Muhammadiyah Law Review 6 (2) Juli 2022, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## PEMBEBASAN NARAPIDANA DALAM BENTUK PENANGANAN COVID-19
Devita Marentina, Putri Larasati Fakultas Hukum UIN Raden Intan

## ABSTRAK
The  government  policy  to  free  the  convict  in  the  middle  of  pandemic  covid-19  have  reaped  controversy  in  the community.  some have  raised  objections  with  concerns  about  increased  crime  and  impact  policy  from  freedom  of the  convict  is  temporary  solution.  The  step  is  assessed  for  stop  spread  and  transmission  covid-19  at  jail  facilities because  the  main  factor  spread  pain  at  the  jail  is  government  policy  which  still  prioritizes  imprisonment  in  law enforcement.  This  legal  research  uses  empirical  juridical  research  which  uses  statutpry  approach  with  qualitayive kualiti  for  search,  prosses,  and  analyze  result  of  the  research  with  descriptive.  Policy  the  freedom  convict  in  an effort to suppres the transmission of covid-19 based on concern government with transmission on the jail. However, released  prisoners  do  not  automatically  guarantee  that  they  are  protected  from  the  virus.  Another  problem  is  the difficulty in fulfilling their daily needs, namely due to the difficulty of finding work so that there is great potential for  former inmates  to  commit  criminal acts  again.  Apart  from  fulfilling  the necessities  of  life,  another  factor that encourages recidivists is the ineffectiveness of the supervisory function by the Correctional Center (Bapas). this is due to the limited human resources in Bapas itself and it is also known that Bapas does not conduct guidance in the usual way, currently only relies on existing technology, so it cannot provide optimal services.
Kata Kunci: Covid-19 Pandemic, Assimilation, Integrity.

## 1. PENDAHULUAN
Kebijakan pelepasan narapidana didasari dengan adanya wabah covid- 19 dan bertujuan untuk mencegah tersebar luasnya virus corona di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sebagaimana kita ketahui, covid-19 adalah  wabah  yang  ditemukan  di  kota  Wuhan,  Tiongkok  pada  Desember  2019 hingga  akhirnya  menjadi  pandemi  global.  Merespon  adanya  pandemi  global  yang  turut  masuk  ke Indonesia.  Virus  corona  adalah  sebuah  keluarga  virus  yang  ditemukan  pada  manusia  dan  hewan, sebagian  virusnya  dapat  menginfeksi  manusia  serta  menyebabkan  berbagai  penyakit,  mulai  dari penyakit  umum  seperti  flu,  hingga  penyakit-penyakit  lebih  fatal,  seperti Middle  East  Respiratory Syndrome (MERS)  dan Severe  Acute  Respiratory  Syndrome (SARS). 1 Pemerintah  Indonesia  telah menetapan  wabah  virus  corona  atau covid-19 sebagai  bencana  nasional  sejak  tanggal  14  Maret  2020, yang diumumkan oleh Presiden melalui kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. 2
*Coresponding author.
E-mail address :danidk159@gmail.com Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020Universitas Muhammadiyah Metro, Allright reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu HukumUniversitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution4.0 International License
1 Zulaikha, Bisnis UMKM di tengah pandemi , Unitomo Press, Surabaya, 2020, hlm. 36..
2 Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencama,  (2020), Presiden  Tetapkan  COVID-19  Sebagai  Bencana  Nasional, Jakarta:  Agus  Wibowo , Diakses dari Bnpb.go.id.

