## INDEPENDENSI DAN AKUNTABILITAS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN INSTRUMEN WESTMINSTER FOUNDATION FOR DEMOCRACY (WFD)
Ahmad Redi 1 dan Mohammad Ryan Bakry 2
1 Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia Email: redi.ahmad2010@gmail.com
2 Universitas YARSI, Jakarta, Indonesia Email: mohammadryanbakry@gmail.com

## Abstrak
Tulisan ini membahas mengenai bagaimana independensi dan akuntabilitas Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam menjalankan tugasnya terhadap potensi intervensi dari Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR).  Metode  yang  digunakan  yaitu  pendekatan  kualitatif,  dengan  teknik  pengumpulan data  studi  kepustakaan,  dan  teknik  analisis  data  melalui  teknik  deskriptif  analitis  kualitatif. Berdasarkan penilaian melalui Instrument Institutional design and governance, Actual autonomy in exercising  its  mandate dari Westminster  Foundation  For  Democracy  (WFD) terdapat  beberapa penilaian  independensi  dan  akuntabilitas  yang  rendah , yaitu  pada: (1)  sufficiency  of  financial resources  for  performing  its  functions;  (2)  extent  of  autonomy  to  generate  its  own  financial revenues; (3) security and stability of budget during past three years ; dan (4) stability of staff and extent of staff turn-over . Ke depan ORI harus memperbaiki beberapa skor rendah independensi dan akuntabilitas dengan relasi kelembagaannya kepada DPR.

## Kata kunci: Ombudsman Republik Indonesia, Independensi, Akuntabilitas, Kekuasaan, Kontrol

## Abstract
This  paper  discusses  the  independence  and  accountability  of  the  Ombudsman  of  the  Republic  of Indonesia  (ORI)  in  carrying  out  their  duties  regarding  potential  intervention  from  the  People’s Representative  Council  (DPR).  A  method  is  a  qualitative  approach,  with  library  research  data collection  techniques  and  data  analysis  techniques  through  qualitative  analytical  descriptive techniques. Based on an assessment through the Instrument Institutional design and governance, Actual  autonomy  in  exercising  its  mandate  from  the  Westminster  Foundation  For  Democracy (WFD),  there  are  several  assessments  of  independence  and  low  accountability,  namely  on:  (1) sufficiency of financial resources for performing its functions; (2) the extent of autonomy to generate its financial revenues; (3) security and stability of the budget during the past three years; and (4) stability of staff and extent of staff turn-over. In the future, ORI must improve several low scores on independence and accountability with its institutional relationship with the DPR.
Keywords:  Ombudsman  of  the  Republic  of  Indonesia,  independence,  accountability,  Power, Control

## A. Pendahuluan
Thynne dan Goldring dalam bukunya “ Power, Accountability  and  Control ”  memberikan pemahaman  bahwa  hak  konstitusional  setiap warga  negara  dapat  terlindungi  adalah  jika
tercipta  pemerintah  yang  akuntabel,  yakni pemerintah  yang  dapat  bertanggung  jawab dalam  melaksanakan  fungsinya.  Hal  ini berkaitan erat dengan satu di antaranya konsep pelayanan  publik  sebagai  bentuk  nyata
dialektika antara pemerintah dan warga negara dalam  kerangka  bernegara. 1 Terdapat  tiga esensi bentuk pertanggung-jawaban pemerintah  menurut  Thynne  dan  Goldring bahwa: 2 “First, government officials are responsible  for  doing  certain  things,  or performing certain acts, which attach to the  positions  they  occupy  within  the governmental system…. Second, there is an expectation that officials will perform their  official  taks,  or  discharge  their official  responsibility,  in  a  responsible manner…. Thirdly, officials are responsible  within  the  system  to  some institution  or  to  some  person  or  person for  the  discharge  of  the  responsibilities which they have been allocated.”
Gagasan  pembentukan state  auxiliary agencies, berdasarkan benang merah pemikiran  Thynne  dan  Goldring,  maka  harus juga mempertimbangkan esensi bentuk pertanggungjawaban atas fungsi yang diberikan terhadap lembaga tersebut. Menjadi penting,  sebab  pertanggung-jawaban  akan berhubungan dengan akuntabilitas dan independensi dari state auxilary agencies . Jika merujuk  pendapat  yang  dikemukakan  oleh Hendra Nurtjahjo bahwa “ …lembaga (institusi yang  independen,  tidak  ada  sesuatu  apa  pun yang  dapat  melakukan  intervensi  atau mengikatnya  dalam  mengambil  sikap  atau kebijakan yang diprediksinya dapat membawa kemaslahatan  bagi  tujuan  yang  sudah ditetapkan  untuknya. ” 3 Pendapat  ini  harus dipahami  berdasarkan  konsep  akuntabilitas dalam  kerangka  berpikir  negara  hukum demokrasi,  yaitu  suatu  independensi  dalam menjalankan fungsi kelembagaan berdasarkan hukum dan bukan kepentingan politik praktis, sehingga  terhindar  dari  intervensi  yang  dapat menyebabkan  ketidakpastian  hukum  bagi penegakan hak konstitusional warga negara. 4
1 Ian Thynne dan John Goldring. Accountability and  control:  Government  officials  and  the  exercise  of power . Sydney: Law Book Company, 1987.
2 B.  Guy  Peters  dan  Jon  Pierre,  “Handbook  of Public Policy,” Handbook  of  Public  Policy (2006):  1– 512.
Ombudsman  Republik  Indonesia  (ORI) sebagai  lembaga  yang  independen  memiliki tantangan mengenai independensinya dikaitkan  dengan  relasi  terhadap  lembaga- lembaga  negara  lain  yang  menjadi  objek  dari pengawasan  ORI  apabila  ada  laporan  dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan  publik.  Kondisi  dilematis  ini  tentu akan  menjadi  permasalahan  hukum  apabila intervensi dari berbagai lembaga mempengaruhi independensi
dan profesionalitas ORI.
Potensi gangguan terhadap independensi dari  ORI  ini  tentu  terkait  dengan  berbagai relasi  eksistensi  ORI  dengan  lembaga  lain, misalnya terkait perencanaan keuangan dengan Kementerian  Keuangan  dan  Kementerian Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan Perencanaan  Pembangunan  Nasional  dan  hak anggaran  oleh  DPR  yang  dalam  kebijakan anggaran oleh DPR RI, besaran anggaran ORI dalam tahun anggaran ditentukan oleh DPR RI. Padahal,  DPR  RI  sebagai  lembaga  yang melaksanakan  pelayanan  publik,  dapat  secara potensial  menjadi  terlapor  dari  dugaan maladministrasi yang akan diperiksa oleh ORI.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  7  UU  No. 37 Tahun 2008, terdapat 2 (fungsi) gugus tugas ORI,  yaitu:  (1)  gugus  tugas  pokok;  dan  (2) gugus  tugas  pendukung.  Tugas  pokok  yang dilakukan  ORI  dalam  rangka  melaksanakan fungsi menerima laporan, pemeriksaan substansi, menindaklanjuti laporan maladministrasi  penyelenggara  negara,  serta penyidikan  atas  prakarsa  sendiri  atas  dugaan maladministrasi  penyelenggaraan  pelayanan publik.
