## ANALISIS PENERAPAN TAUKIL WALI NIKAH PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH DAN NAHDATU ULAMA
Muhammad Imran Nur 1 , Muh Saleh Ridwan 2 , Siti Nurul Fatimah 3 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : imran17171nur@gmail.com

## Abstrak
Penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Taukil Wali Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Kabupaten Pinrang, mengambarkan tentang penerapan taukil wali nikah berdasarkan pandangan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Kabupaten Pinrang. Taukil wali nikah merupakan penyerahan hal wali nikah dalam proses akad pernihakan. Adapun  masalah  dalam  penelitian  ini  yakni  yang  pertama,  faktor-faktor  yang mempengaruhi  penerapan  terhadap  taukil  wali  nikah  di  Kabupaten  Pinrang.  Kedua pandangan  Muhammadiyah  dan  Nahdatul  Ulama  terhadap  Taukil  Wali  Nikah  di Kabupaten Pinrang. Latar belakang dari penelitian ini didasari ketertaikan penulis terhadap praktek taukil wali nikah di Kabupaten Pinrang yang dipengaruhi dua pandangan organisasi Islam besar yakni Muhmammadiyah dan Nahdatul Ulama. Sementara itu observasi penulis terhadap  fenomena  social  terkait  praktek  taukil  wali  nikah  dikalanga  masyarakat  yang menyimpan banyak tanda tanya dari dua perspektif antara Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yang mengkaji objek penelitian dari segi fenomena  yang  terjadi  di  kalangan  masyarakat.  Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis mengambarkan ada dua faktor mempengaruhi penerapan taukil wali nikah di Kabupaten Pinrang yakni faktor budaya dan faktor pengetahuan masyarakat. Sementara itu pandangan Muhammadiyah terhadap penerapan taukil wali nikah lebih condong mendahulukan atau mengutakaman wali nasab menjadi wali dalam pernikahan, namun jika wali nasab tidak ada  ataupun  tidak  mampu  maka  dibolehkan  wali  yang  lainya.  Adapaun  pandangan Nahdatul  Ulama  yaitu  membolehkan  siapa  saja  yang  menjadi  wali  dalam  pernikahan selama tidak keluar dari golongan atau pihak yang telah ditentukan dalam syariat islam. Sesuai  uraian  faktor  dan  persfektif  Muhamamdiyah  dan  Nahdatul  Ulama  terhadap penerapan  taukil  wali  nikah,  disarankan  kepada  pihak  yang  berwewenang  dalam  hal  ini Kantor Urusan Agama (KUA) bisa mengedukasi masyarakat terkait penerapan taukil wali nikah di Kabupaten Pinrang.
Kata Kunci : Taukil, Wali, Nikah, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama

## Abstract
The study, entitled Analysis of the Application of Taukil Guardians of Marriage from the Perspective of Muhammadiyah and  Nahdatul Ulama in  Pinrang Regency, describes the application  of  marriage  guardian  taukil  based  on  the  views  of  Muhammadiyah  and Nahdatul Ulama in Pinrang Regency. The marriage guardian taukil is the submission of the marriage guardian in the marriage contract process. The problems in this study are the first, the factors that influence the application of the marriage guardian taukil in Pinrang Regency.  The  two  views  of  Muhammadiyah  and  Nahdatul  Ulama  on  Taukil  Guardian
Muhammad Imran Nur, Muh Saleh Ridwan, Siti Nurul Fatimah
Marriage in Pinrang Regency. The background of this research is based on the author's interest  in  the  practice  of  taukil  guardians  of  marriage  in  Pinrang  Regency  which  is influenced by the views of two major Islamic organizations, namely Muhammadiyah and Nahdatul Ulama. Meanwhile, the author's observations on social phenomena related to the practice of marriage guardian taukil among the public have many question marks from two perspectives between Muhammadiyah and Nahdatul Ulama. The type of research used in this research is qualitative research using a phenomenological approach that examines the object of research in terms of phenomena that occur in the community. Based on the results of the research, the authors describe that there are two factors influencing the application of marriage guardian taukil in Pinrang Regency, namely cultural factors and community knowledge  factors.  Meanwhile,  Muhammadiyah's  view  on  the  application  of  marriage guardian taukil is more  inclined to  prioritize or  prioritize lineage  guardians to  become guardians  in  marriage,  but  if  the  lineage  guardian  is  absent  or  unable  to  do  so,  other guardians  are  allowed.  The  Nahdatul  Ulama's  view  is  that  it  allows  anyone  who  is  a guardian  in  marriage  as  long  as  they  do  not  leave  the  group  or  party  that  has  been determined  in  Islamic  law.  In  accordance  with  the  description  of  the  factors  and perspectives  of  Muhammadiyah  and  Nahdatul  Ulama  on  the  application  of  marriage guardian  taukil,  it  is  recommended  that  the  authorized  party  in  this  case  the  Office  of Religious  Affairs  (KUA)  can  educate  the  public  regarding  the  application  of  marriage guardian taukil in Pinrang Regency .
