## IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DALAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KOTA CILEGON

## IMPLEMENTATION OF SOCIAL EMPOWERMENT PROGRAMS THE REHABILITATION UNINHABITABLE HOMES AT CILEGON CITY
(disubmit 29 Oktober 2021, direvisi 12 November 2021, diterima 02 Desember 2021)
Ronald Al Kausar, Rina Yulianti dan Titi Stiawati
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Pascasarjana Magister Administrasi Publik Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan Kota Serang Provinsi Banten
ronaldalkausar@gmail.com

## ABSTRAK
Pengentasan kemiskinan menjadi fokus Pemerintah Daerah Kota Cilegon sebagai upaya implementasi fungsi pemerintahan. Tingkat kemiskinan di Kota Cilegon salah satunya ditandai dengan adanya rumah tidak  layak  huni  di  Kota  Cilegon.  Melihat  hal  tersebut,  pemerintah  daerah  melakukan  upaya  untuk mengatasinya. Penelitian ini membahas mengenai implementasi program pemberdayaan sosial dalam rehabilitasi  rumah  tidak  layak  huni  di  Kota  Cilegon  dengan  pendekatan  teori  dari    Hill  dan  Hupe meliputi  aspek  mengelola  proses  kebijakan,  mengelola  hubungan  antar  organisasi  dan  mengelola hubungan internal dan eksternal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  pengelolaan  proses  kebijakan pada  implementasi program  pemberdayaan  sosial  dalam  rehabilitasi  rumah  tidak  layak  huni  di  Kota  Cilegon  belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan masih adanya rumah tidak layak huni yang belum selesai direhabilitasi. Pengelolaan hubungan antar organisasi belum bersinergi dengan baik antara perangkat daerah  yang  mengampu  urusan  rehabilitasi  rumah  tidak  layak huni.  Pengelolaan  hubungan  eksternal dan  internal  belum  sepenuhnya  berjalan  dengan  baik  dikarenakan  penerapan  kepatuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum sesuai terkadang teknis di lapangan menjadi salah satu acuan untuk pihak terkait dalam pelaksanaan program. Kemudian minimnya pelatihan-pelatihan dan reward kepada aparatur, sehingga kurangnya motivasi.
Kata Kunci: Implementasi, Program, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi, Rumah Tidak Layak Huni

## ABSTRACT
Poverty alleviation is the focus of the Cilegon City Government as an effort to implement government functions. One of the poverty levels in Cilegon City is marked by the presence of uninhabitable houses in Cilegon City. Seeing this, the local government made efforts to overcome it. This study discusses the implementation  of  social  empowerment  programs  in  the  rehabilitation  of  uninhabitable  houses  in Cilegon City with a theoretical approach from Hill and Hupe covering aspects of managing the policy process,  managing  relationships  between  organizations  and  managing  internal  and  external relationships. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. Based on the  results  of  the  study,  the  management  of  the  policy  process  in  the  implementation  of  social empowerment programs in the rehabilitation of uninhabitable houses in Cilegon City has not yet fully gone  well  because  there  are  still  uninhabitable  houses  that  have  not  been  rehabilitated.  The management  of  inter-organizational  relations  has  not  been  well  synergized  between  the  regional apparatus  in  charge  of  the  rehabilitation  of uninhabitable  houses.  The  management of  external  and internal relations has not been fully running properly due to the implementation of compliance with Standard  Operating  Procedures  (SOP)  which  is  not  yet  appropriate,  sometimes  the  technical  field becomes one of the references for related parties in program implementation. Then the lack of training and rewards for the apparatus, resulting in a lack of motivation.
Keywords: Implementation, Programs, Social Empowerment, Rehabilitation, Uninhabitable Houses

## PENDAHULUAN
Desentralisasi telah melahirkan otonomi  daerah  yang  dibagi  ke  dalam beberapa  wilayah  meliputi  wilayah  provinsi dan kabupaten atau kota. Penyerahan urusan pemerintahan  oleh  pemerintah  pusat  kepada daerah  otonom  berdasarkan  asas  otonomi yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat  setempat  dalam  sistem  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah  berperan  sangat  penting  dalam menciptakan  iklim  pelayanan  masyarakat yang  lebih  maju  dengan  pemberdayaan  dan mampu  menghasilkan  pembangunan  daerah yang  merata,  luas  dan  bertanggung  jawab. Pemerintahan daerah menjadikan pilar utama dalam  pelaksanaan  dan  penataan  kebijakan pemerintah  di  daerah  untuk  kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan.
