## Journal of Political Issues
Volume 3, Nomor 1, Juli 2021, pp. 49-61 ISSN:2685-7766
Dipublikasi oleh Journal of  Political Issues. Artikel ini dengan akses terbuka. Lisensi CC-BY-NC-SA

## Strategi Advokasi Masyarakat Sipil dalam Mendesak Pembatalan Revisi Regulasi Komisi Pemberantasan Korupsi
M. Ezha Fachriza Roshady 1* , Sri Budi Eko Wardhani 1
1 Departemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 10430, Jakarta-Indonesia
Info Artikel Dikirim: Mei 31, 2021 Diterima: Juli 29, 2021 Dipublikasi: Jul 31, 2021

## Kata Kunci:
Advokasi; KPK; Koalisi Masyarakat Sipil;
Koresponden: M. Ezha Fachriza

## Roshady
Departemen  Ilmu  Politik, Universitas Indonesia
Email: ezhafr@gmail.com

## Sitasi Cantuman:
Roshady,  M.  E.  F  & Wardhani,  S.  B.  E. (2021).
Strategi Advokasi Masyarakat Sipil dalam Mendesak Pembatalan Revisi Regulasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Journal  of  Political  Issues. 3(1);
49-61. https://doi.org/10.33019/jpi.
v3i1.54

## DOI:
https://doi.org/10.33019/jpi. v3i1.54
Lisensi:
Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

## ABSTRAK
Abstract This  study  aims  to  describe  the  strategy  of  civil  society  movements  that  are members of the anti-corruption civil society coalition. This study uses the advocacy theory of  Sheldon  Gen  and  Amy  Conley  Wright.  The  research  method  used  is  qualitative  with primary  data  sources  from  interviews,  and  secondary  data  processing  from  various literatures  relevant  to  this  research.  The  anti-corruption  civil  society  coalition  controls state  power  by  demanding  that  the  government  and  the  DPR  be  accountable  to  the  law and  the  public  by  supporting  the  Corruption  Eradication  Commission  (KPK)  by  not weakening  the  KPK  institutions,  and  increasing  public  awareness  of  important  public issues through advocacy, in this case the discourse on the Law. KPK which was revised by the DPR. In 2019 the momentum for the revision of the KPK Law was successfully carried out  by  the  DPR  together  with  the  Government  so  that  the  advocacy  carried  out  by  the coalition failed. The anti-corruption civil society coalition adopts an advocacy strategy by strengthening a large coalition, lobbying policy makers, conducting academic studies, and labeling,  media  reporting,  and  involving  and  mobilizing  the  public  in  carrying  out movements. Of the five advocacy strategies, in the end, it has strengths and weaknesses to carry out a social movement in influencing the policy on the revision of the KPK Law, but in the end the advocacy strategy carried out by the anti-corruption civil society coalition failed  to  influence  policy  makers  and  in  2019,  the  Law  The  KPK  was  revised  on  17 September 2019.
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi gerakan masyarakat sipil yang  tergabung  dalam  koalisi  masyarakat  sipil  antikorupsi.  Penelitian  ini  menggunakan teori  advokasi  dari  Sheldon  Gen  dan  Amy  Conley  Wright.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  kualitatif  dengan  sumber  data  primer  dari  wawancara,  dan  pengolahan data sekunder dari berbagai berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini. Koalisi masyarakat  sipil  antikorupsi  mengontrol  kekuasaan  negara  dengan  menuntut  pemerintah dan DPR bertanggung jawab kepada hukum dan publik dengan mendukung KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan tidak melemahkan kelembagaan KPK, dan meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu penting publik melalui advokasi, dalam hal ini wacana UU  KPK  yang  direvisi  oleh  DPR.  Pada  tahun 2019  momentum  revisi  UU  KPK  berhasil dilakukan DPR bersama Pemerintah sehingga advokasi yang dilakukan oleh koalisi gagal. Koalisi  masyarakat  sipil  antikorupsi  mengadopsi  strategi  advokasi  dengan  memperkuat sebuah  koalisi  besar,  melobi  pengambil  kebijakan,  melakukan  kajian  akademik,  dan pelabelan,  pemberitaan  media,  dan  melibatkan  serta  memobilisasi  publik  dalam melakukan  gerakan.  Dari  kelima  strategi  advokasi  tersebut,  pada  akhirnya  memiliki  sisi kekuatan  dan  kelemahan  untuk  melakukan  sebuah  gerakan  sosial  dalam  mempengaruhi kebijakan  revisi  UU  KPK  yang  namun  pada  akhirnya  strategi  advokasi  yang  dilakukan oleh  koalisi  masyarakat  sipil  antikorupsi  tidak  berhasil  mempengaruhi  para  pemangku kebijakan  dan  pada  tahun  2019,  UU  mengenai  KPK  telah  direvisi  pada  17  September 2019.

## Tentang:
M. Ezha Fachriza Roshady , merupakan mahasiswa S-2 di Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2021.
Sri  Budi  Eko  Wardhani telah  menyelesaikan  studi  S-3  di  Pasca  Sarjana  Doktoral  Ilmu Politik  Universitas  Indonesia.  Penulis  saat  ini  bekerja  sebagai  Sekretaris  Prodi  Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia.

