## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/
Volume 04, Nomor 01, Juli 2022

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG BERJUALAN DI TROTOAR JALAN DI KOTA JAYAPURA
Elias Hence Thesia* 1 , Novana V 2 , J. Kareth 3 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih Jl. Uncen, Yabansai, Heram, Kota Jayapura, Papua 99224 eliashancee@gmail.com

## Abstract
This study aims to analyze the problem of business actors who sell on sidewalks in the city of Jayapura. These problems seem trivial, but in practice, when allowed to continue, it will result in other  problems  such  as  the  unavailability  of  pedestrian  paths,  congestion,  and  can  lead  to irregularities  in  the  city  of  Jayapura.  Therefore  this  research  is  important  to  do  in  order  to overcome the problems of business actors who sell on the sidewalk in the city of Jayapura. The research method used in this study is normative juridical using secondary data as primary data and  primary  data  as supporting  data.  The  results  of  this  study  conclude  that  law  enforcement against business actors who sell on sidewalks in the city of Jayapura is based on the Jayapura city government regulation Number 8 of 2016 Order and security where the regulation contains a prohibition contained in article 3 paragraph (1) letter I that any person or entity is prohibited from using the road shoulder (pavement) that is not in accordance with its function. Law enforcement in the event of a violation of these regulations is carried out by the Jayapura City Satpol PP.
Keywords: Law Enforcement; Human Rights; Business Actors; Sidewalks

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  permasalahan  tentang  pelaku  usaha  yang  berjualan  di trotoar  di  kota  Jayapura.  Permasalahan  tersebut  terlihat  sepele  namun  dalam  tataran  praktik ketika  dibiarkan  terus  menerus  akan  mengakibatkan  permasalahan  lainnya  seperti  tidak tersedianya lintasan pejalan kaki, kemacetan, dan bisa mengakibatkan ketidakteraturan di kota Jayapura.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  penting  untuk  dilakukan  agar  bisa  mengatasi permasalahan pelaku usaha yang berjualan di trotoar di kota Jayapura. Metode penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  data  sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang berjualan di trotoar jalan di kota Jayapura berdasarkan  pada  peraturan  pemerintah  kota  Jayapura  Nomor  8  Tahun  2016  Ketertiban  dan keamanan di mana dalam peraturan tersebut berisi larangan yang termuat dalam pasal 3 ayat (1) huruf I bahwa setiap orang atau badan dilarang menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya. Penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut dilakukan oleh Satpol PP kota Jayapura.
Kata Kunci: Penegakan Hukum; Hak Asasi Manusia; Pelaku Usaha; Trotoar

