## PELAKSANAAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GORONTALO UTARA
Lisda Van Gobel & Laila Yusuf STIA Bina Taruna Gorontalo lisdavangobel69@gmail.com 1 & bukujurnalstia@binataruna.ac.id 2

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Penerbitan Akta Kematian Di Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Gorontalo  Utara.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  pendekatan  kualitatif.  Sumber  data berasal  dari  data  primer  dan  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan melalui  observasi  dan  wawancara  menggunakan  pedoman  wawancara  yang diajukan  kepada  sejumlah  informan.  Teknik  analisis  data  menggunakan  tehnik analisis dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan.
Berdasarkan  analisis  hasil  penelitian,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa Pelaksanaan Penerbitan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil  Kabupaten  Gorontalo  Utara  belum  optimal  disebabkan  kurangnya  tingkat kesadaran  masyarakat  untuk  memiliki  akta  kematian;  Pelaksanaan  Penerbitan Akta  Kematian  Di  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Gorontalo Utara dilihat dari kelengkapan berkas yang disediakan oleh masyarakat tidak  efesien  selama  melakukan  proses  pengurusan  akta  kematian  yang  dapat menghambat  proses  penerbitan  akta  kematian;  Pelaksanaan  Penerbitan  Akta Kematian  Di  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Gorontalo Utara  dari  segi  koordinasi  kurang  terjalin  antara  pemerintah  desa  dengan  Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Gorontalo  Utara  sehingga memberikan  kerugian  pada  masyarakat  akan  ketentuan  persyaratan  yang  berlaku sebagai prosedur penerbitan akta kematian
Disarankan:  Perlunya  Sosialisasi  secara  berkelanjutan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  desa  mengenai  prosedur  pengurusan  akta  kematian;  Perlunya kelengkapan  berkas  yang  menjadi  persyaratan  untuk  penerbitan  akta  kematian; Perlu  menjalin  Koordinasi  antara  pemerintah  desa  dengan  pemerintah  daerah untuk  mengikuti  perkembangan  persayaratan  kelengkapan  berkas  dalam penerbitan akta kematian
Kata Kunci: Pelaksanaan, Penerbitan, Akta, Kematian

## PENDAHULUAN
Dalam kehidupan manusia akan  terjadi  suatu  siklus  hidup dimana   manusia  akan  mengalami berbagai  peristiwa  penting  di  dalam hidupnya.  Siklus  hidup,  pengalaman
dan  peristiwa  penting  tersebut  di antaranya  adalah  kematian,  dan berbagai  peristiwa  penting  lainnya. Peristiwa-peristiwa  penting  tersebut perlu  dilakukan  pencatatan  karena sangat  mempengaruhi  pengalaman
hidup  setiap  manusia  dan  apabila peristiwa itu terjadi pasti akan selalu membawa  akibat  hukum  bagi  orang yang  bersangkutan  maupun  bagi masyarakat di sekitarnya.
Mengingat  begitu  pentingnya peristiwa-peristiwa  tersebut,  maka demi terciptanya keadaan masyarakat yang  tertib  dan  teratur  serta  demi terjaminnya  kepastian  hukum,  maka diperlukan  suatu  peraturan  untuk mengaturnya. Peraturan yang dimaksud  tersebut  adalah  peraturan dibidang pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh lembaga pencatatan sipil yaitu Kantor Catatan Sipil.  Pencatatan  sipil  merupakan hak  dari  setiap  warga  negara  dalam arti  hak  memperoleh  akta  autentik dari  pejabat  negara.  Masih  jarang penduduk menyadari betapa pentingnya  sebuah  akta  bagi  dirinya dalam menopang hidupnya. Misalnya  manusia  yang    mengalami musibah kematian tentu memerlukan  suatu  keabsahan  dalam tatanan suatu wilayah yang memberikan  keluarga  dari  orang yang  ditinggalkan  akibat  kematian memiliki identitas dari hal kematian,. Sebuah akta kematian yang