## PENDAHULUAN
Pembentukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  merupakan  hal  yang  sejalan  dengan setting demokrasi sebagaimana dicita-citakan agenda Reformasi sejak 1998, ketika Indonesia menghadapi  krisis  finansial  yang  berakhir  pada  krisis  multidimensial  menjadi  faktor  utama yang  berkaitan  dengan  pemberantasan  korupsi.  Di  satu  sisi,  ada  usaha  untuk  mendorong terjadinya perubahan karakter kekuasaan dari otoriter menuju demokrasi. Di sisi lainnya, ada upaya  untuk  membangun  rezim  hukum  antikorupsi  dari  berbagai  aspeknya.  Salah  satu  isu utama yang menjadi agenda gerakan reformasi dan sekaligus menjadi perhatian publik adalah pembentukan  pemerintahan  yang  bersih  dan  bebas  dari  KKN  penuntasan  berbagai  kasus korupsi  yang  menjadi  bagian  dari  rezim  otoritarian  Orde  baru,  pembangunan  sistem,  dan upaya  untuk  meminimalisir  berbagai  potensi  korupsi  pada  pemerintahan  yang  akan  datang ( Widjajanto dan Hadjar, 2020 ), oleh karena itu KPK merupakan amanat dari reformasi yang perlu didukung oleh semua pihak, khususnya kelompok masyarakat sipil yang telah berhasil mendorong terbentuknya UU KPK.
Sejak  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  berdiri  pada  tahun  2003  hingga  2018, KPK  telah  memproses  sejumlah  119  kepala  daerah  tersangka  kasus  korupsi;  247  anggota lembaga legislatif yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); 4 orang ketua umum partai politik (parpol); 238 pihak swasta dan 5 kasus  yang melibatkan korporasi  ( Nailufar, 2019 ).   Citra  Indonesia di  mata dunia pun tidak menunjukkan  perbaikan  signifikan  mengenai  pemberantasan  korupsi.  Indeks  Persepsi Korupsi  (IPK)  yang  dipublikasikan  Transparency  International  tahun  2019  menempatkan Indonesia pada peringkat 85 dari total 180 negara, naik sedikit dari tahun 2018 yang berada di peringkat 89. Bahkan di tahun 2020 IPK Indonesia mengalami penurunan angka dengan nilai 37, dan menduduki posisi 102 dari 180 negara yang disurvei oleh Transparency International. Padahal  semangat  cita-cita  Reformasi  pada  1998  bertujuan  untuk  mewujudkan  negara  yang terbebas dari berbagai praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagai  fokus agenda utama.
Usulan  untuk  merevisi  UU  KPK  pada  2019  bukan  merupakan  fenomena  yang  baru pertama  kali  terjadi,  akan  tetapi  telah  ada  sejak  periode  kedua  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono menjabat  di  tahun 2010. Menurut studi Permata ( 2017 ), sejak usulan revisi UU KPK  pada  tahun  2010  hingga  tahun  2016  digulirkan  oleh  DPR  maupun  Pemerintah,  salah satu  kelompok  masyarakat  sipil  ( Civil  Society )  yang  gencar  menolak  revisi  UU  KPK  salah satunya ialah ICW (Indonesia Corruption Watch). ICW pada tahun 2010 melakukan berbagai upaya dalam hal mengadvokasi penolakan terhadap wacana revisi UU KPK bersama dengan berbagai  kelompok  masyarakat  yang  melakukan  gerakan  kolektif  dengan  nama  Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi ( Permata, 2017 ). Strategi advokasi dengan membangun koalisi agar dapat saling berkoordinasi, serta bertukar pikiran dengan individu atau organisasi  yang memiliki kesamaan tujuan dikemukakan oleh Gen dan Wright ( 2013 ), Koalisi dibentuk juga untuk membangun legitimasi publik terhadap isu yang diadvokasikan. Koalisi tersebut telah terbentuk  sejak  fenomena  kasus  KPK  dengan  Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri)  atau yang  dikenal  dengan  fenomena “Cicak Versus  Buaya”. Kehadiran  Koalisi  masyarakat  sipil antikorupsi  bertujuan  untuk  menolak  revisi  UU  KPK  karena  dianggap  salah  satu  bentuk pelemahan terhadap KPK secara kelembagaan ( Permata, 2017 ).
Wacana  pertama  sejak  2010  memiliki  dinamika  cukup  panjang,  misalnya  pada  16 Desember 2011 DPR menyepakati 644 RUU termasuk RUU KPK yang menjadi pembahasan dalam  agenda  program  prioritas  legislasi  nasional  (prolegnas)  tahun  2012.  Pada  4  Oktober 2012 Komisi III DPR sepakat melanjutkan revisi UU KPK. Kemudian pada 16 Oktober 2012 kesepakatan itu berakhir dengan putusan Panitia Kerja (Panja) revisi UU KPK akibat desakan oleh  kelompok  masyarakat  sipil,  sehingga  beberapa  Fraksi  DPR  yang  sebelumnya mendukung  revisi,  setelah  terjadinya  gerakan  dari  kelompok  masyarakat  sipil  berubah
menjadi  menolak.  Sidang  paripurna  berlangsung  dengan  putusan  yaitu  revisi  UU  KPK dibatalkan ( Rastika, 2019 ).
Pada  era  pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo,  tepatnya  23  Juni  2015,  diadakan  rapat paripurna  DPR  untuk  memasukkan  kembali  revisi  UU  KPK  ke  prolegnas.  Namun  pada  7 Oktober  2015  terdapat  penolakan  oleh  KPK  terkait  wacana  DPR  yang  akan  memasukkan kembali  agenda  revisi  UU  KPK  ke  prolegnas,  bahkan  Ketua  KPK  Agus  Rahardjo mengancam  akan  mengundurkan  diri  jika  wacana  tersebut  tetap  dilanjutkan  DPR  maupun Pemerintah.  Sehingga  pada  11  Februari  2016  ada  pembatalan  agenda  rapat  di  DPR  untuk membahas  revisi  UU  KPK  dikarenakan  Fraksi  Gerindra  dan  Demokrat  menolak  wacana tersebut.  Ketika  muncul  wacana  revisi,  koalisi  melakukan  berbagai  upaya  dalam memobilisasi  publik  menjadi  sebuah  gerakan.  Misalnya  pada  wacana  revisi  UU  KPK  tahun 2015, Koalisi Masyarakat Sipil melakukan beberapa aksi mobilisasi publik, di antaranya aksi membangun  ‘Museum  KPK’  (8  Oktober  2015);  Aksi  Kentongan  (16  Februari  2016); memberikan  replika  korek  kuping  raksasa  kepada  anggota  DPR  RI  dari  Fraksi  Gerindra Martin Hutabarat (17 Februari 2016); aksi damai menolak rencana revisi UU Nomor 30 tahun 2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (22  Februari  2016);  dan mengumpulkan tanda tangan Guru Besar pada 21 Februari 2016 ( Permata, 2017 ).
Pada 10 Januari 2017, DPR menetapkan prolegnas yang terdiri atas 50 RUU. Namun, revisi UU KPK tidak termasuk di dalamnya karena Pemerintah menyatakan akan menarik diri dari pembahasan jika revisi bertujuan untuk memperlemah KPK. Komitmen tersebut muncul pada  15  Februari  2018  melalui  Bambang  Soesatyo  selaku  Ketua  DPR  yang  memastikan bahwa  DPR  tidak  akan  mendorong  rekomendasi  revisi  UU  KPK.  Akan  tetapi  setahun setelahnya komitmen tersebut dilanggar. Pada 2019, wacana revisi UU KPK secara tiba-tiba, tanpa  sepengetahuan  koalisi  masyarakat  sipil  antikorupsi,  dilakukan  proses  pembahasan secara cepat  dalam kurun waktu  14 hari sejak wacana mengemuka hingga disahkan melalui Rapat  Paripurna DPR RI  pada 17 September 2019. Revisi atas UU Nomor 30 Tahun 2002 telah disepakati DPR bersama Pemerintah. Revisi tersebut terjadi di tengah protes keras dari berbagai kelompok masyarakat, salah satunya ialah koalisi masyarakat sipil antikorupsi yang terdiri  dari  berbagai  elemen,  di  antaranya  Indonesia  Corruption  Watch  (ICW),  Yayasan Lembaga  Bantuan  Hukum  Indonesia  (YLBHI),  Pusat  Studi  Hukum  Kebijakan  (PSHK), Kelompok  Mahasiswa  dan  Pelajar  hingga  berbagai  akademisi  dan  lembaga  dari  berbagai perguruan tinggi di Indonesia ( Fahmilda & Prastiyono, 2019 ).
Perdebatan  pada  tahun  2019  bagi  koalisi,  pelemahan  terhadap  KPK  terdapat  di  dalam point  draft  usulan  perubahan  UU  KPK  yang  diusulkan  oleh  DPR,  yaitu  melalui  berbagai pasal  yang dianggap bukan untuk  memperkuat  KPK, akan tetapi  kebalikannya. Hal  tersebut tercantum  pada  draft  rancangan  revisi  UU  KPK  yang  menjelaskan  bahwa  KPK  masuk  ke dalam  struktur  kekuasaan  eksekutif,  hal  tersebut  justru  akan  memperlemah  independensi KPK  yang  seharusnya  menjadi  lembaga  yang  independen  terlepas  dari  struktur  kekuasan negara.  Hadirnya  kelembagaan  baru  seperti  Dewas  KPK  yang  memiliki  kewenangan berlebih, kewenangan KPK untuk menerbitkan SP3, Alih Status Pegawai KPK menjadi ASN hingga  menutup  kemungkinan  KPK  membentuk  lembaga  perwakilan  di  daerah,  padahal kasus  korupsi  besar  banyak  ditemukan  hingga  ke  berbagai  daerah  di  seluruh  Indonesia ( Ramadhana  &  Oktaryal,  2020 ).  Atas  dasar  permasalahan  tersebut,  kelompok  masyarakat sipil membentuk aksi kolektif dalam mendesak DPR dan Pemerintah untuk membatalkan niat untuk merevisi UU KPK dengan melakukan gerakan sosial.
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  diuraikan,  maka  penulis  mengangkat  tema tersebut untuk dilakukan telaah lebih dalam, menggali informasi mendalam dan menganalisa sejauh  mana  Koalisi  Masyarakat  Sipil  Antikorupsi  berusaha  bergerak  dalam  mengadvokasi desakan  untuk  membatalkan  revisi  UU  KPK  pada  tahun  2019.  Penelitian  ini  juga  memiliki tujuan  untuk  mengetahui  strategi  advokasi  yang  dilakukan  oleh  kelompok  masyarakat  sipil yang tergabung dalam sebuah kekuatan  gerakan  kolektif  yaitu  koalisi  antikorupsi,  selain itu
penelitian  ini  mengidentifikasi  kelompok  masyarakat  sipil  sebagai  kelompok  penekan  yang berada  di  luar  pemerintahan  dalam  mempengaruhi  segala  bentuk  proses  legislasi  yang dilakukan oleh pemangku kebijakan dalam hal ini legislasi mengenai pemberantasan korupsi yang hari ini masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Atas dasar permasalahan tersebut, peneliti mencoba merumuskan pertanyaan yaitu: Bagaimana strategi advokasi yang dilakukan koalisi  masyarakat  sipil  antikorupsi  pada  tahun  2019  dalam  mendesak  pembatalan  revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

