## PERANAN PERGURUAN TINGGI SEBAGAI NARA SUMBER DAN MEDIA MONITORING PADA PELAKSANAAN PPK AKSELERASI PENINGKATAN IPM JAWA BARAT 2001-2010
Erwin Harahap *
Abstrak.
Pada  tahun  2001  hingga  2004,  Propinsi  Jawa  Barat  memperoleh score  IPM  berturut-turut,  66,10;  67,45;    67,87  dan  68,36.  Nilai-nilai  IPM tersebut masih berada dibawah target perolehan IPM Propinsi Jawa Barat 2001-2010.  Oleh  karena  itu  Pemerintah  Propinsi  Jawa  Barat  berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui peningkatan  IPM  dengan  meluncurkan  Program  Pendanaan  Kompetisi (PPK) akselerasi Peningkatan IPM Jawa Barat menuju IPM 80 pada tahun 2010. Perguruan tinggi sebagai lembaga independen, dapat berperan serta aktif  untuk  mendukung  dalam  pelaksanaan  program-program  pemerintah. Perguruan  tinggi  dapat  berperan  sebagai  sebagai  nara  sumber,  staf  ahli, lembaga  konsultasi,  atau  peran  lainnya  dalam  ikut  serta  mensukseskan program-program  pemerintah,  terutama  dalam  program  peningkatan  IPM. Perguruan  tinggi  juga  dapat  berperan  sebagai  lembaga  independen  dalam monitoring  dan  evaluasi  baik  kinerja  maupun  penggunaan  dana  PPK, sehingga dapat mewujudkan efisiensi pendanaan, serta usaha yang optimal dalam mencapai target IPM 80 Propinsi Jawa Barat pada tahun 2010.
Kata  Kunci  :  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM  Program pendanaan Kompetisi (PKK)

## 1 Latar Belakang

## 1.1 Indeks Pembangunan Manusia : Indonesia dan Jawa Barat
Pada  salah  satu  terbitan  surat  kabar on-line disebutkan  bahwa  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  di  Indonesia  tetap  buruk  selama  4  tahun terakhir.  Pada  tahun  2004  Indonesia  menempati  urutan  ke-111  dari  175 negara  ditambah  wilayah  khusus  Hongkong  dan  wilayah  pendudukan Palestina  yang  diteliti  Program  Pembangunan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (United  Nations  Development  Program-UNDP).  Posisi  tersebut  tidak  jauh
* Erwin Harahap, S.Si, adalah Dosen Tetap Fakultas MIPA Unisba
Peranan Perguruan Tinggi Sebagai Nara SumberDan Media Monitoring 373 Pada Pelaksanaan PPK Akselerasi Peningkatan Ipm Jawa Barat 2001-2010 (Erwin Harahap)
berbeda dari laporan UNDP tahun sebelumnya yang menempatkan Indonesia pada urutan ke-112.
Dalam  laporan  UNDP  tahun  2004,  Indonesia  menempati  posisi dibawah  negara-negara  miskin  seperti  Kirgistan  (110),  Equatorial  Guinea (109) dan Algeria (108). Data yang termuat dalam situs http://www.undp.org/hdr2004 terasa  menyakitkan  jika  posisi  Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara anggota ASEAN lainnya.
Singapura (25), Brunai Darussalam (33) Malaysia (58), Thailand (76), sedangkan  Filipina  (83).  Indonesia  hanya  satu  tingkat  diatas  Vietnam  (112) dan lebih baik dari Kamboja (130), Myanmar (132) dan Laos (135).
Dalam  laporan  UNDP  yang  diberi  tajuk Kebebasan  Budaya  dalam Dunia  yang  Beragam ,  Norwegia  (1)  menempati  urutan  teratas  disusul Swedia (2),  Australia (3), Kanada (4),  Belanda (5),  Belgia (6), Islandia (7), dan Amerika Serikat (8).
Satu-satunya negara di Asia yang  masuk  dalam 10 besar negara yang mempunyai  indeks  pembangunan  manusia  di  atas  negara-negara  lainnya adalah  Jepang  (9).  Kondisi  negeri  Sakura  tersebut  jauh  lebih  baik  daripada Irlandia, Swiss dan Inggris.
Propinsi  Jawa  Barat  mentargetkan  IPM  80  pada  tahun  2010.  Ini merupakan  rencana  strategis  Propinsi  Jawa  Barat  yang  dituangkan  pada program  akselerasi  IPM  80  Propinsi  Jawa  Barat  tahun  2001-2010.  Jawa Barat  telah  mentargetkan  perolehan  IPM  setiap  tahunnya,  diantaranya  Jawa Barat  mentargetkan  IPM  pada  tahun  2003  dan  2004  sebesar  72,3  dan  73,5, namun  realisasi  yang  dapat  dicapai  hanya  sebesar  67,87  dan  68,36  saja. Salah  satu  indeks  penyumbang  tidak  tercapainya  target  IPM  adalah  indeks daya  beli  yang  hanya  mencapai  58,63  dan  58,83  dari  seharusnya  64,3  dan 67.0.
Oleh  karena  itu,  Gubernur  Jawa  Barat  pada  tahun  2005  meluncurkan Program  Pendanaan  Kompetisi  (PPK)  untuk  akselerasi  peningkatan  IPM Propinsi  Jawa  Barat,  dimana  target  IPM  80  harus  bisa  tercapai  pada  tahun 2010.

## 1.2 Definisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut PBB adalah nilai yang menunjukkan  tingkat  kemiskinan,  kemampuan  baca  tulis,  pendidikan,
harapan  hidup,  dan  faktor-faktor  lainnya  pada  negara-negara  di  seluruh dunia.  Indeks  ini  dikembangkan  pada  tahun  1990  oleh  ekonom  Pakistan Mahbub  ul  Haq ,  dan  telah  digunakan  sejak  tahun  1993  oleh  UNDP  pada laporan tahunannya.
Nilai  IPM  menunjukkan  pencapaian  rata-rata  pada  sebuah  negara dalam  tiga  dimensi  dasar  pembangunan  manusia,  yakni:  (1)  Usia  yang panjang dan sehat, yang diukur dengan angka harapan hidup; (2) Pendidikan, yang  diukur  dengan  dengan  tingkat  baca  tulis  dengan  pembobotan  dua  per tiga;  serta  angka  partisipasi  kasar  dengan  pembobotan  satu  per  tiga;  (3) Standar hidup yang layak, yang diukur dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita pada paritas daya beli  dalam  mata uang Dollar AS. Setiap tahun, diterbitkan daftar negara anggota PBB yang menurut peringkat nilai IPM.