Pemerintah  Daerah  Kota  Cilegon merupakan pusat penyelenggaraan pemerintahan  daerah  di  Kota  Cilegon Provinsi  Banten.  Kota  Cilegon  merupakan daerah otonom yang secara yuridis dibentuk berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya  Daerah  Tingkat  II  Cilegon  dan Kotamadya  Daerah  Tingkat  II  Depok. Penduduk  Kota  Cilegon  berdasarkan  Basis Data Kependudukan pada Dinas
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Tahun 2020  adalah  sebanyak  441.490  jiwa  yang terdiri atas  223.875  jiwa  penduduk  laki-laki dan 217.615 jiwa penduduk perempuan.
Capaian kinerja makro pemerintahan daerah  Kota  Cilegon  tahun  2021  (Tabel  1) menunjukkan  bahwa  pengentasan  angka kemiskinan  menjadi  perhatian  dan  fokus serius  Pemerintah  Daerah  Kota  Cilegon sebagai upaya implementasi fungsi pemerintahan dalam hal pelayanan, pemberdayaan  dan  pembangunan  kepada masyarakat. Kota Cilegon dalam menanggulangi kemiskinan belum sepenuhnya  berhasil.  Hal  ini  terlihat  dari kurun  waktu  dua  tahun  tersebut  jumlah  dan tingkat kemiskinan Kota Cilegon mengalami kenaikan,  jika  dibandingkan  dengan  tahun sebelumnya.
Tabel 1. Capaian Kinerja Makro Pemerintahan Daerah Kota Cilegon
NO . INDIKATOR KINERJA MAKRO CAPAIAN KINERJA 2019 2020 (%) 1. Indeks Pembangunan Manusia 73.01 73.05 0.04 2. Angka Kemiskinan 3.03 3.69 0.66 3. Angka Pengangguran 9.68 12.69 3.01 4. Pertumbuhan Ekonomi 5.65 1.79 -3.86 5. Pendapatan Perkapita 193.48 211.6 18.15 6. Ketimpangan Pendapatan/ Ratio Gini 0.361 0.340 -0.021
Sumber:  Badan  Pusat  dan  Statistik  Kota Cilegon, 2021.
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.5, No.2, Desember 2021, Hal. 138 – 150 p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
Melihat  tingkat  kemiskinan  di  Kota Cilegon yang berpengaruh terhadap pemenuhan  rumah  layak  huni,  tentu  saja pemerintah daerah Kota Cilegon melakukan upaya  untuk  mengatasinya.  Berikut  tabel capaian  kinerja  makro  Kota  Cilegon  Tahun 2021.
Dari keenam indikator makro di atas, angka kemiskinan merupakan fokus pembangunan  pemerintah  daerah  di  Kota Cilegon dikarenakan sebagai upaya kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan  dasar  masyarakat.  Adapun  salah satu  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi kemiskinan tersebut yaitu dalam kepemilikan rumah  layak  huni  di  Kota  Cilegon,  maka pemerintah daerah Kota Cilegon mengeluarkan  suatu  program  yaitu  Program Rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni (RTLH).
Program  RTLH  merupakan  program bantuan  yang  ditujukan  untuk  masyarakat miskin dengan memberikan bantuan keuangan  dalam  bentuk  stimulan  yang bersifat swadaya dimana masyarakat  dituntut untuk membangun secara swadaya berdasarkan prakarsa masyarakat atau pemerintah  dengan  pendekatan  berbasis pemberdayaan  masyarakat.  Atas  dasar tersebut kemudian Pemerintah Kota Cilegon mengeluarkan  kebijakan  melalui  Peraturan Wali  Kota  Cilegon  Nomor  30  Tahun  2016 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Rehabilitasi
Sosial  Rumah  Tidak  Layak  Huni  Kota Cilegon.  Kemudian  setahun  setelahnya, Pemerintah Pusat membuat kebijakan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor  20  Tahun  2017  tentang  Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan bahwasannya pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota untuk melaksanakannya secara  berkala  untuk  menuntaskan  dan menanggulangi masalah salah satunya RTLH tersebut.
Implementasi kebijakan publik merupakan satu diantara tahapan dari proses kebijakan  publik (public  policy  process) sekaligus studi yang sangat  krusial. Bersifat krusial  karena  bagaimanapun  baiknya  suatu kebijakan,  kalau  tidak  dipersiapkan  dan direncanakan secara baik dalam implementasinya,  maka  tujuan  kebijakan tidak  akan  bisa  diwujudkan.  Implementasi dipandang  secara  luas  mempunyai  makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai  aktor,  organisasi,  prosedur,  dan teknik berkerja bersama-sama untuk menjalankan  kebijakan  dalam  upaya  untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.
Tachjan (2006) memberikan gambaran tentang implementasi yaitu serangkaian kegiatan yang diarahkan dengan menempatkan program yang berlaku. Sejalan dengan  itu  lebih  luas  Subarsono  (2015),
menyampaikan bahwa kompleksitas implementasi  bukan  saja  ditunjukkan  oleh banyak  aktor  atau  unit  organisasi  yang terlibat,  tetapi  juga  dikarenakan  proses implementasi  dipengaruhi  oleh  berbagai variabel  yang  kompleks,  baik  variabel  yang individual  maupun  variabel  organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut  juga  saling  berinteraksi  satu  sama lain.
