Potensi Dana Zakat di Era Berbasis Syari’ah: 23

## POTENSI DANA ZAKAT DI ERA BERBASIS SYARI’AH: ( DARI KONSUMTIF-KARITATIF KE PRODUKTIF-INOVATIF BERDAYAGUNA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM )

## Mu’inan
Pengampu Kajian Fikih Rubu’ ‘Ubudiyyah wa Mu’amalah ( KAFI_RU’YAMU ) Yogyakarta dan sekitarnya; Dosen/Tenaga Pengajar di Fakultas Saintek UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Universitas Alma Ata (UAA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Syari’ah dan Perbankan Syari’ah Yogyakarta. No. Telp/HP. 0274-374390, (0817 541 2596) – (0856 144 2473)

## Abstraks
Problem pengangguran dan minimnya lapangan kerja membuat jutaan manusia baik yang berlefel pendidikan tinggi terlebih lagi bagi mereka yang tidak mengenyam bangku sekolah, telah membuat pusing tujuh keliling sehingga beban masyarakat semakin bertambah. Bagaimana tidak, laju pertumbuhan minat TKI/TKW untuk mengadu nasib di negeri seberang menjadi pilihan bagi mereka yang sulit mendapatkan kerja dan penghasilan yang layak di negeri sendiri. Meski dari segi income Negara mendapatkan besarnya devisa yang dihasilkan, namun persoalan ini membuat pemerintah utamanya di lingkungan kementerian tenaga kerja dan transmigrasi juga harus berfikir ulang, mengingat banyaknya kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap tenaga kerja Indonesia yang terjadi hingga hari ini.
Dari pada hidup dalam keterpurukan yang berkepanjangan tanpa solusi alternatif, dengan menyia- nyiakan SDM yang ada, maka tidak ada salahnya melalui tulisan ini, Penulis mencoba memberikan dan memunculkan ide kreatif sebagai solusi konkrit mengatasi problem yang sedang kita hadapi bersama. Penulis mengajak kepada pembaca untuk berfikir ulang tentang cara dan distribusi pengelolaan dana zakat yang selama ini monoton hanya berkisar pada bentuk konsumtif-karitatif, tidak menimbulkan dampak sosial yang bersifat “peringanan beban sesaat” ( temporari relief ); serta diberikan pada mereka yang berhak menerimanya hanya sebagai hadiah setahun sekali khusunya jika Ramadan tiba. Dengan kata lain, dana zakat yang terkumpul dari muzakki tidak diberikan dalam bentuk modal kerja atau didayagunakan secara produktif dan inovatif.
Ibaratnya kepada fakir miskin tersebut tidak diberikan ikan secara langsung, melainkan diberi pancing atau umpan/kail. Bagian zakat yang mereka peroleh tidak diberikan dalam wujud uang atau harta—jika tidak terpaksa sekali—akan tetapi dalam wujud modal kerja dengan cara melihat kemampuan, keahlian, bakat dan potensi dirinya yang bisa dikembangkan kearah peningkatan kualitas hidupnya. Sehingga harapannya pengangguran semakin berkurang dengan adanya lapangan kerja baru.

## Kata Kunci:

## Abstract
Problems of unemployment and lack of jobs makes millions of people either berlefel higher education especially for those with no schooling, has made dizzy thus increasing the burden on society. How not, the growth rate of interest TKI / TKW to try his luck across the country into a difficult choice for those who work and earn a decent income in their own country. Although in terms of the amount of foreign exchange income countries get produced, but this issue made the government primarily in the ministry of labor and transmigration also have to think again, considering the number of cases of violence and exploitation of Indonesian workers who happens to this day.
Instead of living in a prolonged slump with no alternative solution, with the waste of human resources that exist, then there is nothing wrong with this article, the author tries to give and bring creative ideas to concrete remedies to overcome the problems that we are facing together. The author invites the reader to think again about the way the management and distribution of zakat funds during this monotonous only the range-consumptive forms of charity, do not have social impacts that are “mitigation momentary load” (temporary relief); and given to those who deserve it just as a gift once a year, especially when Ramadan comes. In other words, Zakat funds collected from muzakki not given in the form of working capital or utilized in a productive and innovative.
Proverbial to the poor are not given the fish directly, but rather be fishing or bait / hook. Part alms they receive are not given in the form of money or possessions if not forced once-but in the form of working
Jurnal Ekonomi Syariah Indonesiam, Juni 2016/1437 H Volume VI, No. 1: 23-37

## 24 Mu’inan
menuju kemandirian mereka, sehingga pada suatu saat mereka bisa mandiri tidak hanya menjadi mustahiq, bahkan lambat laun bisa menjadi muzakki. Menurut Nourouzzaman, zakat dapat digunakan untuk membuka kursus-kursus lapangan kerja dan keterampilan bagi para mustahiq atau fakir miskin agar kesejahteraan mereka dapat meningkat. Ibaratnya kepada fakir miskin tersebut tidak diberikan ikan secara langsung, melainkan diberi  kailnya atau umpan. Dengan kata lain bagian zakat yang mereka peroleh tidak diberikan dalam wujud uang atau harta jika tidak terpaksa sekali, akan tetapi dalam wujud modal kerja dengan cara melihat kemampuan, keahlian, bakat dan potensi dirinya yang bisa dikembangkan kearah peningkatan kualitas hidupnya. (Suparman Usman , Al-Qalam , No . 74/XIV/1998) Hanya saja perlu kita sadari bahwasannya impian dan tawaran pemikiran baik tersebut di atas oleh para ‘amil zakat sekarang ini dihadapkan pada permasalahan yang bersifat kontinyu, tidak bersifat temporer artinya pengelolaan dan pendayagunaan zakat hanya bersifat konsumtif insidental. Saat ini, kegiatan zakat, oleh sebagian orang, terkesan hanya merupakan kegiatan rutinitas tahunan pada bulan Ramadhan yang dikaitkan dengan zakat fitrah dan masih jauh dari tujuan esensial zakat itu sendiri, yaitu mengurangi, menghilangkan dan memperkecil jurang kemiskinan. Distribusi zakat hanya terkesan sebagai pengelolaan hasil zakat dan masih berkisar pada bentuk konsumtif-karitatif, yang kurang atau tidak menimbulkan dampak sosial yang berarti, dan hanya bersifat “peringanan beban sesaat” ( temporary relief ), yaitu diberikan pada fakir miskin, anak yatim dan piatu sebagai hadiah setahun sekali dan juga kepada para guru agama dan para dai, dalam arti dana zakat tidak diberikan dalam bentuk modal kerja atau didayagunakan secara produktif. (M. Dawam Raharjo, 1986) Berdasarkan pada uraian di atas, maka setidaknya ada masalah pokok yang
capital by seeing abilities, skills, talents and her potential that could be developed towards improving the quality of life. So that unemployment expectations wane with their new jobs.
Keyword:

## PENDAHULUAN
Sejarah mencatat dan fakta berbicara, bahwa sejak kolonial Belanda bercokol dan mengakhiri hidup kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, masalah zakat tidak pernah lagi terurus dengan baik, sehingga potensi harta zakat seperti tidak bermakna (Naourouzzaman Shiddiqi, 1997). Hal ini berimplikasi negatif bagi muzakki atau para agniya’ dalam menyalurkan sebagian harta yang dimilikinya. Karena itu, lahirnya UU. No. 39 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat—mencanangkan gerakan sadar zakat—diharapkan mampu menggugah kesadaran baru/ girah kaum muslimin dalam menunaikan zakat. Sebab harta benda yang dimiliki seseorang tidak boleh hanya dimiliki oleh pemilik ( nisbi ) harta tersebut. Namun harta itu harus juga dinikmati oleh orang lain, melalui cara yang diatur oleh Allah SWT sebagai pemilik mutlak (Suparman Usman , Al-Qalam , No . 74/XIV/1998) Syari’at zakat sendiri mempunyai sasaran yang multi dimensi, yaitu dimensi moral, sosial dan ekonomi. Dimensi moral berfungsi untuk menghilangkan sifat rakus dan tamak dari muzakki, kearah pensucian diri dan hartanya. Dimensi sosial berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dan meletakkan tanggung jawab sosial pada muzakki ( agniya’ ), sedangkan dimensi ekonomi berfungsi penyebaran harta kekayaan agar bisa dinikmati oleh semua umat manusia, tidak hanya bertumpu dan berpusat pada orang kaya saja. Untuk itu maka harta zakat harus diberikan kepada yang berhak menerimanya ( mustahiq zakat ), yang pada dasarnya bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan dan penderitaan dalam masyarakat baik yang bersifat jangka pendek melalui pemenuhan konsumtif karitatif, maupun dalam jangkan panjang melalui pemenuhan yang bersifat produktif berdayaguna sehingga harta zakat semakin berkembang menjadi jumlah yang cukup besar. Pengembangan tersebut tetap diarahkan untuk membantu menyantuni mustahiq zakat,
Potensi Dana Zakat di Era Berbasis Syari’ah: 25 hendak dijawab dalam tulisan ini, yaitu bagaimana pandangan hukum Islam tentang pendayagunaan dan produktivitas hasil zakat dalam hal pengelolaan, pendistribusian jika ditinjau dari segi akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi administrasi manajerial, khususnya di era yang berbasis syari’ah ini. Tujuan yang hendak dicapai dalam tulisan ini adalah untuk menjelaskan sejauh mana potensi harta zakat bisa dikembangkan dan didayagunakan se- optimal mungkin oleh lembaga ‘amil zakat sekaligus menjelaskan aspek hukum Islam tentang pengelolaan dan pendistribusian zakat dikalangan ‘ulama salaf yang selama ini terkesan kurang kooperatif.