Dua  kata  kunci  dalam  tugas  pokok  ini, yaitu "Laporan" dan "Maladministrasi". Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui kewenangan, menggunakan kewenangan untuk tujuan selain dari tujuan kewenangan itu, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban
3 Hendra  Nurtjahjo.  "Lembaga,  Badan,  Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di  Indonesia:  Tin.  Jauan  Hukum  Tata  Negara." Jurnal Hukum & Pembangunan 35, no. 3 (2005): 275-287.
4 Linda  C.  Reif. The  ombudsman,  good governance, and the international human rights system . Martinus Nijhoff Publishers, 2004.
hukum  dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik  yang  dilakukan  oleh  Penyelenggara Negara  dan  pemerintah  yang  menimbulkan kerugian material. dan/atau kerugian immateriil  bagi  masyarakat  dan  perorangan (Pasal  1  angka  3  UU  37  Tahun  2008). Sedangkan  laporan  adalah  pengaduan  atau penyampaian  fakta  yang  diselesaikan  atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan  secara  tertulis  atau  lisan  oleh siapapun yang menjadi korban maladministrasi.  (Pasal  1  angka  4  UU  37 Tahun 2008).
Selanjutnya  tugas  pendukung  ORI terkait dengan tugas koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintah  lainnya  serta  lembaga  masyarakat dan perseorangan, membangun jaringan, upaya pencegahan
maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan pelaksanaan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan oleh undang-undang.
Sebagai  lembaga  yang  mandiri,  dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No. 37 Tahun 2008, ORI tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi,  dituntut,  atau  dituntut  di  muka pengadilan. Hal ini secara khusus diatur dalam Pasal  10  UU  No.  37  Tahun  2008.  Frasa mengenai  “ORI  tidak  dapat  ditangkap…”, memang  memiliki  arti  yang  luas  mengingat subjek  hukum  yang  diatur  dalam  norma  ini adalah “ORI” yang merupakan lembaga, bukan orang  perseorangan  (rechtpersoon)  yang menjalankan  lembaga  ORI  .  Untuk  itu,  perlu dimaknai bahwa “ORI tidak dapat ditangkap…”  adalah  orang-orang  yang menjalankan tugas dan fungsi ORI, dalam hal ini  anggota  dan  pendamping.  Selanjutnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, ORI sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 37 Tahun 2008 terikat dengan prinsip independen, tidak  diskriminatif,  tidak  memihak  dan  bebas biaya”.
Mengenai obyek pengawasan ORI diatur secara tegas dalam Pasal 6 UU No. 31 Tahun 2008 yaitu BUMN, BUMD, dan badan hukum, serta  badan  swasta  atau  perseorangan  yang diberi  tugas  menyelenggarakan  pelayanan publik  tertentu.  Perlu  diketahui,  ketentuan objek pengawasan ORI sebenarnya merupakan
antitesis  dari  proses  pemberian  pelayanan publik  oleh  BUMN,  BUMD,  dan  badan hukum, maupun badan swasta atau perorangan (yang  bertugas  menyelenggarakan  pelayanan publik  tertentu)  yang  belum  maksimal  dalam arti  pengaduan  pelayanan  publik  yang dilakukan oleh badan-badan tersebut (sebelum adanya  ombudsman)  hanya  disampaikan kepada  instansi  terlapor  dan  penanganannya sering  dilakukan  oleh  pejabat  yang  terlapor sehingga  masyarakat  belum  mendapatkan perlindungan hak konstitusional warga negara yang memadai.  Kondisi ini dalam prakteknya diterima  sebagai  bentuk  praktek  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang konservatif.
Mengenai kewenangan ORI diatur dalam Pasal  8  UU  No.  37  Tahun  2018  bahwa  ORI disahkan:
1. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari  Pelapor,  Terlapor,  atau  pihak  terkait lainnya mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
2. Meneliti  keputusan,  korespondensi,  atau dokumen lain yang ada pada Pelapor atau Terlapor  untuk  mendapatkan  kebenaran Laporan;
3. meminta  klarifikasi  dan/atau  salinan  atau fotokopi  dokumen  yang  diperlukan  dari instansi  manapun  untuk  pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;
4. Memanggil  Pelapor,  Terlapor,  dan  pihak lain yang terkait dengan Laporan;
5. Melengkapi  laporan  melalui  mediasi  dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
6. Membuat
Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk
Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau  rehabilitasi  kepada  pihak  yang dirugikan;
7. Untuk kepentingan umum mengumumkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi
Pasal  1  UU  No.  25  Tahun  2009  secara tegas  mengatur  tentang  mediasi  sengketa pelayanan publik antar pihak melalui pendampingan, baik oleh Ombudsman sendiri maupun  melalui  mediator  yang  dibentuk Ombudsman  dan  ajudikasi  terhadap  proses penyelesaian  sengketa  layanan  publik  antar pihak yang diputuskan oleh Ombudsman. Hak
masyarakat untuk mengadukan pelaksana yang melanggar  standar  pelayanan  dan/atau  tidak meningkatkan  pelayanan  kepada  ORI  diatur dalam Pasal 18 huruf g dan h). 5 Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2009 secara tegas mengatur tentang mediasi sengketa pelayanan publik antar pihak melalui pendampingan, baik oleh Ombudsman sendiri  maupun  melalui  mediator  yang dibentuk  Ombudsman  dan  ajudikasi  terhadap proses  penyelesaian  sengketa  layanan  publik antar pihak yang diputuskan oleh Ombudsman. Hak masyarakat untuk mengadukan pelaksana yang  melanggar  standar  pelayanan  dan/atau tidak  meningkatkan  pelayanan  kepada  ORI
diatur  dalam  Pasal  18  huruf  g  dan  h. 6 Selanjutnya Pasal  35 ayat  (3) huruf b tentang pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik,  dan  Pasal  44  ayat  (1),  (3)  dan  (4) tentang penyelesaian pengaduan. 7
Organisasi  dalam  lembaga  ORI  diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2008 bahwa  ORI  terdiri  dari  1  (satu)  orang  Ketua merangkap  anggota,  1  (satu)  Wakil  Ketua merangkap  anggota,  dan.  7  (tujuh)  orang anggota.  Pelaksanaan  tugas  dan  wewenang ORI  dibantu  oleh  Asisten  Ombudsman, 8 dan Sekretariat Jenderal. 9 Struktur organisasi  ORI dapat dilihat di Gamar 1.
