Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.5 / No.1: 24-35,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)

## Perkembangan Audit Syariah Di Indonesia (Analisis Peluang Dan Tantangan)

## Ahmad Fauzi dan Ach Faqih Supandi
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta ahmadfauzi9531@gmail.com dan achfaqih795@gmail.com

## Abstract
Shari'ah  audits,  especially  in  Indonesia,  have  opportunities  in  Indonesia  with  the world's  largest  Muslim  majority  population.  And  the  shari'ah  audit  challenges  for future development are better, including (1) regulatory issues such as shari'ah audit standards that are inadequate, the absence of a sharia audit framework and lack of encouragement from the government. (2) Problems of human resources such as the qualifications of shari'ah auditors in accounting and syari'ah are not balanced, the limited  number  of  shari'ah  auditors,  lack  of  accountability  of  shari'ah  auditors (DPS) and shari'ah auditors (DPS) are less independent. (3) Audit process problems such as DPS are not yet equipped with sharia audit procedures, Ex-ante and audit ex-poses have not been maximized and the separation of financial audits with sharia audits.

## Keywords: Syari'ah Audit, Opportunities & Challenges

## PENDAHULUAN
Kemunculan ilmu ekonomi islam modern di panggung internasional, dimulai pada  tahun  1970-an  yang  ditandai  dengan  kehadiran  para  pakar  ekonomi  Islam kontemporer,  seperti  Muhammad  Abdul  Mannan,  M.  Nejatullah  Shiddiqy,  Kursyid Ahmad, An-Naqvi, M. Umer Chapra, dll.
Sejalan  dengan  ini  mulai  terbentuklah  Islamic  Development  Bank  (IDB) yang  kemudian  berdiri  pada  tahun  1974  disponsori  oleh  negara-negara  yang tergabung  dalam  organisasi  konferensi  Islam,  walaupun  utamanya  bank  tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan  di  negara-negara  anggotanya.  IDB  menyediakan  jasa  pinjaman berbasis fee dan profit  sharing untuk  negara-negara  tersebut  dan  secara  eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah islam.
Dibelahan  negara  lain  pada  kurun  1970-an,  sejumlah  bank  berbasis  islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic Bank (1975), Faisal  Islamic  Bank  of  Sudan  (1977),  Faisal  Islamic  Bank  of  Egypt  (1977)  serta Bahrain  Islamic  Bank  (1979).  Dia  Asia-Pasifik,  Phillipine  Amanah  Bank  didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims  Savings  Corporation  yang  bertujuan  membantu  mereka  yang  ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji.
Perkembangan  aplikasi  Ekonomi  Islam  di  Indonesia  sendiri  dimulai  sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, dengan landasan hukumnya UU Nomor  7  Tahun  1992  tentang  perbankan,  yang  telah  direvisi  dalam   UU  nomor  10
Vol.5 / No.1: 24-35,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
tahun  1998.  Setelah  krisis  ekonomi  pada  tahun  1998  lahirlah  perbankan  syaraiah yang  kedua  yaitu  Bank  Syaraiah  Mandiri.  Dan  sampai  saat  ini  telah  berdiri  unit usaha syariah sebanyak 21 dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebanyak 168 unit. Selanjutnya  berturut-turut  telah  hadir  beberapa  UU  sebagai  bentuk  dukungan pemerintah terhadap kemajuan aplikasi ekonomi Islam di Indonesia.
Konsep  keuangan  berbasis  syariah  Islam  ini  telah  diterima  secara  luas  di dunia  dan  telah  menjadi  alternatif  baik  bagi  pasar  yang  menghendaki  kepatuhan syariah  ( syariah  compliance ),  maupun  bagi  pasar  konvensional  sebagai  sumber keuntungan  ( profit  source ).  Diawali  dengan  perkembangan  yang  pesat  di  negara- negara  Timur  Tengah  dan  Asia  Tenggara,  produk  keuangan  dan  investasi  berbasis syariah  Islam  saat  ini  telah  diaplikasikan  di  pasar-pasar  keuangan  Eropa,  Asia, bahkan  Amerika  Serikat.  Selain  itu,  lembaga-lembaga  yang  menjadi  infrastruktur pendukung  keuangan  Islam  global  juga  telah  didirikan,  seperti Accounting  and Auditing  Organization  for  Islamic  Institution (AAOIFI), International  Financial Service  Board (IFSB), International  Islamic  Financial  Market (IIFM),  dan Islamic Research and Training Institute (IRTI).
Pengawasan bank syariah yang berada dalam otoritas Bank Indonesia. Selain Bank Indonesia dan OJK yang memiliki peran pengawasan pada lembaga keuangan di Indonesia, dan secara khusus peran pengawasan pada bank syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Di Indonesia, tugas  mengawasi  aspek  syariah  dari  operasional  bank  syariah  ini  menjadi kewenangan  DSN  yang  salah  satu  tugas  pokoknya  adalah  mengkaji,  menggali,  dan merumuskan  nilai  dan  prinsip-prinsip  hukum  Islam  (Syariah)  dalam  bentuk  fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah.
