Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring
Ayup Suran Ningsih, Balqis Hediyati Maharani Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang E-mail: ayuupp@mail.unnes.ac.id
Abstrak : Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa   mengurangi   pembatasan   sesuai   dengan   peraturan   perundang-undangan. Pelanggaran   hak   cipta   bisa   memberi   dampak   buruk   bagi   penciptanya,   sering   kali pelanggaran hak cipta membuat pemilik dari hak cipta mengalami kerugian ekonomi. Dalam   hal   ini,   tentunya   perlindungan   hukum   hak   cipta   harus   ditegakkan.   Karya sinematografi   yaitu   film   yang   seharusnya   dilindungi   hak   penciptanya   oleh   Undang- Undang Hak Cipta, tetapi dalam kenyataannya banyak yang melakukan pembajakan digital   dan illegal   downloading dari   film   aslinya.   Kemajuan   teknologi   sekarang   ini membawa dampak yang baik sekaligus dampak yang buruk. Pembajakan digital di era sekarang   yang   semakin   marak.   Kurangnya   kesadaran   masyarakat   mengenai penegakan hukum hak cipta merupakan salah satu faktor terjadinya pelanggaran hak cipta seperti download film online . Artikel ini membahas tentang bagaimana dampak buruk download film   melalui   cara   yang   tidak   legal   atau   pembajakan   digital   serta penegakan  hak cipta dalam  menghadapi  masalah illegal  downloading . Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan Statute Approach .
Kata Kunci: Illegal Downloading, Hak Cipta, Film
Abstract : Copyright is an exclusive right of the authors that arise automatically on the basis of a declarative principle after a work is manifested in its tangible form without prejudice to restrictions in accordance with the provisions of the laws and regulations. Copyright infringement can have a detrimental effect on the creator, often copyright infringement keeps copyright owners from experiencing economic losses. In this case, of course the protection of copyright law must be enforced. The cinematographic work such as a film that should be protected by the copyright law, but in reality many people are doing digital piracy of original movie. Currently, technological advancements bring good   impacts   as   well   as   a   bad   impact   on   digital   piracy.  Lack   of   public   awareness regarding   the   enforcement   of   copyright   law   is   also   one   factor   in   the   occurrence   of violations of copyright one of them download movies online. This article discusses how bad impact of digital piracy and copyright enforcement in the face of illegal downloading issues.
Keywords: Illegal Downloading, Copyright, Movie

## Pendahuluan
Hak Cipta merupakan hak eksklusif   pencipta   yang   timbul secara   otomatis   berdasarkan prinsip   deklaratif   setelah   suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata   tanpa   mengurangi pembatasan   sesuai   dengan ketentuan   peraturan   perundang- undangan,   sesuai   dengan   Pasal 1   ayat   (1)   Undang-Undang Nomor   28   Tahun   2014   tentang Hak   Cipta.   Hak   Cipta   yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut   terdiri   atas   hak   moral dan hak ekonomi.
Hak Moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri   Pencipta,   tidak   dapat dipisahkan   dari   pencipta   karena bersifat pribadi dan kekal, artinya hak   tersebut   melekat   selama hidup   pencipta   bahkan   hingga setelah   meninggal   dunia.[1]  Hak Moral melekat pada diri pencipta untuk   tetap   mencantumkan   atau tidak   mencantumkan   namanya pada   salinan   sehubungan dengan   pemakaian   Ciptaannya untuk   umum,   menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah   Ciptaannya   sesuai dengan   kepatutan   dalam masyarakat, mengubah judul dan anak   judul   Ciptaan,   dan mempertahankan   haknya   dalam hal   terjadi   distorsi   Ciptaan, mutilasi   Ciptaan,   modifikasi Ciptaan,   atau   hal   yang   bersifat merugikan   kehormatan   diri   atau reputasinya. Dalam perlindungan hak   moral,   pencipta   dapat memiliki   informasi   manajemen Hak   Cipta   atau   informasi elektronik   Hak   Cipta.   Informasi manajemen   Hak   Cipta   meliputi
informasi   metode   atau   sistem yang   dapat   mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya   dan   kode   informasi dan kode akses.
Hak   ekonomi   merupakan hak   eksklusif   Pencipta   atau Pemegang   Hak   Cipta   untuk mendapatkan   manfaat   ekonomi atas   Ciptaan.   Pengelola   tempat perdagangan dilarang
membiarkan   penjualan   atau penggandaan   barang   hasil pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait   di   tempat   perdagangan yang   dikelolanya.   Hak   ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di   tangan   Pencipta   selama Pemegang   Hak   Cipta   tidak mengalihkan   seluruh   hak ekonomi   dari   Pencipta   atau Pemegang   Hak   Cipta   tersebut kepada penerima pengalihan hak atas   Ciptaan.   Suatu   ciptaan dikatakan   telah   dilahirkan   atau berwujud   jika   ciptaan   tersebut telah   dapat   dilihat   secara   kasat mata atau dapat didengar. Sejak saat itu pencipta atau pemegang hak   cipta   telah   memiliki   hak ekslusif   atas   ciptaannya   tanpa memerlukan   pendaftaran   hak secara formal.[2]
Di   era   globalisasi   ini, kemajuan teknologi dan informasi mempermudah orang-orang dalam  melakukan suatu hal dan lebih mudah dalam mendapatkan informasi.   Dengan   adanya kemajuan teknologi dan informasi ini   semakin   banyak   orang   yang menggunakan   akses   internet. Baik   itu   diakses   dan   digunakan untuk pendidikan, jejaring sosial, maupun   hiburan.   Seperti misalnya   dalam   hal   perfilman,
orang-orang   dahulu   harus mengantri   di   bioskop   untuk melihat   film   yang   baru   keluar. Tetapi,   akhir-akhir   ini   banyak orang   yang   lebih   memilih   untuk menunggu sedikit lebih lama dan melihatnya   melalui   situs-situs yang   tersedia   di   internet   atau mengunduh dari situs tertentu.
Karya   cipta   dalam   bentuk digital   memang   sangat   mudah untuk   diduplikasi   dan   hasil   atas perbuatan   tersebut   juga   nyaris tidak   dapat   dibedakan   dengan aslinya.   Orang   pun   kemudian dapat   melakukan   modifikasi terhadap hasil penggandaan dan mendistribusikannya   ke   seluruh dunia dengan nyaris tanpa biaya. Di satu sisi, hal ini tentu sangat mudah   membuat   semua   orang untuk melanggar hak cipta orang lain   dalam   skala   yang   sangat besar.   Akan   tetapi   di   sisi   lain sangat sulit bagi pemilik hak cipta untuk   mengetahui   terjadinya pelanggaran,   mengenali,   atau pun kemudian melakukan upaya hukum.[3]
Sebagai   sebuah   karya cipta,   film   merupakan   dari kekayaan intelektual dan melekat pada   diri   pencipta.   Berdasarkan Pasal   1   ayat   1   Undang-Undang Nomor   33   Tahun   2009   tentang Perfilman, Film merupakan karya cipta   seni   budaya   yang merupakan   pranata   sosial   dan media   komunikasi   massa   yang dibuat   berdasarkan   kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara   dan   dipertunjukkan.   Film sebagai   karya   seni   merupakan objek   hak   cipta   yang   dilindungi oleh   undang-undang,   maka   si pembuat   film   mempunyai   hak
eksklusif   yaitu   hak   untuk memonopoli   karya   ciptaannya dalam   rangka   melindungi   karya ciptanya   dari   pihak   lain   seperti mengumumkan dan
memperbanyak   karya   ciptanya atau   memberikan   izin   kepada orang   lain   untuk   mendapat keuntungan   secara   ekonomis sesuai dengan haknya yaitu hak ekonomi.
