## ANALISIS PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
Rakhma Idawani Nasution, Meyzi Heriyanto, dan Lena Farida Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293
Abstract: Analysis of Land and Rural Land and Urban Tax Management (PBB-P2). This study aims to determine how the readiness of the Government of Meranti Islands in the man- agement of Land and Rural Land and Urban Tax (PBB P2) as a local tax. Respondents in this study amounted to 47 people consisting of employees of Dinas DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti. The type of research is quantitative descriptive. Data collection techniques are ques- tionnaires and interviews. The data were analyzed using Likert scale. Based on data analysis us- ing Regulation indicator, Human Resources, Facilities and infrastructure, Budget, Socialization, and Cooperation with related parties it can be concluded that the Local Government of Meranti Islands Regency is Ready to implement the Application of Law Number 28 Year 2009 on Tax Regional and Retribution.
Keywords: analysis, management, tax
Abstrak: Analisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesiapan Pemerintah Kepulauan Me- ranti dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai pajak daerah. Responden pada penelitian ini berjumlah 47 orang yang terdiri dari pegawai Dinas DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti. Jenis penelitian adalah deskritif kuantitatif. Teknik pengumpulan data adalah kuesioner dan wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan skala likert. Berdasarkan analisis data dengan menggunakan indikator Regulasi, Sumber Daya Manu- sia, Sarana dan prasarana, Anggaran, Sosialisasi, serta Kerja sama dengan pihak-pihak terkait dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Siap untuk melaksanakan Penerapan Undang-Undag Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Re- tribusi Daerah.
Kata kunci: analisis, pengelolaan, pajak
PENDAHULUAN Dalam Rangka mendukung pelaksa- naan pembangunan nasional, Pemerintah memberikan kesempatan untuk menyeleng- garakan otonomi daerah dengan menge- luarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah  dan Otonomi  Daerah  dan  Undang-Undang Nomor  33 Tahun 2004 tentang Perim- bangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan un- tuk mengatur sumber-sumber penerimaan
daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah.
Setiap hal dalam perpajakan diatur dalam suatu Undang-Undang, karena yang menjadi acuan utama dalam perpajakan adalah Undang-Undang. Undang-Undang dalam perpajakan bersifat dinamis, maksud- nya adalah Undang-Undang akan selalu mengalami perubahan disesuaikan dengan keadaan saat ini. Begitu  juga dengan pen- galihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB- P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerin-
tah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desen- tralisasi fiskal. Kebijakan tersebut dituang - kan dalam Undang-Undang  Nomor 28 Tahun
2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan adanya kebijakan tersebut maka kegiatan proses pendataan,  penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemung- utan atau penagihan dan  pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh pemerintah dae- rah. Sehingga dengan kebijakan yang baru pemerintah daerah memperoleh pendapatan tambahan, yang awalnya hanya menerima tujuh jenis pajak, setelah adanya  penga- lihan pemerintah daerah menerima empat tambahan jenis pajak menjadi sebelas jenis pajak, empat tambahan jenis pajak tersebut adalah pajak air tanah,  pajak sarang burung walet, PBB Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangu- nan. Dengan Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak dan Retribusi Daerah ada dua hal baru, yaitu dimasuk- kannya PBB-P2 dan BPHTB sebagai pajak daerah yang sebelumya merupakan pajak pusat yang telah disahkan pada tanggal 15 September 2009 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Penga- lihan PBB-P2 dan BPHTB dari Pemerin- tah Pusat kepada Pemerintah Daerah meru- pakan langkah maju yang dilakukan oleh Pemerintah  dalam  penataan sistem perpa- jakan nasional. Berbagai pihak menilai ke- bijakan tersebut sudah tepat dilakukan, na- mun  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah bagaimana kebijakan tersebut diimple- mentasikan sehingga daerah benar-benar dapat melakukan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB dengan baik sebagai sumber PAD (Paddu, 2012). Pengaturan tentang PBB-P2 di Kabupaten Kepulauan Meranti tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepu- lauan Meranti Nomor 10 Tahun 2011 Ten- tang Pajak Daerah.