## PEMBEBASAN NARAPIDANA DALAM BENTUK PENANGANAN COVID-19
Devita Marentina, Putri Larasati
Desakan  terhadap  pemerintah  untuk  segera  mengambil  langkah  strategis  guna  memberikan perlindungan  terhadap  rakyat  Indonesia  pada  umumnya  dan  tenaga  medis  pada  khusunya  dari ganasnya pandemi Virus corona atau covid-19 terus bergulir. Sampai saat ini, pemerintah terus bekerja keras dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan dari pandemi covid-19 . Dalam rangka  memberikan  jaminan  tersebut,  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  dalam menekan  laju  penularan  Virus  corona  atau covid-19 yaitu  mengeliarkan  kebijakan  berupa pemberian asimilasi dan hak integrasi  bagi  narapidana  dan  anak. 3 Menteri  Yasonna  Laoly  pun membuat kebijakan untuk pembebasan narapidana secara bersyarat di tengah pandemi
covid-19 ini dengan alasan kemanusiaan. 4
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Kemenkumham)  melakukan  upaya penyelamatan, narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khasus Anak (LKPA) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dari infeksi virus corona ( Covid-19 ). Dasar hukumnya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Menkumham)  Nomor  M.HH- 19.PK.01.04.04  Tahun  2020  tentang  pengeluaran  Narapidana  dan  Anak  Melalui  Asimilasi  dan Integrasi  dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran covid-19 .  Asimiliasi  dan integrasi terhadap narapidana tersebut meliputi lebih dari 30.000 narapidana. 5
Tindakan Kemenkumham tersebut sesuai dengan rekomendasi Komisi Tinggi PBB untuk HAM  agar  membebaskan  narapidana  pada  kondisi  darurat covid-19 .  Sub  Komite  Pencegahan Penyiksaan PBB juga  merekomendasikan  hal  serupa dan telah diikuti secara  masif oleh banyak negara, seperti Afganistan melepaskan lebih dari 10 ribu nara berusia diatas 55 tahun, sementara banyak negara bagian AS yang melepaskan ribuan narapidana 6 . Namun di Indonesia, Kebijakan tersebut  menjadi  perbincangan  yang  kontrovesial.  Dimana  keputusan  tersebut  justru menimbulkan keresahan di masyarakat, baik dirugikan secara materil dan imateriil. 7

## 1. METODE PENELITIAN
Penelitian hukum  ini  menggunakan  jenis penelitian  yuridis empiris. Yuridis empiris  merupakan penggabungan  antara  pendekatan  hukum  normatif  dengan  adanya  penambahan  berbagai  unsur
3 Mohamad  Anwar,  (2020),  Asimilasi  dan  Peningkatan  Kriminalitas  Di  Tengah  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Pandemi  Corona, Buletin Hukum dan Keadilan , Vol. 4 No. 1, Diakses dari Journal.uinjkt.ac.id.
4 Dinda Balqis, (2020, April 22), Pembebasan Narapidana dan Kekhawatiran Masyarakat, Diakses dari https://m.detik.com.
5 Masrul, dkk, (2020), Pandemik COVID-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia, Jakarta: Yayasan Kita Menulis. Hlm. 125
6 Ibid, Hlm.125.
7 Taufik Rahadian. (2020, April 28), Napi Bebas Karena Corona Bikin Resah, Yasonna Digugat ke Pengadilan. Diakses dari Https://m.kumparan.com.

## PEMBEBASAN NARAPIDANA DALAM BENTUK PENANGANAN COVID-19
Devita Marentina, Putri Larasati
empiris. 8 dilakukan  secara  langsung  di  lapangan  untuk  mengetahui  permasalahan  yang sebenarnya  terjadi,  kemudian  akan  dihubungkan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  dan  teori  hukum  yang  ada..  Sehubung  dengan  jenis  penelitian  yuridis  normatif menggunakan  pendekatan  berupa  pendekatan  perundang-  undangan  ( statue  approach ), pendekatan  konsep  yaitu  ( conceptual  approach ).  Bahan  dikaji  secara  kritis  dan  dinamis  oleh peneliti  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  untuk  mencari,  mengolah,  menganilisis  hasil penelitian secara deskriptif  yaitu peneliti  memberi gambaran secaraa cermat  mengenai  individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a) Pemberian  Asimilasi  dan  Hak  Integrasi  bagi  Narapidana  di  Tengah  Pandemi Covid-19
Kebijakan  pembebasan  narapidana  dalam  upaya  menekan  laju  penyebaran  virus  corona adalah  wewenang  Pemerintah  Indonesia  melalui  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia. Hal tersebut didasar atas kekhawatiran pemerintah akan penyebaran virus corona di dalam lapas. Overcrowded atau kelebihan kapasitas dalam lapas memperlihatkan kekhawatiran tersebut bukan hal  yang  main-main.  Jumlah  lapas  dan  rutan  yang  terdapat  di  seluruh  Indonesia  mencapai  528 dengan kapasitas sebanyak 130.512 orang. Sedangkan jumlah penghuni lapas mencapai 269.846 orang, hal tersebut mengakibatkan overcrowded hingga 107%.
