## Tinjauan Yuridis Penerapan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Batam

## Asep Rinaldy, Eko Nurisman
Fakultas Hukum, Universitas International Batam, Indonesia Email: 1951084.asep@uib.edu

## Abstrak
Keberadaan norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat sangat berkaitan dengan tingkah laku  manusia.  Jika  seseorang  tidak  patuh  terhadap  hukum  yang  ada  dan  melakukan  tindak pidana,  maka  mereka  wajib  mendapatkan  sanksi  pidana  penjara  atau “ Rumah  Tahanan ” (Undang-undang  Nomor  12  tahun  1995).  Sebagai  narapidana  atau  Warga  Binaan  (WB)  yang sedang  melaksanakan  hukuman  pidananya,  mereka  juga  memiliki  hak  untuk  mendapatkan Cuti  Bersyarat  (CB).  Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  mengenai bagaimanakah  penerapan  pemberian  Cuti  Bersyarat  (CB)  bagi  narapidana  di  rumah  tahanan Kelas IIA Kota Batam, dan pengawasan yang dilakukan untuk narapidana yang mendapatkan cuti bersyarat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris, yang mana hasil penelitiannya  didapatkan  melalui  wawancara  secara  langsung  di  Rumah  Tahanan  Kelas  IIA Kota  Batam.  Sehingga  berdasarkan  penelitian  ini  dihasilkan  bahwa  Warga  Binaan  harus memenuhi  syarat  yang  tercantum  dalam  Permenkumham  32/2020  yang  mengatur  sejumlah persyaratan  yang  harus  dilengkapi  oleh  Warga  Binaan  untuk  memperoleh  haknya.  Warga binaan  mendapatkan  hak  untuk  cuti  bersyarat  berdasarkan  Pasal  14  Ayat  1  Huruf  K  dan pelaksanaan cuti bersyarat di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Batam sudah terlaksana dengan baik  sebagaimana  mestinya  sesuai  dengan  undang  undang  dan  diawasi  langsung  oleh  balai pemasyarakatan.
Kata Kunci: Warga binaan, Cuti Bersyarat, Rutan

## Abstract (Inggris)
The existence of legal norms in social life is closely related to human behavior. If a person does not comply with  existing  laws  and  commits  a  criminal  act,  then  they  are  obliged  to  get  a  criminal  sanction  of imprisonment or "Detention Center" (Law Number 12 of 1995). As inmates or Assisted Citizens (WB) who are carrying out their criminal sentences, they also have the right to obtain Conditional Leave (CB). The  purpose  of  this  study  was  to  find  out  how  the  application  of  granting  Conditional  Leave  (CB)  for prisoners in class IIA detention centers in Batam City, and the supervision carried out for prisoners who received conditional leave. This research was conducted using empirical methods, where the results of the research  were  obtained through  direct interviews  at  the  Class  IIA  Detention  Center in  Batam  City.  So that based on this research, it was produced that Assisted Citizens must meet the requirements listed in Permenkumham  32/2020  which  regulates  a  few  requirements  that  must  be  completed  by  Assisted Citizens  to obtain  their rights.  Assisted residents  get the right  to  conditional leave based on  Article  14
Paragraph 1 Letter K and the implementation of conditional leave at the Batam City Class IIA Detention Center has been carried out properly as it should be in accordance with the law and is directly supervised by the correctional center.
Keywords: Foster Citizens, Conditional Leave, Prison

## A. LATAR BELAKANG
Manusia  merupakan  makhluk  sosial  dan  selalu  hidup  bermasyarakat. Manusia hidup bersama orang lain dengan berbagai karakter serta  kepentingan yang  berbeda-beda.  Secara  lumrah,  pengertian  masyarakat  adalah  sebagai sekumpulan  insan  yang  hidup  bersama,  bekerja  sama  dalam  mencapai kebutuhan  bersama  yang  sudah  mempunyai  tatanan  kehidupan,  norma-norma serta  adat  istiadat  yang  ditaati  dalam  lingkungannya. 1 Segenap  manusia  yang menjadi  satu  kesatuan  rombongan  yang  berhubungan  pasti  dan  juga  memiliki kebutuhan  yang  identik.  Selain  dari  itu,  Masyarakat  juga  dapat  didefinisikan sebagai  suatu  satuan  sosial  untuk  sistem  sosial  maupun  kesatuan  hidup  umat manusia.  Sebagai  makhluk  sosial,  manusia  tidak  bisa  hidup  sendiri. Ketidakberdayaan  tersebut  mendorong  manusia  untuk  hidup  secara  berbaur. Karena,  manusia  tetap  memerlukan  bantuan  dari  orang  lain.  Persepsi  tersebut yang mengantarkan setiap individu untuk hidup bermasyarakat. 2
Masyarakat  cenderung  menuruti  peraturan  yang  disahkan  di  suatu wilayahnya.  Tetapi  tidak  sedikit  juga  masyarakat  yang  cenderung  cuek  dan cenderung  kurang  peduli  terhadap  peraturan  yang  telah  dibuat.  Banyak  dari mereka  yang  masih  melanggar  serta  melakukan  perbuatan  yang  melanggar peraturan  atau  melawan  hukum,  seperti,  mencuri,  melakukan  kekerasan, melakukan  pengancaman  bahkan  sampai  menghilangkan  nyawa  milik  orang lain.  Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  mereka  dapat  melakukan  hal  -  hal seperti  itu  dikarenakan  adanya  pelapisan  sosial  yang  menempatkan  seseorang pada  kedudukan  dan  posisinya  di  dalam  masyarakat.  Ketidakseimbangan  dari hak  serta  kewajiban  setiap  individu  maupun  kelompok  menyebabkan  adanya pengelompokan  masyarakat  di  kelas-kelas  tertentu.  Pada  kehidupan bermasyarakat, pelapisan sosial didasari dengan kasta sosial, kaum, pendidikan, umur  dan  juga  sebagian  sudut  pandang  lainnya  yang  melahirkan keanekaragaman.
