Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024

## MODEL SANKSI BAGI FASILITAS LAYANAN KESEHATAN YANG MENGGUNAKAN OBAT KEDALUARSA
Yeni Vitrianingsih 1
1 Universitas Sunan Giri Surabaya Email: yenivitri1234@gmail.com

## Abstract
Pharmaceutical  services  are  services  that  are  directly  provided  to  patients  and  are  responsible  for treating patients, so it is hoped that hospitals can provide optimal pharmaceutical services to achieve definite results and improve the quality of life of patients. Medication management is one aspect of hospital  management  that  is  very  important  in  providing  overall  health  services,  so  that  it  can guarantee patient treatment. This research uses a normative juridical method.
Health service facilities must strive to carry out service activities in accordance with applicable laws and regulations,  because  if there are forms of administrative violations  that  can be legally proven, then the service facility that commits the violation may be subject to administrative sanctions.
Forms  of  administrative  violations  of  health  service  facilities.  Forms  of  administrative  violations  if committed by health service facilities in working relationships  with health workers, as stipulated in Law  Number  36  of  2014  concerning  Health  Workers,  can  be  subject  to  administrative  sanctions. Imposing  administrative  sanctions  on  health  service  facilities.  The  imposition  of  administrative sanctions is part of the law enforcement process to control, supervise and take action against health service  facilities  that  commit  administrative  violations.  The  application  of  administrative  sanctions must of course be carried out in accordance with the form of the violation that occurred.
Law  Number  36  of  2014  concerning  Health  Workers,  Article  82  paragraph  (2)  Every  health  service facility that does not implement the provisions of Article 26 paragraph (2), Article 53 paragraph (1), Article 70 paragraph (4), and Article 74 is subject to administrative sanctions.
Keywords: Health Services, Sanctions, Expiration.

## Abstrak
Pelayanan  kefarmasian  merupakan  pelayanan  yang  secara  langsung  diberikan  kepada  pasien  dan bertanggung jawab dalam pengobatan pasien, sehingga diharapkan rumah sakit dapat memberikan pelayanan  kefarmasian  yang  optimal  untuk  mencapai  hasil  yang  pasti  dan  dapat  meningkatkan kualitas  kehidupan  pasien.  Pengelolaan  obat  merupakan  salah  satu  segi  manajemen  rumah  sakit yang  sangat  penting  dalam  penyediaan  pelayanan  kesehatan  secara  keseluruhan,  sehingga  dapat menjamin pengobatan pasien. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative.
Fasilitas pelayanan kesehatan harus berupaya untuk menjalankan kegiatan pelayanan sesuai dengan peraturan  perundang  undangan  yang  berlaku,  karena  apabila  terjadi  bentuk-bentuk  pelangaran adminstratif  yang  dapat  dibuktikan  secara  hukum,  maka  fasilitas  pelayanan  yang  melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif.
Bentuk-bentuk pelanggaran administratif fasilitas pelayanan kesehatan. Bentuk-bentuk pelanggaran administratif  apabila  dilakukan  oleh  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dalam  hubungan  kerja  dengan tenaga  kesehatan,  sebagaimana  daitur  dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang Tenaga Kesehatan dapat dikenakan sanksi administratif.
Pemberlakukan  sanksi  administratif  terhadap  fasilitas  pelayanan  kesehatan.  Pemberlakuan  sanksi administratif  merupakan  bagian  dari  proses  penegakan  hukum  untuk  melakukan  kontrol, pengawasan  dan  penindakan  terhadap  fasiltas  pelayanan  kesehatan  yang  melakukan  pelanggaran
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
administratif.  Pemberlakuan  sanksi  administratif  tentunya  harus  dilakukan  sesuai  dengan  bentuk pelanggaran yang terjadi.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 82 ayat (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2), Pasal 53 ayat (1), Pasal 70 ayat (4), dan Pasal 74 dikenai sanksi administrasi.
Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan, Sanksi, Kedaluarsa.

## PENDAHULUAN
Pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan yang secara langsung diberikan kepada pasien dan bertanggung jawab dalam pengobatan pasien, sehingga diharapkan rumah sakit dapat  memberikan  pelayanan  kefarmasian  yang  optimal  untuk  mencapai  hasil  yang  pasti dan dapat meningkatkan kualitas kehidupan pasien. Pengelolaan obat merupakan salah satu segi  manajemen  rumah sakit  yang  sangat  penting  dalam penyediaan  pelayanan  kesehatan secara  keseluruhan,  sehingga  dapat  menjamin  pengobatan  pasien.  Penelitian  ini menggunakan metode yuridis normative. Penyebab obat-obat kadaluwarsa di rumah sakit A adalah  karena  pengelolaan  obat  yang  belum  maksimal  yaitu  pada  metode  perencanaan, penyimpanan, pencatatan dan pelaporan. Faktor penyebab obat kadaluwarsa yaitu karena pengelolaan  obat  yang  kurang  efektif  terutama  pada  tahap  perencanaan,  pencatatan  dan pelaporan,  di  mana  metode  perencanaan  yang  digunakan  belum  akurat  sesuai  dengan kebutuhan  pelayanan  dan  sistem  pencatatan  dan  pelaporan  belum  berjalan  dengan  baik. Fasilitas pelayanan kesehatan harus berupaya untuk menjalankan kegiatan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, karena apabila terjadi bentuk-bentuk pelangaran adminstratif yang dapat dibuktikan secara hukum, maka fasilitas pelayanan yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif.
