## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN SANKSI NYA
Oleh:
Fitrah Rizqy, S.H./Prof. Syahrizal Email : fitrahrizqy97@gmail.com

## ABSTRAK
Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan  kepentingan-kepentingan  yang  bisa  bertentangan  satu  sama  lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan- benturan  kepentingan  itu  dapat  ditekan  sekecil-kecilnya.  Pengorganisasian kepentingan-kepentingan  itu  dilakukan  dengan  membatasi  dan  melindungi kepentingan  tersebut  dengan  cara  membatasi  kepentingan  lain  pihak.  Perbuatan melawan  hukum  sebagaimana  diatur  dalam  KUHP  pada  pasal  1365  yaitu  tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  menggantikan  kerugian tersebut.  Pasal  1367  menyatakan  bahwa  Seseorang  tidak  hanya  bertanggung  jawab atas  kerugian  yang  disebabkan  perbuatannya  sendiri,  melainkan  juga  atas  kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atas disebabkan  barang-barang  yang  berada  di  bawah  pengawasannya.  Setiap  perbuatan yang  dianggap  melanggar  peraturan  yang  telah  terdapat  peraturannya  dalam perundang-undangan  maka  perbuatan  tersebut  akan  dijatuhkan  sanksi  terhadap pelakunya.  Hal  ini  diterapkan  agar  pelaku  perbuatan  melanggar  hukum  dapat bertanggung  jawab  atas  perbuatannya  yang  telah  mengakibatkan  kerugian  kepada orang lain.
Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Melawan Hukum, Sanksi

## A. Asas-Asas Hukum Perbankan
Pengertian perbankan berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  tentang  Perbankan  adalah  segala  sesuatu  yang  menyangkut  tentang  bank,  mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan definisi Bank yang terdapat pada ayat (2) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Membicarakan  bank,  maka  yang  terbayang  dalam  benak  kita  adalah  suatu  tempat dimana kita dapat menyimpan uang ataupun meminjam uang dengan memakai bunga. Secara sederhana  hal  ini  memang  demikian  adanya,  namun  untuk  lebih  jelasnya  penulis  mengutip pendapat beberapa para sarjana terkemuka mengenai pengertian bank.
Apabila dilihat dari terminologinya, kata “bank” berasal dari bahasa Itali “ banca ” yang berarti “ bence ”, yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak banker Italia
memberikan  pinjaman-pinjaman  melakukan  usahanya  tersebut  dengan  duduk  di  bangku- bangku halaman pasar. 71
Bank adalah usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (financial assets) serta  bermotif  profit  juga  sosial,  jadi  bukan  hanya  mencari  keuntungan  saja. 72 Bank merupakan  lembaga  yang  kegiatannya  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan  kemudian  menyalurkan  kembali  ke  masyarakat,  serta  memberikan  jasa-jasa  bank lainnya. 73
Ruddy  Tri  Santoso,  berpendapat  bahwa  Bank  adalah  suatu  industri  yang  bergerak  di  bidang kepercayaan,  yang  daalam  hal  ini  adalah  sebagai  media  perantara  keuangan  (Financial Intermediary) antara debitur dan kreditur dana. 74
Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Bank adalah usaha yang  berbentuk  lembaga  keuangan  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  yang  memiliki kelebihan  dana (surplus  of  fund) dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  yang  kekurangan dana (lack of fund), serta memberikan jasa-jasa bank lainnya untuk motif profit juga sosial demi meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 75
Hukum perbankan adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan  bank  yang  meliputi  segala  aspek,  dilihat  dari  segi  esensi,  dan  eksistensinya,  serta hubungannya  dengan  bidang  kehidupan  yang  lain.  Hukum  perbankan  itu  merupakan  sistem karena membentuk suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain, dan bagian-bagian tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuannya. 76
Hukum  yang  mengatur  masalah  perbankan  disebut  hukum  perbankan (banking  law) yakni  merupakan  seperangkat  kaedah  hukum  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu  yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lainnya yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut. 77
14 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern , Buku Kedua,Bandung,Citra Aditya Bakti,2001, Hal 1.
15 Hasibuan, Melayu SP.9. Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2005, Hal 13.
73 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Hal 21.
74 Ruddy Tri Santoso, Mengenal Dunia Perbankan, Yogyakarta, Andi Offset, 1996, Hal 6.
75 Ferry N Indroes, Manajemen Risiko Perbankan , Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, Hal 16.
19 Muhammad  Jumhana, Hukum  Perbankan  Di  Indonesia, Bandung,  Citra  Aditya  Bakti, 2003, Hal 1-3.
77 Ibid,. Hal 10.
Dalam  melaksanakan  hubungan  kemitraan  antara  bank  dan  nasabahnya,  untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasi dengan beberapa asas.  Asas  tersebut  adalah  asas  hukum.  Untuk  terciptanya  sistem  perbankan  Indonesia  yang sehat  dalam kegiatan perbankan, maka berikut akan diuraikan asas hukum perbankan secara lebih rinci. Asas tersebut yaitu :
a) Asas Kepercayaan (Fiduciary Banking).
Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi  oleh  hubungan  kepercayaan  antara  bank  dan  nasabahnya.  Bank berusaha dari dana bank masyarakat  yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan  mempertahankan  kepercayaan  masyarakat.  Prinsip  kepercayaan  diatur dalam  Pasal  29  Ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang Perbankan.
b) Asas Kerahasiaan (Confidencial Banking).
Asas  kerahasiaan  adalah  asas  yang  mengharuskan  atau  mewajibkan  bank merahasiakan  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  keuangan  dan  lain-lain  dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan. Prinsip kerahasiaan  bank  diatur  dalam  Pasal  40  sampai  dengan  Pasal  47  A  Undang-Undang Nomor 10 1998.
c) Asas Kehati-hatian (Pridential Banking).
Asas  kehati-hatian  adalah  suatu  asas  yang  menyatakan  bahwa  bank  dalam menjalankan  fungsi  dan  kegiatan  usahanya  wajib  menerapkan  dalam  menjalankan fungsi  dan  kegiatan  usahanya  wajib  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam  rangka melindungi  dana  masyarakat  yang  dipercayakan  kepadanya.  Tujuan  dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. 78

## Perbuatan Melawan Hukum
Perbuatan  melawan  hukum  sebagaimana  diatur  dalam  KUHperdata  pada  pasal  1365 yaitu Tiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) , yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan
78 Neni Sri Imaniyati, Pengantar Perbankan Indonesia, Bandung, PT. Refika Aditama, 2010, Hal 17.
kerugian tersebut. Pada Pasal 1366 disebutkan bahwa Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya. Pasal 1367 menyatakan bahwa Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atasu disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.
Dahulu pengadilan menafsirkan melawan hukum hanya sebagai pelanggaran dari pasal- pasal hukum yang tertulis semata-mata (pelanggaran undang-undang yang berlaku) tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan “melawan hukum”  bukan  hanya  untuk  pelanggaran  perundang-undangan  yang  terjadi  semata-mata melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. 79

## Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum
Sesuai  dengan  ketentuan  dalam  pasal  1365  KUH  Perdata  maka  suatu  perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

## 1. Adanya Suatu Perbuatan
Suatu  pebuatan  melawan  hukum  diawali  oleh  suatu  perbuatan  dari  si  pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “caausa yang diperbolehkan” sebagaimana terdapat dalm kontrak. 80

## 2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum
Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919,  unsur  melawan  hukum  ini  di  artikan  dalam  arti  yang  seluas-luasnya,  yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :
a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
b. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
22 Munir  Fuady, Perbuatan  Melawan  Hukum  Kontemporer, PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2005, hal 5.
80 Ibid, hal 10.
d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geoden zeden) , atau
e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperlihatkan kepentingan orang lain.
3. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku
Agar  dapat  dikenakan  Pasal  1365  tentang  Perbuatan  Melawan  Hukum  tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mengisyaratkan agar pelaku haruslah mengandung unsur kesalahandalam  melaksanakanperbuatan  tersebut.  Karena  itu  tanggung  jawab  tanpa kesalahan (strict liability) , hal tersebut tidaklah didasari pada Pasal 1365 KUHPerdata, tetapi didasarkan pada undang-undang lain. Karena Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya unsur  “kesalahan”  dalam  suatu  perbuatan  melawan  hukum,  maka  perlu  diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur keselahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
a) Ada unsur kesengajaan,
b) Ada unsur kelalaian ( culpa ),
c) Tidak  ada  alasan  pembenar  atau  alasan  pemaaf,  seperti  keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.
4. Adanya Kerugian Bagi Korban
Adanya  kerugian  bagi  korban  juga  merupakan  syarat  agar  gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena perbuatan melawan hukum  disamping kerugian materil,  yurisprudensi  juga mengakui konsep kerugian inmateriil yang juga akan dinilai dengan uang.
5. Adanya Hubungan Klausul antara Perbuatan dengan Kerugian
Hubungan  klausul  antara  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  kerugian  yang  terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. 81

## 1.1. Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah
Dalam ranah hukum, seseorang tentu harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang bertentangan dengan hukum dari orang lain. Hal ini disebut tanggung jawab kwalitatif, yaitu orang yang bertanggung jawab karena orang itu memiliki suatu kualitas  tertentu.  Sesuai  dengan  penerapan  hukum  di  Indonesia,  seorang  konsumen  yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha,  termasuk  nasabah  kepada  bank,  dapat  menggugat  pihak  yang menimbulkan kerugian atas produk dan jasanya tersebut. Kualifikasi gugatan yang lazim adalah
81 Ibid, Hal 13.
waanprestasi  atau  perbuatan  melawan  hukum.  Dalam  gugatan  adanya  wanprestasi,  maka terdapat hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha/produsen.
