Naerul Edwin Kiky Aprianto: Kemiskinan Dalam …

## KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK ISLAM
Naerul Edwin Kiky Aprianto
IAIN Purwokerto
E-mail: naerul_edwin@yahoo.com
Abstract.  Poverty  in  Perspective  of  Islamic  Political  Econom. Poverty  is  a multidimensional  issue  as  it  relates  to  the  inability  of  access  to  economic,  political, social,  cultural,  and  participation  in  society.  Various  policies  and  programs  those  are felt still less effective in reducing the number of poor people. This proved an increasing number  of  poor  people  from  time  to  time.  In  view  of  the  political  economy  of  Islam, sustainability between social justice and the distribution of justice must be maintained so  that  the  necessary  individuals  with  high  moral.  There  are  two  shafts  political economic strategy that can be pursued to curb swelling poverty. First, the policy is not the  way  to  fix  the  infrastructure  directly  with  the  causes  of  poverty  through  political channels. Second, directly linking institutional policy with poverty reduction strategies. Institutional approach assumes that economic growth and distribution cannot be left to the market so that the required government intervention.
Keywords : Poverty, Political Economy, Islam.
Abstrak . Kemiskinan  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Politik  Islam. Kemiskinan merupakan  masalah  multidimensi  karena  berkaitan  dengan  ketidakmampuan  akses secara  ekonomi,  politik,  sosial  budaya,  dan  partisipasi  dalam  masyarakat.  Berbagai kebijakan  dan  program  yang  ada  dirasakan  masih  kurang  efektif  dalam  upaya menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini terbukti dengan  adanya  kecenderungan  peningkatan  jumlah  penduduk  miskin  dari  masa  ke masa. Dalam pandangan ekonomi politik Islam, kesinambungan antara keadilan sosial dan  distribusi  keadilan  harus  dijaga  sehingga  diperlukan  individu-individu  dengan moral yang tinggi. Terdapat dua poros strategi ekonomi politik yang dapat diupayakan untuk meredam pembengkakan kemiskinan. Pertama, kebijakan tidak langsung dengan jalan  membenahi  infrastruktur  penyebab  kemiskinan  melalui  jalur  politik.  Kedua, kebijakan  langsung  yang  mengaitkan  kelembagaan  dengan  strategi  pengurangan kemiskinan,  di  mana  pendekatan  kelembagaan  beranggapan  bahwa  pertumbuhan ekonomi  dan  distribusi  tidak  dapat  diserahkan  kepada  pasar  sehingga  diperlukan intervensi pemerintah.
Kata Kunci: Kemiskinan, Ekonomi Politik, Islam.
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Volume 8 No. 2 Juli - Desember 2017 P-ISSN: 2085-3696; E-ISSN: 2541-4127 Page: 169 - 188

## Pendahuluan
Pengalaman  pembangunan  ekonomi  Indonesia  yang  dijalankan  berdasarkan mekanisme  pasar  yang  tidak  berjalan  dengan  adil  sering  menimbulkan permasalahan-permasalahan  sosial  di  masyarakat,  di  antaranya  kesenjangan  antara orang kaya yang semakin kaya dan orang miskin yang semakin miskin. Kesenjangan tersebut merupakan akibat dari tidak terciptanya distribusi yang adil di masyarakat. 1 Sebagai  contoh,  dalam  pembangunan  ekonomi  pada  masa  Orde  Baru,  banyak menimbulkan  ketidakadilan  dalam  ekonomi.  Sementara  itu,  kebijakan  pemerintah juga  cenderung  berpihak  kepada  elit  ekonomi,  sehingga  pada  akhirnya  menjadikan alokasi  distribusi  ekonomi  banyak  terserap  kepada  kelompok  tertentu.  Meskipun pada awalnya diharapkan dapat menetes pada ekonomi rakyat miskin, sebagaimana yang  diperkirakan  oleh  konsep trickledown  effect 2 ,  namun  pada  kenyataannya kebijakan  tersebut  belum  mampu  mengangkat  kemampuan  ekonomi  rakyat  miskin, sehingga  ketimpangan  ekonomi  semakin  tajam  dan  mengakibatkan  semakin tingginya tingkat kemiskinan yang sampai saat ini masih dirasakan.
Di era reformasi ini, pemerintah telah banyak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki pelaksanakan pembangunan yang selama ini dilakukan oleh Orde Baru. Akan  tetapi,  masih  belum  membuahkan  hasil  yang  optimal  karena  masih  belum memihak kepada masyarakat banyak. Meningkatnya jumlah kemiskinan yang saat ini terjadi  menuntut  semua  pihak  merumuskan  kembali  strategi  pembangunan  yang sesuai  untuk  diterapkan  di  negeri  ini,  sehingga  tidak  terdapat  lagi  masyarakat  yang tergeser,  terjepit,  dan  terpinggirkan. 3 Berdasarkan  data  BPS,  presentase  jumlah penduduk  miskin  pada  tahun  2014  di  Indonesia  mencapai  11,25%  atau  28,28  juta jiwa.  Sedangkan  jumlah  penduduk  miskin  pada  tahun  2015  mencapai  30,25  juta orang  atau  sekitar  12,25%  dari  jumlah  penduduk  Indonesia,  sehingga  pada  2015 terjadi peningkatan penduduk miskin sebanyak 1,9 juta jiwa.
Kemiskinan  merupakan  permasalahan  yang  selalu  ada  di  setiap  negara,  baik dalam bentuk kemiskinan yang sifatnya absolut maupun kemiskinan relatif. Masalah kemiskinan  ini  harus  diupayakan  penyelesaiannya,  sebab  jika  tidak  mampu diselesaikan,  maka  akan  menjadi  permasalahan  yang  dapat  mengganggu  aktivitas perekonomian.  Al-Qardhawi  menjelaskan  bahwa  pandangan  Islam  tidak  dapat
Naerul Edwin Kiky Aprianto: Kemiskinan Dalam …
dibenarkan  seseorang  yang  hidup  di  tengah  masyarakat  Islam  sekalipun Ahl  al- Dzimma (warga  negara  non-muslim)  menderita  lapar,  tidak  berpakaian, menggelandang  (tidak  bertempat  tinggal),  dan  ajaran  Islam  menyatakan  perang terhadap  kemiskinan  dan  berusaha  keras  untuk  membendungnya  serta  mengawasi kemungkinan  yang  dapat  menimbulkannya. 4 Hal  itu  dilakukan  dalam  rangka menyelamatkan akidah, akhlak dan perbuatan, memelihara kehidupan rumah tangga, melindungi kestabilan serta ketenteraman masyarakat, di samping mewujudkan jiwa persaudaraan antara sesama anggota masyarakat.
Kemiskinan  dapat  dilihat  sebagai  masalah  multidimensi  karena  berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud untuk mengkaji kemiskinan dalam  perspektif  ekonomi  politik  Islam.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menguraikan pandangan  Islam  terhadap  tatanan  ekonomi  politik  kemiskinan  yang  selama  ini menjadi beban negara.

