INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 4972-4984 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Hubungan Antara Effective Tax Rate (ETR) Dan Inovasi Pengelolaan Pajak:

## Tinjauan Pada Perusahaan Teknologi Di Era Digital
Vindy Hevyani
Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Email: hervyani.vindy@gmail.com

## Abstrak
Permasalahan dalam penelitian ini terletak pada disparitas antara pendapatan pajak yang diharapkan dan jumlah sebenarnya yang dikumpulkan di sektor industri teknologi. Perbedaan ini dapat diakibatkan oleh  aspek-aspek  misalnya  rendahnya  kepatuhan  terhadap  peraturan  pembayaran  pajak,  tidak tercatatnya transaksi, dan adanya upaya sengaja untuk menghindari pajak. Penelitian ini memiliki tujuan guna memahami hubungan antara tarif pajak efektif (ETR) dan inovasi pengelolaan pajak, khususnya pada perusahaan teknologi di era digital. Penelitian ini memakai desain penelitian deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan perusahaan teknologi pada tahun 2019 hingga 2022. Penilaian penghindaran pajak menggunakan Effective Tax Rate (ETR). Kecenderungan penghindaran pajak pada pelaku bisnis teknologi saat ini semakin meluas seiring dengan penggunaan perbaikan pengelolaan pajak.
Kata Kunci : Pajak, Penghindaran Pajak, ETR, Teknologi, Inovasi

## Abstract
The problem in this research lies in the disparity between expected tax revenues and the actual amounts collected in the technology industry sector. Aspects like low compliance with tax payment regulations, failing to record transactions, and intentional efforts to evade taxes can be the cause of this difference. This research aims to understand the relationship between effective tax rates (ETR) and tax management innovation,  especially  in  technology  companies  in  the  digital  era.  This  research  uses  a  descriptive research design by utilizing secondary data taken from technology company financial reports from 2019 to 2022. Tax avoidance assessment uses the Effective Tax Rate (ETR). The trend of tax avoidance among technology business players is currently increasingly widespread, along with the use of improved tax management.
Keyword: Tax, Tax Avoidance, ETR, Technology, Innovation

## PENDAHULUAN
Berlandaskan  UU  No.  16  Tahun  2009  mengenai  Ketentuan  Umum  &  Tat  aCara Perpajakan  mengungkapkan  “Pajak  merupakan  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  sifatnya  memaksa  berdasarkan  undang- undang, dengan tidak mendapatkan jasa timbal  balik  secara eksklusif dan dipergunakan untuk  keperluannegara  sebesar –besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat”.  Pajak  penghasilan diberi kepadawajib pajak yang mempunyai penghasilan tetap yang didapatkan saat 1 tahun pajak [1] .
Indonesia menerapkan pendekatan penilaian mandiri (self-assessment) dalam proses pengumpulan  pajaknya.  Wajib  Pajak  diberikan  otonomi  penuh  dalam  menentukan, menyetorkan, dan mengungkapkan kewajiban perpajakannya sendiri. Pasal 12 UU Ketentuan Umum  Perpajakan  mengatur  pengaturan  sistem  self  assessment.  Pemberlakuan  UU perpajakan  ini  seolah  memberi  peluang  bagi  wajib  pajak,  khususnya  korporasi,  untuk mengurangi kewajiban  perpajakannya  dengan cara memotong pengeluaran  perusahaan, termasuk  beban  pajak.  Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Brian  dan  Martani [2] ,  korporasi memiliki dua pilihan untuk mengurangi jumlah pajak yang mereka bayarkan: baik dengan mematuhi peraturan perpajakan untuk menurunkan nilai pajak (penghindaran pajak) atau dengan melakukan tindakan yang melanggar UU perpajakan untuk mengurangi pajak. nilai pajak (penghindaran pajak).