Kerugian yang dialami oleh nasabah adalah karena tidak dilaksanakannya prestasi oleh bank sebagai pelaku usaha. Apabila tidak terdapat hubungan kontraktual antara nasabah dan bank, maka tidak ada tanggung hawab (hukum) pelaku usaha nasabah. Hal inilah yang dikenal dengan doktrin yang mengandung prinsip “tidak ada hubungan kontraktual, tidak ada tanggung jawab”. 82
Sedangkan  dalam  gugatan  berdasarkan  perbuatan  melawan  hukum,  hubungan kontraktual tidaklah diisyaratkan. Dalam hal ini nasabah haruslah membuktikan adanya unsur- unsur:
1. Adanya perbuatan melawan hukum,
2. Adanya kesalahan atau kelalaian pelaku usaha,
3. Adanya kerugian yang dialami oleh konsumen,
4. Adanya  hubungan  kausal  antara  perbuatan  melawan  hukum  dan  kerugian  yang dialami konsumen.
Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:
1. Prinsip Tanggung Jawab Berdsarkan Kesalahan (Lability based on fault); prinsip ini  menyatakan  bahwa  seseorang  baru  dapat  dimintai  pertanggungjawabannya secara  hukum  jika  ada  unsur  kesalahan  yang  dilakukannya.  Pasal  1365 KUHPerdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya keempat unsur pokok, yaitu:
a. Adanya perbuatan;
b. Adanya unsur kesalahan;
c. Adanya kerugian diderita;
d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
2. Praduga  Selalu  Bertanggung  Jawab (Presumption  Of  Liability) ;  Prinsip  ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (presumption of liability principle), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat.
82 Lukman Santoso Az, Tanggung Jawab Terhadap Nasabah Bank, Yogyakarta, 2011, hal 126.
3. Praduga  Selalu  Tidak  Bertanggung  Jawab (Presumption  Of  Nonliability) ;  Prinsip praduga  untuk  tidak  selalu  bertanggung  jawab  hanya  dikenal  dalam  pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.
4. Tanggunng Jawab Mutlak (Strict Liability) ; Menurut R.C. Hoeber et.al., biasanya prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena;
a. Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalaam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks;
b. Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan  atas  kesalahan,  misalnya  dengan  asuransi  atau  menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya.
c. Asas ini dapat memaksa produsen untuk lebih berhati-hati.
5. Pembatasan  Tanggung  Jawab (Limitation  Of  Liability) .  Prinsip  tanggung  jawab dengan pembatasan sangaat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul  eksonerasi  dalam  perjamjian  standar  yang  dibuatnya.  Prinsip  tanggung jawab  ini  sangat  merugikan  konsumen  bila  ditetapkan  secara  sepihak.  Dalam Undang-Undang, seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul  yang  merugikan  konsumen,  termasuk  membatasi  maksimal  tanggung jawabnya. 83

## Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana
Kehadiran  hukum  dalam  masyarakat  diantaranya  adalah  untuk  mengintegrasikan  dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan  itu,  hukum  harus  mampu  mengintegrasikannya  sehingga  benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan  dengan  membatasi  dan  melindungi  kepentingan  tersebut  dengan  cara  membatasi kepentingan lain pihak.
Berkaitan dengan itu, lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung kepada  kepercayaan  dari  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  tanpa  adanya  kepercayaan  dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan.
26 Sidharta, Hukum  Perlindungan  Konsumen  Indonesia, Edisi  Revisi,  Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, Hal 73-79.
Menurut Marulak Pardede mengemukakan baahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai  perlindungan  terhadp  nasabah  penyimoan  dana  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara, yaitu :
a. Perlindungan secara impisit, yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini dapat diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, perlindungan yang  dihasilkan  dari  pengawasan  dan  pembinaan  yang  efektif,  memelihara  tingkat kesehatan  bank,  melakukan  usaha  dan  oerlindungan  sesuai  prinsip  kehati-hatian,  dan menyediakan informasi risiko pada nasabah.
b. Perlindungan secara eksplisit, yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang  menjamin  simpanan  masyarakat,  sehingga  apabila  bank  mengalami  kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal  tersebut.  Perlindungan  ini  dapat  diperoleh  melalui  pembentukan  lembaga  yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Kepres RI  No. 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.
Berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  penyimpan  dana,  penulis membaginya dama dua macam, yaitu:
1. Perlindungan Tidak Langsung
Berupa  upaya  dan  tindakan  pencegahan  yang  bersifat  internal  oleh  bank  yang bersangkutan dengan melalui hal-hal sebagai berikut:
a. Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle).
