Rahmi Yuningsih, Dampak “Mutual Recognition Arrangement (MRA)

## DAMPAK MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT (MRA) ON NURSING SERVICES TERHADAP PROFESI PERAWAT INDONESIA
Impact of Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Nursing Services to Nursing Profession in Indonesia

## Rahmi Yuningsih
Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI
Naskah diterima: 28 Juli 2012 Naskah diterbitkan: 22 Desember 2012
Abstract: Nursing in Indonesia began develop into a profession through a National Workshop on Nursing in 1983. Along the times, there is a transfer of nurses, not only work in the country but also abroad. Therefore, ASEAN established MRA on Nursing Services in 2006 as a joint commitment to the ASEAN countries in facilitating the movement of nurses. However, Indonesia, Lao PDR and Viet Nam has not ratified the commitment. On the other hand, many Indonesian nurses are working abroad, especially in ASEAN countries. So the MRA on Nursing Services  give  impact  on  nursing Indonesia.This paper would like to analyze the condition of nursing in Indoneia, the regulations related to nursing, main attention the arrangement and impact on nursing services in Indonesia.
Keywords : Nurse, MRA on Nursing Services, nursing board, nurse’s license.
Abstrak: Perawat di Indonesia mulai berkembang menjadi sebuah profesi melalui sebuah Lokakarya Nasional Keperawatan pada tahun 1983. Seiring perkembangan zaman, terdapat perpindahan perawat bukan hanya bekerja di dalam negeri melainkan juga di luar negeri. Untuk mengatur perpindahan perawat, ASEAN membuat kesepakatan Mutual Recognition Arrangement  on  Nursing  Services pada  tahun  2006  sebagai  komitmen  bersama  negara- negara ASEAN dalam memfasilitas pelayanan jasa perawat. Namun Indonesia, Laos dan Vietnam belum meratifikasi komitmen tersebut. Di lain pihak, perawat Indonesia banyak yang bekerja di luar negeri terutama di negara-negara ASEAN. MRA on Nursing Services memiliki  dampak  pada  keperawatan  Indonesia.  Tulisan  ini  ingin  menganalisis  kondisi keperawatan di Indonesia, peraturan yang mengatur keperawatan, fokus perhatian dalam MRA on Nursing Services dan dampak MRA on Nursing Services pada profesi perawat Indonesia.
Kata Kunci : perawat, MRA on Nursing Services , badan keperawatan, lisensi perawat.

## Pendahuluan
Keperawatan kesehatan baik dalam skala individu  maupun  masyarakat  tidak  dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sejarah perkembangan  keperawatan  merupakan bukti  bahwa  perawat  telah  mengalami penyesuaian  terhadap  kebutuhan  manusia. Pada  zaman  sebelum  Yunani,  kejadian- kejadian sekitar sakit dan meninggal banyak diwarnai  dengan  kepercayaan  bahwa kejadian  tersebut  disebabkan  oleh  adanya dosa sehingga dibutuhkan pembersihan diri pada individu yang sakit dengan cara yang masih  primitif  dan  dilakukan  di  tempat penyembuhan  seperti  candi  dan  tempat ibadah lainnya.
Bangsa Mesir pada zaman lebih kurang 1000 tahun sebelum Masehi, telah mengenal adanya  prinsip  observasi  dan  tidak  hanya berpijak pada aspek magis saja. Pada masa itupun telah berkembang sistem persiapan obat-obatan,  konstruksi  pembuangan  tinja secara tertutup, sistem pengairan dan sistem pengawetan manusia yang telah meninggal dengan menggunakan rempah-rempah dan zat  kimia.  Pada  zaman  Yunani,  terdapat pemikiran  bahwa  kesehatan  adalah  suatu keadaan  yang  harmonis  antara  alam  dan masyarakat. Kebersihan diri, olah raga, diet dan sanitasi sudah mulai ditanamkan. Pada masa  ini  pula  telah  diperkenalkan  dasar- dasar  pengobatan,  penyakit  bukan  karena makhluk halus melainkan karena rusaknya alam,  observasi  sebelum  mendiagnosa penyakit,  makanan  untuk  orang  yang sakit, perawatan untuk penyakit jiwa yang lebih  manusiawi,  sampai  mengajarkan pada  adanya  semangat  kerja,  menghargai teman  sejawat  dan  bertanggung  jawab terhadap orang yang sakit, yang kemudian berkembang menjadi sumpah Hipocrates. Pada  zaman  Romawi,  diperkenalkan adanya  drainase  air  payau,  persediaan  air bersih,  pembuatan  sistem  pembuangan
dan  adanya  supervisi  kebersihan  jalan  dan persiapan makanan untuk umum. Masyarakat Romawi  percaya  bahwa  menurunnya kesehatan  hanya  dapat  diperbaiki  dengan cara  memberikan  kehidupan  yang  lebih baik serta mendekatkan diri pada dewa yang dipujanya terutama Apollo.