Pada hakekatnya implementasi program  dilakukan  dalam serangkaian kegiatan guna tercapainya suatu tujuan yang telah  ditetapkan  sebelumnya.  Seperti  yang dikemukakan  oleh  Jones  (1994)  bahwa “Implementasi merupakan rangkain kegiatan yang  diarahkan  untuk melaksanakan  sebuah progam”. Dalam bukunya yang berjudul “An Introduction  to  the  study  of  public  policy (Pengantar  Kebijakan  Publik)” bahwa terdapat  tiga  hal  yang  menjadi  pilar-pilar dalam implementasi program, yaitu organisasi, interprestasi dan aplikasi.
Hill  dan  Hupe  (2002),  menjelaskan bahwa  ada  tiga  aspek  dalam  mengelola implementasi kebijakan publik yaitu mengelola  proses  kebijakan,  mengelola hubungan  antar  organisasi  dan  mengelola hubungan internal dan eksternal.
Di  Kota  Cilegon  permasalahan  yang ditemukan, ada beberapa masalah berdasarkan  temuan  dilapangan  dan  hasil wawancara yang diolah oleh peneliti kepada
aparatur  Dinas  Sosial  Kota  Cilegon  yaitu belum optimalnya pengelolaan proses kebijakan  oleh  perangkat  daerah  pengampu selain  Dinas  Sosial  Kota  Cilegon  salah satunya yaitu penugasan dan tanggung jawab yang  jelas  dalam  penanggulangan  RTLH  di Kota Cilegon.
Belum optimalnya pengelolaan hubungan antar organisasi yaitu dikarenakan kapasitas  dan  kebutuhan  sumber  daya manusia  maupun  sumber  daya  sarana  dan parasarana  yang  dimiliki  belum  memenuhi kriteria  dengan  jumlah  kebutuhan.  Hal  ini dikarenakan  jumlah  tenaga  yang  ada  tidak sebanding  dengan  wilayah  yang  harus ditangani  begitupun  dengan  sarana  dan prasarana  yang  terbatas.  Belum  optimalnya pengelolaan  internalisasi  organisasi  salah satunya yaitu minimnya motivasi, pelatihan- pelatihan atau bimbingan teknis khusus yang diberikan  kepada  para  pegawai  serta  belum optimalnya  pelaksanaan  mekanisme  atau penerapan Standard  Operating  Procedures (SOP)  yang  mengatur  program  rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kota Cilegon. Hal ini  ditandai  dengan  sasaran  RTLH  yang belum dapat diselesaikan secara keseluruhan karena  keterbatasan-keterbatasan  tim  dan pendampingan  kepada  masyarakat  dalam penyusunan proposal yang diajukan. Dimana, hal tentunya akan sangat berpengaruh  pada  pelaksanaan  program
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.5, No.2, Desember 2021, Hal. 138 – 150 p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
rehabilitasi  rumah  tidak  layak  huni  di  Kota Cilegon.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian lebih  jauh  tentang  implementasi  program pemerintahan daerah yang berkenaan dengan pelayanan dasar urusan sosial yang berjudul tentang, “Implementasi Program
Pemberdayaan  Sosial  Dalam  Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Cilegon”.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  oleh peneliti  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan melakukan studi pustaka dan studi lapangan. Pertimbangan  penentuan  informan  dalam penelitian  ini  didasarkan  sesuai  dengan informan yang bersangkutan dalam kebijakan publik dengan teknik purposive .
Teknik analisis  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif,  sehingga memerlukan  strategi  penyelidikan  yang naturalistis  dan  induktif  dalam  mendekati suatu  suasana  ( setting )  tanpa  hipotesis- hipotesis  yang  telah  ditentukan  sebelumnya yaitu data  reduction (reduksi  data), data display (penyajian  data)  dan conclution verification (penarikan  kesimpulan)  Hasan (2011).  Herdiansyah (2012), keabsahan data
yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan  triangulasi  data  sumber, dimana peneliti dalam hal pengabsahan data melakukan pengecekan dan membandingkan hasil  observasi,  wawancara  dan  dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni  dan  sarana  prasarana  lingkungan dimana, peran dan fungsi pemerintah sebagai pelayan masyarakat untuk membantu masyarakat  khususnya  penanganan  fakir miskin  berhak  memperoleh  kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang  sehat,  maka  perlu  diberikan  bantuan sosial  rumah  tidak  layak  huni  dan  sarana prasarana lingkungan.
