat kepolisian  khusus  dan  petugas  pengamanan  swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8) Melakukan  kerja  sama  dengan  kepolisian  Negara  lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan
internasional;
9) Melakukan  pengawasan  fungsional  kepolisian  terhadao orang  asing  yang  berada  di  wilayah  Indonesia  dengan koordinasi instansi terkait;
10) Mewakili  pemerintah  Republik  Indonesia  dalam organisasi kepolisian internasional;
11) Melaksanakan  kewenangan  lain  yang  termasuk  dalam lingkup tugas kepolisian.
Sekalipun  sudah  ada  arahan  yuridis  yang  mengatur secara  tegas  tentang  peran-peran  yang  harus  dimainkan oleh kepolisian,  namun  tidak  tertutup  kemungkinan  bagi  mereka
Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum.....– Ferdricka Nggeboe
untuk bertindak di luar arahan yuridis tersebut. Bahkan, Pasal 18  Ayat  (I)  Undang-Undang  Kepolisian  justru  mcmberikan peluang  bagi  aparat  kepolisian  untuk  bertindak  seperti  itu. Penegasan  Pasal 18  Ayat  (1)  undang-undang  Kepolisian sebagai  berikut:  "Untuk  kepentingan  umum  pejabat kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya  sendiri".19  Namun,  peluang  seperti  itu  "hanya dapat  dilakukan  dalam  keadaan  yang  sangat  perlu  dengan memperhatikan  peraturan  perundang-undangan,  serta  Kode Etik  Profesi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia"  (Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Kepolisian).
Penegasan  yang demikian itu hendak mengisyaratkan bahwa  secara  yuridis  polisi  diperbolehkan  untuk  melakukan diskresi.  Diskresi  di  sini  dimaknakan  sebagai  "kemerdekaan dan/atau  kewenangan  dalam  membuat  keputusan  untuk mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi  dan  kondisi  yang  dihadapi  secara bijaksana  dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan".
Secara lebih spesifik, Thomas J. Aaron seperti dikutip
oleh Erlyn Indarti mendefinisikan bahwa "diskresi
kepolisian"  sebagai  "suatu  wewenang  bertindak  yang diberikan kepada  polisi  untuk  mengambil  keputusan
berdasarkan  pertimbangan  sendiri  dan  dalam  situasi  tertentu
Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum.....– Ferdricka Nggeboe
mengenai  masalah  moral,  serta  terletak  dalam  garis  batas antara hukum dan moral". 1
Harus  diakui  bahwa  sebenarnya  diskresi  terjadi  pada ketiga  peran  yang  dimainkan  oleh  kepolisian,  baik  dalam pemeliharaan  ketertiban  dan  keamanan,  penegakan  hukum maupun  dalam  tugas  pengayoman,  perlindungan  dan pelayanan  masyarakat. Dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenang  Polri  sebagaimana  dikemukakan  di  atas, didasarkan  pada  tiga  asas  yakni  asas  legalitas,  asas plichmatigheid, dan asas subsidiaritas 2 .
Asas  L egal itas  adalah  asas  di  mana setiap tindakan polisi  harus  didasarkan  kepada  undang-undang/  peraturan perundang-undangan.  Bilamana  tidak  didasarkan  kepada undang-undang/peraturan perundang-undangan
maka dikatakan  bahwa  tindakan  polisi  itu  melawan  hukum (onrechtmatig). 3
Asas plichmatigheid ialah  asas  di  mana  polisi  sudah dianggap  sah  berdasarkan/sumber  kepada  kekuasaan  atau kewenangan  umum.  Dengan  demikian  bilamana  memang sudah ada kewajiban bagi polisi untuk memelihara keamanan dan  ketertiban  umum,  asas  ini  dapat  dijadikan  dasar  untuk melakukan  tindakan.  Polisi  dapat  bertindak  menurut
1 Erlyn Indarti, Diskresi Polisi, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hal 13 2 Kelana Momo, Hukum Kepolisian (Edisi Ketiga Cetakan Keempat), Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 1984, hal 98
3 ibid
Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum.....– Ferdricka Nggeboe
penilaiannya  sendiri  untuk  memelihara  keamanan  dan ketertiban umum. 4
Asas  subsidiaritas  adalah  asas  yang  menyatakan bahwa hukum pidana seyogyanya digunakan sebagai langkah akhir.  Sebagai  Abdi  penegak  hukum  yang  langsung  terjun pada  masyarakat  sudah  selayaknyalah  polri  juga  sebisa mungkin  menggunakan  cara  persuasif  terlebih  dahulu  dalam menangani  persoalan  masyarakat  terutama  terkait  masalah masalah  yang  bisa  mengakibatkan  konflik  horisontal. Sedangkan  penegakan  melalui  pidana  adalah  langkah  akhir jika  cara  1)  asas  legalitas  2)  asas plichmatigheid 3 )
subsidiaritas, Persuasive gagal 5 .