Keywords: Taukil, Guardian, Marriage, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama

## A. Pendahuluan
Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya ras suku bangsa , etnis dan agama. Keragaman ini menyatukan indonesia menjadi satu semboyan  “  bhineka  tunngga  ika”  yang  berbeda-beda  tetapi  tetap  satu. 1
Kenaeka  ragaman  budaya  tersebut  mempengaruhi  pola  hidup  masyarakat disetiap daerah dan menjadi warna tersendiri pada wilayah tertentu. Pola hidup dan  interaksi  itu  juga  dipengaruhi  kelompok-kelompok  yang  tumbuh berkembang  hinggah  saat  ini.  Tecatat  sebanyak  lebih  5.000  organisasi mansyarakat di Indonesia dan masing-masing memiliki aturan serta pedoman hidupnya. 2 Hal  itu  juga  berbanding  lurus  dengan  meningkatnya  jumlah populasi  manusia  di  Indonesi  yang  terus  bertambah.  Jumlah  tersebut merupakan  jumlah  yang  sangat  besar,  tidak  heran  jika  interaksi  sosial  yang terjadi di Indonesia juga beranekaragam. Diantara lebih 5.000 ormas yang ada, dua diantaranya merupakan ormas terbesar di  Indonesia dan memiliki basis
1 Dewi & Purnamasari, Suku Ras Dan Agama Mempengaruhi Kedudukan Hak Asasi Manusia (Jurnal Pendidikan Tambusai, 2021), hal 6.
2 Jurnal Hak Asasi Manusia 7 no.1 Juli 2016
Muhammad Imran Nur, Muh Saleh Ridwan, Siti Nurul Fatimah
massa yang besar hinggah akar rumput yakni Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama.  Kedua  ormas  tersebut  memberikan  dampak  dan  warna  tersendiri terhadap interaksi masyarakat Indonesi, sebab keduanya memiliki aturan dan cara pandang yang berbeda dalam hal mualat dan paham-paham agama. Diantara  sekian  banyak  cara  pandang  yang  berbeda,  keduanya  juga memiliki  persamaan  pandang  dalam  hal  kebangsaan.  Namun  yang sering  kali  menimbulkan  perbedaan  adalah  cara  pemahaman  ibadah terlebih  pada  problematika-problimatika  serta  kebiasan  masyarakat masih  menjadi  pembahasan  yang  hangat  salah  satunya  tentang budaya pernikahan/perkawinan. Pernikahan sendiri menjadi topik yang  selalu  menarik  untuk  dibahas  serta  diperbincangkan  entah  itu karena  adanya  faktor  pemenuhan.  Manusia  diciptakan  oleh  Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. 3 Pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh- tumbuhan.  Yang  menjadi  suatu  cara  yang  dipilih  oleh  Allah  SWT sebagai  jalan  bagi  makhluk-Nya  untuk  melahirkan  keturunan  dan melestarikan hidupnya. Pernikahan tidak hanya berlaku pada manusia  saja  akan  tetapi  juga  berlaku  pada  makhluk-makhluk  Allah yang  lain. 4 Dalam  Agama  Islam  tujuan  pernikahan  adalah  untuk memenuhi  apa  yang  menjadi  perintah  Agama  dalam  rangka  untuk membangun  rumah  tangga  yang  harmonis  sejahterah. 5 Sementara  itu Sudut  pandang  masyarakat  perkawinan  bertujuan  untuk  membangun, membina  serta  memelihara  hubungan  keluarga  yang  harmonis  dan damai untuk mencapai tujuan perkawinan sakinah, mawaddah,
3 Nahda Alya Rachyanti dan Muh. Saleh Ridwan, “Penghapusan Larangan Pernikahan Satu Kantor ”, Jurnal Qadauna 2, no 1 (2020): h. 146.
4 Syamsu Rizal dan Supardin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Teka Ra Ne’e dalam Perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB”, Jurnal Qadauna 2, no. 3,
(2020). h. 74.
5 Muhammad Jamal Jamil, “Pembuktian di Peradilan Agama”, Jurnal Al-Qadau 4, no. 1 (2017): h. 26.
Muhammad Imran Nur, Muh Saleh Ridwan, Siti Nurul Fatimah
warahmah. 6 Sampai  saat  ini,  kedudukan  hukum  Islam  dalam  sistem hukum di Indonesia semakin memperoleh pengakuan yuridis.
Pengakuan  berlakunya  hukum  Islam  dalam  bentuk  peraturan  dan perundangan  yang  berimplikasi  kepada  adanya  institusi  norma  social, budaya,  politik  dan  hukum.  Salah  satunya  yaitu  diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 7
Undang-undang no.1 tahun 1974 bab I Pasal 1 tentang perkawinan di jelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan untuk membentuk keluarga sejahtera, kekal berdasarkan ketuhanan  yang  maha  esa.  Sehubungan  dengan  hal    tersebut  diatas  agar perkawinan terlaksana dengan baik maka perkawinan yang dilaksanakan itu haruslah didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Agar suami istri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera kekal maka diwajibkan kepada calon mempelai untuk saling kenal. 8
Kalimat  ikatan  lahir  batin  ini  memiliki  arti  bahwa  perkawinan  mempunyai nilai ikatan formil yang secara lahir tampak, dan juga memiliki ikatan batin yang  dapat  dirasakan  oleh  masing-masing.  Maka  dari  itu  diharapkan  dalam perkawinan  dilakukan  atas  kesungguhan  antara  kedua  belah  pihak  yang tentunya dengan persiapan yang matang untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. 9
Perkawinan mempunyai kedudukan yang penting, karena dengan perkawinan terbentuklah ikatan secara resmi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin dalam suatu ikatan suami istri yang akan menjadi satu keluarga. 10 Islam telah
6 Andi Husnul dan Patimah, “Tinjaun Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci Di Kalangan Masyarakat”, Jurnal Qadauna 2, no 2 (2021): h. 362.
