## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE
Vol. 3, Nomor 1, Mei 2019 E-ISSN 26222051 P-ISSN 25804200

## ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

## PRINCIPLES FOR ESTABLISHMENT OF LEGAL REGULATIONS IN THE ARRANGEMENT OF REGIONAL REGULATION DESIGN

## Andi Bau Inggit AR
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin E-mail : andibauinggit@gmail.com
Naskah diterima : 05 April 2019 Direvisi : 10 April 2019 Disetujui 15 Mei 2019

## Abstrak
Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas  hukum  yang  sesuai  dengan  sistem  hukum  nasional.  Tahapan  perencanaan,  penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah  yang pada  dasarnya  harus  ditempuh  dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.  Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan suatu Peraturan Perundang-undangan mempunyai suatu  filosofi,  dan  filosofi  yang  mendasari  pembentukan  rancangan  peraturan  perundang- undangan  akan  berimplikasi  pada  langkah-langkah  yang  ditempuh  untuk  menghasilkan  suatu peraturan  perundang-undangan  yang  akan  berlaku.  Dalam  Pembentukan  Peraturan  perundang- undangan harus memperhatikan asas-asas hukum, adapun asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan  perundang-undangan  adalah  asas-asas  yang  mengandung  nilai-nilai  hukum.  Adapun asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  terdiri  atas  2  (dua)  yaitu  Asas-asas pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik,  dan asas-asas  materi  muatan  peraturan perundang-undangan,  kedua  asas  ini  sangat  urgen/penting  untuk  diterapkan,  sebab prinsip/prinsip atau asas-asas ini merupakan landasan atau pijakan bagi lahirnya norma hukum. Norma  hukum  yang  termuat  dalam  setiap  peraturan  daerah  merupakan  konkretisasi  dari  suatu asas, sehingga apabila dalam pembentukan suatu peraturan daerah tidak menerapkan kedua asas tersebut di atas, maka peraturan daerah tersebut akan menimbulkan masalah dan dapat berujung pada pembatalan dan pencabutan. Oleh karena itu, penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan  sangat  urgen  (penting)  untuk  lebih  diperhatikan  oleh  para  pembentuk peraturan perundang-undangan (peraturan daerah).
Kata Kunci: Asas-Asas; Pembentukan/Penyusunan; Peraturan daerah.

## Abstract
The country of Indonesia is a country of law. As a state of law, all aspects of life in the social, national  and  state  fields  including  government  must  be  based  on  laws  that  are  in  accordance with  the  national  legal  system.  The  stages  of  planning,  drafting,  discussing,  ratifying  and stipulating,  and  promulgating  are  steps  that  basically  must  be  taken  in  the  Formation  of Legislation.  However,  these  stages  are  certainly  carried  out  in  accordance  with  the  needs  or conditions as well as the type and hierarchy of the legislation. The formation of  a statutory law has  a  philosophy,  and  the  philosophy  that  underlies  the  formation  of  a  draft  law  will  have implications  for  the  steps  taken  to  produce  a  statutory  regulation  that  will  apply.  In  the formation of legislation must pay attention to the principles of law, while the principles of law in the formation of legislation are principles that contain legal values. As for the principles of the formation  of  legislation  consisting  of  2  (two),  namely  the  principles  of  the  formation  of  good legislation,  and the  principles  of  the  contents  of the laws  and  regulations,  these  two  principles are very urgent / important to be applied, because the principle / these principles or principles are the foundation or foundation for the birth of legal norms. The legal norm  contained in each regional  regulation  is  the  concretization  of  a  principle,  so  that  if  the  formation  of  a  regional regulation does not apply the two principles mentioned above, then the regional regulation will cause  problems  and  can  lead  to  cancellation  and  revocation.  Therefore,  the  application  of  the principles of the formation of legislation is very urgent (important) to be more considered by the legislators (regional regulations).
Keywords: Principles; Formation / Compilation; Local regulation.
Copyright©2019jurnal Restorative Justice. All rights reserved