Meskipun  perkembangan  ekonomi  Islam  saat  ini  sangat  prospek  namun dalam  pelaksanaannya  masih  menemukan  berbagai  kendala  sekaligus  tantangan, baik  pada  tantangan  teoritis  maupun  pada  tantangan  praktis,  baik  yang  bersifat internal  maupun  yang  bersifat  eksternal.  Pada  tantangan  teoritis  misalnya  belum terumusnya secara utuh berbagai konsep ekonomi dalam ekonomi Islam. sedangkan pada  tantangan  praktis  belum  tersedianya  sejumlah  institusi  dan  kelembagaan  yang lebih  luas  dalam  pelaksanaan  Ekonomi  Islam.  adapun  dari  aspek  internal  adalah sikap  umat  Islam  sendiri  yang  belum  maksimal  dalam  menerapkan  ekonomi  Islam. sedangkan  dari  aspek  eksternal  adalah  praktik-praktik  kehidupan  ekonomi  yang sudah terbiasa dengan konsep-konsep ekonomi konvensional.
Oleh  karena  itu  peneliti  tertarik  meneliti  sejauh  mana  perkembangan  audit syariah  di  Indonesia  dan  apa  saja  yang  menjadi  peluang  sekaligus  tantangan kedepannya agar audit syariah ini menjadi bagian dalam menjaga kesesuaian syariah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia.
Vol.5 / No.1: 24-35,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)

## KAJIAN TEORI
a. Auditing Dalam Perspektif Syariah Dan Prinsipnya : Sebuah Definisi
Dari  segi  etimologis  “audit”  diartikan  pemeriksaan  pembukuan  keuangan (KBI,  2008).  Menurut  Mulyadi  dan  Kanaka  Puradiredja  (1998),  mendefinisikan auditing sebagai proses sistematis untuk mempelajari dan mengevaluasi bukti secara objektif  mengenai  pernyataan-pernyataan  tentang  kegiatan  dan  kejadian  ekonomi, untuk  menetapkan  tingkat  kesesuaian  antara  pernyataan  tersebut  dan  kriteria  yang telah  ditetapkan,  serta  penyampaian  hasil-hasilnya  kepada  pemakai  yang berkepentingan.
Berdasarkan  AAOIFI-GSIFI  (2003),  Audit  Syari’ah  adalah  laporan  internal syariah  yang  bersifat  independen  atau  bagian  dari  audit  internal  yang  melakukan pengujian  dan  pengevaluasian  melalui  pendekatan  aturan  syariah,  fatwa-fatwa, intruksi,  dan  sebagainya  yang  diterbitkan  fatwa  IFI  dan  lembaga  supervisi  syariah. Menurut Shafi, auditing dalam Islam adalah: (a) proses menghitung, memeriksa dan memonitor (proses sistematis); (b) tindakan seseorang (pekerjaan duniawi atau amal ibadah; lengkap dan sesuai syariah; (c) untuk mendapat reward dari Allah di akhirat. Dapat  disimpulkan  bahwa  audit  dalam  Islam  adalah  salah  satu  unsur pendekatan  administratif  maka  administrasi  menggunakan  sudut  pandang keterwakilan. Oleh karena itu, auditor merupakan wakil dari para pemegang saham yang  menginginkan  pekerjaan  (investasi)  mereka  sesuai  dengan  hukum-hukum syariat Islam.
Landasan  syari’ah  dari  pelaksanaan  audit  syari’ah  dapat  dirujuk  pada penafsiran Q.S. Al-Hujurat (49) ayat 6:
ْصُتَف ٍةَل ََٰه َجِب ا ٌۢ م ْوَق ۟اوُبي ِصُت نَأ ۟ا َٰٓوُنَّيَبَتَف ٍإَبَنِب  ٌۢ قِساَف ْمُكَءَٰٓاَج نِإ ۟ا َٰٓوُنَماَء  َنيِذَّلٱ اَهُّيَأَََٰٰٓي ْمُتْلَََف اَم  ََٰٰلََ ۟اوُُِب

## َنيِمِد ََٰن

## Artinya:
Hai  orang-orang  yang  beriman,  jika  datang  kepadamu  orang  fasik  membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
Ayat  ini  menunjukan  pentingnya  pemeriksaan  secara  teliti  atas  sebuah informasi  karena  bisa  menjadi  penyebab  terjadinya  musibah  atau  bencana.  Dalam konteks  audit  syari’ah,  pemeriksaan  laporan  keuangan  dan  informasi  keuangan lainnya  juga  menjadi  sangat  penting  karena  keduanya  dapat  menjadi  sumber  kritis ekonomi jika tidak dikelola secara maksimal. Audit syari’ah dapat dimaknai sebagai proses  untuk  memastikan  bahwa  aktivitas-aktivitas  yang  dilakukan  oleh  institusi keuangan  Islam  tidak  melanggar  syari’ah  atau  pengujian  kepatuhan  syariat  secara menyeluruh terhadap aktivitas bank syari’ah.
