## PELAKSANAAN PUTUSAN NAFKAH ISTRI PASCA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
Eka Susylawati, Moh. Masyhur Abadi, dan H. M. Latief Mahmud
(Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, jln. Pahlawan KM. 04, email: Eks@yahoo.com)

## Abstrak
Pada  umumnya  dalam  perkara  cerai  talak  selain  memutus perkara  pokoknya,  pengadilan  agama  juga  mewajibkan untuk  membayar  nafkah  pada  istri  dan  anak.  Hal  ini ternyata  berbeda  dengan  penerapan  putusan,  karena pemenuhan kewajiban suami tidak selamanya berjalan baik. Pada  sebagian  perkara  pasca  perceraian,  istri  tidak mendapatkan  nafkah  walaupun  hal  tersebut  sudah  diputus oleh pengadilan. Karenanya, ada 2 (dua) fokus dalam kajian ini, yakni bagaimana  pelaksanaan putusan nafkah istri pasca putusan  cerai  talak  di  Pengadilan  Agama  Pamekasan  dan bagaimana  penyelesaian  jika  nafkah  tidak  dilaksanakan. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  nafkah istri  pasca  cerai  talak  di  Pengadilan  Agama  Pamekasan diakumulasi  dengan  tuntutan  lain,  misalnya  harta  bersama dan  perwalian  anak.  Sebagian  suami  membayar  nafkah sebelum melakukan ikrar talak. Majelis hakim akan menunda pelaksanaan  ikrar  talak  bagi  suami  yang  belum  membayar nafkah  kepada  istri  sampai  6  bulan.  Namun,  jika  dalam  6 bulan  tidak  dapat  direalisasikan,  maka  secara  yuridis pengadilan  agama  tidak  dapat  menghalangi  suami  untuk mengucapkan  ikrar  talak,  walaupun  belum  membayar nafkah kepada istri.

## Abstract
Divorce cases commonly decide not only the main cases but a religious  court  also obligates  to pay  the  living  cost for  the wives  and  children.  But  the  fact  is  different  with  its implementation since the fullfilment of husbands’ obligation does  not  always  run  well.  For  some  cases  after  the  divorce, the wives do not get the living cost although the cases have been decided by the religious court. Therefore, there are two
Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri
375
research focuses in this study. First, how the implementation of  wives’  living  cost  after  the  decision  of  divorce  in  the religious  court  of  Pamekasan.  Second,  how  the  settlement  if the living cost have not been implemented. The results of the research  show  that  the  implementation  of  the  wives’  living cost  after  divorce  in  the  Religious  Court  of  Pamekasan  is accumulated with other demands, such as common property and  children  guardianship. Some  husbands    give  the  living cost  before  saying  the  pledge  of  divorce.  The  judges  will postpone the implementation of the divorce for the husbands who  have  not  paid  their  wives’  living  cost  for  six  months. However,  if  within  6  months  they  cannot  pay  it  so  in  a formal  sense,  the  religious  court  cannot  keep  the  husbands from saying the divorce pledge although they have not paid their wives’ living cost.

## Kata-kata Kunci
Nafkah istri, cerai talak, ikrar talak, pengadilan agama, eksekusi.

## Pendahuluan
Perkawinan  merupakan  masalah  keluarga  yang  sangat menentukan  dalam  suatu  masyarakat.  Apabila  dalam  suatu  negara masalah  perkawinan  tidak  diatur  dalam  aturan  hukum,  maka  akan menyebabkan masyarakat akan tidak teratur karena kondisi keluarga sangatlah mempengaruhi kondisi masyarakat secara luas.
Lembaga  perkawinan  merupakan  dasar  peradaban  umat manusia  dan  tempat  bagi  manusia  untuk  mengabadikan  diri  satu sama  lain  dan  saling  menghormati  perasaan  pasangannya. Perkawinan  merupakan  suatu  kejadian  yang  sangat  penting  dalam kehidupan  seseorang.  Ikatan  perkawinan  ini  menimbulkan  akibat hukum  terhadap  suami  istri  maupun  berupa  hubungan  hukum berupa  hak  dan  kewajiban,  sehingga  sebuah  ikatan  perkawinan mempunyai dampak kultural, sosial dan hukum. 1 Karena pentingnya
1 Muchsin,  Hukum  Islam  dalam  Perspektif  dan  Prospektif  (Surabaya:  Al-Ikhlas,  2003), hlm. 52.
Eka Susylawati, dkk.
pengaturan  perkawinan  maka  lahirlah  Undang-undang  Nomor  1 tahun 1974, yang merupakan tuntutan masyarakat Indonesia. 2 Eksistensi  peradilan  di  suatu  negara  merupakan  suatu  yang mutlak ada. Tugas utama peradilan adalah memberikan putusan atas perkara  yang  diajukan  masyarakat.  Peradilan  agama  sebagai  salah satu  lingkungan  peradilan  di  Indonesia  mempunyai  berwenang menyelesaikan  suatu  perkara  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  49 Undang-undang  Nomor  7  tahun  1989  (telah  diubah  dalam  Undang- undang  Nomor  50  Tahun  2009).  Salah  satu  kewenangan  tersebut adalah  menyelesaikan  sengketa  perkawinan  dan  hal-hal  yang berkaitan dengan sengketa perkawinan, termasuk perkara perceraian.
Masalah  perkawinan  yang  pelik  dan  sering  terjadi  di masyarakat  adalah  perceraian.  Dalam  hukum  Islam,  perceraian adalah  hal    yang  diperbolehkan.  Namun  walaupun  diperbolehkan dalam  Islam  perceraian  hendaknya  dilakukan  dalam  suatu  keadaan, yang  jalan  lainnya  untuk  memperbaiki  kehidupan  suatu  rumah tangga tidak mungkin tercapai.
Perceraian adalah putusnya hubungan suami dan istri dengan alasan-alasan  yang  cukup  melalui  pengadilan.  Perceraian  dapat diajukan  oleh  suami  (cerai  talak)  maupun  oleh  istri  (cerai  gugat). Permohonan  cerai  talak  atau  pun  cerai  gugat  dapat  dikumulasikan dengan permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan  harta  bersama  atau  sesudah  ikrar  talak  diucapkan  (sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap).