1 Prasetyo, D., & Irwansyah. (2020). Memahami Masyrakat dan Perspektifnya. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, 1(1), 163-175. https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.253
2 Gunsu Nurmansyah, dkk. Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi , (2019: 46)
Munculnya norma - norma ini didasarkan pada kelakuan yang dianggap baik  dan  kelakuan  yang  dianggap  tidak  baik  karena  untuk  membantu menyeimbangkan stratifikasi sosial yang ada. Norma sosial sebagai aturan yang dicipta  sebab  terdapat  suatu  keperluan  masyarakat  terhadap  keteraturan  yang hendak  diperoleh  dalam  kehidupan  sehari-hari  dan  jikalau  norma  ataupun peraturan  yang  ada  dilanggar,  orang  tersebut  akan  memperoleh  sanksi  yang pantas  dengan  kemufakatan  yang  pernah  berlangsung. Dengan  adanya  norma atau peraturan yang dibuat dalam masyarakat, diharapkan dapat mengatur dan melindungi  hak  asasi  masing  -  masing  individu.  Norma di  kehidupan masyarakat  dibuat  supaya  tidak  terjadi  keretakan  dan  juga  konflik,  biasanya peraturan  -  peraturan  ini  adalah  untuk  mengatur  di  lingkungan  tersebut. Berbagai  norma  dilaksanakan  dan  terarah  di  antara  kehidupan  masyarakat secara  rutin.  Norma-norma  yang  ada  umumnya  dapat  bersifat  aturan  tertulis maupun  tidak  tertulis  yang  harus  ditaati  masyarakatnya  dalam  mewujudkan lingkungan  yang  rukun.  Terdapatnya  norma,  maka  susunan  kehidupan  di dalam lingkungan masyarakat akan tetap terjaga dan apabila tidak dilaksanakan oleh  semua  anggota  yang  ada  di  dalam  lingkungan  tersebut  maka  susunan masyarakat  tersebut  akan  menjadi  kacau.  Di  dalam  lingkungan  masyarakat  itu sendiri,  norma  dibagikan  menjadi  empat  (4)  menurut  kategorinya,  ialah  norma agama, norma kesopanan, norma hukum serta norma kesusilaan.
Norma  Hukum  merupakan  sebuah  aturan  yang  dibuat  dalam  mengatur warga  negaranya. Hukum  adalah  suatu  alat  negara  yang  memiliki  maksud untuk mendamaikan, menertibkan dan menata kehidupan suatu bangsa supaya terwujudnya suatu keadilan serta kesetimbalan antara hak bersama kewajiban. 3 Hukum  sebagai  kumpulan  peraturan  perundang-undangan  yang  memuat mengenai  perintah  sertalarangan-larangan  yang  menangani  tata  tertib  suatu masyarakat bersama oleh sebab itu wajib diikuti oleh masyarakat itu sendiri. 4 Sebagai  negara  hukum  (Pasal  1  ayat  3  UUD  1945),  maka  hukum  harus berjalan  dengan  baik  sebagaimana  mestinya  agar  dapat  memberikan  rasa kepastian  dan  rasa  nyaman  kepada  masyarakat,  sehingga  Pemerintah  sendiri juga mendapat kepercayaan dari masyarakat. Agar hukum bisa berjalan dengan
3 Sayap Bening. (2020). “Unsur - unsur yang Terdapat Pada Hukum”. Jurnal Hukum. https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-unsur-unsur-yang-terdapat-pada- hukum#:~:text=Hukum%20memiliki%20sifat%20mengatur%20dan,agar%20terciptanya%20ketertiban%20 dan%20keamanan.&text=Hukum%20memiliki%20sifat%20memaksa
4 Suharso, 2005:171
baik  maka  hukum  itu  sendiri  harus  adil  dan  tegas,  jikalau  seseorang melangsungkan  suatu  langkahyang  melanggar  hukum  atau  melakukan  tindak pidana 5 maka harus diberi sanksi sesuai dengan perbuatannya, karena kemajuan dari suatu bangsa bisa dipandang dari tingkat kepatuhan hukum masyarakatnya. Semakin  tinggi  kepatuhan  hukum  masyarakat  disuatu  negara,  akan  semakin tertib  kehidupan  bermasyarakatnya.  Sedangkan,  jikalau  ketaatan  hukum masyarakat  suatu  negara  rendah,  maka  semua  tidak  akan  teratur  dan menyebabkan banyak sekali tindak pidana yang dilaksanakan oleh masyarakat. Jika seseorang melakukan suatu tindak pidana maka berdasarkan pada Pasal 10 KUHP maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berperangai pidana pokok  bersama  pidana  tambahan.  Pidana  pokok  itu  termasuk  pidana  mati, pidana  kurungan,  pidana  penjara,  pidana  denda,  pidana  tutupan.  Sementara pidana  tambahan  ialah  penarikan  atas  hak-hak  terkhusus,  perampasan  barang- barang tertentu serta pengumuman akan keputusan hakim.
Adanya  sanksi  pidana  dan  diberikannya  kepada  pelaku  tindak  pidana tersebut  guna  untuk  memberikan  sebuah  penderitaan  atau  penyiksaan  akan perbuatannya  yang  melakukan  tindakan  melanggar  aturan  atau  melanggar hukum.  Dengan  dibuatnya  sanksi  pidana  ini,  diharapkan  bahwa  tindakan pidana yang telah dilakukan oleh orang tersebut tidak terjadi lagi. Sanksi pidana untuk  orang  yang  terpidana  adalah  sanksi  pidana  penjara.  Tetapi,  jika  orang tersebut  melakukan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) atau hukuman pidananya dibawah  dua  tahun,  maka  orang  tersebut  akan  ditahan  atau  dimasukkan  ke Rutan (Rumah Tahanan). Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2015  tentang  Pengamanan  Pada Lembaga dan Rumah Tahanan Negara pada Bab 1 Pasal 1 ayat (1), Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan. 6 Rumah  Tahanan  dapat  dikatakan sebagai  tempat  atau  kesempatan  kedua  bagi  seseorang  yang  sebelumnya melakukan  tindak  kejahatan  atau  pidana  agar  pelaku  tindak  pidana  dapat memperbaiki  dirinya.  Dengan  demikian  seharusnya  rumah  tahanan  menjadi tempat yang layak bagi warga binaan yang menjalankan masa tahanannya. Akan
5 Maulana, Arif, S.H., M.H. (2020). “Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya”. https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya- lt5236f79d8e4b4
6 Kompas.com.(2021). “Perbedaan Rutan dan Lapas”.
https://nasional.kompas.com/read/2021/09/10/19480061/sering-dianggap-sama-ini-beda-antara-rutan-dan- lapas.
tetapi  pada  nyatanya,  Keadaan  Lembaga  Pemasyarakatan  di  Indonesia  telah terjadi  kepadatan  dimana  total  penghuni  lebih  besar  ketimbang  total  kapasitas yang  disediakan  oleh  Pemerintah  yang  terdapat  di  Indonesia. 7 Beralaskan  data Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan,  kapasitas  Lapas  di  segenap  Indonesia sekitar 125 ribu jiwa, namun realisasinya didiami oleh 249 ribu narapidana yang dapat dikatakan melebihi kapasitas sebanyak 99% 8 sehingga banyak narapidana atau warga binaan yang dialokasikan ke Rutan. Dalam hal kelebihan penyediaan kapasitas  bagi  warga  binaan  inilah  yang  menjadi  suatu  hambatan  untuk menyelenggarakan  sistem  pemasyarakatan  yang  idealis.  Pada  dasarnya seseorang  yang  tersangka  atau  terdakwa  masih  memiliki  sejumlah  hak  yang masih dapat mereka peroleh. Hal ini berdasarkan atau mengacu di dalam Pasal 14  Ayat  1  UU  tentang  “Pemasyarakatan”  yang  telah  mengatur  hak -hak  bagi warga  binaan  pemasyarakatan  sewaktu  menjalani  masa  pidananya.  Pada  Pasal 14  Ayat  1  Huruf  K  menerangkan  akan  warga  binaan  masyarakat  berwenang untuk memperoleh pembebasan  bersyarat atau biasa yang disebut juga dengan Cuti  Bersyarat  (CB).  Hal  yang  dimaksud  dari  pembebasan  bersyarat  atau  cuti bersyarat  (CB)  ini  adalah  Warga  Binaan  (WB) masyarakat  dapat  menjalankan hukuman diluar Rumah Tahanan (Rutan).