Vol.5 / No.1: 24-35,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)

## b. Asal Usul Perkembangan Auditing Dan Akuntansi Dalam Negara Islam Pada Pra-Islam
Auditing  adalah  proses  pengumpulan  dan  penilaian  bukti-bukti  yang dilakukan  oleh  pihak  yang  independen  dan  kompeten,  untuk menentukan  informasi yang  disajikan  sesuai  dengan  kriteria  yang  ditetapkan  (  Sofyan  Harapan.  2002). Ketika  kemajuan  peradaban  membawa  pada  kebutuhan  adanya  orang  yang  dalam batas  tertentu  dipercaya  untuk  mengelola  harta  milik  orang  lain,  patut  bagi  negara untuk melakukan pengecekan atas kesetiaan orang tersebut sehingga semuanya akan menjadi  jelas.  Dikatakan  bahwa  penguasa  Mesir  purba  melakukan  pemeriksaan independen dan atas catatan penerimaan pajak, orang-orang Yunani kuno melakukan pemeriksaan atas rekening pejabat publik, sedangkan orang Romawi membandingkan  antara  pengeluaran  dan  otorisasi  pembayaran,  sementara  para bangsawan penghuni puri di Inggris menunjuk auditor untuk melakukan review atas catatan akuntansi dan laporan yang disiapkan oleh para pelayan mereka.
Awal audit terhadap perusahaan dapat dikaitkan dengan perundang-undangan Inggris  selama  revolusi  industri  pada  pertengahan  tahun  1800-an.  Pada  awalnya audit  terhadap  perusahaan  harus  dilakukan  oleh  satu  atau  lebih  pemegang  saham yang  bukan  merupakan  pejabat  perusahaan  atau  mereka  yang  ditunjuk  oleh pemegang  saham  lainnya  sebagai  perwakilan  pemegang  saham.  Selanjutnya,  untuk memenuhi  kebutuhan  pasar  serta  perundang-undangan  yang  segera  direvisi,  profesi akuntan  mulai  dibutuhkan.  Hal  ini  ditandai  dengan  munculnya  berbagai  formasi kantor-kantor audit. Beberapa di antaranya, yaitu kantor-kantor auditor Inggris Kuno seperti Deloitte & Co, Peat Marwick, & Mitchell, dan Price Waterhouse & Co. yang masih dapat ditelusuri sampai saat ini serta masih membuka praktik di USA ataupun di luar USA.
Pengaruh Inggris juga turut bermigrasi ke Amerika Serikat pada akhir tahun 1800-an  ketika  para  investor  Inggris  dan  Skotlandia  mengirimkan  para  Auditomya untuk  memeriksa  kondisi  perusahaanperusahaan  Amerika,  tempat  mereka  telah berinvestasi  dalam  jumlah  yang  sangat  besar.  Secara  khusus,  mereka  melakukan investasi  dalarn  saham  pabrik  pembuatan  bir  dan  perkeretaapian.  Fokus  awal  audit ini  mula-mula  adalah  untuk  menemukan  penyimpangan  dalam  akun  neraca  serta menangkal  pertumbuhan  kecurangan  yang  berkaitan  dengan  meningkatnya fenomena manajer profesional serta pemilik saham yang pasif.
Dari  studi  sejarah  peradaban  Arab,  tampak  besarnya  perhatian  bangsa  Arab pada akuntansi. Hal ini terlihat pada usaha setiap pedagang Arab untuk mengetahui dan menghitung barang dagangannya, sejak mulai berangkat sampai pulang kembali. Hitungan  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  perubahan  pada  keuangannya.  Setelah berkembangnya  negeri,  bertambahnya  kabilah,  masuknya  imigran  dari  negeri tetangga,  dan  berkembangnya  perdagangan  serta  timbulnya  usaha-usaha  intervensi perdagangan,  semakin  kuatlah  perhatian  bangsa  Arab  terhadap  pembukuan  dagang untuk  menjelaskan  utang  piutang.  Orang-orang  Yahudi  pun  (pada  waktu  itu)
Vol.5 / No.1: 24-35,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
menyimpan  daftar-daftar  (faktur)  dagang.  Semua  telah  tampak  jelas  dalam  sejarah peradaban bangsa Arab.
Kehadiran Islam di Semenanjung Arab dipimpin oleh Rasulullah SAW. dan terbentuknya  Daulah  Islamiah  di  Madinah  yang  kemudian  dilanjutkan  bleh  para Khulafaur  Rasyidin  terdapat  undang-undang  akuntansi  yang  diterapkan  untuk perseorangan,  perserikatan  (syarikah),  atau  perusahaan,  akuntansi  wakaf,  hak-hak pelarangan  penggunaan  harta  (hijr),  dan  anggaran  negara.  Rasulullah  SAW.  juga telah  mendidik  secara  khusus  beberapa  sahabat  untuk  menangani  profesi  akuntan dengan sebutan ” hafazhatul amwal " (pengawas keuangan/ auditing).
Sistem auditing secara tidak langsung ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat  Al-Baqarah  ayat  282  yang  mene  gaskan  bahwa  apabila  orang  beriman bermuamalah  tidak  secara  tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu menuliskannya  dengan  benar  dan  menghadirkan  saksi-saksi  dalam  perjanjian  utang piutangnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan ( library research ) yakni satu bentuk  penelitian  kualitatif  yang  objek  kajiannya  adalah  data  kepustakaan,  ia memuat gagasan atau pikiran-pikiran  yang didukung oleh data kepustakaan dimana sumbernya dapat berupa jurnal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, buku  teks,  makalah,  laporan  seminar,  dokumentasi  hasil  diskusi  ilmiah,  dokumen resmi dari pemerintah dan lembaga lainnya. Dalam referensi yang lain disebut “Studi kepustakaan” yakni teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap  buku-  buku,  litertur-literatur,  catatan-catatan,  dan  laporan  -  laporan  yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. (Arikunto, 39,2000).
