## PRAKTIK NIKAH SIRI ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
Devriansyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta devriansyah1997@gmail.com
ABSTRACT
This paper aimed to investigate the practice of nikah siri (unregistered marriage) of minors by employing  the  analysis  of maslahah  mursalah (literal  meaning;  public  benefits  or  interests accepted  legally  by  the  Islamic  law  principles  and  financial  terms  under  the  Islamic jurisprudence). Unregistered marriages often occur in several regions in Indonesia, involving both adults and minors. This research was a field study carried out in Pauh District. The data were  collected  through  direct  field  observations  on  the  practice  of  unregistered  marriages, interviews with the Imam (an Islamic leader) and parents of underage children involved in the unregistered marriages, and literature studies by reviewing references related to the issue of unregistered marriages. The findings revealed that the  practice of unregistered marriage of minors was carried out through three stages: the pre-marriage contract stage, the marriage contract  stage,  and  the  post-marriage  contract  stage.  The  influencing  factors  of  minors' unregistered  marriage  included  administrative,  preventive,  repressive,  educational,  and financial  factors.  Meanwhile,  the  impacts  of  the  unregistered  marriage  of  minors  were  the interrupted education, the neglected women's rights, and the absence of legal certainty. The analysis  of maslahah  mursalah concluded  that nikah  siri (unregistered  marriage)  should  be avoided as it was harmful to women and children.
Keywords : Unregistered Marriage, Minors, Maslahah mursalah

## ABSTRAK
Tulisan ini bermaksud mengkaji praktik nikah siri anak di bawah umur dengan menggunakan analisis maslahah mursalah . Berangkat dari fenomena maraknya kasus nikah siri yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, dimana bukan hanya didominasi orang dewasa, tetapi sudah melibatkan  anak-anak  di  bawah  umur  sebagai  pelaku  utamanya.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  lapangan  yang  dilaksanakan  di  Kecamatan  Pauh.  Data  dikumpulkan  melalui observasi langsung ke lapangan dengan melihat praktik nikah siri, wawancara dengan para imam pemandu nikah siri dan orangtua anak yang melakukan nikah siri di bawah umur, serta studi  kepustakaan  dengan  mengkaji  referensi  terkait  dengan  persoalan  nikah  siri.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah siri anak di bawah umur dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu tahap pra akad nikah, tahap pelaksanaan akad nikah dan tahap pasca akad nikah, adapun faktor yang menjadi alasan nikah siri anak di bawah umur terdiri dari faktor administratif, faktor preventif, faktor refresif, faktor edukatif dan faktor finansial. Sedangkan dampak dari nikah siri anak di bawah umur menyebabkan terputusnya pendidikan, terabainya hak-hak perempuan dan tidak adanya jaminan kepastian hukum. Analisis maslahah mursalah menyimpulkan bahwa nikah siri seharusnya dihindarkan, karena mengandung mudarat bagi perempuan dan anak-anak.
Kata Kunci: Nikah Siri, Anak Di Bawah Umur, Maslahah mursalah

## Pendahuluan
Pernikahan merupakan instrumen hukum yang dipilih oleh agama dan diakui oleh  negara  sebagai  media  paling  relevan  bagi  sepasang  insan  dalam  melegalkan hubungan mereka melalui kontrak keperdataan. Dengan media pernikahan diharapkan dapat terbentuk keluarga bahagia, yang dihiasi keimanan dan ketaqwaan kepada Allah yang Maha Esa. Untuk menjamin ketertiban dan kemaslahatan dalam pernikahan serta menghindari  pelakunya  dari  hal-hal  negatif  yang  tidak  diinginkan,  maka  diperlukan aturan hukum yang kuat dan jelas dalam mengantur mekanisme pernikahan.
Di  Indonesia  masalah pernikahan  tidak semata  bertumpu pada  aturan  agama yang bersifat tekstualitas sebagaimana termaktub dalam Al- Qur’an maupun As -sunnah, problematika  pernikahan  juga  menjadi  tanggungjawab  negara  dalam  merumuskan ketentuan-ketentuan  praktis  yang  sifatnya  kontekstualitas  sebagaimana  tertuang dalam aturan perundang-undangan. Salah satu ketentuan undang-undang menjelaskan bahwa suatu pernikahan harus dilaksanakan berdasarkan pada syariat agama masing- masing  warga  negara  dan  pernikahan  tersebut  harus  tercatat  secara  resmi  dalam administrasi negara. 1 Artinya bagi segenap masyarakat Indonesia yang melaksanakan pernikahan harus memenuhi dua unsur utama yaitu absah secara agama dan tercatat dalam lembaran negara.
Namun  realitanya,  masih  banyak  ditemui  praktik  pernikahan  yang dilangsungkan hanya menurut syariat agama saja tanpa dihadiri pegawai pencatatan nikah,  sehingga  pernikahan  tersebut  tidak  tercatat  secara  resmi  dalam  administrasi negara. Pernikahan model ini disebut nikah siri atau dalam masyarakat Indonesia lebih popular dengan sebutan nikah bawah tangan. Beberapa contoh kasus nikah siri yang pernah  eksis  menjadi  pemberitaan  di  Indonesia  yaitu  pertama,  kasus  M  seorang menteri sekretaris negara di era Soeharto yang melakukan nikah siri dengan pedangdut MM  pada  desember  1993.  Pernikahan  keduanya  harus  kandas  ditengah  jalan  dan berujung perceraian di Tahun 1998. Dampaknya seorang anak hasil dari pernikahan keduanya tidak mendapat pengakuan secara sah dari ayah maupun keluarga ayahnya. Tidak  kalah  hebohnya  kasus  kedua  dilakukan  oleh  Mantan  Bupati  Garut  AF  yang dikabarkan menikah siri dengan sesosok wanita berusia18 tahun yaitu FO pada Bulan Juli  2012.  Namun  pernikahan  mereka  tidak  bertahan  lama,  dimana  empat  hari kemudian melalui pesan singkat AF menceraikan FO dengan alasan sang gadis tidak perawan lagi. 2 Selanjutnya kasus ketiga yang baru-baru ini viral adalah seorang siswi
1 Rumusan  ini  terdapat  dalam Pasal  2 ayat  (1) dan (2),  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara, 2016), hlm 2.
2 Kasus pernikahan siri ini lebih lengkap diuraikan dalam tulisan Kurniah Muhajarah, Secercah Pandang Mengungkap Kasus Nikah Siri di Indonesia, Sawwa: Jurnal Studi Gender , Volume 10, Nomor 2, April 2015, hlm 251- 255.
SMP berinisial RA yang masih berusia 16 tahun meninggal dunia beberapa jam setelah dinikahkan siri oleh orangtuanya dengan seorang pria pada 25 Mei 2017. 3
Ketiga kasus di atas menjadi contoh nyata praktik nikah siri di Indonesia, secara agama  hal  tersebut  dinilai  sah-sah  saja  dengan  catatan  memenuhi  rukun  dan  syarat sesuai  syariat  Islam,  namun  bila  dikaji  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  akibat pernikahan siri tentu sangat merugikan khususnya bagi kaum perempuan. Musthafa Lutfi dalam bukunya menguraikan beberapa dampak negatif yang akan diterima oleh perempuan  atau  istri  akibat  dari  pernikahan  siri  diantaranya  yaitu:  tidak  dianggap sebagai  istri  yang  sah,  tidak  memiliki  hak  untuk  mendapat  nafkah  dari  suami,  tidak mendapatkan  warisan  apabila  suami  meninggal  dunia,  tidak  berhak  mendapatkan harta  bersama  dan  istri  dapat  diceraikan  kapan  saja. 4 Lalu  bagaimana  jika  yang melakukan nikah siri adalah anak di bawah umur yang belum sepenuhnya matang baik dari segi pemikiran, kesehatan, mental maupun emosional untuk membangun keluarga.
Praktik  nikah  siri  yang  melibatkan  anak  di  bawah  umur  sebagai  pemeran utamanya ternyata sudah marak terjadi dibeberapa daerah di Indonesia, bukan hanya di  area  perkotaan  tapi  sudah  merambat  ke  pelosok-pelosok  pedesaan.  Umumnya prosesi  nikah  siri  ini  dilaksanakan  melalui  perantara  ulama  atau  imam  masjid setempat. Contohnya yang terjadi di Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Bersumber dari data awal wawancara penulis dengan Uztadz D selaku imam Masjid Raya At-Taqwa Kecamatan Pauh, sejak enam tahun terakhir (mulai 2015 sampai 2017) terhitung sudah ada 70 lebih kasus nikah siri yang dilakukan melalui perantara imam masjid di Kecamatan Pauh. Dari 70 kasus pasangan yang melakukan nikah siri tersebut, terdapat sekitar 40 persen di antaranya adalah anak di bawah umur. 5
Data Kasus Nikah Siri Di Kecamatan Pauh Tahun 2015-2017 Dewasa Anak-Anak Jumlah 42 28 70 60% 40% 100%
Maraknya  kasus  nikah  siri  yang  terjadi  di  Indonesa  mendorong  para cendikiawan untuk melakukan beragam kajian dan penelitian tentang nikah siri, baik
3 Berita ini dimuat dalam http://madurapost.net/selang-4-jam-setelah-nikah-siri-siswi-smp-di-sumenep- meninggal-dunia, diakses 10 Juni 2017.
4 Musthafa  Luthfi  dan  Mulyadi  Luthfy, Nikah  Sirri;  Membahas  Tuntas  Defenisi,  Asal  Usul,  Hukum  serta Pendapat Para Ulama Salaf dan Khalaf , (Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010), hlm 152-153.
