JARINGAN SOSIAL RAJO PENGHULU DALAM PENANGANAN MASALAH SOSIAL
( Sebagai Wujud Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu
Nomor 29 Tahun 2003)
Oleh: Yessilia Osira 

## ABSTRAKSI
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberlakukan Adat Kota   Bengkulu   merupakan   salah   satu   dasar   bagi   Rajo   Penghulu   sebagai   perwujudan lembaga adat di tingkat kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Perdebatan tentang apakah aturan adat bisa dibuat formal atau hanya sekedar kesepakatan informal dalam masyarakat, semestinya  tidak menjadikan Lembaga Adat Bengkulu surut dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan. Untuk itu, jaringan sosial Rajo Penghulu merupakan salah satu aspek penting yang perlu dikembangkan.
Kata Kunci: Jaringan Sosial, Lembaga Adat Bengkulu

## A. Pendahuluan
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29  Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota   Bengkulu   menyebutkan   bahwa   yang dimaksud dengan adat istiadat adalah bagian dari kebudayaan yang mewujudkan perilaku, sistem   pergaulan,   tata   cara,   adab   sopan santun   dan   pelestarian   budaya   leluhur. Berbagai   aspek   yang   melekat   padanya, seperti;   kesenian,   keterampilan,   etika,   dan estetik,   memberi   corak   dan   nilai   tambah kepada seni budaya. Mendorong kita sebagai bangsa   indonesia   khususnya   masyarakat Bengkulu   untuk   memelihara   dan mengembangkan aset budaya yang bernilai.
Sebagai   amanat   peraturan   daerah tersebut,  maka dibentuklah  Lembaga  Adat, yaitu kelembagaan yang menyelenggarakan, melaksanakan dan menegakkan hukum adat Kota Bengkulu.  Lembaga Adat ini meliputi Rajo   Penghulu   di   Kelurahan,   Badan Musyawarah Adat (BMA) Kecamatan yang berada di kecamatan, dan BMA Kota yang berada di tingkat Kota Bengkulu (Peraturan Daerah     Kota   Bengkulu   Nomor   29   tahun 2003   tentang     Pemberlakuan   Adat   Kota Bengkulu. Bab I pasal 2).
Penelitian   Yessilia   Osira   dkk   (2012) menyatakan bahwa Rajo Penghulu, sebagai merupakan perwujudan  dari Lembaga Adat
Bengkulu yang berada di tingkat kelurahan pada   dasarnya   merupakan   suatu kelembagaan   sosial   yang   mempunyai peranan   dalam   penanganan   masalah   sosial kemasyarakatan seperti penanganan masalah tuna   susila,   pencurian,   perselisihan   warga, bahkan   pembunuhan.   Dalam   rentang   kerja lembaga   adat   sebelum   pemberlakuan peraturan daerah tentang pemberlakuan adat tersebut sampai sekarang, Rajo Penghulu di Kelurahan   Rawa   Makmur   Permai   banyak mengalami hambatan seperti: 1) kurangnya sosialisasi keberadaan lembaga adat kepada masyarakat,   2)   kurangnya   kegiatan pengembangan kapasitas bagi pengurus adat, 3)kurangnya   pencatatan   atas   permasalahan warga yang ditangani.
Setiap   kelembagaan   sosial   terdiri   atas elemen   pembentuknya   yang   saling berhubungan satu sama lain dan membentuk satu kesatuan utuh yang terikat melalui suatu jaringan   sosial.   Menurut   David   A. Hardcastle   “Social   networks   are   social arrangements   of   people,   groups, organizations,   or   other   social   units   that interact and engage in exchanges to achieve their   purposes   (2004).   Secara   sederhana, jaringan sosial sebenarnya merupakan salah satu   bentuk   strategi   dan   tindakan   yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun
 Dosen Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Oktober – Desember 2015 ISSN : 2252-5270
masyarakat   dalam   menghadapi   lingkungan pekerjaannya   yang   tidak   menentu   atau diliputi   oleh   berbagai   keterbatasan- keterbatasan   yang   dimiliki.   Berkaitan dengan  pengertian  tersebut, Rajo Penghulu pun   sangat   membutuhkan   individu, kelompok   atau   masyarakat   lain,   sebagai suatu strategi bagi pemecahan masalah atau pemenuhan   kebutuhan   yang   dihadapi, termasuk dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
Atas dasar tersebut, maka penelitian ini memfokuskan   pada   “Bagaimana   Jaringan Sosial   Rajo   Penghulu   dalam   Penanganan Masalah   Sosial   sebagai   Perwujudan Implementasi Perda Kota Bengkulu Nomor 29   Tahun   2003”.     Penelitian   ini   bertujuan untuk menggambarkan secara jelas tentang jaringan   sosial   Rajo   Penghulu   Kelurahan Rawa   Makmur   Permai   dalam   penanganan masalah   sosial.   Melalui   penelitian   ini, diharapkan   Lembaga   Adat   Bengkulu, khususnya   Rajo   Penghulu   dapat mengembangkan   jaringan   sosialnya sehingga   pelaksanaan   tugas   dan   fungsinya optimal.

