DOI: 10.31933/jihhp.v1i1.357 Received: 17/12/2020 ,   Revised: 17/12/2020, Publish: 17/12/2020

## HUKUMAN KORUPTOR MAKIN ENTENG, “Korupsi makin marak”
Fitri 'Aini Afra Azhari 1 , Mita Fitriani 2 , Yoseph Hasudungan Siburian 3
1) Student of State Financial Polytechnic STAN, South Tangerang, Indonesia, fainiaa@gmail.com
2) Student of State Financial Polytechnic STAN, South Tangerang, Indonesia, mitafitriani@gmail.com 3) Student of State Financial Polytechnic STAN, South Tangerang, Indonesia, yoseph77731@gmail.com

## Corresponding Author: Yoseph Hasudungan Siburian 3
Abstrak: Hukuman  yang  Masih  Rendah  Bagi  Para  Koruptor  di  Indonesia  dinilai  tidak sebanding  dengan  uang  yang  dikorupsi.  Perlu  ada  inovasi  jenis  hukuman  sebagai  efek  jera terhadap perampok uang rakyat. Tujuannya satu yaitu agar keuangan negara bisa dipulihkan. Menariknya justru intensitas hukuman yang diberikan kepada para koruptor kelas kakap lebih rendah  dari  pada  kelas  gurem.  Koruptor  yang  mengorupsi  negara  bermilyar-milyar  bahkan triliun  hanya  mendapat  hukuman  di  bawah  10  tahun.  Bahkan  ada  koruptor  yang  mendapat fasilitas kamar hotel dalam penjaranya. Mirisnya lagi ada yang bisa bepergian ke luar negeri saat  masa  tahanan.  Ini  menunjukkan  bahwa  hukum  kita  masih  lemah.  Rendahnya  hukuman yang  dijatuhkan  kepada  para  koruptor  belum  dapat  memberikan  efek  jera,  sehingga  mereka bisa saja masih terjangkit korupsi pada kasus yang lain.
Kata Kunci: Hukuman, Korupsi, Koruptor

