## PROBLEMATIKA PASCA NIKAH SIRI DAN ALTERNATIF PENYELESAIANNYA

## Pijri Paijar
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia E-mail: pijripaijar282@gmail.com

## Abstract
Unregistered  marriage  is  considered  valid  in  religion  because  the  conditions  and  pillars  of marriage have been fulfilled. Behind the occurrence of unregistered marriages, there are problems that occur on the women's side. Unregistered marriages occur because of differences or dualism in understanding of Law Number 1 of 1974 concerning marriage. This article was written using the literature study method, this article tries to provide solutions to various problems that occur due to the practice of unregistered marriage. In essence, serial marriages are carried out by those  who  cannot  carry  out  formal  marriages,  and  it  is  not  without  reason  that  this  serial marriage occurs. Problems that accompany serial marriages can occur from a legal, economic perspective,  the  complexity  of  marriage  dispensation,  pregnancy  out  of  wedlock,  lack  of understanding of marriage registration. In Indonesia, serial marriages are rife and the impact has been felt. If you look at one of the effects, namely, children born from unregistered marriages will not receive an inheritance from their fathers when they die, including wives who will not receive property when their husbands die and their children who are still alive. With this paper, it is hoped that it can have an impact on reducing the level of unregistered marriage in Indonesia and can provide solutions to problems that occur due to the practice of unregistered marriage.
Keywords : Problematic; Unregistered Marriages; Alternative Solution

## Abstrak
Nikah  siri  dianggap  sah  dalam  agama  karena  syarat  dan  rukun  nikah  telah terpenuhi. Di balik terjadinya nikah siri, adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pihak perempuan. Nikah siri terjadi karena adanya perbedaan atau dualisme pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.  Ditulisnya artikel  ini  dengan  menggunakan  metode studi  pustaka, artikel  ini  berusaha  dengan  memberikan  solusi-solusi  terhadap  berbagai permasalahan  yang  terjadi  akibat  praktik  pernikahan  siri.  Pada  hakikatnya pernikahan  secara  siri  dilakukan  oleh  mereka  ynag  tidak  bisa  melakukan pernikahan  secara  formal,  dan  bukan  tanpa  sebab  pernikahan  secara  siri  ini terjadi. Permasalahan yang menyertai pernikahan secara siri bisa terjadi dari sisi hukum, ekonomi, rumitnya dispensasi pernikahan, hamil di luar nikah, kurangnya pemahaman terhadap pencatatan pernikahan. Di Indonesia sendiri pernikahan secara siri marak terjadi serta dampak yang ditimbulkan sudah banyak dirasakan.
Problematika Pasca Nikah Siri dan Alternatif Penyelesaiannya
Jika  melihat  dari  salah  atu  dampaknya,  yaitu  anak  yang  dilahirkan  dari  hasil pernikahan  siri  tidak  akan  mendapkan  warisan  dari  ayahnya  ketika  meninggal, termasuk juga terhadap isteri yang tidak akan mendapatkan harta gono-gini ketika suaminya meninggal juga anaknya yang masih hidup. Dengan adanya tulisan ini, dihrapkan  dapat  berdampak  terhadap  berkurangnya  tingkat  pernikahan  siri  di Indonesia  serta  dapat  memberikan  solusi-solusi  terhadap  permasalahan  yang terjadi akibat praktik pernikahan siri.
Kata Kunci : Problematika; Nikah Siri; Alternatif Penyelesaian