Dalam  membuat  kebijakan  pembebasan  narapidana  terkait  dengan  wabah  corona,  pemerintah menetapkannya  melalui  program  asimilasi  dan  hak  integrasi.  Program  asimilasi  adalah  proses pembinaan  narapidana  dan  anak  yang  dilaksanakan  dengan  membaurkan  narapidana  dan  anak dalam  masyarakat.  Selanjutnya  hak  integrasi  adalah  pemberian  pembebasan  bersyarat,  cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana  terorisme,  narkotika  dan  prekurson  narkotika  psikotropika,  korupsi,  kejahatan  terhadap keamanan  negara  dan  kejahatan  hak  asasi  manusia  yang  berat,  serta  kejahatan  transnasional terorganisasi, atau warga negara asing. Rika  Aprianti  Kabag Humas  Kemenkuham  menyatakan bahwa  narapidana  yang  dapat  menjalankan  program  asimilasi  dan  hak  integrasi  adalah  mereka yang berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, aktif mengikuti program dengan baik dan telah menjalani setengah masa pidana.
8 Ashofa Burhan , (2013), Metode Penelitian Hukum , Jakarta : Rineka Cipta, 2013, hlm. 5.
Devita Marentina, Putri Larasati
Diketahui  pula  bahwa  dalam  kebijakan  tersebut  tidak  semua  narapidana  dapat dibebaskan,  melainkan  terdapat  kriteria  tertentu  yang  diterbitkan  dalam  surat  edaran  Direktur Jenderal  Pemasyarakatan  No.  PAS-  497.PK.01.04.04  Tahun  2020  tentang  Pengeluaran  dan Pembebasan  Narapidana  dan  Anak  melalui  Asimilasi  dan  Integrasi  dalam  rangka  Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang sudah ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal pemasyarakatan. Kriteria Narapidana dan  Anak  yang dapat dibebaskan  melalui asimilasi rumah yakni sebagai berikut:
1. Narapidana  yang  2/3  (dua  per  tiga)  masa  pidananya  jatuh  sampai  dengan  tanggal  31 Desember 2020.
2. Anak  yang  1/2  (satu  per  dua)  masa  pidananya  jatuh  sampai  dengan  tanggal  31  Desember 2020.
3. Narapidana  dan  Anak  yang  tidak  terkait  dengan  PP  No.  99  Tahun  2012  (narapidana narkotika dan korupsi), yang tidak menjalani subsider dan bukan warga negara asing.
4. Asimilasi  dilaksanakan  di  rumah  sampai  dengan  dimulainya  integrasi  berupa  Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
5. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan. Juga  terdapat  kriteria  mengenai  pengeluaran  narapidana  dan  anak  melalui  integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat), dengan kriteria sebagai berikut:
1. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana.
2. Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana.
3. Narapidana  dan  Anak  yang  tidak  terkait  dengan  PP  99  Tahun  2012,  yang  tidak  menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing.
4. Usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan.
Hal tersebut kemudian mengakibatkan kecemburuan terhadap narapidana lain yang tetap tinggal di dalam lapas dan merasa tidak adil bagi mereka yang juga ingin mendapatkan hak asimilasi. Ini dibuktikan  dengan  terdapatnya  kasus  dimana  ratusan  narapidana  membakar  lapas  dan  merusak fasilitas  yang  ada  di  sana  sebagai  bentuk  unjuk  rasa. 9 Terlepas  dari  kriteria-kriteria  tersebut, sorotan  publik  adalah  tertuju  pada  para  napi  yang  berstatus  sebagai  koruptor,  teroris  juga pengedar narkoba. Dengan tegas pemerintah  menyatakan tidak  mengizinkan pembebasan untuk kategori napi jenis tersebut. Walaupun pada awalnya, Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  sempat  menyinggung  pembebaskan  para  napi  yang  berstatus  koruptor, teroris dan narkotika. Hal tersebut menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Selain itu
9 Michael Djasman, (2020, April 23), Lapas Sorong Ricuh, Ratusan Napi Minta Dibebaskan . Kompas.com, Diakses dari https://www..kompas.com
Devita Marentina, Putri Larasati
pernyataan  Yasonna  Laoly  tersebut  juga  membuat  sebagian  masyarakat  bingung  karena berbanding terbalik dengan pernyataan Presiden selaku atasannya.
Kerawanan sosial bahkan sampai dianggap merupakan salah satu alasan pemerintah guna meloloskan  narapidana  korupsi.  Pasalnya,  sudah  hampir  empat  kali  dalam  kurun  waktu  2015- 2019  pemerintah  ingin  merevisi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  yang  mana peraturan  pemerintah  tersebut  tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  1995 tentang  Pemasyarakatan,  sehingga  program  pemberian  asimilasi  kepada  narapidana  dianggap memanfaatkan situasi krisis dalam penanggulangan bencana pandemi virus corona atau covid-19 . Namun,  akhirnya  ditegaskan  oleh  pemerintah  bahwa  program  asimilasi  dan  integrasi  tersebut tidak  berlaku  bagi  pelaku  kejahatan  tindak  pidana  luar  biasa  seperti  teroris  dan  korupsi sebagaimana  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyara-katan yang mengatur pengetatan remisi. 10
Tidak  hanya  di  Indonesia,  negara-negara  lain  juga  turut  mengkaji  dan  mulai memberlakukan  pembebasan  narapidana  terkait  dengan  penyebaran  wabah  virus  corona. Contohnya adalah Inggris, pemerintah Inggris menyatakan akan membebaskan narapidana yang memiliki pelanggaran dengan resiko rendah dan narapidana yang memiliki masa tahanan selama atau  kurang  dari  dua  bulan.  Narapidana  tersebut  dipantau  secara  elektronik  dan  akan dikembalikan  ke  dalam  penjara  jika  menunjukkan  hal-hal  yang  mengkhawatirkan.  Sedangkan bagi para pelaku pelecehan seksual dan siapa pun yang dianggap berbahaya bagi anak-anak serta negara tidak akan dibebaskan. 11

## b) Angka Kriminalitas Bertambah dari Program Asimilasi
Dengan dikeluarkannya Permenkumham No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan  Hak  Integrasi  bagi  Narapidana  dan  Anak  dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan Penyebaran covid-19 ,  Kepmenkumham  No.  M.HH-19.PK.01.04.04  Tahun  2020  tentang Pengeluaran  dan  Pembebasan  Narapidana  dan  Anak  melalui  Asimilasi  dan  Integrasi  dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid- 19 , dan Surat Edaran Ditjenpas No. PAS-497.PK.01.04.04  tentang  hal  yang  sama  sebanyak  39.876  orang  narapidana  dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat melalui kebijakan tersebut. 12 Kebijakan ini merupakan suatu hal yang  lazim,  menurut  Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995,  hakikatnya  narapidana memiliki  beberapa  hak  dan  2  diantaranya  merupakan  hak  untuk  memperoleh  asimilasi  dan