Sumber: Ombudsman Republik Indonesia, http://ombudsman.go.id/profiles/index/pfso
Gambar 1. Struktur Organisasi Ombudsman Republik Indonesia.
Lebih rinci lagi, UU No. 37 Tahun 2008 diatur  lebih  lanjut  dalam  beberapa  peraturan pelaksanaan, antara lain:
1. Peraturan  Pemerintah  Nomor  64  Tahun 2012  tentang  Sistem  Manajemen  Sumber Daya  Manusia  Ombudsman  Republik Indonesia;
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  96  Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik;
5 UU  no.  25  Tahun  2009,  LN  No.  112  Tahun 2009 6 Ibid .
3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata  Kerja  Perwakilan  Ombudsman Republik Indonesia di Daerah;
4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun
2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia; dan
5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun 2005  tentang  Pedoman  Pembinaan  dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
7 Ibid .
8 UU No 37 Tahun 2008, LN No 138 Tahun 2008
9 Ibid .
Struktur  organisasi  di  bawah  Ketua  dan Wakil  Ketua  ORI,  secara  teknis  diatur  dalam Peraturan  Ombudsman  Republik  Indonesia Nomor  30  Tahun  2018  tentang  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Asisten Ombudsman  Republik  Indonesia  (Peraturan Ombudsman  Nomor  30  Tahun  2018)  dan Peraturan  Sekretaris  Jenderal  Ombudsman Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2018 tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Sekretariat  Jenderal  Ombudsman  Republik Indonesia  (Peraturan  Sekretaris  Jenderal Nomor 1 Tahun 2018). Peraturan Ombudsman Nomor  30  Tahun  2018  Pasal  2  ayat  (1) mengatur,  Pendampingan  Ombudsman  dibagi menjadi:  a.  Kelompok  Asisten  Inisiatif Strategis; b. Grup Asisten Kontrol Kualitas; c. Kelompok  Pembantu  Zat;  dan  D.  Kelompok Pendampingan Perwakilan. Kelompok Pendampingan  a,  b  dan  c  berkedudukan  di Ombudsman  Pusat.  Selanjutnya,  Kelompok Pendampingan d berkedudukan di daerah.
Gugus Pendampingan Inisiatif Strategis, Gugus  Pendampingan  Kendali  Mutu,  Gugus Pendampingan Substansi, dan Gugus
Pendampingan Perwakilan berdasarkan Peraturan  Ombudsman  No.  30  Tahun  2018 Pasal  32  tentang  Tata  Kerja  menerapkan prinsip  koordinasi,  integrasi,  dan  sinkronisasi di  lingkungan  masing-masing  maupun  antar organisasi.  unit  dalam  lingkungan  ORI.  Pasal 30  Peraturan  Ombudsman  Nomor  30  Tahun 2018 mengatur tentang
Administrasi,
Sekretaris  Jenderal  membentuk  Tata  Usaha untuk masing-masing kelompok pendampingan dan satuan kerja khusus.
Menurut Pasal 4 Peraturan Sekjen No. 1 Tahun  2018  mengatur  bahwa  terdapat  biro yang terbagi menjadi: a. Biro Perencanaan dan Keuangan;  b.  Biro  Hukum,  Kerjasama  dan Organisasi;  c.  Biro  Fasilitasi  Pelayanan Teknis;  d.  Biro  Humas  dan  Teknologi Informasi; e. Biro Sumber Daya Manusia dan Data  Umum;  dan  f.  Inspektorat.  Tata  kerja Sekjen  Ombudsman  dan  masing-masing pimpinan unit organisasi diatur dalam Pasal 94 dan  95  Peraturan  Sekjen  No.  1  Tahun  2018 bahwa Sekjen Ombudsman dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya  wajib melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang  ORI,  sedangkan  setiap  pimpinan unit organisasi bertanggung jawab untuk saling memimpin dan berkoordinasi serta memberikan pengarahan dan petunjuk pelaksanaan  tugas  di  bawahnya.  Selanjutnya Gugus  Tugas  diatur  dalam  Peraturan  Sekjen No.  1  Tahun  2018  Pasal  92  bahwa “mempunyai  tugas  melaksanakan  kegiatan sesuai dengan bidang fungsional keahlian dan keterampilan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh satuan  kerja.  Susunan  Organisasi  Sekretariat Jenderal dapat dilihat di Gambar 2.
Source: Ombudsman Republik Indonesia, http://ombudsman.go.id/profiles/index/pfso
Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
Sistem manajemen sumber daya manusia di  ORI  diatur  secara  khusus  dalam  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  64 Tahun  2012  tentang  Sistem  Manajemen Sumber Daya Manusia Ombudsman Republik Indonesia  (PP  No.  64  Tahun  2012). 10 Pasal  2 PP No. 64 Tahun 2012 mengatur bahwa SDM ORI  terdiri  dari  Asisten  Ombudsman  dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman. Khusus untuk rekrutmen  dan  seleksi  calon  Asisten  ORI dilakukan secara terbuka. 11
Asisten  Ombudsman,  yaitu  pegawai tetap  yang  memenuhi  persyaratan  yang ditentukan dan diangkat oleh Ketua Ombudsman  dan  ditempatkan  pada  jenjang tertentu sesuai dengan pengalaman, kompetensi,  dan  keahliannya  berdasarkan jenjang jabatan, yaitu Asisten Utama, Asisten Muda, Asisten Rekan, dan Asisten Utama.
Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan membahas  mengenai  kedudukan,  fungsi,  dan relasi  ORI  dengan  DPR  RI  serta  gagasan peningkatan efektivitasnya.

## B. Discussion: Independensi dan Akuntabilitas Ombudsman Republik Indonesia
Dasar  pembentukan  ORI  adalah  UU  No.  37 Tahun  2008,  yang  berwenang  mengawasi penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang diselenggarakan  oleh  Penyelenggara  Negara dan  pemerintahan  baik  di  pusat  maupun  di daerah  termasuk  yang  diselenggarakan  oleh Badan  Usaha  Milik  Negara,  Badan  Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta  badan  swasta  atau  perseorangan  yang diberi  tugas  menyelenggarakan  pelayanan publik tertentu . Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2008 menyatakan “Ombudsman merupakan lembaga  negara  yang  bersifat  mandiri  dan tidak  memiliki  hubungan  organik  dengan lembaga  negara  dan  instansi  pemerintahan lainnya,  serta  dalam  menjalankan  tugas  dan wewenangnya  bebas  dari  campur  tangan kekuasaan  lainnya.”Selanjutnya  dalam  Pasal
10 Peraturan Pemerintah no. 64 Tahun 2012, LN No. 146 Tahun 2012
29  ayat  (1)  dalam    memeriksa  Laporan, Ombudsman  wajib  berpedoman  pada  prinsip independen,  nondiskriminasi,  tidak  memihak, dan tidak memungut biaya. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2008, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga ORI memiliki dasar hukum yang kuat sebagai State Auxiliary Agencies.
