## DAMPAK KEBIJAKAN EKSPANSIF PEMERINTAH  MELALUI TUNJANGAN PRESTASI KERJA (TPK)  TERHADAP PERMINTAAN AGREGAT DAN INFLASI

## Ery Jayanti
Jabal Ghafur University, Sigli E-mail: ery_jayanti@yahoo.com

## Abstract
The study aimed to investigate how the effects of expansionary policies of the government through the  provision  of  work  performance  benefits  in  the  provincial  government  of  Aceh  on  Aggregate Demand and Inflation. This study was conducted by using time series data for the period  Januari 2010-  april  2016,  which  is  implemented  in  the  monthly  data  sourced  from  Aceh  Province  Budget (DKA - ACEH), the Central Statistics Agency of Aceh (BPS-Aceh) and Bank Indonesia in Regional Financial  Statistics  Indicators  and  other  institutions  related  to  the  research  question. The  method used was descriptive quantitative method by using Multiple Linier Regresion analysis  model (OLS). This study used secondary data from  Januari 2010 to april 2016. The data used was monthly data by the number of samples as many as76 months. The Results showed that there was  significant effect between  the  expansionary  policies  of  the  government  and  aggregate  demand,  but    inflation,  no significally  meaning that work performance insentive  of the staff of the local government in Aceh would not affect. Then  Fiscal Ekspansif  policy implementation  to do
Keywords : The Consumption Behavior, The Consumption, The Consumtion in Islam

## Abstrak
Penelitian ini  ingin melihat  bagaimana pengaruh kebijakan ekspansif pemerintah melalui pemberian tunjangan prestasi kerja di Lingkungan pemerintahan Provinsi Aceh  terhadap Permintaan Agregat dan  Inflasi.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  data  time  series  pada  periode  Januari 2010-  April  2015,    diimplementasi  dalam  data  bulanan    bersumber  dari  Dana  Keuangan  Provinsi Aceh  (DKA  -  ACEH),  Badan  Pusat  Statistik  (BPS-Aceh)  dan  Bank  Indonesia  dalam  Indikator Statistik  Keuangan  Daerah  .  Metode  yang  digunakan  adalah  Metode  kuantitatif  deskriptif  dengan menggunakan  Ordinary Least Square (OLS). Penelitian ini menggunakan data sekunder dari tahun Januari 2010 – April 2015, dengan jumlah  Sampel sebanyak 76 bulan. Hasil penelitian  melalui uji estimasi  menunjukkan  permintaan  agregat  secara  signifikan    dipengaruhi    oleh  pengeluaran pemerintah  melalui pemberian Tunjangan Prestasi Kerja (TPK),secara positif dalam jangka panjang, Untuk  variabel  pengeluaran  pemerintah  dalam  hal  ini  tunjangan  prestasi  kerja  tidak  berpengaruh terhadap inflasi. kesimpulannya kebijakan ekspansif ini masih bisa dijalankan.
Kata Kunci: Kebijakan Ekspansif, Permintaan Agregat, Inflasi, TPK.