10 Op,cit , Mohamad Anwar, hlm.103
11 Kasiano Vitalio dan Ronaldo C.P Turnip, (2020, April 12), MELAWAN CORONA: MENILIK PEMBEBASAN NARAPIDANA , diakses dari usd.ac.id
12 Pebriansyah Ariefana, (2020, 27 mei), Lagi, 39 Ribu Narapidana se-Indonesia Dibebaskan karena wabah corona , Suara.com, diakses dari https://www.suara.com
Devita Marentina, Putri Larasati
integrasi  yang  diatur  lebih  lanjut  dalam  Permenkumham  No.  M.HH-02.PK.05.06  Tahun  2010 tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Oleh karena itu, para narapidana tentu tidak semata-mata dibebaskan, melainkan  harus  memenuhi  beberapa  syarat  (substantif  dan  administratif)  serta  ketentuan  yang tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  umum  dan  rasa  keadilan  masyarakat.  Selain  itu, kebijakan ini juga merupakan sebuah kebijakan yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya. 13
Penerapan kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi covid-19 di Indonesia ini dapat  dikatakan  belum  sepenuhnya  tepat,  karena  dikhawatirkan  akan  menimbulkan permasalahan  baru,  yang  mana  akan  mengancam  tujuan  sebenarnya  dari  kebijakan  itu  sendiri. Beberapa waktu lalu, masyarakat diresahkan dengan sederet kasus tindak pidana yang dilakukan oleh  beberapa  narapidana  yang  baru  saja  dibebaskan  melalui  hak  asimilasi. 14 Diketahui  bahwa pengulangan  tindak  pidana  atau residivis  bukanlah  menjadi  hal  yang  baru  dalam  dunia  hukum. Yang mana pengulangan tindak pidana tersebut dianggap sebagai kelanjutan dari niat jahat. 15 Hal tersebut  menjadi  lebih  mengkhawatirkan  ketika  dalam  keadaan  seperti  saat  ini,  di  mana  saat narapidana  dibebaskan  tidak  serta  merta  menjamin  terhindar  dari  kesulitan  dalam  memenuhi kebutuhan  hidupnya,  yang  salah  satunya  dikarenakan  susahnya  mencari  pekerjaan  sehingga besar  potensi  bagi  mantan    narapidana    untuk    melakukan    tindak    pidana    kembali. 16 Namun, walaupun  dengan  alasan  sebagai  pemenuhan  kebutuhan  hidup,  hal  itu  tidak  dapat  dijadikan alasan pembenaran bagi mantan narapidana yang telah melakukan tindak pidana tersebut, apalagi jika telah menimbulkan keresahan di masyarakat.
Selain  sebagai  pemenuhan  kebutuhan  hidup,  faktor  lain  yang  mendorong  terjadinya  residivis ialah  tidak  efektifnya  fungsi  pengawasan  oleh  Balai  Pemasyarakatan  (Bapas),  hal  ini dikarenakan masih terbatasnya sumber daya manusia dalam Bapas itu sendiri dan diketahui pula bahwa  Bapas  tidak  melakukan  pembinaan  dengan  cara  seperti  biasanya,  saat  ini  hanya mengandalkan teknologi  yang ada, sehingga tidak dapat  memberikan pelayanan secara optimal. Kebijakan  membebaskan  narapidana  dinilai  terlalu  tergesa-gesa  dalam  mengambil  keputusan untuk  membebaskan  para  narapidana  tersebut,  yang  berakibat  pada  meningkatnya  angka kriminalitas. Hal inilah yang selanjutnya menjadi sorotan publik. Apalagi pengeluaran kebijakan dilakukan  menjelang  bulan  Ramadhan  dan  Idul  Fitri,  dimana  angka  kriminalitas  cenderung meningkat.
13 Iqrak Sulhin, Asimilasi Saat Pandemi Covid-19 dalam Sudut Pandang Pakar Kriminologi UI, Kemenkumham Yogyakarta, Diakses dari https://www.youtube.com
14 Op,cit , Mohamad Anwar, hlm.104
15 Abidin Zainal Farid, (1995), Hukum Pidana I , Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 432.
16 M. Arief Amrullah, (2020, April 28), Program Pembebasan Narapidana di Tengah Covid-19 dan Permasalahan Residivis, Suarakarya. Diakses dari https://m.suarakarya.id.