Bentuk pelanggaran
terhadap   Hak   Cipta   pada dasarnya   berkisar   pada   dua   hal pokok.   Pertama   yaitu   dengan sengaja   dan   tanpa   hak mengumumkan,   memperbanyak, atau   memberi   izin   untuk   itu.[4] Kedua   yaitu   dengan   sengaja memamerkan,   mengedarkan, atau   menjual   kepada   umum suatu   ciptaan   atau   barang   hasil pelanggaran   Hak   Cipta.   Salah satu pelanggaran hak cipta yang sering terjadi yaitu pengumuman dan   perbanyakan   film   melalui media   internet   dengan   cara mengunduh   atau streaming.
Kegiatan streaming atau
mengunduh   film   yang   tidak berbayar atau secara gratis tidak mempunyai   izin   dari   pemegang hak   film   asli   dalam   dan memperbanyak   karya   film. Semakin   banyaknya   situs   atau website menonton dan mengunduh film gratis, mengubah   kebiasaan   orang- orang   dari   menonton   film   di bioskop menjadi mengunduh film melalui website tersebut.
Padahal,   mengunduh   film   gratis melalui internet dapat merugikan pemegang   hak   cipta   film dikarenakan   pengguna   dapat mengunduh   film   tanpa   meminta
izin dan membayar sebagaimana layaknya   jika   menonton   film   di bioskop.  Akibat   dari   mengunduh film gratis atau secara tidak legal menyebabkan   kerugian   baik pemegang   hak   cipta   dan   juga pemerintah.
Dampak   dari   kegiatan pengunduhan ilegal terhadap film ini   telah   sedemikian   besarnya terhadap   tatanan   kehidupan bangsa.   Pihak   yang   memiliki dampak   kerugian   akibat   tindak pidana ini, antara lain:
1) Pencipta,   karena   tidak mendapatkan   pembayaran sejumlah uang yang seharusnya   mereka   peroleh dan   tindak   pidana   ini   juga merupakan   keadaan   yang dapat   menumbuhkan   sikap apatis   dan   menurunkan gairah   mencipta   di   bidang ilmu   pengetahuan,   seni   dan sastra.[5]
2) Konsumen   dan   masyarakat, karena membeli ciptaan yang berkualitas   rendah   dan   tidak mendapat   semangat   untuk menciptakan   sesuatu   yang baru   dan   yang   lebih   baik. Pada   masyarakat   sebagai konsumen,   semakin   tumbuh sikap   yang   tidak   lagi memandang   perlu   untuk mempertanyakan   apakah sesuatu   barang   tersebut merupakan hasil pelanggaran atau   tidak.   Semakin   tumbuh sikap   acuh   dan   tidak   acuh mengenai   yang   baik   dan buruk apa yang sah atau tidak sah,   kendati   negara   kita adalah negara yang berdasarkan hukum.[6] 3) Pemerintah,   karena   dengan banyaknya tindak pidana hak cipta, maka dilihat dari sektor penerimaan  atau  pendapatan negara   melalui   pajak penghasilan   dari   hak   cipta, jelas   bahwa   negara   sangat dirugikan   karena   tidak memperoleh pemasukan atau pendapatan   dari   sektor   itu yang cukup potensial sebagai salah satu sumber dana untuk pembangunan.[7] 4) Hubungan Internasional, apabila   menyangkut   ciptaan asing,   apabila   tindak   pidana ini   dibiarkan   berlarut-larut maka   kepentingan   Negara asing   kurang   terlindungi   di Indonesia tentang hak cipta.
Walaupun Undang- Undang Hak Cipta sudah diganti dengan   yang   baru   mulai   dari ruang   lingkup   hak   cipta mencakup pencipta bahkan pasal tentang pidana, akan tetapi pada praktiknya   masih   banyak pelanggaran   hak   cipta,   seperti pengumuman   dan   perbanyakan karya film tanpa izin. Masyarakat Indonesia   masih   menganggap pelanggaran Hak Cipta terutama mengunduh   film   secara   gratis tidak merupakan hal yang serius. Masih   banyak   orang   yang melakukan   dan   tidak   menyadari bahwa   apa   yang   dilakukannya melanggar   hak   pemegang   Hak Cipta.   Kesadaran   hukum masyarakat   tentang   hak   cipta masih   rendah   sehingga   upaya perlindungan   dan   penegakan hukum   tidak   berjalan   dengan maksimal.

## Pokok Permasalahan
Berdasarkan   latar   belakang tersebut   diatas,   penulis   merasa perlu   untuk   membahasnya secara   lebih   dalam   yang dirumuskan   ke   dalam   pokok permasalahan sebagai berikut :
1.   Bagaimana   Pengaturan   Hak Cipta Dalam Hal Pembajakan Film Digital ?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Hak   Cipta   Terhadap   Illegal Downloading?

## Metode Penelitian
Metode   penelitian   yang digunakan   adalah   metode penelitian   hukum   normatif. Menurut   Soerjono   Soekanto , metode   penelitian   hukum normatif   merupakan penelitian hukum   doktrinal atau penelitian hukum   teoritis.   Penelitian normatif fokus pada kajian tertulis yakni   menggunakan   data sekunder   seperti   peraturan perundang-undangan,   keputusan pengadilan,   teori   hukum   dan dapat   berupa   hasil   karya   ilmiah para   sarjana.   Penelitian   ini hubungannya sangat erat dengan perpustakaan karena membutuhkan   data-data   yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Pendekatan penelitian   yang   digunakan   yaitu Pendekatan Perundang- Undangan   atau   disebut Statute Approach .   Pendekatan   ini dilakukan   dengan   mempelajari dan memeriksa semua peraturan perundang-undangan yang menyangkut   permasalahan   atau isu hukum yang sedang dihadapi.