7 Musyifikah Ilyas, “Faktor Sosial Budaya dan Aturan Perundangan ”, Jurnal Diktum 13 no. 1,  (2015), h. 31
8 Nurhadi, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. (UIR Law Review, 2018)
9 Rahmawati, Patimah, Dkk. “Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar )” Jurnal Qadauna 3, no. 1 (2021), h. 30
10 Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan Dibawah Umur (Dini)”, Jurnal Al-Qadau . 2 no. 1, (2015), h. 15
Muhammad Imran Nur, Muh Saleh Ridwan, Siti Nurul Fatimah
menegaskan perkawinan sebagai mitsaqan ghalizhan (perjanjian yang sangat kuat) karena syariat perkawinan dalam Islam terkait dengan dimensi teologis, filosofis dan sosiologis. 11
Pada dasarnya tujuan pernikahan tergantung pada diri individu masing-masing yang  akan  melakukan  pernikahan,  namun  ada  tujuan  yang  memang  di inginkan  oleh    setiap  orang  yang  melakukan  pernikahan,  yaitu    untuk memperoleh  kebahagiaan  dan      kesejahteraan  lahir  dan    batin,  yang  akan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia  akhirat. 12
Kesejahteraan  sangat  besar  pengaruhnya  terhadap  kesejahteraan  keluarga, Islam  tidak  mengatur  secara  garis  besar,  namun  secara  rinci  menunjukkan minat yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga itu terdiri dari perkawinan, maka perkawinan sangat dianjurkan dalam Islam bagi yang sudah memiliki kemampuan tersebut. Tujuan ini dinyatakan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.
Tentu  setiap  pasangan  yang  akan  ataupun  yang  sudah  melaksanakan kehidupan  berumah  tangga  berharap,  berkeinginan,  dan  bercita-cita  untuk hidup bersama selamanya hingga maut memisahkan. 13
Keluarga  merupakan  unit  terkecil  dari  masyarakat,  terdiri  dari  individu- individu yang mempunyai ikatan internal, dengan setiap anggota mempunyai rasa tanggung jawab untuk memelihara kelangsungan hidup keluarga. Suami bertanggung  jawab  atas  istri  dan  anak-anaknya,  sebagaimana  istri  juga bertanggung jawab untuk melayani suaminya, dan anak-anak sebagai generasi penerus harus menghormati orang tua mereka yang membesarkan mereka dari titik formasi sosial ini. 14
11 Hj. Asni, “Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama”, Jurnal Ahkam. XIV no. 1, (2014), h. 105 12 Nuramanah Amalia. “Konsep Baligh dalam Al-Quran dan Implikasinya Pada Penentuan Usia Nikah  Menurut UU Perkawinan ” Jurnal Al-Qadau 8, No. 1 (2021). h. 83.
13 Herfina dan Hasta Sukidi,”Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurit Tni Ad Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kodam Xiv/Hasanuddin Makassar”, Jurnal Qadauna 2, no 1 (2020): h. 85.
14 Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin S, “Fiqh Madzhab Syafi’I (Muamalah, Munakahah, Jinayat) buku 2” , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 45
Muhammad Imran Nur, Muh Saleh Ridwan, Siti Nurul Fatimah
Dalam  perspektif  hukum  penikahan  dapat  dikatakan  sah  jika  telah  sesuai dengan apa yang telah menjadi syarat dan rukun pernikahan. Salah satu syarat yang  perlu  ada  dalam  pernikahan  adalah  wali  nikah.  Wali  merupakan seseorang  karena  kedudukan  yang  dimilikinya  sehingga  dapat  menjadi  wali dengan  nama  orang  lain  untuk  pernikahan  keluarganya.  Dalam  sebuah pernikahan, ada yang disebut sebagai wali yang perannya adalah memberikan restu dan menemani pengantin wanita untuk melaksanakan akad perkawinan dengan mempelai pria. Secara umum wali nikah berperan untuk memberikan restu atas pernikahan yang berlangsung. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah merupakan suatu hal yang harus ada. Namun di era saat ini wali nikah seringkali menyerahkan kewajibannya kepada taukil wali nikah.
Taukil wali nikah merupakan konsep perwalian wali nikah kepada orang lain. Taukil  nikah  berasal  dari  kata  wakala  yuwakulu-taukil  yang  berarti penyerahan atau pelimpahan   Sedagkan kata al-wakalah berarti perwalian atau mendelegasikan dan pemberian mandat. 15 Ada dua fenomena praktek taukil yang  sering  terjadi  di  masyarakat,  yang  pertama  proses  pernikahan sepenuhnya  kepada  taukil  nikah  untuk  mengantikannya  sebagai  wali  nikah dan yang kedua proses pernikahan sepenuhnya diserahkan kepada wali nikah. Berdasarkan  fenomena  yang  terjadi  di  masyarakat  Kabupaten  Pinrang Sulawesi  selatan,  kebanyakan  proses  pernikahan  diserahkan  sepenuhnya kepada  taukil  nikah  untuk  menggantikannya  sebagai  wali  nikah.    Kedua fenomena  yang  sering  terjadi  itu  tentu  memiliki  landasan  hukum  syarih masing-masing.  sedangkan  wali  dari  mempelai  masih  dianggap  cakap  dan mampu untuk menjadi wali nikah. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan besar bagi penulis akan pandangan dari sisi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian Kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  fenomenologi.  Penelitian
15 Badri, “Larangan taukil Wali Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon”, Jurnal pengkajian Penelitian Ekonomi , (2017), h. 19.