## Pendahuluan
Secara etimologi, nikah berarti menghimpun atau mengumpulkan. Menurut fiqih,  nikah  adalah  akad  yang  mengandung  kebolehan  melakukan  hubungan suami istri dengan lafal nikah atau kawin. Peraturan tentang pernikahan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pas al 1 “Perkawinan adalah ikatan lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan tujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Pernikahan dalam pandangan fiqh disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata tersebut sering dijumpai dalam al- Qur’an maupun al -Hadits. Pernikahan dalam al- Qur’an disebutkan dalam QS. An -Nisa: 21 yaitu pernikahan merupakan sebuah ikatan yang kokoh, dan ikatan tersebut terbentuk atas dasar adanya ijab dan qabul. Pernikahan merupakan perjanjian atau akad dengan adanya ikatan  antara  seorang  laki-laki  dan  perempuan  yang  diakui  secara  agama  dan hukum, yang dalam praktiknya pernikahan bertujuan untuk menciptakan keluarga bahagia  dan  tentram  atau  yang  biasa  dikenal  dengan  sakinah,  mawaddah,  dan warahmah.
Pernikahan  akan  mendapat  perlindungan  hukum  apabila  sebuah pernikahan dicatat oleh institusi yang berwenang salah satunya adalah di kantor urusan  agama  (KUA).  Pencatatan  ini  tidak  hanya  berlaku  bagi  pasangan  yang beragama Islam saja, melainkan semua agama yang diakui di Indonesia baik itu Protestan,  Katolik,  Hindu,  Budha,  dan  Kong  Huchu.  Pencatatan  tersebut termaktub  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  pasal  2  Nomor  1  Tahun  1974 tentang perkawinan yang berbunyi, “ (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya.  (2)  Tiap-tiap perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku”. Maka  dari  itu  setiap  agama  diharuskan  melaporkan  atau  mencatatat  sebuah pernikahan oleh pihak yang berwenang.
Hukum  pernikahan  merupakan  salah  satu  aspek  yang  paling  bnayak diterapkan  umat  Islam  yang  ada  di  dunia  jika  dibandingkan  dengan  hukum- hukum muamalah lainnya.  Pernikahan dari sisi hukum Islam dapat dikatakan sah apabila suatu  pernikahan  tersebut  telah  memenuhi empat  syarat,  yiatu;  adanya calon kedua mempelai, adanya wali dari mempelai wanita, adanya saksi dari kedua
mempelai, dan adanya ijab serta qabul. Maka dari itu, sebuah pernikahan akan dikatakan sah menurut agama apabila telah memenuhi keempat syarat tersebut. Jika dilihat dari sudut pandang agama, suatu pernikahan tidak wajib untuk dicatat sebagaimana dalam hukum positif yang berlaku, karena dengan saksi saja sudah dianggap  dan  memperkuat  keabsahan  suatu  pernikahan.  Dalam  kitab  fiqh sekalipum mengenai pencatatan pernikahan pun tidak disebutkan.
Berbicara mengenai pernikahan yang tidak dicatat atau yang biasa dikenal dengan istilah nikah bawah tangan terpat beberapa alasan nikah siri masih saja terjadi pada kalangan masyarakat awam. Dilihat dari sisi ekonomi, mereka yang melakukan pernikahan siri menganggap ringannya biaya pelaksanaan nikah siri dibanding dengan pernikahan yang dicatat atau yang umum dilakukan, kemudian dari sudut pandang sosial dan agama mereka merasa ketakutan melakukan hal- hal  maksiat  sebeum  menikah  dan  nikah  sirilah  dijadikan  jalan  keluar  dengan prosedur  yang  cepat  dan  dianggap  sah  serta  memberikan  ketenangan  batin terhadap mereka yang melakukan pernikah tersebut.
Penulisan  ini  dilakukan  dengan  tujuan  agar  bisa  memberikan  solusi terhadap  permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  akibat  terjadinya  praktik pernikahan  siri,  kemudian  dengan  adanya  penulisan  ini  diharapkan  dapat mengurangi angka pernikahan siri yang terjadi di Indonesia karena lebih banyak sisi  negatifnya  dibanding  sisi  positifnya  sehingga  hukum  atau  peraturan  yang sudah ditetapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

## Metodologi
Penulisan  ini  disusun  dengan  menggunakan  metodologi  studi  pustaka, metode ini digunakan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan tulisan ini. Metode ini digunakan karena banyak sekali kelebihan, yaitu dapat dengan mudah menemukan berbagai macam informasi terutama mengenai bahan rujukan yang akan digunakan dalam proses penulisan.

## Hasil dan Pembahasan

## Nikah Siri dalam Pandangan Hukum Islam
Istilah  nikah  siri  dalam  pandangan  Islam,  sebenarnya  tidak  ada.  Karena dalam Islam itu sendiri, suatu pernikahan akan sah jika telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Syarat nikah dalam agama hanya memperhatikan keempat rukun dan syarat, yaitu; adanya calon kedua mempelai, adanya wali dari mempelai wanita, Adanya saksi dari kedua mempelai, dan adanya ijab serta qabul. Ketika sebuah  pernikahan  sudah  memenuhi  keempat  syarat  di  atas  maka  pernikahan tersebut sudah dianggap sah dari sudut pandang agama atau hukum Islam. Maka