## 1.3 Perumusan Masalah
Berkaitan  dengan  pelaksanaan  program  pendanaan  kompetisi  (PPK) yang  akan  terus  digulirkan  hingga  tahun  2010,  dan  tidak  menutup kemungkinan  akan  terus  digulirkan  untuk  tahun-tahun  berikutnya,  maka diperlukan  dukungan  dari  berbagai  kalangan  masyarakat  untuk  tercapainya target kesejahteraan masyarakat Propinsi Jawa Barat, khususnya pencapaian target IPM 80 pada tahun 2010.
PPK tidak akan berhasil mencapai target, jika hanya dilaksanakan oleh pemerintah  kota  atau  kabupaten  saja,  tetapi  perlu  dukungan  dan  bantuan berbagai pihak diluar pemerintah, diantaranya adalah peranan dan dukungan staf ahli dari Perguruan Tinggi.
Saat  ini  belum  terlihat  bentuk  nyata  peran  Perguruan  Tinggi (khususnya  UNISBA)  dalam  meningkatkan  IPM  Propinsi  Jawa  Barat melalui PPK, padahal peluang, ruang gerak serta medan garapan yang sangat luas dan kompleks, menuntut Perguruan Tinggi untuk ikut andil dalam usaha peningkatan  IPM  Jawa  barat  melalui  PPK,  baik  sebagai  nara  sumber,  staf ahli,  lembaga  konsultasi,  atau  dapat  juga  sebagai  media  monitoring  dan evaluasi pelaksanaan PPK demi tercapainya target IPM 80 tahun 2010.

## 1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan
Tujuan  dari  penulisan  makalah  ini  adalah  untuk  memberikan masukkan  dan sumbang saran untuk pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam
Peranan Perguruan Tinggi Sebagai Nara SumberDan Media Monitoring 375 Pada Pelaksanaan PPK Akselerasi Peningkatan Ipm Jawa Barat 2001-2010 (Erwin Harahap)
usaha  pelaksanaan  PPK  akselerasi  peningkatan  IPM  Propinsi  Jawa  Barat, dimana,  pada  pelaksanaan  PPK  oleh  pemerintah  daerah  baik  kota  maupun kabupaten, sebaiknya dilibatkan Perguruan Tinggi sebagai nara sumber, staf ahli,  atau  lembaga  konsultasi  demi  tercapainya  target  IPM  80  tahun  2010. Disamping  itu,  Perguruan  Tinggi  juga  dapat  berperan  sebagai  media monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPK yang didanai pemerintah Propinsi Jawa  Barat  sebesar  380  milyar  rupiah  untuk  periode  tahun  2006-2007, sehingga  dana  yang  cukup  besar  tersebut  tidak  sia-sia  dipergunakan,  dan memberikan  sumbangan  yang  sangat  besar  untuk  pencapaian  target  IPM tersebut
Manfaat  penulisan  makalah  ini  adalah  diharapkan  dapat  dijadikan referensi  dan  acuan  dalam  program  peningkatan  IPM  Propinsi  Jawa  Barat, terutama  pada  pelaksanaan  PPK.  Selain  itu,  makalah  ini  diharapkan  dapat bermanfaat  bagi  Perguruan  Tinggi,  terutama  bagi  civitas  akademika Universitas  Islam  Bandung  -dimana  penulis  saat  ini  beraktifitas-,  sebagai sarana pembuka wawasan, bahwa, pemanfaatan ilmu yang kita miliki sangat diperlukan  dan  sangat  ditunggu  peran  aplikasinya  oleh  masyarakat  luas. Selain  itu  diharapkan  Perguruan  Tinggi  dapat  lebih  memaksimalkan pemikirannya untuk menemukan program terbaik untuk diterapkan di dalam masyarakat  untuk  peningkatan  kualitas  hidup,  kecerdasan  masyarakat  yang tinggi serta kesejahteraan dan kemandirian ekonomi.
Seiring  dengan  pelaksanaan  Tridharma  Perguruan  Tinggi  yaitu pendidik, peneliti, dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, Perguruan Tinggi  memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam  masyarakat,  dan diharapkan  dapat  ikut  serta  mewujudkan  keadilan  sosial  serta  kesejahteraan ekonomi masyarakat.

## 2 Dasar Program Pendanaan Kompetisi (PPK)
Penetapan  target  pencapaian  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) sebesar 80 pada tahun 2010 sebagai salah satu indikator makro keberhasilan pencapaian  Visi  Jawa  Barat,  menunjukkan  komitmen  yang  kuat  dari Pemerintah  Propinsi  Jawa  Barat  terhadap  pembangunan  sumberdaya manusia dan peningkatan kesejahteraan  masyarakat, yang  merupakan faktor utama dan tujuan hakiki dari pembangunan.
Misi untuk  meningkatkan  kualitas sumberdaya  manusia tersebut, dari sisi Pemerintah Daerah akan ditempuh melalui pelaksanaan fungsi pelayanan
yang  beroreintasi  pada  terciptanya  keadilan,  fungsi  pemberdayaan  yang berorentasi  pada  pembentukan  kemandirian  dan  fungsi  pembangunan  yang berorentasi  pada  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Fungsi  pelayanan, pemberdayaan  dan  pembangunan  tersebut  hanya  dapat  dijalankan  dan dicapai  jika  dalam  organisasi  pemerintah  sendiri  berlangsung  mekanisme sistem manajemen yang efektif, efisien dan inovatif.
Kesetiaan pada misi tersebut mengharuskan kepemimpinan Pemerintahan Propinsi Jawa Barat mengembangkan organisasi dan tata kerja yang memberi keleluasaan kepada setiap pemimpin unit kerja pada berbagai tingkatan,  untuk  menggunakan  sebaik-baik  metode  yang  mereka kembangkan sendiri. Oleh sebab itu kompetisi dan desentralisasi merupakan dua strategi kebijakan yang sangat krusial dalam menjamin kesuksesan misi pencapaian IPM 80 tahun 2010.