Fasilitas pelayanan  kesehatan dalam hubungan kerja  dengan tenaga  kesehatan  perlu menjamin  adanya  pemenuhan  kebutuhan  sandang,  pangan,  papan,  dan  lokasi  serta keamanan  dan  keselamatan  kerja  tenaga  kesehatan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  dan  bagi  tenaga  kesehatan  yang  menjalankan  praktik  di  fasilitas pelayanan  kesehatan  harus  sesuai  dengan  persyaratan  yang  wajib  dipenuhi  oleh  tenaga kesehatan.  Fasilitas  pelayanan  kesehatan  juga  perlu  menjamin  dapat  menjaga  dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
merahasiakan  rekam  medis  penerima  pelayanan  kesehatan  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
Penggunaan  obat  kedaluarsa  di  fasilitas  layanan  kesehatan  (fasyankes)  merupakan pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Hal  ini dapat membahayakan kesehatan pasien dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diterapkan model sanksi yang tegas dan efektif untuk mencegah pelanggaran tersebut.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  model  sanksi  bagi  fasilitas  layanan  kesehatan  yang  menggunakan  obat kedaluarsa
2. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh untuk perbaikan fasilitas layanan kesehatan yang menggunakan obat kedaluarsa.

## METODE PENELITIAN
Penulis  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normative  yang  tertuang  dalam pendekatan undang – undang hukum kesehatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Bentuk-bentuk pelanggaran administratif fasilitas pelayanan kesehatan
Bentuk-bentuk  pelanggaran  administratif  apabila  dilakukan  oleh  fasilitas  pelayanan kesehatan  dalam  hubungan  kerja  dengan  tenaga  kesehatan,  sebagaimana  daitur  dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dapat dikenakan sanksi administratif, yaitu:
1. Pimpinan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan/atau  kepala  daerah  yang  membawahi fasilitas pelayanan kesehatan tidak mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan,  papan,  dan  lokasi  serta  keamanan  dan  keselamatan  kerja  tenaga  kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
2. Fasilitas  pelayanan  kesehatan  dapat  mendayagunakan  tenaga  kesehatan  warga  negara asing tidak sesuai dengan persayaratan.
3. Pimpinan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  tidak  menyimpan  dan  menjaga  kerahasiaan rekam medis penerima pelayanan kesehatan.
4. Pimpinan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  melanggar  larangan  dan  mengizinkan  tenaga kesehatan  yang  tidak  memiliki  STR  dan  izin  untuk  menjalankan  praktik  di  fasilitas pelayanan kesehatan.
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga  Kesehatan  mengatur bentukbentuk  pelanggaran  administratif  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  82  ayat  (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2), Pasal 53 ayat (1), Pasal 70 ayat (4), dan Pasal 74 dikenai sanksi administrasi.
Bentuk-bentuk  pelanggaran  administratif  yang  dilakukan  oleh  fasilitas  pelayanan kesehatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya akan dibahas dalam penulisan ini.
1.  Pelanggaran  atas  pemenuhan  kebutuhan  sandang,  pangan,  papan,  dan  lokasi  serta keamanan dan keselamatan kerja tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 26 ayat:
1)  Tenaga  kesehatan  yang  telah  ditempatkan  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan  wajib melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.
2)    Pimpinan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan/atau kepala daerah yang membawahi fasilitas pelayanan kesehatan harus mempertimbangkan  pemenuhan  kebutuhan  sandang,  pangan,  papan,  dan  lokasi  serta keamanan dan keselamatan kerja tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Pemenuhan  kebutuhan  sandang,  pangan,  papan,  dan  lokasi  serta  keamanan  dan keselamatan  kerja  tenaga  kesehatan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan, sangatlah penting untuk dipenuhi oleh fasilitasi pelayanan kesehatan, mengingat tenaga kesehatan tidak dapat bekerja secara optimal apabila kebutuhan hidup dan tingkat kesejahteraannya tidak cukup memadai untuk mendukung aktivitas pekerjaannya.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
2. Pelanggaran oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang mendayagunakan tenaga kesehatan warga negara asing tidak sesuai dengan persayaratan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 53 ayat:
1)  Fasilitas  pelayanan  kesehatan  dapat  mendayagunakan  tenaga  kesehatan  warga  negara asing sesuai dengan persyaratan.
2) Pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing sebagaimana diamksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. Alih teknologi dan ilmu pengetahuan.
b. Ketersediaan tenaga kesehatan setempat.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan pada Pasal 85 ayat (1) setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki  STR  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  44  ayat  (1).  Berkaitan  dengan  registrasi dan  perizinan,  maka  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga  Kesehatan telah mengatur dalam Pasal 44 ayat (1): setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR.
3.   Pelanggaran  dilakukan oleh fasilitas pelayanan  kesehatan  karena tidak  menyimpan  dan menjaga kerahasiaan Rekam Medis penerima pelayanan kesehatan.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 70 ayat:
1)  Setiap  tenaga  kesehatan  yang  melaksanakan  pelayanan  perseorangan  wajib  membuat rekan medis penerima pelayanan kesehatan.