## PENDAHULUAN
Korupsi  merupakan  kejahatan  luar  biasa  karena  melanggar  hak  ekonomi  dan  hak  sosial masyarakat. Itulah sebabnya, penanganan masalah ini pun harus secara luar biasa agar dapat memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  dan  dapat  memenuhi  rasa  keadilan  masyarakat.  Aparat penegak  hukum,  baik  penyidik,  jaksa  penuntut  umum,  maupun  hakim  semestinya mengungkap semua kasus korupsi hingga tuntas. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai putusan atau vonis yang diberikan hakim terhadap para pelaku tindak kejatahan korupsi tidak membuahkan efek jera bagi mereka. Korupsi telah menjadi salah satu penyakit kronis bangsa. Kejahatan ini bahkan sudah menjadi borok yang menjangkiti negeri ini secara sistematis dan seolah-olah  tidak  menunjukkan  tanda-tanda  akan  berakhir.  Korupsi  sudah  dianggap  sebagai kejahatan  yang  luar  biasa  (extra  ordinary  crime)  dan  penanganannya  juga  harus  luar  biasa. Lahirnya  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  pascareformasi  diharapkan  bisa
“mengobati" borok tersebut. Banyak pihak menaruh harapan pada lembaga yang berkantor di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan itu. KPK bahkan menjadi magnet sorotan dan mendapat  tempat  tersendiri  di  hati publik  yang menghendaki  penegakan hukum  bagi  tindak pidana korupsi  di  negeri ini. Banyak pihak berharap agar para koruptor  mendapat  hukuman setimpal  dengan  apa  yang  telah  diperbuatnya,  yaitu  hukuman  yang  berat.  Harapan  tersebut tentu  tidak  berlebihan,  karena  akibat  ulah  para  koruptor  itu,  tidak  hanya  negara  yang dirugikan, tapi juga publik secara umum.
Pertanyaannya,  apakah  harapan  publik  tersebut  sudah  terpenuhi?  Bisa  iya,  bisa  juga tidak,  tergantung  dari  perspektif  mana  kita  melihat.  Sebab  dalam  pemberantasan  korupsi, institusi  yang  berwenang  tidak  hanya  KPK  semata.  Ada  peran  lembaga  lain,  seperti kepolisian  dan  kejaksaan,  serta  hakim  di  pengadilan  Tipikor  yang  memvonis  para  terdakwa korupsi ini.
Secara  kuantitatif,  penanganan  kasus  korupsi  memang  menunjukkan  tren  positif. Misalnya, dalam laporan kinerja KPK tahun 2015 disebutkan, di bidang penindakan, komisi antirasuah melakukan operasi tangkap tangan sebanyak lima kali pada 2015. KPK juga telah melakukan 84 kegiatan penyelidikan, 99 penyidikan, dan 91 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan pada tahun sebelumnya.
Selain itu, KPK juga melakukan eksekusi terhadap 33 putusan pengadilan yang telah berkekuatan  hukum  tetap.  Dari  penanganan  perkara  tersebut,  lebih  dari  Rp198  miliar  telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kalau kita tarik jauh ke belakang, secara kuantitas penanganan tindak pidana korupsi ini juga mengalami  peningkatan.  Hal  ini  terkonfirmasi  dengan  data  perkembangan  database  korupsi yang  dirilis  Laboratorium  Ilmu  Ekonomi,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  (FEB)  Universitas Gajah Mada pada April 2016.
Misalnya,  pada  kurun  waktu  2001-2009,  kasus  korupsi  yang  ditangani  KPK berjumlah  549  kasus  dan  831  terdakwa,  meningkat  menjadi  1518  kasus  dan  2142  terdakwa pada  kurun  waktu  2001-2013.  Data  ini  terus  meningkat  pada  periode  2001-2015,  yakni terdapat  2321  kasus  dan  3109  terdakwa  yang  ditangani  KPK,  baik  di  tingkat  Mahkamah Agung  (MA),  pengadilan  tinggi  (PT),  maupun  di  tingkat  pengadilan  negeri  (PN).  Menurut anggota  Divisi  Hukum  dan  Monitoring  ICW,  Aradila  Caesar,  baik  oleh  hakim  pengadilan tindak  pidana  korupsi,  Pengadilan  Tinggi  hingga   ahkamah   gung         vonis  untuk koruptor  rata-rata  hanya       tahun  penjara.   al  itu  terlihat  dari  hasil  pantauan       pada semester     tahun        yang  dirilis  hari  ini.  Pada  Pe ngadilan  Tipikor  rata-rata  koruptor
divonis  2,1  tahun  penjara,  itu  tidak  jauh  dengan  vonis  di  tingkat  banding.  Sementara  itu, vonis di tingkat kasasi atau MA rata-rata hanya dijatuhkan 5 tahun penjara.Kenyataan selama ini  menunjukkan,  vonis  terhadap  sejumlah  terpidana  kasus  korupsi  masih  jauh  dari  rasa keadilan  masyarakat.  Riset  yang  digelar  oleh  ICW  ini  sendiri  menggunakan  metode pemantauan.  Tim  peneliti  ICW  memantau  salinan  putusan  kasus  korupsi  oleh  pengadilan yang  sudah  diterbitkan  dalam  laman  pengadilan  tingkat  terendah  hingga  Mahkamah  Agung sebagai sumber primer. Sedangkan,  pemberitaan  media  massa  menjadi  sumber sekunder  penelitian.  Namun,  secara  kualitas  putusan  hakim  terhadap  terdakwa  korupsi  ini perlu  dikaji  dan  digarisbawahi.  Berdasarkan  data  Indonesia  Corruption  Watch  (ICW)  vonis terhadap  terdakwa  korupsi  semakin  menunjukkan  tren  putusan  ringan  atau  lebih menguntungkan para koruptor.
Data  tersebut  berdasarkan  pemantauan  dan  pengumpulan  data  vonis  tindak  pidana korupsi mulai tingkat Pengadilan Tipikor, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung, baik kasasi  maupun  Peninjauan  Kembali  (PK).  Pemantauan  yang  dilakukan  ICW  pada  rentang waktu  Januari-Juni  2016  ini,  hasilnya  cukup  mengejutkan,  karena  tren  putusan  pengadilan terhadap  terdakwa  korupsi  semakin  rendah,  bahkan  tidak  sedikit  yang  diputus  bebas  oleh pengadilan.  “ ni  [persoalan]  yang  perlu  disoroti  kenapa  pengadilan  tipikor  menjatuhkan hukuman  yang  ringan  pada  terpidana  korupsi,"  kata  peneliti  Divisi  Hukum  dan  Monitoring Peradilan ICW, Aradila Caesar Ifmaini Idris pada tirto.id
Source : tirto id
Chart 1. Rekap Putusan Perkara Tipikor Semester 1 Tahun 2016
Hukuman  bagi  koruptor  yang  diatur  dalam  sejumlah  pasal  pada  Rancangan  Kitab Undang  Undang  Hukum  Pidana  (RKUHP)  lebih  ringan  jika  dibandingkan  dengan  yang tertera  pada  Undang  Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  Tipikor).  Peneliti
Pusat  Kajian  Anti  Korupsi  (Pukat)  dari  Universitas  Gadjah  Mada,  Zaenur  Rohman,  menilai langkah  ini  akan  membuat  korupsi  di  Indonesia  bisa  semakin  marak  dan  efek  jera  bagi koruptor akan berkurang. Dengan berkurangnya ketentuan minimum denda kepada koruptor, akan semakin  sulit untuk mengembalikan kerugian negara.
Menurut  Zaenur  Rohman,  DPR  seharusnya  mencabut  seluruh  pasal  UU  Tipikor  dari RKUHP. Alih-alih revisi pada KUHP, dia berharap ada revisi UU Tipikor sebagai penguatan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) dengan memasukkan ketentuan dari United Nation  Convention  Against  Corruption  (UNCAC).  Karena  Sejauh  ini,  UU  Tipikor  belum memenuhi seluruh standard dari UNCAC. Jika pasal-pasal dalam UU yang khusus mengatur kejahatan luar biasa masuk dalam RKUHP, tingkat keseriusan dan bobot kejahatannya akan berkurang.
Tujuan  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  menganalisis  HUKUMAN  KORUPTOR  MAKIN ENTENG  “Korupsi makin marak”

## KAJIAN PUSTAKA

## Korupsi
Korupsi atau rasuah  (bahasa  Latin:  corruptio  dari kata kerja  corrumpere  yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak  wajar  dan  tidak  legal  menyalahgunakan  kepercayaan  publik  yang  dikuasakan  kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak[1].
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 perbuatan melawan hukum,
 penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
 memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
 merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, tetapi bukan semuanya, adalah
 memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
 penggelapan dalam jabatan,
 pemerasan dalam jabatan,
 ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
 menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).
Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan  pribadi.  Semua  bentuk  pemerintah|pemerintahan  rentan  korupsi  dalam praktiknya.  Beratnya  korupsi  berbeda-beda,  dari  yang  paling  ringan  dalam  bentuk
penggunaan  pengaruh  dan  dukungan  untuk  memberi  dan  menerima  pertolongan,  sampai dengan  korupsi  berat  yang  diresmikan,  dan  sebagainya.  Titik  ujung  korupsi  adalah kleptokrasi,  yang  arti  harafiahnya  pemerintahan  oleh  para  pencuri,  di  mana  pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.
Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi  atau  tidak.  Walau  korupsi  sering  memudahkan  kegiatan  kriminal  seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi  itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan.
Tergantung  dari  negaranya  atau  wilayah  hukumnya,  ada  perbedaan  antara  yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.