5 Wawancara Penulis dengan Uztadz D, Imam Masjid Raya At-Taqwa, Pauh, Sarolangun, Jambi, 10 Juni 2017.
dari sudut pandang sosiologis, agama maupun dari sisi aturan negara. Di antara tulisan ilmiah  yang  mengangkat  topik  nikah  siri  dalam  bahasannya  yaitu  karya  Kharisudin yang  berjudul  “Nikah  Siri  dalam  Perspektif  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Undang - Undang Perkawinan di Indonesia”. Tulisan ini bersifat normatif dimana menjelaskan tentang  dualisme  aturan  hukum  dalam  memahami  konsep  nikah  siri  di  Indonesia. Disatu sisi nikah siri yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam agama dipandang sah dan mendapatkan legitimasi dari Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 7  yang  menyebutkan  bahwa  “dalam  hal  perkawinan  tida k  dapat  dibuktikan  dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama”. Menurut penulis pasal ini seakan memberikan ruang dan pengakuan terhadap praktik nikah siri yang terjadi di Indonesia. Namun disisi lain UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganggap nikah  siri  merupakan  perkawinan  ilegal  dengan  alasan  tidak  memenuhi  syarat administrasi karena tidak dicatat secara resmi dalam lembaran negara. 6
Berbeda dengan tulisan di atas yang sifatnya normatif, Juraeri Tahir dkk dalam tulisannya lebih spesifik mengkaji nikah siri dari aspek sosiologis. Dengan mengangkat judul  “Faktor -Faktor Penyebab  Nikah  Siri  di  Sulawesi  Barat”  penulis  menjelaskan secara detail tentang hal-hal yang menjadi argumen masyarakat dalam mempraktikkan nikah siri, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Dikalangan kaum pria nikah  siri  dilakukan  karena  anggapan  bahwa  buku  nikah  bukanlah  sesuatu  yang penting,  kurangnya  sosialisasi  tentang  urgensi  pencatatan  perkawinan,  keinginan untuk berpoligami, melakukan pernikahan lain tanpa izin istri, kurangnya perhatian, pelayanan kebutuhan seks serta untuk menghindari perzinahan. Sedangkan motivasi nikah  siri  bagi  kaum  wanita  yaitu  untuk  memenuhi  kebutuhan  batin,  tidak mendapatkan  kepuasan  dari  suaminya,  mencari  laki-laki  yang  mapan  sehingga  bisa membiayai hidupnya serta adanya catatan statistik dimana populasi perempuan lebih banyak jumlahnya daripada laki-laki. 7
Selain  dari  dua  tulisan  di  atas,  masih  terdapat  beberapa  tulisan  lain  yang membahas  perihal  nikah  siri,  namun  hemat  penulis  belum  ditemukan  penelitian terdahulu yang secara khusus mengkaji nikah siri anak di bawah umur, untuk itulah melalui coretan sederhana ini penulis akan fokus mengkaji lebih jauh mengenai praktik nikah  siri  yang  dilakukan  oleh  anak  di  bawah  umur,  apa  saja  faktor  penyebab  dan dampak dari pernikahan siri anak di bawah umur serta bagaimana analisis maslahah mursalah terhadap praktik nikah siri anak di bawah umur.
6 Kharisudin,  Nikah  Siri  dalam  Perspektif  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan  di Indonesia, Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Volume 26, Nomor 1, Tahun 2017, hlm 55. 7 Juraeri Tahir dkk, Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri di Sulawesi Barat, Jurnal Diskursus Islam, Volume 05 Nomor 02, Agustus 2017, hlm 83.

## Metodologi Penelitian
Penelitian yang dilakukan termasuk kategori penelitian empiris atau lapangan ( field  research )  dengan  menggunakan  pendekatan  sosiologis  ( sosio  legal  approach ). Adapun  lokasi  dilakukannya  penelitian  bertempat  di  Kecamatan  Pauh,  Kabupaten Sarolangun,  Provinsi  Jambi.  Untuk  data  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  yaitu berbentuk  data  primer  dan  data  sekunder  yang  dikumpulkan  melalui  observasi  ke lapangan dengan menyaksikan langsung praktik nikah siri anak di bawah umur, lalu melakukan wawancara dengan narasumber terkait seperti Imam Masjid yang menjadi pemandu nikah siri dan orangtua dari anak yang melakukan nikah siri, dan selanjutnya studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan masalah penelitian seperti buku, jurnal serta aturan perundang-undangan. Kemudian semua  data  yang  didapatkan  dianalisis  secara  kualitatif  dimana  pada  akhirnya  akan menyajikan hasil data yang bersifat deskriptif analitis.

## Hasil dan Pembahasan

## Konsep Nikah Siri
Menelusuri asal muasal konsep nikah siri, maka mayoritas literatur menjelaskan bahwa  nikah  siri  bukanlah  suatu  istilah  murni  dalam  Bahasa  Indonesia,  melainkan bersumber dari Bahasa Arab yang kemudian diintegrasikan ke dalam Bahasa Indonesia sehingga menjadi bahasa baku yang diterima dan banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia.  Pada  umumnya  kitab  fiqih  menyebutkan  pernikahan  siri  dengan menggunakan istilah az-zawaj as-sirri yang mana terbentuk dari dua unsur kata yaitu az-zawaj yang  bermakna  pernikahan,  dan as-sirri yang  memiliki  arti  rahasia  atau sembunyi.  Karena  itu  kombinasi  kedua  kata  tersebut  merujuk  kepada  praktik pernikahan yang dilaksanakan secara rahasia atau sembunyi. 8 Dalam Bahasa Inggris istilah yang dipakai untuk menunjukkan pernikahan siri yaitu unregistered marriage yang berarti pernikahan yang tidak terdaftar atau informal marriage yang mengandung arti pernikahan yang tidak resmi. 9
Di  Indonesia  terminologi  nikah  siri  dapat  ditemukan  dalam  lembaran  Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimana menggunakan istila nikah sirri yang maksudnya adalah suatu  pernikahan  yang  hanya  dihadiri  oleh  seorang  mudin  (pegawai  syarak)  yang
8 Burhanuddin, Nikah  Siri;  Menjawab  Semua  Pertanyaan  tentang  Nikah  Siri ,  (Jakarta:  Pustaka  Yustisia, 2010), hlm 13.
9 Euis Nurlaelawati, Modernization, Tradition and Identity; The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Court , (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010) hlm 196.
bertindak  sebagai  pemandu  dan  beberapa  orang  yang  bertugas  sebagai  saksi,  tanpa melibatkan  pihak  Kantor  Urusan  Agama.  Namun  pernikahan  tersebut  secara  syariat agama sudah dianggap sah. 10
Secara  historis,  dalam  dunia  Islam  nikah  siri  belum  dikenal  pada  zaman Rasulullah,  istilah  nikah  siri  untuk  pertama  kalinya  eksis  pada  masa  kepemimpinan Khalifah  Umar  bin  Khattab.  Sewaktu  itu  Umar  mendapatkan  kabar  telah  terjadinya sebuah pernikahan tanpa dihadiri saksi yang memadai. Kemudian beliau mengatakan bahwa ini adalah kasus nikah siri dan saya tidak mengizinkannya, jika sebelumnya saya lebih mengetahui tentang hal ini maka pasti pelakunya akan saya rajam. 11 Pernyataan Umar  ini  mengisyaratkan  bahwa  pernikahan  siri  adalah  pernikahan  yang  tidak memenuhi rukun dan syaratnya, dalam konteks ini yaitu tidak menghadirkan 2 orang saksi yang mumpuni dibidangnya.
Berbeda dengan defenisi nikah siri sebagaimana disebutkan oleh Umar di atas, pada  kalangan  masyarakat  Indonesia  kekinian  nikah  siri  atau  yang  lebih  popular dengan sebutan nikah bawah tangan dikonsepsikan sebagai sebuah pernikahan yang dilangsungkan  dengan  terpenuhinya  rukun  dan  syarat-syarat  sebagaimana  yang ditentukan  oleh  syariat  agama  Islam.  Tetapi  tidak  dilaksanakan  di  depan  Pegawai Pencatat Pernikahan atau penghulu selaku petugas resmi yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan. Akibatnya pernikahan yang dilangsungkan tidak mendapatkan akta nikah, karena tidak tercatat secara legal pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. 12 Artinya  praktik  pernikahan  siri  hanya  berdasarkan  pada  agama  semata,  tanpa mengindahkan aturan negara di dalam pelaksanaannya.
Secara  umum,  terdapat  dua  bentuk  pernikahan  siri  yang  dikenal  luas  dalam masyarakat. Pertama, pernikahan tanpa adanya wali dari pihak perempuan. Biasanya pernikahan seperti ini dilakukan secara rahasia disebabkan oleh wali dari pengantin perempuan  tidak  menyetujui  anaknya  menikah  dengan  seorang  laki-laki. Kedua, pernikahan yang sah secara syariat agama, namun tidak di siarkan kepada khalayak ramai serta tidak dilakukan pencatatan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara yang memiliki wewenang di bidang tersebut. 13
Nikah siri terkadang disinonimkan dengan nikah “misyar”. Te rdapat ulama yang menyamakan  konsep  kedua  istilah  ini,  namun  banyak  pula  yang  membedakannya. Nikah  siri  diartikan pula  sebagai  nikah  “urfi”,  yaitu  sebuah  pernikahan  yang berdasarkan  pada  kebiasaan  adat  istiadat  setempat,  seperti  yang  dipraktikkan  di
10 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, https//kbbi.kata.web.id/nikah-siri/, di akses 11 Juni 2017. 11 Muhammad Ali Hasan, Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam , (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm 295.
12 Baharuddin Ahmad dan Yuliatin, Hukum Perkawinan Umat Islam di Indonesia; Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan , (Sawangan Depok: Lamping Publishing, 2015), hlm 96-97.