Konsep  keperawatan  sudah  mulai bermunculan dan masih lekat dengan misi- misi keagamaan. Hal ini ditunjukan dengan adanya rumah perawatan bagi orang miskin dan sakit. Selanjutnya pada masa pertengahan abad ke 500-1500, perawat mulai bergabung dengan  militer  selama  peperangan  dan gereja  digunakan  sebagai  pusat  pelayanan perawatan  terutama  bagi  masyarakat miskin, yatim piatu dan orang sakit. Peran perawat menjadi sangat penting pada masa peperangan  berlangsung  dan  menjadikan banyak  pelajaran  seperti  pelaksanaan praktik  perawat  yang  dilakukan  di  bawah instruksi dan supervisi menjadikan perawat menjadi lebih terampil dalam melaksanakan tugasnya.  Perawatan  kesehatan  lebih berfokus  pada  ketidakmampuan,  penyakit, diagnosa, yang tidak hanya dilakukan pada individu tetapi juga keluarga. Pada abad ke-19, profesi keperawatan yang dipelopori oleh Florence Nightingale telah  mengalami  perkembangan  yang begitu  pesat.  Kondisi  rumah  sakit  yang sangat  buruk  yang  sebagian  besar  pasien tidur  beralaskan  jerami  dan  sebagian lainnya  tidur  di  lantai,  persediaan  alat tenun  yang  sangat  sedikit,  peralatan terbatas,  tidak  ada laundry dan  baju pasien, tidak ada perlengkapan mandi dan perawatan  yang  sangat  buruk.  Perbaikan pelayanan tersebut dilakukan dengan cara mengadakan  tempat  pencucian,  membuat dapur guna menyiapkan diet, meningkatkan kualitas  pelayanan  keperawatan  dengan memandikan pasien, memberikan pakaian bersih  serta  memberikan  makanan  yang
Rahmi Yuningsih, Dampak “Mutual Recognition Arrangement (MRA)
hangat  dan  melaporkan  keadaan  yang kurang kepada pemerintah. Dari perubahan ini, dihasilkan penurunan angka kematian secara drastis. Fokus Florence Nightingale bukan hanya perawatan di rumah sakit tetapi juga  di  komunitas  yang  menitikberatkan pada  upaya  promosi  dan  pencegahan penyakit (Sumijatun, 2010). Konsep keperawatan modern dicetuskan  oleh  Florence  Nightingale pada  abad  ke-19  pada  saat  peperangan.
Peran  perawat  dalam  menolong  korban peran menjadi peran yang lebih luas dalam menolong masyarakat yang membutuhkan pertolongan.  Di  Indonesia,  kata  profesi perawat  secara  jelas  terdapat  dalam Lokakarya  Nasional  Keperawatan  pada tahun  1983.  Profesionalisme  perawat juga  makin  diakui  dengan  didirikannya Program Studi Keperawatan pada Fakultas Kedokteran  Universitas  Indonesia  pada tahun  1985.  Ini  merupakan  program studi  keperawatan  pertama  yang  ada  di Indonesia. Bermula dari lokakarya tersebut, keperawatan  mengalami  perkembangan pesat  baik  dalam  hal  kependidikan  dan praktik.  Terbukti  dengan  banyaknya lembaga  pendidikan  keperawatan  yang berdiri.  Menurut  data  Kemenkes,  saat ini  sudah  ada  berjumlah  803  lembaga pendidikan  keperawatan,  dengan  rincian 65  Sekolah  Pendidikan  Keperawatan,  4 Sekolah  Pendidikan  Keperawatan  gigi, 333 Akademi Keperawatan, 398 Akademi Kebidanan  dan  3  Akademi  Keperawatan Gigi (Kementerian Kesehatan, 2012). Perkembangan lainnya adalah dalam praktik keperawatan, peran perawat makin besar,  bahkan  sudah  ada  pengkhususan keahlian  seperti  perawat  anak,  perawat bedah,  perawat  jiwa,  perawat  gerontik untuk  para  lansia,  perawat  bersalin  dan lainnya.  Selain  itu,  hubungan  dengan dokter  juga  mengalami  perkembangan
dan menganut sistem kemitraan sehingga dokter  dan  perawat  bukanlah  atasan bawahan namun saling melengkapi. Globalisasi  dalam  perdagangan  jasa ditandai dengan adanya ASEAN Framework Agreement on Servicse (AFAS). Untuk bidang keperawatan, telah diadakan kesepakatan yaitu Mutual Recognition Arrangemet on Nursing Services (MRA on Nursing Services ) tahun 2006.  Sampai  saat  ini,  Indonesia  bersama dengan negara Laos dan Vietnam yang belum meratifikasi  kesepakatan  tersebut.  MRA merupakan kesepakatan mengenai kualifikasi tenaga  profesional  dalam  bidang  pelayanan jasa dengan tujuan memfasilitasi kemudahan perpindahan  atau  pasar  tenaga  profesional tersebut  termasuk  buruh  yang  terlatih  di kawasan negara-negara ASEAN.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut, makapertanyaan  penelitian  dalam  tulisan ini adalah:
Bagaimana  kondisi  keperawatan  di
1.
Indonesia?
Bagaimana  pengaturan  mengenai
2. keperawatan Indonesia? Apa  saja  yang  menjadi  perhatian 3. dalam  kesepakatan  MRA on  Nursing
Services ? Apa  saja  dampak  MRA 4. on  Nursing Services pada  profesi  perawat
Indonesia? Sedangkan tujuan dari tulisan ini adalah untuk  mengetahui:  kondisi  keperawatan di  Indonesia,  peraturan  yang  mengatur keperawatan, apa saja yang menjadi fokus dalam  MRA on  Nursing  Services dan dampak  MRA on  Nursing  Services pada profesi perawat Indonesia. Adapun manfaat tulisan  ini  adalah  sebagai  masukan  dalam penyusunan  Rancangan  Undang-Undang Keperawatan  yang  sedang  dibahas  pada masa  sidang  tahun  2012-2013.  Selain  itu, berguna  sebagai  bahan  referensi  dalam bidang keperawatan.