## A. Pendahuluan
Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan  masyarakat  dan  kepentingan  negara.  Organ  yang  memiliki  kewenangan  untuk
menjalankan suatu pemeritahan adalah pemerintah. Adapun kewajiban pemerintah adalah untuk menjamin  kesejahteraan  sosial  kepada  setiap  warga  negaranya,  bukan  hanya  pada pembangunan  nasional  saja,  tetapi  juga  pada  aspek  perekonomian,  pekerjaan,  memberikan jaminan  sosial  dan  kesehatan,  dan  pendidikan. 1 Seiring  dengan  perkembangan  tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam ajaran Welfare State , yang memberikan kewenangan yang luas kepada  administrasi  negara  termasuk  kewenangan  dalam  bidang  legislasi,  maka  peraturan- peraturan hukum dalam Hukum Administrasi Negara di samping dibuat oleh lembaga legislatif, juga  ada  peraturan-peraturan  yang  dibuat  secara  mandiri  oleh  administrasi  negara.  Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan.
Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah  suatu  istilah  yang  luas  dan  selalu  menyangkut  persoalan  kekuatan  (power),  biasanya dihubungkan dengan pendelegasian atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabatnya  di  daerah  untuk  menjalankan  urusan-urusan  pemerintahan  di  daerah 2 .  Daerah otonom  adalah  daerah  yang  mempunyai  hak  dan  wewenang  untuk  mengatur  dan  mengurus rumah tangganya sendiri dibawah pimpinan kepala daerah. 3 Otonomi daerah merupakan sebuah awal  dalam  hal  peningkatan  kualitas  kehidupan  masyarakat  sekaligus  ditujukan  untuk peningkatan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Pelaksanaan  otonomi  daerah  yang menitik beratkan pada daerah kabupaten dan kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pusat ke daerah.
Kota Jayapura adalah ibu kota Propinsi Papua, dalam perkembangannya, kota Jayapura dari  tahun  ke  tahun  semakin  banyak  mengalami  perubahan  pada  pola  hidup  masyarakat  dan berpengaruh  salah satu dalam penulisan ini iyalah meningkatnya,Jumlah pendudukan di kota Jayapura yang justru mepengaruhi aspek kehidupan warga kota Jayapura, salatunya yaitu aspek di  bidang  ekonomi.  Hal  ini  menyebankan  masyarakat  berlomba-lomba  melakukan  berbagai usaha  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  mereka.  Peningkatan  pelaku  usaha  dan keterbatasan tempat untuk berusaha, membuatan para pelaku usaha membangun dan menjual hasil dagang mereka di atas trotoar. Dimana trotoar tersebut merupakan fasilitas yang disediakan oleh  pemerintah  untuk  warga  masyarakat  kota  Jayapura  yang  akan  akan  berjalan  kaki. Penyediaan fasilitas umum  yang baik  tertib dan aman  merupakan  wujud  kehadiran negara melalui Pemerintah kota Jayapura akan kebutuhan masyarakat Kota Jayapura, hal ini merupakan bentuk dari upaya pemerintah Kota Jayapura dalam pemenuhan hak setiap warga masyarakat di
1 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , Edisi Revi. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
2 Tjahya Supriatna, Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah (Jakarta: Bumi Aksara, 1993).
3 Juniarso Ridwan and Achamad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik (Bandung: Nuansa, 2010).
kota  Jayapura   salah  satunya  yaitu  penyediaan trotoar  untuk  digunakan  warga  kota  Jayapura ketika berjalan kaki.
Hal  tersebut  merupakan  hak  dasar  sebagai  warga  negara  dalam  negara,  yang  harus diwujudkan  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  28H  ayat  2  yaitu:  Hak  untuk  mendapat  kemudahan  dan perlakuan  khusus  untuk  memperoleh  kesempatan  dan  manfaat  yang  sama  guna  mencapai persamaan dan keadilan, berkaitan dengan pasal ini merupakan kewajiban setiap  Pemerintah baik  di  pusat  maupun  di  daerah  memberikan  pelayanan  terhadap  warga  kota  Jayapura. Penyediaan  Trotoar  dibangun  pemerintah  dalam  hal  ini  kota  Jayapura  untuk  digunakan  oleh warga  Kota  Jayapura  yang  akan  berjalan  di  kaki  di  sepanjang  tempat-tempat  umum  di  kota jayapura. Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 45  ayat  (1)  huruf  a  menyatakan  bahwa  fasilitas  pendukung  penyelenggaraan  lalu  lintas  dan angkutan  jalan  salah  satunya  meliputi  trotoar  yang  penyediaannya  diselenggarakan  oleh pemerintah  setempat  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2013  Pasal  114 menyebutkan trotoar  adalah  jalur  pejalan  kaki  yang  bisa digunakan untuk  pesepeda  bila  tidak tersedia jalur sepeda. Namun, pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 dikatakan definisi trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan, penyediaan fasilitas parkir disediakan untuk menhidari kemacetan dan kecelakaan oleh pejalan kaki dan dan juga pengendara baik itu roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat). Maka sebagai ibu kota Propinsi yang berstatus otonomi Khusus maka pemerintah baik pusat maupun daerah perlu menyediakan layanan yang baik terhadap warga masyarakat khususnya warga di kota Jayapura.
