## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 3 No 3 – Desember 2022 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.31598/juinhum.3.3.5780.386-391

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK ELEKTRONIK YANG TIDAK DISERTAI KARTU GARANSI
I Gusti Ngurah Agung Wahyu Krisna, I Made Minggu Widyantara, Anak Agung Istri Agung Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Bali-Indonesia Email: agungwahyukriwna09@gmail.com, mademinggu21@gmail.com, notistria@yahoo.com

## ABSTRAK
Garansi atau bukti bahwa jika disabilitas ketika perakitan objek akan dijamin bahwa item tersebut akan ditukar karena  cacat  dan  cacat  material  pada  saat  itu  tidak  diketahui.  Secara  umum,  jaminan  ini  sesuai  dengan  UUP Konsemen dan Permendagri No.019 / M-DAG / PER / 2009 yang mengatur, jaminan jaminan penjualan / kartu garansi  bahasa  Indonesia.  Ini  bekerja  untuk  menemukan  konsekuensi  hukum  bagi  pelaku  ekonomi  produk elektronik  tanpa  jaminan  dan  untuk  mencari  perlindungan  hukum  untuk  produk  elektronik  tanpa  jaminan. Penelitian  ini  adalah  penelitian  empiris  atas  hukum),  Tujuan  pemberian  kuitansi/slip  penjualan  dari  produsen (operator)  tempat  kami  membeli  peralatan  listrik  adalah  untuk  memperkuat  bukti  bahwa  telah  ada  kontrak  di antara  mereka,  dan  keberadaan  stempel  toko  dapat  diperkuat.  Elektronik  adalah  alat  yang  dibuat  berdasarkan prinsip elektronik, dan benda dan benda yang menggunakan alat tersebut. Oleh karena itu, peralatan listrik seperti penanak  nasi,  dispenser  air,  pencincang  dll  semuanya  merupakan  barang  produk  serta  jasa  bejalan  serta  tidak bergerak yang didapat pada saat pembikinan oleh wirausaha, dikarenakan barang bukan diproduksi dengan adanya bahan serta tidak ada barang. Barang-barang elektronik di atas masih banyak diperjualbelikan di tempat-tempat seperti    Toko  Elektronik  Krishna  yang  pada  umumnya  menjual  segala  macam  barang-barang  masyarakat. Distribusi  investigasi  adalah  proses  yang  segera  turun  langsung  ke  lapangan  dan  merupakan  pejuang  dengan komunitas  terkait.  Sistem  penelitian  ini  adalah  penjelasan  atau  deskripsi  sehingga  sulebakisme  memahami deskripsi. Alat primer dan sekunder bertindak sebagai sumber data. 1. Sebagai hasil dari hukum produk elektronik tanpa sertifikat garansi adalah  hukuman  yang harus dijaga dengan  mengelola atau melakukan pembayaran dan terdaftar di uupkonsumens itu sesegera mungkin.
Kata Kunci : Perlindungan legal, Barang Elektrik, Jaminan Kerusakan.

## ABSTRACT
Warranty  or  proof  that  if  the  disability  when  assembling  the  object  will  be  guaranteed  that  the  item  will  be exchanged for defects and material defects at the time is not known. In general, this guarantee is in accordance with  the  Consumer  Protection  Act  and  Permendagri  No.019  /  M-DAG  /  PER  /  2009  which  regulates  sales guarantee guarantees / Indonesian language guarantee cards. It works to find legal consequences for economic actors  of  unsecured  electronic  products  and  to  seek  legal  protection  for  unsecured  electronic  products.  This research is an empirical study of the law), The purpose of providing a sales receipt/slip from the manufacturer (operator) where we buy electrical equipment is to strengthen the evidence that there has been a contract between them,  and  the  existence  of  a  shop  stamp  can  be  strengthened.  Electronics  are  tools  that  are  made  based  on electronic principles, and objects and objects that use these tools. Therefore, electrical equipment such as rice cookers, water dispensers, choppers, etc. are all moving and immovable products and services that are obtained at the time of manufacture by entrepreneurs, because the goods are not produced with the presence of materials and there are no goods. The electronic goods above are still widely traded in places such as the Krishna Electronic Store which generally sells all kinds of public goods. Distribution of investigations is a process that immediately goes directly to the field and is a fighter with the community concerned. This research system is an explanation or description so that Sulebakism understands the description.