## B. Metodologi Penelitian
Penelitian   ini   menggunakan  desain penelitian deskriptif kualitatif   yang bertujuan   untuk   mengetahui   secara   detail dan mendalam tentang jejaring sosial Rajo Penghulu kelurahan Rawa Makmur Permai dalam     penanganan   masalah  sosial. Penelitian   kualitatif   merupakan   penelitian yang dilakukan pada latar alamiah, dimana peneliti   adalah   sebagai   instrumen   kunci, teknik   pengumpulan   data   dilakukan   secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan
hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna   daripada   generalisasi.   (Sugiyono   : 2008).
Dalam penelitian ini data primer tentang jaringan   sosial   dalam   penanganan   masalah sosial  didapatkan   melalui   wawancara, observasi     dan   focus   group   discussion (FGD)  dengan  pengurus   Rajo   Penghulu Kelurahan   Rawa   Makmur   Permai,   aparat pemerintah, dan tokoh   masyarakat. Sedangkan   data   sekunder   didapatkan melalui   studi   dokumentasi  yang   berkaitan dengan   peraturan   perundangan-undangan tentang lembaga adat bengkulu.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rajo   Penghulu   Kelurahan   Rawa   Makmur Permai   terdiri   dari  elemen  Pengulu   Adat, Penghulu   Syara’,   dan   Cerdik   Cendikio. Ketiga  elemen  Rajo Penghulu tersebut  juga terdiri   dari  elemen-elemen   berupa   orang- orang  awalnya   dipilih   oleh   perwakilan masyarakat   dan   ditetapkan   oleh   Surat Keputusan   Walikota   Bengulu.  Dengan demikian   Rajo   Penghulu   pun   sebenarnya merupakan   jaringan   sosial   yang   tersusun atas   Penghulu   Adat,   Penghulu   Syara’   dan Cerdik   Cendikio.   Masing   masing   elemen tersebut   juga   merupakan   jaringan   sosial yang   tersusun   atas   orang-orang   yang ditunjuk oleh masyarakat untuk menjalankan amanat   sebagai   Rajo   Penghulu.   Dapat dikatakan   hal   tersebut   merupakan   jaringan internal  Rajo Penghulu, yang lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1. Elemen Penyusun Jaringan Sosial Rajo Penghulu
Penghulu Syara’
Cerdik Cendikio
Keterangan:
: elemen-elemen jaringan sosial berupa orang-orang yang dipilih dan ditetapkan baik sebagai penghulu adat, penghulu syara’ maupun sebagai cerdik cendikio. Pada umumnya mereka merupakan tokoh-tokoh masyarakat di wilayah tersebut. : pola hubungan sosial antar elemen

## Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2015
Jaringan-jaringan   hubungan   yang terbentuk   dalam   kelembagaan   Rajo Penghulu   tersebut   menjadi   penting   karena keberfungsian   Rajo   Penghulu   sangat tergantung   pada   bagaimana   pengelolaan hubungan   sosial   diantara  elemen-elemen tersebut yang  telah diatur dalam tugas dan fungsi masing-masing elemen.
Penelitian   Yessilia   Osira   dkk   (2012) menyebutkan,   bahwa   berdasarkan   Perda Kota   Bengkulu   Nomor   29   tahun   2003, keteraturan   jaringan   sosial   internal   Rajo Penghulu diikat oleh tugas dan fungsi Rajo Penghulu sebagai berikut:

## Matrik 1. Tugas dan Fungsi Rajo Penghulu
Tugas Pokok Rajo Penghulu  Membina dan memelihara pelaksanaan hukum adat di kelurahan Kota Bengkulu  Sebagai penghubung masyarakat adat dengan BMA Kecamatan  Sebagai mitra utama Lurah Fungsi Rajo Penghulu  Mencegah   terjadinya   pelanggaran   hukum   adat   (Dapek   Salah)   yang menyebabkan terjadinya Denda Adat  Mendorong   anggota   masyarakat   untuk  secara   bersama-sama   pegang pakei adat  Menyelesaikan   Dapek   Salah   secara   arif,   patut   dan   bijaksana   sesuai dengan ketentuan hukum adat
 Memelihara   keseimbangan   antara   kemajuan   zaman   dan   tuntutan kebutuhan masyarakat adat.