Pajak merupakan beban keuangan utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Peningkatan pengeluaran publik secara langsung mempengaruhi pertumbuhan  tujuan  perpajakan  tahunan.  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  menentukan tujuannya  berdasarkan  perluasan  kapasitas  pajak  yang  ada  saat  ini.  Purwowidhu [3] melaporkan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2019-2022 mengalami pertumbuhan rata- rata sebesar 9,2% yang dipengaruhi oleh beberapa variabel. Pada tahun 2019, pemungutan pajak terhambat  oleh penurunan harga komoditas dan  dipengaruhi oleh ketidakstabilan ekonomi global, termasuk perang dagang AS-Tiongkok. Pada tahun 2020, penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 16,9% akibat wabah Covid-19.
Selama  tahun  2021  dan  2022,  akan  terjadi  peningkatan  kinerja  pendapatan  seiring dengan pulihnya perekonomian. Pendapatan pajak diproyeksikan mengalami pertumbuhan substansial  sebesar  20,4%  pada  tahun  2021,  mencapai  tingkat  yang  terlihat  sebelum epidemi. Pada tahun 2022, tren positif akan terus berlanjut dengan tingkat pertumbuhan sebesar 31,4%. Penerimaan pajak pada tahun 2022 sebesar Rp2.034,6 triliun setara dengan 114,0% dari target yang ditetapkan APBN. Penerimaan pajak sebesar Rp 1.716,8 triliun atau 115,6% dari target. Selain itu, pajak bea dan cukai sebesar Rp317,8 triliun atau 106,3% dari
target.  Rasio  pajak  Indonesia  kembali  meningkat  menjadi  10,39%  pada  tahun  2021, melampaui level sebelumnya sebesar 9,11% pada tahun 2020 dan 8,33% pada tahun 2020.
Berlandaskan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan [4] , realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) perusahaan sektor teknologi di Indonesia pada tahun 2019 mencapai Rp24,8 triliun, menandai peningkatan sebesar 11,1% dari tahun sebelumnya yang  sebesar  Rp22,3  triliun.  Pertumbuhan  ini  melampaui  pertumbuhan  rata-rata penerimaan  PPh  secara  keseluruhan  yang  hanya  mencapai  7,7%.  Faktor-faktor  yang mendorong  pertumbuhan  penerimaan  PPh  perusahaan  sektor  teknologi  melibatkan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat di Indonesia, peningkatan penggunaan teknologi oleh masyarakat dan bisnis, serta penerapan kebijakan pajak yang lebih mendukung bagi perusahaan teknologi. Fenomena ini menunjukkan bahwa sektor teknologi memiliki potensi besar sebagai  penyumbang  penerimaan pajak yang signifikan. Dalam konteks kemajuan ekonomi digital di Indonesia yang makin pesat, pertumbuhan penerimaan PPh perusahaan sektor teknologi mencerminkan kontribusi yang positif terhadap perekonomian negara.
Namun terdapat disparitas antara pendapatan yang diharapkan dengan pendapatan aktual  yang  diperoleh  dari  pajak  sektor  industri  teknologi,  antara  lain  pajak  penghasilan (PPh),  pajak  pertambahan  nilai  (PPN),  dan  pajak-pajak  lain  yang  terkait  dengan  sektor industri teknologi. Kesenjangan pendapatan muncul karena kurangnya kepatuhan terhadap kewajiban  perpajakan,  yang  ditandai  dengan  banyaknya  transaksi  yang  tidak  dilaporkan dalam perekonomian  bawah tanah dan adanya  kecenderungan umum untuk melakukan penggelapan  pajak [5] .  Ukuran  penghindaran  pajak  merupakan  proksi  umum  dalam penelitian perpajakan dengan Effective Tax Rate (ETR) [6-8] . Pajak perusahaan memberikan beban  keuangan  pada  perusahaan,  yang  menyebabkan  penurunan  keuntungan  mereka secara keseluruhan. Akibatnya, perusahaan berusaha meminimalkan pembayaran pajaknya untuk memaksimalkan laba bersihnya [9] . Adanya kewajiban perpajakan yang memberatkan pada korporasi dan pemiliknya menimbulkan upaya-upaya yang bertujuan untuk melakukan penghindaran pajak [10] . Perusahaan menggunakan undang-undang yang ambigu tentang penghindaran pajak untuk mendapatkan hasil pajak yang menguntungkan [11] . Penghindaran pajak  mengacu  pada  penurunan  tarif  pajak  yang  disengaja  dengan  menggunakan serangkaian  taktik  yang  mencakup  manajemen  pajak,  perencanaan  pajak,  agresi  pajak, penghindaran pajak, dan perlindungan pajak [12] .
