INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 8117-8128 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Kebijakan Keamanan Nasional Dan Keamanan Maritim Negara Singapura Dan Dampaknya Bagi Kepentingan Nasional Indonesia
E G Gara 1 ✉ , Winata² , M Baharun³
The State Intelligence College, Sentul, 16810
Email: ekaljago46@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Keamanan maritim adalah bagian dari keamanan nasional. Keamanan maritim dapat juga dikatakan sebagai pertahanan dan perlindungan terhadap negara yang menjelaskan dan mengatur peran dan strategi Angkatan Laut ( Seapower). Demikian pula dengan Angkatan Laut Singapura, yang dikenal dengan nama Republic Of Singapore Navy. Sebagai negara yang memiliki posisi strategis dan menjadi daerah tujuan  perdagangan  melalui  jalur laut,  maka  keamanan  maritim  menjadi  hal  yang penting untuk negara Singapura. Kebijakan strategi Singapura dalam pertahanan dan keamanan, termasuk keamanan maritim, bertujuan untuk menjamin negeri itu menikmati perdamaian dan stabilitas dan melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah negeri itu. Untuk mencapai tujuan tersebut, diplomasi dan  penangkalan  merupakan  dua  pilar  dalam  kebijakan  pertahanan  Singapura.  Dalam  hal membangun  keamanan  maritim  melalui  diplomasi,  Singapura  melakukan  beberapa  kerjasama bilateral, termasuk dengan Indonesia. Indonesia sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Singapura,  terpengaruh  langsung  oleh  kebijakan  dan  strategi  yang  diterapkan  oleh  negara  itu, terutama  dalam  hal  penetapan  batasan  maritim.  Untuk  menganalisis  dampak  kebijakan  maritim Singapura terhadap  Indonesia,  digunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Hasil  riset  menunjukkan bahwa  adanya  kesepakatan  antara  Singapura  dan  Indonesia  dapat  menjamin  pengelolaan  dan perlindungan kelestarian lingkungan laut, mendorong kerja sama kedua negara di berbagai bidang termasuk  dalam  pengelolaan  perbatasan,  mendorong  dan  memperkuat  upaya  penyelesaian penetapan  batas  maritim  dengan  negara-negara  lain;  serta  mempererat  hubungan  bilateral  dan memberikan kontribusi kepada stabilitas kawasan.
Kata Kunci : Debit banjir, angkutan sedimen, agradasi, degradasi

## Abstract
Maritime security is part of national security. Maritime security can also be said to be the defense and protection of the country which explains and regulates the role and strategy of the Navy (Seapower). Likewise with the Singapore Navy, which is known as the Republic of Singapore Navy. As a country that has a strategic position and is a destination for trade via sea routes, maritime security is important for Singapore. Singapore's strategic policies in defense and security, including maritime security, aim to ensure the country enjoys peace and stability and protect the country's sovereignty and territorial integrity. To achieve this goal, diplomacy and deterrence are the two pillars of Singapore's defense policy. In terms of building maritime security through diplomacy, Singapore carries out several bilateral collaborations, including with Indonesia. Indonesia, as a country that borders Singapore, is directly affected by the policies and strategies implemented by that country, especially in terms of determining maritime boundaries. To analyze the impact of Singapore's maritime policy on Indonesia, a qualitative descriptive approach was used. The research results show that an agreement between Singapore and Indonesia  can  guarantee  the  management  and  protection  of  the  marine  environment,  encourage cooperation between the two countries in various fields including border management, encourage and strengthen efforts to resolve maritime boundary determination with other countries; as well as strengthening bilateral relations and contributing to regional stability.
Keyword: Keywords contain basic ideas or concepts that represent the field under study; The number of keywords is between 3-5 Phrases and are sorted alphabetically

## PENDAHULUAN
Keamanan  secara  umum  dapat  dikatakan  sebagai  upaya  pengelolaan  terhadap unsur ancaman yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kehidupan negara maupun perseorangan  yang  bebas  dari  segala  bentuk  ancaman  (Buzan,  2007).  Kemunculan  isu keamanan  maritim  suatu  negara  bermula  pada  fungsi  wilayah  perairan  yang  semakin strategis  bagi  kepentingan  negara-negara  lain  di  dunia.  Munaf  dan  Susanto  (2015) menyatakan  bahwa  wilayah  maritim  adalah  urat  nadi  utama  interaksi  ekonomi  gloal, sehingga  menjadikan  isu  keamanan  maritim  krusial  bagi  negara-negara  di  dunia.  Oleh karena itu, keamanan maritim yang stabil amat diperlukan seluruh negara di dunia dalam rangka menjaga kepentingan nasional suatu bangsa.