## Perawat sebagai Sebuah Profesi
Keperawatan  adalah  segala  sesuatu yang  berkaitan  dengan  perawat.  Dalam keperawatan  terdapat  unsur  yang menyangkut bagaimana perawat disiapkan melalui  jenjang  pendidikan  keperawatan, praktik  keperawatan,  dan  hubungan perawat dengan tenaga kesehatan lainnya sehingga  menjadikan  perawat  sebagai sebuat  profesi  dan  sebagai  perawat  yang profesional.
Dalam definisi yang dicetuskan pada Lokakarya  Nasional  Keperawatan  tahun 1983,  keperawatan  sebagai  suatu  bentuk pelayanan  profesional  yang  merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk  bio-psiko-sosial-spiritual  yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat baik yang sehat maupun yang sakit yang mencakup seluruh proses  kehidupan  manusia.  Keperawatan merupakan suatu bantuan yang diberikan karena adanya kelemahan fisik dan mental,
keterbatasan pengetahuan serta kurangnya kemauan  menuju  kepada  kemampuan melaksanakan  kegiatan  hidup  sehari-hari secara  mandiri  (Mahyar,  2010).  Definisi keperawatan  yang  merujuk  pada  objek keperawatan  adalah  suatu  ilmu  dan  kiat,
profesi yang berorientasi pada pelayanan, memiliki empat tingkatan klien (individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat) serta pelayanan yang mencakup seluruh rentang pelayanan  kesehatan  secara  keseluruhan (Hidayat, 2009). Perawat  sebagai  profesi  yang mengedepankan keahlian dalam merawat dari aspek pencegahan sampairehabilitasi mulai  diakui  keberadaannya.  Dalam  arti pertemuan  Lokakarya  Nasional  tersebut merupakan  loncatan  sejarah  dalam perkembangan profesi keperawatan yang  dimulai  dari  perkembangan  dunia pendidikan  keperawatan  yang  dimulai tahun  1985  yaitu  dengan  didirikannya Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) di Universitas Indonesia. Pada prinsipnya paradigma keperawatan terdiri  dari  empat  konsep  sentral  yang saling  berhubungan,  berinteraksi  dan mempengaruhi  satu  sama  lainnya  yaitu: manusia,  lingkungan,  kesehatan  dan intervensi keperawatan (Lihat gambar 1).
Ditinjau  dari  dari  perspekstif keperawatan, manusia (klien keperawatan) adalah penerima asuhan keperawatan yang meliputi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. manusia sebagai mahluk bio- psiko-sosio-spiritual  yang  komprehensif
Bagan 1.  Konsep Dasar Menuju Keperawatan Profesional. Lingkungan Klien Intervensi Keperawatan Kesehatan
Rahmi Yuningsih, Dampak “Mutual Recognition Arrangement (MRA)
dan  unik,  mandiri,  dinamis  dan  rasional, mempunyai  kemampuan  beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya agar dapat  hidup  dan  berkembang.  Manusia beinteraksi  dengan  lingkungannya  baik internal  maupun  eksternal.  Lingkungan internal mencakup faktor genetik, struktur anatomis,  fisiologis,  psikologis,  nilai, keyakinan  serta  faktor  internal  lain  yang potensial mempengaruhi perubahan sistem manusia. sedangkan lingkungan eksternal meliputi  keadaan  fisik,  demografis, ekologis,  hubungan  interpersonal  dan nilai  sosial  budaya  serta  penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan tersebut  akan  mempengaruhi  derajat kesehatan. Bagi perawat, kesehatan adalah suatu  keadaan  yang  bukan  hanya  bebas dari  penyakit,  tetapi  juga  merupakan suatu  keadaan  sehat  secara  fisik,  mental, sosial  dan  spiritual  yang  komprehensif, terintegrasi,  dinamis  dan  produktif. Sedangkan intervensi keperawatan merupakan bentuk pelayanan profesional yang  merupakan  kajian  integral  dari pelayanan  kesehatan,  didasarkan  pada ilmu  dan  kiat  keperawatan,  berbentuk pelayanan bio-psiko-sosio-kultural- spiritual  yang  komprehensif,  ditujukan kepada  individu,  keluarga,  kelompok dan komunitas, baik sakit maupun sehat, serta mencakup seluruh siklus kehidupan manusia.  Keperawatan  berupa  bantuan yang diberikan karena adanya kelemahan fisik  dan  atau  mental,  keterbatasan pengetahuan, serta kurangnya kemampuan melaksanakan kegiatan sehari-hari secara mandiri.  Bantuan  juga  ditujukan  kepada penyediaan  pelayanan  kesehatan  utama dalam  upaya  mengadakan  perbaikan sistem  pelayanan  kesehatan  sehingga memungkinkan  setiap  orang  mencapai hidup  sehat  dan  produktif  (Sumijatun, 2010).