## Jenis-Jenis Korupsi
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 mengelompokkan sebanyak 30 perbuatan korupsi ke dalam 7 jenis, yaitu:
i. Kerugian  Keuangan  Negara,  meliputi  (a)  melawan  hukum  untuk  memperkaya  diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara dan (b) menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara.
ii. Suap-Menyuap,  meliputi  (a)  menyuap  pegawai  negeri,  (b)  memberi  hadiah  kepada pegawai  karena  jabatannya,  (c)  pegawai  negeri  menerima  suap,  (d)  pegawai  negeri menerima  hadiah  yang  berhubungan  dengan  jabatannya,  (e)  menyuap  hakim,  (f) menyuap advokat, serta (g) hakim dan/atau advokat menerima suap.
iii. Benturan  Kepentingan  dalam  Pengadaan,  meliputi  pegawai  negeri  turut  serta  dalam pengadaan yang diurusnya.
iv. Gratifikasi,  meliputi  pegawai  negeri  menerima  gratifikasi  dan  tidak  lapor  KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
v. Penggelapan  dalam  Jabatan,  meliputi  (a)  pegawai  negeri  menggelapkan  atau membiarkan  penggelapan  uang,  (b)  pegawai  negeri  memalsukan  buku  untuk pemeriksaan  administrasi,  (c)  pegawai  negeri  merusak  bukti,  (d)  pegawai  negeri membiarkan orang lain  merusak bukti, dan  (e) pegawai  negeri membantu orang lain merusak bukti.
vi. Pemerasan,  meliputi  (a)  pegawai  negeri  memeras  dan  (b)  pegawai  negeri  memeras pegawai negeri lain.
vii. Perbuatan  Curang,  meliputi  (a)  pemborong  berbuat  curang,  (b)  pengawas  proyek membiarkan  perbuatan  curang,  (c)  rekanan  Tentara  Nasional  Indonesia  atau  Polisi Republik Indonesia berbuat curang, (d) pengawas rekanan Tentara Nasional Indonesia atau  Polisi  Republik  Indonesia  membiarkan  perbuatan  curang,  (e)  penerima  barang Tentara  Nasional  Indonesia  atau  Polisi  Republik  Indonesia  membiarkan  perbuatan curang, dan (f) pegawai negeri menyerobot tanah negara.

## Korupsi di Indonesia
Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian  perbandingan  korupsi  antar  negara,  Indonesia  selalu  menempati  posisi  paling rendah.  Keadaan  ini  bisa  menyebabkan  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  semakin ditingkatkan oleh pihak yang berwenang.
Perkembangan  korupsi  di  Indonesia  juga  mendorong  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia. Namun  hingga  kini  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  belum  menunjukkan  titik  terang melihat peringkat
dalam  perbandingan  korupsi  antar  negara  yang  tetap  rendah.  Hal  ini  juga  ditunjukkan  dari banyaknya  kasus-kasus  korupsi  di  Indonesia.  Sebenarnya  pihak  yang  berwenang,  seperti KPK  (Komisi  Pemberantasan  Korupsi)  telah  berusaha  melakukan  kerja  maksimal.  Tetapi antara  kerja  yang  harus  digarap  jauh  lebih  banyak  dibandingkan  dengan  tenaga  dan  waktu yang dimiliki KPK.

## Instrumen (Hukum dan Kelembagaan) Anti Korupsi di Indonesia
Dalam rangka gerakan pemberantasan KKN di  Indonesia, maka dilakukan perbaikan kinerja  di  lembaga-lembaga  seperti  BPK,  Mahkamah  Agung,  Kejaksaan  Agung,  serta Kepolisian. Untuk mendukung lembaga tersebut maka dibentuklah lembaga baru seperti KPK (Komisi  Pemberantasan  Korupsi)  ,  KPKPN  (Komisi  Penyelidik  Kekayaan  Pejabat  Negara) dan Tim tastipikor (Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
Berbagai  tindakan  yang  tergolong  korupsi  ini  diatur  dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan. Secara umum peraturan perundangan undangan dikategorikan menjadi dua yaitu:
 Tindak pidana korupsi dalam KUHP meliputi:
a) tindak pidana suap,
b) tindak pidana penggelapan,
c) tindak pidana pemerasan,
d) tindak pidana berkenaan dengan pemborongan atau rekanan,
e) tindak pidana berkaitan dengan peradilan,
f) tindak pidana melampaui batas kekuasaan,
g) tindak pidana pemberantasan sanksi.
 Tindak pidana korupsi di luar KUHP di antaranya adalah:
a) UU  RI  No.  28  tahun  1999  tentang  Penyelenggara  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme,
b) UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
c) UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
d) UU RI No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
e) PP  RI  No.  65  tahun  1999  tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan  Kekayaan  Penyelenggara Negara,
f) PP  RI  No.  66  tahun  1999  tentang  Persyaratan  Tata  Cara  Pengangkatan  serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa,
g) PP  RI  No.  67  tahun  1999  tentang  Tata  Cara  Pematauan    dan  Evaluasi  Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa,
h) PP  RI  No.68  tahun  1999  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Peran  Serta  Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.

## Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penegakan  hukum  untuk  memberantas  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan  hukum  secara  luar  biasa  melalui  pembentukan  suatu  badan  khusus  yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  yang    pelaksanaannya  dilakukan  secara  optimal, intensif, efektif, profesional  serta berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum,  Pemerintah  Indonesia  telah  meletakkan  landasan  kebijakan  yang  kuat  dalam  usaha memerangi  tindak  pidana  korupsi.  Berbagai  kebijakan  tersebut  tertuang  dalam  berbagai peraturan  perundang-undangan,  antara  lain  dalam  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme,  serta Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  43  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001,  badan  khusus  tersebut  yang  selanjutnya  disebut  Komisi Pemberantasan  Korupsi,  memiliki  kewenangan  melakukan  koordinasi  dan  supervisi, termasuk  melakukan  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan,  sedangkan  mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggung jawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan Undang-undang.
Undang-Undang  ini  dibentuk  berdasarkan  ketentuan  yang  dimuat  dalam  Undang- Undang  tersebut  di  atas.  Pada  saat  sekarang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  sudah dilaksanakan  oleh  berbagai  institusi  seperti  kejaksaan  dan  kepolisian  dan  badan-badan  lain yang  berkaitan  dengan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  oleh  karena  itu  pengaturan
kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dalam  Undang-Undang  ini  dilakukan  secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut.
Kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dalam  melakukan  penyelidikan, penyidikan,  dan  penuntutan  tindak  pidana  korupsi  meliputi  tindak  pidana  korupsi  yang  :  a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;    b.  mendapat  perhatian  yang  meresahkan  masyarakat;  dan/atau    c.  menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Dengan  pengaturan  dalam  Undang-Undang  ini,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi:  1) dapat  menyusun  jaringan  kerja  (networking)  yang  kuat  dan  memperlakukan  institusi  yang telah  ada  sebagai  "counterpartner"  yang  kondusif  sehingga  pemberantasan  korupsi  dapat dilaksanakan  secara  efisien  dan  efektif;  2)  tidak  memonopoli  tugas  dan  wewenang penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan;  3)  berfungsi  sebagai  pemicu  dan  pemberdayaan institusi  yang  telah  ada  dalam  pemberantasan  korupsi  (trigger  mechanism);  4)  berfungsi untuk  melakukan  supervisi  dan  memantau    institusi  yang  telah  ada,  dan  dalam  keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (superbody) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.
Selain itu, dalam usaha pemberdayaan Komisi Pemberantasan Korupsi telah didukung oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis antara lain:
ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang    Nomor    31    Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  memuat  perluasan  alat  bukti  yang  sah  serta ketentuan tentang asas pembuktian terbalik;
ketentuan  tentang  wewenang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  yang  dapat  melakukan  tugas penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  terhadap  penyelenggara  negara,  tanpa  ada hambatan  prosedur  karena  statusnya  selaku  pejabat  negara;  ketentuan  tentang pertanggungjawaban  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  kepada  publik  dan  menyampaikan laporan  secara  terbuka  kepada  Presiden  Republik  Indonesia,  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
ketentuan  mengenai  pemberatan  ancaman  pidana  pokok  terhadap  Anggota  Komisi  atau pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan korupsi; dan
ketentuan  mengenai  pemberhentian  tanpa  syarat  kepada  Anggota  Komisi  Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi.
Dalam  proses  pembentukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  tidak  kalah  pentingnya adalah  sumber  daya  manusia  yang  akan  memimpin  dan  mengelola  Komisi  Pemberantasan Korupsi.  Undang-Undang  ini  memberikan  dasar  hukum  yang  kuat  sehingga  sumber  daya manusia  tersebut  dapat  konsisten  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.  Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara  yang bersifat  independen  yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya  bebas dari kekuasaan manapun.
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 (lima) orang yang merangkap sebagai Anggota yang semuanya adalah pejabat negara.  Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah  dan  unsur  masyarakat  sehingga  sistem  pengawasan  yang  dilakukan  oleh masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan,  dan  penuntutan  terhadap  tindak  pidana  korupsi  tetap  melekat  pada  Komisi Pemberantasan Korupsi.
Berdasarkan ketentuan ini maka persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Komisi Pemberantasan  Korupsi,  selain  dilakukan  secara  transparan  dan  melibatkan  keikutsertaan masyarakat, juga harus memenuhi persyaratan administratif dan harus melalui uji kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kemudian dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia.

## Rekapitulasi tindak pidana korupsi
Tanggal  9  Desember  diperingati  sebagai  Hari  Korupsi  Sedunia,  dan  Indonesia termasuk salah satu negara yang memperingatinya.
Berbicara  tentang  korupsi  di  Indonesia,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) sebagai lembaga anti-rasuah, mencatat jumlah penindakan kasus korupsi mengalami rata-rata penurunan.
KPK  yang  didirkan  sejak  2004,  memiliki  catatan  penindakan  tindak  korupsi  dari  tahun  ke tahun  hingga  2018.  Sebelumnya,  jumlah  penindakan  kasus  korupsi  di  Indonesia  tercatat fluktuatif, dominan meningkat, dari tahun ke tahun.
Namun,  untuk  tahun  ini  jumlah  penindakan  menurun  cukup  signifikan.  Mulai  dari jumlah  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  inkrah  (berkekuatan  hukum  tetap),  dan
eksekusi,  semuanya  mengalami  penurunan.Hal  itu  sebagaimana  tersaji  dalam  data  tahun  ini yang diambil per 31 Mei 2018 berikut.

## Source : kompas.com
Chart.2 Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi
Dilansir  dari  data  KPK,  jumlah  penyelidikan  mengalami  penurunan  sebanyak  38,2 persen dari 123 kasus di 2017 menjadi 76 kasus di 2018. Kemudian angka penyidikan turun 29,8 persen dari 121 kasus menjadi 85 kasus.
Pun  dengan  angka  penuntutan,  mengalami  penurunan  sangat  signifikan  hingga  51,5 persen.
Di tahap inkrah juga turun 44,1 persen dari jumlah 84 kasus menjadi 47 kasus. Lalu, di tahap eksekusi juga turun sebesar 42,2 persen dari 83 kasus menjadi 48 kasus. Dari penurunan yang terjadi  di  kelima  aspek  tingkatan  tersebut,  dapat  diambil  rata-rata  jumlah  penurunan penindakan kasus KPK pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 41, 2 persen.