Pengalihan PBB-P2 dari Pemerin- tah Pusat ke Pemerintah Daerah membawa dampak/implikasi walau sekecil apapun itu. Pertanyaan pro-kontra mengenai siap dan ti- dak siapakah pemerintah daerah mengelola PBB-P2 ini akan terus timbul hal ini dapat dilihat dari kesiapan Sumber daya Manusia, dimana proses pemunggutan PBB-P2 me- merlukan kesiapan sumber daya manusia (SDM) pada Pemerintah Daerah Kebupat- en Kepulauan Meranti yang nantinya akan melaksanakan pengadministrasian PBB se- cara otonom. Belum adanya tenaga Penilai, Pengawas, dan Juru Sita yang merupakan tenaga fungsional harus mendapatkan per- hatian. Pemenuhan kebutuhan SDM dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas SDM agar dapat mempunyai keterampilan yang dibutuhkan, atau melalui rekruitmen pegawai  baru  dengan  kualifikasi  terse - but. Selanjutnya payung hukum/ regulasi , aturan hukum teknis pelaksanaan kegiatan (peraturan pelaksana, Juknis) sebagai pan- duan/acuan langkah-langkah kegiatan pe- mungutan PBB-P2. Pertanyaan penelitian adalah bagaimana kesiapan dalam penge- lolaan PBB-P2 di Kabupaten Kepulauan Meranti. Terkait dengan pengelolaan PBB-P2, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti harus melakukan berbagai persiapan, sep- erti penyusunan format kerjasama dengan pihak terkait, pelatihan sumber daya manu- sia, dan penyediaan sarana dan prasarana, penganggaran untuk menunjang pengelo- laan PBB-P2. Persiapan tersebut dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti agar siap dan dapat mengatasi berbagai kendala dalam pengelolaan PBB-P2. Dalam pengelolaan PBB-P2. Pertanyaan peneli- tiannya adalah bagaimana kesiapan dalam pengelolaan PBB-P2 di Kepulauan Meranti ?. Dalam pengelolaan PBB-P2, menurut wahyudi (2012) ada kesiapan :

## 1. Regulasi
Regulasi yang perlu segera disiap- kan adalah berupa peraturan daerah (perda) tentang PBB P2. Perda PBB P2 yang telah
Rakhma Idawati Nasution, Analisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
disusun perlu dibahas dan disahkan terlebih dahulu oleh DPRD. Kemudian Perda terse- but disampaikan ke Provinsi dan setelah itu dimintakan persetujuan ke Menteri Keuan- gan cq. Menteri Dalam Negeri. Setelah per- da disetujui selanjutnya pemda akan mem- buat surat pemberitahuan ke Menkeu cq. Mendagri tentang permintaan pendaerahan PBB P2 paling lambat 31 Juni sebelum tahun pengalihan. Peraturan pendukung yang per- lu  dibuat  minimal  menyangkut:Klasifikasi NJOP,Tata cara pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak,Tata cara penerbitan SPPT,Tata cara pembetulan dan pembatalan, tata cara pengajuan penguran- gan, keberatan, banding dan  peninjauan kembali atas keputusan keberatan,tata cara penagihan dengan surat paksa dan pelaksa- naan penagihan seketika sekaligus, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2,tata cara pembayaran, penyetoran, ang- suran dan penundaan pembayaran pajak dan Tata cara pelayanan.

## 2. SDM
Organisasi tatalaksana pengelola PBB P2 tentunya akan mengalami perubahan ke- tika dikelola oleh pemda. Cara paling efisien adalah dengan melakukan maching terha- dap fungsi-fungsi pengelolaan PBB P2 yang selama ini ada di Dirjen Pajak ke dalam or- ganisasi di pemda itu sendiri. Terkait den- gan SDM yang perlu dilakukan setelahnya adalah melakukan pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari 3 tahap: (1) Pendidikan dan pelatihan pengelolaan PBB P2 secara umum, (2) Pendidikan dan pelatihan PBB P2  lebih  spesifik  (pendataan,  penilaian, penetapan dan lain-lain), (3) Pemagangan di KPP Pratama.
3.  Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasara yang perlu disiap- kan oleh pemda Kabupaten/Kota paling ti- dak meliputi 3 aspek antara lain: (1)Tempat Pelayanan yang akan menerima paling tidak 19 jenis pelayanan dan tempat penerima pembayaran PBB P2 (2) ATK yang meipu- ti blangko SPPT, blangko STTS, blangko
DHKP, ribbon HS printer, blangko pendu- kung lain seperti SPOP, LSPOP dan Pelay- anan (3) Perangkat IT yang meliputi hard- ware , software , data dan dokumentasi.
4.  Kerjasama Dengan Pihak Terkait Kerjasama dengan pihak-pihak terkait perlu dibangun kembali oleh pemda setam- pat mengingat kerjasama yang selama ini terjalin antara pihak-pihak tersebut dengan Dirjen Pajak akan segera berakhir seiring dengan beralihnya PBB P2 ke pemda. Ker- jasama yang perlu dibangun adalah antara lain dengan: Bank penerima pembayaran, termasuk pembukaan rekening penerimaan PBB P2 di bank yang sehat dan pembu- kaan payment  point . Perlu juga dipikirkan untuk tetap dikembangkan payment  online system (POS) seperti yang selama ini sudah berjalan, Kas daerah, BPN, PPAT Notaris dan Kantor lelang.
5. Sosialisasi
Sosialisasi peralihan pengelolaan perlu sedini mungkin dilakukan terutama kepada pihak-pihak sebagai berikut: Inter- nal Pemda (lurah, camat, petugas pemun- gut, RT/RW dan petugas lainnya), DPRD, Propinsi; Bank-bank penerima pembayaran, Instansi terkait  BPN, Notaris PPAT, Kantor lelang, Asosiasi Notaris, Developer prop- erty, Pemuka masyarakat dan Masyarakat umum.
