## Politea : Jurnal  Pemikiran Politik Islam
ISSN       : 2621-0312 e-ISSN   : 2657-1560 Vol. 4  No.  1  Tahun 2021 Doi : http://dx.doi.org/10.21043/politea.v4i1.10058. http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea

## Hak Politik Perempuan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

## Alam Subuh Fernando

## Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga
Alam.subuh.fernando-2018@pasca.unair.ac.id
Abstract
women’s  Political  Rights  in  Indonesia  From  the  Perspektive  of  Positive  Law  And  Islamic  Law.  This  study  aims  to  identify  and analyze  women’s  political  rights  in  Indonesia  both  from  a  positive    legal  perspective  and  from  an  Islamic  legal  perspective. According  to  the  data  collected,  it  can  be  concluded,  first,women’s  political  rights  in  the  broadest  sense  are  an  integral  and inseparable part of human rights, second, in a positive legal perspective women’s political rights have been regulated and protected by legislation in Indonesia and outline there is no discriminasition between the two, thirdly, in the context of Islamic law  men and women have equal rights thus between men and women can fulfill their rights in politics just as when a women becomes a leader. Because there is no explanation of the verses of the qur’an and al-sunnah which prohibit women from participating in politics. The qur’an as the basis for upholding human rights elements, one of which is  women’s political  rights, human rights as an inviolable rights, the qur’an and al sunnah which are the guidelines for Islamic law, respecting human rights.
Kata Kunci: Political, Women, Positive Law, Islamic Law

## Abstrak
Hak Politik Perempuan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan  menganalisa  hak  politik  perempuan  di  Indonesia  baik  dalam  perpsektif  hukum  positif  maupun  dalam  perspektif  hukum  Islam. Penulisan ini menggunakan pendekatan hukum normatif, sesuai pengumpulan data yang diperoleh dapat disimpulkan, pertama, hak politik perempuan dalam arti luas adalah bagian integral dan tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia, kedua, dalam perpsektif hukum positif hak politik perempuan telah diatur  dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia dan secara  garis besar tidak ada diskriminasi diantara keduanya, ketiga, dalam konteks hukum Islam laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dengan demikian antara laki-laki dan perempuan dapat memenuhi haknya dalam politik sama halnya ketika perempuan menjadi seorang pemimpin. Hal ini karena tidak ada penjelasan ayat al-Qur’an dan al-Sunnah yang melarang perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Al-qur’an sebagai dasar dalam menegakkan unsur-unsur hak asasi manusia salah satunya unsur hak politik perempuan, Hak  asasi  manusia  sebagai  hak  yang  tidak  dapat  diganggu  gugat,  Al-qur’an  dan  As-sunnah  yang  menjadi  pedoman  hukum  Islam sangat menghormati hak asasi manusia.
Kata Kunci: Politik, Perempuan, Hukum Positif, Hukum Islam

## Pendahuluan
Dalam  tulisan  ini,  penulis  akan  menjelaskan  tentang  bagaimana  hak  politik  perempuan  di Indonesia,  bagaimana  hak  politik  perempuan  di  Indonesia  dalam  perspektif  hukum  positif,  dan bagaimana  hak  politik  perempuan  di  Indonesia  dalam  perspektif  hukum  Islam.  Mengenai  hak
politik  perempuan  tidak  ada  habisnya  untuk  dikupas,  sebab  Islam  tidak  mengajarkan  adanya perlakuan  deskriminatif  antara  kaum  laki-laki  dan  perempuan  karena  dalam  sudut  pandang  Islam antara  laki-laki  dan  perempuan  tidak  ada  perbedaan  terlebih  hak  politiknya  yang  membedakan hanyalah ketakwaannya kepada tuhan, adapun dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan hal yang senada bahwa antara laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama. Dengan demikian halayaknya kita sebagai muslim wajib untuk saling menghargai satu sama lain dan ketika ada  yang  menyudutkan  kaum  perempuan  sudah  seharusnya  diperbaiki  agar  tidak  salah  dalam menafsirkan terutama dalam hak politik perempuan (Kiftiyah, 2019).
Berbagai  tulisan  terkait  dengan  hak  politik  perempuan  banyak  kita  temui  di  artikel-artikel ilmiah  maupun  di  buku-buku  diantaranya  ialah  tulisan  Yosefina  Daku  dengan  judul  perlindungan hukum  atas  hak  politik  perempuan  oleh  Negara,  edisi  juli  2015.  Tulisan  tersebut  menjelaskan peranan undang-undang dalam melindungi hak setiap warganya khsususnya hak politik perempuan dan peranan Negara dalam melindungi hak politik perempuan (Supariyani, 2016). Tulisan lain yang senada  dengan  hak  politik  perempuan  ialah  tulisan  Wiwik  Afifah  dengan  judul  hukum  dan konstitusi:  perlindungan  hukum  atas  diskriminasi  pada  hak  asasi  perempuan  didalam  konstitusi edisi Agustus 2017, tulisan tersebut  menyajikan prinsip non diskriminasi terhadap perempuan dan pengakuan  konstitusi  terhadap  hak  asasi  perempuan  tanpa  diskriminasi  (Pekerja  et  al.,  2018). Tulisan  dalam  artikel  ini  memaparkan  hak  politik  perempuan  di  Indonesia  baik  dalam  perspektif hukum positif maupun dari perspektif hukum Islam.
Mendengar  kata  perempuan  menjadi  sangat  menarik  untuk  dikupas  sebab  informasi mengenai perempuan ini tidak lepas dari tanggung jawab Negara. Berbeda halnya ketika mengulas sejarah  terkait  dengan  perempuan  karena  perempuan  sebelum  Islam  belum  mendapatkan  haknya baik  dari  sisi  hukum  maupun  kedudukannya  sebagai  sesama  manusia  yang  seharusnya  dalam konteks  sekarang  negara  harus  melindungi  dan  menjamin  hak-hak  dari  perempuan  terlebih  dalam pembahasan  ini  yakni  hak  politik  perempuan.  Tetapi  pada  masa  sekarang  justru  hak  perempuan kurang mendapat  perhatian dari negara sekalipun sudah ada peraturan  yang mengatur tentang hak politik  perempuan  dan  pada  akhirnya  dapatlah  dikatakan  perempuan  bisa  menjadi  kaum  yang termarginalkan (Mustafa As Siba"y, 1962).