Di sisi lain, upaya penurunan penghindaran pajak (ETR yang tinggi) juga diberlakukan salah satunya pemanfaatan inovasi pengelolaan pajak di era digital. Inovasi teknologi seperti e-commerce, layanan berbasis aplikasi, dan transaksi online telah mengubah cara konsumen berbelanja dan bagaimana bisnis beroperasi. Seperti halnya di bidang perpajakan, kita juga
perlu selalu mengikuti perkembangan terkini, khususnya yang berkaitan dengan teknologi digital.  Pemerintah  bertujuan  untuk  mengoptimalkan  pendapatan  pajak  dengan mengadopsi reformasi pajak digital [13] . Reformasi perpajakan diartikan sebagai perombakan total  sistem  perpajakan,  yang  mencakup  perbaikan  administrasi  perpajakan, penyempurnaan peraturan, dan perluasan basis pendapatan. Selain itu, pemerintah sedang menyederhanakan  sistem  perpajakan  dan  menerapkan  sistem  administrasi  perpajakan berbasis teknologi digital guna menaikkan efektivitas dan efisiensi sistem perpajakan secara keseluruhan.
Pajak  ialah  satu  diantara  asal  pendapatan  pokok  bagi  pemerintah,  dan  perubahan dalam ekonomi digital telah memunculkan serangkaian tantangan dan peluang baru dalam pengumpulan  dan  penegakan  pajak.  Menurut  Dietheo  et  al. [14] ,  pengelolaan  strategi perpajakan berbasis digital diharapkan dapat berperan penting dalam reformasi perpajakan. Pendekatan  ini  diperkirakan  akan  secara  efektif  meningkatkan  rasio  pajak,  mencegah penghindaran  dan  penghindaran  pajak,  serta  menaikkan  kepatuhan  wajib  pajak. Keuntungan  lainnya  adalah  kemungkinan  untuk  menaikkan  rasa  percaya  dan  kepatuhan wajib  pajak  terhadap  otoritas  pajak  melalui  pengelolaan  data  yang  andal  dan  integritas petugas pajak. Dari sudut pandang wajib pajak, penerapan sistem yang lebih maju, efisien, bijaksana, dan sangat efisien akan memudahkan pemenuhan tanggung jawab perpajakan mereka, khususnya bagi perusahaan yang bergerak di sektor teknologi. Dengan demikian, penelitian ini mempunyai tujuan guna mengidentifikasi hubungan effective tax rate (ETR) dan inovasi pengelolaan pajak melalui tren ETR pada perusahaan teknologi di era digital.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  dengan  menggunakan  data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan yang diperoleh dari perusahaan- perusahaan teknologi yang terdaftar di BEI periode 2019 hingga 2022. Strategi pemilihan sampel  menggunakan  metode  purposive  sampling,  yaitu  pemilihan  sampel  berdasarkan kriteria  yang  telah  ditetapkan  dan  selaras  dengan  tujuan  penelitian.  Kriteria  pemilihan sampel adalah sebagai berikut: (1) Perusahaan teknologi yang  dipilih adalah perusahaan yang terdaftar di BEI antara tahun 2019 hingga 2022 dan tetap tercatat sepanjang periode pengamatan penelitian tanpa dilakukan delisting. (2) Data yang digunakan untuk analisis terdiri dari laporan keuangan atau laporan tahunan yang dapat diakses di BEI dan memuat data  lengkap  untuk  tahun  pengamatan  penelitian  tertentu.  (3)  Perusahaan  sampel  yang dipilih  untuk  penelitian  adalah  perusahaan  yang  mencatatkan  laba  positif  dan  tidak mempunyai kompensasi pajak akibat kerugian pada tahun-tahun sebelumnya. (4) Laporan
keuangan diterbitkan dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah.