## PENDAHULUAN
Sektor    ekonomi    Aceh  semakin  berkembang  sejak  sepuluh  tahun  terakhir,  dengan  indicator makro  ekonomi  yang  sangat    diapresiasi,  pertumbuhan  mencapai    6  %,  PDRB  Aceh  2015  sebesar 8.730 689,2 Triliun atau meningkat 5,3% tahun sebelumnya, PDRB perkapita Rp 17,6 juta, jumlah penduduk yang bekerja di sector informal 72,3 %, tingkat inflasi 6,19 %, Tingkat inflasi inilah yang menjadi  pembicaraan  public,  sehingga  menjadi  menarik  untuk  dilihat  dalam  bahasan  ini,alasannya karena  Aceh  penyumbang  inflasi  tertinggi  di  Indonesia  peringkat  ketiga    setelah  papua  dan kalimantan, dampak inflasi aceh meresahkan masyarakat, karena prinsipnya inflasi menurunkan daya beli    segolongan  orang.  sebagian  orang  menyebut  keadaan  ini  sebagai  bentuk    inflasi  meningkat, akan    tetapi  segolongan  masyarakat    meningkatkan  permintaannya  atas  barang  dan  jasa.  Bisa dikemukakan  seseorang  atau  masyarakat  yang  tingkat  pendapatannya  tinggi,  biasanya  melakukan transaksi yang lebih banyak dibandingkan seseorang masyarakat yang pendapatannya rendah.
Teori  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  permintaan  menyebutkan  bahwa  apabila  pendapatan meningkat, maka permintaan keatas barang dan jasa juga meningkat, dengan asumsi tidak ada faktor lain yang berubah, atau secara makro ekonomi diperjelas bahwa pendapatan akan selalu sama dengan konsumsi ( Y = C), dalam bahasan ini yang ingin dilihat adalah efek tambahan pendapatan, akibat kenaikan  upah    lebih  tepatnya  disebut  insentif  atau  upah  tambahan,  sehingga  pendapatan    sama dengan  gaji  ditambah  insentif  (  Y  =  W  +  Wt  ),  yang  menyebabkan  terjadinya  penambahan prmintahan atas barang dan jasa, sehingga harga-harga turut meningkat.
Inflasi adalah suatu keadaan naiknya harga-harga umum atas barang dan jasa secara menyeluruh dan  terus  menerus,  atau  segala  seauatu  yang  menggeser    agregat  demand  ke  kanan  atau  ke  kiri menyebabkan inflasi. Inflasi akan berlanjut terjadi ketika tingkat harga keseluruhan terus naik dalam suatu  periode  dalam  waktu  yang  cukup  lama,  tingkat  inflasi  yang  masih  bisa  ditolerir  adalah  bila dibawah batas Inflation Targeting Framwork pemerintah, sementara target inflasi pemerintah Aceh tahun 2015 adalah 6, 5 %,  perkembangan inflasi seperti terlihat pada Gambar.1.
Bentuk kebijakan  fiscal ekspansif  Pemerintah Aceh dalam penelitian ini adalah  menetapkan insentif  berupa  tunjangan  prestasi  bagi    Pegawai  Negeri  Sipil  dilingkungan  kota  Provinsi  Aceh berdasarkan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 840/269/2008,menindaklanjuti ketentuan pasal 8 peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 58 Tahun 2006 , dan Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2009 tentang pengelolaan Keuangan Daerah makabesaran nominal tunjangan kerja bagi gubernur, wakil gubernur, pejabat structural, dan pegawai negeri sipil non PNS serta  tenaga  Honorer  di  lingkungan  Pemerintahan  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  adalah dengan tolok ukur kinerja pegawai yang dinilai melalui kehadiran atau absensi  dan E-Kinerja yang
memenuhi  syarat  bayar,  secara  tekhnis  pembayaran  tunjangan  prestasi  dibedakan  berdasarkan golongan  kepangkatan dan jabatan.

## Sumber; BPS Aceh 2016
Gambar 1. Laju Inflasi Provinsi Aceh periode Januari 2010- oktober 2016
Untuk pemberian  tunjangan  di  lingkungan  pegawai  pemerintah  kota  B.  Aceh  ditetapkan melalui    peraturan  Mentri  Dalam  Negeri  Nomor  52  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016 dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tantang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan  Qanun  Kota  Banda  Aceh  Nomor  3  Tahun  2012  tentang  Perubahan  Atas  Qanun  Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Standarisasi Biaya.
Dengan kebijakan ekspansif  berarti pemerintah telah melakukan  peningkatan pengeluaran,yang menyebabkan  jumlah  uang  beredar  lebih  banyak  maka    dapat  dirasakan  dampak  dari    kebijakan tersebut  adalah  terjadi  inflasi  yang  disebabkan  oleh  peningkatan    permintaan  agregat  atau  disebut inflasi Demand  Pull .  Phenomenanya  adalah  masyarakat  Aceh    menikmati  inflasi  tinggi.  Ditandai meningkatnya  permintaan  atas  kebutuhan  pokok,  sandang,  perumahan  meningkat,  serta  jasa-jasa pendidikan. Realisasi  perkembangan permintaan agregat seperti data berikut pada Gambar 2.
TAHUN 0 500 1000 1500 2000 2500 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sumber; Indikator Statistik Ekonomi Indonesia, BPP Vol - X1, BPS Aceh 2015

## Gambar 2. Perkembangan Permintaan Agregat Periode Januari 2010-Oktober 2016
Atas dasar fenomena yang terjadi di kota provinsi saat ini dari pola konsumsi masyarakat, yang tidak  hanya  terhadap    kebutuhan  pokok,    tetapi  juga    pada  kebutuhan  mewah,  dapat  disimpulkan masyarakat kota provinsi aceh lebih konsumtif, kebutuhan dimaksud misalnya mobil, yang rata-rata memakai keluaran terbaru. kemudian bentuk rumah yang tidak lagi terlihat sebagai sarana penuhan kebutuhan jumlah anggota keluarga, tapi melebihi dari rasio jumlah anggota keluarga terhadap luas dan bentuk rumah, dan pada umumnya yang mengkonsumsi terhadap barang  tersebut adalah  para pegawai pemerintahan kota propinsi dan pegawai ibukota Banda Aceh.
Fenomena yang terlihat sangat berbeda dengan sepuluh ataupun lima belas tahun lalu, kesejahteraan pegawai negeri sangat signifikan akhir-akhir ini, setelah pemerintah mengimplementasikan kebijakan peningkatan  pengeluaran  rutin    bagi  pegawai  dianggap  insentif  tambahan.  Atas  dasar  realita  yang terjadi dan didasarkan landasan  teori yang ada maka tertarik rasanya untuk mencari tau apakah yang dianggap  factor  penyebab  inflasi    melalui  peningkatan  permintaan  agregat  benar  adanya,  maka masaalah ini perlu diuji Sdan ditelurusuri.
0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Series1 Series2 Series3 Series4 Series5 Series6 Series7