## 2.1 Program Pendanaan Kompetisi 2006 : Akselerasi Peningkatan IPM Propinsi Jawa Barat
Pemerintah Propinsi Jawa Barat memiliki  komitmen  yang kuat untuk mengakselerasi  pencapaian  kesejahteraan  masyarakat  Jawa  Barat  dengan target  IPM  80  di  tahun  2010.  Akselerasi  tersebut  sangat  diperlukan  karena Pemerintah  Propinsi  Jawa  Barat  menyadari  pentingnya  untuk  menyiapkan diri dalam mengantisipasi dampak globalisasi di Indonesia.
Perhatian  Pemerintah  Propinsi  Jawa  Barat  terhadap  pencapaian  IPM 80  juga  sangat  logis  karena  penguatan  perekonomian  Jawa  Barat  harus dibuktikan  melalui  kesejahteraan  masyarakat  daerahnya.  Perhatian  ini menjadi  semakin  besar  ketika  melihat  kecenderungan  historis  yang menunjukkan  bahwa  terdapat  banyak  sekali  kendala  yang  dihadapi  daerah dalam  merealisasikan pencapaian IPM. Untuk itu Pemerintah Propinsi Jawa Barat  berupaya  memaksimumkan  berbagai  upaya  untuk  meningkatkan kinerja  semua  sektor  layanan  publik  sehingga  berkinerja  optimal  serta meningkatkan  kerjasama  dan  partisipasi  nyata  dari  masyarakat,  swasta, perguruan  tinggi,  atau  lembaga  pendidikan  setempat,  untuk  keberhasilan pencapaian IPM 80 di tahun 2010.
Dalam menjalankan misi akselerasi pencapaian IPM 80 di tahun 2010, Pemerintah  Propinsi  Jawa  Barat  meluncurkan  Program  Pendanaan Kompetisi  (PPK  Akselerasi  Peningkatan  IPM  Jawa  Barat  selanjutnya disingkat dengan ”PPK”) yang fokus pada kompetisi kinerja kabupaten/kota
Peranan Perguruan Tinggi Sebagai Nara SumberDan Media Monitoring 377 Pada Pelaksanaan PPK Akselerasi Peningkatan Ipm Jawa Barat 2001-2010 (Erwin Harahap)
didalam  menggalang  sinergi  dengan  pemerintah  propinsi,  masyarakat, swasta,  perguruan  tinggi,  atau  lembaga  pendidikan  setempat.  Peluncuran PPK  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  pencapaian  target  IPM  dengan probabilitas keberhasilan yang lebih tinggi.
Melalui  pendanaan  PPK,  pemerintah  propinsi  berkehendak  untuk secara  sinergis  bersama  pemerintah  daerah  mengatasi  masalah  rendahnya IPM.  Untuk  mengatasi  rendahnya  IPM  dengan  memanfaatkan  dana  PPK, maka  kabupaten/kota  harus  mendisain  program  yang  mempunyai  dampak meningkatkan  IPM  80.  Sifat  dari  program  PPK  adalah  berkelanjutan  dan didisain  melalui  proses  evaluasi  diri  dengan  melihat:  kekuatan,  kelemahan, ancaman,  dan  peluang  yang  mempengaruhi  kabupaten/kota  untuk  maju  dan berkembang.
PPK  diluncurkan  oleh  Pemerintah  Propinsi  Jawa  Barat  bertujuan untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat  dengan  target  IPM  80  di  tahun 2010  secara  bertahap,  melalui  peningkatan  Indeks  Pendidikan  (IP),  Indeks Kesehatan  (IK),  dan  Indeks  Daya  beli  (IDB).  Tujuan  lain  PPK  adalah menumbuhkan  budaya  penerapan  pola  pendanaan  dengan  misi  tertentu ( mission  budget )  --  dalam  hal  ini  akselerasi  pencapaian  IPM  80  --  yang bersifat kompetitif ( competitive grant ).
Di awal pelaksanaan PPK, diharapkan setiap kabupaten/kota pengusul mampu  melakukan  evaluasi  diri sebagai  dasar  untuk  menyusun  program ”pengobatan”  terhadap  masalah  rendahnya  IPM  yang  dihadapi  secara sistematis, dengan  ditunjang  oleh studi  kelayakan. Selain  dokumen  evaluasi diri dan studi kelayakan program, PPK pada jangka pendek diharapkan dapat pula  berkontribusi  langsung  pada  peningkatan  IPM  80.  PPK  diharapkan dapat  membina  kerjasama  antar  SKPD (Satuan  Kerja  Pemerintah  Daerah) untuk  memenuhi  tuntutan  memecahkan  masalah  secara  komprehensif.  PPK sekaligus  diharapkan  dapat  menggairahkan  semangat  kabupaten/kota  serta SKPD  untuk  berkompetisi  secara  sehat  dengan  menunjukkan  keunggulan kinerjanya.

## 2.2 Pengajuan Proposal PPK
Proposal  diajukan  oleh  kabupaten/kota  dengan  Sekretaris  Daerah (sekda)  sebagai  Ketua  Satlak  (satuan  pelaksana)  Kabupaten/Kota  dalam lingkup  Pemerintah  Propinsi  Jawa  Barat  sesuai  dengan  tahapan  seleksi. Setiap  kabupaten/kota  hanya  boleh  mengajukan  1  (satu)  proposal  yang
merupakan  konsolidasi  dari  berbagai  program  akselerasi  IPM.  Proposal dibuat  oleh  Pemerintah  Kabupaten/Kota  yang  wajib  bekerja  sama  dengan masyarakat,  swasta,  perguruan  tinggi,  dan  lembaga  pendidikan  setempat. Proposal harus disahkan oleh Bupati/Walikota.

## 2.3 Struktur Organisasi Pelaksana PPK
Tim pelaksana PPK di tingkat kabupaten/kota adalah  perangkat kerja yang  bertanggungjawab  kepada  Bupati/Walikota,  diketuai  oleh  Sekda Kabupaten/Kota yang pada tugas sehari-harinya dibantu oleh Ketua Harian.
Ketua  Harian  Satlak  Kabupaten/Kota  adalah  PNS  yang  bertugas  di kantor  Kabupaten/Kota,  ditunjuk  oleh  Bupati/Walikota  sesuai  dengan kapasitas dan kompetensinya. Satlak Kabupaten/Kota membawahi sejumlah personel  yang  ditentukan  sesuai  dengan  kebutuhan  berbasis  pada  prinsip efisiensi  dan  efektivitas  kinerja  Satlak.  Personel  yang  ditugaskan  sebagai bagian dari Satlak perlu diseleksi berbasis kompetensi dan kinerjanya selama ini.
PPK  adalah  program  pemberdayaan  personel  Pemda,  oleh  karena  itu diwajibkan  memanfaatkan  sebanyak  mungkin  PNS  yang  bertugas  di Pemerintah  Kabupaten/Kota,  pemanfaatan  profesional  dari  luar  lebih  pada upaya  pendampingan  agar  para  pelaksana  dapat  mempunyai  kinerja  dan kompetensi  yang  lebih  baik  selama  PPK  berlangsung  dan  setelah  PPK selesai.