13 Musthafa  Lutfhi  dan  Mulyadi  Lutfhi, Nikah  Sirri;  Membahas  Tuntas  Defenisi,  Asal  Usul,  Hukum,  serta Pendapat Ulama Salaf dan Khalaf , hlm 42.
negara  Mesir.  Akan  tetapi  nikah  misyar  dan  nikah  urfi  tidak  digunakan  dalam kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Meskipun  berbeda  penyebutan  istilah,  namun semuanya merujuk pada pengertian yang sama yaitu suatu bentuk  pernikahan yang tidak dipublikasikan (dirahasiakan) dan juga tidak dilakukan pencatatan secara resmi oleh penjabat berwenang. 14
Konsep nikah siri juga dikemukakan oleh M Zuhdi Murdhar sebagai mana yang dikutip  Masturiyah,  bahwa  pernikahan  siri  adalah  sebuah  pernikahan  yang berlangsung tanpa diketahui oleh petugas resmi PPN atau KUA, sehingga kedua belah pihak  yang  menikah  siri  tidak  berhak  mendapatkan  surat  nikah  yang  sah,  dan umumnya kedua belah pihak menikah melalui perantara atau dinikahkan oleh imam atau ulama yang diyakini paham dan mengerti tentang hukum Islam. 15 Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa ada 3 unsur pernikahan siri meliputi:
1. Pernikahan yang dilaksanakan diluar pengetahuan PPN atau KUA
2. Pernikahan yang tidak mempunyai bukti berupa surat nikah yang sah
3. Pernikahan yang dilakukan melalui perantara imam atau ulama Artinya konsep pernikahan siri dewasa ini telah mengalami perluasan makna, jika dahulunya nikah siri hanya digunakan untuk mengisyaratkan sebuah pernikahan yang  dilangsungkan  secara  sembunyi,  namun  saat  ini  pernikahan  siri  juga  dipakai untuk  mengungkapkan  praktik  pernikahan  yang  dilakukan  tanpa  diketahui  atau dihadiri Pegawai Pencatat Nikah sehingga mengakibatkan pernikahan tersebut tidak tercatat dalam administrasi negara.

## Praktik Nikah Siri Anak di Bawah Umur
Membicarakan  tentang  anak,  di  Indonesia  terdapat  beragam  aturan  yang memberikan penjelasan seputar anak. Ada yang mengartikan anak sebagai seseorang yang masih kecil dan belum menginjak usia delapan belas tahun, meliputi janin yang masih berada dalam kandungan. 16 Terdapat juga regulasi yang mendefenisikan anak sebagai  seseorang  yang  berusia  di  bawah  dua  puluh  satu  tahun  dan  masih  belum menikah. 17 Namun dalam penelitian ini yang dimaksud dengan anak di bawah umur ialah  seorang  laki-laki  maupun  perempuan  yang  belum  memenuhi  usia  minimal
14 Tarmizi, Dampak Nikah Siri dalam Pembentukan Keluarga Sakinah, Istinbath : Jurnal Hukum, Volume 13, Nomor 2, November 2016, hlm 336.
15 Masturiyah, Nikah Sirri; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional, Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam , Volume 12, Nomor 1, Januari 2013, hlm 48.
16 Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
17 Lihat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
pernikahan sebagaimana yang ditetapkan dalam rumusan undang-undang perkawinan yang berlaku.
Ketentuan  mengenai  usia  pernikahan  tercantum  dalam  undang-undang perkawinan yang mana pada awalnya seorang laki-laki harus sudah berusia sembilan belas  tahun  dan  perempuan  harus  sudah  berusia  enam  belas  tahun.  Akan  tetapi ketentuan tersebut mengalami pembaharuan pasca hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembaharuan tentang usia pernikahan bagi perempuan disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan bagi laki- laki maupun perempuan yang telah berusia sembilan belas tahun. 18 Penjelasan pasal 7 tersebut mengandung esensi bahwa syarat utama bagi seluruh warga Indonesia yang ingin melakukan pernikahan baik itu laki-laki maupun perempuan adalah sama, yaitu harus  berusia  19  tahun.    Artinya  jika  pernikahan  tetap  dilakukan  ketika  belum mencapai  usia  yang  dipersyaratkan,  maka  pelakunya  dikategorikan  anak  di  bawah umur.
Pembaharuan  usia  pernikahan  telah  mendorong  anak-anak  di  bawah  umur untuk  mengambil  jalan  singkat  yaitu  melakukan  pernikahan  bawah  tangan  tanpa melalui perantara Kantor Urusan  Agama. Jika  dahulunya praktik nikah nikah bawah tangan atau nikah siri hanya digemari kelompok usia dewasa saja, namun dewasa ini sudah menarik minat para generasi muda yang masih berusia dini. Hal ini dibuktikan dengan maraknya kasus nikah siri anak dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Berdasarkan wawancara penulis dengan Uztadz R selaku Imam  Masjid  Masjid  Al-Ikhlas  Kecamatan  Pauh  yang  sering  bertindak  menjadi pemandu dalam proses nikah siri di Kecamatan Pauh, diperoleh informasi bahwasanya telah banyak pasangan khususnya muda mudi yang datang menemuinya untuk minta dinikahkan secara siri dengan berbagai alasan. Sebagaimana penjelasan beliau yaitu:
“Sebenarnya  sudah  banyak  pasangan  di  Pauh  yang  melakukan  nikah  bawah tangan atau nikah siri melalui saya, mulai dari para janda dan duda sampai anak- anak  muda  di  bawah  umur.  Mereka  semua  datang  minta  tolong  dengan  saya untuk  dinikahkan  secara  siri  dengan  macam-macam  alasan,  saya  selaku  imam tidak mungkin menolak orang yang minta tolong, apalagi jika mereka sama-sama mau  dan  ditakutkan  kalau  tidak  menikah  mereka  akan  berbuat  zina  dan sebagainya, jadi mau tidak mau saya harus menikahkan mereka.” 19
18 Lebih jelas bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 1.
19 Wawancara Penulis dengan Uztadz R, Imam Masjid Raya Al-Ikhlas, Pauh, Sarolangun, Jambi, 12 Juni 2017.
Penjelasan Uztadz R di atas mengandung arti bahwa hakikatnya pernikahan siri dilakukan  atas  dasar  permintaan  pasangan  yaitu  mau  sama  mau,  dimana  tidak  ada paksaan ataupun intervensi dari pihak manapun. Hal ini juga menjadi salah satu dari syarat pernikahan yaitu harus adanya persetujuan kedua calon mempelai. 20 Kemudian beliau selaku imam yang dipercaya masyarakat setempat hanya berusaha menolong para  pasangan  yang  ingin  menikah  agar  tidak  terjadinya  kemaksiatan.  Lebih  lanjut beliau memaparkan tentang pelaksanaan nikah siri yaitu:
“Biasanya  sebelum  nikah  siri,  para  pasangan  datang  kerumah  menemui  saya, terkadang mereka  datang berdua  langsung,  adakalanya  mereka  ditemani  atau diwakili  oleh  orangtua  dan  pihak  keluarga.  Sesampainya  mereka  kerumah, mereka  menyampaikan  niat  dan  hajat  mereka  ingin  menikah,  setelah  itu  saya memanggil  pegawai  syarak  lainnya  seperti  khatib  dan  bilal  untuk  musyawrah, Adapun tujuan musyawarah adalah untuk menyeleksi dan menentukan apakah kedua calon mempelai yang minta nikah siri dibolehkan atau tidak untuk menikah terutama  secara  syariat  Islam.  Jika  sekiranya  mereka  telah  cukup  baik  rukun maupun syaratnya dalam Islam, serta tidak ada penghalang di antara keduanya, maka  saya  dan  pegawai  syarak  yang  lain  memutuskan  mereka  boleh  untuk menikah. Namun sebaliknya jika ada rukun atau syarat yang tidak cukup atau ada penghalang, maka biasanya kami akan menolaknya. Setelah boleh menikah, saya memberitahu  orangtua  atau  keluarga  calon  mempelai,  kemudian  mereka membayar biaya untuk proses akad nikah seikhlasnya. Sehabis itu barulah kami beserta keluarga mereka menentukan waktu dan tempat akan dilangsungkannya nikah  siri.  Jika  tiba  waktu  yang  ditentukan,  maka  dilaksanakanlah  akad pernikahan  kedua  pasangan  sesuai  ketentuan  syariat  Islam  yang  dipandu langsung oleh saya selaku imam dan disaksikan pegawai syarak serta keluarga kedua mempelai. Setelah akad nikah selesai, saya menyerahkan selembar surat nikah  kepada  kedua  mempelai  sebagai  pegangan  sementara  mereka  sampai mereka cukup umur untuk bisa melakukan isbat atau nikah ulang secara resmi di KUA dan dapat buku nikah”. 21
Dari  pemaparan  Imam  Masjid  Al-Ikhlas  di  atas,  bisa  dipahami  bahwa  ada beberapa mekanisme atau tahapan yang dilalui dalam praktik nikah siri oleh pasangan anak di bawah umur, diantaranya dapat dikualifikasikan sebagai berikut:
20 Lihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 16 ayat 1.
21 Wawancara Penulis dengan Uztadz R, Imam Masjid Raya Al-Ikhlas, Pauh, Sarolangun, Jambi, 12 Juni 2017.

## 1. Tahap Pra Akad Nikah
Tahap  awal  yang  ditempuh  oleh  pasangan  sebelum  melakukan  nikah  siri adalah datang menemui imam, baik kedua calon mempelai datang secara langsung atau  bisa  didelegasikan  kepada  orangtua  atau  keluarga.  Kemudian  mereka menyampaikan  maksud  mereka  untuk  melakukan  nikah  bawah  tangan  melalui imam.  Umumnya  beberapa  dari  pasangan  menceritakan  bahwa  sebelum  mereka datang  kepada  imam,  mereka  telah  terlebih  dahulu  menempuh  jalur  resmi  yaitu mendaftarkan perkara mereka ke Kantor Urusan Agama, namun dengan berbagai alasan  dan  pertimbangan,  pihak  KUA  menolak  dan  tidak  bisa  mengabulkan permohonan mereka untuk menikah secara resmi di KUA. Akhirnya mereka memilih media alternatif untuk menikah siri melalui perantara imam masjid.