Budaya patriarki di Indonesia masih kuat mengakar di masyarakat, contohnya keterwakilan perempuan yang diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2008, dalam undang-undang tersebut dijelaskan  bahwa  partai  politik  harus  menyertakan  perempuan  minimal  30%  dalam  pengurusan ataupun  pendiriannya  artinya  diparlemenpun  harus  30%  (Rachman,  2016)  akan  tetapi  sampai  saat ini kebijakan tersebut belum terlaksana. Sejatinya dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa  setiap  warga  negara  berhak  dalam  menyampaikan  pendapatnya  baik  laki-laki  maupun perempuan.
konteks  hak  asasi  manusia  dalam  Islam  amat  berbeda  secara  umum.  Karena  negara mempunyai  kewajiban  dalam  memenuhi  hak  setiap  warga  negaranya.  Demikian  Rasulullah  SAW bersabda hartamu, darahmu dan kehormatanmu haram atas kamu. Sebab itu selain menyentuh hak asasi  maka  Negara  mempunyai  kewajiban  menjamin  hak  setiap  warga  negaranya.  Islam mengajarkan  pentingnya  penghromatan  dan  penghargaan  terhadap  sesama  manusia,  sebab  Islam sebagai agama yang membebaskan dan memanusiakan manusia, hal ini tercermin dalam Al-qur’an surah ke 49:13. Dilarangnya segala bentuk diskriminasi serta Menjamin kebebasan manusia, tidak ada kekerasan terhadap kelompok tertentu serta menegakan kebebasan dasar hak manusia, demikian adalah prinsip-prinsip dasar dari HAM (Zainuddin &  Ismail Maisaroh, 2005). Dari asumsi-asumsi tersebut adalah keseimbangan antara nilai-nilai universal HAM dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

## Pembahasan

## Hak Politik Perempuan di Indonesia
Setiap  manusia  pada  hakikatnya  mempunyai  haknya  masing-masing  baik  itu  perempuan maupun  laki-laki.  Untuk  menjamin  serta  melindungi  harkat  dan  martabat  manusia.  Peraturan  hak asasi  manusia  adalah  sebagai  penggerak  utamanya,  dikarenakan  pada  tahun  1948  perserikatan bangsa-bangsa mengenai deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM ( Universal Declaration of  Human  Right /UDHR)  pada  abad  ke-20  DUHAM  menyatakan  bahwasannya  berbagai  hak  yang tidak boleh dicabut atau dibatalkan dan tidak boleh dilanggar (Priandi & Roisah, 2019).
DUHAM  tersebut  membuka  pintu  lebar  bagi  kaum  perempuan  untuk  dapat  berpartisipasi dalam  politik,  pentingnya  partisipasi  perempuan  dalam  politik  dapat  memberikan  dan  memayungi hak  politik  kaum  perempuan  sebab  yang  mengerti  persoalan  perempuan  hanyalah  perempuan  itu sendiri. Seharusnya peran perempuan diberikan lebih agar dapat menyelesaikan problem-probelum kaum perempuan terlebih hak politik dari kaum perempuan (West, 2018). Apalagi Negara Kesatuan Republik  Indonesia  telah  menyetujui/meratifikasi  konvensi  yang  berkaitan  dengan  partisipasi politik  perempuan,  dengan  demikian  pemerintah  Indonesia  siap  untuk  memenuhi  dan  melindungi hak setiap warga negaranya karena hak politik perempuan ini bagian dari hak asasi manusia sudah seharusnya  tidak  ada  ketimpangan  politik  antara  laki-laki  maupun  perempuan  di  Indonesia  sebab hak asasi manusia merupakan aspek fundamental dari berbagai kerangka kerja demokratik.
Di  Indonesia  aturan  kuota  minimal  30%  bagi  perempuan  yang  duduk  di  kursi  parlemen hingga saat ini belum, tercapai, kuantitas yang belum memenuhi standart berdampak langsung pada kualitas keterlibatan perempuan sebagai pelaku pengambil kebijakan diranah politik. Partai politik memiliki pengaruh besar dalam mewujudkan representasi perempuan diranah politik. Parpol selain sebagai  salah  satu  sarana  mencapai  kedudukan  dibidang  politik,  juga  merupakan  lembaga  yang
paling  memengaruhi  cara  pengaturan  praktik  representasi  politik  (Achmad,  2018).  Berikut  adalah data representasi perempuan yakni pada tahun 2009-214 dan 2014-2019:
Table I Representasi Perempuan 2009-2019. Lembaga Perempuan Tahun Total DPR-RI 102 kursi/18% 2009-2014 560 kursi DPR-RI 118 kursi/21% 2019-2024 575 kursi
Sumber: diolah dari data Komisi Pemilihan Umum
Seharusnya peran politik perempuan paling tidak 30% dalam kontestasi politik di Indonesia, pemenuhan  kuota  perempuan  dilandasi  beberapa  asumsi  berikut,  pertama:  perempuan  mempunyai hak untuk menduduki kursi parlemen paling tidak pemenuhan kuota yang sudah ditentukan, kedua: secara biologis  maupun sosial perempuan mempuyai  cara tersendiri  dalam  menentukan kebijakan. Adanya asumsi tersebut dapat membuat peran perempuan dalam politik berbeda, ketiga: dalam hal menentukan  kebijakan  peran  perempuan  tidak  dapat  diwakili  oleh  laki-laki,  keempat:  dengan memenuhi  hak  politik  perempuan  secara  tidak  langsung  dapat  mendorong  perempuan  lain  untuk dapat  mengikuti  jejak  perempuan  yang  lain  sehingga  kuota  gender  bahwa  perempuan  tidak terisolasi dalam kehidupan politik (Thalib, 2014).
Asumsi  -  asumsi  tersebut  merupakan  bentuk  pengalaman  feminis  liberal  sebab  perempuan merupakan  makhluk  rasional  artinya  hak  politik  perempuan  adalah  bagian  dari  hak  asasi  manusia dengan  menyatakan  laki-laki  dan  perempuan  mempunyai  hak  yang  sama.  Yang  menjadi  kendala adalah  produk  kebijakan  negara  seakan  bias  gender.  Ketika  mengulas  sekitar  abad  18  kaum perempuan  menuntut  agar  mendapat  pendidikan  yang  sama  dengan  laki-laki,  dan  di  abad  ke  -  19 perempuan  kembali  menuntut  dan  memperjuangkan  hak  sipil  dan  ekonomi  bagi  perempuan,  serta pada abad ke - 20 muncul organisasi-organisasi untuk melawan bentuk diskriminasi dalam politik, ekonomi,  maupun  sosial.  Dinamika  terus  berjalan  hingga  saat  ini  dan  dalam  konteks  Indonesia wajib  negara  adil  dalam  mengambil  kebijakan  terkiat  hak  politik  perempuan  ini  sesuai  dengan peraturan  yakni  30%  kuota  bagi  perempuan  dalam  parlemen  dan  ini  salah  satu  reformasi  hukum dalam perspektif keadilan (Donny Danardono, 2006).