Peningkatan jumlah penduduk di kota Jayapura yang terus bertambah tentu mempengaruhi aspek mendasar dalam kehidupan sehari-hari salah satunya yaitu aspek dalam bidang Ekonomi, kebutuhan ekonomi dan jumlah pendudukan yang cukup tinggi mengundang masyarakat untuk melakukan  berbagai  usaha.  Usaha adalah  upaya  manusia  untuk  melakukan  sesuatu  guna mencapai  tujuan  tertentu  dan  untuk  memenuhi  kehidupan  sehari-hari. 4 Usaha dalam  sains adalah gaya yang diberikan oleh suatu benda sehingga bisa mengubah posisi benda tersebut, sedangkan  pelaku  usaha adalah  setiap  orang  perseorangan  atau  badan usaha,  baik  yang berbentuk  badan  hukum  maupun  bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum  negara  Republik  Indonesia,  baik  sendiri  maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam peningkatan jumlah
4 Putu Devi Yustisia Utami, “Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha,” Jurnal Komunikasi Hukum 6, no. 1 (2020): 14.
pelaku  usaha  di  kota  Jayapura,  tentu  membutuhkan  tempat  untuk  melakukan  usaha, keterbatasan berpikir dan kebutuhan ekonomi yang cukup menyebabkan pelaku-pelaku usaha menjadikan  membangun  usaha  mereka  di  atas  jalan  (Trotoar)  pada  fasilitas  umum  di  kota Jayapura. Hal ini tentu berdampak pada penikmat pejalan kaki di kota Jayapura. Maka untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa aturan No 8 Tahun 2016 Ketertiban dan keamanan di mana dalam peraturan tersebut berisi larangan yang termuat dalam pasal 3 ayat (1) huruf i: setiap  orang  atau  badan  dilarang  menggunakan  bahu  jalan  (trotoar)    tidak  sesuai  dengan fungsinya.  Penerbitan  peraturan  tersebut  juga  merupakan  bagian  dari  Hak  Asasi  Manusia khususnya Pasal  28H  angka  3  yaitu:  Hak  atas  jaminan  sosial  yang  memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Sejalan dengan Pasal 41 ayat (1)  Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi manusia yaitu: Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara  utuh pada  intinya  sama  dengan  Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia (UUD 1945) pasal 28 g 1. guna memberi jaminan sosial kepada manusia (masyarakat Indonesia). Sebagai hak dasar yang dijamin didalam konstitusi negara dan juga perundang-undangan secara nasional  ataupun  internasional,  bahkan  negara  merupakan  pihak  yang  dituntut  untuk menyediakan segala sarana dan prasarana agar hal tersebut terlaksana. 5
Dengan  adanya  peraturan  mengenai  ketertiban  dan  keamanan  yang  jelas  dan  tegas, diharapkan  bagi  warga  msyarakat  di  kota  Jayapura  dapat  mengunakan  Trotoar  sebagaimana mestinya. Akan tetapi pada faktanya masih banyak pelaku usaha yang membangun dan menjual usahanya di atas badan trotoar dan terus mengalami peningkatan di kota Jayapura. Peningkatan tersebut tentu berdampak pada kemacetan pada pejalan kaki di atas trotoar merasa tidak nyaman di Kota Jayapura, hal ini dapat dibuktikan dari hasil pengamatan di lapangan dan juga beberapa berita, baik media cetak maupun media online salah satunya media online yaitu dengan Judul Berita: “Masih Menggunakan Trotoar Satpol PP Kota Jayapura Akan Tertibkan Pedagang Kaki Lima” 6 dan  Judul  Berita  Trotoar  di  Taman  Imbi  Jadi  Tempat  Pedagang  Kali  Lima 7 ,  selain  itu pengamatan dilakukan oleh Penulis menunjukkan pelaku penjualan di atas badan trotoar masih ada hingga saat ini. Berkaitan dengan latar belakang dan hasil pengamatan di lapangan membuat
5 M Azka Hadiyan and Euis D. Suhardiman, “Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Biaya Parkir Yang, Dilakukan Oleh  Preman Di Kota Subang Di Tinjau Dari Kitab Undang Undang  Hukum Pidana (KUHP),” in Prosiding Ilmu Hukum , 2018, 234, https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/8875.
6 Teraspapua, “Masih Menggunakan Trotoar Satpol PP Kota Jayapura Akan Tertibkan Pedagang Kaki Lima,” Teraspapua.Com , last modified 2020, accessed February 27, 2022,
https://teraspapua.com/2020/01/13/masih-menggunakan-trotoar-satpol-pp-kota-jayapura-akan- tertibkan-pedagang-kaki-lima/.
7 Patricia  Laura  Bonyadone,  “Trotoar  Di  Taman  Imbi  Jadi  Tempat  Pedagang  Kali  Lima,” Tribun-
Papua.Com , last modified 2021, accessed February 27, 2022,
https://papua.tribunnews.com/2021/08/04/trotoar-di-taman-imbi-jadi-tempat-pedagang-kali-lima.
penulis  tertarik  untuk  meneliti  dan  isu  tersebut  dengan  Judul”:  “Penegakan  Hukum  Terhadap Pelaku Usaha Yang Berjualan Di Trotoar Jalan  Di Kota Jayapura”.