## 2.4 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PPK
Dalam  melaksanakan  program-program  PPK,  satlak  dimonitor  oleh tim  monitoring  dan  evaluasi  (tim  monev)  yang  berkedudukan  di  bawah Bupati/Walikota.  Tim  Monev  Kabupaten/Kota  adalah  perangkat  kerja  yang bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.
Ketua  dan  Sekretaris  Tim  Monev  Kabupaten/Kota  adalah  PNS  yang bertugas  dikantor  Kabupaten/Kota  ditunjuk  oleh  Bupati/Walikota  sesuai dengan  kapasitas  dan  kompetensinya.  Tim  tersebut  membawahi  sejumlah personel  yang  ditentukan  sesuai  dengan  kebutuhan  berbasis  pada  prinsip efisiensi  dan  efektivitas  kinerja  Tim  Monev.  Personel  yang  bertugas  perlu diseleksi berbasis kompetensi dan kinerjanya selama ini.
Peranan Perguruan Tinggi Sebagai Nara SumberDan Media Monitoring 379 Pada Pelaksanaan PPK Akselerasi Peningkatan Ipm Jawa Barat 2001-2010 (Erwin Harahap)
Tim Monev Kabupaten/Kota berfungsi untuk:
1.   Menjamin  kesuksesan  pelaksanaan  PPK  oleh  Satlak  kabupaten/kota melalui proses monitoring dan evaluasi seawal mungkin.
2.   Sebagai internal auditor yang melakukan proses monitoring dan evaluasi mulai  dari  tahap  perancangan  program  dan  pelaksanaan  program  di awal,  di  tengah,  dan  di  akhir  program.  Dengan  mekanisme  ini diharapkan  pelaksanaan  PPK  selalu  berada  pada  koridor  yang  benar dalam mencapai target-targetnya.
Tim  Monev  Kabupaten/Kota  tidak  berfungsi  sebagai  eksternal  auditor yang berbasis pada temuan di akhir kerja Satlak.

## 3 Target dan Realisasi IPM JABAR 2001 - 2010
Pemerintah  peropinsi  Jawa  Barat  meluncurkan  Program  Pendanaan Kompetisi (PPK) akselerasi IPM Jawa Barat 2001-2010, dimana target IPM JABAR  pada  tahun  2010  diharapkan  mencapai  score  80.  Sebuah  gambaran masyarakat  yang  cukup  sejahtera,  dimana  tingkat  kesehatan  dan  kualitas hidup sangat baik, tingkat pendidikan dan pengetahuan yang memadai, serta kemampuan daya beli masyarakat yang tinggi.
Target masimal dan harapan yang tinggi adalah sesuatu hal yang baik. Dengan  demikian,  maka  diharapkan  dapat  lebih  memacu  semangat  untuk mencapai apa yang sudah ditargetkan dan dicita-citakan.
Tetapi  seringkali  kita  lupa,  bahwa  menggantungkan  sesuatu  kepada target  atau  harapan  saja,  tidak  cukup.  Perlu  lebih  dari  sekedar  kerja  keras untuk  mencapai  IPM  80  pada tahun  2010,  dimana  jalan  menuju  target  IPM 80  merupakan  jalan  terjal  dan  berliku,  penuh  ancaman  dan  tantangan  yang siap  menghadang.  Langkah  awal  persiapan  pekerjaan  besar  ini  adalah dengan  menganalisis  target  IPM  serta  realisasi  yang  telah  dicapai, sebagaimana tercantum pada tabel berikut :
Tabel 3.1 Target dan Realisasi IPM Jawa Barat 2001 – 2010
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 IPM T 68.35 70.89 72.37 73.53 74.5 75.60 76.60 77.70   78.90   80.00 R 66.10 67.45 67.87 68.36 IP T 76.90 79.2 80.20 81.20 82.0 82.8 83.6 84.3 85.1 85.9 R 64.80 78.30 78.40 79.02 IK T 66.53 68.0 68.60 69.20 69.6 69.8 70.0 70.2 70.4 70.7 R 66.33 66.55 66.57 67.23 IDB T 55.00 65.6 68.20 70.20 72.3 74.2 76.3 78.7 81.1 83.6 R 55.10 57.42 58.63 58.83
Berdasarkan  data  yang  ada,  maka  terlihat  bahwa  trend  rata-rata peningkatan  realisasi  IPM  keseluruhan  (hingga  tahun  2004)  adalah  sebesar 1,129  %.  Trend  peningkatan  ini  lebih  rendah  dan  terpaut  resultansi  yang cukup  jauh  apabila  dibandingkan  rata-rata  peningkatan  target  IPM  2001- 2010 yaitu sebesar 1,767 % Dari sini dapat disusun kemungkinan pencapaian realisasi IPM pada tahun 2010, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut :
Apabila  kita  bertahan  dengan  cara  peningkatan  IPM  seperti  pada tahun-tahun  sebelumnya,  mungkin  juga  termasuk  tahun  ini,  maka diperkirakan dicapai score IPM hanya sebesar 73,123 (Tabel  A) pada tahun 2010 dengan kenaikan IPM rata-rata tiap tahun sebesar 1,129 % . Kondisi ini berada  cukup  jauh  dibawah  target  yang  diharapkan.  Untuk  mencapai  target yang  diharapkan,  maka  diperlukan  usaha  ekstrim,  yakni  peningkatan  rata- rata  IPM  sebesar 2,656  % (tabel  B)  mulai  tahun  2005  berturut-turut  untuk tahun  berikutnya  hingga  tahun  2010.  Dengan  cara  demikian,  maka insya Allah akan  dicapai  IPM  sebesar  80  pada  tahun  2010.  Tentu  saja  usaha semacam  ini  memerlukan  kerja  yang sangat keras,  pemikiran  yang sangat maksimal, serta do’a yang tidak pernah putus.
Ket :  T=Target;  R=Realisasi;  IPM=Indeks  Pembangunan  Manusia;  IP=Indeks  Pendidikan;
Peranan Perguruan Tinggi Sebagai Nara SumberDan Media Monitoring 381 Pada Pelaksanaan PPK Akselerasi Peningkatan Ipm Jawa Barat 2001-2010 (Erwin Harahap)

## Tabel 3.2 Analisis Perolehan IPM tahun 2010 berdasarkan kondisi yang ada
TABEL A 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 IPM T 68.35 70.89 72.37 73.53 74.5 75.60 76.60 77.70   78.90 80.00 R 66.10 67.45 67.87 68.36 69.13 69.91 70.7 71.5 72.31 73.123 TABEL B 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 IPM T 68.35 70.89 72.37 73.53 74.5 75.60 76.60 77.70   78.90 80.00 R 66.10 67.45 67.87 68.36 70.18 72.04 73.95 75.92 77.93 80.003
Penulis  yakin,  walaupun  dengan  dana  yang  terbatas,  tetapi  apabila disertai  dengan kesungguhan dan kejujuran ,  maka  target  IPM  80  akan tercapai.  Oleh  karena  itu,  peran  Perguruan  Tinggi,  terutama  dalam  hal dukungan  nara  sumber,  staf  ahli,  media  monitoring  dan  evaluasi,  dan  lain- lain,  sangat  diperlukan  demi  mensukseskan  target  realisasi  IPM  80  pada tahun 2010.
Peningkatan  angka  IPM  dibagi  dalam  tiga  bagian,  yaitu  peningkatan IP (indeks pendidikan), peningkatan IK (indeks kesehatan) dan IDB (indeks daya  beli).  Ketiga  bagian  ini  merupakan  komponen-komponen  penilaian IPM,  karena  itu  ketiganya  harus  memiliki  peningkatan  yang  relevan  dan seimbang.

