JIGE 4 (1) (2023) 330-342

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige
PERENCANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DI KABUPATEN SUBANG: SEBUAH TINJAUAN
Sutangsa 1 , Endang Suryana 2 1,2 Universitas Subang

## History Article

## Article history:
Received Feb 9, 2023 Approved Feb 28, 2023

## ABSTRACT
The  progress  of  development  in  the  Subang  Regency  area demands the readiness of the local government to further improve services  in  various  aspects/sectors  including  health,  education, economy,  as  well  as  improving  security  services,  community welfare,  and  community  protection  including  fire  affairs  in accordance  with  existing  laws  and  regulations.  apply.  With  the condition of a fairly large area, the amount of infrastructure owned and  the  existing  human  resources,  the  responsibility  for preventing and overcoming fire hazards is the responsibility of all of us, in this case the government, the community and themselves. For this reason, community empowerment through the formation of volunteer firefighters is  needed in order to create self-reliance and help firefighters achieve a level of response time. The theory used  in  this  research  is  planning  theory  and  community empowerment  theory.  The  meaning  contained  in  planning  is  the basis  for  achieving  the  goals  of  better  and  orderly  social  change. While  the  theory  of  community  empowerment  explains  the existence  of  power  and  the  ability  to  give  to  other  parties.  This theory  reveals that people involved  in the empowerment process must  have  the  awareness  to  participate  actively  and  have  the ability  to  increase  their  capacity.  This  research  was  conducted using  qualitative  research  methods.  The  use  of  this  method  is intended  to  understand  in  depth  the  phenomenon  of  the community empowerment program planning process through the Formation of Volunteer Firefighters. The location of this research is  the  Civil  Service  Police  Unit  and  the  Subang  Regency  Fire Department.  The  focus  of  this  research  lies  in  the  stages  of  the planning process for the empowerment program which makes the subject groups of government-assisted empowerment.

## Keywords:
Community Empowerment,
Volunteer, Firefighters

## ABSTRAK
Kemajuan pembangunan di wilayah Kabupaten Subang menuntut kesiapan pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan pelayanan dalam  berbagai  aspek/sektor  antara  lain  kesehatan,  pendidikan, ekonomi, serta meningkatkan pelayanan ketenteraman, kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan masyarakat termasuk urusan  kebakaran  di  sesuai  dengan  peraturan  dan  perundang- undangan yang berlaku. Dengan kondisi wilayah yang cukup luas, jumlah infrastruktur yang dimiliki dan sumber daya manusia yang ada,  maka  tanggung  jawab  pencegahan  dan  penanggulangan bahaya kebakaran menjadi tanggung  jawab kita semua, dalam hal ini pemerintah, masyarakat dan dirinya. Untuk itu, pemberdayaan masyarakat  melalui  pembentukan  relawan  pemadam  kebakaran sangat  diperlukan  agar  tercipta  ketangguhan  secara  mandiri  dan membantu  petugas  pemadam  kebakaran  mencapai  tingkat  waktu tanggap.  Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teori perencanaan  dan  teori  pemberdayaan  masyarakat.  Makna  yang terkandung  dalam  perencanaan  merupakan  landasan  untuk mencapai  tujuan  perubahan  masyarakat  yang  lebih  baik  dan teratur.  Sedangkan  teori  pemberdayaan  masyarakat  menjelaskan adanya  kekuasaan  dan  kemampuan  memberi  kepada  pihak  lain. Teori ini mengungkapkan bahwa orang yang terlibat dalam proses pemberdayaan harus memiliki kesadaran untuk berpartisipasi aktif dan  memiliki  kemampuan  untuk  meningkatkan  kapasitas  dirinya. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penelitian kualitatif. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memahami secara  mendalam  fenomena  proses  perencanaan  program pemberdayaan  masyarakat  melalui  Pembentukan  Relawan Pemadam  Kebakaran.  Lokasi  penelitian  ini  adalah  Satuan  Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang. Fokus  penelitian  ini  terletak  pada  tahapan  proses  perencanaan program  pemberdayaan  yang  menjadikan  kelompok  subjek pemberdayaan binaan pemerintah.
© 2023 Jurnal Ilmiah Global Education
* Corresponding author email: sutangsa@unsub.ac.id

## PENDAHULUAN
Kabupaten  Subang  bagian  dari  Propinsi  Jawa  Barat,  geografisnya  sebelah  utara  dengan batas  koordinatnya    1070  31'  -  1070  54'  Bujur  Timur  dan  60  11'  -  60  49'  Lintang  Selatan, memiliki  luas wilayah ± 2.052 KM² dengan jumlah penduduk 1.622.654 jiwa, terbagi menjadi 30  Kecamatan  yang  di  dalamnya  terdapat  8  Kelurahan  dan  253  Desa,    serta  memiliki  potensi wilayah  bencana  yang  sangat  lengkap  yaitu  memiliki  daerah  pegunungan  (wilayah  selatan), daerah dataran rendah (wilayah tengah), dan Lautan (wilayah utara) berada di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Subang, 2023).
Kabupaten  Subang  yang  dari  tahun  ke  tahun  mengalami  perubahan  yang  signifikan terlihat jelas dari sektor pariwisata dan industri, hadirnya pembangunan-pembangunan program legislatif nasional di Kabupaten Subang seperti pembangunan jalan Tol Astra Cipali, Pelabuhan
Patimban, dan Waduk Sadawarna memberikan  warna tersendiri pada kemajuan pembangunan dan  menjadi  akses  dalam  meningkatnya  urbanisasi  khususnya  di  wilayah  Kabupaten  Subang. Kemajuan pembangunan di wilayah  Kabupaten Subang menuntut kesiapan pemerintah daerah untuk  lebih  meningkatkan  pelayanan  di  berbagai  aspek/sektor  diantaranya  kesehatan, pendidikan,  perekonomian,  serta  peningkatan  pada  pelayanan  ketentraman,  ketertiban  umum, dan  perlindungan  masyarakat  termasuk  urusan  kebakaran  sesuai  peraturan  dan  perundang- undangan yang berlaku.