Kewenangan  absolut  pengadilan  agama  dalam  sengketa perkawinan  tidak  hanya  menyelesaikan  masalah  perceraian  semata, namun  termasuk  dalam  sengketa  yang  berkait  erat  dengan  hal-hal sebagai  akibat  putusnya  suatu  perkawinan,  yaitu:  (1)  mantan  suami dan  istri  wajib  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya  dan  jika terjadi  perselisihan,  maka  pengadilan  yang  menetapkan;  (2)  mantan suami  tetap  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan pendidikan anaknya, dan  jika suami  tidak mampu  maka pengadilan dapat  memutuskan  agar  mantan  istri  ikut  serta  menanggung biayanya;  (3)  pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  mantan  suami
2 Mura  P.  Hutagalung,  Hukum  Islam  dalam  Era  Pembangunan  (Jakarta:  Ind.  Hill.  Co, 1990), hlm. 70
Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri
377
untuk  menanggung  biaya  hidup  dan  atau  menentukan  sesuatu kewajiban bagi mantan istrinya.
Dalam perkara cerai talak, pada umumnya pengadilan agama selain  memutus  perkara  pokoknya,  juga  mewajibkan  untuk membayar  nafkah  bagi  anak  dan  istri.  Hal  ini  sangatlah  berbeda dengan  penerapan  putusan,  karena    pemenuhan  kewajiban    suami tidak  selamanya  berjalan  baik.  Putusan  pengadilan  agama  yang mewajibkan  suami  membayar  nafkah  istri  tersebut  terkadang diabaikan.
Setiap putusan pengadilan idealnya dipatuhi dan
dilaksanakan  secara  suka  rela  oleh    suami.  Pemenuhan  kewajiban memberi  nafkah  ini  sangatlah  tergantung  pada  i’tikat  baik    suami. Dalam  praktik,  apabila  istri  tidak  memperoleh  hak  nafkahnya, biasanya akan melaporkan hal tersebut ke pengadilan agama. Namun upaya  tersebut  pada  umumnya  tidak  dapat  langsung  terealisasi, karena  pengadilan  hanyalah  sebatas  melakukan  upaya  persuasif, yakni memberikan teguran saja.
Hukum  acara  yang  berlaku  memberikan  jalan  yang  harus ditempuh  oleh  istri  untuk  menuntut  hak  nafkah  sebagaimana putusan  pengadilan,  yaitu  dengan  permohonan  eksekusi.  Upaya eksekusi  tersebut akan bermakna jika istri  mengajukan permohonan upaya paksa ke pengadilan yang memutus perkara perceraian.
Berdasarkan  pengalaman,  eksekusi  putusan  pengadilan  atas harta  bersama  lebih  mudah  dibandingkan  dengan  pemenuhan  hak nafkah.  Banyak  sekali  kasus  pasca  perceraian  di  mana  istri  tidak mendapatkan  nafkah,  walaupun  hal  tersebut  sudah  diputus  oleh pengadilan. Hal inilah yang sering menimbulkan pertanyaan tentang nilai “kepastian hukum” putusan pengadilan agama.
Keinginan untuk memerkarakan kembali atas kelalaian suami terkendala  oleh  nilai  nafkah  yang  tidak  besar  nilainya  jika dibandingkan  dengan  biaya  yang  harus  dikeluarkan  untuk permohonan  eksekusi.  Akibatnya,  mantan  istri  seringkali  enggan untuk  menuntut  kewajiban  pemenuhan  hak-haknya  sehingga  hak- hak tersebut tidak lebih “sebatas di atas kertas”. Hal ini ironis karena hak  seorang istri  yang sudah  dijamin oleh hukum  materiil dan  telah tegas  dinyatakan  dalam  putusan  pengadilan  yang  bersifat  inkracht
Eka Susylawati, dkk.
dan  eksekutorial 3 seringkali  tidak  ada  artinya  karena  tidak  dapat direalisasikan.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, fokus dalam kajian ini  adalah:  Pertama,  bagaimana  pelaksanaan  putusan  nafkah  istri pasca  putusan  cerai  talak    di  pengadilan  agama  Pamekasan.  Kedua, bagaimana penyelesaiannya jika nafkah istri pasca putusan cerai talak tidak dilaksanakan oleh suami.
Kegunaan    penelitian  bagi  lembaga  legislatif,  tim  pembaruan hukum  perkawinan,  dan  tim  perumus  pembaruan  hukum  acara peradilan  agama  adalah  diharapkan  dapat memberikan  fakta  bahwa banyak persoalan-persoalan hukum di dalam masyarakat yang belum sepenuhnya  memberikan  keadilan,  sehingga  sangat  urgent  apabila perumus  undang-undang  mereformulasi  hukum  perkawinan, khususnya  pada  pemenuhan  nafkah  istri  pasca  perceraian.  Bagi pengadilan agama, khususnya kepada hakim yang memutus perkara perceraian,  penelitian  ini  diharapkan  akan  memberi  masukan  agar putusan  perkara  perceraian  tidak  hanya  bernilai  kepastian  hukum, tetapi  juga  bernilai  keadilan  dan  kemanfaatan.  Bagi  dosen  dan mahasiswa  program  studi  al-Ahwal  al-Syakhshiyah  Sekolah  Tinggi Agama  Islam  (STAIN)  Pamekasan,  penelitian    merupakan    bahan kajian  untuk  membandingkan    antara  law  in  book  dan  law  in  action, yang bertujuan untuk  memperkaya khasanah keilmuan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  analisis  deskriptif kualitatif,  yaitu  dengan  menggambarkan  kasus-kasus  implementasi nafkah  istri  pasca  perceraian  dan  dibandingkan  dengan  teori  yang ada.  Data  yang  disajikan  adalah  dalam  bentuk  verbal  bukan berbentuk angka, yang semaksimal mungkin berusaha
mengungkapkan realitas asli. Pendekatan tersebut dipadukan dengan rancangan penelitian hukum sosiologis (socio legal design), atas proses persidangan,  putusan  perkara  perceraian,  dan  pelaksanaan  putusan. Dengan  rancangan  penelitian  tersebut  diharapkan  diperoleh
3 Bersifat inkracht artinya putusan hakim yang telah bersifat hukum tetap dan apabila pihak  terhukum  tidak  mau  melaksanakan  isi  putusan  secara  sukarela,  maka  dapat dilaksanakan dengan paksa oleh pengadilan yang memutusnya. Lihat Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 156.
Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri
379
fenomena  yang  sebenarnya. 4 Peneliti  hadir  dan  terlibat  secara langsung  dalam  setting  penelitian  dan  peneliti  bertindak  sebagai instrumen penelitian dan sebagai pengumpul.