6. Anggaran Bagian yang sangat penting lainnya adalah penganggaran atas seluruh persiapan yang telah direncanakan di atas. Anggaran perlu segera disiapkan dalam APBD pemda masing-masing. Anggaran yang dibutuh- kan antara lain untuk keperluan: Pengadaan Sarana Pelayanan, Pengadaan ATK, Pen- gadaan IT ( hardware dan software ), Pen- gadaan POS, Pelatihan SDM, Sosialisasi dan launching.
Penelitian ini bertujuan untuk men- getahui kesiapan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan PBB-P2 Kabupaten Kepulauan Meranti.
METODE Metode yang digunakan dalam pene- litian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan  di Pemerintahan Daerah Ka- bupaten Kepulauan Meranti. Teknik pen- gumpulan atau pengambilan data yang di- gunakan dalam dalam penelitian ini adalah melalui metode kuesioner dan wawancara. Populasi yang menjadi unit analisis adalah satuan kerja dalam Pemerintah Kabupaten Kepuluan Meranti. Teknik penarikan sam- pel yang digunakan adalah purposive sam - pling . Adapun yang menjadi sampel dalam
penelitian ini adalah Pegawai Bagian PBB dan BPHTB, Pegawai Bagian PAD, Pega- wai UPTD, Pegawai BPN Pemerintah Ka- bupaten Meranti dan Notaris yang ada di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 50 responden. Peniliti juga meng - gunakan  informan  sebagai  narasumber penelitian , informan dalam penelitian ini adalah1 (Satu) Orang Kepala Dinas DP- PKAD, 1 (Satu) Orang Plt. Kabid PBB dan BPHTB di DPPKAD dan 1 (Satu) Orang Plt. Kasi Pendataan PBB dan BPHTB  di DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti. Analisis data menggunakan skala likert.

## Tabel 1. Informan sebagai narasumber penelitian
No Nama Jabatan 1 Bambang Suprianto, SE.MM Kepala Dinas DPPKAD 2 Erry Yoserizal, SE Plt. Kabid PBB dan BPHTB 3 Risky Auliansyah, SE Plt. Kasi Pendataan PBB dan BPHTB
HASIL Penentuan besarnya sampel meng- gunakan sejumlah keseluruhan kuisioner (50 buah) yang telah peneliti sebarkan pada masing-masing unit kerja dan mendapatkan balasannya (47 buah). Berdasarkan Uji Va- liditas Data diketahui bahwa seluruh item pertanyaan peneltian memiliki nilai r hitung > r t- abel sehingga item pernyataan untuk variabel- variabel penelitian diatas dapat dikatakan valid. Artinya keseluruhan item pernyataan kuesioner dapat digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan hasil uji reliabilitas diatas, terlihat bahwa variable-variabel penelitian telah bersifat reliabel, dikarenakan nilai Al- pha Cronbach’s > 0,600.
Hasil penilaian kesiapan Pemerintah Kabupaten Kepuluan Meranti dalam Pen- gelolaan PBB-P2  berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 menggunakan skala likert den- gan melihat variabel Regulasi (Peraturan dan SOP) , Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasaranan, Kerjasama dengan Pihak Terkait, Sosialisasi dan Anggaran dijelaskan sebagai berikut:

## Kesiapan Regulasi
Kesimpulan untuk variabel kesiapan Regulasi (Peraturan dan SOP) dalam dalam pengelolaan PBB-P2 dengan menggunakan skala likert, sebagai berikut: Total  Jawaban Responden = 175+171+168+174+169+169+170+175+1 80+162+168+151+154+169+171 = 2526 Nilai Tertinggi = 15 x 47 x 5 = 3525 Nilai Terendah
= 47x15x1 =705 I   =   Nilai Tertinggi – Nilai Terendah Banyak Kelas
I = 3525 - 705
5 =  564 Dari hasil perhitungan diatas maka skor yang didapatkan dalam Parameter un- tuk kesiapan Regulasi (Peraturan dan SOP) dalam Pengelolaan PBB-P2 adalah seban- yak 2526 skor. Jumlah skor berada pada rata- rata interval 2397 dan 2961 yakni dalam kondisi “ SIAP ” dengan skor 2526 jawaban. Maka dapat disimpulkan bahwa parameter kesiapan komitmen Regulasi (Peraturan dan
Rakhma Idawati Nasution, Analisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