Pemerintah  telah  menetapkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2018  Tentang Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM),  yang  kemudian  ditindaklanjuti  dengan  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adapun Standar  Pelayanan  Minimal  yang selanjutnya  disingkat SPM  adalah ketentuan   tentang   jenis   dan   mutu pelayanan dasar  yang   merupakan   urusan wajib  daerah  yang  berhak  diperoleh  setiap  warga    secara    minimal,    terutama    yang  berkaitan dengan  pelayanan  dasar,  baik daerah  provinsi  maupun  daerah kabupaten/kota (Fitri, 2022).
Instansi yang berwenang dan diberi tanggung jawab terhadap masalah kebakaran  adalah. Sesuai  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Subang  No  1  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat  Daerah  Kabupaten  Subang,  yang  di  tindaklanjuti  dengan  Peraturan  Bupati  Subang Nomor  69  Tahun  2018  Tentang  Tugas,  Pokok  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Satuan  Polisi  Pamong Praja  dan  Pemadam  Kebakaran  Kabupaten  Subang.  Bidang  Pemadam  Kebakaran  dan Penyelamatan Satpoldam Kabupaten  Subang merupakan perangkat daerah  yang melaksanakan urusan  pemerintahan  wajib  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  dasar  urusan  ketentraman  sesuai pasal  12  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  terbagi dalam 3 sub urusan yaitu: (1) sub urusan keamanan ketertiban umum;  (2) sub urusan pemadam kebakaran, dan (3) sub urusan bencana (Subang, 2023).
Merujuk    UU  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  diantaranya:  (1) Melakukan  pencegahan,  pengendalian,  pemadaman,  penyelamatan,  dan  penanganan  bahan berbahaya  dan  beracun;  (2)  Melakukan  inspeksi  peralatan  proteksi  kebakaran;  (3)  Melakukan investigasi  kejadian  kebakaran,  dan    (4)  Melakukan  pemberdayaan  masyarakat  dalam pencegahan  kebakaran  Pemerintah  daerah  Kabupaten  Subang  melalui  Dinas  Pemadam Kebakaran  itu  selalu  siap  untuk  melayani  dan  selalu  hadir  seratus  persen  dalam  setiap  insiden kebakaran untuk seluruh lapisan masyarakat (Suryana, 2023).
Perencanaan  juga  merupakan  hal  harus  dipersiapkan  secara  serius,  karena  dalam perencanaan  terkandung  pengertian  masa  yang  akan  datang  dan  adanya  ketidakpastian  dalam satu organisasi, perencanaan merupakan suatu proses dalam menentukan sasaran dan bagaimana untuk mencapai sasaran tersebut.
Perencanaan  sering  juga  di  artikan  sebagai  suatu  proses.  Proses  perencanaan  adalah bagian  tahapan  rasional  di  dalam  penyusunan  rencana.  Sifat-sifat  yang  dipunyai  dalam  proses: (1) tujuan harus disesuaikan; (2) keterbatasan juga harus disesuaikan; (teknik dan kebutuhan juga harus  disesuaikan  dengan  teknik  serta  kebutuhan  tertentu.  Proses  ini  semula  merupakan perencanaan  konvensional,  yang  bisa  dibilang  juga Classical Planning Process atau Geddesian Planning Process .  Proses  perencanaan  konvensional  dibilang  proses  yang  cukup  terbuka  guna menghasilkan  sesuatu  yang  terbuka  pula  (tanpa feedback ).  Dalam  perencanaan,  menginput informasi  merupakan  data-data,  begitupun  output  adalah  produk  rencana,  begitupun  produk rencana adalah hasil dari analisis yang berkaitan dari data atau informasi    (Wikipedia, 2023).
Pembangunan  hasil  dari  perencanaan  adalah  dipake  untuk  melahirkan  suatu  tindakan para pemangku kepentingan, dalam hal ini pemerintah dalam membangun atau mengembangkan
dari  potensi  walayahnya  baik  desa,  daerah  serta  negara.  Pendekatan  partisipatif  dalam  sebuah perencanaan  merupakan  metode  atau  strategi  pembangunan  guna  melaksanakan  proses megnambil  kebijakan  atau  keputusan  publik,  yang  semuanya  tergantung  dari  masyarakat  itu sendiri dalam melibatkan diri dalam proses  pembangunan.  (Akbar et al., 2018)  (dalam (Inati, 2022).
Sebagaimana  yang  disebutkan  oleh  George  R.  Terry  perencanaan  merupakan keseluruhan proses pemikiran penentuan semua aktivitas yang akan dilakukan pada masa yang akan  datang  dalam  rangka  mencapai  tujuan.  Untuk  itu,  diperlukan  kemampuan  untuk mengadakan  visualisasi  dan  melihat  ke  depan  guna  merumuskan  suatu  pola  tindakan  untuk mewujudkan sebuah rencana kegiatan ke depan (Annas, 2022).
Robbins  dan  Coulter  (2002)  mendefinisikan  perencanaan  sebagai  sebuah  proses  yang menyangkut  penetapan  tujuan  organisasi,  menetapkan  keseluruhan  strategi  untuk  mencapai tujuan  tersebut,  dan  mengembangkan  suatu  rencana  yang  menyeluruh  yang  mengintegrasikan dan  mengkoordinasikan  pekerjaan  dalam  organisasi.  Perencanaan  merupakan  fungsi  paling penting,  perencanaan  merupakan  landasan  pokok  fungsi-fungsi  yang  lain.  Perencanaan  juga merupakan suatu proses yang tidak memiliki titik akhir (Suryana, 2023).
Berdasarkan definisi di atas, perencanaan adalah kegiatan masyarakat atau lembaga yang sungguh-sungguh  untuk  mengembangkan  strategi  yang  optimal  untuk  mencapai  serangkaian tujuan-tujuan yang diinginkan. Pengertian perencanaan didefinisikan secara berbeda-beda, dalam pengertian paling sederhana, perencanaan adalah suatu rasa rasional untuk mempersiapkan masa depan.  Disisi  lain perencanaan adalah proses  menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.
