## PERANG PEREBUTAN IRIAN BARAT: SEBUAH TINJAUAN HISTORIS

## THE WAR FOR WESTERN IRIAN: A HISTORICAL OVERVIEW
Doly Andhika Putra 1 , Ghazalie
1 Corresponding author, Email: doly17andhika@gmail.com
Universitas Pertahanan Republik Indonesia, FVFJ+G4H, Kawasan IPSC Sentul, Sukahati, Kabupaten Bogor, 16810, Indonesia
Paper received: 25-09-2023; revised: 20-10-2023; accepted: 23-11-2023; published: 30-04-2024
How to cite (APA Style): Putra, D. A., & Ghazalie, G. (2024). Perang perebutan Irian Barat: Sebuah tinjauan historis. Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS), 7 (1), 1-8. DOI: 10.17977/um022v7i1p66-76

## Abstract
This paper aims to provide a comprehensive understanding of the political, military, and diplomatic dynamics surrounding the struggle of West Irian, with a specific focus on its integration into the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). The research details the agreements between Indonesia  and  the  Netherlands  concerning  West  Irian,  observing  not  only  the  international diplomatic aspects of that  era but also  initiating discussions on the contemporary relevance  of this issue. This study employs a critical historical method in the process of data collection. The heuristic  stages  involve  discovering  and  collecting  various  information  sources  related  to  the research theme. The study's findings indicate that the combination of local resistance, diplomacy, and the spirit of Indonesian nationalism effectively ended Dutch domination and integrated West Irian into the archipelago. This highlights the importance of sovereignty and territorial integrity for a nation.
Keywords: power struggle; integration; resistance; diplomacy

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika politik, militer, dan diplomatik yang melingkupi perebutan Irian Barat, dengan fokus khusus pada integrasi Irian Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penelitian ini merinci perjanjian-perjanjian  antara  Indonesia  dan  Belanda  mengenai  Irian  Barat,  dengan  mengamati tidak hanya aspek-aspek diplomatik internasional pada masa itu, tetapi juga menginisiasi diskusi mengenai relevansi kontemporer dari masalah ini. Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis  dalam  proses  pengumpulan  data.  Tahapan  heuristik  melibatkan  penemuan  dan pengumpulan  berbagai  sumber  informasi  yang  berkaitan  dengan  tema  penelitian.  Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi antara perlawanan lokal, diplomasi, dan semangat nasionalisme Indonesia secara efektif mengakhiri dominasi Belanda dan mengintegrasikan Irian Barat  ke  dalam  wilayah  nusantara.  Hal  ini  menyoroti  pentingnya  kedaulatan  dan  integritas teritorial bagi sebuah negara.
Kata kunci : perebutan kekuasaan; integrasi; perlawanan; diplomasi

## PENDAHULUAN
Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, menandai berdirinya Pemerintahan  Republik  Indonesia  yang  berdaulat  dari  merdeka  atas  wilayah  dan pemerintahannya  sendiri.  Berbeda  dengan  daerah-daerah  lain  di  Indonesia  yang  telah  berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), wilayah Irian Barat selama 18 tahun masih  tetap  dikuasai  oleh  Belanda,  bahkan  pihak  Belanda  berusaha  untuk  tetap  memisahkan
Irian  Barat  dari  NKRI.  Lahirnya  permasalahan  Irian  Barat  sebenarnya  didasari  oleh  keinginan Belanda,  untuk  memiliki  satu  propinsi  yang  tetap  dikuasai  meskipun  telah  menyerahkan kemerdekaanya kepada Indonesia.
Irian  Barat,  yang  kini  dikenal  sebagai  Papua  atau  Papua  Barat,  memegang  peranan penting dalam geopolitik regional dan internasional, tidak hanya karena posisinya yang strategis dan kekayaan sumber daya alamnya, tapi juga karena sejarah penentuan nasibnya yang penuh kontroversi. Berlokasi di ujung timur Indonesia dan berbatasan langsung dengan Papua Nugini, Papua berfungsi sebagai pintu gerbang antara wilayah Pasifik dan Asia Tenggara, memberikan keunggulan posisi bagi Indonesia dalam aspek militer dan keamanan untuk mengawasi kawasan tersebut. Namun, di balik dominasinya di peta, Papua menyimpan rentetan narasi sejarah yang kompleks  dan  emosional  bagi  Indonesia.  Sebelum  era  kolonial  Eropa,  Papua  telah  menjalin interaksi  dengan  berbagai  kerajaan  di  Nusantara,  terutama  dalam  bidang  perdagangan  dan ekspansi wilayah.
Walaupun Indonesia telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, isu Irian Barat terus menjadi titik perbedaan yang tajam antara Indonesia dan Belanda. Upaya Belanda untuk merebut kembali kontrol atas Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan menjadi awal dari perjuangan  panjang  atas  Irian  Barat.  Belanda  yang  tidak  langsung  menerima  realitas kemerdekaan Indonesia berusaha keras untuk memulihkan dominasinya di Nusantara, dan salah satu  cara  yang  dilakukan  adalah  dengan  menolak  pengakuan  atas  kedaulatan  Indonesia sepenuhnya.  Ketika  akhirnya  Belanda  memberikan  pengakuan  terhadap  kemerdekaan Indonesia,  ada  klausul  dan  kondisi  tertentu  yang  ditanamkan  dalam  perjanjian.  Irian  Barat, wilayah  yang  kaya  dengan  sumber  daya  alam,  dengan  sengaja  tidak  dimasukkan  dalam kesepakatan  kedaulatan  yang  ditawarkan  oleh  Belanda.  Perjanjian  Linggarjati  yang  disepakati pada  1947  memang  memberi  Indonesia  hak  atas  banyak  wilayahnya,  namun  dengan  cerdik, Belanda memastikan Irian Barat tetap berada di bawah kendalinya. Ini menciptakan ketegangan dan menjadi titik kontroversi dalam hubungan antara kedua negara untuk tahun-tahun berikutnya.