## Tabel: 1
Realisasisi TPK Yang Diterima Pegawai kota B. Aceh Dan Pegawai Provinsi
Tahun 2010 - 2016 Bulan Jumlah Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) per- tahun (MIliaran Rupiah) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Jan. 24.324.323.454 24.836.313.380 25.677.789.932 25.993.232.224 29.296.345.435 29.476.577.354 32.393.434.575 Feb. 24.474.244.255 24.836.423.340 25.687.220.932 25.963.264.263 29.346.544.543 29.576.485.845 32.423.521.433 Maret 24.498.421.242 24.925.713.281 25.787.321.932 25.879.234.524 29.534.743.535 25.476.586.874 32.564.257.425 April 24.536.123.242 24.857.413.280 25.887.340.932 25.992.342.224 29.548.792.435 29.676.569.649 32.465.645.271 Mei 24.593.432.082 24.887.313.254 25.985.832.932 25.998.235.824 29.645.450.736 29.776.589.623 - Juni 24.554.224.453 24.957.313.478 25.988.345.930 26.095.235.784 29.629.365.329 29.678.877.348 - Juli 24.582.234.321 24.966.413.384 25.997.896.327 26.097.235.224 29.768.347.368 29.778.481.354 - Agust 24.683.764.442 25.136.422.383 25.988.739.326 26.095.232.574 29.853.387.535 29.858.837.735 - Sept. 24.746.854.264 25.231.315.375 26.387.996.855 26.145.862.421 29.864.764.766 29.828.859.546 - Okt. 24.746.353.264 25.346.312.382 26.991.993.375 26.136.237.534 29.968.545.968 29.978.237.734 - Nov. 24.824.464.335 25.476.313.455 26.990.299.932 26.166.233.886 29.987.645.435 29.986.975.875 - Des. 24.826.955.421 25.546.357.383 25.987.789.932 26.176.625.384 29.988.445.475 29.996.586.751 -
Sumber : Dinas Keuangan Kota B.Aceh,dan Dinas Keuangan Provinsi, 2016

## TINJAUAN TEORITIS

## Kebijakan Exspansif Pemerintah
Menurut teori Keynes peran pemerintah dalam perekonomian diperlukan hingga batas tertentu, misalnya  bila  terjadi  pengangguran  pemerintah  bisa  memperbesar  pengeluarannya  untuk  proyek- proyek  padat  karya  agar  rakyat  tidak  menganggur,  akhirnya  bisa  mendapatkan  pendapatan  kalau harga-harga  naik  cepat,  pemerintah  bisa  menarik  jumlah  uang  beredar  sehingga  inflasi  terkendali, pemerintah  dapat  menjalankan  kebijakan  pengelolaan  pengeluaran  dan  pengendalian  permintaan efektif. Heru Perlambang (2010).
Penelitian  oleh  Perroti  dan  Roberto  (1991)  ,  menyimpulkan  bahwa  dampak  kenaikan pengeluaran  pemerintah  dalam  jangka  pendek  dan  menengah,  justru  bersifat  kontraktif.  Yaitu kenaikan    pengeluaran  pemerintah  awalnya  tidak  berdampak  pada    permintaan  output,  tetapi  pada periode  selanjutnya  justru  meningkatkan  permintaan  output  dan  inflasi,  ketika  itu  maka  kebijakan sudah bersifat ekspansif.
Dalam  setting  perekonomian  secara  umum  fungsi  bank  central  adalah  mengendalikan  tingkat harga,  bahwa  “  inflation  is  always  and  everywhere  a  monetary  phenomenon”.  Namun  demikian
pandangan  tradisional  ini  mendapat  tantangan  dari  fiskal  theory  of  the  price  level  (FTPL)  yang dikembangkan  oleh  Leeper  (1991),  (Woodford  (1994,1995),  dan  Sim  (1994)  menyatakan  bahwa kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam penentuan harga melalui budget constraint yang terkait dengan kebijakan utang, pengeluaran dan perpajakan.
Penelitian  Perlambang  (2012)  menegaskan  secara  garis  besar  Keynes  menyebutkan  bahwa inflasi  terjadi  karena  suatu  masyarakat  ingin  hidup  diluar  batas  kemampuan  ekonominya.  perlu dianalogikan bagaimana penawaran dan permintaan agregat secara bersama-sama bisa menentukan tingkat keseimbangan dari pendapatan dan harga-harga pada kondisi tertentu dalam perekonomian, dicerminkan oleh prilaku kegiatan ekonomi dalam masyarakat.