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Indonesia  sebagai  negara  hukum,  berkewajiban  melaksanakan  pembangunan  hukum nasional  yang  dilakukan  secara  terencana,  terpadu,  dan  berkelanjutan  dalam  sistem  hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat  Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  atas  peraturan  perundang-undangan  yang  baik, dibuat  peraturan  mengenai  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  dilaksanakan dengan  cara  dan  metode  yang  pasti,  baku,  dan  standar  yang  mengikat  semua  lembaga  yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  adalah  pembuatan  Peraturan  Perundang- undangan  yang  mencakup  tahapan  perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  pengesahan  atau penetapan, dan pengundangan. Adapun Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis
yang  memuat  norma  hukum  yang  mengikat  secara  umum  dan  dibentuk  atau  ditetapkan  oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan
Dalam  membentuk  Peraturan  Perundang-undangan  harus  dilakukan  berdasarkan  pada  asas Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  baik  dan  asas  Materi  muatan  Peraturan Perundang-undangan.
Namun  dewasa  ini  banyak  perda  yang  telah  dibatalkan  baik  oleh  eksekutif  maupun yudikatif, adapun alasan pembatalannya  antara lain karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan/atau bertentangan dengan kepentingan umum sehingga tidak dapat dilaksanakan dan tidak dapat berlaku secara efektif dan efisien.
Berdasarkan  hasil  penelitian  Andi  Bau  Inggit  pada  tahun  2016,  sebanyak  3  ribu 1 peraturan daerah(Perda)  telah  dibatalkan  oleh  Menteri  Dalam  Negeri  RI,  hal  ini  bukanlah  peristiwa  yang normal, karena pembatalan ini dilakukan berdasarkan perintah langsung Presiden, bukan melalui mekanisme  yang  diatur  dalam  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemda,  hal  ini  terjadi  karena beberapa faktor, antara lain karena pemerintah pusat memandang banyak peraturan daerah  yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah. MK  memutuskan  mengabulkan  sebagian  para  pemohon. Dari  beberapa  pasal  dan  ayat  yang  diujikan  itu,  MK  hanya  mengabulkan  sepanjang  pengujian Pasal  251  ayat  2,  3,  8,  dan  ayat  4  saja.  Itu  pun  sepanjang  frasa  "...pembatalan  Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan  keputusan  gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat."  Banyak  pihak  menilai  saat  ini jumlah  Perda  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi maupun kepentingan umum masih sangat banyak. Biasanya Perda sejenis itu lazim disebut Perda bermasalah.
Sampai  saat  ini,  masih  banyak  perda  yang  tidak  pro  investasi  dan  bertentangan  dengan peraturan di atasnya. Tak kurang, ribuan perda telah dilebur, direvisi, dan dihapuskan. Anggota Fraksi  Gerindra  ini  juga  menjelaskan,  pemerintah  pusat  memang  perlu  menghargai  kebijakan lokal yang dimiliki oleh setiap daerah.
1 Andi Bau Inggit AR, Hakikat Pengujian Peraturan Daerah Dalam Mewujudkan Tertib Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Disertasi) (Makassar; Fakultas Hukum Unhas, 2017), hal. 235
Namun, bukan berarti pemda terus membentuk perda baru dan menimbulkan pertentangan. "Kadang-kadang,  teman-teman  di  pemerintah  daerah  dan  DPRD  itu  tidak  mengerti.  Untuk  itu, selain evaluasi dan tindakan, Kemendagri juga perlu sosialisasi secara terus menerus," ujarnya. Salah satu Perda yang dinilai bertentangan dengan investasi adalah Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR)  yang  telah  diberlakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Bogor.  Perda  ini  mendapatkan pertentangan  dari  produsen  rokok  dan  distributornya. "Kita  mendukung  semua  hal  yang membuat iklim usaha atau investasi menjadi sehat," kata Riza 2 .
Banyaknya perda bermasalah yang berujung pada dbatalkannya suatu perda adalah pertanda bahwa  dalam  proses  pembentukan  peraturan  daerah  tersebut  tidak  memperhatikan  dan  tidak menjadikan  asas-asas  pembentukan  peraturan  perudang-undangan  sebagai  acuan  dalam menyusun suatu perda, sehingga pembatalan perda tidak dapat dihindari.

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah  landasan  teori  dan  landasan  hukum  asas-asas  pembentukan  peraturan perundang-undangan?
2. Apakah  urgensi  asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dalam pembentukan Perda?