Keywords: Legal Protection, Electronic Products, Warranty Card.

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakan Masalah
Perkembangan  perdagangan  saat  ini  semakin  marak  dan  banyak  pelaku  usaha  yang  terlibat  dalam pembelian benda serta penjualannya, termasuk benda-benda elektrik. Pembelian serta penjualan pada legal kontrak  di  negara  pancasila  ini  terdapat  juga  dari  bahasa  Belanda koopnen  verkoopen . Emptyo berarti melakukan atau beli dan Bendytio berarti melakukan transaksi atau jual. Pada konsep ini dilihat adanya  hal  yang  disebut  saling  menguntungkan  pada  pelaku  jualbeli  saat  menjalankan  proses  yang disebut perbuatan legal yang tidak sama, salah satunya perbuatan menjual dan yang lainnya melakukan perbuatan membeli. ( Khairandy, 2016) .
Pembangunan  sosial  juga  terkait  dengan  produksi  barang  konsumsi  serta  saat  melakukan transaksi si pembeli serta si penjual dibidang ekonomi. Pada warga-masyarakat dunia, benda konsumsi dibuat  melalui  proses  sederhana.  Di  sisi  lain,  di  warga  yang  dimoderenisasi,  produk-produk  di  buat dengan cara besar-besaran atau banyak serta cepat, serta juga konsumen produk serta keahlian dalam jumlah  besar  (konsumsi  massal)  lahir (Barkatullah,  2010) Merujuk  pada  buku  bahasa  di  negara pancasila  ini,  barang  didefinisikan  atau  diartiakan  setiap  produk-produk  serta  keahlian  di  produksi digunakan serta diberi nilai tambah selama proses pembuatan hingga menjadi produk akhir. Pendefinian pada  KBBIndonesia,  produksi  yaitu  pendapatan  dari  produk  serta  bisa  disebut  juga  dengan  barang. (Bambang Marhijanto, 1999)
Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronik, dan benda dan benda yang menggunakan  alat  tersebut.  Oleh  karena  itu,  peralatan  listrik  seperti  penanak  nasi,  dispenser  air, pencincang dll semuanya merupakan barang produk serta jasa bejalan serta tidak bergerak yang didapat pada saat pembikinan oleh wirausaha, dikarenakan barang bukan diproduksi dengan adanya bahan serta tidak  ada  barang.  Barang-barang  elektronik  di  atas  masih  banyak  diperjualbelikan  di  tempat-tempat seperti    Toko  Elektronik  Krishna  yang  pada  umumnya  menjual  segala  macam  barang-barang masyarakat,  tetapi  pedagang-pedagang  yang  tidak  bermoral  yang  menjual  barang-barang  elektronik tanpa  kartu  garansi  Masih  ada  Penjualan  berdasarkan  Pasal  1457 Burgerlijk  Wetboek (B.W)  /  KUH Perdata (KUHPer) adalah kontrak tetapi bisa disebut juga persetujuan tetapi diikat oleh suatu peraturan yang dijadikan pedoman, konsumen berjanji  agar memberikan produk saat disepakati  serta produsen mereka  terikat  agar  bertransaksi  sebagai  pada  saat  disepakati  bersama  serta  harga  produknya  juga. (Khairandy, 2016)
Kartu garanasi merupakan keterangan yang ditulis pada suatu kertas pada produk serta prdusen memberikan penjamin an jika ada sesuatu yang salah serta terdapat ataupun adanya cacat pada barang pada saat waktu pemakaian produk, sekarang itu masih terdapat beberapa banyak ditemukan produk yang  dijual  dipasaran  tanpa  disertai  dengan  kartu  garansi  sebagai  penjamin  mutu  suatu  produk  yang dapat merugikan pihak konsumen. Dari permasalahan tersebut yang dapat memberi kerugian bagi para konsumen di luar sana  terutama yang tidak paham  akan pentingnya kartu garansi pada  suatu produk yang  di  belinya  di  mana  kartu  garansi  tersebut  dapat  memberi  jaminan  terhadap  barang  yang  dibeli konsuman agar memiliki kualitas yang baik, dan kartu garansi merupakan suatu bukti atau pelindung apabila  barang  yang  dibeli  konsumen  mengalami  kerusakan  di  kemudian  hari  baik  karena  kesalahan pabrikan maupun human error yang disebabkan oleh pengguna. (Gree Indonesia, 2019; 5).