## Pijri Paijar
Problematika Pasca Nikah Siri dan Alternatif Penyelesaiannya
dari itu, ketika nikah siri terjadi dan tidak memenui keempat syarat tersebut, maka pernikahan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai pernikahan yang sah. Terdapat juga, orang yang berpandangan mengenai nikah siri tanpa adanya wali dari pihak wanita  dengan  alasan  adanya  ketakutan  tidak  direstui  dari  pihak  wanita.  Jika melihat  kepada  syarat  dan  rukun  nikah  sudah  jelas  bahwa  pernikah  tersebut tidaklah sah. Pernikah semacam ini hanyalah hawa nafsu tanpa mementingkan syariat Islam yang sudah ada dan mengaturnya. 1
Merujuk  kepada  pendapat  beberapa  Imam  Madzhab,  Imam  Syafi’i  dan Imam Hambali memiliki pandangan menoleransi adanya praktik nikah siri dengan alasan bahwa suatu pernikahan yang sah tidak dilihat berdasarkan disembunyikan atau disebarluaskannya suatu pernikahan akan tetapi lebih menekankan kepada hadirnya saksi dalam pernikahan tersebut. Saksi dalam pernikahan ini bertujuan untuk  memberi  tahu  bahwa  pernikahan  sudah  terjadi.  kemudian  Imam  Malik berpendapat  bahwa  saksi  dalam  pernikahan  itu  hanyalah  sebuah  anjuran  dan bukan  menjadi  kewajiban.  Keberadaan  saksi  tersebut  diwajibkan  sebelum terjadinya  hubungan  suami  istri.  Kemudian  jumhur  ulama  berpendapat mewajibkan adanya saksi dalam  pernikahan. Berdasarkan pendapat para ulama fuqaha tersebut, walaupun berbeda pendapat terhadap adanya saksi dalam sebuah pernikahan,  akan  tetapi  mereka  juga  sepakat  bahwa  kehadiran  saksi  dalam pernikahan itu penting, bukan tanpa alasan adanya saksi dalam sebuah pernikahan agar tidak terjadi hal-hal yang bersifat fitnah seperti adanya dugaan perzinahan, walaupun dalam hal ini tidak semua ulama menetapakan secara wajib bahwa saksi harus ada dalam sebuah pernikahan. 2
Walaupun di dalam al- Qur’an tidak secara jelas dan gamblang disebutkan, terdapat  sebuah  ayat  tentang  pencatatan  segala  bentuk  transaksi  yang berhubungan dengan muamalah yaitu dalam Qs. Al-Baqarah: 282. Dalam ayar tersebut  terdapat  kata faktubuhu yang  bisa  dipahami  sebagai  salah satu anjuran yang  sifatnya  menekankan  untuk  dilakukan.  Maka  sudah  jelas  bahwasanya kewajiban  atas  adanya  pencatatan  dalam  sebuah  akad  mauamalah.  Merujuk kepada pengertian pernikahan yang terdapat di dalamnya proses akad, akad nikah dalam  muamalah  ini  merupakan  akad  atau  perjanjian  yang  sangat  kuat  karena
1 Irfan Islami, “Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnuya”, ADIL:
Jurnal Hukum, Vol. 8 No. 1, (September 2017): 69-90
2 Aidil Alfin, Busyro, “Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia”, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 11 No. 1, (Juni 2017): 61-78
memiliki  sifat  yang  sakral.  Dengan  demikian  anjuran  untuk  mencatatat pernikahan yang sudah berlangsung merupakan hal yang wajib. 3
Pada dasarnya, praktik pernikaha siri ini tidak dianjurkan mengingat akan membawa  banyak  akibat  negatif  terhadap  berlangsungnya  rumah  tangga sebagaimana merujuk kepada salah satu hadits nabi dari Aisyah tentang anjuran untuk memberitahukan sebuah pernikahan yang akan dilaksanakan atau dengan kata  lain  tidak  merahasiakan  sebuah  pernikahan. “Dari  Aisyah  r.a  ia  berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi” (HR. Ahmad). Dalam hal ini, pernikahan siri hanya memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan syara akan tetapi pihak-pihak yang melakukan pernikahan memiliki  alasan  tertentu  untuk  tidak  dicatat  di  lembaga  yang  berwenang khususnya dan pada umumnya merahasiakan dari masyarakat umum. 4
Secara  lebih  jelas,  suatu  yang  dapat  menimbulkan  kemudharatan  atau kemafsadatan harsulah dijauhi karena seperti yang telah dipaparkan sebelumnya ditakutkan mendatangkan fitnah. Maka dari itu, suatu perniakhan tanpa adanya bukti  yang  konkrit  dengan  jalan  pencatatan  pernikahan  bisa  mendatangkana kemudharatan atau kemafsadatan jika suatu waktu berurusan dengan hukum atau segala sesuatu yang membutuhkan bukti perkawinan. 5