2) Rekam medis penerima pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada  ayat 1 harus segera  dilengkapi  setelah  penerima  pelayanan  kesehatan  selesai  menerima  pelayanan kesehatan.
3)  Setiap  rekam  medis  penerima  pelayanan  kesehatan  harus  dibubuhi  nama,  waktu  dan tanda tangan atau paraf tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan atau tindakan.
4) Rekam medis penerima pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus disimpan  dan  dijaga  kerahasiaannya  oleh  tenaga  kesehatan  dan  pimpinan  fasilitas pelayanan kesehatan.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik Kedokteran,  mengatur  mengenai  Rekam  Medis,  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  46 ayat:
1)  Setiap  dokter  atau  dokter  gigi  dalam  menjalankan  praktik  kedokteran  wajib  membuat rekam medis.
2)  Rekam  medis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  segera  dilengkapi  setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan.
3) Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.
Penjelasan Pasal 46 ayat (1) Yang dimaksud dengan "rekam medis" adalah berkas yang berisikan  catatan  dan  dokumen  tentang  identitas  pasien,  pemeriksaan,  pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Ayat (2) Dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekam medis, berkas, dan catatan tidak boleh dihilangkan  atau  dihapus  dengan  cara  apa  pun.  Perubahan  catatan  atau  kesalahan  dalam rekam  medis  hanya  dapat  dilakukan  dengan  pencoretan  dan  dibubuhi  paraf  petugas  yang bersangkutan. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "petugas" adalah dokter atau dokter gigi atau tenaga kesehatan lain yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien. Apabila dalam pencatatan  rekam  medis  menggunakan  teknologi  informasi  elektronik,  kewajiban membubuhi  tanda  tangan  dapat  diganti  dengan  menggunakan  nomor  identitas  pribadi ( personal identification number ).
4.    Pelanggaran  oleh  pimpinan  fasilitas  pelayanan  kesehatan,  karena  mengizinkan  tenaga kesehatan  yang  tidak  memiliki  STR  (Surat  Tanda  Registrasi)  dan  izin  untuk  menjalankan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan.
Tujuan hubungan industrial jangka panjang adalah sesuai dengan cita-cita proklamasi yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan jangka pendek adalah terciptanya ketenangan di perusahaan (industrial peaces). Ciri-ciri khusus hubungan industrial pancasila: 1
1 Soedarjadi,  Hukum  Ketenagakerjaan  Di  Indonesia,  Panduan  Bagi  Pengusaha,  Pekerja  dan  Calon Pekerja, Pustaka Yustisia, Cetakan I. Yogyakarta, 2008, hal. 25.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024

## 1. Pemerintah ikut campur dalam kepentingan umum.
2. Individu bebas memilih pekerjaan.
3. Pekerja dengan pengusaha sebagai patner.
Hukum  ketenagakerjaan  adalah  merupakan  suatu  peraturan-peraturan  tertulis  atau tidak  tertulis  yang  mengatur  seseorang  mulai  dari  sebelum,  selama,  dan  sesudah  tenaga kerja  berhubungan  dalam  ruang  lingkup  di  bidang  ketenagakerjaan  dan  apabila  dilanggar dapat dikena sanksi perdata atau pidana termasuk lembagalembaga penyelenggara swasta yang t erkait di bidang tenaga kerja”. 2
Hukum  ketenagakerjaan  kalau  dipelajari  lebih  jauh  cakupannya  cukup  luas.  Hukum ketenagakerjaan bukan hanya mengatur hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha dalam  pelaksanaan  hubungan  kerja  tetapi  juga  termasuk  seorang  yang  akan  mencari pekerjaan  melalui  proses  yang  benar  atau  pun  lembaga-lambaga  pelaksana  yang  terkait, serta  menyangkut  pekerja  yang  purna  atau  selesai  bekerja.  Semua  itu  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  ketenagakerjaan  atau  kebiasaan-kebiasaan  yang  bisa dilakukan”.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 74. Pimpinan fasilitas  pelayanan  kesehatan  dilarang  mengizinkan  tenaga  kesehatan  yang  tidak  memiliki Surat  Tanda  Registrasi  (STR)  dan  izin  untuk  menjalankan  praktik  di  fasilitas  pelayanan kesehatan.
Pembangunan  ketenagakerjaan  sebagai  bagian  integral  dari  pembangunan  nasional berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat  Indonesia  seluruhnya  untuk  meningkatkan  harkat,  martabat,  dan  harga  diri tenaga  kerja  serta  mewujudkan  masyarakat  sejahtera,  adil,  makmur,  dan  merata,  baik materiil  maupun  spiritual.  Pembangunan  ketenagakerjaan  harus  diatur  sedemikian  rupa sehingga terpenuhi hakhak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja
2 Ibid, hal.5-6.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
atau buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.