Sumber   data   dalam menggunakan   data   sekunder
yang   terdiri   dari   Bahan   Hukum Primer   berupa   ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014   tentang   Hak   Cipta,   Bahan
Hukum   Sekunder   seperti   buku, skripsi,   jurnal   nasional   maupun internasional,   serta   hasil-hasil penelitian. Hasil Penelitian dan Pembahasan a. Hak Cipta dalam Pembajakan Digital Film Hak Kekayaan Intelektual adalah   sistem   hukum   yang melekat  pada tata  kehidupan modern   terutama   pada perkembangan   hukum   hak cipta terhadap produk  digital. Hak   cipta   terhadap   produk digital   seperti   perangkat lunak,   foto   digital,   musik digital, film digital, dan e-book ini perlu mendapat perlindungan   hukum,   karena karya   manusia   ini   telah dihasilkan   dengan   suatu pengorbanan   tenaga,   pikiran, waktu   bahkan   biaya   yang tidak sedikit serta pengetahuan   dan   semua bentuk   idealisme   lainnya bersatu   untuk   mendapatkan hasil karya terbaik dibidangnya.[8] Piracy atau   pembajakan merupakan   sebuah   istilah yang   digunakan   untuk menggambarkan   berbagai macam   aktivitas, illegal downloading atau   pemalsuan yang   berkaitan   dengan internet.   Internet piracy merupakan   satu   hal   yang berbahaya   dan   biasanya bersifat   illegal   dan   bahkan
cenderung   tergolong   aksi kriminal   ini   juga   mencakup penyalinan   atau   penyebaran secara   tidak   sah   atas perangkat   lunak   yang dilindungi undang-undang. Ini sejalan   dengan   definisi pelanggaran   hak   cipta   yaitu penggunaan karya cipta yang melanggar   hak   eksklusif pemegang   hak   cipta,   seperti hak   untuk   mereproduksi,
mendistribusikan, menampilkan, atau memamerkan   karya   berhak cipta,   atau   membuat   karya turunan,   tanpa   izin   dari pemegang   hak   cipta,   yang biasanya penerbit atau usaha lain   yang   mewakili   atau ditugaskan   oleh   pencipta karya tersebut.
Pembajakan   terhadap karya seperti rekaman adalah bentuk dari tindak pelanggaran   hak   cipta   yang dilarang   dalam   undang- undang. Pekerjaan tersembunyi   ini   dilakukan untuk menghindarkan diri dari penangkapan   oleh   pihak kepolisian.   Pembajak   tidak mungkin menunaikan kewajiban   untuk   membayar pajak   kepada   negara sebagaimana layaknya warga negara   yang   baik.   Oleh karena   itu,   pembajakan merupakan   salah   satu dampak negatif dari kemajuan iptek   di   bidang   elektronika yang   dimanfaatkan   secara melawan hukum ( illegal ) oleh mereka   yang   ingin   mencari keuntungan   dengan   jalan cepat   dan   mudah   tanpa
mengindahkan hak-hak orang lain dan hukum yang berlaku. Pembajakan dibagi
menjadi   tiga   kategori,   antara lain: 1) Pembajakan   sederhana yaitu   suatu   rekaman   asli dibuat   duplikatnya   untuk diperdagangkan   tanpa seizin   produser   atau pemegang   hak   yang   sah. Rekaman   hasil   bajakan dikemas sedemikian rupa, sehingga berbeda dengan kemasan rekaman aslinya.
2) Rekaman   yang   dibuat duplikatnya,   kemudian dikemas sedapat mungkin mirip   dengan   aslinya, tanpa   izin   dari   pemegang hak   ciptanya.   Logo   dan merek   ditiru   untuk mengelabui   masyarakat, agar   mereka   percaya bahwa   yang   dibeli   itu adalah hasil produksi yang asli. 3) Penggandaan   tanpa   izin Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta. Pembajakan   merupakan salah  satu  tidakan  yang   bisa dikatakan   sebagai   pencurian di   mana   orang   akan menggunakan   barang   atau suatu   produk   digital   yang seharusnya   membeli   lisensi barang   tersebut.     Banyak yang   menggunakan   barang digital secara ilegal atau hasil pembajakan. Beberapa contohnya   yaitu software , musik,   dan   film   yang   sering diunduh   secara   gratis   di internet. Karya cipta lagu atau musik,   film,   dan   perangkat
lunak   merupakan   sasaran pembajakan   yang   paling parah   selama   lebih   dari   dua puluh   tahun   terakhir   ini.[9] Mengunduh film secara gratis dari   internet   berkembang seiring   dengan   tawaran berbagai   media   digital   baik yang  resmi  ataupun bajakan. Perkembangan jaringan komunikasi   internet   yang menawarkan   akses   film-film tidak   berbayar   membuat orang-orang memilih mengunduh   video   dari internet.[10] Perkembangan   internet
yang   sangat   pesat   tidak hanya   membawa   sisi   positif ternyata   juga   membawa   sisi negatif.   Mengunduh   dari internet   merupakan   kegiatan yang   sudah   sangat   lazim dilakukan   oleh   kebanyakan orang. Berbagai alat elektronik   dan   komunikasi   di zaman   sekarang   ini   sudah menyediakan fasilitas internet yang   dapat   digunakan   untuk mengunduh. Namun, kemudahan tersebut seharusnya   tidak   boleh melanggar   hukum   dari   hak yang   melekat   atas   sesuatu yang diunduh tersebut. Seperti halnya illegal downloading . Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara   otomatis   berdasarkan prinsip   deklaratif   setelah suatu   ciptaan   diwujudkan dalam   bentuk   nyata   tanpa mengurangi pembatasan sesuai   dengan   ketentuan peraturan perundang-
undangan.   Keberadaan   hak cipta di Indonesia sudah ada sejak   zaman   Belanda.   Hak Cipta   diatur   dalam   Undang- Undang   Nomor   28   Tahun 2014   tentang   Hak   Cipta. Selain   dibahas   dalam peraturan perundang- undangannya   sendiri,   hak cipta   juga   dibahas   dalam Undang-Undang   Number   11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Dalam kasus illegal downloading, jika illegal downloading dilakukan dalam jumlah   yang   besar   dan kemudian   digunakan   untuk dikomersilkan   itu   termasuk pelanggaran   hak   cipta.
Apabila illegal
downloading tersebut dilakukan hanya untuk koleksi pribadi saja dan dalam jumlah yang kecil itu tetap termasuk dalam   pelanggaran   dari   hak cipta   karena   sama   saja dengan   dengan   mengambil karya   orang   lain   tanpa   izin dan   sepengetahuan   pemilik hak   tersebut,   meskipun   itu tidak dikomersilkan.
Proses   pengunduhan   film gratis   di   internet   merupakan suatu   kegiatan   pengambilan, dimana   pelaku   pengunduhan film mengambil dan memindahkan file tersebut ke dalam handphone maupun hard   disk mereka   tanpa menghilangkan file asli   yang berada   di   dalam   situs pengunduhan   tersebut,   dari proses   tersebut   diketahui bahwa pengunduhan film juga termasuk
proses
penggandaan   karena   telah menambahkan   jumlah   film tersebut   dari   satu file yang ada   di   situs   internet   menjadi dua   termasuk   dengan   hasil pengunduhan. Dan kenyataannya   situs   ilegal yang tidak berbayar itu dalam menyebarkan   film   tidak memuat   keterangan   yang lengkap   hanya   disebutkan judul   film   dan   tahun   keluar, tanpa menyebutkan informasi lainnya.