## METODE PENELITIAN
Metode kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, dengan menggunakan metode kualitatif tujuan dan kebutuhan penelitian ini dapat terpenuhi. Creswell memaparkan bahwa  untuk  menjawab  pertanyaan  “Bagaimana”  kecocokan  untuk  dapat  memaknai penyebab  sebuah  kondisi  atau  peristiwa  politik  yang  terjadi  ( Creswell,  2010 ).  Peneliti mengumpulkan  berbagai  data  antara  lain  data  primer  dan  data  sekunder,  data  primer didapatkan  melalui  proses  wawancara  yang  peneliti  lakukan  dengan  para  narasumber  yang berkaitan dengan topik permasalahan penelitian, kemudian direkam dan dicatat oleh peneliti ( Sarwono, 2006 ). Teknik analisis yang digunakan menjelaskan data yang diperoleh dari hasil wawancara sebagai  data  primer,  yang selanjutnya  direduksi dan dimasukkan ke dalam pola, kategori, fokus, atau tema tertentu yang sesuai ( Faisal, 2010 ).
Setelah  memperoleh  data  mengenai  permasalahan  dan  strategi  advokasi  yang dilakukan oleh koalisi dalam melakukan penolakan terhadap revisi UU KPK, maka dianalisis menggunakan  teori  mengenai  advokasi  gerakan.  Metode  penentuan  responden  dalam wawancara  yang  digunakan  ialah  teknik  kesesuaian,  yaitu  teknik  pemilihan  informan  yang dianggap sesuai oleh peneliti ( Sarwono, 2006 ).  Informan dalam hal  ini tentunya pihak  dari koalisi  masyarakat  sipil  antikorupsi  seperti Kurnia Ramadhana sebagai  Divisi Hukum ICW, Asfinawati  Direktur  YLBHI,  Bivitri  Susanti  dari  PSHK,  Wawan  Suyatmiko  dari Transparancy  International  Indonesia  (TII).  Selanjutnya  merupakan  data  sekunder  dengan melalui  studi  dokumen,  yaitu  dengan  mengumpulkan  data  atau  informasi  dengan  cara membaca  surat,  pengumuman,  ikhtisar  rapat,  pernyataan  tertulis  kebijakan  tertentu,  dan berbagai  bahan  penelitian  lain  ( Sarwono,  2006 ).  Berbagai  dokumen  tersebut  dapat  berupa koran  cetak  maupun  elektronik,  laporan  kantor,  makalah;  ataupun  dokumen  privat  seperti buku harian, diary , surat, email ( Creswell, 2010 ). Contoh dokumen-dokumen yang digunakan diantaranya berupa pasal-pasal yang terkandung di dalam UU. Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK  serta  perubahan  keduanya  UU.  Nomor  19  tahun  2019,  dan  juga  bentuk  dokumen lainnya yang berguna untuk menambah dan memperkuat data-data yang tidak diperoleh dari observasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Koalisi masyarakat sipil antikorupsi memperjuangkan tuntutan dalam upaya mendesak revisi UU  KPK  tidak  dilakukan  dengan  melakukan  beberapa  strategi  advokasi.  Adapun  urutan strategi advokasi yang dilakukan koalisi terhadap revisi UU KPK sejalan dengan pendekatan teori  advokasi  masyarakat  sipil  yang dikemukakan oleh Gen  & Wright  ( 2013 )  yaitu dengan melakukan  penelitian  atau  kajian  akademik;  melakukan  lobi  dan  membangun  hubungan dengan pembuat kebijakan; membangun framing ; melakukan liputan media; serta kelompok masyarakat sipil yang tergabung ke dalam koalisi mencoba untuk memperluas jejaring dalam melakukan  gerakan  sosial  sebagai  salah  satu  strategi  advokasi  dalam  menolak  usulan  revisi UU KPK pada tahun 2019.