Pemenuhan rumah layak huni sebagai tempat tinggal yang aman untuk berlindung, secara  mental  memenuhi  rasa  kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap orang dan keluarga. Bagi keluarga masyarakat  miskin  bukanlah  hal  yang mudah. Untuk memenuhi hak bagi keluarga masyarakat  miskin  di  Kota  Cilegon  atas rumah  layak  huni,  diperlukan  rehabilitasi rumah  tidak  layak  huni,  seperti  yang ditunjukkan oleh Tabel 2.
Atas  hal  tersebut  maka,  Pemerintah Kota Cilegon berupaya melakukan pelayanan kepada  masyarakat  sebagai  pemenuhan kebutuhan  masyarakat  di  bidang  sosial
melalui pelaksanaan program pemberdayaan sosial  dalam  rehabilitasi  rumah  tidak  layak huni sebagaimana amanat Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017  tentang  Rehabilitasi  Sosial  Rumah Tidak  Layak  Huni  dan  Sarana  Prasarana Lingkungan dan pengimplementasian kebijakan  Peraturan  Wali  Kota  Cilegon Nomor  30  Tahun  2016  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Rehabilitasi  Sosial  Rumah Tidak Layak Huni Kota Cilegon.
Untuk mendukung berjalannya program pemberdayaan sosial dalam rehabilitasi  rumah  tidak  layak  huni  di  Kota Cilegon bisa tercapai, maka peneliti berusaha memecahkan  masalah  di  atas  dengan menggunakan  teori  yang  dikemukakan  oleh Hill dan Hupe (2002), karena relevan dengan indikasi  masalah  yang  telah  dijelaskan  oleh peneliti.  Hill  dan  Hupe  (2002)  yang
mengatakan  bahwa  ada  tiga  aspek  dalam mengelola  implementasi  kebijakan,  yaitu managing  policy  processes,  managing  inter organizational  relations, dan managing external  and  internal  contact .  Berikut merupakan  tabel perspektif  keberhasilan dalam mengelola implementasi dari Hill dan Hupe (Tabel 3)
Tabel 2 Jumlah Seluruh Rumah dan JumlahRumah Tidak Layak Huni
Kota Cilegon Tahun 2020 No Kecamatan Unit Rumah Jumlah Seluruh Rumah Tidak Layak Huni % (Persentase) Rumah Tidak Layah Huni 1 Cibeber 12.062 1.755 14.55% 2 Cilegon 9.902 1.386 14.00% 3 Pulomerak 10.277 1.816 17.67% 4 Ciwandan 10.472 236 22.59% 5 Jombang 14.233 1.586 11.14% 6 Grogol 9.114 1.177 12.91% 7 Purwakarta 8.976 1.225 13.65% 8 Citangkil 16.534 2.571 15.55% Total 91.570 13.882 15.16%
Sumber:  Dinas  Perumahan  dan  Permukiman Kota Cilegon, 2021.
Tabel 3 A spek dalam Mengelola Implementasi Kebijakan
Prescriptive Perspective Management Via Enforcement (Inputs) Performance Management Via (Outputs) Co- production (Outcomes as shared results) Operational Activities Managing policy Processes Making responsibilities explici Creating ‘interfaces’  Making discretion explicit Managing inter- organizational relations - Creating clarity on tasks and competence - Taking  care of  sufficient resources Enhancing  contract compliance Realizing partnerships Managing external and internal contacts - Enhancing motivation and internalization - Realizing  to compliance standard operating procedures - Leadership  Training  on the job - Enhancing and maintaining  service orientation - Rewarding target compliance - Enhancing professionalization - Institutionalizing client participation - Enhancing coordinated service delivery - Account management Sumber: Hill dan Hupe, (2002:190).
1. Managing Policy Processes
Membuat  tanggungjawab  yang  jelas dapat  membantu  dalam  proses  pelaksanaan kebijakan.  Pengelolaan  proses  kebijakan (managing policy processes) pada implementasi  program  pemberdayaan  sosial dalam rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kota  Cilegon  belum  sepenuhnya  berjalan dengan  baik  dikarenakan  masih  adanya rumah  tidak  layak  huni  yang  belum  selesai direhabilitasi sebagaimana data tabel 4.
Tabel 1.4 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Cilegon Tahun 2020
No Kecamatan Unit Rumah Tidak Layak Huni Selesai Rehabilitasi % (Persentase) Rumah Tidak Layah Huni 1 Cibeber 1.755 15 0.85% 2 Cilegon 1.386 9 0.64% 3 Pulomerak 1.816 15 0.82% 4 Ciwandan 236 4 1.69% 5 Jombang 1.586 0 0.00% 6 Grogol 1.177 0 0.00% 7 Purwakarta 1.225 2 0.16% 8 Citangkil 2.571 29 1.12% Total 13.882 74 0.53%
Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Sosial Kota Cilegon, 2021.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pengamatan  di  lapangan,  rumah  yang direhabilitasi  yaitu  rumah  yang  sudah memenuhi  kriteria  dan  syarat  untuk  di rehabilitasi oleh Dinas Sosial Kota Cilegon. Pada  tahap  administrasi  di  dinas,  proposal yang  masuk  dalam  e-Bansos  tidak  lolos dalam  verifikasi  tahap  selanjutnya  karena adanya  komponen  yang  kurang  dalam proposal tersebut misalnya adanya
ketidaklengkapan  administrasi  kepemilikan tanah. Sehingga, langkah-langkah antisipasif dalam  rangka  mengatasi  permasalahan  atau hambatan  yang  dihadapi  yaitu  dengan pendampingan  dalam  pembuatan  proposal dan  pendampingan  dalam  pertanggung jawaban dana bantuan.