Walaupun di dalam UU telah memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk melaksanakan hukumannya di luar rutan, akan tetapi, terdapat beberapa hal yang perlu di pertimbangkan. Oleh karena itu, perlu adanya tinjauan yuridis yang dilakukan. Tinjauan sendiri merupakan aktivitas menyingkatkan sejumlah data  besar  yang  masih  mentah  lalu  mengelompokkan  maupun  membagikan komponen-komponen  serta  bagian-bagian  yang  penting  untuk  kemudian mengaitkan  data  yang  dikumpulkan  untuk  menjawab  suatu  permasalahan. 9 Sementara  yuridis  ialah  segala  hal  yang  memperoleh  arti  hukum  yang  diakui secara  valid  oleh  pemerintah.  Aturan  tersebut  bersifat  baku  dan  mengikat kepada  semua  orang  di  wilayah  dimana  hukum  tersebut  berperan  aktif, sehingga  jikalau  terdapat  orang  yang  melanggar  hukum  tersebut  dapat dikenakan  hukuman. 10 Dalam penelitian  tersebut,  Tinjauan  yuridis  yang
7 Sugema, Jaka Arief. (2020). “Penanganan Over Kapasitas di Dalam Lapas”. Jurnal ilmu hukum dan Humaniora . hal. 202
8 Situmorang, H. Victorio. (2018). “Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum”. Journal Masalah Hukum. Vol.13,No.1. hal. 90
9 Surayin. (2005). “Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia”, Bandun g: Yrama Widya, Hal. 10
10 Mahdininovita. (2017). “Aspek Yuridis”. Jurnal Hukum, 1 (1). https://mahdininovita.wordpress.com/2017/01/11/makalah-aspek-yuridisskb/#_ftn1
ditafsirkan adalah tinjauan dari segi hukum. Bidang yuridis tidak akan mungkin terjadi  tanpa  monopoli  profesional  atas  penyediaan  dan  komersialisasi  layanan hukum 11 . Sehingga untuk perihal tersebut, penulis terkesan untuk meneliti lebih dalam  dan  tertarik  untuk  memilih  Rutan  Batam  Kelas  IIA  yang  terletak  di  Jl. Trans Barelang, Tembesi, Kec. Sagulung untuk melakukan proses analisis, antara lain adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  Penerapan  Pemberian  Cuti  Bersyarat  (CB)  Bagi Narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Batam?
2. Bagaimana  Pengawasan  Yang  dilakukan  Oleh  Rumah  Tahanan  Kelas IIA  Kota  Batam  Terhadap  Narapidana  Yang  Mendapatkan  Cuti Bersyarat (CB)?

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian Hukum yang dimanfaatkan oleh penulis dalam penelitian tersebut  guna  untuk  mendapatkan  jawaban  terhadap  rumusan  masalah  adalah penelitian  empiris.  Metode  penelitian  hukum  ini  memanfaatkan  bukti-bukti empiris  yang  diambil  dari  kelakuan  manusia,  baik  kelakuan  verbal  yang didapatkan dari wawancara maupun kelakuan nyata yang dilaksanakan melalui pengamatan secara langsung. Penelitian empiris juga dipakai untuk mengamati hasil  dari  kelakuan  manusia  yang  berupa  peninggalan  secara  bentuk  fisik maupun dokumen. 12 Teknik pengumpulan data dari penelitian empiris ini adalah pengumpulan  data  dari  wawancara  terhadap  Bapak  Darma  Putra  sebagai narasumber  yang  bertugas  di  Rutan  Batam.  Sebelum  melakukan  wawancara, penulis telah menyediakan beberapa pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan langsung kepada Bapak Darma Putra yang sedang bertugas di Rumah Tahanan atau Rutan yang terkait. Data dan juga informasi yang sudah dihimpunkan dari hasil  penelitian  dengan  cara  mewawancara  narasumber  yang  ada  di  Rutan Batam  kemudian  akan  diteliti  secara  deskriptif  kualitatif,  yakni  suatu  metode analisis  data  dengan  cara  mengelompokkan  serta  menyeleksi  data  yang ditemukan  dari  penelitian  berdasarkan  taraf  dan  kenyataannya.  Penulis melakukan  wawancara  secara  langsung,  sehingga  penulis  membuat  janji  untuk melakukan  wawancara  dengan  Bapak  Darma  Putra  dan  penelitian  ini didasarkan  pada  hasil  wawancara  serta  penelitian  kepustakaan  dengan
11 Bedner, Adriaan. (2016). “Autonomy Law of Indonesia”. Journal of Juridical Review. 37 (3), hal. 17.
12 Mukti Fajar, Yulianto Achmad (2010). “Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif”, Pustaka Pelajar, hlm.280
mempergunakan  data  primer  dalam  bidang  hukum.  Lalu  data  tersebut  yakni dihubungkan  bersama  teori-teori  serta  peraturan  perundang-undangan  yang dipunyai  dari  studi  dokumen,  maka  dari  itu  ditemukan  jawaban  atas permasalahan untuk penelitian tersebut.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Mengacu  pada  Hukum  yang  berlaku  di  Indonesia,  kita  menunjuk  pada Undang  Undang  Dasar  1945  (UUD  1945).  Yang  dimana  jikalau  seseorang melangsungkan  suatu  tindakan  yang  melawan  hukum  atau  menyebabkan kerugian pada orang lain maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan  perbuatannya.  Pentingnya  hukum  di  kehidupan  bermasyarakat  ialah sebagai  kaidah  selama  bertingkah  laku.  Dengan  adanya  hukum,  tingkah  laku masyarakat  dapat  terkendali  karena  hukum  memuat  aturan  yang  memerankan pedoman  bagi  masyarakat  itu  sendiri dalam  bertingkah  laku  di  tengah pergaulan  sosial.  Selain  menjadi  pedoman  dalam  hidup  bermasyarakat, diharapkan  juga  dengan  adanya  hukum  dapat  menjaga  serta  meningkatkan ketentraman anggota masyarakat. Hukum mengatur supaya pertikaian di dalam masyarakat  tidak  memunculkan  pergolakan  maupun  ketidaktertiban.  Dan sebagai  sistem  pengelolaan  sosial.  Tingkah  laku  dari  anggota  masyarakat diamati dan dikendalikan sama aturan yang berjalan.