## METODE PENELITIAN
Menurut Sugiyono (2016:2) pengertian metode penelitian adalah :
“ etode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif  dan  analisis  verifikatif,  karena  adanya  variabel-variabel  yang  akan  ditelaah hubungannya  serta  tujuannya  untuk  menyajikan  gambaran  secara  terstruktur,  faktual, mengenai fakta-fakta hubungannya antara variabel yang diteliti.
Menurut Sugiyono (2014:8), metode kuantitatif adalah:
“ etode  penelitian  yang  berdasarkan  pada  filsafat  positivisme   digunakan  untuk  meneliti
pada  populasi  suatu  sampel  tertentu,  teknik  pengambilan  sampel  pada  umumnya  random, pengumpulan  data  menggunakan  instrumen  penelitian,  analisis  data  bersifat  kuantitatif  atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.
Menurut Moch. Nazir (2011:54), metode deskriptif adalah:
”Untuk studi menentukan fakta dengan interpretasi yang tepat dimana di dalamnya termasuk studi  untuk  melukiskan  secara  akurat  sifat-sifat  dari  beberapa  fenomena  kelompok  dan individu  serta  studi  untuk  menentukan  frekuensi  terjadinya  suatu  keadaan  untuk meminimalisasikan  bias  dan  memaksimalkan  reabilitas.  Metode  deskriptif  digunakan  untuk menjawab permasalahan mengenai seluruh variabel penelitian secara independen”.
Menurut Sugiyono (2013:3) penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:
“Penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  nilai  variabel mandiri,  baik  satu  variabel  atau  lebih  (independen)  tanpa  membuat  perbandingan,  atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain”.
Metode  deskriptif  ini  merupakan  metode  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  sifat  serta hubungan  yang  lebih  mendalam  antara  dua  variabel  dengan  cara  mengamati  aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik  untuk  memperoleh  data  yang sesuai dengan masalah  yang  ada dengan  tujuan  penelitian,  dimana  data  tersebut  diolah,  dianalisis,  dan  diproses  lebih  lanjut dengan  dasar  teori-teori  yang  telah  di  pelajari  sehingga  data  tersebut  dapat  ditarik  sebuah kesimpulan.

## Source : masabas.com

## Chart.3 Rancangan Penelitian
Teknik  yang  digunakan  dalam  tesis  ini  adalah  analisis  data  model  Miles  dan Huberman. Dalam model ini aktifitas analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus- menerus sampai dirasa cukup. Menurut Kaelan, ada dua tahap dalam teknik analisis data pada penelitian kepustakaan ini. Pertama, analisis pada saat pengumpulan data, ini ditujukan untuk
lebih menangkap esensi atau inti dari fokus penelitian yang akan dilakukan melalui sumber- sumber  yang  dikumpulkan  dan  terkandung  dalam  rumusan  verbal  kebahasaan,  proses  ini dilakukan aspek demi aspek, sesuai dengan peta penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Banyak pihak yang memiliki peran dalam memerangi korupsi. Pihak tersebut meliputi aparat,  masyarakat  serta  KPK.  Adapun  peran  dari  berbagai  pihak  tersebut  dalam  upaya pemberantasan korupsi antara lain :

## a. Membatasi Kekayaan Pejabat Publik.
Mengapa  ada  orang  mau  melakukan  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme?  Antara  lain  karena mereka  melihat  ketidakadilan,  misalnya  sama-sama  pejabat  publik  tapi  ada  yang  hartanya ratusan  milyar  tapi  ada  yang  hanya  puluhan  juta  rupiah.  Mereka  melihat  pejabat  yang  kaya raya itu ternyata bisa menikmati hidup, tanpa ada proses hukum. Sama-sama bintang dua, tapi ada  yang  punya  harta  ratusan  milyar,  sementara  yang  lain  hanya  rumah  sederhana. Seharusnya harta pejabat publik Indonesia perlu dibatasi dan dibuat saja patokan harta  yang adil.  Hal  ini  sesungguhnya  perlu  menjadi  pembahasan  di  DPR,  mulai  dari  jabatan  tertinggi Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR, Menteri, Gubernur,  Bupati, Walikota, Camat,  Lurah, Jenderal hingga kopral, Hakim Agung hingga Hakim Muda, Jaksa Agung hingga Jaksa muda, Jenderal Polisi hingga Brigadir, semua pejabat negara  yang mendapatkan uang negara perlu dibatasi kekayaannya secara adil. Kalau ada kelebihan dari batas kekayaan yang ditentukan, maka  itu  menjadi  milik  negara.  Sebagai  contoh  yang  paling  tinggi  Presiden,  maksimum Rp.50  milyar,  dst;  ketika  petugas  pajak  mengetahui  presiden  memiliki  kekayaan  lebih  dari pada Rp.50 milyar, maka itu otomatis menjadi penerimaan negara.

## b. Menetapkan Pajak Kekayaan atau Pajak Warisan
Agar  orang  tidak  terlalu  bersemangat  melakukan  korupsi,  maka  kekayaan  orang  perlu dipajaki dengan wajar. Misalnya setiap orang yang meninggal dunia harus ditentukan bahwa seluruh  harta  miliknya  menjad  milik  negara  kecuali  yang  benar-benar  dibutuhkan  oleh anggota keluarga misalnya pasangan yang tidak mempunyai penghasilan tetap atau anak yang belum bekerja. Mungkin bisa dibuat ketentuan misalnya 50% boleh digunakan oleh keluarga yang  ditinggalkan  tersebut.  Dengan  sistem  ini  masyarakat  tidak  lagi  berupaya  menumpuk harta yang terlalu banyak, karena nanti akan menjadi milik negara.