Fungsi perawat sebagaimana dicetuskan dalam International  Council  of  Nurse (ICN)  pada  tahun  1987  adalah  fungsi yang  unik  dalam  pemberian  asuhan keperawatan  pada  individu,  baik  sakit maupun  sehat,  melakukan  pengkajian terhadap  respon  mereka  terhadap  status kesehatannya dan membantu mereka untuk dapat  menampilkan  kontribusi  aktivitas kemandirian untuk memperbaiki kesehatan atau menghargai dan menghadapi kematian dengan tenang, kuat, dan juga mempunyai pengetahuan yang cukup untuk melakukan sesuatu  agar  dapat  memberikan  bantuan dalam kemandirian (Sumijatun, 2010). Meskipun perkembangan keperawatan di  Indonesia  belum  sesuai  dengan yang  diinginkan,  tetapi  mulai  dirintis adanya  keinginan  untuk  meningkatkan kualitas pelayanan perawat yaitu melalui pengembangan  jenjang  karir  perawat. Kemenkes RI pada tahun 2006 membuat jenjang  karir  perawat  yang  terdiri  dari perawat klinik I ( novice ) sampai perawat klinik  V  ( expert ).  Tujuannya  adalah untuk  meningkatkan  profesionalisme dan akuntabilitas perawat klinik terhadap masyarakat.  Tabel  1  memperlihatkan jenjang perawat menurut jenis pendidikan keperawatan  yang  dicetuskan  dalam konvensi  nasional  antara  Persatuan Perawat  Nasional  Indonesia  (PPNI)  dan Kementerian Kesehatan RI. Berdasarkan  jenjang  tersebut  karir perawat  klinik  bermula  dari  lulusan  D-3 (perawat  pemula)  Keperawatan  sampai jenjang  S-3  Keperawatan  (perawat pakar  atau  perawat  ahli).  Setiap  jenjang karir  memiliki  persyaratan  pengalaman praktik,  jenjang  pendidikan  dan  hasil  uji kompetensi  yang  berbeda  untuk  masing- masing  jenjang  pendidikan  walaupun dalam  satu  tingkatan  karir  yang  sama. Tujuannya adalah untuk membedakan dari
Aspirasi Vol. 3No. 2, Desember 2012
184 |
jenjang  pendidikan  di  atasnya  sehingga dalam  menjalankan  praktik  keperawatan dapat berbeda sesuai dengan tingkatannya. Selain  itu,  juga  menyangkut  mengenai pembedaan  penghargaan  baik  berupa penggajian,  insentif  dan  penghargaan lainnya. Istilah Ners merupakan  sebutan gelar  untuk  perawat  lulusan  S-1yang menamatkan program pendidikan profesi perawat.  Tanpa  gelar Ners ,  sebenarnya perawat lulusan S-1 belum bisa melakukan praktik keperawatan kecuali bagi perawat yang  memiliki  gelar  D-3  keperawatan diperbolehkan melakukan praktik keperawatan  dalam  batas  wewenang perawat  D-3.  Dalam  kenyataannya, jenjang  karir  perawat  baru  diterapkan  di beberapa rumah sakit padahal semestinya diterapkan  di  semua  rumah  sakit  dan unit  pelayanan  kesehatan  lainnya  (hasil diskusi tentang RUU Keperawatan antara
Perancang Undang-Undang Bidang Kesejahteraan  Rakyat,  Setjen  DPR  RI dengan Pengurus Pusat PPNI pada tanggal 3 Agustus 2011).

## Kondisi Profesi Perawat Indonesia
Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah tenaga  kesehatan  yang  bertugas  di  sarana pelayanan.  Menurut  pendataan  Badan PPSDMK Kementerian Kesehatan RI, data tenaga  kesehatan  yang  tercatat  sebanyak 668.704  orang  yang  terdiri  dari  59.492 tenaga  medis  (16.836  dokter  spesialis, 32.492  dokter  umum  dan  10.164  dokter gigi); 234.176 tenaga keperawatan (220.575 tenaga  perawat  dan  13.601  perawat  gigi); 124.164 bidan;  26.274 tenaga kefarmasian; 61.654 kesehatan masyarakat; 15.716 tenaga gizi; 3.292 keterapian fisik; 8.804 keteknisian medis;  dan  11.795  analis  kesehatan. Berdasarkan data tersebut, perawat memiliki jumlah yang paling besar bahkan hampir 4 kali  lebih  banyak  dari  pada  jumlah  tenaga medis.  Jumlah  tersebut  tersebar  di  daerah DTPK  sehingga  tidak  dapat  dipungkiri akses pelayanan kesehatan di daerah DTPK lebih banyak dilakukan oleh perawat. Proses perawatan  menuntut  perawat  untuk  terus memonitoring perkembangan pasien dalam setiap waktu. Dalam pekerjaannya, perawat membuat  asuhan  keperawatan  yang  terdiri