Jikalau  seseorang  melangsungkan  suatu  tindakan  yang  melawan  hukum atau  menyebabkan  kerugian  pada  orang  lain  maka  orang  tersebut  akan mendapatkan  sanksi  sesuai  dengan  perbuatannya.  Pentingnya  hukum  di kehidupan bermasyarakat ialah sebagai kaidah selama bertingkah laku. Dengan adanya  hukum,  tingkah  laku  masyarakat  dapat  terkendali  karena  hukum memuat aturan yang memerankan pedoman bagi masyarakat  itu sendiri dalam bertingkah  laku  di  tengah  pergaulan  sosial.  Selain  menjadi  pedoman  dalam hidup  bermasyarakat,  diharapkan  juga  dengan  adanya  hukum  dapat  menjaga serta meningkatkan ketentraman anggota masyarakat. Hukum mengatur supaya pertikaian  di  dalam  masyarakat  tidak  memunculkan  pergolakan  maupun ketidaktertiban.  Dan  sebagai  sistem  pengelolaan  sosial.  Tingkah  laku  dari anggota masyarakat diamati dan dikendalikan sama aturan yang berjalan.
Perbuatan  pidana  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  dengan  ancaman adanya  sanksi.  Sanksi  hukum  pidana  yang  tergolong  ringan  biasanya dimasukkan  kedalam  rutan  dan  merupakan  sanksi  hukum  yang  dipandang dapat memberikan efek jera bagi para terdakwa. Dengan alasan tersebut hukum
pidana  yang  tergolong  ringan  merupakan  jalan  yang  dapat  digunakan  ketika sanksi hukum lain dirasa tidak efektif. 13
Adanya  sanksi  pidana  dan  diberikannya  kepada  pelaku  tindak  pidana tersebut  guna  untuk  memberikan  sebuah  penderitaan  atau  penyiksaan  akan perbuatannya  yang  melakukan  tindakan  melanggar  aturan  atau  melanggar hukum.  Dengan  dibuatnya  sanksi  pidana  ini,  diharapkan  bahwa  tindakan pidana yang telah dilakukan oleh orang tersebut tidak terjadi lagi.
Dalam  Pasal  14  huruf  (j)  UU  No.  114  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan,  mengingat  tidak  semua  kabupaten  atau  kotamadya  memiliki Lapas  serta  berbagai  masalah  yang  ada  maka  dari  itu  Rutan  beralih  fungsi menjadi tempat pembinaan  narapidana yang berdasarkan  Permenkumham dan HAM  No.  21  Tahun  2013  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi, Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat  pasal  93,  maka  penerapan  asimilasi  narapidana berlaku  juga  dalam  Rutan. 14 Rumah  Tahanan  atau  biasa  yang  disebut  juga dengan  rutan  merupakan  tempat  untuk  melaksanakan  pembinaan  terhadap orang  yang  terpidana  atau  biasa  disebut  juga  dengan  narapidana.  Di  dalam Rumah  Tahanan  terdapat  beberapa  fungsi  yang  ada,  salah  satunya  adalah menjadi  wadah  pembinaan  dan  pelatihan  bagi  narapidana  sesuai  berdasarkan sistem pemasyarakatannya yang berupaya dalam mewujudkan pembinaan yang integratif dengan cara membina serta mengembalikan kesatuan masyarakat yang baik  serta  bermanfaat.  Maka,  Rumah  Tahanan  aktif  dalam  melaksanakan rehabilitasi,  reedukasi,  resosialisasi  serta  proteksi,  baik  terhadap  orang  yang terpidana  atau  narapidana  maupun  masyarakat  dalam  sistem  pemasyarakatan. Pembinaan diatur secara khusus dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 UU No. 12 Tahun  1995.  Dapat  dilihat  dari  Pasal  6  ayat  (1)  UU  No.  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan  yang  mengatur  tentang  pembinaan  Warga  Binaan  (WB)  yang dilakukan  di  Rumah  Tahanan  atau  Lembaga  Pemasyarakatan  dan pembimbingan Warga Binaan (WB) dilakukan di Balai Pemasyarakatan. 15
13 Hakim , Eric Rahmanul. (2020). “Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia dalam Aspek Kepidanaan”. Jurnal Ilmu Hukum , Vol.11,No.1.  hal. 48
14 Waraney, C.V. Panungkelan. (2016). “ Penerapan Asimilasi di Rutan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarak atan”. Journal of Lex Crimen. Vol. 5, No.4. hal.98
15 Saputra, Ferdy. (2020). “Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan dengan Tuj uan Pemidanaan”. Jurnal Ilmu Hukum . Vol. 8. No.1. hal. 7
Rumah  Tahanan  telah  diatur  dalam Pasal  14  ayat  1  UU  tentang “Pemasyarakatan”,  yang  dimana  segala  hak  dari  Warga  Binaan  (WB)  telah tertuang dalam pasal tersebut. Yang menjadi fokus penulis adalah terkait dengan Cuti  Bersyarat  (CB).  Lantas  yang  dimaksud  dengan  cuti  bersyarat  adalah  Cuti Bersyarat  (CB)  merupakan  proses  pembinaan  Warga  Binaan  (WB)  yang  telah menjalankan masa pidananya da lam kurun waktu minimal ⅔ (dua pertiga) dari masa pidananya atau setidaknya Warga Binaan (WB) tersebut telah menjalankan masa pidananya selama 9 (sembilan) bulan dan berlakuan atau berperilaku baik serta  disiplin  dan  patuh  terhadap  segala  peraturan  yang  berlaku.  Karena  pada umumnya,  kondisi  Rutan  yang  ada  di  Indonesia  identik  dengan  penuh  sesak, sarana  yang  buruk,  kondisi  yang  kurang  aman  dan  kurangnya  tenaga  yang terdidik,  sehingga  biasanya  ini  merupakan  pemicu  bagi  narapidana  untuk berkelakuan buruk. 16 Kemudian tidak hanya sampai disana, bagi Warga Binaan (WB)  yang  ingin  mendapatkan  Cuti  Bersyarat  (CB)  wajib  mempersiapkan sejumlah  dokumen  yang  telah  ditentukan,  salah  satu  contohnya  adalah  Surat Jaminan Kesanggupan (SJK) dari pihak keluarga dan wajib diketahui oleh Lurah / Kepala Desa yang bersedia memberi pernyataan bahwasan Warga Binaan (WB) yang  mendapatkan  Cuti  Bersyarat  (CB)  tidak  akan  melarikan  diri  serta melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hal ini pihak keluarga dan Lurah  /  Kepala  Desa  harus  memberi  pengawasan  dan  bimbingan  terhadap Warga  Binaan  (WB)  tersebut.  Hal  tersebut  juga  lah  yang  menjadi  salah  satu hambatan  bagi  Warga  Binaan  (WB)  untuk  mendapatkan  Cuti  Bersyarat  (CB) diakibatkan  tidak  ada  kerabat  yang  ingin  atau  berani  menjamin,  selain  itu sebagian  dari  mereka  sudah  tidak  mempunyai  keluarga  sehingga  cukup  sulit untuk mendapatkan Cuti Bersyarat (CB). Jika Warga Binaan (WB) telah berhasil atau  memperoleh  Cuti  Bersyarat  (CB)  maka  Warga  Binaan  (WB)  tersebut  wajib untuk  membuat  laporan  kepada  kejaksaan  setiap  bulan  atau  perbulan. Sedangkan pengawasan dan pembimbingan dari Bapas akan dilaksanakan mulai dari  pendaftaran  atau  registrasi,  sidang  untuk  menentukan  program pembimbingan  yang  akan  dilaksankan  dari  hasil  laporan  mengenai  latar belakang  narapidana  hingga  pelaksanaan  program  pembimbingan. 17
16 Rumadan, Ismail. (2013). “Probl em Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan”. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.2,No.2. hal. 265
17 Agustini, Ria. (2020). “Tinjauan Yuridis P enerapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Per empuan Kelas IIB Batam”. Journal of Law and Policy Transformation , 5(2), 108.