## Ekonomi Politik dalam Pendekatan Islam
Sebelum  ilmu  ekonomi  berkembang  seperti  saat  ini,  sesungguhnya  dulunya berinduk  kepada  ilmu  ekonomi  politik.  Sedangkan  ekonomi  politik  sendiri merupakan bagian dari ilmu filsafat. 5 Tentu saja, perkembangan ilmu ekonomi politik tidak luput dari gagasan John Stuart Mill dalam buku monumentalnya yang berjudul Principles of Political Economy . Di dalam buku tersebut, dijelaskan bermacam-macam isu yang menjadi dasar penting dari perkembangan ilmu ekonomi, seperti teori nilai dan distribusi, pertukaran, produksi, tenaga kerja, peran negara, pajak, utang negara, laizzes faire , dan sosialisme. Namun demikian, perbedaan terpenting dari pendekatan ekonomi  politik  dan  ilmu  ekonomi  murni  adalah  dalam  pandangannya  tentang struktur  kekuasaan  yang  ada  di  dalam  masyarakat.  Ekonomi  politik  percaya  bahwa struktur  kekuasaan  akan  mempengaruhi  pencapaian  ekonomi.  Sebaliknya, pendekatan  ekonomi  murni  menganggap  struktur  kekuasaan  di  dalam  masyarakat adalah given .
Menurut Rachbini, ekonomi politik merupakan pembelajaran ilmu yang bersifat interdisiplin,  yakni  terdiri  atas  gabungan  dua  disiplin  ilmu  dan  dapat  digunakan untuk  menganalisis  ilmu  sosial  lainnya  dengan  isu-isu  yang  relevan  dengan  isu
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.2 Juli - Desember 2017
ekonomi  politik. 6 Ekonomi  politik  lahir  dari  berbagai  upaya  untuk  menemukan sinergi,  mengisi  kekosongan (cross  fertilization) yang  tidak  dijumpai  dalam  satu disiplin ekonomi atau disiplin politik saja.
Caporaso  dan  Levine  menjelaskan  bahwa  ekonoi  politik  tidak  hanya  masalah sosial  dan  keterbelakangan,  tetapi  untuk  memberikan  saran  mengenai  pengelolaan masalah-masalah  ekonomi  kepada  para  penyelenggara  negara.  Dengan  bahasa  yang lebih sederhana, ekonomi politik merupakan interrelasi di antara aspek, proses, dan institusi  politik  dengan  kegiatan  ekonomi  (produksi,  investasi,  penciptaan  harga, perdagangan, konsumsi, dan lain-lain). 7 Mengacu pada definisi tersebut, pendekatan ekonomi politik mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik, baik yang menyangkut aspek  proses  maupun  kelembagaan  dengan  kegiatan  ekonomi  yang  dilakukan  oleh masyarakat  dan  pemerintah.  Pendekatan  ini  meletakkan  bidang  politik  subordinat terhadap ekonomi, di mana instrumen-instrumen ekonomi seperti mekanisme pasar, harga, dan investasi dianalisis dengan mempergunakan setting sistem politik melalui kebijakan  atau  peristiwa  ekonomi  yang  terjadi.  Dengan  kata  lain,  pendekatan  ini melihat  ekonomi  sebagai  cara  untuk  melakukan  tindakan (a  way  of  acting) , sedangkan politik menyediakan ruang bagi tindakan tersebut (a place to act) .
Dalam  konteks  tataran  yang  lebih  makro,  suatu  gagasan  pemikiran  ekonomi hanya  akan  berhenti  pada  tataran  konsep  apabila  gagasan  tersebut  tidak direalisasikan  dalam  bentuk  kebijakan  negara.  Di  sinilah  pentingnya  ekonomi  Islam untuk  memasuki  fase  politik  ekonomi,  di  mana  pemikiran  ekonomi  Islam  harus diupayakan  untuk  menjadi  bagian  dari  arus  utama  kebijakan  ekonomi  negara (mainstream policy) .
Fase  politik  ekonomi  sangat  mempengaruhi  paradigma  para  pengambil kebijakan. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi politik Islam menjadi sangat penting. Persoalan  kesejahteraan  bangsa  sangat  ditentukan  oleh  peran  negara  beserta instrumen  kebijakannya,  di  mana  instrumen  kebijakan  ini  tidak  ada  yang  “bebas nilai”.  Kebijakan  tersebut  akan  selalu  dipengaruhi  oleh  nilai  tertentu,  sehingga  nilai inilah  yang  mempengaruhi  cara  berpikir  dan  kemudian  berdampak  pada  tindakan yang  akan  diambil.  Demikian  pula  dalam  konteks  negara,  di  mana  negara  akan bertindak  sesuai  dengan  pandangan  dan  cara  berpikir  para  pengambil  kebijakan negara tersebut.
Naerul Edwin Kiky Aprianto: Kemiskinan Dalam …
Dengan latar belakang pentingnya pemikiran ekonomi Islam menjadi arus baru dalam  kebijakan  ekonomi  nasional,  maka  masuknya  ekonomi  Islam  ke  dalam  ranah political  economy menjadi  hal  yang  sangat  urgen.  Jika  melihat  perkembangan ekonomi  dan  keuangan  syariah  yang  ada  saat  ini,  terdapat  tiga  tipologi  yang  telah berkembang. Ketiga  tipologi  tersebut antara lain: 1) Oil-driven Islamic economic (IE) system ; 2) State-driven IE system ; dan 3) Society-driven IE system . 8
Pada  tipologi  pertama,  munculnya IE  system melalui  industri  perbankan  dan keuangan  syariah  dipicu  oleh booming harga  minyak  di  awal  dekade  1970-an. Akibatnya,  negara-negara  penghasil  minyak  terutama  negara-negara  di  kawasan Timur  Tengah  memiliki  dana  yang  berlimpah.  Dana  ini  kemudian  digunakan  untuk mendirikan  bank  syariah.  Bermunculanlah  bank-bank  syariah  di  periode  ini, termasuk pendirian lembaga multilateral Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1974.
Pada  tipologi  kedua,  yang  menjadi triggering  factor -nya  adalah  inisiasi kebijakan  negara.  Dalam  hal  ini,  negaralah  yang  mengambil  langkah  konkrit  untuk mengembangkan  industri  perbankan  dan  keuangan  syariah,  serta  menjadikannya sebagai  proyek  resmi  negara.  Pioner  pendekatan state-driven ini  adalah  Malaysia. Pemerintah Malaysia-lah yang mengambil inisiatif mendirikan Lembaga Tabung Haji pada  tahun  1969  dan  Bank  Islam  Malaysia  Berhad  (BIMB)  sebagai  bank  syariah pertama di negeri tersebut pada tahun 1983.
Pada  tipologi  ketiga,  yang  menjadi  inisiator  pendirian  institusi  perbankan  dan keuangan  syariah  adalah  inisiatif  masyarakat.  Indonesia  adalah  contoh  negara  yang mendirikan  institusi  perbankan  dan  keuangan  syariah  atas  usulan  masyarakat. Berdirinya  Bank  Mualamat  Indonesia  pada  tahun  1992  tidak  lepas  dari  peran  dan inisiasi  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dan  Ikatan  Cendekiawan  Muslim  Indonesia (ICMI) yang kemudian didukung oleh banyak komponen masyarakat pada saat itu.
Dalam  konteks  Indonesia,  ekonomi  politik  yang  dibutuhkan  adalah  bagaimana melakukan  transformasi  sistem,  dari society-driven menjadi society  and  state  driven .