## C. Metode Penelitian
Artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  Normatif,  yaitu  meneliti  norma-norma  hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

## PEMBAHASAN
A. Landasan  teori  dan  landasan  hukum  asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang- undangan
1. Landasan Teori tentang Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuatnya harus menerapkan dasar  pemikiran  yang  melandasi  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  di  samping asas  yang bersifat umum, juga bersifat khusus 3 . Berikut ini beberapa pendapat ahli tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan yakni antara lain:
2 https://nasional.kontan.co.id/news/kemendagri-diminta-tertibkan-perda-yang-bermasalah,  Selasa,  12  Maret 2019 / 14:37 WIta
3 Achmad  Ruslan,  Teori  dan  Panduan  Praktik  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  Di  Indonesia (Yoogyakarta: Rangkang Education, 2013), hal. 126
Montesquieu  mengemukakan  bahwa  hal-hal  yang  dapat  dijadikan  asas-asas  yakni sebagai berikut:
a. Gaya hrs padat (concise) dan  mudah (simple).
b. Istilah yg digunakan bersifat mutlak dan tidak relatif.
c. Hukum  membatasi  diri  pd  hal-hal  yg  riil  dan  actual,  menghindarkan  sesuatu  yang metaforik & Hipotetik.
d. Hukum hendaknya tdk halus,krn hkm dibentuk untuk rakyat.
e. Hukum  hendaknya  tidak  merancukan  pokok  masalah  dengan  pengecualian, pembatasan,  atau  pengubahan,  gunakan  semua  itu  hanya  apabila  benar-benar diperlukan.
f. Hukum hendaknya tidak bersifat argumentatif/dapat diperdebatkan.
g. Lebih  dari  itu  semua,  pembentukan  hukum  hendaknya  dipertimbangkan  masak- masak  dan  mempunyai  manfaat  praktis,  dan  hndaknya  tidak  mensyaratkan  sendi- sendi  pertimbangan  dasar,  keadilan  dan  hakikat  permasalahan;  sebab  hukum  yg lemah, tidak perlu dan tidak adil akan membawa seluruh sistem perundang-undangan kepada nama jelek dan menggoyahkan kewibawaan negara 4 .
Selanjutnya,  Lon  L.  Fuller  memandang  dari  sudut  pembentuk  peraturan  perundang- undangan,    melihat  hukum  sebagai  alat  untuk  mengatur  masyarakat.  Tujuan  pembentuk peraturan  perundang-undangan  akan  berhasil  apabila  ia  sampai  pada  dtingkat  tertentu memperhatikan asas-asas yang diambilnya principles of legality yaitu:
a. Tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yg bersifat ad-hoc
b. Peraturan yang sudah dibuat harus diumumkan
c. Tidak boleh ada peraturan berlaku surut oleh karena jika ditolak tidak dapat menjadi pedoman tingkah laku.
d. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti.
e. Suatu  sistem  tidak  boleh  mengandung  peraturan-peraturan  yang  bertentangan  satu sama lain.
f. Perauran tidak boleh mengandung tuntutan yg melebihi apa yang dapat dilakukan.
g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi.
4 Ibiid, hal. 127
h. Harus ada kecocokan antara peraturan yg diundangkan dgn pelaksanaannya.
Kedelapan  asas  tersebut  lebih  dari  sekedar  persyaratan  adanya  suatu  sistem  hukum melainkan  memberikan  pengkualifikasian  terhadap  sistem  hukum  yang  mengandung moralitas tertentu 5 .
Adapun  I.C.  van  der  Vlies  membagi  asas  dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  yang  patut  (Beginselen Van  behoolijke  rejel  geving )  ke  dalam  asas  formal  dan materiil 6 yaitu:
Asas-asas Formal meliputi :
a. Asas tujuan yg jelas
b. Asas Organ/lembaga yang tepat
c. Asas Perlunya Pengaturan
d. Asas Dapat Dilaksanakan
e. Asas Konsensus
Asas-asas Materiil meliputi:
a. Asas terminologi dan sistematika yg benar
b. Asas dapat dikenali
c. Asas Perlakuan yg sama dalam hukum
d. Asas Kepastian Hukum
e. Asas Pelaksanaan hukum yang sesuai dengan keadaan individu
Pendapat I.C. van der Vlies ini tidak begitu berbeda jauh dengan rumusan A. Hamid S.  Attamimi,  beliau  merumuskan  asas-asas  yang  khuus  bagi  perundang-undangan Indonesia  yang  disebutnya  sebagai  asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang- undangan Indonesia yang patut. Asas-asas tersebut sebagai berikut:
Asas-asas Formal, dengan perincian:
a. Asas tujuan yg jelas
b. Asas perlunya pengaturan
c. Asas Organ/Lembaga yang tepat
d. Asas materi muatan yang tepat
e. Asas dapat dikenali
5 Satjipto Rahardjo,  Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 51-52
6 Maria  farida  Indrati  Soeprapto,  Ilmu  Perundang-undangan;  Dasar-Dasar  dan  Pembentukannya(Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998), hal. 96-97.
Asas-Asas yang Material, dengan perincian:
a. Asas sesuai dengan cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental negara
b. Asas sesuai dengan Dasar Hukum Negara
c. Asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas hukum; dan
d. Asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, merupakan  asas-asas  umum  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku bagi Indonesia, termasuk pula pembentukan peraturan daerah di Indonesia.