Sumber: Hasil penelitian Yessilia Osira dkk tahun 2012
Berkaitan   dengan   keteraturan  jaringan sosial,   Mitchell   (1969)   membagi   tiga   tipe keteraturan   dalam   jaringan   meliputi keteraturan     struktural,     keteraturan kategorikal  dan keteraturan  personal.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, merujuk pada   tipe   keteraturan   Mitchell   tersebut, maka jaringan  elemen  Rajo Penghulu dapat dikategorikan   pada   tipe   keteraturan structural   karena   tugas   dan   fungsi komponen-komponen dalam Rajo Penghulu
tersebut   diatur   secara   rinci   berdasarkan peraturan daerah Kota Bengkulu.
Keteraturan   dalam   jaringan   sosial berimplikasi   pada   pembentukan   struktur sosial.   Struktur   sosial   dapat   didefinisikan sebagai   pola   tentang     hak   dan   kewajiban para   pelaku   dalam   suatu   sistem   interaksi yang   terwujud   dari   rangkaian-rangkaian hubungan  sosial yang  relative stabil dalam suatu jangka waktu tertentu. Pengertian hak dan kewajiban para pelaku dikaitkan dengan

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Oktober – Desember 2015 ISSN : 2252-5270 Volume 4 No. 4
status   dan   peranan   masing-masing.Dalam konteks   hak   dan   kewajiban   tersebut,   baik tertulis maupun hanya tersirat, ada hak dan kewajiban Rajo Penghulu dalam penanganan masalah sosial.
Mitchell (1969) mempersyaratkan bahwa kekuatan   jaringan   dipengaruhi   oleh resiprositas,   intensitas,   dan   durabilitas hubungan   antar  pihak.   Hasil   penelitian menunjukkan   kurang   optimalnya   jaringan internal   di   dalam   Rajo   Penghulu.   Hal   ini ditandai   dengan   tidak   adanya   komunikasi dan   koordinasi   secara   sistematis   antara Penghulu Adat, Penghulu Syara’ dan Cerdik Cendikio   untuk   membahas   pelaksanaan tugas  dan  fungsinya  berserta  permasalahan yang   dihadapinya.   Hal   ini   seperti   yang dikemukakan   oleh   Bpk   Mahyudi   Alwi (ketua penghulu adat)….. “
Sejak terbentuk dan di SK kan walikota dulu, kami tu idak ado pembinaan yang rutin,   bahkan   pertemuan   antaro penghulu   adat,   penghulu   syara’   dan cerdik   cendikio   juga   terjadi   kareno pertemuan informal karena sama-sama jamaah masjid, tetapi tidak ada secara khusus membahas tentang pelaksanaan lembaga   adat   maupun   pembahasan tentang peranan adat dalam menangani masalah sosial……” Meskipun   secara   internal,   hubungan sosial   antara   elemen   penyusun   Rajo Penghulu tidak optimal, tetapi merujuk pada hasil   penelitian   Yessilia   Osira   dkk   (2015) tentang Pengembangan  Kapasitas Lembaga Adat   Bengkulu   dalam   Perlindungan   Anak yang   Berhadapan   dengan   Hukum, menunjukkan   adanya   jaringan   sosial   yang semakin luas terutama ketika Rajo Penghulu terlibat   dalam   penyelesaian   kasus-kasus permasalahan sosial kemasyarakatan. Hal ini dapat   dilihat   pada   penyelenggaraan sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang   dilakukan   pada   19   Desember   2015. Dalam   kegiatan   tersebut   hadir  pengurus Rajo   Penghulu   Kelurahan   Rawa   Makmur Permai   baik   Penghulu   Adat,   Penghulu Syara’ maupun cerdik cendikio. Di samping itu   juga   hadir   ketua-ketua   RT  dan   RW  di
Kelurahan   Rawa   Makmur   Permai, kamtibmas,   dan   tokoh   masyarakat. Bertindak   sebagai   narasumber   adalah:   1) Badan   Musyawarah   Adat   (BMA)   Kota Bengkulu   yang   menyampaikan   materi tentang   Peranan   Lembaga   Adat   Dalam Penanganan Masalah Sosial, 2) Dinas Sosial Provinsi   Bengkulu,   di   wakili   oleh   Pekerja Sosial, yang  menyampaikan materi  tentang Peran   Pekerja   Sosial   dalam   Penananan Masalah   Anak   yang   Berhadapan   dengan Hukum, 3) Kasat Reskrim Polres Bengkulu yang menyampaikan materi tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Kegiatan   yang   digagas   oleh   Ketua Penghulu   Adat   Kelurahan   Rawa   Makmur Permai   bersama   peneliti   dari   Jurusan Kesejahteraan   Sosial   FISIP   Universitas Bengkulu   tersebut   menunjukkan   adanya kerja   sama   yang   dilakukan   oleh   elemen- elemen   internal   Rajo   Penghulu   dengan elemen-elemen   eksternal   pada   akhirnya membentuk jaringan sosial Rajo Penghulu.
