## Menggugat UU Cipta Kerja: Perlindungan Hak Pekerja Kontrak dalam Sistem Outsourcing
Ucok Charles Kairupan a ; Hulman Panjaitan b ; Gindo L Tobing c
a Mahasiswa Program Studi Hukum Progam Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia b,c Dosen Program Studi Hukum Progam Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia email: uckairupan@gmail.com
Abstrak :  Undang-Undang  Cipta  Kerja  yang  pertama  kali  diperkenalkan  pada  tahun  2020  telah menimbulkan kontroversi signifikan, memicu protes luas dari berbagai kalangan di Indonesia. Meskipun Mahkamah  Konstitusi  telah  memutuskan  bahwa  undang-undang  tersebut  inkonstitusional  bersyarat  dan meminta  perubahan,  revisi  yang  dilakukan  pada  tahun  2023  tetap  menuai  kritik  karena  dianggap  tidak memadai dalam mengatasi keluhan pekerja. Artikel ini mengevaluasi konstitusionalitas UU Cipta Kerja, dengan fokus pada hak-hak pekerja kontrak dalam sistem outsourcing. Melalui analisis  yuridis terhadap dua kasus preseden serta UU Cipta Kerja yang baru, artikel ini mengkaji potensi keberhasilan gugatan yang diajukan  para  pemohon.  Kesimpulan  menunjukkan  bahwa  meskipun  ada  beberapa  perbaikan,  undang- undang  tersebut  masih  mengandung  kelemahan  signifikan  yang  perlu  diatasi  untuk  melindungi  hak-hak pekerja secara efektif.
Kata Kunci : Konstitusionalitas, Outsourcing, Pekerja Kontrak
Abstract: The Job Creation Law, first introduced in 2020, has sparked significant controversy, prompting widespread  protests  across  Indonesia.  Although  the  Constitutional  Court  ruled  the  law  conditionally unconstitutional  and  demanded  changes,  the  2023  revisions  have  continued  to  attract  criticism  for inadequately  addressing  workers'  grievances.  This  article  evaluates  the  constitutionality  of  the  Job Creation Law, focusing on the rights of contract workers within the outsourcing system. Through a juridical analysis of two precedent cases and the new Job Creation Law, this article examines the potential success of the petitioners' lawsuits. The conclusion indicates that despite some improvements, the law still contains significant weaknesses that need to be addressed to effectively protect workers' rights.
Keywords: Constitutionality, Outsourcing, Contract Workers

## Pendahuluan
Ketika  Undang-Undang  Cipta  Kerja  pertama  kali  diperkenalkan  pada  tahun 2020,  kontroversi  yang  ada  di  dalamnya  menginspirasi  ribuan  masyarakat  umum Indonesia  dari  berbagai  lapisan  masyarakat  untuk  turun  ke  jalan  dan  memprotes pembuatan  undang-undang  tersebut.  Kini,  setelah  kemenangan  publik  dan  kekalahan Pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  di  Mahkamah  Konstitusi,  UU  tersebut kembali  diberlakukan  dengan  reformasi  prosedural  dan  substansial.  Namun,  reformasi tersebut tidak cukup untuk menghilangkan keinginan para pemohon yang mendesak agar UU  kedua  dicabut  karena  cacat  prosedur  dan  materiil.  Klaim-klaim  ini  mencerminkan keluhan  para  pekerja  yang  merasa  hak-hak  dan  perlindungan  mereka  telah  diambil. Ketika  pekerja  kontrak  menghadapi  masa  depan  yang  penuh  ketidakpastian,  mereka meminta  Mahkamah  Konstitusi  untuk  mengatasi  keluhan  mereka  dengan mempertanyakan beberapa pasal dalam UU tersebut.
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menguji  kelayakan  gugatan  yang  diajukan  para pemohon,  khususnya  mengenai  hak-hak  pekerja  kontrak  dalam  sistem  outsourcing. Penelitian dilakukan melalui analisis terhadap kasus itu sendiri dan terhadap dua kasus preseden  yang  mengajukan  tuntutan  serupa  terhadap  UU  Cipta  Kerja  Tahun  2023 sebelum UU Ketenagakerjaan tahun 2003 ke Mahkamah Konstitusi. Dengan menelusuri kasus-kasus di masa lalu, kita tidak hanya dapat melihat keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi  di  masa  lalu,  namun  juga  bagaimana  keputusan-keputusan  tersebut  sampai pada kesimpulan-kesimpulan tersebut; yaitu apa yang menjadi pertimbangan Mahkamah, apa  kriteria  pengambilan  keputusannya,  dan  dalam  kondisi  apa  kriteria  tersebut  dapat diterapkan.  Setelah  seluruh  pertimbangan  tersebut  dipahami,  barulah  pertimbangan
tersebut  diterapkan  pada  perkara  yang  sedang  dihadapi  untuk  menentukan  bagaimana Mahkamah Konstitusi akan mengambil keputusan saat ini.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  dengan  metode penelitian hukum doktrinal. Analisis akan dilakukan terhadap berbagai undang-undang, kasus,  dan  dokumen  pengadilan  yang  relevan.  Data  sekunder  juga  akan  digunakan, termasuk  jurnal  akademis  dan  publikasi  hukum  lainnya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji konstitusionalitas UU Cipta Kerja dengan meneliti kasus-kasus preseden dan menganalisis perubahan yang dilakukan dalam revisi undang-undang tersebut pada tahun 2023.

## Analisis dan Diskusi
Untuk  menganalisis  konstitusionalitas  sebuah  undang-undang,  penting  untuk memahami  bagaimana  Mahkamah  Konstitusi  memutuskan  ketika  undang-undang tersebut digugat. Ini melibatkan alasan untuk pengujian konstitusional dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukannya.
Pengujian konstitusi memeriksa kesesuaian undang-undang dengan Konstitusi. Mahkamah  Konstitusi  memberikan  keputusan  tentang  konstitusionalitasnya.  Contoh kasusnya adalah Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Namun, penegakan aturan masih menjadi  tantangan.  Mahkamah  harus  memastikan  keputusannya  dihormati  dan dilaksanakan secara efektif.
Latar  belakang  Undang-Undang  Cipta  Kerja  ditujukan  untuk  mengubah  dan memperbarui peraturan perundang-undangan sebelumnya, Undang-Undang Cipta Kerja menghadirkan  solusi  untuk  mengejar  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia.  Dengan memberikan kelonggaran kepada dunia  usaha dalam  merekrut pekerja, undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Namun, pertanyaan muncul mengenai dampaknya terhadap hak dan perlindungan pekerja.
Undang-Undang Cipta Kerja merupakan hasil penggabungan beberapa undang- undang  sebelumnya,  terutama  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.  Tujuan  dari  undang-undang  tersebut  adalah  untuk  mengembangkan ekonomi Indonesia dengan memberikan kelonggaran kepada dunia usaha dalam merekrut pekerja,  sekaligus  memastikan  hak-hak  sosial  dan  ekonomi  pekerja  terjaga.  Meskipun demikian, terdapat kekhawatiran akan potensi kesenjangan dalam perlindungan pekerja. Implementasi undang-undang ini juga mencerminkan kondisi sosio-ekonomi dan politik pada saat itu, termasuk masa transisi dari kediktatoran dan upaya memperkuat angkatan kerja. Meskipun praktik outsourcing telah ada sebelumnya, UU Ketenagakerjaan tahun 2003  memberikan  landasan  hukum  dan  aturan  yang  lebih  jelas.  Namun,  terdapat perdebatan  tentang  keseimbangan  antara  perlindungan  pekerja  dan  pertumbuhan ekonomi, terutama dalam konteks situasi ekonomi global dan pandemi COVID-19.
Undang-Undang  Cipta  Kerja  Tahun  2020,  yang  diumumkan  pada  masa pandemi,  diinisiasi  pada  Oktober  2019  oleh  Presiden  Joko  Widodo.  Tujuannya  adalah untuk  menarik  investasi  asing  dengan  menyederhanakan  kerangka  peraturan.  UU  ini menggabungkan lebih dari 1000 pasal dari 70 UU yang direvisi sebelumnya, termasuk Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003. Namun, kritik terhadap UU ini mencakup kurangnya  kepastian  dalam  perjanjian  kerja  kontrak  dan  sistem  outsourcing,  serta ketidakjelasan  status  pekerja.  Meskipun  demikian,  ada  upaya  untuk  mengklarifikasi ketentuan  ini  melalui  peraturan  pemerintah.  UU  Cipta  Kerja  Tahun  2020  menghadapi
kritik  karena  kurangnya  keterlibatan  masyarakat  sipil  dalam  pembuatannya, ketidakpastian hukum karena perbedaan versi, dan substansi yang merugikan hak buruh dan  lingkungan.  Sejumlah  permohonan  diajukan  ke  Mahkamah  Konstitusi,  terutama Pemohon III yang menyoroti cacat prosedur dalam pembuatannya. Meskipun Mahkamah menolak  upaya  sementara  Pemohon  III,  ia  menyatakan  UU  tersebut  inkonstitusional bersyarat  dan  memberi  waktu  dua  tahun  kepada  Pemerintah  untuk  merevisi  proses legislatif.  Namun,  putusan  ini  tidak  mencakup  tinjauan  substansial,  meninggalkan kekhawatiran  terkait  hak-hak  pekerja  dalam  UU  tersebut.  Meskipun  begitu,  putusan Mahkamah memberi kesempatan bagi Pemerintah untuk memperbaiki UU dan mengatasi keprihatinan para pemohon.
Perubahan prosedural dan substansial terjadi dalam UU Cipta Kerja Tahun 2023, dengan perubahan utama terkait standar upah minimum dan penghitungan upah. Namun, perubahan terbatas ini tidak melibatkan perubahan substansial terkait outsourcing pekerja dan  perjanjian  kontrak.  Beberapa  pemohon  mengajukan  gugatan  terhadap  UU  Cipta Kerja  tahun  2023,  menentang  konstitusionalitasnya  baik  secara  prosedural  maupun materiil. Meskipun kasus tahun 2020 gagal membuktikan inkonstitusionalitas prosedural, beberapa kasus tahun 2023 berhasil membuktikan inkonstitusionalitas materiil, terutama terkait perubahan dalam Pasal 81 yang mengatur perjanjian outsourcing. Dalam bagian selanjutnya,  kita  akan  membahas  manfaat  dan  potensi  keberhasilan  petisi  ini  di Mahkamah  Konstitusi.  Sebelumnya,  kita  akan  menelusuri  kasus-kasus  preseden  untuk memahami pendekatan Pengadilan terhadap kasus semacam ini.
Kasus-Kasus sebelumnya terkait UU Ketenagakerjaan tahun 2003 memberikan gambaran evolusi sikap Mahkamah Konstitusi seiring waktu dan perubahan praktik.
Kasus pertama, segera setelah disahkan, menyoroti kritik terhadap prosedur dan substansi UU tersebut. Para pemohon menegaskan dampak negatifnya terhadap pekerja, sementara Mahkamah menunjukkan pemahaman kontekstual terhadap kondisi ekonomi saat  itu.  Mahkamah  menolak  uji  materiil  terhadap  Pasal  33,  menyatakan  perlunya tindakan  proporsional  untuk  pemulihan  ekonomi.  Namun,  Mahkamah  membatalkan beberapa  pasal  terkait  pelanggaran  hak  pekerja,  menekankan  pentingnya  pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan.
Kasus kedua, hampir satu dekade kemudian, menggarisbawahi perubahan sikap Mahkamah terhadap konstitusionalitas UU Ketenagakerjaan 2003. Meskipun menolak uji materiil terhadap Pasal 33, Mahkamah membatalkan pasal-pasal terkait hukuman  yang tidak  proporsional  bagi  pekerja  dan  melemparkan  beban  pembuktian  kepada  mereka. Mahkamah  menegaskan  pentingnya  tindakan  yang  proporsional  dan  perlindungan terhadap  hak-hak  pekerja  dalam  konteks  ekonomi  yang  dinamis.  Ini  menunjukkan pendekatan  Mahkamah  yang  lebih  luas  dan  pemahaman  kontekstual  terhadap  isu-isu ekonomi dan hak-hak konstitusional.
Kasus ketiga, tahun 2011, serikat pekerja listrik menggugat UU Ketenegakerjaan tahun  2003  untuk  kedua  kalinya,  menyoroti  legalisasi  perjanjian  outsourcing  dan penyediaan jasa. Mahkamah menetapkan pengujian konstitusionalitas sistem outsourcing dengan mengkaji hubungan antara perusahaan induk dan PKWT, serta antara perusahaan outsourcing  dan  PKWT.  Mereka  menemukan  bahwa  kurangnya  pengawasan memungkinkan  praktik  perjanjian  kontrak  yang  tidak  adil.  Mahkamah  menegaskan bahwa bukan Pasal 59 yang cacat, melainkan pengawasan yang lemah terhadap praktik- praktik tersebut. Mereka mengatur definisi dan persyaratan untuk perjanjian outsourcing dalam  Pasal  65,  memastikan  bahwa  pekerjaan  yang  dialihdayakan  memenuhi  standar tertentu  dan  perlindungan  hak  pekerja.  Namun,  Mahkamah  menyoroti  ketidakamanan
kerja  PKWT  ketika  kontrak  berakhir,  serta  ketidakhitungan  pekerjaan  saat  kontrak dialihkan.  Untuk  mengatasi  ini,  Mahkamah  mengubah  hubungan  antara  PKWT  dan perusahaan outsourcing, memaksa perusahaan outsourcing untuk mempekerjakan PKWT sebagai  pekerja  tetap.  Mereka  juga  menerapkan  prinsip  TUPE  untuk  memastikan keamanan kerja saat kontrak berpindah. Kasus ini menunjukkan peran aktif Mahkamah dalam  memperbaiki  peraturan  yang  cacat  demi  melindungi  hak-hak  konstitusional, menetapkan  standar  baru  dan  tindakan  korektif  untuk  memastikan  kepatuhan  dengan UUD 1945.
Kasus keempat, tahun 2023, menyinggung banyak poin dalam UU Cipta Kerja tahun 2023, namun untuk jurnal ini fokus akan diberikan pada bagian 'Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)' pada poin A dan bagian 'Alih Daya' pada poin A dan poin B yang  membahas  tentang  pekerja  kontrak  dan  sistem  outsourcing.  Para  pemohon melandaskan perkara mereka dengan ketidakpastian pekerjaan. Mereka berargumentasi bahwa  undang-undang  baru  ini  memungkinkan  penafsiran  yang  bebas  dan  longgar sehingga  menimbulkan  ketidakjelasan  yang  dapat  menyebabkan  pekerja  diberhentikan tanpa proses yang semestinya. Lebih lanjut, undang-undang baru ini menegaskan bahwa setiap  kontrak  kerja  antara  perusahaan  induk  dengan  PKWT  harus  dilakukan  secara tertulis sehingga dapat memberikan ketidakpastian hukum bagi PKWT yang mempunyai perjanjian lisan. Frasa tambahan yang dimasukkan dalam undang-undang baru ini juga mengaburkan batas antara PKWT dan pegawai tetap yang mungkin mempersulit PKWT untuk  mendapatkan  jabatan  tetap.  Penghapusan  jangka  waktu  yang  ditentukan  juga menimbulkan  ketidakpastian  mengenai  kapan  pekerja  kontrak  harus  diangkat  menjadi pekerja  tetap,  berapa  kali  kontrak  dapat  diperpanjang  dan  untuk  berapa  lama  dapat diperpanjang. Selain itu, undang-undang baru ini menghilangkan batasan jenis pekerjaan yang  dapat  dialihdayakan  agar  berpotensi  mencakup  bagian  dari  bisnis  utama.  Oleh karena  itu,  kurangnya  batasan  dan  pedoman  yang  diberikan  memperburuk  sistem outsourcing.  Pada  bagian  ini,  argumen  ini  dan  kemungkinan  berhasilnya  argumen  ini akan dianalisa. Untuk melakukan hal ini, harus dipertimbangkan seberapa kuat argumen yang  diajukan  dalam  petisi  dan  seberapa  kuat  argumen  yang  menentangnya.  Akan ditentukan juga dari kasus-kasus di atas aturan mana  yang akan diterapkan Mahkamah Konstitusi dalam kasus ini.

## Argumen dan Analisa
Para  pemohon  mengajukan  argumen  mereka  dengan  cara  holistik,  membahas setiap aspek dari pasal-pasal yang direvisi yang dapat menimbulkan suatu permasalahan. Meskipun  tidak  semua  argumen  dapat  dibenarkan.  Persoalan  penerjemahan  yang diangkat dalam pasal 57 ayat 2 pada awalnya tampaknya tidak menjadi persoalan karena dalam  UU  Cipta  Kerja  Tahun  2023  sudah  jelas  disebutkan  bahwa  jika  ada  perbedaan penerjemahan  maka  kontrak  karya  akan  menunda  versi  bahasa  Indonesia.  Ini  adalah prosedur hukum dan bisnis yang sangat standar di sebagian besar kontrak internasional, mungkin terdapat klausul mengenai bahasa kontrak mana yang harus dipatuhi oleh para pihak serta klausul pilihan hukum yang mengatur hukum negara yang mengatur kontrak. jika terjadi konflik. Dalam hal ini, pihak-pihak dalam kontrak internasional yang memilih hukum  Indonesia  sebagai  pilihan  hukumnya  harus  menyadari  bahwa  versi  bahasa Indonesia  dari  kontrak  tersebut  akan  berlaku  di  pengadilan.  Dapat  ditentukan  bahwa seorang pekerja Indonesia  yang menandatangani kontrak dengan perusahaan Indonesia atau  perusahaan  yang  berbasis  di  Indonesia  sudah  memiliki  kontrak  yang  diatur  oleh hukum Indonesia dan tentu saja bukan hal yang aneh jika hukum Indonesia lebih memilih bahasa Indonesia.
Persoalan  lain  yang  diangkat  dalam  pasal  ini  adalah  ketidakpastian  seputar kontrak lisan  yang dibuat karena kesalahan langkah dalam perjanjian PKWT. Pertama, harus diakui bahwa dalam kasus tahun 2011 telah diputuskan bahwa perusahaan induk dan  perusahaan  alih  daya  harus  mempunyai  perjanjian  tertulis  agar  pekerjaan  yang dialihdayakan itu sah dan sah. Bagaimanapun juga, harus ada perjanjian tertulis meskipun ada perjanjian lisan antara PKWT dan perusahaan induk. Apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi  syarat-syarat  yang  ditetapkan  oleh  Mahakamah  maka  dengan  sendirinya hubungan  tersebut  akan  beralih;  hal  ini  tidak  bisa  dikatakan  beralih  dengan  perjanjian lisan melainkan perjanjian baru harus dibuat oleh perusahaan induk.
Permasalahan utama dalam petisi dan barangkali pasal-pasal yang paling banyak direvisi  adalah  permasalahan  seputar  batasan  jangka  waktu  kontrak  dan  pembaharuan kontrak. Dimulai dengan pasal 59 UU Cipta Kerja tahun 2023 yang mengubah tiga jenis kontrak  pertama  yang  diperbolehkan  dalam  perjanjian  outsourcing  dari  UU Ketenagakerjaan  tahun  2003  untuk  menghapus  jangka  waktu  tertentu  dalam  suatu kontrak.  Hal  ini  melemahkan  keamanan  kerja  karena  pekerja  tidak  dapat  menentukan berapa  kali  kontrak  mereka  dapat  diperpanjang  sebelum  memperoleh  posisi  tetap  atau apakah mereka dapat memperoleh posisi tetap. Hal ini menimbulkan kesenjangan hukum yang  memungkinkan  syarat-syarat  tersebut  ditetapkan  secara  sepihak  oleh  perusahaan sebagai  pihak  yang  lebih  kuat  dalam  hubungan  bisnis.  Lebih  lanjut,  sebagaimana disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam  dissenting  opinion  pada  Perkara  2020,  perubahan  undang-undang  tersebut mengaburkan  batas  antara  PKWT  dan  pegawai  tetap  secara  negatif  sehingga memungkinkan  PKWT  diberikan  pekerjaan  tidak  berdasarkan  upah  garis  waktu  atau proyek karena perusahaan selalu dapat terus memperbarui kontraknya.
Permasalahan ini juga diperburuk dengan ketentuan Pasal 56 ayat (3) dan 61 (c) ayat (1) yang menentukan bahwa suatu kontrak dapat berakhir pada saat pekerjaan selesai. Hal  ini  mungkin  tampak  sebagai  praktik  standar  dalam  sistem  outsourcing  karena pekerjaan  yang  perlu  dilakukan  harus  telah  disepakati  sebelumnya.  Faktanya,  gagasan pemutusan  kontrak  sebelum  suatu  pekerjaan  selesai  merupakan  hal  yang  tidak  lazim. Namun,  jika  ada  celah  dalam  undang-undang  yang  memperbolehkan  perusahaan memperbarui kontrak berapa kali tanpa batas menentukan kapan suatu pekerjaan selesai bisa  jadi  sulit.  Hal  ini  bisa  dibilang  memungkinkan  perusahaan  untuk  secara  sepihak memutuskan kapan pekerjaan selesai sehingga mengakibatkan hilangnya pekerjaan dari seorang pekerja.
Meskipun Mahkamah dalam putusan sebelumnya menetapkan bahwa pasal 59 yang melegalkan, mengatur, dan mensistematisasikan outsourcing tidaklah cacat, namun amandemen  yang  dilakukan  dapat  mengubah  hal  ini.  Perlu  dicatat  bahwa  Mahkamah telah  mengakui  kurangnya  jaminan  dan  perlindungan  kerja  yang  mungkin  timbul  dari pasal ini; mereka menempatkannya pada pemerintah dan badan pengawas lainnya untuk memastikan  hal  itu  tidak  terjadi  namun  mereka  menyadari  kemungkinannya.  Bisa dibilang,  sebagian  alasan  mengapa  artikel  dan  sistem  itu  sendiri  tidak  dianggap  cacat adalah  karena  kondisi  yang  ditetapkan  dalam  artikel  tersebut.  Namun,  perubahan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2023 menimbulkan celah hukum dan peluang untuk dieksploitasi.  Dengan  demikian,  kelemahan  pasal  ini  mungkin  menjadi  lebih  jelas  dan tidak ada kemungkinan untuk dibatasi oleh pengawasan peraturan yang kuat.
Maka dapat ditentukan secara beralasan bahwa dalam aspek ini Mahkamah dapat menentukan sebagian besar pasal yang digugat mengenai peraturan seputar PKWT dan sistem outsourcing sebagai konstitusional bersyarat dengan penekanan pada praktik dan
pengawasan. Meskipun  demikian,  Mahkamah dapat  mengambil  tindakan sendiri  untuk memastikan konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2023.

## Kesimpulan Hasil Penelitian
Dengan demikian, kasus tahun 2023 ini tidak terjadi tanpa pertimbangan yang mendalam.  Kasus  tersebut  melibatkan  berbagai  pasal  untuk  memastikan  penyelesaian setiap permasalahan yang muncul, sambil juga menyoroti aspek-aspek kunci dari pasal- pasal  yang  menjadi  sumber  perdebatan.  Dari  telaah  teliti  terhadap  kasus-kasus sebelumnya,  kita  dapat  mengambil  pelajaran  dari  praktek  Mahkamah.  Mahkamah cenderung  untuk  memainkan  peran  yang  seimbang,  bukannya  sekadar  memihak  pihak yang mengajukan gugatan, meskipun secara teknis memiliki hak yang dijamin oleh UUD 1945  yang  lebih  kuat  daripada  perusahaan.  Pendekatan  Mahkamah  yang  luas  dan kontekstual  dalam  menafsirkan  UUD  1945  menggambarkan  kebijaksanaan  mereka. Mereka juga menunjukkan keterbatasan  dalam  menggunakan wewenang  mereka untuk mencabut  undang-undang  yang  disahkan  oleh  Pemerintah  dan  DPR,  serta  menjaga prinsip  pemisahan  kekuasaan  yang  vital  dalam  demokrasi.  Namun,  Mahkamah  tetap berani menggunakan kewenangannya untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk memastikan konstitusionalitas suatu peraturan. Sikap ini telah terbukti dalam berbagai kasus, dari awal munculnya sistem outsourcing hingga kasus-kasus terkini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah akan mempertahankan pendekatan yang konsisten dengan praktik yang telah mereka tunjukkan di masa lalu.

## Referensi
Anggreany Haryani Putri, Ketenagakerjaan dalam Perspektif Omnibus Law , Jurnal Krtha Bhayangkara 15 (2021), pp. 223-232
Bill on Job Creation: Manpower’ (Indonesian Law Digest Issue 685, October 21, 2020) https://pro.hukumonline.com/a/lt5f90466123d92/bill-on-job-creation-- manpower accessed 20 February 2020 I.  D.  G.  Palguna,  I.  Nurjanah  et  al., Indonesia’s  Constitutional  Court  Decisions  on Outsourcing  and  Scheme:  Balancing  Protection  and  Efficiency ,  Journal  of Indonesian Legal Studies 8 (2023), pp. 405-452
M.  Fakriansyah,  ‘Kerja  Kontrak-Outsourcing:  Dulu  Belanda  Dilanjutkan  Megawati’
https://www.cnbcindonesia.com/news/20230102151446-4-402128/kerja- kontrak-outsourcing-dulu-belanda-dilanjutkan-megawati accessed 20 February 2024 Mathijs  Ten  Wolde, Business  and  Private  International  Law  in  the  EU (1st  Edition, European Law Publishing, 2021) Minister of Education and Culture, ‘Pidato Awal Periode Kedua Presiden Jokowi: Kerja Keras dan Dobrak Rutinitas’ (21 Oktober 2019) https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/10/pidato-awal-periode- kedua-presiden-jokowi-kerja-keras-dan-dobrak-rutinitas accessed  4  March 2024
Mirza  Satria  Buana, Legal-Political  Paradigm  of  Indonesian  Constitutional  Court: Defending  a  Principled  Instrumentalist  Court ,  Constitutional  Review  6 (2020)
Office of Assistance to Deputy Cabinet Secretary for State Documents and Translation,
‘Job  Creation  Law  Improves  Livelihoods:  President  Jokowi’  (Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia, 9 October 2020)
Office  of  Assistant  to  Deputy  Cabinet  Secretary  for  State  and  Translation,  ‘President Jokowi  Gives  Directive  on  Government  Financial  Assistance’  (Cabinet
Secretariat of the Republic of Indonesia, 24 March 2020) https://setkab.go.id/en/president-jokowi-gives-directives-on-government- financial-assistance/ accessed 4 March 2024
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2022  tentang  Cipta Kerja Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXI/2023 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Putusan Perkara Nomor 012/PUU-I/2003 Putusan Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011 Robert Algexy, Rights and Liberties as Concepts , The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law (2012)
The World Bank, ‘COVID-19 to Plunge Global Economy into Worst Recession since World  War  II’  (8  June  2020) https://www.worldbank.org/en/news/press- release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst- recession-since-world-war-ii accessed 4 March 2024 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  6  tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2022  tentang  Cipta Kerja menjadi Undang-Undang