Prinsip  ini  mengharuskan  pihak  bank  untuk  selalu  berhati-hati  dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan porofesionalisme dan itikad baik sesuai ketentuan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.
b. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
Dalam hal ini Bank Indonesia telah menentukan batas maksimum yang lebih dari 10% dari modal bank, dan pemberian kredit harus berdasarkan prinsip Syari’ah serta bank  dilarang  melaampaui  batas  maksimum  pemberian  kredit.  Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan Ayat (1), Ayat (2),(3), dan (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.
c. Kewajiban Mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi.
Kewajiban  dari  bank  untuk  mengumumkan  neraca  dan  perhitungan  laba  rugi diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, ketentuan dalam pasal ini
bertujuan  agar  dapat  memberikan  informasi  kepada  masyarakat,  terutama  nasabah penyimpan  mengenai  tingkat  kesehatan  bank  dan  hal-hal  yang  terkait  dengan  bank tersebut.
d. Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.
Banyak alasan dan tujuan dilakukannya merger, konsolidasi dan akuisisi bank oleh  pelaku  usaha  terhadap  badan  usaha  bank  yang  dimilikinya.  Salah  satunya, meningkatkan efisien dan mempertinggi daya saing perusahaan.

## 2. Perlindungan Langsung
Yaitu  perlindungan  yang  diberikan  kepada  nasabah  penyimpan  dana  secara  langsung terhadap  kemungkinan  timbulnya  risiko  kerugian  dari  kegiataan  usaha  yang  dilakukan  oleh bank. Mengenai perlindungan secara langsung ini dapat di kemukakan dalam 2 (dua) hal, yaitu:
a. Hak Preferen Nasabah Penyimpan Dana
Yaitu  hak  yang  diberikan  kepada  seorang  kreditor  untuk  didahulukan  dari kreditor-kreditor  yang  lain.  Dalam  sistem  perbankan,  nasabah  memiliki  hak  preferen dalam  arti  dapat  didahulukan  dalam  menerima  pembayaran  dari  bank  yang  sedang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.
b. Lembaga Asuransi Deposito
Tujuan  asurasi  deposito  adalah  memelihara  stabilitas  dari  sistem  keuangan negara  dengan  cara  mengasuransikan  para  deposan  bank  dan  mengurangi  gangguan- gangguan terhadap perekonomian nasioanl yang disebabkan kegagalan-kegagalan yang dialami oleh perbankan. 84

## PEMBAHASAN
A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Karyawan Bank Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Sehingga Merugikan Nasabah
Mengingat  bank  terutama  bekerja  dengan  dana  dari  masyarakat  yang  disimpan  pada bank  atas  dasar  kepercayaan,  setiap  bank  perlu  terus  menjaga  dan  memelihara  kepercayaan masyarakat kepadanya. Salah satu cara agar dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat adalah dengan memberi jaminan perlindungan hukum terhadap kegiatan perbankan, misalnya dengan  memberikan  kenyamanan  atas  simpanan  yang  ada  pada  bank  terhadap  lembaga keuangan atas kerugian yang akan timbul. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan terhadap nasabah terjadinya kerugian disebabkan salah satunya adalah oleh tindakan karyawan bank.
84 Hermansyah, Hukum Perbankan... hlm 121.
Pada PT. Bank Aceh memiliki beberapa kasus perbuatan melawan hukum yang terjadi salah satunya sebagaimana yang terjadi pada cabang Sabang. Kasus tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang karyawan. Yaitu mengambil uang nasabah secara ilegal dengan melakukan  penarikan  uang  dibuku  tabungan  nasabah  secara  paksa  yang  dititipkan  nasabah kepada  karyawan  yang  bersangkutan.  Bentuk  tindakan  yang  dilakukan  oleh  karyawan  bank yaitu tindakan menguasai, memiliki dengan tanpa hak yang sah. Menurut hukum, ada beberapa faktor yang di kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum :
1) Adanya persepsi yang tidak singkron antara objek hukum dan para subjek hukum.
Yang  dimaksud  para  subjek  hukum  disini  adalah  penggugat  dan karyawan  bank.  Objek  hukum  disini  adalah  tabungan  dalam  bentuk  deposito. Jadi, ketidaksingkronan yang di maksud disini adalah uang yang di tabung dalam bentuk deposito oleh penggugat dalam tiga buku tabungan yang berbeda namun penggugat  tidak  memegang  buku  tabungan  tersebut  sejak  awal  penggugat menabung. Karena ketika penggugat meminta buku tabungan miliknya tidak di berikan oleh tergugat sebagai karyawan bank yaitu sebagai Costumer Service.