Pengertian  pemberdayaan  sudah  banyak  ditulis  oleh  para  pakar.  Bila  dilihat  dari  akar katanya  adalah,  “daya”  merupakan  katqa  dasar  dan  ditambah  awalan  “ber”,  yang  berarti mempunyai  daya.  Daya  sama  dengan  tenaga/kekuatan.  Maka  arti  kata  berdaya  adalah mempunyai tenaga/kekuatan. Berdasarkan penjelasan tadi, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai  upaya  yang  dilakukan  agar  obyek  menjadi  berdaya  atau  mempunyai  tenaga/kekuatan (Maryani, 2019).
Pemahaman  terkait  dengan  masyarakat  sudah  banyak  dibahas  oleh  para  ahli  ilmu kemasyarakatan.  Sebuah  wilayah  yang  di  dalamnya  terdapat  sejumlah  masyarakat,  memiliki budaya yang sama, serta relatif independen tidak terpengaruh dengan orang luar di wilayah itu.
Dari  pendapat  tersebut  bisa  disimpulkan  bahwa,  pemberdayaan  masyarakat  adalah proses pembangunan yang memuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam  memperbaiki  situasi  dan  kondisi  diri  sendiri.  Pemberdayaan  masyarakat  akan  berhasil tergantung      kepada  masyarakat  itu  sendiri    apakah  dalam  berpartisipasi  akan  aktif  atau  pasif Jhon J. Macionis,  (1997)  (dalam (Maryani, 2019).
Pemberdayaan  masyarakat  menurut  Vitayala  diartikan  sebagai  proses  pengembangan berbagai kemampuan sumber daya manusia, alat dalam melakukan kegiatan, dan faktor lainnya membahas tentang pengembangan, pendampingan, penyuluhan, dan pelayanan. Pendampingan adalah ikut sertanya pendamping dengan masyarakat, selanjutnya penyuluhan dimaknai sebagai proses pembinaan terhadap masyakat, dan pelayanan merupakan fungsi pengendali berbagai aset fisik dan nonfisik yang dibutuhkan oleh masyarakat (Chodijah, 2022).
Sumaryadi  (2005:  94-96)  membahas  5  prinsip  yang  paling  elementer  terkait  dengan konsep pemberdayaan masyarakat ini:
a. Setiap  kegiatan  yang  dikelolanya  memerlukan  break event dalam  pemberdayaan masyarakat  ini,  orientasinya  akan  berbeda  dalam  cara  penanganannya  tidak  seperti organisasi  bisnis,  dimana  setiap  keuntungan  dalam  pemberdayaan  masyarakat  ini
akan  didistribusikan  kembali  dalam  bentuk  program  atau  kegiatan  lainnya  dalam pembangunan.
b. Program  pemberdayaan  masyarakat partisipasinya  akan selalu dilibatkan  baik  dalam perencanaan maupun kegiatan pelaksanaannya.
c. Pemberdayaan  masyarakat  dalam  segi  pelaksanaan  dalam  kegiatan  pelatihan  ada unsur-unsur yang tidak bisa dipisahkan seperti pembangunan fisik.
d. Usaha  Pemberdayaan  masyarakat  dalam  implementasinya  akan  memaksimalkan sumber  daya  masyarakat    itu  sendiri,  baik  dalam  pembiayaan  yang  sumbernya  dari pemerintah maupun dari pihak swasta serta sumber-sumber yang lainnya.
e. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan  Pemerintah  yang  bersifat  makro  dengan  kepentingan  masyarakat  yang bersifat mikro (Nyoman, 2005).
Pemberdayaan  masyarakat  dalam  pencegahan  dan  penangulangan  kebakaran  pada Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Pemadam  Kebakararan  yang  di  lakukan  oleh  bagian perencanaan  melalui  program  pencegahan,  penanggulangan,  penyelamatan  kebakaran  dan penyelamatan  non  kebakaran  sub  kegiatan  Pembentukan  Relawan  Pemadam  Kebakaran. Relawan    Pemadam  Kebakaran  (REDKAR),  adalah  organisasi  kemasyarakatan  yang  dibentuk untuk berpartisipasi guna mewujudkan lingkungan dari bahaya kebakaran secara sukarela istilah lain dari dan untuk   warga masyarakat di lingkungan Desa/Kelurahan.
Apa  yang  dimaksud  dengan  relawan?  Relawan  sering  disebut  orang  yang  biasa membantu  tanpa  mengharapkan  imbalan  atau  pamrih  apapun,  atau  biasa  disebut  sukarela. Mengandung  makna  yang  apa  yang  dilakukan adalah  perbuatan  rela,  mulia,  ikhlas  serta  tulus, menyiratkan sebuah kemuliaan hati para pelakunya. Keberadaan relawan biasanya selalu tidak terduga dimana apabila ada musibah atau bencana alam, dalam situasi yang sulit dimana banyak orang yang membutuhkan pertolongan dan bantuan yang sifatnya segera (Abidah, 2012).
Schroeder  (1998)  mengemukakan  yang  namanya  relawan  adalah  orang  per  orang  yang sering  disebut  individu  yang  suka  rela  memberikan  sumbangan  tenaga,  jasa,  kemampuan  serta waktunya  tanpa  mengharapkan  sesuatu  (tanpa  pamrih)  atau  tanpa  mengharapkan  keuntungan materi dari sebuah  pelayanan di dalam organisasi yang mengorganisasi suatu kegiatan tertentu secara formal (Blog, 2022).
Church  (dalam  Nurmala,  2003)  area pelayanan yang ditangani oleh para relawan ada 3 (tiga), yaitu:
1. Administration
Area yang pertama, relawan akan mengerjakan  pekerjaan dengan para profesional, yang diharapkan  berbagi  pengalaman,  pengetahuan,    penilaian  dan  waktu  yang  bisa mempermudah bagi para profesional tersebut.