Pengawasan  serta  bimbingan  yang  dilakukan  oleh  petugas  Rumah  Tahanan (Rutan)  ini  bertujuan  untuk  mempersiapkan  Warga  Binaan  (WB)  untuk  mulai terbiasa untuk hidup normal di tengah masyarakat.
1. Penerapan  Pemberian  Cuti  Bersyarat  Bagi  Narapidana  di  Rumah  Tahanan Kelas IIA Kota Batam
Dalam  UU  pasal  12  tahun  1995  tentang  “Pemasyarakatan”  telah  di  atur serta  menjelaskan  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  pemasyarakatan.  Masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui bahwasannya narapidana yang  menjalankan  masa  pidananya  di  lembaga  pemsyarakatan  mempunyai kesempatan  untuk  mendapatkan  Cuti  Bersyarat  (CB).  Dalam  Permenkumham No  32  Tahun  2020  Pasal  19  mengatur  sejumlah  persyaratan  yang  harus dilengkapi  oleh  Warga  Binaan  (WB)  untuk  memperoleh  haknya  antara  lain adalah  Warga  Binaan  (WB)  yang  dipidana  penjara  paling  lama  harus  1  (satu) tahun  6  (enam)  bulan,  kemudian  warga  binaan  tersebut  sudah  atau  telah me njalankan masa pidananya paling tidak ⅔ (dua pertiga) dari masa pidananya, dan warga binaan tersebut harus berkelakuan baik serta disiplin selama berada dalam  Rumah  Tahanan.  Jika  warga  binaan  tersebut  memenuhi  kriteria tersebut maka warga binaan bisa melaksanakan sejumlah prosedur dan mempersiapkan dokumen sebelum akhirnya warga binaan tersebut memperoleh hak nya sesuai dengan  Pasal  14  Ayat  1  H uruf  K  tentang  “Cuti  Bersyarat  (CB)”. Berdasarkan Pasal 114 Permenkumham poin ke 2 (dua) disebutkan bahwa Cuti Bersyarat (CB) bagi narapidana diberikan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
Jika  warga  binaan  telah  memenuhi  syarat  yang  tertera  dalam  Pasal  19 Permenkumham,  Mereka  juga  diwajibkan  untuk  menyiapkan  beberapa dokumen (tidak kurang dari 10 dokumen) yang juga termasuk salah satu syarat untuk mendapatkan hak cuti bersyarat ini. Dokumen yang harus disiapkan agar mendapatkan  hak  cuti  bersyarat  ini  berdasarkan  Pasal  22  Permenkumham 32/2020    adalah  sebagai  berikut:  Surat  petikan  putusan  pengadilan  serta  berita acara  pelaksanaan  putusan  pengadilan;  Laporan  perkembangan  pembinaan yang  ditandatangani  oleh  Kepala  Rumah  Tahanan (“ Rutan ”)/Lemb aga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”); salinan register F dari Kepala Rutan/LPKA; Salinan  daftar  perubahan  dari  Rutan/LPKA;  Surat  pernyataan  dari  narapidana tidak  membuat  perbuatan  melanggar  hukum  dan  juga  menjalankan  protokol kesehatan  pencegahan  serta  penanggulangan  penyebaran  COVID-19;  Surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara
lain  dan/atau  tidak  ada  penundaan  proses  perkara  lainnya;  Laporan  penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui dan  ditandatangani  oleh  Kepala  Bapas;  dan  Surat  jaminan  kesanggupan  dari pihak  keluarga/wali,  lembaga  sosial,  instansi  pemerintah,  instansi  swasta, yayasan, atau pembimbing kemasyarakatan yang menjelaskanbahwa narapidana tidak membuat perbuatan yang akan melanggar hukum serta keterangan bahwa mereka  (Keluarga/wali,  lembaga  sosial,  instansi  pemerintah,  instansi  swasta, yayasan atau pembimbing kemasyarakatan) siap membantu untuk membimbing dan juga mengawasi narapidana sewaktu mengikuti program Cuti Bersyarat (CB) ini. Setelah Warga Binaan (WB) telah melengkapi semua persyaratan yang ada, mereka  sudah  bisa  mendapatkan  haknya  untuk  melaksanakan  Cuti  Bersyarat (CB) dalam kurun waktu yang sudah ditentukan, yaitu tidak lebih dari 6 (enam) bulan.
Cuti  Bersyarat  (CB)  ini  tidak  berlaku  untuk  Warga  Binaan  (WB)  atau narapidana  yang  telah  melakukan  tindak  pidana,  seperti  narkotika,  prekursor narkotika  serta  psikotropika  yang  narapidana  tersebut  dipidana  penjara  paling singkat  selama  5  (lima)  tahun;  Narapidana  yang  melakukan  aksi terorisme;   Narapidana  yang  melaksanakan  Tindak  Pidana  Korupsi  atau  biasa disingkat menjadi “Tipikor” yang tida k membayar; Narapidana yang membuat kejahatan  terhadap  keamanan  negara;  Narapidana  yang  melakukan  kejahatan dalam  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang  berat;  dan/atau  Narapidana  yang melakukan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.