Menanggapi hal diatas yang demikian penggugat tidak menaruh curiga terhadap  tergugat  karena  penggugat  sudah  mempercayainya  seperti  keluarga sendiri. Namun sempat terjadi keributan di Kantor Bank Aceh Cabang Sabang karena hilangnya uang nasabah yang disimpan di Bank Aceh Cabang Sabang. Bahwa  penggugat  tidak  percaya  jika  tergugat  telah  menggelapkan  uang penggugat  yang  telah  disimpan  pada  tergugat  dalam  ketiga  buku  tabungan tersebut  karena  karyawan  tidak  mungkin  melakukan  penarikan  uang  secara ilegal  karena  buku  tabungan  jika  diambil  oleh  orang  lain  harus  menggunakan surat kuasa.
Jadi  berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dapat  penulis  menyimpulkan bahwa adanya perbedaan persepsi bukan hanya antara subjek dan objek hukum, akan  tetapi  juga  terjadi  perbedaan  persepsi  antara  sesama  subjek  hukum. Penggugat  sangat  mempercayai  tergugat  hingga  ketiga  buku  tabungaan  tidak pernah berada di tangan pemiliknya (penggugat) dan tergugat disini melanggar kepercayaan yang diberikan oleh penggugat kepadanya yaitu dengan melakukan penarikan secara ilegal dari ketiga buku tabungan penggugat tersebut.
Dan  disini  penulis  melihat  bahwa  adanya  faktor  sosial,  dimana kedudukan tergugat  sebagai  karyawan bank juga  merupakan masyarakat  yang tidak  bisa  melepaskan  diri  dari  berbagai  tuntutan  gaya  hidup  serta  kebutuhan
hidupnya sebagai aktualitas diri dan penunjang penampilan sesuai profesi yang tergugat  miliki.  Karena  tuntutan  gaya  hidup  yang  tinggi  mengharuskan  hidup mewah  dan  dengan  sengaja  mengambil  uang  nasabah  dan  menyebabkan kerugian  yang  diderita  bagi  nasabah  tesebut  dalam  mengambil  sebuah  resiko yang  diambil  dapat  menyebabkan  berbagai  hal  permasalahan  yang ditimbulkannya.
2) Awam hukum, yaitu ketidaktahuan akan akibat hukum yang timbul dari perbuatan yang dilakukan.
Seseorang  dapat  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  karena  orang tersebut  tidak  mengetahui  akibat  hukum  yang  timbul  dari  perbuatan  yang  ia lakukakan. Karena jika orang tersebut mengetahui akibat yang akan ia tanggung setelah melakukan perbuatan tersebut maka ia tidak akan melakukannya.
Awam hukum dapat terjadi karena ketidakpahaman masyarakat terhadap sesuatu  yang  berada  diluar  keahliannya.  Seperti  hal  nya  yang  terjadi  dalam perkara  ini  tergugat  tidak  memahami  bahwa  perbuatan  yang  ia  lakukan  akan menimbulkan  akibat  hukum  dan  merugikan  nasabah,  karena  keahlian  yang dimiliki  oleh  tergugat  adalah  ilmu  di  bidang  perbankan  bukan  di  bidang hukum. 85
3) Faktor  Yuridis,  merupakan  faktor  lainnya  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  faktor perbuatan melawan hukum.
Adapun kesalahan dalam hal karyawan dan orang bank melakukan suatu perbuatan  melawan  hukum  timbulah  faktor  yang  dipengaruhi  oleh  lemahnya sistem  hukum  perbankan  dalam  memberikan  sanksi  yang  tegas  kepada  setiap karyawan  yang  melakukan  kesalahan  yang  dapat  mengakibatkan  timbulnya kerugian bagi pihak nasabah.
Menanggapi hal diatas dalam hal pemberian sanksi  yang dimaksudkan kepada  setiap  karyawan  yang  melakukan  suatu  kesalahan  yang  dapat menyebabkan seseorang  mendapatkan kerugian bukan sistem perbankan  yang lemah tetapi balik lagi terhadap individual karyawan yang melakukan tindakan tersebut  yang tidak benar dalam melakukan pekerjaan serta tidak bertanggung jawab.  Hal  itu  semua  telah  diatur  dalam  peraturan  perbankan  dan  karyawan sudah seharusnya mengetahui dan menaati itu serta harus menerima konsekuensi
85 T.  Hendra  Syahputra,  Panitera  Muda  Hukum, Wawancara ,  10  Maret  2018,  di Pengadilan Negeri Sabang.
apabila  ia  sampai  ketahuan  melakukan  kesalahan,adapun  kesalahan  tersebut dapat menimbulkan beberapa sanksi yang ringan hingga berat, yaitu: Pemutusan hubungan  kerja  secara  sepihak,  tidak  siberikan  pesangon,  hinggaa  dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
Menanggapi  penjelasan  diatas  dapat  ditemukan  duduk  permasalahan yaitu pengawasan internal dalam pemberian sanksi, pertanggung jawaban dalam hal  karyawan  yang  hanya  sebatas  peraturan  yang  telah  ditetapkan  pada  bank tersebut  serta  tidak  adanya  sistem  keamanan  secara  struktural  yang  dapat menjangkau tindakan karyawan selama pekerjaannya, dan dalam hal pemilihan karyawan harus lebih diperluas dengan melihat karakteristik calon pegawai bank agar  nantinya  dapat  melayani  nasabah  dengan  jujur  dan  bertanggung  jawab penuh.
4) Faktor Administrasi.
Merupakan  faktor  yang  biasanya  terjadi  pada  karyawan  bank  yang dengan  mudahnya  saja  dapat  bertransaksi  diluar  bank  karena  ada  hubungan persaudaraan, personal, relasi, serta kurangnya pengawasan terhadap karyawan yang  melakukan  kegiatan  tersebut  sehingga  mengakibatkan  kerugian  bagi nasabah  tersebut.  Hal  ini  seharusnya  tidak  boleh  lagi  terjadi  karena  bisa  saja setiap  orang  menyalahgunakan  jabatan  atau  posisi  kerja  dalam  hal  merugikan orang lain.
Menurut  penggugat  ia  melakukan  transaksi  yang  benar  karena  adanya hubungan  personal  dengan  tergugat  karena  ia  sudah  mempecayainya  seperti keluarga  sendiri  dan  rasanya  sulit  diketahui  bahwasanya  tergugat  tega melakukan hal yang demikian terhadap penggugat karena ia menganggap bahwa karyawan tidak mungkin melakukan penarikan uang secara ilegal karena buku tabungan jika diambil oleh orang lain harus menggunakan surat kuasa. 86
Berarti  dalam  hal  ini  pengawasan  yang  secara  independen  belum terlengkapi  di  PT.Bank  Aceh  tersebut  kembali  lagi  pada  karakter  dari  pihak tergugat  tersebut  yang  tidak  jujur  dan  bertanggung  jawab  dalam  hal  uang nasabah  yang  ia  kelola.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 Tentang Perbuahan Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pada pasal 29 ayat (4) menyatakan bahwa “Untuk kepentingan nasabah bank wajib menyediakan
86 Syarifah  Nurhayati,  Penggugat  Bank  Aceh  Cabang  Sabang, Wawancara, 8  Maret 2018 di Sabang.
informasi  mengenai  kemungkinan  timbulnya  resiko  kerugian  sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.
Terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan oleh karyawan bank yang dapat merugikan nasabah, yaitu :
1. Karyawan bank dengan sengaja memalsukan identitas serta spesimen nasabah.
2. Karyawan bank dengan sengaja menarik simpanan nasabah.
3. Karyawan bank dengan sengaja memberi informasi yang salah mengenai kegiatan perbankan yang sebenarnya.
Perbuatan  yang dilakukan oleh karyawan  bank di atas adalah termasuk dalam kategori  Perbuatan  Melawan  Hukum.  Akibat  umum  dari  perbuatan  melawan hukum  yaitu  kekotoran  dalam  tubuh  masyarakat,  kegoncangan  dalam  neraca keseimbangan  dari  masyarakat,  atau  dengan  dapat  dikatakan  dengan  suatu keganjilan.
Peraturan tentang perbuatan melawan hukum ditemukan dalam pasal 1365 KUH Perdata  yang  berbunyi  “Tiap  perbuatan  melanggar  hukum,  yang  membawa kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menerbitkan  kerugian  itu  menggati  kerugian  tersebut”.  Dari  pasal  1365  KUH Perdata  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  perbuatan  melawan  hukum  apabila memenuhi beberapa unsur :
a) Perbuatan itu harus melawan hukum.
b) Perbuatan itu harus meimbulkan kerugian.
c) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan atau kelalaian.
d) Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal. Kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. 87
Berdasarkan  bunyi  dari  pasal  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  apabila  nasabah merasa  dirugikan  oleh  pihak  perbankan,  maka  nasabah  dapat  mengajukan  tuntutan kepada  pihak  bank  karena  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  berdasarkan pasal  1365  KUH  Perdata.  Hanya  saja  dalam  pelaksanaan  penuntutan  selanjutnya nasabah  harus  dapat  membuktikan  bahwa  pihak  bank  benar-benar  telah  melakukan perbuatan hukum yang merugikan dirinya sebagai nasabah.