2. Working Service
Area yang kedua, relawan membantu dengan kemampuan serta perhatian yang mereka punyai, secara fisik serta usaha membantu dalam menjalankan tugas  yang dilaksanakan di dalam suatu organisasi maupun kegiatan dalam suatu program.

## 3. Fund-raising
Area  ketiga,  relawan  bertugas  menggalang  dana  dalam  suatu  oraganisasi  yang dibutuhkan demi berjalannya program tertentu dalam suatu organisasi. pendapat tersebut sejalan dengan penjelasan dalam kegiatan asosiasi kerelawanan yang dikemukakan oleh Mutchler,  Burr  &  Caro  (2003).  Mitchell  mengemukakan  empat    jenis  relawan    yang terkait dengan peran relawan, yaitu:
a) Policy    making    volunteers :  Relawan  yang  membuat  gugus,  panel  peninjauan,  komisi dan dewan serta tugas dalam sebuah kebijakan yang dilakukan relawan;
b) Administrative  volunteers :  Relawan  administrasi  yang  memberikan  suport  dalam perkantoran    melalui  kegiatan  atau  aktivitas  dengan  contohnya,  mengelola  atau pengolahan kata,  mengelola dan mengkoordinasi  jadwal,  dan membantu mengurus surat-menyurat;
c) Advocacy volunteers : Relawan di dalam keadvokasian yang memberikan suport dengan mengupayakan dana, membantu menulis surat menyurat dan menghubungi anggota dewan    perwakilan  rakyat,  memberi  kesaksian  pada  sidang  publik,  mengorganisir setiap  suport  dari  sebuah  komunitas,  serta  mempunyai  pekerjaan  dibidang hubungan masyarakat;
d) Direct service volunteers : Relawan dalam pelayanan langsung bisa saja dilibatkan dalam aktivitas-aktivitas seperti konseling, rekreasi, dan pengajaran. Tendensi untuk era ini adalah  mengkaitkan  klien,  terutama  yang  melatih  relawan    sebagai    bagian    dari rencana    intervensi  keseluruhan.  Relawan  yang  sudah  terlatih  biasanya  banyak menangani  dan  merespon  saluran  telepon  yang  perlu  penanganan  responsif  atau hotline yang bersumber dari komunitas yang sesuai (Abidah, 2012).
Organisasi  yang  bertugas  di  dinas  pemadam  kebakaran  mempunyai  tugas  yang  sangat vital    dalam  bidang  pelayanan,  memperhatikan  kondisi  lingkungan  dan  mengantisipasi masyarakat baik dari segi memberi pertolongan aksi untuk action pemadaman dan pencegahan kebakaran (Rahmadhani, 2021). Dinas  Pemadam  Kebakaran  (Damkar)  telah  ada  di berbagai  daerah  di  Indonesia,  yang  keberadaannya  diatur  dengan  peraturan  daerah  masing- masing.  Setiap  Dinas  Pemadam  Kebakaran  (Damkar)  ada  yang  memiliki  beberapa  unit pelayanan  teknis  dan  tersebar  di  daerah-daerah  Kabupaten/Kota.  Dinas  Pemadam  Kebakaran (Damkar)  adalah    lembaga  dalam  penanggulangan  bencana  keberadaanya  yang  langsung berkedudukan  di  bawah    dan  bertanggung  jawab  kepada  Bupati.  Adapun tanggung  jawab  dari Dinas  Polisi  Pamong  Praja  dan  Pemadam  Kebakaran  adalah  memberikan  pelayanan  terhadap masyarakat  terkait  dengan  kepentingan  umum,  ketertiban,  keselamatan  dan  ketentraman masyarakat (Fiondra, 2023).
REDKAR  ini  menampung  Satuan  Relawan  Kebakaran  (SATLATKAR),  atau  Barisan Relawan  Kebakaran  (BALAKAR)  atau  mewadahi  kelompok  relawan  lain.  Organisasi REDKAR ini dibangun atas inisiatif  dari masyarakat itu sendiri dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.  Relawan  Pemadam  Kebakaran  (REDKAR)  diharapkan  peran  serta  masyarakat  dalam pencegahan  dan  penanggulangan  kebakaran  dan  penyelamatan  dapat  meningkat,  membantu pencapaian  mutu  layanan  Standar  Pelayanan  Minimal  Sub  Urusan  Kebakaran,  menciptakan sinergi antara Satuan Kerja yang membidangi Kebakaran dan Penyelamatan dengan masyarakat dan meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  penelitian  deskriptif yang  bertujuan  untuk  mendeskripsi  serta  memberi  gambaran  secara  sistematis  mengenai Implementasi  Standar    Pelayanan  Minimal  (SPM)  Penanggulangan  Bencana  Kebakaran  pada Pemadam Kebakaran di Kabupaten  Subang. Jenis penelitian ini menjelaskan gambaran keadaan obyek  penelitian  berdasarkan  fakta-fakta  yang  nampak  sebagaimana  adanya,  dalam  hal  ini menggambarkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Relawan Kebakaran (REDKAR) di Satuan Polisi  Pamong  Praja  Dan  Pemadam  Kebakaran  Kabupaten  Subang  (Suryana,  2023).  Metode
seperti  itu  perlu  digunakan  untuk  menemukan  objek  penelitian  dan  pengetahuan  yang  seluas- luasnya (Widodo, 2000).
Sejalan  dengan  pendapat  tersebut,  pendekatan  yang  dipakai  atau  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  analisis  deskriptif.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini berasal dari berbagai penelitian terdahulu dan penelitian yang masih memiliki relevansi dengan penelitian  ini.  Data  tersebut  diperlukan  serta  dikumpulkan  untuk  diolah  agar  menjadi  suatu materi, yang bisa diketemukan hasilnya dalam penelitian ini  Abdussamad & SIK. (2021) dalam (Sutangsa, 2023).
Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini termasuk penelitian murni, karena penelitian ini dilakukan  berdasarkan  kebutuhan  peneliti  sendiri  dalam  kerangka  akademis.  Kebutuhan  dan keinginan  peneliti  untuk  pemenuhan  penelitian  murni  lebih  banyak  ditujukan,  agar  kebebasan penelitian bisa menentukan permasalahan yang ditelitinya. Dengan kata lain fokus penelitian ada pada logika dan rancangan penelitian yang dibuat oleh peneliti sendiri (Prasetyo, 2005).
Cross-sectional, mengandung arti menyangkut masalah waktu, karena penelitian ini hanya dilakukan  dalam  satu  waktu.  Penelitian  ini  digunakan  dalam  waktu  tertenu  yaitu  tahun  2023, karena  penelitian  tidak  akan  digunakan  dalam  waktu  yang  berbeda  untuk  diperbandingkan. Walaupun  penelitian  dilakukan  dalam  satu  waktu  tertentu  tentu  tidak  dibatasi  pada  hitungan minggu, hitungan bulan, atau hitungan tahun saja akan tetapi sampai penelitian itu selesai. Jadi ketika peneliti merasa ada data-data yang tidak lengkap maka peneliti dapat kembali ke lapangan untuk melengkapi data (Prasetyo, 2005).
Dari kajian definisi-definisi penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif merupakan  penelitian yang  dialami oleh  subjek  penelitian  dilihat  dari  beberapa  aspek dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  serta  atat  bahasa  dalam  konteks  khusus  yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Program Perencanaan di Era Trasparansi
Tahapan dalam pembangunan baik pembangunan fisik ataupun pembangunan non fisik diawali dengan tahapan perencanaan, karena pada tahap awal inilah gambaran menyeluruh dan detail keberdadaan sebuah inisiatif di proyeksikan. Pada dasarnya perencanaan yang baik akan memiliki  konstribusi  yang  besar  terhadap  penyelenggaraan  atau  implementasi  satu  program secara keseluruhan, karena apa yang dilaksaakan pada siklus selanjutnya adalah melaksanakan atau mengimplementasikan rencana dasar yang sudah disepakati.
Pemadam  Kebakaran  (REDKAR)  di  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Pemadam Kebakaran  Kabupaten  Subang  dengan  menggunakan  prinsif  perencanaan  menurut  Jamshid Garajedagi dan Russel Ackoft (dalam Ginandjar Kartasasmita 1997:52-53) dimana menyebutkan bahwa perencanaan terdiri dari tiga prinsip yaitu; (1) Parsitipatif; (2) Berkesinambungan; dan (3) Holistik.
Parsitipatif;  konsep  partisipatif  tidak  hanya  berorientasi  pada  keikutsertaan  masyarakat tetapi  juga  berorientasi  pada  pemberdayaan  ( empowerment );  mengenal  adanya  desentralisasi sesuai fugsi dan kewenangan masing-masing; diselenggarakan melalui organisasi dan manajemen perencanaan  yang  efisien  dan  produktif;  menjamin  proses  networking  berlangsung  efektif;  dan mengakui transparansi (Abe, 2005).
Berkesinambungan  ;  bahwa  perencanaan  tidak  hanya  berhenti  pada  satu  tahap,  tetapi harus berlanjut  sehingga  menjamin adanya kemajuan yang terus-menerus  dalam kesejahteraan, dan  jangan  sampai  terjadi  kemunduran  ( relapse ).  Sutamihardja  (2004)  menyatakan  sasaran
pembangunan berkelanjutan mencangkup upaya-upaya untuk terwujudnya: pemerataan manfaat hasil  pembangunan,  pengamanan  sumberdaya,  pemanfaatan  dan  pengelolaan  sumberdaya, kesejahteraan rakyat, mempertahankan manfaat pembanguan, menjaga mutu atau kualitas hidup manusia.
Holistik;  menunjukan  bahwa  masalah  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaannya  tidak dapat dilihat pada satu sisi (sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
Dalam  hal  ini  penulis  juga  mengidentifikasikan  5  indikator  prinsip  perencanaan parsitipatif menurut Abe (2002) yakni berorientasi pada pemberdayaan (e mpowerment ); Mengenal adanya  desentralisasi  sesuai  fungsi  dan  kewenangan  masing-masing;  Diselenggarakan  melalui organisasi  dan  manajemen  perencanaan  yang  efektif  dan  produktif;  menjamin  proses pembangunan networking berlangsung efektif, dan mengakui transparansi.

## 2. Pemberdayaan adalah Pembelajaran Seumur Hidup
Pemberdayaan  rakyat,  organisasi,  dan  komunitas  diarahkan  diberdayakan  agar  mampu atau  menguasai  sesuatu  supaya  (atau  berkuasa  atas)  penghidupannya.  Proses  pemberdayaan dimana orang agar mampu dan menjadi cukup kuat untuk bisa berkontribusi serta berpartisipasi dalam membagi pengontrolan atas, dan bisa mempengaruhi setiap kejadian-kejadian yang terjadi minimal untuk mempengaruhi diri pribadi dalam kehidupannya.
Pemberdayaan  menitikberatkan  pada  setiap  individu  agar  mendapatkan  keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan agar orang itu berdaya guna bisa mempengaruhi kepribadian dalam menjalani kehidupannya dan berbagi dengan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Pemberdayaan  juga  merujuk  pada  skill  orang,  khususnya  kelompok  rentan  dan  lemah,  agar memiliki kemampuan mencari sumber-sumber yang produktif. Secara lebih luas bisa juga orang atau individu tersebut untuk bisa meningkatkan penghasilannya melalui perolehan barang-barang dan  jasa-jasa  yang  mereka  perlukan,  dan  berkontribusi  serta  bisa  berpartisipasi  dalam  proses pembangunan minimal di daerah dimana mereka bertempat tinggal.