Pembangunan  ketenagakerjaan  mempunyai  banyak  dimensi  dan  keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa  kerja  tetapi  juga  keterkaitan  dengan  kepentingan  pengusaha,  pemerintah,  dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain  mencakup  pengembangan  sumberdaya  manusia,  peningkatan  produktivitas  dan  daya saing  tenaga  kerja  Indonesia,  upaya  perluasan  kesempatan  kerja,  pelayanan  penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.
Berkaitan  dengan  registrasi  dan  perizinan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014 tentang Tenaga Kesehatan, menyatakan pada Pasal 44 ayat:
1) Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR
2)  STR  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan  oleh  konsil  masing-masing  tenaga kesehatan setelah memenuhi persyaratan.
3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan.
b. Memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi.
c. Memiliki surat keterangan fisik dan mental.
d. Memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah dan janji profesi.
e. Membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
4)  STR  berlaku  selama  5  (lima)  tahun  dan  dapat  diregistrasi  ulang  setelah  memenuhi persyaratan.
5) Persyaratan untuk registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. Memiliki STR lama.
b. Memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi.
c. Memiliki surat keterangan fisik dan mental.
d. Membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi;
e. Telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidangnya; dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
f.  Memenuhi  kecukupan  dalam  bidang  kegiatan  pelayanan,  pendidikan,  pelatihan  atau kegiatan ilmiah lainnya.
Pasal  45.  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  registrasi  dan  registrasi  ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diatur dalam peraturan konsil masing-masing tenaga kesehatan.
Pasal  1  angka  15.  Konsil  tenaga  kesehatan  Indonesia  adalah  lembaga  yang melaksanakan  tugas  secara  independen  yang  terdiri  atas  konsil  masing-masing  tenaga kesehatan.
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga  Kesehatan,  mengatur mengenai perizinan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 46 ayat:
1)  Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin.
2)   Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIP
3)  SIP  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diberikan  oleh  pemerintah  daerah kabupaten/kota  atas  rekomendasi  pejabat  kesehatan  yang  berwenang  di kabupaten/kota tempat tenaga kesehatan menjalankan praktiknya.
4)    Untuk  mendapatkan  SIP  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tenaga  kesehatan  harus memiliki:
a. STR yang masih berlaku;
b. Rekomendasi dari Organisasi Profesi; dan
c. Tempat praktik.
5)    SIP  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  masing-masing  berlaku  hanya  untuk  1  (satu) tempat.
6) SIP masih berlaku sepanjang:
a. STR masih berlaku; dan
b. Tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP.
7)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  perizinan  diatur  sebagaimana  diamaksud  pada  ayat  1 Diatur dengan Peraturan Menteri.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
Pasal 47. Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik mandiri harus memasang papan nama praktik.
Instrumen  yuridis disebutkan  bahwa  izin  merupakan  yang  berbentuk  ketetapan  yang digunakan  oleh  pemerintah  dalam  menghadapi peristiwa  konkret  dan  individual.  Peristiwa konkres  artinya  peristiwa  yang  terjadi  pada  waktu  tertentu,  orang  tertentu,  tempat tertentu,  dan  fakta  hukum  tertentu,  karna  peristiwa  konkret  ini  deragam,  sejalan  dengan keragaman  perkembangan  masyarakat,  izin  pun  memiliki  berbagai  keragaman.  Izin  yang jenisnya  beragam  itu  dibuat  dalam  proses  yang  cara  prosedurnya  tergantung  dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi menerbitkannya. 3
Jenis  izin  dan  instansi  pemberi  izin  dapat  berbagai  saja  berubah  seiring  dengan perubahan  kebijakan  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  izin  tersebut. meskipun  demikian,  izin  akan  tetap  ada  dan  digunakan  dalam  setiap  penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan. 4
B. Pemberlakukan sanksi administratif terhadap fasilitas pelayanan kesehatan
Pemberlakuan  sanksi  administratif  merupakan  bagian  dari  proses  penegakan  hukum untuk  melakukan  kontrol,  pengawasan  dan  penindakan  terhadap  fasiltas  pelayanan kesehatan  yang  melakukan  pelanggaran  administratif.  Pemberlakuan  sanksi  administratif tentunya harus dilakukan sesuai dengan bentuk pelanggaran yang terjadi.
Undang-Undang Nomor 36  Tahun  2014 tentang Tenaga  Kesehatan,  Pasal  82  ayat  (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2), Pasal 53 ayat (1), Pasal 70 ayat (4), dan Pasal 74 dikenai sanksi administrasi.
Pasal  82  ayat  (3)  Pemerintah,  pemerintah  daerah  provinsi  dan  pemerintah  daerah kabupaten  atau  kota  sesuai  dengan  kewenangannya  memberikan  sanksi  administratif kepada  tenaga  kesehatan  dan  fasilitas  pelayanan  kesehatan,  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dan ayat (2). Pasal 82 ayat (4) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
a. Teguran lisan;
3 Ridwan HR, Op. Cit, hal. 215-216
4 Ibid, hal. 216
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
b. Peringatan tertulis;
c. Denda administratif; dan atau
d. Pencabutan izin.
Pasal 82 ayat (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.
Denda:  hukum  yang  berupa  keharusan  membayar  dalam  bentuk  uang  atau  lainnya karena  melanggar  aturan,  undang-undang  atau  aturan-aturan  lain  yang  hidup  di  tengah- tengah masyarakat.