## 3.2 Peningkatan IPM bidang Pendidikan
Terdapat  dua  hal  yang  dijadikan  indikator  peningkatan  IPM  bidang pendidikan  atau  IP  (indeks  pendidikan).  Pertama  adalah  jumlah  rata-rata lama pendidikan (memiliki score indeks 1/3), yang kedua adalah banyaknya
Angka kemungkinan IPM dengan peningkatan rata-rata 1.129% Angka kemungkinan IPM dengan peningkatan rata-rata 2.656% Ket : T = Target; R = Realisasi Ket : T = Target; R = Realisasi
orang dewasa yang bisa membaca diukur dengan jumlah rata-rata tertimbang dari  jumlah  orang  dewasa  yang  bisa  membaca  (memiliki  score  indeks  2/3). Semakin besar jumlah rata-rata lama pendidikan (dalam tahun), dan semakin besar  jumlah  rata-rata  orang  dewasa  yang  bisa  membaca,  maka  semakin tinggi  pula  score  IP  dan  meningkatkan  IPM.  Sebaliknya,  rendahnya  jumlah rata-rata lama pendidikan, dan banyaknya orang dewasa yang bisa membaca, akan mengakibatkan rendahnya score IP.
Peningkatan  IPM  bidang  pendidikan  dapat  dilaksanakan  melalui program  baru  atau  peningkatan  berbagai  aktifitas  yang  telah  dilakukan. Peningkatan  ini  dilakukan  berdasarkan  kepada  temuan-temuan  dilapangan. Temuan-temuan inilah  yang akan  mewujudkan akar permasalahan sehingga akan  lebih  memudahkan  penyusunan  aktifitas  untuk  peningkatan  indeks pendidikan (IP) yang akan berakibat pada peningkatan IPM.
Gambar/bagan  3.3.  menguraikan  tentang  analisis  akar  permasalahan pendidikan.  Gambar/bagan  3.3  ini  dapat  dijadikan  acuan  untuk  menyusun evaluasi diri mengenai akar permasalahan pendidikan.
Pemerintah  kota/kabupaten  sebagai  pelaksana  PPK  dapat  bersama- sama  dengan  Perguruan  Tinggi  setempat  menganalisis  akar  permasalahan pendidikan,  diantaranya  penyebab  mendasar,  penyebab  tak  langsung,  juga penyebab  langsung  yang  mengakibatkan  rendahnya  IP  (indeks  pendidikan), yang juga berakibat rendahnya IPM. Ketiga penyebab ini akan menghasilkan data  rata-rata  lama  sekolah  dan  rata-rata  tertimbang  dari  jumlah  orang dewasa yang bisa membaca (melek huruf). Dari sini dapat disusun program- program  untuk  meningkatkan  IP  berdasarkan  pada  peningkatan  rata-rata lama sekolah, dan peningkatan kemampuan membaca orang dewasa.
Peranan Perguruan Tinggi Sebagai Nara SumberDan Media Monitoring 383 Pada Pelaksanaan PPK Akselerasi Peningkatan Ipm Jawa Barat 2001-2010 (Erwin Harahap)
Gambar 3.3 Analisis akar permasalahan pendidikan

## 3.3 Peningkatan IPM bidang Kesehatan
Kesehatan  penduduk  dapat  menjadi  indikator  untuk  mengukur  lama hidup rata-rata penduduk. Semakin tinggi tingkat kesehatan penduduk, maka semakin  tinggi  pula  angka  harapan  hidup  atau  lama  hidup  rata-rata.  Hal  ini juga akan berakibat tingginya score indeks kesehatan (IK) dan meningkatkan IPM. Sebaliknya, rendahnya tingkat kesehatan penduduk, akan mengakibatkan rendahnya angka harapan hidup.
Peningkatan  IPM  bidang  kesehatan  (IK)  dapat  dilaksanakan  melalui program  baru  atau  peningkatan  berbagai  aktifitas  yang  telah  dilakukan. Peningkatan  ini  dilakukan  berdasarkan  kepada  temuan-temuan  dilapangan. Temuan-temuan inilah  yang akan  mewujudkan akar permasalahan sehingga akan  lebih  memudahkan  penyusunan  aktifitas  untuk  peningkatan  indeks
384                                                          Volume XXII No. 3 Juli – September 2006 : 372 - 393
kesehatan  (IK)  yang  akan  berakibat  pada  peningkatan  IPM.  Gambar/bagan 3.4  dapat  dijadikan  acuan  untuk  menyusun  evaluasi  diri  mengenai  akar permasalahan kesehatan.
Gambar 3.4 Analisis akar permasalahan kesehatan
Pemerintah  kota/kabupaten  sebagai  pelaksana  PPK  dapat  bersama- sama  dengan  Perguruan  Tinggi  setempat  menganalisis  akar  permasalahan kesehatan,  diantaranya  penyebab  mendasar,  penyebab  tak  langsung,  juga penyebab langsung yang  mengakibatkan rendahnya IK, yang  juga berakibat rendahnya IPM. Ketiga penyebab ini akan menghasilkan data angka harapan hidup.  Dari  sini  dapat  disusun  program-program  untuk  meningkatkan  IK berdasarkan pada peningkatan kualitas kesehatan hidup melalui peningkatan kesehatan  lingkungan  hidup,  budaya  hidup  sehat,  dan  tercukupinya  fasilitas penunjang peningkatan kesehatan.
Peranan Perguruan Tinggi Sebagai Nara SumberDan Media Monitoring 385 Pada Pelaksanaan PPK Akselerasi Peningkatan Ipm Jawa Barat 2001-2010 (Erwin Harahap)