Objek  dari  kewenangan  ORI  jika merujuk pada Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2008 adalah  penyelenggaraan  pelayanan  publik dengan  substansi  objek  kewenangan  ialah maladministrasi  (Pasal  4  huruf  d  UU  NO.  37 Tahun 2008).  UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan  Publik.  Peraturan  perundang- undangan  lainnya  yang  berkaitan  dengan pelayanan publik yakni UU No. 30 Tahun 2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan  (secara implisit menyebutkan ORI) “Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang  meliputi  fungsi  pengaturan,  pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan”,  dan  UU  No.  23  Tahun  2014 tentang  Pemda  “Urusan  Pemerintahan  Wajib terdiri  atas  Urusan  Pemerintahan  yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan  yang  tidak  berkaitan  dengan Pelayanan Dasar. Selanjutnya, terdapat undang-undang yang secara eksplisit menyebutkan peran ORI dalam hal pengawasan  penyelenggaraan  fungsi  publik yaitu Pasal 18 huruf h UU No. 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik,  merupakan  hak masyarakat  untuk  “mengadukan  pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan Ombudsman”  Berdasarkan  uraian  tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga ORI memiliki kejelasan mandat dan objek kewenangan sebagai State Auxiliary Agencies.
Lembaga  ORI  terdiri  atas  9  anggota (termasuk  1  ketua  dan  1  wakil  ketua),  yang dipilih  oleh  DPR  RI  berdasarkan  calon  yang
11 Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2012 Pasal 8 ayat (1)
diusulkan oleh Presiden. 12 Berdasarkan aturan peralihan  UU  No.  37  Tahun  2008,  seluruh anggota Komisi Ombudsman Nasional ditetapkan  menjadi  anggota  Ombudsman Republik Indonesia
sampai dengan ditetapkannya  keanggotaan  yang  baru.  Pasal 11 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2008 mengatur “Ombudsman  terdiri  atas:  a.  1  (satu)  orang Ketua  merangkap  anggota;  b.  1  (satu)  orang Wakil  Ketua  merangkap  anggota;  dan  c.  7 (tujuh)  orang  anggota”.  Kriteria  rekrutmen ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 37 Tahun  2008  “Sebelum  mengajukan  calon anggota Ombudsman kepada Dewan Perwakilan  Rakyat,  Presiden  membentuk panitia  seleksi  calon  anggota  Ombudsman”. Panitia  yang  dibentuk  menurut  Pasal  15  ayat (2)  terdiri  atas  unsur  pemerintah,  praktisi hukum,  akademisi,    dan  anggota  masyarakat. Selanjutnya, menurut Pasal 16 ayat (1) dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak menerima  nama  calon  dari  panitia  seleksi, Presiden mengajukan 18 (delapan belas) nama calon anggota kepada DPR RI. 13
UU  No.  37  Tahun  2008  Pasal  22  (1) menentukan mekanisme pemberhentian Ketua, Wakil  Ketua,  dan  anggota  Ombusman  dari jabatannya  karena  sebab  berakhir  masa jabatannya, mengundurkan diri dan meninggal dunia. Pasal 22 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2008 secara  rinci  menyebut  syarat  pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman jika:
a. bertempat tinggal di  luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. tidak  lagi  memenuhi  persyaratan  jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
c. dinyatakan melanggar sumpah/janji;
12 Ombudsman  Republik  Indonesia.  "Laporan Tahunan 2008." Social Outreach & Local Development (SLD) and Community Relations (CR) (2009).
13 Pasal  16  ayat  (2)  UU  No.  37  Tahun  2008 mangatur  bahwa  “Dewan  Perwakilan  Rakyat  wajib memilih dan menetapkan 9 (sembilan) calon yang terdiri atas  Ketua,  Wakil  Ketua,  dan  anggota  Ombudsman dalam  waktu  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  kerja terhitung  sejak  tanggal  diterimanya  usul  dari  Presiden. Pasal 16 ayat (3) Calon Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman terpilih disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan  Rakyat  kepada  Presiden  paling  lambat  15 (lima  belas)  hari  kerja  terhitung  sejak  tanggal
d. menyalahgunakan
kewenangannya sebagai anggota
Ombudsman, berdasarkan  putusan  pengadilan  yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. terkena  larangan  merangkap  jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
f. dijatuhi  pidana  berdasarkan  putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
g. berhalangan  tetap  atau  secara  terus- menerus  selama  lebih  dari  3  (tiga)  bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya.
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan  bahwa  lembaga  ORI  memiliki kejelasan  pemilihan  ketua  dan  anggota menggunakan prinsip merit (proses melibatkan Presiden  dan  DPR  RI),  periodisasi  dengan jangka waktu ( fixed elelection ), dan mekanisme  pemberhentian  jabatan  ketua  dan anggota non political approach ORI  wajib  menerima  dan  berwenang memproses  (pengaduan  oleh  masyarakat mengenai  penyelenggaraan  pelayanan  publik) dan menyelesaikan (pengaduan oleh masyarakat  apabila  pengadu  menghendaki penyelesaian tidak dilakukan oleh penyelenggara). 14 Rekomendasi ORI dilakukan  dengan  berdasarkan  keputusan bersama  (mensyaratkan  satu  suara  terkait keputusan rekomendasi). Pasal 35 menentukan hasil  pemeriksaan  Ombudsman  dapat  berupa menolak Laporan; atau menerima Laporan dan memberikan  Rekomendasi.  Hal  ini  untuk mencapai  integritas  keputusan  rekomendasi agar stabilitas fungsi ORI dapat terjaga.