Tabel 2. Kriteria Pemilihan Sampel
Kriteria Jumlah Perusahaan Perusahaan teknologi yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2022 dan tidak delisting selama periode pengamatan penelitian 42 Data yang tidak memiliki  laporan keuangan atau laporan tahunan tersedia di BEI dan tidak memiliki data yang lengkap selama tahun 2019 - 2022 20 Perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan yang mempunyai laba negatif dan terdapat kompensasi pajak akibat rugi pada tahun-tahun sebelumnya 11 Publikasi laporan keuangan menggunakan satuan mata uang bukan Rupiah. 0 Total Sampel 11
Praktik  ini  diterapkan  untuk  mengimbangi  kerugian  di  masa  depan,  sehingga meminimalkan beban pajak tangguhan. Kerugian ini kemudian dicatat sebagai aset pajak tangguhan, yang mungkin menyamarkan signifikansi perbedaan antara nilai buku dan nilai pajak [15] .  Metode  pemilihan  sampel  dilakukan  melalui  eksklusi  perusahaan  yang  tidak memenuhi persyaratan sampel. Berdasarkan temuan eliminasi, terdapat total 44 observasi untuk  data  ETR  yang  dikumpulkan  dari  11  perusahaan  selama  tahun  2019  hingga  2022. Adapun daftar perusahaan yang dijadikan objek penelitian disajikan pada tabel 1.
Tabel 2. Daftar Sampel Perusahaan Penelitian Nama Perusahaan Kode PT Wir Asia Tbk WIRG PT DCI Indonesia Tbk DCII PT Galva Technologies Tbk GLVA PT M Cash Integrasi Tbk MCAS PT Multipolar Technology Tbk MLPT PT Metrodata Electronics Tbk MTDL PT NFC Indonesia Tbk NFCX PT Sat Nusapersada Tbk PTSN PT Indosterling Technomedia Tbk TECH
TFAS
Model  penghindaran  pajak  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  model Effective Tax Rate (ETR). Metrik ini sering digunakan sebagai pengganti penghindaran pajak dalam  berbagai  studi  perpajakan,  seperti  yang  ditunjukkan  oleh  Stiglingh  dkk. [16] dan Satyadini [17] . ETR (Tarif Pajak Efektif) adalah instrumen utama yang digunakan untuk menilai kapasitas perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, yang merupakan salah satu komponen  manajemen  pajak [18] .  Perhitungan  ETR  didasarkan  pada  metodologi  yang digunakan oleh Aronmwan dan Okafor [6] . Model ini menggunakan pembayaran tunai atas beban pajak sebagai pembilangnya dan pendapatan sebelum pajak sebagai penyebutnya.
ETR  ditentukan  dengan  membagi  seluruh  biaya  pajak  penghasilan  dengan penghasilan  sebelum  pajak.  Beban  pajak  penghasilan  merupakan  jumlah  seluruh  beban pajak  kini  dan  beban  pajak  tangguhan.  Pendapatan  sebelum  pajak  mengacu  pada  laba bersih suatu perusahaan sebelum dikurangi pajak penghasilan perusahaan i pada tahun t, seperti yang ditunjukkan dalam laporan keuangan perusahaan. Semakin rendah angka ETR maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, sedangkan semakin tinggi  nilai  ETR  maka  semakin  rendah  penghindaran  pajaknya.  Nilai  ETR  berada  dalam kisaran 0 hingga 1.