## II. METODE PENELITIAN
Proses pelaksanaan penelitian terapan merupakan proses regulasi empiris, saat ditujukannya fenomena sosial, regulasi umum dan peran forum atau regulator dalam penerapan norma sosial. Dalam penelitian ini,  jenis  penelitian  yang  dipergunakan  adalah  jenis  penelitian  hukum  empiris,  yaitu  penelitian  yang mengkaji aspek hukum, yang dengan mana tidak saja sebagai bentuk norma yang pasif tetapi hukum dan  peraturan  dalam  implementasinya. (Putra,  2021) Sumber  regulasi  primer  antara  lain  UUPK  dan KUHP  perdata  serta  Permendagri  No.019/M-DAG/PER/05/2009.  Lokasi  ini  dipilih  penulis  untuk mendukung pendataan yang bertempat di Toko Krishna Elektronik lengkapnya pada Jl. I Gusti Ngurah Rai,  Desa  Getasan,  Kecamatan  Petang,  Kabupaten  Badung,  Bali.  Pendekatan  kasus  ini  pada  suatu penyidikan  menggunakan  prosedur  empiris  of  low  lain,  atau  bisa  disebut  suatu  bentuk  penelitian sosiologis-hukum dan juga dapat membanggakan penelitian lapangan, yaitu untuk menyelidiki apa yang terjadi pada situasi di masyarakat, berdasarkan peraturan perundang-undangan terpaksa. Pada Dasarnya data-data yang didapat proses pencarian pada buku, dokumen serta putusan ketetapan yang didapat dan juga  terjun  secara  langsung  pada  lokasi  yang  akan  diteliti  akan  di  kualifikasikan  dengan  malakukan
suatu proses yang namanya kualitatif, sebuah penelitian yang merupakan analisis data naratif serta yang didapat dan dikatakan langsung oleh narasumber yang berupa tulisan dan secara langsung lisan, yang pikirkan dan dijabarkan untuk mengatasi beberapa kontroversi di lokasi yang diteliti tersebut.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Kartu Garansi dan Pelaku Usaha
Pengertian  garansi  adalah  suatu  bentuk  pelayanan  purna  jual  pelanggan  serta  diperuntukan  kepada konsumen terhadap produk yang digunakan seterusnya. Jaminan bisa diperuntukkan (garansi eksplisit) serta tersirat (jaminan tersirat). Dalam kehidupan serta kesehariannya, ada beberapa hal bisa termasuk jaminan, termasuk benda elektrik. Ada dua beberapa tipe jaminan: jaminan penjual tangan ke dua (toko) serta jaminan produsen pembuat atau dari pabriknya. Jaminan dari si pembuat (pabrik) diberikan dengan cara yang tersirat serta tegas antara pengusaha dan pembeli barang secara mengikat. Jaminan tangan kedua  setelah  produsen  (took)  sering  kali  diberikan  dengan  cara  spontan  serta  lisan,  jaminan  yang diberikan oleh tangan kedua (toko) di berikan waktu beberapa day .