Bergantinya pemimpin maka bergantilah iklim demokrasi di Indonesia seperti dinasti politik sudah  menjadi  budaya  di  Indonesia  sehingga  dapat  dikatakan  gagal  dalam  memenuhi  dan melindungi  hak  politik  perempuan.  Maka  wajar  ketika  yang  ada  hanya  bersifat  structural  dan infrastuktural. Sehingga perlu adanya penataan kelembagaan bagi di peerintah maupun masyarakat sipil, adanya kebijakan harus dimainkan untuk menjamin ruang politik bagi perempuan tidak hanya keterlibatan perempuan saja dalam politik, tetapi memberikan ruang gerak kepada perempuan untuk
dapat dicalonkan atau bahkan memenangkan percaturan politik yang ada sehingga peran perempuan akan lebih efektif guna memayungi hak politik perempuan yang lain (Abdullah, 2016).
Memposisikan perempuan sebagai manusia yang bermartabat dan mengakui hak perempuan sebagai hak yang inheren pemahaman seperti ini menjadi sangat penting karena dapat menyuarakan hak-hak  perempuan  sebagai  manusia  yang  bermartabat  dan  adil  dalam  demokrasi  di  Indonesia. Kemakmuran dalam berdemokrasi tentunya akan memberikan peluang besar bagi kaum perempuan untuk  menyuarakan  haknya  sebut  saja  keterwakilan  perempuan  dalam  kontestasi  politik  di Indonesia maka dari itu penting bagi negara untuk memberi peluang kepada kaum perempuan untuk dapat  menyuarakan  haknya  agar  tidak  ada  kesenjangan  politik  baik  di  pemerintah  pusat  maupun daerah.
Agar  pelaksanaan  demokrasi  berjalan  sebagaimana  mestinya  perlu  juga  memperhatikan persoaan akuntabilitas dan representasi. Pada saat ini pemerintah mulai memperhatikan hak politik perempuan, tetapi ketika pemerintah mulai memperhatikan hak politik perempuan bukan berarti hak sudah terpenuhi sebab peraturan yakni 30% belum terpenuhi baik itu di pemetintah daerah maupun pemerintah  pusat.  Ini  menunjukkan  bahwa  adanya  peran  keterwakilan  perempuan  didalam  politik praktis,  dan  kebijakan-kebijakan  yang  ada  memiliki  sensivitas  gender.  Meskipun  hak  politik perempuan  sudah  diakui    bukan  berarti  perempuan  dalam  menduduki  kursi  parlemen  dapat terwujud.  Setiap  warga  negara    seharusnya  mempunyai  hak  yang  sama  dalam  proses  demokrasi secara benar (Kiftiyah, 2019).
Untuk memenuhi hak politik perempuan perlu adanya pendidikan politik kepada perempuan dan  memberikan  ruang  politik  kepada  perempuan  dalam  hal  ini  perempuan  membutuhkan dukungan dari masyarakat dan perlu adanya sentuhan yang lebih oleh partai politik sehingga peran perempuan  akan  lebih  dirasakan  oleh  masyarakat  dan  dapat  membantu  permasalahan  kaum perempuan sehingga tercipta perempuan dengan kualitas politik yang baik, sebab perempuan di era modern  ini  harus  sejajar  dengan  laki-laki  sebagai  wujud  pembangunan  politik  Negara  (Santos, 2018).

## Hak Politik Perempuan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif
Dalam  menempatkan  posisi  perempuan  dengan  kaum  laki-laki  rupanya  menjadi  pekerjaan rumah  yang  amat  berat  bagi  penopang  kebijakan  publik,  walaupun  sudah  ada  ketetapan  undang- undang yang mengaturnya tetap saja hak-hak perempuan belum terpenuhi dengan baik oleh negara yang  seharusnya  sebagai  negara  demokrasi  tidak  ada  diskriminasi  bagi  kamu  perempuan (Budiardjo,  2008).  Berikut  ini  adalah  beberapa  peraturan  yang  dapat  menjadi  acuan  hukum  bagi kamu perempuan dalam menuntut dan melindungi hak-haknya.

## 1. Undang-Undang Dasar 1945
Tidak  bersifat  diskriminatif  merupakan  suatu  makna  dari  prinsip  teokrasi,  demokrasi maupun  nomokrasi  sebab  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagai  negara  hukum  tidak membeda-bedakan  hak  setiap  warga  Negara  nya  semua  mempunyai  hak  yang  sama  didepan hukum  artinya  tidak  diskriminatif  yang  dapat  memecah  belah  idelogi  bangsa.  Adapun  dalam pasal  27  ayat  1  UUD  1945  merupakan  prinsip  kesamaan  dihadapan  hukum  baik  itu  laki-laki maupun  perempuan,  berikut  bunyi  dari  pasal  27  ayat  1:  “ segala  warga  Negara  bersamaan kedudukannya  didalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
Prinsip  ini  selaras  dengan  ketentuan  pasal  7  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia yang  menyatakan  bahwa  “ semua  orang  sama  didepan  hukum  dan  berhak  atas  perlindungan hukum  yang  sama  tanpa  diskriminasi.  Semua  berhak  atas  perlindungan  yang  sama  terhadap setiap  bentuk  diskriminasi  yang  bertentangan  dengan  deklarasi  ini,  dan  terhadap  segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini”.
Hak-hak  yang  diberikan  kepada  setiap  orang  oleh  undang-undang  dasar  adalah  tidak adanya  diskriminatif  dan  berhak  mendapat  perlindungan  dari  perlakuan  diskriminatif. Pemenuhan  atas  perlindungan,  dan  penegasan  atas  hak  asasi  manusia  merupakan  tanggung jawab negara terlebih hak politik sebagaimana tertuang dalam pasal 28I ayat 4, pasal 28C ayat 2, dan pasal 28D ayat 2 UUD 1945.
Dapat  disimpulkan  bahwa  Undang-Undang  Dasar  1945  menjadi  dasar  landasan  untuk menjamin  dan  melindungi  hak  setiap  warga  negaranya  karena  UUD  1945  merupakan perarturan  tertinggi  dalam  tata  urutan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Dengan demikian baik laki-laki maupun perempuan agar dapat bekerjasama dalam hal kemajuan negara dan kelancaran pemerintah baik di pusat maupun di daerah.
2. UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Dalam  pasal  1  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa “seperangkat  hak  yang  melekat  pada hakikat  dan  keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  tuhan  yang  maha  esa  dan  merupakan anugrahnya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum, pemerintah,  dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan  martabat manusia”. Penghapusan  deskriminasi  seperti  yang  sudah  dijabarkan  di  dalam  undang-undang HAM  antaranya  ialah:  suku,  jenis  kelamin,  agama,  ras,  etnik,  kelompok,  golongan,  bahasa, status  sosial,  status,  keyakinan  politik  dan  ekonomi.  Artinya  penjelasan  tersebut  adalah perlindungan dasar dalam HAM dan harus sejalan dengan apa  yang sudah di datur dalam UU HAM. Ketentuan HAM  yang sudah diatur secara eksplisit  di  undang-undang nomor 39 tahun 1999  sudah  jelas  melarang  adanya  deskriminasi  dengan  ketentuan  pasal  3  ayat  3.  Adanya
larangan  deskriminasi  yang  telah  diatur  dalam  pasal  1  ayat  (1)  serta  pasal  3  ayat  (3)  dengan jelas melarang adanya deskriminasi berdasarkan jenis kelamin.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT
Adanya  peraturan  tetang  penghapusan  KDRT  merupakan  payung  hukum  sehingga dapat meredam adanya deskriminasi yang menyudutkan perempuan sebagai objek utamanya 4. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang
Salah  satu  unsur  dari  pelanggaran  HAM  ialah  perdagangan  orang,  sebab  hak  atas kebebasan direngguh jika masih terpeliharanya perdagangan orang. Karena hal tersebut sudah melanggar  ketentuan  hukum  Internasional  maupun  Nasional.  Undang-undang  harus  mampu mengurai  rumitnya  jaringan  perdagangan  orang  yang  berlindung  dibalik  kebijakan  resmi negara,  dan  adanya  UU  tersebut  menjadi  bukti  bahwa  Indonesia  benar-benar  serius  dalam menanggapi perdagangan orang ( trafficking in person ).
5. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik
Sebelum  adanya  UU  nomor  2  tahun  2011  tiap-tiap  partai  politik  selalu  bertumpu  pada peraturan  nomor  2  tahun  2008  tentang  partai  politik  dan  adanya  UU  nomor  8  tahun  2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, merupakan bentuk affirmatif action dengan  ketentuan  kuota  30%  keterlibatan  kaum  perempuan  diranah  politik.  Kedua  aturan tersebut menjadi landasan hukum bagi kaum perempuan untuk menyuarakan hak-haknya dalam kontestasi politik di Indonesia.
Diskriminasi  menjadi  persoalan  paling  mendasar  yang  ada  pada  tiap-tiap  kelompok tertentu  dan affirmative  action digunakan  dalam  menganalisa  hal  tersebut.  Salah  satu  unsur untuk tindakan non-diskriminatif didalam institusi-institusi antara lain gender ataupun ras wajib memperhatikan  karakteristiknya.  Peraturan  UUD  1945  ataupun  peraturan  yang  lain  tidak ditemukan  makna  dan/landasan  konstitusional  terkait affirmative  action. Affirmative  dapat digunakan  untuk  perlakuan  diskrimatif  dalam  memudahkan  serta  membebaskan  manusia  dari perlakuan  tersebut  dan  hal  tersebut  dapat  menjadi  landasan  konstitusional  yakni  dengan menggunakan  pasal  28  H  ayat  (2)  dan  28  i  ayat  (2).  Hasil  dari  analisa  tersebut  dasar konstitusional  yang  tidak  bertentangan  pada  peraturan  UUD  1945  ialah  bentuk  dari  tindakan affirmatif .
Adapun Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 46 mengharuskan partai  politik  untuk  meningkatkan  keterwakilan  perempuan  dalam  politik.  Peran  partai  politik dalam mewadahi perempuan untuk eksis didunia politik diharapkan mampu memberikan ruang kepada perempuan berdasarkan ketentuan yakni 30% keterwakilan perempuan. Walaupun tiap- tiap  peraturan  mengharuskan  kuota  sebesar  30%  namun  apabila  kaum  perempuan  tidak
memperjuangkan  hak-haknya  dalam  politik  maka  semuanya  akan  menjadi  sia-sia  sebab perempuan  tidak  dapat  menyuarakan  dan  memetik  hak-haknya  untuk  dapat  mensejahterakan kaum perempuan.
6. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarustamaan Gender
Dengan  adanya  inpres  nomor  9  tahun  2000  menunjukkan  bahwasannya  pemerintah Indonesia benar-benar serius dalam upaya menghapuskan segala bentuk deskriminasi diseluruh penjuru  negeri.  Dalam  hal  pengarusutamaan  gender  terkait  dengan  pembangunan  nasional makan  inpres  nomor  9  tahun  2000  tentang  Pengarusutamaan  Gender  merupakan  peran  dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan upaya meningkatkan kualitas perempuan Indonesia.  Lembaga  pemerintah  baik  ditingkat  pusat  maupun  daerah  menyatakan pengarusutamaan gender adalah bagian dari proses pembangunan. Baik ditingkat pusat maupun di  daerah  haruslah  mempunyai  kerangka  berpikir  dalam  suatu  proses  pembangunan  dengan menyertakan gender sebagai salah satu kebijakan yang ada, sehingga pengarusutamaan gender dapat sinkron antara pusat maupun daerah.
Era  reformasi  merupakan  cerita  kelam  bangsa  Indonesia  dengan  lengsernya  Presiden Soeharto  tetapi  haruslah  memaknai  semua  itu  dengan  hal  positif  karena  bangsa  Indonesia  mulai membuat  perubahan  sosial  baru.  Pasca  reformasi  kesetaraan  gender  serta  partisipasi  kaum perempuan  diranah  politik  sangat  terbatas  sebab  sebelum  era  reformasi  kaum  perempuan  sangat terabaikan  dengan  pemerintahan  yang  otoriter.  Era  reformasi  menjadi  bukti  bertambahnya partisipasi perempuan dalam politik dengan dibuktikan adanya UU nomor 2 tahun 2008 serta inpres nomor 9 tahun 2000 yang mewajibkan 30% kuota perempuan di tiap-tiap partai politik di Indonesia.
Adanya  momentum  di  era  reformasi,  berbagai  organisasi  dan  kelompok  saling  bahu membahu  dalam  mendesak  hak-haknya  agar  lebih  diperhatikan  oleh  pemangku  kebijakan  negara, karena  sebelumnya  perempuan  selalu  diperlakukan  dengan  tidak  seimbang  oleh  pemangku kebijakan.  Dan  upaya  tersebut  dilakukan  memalui  serangkaian  advokasi  dan/atau  audiensi  kepada elit  politik  yang  diharapkan  dapat  menopang  hak-hak  kaum  perempuan  yang  sudah  seharusnya kaum perempuan tidak tereliminasi dalam kontestasi politik di Indonesia.