𝐸𝑇𝑅 = 𝑇𝑎𝑥 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑖,𝑡 𝑃𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑖,𝑡

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tingkat penerimaan ETR pada perusahaan teknologi terjadi pergerakan yang cukup fluktuatif dari hasill perhitungan penerimaan ETR pada gambar 1.
Gambar 1. Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Teknologi 2019 - 2022 0,240 0,254 0,165 0,266 0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 2019 2020 2021 2022 ETR
Hasil perhitngan penerimaan ETR pada teknologi dari 11 perusahaan diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

## • WIRG
𝐸𝑇𝑅 𝑊𝐼𝑅𝐺 = 𝑇𝑎𝑥 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑊𝐼𝑅𝐺,2019 𝑃𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑊𝐼𝑅𝐺,2019 = 2667.27 8725.5 = 0.300687314686022
𝐸𝑇𝑅 𝑊𝐼𝑅𝐺 = 𝑇𝑎𝑥 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑊𝐼𝑅𝐺,2020 𝑃𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑊𝐼𝑅𝐺,2020 = 3199.39 11993.06 = 0.266770115383397
𝐸𝑇𝑅 𝑊𝐼𝑅𝐺 = 𝑇𝑎𝑥 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑊𝐼𝑅𝐺,2021 𝑃𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑊𝐼𝑅𝐺,2021 = 32852.52
8213.77 = 0.250019481001762
𝐸𝑇𝑅 𝑊𝐼𝑅𝐺 = 𝑇𝑎𝑥 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑊𝐼𝑅𝐺,2022 𝑃𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑊𝐼𝑅𝐺,2022 = 20691.99 68815.64 = 0.300687314686022

## • DCII
𝐸𝑇𝑅 𝐷𝐶𝐼𝐼 = 𝑇𝑎𝑥 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 𝐷𝐶𝐼𝐼,2019 𝑃𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝐷𝐶𝐼𝐼,2019 = 2667.27 8725.5 = 0.300687314686022 𝐸𝑇𝑅 𝐷𝐶𝐼𝐼 = 𝑇𝑎𝑥 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 𝐷𝐶𝐼𝐼,2020 𝑃𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝐷𝐶𝐼𝐼,2020 = 19492 140912 = 0.138327466787782
𝐸𝑇𝑅 𝐷𝐶𝐼𝐼 = 𝑇𝑎𝑥 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 𝐷𝐶𝐼𝐼,2021 𝑃𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝐷𝐶𝐼𝐼,2021 = 20316 141130 = 0.143952384326507
𝐸𝑇𝑅 𝐷𝐶𝐼𝐼 = 𝑇𝑎𝑥 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 𝐷𝐶𝐼𝐼,2022 𝑃𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝐷𝐶𝐼𝐼,2022 = 16553 144869 = 0.114261850361361
⋮ • TECH
𝐸𝑇𝑅 𝑇𝐸𝐶𝐻 = 𝑇𝑎𝑥 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑇𝐸𝐶𝐻,2019 𝑃𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑇𝐸𝐶𝐻,2019 = 102.76 505.57 = 0.0348145437790516
𝐸𝑇𝑅 𝑇𝐸𝐶𝐻 = 𝑇𝑎𝑥 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑇𝐸𝐶𝐻,2020 𝑃𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑇𝐸𝐶𝐻,2020 = 2451.01 848.69 = 0.346261337163047
𝐸𝑇𝑅 𝑇𝐸𝐶𝐻 = 𝑇𝑎𝑥 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑇𝐸𝐶𝐻,2021 𝑃𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑇𝐸𝐶𝐻,2021 = 1348.86 6793.7 = 0.198545711467978
𝐸𝑇𝑅 𝑇𝐸𝐶𝐻 = 𝑇𝑎𝑥 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑇𝐸𝐶𝐻,2022 𝑃𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑇𝐸𝐶𝐻,2022 = 505.57 3367.98 = 0.150110748876181
Dari 11 perusahaan, diperoleh rata-rata hasil perhitungan ETR disajikan pada tabel 3.