Keamanan maritim adalah bagian dari keamanan nasional, sehingga praktek nya ditentukan oleh praktek keamanan nasional pada kebijakan nasional (Octavian & Yulianto, 2014).  Keamanan  maritim  dapat  juga  dikatakan  sebagai  pertahanan  dan  perlindungan terhadap  negara  yang  menjelaskan  dan  mengatur  peran  dan  strategi  Angkatan  Laut ( Seapower). Demikian pula dengan Angkatan Laut Singapura, yang dikenal dengan nama Republic Of Singapore Navy.
Singapura  adalah  sebuah  negara  kota  berbentuk  pulau  yang  berada  di  ujung semenanjung  Malaya  dan  berbatasan  langsung  dengan  negara  Malaysia.  Letak geografisnya terhubung langsung dengan Selat Malaka, yang memiliki nilai strategis secara ekonomis  maupun  geopolitik  (Amin,  2018).  Singapura  merupakan  suatu  wilayah  di  Asia Tenggara yang terletak di lepas pantai selatan Semenanjung Malaya, posisinya berada di selatan dari Selat Malaka (Mangandalaram, 1987).
Secara geografis Singapura berada di sebelah barat dan utara dengan selat Johor Malaysia,  kemudian  di  sebelah  timur  dan  selatan  berbatasan  dengan  selat  Singapura. Negara ini terletak 137 kilometer sebelah utara garis khatulistiwa. Posisi negara ini  yang strategis dengan fasilitas infrastrukturnya yang berkembang pesat, dan kontras budayanya yang  menawan,  serta  atraksi  wisatanya  segala  kontribusi  terhadap  kesuksesannya, kemudian membuat negara menjadi daerah tujuan perdagangan (Julia, 2018: 2).
Sebagai  negara  yang  memiliki  posisi  strategis  dan  menjadi  daerah  tujuan perdagangan melalui jalur laut, maka keamanan maritim menjadi hal yang penting untuk negara Singapura. Kebijakan strategi Singapura dalam pertahanan dan keamanan, termasuk keamanan  maritim,  bertujuan  untuk  menjamin  negeri  itu  menikmati  perdamaian  dan stabilitas  dan  melindungi  kedaulatan  dan  keutuhan  wilayah  negeri  itu.  Untuk  mencapai tujuan  tersebut,  diplomasi  dan  penangkalan  merupakan  dua  pilar  dalam  kebijakan pertahanan  Singapura.  Dalam  menjalankan  kebijakan  tersebut,  terdapat  dua  kunci pendorong  yang  dilaksanakan.  Pertama,  memperkuat  dialog,  membangun  kepercayaan dan kerjasama di kawasan dan sekitarnya. Kedua, memperkuat pertahanan total.
Terkait  dengan  hal  pertama,  Singapura  senantiasa  aktif  melaksanakan  dialog keamanan,  membangun  kepercayaan  dan  kerjasama  dengan  berbagai  negara,  baik  di kawasan  Asia  Tenggara  maupun  di  luar  kawasan  ini.  Kerjasama  itu  diwujudkan  dalam berbagai bentuk, seperti latihan militer bersama, pertukaran informasi, pendidikan, dialog, seminar,  lokakarya  dan  lain  sebagainya.  Bila  diperhatikan,  intensitas  Singapura  dalam bidang  ini  cukup  tinggi,  bahkan  negeri  itu  mempunyai  beberapa  perjanjian  dengan sejumlah negara yang bertajuk Defense Cooperation Agreements (DCA).
Mengenai pertahanan total, Singapura dikenal merupakan salah satu negara dengan sistem pertahanan yang terbaik di dunia. Setiap warga negara Singapura yang telah dewasa dipastikan telah mengikuti program National Service dan merupakan bagian dari komponen cadangan pertahanan. Selain itu, infrastruktur di Singapura dalam rancang bangunnya juga telah  memasukkan  pertimbangan  kepentingan  pertahanan  di  dalamnya.  Konsep pertahanan total Singapura menitikberatkan kekuatan pada citizen army dalam pertahanan,
sebab jumlah warga sipil yang terlatih secara militer lebih banyak daripada kekuatan militer reguler itu sendiri.