## B. Metode Penelitian
Metode Penelitian ini memakai metode yuridis sosiologis dengan lokasi penelitian dilakukan di Kota Jayapura. Yuridis sosiologis sendiri adalah pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan  perilaku  hukum  orang  (manusia  dan  badan  hukum)  dan  masyarakat  serta  efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat. 8 Untuk mempertajam analisis penelitian, diperlukan pula data  pendukung  yang  terdiri  sumber  data  primer  yang  diperoleh  dari  hasil  observasi  dan penelitian  lapangan  dengan  metode  wawancara  terhadap  responden.  Dengan  demikian, penelitian  ini  juga  melihat  berlaku  efektifnya  atau  tidak  norma hukum  yang  berlaku  dan  peran aparat penegakan hukum dalam menghadapi pelaku usaha yang berjualan di atas badan trotoar Kota Jayapura.

## C. Pembahasan
1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha di atas Badan Trotoar di Kota Jayapura
Dalam ilmu pengetahuan hukum dapat diartikan dalam 3 (tiga) hal, pertama hukum dalam artinya sebagai adil (keadilan). Dalam arti kedua, hukum dalam artinya sebagai undang-undang dan/atau peraturan mengenai tingkah laku (tertulis) yang dibuat oleh penguasa. Dan yang ketiga hukum  dalam  arti  sebagai  hak.  Hukum  dalam  arti  yang  kedua  inilah  yang  lazimnya  disebut sebagai hukum objektif, yaitu yang berupa rangkaian peraturan yang mengatur tentang macam- macam perbuatan yang boleh dilakukan dan dilarang, siapa yang melakukannya, serta sanksi apa yang dijatuhkan atas pelanggaran peraturan. 9
Definisi penegakan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum menurut  Satjipto  Rahardjo,  merupakan  suatu  proses  untuk  mewujudkan  keinginan-keinginan hukum  menjadi  kenyataan. 10 Penegakan  hukum  atau law  enforcement adalah  upaya  untuk menegakkan  norma/kaidah  dan  nilai  hukum  yang  terdapat  di  belakang  norma  tersebut. 11 Penegakan  hukum  berbicara  tentang  realisasi  hukum  yang  telah  disepakati  dalam  peraturan
8 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
9 Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek (Bandung: Mandar Maju, 2008).
10 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum (Bandung: Sinar Baru, 1983).
11 Andrew Shandy, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia,” Ensiklopedia Social Review 1, no. 3 (2019): 309.
perundang-undangan ke dalam pelaksanaan hidup di tengah masyarakat. 12
Pada  konteks  ini,  penegakan  hukum  yang  dimaksud  adalah  penegakan  hukum  pada penyalahgunaan fungsi trotoar. Memperhatikan kedua ketentuan tersebut di atas, maka tampak jelas bahwa keberadaan trotoar memang secara khusus dipergunakan sebagai ruang manfaat jalan  dan  hanya  diperuntukkan  bagi  pejalan  kaki.  Namun  kenyataannya  banyak  trotoar  yang digunakan  sebagai  lapak  berdagang  pedagang  kaki  lima  dan  juga  sering  digunakan  sebagai tempat parkir oleh masyarakat sekitar. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan diatur ketentuan pidana bagi orang-orang yang menyebabkan terganggunya ruang manfaat jalan yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja  melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan  di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah),  sedangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  dalam  Pasal  274  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  melakukan perbuatan  yang  mengakibatkan  gangguan  pada  fungsi  perlengkapan  jalan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  tahun  atau denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah). Ketentuan Pidana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jauh lebih ringan dari ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Dalam Peraturan Daerah Propinsi Papua No 16 tahun 2016 tentang ketertiban dan keamanan dalam Pasal 50 ayat (1) berbunyi: Setiap orang atau badan yang melanggar Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta). Selain itu diatur juga dalam peraturan  daerah  Kota  Jayapura  No  9  Tahun  2019  tentang  perubahan  atas  peraturan  daerah Kota Jayapura No 10 Tahun 2012 tentang penyelenggaran lalu lintas dan angkutan umum pada Pasal 72 ayat (7) yang berbunyi: Setiap orang yang mengunakan bahu jalan dan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya tanpa izin dari walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 bulan atau denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
12 Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, and Anita Afriana, “Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum,” Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2016): 118.

## 2. Gambaran Geografis dan Administratif Wilayah
Kota Jayapura yang terletak di timur Indonesia merupakan pusat permukiman terpadat di Provinsi  Papua.  Dengan  luas  wilayah  hanya  940  km2,  kota  ini  harus  menampung  penduduk 256,705 jiwa dengan tingkat pertumbuhan per tahun mencapai 4,41% per tahun. Sekitar 94,5% penduduk Kota Jayapura terpusat di bagian barat kota yang hanya mencakup 33,33% dari luas wilayah.  Kota  Jayapura  terletak  di  bagian  utara  Provinsi  Papua  pada  1°28’17,26”-3°58’0,82” Lintang  Selatan  dan  137°34’10,6“–141°0’8,22”  Bujur  Timur.  Secara  Geografis,  Kota  Jayapura terdiri dari 5 (lima) distrik yaitu Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura dengan, Distrik Heram dan Distrik Muara Tami. Peta Kota Jayapura dapat dilihat pada Gambar 1. Sedangkan luas daerah dan jumlah pulau menurut kecamatan di Kota Jayapura dapat dilihat pada Tabel 1.
Gambar 1. Peta Kota Jayapura
Tabel 1.

## Luas Daerah dan Jumlah Pulau menurut Kecamatan di Kota Jayapura, 2020
Kecamatan (Subdistrikct) Ibukota Kecamatan Capital of Subdistrict Jumlah Kelurahan Jumlah Kampung Luas Total Area (km²/sq,km) Muara Tami Skow Mabo 2 6 626,7 Abepura Kota Baru 8 3 155.7 Heram Waena 3 2 63,2 Jayapura Selatan Entrop 5 2 63,4 Jayapura Utara Tanjung Ria 7 1 51 Kota Jayapura 940
Sumber: Peta Kota Jayapura Dalam Angka Tahun 2021

## 3. Lembaga Pengawas dan Penegakan Perda Kota Jayapura
Lembaga  yang  berwenang  melakukan  pengawasan  dan  penegakan  hukum  terhadap Peraturan  daerah  kota  Jayapura  adalah  Pamong  Praja.  Adapun  yang  menjadi  tugas-tugas Pamong  Praja  sebagai  SKPD  penegak  Perda  itu  meliputi: Menyusun  program  dan melaksanakan  penegakan  Perda,  menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat  serta  perlindungan  masyarakat. Melaksanakan  kebijakan  penegakan  Perda  dan peraturan  kepala  daerah. Melaksanakan  kebijakan  penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan ketenteraman  masyarakat  di  daerah. Melaksanakan  kebijakan  perlindungan  masyarakat.
Melaksanakan  koordinasi  penegakan  Perda  dan  peraturan kepala  daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  daerah,  dan  atau  aparatur  lainnya. Melakukan  pengawasan terhadap  masyarakat,  aparatur,  atau  badan  hukum  agar  mematuhi  dan  menaati  Perda  dan peraturan kepala daerah. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.
Selain memiliki wewenang Pamong Praja juga memiliki kewajiban yaitu: Menjunjung tinggi norma  hukum,  norma  agama,  hak  asasi  manusia,  dan  norma  sosial  lainnya  yang  hidup  dan berkembang di masyarakat; Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja; Membantu menyelesaikan  perselisihan  masyarakat  yang  dapat mengganggu  ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas  ditemukannya  atau  patut  diduga  adanya  tindak  pidana; Menyerahkan  kepada  Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda  dan/atau  peraturan  kepala  daerah. Selanjutnya  dalam  pelayanannya,  Satpol  PP berpegang  pada  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  mengatur  tentang  penegakan peraturan daerah dan tentang ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat.
4. Lembaga  Pengawasan (Dinas Pendapatan Daerah)  Kota Jayapura
Lembaga  pengawas  yang  dimaksud  ialah  Dinas  Pendapatan  daerah  di  wilayah  kota Jayapura yang bekerja sama dengan Perizinan Kota Jayapura untuk menjaga/memelihara dan mengawasi, memberikan izin kepada setiap masyarakat yang akan melakukan usaha di tengah pemukiman kota Jayapura tidak mengunakan trotoar untuk tempat usaha dengan sembarangan yang  menyebabkan  terjadinya  gangguan  pada  aktivitas  pejalan  Kaki  di  Kota  Jayapura. Pemerintah juga melibatkan masyarakat, Lembaga Adat, RT/ RW, pemerintah tingkat lurah dan distrik setempat untuk membantu melakukan pengawasan terhadap masyarakat pelaku usaha yang membangun usaha-usaha (jualan) di atas trotoar dengan sembarangan (tanpa Ijin).

