## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Halaman
235235235

## PERKEMBANGAN DAN PERGESERAN PEMIDANAAN
Oleh:
Iwan Darmawan, S.H., M.H.
Abstrak:
Paradigma pemidanaan
telah bergeser dan berkembang,  melalui  pengkajian  dan  analisis  para  pakar hukum  pidana.  Oleh  karena  itu  pemidanaan  harus  dikasih porsi yang besar, karena mengingat begitu berat tugasnya,  di satu sisi hulasan harus tegak meskpun langit akan runtuh, di lain pihak ada pemikiiran-pemikiran yang lebih modern yang menempatkan hukum pidana sebagai suatu yang tidak seram dan kaku.
Kata kunci: Pemidanaan, Hukum pidana. Peraturan.

## A.    Pendahuluan
Perkembangan dan pergeseran pemidanaan tidak akan pernah  lepas  dari  beberapa  pertanyaan-pertanyaan  klasik seperti  apa  bedanya  penghukuman  dengan  pemidanaan  ? Siapa  yang memiliki hak menjatuhkan hukuman ?   atas dasar apa  hukuman  dapat  dijatuhkan  ?     Apa  tujuan  yang  ingin dicapai dari penjatuhan hukuman dan apakah mekanisme dan jenis  penghukuman  yang  ada  dapat  mencapai  tujuan  yang

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Halaman 236236236
ditetapkan  ?    Sejumlah  pertanyaan  klasik  ini  pada  dasarnya menjadi    diskusi    yang    tidak    putus    sepanjang    sejarah peradaban manusia.
Dalam perkembangannya dewasa ini, di banyak negara di    dunia,    ketidak    puasan    dan    rasa    frustasi    terhadap mekanisme  pemidanaan  yang  ada  karena  dirasakan  tidak dapat  memenuhi  rasa keadilan dan tujuan yang ingin dicapai yaitu mencegah dan menanggulangi kejahatan.
Perkembangan  pemikiran  tentang  Hak  Asasi  Manusia telah mempertajam pertanyaan-pertanyaan tentang hukuman dalam  kaitannya  dengan  etika  dan  moral.  Meskipun  undang- undang  telah mengatur mengenai jenis pidana mati misalnya, namun  apakah  penjatuhan  hukuman  mati  tidak  melanggar hak   untuk   hidup   ?   Atau   apakah   pidana   penjara   tidak melanggar  hak  atas  kebebasan  pribadi.      Secara  hukuman penjatuhan  pidana  mati  memang  tidak  melanggar  hukum, akan  tetapi  apakah  secara  moral  dapat  dibenarkan.   Diskusi mengenai pemidanaan dari sudut pandang hukum dan moral menjadi  dua  bagian  yang  berbeda  namun  tidak  dapat dipisahkan.  Bisa  jadi  hukuman  memberikan  pembenaran mengenai  penjatuhan  pidana  tertentu  akan  tetapi  moral masyarakat   belum   siap   menerimanya.      Atau   sebaliknya,

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
secara moral masyarakat  menghendaki akan tetapi  hukuman masih merumuskannya. 1
Dalam    kenyataannya    mekanisme   pemidanaan  yang ada  asaat  ini dianggap tidak memuaskan masyarakat.   Hal ini memicu    sejumlah    pemikiran    untuk    melakukan    upaya alternatif  dalam  menjawab  persoalan-persoalan  yang berkaitan  dengan  penanganan  tindak  pidana  yang  terjadi  di suatu  negara.      Permasalahan  seputar  perkembangan sistem peradilan  pidana  yang  sekarang  menunjukkan  bahwa  sistem ini  dianggap  tidak  lagi  dapat  memberikan  perlindungan terhadap  Hak  Asasi  Manusia      serta  transparansi  terhadap kepentingan  umum  yang  dijagapun  semakin  dirasakan. Demikian  pula  terhadap  berbagai  jenis  sanksi  yang dirumuskan  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan dirasakan  belum  mampu  memberikan  rasa  adil  bagi  pencari keadilan.
Meskipun hukum dan peraturan perundang-undangan telah  memberikan  aturan  yang  jelas,  namun  keterbatasan kemampuan negara yang telah melampaui ambang batas dan mencapai  titik  nadir,  menyebabkan  banyak  pihak  mencoba mencari  alternatif  tindakan  yang  dapat  dilakukan.  Sejauh  ini terhadap dua model  alternatif  yang dipilih  masyarakat  yaitu
1 Eva  Achjani  Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, (Bandung :  Lubuk Agung,  2011), hal. 1.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
2 Mardjono    Reksodiputro,    Sistem   Peradilan   Pidana   Indonesia (Peran  Penegak  Hukum  Melawan  Kejahatan)  dalam  Hak  Asasi  Manusia
Halaman
238238238
main  hakim  sendiri  atau  melalui  upaya  perdamaian.   Secara umum masyarakat sendiri menilai bahwa model penyelesaian main  hakim  sendiri  dipandang  negatif,  akan  tetapi  pilihan kedua    yaitu    melalui    upaya    perdamaian    seharusnya merupakan alternatif yang positif.