## Pengertian Zakat
Zakat menurut etimologi diambil dari kata az-zaka’u yang berarti an-nama’, at-tahara az-ziyadah dan al-barakah (An-Nawawi , 1994 M) yaitu tumbuh atau berkembang, suci, bertambah dan barakah (Syarwani Abd al-Hamid, t.t.). Hal ini sebagaimana firman Allah SWT.
ا ب� م ي�كز ت�و  همر ّهطت ةقدص ملهاومأ نم ذخ Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan.” (Q.S. At-Taubah/9: 103).
Dikatakan zaka az-zar’u iza an-nama’ apabila tumbuh, zaka al-malu apabila bertambah banyak (Ibrahim al-Bajuri , 1994), serta zaka fulanun apabila bertambah kebaikannya. Zakat juga dipakai dalam makna tathir atau pensucian sebagaimana firman-Nya: ّكز ت� نم حلفأ دق Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman).” (Q.S. Al-A’la’/87: 14) T a z a k k a d i   s i n i   b e r a r t i t a h a r a h (pembersihan/pensucian). Zakat juga bermakna al-madhu (pujian). Hal ini sebagaimana yang diilustrasikan oleh Allah SWT dalam al-Qur’an:
كمسفنأ او ّكز ت� لاف
Artinya: “…maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci… “ (Q.S.An-Najm/53: 32)
Sedangkan zakat dari segi terminologi hukum Islam, an-Nawawi memberi definisi:
لىع صوصزم لام نم صوصزم ئ ي�ش ذخ ئل سمإ صوصزم ةفئاطل فاصوأ
Artinya: “nama yang diambil dari sesuatu tertentu dan dari harta tertentu pula, untuk kemudian diberikan kepada golongan tertentu.” (An-Nawawi, V, t.t.; Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah ., I, t.t.).
Adapun asy-Syarwani dan Zain ad-Din al-Malibari keduanya memberi definisi yang sama, yaitu: ت�ئلا هجولا لىع ندبوأ لام نع جرز ي� الم سمإ Artinya: “Nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta benda dan jiwa pada waktu yang ditentukan.” (Zain ad-Din Abd al-’Aziz al-Malibari, t.t.; Syarwani ’Abd al-Hamid, t.t.).
Sedangkan asy-Syaukani, mengemuka- kan pengertian zakat adalah sebagai berikut:
ي�ـغ هو ز�و  ي�ـقف لىا باصنلا نم ءزج ءاطعإ هيلا فصرتلا نم عن ي�  ّيع ش� عئا ب� فصّـتم Artinya: “Mengeluarkan sebagian harta dari nis}ab untuk diberikan kepada fakir atau lainnya yang berhak menerimanya.” (Al-Imam As- Syaukani, t.t; T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, 1976).
Dari tiga definisi tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa zakat secara umum berarti sejumlah harta (baik berupa uang atau benda) yang wajib dikeluarkan/diberikan kepada mustahiq dari milik seseorang yang telah sampai batas nisab pada setiap tahunnya.

## Dasar Hukum Zakat
Kewajiban zakat atas setiap umat Islam yang sampai nisab (batas minimal dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya) merupakan realisasi dari hukum Islam itu sendiri, bahkan merupakan hukum kemasyarakatan yang paling tampak di antara semua hukum-hukum Islam. Sebab di dalam zakat terdapat hak orang banyak yang terpikul pada pundak individu, di samping kewajiban zakat sebagai

## 26 Mu’inan
hukum Islam juga merupakan kewajiban yang banyak diperintahkan oleh al-Qur’an sebagai sumber pertama hukum Islam, indikasi ini terbukti pada bentuk lafad amar (perintah) atau instruksi terutama yang dijelaskan dalam surat at-Taubah (09): 103
...ا ب� م ي� ّكز ت�و همر ّهطت ًةقدص ملهاومأ نم ذخ Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan.” (Q.S. At-Taubah/9: 103)
Pentingnya zakat secara mendasar juga telah digambarkan dan diperlihatkan dengan jelas dalam beberapa ayat yang lain:
كمسفنئل اوم ّدقت امو ةوكزلا اوتأو ةولصلا اوميقأو
Artinya: “dan dirikanlah s}alat dan tunaikanlah zakat, dan apa-apa yang kamu usahakan..” (Q.S. Al-Baqarah/2: 110).
Dalam al-Qur’an redaksi ayat tentang kewajiban zakat mempunyai beberapa nama: Pertama : zakat, sebagaimana firman Allah SWT.
ز ي�عكارلا عم اوعكراو ةوكزّلا اوتاو ةولصلا اوميقأو Artinya: “dan dirikanlah s}alat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’” (Q.S. Al-Baqarah/2: 43).
Kedua : sadaqah ,  hal ini senada dengan firman Allah SWT.
ذخئي�و هدابع نع ةبوتلا لبقي الله نأ لمعي لما.... ي�حرلا باوتلا الله ناو تاقدصلا Artinya: “Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba- hamba-Nya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (Q.S . At-Taubah/9: 104).
Hal ini juga diperkuat oleh ayat sebelumnya:
لصو ا ب� م ي�كز ت�و همر ّهطت ًةقدص ملهاومأ نم ذخ ...م ي�لع
Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan.” (Q.S. At-Taubah/9: 103).
Ketiga : zakat bernama haq , sebagaimana firman-Nya.
هداصح موي ه ّقح اوتأو ر ش�أ اذا هر ش� نم اوكل... ز ي�فسرلما  ّب ي� ل هنا اوفسرتلو Artinya: “makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disediakannya kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih- lebihan.” (Q.S. Al-An’am/6: 141).
Keempat : zakat mengandung arti nafaqah: ز� ا ز�وقفنيلو ة ّضفلاو بهذلا نوز ز�كي  ز ي�ذلاو ي�لأ  ٍباذعب هم شسربف الله ليبس Artinya: “…dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (Q.S. At-Taubah/9: 34)
Kelima : zakat bernama ‘afwu:
ز ي�ك شسرلما نع ضرعأو فرعلا ب� رمأو وفعلا ذح Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari orang-orang musyrik.” (Q.S. Al-A’raf/7: 199).
Dari sekian banyak ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang wajibnya zakat tersebut di atas, masih ada ayat lain yang lebih spesifik dengan perintah zakat, bahkan  redaksi ayatnya menunjukkan arti qasr (pembatasan hanya untuk pihak-pihak yang disebut mustahiq zakat, tanpa dibolehkan untuk yang lain). Dalam kepustakaan hukum Islam mereka ini sering juga disebut dengan istilah masarif az- zakah (pihak-pihak yang menerima penyaluran dan pentasarufan zakat) (Yusuf al-Qaradawi, 1991). Dalam hal ini Allah SWT berfirman:
ا ي�لع  ز ي�لماعلاو  ز ي�كاسلماو ءارقفلل تاقدصلا ا ّز�إ ز ب�او الله ليبس  ز�و  ز ي�مراغلاو باقرلا  ز�و م ب�ولق ةفلؤلماو ي�كح  ي�لع اللهو الله نم ً ةضيرف ليبسلا
Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At- Taubah/9: 60).