Setelah  imam  menerima  kedatangan  para  pihak  dan  mendengarkan penyampaian  mereka,  selanjutnya  imam  memanggil  pegawai  syarak  lain  untuk berdiskusi dan bermusyawarah dengan tujuan menyeleksi dan menentukan apakah kedua  calon  mempelai  boleh  dinikahkan  atau  tidak  dengan  pertimbangan  utama terpenuhinya semua rukun dan syarat yang ditentukan oleh syariat Islam, serta tidak ada  hal-hal  yang  menjadi  penghalang  bagi  mereka  untuk  melangsungkan pernikahan.  Adapun  penghalang  pernikahan  diantaranya  seperti  kedua  calon mempelai sedang terikat pernikahan dengan orang lain, keduanya adalah mahram yang dilarang untuk dinikahi, mempelai wanita sedang menjalani masa iddah dan lain sebagainya.
Jika musyawarah yang dilakukan memutuskan boleh kedua calon mempelai untuk menikah, maka imam menyampaikan keputusan tersebut kepada pihak kedua calon  mempelai.  Kemudian  para  pihak  membayar  biaya  administrasi  untuk pelaksaan  akad  nikah.  Terkait  biaya  administrasi  ini,  pada  dasarnya  sebuah pernikahan  tidak  dipungut  biaya  (gratis),  dengan  syarat  proses  akad  nikah dilakukan  di  Kantor  Urusan  Agama  pada  saat  jam  kerja.  Namun  bila  pernikahan dilangsungkan diluar KUA, maka otomatis akan terkena biaya, yaitu sebesar enam ratus ribu rupiah per peristiwa nikah. 22 Begitupun dengan pernikahan siri, tidak ada sama sekali tarif yang ditentukan untuk sekali pernikahan siri, semua diserahkan kepada para pihak untuk membayar semampunya dan seikhlasnya. Adapun biaya yang telah dibayar nantinya akan digunakan untuk mendanai pelaksaan akad nikah mereka. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Uztadz D selaku Imam Masjid Raya At- Taqwa sekaligus pemandu mayoritas pernikahan siri di Pauh yaitu:
22 Lebih  jelas  bisa  dilihat  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor 48  Tahun  2014  tentang Perubahan  atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, Pasal 6 ayat 1 dan 2.
“Sebenarnya tidak ada standar besaran biaya akad nikah siri, hanya saja dalam pelaksanaannya  diperlukan  biaya.  Maka  daripada  itu  kami  menyerahkan sepenuhnya  kepada  para  pihak  untuk  membayar  seihkasnya  berdasarkan pengertian mereka. Dan biaya yang telah mereka keluarkan itu akan dipakai untuk  pelaksanaan  akad  nikah  mereka  juga,  yaitu  untuk  biaya  administrasi seperti pembuatan surat nikah, biaya transfortasi imam dan para saksi, serta biaya konsumsi makan an dan minuman”. 23
Kemudian  setelah  dilunasi  pembarayan  biaya  akad  nikah,  imam  dan  para pihak  bermusyawarah  kembali  untuk  menentukan  waktu  dan  tempat  akan dilangsungkannya akad nikah. Mengenai waktu biasanya akad nikah dilaksanakan satu atau dua minggu setelahnya atau terkadang langsung dilaksanakan pada hari itu juga. Sedangkan untuk tempat akad nikah ada dua opsi, pertama bisa dirumah imam  sendiri  atau  bisa  juga  dirumah  salah  satu  dari  calon  mempelai,  tergantung kesepakatan bersama. Jika akad nikah dilaksanakan dirumah mempelai perempuan biasanya  akan  diwarnai  resepsi  pernikahan  berupa  sedekahan  yang  dihadiri  oleh keluarga dan para tentangga.
2. Tahap Pelaksanaan Akad Nikah.
Jika  sudah  tiba  waktu  yang  telah  ditentukan,  maka  prosesi  akad  nikah  siri dilakukan dengan dipandu secara langsung oleh imam. Yang perlu digaris bawahi adalah  dalam  konteks  ini  imam  hanya  bertugas  memandu  jalannya  proses  akad nikah, bukan menjadi penghulu yang menikahkannya. Adapun yang menikahkannya ialah wali nasab dari pihak perempuan. Hal ini sebagaimana yang penulis saksikan secara  langsung  melalui  observasi  pertama  pada  acara  akad  pernikahan  siri pasangan  N  yang  berusia  18  tahun  dan  R  yang  berusia  18  tahun  juga.  Sewaktu prosesi  akad  nikah,  kedua  orangtua  dari  kedua  calon  mempelai  menghadiri  dan menyaksikan  langsung  pernikahan  anaknya.  Dan  bertindak  menjadi  wali  yang menikahkan kedua calon mempelai adalah ayah kandung dari mempelai perempuan sendiri. 24 Namun terdapat pengecualian pada beberapa kasus dimana yang menjadi wali bukanlah wali nasab melainkan wali hakim dalam hal ini yaitu imam sendiri. Contohnya seperti yang penulis saksikan secara langsung melalui observasi kedua pada  acara  akad  nikah  siri  saudari  U  yang  berusia  18  tahun  dan  saudara  R  yang berusia 20 tahun. Pada waktu prosesi akad nikah yang bertindak sebagai pemandu
23 Wawancara Penulis dengan  Uztadz D, Imam Masjid Raya At-Taqwa, Pauh, Sarolangun, Jambi, 10 Juni 2017
24 Observasi Penulis pada Praktik Nikah Siri Anak Di bawah Umur Pasangan N dan R, Pauh, Sarolangun, Jambi, 18 Juni 2017.
sekaligus  penghulu  yang  menikahkan  keduanya  adalah  Imam  Masjid  At-Takwa Kecamatan Pauh yaitu Uztadz D, hal tersebut dikarenakan wali nasab berupa ayah kandung  dari  perempuan  telah  meninggal  dunia  dan  keluarganya  telah menyerahkan sepenuhnya kepada imam untuk menikahkan keduanya. 25
Sebelum  dilaksanakannya  ijab  dan  qobul  imam  terlebih  dahulu  mengecek kelengkapan  rukun  nikah  sesuai  ketentuan  syariat  Islam.  Adapun  sempurnanya rukun nikah meliputi adanya calon mempelai suami, adanya calon mempelai istri, adanya wali nasab atau wali hakim, adanya dua orang saksi, serta pelaksanaan ijab dan  qobul. 26 Setelah  semuanya  dirasa  sudah  lengkap,  kemudian  imam  langsung memulai pelaksanaan akad nikah. Tidak jauh berbeda dengan nikah resmi melalui Kantor Urusan Agama, prosesi akad nikah siri melalui imam diawali dengan dengan pembacaan  istigfar  dan  dua  kalimah  syahadat  oleh  kedua  calon  pengantin  yang dibimbing oleh imam, hal ini bertujuan untuk memohon ampun kepada Allah atas semua  dosa  yang  telah  dilakukan,  setelah  itu  dilanjutkan  dengan  pembacaan khutbah nikah oleh imam, barulah kemudian pembacaan ijab oleh wali perempuan dan  qobul  dari  pengantin  pria.  Dan  terakhir ditutup  dengan  pembacaan  doa  oleh imam.
3. Tahap Pasca Akad Nikah
Setelah  prosesi  ijab  qobul  dilaksanakan,  maka  dilanjutkan  ke  tahap  pasca akad nikah yaitu penyerahan maskawin atau mahar dari pihak suami kepada pihak istri. Mengenai bentuk dan besaran mahar ditentukan berdasarkan permintaan istri. Kemudian dilanjutkan penyerahan surat nikah dari imam kepada kedua suami istri. Hal inilah menjadi salah satu pembeda antara nikah resmi melalui KUA dengan nikah siri  melalui  perantara  imam  yaitu  pada  bukti  pernikahan.  Jika  pada  pernikahan resmi melalui KUA, setelah akad nikah kedua pengantin akan mendapatkan bukti resmi berupa akta nikah yang sah baik secara agama maupun negara. Namun pada pernikahan siri tidak ada buku nikah, oleh karena itu pernikahan siri dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum, karena hanya sah secara syariat agama, tetapi tidak diakui secara administrasi negara.
Untuk  mencegah  adanya  stigma  negatif  dari  masyarakat,  maka  imam berinisiatif membuat selembar surat nikah yang diberikan kepada kedua pengantin setelah  akad  nikah.  Fungsi  dari  surat  nikah  tersebut  adalah  sebagai  pegangan sementara kedua pengantin sampai mereka cukup umur untuk mengadakan isbat atau nikah ulang secara resmi melalui KUA dan mendapatkan buku nikah yang sah. 27
25 Observasi Penulis pada Praktik Nikah Siri Anak Di bawah Umur Pasangan U dan R, Pauh, Sarolangun, Jambi, 22 Juni 2017.
26 Baharuddin Ahmad dan Yuliatin, Hukum Perkawinan Umat Islam di Indonesia; Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan , hlm 50.