Muhammad Imran Nur, Muh Saleh Ridwan, Siti Nurul Fatimah
kualitatif  merupakan  metode  penelitian  yang  dapat  diguakan  untuk mengeksplorasi  dan  memahami  makna  yang  berasal  dari  masalah  masalah sosial  atau kemanusiaan. 16 Sedagkan penedekatan  fenomenelogi merupakan metode  yang  mengkaji  fenomena  dari  suatu  peristiwa.  Metode  kualitatif mendorong  pemahaman  atas  peristiwa  untuk  memperoleh  informasi  secara mendalam.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Gambaran Praktek Taukil Wali Nikah di Kabupaten Pinrang
Praktek  pernikahan  tentu  tidak  telepas  dari  nilai-nilai  syariat  islam  dan kebudayan  setempat.  Seperti  halnya  di  Kabupaten  Pinrang  dalam parakteknya sering kali menjadikan nilai budaya dan adat istiadat sebagai ukuran  dalam  pelaksanaanya.  Berdasarkan  adat  istiadat  rentetan  acara pernikahaan  yantg  berlaku  dalam  masyarakat  Pinrang  diantaranya sebagai berikut : 17
a. Mammanu-manu
Mammanu-manu  merupakan  adat  istiadat  suku  bugis  yang  juga berlaku  dalam  masyarakat  Pinrang.  Fase  ini  merupakan  tahap  awal menuju  pernikahan  yang  dilakukan  oleh  calon  mempelai  laki-laki yang  mendatangi  kediaman  calon  mempelai  perempuan  untuk menyampaikan  niatnya  serta  meminta  restu  kepada  orang  tua  calon mempelai  perempuan.  Momen  tersebut  juga  dimanfaatkan  untuk membahas uang panai dan mahar, jika pinangan calon mempelai laki- laki diterima.
b. Mappetuada
Setelah  tahap  mammanu-manu  ditunaikan.  Maka  tahap  berikutnya yang  harus  dilaksanakan  adalah  Mappatuada.  Momen  ini  bertujuan
16 Nugrahani F, “ Metode Penelitian Kualitatif ”, Solo, Cakra Books, 2014, Hal 37.
17 Hyrasti Kayana, “Prosesi Pernikahan Adat Bugis”,
(https://www.popbela.com/relationship/married/hyrasti-kayana/prosesi-pernikahan-adat-bugis : diakses pada 19 Mei 2022).
Muhammad Imran Nur, Muh Saleh Ridwan, Siti Nurul Fatimah
mengumumkan kesepakatan pinangan antara calon mimpelai laki-laki dengan  perempuan  sebelumnya  baik  itu  berupa  kesepakatan pernikahan  maupun  perihal  waktu  dan  mahar..  Tahap  ini  biasanya juga dilakukan penyerahan perhiasan kepada pihak perempuan.
c. Mappaci
Setelah kedua tahap sebelumnya serta masa tunggu dilalui. Kemudain dilakukan tahap mappaci. Tahap ini merupakan proses siraman yang bermaksud menolak bala serta membersihkan kedua mempelai secara lahir  dan  batin.  Proses  ini  dilakukan  di  masing-masing  kediaman mempelai baik itu laki-laki maupun perempuan.
d. Mappendre Botting
Mappenre botting merupakan proses pengantaran mempelai lali-laki ke    rumah  mempelai  perempuan.  Mempelai  laki-laki  diantar  oleh iring-iringan  tanpa  kehadiran  orang  tuanya.  Iring-iringan  tersebut biasanya  terdiri  dari  indo  botting  (inang  pengantin)  dan  passepi (pendamping mempelai).
e. Madduppa Botting
Setelah  mappenre  botting,  dilakukan  madduppa  botting  atau penyambutan  kedatangan  mempelai  laki-laki.  Penyambutan  ini biasanya  dilakukan  oleh  dua  orang  penyambut  (satu  remaja perempuan  dan  satu  remaja  laki-laki),  dua  orang  pakkusu-kusu (perempuan yang sudah menikah), dua orang pallipa sabbe (orangtua laki-laki  dan  perempuan  setengah  baya  sebagai  wakil  orangtua mempelai perempuan) dan seorang perempuan penebar wenno.
f. Mappasikarawa / Mappasiluka
Setelah  akad  nikah,  mempelai  laki-laki  dituntun  menuju  kamar mempelai perempuan untuk melakukan sentuhan pertama. Bagi suku Bugis, sentuhan pertama mempelai laki-laki memegang peran penting dalam keberhasilan kehidupan rumah tangga pengantin.
g. Marola / Mapparola
Pada tahapan ini, mempelai perempuan melakukan kunjungan balasan
Muhammad Imran Nur, Muh Saleh Ridwan, Siti Nurul Fatimah
ke  rumah  mempelai  lelaki.  Bersama  dengan  iring-iringannya, pengantin  perempuan  membawa  sarung  tenun  sebagai  hadiah pernikahan untuk keluarga suami.