Ahmad Baehaqi, 2014. Pengawasan kepatuhan Syariah di lembaga keuangan Islam  adalah  tugas  DPS  Studi  ini  menganalisis  dan  mengevaluasi  pemantauan kepatuhan  dengan  mengambil  objek  perbankan  Islam  di  Indonesia  baik  pendekatan atau  pendekatan  sistem  organisasi.  Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dalam bentuk wawancara dengan 6 DPS pada 6 BUS dan data sekunder dari laporan GCG 9 BUS 2011-2012. Dengan pendekatan induktif menggunakan analisis isi dan analisis teoritis,  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  praktik  umum  pemantauan kepatuhan  syariah  masih  belum  optimal.  Selanjutnya,  penelitian  ini  mengusulkan model  pengawasan  menggunakan  pendekatan  sistem  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  pengawasan  kepatuhan  tersebut.  Model  yang  diusulkan  dalam penelitian ini tidak hanya melibatkan DPS, tetapi juga bagian dari kepatuhan, audit internal, dan komite audit perbankan syariah, serta audit eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan  (FSA)  yang  bertindak  sebagai  pengawas  perbankan  untuk  menggantikan BI.
Ismawati  Haribowo,  2013. Tujuan  penelitian  untuk  menguji  pengaruh kualitas audit, rasio kesesuaian, solvabilitas, rentabilitas dan produktivitas. Penelitian
Vol.5 / No.1: 24-35,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
ini menggunakan metode purposive sampling. Pengambilan sampel ini diambil dari 104  Perbankan  Islam  di  Soult  Asia  dan  Soulteast  Asia  dari  2009-2012.  Metode analisis  data  analisis  deskriptif  dan  metode  analitik  untuk  menguji  hipotesis penelitian menggunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa  rasio  likuiditas  dan  rasio  cepat  diproksi  dengan  rasio  perbankan  tidak berpengaruh  terhadap  opini  audit  going  concern,  sedangkan  Asia  Selatan  yang  lain merupakan proksi untuk rasio pinjaman terhadap deposito (LDR) yang berpengaruh terhadap  going  menyangkut  opini  audit.  Hasil  pengujian  rasio  solvabilitas  diproksi dengan menggunakan rasio primer, rasio risiko aset sekunder dan rasio risiko tidak berpengaruh  terhadap  opini  audit  going  concern.  Hasil  uji  rasio  profitabilitas diproksi  dengan  menggunakan  margin  laba  kotor,  margin  laba  bersih,  return  on equity (ROE), return on total asset (ROA) dan return on the loan rate menunjukkan tidak ada pengaruh terhadap opini audit going concern.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Analisis Peluang dan Tantangan Auditing Syari’ah di Indonesia
Audit yang ada saat ini merupakan bagian dari sistem keuangan konvensional yang hanya menilai aspek ekonominya. Oleh karena itu, aspek di luar ekonomi mulai menjadi  sorotan  untuk  dinilai  dalam  audit.  Hal  ini  ditandai  dengan  munculnya lingkup audit lain, seperti performance audit, social and enviromen tal audit dan saat ini  mulai  berkembang  pula  audit  syari'ah  (Ibrahim,  2008).  Meskipun  demikian, dalam  penerapannya,  audit  syari'ah  memiliki  tantangan  tersendiri.  Ada  gap  antara harapan dan praktik audit syariah yang berlangsung saat ini (kasim, 2009).
Setidaknya  ada  empat  faktor  utama  yang  menjadi  kendala  besar  penerapan audit yang berdasarkan hukum syariah tersebut, yaitu kerangka kerja: ruang lingkup, kualifikasi,  dan  isu  terkait  independensi.  “Tantangan  lain  adalah  peran  dewan pengawas syari'ah (DPS) sebagai auditor syariah DPS tidak memiliki kekuatan yang mengikat dan memaksa, seperti seharusnya DPS hanya sebatas mengeluarkan fatwa tanpa kekuasaan hukum yang mampu memaksa menerapkan hal tersebut dan proses pengangkatannya  yang  dipilih  langsung  oleh  LKS.  Hal  ini  juga  menimbulkan  isu independensi (Abdul-Razzaq A. A., 2009).
Kasim  dan  Sanusi  mengatakan  bahwa  praktisi  audit  di  Indonesia  masih mencari pedoman aturan yang tepat bagi lingkup, regulasi kerangka kerja, kualifikasi dan independensi auditor syari'ah (N. Kasim & Sanusi, Z.M., 2013).  Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya adalah muslim, jumlah auditor syariah yang dimiliki masih  sangat  terbatas.  Hingga  tahun  2014,  hanya  sekitar  54  orang  yang  memiliki Sertifikasi  Akuntansi  Syariah  (SAS)  yang  dikeluarkan  oleh  Ikatan  Akuntan Indonesia (IAI. 2013). Akuntan publik pun yang dapat mengaudit LKS berdasarkan data yang dikeluarkan Otoritas Iasa Keuangan (O]K) baru berjumlah sekitar 30 KAP.