Di  sejumlah  daerah  baik  kabupaten  atau kota implementasi kebijakan tentang rehabilitasi rumah tidak layak huni yaitu dari indikator pembiayaan rehabilitas rumah tidak layak  huni  dengan  mekanisme  pengajuan serta  pencarian  bantuan  program  perbaikan rumah  tidak  layak  huni  dalam  peraturan kepala  daerah.  Prosedur  rehabilitas  rumah tidak  layak  huni  program  perbaikan  rumah pada  peningkatan  fisik  seperti  ketahanan rumah, akses air bersih dan lain-lain.
Pelaksanaan  rehabilitas  rumah  tidak layak  huni  yang  pelaksanaan  rencana pemberian  bantuan  rumah  tidak  layak  huni bagi masyarakat miskin, melakukan verifikasi  pengajuan  proposal  permohonan bantuan  pembangunan/  perbaikan  rumah tidak  layak  huni,  melaksanakan  sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan/perbaikan  rumah  tidak  layak huni  dan  melaporkan  pelaksanaan  kegiatan bantuan pembangunan atau perbaikan rumah tidak  layak  huni  kepada  kepala  daerah.  (Ika dkk, 2018).
Belum  optimalnya  pengelolaan  proses kebijakan salah satunya yaitu penugasan dan
tanggung jawab yang jelas dalam penanggulangan  RTLH  di  Kota  Cilegon sebagaimana  permasalahan  yang  peneliti angkat  di  atas.  Disatu  sisi  merupakan kegiatan  pemerintah  dibidang  urusan  sosial yang dinanungi oleh Dinas Sosial dan disisi yang lain merupakan urusan perumahan yang dinaungi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman  sebagai  bentuk  penaataan perumahan  kota.  Selama  ini  RTLH  di  Kota Cilegon  hanya  berada  di  lini  sektor  Dinas Sosial Kota Cilegon saja seperti yang termuat pada Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 30 Tahun  2016  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Cilegon, sehingga upaya kedepan yaitu membuat  kebijakan  atau  peraturan  baru mengenai  perangkat  daerah  mana  saja  yang dapat  bersinergi  dalam  upaya  percepatan perbaikan RTLH di Kota Cilegon.
Hal  yang  sama,  faktor  penghambat RTLH tersebut kurang meratanya pembagian anggaran  di  tiap-tiap  kelurahan,  anggaran
yang dikeluarkan semakin berkurang, sumberdaya  manusia  pada  pelaksanaan rehabilitasi  rumah  tidak  layak  huni  dan pemerintah  tidak  ada  penjelasan.  Faktor pendukungnya  dari  dana  pusat  dan  daerah bisa  cepat  diturunkan,  rehabilitasi  rumah tidak  layak  huni  terus  berkelanjutan  kepada masyarakat  yang  layak  membutuhkan  dan pelaksanaan rehabilitas tepat sasaran. (Amelia dkk, 2018).

## 2. Managing Inter-Organizational Relations
Pengelolaan hubungan antar organisasi dalam pelaksanaan suatu kebijakan  perlu  didukung  dengan  adanya kejelasan tugas dan sumber daya yang cukup. Sumber  daya  sebagai  pendukung  atau pendorong  dalam  pelaksanaan  program rehabilitasi  rumah  tidak  layak  huni,  baik Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  maupun sumber  daya  sarana  dan  parasarana  masih kurang  atau  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan.
Tabel 1.5 Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Sosial Kota Cilegon Yang Menangani Program Pemberdayaan Sosial Dalam Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
NO. JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN PNS NON PNS SMA S1 S2 S3 1. Kepala Dinas Sosial 1 1 2. Sekretaris Dinas Sosial 1 1 3. Kepala  Bidang  Pemberdayaan Sosial  dan  Penanganan  Fakir Miskin 1 1 4. Kasi Penanganan Fakir Miskin 1 1 5. Staff/ Fungsional Umum 2 1 1 2 TOTAL 2 2 3 0 5 2
Sumber: Dinas Sosial Kota Cilegon, 2021.