## 3.4  Peningkatan IPM bidang Kemampuan Daya Beli
Kemampuan  daya  beli  masyarakat  dalam  score  IPM  diukur  dengan pendapatan  perkapita  riil  yang  telah  disesuaikan  daya  belinya  untuk  tiap negara.  Semakin  tinggi  daya  beli  masyarakat,  maka  semakin  tinggi  pula angka  angka  pendapatan  perkapita.  Hal  ini  juga  akan  berakibat  tingginya score indeks daya beli (IDB) dan meningkatkan IPM. Sebaliknya, rendahnya tingkat  daya  beli  masyarakat,  akan  mengakibatkan  rendahnya  angka pendapatan perkapita.
Peningkatan  IPM  bidang  kemampuan  daya  beli  masyarakat  (IDB) dapat dilaksanakan melalui program baru atau peningkatan berbagai aktifitas yang  telah  dilakukan.  Peningkatan  ini  dilakukan  berdasarkan  kepada temuan-temuan  dilapangan.  Temuan-temuan  inilah  yang  akan  mewujudkan akar  permasalahan  sehingga  akan  lebih  memudahkan  penyusunan  aktifitas untuk peningkatan IDB yang akan berakibat pada peningkatan IPM.
Gambar/bagan  3.5  berikut  dapat  dijadikan  acuan  untuk  menyusun evaluasi diri mengenai akar permasalahan kemampuan daya beli masyarakat.
Pemerintah  kota/kabupaten  sebagai  pelaksana  PPK  dapat  bersama- sama  dengan  Perguruan  Tinggi  setempat  menganalisis  akar  permasalahan kemampuan  daya  beli  masyarakat,  diantaranya  penyebab  mendasar, penyebab  tak  langsung,  juga  penyebab  langsung  yang  mengakibatkan rendahnya  IDB,  yang  juga  berakibat  rendahnya  IPM.  Ketiga  penyebab  ini akan  menghasilkan  data  angka  penghasilan.  Dari  sini  dapat  disusun program-program  untuk  meningkatkan  IDB  berdasarkan  pada  peningkatan kemampuan  daya  beli  masyarakat  melalui  program-program  penyediaan sumber-sumber  penghasilan  masyarakat,  penyediaan  lapangan  kerja, peningkatan harga jual produk masyarakat, dan lain-lain.

## 3.5  Perguruan Tinggi sebagai Nara Sumber Pada Pelaksanaan PPK
Pelaksanaan  PPK  oleh  kabupaten/kota  di  propinsi  Jawa  Barat  berisi berbagai  ragam  aktifitas.  Pada  pelaksanaannya,  Perguruan  Tinggi  dapat dijadikan sebagai nara sumber pada aktifitas-aktifitas riil seperti penyuluhan- penyuluhan,  pelatihan,  kursus,  konsultasi,  manajemen,  dan  sebagainya.  Hal ini dapat dilakukan karena Perguruan Tinggi memiliki staf ahli dari berbagai bidang  ilmu. Dengan adanya  dukungan Perguruan Tinggi pada pelakasnaan PPK,  maka  akan  semakin  meningkatkan  peluang  tercapainya  IPM  80 propinsi Jawa Barat pada tahun 2010.
386                                                          Volume XXII No. 3 Juli – September 2006 : 372 - 393

## Gambar 3.5 Analisis akar permasalahan kemampuan daya beli masyarakat
Perguruan  tingi  bersama-sama  dengan  pemerintah  daerah  setempat dapat merancang program-program yang berkaitan dengan peningkatan IPM. Hal  ini  dapat  dilaksanakan  melalui  sebuah  forum,  seminar,  atau  media diskusi  lainnya.  Pemerintah  daerah  bisa  memberikan  latar  belakang  serta data-data  terkait  mengenai  program-program  yang  akan,  sedang,  dan  yang sudah dilakukan. Informasi tersebut selanjutnya dianalisis bersama.
Perguruan Tinggi, sesuai dengan kapasitasnya sebagai staf ahli, dapat memberikan usulan-usulan program baru yang mungkin dapat dilaksanakan, atau  mendukung  peningkatan  program-program  yang  sudah  ada,  dan  akan ditingkatkan kualitas pelaksanaannya.
Peranan Perguruan Tinggi Sebagai Nara SumberDan Media Monitoring 387 Pada Pelaksanaan PPK Akselerasi Peningkatan Ipm Jawa Barat 2001-2010 (Erwin Harahap)
Contoh  riil  peranan  Perguruan  Tinggi  pada  pelaksanaan  PPK  adalah, misalnya  Universitas  Islam  Bandung  (UNISBA)  mengajukan  diri  atau diundang  untuk  ikut  serta  dalam  pelaksanaan  PPK  pemerintah  Kabupaten Bandung, dengan aktifitas PPK 2006-2007 sebagai berikut :
Tabel 3.6 Analisis akar permasalahan kemampuan daya beli masyarakat
NO PROGRAM KEGIATAN SKPD TERKAIT 1 PELAYANAN GEMAS DUKUNG 1.   Kampanye PHBS (Rp. 109.500.000,-) 2.   Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyehatan Lingkungan         (Rp. 1.246.600.000,-) - Dinas Kesehatan, Bakorwil Priangan - Dinas Kesehatan, Bakorwil Priangan 2 PELAYANAN MURAH 1.   Optimalisasi Peran dan Fungsi Polindes Mandiri Dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Rp. 52.050.000,-) 2.   Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelayanan Polindes Mandiri Menuju Desa Siaga (Rp. 2.048.600.000,-) - Dinas Kesehatan, Bakorwil Priangan - Dinas Kesehatan, Bakorwil Priangan
3 GERBANG MAS
RAHARJA INOVA KREATIF BIDANG DAYA BELI 1.   Gerakan Pengembangan Produksi Padi Hemat Input dan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Dengan Bunga Anggrek (Gerakan Parit Samaran)
(Rp. 1.448.552.100,-)
2.   Pengembangan Rumah Kemasan Mandiri (Packing House)                    (Rp. 798.135.400,-) 3.   Penumbuhan Kawasan Agribisnis Terpadu (Rp. 1.000.000.000,-) - Dinas Pertanian Tanaman Pangan,
Bakorwil Priangan - Dinas Indag, Bakorwil Priangan - Dinas Pertanian Tanaman Pangan,
Bakorwil Priangan
- Dinas Peternakan,
Dinas Perikanan,
NO PROGRAM
KEGIATAN
SKPD TERKAIT 4.   Peningkatan Pendapatan Keluarga Peternak/Pembudidaya Ikan dan Pengolahan Ikan Melalui Pengembangan Agribisnis Berbasis Peternakan dan Perikanan (Rp.2.853.312.500,-) Bakorwil Priangan 4 PENINGKATAN PENDAPATAN
MASYARAKAT DI PEDESAAN BERBASIS POTENSI SETEMPAT 1.   Gerakan Pengembangan Industri/Kerajinan Pada 7 Komoditas (Gerakan Istri Rajin) (Rp. 1.400.000.000,-) - Dinas Indag, Bakorwil Priangan 5 CALAKAN 1.   Pendidikan Kecakapan Hidup Pedesaan (Rp. 414.454.000,-) 2.   Pengembangan Pendidikan Masyarakat (Rp. 745.832.500,-) 3.   Pendidikan Keaksaraan Fungsional Bermuatan Lingkungan Sehat (Rp.2.305.692.500,-) 4.   Pendidikan Kesetaraan Bermuatan Kewirausahaan (Rp. 1.877.521.000,-) - Dinas Pendidikan,
Bakorwil Priangan - Dinas Pendidikan, Bakorwil Priangan - Dinas Pendidikan, Bakorwil Priangan - Dinas Pendidikan,
Bakorwil Priangan
6 PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR/ STAKEHOLDER 1.   Peningkatan SIM PPK dan Perhitungan IPM Perdesa (Rp. 631.605.000,-) - Bapesitelda, Bapeda Bidang Monev, Bakorwil Priangan
Berdasarkan  tabel  diatas,  maka  tidaklah  mungkin  pemerintah kabupaten  bandung,  sendirian,  melaksanakan  program-program  tersebut.
Peranan Perguruan Tinggi Sebagai Nara SumberDan Media Monitoring 389 Pada Pelaksanaan PPK Akselerasi Peningkatan Ipm Jawa Barat 2001-2010 (Erwin Harahap)
Pada pelaksanaannya, sangatlah dibutuhkan bantuan pihak luar, diantaranya adalah Perguruan Tinggi.
Perguruan  tinggi  dapat  berperan  sebagai  nara  sumber,  staf  ahli,  atau lembaga  konsultasi. Perguruan Tinggi  dapat juga berperan sebagai  lembaga monitoring dan evaluasi, agar pelaksanaan program tercapai dengan optimal.
Program  akselerasi  IPM  kabupaten  bandung  pada  tabel  diatas, merupakan  wujud  nyata  realisasi  program  akselerasi  IPM  2006-2007  yang didanai  oleh  pemerintah  propinsi  Jawa  Barat  dalam  program  pendanaan berbasis  kompetisi  (PPK).  Program  ini  akan  terus  bergulir  sesuai  dengan target IPM 80 propinsi Jawa Barat hingga tahun 2010. Bukan tidak mungkin, program  ini  akan  terus  berlanjut  hingga  tahun-tahun  berikutnya,  sehingga, jika  tidak  dimulai  dari  sekarang,  Perguruan  Tinggi  (dalam  hal  ini, diantaranya  adalah  UNISBA)  tidak  akan  pernah  bisa  berperan  dalam program-program  pemerintahan,  dan  dikhawatirkan  Perguruan  Tinggi  akan kehilangan peranannya sebagai lembaga yang menjunjung tinggi Tri Dharma Perguruan  Tinggi,  yaitu  sebagai  staf  ahli  pendidik,  peneliti  dan  pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