Narapidana-narapidana  yang  telah  melakukan  kejahatan  berupa  yang disebutkan diatas tidak mendapatkan dan tidak diizinkan untuk  melaksanakan hak Cuti Bersyaratnya (CB).  Tetapi, menurut Pasal 115 Ayat 1 Permenkumham 7/2022,  bahwa  narapidana  Tindak  Pidana  Korupsi  atau  Tipikor  ini  dapat menerima  hak  nya  untuk  melaksanakan  cuti  bersyarat,  atas  syarat  wajib melengkapi segala ketentuan yang ada, yaitu dipidana dengan pidana penjara 1 (Satu)  tahun  6  (enam)  bulan;  Sudah menjalani  paling  sedikit  ⅔ (dua  per  tiga) masa pidana; serta berkelakuan baik  di  dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir  dihitung  sebelum  tanggal  ⅔  (d ua  per  tiga)  masa  pidana.  Selain  syarat- syarat  yang  telah  disebutkan,  narapidana  Tindak  Pidana  Korupsi  atau  Tipikor juga wajib mengganti lunas denda dan juga uang pengganti yang sesuai dengan putusan  atau  vonis  oleh  Majelis  Hakim  yang  memutus  maupun  mengadili perkaranya sebagai halnya berdasarkan Pasal 115 Ayat 1 Permenkumham 7/2022.
Walaupun telah menjalani 9 (Sembilan) bulan masa hukuman penjara dan juga  sudah  melayangkan  permohonan  Cuti  Bersyarat,  untuk  dikabulkannya maupun  tidak  permohonan  Cuti  Bersyarat  ini  berpegang  pada  hasil  pendataan Petugas  Rumah  Tahanan  terkait  terwujudnya  syarat  Pemberian  Cuti  Bersyarat apakah sudah sesuai dengan Pasal 115 Ayat (1) Permenkumham 7/2022 tersebut serta kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Permenkumham 7/2022 serta bukti lunas pembayaran denda serta uang pengganti (Pasal 119 ayat (2)  Permenkumhan  7/2022).  Dan  jika  surat  pemberitahuan  perihal  rencana pemberian cuti bersyarat pada narapidana tidak mendapatkan surat balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 hari untuk narapidana dan 7 (tujuh) hari untuk anak  terhitung  mulai tanggal  surat  pemberitahuan  dikirim,  cuti  bersyarat  tetap diberikan.  Setelah  menerima  konfirmasi  bahwa  Cuti  Bersyarat  (CB)  akan diberikan,  selanjutnya  adalah  mengecek  bahwa  syarat  dan  juga  kelengkapan dokumen terkait permohonan Cuti Bersyarat tersebut telah terpenuhi.
Sering  sekali  kita  melihat  bahwa  apa  yang  telah  diatur  dalam  Undang  - Undang  (UU)  serta  pada  prakteknya  sangat  berbeda,  hal  ini  tidak  dapat  kita pungkiri  karena  hal  tersebut  disebabkan  oleh  sebagian  faktor.  Bersama  dengan itu,  yang  menjadi  faktor  paling  utama  ialah  manusia  itu  sendiri,  manusialah yang menyebabkan kenapa banyaknya undang-undang yang berlaku akan tetapi pada  kenyataan  atau  prakteknya  berbeda  serta  jauh  dari  tujuan  awal  Undang- Undang  atau  peraturan  itu  diciptakan,  bahkan  masi  banyak  Undang-Undang atau  peraturan  yang tidak  dijalankan  dengan  baik.  Hal  tersebut  tentu  telah menjadi  rahasia  umum  yang  dimana  kita  tidak  boleh  menutup  sebelah  mata. Manusia  sering  sekali  tidak  mengikuti  peraturan  yang  ada,  bahkan  yang  lebih menyedikan ialah sering sekali kita temukan oknum yang memiliki jabatan dan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan dirinya sendiri atau memperkaya dirinya  sendiri.  Hal-hal  yang  demikian  yang  membuat  masyarakat  yang  pada awalnya  mempercayai  hukum  menjadi  tidak  percaya.  Pahitnya  kenyataan tersebut menimbulkan suatu pertanyaan baru terkhusus pelaksanaan pada Pasal 14  Ayat  1  Pemasyarakatan  di  Rumah  Tahanan  Kelas  IIA  Kota  Batam,  apakah Pasal 14 Ayat 1 Huruf K pemasyarakatan terkait cuti bersyarat sudah dijalankan dengan  baik  di  Rumah  Tahanan  di  Kota  Batam,  sehingga  dilakukannya wawancara ke pihak terkait.
Dalam  kunjungan  ke  Rumah  Tahanan  Kelas  IIA  yang  terletak  di  Kota Batam, penulis mewawancarai petugas rutan yang bernama Bapak Darma Putra. Pak Darma menuturkan mengenai data narapidana yang berada di dalam rutan
dari tahun ke tahun sangat variatif. Disini penulis mengambil data dari 5 (lima) tahun  terakhir,  yaitu  pada  tahun  2017  terdapat  220  warga  binaan  yang mendapatkan  cuti  bersyarat,  tahun  2018  terdapat  190  warga  binaan  yang mendapatkan  cuti  bersyarat,  tahun  2019  terdapat  299  warga  binaan  yang mendapatkan  cuti  bersyarat,  tahun  2020  terdapat  219  warga  binaan  yang mendapatkan  cuti  bersyarat,  tahun  2021  terdapat  59  warga  binaan  yang mendapatkan  cuti  bersyarat  dan  tahun  2022  narapidana  didalam  rutan  ini berjumlah  1048  narapidana  dan  baru  mencapai  5  warga  binaan  yang mendapatkan  cuti  bersyarat.  Di  Rutan  kelas  IIA  Batam  ini,  hanya  terdapat narapidana  pria  dan  dewasa.  Rata – rata  kurunan  waktu  tahanan  sangat bervariasi, dari bulanan hingga seumur hidup. Narapidana yang memiliki masa tahanan  yang  lama  atau  yang  telah  melakukan  tindak  pidana  tergolong  berat akan  dipindahkan  ke  Lapas  (Lembaga  Pemasyarakatan)  sesuai  dengan  arahan Bapas (Balai Pemasyrakatan) nantinya.
Menurut hasil dari wawancara yang telah penulis jalankan dengan Bapak Darma  Putra  di  Rutan  Kelas  IIA  Kota  Batam,  beliau  mengatakan  bahwa pelaksanaan  pemberian  cuti  bersyarat  di  Rutan  Kelas  IIA  Kota  Batam  dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, hingga saat ini Rumah Tahanan Kelas IIA masih  dan  akan  terus  berusaha  patuh  terhadap  undang-undang  dan  segala peraturan  yang  ada.  Undang – undang  yang  digunakan  sesuai  dengan Permenkumham  Nomor  32  Tahun  2020  yang  merupakan  tentang  Syarat  dan Tata  Cara  Pemberian  Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas, dan  Cuti  Bersyarat  bagi  Narapidana  dan  Anak  dalam  Rangka  Pencegahan  dan Penanggulangan  Penyebaran  Covid-19  dan  sesuai  dengan  Permenkumham Nomor  7  Tahun  2022.  Untuk  mendapatkan  cuti  bersyarat,  warga  binaan  wajib telah  memenuhi  syarat  sebagaimana  yang  sudah  tercantum  dalam  Pasal  19 Permenkumham  32/2020  yang  mengatur  sejumlah  persyaratan  yang  harus dilengkapi  oleh  Warga  Binaan  (WB)  untuk  memperoleh  haknya.  Setelah memenuhi persyaratan, warga binaan juga harus melakukan pemenuhan syarat yang  sebagaimana  juga  telah  diatur  dalam  Pasal  22  Permenkumham  32/2020. Selain  itu,  warga  binaan  juga  harus  mengikuti  pembinaan,  yaitu  pembinaan kerohanian. Bagi yang beragama Muslim terdapat program pesantren, bagi yang beragama  Kristen  terdapat  program  seminggu  tiga  kali  ke  Gereja,  bagi  yang beragama  Hindu  terdapat  program  pergi  ke  Pura  tiga  kali  seminggu,  dan  bagi yang  beragama  Buddha  dan  Konghucu  terdapat  program  pergi  ke  Vihara  tiga kali seminggu.