Pemberdayaan  adalah  bagian  dari  paradigma  pembangunan  yang  memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual Sumber Daya Manusia (SDM), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial.  Aspek-aspek  yang  disebutkan  tadi    diharapkan  bisa  jadi  ditumbuh  kembangkan menjadi  aspek  ketahanan  sosial-budaya,  ketahanan  ekonomi,  ketahanan  politik,  ketahanan keamanan dan ketahanan lingkungan.
Walaupun  pemberdayaan masyarakat bukan lahir melalui  konsep ekonomi, akan tetapi ditujukan  untuk  tujuan  pengentasan  kemiskinan  dan  kesejahteraan  masyarakat. Pengentasan kemiskinan tidak sekedar meningkatkan pendapatan, tetapi perlu diakukan secara  holistik yang menyangkut  aspek  kehidupan  dasar  manusia,  seperti  gizi  anggotanya,  tingkat  pendidikan, lingkungan, serta aspek lain yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemberdayaan juga tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui tahapan-tahapan sistematis dalam mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat ke arah yang  lebih  baik.  Untuk  itu  pengentasan  kemiskinan  harus  dilakukan  agar  semua  potensi  yang dipunyai untuk disuport dan dikembangkan untuk melawan faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan.
Tahap  Pemberdayaan  Menurut  Sumaryadi  (2005:97-98)  menggambarkan  konsep pemberdayaan  dalam  tiga  tahapan  yaitu;  (a)    tahapan  politis,  (b)  tahapan  organisasi,  dan  (c) tahapan individu. Tahapan-tahapan  tersebut adalah:
a. Tahapan politis dan nasional, pemberdayaan secara perlahan melekat dalam bahasa kita setiap hari sebagai mechanism of self-help for people (mekanisme bantuan dari dan bagi orang lain). Berdasarkan  asumsi  setiap  orang  yang  ingin  merubah  sesuatu  adalah  harus didasarkan pada keinginan diri sendiri, ketergantungan pada orang lain secara bertahap harus  dihilangkan  dan  menjadi  mandiri.  Pada  skala    nasional self-dependency  movement (gerakan  pada  kemampuan  diri  sendiri)  harus  menjadi  prioritas  dan  terus  mendapat tempat.  Faktor  ekonomi masyarakat  harus  di  dorong  menuju  kepada  efisiensi  agar bisa lebih besar mendorong pemerintah, itulah alasan yang secara pragmatis. Organisasi dari masyarakat  untuk  mencari  cara-cara  alternatif  untuk  menjadi  lebih  efisien,  yang merupakan  tanggapan  terhadap  meningkatkan  daya  dan  ancaman  pelayanan  alternatif dari para pesaing.
b. Organisasi,  pemberdayaan  mempunyai  daya  tarik.  Konsep  baru  atau  gagasan-gagasan dari pemberdayaan harus dilaksanakan agar lebih aktual daripada banyak teori-teori dan motivasi  kerja yang  dianggap  sudah  ketinggalan jaman.  "Organisasi  seperti total quality, habitual  improvement,  selfsirected  team  work,  internal  costumer,  competence  management” dan sebagainya.
c. Individu, proses pemberdayaan berbeda untuk setiap individu. Prosesnya sudah ada yang dianggap  tidak  relevan  lagi,  atau  ada  juga  dalam  pelaksanaanya  prosesnya  disingkat. Setiap  individu  ada  yang  sudah  mengubah  kehidupan  mereka  guna  mencapai  tujuan hidup dan mencapai target yang dianggap tidak mungkin. Mereka sudah membuka jalan bagi perkembangan dan pertumbuhan yang menguntungkan mereka maupun organisasi bila tim individu yang di berdayakan secara kolektif berkerja sama maka sinergi tercapai (Sumaryadi, 2005).
Pemberdayaan  pada  hakikatnya  merupakan  strategi,  yang  pelaksanaan  kegiatan pemberdayaan  masyarakat  bukan  barang    baru.  Usaha  pengembangan  masyarakat  dimasa lampau  selalu  dikaitkan  dalam  konteks  perjuangan kemerdekaan,  di  masa  kini  kegiatan pemberdayaan  masyarakat  ini    berorientasi  pada  partisipasi  pembangunan  dalam  konteks transformasi sosial.
3.  Strategi  Memaksimalkan  Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Meningkatkan  Kemandirian dan Potensi Sumber Daya Manusia
Sumaryadi  (2005:150)  mengemukakan  pendekatan  strategi  yang  digunakan  ada  tiga dalam proses pemberdayaan masyarakat itu, antara lain:
a. The  walfare  approach, pendekatan  yang  dimaksudkan  adalah  memberikan  stimulus  atau bantuan,  kepada  kelompok  tertentu,  contohnya;  memberi  bantuan  kepada  masyarakat atau  individu  yang  terkena  musibah  bencana  alam,  pendekatan  ini  tidak  disebut memberdayakan rakyat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat.
b. The  development  approach ,  pendekatan  ini  menyandarkan  perhatian  terhadap pembangunan  guna  meningkatkan  kemandirian,  kemampuan,  dan  keswadayaan masyarakat.
c. The  empowerment  approach ,  pendekatan  ini  melihat  kemiskinan  sebagai  akibat  proses politik  dan  berusaha  memberdayakan  atau  melatih  rakyat  untuk  mengatasi ketidakkemampuannya. Ketiga  pendekatan  ini  banyak  diadopsi  oleh  LSM-LSM  di Indonesia dalam pelaksanaan proses pemberdayaan masyarakat.
Kartasasmita (1995:95) dalam Sumaryadi (2005:150) juga mengemukakan bahwa  upaya pemberdayaan masyarakat  dilaksanakan melalui tiga cara, yaitu:
a. Membuat iklim atau suasana yang kondusif guna menciptakan potensi masyarakat untuk berkembang. Asumsi seperti ini setiap individu dan kelompok masyarakat yang memiliki potensi tadi bisa terus dikembangkan.
b. Membuat  masyarakat  dalam  potensi  dan  daya  yang  dipunyai  oleh  masyarakat    bisa diperkuat,  dengan  strrategi    menerapkan  langkah-langkah  nyata,  menampung  berbagai masukan,  menyediakan  prasarana  dan  fasilitas  yang  dapat  diakses  oleh  lapisan masyarakat yang paling bawah.
c. Membuat dalam pemberdayaan ini rakyat merasa dilindungi dan dibela kepentingannya, terutama masyarakat yang lemah.