Di  samping  dua  pilar  tersebut,  Singapura  mengedepankan  pula  pendekatan  4D sebagai  bagian  dari  kebijakan  nasional  secara  global.  Meliputi defense,  diplomacy, deterrence  dan  development.  Melalui  empat  pendekatan  tersebut,  Singapura  berupaya mempertahankan  eksistensinya  di  dalam  atmosfir  internasional  yang  selalu  dinamis  dan tidak selalu bersahabat. Lewat pendekatan itu pula, pembangunan kekuatan pertahanan senantiasa memperoleh perhatian sama dengan pembangunan di bidang ekonomi maupun diplomasi.
Dalam hal membangun keamanan maritim melalui diplomasi, Singapura melakukan beberapa  kerjasama  bilateral,  termasuk  dengan  Indonesia.  Perbatasan  Indonesia  dan Singapura terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagian tengah (disepakati tahun 1973), bagian Barat (Pulau Nipah dengan Tuas, disepakati tahun 2009) dan bagian timur (Timur 1, Batam dengan Changi (bandara) dan Timur 2 antara Bintan. Penarikan garis batas oleh Indonesia bertolak dari garis pangkal Kepulauan RI sedangkan di sisi Singapura bertolak dari original coastline yang tidak dipengaruhi oleh  reklamasi yang dilakukan oleh Singapura. Dengan melihat uraian di atas, menarik untuk dibahas lebih lanjut tentang kebijakan dan strategi Singapura  khususnya  dalam  keamanan  dan  kebijakan  kelautan  serta  bagaimana pengaruhnya terhadap kepentingan nasional Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Riset ini  menggunakan metode  penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan  dalam  penulisan  jurnal  ilmiah  untuk  menggali  data  lebih  dalam  mengenai fenomena yang ada. Adapun desain metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang berusaha  menggambarkan  dan  menginterpretasikan  objek-objek  sesuai  dengan kenyataan digunakan untuk menyajikan data secara deskriptif. Sumber data menggunakan artikel dalam jurnal maupun buku yang sudah diterbitkan untuk melakukan analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan dan Strategi Keamanan Maritim Singapura
Kebijakan pertahanan dan keamanan Singapura secara umum berlandaskan pada dua  faktor,  yaitu  penguatan  kerjasama  bilateral  maupun  multilateral  dan  penguatan pertahanan total. Kebijakan pertahanan yang berlandaskan dua faktor tersebut tentu saja tidak lepas dari pengalaman negeri itu sejak masa kolonial Inggris hingga merdeka dari Malaysia pada 1965. Singapura pernah menjadi benteng andalan Inggris dalam menghadapi
invasi Jepang pada awal Perang Dunia Kedua dan ditaklukkan Jepang dengan cara yang tidak  terduga.  Singapura  pernah  pula  mengalami  situasi  permusuhan  dengan  Indonesia ketika  kebijakan  Konfrontasi  dilancarkan  oleh  Indonesia  pada  1963-1965.  Setelah  militer Inggris menarik diri dari kawasan Asia Tenggara pada 1971, Singapura dipaksa oleh keadaan untuk mampu mempertahankan diri dari perasaan terancam oleh dua negara di sekitarnya. Meskipun penarikan diri militer Inggris diikuti dengan pembentukan Five Power Defence Arrangement (FPDA), akan tetapi eksistensi persekutuan militer tersebut tidak menghalangi aspirasi Singapura untuk bisa mempertahankan diri sendiri secara mandiri.
Sejak berdirinya Singapura sebagai negara merdeka, kepemimpinan negeri itu selalu menekankan pada pentingnya kekuatan militer untuk kelangsungan hidup dan keamanan.. Dengan komposisi penduduk yang 75,18 persen etnis Cina, sementara etnis Melayu hanya 13,62 persen serta secara geografis “terpaksa” harus bertetangga dengan dua negara besar kawasan  yang  berpenduduk  mayoritas  Muslim,  “mentalitas  terkepung”  akan  terus dikembangkan  demi  kela ngsungan  hidup  negeri  itu.  Disadari  atau  tidak,  “mentalis terkepung” berkonsekuensi pula pada tingkat ketidakpercayaan yang tinggi terhadap dua negara besar di sekitar Singapura. Merespon situasi demikian, praktek kebijakan pertahanan Singapura  adalah  mencari  sebanyak  mungkin  aktor  kekuatan  ekstra  kawasan  untuk dirangkul dan dijadikan teman baik. Meskipun Singapura mempunyai kerjasama pertahanan dengan  beberapa  negara  di  sekitarnya,  namun  kualitas  kerjasama  pertahanan  dengan negara-negara di luar kawasan nampak lebih menonjol.