27 Wawancara Penulis dengan Uztadz R, Imam Masjid Raya Al-Ikhlas, Pauh, Sarolangun, Jambi, 12 Juni 2017.
Pada  penghujung  acara  akad  nikah  terdapat  nasehat  perkawinan  yang disampaikan  oleh  tokoh  adat  dan  nenek  mamak  kepada  sepasang  suami  istri. Nasihat tersebut berisi pepatah petitih adat berupa ajaran kebaikan yang berguna bagi pasangan pengantin sebagai bekal dalam menjalani bahtera rumah tangga.

## Faktor Penyebab Nikah Siri Anak Di Bawah Umur
Semua manusia pasti berespektasi ingin menikah secara resmi melalui Kantor Urusan Agama, serta prosesi akad nikahnya ingin meriah dan disaksikan oleh banyak orang.  Namun  realitanya  terdapat  beberapa  pasangan  yang  terpaksa  memilih  untuk melakukan  nikah  siri  secara  tertutup  dan  rahasia,  dimana  tidak  diketahui  khalayak ramai  maupun  Kantor  Urusan  Agama.  Praktik  nikah  siri  biasanya  dilakukan  dengan berbagai  alasan  dan  pertimbangan,  bisa  karena  ada  sesuatu  yang  dirahasikan  atau karena terdapat permasalahan didalamnya.
Saifuddin  Zuhri  memaparkan  beberapa  macam  alasan  utama  yang menyebabkan dilakukannya sebuah nikah siri, yaitu; 1. Kedua belah pihak melakukan nikah  siri  disebabkan karena  tidak mampu  membayar biaya  administrasi  di  KUA,  2. Kedua belah pihak atau salah satu dari mereka belum sepenuhnya siap dikarenakan masih  menjalankan  amanah  baik  itu pendidikan  atau  kedinasan  yang  mensyaratkan untuk  tidak  boleh  menikah,  3.  Kedua  belah  pihak  atau  salah  satu  pihak  terpaksa memilih nikah siri karena belum memenuhi syarat usia nikah agar bisa menikah secara resmi di KUA, 4. Kedua belah pihak atau salah satu pihak menjadikan nikah siri sebagai salah  satu  solusi  untuk  mempunyai  keturunan,  dikarenakan  dengan  pasangan sebelumnya tidak mendapatkan keturunan, 5. Kedua belah pihak terpaksa dinikahkan karena  tertangkap  tangan  melakukan  kemaksiatan.  6.  Kedua  pihak  atau  salah  satu pihak terpaksa menikah siri karena tidak mendapatkan restu dari orangtua atau dari istri  pertama.  7.  Salah  satu  pihak  khususnya  laki-laki  menikahi  perempuan  dengan tujuan menyimpang yaitu sebagai media trafficking dengan maksud agar mendapatkan kesenangan semata, tanpa memikirkan hak-hak perempuan yang dinikahinya. 28
Hasil wawancara dan observasi penulis ke lapangan mengumpulkan beberapa faktor yang menjadi alasan para pasangan di bawah umur melakukan praktik nikah siri. Secara kolektif dapat dijarbarkan sebagai berikut.
1. Faktor administratif,
Yang  dimaksud  faktor  administratif adalah pernikahan  siri  dilakukan  sebagai media alternatif pada saat kedua calon mempelai tidak bisa menikah secara resmi
28 Saifudin Zuhri, Sanksi Pidana bagi Pelaku Nikah Siri dan Kumpul Kebo , (Semarang: CV Bima Sejati, 2013), hlm 4-5.
melalui Kantor Urusan Agama, dikarenakan keduanya tidak bisa memenuhi semua persyaratan  secara  administrasi  negara  pada  saat  pendaftaran  di  Kantor  Urusan agama,  seperti  belum  cukup  umur,  belum  memiliki  kartu  tanda  penduduk  dan sebagainya.  Ketika  persyaratan  administrasi  tidak  terpenuhi,  terutama  terkait masalah umur, maka pihak KUA otomatis akan mengembalikan permohonan para pihak yang ingin menikah, karena secara prosedur KUA dilarang menikahkan anak yang masih di bawah umur. Akhirnya mereka memilih melakukan nikah siri terlebih dahulu,  hingga  umur  mereka  cukup  untuk  menikah  ulang  secara  resmi  di  Kantor Urusan Agama.
Menurut pengamatan langsung penulis di lapangan, mayoritas pasangan yang mengadakan pernikahan siri dikarenakan permasalahan administrasi tentang usia pernikahan yang belum terpenuhi, ada yang masih berusia 14 tahun, 17 tahun, 18 tahun  bahkan  ada  yang  hanya  beberapa  bulan  menjelang  usianya  sembilan  belas tahun. Mereka tidak ingin menunda pernikahan mereka, karena itu mereka memilih menikah siri terlebih dahulu melalui imam sambil menunggu umur mereka cukup untuk mengurus buku nikah di KUA.
2. Faktor preventif Yang dimaksud faktor preventif adalah pernikahan siri dilakukan dengan tujuan untuk  mencegah  dan  menyelamatkan  kedua  calon  mempelai  jangan  sampai melakukan hal-hal negatif yang dilarang agama maupun orangtua, seperti berbuat zina, kawin lari dan sebagainya. Apalagi jika hubungan keduanya sudah terlalu dekat dan mereka sudah ingin menikah, maka orangtua lebih memilih untuk menikahkan siri  anaknya  yang  masih  di  bawah  umur  daripada  membiarkan  anaknya  pergi bergaul bebas yang akhirnya berbuat maksiat dan zina.
Hal ini sebagaimana yang diceritakan oleh Ibu S selaku orangtua N, salah satu pasangan pelaku nikah siri di bawah umur, beliau menjelaskan sebagai berikut:
“Anak saya N berusia 14 tahun sudah mempunyai hubungan dekat istilah anak sekarang pacaran selama 2 bulan dengan D yang berusia 18 tahun. Pada saat pacaran anak saya N ini sering main ke tempat cowoknya, karena ayah N risih melihat anaknya sering main ke tempat cowoknya, akhirnya ayah N meminta cowoknya  D  untuk  datang  kerumah  menemui  ayah  N.  Namun  tidak  disangka kedatangan  D  tidak  sendirian,  melainkan  dia  membawa  orangtua  dan keluarganya untuk melamar anak saya N. Pada saat itu ayahnya N tidak setuju dengan lamaran tersebut, alasannya karena anaknya masih sekolah kelas 2 MTS, sedangkan cowoknya si D tidak sekolah. Namun dikarenakan si N dan D ini sudah berhubungan  sangat  dekat,  bahkan  si  N  mengancam  orangtuanya  jika  tidak dizinkan  untuk  menikah,  maka  dia  akan  kawin  lari  bersama  cowoknya  si  D.
akhirnya  mau  tidak  mau  orangtua  N  menyetujui  lamaran  D  dan  menikahkan keduanya secara siri melalui perantara imam masjid”. 29
Dari kasus yang diceritakan oleh ibu S diatas bisa diambil intisari bahwa faktor utama yang menjadi alasan orangtua menikahkan anaknya secara siri adalah sebagai upaya  preventif  untuk  mencegah  anaknya  supaya  tidak  pergi  kawin  lari  dan menyelamatkan  anaknya  dari  hubungan  yang  menjerumuskan  kepada  perbuatan yang dilarang oleh agama.
3. Faktor Refresif
Yang dimaksud faktor refresif adalah pernikahan siri merupakan suatu tindakan yang harus diambil orangtua dan keluarga, dalam rangka untuk menutupi aib kedua calon  mempelai  yang  telah  terlebih  dahulu  melakukan  hubungan  badan  dan mengakibatkan hami diluar nikah atau biasa disebut married by accident (menikah karena terjadinya hubungan perzinahan). Biasanya nikah siri dilaksanakan setelah mempelai wanita ketahuan hamil. Demi menutupi rasa malu dan menjaga nama baik keluarga,  maka  akhirnya  mereka  dinikahkan  secara  siri.  Hal  seperti  ini  penulis jumpai  pada  beberapa  praktik  nikah  siri  di  bawah  umur,  begitupun  keterangan serupa juga disampaikan oleh bapak A selaku orangtua R yang terpaksa menikahkan anaknya  dengan  saudari  U  yang  telah  ketahuan  hamil  di  luar  nikah.  Berikut penjelasan bapak A yaitu:
“ Kalau boleh jujur anak saya ini sebenarnya sudah melakukan hubungan di luar nikah,  kami  orangtua  baru  mengetahuinya  setelah  si  cewek  U  melaporkan bahwa dia telah hamil 3 bulan, dan laki-laki yang menghamilinya adalah anak saya. Mendengar laporan dari U kami keluarga merasa kesal dan marah, karena anak  kami  sudah  bikin  malu  keluarga,  saya  juga  tidak  menyangka  dia melakukan  hal  semacam  itu.  Orangtua  U juga  meminta  pertanggungjawaban dari kami, akhirnya mau tidak mau kami harus menikahkan anak kami secara siri dengan U melalui perantara imam masjid”. 30
Dari  penyampaian  Bapak  S  tersebut  jelas  bahwa  nikah  siri  terpaksa  diambil sebagai  upaya  untuk  menutupi  rasa  malu  dan  menjaga  nama  baik  keluarga. Berkenaan dengan menikahi wanita hamil diluar nikah, jumhur ulama dari 4 mazhab
29 Wawancara Penulis dengan Ibu S, Orangtua N pelaku nikah siri anak di bawah umur, Pauh, Sarolangun, Jambi, 20 Juni 2017.
30 Wawancara  Penulis  dengan  Bapak  A,  Orangtua  R  pelaku  nikah  siri  anak  di  bawah  umur,  Pauh, Sarolangun, Jambi, 25 Juni 2017.