SOP) dalam Pengelolaan PBB-P2 di Pemer- intah Kabupaten Kepulauan Meranti  berada di keadaan yang “ SIAP”, berupa kesiapan yang didukung oleh Peraturan Daerah No- mor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Asli Dae- rah, Perbup SOP PBB-P2 Nomor   Tahun 2013 dan 10 Perbup tentang tata cara pen- gelolaan PBB-P2 Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

## Kesiapan Sumber Daya Manusia
Cara penarikan kesimpulan untuk Variabel Kesiapan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan PBB-P2, dapat dilihat dari Lampiran Tabulasi Jawaban Kuesioner dengan menggunakan skala likert, sebagai berikut:
Total  Jawaban Responden
=163+168+154+166+141+150+149+156+ 1    48 = 1395 Nilai Tertinggi =  9 x 47 x 5 = 2115 Nilai Tertinggi =  9 x 47 x 1 = 423 I = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah Banyak Kelas I = 2115 - 423 5 =  338 Dari hasil perhitungan diatas maka skor yang didapatkan dalam Parameter un- tuk kesiapan SDM dalam penerapan SAP Berbasis Akrual  adalah sebanyak 1395 skor Jawaban. Jumlah skor berada pada rata- rata interval 1100 dan 1438. Maka dapat diketa- hui bahwa kesiapan SDM pada Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pengelolaan PBB-P2  dalam kondisi yang “Cukup Siap”. Belum adanya Tenaga fungsional seperti tenaga Penilai, Pengawas, dan Juru Sita dan tenaga operator dalam menjalankan aplika- si PBB–P2 harus mendapatkan perhatian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

## Kesiapan Sarana Prasarana
Kesimpulan untuk Variabel Kesiapan Sarana Prasarana dalam Pengelolaan PBB- P2, dapat dilihat dari Lampiran Tabulasi
Jawaban Kuesioner dengan menggunakan skala likert, sebagai berikut:
Total  Jawaban Responden =  148 + 150+178+165+165+165 = 971 Nilai Tertinggi =  6 x 47 x 5 = 1410 Nilai Terendah =  47 x 6 x 1 = 282
I = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah Banyak Kelas
I =1410 – 282    = 225,6
5
Dari hasil perhitungan diatas maka skor yang didapatkan dalam Parameter un- tuk kesiapan Sarana Prasarana dalam Pen- gelolaan PBB-P2 adalah sebanyak 971 skor jawaban. Jumlah skor berada pada rata- rata interval antara 958 dan 1184. Maka dapat diketahui bahwa dalam kesiapan sarana dan prasarana dalam Pengelolaan PBB-P2 di Pemerintah Kabupaten Kepuluan Meranti berada di kategori  “ SIAP” , baik berupa kesiapan sarana ruangan/ tempat pelayanan yang memadai untuk wajib pajak, kesia- pan dukungan sarana prasarana perangkat IT meliputi hardware , software , data dan dokumentasi, kesiapan dukungan sarana prasarana ATK yang meiputi blangko SPPT, blangko STTS, blangko DHKP, ribbon HS printer, blangko pendukung lain seperti SPOP dan LSPOP.
Kesiapan Kerjasama Dengan Pihak Ter- kait Kesimpulan untuk Variabel Kesiapan Kerjasama Dengan Pihak Terkait dalam Pengelolaan PBB-P2, dapat dilihat dari Lampiran Tabulasi Jawaban Kuesioner den- gan menggunakan skala likert, sebagai beri- kut:
Total  Jawaban Responden =  150 + 152+162 = 464 Nilai Tertinggi =  3 x 47 x 5 = 705 Nilai Terendah =  47 x 3 x 1 = 141 I = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah Banyak Kelas
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 3, Juli 2017 : 256-266
I =705 – 141   = 113 5
Dari hasil perhitungan diatas maka skor yang didapatkan dalam Parameter un- tuk Kerjasama dengan pihak terkait dalam pengelolaan PBB-2 adalah sebanyak 464 skor Jawaban. Jumlah skor berada pada rata- rata interval 367 dan 479. Maka dapat diketahui bahwa kesiapan Kerjasama den- gan pihak terkait dalam pengelolaan PBB-2 dalam kondisi yang “Cukup Siap”. Dimana dari tahun 2014 sampai dengan awal tahun 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepu- lauan Meranti Menjalin kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai bank penampung pembayaran PBB-P2. Tapi ker- jasama ini masih dianggap belum optimal karena belum dikembangkannya payment online system (POS) yaitu pembayaran se- cara online sehingga dapat mempermudah wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2.