Norma hukum adalah peraturan hidup yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang  tegas. Peraturan  yang timbul  dari norma  hukum dibuat  oleh  penguasa  negara.  Isinya mengikat  setiap  orang  dan  pelaksanaannya  dapat  dipertahankan  dengan  segala  paksaan oleh  alat-alat  negara.  Keistimewaan  norma  hukum  itu  justeru  terletak  pada  sifatnya  yang memaksa  dengan  sanksinya  yang  berupa  ancaman  hukuman.  Alat  kekuasaan  negara  yang berusaha  agar  peraturan  hukum  ditaati  dan  dilaksanakan.  Setiap  norma  paling  tidak mempunyai beberapa unsur, yaitu:
1. Sumber, yaitu dari mana asal norma itu;
2. Sifat, yaitu syarat-syarat kapan norma itu berlaku;
3. Tujuan, yaitu untuk apakah norma itu dibuat;
4.  Sanksi,  yaitu  reaksi  (alat  pemaksa)  apakah  yang  akan  dikenakan  kepada  orang  yang melanggara atau tidak mematuhi norma itu. 5
Pencabutan izin merupakan sanksi administratif yang berat dapat dikenakan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang terbukti secara sah melakukan pelanggaran administratif. Hal  ini  menunjukkan  izin  merupakan  instrument  penting  untuk  melakukan  kontrol, pengawasan  dan  tindakan  terhadap  pelaksanaan  kegiatan  pelayanan  kesehatan  oleh fasilitas pelayanan kesehatan.
Izin  diterapkan  oleh  pejabat  negara,  sehingga  dilihat  dari  penempatannya  maka  izin adalah  instrumen  pengendalian  dan  alat  pemerintah  untuk  mencapai  apa  yang  menjadi
5 Yulies Tiena, Masriani, Op. Cit , hal. 5-6
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
sasarannya. Menurut Ahmad Sobana, mekanisme perizinan dan izin yang diterbitkan untuk pengedalian  dan  pengawasan  administrasi  bisa  dipergunakan  sebagai  alat  untuk mengevaluasi  keadaan  dan  tahapan  perkembangan  yang  ingin  dicapai,  di  samping  untuk mengendalikan  arah  perubahan  dan  mengevaluasi  keadaan,  potensi,  serta  kendala  yang disentuh untuk berubah. 6
Proses penerbitan izin ini adalah persoalan siapa yang paling berwenang memberikan izin.  Ini  sangat  penting  karena  izin  merupakan  bentuk  keputusan  tata  usaha  negara.  Izin dapat  dikatakan  sebagai  keputusan  tata  usaha  negara  karena  ia  dikeluarkan  oleh  pejabat tata  usaha  negara,  yaitu  pemerintah  atas  permohonan  yang  diajukan  oleh  badan  hukum perdata  atau  perorangan.  Pemerintah  merupakan  pejabat  tata  usaha  negara,  karena  ia melaksanakan  fungsi  untuk  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  baik  di  tingkat  pusat dan daerah dengan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pengertian  keputusan  tata  usaha  negara  itu  sendiri  memiliki  sifat-fifat  keputusan tersebut yaitu bahwa izin bersifat konkret. Artinya obyek yang diputuskan dalam tata usaha negara  itu  tidak  abstrak  melainkan  berwujud,  tertentu,  dan  ditentukan.  Izin  memiliki  sifat individual, artinya bahwa dalam izin itu harus disebutkan dengan jelas siapa yang diberikan izin.  Izin  bersifat  final,  di  mana  dengan  izin  seseorang  telah  mempunyai  hak  untuk melakukan  sesuatu  perbuatan  hukum  sesuai  sengan  isinya  yang  secara  definisif  dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. izin merupakan suatu perangkat hukum administrasi yang  digunakan  pemerintah  untuk  mengendalikan  warganya.  Adanya  kegiatan  perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada intinya adalah untuk menciptakan kondisi bahwa kegiatan  pembangunan  sesuai  peruntukan  di  samping  itu  agar  lebih  berdaya  guna  dan berhasil  guna  dalam  rangka  pelayanan  terhadap  masyarakat  dan  pembangunan.  Hukum adminstrasi merupakan tindakan pemerintahan atau eksekutif atau bestuurmaatregel atau the measurelaction of government terhadap pelanggaran perundangundangan yang berlaku dan bersifat reparatoir (mengembalikan pada keadaan semula). 7
6 H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Op. Cit , hal. 92
7 Syahrul  Machmud,  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia  (Penegakan  Hukum  Administrasi, Hukum  Perdata,  dan  Hukum  Pidana  Menurut  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009),  Cetakan  Pertama,  Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hal. 179.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