(Hanafi, Hambali, Syafii dan Hambali) bersepakat bahwa dibolehkannya menikahi wanita hamil dan keduanya boleh berhubungan sebagai suami istri dengan catatan yang menikahi perempuan tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya. 31
4. Faktor edukatif
Yang  dimaksud  faktor  edukatif  yaitu  pernikahan  siri  terjadi  akibat  minimnya ilmu agama maupun pengetahuan seputar pernikahan yang dimiliki oleh orangtua maupun anak-anak, seperti tentang usia pernikahan, dispensasi nikah, pencatatan pernikahan hingga dampak negatif dari pernikahan siri. Kebanyakan mereka yang melakukan  nikah  siri  adalah  anak-anak  di  bawah  umur  yang  masih  menempuh pendidikan  di  sekolah  dasar  dan  sekolah  menengah  pertama,  sehingga  belum sempurna  pemikiran  dan  pemahaman  mereka  terutama  mengenai  persoalan pernikahan  dan  kehidupan  berkeluarga.  Akibatnya  mereka  dengan  mudah memutuskan untuk nikah siri tanpa memikirkan akibat negatif dari praktik nikah siri tersebut. Bahkan ada diantara orangtua yang menikahkan siri anaknya belum mengetahui  syarat  usia  pernikahan  bagi  anaknya,  hal  ini  sebagaimana  penuturan Uztadz D sebagai berikut.
“ Beberapa dari pasangan datang menemui saya, orangtua dan keluarga sudah sepakat  untuk  menikahkan  anaknya  dan  mereka  juga  telah  mempersiapkan semuanya untuk akad nikah dan pesta pernikahan anaknya, namun beberapa hari  sebelum  menikah  sewaktu  mendaftar  ke  KUA,  orangtuanya  baru  tahu bahwa umur anaknya belum cukup 19 tahun untuk menikah. Akhirnya mereka menemui  saya  dan  meminta  bantuan  saya  untuk  menjadi  perantara  dalam menikahkan kedua anaknya ”. 32
Pendidikan dan pengetahuan seputar pernikahan menjadi salah satu faktor yang menentukan  dalam  pelaksanaan  pernikahan.  Kurangnya  pengetahuan  dan pemahaman terutama terkait usia pernikahan serta prosedur mengurus dispensasi nikah  dipengadilan  agama  membuat  banyak  orangtua  berfikir  singkat  untuk menikahkan anaknya secara siri melalui imam masjid setempat.
5. Faktor finansial
Yang  dimaksud  faktor  finansial  yaitu  pernikahan  siri  ditempuh  karena  kedua calon  mempelai  tidak  mempunyai  cukup  dana  untuk  melaksanakan  pernikahan resmi melalui Kantor Urusan Agama. Selain itu pernikahan siri juga terpaksa dijalani karena  kedua  pasangan  tidak  punya  anggaran  biaya  untuk  mengadakan  resepsi. Kebiasaan  pesta  resepsi  pernikahan  yang  meriah  telah  membudaya  dalam
31 Baharuddin Ahmad dan Yuliatin, Hukum Perkawinan Umat Islam di Indonesia; Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan , hlm 93. 32 Wawancara Penulis dengan Uztadz D, Imam Masjid Raya At-Taqwa, Pauh, Sarolangun, Jambi, 10 Juni 2017.
kehidupan  masyarakat  membuat  sebagian  pasangan  merasa  malu  karena  tidak memiliki biaya untuk mengadakan resepsi dan akhirnya mereka memutuskan untuk melaksanakan nikah siri.
Di samping biaya administrasi dan resepsi, di sebagian daerah khususnya yang masih  memegang  teguh  adat  istiadat,  lumrahnya  terdapat  uang  adat  yang  harus dibayarkan  pihak  laki-laki  kepada  pihak  perempuan.  Untuk  besaran  uang  adat biasanya ditentukan oleh pihak perempuan, ketidakmampuan calon mempelai laki- laki dalam membayar uang adat yang diminta oleh pihak calon mempelai perempuan menjadi salah satu permasalahan yang menyebabkan kedunya tidak bisa menikah secara resmi. Dikarenakan mereka sudah saling mencintai dan ingin segera menikah, akhirnya  mereka  berdua  sepakat  datang  menemui  imam  untuk  minta  tolong dinikahkan secara siri.

## Dampak Nikah Siri Anak Dibawah Umur
Media pernikahan dapat menjadi ladang pahala yang membawa kemaslahatan bagi pelakunya dengan syarat dilakukan sesuai mekanisme yang telah digariskan oleh agama dan ditetapkan oleh negara. Pernikahan siri yang dipandang hanya sah secara agama namun tidak diakui dalam administrasi negara seakan menjadi dua mata pisau, disatu sisi bisa membawa efek positif, sedangkan disisi lain dapat pula menghasilkan dampak negatif bagi para pelakunya, khususnya bagi perempuan.
Secara umum, dampak dari praktik nikah siri dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:
- Bagi istri ; tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak memiliki hak untuk mendapat nafkah  dari  suami,  tidak  mendapatkan  perlindungan  hukum,  tidak  berhak mendapatkan harta bersama, tidak mendapatkan warisan apabila suami meninggal dunia, tidak berhak mendapatkan uang pensiunan suami dan istri dapat diceraikan kapan saja
- Bagi anak ; anak hasil dari pernikahan siri tidak dianggap sebagai anak yang sah, anak  hanya  memiliki  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  tidak  mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, anak tidak berhak mendapatkan nafkah dan juga harta  warisan  dari  ayahnya,  anak  akan  mengalami  kesulitan  dalam  mengurus administrasi seperti membuat akta kelahiran karena orangtunya tidak mempunyai buku nikah dan anak hasil nikah siri juga sangat rentan mendapatkan kekerasan.
- Bagi suami ; suami dengan bebas bisa menikah lagi karena pernikahan sebelumnya dianggap tidak sah secara hukum negara, suami tidak akan bertanggungjawab dalam
menjalankan  kewajibannya  kepada  istri  dan  anak  hasil  nikah  siri,  suami  bisa bertingkah semaunya dalam urusan harta bersama dan warisan. 33
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  beberapa  narasumber  diketahui bahwa setidaknya ada 3 dampak negatif yang dirasakan baik langsung maupun tidak langsung oleh anak-anak yang melakukan nikah siri di bawah umur, khususnya yang dialami oleh perempuan. Dampak negatif tersebut antara lain yaitu:
1. Terputusnya Pendidikan
Beberapa kasus nikah siri yang melibatkan anak di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Pauh rata-rata dilakukan oleh anak-anak yang masih berada di bangku sekolah. Ada yang masih kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah melakukan nikah siri, ada juga yang  kelas  2  sekolah  menengah  pertama.  Akibatnya  ketika  mereka  memilih melakukan  nikah  siri,  maka  biasanya  proses  pendidikan  di  bangku  sekolah  akan terhenti, karena ada perasaaan malu kepada teman-teman di sekolah dengan status mereka  yang  menikah  siri  dibawah  umur.  Apalagi  bagi  perempuan  saat  sudah menikah,  maka  tugas  utamanya  yaitu  mengurusi  urusan  rumah  tangga,  ditambah lagi jika telah dikaruniai anak maka tentu beban mengurusi anak semakin membuat perempuan  tidak  fokus  untuk  meneruskan  pendidikannya.  Sebagaimana  kisah  N yang  memilih  menikah  siri  di  bawah  umur  saat  sedang  berstatus  sebagai  pelajar kelas  2  Madarasah  Tsanawiyah.  Setelah  menikah  N  tidak  lagi  meneruskan sekolahnya dan dia lebih sibuk menjalani status barunya sebagai seorang istri dari suaminya. 34
2. Terabainya hak-hak perempuan
Ketika memutuskan untuk menikah, maka secara otomatis akan timbul hak dan  kewajiban  dalam  keluarga.  Namun  kebanyakan  perempuan  yang  melakukan nikah siri dibawah umur tidak sepenuhnya mendapatkan hak-hak mereka, seperti hak atas nafkah lahir dan batin, hak untuk melanjutkan pendidikan dan hak untuk diperlakukan secara lembut dan adil dari suaminya. Dari beberapa kasus nikah siri anak dibawah umur yang penulis teliti terlihat bahwa hak perempuan seperti mahar dan  uang adat  tidak didapatkan  secara  utuh  dari  pihak laki-laki,  bukan  hanya  itu perlakuan pihak laki-laki kepada perempuan seakan tidak menghargainya sebagai seorang istri. Seperti kasus yang dialami N dimana sebelum menikah calon mempelai laki-laki tidak mau membayar uang adat yang ditentukan pihak perempuan, artinya dia  hanya  ingin  mendapatkan  N  secara  gratis.  Dan  pihak  laki-lakipun  tidak  mau mengurus perihal akad nikahnya, dia membiarkan N mengurus semuanya sendiri.
33 Musthafa  Luthfi  dan  Mulyadi  Luthfy, Nikah  Sirri;  Membahas  Tuntas  Defenisi,  Asal  Usul,  Hukum  serta Pendapat Para Ulama Salaf dan Khalaf , hlm 152-155.
34 Wawancara Penulis dengan Ibu S, Orangtua N pelaku nikah siri anak di bawah umur, Pauh, Sarolangun, Jambi, 20 Juni 2017.