## Tujuan dan Hikmah Disyari’atkannya Zakat
Pensyari’atan zakat di dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah. Akan tetapi dalam merealisasikan syari’at zakat memerlukan semacam kelembagaan yang bisa dirancang sendiri oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan duruf (tempat, waktu dan keadaan) yang melengkapi. Dalam pada itu syari’at yang pernah diterapkan oleh Nabi pada situasi dan kondisi sosial tertentu di Madinah dan sekitarnya 14 abad yang lalu, sudah barang tentu tidak bisa diambil begitu saja dan diterapkan persis sebagaimana adanya. Perlu adanya penafsiran kembali sesuai dengan konteks sosial yang ada di era globalisasi  seperti sekarang ini. Apa yang disunnahkan oleh Nabi, termasuk penanganan zakat, lebih merupakan keteladanan yang sangat baik untuk dijadikan sumber inspirasi bagaimana tujuan serta hikmah secara etis dari konsep zakat, yang berupa kesejahteraan masyarakat itu diimplementasikan dalam kehidupan nyata pada setiap zaman yang mengalami proses kemajuan. Oleh sebab itu, janganlah karena lantaran kerangka pemahaman keagamaan yang bersifat dogmatis-formalistis, prinsip kontekstualisasi yang jelas itu menjadi kabur dan dikaburkan. Akibatnya, apa yang sebenarnya relatif, dimutlakkan, dan yang sebenarnya dinamis, distatiskan. Syari’at yang berarti jalan ( wasilah ) untuk mencapai tujuan, telah diberi derajat kemutlakkan seperti halnya tujuan ( gayah ), bahkan banyak terjadi wasilah itu dihayati sebagai tujuan itu sendiri.
D e n g a n   m e n e g a k k a n   p r i n s i p kontekstualitas ini bukan berarti setiap bentuk syari’at wajib diubah untuk setiap duruf yang berbeda, mengingat dalam setiap paket syari’at ada bagian yang bersifat primer ( daruriyyat ), ada yang bersifat sekunder ( hajiyyat ) dan
ada juga yang bersifat tersier ( tahsiniyyat ). Atau dengan kata lain, ada syari’at yang bersifat strategis, di samping ada yang hanya bersifat taktis. Syari’at strategis apabila ia menggariskan kebijaksanaan pokok bagaimana suatu tujuan pokok dicapai, sedangkan syari’at yang disebut taktis apabila ia merupakan penjabaran operasional teknis bagaimana kebijaksanaan pokok itu diimplementasikan dalam praktek.
Suatu unsur syari’at yang bersifat strategis dan primer dengan tetap menerima kemungkinan perubahan memiliki tingkat kesesuaian yang lebih tinggi dalam menghadapi duruf , ketimbang yang bersifat taktis dan sekunder, apalagi yang hanya tersier. Parameter kesesuaian bukanlah terletak pada selera individual, dan bukan pula bunyi harfiah dari syari’at itu, melainkan terletak pada jiwa atau ruhnya syari’at, yakni kemaslahatan hidup manusia. Dalam hal ini asy-Syatibi, sebagaimana halnya Izzuddin Ibn Abd as- Salam menulis (asy-Syatibi, t.t.):
دابعلا لحاصلم تعضو ا ز�إ ةعي شسرلا نأ دمتعلماو Artinya: “Dan syari’at yang menjadi pedoman adalah syari’at yang mengandung kemaslahatan umat.”
Berangkat dari paradigma yang semacam ini, orientasi keberagamaan akan dihayati berbeda dengan yang terjadi selama ini. Melalui paradigma ortodoksi, missi keberagamaan dihayati lebih pada usaha menegakkan tafsir pemahaman ( teologis ) yang paling sesuai dengan bunyi ajaran. Sementara dengan paradigma ortopraksi, yang perlu dikembangkan di masa datang, tugas keberagamaan seharusnya lebih di hayati sebagai usaha mewujudkan kemaslahatan hidup, yang nota-bene merupakan inti ajaran Islam. Dengan menekankan ortopraksi bukan berarti mengingkari segi formalitas atau legalitas syari’at. Ketentuan formal dan legal, bagaimanapun harus menjadi acuan tingkah laku masyarakat. Segala persoalan yang terjadi dalam masyarakat harus diletakkan pada ketentuan formal dan legal yang berlaku dan sah. Akan tetapi pada waktu yang sama hendaklah disadari, bahwa patokan formal haruslah tunduk pada cita kemaslahatan yang

## 28 Mu’inan
tumbuh subur dalam nurani masyarakat. Ini berarti, bahwa ia harus selalu terbuka untuk diubah atau diperbaruhi sesuai dengan duruf- nya dan tuntutan kemaslahatan/ salihun likulli zaman wa makan. (Masdar Farid Mas’udi, 1993). Dengan demikian, bila ternyata cara pendayagunaan harta zakat kepada yang berhak menerima ( mustahiq zakat) yang selama ini masih banyak terikat dengan paradigma ortodoksi, yang hanya berorientasi pada konsumtif-karitatif jangka pendek, perlu untuk diubah menuju kebutuhan produktif-inovatif berdayaguna sehingga lebih mendekatkan kepada kesejahteraan masyarakat dalam arti yang lebih luas. Memang, kesejahteraan masyarakat tidak diukur dari bantuan sosial, melainkan keadilan sosial inilah tujuan pokok disyari’atkannya zakat.

## ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENDAYAGUNAAN HARTA ZAKAT
SECARA PRODUKTIF BERDAYAGUNA.

## Analisa secara Konsumtif-Karitatif
Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pendayagunaan harta zakat secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pendayagunaan harta zakat dalam bentuk konsumtif-karitatif dan produktif-berdayaguna. Maksud konsumtif di sini adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir , miskin , garim , anak yatim piatu, orang jompo/cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya, serta bantuan-bantuan yang lain yang bersifat temporal ( temporari relief ) atau insidental seperti: zakat fitrah, bingkisan lebaran, dan distribusi daging hewan qurban khusus pada hari raya ‘Idul Adha. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, umpama untuk makan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat
tinggal dan kebutuhan hidup lainnya yang bersifat mendesak.
Dengan demikian secara umum, dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan fakir miskin yang mendapatkan harta zakat secara konsumtif adalah mereka yang dikategorikan dalam tiga hal perhitungan kuantitatif, antara lain: pangan, sandang dan papan. Pangan asal kenyang, sandang asal tertutupi dan papan asal bisa untuk berlindung dan beristirahat. Pemenuhan kebutuhan bagi mereka fakir miskin secara konsumtif ini diperuntukkan bagi mereka yang lemah dalam bidang fisik, seperti orang-orang jompo. Dalam arti kebutuhan itu, pada saat tertentu tidak bisa diatasi kecuali dengan mengkonsumsi harta zakat tersebut. Nabi dalam salah satu hadisnya mengenai zakat konsumtif ini, hanya berkaitan dengan pelaksanaan zakat fitrah, di mana pada hari itu (hari raya) keperluan mereka fakir miskin harus tercukupi. Hal ini karena di samping secara psikologis menghilangkan beban kesedihan pada hari raya itu, juga secara obyektif memang ada kebutuhan mendesak yang bersifat konsumtif yang harus segera disantuni dan dikeluarkan dari harta zakat. Dalam arti kebutuhan itu pada saat tertentu tidak bisa diatasi kecuali dengan mengkonsumsi harta zakat tersebut. Dalam keadaan demikian harta zakat benar-benar didayagunakan dengan mengkonsumsinya (menghabiskannya), karena dengan cara itulah penderitaan mereka teratasi.