Sebagaimana bahasan sebelumnya kita ketahui bahwa masyarakat mempunyai hak atas pengelolaan hhutan, namun dalam  menggunakan  hak  tersebut    saja  masyarakat  harus menjalankan  kewajiban  sebagaimana  prosedur  yang  telah ditetapkan dalam aturan. Pembukaan lahan yang tidak sesuai dengan  ketentuan  akan  merusak  lingkungan  hidup  yang lainnya,  makanya  dengan  cara  membakar  hutan  yang  tidak terkendali  menimbulkan  asap  dan  sebagaimana  diketahui pula  bahwa  dampak  dari  banyaknya  asap  sangat  besar  dan banyak merugikan masyarakat, pemerintah dan Negara. Polisi dalam  melakukan  penegakan hukum,  melakukan  tindakan
4 Ibid
5 ibid
Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum.....– Ferdricka Nggeboe
preventif  senantiasa  tidak  henti-hentinya  memberikan pengertian  dan  peringatan  kepada  masyarakat  bahwa  dalam mengelola  hutan  seharusnya  mengikuti  ketentuan  yang berlaku. Penguasaan  hutan yang  dikelola  jangan  sampai ditinggalkan  begitu  saja,  penebangan  hutan  secara liar  dapat mengakibatkan  banjir.  Permasalahan  pengelolaan  dan penguasaan  hutan  oleh  masyarakat  dari  hari  kehari  semakin konflik,  baik  antara  masyarakat  yang  satu  dengan  yang  lain maupun dengan pemerintah daerah setempat.
Permasalahan  ini  adalah  bukan  ketidaktahuan masyarakat,  nama  perbuatan  ini  merupakan  pelanggaran terhadap  ketentuan  lingkungan  hidup  atau  dengan  kata  lain merupakan  perbuatan  pidana,  sehingga  penyelesaiannya harus melalui proses system peradilan pidana.
Pelanggaran ini termasuk dalam tindak pidana khusus, sehingga  menuntut  penyidik  dalam  pelanggaran  ini  harus menguasai  materi  hukumnya.  Sebagaimana  dicantumkan Pasal  41  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009,  maka  timbul berbagai  pertanyaan  yang  harus  dimengerti  dan  dipahami jawabannya,  yakni  diantaranya  menyangkut  pengertian  : Barang  siapa;  Dengan  sengaja;  Karena  kelalaiannya; Melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya;
Melakukan  perbuatan  yang  menyebabkan  tercemarnya; Lingkungan  hidup;  Yang  diatur  dalam  Undang-undang  ini atau Undang-undang lain.
Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum.....– Ferdricka Nggeboe
Selanjutnya  dalam  pembuktian  telah  terjadi  tindak pidana maka untuk keberhasilannya keberhasilan
penyelidikan  dan  penyidikan  perkara  Koordinasi  yang  baik antar  intansi  yang  terkait,  Ketelitian  di  dalam  mempelajari dan  mendalami  berbagai  dukumen- dukumen  sebagaimana yang  telah  ditetapkan  oleh  Undang-undang  dan  Peraturan
(AMDAL, Perizinan, Tata kelola lingkungan)
pelaksanaannya,  melaksanakan  penyelidikan  dan  penyidikan lebih  ditekankan  didalam  memenuhi  tata  cara  pengambilan barang  bukti  baik  secara  prosedur  (petunjuk  teknis)  dan prosedur teknis laboratorisnya.

## C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
Hutan  memiliki  fungsi  sebagai  daerah  tangkapan  air, pelanggararan  yang dilakukan  oleh  masyarakat  khususnya masyarakat  di  sekitar  kawasan  hutan  dalam  pengelolaan  dan penguasaan  hutan  tanpa  disadari  oleh  mereka  dapat menyebabkan banjir, dan kerusakan lingkungan lainnya. Polri diberikan  tugas  dan  wewenang tugas  dalam  penegakan hukum bidang  proses  pidana  atau  proses  penegakan hukum. Pelanggaran  pengelolaan  dan  penguasaan  lahan  hutan  maka diperlukan penegakan hukum baik represif, maupun preventif sehingga    keselamatan  jiwa  raga,  harta  benda,  masyarakat dan  lingkungan  hidup  dilindungi  dari  gangguan  ketertiban dan/atau  bencana  termasuk    memberikan  bantuan  dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum.....– Ferdricka Nggeboe

## D. Daftar Pustaka
Erlyn  Indarti,  Diskresi  Polisi,  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.
Muladi. Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana.  Semarang: Badan Penerbit UNDIP. 1995.
Kelana  Momo,  Hukum  Kepolisian  (Edisi  Ketiga  Cetakan Keempat),  Perguruan  Tinggi  Ilmu  Kepolisian,
Jakarta, 1984.
Sudarto.  Hukum  Pidana  dan  Perkembangan  Masyarakat.
Kajian  Terhadap  Pembaharuan  Hukum  Pidana. Bandung: Sinar Baru. 1983.
Wibawa  Samodra.  Kebijakan  Publik:  Proses  dan  Analisis. Jakarta: Intermedia. 1994.