Pelanggaran   hak   cipta terhadap   karya   sinematografi sebelumnya adalah pembajakan   film   melalui cakram optik berupa kepingan CD   yang   dijual   secara   ilegal dipasar   bebas,   seiring berjalannya   waktu   kini pelanggaran   terhadap   hak cipta   sinemtografi   banyak terjadi   melalui   internet, bentuk-bentuk   pelanggaran yang terjadi terhadap  sebuah karya   cipta   sinematografi melalui internet yaitu:
1) Penyebaran   konten   film melalui website,
2) Pengunduhan   film   melalui internet tanpa izin,
3) Mengunduh   film   atau video   dan   menyiarkan video   tersebut   tanpa menyertakan nama pencipta. Dampak negatif dari illegal downloading ,   royalti   yang seharusnya   didapat   oleh pemegang   hak   cipta   malah tidak   memberi   pemasukan kepada   penciptanya   sama sekali   padahal   karyanya dinikmati   oleh   orang   lain.
Royalti   sendiri   adalah  jumlah yang   dibayarkan   untuk penggunaan properti, seperti hak   paten, hak   cipta, atau sumber   alam.   Misalnya, pencipta   mendapat   bayaran royalti   ketika   ciptaannya diproduksi  dan dijual, penulis dapat   memperoleh   royalti ketika buku hasil karya tulisannya   dijual. Selain mendapat   kerugian   secara materiil,   pemegang   hak   cipta dirugikan   secara   moral. Maraknya   pengunduhan   film secara illegal menunjukkan bahwa Undang-Undang   Hak Cipta   maupun   Undang-
Undang   ITE   tidak   berlaku secara keseluruhan. Banyaknya pelaku illegal downloading di kalangan masyarakat   salah   satunya dikarenakan   masih   belum ditangani   ataupun   ditanggapi secara   serius   oleh   aparat penegak hukum. Salah satu cara penanganan dari illegal downloading tadi   sepertinya pemerintah   harus   memblokir situs-situs   atau website dari illegal downloading . Selain   peran   pemerintah dalam   upaya   menghindari pelanggaran   terhadap   hak cipta,  peran  masyarakat  juga diperlukan   agar   tercapainya sebuah   tujuan   yang   ingin dicapai.   Jika   pemerintah memblokir   situs-situs illegal downloading maka masyarakat   juga   harus   mulai merubah cara berpikir mereka tentang mendapatkan sesuatu dengan   cara   yang   tidak
sewajarnya   dan   harus   bisa lebih menghargai karya orang lain.
b. Penegakan   Hukum   Hak Cipta   terhadap Illegal Downloading Penegakkan hukum adalah   persoalan   yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Menurut Soerjono   Soekanto   faktor- faktor   yang  mempengaruhi penegakan hukum adalah:[11] 1) Faktor hukumnya sendiri Lebih   menekankan pada peraturan perundang-undangannya, jika   terjadi   pelanggaran dan   aturannya   tidak   jelas maka   penegakan   hukum pun akan terhambat.
2) Faktor penegak hukum Ruang   lingkup   dari istilah   penegak   hukum adalah   luas   sekali,   oleh karena  mencakup  mereka yang secara langsung dan secara   tidak   langsung berkecimpung   di   bidang penegakan hukum. 3) Faktor sarana dan fasilitas Tanpa adanya sarana   atau   fasilitas tertentu,   maka   tidak mungkin penegakan hukum   akan   berlangsung dengan lancar. Sarana itu haruslah mendukung penegakan hukum, seperti tenaga   manusia   yang berpendidikan,   peralatan yang memadai, dan biaya yang   cukup.   Seperti halnya   dalam   menangani kasus illegal   downloading
maka   dibutuhkan   sarana dan   fasilitas   teknologi yang   canggih   serta sumber   daya   manusia yang memahami elektornik atau program. 4) Faktor masyarakat Penegakan   hukum itu berasal dari masyarakat, dan bertujuan utuk mencapai kedamaian dalam   masyarakat.   Oleh karena itu, jika dipandang dari   sudut   tertentu   maka masyarakat mempengaruhi penegakan hukum  tersebut.  Kita  juga harus menumbuhkan kesadaran   di   dalam   diri masyarakat bahwa tindakan illegal downloading atau mengunduh   film   dari internet merupakan sebuah pelanggaran yang tidak seharusnya dilakukan. 5) Faktor kebudayaan Faktor   kebudayaan yang   sebenarnya   bersatu padu   dengan   faktor masyarakat sengaja dibedakan,   karena   di dalam   pembahasannya diketengahkan   masalah sistem   nilai-nilai   yang menjadi inti dari kebudayaan   spiritual   atau non material. Penegakan hukum terhadap   Hak   Atas   Kekayaan Intelektual   terutama   hak   cipta di   Indonesia   masih   belum berjalan dengan baik, ditandai masih   banyaknya   pelaku pengunduhan   film   melalui
website tanpa bayar di internet yang   merugikan   hak   ekonomi dan  hak  moral   para  pencipta,
namun   pemerintah   telah berupaya mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta dengan memperbaharui Undang- undang hak ciptanya. Pasal   7   TRIPS (Tread
Related   Aspect   of   Intellectual Property   Right) menjabarkan tujuan   dari   perlindungan   dan penegakan hak atas kekayaan intelektual adalah perlindungan dan   penegakan   hukum   hak atas   kekayaan   intelektual bertujuan   untuk   mendorong timbulnya   inovasi,   pengalihan dan penyebaran teknologi dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan   sosial   dan ekonomi   serta   keseimbangan antara hak dan kewajiban. Di   bidang   ciptaan diperlukan   campur   tangan negara   dengan   tujuan   untuk menyeimbangkan antara kepentingan   pencipta   dengan kepentingan   masyarakat   dan juga   kepentingan   negara   itu sendiri.   Seperti   diketahui bahwa   pencipta   mempunyai hak   untuk   mengontrol masyarakat dalam mengumumkan atau memperbanyak   ciptaannya,   di lain   pihak   warga   masyarakat dapat   menggunakan   ciptaan secara resmi dan menghindari peredaran   barang   bajakan, sedangkan negara kepentingannya dapat menjaga   kelancaran   dan
keamanan   masyarakat   di bidang ciptaan.[12]
Penegakan   hukum   atas hak   cipta   biasanya   dilakukan oleh   pemegang   hak   cipta dalam hukum perdata, namun ada   pula   sisi   hukum   pidana. Sanksi   pidana   secara   umum dikenakan   kepada   aktivitas pemalsuan   yang   serius, namun   kini   semakin   lazim pada   perkara-perkara   lain. Sanksi pidana atas pelanggaran   hak   cipta   di Indonesia   secara   umum diancam   hukuman   penjara paling  singkat   satu  bulan  dan paling   lama   tujuh   tahun   yang dapat   disertai   maupun   tidak disertai denda sejumlah paling sedikit   satu   juta   rupiah   dan paling   banyak   lima   miliar rupiah, sementara ciptaan atau barang  yang   merupakan   hasil tindak   pidana   hak   cipta   serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan   tindak   pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk   dimusnahkan   (Undang- Undang   No.   19   Tahun   2002 bab   XIII).   Masalah   pokok dalam penegakan hak cipta di Indonesia yaitu: 1) Pemerintah Indonesia belum menunjukkan kemauan   yang   kuat   untuk menegakkan   perlindungan hak cipta di Indonesia,
2) Perundang-undangan   Hak Cipta belum komprehensif,
3) Pada umumnya, pengetahuan   masyarakat masih   sangat   kurang tentang hak cipta khususnya   dan   hak   milik intelektual   pada   umumnya
termasuk   hukum   yang mengaturnya.