Kesiapan Sosialisasi Kesimpulan untuk Variabel Sosialisa- si dalam Pengelolaan PBB-P2, dapat dilihat dari Lampiran Tabulasi Jawaban Kuesioner dengan menggunakan skala likert, sebagai berikut:
Total  Jawaban Responden =  174 + 180+169+170 = 693 Nilai Tertinggi =  4 x 47 x 5 = 940
Nilai Terendah
=  47 x 4 x 1 = 188 I = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah Banyak Kelas
I =940 – 188 = 150,4 5
Dari hasil perhitungan diatas maka skor yang didapatkan dalam Parameter un- tuk kesiapan Sarana Prasarana dalam pelak- sanaan SAP Berbasis Akrual adalah seban- yak 693 skor jawaban . Jumlah skor berada pada rata- rata interval antara 639 dan 790. Maka dapat diketahui bahwa dalam kesia- pan Sosialisasi dalam pengelolaan PBB-P2 di Pemerintah Kabupaten Kepuluan Me- ranti berada di kategori  “SIAP”, Pemerin- tah Daerah telah melakukan sosialisasi di 9
kecamatan yaitu Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kecamatan Tebing Tinggi Timur,  Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kecamatan Merbau, Ke- camatan Tasik Putri Puyu dan Kecamatan Pulau Merbau,  dan telah melaksanakan so- sialisasi  yang di hadiri oleh Notaris, BPN, Pemuka Masyarakat dan Masyarakat umum tentang pengelolaan PBB-P2 yang mulai tahun 2014 telah dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Kesiapan Anggaran Kesimpulan untuk Variabel Anggaran dalam Pengelolaan PBB-P2, dapat dilihat dari Lampiran Tabulasi Jawaban Kuesioner dengan menggunakan skala likert, sebagai berikut:
Total  Jawaban Responden =  151 + 173+160+175+162 = 821 Nilai Tertinggi =  5 x 47 x 5 = 1175 Nilai Terendah =  47 x 5 x 1 = 235
I
= Nilai Tertinggi – Nilai Terendah Banyak Kelas
I =1175 – 235 = 188
5 Dari hasil perhitungan diatas maka skor yang didapatkan dalam Parameter un- tuk kesiapan Sarana Prasarana dalam pelak- sanaan SAP Berbasis Akrual adalah seban- yak 821 skor jawaban . Jumlah skor berada pada rata- rata interval antara 799 dan 987. Maka dapat diketahui bahwa dalam kesia- pan Anggaran dalam pengelolaan PBB-P2 di Pemerintah Kabupaten Kepuluan Meranti berada di kategori  “SIAP”, baik berupa ke- siapan sarana ruangan yang memadai untuk pelayanan PBB-P2, kesiapan dukungan sa- rana prasarana perangkat lunak, kesiapan dukungan sarana prasarana basis data pen- dukung operasionalisasi, kesiapan anggaran pelatihan SDM, kesiapan anggaran sosia- lisasi dan launcing PBB-P2, kesiapan ad- ministrasi yang memadai dan mempunyai kemauan dan integritas untuk menyiapkan dukungan anggaran.
Rakhma Idawati Nasution, Analisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan

## PEMBAHASAN
Latar belakang pembentukan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan pemerintahan dan memperkuat oto- nomi daerah. Pengelolaan PBB-P2 menjadi tantangan baru bagi Kabupaten Kepulauan Meranti yang mana merupakan kabupat- en termuda di Provinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti telah mengirim surat pemberitahuan tentang kesiapan mengelola PBB-P2 ke Kementrian Keuangan dengan surat Nomor 970/DPPKAD/IV/2013/102 ke Kementrian Dalam Negeri Nomor  970/DP- PKAD/IV/2013/101.
Adapun beberapa kendala yang penel- iti teliti di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terkait Pengelolaan PBB-P2 adalah Regulasi (Peraturan dan SOP), Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak memadai, Sarana Prasarana, Kerjasama dengan Pihak Terkait, Sosialisasi, dan Penganggaran. Hasil wawancara key informan 1 Bapak Bambang Suprianto, SE, M.M selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Kepualuan Meranti :
“ Sejak tahun 2013 kita sudah memper - siapkan  segala  sesuatunya  untuk  meneri - ma  pengelolaan  PBB-P2  dari  Pemerintah Pusat salah satunya dengan dikeluarkannya Perda Nomor. 10 tahun 2011 tentang pajak asli  daerah  dan  11(sebelas)  Perbup  PBB- P2.  Dimana  didalamnya  diatur  tata  cara untuk  pengelolaan  PBB-P2  di  Kabupaten kami.  Jadi  persiapan  yang  pertama  yang dilakukan  dalam  penerimaan  pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat adalah mem - persiapkan Regulasi (Peraturan dan SOP). Sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Un - dang Nomor. 28 Tahun 2009 semenjak tahun 2014 kami telah mengelola PBB-P2”.
Regulasi Key Informan ke 2 Bapak Erry Yoser- izal, SE selaku Plt. Kabid PBB dan BPHTB DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti
menyatakan: “Dilihat  dari  sisi  Regulasi  (Peraturan dan  SOP),  saya  menilai  pemerintah  dae - rah  meranti  cukup  siap.  Karena  Pengelo - laan  PBB-P2  di  Kabupaten    Kepepulauan Meranti  telah  dilaksanakan  pada  tanggal 1 januari 2014 sesuai dengan  yang diam - anatkan dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun  2009,    Peraturan  bersama  Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No - mor. 213/PMK.07/2010  dan Nomor. 58 ta - hun 2010. Dalam peraturan tersebut Pemer - intah Daerah di haruskan untuk menyusun peraturan  daerah  dan  peraturan  kepala daerah tentang tata cara pengelolaan PBB- P2 sebelum tahun peralihan atau selambat- lambatnya sebelum 1 januari 2014. Dan itu sudah kita lakukan dengan dikeluarkannya Peraturan  Daerah  Nomor.  10  tahun  2011 tetang pajak asli daerah serta 10 (sepuluh) Peraturan  Kepala  Daerah  yang  mengatur tentang tata cara pengelolaan PBB-P2 dan SOP PBB-P2 Nomor. 12 Tahun 2013, Den - gan peraturan ini menjadi dasar kita dalam Regulasi Pemda dalam pelaksanaan Penge - lolaan PBB-P2”.