Secara tradisional Singapura merupakan negara Persemakmuran yang dipimpin oleh Inggris, akan tetapi dalam prakteknya interaksi Singapura dengan Amerika Serikat di bidang pertahanan  jauh  lebih  tinggi  intensitasnya.  Boleh  dikatakan  bahwa  Amerika  Serikat merupakan  sekutu  terkuat  Singapura,  setidaknya  demikian  persepsi  yang  timbul  dari negara-negara  lain  selama  ini.  Hal  itu  bisa  dilihat  dari  fasilitas  logistik  Komando  Pasifik Amerika Serikat di pangkalan Angkatan Laut Changi (Commander, Logistic Group, Western Pacific)  dan  fasilitas  serupa  untuk  pesawat  udara  Amerika  Serikat  yang  mendarat  di Pangkalan Udara Paya Lebar. Fasilitas-fasilitas itu berpindah ke Singapura setelah Filipina pada 1991 tidak lagi memperpanjang penggunaan fasilitas di Teluk Subic dan Pangkalan Udara Clark.
Di  samping  soal  penyediaan  fasilitas  militer,  Singapura  merupakan  satu-satunya negara  kawasan  yang  berkepentingan  dengan  Selat  Malaka  yang  sangat berhasrat mengundang  masuknya  armada  Angkatan  Laut  Amerika  Serikat  untuk  mengamankan perairan strategis  tersebut. Kalau  dirunut ke  belakang,  kehadiran militer Amerika Serikat dimulai  sejak  1960-an  ketika  Perang  Vietnam  sedang  berkecamuk.  Singapura  menjadi
tempat 4R bagi kapal perang dan personel Angkatan Laut Amerika Serikat. Dalam bidang latihan,  intensitas  latihan  militer  Singapura-Amerika  Serikat  cukup  tinggi,  baik  yang diselenggarakan di Laut Cina Selatan maupun di wilayah Amerika Serikat. Latihan di Laut Cina Selatan bukan saja antar Angkatan Laut, tetapi melibatkan pula Angkatan Udara kedua negara. Bahkan tidak jarang latihan itu digelar di wilayah udara di atas Laut Natuna yang dianggap Singapura bagaikan wilayah udara teritorialnya sendiri.
Mengingat wilayahnya yang sangat sempit, militer Singapura membutuhkan ruang untuk melaksanakan  latihan militer.  Oleh  karena  itu, Singapura telah menjalin kerjasama latihan dalam bingkai DCA dengan beberapa negara seperti Australia, Selandia Baru dan India. Di Australia, Angkatan Bersenjata Singapura menggunakan fasilitas seperti kawasan latihan di Shoalwater Bay, Pusat Penerbangan Oakey di Queensland dan Pangkalan Udara Pearce di Perth. Sedangkan di Selandia Baru, Angkatan Bersenjata Singapura mendapatkan akses  untuk  menggelar  latihan  militer di  beberapa  fasilitas  latihan  Angkatan  Bersenjata Selandia Baru, misalnya di Waiouru Training Area.
Latihan yang digelar oleh Angkatan Bersenjata Singapura, khususnya Angkatan Laut bukan  saja  untuk  menghadapi  ancaman  konvensional,  tetapi  juga  dalam  rangka menghadapi ancaman non konvensional seperti proliferasi senjata pemusnah massal dan terorisme.  Misalnya  Deep  Sabre  Exercise  II  yang  dilaksanakan  di  Singapura  pada  27-30 Oktober 2009 yang diikuti 2.000 personel, 18 kapal perang dan delapan pesawat udara dari 22 negara. Sebagai negara kota yang oleh aktor non negara tertentu dianggap “sekutu” Amerika Serikat, Singapura menghadapi sejumlah ancaman serangan terror pasca peristiwa 11 September 2001.