Di  Indonesia  isu  terkait  politik  dan  perempuan  sangat  diperhatikan  sebab  perempuan dianggap tabu atau kurang bijak dalam berpolitik, perempuan di Indonesia yang hanya menjadi ibu rumah tangga sudah menjadi budaya karena minimnya keterlibatan perempuan diranah politik. Hak- hak  politik  perempuan  harus  diupayakan  dengan  cara  mensosialisasikan  tentang  konsep  yang memberdayakan  kaum  perempuan,  dan  hal  pertama  yang  harus  dilakukan  ialah  paling  tidak memenuhi  30%  keterlibatan  perempuan  diranah  politik  dengan  tujuan  dapat  menyelesaikan permasalahan  perempuan.  Di  dalam  pembukaan  UUD  1945  mengandung  makna  demokrasi  yang mengedepankan  kesetaraan,  representasi  dan  menghargai  pendapat.  Sudah  seharusnya  konsep
demokrasi  di  Indonesia  benar-benar  diterapkan  dengan  baik  salah  satunya  memenuhi  hak  setiap warga Negara (Natsif, 2019).
Dari  uraian  tersebut  realitanya  di  Indonesia  masih  banyak  dipandang  diskriminatif  karena dipengaruhi  budaya  patriarki,  tidak  memenuhi  keadilan  kaum  perempuan  dan  masih  belum memberikan perlindungan yang cukup bagi perempuan. Salah satu yang menyoroti adanya ketidak adilan dalam implementasi hukum dan mempertanyakan netralitas hukum ialah teori hukum feminis sebab  teori  hukum  feminis  cendrung  terhadap delegetimation dengan  alasan  menolak  tatanan  dan struktur  tertentu  yang  dominan  dalam  masyarakat  yang  dijadikan  dasar  dalam  penyusunan  suatu aturan yang disebut dengan budaya patriarki (Porter, 2003).
Adapun feminist  legal  theory lahir  untuk  memperjuangkan  keadilan  bagi  perempuan  yang tertindas, dan studi hukum seharusnya bukan hanya menerapkan asas kepastian tetapi amat terlebih asas  keadilan,  sebab feminist  legal  theory didaskan  pada  kesetaraan  gender  dibidang  politik, ekonomi, dan social (West, 2018). Jadi dengan feminist legal theory dan peraturan yang mengatur hak perempuan terlebih hak politik maka kaum perempuan dapat melenggangkan hak-haknya agar tidak  ada  ketimpangan  dalam  berbagai  hal.  Dalam  sejarah  pada  tahun  1960-an  sebagai  gerakan feminisme  dan  melihat  pada  masa  modern  sekarang  ini  menunjukkan  system  sosial  memiliki kepincangan akibat budaya patriarki yang kental. Hal demikian memberikan gambaran bahwa peran perempuan  termarginalkan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  baik  dari  ekonomi  dan  politik sehingga pada tahun 1960-an menjadi bukti konkret gerakan kaum feminis (O’Rourke, 2017).
Lebih  lanjut,  menurut feminist  legal  theory adanya  hubungan  sosial  yang  patriarki menunjukkan  bahwa  adanya  kebijakn  diformulasikan  oleh  laki-laki  dan  lebih  berafiliasi  dengan kaum  laki-laki  sehingga  dapat  dikatakan  hukum  abai  terhadap  pengalaman  perempuan.  Dengan demikian  kebijakan  hukum  yang  ada  seakan  lebih  memihak  kepada  laki-laki  (bias  laki-laki), pendapat senada pun dipertegas oleh Jacquen Lacan dengan menyatakan aturan yang seakan hanya untuk laki-laki membuat peran perempuan tenggelam dan ini sangat menyulitkan kaum perempuan, oleh  sebab  itu  kebijakan  hukum  yang  ada  dalam  bentuk  bahasa  dan  pola  pikir  yang  bersifat maskulin  sehingga  hal  tersebut  menyebabkan  perempuan  menjadi  kaum  yang  tertindas  hak politiknya, hal tersebut merupakan bentuk nilai atau fisik nyata dan kepentingan yang sama antara Negara  dan  laki-laki.  Adanya  pemikiran  tersebut  dapatlah  disimpulkan  bahwa center  of  hegemoni yang mayoritas adalah laki-laki, sehingga hal tersebut akan semakin membuat perempuan tertindas hak politiknya. Dalam melenggangkan ketidak adilan gender ( gender inequalities) , adanya budaya patriarki sangat berpengaruh untuk memenuhi hak-hak perempuan terlebih hak politiknya termasuk dalam konteks hokum (Olsen, 1998).
Asumsi dasar Feinist Legal Theory melihat bahwa hukum diinformasikan oleh laki-laki dan bertujuan  memperkokoh  hubungan  sosial  yang  patriarkis,  sehingga  abai  terhadap  pengalaman perempuan, dan hukum yang dihasilkan adalah hukum seksis atau bias laki-laki (Windham, 1993).

## Hak Politik Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam
Pemenuhan  yang  bersifat  imperative  yakni  sebagai  bentuk  dan  sifat  yang  mendasar  serta fundamental dari hak asasi manusia. Dalam Islam kita mengenal dengan tauhid yakni ajaran paling mendasar dalam Islam dikarenakan huququul ibad sebagai landasan dari konsep hak asasi manusia. Yang  pertama  Negara  (Islam)  mengakui  dan  mengimplementasikan  HAM.  Kedua,  negara  tidak dapat  mengimplementasikan  penegakkan  HAM  secara  langsung.  Yang  pertama  dan  yang  kedua sudah  jelas  berbeda,  pertama  adalah  hak-hak  yang  legal  serta  kedua  yakni  hak-hak  moral.  Jadi pertanggung  jawaban  kepada  negara  merupakan  perbedaan  yang  mendasar,  dan  dihadapan  Allah SWT  kesemuanya  adalah  sama  baik  itu  pertanggung  jawaban,  sifat,  maupun  sumber.  Kedudukan antara  laki-laki  dan  perempuan  adalah  sama,  yang  telah  dijelaskan  dalam  surat  al-hujarat  ayat  13 (Sultan, 2015).