Sumber Daya Manusia Ditinjau dari segi sumber daya ma- nusia di DPPKAD harus mengetahui siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebi- jakan. Berdasarkan hasil penelitian, menun- jukkan bahwa yang bertugas melakukan pemungutan adalah seluruh pegawai yang ada di DPPKAD. Walaupun dalam pemba- gian kerja terdapat bagian yang memungut langsung dan tidak langsung tapi tujuan- nya sama yakni melakukan pemungutan. Keberadaan sumber daya manusia di DP- PKAD menunjukkan masih belum memadai dari segi jumlah. Hal ini dikarenakan tidak sebandingnya antara perbandingan jumlah pelaksana dengan jumlah wajib pajak yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Ber- dasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala DPPKAD mengungkapkan bahwa keberadaan 1 (satu) Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) serta 3 (tiga) Unit Pelaksana Tingkat Daerah (UPTD)
dinilai masih belum optimal untuk mem- berikan pelayanan pemungutan PBB-P2 ke- pada kurang lebih 5.000 wajib pajak di Ka- bupaten Kepulauan Meranti.
Key Informan 1 Bapak Bambang Su- prianto, SE, M.M Selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Kepualuan Meranti “Saat ini kami hanya memiliki 3 (tiga) fungsi  bagian  yaitu  Bagian  Penilaian dan  Penetapan  PBB  dan  BPHTB,  Bagian pendataan  PBB  dan  BPHTB  dan  Bagian Pendaftaran  PBB  dan  BPHTB.  Kami  saat ini belum memiliki SDM yang dapat melaku - kan penilaian pajak dan juru sita.
Key Informan ke 2 Bapak Erry Yoser- izal, SE selaku Plt. Kabid PBB dan BPHTB DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti:
“Untuk  meningkatkan  pengetahuan pegawai  kami  dalam  pengelolaan  PBB Kami sudah melaksanakan Bimtek PBB-P2 yang dilakukan dari tanggal 20 Mei s/d 07 Juni 2013 di ikuti 30 orang peserta di Selat - panjang dan juga telah mengirim PNS pen - gelola PBB untuk Magang di KPP-Pratama Bengkalis dari tanggal 26 Maret s/d 5 April 2013 yang  ikuti 10 orang peserta”
Sarana Prasarana Key Informan ke 2 Bapak Erry Yoser- izal, SE selaku Plt. Kabid PBB dan BPHTB DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti menyatakan:
“Kita sudah menyiapkan segala sarana dan prasarana dalam pemberian pelayanan pengelolaaan  PBB-P2  yaitu  salah  satunya kita  sudah  merenovasi  ruang  untuk  pelay - anan  PBB-P2  sehingga  dapat  memberi - kan kenyamanan kepada masyarakat untuk membayar pajak.”
Key Informan ke 3 Bapak Rizki Au- liansyah, S.Sos Selaku Plt. Kasi. Pendataan PBB dan BPHTB DPPKAD menyatakan;
“Kita  sudah  menyiakan  sarana  dan prasarana dalam pengelolaan PBB-P2 yai - tu  personal  computer  12  (dua  belas)  unit, server  2  (dua)  unit,  Printer  9  (Sembilan) unit dan GPS 2 (dua) unit.”

## Kerjasama dengan Pihak Terkait
Salah satu tugas dan tanggung jaw- ab Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/ PMK.07/2010 - Nomor 58 Tahun 2010 adalah mempersiapkan kerja sama den- gan pihak terkait. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menjalin kerja sama dengan pihak terkait, di antaranya dengan KPP Pratama Bengkalis, BPN, Notaris dan Bank Syariah Mandiri (BSM).
Key informan 2 Bapak Erry Yoserizal, SE Selaku Plt. Kabid PBB dan BPHTB DP- PKAD Kabupaten Kepulauan Meranti me- nyatakan bahwa ; “Saat ini kita telah bekerjasama dengan BSM  yang  ditunjuk  sebagai  Bank  penam - pung  dan  penerima  pembayaran  PBB-P2 dan masyarakat tidak perlu ke kantor BSM untuk melakukan pembayaran karena  BSM telah membuka konter di kantor DPPKAD yang  khusus  untuk  melayani  pembayaran PBB-P2.”