Penyidikan  serta  pelaksanaan  sanksi  administrasi  atau  sanksi  pidana  merupakan bagian  akhir  ( sluitstuk )  dari  penegakan  hukum  dan  yang  perlu  ada  terlebih  dahulu  adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan  kepada pemberian penerangan dan  saran  serta  upaya  meyakinkan  seseorang dengan  bijaksana  agar  beralih  dari  suasana  pelanggaran  ke  tahap  pemenuhan  ketentuan peraturan. Dari uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa upaya yang lebih dahulu  dilakukan  adalah  yang  bersifat  compliance,  yaitu  pemenuhan  peraturan  atau penegakan preventif dengan pengawasan perventifnya. 8
Menurut  Muladi,  untuk  saat  ini,  ketentuan  pidana  yang  dijadikan  sebagai  instrumen premium  remidium  belum  diperlukan  karena  sanksi  yang  lain,  seperti  administrasi  dan perdata masih bisa didayagunakan. Hal tersebut sesuai dengan asas pengadilan (principle of restraint)  yang  merupakan  salah  satu  syarat  kriminalisasi, bahwa  sanksi  pidana  hendaknya baru dimanfaatkan apabila sanksi administrasi dan perdata ternyata tidak tepat dan efektif untuk menangani tindak pidana lingkungan. 9
Formulasi  kebijakan-kebijakan  di  dalam  hukum  administratif  ikut  mendorong konkritisasi  unsur  melawan  hukum  dari  suatu  perbuatan,  sehingga  dalam  tingkat  tertentu ketergantungan  hukum  pidana  lingkungan  terhadap  hukum  administrasi  harus  diterima sebagai suatu keharusan guna mendukung pandangan “kesatuan tertib hukum” dari sudut pandang hukum administrative maupun sudut pandang hukum pidana, perbuatan apa yang dinyatakan  sebagai  perbuatan  terlarang  oleh  penguasa  atau  pemerintah  (pelanggaran terhadap  syarat  atau  persyaratan  izin)  harus  juga  dipandang  oleh  hukum  pidana  sebagai perbuatan melawan hukum.
Undang-Undang Nomor 36  Tahun  2014 tentang Tenaga  Kesehatan,  Pasal  26  ayat  (2) Pimpinan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan/atau kepala  daerah  yang  membawahi  fasilitas  pelayanan  kesehatan  harus  mempertimbangkan pemenuhan  kebutuhan  sandang,  pangan,  papan,  dan  lokasi  serta  keamanan  dan
8 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hal. 400
9 Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012, hal. 328.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
keselamatan  kerja  tenaga  kesehatan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Pelanggaran  administrasi  apabila  terjadi  yang  dilakukan  oleh  Pimpinan  fasilitas pelayanan  kesehatan  dan/atau  kepala  daerah  yang  membawahi  fasilitas  pelayanan kesehatan,  sehingga  mengakibatkan  tidak  terpenuhinya  pemenuhan  kebutuhan  sandang, pangan, papan, dan lokasi serta keamanan dan keselamatan kerja tenaga kesehatan sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundangundangan,  maka  perlu  adanya  mekanisme  hukum untuk meminta pertanggungjawaban dari wakil pemerintah.
Kewajiban sebagai pegawai negeri sesuai dengan, seseorang yang telah terikat kepada peraturan  kepegawaian  dituntut  untuk  melaksanakan  tugasnya  itu  dengan  baik.  Sifat keterikatan  itu  akan  membawa  suatu  konsekuensi  diri  sebagai  wakil  pemerintah  untuk mewujudkan  hal  yang  telah  menjadi  tujuan  negara.  Setiap  perbuatannya  akan  merupakan perbuatan pemerintah. Oleh karena itu, kalau suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang pegawai  pejabat  negara  dan  merugikan  seorang  individu  dalam  arti  perbuatan  itu bertentangan dengan asas-asas hukum (menyalahgunakan kekuasaan) yang dirugikan akan dapat  menuntut  pemerintah.  Tuntutan  dapat  dilakukan  melalui  peradilan  administrasi negara. Peradilan administrasi negara dalam hal ini merupakan peraturan yang menyangkut para  pejabat  adminstrasi  negara  karena  perbuatan  melawan  hukum  ( onrechtmatige overheidsdaad ). 10
Peradilan  tata  usaha  negara  diciptakan  menyelesaikan  sengketa  yang  timbul  akibat adanya  tindakan  pemerintah  yang  dianggap  melanggar  hak-hak  warga  negaranya.  Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  diadakan  dalam  rangka memberi  perlindungan  terhadap  hak  perseorangan  dan  hak  masyarakat,  khususnya  dalam hubungan antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan masyarakat. 11
Pemberlakuan  sanksi  administratif  seperti:  teguran  lisan,  peringatan  tertulis,  denda administrative, dan pencabutan izin. 12 Diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014
10 Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Ed. 2. Rajawali Pers Jakarta. 2009, hal. 104-105.
11 Yulies Tiena Masriani, Op. Cit, hal. 57
12 Alvi  Syahrin,  Beberapa  Isu  Hukum  Lingkungan  Kepidananaan,  Cetakan  Revisi,  PT.  Sofmedia, Jakarta, Mei 2009, hal. 71.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
tentang  Tenaga  Kesehatan.  Tahapan  pengenaan  sanksi  tentunya  sesuai  dengan  bentuk pelanggaran yang dilakukan.