Di  sinilah  peran  ekonomi  politik  Islam  untuk  mengarusutamakan  ekonomi  syariah sebagai  basis  kebijakan  pembangunan  perekonomian  nasional  dalam  rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## Kemiskinan sebagai Atribut Ekonomi Kelembagaan
Kemiskinan saat ini adalah sebuah konsep yang bersifat multidimensi dan sulit didefinisikan  dalam  definisi  yang  bersifat  tunggal.  Banyak  pakar  dari  beragam disiplin  ilmu  telah  mencoba  mendefinisikan  konsep  kemiskinan  ini.  Namun,  belum ada  yang  menyepakati  definisi  kemiskinan  ini  dalam  satu  definisi  yang  disepakati bersama.  Perspektif  yang  digunakan  pun  beragam,  mulai  dari  perspektif  ekonomi, sosiologi,  hingga  perspektif  moralitas.  Terlepas  dari  pro  kontra  dan  perdebatan mengenai konsep  kemiskinan,  namun isu  kemiskinan tetap menjadi isu  yang  sangat penting. 9
Menurut  Nugroho  dan  Dahuri,  kemiskinan  merupakan  kondisi  absolut  dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural,  kultural,  dan  struktural. 10 Lebih  lanjut,  Peter  Townsend  dalam  Usman dikemukakan  bahwa  konsep  kemiskinan  dibagi  menjadi  tiga  macam,  yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan subjektif.
Kemiskinan absolut biasanya diukur dan dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang konkrit. Ukuran tersebut lazimnya berorientasi pada kebutuhan hidup dasar  minimum  anggota  masyarakat,  seperti  sandang,  pangan,  dan  papan.  Akan tetapi,  karena  ukuran  ini  dibuat  terlebih  dahulu,  maka  ukuran  yang  digunakan  oleh negara  yang  satu  akan  berbeda  dengan  negara  yang  lain.  Konsep  kemiskinan semacam  ini  banyak  mendapat  kritikan,  antara  lain  bagaimana  mungkin  membuat satu  ukuran  untuk  semua  masyarakat,  padahal  kebutuhan  sandang,  pangan,  dan papan  di  antara  mereka  berbeda.  Belum    lagi  adanya  pemikiran  yang  memasukkan kebutuhan dasar kultural seperti pendidikan, rekreasi, dan keamanan sebagai bagian dari kebutuhan dasar hidup.
Konsep kemiskinan relatif dirumuskan berdasarkan the idea of relative standart, yaitu  dengan  memperhatikan  dimensi  tempat  dan  waktu.  Dasar  asumsinya  adalah kemiskinan  di  suatu  daerah  belum  tentu  kemiskinan  di  daerah  lain.  Demikian  juga kemiskinan di masa tertentu, belum tentu disebut sebagai kemiskinan di masa yang lain. Konsep seperti ini biasanya diukur berdasarkan pada pertimbangan masyarakat
Naerul Edwin Kiky Aprianto: Kemiskinan Dalam … tertentu  dengan  berorientasi  pada  derajat  kelayakan  hidup.  Konsep  kemiskinan relatif  ini  juga  mendapat  kritikan,  antara  lain  karena  sulitnya  menentukan  potret hidup  yang  layak,  di  mana  apa  yang  dianggap  layak  di  suatu  masyarakat  tertentu, belum tentu dianggap layak di masyarakat lain. Demikian juga keadaan layak hari ini, belum tentu dianggap layak di lain hari.
Konsep  kemiskinan  subjektif  dirumuskan  berdasarkan  perasaan  kelompok miskin  itu  sendiri.  Konsep  yang  ketiga  ini  tidak  mengenal a  fixed  yardstik dan  juga tidak  memperhitungkan the  idea  of  relative  standart. Kelompok  masyarakat  yang menurut  ukuran  kita  berada  di  bawah  kemiskinan,  boleh  jadi  masyarakat  tersebut tidak  pernah  menganggap  diri  mereka  berada  di  dalam  kemiskinan.  Demikian  juga sebaliknya,  kita  menganggap  mereka  tergolong  mampu,  namun  mereka  meletakkan diri  mereka  pada  kelompok  tidak  mampu.  Konsep  ini  dinilai  oleh  beberapa  ahli sebagai  konsep  kemiskinan  yang  lebih  tepat  serta  mempermudah  bagi  pengambil kebijakan  dalam  merumuskan  cara  atau  strategi  yang  efektif  untuk  mencari  jalan keluarnya. 11
Istilah  kemiskinan  selalu  dilawankan  dengan  kaya,  sebagaimana  kata  rakyat yang  selalu  dilawankan  dengan  penguasa.  Kendatipun  tidak  disepakati,  namun  ada kesan  bahwa  kemiskinan  identik  dengan  rakyat,  sedangkan  kaya  identik  dengan penguasa.  Dalam  pandangan  Asy'ari,  kata  rakyat  adalah  abstrak  dan  baru  dapat dipahami  apabila  kata  tersebut  telah  dikaitkan  dengan  berbagai  aspek  kehidupan, seperti ekonomi dan politik. 12
Secara ekonomi , rakyat adalah sebuah istilah yang mapan untuk para pedagang kaki  lima,  petani  yang  tidak  mempunyai  tanah,  tukang  batu,  bakul  jamu,  jual  sate jalanan,  pedagang  sayur,  pemulung,  pengamen,  tukang  becak,  kernek  dan  yang setingkat  dengan  itu.  Para  rakyat  ini  tidak  pernah  menyentuh  perbankan  atau lembaga  keuangan  formal.  Apabila  mereka  membutuhkan  uang  sebagai  modal bekerja,  mereka  dapat  berhubungan  dengan  para  rentenir  atau  bank  plecit. Sedangkan  secara  politik , rakyat  adalah  orang  yang  memperjuangkan  kursi  untuk orang lain dan mereka selalu menjadi tangga  buat mereka yang ingin menjadi wakil rakyat.  Mereka  berada  di  luar  birokrasi  formal  pemerintahan,  bukan  camat,  bukan bupati  apalagi  yang  lebih  tinggi.  Mereka  dapat  mengubah  nasib  seseorang  menjadi orang penting, namun dirinya sendiri tak pernah berubah.
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.2 Juli - Desember 2017
Dari  aspek-aspek  tersebut,  fenomena  kemiskinan  dapat  dilokalisir  menjadi persoalan  kelembagaan.  Dalam  pandangan  ekonomi  kelembagaan,  di  mana kelembagaan ini dimengerti sebagai regulasi perilaku atau aturan yang secara umum diterima  oleh  anggota  suatu  kelompok  sosial  yang  pelaksanaannya  dapat  diawasi secara  internal (self-policed) maupun  eksternal (external  authorithy) . 13 Lebih  lanjut, North  menjelaskan  bahwa  kelembagaan  adalah  penciptaan  rintangan  bagi kemungkinan  perilaku  menyimpang  manusia  yang  keberadaannya  diatur  dalam struktur  interaksi  politik,  ekonomi,  dan  sosial.  Aturan  tersebut  dapat  termaktub dalam informal  constraints (misalnya,  sanksi,  tabu,  tradisi,  dan  budaya)  dan formal rules (misalnya, konstitusi, hukum, dan hak kepemilikan). 14
Timothy J. Yeager menambahkan bahwa kelembagaan adalah aturan main (rules of  game) yang  dapat  memapankan  hubungan  antar  individu  dalam  masyarakat. kelembagaan  ini  diharapkan  dapat  mengurangi  ketidakpastian  yang  selalu membayangi dalam setiap  interaksi antar manusia melalui penciptaan  pola perilaku yang  jelas  dan  tegas. 15 Singkatnya,  kelembagaan  dapat  dimaknai  sebagai  pedoman yang digunakan antar pelaku (ekonomi) sehingga masing-masing pihak memperoleh kepastian dalam menjalankan kegiatannya.