Tabel 3. Hasil Perhitungan ETR Perusahaan Kode Income Before Taxes Tax Expenses ETR 2022 2021 2020 2019 2022  2021  2020  2019  2022 2021  2020 2019 PT Wir Asia Tbk WIRG 68815 .640 32852 .520 11993.0 60 8725.5 00 20691 .990 8213. 770 3199. 390 2667. 270 0.301  0.250  0.267  0.306 PT DCI Indonesia Tbk  DCII 14486 9.000 14113 0.000 140912. 000 136000 .000 16553 .000 2031 6.000 19492 .000 2215 4.000 0.114  0.144  0.138  0.163 PT Galva Technologies Tbk GLVA 11732 5.000 51419. 000 40403. 000 50322. 830 26941 .000 11725 .000 9952. 000 1268 9.700  0.230  0.228  0.246  0.252
PT M Cash Integrasi Tbk MCAS 4052 9.400 15815 4.110 95426. 730 186425 .080 14790 .740 16795 .640 2302 8.620 3420 9.520  0.365  0.106  0.241  0.184 PT Multipolar Technology Tbk MLPT 65138 6.000 2944 24.00 0 22332 4.000 176546 .000 95297 .000 3355 4.000 6267 8.000 5136 8.000  0.146  0.114  0.281  0.291 PT Metrodata Electronics Tbk MTDL 11385 95.00 0 98347 7.000 703330 .000 716958 .000 27187 4.000 2216 43.00 0 16165 9.000 18184 8.000  0.239  0.225  0.230  0.254 PT NFC Indonesia Tbk  NFCX 31113. 030 34859 5.170 66713. 990 74588. 830 7788. 570 10012 .190 12403 .440 17351 .930  0.250  0.029  0.186  0.233 PT Sat Nusapersada Tbk PTSN 14.20 0  7.560 6.590 1.350  4.280  1.740  1.760  0.450 0.301  0.230  0.267  0.333 PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk ZYRX 10135 2.780 90530 .440 48626. 350 12371.9 30 22725 .360 2077 9.560 12249 .180 4133. 710  0.224  0.230  0.252  0.334 PT Telefast Indonesia Tbk  TFAS 2754. 580 28220 .850 9848.5 00 24702. 110 1661.8 30 1584. 480 3386. 070 6389. 530  0.603  0.056  0.344  0.259 PT Indosterling Technomedia Tbk TECH 3367. 98 6793. 7  2451.01 2951.6 4 505.5 7 1348. 86 848.6 9 102.7 6 0.150  0.199  0.346  0.035 Rata-Rata ETR 0.240  0.254  0.165  0.266
Adapun nilai ETR dari tahun 2019 - 2022 berada di rentang 0,165 - 0,266. Pada tahun 2019-2020, ETR mengalami sedikit kenaikan walaupun pandemi COVID-19 mulai menyebar di Indonesia. Hingga Akhirnya, tantangan serius akibat pandemi COVID-19, yang merusak perekonomian nasional secara signifikan yang berdampak di tahun selanjutnya 2021 (Alam et  al.,  2021).  Dampaknya  meliputi  penurunan  aktivitas  ekonomi  dan  produktivitas masyarakat, yang pada gilirannya mempengaruhi penerimaan pajak negara pada gamba1 1. Penurunan ETR tersebut dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah inovasi dalam pengelolaan pajak melalui digitalisasi. Dimulai tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaksanakan sejumlah inisiatif digital, termasuk penerapan e-filling dan e-SPT guna mempermudah wajib pajak guna memberitahukan Surat Pemberitahuan (SPT), e-faktur dan e-invoice  untuk  meminimalisir  potensi  penyelewengan  pajak,  serta  e-audit  untuk mempercepat proses pemeriksaan pajak termasuk di perusahaan teknologi [19] .