## A n a l i s a   s e c a r a   P r o d u k t i f - I n o v a t i f Berdayaguna
Adapun mengenai pendayagunaan harta zakat secara produktif, sebenarnya sebagian ‘ulama’ sebagaimana dalam kitab- kitab kuning (baca: klasik/konvensional), mereka sesungguhnya telah melangkah lebih jauh, di mana ketika menetapkan perlunya pemberian kepada fakir miskin untuk mencukupi kebutuhan hidup selama hidupnya ( i’ta’ al-faqir kifayah al-umr ), juga adanya pemberian harta zakat kepada mereka para mustah{iq secara produktif (an-Nawawi, al-Majmu’., VI: 181, tt). Pengertian harta zakat secara produktif artinya harta zakat yang dikumpulkan dari muzakki tidak habis dibagikan sesaaat begitu
Potensi Dana Zakat di Era Berbasis Syari’ah: 29 saja untuk memehui kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan pendayagunaannya kepada yang bersifat produktif. Dalam arti harta zakat itu didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu (terutama  fakir miskin) tersebut dalam jangka panjang. Dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat ia tidak lagi masuk kepada kelompok mustahiq zakat, melainkan lama kelamaan menjadi muzakki .
Mengenai pendayagunaan harta zakat secara produktif ini, sebagian ‘ulama’ dari golongan Syafi’iyyah sebagaimana dalam Hasyiyah as-Syaikh Ibrahim al-Bajuri mengemukakan sebagai berikut:
ن ي� ت�شيف بلاغرعم ةي افك  ز ي�كسمو  ي�قف طىعيو كما كلذ امله ي ت�شي نأ مامإلالو .هنلاغتسي اراقع هنايطعي ا ب� هنس ي� نم ا ّمأ .بسكلا نس ي� ل نميف اذهو ىزاغلا  ي ز� ةراجتب هنس ي� نمو .ا ت�لا هب ي ت�شي ام طىعيف ةفر ب�
ي ز�ي ام ر دقب هيف ةراجتلا نس ي� ام هب ي ت�شي ام طىعي .ابلاغ هتيافكب ة ب�ر
Artinya: “ Orang fakir dan miskin diberi harta zakat yang cukup untuk biaya selama hidupnya menurut ukuran umum yang wajar. Atau dengan harta zakat itu fakir miskin dapat membeli tanah/ lahan untuk kemudian digarapnya. Pemerintah juga dapat membelikan tanah/lahan bagi fakir miskin dengan harta zakat, seperti halnya kepada tentara yang berperang (sabilillah). Demikian tadi apabila fakir dan miskin tidak mempunyai keterampilan berusaha (bekerja). Adapun bagi fakir dan miskin yang mempunyai keterampilan atau kemampuan berusaha, maka mereka diberi zakat yang dapat dipergunakan untuk membeli alat-alatnya. Dan bagi yang mempunyai keterampilan untuk berdagang, maka mereka diberi zakat yang dapat dipergunakan untuk modal dagang, sehingga keuntungannya dapat mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang wajar ”.  (Ibrahim al-Bajuri, 1414 H/ 1994 M).
Dari paparan tersebut di atas, pola penyaluran/pendistribusian harta zakat dapat dikelompokkan menjadi dua kategori
bagian fakir miskin , kategori pertama, yaitu mereka diberi harta zakat yang cukup untuk biaya selama hidupnya menurut ukuran umum yang wajar atau dengan harta zakat itu fakir miskin dapat membeli tanah atau lahan untuk kemudian digarapnya. Adapun kategori kedua, mereka fakir miskin yang mempunyai keterampilan atau kemampuan berusaha, maka mereka diberi harta zakat yang dapat dipergunakan untuk membeli alat- alatnya. Dalam arti apabila mereka mempunyai keterampilan untuk berdagang, maka mereka diberi zakat yang dapat dipergunakan untuk modal dagang, sehingga keuntungannya dapat mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang wajar.
Seirama dengan pendapat tersebut di atas, M.A. Mannan mengatakan, dana zakat dapat didayagunakan untuk investasi produktif, membiayai bermacam-macam proyek pembangunan dalam bidang pendidikan, pemeliharaan kesehatan, air bersih dan aktifitas-aktifitas kesejahteraan sosial yang lain, yang dipergunakan semata-mata untuk kepentingan fakir miskin. Pendapatan fakir miskin diharapkan bisa meningkat sebagai hasil dari produktivitas mereka yang lebih tinggi. (M.A. Mannan, 1985). Sedangkan menurut Sjechul Hadi Permono, dengan mengutip pendapat Shawki Ismail Shehatah, zakat dapat dibayarkan berupa in cash (uang tunai) dan dapat pula dibayarkan berupa in kind (natura). Pembayaran yang berupa natura mencakup peralatan produktif, alat-alat primer dan alat-alat pengganti. (Sjechul Hadi Permono, 1993).
Senada dengan pendapat tersebut di atas, Yusuf al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqh az- Zakah, menjelaskan tentang diperbolehkannnya pendayagunaan harta zakat dengan sistem qimah, yaitu penukaran benda zakat yang sudah ditentukan dalam hadis Nabi SAW. dengan benda lain atau dengan uang tunai yang seharga. Ia mengatakan pendapat ini disepakati oleh ‘ulama’ Hanafiyah dan sebagian para fuqaha . Alasan mereka berdasarkan pada dalil ‘aql dan naql , yaitu:
1.  Qimah itu juga termasuk mal (harta) sebagaimana yang disebut dalam firman Allah:

## 30 Mu’inan
...همر ّهطت ةقدص ملهاومأ نم ذخ Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan.” (Q.S. At- Taubah/9: 103)
Adapun penjelasan Rasulullah SAW. terhadap ayat itu dengan hadis sebagaimana riwayat Ibn Majah dalam, Sahih Sunan Ibn Majah hadis dari Nafi’ dari Ibn Umar:
ةاش ةاش  ز ي�عبرا  ّكل  ي ز� Artinya: “ dan pada setiap 40 ekor kambing, zakatnya satu ekor kambing.”
P e n j e l a s a n   i t u   h a n y a   u n t u k mempermudah orang yang punya harta dalam menyampaikan zakat saja. (Yusuf al-Qaradawi, 1412 H./1991 M).
2.  Sa’id Ibn Mansur meriwayatkan dalam sunnahnya dari ‘Ata’ bahwasanya Umar Ibn al-Khattab mengambil barang-barang yang senilai sebagai ganti dari perak dalam hal zakat. ( Ibid., II: 805).
3.  Maksud dari zakat adalah untuk menutup kebutuhan hidup dan menjadikan orang fakir berkecukupan, menyelenggarakan kemaslahatan umum baik bagi agama maupun bagi umat, hal ini mudah tercapai dengan sirkulasi uang tunai atau dengan qimah , karena lebih luwes dan lentur.
4.  Hadis dari Mu’az yang diriwayatkan oleh al-Bukhari yang didasarkan pada Tawus:
ضرعب  ي ز�وتئإ نميلا له ئل هنع الله  ي ز�ر ذاعم لاق ةر ّذلاو  ي�عشلا نكام ةقد ّصلا  ي ز� سيبل وأ سي ز� بايث ّلمسو هيلع الله  ّلىص  ي ب�ّنلا باصحئل  ي�خو كميلع نوهأ ةنيدلم ب�
Hal itu karena penduduk Yaman terkenal dengan industri tekstil dan pertenunan. Mengeluarkan zakat dengan bahan tekstil lebih mudah bagi mereka, sementara penduduk Madinah membutuhkan pakaian. Sebagai catatan bahwa zakat yang dikirim ke Madinah kala itu adalah sisa pembagian zakat bagi
penduduk Yaman. (Ibn Hajar al-Asqalani, t.t.; Yusuf al-Qaradawi, 1412 H./1991 M).
Dengan demikian kiranya dapat dipahami bahwa pendapat Hanafiyyah ini dapat diterima, karena ma’qul al-ma’na -nya sesuai dengan perkembangan zaman dan dapat menjawab tuntutan kemaslahatan umat, kapan dan dimanapun berada. Sistem pendayagunaan harta zakat dengan bentuk qimah lebih condong kepada pendapat golongan Hanafiyyah, yaitu sahnya mengeluarkan zakat dengan qimah jika dikehendaki oleh hajat atau kemaslahatan.
Berdasar pada pendapat ini, zakat fitrah- pun dapat didistribusikan dengan qimah , misalnya diwujudkan pakaian, manakala lebih bermanfaat bagi fakir miskin. Karena dilihat dari segi kebutuhan, seorang  fakir miskin itu sudah cukup bahan makanannya untuk kebutuhan berhari raya.
Sejalan dengan pendapat tersebut di atas—mengenai pendayagunaan harta zakat secara produktif—an-Nawawi sebagaimana dalam al-Majmu’- nya, mengatakan dengan mengutip pendapat ‘ulama’ Syafi’iyyah yang telah menampilkan gagasan perlunya harta zakat diwujudkan dalam bentuk produktif- inovatif. Dalam hal ini Muhyiddin Yahya Ibn Syaraf Abi Zakariyya an-Nawawi, sebagaimana dalam al-Majmu’ Syarh al- Muhazzab mengatakan:
طىعأ فا ت�حلا هتداع نكا نإو :انباصحا لاق.. ا ًزابخوأ ارج ت� نكا نمو ,هتفرح تلاوا هتفرح هب ي ت�شيام ًاطايخ نكا نمو ,كلذ ةبسنب  يطىعأ ًافاصروأ اراطعوأ طىعأ عئانصلا لهأ نم همَ ي�غ وأ ًب�اصقوأ ا ًراصقوأ ا ًرا ب ز�وأ لهأ نم نكا نإو ,لهثلم حلصت  ي ت�لا تللا هب ي ت�شي ام هيفكت ةعيض  ي ز� ةصحوأ ةعيض هب ي ت�شي ام  يطىعي عايضلا .ماودلا لىع ا ت�ّلغ Artinya: ” Para pengikut an-Nawawi berkata: “Dan apabila kebiasaannya mereka (fakir miskin) itu sebagai pekerja, maka diberikanlah harta zakat untuk kemudian dipergunakan membeli alat-alat pekerjaanya. Adapun bagi para pedagang, penjual roti, penjual minyak wangi, atau ahli dalam tukar menukar, maka diberikan sesuatu yang yang sesuai dengan keahliannya itu. Dan bagi para penjahit, pecandu, penatu, tukang cukur (potong rambut)
Potensi Dana Zakat di Era Berbasis Syari’ah: 31 atau yang lainnya yang ahli dibidang tertentu (profesional), maka diberilah harta zakat untuk mambeli peralatan yang relevan/sesuai dengan kebutuhan mereka itu. Dan apabila mereka sebagai pekerja (tanah/lahan) yang bisa mendatangkan hasil, maka mereka diberi harta zakat untuk membeli sesuatu yang cukup buat selama-lamanya” . (An- Nawawi, t.t.).
Lebih lanjut beliau mengatakan:
ةعنص نس ي� لو اف ت�م نكي لم نإف :انباصحا لاق ةيافكىطعأ ,بسكالما عاونأ نم ائيش لو ةرا ب ت� لو ًلاصأ .ةنس ةيافكب ر ّدقتي لو ,هدلاب  ي ز� لهاثم ل بلاغلا رمعلا هنم لغتسي ا ًراقع هب ي ت�سيام طىعي :ه ي�غو  ّلىوتلما لاق ام  يطىعي ه ّنئب� همكلا رعشي نم م ز�مو عىفارلا لاق .هتيافك اهم ي�غو  يلىازغلاو يوغبلا ركذو .هتايح ة ّدم  ي ز� هنيع قفني ةكا ّزلا نئل ,داز ي� لو ةنس ةيافك  يطىعي ه ّنأ : ز ي�يناسارزلا نم ةنس كل ر ّركتت
Artinya: ” Para pengikut an-Nawawi berkata: “Dan apabila mereka (fakir) itu tidak mampu bekerja dan tidak mempunyai keterampilan sama sekali serta tidak mampu berdagang, maka mereka itu diberi harta zakat yang cukup untuk biaya selama hidupnya menurut ukuran umum yang wajar, yang sesuai kebutuhan sehari-hari di daerahnya serta tidak hanya terbatas pada kebutuhan setahun.” Imam Mutawalli dan ‘ulama’  yang lainnya berkata: “Mereka diberi harta zakat untuk membeli pekarangan (peralatan rumah tangga) yang hasilnya cukup buat penghidupannya.” Imam Rafi’i berkata: ”Sebagian dari mereka diberi nafaqah untuk kebutuhan selama hidupnya.”  Sedangkan al- Bagawi dan al-Gazali dan ‘ulama’ yang lainnya dari Khurasan, mengatakan: “Mereka para fakir, diberi harta zakat untuk mencukupi kebutuhannya selama setahun saja, dengan alasan karena zakat (fitrah) dilaksanakan setahun sekali” . (An-Nawawi, t.t.). Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan mengenai diperbolehkannya  harta zakat alokasi fakir miskin untuk diproduktifkan dengan disesuaikan menurut keahliannya masing-masing. Misalnya, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu dan lain sebagainya seperti ahli membuat masakan (catering), ahli di bidang perbengkelan,  diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai dengan kebutuhannya itu. Ahli jual beli barang-barang
diberi harta zakat untuk membeli barang-barang dagangannya yang hasilnya cukup buat sumber penghidupan yang tetap.
Adapun bagi seorang fakir miskin yang tidak mampu bekerja, tidak mempunyai keterampilan serta tidak mampu berdagang, dalam hal ini ada beberapa pendapat ‘ulama’ : a.  Ia diberi zakat untuk kecukupan seumur hidupnya menurut ukuran umum.
b.  Ia dibelikan pekarangan yang hasilnya cukup buat penghidupannya, pendapat demikian menurut al-Mutawalli.
c.  Ia diberi harta zakat untuk kecukupan hidup satu tahun, pendapat demikian menurut al-Bagawi, al-Gazali dan ‘ulama’ Khurasan dengan alasan bahwa zakat itu berulang setahun sekali.
Dari tiga pendapat tersebut tentang pemberian harta zakat kepada fakir miskin yang tidak mempunyai keahlian dalam bekerja untuk hal-hal yang bersifat produktif, an- Nawawi mengatakan bahwa pendapat yang paling benar adalah pendapat pertama dengan mengutip pendapatnya ‘ulama’ Syafi’iyyah, Irak dan Khurasan. Dalam hal ini an-Nawawi berkata:
ىذلا اذه ,لّوئلا وه باوصلا لب حيحصلاو ىذلا حيحصلا بهذلما وه هرعم ةيافك هئاطعأ نم ه ز�ركذ هيلع  ّصنو  ز ي�يناسارزلا نم نو ي�ثكو نوّيقارعلا هب عطق .عىفاشلا
Artinya: “ Dan pendapat yang paling benar adalah pendapat yang pertama, hal ini sebagaimana yang disebutkan di atas, bahwa mereka (orang-orang fakir) diberi dari harta zakat yang cukup untuk biaya selama hidupnya. Pendapat ini dikutip oleh an- Nawawi dari ulama Syafi’iyyah, Irak dan Khurasan. Di samping merupakan  pendapat Syafi’i  sendiri ”. (An-Nawawi, t.t.).
Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, ringkasnya pendayagunaan harta zakat secara produktif dan berdayaguna dibenarkan oleh syara’ dan sah-sah saja, selama harta zakat tersebut tetap diarahkan ke segala usaha dan bidang yang menyangkut kebutuhan manusia seutuhnya, lahiriyah dan batiniyah bagi golongan fakir miskin untuk menyelamatkannya dari jerat ketidak