Accounting  and  Auditing  Standards  for  is  lamic  Financial  Institution (AAOIFI). Organisasi yang awalnya bernama Financial Accbunting Organization for
Vol.5 / No.1: 24-35,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
Islamic  Banks  and  Financial  Institution  didirikan  pada  tanggal1  Safar  1410  H  atau 26 Februari 1990 di Aljiria. Prinsip Umum Audit AAOIFI, yaitu sebagai berikut.
a. Auditor  lembaga  keuangan  Islam  harus  mematuhi  ”Kode  etik  profesi  akuntan” yang dikeluarkan oleh AAOIFI dan The International F ederatidn of Accountants yang tidak bertentangan dengan aturan dan'prinsip Islam.
b. Auditor  harus  melakukan  auditnya  menurut  standar  yang  dikeluarkan  oleh Auditing Standar for Islamic Financial Institutions (ASIFIs).
c. Auditor  harus  merencanakan  dan  melaksanakan  audit  dengan  kemampuan profesional,  hati-hati  dan  menyadari  segala  keadaan  yang  mungkin  ada,  yang menyebabkan laporan keuangan salah saji.
1. Peluang Pengembangan Audit Syari’ah di Indonesia
Indonesia  dengan  mayoritas  penduduknya  muslim  terbesar  di  dunia diharapkan menjadi kiblat ekonomi syari’ah secara global nantinya. Salah satu upaya dalam  menjadikan  Indonesia  sebagai  kiblat  ekonomi  syari’ah  di  dunia,  telah dilakukan  Bank  Indonesia  (BI)  dengan  menggelar  Indonesia  Sharia  Economic Festival (ISEF). ISEF merupakan salah satu kegiatan ekonomi dan keuangan syariah yang menyatukan pengembangan keuangan syariah dan kegiatan ekonomi di sektor riil.
Lembaga perbankan dan keuangan syariah saat ini juga berkembang dengan pesat. Perkembangan lembaga perbankan dan keuangan di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan beroperasi secara efektif  pada  tahun  1992.  Indonesia  terbilang  terlambat  dalam  mengembangkan lembaga  keuangan  syariah  dibandingkan  dengan  negara  tetangga  Malaysia  yang telah mendirikan Bank Islam semenjak tahun 1983.
Namun, hal ini bukan tanpa ada sebab. Keinginan untuk mendirikan lembaga perbankan  dan  keuangan  syariah  di  Indonesia  sebenarnya  sudah  ada  sejak  lama, terutama  pada  pada  tahun  1970-an,  ketika  didirikannya Islamic  Development Bank (IDB)  pada  tahun  1975  oleh  negara-negara  Organisasi  Konferensi  Islam, termasuk  Indonesia  di  dalamnya.  Berdirinya  IDB  ini,  telah  memotivasi  banyak negara  Islam  untuk  mendirikan  lembaga  keuangan  syariah.  Sejak  itu,  bank-bank syariah bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh  dan  Turki  (Antionio,  2001)  Pada  saat  itu,  bank  syariah  belum  bisa didirikan  di  Indonesia,  karena  kondisi  politik  yang  tidak  kondusif.  Pendirian  bank syariah  diidentikan  dengan  masalah  ideologi  dan  dikaitkan  dengan  konsep  negara Islam sehingga dianggap dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Di samping itu,  bank  syariah  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil,  juga  belum  diatur  dalam  Undang Undang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967.
Menurut data statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) pada oktober 2018, terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS) dengan total  aset  304,292  miliar,  20  Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  dengan  total  aset  149,957 miliar dan 168 unit BPRS. Sedangkan jumlah perusahaan asuransi syariah sebanyak 13, perusahaan asuransi UUS sebanyak 50, lembaga pembiayaan syariah sebanyak 7
Vol.5 / No.1: 24-35,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
dan  UUS  sebanyak  40,  Dana  Pensiun  Syariah  sebanyak  1,  Lembaga  Keuangan Khusus Syariah sebanyak 4, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebanyak 42.
Pada  dasarnya  perbankan  syariah  setiap  tahunnya  mengalami  pertumbuhan bahkan  rata-rata  dari  tahun  2005  sampai  dengan  2013  mencapai  36,1%  per  tahun, dua  kali  lipat  dibandingkan  perbankan  konvensional  yang  hanya  16,3%  per  tahun. Untuk  itulah  industri  perbankan  syariah  mendapat  julukan  sebagai  the  fastest growing industry (Prastowo, 2014).
Ke  depan  lembaga  perbankan  dan  keuangan  syariah  di  Indonesia  diprediksi akan  terus  meningkat.  Dukungan  Pemerintah,  dalam  hal  ini  Otoritas  Jasa  keuangan (OJK)  dan  Bank  Indonesia  (BI)  masih  terus  diharapkan  agar  perjalanan  lembaga keuangan  syariah  ini  ke  depan  semakin  lancar.  Sosialilasi  kepada  masyarakat  juga harus  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  semua  stakeholder  yang  bekepentingan agar  pemahaman  masyarakat  akan  keberadaan  lembaga  keuangan  syariah  ini semakin meningkat.