Bentuk-bentuk  pelanggaran  adminsitratif  oleh  fasilitas  pelayanan  kesehatan sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga Kesehatan dapat terjadi antara fasilitas pelayanan kesehatan dalam hubungan kerja dengan tenaga  kesehatan  dan  penerima  pelayanan  kesehatan,  seperti  mempekerjakan  tenaga kesehatan tanpa pemenuhan sandang, pangan, papan dan tidak tersedianya fasilitas untuk keamanan  dan  keselamatan  kerja  termasuk  mempekerjakan  tenaga  kesehatan  yang  tidak memiliki  Surat  Tanda  Registrasi  (STR)  dan  Surat  Izin  Praktik  (SIP).  Fasilitas  pelayanan kesehatan  yang  tidak  menjaga  dan  merahasiakan  rekam  medis  milik  penerima  pelayanan kesehatan juga termasuk bentuk pelanggaran administratif. 13
Pemberlakuan  sanksi  administratif  terhadap  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang melakukan  pelanggaran  administratif,  merupakan  bagian  dari  proses  penegakan  hukum untuk  mencegah  terjadinya  kembali  pelanggaran-pelanggaran  di  bidang  administratif  dan bagi  fasilitas-fasilitas  pelayanan  kesehatan  lainnya  sebagai  upaya  untuk  mendidik  dan membimbing agar tidak melakukan perbuatan yang sama. 14
Fasilitas  pelayanan  kesehatan  untuk  mencegah  melakukan  pelanggaran  terhadap Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga  Kesehatan,  diperlukan  upaya pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  organisasi  profesi  di  bidang  kesehatan,  organisasi kemasyarakatan,  Dewan  Pengawas  Rumah  Sakit  yang  merupakan  suatu  unit  nonstruktural yang  bersifat  independen  dan  bertanggung  jawab  kepada  pemilik  Rumah  Sakit  dan  Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia bertanggung jawab kepada Menteri untuk meningkatkan upaya pengawasan, pembinaan dan monitoring, evaluasi, pelaporan penyelenggaran praktik pelayanan  kesehatan  oleh  fasilitas-fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan  penindakan  dalam bentuk  sanksi  administrasi  apabila  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  oleh fasilitas pelayanan kesehatan terjadi pelanggaran-pelanggaran administratif.
13 Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Ed. 2. Rajawali Pers Jakarta. 2009, hal. 104-105.
14 Yulies Tiena Masriani, Op. Cit, hal. 57
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  obat-obatan  terhadap  obat  kadaluwarsa  di apotek berdasarkan undang undang dalam hukum sanksi administrative peringatan tertulis ini  Sanksi  ini  diberikan  kepada  fasyankes  yang  pertama  kali  melakukan  pelanggaran. Peringatan  tertulis  harus  memuat  teguran  dan  instruksi  untuk  memperbaiki  pelanggaran yang dilakukan terhadap beberapa masyarakat, didapat data bahwa mereka menginginkan adanya  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  ketika  menggunakan  obat  karena  mereka merasa  ketika  sudah  membeli  berarti  sudah  terjamin  kualitas  dari  obat  tersebut  sebab sarana  kesehatan  pasti  memperkerjakan  tenaga  profesional  dan  jika  diberikan  obat kadaluwarsa  terkadang  diberikan  ganti  obat  yang  baru,  itupun  jika  konsumen  jeli memperhatikan masa berlaku obat jika tidak asal minum saja.
Apotek  sendiri  pasti  ada  apoteker  penanggung  jawab  apotek  yang  bertugas mengawasi  kelayakan  penyimpanan obat termasuk  batas  berlaku  obat yang  ada  di  apotek dengan  melakukan  stok  opname  setiap  akhir  bulan.  Perlindungan  hukum  merupakan  hak asasi  yang  dimiliki  semua  warga  negara  Indonesia  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku, khususnya  perlindungan  hukum  yang  diterima  oleh  pasien  penerima  obat  kadaluwarsa karena  mengalamai  kerugian,  baik  materi  juga  merugikan  keadaan  kesehatan  badannya. Semakin  tingginya  kebutuhan  barang  tetapi  juga  menyebabkan  kesenjangan  dalam informasi  dan  daya  yang  diterima  oleh  masyarakat.  Hak-hak  konsumen  yang  dilindungi berdasarkan Pasal 4 Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa hak konsumen adalah: 1. Berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang.  2.  Berhak  untuk  memilih  barang  dan/atu  jasa serta  mendapatkan  barang  dan  jasa  tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta jaminan  yang  dijanjikan.  3.  Berhak  atas  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atu  jasa.  4.  Berhak  atas  hak-hak  yang  diatur  dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Dari uraian di atas sudah sepatutnya pihak apotek memberikan informasi yang sesuai terhadap  kondisi  obat  yang  dijual  dengan  mengutamakan  keamanan  dan  keselamatan konsumen  dalam  penggunaan  obat  karena  sebagai  wujud  perlindungan  konsumen. Peraturan yang mengatur hak-hak konsumen seharusnya dapat melindungi konsumen dari
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
penyalahgunaan  yang  dilakukan  pelaku  usaha.  Hukum  perlindungan  konsumen  mengatur hak  dan  kewajiban  konsumen,  hak  dan  kewajiban  produsen,  serta  cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 104 angka 1 yang berbunyi: “Penggunaan sediaan farmasi  dan  alat  kesehatan  diselenggarakan  untuk  melindungi  pasien  dari  bahaya  yang disebabkan  oleh  penggunaan  sediaan  farmasi  dan  alat  kesehatan  yang  tidak  memenuhi persyaratan  mutu  atau  keamanan  dan  atau  khasiat  atau  kemanfaatan”.  Perlindungan hukum diwujudkan dalam berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum  untuk  memberikan  rasa  aman,  baik  secara  pikiran  maupun  fisik  dari  beragam gangguan dan acaman dari pihak manapun.