Hasil   penelitian   menunjukkan   bahwa setelah   kegiatan   tersebut,     jaringan   sosial Rajo   Penghulu   Kelurahan   Rawa   Makmur Permai   terdiri   dari:1)   Penghulu   Adat,   2) Penghulu   Syara’,   3)   Cerdik   Cendikio,   4) Rukun   Tetangga   (RT)   di   Kelurahan   Rawa Makmur Permai, 5) RW di Kelurahan Rawa Makmur   Permai,   6)   Lurah   Rawa   Makmur Permai,   7)   Kamtibmas   Polsek   Muara Bangkahulu,  8) Polres Bengkulu,  9) Dinas Sosial   Provinsi   Bengkulu,   10)   Jurusan Kesejahteraan   Sosial   FISIP   Universitas Bengkulu,   11)   Badan   Musyawarah   Adat (BMA)   Kecamatan   dan   Kota,   dan   12) Perkumpulan   Rumah   Kita   Peduli.   lebih jelasnya,   jaringan   sosial   Rajo   Penghulu Kelurahan   Rawa   Makmur   Permai   dapat digambarkan:
Gambar 2. Jaringan Sosial Rajo Penghulu
Lurah Rawa Makmur Permai Lurah Rawa Makmur Permai Ketua Rukun Tetangga (RT) Ketua Rukun Tetangga (RT) Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Ketua Rukun Warga (RW) Ketua Rukun Warga (RW) Jurusan Kesejahtera an Sosial Universitas Bengkulu Jurusan Kesejahtera an Sosial Universitas Bengkulu Penghulu Adat BMA Kota Bengkulu BMA Kota Bengkulu Cerdik Cendikio Penghulu Syara’ BMA Kecamatan Muara Bangkahulu BMA Kecamatan Muara Bangkahulu Polres Kota Bengkulu Polres Kota Bengkulu Kamtibmas Polsek Muara Bangkahulu
Kamtibmas Polsek Muara Bangkahulu Perkumpula n Rumah
Kita Peduli
Perkumpula n Rumah Kita Peduli

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Oktober – Desember 2015
Hasil   penelitian   yang   menunjukkan bahwa   komponen   jaringan   sosial   Rajo Penghulu,   berupa   aktor   individu   seperti Ketua   RT,  Ketua   RW,  Lurah,   Kamtibmas, dan   aktor   kelompok   maupun   masyarakat seperti   Perkumpulan   Rumah   Kita   Peduli, BMA Kota, BMA Kecamatan, Dinas Sosial, Polres dll., kelompok dan dan masyarakat. Konteks ini menunjukkan bahwa hubungan dapat   saja   terjadi   ditingkat   struktur   sosial skala   luas   maupun   tingkat   yang   lebih miskroskopik sebagaimana   elemen penyusun  Penghulu  Adat,  Penghulu  Syara’ dan Cerdik Cendikio yang terdiri dari orang perorangan tokoh-tokoh masyarakat.