Dalam  putusan  hakim  pada  perkara  No.  03/pdt-G/2012/PN-SABANG Penggugat  Syarifah  Nurhayati  tentang  Tabungan  Yang  bersangkutan  dilakukan Penarikan Uang secara Ilegal oleh Karyawati PT.Bank Aceh Cabang Sabang diketahui bahwa  hakim  memutuskan  yang  dilakukan  oleh  karyawan  bank  Aceh  tersebut  telah memenuhi  ketentuan  pasal  1365  dan  pasal  1366  KUH  Perdata  dan  harus  dinyatakan para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dengan pertimbangan para tergugat  telah  terbukti  melakukan  secara  sadar  maupun  tidak  sadar  perbuatan  yang menimbulkan  kerugian  bagi  penggugat  dengan  kedudukannya  sebagai  nasabah  Bank Aceh Cabang Sabang.
Tergugat Sri Rezeki dalam perkara ini melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak nasabah  yang menyimpan dana atau deposito disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam hal ini faktor-faktor tersebut adalah adanya persepsi yang tidak singkron antara objek hukum dan para subjek hukum, awam hukum, faktor yuridis yaitu kurangnya pemberian sanksi yang tegas oleh bank terhadap kesalahan karyawan, serta adanya faktor administrasi yaitu karyawan dapat dengan mudah bertransaksi diluar bank karena adanya hubungan personal.
Selanjutnya  pada  perkara  Putusan  No.03/Pdt.G/2012/PN-SAB  Perbuatan Melawan  Hukum  yang  dilakukan  oleh  tergugat  III  dalam  perkara  ini,  tergugat  III memiliki 3 unit kendaraan roda empat, sertifikat hak tanah atas bangunan, sebuah rumah yang  berada  dilokasi  Lhong  Raya  Banda  Aceh,  serta  koleksi  barang-barang  mewah milik pribadinya yang harganya dapat ditaksir hingga ratusan juta rupiah. 88
Setiap  perbuatan  yang  dianggap  melanggar  peraturan  yang  telah  terdapat peraturannya  dalam  perundang-undangan  maka  perbuatan  tersebut  akan dijatuhkan sanksi terhadap pelakunya. Hal ini diterapkan agar pelaku perbuatan melanggar  hukum  dapat  bertanggung  jawab  atas  perbuatannya  yang  telah mengakibatkan kerugian kepada orang lain.
Namun  dalam  hal  ini  perlindungan  nasabah  perbankan  merupakan  salah  satu permasalahan  yang  sampai  saat  ini  belum  mendapatkan  tempat  yang  baik  di  dalam sistem perbankan nasional. Nasabah bank adalah pihak yang menggunakan jasa bank, terdiri  dari  nasabah  penyimpan  dan  nasabah  debitur.  Nasabah  penyimpan  adalah nasabah  yang  menempatkan  dananya  dalam  bentuk  simpanan  berdasarkan  perjanjian bank  dengan  nasabah  yang  bersangkutan,  sedangkan  nasabah  debitur  adalah  nasabah
88 T. Hendra Syahputra, Panitera Muda Hukum, Wawancara, Tanggal 10 Maret 2018 di Pengadilan Negeri Sabang.
yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
Seringkali nasabah dianggap lemah atau dalam posisi yang kurang diuntungkan apabila  terjadi  kasus-kasus  perselisihan  antara  bank  dengan  nasabahnya,  sehingga nasabah dirugikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perbankan bersama-sama dengan masyarakat akan memiliki beberapa agenda yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan  terhadap  nasabah  atau  konsumen  perbankan.  Agenda  tersebut  adalah dengan  menyusun  mekanisme  pengaduan  nasabah,  membentuk  lembaga  mediasi perbankan, meningkatkan transparasi informasi prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan  itu  berdasarkan  perjanjian  bank  dengan  nasabah  yang  bersangkutan.  Sebagai seorang nasabah tentu menginginkan dana atau rekening yang disimpan di bank dalam keadaan  aman  dan  pada  waktunya  dapat  diambil  kembali,  oleh  karena  itu  mereka membutuhkan perlindungan.
Pada  dasarnya  kerugian  yang  timbul  dari  adanya  perbuatan  melawan  hukum  harus diganti  oleh  orang-orang  yang  dibebankan  oleh  hukum  untuk  menggantinya.  Dalam Kitab  Undang-Undang  Perdata,  kerugian  dan  ganti  rugi  dalam  hubungannya  dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan, yakni ganti rugi umum dalam pasal 1243 KUHPerdata dan ganti rugi khusu dalam pasal 1365 KUHPerdata.
Apabila  nasabah  dirugikan  oleh  bank,  maka  nasabah  berhak  mendapatkan  ganti kerugian.  Besaran  ganti  kerugain  yang  diberikan  adalah  tergantung  dari  putusan pengadilan  yang  diajukan  terkait  dengan  perbuatan  melawan  hukum.  Bentuk  ganti kerugian yang diberikan sesuai dengan keputusan hakim adalah sebesar kerugian yang dialami oleh nasabah bank. Tuntutan ganti kerugian oleh nasabah akan dipenuhi apabila kerugian nasabah benar-benar disebabkan oleh karyawan bank dengan pembuktian yang jelas.