## 3.6 Monitoring dan Evaluasi PPK
Struktur  organisasi  pelaksana  PPK  dan  tim  monitoring  dan  evaluasi (monev) adalah di halaman berikut :
Mengacu  kepada  aturan  yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah  propinsi Jawa Barat, bahwa tim monitoring dan evaluasi (monev) internal atas kinerja yang  telah  dan  sedang  dilakukan  adalah  terdiri  dari  personil-personil  PNS yang  bertugas  di  pemerintah  kabupaten/kota.  Dengan  demikian,  seluruh pelaksana  PPK  dan  juga  pelaksana  monev  adalah  orang-orang  yang beraktivitas  dalam  “satu  atap”.  Kondisi  ini  sangat  rentan  terhadap  praktek KKN  yang  saat  ini  sedang-gencar-gencarnya  dihapuskan  dibumi  indonesia. Akan  lebih  baik  apabila  dilibatkan  pihak  luar  yang  independen,  misalnya para ahli di Perguruan Tinggi, dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

## Gambar 3.7 Struktur Organisasi Pelaksana PPK
Walaupun  pemerintah  juga  menyediakan  struktur  eksternal  auditor, yang  dimungkinkan  terlibatnya  pihak  luar/independen,  tetapi  struktur  ini hanya  bekerja  berdasarkan  temuan-temuan  di  akhir  program.  Bisa  saja dilakukan  manipulasi  data,  manipulasi  fisik,  atau  manipulasi  apapun  itu, pada  saat  pelaksanaan  PPK  berlangsung,  sehingga  data-data  akhir pelaksanaan  program  akan  terlihat  berhasil,  relevan  dan  wajar,  walaupun sebenarnya jauh sekali dengan kenyataan. Hal ini tentu saja akan merugikan pihak penyedia dana, dalam hal ini pemerintah propinsi Jawa Barat, terutama karena  sangat  besarnya  dana  yang  dialokasikan.  Dengan  adanya penyimpangan,  maka  akan  mengecilkan  kemungkinan  tercapainya  target yang diharapkan.
Perguruan Tinggi merupakan salah satu sumber terbaik untuk memilih personil  independen,  memiliki  kompetensi  dan  keahlian  yang  tinggi,  teruji, jujur  dan  bertanggung  jawab  untuk  berperan  sebagai  tim  monitoring  dan evaluasi PPK internal dan eksternal, disamping personil-personil yang sudah ditetapkan  pemerintah  propinsi.  Hal  ini  akan  lebih  menjamin  transparansi dan alokasi dana yang optimal, sehingga peluang tercapainya target IPM 80 pada tahun 2010 akan lebih besar dan lebih mungkin tercapai.
Peranan Perguruan Tinggi Sebagai Nara SumberDan Media Monitoring 391 Pada Pelaksanaan PPK Akselerasi Peningkatan Ipm Jawa Barat 2001-2010 (Erwin Harahap)