Diskriminasi,  dan  kekerasan  terhadap  perempuan  ialah  pelanggaran  terhadap  HAM  dan agama  sebab  baik  peraturan  perundang-undangan  serta  Al-qur’an  dan  as-sunnah  melarang  segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Surat An-nisa ayat 13 sebagai acuan dasar mayoritas umat muslim dalam menggaungkan kaum laki-laki sebagai pemimpin sebab ketika kata Qowwam ialah musytarak atau  ambigu  jadi  begitu flexible untuk  dimaknai.  Karena  bisa  dimaknai bekerjasama, berprofesi yang sama, dan berperan sama. Adapun Carmody (1997) mengungkapkan bahwa  bentuk  tanggung  jawab  antara  laki-laki  dan  perempuan  adalah  sama  “ women,  like  men,  were expected to adhere to do five pillars of Islam, which include prayer five times a day and fasting during the holy month called Ramadan and the worshipped with men in the mosques” (Hadi & Syari, 2017).
Hakikatnya sebagai makhluk tuhan harusnya manusia berpacu pada ketentuan yang eksplisit pada pasal  1 Undang-undang nomo  39 tahun 1999 sebab adanya  HAM sebagai  hak  yang melekat yang  sudah  diberikan  tuhan  sejak  lahir  baik  negara,  pemerintah  maupun  kesamaan  hukun  wajib menghormati  dan  menjunjung  tinggi  hak  tersebut  salah  satunya  hak  perempuan  dalam  politik. Indonesia  sebagai  negara  hukum  sudah  sewajaranya  menerapkan  UU  tentang  HAM  dikarenakan ketika ditelaah lebih mendalam dasar dan prinsipnya ialah manusia sebagai makhluk tuhan karena kedudukan manusia adalah sama tanpa diskriminasi.
Pada dasarnya Islam menghormati dan mengakui adanya perbedaan sebagai suatu kenyataan dalam  kehidupan  umat  manusia.  Semua  bentuk  perbedaan  antara  manusia  sebagai  makhluk  tuhan dan  Islam  pun  menghormati  dan  mengakui  adanya  perbedaan  tersebut  sebagai sunnatullah . Demikian perbedaan tersebut saling mengikat dan/melengkapi  ( give and take ) sebagaimana dalam
Al-qur’an  49:  11-13,  lagi-lagi  prinsipnya  ialah  kedudukan  antara  laki-laki  dan  perempuan  sama dalam hukum, baik hukum positif dan hukum Islam.
Saling  tolong  menolong,  menghromati  kaum  perempuan,  kejujuran,  menolak  diskriminasi, musyawarah  kesemuanya  merupakan  landasan  berpikir  menganai  hak  asasi  manusia,  sebab  ajaran Islam  merupakan  suatu  kaidah  dan  acuan  dalam  lingkup  hak  asasi  manusia  seperti  yang  sudah dijelaskan diatas , furu’iyyah adalah konsep dari hak asasi manusia sebab antara syari’ah dan konsep HAM tidak ditemukan kendala ataupun problem mendasar antara keduanya dan Al-qur’a pun sudah menjelaskan terkait dengan hak asasi manusia.(S, 2015)
The Universal Islamic Declaration of Human Rights yang dirumuskan oleh Islamic-Council Eropa  pada  tahun  1981  dan Cairo  Declaration  of  Human  Rights  in Islam  adalah  gagasan  kaum muslim  tentang  deklarasi  HAM  dan  tepat  pada  Agustus  tahun  1991  yang  menjadi  tonggak  dasar penegakkan  HAM  dalam  Islam,  sebab  framework  Islam  adalah  untuk  mensingerikan  atau menyatukan suatu proses pembangunan HAM dalam konsep Islam.
Dalam  ketentuan  Islam,  syari’ah  merupakan  salah  satu  ketentuan  umat  manusia  seperti, ibadah,  etika,  moral  dan  lain  sebagainya  yang  secara  keseluruhan  diatur  dalam  Islam.  Secara komprehensif  syari’ah  sebagai  perintah  dan  petunjuk  dalam  mengimplementasikan  kehidupannya berdasarkan  ketentuan  serta  kehendak  yang  maha  kuasa.  Adanya  syari’ah  merupakan  sumber ketentuan  dalam  menegakkan  hukum  Islam  yang  berpedoman  pada  Al-qur’an  dan  As-Sunnah (Maloko, 2017).
Agama  Islam  merupakan  ajaran  dimana  kaum  perempuan  mempunyak  hak  yang  sama dengan laki-laki sebagai manusia dan Islam pun menghormati serta mengakui begitu vitalnya peran perempuan  dalam  sendi-sendi  kehidupan  terlebih  dalam  sosial  politik  di  Indonesia.  Dengan diberikannya hak politik kaum perempuan akan terlihat keadilan dan sesuai dengan nawacita Islam dalam  persamaan  hak  antar  manusia.  Holistik  ialah  pendekatan  dalam  mewujudkan  sesuatu  yang tepat serta luhur dalam hukum  Islam dan digunakanya Maqashid al-syari’ah sebagai bentuk untuk kepentingan umat manusia ( mashlahah ) dan mafsadah . Dengan demikian dalam penerapan hukum Islam  harus  mengutamakan  kemaslahatan  umat  dan  menekan  kerugian  dalam  berbagai  hal  yang lingkupnya tak lepas dari HAM (Faizal, 2016).
Islam  memperbolehkan  untuk  menyampaikan  pendapat  selama  pendapat  tersebut  tidak menebar fitnah serta dapat membahayakan halayak orang banyak dan Islam hanya memperbolehkan untuk  menyampaikan  pendapat  dalam  mensejahterakan  umat  tanpa  menimbulkan  perselisihan diantara  mereka  (Watson,  2005).  Maka  dari  itu  baiknya  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam menyampaikan  pendapatnya  lebih  mengutamakan  kemaslahatan  umat  dan  Islam  tidak membebankan kewajiban tersebut kepada kelompok mapun ras tertentu. Musyawarah haruslah tetap
ditegakkan  dalam  Islam  sebab  apa  yang  sudah  menjadi  kesepakatan  merupakan  prinsip-prinsip dalam menegakkan kebaikan serta mencegah kemunkaran (Hasanah, 2010).
Dengan  demikian  dalam  persoalan  apapun  mereka  tidak  akan  mengeluarkan  kesepakatan atau  kebijakan  tanpa  adanya  musyawarah  terlebih  dahulu  dengan  dalih  untuk  dapat menyejahterakan  kemaslahatan  umat.  Sesuai  dengan  firman  Allah  SWT  didalam  surat  Ali’ Imran:159  dan  diperkuat  dalam  pernyataan  Ibn  Katsir  yakni:“sedang  urusan  mereka  (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka”.