## Nikah Siri dalam Pandangan Hukum Positif
Pada dasarnya al- Qur’an mengajarkan umat Islam dan menganjurkannya untuk mencatatkan sesuatu yang berhubungan dengan akad, namun dalam hal ini sebagian ulama fiqh menyebutkan sebagai anjuran bukan sebagai kewajiban. Hal tersebut ada dan memiliki tujuan agar masing-masing pihak yang terlibat dalam akad ini tidak lupa dengan apa yang sudah diakadkan atau yang sudah dijanjikan. Jika  melihat  pada  masa  Rasulullah,  pencatatan  pernikahan  memang  tidak  ada, karena  pada  masa  itu  tidak  banyak  kasus  pemasalahan  atau  problema  dalam pernikan seperti yang banyak terjadi di zaman sekarang. Semakin berkembangnya zaman, semakin pula menuntut suatu penyelesian yang lebih tegas berdasarkan hukum dari berbagai problema atau permasalahan pernikahan. Oleh karena itu, saksi dalam suatu pernikahan masih dirasa belum cukup. Mobilitas manusia yang semakin tinggi dan menuntut adanya bukti autentik berupa pencatatan di lembaga yang  berwenang.  Meskipun  dalam  hukum  Islam  sudaj  jelas  bahwa  pencatatan
3 Moh.  Ali  Wafa,  “Hukum  Perkawinan  di  Indonesia:  Sebuah  kajian  dalam  Hukum  Islam  dan Hukum Material”, (Tanggerang Selatan : Yayasan Asy- Syari’ah Modern Indonesia, 2018), hlm. 193 4 Aidil Alfin, Busyro, Op.cit.
5 Ahmad Sobari, “Nikah Siri dalam Perspektif Islam”, Mizan: Jurnal Ilmu Syari’ah, Vol. 1 No. 1,
(2013): 49-56

## Pijri Paijar
Problematika Pasca Nikah Siri dan Alternatif Penyelesaiannya
tidak termasuk ke dalam syarat dan rukun nikah tetapi dengan adanya pencatatan akan mempermudah dan menghindarai kesuliatan pada waktu yang akan datang.
Nikah siri atau biasa dikenal dengan istilah nikah di bawah tangan dalam pandangan  undang-undang  adalah  meniadakan  atau  tidak  memberlakukan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  pasal  2  ayat  (2)  di  mana  tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal tersebut  memiliki  arti,  bahwa  setiap  pernikahan  yang  terjadi  harus  dicatat  dan dilaporkan  kepada  negara  melaui  perantara  lembaga  yang  berwenang  sebagai salah satu syarat administrasi negara. Secara lebih detail terdapat dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  pasal  3  ayat (1)  “Setiap  orang  yang  akan melangsungkan  perkawinan  memberitahukan  kehendaknya  kepada  pegawai pencatat di tempat perkawinan dilangsungkan” , ayat (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, ayat (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2)  disebabkan  sesuatu  alasan  yang  penting,  diberikan  oleh  camat  (atas  nama) bupati  kepala  daerah.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  tersebut,  suatu pernikahan yang terjadi tanpa melibatkan negara yang berwenang adalah hal yang terlarang. 6
Adanya  nikah  siri  adalah  adanya  dua  pemahaman  penafsiran  terhadap Undang-Undang Perkawinan pasal 2 Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang  pertama  ayat  (1)  itu  terpisah  dengan  ayat  (2)  yaitu  menurut  ayat  (1) penikahan sudah sah jika dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun nikah dari agama masing-masing, sedangkan ayat (2) hanya mengatur pencatatan pernikahan sebagai syarat administratif, yang kedua adanya pemahaman mengenai ayat (1) dan ayat (2) tersebut saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan sebagai syarat sah suatu pernikahan. 7 Dalam hal ini, seharusnya perbedaan pemahaman tersebut  tidaklah  menjadi  sebuah  perdebatan  karena,  tujuan  dari  pernikahan sendiri adalah untuk mengedepankan nilai sosial dan sosiologis, dan perlunya juga sebuah kepastian hukum. 8
Hal tersebut diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Agar terjamin ketertiban bagai masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.” Kemudian diperjelas pula dalam pasal 6 ayat (2) ditegaskana  bahwa  “Perkawinan  yang  dilakukan  di luar  pengawasan  pegawai
6 Ibid.
7 Umar  Haris  Sanjaya,  Aunur  Rahim  Faqih,  “Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia”,
(Yogyakarta: Gama Media, 2017) hlm. 166
8 Edi Gunawan, “Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan”, Jurnal Ilmiah As - Syir’ah, Vol. 3 No. 2, (2013): 1-16
pencatat nikah tidak mempunyai kek uatan hukum.” Dalam kenyataannya praktik pernikahan yang terjadi di tengah masyarakat terutama masyarakat awam yang tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang-Undang. Fenomena ini harus diakui karena adanya plularisme hukum yang pada hakikatnya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Konseskunesi yang ada adalah adanya kewenangan pribadi dalam masalah praktik  hukum  keluarga.  Seperti  hal  nya  nikah  siri  ini  yang  didasarkan  pada konteks agama saja. 9
Kasus nikah siri menjadi fenomena tersendiri yang meski telah memenuhi rukun dan syarat tetapi karena alasan tertentu tidak dicatat di lembaga berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Secara hukum Islam telah memenuhi kriteria karena terdapat atau telah memenuhi empat syarat yaitu ijab, qabul, dua orang mempelai  dan  saksi.  Sampai  saat  ini  praktik  nikah  siri  masih  sering  dijadikan alternatif  perniakahan  sebagai  bentuk  mengantisipasi  pergaulan  bebas  yang semakin marak antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim walaupun jika dilihat  secara  psikologis,  moril,  sosial,  dan  materil  belum  ada  kesiapan  yang mumpuni secara formal. 10

## Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Nikah Siri
Pertama,  sisi  hukum  di  Indonesia seperti  yang  sudah  disinggung sebelumnya, bahwa munculnya nikah siri di Indonesia karena adanya dualisme pemahaman terhadap terhadap hukum perkawinan. Seperti dalam sudut pandang hukum Islam, bahwa sebuah pernikahan dikatakan sah apabila syarat dan rukun nihaknya terpenuhi, dan di dalam hukum Islam pun tepatnya dalam syarat dan rukun tidak disebutkan bahwa pernikahan harus dicatat. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia, bahwa pernikahan itu harus dicatat sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 6 Ayat (1) “Agar terjamin ketertiban bagi  masyarakat  Islam,  setiap  perkawinan  harus  dicat at.”  Dan  Ayat  (2) “Perkawinan  yang  dilakukan  diluar  pengawasan  pegawai  pencatat  nikah  tidak mempunyai kekuatan hukum.” Dalam hal ini, kebanyakan masyarakat Indonesia ketika melakukan praktik nikah siri lebih condong atau mengikuti kepada hukum Islam dan tidak mengindahkan hukum positif yang ada di Indonesia. Padahal, manfaat daripada dilakukan pencatatan pernikahan itu sendiri cukup baik salah satunya agar status daripada pernikahanya dapat memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat karena memiliki bukti konkrit atau autentik berupa pencatatan atau dalam hal ini berbentuk akta nikah.
9 Ibid.
10 Ibid.

## Pijri Paijar
Problematika Pasca Nikah Siri dan Alternatif Penyelesaiannya
Kedua,  ekonomi.  Sebagian  masyarakat  dengan  tingkat  perekonomian menengah ke bawah menganggap bahwa biaya daripada pelaksanaan pernikahan tepatnya  dalam  pendaftaran  perkawinan  dianggap  mahal,  apalagi  dengan banyaknya  oknum  yang  secara  senagaja  menaikan biaya  standar  pernikahan di KUA  yang  membuat  citra  KUA  itu  sendiri  tidak  transparan.  Maka  dari  itu, masyarakat  lebih  memilih  praktik  nikah  siri  yang  secara  material  tidak  banyak mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan pernikahannya. 11
Ketiga,  rumitnya  dispensasi  pernikahan.  Ketika  seseorang  atau  kedua mempelai  pengantin  masih  di  bawah  umur,  dalam  hal  ini  tidak  sesuai  dengan Undang-Undang  dengan  minimal  umur  laki-laki  dan  perempuan  dalam melangsungkan perkawinan. Jika kedua mempelai atau salah satu mempelai masih di bawah umur, maka harus dilakukannya proses dispensasi pernikahan dengan menjalankan sidang di Pengadilan Agama sebagai salah satu persyaratannya. Jika hakim memutuskan untuk menyetujui kelangsungan pernikahannya, maka kedua mempelai  siap  akan  pelaksanaan  pernikahannya.  Akan  tetapi,  tidak  dengan masyarakat  awam  yang  kurang  paham  terhadap  praktik  pengajuan  dispenasi pernikaahn ke Pengadilan Agama, lebih memilih melakukan praktik nikah secara siri.
Keempat,  hamil  di  luar  nikah.  Banyak  sekali  kasus  hamil  di  luar  nikah akibat pergaulan yang sangat bebas. Dalam hal ini perempuannlah yang menjadi sorotan  di  tengah-tengah  masyarakat  terlebih  kepada  keluarganya.  Dalam menyiasati  hal  tersebut,  banyak  orang  tua  atau  mungkin  anaknya  yang  lebih menginginkan untuk dilangsungkannya pernikahan secara siri karena dengan cara diam, orang-orang setidaknya tidak banyak yang tahu akan apa yang telah terjadi. Maka dari itu, kebanyakan dari mereka yang mengalami kasus hamil di luar nikah lebih memilih nikah siri sebagai jalan keluar dengan tujuan menjaga “rahasia” dan pada hakikatnya hal tersebut menjadi rahasia keluarga. Dengan hal tersebut pula, kan menjaga pandangan orang terhadai image atau citra keluarganya sendiri. 12
Kelima,  kurangnya  pemahaman  terhadap  pencatatan  pernikahan. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya melakukan pencatatan pernikahan  secara  resmi  di  KUA  menjadi  salah  satu  faktor  masih  terjadinya praktik nikah siri. Bahkan ada orang yang beranggapan bahwa sebuah perkawinan mau dicatatatkan atau tudak, itu sama saja. Padahal seperti yang sudah dipaparkan
11 Siti Ummu Adillah, “Analisis Hukum Terhadap Faktor -Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampak Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak- Anak”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11,
(Februari 2011): 104-112
12 Ibid.
di  atas,  dengan  adanya  pencatatan  pernikahan  akan  menimbulkan  atau memberikan efek perlindungan hukum dan kekuatan hukum.
Keenam, sulitnya aturan berpoligami. Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia tentang adanya aturan dalam melakukan poligami terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu diharuskan adanya izin dari istri sebelumnya. Karena sulitanya mendapat  persetujaun  istri  pertama  ketika  akan  melakukan  poligami,  maka  si suami memilih nikah secara diam-diam yaitu dengan melakukan atau dengan jalan nikah siri. 13