Sehingga, optimalisasi pelaksanaan rehabilitasi  RTHL  di  Kota  Cilegon  belum bisa  secara  cepat  diselenggarakan  dengan maksimal  dan  masih  bertahap.  Berikut merupakan tabel jumlah SDM yang menangani  program  rehabilitasi  RTLH  di Kota Cilegon (Tabel 5).
SDM  yang  ada  secara  teknis  di lapangan bila dilihat dari tabel di atas hanya dikerjakan  oleh  Kasi  Penanganan  Fakir Miskin  yang  dibantu  hanya  tiga  staff  saja. Sedangkan  yang  lain  dari  mulai  pimpinan kepala  dinas,  sekretaris  dinas  dan  kepala bidang hanya secara administratif saja terkait pimpinan rapat, surat menyurat dan disposisi. Sehingga,  SDM  yang  diperlukan  masih sangat  banyak  misalnya  kebutuhan  SDM fungsional seperti analis fakir miskin,  analis pembangunan  sosial,  analis  penataan  sosial, analis perumahan dan konstruksi yang utama yaitu  SDM  pendamping  masyarakat  baik  di setiap kelurahan maupun kecamatan.
Pengelolaan hubungan antar organisasi (managing  interorganizational relations) pada  implementasi  program pemberdayaan  sosial  dalam  rehabilitasi rumah  tidak  layak  huni  di  Kota  Cilegon belum  bersinergi  dengan  baik  antara perangkat  daerah  yang  mengampu  urusan rehabilitasi  rumah  tidak  layak  huni  yaitu Dinas Sosial Kota Cilegon dengan perangkat daerah  seperti  Dinas  Perumahan  dan Kawasan Permukiman Kota Cilegon,
kemudian dengan Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR) atau  unsur  elemen masyarakat lainnya. Hal tersebut diindikasikan  karena  belum  berjalannya regulasi yang menegaskan mengenai tanggungjawab dan kewenangan serta penyusunan  dan  pembagian  tugas  atau  tim dalam  pelaksanaan  rehabilitasi  rumah  tidak layak huni. Berikut tabel bantuan RTLH Kota Cilegon.
Kelemahan  SDM  terutama  jumlah staf  terbatas,  dengan  kejelasan  informasi, wewenang dan pemanfaatan fasilitas dilakukan dengan baik menjadi masalah yang sering  terjadi  di  instansi.  (Hamdy  dkk., 2019). Disposisi, yakni kecenderungan sikap penyelenggara  program  baik,  acuh  terhadap pelaksanaan  tugas,  fungsi  dan  wewenang. Struktur  birokrasi  baik,  ditandai  dengan ketaatan  terhadap  SOP  dan  penerimaan tugas,  fungsi  dan  wewenang  berdasarkan program kerja.
Hambatan SDM dengan keterbatasan staf  dan  keterlambatan  masyarakat  dalam menyelesaikan program dapat diatasi dengan baik melalui koordinasi antar bagian. Tindak lanjut permasalahan berdasarkan pada hambatan-hambatan dari tingkat desa/kelurahan  dalam  pelaksanaan  program RTLH.
Respon masyarakat penerima manfaat  program  RTLH  baik,  ditandai dengan  dukungan  capaian  program  dan
penerimaan  mereka  terhadap  persyaratan yang harus dipenuhi baik secara administrasi dan kriteria pemanfaatan bantuan (Tabel 6).
Tabel 6 Jumlah Bantuan RTLH Kota

## Cilegon
TAHUN DPW KELURAHAN BAZNAS CCSR DINAS
SOSIAL JUMLAH 2017 - - - 150 150 2018 56 10 10 57 133 2019 72 12 18 - 102 2020 13 10 - 74 97 JUMLAH 141 32 28 281 480
Sumber: Dinas Sosial Kota Cilegon, 2021.
Dari  tahun  ke  tahun  pada  dasarnya bantuan  RTLH  Kota  Cilegon  di  atas  selain dari dana APBD juga  peran CSR atau unsur elemen  masyarakat  lainnya  yang  sangat membantu  dalam  upaya  rehabilitasi  rumah tidak  layak  huni.  Kota  Cilegon  merupakan kota  berbasis  industri  tentunya  banyak perusahaan-perusahaan atau elemen masyarakat  lainnya  yang  bisa  diajak  untuk bekerja  sama  atau  menyelaraskan  program- program  yang  berkaitan  langsung  dengan masyarakat  khususnya  rehabilitasi  RTLH  di Kota Cilegon.