Adapun bentuk ganti rugi yang diberikan yaitu sebagai berikut :
1. Mengganti sejumlah Uang Deposito
Dalam perkara dengan Putusan No.03/Pdt.G/2012/PN-SAB sejumlah kerugian nasabah  ditaksir  mencapai  Rp.  4.690.735.449,-  (empat  milyar  enam  ratus sembilan  puluh  juta  tujuh  ratus  tiga  puluh  lima  ribu  empat  ratus  empat  puluh sembilan rupiah). Ganti kerugian tersebut harus di bayar atau ditanggung oleh PT.  Bank  Aceh  Cabang  Sabang  sesuai  dengan  ketentuan  hakim  yang  telah ditetapkan dan tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Sabang.
2. Membayar Denda
Adapun  dalam  perkara  tersebut  dimana  bank  yang  membayar  denda  kepada setiap  nasabah  yang  dirugikannya,  hal  tersebut  harus  diberikan  karena terlambatnya  penanganan  pengambilan  uang  nassabah  yang  seharusnya  tepat waktu.  Dan  kembali  lagi  kepad  ketentuan  yang  diberikan  kepada  pihak  bank dalam hal pemberian bayar denda terhadap nasabah yang dirugikannya.
3. Suku Bunga
Dalam  perkara-perkara  yang  serupa  dengan  perkara  dengan  putusan No.03/Pdt.G/2012/PN-SAB,  setiap  bank  juga  diwajibkan  membayar  sejumlah bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara bank dan nasabah. Adapun jumlah suku bunga yang harus dibayarkan oleh pihak bank itu sendiri yaitu  6%  (enam  persen)  setiap  tahunnya  pada  perkara  No.03/Pdt.G/2012/PN- SAB.Pemberian  suku  bunga  dijalankan  sesuai  dengan  ketentuan  yang mengaturnya,  sehingga  tidak  terjadi  permasalahan  dalam  pemberian  bunga kepada  nasabah  yang  dirugikan  oleh  karyawan  yang  melakukan  perbuatan melawan hukum tersebut.
4. Membayar Biaya Perkara
Adapun dalam perkara tersebut biaya perkara persidangan  yang diajukan oleh penggugat  seluruhnya  harus  ditaggung  kepada  tergugat  I  dan  membayar kerugian  biaya-biaya  perkara  lainnya  yang  ia  timbulkan  akibat  tindakan perbuatan  melawan  hukum  yang  secara  sadar  dan  sengaja  dalam  melakukan pengambilan uang nasabah secara ilegal yang menyebabkan kerugian bagi pihak nasabah itu sendiri.
Biaya  perkara  harus  ditangguhkan  kepada  pihak  terugat  dikarenakan  pihak tergugat  mengundur-undur  waktu  pembayaran  dan  tidak  bertanggung  jawab dalam  hal  pekerjaannya  hingga  pihak  penggugat  mengajukan  gugatan  kepada Pengadilan Negeri Sabang tanpa adanya mediasi damai kepada pihak tergugat itu sendiri. 89
89 Sayed Ghalab Syah, Anak Penggugat Bank Aceh, Wawancara, 27 Maret 2017 di Sabang.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Hermansyah. 2009. Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
Siswanto,Sutojo.1997. Manajemen Terapan Bank, Jakarta. Pustaka Binaman Presindo.
Muhammad Syafi’i dan Antonio. 2001. Bank Syari’ah dari Teori Ke praktik, Jakarta. Gema Insani Press.
Muhammad Abdulkadir. 2012. Hukum Perdata Indonesia , Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
Retnadi, Djoko. 2006. Memilih Bank yang Sehat. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. 2013. Bank dan Lembaga Keungan . Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
Indroes, Ferry N. 2008. Manajemen Risiko Perbankan. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
Sumitro, Warkum. 2004. Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga- Lembaga Terkait. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
Supramono, Gatot. 2009. Perbankan dan Masalah Kredit. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
Harahap,M. Yahya. 2014. Hukum Acara Perdata. Jakarta. Sinar Grafika.
MunirFuady. 2001. HukumPerbankan Modern , BukuKedua, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
Hasibuan, Melayu SP. 2005. Dasar-DasarPerbankan, Jakarta, PT. BumiAksara.
Kasmir.2002. Dasar-DasarPerbankan, Jakarta, PT. RajaGrafindoPersada.
Ruddy Tri Santoso. 1996. MengenalDuniaPerbankan, Yogyakarta, Andi Offset.
Muhammad Jumhana. 2003. HukumPerbankan Di Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.