## Dampak Kebijakan Ekspansif Terhadap Permintaan Agregat
Permintaan agregat  (AD) adalah hubungan antara jumlah output yang diminta dan tingkat harga agregat,    dengan  kata  lain    permintaan  agregat  adalah  jumlah  barang  dan  jasa  yang  ingin  dibeli semua  masyarakat  pada  setiap  tingkat  harga.  Case  &  Fare  (256,  2007). Diskrit  fiscal (kebijakan fiscal kearah ekspansif/ kontratif) antara lain dapat mendorong volatilitas inflasi.
Studi mengenai dampak kebijakan fiscal terhadap inflasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua  bagian,  yaitu  study  yang  lebih  focus  pada  jangka  waktu  yang  lebih  panjang  terkait  dampak deskrit  fiscal  terhadap  inflasi.sementara  itu,  dampak  kebijakan  fiscal  ke  inflasi  menurut  Rother (2004) dapat terjadi melalui dampak kebijakan fiscal dalam mempengaruhi permintaan agregat, yaitu penambahan  upah  pegawai  negeri  ( public  wage )  dan  ekspektasi  masyarakat  terhadap  kemampuan pemerintah dalam membayar utangnya.

## Dampak  Kebijakan Exspansif Terhadap Inflasi
Beberapa para ahli mendefinisikan Inflasi secara berbeda-beda tapi pengertiannya hamper sama, diantaranya;  Kecenderungan  dari  harga-harga  untuk  naik  secara  umum  dan  secara  terus-menerus. (Boediono,  2004:  161).Inflasi  adalah  proses  kenaikan  harga-harga  umum  secara  terus-menerus selama periode tertentu. (Case & Fare,2008: 25).Inflasi terjadi apabila tingkat harga-harga dan biaya- biaya umum naik, harga beras, bahan bakar, harga mobil naik, tingkat upah, harga tanah, dan semua barang-barang modal naik. (Samuelson dan Nordhaus, 2008 : 293)
Mankiw (2006)  memberi penjelasan tentang inflasi dengan sedikit ilustratif, mengenai turunnya daya beli? Kekeliruan mengenai inflasi.
Bila  anda  bertanya  kepada  orang  tertentu  mengapa  inflasi  tidak  baik,  orang  tersebut  akan mengatakan  kepada  anda  bahwa  jawabannya  sudah  jelas,  yaitu  inflasi  mengurangi  daya  beli  uang
yang  telah  diperolehnya  dengan  susah  payah.  Apabila  harga  naik,  setiap  lembar  uang  yang dihasilkannya  hanya  akan  mampu  membeli  barang  dan  jasa  dalamjumlah  yang  lebih  sedikit.  Jadi, kelihatannya inflasi secara langsung telah menurunkan standar hidup.
Namun, pemikiran yang lebih mendalam mengungkapkan adanya kekeliruan pada jawaban ini. Ketika harga naik, pembeli barang dan jasa akan mengeluarkan lebih banyak uang untuk membayar apa yang mereka beli. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan. Pejualan barang dan jasa mendapatkan lebih  banyak  uang  dari  penjualan  mereka.karena  kebanyakan  orang  mendapatkan  penghasilan dengan menjual jasa mereka, seperti para tenaga kerja, penghasilan juga meningkat sejalan kenaikan harga. Jadi, inflasi sendiri tidak mengurangi daya beli rill masyarakat.
Masyarakat  mempercayai  kekeliruan  mengenai  inflasi  ini  karena  mereka  tidak  menghargai prinsip  kenetralan  moneter.  Seorang  pekerja  yang  menerima  kenaikan  upah  tahunan  sebesar  10 persen cendrung melihat kenaikan tersebut sebagai penghargaan atas kemampuan dan usaha mereka sendiri.
Mceacheurn  (237  ;  2002)  mengilustrasikan  kebijakan  ekspansif  pemerintah,  melalui  gambaran dari  kenaikan  pengeluaran  pemerintah  guna  meningkatkan  kesempatan  kerja  tanpa  inflasi, pendapatnya  bisa  disimpulkan  “  jika    harga  kenaikan  harga  berarti    kenaikan  penerimaan  pemilik sumberdaya,  mengapa  orng-orang  begitu  diributkan  oleh  inflasi?  orang  memandang  bahwa pendapatan lebih tinggi adalah imbalan yang pantas sebagai finalti yang secara tidak adil merampok daya  belinya.  Banyak  orang  tidak  menyadari  bahwa  jika  kenaikan  harga.    Harga  dan  Upah  adalah dua sisi mata uang, jika upah nominal selalu menyesuaikan  inflasi, pekerja tidak akan kehilangan pendapatan Rill sebagai akibat adnya inflasi, maka bekerjanya harga adalah karena ada bekerjanya permintaan dan penawaran
Dalam setting perekonomian secara umum, fungsi Bank central adalah mengendalikan  tingkat harga. Hal ini terkait dengan teori quantity of money oleh Milton Fridman yang menyatakan bahwa “ inflation is always and  everywhere a monetary phenomenon,’ akan tetapi pandangan tradisional ini mendapat tantangan dari “ Fiscal Theory of Price level yang dikembangkan oleh Leper (1191) dan Sim (1994), yang menyatakan bahwa kebijakan fiscal memegang peranan penting dalam penentuan harga  melalui  budget  counstrain  yang  terkait  dengan  kebijakan  utang,  pengeluaran  pemerintah seperti pembayaran gaji tambahan untuk pegawai, dan penetapan pajak.