diterbitkan  oleh  pejabat  Kantor Catatan  Sipil,  memiliki  arti  yang sangat  besar  di  kemudian  hari, manakala  terjadi  sesuatu.  Misalnya untuk  kepentingan  menentukan  ahli waris  dari  keluarga  yang  tinggalkan, atau dapat memberi arah ke pengadilan  secara  otentik  dari  dasar hukum  yang  berlaku  di  indonesia. Bahwa  untuk  dapat  dijadikan  dasar kepastian  hukum  seseorang  maka data  atau  catatan  peristiwa  penting seseorang,   seperti:   kematian,    perlu didaftarkan ke Kantor Catatan
Sipil, oleh  karena Kantor  Catatan Sipil  adalah  suatu  lembaga  resmi Pemerintah  yang  menangani  hal-hal seperti  di  atas,  Akta  Kematian memiliki  peranan  penting  dalam Akta  Catatan  Sipil  sebagai  Akta autentik yang memuat catatan lengkap seseorang yang dapat memberikan  kepastian  hukum  pada peristiwa-peristiwa  kematian  bagi umat manusia. Masyarakat yang ada di Kabupaten  Gorontalo  Utara  dalam mengalami  peristiwa  kematian  maka keluarga  dari  yang  meninggal  ini dapat  memiliki  Akta  Kematian sebagai kepentingan ahli waris dalam hal yang bersangkutan dapat membuktikan sebagai bukti kematian yang  sah  di  dalam  penegahkan hukum.  Sanksi  administratif  dan denda  Bagi  masyarakat  yang  lalai atau  tidak melaporkan  kepada  Dinas Kepedudukan  dan  Catatan  Sipil
Kabupaten Gorontalo Utara
selambat-lambatnya  tiga  puluh  hari setelah  peristiwa  kematian,  akan dikenakan  sangsi  berupa  denda administrasi  paling  banyak  satu  juta rupiah.Dasar  Pasal  90  Ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2006  mengatakan  setiap  penduduk dikenai  sanksi  Administratif  berupa denda  apabila  melampaui  batas waktu pelaporan peristiwa penting.
Untuk  mempermudah  proses penerbitan akta kematian bagi masyarakat  yang  ada  di  Kabupaten Gorontalo  Utara  maka  dibutuhkan sebuah  upaya  dari  dinas  yang menerbitkan  akta  kematian  yakni Dinas  Kependudukan  Catatan  Sipil Kabupaten  Gorontalo  Utara  dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat  sehingga  mereka  akan
mengetahui manfaat dari akta kematian bagi ahli waris. Namun  demikian  kenyataan yang ada tampaknya dari pelaksanaan penerbitan akta kematian ditemukan belum maksimal dapat  dilihat  dari:  Sosialisasi  yang dilakukan  oleh  pemerintah  desa belum  optimal  dalam  memberikan informasi  kepada  masyarakat  yang nantinya selama melakukan pengurusan  administrasi  penerbitan akta  kematian  memenuhi  prosedur pengurusan administrasi seperti kelengkapan  kartu  keluarga,  surat kematian  dari  desa,  KTP,  atau  data ahli waris, masih Kurangnya kelengkapan Berkas yang disediakan oleh masyarakat dalam hal menyiapkan  persyaratan  yang  harus di  lengkapi  sesuai  prosedur  disaat melakukan pengurusan akta kematian  di  dinas  catatan  sipil, Masih Kurangnya koordinasi pemerintah desa dengan Dinas Kependudukan  Catatan  Sipil  untuk kebutuhan  singkronisasi  data  mulai dari  penulisan  nama  dalam  kartu keluarga  yang  sering  tidak  sesuai dengan  data  yang  tercatat  di  dinas catatan  sipil  untuk  memberikan capaian  verifikasi  data  akurat  dalam pelaksanaan
penerbitan akta kematian.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan  uraian  tersebut, rumusan  masalah  dalam  penelitian ini  adalah  Bagaimana Pelaksanaan Penerbitan  Akta  Kematian  Di  Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Gorontalo Utara ?

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

## Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  Pelaksanaan  Penerbitan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil
Kabupaten Gorontalo Utara.

## Manfaat Penelitian
Hasil  penelitian  ini  diharapkan dapat  memberikan  banyak  manfaat kepada  semua  pihak,  baik  manfaat teoritis dan manfaat praktis.