Sosialisasi Key informan 2 Bapak Erry Yoserizal, SE Selaku Plt. Kabid PBB dan BPHTB DP- PKAD Kabupaten Kepulauan Meranti me- nyatakan bahwa ; “Dalam  pemungutan  dan  pengelolaan PBB-P2 kami melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan pemasukan pajak guna meningkatkan  PAD  diantaranya  yaitu  Sos - ialisasi terhadap masyarakat melalui aparat pemerintah  yaitu  melalui  Camat  kepada lurah  atau  kepala  desa  yang  selanjutnya diteruskan kepada aparat desa yaitu kepala dusun/lingkungan,  RT/RW,  tokoh  –  tokoh masyarakat serta masyarakat umum” Sosialisasi ini bertujuan agar masyara- kat mengetahui pentingnya membayar pajak daerah untuk pembangunan infrastruktur daerah. Sosialisasi tersebut juga menjelas- kan mekanisme, prosedur pendaftaran, tarif pajak, pemungutan, penagihan hingga sank- si-sanksi yang diberikan apabila ada peny- impanan dilapangan sehingga masyarakat
Rakhma Idawati Nasution, Analisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
tahu dengan jelas apa saja yang menjadi ke- wajiban mereka (Surya Arisman, 2015)
Anggaran Key Informan 1 Bapak Bambang Su- prianto, SE, M.M Selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Kepualuan Meranti:
“Kita sudah menganggarkan segala ke - butuhan untuk pengelolaan PBB-P2 seperti penganggaran ruang pelayanan, pengangg - aran untuk bimtek pengelolaan PBB-P2 dan penganggaran sosialisasi dan launcing .” Key informan 2 Bapak Erry Yoserizal, SE Selaku Plt. Kabid PBB dan BPHTB DP- PKAD Kabupaten Kepulauan Meranti me- nyatakan bahwa ;
“Kita  sudah  menyiapkan  pengang - garan untuk kelencaran pengelolaan PBB- P2 seperti pembelian peralatan penunjang pengelolaan PBB-P2 dan telah meronovasi tempat pelayanan PBB-P2, kita juga telah mengirim 3 PNS untuk magang di STAN di Jakarta selama 6 bulan. “
Kendala Dalam Penggelolaan PBB-P2. Adapun kendala yang dihadapi dalam Kabupaten Kepulauan Meranti dalam  pen- gelolaan PBB-P2  jika dilihat dari 6 (enam) sudut pandang kesiapan sebagai berikut :
1.  Dari sisi Regulasi (Peraturan dan SOP)
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Me- ranti telah berada dalam kondisi ‘SIAP” Ini sejalan dengan jumlah skor yang di peroleh berada di rata- rata interval 2397 dan 2961 dengan skor 2526 jawaban. Kesiapan Regulasi (Peraturan dan SOP) dapat dilihat dari terbitnya Perda Nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Asli Dae- rah, SOP PBB-P2 Nomor 12 tahun 2013 tentang tata cara pengelolaan PBB-P2.
2.  Terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) atau Aparatur dalam pengelolaan PBB-P2. Hal ini dapat dili- hat data yang di peroleh peneliti yakni dimana sarjana  hanya berjumlah 16 Orang atau 34 %,  pegawai yang berpen- didikan Sarjana Muda (D3) berjumlah 7 Orang atau 15 %, sedangkan SMU ber- jumlah 24 orang atau 51 %. Hal yang
sama juga ditemukan dalam penelitian Baharuddin (2013), tentang kesiapan Kota Makassar menyambut pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan Tahun 2013.
3.  Telah Tersedianya sarana prasarana, baik itu kesiapan dukungan sarana prasarana perangkat lunak, kesiapan dukungan sarana prasarana basis data pendukung operasionalisasi, tempat pelayanan, sa- rana perangkat lunak, sarana ATK dan perankat IT berupa hardware dan soft- ware . Hal ini sejalan dengan hasil data yang diperoleh peneliti yakni berada pada rata- rata interval antara 958 dan 1184  sebanyak 971 skor jawaban yakni berada di kategori  “ SIAP” .
4. Kesiapan kerjasaman dengan pihak terkait dalam pengelolaan PBB-P2 di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Me- ranti  berada di kondisi “ CUKUP SIAP” yakni 464 skor Jawaban yang diperoleh peneliti pada rata-rata interval antara 367 dan 479. Maka dapat di disimpul- kan bahwa Kesiapan kerjasaman dengan pihak terkait di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti masih belum ter- laksana dengan baik. Jadi perlu adanya segera membuat bentuk dan format ker- jasama yang baik dalam pengelolaan PBB-P2 sehingga dapat meningkatka Pajak Asli Daeah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5.  Kesiapan Sosialisasi dalam pengelolaan PBB-P2 di Kabupeten Kepulauan Me- ranti berada pada kondisi “SIAP” den- gan skor jawaban 693 yang diperoleh dari rata-rata 639 dan 790. Pemerintah Kabupaten kepulauan meranti telah melakukan sosialisai di Internal Pemda, BPN, Notaris, dan Pemuka Masyarakat melalui media elektronik, surat kabar, baleho dan spanduk.