## B.    Sistem Peradilan Pidana
Sistem  peradilan  pidana  merupakan  suatu  lembaga yang  sengaja  dibentuk  guna  melakukan  upaya  penegakan hukum (khususnya Hukum Pidana)
yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh suatu mekanisme kerja tertentu dalam  suatu  aturan  tentang  prosedur  hukum  (yang  saat  ini diIndonesia  dikenal  sebagai  Hukum  Acara  Pidana).  Sistem peradilan pidana berjalan dengan tujuan menegakkan hukum pidana,  menghukum  tindak  pidana  dan  memberikan jaminan atas  pelaksanaan  hukum  di  suatu  negara.              Mardjono Reksodiputro  memberikan  definisi  sistem  peradilan  pidana sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah   kejahatan,   dalam   arti   mengendalikan   kejahatan dalam  batas-batas  toleransi  masyarakat. 2 Oleh  karena  itu tujuan sistem peradilan pidana adalah : 3

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Halaman 239239239
1.     Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2.  Menyelesaikan   kasus   kejahatan   yang   terjadi,   sehingga masyarakat  puas  bahwa  keadilan  telah  ditegakkan  dan yang bersalah dipidana.
3.     Mengusahakan   agar   mereka   yang   pernah   melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.
Remington  dan  Ohlim  menyatakan  bahwa Pendekatan Sistematik  dalam  Sistem  Peradilan  Pidaan  memiliki  makna bahwa  mekanisme  administrasi  peradilan  pidana dan proses peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan,  praktik  administrasi,  dan  sikap  atau tingkah  laku  moral.   Oleh  karena  itu  dalam  sistem peradilan pidana  terkandung  gerak  sistematik  dari  sub-sub  sistem pendukungnya   yang   secara   keseluruhan   dan   merupakan suatu kesatuan (totalitas). 4 Sistem  peradilan pidana tersebut berusaha  mentransformasikan  masukan  (imput)  menjadi keluaran (out put) yang menjadi tujuan dari sistem peradilan pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka
dalam  Sistem  Peradilan  Pidana),  (Jakarta:  Lembaga  Kriminologi  UI,  1994) hal. 84-85 3 Ibid.
4 Remington  dan  Ohlim  sebagaimana  dikutip  Romli  Atmasasmita, Sistem  Peradilan  Pidana  :  Perspektif Eksistensialisme dan  Abolisionisme, (Bandung:  Bina Cipta, 1996),  hal. 14.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Halaman 240240240
pendek),    pencegahan   kejahatan   (jangka    menengah)   dan kesejahteraan social (jangka panjang). 5
Sistem  peradilan  pidana  (criminal  justice  system) diharapkan   dapat   menanggulangi   kejahatan   agar   berada dalam  batas-batas  toleransi  masyarakat.   Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat    yang    menjadi    korban    kejahatan    dapat diselesaikan,  dengan  diajukannya  pelaku kejahatan ke sidang pengadilan  dan  diputuskan  bersalah  serta  mendapat  pidana. Agar  dapat  efektif  dalam  menanggulangi  kejahatan,  semua komponen  dalam  sistem  ini  diharapkan  bekerja  sama membentuk  apa yang dikenal dengan nama suatu “integrated criminal justice system”. 6