## 4 Penutup
4.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat disusun adalah sebagai berikut :
a. Program  Pendanaan  Kompetisi  (PPK)  akselerasi  peningkatan  IPM propinsi  Jawa  barat  2001-2010  yang  diluncurkan  pemerintah  Propinsi Jawa  Barat  merupakan  bukti  komitmen  pemerintah  dan  langkah  nyata dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan  IPM  dengan  menyediakan  anggaran  sebesar  380  milyar rupiah  untuk  beberapa  daerah  di  Jawa  Barat  untuk  periode  2006-2007. Pelaksanaan  program  PPK  ini  memerlukan  keseriusan,  keahlian  dan kejujuran  yang  tinggi.  Oleh  karena  itu  peranan  perguruan  tinggi  sangat diperlukan  untuk  mensukseskan  target  IPM  80  Propinsi  Jawa  Barat tahun 2010.
b. Diperlukan  kerja  keras  dan  pemikirn  serta  usaha  maksimal  untuk mencapai  target  IPM  80  pada  tahun  2010.  Oleh  karena  itu,  peranan perguruan tinggi sangat diperlukan untuk  mendukung  berbagai program peningkatan  IPM  diberbagai  daerah  di  Propinsi  Jawa  Barat  seiring program  pendanaan  kompetisi  (PPK)  yang  diguliran  pemerintah propinsi.  Perguruan  Tinggi  dapat  berperan  sebagai  nara  sumber,  staf ahli,  lembaga  konsultasi,  dan  peran  lainnya  yang  memungkinkan. Bahkan Perguruan Tinggi dapat juga berperan sebagai media monitoring dan  evaluasi  agar  pelaksanaan  PPK  dapat  berjalan  optimal  dan  efisien, serta  terhidar  dari  praktek-praktek  KKN  serta  penyimpangan- penyimpangan lainnya yang dapat merugikan negara.
c. Peningkatan  IPM  baik  dalam  bidang  pendidikan,  kesehatan,  maupun kemampuan daya beli masyarakat, dapat dilakukan melalui analisis akar permasalahannya.  Pada  pelaksanaannya,  perguruan  tinggi  memiliki berbagai  staf  ahli  dan  nara  sumber  untuk  memecahkan  permasalahan yang  ada.  Keterlibatan  perguruan  tinggi  dalam  kegiatan-kegiatan  untuk kesejahteraan  masyarakat,  khususnya  pelaksanaan  PPK,  merupakan salah satu kunci keberhasilan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat jawa barat melalui pencapaian target IPM 80 tahun 2010
d. Tim  Monitoring  dan  Evaluasi  (monev)  PPK  sebaiknya  tidak  hanya terdiri  dari  PNS  atau  personil-personil  pemerintah  kota/kabupaten  saja. Hal  ini  mengakibatkan  kemungkinan  terjadinya  praktek  KKN  atau bentuk  penyimpangan  lainnya,  yang  saat  ini  sedang  gencar-gencarnya
dihapuskan, terutama karena melibatkan alokasi dana yang cukup besar. Peran  Perguruan  Tinggi  dapat  meminimalkan  kemungkinan  terjadinya praktek  KKN,  dan  meningkatkan  optimalisasi  pelaksanaan  program demi tercapainya akselerasi peningkatan IPM menuju IPm 80 pada tahun 2010.

## 4.2 Saran
Sesuai  dengan  rencana  strategis  pemerintah  Propinsi  Jawa  Barat dengan  akselerasi  peningkatan  IPM  sebesar  80  pada  tahun  2010,  maka dimungkinkan program pendanaan kegiatan berbasis kompetisi sejenis PPK, akan terus bergulir. Hal ini tentunya pemerintah propinsi akan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak demi tercapainya target IPM tersebut. Bahkan, bukan  tidak  mungkin,  pada  gilirannya,  perguruan  tinggi,  khususnya UNISBA, akan  diminta sumbangsih  dan peranannya untuk  ikut serta dalam mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  Propinsi  Jawa  Barat,  khususnya masyarakat kota Bandung, sebagai wujud Tri Dharma perguruan tinggi.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  maka  diperlukan  kesiapan  ilmu  dan keterampilan,  dan  kematangan  pola  pikir,  agar,  civitas  akademika,  para dosen,  para  ahli  di  lingkungan  Perguruan  Tinggi,  khususnys  UNISBA,  siap untuk  ikut  serta  mengabdi,  membangun  dan  berkarya,  demi  tercapainya kesejahteraan  masyarakat  Propinsi  Jawa  Barat,  khususnya  masyarakat  kota dan kabupaten Bandung.
Semoga tulisan ini dapat lebih membuka cakrawala kita mengenai apa yang  seharusnya  kita  lakukan  untuk  masyarakat,  tertutama  keterlibatan langsung  dengan  para  pelaksana  pemerintahan  daerah/kota  demi keberlangsungan eksistensi UNISBA dimasa depan. Bismillah.
---------------------

## DAFTAR PUSTAKA
Anshori,  Dadang  S., Raksa  Desa,  Pendidikan  dan  Indeks  Pembangunan Maniusia (IPM) , Dokumentasi LLPM UNISBA, 2006. Gsianturi., Soal Indeks Pembangunan manusia : Pemerintah tak bisa terima Penlaian UNDP , http://www.suarapembaruan.com , Juli 2004.
Peranan Perguruan Tinggi Sebagai Nara SumberDan Media Monitoring 393 Pada Pelaksanaan PPK Akselerasi Peningkatan Ipm Jawa Barat 2001-2010 (Erwin Harahap)
Gsianturi,  Laporan  UNDP  2004  : Indeks  Pembangunan  manusia  di Indonesia tetap buruk , http://www.suarapembaruan.com , Juli 2004.
Human Development Report 2005, International Cooperation at Crossroads Aid,  Trade,  and  Security  in  an  Unequal  World ,  United  Nations Development  Programme,  1  UN  Plaza,  New  York,  New  York,  USA, 2005.
Indonesia Human Development Report 2004, The Economics of Democracy , Financing  Human  Development  in  Indonesia,  BPS  Statistics Indonesia, BAPPENAS, UNDP, Juni 2004
Indeks Pembangunan Manusia, Wikipedia, http://www.wikipedia.org , 2006. Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM),  Pemerintah  Propinsi  Riau, http://www.riau.go.id , 2006.
Millah, Saeful., Kajian Untuk Para Perencana Pembangnan Daerah : Potret Pencapaian IPM Jawa Barat , Dokumentasi LLPM UNISBA, 2006.
Nugroho  SBM, Kelemahan  Indeks  Pembangunan  Manusia ,  Dokumentasi IPM LLPM UNISBA, 2006.
Panduan  Penyusunan  Proposal  Program  Pendanaan  Kompetisi  Akselerasi Penisngkatan  IPM  Jawa  Barat  2006,  Pemerintah  Propinsi  Jawa  barat, http://www.jabar.go.id , 2005
Program  Kegiatan  IPM  Daerah  Pemenang  PPK  2006,  Pemerintah  Propinsi Jawa Barat, http://www.jabar.go.id , 2005 Pemerintah Propinsi Jawa Barat, http://www.jabar.go.id , 2006 Sulendrakusuma,  Robby  Sakti., Menyoal  Indeks  Pembangunan  Manusia Jawa Barat , Dokumentasi LLPM UNISBA, 2006.
UNDP, Laporan  Pembangunan  Manusia  memberi  peringkat  pada  daerah- daerah di Indonesia , http://www.undp.or.id/ihdr2001/inforingkas3.asp .,  Indonesia,  Laporan Pembangunan Manusia, 2001. UNDP, Partnership to Fight Poverty , http://www.undp.or.id/general/index.asp , 2006.
Wahono,  Francis, Indeks  Pembangunan  Manusia  Indonesia  2004  siapa takut? , http://www.kompas.com , Nopember 2004