2. Pengaturan Hukum Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Secara  umum  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011  memuat  materi-materi  pokok yang disusun  secara sistematis  sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang- undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan  Perundangundangan;  penyusunan  Peraturan  Perundang-undangan;  teknik penyusunan  Peraturan  Perundang-undangan;  pembahasan  dan  pengesahan  Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah  Provinsi dan Rancangan  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota;  pengundangan  Peraturan  Perundang- undangan;  penyebarluasan;  partisipasi  masyarakat  dalam  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan;  dan  ketentuan  lain-lain  yang  memuat  mengenai  pembentukan Keputusan  Presiden  dan  lembaga  negara  serta  pemerintah  lainnya.  Adapun  ketentuan tentang Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Pasal 5 dan 6  UU No. 12/2011.
Pasal 5 menentukan bahwa Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
a.kejelasan tujuan;
b.kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c.kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d.dapat dilaksanakan;
e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.kejelasan rumusan; dan
g.keterbukaan.
Adapun Penjelasan asas-asas dalam Pasal 5 tersebut, yaitu sebagai berikut:
a. “asas  kejelasan  tujuan”  adalah  bahwa  setiap  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
b. “asas  kelembagaan  atau  pejabat  pembentuk  yang  tepat”  adalah  bahwa  setiap  jenis Peraturan  Perundang-undangan  harus  dibuat  oleh  lembaga  negara  atau  pejabat Pembentuk  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berwenang.  Peraturan  Perundang- undangan  tersebut  dapat  dibatalkan  atau  batal  demi  hukum  apabila  dibuat  oleh lembaga negara atau pejabat yang tidakberwenang.
c. “asas  kesesuaian  antara  jenis,  hierarki,  dan  materi  muatan”  adalah  bahwa  dalam Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  harus  benar-benar  memperhatikan materi  muatan  yang  tepat  sesuai  dengan  jenis  dan  hierarki  Peraturan  Perundang- undangan.
d. “asas  dapat  dilaksanakan”  adalah  bahwa  setiap  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e. “asas  kedayagunaan  dan  kehasilgunaan”  adalah  bahwa  setiap  PeraturanPerundang- undangan  dibuat  karena  memang  benar-benar  dibutuhkan  dan  bermanfaat  dalam mengaturkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f. “asas  kejelasan  rumusan”  adalah  bahwa  setiap  Peraturan  Perundang-undanganharus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika,  pilihankata  atau  istilah,  serta  bahasa  hukum  yang  jelas  dan  mudah dimengerti  sehingga  tidak  menimbulkan  berbagai  macam  interpretasi  dalam pelaksanaannya.
g. “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai  dari  perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  pengesahan  atau  penetapan,  dan pengundangan  bersifat  transparan  dan  terbuka.  Dengan  demikian,  seluruh  lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam PembentukanPeraturan Perundang-undangan.
Adapun  ketentuan  Pasal  6  ayat  (1),  Bahwa  Materi  muatan Peraturan  Perundang- undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan;  e.  kenusantaraan;  f.  bhinneka  tunggal  ika;  g.  keadilan;  h.  kesamaan
kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
Selanjutnya ketentuan Pasal 6 ayat (2) menentukan bahwa Selain mencerminkan asas sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Peraturan  Perundang-undangan  tertentu  dapat berisi  asas  lain  sesuai  dengan  bidang  hukum  Peraturan  Perundang-undangan  yang bersangkutan.  Dalam  hal  ini,  tentu  Asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  juga  turut diperhatikan.
Adapun Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) yakni  “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk  menciptakan  ketentraman  masyarakat,  “asas  kemanusiaan”  adalah  bahwa  setiap Materi  Muatan  Peraturan  Perundang-undangan  harus  mencerminkan  pelindungan  dan penghormatan  hak  asasi  manusia  serta  harkat  dan  martabat  setiap  warga  negara  dan penduduk Indonesia secara proporsional, “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan  Peraturan  Perundang-undangan  harus  mencerminkan  sifat  dan  watak  bangsa Indonesia  yang  majemuk  dengan  tetap  menjaga  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan  harus  mencerminkan  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat  dalam  setiap pengambilan  keputusan,  “asas  kenusantaraan”  adalah  bahwa  setiap  Materi  Muatan Peraturan  Perundang-undangan  senantiasa  memperhatikan  kepentingan  seluruh  wilayah Indonesia  dan  Materi  Muatan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  dibuat  di  daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  “asas  bhinneka  tunggal  ika” adalah  bahwa  Materi  Muatan  Peraturan  Perundang-undangan  harus  memperhatikan keragaman  penduduk,  agama,  suku  dan  golongan,  kondisi  khusus  daerah  serta  budaya dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara,  dan  “asas  keadilan”  adalah bahwa  setiap  Materi  Muatan  Peraturan  Perundang-  undangan  harus  mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, “asas kesamaan kedudukan dalam hukum  dan  pemerintahan”  adalah  bahwa  setiap  Materi  Muatan  Peraturan  Perundang- undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara  lain,  agama,  suku,  ras,  golongan,  gender,  atau  status  social,  “asas  ketertiban  dan kepastian  hukum”  adalah  bahwa  setiap  Materi  Muatan  Peraturan  Perundang-undangan
harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, “asas  keseimbangan,  keserasian,  dan  keselarasan”  adalah  bahwa  setiap  Materi  Muatan Peraturan  Perundang-undangan  harus  mencerminkan  keseimbangan,  keserasian,  dan keselarasan,  antara  kepentingan  individu,  masyarakat  dan  kepentingan  bangsa  dan negara. Adapun Pasal 6 Ayat (2), bahwa Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain: a. dalam Hukum  Pidana,  misalnya,  asas  legalitas,  asas  tiada  hukuman  tanpa  kesalahan,  asas pembinaan  narapidana,  dan  asas  praduga  tak  bersalah;  b.  dalam  Hukum  Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.
Adapun  ketentuan  UU  No.  23  Tahun  2014  menentukan  bahwa  Materi  muatan Peraturan  Daerah  Provinsi  dan  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  berisi  materi  muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi  khusus  daerah  dan/atau  penjabaran  lebih  lanjut  Peraturan  Perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu materi muatan Perda juga dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah yang memuat materi  muatannya:  penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  dan  Tugas  Pembantuan;  serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Asas  pembentukan  dan  materi  muatan  Perda  berpedoman  pada  ketentuan  peraturan perundang-undangan  dan  asas  hukum  yang  tumbuh  dan  berkembang  dalam  masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## B. Urgensi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda
Berdasarkan  teori  tentang  asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan UU No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya,  dapat kita lihat bersama bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini  termasuk  Perda,  penerapan  asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan merupakan  hal  sangat  penting,  karena  asas-asas/prinsip-prinsip  pembentukan  peraturan perundang-undangan merupakan pijakan dasar bagi lahirnya sebuah norma.
Dari sekian asas  yang dikemukakan oleh beberpa ahli sebagaimana telah di paparkan pada bagian  sebelumnya,  antara  lain  asas  yang  dikemukakan  oleh  Montesquieu  yaitu  Istilah  yg digunakan  bersifat  mutlak  dan  tidak  relatif,  selanjutnya  Lon  L  Fuller  juga  menyebutkan  asas bahwa  Suatu  sistem tidak  boleh  mengandung  peraturan-peraturan  yang  bertentangan  satu  sama lain,  Attamimi  juga  menyebutkan  salah  satu  asas  yakni  Asas  materi  muatan  yang  tepat.  Asas- asas inilah yang kemudian termuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang  menjadi  dasar  bagi  pembentuk  peraturan  perundang-undangan  dalam  hal  ini  perda, sehingga  dapat  membentuk  perda  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip/asas-asas  pembentukan peraturna  perundang-undangan,  karena  asas-asas  ini  merupakan  petunjuk  dalam  membuat peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga diharapkan, hasilnya (Perda) yang dibentuk sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dan  dapat dilaksanakan,  serta  dapat  berlaku  secara  efektif  dan  efisien  karena  sesuai  dengan  kepentingan umum.
Sebagaimana  Bagir  Manan  mengemukakan  bahwa  Perda  yang  baik  hendaknya mencerminkan  aspek  filosofis  yang  berkaitan  dengan  prinsip  bahwa  perda  akan  menjamin keadilan, sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa perda yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah, dan yuridis berkaitan dengan harapan bahwa perda memenuhi dan menjamin kepastian  hukum  seperti  halnya  pembentukan  Undang-undang 7 .  Banyaknya  perda  yang  telah dibatalkan,  menunjukkan  bahwa  dalam  proses  pembentukannya  perda-perda  yang  dibatalkan tersebut tidak menerapkan prinsip-prinsip/asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang  baik  dan  asas  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan,  serta  tidak  memperhatikan AUPB.
Setiap Keputusan dan/atau Tindakan pemerintahan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  berwenang.  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: peraturan perundang-undangan; dan AUPB. Peraturan perundang-undangan meliputi:
a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan
b. peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  dalam  menetapkan  dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
7 Bagir  Manan,  Dasar-dasar  Perundang-undangan  di  Indonesia,  (Yogyakarta:  Gajah  Mada  University  Press,  1991) hal. 14
Adapun AUPB ini meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d.  kecermatan;  e.  tidak  menyalahgunakan  kewenangan;  f.  keterbukaan;    g.  kepentingan  umum; dan h. pelayanan yang baik.
Dengan  demikian  pemerintah  daerah  bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) dalam  membentuk  perturan  daerah,  selain  menerapkan  prinsip-prinsip/asas-asas  pembentukan peraturan  perundang-undangan,  juga  harus  menggunakan  wewenangnya  berdasarkan  pada peraturan  perundang-undangan  dan  Asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik,  sehingga  semua produk  hukum  pemerintah  daerah  berupa  peraturan  daerah akan  senantiasa  bersesuaian  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  sesuai  dengan  kepentingan  umum dan  konsisi  khusus  daerah.  Apabila  hal  ini  terwujud,  maka  suatu  peraturan  daerah  dapat dikatakan berlaku dan efektif secara filosofis, sosiologis dan yuridis.