Penilaian  pemilihan  Ketua  dan  anggota merujuk Pasal 19 UU No. 37 Tahun 2008 harus memenuhi syarat-syarat:
berakhirnya  pemilihan  untuk  disahkan  oleh  Presiden. Pasal  16  ayat  (4)  Presiden  wajib  menetapkan pengangkatan  calon  terpilih  sebagaimana  dimaksud pada ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung  sejak  tanggal  diterimanya  surat  Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
14 Mikhael Warokka. "Peran Ombudsman Dalam Pengawasan  Pelayanan  Publik  Yang  Bebas  Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme." Lex Privatum 5, no. 1 (2017):  97-104;  Stephen  Sherlock.  "Combating corruption in Indonesia? The ombudsman and the assets auditing commission." Bulletin of Indonesian Economic Studies 38, no. 3 (2002): 367-383.
a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. sarjana  hukum  atau  sarjana  bidang  lain yang  memiliki  keahlian  dan  pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam  bidang  hukum  atau  pemerintahan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik;
e. berusia  paling  rendah  40    (empat  puluh) tahun  dan  paling  tinggi  60  (enam  puluh) tahun;
f. cakap,  jujur,  memiliki  integritas  moral yang  tinggi,  dan  memiliki  reputasi  yang baik;
g. memiliki pengetahuan
tentang Ombudsman; h. tidak  pernah  dijatuhi  pidana  berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan  tindak  pidana  yang  diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; dan
j. tidak menjadi pengurus partai politik.
Merujuk pada Pasal 19 huruf d dan huruf g, menunjukkan Ketua dan Anggota ORI harus memenuhi  dasar  kompetensi  bidang  yang terkait  tugas  dan  fungsi  ORI.  Selanjutnya, secara khusus Pasal 19 huruf j mengatur Ketua dan  Anggota  tidak  boleh  sebagai  pengurus partai  politik,  ini  menjadi  batasan  agar penyelenggaraan  ORI  bebas  unsur non  legal seperti kekuasaan politik.
Intervensi  kekuasaan  terhadap  ORI secara legal  normative sudah  diatur  perihal independensi dalam  Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (1)  UU  No.  37  Tahun  2008.  Secara  faktual ditemukan  persoalan  pembiayaan  ORI  yang bersumber  dari  APBN  yang  berhubungan dengan kinerja lembaga. Minimnya pembiayaan dan pemotongan anggaran (persoalan  besaran  alokasi  dana  operasional) yang  diusulkan  oleh  ORI  kepada  Pemerintah (kementerian keuangan), menjadi kendala pada
15 Solechan.  "Memahami  Peran  Ombudsman Sebagai  Badan  Pengawas  Penyelenggaraan  Pelayanan Publik di Indonesia." Administrative Law and Governance Journal 1, no. 1 (2018): 67-89.
tataran  implementasi  tugas  dan  fungsi  ORI, meskipun  tidak  secara  langsung  berpengaruh terhadap independensi kelembagaan. Selanjutnya, mekanisme masa jabatan 5 (lima) tahun dalam Pasal 17 UU No. 37 Tahun 2008
“Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman  memegang  jabatan  selama  masa 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk  1  (satu)  kali  masa  jabatan”  menjadi limitasi  intervensi  terkait  perubahan  “peta kekuasaan” politik atas ORI.
Pasal  20  UU  No.  37  Tahun  2008 melarang  Ketua,  Wakil  Ketua,  dan  anggota Ombudsman merangkap menjadi:
a. pejabat negara atau Penyelenggara Negara menurut peraturan perundang-undangan;
b. pengusaha;
c. pengurus  atau  karyawan  Badan  Usaha Milik  Negara  atau  Badan  Usaha  Milik Daerah;
d. pegawai negeri;
e. pengurus partai politik; atau
f. profesi lainnya.
Ketentuan  ini  memiliki  tujuan  agar Ketua dan Anggota tidak memiliki conflict of interest dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya.  Misal,  Pasal  20  huruf  d  (tentang larangan rangkap jabatan sebagai pengusaha), akan berkaitan dengan fungsi pengawasan ORI “…penyelenggaraan  pelayanan  publik    baik yang diselenggarakan oleh… badan swasta”
Dalam  pelaksanaan  tugas  memeriksa Laporan, Ombudsman wajib berpedoman pada prinsip “non-diskriminasi” dan “tidak memihak” dalam mendengarkan dan mempertimbangkan  pendapat  para  pihak  dan mempermudah  Pelapor. 15 Dengan  demikian, ORI  dalam  memeriksa  Laporan  tidak  hanya mengutamakan  kewenangan  yang  bersifat memaksa,  misalnya  pemanggilan. 16 Alih-alih, ORI dituntut untuk mengutamakan pendekatan persuasif kepada para pihak agar penyelenggara  negara  dan  pemerintahan mempunyai kesadaran sendiri dapat menyelesaikan Laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan
16 Herry  Wibawa.  "Pengawasan  Ombudsman Terhadap  Penyelenggara  Negara  Dan  Pemerintahan (Studi  Perbandingan  Dengan  Pengawasan  Peratun)." PhD diss., Universitas Diponegoro, 2010.
pelayanan  publik.  Menggunakan  pendekatan ini berarti ORI tidak membedakan para pihak berdasarkan suku, ras, agama maupun gender.
Anggaran  Organisasi  ORI  dialokasikan langsung  dari  APBN  diatur  sendiri  secara independen.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  102 /Pmk.02/2018  tentang  Klasifikasi  Anggaran dalam Lampiran I, dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 /Pmk.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran  masuk  ke  dalam  Kode  03.04  yakni “fungsi” Ketertiban dan  Keamanan (03) pada “sub  fungsi”  Peradilan.  Keterbatasan  dana APBN yang disediakan menjadi pertimbangan Pemerintah  (kementerian  keuangan)  bahwa faktanya  pembiayaan  operasional  ORI  yang diajukan  terbatas  (dalam  pengertian  tidak 100% disetujui, harus mekanisme penyesuaian anggaran oleh kementerian keuangan), meskipun  penentuan  operasional  ditentukan sendiri  oleh  ORI.  Penempatan  “sub-fungsi” peradilan  pada  lembaga  ORI  menunjukkan bahwa  sebagai state  auxiliary  agency belum komprehensif  secara  serius  menjadi  subjek pendaan tersendiri APBN.