## Akibat Terjadinya Nikah Siri
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 3, suatu pernikahan yang terjadi tanpa melibatkan negara yang berwenang adalah hal yang terlarang.  Maka,  pernikahan  tersebut  tidak  akan  mendapatkan  perlindungan hukum yang akan berakibat satu pihak dirugikan baik itu suami atau istri yang kemudian tidak akan dapat perlindungan hukum. Kasus yang sering terjadi dalam nikah  siri  akibat  tidak  adanya  perlindungan  hukum  adalah  istri  dan  anak  yang berpotensi menjadi korban secara yuridis formal.
Dampak kerugian secara yuridis formal diantaranya; pernikahan di bawah tangan  tidaklah  sah,  sekalipun  pernikahan  tersebut  dilakuakan  sesuai  aturan agama  dan  kepercayaannya  masing-masing.  Tetapi,  pernikahan  tersebut  tidak memiliki  perlindungan  hukum  selama  tidak  dilakukan  pencatatan  di  Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil. Jika dari pernikahan di bawah tangan melahirkan  anak,  maka  secara  perdata  anak  tersebut  hanya  menjadi  tanggung jawab ibunya saja tidak ada hubungan dengan bapaknya dan tidak dapat meminta tanggung  jawabnya.  Bahkan  anak  tersebut  tidak  mendapatkan  warisan  dari bapaknya sendiri.
Anak yang dilahirkan dari pernikahan di bawah tangan belum tentu dapat menjadi subjek hukum di Indonesia. Misalnya, anak tersebut belum tentu bisa mengurusi  identitas  diri  seperti;  Akta  Kelahiran,  KTP,  Kartu  Keluarga,  dan layanan-layanan umum yang artinya tidak tercatatkan. Bisa juga terjadi kekerasan terhadap  istri  yang  berasal  dari  banyak  faktor  yang  melatarbelakanginya. Meskipun banyak yang mengetahui dampak nikah siri yang banyak merugikan pihak  perempuan,  namun  sampai  saat  ini  fenomena-fenomena  tersebut  masih sering  dijumpai.  Bahkan,  praktik  pernikahan  siri  tidak  hanya  dilakukan  oleh masyarakat awan hukum, ekonomi rendah, pendidikan rendah tetapi masyarakat