Singapura berpartisipasi pula dalam operasi keamanan maritim di perairan Somalia melalui penyebaran kapal perang Angkatan Lautnya untuk berpartisipasi dalam Combined Task  Force-151  (CTF-151)  yang  beroperasi  di  Teluk  Aden.  Bahkan  dalam  perkembangan terakhir, terhitung mulai 19 Januari 2010-20 Maret 2010 Laksamana Muda Bernard Miranda memimpin  CTF-151.  Kepemimpinan  Singapura  dalam  CTF-151  menandakan  bahwa Angkatan Laut negeri itu sudah mempunyai kemampuan memimpin operasi multinasional.
Beberapa kapal perang Angkatan Laut Singapura disebarkan pula ke Teluk Persia dalam periode 2003-2008 guna mendukung Operation Iraqi Freedom di bawah komando Multi  National  Force-Iraq  yang  dipimpin  oleh  Amerika  Serikat.  Selain  kapal  perang, Singapura  menyebarkan  pula  pesawat  angkut  dan  pesawat  tanker  guna  mendukung operasi  pasukan  koalisi  di  Irak.  Kekuatan  Angkatan  Darat  Singapura  disebarkan  pula  ke Afghanistan untuk melaksanakan proyek-proyeksi rekonstruksi di negeri itu.
Kebijakan pertahanan Singapura selanjutnya dijabarkan menjadi strategi pertahanan. Strategi  pertahanan  Singapura  adalah porcupine  strategy  sebagai  pengembangan  dari poisonous shrimp strategy. Strategi yang terakhir disebut didasarkan pada anggapan bahwa negara  kecil  dengan  kemampuan  pertahanan  yang  dihormati  akan  dapat  menangkal agresor potensial. Namun demikian, strategi itu mempunyai keterbatasan yaitu menyerah atau bunuh diri.
Dari sana kemudian dikembangkan porcupine strategy, yang beranggapan bahwa Singapura tidak akan mampu menghancurkan secara total negara agresor, namun pihak tersebut  harus  membayar  dengan  biaya  tinggi  akibat  tindakan  agresinya  terhadap Singapura.  Pembangunan  kekuatan  pertahanan  Singapura  harus  dilihat  dari  kacamata tersebut.  Penempatan  sebagian  sistem  senjata  Singapura  di  luar  negeri  dengan  alasan untuk kepentingan latihan merupakan bagian tidak terpisahkan dari porcupine strategy.
Untuk  dapat  melaksanakan  strategi  pertahanan  yang  telah  dirancang,  Singapura mengkombinasikan  pemenuhan  sistem  senjata  melalui  pemenuhan  dari sumber  industri pertahanan  lokal  dengan  industri  pertahanan  asing.  Amerika  Serikat  menjadi  pemasok utama  kebutuhan  alutsista  Singapura,  khususnya  yang  terkait  dengan  beberapa  jenis pesawat  udara,  termasuk  helikopter  untuk  melengkapi  kapal  fregat  kelas  Formidable. Sedangkan untuk persenjataan Angkatan Laut, selain membuat beberapa sistem senjata di dalam negeri, negeri itu lebih banyak mengandalkan pada alutsista buatan Eropa dan Israel. Contohnya  adalah  kapal  fregat  asal  Prancis  dan  kapal  selam  buat  Swedia,  sedangkan persenjataan kapal permukaan khususnya rudal sebagian dipasok dari Israel.
Industri  pertahanan  lokal  Singapura  seperti  ST  Engineering  berkontribusi  besar terhadap pembangunan kekuatan Angkatan Darat negeri itu, baik senapan serbu, meriam lapangan,  meriam  pertahanan  udara,  radar  artileri,  kendaraan  lapis  baja  dan  lain sebagainya. Adapun kontribusi industri tersebut terhadap sistem senjata Angkatan Laut dan Angkatan  Udara  diberikan  dalam  kemampuan  memelihara  berbagai  kapal  perang  dan pesawat udara kedua angkatan. Namun perlu diketahui pula bahwa untuk kebutuhan kapal patroli, kapal ranjau dan kapal LST, ST Engineering melalui anak usahanya yaitu ST Marine telah  mampu  menyuplai  kebutuhan  Angkatan  Laut  Singapura.  Selain  mendukung kebutuhan kekuatan pertahanan Singapura, ST Engineering kini juga telah menjadi salah satu pemain di kancah bisnis internasional.