Hasil   penelitian   menunjukkan   bahwa, apabila ditinjau dari tujuan hubungan sosial yang   membentuk   jaringan-jaringan   sosial yang ada dalam masyarakat,   merujuk pada pendapat   Agusyanto   (1997:26-28),   maka jenis   jaringan   sosial   Rajo   Penghulu Kelurahan   Rawa   makmur   Permai   dapat dibedakan   menjadi:   1) Jaringan   interest (jaringan   kepentingan),   dimana   hubungan- hubungan sosial yang membentuknya adalah hubungan-hubungan  sosial  yang  bermuatan
kepentingan.   Jaringan   ini   terbentuk   oleh hubungan-hubungan   yang   bermakna   pada tujuan-tujuan   tertentu.Struktur   yang   yang muncul   dari   jaringan   ini,   sebentar   dan berubah-ubah   bila   tujuan   sudah   dicapai karena tujuan bersifat spesifik dan konkret. Elemen  penyusun   jaringan   ini  misalnya Jurusan   Kesejahteraan   Sosial   FISIP Universitas Bengkulu karena berkepentingan dengan   proses   penelitian,   Perkumpulan Rumah Kita Peduli karena berkaitan dengan proses
pengembangan
kapasitas kelembagaan,   Dinas   Sosial   Provinsi Bengkulu,   Polres   Kota   Bengkulu, Kamtibmas   Polsek   Muara   Bangkahulu karena   keterkaitan   dengan   program penanganan   masalah   anak   berhadapan dengan   hukum,   dan   komponen   Ketua   RT- RW   dan   Lurah   karena   berkaitan   dengan warganya  2) Jaringan sentiment (jaringan emosi), yang terbentuk atas dasar hubungan- hubungan sosial yang bermuatan emosi, dan hubungan   tersebut   sendiri   menjadi   tujuan dan tindakan sosial. Struktur yang dibentuk oleh   hubungan   perasaan   ini   cenderung mantap dan permanen. Komponen penyusun
Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2015

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Oktober – Desember 2015 ISSN : 2252-5270 Volume 4 No. 4
jaringan   sosial   ini   dalam   penanganan masalah   anak   yang   berhadapan   dengan hukum   diantaranya   BMA   Kecamatan,   dan BMA Kota Bengkulu. Hal ini terjadi karena adanya   perasaan   “senasib”   sama-sama berposisi   dan   berperan   sebagai   lembaga adat.   3) Jaringan   power (kekuasaan), dimana   hubungan-hubungan   sosial   yang membentuknya   adalah   hubungan-hubungan sosial   yang   bermuatan   power.   Dalam jaringan kekuasaan, konfigurasi-konfigurasi saling keterkaitan antar pelaku di dalamnya disengaja  atau  diatur  oleh kekuasaan.  Tipe jaringan ini muncul bila pencapaian tujuan tujuan-tujuan   yang   telah   ditargetkan membutuhkan   tindakan   kolektif   dan konfigurasi   saling   keterhubungan   antar pelaku   yang   biasanya   bersifat   permanen. Unit-unit   sosialnya   adalah   adalah   artificial yang direncanakan atau distrukturkan secara sengaja oleh kekuasaan. Jaringan sosial tipe ini mempunyai pusat kekuasaan yang secara terus menerus mengkaji ulang kinerja unit- unit   sosialnya,   dan   mempolakan   kembali strukturnya   untuk   kepentingan   efisiensi Dalam   hal   ini   control   informal   tidak memadai,   masalahnya   jaringan   sosial   ini lebih komplek dibandingkan jaringan sosial yang   terbentuk   secara   alamiah.   Jaringan sosial   ini   tidak   dapat   menyandarkan   diri pada   kesadaran   para   anggotanya   untuk memenuhi   kewajiban   anggotanya   secara sukarela,   tanpa   insentif.     Pada   dasarnya Lembaga Adat Bengkulu, dalam hal ini Rajo Penghulu   mempunyai tingkat independensi yang tinggi karena merupakan lembaga yang mandiri,   tidak   berada   pada   sub   ordinasi lembaga-lembaga   lain.   Namun   demikian, jaringan kekuasaan juga dapat kita temukan dalam lembaga adat, yaitu  komponen Rajo Penghulu, BMA Kecamatan dan BMA Kota. Yang   Jaringan   kekuasaan   terjadi   karena apabila Rajo Penghulu tidak bisa menangani suatu   permasalahan,   maka   itu   menjadi tanggung jawab BMA Kecamatan, dan bila tidak mampu juga maka harus ditangani oleh BMA Kota. Dengan demikian sudah terjadi pembagian kewenangan  yang menunjukkan adanya jaringan kekuasaan.