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Tahun 2019
juga mewajibkan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Usaha Mikro dan Kecil Perorangan  (PMSE).  Selain  itu,  untuk  meningkatkan  penerimaan  perpajakan  dan memberikan  kejelasan  hukum  dalam  pemungutan  PPN  atas  PMSE,  pemerintah  telah menetapkan peraturan  perundang-undangan mengenai  pemungutan PPN PMSE. Aturan dimaksud  diatur  dalam  PMK  Nomor  48/PMK.03/2020  yang  mengatur  tentang  tata  cara penunjukan pemungut, pemungutan dan penyetoran, serta pelaporan pajak pertambahan nilai atas penggunaan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar negeri.  daerah  pabean  dalam  daerah  pabean  melalui  perdagangan  melalui  sistem elektronik.  Aturan  ini  mulai  berlaku  pada  1  Juli  2020.  Aturan  tersebut  selanjutnya diungkapkan  melalui  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-12/PJ/2020.  Melalui peraturan tersebut, Otoritas Pajak menetapkan batasan kriteria tertentu bagi pemungut dan menguraikan  prosedur  teknisnya.  Aturan  tersebut  menyebutkan,  subjek  pajak  adalah pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKP) yang meliputi Barang Digital, serta pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) yang meliputi Jasa Digital, yang berasal dari luar daerah pabean dan digunakan di dalam wilayah Pabean. Daerah Pabean melalui PMSE. Transaksi ini mencakup interaksi business-to-business (B2B) dan business-to-consumer (B2C). Topik pemungutan  PPN  PMSE  mencakup  berbagai  pelaku  usaha  PMSE  antara  lain  pedagang internasional,  penyedia  jasa  di  luar  negeri,  penyelenggara  PMSE  di  luar  negeri,  dan penyelenggara PMSE di dalam negeri yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai pemungut  PPN  PMSE.  Aturan  pemungutan  PPN  PMSE  menetapkan  kriteria  khusus  bagi pemungut PPN PMSE, yang meliputi: (a) transaksi dengan pembeli di Indonesia berjumlah lebih dari Rp600 juta dalam setahun atau Rp50 juta dalam sebulan; dan/atau (b) memiliki lebih  dari  12.000  traffic  atau  pengakses  di  Indonesia  dalam  setahun  atau  1.000  dalam sebulan. Tarif PPN PMSE sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dan dipungut oleh penjual  kepada  pemesan.  Selain  memungut,  vendor  yang  telah  ditetapkan  sebagai pemungut PPN PMSE juga wajib menyetor dan melaporkan pajaknya.
Harianto [20] menyajikan temuan empiris yang menunjukkan dampak inovasi terhadap penghindaran pajak. Terdapat perbedaan pandangan mengenai dampak inovasi terhadap tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan atau penghindaran pajak yang disengaja. Pakar  tertentu  menyatakan  bahwa  inovasi  berpotensi  mengurangi  kepatuhan  pajak. Beberapa  akademisi  berpendapat  bahwa  penemuan  ini  memiliki  atribut  pribadi  yang bermoral  dan  dapat  dipercaya.  Munculnya  ide  dan  penemuan  baru  dapat  memberikan beban  kerja  ekstra  pada  fungsi  perusahaan [21] .  Akibatnya,  hal  ini  akan  menyebabkan penurunan  laba  perusahaan,  yang  mungkin  mengakibatkan  penghindaran  pajak  atau berkurangnya  kepatuhan  pajak.  Meskipun  demikian,  organisasi  yang  inovatif  berupaya
untuk  menjunjung  tinggi  integritas  perusahaan  dan  menjaga  kepercayaan  pemangku kepentingan,  sehingga  memastikan  bahwa  praktik  inovatif  mereka  tidak  mengakibatkan penghindaran pajak atau peningkatan kewajiban pajak [20] . Teknologi telah mengubah cara perpajakan berfungsi dalam beberapa cara yang signifikan. Ini mencakup perubahan dalam proses  pelaporan  pajak,  penegakan  hukum,  pengumpulan  data,  dan  cara  pemerintah berinteraksi dengan wajib pajak [22] .