## C.     Perubahan Orientasi Penegakan Hukum
Kesadaran  akan  penggunaan  sanksi  pidana  yang berlebihan  justru  akan  berujung  pada  kondisi  yang  kontra produktif  dengan  tujuan  dari  sistem  peradilan  pidana,  maka pemikiran  yang  berkembang yang menyatakan bahwa sanksi pidana   bukan   merupakan   satu-satunya   alat    yang   dapat dipakai untuk penegakan hukum (khususnya hukum pidana).
5 Muladi.  Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana,  (Semarang   : Penerbit  UNDIP, 1995), hal. Vii.
6 Topo Santoso,  Polisi  dan  Jaksa  : Keterpaduan  atau  Pergulatan, (Depok: Pusat Studi  Peradilan  Pidana  Indonesia, 2000), hal. 54.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Dalam  perkembangannya  pemikiran  tentang  adanya sarana  lain  yang  dapat  digunakan  untuk  mencapai  tujuan yang  sama  masih  sangat  terluka  dan  bahkan  mungkin  lebih efektif.      Pelibatan  masyarakat  secara  lebih  banyak  dalam membantu  penegakan  hukum  misalnya,  agaknya  menjadi upaya yang dapat dikembangkan untuk itu. 7
Dalam  kebijakan  hukum  pidana,  pada  dasarnya dikembangkan dua pilihan utama yaitu : 8
1.   Menggunakan  sarana  penal  yang  maksudnya  adalah  : kebijakan  penal  dengan  menggunakan  sanski  pidana (termasuk   bidang   politik   hukum   pidana),   dimana sarana  pidana    menjadi    alat    utama    dalam    upaya melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.
2.   Menggunakan sarana non penal yang diartikan sebagai : menggungakan  sarana  lainnya  di  luar  sarana  hukum pidana  sebagai  alat  dalam  upaya  pencegahan
(utamanya)    kejahatan    (prevention    without punishment)  misalnya  dengan  sarana  perdata  atau sanksi administrasi.
Dalam  praktek  dilapangan  penggunaan  sarana  penal lebih    mengemukakan    dalam    penanganan    setiap    tindak
7 Eva Achyani Zulva, Op. Cit., hal . 28.
8 Ibid., hal. 29.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
pidana.          Padahal  Roeslan  Saleh  menyatakan  bahwa “Penggunaan  pedang  hukum pidana yang terlalu sering akan menjadikan  pedang  itu  tumpul”.          Karenanya          perlu dipertimbangkan  keberdayaan  penggunaan  hukum  pidana baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat. 9

## D.   Filosofis Pemidanaan
Secara  tradisional  perkembangan  teori  pemidanaan digambarkan   sebagai   suatu   perubahan   pemikiran   yang dimulai dari teori retributif hingga resosialisasi dan restoratif. Akan  tetapi  dalam  praktek  bukan  suatu  yang  mudah  untuk memilah  bentuk  teori  pemidanaan  mana  yang  dipakai  pada saat ini dalam praktek di lapangan.
Dalam  diskusi  tentang  pemidanaan,  dua  aliran  besar yang   mendominasi   yaitu   aliran   utilitarian   dan   retributif. Kedua  aliran  ini  dihadapkan  pada  dua  kutub  yang  berbeda. Aliran   utilitarian      berasal   dari   falsafah   utilitarian   yang terfokus  pada  kedayagunaan  hukum  pidana  dimasa  depan. Tujuan  pemidanaan  seperti  pencegahan  dianggap  sebagai pandangan  dari  aliran  ini.  Sementara  aliran  retributif  lebih terfokus kepada perbuatan yang dilakukan pelaku pada masa

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
lalu  atau  postoriented  theories.    Aliran ini mengarahkan pada pencelaan secara moral kepada pelaku tindak pidana.
Aliran  utilitarian  yang  menjadi  dasar  dari  teori konsekuensialis,   suatu   pemidanaan   merupakan   efek   atas suatu  pelaku  yang  mengakibatkan  suatu  kerugian  baik  bagi masyarakat secara langsung ataupun negara.  Oleh karenanya bagi  teori  ini  selayaknya  pelaku  dikenakan  pula  kerugian yaitu  melalui  penjatuhan  suatu  sanksi  pidana,  bagi  teori  ini, konsep  sanksi  diletakkan  pada  fungsi pencegahan atas suatu tindak pidana yang terjadi di masa depan (forward lokking). 10
Aliran  retributif  sering  dipadankan  dengan  teori  non konsekuensionalis,  dimana  penerjemahan  aliran  retributif melihat  kepada  upaya  pembenaran  atas  suatu  penjatuhan sanksi  pidana  sebagai  suatu  respon  yang  patut  diberikan kepada    seorang    pelaku    tindak    pidana    (Appropriate Response),   seorang   yang   nyata   telah   melakukan   tindak pidana  pada  masa  lalu  selayaknya  dikenai  sanksi  pidana (beckword  looking)  yang  sepadan  dengan  tindakan  yang dilakukannya.    Penganut  aliran  retributif  terkemuka  seperti Immanuel Kant   misalnya menyatakan dalil bahwa kesalahan
10 Becaria,  Of  Crime  and  Punishmen,  Translated  by  Jane  Griqson, (New York: Marsillo Publiser, 1996), hal. 9-10

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
merupakan  dasar  penjatuhan  pidana,  maka  pemidanaan menjadi layak diberikan kepada pelaku tindak pidana. 11