Tabel  1. Jumlah Perawat Indonesia
Menurut Jenis Pendidikan Keperawatan Tahun 2011 No. Jenjang Pendidikan Pengalaman Sertifikat 1 PK I ( Novice ) D-3 Keperawatan S-1 Keperawatan/Ners 2 tahun 0 tahun PK I PK I 2 PK  II  ( Advance Beginner ) D-3 Keperawatan S-1 Keperawatan/Ners 5 tahun 3 tahun PK II PK II 3 PK III ( Competent ) D-3 Keperawatan S-1 Keperawatan/Ners S-2 Keperawatan/SP I 9 tahun 6 tahun 0 tahun PK III PK III PK III 4 PK IV ( Proficient ) S-1 Keperawatan/Ners S-2 Keperawatan/SP I S-3 Keperawatan/SP II 9 tahun 2 tahun 0 tahun PK IV PK IV PK IV 5 PK V ( Expert ) S-2 Keperawatan/SP I S-3 Keperawatan/SP II 4 tahun 1 tahun PK V PK V
Rahmi Yuningsih, Dampak “Mutual Recognition Arrangement (MRA)
dari  rencana  perawatan  sampai  keadaan pasien pulih. Tentu saja asuhan keperawatan ini merupakan turunan dari perintah dokter berdasarkan  hasil  anamnesis,  pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium kondisi pasien.  Berbeda  dengan  tenaga  medis yang tidak setiap waktu mengontrol pasien sehingga  lebih  banyak  pengawasan  yang dilakukan oleh perawat dari pada dokter. Tugas utama perawat adalah membantu pasien dalam memenuhi kebutuhan dasar sehingga dapat mandiri dalam pemenuhan tersebut. Kebutuhan dasar tersebut antara lain. Dalam kenyataannya, terdapat banyak jenjang  pendidikan  perawat  mulai  dari Sekolah  Pendidikan  Keperawatan  (SPK) sampai pendidikan pasca sarjana. Namun dalam  melakukan  praktik  keperawatan sering  kali  dijumpai  tidak  adanya perbedaan  tugas  yang  dilakukan  oleh perawat tersebut. Perawat D-3 melakukan tugas yang sama dengan perawat lulusan Ners misalnya. Jumlah  perawat  lulusan  D-3 merupakan  jumlah  perawat  yang  paling banyak.  Beberapa  alasan  diantaranya sekolah  tinggi  keperawatan  dengan jenjang  pendidikan  D-3  lebih  banyak ditawarkan  kepada  masyarakat  dari  pada jenjang  pendidikan  lainnya.  Selain  itu, D-3  lebih  berorientasi  dalam  praktik keperawatan dari pada pengembangan ilmu keperawatan sehingga lebih besar menarik perhatian masyarakat yang ingin langsung bekerja.  Seperti  diketahui  bahwa  lulusan S-1 belum dapat berpraktik sehingga harus menamatkan program pendidikan profesi setelah lulus S-1 agar dapat berpraktik di unit pelayanan kesehatan. Tabel 2 berikut merupakan  jumlah  perawat  berdasarkan jenjang pendidikan.
Tabel 2. Jumlah Perawat Indonesia
Menurut Jenis Pendidikan Keperawatan Tahun 2011 1 Jenis Pendidikan Jumlah SPK 72.703 D-3 Perawat 115.265 D-3 Perawat Anastesi 1.451 D-3 Perawat Jiwa 4.727 D-4 Perawat 1.443 D-4Perawat Anestesi 2.672 D-4Perawat Jiwa 2.265 D-4Perawat Bedah 4.256 D-4Perawat Lainnya 44 S-1 Keperawatan 6.268 Nurse 3.166 S-2 Keperawatan 556 Lainnya 5.759 TOTAL 220.575 Tabel 3. Jumlah Perawat Gigi Indonesia Menurut Jenis Pendidikan KeperawatanTahun 2011 2 Jenis Pendidikan Jumlah SPRG 6.371 AmKG 4.497 D IV Keperawatan Gigi 2.733 TOTAL 13.601 Walaupun  kondisi  dalam  negeri masih kekurangan tenaga perawat namun, perawat Indonesia banyak yang bekerja di luar negeri seperti Jepang. Pemerintah telah mengirim tenaga kerja perawat ke Jepang sejak  tahun  2008  sebagai  bentuk  kerja sama  bilateral  dengan  Jepang  ( Indonesia Japan Economic Partnership Agreement ). 3
1 Kementerian Kesehatan RI. 2012. LaporanSebaran Jumlah Perawat per Provinsi Tahun 2011.
2 Ibid.
3 “Jepang  Membutuhkan  296  Perawat  Indonesia.” http://www.depkes.go.id/  index.php/berita/press- release/103-jepang-membutuhkan-296-perawat- indonesia.html diakses tanggal 19 Oktober 2012.
Sebagian    besar  sebagai  perawat  orang lanjut usia dan sebagian lagi sebagai tenaga kesehatan  di  rumah  sakit.  Kesan  perawat Indonesia yang ramah dan penuh perhatian merupakan aset yang penting untuk bekerja di luar negeri.