Ada  enam  karakteristik  primer  yang menentukan  implementasi  program  RTLH yaitu:  ukuran  dan  tujuan  kebijakan,  sumber daya,  implementor,  karakterstik  organisasi, lingkungan  ekonomi,  sosial,  budaya  dan politik,  serta  sikap.  (Satia  dkk,  2019).  Dari keenam  tersebut  aspirasi  masyarakat  yang berkaitan  dengan  pelaksanaan  program
RTLH  akan  dihimpun,  disampaikan  pada pimpinan  di  DPRD  dan  dibahas  bersama Kepala Daerah, sehingga pelaksanaan program  RTLH  bisa  berjalan  dengan  baik sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kemnudian memperkuat kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) agar strategi/pelaksanaan program perbaikan RTLH menjadi lebih baik.
3. Managing Eksternal and Internal

## Contact
Mengelola  hubungan  eksternal  dan internal berarti menjaga SOP dan memastikannya untuk dipatuhi, meningkatkan  motivasi  dengan  adanya reward,  dan  memberikan  pelatihan  pada pelaksana  kebijakan agar  kebijakan  tersebut dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  apa  yang telah  direncanakan.  Menyesuaikan  SOP diperlukan untuk kelancaran dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. SOP menjadi salah satu acuan untuk pihak terkait dalam  pelaksanaan  program,  namun  belum optimalnya  pelaksanaan  mekanisme  atau penerapan  SOP  mengenai  implementasi program pemberdayaan sosial dalam rehabilitasi  rumah  tidak  layak  huni  di  Kota Cilegon saat ini pelaksanaan program masih mengacu  kepada  Peraturan  Wali  Kota Cilegon  Nomor  30  Tahun  2016  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Rehabilitasi  Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Cilegon.
Di sisi yang lain minimnya pelatihan- pelatihan,  baik  bimbingan  teknis  ataupun reward kepada  aparatur,  sehingga  motivasi pegawai masih seperti itu-itu saja. Tentunya hal  tersebut  harus  menjadi  bahan  evaluasi pemerintah  daerah  khususnya  dibidang perencanaan,  penataan  dan  pengawasan pembangunan. Untuk itu, dalam penanganan RTLH  (Cintamy  dkk,  2020),  perlu  untuk menjalin  komunikasi,  baik  dalam  bentuk sosialisasi maupun pemantauan dan pengawasan, harus merekrut tenaga pendamping  sosial,  harus  konsisten  dan komitmen, harus dilengkapi dengan Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  dan  perlu mengalokasikan anggaran yang lebih.
Dengan demikian, ketiga aspek yang dijelaskan tersebut dinilai mampu menjelaskan Implementasi Program Pemberdayaan  Sosial  Dalam  Rehabilitasi Rumah  Tidak  Layak  Huni  di  Kota  Cilegon. Aspek-aspek tersebut relevan dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis karena  sesuai  dengan  indikasi-indikasi masalah yang telah ditemukan.
Selain itu identifikasi masalah dalam penelitian  ini  dapat  dianalisis  dengan menggunakan ketiga aspek tersebut.
Manajemen  program  pun  tetap  untuk diperhatikan karena mengarah kepada efektivitas  pelaksanaan  program  RTLH. (Febrianza dkk, 2020). Perencanaan
( Planning ),  terbatasnya  besaran  anggaran
yang  dimiliki  pemerintah  jika  dibandingkan dengan jumlah masyarakat masyarakat yang diusulkan  sebagai  penerima  bantuan,  yang tidak  sebanding  dengan  jumlah  masyarakat sasaran yang ada, sehingga terjadi bias dalam pengajuan usulan dan verifikasi.
Koordinasi  masih  terkendala  waktu sehingga  dilakukan  upaya  persuasif  baik  di jam  kerja  maupun  di  luar  jam  kerja. Penggerakkan  ( Actuating ),  sosialisasi  yang dilakukan tidak maksimal, masyarakat cukup antusias berpartisipasi. Namun, pembangunan  yang  dilaksanakan  cukup lambat  dikarenakan  kurangnya  keahlian maupun  dikarenakan  kesibukan  masyarakat mencari nafkah.
Untuk mengatasi hal tersebut perlunya  upaya  memotivasi  masyarakat untuk  dapat  melaksanakan  pembangunan rumahnya termasuk memberi upah. Pengawasan ( Controlling ), pengawasan eksternal dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni  di Kota  Palembang  masih  sulit  dilakukan mengingat  luasnya  wilayah  pengawasan/ banyaknya  masyarakat  penerima  bantuan program RTLH, sehingga seringkali penerima  bantuan  rehabilitasi  rumah  tidak layak huni dirasakan masih belum merata .
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.5, No.2, Desember 2021, Hal. 138 – 150 p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan mengenai implementasi program pemberdayaan sosial dalam rehabilitasi  rumah  tidak  layak  huni  di  Kota Cilegon  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Pengelolaan
proses
kebijakan menyiratkan tentang penugasan tanggungjawab yang jelas dalam memenuhi  tugas,  seperti  kapan  dan dimana  kebijakan  tersebut  diterapkan. Pada saat yang sama, proses pengelolaan kebijakan  membutuhkan  perhatian  yang memadai di dalam perumusan kebijakan dan  keputusan  membuat  undang-undang dan program kebijakan, dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas.