Salah   satu   konsekuensi   pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 tahun 2003, adalah adanya  pembinaan dari pemerintah   terhadap   keberadaan   Lembaga Adat Bengkulu, dan itu bisa dimanifesasikan dalam   bentuk   penganggaran   bagi operasional   lembaga  adat,  maupun  insentif bagi pengurus lembaga adat. Hasil penelitian
ini   menunjukkan   konsekuensi   tersebut belum   dilaksanakan   oleh   pemerintah   Kota Bengkulu.

## G. Penutup
Pengembangan   jaringan  sosial  perlu dilakukan   karena   tidak   semua   lembaga sosial   termasuk   Rajo   Penghulu   Kelurahan Rawa   Makmur   Permai   mampu   memenuhi kebutuhan   atau   memecahkan   masalahnya sendiri, sehingga perlu mengakses  sumber- sumber   dan   menjalin   kemitraan   dengan lembaga   atau   organisasi   lainnya.   Tujuan dilakukannya pengembangan jaringan sosial yaitu   agar   Rajo   Penghulu   dapat mengkombinasikan   fungsi-fungsi   yang diperlukan bagi  pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian   masalah–masalah   sosial kemasyarakatan,   melalui   pertukaran informasi,   pengalaman,   pengetahuan   serta penyediaan   sumber-sumber   yang   berasal dari   dalam   lembaga   maupun   dari   luar lembaga   sehingga   dapat   meningkatkan keberdayaan Lembaga Adat Bengkulu.
Implementasi   Peraturan   Daerah   Kota Bengkulu   Nomor   29   Tahun   2003   tentang Pemberlakuan   Adat   Kota   Bengkulu semestinya   senantiasa   dimonitoring   dan dievaluasi   baik   oleh   pemerintah   Kota Bengkulu   maupun   oleh   masyarakat   luas termasuk   organisasi   sosial   sehingga keberadaan   peraturan   daerah   tersebut menjadi modal yang kuat bagi meningkatnya peranan   Lembaga   Adat   Bengkulu   dalam penanganan   masalah   sosial   di   wilayah Bengkulu

## DAFTAR PUSTAKA
David   A.   Hardcastle,   Patricia   R.   Powers, Stanley   Wenocur,   2004, Community Practice:  Theories and Skill  for Social Worker ,   Second   edition,   Oxford University Press Mitchel J Clyde, 1969, Social Networks in Urban Situations, Analyses  of personal relationship   ini   central   African   Towns , published   for   the   institute   of   african studies,   University   of   Zambia, Manchester University Press. Neuman,   W.   L.   (2000), Social   Research Methods ; Quantitative and Qualitative Approuches,   Fourth   Edition ,   USA   :   A Pearson Education Company. Ruddy Agusyanto, (2007), Jaringan Sosial dalam   Organisasi ,Jakarta,   PT   Raja Grafindo Persada Sugiyono   (2007), Metode   Penelitian Kuantitatif,   Kualitatif   dan   R   &   D , Bandung : Alfabeta. Suwarsih Madya, Prof., Ph.D. (2007). Teori dan Praktek Penelitian Tindakan ( Action Research ). Bandung : Alfabeta. Zuriah,   N   (2003), Penelitian   Tindakan dalam   Bidang   Pendidikan   dan   Sosial , Malang : Bayumedia Publising. Yessilia   Osira,   Syuplahan   Gumay,   Cucu Syamsudin,   2012, Peranan   Lembaga Adat   Bengkulu   dalam   Penanganan Masalah   Sosial   (Studi   Kasus   di Kelurahan   Rawa   Makmur   Permai Kecamatan   Muara   Bangkahulu   Kota Bengkulu), Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya AKSES Vol.11 No.1 Hal 81- 94  Edisi   Februari   2014.   ISSN   :   1693- 8356 Yessilia   Osira,   Alex   Abdu   Chalik,   Muria Herlina, Novi Hendrika Jaya Putra, 2015, Laporan   Penelitian   :Pengembangan Kapasitas   Lembaga   Adat   Bengkulu Dalam   Perlindungan   Anak   yang Berhadapan   dengan   Hukum .   LPPM Universitas Bengkulu. Yessilia   Osira,   2015, Laporan   Penelitian: Jaringan   Sosial   Rajo   Penghulu Kelurahan   Rawa   Makmur   Permai
Dalam   Penanganan   Masalah   Sosial , Perkumpulan Rumah Kita Peduli