Setelah masa jaminan berakhir, jika produk ditemukan rusak, garansi memiliki jangka waktu tertentu, garansi dari pengusaha tidak berlaku lagi, dan konsumen harus mempertanggungjawabkan jika terjadi kecelakaan yang dilakukan sehingga barang tersebut menjadi cacat pada saat setelah pembeliaan. garansi  harus  mencakup  tidak  hanya  kontrak,  tetapi  juga  hasil  yang  dicapai  oleh  pihak  bisnis  dan konsumen.
Pemberian ganti rugi atas barang yang cacat bisa di bedakan oleh 2 jaminan, yaitu: Jaminan  internal  adalah  kesepakatan  saat  dilakukan  dengan  departemen  serta  divisi  kepada pelanggan  internal,  yaitu  pekerja-pekerja  yang  ada  di  dalam  perusahaan  supaya  bisa  memberikan support . Jaminan ini didasarkan untuk berjanji agar kami dapat melakukan pemberian kelayakan yang benar, tepat waktu, masukan, kejujuran serta bersikap profesional.
Jaminan  eksternal  adalah  jaminan  yang  diberikan  perusahaan  kepada  pelanggan  eksternal mengenai  layanan  kelas  satu  dan  produk  berkualitas  tinggi  yang  andal.  Disituasi  tersebut,  produsen diwajibkan agar bisa berusah dengan baik untuk mencapainya. (Santosa, 2004) 2. Komitmen Konsumen & Penjual Produk Yang Elektrik
Perlindungan hukum. Untuk alasan ini. Melindungi pembeli ataupun penikmat barang serta produk jasa mencakup  persoalan legal .  Data  bisa  dilindungi  tidak  saja  benda.  Melainkan  hak  bahkan  banyak abstrak.  Oleh  karena  itu,  perlindungan  konsumen  secara  praktis  sering  dikenal  sebagai protection  of legal terhadap pembeli yang berhak.
Keempat dasar-dasar tersebut di akui oleh masyarakat dunia pada saat dikembangkannya hal tersebut. Badan pembeli yang saat ini digabung pada International Organization of Consumer Unions (IOCU) memberikan suatu hak-hakk lain yakni: B. Haknya atas Informasi kepada pembeli. Haknya atas diganti Ruginya tersebut. Serta haknya atas sekitarnya sehat serta baik (Kristiyanti, 2008) Pembeli  berkewjiban  agar  melihat  serta  menyimak  informasi,  penjelasan  serta  cara-cara menggunakan atau menikmati produk serta jasa dengan alasan keamanan. Menjadi teratur itu penting. Pemenuhan kewajiban itikad baik konsumen difokuskan saat melakukan proses beli prosuk serta jasa. Tentu saja, hal tersebut terserah pembeli. Kemudian bisa saja membuat rugi si penjual pada saat dimulai ketika proses jual beli dilakukan dan  selesai.  Tidak  seperti pendistributor, potensi pembeli  rugi pada saat prosuk tersebut dibuat atau oleh pembuat benda tersebut (operator ekonomi). (Yodo, 2015) Mirip jenisnya terhadap pembeli serta pengguna, penjual harus dapat bertanggungjawab serta berkewajiban. Aturan tentang wajib serta tanggungjawab pedagang perekonomi bisa timbul dari aturan perundang-undangan sesuai kuantitasnya semua orang tau serta kesepakatan khusus yakni diatur dalam Pasal 6 serta 7 di UUP Konsumen.

## 3. Akibat  Hukum Bagi  Penjual  /  Pelaku Usaha Yang  Menjual  Produk  Elektronik    Tanpa  Kartu Garansi
Akibat  hukum  dari  penjualan  barang  elektronik  tanpa  kartu  garansi/garansi  oleh  pelaku  usaha  sama dengan  tidak  mentaati  aturan  yang  ada  penjual  dengan  kewajiban  yang  diatur  dalam  Pasal  4  sampai dengan 7 UUPK konsumen. Pasal 8 Permendagri  No.019/M-DAG/PER/2009 menjelaskan  mengenai perorangan serta usaha-usaha PT dan lain-lainnya dilarang mendistribusikan serta mengambil pilihan pemindahtanganan.