Konsep  ekonomi  kelembagaan  mendemonstrasikan  bahwa  inefisiensi  dalam ekonomi  dapat  terjadi  bukan  hanya  akibat  adanya  struktur  pasar  yang  tidak sempurna,  melainkan  karena  adanya  kehadiran  secara  implisit  biaya  transaksi. 16 Sebagai  contoh,  peternak  sapi  menjual  seliter  susu  Rp  2.500,00  kepada  tengkulak, kemudian tengkulak menjual Rp 3.500,00 ke distributor. Lalu distributor menjual ke toko  Rp  5.000,00  dan  toko  menjual  Rp  7.000,00  ke  konsumen.  Dari  kasus  tersebut, terlihat  bahwa  asimetri  kekuasaan  (politik  dan  ekonomi)  telah  menuntun  sampai seberapa besar nisbah ekonomi yang dapat dinikmati oleh pelaku ekonomi. Peternak sapi seperti dipaparkan di atas, sampai kapan pun tidak akan pernah mencapai status kesejahteraan  yang  mencukupi,  biarpun  sekian  juta  perak  uang  pengurangan kemiskinan digelontorkan oleh pemerintah. Masalahnya jelas, peternak sapi tersebut akan tertinggal terus dalam mengakumulasikan laba ekonomi akibat daya tawar yang rendah  apabila  dibandingkan  dengan  pelaku  ekonomi  lainnya,  yakni  tengkulak  dan pemilik  toko.  Jadi  pada  kasus  ini,  persoalan  yang  menyebabkan  kemiskinan  adalah kesepakatan  kelembagaan (institutional  arrangement) 17 yang  tidak  adil.  Pada  titik
Naerul Edwin Kiky Aprianto: Kemiskinan Dalam …
inilah  melihat  fenomena  kemiskinan  dari  sudut  struktur  kekuasaan  dalam  ekonomi kelembagaan  menjadi  suatu  keniscayaan.  Kelompok  kepentingan  yang  memiliki modal  besar  selalu  menjadi  pemenang (the  winners/the  have) dibandingkan  dengan kelompok kepentingan yang mempunyai modal tipis.
Akhirnya,  jenis  kesepakatan  antar  pelaku  ekonomi  juga  kerap  menyebabkan terbentuknya  kelas  masyarakat  tuna  akses  (miskin).  Salah  satu  penyebab  dari  jenis kesepakatan  yang  tidak  saling  menguntungkan  ini  terkait  dengan  ketimpangan kepemilikan aset ekonomi. Misalnya, kontrak kerja antara tuan tanah dengan petani penggarap, meniscayakan kesepakatan yang tidak adil akibat rendahnya posisi tawar yang dimiliki buruh tani. Sedangkan sebab lain dari kesepakatan yang berat sebelah terjadi akibat keterbatasan akses pelaku ekonomi skala kecil (petani, nelayan, sektor informal, dan lain-lain) terhadap pasar. Kelompok usaha kecil ini mesti berhubungan dengan  pelaku  ekonomi  lain  untuk  memindahkan  produksinya  ke  pasar  (misalnya melalui  tengkulak,  distributor,  maupun  pemilik  toko).  Akibat  nilai  tawarnya  yang rendah,  pelaku  usaha  kecil  ini  hanya  mampu  mengambil  keuntungan  (laba)  sangat kecil  dibandingkan  dengan  pelaku  ekonomi  lain  seperti  tengkulak,  distributor,  dan pemilik toko. Sebaliknya, pelaku ekonomi yang dekat dengan pasar ini relatif mampu mengambil  keuntungan  yang  cukup  besar  dari  konsumen  karena  kemampuannya untuk membentuk pasar. 18

## Pandangan Islam terhadap Kemiskinan
Konsep tentang  kemiskinan sangat beragam,  mulai  dari  sekadar ketidakmampuan  memenuhi  kebutuhan  konsumsi  dasar  dan  memperbaiki  keadaan, kurangnya  kesempatan  berusaha,  hingga  pengertian  yang  lebih  luas  yang memasukkan  aspek  sosial  dan  moral.  Misalnya,  ada  pendapat  yang  menyatakan bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam  suatu masyarakat  atau  ada  yang  menyatakan  bahwa  kemiskinan  merupakan ketidakberdayaan  sekelompok  masyarakat  terhadap  sistem  yang  diterapkan  oleh suatu  pemerintahan  sehingga  mereka  berada  pada  posisi  yang  sangat  lemah  dan tereksploitasi (kemiskinan struktural).
Kemiskinan  adalah  akar  kata  dari  “miskin” dengan  awalan ke dan  akhiran an yang  menurut  kamus  bahasa  Indonesia  mempunyai  persamaan  arti  dengan
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.2 Juli - Desember 2017
“kefakiran” yang berasal dari asal kata “fakir” dengan awalan ke dan akhiran an. Dua kata  tersebut  seringkali  juga  disebutkan  secara  bergandengan,  yakni  kata  “fakir miskin” dengan  pengertian  orang  yang  sangat  kekurangan. 19 Al-Qur’an  memakai beberapa kata dalam menggambarkan kemiskinan, yaitu faqir, miskin, al-sail, dan al- mahrum ,  tetapi  dua  kata  yang  pertama  paling  banyak  disebutkan  dalam  ayat  al- Qur’an. Kata fakir dijumpa dalam al-Qur’an sebanyak 12 kali dan kata miskin disebut sebanyak 25 kali. 20
Tentang  dua  golongan  yang  pertama,  yaitu  fakir  dan  miskin para  ahli  berbeda pendapat,  ada  yang  mengemukakan  bahwa  dua  golongan  tersebut  pada  hakikatnya adalah  sama.  Demikian  pendapat  Abu  Yusuf,  pengikut  Imam  Abu  Hanifah,  dan  Ibnu Qasim  pengikut  Imam  Malik.  Berbeda  dengan  pendapat  sebagian  besar  ulama, sebenarnya  keduanya  adalah  dua  golongan  tetapi  satu  macam,  yakni  dalam  hal kondisi kekurangan dan dalam kebutuhan. Para ahli tafsir dan ahli fikih juga berbeda pendapat  dalam  memberi  definisi  kedua  kata  tersebut.  Yusuf  al-Qardhawi memberikan perumpamaan bahwa kedua kata tersebut seperti Islam dan Iman, jika dikumpulkan  terpisah,  yakni  masing-masing  mempunyai  arti  tersendiri,  dan  jika dipisah  terkumpul,  yakni  bila  salah  satu  disebutkan  sendiri-sendiri,  masing-masing mempunyai arti buat kata lain yang sejajar. 21
Al-Raghib al-Ashfahaniy, menyebutkan empat macam pengertian fakir. Pertama, fakir  dalam  arti  orang  yang  memerlukan  kebutuhan  hidup  yang  primer,  yaitu makanan,  minuman,  tempat  tinggal,  dan  keamanan. Kedua, fakir  dalam  arti  orang yang  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  yang  primer,  tetapi  ia  dapat menjaga  dirinya  dari  meminta-minta. Ketiga, fakir  dalam  arti  fakir  jiwanya.  Ini termasuk  golongan  fakir  yang  paling  buruk  karena  dapat  mendorong  orang  itu kepada kekafiran. Keempat, fakir dalam arti orang yang selalu merasa butuh kepada petunjuk  dan  bimbingan  Tuhan,  sehingga  orang  tersebut  tidak  merasa  sombong. 22
Lebih lanjut, Sayid Sabiq menjelaskan bahwa fakir miskin disebut secara bersamaan dengan  menggunakan  huruf waw  al’ataf (kata  sambung),  sebagaimana  dijumpai dalam QS. at-Taubah ayat 60, 23 menunjukkan bahwa miskin adalah bagian dari fakir, atau orang miskin itu pada hakikatnya adalah orang fakir juga, tetapi ia memiliki ciri- ciri  yang  khusus. 24 Sementara  itu,  An-Nabhani  mengkategorikan  yang  punya  harta (uang),  tetapi  tak  mencukupi  kebutuhan  pembelanjaannya  sebagai  orang  fakir.