## Melakukan Kajian atau Analisis Kebijakan
Strategi  advokasi  yang  dilakukan  koalisi  terhadap  revisi  UU  KPK  yang  pertama  ialah melakukan  penelitian  atau  analisis  kebijakan.  Selain  melobi  pemerintah,  koalisi  juga melakukan  penelitian  atau  analisis  kebijakan.  Hal  ini  sejalan  penelitian  Ridwan  ( 2012 ), dimana tipe LSM advokasi yang kesibukan utamanya adalah membuat pengumpulan data dan riset terhadap isu korupsi dan dilanjutkan dengan melobi pemerintah dan media.
Dalam hal ini Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi membuat kajian revisi UU KPK, yang  didalamnya  menemukan  poin-poin  yang  lebih  mendorong  upaya  pelemahan  KPK daripada memperkuat KPK. Kajian yang dilakukan oleh koalisi tentu mengundang para ahli ( expert) untuk  dihadirkan  dalam  mengkritisi  revisi  UU  KPK.    Isi  dari  kajian  tersebut  ialah analisis hukum terkait kebijakan dalam hal ini revisi UU KPK serta impilkasinya jika revisi undang-undang KPK disahkan, dan pernyataan sikap koalisi masyarakat sipil mengenai revisi UU KPK. Kajian berbentuk policy paper dan policy brief .  Sebagaimana yang dilakukan oleh TII yang masuk ke dalam NGO yang tergabung ke dalam koalisi bahwa TII bekerja di dalam koalisi dan mendukung dari sisi kajian :
“Ketika  revisi  UU  KPK  bergulir,  kita  melakukan  berbagai  kajian,  riset  dan sebagainya.  Kemudian  kajian  riset  itu  digunakan  dasar  oleh  kawan-kawan  yang  lain untuk mengorganisir kelompok-kelompok yang lain untuk terlibat lebih inklusif, atau dengan  ICW misalnya  yang  advokasi  di  bagian  media gitu  ya, atau mungkin  teman- teman  jaringan  player  yang  ikut  melakukan  pembelaan,  bagi  beberapa  staf  personel dan sebagainya saat dilakukan kriminalisasi. Jadi TI lebih kearah membuat kajian atau riset  terkait bagaimana revisi UU KPK, dan tentunya karena kami fokusnya di  riset, kami juga banyak bekerja sama dengan pusat kajian, Pusat kajian antikorupsi (Pukat UGM),  pusat  kajian  konstitusi  (Pusako  Andalas)  dan  sebagainya  terkait  hal  ini.” (Wawancara Wawan Suyatmiko 18 Maret 2021).
Ketika  ingin  melakukan  kajian  terhadap  permasalahan  revisi  UU  KPK,  koalisi masyarakat sipil antikorupsi sempat mengalami kendala untuk mendapatkan draft rancangan revisi.  Kemudian  meminta  pada  KPK  yang  juga  tidak  mendapatkan  secara  resmi  draft  dari DPR,  dan  Kemenkumham  untuk  mencari  draft  tersebut,  sebagaimana  dikatakan  Direktur Transparancy International Indonesia :
“Koalisi masyarakat sipil sendiri dalam melakukan kajian draft yang beredar, karena sejujurnya  bahkan  KPK  sendiri  saja  tidak  mendapatkan  draft  resmi  dari  DPR  dan Kemenkumham, sehingga kami koalisi dan juga dengan KPK, karena KPK waktu itu masuk dalam kualifikasi, bahkan walaupun dia lembaga negara masuk dalam koalisi, sehingga  kami  mendesak,  mendorong  KPK  untuk  mencari  draftnya,  karena bagaimanapun juga draft ini  yang penting.  Kemudian kami melakukan kajian begitu ya,  kajian-kajian  dan  kemudian  dari  kajian-kajian  ditemukan  sejumlah  pasal  yang melemahkan. Kalau menurut kajian baik itu dari berbagai sumber termasuk dalam TI, Pukat  dan  KPK  sendiri  tuh  menemukan  ada  26  pasal  yang  melemahkan  KPK  atau yang mengubah KPK menjadi tidak powerfull lagi, sehingga dari situ kita melakukan kajian yang lebih detail dan mengadvokasikan bahwa itulah yang membuat KPK hari ini  menjadi  tidak  se- power yang  sebelum  direvisi ” (Wawancara  Wawan  Suyatmiko 18 Maret 2021).

## Melakukan Lobi dengan Pemerintah dan DPR
Strategi  advokasi  selanjutnya  yang  dilakukan  koalisi  masyarakat  sipil  antikorupsi  yaitu melakukan lobi kepada Anggota DPR Periode 2014 – 2019 khususnya di Komisi III, seperti Trimedya  Pandjaitan  (Fraksi  PDI-Perjuangan).  Selain  itu  koalisi  juga  melakukan  audiensi serta  membangun  hubungan  komunikasi  dengan  pemerintah  melalui  Kementerian  Hukum
dan  HAM  mengenai  penolakan    terhadap  revisi  UU  KPK  yang  diinisiasikan  oleh  DPR  RI pada tahun 2019.
“Iya,  kita  menggunakan  itu  (berkomunikasi  ke  Pemerintah),  kita  bertemu  dengan beberapa orang membahas capim, soal revisi, tapi ngga berbuah apa-apa. Jadi mereka juga  tidak  bisa  bergerak  banyak  dan  jaringannya  NGO  itu  kan  bukan  key  person dalam  partai  politik,  karena  itu  ketua  umum.  Jadi  mungkin  keinginan  kita  sama  ya, tapi  tidak  punya  kekuatan  untuk  melawan  itu.”  (Wawancara  dengan  Kurnia Ramadhana (ICW) pada 3 Maret 2021).
Hal  senada  juga  diungkapkan  Perwakilan  TII  yang  juga  terlibat  di  dalam  koalisi, bahwa pertama koalisi telah melakukan berbagai upaya berkomunikasi dengan pihak-pihak di dalam maupun di luar pemerintahan, namun pola komunikasi hanya sebatas di lingkup kecil jejaring  anggota  DPR  yang  dimiliki  oleh  koalisi  saja  dan  umumnya  para  anggota  DPR tersebut ialah mantan aktivis dari kelompok masyarakat sipil, bukan kepada pimpinan partai politik.  Selain  itu  koalisi  masyarakat  sipil  antikorupsi  sangat  menyayangkan  orientasi  yang dimiliki oleh para mantan aktivis  yang kini menduduki posisi di eksekutif maupun legislatif telah minim idealisme untuk turut melakukan penolakan terhadap revisi UU KPK.
“Hari ini ketika KPK dilemahkan mereka cukup diam saja, enggak banyak bergerak, dengan  alasan  kami  kalah,  jadi  benar  mereka  sudah  tunduk  pada  oligarki.  Akhirnya mentoknya mereka akan bilang ada oligarki yang baik, ada oligarki yang jelek. Bilang saja  orientasinya  sudah  ke  kekuasaan,  selesai.  Jadi,  sudah  tidak  usah  lagi  membawa nama-nama mantan aktivis gitu loh” (Wawancara dengan Wawan Suyatmiko pada 18 Maret 2021).
Pasca disahkannya revisi UU No. 30 Tahun 2002 yang bertepatan pada 17 September 2019 terdapat aksi dari kelompok mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) yang reaktif untuk mendaftarkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait direvisinya UU  KPK.  Namun,  menurut  salah  satu  mahasiswa  FH  UI  memberikan  keterangan  pada penulis bahwa ia sempat disarankan oleh seorang pegiat antikorupsi dari ICW untuk menunda proses judicial review ke MK dikarenakan koalisi masyarakat sipil antikorupsi ingin mencoba melakukan lobi politik kepada Presiden untuk mengeluarkan Perppu terkait pengesahan revisi UU KPK yang terjadi 17 September 2019.
“Jadi  saat  itu  kita  menyuarakan  Perppu  ke  Presiden,  karena  itu  sudah  disahkan  dan tinggal  diundangkan  tanggal  17  Oktober.  Presiden  mengundang  berbagai  tokoh hukum, itu ada puluhan orang ada beberapa mantan pimpinan KPK juga dan sempat mengutarakan, ingin mengeluarkan Perppu. Maka dari itu strategi kami kemarin tidak langsung mengajukan JR, agar Presiden tidak punya legitimasi untuk menolak Perppu tersebut. Ternyata ada teman-teman mengajukan JR ke MK, iya kita ya ngga sepakat dengan  strategi  mereka.  Jadi  dugaan  kita  benar,  ketika  mereka  daftarkan  JR  itu,  itu langsung direspon oleh pemerintah tidak perlu lagi Perppu karena sudah ada yang JR, kita kembalikan ke persidangan di MK.”(Wawancara dengan Kurnia Ramadhana).
Dalam  melakukan  strategi  advokasi,  koalisi  masyarakat  sipil  antikorupsi  sulit membendung pola gerakan yang juga dilakukan oleh masyarakat secara luas. Contohnya dari kalangan Mahasiswa FH UI yang telah reaktif mendaftarkan judicial review revisi UU KPK ke  MK,  padahal  secara  teknis  belum  ada  penomoran  terhadap  revisi  UU  KPK,  sehingga
membuat kurang terkoordinasinya antara gerakan koalisi dengan gerakan masyarakat di luar koalisi.
“Iya,  berarti  kita  tidak  bisa  kontrol,  karena  menjadi  isu  nasional.  Salah  satu kelemahan koalisi, karena susah kan ya kalau kita kontrol. Kalau dikontrol anak-anak UI atau masyarakat biasa misalnya, atau pemerintah menyiapkan pemohon-pemohon tertentu agar bisa menjadi legitimasi mereka. Kita sudah mengingatkan persuasi, tapi ternyata mereka tetap bersikeras.” (Wawancara dengan Kurnia Ramadhana).
Pada  usulan  revisi  UU  KPK  tahun  2019  ruang  gerak  koalisi  untuk  membangun komunikasi  dengan  legislatif  dan  eksekutif  sangat  dibatasi,  tidak  adanya  undangan  rapat dengar pendapat dan proses kilat yang dilakukan oleh DPR RI membuat koalisi tidak mudah untuk  mendesak  dan  melobi  pihak  DPR  yang  sengaja  tidak  melibatkan  peran  serta  koalisi masyarakat sipil agar upaya untuk menggoalkan revisi UU KPK berjalan dengan mulus tanpa ada  hambatan,  hal  ini  menjadi  pembeda  dari  strategi  advokasi  yang  dilakukan  oleh  koalisi pada usulan revisi UU KPK tahun-tahun sebelumnya.

## Melakukan Framing
Selain  melobi  pemerintah  dan  DPR,  koalisi  masyarakat  sipil  antikorupsi  yang  terdiri  dari berbagai  kelompok  masyarakat  sipil  yang  bergerak  sebagai  LSM  advokasi  juga  melakukan lobi atau membangun hubungan dengan media. Mengacu kepada McAdam dan Snow ( 1997 ) fungsi  dari frame untuk dapat memahami suatu peristiwa atau keadaan, yaitu mengorganisasi pengalaman dan memandu tindakan, baik individu atau kolektif. Sebagai pemahaman, frame merupakan tindakan kolektif yang memusatkan perhatian pada situasi tertentu yang dianggap bermasalah,  membuat  atribusi  mengenai  siapa  atau  apa  yang  harus  disalahkan,  dan  dengan kata lain, fungsi utama frame dalam tindakan kolektif merupakan bagian dari usaha pengikut gerakan untuk menegosiasikan pemahaman tentang beberapa kondisi atau situasi bermasalah yang mereka definisikan sebagai kebutuhan akan perubahan, keterkaitan mengenai siapa atau apa yang harus disalahkan, ungkapkan beberapa pengaturan alternatif, dan dorong orang lain untuk  bertindak  secara  bersamaan  untuk  mempengaruhi  perubahan  ( Benford  dan  Snow, 2000 ).
Terkait  revisi  UU  KPK  tahun  2019,  pesan  yang  di- framing oleh  koalisi  masyarakat sipil  antikorupsi  adalah  telah  terjadinya  upaya  untuk  melemahkan  lembaga  pemberantasan korupsi  melalui  revisi  undang-undang  yang  akan  disahkan  DPR  bersama  Pemerintah.  Bagi koalisi terdapat 6 permasalahan yang telah penulis jelaskan sebagai pengantar dalam bab ini. Kemudian pada saat revisi UU KPK tahun 2019, koalisi turut membentuk hashtag dukungan seperti  #SaveKPK  dan  #reformasidikorupsi  untuk  dapat  dipublikasikan  ke  masyarakat  luas. Tujuan framing dengan  menggunakan hashtag, agar  dapat  diterima  publik  secara  mudah. Mengapa  menggunakan  redaksi  #reformasidikorupsi,  karena  pada  era  Reformasi  ini  agenda pemberantasan  korupsi  telah  mengalami  kemunduran,  melemahkan  KPK  adalah  tindakan yang  tidak  sejalan  dengan  semangat  cita-cita  reformasi  yang  digaungkan  oleh  para  aktivis tahun 1998.
Dalam  melakukan framing gerakan,  koalisi  tidak  ingin  membesar-besarkan  nama forum  koalisi  masyarakat  sipil  antikorupsi  yang  menjadi  wadah  mereka  dalam  melakukan langkah advokasi, hal tersebut bertujuan dapat mudah digunakan oleh publik agar mau turut serta terlibat terhadap isu ini dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di antara kelompok masyarakat yang juga ingin turut serta mendesak revisi UU KPK untuk dibatalkan.
“Kalau saya sih justru melihat sebenarnya dahulu kenapa sebagai koalisi tidak terlalu dibesar-besarkan, karena ingin isu ini jadi milik semua orang, makanya yang dibesar- besarkan  adalah  tagar  #reformasidikorupsi.  Jadi  kami  justru  merasa,  kalau  nama
koalisi yang dibesarkan, maka nanti jadinya tidak ada rasa kepemilikan. Jadi mungkin kawan-kawan  yang  mengorganisir  Gejayan  Memanggil,  saya  kan  bukan  anggota koalisi  jadi  kayak  struktural  banget  gitu  loh.  Jadi  kita  justru  menginginkan  koalisi cair,  jadi  kalaupun  ada  yang  muncul,  itu  dibiarkan  muncul  sendiri-sendiri  bahkan tidak  hanya  dari  LBH,  ICW  bahkan  Irma  dari  Efek  Rumah  Kaca  jalan  sendiri  juga, mereka  bikin  juga  ya  banyak  tuh  sebenarnya  mereka.  Terus  kan  wartawan  jalan sendiri  juga,  tapi  yang  jelas  waktu  itu  memang  kami  sengaja  tidak  mau  memonopli. Bahwa  kami  loh  koalisi  yang  ngerjain  ini,  itu  karena  kalau  dimonopoli  nanti  malah isunya nggak bisa, nggak bisa diambil sama semua orang jadi inklusif gitu. Akhirnya masing-masing  bebas  aja  walaupun  kami  tetep  rapat  tetep  berkabar  di WhatsApp group .” (Wawancara dengan Bivitri Susanti (PSHK), 5 Maret 2021).
Pada  wacana  revisi  UU  KPK  tahun  2019  sempat  timbul framing bahwa  KPK  telah disusupi  kelompok  Taliban  dan  beberapa hashtag yang  digunakan  seolah-olah  KPK  telah melakukan tindakan yang kurang profesional atau sewenang-wenang. Hal tersebut dilakukan di  jagad  sosial  media  maupun  tokoh-tokoh  pendukung  pemerintah  dan  melalui  pemberitaan tersebut sempat membuat gaduh publik. Ketika ditanyakan efektif atau tidaknya framing yang dilakukan oleh koalisi, Direktur Yayasan LBH Indonesia Asfinawati mengatakan:
“Kalau melihat publik yang bergerak itu kan efektif sekali meskipun pertarungannya menurut saya bukan pada rilis resmi itu, pada akhirnya. Tapi di media sosial ya karena sebetulnya  publik  itu  terutama  yang  kelas  menengah  ke  atas  itu  di  perkotaan  yang selama  ini  bulat  membela  KPK  itu  kan  terbelah  gara-gara  isu  tadi,  taliban  dan  lain- lain. Jadi sebetulnya di medsos itu yang masih perlu.”
Framing di  sosial  media  masih  sangat  diperlukan  dan  strategi  untuk  menghadapi berbagai  isu  tersebut  membuat  konsentrasi  koalisi  terganggu  dikarenakan  melalui penggiringan opini tersebut dapat membuat langkah DPR maupun Pemerintah mempermudah mendapat perhatian dari publik untuk mempercepat revisi UU KPK. Koalisi masyarakat sipil antikorupsi tidak terlalu cepat merespon isu penggiringan opini yang dituduhkan kepada KPK pada saat itu, dan sulit melawan berbagai buzzer yang bergerak secara sporadis melalui media sosial.

## Melakukan Liputan Media
Liputan  media  mengenai  mengenai  isu-isu  kebijakan  menurut  Linsky  (1998),  dapat mengangkat isu ke tingkat pembuat kebijakan yang lebih tinggi dan memicu kemauan politik mereka untuk bertindak dalam isu-isu ini ( Gen & Wright, 2013 ). Dalam hal ini, liputan media dapat  meningkatkan  kemauan  politik  para  pembuat  kebijakan  untuk  menanggapi  atau bertindak terhadap isu-isu tersebut. Koalisi secara intens melakukan advokasi terhadap revisi UU  KPK  melalui  media,  yaitu  melakukan press  conference serta  menaikkan  isu  penolakan revisi UU KPK di berbagai akun media sosial masinng-masing simpul organisasi yang ada di dalam koalisi.
TII  bersama  ICW  melakukan  pemberitaan  media  terkait  pelemahan  revisi  UU  KPK hingga  pemberitaan  tersebut  sampai  kepada  masyarakat  global  dan  direspons  oleh  25  NGO pegiat  anti  korupsi  dari  berbagai  negara  yang  tergabung  ke  dalam    UNCAC  Coalition  (UN Convention  Against  Corruption)  dengan  menandatangani  pernyataan  sikap  yang  berjudul “UNCAC  Coalition  Statement  on  threats  to  the  independence  of  Indonesia’s  Corruption Eradication Commission KPK” yang dirilis pada 27 September 2019, 10 hari sejak UU KPK direvisi oleh DPR.
“Peran  yang  dimainkan  oleh  TII  melakukan  upaya  penggalangan  advokasi  di  lintas negara  karena  kita  Transparansi  Internasional  Indonesia  bagian  dari  Transparansi Internasional Global sehingga kita banyak jaringan global, hasil advokasi atau proses advokasi  kita  kabarkan  ke  dunia  luar  sehingga  masyarakat  di  luar  sana,  juga  tahu bahwa hari ini, misalnya terjadi upaya pelemahan KPK melalui revisi undang-undang KPK  tersebut.  Dua  peran  itu  yang  paling  banyak  dilakukan  TII  dalam  koalisi.” (Wawancara dengan Wawan Suyatmiko pada 18 Maret 2021).
Meski strategi yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil antikorupsi telah berhasil mendapatkan dukungan yang positif dari berbagai media nasional maupun internasional, akan tetapi dukungan tersebut tidak membuat goyah langkah DPR untuk tetap mengesahkan revisi UU  KPK  dan  Presiden  Joko  Widodo  juga  tidak  kunjung  mengeluarkan  Perppu  atas  revisi yang telah diparipurnakan pada 17 September 2019.

## Memperluas Jejaring dalam Melakukan Gerakan Sosial
Strategi  advokasi  yang  kelima  ialah  memperluas  jejaring  dalam  melakukan  gerakan  sosial, sebagai  mana  yang  dijelaskan  oleh  Gen  &  Wright  ( 2013 )  strategi  advokasi  sebagaimana puncaknya  yaitu  kelompok  gerakan  dapat  mengajak  atau  memaksa  masyarakat  untuk memilih,  melakukan  demonstrasi,  protes,  dan  lain-lain.  Terkait  revisi  UU  KPK  pada  tahun 2019,  koalisi  masyarakat  sipil  antikorupsi  melakukan  mobilisasi  jaringan  seperti  YLBHI dengan  memanfaatkan  sumber  daya  yang  dimiliki  untuk  melakukan  aksi  unjuk  rasa.  Aksi unjuk  rasa  yang  hampir  kurang  lebih  sepuluh  kali  dilakukan  di  Halaman  Gedung  KPK, selanjutnya pada 13 September 2019 misalnya terjadi  aksi  tabur bunga di Halaman Gedung KPK  yang dilakukan oleh puluhan peserta aksi  yang terdiri dari anggota  koalisi  masyarakat sipil  antikorupsi  dan  berbagai  aksi  unjuk  rasa  lainnya  saat  mendekati  paripurna  dan setelahnya dengan memperluas jejaring bersama para buruh dan mahasiswa.
“Ketika kita tahu bahwa hari ini terjadi yang namanya shrinking democracy in public space ,  maka  turun  ke  jalan,  aksi  massa  yang  kemarin  dilakukan  oleh  koalisi  secara inklusif  dengan  gerakan  yang  lain  itu  menjadi  satu-satunya  cara  yang  bisa  kita gunakan hari ini, karena advokasi yang dilakukan ke DPR juga mentok atau advokasi yang  dilakukan  ke  istana  dalam  hal  ini,  yang  mantan-mantan  aktivis,  yang  dulunya juga  demonstran  itu  juga  mentok  juga,  ternyata  nggak  punya  visi  yang  sama.  Apa yang  bisa  kita  lakukan  begitu,  ya  sudah,  satu-satunya  jalan  hari  ini  yang  bisa  kita lakukan  adalah  merebut  kembali  ruang-ruang  demokrasi  dengan  cara  turun  ke  jalan, itu  saja  masih  tidak  didengarkan.  Maksud  saya  ini  juga  bukan  karena  suara  koalisi kurang  kencang,  bukan,  tapi  kepentingan  penguasa,  untuk  agenda  kepentingan penguasa  untuk  melemahkan  KPK  itu  yang  lebih  dominan  hari  ini  karena  mereka punya  kekuasaan,  itulah  yang  lebih  dominan  dan  kemudian  itu  menjadikan  kenapa revisi  undang-undang  KPK  mulus  berjalan  hanya  dalam  waktu  dua  pekan” (Wawancara dengan Wawan Suyatmiko pada 18 Maret 2021).
Selain  melakukan  berbagai  aksi  unjuk  rasa,  koalisi  dalam  memperluas  jejaring  juga melakukan penggalangan dukungan publik melalui petisi daring ( online ) yang termuat dalam situs change.org ,  bahkan  petisi  daring  bertemakan  penolakan  revisi  UU  KPK  merupakan petisi terbanyak  yang ditanda tangani oleh publik sepanjang tahun 2019. Petisi-petisi terkait gerakan  #ReformasiDikorupsi  terangkum  dalam  laman reformasidikorupsi-change.org dan berhasil menggalang lebih dari 2,3 juta suara dari total 8 petisi.
“Tahun  2019  gerakan  sosial  pada  platform  digital Change.org juga  diramaikan kampanye  bertemakan  demokrasi  dan  antikorupsi.  Gerakan  sosial  terkait  demokrasi
dan antikorupsi meningkat karena situasi politik di Indonesia yang juga sedang diuji. Mulai dari pergantian masa jabatan wakil rakyat hingga dinamika pemilihan presiden dan  wakil  presiden.” (Pernyataan  Desmarita  Murni  yang  dikutip  dalam  pemberitaan Kabar24bisnis.com pada 18 Januari 2020).
Tidak  cukup  dengan  menggalang  opini  publik,  koalisi  masyarakat  sipil  antikorupsi juga  memerlukan  dukungan  dari  para  akademisi,  guru  besar,  pakar  dan  tokoh  pegiat antikorupsi.  Ketika  koalisi  sedang  memperluas  jejaring,  koalisi  juga  dihadapkan  dengan pembelahan  opini  di  tengah-tengah  masyarakat  bahwa  penggiringan  isu  terhadap  KPK bertindak  sewenang-wenang  dan  KPK  telah  disusupi  Kelompok  Taliban  merupakan persoalan serius yang koalisi sendiri tidak bisa mengcounter permasalahan tersebut.
Dalam  melakukan  advokasi  menyusun  strategi  gerakan,  koalisi  masyarakat  sipil antikorupsi  melakukannya  dengan  pola  tergantung  pada  situasi  dan  kondisi  saat  itu, sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  Bivitri  (2021)  sikap  kehati-hatian  perlu  dikedepankan karena  tantangan  untuk  disadap  dan  terbaca  oleh  pihak-pihak  yang  dapat  merugikan  kerja- kerja koalisi perlu diantisipasi,
“Tergantung isunya, jadi kalau yang dibahas isunya sensitif banget kami tutup banget karena kami paham betul bahayanya. Jadi bahkan kalau memang sudah sesuatu yang sifatnya  yang  sangat  teknis  mau  aksi  segala  macam  itu  semua  harus  mematikan Handphone. Karena upaya penyadapan, upaya penangkapan segala macem itu banyak ya  kan  termasuk  saya  sendiri,  berapa  kali  dicoba  dan  seterusnya.  Jadi  kami  lebih aware ,  apalagi  teman-teman  dari  ICW  sama  YLBHI  itu  mereka  yang  sangat  peka. Nah tapi tentu saja kalau memang rapat terbuka diskusi ya kan yang dibicarakan pada hal-hal  yang  sifatnya  umum  kaya  terbuka.  Tapi  umumnya  memang  tertutup  karena serius kali ini yang lagi dilawan.”
Dari  uraian  mengenai  strategi  advokasi  yang  dilakukan  koalisi  masyarakat  sipil antikorupsi pada tahun 2019, umumnya strategi yang dilakukan hampir sama seperti advokasi pada  usulan  revisi  UU  KPK  di  tahun-tahun  sebelumnya.  Hanya  saja  pada  tahun  2019, gerakan koalisi menemukan berbagai peluang dan hambatan  sehingga terdapat strategi  yang memiliki  kekuatan  dan  kelemahan  ketika  koalisi  melakukan  strategi  gerakan.  Maka  pada pembahasan  selanjutnya,  penulis  memetakan  kekuatan  dan  kelemahan  strategi  advokasi koalisi  masyarakat  sipil  antikorupsi  sebelum  akhirnya  dapat  mengidentifikasi  faktor penyebab kegagalan gerakan sosial  yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil antikorupsi pada tahun 2019.

## Kekuatan  dan  Kelemahan  Strategi  Advokasi  Koalisi  Masyarakat  Sipil  Antikorupsi dalam  Menolak  Revisi  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pola  advokasi  yang  dilakukan  koalisi  masyarakat  sipil  antikorupsi  pada  2019  dengan melakukan strategi advokasi yang tidak jauh berbeda dilakukan pada wacana revisi UU KPK di beberapa tahun sebelumnya. Usulan untuk merevisi UU KPK telah diwacanakan oleh DPR sejak 2010 dan muncul kembali pada 2015, dan pada akhirnya mendapatkan momentum pada tahun  2019.  Biasanya  strategi  advokasi  yang  dilakukan  oleh  koalisi  masyarakat  sipil antikorupsi  berhasil  untuk  mendesak  pemangku  kebijakan  untuk  membatalkan  revisi  UU KPK.  Untuk  itu  sebelum  penulis  menguraikan  kelebihan  dan  kelemahan  strategi  advokasi yang  dilakukan  oleh  koalisi  masyarakat  sipil  antikorupsi,  penulis  mengidentifikasi  terlebih dahulu berbagai strategi advokasi yang dilakukan oleh koalisi ke dalam tabel berikut.
Tabel 1 Identifikasi Strategi Advokasi Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Bentuk Advokasi Tujuan Melakukan  Kajian  atau  Analisis Kebijakan Mengidentifikasi draft rancangan undang-undang  yang  dapat  berdampak pada pelemahan independensi KPK Melakukan Lobi dengan Pemerintah dan DPR Membangun  komunikasi  dan  dapat merubah sikap para pemangku kebijakan untuk  mendukung  penolakan  terhadap revisi UU KPK Membangun Framing Menciptakan  narasi  kepada  masyarakat luas  bahwa  pelemahan  terhadap  KPK nyata terjadi melalui revisi UU KPK dan memantik masyarakat untuk turut mendukung gerakan yang dilakukan oleh koalisi Melakukan Liputan Media Mempermudah penyebaran berbagai pemberitaan mengenai narasi yang dibuat oleh koalisi dan menginformasikan sikap pernyataan yang dikeluarkan oleh koalisi Memperluas Jejaring dalam Melakukan Gerakan Sosial Semakin  kuatnya  konsolidasi  dengan kelompok  masyarakat  sipil  lainnya dalam  melakukan  aksi  unjuk  rasa  agar desakan  penolakan  revisi  dapat  segera didengarkan oleh pemangku kebijakan
Dari  kelima  strategi  advokasi  yang  dilakukan  oleh  koalisi,  penulis  menganalisis bentuk  strategi  advokasi  terkuat  yang  dilakukan  oleh  koalisi. Pertama, mendapatkan dukungan  dari  berbagai  media.  Dukungan  media  kepada  gerakan  koalisi  masyarakat  sipil antikorupsi menjadikan berbagai strategi gerakan yang dilakukan oleh koalisi semakin efektif untuk  menciptakan narasi  kepada publik mengenai  berbagai  upaya pelemahan dan  ancaman terhadap independensi KPK jika revisi UU KPK tetap dilakukan.
Kedua, melakukan kajian dan analisis kebijakan. Koalisi sebelum melakukan berbagai strategi  advokasi  lainnya  tentu  melakukan  kajian  terhadap  draft  rancangan  revisi  UU  KPK secara  mendalam,  membahas  pasal-pasal  yang  dapat  mengancam  independensi  KPK  dan pasal-pasal  yang  sekiranya  menjadi  sebuah  kemunduran  dalam  memberantas  korupsi  di Indonesia.  Tokoh-tokoh  aktivis  di  dalam  koalisi  masyarakat  sipil  merupakan  tokoh  yang mempuni  di  berbagai  kajian  isu  advokasi  dan  antikorupsi.  Selain  itu  dalam  melakukan berbagai  kajian,  koalisi  menggandeng  berbagai  guru  besar  hingga  akademisi  sehingga dukungan dunia kampus untuk melakukan penolakan terhadap revisi UU KPK semakin kuat.
Tidak  hanya  memiliki  kekuatan  yang  dijadikan  peluang  oleh  koalisi,  koalisi  juga mendapati  beberapa  hambatan  dalam  menjalankan  strategi  advokasi  menolak  revisi UU  KPK.  Hambatan  tersebut  diuraikan  sebagai  berikut. Pertama, dalam  melakukan strategi  lobi  kepada  Pemerintah  dan  DPR,  koalisi kurang  dapat  meyakinkan  para pemangku kebijakan seperti Presiden Joko Widodo, Ketua Umum Partai Politik, Para Anggota DPR RI Periode 2014  -2019.  Hambatan untuk  meyakinkan  pihak eksekutif maupun legislatif agar mereka yakin bahwa UU KPK tidak perlu revisi. Startegi lobi yang  dilakukan  oleh  koalisi  tidak  maksimal  sehingga  pada  akhirnya  revisi  UU  KPK tetap disahkan oleh DPR (wawancara dengan Wawan Suyatmiko, April 2021).
Kedua, strategi  memperluas  jejaring  dalam  melakukan  berbagai  aksi  unjuk  rasa. Koalisi  masyarakat  sipil  antikorupsi  ketika  melakukan  advokasi  menolak  revisi  UU  KPK, juga mendapatkan berbagai tindakan represif  yang dilakukan oleh negara. Peretasan telepon genggam milik anggota koalisi, akademisi, hingga berbagai tokoh yang kritis terhadap revisi UU  KPK  terjadi.  Penyadapan  alat  komunikasi  menjadi  sebuah  penghambat,  dikarenakan terdapat  pihak-pihak  yang  ingin  membaca  pola  dan  strategi  gerakan  yang  dilakukan  oleh koalisi. Selain itu terjadinya kontra dukungan di masyarakat terhadap revisi UU KPK dengan melakukan  aksi  unjuk  rasa  tandingan  yang  bertujuan  untuk  memecah  konsentrasi  gerakan koalisi masyarakat sipil antikorupsi dan memecah perhatian publik terhadap perjuangan yang dilakukan  oleh  koalisi  masyarakat  sipil  antikorupsi.  Bahkan  menurut  berbagai  sumber pemberitaan  dan  investigasi  yang  dilakukan  oleh Kompas dan Tempo, bahwa  peserta  unjuk rasa  yang  mengetahui  substansi  tuntutan  untuk  memberikan  dukungan  terhadap  revisi  UU KPK  di  antaranya  hanya  kordinator  lapangannya  saja  (korlap)  paling  hanya  dua  atau  tiga orang  yang  ada  di  atas  mobil,  selebihnya  peserta  aksi  yang  tidak  memahami  apa  itu perubahan  UU  KPK  dan  sebagainya  mengenai  substansi  yang  dilakukan  melalui  aksi  unjuk rasa.
Ketiga, strategi  pembentukan framing yang  dilakukan  koalisi  tidak  mampu membantah  isu  yang  dibingkai  oleh  kelompok  pendukung  revisi  UU  KPK.  Ketika  koalisi sibuk  dengan  membingkai  narasi  pelemahan  KPK  melalui  revisi,  koalisi  juga  dihadapkan dengan  berbagai  isu  mengenai  KPK  yang  sudah over  power dan  disusupi  oleh  kelompok Taliban.    Hal  tersebut  menjadi  sebuah  kelemahan  strategi  advokasi  yang  dilakukan  oleh koalisi  masyarakat  sipil  karena  tidak  mampu  meng- counter berbagai  isu  yang  beredar  di berbagai  media  sosial  yang  sejatinya  kontra  terhadap  gerakan  yang  dilakukan  oleh  koalisi masyarakat sipil antikorupsi pada tahun 2019.

## SIMPULAN
Aksi  kolektif  agar  gerakan  koalisi  mencapai  tujuan  yang  dicita-citakan,  koalisi  masyarakat sipil  antikorupsi  melakukan  beberapa  strategi  advokasi  gerakan  yang  biasa  koalisi  lakukan pada setiap desakan menolak revisi UU KPK sejalan dengan konsep metode proses advokasi yaitu melakukan lobi dengan Pemerintah dan DPR, melakukan kajian atau analisis kebijakan, melakukan  framing,  melakukan  liputan  media  serta  memperluas  jejaring  dalam  melakukan gerakan.  Koalisi  masyarakat  sipil  antikorupsi  dalam  melakukan  strategi  advokasi  menolak revisi  UU  KPK  tahun  2019  memiliki  kekuatan  yang  dapat  dijadikan  peluang  kesempatan gerakan  koalisi  yaitu  dukungan  dari  berbagai  media  hingga  berbagai  kajian  yang  dilakukan didukung oleh para guru besar dan professor sehingga koalisi mendapat dukungan dari dunia kampus.  Tidak  hanya  memiliki  kekuatan  yang  dijadikan  peluang,  koalisi  juga  mendapati beberapa  hambatan  dalam  melakukan  gerakan  mendesak  revisi  UU  KPK  untuk  dibatalkan. Hambatan  tersebut  yaitu  koalisi  kurang  meyakinkan  para stakeholders ,  koalisi  mendapat perlawanan  melalui  berbagai  cara  represif,  dibenturkannya  gerakan  kelompok  masyarakat sipil  untuk  mendukung  revisi  UU  KPK,  strategi framing yang  dilakukan  oleh  koalisi  tidak mampu membantah isu yang menyerang KPK dan para pegawainya yang dilakukan oleh para pendukung revisi UU KPK melalui sosial media.

## DAFTAR PUSTAKA
Benford,  R.  D.  &  Snow,  D.  A..  (2000). Framing  Processes  and  Social  Movements:  An Overview  and  Assesment.  Annual  Review  of  Sociology, Vol.  26,  611-639. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.26.1.611
Creswell,  J.  W.  (2014). Research  design:  Qualitative,  quantitative  and  mixed  methods approaches. London: Sage Publication.
Faisal, S. (2010). Format-Format Penelitian Sosial . Jakarta: Rajawali Pers.
Gen,  S.,  &  Wright,  A.  C.  (2013). Policy  Advocacy  Organizations:  A  Framework  Linking Theory  and  Practice. (Journal  of  Policy  Practice,  Vol.  12  No.3.,  h.  18-26. http://dx.doi.org/10.1080/15588742.2013.795477
McAdam,  D.  &  Snow.  (1997). Social  Movements:Readings  on  Their  Emergence, Mobilization, and Dynamic s. Roxbury Pub.
Nailufar,  N.  N.  (2019).  " KPK  Fana,  Korupsi  Abadi  (3):  Apakah  Kita  sedang  Berjalan Mundur?" https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/17/160000165/kpk-fana-korupsi- abadi-3-apakah-kita-sedang-berjalan-mundur?page=all
Permata,  A.  G.  (2017). Peran  Indonesia  Corruption  Watch  (ICW)  dalam  Melakukan Advokasi  Untuk  Mencegah  Revisi  Undang-  Undang  No.  30  Tahun  2002. FISIP Universitas Indonesia.
Fahmilda, Y., & Prastiyono, Y. A. (2019). Representasi, Parodisasi, Dan Kontekstualisasi Tujuh Puluhan Karya Yanusa Nugroho: Pendekatan Posmodernisme Linda Hutcheon. Seminar Internasional Riksa Bahasa . http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/1112
Ramadhana,  K.  &  Oktaryal,  A.  (2020) Laporan  Tim  Advokasi  Koalisi  Masyarakat  Sipil Antikorupsi .
Rastika, I. (2019, September 17). Jalan Panjang Revisi UU KPK, Ditolak Berkali-kali hingga Disahkan Halaman all - Kompas.com . KOMPAS.Com. https://nasional.kompas.com/read/2019/09/17/16171491/jalan-panjang-revisi-uu-kpk- ditolak-berkali-kali-hingga-disahkan?page=all
Ridwan, R. (2012). Peran Lembaga Pendidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum , 12 (3), 547–556. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.126
Sarwono, J. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Widjajanto, B. & Hadjar, A. F. (2020) Reformasi di Korupsi KPK dihabisi, Sebuah Catatan Kritis ”. Intrans, Malang.