Hal  ini  menunjukan  bahwa  Rutan  Kelas  IIA  Batam  sudah  menjalankan UU  Pemasyarakatan  dengan  baik,  tidak  hanya  itu,  pelaksanaan  Cuti  Beryarat (CB)  bagi  Warga  Binaan  (WB)  juga  telah  dilaksanakan  atau  dijalankan  dengan baik. Rumah  Tahanan  Kota  Batam  sendiri  juga  berusaha  untuk  membantu  bagi warga  binaan  yang  ingin  mendapatkan  cuti  bersyarat  namun  tentu  saja  harus memenuhi  persyaratan  yang  ada.  Akan  tetapi  tidak  semua  warga  binaan  yang terdapat  di  Rumah  Tahanan  kelas  IIA  bisa  mendapatkan  cuti  bersyarat dikarenakan belum dipenuhinya persyaratan yang ada, selain itu, warga binaan juga  berkelakuan  tidak  baik  didalam  rutan  sehingga  mempersulit  untuk mendapatkan  cuti  bersyaratnya.  Tetapi,  kesulitan  yang  paling  sering  di  temuin ialah tidak ada pihak keluarga yang mau atau bersedia untuk menjamin warga binaan tersebut, persyaratan jaminan oleh pihak keluarga ini berdasarkan pada Pasal 22 Poin H Permenkumham 32/2020 yang mengwajibkan memberikan surat kesanggupan dari pihak keluarga. Dan beberapa warga binaan juga sudah tidak memiliki kerabat ataupun keluarga sehingga inilah yang menjadi suatu kesulitan atau  hambatan  yang  hingga  saat  ini  belum  ada  solusinya.  Dengan  kondisi demikian  diharapkan  pemerintah  dapat  menyelesaikan  permasalahan  serta memberikan solusi terbaik untuk hambatan tersebut karena untuk menciptakan rasa  keadilan  bagi  seluruh  warga  binaan  yang  berada  di  Rumah  Tahanan  Kota Batam.
2. Pengawasan  Yang  dilakukan  Oleh  Rumah  Tahanan  Kelas  IIA  Kota  Batam Terhadap Narapidana Yang Mendapatkan Cuti Bersyarat
Cuti  Bersyarat  (CB)  bukan  sesuatu  yang  mudah  didapatkan,  hal  ini dikarenakan  adanya  sejumlah  kriteria  dan  persyaratan  yang  harus  dipenuhi. Pemberian  Cuti  Bersyarat  (CB)  akan  di  berikan  bagi  Warga  Binaan  (WB)  yang sudah berhasil memenuhi kriteria dan persyaratan yang ada. Warga Binaan yang mendapatkan Cuti Bersyarat ini di bimbing sekaligus di awasi oleh Bapas (Balai Pemasyarakatan),  hal  ini  berdasarkan  Pasal  17  Ayat  2  Permenkumham  No.  32 Tahun 2020 dikatakan bahwa: Pembebasan Bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti  bersyarat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  melalui pembimbingan  dan  pengawasan  oleh  Bapas  dan  kejaksaan  serta  dapat melibatkan  Pokmas.  Bapas  (Balai  Pemasyarakatan  adalah  pranata  untuk melaksanakan  bimbingan  Klien  Pemasyarakatan)  dan  Pokmas  (Program  Kerja Masyarakat  yang  dilakukan  oleh  sekelompok  masyarakat  dan  untuk kepentingan  masyarakat).  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pak  Darma
Putra,  beliau  mengatakan  bahwa  pihak  Rumah  Tahanan  dan Bapas  (Balai Pemasyarakatan) merupakan  satu  direktorat,  yang  dimana  pihak  Bapas  (Balai Pemasyarakatan) yang melakukan pengawasan terhadap narapidana atau warga binaan sebelum Cuti Bersyarat itu diberikan kepada Warga Binaan, pihak Bapas (Balai  Pemasyarakatn)  akan  melakukan  survei  atau  kunjungan  terlebih  dahulu kerumah  yang  akan  ditempatin  oleh  warga  binaan  tersebut  atau  bisa  dikatan mengunjungi  tempat  tinggal  si  penjamin.  Dalam  hal  ini  jika  pihak  Bapas  (Balai Pemasyarakatan) menyetujui dan mengeluarkan Litmas (penilitian kemasyarakatan)  maka  Warga  Binaan  (WB)  tersebut  bisa  melaksanakan  Cuti Bersyarat.
Sesuai dengan namanya, maka ada persyaratan yang harus di penuhi atau dilaksanakan  oleh  warga  binaan  selama  menjalankan  Cuti  Bersyarat  (CB)  yaitu Warga Binaan (WB) tidak boleh keluar dari wilayah atau Kawasan Kota Batam hal  ini  dikarenakan  warga  binaan  tersebut  belum  selesai  menjalankan  masa pidanannya  serta  masih  dalam  pengawasan  Bapas  (Balai  Pemasyarakatan), kemudian  warga  binaan  wajib  memberikan  laporan  seminggu  sekali  kepada Bapas  (Balai  Permasyarakatan),  hal  ini  dilakukan  sebagai  bentuk  dari pengawasan terhadap warga binaan yang mendapatkan Cuti Bersyarat (CB), hal ini  bersifat  wajib,  bagi  warga  binaan  yang  tidak  melakukan  atau  memberikan laporan  maka  pihak  Bapas  akan  mengirimkan  surat  peringatan  kepada  warga binaan tersebut, jika hal ini masih terjadi hingga peringatan ke 3 atau tidak ada itikad baik maka SKCB (Surat Keputusan Cuti Bersyarat) yang dikeluarkan oleh pusat  akan  dicabut  dan  jika  hal  ini  terjadi  maka  warga  binaan  tersebut  tidak akan  bisa  mendapatkan  Cuti  Bersyarat  (CB)  kembali.  Selain  itu  jika  Warga Binaan  yang  menjalankan  Cuti  Bersyarat  (CB)  melakukan  perbuatan  melawan hukum,  maka  SKCB  (Surat  Keputusan  Cuti  Bersyarat)  akan  di  cabut  dan  sisa masa  pidana  yang  sebelumnya  dilakukan  akan  ditambahkan  dengan  masa pidana  yang  baru.  Dengan  adanya  pemberian  serta  pengawasan  terhadap  Cuti Bersyarat  (CB)  ini,  diharapkan  dapat  dimanfaatkan  dengan  baik  oleh  warga binaan yang telah berhasil mendapatkan cuti bersyarat tersebut.