## 5. Lembaga Pengawas (Dinas Perhubungan) di Kota Jayapura
Lembaga  pengawas  ketertiban  aktivitas  lalu  lintas  di  Kota  Jayapura  ialah  Dinas Perhubungan di Kota Jayapura, yang bekerja untuk menjaga/memelihara aktivitas berlalu lintas baik pengendara roda dua/roda empat maupun pejalan kaki di tengah pemukiman Kota Jayapura. Selain itu melakukan pendataan kepada pelaku pedagang kaki lima.

## 6. Pejabat Pegawai Sipil (PPNS)
Dalam  Perda,  fungsi  PPNS  (Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil)  mempunyai  peranan  untuk melakukan penyelidikan terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan berusaha di atas badan trotoar dengan sembarangan yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap pelaku pejalan kaki di Kota Jayapura dan menetapkan sanksi pidana maupun administrasi terhadap masyarakat yang  melangar  aturan-aturan  yang  telah  ditetapkan  sebagai  wujud  perlindungan  terhadap lingkungan.

## 7. Penyebab Terjadinya Aktivitas Berjualan di Atas Jalan Trotoar di Kota Jayapura
Kegiatan  usaha  di  atas  badan  trotoar  di  Kota  Jayapura  dilakukan  oleh  masyarakat  dari berbagai  suku  tanpa  mendapatkan  ijin  dari  dinas  bersangkutan  di  kota  Jayapura,  dan  terus mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena ketersediaan fasilitas untuk melakukan usaha belum  tersedia,  selain  itu  pengurusan  ijin  belum  dipahami  dengan  baik  ditambah  proses pengurusan  ijin  berusaha  membutuhkan  proses  yang  lama.  Selain  itu  pembangunan  usaha dilakukan  karena  faktor  ekonomi  dan  jarak  tempat  tinggal  pelaku  usaha  sehingga  usahapun dapat dilakukan di atas badan trotoar 13 , melakukan usaha di kota Jayapura justru memberikan keuntungan  karena  Kota  Jayapura  central  bisnis  yang  cukup  tinggi  dengan  jumlah  penduduk yang cukup tinggi, maka kebutuhanpun sangat tinggi.
13 “Hasil Wawancara Pelaku Usaha Di Badan Trotoar Di Kota Jayapura, Dilakukan Pada Hari Selasa, 12 April 2022,” 2022.
Tabel 2.
Data Pelaku dan  Jenis-jenis  Usaha di Beberapa distrik di Kota Jayapura Tahun  2022
Kecamatan (Subdistrict) Ibu Kota Kecamatan (Capital of Subdistrict) Jenis Usaha Jumlah Total Abepura Kota Baru Pinang 35 77 Penjual kerajinan (Noken, gelang 15 Bensin Enceran 13 PERTAMINI 6 Sayur-sayuran dll 8 Heram Waena Pinang 25 38 Penjual kerajinan (Noken, gelang 3 Bensin Enceran 8 PERTAMINI 2 Jayapura Selatan Entrop Pinang 9 23 Penjual kerajinan (Noken, gelang 4 Bensi Enceran 6 PERTAMINI 4 Jayapura Utara Tanjung Ria Pinang 25 58 Penjual kerajinan (Noken, gelang 15 Bensin Enceran 9 PERTAMINI 5 Warung Makan tenda 8 Total Keseluruhan Pelaku Usaha Untuk 4 (Empat) Distrik 196
Sumber: Hasil Pengamatan di Lapangan 13 Februari-12 Maret (1 Bulan) 2022