Jenis  data  dalam  penelitian  ini  meliputi  catatan  lapangan (transkrip)  dari  kegiatan  wawancara,  pengamatan,  dan  putusan perceraian  di  pengadilan  agama  Pamekasan.  Penentuan  sampel dilakukan dengan   tehnik purposive sampling 5 .   Data tersebut diambil secara  sengaja  sesuai  dengan  kebutuhan. 6 Analisis  data  penelitian dilakukan  dilakukan  dengan  menggunakan  content  analysis  sehingga diharapkan diperoleh gambaran faktual yuridis tentang implementasi nafkah  istri  pasca  putusan  cerai  talak  di  Pengadilan  Agama Pamekasan.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  dibagi  ke  dalam  2  (dua) kategori,  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Sumber  data  primer diperoleh  dari  hakim  dan  panitera  pengadilan  agama,  advokat  serta suami  istri  yang  bercerai  dengan  alasan  cerai  talak.  Sumber  primer lain  yang  tidak kalah pentingnya adalah data  dari  beberapa  putusan cerai talak,  yang  di dalamnya juga  diputus  dengan kewajiban  suami membayar  nafkah  istri.  Sedangkan  data  sekunder  merupakan  data kelengkapan  dari  data  primer,  yaitu  membaca,  memahami,  dan sekaligus  membandingkan  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berkait dengan hak nafkah istri pasca cerai talak.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Di  dalam  penelitian  ini,    penulis  meneliti  2  (dua)  putusan Pengadilan  Agama  Pamekasan  tentang  cerai  talak  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  (inkracht).  Data  dari  putusan pengadilan  agama  ini  akan  menjadi  bahan  wawancara  baik  dengan suami  atau  istri,  hakim  maupun  advokat  dalam  rangka  mengetahui tentang  kewajiban  membayar  nafkah  bagi  istri  oleh  suami  pasca putusan cerai talak.
a. Putusan Cerai Talak No. 0209/Pdt.G/2011/PA. Pmk
4 Dimyati  M,  Penelitian  Kualitatif:  Paradigma,  Epistimologi,  Pendekatan  Metode  dan Terapan (Malang: IPTI dan PPS UM, 2000), hlm. 34.
5 Soerjono  Soekamto,  Pengantar  Penelitian  Hukum  (Jakarta:  Universitas  Indonesia Press, 2004), hlm. 12.
6 Suharsimi  Arikunto,  Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik  (Jakarta:  Rineka Cipta, 1996), hlm. 127.
Eka Susylawati, dkk.
Pemohon  21  tahun,  swasta,  bertempat  tinggal  di  Sampang, mengajukan cerai  talak terhadap istrinya  yang berumur 20  tahun, pekerjaaan swasta dan bertempat tinggal di Pamekasan. Dalil  perceraian  yang  diajukan  adalah  karena  dalam  perkawinan mereka  tidak  dikaruniahi  keturunan  sehingga  dalam  perkawinan sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  yang tidak  dapat  didamaikan  dan  pemohon  pulang  ke  rumah  oang tuanya.
Jawaban  termohon  dalam  persidangan  adalah  membenarkan bahwa  dalam  rumah  tangganya  sering  terjadi  pertengkaran  dan peselisihan  dan  tidak  keberatan  untuk  dicerai  oleh  pemohon dengan  menuntut  nafkah  iddah  sebesar  Rp  1.000.000    (satu  juta rupiah) Dalam jawabannya, pemohon menyanggupi permintaan termohon tentang  nafkah  iddah  sebesar  Rp  1.000.000  (satu  juta  rupiah)  dan majelis  hakim  menilai  bahwa  kesangggupan  pemohon  tersebut adalah  sudah  layak.  Dalam  diktumnya,  Pengadilan  Agama Pamekasan  memutuskan  mengabulkan  gugatan  pemohon, menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra  dengan  termohon  serta menghukum  pemohon  membayar  nafkah  iddah  kepada  termohon sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
Catatan  peneliti  dalam  putusan  cerai  talak  tersebut  adalah tidak  terdapat  persoalan  dalam  masalah  nafkah  isteri  pasca  cerai talak,  karena  tuntutan  besaran  nafkah  yang  dituntut  oleh  istri disanggupi  oleh  suami  untuk  membayar.  Ini  artinya  bahwa  kedua belah  pihak  sudah  sepakat  sehingga  hakim  memutuskan  sesuai dengan  keinginan  pihak-pihak.  Hal  ini  sesuai  dengan      dengan  azas dalam hukum perdata bahwa hakim tidak boleh memutus lebih dari pada yang diminta, walaupun sebenarnya istri masih dapat menuntut lebih  dari  apa  yang  diminta,  misalnya  menuntut  Rp  3.000.000  atau menuntut  nafkah-nafkah  lain  sebagaimana  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Perkawinan  atau  pun  dalam  Kompilasi  Hukum Islam.
b. Putusan cerai talak No. 0209/Pdt.G/2011/PA.Pmk
Pemohon  36  tahun,  pekerjaan  wiraswasta  bertempat  tinggal  di Pamekasan,  mengajukan  cerai  talak  terhadap  istrinya  yang berumur  21  tahun,  pekerjaan  honorer  bertempat  tinggal  di Pamekasan.
Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri
381
Dalil  yang  diajukan  bahwa  walaupun  perkawinan  telah berlangsung selama 14 tahun dan dikaruniahi seorang anak yang berumur  10  tahun,  antara  keduanya  sering  terjadi  perselisihan dan  pertengkaran  karena  termohon  sering  cemburu  kepada pemohon  tanpa  sebab  yang  jelas.  Termohon  juga  sering menghilangkan  barang  barang  pemohon  dan  termohon  pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit ke rumah orang tuanya dan pisah selama 1,5 bulan.
Dalam Jawabannya, termohon menyatakan secara tertulis bahwa tidak  benar  bahwa  termohon  cemburu  dan  tidak  benar  bahwa termohon  telah  menghilangkan  barang  barang  milik  pemohon. Yang benar bahwa termohon selama 16 bulan tidak pernah diajak bicara  apalagi  tidur  bersama  selama  16  bulan.  Atas  tindakan pemohon  tersebut  termohon  menuntut  ganti  rugi  nafkah  batin tiap  harinya  Rp  50.000  x  16  bulan  =  Rp  24.000.000  (duapuluh empat juta rupiah).
Pemohon menyampaikan repliknya bahwa tidak benar termohon tidak  diajak  bicara  dan  tidak  tidur  bersama  selama  16  bulan karena  pemohon  adalah  laki  laki  normal  dan  pemohon  tidak mampu  untuk  membayar  Rp    24.000.000  (duapuluh  empat  juta rupiah)  karena  penghasilan  pemohon  tiap  harinya  tidak mencapai Rp 50.000 (limapuluh ribu rupiah) Majelis  hakim  secara  ex  officio  mempertimbangkan  dan memutuskan  nafkah  madliyah,  nafkah  iddah  dan  nafkah  mut’ah sesuai  dengan  pasal  34  ayat  1  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974  jo  pasal  80  ayat  4  Kompilasi  Hukum  Islam  yang keseluruhannya  merupakan  kewajiban  melekat  bagi  seorang suami yang menceraikan istrinya, maka dipandang sanggup dan wajar  sesuai  pekerjaan  pemohon  dan  kehidupan  standar  di wilayah Kabupaten Pamekasan yakni nafkah madliyah sebesar Rp 1.800.000  (Rp 15.000  x 4 bulan),  nafkah  iddah  sebesar  Rp 900.000 dan mut’ah sebesar Rp 1.000.000.