Ketentuan  PP  No.  45  Tahun  2010 mengatur Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak-Hak  Lain  Ketua,  Wakil  Ketua,  dan Anggota    Ombudsman  Republik  Indonesia adalah:  Rp20.000.000,00  (dua  puluh  juta rupiah)  untuk  Ketua,  Wakil  Ketua  sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), dan Anggota sebesar Rp17.000.000,00  (tujuh  belas  juta  rupiah). Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman berdasarkan  Pasal  4  PP  No.  45  Tahun  2010 berikan uang kehormatan jika yang bersangkutan  berakhir  masa  jabatannya  atau meninggal  dunia  sebesar  6  (enam)  kali  dari penghasilan  setiap  bulan.  Untuk  penghasilan lainnya (berupa tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, dan tunjangan asuransi kesehatan  dan  jiwa)  ORI  memiliki  dasar pengaturan sendiri yaitu Peraturan ORI No. 34 Tahun  2018.  Pada  tingkat  Asisten  Peraturan ORI No. 13 Tahun 2013, Pasal 3 diatur tentang besaran  insentif  bagi  Asisten  Ombudsman
17 Thomas  H.  Bivins.  "Responsibility  and accountability." Ethics in public relations: Responsible advocacy (2006): 19-38.
sebagai  berikut:  Pertama,  “amat  baik”  untuk Asisten  Pratama,  Asisten  Muda,  Asisten Madya,  Asisten  Utama  berturut-turut  adalah Rp. 2.304.000, 2.915.000, Rp. 3.855.000, Rp. 6.023.000;  Kedua,  “baik”  untuk  Asisten Pratama,  Asisten  Muda,  Asisten  Madya, Asisten  Utama  berturut-turut  adalah  Rp. 1.382.000,  1.874.000,  Rp.  2.998.000,  Rp. 4.106.000; dan Ketiga, “sedang” untuk Asisten Pratama,  Asisten  Muda,  Asisten  Madya, Asisten  Utama  berturut-turut  adalah  Rp. 460.000,  832.000,  Rp.  1.285.000,  Rp. 2.190.000. terkecuali Sekretariat Jenderal ORI berdasarkan Perpres No. 20 Tahun 2009 Pasal 11  mengatur  bahwa  Segala  biaya  yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal Ombudsman dibebankan pada Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara. (Peraturan  Sekretaris  Jenderal  Ombudsman Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017).
Selanjutnya, penilaian  akuntabilitas  dan responsibilitas  pada  tataran  teoritis  akan berpengaruh pada ORI sebagai state auxiliary agency. Menurut  Thomas  Bivins  perbedaan akuntabilitas  dan  responsibilitas  ialah  perihal otonomi  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya,  yakni  “ responsibility  assumes  that the  actor  becomes  also  a  moral  agent possessed of a certain level of moral maturity and an ability to reason… a willingness to act free  from  external  compulsion .” 17 Sebaliknya akuntabiltas  lebih  kepada  legitimasi  yang diberikan oleh publik terhadap tentang dampak dari  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi kelembagaannya  (hal  ini  terkait  dengan  hak masyarakat sebagai satu di antara stakeholder kepemerintahan). Responsibilitas jika merujuk pada  ketentuan  UUD  1945  Pasal  1  ayat  (3), maka  terkait  dengan  pertanggung-jawaban hukum  atas  tugas  dan  fungsi,  sedangkan akuntabilitas adalah tanggung jawab kemanfaatan atas tugas dan fungsi.
Ketentuan Pasal 42 (1) UU No. 37 Tahun 2008 mengatur    bahwa  ORI  memiliki  tugas  untuk melaporkan secara berkala dan tahunan kepada lembaga DPR RI dan Presiden (laporan berkala disampaikan  setiap  3  (tiga)  bulan  sekali  dan laporan  tahunan  disampaikan  pada  bulan
pertama  tahun  berikutnya).  Laporan  tahunan menurut Pasal 42 ayat (5) sekurang-kurangnya memuat mengenai:
1. jumlah dan macam laporan yang diterima dan ditangani selama 1 (satu)  tahun;
2. pejabat  atau  instansi  yang  tidak  bersedia memenuhi permintaan dan/atau
melaksanakan Rekomendasi;
3. pejabat  atau  instansi  yang  tidak  bersedia atau lalai melakukan pemeriksaan terhadap  pejabat  yang  dilaporkan,  tidak mengambil  tindakan  administratif,    atau tindakan  hukum  terhadap  pejabat  yang terbukti bersalah;
4. pembelaan  atau  sanggahan  dari  atasan pejabat yang mendapat Laporan atau dari pejabat  yang    mendapat  laporan  itu sendiri;
5. jumlah  dan  macam  laporan  yang  ditolak untuk  diperiksa  karena  tidak  memenuhi persyaratan.
6. laporan keuangan; dan
7. kegiatan  yang  sudah  atau  yang  belum terlaksana dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
Berdasarkan  7  (tujuh)  poin  laporan tersebut,  maka  dapat  dikemukakan  bahwa laporan  yang  diberikan  kepada  DPR  RI  dan Presiden  tidak  hanya  mengenai  laporan keuangan  namun  juga  kinerja  dan  rencana tugas  ke  depan.  Pada  tahun  2017,  diketahui alokasi  anggaran    Ombudsman  RI    sebesar Rp155,128,664.00,  dengan  realisasi  sebesar Rp  138,716,298,862.00  atau  89.42%. 18 Anggaran Ombudsman RI tahun 2018 sebesar Rp148.125.006.000,00  telah  direalisasikan sampai dengan
Triwulan I
Rp27.021.614.718,00  atau  18,24%.  Realisasi pada  Program  Dukungan  Manajemen  dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Ombudsman RI sebesar Rp21.405.102.629,00
18 Ombudsman  Republik  Indonesia. Laporan Tahunan 2017 . Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2017.
https://ombudsman.go.id/produk/unduh/210/SUB_LT_ 5a1ea951d55c4_file_20180628_101913.pdf.
19 Ombudsman  Republik  Indonesia. Laporan Triwulan  II  Tahun  2018  Ombudsman  Republik Indonesia .  Jakarta:  Ombudsman  Republik  Indonesia, 2018.
(19,89%), sedangkan untuk Program
Pengawasan Pelayanan
Publik sebesar
Rp5.531.964.089,00 (13,97%). 19 Dalam  Undang-Undang  ini  ditentukan pula
bahwa Ombudsman hanya menyampaikan  laporan  berkala  dan  laporan tahunan  (tidak  mensyaratkan  mekanisme persetujuan / approval) , atau dapat menyampaikan laporan khusus kepada DPR RI dan Presiden yang dapat dijadikan bahan bagi DPR  RI  atau  Presiden  untuk  mengambil kebijakan dalam membangun pelayanan publik yang  lebih  baik.  Menarik  untuk  disampaikan bahwa  ORI  menurut  Pasal  42  ayat  (3) berdasarkan  inisiatifnya  dapat  menyampaikan laporan  khusus  kepada  DPR  RI  dan  Presiden selain  laporan  berkala  dan  laporan  tahunan. Pada  praktiknya,  Komisi  II  DPR  RI  sebagai mitra  Ombudsman  dapat  membentuk  Panitia Khusus  (Pasal  159  UU  No.  17  Tahun  2014) dan/atau Panitia  Kerja (Pasal  264 UU No. 17 Tahun 2014) berdasarkan kewenangan pengawasan  dan  anggaran  yang  melekat  di DPR RI untuk  menindak-lanjuti hasil laporan berkala dan laporan tahunan dari ORI.