Devita Marentina, Putri Larasati
Data Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri menunjukkan bahwa angka kriminalitas di  seluruh  Indonesia  dalam  dua  pekan  menjelang  Hari  Raya  Idul  Fitri  mengalami  kenaikan sebesar  7,04  persen. 17 Bahkan  fakta  menunjukan  narapidana  yang  baru  dibebaskan  karena program asimilasi dan integrasi untuk mencegah penyebaran virus corona di penjara membuat masalah  kembali,  narapidana  tersebut  berinisial  RH  yang  berasal  dari  Sulawesi  Selatan,  ia kembali  mendekam di penjara karena akan  melakukan pencurian di rumah warga. Kemudian di daerah lain yaitu di Blitar terdapat seorang pria berinisial MS yang berakhir ditangkap dan babak belur dihajar massa karena kepergok mencuri motor warga, yang sebelumnya dia telah dibebaskan pada tanggal 3 April lalu.
Kasus  selanjutnya  terjadi  di  Bali  yaitu  seorang  pelaku  yang  berinisial  I  kedapatan menjadi  kurir  ganja  dari  ekspedisi  Pekanbaru  ke  Bali,  ia  kembali  ditangkap  saat  akan mengambil  kiriman  paket  ganja  di  kantor  jasa  ekspedisi.  Kasus  lainnya  juga  terdapat  di Makassar  di  mana  beinisial  F,  kembali  masuk  ke  dalam  penjara  karena  kedapatan  mencuri empat bungkus rokok dan uang tunai Rp 150.000,00. 18 Pembebasan narapidana dalam jumlah besar  menjadi  keresahan  di  masyarakat.  Menurut  Guru  Besar  Hukum  Pidana  Universitas Jenderal  Soedirman,  Prof  Hibnu  Nugroho  bahwa  perbuatan  napi  yang  kembali  berulah menimbulkan keresahan di  masyarakat, kemudian lebih  jelasnya dia  juga  mengatakan bahwa kondisi  ekonomi  yang  tidak  jelas,  pengangguran  yang  banyak,  hidup  susah  menjadikan potensi kriminologinya besar sekali, wajar apabila masyarakat takut.
Bukti  bahwa  narapidana  kembali  berulah  tersebut  dapat  menjadi  tanda  bahwa  penilaian perilaku sebelum mereka dibebaskan kembali dan dibiarkan  berbaur  ke  masyarakat  kuranglah efektif.  Ketika  pemerintah  tidak  dapat  menjamin  apabila  narapidana  tersebut  tidak  akan melakukan  tindakan  kriminalnya  lagi,  maka  hal  yang  dapat  dijamin  oleh  pemerintah  adalah pengawasan  dan  tindakan  petugas  yang  senantiasa  berjaga  setelah  para  narapidana  ini dikembalikan  ke  dalam  masyarakat.  Kebijakan  tersebut  justru  berpotensi  menimbulkan permasalahan  baru  karena  saat  para  napi  dibebaskan,  mereka  akan  kesulitan  mencari pekerjaan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  di  tengah  pandemi  virus  corona  atau covid- 19 , yang tentu saja hal tersebut berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, serta keamanan. 19

## 3. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penulis  akan  membuat  suatu  kesimpulan  yaitu,  Kebijakan pembebasan  narapidana  dalam  upaya  menekan  laju  penyebaran  virus  corona  atau covid-19 hal
17 Gemapos, (2020, Mei 19) Jelang Lebaran Angka Kriminalitas Meningkat 7% , Genta Media Network. Diakses dari https://www.gemapos.id.