## 32 Mu’inan
mampuannya serta dapat meningkatkan harkat dan martabat manusiawinya. Pendayagunaan harta zakat secara produktif, edukatif dan ekonomis untuk konteks sekarang ini sangat diperlukan. Karena dengan pendayagunaan harta zakat secara produktif tersebut yang diterima oleh mustahiq tidak bisa habis begitu saja, akan tetapi bisa dikembangkan sesuai dengan kehendak dan tujuan dari syari’at zakat, yaitu menghilangkan kemiskinan serta mensejahterahkan bagi kaum duafa , dengan harapan secara bertahap mereka tidak selamanya menjadi mustahiq melainkan manjadi muzakki . Dengan begitu harta zakat semakin berkembang sehingga akan menjadi jumlah yang cukup banyak. Pengembangan tersebut tetap diarahkan untuk membantu menyantuni mustahiq zakat menuju kemandirian mereka.
Dan tentunya pengembangan harta zakat tersebut disesuaikan dengan perkembangan zaman dan berdasarkan pada kehendak kemaslahatan dan tidak terlepas dari tuntunan syari’at Islam sehingga makna dari konsepsi zakat itu bisa tersalurkan dalam setiap penentuan kebijaksanaan pendayagunaan zakat serta tidak mengaburkan arti dari konsepsi zakat itu sendiri.
Hal ini seirama dengan qaidah:
لىع ليلدلا  ّلدي  ت�ح ةح ب� إلا ءايشئلا  ز� لصئلا ي�رحتلا
Artinya: “Asal dari sesuatu itu adalah boleh, sampai adanya dalil yang menunjukkan keharamannya”. (Imam Jalal ad-Din ‘Abd ar- Rahman Ibn Abi Bakar as-Suyuti, t.t.).
Dari kaidah tersebut dapat diambil pengertian bahwa sesuatu yang berhubungan dengan mu’amalah atau urusan keduniaan, di mana hamba di beri kebebasan untuk mencapai kemaslahatan. Dengan kata lain mu’amalah dapat dipahami oleh nalar, di samping nalar dapat mengetahui dampak negatifnya, juga dapat mengetahui mana yang bermanfaat bagi kemas{lahatan manusia, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan mu’amalah itu dibolehkan sebelum ada dalil pelarangan/ pengharamannya asalkan bisa membawa manfaat. Begitu sebaliknya apabila hal itu akan
menimbulkan madarat/mafsadat , maka dilarang untuk dikerjakan. Berdasarkan pada hal inilah, maka dalam lapangan mu’amalah nalar dapat berperan luas untuk memikirkan kepentingan- kepentingan umat manusia dengan petunjuk- petunjuk dari nas.
Mu’amalah adalah aturan mengenai hubungan atau interaksi antar sesama manusia untuk saling membantu dan saling melengkapi dalam rangka upayanya untuk mewujudkan kemaslahatan, baik perorangan, terlebih lagi kemaslahatan bersama, baik kemas{lahatan dunia maupun akhirat serta dalam rangka menghilangkan atau memperkecil kemafsadat- mafsadatannya. Tanpa adanya hubungan interaksi antara satu sama lainnya, mustahil rasanya manusia dapat mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Dari sini kiranya sulit untuk mencapai maksimal, yakni untuk meringankan beban dan meningkatkan taraf hidup para duafa, fakir dan miskin , apabila harta zakat yang terkumpul di lembaga ‘amil zakat tidak didayagunakan secara produktif. Karena, baik zakat, infaq maupun sadaqah jika bertujuan untuk kemaslahatan individual maupun kemas{lahatan umum, maka haruslah disadari bahwa pada prinsipnya tidak ada kelembagaan fiqh yang bersifat absolut, apriori berlaku untuk segala duruf . Fiqh mestilah bersifat dinamis dan kontekstual, meskipun bukan berarti setiap bentuk fiqh wajib untuk setiap duruf yang berbeda, mengingat dalam setiap paket fiqh ada bagian yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Fiqh yang bersifat primer (strategis) dengan tetap memiliki tingkat kesesuaian yang lebih tinggi dalam menghadapi duruf ketimbang sekunder apalagi tersier (taktis). Atas dasar inilah ketentuan legal-formalistik bagaimanapun harus menjadi acuan tingkah laku masyarakat. Akan tetapi pada waktu yang sama hendaklah selalu disadari bahwa patokan itu haruslah tunduk pada cita-cita kemas{lahatan, ini berarti bahwa fiqh haruslah terbuka untuk diubah atau diperbarui sesuai dengan ketentuan kemaslahatan.
Fiqh yang secara harfiah berarti mengetahui dan memahami, telah didefinisikan oleh pakar hukum Islam sebagai ilmu tentang seperangkat hukum syara’ yang bersifat furu’iyyah yang didapatkan melalui penalaran
Potensi Dana Zakat di Era Berbasis Syari’ah: 33 dan istidlal. Hal ini nampak berbeda dengan syari’at, yakni hukum Islam yang ditentukan langsung oleh Allah dan karenanya bersifat abadi dan universal. Sedangkan fiqh adalah hukum Islam yang diperoleh dari penalaran akal manusia dan kerenanya berubah-ubah sesuai dengan ruang, gerak dan waktu. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyyah :
ةنكمئلاو ةنمزإلا  ّي�غتب مكاحئلا  ّي�غت ركنيل لاوحئلاو
Artinya: “Tidak dipungkiri bahwa perubahan suatu hukum disebabkan pada perubahan zaman, tempat dan keadaan”. (Mustafa Ahmad Zarqa’, 1968; Wahbah az-Zuhaili, 1986).
Sungguhpun  al-Qur’an  mengenai maksud dan tujuan dari pendayagunaan harta zakat secara produktif, efektif dan berdayaguna, tidak mengatur bagaimana seharusnya dan sebaiknya membagikan zakat kepada kategori delapan. Akan tetapi Umar Ibn al-Khattab dalam kasus seperti ini pernah memberi kepada fakir miskin berupa kambing agar dikembang biakkan, pun Rasulullah pernah memberikan kepada seorang fakir sebanyak dua dirham, sambil memberikan anjuran agar mempergunakan uang tersebut, satu dirham untuk dimakam (secara konsumtif) dan satu dirham lagi untuk supaya dibelikan kapak sebagai alat bekerja. Oleh karena itu masalah produktivitas pembagian zakat, masalah duniawi yang bersifat ijtihadiyah, sehingga diserahkan saja kepada badan ‘amil yang mengelola harta zakat. Dari sini nampak suatu jangkauan lenturan yang sangat luas sepanjang dana zakat didayagunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan syari’at. Dan dari sini pula nampak bahwa al-Qur’an telah menentukan pos-pos delapan ( asnaf ), tapi tidak menetapkan bentuk serah- terima secara terperinci, karena itu di sanalah masuk persoalan analis ekonomi Islam.
Untuk konteks kehidupan perekonomian dewasa ini, obyek zakat harus mengalami perkembangan bukan hanya yang tertulis pada kitab-kitab kuning masa silam. Prosentase yang ada sesuai dengan bunyi teks bisa saja mengalami penyesuaian lantaran perekonomian sekarang bukan lagi bertumpu pada sector pertanian,
perkebunan dan peternakan tradisional, melainkan mengarah pada sektor industri dan jasa. Demikian halnya pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat secara produktif kepada delapan asnaf yang ada harus mengalami interpretasi kontekstual–atau tepatnya reinterpretasi ulang–mengenai siapa yang di maksud tiap term asnaf itu, serta bagaimana cara pendayagunaannya. Dan hal semacam inilah sebenarnya telah dilakukan oleh sebagian dari ‘ulama’ fiqh dewasa ini.
Pendayagunaan harta zakat secara efektif, efesien, produktif-inovatif dan berdayaguna adalah untuk kemaslahatan manusia dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, dan untuk itu perlunya memahami tentang pentingnya konsep maslahah , meskipun hal ini sebagian ‘ulama’ Syafi’iyyah tidak bisa memposisikannya sebagai dalil hukum. Akan tetapi ia merupakan inti dari tujuan hukum Islam itu sendiri, hal ini karena syari’at secara keseluruhan adalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menghilangkan kemafsadahannya baik di dunia maupun di akhirat.
Dengan demikian, maslahah merupakan suatu yang prinsip dalam ijtihad, meskipun ia bukan dalil hukum. Akan tetapi apapun dalil yang digunakan dalam berijtihad haruslah dikembalikan kepada maslahah . Penggunaan ayat-ayat al-Qur’an atau teks-teks al-Hadis — apalagi fiqh — sebagai dalil hukum, misalnya harus dengan pemahaman yang didasarkan pada kemaslahatan manusia yang menjadi basis (tujuan) disyari’atkannya hukum Islam,— dalam arti ayat-ayat al-Qur’an atau al-Hadis maupun fiqh tersebut —lebih-lebih penggunaan ijma’, qiyas dan istidlal sebagai dalil hukum. Atau penggunaan istihsan, istislah, mazhab sahabi, sar’u man qablana dan lain sebagainya bagi yang menerimanya sebagai dalil hukum, harus mempunyai misi menegakkan kemaslahatan manusia. Bila dicermati lebih jauh, metode-metode yang telah dirumuskan oleh para pendiri mazhab, semisal Abu Hanifah dengan Istihsan -nya, Imam Malik dengan Istislah-nya, asy-Syafi’i dengan qiyas -nya dan lain sebagainya adalah merupakan upaya penggalian hukum Islam yang didasarkan pada dan membawa misi untuk menegakkan kemaslahatan manusia. Walaupun demikian,