Adapun  lingkup  dari  surat  Ali’Imran:159  terkait  dengan  duniawiyah  seperti, kemasyarakatan,  politik,  ekonomi  dan  lain  sebagainya.  Dikarenakan  kaum  muslim  diwajibkan untuk bermusyawarah dalam berbagai hal, maka ketika memang muslim baik itu laki-laki maupun perempuan dalam berpendapat, menggagas dan lain-lain agar dapat bersikap adil, dan menghindari dalam  bentuk  kemungkaran  sebab  hal  tersebut  merupakan  cara  Islam  dalam  bersikap.  Sudah sepatutnya  kaum  laki-laki  dan  perempuan  untuk  dapat  menerapkan  ajaran  Islam  yang  sudah digariskan oleh keduanya.
Penggunaan  surat  At-taubah  9:71  dalam  konteks  hak  politik  baik  laki-laki  maupun perempuan  mempunyai  hak  yang  sama,  dan  perempuan  pun  mempunyai  hak  untuk  menduduki jabatan  strategis  dalam  politik  dengan  berdasarkan  ketentuan  syariat  Islam  sebab  dalam penjelasannya tidak ditemukan pelarangan perempuan terkiat hak-haknya dalam politik ( sarih ). Jadi laki-laki  maupun  perempuan  mempunyai  hak  untuk  dapat  memberikan  kritik  atau  nasihat  kepada pemimpin  dalam  suatu  negara.  Laki-laki  dan  perempuan  dituntut  untuk  dapat  menyesuaikan masyarakat  dalam  perkembangan  zaman  dengan  tujuan  dapat  memberi  gagasan  yang  positif  dan memberi kritik yang membangun dalam sendi-sendi kehidupan.
Dengan  mempertegas  kalimat  mengerjakan ma’ruf dan  mencegah  yang  munkar  artinya antara  laki-laki  dan  perempuan  haruslah  bekerjasama  dalam  berbagai  bidang  baik  itu  politik, ekonomi, dan lain sebagainya sebab sudah menjadi kewajiban sesama manusia untuk bekerjasama dalam  sendi  kehidupan.  Adanya  keterkaitan  perempuan  dalam  sendi  kehidupan  sudah  tidak terbantahkan  lagi  dalam  kandungan  ayat  tersebut  dan  Nabi  Muhammad  SAW  bersabda:  “barang siapa  yang  tidak  memperhatikan  kepentingan  (urusan)  kaum  muslim,  maka  ia  tidak  termasuk golongan mereka”.
Bermusyawarah sudah menjadi syariat Islam dan ketentuan Al-qur’an pun mengajak seluruh umatnya baik laki-laki maupun perempuan untuk bijak dan tetap bermusyawarah dalam hal apapun sesuai  dengan  Qs.  42:38.  Hak syar’i merupakan  hak  yang  melekat  pada  perempuan  salah  satunya hak dibidang politik berarti  dapatlah dikatakan bahwa perempuan mampu untuk  dapat  menduduki posisi stretegis dalam politik. Karena pada masanya perempuan tidak menggunakan hak ini bukan berarti  tidak  mampu,  akan  tetapi  tidak  ada  kebutuhan  yang  mendesak  atau  laki-laki  dalam  hal  ini
mengunggulinya. Dengan begitu hak perempuan dalam politik bukan karena tidak diakui atau tidak dianggap justru malah hak perempuan menjadi suatu hak yang dituntut dan pada saat ini dianggap sangat urgen.
Permintaan  kaum  perempuan  dalam  melakukan bay’at sudah  diuraikan  dalam  Al-qur’an sebagaimana termaktub  di  surat  Al-mumtahanah ayat  12. Artinya tafsiran bay’at  merupakan suatu kebebasan  perempuan  dalam  konteks  hak  politik  serta  untuk  menentukan  pilihan  atau  pandangan dalam kehidupan serta hak mereka. Dengan pernyataan tersebut baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama. Karena tidak ditemukan satu ketentuan agamapun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan bermasyarakat termasuk dalam bidang politik, sejarah Islam menunjukkan betapa kaum perempuan terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan tanpa terkecuali (Warjiyati, 2016).

## Table II : Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Islam Berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah
Kemuliaan Hak-hak pribadi Kebebasan  Pribadi
 Masyarakat
 Politik
 Persamaan
 Martabat
 Kebebasan
 Beragama
 Berpikir
 Menyatakan pendapat
 Berbeda pendapat
 Memiliki harta benda
 Berusaha
 Memilih pekerjaan
 Memilih tempat kediaman
Sumber: Muhammad Tahir Azhary, 2004: 144
tidak  ada  ayat  Al-qur’an  ataupun  hadits  yang  dapat  memperkuat  dilarangnya  kaum perempuan  untuk  dapat  memenuhi  haknya  dalam  politik  sama  halnya  ketika  perempuan  menjadi seorang  pemimpin.  Dalam  beberapa  ayat  Al-qur’an  dan  hadits  menyatakan  bahwa  keterlibatan perempuan  dalam  politik  itu  boleh  karena  antara  laki-laki  dan  perempuan  mempunyai  hak  yang sama.  Jadi  Islam  sangat  mentoleransi  adanya  keterlibatan  perempuan  dalam  politik  serta  secara tidak  langsung  memberi  ruang  kepada  perempuan  untuk  andil  dalam  politik  (Muhammad  Tahir Azhary, 2004).
Hak asasi manusia sebagai hak yang tidak dapat diganggu gugat, Al-qur’an dan As-sunnah yang menjadi pedoman hukum Islam sangat menghormati hak asasi manusia agar tercipta susasana yang adil dan makmur antar umat manusia. Al-qur’an sebagai dasar dalam menegakkan unsur-unsur
hak  asasi  manusia  salah  satunya  unsur  hak  politik  perempuan  serta  kebenaran  dan  keadilan,  jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia (Epriadi & Arman, 2020).

## Simpulan
Di  Indonesia  aturan  kuota  minimal  30%  bagi  perempuan  yang  duduk  di  kursi  parlemen hingga saat ini belum tercapai, kuantitas yang belum memenuhi standart berdampak langsung pada kualitas  keterlibatan  perempuan  sebagai  pelaku  pengambil  kebijakan  diranah  politik.  Dan  partai politik  memiliki  pengaruh  besar  dalam  mewujudkan  representasi  perempuan  diranah  politik. Walaupun  sudah  ada  ketetapan  undang-undang  yang  mengaturnya  tetap  saja  hak-hak  perempuan belum  terpenuhi  dengan  baik  oleh  negara  yang  seharusnya  sebagai  negara  demokrasi  tidak  ada diskriminasi  bagi  kamu  perempuan.  Sedangkan  dalam  konteks  hukum  Islam  laki-laki  maupun perempuan  mempunyai  hak  yang  sama.  surat  At-taubah  9:71  dengan  mempertegas  kalimat mengerjakan ma’ruf dan  mencegah  yang  munkar  artinya  antara  laki-laki  dan  perempuan  haruslah bekerjasama  dalam  berbagai  bidang  salah  satunya  politik.  Dengan  dalih  untuk  dapat mensejahterakkan kemaslahatan umat.