Ini  menunjukkan  bahwa  pihak  laki-laki  tidak  bertanggung  jawab  dan memperlakukan istri semaunya. 35

## 3. Tidak adanya jaminan kepastian hukum
Pernikahan siri yang dianggap sah secara syariat agama, namun tidak tercatat dalam  administrasi  negara  tentu  berdampak  kerugian  bagi  perempuan  maupun anak-anak, dimana mereka tidak mendapat jaminan maupun perlindungan dari sisi hukum negara. Karena secara aturan negara setiap pernikahan harus dilangsungkan di  hadapan  dan  di  bawah  pengawasan  pegawai  pencatat  nikah.  Jika  perkawinan dilakukan tanpa pengetahuan atau diluar pengawasan pegawai pencatat nikah maka tidak mempunyai kekuatan hukum. 36 Tidak adanya bukti otentik berupa akta nikah menjadi  permasalahan  utama  bagi  perempuan,  terutama  ketika  terjadi problematika  dengan  suami,  maka  dia  tidak  bisa  melakukan  upaya  hukum. Begitupun ketika suami tidak memberikan hak-haknya, dia juga tidak bisa menuntut karena tidak dianggap sebagai istri yang sah dimata hukum negara.
Pernikahan  siri  bukan  hanya  berdampak  secara  pribadi  bagi  istri,  lebih  jauh praktik  nikah  siri  juga  sangat  berdampak  dari  segi  lingkungan  sosial,  Baharuddin Ahmad  menuturkan  bahwa  dampak  sosial  dari  nikah  siri  bisa  dialami  seorang  istri dimana istri sangat sulit bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggalnya, perempuan yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru sebaliknya dirugikan Ketika mendapat stigma negative dari masyarakat, ditambah mendapatkan perlakuan  tidak  adil  dari  suami.  Begitupun  bagi  seorang  anak  akan  tersisih  dalam kehidupan  sosial,  ketidakjelasan  tentang  statusnya  sebagai  anak  kandung  dan hubungan  perdatanya  dengan  ayahnya.  Hal  demikian  semakin  diperparah  dengan sanksi sosial yang harus diterima oleh perempuan dan anaknya yang pasti lebih berat daripada sanksi hukum. 37
Analisis Maslahah mursalah terhadap Nikah Siri Anak Di Bawah Umur
Menurut etimologi maslahah mursalah merupakan suatu istilah yang terbentuk dari dua rangkaian kata, yakni kata maslahah yang mengandung makna manfaat dan
35 Observasi Penulis pada Praktik Nikah Siri Anak Di bawah Umur Pasangan N dan R, Pauh, Sarolangun, Jambi, 18 Juni 2017.
36 Wahyuni Retnowulandari, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia; Sebuah Kajian Syariah, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam , Edisi revisi, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2016) hlm 131.
37 Baharuddin Ahmad dan Fauzi Ahmad, Nikah Siri dan Poligami; Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia , (Jakarta: Referensi, 2013), hlm 146-147.
kata mursalah yang mempunyai arti lepas atau netral. 38 Secara terminologi dalam ilmu ushul fiqih, maslahah mursalah didefenisikan sebagai segala manfaat yang ditujukkan Syari’ (pembuat hukum) dalam penetapan hukum bagi para hamba -Nya yang meliputi tujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang mengakibatkan manusia kehilangan lima hal tersebut. 39
Al-Maslahah  al-Mursalah  yaitu  kemaslahatan  yang  tidak  disyariatkan  dalam bentuk  hukum oleh  Syari’  dan  tidak ada  dalil  yang  mendukung  atau  menolaknya”. 40 Maslahah  mursalah adalah  kajian  hukum  dengan  mempertimbangkan  segala kemaslahatan  dan  menghindari  semua  bentuk  kemafsadatan.  Diperuntukkan  bagi perbuatan-perbuatan  yang  tidak  dijelaskan  secara  eksplisit  dalam  Al- Qur’an,  tetapi masih termasuk kategori ajaran-ajaran yang secara induktif dijelaskan oleh Al- Qur’an dalam perbuatan yang berbeda. Pada konteks ini, ayat Al- Qur’an tidak berperan sebagai hujjah yang menerangkan norma hukum tertentu, melainkan berposisi menjadi saksi ( syahid ) untuk membenarkan fatwa hukumnya. 41
Ibrahim  menjelaskan  bahwa maslahah  mursalah penting  untuk  diaplikasikan seiring  hadirnya  problematika  baru  yang  tidak  disinggung  oleh  Al- Qur’an  atau  As - Sunnah, namun dapat di tetapkan hukumnya melalui metode maslahah mursalah . Lebih lanjut  dia  menyatakan  bahwa maslahah  mursalah harus  selalu  menjadi  mata  pisau dalam menganalisis kasus-kasus hukum yang dijumpai dewasa ini, sebab kemaslahatan umat  pasti  tidak  sama  dan  banyak  ragam  variasinya,  akan  senantiasa  berkembang mengikuti kemajuan zaman. 42
Terdapat  beberapa  kaidah  yang  umumnya  dipakai  mayoritas  ulama  dalam melakukan  analisis maslahah  mursalah ,  diantaranya  sebagaimana  dipaparkan  Asy- Syatibi yaitu sebagai berikut:
1. Hukum perbuatan sama dengan hukum musababnya
2. Mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan khusus
3. Menghindari kemudaratan yang lebih besar
4. Memelihara jiwa, dan
5. Menutup peluang atau kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan. 43
Dalam kasus praktik nikah siri anak di bawah umur, maka kaidah-kaidah diatas bisa  dipakai  dalam  menganalisis  hal  tersebut.  Salah  satunya  yaitu  kaidah  yang mengharuskan  untuk  “ menghindari  kemudaratan  yang  lebih  besar ”.  Pada  uraian
38 Warkum  Sumitro  dkk, Hukum  Islam  dan  Hukum  Barat;  Diskursus  Pemikiran  dari  Klasik  hingga Kontemporer , (Malang: Setara Press, 2017), hlm 57.
39 M. Hasbi Umar, Filsafat Hukum Islam Kontemporer , (Medan: Perdana Publishing, 2016), hlm 147.
40 Akhmad Farrid Mawardi Sufyan, Analisis terhadap Tingginya Nikah Siri Di Kabupaten Pamekasan, Al- Manhaj : Journal of Indonesian Islamic Family Law, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2016, hlm 175.
41 M. Hasbi Umar, Filsafat Hukum Islam Kontemporer , hlm 148-149.
42 Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm 74.
43 M. Hasbi Umar, Filsafat Hukum Islam Kontemporer , hlm 150-152.
sebelumnya  telah  dipaparkan  dampak negatif  dari  pernikahan  siri  terhadap  anak di bawah umur. Untuk menghindari terjadinya efek-efek negatif yang menjurus kepada mudarat yang lebih besar, maka semestinya praktik nikah siri khususnya bagi anak di bawah umur dihentikan. Meskipun disatu sisi nikah siri tidak dilarang dalam agama bahkan  dianggap  sah  asalkan  memenuhi  rukun  dan  syaratnya,  namun  disisi  lain mengingat mudarat akibat dari praktik nikah siri tersebut sangat merugikan bagi masa depan  kaum  perempuan  dan  anak-anak,  maka  meninggalkannya  lebih  diutamakan daripada  mengerjakannya,  hal  ini  selaras  dengan  kaidah  fiqh  yang  berbunyi  “ dar  ul mafash id muqoddam ‘ala jalbil masholih” , artinya menolak atau mencegah kemudaratan lebih diutamakan daripada mengerjakan kemaslahatan.
Di samping itu, kaidah lain yang bisa dipakai adalah keharusan “ memelihara jiwa serta menutup peluang untuk berbuat kejahatan ”. Dalam Islam pernikahan merupakan suatu  perbuatan  baik  yang  sangat  dianjurkan,  bahkan  Nabi  saw  melarang  untuk membujang,  karena  melalui  media  pernikahan  akan  lahirnya  kebahagiaan  yang membawa  kemaslahatan  bagi  manusia.  Namun  dalam  konteks  negara  hukum Indonesia, pernikahan bukan sebatas sah menurut syariat agama saja, melainkan harus tercatat secara resmi dalam lembaran negara. Pemerintah selaku ulil amri mengatur pencatatan pernikahan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia yang bertujuan untuk merealisaikan ketertiban praktik pernikahan dalam kehidupan masyarakat. Hal Ini  merupakan  upaya  konkrit  untuk  melindungi  martabat  dan  kesucian  ( mitsaqon gholizhon ) perkawinan, dan lebih spesifik lagi untuk melindungi hak perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. 44
Perempuan yang menempuh alternatif nikah siri sangat rentan menjadi korban. Bahkan ia tidak akan mendapatkan perlindungan hukum atas status perkawinannya dan jika suatu saat hak-haknya tidak dipenuhi oleh suami maka secara prosedur tidak bisa memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum. Ditambah lagi dengan realita banyaknya kasus nikah siri dimana sang suami tidak mau bertanggungjawab dan hanya menikmati sesaat atas perkawinan mereka. Apalagi jika sampai istri diceraikan oleh suaminya, maka statusnya menimbulkan permasalahan dimana secara lahiriah tidak gadis  lagi  atau  sudah  janda,  akan  tetapi  ia  tidak  mempunyai  bukti  sudah melangsungkan perkawinan atau bukti perceraian.