Pembeli bisa saja meminta pertanggungan terhadap Pedagang yang diatur atau sejalan dalam Psl 19 serta dengan 28 UUPK konsumen dengan menggugat Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 serta 46 UUPK konsumen.
Bahkan  peneliti  menemukan  hanya  satu  konsumen  yang  merasa  dirugikan  dengan  produk elektronik  tanpa  surat  pertanggungjawaban  jika  terjadi  hal  yang  merugikan  olehnkonsumen  saat membeli, padahal sudah perjanjikan pembeli serta penjual dalam UUPK konsumen 45 serta 46.
Hal ini bisa ditempuh pembeli ketika tidak diuntungkan dengan tidak tersedianya surat jaminan berdampak  pada  konsumen  sebagai  pengguna  produk  elektronik.  Setiap  produk  elektronik  tanpa terdapatnya  garansi  adalah  pembeli  tidak  mematuhi  aturan  Psl  25  di UUPK  konsumen.  Berdasarkan Pasal 23 UUPKonsumen, (1), (2), (3) dan (4) itu ayat serta Psl 19 UUPK komsumen, pembeli bisa saja menempuh jalur litigasi serta pengajuan pengaduan kepada lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau  pengadilan.  yurisdiksi  umum,  tindakan  dapat  diambil.  Ayat  2  di  psl  45  UUPK  konsumen menjelaskan  mengenai  penyudahan  permasalahan  konsumen  bissa  dilakukan  secara  yudisial  serta  di luar hukum, berlandaskan pemilihan secara sepakat pembeli serta penjual yang memiliki masalah.
Penyudahan masalah pembeli bisa dicapai melalui beberapa jalan penyudahan yakni: Penyudahan  permasalahan  pada  bagian  luar  persidangan  ( non-litigasi ).  Penyudahann permasalahan di luar persidangan adalah jenis jalan hukum yang tersedia bagi pembeli pada bagian luar persidangan.  Penyudahan  permasalahan  pada  bagian  luar  persidangan  terdapat  pada  Psl  47  UUPK konsumen . (Barkatullah, 2010) .
Penyudahan  permasalahan  pada  depan  pengadilan  (sengketa).  Penyudahan  permasalahan persidangan berdasarkan Psl pada 48 UUPK konsumen mengacu pada peraturan pengadilan biasa sesuai dengan  penjelasan  aturan  dalam  Psl  45  UUPK  konsumen.  Pada  jenjang  penyudahan  permasalahan berdasarkan  pada  persidangan  didapat  banyak  kekurangan  yang  didapat  antara  lain  penyudahan masalah  berdasarkan  melalui  persidangan  disini  memerlukan  lamanya  jangan  waktu  serta  dana pengadilan tinggi. ( Muhammad, 2004)
4. Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Terhadap  Pembelian  Produk  Elektronik  Yang  Tidak Disertai Kartu Garansi
Protection  legal terhadap  pembeli  diatur  pada  peraturan  serta  disebut  atau  sering  disingkat  UUPK konsumen.
Hasil  wawancara  dengan  Galuh:  “Jika  suatu  produk  elektronik  tanpa  kartu  garansi  rusak, bagaimana dan bagaimana menandai isi mesin tersebut agar dapat mengklaim bahwa produk tersebut dibeli di toko. , yang dibuktikan sebagai berikut.
Semua  barang  elektrik  biasanya  membutuhkan  bungkus  serta  box  barang.  Tanda  tanggal pembelian barang ditempatkan pada kemasan produk dan menyatakan panjang  waktu  jaminan  untuk barang elektrik tetapi engga terdapat surat jaminan. Kontrak disini disepakati si konsumen dan produsen (bisnis).