Rekomendasi  secara  praktis,  diharapkan  tiap-tiap  partai  politik  memberikan  ruang  kepada perempuan  untuk  dapat  menyuarakan  hak-haknya  dalam  berbagai  kebijakan  sesuai  dengan peraturan  yang  sudah  ditetapkan,  baik  dalam  peraturan  perundang-undangan  maupun  ketentuan dalam Al-qur’an dan Sunnah.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  I.  (2016).  Politisasi  Gender  Dan  Hak-Hak  Perempuan  Kendala  Struktural  Keterlibatan Perempuan  Dalam  Pencalonan  Legislatif. PALASTREN  Jurnal  Studi  Gender , 7 (2),  277–290. https://doi.org/10.21043/PALASTREN.V7I2.1016
Achmad,  I.  A.  (2018).  Penguatan  Keterwakilan  Perempuan  Dalam  Kepengurusan  Partai  Politik.
Jurist-Diction , 1 (1), 164. https://doi.org/10.20473/jd.v1i1.9734
Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik . Gramedia Pustaka Utama.
Donny  Danardono.  (2006). Teori  Hukum  Feminis:  Menolak  Netralitas  Hukum,  Merayakan Difference  dan  Anti-Essensialisme"  Dalam  Perempuan  dan  Hukum:  Menuju  Hukum  Yang Berperpektif Kesetaraan dan Keadilan . Yayasan Obor Indonesia.
Epriadi,  D.,  &  Arman,  Z.  (2020).  Analisis  Terhadap  Kepemimpinan  Perempuan  Ditinjau  Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia. Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan … ,
5 (2), 217–223.
Faizal,  L.  (2016).  Perempuan  dalam  Politik  (kepemimpinan  Perempuan  Perspektif  Al-Qur’an).
Jurnal Tapis , 12 (1), 93–110. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/830 Hadi, A., & Syari, F. (2017). Posisi Wanita dalam Sistem Politik Islam Perspektif Fenomelogi. An Nisa´a , 12 (1), 9–20.
Hasanah,  U.  (2010).  Perempuan  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam. Jurnal Hukum & Pembangunan , 40 (4), 440. https://doi.org/10.21143/jhp.vol40.no4.235
Kiftiyah,  A.  (2019).  Perempuan  Dalam  Partisipasi  Politik  Di  Indonesia. Jurnal  Yuridis , 6 (2),  55. https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.874
Maloko,  M.  (2017).  Partisipasi  Politik  Perempuan  dalam  Tinjauan  Al-Qur’an  dan  Hadis. Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam , 17 (1), 204–214.
Muhammad  Tahir  Azhary.  (2004). NEGARA  HUKUM  Suatu  Studi  Tentang  Prinsip-prinsipnya Dilihat  Dari  Segi  Hukum  Islam,  Implementasinya  Pada  Periode  Negara  Madinah  dan  Masa Kini . Kencana.
Mustafa As Siba"y. (1962). Wanita diantara huku islam dan perundang-undangan . Bulan Bintang. Natsif, F. A. (2019). Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia. Al-Risalah , 19 (3), 148–158.
O’Rourke, C. (2017). Feminist strategy in international law: Understanding its legal, normative and political  dimensions. European  Journal  of  International  Law , 28 (4),  1019–1045. https://doi.org/10.1093/ejil/chx067
Olsen, F. E. (1998). Some Jurisprudential Foundations of Critical Legal Studies and Feminist Legal Theory. Current Legal Problems , 51 (1), 533–561. https://doi.org/10.1093/clp/51.1.533
Pekerja, T., Tangga, R., & Indonesia, D. I. (2018). DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 27 Februari 2018 Wiwik Afifah . 14 , 53–67.
Porter,  M.  (2003).  Feminism  is  a  good  woman:  Reflections  on  the  use  of  ideas  in  the  women’s movement in Indonesia. Asian Journal of Women’s Studies , 9 (1). https://doi.org/10.1080/12259276.2003.11665941
Priandi,  R.,  &  Roisah,  K.  (2019).  Upaya  Meningkatkan  Partisipasi  Politik  Perempuan  Dalam Pemilihan  Umum  Di  Indonesia. Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia , 1 (1),  106. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.106-116
Rachman, A. (2016). hukum perselisihan partai politik . Gramedia Pustaka Utama.
S,  A.  B.  (2015).  PEREMPUAN  DALAM  ISLAM  (Mensinerjikan  antara  Peran  Sosial  dan  Peran Rumah Tangga). Jurnal Al-Maiyyah , 8 (2), 179–199.
Santos,  C.  M.  (2018).  Mobilizing  women’s  human  rights:  What/whose  knowledge  counts  for transnational  legal  mobilization? Journal  of  Human  Rights  Practice , 10 (2),  191–211. https://doi.org/10.1093/jhuman/huy019
Sultan,  L.  (2015).  Konsepsi  Hukum  Islam  Terhadap  Kesetaraan  Gender  (Studi  Tentang  Peran Politik Wanita Muslimah). Al-’Adl , 8 (1), 73–87.
Supariyani,  N.  (2016).  Magister Hukum  Udayana •. E-Issn  2502-3101  P-Issn  2302-528X , 5 (281– 291), 11.
Thalib, N. A. (2014). Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi . 10 .
Warjiyati,  S.  (2016).  Partisipasi  Politik  Perempuan  Perspektif  Hukum  Islam. Al-Daulah:  Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam , 6 (1), 1–27. https://doi.org/10.15642/ad.2016.6.1.1-27
Watson, C. W. (2005). Islamic Books and their Publishers: Notes on the Contemporary Indonesian Scene*. Journal of Islamic Studies , 16 (2), 177–210. https://doi.org/10.1093/jis/eti131
West,  R. (2018). Women in  the legal  academy:  A brief history of feminist  legal  theory. Fordham Law Review , 87 (3), 977–1003.
Windham,  M.  E.  (1993).  Feminist  Legal  Theory. Teaching  Philosophy , 16 (4),  355–359. https://doi.org/10.5840/teachphil199316450
Zainuddin, M., & Ismail Maisaroh, D. (2005). POSISI WANITA DALAM SISTEM POLITIK ISLAM (Telaah Terhadap Pemikiran Politik Yusuf Al-Qardhawi) . XXI (2), 178–195.