Bahkan, kalangan masyarakat yang terkait   langsung   dengan ciptaan   yang   dilindungi   itu pun,   seperti   pencipta   dan pemegang   hak   terkait, banyak   yang   kurang mengetahui   hak   cipta   dan hukum yang mengaturnya,
4) Karena pengetahuan tentang hak cipta ini masih sangat   kurang,   pada umumnya masyarakat tidak menyadari   arti   pentingnya perlindungan hak cipta bagi pengembangan kebudayaan,   peningkatan kreativitas masyarakat, dan pembangunan ekonomi, 5) Karena kurangnya pengetahuan   tentang   hak cipta   dan   kurangnya kesadaran   tentang   arti pentingnya   perlindungan hak   cipta,   masyarakat banyak melakukan pelanggaran   terhadap   hak cipta. Di pihak pencipta dan pemegang   hak   terkait,
kurangnya   pemahaman tentang   hak  cipta  dan   hak terkait   membuat   mereka kurang     bereaksi   melihat maraknya pelanggaran hak cipta dan hak terkait,
6) Aparat penegak hukum pun banyak   yang   kurang memahami   hak   cipta,
termasuk   hukum   yang mengaturnya   dan   juga kurang   menyadari   arti penting dari perlindungannya 7) Karena kurangnya pengetahuan aparat
penegak   hukum   tentang hak cipta dan hukum yang mengaturnya, serta kurangnya kesadaran tentang   arti   pentinganya perlindungannya, kebanyakan aparat penegak   hukum   enggan menyeret pelaku pelanggaran   hak   cipta kepengadilan dan menghukmnya secara maksimal.[13] Sedangkan   hak   cipta   di internet menurut Asril Sitompul memiliki dua kategori yaitu:
1) Hak Cipta atas isi ( content ) yang   terdapat   di   media internet yang berupa hasil karya berbentuk informasi, tulisan,   karangan,   ulasan, program   atau   bentuk lainnya yang sejenis.
2) Hak Cipta atas nama situs ( domain ) dan alamat surat elektronik  atau e-mail dari pelanggan jasa internet. Dalam   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak   Cipta   mengatur   tentang pencegahan   pelanggaran   hak cipta   dan   hak   terkait   melalui sarana   berbasis   teknologi maka pemerintah berwewenang melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan   konten,   serta kerjasama   dan   koordinasi dengan   berbagai   pihak   dan pengawasan terhadap
tindakan   perekaman   dengan menggunakan   media   apapun terhadap   ciptaan   dan   produk hak   terkait   di   tempat pertunjukan. Peraturan Menteri
Bersama   Hukum   dan   Hak Asasi   Manusia   Nomor   14
Tahun   2015   dan   Menteri Komunikasi   dan   Informasi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten   dan/atau   Hak   Akses Pengguna   Pelanggaran   Hak Cipta   dan/atau   Hak   Terkait dalam   Sistem   Elektronik merupakan pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 56 ayat 2   Undang-Undang   Nomor   28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Ketentuan   dalam   peraturan menteri   bersama   mengatur tentang tata cara penyampaian laporan pelanggaran hak cipta, pelaporan   dapat   dapat dilakukan   secara   elektronik maupun non elektronik dengan memenuhi   syarat   yang   sudah ditetapkan. Selanjutnya laporan   akan   dilakukan verifikasi   terhadap   laporan yang   telah   diregister,   yang dilakukan   oleh   tim   verifkasi. Setelah   dirasa   cukup   bukti bahwa   situs   yang   dilaporkan memenuhi   unsur   pelanggaran hak   cipta   makaselanjutnya situs   tersebut   diblokir   paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima.   Pemilik   situs   dapat mengajukan permohonan pembukaan blokir bilamana ia merasa   tdak   melakukan pelanggaran hak cipta dan hak terkait.   Menurut   Bapak Haryanto   mengatakan   bahwa didalam   aturan   mengenai   hak cipta   meski   dianut   prinsip deklaratif   yang   artinya   bahwa hak   cipta   timbul   secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan dalam bentuk nyata
maka   pencipa   tidak   wajib mendaftarkan   karya   ciptanya dalam rangka untuk mendapatkan   legalitas   atau perlindungan   hukum   terhadap karya   ciptanya,   namun demikian   mengingat   tingkat pelanggaran   hak   cipta   di Indonesia   cukup   tinggi   maka aspek   pendaftaran   hak   cipta patut   dilakukan   oleh   pencipta agar mempermudah dalam hal pembuktian   manakala   terjadi konflik hukum terkait ciptaanya. Upaya perlindungan harus diberikan   terhadap   film   yang bebas   diunduh   melalui   di internet   yaitu   yang   paling utama   adalah   peran   dari pemerintah   melalui   upaya preventif. Perlindungan hukum sendiri   memiliki   makna memberikan pengayoman kepada   hak   asasi   manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut
diberikan   kepa   masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain   perlindungan   hukum adalah berbagai upaya hukum yang   harus   diberikan   aparat penegak   hukum   untuk memberikan   rasa   aman,   baik secara   fisik   maupun   pikiran dari   gangguan   dan   berbagai ancaman dari pihak manapun.
[14] Perlindungan   hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan   yang diberikan   oleh   pemerintah
dengan   tujuan   untuk mencegah sebelum terjadinya   pelanggaran. Hal   ini   terdapat   dalam peraturan perundang- undangan dengan maksud untuk   mencegah   suatu pelanggaran serta memberi   batasan   dalam melakukan suatu kewajiban.[15]  Dalam   hal ini   pemerintah   sudah melakukan upaya preventif untuk mengurangi tindakan pelanggaran   hak   cipta berupa   Undang-   Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014   tentang   Hak   Cipta yang   dimana   di   dalamnya memberikan perlindungan- perlindungan   terhadap pencipta.   Pasal   54-56 dalam   Undang-Undang Hak   Cipta   menjelaskan untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak   terkait   melalui   sarana berbasis   teknologi   maka pemerintah   berwewenang melakukan   pengawasan terhadap pembuatan serta penyebarluasan   konten,
kerjasama   dan   koordinasi dengan   berbagai   pihak dan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan   menggunakan media   apapun   terhadap ciptaan   dan   produk   hak terkait di tempat pertunjukan   seperti   di bisokop.   Sehingga   untuk memberikan   perlindungan maka pemerintah membuat Peraturan Bersama   Menteri   Hukum
dan   Hak   Asasi   Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan
Menteri   Komunikasi   dan Informatika   Nomor   26
Tahun   2015   tentang Pelaksanaan   Penutupan Konten   dan/atau   Hak Akses Pengguna Pelanggaran   Hak   Cipta dan/atau   Hak   Terkait dalam Sistem Elektronik.