## c. Membenahi Sistem Penggajian Publik dan Swasta.
Salah  satu  akar  persoalan  penting  dalam  penanggulangan  masalah  korupsi  dan  harus diselesaikan  segera    adalah  sistim  pemberian  upah  atau  gaji  yang  tidak  adil,  baik  di
pemerintahan  maupun  di  swasta.  Indonesia  harus  mengaturnya  dengan  baik  agar  godaan untuk melakukan korupsi semakin kecil. Jika gaji orang yang bekerja tidak mencukupi untuk membiayai  dirinya,  pasangannya,  anak-anaknya  yang  merupakan  tanggung  jawabnya  maka peluang  untuk  melakukan  korupsi  akan  lebih  besar  ketimbang  kalau  gajinya  sudah mencukupi.
Sistem  penggajian  di  Indonesia  harus  diakui  masih  sangat  buruk  dan  sangat  mendukung terjadinya  praktek  korupsi,  baik  di  swasta  maupun  di  pemerintahan.  Karena  belum  ada aturan,  penggajian  pegawai  swasta  di  Indonesia  masih  sangat  rendah  dan  tidak  layak, walaupun  ada  juga  yang  sangat  besar.  Masih  segar  dalam  ingatan  kita  kasus  buruh "Marsinah"  di  Sidoardjo  yang  ingin  memperjuangkan  nasib  pekerja  swasta.  Walaupun "Marsinah" akhirnya harus gugur, tapi nasib buruh di Indonesia mendapatkan perhatian yang lebih baik. Namun hampir semua perusahaan menganggap dirinya sudah sangat baik karena masih mau mempekerjakan orang; walaupun sesungguhnya gaji mereka sangat rendah.
Penggajian  pekerja  publik  dan  swasta  harus  dibuat  adil  dan  wajar.  Demikian  juga  halnya dengan  pegawai  pemerintahan.  Walaupun  aturannya  sudah  ada,  tetapi  aturan  itu  memang menunjukkan bahwa sistem penggajian pegawai pemerintah belum kondusif untuk mencegah pegawai melakukan tindakan korupsi.
Rata-rata  gaji  PNS  di  Indonesia  hanya  Rp.2,6  juta/bulan.  Gaji  pegawai  pemerintah  di Indonesia  sudah  berkali-kali  diperbaiki  dan  terakhir  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  RI Nomor  11  Tahun  2011  di  mana  disebutkan  gaji  tertinggi  pegawai  (golongan  IVe  dan  masa kerja  paling  lama)  hanya  Rp.4.100.000;  kurang  dari  sepuluh  persen  dari  gaji  rata-rata pegawai  pemerintah  di  negara  maju.  Kalau  seorang  pegawai  sudah  mencapai  golongan tertinggi  (IVe)  namun  masa  kerjanya  masih  kurang  setahun,  gajinya  lebih  kecil  lagi  hanya Rp. 2.649.900. Sementara pegawai terendah (golongan Ia) mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp. 1.175.000.

## d. Menjadikan semua sama di depan hukum
Di  samping  merajalelanya  korupsi,  ada  gaji  pegawai  di  Indonesia  yang  terlalu  tinggi. Misalnya  pimpinan  perusahaan  pemerintah  di  Indonesia  seperti    Bank  Mandiri,  Bank  BNI, BRI, Telkom, PT Timah, PT Aneka Tambang bisa ratusan juta rupiah per bulan. Gaji Dirut Bank  Mandiri  misalnya  Rp.166  juta  per  bulan;  Dirut  BRI  Rp.167  juta  per  bulan;  gaji  Dirut Indosat  Rp.118  juta  per  bulan.  Gaji  Gubernur  dan  Deputi  Gubernur  BI  juga  sudah  di  atas Rp.200 juta per bulan. Di samping itu mereka masih mendapatkan tunjangan lain-lain. Tentu
saja  penggajian  yang  terlalu  tinggi  ini  dapat  menimbulkan  orang  untuk  melakukan  korupsi karena menganggap tidak ada keadilan.
Di  zaman  reformasi  ini  gaji  PNS  mulai  mendapatkan  perhatian,  bukan  saja  dinaikkan  oleh Presiden  Gus  Dur  bukan  dengan  persentase  tapi  dengan  nilai  yang  lebih  baik,  dan  saat  ini dinaikkan dengan persentase dan remunerasi. Namun dari nilai nominal memang masih kecil dibandingkan  dengan  kebutuhan.  Akibatnya  ada  saja  orang  yang  berani  melakukan  korupsi walaupun resikonya besar.
Namun  dengan  remunerasi  ini  pun  belum  mencerminkan  keadilan  penggajian  karena remunerasi hanya Kementerian Keuangan saja yang 100%, sementara Kementerian lain lebih kecil  karena  mungkin  dianggap  tugasnya  tidak  seberat  Kementerian  Keuangan  atau  karena yang  diberi  kewenangan  menangani  keuangan  adalah  kementerian  ini.  Di  sinilah  timbul pembahasan  “dagang  sapi”;  siapa  yang  kuat  dia  yang  menang.  Sekretariat  Negara  akan mengatakan tidak akan menaikkan usulan Kemkeu kalau remunerasinya tidak dinaikkan. Saat ini pun masih banyak pegawai yang belum mendapatkan remunerasi.
Salah  satu  cara  adalah  meninjau  sistem  penggajian  seluruh  pejabat  publik  di  Indonesia  dan dilakukan  seadil  mungkin  dan  tentunya  disesuaikan  dengan  kemampuan  keuangan  Negara. Tujuannya adalah memberikan gaji yang memadai guna mencegah terjadinya praktek korupsi sehingga penerimaan  Negara dapat  dioptimalkan  untuk  meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Namun  demikian,  masih  ada  tunjangan  dan  pemberian  tunjangan  ini  sering  menimbulkan persoalan;  ada  yang  memperolehnya  dan  ada  yang  tidak.  Walaupun  gajinya  relatif  kecil, namun  tunjangan  yang  macam-macam  dapat  menjadikan  penerimaan  yang  besar.  Ke  depan Indonesia  harus  menghilangkan  istilah  tunjangan-tunjangan,  cukup  dengan  penghasilan secara total saja.
Kalau  penggajian  swasta  dan  publik  ini  dibuat  adil,  maka  akan  semakin  banyak  dan  tidak mustahil  para  pegawai  akan  berani  menolak  gratifikasi,  walaupun  saat  ini  orang  seperti  itu sudah mulai ada dan seharusnya dihargai.