## D. PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  dari  penjabaran  serta  pembahasan  yang  berdasarkan  pada wawancara terhadap Bapak Darma Putra sebagai petugas Rumah Tahanan Kelas
IIA  Kota  Batam  dan  melalui  sejumlah  referensi  yang  telah  penulis  rangkum, penulis dapat menarik sebuah kesimpulan, yaitu,
1. Warga  binaan  yang  dipidana  penjara  dapat  mendapatkan  hak  Cuti Bersyaratnya  (CB)  jika  mereka  memenuhi  kriteria  untuk  diberikan  hak tersebut.  Penerapan  pemberian  Cuti  Bersyarat  (CB)  dalam  Pasal  14  Ayat  1 huruf  K  Pemasyarakatan  juga  sudah  dijalankan  dengan  sebagaimana mestinya  ketika  warga  binaan  tersebut  sudah  memenuhi  persyaratan  yang ada.  Ketika  mereka  sudah  memenuhi  persyaratan  tersebut,  mereka  akan dituntun  untuk  menyiapkan  segala  dokumen  yang  diperlukan  untuk diajukan  cuti  bersyarat  kepada  bapas  atau  balai  pemasyarakatan.  Setelah semuanya  sudah  diterima  dan  warga  binaan  tersebut  mendapatkan  cuti bersyarat,  bapas  juga  akan  mengawasi  warga  binaan  semasa  cuti bersyaratnya tersebut.
2. Hal  ini  membuktikan  pelaksanaan  Pasal  17  Ayat  2  Permenkumham  No.  32 Tahun  2020  telah  dijalankan  dengan  baik  oleh  Balai  Pemasyarakatan  Kota Batam, dan pengawasan yang dilakukan juga sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

## Saran
1. Saran  yang  dapat  saya  berikan  adalah  sebaiknya  dipertimbangkan  serta melakukan  perbaikan  terkait  cuti  bersyarat  ini,  seperti  yang  telah  penulis sebutkan  bahwa  Rumah  Tahanan  Kelas  IIA  Kota  Batam  serta  Rumah Tahanan  lainnya  pasti  mempunyai  hambatan  yang  sama  yaitu  pelaksanaan proses pemberian cuti ini sulit dijalankan  bagi warga binaan yang kesulitan mendapatkan surat jaminan dari kerabat ataupun keluarga.
2. Selain  itu,  bagi  warga  binaan  yang  sudah  tidak  memiliki  keluarga  merasa tidak  memiliki  harapan  untuk  mendapatkan  hak  cuti  bersyarat  ini, diharapkan  pemerintah  dapat  memberikan  solusi  yang  terbaik  agar pelaksanaan  hak  bagi  warga  binaan  yang  sebagaimana  telah  dicantumkan didalam  Pasal  14  Ayat  1  Huruf  K  dapat  berjalan  dengan  baik  serta menciptakan  rasa  keadilan  bagi  seluruh  warga  binaan  yang  sedang menjalankan masa pidananya.

## DAFTAR PUSTAKA
Agu stini,  Ria.  (2020).  “Ti njauan  Yuridis  Penerapan  Pembebasan  Bersyarat  Terhadap Narapidana  Perempuan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  IIB  Batam”. Journal of Law and Policy Transformation, 5(2), 108.
Bahder  Johan  Nasution.  (2008).  “Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum”,  Bandung,  Mandar Maju, Hal. 83-88
Bedner, Adriaan . (2016). “Autonomy Law of Indonesia”. Journal of Juridical Review. 37 (3), hal. 17.
Gunsu  Nurmansyah,  dkk. Pengantar  Antropologi:  Sebuah  Ikhtisar  Mengenal  Antropologi, (2019: 46)
Hakim ,  Eric  Rahmanul.  (2020).  “Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indon esia  dalam Aspek Kepida naan”. Jurnal Ilmu Hukum . Vol.11, No.1.  hal. 48
Kompascom. (2021). “ Perbedaan Rutan dan Lapas ” . https://nasional.kompas.com/read/2021/09/10/19480061/sering-dianggap-sama-ini-beda-antara- rutan-dan-lapas.
Mahdininovita.
(2017). “ Aspek Yuridis ” . Jurnal Hukum, 1 (1).
https://mahdininovita.wordpress.com/2017/01/11/makalah-aspek-yuridisskb/#_ftn1
Maulana,  Arif,  S.H.,  M.H.  (2020). “ Mengenal  Unsur  Tindak  Pidana  dan  Syarat Pemenuhannya ” .  https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan- syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4
Muk ti  Fajar,  Yulianto  Achmad.  (2010).  “ Dualisme  Penelitian  Hukum  Empiris  & Normatif”, Pustaka Pelajar, hlm.280
Prasetyo,  D.,  &  Irwansyah.  (2020).  Memahami  Masyrakat  dan  Perspektifnya. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial , 1(1), 163-175. https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.253
Rumadan,  Ismail.  (20 13).  “Problem  L embaga  Pemasyarakatan  di  Indonesia  dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan”. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.2, No.2. hal. 265
Saputra,  Ferdy.  (2020).  “Peranan  Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  Proses  Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan ” Jurnal Ilmu Hukum . Vol. 8, No.1. hal. 7
Sayap  Bening.  (2020). “ Unsur-unsur  yang  Terdapat  Pada  Hukum ” . Jurnal  Hukum. https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-unsur-unsur-yang-terdapat-pada- hukum#:~:text=Hukum%20memiliki%20sifat%20mengatur%20dan,agar%20terciptanya%20kete rtiban%20dan%20keamanan.&text=Hukum%20memiliki%20sifat%20memaksa
Situmorang,  H.  Victorio.  (2018). “Lembaga  Pemasya rakatan  sebagai  Bagian  dari Penegakan Hukum” . Journal Masalah Hukum. Vol.13, No.1. hal. 90.
Sugema,  Jaka  Arief.  (2020).  “Penanganan  Over  Kapasitas  di  Dalam  Lapas”. Jurnal ilmu hukum dan Humaniora. hal. 202.

## Suharso, 2005:171
Surayin.  (2005).  “Analisis  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia” ,  Bandung:  Yrama  Widya, Hal. 10
Waraney,  C.V .  Panungkelan. (2016).  “Penerapan  Asimilasi  di  Rutan Menurut Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tent ang  Pemasyarakatan” . Journal  of  Lex  Crimen. Vol.  5,  No.4. hal.98