Terkait  dengan  industri  pertahanan,  penting  untuk  dipahami  bahwa  Singapura merupakan salah negara yang mengadopsi revolution in military affairs (RMA). Esensi dari upaya-upaya  teknologi  pertahanan  yang  terkait  dengan  RMA  berfokus  pengadaan, pengembangan  dan  integrasi  teknologi  untuk  komando  dan  kendali  dengan  sistem
intelijen,  pengamatan  dan  pengintaian  dan  dengan  senjata-senjata  kendali  presisi. Tujuannya  adalah  agar  satuan-satuan  tempur  Angkatan  Bersenjata  Singapura  mampu menentukan  lokasi,  sasaran  dan  menghancurkan  sasaran  secara  efektif  dalam  konteks kekuatan gabungan dan operasi-operasi gabungan sepanjang waktu.
Kebijakan  pengembangan  industri  pertahanan  Singapura  mempunyai  keterkaitan langsung  dengan  RMA.  Setiap  sistem  senjata  yang  diproduksi  oleh  industri  pertahanan Singapura merupakan kebutuhan nyata Angkatan Bersenjatanya, sehingga spesifikasi teknis, operational  requirement dan  lain sebagainya sesuai dengan keinginan calon konsumen. Dalam sistem senjata tersebut ditanamkan teknologi-teknologi yang terkait dengan aplikasi RMA dan dalam hal ini peran Defence Science and Technology Agency (DSTA) dan Defence Science Organization (DSO) cukup krusial.
Dengan  mengadopsi  RMA  serta  dukungan  kuat  dari  industri  pertahanannya, kekuatan  pertahanan  Singapura  merupakan  yang  termodern  di  kawasan  Asia  Tenggara. Sehingga  berimplikasi  pula  pada  peningkatan  kemampuan  penangkalan.  Terlebih  lagi kebijakan  pertahanan  Singapura  mempunyai  benang  merah  dengan  kebijakan  ekonomi secara  luas.  Sehingga  bukan  saja  kinerja  ekonominya  dapat  mendukung  kebutuhan pertahanan, tetapi meliputi pula kemampuan BUMN Singapura mengendalikan ekonomi beberapa negara di kawasan Asia Tenggara melalui penguasaan perusahaan-perusahaan asing penting seperti perbankan dan telekomunikasi.
Praktek itu mencerminkan bahwa kebijakan Total Defense diimplementasikan oleh semua instrumen kekuatan nasional. Sehingga apabila ada ancaman terhadap pertahanan Singapura,  instrumen  kekuatan  nasional  lainnya — termasuk  ekonomi — akan  segera berupaya menghalau ancaman tersebut. Dengan menggunakan semua instrumen kekuatan nasional yang dimilikinya, Singapura yakin mereka mampu menghadapi ancaman terhadap kepentingan nasionalnya di tengah lingkungan strategis yang kurang bersahabat.
Dampak  Kebijakan  dan  Strategi  Maritim  Singapura  Terhadap  Kepentingan  Nasional Indonesia
Disebutkan bahwa perbatasan Indonesia dan Singapura terbagi menjadi tiga bagian yaitu  bagian  tengah  (disepakati  tahun  1973),  bagian  Barat  (Pulau  Nipah  dengan  Tuas, disepakati tahun 2009) dan bagian timur (Timur 1, Batam  dengan Changi (bandara) dan Timur  2  antara  Bintan.  Penarikan  garis  batas  oleh  Indonesia  bertolak  dari  garis  pangkal Kepulauan  RI  sedangkan  di  sisi  Singapura  bertolak  dari  original  coastline  yang  tidak dipengaruhi  oleh  reklamasi  yang  dilakukan  oleh  Singapura.  Penetapan  garis  batas  laut
wilayah dilakukan dengan mengacu pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 dan dirundingkan sesuai kepentingan nasional kedua negara.
Hal  tersebut  sejalan  dengan  dasar  kebijakan  dan  strategi  keamanan  maritim Singapura  yang  mengedepankan  diplomasi.  Meskipun  demikian,  tetap  muncul permasalahan di antara Indonesia dan Sinagpura, yaitu ketika  Singapura dengan gencar melakukan reklamasi pantai di wilayahnya. Sehingga terjadi perubahan garis pantai ke arah laut (ke arah perairan Indonesia) yang cukup besar. Bahkan dengan reklamasi, Singapura telah  menggabungkan  beberapa  pulaunya  menjadi  daratan  yang  luas.  Untuk  itu  batas wilayah perairan Indonesia – Singapura yang belum ditetapkan harus segera diselesaikan, karena bisa mengakibatkan masalah di masa mendatang. Singapura akan mengklaim batas lautnya berdasarkan Garis Pangkal terbaru, dengan alasan Garis Pangkal lama sudah tidak dapat diidentifikasi.