## Kerangka Pemikiran

## Hipotesis
1. Adanya  pengaruh  positif  antara    kebijakan  ekspansif  pemerintah  melalui  pemberian Tunjangan Prestasi Kerja Pegawai (TPK) terhadap Permintaan Agregat (Yqdt)
2. Adanya  pengaruh  positif  antara  kebijakan  ekspansif  pemerintah  melalui  Pemberian Tunjangan Prestasi Kerja Pegawai terhadap Inflansi (IFL).

## METODE PENELITIAN

## Data dan Variabel
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisa kuantitatif dengan tehnik estimasi untuk menganalisa pengaruh kebijakan ekspansif pemerintah terhadap permintaan output agregar dan tingkat Inflasi. Adapun alat analisis yang digunakan adalah pendekatan non parametric menggunakan metode regresi linier.
Data-data  yang  diperoleh  terdiri  dari  data  sekunder    dalam  runtut  waktu  yang  bersumber  dari Badan  Pusat  Statistik,  Dinas  keuangan  Daerah  (DKA),  Dinas  keuangan  Kota  B.  Aceh  dan  Bank Indonesia dalam Indikator Statistik Keuangan Daerah.
Kebijakan Expansif Pengeluaran Pemerintah Melalui Insentif Pegawai (TPK) Jumlah Uang Beredar Meningkat Permintaan Agregat Inflasi Meningkat
Penelitian  ini  menggunakan  variable-variabel  dalam  model  yang  digunakan  sebagai  mana terdapat pada tabel berikut dengan frekuensi data bulanan sejak januari 2010 – April 2016. Terkait dengan variable diskrit kebijakan fiscal, maka definisi kebijakan fiscal diskrit yang digunakan dalam penelitian ini adalah seberapa besar setiap bulan pemerintah melakukan pengeluaran terhadap biaya rutin  pegawai  (Tunjangan  Prestasi  Kerja)  melalui  anggaran  APBD.  Penelitian  akan  dilanjutkan dengan melihat dampak diskresi kebijakan fiscal terhadap permintaan Agregat output dan inflasi.
Permintaan  output  agregat  adalah  jumlah  barang  dan  jasa  yang  ingin  di  konsumsi  masyarakat yang diperoleh dari data Total Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) yang terdiri dari komsumsi rumah  tangga,  pengeluaran  konsumsi  pemerintah,  pembentukan  modal  domestic  dan  perubahan inventori, dalam nilai Miliaran Rupiah.
Tingkat  inflasi  adalah  menggunakan unconditional  variability dari  laju  inflasi,  metode  ini didefinisikan sebagai deviasi dari laju inflasi bulanan dari rata-rata Selama 6,4 tahun  (Januari 2010- oktober 2016), data inflasi  yang digunakan adalah inflasi dari indeks Harga Konsumen (IHK).

## Tekhnik dan Model Estimasi
Studi  ini  menggunakan  tehnik  estimasi,  untuk  menganalisa  dampak    kebijakan  fiskal (pengeluaran  pemerintah  yanig  ekspansif),  terhadap  volatilitas  permintaan  Agregat  dan  Inflasi, dengan  menggunakan    tekhnik  estimasi    model  Ordinar  Least  Square  (OLS)    untuk  menganalisis dampak kebijakan fiscal terhadap permintaan agregat dan Inflasi.
Model  secara matematis dapat ditulis:
Y = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + U t ……………………………………   (1)
Dimana:
Y =  Variabel dependen
X 1 ,X 2 =  Variabel indepnden.
β 1, β 2 =  Koefisien
α =  Konstanta
Pembentukan model dalam penelitian ini dapat ditulis :
FLt  = α + β GDisk W t + Y Variable control + e ……………    (2)
Yqdt = α + β GDisk  W t + Y Variabel control + e t ………......     (3)
Keterangan:
GDisk W t : adalah ( ∆ G ) : insentif / upah tambahan
IFLt adalah  Tingkat  Inflasi  di  kota  B.  Aceh,  adalah  laju  inflasi  di  Kota  Banda Aceh yang dihitung secara bulanan dalam persentase. Yqdt adalah  permintaan  agregat,  yaitu  jumlah  konsumsi  rumah  tangga  terhadap makanan dan non makanan dalam miliaran rupiah
GDisk W t adalah jumlah Pengeluaran rutin pemerintah berupa tunjangan pegawai negeri Sipil atas nama tunjangan prestasi kerja (TPK) dalam Miliaran Rupiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Model  regresi  linter  berganda  bisa  menjadi  model  yang  baik  untuk  uji  interdepedensi  variabel jika  model  tersebut  memenuhi  asumsi  normalitas  data  dan  terbebas  dari  asumsi-asumsi  klasik statistik,  baik  heteroskedisitas,  autokerelasi,  multikolonerialitas  atau  mampu  untuk  disebut  BLUE (Best  Linier  Unbiased  Estimator).  tetapi  dalam  penelitian  ini  uji  multikolenearitas  tidak  dilakukan karena  variabel  independen  tidak  lebih  dari  1.  Karena  tujuan  uji  multikolenearitas  adalah  untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel lain dalam satu model.

## Uji Normalitas
Tabel -1 menunjukkan uji normalitas nilai jague-bera dan probability. Dari hasil uji ditunjukkan nilai jague-bera 311.8423 dan nilai probabilitas 0.0000 (pengaruh TPK terhadap permintaan agregat). Begitu juga untuk nilai jague-bera 15.22593 dan probability 0.0000 (pengaruh TPK terhadap inflasi). Artinya nilai JB > dari nilai α = 0,05.  Jika  probabilitynya adalah 0 atau mendekati 0, berarti data yang digunakan distribusi normal.

## Tabel 1-1
Uji Normalitas Jargue-bera Probality 311.8423 15.22593 0.0000 0.0000

## Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas  muncul  apabila  kesalahan  atau  residual  dari  model  yang  diamati  tidak memiliki  varians  yang  konstan  dari  satu  observasi  lainnya.    Dengan  menggunakan  uji  white membandingkan  nilai    Obs*  R-square  dengan α =0,05.  Tabel-  2  memperlihatkan  nilai    P-Value 0,5396 dan 0,3344, artinya model ini terbebas dari hereroskedasitas. maka bisa disimpulkan  semua variabel terbebas dari heteroskedastisitas. seperti diperlihatkan oleh tabel-3.
Tabel - 2 Hasil Uji Heterokedastitas Variabel F- Statistik Obs*R-Square  Sig Gdisk ,  Inflasi Gdisk, Yqdt 0.379799 4.631712 0.379799 4.474697 0.5396 0.3344
Sumber: Data  Eviews 2017, (Diolah)

## Uji Asumsi Alasik Autokorelasi
Autokorelasi  adalah  terjadi  korelasi  antara  observasi  ke-i  dengan  observasi  ke-i-1.  Contoh: misalkan sampel ke-20, nilainya dipengaruhi oleh sampel ke-19. Sampel ke-19, nilainya dipengaruhi oleh sampel ke-18, dan seterusnya. Coba kita perhatikan pada contoh tersebut, yaitu ada nilai selisih antara nilai observasi ke-18 dengan ke-19, nilai observasi ke-19 dengan ke-20, dan seterusnya.
Uji  Autokorelasi  adalah  sebuah  analisis  statistik  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  adakah korelasi  variabel    di  dalam  model  pestimasi  dengan  perubahan  waktu.  Oleh  karena  itu,  apabila asumsi  autokorelasi  terjadi  pada  sebuah  model  estimasi,  maka  nilai  disturbance  tidak  lagi berpasangan secara bebas, melainkan berpasangan secara autokorelasi. Dalam uji statistik berikut, u ji autokorelasi  adalah  dengan  menggunakan  Breusch-Godrey,  serial  corelation  LM  test  (  jika probabilita  <  0,05  maka  ada  korelasi  serial.  Dapat  dilihat  dari  uji  LM-test  bahwa,  nilai  probabilita masing-masing  untuk  pengeluaran  pemerintah    (Gdisk,  Inflasi  =  0,0000)  dan  untuk    pengeluaran pemerintah  terhadap  permintaan  agregat  (Gdisk,  Yqdt  =    0,0321),    terjadi  serial  korelasi.  Seperti tabel -3.
Tabel-3

## Uji Serial Korelasi
Variabel F- Statistik Obs*R-Square  Sig Gdisk ,  Infl Gdisk, Yqdt 16.54922 23.34526 0.0823 0.09107 0.5396 0.3344