## PENUTUP
Asas-asas perundang-undangan amat menentukan pembentukan suatu peraturan perundang- undangan  apakah  produknya  antara  lain  berupa  perda  itu  mempunyai  kualitas  yang  baik  atau sebaliknya,  karena  asas-asas  tersebut  merupakan  pijakan  terbentuknya  norma-norma  hukum dalam materi muatan peraturan daerah. Oleh sebab itu perancang peraturan perundang-undangan sudah  selayaknya  mengerti,  memahami  dan  mampu  menerapkan  asas-asas  tersebut  ketika merancang  peraturan  perundang-undangan  (perda),  agar  perda  sebagai  produk  legislasi  daerah mempunyai kualitas yang baik (berkarakter akomodatif).
Selain  menerapkan  prinsip-prinsip/asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan, juga  harus  menggunakan  wewenangnya  berdasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  dan Asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik,  sehingga  semua  produk  hukum  pemerintah  daerah berupa  peraturan  daerah  akan  senantiasa  bersesuaian  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi,  sesuai  dengan  kepentingan  umum  dan  konsisi  khusus  daerah. Apabila hal ini terwujud, maka suatu peraturan daerah dapat dikatakan berlaku dan efektif secara filosofis, sosiologis dan yuridis.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Achmad  Ruslan,  Teori  dan  Panduan  Praktik  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  Di Indonesia (Yoogyakarta: Rangkang Education, 2013).
Andi  Bau  Inggit  AR,  Hakikat  Pengujian  Peraturan  Daerah  Dalam  Mewujudkan  Tertib  Hukum Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  (Disertasi)  (Makassar;  Fakultas  Hukum  Unhas, 2017).
Bagir  Manan,  Dasar-dasar  Perundang-undangan  di  Indonesia,  (Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press, 1991).
Maria farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya(Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998).
Satjipto Rahardjo,  Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006)

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

## Media Internet
Kemendagri  diminta  tertibkan  Perda  yang  bermasalah  https:  //  nasional.  kontan.  co.  id/  news/ kemendagri – diminta – tertibkan - perda-yang-bermasalah