Naerul Edwin Kiky Aprianto: Kemiskinan Dalam …
Sedangkan  orang  miskin  adalah  orang  yang  tak  punya  harta  (uang),  sekaligus  tak punya penghasilan. 25
Islam  memandang  kemiskinan  merupakan  satu  hal  yang  mampu membahayakan akhlak, kelogisan  berpikir, keluarga,  dan juga mayarakat. Islam pun menganggapnya  sebagai  musibah  dan  bencana  yang  seharusnya  memohon perlindungan  kepada  Allah  atas  kejahatan  yang  tersembunyi  di  dalamnya.  Jika kemiskinan ini semakin merajalela, maka kemiskinan ini akan membuat lupa adanya Allah  dan  juga  rasa  sosialnya  kepada  sesama.  Rasulullah  SAW  menjelaskan bagaimana  bahayanya  kemiskinan  (kefakiran),  bahkan  beliau  menggambarkan bahwasanya kefakiran mendekati kekufuran. Hal ini sebagaimana Hadis berikut:
ْﻦَﻋ ِﺲَﻧَأ ِﻦْﺑ ﺎَﻣ ِﻚِﻟ َﻲِﺿَر ُﷲا َﻪْﻨَﻋ َلﺎَﻗ : َلﺎَﻗ ُلﻮُﺳَر ِﷲا َدﺎَﻛ ُﺮْﻘَﻔْﻟا ْنَأ َنﻮُﻜَﻳ اًﺮْﻔُﻛ ُلﻮُﺳَر ِﷲا
“Dari Anas bin Malik r.a. Rasulullah SAW bersabda: kefakiran mendekati kekufuran.” (HR. Abu Dawud)
Menurut  Manawy  dalam  Huda,  kekafiran  dan  kekufuran  mempunyai keterkaitan  yang  sangat  kuat,  karena  kekufuran  merupakan  satu  langkah  menuju kekafiran.  Seorang  yang  fakir  miskin,  pada  umumnya  akan  menyimpan  kedengkian kepada  orang  yang  mampu  dan  kaya.  Adapun  iri  dan  dengki  akan  mampu melenyapkan  kebaikan.  Mereka  pun  mulai  menumbuhkan  kehinaan  di  dalam  hati mereka,  di  saat  mereka  mulai  melancarkan  segala  daya  upayanya  demi  mencapai tujuan kedengkian mereka tersebut. Kesemuanya ini mampu meniadai agamanya dan juga  menimbulkan  adanya  ketidakridhaan  atas  takdir  yang  telah  ditetapkan  yang akhirnya  tanpa  sadar akan membuatnya mencela  rezeki yang  telah datang padanya. Walaupun ini  semua  belum termasuk  ke  dalam  kekafiran,  namun  sudah merupakan langkah untuk mencapai kekafiran itu sendiri. 26
Dari  penjelasan  di  atas,  isu  kemiskinan  ini  tidak  bisa  dilepaskan  dari  konsep pemenuhan  kebutuhan  minimal.  Dalam  Islam,  definisi  kebutuhan  pokok  ini  bukan hanya  terkait  dengan  aspek  kebutuhan  materiil  semata,  namun  juga  terkait  dengan aspek  kebutuhan  spiritual  dan  beribadah  kepada  Allah.  Sebagaimana  firman  Allah SWT dalam QS. al-Quraisy ayat 1-4:
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.2 Juli - Desember 2017
                                                                                            
                                                 
“Karena  kebiasaan  orang-orang  Quraisy  (1);  Yaitu  kebiasaan  mereka bepergian  pada  musim  dingin  dan  musim  panas  (2);  Maka  hendaklah mereka  menyembah  Tuhan  pemilik  rumah  ini  (Ka'bah)  (3);  Yang  telah memberi  makanan  kepada  mereka  untuk  menghilangkan  lapar  dan mengamankan mereka dari ketakutan (4).” (QS. al-Quraisy [106]: 1-4)
Merujuk pada ayat di  atas,  dapat  dijelaskan  bahwa kebutuhan pokok  meliputi: 1)  dapat  melaksanakan  ibadah;  2)  terpenuhinya  kebutuhan  sandang,  pangan,  dan papan; serta 3) hilangnya rasa takut. Dengan demikian, dimensi kebutuhan pokok ini bersifat multidimensi, di mana tidak hanya materiil namun juga spiritual, serta tidak hanya  bersifat  duniawi,  melainkan  juga  ukhrawi.  Oleh  karena  itu,  dalam mendefinisikan  kemiskinan  perlu  adanya  perhitungan  dan  standarisasi  terhadap kebutuhan  minimal  ibadah  dan  spiritual  dan  harus  dapat  dikalkulasikan  serta didefinisikan  dengan  baik,  sehingga  definisi  kemiskinan  pun  dapat  dikembangkan menjadi kemiskinan materiil dan kemiskinan spiritual.

## Ekonomi Politik Kemiskinan dalam Islam
Suatu  studi  yang  bersifat  khusus  tentang  kemiskinan  mengemukakan  bahwa karakteristik  utama  penyebab  kemiskinan  pada  wilayah  miskin  mencakup:  (1) sumber  daya  alam;  (2)  teknologi  dan  unsur  pendukungnya;  (3)  sumber  daya manusia; serta (4) sarana dan prasarana termasuk kelembagaan. 27 Menurut Yustika, dalam konteks ekonomi politik kemiskinan di Indonesia, terdapat empat klausul yang berpotensi  menjadi  penyebab  atas  kesulitan  upaya  mengurangi  kemiskinan.  Empat klausul tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
Pertama , kekuatan kelompok bisnis dan sektor marjinal (petani, nelayan, buruh, sektor  informal,  dan  lain-lain)  yang  berat  sebelah,  sehingga  energi  untuk mempengaruhi  kebijakan  menjadi  timpang.  Sebagai  contoh,  para  sekumpulan pengusaha  mendesak  pemerintah  untuk  mengambil  Utang  Luar  Negeri  (ULN)  baru sebagai  instrumen  untuk  menambal  defisit  anggaran  (dan  bukan  dengan  jalan menaikkan  pajak  usaha).  Padahal  seperti  dimengerti  bersama,  pembayaran  ULN
Naerul Edwin Kiky Aprianto: Kemiskinan Dalam … selalu  diambilkan  dari  pengurangan  jatah  subsidi  masyarakat. 28 Jika  suara  ini  yang diserap,  maka  nantinya  kelompok  miskin  yang  akan  banyak  memikul  beban pembayarannya.