## 4. Tolok Ukur Keberhasilan Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran
Program-program  pembangunan  di  era  orde  baru  sekitar  tahun  1990-an  yang  diawali dengan  program Inpres Desa Tertinggal (IDT) disini peran pemerintah menujukkan programnya dalam mengentaskan kemiskinan dan telah menujukkan tekadnya  dan sekaligus sebagai bagian dari perwujudan pembangunan alternative yang melihat pentingnya manusia (masyarakat), tidak lagi  sebagi  objek,  tetapi  subjek  pembangunan.  Dalam  konteks  ini  “partisipasi  masyarakat sepenuhnya”  dianggap  sebagai  penentu  keberhasilan  pembangunan.Dalam  pengertian konvensional,  konsep  pemberdayaan  sebagai  terjemahan empowerment mengandung  dua pengertian, yaitu (1) to give power or authority to atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau  mengalihkan    otoritas  ke  pihak  lain,  (2) to  give  ability  to atau to  enable atau  usaha  untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.
Indikator  tolok  ukur  keberhasilan  pemberdayaan  masyarakat  untuk  mengetahui  fokus dan  tujuan  pemberdayaan  secara  operasional,  maka  perlu  diketahui  berbagai  indikator keberdayaan  yang  dapat  menunjukkan  seseorang  itu  berdaya  atau  tidak.  Dalam  program pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat, agar bisa dikonsentrasikan pada aspek sasaran perubahan. Tolok ukur keberhasilan pemberdayaan ada 5 (lima) dimensi; (a) kesejahteraan, (b) akses,  (c)  kesadaran  kritis,  (d  )  partisipasi,    dan  (e)  kontrol. Kelima  dimensi  tersebut,  melalui analisis  harus  bersifat  dinamis  dan  saling  menguatkan  secara  bersinergis  satu  sama  lain  saling melengkapi. Berikut  uraiannya:
a. Kesejahteraan,  dimensi  pertama  ini  kesejahteraan  masyarakat  harus  diukur  tingkat kecukupannya, atas kebutuhan yang paling elementer misalnya sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan.
b. Akses,  dimensi  yang  kedua,  ini  menyangkut  kesetaraan  dalam  akses  terhadap  sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Apabila akses tidak tersedia ini  merupakan  suatu  hambatan  atau  penghalang,  bagi  terjadinya  peningkatan kesejahteraan.  Dalam  dimensi  ini  adalah  adanya  kesenjangan,  yang  diakibatkan  tidak adanya  kesetaraan  akses  bagi  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  mereka,  yang  berada  di kelas lebih tinggi dibanding mereka dari kelas rendah, yang berkuasa dan dikuasai, pusat dan  pinggiran.  Dimaksudkan  dengan  sumber  daya  disini  adalah;  waktu,  tenaga,  lahan, kredit, informasi, keterampilan, dan sebagainya.
c. Kesadaran  kritis,  dalam  dimensi  yang  ketiga  ini,  kesadaran  masyarakat  dalam  bidang keberdayaan suatu keharusan yang perlu dibangun dan ditumbuhkembangkan.
d. Partisipasi,  dalam  dimensi  ini,  keterlibatan  masyarakat  dalam  sebuah  keberdayaan  di dalam  lembaga.  Dalam  pengertian  yang  lebih  mendalam  masyarakat  ikut  berpartisipasi
dan  keandilannya  bisa  menjadi  kontribusi  dalam  proses  mengambil  keputusan,  dan kepentingan mereka otomatis tidak terabaikan.
e. Kontrol,  dimensi  yang  terakhir  ini,  dimana  konteks  lapisan  masyarakat  memegang  dan mengontrol  sumber  daya.  Dalam  pengertian  semua  yang  namanya  masyarakat  dapat memenuhi  hak-hak,  tidak  hanya  penguasa  atau  segelintir  orang  saja  yang  menikmati sumber daya tersebut. Seluruh lapisan masyarakat dapat mengontrol, mengendalikan dan mengelola sumber daya yang dimilikinya.
Berbagai  pendapat  atau  definisi  terkait  dengan  pemberdayaan      semua  menjelaskan bahwa  pemberdayaan  adalah  sebuah  proses  mengarahkan  kepada  suatu  tujuan.  Sebagai  Proses pemberdayaan  adalah  tahapan  kegiatan  untuk  memperkokoh  kekuasaan  atau  keberdayaan masyarakat yang lemah, termasuk di dalamnya setiap masyarakat atau individu yang mengalami ketidak  berdayaan  finansial  atau  miskin.  Sebagai  tujuan  pemberdayaan  merujuk  pada  keadaan adanya keinginan untuk berubah secara sosial; masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya, masyarakat miskin yang berdaya, mempunyai kekuasaan dengan kemampuan pengetahuan yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, ataupun sosialnya seperti memiliki kepercayaan diri, mampu mengemukakan aspirasi, mata pencaharian, mandiri, di dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, serta bisa berpartisipasi dalam setiap kegiatan sosial yang sudah diprogramkan.