2) Perlindungan Represif Perlindungan   akhir berupa   sanksi   seperti denda,   penjara,   dan hukuman   tambahan   yang diberikan   apabila   sudah terjadi atau telah dilakukan pelanggaran.
Menindaklanjuti   Pasal   56 sampai   58,   pemerintah melakukan   pemblokiran terhadap sejumlah website yang dianggap melakukan pelanggaran   hak   cipta tersebut. Disini   pemerintah   melalui lembaga Kementrian Komunikasi   dan   Informatika (Kemenkominfo)   menertibkan situs-situs   atau website yang menyediakan   fitur download dengan   cara   pemblokiran.
Sehingga   para   pengguna internet tidak dapat mengakses   secara   bebas situs-situs tersebut. Pemblokiran dilakukan dengan dua   cara   yakni,   dengan adanya   pengaduan   dan dengan   temuan   dari   pihak Kemenkominfo   itu   sendiri.
Pengaduan
biasanya dilakukan   oleh   masyarakat yang   menemukan   situs-situs terlarang tersebut dengan cara
mengirim e-mail pihak Kemenkoinfo, kemudian Kemenkoinfo merespons dengan   cara   menghubungi admin   dari   pemilik   situs tersebut   dan   memberikan peringatan tertulis. Kebanyakan   dari   admin   situs tersebut tidak mengakui bahwa content dalam   situsnya merupakan   konten   illegal sehingga admin menolak untuk menghapus   content   tersebut. Jika   seperti   ini,   pihak Kemenkoinfo   menghubungi pencipta   atau   pemegang lisensi   dari   content   tersebut, jika   memang   benar   tidak   ada izin maka Kemenkoinfo secara sepihak   langsung   melakukan pemblokiran   terhadap   situs tersebut. Pemblokiran ini wajib dilakukan   oleh   pemerintah, dikarenakan   pemerintah   wajib melindungi   karya-karya   cipta yang   tentunya   memiliki   nilai ekonomi   dan   nilai   moral. Sehingga   dengan   adanya perlindungan   yang   diberikan, pencipta tidak akan takut untuk berkarya dikarenakan nantinya karya   mereka   akan   dibajak atau   dimanfaatkan   orang   lain secara   bebas.   Peran   aktif pemerintah melalui Kemenkominfo   justru   sangat diharapkan   oleh   pencipta   ke depannya. Undang-Undang Hak Cipta   Nomor   28   Tahun   2014 memberikan   landasan   yang kuat kepada Menteri Komunikasi   dan   Informatika dalam   usahanya   untuk melakukan   pencegahan   dan pemberantasan
terhadap
pelanggaran hak cipta melalui media   internet.   Pasal   54 UUHC   mengatur   mengenai pencegahan   pelanggaran   hak cipta   dan   hak   terkait   yang dilakukan   melalui   sarana teknologi informasi, sebagaimana dinyatakan Pasal 54 UUHC yaitu: “ Untuk mencegah pelanggaran   Hak   Cipta dan   Hak   Terkait   melalui sarana berbasis teknologi informasi,   Pemerintah berwenang melakukan:
a. pengawasan terhadap pembuatan   dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak  Cipta dan  Hak Terkait; b. kerja   sama   dan koordinasi   dengan berbagai pihak, baik dalam   maupun   luar negeri dalam pencegahan pembuatan   dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak  Cipta dan  Hak Terkait; dan c. pengawasan terhadap   tindakan perekaman   dengan menggunakan media apapun terhadap   Ciptaan dan   produk   Hak
Terkait   di   tempat pertunjukan”.
Dengan   demikian,   UU Hak   Cipta   mengakomodir kepentingan   untuk   melindungi hak cipta di internet, sehingga
pemerintah melalui Kemenkominfo   dituntut   lebih aktif   dalam   melindungi   situs- situs   yang   menyediakan fasilitas   mengunduh   lagu   dan film   secara   gratis.   Laporan atau   pengaduan   masyarakat kepada   Kemenkominfo   juga sangat   diperlukan   mengenai situs-situs   yang   menyediakan fasilitas download film gratis, tetapi   disini   peran   kesadaran hukum   masyarakat   sangat diperlukan juga dalam hal film yang mereka dapatkan secara gratis   memiliki   hak   ekonomi artinya   pencipta   berhak   atas royalti yang didapatkan. Upaya lain yaitu menegakkan   aturan   hukum yang   diatur   dalam   Undang-
Undang Hak Cipta oleh aparat penegak   hukum.   Penegakan hukum   di   dalam   Undang- Undang   Hak   Cipta   menurut Pasal   120   merupakan   delik aduan,   sehingga   dapat dilakukan   dengan   adanya laporan   terlebih   dahulu   dari pihak   yang   dirugikan. Penegakan   hukum   pidana pelanggaran   hak   cipta dilakukan   oleh   penyidik pejabat   Kepolisian   Negara Republik   Indonesia   maupun Pegawai   Negeri   Sipil   tertentu di   lingkungan   kementerian   di bidang   tindak   pidana   Hak Cipta.
Selain   itu   perubahan pengaturan   mengenai   delik biasa   menjadi   delik   aduan, pihak-pihak   yang   merasa dirugikan   yang   benar-benar melapor   ingin   ditindaklanjuti untuk   menuntut   hak   karya
ciptanya.   Karena   pada kenyatannya   perkembangan teknologi ini khususnya dalam hak cipta, justru banyak musisi yang   diuntungkan   dengan mereka  meng -upload sendiri lagunya   agar   lebih   dikenal masyarakat luas.
Perkembangan   teknologi   dan informasi   saat   ini,   terkadang musisi   justru   dengan   sengaja mengupload karya   ciptanya kepada   publik   untuk   diakses secara   bebas.   Dengan   begitu mereka   mengharapkan   dapat dengan mudah memperkenalkan   karya   cipta lagu   dan   dikenal   oleh masyarakat,   sehingga   mereka justru   merasa   diuntungkan dengan   hal   tersebut.   Artinya kemajuan   teknologi   dan informasi   dalam   internet   ini disatu sisi melanggar hak cipta pencipta,   tetapi   di   lain   pihak ada pencipta yang justru ingin dikenal publik dengan sengaja karyanya   diunduh   oleh masyarakat luas tanpa merasa dirugikan.   Dengan   demikian, penerapan   delik   aduan   tepat digunakan   dalam   Undang- Undang   Hak   Cipta   dalam   hal pihak   pencipta   yang   merasa dirugikan   saja   yang   ingin melaporkan adanya kerugian.