Catatan peneliti dalam putusan cerai talak tersebut lebih rumit dibandingkan  dengan  contoh  perkara  pertama  di  atas.  Hal  ini disebabkan istri tidak menuntut nafkah pada umumnya sebagaimana yang  diatur  dalam  perundang-undangan,  yakni  nafkah  batin    Rp 50.000  dikalikan  selama  16  bulan  =  Rp  24.000.000  dan
Eka Susylawati, dkk.
suami/pemohon  menyatakan  tidak  sanggup  karena  penghasilan setiap harinya tidak sampai Rp 50.000 perhari.
Dalam putusan ini majelis hakim menggunakan kebijaksanaannya  dengan  tidak  memutus  tentang  nafkah  batin melainkan  memutus  nafkah  iddah,  madliyah  dan  mut’ah.    Nominal yang  diputuskan  oleh  hakim  disesuaikan  dengan  pertimbangan  dan kebijaksanaan.
Pengamatan (observasi) merupakan salah satu instrumen yang digunakan  dalam  penelitian  ini,  yakni  dengan  mengamati  proses persidangan  dalam  perkara  cerai  talak  di  Pengadilan  Agama Pamekasan  dan  di  luar  persidangan.  Dengan  observasi  ini  nantinya dapat memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara maupun dokumentasi.
a. Observasi di persidangan Pengadilan Agama Pamekasan Budi  38  tahun,  swasta  bertempat  tinggal  di  Pamekasan,  telah menceraikan istrinya yang berumur 25 tahun dengan alasan antara keduanya  sudah  tidak  ada  kecocokan  sehingga  sering  terjadi pertengkaran  yang  berkepanjangan  dan  menyebabkan  termohon pulang ke rumah orang tuanya.
Di  persidangan  istri  menuntut  nafkah  sebesar  Rp  12.000.000 (duabelas  juta  rupiah)  dan  harus  dibayar  sebelum  putusan dijatuhkan.  Di  persidangan  pemohon  menyatakan  tidak  sanggup membayar  sebesar  tuntutan  karena  pemohon  mempunyai pekerjaan yang tidak tetap.
Majelis  hakim  memutuskan  perkara  cerai  talak  tersebut  dengan menghukum  pemohon  untuk  membayar  nafkah  sebesar  Rp 1.500.000  (satu  juta  limaratus  ribu  rupiah).  Namun  ternyata pemohon  masih  berat  untuk  membayar  nafkah  istri  dan  mejelis hakim  memberi  waktu  agar  nafkah  tersebut  dibayar  sebelum pembacaan ikrar talak.
b. Observasi di luar sidang pengadilan
Penulis  mengamati  secara  langsung  bahwa  pada  waktu  akan dimulai  pembacaan  ikrar  talak  pemohon  masih  berat  untuk membayar nafkah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta limaratus rupiah) sebagaimana  yang  telah  diputus  oleh  hakim.  Namun  atas  saran dari  keluarganya  dengan  harapan  agar  perkara  tersebut  segera tuntas,  maka  sejumlah  uang  tersebut  diberikan  kepada  istrinya melalui  perantaraan  kerabat  mantan  istri.  Menurut  pemohon,
Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri
383
orang-orang  di  kampungnya  jika  bercerai  dengan  istrinya  tidak perlu  membayar  apa-apa  terlebih  karena  penyebab  perceraian  ini karena  kesalahan  istrinya  yang  pulang  ke  rumah  orang  tuanya tanpa pamit.
Masalah  yang  sering  berkait  dengan  perceraian  adalah eksistensi  dari  istri  untuk  kehidupan  yang  berikutnya.  Kedudukan istri adalah masalah yang senantiasa menjadi perbincangan sepanjang masa, termasuk dalam kedudukannya dalam perkawinan. Posisi istri sering rumit jika hendak dicerai oleh suaminya karena kenyataannya terkadang karena keinginan untuk kawin lagi dengan perempuan lain seorang suami ingin menceraikan istrinya dengan alasan-alasan yang dibuat-buat  sehingga  sering  terjadi  pertengkaran  dan  berakhir dengan perceraian.
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  telah  mengatur  secara  detail tentang  perlindungan  terhadap  istri,  hak  dan  kedudukan  yang seimbang  dengan  kedudukan  suami  dalam  rumah  tangga  dan pergaulan  masyarakat.  Namun  kenyataannya  ketika  terjadi perceraian,  putusan  pengadilan  hakim  tidak  selamanya  berpihak pada perlindungan hak istri.
Berdasarkan 149 KHI bilamana perkawinan putus karena cerai talak  maka  mantan  suami  wajib  memberikan  mut’ah  yang  layak kepada istrinya berupa uang atau benda kecuali mantan istrinya qabl al-dukhul ,  memberikan  nafkah,  maskan  (tempat  tinggal),  kiswah, melunasi  mahar  yang  terhutang  dan  memberikan  hadlanah  kepada anak-anaknya yang belum dewasa.
Dalam  putusan  cerai  talak  selalu  diikuti  dengan  kewajiban untuk  memberikan  nafkah  kepada  istri.  Untuk  adanya  putusan nafkah  istri  harus  dengan  kehadiran  istri  di  persidangan  dan menuntut  hak-haknya.  Pada  umumnya,  jika  terjadi  perselisihan mengenai  jumlah yang  harus  dibayar  suami  maka  dianjurkan  untuk diselesaikan  secara  musyawarah  dan  kekeluargaan.  Jika  dengan musyawarah  tidak  tercapai  maka  pengadilan  agama  dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami.
Akhir  dari  proses  persidangan  adalah  putusan.  Putusan adalah  pernyataan  hakim  sebagai  pejabat  negara  yang  diucapkan
Eka Susylawati, dkk.
dalam persidangan  dan  bertujuan  untuk mengakhiri  suatu  perkara. 7 Putusan dapat dilaksanakan secara sukarela atau secara paksa dengan menggunakan  alat  negara  apabila  pihak  suami  tidak  mau melaksanakan  secara  sukarela.  Pelaksanaan  putusan  secara  paksa untuk  merealisasikan  nafkah  istri  termasuk  dalam  eksekusi  riil. 8 Eksekusi  riil  akan  dilaksanakan  oleh  pengadilan  setelah  istri mengajukan permohonan eksekusi.