Kedua ,  ketidakseimbangan  laju  perkembangan  antar  sektor  ekonomi  akibat preferensi  strategi  pembangunan  ekonomi  yang  tidak  akurat.  Kebijakan  yang mendorong pembangunan sektor industri/jasa tanpa melibatkan sektor pertanian di masa  lalu,  telah  menciptakan  kantong-kantong (enclaves) kemiskinan  yang  tidak sedikit.  Celakanya,  sektor  padat  modal  yang  telah  diinvestasikan  oleh  pemerintah tidak  kunjung  menampakkan  hasilnya,  padahal  sudah  sangat  banyak  biaya  yang disuntikkan.  Di  luar  itu,  sektor  industri  yang  dikembangkan  ternyata  struktur pasarnya  sangat  terkonsentrasi,  akibatnya  muncul  kebijakan  semacam  monopoli, kartel, tata niaga, dan lain-lain. 29
Ketiga ,  ketimpangan  pembangunan  antar  sektor  ekonomi  akibat  kegagalan strategi  pembangunan.  Dukungan  kebijakan  terhadap  pembangunan  sektor  industri tanpa  menyertakan  sektor  pertanian  di  masa  lampau  telah  menciptakan  banyak orang-orang  miskin.  Akibat  dari  kebijakan  yang  salah  tersebut  menyebabkan ketimpangan  sektoral  yang  akut,  di  mana  sektor  pertanian  yang  hanya menyumbangkan  13%  terhadap  PDB  dihuni  sekitar  40%  tenaga  kerja.  Sebaliknya, sektor industri yang mendominasikan PDB dalam jumlah cukup besar, namun sangat hemat tenaga kerja. 30
Keempat ,  asimetri  hubungan  antara  wilayah  perkotaan  dan  perdesaan  akibat kebijakan  pemerintah  yang  memusatkan  kegiatan  ekonomi  di  wilayah  perkotaan. Lewat  kebijakan  ini,  wilayah  perdesaan  selalu  diposisikan  sebagai  bumper  wilayah perkotaan untuk menyediakan kebutuhan pertanian dengan harga murah, sementara penduduk  wilayah  perdesaan  harus  mengkonsumsi  produk-produk  dari  wilayah perkotaan  (sektor  industri/  jasa)  dengan  harga  yang  mahal.  Jika  komoditas  sektor pertanian  dikenakan  kebijakan  patokan  harga  minimum/  maksimum  oleh pemerintah, maka produk sektor industri/ jasa diserahkan kepada mekanisme pasar. Kebijakan  seperti  inilah  yang  memicu  munculnya  kemiskinan  di  wilayah  perdesaan karena  daya  belinya  yang  semakin  merosot  yang  dihadapkan  dengan  harga  produk sektor  industri/  jasa  yang  terus  melambung  tinggi.  Salah  satu  indikasi  ini  dapat dilihat dari indeks Nilai Tukar Petani (NTP) yang terus merosot, yang sebetulnya hal
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.2 Juli - Desember 2017
tersebut menunjukkan daya beli pelaku ekonomi di sektor pertanian yang tidak dapat mengikuti laju harga di sektor industri/ jasa.
Melihat fenomena tersebut, Islam sebagai sebuah agama yang berasal dari langit diformulasikan  bukan  hanya  untuk  mengukuhkan  eksistensi  Tuhan  semata.  Akan tetapi, Islam juga diperuntukkan secara konkrit bagi para pemeluknya yang berada di bumi  sebagai  media  yang  bertujuan  untuk  “memerdekakan”  manusia  dari  segala macam  belenggu  pahit  kehidupan  seperti  kemiskinan,  degradasi  moral,  dan ketidakadilan sosial. Dalam pandangan ekonomi politik Islam, kesinambungan antara keadilan  sosial  dan  distribusi  keadilan  harus  dijaga  sehingga  diperlukan  individu- individu  dengan  moral  yang  tinggi.  Menurut  Khurshid  Ahmad,  ada  empat  dasar filosofi  pembangunan  dalam  mengelola  sumber  daya  ekonomi  untuk  mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat, 31 yaitu:
1. Tauhid ,  yang  memegang  peranan  penting  karena  esensi  dari  segala  sesuatu termasuk  aktivitas  pembangunan  ekonomi  adalah  didasarkan  ketundukan  pada aturan  Allah,  baik  yang  menyangkut  hubungan  antara  Allah  dengan  manusia, serta manusia dengan sesamanya;
2. Rububiyyah ,  yang  menyatakan  dasar-dasar  hukum  Allah  untuk  selanjutnya mengatur  model  pembangunan  yang  bernafaskan  Islam.  Konsep  ini  merupakan pedoman  tentang  model  yang  suci  bagi  pembangunan  sumber  daya  supaya berguna dan saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan;
3. Khilafah, yang  menjelaskan  status  dan  peran  manusia  sebagai  wakil  Allah  di muka  bumi  yang  bertanggung  jawab  sebagai  pemegang  amanah  Allah  dalam bidang akhlak, ekonomi, politik, sosial, maupun bidang lainnya; dan
4. Tazkiyyah, di mana misi utama utusan Allah  adalah  menyucikan manusia dalam hubungannya  dengan  Allah,  sesamanya,  alam  lingkungannya,  masyarakat,  dan negara. Jalan tazkiyyah dalam pembangunan ekonomi juga mensyaratkan adanya keseimbangan peran antara negara dengan masyarakat.
Secara  umum,  Islam  mengarahkan  mekanisme  berbasis  moral  spiritual  dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan yang dapat dilakukan dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan tidak berpihak dalam golongan tertentu dan mendorong terciptanya keadilan distribusi. Dalam konteks ini,
Naerul Edwin Kiky Aprianto: Kemiskinan Dalam … pemerintah  dituntut  untuk  tidak  berpihak  pada  satu  kelompok  atau  golongan tertentu agar proses distribusi dapat berjalan dengan adil.
Apabila dilihat dari sudut pandang ekonomi politik Islam, ada dua poros strategi ekonomi  politik  yang  dapat  diupayakan  untuk  meredam  pembengkakan  kemiskinan. Pertama ,  kebijakan  tidak  langsung (indirect  policies) dengan  jalan  membenahi infrastruktur  penyebab  kemiskinan  melalui  jalur  politik.  Pengertian  infrastruktur  di sini  adalah  situasi  ketidaksepadanan  antar  pelaku  ekonomi,  baik  oleh  karena kemampuan  nilai  tawar yang  berbeda maupun kepemilikan  aset produktif yang tidak proporsional. Misalnya, menata kembali kepemilikan aset produktif yang sudah sangat timpang melalui kebijakan land reform 32 dan transparansi dalam pengambil kebijakan sehingga tidak terbuka kesempatan bagi pemilik modal (pelaku ekonomi skala besar) menelikung kebijakan yang hendak dirumuskan oleh pemerintah.