## e. Membantu KPK
Indonesia  sudah  sejak  lama  memiliki  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (  BPK),  namun  badan  ni ternyata belum mampu mencegah terjadinya korupsi. Lembaga-lembaga pengawasan seperti BPK, BPKP, Kejaksaan, dan Kepolisian, dan Inspekrorat Jenderal di setiap kementerian dan
lembaga  hendaknya  dapat  membantu  KPK  sepenuhnya  agar  korupsi  dapat  dicegah  sedini mungkin.
Namun  lembaga-lembaga  pengawasan  ini  tidak  boleh  berspekulasi  bahwa  seseorang melakukan  korupsi.  Masih  lebih  baik  melakukan  langkah-langkah  pencegahan  korupsi daripada melakukan langkah mencari kesalahan orang untuk dapat dijadikan sebagai tindakan korupsi.

## f. Menghilangkan Justifikasi Korupsi
Ungkapan  yang  mengatakan  korupsi  sudah membudaya  di  Indonesia, sesungguhnya merupakan  ungkapan  kemarahan  yang  luar  biasa.  Namun  perlu  juga  ditekankan  agar  istilah itu  jangan  sampai  dijadikan  pembenaran  untuk  melakukan  korupsi.  Korupsi  harus  dianggap sebagai tindakan kejahatan yang dilakukan orang yang tidak memiliki nurani sehingga tidak segan-segan mencuri uang orang miskin demi menikmati kemewahan bagi dirinya sendiri.

## g. Memiskinkan koruptor
INDONESIA  Corruption  Watch  (ICW)  mendesak  pemerintah  segera  memiskinkan  para koruptor. Sanksi penjara dinilai tidak membuat para koruptor jera. Koordinator ICW Adnan Topan  mengatakan  kasus  korupsi  tidak  selesai  jika  koruptor  sekadar  dipenjara.  Sebab, koruptor bisa membuat izin sakit saat di penjara. Padahal, mereka ternyata kabur ke hotel dan lain  sebagainya.  Bahkan  tidak  sedikit  para  koruptor  hidup  mewah  dalam  penjara.  “Jika  ini terjadi,  berarti  ada  yang  keliru  dari  pemberantasan  korupsi ”  kata   dnan  di  Gedung  Pakarti Center,  Jakarta  Pusat,  kemarin.  Adnan  mengimbau  pemerintah  fokus  memaksimalkan pengembalian  uang  negara.  Sebab,  jumlah  pengembaliannya  masih  jauh  dari  nilai  korupsi. “Nilai  korupsi  pada        mencapai  Rp 9 4  triliun  yang  dikembalikan  Rp  4  triliun ”  kata Adnan.  Adnan  menilai  memiskinkan  koruptor  lebih  efektif  jika  dibandingkan memenjarakannya   dengan  harapan  koruptor  akan  jera.  “Orang  lebih  takut  dimiskinkan daripada masuk penjara ” kata Adnan.
nalisis  UKU  N KORUPTOR   K N ENTENG  “Korupsi makin marak” ini sejalan atau mendukung artikel-artikel sebelumnya diantaranya :
a) Anonim (2019) dalam paper berjudul RKUHP: Hukuman koruptor makin enteng, 'korupsi makin  marak'.
b) Khaerudin (2013) dalam paper judul "Hukuman Koruptor Terlalu Ringan".
c) Abdu Aziz (2016) dalam paper berjudul "Tumpulnya Vonis untuk Para Koruptor" .

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan:
Hukum  bagi  para  pelaku  korupsi  tampak  berlawanan  arah  dengan  efek  jera sebagaimana dimaksudkan adanya hukum positif di dalam UU. Salah satu penyebabnya, dan ini sering menjadi  bahan bahasan publik, adalah hukuman  yang dijatuhkan hakim bagi  para koruptor  dipersepsikan  belum  sebanding  dengan  kejahatan  luar  biasa  tersebut.  Di  kalangan masyarakat,  selama  ini,  pemahamannya  merentang  ke  dalam  dua  kutub.  Pada  satu  kutub adalah  aspek  moral.  Dalam  perspektif  moral,  ringannya  hukuman  ditafsirkan  sebagai cerminan  moralitas  hakim.  Hakim  yang  memiliki  catatan  karier  yang  bersih  diyakini  berani menjatuhkan  hukuman  berat,  sedangkan  hakim  yang  memiliki  rekam  jejak  abu-abu  diduga menetapkan  jenis  hukuman  yang  enteng-enteng  saja.  Jadi,  ketika  kebanyakan  hakim dipandang menghukum terdakwa korupsi dengan sanksi ringan, secara tidak langsung itulah indikasi  memprihatinkannya  moralitas  sang  pengadil  di  mata  publik.  Pada  kutub  seberang adalah  kompetensi  kerja  hakim.  Kompetensi  di  sini  merupakan  konstruk  psikologi,  bukan konstruk  legal.  Sebagai  konstruk  psikologi,  kompetensi  yang  saya  maksud  bukan kewenangan,  melainkan  pengetahuan,  keterampilan,  dan  pengalaman  kerja  hakim.  Dalam perspektif  kompetensi,  hakim  dengan  jam  terbang  tinggi  akan  mampu  membongkar  kasus secara  mendalam   sehingga  percaya  diri  untuk  “menagih”  pertanggungjawaban  terdakwa korupsi lewat hukuman  yang berat. Jadi, ada korelasi positif antara kompetensi kerja hakim dan berat-ringannya hukuman bagi koruptor.