## KESIMPULAN
Penerapan  model  dengan  sanksi  yang  tegas  dan  efektif,  upaya  pencegahan  yang terpadu,  dan  kerjasama  antar  instansi  terkait,  diharapkan  penggunaan  obat  kedaluarsa  di fasyankes dapat ditekan seminimal mungkin dan kesehatan pasien serta masyarakat dapat terlindungi.
1. Bentuk-bentuk  pelanggaran  administratif  oleh  fasilitas  pelayanan  kesehatan  terjadi akibat pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau kepala daerah yang membawahi fasilitas pelayanan kesehatan tidak mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan,  papan,  dan  lokasi  serta  keamanan  dan  keselamatan  kerja  tenaga  kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitas pelayanan kesehatan menizinkan  tenaga  kesehatan  warga  negara  Indonesia  dan  warga  negara  asing  bekerja tidak  sesuai  dengan  persyaratan  dan  pimpinan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  tidak menyimpan dan menjaga kerahasiaan rekam medis penerima pelayanan kesehatan.
2. Pemberlakukan  sanksi  administrasi  terhadap  fasilitas  kesehatan  merupakan  bagian  dari upaya  penegakan  hukum  di  bidang  administrasi  apabila  fasilitas  pelayanan  melakukan pelanggaran administratif. Sanksi administratif yang diberlakukan dapat berupa: teguran lisan;  peringatan  tertulis;  denda  administratif;  dan  atau  pencabutan  izin,  sesuai  dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024

## Saran
1.  Bentuk-bentuk  pelanggaran  administratif  oleh  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dapat dicegah  apabila  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  meningkatkan  upaya pengawasan  dan  pembinaan  terhadap  fasilitas-fasilitas  pelayanan  kesehatan  termasuk melakukan  pemantauan,  evaluasi  dan  pelaporan  serta  penindakan  dalam penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  oleh  fasilitas  pelayanan  kesehatan.  Pemerintah dan Pemerintah Daerah, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, Dewan Pengawas Rumah Sakit dan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing  untuk  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  fasilitas-fasiltas pelayanan kesehatan.
2.  Pemberlakukan  sanksi  administrasi  terhadap  fasilitas  kesehatan  perlu  dilakukan  sesuai peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  apabila  fasilitas  pelayanan  kesehatan terbukti  secara  sah  melakukan  pelanggaran  ketentuan-ketentuan  hukum  administratif. Pemberlakuan sanksi administratif perlu diterapkan sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur  dalam  UndangUndang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga  Kesehatan  sesuai dengan  bentuk  pelanggaran  yang  terjadi.  Pemberlakuan  sanksi  administratif  tersebut merupakan  upaya  hukum  untuk  mencegah  agar  tidak  terjadi  kembali  pelanggaran adminstratif oleh fasilitas pelayanan kesehatan lainnya

## Ucapan Terima Kasih
Jazakallah.  Semoga  Allah  SWT  akan  membalas  kamu  dengan  banyak kebaikan ,  dan semoga  Allah  SWT  akan  memberi  ganjaran  kepada  kamu  dengan  balasan  yang  baik. Alhamdulillah,  terima  kasih  atas  ucapannya,  semoga  Allah  senantiasa  memberi  rahmat kepadamu.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abdoel  Djamali, Pengantar  Hukum  Indonesia ,  Ed.  2.  Rajawali  Pers  Jakarta.  2009,  hal.  104- 105.
Alvi Syahrin, Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan , Cetakan Revisi, PT. Sofmedia,
Jakarta, Mei 2009, hal. 71.
Koesnadi  Hardjasoemantri, Hukum  Tata  Lingkungan ,  Edisi  Kedelapan,  Cetakan Kedelapanbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hal. 400.
Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus , Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012, hal. 328.
Soedarjadi, Hukum  Ketenagakerjaan  Di  Indonesia ,  Panduan  Bagi  Pengusaha,  Pekerja  dan Calon Pekerja, Pustaka Yustisia, Cetakan I. Yogyakarta, 2008, hal. 25.
Sudarsono, Kamus Hukum , Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal, 94.
Syahrul  Machmud, Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia  (Penegakan  Hukum Administrasi,  Hukum  Perdata,  dan  Hukum  Pidana  Menurut  Undang-Undang  No.  32 Tahun 2009) , Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hal. 179.
Jurnal:
Yanti et  al ,  2023, Perlindungan  Konsumen  bagi  Barang  Kadaluarsa  yang  Beredar  di  E- Commerce Dalam Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999.
Widjaja et  al ,  2021. Pelaksanaan  Penyidikan  Terhadap  Tindak  Pidana  Peredaran  Obat Kadaluarsa Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Vol 4 No. 1.