Kedua ,  kebijakan  langsung (direct  policies) yang  mengaitkan  kelembagaan dengan strategi pengurangan kemiskinan. Berbeda dengan pendekatan neoklasik yang menganggap  bahwa pertumbuhan ekonomi  dan  distribusi  pendapatan  akan mengalir dengan  sendirinya  melalui  jalur  pasar (market  mechanism) ,  akan  tetapi  pendekatan kelembagaan  beranggapan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  dan  distribusi  tidak  dapat diserahkan kepada pasar sehingga diperlukan intervensi pemerintah. Dalam kasus ini, pilihan  kebijakan  ekonomi  semacam  perdagangan  internasional  (pengenaan  tarif untuk  produk  pertanian),  fleksibilitas  nilai  tukar  (disesuaikan  dengan  daya  saing produk  nasional),  penciptaan  lapangan  kerja,  dan  sistem  pengupahan  yang  adil  akan menjamin bahwa setiap tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai akan lebih banyak dinikmati  oleh  kelompok  miskin (pro-poor  growth) .  Jika  prosedur  ini  berlangsung, maka dengan sendirinya jumlah penduduk miskin dapat teratasi.

## Kesimpulan
Kemiskinan  merupakan  masalah  multidimensi  karena  berkaitan  dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, politik, sosial budaya, dan partisipasi dalam masyarakat.  Bentuk-bentuk kemiskinan yang  ada di Indonesia serta  berbagai ragam faktor penyebabnya, tentunya sangat mempengaruhi rumusan kebijakan yang dibuat. Berbagai  kebijakan  dan  program  yang  ada  dirasakan  masih  kurang  efektif  dalam upaya menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.2 Juli - Desember 2017
terbukti  dengan  adanya  kecenderungan  peningkatan  jumlah  penduduk  miskin  dari masa ke masa.
Melihat fenomena tersebut, Islam sebagai sebuah agama yang berasal dari langit diformulasikan  bukan  hanya  untuk  mengukuhkan  eksistensi  Tuhan  semata.  Akan tetapi, Islam juga diperuntukkan secara konkrit bagi para pemeluknya yang berada di bumi  sebagai  media  yang  bertujuan  untuk  “memerdekakan”  manusia  dari  segala macam  belenggu  pahit  kehidupan  seperti  kemiskinan,  degradasi  moral,  dan ketidakadilan sosial. Dalam pandangan ekonomi politik Islam, kesinambungan antara keadilan  sosial  dan  distribusi  keadilan  harus  dijaga  sehingga  diperlukan  individu- individu dengan moral yang tinggi.
Apabila dilihat dari sudut pandang ekonomi politik Islam, ada dua poros strategi ekonomi  politik  yang  dapat  diupayakan  untuk  meredam  pembengkakan  kemiskinan. Pertama ,  kebijakan  tidak  langsung (indirect  policies) dengan  jalan  membenahi infrastruktur  penyebab  kemiskinan  melalui  jalur  politik.  Pengertian  infrastruktur  di sini  adalah  situasi  ketidaksepadanan  antar  pelaku  ekonomi,  baik  oleh  karena kemampuan  nilai  tawar yang  berbeda maupun kepemilikan  aset produktif yang tidak proporsional. Kedua ,  kebijakan  langsung (direct  policies) yang  mengaitkan kelembagaan  dengan  strategi  pengurangan  kemiskinan.  Berbeda  dengan  pendekatan neoklasik yang menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan akan mengalir dengan sendirinya melalui jalur pasar (market mechanism) , akan tetapi pendekatan  kelembagaan  beranggapan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  dan  distribusi tidak dapat diserahkan kepada pasar sehingga diperlukan intervensi pemerintah.

## Daftar Pustaka
Ahmad, Khurshid. 1980. Studies Islamic Economics . Leicester: The Islamic Foundation.
Ali, Lukman dkk. 1996. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Ashfahaniy, Al-Raghib al-. t.t. Mu’jam Mufradat Alfazh al-Qur’an. Beirut: Dar al-Fikr.
Asy'ari, Musa. 2001. Keluar dan Krisis Multidimensi. Yogyakarta: LESFI.
Beik,  Irfan  Syauqi  &  Arsyianti,  Laily  Dwi.  2016. Ekonomi  Pembangunan  Syariah . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Naerul Edwin Kiky Aprianto: Kemiskinan Dalam … Budihardjo. 2007. “ Kemiskinan dalam Perspektif al-Qur'an”, Hermeneia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner , Vol. 6, No. 2.
Budiman, Arif. 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga . Jakarta: Gramedia.
Caporaso,  James  A.  &  Levine,  David  P.  1992. Theories  of  Political  Economy .  USA: Cambridge University Press.
Hayami,  Yujiro.  1997. Development  Economics:  From  the  Proverty  to  the  Wealth  of Nations . Oxford: Clarendon Press.
Huda, Nurul dkk. 2015. Ekonomi Pembangunan Islam . Jakarta: Prenadamedia Group.
Nabhani, Taqiyuddin an-. 1990. Nidzamul Iqtishadi fil Islam . Beirut: Darul Ummah.
Noor,  Ruslan  Abdul  Ghofur.  2012.  “Kebijakan  Distribusi  Ekonomi  Islam  dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia”, Islamica , Vol. 6, No. 2.
North,  Douglass  C.  1994.  “Economic  Performance  Through  Time”, The  American Economic Review , Vol. 84, No. 3.
North,  Gary.  1992. The  Coase  Theorem:  A  Study  in  Economic  Epistemology .  Texas: Institute for Christian Economics.
Nugroho, Iwan & Dahuri, Rochmin. 2004. Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan . Jakarta: LP3ES.
Purwana, Agung Eko. 2013. “Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Justitia Islamica , Vol. 10, No. 1.
Qardhawi,  Yusuf  al-.  2002. Teologi  Kemiskinan:  Doktrin  Dasar  dan  Solusi  Islam  Atas Problem Kemiskinan. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
______________. 2002. Hukum Zakat. Jakarta: Litera Antar Nusa.
Rachbini, Didin J. 2002. Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Ridwan, A. Muhtadi. 2012. Geliat Ekonomi Islam: Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan. Malang: UIN Maliki Press.
Rutherford,  Malcolm.  1994. Institution  in  Economics:  The  Old  and  the  New Institutionalism . USA: Cambridge University Press.
Sabiq, Sayid. 1983. Fiqh Sunnah, Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr.
Stiglitz, Joseph E. 2002. Globalization and Its Discontents . USA: W.W. Norton Company.
Usman,  Sunyoto.  2006. Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.2 Juli - Desember 2017
Yeager,  Timothy  J.  1999. Institutions,  Transition  Economics,  and  Economic Development . USA: Westview Press.
Yustika, Ahmad Erani. 2000. Industrialisasi Pinggiran . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
__________________.  2011. Ekonomi  Politik:  Kajian  Teoritis  dan  Analisis  Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## Catatan Akhir:
1 Ruslan  Abdul  Ghofur  Noor,  “Kebijakan  Distribusi  Ekonomi  Islam  dalam  Membangun  Keadilan Ekonomi Indonesia”, Islamica , Vol. 6, No. 2, 2012, hlm. 316. 2 Teori trickle  down effect mengemukakan  bahwa  jika terjadi  konsentrasi  modal  pada  kelas atas dan menengah,  maka  kekayaan  ini  akan  menetes  ke  bawah,  sehingga  memberikan  keuntungan  bagi  masyarakat miskin  yang  ada di  sekitarnya. Lihat  Arif  Budiman, Teori  Pembangunan  Dunia  Ketiga (Jakarta:  Gramedia, 2000), hlm. 67.
3 Agung Eko Purwana, “Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Justitia Islamica , Vol. 10, No. 1, 2013, hlm. 2.