Secara  teoritis  hasil  penelitian  ini diharapkan  dapat  menjadi  kontribusi sebagai  ilmu  pengetahuan  dalam mewujudkan  suatu  program  tepat sasaran yang mengarah pada pengembangan disiplin ilmu administrasi negara / publik. Secara praktis penelitian dapat dijadikan  bahan  kajian  lanjutan maupun  referensi  yang  berhubungan dengan perwujudan dari Pelaksanaan Penerbitan  Akta  Kematian  Di  Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Gorontalo Utara.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Sumber  data  berasal  dari data  primer  dan  sekunder.  Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi,
wawancara dan
dokumentasi.  Teknik  analisis  data menggunakan  tehnik  analisis  dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan. Penelitian deskripitif adalah penelitian  yang  dilakukan  terhadap satu  variabel  atau  lebih,  dimana
prosedur penelitian deskriptif menghasilkan  data  deskriptif  berupa kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang- orang  dan  perilaku  yang  diamati. Sedangkan pendekatan metode kualitatif  adalah  jenis  penelitian berdasarkan  pendekatan  penelitian dilakukan pada kondusif obyek yang alami, dimana peneliti sebagai instrumen  utamanya  /  instrumen kunci,  tehnik  pengumpulan  data dilakukan  secara  gabungan  dan menghasilkan data deskriptif (Wiratha, 2008:54) Fokus Penelitian Penelitian  ini  difokuskan  pada Pelaksanaan Penerbitan Akta Kematian  Di  Dinas  Kependudukan Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Gorontalo  Utara . yang  dilakukan melalui 3 (tiga) aspek yaitu:
Aspek Sosialisasi Sosialisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sosialisasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah  desa  untuk  memberikan tingkat  kesadaran  masyarakat  dalam melakukan  pengurusan  administrasi penerbitan akta kematian yang sesuai prosedur  pengurusan  administrasi seperti  kelengkapan  kartu  keluarga, surat  kematian  dari  desa,  KTP,  atau data ahli waris.
Aspek Kelengkapan Berkas
Kelengkapan berkas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kelengkapan Berkas yang disediakan oleh masyarakat dalam hal menyiapkan  persyaratan  mulai  dari kartu  keluarga,  ahli  waris  sampai dengan surat kematian sesuai prosedur disaat melakukan pengurusan  akta  kematian  di  dinas catatan sipil.
Aspek Koordinasi Koordinasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah koordinasi  pemerintah  desa  dengan pemerintah  daerah  untuk  kebutuhan singkronisasi data yang dapat memberikan  ferivikasi  data  akurat sehingga  memudahkan  pelaksanaan penerbitan akta kematian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian melalui  analisis  dan  wawancara dengan  beberapa  informan  serta berdasarkan  indikator-indikator  yang telah  ditetapkan,  dapat  diketahui bahwa  Pelaksanaan  Penerbitan  Akta Kematian  Di  Dinas  Kependudukan Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Gorontalo  Utara  ditinjau  dari  aspek sosialisasi,  kelengkapan  berkas  dan koordinasi  dapat  dijelaskan  sebagai berikut.
Aspek  sosialisasi  merupakan tahapan dalam memberikan pemahaman masyarakat dalam melakukan pengurusan akta kematian  yang  bertujuan  untuk mencapai  fungsi  tertib  administrasi melalui  tata  cara  dan  mekanisme pengurusan  akta  kematian  secara efektif.
Hasil  penelitian  ditinjau  dari aspek sosialisasi menunjukkan bahwa bahwa masih banyak
masyarakat  yang belum paham akan prosedur  pengurusan  akta  kematian yang  sesuai  dengan  persyaratan untuk  penerbitan  dokumen  akta kematian  sehingga  masih  seringkali berkas yang dimasukkan tidak sesuai prosedur  sebagai  acuan  penyelesaian dokumen akta kematian pada saat itu juga,  masih  ada  masyarakat  yang
belum  paham  atau  belum  memiliki kesadaran dalam melakukan pengurusan  akta  kematian  dimana sebagian  besar  warga  yang  tidak melaporkan peristiwa kematian adalah  warga  masyarakat  yang  dari segi  ekonominya  tergolong  miskin dan  tidak  mengetahui  manfaat  akta kematian  serta  sebagian  enggan untuk  mengurusnya,  masih  ada sebagian  masyarakat  yang  belum mengetahui  manfaat  dari  pada  akta kematian  yang  nantinya  sebagai bukti  sah  mengenai  status  kematian seseorang, terdapat tingkat kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang sehingga menyebabkan minat masyarakat  melakukan  pengurusan akta kematian sampai di tingkat desa yang  tidak  memiliki  kemauan  untuk melakukan  pengurusan  di  tingkat kabupaten  yang  dapat  menerbitkan akta kematian.