Setelah  melalui  tahap  tersebut  diatas  maka  keduanya  telah  sah  menjadi suami  istiri.  Adapun  adat  istiadat  yang  lainya  yakni  uang  panai.  Uang panai  dalam  kalangan  suku  bugis  merupakan  syarat  terlaksananya pernikahan  berupa  uang  tunai  namun  tidak  termasuk  mahar    yang  telah disepakati sebelumnya. Berdasarkan uruaian diatas menunjukkan bahwa masyarakat Pinrang masih kental dengan budaya dan adat istiadat dalam pelaksanaan  pernikahan  termasuk  praktek  perwalian.  Meski  beberapa tokoh keagamaan di Pinrang masih ada perbedaan pendapat namun dalam prakteknya kebanyakan masyarakat menyerahkan perwalianya pada pihak ketiga. Meski begitu, namun beberapa tokoh dan masyarakat Pinrang juga kembali pada keluarga maupun kerabat sesuai nasabnya dalam melakukan taukil dalam pernikahan.
2. Faktor Penyebab Penerapan Taukil Wali Nikah di Kabupaten

## Pinrang
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  ada  dua  faktor  penyebab penetapan  taukil  wali  nikah  di  Kabupaten  Pinrang  diantaranya  sebagai berikut:
a. Faktor Budaya
Faktor  budaya  tentu  menjadi  penyebab  penerapan  taukil  wali  nikah dalam  praktek  di  Kabupaten  Pinrang,  sebab  mayoritas  masyarakat kabupaten Pinrang masih memegang erat adat istiadat dan budaya yang berlaku dalam masyarakat Pinrang. Seperti halnya praktek taukil wali nikah.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustad Andi Syamiluddin, S.Pd.,
M.Pd.I yang merupakan Sekretaris Muhammadiyah Kabupaten Pinrang
Muhammad Imran Nur, Muh Saleh Ridwan, Siti Nurul Fatimah
menjelaskan: 18
“Iya  taukil  wali  ini  sudah  menjadi  budaya  di  kabupaten  pinrang yang  masyarakat  cenderung  mengulangi  hal  yang  sama  karena menuakan seorang imam kampung dan pegawai KUA.”
Senada yang disampaikan Ketua Majelis Tabliq Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pinrang, Ustad Drs. Syahrir Bedo, saat diwawancarai, menyampaikan bahwa : 19
“Taukil  wali  nikah  merupakan  perwalian  ketika  wali  nasab berhalangan  walaupun  sebenarnya  dalam  perspektif  fiqh perkawinan nikah tetap sah siapaun walinya karena syarat sah yaitu yang penting ada wali nikah, cuman di kabupaten pinrang ini sudah menjadi  fenomena  menuakan  seorang  imam  dan  mewakilkan karena merasa yang paling tinggi lah agamanya yang paling patut untuk menikahkan.”
Sesuai hasil wawancara dengan Wakil Sekretaris Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Pinrang, Alamsyah Saban Miru mengatakan, bahwa : 20
“Dikatakan  budaya  bisa  dikatakan  kebiasaan  bisa  juga,  hal  ini berangkat  dari  kebiasan  masyarakat  yang  menganggap  pegawai KUA  dan  Imam  lebih  afdal  dalam  menikahkan,  karena  memang budaya  yang  berkembang  di  pinrang  mempengaruhi  jg  di pernikahan  adat-adat  penguatan  bugis  juga  turut  andil mappasikarawa  contohnya  dan  beberapa  hal-hal  lain  nya  tradisi- tradisi itulah yang cukup menjadi pembeda antara muhammadiyah dan Nu sebenarnya Nahdatul ulama pun berpandangan sah-sah saja tapi alangkah baiknya kedepan nya jika pengutan sosialisasi unsur- unsur pernikahan lebih diperkuat secara fiqhi.”
18 Andi Syamiluddin, S.Pd., M.Pd.I, (51 Tahun), Wawancara, 12 Mei 2022
19 Drs. Syahrir Bedo, (53 Tahun), Wawancara, 12 Mei 2022
20 Alamsyah Saban Miru, (41 Tahun), Wawancara, 13 Mei 2022
Muhammad Imran Nur, Muh Saleh Ridwan, Siti Nurul Fatimah
Merujuk pada hasil wawancara diatas, praktek wali nikah di Kabupaten Pinrang  dipengaruhi  oleh  kebiasaan  yang  terus  menerus  diulang  oleh masyarakat  sehinggah  menjadi  budaya.  Nasaumber  diatas  telah memberikan  keterangan  yang  jelas  bahwa  cenderung  masyarakat Pinrang  mewakilkan  wali  pada  pihak  ketiga  dalam  hal  ini  pegawai Kantor  Urusan  Agama  (KUA).  Hal  tersebut  dipercaya  dan  diyakini masyarakat sebagai budaya dalam praktek taukil wali nikah.
b. Faktor Pengetahuan
Praktek  taukil  wali  nikah  tentu  juga  tidak  Terlepas  dari  faktor pengetahuan  masyarakat.  Seperti  diketahui  bersama  bahwa  nila-nila dan  syariat  terhadap  praktek  pernikahan  belum  sepenuhnya tersosialisasi dengan baik hal itulah yang mempengaruhi praktek taukil wali nikah di Kabupaten Pinrang.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ustad  Drs.  Syahrir  Bedo, menjelaskan bahwa : 21
“Yah,  kebiasan  yang  sebenarnya  berangkat  dari  kurangnya pemahaman  mungkin  dari  golongan  masyarakat,  pandangan muhammadiyah  tetap  tegas  pada  alquran  dan  assunnah  ketika masih  ada  wali  nasab  perspektif  fiqh  mengajurkan  tetap  wali nasab”
Merujuk hasil wawancara dengan Ustad Andi Syamiluddi, S.Pd., M.Pd.I mengatakan bahwa : 22
“Patut menjadi perhatian bagi orang yang gawaian nya di bidang pernikahan serta para pendakwah, karena yang menjadi faktor utama dari taukil wali nikah kurangnya pemahaman masyarakat terkait nilai-nilai yang ada dalam pernikahan.”
Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pimpinan Cabang
21 Drs. Syahrir Bedo, (53 Tahun), Wawancara, 12 Mei 2022
22 Andi Syamiluddin, S.Pd., M.Pd.I, (51 Tahun), Wawancara, 12 Mei 2022
Muhammad Imran Nur, Muh Saleh Ridwan, Siti Nurul Fatimah
Nahdatul Ulama, Ansyar, menjelaskan bahwa : 23
“Taukil  wali  nikah  menjadi  hal  yang  biasa  kita  jumpai  di Kabupaten  Pinrang,  faktor  utama  taukil  wali  nikah  walau  wali nasab  hadir  dan  sehat  walafiat  itu  berangkat  dari  kurang  nya pemahaman  masyarakat  akibat  kurangnya  sosialisasi  nilai-nilai pernikahan,”
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  narasumber  diatas menunjukkan  bawah  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  praktek taukil wali nikah adalah pengetahuan masayrakat. Faktor budaya yang menjadi  pembentuk  penerapan  taukil  nikah  itu  juga  didasari pengetahuan masyarakat kurang terhadap syariat islam yang mengatur taukil wali nikah.
3. Pandangan  Muhammadiyah dan  Nahdatul  Ulama  Terhadap  Taukil Wali Nikah di Kabupaten Pinrang
Pandangan terhadap taukil wali nikah di Kabupaten Pinrang dipengaruhi dua  prespektif  organisasi  besar  yakni  Muhammadiyah  dan  Nahdatul Ulama, adapun padangan keduanya diantaranya sebagai berikut :
a. Muhammadiyah
Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi masyarakat (ormas) islam terbesar di Indonesia yang memiliki basis masa besar mulai dari tingkat  pusat  sampai  pada  tatanan  grassroot.  hal  ini  menjadi  alasan penulis menjadikannya sebagai objek penelitian. Sementara itu dalam tiap pengambilan keputusan yang berkaitan syariat mendahulukan Al- Quran dan Hadist sebagai pedoman serta mengambil keputusan dalam ijtima para ulama sehingga tidak mefram pahamnya pada satu mashab tertentu.
Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  Ustad  Syamiluddin,  S.Pd., M.Pd.I., mengatakan : 24
23 Ansyar, (55 Tahun), Wawancara, 13 Mei 2022
24 Andi Syamiluddin, S.Pd., M.Pd.I, (51 Tahun), Wawancara, 12 Mei 2022
Muhammad Imran Nur, Muh Saleh Ridwan, Siti Nurul Fatimah
“Yah jelas saja pandangan muhammadiyah terhadap hal ini perlu adanya pencerahan atau upaya lebih untuk sosialiasi terkait taukil ini karena dalam pengurutan wali nikah wali nasab jelas berada di urutan prioritas dibanding wali hakim tentu ketika kita mendaras lebih  lanjut  pasti  ada  alasan  yang  kuat  kenapa  wali  nasab  di no.satukan  dan  harus  ada  alasan-alasan  yang  kuat  untuk menggunakan wali hakim  ketika wali nasab masih ada dan sehat wal afiat.”
Hasil wawancara dengan Ustad Drs. Syahrir Bedo menjelaskan : 25
“Pandangan  muhammadiyah  tetap  tegas  pada  alquran  dan assunnah ketika masih ada wali nasab perspektif fiqh mengajurkan tetap wali nasab.”
Sesuai  hasi  wawancara  dengan  Sucipto  Al-Muhaimin  yang merupakan  Ketua  Umum  Pimpinan  Daerah  Ikatan  Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Pinrang Periode 2019-2021, menjelaskan bahwa : 26
“Kalau menurut Muhammadiyah senantiasa berpatokan pada Al- quran  dan  Assunnah  dan  mendahulukan  syariat  dalam penetapanya.  Sebenarnya  sah-sah  saja  siapa  pun  yang  menjadi walinya, tapi diutamakan dia yang wali nasab menjadi wali dalam pernikahan.  Kalau  sudah  tidak  ada  wali  nasab  yang  bisa  baru diserahkan kepada yang lain.”
Merujuk hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pandangan Muhammadiyah dalam fenomena tersebut menganjurkan agar taukil wali  nikah  dalam  pernihakan  lebih  didahulukan  berdasarkan  nasab sebab dalam runtutan syarat taukil wali nikah menempatkan orang tua dan kerabat pada posisi pertama, Adapun pihak ketiga diluar orang tua dan  kerabat  mempelai  ditempatkan  pada  posisi  terakhir.  Hal  ini
25 Drs. Syahrir Bedo, (53 Tahun), Wawancara, 12 Mei 2022
26 Sucipto Al-Muhaimin, (22 Tahun), Wawancara, 12 Mei 2022
Muhammad Imran Nur, Muh Saleh Ridwan, Siti Nurul Fatimah
menunjukkan wali dari pegawai KUA maupun yang lainnya menjadi alternatif  ketika wali nasab berhalangan.
Hal itu berdasarkan Fatwa Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Tabliq tentang wali nikah yang berdasar pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 23 dan hadits riwayat Imam Ahmad ke-6732.
b. Nahdatul Ulama
Nahdatul  Ulama  merupakan  organisasi  yang  didirikan  oleh  KH Hasyim  Ashari  dalam  lingkup  kesantrian.  Secara  basis  massa  NU tergolong  dalam  organisasi  terbesar  dunia  di  Indonesia  termasuk  di Kabupaten Pinrang. Hal ini menjadi alasan penulis dalam menjadikan NU sebagai salah satu objek perbandingan dalam penelitian ini.
Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  Ustad  Ansyar  mengatakan bahwa : 27
“Nahdatul Ulama pinrang sendiri memandang pernikahan tetap sah saja  karena  tetap  memenuhi  syarat  sah  pernikahan  yaitu  adanya wali  nikah  sedangkan  kebiasan  yang  berkembang  menjadi  urf  jg ketika tidak mengganggu syariat islam.”
Sementara itu hasil wawancara dengan Alamsyah Sabban Miru menjelaskan  bahwa : 28
“Hal  ini  berangkat  dari  kebiasan  masyarakat  yang  menganggap pegawai  KUA  dan  Imam  lebih  afdal  dalam  menikahkan,  karena memang budaya yang berkembang di pinrang mempengaruhi jg di pernikahan adat-adat penguatan bugis jg turut andil mappasikarawa  contohnya  dan  beberapa  hal-hal  lain  nya  tradisi- tradisi itulah yang cukup menjadi pembeda antara muhammadiyah dan Nu sebenarnya Nahdatul ulama pun berpandangan sah-sah saja tapi alangkah baiknya kedepan nya jika pengutan sosialisasi unsur- unsur pernikahan lebih diperkuat secara fiqhi.”
27 Ansyar, (55 Tahun), Wawancara, 13 Mei 2022
28 Alamsyah Sabban Miru (41 Tahun), Wawancara , 13 Mei 2022
Muhammad Imran Nur, Muh Saleh Ridwan, Siti Nurul Fatimah
Hasil  wawancara  dengan  Muchlis  Ketua  Pimpinan  Cabang  Ikatan Pelajar  Nahdatul  Ulama  Kabupaten  Pinrang  Periode  2019-2021 menjelaskan : 29
“Dalam  prakteknya  sebenarnya  tidak  terlepas  dari  budaya masyarakat,  biasanya  memang  masayrakat  kurang  pengetahuan sehinggah  menyerahkan  kepada  Imam  kampung,  tapi  itu  sah-sah saja karena dalam syarat memang disebutkan begitu.”
Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pendangan Nahdatul Ulama terhadap taukil wali nikah itu membolehkan kepada siapa saja yang menjadi wali dalam pernikahan asal bukan diluar dari ketentuan dalam syariat yang ditentukan. Hal itu dikarenakan budaya masyarakat pinrang yang masih kental dan pengetahuan masyarakat yang masih minim terhadap perihal tersebut.

## D. Penutup
1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Analisis Deskriptif Taukil Wali Nikah  dalam  Perspektif  Muhammadiyah  dan  Nahdatul  Ulama  di Kabupaten  Pinrang,  dapat  dismpulkan  bahwa  ada  dua  faktor  yang mempengaruhi  taukil  wali  nikah  di  Kabupaten  Pinrang  yakni  faktor kebudayaan dan pengetahuan masyarakat. Faktor budaya marak terjadi di masyarakat  Kabupaten  Pinrang  yang  menyerahkan  secara  taukil  wali nikah  kepada  imam  atau  pegawai  KUA.  Hal  tersebut  menjadi  budaya sebeb  secara  tersu  menerus  berulang  dilakukan.  Sementara  itu  faktor pengetahuan  juga  menjadi  pengaruh  dalam  praktik  taukil  wali  nikah  di kalangan masyarakat. Karena kuranya pengetahuan masyarakat sehinggah selalu  diserahkan  pada  pihak  lain  yang  dianggap  berilmu  dan  tau tatacaranya.
29 Muchlis, (32 Tahun), Wawancara , 13 Mei 2022
Muhammad Imran Nur, Muh Saleh Ridwan, Siti Nurul Fatimah
Adapun  prerspektif  antara  Muhammadiyah  dan  Nhadatul  Ulama, menunjukkan  perbedaan  cara  pandang  terhadap  persoalan  tersebut. Muhammadiyah  berpendapat  bahwa  yang  mesti  didahulukan  dalam perihal  taukil  wali  nikah  adalah  wali  nasab  yang  merupakan  dari  unsur keluarga dan kerabat. Jika wali nasab berhalangan maka boleh diserahkan kepada pihak yang mampu dan berwajib. Sementara itu Nahdatul Ulama berpendapat bahwa siapa saja boleh menjadi wali namun tidak diluar dari syarat dan ketentuan golongan yang ditentukan dalam syariat.
2. Saran
Adapun saran penelitian mengenai Analisis Deskriptif Taukil Wali Nikah dalam  Perspektif  Muhammadiyah  dan  Nahdatul  Ulama  di  Kabupaten Pinrang,  yaitu  diharapkan  bagi  pihak  berwajib  dalam  hal  ini  KUA melaksanakan  program  sosialisasi  terhadap  pengetahuan  masyarakat tentang  taukil  wali  nikah,  sehingga  masyarakat  secara  umum  tau  dan paham serta bisa mempraktekkan taukil wali nikah di Kabupaten Pinrang.