## Pijri Paijar
Problematika Pasca Nikah Siri dan Alternatif Penyelesaiannya
terpelajar yang cakap dan melek hukum sekalipun mulai dari kalangan umum, artis, ulama, bahkan pejabat tidak jarang ditemukan praktik-praktik nikah siri.
Jika dianalisis lebih jauh, dampak dari pernikahan siri ini hampir tidak ada dampak yang signifikan atau dampak yang berakibat berat terhadap laki-laki atau dalam posisi menikah yaitu suami, dalam hal ini justru suami banyak diuntungkan seperti  suami  memiliki  kebebasan  ketika  memiliki  niat  atau  keinginan  untuk menikah lagi karena sudah dipaparkan bahwa status nikah siri ini tidak diakui oleh hukum,  kemudian  suami  bisa  saja  menghindar  bahkan  tidak  sama  sekali memberikan nafkah yang seharusnya menjadi kewajiban yang diberikan kepada istri dan anak, serta suami tidak akan direpotkan dengan pengurusan warisan dan harta gono gini. Seharusnya ini harus menjadi pertimbangan bagi mereka yang akan menikah secara siri khususnya terhadap pihak perempuan. 14
Dalam praktinya, nikah siri ini masih banyak perempuan yang beranggapan bahwa  nikah  siri  adalaha  bentuk  tanggung  jawab  laki-laki  yang  bersedia melangsungkan  suatu  hubungan  yang  lebih  serius  yang  pada  dasarnya  hanya dirasakan  sesaat,  pada  faktanya  melihat  proses  pernikahan  tersebut  adanya ketidakadilan  dalam  hal gender yaitu  perempuan  lebih  beresiko  menanggung kerugian  dan  permasalahan-permasalahan  yang  akan  ditanggung  seiring berjalannya waktu. Berbeda dengan pihak laki-laki yang tidak menanggung beban, bahkan  ketika  suami  meninggalkan  atau  lalai  terhadap  hak  dan  kewajibannya terhadap  istri  secara  siri  tidak  ada  tuntutan  hukum  yang  dapat  memproses perbuatan suaminya tersebut, Karena kembali lagi kepada Undang-Undang yang berlaku pernikahnnya tidak dicatat maka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Bisa saja dalam beberapa kasus pernikahan siri terjadi suami yang enggan bertanggung jawab dan hanyak menikmati sesaat istri sirinya tersebut ibarat istilah habis  manis  sepah  dibuang.  Jika  melihat  terhadap  status  istri  yang  diceraikan pasca nikah siri secara lahiriyah perempuan tersebut berstatus janda, namun tidak terdapat  bukti  autentik  atau  konkrit  bahwa  perempuan  tersebut  sudah melangsukan sebuah pernikahan. 15

## Solusi dari Permasalah-Permasalah Akibat Nikah Siri
Sebagai  solusi  atau  jalan  keluar  dari  munculnya  permasalahan- permasalahan akibat nikah siri, adanya upaya dari lembaga berwenang terlebuih dahulu untuk mensosialisasikan mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dan
14 Eko Setiawan, “Fenomena Nikah Siri dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, Justicia Islamica.
Vol. 13 No. 1, (2016): 135-155
15 Rihlatul Khoiriyah, “Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dana Anak Dalam Nikah Siri” , SAWWA Vol. 12 No. 3, (Oktober 2017): 297-408
dengan adanya aturan tegas mengenai sanksi yang berkaitan dengan nikah siri. Salah  satunya  dengan  sanksi  pidana  yang  terdapat  dalam  pasal  45  dan  46 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 1974 Tentang Perkawinan serta pasal 34 ayat (1). Pasal 90 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi kependudukan. Selain dari pada itu, ada dua alternatif lain yaitu Isbat Nikah dan melaksanakan pernikahan ulang. 16
Bagi  umat  Islam,  adanya  suatu  prosedur  hukum  untuk  mengesahklan suatu pernikahan yang awalnya dilakukan secara siri atau pernikahan yang belum tercatat  di  lembaga  yang  berwenang  yaitu  dengan  diadakannya  Isbat  Nikah. Seperti  dalama  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Pasal  7  Ayat  (2)  dan  Ayat  (3) dijelaskan bahwa suatu pernikahan yang tidak bias dibuktikan dengan akta nikah dapat  mengajukan  isbat  nikah  ke  Pengadilan  Agama. 17 Isbat  nikah  ini  dapat dilakukan  dengan  alasan  terjadinya  pernikahan  sebelum  diberlakuakannya Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974.  Dengan  kasus  tersebut  dapat mengajukan isbat nikah untuk dilakukannya pencatatan secara adminstratif dan sebagai kepentingan untuk mengurusi pembagian waris kepada ahli warisnya dan terjadinya pernikahan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan adanya kemungkinan kasus hilangnya akta nikah atau tidak memiliki akta nikah. Kedudukan daripada isbat nikah ini akan memberikan perlindungan hukum dan tetunya mendapat kepastian hukum. 18
Sebagian  dari  mereka  yang  melakukan  isbat  nikah  adalah  tidak mencatnya dengan kata lain mereka tidak memiliki akta nikah, mereka melakukan pernikahannya masih di bawah tangan atau nikah secara siri. Adapula beberapa alasan,  seperti  terdapat  rasa  malu  untuk  dicatat  dan  dilaporkan  secara administartif karena malu hamil di luar nikah. Isbat nikah ini dilakukan setelah pengajuan  ke  Pengadilan  Agama,  ketika  sudah  disetujui  maka  akan  dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatatat Nikah kemudian Kantor Urusan Agama akan mengeluarkan buku kutipan akta nikah sebagai bukti yang konkrit dalam sebuah pernikahan.  Dengan  adanya  isbat  nikah  ini  maka  sebuah  pernikahan  sudah mendapat  perlindungan  dan  kepastian  hukum  hal  ini  pula  bertujuan  sebagai kepastian terhadap anak yang lahir pasca nikah siri dilakukan.
Kedua melakukan pernikahan ulang layaknya pernikahan menurut agama Islam.  Tetapi,  dalam  pernikahan  ulang  ini  harus  adanya  atau  disertai  dengan
16 Ali Geno Berutu, “Pernikahan Di Bawah Tangan Dampak dan Solusinya”, Makalah: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2014)
17 Ibid 18 Ramdani  Wahyu  Suru rie,  “Polemik  di  Seputar  Hukum  Isbat  Nikah  dalam  Sistem  Hukum Perkawinan Indonesia”, Al -Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 11 No. 2, (Desember 2017): 233-246