Aspek kelengkapan berkas merupakan  indikator  yang  penting dalam melakukan pengurusan penerbitan  akta  kematian  yang  di jadikan sebagai panduan pelaksanaan akta kematian di dinas kependudukan  dan  pencatatan  sipil kabupaten  gorontalo  utara  sebagai kebutuhan administrasi yang harus di penuhi  oleh  masyarakat  selama melakukan  proses  penerbitan  akta kematian.
Hasil  penelitian  ditinjau  dari aspek kelengkapan berkas menunjukkan  bahwa  kelengkapan berkas selama melakukan pengurusan  administrasi  penerbitan akta kematian sesuai prosedur belum maksimal  diakibatkan  oleh  masih banyak  masyarakat    yang  belum paham  akan  prosedur  pengurusan akta  kematian  yang  sesuai  dengan
persyaratan untuk penerbitan dokumen  akta  kematian  sehingga masih seringkali berkas yang dimasukkan  tidak  sesuai  prosedur sebagai acuan penyelesaian dokumen akta  kematian  pada  saat  itu  juga, masih  ada  masyarakat  yang  belum paham  atau  belum  memberikan sesuai  prosedur  yang  mengakibatkan keterlambatan penerbitan akta kematian salah satu contoh
masyarakat  sebagai  pemohon  tidak menyiapkan dokumen ahli waris atau kartu  tanda  penduduk  yang  terdaftar dalam  kartu  keluarga,  prasyarat kelengkapan berkas dalam penerbitan akta kematian memudahkan masyarakat selama proses  penerbitan  kata  kematian menunjukkan  hasil  yang  berbeda  di tingkat  desa  dengan  prasayarat  di tingkat  kabupaten  sehingga  berkas tersebut yang disediakan oleh masyarakat  belum  dapat  diproses tepat  waktu,  kurangnya  tingkat kesadaran  masyarakat  melakukan pengurusan  akta  kematian  tidak melalui tahapan di tingkat desa yang harus  menyiapkan  surat  pengantar kematian dari pemerintah desa diakibatkan oleh kemauan masyarakat  melakukan  pengurusan secara  cepat  tanpa  melalui  prosedur untuk  memenuhi  pengurusan  dana santunan  duka  yang  diberikan  batas waktu  yang  justru  memberikan keterlambatan proses penerbitan akta kematian. Aspek koordinasi adalah sebuah kegiatan yang saling berkesinambungan antara pemerintah desa  dengan  pemerintah  daerah dalam  hal  ini  Dinas  Kependudukan Dan Pencatatan Sipil untuk pelaksanaan penerbitan akta
kematian  di  Dinas  Kependudukan Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Gorontalo Utara sehingga mewujudkan  kebutuhan  sinkronisasi data yang dapat memberikan verifikasi data akurat yang memudahkan pelaksanaan penerbitan akta kematian. Hasil  penelitian  ditinjau  dari aspek koordinasi menunjukkan bahwa  koordinasi  yang  terjalin antara  Pemerintah  Desa  dengan pemerintah  daerah  masih  sangat kurang diakibatkan kurang kepedulian  pemerintah  desa  dalam melakukan  koordinasi  dengan  Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil yang  mengakibatkan  tumpang  tindih aturan  yang  telah  di  tetapkan  yang mengakibatkan kerugian waktu dalam  melakukan  pengurusan  akta kematian oleh masyarakat.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian dan pembahasan diatas, maka peneliti  dapat  menarik  kesimpulan sebagai berikut:
1. Belum  Optimalnya  Sosialisasi yang  dilakukan  oleh  pemerintah desa mengenai manfaat kepemilikan akta kematian sehingga tidak mewujudkan tingkat kesadaran masyarakat untuk memiliki akta kematian.