## E.    Keadilan Restoratif
Perkembangan
orientasi
pemidanaan yang mendudukkan  korban  sebagai  bagian  penting  dari  tujuan pemidanaan.  Perkembangan  pemikiran  tentang  pemidanaan selanjutnya  bergerak  ke  arah  orientasi  baru,  dimana penyelesaian  perkara  pidana  merupakan  suatu  hal  yang menguntungkan  bagi  semua  pihak  menjadi  wacaran  yang paling mutakhir dipikirkan orang saat ini.
Keadilan      restoratif      ditawarkan      sebagai      suatu pendekatan  yang  dianggap  dapat  menarik  tuntutan  itu. Pengembalian  otoritas  penyelesaian  pidana  dari  lembaga peradilan  sebagai  wakil  negara  kepada  masyarakat  melalui pendekatan  keadilan  restoratif,  dimana  korban  dan masyarakat  merupakan  komponen  yang  harus  ada  dan menentukan,  maka  pertanyaan  utama  terkait  adalah  apakah pendekatan  restoratif  yang  digunakan  dalam  penyelesaian perkara  pidana  termasuk  ke  dalam  salah  satu  teori pemidanaan ataukah hanya khasanah baru yang memperkaya teori pemidanaan yang telah ada ?

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Pertanyaan  tersebut  berakar  dari  realita  bahwa  jika bentuk-bentuk  teori  pemidanaan  klasik  yang  ada  terfokus kepada  upaya  pemulihan  pelaku,  maka  restoratif  telah memberikan  fokus  perhtiannya  kepada  pemulihan  korban. Namun   apa  yang  membedakannya dengan konsep restitusi, reparasi daan kompensasi sebagaimana diuraikan diatas.
Barb Toews melihat bahwa perhatian terhadap korban merupakan  “core  values”  dari  keadilan  restoratif,  meskipun perhatian  terhadap  pelaku  juga  tidak  kurang  porsinya dibandingkan  dengan  teori  sebelumnya.        Makna  yang terkandung  dalam  konsep  rehabilitasi,  resosialisasi,  restitusi, reparasi,   dan   kompensasi   tampaknya   hanya   merupakan bagian dri konsep yang terkandung dalam restoratif. 12

## F.     Penutup
Dari paparan di atas dapat diambil benang merah atau kesimpulan,  bahwasannya  paradigma  pemidanaan  telah bergeser  dan  berkembang,  melalui  pengkajian  dan  analisis para pakar hukum pidana. Oleh karena itu pemidanaan harus dikasih  porsi  yang  besar,  karena  mengingat  begitu  berat tugasnya,    di  satu  sisi  hulasan  harus  tegak  meskpun  langit akan  runtuh,  di  lain  pihak  ada  pemikiiran-pemikiran  yang
12 Barb  Tews, Litle Boliof  Restorative Justice for  Peaple in Prison, (Intercourse,  PA:  Good Nooks, 2006), hal. 37-42

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
lebih   modern   yang   menempatkan   hukum   pidana   sebagai suatu yang tidak seram dan kaku.
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :

## DAFTAR PUSTAKA
Beccaria,  Of Crime And Pumishmen, Translated by Jane Grigson, New York: Marsillo Publiser, 1996.
Hamzah,  Andi  dan  Siti  Rahayu,  Suatu  Tinjauan  Ringkas Pemidanaan  di  Indonesia.        Jakarta  :  Akademika Presindo, 1987.
Has, A. Sanusi. Penologi. Jakarta : Rasastra, 1994.
Loqman,  Loebby.  Pidana  dan  Pemidanaan.  Jakarta  :  Datacom, 2001.
Muladi.  Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana,  Semarang: Penerbit UNDIP, 1995.
Rahayu,  Soetjipto.  Sistem  Peradilan  Pidana  Dalam  Wacana Control  Sosial.  Jurnal  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998.
Reksodiputro,  Mardjono.      Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia (Peran  Penegak  Hukum  Melawan  Kejahatan),  dalam Hak  Asasi     Manusia     Dalam     Sistem     Peradilan Indonesia.  Jakarta : Lembaga Kriminologi UI, 1994.
Remington  dan  Ohlim.  Sebagaimana  dikutif  Romli  Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisiomisme.  Bandung: Bina Cipta, 1996.
Topo, Santoso. Polisi dan Jaksa : Keterpaduan atau Pergulatan. Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Tews, Bab. Litle Book of Restorative Justice for People in Prison. Intercourse, PA: Good Nooks, 2006.
Zulfa,    Eva    Achyani.    Pergeseran    Paradigma    Pemidanaan. Bandung: Lubuk Agung, 2011.