Good governance adalah suatu penyelengaraan  manajemen  pembangunan yang  solid  dan  bertanggung  jawab  yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang  efisien,  penghindaran  salah  alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara  politik  maupun  secara  administratif serta  menjalankan  disiplin  anggaran  bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Melalui penerapan good  corporate  governance , maka  dapat  mewujudkan  kinerja  instansi pemerintah  yang  lebih  baik  (Nasrun, 2018:20). Pengukuran kinerja untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi  dan  memulihkan  kinerja  dengan membandingkan  antara  rencana  kerja  dan realisisasinya. Selain itu dapat juga digunakan  untuk  mengukur  peningkatan
kinerja  pemerintah  daerah  pada  periode berikutnya.  Pengukuran  kinerja  dapat menggunakan  analisis  rasio  keuangan daerah  terhadap  laporan  perhitungan anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah yang  terdiri  dari  rasio  kemandirian keuangan  daerah,  rasio  efektivitas  dan efisiensi  pendapatan  asli  daerah,  rasio aktivitas, debt  service  coverage  ratio dan rasio pertumbuhan (Halim, 2011: 150).
Value  for  money merupakan  salah satu  upaya  pemerintah  daerah  untuk mencapai good governance yaitu pemerintah daerah yang transparan, ekonomis,  efisien,  efektif,  dan  akuntabel. Value  for  money menurut  Mardiasmo (2011:  4)  adalah  konsep  pengelolaan organisasi sektor publik yang

## Analisis Kinerja Pemerintah Provinsi Riau Berdasarkan Value For Money Audit Tahun 2014-2018
BARITO GRINCA PAHALA SILALAHI 1 , SATRIA TRI NANDA 2 , FAIZAH KAMILAH 3
1,2,3 Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 E-mail : satriatrinanda@unilak.ac.id
Abstract :  The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  and  analyze  the  efficiency  and effectiveness  of  the  performance  of  the  Riau  Provincial  Government  when  viewed  from financial  ratios  which  include  the  Decentralization  Ratio,  Independence  Ratio,  PAD Effectiveness  Ratio,  Regional  Financial  Efficiency  Ratio,  and  Harmony  Ratio,  knowing  and analyzing  performance  The  Riau  Provincial  Government  when  viewed  from  the  ability  of human  resources  owned  and  viewed  from  the  management  of  natural  resources  owned.  The population in this study were all employees of the Regional Financial and Asset Management Agency  (BPKAD)  of  Riau  Province  as  many  as  112  people.  The  sample  in  this  study  were employees BPKA Riau Province who works in the field of preparing the Budget and Financial Statements  as  many  as  15  people.  Data  analysis  used  quantitative  descriptive  method.  The results  of  the  study  stated that  the  performance  of  the  Riau  Province  government  seen  from the Ratio of Degrees of  Fiscal Decentralization or Regional  Fiscal  Autonomy (DDF) during 2014-2018 was categorized as good, the average percentage was close to 50%. The Regional Financial Independence Ratio (RKKD) is in the high category. The PAD Effectiveness Ratio is categorized as poor because it has not yet reached 100%. The Financial Efficiency Ratio is in  the  poor  category.  because  the  average  efficiency  ratio  is  more  than  100%.  Operational Expenditure  Harmony  Ratio  in  the  balanced  category.  The  Capital  Expenditure  Harmony Ratio  is  categorized  as  unbalanced.  The  ability  of  human  resources  in  the  Riau  Provincial Government  in  good  condition  can  be  seen  from  the  average  score  of  3.44  which  is categorized  as  good.  The  management  of  natural  resources  by  the  Riau  Provincial Government  has  been  running  well,  it  can  be  seen  from  the  average  score  of  4.04  which  is categorized as good.
Keywords: Performance, Value for Money Audit, Riau
Analisis Kinerja Pemerintah Provinsi Riau Berdasarkan Value For Money Audit Tahun 2014-2018 (Barito Grinca Pahala Silalahi, Satria Tri Nanda, Faizah Kamilah)
Vol. 4, No. 3, September 2021
242
mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.
Rendahnya kemampuan daerah untuk  menggali  sumber  asli  daerah  yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan  dengan  total  penerimaan daerah serta kurangnya usaha dan
kemampuan pemerintah daerah mengelola dan  menggali  sumber  pendapatan  yang ada  kemudian  inefisiensi  pemerintah daerah  dalam  melakukan  belanja  daerah. Untuk  lebih  jelasnya,  dapat  dilihat  dari penerimaan  PAD  Provinsi  Riau  berikut ini:
Tabel 1.   Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau Tahun 2013-2018
Tahun Target Realisasi Persentase PAD PAD Perkembangan (%) 2013 2.481.635.421.737,46 2.725.623.913.109,06 109,83 2014 2.946.911.680.239,00 3.245.087.745.089,53 110,12 2015 3,407,516,235,044,97 3,476,960,097,649.19 102,04 2016 3,496,148,893,131.13 3,110,656,139,756.52 88,97 2017 3.859.298.000.000,00 3,360,008,975,199.29 86,07 2018 3,963,964,459,139.25 3,638,995,740,121.15 91,80 Sumber : BPPKAD Provinsi Riau, 2019
Berdasarkan  tabel  1  dapat  dilihat bahwa  realisasi  PAD  Provinsi  Riau  pada tahun  2013-2015  dapat  melampaui  target PAD  yang  ditetapkan,  namun  pada  tahun 2016-2018 realisasi PAD mengalami peningkatan namun tidak mampu mencapai target  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini menggambarkan  turunnya  kinerja  anggaran pemerintah provinsi Riau.
Penelitian  ini  melakukan  analisa kualitas kinerja keuangan dengan menggunakan  tolok  ukur  sebagai  berikut  : menilai  kemandirian  keuangan  daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi  daerah,  melihat  kinerja  keuangan jika dilihat dari : Rasio Derajat Desentralisasi  Fiskal,  Rasio  Efektivitas PAD, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  dan  Rasio  Pajak  Daerah  terhadap PAD.
Beberapa  permasalahan  keuangan daerah  yang  dihadapi  Provinsi  Riau terutama pada tahun 2016-2019 antara lain: 1) ketergantungan pemerintah daerah kepada  subsidi  dari  pemerintah  pusat  yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah  pusat  baik  dari  sudut  anggaran rutin,  yaitu  subsidi  daerah  otonom  maupun dari  sudut  anggaran  pemerintah  daerah,  2) APBD Riau 2019 porsinya banyak
digunakan  untuk  Belanja Tidak  Langsung (BTL),  yakni  Rp5,07  triliun  dari  total APBD Rp9,179 triliun. Sedangkan Belanja  Langsung  (BL)  hanya  sebesar Rp4,102  triliun.  belanja  Aparatur  Sipil Negara  (ASN)  sebesar  Rp2,415  triliun atau  48%  dari  BTL,  kemudian  untuk Belanja  langsung  terbesar  digunakan untuk  belanja  barang  dan  jasa  sebesar Rp2,438  triliun  atau  59  persen  dari  total Belanja  Langsung,    Belanja  Langsung sebesar Rp401 miliar atau 10% digunakan untuk  perjalanan  dinas. Artinya  anggaran untuk  kesejahteraan  masyarakat  sangat kecil  karena  belanja  langsung  banyak digunakan  untuk  belanja  tidak  prioritas seperti perjalanan dinas (www.gatra.com). Jika  dikaitkan  dengan  value  of  monye maka  ini  berarti  penggunaan  APBD Provinsi  Riau  di  tahun  2019 masih  belum efektif dan efisien.
Penelitian mengenai kinerja keuangan  daerah  telah  dilakukan  oleh beberapa  peneliti  terdahulu  diantaranya adalah :
Villanova  (2015)hasil  penelitian menyatakan  bahwa  tingkat  kemandirian keuangan  daerah  Kabupaten  Gunungkidul dari  tahun  2009-2012  masih  sangat kurang, kinerja pemerintah didalam
Analisis Kinerja Pemerintah Provinsi Riau Berdasarkan Value For Money Audit Tahun 2014-2018 (Barito Grinca Pahala Silalahi, Satria Tri Nanda, Faizah Kamilah)
Vol. 4, No. 3, September 2021
243
memungut  PAD  (dalam  hal  ini  pajak daerah)  sudah  efisien,  rata-rata  kinerja keuangan  daerah  yang  masih  belum  stabil.
Penelitian Suwendra,
Saputra dan Yudiatmaja (2016),hasil penelitian mengatakan bahwa varian pendapatan yang terjadi  di  Kabupaten  Jembrana  pada  tahun 2010-2014  dikatakan  baik.  Namun  pada rasio  derajat  desentralisasi  masuk  kategori sangatkurang, bahkan pada rasio kemandirian  sangat  rendah.  Namun  rasio pertumbuhan,  varian  belanja,  dan  rasio efisiensi masuk kategori baik.
Penelitian Adhiantoko
(2013) menyatakan  kinerja  Keuangan  DPPKAD Kabupaten  Blora  jika  dilihat  dari  Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Kurang Kinerja Keuangan  DPPKAD  Kabupaten  Blora  jika dilihat  dari  Rasio  Kemandirian  Keuangan Daerah  tergolong  masih  sangat  rendah. Kinerja  Keuangan  DPPKAD  Kabupaten Blora  jika  dilihat  dari  Rasio  Efektivitas PAD  dapat  diketahui  bahwa  efektivitas keuangan  DPPKAD  Kabupaten  Blora  tidak efektif.
Adanya  permasalahan  pada  APBD Provinsi  Riau  pada  tahun  2019  yang dirasakan  kurang  efisien  dan  efektif, membuat  penulis  tertatrik  untuk  meneliti kembali  tentang  kualitas  kinerja  keuangan daerah  dengan  menggunakan  rasio-rasio keuangan  yang  sama  dengan  penelitian terdahulu. Namun perbedaan dengan penelitian  Arief,  dkk  (2017)  adalah  pada periode  penelitian,  selain  itu  penelitian  ini menambahkan analisa berdasarkan kemampuan  sumber  daya  manusia  dan sumber daya alam di Provinsi Riau.
Teori Stakeholder
Azheri  (2012:  112)  mengemukakan bahwa  stakeholder  merupakan  sistem  yang secara  eksplisit  berbasis  pada  pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks  dan  dinamis.  Stakeholder  dan organisasi  saling  mempengaruhi,  hal  ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk responsibilitas dan
akuntabilitas.  Oleh  karena  itu  organisasi memiliki akuntabilitas terhadap stakeholdernya.
Menurut  Azheri  (2012:  114)  teori stakeholder mengatakan bahwa instansi/perusahaan  bukanlah  entitas  yang hanya  beroperasi  untuk  kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi  stakeholdernya.  Dengan  demikian, keberadaan suatu instansi/perusahaan sangat  dipengaruhi  oleh  dukungan  yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan  tersebut.  Kelangsungan  hidup instansi/perusahaan tergantung pada dukungan  stakeholders  sehingga  aktivitas instansi/perusahaan  adalah  untuk  mencari dukungan tersebut.
Keuangan Daerah
Keuangan  daerah  adalah  semua hak dan kewajiban yang dapat dinilaidengan  uang  dan  segala  sesuatu berupa  uang  dan  barang  yang  dapat dijadikanmilik  daerah  yang  berhubungan dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban tersebut(Undang-Undang  No.12  Tahun 2008  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah).
Menurut  Mamesah  dalam  Halim dan  Kusufi  (2012:25)  keuangan  daerah adalah  semua  hak  dan  kewajiban  yang dapat  dinilaidengan  uang,  demikian  pula segala sesuatu baik berupa uang maupunbarang  yang  dapat  dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki  ataudikuasai  oleh  Negara  atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku Kualitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Menurut  Mardiasmo  (2011:  121) kualitas  kinerja  keuangan  merupakan gambaran  atau  kondisi  kinerja  sektor publik  berdasarkan  perhitungan  rasio yang  dilakukan  untuk  memenuhi  tiga tujuan yaitu (a) untuk membantu memperbaiki  kinerja  pemerintah,  (b) untuk  pengalokasian  sumber  ddaya  dan pembuatan  keputusan  dan  (c)  untuk
Analisis Kinerja Pemerintah Provinsi Riau Berdasarkan Value For Money Audit Tahun 2014-2018 (Barito Grinca Pahala Silalahi, Satria Tri Nanda, Faizah Kamilah)
244
mewujudkan  pertanggung  jawaban  publik dan
memperbaiki
komunikasi
kelembagaan.
Sementara  itu  Liando,  Saerang  dan Elim  (2014)  menyatakan  bahwa  kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan  suatu  daerah  untuk  menggali dan  mengelola  sumber-sumber  keuangan asli  daerah  dalam memenuhi  kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat  dan  pembangunan  daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada  pemerintah  pusat  dan  mempunyai keleluasaan  di  dalam  menggunakan  dana- dana  untuk  kepentingan  masyarakat  daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan
Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah
Setiap  Pemerintah  Daerah  untuk mengukur  Kinerja  Keuangan  Daerahnya menggunakan  beberapa  Rasio  Kinerja Keuangan  Daerah  yang  antara  lain  :  Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal,
Rasio Kemandirian  Keuangan  Dearah,  Rasio
Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Rasio  Derajat  Desentralisasi  Fiskal dihitung  berdasarkan  perbandingan  antara jumlah  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan
Daerah.
Semakin  tinggi  kontribusi  PAD  maka semakin  tinggi  kemampuan  pemerintah daerah
dalam penyelenggaraan
desentralisasi.
Derajat Desentralisasi
Fiskal, khususnya komponen PAD
dibandingkan  dengan  Total  Pendapatan Daerah.
Derajat  Desentralisasi  Fiskal  dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Halim, 2011;32) :
DDF =
Keterangan : DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal
PADt  =  Total  Pendapatan  Asli  Daerah tahun t TPDt = Total Pendapatan Daerah tahun t
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  (RKKD)  menunjukkan  tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintah, pembangunan  dan  pelayanan  kepada masyarakat yang telah membayar pajakdan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
ditunjukkan  oleh  besarnya  Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan  Daerah  yang  berasal  dari sumberlain  (Pendapatan  Transfer)  antara lain  :  Bagi  hasil  pajak,  Bagi  hasil  bukan pajak  sumber  daya  alam,  Dana  alokasi umum  dan  Alokasi  khusus,  Dana  darurat dan  pinjaman  (Widodo,  2011  :  262). Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio  Kemandirian  adalah    (Widodo, 2011:262):
RKKD=

## Rasio Efektivitas PAD
Rasio Efektivitas
PAD menggambarkan  kemampuan  pemerintah daerah  dalam  merealisasikan  PAD  yang direncanakan  dibandingkan  dengan  target yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil daerah.  Semakin  tinggi  Rasio  Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah  daerah.  Rumusya  adalah (Halim, 2011;170)
Rasio Efektivitas PAD =
Kriteria Rasio
Efektivitas menurut
Mahsun (2013), adalah :
1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( x < 100%) berarti tidak efektif
2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) berarti efektivitas berimbang.
3) Jika  diperoleh  nilai  lebih  dari  100%  (x > 100%) berarti efektif.
Analisis Kinerja Pemerintah Provinsi Riau Berdasarkan Value For Money Audit Tahun 2014-2018 (Barito Grinca Pahala Silalahi, Satria Tri Nanda, Faizah Kamilah)
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerah (REKD)  menggambarkan  perbandingan antara  besarnya  biaya  yang  dikeluarkan untuk  memperoleh  pendapatan  dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan  Pemerintahan  Daerah  dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan  efisien  apabila  rasio  yang dicapai  kurang  dari  1  (satu)  atau  di  bawah 100%.  Semakin  kecil  Rasio  Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah  Daerah  semakin  baik.  Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah (Halim, 2011;234):

## EKD=
Rasio Keserasian Rasio  Keserasian  menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan  alokasi  dananya  pada Belanja  Operasi  dan  Belanja  Modal  secara optimal.  Semakin  tinggi  persentase  dana yang  dialokasikanuntuk  Belanja  Operasi berarti  persentase  Belanja  Modal  yang digunakan  untuk  menyediakan  sarana prasarana  ekonomi  masyarakat  cenderung semakin  kecil.  Secara  sederhana,  Rasio Keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut (Halim 2011:236):
Rasio Belanja Operasi =
Rasio Belanja Modal =

## Kualitas Sumber Daya Manusia
Widodo (2011;87) menjelaskan kompetensi  sumber  daya  manusia  adalah kemampuan  sumber  daya  manusia  untuk melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab yang  diberikan  kepadanya  dengan  bekal pendidikan,  pelatihan,  dan  pengalaman yang cukup memadai.
Kompetensi adalah karakteristik dasar  dari  seseorang  yang  memungkinkan mereka  mengeluarkan  kinerja  superior dalam  pekerjaannya  (Boulter,  Dalziel  dan Hill,  2011;53).  Adapun  yang  menjadi indikator kompetensi sumber daya manusia
menurut  (Hutapea  dan  Nurianna,  2011: 28) yaitu:
1. Pengetahuan  yang  berkaitan  dengan pekerjaan yang meliputi:
a. Mengetahui dan memahami pengetahuan di bidangnya masing-masing  yang  menyangkut tugas  dan  tanggung  jawabnya dalam bekerja
b. Mengetahui  pengetahuan  yang berhubungan  dengan  peraturan, prosedur,  teknik  yang  baru  dalam perusahaan
c. Mengetahui bagaimana menggunakan informasi, peralatan,  dan  taknik  yang  tepat dan benar.
2. Keterampilan individu meliputi: a. Kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik secara tulisan b. Kemampuan dalam berkomunikasi dengan jelas secara lisan.
3. Sikap kerja
a. Memiliki kemampuan dalam berkreativitas dalam bekerja
b. Adanya  semangat  kerja  yang tinggi
c. Memiliki kemampuan dalam perencanaan/ pengorganisasian.

## Pengelolaan Sumber Daya Alam
Menurut  Boediono  (2011)  bahwa potensi  penerimaan  daerah  terdiri  atas variabel-variabel  sebagai  berikut  :  1) PDRB  sektor  sumber  daya  alam  (primer), 2)  PDRB  sektor  indsutri  dan  jasa  lainnya (non primer), 3) Besarnya angkatan kerja.
Menurut  Halim  (2011:175)  ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah 1) Kemampuan keuangan  daerah,  yang  berarti  daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan  untuk  menggali  sumber- sumber keuangan, mengelola dan menggunakan  keuangannya  sendiri  untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan;  2)  Ketergantungan  kepada bantuan  pusat  harus  seminimal  mungkin,
Analisis Kinerja Pemerintah Provinsi Riau Berdasarkan Value For Money Audit Tahun 2014-2018 (Barito Grinca Pahala Silalahi, Satria Tri Nanda, Faizah Kamilah)
246
oleh karena itu PAD harus menjadi sumber keuangan  terbesar  yang  didukung  oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  objek penelitian  rasio  kinerja  keuangan  daerah dilihat  dari  Rasio  Derajat  Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah,  Rasio  Efektivitas  PAD,  Rasio
Efisiensi  Keuangan  Daerah,  dan  Rasio
Keserasian, kompetensi SDM dan pengelolaan sumber daya alam
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah :
1. Data Kualitatif yaitu data berupa hasil wawancara dengan berbagai narasumber mengenai kinerja keuangan  daerah,  kompetensi  SDM dan pengelolaan sumber daya alam.
2. Data  Kuantitatif  yaitu  data  berupa rasio-rasio keuangan dan angka PAD, pengeluaran  pemerintah  dan  lain sebagainya  yang  terdapat  dalam
Neraca dan Laporan Realisasi
Anggaran Provinsi Riau.
Adapun sumber data terdiri dari :
1. Data  Primer  yaitu  data  yang diperoleh  dari  hasil  wawancara dengan berbagai narasumber mengenai  kinerja  keuangan  daerah, kompetensi  SDM  dan  pengelolaan sumber daya alam.
2. Data  Sekunder  adalah  data  dalam bentuk  jadi  yang  diperoleh  dari instansi tempat penelitian berlangsung  berupa  Neraca  dan Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Riau Tahun 2014-2018. Wawancara  yaitu  melakukan  tanya jawab  dengan  narasumber  yang  telah ditunjuk untuk mengetahui tentang kompetensi  sumber  daya  manusia  dan pengelolaan sumber daya alam. Dokumentasi yaitu melakukaan pengumpulan data dari Pemerintah Provinsi Riau  berupa  data  umum  dan  data  khusus. Data  umum  berupa  :Gambaran  umum Provinsi  Riau  dan    data  khusus  berupa Laporan  Realisasi  Anggaran  Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2014-2018.
Untuk  lebih  jelasnya,  dapat  dilihat pada  tabel  operasionalisasi  variabel  berikut ini :

## Tabel 2. Operasionalisasi Variabel Penelitian
Variabel Defenisi Alat Ukur Kriteria Rasio Keuangan Daerah adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang
terukur,kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang a.Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Rumus sebagai berikut (Halim, 2011;32) : DDF = Sangat Kurang Kurang Cukup Sedang Baik Sangat baik b. Rasio Kemandirian dengan rumus sebagai berikut (Widodo, 2011;262): RKKD= Rendah Sekali Rendah Sedang Tinggi
Analisis Kinerja Pemerintah Provinsi Riau Berdasarkan Value For Money Audit Tahun 2014-2018 (Barito Grinca Pahala Silalahi, Satria Tri Nanda, Faizah Kamilah)
Jurnal Akuntansi Kompetif, Online ISSN : 2622-5379 Vol. 4, No. 3, September 2021 242 diberikan kepada masyarakat.
c. Rasio Efektivitas PAD dengan rumus (Halim, 2011:170). RPAD= d. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Rumus (Halim, 2011:234) REKD= Tidak Efisien Kurang Efisien Cukup Efisien Efisien Sangat Efisien e. Rasio Keserasian dengan rumus (Halim 2011:236):
RBO=
RBM= Seimbang Tidak Seimbang Kemampua n Sumber Daya Manusia Kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. 1.Pengetahuan a.Mengetahui dan memahami pengetahuan  di  bidangnya  masing- masing  yang  menyangkut  tugas  dan tanggung jawabnya dalam bekerja b.Mengetahui pengetahuan yang berhubungan dengan peraturan, prosedur,  teknik  yang  baru  dalam perusahaan c.Mengetahui bagaimana menggunakan  informasi,  peralatan, dan taknik yang tepat dan benar. 2. Keterampilan a.Kemampuan  dalam  berkomunikasi dengan baik secara tulisan b.Kemampuan  dalam  berkomunikasi dengan jelas secara lisan. 3.Sikap a.Memiliki kemampuan dalam berkreativitas dalam bekerja b.Adanya semangat kerja yang tinggi c.Memiliki kemampuan dalam perencanaan/ pengorganisasian Sumber: Hutapea dan Nurianna,  2011 : 28) Interval (Likert) Kemampu an Pengelolaa n Sumber Daya Alam Adalah kemampuan dalam mengelola seluruh sumber daya alam yang ada untuk
kepentingan masyarakat
PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto)
a.Pendapatan daerah dari berbagai sektor primer khususnya dari hasil pengelolaan sumber daya alam Sumber:Budiono (2011) Interval (Likert)
Sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan maka  teknik  analisa  data  yang  digunakan adalah  deskriptif  kuantitatif  yaitu  melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan  masalah  yang  ada  sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono  (2012:  13)  penelitian  deskriptif
Analisis Kinerja Pemerintah Provinsi Riau Berdasarkan Value For Money Audit Tahun 2014-2018 (Barito Grinca Pahala Silalahi, Satria Tri Nanda, Faizah Kamilah)
248
yaitu  penelitian  yang  dilakukan  untuk mengetahui  nilai  variabel  mandiri,  baik  satu variabel  atau  lebih  (independen)  tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan  dengan  variabel  yang  lain. Selanjutnya  dengan  menggunakan  keenam rasio  keuangan  daerah  maka  dilakukan analisis  data  secara  deskriptif  kuantitatif mengenai  kinerja  keuangan  daerah  dan terakhir  dari  hasil  analisis  data  dapat  ditarik beberapa kesimpulan.

## HASIL

## Kinerja Keuangan Provinsi Riau 1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Untuk  mengetahui  tentang  Rasio Derajat  Desentralisasi  Fiskal  Pemerintah Provinsi  Riau,  dapat  dilihat  dilihat  bahwa Rasio  Derajat  Desentralisasi  Fiskal  (DDF) Provinsi Riau selama Tahun 2013-2018 rata- rata sebesar 43,23% dimana nilai Total PAD rata-rata  sebesar  Rp.  3.259.555.435.154,12 sedangkan Total Pendapatan Daerah rata-rata sebesar  Rp.  7.560.748.715.444,29.  Rasio DDF  Provinsi  Riau  yang  terendah  adalah 38,96%  yaitu  pada  tahun  2013  dan  tertinggi sebesar 50,31% pada tahun 2015. Jika dilihat dari  data  pada  tabel  5.1.  maka    rasio  DDF setiap  tahun  mengalami  flukuasi  dimana penurunan  drastis  hingga  10,95%  terjadi pada  tahun  2016.  Hal  ini  terjadi  karena adanya  penurunan  pada  PAD,  sementara pada  tahun  2015  mengalami  peningkatan sebesar  26,08%,  yang  disebabkan  oleh adanya  peningkatan  pada  total  PAD.  Tabel 5.1.  menunjukkan  bahwa  nilai  Total  PAD Provinsi  Riau  cukup  baik  jika  dibandingkan dengan  Total  Pendapatan  Daerah.  Hal  ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah Provinsi  Riau  dalam  menggali  sumber- sumber  PAD  sudah  dilaksanakan  secara optimal  terbukti  selama  7  tahun  terakhir  ini rata-rata  rasio  DDF  Provinsi  Riau  sudah mencapai 43,23%.

## 2. Rasio Kemandirian
Untuk  mengetahui  tentang  Rasio Kemandirian    Pemerintah  Provinsi  Riau, bahwa  Rasio  Kemandirian  Provinsi  Riau
selama  Tahun  2013-2018  rata-rata  sebesar 77,07%  dimana  nilai  Total  PAD  rata-rata sebesar Rp. 3.259.555.435.154,12 sedangkan  Total  Pendapatan  Transfer  rata- rata  sebesar  Rp.  4.249.844.465.623,50. Rasio  Kemandirian  Provinsi  Riau  yang terendah  adalah  64,19%  yaitu  pada  tahun 2013  dan  tertinggi  sebesar  101,38%  pada tahun  2015.  Pada  tabel  5.2.  juga  dapat dilihat  bahwa  pada  tahun  2016  rasio Kemandirian mengalami penurunan sebesar 19,88%  dan  meningkat  di  tahun  2015 sebesar  52,69%,  lalu  kembali  menurun  di tahun  2016  sebesar  19,88%.  Hal  ini  terjadi karena  adanya  penurunan  pada  PAD, sementara  pada  tahun  2015  mengalami peningkatan tertinggi sebesar 52,69%, yang disebabkan  oleh  adanya  peningkatan  pada total PAD.
Total  PAD  Provinsi  Riau  cukup tinggi  jika  dibandingkan  dengan  Total Pendapatan  Transfer.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  kemampuan  pemerintah  Provinsi Riau  dalam  menggali  sumber-sumber  PAD telah  dilaksanakan  secara  optimal  terbukti selama 7 tahun terakhir ini rasio Kemandirian Rata-rata Provinsi Riau sudah mencapai  77,07%.  Sementara  semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  mengandung  arti  bahwa  tingkat ketergantungan  daerah  terhadap  bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan  Daerah  juga  menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian  Keuangan  Daerah,  semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar  pajak  dan  retribusi  daerah  yang merupakan  komponen  utama  pendapatan asli  daerah.  Semakin  tinggi  masyarakat membayar  pajak  dan  retribusi  daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

## 3. Rasio Efektivitas PAD
Untuk  mengetahui  tentang  Rasio Efektivitas Pemerintah Provinsi Riau, dapat dilihat  bahwa  Rasio  Efektivitas  PAD Provinsi  Riau  selama  Tahun  2013-2018
Analisis Kinerja Pemerintah Provinsi Riau Berdasarkan Value For Money Audit Tahun 2014-2018 (Barito Grinca Pahala Silalahi, Satria Tri Nanda, Faizah Kamilah)
rata-rata  sebesar  98,30%  dimana  nilai Realisasi PAD rata-rata sebesar Rp.
3.529.555.435.154,12  sedangkan  Anggaran
PAD rata-rata sebesar Rp. 3.359.245.781.548,63. Rasio Efektivitas
PAD  Provinsi  Riau  yang  terendah  adalah 87,06%  yaitu  pada  tahun  2017  dan  tertinggi sebesar 110,12% pada tahun 2014. Pada tabel 5.3.  juga  dapat  dilihat  bahwa  pada  tahun 2015-2017 rasio Efektivitas PAD mengalami penurunan sebesar 7,34% kemudian menurun 12,80%  dan  penurunan  terjadi  lagi  di  tahun 2017  sebesar  2,15%  kemudian  meningkat  di tahun  2018  sebesar  5,44%.  Hal  ini  terjadi karena  adanya  penurunan  realisasi  PAD, sementara  pada  tahun  2018  mengalami peningkatan sebesar 5,44%, yang disebabkan oleh adanya peningkatan pada total PAD. Tabel  4.  menunjukkan  bahwa  pada  tahun 2016-2018 nilai Realisasi PAD Provinsi Riau masih  rendah  jika  dibandingkan  dengan Anggaran PAD. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah Provinsi Riau dalam mencapai target PAD belum efektif. Menurut Halim  (2011;170)  rasio  Efektivitas  PAD dikatakan    tidak  efektif    jika  diperoleh  nilai kurang dari 100% ( x < 100%).

## 4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Untuk  mengetahui  tentang  Rasio Efisiensi  PAD  Pemerintah  Provinsi  Riau, dapat dilihat bahwa Rasio Efisiensi Keuangan Provinsi Riau selama Tahun 2013- 2018  rata-rata  sebesar  81,67%  dimana  nilai Realisasi  Belanja  Daerah  rata-rata  sebesar Rp. 6.128.253.456.349,66 sedangkan Realisasi Pendapatan Daerah rata-rata sebesar  Rp.  7.560.748.715.444,29.  Rasio Efisiensi  Keuangan  Provinsi  Riau  yang terendah  adalah  49,83%  yaitu  pada  tahun 2014  dan  tertinggi  sebesar  94,98%  pada tahun  2016.  Pada  tabel  5.  juga  dapat  dilihat bahwa  pada  tahun  2014  rasio  Efisiensi Keuangan  mengalami  penurunan  sebesar 45.41%  dan  penurunan  tertinggi  di  tahun 2014  tersebut.  Peningkatan  rasio  terjadi  di tahun  2015  sebesar  60,99%,.  Hal  ini  terjadi karena  adanya  peningkatan  pada  realisasi PAD, sementara pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 18,38%, yang
disebabkan  oleh  adanya  peningkatan  pada realisasi belanja daerah, sementara pendapatan  daerah  mengalami  penurunan. Tabel 5.4. menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau belum mengelola pendapatan daerah  mereka  secara  efisien.  Hal  ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah Provinsi
Riau dalam menggunakan  pendapatan  daerah  belum efisien.  Menurut  Halim  (2011;170)  rasio efisiensi  keuangan  dikatakan    efisien  jika diperoleh  nilai  kurang  dari  100%  (  x  < 100%).

## 5. Rasio Keserasian
Untuk  mengetahui  tentang  Rasio Keserasian  Berdasarkan  Belanja  Operasi Pemerintah  Provinsi  Riau,  dapat  dilihat bahwa  Rasio  Keserasian  Belanja  Operasi Provinsi  Riau  selama  Tahun  2013-2018 rata-rata  sebesar  73,43%  dimana  nilai Realisasi  Belanja  Daerah  rata-rata  sebesar Rp. 6.128.253.456.349,66 sedangkan Realisasi  Belanja  Operasi  rata-rata  sebesar Rp. 4.476.777.696.310,30. Rasio
Keserasian  Belanja  Operasi  Provinsi  Riau yang  terendah  adalah  63,67%  yaitu  pada tahun  2015  dan  tertinggi  sebesar  84,63% pada tahun 2018. Pada tabel 5.5. juga dapat dilihat  bahwa  pada  tahun  2015  Rasio Keserasian  Belanja  Operasi  mengalami penurunan  sebesar  24,75%.  Peningkatan tertinggi  rasio  ini  terjadi  di  tahun  2014 sebesar  30,48%,.  Hal  ini  terjadi  karena adanya  peningkatan  pada  realisasi  belanja operasi,  sementara  pada  tahun  2018 mengalami  peningkatan  sebesar  14,82%, yang juga disebabkan oleh adanya peningkatan pada realisasi belanja operasi. Keserasian  belanja  modal  Pemerintah Provinsi  Riau  sudah  seimbang.  Artinya sebagian  besar  pendapatan  daerah  Provinsi Riau digunakan untuk belanja operasi yaitu untuk  membayar  gaji  pegawai,  belanja barang  dan  jasa,  subsidi,  hibah,  bantuan sosial  dan  bantuan  partai  politik  dan  sudah sesuai  dengan  proporsi  yaitu  antara  60- 90%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan  pemerintah  Provinsi  Riau dalam  menggunakan  pendapatan  daerah
Analisis Kinerja Pemerintah Provinsi Riau Berdasarkan Value For Money Audit Tahun 2014-2018 (Barito Grinca Pahala Silalahi, Satria Tri Nanda, Faizah Kamilah)
250
sudah tepat karena sebagian besar pendapatan daerah dialokasikan untuk belanja operasional.
Untuk  mengetahui  tentang  Rasio Keserasian  Berdasarkan  Belanja  Modal Pemerintah  Provinsi  Riau,  dapat  dilihat bahwa  Rasio  Keserasian  Belanja  Modal Provinsi Riau selama Tahun 2013-2018 rata- rata  sebesar  26,57%  dimana  nilai  Realisasi Belanja Daerah rata-rata sebesar  Rp. 6.128.253.456.349,66  sedangkan  Realisasi Belanja Modal rata-rata sebesar Rp. 1.651.190.458.658,02. Rasio Keserasian Belanja  Modal  Provinsi  Riau  yang  terendah adalah  15,37%  yaitu  pada  tahun  2018  dan tertinggi  sebesar  35,15%  pada  tahun  2013. Pada tabel 5.6. juga dapat dilihat bahwa pada tahun  2014,  2016,  2017  dan  2018  Rasio Keserasian Belanja Modal mengalami penurunan  sebesar  56,22%,  15,03%,  14,81% dan  41,54%  yang  merupakan  penurunan tertinggi  adalah  pada  tahun  2014  yaitu mengalami  penurunan  sebesar  56,22%. Peningkatan  rasio  ini  terjadi  di  tahun  2015 sebesar  136,10%,.  Hal  ini  terjadi  karena adanya  peningkatan  pada  realisasi  belanja
modal.
Keserasian belanja modal Pemerintah  Provinsi  Riau  tidak  seimbang. Artinya jumlah pendapatan daerah Provinsi Riau  yang  digunakan  untuk  belanja  modal yaitu  untuk  belanja  modal  tanah,  peralatan dan  mesin,  gedung  dan  bangunan,  jalan, irigasi  dan  jaringan  serta  aset  tetap  lainnya tidak  proporsional  karena  lebih  dari proporsi  yang  ditetapkan  yaitu  5%-20%, terutama  pada  tahun  2013,  2015,  2016, 2017. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan  pemerintah  Provinsi  Riau dalam  menggunakan  pendapatan  daerah belum  tepat  karena  proporsi  pendapatan daerah  yang  dialokasikan  untuk  belanja modal  melebihi  persentase  yang  telah ditetapkan,  namun  pada  tahun  2018  nilai belanja modal sudah sesuai dengan proporsi yang ditetapkan.
Untuk lebih jelasnya rasio keuangan daerah  Provinsi  Riau  Tahun  2013-2018, dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3. Rasio Kinerja Keuangan  Daerah Provinsi Riau Tahun 2013-2018
Rasio Rata- Keterangan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 rata Derajat Desentralisasi Fiskal 38,96 39,9 50,31 44,8 42,52 42,92 43,24 Cukup Baik Rasio Kemandirian 64,19 66,4 101,38 81,23 74,02 75,23 77,08 Tinggi Rasio Efektivitas 109,83 110,12 102,04 88,97 87,06 91,8 98,30 Tidak Efektif Rasio Efisiensi 91,29 49,83 80,23 94,98 93,4 80,31 81,67 Tidak Efisien Rasio Keserasian-Biaya Operasi 64,85 84,61 63,67 69,1 73,7 84,63 73,43 Sudah Seimbang Rasio Keserasian-Biaya Modal 35,15 15,39 36,33 30,87 26,3 15,37 26,57 Belum Seimbang
Tahun
Sumber : Data Olahan, 2020
Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa rasio  Derajat  Desentralisasi  Fiskal  rata-rata sebesar  43,24%  berdasarkan  kategorinya maka  rasio  kemandirian  ini  berkategori cukup  baik.  Dengan  demikian  Pendapatan Asli  Daerah  mampu  memberikan  kontribusi yang layak terhadap Total Pedapatan Daerah. Rasio  kemandirian  rata-rata  sebesar  77,08% berdasarkan kategorinya maka rasio kemandirian  ini  berkategori  tinggi.  Artinya kemampuan Pemprov Riau dalam membiayai sendiri  kegiatan  pemerintah,  pembangunan dan  pelayanan  kepada  masyarakat  sudah
tergolong  tinggi.  Pemprov  Riau  tidak terlalu  tergantung  pada  Dana  Bagi  Hasil, Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi Khusus  dan  Dari  Dana  Darurat  dan Pinjaman.
Rasio  efektivitas  rata-rata  sebesar 98,30%  atau  berkategori  tidak  efektif,  hal ini  menunjukkan  Pemerintah  Provinsi  Riau belum efektif dalam merealisasikan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan mewujudkannya  dalam  bentuk  penggunaan anggaran  untuk  pembangunan.    Rasio efisiensi  rata-rata  sebesar  81,67%  yang berkategori  tidak  efisien,  hal  ini  karena
Analisis Kinerja Pemerintah Provinsi Riau Berdasarkan Value For Money Audit Tahun 2014-2018 (Barito Grinca Pahala Silalahi, Satria Tri Nanda, Faizah Kamilah)
251
belanja daerah lebih besar nilainya dibandingkan  dengan  realisasi  pendapatan daerah.  Artinya    Pemerintah  Provinsi  Riau belum  efisien  dalam  mengelola  pendapatan yang diterima dan digunakan untuk membiayai  seluruh  kegiatan  pemerintahan dan pembangunan di wilayah Provinsi Riau. Selanjutnya  rasio  keserasian  biaya  operasi rata-rata  sebesar  73,43%  yang  berkategori sudah seimbang, artinya belanja operasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar  73,43% dari  total  belanja  daerah  yang  telah dianggarkan  sudah  seimbang  yaitu  sesuai dengan  proporsi  yang  telah  ditetapkan  yaitu antara  60%-90%.  Rasio  keserasian  biaya modal  rata-rata  sebesar  26,57%,  yang berkategori  tidak  seimbang,  artinya  belanja modal  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah sebesar  26,57%  dari  total  belanja  daerah tidak  sesuai  dengan  proporsi  yang  telah ditetapkan yaitu antara 5%-20%.

## 2) Kemampuan Sumber Daya Manusia
Tanggapan  responden  yang  sebagian besar  menyatakan  setuju  yaitu  6  orang  atau 40%  dan  hanya  1  orang  atau  6,67%  yang menyatakan tidak setuju. Berdasarkan tanggapan  responden  tersebut  dapat  dilihat bahwa  kemampuan  sumber  daya  manusia  di Pemerintahan  Provinsi  Riau  dalam  kondisi yang  baik  dapat  dilihat  dari  nilai  skor  rata- rata  sebesar  3,44  yang  berkategori  baik. Dengan  demikian  pengelolaan  keuangan daerah  di  Provinsi  Riau  dapat  berjalan dengan baik karena didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang baik terutama dari aspek kemampuan berkomunikasi baik tulisan maupun komunikasi  lisan  yang  mendapat  skor tertinggi,  sedangkan  aspek  dengan  skor terendah  adalah  kreativitas  dalam  bekerja. Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  agar kemampuan  sumber  daya  manusia  menjadi lebih  baik  lagi  di  masa  yang  akan  datang maka  Pemprov  Riau  perlu  meningkatkan kembali kreativitas pegawai dalam bekerja. 3) Pengelolaan Sumber Daya Alam Tanggapan  responden  yang  sebagian besar menyatakan sangat setuju yaitu 6 orang atau 40% dan hanya 1 orang atau 6,67% yang
menyatakan  tidak  setuju.  Berdasarkan tanggapan  responden  tersebut  dapat  dilihat bahwa  pengelolaan  sumber  daya  alam  oleh Pemerintahan  Provinsi  Riau  sudha  berjalan baik  dapat  dilihat  dari  nilai  skor  rata-rata sebesar 4,04 yang berkategori baik. Dengan demikian  kinerja  pemerintah  Provinsi  Riau sudah berjalan dengan baik karena didukung  oleh  pengelolaan  sumber  daya alam  juga  telah  berjalan  dengan  baik terutama dari aspek Pemprov Riau mengetahui sumberdaya alam yang dimilikinya,  sumber  daya  alam  tersebut dapat  dijadikan  sebagai  PAD  dan  masing- masing  sektor  sumber  daya  alam  tersebut telah  dikelola  dengan  baik  yang  mendapat skor  tertinggi.  Kondisi  ini  menunjukkan bahwa  agar  pengelolaan  sumber  daya  alam menjadi  lebih  baik  lagi  di  masa  yang  akan datang maka Pemprov Riau perlu meningkatkan kembali kemampuannya dalam  memanfaatkan  sumber  daya  alam yang ada.

## PEMBAHASAN Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Rasio  Derajat  Desentralisasi  Fiskal (DDF)  Provinsi  Riau  selama  Tahun  2013- 2018  rata-rata  sebesar  43,23%.  Rasio  DDF Provinsi Riau yang terendah adalah 38,96% yaitu pada tahun 2013 dan tertinggi sebesar 50,31% pada tahun 2015. Rasio DDF setiap tahun mengalami flukuasi dimana penurunan  drastis  hingga  10,95%  terjadi pada tahun 2016. Nilai Total PAD Provinsi Riau  sudah  cukup  baik  jika  dibandingkan dengan  Total  Pendapatan  Daerah.  Hal  ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah  Provinsi  Riau  dalam  menggali sumber-sumber  PAD  sudah  dilaksanakan secara  optimal  terbukti  selama  7  tahun terakhir  ini  rata-rata  rasio  DDF  Provinsi Riau sudah mencapai 43,23%.
Rasio Kemandirian Rasio Kemandirian Rata-rata Provinsi  Riau  sudah  mencapai  77,07%, Nilai Total PAD Provinsi Riau cukup besar nilainya  jika  dibandingkan  dengan  Total Pendapatan  Daerah.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  kemampuan  pemerintah  Provinsi
Analisis Kinerja Pemerintah Provinsi Riau Berdasarkan Value For Money Audit Tahun 2014-2018 (Barito Grinca Pahala Silalahi, Satria Tri Nanda, Faizah Kamilah)
252
Riau  dalam  menggali  sumber-sumber  PAD sudah  dilaksanakan  secara  optimal  terbukti selama  7  tahun  terakhir  ini  rata-rata  rasio DDF Provinsi Riau sudah mencapai 77,07%. Kemampuan  pemerintah  daerah  Provinsi Riau  dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah guna membiayai pembangunan sudah baik, namun demikian kontribusi Pendapatan Asli  Daerah  dari  Total  Pendapatan  Daerah masih perlu ditingkatkan. Tingkat kemandirian  keuangan  Provinsi  Riau  selama tiga  tahun  terakhir  menunjukkan  semakin membaik  karena  berada  di  atas  nilai  70%, yang  artinya  tingkat  ketergantungannya terhadap pemerintah pusat semakin berkurang. Persentase kemandirian mencapai 77,07%, untuk dinyatakan tingkat kemandirian  tersebut  sedang  atau  cukup mandiri  persentasenya  adalah  50%  -75%, Dengan  demikian  nilai  rata-rata  77,07% menunjukkan  tingkat  kemandirian  yang tinggi.

## Rasio Efektivitas PAD
Rasio  Efektivitas  PAD  Provinsi  Riau selama  Tahun  2013-2018  rata-rata  sebesar 98,30% dimana nilai Realisasi PAD rata-rata sebesar Rp. 3.529.555.435.154,12 sedangkan Anggaran PAD rata-rata sebesar  Rp. 3.359.245.781.548,63. Rasio Efektivitas PAD  Provinsi  Riau  yang  terendah  adalah 87,06%  yaitu  pada  tahun  2017  dan  tertinggi sebesar  110,12%  pada  tahun  2014.  Pada tahun  2015-2017  rasio  Efektivitas  PAD mengalami penurunan sebesar 7,34% kemudian  menurun  12,80%  dan  penurunan terjadi  lagi  di  tahun  2017  sebesar  2,15% kemudian  meningkat  di  tahun  2018  sebesar 5,44%.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya penurunan  realisasi  PAD,  sementara  pada tahun  2018  mengalami  peningkatan  sebesar 5,44%,  yang  disebabkan  oleh  adanya peningkatan pada total PAD.
Kemampuan pemerintah Provinsi Riau  dalam  mencapai  target  PAD  belum efektif.  Pemerintah  Provinsi  Riau  belum mengelola  pendapatan  daerah  mereka  secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah Provinsi Riau dalam mencapai  target  pendapatan  daerah  belum efektif.  Semakin  kecil  persentase  rasiomaka
semakin  kurang  baik  tingkat  efektivitasnya dansebaliknya, maka pada tahun 2013-2018 tersebutdinyatakan tidakefektif karena realisasi  PAD  masih  di  bawah  nilai  target PAD    Fenomena  pada  tahun  2013-2018 tersebut  bisasaja  terjadi  karena  pencapaian PAD  belum  optimal,  pemerintah  Provinsi Riau  belum  mampu  meningkatkan  dan mengoptimalkan PAD.

## Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Rasio  Efisiensi  Keuangan  Provinsi Riau  selama  Tahun  2013-2018  rata-rata sebesar  81,67%.  Rasio  Efisiensi  Keuangan Provinsi Riau yang terendah adalah 49,83% yaitu pada tahun 2014 dan tertinggi sebesar 94,98%  pada  tahun  2016.  Pada tahun  2014 rasio Efisiensi Keuangan mengalami penurunan  sebesar  45,41%.  Peningkatan rasio terjadi di tahun 2015 sebesar 60,99%,. Hal  ini  terjadi  karena  adanya  peningkatan pada  realisasi  PAD,  sementara  pada  tahun 2016  mengalami  peningkatan  sebesar 18,38%,  yang  disebabkan  oleh  adanya peningkatan  pada  realisasi  belanja  daerah, sementara  pendapatan  daerah  mengalami penurunan.  Artinya  Pemerintah  Provinsi Riau  belum  mengelola  pendapatan  daerah mereka secara efisien, kemampuan pemerintah Provinsi Riau dalam menggunakan  pendapatan  daerah  belum efisien.

## Rasio Keserasian Belanja Operasi
Rasio  Keserasian  Belanja  Modal Provinsi  Riau  selama  Tahun  2013-2018 rata-rata  sebesar  26,57%.  Rasio  Keserasian Belanja Modal Provinsi Riau yang terendah adalah  15,37%  yaitu  pada  tahun  2018  dan tertinggi  sebesar  35,15%  pada  tahun  2013. Pada  tahun  2014,  2016,  2017  dan  2018 Rasio Keserasian Belanja
Modal mengalami  penurunan  sebesar  56,22%,
15,03%, 14,81% dan 41,54% yang merupakan penurunan tertinggi adalah pada tahun  2014  yaitu  mengalami  penurunan sebesar  56,22%.  Peningkatan  rasio  ini terjadi di tahun 2015 sebesar 136,10%.
Rasio  keserasian  biaya  operasi  rata- rata sebesar 73,43% yang berkategori sudah seimbang,  artinya  belanja  operasi  yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar
Analisis Kinerja Pemerintah Provinsi Riau Berdasarkan Value For Money Audit Tahun 2014-2018 (Barito Grinca Pahala Silalahi, Satria Tri Nanda, Faizah Kamilah)
73,43%  dari  total  belanja  daerah  yang  telah dianggarkan  sudah  seimbang  yaitu  sesuai dengan  proporsi  yang  telah  ditetapkan  yaitu antara  60%-90%.  Rasio  keserasian  biaya modal  rata-rata  sebesar  26,57%,  yang berkategori  tidak  seimbang,  artinya  belanja modal  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah sebesar  26,57%  dari  total  belanja  daerah tidak  sesuai  dengan  proporsi  yang  telah ditetapkan yaitu antara 5%-20%.
Kemampuan sumber daya manusia di Pemerintahan  Provinsi  Riau  dalam  kondisi yang  baik  dapat  dilihat  dari  nilai  skor  rata- rata  sebesar  3,44  yang  berkategori  baik. Dengan  demikian  pengelolaan  keuangan daerah  di  Provinsi  Riau  dapat  berjalan dengan baik karena didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang  baik terutama dari aspek kemampuan berkomunikasi baik tulisan maupun komunikasi lisan.
Pengelolaan  sumber  daya  alam  oleh Pemerintahan  Provinsi  Riau  sudha  berjalan baik  dapat  dilihat  dari  nilai  skor  rata-rata sebesar  4,04  yang  berkategori  baik.  Dengan demikian  kinerja  pemerintah  Provinsi  Riau sudah berjalan dengan baik karena didukung oleh  pengelolaan  sumber  daya  alam  juga telah  berjalan  dengan  baik  terutama  dari aspek Pemprov Riau mengetahui sumberdaya alam  yang  dimilikinya,  sumber  daya  alam tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  PAD  dan masing-masing  sektor  sumber  daya  alam tersebut  telah  dikelola  dengan  baik  yang mendapat skor tertinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa agar pengelolaan sumber daya alam menjadi lebih baik lagi di masa  yang  akan  datang  maka  Pemprov  Riau perlu  meningkatkan  kembali  kemampuannya dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Kinerja  pemerintah  Provinsi  Riai  dilihat dari aspek keuangan yaitu :
a. Rasio  Derajat  Desentralisasi  Fiskal atau  Otonomi  Fiskal  Daerah  (DDF) Provinsi  Riau  selama  Tahun  2013-
2018berkategori baik karena meskipun nilai Total PAD  Provinsi Riau lebih rendah jika dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah namun persentase  rata-ratanya  mendekati 50%. b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  (RKKD)  Provinsi  Riau selama Tahun 2013- 2018berkategori  tinggi.  Total  PAD Provinsi  Riaucukup  tinggi  jika dibandingkan dengan Total Pendapatan Transfer. c. Rasio  Efektivitas  PAD  Provinsi Riau selama Tahun 2013- 2018berkategori  kurang  baik.  Hal ini menunjukkan bahwa
kemampuan  pemerintah  Provinsi Riau  dalam  mencapai  target  PAD belum  efektif    karena  belum mencapai 100%.
d. Rasio  Efisiensi  Keuangan  Provinsi Riau selama Tahun 2013-2018yang berkategori kurang baik.
e. Rasio  Keserasian  Belanja  Operasi Provinsi  Riau  selama  Tahun  2013- 2018 berkategori seimbang. Artinya sebagian  besar  pendapatan  daerah Provinsi  Riau  digunakan  untuk belanja operasi.
f. Rasio  Keserasian  Belanja  Modal Provinsi  Riau  selama  Tahun  2013- 2018  berkategori  tidak  seimbang.
Artinya  keserasian  belanja  modal Pemerintah  Provinsi  Riau  tidak optimal.  Hal  ini  karena  jumlah pendapatan  daerah  Provinsi  Riau yang  digunakan  untuk  belanja modal tidak sesuai dengan proporsi biaya modal yang telah ditetapkan.
2. Kemampuan  sumber  daya  manusia  di Pemerintahan  Provinsi  Riau  dalam kondisi  yang  baik  dapat  dilihat  dari nilai  skor  rata-rata  sebesar  3,44  yang berkategori baik.
3. Pengelolaan  sumber  daya  alam  oleh Pemerintahan  Provinsi  Riau  sudha berjalan  baik  dapat  dilihat  dari  nilai skor  rata-rata  sebesar  4,04  yang berkategori baik.
Analisis Kinerja Pemerintah Provinsi Riau Berdasarkan Value For Money Audit Tahun 2014-2018 (Barito Grinca Pahala Silalahi, Satria Tri Nanda, Faizah Kamilah)
254

## DAFTAR RUJUKAN
Adhiantoko,  H.  2013. Analisis  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Kabupaten
Blora  (Studi  Kasus  Pada  Dinas Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten
Blora.Skripsi, Fakultas  Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta.
Arief,  Firda  Rahmadhany,  Yessi  Muthia Basri  dan  Novita  Indrawati,  2017,
Analisis Kinerja Pemerintah Provinsi  Riau  Berdasarkan  Value For Money Audit , Jurnal EkonomiVolume  25,  Nomor  2  Juni 2017 Azheri,  B.  dan  I.  Wahyudi.  2012. Corporate Social Responsibility: Prinsip,
Pengaturan dan Implementasi . Setara Press, Malang
Badan Pengelola Keuangan dan  Aset Daerah
Provinsi  Riau,  2012-2018, Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah
Kota Pekanbaru
Boediono.  2011 .  Dana  Alokasi  Umum  : Konsep,  Hambatan  dan  Prospek  di Era  Otonomi  Daerah. Penerbit Kompas, Jakarta
Boulter,  Nick,  Murray  Dalziel,  Jackie,  2011, Manusia Dan Kompetensi: Panduan Untuk  Meningkatkan  Keunggulan Bersaing, Bhuana  Ilmu  Populer,
Jakarta
Halim.  A.,  2011. Akuntansi  Sektor  Publik:
Akuntansi Keuangan Daerah Salemba Empat. Jakarta
Halim , A. dan M. S. Kusufi . 2012. Akuntansi
Sektor Publik: Akuntansi. Keuangan Daerah. Salemba Empat, Jakarta
Hutapea,  Parulian  dan  Nurianna  Thoha.
2011. Kompetensi Plus . PT
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Liando,  Harry  Saputra,  David  Paul  Elia
Saerang,  Inggriani  Elim,  2014, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah  Kabupaten  Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode Value  For  Money, Jurnal  EMBA
Vol.2 No.3 September 2014, ISSN 2303-1174
Mahsun.M.  2013. Pengukuran  Kinerja Sektor Publik. BPFE, Yogyakarta Mardiasmo. 2011. Akuntansi Sektor Publik . Penerbit Andi, Yogyakarta Nasrun, Muhammad, 2018, Pengaruh Good Corporate  Governance  Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  Kabupaten  Pangkajene Dan Kepulauan , Journal STIEM 8 (8) 1, 2018 Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D . Alfabeta. Bandung:
Suwendra,  I  W.,  Saputra,  S.  C.  dan  F.
Yudiatmaja. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  di  Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014, Jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen Vol. 4, 2016.
Villanova, E. R. de, 2015, Analisis Kinerja Keuangan  Pemerintah  Kabupaten Gunung Kidul Periode 2009-2012 ,
Skripsi, Universitas Satya Wacana, Yogyakarta
Widodo.  2011. Analisa  Rasio  Keuangan Daerah dalam menghadapi
Otonomi Daerah, Manajemen
Keuangan  Daerah .  UPP  YKPN, Yogyakarta
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang  Nomor  15  tahun  2017, tentang Perimbangan  Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun 2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan
http://www.kemenpan.go.id/. http://www.djpk.depkeu.go.id/. www.tribunnews.co.id www.gatra.co.id