2. Masih  Kurangnya  kelengkapan berkas  yang  disediakan  oleh masyarakat  selama  melakukan proses  pengurusan  akta  kematian sehingga dapat menghambat proses penerbitan akta kematian.
3. Masih  kurang  terjalin  koordinasi pemerintah  desa  dengan  Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan
Sipil  Kabupaten  Gorontalo  Utara sehingga  memberikan  kerugian pada  masyarakat  akan  ketentuan persyaratan  yang  berlaku  sebagai prosedur penerbitan akta kematian. 4. Masih kurangnya Sosialisasi, kelengkapan  berkas,  koordinasi dalam  memenuhi  prosedur  yang menyebabkan penerbitan akta kematian belum optimal

## SARAN
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat disarankan: 1. Perlunya Sosialisasi secara berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai prosedur pengurusan akta kematian. 2. Perlunya kelengkapan berkas
yang  menjadi  persyaratan  untuk penerbitan akta kematian. 3. Perlu  menjalin  Koordinasi  antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah untuk mengikuti perkembangan persayaratan  kelengkapan  berkas dalam penerbitan akta kematian. 4. Perlunya  Sosialisasi,  kelengkapan berkas, koordinasi dalam memenuhi prosedur untuk memberikan optimalisasi penerbitan akta kematian

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahab, Solichin 2008. Analisis Kebijaksaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan  negara.  Jakarta:
Bumi Aksara.
Abidin, Z.S. 2010. Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah. Anderson,  James  E.  2008.  Public Policy Making: An Introduction. Boston: Houghton Mifflin Company. Bernadine  R.  Wirjana,  M.S.W    dan Susilo Supardo. 2009. Kepemimpinan, Dasar-Dasar dan Pengembangannya. Yogyakarta: CV. Andi offset. Bernardin  &  Russel.  2007.  Pinter Manajer,  Aneka  Pandangan Kontemporer. Alih Bahasa Agus Maulana. Jakarta: Binarupa Aksara.. Boediono  2009  Teori  Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE.
Dunn,  William  N.  2007.    Analisis
Kebijakan  Publik.  Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press.
2008.  Analisis  Kebijakan  Publik. Edisi  1.  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press
Effendy,  Onong  Uchjana.  2007. Ilmu, Teori dan Filsafat
Komunikasi. Bandung:  Citra Aditya Bakti. Fayol, Henry. 2009. General Principles of Management, Classics of Organization Theory, Brooks/Cole. California: Publishing Company Pacific Grove. Friedrich,  Carl  J,  Man  and  His Government.  2009.    New York: McGraw-Hill. Gaspersz,  Vincent.  2010.  Sistem Manajemen Kinerja Terintegrasi Balanced Scorecard  dengan  Malcolm Baldrige  dan  Lean  Six  Sigma Supply  Chain  Management. Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama. Husein, Umar. 2008. Metode Penelitian  Untuk  Skripsi  dan Tesis Bisnis. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada. I  Made  Wirartha.  2008. Metodologi Penetilian Sosial Ekonomi . Yogyakarta: CV. Andi Offset. Keban,  Yeremias  T.  2008.  Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu, Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media. Mochtar  R,  2012.  Sinopsis  Obstetric Fisiologi  dan  Patologi  jilid  1. Jakarta: Penerbit buku kedokteran EGC Pasolong, Harbani. 2008. Kepemimpinan Birokrasi, Bandung: CV ALFABETA Sinambela, LijanPoltak. 2007. Reformasi Pelayanan Publik:Teori,  Kebijakan,  dan Implementasi. Jakarta: PT. BumiAksara. Soesilo  Zauhar.  2007.  Reformasi Administrasi Konsep, Dimensi, dan  Strategi.  Jakarta:  Bumi
Aksara Subarsono,  AG.  2011.  Analisis Kebijakan  Publik  :  Konsep. Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono.  2010.  Metode  Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.  Bandung: Alfabeta, Syafiie, Inu Kencana. 2007.
Kepemimpinan  Pemerintahan
Indonesia.  Bandung:  Refika Aditama.
Wibawa,  I.D.N.  2006.  “Penanganan Dispepsia  Pada  Lanjut  Usia”,
Jurnal  Penyakit  Dalam,  7  (3): 214