## Peraturan mengenai Keperawatan
Hingga  saat  ini,  belum  ada  undang- undang  yang  secara  khusus  mengatur mengenai keperawatan di Indonesia. Akan tetapi, telah ada peraturan yang mengatur keperawatan  dalam  bentuk  Peraturan Menteri  Kesehatan  diantaranya  sebagai berikut: Permenkes Nomor 1796 Tahun 2011 1. tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Dalam peraturan ini diatur mengenai tata  cara  registrasi  tenaga  kesehatan termasuk perawat dan terkecuali untuk tenaga medis dan tenaga kefarmasian. Dalam menjalankan tugasnya, tenaga kesehatan diwajibkan memiliki Surat Tanda  Registrasi  (STR).  Syarat mendapatkan  STR  tersebut  dengan menyertakan  ijazah  dan  sertifikat kompetensi.  Kedua  syarat  tersebut didapatkan  melalui  ujian  program pendidikan  dan  uji  kompetensi  yang diselenggarakan  oleh  perguruan tinggi.  Ijazah  dikeluarkan  oleh perguruan tinggi sedangkan sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI). STR  berlaku  selama  lima  tahun  dan dapat diperpanjang setiap lima tahun dengan mengumpulkan satuan kredit profesi. Permenkes  Nomor  148  Tahun  2010 2. tentang  Izin  dan  Penyelenggaraan Praktik  Perawat.  Dalam  peraturan ini menyatakan bahwa perawat yang telah  memiliki  STR  diperbolehkan melakukan praktik keperawatan secara
mandiri    dengan  membuka  klinik keperawatan  di  luar  unit  pelayanan kesehatan  namun  diwajibkan  untuk memiliki  Surat  Izin  Praktik  Perawat (SIPP)  yang  dikeluarkan  oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota dan juga diwajibkan memasang papan nama praktik keperawatan.

## Kesepakatan MRA
on Nursing Services
Mutual  Recognition  Arrangements (MRA)  merupakan  kesepakatan  mengenai kualifikasi tenaga profesional dalam bidang pelayanan jasa dengan tujuan memfasilitasi kemudahan  perpindahan  atau  mekanisme pasar tenaga profesional termasuk buruh yang terlatih di kawasan negara-negara ASEAN. MRA merupakan salah satu perwujudan dari kesepakatan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS). Adapun tujuan AFAS antara  lain  meningkatkan  kerja  sama  di bidang  pelayanan  di  antara  negara-negara ASEAN  sehingga  dapat  meningkatkan keefisienan, persaingan, kapasitas produksi serta menyebarluaskan pelayanan di dalam maupun  di  luar ASEAN.  Selain  itu  tujuan lainnya  adalah  untuk  menghilangkan hambatan dalam perdagangan pelayanan jasa diantara  negara ASEAN  dan  meliberalkan perdagangan  pelayanan  jasa  baik  dengan cara  memperluas  dan  seperti  yang  tertera dalam tujuan General Agreement on Trade in Services (GATS) yaitu mewujudkan pasar bebas  dalam  pelayanan  jasa.  Selain  itu, sesuai dengan visi ASEAN tahun 2020 yaitu kerjasama dalam perkembangan yang selalu berubah.  Pada  tahun  2020,  direncanakan di  antara  negara-negara  ASEAN  terwujud kawasan  ekonomi  ASEAN  yang  terus berkompetisi,  menciptakan  kondisi  yang stabil  dan  kemakmuran  bagi  semua negara-negara ASEAN  yang  akan  tercapai dengan  perdagangan  bebas  barang,  jasa
Rahmi Yuningsih, Dampak “Mutual Recognition Arrangement (MRA)
dan  investasi,  kesetaraan  pembangunan ekonomi,  penurunan  angka  kemiskinan dan  kesenjangan  sosial  ekonomi  dan meningkatkan  kestabilan  politik,  ekonomi dan sosial. 4 Salah  satu  profesi  yang  menjadi kesepakatan MRA adalah profesi keperawatan yang dikenal dengan nama MRA on Nursing Services . Tujuan dari kesepakatan ini adalah memperkuat kemampuan tenaga profesional dengan meningkatkan pertukaran informasi, pertukaran  pakar,  pertukaran  pengalaman dalam  pelayanan  di  antara  negara-negara ASEAN.  MRA on  Nursing  services telah ditandatangani  pada  tahun  2006  oleh sepuluh  negara  ASEAN  yaitu  Brunei Darussalam,  Kamboja,  Indonesia,  Laos, Malaysia,  Myanmar,  Filipina,  Singapura, Thailand  dan  Vietnam.Tujuan  dari  MRA on  Nursing  services adalah  memfasilitasi mobilitas  tenaga  profesional  perawat di  dalam  negara  ASEAN,  melakukan penukaran  informasi  dan  keahlian  pada standar  dan  kualifikasi,  mempromosikan “ best practise ” pada pelayanan profesional perawat dan menyediakan kesempatan untuk meningkatkan  kemampuan  dan  pelatihan perawat.
Menurut  MRA on  Nursing  services , definisi  perawat  adalah  orang  yang  telah menyelesaikan  pelatihan  profesional  dan memenuhi  persyaratan  sebagai  perawat profesional  yang  dinilai  oleh  badan  yang mengatur perawat ( the Nursing Regulatory Authority  of  the  Country  of  Origin )  baik secara kualifikasi teknik, etik dan legal untuk menangani  praktik  perawat  profesional dan  telah  diregistrasi  dan  dilisensi  sebagai perawat  profesional  oleh  badan  yang mengatur perawat. Pengertian ini tidak dapat diaplikasikan  pada  perawat  teknis. 5 Dalam
4 “ASEAN  Mutual  Recognition  Arrangement  on Nursing Services.” http://www.aseansec.org/19210. htm, diakses tanggal 24 November 2011.