## 34 Mu’inan
metode-metode penggalian hukum Islam tersebut perlu dikembangkan lebuh lanjut dan di modifikasi sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan perkembangan pemikiran dewasa ini, mengingat metode-metode tersebut dirumuskan pada beberapa abad silam. Mengenai konsep istihsan dan istislah ini para ulama usul fiqh mendefinisikan sebagai berpalingnya seorang mujtahid dari tuntunan qiyas yang jali (nyata) kepada tuntutan qiyas yang khafi (samar), atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum istisna’i (pengecualian)
(Abd al-Wahhab  Khallaf, (1398 H/1978 M.). Adapun menurut as-Sarakhsi (ahli usul fiqh Hanafi) mendefinisikan istihsan dengan meninggalkan qiyas dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu , karena ada dalil yang menghendakinya serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia. (as-Sarakhsi, 1993), Adapun istislah adalah suatu bentuk kemaslahatan yang tidak terikat dengan al- adillah ad-diniyyah atau al-Qur’an dan al-Hadis, yang memperbolehkan atau melarangnya, atau suatu kemaslahatan yang tidak ada nas juz’i (terperinci) yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya serta tidak ada pula ijma’ yang mendukungnya. Akan tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah nas melalui cara istiqra’ (induksi dari sejumlah nas), yang pada prinsipnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’. (Abu Hamid al-Gazali, t.t.). Dengan kata lain, menurut Imam Gazali bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara’, melainkan kepada kehendak hawa nafsu.
Penempatan konsep maslahah tersebut di atas sebagai suatu hukum sekunder menjadikan hukum Islam luwes, dan keuniversalan hukum Islam ditunjukkan dengan aplikasi lokal, artinya dapat diterapkan pada setiap bentuk ruang dan waktu di segala bidang sosial. Namun satu hal yang perlu dicatat di sini bahwa aplikasi aktual dari formulasi sumber hukum itu hanya untuk bidang mu’amalah, tidak berlaku pada bidang ibadah. Oleh karena itu apabila pendayagunaan harta zakat terhadap
mustahiq zakat dengan cara produktif dan didayagunakan sedemikian rupa, yang tentunya disesuaikan dengan keahlian masing-masing mustahiq maka hal ini doperbolehkan selama hal tersebut mendatangkan manfaat, kebaikan dan kemaslahatan bersama bagi para mustahiq. Dengan demikian pendayagunaan harta zakat secara produktif berdayaguna merupakan adalah merupakan tawaran yang baik demi tujuan kemaslahatan manusia yang bisa menyentuh dari disyari’atkannya zakat itu sendiri, yaitu memperkecil jurang kemiskinan serta meningkatkan derajat kemanusiaannya, yang dulunya oleh sebagian pakar ‘ulama’ fiqh tradisional hanya bersifat konsumtif-karitatif atau temporary-relief (meringankan beban sesaat), diubah kea rah produktif-berdayaguna.

## KESIMPULAN
Dari apa yang telah diapaparkan di atas, tentang pendayagunaan harta zakat secara produktif-inovatif dan berdayaguna, kiranya dapat diambil beberapa kesimpulan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan renungan dan masukan khususnya bagi lembaga atau badan amil zakat yang selama ini relatif belum banyak melakukan terobosan baru, antara lain:
1. Sistem pengelolaan dan distribusi harta zakat diarahkan kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, secara tepat guna, efektif dan efesien, dengan pendayagunaan harta zakat serbaguna dan produktif, dimana harta zakat yang terkumpul tidak dibagikan semua secara konsumtif, tetapi ada sebagian yang diinvestasikan dalam proyek produktif, dan nantinya keuntungan dari proyek tersebut dapat dibagikan kepada golongan ekonomi lemah dalam bentuk modal usaha atau dana zakat. Hal ini dilakukan untuk memelihara dari bahaya inflasi akibat distribusi zakat yang membawa kecenderungan konsumtif yang lebih tinggi.
2. Adapun pandangan hukum Islam terhadap pendayagunaan harta zakat harta zakat secara produktif dibenarkan oleh hukum Islam, sepanjang tetap memperhatikan kebutuhan pokok ( daruri ) bagi masing- masing mustahiq zakat dalam bentuk
Potensi Dana Zakat di Era Berbasis Syari’ah: 35 konsumtif yang bersifat mendesak untuk segera diatasi, seperti untuk keperluan makan, sandang dan perumahan yang layak. Pendayagunaan dan pengelolaan harta zakat secara produktif-inovatif berdayaguna dibenarkan hukum Islam, selama harta zakat tersebut cukup banyak. Karena dengan harta zakat yang cukup banyak itu, bisa disisihkan untuk pendayagunaan yang bersifat produktif jangka panjang di samping konsumtif jangka pendek.

## SARAN-SARAN.
Agar kinerja badan/lembaga amil zakat dapat seoptimal mungkin terutama dalam rangka mendayagunakan harta zakat secara produktif-inovatif, efektif dan efesien, maka diperlukan beberapa hal yang mendukung program dimaksud: Pertama, pembentukan lembaga/badan amil zakat agar mendapat dukungan dari umat Islam, maka perlunya usaha sosialisasi kerja agar masyarakat memahami dan memberikan dukungan keberadaan dan fungsinya yang dibentuk melalui instansi pemerintah; Kedua, dalam rangka mengelola zakat secara produktif perlu adanya upaya dari pengurus atau ‘amil zakat untuk mengumpulkan dan mendapatkan harta zakat sebanyak mungkin. Cara yang ditempuh antara lain dengan menggalakkan upaya pelaksanaan zakat, infaq dan sadaqah secara proaktif kepada semua umat Islam dengan sistem jemput bola, agar mereka mau membayar zakat ( sadaqah wajib), infaq dan s} adaqah (sunnah); Ketiga, para pengelola zakat dalam hal ini ‘amil harus mendapat dukungan kepercayaan dari umat Islam, terutama dari ‘ulama’ dan tokoh masyarakat. Sebab tanpa dukungan kepercayaan mereka, akan sulit untuk mendapatkan harta zakat sebagaimana yang diharapkan. Dukungan mereka bisa dipolakan melalui keikutsertaan mereka dalam unit pengelola/pengurus harta zakat, atau mereka diberi kesempatan tiap saat untuk mendapatkan informasi pengelolaan harta zakat, baik melalui mass media yang sifatnya transparan/terbuka untuk umum dan masyarakat; Keempat, mereka yang ditunjuk
pengurus/ ’amil zakat, agar terdiri dari orang- orang yang dapat memegang amanah dan memahami hukum/syari’ah tentang zakat, serta menguasai bidang tugasnya masing- masing mulai dari mengumpulkan sampai pada pendistribusiannya diselenggarakan secara profesional, mandiri dan transparan;
Kelima, kepala kantor Departemen Agama maupun institusi Pemerintah yang lainnya diharapkan secara intensif ikut mengadakan penyuluhan tentang Undang-Undang Zakat sebagaimana UU No. 39 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang dalam pasal 6-nya mengatur tata cara pembentukan badan ‘amil zakat oleh pemerintah dan pada pasal 7-nya mengatur tata cara pengukuhan, pembinaan dan perlindungan lembaga ‘amil zakat oleh pemerintah. Terbitnya Undang-Undang tersebut merupakan suatu langkah penting dalam upaya mendekatkan praktek ke’amilan dalam masyarakat dengan rumusan ‘amil dalam hukum Islam yang berlaku saat ini.

## Simplifikasi: Sebuah Tawaran Solusi
Untuk konteks kehidupan perekonomian dewasa ini, obyek zakat harus mengalami perkembangan bukan hanya yang tertulis pada kitab-kitab kuning/konvensional masa silam. Karena prosentase yang ada sesuai dengan bunyi teks bisa saja mengalami penyesuaian lantaran perekonomian sekarang bukan lagi bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan dan peternakan tradisional, melainkan mengarah pada sektor industri dan jasa (zakat profesi). Demikian halnya pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat secara produktif kepada delapan asnaf yang ada harus mengalami interpretasi kontekstual –atau tepatnya reinterpretasi ulang– mengenai siapa yang di maksud tiap term asnaf itu, serta bagaimana cara pendayagunaannya. Dan hal semacam inilah sebenarnya telah dilakukan oleh sebagian dari ‘ulama’ fiqh dewasa ini. Pendayagunaan harta zakat secara efektif, efesien, produktif-inovatif dan berdayaguna demi kemaslahatan manusia adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, dan untuk itu perlunya memahami tentang pentingnya konsep maslahah , meskipun