18 Op,cit , Kasiano Vitalio dan Ronaldo C.P Turnip
19 Maggalatung, A., Aji, A., & Yunus, N, (2014), How The Law Works. Jakarta: Jurisprudence Institute, hlm. 123.

## PEMBEBASAN NARAPIDANA DALAM BENTUK PENANGANAN COVID-19
Devita Marentina, Putri Larasati
tersebut  didasar  atas  kekhawatiran  pemerintah  akan  penyebaran  di  dalam  lapas. Overcrowded atau  kelebihan  kapasitas  dalam  lapas  memperlihatkan  kekhawatiran  tersebut,  pemerintah menetapkannya melalui program asimilasi dan hak integrasi dalam Kepmenkumham No. M.HH- 19.PK.01.04.04  Tahun  2020  dan  surat  edaran  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  No.  PAS- 497.PK.01.04.04 Tahun  2020.  Kemudian  menimbulkan  keresahaan  di  masyarakat,  dimana  saat narapidana  dibebaskan  tidak  serta  merta  menjamin  terhindar  dari  virus,  masalah  lainnya  yaitu kesulitan  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  yaitu  dikarenakan  susahnya  mencari  pekerjaan sehingga besar potensi bagi  mantan narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali. Selain sebagai pemenuhan kebutuhan hidup, faktor lain yang mendorong terjadinya residivis ialah tidak efektifnya  fungsi  pengawasan  oleh  Balai  Pemasyarakatan  (Bapas).  hal  ini  dikarenakan  masih terbatasnya sumber daya manusia dalam Bapas itu sendiri dan diketahui pula bahwa Bapas tidak melakukan  pembinaan  dengan  cara  seperti  biasanya,  saat  ini  hanya  mengandalkan  teknologi yang ada, sehingga tidak dapat memberikan pelayanan secara optimal.

## Daftar Pustaka
Buku:
Burhan Ashofa . (2013). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta. Zulaikha. Bisnis UMKM di tengah pandemic . Unitomo Press: Surabaya. 2020. Maggalatung, A., Aji, A.,Yunus, N. (2014). How The Law Works. Jakarta: Jurisprudence Institute.
Farid, Zainal Abidin. (1995). Hukum Pidana I . Jakarta: Sinar Grafika. Masrul, dkk. (2020). Pandemik COVID-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia.
Jakarta: Yayasan Kita Menulis.

## Jurnal:
Chrisbiantoro, M. Nur Solikin, Satrio Wirataru, Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi terkait Pelaksanaan Undang-undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum , Jakarta: KontraS, 2014 Nasution, dkk Adnan Buyung, Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan , Jakarta: LBH Jakarta, 2007.

## online:
Amrullah Arief M. (2020, April 28). Program Pembebasan Narapidana di Tengah Covid-19 dan Permasalahan Residivis. Suarakarya. Diakses dari https://m.suarakarya.id.
Ariefana  Pebriansyah.  (2020,  27  Mei). Lagi,  39  Ribu  Narapidana  se-Indonesia  Dibebaskan karena wabah corona. Suara.com. diakses dari https://www.suara.com.
Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana.  (2020). Presiden  Tetapkan  COVID-19  Sebagai

## PEMBEBASAN NARAPIDANA DALAM BENTUK PENANGANAN COVID-19
Devita Marentina, Putri Larasati
Bencana Nasional. Jakarta: Agus Wibowo . Diakses dari Bnpb.go.id.
Balqis,  Dinda.  (2020,  April  22). Pembebasan  Narapidana  dan  Kekhawatiran  Masyarakat.
Diakses dari https://m.detik.com.
Djasman,  Michael.  (2020,  April  23). Lapas  Sorong  Ricuh,  Ratusan  Napi  Minta  Dibebaskan . Kompas.com. Diakses dari https://www..kompas.com.
Amrullah,  M.  Arief.  (2020,  April  28).  Program  Pembebasan  Narapidana  di  Tengah  Covid-19 dan Permasalahan Residivis. Suarakarya. Diakses dari https://m.suarakarya.id.
Gemapos,  (2020,  Mei  19) Jelang  Lebaran  Angka  Kriminalitas  Meningkat  7% ,  Genta  Media Network. Diakses dari https://www.gemapos.id .
Rahadian, Taufik. (2020, April 28). Napi Bebas  Karena  Corona Bikin Resah,
Yasonna Digugat ke Pengadilan. Diakses dari Https://m.kumparan.com .