Dengan delik aduan juga, hal   inilah   yang   membuka peluang   bagi   pemegang   hak cipta atau penerima hak cipta untu   mengajukan   tuntutan terhadap   para   pelaku kejahatan   hak   cipta.   Oleh karena antara sifat pribadi dari hak   yang   ingin   dilindungi   dan hak   cipta   merupakan   deli
aduan   maka   hal   inilah   yang menghambat   perlindungan maksimal   terhadap   hak   cipta karena   kejahatan   hak   cipta dianggap   sah.   Apabila   tidak ada   pengaduan   dari   pihak yang   dirugikan   serta   aparat hukum   pun   tidak   bisa menindak   pelaku   kejahatan hak   cipta,   apabila   tidak   ada yang   mengadu   merasa dirugikan   oleh   kejahatan   hak cipta tersebut dan hal ini pula yang   menjadi   peluang   bagi para   oknum   untuk   terus melakukan kejahatan di bidang hak cipta.[16] Pemerintah maupun pencipta film dalam melindungi ciptaan   berupa   film   yang beredar pada situs unduh film gratis,   menghadapi   beberapa hambatan   atau   kendala   yang membuat kurangnya efektifitas dalam   upaya   penegakan hukum   terhadap   pelanggaran hak cipta.
1) Permasalahan   Hak   Cipta tersebut   terjadi   di   media internet sehingga sulit bagi pemerintah untuk memberantas   masalah   ini dari akarnya, hanya melalui pemblokiran dan selanjutnya   juga   akan muncul lagi website serupa dengan nama domain yang berbeda.   Kasus   yang   ada di   Amerika   yang   dimana sebuah   situs   yang dianggap melakukan transaksi perbankan secara online dianggap melakukan tindak   pencucian   uang,
setelah   diselidiki   maka pemilik   dari   situs   tersebut
dianggap paling bertanggungjawab   karena situs   tersebut   perputaran uang   yang   terjadi   melalui transaksi ilegal seperti hasil pencurian dan perampokan di   dunia   maya   serta   jual beli   konten   pornografi sehingga   membuat   situs tersebut   ditutup   dan pemiliknya diringkus.
Dari kasus tersebut Indonesia setidaknya dapat belajar   untuk   mengatasi pelanggaran yang terjadi di media   internet   mengingat pelanggaran   hak  cipta  film yang   dilakukan   penyedia jasa   unduh   film   gratis sudah   banyak   terjadi diharapkan   pemerintah mengambil   tindakan   tegas untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran tersebut. 2) Kurangnya   sumber   daya manusia dalam menangani hal   tersebut   membuat pemerintah kewalahan karena perbandingan antara   penegakan   dengan pelaku pelanggaran berbanding   jauh.   Orang dengan   mudah   membuat sebuah website yang dimana kontennya melanggar peraturan. Sedangkan   pemerintah dengan   sumber   daya manusia   yang   terbatas harus   mencakup   semua pelanggaran situs dari segi pelanggaran apapun. Seperti   situs   porno,   situs pembajakan,   situs   sara,
situs   kekerasan,   situs
penipuan   dan   lain-lain.
Namun potensi yang ada di Indonesia sebenarnya banyak mengingat generasi muda berprestasi yang ada terutama   di   bidang cyber namun kesalahan ada pada pemerintah karena kurangnya   menghargai hasil   karya   anak   dalam negeri dibandingkan dengan   negara   lain membuat   generasi   muda terkadang   lebih   memilih kerja diluar negeri daripada didalam   negerinya   sendiri. Pemerintah   setidaknya harus   menghargai   karya- karya   anak   bangsa   guna perkembangan   Indonesia itu   sendiri   dengan   cara merekrut   generasi   muda yang   berpotensi   dalam bidang cyber ,   membuat sekolah   khusus   yang dimana   lulusannya   akan membantu mengatasi pelanggaran   didunia cyber atau   membuka   lapangan kerja sebesar-besarnya.
3) Kesadaran   masyarakat terhadap   Hak   Kekayaan Intelektual   yang   apabila dapat   diterapkan   secara benar   maka   dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan   masyarakat, jika   ditinjau   dari   segi industri maka suatu negara membutuhkan   investasi, peningkatan investasi akan naik jika perlindungan hak- hak   investor   seperti   Hak Kekayaan Intelektual terjamin. Kurangnya kesadaran   mempengaruhi
penghargaan   kepada   para pencipta.   Kondisi   ini membuat   para   pencipta malas   untuk   berkarya   dan kondisi   ini   pula   dibuat semakin   parah   karena adanya   pemikiran   bahwa profesi   pencipta   belum cukup   menjadi   jaminan seseorang akan mendapatkan   hidup   yang layak.   Ditambah   dalam Undang-Undang Hak Cipta sekarang   ini   merupakan Delik   Aduan   sehingga membuat   pemerintah   tidak berdaya   jika   pencipta   itu sendiri   tidak   melaporkan kejahatan   yang   terjadi. Apakah   pencipta   hanya memikirkan   ekonominya, ketika suatu karya cipta film diluncurkan   maka   yang terpenting adalah
kembalinya   modal   dari pengeluaran   yang   sudah dikeluarkan   oleh   pencipta- pencipta tersebut, sehingga apabila terjadi pembajakan maka   pencipta   tidak   mau ambil   pusing   mengingat modal   pengeluaran   telah kembali dan pencipta tidak mau repot harus berurusan dengan birokrasi pemerintah. Saat ini hanya dapat melakukan penolakan terhadapan segala   sesuatu   yang bersifat   bajakan  dalam   diri sendiri karena secara nyata banyak sekali dari kalangan akademisi,   pemerintahan, generasi-generasi   muda dan masih banyak lagi lebih menginginkan
hal-hal
ekonomis   yang   murah ketimbang   harus   merogoh kantong lebih dalam karna hal keorisinilan. Memberikan edukasi kepada masyarakat adalah salah   satu   cara   untuk memberikan   kesadaran masyarakat   pentingnya menghargai Hak Kekayaan Intelektual   dengan   cara membuat   iklan   di   jam-jam utama   karena   banyaknya masyarakat   yang   melihat televisi   setiap   harinya sehingga   secara   tidak langsung memberikan pengetahuan   dasar   terkait HKI itu sendiri. Pendidikan-
pendidikan   usia   dini dibentuk   untuk   lebih menghargai segala sesuatu agar   generasi   muda   pada akhirnya   akan   terbentuk secara   baik   dan   lebih menghargai segala sesuatunya.[17] Penegakan   hukum   Hak Cipta   yang   melibatkan kementrian-kementrian diantaranya:
1) Kementerian   Hukum   dan HAM, dalam UU Hak Cipta diberi   kewenangan   untuk mengatur segala hal dalam bentuk   administrasi   dan penegakan   hukum   di bidang Hak Cipta.
2) Kementerian   Komunikasi dan   Informastika,   dalam Pasal   26   UU   Hak   Cipta Kominfo diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di bidang administrasi   dalam   hal
telah   terjadi   pelanggaran Hak   Cipta   yang   ada   di sistem   informasi   dengan bentuk   penutupan   konten dan   hak   akses   pengguna terhadap   pelanggaran   Hak Cipta yang ada di internet.
3) Kepolisian,   dalam   Pasal 120   UU   Hak   Cipta   diatur tindak pidana terhadap Hak Cipta   merupakan   delik aduan.   Apabila   terjadi tindak pidana terhadap Hak Cipta,   pihak   yang   merasa dirugikan   dapat   mengadu ke polisi disertai bukti yang kuat.   Seperti   contohnya pembajakan   film   dalam bentuk   CD,   tidak   ada   izin dari   pencipta   untuk melakukan   penggandaan atas ciptaan tersebut.