Seiring  terus  meningkatnya  lembaga  keuangan  syariah  di  Indonesia  dan mulainya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah tentunya menjadi peluang juga  dalam  pengembangan  audit  syari’ah,  karena  setiap  lembaga  keuagan  syari’ah yang beroperasi tentunya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah dan tata kelola yang baik sesuai aturan yang telah ditetapkan baik itu dari peraturan Bank Indonesia, OJK,  fatwa-fatwa  DSN-MUI  maupun  AAOIFI  dan  lainhalnya  terkait  dengan  kode etik seperti yang di atur oleh International Federation of Accountants Code (IFAC).
2. Tantangan Pengembangan Audit Syari’ah di Indonesia
Disamping  mengejar  pertumbuhan  lembaga  keuangan  syari’ah  tersebut, perbankan syari’ah masih memiliki tanggung jawab pokok kepada stakeholder yaitu memastikan  bahwa  produk,  jasa  dan  operasionalnya  telah  sesuai  dengan  prinsip syariah.  Kepatuhan  syariah  termasuk  kepada  perkara  yang  utama  dalam  tata  kelola bank  syari’ah,  karena  dibentuknya  perbankan  syari’ah  adalah  untuk  mewujudkan kegiatan  ekonomi  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syari’ah,  kegiatan  investasi yang  bebas  dari  riba,  maysir,  spekulasi  dan  lain  sebagainya  yang  dilarang  dalam Islam.
Chapra  dan  Ahmed  yang  menyatakan  jika  bank  syariah  gagal mempresentasikan  kesyariahannya  maka  akan  merusak  citra  kepada  publik khususnya  kepada  pemegang  saham  yang  pada  akhirnya  berkesimpulan  tidak  ada bedanya  antara  bank  syariah  dengan  bank  konvensional  (Pramono,  2007).  Kasus ketidakpatuhan ini sebagaimana dirilis oleh Islamic Finance News (IFN) terjadi pada november  2007  saat  mufti  Syeikh  Muhammad  Taqi  Utsmani  mengumumkan  85% sukuk  global  tidak  sesuai  syariah.  Sehingga  mengakibatkan  menurunnya kepercayaan  masyarakat  dan  akhirnya  berdampak  pada  penurunan  kinerja  dengan merosotnya  pasar  sukuk  global  tersebut  dari  US$50  milyar  pada  2007  menjadi US$15 milyar pada tahun berikutnya (Mardian, 2013, hal. 179-182).
Sementara  itu,  audit  syariah  menjadi  salah  satu  cara  untuk  menjaga  dan memastikan integritas lembaga keuangan syariah dalam menjalankan prinsip syariah.
Vol.5 / No.1: 24-35,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
Audit  syariah  selanjutnya  dapat  memberikan  assurance  kepada  stakeholder  serta sangat  dibutuhkan  untuk  merespon  perkembangan  industri  keuangan  syariah  yang cepat  ini.  Maka  apabila  terjadi  kegagalan  dalam  audit  syariah,  akan  berdampak buruk bahkan menyebabkan kegagalan dalam pemenuhan prinsip syariah itu sendiri. Rini  (2014)  mengungkapkan  bahwa  kasus  yang  terjadi  pada  Bank  Mandiri  Syariah dan  BNI  Divisi  Usaha  yang  memperoleh  bunga  sebesar  19%  karena  terlibat  dalam proyek sindikasi Indosat Multimedia Mobile (IM3) adalah bukti lemahnya penerapan audit  syariah  melalui  peran  komite  audit,  dewan  pengawas  syariah  (DPS)  dan internal controlnya. Namun faktanya, audit syariah sendiri juga tengah menghadapi berbagai  permasalahan  dan  tantangan.  Yaacob  (2012)  sepakat  mengenai  empat  isu dan permasalahan utama dalam audit syariah yaitu mencakup kerangka audit syariah, ruang  lingkup,  kualifikasi  auditor,  indepedensinya  yang  ditambah  dengan  isu lembaga hisbah dan muhtasib serta akuntabilitas auditor syariah.
Apabila  dilihat  secara  terpisah  sumber  permasalahan  audit  syariah  tersebut diantaranya  terjadi  pada  aspek  yang  berkaitan  dengan  regulasi.  Sebagaimana  Aziz (2012)  mengungkapkan  mengenai  kerangka  audit  syariah  yang  dinilai  belum berkembang  disebabkan lemahnya  dorongan  dari  pemerintah.  Hal  ini  menimbulkan keraguan  bagi  kebanyakan  orang  bahwa  bank  syariah  tidak  berbeda  karena  masih terjebak  dengan  kerangka  audit  bank  konvensional.  Maka  tak  heran  ketika  Islamic Development Bank menemukan sikap 7 dari 10 pelanggan dan bankir di Bangladesh yang melihat profit dan bunga adalah sama bahkan mereka tidak ingin berlangganan dengan  lembaga  keuangan  syariah  dikarenakan  cara  pandang  tersebut.  Sementara solusi untuk permasalahan audit syariah yang berkaitan dengan regulasi diantaranya berupa  penerbitan  kerangka  hukum  yang  merupakan  bagian  dari  undang-undang seperti  Islamic  Financial  Services  Act  2013  yang  dinisiasi  oleh  Malaysia.  Tujuan dari kerangka hukum tersebut tidak lain adalah untuk menegakkan kepatuhan syariah dan mencapai stabilitas keuangan (Yussof, 2013). Solusi ini tergolong kepada solusi strategis karena melibatkan pemerintah sehingga bersifat memaksa untuk diterapkan. Namun  dalam  proses  penerbitannya  apalagi  dalam  bentuk  undang-undang membutuhkan  waktu  yang  tidak  sebentar  karena  akan  bersinggungan  dengan kepentingan  politik  dan  lobi  yang  biasanya  rumit.  Pro-aktif  pemerintah  terhadap audit  syariah  sendiri  telah  dibuktikan  berpengaruh  signifikan  salah  satunya  dengan meningkatnya peran komite syariah dengan berjalannya fungsi audit (Shafii, Abidin,
& Salleh, 2013).