## Sumber: Data Eviews 2017 (Diolah)

## HASIL  DAN PEMBAHASAN
Pada  tabel-2  ditunjukkan  Prob  (F-Statistik)  dengan  nilai  < α =  0,05).  Masing-masing  variabel dapat dijelaskan bahwa semua variabel independen (mempengaruhi variabel dependen  Permintaan Agregat dan Inflasi, dengan nilai masing-masing 0.0005 dan 0.0000.
Berdasarkan  hasil  uji  secara  parsial,  variabel  pengeluaran  pemerintah    mempengaruhi permintaan  agregat  dibuktikan  dengan  nilai  significan  0,0536  < α =  0,05,  dan  pengeluaran pemerintah mempengaruhi inflasi dibuktikan dengan nilai probabilita 0,0520 < 0,05.   Akan tetapi variabel  Inflasi  hanya  mampu  dijelaskan    pengeluaran    pemerintah  sebesar    sebesar  71%  , ditunjukkan oleh nilai R-Square 0,71390, dan variabel Permintaan Agregat mampu dijelaskan oleh pengeluaran  pemerintah  hanya  sebesar  43  %,  dengan  R-Square  0,43758.    Suatu  hubungan  yang sangat lemah.
Penjelasan  ini  artinya  bahwa  pengeluaran  pemerintah  melalui  pemberian  Tunjangan  Prestasi Kerja (TPK) menyebabkan permintaan agregat meningkat secara signifikan, akan tetapi pengeluaran pemerintah  tersebut  bukan  satu-satunya  penyebab  inflasi  di  Provinsi  Aceh,  penyebab  inflasi  di provinsi Aceh  hanya mampu dijelaskan oleh model  43,7  persen ,berarti 57 persen  dijelaskan oleh faktor lain.
Alasan  yang  bisa  dikemukakan  penyumbang  inflasi  di  kota  Provinsi  Aceh  bukan  karena pengeluaraan  ekspansif  pemerintah  melalui  pemberian  Tunjangan  Prestasi  Kerja  (TPK)  kepada pegawai, karena hanya 1-5 persen dari jumlah penduduk  Provinsi yang pekerjaannya pegawai negeri Sipil yang memperoleh TPK. Untuk jumlah tersebut belum signifikan  mewakili gejolak inflasi, ada 95  persen  penduduk  lainnya  yang  melakukan  transaksi  ekonomi  terhadan  permintaan  barang  dan jasa.
Tabel-4 Hasil Uji  model Regresi Variabel Koefisien SE t-statistik Probabilita C Gdisk Yqdt 168874.5 -6.32000 31.37700 3.18E-06 0.114787 0.122814 -1.99151 -0.39782 -1.99155 0.0536 0.0004 0.0503 C Gdisk Inf -0.21838 8.42000 0.57988 1.82738 6.73000 0.12286 -0.119505 0.125148 0.633836 0.9052 0.0000 0.0520
Sumber : Data , 2017 (diolah)
Alasan  lainnya  kemungkinan  tidak  semua  pegawai  yang  memperoleh  TPK  membelanjakan uangnya  di  ibukota  Provinsi,  sesuai  theory  ahli  ekonomi    Case  &  Fair,    (1984)  bahwa  inflasi disebabkan oleh  peningkatan permintaan agregat ( Demand-pull)  dan  inflasi yang disebabkan uleh peningkatan  biaya-biaya,  seperti  biaya  produksi  atau  biaya  transportasi  (  Cost  –  Push  Inflation). Sesuai  penelitian  (  Ackley;  1968  dalam      Akram,  Farroq,  Husein,  2010)  bahwa  alternatif    teori dorongan biaya adalah  tekanan biaya Inflasi disebabkan ketika kekuatan monopoli besar perusahaan bisnis memungkinkan mereka untuk menaikkan harga.

## Tabel -5
Statistik Uji Estimasi Model Least Square Pengeluaran Pemerintah Terhadap Permintaan Agregat Dan Inflasi Variabel R-Square F- Statistik F- Prob Gdisk, Yqdt Gdisk,INF 0.71390 0.43758 11.0328 15.5635 0.0005 0.0000

## Sumber: Data, 2017, (diolah)
Setiap  kali  perusahaan-perusahaan  menaikkan  harga,  biaya  hidup  naik.  Pekerja  kemudian menuntut  upah  yang  lebih  tinggi  untuk  menembus  penurunan  standar  hidup  mereka,  dengan demikian memberikan korporasi alasan untuk menaikkan harga lagi dan  lagi seperti halnya serikat buruh  yang  prasyarat  untuk  upah-push  inflation,  sehingga  keberadaan  pasar  tidak  sempurna memperjualbelikan  barang  dan  jasa  merupakan  prasyarat  untuk  mendorong  laba  inflasi.  Ketika proses tersebut menjadi tersebar luas itu menyebabkan inflasi,  disebut juga  Teori inflasi- biaya.