Ketentuan UU No. 37 Tahun 2008 secara legal  normative tidak  mensyaratkan  laporan berkala dan tahunan kepada institusi lain selain DPR RI dan Presiden, meskipun secara internal terdapat instrument survey kepada masyarakat dan  diskusi  publik  yang  diselenggarakan dengan  maksud  untuk  memberikan  masukan saran  dan  evaluasi  internal  ORI.  Secara kelembagaan  struktur  organisasi  terdapat kelompok Asisten Ombudsman bidang Pengendalian  Mutu,  dengan  divisi  penelitian dan  pengembangan  secara  khusus  (mengenai maladministrasi) pada kelompok tugas pencegahan yang berfungsi untuk mengembangkan  dan  meneliti  persoalan maladministrasi. 20
https://ombudsman.go.id/produk/unduh/219/LTR_file_ 20181012_092518.pdf.
20 Dinny Wirawan Pratiwie. "Urgensi Keberadaan  Ombudsman  Republik  Indonesia  dalam Rangka  Mewujudkan  Good  Governance  (Ditinjau  dari Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008  tentang Ombudsman  Republik  Indonesia)." Yuriska:  Jurnal Ilmiah  Hukum 4,  no.  1  (2012):  63-79;  Setiadjeng Kadarsih. "Tugas dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia dalam pelayanan publik menurut UU No. 37
Sesuai  Pasal  9 UU No. 37 Tahun 2008, dalam  melaksanakan  kewenangannya  ORI dilarang mencampuri kebebasan hakim dalam memberikan putusan jo. Pasal 36 ayat (1) UU No.  37  Tahun  2008,  ORI  akan  menolak laporan/pengaduan  sedang  dan  telah  menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali laporan tersebut menyangkut tindakan maladminsitrasi dalam  proses  pemeriksaan  di  pengadilan. Dapat dikemukakan sesungguhnya kewenangan  rekomendasi  (ORI)  dan    justisia pengadilan judicial  review dalam  konteks pemenuhan  rasa  keadilan  bagi  masyarakat harus  dipahami  berbeda,  bahwa  meskipun secara  telah  menjadi  objek  pemeriksaan pengadilan, ORI dalam menjalankan kewenangan harus tetap memberikan rekomendasi dari hasil kepada lembaga lain.
Maladministrasi yang menjadi substansi kewenangan  ORI,  jika  merujuk  kepada  UU No.  30  Tahun  2014  khususnya  Pasal  5  maka setiap penyelenggaraan administrasi pemerintahan  yang  tidak  berdasarkan  prinsip legalitas,  prinsip  pelindungan  terhadap  hak asasi  manusia;  dan  AUPB  maka  masuk  ke dalam ruang lingkup maladministrasi. Sehingga  harus  dipahami  bahwa  ORI  dalam menjalankan tugas pengawasannya bisa meluaskan  ruang  lingkup  (maladministrasi) demi  penegakan  hak  masyarakat  yang dirugikan atas penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan (pelayanan
publik). Benchmarking maladminstrasi  ORI  juga merujuk pada dimensi internasional berdasarkan konferensi
International
Ombudsman Association. Pada dimensi nasional  ORI  dapat  menjalankan  koordinasi dengan state  auxiliary  agency lainnya  untuk efektif  dan  efisien  mengenai  tugas  dan fungsinya.
Kode  etik  ORI  diatur  dalam  Peraturan Ombudsman  Nomor  7  Tahun  2011  tentang Kode  Etik  Insan  Ombudsman  (Peraturan Ombudsman  No.  7  Tahun  2011)  yang berfungsi sebagai landasan, pedoman dan etika perilaku  bagi  ORI.  Pasal  5  Peraturan Ombudsman  No.  7  Tahun  2011  menjelaskan lingkup  prinsip  etika  Ombudsman  adalah integritas,  pelayanan,  saling  menghargai,
Tahun 2008." Jurnal Dinamika Hukum 10, no. 2 (2010): 175-182.
kepemimpinan,  keteladanan,  persamaan  hak, kerjasama, profesional, dan disiplin. Selanjutnya, kebijakan yang diterapkan adalah larangan kepada ORI untuk menerima hadiah, memberikan  informasi  (yang  bertentangan dengan  tugas,  wewenang  dan  kewajibannya), menggunakan nama dan wibawa jabatan untuk kepentingan pribadi, menyalahgunakan jabatan  untuk  kepentingan  pribadi,  menerima tamu  yang  masih  dalam  proses  penanganan penyelesaian  keluhan.  Penegakan  kode  etik dilingkungan  ORI  dilakukan  oleh  Majelis Kehormatan ORI yang diatur Pasal 9 Peraturan Ombudsman No. 7 Tahun 2011.
Transparansi  melalui website ORI ditunjukkan  dengan  laporan  berkala  dan laporan  tahunan,  kesimpulan  dari  hasil rekomendasi. Hal ini sejalan dengan Undang- Undang  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan Informasi  Publik  (UU  No.  14  Tahun  2008) khususnya Pasal 3 yang mengatur:
a. menjamin  hak  warga  negara  untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik,  program  kebijakan  publik,  dan proses  pengambilan  keputusan  publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
b. mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam proses pengambilan kebijakan publik;
c. meningkatkan  peran  aktif  masyarakat dalam  pengambilan  kebijakan  publik  dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
d. mewujudkan  penyelenggaraan  negara yang  baik,  yaitu  yang  transparan,  efektif dan  efisien,  akuntabel serta  dapat dipertanggungjawabkan;
e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
f. mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
dan/atau
g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi  di  lingkungan  Badan  Publik untuk  menghasilkan  layanan  informasi yang berkualitas.

## C. Kesimpulan
Independensi ORI berdasarkan
benchmarking instrumen Institutional  design and governance, Actual autonomy in exercising  its  mandate,  Budget  and  financial resources  dan  Human  resources  policies menunjukkan  bahwa  terdapat  inkonsisten perihal Budget  and  financial  resources, mencerminkan  ORI  bukan  merupakan state auxiliary  agency yang  mandiri  dalam  hal pembiayaan  karena  DPR  RI  dan  Presiden (Kementerian Keuangan) dapat memotong dan menyesuaikan  anggaran  yang  diajukan  oleh ORI.  Seharusnya  ORI  sebagai  lembaga independen  harus  juga  dipahami  memiliki independensi penentuan anggaran yang berkaitan tugas dan fungsinya.