Selain  aspek  regulasi,  permasalahan  audit  syariah  juga  terjadi  pada  tataran sumber  daya  manusia  (SDM).  Kompetensi  akuntansi  dan  syariah  tidak  seimbang hampir  ditemukan  baik  itu  pada  auditor  internal,  auditor  eksternal  hingga  dewan pengawas syariah. Kasim, Ibrahim & Sulaiman (2009) menungkapkan bahwa auditor syariah  yang  menguasai  ilmu  syariah  dan  ilmu  akuntansi  hanya  5,9%  dari  total responden.  Adapun  keseluruhan  responden  tersebut  mencerminkan  68%  dari keseluruhan auditor syariah yang terdapat pada lembaga keuangan Islam studi kasus di Malaysia. Hasil tersebut juga menunjukkan adanya korelasi negatif antara orang-
Vol.5 / No.1: 24-35,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
orang  yang  menguasai  akuntansi  dengan  orang  yang  menguasai  syariah,  artinya semakin  tinggi  orang  yang  menguasai  akuntansi  semakin  rendah  penguasaannya terhadap syariah, begitupun sebaliknya. Sedangkan dari sekian solusi yang diusulkan dalam menanggapi permasalahan SDM dalam audit syariah salah satunya datang dari Khan (1985) berupa pendirian Islamic Auditing Foundation (IAF). Salah satu fungsi dan tanggung jawab IAF itu sendiri yaitu melakukan pelatihan terhadap para auditor syariah.  Lembaga  ini  diharapkan  dapat  independen  dari  lembaga  keuangan  syariah dan  memang  difokuskan  untuk  memenuhi  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  audit syariah  bahkan  dapat  menjelma  menjadi  lembaga  Hisbah.  Sehingga  permasalahan lain  diluar  SDM  diharapkan  juga  dapat  diatasi  seperti  pembuatan  standar  audit syariah atau kerangka audit syariah.
Permasalahan  audit  syariah  lainnya  sebagaimana  disebutkan  langsung  oleh salah seorang DPS, Hidaya (2015), terjadi pada proses audit dimana ex-ante dan ex- pose audit dinilai belum optimal. Proses audit yang belum optimal ini tentunya akan mempengaruhi  hasil  dari  audit  tersebut  yang  pada  akhirnya  menghasilkan  laporan yang tidak relevan dalam mengungkapkan kepatuhan syariah. Hal ini dikuatkan oleh Shafii,  Abidin  &  Salleh  (2013)  melalui  wawancara  terhadap  dua  komite  syariah  di perusahaan  bernama  Al-hijr  yang  sebelumnya  diminta  untuk  melihat  langsung praktek di lapangan. Keduanya mengungkapkan bahwa adanya perbedaan mencolok saat  suatu  produk  disetujui  dengan  ketika  dijalankan.  Masalah  pengawasan  yang ditemui DPS ini berkaitan dengan masalah lain yaitu karena belum adanya prosedur kontrol  yang  memadai  sehingga  sulit  bagi  DPS  untuk  melaksanakan  tugas  yang memadai  (Karim,  1990).  Solusi  yang  muncul  untuk  menyelesaikan  permasalahan pada  proses  audit  pun  cukup  beragam  diantaranya  melaui  koordinasi  DPS  dengan auditor atau pihak lain dalam menerapkan audit syariah. Koordinasi ini dapat berupa pelaporan  temuan  dari  divisi  audit  dan  divisi  resiko  kepada  komite  syariah  (Aziz, 2012)  atau  dengan  melibatkan  audit  internal,  audit  eksternal,  komite  audit  dan  tata kelola  dalam  mengawasi  kepatuhan  syariah  berdasarkan  AAOIFI  (Haniffa,  2010). Khusus solusi yang berkaitan dengan DPS, standar operasional prosedur merupakan hal  yang  urgen  untuk  diadakan  sebagai  acuan  dan  keseragaman  pengawasan  agar lebih memadai.

## KESIMPULAN
Audit Syari’ah adalah laporan internal syariah yang bersifat independen atau bagian  dari  audit  internal  yang  melakukan  pengujian  dan  pengevaluasian  melalui pendekatan  aturan  syari’ah,  fatwa-fatwa,  intruksi,  dan  sebagainya  yang  diterbitkan fatwa IFI dan lembaga supervisi syari’ah.