Pada  Pasal  25  UU  Nomor  8  Tahun  (1999).  Tentang  perlindungan  konsumen  menyatakan bahwa:
1) Pelaku  usaha  yang  memproduksi  barang  yang  pemanfaatannya  berkelanjutan  dalam  batas  waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat l bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut
Untuk menjamin tidak adanya kecacatan suatu produk. Hukum perlindungan konsumen dewasa ini  mendapat  cukup  perhatian  karena  menyangkut  aturan-aturan  guna  mensejahterakan  masyarakat, bukan  saja  masyarakat  selalu  konsumen  saja  yang  mendapt  perlindungan,  namun  pelaku  usaha  juga mempunyai  hak  yang  sama  untuk  mendapat  perlindungan,  masing-masing  ada  hak  dan  kewajiban. (Kristiyanti, 2018)
Kartu Jaminan atau Garansi (warranty) adalah surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya konsumen sebagai pengguna terakhir dan penjual melengkapi pengisian data pada  surat  keterangan  tersebut  untuk  kemudian  dikirim  ke  pelaku  agar  didaftarkan  tanggal  mulai periode garansi (ed.), 2011 )
Tujuan  pemberian  kuitansi/slip  penjualan  dari  produsen  (operator)  tempat  kami  membeli peralatan  listrik  adalah  untuk  memperkuat  bukti  bahwa  telah  ada  kontrak  di  antara  mereka,  dan keberadaan stempel toko dapat diperkuat.
Beberapa  pelaku  usaha  menempelkan  label  produk  elektronik  pada  mesin,  seperti  tanggal pembelian produk elektronik tersebut.
Hal ini sesuai dengan temuan wawancara dengan Ditha bahwa: Untuk  membuktikannya,  biasanya  kita  hanya  pergi  ke  tempat  anda  melakukan  pembelian barang. Sebabnya toko biasanya mengingat pembeli barang itu, serta mereka iya mengingat apa mereka beli pada penjual itu. Produk-produk ini terdapat di toko dan konsumen tentu tidak berbohong.
Garansi  adalah  jenis  layanan  pasca-pembeli  saat  diserahkan  sehingga  pembeli  yang menggunakannya  dengan  cara  lanjutan.  Produk  elektronik  bergaransi  dan  produk  elektronik  tanpa jaminan memiliki bentuk perlindungan yang sama.
Hasil ini sesuai dengan wawancara sebagai berikut.
Bentuk perlindungan yang ditawarkan ketika membeli barang elektrik bila tidak terdapat surat jaminan  tertulis/garansi  setelah  membeli  membuat  pembeli  sulit  mengambil  jaminangaransi  bahwa mereka  pembeli  benda  tersebut  pada  penjual/operator  tempat  mereka  membelinya.  terdeteksi  seperti yang dijelaskan di atas. Untuk produk elektronik dengan kartu garansi, karena ada bukti tertulis, keluhan produk lebih jelas, dan karena kartu garansi internasional, biasanya kartu garansi bisa berpindah tempat, dan tanpa surat jaminan sangat susah. Berjalan hanya untuk jaminan penjual.
Yang dihasilkan saat persidangan, kami mendapat bahwa bentuk perlindungannya sama baik untuk  produk  elektronik  yang  bergaransi  maupun  yang  bergaransi  purna  jual  maupun  untuk  produk elektronik  yang  tidak  bergaransi  dan  bergaransi  purna  jual.  Jika  Anda  diberikan  perlindungan  agar memperoleh jangka jaminan untuk semua produk, itu jika berbeda dari engga terdapatnya keterangan tercatat  yang  sah,  hanya  keterangan  secara  langsung  bukan  tersirat.  Selain  itu,  barang  elektrik  serta disertakan surat jaminan kerusakan biasanya sangat jelas bagaimana Anda dapat mengklaim kerusakan jika  ada  bukti  tertulis  dari  kartu  garansi,  meskipun  kartu  tidak  disertakan.  sedikit  lebih  sulit,  tetapi produsen  biasanya    memberikan  satu  kwitansi  pembelian  kepada  konsumen    sebagai    bukti  bahwa produk elektronik yang ada di rak rusak.