## a. Lembaga atau organisasi
Dinas Pendapatan  Daerah  Kota  Jayapura,  Dinas  Perizinan  Kota Jayapura  dan  Dinas Perhubungan Kota Jayapura. Kedua instansi dalam melakukan tindakan, pencegahan, dan penanganan terhadap pelaku usaha penertiban terhadap pelaku usaha di atas badan trotoar di  kota  Jayapura.  Dengan  cara  tidak  memberikan  surat  ijin  bagi  calon  usaha  yang  akan berusaha di tempat yang tidak layak (badan trotoar). Hal ini dilakukan karena dianggap tidak layak sesuai fungsi dari fasilitas trotoar. Sanksi yang diberikan berupa teguran secara lisan maupun  tulisan,  tindakan  lain  yang  dilakukan  ialah  pihak  dinas  pendapatan  melakukan punggutan kepada para pelaku usaha Non Papua, untuk pelaku usaha OAP seperti berjualan pinang,  sayur-sayuran,  dan  lain-lain,  di  badan  trotoar  jarang  dilakukan  pungutan  hal  ini disebabkan pihak dinas ingin melihat sejauh mana kemandirian OAP dalam berusaha, selain itu faktor Ekonomi dan keahlian yang dimiliki dalam berusaha tidak sebanding dengan pelaku usaha Non Papua. Keterbatasan anggaran pun membuat kerjasama antara Pihak Dinas dan Lembaga  Penegak  Hukum  sulit  dilakukan  secara  rutin.  Selain  itu  kedua  dinas  tersebut
melakukan pemantauan secara bertahap dan sistematis 14 . Hal ini dilakukan mengingat bahwa jumlah penduduk dan kendaraan cukup tinggi di kota Jayapura sehingga penyediaan Fasilitas trotoar oleh pemerintah Kota Jayapura sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan terhadap kebutuhan warga masyarakat penjalan kaki di Kota Jayapura. 15

## b. Satpol PP
Satpol PP telah melakukan tugas dan wewenangnya berdasarkan dengan Perda No.7 Tahun 2009 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja terkait penyelenggaraan penertiban. Dimana dalam kurun waktu 1 tahun pada tahun 2021 dimana 4 kali melakukan operasi yustisi terhadap pelaku usaha di atas badan trotoar di kota Jayapura. Pengaduan dilakukan oleh masyarakat kota Jayapura. Dan dapat disimpulkan dengan melihat tabel. Maka masyarakat kota Jayapura belum  sadar  fungsi  dan  dampak  dari  penyalahgunaan  trotoar  sebagai  tempat  untuk berjualan. 16

## Tabel 3.

## Operasi Yustisi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura Tahun 2021
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja kota Jayapura
14 “Hasil  Wawancara  Kepala  Bidang  Penagihan  Dan  Pembukuan  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota Jayapura, Pada Hari Rabu 4 Mei 2022,” 2022.
15 “Hasil Wawancara Kepala Bagian Daratan Dinas Perhubungan Kota Jayapura, Hari Kamis 5 Mei 2022,” 2022.
16 “Hasil Wawancara Yulius Taruk, Kepala Bagian Penertiban Satuan Polisi Pamog Praja Kota Jayapura, Hari Jumat 6 Mei 2022,” 2022.
No Bulan Tahun Lokasi Jumlah Pelaku Usaha Sumber Informasi Sanksi Keterangan 1 Februari 2021 Distrik Abepura 8 Warga Teguran Kemacetan 2 Maret 2021 Distrik Heram 8 Warga Teguran Kemacetan 3 April 2021 Distrik Jayapura Selatan 5 Warga Teguran Kemacetan 4 Mei 2021 Distrik Jayapura Utara 15 Warga Teguran Kemacetan
8. Kendala-Kendala yang Dihadapi Satuan  Polisi Pamong Praja  dalam  Melaksanakan Tugas di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Kendala internal adalah minimnya personil Satpol PP yaitu 230  orang. Sementara jumlah personil sebanyak ini tidak sepadan dengan tuntutan lapangan yang sangat besar dengan luas 494 ribu meter persegi dan terdiri dari 5 distrik. Kendala lainnya yang tergolong internal adalah lemahnya sarana  prasarana  penunjang operasional.  Masih rendahnya  SDM  yang dimiliki  oleh personil  Satpol  PP,  adalah  juga  sangat  memengaruhi  kinerja  Satpol  PP  Kota  Jayapura.  Dari jumlah itu,  sekitar 58%, yakni 80 orang berpendidikan tidak sarjana atau tamatan SLTA. Juga 25%,  dari  jumlah  itu,  yakni  sebanyak  27  orang  adalah  Pegawai  Tidak  Tetap  (PTT).  Hal  ini disebabkan  karena  belum  adanya  rekruitmen  khusus  personil  Satpol  PP  dan  belum  adanya sekolah khusus Satpol PP. Hal lain yang dihadapi satpol PP adalah belum dibentuknya PPNS (Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil)  yang  mempunyai  peranan  untuk  melakukan  penyelidikan terhadap  masyarakat  yang  melakukan  kegiatan  berusaha  di  atas  badan  trotoar  dengan sembarangan. 17
Selain  itu,  lemahnya  sarana  prasarana  penunjang  operasional  juga  menjadi  salah  satu kendala internal yang dialami. Misalnya Satuan Polisi Pamong Praja saat ini hanya terfokus pada 1 kantor yang tidak tetap di Kota Jayapura. Jadi masih perlu ada Pos Satpol PP yang permanen dan  penambahan  pos-pos  penjagaan.  Sehingga  masyarakat  masih  ada  yang  tidak  taat  dan berani melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pelaku usaha yang berjualan di atas badan trotoar di Kota Jayapura.
Kendala  eksternal  yang  dihadapi  salah  satunya  belum  terjalinnya  koordinasi  yang  baik antar SKPD, dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura dan Dinas Perhubungan di Kota  Jayapura  dengan  Satpol  PP  dalam  bentuk  regulasi  aturan  jadwal,  khususnya  di  bidang penertiban. Satpol PP dipandang hanya sebagai pengawal saja. Sikap-sikap skeptis seperti ini bukan  saja  dari  masyarakat  biasa,  tetapi  juga  dari  SKPD  yang  ada.  Selain  itu  kendala  yang dialami menurut penulis adalah tindakan satuan polisi pamong praja. Pelaku usaha di atas badan trotoar  sebagain  besar  memiliki  ekonomi  yang  sangat  kecil  dan  untuk  memperpanjang  hidup hanya  dengan  cara  berjualan  di  tempat  yang  tidak  semestinya,  sehingga  tindakan  satpol  PP penuh dengan rasa kemanusiaan. Selain itu, terdapat rasa kurang senang masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja yang kadangkala memperlihatkan sikap permusuhan.
17 Ibid.