6.  Kesiapan Anggaran dalam pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Kepulauan Me- ranti berada pada kondisi “SIAP” den- gan skor jawaban 821 yang diperoleh dari rata-rata 611 dan 799. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah
menganggarkan untuk bimtek penge- lolaan PBB-P2, launcing PBB-P2, dan merenovasi tempat pelayana PBB-p2 untuk kenyamanan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2.

## Rencana Strategis Dalam Pengelolaan PBB-P2.
Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pen- gelolaan PBB-P2 antara lain;
1.  Pemerintah Daerah Kabupaten Kepu- lauan Meranti telah menyusun Peraturan Daerah (Perda)  yakni Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011  tentang Pajak Asli Daerah dan 10 Peraturan Bupati yang mengantur tentang tata cara penge- lolaan dan pemungutan PBB-P2 di  Ka- bupaten Kepulauan Meranti;
2.  Mengumpulkan aparatur-aparatur nega- ra (SDM) yang kompeten dam  melaku- kan pengembangan atas pemahaman kepada para pengelola PBB-P2  melalui pelatihan atau bimbingan teksis  menge- nai tata cara pengelolaan PBB-P2;
3. Kabupaten Kepulauan Meranti telah merenovasi tempat pelayanan untuk memberikan kenyaman bagi wajip pajak yang akan melakukan pembayaran PBB-
P2 dan juga mengakomodir SISMIOP sebagai system pengelolaan PBB-P2 yang dan diharapkan dapat menunjang kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk lebih mapan dan mantap dalam pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Kepulauan Meranti;
4. Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri sebagai tempat  penam- pung pembayaran PBB-P2 dan saat ini ada wacana untuk menjalin kerjasama dengan beberapa bank agar dapat mem- permudah wajib pajak melakukan pem- bayran PBB-P2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga perlu melaku- kan format  dan bentuk  kerja sama den- gan BPN dan Notaris;
5. Untuk meningkatkan kesadaran ma- syarakat akan pentingnya membayar
PBB-P2 maka pemerintah Kabupat- en Kepulauan Meranti dengan terus menerus melakukan sosialisasi PBB-P2 melalui media elektronik, media massa dan juga melakukaan sosialisasi di se- tiap kecamatan;
6.  Menempatkan pegawai pada posisi atau lingkup tugas yang sesuai dengan disip- lin ilmu masing-masing sehingga dapat lebih memahami dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya;
7.  Melakukan perekrutan atau penerimaan pegawai untuk tahun berikutnya dengan mempertimbangkan tingkat dan latar belakang pendidikan khususnya yang berkaitan dengan lingkup tugas penge- lolaan Pajak dan Keuangan Daerah
SIMPULAN Kesiapan Pemerintah Kabupaten Kep- ulauan Meranti yang dilihat dari paramenter kesiapan  Regulasi, Saran dan Prasarana, Sosialisasi dan Anggran menunjukan inter- val rata-rata “ SIAP”, sedangkan Sumber Daya Manusia dan Kerjasama dengan Pi- hak terkait menunjukan parameter interval rata-rata yang “ Cukup Siap”. Hal ini dik- arenakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berlatar belakang sarjana  masih sangat kurang, sehingga menjadi bantu sandungan bagi pemda dalam memahami mengenai Pengelolaan PBB-P2. Kendala masih kurang terjalinnya ker- jasama yang baik dalam pengelolaan PBB- P2 antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan BPN dan No- taris. Dengan dikeluarkannya Undang-Un- dang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Asli Daerah yang kemudian menjadi dasar pemerintah daerah mengelola PBB-P2.

## DAFTAR RUJUKAN
Baharuddin, Riswan. 2013. Analisis Ke- siapan Kota Makassar Menyambut Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangu- nan Pedesaan Perkotaan Tahun 2013. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makassar, ti- dak dipublikasikan.
Rakhma Idawati Nasution, Analisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan

## 266
Sinaga, B. M. dan H. Siregar. 2005. Dam - pak  Kebijakan  Desentralisasi  Fiskal terhadap    Pembangunan    Ekonomi Daerah   di   Indonesia .   Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Ma- syarakat, Direktorat Jenderal Pendidi- kan Tinggi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Wahyuni, Dian. 2010. Persiapan  Pemer - intah  Menghadapi  Peralihan  Pajak Bumi dan Bangunan dari Pajak Pusat menjadi  Pajak  Daerah  (Studi  Kasus
Jabodetabek) . Tesis tidak diterbit- kan. Jakarta: Program Magister Per- encanaan   dan   Kebijakan   Publik Fakultas   Ekonomi   Universitas In- donesia.
Surya Ariwirawan. 2014. Analisis Imple- mentasi dan Peranan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan  (PBB- P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Ta- nah Dan Bangunan (BPHTB) di Ka- bupaten Sinjai, Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 3, Juli 2017 : 256-266