4) Hakim,   dalam   UU   Hak Cipta   diatur   mengenai sanksi   pidana   bagi   para pelanggarnya, diatur dalam Pasal   112   sampai   dengan 119 UU Hak Cipta.
Upaya   hukum   yang   bisa dilakukan   Pencipta   apabila terjadi   pelanggaran   hak   cipta antara lain:
1) Mediasi,   proses   negosiasi masalah   dimana   para pihak yang tidak memihak bekerja   sama   dengan pihak   yang   sedang bersengketa untuk mencari kesepakatan   bersama. Pihak ini disebut mediator. [18]
2) Aduan   Tindak   Pidana, dilakukan   melalui   proses hukum   pidana.   Pencipta yang merasa dirugikan hak ekonomi   maupun   hak
moralnya   yang   dilakukan oleh   pihak   lain   tanpa seizing darinya melakukan pelanggaran   Hak   Cipta dapat   mengajukan   aduan tindak   pidana   ke   Dirjen HKI   sesuai   dengan   Pasal 120 UU Hak Cipta. 3) Gugatan   Ganti   Rugi, pencipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi   dalam   hal   terjadi pelanggaran   hak   ekonomi dan   hak   moral.   Gugatan diajukan   ke   Pengadilan Niaga dengan menyerahkan seluruh atau sebagian hasil pelanggaran Hak Cipta. 4) Laporan Penutupan Konten   atau   Hak   Akses, merupakan bentuk perlindungan   hukum   di bidang administrasi. Sesuai   dengan   Pasal   56 ayat 2 yang mengamanatkan pembentukan   peraturan bersama untuk pelaksanaan   penutupan konten   atau   hak   akses pengguna yang melanggar Hak Cipta.

## Kesimpulan
1. Film   merupakan   karya   cipta   seni budaya   yang   merupakan   pranata sosial   dan   media   komunikasi massa   yang   dibuat   berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa   suara   dan   dipertunjukkan. Sekarang   ini,   mengunduh   film secara   gratis   dari   internet berkembang   seiring   dengan tawaran  internet   dengan   berbagai media   digital   baik   yang   resmi
ataupun  bajakan.  Dampak  negatif dari illegal   downloading sendiri yaitu   royalti   yang   seharusnya didapat   oleh  pemegang   hak   cipta malah   tidak   memberi   pemasukan kepada   penciptanya   sama   sekali padahal   karyanya   dinikmati   oleh orang lain. Maraknya pengunduhan   film   secara   illegal menunjukkan bahwa Undang- Undang   Hak   Cipta   maupun Undang-Undang ITE tidak berlaku secara   keseluruhan.   Banyaknya pelaku illegal
downloading di kalangan   masyarakat   salah satunya dikarenakan masih belum ditangani   ataupun   ditanggapi secara serius oleh aparat penegak hukum.
2. Terdapat beberapa masalah dalam penegakan   hukum   Hak   Cipta   di Indonesia   seperti   misalnya pemerintah   Indonesia   belum menunjukkan  kemauan  yang   kuat untuk   menegakkan   perlindungan hak   cipta   yang   ada   di   Indonesia.
Kemudian pengetahuan masyarakat   masih   sangat   kurang tentang hak cipta termasuk hukum yang   mengaturnya.
Karena pengetahuan tentang hak cipta ini masih   sangat   kurang,   pada umumnya   masyarakat   tidak menyadari   arti   pentingnya perlindungan   hak   cipta   dan kurangnya   kesadaran   tentang   arti pentingnya perlindungan hak cipta, hal   ini   menyebabkan   masyarakat banyak   melakukan   pelanggaran terhadap hak cipta.

## Referensi
[1] Budi   Santoso, HKI   Hak   Kekayaan Intelektual ,   (Semarang:   Penerbit
Pustaka   Magister,   2011),   hal   98- 100.
[2]  Ras Elyta Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia   (Analisis   Teori   dan Praktik), (Bandung:   Citra   Aditya Bakti, 2012), hlm. 64.
[3] Isnaini,   Yusran, Hak   Cipta   dan Tantangannya di Era Cyber Space . (Bogor: Ghalia, 2009), hlm. 28.
[4] Muhammad   Djumhana, Hak   Milik Intelektual   Sejarah,   Teori   dan Prakteknya di Indonesia , (Bandung: PT   Citra   Aditya   Bakti,   2003),   hlm. 119.
[5] Insan   Budi   Maulana,   Ridwan Khairandy Nurjihad, Kapita Selekta Hak   atas   Kekayaan   Intelektual   I, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UI dan Yayasan Klinik HAKI, 2000), hal 189.
[6] Widyopramono, Tindak Pidana Hak Cipta Analisis Dan Penyelesaiannya, (Jakarta:   Sinar Grafika, 1992), hal. 25.
[7] Asian   Law   Group, Hak   Kekayaan Intelektual   (Suatu   pengantar), (Bandung: Alumni, 2004), hal. 118.
[8] Aan   Priyatna,   Penegakan   Hukum terhadap   Pelanggaran   Hak   Cipta dalam   Pembuatan   E-Book, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016), hlm. 7.
[9] Hendry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, (Jakarta:  Rajawali Pers, Jakarta, 2011), hlm 46.
[10]Irham   Nur   Anshari, Memahami Pembajakan  Digital   Dalam  Budaya Mengopi   Video   di   Warnet,
(Yogyakarta:   Universitas   Ahmad Dahlan, 2016), hlm. 171.
[11] Soerjono   Soekanto, Faktor-Faktor Yang   Mempengaruhi   Penegakan Hukum. (Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.8.
[12]Gatot   Supramono, Hak   Cipta   dan Aspek   –   Aspek   Hukumnya ,
(Jakarta  :   PT Rineka  Cipta,   2012), hal. 1.
[13]Hasibuan, Hak   Cipta   Di   Indonesia Tinjauan   Khusus   Hak   Cipta   Lagu, Neighbouring   rights   dan   Collecting Society, (Bandung:   Alumni,   2008), hal. 251-252.
[14]Satjipto   Rahardjo, Ilmu   Hukum , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 74.
[15]Muchsin,
Perlindungan   dan Kepastian   Hukum   bagi   Investor Indonesia, (Surakarta: Fakultas Hukum   Universitas   Sebelas   Maret,
2003), hlm. 14.
[16]Thalib   Prawitri,
Perlindungan Hukum   Terhadap   Pemegang   Hak Cipta dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasakan Undang-Undang
Tentang Hak Cipta. Jurnal Yuridika. Vol.   23,   No.   8,  September- Desember 2013, hlm. 357-360 . [17]Robby   Noviandy, Perlindungan Hukum   Bagi   Pencipta   Film Terhadap   Situs   Penyedia   Jasa Unduh Film Gratis di Media Internet, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016), hlm. 7.
[18]Khotibul   Umam, Penyelesaian Sengketa   di   Luar   Pengadilan,
(Yogyakarta:   Pustaka   Yustisia, 2010), hlm. 10.