2. Pengelolaan  hubungan  antar  organisasi, dengan  adanya  kejelasan  pembagian tugas  dan  ruang  lingkup  kompetensi sangatlah penting. Pembagian tugas yang jelas  dapat  membantu  dalam  proses implementasi  dari  kebijakan  agar  dapat mencapai  tujuan.  Kepatuhan  dalam kontrak  merupakan  kegiatan  dalam proses  pengelolaan  hubungan  antar organisasi.  Hal  tersebut  merupakan tujuan  dalam  menciptakan  terwujudnya kerjasama antar organisasi atau kemitraan.
3. Pengelolaan  hubungan  atau  interaksi ekternal dan internal dimaksudkan untuk mengelola  standar  operasional  prosedur dan  memastikannya  untuk  dipatuhi, menunjukkan kepemimpinan, meningkatkan motivasi dan internalisasi, juga memberikan pelatihan pada pelaksana.  Pada  tingkat  ini,  pengelolaan interaksi  yaitu  semua  hal  mengenai proses meningkatkan dan mempertahankan orientasi pelayanan.

## Rekomendasi
Berdasarkan  pada  kesimpulan  di  atas, maka peneliti mengajukan beberapa rekomendasi yaitu:
1. Harus adanya kejelasan pembagian tugas dalam  pelaksanaan  program  rehabilitasi rumah  tidak  layak  huni.  Sehingga  perlu diperjelas  dan  diperinci  agar  pihak pelaksana  memiliki  peran  yang  jelas dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan  dengan  adanya  pembagian tugas  yang  jelas  dapat  meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
2. Sumber  daya  sebagai  pendukung  atau pendorong  dalam  pelaksanaan  program rehabilitasi  rumah  tidak  layak  huni seperti sumber daya manusia tenaga yang ada  harus  ditambah  dengan  mengrekrut kembali  aparatur  yang  berkompeten  di bidang tersebut supaya sebanding dengan
wilayah yang harus ditangani. Kemudian sumber daya sarana dan parasarana harus sesuai dengan kebutuhan.
3. Harus  adanya  kejelasan  mekanisme regulasi dan SOP yang khusus mengatur implementasi program rehabilitasi rumah tidak  layak  huni  Kota  Cilegon.  Hal  ini tentu sangat berpengaruh pada maksimalnya pelaksanaan program rehabilitasi  rumah  tidak  layak  huni  di Kota  Cilegon,  sehingga  pihak-pihak terkait  yang  mengelola  program  dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.  Kemudian  jajaran  aparatur  agar diikutsertakan  pelatihan-pelatihan  atau bimbingan  teknis  bila  perlu  sebagai bentuk motivasi pegawai sesering mungkin diberikan reward agar kinerjanya meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA
Hamdy, A., Badaruddin, & Humaizi. (2021). Implementasi  Program  Rumah  Tidak Layak Huni di Kabupaten Asahan Pada
Tahun  2019. Perspektif ,  10(1):  280-
292,
Hasan,  E..  (2011). Filsafat  Ilmu  dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan. Bogor: Ghalia Indonesia. Herdiansyah, H. (2012). Metodologi Penelitian  Kualitatif  Untuk  Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanikae
Hill,  M.  &  P.  Hupe.  (2002). Implementing
Public  Policy:  Governance  in  Theory and  in  Practice. London:  SAGE Publication.
Amelia,  I.  S.,  Teguh,    C.  T.  Prakoso,  & Hariati.
(2018). Implementasi Kebijakan Tentang Rehabilitas Rumah Tidak  Layak  Huni  Di  Desa  Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara . eJournal
Administrasi Negara , ( 6)4: 8299-8313. Jones,  C.O.  (1994). Pengantar  Kebijakan Publik  (Public  Policy). Jakarta:  PT. Grafindo Persada.
Febrianza,  M.,  &  Sutinah.  (2020).  Analisis Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah  Tidak  Layak  Huni  Di  Kota Palembang. Jurnal Administrasi Publik, 25(02):
Cintamy,  M.  E., W.  Bogar, &  F.  Mamonto.
(2020). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni  (RS-RTLH)  di  Kota  Tomohon.
Jurnal  Kajian  Kebijakan  dan  Ilmu Administrasi Negara , 2(2): 32-39.
Muharam,  R.S.  &  B.  Rusli.  (2019).
Implementasi  Program  Rumah  Tidak Layak  huni  (Rutilahu)  di  Kabupaten Bandung .  Konferensi  Nasional  Ilmu Adminstrasi STIA LAN Bandung: 1-7.
Subarsono,  (2015). Analisis  Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Tachjan,  (2006). Implementasi  Kebijakan Pubik. Bandung: AIPI.