Selanjutnya, Akuntabilitas ORI menurut benchmarking instrument reporting, performance  review,  complaints  and  appeals, consultations  and  institutional  cooperation, dan ethics  and  transparency ,  menunjukkan terdapat  inkonsisten  perhal performance review khususnya  indikator  pengembangan dan penelitian tugas dan fungsi yang berkaitan dengan  perkembangan  maladministrasi.  Hal ini  penting  sebagai  suatu  bentuk  gagasan bahwa  tindakan  maladministrasi  akan  terus berkembang  dan  merugikan  masyarakat,  oleh sebab itu harus dipahami dengan
pengembangan dan penelitian yang komprehensif  (yang  dilakukan  oleh  divisi khusus ORI) demi terjaminnya hak masyarakat dari penyelenggaraan pelayanan publik. Peran DPR RI akan sangat krusial (fungsi anggaran) untuk mendukung pengembangan dan penelitian  yang  dilakukan  oleh  ORI,  serta sinergi fungsi pengawasan antara DPR RI dan ORI agar legitimasi yang diberikan oleh publik terhadap tentang dampak dari penyelenggaraan tugas  dan  fungsi  kelembagaannya  (hal  ini terkait dengan hak masyarakat sebagai satu di antara stakeholder kepemerintahan)  dapat memberikan kemanfaatan yang maksimal.
Dalam rangka menjaga independensi dan akuntabilitas,  ORI  harus  terus  memperbaiki tata  kelola  kelembagaan  dan  sumber  daya manusia. Beberapa hal yang dapat dilakukan: 1. membuat performance  review yang  di- assement oleh  pihak  ketiga  profesional untuk mengukur independensi dan akuntabilitas ORI.
2. membangun  sistem strong  leadership yang  kolektif-kolegial  dalam  berelasi dengan DPR.
3. membangun  relasi  yang  kuat  dengan masyarakat  sipil  sebagai  kelompok  kritis dalam  menjaga  keberadaan  ORI  yang kolaboratif-konstruktif.

## DAFTAR PUSTAKA
Bivins,  Thomas  H.  "Responsibility  and  accountability." Ethics  in  public  relations:  Responsible advocacy (2006): 19-38.
Kadarsih,  Setiadjeng.  "Tugas  dan  wewenang  Ombudsman  Republik  Indonesia  dalam  pelayanan publik menurut UU No. 37 Tahun 2008." Jurnal Dinamika Hukum 10, no. 2 (2010): 175-182. Nurtjahjo, Hendra. "Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di  Indonesia:  Tin.  Jauan  Hukum  Tata  Negara." Jurnal  Hukum  &  Pembangunan 35,  no.  3 (2005): 275-287.
Ombudsman  Republik  Indonesia. Laporan  Tahunan  2008 .  Jakarta:  Ombudsman  Republik Indonesia,
2008. https://ombudsman.go.id/produk/unduh/150/SUB_LT_5a1ea951d55c4_file_20180117_1543 15.pdf.
Ombudsman  Republik  Indonesia. Laporan  Tahunan  2017 . Jakarta:  Ombudsman  Republik Indonesia,
2017.
https://ombudsman.go.id/produk/unduh/210/SUB_LT_5a1ea951d55c4_file_20180628_1019 13.pdf.
Ombudsman  Republik  Indonesia. Laporan  Triwulan  II  Tahun  2018  Ombudsman  Republik
Indonesia . Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2018. https://ombudsman.go.id/produk/unduh/219/LTR_file_20181012_092518.pdf.
Peters, B. G., dan J. Pierre., “Handbook of Public Policy,” Handbook of Public Policy (2006): 1– 512.
Pratiwie,  Dinny  Wirawan.  "Urgensi  Keberadaan  Ombudsman  Republik  Indonesia  dalam  Rangka Mewujudkan  Good  Governance  (Ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia)." Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum 4, no. 1 (2012): 63- 79.
Reif,  Linda  C. The  ombudsman,  good  governance,  and  the  international  human  rights  system . Martinus Nijhoff Publishers, 2004.
Sherlock, Stephen. "Combating corruption in Indonesia? The ombudsman and the assets auditing commission." Bulletin of Indonesian Economic Studies 38, no. 3 (2002): 367-383. Solechan,  Solechan.  "Memahami  Peran  Ombudsman  Sebagai  Badan  Pengawas  Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia." Administrative Law and Governance Journal 1, no. 1 (2018): 67-89.
Thynne, Ian, dan John Goldring. Accountability and control: Government officials and the exercise of power . Sydney: Law Book Company, 1987.
Warokka,  Mikhael.  "Peran  Ombudsman  Dalam  Pengawasan  Pelayanan  Publik  Yang  Bebas  Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme." Lex Privatum 5, no. 1 (2017): 97-104.
Wibawa,  Herry.  "Pengawasan  Ombudsman  Terhadap  Penyelenggara  Negara  Dan  Pemerintahan (Studi  Perbandingan  Dengan  Pengawasan  Peratun)."  PhD  diss.,  Universitas  Diponegoro, 2010.

## LAMPIRAN
Tabel 1. Asesmen Independensi Ombudsman Republik Indonesia Menurut Instrumen Institutional design and governance, Actual autonomy in exercising its mandate, Budget and financial resources dan Human resources policies
Tabel. 2 Asesmen Akuntabilitas Ombudsman Republik Indonesia Menurut reporting, performance review, complaints and appeals, consultations and institutional cooperation, dan ethics and transparency Assessment for Accountability of ORI Scoring No. Accountability Instruments Indicators High Medium Low 1. Reporting Requirement  to  submit  institution’s  annual report to parliament and/or gov. X Requirements  on  structure  and  content  of annual report X Clarity  if  annual  report  is  for  information  or for approval X Authority  to  submit  info  and  reports  at institution’s own initiative X 2 Performance review Regular scrutiny by parliamentary committee X Oversight  by  body  responsible  for  providing financial resources X External  performance  review,  including consumer satisfaction survey, citizens’ perceptions survey or CSOs. X Financial audit and budget forecasting X Research  on  risk  assessment  in  area  of responsibility X 3 Complaints and appeals Established  procedures  on  internal  and external complaints X Judicial  review  instead  of  ministerial  appeal (for regulators) X Functioning  justice  system  equipped  to  deal with appeals against regulators’ decisions X 4 Consultations and institutional cooperation Agreed mandate and activities for prevention, education and outreach X Regular  practice  of  public  consultations, based on written documentation and with prior notice X Extent  of  engagement  in  international networks X Cooperation  with  similar-type  institutions nationally X 5 Ethics and transparency Code  of  Conduct  applicable  to  all  staff  and board members X Established corporate ethics policies X Institutional transparency via comprehensive, accessible website X Institution  is  subject  to  Freedom  of Information legislation X