Peradilan  agama  merupakan  salah  satu  pelaksana  kekuasaan kehakiman  mempunyai  tugas  pokok  untuk  menerima,  memeriksa, dan  mengadili  serta  menyelesaikan  setiap  perkara  yang  diajukan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Benar  dan  adilnya  penyelesaian  suatu  perkara  perdata  di pengadilan  bukanlah  semata-mata  terletak  pada  putusan  yang  akan dijatuhkan oleh majelis hakim, namun haruslah dilihat dari sejak awal proses yakni pendaftaran perkara sampai pada pelaksanaan putusan. Dalam hukum acara dikenal due process of law atau undue process. Jika sejak awal sampai putusan sesuai dengan hukum maka sudah dapat dikategorikan  memenuhi  due  process  law,  sebaliknya  jika  ada  suatu proses yang tidak dipenuhi maka dikategorikan sebagai undue process of law. 9
Salah satu problematika yang muncul bahwa  walaupun dalam suatu perkara perdata sudah sesuai dengan due process of law tersebut, ternyata  putusan  pengadilan  terkadang  tidak  dapat  dilaksanakan sehingga tidak  memberikan keadilan bagi pihak-pihak. Hal ini sering terjadi pada pelaksanaan  putusan (eksekusi). 10 Untuk merealisasikan memerlukan  upaya paksa (execution force) dari pengadilan.
7 Abdullah,  Pertimbangan  Hukum  Putusan  Pengadilan  (Sidoarjo:  Pascasarjana Universitas Sunan Giri, 2008), hlm. 47.
8 Wujud dari eksekusi riil  (nyata) antara lain eksekusi yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang (pasal 196 HIR), eksekusi putusan yang menghukum  orang  untuk  melakukan  sesuatu  (pasal  225  HIR)  dan  putusan  hakim yang  memerintahkan  pengosongan  benda  tetap  kepada  orang  yang  dikalahkan. Eksekusi  riil  yang  berkait  dengan  pemenuhan  nafkah  mantan  istri  adalah  eksekusi yang  menghukum  pembayaran  sejumlah  uang.  Lihat  Abdul  Manan,  Penerapan Hukum Acara Perdata  di Lingkungan Peradilan  Agama  (Jakarta:  Prenada Media Group, 2008), hlm. 314.
9 Ibid., hlm. 313. 10 Ibid.
Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri
385
Dalam praktik, putusan perceraian yang berkait dengan nafkah istri antara cerai talak dan cerai gugat terkadang berbeda. Dalam cerai gugat,  pengadilan  tidak  selamanya  akan  memberikan  putusan tentang nafkah karena ketika istri yang mengajukan gugat cerai dapat kehilangan  hak-haknya.  Hal  ini  berbeda  dengan  cerai  talak  di  mana hakim akan selalu  memberikan nafkah tersebut  selama dituntut oleh istri dan istri tidak termasuk dalam kategori nusyûz.
Dalam penelitian ini selain data yang diperoleh dari observasi dan  dokumentasi di  atas,  teknik wawancara merupakan  teknik  yang terpenting  dalam  penggalian  data  di  lapangan  sekaligus  untuk melakukan  pengecekan  atas  data  yang  ada.  Berdasarkan  data  yang dari Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Pamekasan bahwa dalam sepuluh  tahun  terakhir  prosentase  jumlah  cerai  talak  masih  lebih banyak perceraian yang disebabkan cerai gugat (diajukan oleh istri). 11 Keadaan  ini  berbeda  apabila  dibandingkan  dengan  tahun  sebelum 1990 an di mana masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa yang  berhak  mengajukan  perkara  perceraian  adalah  suami  saja.  Hal ini  antara  lain  disebabkan  para  istri  sudah  mulai  mengerti  akan hak haknya dan problem di masyarakat sangat kompleks sehingga suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban memberikan nafkah pada anak  istrinya  tidak  selamanya  dapat  direalisasikan  sehingga  istri tidak  terima  dan  ujung  ujungnya  terjadi  perselisihan  yang  berakhir dengan perceraian di pengadilan agama.
Cerai  talak  yang  diajukan  oleh  suami  dengan  alasan-alasan nantinya  akan  diuji  di  pengadilan.  Namun  80  persen  perkara perceraian diputus secara verstek, yakni diputus dengan tidak dihadiri oleh pasangannya. 12 Fenomena perkara perceraian tidak dihadiri oleh pesangannya  merupakan  hal  yang  lazim.  Hal  ini  disebabkan masyarakat tidak ingin berlama lama dalam proses persidangan.
Dalam  perkara  cerai  talak  yang  diputus  secara  verstek menimbulkan  masalah,  yakni  tidak  terakomodasinya  hak-hak  dari mantan  istri  dan  istri  tidak  dapat  membela  kepentingannya  untuk memperjuangkan  hak-haknya,  misalnya  nafkah  walaupun  setelah
11 Wawancara dengan Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Pamekasan, tanggal  27 Juni 2011 12 Wawancara  dengan  Wakil  Panitera  Sekretaris  Pengadilan    Agama  Pamekasan, tanggal 27 Juni 2011
Eka Susylawati, dkk.
perkara  perceraiannya  diputus  istri  masih  dapat  menuntut  nafkah dengan  mengajukan  gugatan  baru,  yakni  gugatan  tuntutan  nafkah. Inilah  yang  kemudian  menimbulkan  kesan  bahwa  istri  benar-benar “ditinggal  begitu  saja”  oleh  suami.  Hilangnya  hak-hak  dari  istri tersebut  oleh  pengadilan  karena  istri  dianggap  tidak  menuntut  apa pun.  Padahal  kenyataannya  di  masyarakat  ketidakhadiran  istri  ke pengadilan lebih sering diakibatkan oleh rendahnya pendidikan atau faktor budaya malu hadir ke pengadilan ketika dicerai oleh suaminya.
Ketika istri hadir ke persidangan cerai talak dan mengerti akan hak-haknya  maka  biasanya  akan  menuntut  nafkah. Tuntutan  nafkah akan  lebih  terperinci  dan  biasanya  dalam  jumlah  yang  sangat  besar apabila jika istri menggunakan jasa advokat.
Pada  umumnya  hakim  akan  memberikan  nafkah  iddah  pada istri atau pun hak hak lainnya pada perkara perceraian yang diajukan oleh  pihak  suami  karena  bagi  hakim  hal  ini  merupakan  amanat undang  undang  dan  juga  rasa  kemanusiaan.  Diberikannya  hak nafkah  tersebut  jika  istri  menuntut  nafkah  kepada  suami  di persidangan. Namun ada kalanya istri tidak menuntut nafkah. Hal ini biasanya  disebabkan  istri  malas  atau  enggan  karena  keangkuhannya atau  pun  karena  ketidakmengertiannya  bahwa  dirinya  dapat menuntut nafkah tersebut pada saat perkara perceraian berlangsung.
Tuntutan  nafkah  haruslah  dituntut  oleh  istri  di  depan persidangan  baik  secara  lisan  ataupun  tertulis.  Pada  umumnya  jika istri  tidak  memahami  akan  haknya  maka  hakim  biasanya  akan menawarkan  pada  istri  dengan  bahasa yang halus,  misalnya dengan pertanyaan:  “Bu,  apakah  sampeyan  tidak  mau  menuntut  nafkah  dari suami?  Dan  ketika  istri  menjawab  “ya”,  maka  hakim  pada putusannya akan memberikan nafkah yang besarnya akan ditentukan oleh majelis hakim. Hal  ini  terjadi karena  dalam realitas  tidak  jarang istri  dalam  persidangan  hanya  diam  saja  sehingga  perlu  dipancing dengan pertanyaan tersebut.
Salah  satu  azas  dalam  hukum  acara  perdata  adalah  hakim bersifat  pasif  artinya  pihak-pihak  yang  harus  aktif  dalam persidangan.  Sikap  hakim  yang  menawarkan  tuntutan  nafkah  pada istri  terkesan  bertentangan  dengan  hukum  acara  perdata.  Tindakan hakim  yang  aktif  tersebut  dilakukan  oleh  hakim  ketika  istri  tidak menyadari  hak-haknya  sehingga  perlu  dipancing  dan  putusan  yang dihasilkan nantinya akan lebih adil, terutama pada pihak istri.
Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri
387
Hak  nafkah  bagi  istri  merupakan  hal  yang  lumrah  karena tidak  jarang  istri  yang  nantinya  akan  memelihara  anak.  Seringkali dalam putusan hakim memutuskan jumlah tidak sesuai dari apa yang diminta,  misalnya  hanya  memutus  seperenamnya.  Pihak  istri sebenarnya  tidak menerima, namun  mereka  pada umumnya pasrah. Padahal  penyebab  perceraian  tersebut  terkadang  disebabkan  oleh suami yang tidak bertanggung jawab kepada keluarga ataupun kawin lagi.
Majelis  hakim dalam memutuskan besaran nafkah  untuk istri mendasarkan  kepada  tingkat  ekonomi  suami  dan  tingkat perekonomian  yang  ada  pada  masyarakat  Pamekasan.  Hal  itulah yang  menyebabkan  pengetahuan  dan  keyakinan  majelis  hakim sangatlah  berperan  dalam  menentukan  dan  memutuskan  besarnya nafkah  yang  akan  dibebankan  kepada  suami.  Hal  ini  terjadi  apabila terjadi  perbedaan  antara  permohonan  nilai  yang  diajukan  oleh  istri dan tingkat kemampuan ekonomi suami.
Putusan  tentang  nafkah  untuk  istri  seringkali  tidak  sesuai dengan  harapan  dan  keinginan  istri.  Hal  ini  disebabkan  kadangkala istri  menuntut  nafkah  karena  terdapat  sesuatu  yang  tejadi  ketika perkawinan masih harmonis, misalnya seorang istri menuntut nafkah Rp  5.000.000  (lima  juta  rupiah)  untuk  menutupi  hutang  rumah tangga. 13 Hutang  tersebut  untuk  modal  menanam  tembakau  tahun sebelumnya  dan  hingga  proses  perceraian  belum  dibayar,  atas  hak tersebut  hakim  hanya  memberikan  nafkah  Rp  1.500.000  (satu  juta limaratus  ribu  rupiah).  Sebenarnya  istri  berkeinginan  memrotes kepada majelis hakim, namun setelah dipikir lebih lanjut niat tersebut diurungkan karena dianggap tidak akan mengubah keadaan.
Menurut  keterangan  seorang  hakim  menyatakan  bahwa sebenarnya  majelis  hakim  berkenginan  memutuskan  dengan  nilai yang  maksimal  sesuai  dengan  harapan  istri.  Namun  hak  tersebut tidak  dapat  dilakukan  ketika  mendasarkan  pada  pada  tingkat ekonomi  dan  pekerjaan  suami  yang  pas-pasan,  sehingga  misalnya hakim  memutus  dengan  sesuai  permintaan  suami  dan  suami  tidak mampu  maka  konsekuensinya  akan  sama  saja,  yakni  tidak  akan terealisasi.
13 Wawancara dengan  AKH,  ibu rumah  tangga,  26  tahun  bertempat  tinggal di desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan, tanggal  30 Juni 2011
Eka Susylawati, dkk.
Peneliti  juga menemukan  fakta bahwa  terkadang  suami dan istri  sudah  sepakat  untuk  menentukan  besaran  nafkah  yang  akan dibayar oleh suami. Hal ini pernah ditemukan pada seorang istri yang sepakat  tidak  akan  menuntut  apa  pun,  termasuk  nafkah  kepada suami  dengan  syarat  harta  gono  gini  (harta  bersama  selama perkawinan) diberikan kepada anak.
Menurut penuturan seorang hakim, pada tahun 1990 seorang suami yang statusnya Pegawai Negeri Sipil memiliki kewajiban untuk memberikan  1/3  gajinya  kepada  anak  dan  1/3  untuk  istri.  Namun akhir-akhir  ini  jarang  diterapkan  di  pengadilan  agama.  Hal  ini disebabkan  jika  putusan  ini  dibebankan  pada  suami,  maka  akan memberatkan  suami  karena  hanya  menerima  1/3  dari  gaji.  Ini  akan lebih  memberatkan  lagi  apabila  suami  kawin  lagi  pasca  perceraian, maka kehidupan rumah tangga suami tidak akan layak. 14
Problem  lainnya,  apabila  suami  enggan  untuk  membayar nafkah  sebagaimana  yang  ditetapkan  oleh  putusan  pengadilan agama.  Banyak  faktor  yang  menyebabkan  suami  enggan  membayar, antara lain masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa cerai talak adalah hak  mutlak suami  sehingga  suami  juga  memiliki  hak  mutlak untuk  membayar  atau  tidaknya  nafkah  yang  ada  dalam  putusan. Terkadang  suami  sangat  membenci  istri,  sehingga  malas  tuntuk membayar nafkah.
Ketika  hakim  memutuskan  sejumlah  nafkah  pada  istri  dan suami tidak mau membayar, maka akibat negatif akan dirasakan istri karena  tidak  terealisasi  hak-haknya.  Majelis  hakim  ketika  memutus suatu  perkara  cerai  talak  yang  dalam  salah  satu  diktumnya membebani  suami  untuk  membayar  nafkah  akan  memberitahukan kewajiban  hal  tersebut  kepada  suami.  Pada  umumnya  pengadilan akan  memberi  waktu  selama  6  bulan  untuk  menunda  ikrar  talak sebelum nafkah tersebut dibayar oleh suami.  Dalam  praktik, cara  ini cukup efektif untuk memaksa suami untuk membayar.
Ketika  ikrar  talak  ditunda  pada  umumnya  suami  baik  secara sukarela  maupun  terpaksa  berusaha  membayar  nafkah  kepada  istri. Dalam  kenyataan  di  masyarakat  pada  umumnya  suami  akan  segera membayar ketika berniat untuk segera kawin lagi.
14 Wawancara  dengan  Drs.  H.  Ali  Ridho,  Hakim  Pengadilan  Agama  Pamekasan, tanggal 4 Juli 2011
Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri
389
Masalah  timbul  jika  ternyata  suami  yang  oleh  pengadilan sudah  dibebani  membayar  nafkah  tetapi  tetap  tidak  mau  membayar walaupun sudah diberikan waktu 6 (enam) bulan oleh hakim. Dalam praktik,  seandainya  lebih  dari  6  bulan  ternyata  suami  belum memberikan  nafkah,  maka  pengadilan  tidak  dapat  menolak permintaan  untuk  menyatakan  ikrar  talak  karena  dalam  aturan perundang-undangan tidak mengatur  hal tersebut.
Adapun upaya  hukum yang dapat  dilakukan oleh  istri ketika nafkahnya  tidak  dibayar  adalah  dengan  jalan  mengajukan  eksekusi. Hal ini sesuai dengan HIR maupun undang-undang peradilan agama yang  mengatur  tentang  pelaksanaan  putusan  pengadilan.  Memang eksekusi  nafkah  cukup  rumit  jika  dibandingkan  dengan  eksekusi harta  bersama.  Pengajuan  eksekusi  atas  nafkah  yang  telah  diputus oleh hakim jarang sekali terjadi di Pengadilan Agama Pamekasan. Hal ini  disebabkan  nilai  nafkah  yang  diputus  oleh  hakim  tidak  begitu besar.  Kalaupun  dimohon  eksekusi  terdapat  kesulitan  baik  secara yuridis  dan  teknis.  Secara  yuridis,  di  dalam  gugatan  perceraian hampir tidak pernah ditemukan ada yang di dalam petitum-nya minta agar  harta  kekayaan  suami  dijadikan  sita  jaminan.  Hal  ini  akan menyulitkan  tentang benda apa yang akan disita  ketika  pelaksanaan eksekusi.
Menurut pendapat penulis, dibandingkan dengan di Malaysia, proses  perceraian  di  Indonesia  lebih  mudah,  terutama  bagi  suami yang  mengajukan  cerai  talak.  Di  Malaysia  jika  suami  akan menceraikan  istrinya,  maka  ia  terlebih  dahulu  harus  menyiapkan segala jenis nafkah sehingga jika perkara perceraiannya diputus oleh pengadilan,  pihak  isteri  akan  langsung  menerima  nafkah  terebut. Berdasarkan  uraian  di  atas  tampak  bahwa  kedudukan  isteri  yang telah  memperoleh  hak  nafkah  berdasarkan  putusan  pengadilan belumlah  sepenuhnya  memperoleh  perlindungan  di  mata  hukum. Apabila suami yang akan menceraikan isterinya dengan secara sadar dan  tanggung  jawab  memberikan  nafkahnya,  maka  hal  tersebut merupakan  sesuatu  yang  ideal.  Namun  yang  terjadi  di  masyarakat berlaku  yang  sebaliknya,  isteri  yang  hanya  memperoleh  nominal nafkah  yang  tidak  begitu  besar  dan  terkadang  harus  menunggu nafkah  tersebut  dibayar  oleh  suami.  Idealnya  apabila  suami  akan menceraikan  isterinya,  maka  terlebih  dahulu  menyiapkan  nafkah yang  jumlahnya  sudah  ditaksir  oleh  pengadilan dan  nafkah  tersebut
Eka Susylawati, dkk.
dititipkan  di  pengadilan  sehingga  begitu  perkara  cerai  talak  sudah diputus istri akan langsung menerima hak nafkahnya.
Upaya  Pengadilan  Agama  Pamekasan  untuk  memberikan perlindungan terhadap istri adalah dengan jalan memberikan nafkah telah  dilakukan  dengan  maksimal.  Namun  upaya  tersebut  tidak selamanya  berjalan  mulus,  karena  pihak  suami  yang  tidak merealisasikannya.
Dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80  (4)  Kompilasi  Hukum  Islam  sudah  ditentukan  tentang  macam- macam hak yang dapat dituntut istri ketika dicerai oleh suaminya di pengadilan,  misalnya  nafkah  iddah,  nafkah  mut’ah,  dan  sebagainya. Sebagaimana  dalam  paparan  di  atas,  ternyata  tidak  semua  istri menuntut  semua  nafkah,  melainkan  yang  dituntut  nafkah  tertentu saja, misalnya nafkah iddah. Ketika istri menuntut nafkah iddah, maka hakim  hanya  akan  memutus  nafkah  iddah  (putusan  nomor 0209/pdt.G/2011/PA.Pmk).
Dalam  perkara  yang  lain,  hakim  Pengadilan  Agama Pamekasan    justru  memberikan  berbagai  macam  nafkah,  padahal nafkah  yang  dituntut  oleh  istri  adalah  nafkah  batin  (Putusan 0678/Pdt.G/2010/PA.Pmk).  Dalam  perkara  tersebut  dengan  hanya mendasarkan  pada  penghasilan  suami  yang  perharinya  rata  rata  Rp 50.000  (limapuluh  ribu  rupiah),  sehingga  tidak  sanggup  membayar nafkah batin yang dituntut yakni Rp 24.000.000 (duapuluh empat juta rupiah).  Hakim  memutus  nafkah  madliyah,  nafkah  iddah  dan  nafkah mut’ah yang besarnya Rp 3.700.000 (tiga juta tujuhratus ribu rupiah). Problem  lainnya  dalam  pelaksanaan  nafkah  bagi  istri  pasca cerai  talak  adalah  tidak  langsung  dapat  direalisasikannya  nafkah tersebut  setelah  putusan.  Sebagian  suami  enggan  membayar  nafkah bagi istri. Apabila keengganan suami tersebut dibiarkan, maka suatu putusan  pengadilan  yang  menyangkut  tentang  nafkah  istri akan sia- sia dan putusan tidak lebih dari pepesan kosong.
Salah satu cara untuk memaksa suami agar membayar nafkah istri  yang  telah  diputus  pengadilan  adalah  dengan  menunda  ikrar talak. Penundaan ini merupakan salah satu kebijaksanaan hakim dan tidak  diatur  dalam  perundang-undangan  dan    ternyata  penundaan ikrar talak maksimal 6 bulan ini cukup efektif untuk memaksa suami membayar  nafkah  bagi  istrinya.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  bahwa mayoritas  nafkah  cerai  dibayar  oleh  suami  sebelum  jangka  waktu  6
Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri
391
bulan.  Kebijaksanaan  ini  merupakan  upaya  hakim  agar  putusan memberikan keadilan bagi pihak istri.
Masalah  dapat  timbul  apabila  suami  paham  tentang  hukum, karena  dalam  hukum  acara  maupun  dalam  hukum  materiil  tidak ditemukan  aturan  yang  mengatur  tentang  penundaan  pernyataan ikrar talak  apabila  suami  belum  membayar  nafkah  kepada  istri. Artinya  apabila  suami  memaksa  ingin  mengucapkan  ikrar  talak padahal  belum  membayar  nafkah,  maka  hakim  tidak  dapat menghalanginya. Apabila hal tersebut terjadi, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh istri adalah dengan permohonan eksekusi atas putusan nafkah.
Bagi  seorang  istri  yang  tidak  berpendidikan  dan  tidak memiliki  ekonomi  yang  mapan,  mengajukan  eksekusi  adalah  suatu yang  sulit.  Selain  prosesnya  panjang,  juga  memerlukan  biaya  yang relatif  besar dan mungkin biaya untuk mengajukan eksekusi dengan nominal yang diputus oleh hakim tidaklah dalam nilai yang besar.
Berdasarkan  uraian  di  atas  nampak  bahwa  sebenarnya kedudukan  istri  yang  sudah  memperoleh  nafkah  berdasarkan putusan  pengadilan  agama  belumlah  sepenuhnya  memperoleh perlindungan  di  mata  hukum.  Apabila  suami  yang  menceraikan seorang  istri  dengan  secara  sadar  dan  bertanggung  jawab memberikan  nafkahnya,  maka  hal  tersebut  merupakan  suatu  yang ideal. Namun terkadang di masyarakat yang berlaku sebaliknya, istri yang  hanya  memperoleh  nominal  nafkah  yang  tidak  begitu  besar harus  menunggu  dibayarnya.  Idealnya,  apabila  suami  akan menceraikan  istrinya  haruslah  terlebih  dahulu  menyiapkan  nafkah. Dengan  jaminan  nafkah  tersebut  akan  memberikan  nilai  positif terhadap  suami  karena  suami  dapat  segera  merealisasikan  ikrar talaknya.

## Penutup
Pelaksanaan putusan nafkah istri pasca putusan cerai talak di Pengadilan  Agama  Pamekasan  pada  umumnya  nafkah  istri  dibayar oleh  suami  sebelum  pembacaan  ikrar  talak  walaupun  dengan  nilai nafkah  yang  tidak  relatif  besar  atau  jauh  apabila  dibandingkan dengan  tuntutan  istri.  Apabila  suami  tidak  dapat  memenuhi  nafkah yang telah diputus oleh pengadilan agama, maka majelis hakim akan menunda  pelaksanaan  ikrar  talak  selama  6  bulan.    Apabila  dalam
Eka Susylawati, dkk.
waktu 6 bulan  tersebut  suami  tetap  tidak  menyatakan  tidak mampu untuk membayar, maka pengadilan agama tetap akan memperkenankan suami untuk mengucapkan ikrar talak. Apabila hal ini  terjadi,  maka  istri  tidak  akan  memperoleh  nafkah  apa  pun  dari suami.
Dengan  demikian  maka  perlu  adanya  upaya-upaya  sebagai berikut:    Pertama,  bagi  bidang  legislatif.  Persoalan  nafkah  bagi  isteri yang telah dicerai oleh suami masih belum sepenuhnya memberikan perlindungan  hukum  kepada  istri.  Hal  ini  disebabkan  dalam perundang-undangan  belum  mengatur  secara  detail  tentang bagaimana cara yang tepat agar istri dapat secara langsung menerima hak nafkahnya setelah adanya putusan perceraian. Dengan demikian, sangatlah  urgent  untuk  menyempurnakan  aturan  perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  nafkah  istri.  Kedua,  bagi  hakim pengadilan agama dalam memberikan putusan cerai talak hendaknya menghitung secara lebih rinci dengan memperhatikan kebutuhan istri dan  memosisikan  sebagai  pejabat  negara  yang  otonom,  sehingga dalam  memberikan  putusan  lebih  mendasarkan  pada  nilai-nilai keadilan,  termasuk  masalah  nafkah.  Ketiga,  bagi  mahasiswa  dan dosen  STAIN  Pamekasan,  idealnya  memberi  sosialisasi  kepada masyarakat tentang hukum perkawinan termasuk hak hak istri pasca perceraian.

## Daftar Pustaka
Abdullah.  Pertimbangan  Hukum  Putusan  Pengadilan.  Sidoarjo: Pascasarjana Universitas Sunan Giri, 2008. Arikunto,  Suharsimi.  Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 1996 Dimyati,  M.  Penelitian  Kualitatif:  Paradigma,  Epistimologi,  Pendekatan
Metode dan Terapan . Malang: IPTI dan PPS UM, 2000. Harahap,  Yahya.  Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama
UU No, 7 Tahun 1989 . Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Hutagalung, Mura.  Hukum Islam dalam Era Pembangunan. Jakarta: Ind.
Hill. Co,  1990.
Lubis,  Sulaikin.  Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  di  Indonesia.
Jakarta: Prenada Media, 2005.
Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan
Agama. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri
393
Muchsin.  Hukum  Islam  dalam  Perspektif  dan  Prospektif.  Surabaya:  Al- Ikhlas, 2003.
Musawwamah, Siti,    Taufiqurrahman dan Susylawati,  Eka. Fenomena Keberdayaan  Istri  dalam Mengajukan  Gugatan  Perceraian  di Pengadilan  Agama  Pamekasan .  Laporan  Penelitian  Kompetitif Kolektif Terpadu, Pusat Studi Wanita STAIN Pamekasan, 2007. Soekanto,  Soerjono.  Pengantar  Penelitian  Hukum.  Jakarta:  Universitas Indonesia Press, 2004.