## Saran:
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran di antaranya:
a. Diharapkan  pemerintah  bertindak  tegas  terhadap  hukuman  yang  dirasa  masih  terlalu ringan  bagi  para  koruptor,  pemerintah  jangan  tutup  mata  Dnegan  hukum  yang  kian hari kian tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Pemerintah melakukan tinjauan kembali terhadap hukum tersebut dan segera melakukan tindakan.
b. Diharapkan  pemerintah  terus  berupaya  untuk  mengoptimalkan  pencegahan  dan pemberantasan tindak pidana korupsi terutama melalui penguatan integritas dan etika penyelenggara  negara,  reformasi  birokrasi  dan  keterbukaan  informasi  public  karena penyelenggaralah  yang  paling  berpeluang  untuk  melakukan  tindak  pidana  korupsi, terutama apabila penyelenggara negara tersebut tidak mempunyai integritas dan etika yang baik dan tidak ada keterbukaan informasi kepada publik.
c. Para penegak hukum agar dapat menegakkan peraturan perundang-undangan tentang korupsi, para hakim agar memberikan hukuman bagi koruptor  yang setimpal dengan perbuatannya. Bukan dengan mudahnya memberikan kasasi bagi para koruptor.
d. Undang-undang  yang  mengatur  hukuman  untuk  para  koruptor  hendaknya  jangan dibuat  lebih  ringan.  Hukuman  yang  sudah  ada  saja  masih  dirasa  ringan  dan  tidak memberikan efek jera. Apalagi  jika revisi hukuman itu membuat  mereka kegirangan karena  lebih  ringan.  Seharusnya  ditambah  berat  hukuman  untuk  para  koruptor tersebut.
e. Meningkatkan  kualitas  aparat  penegak  hukum.  Bukan  aparat  yang  mudah  untuk disuap.  Aparat  yang  benar-benar  mengabdi  pada  negeri,  tanpa  ada  pamrih.  Aparat disini alat kelengkapan negara yang sangat vital. Karena jika aparatnya rusak , maka makin akan semakin banyak korupsi pada Negeri ini dan menjadi budaya.
f. Pemimpin  masyarakat,  baik  di  pusat  maupun  daerah  hendaknya  mampu mengakomodasi  masyarakat  yang  dipimpinnya  untuk  membuka  diri  terhadap  para mantan pelaku korupsi  demi pemulihan dan pembaruan mental  sehingga  residu  nilai koruptif dapat benar-benar sirna.
g. Mengembalikan  fungsi  penjara  sebagaimana  mestinya.  Bukan  penjara  yang memberikan fasilitas-fasilitas yang membuat para koruptor betah di dalamnya. Jangan ada perbedaan perlakuan para penghuni penjara. Si kaya dan si miskin. Fungsi penjara yang harusnya membuat jera para koruptor.

## DAFTAR RUJUKAN
Ananto,M.  Ihsan.  2011.  [Online]  http://republicsociety8h.blogspot.com/2011/02/pengertian- anti-korupsi-dan-instrumen.html?m=1. [5 Januari 2020]
Ayu Azanella,Luthfia . 2018. Data KPK, Angka Penindakan Korupsi pada 2018 Turun 41,2 Persen. [Online] https ://nasional.kompas.com/read/2018/12/10/15314821/data-kpk- angka-penindakan-korupsi-pada-2018-turun-412-persen?amp=1&page=2.  [5  Januari 2020]
Aziz,Abdul . 2016. Tumpulnya Vonis untuk Para Koruptor. [Online] https ://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/tumpulnya-vonis-untuk-para-koruptor- bz76. [5 Januari 2020]
BBC.  2019. RKUHP:  Hukuman  koruptor  makin  enteng,  'korupsi  makin  marak'  . [Online] https ://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-49589230.  [5 Januari 2020]
Kompas Cetak. 2013. Hukuman
Koruptor Terlalu Ringan. [Online] https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2013/09/09/1113063/H ukuman.Koruptor.Terlalu.Ringan . [5 Januari 2020]
Kompasiana.  2013. Cara  Ampuh  Menghentikan  "Wabah"  Korupsi  di  Indonesia!. [Online] https://www.kompasiana.com/jimmy1962/5528f3266ea8340d348b4617/cara-ampuh- menghentikan-wabah-korupsi-di-indonesia. [5 Januari 2020]
Mandiri,Ardi . ICW: Hukuman bagi Koruptor Terlalu Ringan .[Online] https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/news/2017/08/13/145523/icw- hukuman-bagi-koruptor-terlalu-ringan .[5 Januari 2020]
Purwanti,Puput.  2018. Mengapa  Hukuman  yang  Masih  Rendah  Bagi  Para  Koruptor
Pembahasan dan Solusinya .[Online]
https://www.google.com/amp/s/hukamnas.com/hukuman-yang-masih-rendah-bagi- para-koruptor/amp. [6 Januari 20201]
Super
User. 2017. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. https://acch.kpk.go.id/id/jejak- pemberantasan/uu-30-tahun-2002-komisi- pemberantasan-tindak-pidana-korupsi. [5 Januari 2020]
TEMPO.2014. Hukuman Koruptor Dinilai Masih Terlalu Ringan .[Online] https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/544260/hukuman-koruptor- dinilai-masih-terlalu-ringan. [5 Januari 2020]
Thz/P-3. 2019.
Memiskinkan Koruptor Lebih Efektif ketimbang Penjara. https://www.google.com/amp/s/m.mediaindonesia.com/amp/amp_detail/212311- memiskinkan-koruptor-lebih-efektif-ketimbang-penjara. [5 Januari 2020].
Wikipedia. Korupsi . [Online] https://id.m.wikipedia.org/wiki/Korupsi. [5 Januari 2020]
Wikipedia. Korupsi  di  Indonesia. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Korupsi_di_Indonesia.  [5 Januari 2020]