## Pijri Paijar
Problematika Pasca Nikah Siri dan Alternatif Penyelesaiannya
pencatatan  oleh  pihak  yang  berwenang  yaitu  Kantor  Urusan  Agama  (KUA). Pernikahan ulang ini penting agar terdapat kejelasan terhadap status pernikahan yang dilaksanakan. Namun, dalam hal ini jika ada anak yang lahir hasil pernikahan secara siri akan tetap dianggap sebagai anak hasil pernikahan di luar nikah, karena pelaksanaan  pernikahan  ulang  tidak  berlaku  terhadap  status  anak  yang  lahir sebelum pernikahan ulang dilaksanakan. Maka dari itu, anak yang lahir hasil nikah siri  tetap  saja  sebagai  anak  di  luar  nikah  walaupun  pernikahan  ulang  telah dilakukan, sebaliknya jika anak lahir pasca pernikahan ulang maka anak tersebut sah secara hukum.

## Kesimpulan
Solusi  yang  dapat  dijadikan  sebagai  jalan  keluar  daripada  permasalahn- permasalahan yang terjadi akibat praktik pernikahan siri yang kian marak yaitu adanya  sosialisasi  dan  sanksi  tegas  dari  pihak  yang  berwenang  yang  tentu  saja didasarkan  pada  hukum-hukum  yang  berlaku.  Lantas,  jika  pernikahan  siri terlanjur terjadi bisa dilakukan isbat nikah kepengadilan sesuai dengan prosedur yang telah dilakukan sebagai proses permohonannya, kemudian bisa dilakukan pernikahan  ulang  kembali  dengan  adanya  pencatatan  atau  berupa  pelaporan kepada pihak yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Karena jika tidak akan sangat dikhawatirkan terhadap anak yang lahir hasil dari pernikahan siri  ini,  karena  akan  mendapatkan  permasalahan  secara  hukum,  seperti  tidak diakui  sebagai  anak  karena  lahir  dengan  status  di  luar  nikah  walaupun  solusi pernikahan  ulang  dilakukan  kembali.  Maka  dari  itu  sebisa  mungkin  praktik pernikahan  siri  ini  tidak  dilakukan  mengingat  banyaknya  dampak  negatif  yang akan terjadi pada masa yang akan datang.

## Daftar Pustaka
Ahmad Sobari, “Nikah Siri dalam Perspektif Islam” , Mizan: Jurnal Ilmu Syari’ah,
Vol. 1 No. 1, (2013): 49-56. Aidil Alfin, Busyro, “Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia” , Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 11 No. 1,
(Juni 2017): 61-78.
Ali  Geno  Berutu,  “Pernikahan  Di  Bawah  Tangan  Dampak  dan  Solusinya”,
Makalah: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2014). Edi Gunawan, “Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan”, Jurnal Ilmiah As- Syir’ah, Vol. 3 No. 2, (2013): 1 -16.
Eko  Setiawan, “Fenomena  Nikah  Siri  dalam  Perspektif  Sosiologi  Hukum”, Justicia Islamica. Vol. 13 No. 1, (2016): 135-155.
Irfan Islami, “Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnuya”, ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 8 No. 1, (September 2017): 69-90. Moh. Ali Wafa, “Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Material” , (Tanggerang Selatan: Yayasan Asy- Syari’ah Modern Indonesia, 2018). Ramdani Wahyu Sururie, “Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia”, Al -Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 11 No. 2, (Desember 2017): 233-246. Rihlatul Khoiriyah, “Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dana Anak Dalam Nikah Siri” , SAWWA Vol. 12 No. 3, (Oktober 2017): 297-408. Siti Ummu Adillah, “Analisis Hukum Terhadap Faktor -Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya  Nikah  Sirri  dan  Dampak  Terhadap  Perempuan  (Istri)  dan  Anak- Anak” , Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, (Februari 2011): 104-112. Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia” , (Yogyakarta: Gama Media, 2017)
© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## Pijri Paijar
Problematika Pasca Nikah Siri dan Alternatif Penyelesaiannya