Audit  syari’ah  khususnya  di  Indonesia  memiliki  peluang  dikarnakan Indonesia dengan penduduknya mayoritas Muslim terbesar di Dunia. Dan tantangan audit  syari’ah  untuk  pengembangan  kedepan  agar  lebih  baik  lagi  diantaranya  (1) masalah regulasi seperti standar audit syari’ah yang belum memadai,  Tidak adanya
Vol.5 / No.1: 24-35,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
kerangka  audit  syariah  dan  Kurangnya  dorongan  dari  pemerintah.  (2)  Masalah sumber  daya  manusia  seperti  Kualifikasi  auditor  syari’ah  dalam  akuntansi  dan syari’ah  tidak  seimbang,  Terbatasnya  jumlah  auditor  syari’ah,  Kurangnya akuntabilitas auditor syari’ah (DPS) dan Auditor syari’ah (DPS) kurang independen. (3)  Masalah  proses  audit  seperti  DPS  belum  dilengkapi  dengan  prosedur  audit syariah, Ex-ante dan ex-pose audit belum maksimal dan Terpisahnya audit keuangan dengan audit syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
AAOIFI.  (2003). Accounting,  Auditing,  and  Governance  Standards  for  Islamic Financial Institutions. Jakarta: AAOIFI.
Abdul-Razzaq  A.  A..  (2009).  Shari’ah  Supervision  as  a  Challenge  for  Islamic Banking  in  Nigeria,  Oloyede  1.0.  (Ed.). AI-A  di  (the  just):  Essays  on  Islam, Islamic Law and jurisprudence .
Aziz,  A.  F.  (2012). Shariah  Governance:  Challenges  Ahead.  Munich  Personal RePec Archive (MPRA) Paper.
Gulzar,  et.al.  (2011).  Does  Correlation  Exist  Between  Inflation  and  Corruption: Comparison of Pakistan with India. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business. Vol. 2.
Haniffa, R. (2010). Auditing Islamic Financial Institutions . Dipetik Desember 2018, dari  www.qfinance.com: http://www.qfinance.com/ auditing-best-practice/ auditing-islamic-financial-institutions?full
IAI. (2013). Pemegang SAS. Retrieved 03 23. 2014. From sertifikasi Ikatan Akuntan Indonesia (Sertifikasi IAI).
Ibrahim. (2008). The Case for Islamic Auditing, International Accountant.
Karim,  R.  A.  (1990).  The  Independence  of  Religious  and  External  Auditors:  The Case of Islamic Banks. Auditing and Accountability Journal . 3. 3.
Kasim,  et.al.  (2009).  Shariah  Auditing  in  Islamic  Financial  Institutions:  Exploring the Gap Between the “Desired” and the “Actual”. Global Economy & Finance journal . Vol. 2 No. 2.
Khan,  M.  A.  (1985). Role  of  The  Auditor  in  an  Islamic  Economy.  J.  Res.  Islamic Econ. 3. 1.
Mulyadi  dan  Kanaka  Puradiredja.  (1998). Auditing ,  Edisi  Ke-5.  Jakarta:  Salemba Empat.
N.  Kasim  dan  Sanusi,  Z.  M.  (2013). Emerging  Issues  for  Auditing  in  Islamic Financial Insttutions, Emperical Evidence from Malaysia . 8 (5).
Vol.5 / No.1: 24-35,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
Pramono, S. (2007). Corporate Governance Mechanism and Internal Shariah Review (ISR)  in  Islamic  Banks:  Critical  Issues  and  the  Role  Gap  of  Shariah Supervisory Board (SSB). Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia 1. 1.
Prastowo,  N.  J.  (2014). Mendorong  Akselerasi  Perbankan  Syariah. Dipetik Desember,  2018,  dari  Replubika  Online: http://  www.republika.co.id/ berita/ koran/ pareto/14/08/22/ naoz8845 mendorong -akselerasi-perbankan-syariah
Rini.  (2014).  Pengaruh  Penerapan  Peran  Komite  Audit,  Peran  Dewan  Pengawas Syariah  dan  Efektivitas  Pengendalian  Internal  atas  Pelaporan  Keuangan Terhadap  Kualitas  Pelaporan  Keuangan. Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan Islam . 2. 2.
Shafii,  Z.,  Abidin,  A.  Z.,  &  Salleh,  S.  (2013).  Post  Implementation  of  Sharia Governance  Framework:  The  Impact  of  Sharia  Audit  Function  Towards  the Role  of  Shariah  Comitte. Jurnal  dalam  Scientific  Research  13  (Research  in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management) . 7-11.
Sofyan  Harapan.  (2002). Auditing  dalam  Perspektif  Islam .  Jakarta:  Gaya  Media Pratama.
Tim  Penyusun  KBI.  (2008). Kamus  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Pusat  Bahasa Depdiknas.
Yaacob,  H.  (2012). Issues  and  Challenges  Of  Shariah  Audit  in  Islamic  Financial Institutions: A Contemporary View. 3rd International Conference on Business and Economic Research (3rd ICBER) . Bandung:
http://www.academia.edu/2110218/ISSUES_AND_CHALLENGES_OF_SHA RIAH_AUDIT_IN_ISLAMIC_FINANCIAL_INSTITUTIONS_A_CONTEM PORARY_VIEW.
Yussof, S. A. (2013). Prospects of a Shariah Audit Framework for Islamic Financial Institutions  in  Malaysia .  Dipetik  Desember,  2018,  dari  www.iais.org: http://www.iais.org.my/icr/index.php/icr/article/view/131