5 Ibid.
kesepakatan  MRA on  Nursing  services , ditunjuk  badan  yang  mengatur  perawat  di Indonesia  adalah  Kementerian  Kesehatan RI dengan tugas mengawasi dan membuat peraturan perawat dan praktik perawat.
Dampak  MRA  terhadap  Perawat Indonesia Poin  yang  menjadi  fokus  MRA on Nursing  services adalah  persyaratan perawat dalam negeri yang ingin bekerja di  luar  negeri.  Persyaratan  yang  harus terpenuhi adalah perawat telah diregistrasi di  negara  asal  dan  telah  memiliki  lisensi untuk  berpraktik  keperawatan.  Selain itu,  perawat  juga  harus  diregistrasi  dan dilisensi  di  negara  tujuan  kerja  sebagai syarat  agar  diakui  dan  diizinkan  untuk melakukan  praktik  keperawatan  sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tujuan  tersebut.  Persyaratan  lainnya antara lain memenuhi kualifikasi sebagai perawat, sudah teregistrasi atau terlisensi di  negara  asal,  minimal  telah  berpaktik keperawatan  selama  3  tahun  terakhir, bersedia mengikuti pelatihan keperawatan lanjutan  sesuai  dengan  kebijakan  konsil atau  badan  keperawatan  setempat, memiliki sertifikat dari konsil atau badan keperawatan  negara  asal  bahwa  perawat tersebut  tidak  memiliki  catatan  buruk terkait  pelanggaran  salam  melakukan praktik  keperawatan  baik  secara  teknik, standar  profesi  maupun  kode  etik  dalam tatanan lokal maupun internasional. Selain itu  juga  harus  memenuhi  persyaratan lainnya  mengajukan  pemeriksaan  medis, menjalani program adaptasi atau penilaian kompetensi seperti yang ditentukan pada lamaran  lainnya  terkait  registrasi  dan lisensi  sebagai  pertimbangan  konsil  atau badan keperawatan negara tujuan kerja. 6
6 Ibid.
Indonesia belum meratifikasi kesepakatan  MRA on  Nursing  services sehingga  acuan  persyaratan  perawat  yang ingin  bekerja  di  luar  negeri  berdasarkan Permenkes  No.  1796  Tahun  2011 tentang  Registrasi  Tenaga  Kesehatan  dan Permenkes  No.  148  Tahun  2010  tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat. Berdasarkan  Permenkes  tersebut,  perawat harus  memenuhi  persyaratan  untuk mendapatkan  registrasi  untuk  melakukan praktik  keperawatan  di  unit  pelayanan kesehatan  dan  mendapatkan  izin  praktik mandiri  di  luar  unit  pelayanan  kesehatan. Registrasi  diperoleh  dengan  mengikuti  uji kompetensi terlebih dahulu yang dilakukan oleh  perguruan  tinggi  bidang  kesehatan yang  telah  terakreditasi  dari  badan  yang berwenang.  Uji  kompetensi  dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan ujian akhir. Materi soal uji kompetensi dan pengawasan pelaksanaan uji kompetensi dilakukan oleh Majelis  Tenaga  Kerja  Indonesia  (MTKI). Setelah  dikatakan  lulus  uji  kompetensi, MTKI mempersiapkan sertifikat kompetensi dan mempersiapkan Surat Tanda Registrasi (STR)  sebagai  bukti  bahwa  perawat  telah diregistrasi.  Sertifikat  kompetensi  dan STR berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang  setiap  lima  tahun.  Setelah mendapat  STR,  perawat  dapat  melakukan praktik  keperawatan  di  unit  pelayanan kesehatan  seperti  Puskesmas  dan  rumah sakit.  Namun,  bagi  perawat  yang  ingin bekerja secara mandiri di luar unit pelayanan kesehatan  seperti  ingin  membuka  praktik keperawatan  baik  sendiri  maupun  tim, harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Permenkes  No.  148  Tahun  2010  tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat. Dalam peraturan tersebut, perawat yang telah memiliki  STR  diperbolehkan  melakukan praktik keperawatan secara mandiri  dengan membuka  klinik  keperawatan  di  luar  unit
pelayanan  kesehatan  namun  diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan juga diwajibkan memasang papan nama praktik keperawatan. Namun  acuan  persyaratan  pada
Permenkes  tersebut  belum  sesuai dengan  persyaratan  pada  kesepakatan MRA on  Nursing  services sehingga perawat  Indonesia  harus  melakukan registrasi  dan  lisensi  pada  negara  yang menjadi  tujuan  bekerja.  Bahkan  harus mengikuti  persyaratan  di  negara  tujuan seperti  persyaratan  penguasaan  bahasa setempat. Di Indonesia hanya melakukan persyaratan  administrasi  saja.  Tentunya hal ini akan membuat perawat melakukan proses  registrasi  dan  lisensi  lagi  yang berdampak  pada  pengorbanan  waktu, tenaga  dan  biaya.  Keadaan  berbeda jika  Indonesia  meratifikasi  kesepakatan tersebut.  