## 9. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
Faktor-faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah: 18
1)  Faktor  Hukum.  Berdasarkan  penyelenggaraan  hukum  di  lapangan  yang  mana sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan  untuk  mencapai  sesuatu.  Dalam  hal  penegakan  Kota  Jayapura  terkait  Pencemaran lingkungan oleh kegiatan ternak babi yang tidak beraturan, Satuan Polisi Pamong Praja adalah pelaksana  dalam  penegakan  peraturan  daerah  dan  penertiban  tersebut.  Berdasarkan  amanat Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016 Tentang Ketertiban dan  Ketentraman  adalah  bagian  dari  penyerasian  nilai  kaidah  dan  perilaku  di  masyarakat berkaitan  dengan  pola  hidup  tertib  dan  teratur,  sehingga  terjadi  keharmonisan  dengan  cara mematuhi Peraturan Daerah tersebut.
2) Faktor Penegakan Hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian penegak hukum memainkan peranan yang penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik  itu  merupakan  masalah.  Sumber  Daya  Manusia  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  di  Kota Jayapura sangat  kurang, ini terlihat dari  jumlah personil dengan harus mengawasi penegakan peraturan  daerah  yang  tidak  berbanding  dengan  wilayah  Kota  Jayapura  yang  cukup  luas.  Ini sangat mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Jayapura dalam menegakkan setiap pelaku usaha di atas badan trotoar kota Jayapura yang tidak terkontrol dan menimbulkan ketidaknyamanan terhadap pejalan kaki Kota Jayapura dimana masyarakat kota Jayapura masih kurang sadar akan kebersihan.
3) Faktor Kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya. Sadar akan aturan hukum juga merupakan faktor budaya, bagaimana  sikap  seseorang  itu  tahu  bagaimana  seharusnya  fasilitas  yang  disediakan  oleh pemerintah  yakni  harus  dijaga  dan  digunakan  sebagaimana  mestinya. 19 Dalam  hal  ini  faktor kebudayaan juga terlihat dari masyarakat tersebut sadar hukum atau tidak. Hal Ini terlihat dengan masih banyaknya masyarakat Kota Jayapura membangun/ berjualan di atas badan trotoar yang mana jauh dari fungsinya di tengah  pemukiman Kota Jayapura, sehingga mengganggu setiap penikmat pejalan kaki.
4)  Faktor  Ekonomi.  Faktor  ekonomi  menjadi  salah  satu  pemicu  masyarakat  berjualan  di
18 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum (Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2021).
19 Dewi  Rahmaningsih  Nugroho  and  Suteki  Suteki,  “Membangun  Budaya  Hukum  Persidangan  Virtual (Studi  Perkembangan  Sidang  Tindak  Pidana  via  Telekonferensi),” Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia 2, no. 3 (2021): 298.
atas badan trotoar. 20 Hal ini dapat dilihat dari jumlah pelaku usaha di atas badan trotoar terus mengalami peningkatan di Kota Jayapura tanpa harus melakukan koordinasi dengan pihak dinas yang bersangkutan. Usaha di atas badan trotoar dilakukan karena tidak memiliki fasilitas yang disediakan  oleh  Pemerintah,  selain  itu  usaha  di  atas  badan  trotoar  terpaksa  dilakukan  untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk biaya makan, sekolah anak dan lainnya.