Begitupun  dengan  anak  yang  lahir  dari  hasil  pernikahan  siri  akan  menjadi korban  yang  dihadapkan  dengan  berbagai  permasahan,  di  antaranya  pertama,  anak akan  mengalami  kesulitan  dalam  melakukan  pengurusan  dokumen  administrasi kependudukan. Kedua, anak tidak mendapatkan jaminan terpenuhinya hak-hak sipil
44 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia , Edisi Revisi, (Depok: Rajawali Pers, 2016), hlm 91.
sebagai seorang anak. Ketiga, secara keperdataan anak hanya mempunyai hubungan nasab  dengan  ibu  dan  keturunan  ibunya,  msekipun  secara  syar’i  anak  tersebut mempunyai  ayah.  Jadi  status  anak  tersebut  dianggap  sebagai  anak  dari  seorang  ibu yang tidak mempunyai suami. 45
Pakar  tafsir  Indonesia  Quraish  Shihab  mengatakan  bahwa  mayoritas  ulama bermufakat tentang larangan merahasiakan perkawinan, hal ini berdasarkan perintah Rasulullah  untuk  mempublikasikan  berita  perkawinan.  Sehingga  perkawinan  yang dilaksanakan secara diam-diam tanpa adanya pencatatan resmi berarti tidak selaras dengan apa yang diajarakan Rasulullah bahkan dalam konteks negara hukum Indonesia masuk  dalam  kategori  pelanggaran  terhadap  ketentuan  kebijakan  yang  ditetapkan pemerintah selaku ulil amri, sedangkan Al- Qur’an memerintahkan untuk menaati ulil amri selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Bahkan para ulama dan cendikiawan  muslim  kontemporer  seperti  Yusuf  Ali  ath-Thanthawi  dan  Yusuf  al- Qardhawi  menyatakan  wajibnya  sertifikasi  atau  pencatatan  perkawinan  dan pendataannya  secara  resmi.  Mereka  berpandangan  bahwa  barangsiapa  yang  tidak mendaftarkan  pernikahannya  berarti  telah  berbuat  dosa  dan  bisa  dikenakan  sanksi hukum yang ditetapkan oleh ulil amri (pemerintah). Adapun yang dalil yang menjadi hujjah para ulama tersebut yaitu:
1. Pencatatan perkawinan bermanfaat dalam menetapkan hukum dan hak-hak suami istri,  memelihara  hak-hak  anak,  terutama  di  era  modern  dewasa  ini  dimana kerusakan dan kejahatan merajalela, fitnah-fitnah semakin besar dan rasa tanggung jawab orang mulai terkikis hilang.
2. Waliyul  amri  (pemerintah)  telah  menerbitkan  kebijakan  aturan  sertifikasi  atau pencatatan  perkawinan,  maka  wajib  hukumnya  menaati  keputusan  yang dikeluarkannya sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasulullah. 46
Dengan demikian dapat ditarik benang merah pentingnya pencatatan peristiwa pernikahan yang diabadikan melalui akta nikah, apabila terjadi perbuatan yang tidak menyenangkan  yang  dilakukan  suami,  maka  istri  dan  anaknya  bisa  melayangkan tuntutan untuk mendapatkan atau mempertahankan hak-haknya dimuka pengadilan. Karena  itu  pernikahan  siri  yang  tidak  tertulis  secara  resmi  sebaiknya  dihindarkan dengan  tujuan  untuk  memelihara  dan  melindungi  perempuan  serta  menutup kesempatan  timbulnya  pelanggaran  dan  kejahatan  suami  kepada  istri  dan  anak- anaknya dikemudian hari.
45 Rihlatul Khoiriyah, Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Nikah Siri, Sawwa ; Jurnal Studi Gender, Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017, hlm. 407.
46 Zulham Wahyudani, Keabsahan Nikah Siri dalam Perspektif Maslahah, Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam, Volume 12, Edisi 1, Tahun 2016, hlm 57-58.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pada  uraian  pembahasan  sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  nikah  siri  merupakan  praktik pernikahan  yang  dilangsungkan  secara  rahasia atau sembunyi melalui perantara imam tanpa dihadiri oleh pegawai pencatatan nikah sehingga tidak tercatat secara resmi pada kantor urusan agama. Praktik nikah siri anak di bawah umur dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu; pertama, tahap pra akad nikah dimana para pihak mendatangi imam dan menyampaikan niat mereka ingin menikah, imam  melakukan  musyawarah  dan  menyeleksi  perkaranya,  para  pihak  membayar biaya administrasi akad nikah serta menentukan waktu dan tempat akad nikah. Kedua tahap  pelaksanaan  akad  nikah,  para  pihak  melaksanakan  prosesi  ijab  qabul  yang dipandu oleh imam. Dan ketiga tahap pasca akad nikah yaitu penyerahahan mahar dan selembar surat nikah.
Faktor yang menjadi alasan dilakukannya nikah siri anak di bawah umur terdiri dari faktor administratif seperti belum cukup umur, faktor preventif seperti mencegah berzina,  faktor  refresif  seperti  penindakan  atas  hamil  di  luar  nikah,  faktor  edukatif seperti minimnya ilmu pernikahan dan faktor finansial seperti tidak mampu membayar uang adat. Dampak dari nikah siri anak di bawah umur yaitu terputusnya pendidikan, terabaikannya hak-hak perempuan dan tidak adanya jaminan kepastian hukum. Selain itu  dampak  sosial  adalah  sulitnya  bersosialisasi  dan  stigma  buruk  dari  masyarakat sebagai sanksi sosial.
Analisis maslahah  mursalah terhadap  praktik  nikah  siri  anak  di  bawah  umur mengharuskan setiap elemen masyarakat untuk meninggalkan praktik nikah siri demi mennghindari kemudaratan lebih besar bagi perempuan dan anak-anak. Serta dalam upaya  melindungi  hak-hak  perempuan  dan  menutup  peluang  suami  untuk  berbuat pelanggaran dan kejahatan kepada istri dan anak-anaknya.

## Daftar Pustaka
Buku
Rofiq, A. (2016). Hukum Perdata Islam di Indonesia . Rajawali Pers.
Ahmad, B., & Ahmad, F. (2013). Nikah Siri dan Poligami; Dalam Perspektif Perundang- Undangan di Indonesia . Referensi. Ahmad, B., & Yuliatin. (2015). Hukum Perkawinan Umat Islam di Indonesia; Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan . Lamping Publishing. Burhanuddin.  (2010). Nikah  Siri;  Menjawab  Semua  Pertanyaan  tentang  Nikah  Siri . Pustaka Yustisia.
Nurlaelawati, Euis. (2010). Modernization, Tradition dan Identity; The Kompilasi Hukum Islam  and  Legal  Practice  in  the  Indonesian  Religious  Court .  Amsterdam University Press.
Praja, J. S. (2016). Teori Hukum dan Aplikasinya . CV Pustaka Setia. Umar, M. H. (2016). Filsafat Hukum Islam Kontemporer . Perdana Publishing. Hasan, M. A. (2003). Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam . Prenada Media. Lutfhi, M., & Lutfhi, M. (2010). Nikah Sirri; Membahas Tuntas Defenisi, Asal Usul, Hukum serta Pendapat Para Ulama Salaf dan Khalaf . Wacana Ilmiah Press.
Zuhri, S. (2013). Sanksi Pidana bagi Pelaku Nikah Siri dan Kumpul Kebo . CV Bima Sejati. Retnowulandari, W. (2016). Hukum Keluarga Islam di Indonesia; Sebuah Kajian Syariah, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam . Penerbit Universitas Trisakti.
Sumitro,  W.  dkk.  (2017). Hukum  Islam  dan  Hukum  Barat;  Diskursus  Pemikiran  dari Klasik hingga Kontemporer . Setara Press.
Jurnal
Farrid  Mawardi  Sufyan,  Akhmad.  (2016).  Analisis  terhadap  Tingginya  Nikah  Siri  Di Kabupaten Pamekasan, Al-Manhaj : Journal of Indonesian Islamic Family Law,
1 (2), 175.
Kharisudin. (2017). Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang- Undang  Perkawinan  di  Indonesia, Perspektif :  Kajian  Masalah  Hukum  dan Pembangunan, 26 (1), 55.
Khoiriyah, Rihlatul. (2017). Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Nikah Siri, Sawwa ; Jurnal Studi Gender, 12( 3), 407.
Muhajarah, K. (2015). Secercah Pandang Mengungkap Kasus Nikah Siri di Indonesia. Sawwa: Jurnal Studi Gender, 10 (2), 251-255.
Masturiah.  (2013).  Nikah  Sirri;  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Perkawinan Nasional. Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam , 12 (1), 48.
Tahir, Juraeri. Dkk. 2017. Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri di Sulawesi Barat, Jurnal Diskursus Islam, 5 (2), 83.
Tarmizi.  2016.  Dampak  Nikah  Siri  dalam  Pembentukan  Keluarga  Sakinah, Istinbath : Jurnal Hukum, 13 (2), 336.
Wahyudani,  Zulham.  (2016).  Keabsahan  Nikah  Siri  dalam  Perspektif  Maslahah, Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam, 12 (1), 57-58.

## Peraturan Perundang-undangan
Kompilasi Hukum Islam
Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Internet
http://madurapost.net/selang-4-jam-setelah-nikah-siri-siswi-smp-di-sumenep- meninggal-dunia. https//kbbi.kata.web.id/nikah-siri/.

## Wawancara dan Observasi
Devriansyah. (2018). Wawancara dengan Uztadz D, Imam Masjid Raya At-Taqwa, Pauh,
Sarolangun, Jambi.
Devriansyah. (2018). Wawancara dengan Uztadz R, Imam Masjid Raya Al-Ikhlas, Pauh, Sarolangun, Jambi.
Devriansyah. (2018). Wawancara dengan Ibu S, Orangtua N pelaku nikah siri anak di bawah umur, Pauh, Sarolangun, Jambi.
Devriansyah. (2018). Wawancara dengan Bapak A, Orangtua R pelaku nikah siri anak di bawah umur, Pauh, Sarolangun, Jambi.
Devriansyah. (2018). Observasi pada Praktik Nikah Siri Anak Di bawah Umur Pasangan N dan R, Pauh, Sarolangun.
Devriansyah. (2018). Observasi pada Praktik Nikah Siri Anak Di bawah Umur Pasangan U dan R, Pauh, Sarolangun, Jambi.