Jika  sudah  diratifikasi  maka registrasi  dan  lisensi  yang  dilakukan  di Indonesia sudah diakui dan diterima oleh negara lain sehingga tidak perlu berulang kali melakukan registrasi dan lisensi. Dampak  lain  adalah  kelembagaan keperawatan  ( nursing  board ).  Dalam kesepakatan  tersebut  tertera  Kementerian Kesehatan  sebagai  badan  yang  mewakili Indonesia dalam kesepakatan tersebut. Sama halnya dengan Kamboja, Laos dan Vietnam. Namun  negara-negara  lainnya  diwakili oleh  badan  yang  secara  khusus  mengatur mengenai perawat seperti Nursing Board of Brunei,  Malaysia  of  Health  and  Midwifery Boards,  Ministry  of  Health  and  Myanmar Nursing and Midwifery Council, Professional Regulation  Commission  Board  of  Nursing, Singapore Nursing Board, Thailand Nursing Council . Dengan adanya kelembagaan yang bersifat khusus mengurusi perawat, akan lebih fokus  dan  lebih  mengerti  dalam  mengatur
Rahmi Yuningsih, Dampak “Mutual Recognition Arrangement (MRA)
organisasi profesinya sendiri. Dalam mutual exemption kesepakatan  tersebut,  disebutkan bahwa wewenang registrasi dan lisensi dalam praktik keperawatan dilindungi dalam undang- undang ( statutory ) dengan tujuan melindungi kesehatan,  keselamatan,  lingkungan  dan kesejahteraan  masyarakat  sehingga  secara kesepakatan tersebut, dibutuhkan suatu badan yang  telah  diakui  dalam  lingkup  MRA on Nursing services . Simpulan Seiring perkembangan zaman, perawat  dituntut  untuk  meningkatkan profesionalismenya  agar  dapat  bersaing dengan perawat dari negara lain. Salah satunya adalah melalui pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan registrasi dan lisensi. Namun, persyaratan  registrasi  dan  lisensi  yang  ada di Indonesia selama ini belum sesuai dengan apa  yang  disyaratkan  dalam  kesepakatan MRA on Nursing services yaitu registrasi dan lisensi yang dilakukan oleh badan yang diakui MRA on Nursing services . Hal ini membuat perawat  harus  melakukan  registrasi  dan lisensi di negara tujuannya bekerja. Tentunya hal ini akan memperberat perawat dalam segi waktu,  tenaga  dan  biaya.  Oleh  karena  itu, dibutuhkan  suatu  mekanisme  registrasi  dan lisensi yang sesuai dengan kesepakatan MRA on Nursing services yaitu diatur dalam suatu bentuk hukum yang kuat atau dalam bentuk undang-undang dan pengakuan badan yang secara  khusus  mengatur  perawat.  Dalam konteks ini aspek pengetahuan, keterampilan dan keahlian merupakan suatu bagian yang tidak  terlepaskan  dari  kompetensi  yang dimiliki  oleh  perawat  sebelum  melakukan praktik keperawatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Blais,  Kathleen  Koenig.  2007. Praktik Keperawatan  Profesional  (Konsep  dan Perspektif) . Jakarta: EGC.
Hidayat,  A.  Aziz  Alimul.  2009. Pengantar Konsep  Dasar  Keperawatan .  Jakarta: Salemba Medika.
Kementerian  Kesehatan  RI.  2012. Laporan Sebaran  Jumlah  Perawat  per  Provinsi Tahun 2011 .
Kementerian Kesehatan RI. 2012. Profil Data Kesehatan Indonesia Tahun 2011.
Manurung,  Santa.  2011. Keperawatan Profesional .  Jakarta:  CV.  Trans  Info
Media.
Suara,  Mahyar,  dll.  2010. Konsep  Dasar
Keperawatan .  Jakarta:  CV.  Trans  Info
Media.
Sumijatun.  2010. Konsep  Dasar  Menuju Keperawatan Profesional. Jakarta: TIM.
Tarwotodan  Wartonah.  2004. Kebutuhan  Dasar Manusia dan Proses Keperawatan . Jakarta: Penerbit Salemba Medika.

## Peraturan Perundang-undangan
Permenkes Nomor 148 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.
Permenkes  Nomor  1796  Tahun  2011  tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
Internet “ASEAN Mutual  Recognition  Arrangement on  Nursing  Services .”  http://www. aseansec.org/19210.htm , diakses  tanggal 24 November 2011. “Jepang Membutuhkan 296 Perawat Indonesia.” http://www.depkes.go.id/index.php/berita/ press-release/103-jepang-membutuhkan-
296-perawat-indonesia.html , diakses tanggal 19 Oktober 2012.
“Kementerian  Kesehatan  RI.  2010.  Laporan Sebaran  Jumlah  Perawat  per  Provinsi.” http://www.bppsdmk.depkes.go.id/agregat/ laporan/perawat.php, diakses tanggal 5 Juni 2012.

## Sumber Lainnya
Azrul Azwar, Beberapa Catatan Tentang RUU Keperawatan,  Diskusi  dengan  Bagian Perancangan  UU  Bidang  Kesejahteraan Rakyat, Sekjen DPR RI, Jakarta 16 Juni 2011.
Harif Fadillah, Urgensi Percepatan Pengesahan RUU Keperawatan di Indonesia, makalah disampaikan dalam Diskusi tim kerja kajian RUU Keperawatan Setjen DPR RI dengan Persatuan  Perawat  Nasional  Indonesia (PPNI), 23 Juni 2011.
Hasil  Diskusi  RUU  Keperawatan  antara  PUU Kesra Setjen DPR RI dengan Pengurus Pusat PPNI, 3 Agustus 2011.