## DAFTAR PUSTAKA

## AL-QURAN, TAFSIR DAN KITAB HADIS
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019
Al-anshari  Abu  Yahya  Zakariya,  Fath-Al  Wahab,  Singapura,  Sulaiman  Mar’iy, 1994
S Salman, S.T.I.T., & Lues, A.H.G, Wali Nikah, Kitab Fath Al-Qadir Karya Ibnu Hummam, 2018

## BUKU
Afandi Ali, Hukum Waris Keluarga, Jakarta, Bina Aksara, 1984
Amalia Nanda, Hukum Perkawinan, Unimal Press, 2016
Amir  Syarifuddin,  Hukum  Perkawinan  Islam  Indonesia,  Jakarta,  Prenadamedia, 2003
Arifandi Firman, Serial Hadist Nikah 5 Rumah Fiqih Publism, 2019
Muhammad Imran Nur, Muh Saleh Ridwan, Siti Nurul Fatimah
Djaman Nur, Fiqh Munakahat (Semarang: Dina Utama, 2003), 65. Gazaly Abd.Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta, Pranadamedia, 2003 Jamaluddin, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Lhokseumawe, Unimal Press, 2016. Mas’ud,  Ibnu  dan  Zainal  Abidin  S,  “Fiqh  Madzhab  Syafi’I  (Muamalah,
Munakahah, Jinayat) buku 2”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007).
Nugrahani F, Metode Penelitian Kualitatif, Solo, Cakra Books, 2014
Prodjohamidjojo  Martiman,  Hukum  Perkawinan  Indonesia,  Jakarta,  Indonesia center Publishing, 1974
Ramulio M.Idris, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta, Bumi Aksara, 1996
Sanjaya  Umar  Haris,  Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia,  Yogyakarta,  Gama Media, 2017
Sarong Hamid, Hukum Perkawinan Islam, Banda Aceh, Yayasan Pena, 2005 Sarwat Ahmad, 2009, Fiqih Nikah, Kampus Syariah.

## JURNAL
Arif Sugitanata dan Okatavia, Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kiyai, Praktek Taukil Wali Nikah Masyarakat Adat Sade Sasak, (Universitas Islam Negeri Mataram dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).
Husnul, Andi dan Patimah, “Tinjaun Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci Di Kalangan Masyarakat”, Jurnal Qadauna 2, no 2 (2021)
Badri Abdul, “Larangan Taukil Wakil Wali Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan  Pangenan  Kabupaten  Cirebon” Jurnal  Pengkajian  Penelitian Ekonomi , (2017)
Dewi  &  Purnamasari,  “Suku  Ras  Dan  Agama  Mempengaruhi  Kedudukan  Hak Asasi Manusia”, Jurnal Pendidikan Tambusai , (2021)
Herfina dan Hasta Sukidi,”Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurit Tni Ad Dalam Mewujudkan  Keluarga  Sakinah  Di  Kodam  Xiv/Hasanuddin  Makassar”, Jurnal Qadauna 2, no 1 (2020)
Hj.  Asni,  “Pertimbangan  Maslahat  dalam  Putusan  Perceraian  Akibat  Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama”, Jurnal  Ahkam .  XIV  no.  1, (2014).
Muhammad Jamal Jamil, “Pembuktian di Peradilan Agama”, Jurnal Al-Qadau 4, no. 1 (2017)
Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan Dibawah Umur (Dini)”, Jurnal Al-Qadau . 2 no. 1, (2015)
Musyifikah Ilyas, “Faktor Sosial Budaya dan Aturan Perundangan”, Jurnal Diktum 13 no. 1, (2015)
Muhammad Imran Nur, Muh Saleh Ridwan, Siti Nurul Fatimah
Rachyanti,  Nahda  Alya  dan  Muh.  Saleh  Ridwan,  “Penghapusan  Larangan Pernikahan Satu Kantor”, Jurnal Qadauna 2, no 1 (2020)
Mellianadya, Natasya “Implementasi Taukil Wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor  20  Tahun  2019  di  Kota  Malang”, SAKINA:  Journal  of  Family Studies , (2020).
Amalia,  Nuramanah  “Konsep  Baligh  dalam  Al-Quran  dan  Implikasinya  Pada Penentuan Usia Nikah  Menurut UU Perkawinan” Jurnal Al-Qadau 8, No. 1 (2021).
Nurhadi, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. (UIR Law Review,
2018)
Rahmawati, Patimah, Dkk. “Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  terhadap  Permintaan  Dispensasi  Nikah  (Studi  Kasus  Pengadilan Agama Takalar)” Jurnal Qadauna 3, no. 1 (2021).
Rizal, Syamsu dan Supardin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Teka Ra Ne’e dalam  Perkawinan  di  Kecamatan  Parado  Kabupaten  Bima-NTB” Jurnal Qadauna 2, No. 3, (2020).

## SKRIPSI :
Najmi  Muhammad,  Pandangan  Tokoh  Masyarakat  Desa  Sokaraja  Tengah Kecamatan  Sokaraja  Kabupaten  Banyumas  Terhadap  Taukil  Wali  dalam Pernikahan, Skripsi, Purwokerto , IAIN Purwokerto, 2021

## UNDANG-UNDANG :
Nurhadi, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, UIR Law Review, 2018
Subekti. R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradiya Paramita, 2004

## KAMUS :
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Kamus  Versi  Online/  Daring  (Dalam  Jaringan), http://kbbi.web.id/ijitimak, Diakses Pada 10 Februari 2022
WEBSITE : Hyrasti Kayana, “Prosesi Pernikahan Adat Bugis”, (https://www.popbela.com/relationship/married/hyrasti-kayana/prosesi- pernikahan-adat-bugis : diakses pada 19 Mei 2022)