## 36 Mu’inan
hal ini sebagian ‘ulama’ Syafi’iyyah tidak bisa memposisikannya sebagai dalil hukum. Akan tetapi ia merupakan inti dari tujuan hukum Islam itu sendiri, hal ini karena syari’at secara keseluruhan adalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menghilangkan kemafsadahannya baik di dunia maupun di akhirat.
Penggunaan ayat-ayat al-Qur’an atau teks-teks al-Hadis –apalagi fiqh – sebagai dalil hukum, harus dengan pemahaman yang didasarkan pada kemaslahatan manusia yang menjadi basis (tujuan) disyari’atkannya hukum Islam,— dalam arti ayat-ayat al-Qur’an atau al-Hadis maupun fiqh tersebut—terlebih penggunaan ijma’ , qiyas dan istidlal sebagai dalil hukum. Atau penggunaan istihsan, istislah, mazhab sahabi, sar’u man qablana dan seterusnya. Penempatan konsep tersebut di atas sebagai suatu hukum sekunder menjadikan hukum Islam lebih luwes/fleksibel, dan keuniversalan hukum Islam ditunjukkan dengan aplikasi lokal, artinya dapat diterapkan pada setiap bentuk ruang dan waktu di segala bidang sosial. Namun satu hal yang perlu dicatat di sini bahwa aplikasi aktual dari formulasi sumber hukum itu hanya untuk bidang mu’amalah , tidak berlaku pada bidang ibadah. Oleh karena itu apabila pendayagunaan harta zakat terhadap mustahiq zakat dengan cara produktif-inovatif dan didayagunakan sedemikian rupa mampu merubah ke arah yang positif—yang tentunya disesuaikan dengan keahlian masing-masing mustahiq —maka hal ini diperbolehkan selama kebijakan itu mendatangkan manfaat, kebaikan dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian pendayagunaan harta zakat secara produktif-inovatif berdayaguna melalui badan amil zakat atau yang sejenisnya, merupakan salah satu tawaran dan solusi yang baik demi tujuan kemaslahatan manusia yang bisa menyentuh dari disyari’atkannya zakat itu sendiri, yaitu memperkecil jurang kemiskinan, mengurangi angka pengangguran serta meningkatkan derajat kemanusiaannya, yang dulunya oleh sebagian pakar ‘ulama’ fiqh tradisional hanya bersifat konsumtif-karitatif atau temporary-relief (meringankan beban sesaat), diubah ke arah produktif-inovatif dan berdayaguna. Wa Allah A’lam bi al-Sawab.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an dan terjemahnya, 30 Juz , Departemen
Agama RI. 1989.
Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad al- Qurtubi, al-Andalusi asy-Syahir bi Ibn ar-Rusydi. (t.t.), Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid , Toko Kitab al-Hidayah, Surabaya. Asqalani, Ibn Hajar al-. (t.t.), Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari, al-Maktabah as-Salafiyyah,
Ttp.
As-Sarakhsi. (1993), Usul as-Sarakhsi, Dar al- Kutub al-Ilmiyyah, Beirut. Bajuri, Syeikh Ibrahim, al-. (1994), Hasyiyah Syeikh Ibrahim al-Bajuri, Dar al-Fikr, Beirut. Bujairami, Syaikh Sulaiman, al-. (1951), Bujairimi ’Ala al-Khatib , Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuhu, Mesir. Bukhari, Abu Abd Allah Muhammad Ibn ‘Isma‘il al-, Matan al-Bukhari, 1 Juz, Indonesia : Dar  Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t. Gazali, Abu Hamid al-. (t.t.), al-Musytasfa fi ‘Ilm al-Usul, Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, Beirut. Hamid, Syarwani Abd, al-. (t.t.), Hawasyi Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj , Ttp. Ibn Hajar al-Asqalani. (t.t.), Fath al-Bari Syarkh Sahih al-Bukhari, al-Maktabah as-Salafiyyah, Ttp.
Ibn Majah. (1408 H/1988 M.), Sahih Sunan Ibn Majah, : Maktabah at-Tarbiyah al-’Arabiy li Dual al-Khaliji, Beirut. Isfahani, ar-Ragib al-, (t.t.), Mu’jam Mufradat li al-Faz al-Qur’an, Dar al-Fikr, Beirut. Khallaf, Abd al-Wahhab. (1398 H/1978 M.),
Ilmu Ushul Fiqh, Dar al-Ilm, Ttp. Khallaf, Abd al-Wahhab. (1972), Masadir at- Tasyri’ al-Islami fi Ma La Nassa fihi, Dar al- Qalam, Quwait.
Madaniy, A. Malik. (2000), “Redefinisi Asnaf Samaniyah sebagai Mustahiq Zakat”, Asy - Syir’ah ,  No. 7,  pp.52-58. Majah, Ibn. (1408 H./1988 M.), Sunan Ibn Majah bi Ikhtisar as-Sanad, Maktabah at-Tarbiyah al-’Arabi li Dual al-Khaliji, Beirut.
Malibari, Zain ad-Din Ibn Abd al-Aziz al-,
(t.t), Fath al-Mu’in Syarh Qurrah al-’Uyun , Al-Hidayah, Surabaya. Mannan, M.A., (1993), Islamic Economis, Theory and Practice, alih bahasa Drs. M. Nastangin, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
Mas’udi, Masdar Farid. (1993), Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam, Pustaka Firdaus, Jakarta.
Munawwir, Muhammad Warson. (1991), Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia, PP. al- Munawwir, Yogyakarta. Muslim, al-Imam Abi al-Husain Ibn al-Hujjaj al-Qusyairi an-Naisaburi.  (1407 H./1987 M.), Mukhtasar Sahih Muslim, al-Maktabah al-Islami, Beirut. Mustafa Ahmad Zarqa’. (1968), al-Madkhal ‘ala al-Fiqh al-’Am, Dar al-Fikr, Beirut. Nasroen Haroen. (1996), Ushul Fiqh, Logos Wacana Ilmu, Jakarta. Nawawi, Muhyiddin Yahya Ibn Syaraf Abi Zakariyya al-, (1417 H./1996 M.), al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab, Dar al-Fikr, Beirut. Nujaim, Ibn Zain al-’Abidin Ibn Ibrahim, (1993), al-Asybah Wa an-Nazair ‘Ala Mazhab Abi Hanifah an-Nu’man, Dar al-Kutub al- ’Ilmiyah, Beirut. Permono, Sjechul Hadi. (1983), Pendayagunaan Zakat., Bulan Bintang, Jakarta. Qaradawi, Yusuf, al-. (1412 H./1991 M.), Fiqh az-Zakah , Mu’assasah ar-Risalah, Beirut. Raharjo, M. Dawam. (1986), ”Zakat dalam Prespektif Sosial Ekonomi,” Pesantren, No.2/Vol. III, pp.39-42. Sabiq, As-Sayyid. (1968 M./1388 H.), Fiqh  as- Sunah , Dar al-Bayan, cet. III, Kuwait. San’ani, Muhammad Ibn ‘Isma’il al-Yamani al-, (t.t.), Subul as-Salam , Putra Semarang, Indonesia.
San’ani, Muhammad Ibn Isma’il, al-. (t.t.) Subul as-Salam , al-Hidayah, Surabaya. Sarakhsi, al-.  (1993), Usul as-Sarakhsi, Dar al- Kutub al-Ilmiyyah, Beirut. Shiddieqy, T.M. Hasbi, al-. (1976), Pedoman Zakat ,  Bulan Bintang, Jakarta. Shiddiqi, Naourouzzaman. (1997), Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya , Pustaka Pelajar, cet. ke-1, Yogyakarta. Shiddiqiey, T.M. Hasbi. (1976), Pedoman Zakat, Bulan Bintang, Jakarta. Suyuti, Imam Jalal ad-Din ’Abd ar-Rahman Ibn Abi Bakar, al-. (t.t.), al-Asybah wa an-Nazair, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang. Syafi’i, Muhammad Ibn Idris, al-. (t.t.), Kutub asy-Sya’ab, Mesir.
Syatibi, Abi Ishak Ibrahim Ibn Musa al- Lahimiyyi al-Garnati, al-. (t.t.), al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam, Dar al-Fikr, Beirut. Syaukani, Muhammad Ibn ’Ali al-. (t.t.), Nail al-Autar Syarh Muntaqa al-Akhbar, Mustafa al-Bab al-Halabi wa Auladuhu, Mesir. Usman, Suparman. (1998), “Pengelolaan Ibadah Maliyah Secara Produktif dalam Peningkatan Kualitas Umat,” Al-Qalam , No . 74/XIV, pp.22-24. Yunus, Mahmud. (t.t.), Kamus Arab Indonesia, PT. Hidakarya Agung, Jakarta. Zuhaili Wahbah, al-. (1986), Ushul al-Fiqh al- Islami, Dar al-Fikr, Damaskus. Zuhaili, Wahbah al-, (1418 H./1996 M.), al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Dar al-Fikr al-Ma’asir, Damascus.