Perebutan Irian Barat oleh Indonesia bukan hanya didorong oleh kekayaan sumber daya alam  atau  letak  geografisnya,  melainkan  didasari  oleh  keyakinan  mendalam  bahwa  wilayah tersebut adalah bagian esensial dari warisan budaya dan sejarah Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah,  Irian  Barat  telah  menjadi  bagian  dari  peta  Nusantara  kuno  dan  memiliki  hubungan historis dengan beberapa kerajaan besar di Indonesia. Perjuangan mengembalikan kedaulatan atas Irian Barat bukanlah hal yang mudah; ini adalah misi yang panjang dan berat, melibatkan berbagai pihak baik dari masyarakat maupun pemerintah. Semangat ini didorong oleh nilai-nilai yang  tertanam  dalam  UUD  1945,  yang  menegaskan  hak  setiap  bangsa  untuk  merdeka  dan menentang penjajahan. Indonesia merasa Irian Barat telah dimanfaatkan oleh Belanda sebagai wilayah jajahannya, terutama ketika Belanda melanggar komitmen dalam perjanjian KMB yang seharusnya  menyelesaikan  masalah  Irian  Barat  pada  tahun  1950.  Sebagai  hasilnya, pembebasan Irian Barat dianggap sebagai langkah penyelesaian dari perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Upaya  integrasi  Irian  Barat  ke  dalam  NKRI  dihadapkan  pada  berbagai  tantangan monumental.  Mulai  dari  perlawanan  militer  dengan  Belanda,  tekanan  diplomasi  internasional, hingga  tantangan  dalam  menyesuaikan  dan  mengintegrasikan  masyarakat  Irian  Barat  dengan masyarakat  Indonesia  lainnya.  Proses  integrasi  ini  mencapai  titik  klimaks  dengan  Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969, yang hingga kini masih menjadi subyek kontroversi dan debat. Penting juga untuk disebutkan bahwa Papua memiliki keanekaragaman budaya yang luar biasa dengan  ratusan  suku  dan  bahasa.  Keanekaragaman  ini  menjadikannya  sebagai  wilayah  yang penting  dalam  konteks  pelestarian  budaya  dan  warisan  dunia.  Namun,  tantangan  dalam mengintegrasikan  keanekaragaman  ini  dengan  pembangunan  nasional  Indonesia  seringkali menimbulkan  isu  hak  asasi  manusia  dan  ketidaksetaraan  yang  mendapatkan  perhatian  dari komunitas internasional.
Penelitian  ini  tidak  hanya  memberikan  wawasan  mendalam  tentang  dinamika  sejarah politik, militer, dan diplomasi seputar perjuangan Irian Barat, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan  dalam  berbagai  aspek  sosial.  Dengan  merinci  perjanjian-perjanjian  antara  Indonesia dan  Belanda  terkait  Irian  Barat,  penelitian  ini  tidak  hanya  menyumbangkan  pemahaman  lebih lanjut  tentang  diplomasi  internasional  pada  era  tersebut,  tetapi  juga  membuka  diskusi  tentang relevansi kontemporer dari permasalahan tersebut. Analisis mendalam terhadap identitas budaya Papua  sebagai  bagian  dari  warisan  nasional  Indonesia  memberikan  perspektif  baru  tentang pentingnya  keberagaman  budaya  dalam  konteks  pelestarian  warisan  dunia.  Lebih  jauh  lagi, penelitian  ini  mengeksplorasi  dampak  integrasi  Irian  Barat  ke  dalam  NKRI  terhadap  hak  asasi manusia  dan  ketidaksetaraan,  memberikan  kontribusi  berharga  dalam  memahami  tantangan sosial  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  Papua.  Dengan  merinci  dampak  internasional  dan mengevaluasi  relevansi  kontemporer,  penelitian  ini  menjadi  sebuah  sumbangan  penting  yang tidak  hanya  memberikan  pemahaman  mendalam  tentang  sejarah,  tetapi  juga  membuka  jalan untuk  merenungkan  solusi  yang  lebih  baik  terkait  tantangan-tantangan  yang  masih  dihadapi hingga saat ini.

## METODE
Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menerapkan metode historis kritis dengan melakukan  tahap  heuristik  yang  melibatkan  penemuan  dan  pengumpulan  berbagai  sumber informasi terkait tema penelitian. Sumber informasi ini mencakup dokumen primer dan sekunder yang dipilih dengan cermat untuk memastikan keabsahan dan relevansinya terhadap peristiwa masa  lalu  yang  diteliti.  Penggunaan  kritik  interen  dan  eksteren  menjadi  landasan  untuk mengevaluasi setiap sumber informasi, memastikan bahwa data yang diperoleh tidak terdistorsi atau  dimanipulasi.  Proses  analisis  data  mencakup  identifikasi  hubungan  antar-sumber, memastikan  integritas  dan  konsistensi  informasi.  Selanjutnya,  pada  tahap  interpretasi,  makna dari setiap fakta sejarah didefinisikan dan keterkaitannya dianalisis untuk membentuk gambaran holistik  tentang  peristiwa  yang  diteliti.  Setelah  data  diverifikasi  dan  diinterpretasikan,  tahap historiografi  dimulai,  di  mana  semua  informasi  disintesis  menjadi  karya  tulis  ilmiah  yang menyajikan  pandangan  komprehensif  dan  terstruktur  tentang  peristiwa  masa  lalu.  Dengan pendekatan ini, penelitian ini tidak  hanya mengedepankan akurasi dan keabsahan data, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap sejarah yang dikaji.
Proses ini terdiri dari empat tahapan esensial, dimulai dengan tahap heuristik. Pada tahap ini, pekerjaan utama adalah menemukan  dan  mengumpulkan berbagai sumber  informasi yang berkaitan dengan tema penelitian. Sumber informasi ini dapat berasal dari dokumen primer dan sekunder.  Selanjutnya,  dengan  bantuan  kritik  interen  dan  eksteren,  setiap  sumber  informasi dievaluasi untuk menentukan keabsahan dan relevansinya terhadap tema penelitian. Kajian kritis ini memastikan bahwa data yang diambil dari arsip-arsip tertentu sesuai dengan topik yang diteliti dan  tidak  mengandung  distorsi  atau  manipulasi.  Selain  itu,  hubungan  antara  sumber-sumber tersebut juga dianalisis untuk menjamin integritas data. Setelah itu, tahap interpretasi dijalankan. Pada tahap ini, makna dari setiap fakta sejarah didefinisikan dan hubungan antar fakta dianalisis untuk memberikan gambaran yang utuh dan mendalam tentang peristiwa yang diteliti. Akhirnya, dengan semua data yang telah diverifikasi dan diinterpretasikan, tahapan historiografi dimulai. Di sini,  semua  informasi  disintesis  menjadi  sebuah  karya  tulis  ilmiah,  memberikan  pandangan holistik tentang peristiwa-peristiwa sejarah dalam bentuk narasi yang sistematis dan terstruktur (Kuntowidjoyo, 2003).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pemerintahan Kolonial di Irian Barat
Di ujung timur kepulauan Nusantara, terbentang wilayah yang kini dikenal sebagai Papua, atau  dahulu  dikenal  sebagai  Irian  Barat.  Wilayah  ini  memiliki  kekhasan  baik  dari  segi  budaya, geografi,  maupun  sejarahnya,  khususnya  dalam  konteks  penjajahan  oleh  Belanda.  Dalam konteks  sejarah  kolonialisasi  di  Indonesia,  konflik  mengenai  Irian  Barat  antara  Indonesia  dan Belanda  merupakan  refleksi  dari  dinamika  penjajahan  yang  berlarut-larut  di  wilayah  timur  jauh negeri ini. Memiliki luasan yang ekstensif, yakni setara dengan tiga kali ukuran Pulau Jawa atau duabelas kali lipat wilayah Belanda, Irian Barat menarik perhatian banyak negara Eropa pasca- era eksplorasi pada abad ke-16. Meskipun berbagai kekuatan Eropa berlomba untuk menguasai wilayah ini, akhirnya Belanda yang berhasil mempertahankan dominasinya di Irian Barat hingga pertengahan  abad  ke-20.  Namun,  pada  tahun  1963,  momentum  perubahan  datang  ketika Indonesia berhasil membebaskan wilayah tersebut dari cengkeraman kolonial Belanda.
Dalam sejarah eksplorasi dan penjajahan Papua oleh bangsa Eropa, beberapa peristiwa penting  menandai  awal  kedatangan  mereka  ke  wilayah  tersebut.  Pada  1526-1527,  dua  pelaut Spanyol,  Antonio  d’Abreu  dan  Francesco  Serrao,  menjadi  orang  Eropa  pertama  yang  tiba  di Papua. Namun, informasi pertama kali mengenai Papua dan penduduknya secara rinci dicatat oleh  Pigafetta,  seorang  pelaut  dari  Portugal.  Saat  berkunjung  ke  Maluku,  Pigafetta  memberi catatan mengenai Papua yang kemudian membuat nama "Papua" dikenal di kalangan bangsa Eropa. Pada tahun 1545, Ynigo Ortiz De Retez, seorang penjelajah Spanyol, memberi label pada wilayah  tersebut  sebagai  "Nueva  Guinea".  Penamaan  ini  didasari  oleh  pengamatan  De  Retez mengenai kemiripan antara penduduk asli Papua dengan mereka yang tinggal di Guinea, sebuah wilayah di pantai barat benua Afrika.
Pada  abad  ke-16  dan  ke-17,  Eropa  sedang  berada  dalam  periode  eksplorasi  maritim. Belanda, sebagai salah satu kekuatan maritim utama saat itu, mulai menjelajahi dan mendirikan pos-pos  perdagangan  di  berbagai  belahan  dunia,  termasuk  di  Nusantara.  Namun,  fokus  awal mereka  lebih  kepada  wilayah  pusat  Nusantara  seperti  Maluku,  Jawa,  dan  Sumatera  karena kekayaan  rempah-rempahnya.  Seiring  dengan  berjalannya  waktu,  pada  abad  ke-19,  Belanda mulai menaruh perhatian pada Irian Barat. Keunikan geografi dan potensi sumber daya alam di Irian  Barat  menarik  perhatian  pemerintah  kolonial.  Pada  tahun  1828,  Belanda  secara  resmi mengklaim wilayah pesisir barat Papua sebagai bagian dari koloninya dan menamakannya Nieuw Guinea. Meski ekspedisi pertama mereka ke Papua tercatat pada tahun 1705, jejak nyata dan dominasi  Belanda  di  wilayah  ini  baru  benar-benar  mendalam  sekitar  tahun  1828.  Pada  tahun tersebut,  sebagai  simbol  dominasinya,  Belanda  mendirikan  sebuah  benteng  bernama  Fort  Du Bus di Lobo, Teluk Triton, sebuah wilayah yang sekarang masuk dalam Kabupaten Kaimana.
Dekade  berikutnya  menunjukkan  upaya  sistematis  Belanda  dalam  memperkuat pengaruhnya  di  Papua.  Tahun  1898  menjadi  momen  penting  ketika  Parlemen  Belanda mengesahkan anggaran khusus untuk mendirikan struktur pemerintahan di Papua Barat. Dengan demikian,  Papua  resmi  berada  di  bawah  kendali  Belanda,  yang  berlanjut  hingga  tahun  1962. Dalam usahanya untuk mengatur dan mengendalikan wilayah yang luas ini, Belanda membagi Papua  menjadi  dua wilayah administratif:  Bagian Utara, yang dikenal sebagai  afdeeling Noord Nieuw Guinea dengan pusat pemerintahannya di Manokwari, Teluk Doreri, dan Bagian Selatan atau afdeeling West-ed Zuid Nieuw Guinea yang berpusat di Fakfak. Tiap wilayah ini dikelola oleh seorang kontroleur yang berada di bawah otoritas keresidenan Maluku.
Selain  upaya  administratif,  pendekatan  sosial-kultural  juga  diterapkan  oleh  Belanda  di Papua. Mereka mengandalkan bantuan misionaris Kristen, khususnya golongan Protestan dan Katolik, untuk melakukan pemberdayaan masyarakat lokal. Pada tahun 1855, misionaris Kristen Protestan, yang  dipimpin  oleh  Otto  dan  Geisler  dari  Jerman,  memulai  misinya  di  bagian  Utara Papua. Di sisi lain, misionaris Katolik yang dipimpin oleh Pater J. Vertenten memulai misinya di
bagian  Selatan  Papua  pada  tahun  1896. Selain  menyebarkan  ajaran  agama,  kedua  kelompok misionaris ini aktif dalam bidang pendidikan dan infrastruktur masyarakat, dengan menghadirkan guru-guru dari Minahasa dan Ambon. Namun, dalam hal pembangunan infrastruktur, fokus utama pemerintah  Belanda  adalah  mendirikan  pos-pos  pemerintahan  sebagai  simbol  dominasi  dan kendali atas wilayah. Strategi kolonial Belanda di Papua pada dasarnya didorong oleh kebutuhan untuk melawan penetrasi Inggris dan Jerman, yang saat itu telah menguasai Papua bagian timur (sekarang dikenal sebagai Papua Nugini). Kekuatan-kekuatan kolonial Eropa ini saling bersaing untuk menguasai wilayah-wilayah strategis di Nieuw Guinea. Untuk Belanda, Papua tidak hanya memiliki nilai strategis, tetapi juga sebagai perlindungan untuk kepentingan perdagangan mereka di  kawasan  Nusantara  dan  untuk  melindungi  koloninya  dari  intervensi  kekuatan  Eropa  lainnya (Ricklefs, 1993).
Wilayah  Papua,  dengan  keberagaman  geografisnya  yang  luas  dan  masyarakat  adatnya yang  masih  mengikuti  cara  hidup  tradisional,  memberikan  tantangan  tersendiri  bagi  Belanda dalam  menjalankan  kebijakan  kolonialisasinya.  Mengingat  luasnya  wilayah  dan  kesulitan mengendalikan seluruh aspek masyarakat, Belanda memilih pendekatan praktis dengan hanya mendirikan  pos-pos  pemerintahan  sebagai  simbol  klaim  kekuasaannya  atas  Papua  Barat. Sebagai upaya untuk memajukan ekonomi wilayah Papua, Belanda mengambil langkah strategis dengan mengembangkan wilayah Digul dan Merauke sebagai residen baru. Ironisnya, meskipun wilayah ini dimaksudkan untuk pertumbuhan ekonomi, Boven Digoel di wilayah Digul malah lebih dikenal sebagai tempat pengasingan bagi para pemimpin dan pemberontak nasionalis dari Pulau Jawa, seperti Bung Hatta, Sutan Syahrir, dan Soekarno. Struktur administratif wilayah Zuid Nieuw Guinea pun mengalami perubahan. Statusnya sebagai afdeeling dicabut dan bergabung dengan onderafdeeling  yang  dikelola  oleh  seorang  kontroleur.  Di  bawah  struktur  ini,  Boven  Digoel memiliki satu bestuuressort (desa), sementara Merauke memiliki empat.
Pembukaan  wilayah  pedalaman  Papua  oleh  Belanda  terjadi  relatif  lambat.  Pada  tahun- tahun  menjelang  1936-1938,  wilayah  tersebut  mulai  diakses,  terutama  oleh  para  misionaris. Sebagai contoh, Paniai berhasil diakses oleh Letnan Wissel pada tahun 1936. Tak lama setelah itu, lembaga pendidikan dibuka oleh para misionaris di wilayah tersebut. Sementara itu, wilayah Amungme baru dibuka pada tahun 1954. Dalam strategi pemerintahannya, Belanda menerapkan sistem yang mengakui keberadaan struktur pemerintahan adat lokal. Namun, struktur ini tunduk pada kebijakan dan arahan dari Kerajaan  Belanda. Sistem ini dikenal sebagai Zelf bestuurend landschapen. Dengan demikian, walaupun ada otonomi lokal, pemerintahan adat tetap berada di bawah pengawasan Belanda, yang pada akhirnya dikoordinasikan melalui keresidenan di Maluku dan Kerajaan Tidore. Namun, ketika Jepang mulai memasuki wilayah Papua, kebijakan Belanda mengalami  perubahan  drastis.  Jepang,  dengan  tujuan  utamanya  sebagai  kekuatan  militer, menjadikan Papua sebagai basis militer dalam konflik mereka di Pasifik melawan Sekutu. Evolusi kebijakan  kolonial  Belanda  di  Papua,  khususnya  dalam  pendirian  pos-pos  pemerintahan, mencapai  puncaknya  pada  akhir  abad  ke-19  dan  awal  abad  ke-20.  Dengan  adanya  tekanan kompetisi  kolonial  dari  Jerman  dan  Inggris  di  Papua  bagian  timur,  Belanda  merasa  perlu memperkuat kehadirannya dengan mendirikan pos pemerintahan di Manokwari dan Fakfak pada tahun 1898 dan di Merauke pada tahun 1905. Ini semua dilakukan untuk memastikan dominasi dan klaim Belanda atas wilayah tersebut.
Sejak  awal,  masyarakat  lokal  di  Irian  Barat  menunjukkan  resistensi  terhadap  kehadiran Belanda.  Banyak  komunitas  lokal  yang  berusaha  mempertahankan  tanah  dan  kebudayaan mereka dari intervensi asing. Pemberontakan dan perlawanan sporadis terjadi di berbagai bagian Irian Barat sepanjang abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada pertengahan abad ke-20, ketika Indonesia  memproklamasikan  kemerdekaannya  dari  Belanda  pada  tahun  1945, permasalahan Irian  Barat  menjadi  isu  penting  dalam  hubungan  diplomatik  kedua  negara.  Indonesia menganggap  Irian  Barat  sebagai  bagian  tak  terpisahkan  dari  wilayahnya,  sedangkan  Belanda memandangnya sebagai wilayah yang terpisah dari Hindia Belanda. Perjuangan diplomasi dan
militer  berlarut-larut  hingga  akhirnya  pada  tahun  1962,  melalui  Perjanjian  New  York,  Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Indonesia. Ini tidak berarti bahwa perjuangan di Irian Barat berakhir. Masih banyak tantangan yang dihadapi, namun setidaknya dari sisi penjajahan, Irian Barat telah bebas dari cengkeraman Belanda.

## Konfrontasi Militer dan Diplomasi antara Indonesia dan Belanda
Perjuangan  Indonesia  untuk  kemerdekaan  tidak  berhenti  saat  proklamasi  kemerdekaan diumumkan  pada  17  Agustus  1945.  Pasca-proklamasi,  negara  baru  ini  harus  menghadapi tantangan dari Belanda yang berupaya untuk kembali menguasai tanah jajahannya. Konferensi Meja  Bundar  (KMB)  yang  berlangsung  di  Belanda  pada  tahun  1949  merupakan  forum  bagi Indonesia  untuk  menegaskan  tuntutan  agar  Belanda  benar-benar  menepati  janjinya menyerahkan  kedaulatan  kepada  Indonesia  tanpa  syarat  apapun.  Dari  konferensi  tersebut, muncul  tiga  kesepakatan  utama.  Pertama,  Belanda  akan  menyerahkan  kedaulatan  kepada Republik  Indonesia  Serikat  (RIS)  pada  tanggal  27  Desember  1949.  Kedua,  APRIS  ditetapkan sebagai satu-satunya badan militer RIS. Terakhir, status Irian Barat (kini dikenal sebagai Papua) akan dibahas lebih lanjut dalam waktu satu tahun ke depan (Suryanegara, 2016; Iryana, 2022).
Namun, ada  kendala  yang  muncul  terkait  isu  Irian  Barat.  Belanda  gagal  memenuhi  janji mereka mengenai penyerahan wilayah tersebut (Marwati & Notosusanto, 1990). Walaupun ada perundingan bilateral antara Indonesia dan Belanda mengenai Irian Barat, tidak ada kesepakatan yang  tercapai  karena  Belanda  tampaknya  terus  mengelak  dan  mempersulit  proses  tersebut. Selama  periode  penundaan  selama  setahun,  Belanda  memanfaatkannya  untuk  memupuk sentimen  anti-Indonesia  melalui  strategi  dekolonisasi  mereka.  Tujuannya  adalah  untuk memastikan bahwa Irian Barat tetap berada di bawah kendali dan pengaruh Belanda. Beberapa alasan  utama  di  balik  keinginan  Belanda  untuk  mempertahankan  Irian  Barat  meliputi:  1)  Irian Barat dianggap sebagai "Holland Tropis", tempat bagi orang-orang keturunan Eurasia yang tidak dapat  atau  memilih  untuk  tidak  kembali  ke  Belanda,  memberi  mereka  kesempatan  untuk merasakan  atmosfer  seperti  di  tanah  air  mereka.  2)  Wilayah  tersebut  dijadikan  sebagai  lokasi bagi pengusaha-pengusaha Belanda yang memutuskan untuk tidak tinggal di Indonesia setelah kemerdekaan.  Dengan  demikian,  Irian  Barat  menjadi  tempat  perlindungan  bagi  kepentingan ekonomi  Belanda  di  kawasan  tersebut.  3)  Irian  Barat  juga  dilihat  sebagai  pos  strategis  bagi Belanda.  Dengan  mengendalikan  wilayah  tersebut,  Belanda  memiliki  posisi  strategis  jika  perlu melakukan intervensi, terutama jika terjadi ketidakstabilan atau kemunduran politik di Indonesia yang saat itu baru saja memulai perjalanan sebagai negara merdeka (Haris, 1999).
Sepanjang  dekade  1950-an,  Belanda  menolak  untuk  meninggalkan  Irian  Barat, memandangnya sebagai simbol kebanggaan terakhir dari masa kejayaan kolonial mereka. Mulai tahun 1954, Belanda bahkan menutup semua akses perundingan mengenai sengketa Irian Barat dengan  Indonesia  (Adrian,  2014).  Oleh  karena  itu,  pentingnya  Irian  Barat  bagi  Belanda  bukan hanya didasari oleh alasan geografis atau politik, tetapi juga alasan ekonomi dan strategis. Dalam konteks ini, upaya Belanda untuk mempertahankan kontrol atas Irian Barat dapat dilihat sebagai bagian dari strategi jangka panjang mereka di kawasan tersebut.
Dengan  berbagai  kepentingan  yang  mendasarinya,  Belanda  sangat  aktif  dalam  upaya dekolonisasi  Irian  Barat.  Sebagai  bagian  dari  strategi  untuk  mencegah  Irian  Barat  bergabung dengan  Indonesia,  Belanda  bahkan  menawarkan  opsi  kemerdekaan  penuh  untuk  wilayah tersebut.  Dalam  upaya  menunjukkan  komitmennya,  Belanda  memulai  berbagai  inisiatif pembangunan di wilayah tersebut, seperti pendirian sekolah, mengizinkan pendirian partai-partai politik,  serta  memberikan  tambahan  subsidi.  Tujuan  dari  upaya  tersebut  adalah  untuk memenangkan hati rakyat Irian Barat dan mendapatkan dukungan dari komunitas internasional dengan menunjukkan kesiapan wilayah tersebut untuk menjadi negara berdaulat (Kusuma et al., 2019). Selama periode tersebut, Belanda mengambil alih kontrol administratif Irian Barat. Inisiatif pembangunan,  khususnya  di  sektor  politik,  meningkatkan  rasa  nasionalisme  dan  kesadaran
politik masyarakat lokal. Keberadaan beberapa partai politik juga memicu semangat perjuangan kemerdekaan di antara masyarakat Irian Barat (Dinas Sejarah Angkatan Darat, 1977).
Mulai tahun 1959, agenda pembebasan Irian Barat senantiasa menjadi fokus utama dalam setiap  program  kabinet  Indonesia.  Sejak  periode  tersebut,  pendekatan  Indonesia  terhadap  isu Irian  Barat  berubah  menjadi  lebih  agresif  dan  konfrontatif.  Sebagai  bagian  dari  strategi konfrontasi tersebut, pemerintah memulai nasionalisasi atas berbagai perusahaan milik Belanda yang beroperasi di Indonesia. Meskipun upaya nasionalisasi telah dimulai sejak dekade 1950-an, namun selama periode Demokrasi Terpimpin, tindakan tersebut diintensifkan dengan jangkauan yang  lebih  luas.  Di  arena  politik,  salah  satu  bentuk  konfrontasi  yang  paling  signifikan  adalah pemutusan  hubungan  diplomatik  dengan  Belanda.  Mengikuti  dinamika  yang  berlangsung, pemerintah  Indonesia  kemudian  memilih  untuk  meningkatkan  intensitas  konfrontasi  dengan Belanda di berbagai sektor dan aspek hubungan kedua negara.
Pada  1960,  tuntutan  kedaulatan  oleh  rakyat  Irian  Barat  semakin  kuat,  yang  memaksa Belanda  untuk  membentuk  "Dewan  Nieuw  Guinea",  sebuah  lembaga  legislatif  yang  bertujuan mempromosikan  demokrasi.  Tak  lama  setelahnya,  pada  19  Oktober  1961,  sebuah  komite nasional  dibentuk  untuk  merencanakan  kemerdekaan  Papua.  Komite  ini  kemudian  merilis berbagai simbol kebangsaan, termasuk nama negara, lagu kebangsaan, lambang, bendera, dan motto. Namun, langkah Belanda dalam menumbuhkan sentimen anti-Indonesia dianggap cukup berhasil.  Buktinya,  demonstrasi  besar  berlangsung  pada  1  Desember  1962  menentang Indonesia. Kekhawatiran komunitas internasional, terutama dari Amerika Serikat, muncul karena potensi  Indonesia  jatuh  ke  dalam  pengaruh  komunisme.  Akhirnya,  peran  AS  berubah  dari sekadar  pihak  yang  netral  menjadi  mediator  aktif.  Australia  pun  menyesuaikan  posisinya, memutus hubungan dengan Belanda pada tahun 1961.
Walaupun  perjuangan  untuk  mengintegrasikan  Irian  Barat  ditempuh  melalui  jalur diplomatik, namun demi keefektifan pelaksanaannya didukung oleh infiltrasi militer dan ancaman perang terbuka (Sidel, 2001). Pemerintah Indonesia pada tanggal 11 Desember 1961 mengambil tindakan dengan jalan membentuk suatu Dewan Pertahanan Nasional (Depertan) yang bertugas mengintegrasikan  seluruh  potensi  nasional  dalam  Pembebasan  Irian  Barat.  Pada  sidang Depertan  pada tanggal  14  Desember 1961 ditetapkan pembentukan suatu Komando Tertinggi (Koti) Pembebasan Irian Barat. Koti terdiri atas Panglima Besar Koti ialah Presiden dan dibantu oleh Ahmad Yani yang terpilih sebagai Kepala Staf Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat (Dinas Sejarah Angkatan Darat, 2013).
Pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta, tepatnya di alun-alun utara kota tersebut, Presiden  Indonesia,  Sukarno,  mengeluarkan  suatu  pernyataan  penting  yang  dikenal  dengan Trikora  atau  Tri  Komando  Rakyat.  Melalui  pidato  bersejarah  tersebut,  Presiden  Sukarno memberikan tiga perintah  khusus: 1)  menggagalkan  upaya  Belanda dalam  mendirikan Negara Boneka Papua, 2) menegaskan kedaulatan Indonesia dengan mengibarkan bendera Merah Putih di  Irian  Barat,  3)  mempersiapkan  rakyat  Indonesia  untuk  mobilisasi  umum  dalam  rangka pembebasan Irian Barat (Kansil, 1977; Yulianto, 1998).
Setelah  Presiden  Indonesia  mengeluarkan  Komando  Trikora,  inisiatif  untuk  menghadapi Belanda dalam usaha pembebasan Irian Barat menjadi semakin intensif. Inisiatif Trikora ini dilihat bukan  hanya  sebagai  simbol  retorika,  tetapi  juga  sebagai  langkah  konkrit  pemerintah  dalam menentang  dominasi  Belanda  di  Irian  Barat.  Sebagai  respons  atas  pernyataan  tersebut, pemerintah Indonesia segera membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, sebuah entitas  militer  khusus  yang  bertugas  untuk  mengeksekusi  strategi  pembebasan  Irian  Barat dengan  Mayjend  Suharto  sebagai  pemimpin  utamanya.  Komando  ini  tidak  hanya  menjadi deklarasi  semangat,  tetapi  juga  pendorong  bagi  tindakan  militer  yang  lebih  konkret.  Dengan sumber daya dan perencanaan yang matang, berbagai persiapan dilakukan secara serius. Salah satu  langkah  awal  adalah  melatih  pasukan  dengan  skenario  yang  sesuai  dengan  kondisi geografis dan tantangan yang mungkin dihadapi di Irian Barat. Selain itu, penyiapan pangkalan
tempur  juga  dilakukan  guna  mendukung  operasi  militer  di  wilayah  tersebut.  Namun,  sebelum melancarkan aksi militer skala besar, langkah-langkah awal yang lebih hati-hati diambil. Pasukan penyelidik dikirim untuk memetakan situasi, mengumpulkan informasi intelijen, dan menganalisis potensi  tantangan  yang  mungkin  dihadapi.  Selanjutnya,  satuan  infiltrasi  dikerahkan  untuk memasuki  Irian  Barat  secara  diam-diam,  dengan  harapan  dapat  membangun  momentum  dan posisi  strategis  sebelum  operasi  militer  utama  diluncurkan.  Ini  menunjukkan  bahwa,  meskipun memiliki tekad kuat untuk mengintegrasikan Irian Barat, pendekatan yang diambil Indonesia tetap dipikirkan dengan matang dan strategis (Kelompok Kerja Staf Angkatan Bersenjata, 1964).
Sikap tegas Indonesia dalam isu ini mendapatkan respons positif dan dukungan luas dari berbagai  wilayah  di  tanah  air.  Untuk  memanfaatkan  semangat  nasionalisme  yang  membara, pemerintah  mengeluarkan  serangkaian  peraturan  yang  memudahkan  warga  negara  untuk bergabung sebagai sukarelawan dalam misi pembebasan Irian Barat. Langkah ini sejalan dengan esensi poin ketiga dari Trikora, yaitu mobilisasi umum. Sebagai hasilnya, pasukan sukarelawan yang  berkomitmen  untuk  membebaskan  Irian  Barat  mulai  terbentuk  di  berbagai  daerah  di Indonesia.
Tindakan Indonesia dalam  menggerakkan angkatan perangnya untuk pembebasan Irian Barat bukanlah hanya taktik perang semata, tetapi juga strategi diplomasi. Di tengah era Perang Dingin,  dimana  dunia  terpecah  antara  dua  blok  kekuatan  besar,  opini  publik  internasional memegang  peran  penting.  Dalam  konteks  ini,  Indonesia  berhasil  menarik  perhatian  dunia, khususnya  di  forum  seperti  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB).  Dengan  memanfaatkan dinamika  Perang  Dingin,  Indonesia  mendapat  kesempatan  untuk  mempengaruhi  pandangan internasional  mengenai  hak  kedaulatannya  atas  Irian  Barat.  Pengadaan  persenjataan  dari  Uni Sovyet oleh Indonesia menjadi bukti nyata dari seriusnya upaya Indonesia dalam merebut Irian Barat.  Hal  ini  menciptakan  ketegangan  geopolitik,  karena  Amerika  Serikat  dan  sekutunya, termasuk  Belanda,  menjadi  prihatin.  Tekad  Presiden  Sukarno  yang  tidak  goyah  dan  terus menerus  menegaskan  ketegasannya  atas  Irian  Barat,  bahkan  dengan  potensi  menggunakan kekerasan, menambah kecemasan pihak-pihak tersebut.
Dalam  upaya  konkret  untuk  merealisasikan  klaimnya,  Indonesia  melancarkan  Operasi STC-9, operasi infiltrasi khusus yang didukung oleh seluruh cabang Angkatan Perang Republik Indonesia. Operasi ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga menjadi titik balik penting dalam usaha  pembebasan  Irian  Barat.  Namun,  dalam  prosesnya,  terjadi  peristiwa  tragis,  yaitu "Pertempuran  Laut  Aru".  Dalam  pertempuran  ini,  Indonesia  mengalami  kerugian  signifikan dengan  tenggelamnya  KRI  Macan  Tutul  dan  gugurnya  seorang  tokoh  penting,  Komodor  Yos Sudarso (Webster, 1962). Peristiwa ini sekaligus menandai seriusnya tekad Indonesia dan juga kompleksitas  geopolitik  era  itu.  Kombinasi  taktik  militer  dan  diplomasi  yang  diterapkan  oleh Indonesia  dalam  upaya  pembebasan  Irian  Barat  menjadi  cermin  betapa  pentingnya  wilayah tersebut bagi kedaulatan dan integritas negara.
Keputusan  ini  menarik  perhatian  Amerika  Serikat,  yang  khawatir  akan  dampaknya  yang bisa  melibatkan  dua  kekuatan  besar,  yaitu  Amerika  Serikat  dan  Uni  Sovyet,  dalam  suatu bentrokan militer di kawasan Pasifik. Sebagai respons, Amerika Serikat mendesak Belanda untuk segera melakukan dialog dan mencari solusi damai dengan Indonesia. Alhasil, pada tanggal 15 Agustus  1962,  kedua  negara,  Indonesia  dan  Belanda,  menandatangani  Perjanjian  New  York, yang menjadi landasan kesepakatan bagi penyelesaian konflik mereka terkait Irian Barat. Melalui Perjanjian  New  York  tahun  1962  yang  melibatkan  berbagai  pihak,  termasuk  Indonesia,  AS, Belanda,  dan  PBB,  konflik  Papua  akhirnya  mendekati  solusi.  Namun,  keputusan  yang  diambil dalam perjanjian tersebut menimbulkan ketidakpuasan bagi sebagian masyarakat Papua, yang kemudian membentuk Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai bentuk protes. Perjanjian New York menetapkan bahwa wilayah Papua akan dikelola oleh Indonesia dengan penyelenggaraan PEPERA untuk menentukan status akhir wilayah tersebut.

## Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969
Pada tahun-tahun menjelang 1969, agenda internasional dan regional telah menempatkan mata  dunia  pada  wilayah  Irian  Barat.  Setelah  serangkaian  konfrontasi  dan  negosiasi  dengan Belanda,  akhirnya  diputuskan  bahwa  suatu  mekanisme  harus  diterapkan  untuk  menentukan nasib  penduduk  Irian  Barat:  apakah  mereka  ingin  bergabung  dengan  Indonesia  atau  tetap  di bawah administrasi Belanda. Mekanisme ini dikenal dengan Penentuan Pendapat Rakyat, atau PEPERA.
Sebagai langkah awal, dilakukan serangkaian persiapan intensif. PBB, melalui operasinya, UNTEA  (United  Nations  Temporary  Executive  Authority)  terlibat  langsung  dalam  pengawasan transisi administrasi dari Belanda ke Indonesia. Pada bulan Oktober 1962, pemerintah Belanda resmi menyerahkan administrasi Irian Barat kepada UNTEA, yang kemudian mengalihkannya ke Indonesia  pada  Mei  1963.  Mulai  saat  itu,  Indonesia  memiliki  tanggung  jawab  untuk mempersiapkan PEPERA. Pemerintah Indonesia, dengan dukungan dan pengawasan dari PBB, melakukan serangkaian persiapan. Di antaranya adalah pemetaan demografis untuk memahami distribusi  populasi,  pendidikan  politik  untuk  menginformasikan  masyarakat  tentang  apa  itu PEPERA  dan  apa  konsekuensinya,  serta  pelatihan  bagi  petugas  yang  akan  bertugas  dalam proses PEPERA.
Namun, proses persiapan PEPERA tidak tanpa kontroversi. Banyak kritikus yang menilai bahwa pendekatan yang digunakan terlalu terpusat dan tidak memberikan ruang yang cukup bagi aspirasi masyarakat setempat. Ada juga kekhawatiran bahwa Indonesia mungkin mempengaruhi hasil PEPERA melalui berbagai cara, termasuk intimidasi atau manipulasi informasi. Ketika 1969 tiba,  saatnya  PEPERA  dilaksanakan.  Sebanyak  1.025  wakil  rakyat  dipilih  untuk  mewakili penduduk Irian Barat dalam musyawarah. Proses ini, yang dikenal dengan "sistem musyawarah", bukanlah  referendum  dalam  arti  tradisional,  tetapi  lebih  pada  konsensus  bersama.  Hasil  dari PEPERA menunjukkan dukungan yang kuat untuk integrasi dengan Indonesia.
Meski  demikian,  cara  pelaksanaan  PEPERA  tetap  menjadi  sumber  kontroversi.  Banyak pihak  yang  berpendapat  bahwa  prosesnya  tidak  sepenuhnya  demokratis  dan  mencerminkan keinginan  sejati  masyarakat Irian  Barat.  Namun,  dengan  pengakuan  PBB  atas  hasil  PEPERA, Irian  Barat  resmi  menjadi  bagian  dari  Indonesia,  membuka  babak  baru  dalam  sejarah  wilayah tersebut.
Tahun  1969  menjadi  momen  krusial  bagi  Irian  Barat,  saat  Penentuan  Pendapat  Rakyat (PEPERA) digelar untuk menentukan nasib wilayah tersebut dalam naungan NKRI. Namun, jauh dari  ekspektasi  sebagai  proses  yang  transparan  dan  demokratis,  PEPERA  memunculkan serangkaian kontroversi yang masih diperdebatkan hingga kini. Pertama dan terutama, metode "musyawarah" yang diadopsi oleh Indonesia untuk PEPERA mendapat banyak sorotan. Daripada menggelar  referendum  terbuka  di  mana  setiap  warga  Irian  Barat  diberi  kesempatan  untuk memberikan  suaranya,  pemerintah  memilih  1.025  wakil  untuk  mewakili  suara  masyarakat. Banyak pihak berpendapat bahwa metode ini tidak mampu mencerminkan aspirasi sejati rakyat Irian Barat. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa wakil-wakil tersebut mungkin dipilih atau ditekan untuk mendukung integrasi dengan Indonesia.
Kemudian, ada laporan dan kesaksian mengenai intimidasi dan tekanan yang diterima oleh masyarakat  setempat,  baik  sebelum  maupun  selama  proses  PEPERA.  Dikatakan  bahwa  ada kehadiran  militer  yang  signifikan  selama  proses  tersebut  dan  ini  membuat  banyak  penduduk merasa  terintimidasi  untuk  menyuarakan  pendapat  sejati  mereka.  Persoalan  lainnya  adalah kurangnya edukasi dan informasi kepada masyarakat Irian Barat mengenai apa yang sebenarnya mereka putuskan. Beberapa sumber menunjukkan bahwa banyak warga yang tidak sepenuhnya memahami implikasi dari keputusan  PEPERA, terutama mengingat kurangnya akses informasi dan pendidikan politik yang memadai di wilayah tersebut.
Meski  PBB  pada  akhirnya  mengesahkan  hasil  dari  PEPERA,  respons  internasional terhadap proses tersebut tidak seragam. Banyak pihak, terutama negara-negara serta organisasi
hak asasi manusia, merasa bahwa PEPERA tidak sesuai dengan standar internasional mengenai hak penentuan nasib sendiri. Kendala lainnya muncul dari keterlibatan PBB yang hanya sebatas mengirim  sekelompok  pengamat  dengan  kewenangan  yang  terbatas,  sehingga  memunculkan keraguan  mengenai  keadilan  proses  tersebut.  Meskipun  demikian,  PBB  memutuskan  untuk mengakui  hasil  PEPERA  yang  mendukung  integrasi  Irian  Barat  ke  dalam  wilayah  Indonesia. Dengan  keputusan  tersebut,  secara  resmi  Irian  Barat  menjadi  bagian  dari  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, keputusan ini tidak menutup pintu perdebatan. Sampai saat ini, diskusi mengenai legitimasi dan integritas PEPERA masih sering muncul, dan menjadi fokus dalam diskusi tentang hak asasi manusia dan otonomi khusus di Papua.
Sejalan dengan itu, meski PBB telah memberikan pengakuan terhadap hasil PEPERA, isu Papua  tetap  hangat  diperbincangkan  di  tingkat  internasional.  Terdapat  kelompok-kelompok tertentu yang terus mendorong kemerdekaan Papua, sementara ada pula kritik yang menyoroti cara penyelenggaraan PEPERA.  Akibat  perdebatan  ini,  hubungan  diplomatik antara Indonesia dengan beberapa entitas internasional sesekali menjadi kurang harmonis, khususnya ketika isu Papua menjadi sorotan.
Kelompok  yang  mendukung  ide  kemerdekaan  Papua  dan  pemisahan  dari  Republik Indonesia memiliki pandangan yang berbeda dengan mereka yang mendukung integrasi Papua ke  dalam  NKRI.  Alasan  utama  ketidaksetujuan  kelompok  pro-pemisahan  terhadap  PEPERA adalah  berdasarkan  tuduhan  bahwa  terdapat  intimidasi  oleh  pihak  otoritas  dan  aparat  militer Indonesia selama proses sosialisasi PEPERA. Mereka juga menegaskan bahwa PEPERA, yang diambil berdasarkan suara kelompok perwakilan masyarakat dan bukan dengan prinsip 'one man one vote', bukanlah representasi yang adil dari pendapat masyarakat Papua. Setelah PEPERA, muncul  peningkatan  dalam  gerakan  yang  mendukung  pemisahan  Papua  dari  Indonesia. Terdapat  ketegangan  dan  perbedaan  pendapat  yang  tajam  antara  kelompok  pro-integrasi  dan pro-pemisahan.  Sayangnya,  sejak  tanggal  1  Januari  1963,  ketika  pemerintahan  Papua  resmi berada  di  bawah  kendali  Pemerintah  RI,  banyak  peristiwa  kekerasan  terjadi  di  tanah  Papua. Kekerasan  ini  sebagian  besar  didasari  oleh  ketidaksepakatan  politik  antara  masyarakat  yang mendukung integrasi dan mereka yang mendukung pemisahan.
Sebuah  lembaga  non-pemerintah  memperkirakan  bahwa  dalam  periode  40  tahun  sejak PEPERA  hingga  dekade  1990-an,  sekitar  100.000  orang  Papua  menjadi  korban  peristiwa kekerasan. Penentangan yang kuat dari kelompok pro-pemisahan mendorong pemerintah pusat untuk  melakukan  berbagai  operasi  militer  dalam  upaya  menghentikan  gerakan  yang  dianggap anti pemerintah. Beberapa contoh operasi militer tersebut antara lain Operasi Winumurti I dan II pada tahun 1962-1971, yang bertujuan untuk penggalangan dan pengamanan sebelum, selama, dan  setelah  PEPERA.  Selanjutnya,  antara  tahun  1970-1985,  terjadi  Operasi  Tumpas  yang bertujuan untuk melumpuhkan basis OPM. Pada tahun 1977, terjadi sebuah operasi militer besar yang  melibatkan  penggunaan  pesawat  pembom,  mengakibatkan  kerusakan  di  17  desa  dan diperkirakan menyebabkan ribuan korban jiwa, termasuk anak-anak, lansia, dan perempuan di daerah pegunungan Jayawijaya.  Selain operasi-operasi tersebut,  masih banyak  operasi militer lain yang dilakukan di tanah Papua.
Hasil  penelitian  ini  memiliki  potensi  besar  untuk  memberikan  kontribusi  signifikan  dalam pemahaman dan penanggulangan tantangan sosial yang dihadapi oleh masyarakat di Irian Barat. Dengan  menyajikan  data  yang  kaya  dan  terperinci  tentang  faktor-faktor  sosial,  ekonomi,  dan budaya  yang  memengaruhi  wilayah  tersebut,  penelitian  ini  dapat  menjadi  landasan  bagi perancangan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, temuan-temuan ini dapat membantu mengidentifikasi  solusi  yang  berkelanjutan  dan  berdaya  guna  untuk  mengatasi  permasalahan kesejahteraan  masyarakat,  seperti  peningkatan  akses  pendidikan,  kesehatan,  dan  peluang ekonomi.  Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya menjadi sumbangan  ilmiah, tetapi juga alat  praktis  yang  dapat  digunakan  untuk  memberdayakan  masyarakat  Irian  Barat  dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara holistic
Melalui  hasil  penelitian  ini,  terbuka  peluang  untuk  mendapatkan  wawasan  baru  dan memperdalam  pemahaman  kita  tentang  dinamika  sosial  di  Irian  Barat.  Temuan-temuan  yang diperoleh  dari  penelitian  ini  dapat  menyajikan  pandangan  yang  lebih  mendalam  terkait  aspek- aspek  kritis  yang  memengaruhi  masyarakat  setempat.  Dengan  memperluas  cakupan pengetahuan kita tentang faktor-faktor ekonomi, budaya, dan sosial yang terlibat, penelitian ini tidak  hanya  mengisi  celah  pengetahuan,  tetapi  juga  memberikan  sudut  pandang  yang  lebih komprehensif  terhadap  realitas  kompleks  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  Irian  Barat.  Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya berpotensi untuk memberikan kontribusi praktis, tetapi juga mendorong pemikiran kritis dan diskusi yang  lebih dalam  dalam rangka  mengembangkan solusi yang berkelanjutan dan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

## KESIMPULAN
Irian Barat, yang kini dikenal sebagai Papua, merupakan bagian dari mosaik keberagaman budaya dan sejarah Indonesia yang memiliki dinamika unik dalam  konteks kolonialisasi. Meski berbagai kekuatan Eropa berusaha menguasainya, Belanda yang akhirnya mendominasi wilayah ini hingga pertengahan abad ke-20 dengan pendirian pos-pos pemerintahan, pendekatan sosial- kultural  melalui  misionaris,  dan  pemberdayaan  struktur  pemerintahan  adat  lokal.  Namun, perlawanan dan semangat kebangsaan masyarakat lokal, bersama dengan diplomasi Indonesia pasca-proklamasi kemerdekaan, berhasil mengakhiri dominasi Belanda, menyatukan Irian Barat kembali ke dalam pangkuan Nusantara, meski tantangan-tantangan baru masih menanti. Dalam retrospeksi,  konfrontasi  antara  Indonesia  dan  Belanda  mengenai  Irian  Barat  merupakan  salah satu  contoh  bagaimana  aspirasi  nasionalisme,  geopolitik  global,  dan  diplomasi  internasional berperan  dalam  menentukan  nasib  sebuah  wilayah.  Meskipun  ada  banyak  tantangan  dan hambatan,  tekad  Indonesia  untuk  mengintegrasikan  Irian  Barat  ke  dalam  wilayahnya menunjukkan komitmen negara ini untuk melindungi kedaulatan dan integritas teritorialnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian, B. (2014). 52 Tahun infiltrasi PGT di Irian Barat . Gramedia. Dinas Sejarah Angkatan Darat. (1977). Rumpun Diponegoro dan pengabdiannya . Dinas Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro.
Dinas Sejarah Angkatan Darat. (2013). Achmad Yani: Prajurit patriot sejati . CV. Idhar Bandung. Haris, S. (1999). Indonesia diambang perpecahan . Erlangga. Iryana,  W.  (2022). Sejarah  pergerakan  nasional:  Melacak  akar  historis  perjuangan  bangsa Indonesia  dan  kiprah  kaum  santri  dalam  lahirnya  negara  kesatuan  Republik  Indonesia . Prenada Media.
Kansil, C. S. (1977). Sejarah perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia dalam rangka mata- pelajaran  sejarah/kewargaan  negara  untuk  sekolah  lanjutan  atas  dan  ideologi/filsafat negara Pancasila untuk perguruan tinggi . Kelompok  Kerja  Staf  Angkatan  Bersenjata.  (1964). Sejarah  singkat  perjuangan  bersenjata bangsa Indonesia . Kuntowidjoyo, K. (2003). Metodologi sejarah . Tiara Wacana Yogya.
Kusuma, A. J., Setiawan, M. C. A., Ilmar, A., & Situmeang, N. (2019). Sejarah singkat perjuangan bersenjata  bangsa  Indonesia  penyelesaian  konflik  internal  antara  pemerintah  Indonesia dengan gerakan separatisme di Papua melalui mekanisme horse-trading. Society, 7 (2).
Marwati, D. P., & Notosusanto, N. (1990). Sejarah Nasional Indonesia VI . Balai Pustaka.
Ricklefs,  M.  C.  (1993). A  History  of  Modern  Indonesia  since  c.  1200 (p.  90115).  London: MacMillan.
Sidel, J. T. (2001). Indonesia: the limits of democratization and decentralization, January 2000 – October 2001. Writenet Paper , (04). Suryanegara, A. M. (2016). Api Sejarah 1 . Surya Dinasti. Webster, D. (1962). The struggle of West New Guinea, 1960-1962 . Universitas British Columbia. Yulianto, K. (1998). Sejarah perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia . Erlangga.