## D. Simpulan
Faktor  penyebab  terjadinya  aktivitas  usaha  di  badan  trotoar  karena  faktor  ekonomi  dan penyediaan  fasilitas  dari  pemerintah  sangat  terbatas.  Pelaku  usaha  di  atas  badan  trotoar  di tengah  pemukiman  Kota  Jayapura  dilakukan  tanpa  ada  ijin  dinas  terkait  atau  setempat  Kota Jayapura.  Kesadaran  akan  fungsi  dan  penggunaan  trotoar  di  Kota  Jayapura  masih  sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pelaku usaha di 4 distrik di Kota Jayapura. Penegakan hukum  terhadap  pelaku  usaha  di  atas  badan  trotoar  di  kota  Jayapura  masih  sangat  lemah. Keterbatasan  anggaran  operasional  menjadi  faktor  dalam  melakukan  kerjasama  antara  pihak dinas dengan penegak hukum. Koordinasi dan kerja yang dilakukan mulai dari tinggat RT/RW, Dinas Perhubungan Kota Jayapura, Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura, dan Satpol PP secara rutin belum ada. Sehingga  pemerintah Kota Jayapura perlu menyiapkan fasilitas untuk pelaku  usaha  yang  membutuhkan  dengan  proses  yang  mudah  dan  cepat.  Satpol  PP  sebagai aparat penegak hukum perlu melakukan tindakan diskresi dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku usaha di badan trotoar yang mengganggu pejalan kaki di Kota Jayapura. Sosialisasi perlu dilakukan secara rutin terhadap masyarakat kota Jayapura terhadap fungsi penggunaan trotoar sebagaimana mestinya. Pemerintah perlu menyediakan anggaran operasional pihak dinas untuk melakukan kerjasama dengan pihak penegak hukum. Koordinasi dan kerjasama perlu dibangun dan  dimuat  dalam  regulasi  peraturan  baik  tingkat  RT/RW,  Lurah,  Distrik,  Dinas,  dan  Bidang Penegakan (Satpol PP).

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
Machmud,  Syahrul. Penegakan  Hukum  Dan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Dokter  Yang  Diduga Melakukan Medikal Malpraktek . Bandung: Mandar Maju, 2008.
Rahardjo, Satjipto. Masalah Penegakan Hukum . Bandung: Sinar Baru, 1983.
20 Florentinus  Nugro  Hardianto,  “Analisis  Faktor.Faktor  Yang  Mempengaruhi  Tingkat  Kriminalitas  Di Indonesia Dari Pendekatan Ekonomi,” Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar 13, no. 2 (2019): 30.
Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara . Edisi Revi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
Ridwan,  Juniarso,  and  Achamad  Sodik  Sudrajat. Hukum  Administrasi  Negara  Dan  Kebijakan Pelayanan Publik . Bandung: Nuansa, 2010.
Soekanto,  Soerjono. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
Supriatna, Tjahya. Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah . Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

## Jurnal:
Hardianto, Florentinus Nugro. “Analisis Faktor.Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Indonesia Dari Pendekatan Ekonomi.” Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar 13, no. 2 (2019): 30.
Mantili, Rai, Hazar Kusmayanti, and Anita Afriana. “Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum.” Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2016): 118.
Nugroho,  Dewi  Rahmaningsih,  and  Suteki  Suteki.  “Membangun  Budaya  Hukum  Persidangan Virtual  (Studi  Perkembangan  Sidang  Tindak  Pidana  via  Telekonferensi).” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, no. 3 (2021): 298.
Shandy,  Andrew.  “Kepercayaan  Masyarakat  Terhadap  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia.” Ensiklopedia Social Review 1, no. 3 (2019): 309.
Utami, Putu Devi Yustisia. “Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.” Jurnal Komunikasi Hukum 6, no. 1 (2020): 14.

## Prosiding:
Hadiyan, M Azka, and Euis D. Suhardiman. “Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Biaya Parkir Yang, Dilakukan Oleh Preman Di Kota Subang Di Tinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).” In Prosiding Ilmu Hukum , 234, 2018.
https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/8875.
Berita Online:
Bonyadone, Patricia Laura. “Trotoar Di Taman Imbi Jadi Tempat Pedagang Kali Lima.” Tribun-
Papua.Com . Last modified 2021. Accessed February 27, 2022.
https://papua.tribunnews.com/2021/08/04/trotoar-di-taman-imbi-jadi-tempat-pedagang- kali-lima.
Teraspapua. “Masih Menggunakan Trotoar Satpol PP Kota Jayapura Akan Tertibkan Pedagang Kaki  Lima.” Teraspapua.Com .  Last  modified  2020.  Accessed  February  27,  2022. https://teraspapua.com/2020/01/13/masih-menggunakan-trotoar-satpol-pp-kota-jayapura- akan-tertibkan-pedagang-kaki-lima/.

## Wawancara:
“Hasil Wawancara Kepala Bagian Daratan Dinas Perhubungan Kota Jayapura, Hari Kamis 5 Mei 2022,” 2022.
“Hasil Wawancara Kepala Bidang Penagihan Dan Pembukuan Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura, Pada Hari Rabu 4 Mei 2022,” 2022.
“Hasil  Wawancara  Pelaku  Usaha  Di  Badan  Trotoar  Di  Kota  Jayapura,  Dilakukan  Pada  Hari Selasa, 12 April 2022,” 2022.
“Hasil  Wawancara  Yulius  Taruk,  Kepala  Bagian  Penertiban  Satuan  Polisi  Pamog  Praja  Kota Jayapura, Hari Jumat 6 Mei 2022,” 2022.