## KESIMPULAN
Kesimpulan dari hasi penelitian  adalah bahwa shok kenaikan pengeluaran pemerintah melalui pengeluaran  rutin  insentif  tambahan  berdampak  positif  terhadap  permintaan  agregat  namun  tidak begitu  significant.  Tetapi  berdampak    negative  terhadap    inflasi,  dampak  negatif  dari  pengeluaran pemerintah  tersebut  sedikit  bersebrangan  dengan  teory  Keynes,  namun  ada  penjelasan  teori  lain dibalik kesimpulan tersebut.
Tidak ada pengaruh yang begitu signifikan diantara dua variable tersebut dari akibat menaiknya pengeluaran  pemerintah,  berarti  menunjukkan  kebijakan  ini  masih  efektif  untuk  dijalankan  karena tidak    berpengaruh  buruk  bagi  perekonomian.  Pengeluaran  rutin  melalui  upah  tambahan  (Wt)  dari pemerintah tidak berpengaruh dengan multiplier effect.
Kesimpulan diatas memiliki implikasi kebijakan yang jelas, dengan mempertimbangkan dampak negatif dari kenaikan pengeluaran pemerintah melalui pemberian tunjangan prestasi kepada pegawai terhadap permintaaan agregat (yqdt) dan Inflasi (INFL), tidak bisa dijelaskan dalam model ini karena persentase dari jumlah pegawai pemerintah yang sangat sedikit dibandingkan jumlah penduduk kota provinsi.  Sehingga  belum  mewakili  tingkat  permintaan  barang  dan  jasa,  walaupun  tingkat  upah tambahan tersebut sangat besar  secara personal.kelemahan  dari penelitian ini adalah karena  data panel    dengan  observasi  yang  kecil.    Serta  asumsi  yang  dimasukkan  terlalu  lemah,  bahwa kemungkinan mereka yang menerima tunjangan tambahan tidak semua membelanjakan uangnya di kota Provinsi.
Kebijakan pemerintah menaikkan pengeluaran rutin melalui tunjangan kepada para pegawai di lingkungan  Pemerintah  Aceh  bukanlah  faktor  yang  mengakibatkan    kondisi  negative  bagi perekonomian,  walaupun  Aceh  menikmati  inflasi  tinggi  ada  banyak  factor  lain  yang  yang mengakibatkan  inflasi,  tetapi  tidak  dijelaskan  dalam  penelitian  ini.  Rekomendasi  yang  bisa disampaikan di sini adalah :
1. Agar  pemerintah  lebih  bijak  dalam  agenda  pengeluarannya  terhadap  insentif  ini,  terutama terhadap  pengeluaran  rutin,  pemerintah  harus  meninjau  kembali    kembali  dan  mengadakan penyesuaian pada pengeluaran anggaran, dan kesenjangan pemberian insentif tersebut antar golongan dan jabatan perlu di perhatikan.
2. Dampak shock pengeluaran  pemerintah  terhadap  inflasi  kemungkinan  dapat  dijelaskan  oleh multiplier  effect dari pengeluaran pemerintah untuk investasi maka seharusnya pengeluaran pembangunan harus lebih besar dari pengeluaran rutin.

## REFERENSI
Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  2014, Indicator  Statistik  Ekonomi  Indonesia, BPP  –  BPPS  Vol-  XI, Jakarta –Indonesia
Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  2014, Indicator  Statistik  Ekonomi  Indonesia, BPP  BPPS  Vol-  XI, Jakarta –Indonesia.
Banchard, OJ. (1990). Suggestion for a New Set of Fiskal Indikator, OECD Economics Departement. Working Papers, No.79. ECD Publishing.
Case  &  Fare,  (2007). Prinsiple  of  Economics    Eight  Edition,  “prinsip-prinsip  Ekonomi, Erlangga,Jakarta .
Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah,  (2016). Standar  Satuan  Biaya,  Pemerintah  Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2016.
Frank J.LYSY. (1999). Investment and Employment with Unlimited Labor “ The Role of Agregat Demand” Journal  of  Devolopment  Economic  , 541  –  566,  Nourt-Holland  Publishing Company
Perlambang, h. (2010). Analisis pengaruh Jumlah uang Beredar, suku bunga SBI, nilai tukar terhadap Tingkat Inflasi. Jurnal Media Ekonomi. 19(.)2, Ags – 010, Universitas Trisakti
Hemming , R.M 2002, “The Effectiviness of Fiscal Policy in Simultating Economic.
Hussen,  Farroq,  Akraam.  (2010).  Cost-Push  Shocks  and  Inflation:  An  Empirikal  analisis  From  the economy  of  Pakistan , Full  Leght  Research  Paper, Journal  of  Economic  and  Internasional Finance .  2(12),  308-312  Desember  2010.AvailableOnlineatttp//www.academiojournal. org/JEIP  ISSN 2006-9812.
Jhon  Tafbu  ,  Sirojuzilam.  (2010).  Analisa  Hubungan  Upah  Tinggi  Terhadap  Produktivitas  di Indonesia, Jurnal Mepa Ekonomi. Vol – 03, Universitas Malang
McEacheurn. (2002). Makro Ekonomi, Teori,  Aplikasi, dan Kebijakan , Erlangga, Jakarta
Mankiw. (2006), Prinsiple  Of Economics, Pengantar Ekonomi Makro , Salemba Empat, Jakata
Perrotti,  Robberto,  (2002).  Estimating  The  Effect  of  Fiscal  Policy  in  OECD  Coutries . Eropean Central Bank Working Paper no. 168
Stat  Analisiy, Uji  Signifikansi  Variabel  Dengan  Pertimbangan  Lag  Length  output  VAR,  Uji Kausalitas Engel Granger dan Model Var , Be Royal Statistican, New Start Analisis.com.
Stat  Analisis,  Part  I  ; Uji  Stationeritas,  Kapan  Uji  Kointegration  Johansen  Test  Dipakai  dan Bagaimana  Menentukan  Panjang  Lag/  lag  Legth  Criteria,  Be  Royal  Statisican, New  Start Analisys.Com.