Berdasarkan rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka teori yang digunakan untuk mengukur  Perencanaan  Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui    Relawan  Pemadam  Kebakaran (REDKAR)  di  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Pemadam  Kebakaran  Kabupaten  Subang, menggunakan  teori  menurut  (Sumaryadi,  2005:11)  bahwa  pemberdayaan  masyarakat  adalah “upaya  mempersiapkan  masyarakat  seiring  dengan  langkah  memperkuat  kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan”. Selain itu pada dasarnya pemberdayaan masyarakat ini mempunyai tujuan yang lebih jauh seperti;
a. Membangun  mengembangkan  memanusiakan  manusia  secara  manusiawi  yang berintegral  dan  berautentik  dari  masyarakat  yang  lemah,  rentan,  miskin  perkantoran, adat yang terbelakang, kaum remaja yang mengais dan mendambakan pekerjaan, kaum dissabilitas, serta kaum wanita yang didiskriminasikan/dikesampingkan.
b. Pemberdayaan dalam konteks kemasyarakatan disini dimaksudkan berdaya secara sosial ekonomi, agar kelompk-kelompok masyarakat bisa mandiri untuk mencukupi kebutuhan dasarnya, serta sanggup berperan di dalam pembangunan dan pengembangan dirinya.
Jadi  pengembangan  manusiawi  yang  autentik  dan  integral  dalam  hal  ini  adalah menjadikan masyarakat  semakin percaya diri dengan pengetahuan-pengetahuan serta wawasan yang  diperoleh  dalam  melakukan  pencegahan  dan  penanggulangan  kebakaran  melalui pemberdayaan  masyarakat.  Sehingga  dengan  percaya  diri  maka  masyarakat  akan  mampu melakukan tindakan yang terukur dan terarah dalam mencegah bahaya kebakaran, serta  di lain sisi  juga  dapat  menunjang  capaian  kinerja  pemadam  kebakaran  dalam  mengejar respon  time (waktu tanggap) pada wilayahnya.

## KESIMPULAN
Berdasar pada uraian yang penulis kemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang akan  lebih
efektif  bilamana  pemerintah  membantu  merencanakan  pengembangan  manusiawi  yang  autentik  dan integral dari masyarakat dan membantu merencanakan pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat dengan mengacu pada lima dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat, terdiri dari:
1. Kesejahteraan,
2. Akses,
3. Kesadaran kritis,
4. Partisipasi, dan
5. Kontrol.
Kategori  analisis  kelima  dimensi  tersebut,  bersifat  dinamis,  saling  berkaitan  satu  sama  lain bersinergis secara keterhubungan, saling memperkokoh menguatkan serta saling melengkapi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abe, A. (2005). Perencanaan Daerah Parsitipatif. Yogyakarta: Pustaka Jogya Mandiri. Abidah,  M.  (2012).  Kebermaknaan  HIdup  Seorang  Relawan.  Surabaya:  Program  Studi Pesikologi Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya.
Annas,  N.  A.  (2022).  Program  Penguatan  Pendidikan  Karakter  pada  Sekolah  Boarding  (Studi Multikasus  di  MA  Al-HudaGorontalo).  Jurnal  Pendidikan  Tambusai,  Halaman  15896- 15903.
Blog.  (2022).  Lindungi  Hutan  Edukasi  Hutanpedia  Lingkungan  Bisnis  Lestari.  Jakarta:  Blog Lindungi Hutan.
Chodijah, N. S. (2022). Strategi Gabungan Kelompok Tani Serbaguna dalam Memberdayakan Petani  di  Desa  Manunggal  Jaya  Kecamatan  Tenggarong  Seberang  Kabupaten  Kutai Kartanegara. Jember: Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Soddiq .
Fiondra,  E.  d.  (2023).  Efektivitas  Kerja  Satuan  Tugas  Pemadam  Kebakaran  di  Dinas  Satuan Polisi  Pamong  Praja  dan  Pemadam  Kebakaran  Kabupaten  Agam.  Otentik  Law  Jurnal, Volume 1 No. 1.
Fitri, A. d. (2022). Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana Kebakaran  Pada  Pemadam  Kebakaran  Kabupaten  Pesisir  Selatan.  JIEE:  Jurnal  Ilmiah Ekotrans & Erudisi, VOL. 2 , NO 1, 2022 (55-65) .
Inati,  U.  d.  (2022).  Inovasi  Perencanaan  Pembangunan  Berbasis  Ekowisata:  Sebuah  Kajian Pustaka Sistematis. Journal of Regional and Rural Development Planning, 6 (1): 14-29.
Maryani, D. d. (2019). Pemberdayaan Masyarakat. Sleman: Deepublish Publisher. Myn, G. E. (2022). Etika Organisasi Pada Relawan Penakluk Api (RPA) Dalam Pemberdayaan Kepemudaan di Kota Samarinda. Einsbie Grata Myn. JPKPM, Vol.2 (2). 232-241.
Nyoman,  I.  S.  (2005).  Perencanaan  Pembangunan  Daerah,  Otonom  dan  Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Citra Utama. Yogyakarta: Gava Media.
Prasetyo,  B.  d.  (2005).  Metide  Penelitian  Kuantitatif  Teori  dan  Aplikasi.  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Rahmadhani,  S.  (2021).  Efektivitas  Kinerja  Dinas  Pemadam  Kebakaran  Kota  Padang  dalam Pencegahan  Bahaya  Kebakaran.  Jurnal  Manajemen  dan  Ilmu  Administrasi  Publik, volume 3, Nomor 3.
Subang,  P.  D.  (2023).  Topografi,  Geografis,  Demografi.  Subang:  Humas  Pemerintah  Daerah Kabupaten Subang.
Sumaryadi,  I.  N.  (2005).  Perencanaan  Pembangunan  Daerah,  Otonom  dan  Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Penerbit. Citra Utama. Yogyakarta: Gava Media.
Suryana,  E.  (2023).  “Perencanaan  Pemberdayaan  Masyarakat  melalui  Pembentukan  Relawan Pemadam  Kebakaran  di  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Pemadam  Kebakaran Kabupaten Subang. Subang: Tesis Universitas Subang Tidak Diterbitkan.
Sutangsa,  d.  (2023).  Strengthening  The  Position  of  Intelectual  Capital  and  Knowledge Management  in  Human  Resource  Management:  An  Overview  .  KOMITMEN:  Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. 4 No. 1.
Widodo, E. D. (2000). Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif. Yogyakarta: Avirouz. Wikipedia. (2023). Perencanaan. Jakarta: Wikipedia Ensiklopedia Bebas .