Hal  ini  tentu  akan  menimbulkan  konflik.  Konflik  dapat  mengancam  hubungan diplomatik Indonesia dan Singapura, bahkan dampak terburuknya adalah memicu perang antar kedua negara (Adolf, 2004). Penetapan batas maritim memiliki fungsi yang penting untuk kedaulatan suatu negara. Penetapan batas maritim merupaka bentuk penegasan atau batas kepemilikan pulau-pulau terluar suatu negara seperti Republik Indonesia. Pulau-pulau terluar  merupakan  pulau-pulau  terdepan  dalam  menentukan  batas  wilayah  laut  atau sebagai penentu batas laut khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti laut teritorial, landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif. Penetapan batasan maritim sangat diperlukan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  yang  jelas  tentang  batasan-batasan wilayah, hak berdaulat dan batas kedaulatan.

## Upaya Indonesia Dalam Melindungi Kepentingan Nasional
Untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia khususnya dalam batas wilayah atau kedaulatan maritim, dapat berpegang pada mekanisme penyelesaian sengketa dari UNCLOS  1982.  Berdasarkan  UNCLOS  1982  mekanisme  penyelesaian  sengketa  dibagi menjadi  3  bagian.  Pertama  mengatur  tentang  penyelesaian  sengketa  yang  diselesaikan dengan  kesepakatan  damai  antar  kedua  pihak.  Kedua,  mengatur  tentang  prosedur penyelesaian  sengketa  yang  memaksa  demi  menghasilkan  keputusan  yang  mengikat. Ketiga, mengatur tentang beberapa pembatasan dan pengecualian dalam yurisdiksi untuk prosedur yang diatur pada bagian kedua.
Berdasarkan hal tersebut, Indonesia dan Singapura kemudian membuat perjanjian batas  laut  antara  Indonesia  dan  Singapura  melalui  10  (sepuluh)  kali  perundingan. Penandatanganan Perjanjian Penetapan Batas Laut Wilayah antara Indonesia dan Singapura
di  Bagian  Timur  Selat  Singapura  akan  memberikan  kepastian  atas  batas  wilayah  kedua negara  di  Selat  Singapura.  melalui  perundingan  kedua  negara,  akhirnya  menyepakati perjanjian batas laut kedua negara yang mulai berlaku pada 30 Agustus 2010. Batas laut yang ditentukan adalah Pulau Nipah dan Pulau Tuas, sepanjang 12,1 kilometer. Perundingan ini telah berlangsung sejak tahun 2005, dan kedua tim negosiasi telah berunding selama delapan  kali.  Dengan  demikian  permasalahan  berbatasan  laut  Indonesia  dan  Singapura pada titik tersebut tidak lagi menjadi polemik yang bisa menimbulkan konflik.
Dengan telah disepakatinya garis batas laut wilayah di bagian timur Selat Singapura tersebut,  beberapa  manfaat  yang  diperoleh  Indonesia  yaitu  menciptakan  kejelasan, kepastian,  dan  kelengkapan  batas  wilayah  Indonesia  dan  Singapura  di  Selat  Singapura. Selain itu, kesepakatan tersebut dapat memberikan landasan bagi aparat penegak hukum dalam  mengambil  tindakan  yang  diperlukan  dalam  memberantas  kejahatan  lintas  batas sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  serta  memperkuat  upaya  menjaga  kedaulatan, pertahanan negara serta keutuhan wilayah negara Indonesia,
Manfaat  lainnya  adalah  memperkuat  dasar  hukum  dalam  melakukan  penataan ruang,  pengelolaan  sumber  daya,  dan  penyusunan  kebijakan  dan  program  di  kawasan tersebut  serta  memberikan  kepastian  hukum  dalam  melakukan  kegiatan  ekonomi  di kawasan  tersebut,  termasuk  untuk  pengelolaan  pelayaran  dan  kepelabuhanan  sesuai peraturan yang berlaku.
Kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua negara tersebut juga dapat menjamin pengelolaan dan perlindungan kelestarian lingkungan laut, mendorong kerja sama kedua negara  di  berbagai  bidang  termasuk  dalam  pengelolaan  perbatasan,  mendorong  dan memperkuat  upaya  penyelesaian  penetapan  batas  maritim  dengan  negara-negara  lain; serta  mempererat  hubungan  bilateral  dan  memberikan  kontribusi  kepada  stabilitas kawasan.  Karena  pantai-pantai  di  Indonesia  dan  Singapura  saling  berhadapan  di  Selat Singapura.

## SIMPULAN
Singapura menerapkan strategi dan kebijakan total defense dalam keamanan dan pertahanan  negara,  termasuk  dalam  keamanan  maritim.  Selain  itu,  Singapura  juga menerapkan penguatan diplomasi dan kerjasama bilateral maupun multilateral. Indonesia sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Singapura, terpengaruh langsung oleh kebijakan  dan  strategi  yang  diterapkan  oleh  negara  itu,  terutama  dalam  hal  penetapan batasan maritim. Singapura pernah beberapa kali melakukan reklamasi dengan mengklaim
wilayah  Indonesia.  Hal  ini  jika  tidak  ditangani  tentunya  akan  menimbulkan  konflik  yang mengancam hubungan diplomasi kedua negara tersebut.
Untuk mengatasinya, Indonesia berpegang pada hukum UNCLOS 1982 dimana dalam  penyelesaian  sengketa  dapat  digunakan  tiga  cara,  yaitu  mengatur  tentang penyelesaian sengketa yang  diselesaikan dengan kesepakatan  damai antar kedua pihak, mengatur  tentang  prosedur  penyelesaian  sengketa  yang  memaksa  demi  menghasilkan keputusan yang mengikat. Dan mengatur tentang beberapa pembatasan dan pengecualian dalam yurisdiksi untuk prosedur yang diatur pada bagian kedua.
Dengan  berdasarkan  hal  tersebut,  Indonesia  melakukan  perundingan  dengan Singapura  dan  hasilnya  berupa  perjanjian  batas  laut  Indonesia-Singapura.  Dengan perjanjian yang telah disepakati tersebut, Indonesia mendapatkan beberapa manfaat, yaitu menciptakan kejelasan, kepastian, dan kelengkapan batas wilayah Indonesia dan Singapura di Selat Singapura. Selain itu, kesepakatan tersebut dapat memberikan landasan bagi aparat penegak  hukum  dalam  mengambil  tindakan  yang  diperlukan  dalam  memberantas kejahatan  lintas  batas  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  serta  memperkuat  upaya menjaga kedaulatan, pertahanan negara serta keutuhan wilayah negara Indonesia,
Manfaat  lainnya  adalah  memperkuat  dasar  hukum  dalam  melakukan  penataan ruang,  pengelolaan  sumber  daya,  dan  penyusunan  kebijakan  dan  program  di  kawasan tersebut  serta  memberikan  kepastian  hukum  dalam  melakukan  kegiatan  ekonomi  di kawasan  tersebut,  termasuk  untuk  pengelolaan  pelayaran  dan  kepelabuhanan  sesuai peraturan yang berlaku.
Kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua negara tersebut juga dapat menjamin pengelolaan dan perlindungan kelestarian lingkungan laut, mendorong kerja sama kedua negara  di  berbagai  bidang  termasuk  dalam  pengelolaan  perbatasan,  mendorong  dan memperkuat  upaya  penyelesaian  penetapan  batas  maritim  dengan  negara-negara  lain; serta  mempererat  hubungan  bilateral  dan  memberikan  kontribusi  kepada  stabilitas kawasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf, Huala, (2004). Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Jakarta: Sinar Grafika. Amin,  S.  (2018).  Islam  Dan  Keharmonian  Kaum  Di  Singapura.  Ri'ayah:  Jurnal  Sosial  dan Keagamaan, 3(01), 69-82.
Buzan, Barry and Lene Hansen. (2007). International security III, Widening Security.(ed) USA:

## Sage Publication
Mangandalaram, Syahbuddin. (1987). Mengenal dari Dekat Malaysia Negara Tetangga Kita
Dalam ASEAN. Bandung: Remadja Karya.
Octavian,  Amaruli  dan  Yulianto,  Bayu.  (2014).  Budaya,  Identitas  &  Masalah  Keamanan Maritim. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia
United Nation Convention on the Law of the Sea.  (1982). Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB)