## PENUNDAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT BAGI PELAKU UMKM AKIBAT PANDEMI COVID-19 SESUAI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 48 /POJK.03/2020

## KIKI YULINDA, DORA TIARA, MEYDIANTO MENE Fakultas Hukum Universitas Ekasakti
Abstract: The Covid-19 disaster in Indonesia affected all sectors and had a negative impact on economic  development,  health,  education  and  applicable  law.  In  the  legal  field,  several matters related to the postponement of matters related to contract law based on POJK Number 48 of 2020 Concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the impact of  Covid-19  and  the  problems  faced  also  concern  the  postponement  of  debtor  obligations  in credit agreements to creditors due to the Covid-19 pandemic. in implementing the relaxation of delays in credit payments by debtors to creditors, in fact it was not carried out in its entirety for  every  debtor  involved  in  a  credit  agreement  against  each  creditor.  This  policy  has  been established  regarding  the  requirements  for  debtors  who  can  and  are  allowed  to  get  credit relaxation  for  delays  in  fulfilling  achievements  during  the  current  pandemic.  However,  there are  still  creditors  who  do  not  carry  out  what  has  been  ordered,  this  is  what  causes  many complaints from the public, who in this case are debtors.
Keywords: Credit, Agreement, Delay.
Abstrak: Bencana Covid-19 di Indonesia mempengaruhi segala sektor dan berdampak negatif untuk  perkembangan  perekonomian,  kesehatan,  pendidikan,  dan  hukum  yang  berlaku.  Dalam bidang hukum terjadi beberapa hal  yang berhubungan dengan pelaksanaan penundaan hal-hal yang  berhubungan  dengan  hukum  perjanjian  berdasarkan  POJK  Nomor  48  Tahun  2020 Tentang  Stimulus  Eonomi  Nasional  Sebagai  Kebijakan Konteriklikal dampak Covid-19 dan masalah  yang  dihadapi  tersebut  menyangkut  pula  penundaan  kewajiban  debitur  dalam perjanjian  kredit  kepada  kreditur  akibat  pandemi Covid-19. dalam  pelaksanaan  relaksasi penundaan pembayaran kredit oleh debitur terhadap kreditur tersebut nyatanya tidak dilakukan secara  menyeluruh  bagi  setiap  debitur  yang  terlibat  dalam  perjanjian  kredit  terhadap  masing- masing kreditur. Kebijakan tersebut telah ditetapkan mengenai syarat-syarat debitur yang dapat dan  dibolehkan  untuk  mendapatkan  relaksasi  kredit  atas  penundaan  pemenuhan  prestasi selama masa pandemi saat ini. Namun masih saja ada dari kreditur yang tidak menjalankan apa yang  telah  diperintahkan,  hal  inilah  yang  menyebabkan  banyak  pengaduan-pengaduan  dari masyarakat yang dalam hal ini merupakan debitur.
Kata Kunci: Kredit, Perjanjian, Penundaan.

## A. Pendahuluan
Indonesia  di  hadapkan  dengan  banyak  persoalan  dalam  aspek  ekonomi  akibat  dari pandemi Covid-19 .  Kondisi  ekonomi  di  Indonesia  nampak  memprihatinkan,  ekonomi  secara global.  Kondisi  ini  juga  memicu  penurunan  perdagangan  bahkan  perdagangan  internasional. Di  Indonesia  sendiri  berbagai  sektor  harus  terkendala  dalam  proses  operasi,  seperti  pabrik- pabrik yang harus menghentikan proses operasi karena kondisi tidak memungkinkan. Bencana Covid-19 di  Indonesia  mempengaruhi  segala  sektor  dan  berdampak  negatif  untuk perkembangan  perekonomian,  kesehatan,  pendidikan,  dan  Kesepakatan  yang  merupakan wujud dari salah satu syarat sahnya suatu perikatan juga tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.  Maka  selayaknya  dan  memang  seharusnya  perjanjian  haruslah  mendapatkan kesepakatan tanpa adanya keterpaksaan dan tekanan dalam mengikatkan diri pada pemenuhan perjanjian  kredit  tersebut  nanti.  Dalam  melakukan  perbuatan  itu,  tidak  bebas  melakukannya tetapi  diatur  oleh  berbagai  kesepakatan  yang  tertuang  dalam  perjanjian.  Keadaan  ekonomi dialami hampir diseluruh belahan dunia akibat pandemi virus corona atau dikenal juga dengan istilah Covid-19 . Hal ini diakibatkan dampak yang ditimbulkan  akibat pandemi virus tersebut nyatanya  menyerempet  hampir  seluruh  aspek  dan  bidang  dalam  keberlangsungan bermasyarakat bahkan bernegara. Temasuk diantaranya para pelaku usaha baik disektor barang
maupun  jasa  ikut  mengalami  dampak  akibat  pandemi  yang  belum  juga  berkesudahan  hingga saat ini, khususnya di Indonesia. Keadaan tersebut tidak terlepas dari bagaimana strategi yang diambil Pemerintah  Indonesia dalam dalam hal ini menangani pandemi. Bentuk strategi yang diambil  tersebut  tidak  lain  dimulai  dari  pembentukan  gugus  tugas  percepatan  penanganan Covid-19 ,  penutupan  akses  keluar  masuk  batas  wilayah  Indonesia  hingga  pemberlakuan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  di  wilayah-wilayah  yang  dirasa  perlu  dan merupakan  wilayah  dengan  penyebaran  virus  yang  cukup  besar  dibanding  wilayah-wilayah lainnya.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  berdasarkan ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Corona  Virus  Disease-19 ( COVID-19 )  adalah pembatasan  kegiatan  tertentu  penduduk  dalam  suatu  wilayah  yang  diduga  terinfeksi Corona Virus Desease 2019 ( COVID-19 ). Sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Desease 2019 ( COVID-19 ). Kemudian mengenai pedoman pelaksanaannya turut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Rangka  Percepatan  penanganan Corona  Virus  Desease 2019 ( COVID-19 ).
Keadaan  pandemik  pada  masa  sekarang  telah  ditetapkan  menjadi  keadaan  darurat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Desease 2019. Segala tindakan yang dilakukan  terkait penanganan dan pencegahan penyebaran Virus Corona Desease 2019 harus bersesuaian dengan kebijakan yang  telah  ditetapkan  Pemerintah  melalui  keberadaan  aturan-aturan  hukum  yang  diterbitkan pasca dimulainya masa pandemik virus di Indonesia akhir Januari 2020 lalu. Akibat penetapan status  darurat  oleh  pemerintah  atas  pandemi covid-19 yang  terjadi  saat  ini  di  Indonesia, pemerintah dalam hal ini turut menerbitkan kebijakan disektor perkreditan rakyat. Hal tersebut terlihat  dari  bagaimana  kemudian  pemerintah  menetapkan  kebijakan  relaksasi  pembayaran kredit oleh debitur terhadap kreditur dalam kegiatan perkreditan rakyar berdasarkan ketentuan Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  48  /POJK.03/2020  Tentang  Stimulus  Ekonomi Nasional  sebagai  Kebijakan Konteriklikal tentang  Dampak  Penyakit Virus  Corona  2019 Perubahan  atas  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  11/POJK.03/2020.  Dalam pelaksanaan  relaksasi  penundaan  pembayaran  kredit  oleh  debitur  terhadap  kreditur  tersebut nyatanya tidak dilakukan secara menyeluruh bagi setiap debitur yang terlibat dalam perjanjian kredit terhadap masing-masing kreditur. Kebijakan tersebut telah ditetapkan mengenai syarat- syarat debitur  yang dapat dan dibolehkan  untuk mendapatkan  relaksasi kredit atas penundaan pemenuhan  prestasi  selama  masa  pandemi  saat  ini.  Namun  masih  saja  ada  dari  kreditur  yang tidak  menjalankan  apa  yang  telah  diperintahkan,  hal  inilah  yang  menyebabkan  banyak pengaduan-pengaduan dari masyarakat yang dalam hal ini merupakan debitur.

## B. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  yaitu  suatu  usaha  untuk  menggambarkan  tentang Penundaan  Pemenuhan  Kewajiban  Debitur  Dalam  Perjanjian  Kredit  Bagi  Pelaku  Umkm Akibat Pandemi Covid-19 Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
48 /POJK.03/2020 . Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  metode  pendekatan  Yuridis Normatif yang didukung dengan pendekatan Yuridis Empiris

## C. Hasil dan Pembahasan
Kewajiban  dan  hak  menjadi  dasar  wujud  dari  kepastian  hukum,  karena  tujuan  hukum adalah  memberikan  manfaat  pada  subjeknya,  untuk  itu  apabila  kewajiban  tidak  diberikan sesuai  dengan  apa  yang  diperjanjiakan  maka  ada  pihak  yang  dirugikan,  sebabnya  dapat menjadi  dasar  tidak  terjalannya  pemenuhan  prestasi.  Inilah  yang  menjadi  sengketa  yang umumnya  terjadi  dalam  perjanjian.  Bukti  dari  perjanjian  tersebut  dapat  menjadi  dasar  untuk membuat  pelaporan  bagi  pihak  yang  dirugikan.  Adapun  tata  cara  dan  syarat  pengajuan keringanan kredit secara umum sebagai berikut :

## A. Tahap Pengajuan Permohonan
Debitur  yang  mengajukan  permohonan  harus  melengkapi  data  yang  diminta  oleh  pihak kreditur yaitu PT. BPR Gema Pesisir
B. Tahap Penilaian ( assestment )
Pihak kreditur yaitu PT. BPR Gema Pesisir melakukan penilaian apakah UMKM debitur merupakan  pelaku  usaha  yang  benar-benar  terdampak  pandemi Covid-19 dengan  cara datang langsung ke tempat debitur.
C. Tahap Putusan Pengajuan Permohonan
Setelah  pihak  kreditur  yaitu  PT.  Gema  Pesisir  melakukan  pemeriksaan  ke  masing- masing  UMKM  debitur,  jika  setelah  pemeriksaan  dilakukan  maka  diberitahukan persetujuan atau penolakan pnundaan kredit yang diajukan debitur.
Perihal  penundaan  yang  terjadi  antara  Kreditur  PT.  BPR  Gema  Pesisir  dengan  Debitur mengenai  pemenuhan  kewajiban  debitur  dalam  perjanjian  kredit  dapat  dilihat  dari  bentuk kewajiban  debitur  terhadap  kreditur.  Adapun  kewajiban  dari  debitur  terhadap  kreditur  adalah pemenuhan  isi  dari  perjanjian  sebagai  berikut:  1)  Mematuhi  kebijakan  dan  syarat  yang  telah diperjanjikan dan disepakati oleh debitur; dan 2) Memenuhi prestasi berupa cicilan kredit yang telah diperjanjikan sesuai isi perjanjian kredit.
Kewajiban  lainnya  yang  harus  dipenuhi  oleh  debitur  adalah  pembayaran  cicilan  kredit yang  sudah  disepakati,  dengan  ketentuan  yang  apabila  tidak  dilaksanakan  oleh  pihak  debitur maka  kreditur  berhak  memberikan  peringatan  ataupun  sanksi  yang  telah  dituangkan  didalam isi perjanjian, seperti penarikan kembali aset ataupun pembayaran denda sesuai dengan berapa lama  tidak  membayarkan  kredit  yang  seharusnya  dibayarkan  kepada  kreditur.  Sebab  yang seharusnya  dilakukan  oleh  debitur  apabila  tidak  mampu  membayarkan  adalah  meminta  izin permohonan  bahwa  tidak  dapat  membayar  pada  waktu  perberapa  bulan,  sehingga  pihak  dari kreditur  mengetahui  adanya  kendala  seperti  masalah  pandemi covid-19 karena  disebutkan harus adanya toleransi bagi kreditur terhadap debitur.
Terkait prestasi debitur terhadap kreditur PT. BPR Gema Pesisir dalam perjanjian kredit oleh  keduanya,  prestasi  debitur  adalah  dengan  membayarkan  sejumlah  uang  sesuai  dengan nominal  yang  telah  disepakati  dalam  perjanjian  kredit  tersebut.  Besaran  nominalcicilan pembayaran  telah  ditetapkan  oleh  kreditur,  atas  pertimangan  kemampuan  debitur  dalam melakukan pemenuhan prestasi hingga terkait dengan objek yang diperjanjikan oleh keduanya. Pemenuhan  kewajiban  ini  dapat  ditoleransi  oleh  pihak  kreditur  dikarenakan  adanya  pandemi Covid-19 yang  menimbulkan  dampak  ekonomi  menurun  diberbagai  sektor  dan  juga  adanya intruksi dari presiden mengenai keringanan bagi para debitur yang sedang menjalankan sistem perkreditan.  Hal  ini  yang  menjadi  dasar  bagi  para  kreditur  memberikan  keringanan  kepada debitur demi kebaikan bersama. Bencana non alam ini terjadi bukan atas kehendak dan diluar kemampuan  manusia  sehingga  sudah  selayaknya  kreditur  memberikan  keringan  bagi  para debitur.
Pada  dasarnya  juga  walaupun  nyatanya  terdapat  keringanan  atas  upaya  penundaan pembayaran  kredit  oleh  kreditur  terhadap  debitur  dengan  alasan  pandemi covid-19 yang merupakan  suatu  keadaan  darurat  berdasarkan  penetapan  oleh  pemerintah,  namun  tetap  saja hal  tersebut  haruslah  merujuk  pada  ketentuan-ketentuan  yang  telah  oleh  pemerintah  tersebut, termasuk  diantaranya  mengenai  golongan  kredit  apa  saja  yang  kemudian  mendapatkan relaksasi  penundaan  pemenuhan  prestasi  oleh  debitur,  hingga  faktor  terimbasnya  kondisi debitur akibat pandemi covid-19. Mengenai perjanjian kredit tentunya memiliki dampak positif bagi  para  pencari  pinjaman,  karena  merasa  terbantu  meringankan  kebutuhan  yang  harus dipenuhi dan membantu dalam hal beban para peminjam yang ingin membeli atau menguasai suatu  barang  yang  harus  didapat  dengan  cepat.  Namun  dalam  memberi  peminjaman  para kreditur  juga  harus  melihat  atau  memeriksa  sesuai  klasifikasi  orang  yang  harus  dipinjamkan, karena  ini  beresiko  bagi  para  kreditur  yang  ketika  meminjamkan  kepada  debitur  terbentur masalah  pembayaran  yang  kadang  macet.  Inilah  yang  sering  terjadi,  ketika  kreditur memberikan  hak-hak  debitur  namun  debitur  tidak  semuanya  memenuhi  kewajibannya. Kewajiban itu sendiri merupakan wujud prestasi dalam perjanjian, karena apabila tidak terjadi pestasi maka kerugian akan diterima bagi pihak yang memberikan pinjaman, untuk itu debitur
juga  harus  beritikad  baik  kepada  kreditur  sehingga  tidak  ada  yang  merasa  dirugikan.  Itikad baik sangat mempengaruhi terpenuhinya suatu prestasi hal itulah yang membuat kreditur dapat memberikan  hak-hak  kepada  debitur  dan  sebaliknya  debitur  memberikan  kewajiban  kepada kreditur.
Adanya covid-19 tentunya membuat perekonomian menurun tajam diberbagai kalangan masyarakat  biasa  maupun  didalamsektor  usaha.  Karena  roda  perekonomian  sempat  terhenti dengan  adanya  pandemi covid-19, banyak  kebijakan  dari  pemerintah  mengenai  larangan beraktivitas  membuat  ekonomi  menjadi  terhenti.  Hal  inilah  yang  membuat  masyarakat memiliki  beban  tersendiri  apalagi  sedang  menjalani  pinjam  meminjam,  tentunya  merasa  sulit untuk  membayarkan  perbulannya  yang  telah  jatuh  tempo.  Terkait  dengan  dampak  besar  dari covid-19 telah  terasa  diberbagai  lini  kehidupan,  terutama  dibidang  ekonomi.  Demikian  pula, Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dengan  menerbitkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No. 48/POJK.3/2020 tentang Stimulus Ekonomi Nasional sebagai Kebijakan Konteriklikal tentang Dampak  Penyakit Virus  Corona  2019 .  Kebijakan  ini  tampaknya  menangani  banyak  keluhan tentang  kesulitan  dalam  mengakes  kredit  atau  penyediaan  pembiayaan  untuk  usaha  kecil, pengemudi,  pengusaha  UMKM  dan  pekerja  sementara  dan  korban  PHK  melalui  relaksasi kredit.  Peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  OJK  mengutamakan  pemberian  keringanan  kepada debitur  yang  memiliki  perekonomian  yang  tidak  tetap.  Hal  ini  dikarenakan  pendapatan masyarakat  selaku  debitur  yang  biasanya  cukup  untuk  melakukan  pembayaran  kredit  namun dengan  keadaan covid-19 tidak  memiliki  pemasukan  disebabkan  pekerjaannya  berkaitan dengan  interaksi  kepada  orang  lain,  sehingga  sesuai  himbauan  pemerintah  mengenai Social Distancing membuat  pihaknya  tidak  dapat  bekerja  dan  akibat  dari  itu  semua  mereka  tidak memiliki  penghasilan.    Hampir  semua  kontrak  atau  perjanjian  pada  dasarnya  menyertakan klausula  pembatalan  perjanjian  dengan  kondisi  “ Force  Majeure” atau  “ Force  State ”    atau “ Overmacht” .  Fase  ini  mencakup  hal  mendasar  atas  suatu  kontrak,  sehingga  fase  ini dinyatakan  atau  serung  terlihat  tidak  dianggap  ada  dalam  suatu  kontrak  atau  perjanjian. Peristiwa  yang  dapat  dikategorikan  sebagai Force  majeure dapat  dirujuk  dan  digolongkan berdasarkan  ketentuan  Pasal  1244  dan  1245  KUHPerdata  telah  menetapkan Force  majeure sebagai alasan hukum yang membebaskan debitur dari kewajiban untuk memenuhi pemenuhan ( nokoming )  dan  kompensasi  ( schadevergoeding )  meskipun  debitur  telah  melakukan  tindakan yang melanggar hukum atau onrechtmatig .
Keringan yang diberikan sesuai dengan peraturan OJK (POJK) No. 48 tahun 2020, Pasal 2 ayat (1) disebutkan yang dimaksud dengan debitur yang terkena dampa penyebaran covid-19 , termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah adalah debitur yang mengalami  kesulitan untuk  memenuhi  kewajiban  pada  bank  karena  debitur  atau  usaha  debitur  terdampak  dari penyebaran covid-19 . Keringanan yang dimaksud didalam Pasal 2 ayat (1) adalah  keringanan yang dapat diberikan dalam jangka waktu satu tahun melalui bentuk penyesuaian pembayaran cicilan  pokok  atau  bunga,  perpanjangan  waktu,  atau  hal  lain  yang  ditetapkan  oleh  bank  atau perusahaan pembiayaan (leasing). Keringanan yang diberikan oleh kreditur yang dalam hal ini PT.  BPR  Gema  Pesisir  sebagai  pihak  pemberi  pinjaman  (kreditur)  yaitu  memberikan restrukturisasi  kepada  debitur,  restrukturisasi  ini  merupakan  keringanan  keringanan  yang diberikan perbulannya bahkan ada yang dilangsungkan sampai kepada bulan kedua dan ketiga. Keringanan  tersebut  tentunya  akan  meringankan  beban  pada  debitur  karena  inilah  yang merupakan wujud dari rasa tanggung jawab atau itikad baik dari PT. BPR Gema Pesisir kepada nasabahnya yang mengalami masa-masa sulit karena adanya permasalahan pandemi covid-19 . Pemberian keringanan kepada debitur yang dilakukan oleh PT. BPR Gema Pesisir bukan serta merta dapat dilangsungkan dengan alasan covid-19 . Hal tersebut dikarenakan tidak semua nasabah daripada PT. BPR Gema Pesisir terkena dampak, oleh karena itu pihak dari PT. BPR Gema  Pesisir  juga  melakukan  pengawasan  dan  pengecekan  dan  mengunjungi  debitur  dan mempertanyakan  terkait  dengan  masalah  yang  dihadapi,  dan  bisa  jadi  debitur  yang  datang untuk  meminta  keringanan  secara  langsung  dengan  alasan  pandemi covid-19 namun  setelah dilakukan  pengecekan  terkait  usaha  atau  pekerjaan  debitur  tidak  mengalami  dampak  atas keadaan covid-19 .  Apabila  bersesuaian  antara  permohonan  dan  keadaan  debitur  yang sesungguhnya,  maka  dari  hasil  musyawarah  tersebut  pihak  PT.BPR  Gema  Pesisir  akan
memberikan  keringanan  dalam  bentuk  restrukturisasi  tersebut.  PT.  BPR  Gema  Pesisir  jika dalam waktu yang ditentukan debitur tidak bisa membayarkan kewajiban yang dimaksud akan melakukan musyawarah secara kekeluargaan kepada debitur, untuk mencapai kesepakatan dan dari  hasil  musyawarah  yang  dilakukan  tentunya  akan  ada  kebijakan-kebijakan  yang  akan dibuat sesuai dengan kesepakatan yang disepakati bersama-sama dengan tidak merugikan para pihak, sehingga tidak terjadi permasalahan yang lebih lanjut. Untuk itu pihak debitur juga dari hasil musyawarah akan dapat melakukan tindakan yang baik untuknya sehingga apabila tidak bisa melanjutkan perikatan dengan kreditur bisa diputuskan dengan kesepakatan bersama.
Penundaan  pemenuhan  prestasi  oleh  deitur  terhadap  kreditur  atas  kredit,  apabila  pihak deditur dengan itikad baiknya mengajukan permohonan keringanan pembayaran kredit padahal diketahui  dirinya  tidak  terdampak  atas  situasi covid-19 sebagaimana  ketentuan  syarat  yang telah ditetapkan dalam mengajukan keringanan tersebut, maka tindakan debitur tersebut dapat menyebabkan  kerugian  terhadap  kreditur  yaitu  PT.  BPR  Gema  Pesisir.  Pada  akhirnya  dapat disimpulkan atas bentuk pertanggung jawaban dabitur terhadap penundaan pembayaran kredit kepada  kreditur  harus  dilangsungkan  dengan  itikad  baik  dan  bersesuaian  dengan  nilai  dan norma  khususnya  yang  mengatur  mengenai  suatu  perikatan.  Selain  itu  bentuk  pengajuan keringanan  dalam  hal  penundaan  pemenuhan  prestasi  oleh  debitur  harus  bersesuaian  dengan kebijakan  yang  telah  ditetapkan  Otoritas  Jasa  Keuangan  sebagai  perwakilan  dari  pemerintah yang  menetapkan  regulasi  dlam  pengajuan  keringan  oleh  debitur  atas  suatu  perjanjian  kredit. Apabila debitur tidak melangsungkan asas itikad baik berdasarkan uraian-uraian diatas debitur dapat  dikatakan  telah  melakukan  tindakan  Perbuatan  Melawan  Hukum  akibat  melakukan penundaan  tersebut  demi  mendapatkan  keuntungan  dan  menyebabkan  timbulnya  kerugian terhadap kreditur berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut.

## D. Penutup
Penundaan  Pemenuhan  Kewajiban  Debitur  Dalam  Perjanjian  Kredit  Bagi  Pelaku UMKM  Akibat  Pandemi Covid-19 Pada  PT.  BPR  Gema  Pesisir  adalah  untuk  mendukung stimulus  pertumbuhan  ekonomi  dengan  mengunakan  ketentuan  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  48/POJK.03/2020  tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional  Sebagai Kebijakan Counteryclical Dampak  Penyebaran Corona  Virus  Desease  2019  (Covid-19) meliputi  : penetapan kualitas aset dan restrukturisasi kredit  atau pembiayaan. PT. BPR Gema Pesisir  memiliki  kebijakan  restrukturisasi  kredit  untuk  memberikan  kemudahan  debitur  baik perorangan  maupun  perusahaan.  Sejalan  arahan  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan,  perbankan memberikan  arahan  kepada  debitur  untuk  melakukan  langkah  restrukturisasi.  kebijakan  dari PT.  BPR  Gema  Pesisir  yaitu  menawarkan  keringanan  kepada  debitur  yang  mengalami kesulitan  keuangan  akibat  dari  pandemi Covid-19 dengan  ketentuan  melakukan  langkah restrukturisasi  dan  relaksasi.  Prosedur  permohonan  restrukturisasi  atau  relaksasi  di  PT.  BPR Gema  Pesisir  yaitu  :  1)  Debitur  mengajukan  surat  tertulis  mengenai  keberatan  angsuran;  2) pihak  bank  akan  menindaklanjuti  untuk  melakukan  analisa  kondisi  usaha  kemampuan membayarnya;  dan  3)  dibuatkan  Perjanjian  Kredit    sebagai  kesepakatan  restrukturisasi  atau relaksasi.

## Daftar Pustaka
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti,  Bandung, 2010. Ahmad Miru dan Saka Pati, Hukum Perikatan, Rajawali Pers, Jakarta 2008. Borma Boerhan, Hukum Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991. Ch  Gatot  Wardoyo, Selintas  Klausula-Klausula  Perjanjian  Kredit  Bank, Penerbit  Andi, Yoyakarta, 1995.
Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani, Jaminan  Fidusia, PT.  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2003.
Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009. H. Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, Andi, Yogyakarta, 2000.
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Riduan Syahrani, Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2000.
Sigit  Triandaru  dan  Totok  Budisantoso, Bank  dan Lembaga  Keuangan  lain, Salemba  Empat, Edisi Kedua, Jakarta, 2006. Subekti, Hukum Perjanjian, cetakan ke-20, PT. Intermasa, Jakarta, 2004. Wawan Muhwan, Hukum Perikatan , Pustaka Setia, Bandung, 2011.