4 Yusuf al-Qardhawi, Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam Atas Problem Kemiskinan (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), hlm. 122.
5 Ahmad Erani Yustika, Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 1.
6 Didin J. Rachbini, Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 7.
7 James A. Caporaso & David P. Levine, Theories of Political Economy (USA: Cambridge University Press, 1992), hlm. 23.
8 Irfan  Syauqi  Beik  &  Laily  Dwi  Arsyianti, Ekonomi  Pembangunan  Syariah (Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 245.
9 Irfan Syauqi Beik & Laily Dwi Arsyianti, Ekonomi Pembangunan Syariah , hlm. 68.
10 Iwan  Nugroho  &  Rochmin  Dahuri, Pembangunan  Wilayah:  Perspektif  Ekonomi,  Sosial,  dan Lingkungan (Jakarta: LP3ES, 2004), hlm. 165-168.
11 Sunyoto  Usman, Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2006), hlm. 125.
12 Musa Asy'ari, Keluar dan Krisis Multidimensi (Yogyakarta: LESFI, 2001), hlm. 50. 13 Malcolm  Rutherford, Institution  in  Economics:  The  Old  and  the  New  Institutionalism (USA: Cambridge University Press, 1994), hlm. 182.
14 Douglass C. North, “Economic Performance Through Time”, The American Economic Review , Vol. 84, No. 3, 1994, hlm. 360.
15 Terdapat perbedaan antara kelembagaan dan organisasi. Dalam hal ini, organisasi adalah kelompok atau  kumpulan  individu  yang  mengikat  diri  secara  bersama  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Contoh  dari  organisasi  antara  lain  korporasi,  entitas  bisnis,  kongres,  pengadilan,  partai  politik,  dan sebagainya. Sedangkan  kelembagaan adalah aturan, regulasi, dan mekanisme penegakannya.  Lihat  Timothy J.  Yeager, Institutions,  Transition  Economics,  and  Economic  Development (USA:  Westview  Press,  1999), hlm. 9-11.
16 Gary North, The Coase Theorem: A Study in Economic Epistemology (Texas: Institute for Christian Economics, 1992), hlm. 13-14.
17 Kesepakatan kelembagaan ( institutional arrangement) merupakan kesepakatan antara unit ekonomi untuk mengelola dan mencari jalan agar hubungan antar unit tersebut bisa berlangsung, baik lewat cara kerja sama maupun kompetisi. Kesepakatan kelembagaan juga merujuk pada cara untuk mengelola transaksi, baik melalui  pasar maupun model  kontrak  yang  memakai  hirarki.  Lihat  Ahmad  Erani  Yustika, Ekonomi  Politik , hlm. 232-233.
18 Di  samping  itu,  penyebab  lainnya  adalah  adanya information  asymmetry antar  pelaku  ekonomi. Misalnya, antara buruh dan pemilik modal, tuan tanah (lender) dan penyewa (borrower) , perusahaan asuransi dan  pemegang  polis.  Singkatnya,  semua  kegiatan  ekonomi  dipastikan  mengandung  kepemilikan  informasi
Naerul Edwin Kiky Aprianto: Kemiskinan Dalam …
yang tidak seragam antar pelakunya. Lihat Joseph E. Stiglitz, Globalization and Its Discontents (USA: W.W. Norton Company, 2002), hlm. xi.
19 Menurut kamus bahasa Indonesia, dua kata “fakir” dan “miskin” sebenarnya mempunyai arti yang berbeda, fakir mempunyai dua pengetian, yaitu: 1) orang yang sangat kekurangan, orang yang terlalu miskin; 2)  orang  yang  sengaja  membuat  dirinya  menderita  kekurangan  untuk  mencapai  kesempurnaan  batin. Sedangkan miskin juga mempunyai pengertian, yaitu tidak berharta benda, serba kekurangan, berpenghasilan rendah. Lihat Lukman Ali, dkk., Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 273 & 660. 20 A.  Muhtadi  Ridwan, Geliat  Ekonomi  Islam:  Memangkas  Kemiskinan,  Mendorong  Perubahan (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm. 31.
21 Yusuf al-Qardhawi, Hukum Zakat (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002), hlm. 511.
22 Al-Raghib  al-Ashfahaniy, Mu’jam  Mufradat  Alfazh  al-Qur’an (Beirut:  Dar  al-Fikr,  t.t),  hlm.  397- 398. 23 Dalam QS. at-Taubah ayat 60 yang berbunyi:
                                                                                                                                                      
                                              
“Sesungguhnya  zakat-zakat  itu,  hanyalah  untuk  orang-orang  fakir,  orang-orang  miskin,  pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan  Allah  dan  untuk  mereka  yuang  sedang  dalam  perjalanan,  sebagai  suatu  ketetapan  yang  diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. at-Taubah [9]: 60) 24 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 324-325.
25 Taqiyuddin an-Nabhani, Nidzamul Iqtishadi fil Islam (Beirut: Darul Ummah, 1990), hlm. 236.
26 Nurul Huda, dkk., Ekonomi Pembangunan Islam (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 23-25.
27 Budihardjo, “ Kemiskinan  dalam  Perspektif  al-Qur'an”, Hermeneia:  Jurnal  Kajian  Islam Interdisipliner , Vol. 6, No. 2, 2007, hlm. 281. 28 Kasus  pemberian  kebijakan Release  and  Discharge (R&D)  untuk membebaskan  penunggak  utang BLBI  dari  jeratan  hukum  juga  merupakan  fakta  mengenai  kekuatan  kelompok  bisnis  untuk  mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sementara di sisi lain sebagian besar petani (misalnya petani tebu) hanya bisa pasrah karena  pemerintah  tidak  mengambil  kebijakan  untuk  menetapkan  tarif  impor  terhadap  produk  tersebut, sehingga  barang  asing  dengan  leluasa  membanjiri  pasar  domestik.  Lihat  Ahmad  Erani  Yustika, Ekonomi Politik , hlm. 240. 29 Ahmad Erani Yustika, Industrialisasi Pinggiran (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 111.
30 Ahmad Erani Yustika, Ekonomi Politik , hlm. 241.
31 Khurshid Ahmad, Studies Islamic Economics (Leicester: The Islamic Foundation, 1980), hlm. 178. 32 Pendekatan  reformasi  tanah  ini  memang  kelihatannya  sulit  ditempuh  karena  adanya  hambatan psikologis dan politis. Walaupun kesan itu tidak dapat dipungkiri, tetapi ada  baiknya mulai dibicarakan dan dihitung  untung  ruginya  jika  dibandingkan  dengan  mengeluarkan  kebijakan  lainnya.  Beberapa  pengalaman negara  lain  yang  pernah  melakukannya  terbukti  dapat  mengatasi  persoalan  kepemilikan  lahan  tersebut.  Di Jepang  misalnya,  reformasi  tanah  sudah  dilakukan  seusai  perang  dunia  kedua  dan  berhasil  mempengaruhi pemerataan  pendapatan.  Program  reformasi  tanah  di  Jepang  ini  berhasil  karena  terdapat  dua  titik  temu,  di satu sisi rakyat menuntut dengan kuat dan di sisi lain pemerintah mempunyai political will yang tidak kalah nyaring.  Lihat  Yujiro  Hayami, Development  Economics:  From  the  Proverty  to  the  Wealth  of  Nations (Oxford: Clarendon Press, 1997), hlm. 175.