Semua produk elektronik yang dijual di pasaran khususnya Krisna Elektronik memiliki kartu garansi,  namun  ditandai  dengan  adanya  produk  elektronik  tanpa  garansi  purna  jual  /  kartu  garansi terpasang dan produk elektronik tanpa garansi terpasang. / Bahkan jika kita berbicara tentang elektronik yang datang dengan surat garansi pada pembelian tetapi enggak datang besama surat garansi, jaminan sebelum membeli sama pentingnya.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Produk elektronik tanpa jaminan, khususnya akibat hukum dari produsen atau penjual dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 1, 2, 3 dan 4 ayat yang terdapat di atau pada UUPKonsumen. Konsumen UUPK dapat menempuh jalur hukum dengan menghubungi lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau pengadilan. Atau bisa juga dengan sanksi administratif, khususnya sanksi bagi pelanggar karena perbedaan pendapat.
Sanksi  administratif    diatur  oleh  dalam  UUPK  konsumen,  Pasal  60  dan    22  Permendagri No.019/2009  tentang  Perlindungan  Orang  Konsumen  untuk  memperbaiki  pelanggaran  terhadap ketentuan  Pasal  2  (1).  Aku  disini.  Dikenakan  sanksi  berdasarkan  ketentuan  UUPK  konsumen  serta akibat legal dari  hal  tersebut  bagi  konsumen,  Permendagri  No/019/2009 mengatur  bahwa  konsumen dapat meminta perbaikan produk karena tidak ada garansi, menurut saya sulit. peta.
Protection  legal barang-barang  elektrik  jika  tidak  selaras  pada  surat  jaminan  garansi  harus diberikan  pengganti  barang  serta  bisa  juga  dikembalikan  produk  secara  ditukar  dengan  produk  baru. Hal yang sama berlaku untuk lebih meningkatkan pengawasan pemerintah terhadap penanganan produk elektronik yang tidak bergaransi dan dapat dikembalikan.

## 2. Saran
Pemangku kepentingan bisnis juga harus memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang inventaris  mereka,  terutama  suku  cadang.  Pemerintah  juga  tengah  bergulat  dengan  maraknya  benda elektrik diperdagangkan tanpa diisikan surat jaminan/garansi, terutama pada tempat-tempat modern dan
tradisional  untuk  pengecer.  Selain  itu,  karena  produk  elektronik  tanpa  garansi  adalah  barang  impor, maka pelaku ekonomi harus memperbanyak suku cadang untuk produk elektronik tanpa garansi. Biaya tambahan untuk perbaikan satu produk elektronik tanpa suku cadang atau garansi.
Untuk  perlindungan  hukum  produk  elektronik  yang  tidak  memiliki  kartu  garansi,  konsumen harus ekstra hati-hati dan hati-hati saat membeli produk elektronik dan selalu menanyakan tentang kartu garansi dan apakah disediakan atau tidak untuk konsumen. pengguna tidak harus menerima penawaran lisan. janji garansi. karena mereka sangat sulit  dibuktikan jika terjadi  pelanggaran.

## DAFTAR BACAAN
(ed.), S. I. dan S. (2011). Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi . Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Bambang Marhijanto. (1999). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini . Terbit Terang. Barkatullah, A. H. (2010). Hak-Hak Konsumen . Nusa Media. Khairandy, R. (2016). Perjanjian Jual Beli, . FH UII Press . Kristiyanti, C. T. S. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen . Sinar Grafika. Kristiyanti, C. T. S. (2018). Hukum perlindungan konsumen . Sinar Grafika. Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . PT. Citra Aditya Bakti.
Putra, I. W. W. S. & I. M. A. M. (2021). Tanggungjawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Kelalaian Pengemudi Selama Kegiatan Penyelenggaraan Pengangkutan, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali. Kertha Wicaksana .
Santosa, T. E. C. (2004). “Peran Garansi Untuk Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Dalam Perusahaan Jasa.”
Manajemen Maranatha , 3 . Yodo, V. M. & S. (2015). Hukum perlindungan konsumen . Sinar Grafika.