Meskipun digitalisasi ini secara positif memengaruhi peningkatan kepatuhan pajak, dampaknya pada penurunan ETR tidak dapat diabaikan. Hal ini disebabkan oleh kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya, yang  pada  akhirnya  mengurangi  potensi  pajak  yang  dapat  dipungut.  Selain  digitalisasi, faktor lain yang ikut  berkontribusi pada penurunan ETR adalah  pemberian insentif pajak kepada wajib pajak yang terkena imbas langsung oleh pandemi COVID-19, serta penurunan aktivitas  ekonomi  dan  produktivitas  masyarakat  yang  mengakibatkan  penurunan  basis pajak. Secara keseluruhan, penurunan ETR pada tahun 2020 dapat dianggap sebagai suatu fenomena  wajar mengingat kondisi  pandemi yang melanda. Namun, Direktorat Jenderal Pajak  selalu  berusaha  menaikkan  penerimaan  pajak  dengan  berbagai  strategi,  termasuk melalui  terus  menerapkan  inovasi  digital  dalam  pengelolaan  pajak.  Upaya  ini  menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas fiskal negara di tengah ketidakpastian ekonomi global seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 dimana efek penurunan ETR terjadi ditahun 2021.
Pada tahun 2022, Indonesia mulai masuk fase pemulihan ekonomi sertelah pandemi COVID-19  yang  ditandai  dengan  peningkatan  aktivitas  ekonomi  dan  produktivitas masyarakat. Dampak positif dari pemulihan tersebut tercermin pada peningkatan Effective Tax Rate (ETR) Indonesia, yang naik dari 11,6% pada tahun 2020 menjadi 12,4%. Salah satu faktor  utama  di  balik  kenaikan  ini  adalah  upaya  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  dalam menerapkan inovasi digital dalam pengelolaan pajak. DJP mengimplementasikan sejumlah inovasi digital pada tahun 2022, seperti e-filing, e-SPT, e-faktur, serta e-invoice secara lebih masif dan menyeluruh. Selain itu, penerapan e-audit berbasis data analytics dan big data analytics  juga  dilakukan  untuk  meningkatkan  akurasi  pemeriksaan  pajak  dan  efektivitas pengawasan kepatuhan pajak.
Dampak positif dari digitalisasi inovasi pengelolaan pajak terlihat dalam peningkatan kepatuhan pajak, yang pada gilirannya meningkatkan potensi pajak yang dapat dipungut. Selain itu, efisiensi DJP dalam mengelola penerimaan pajak juga meningkat, mengakibatkan penurunan  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  proses  tersebut.  Faktor  lain  yang  turut menyumbang pada peningkatan ETR di tahun 2022 meliputi pemulihan aktivitas ekonomi
dan  produktivitas  masyarakat,  yang  meningkatkan  basis  pajak.  Sebaliknya,  pencabutan insentif pajak pada wajib pajak yang terkena imbas pandemi COVID-19 juga berkontribusi pada  peningkatan  ETR  termasuk  di  perusahaan  teknologi.  Hal  ini  ditunjukkan  terjadi peningkatan perusahaan teknologi dari nilai ETR sebesar 0,165 menjadi 0, 266. Selain itu, beberapa fenomena terkait digitalisasi inovasi pengelolaan pajak di tahun 2022 mencakup peningkatan penggunaan e-filing dan e-SPT oleh lebih dari 90% wajib pajak, menunjukkan adopsi yang tinggi terhadap sistem digital. Demikian pula, rasio penerimaan pajak dari e- faktur dan e-invoice mencapai lebih dari 80%, mencerminkan dampak positif dari digitalisasi transaksi  bisnis  terhadap  penerimaan  pajak.  DJP  juga  berhasil  meningkatkan  akurasi pemeriksaan  pajak  melalui  e-audit  berbasis  data  analytics,  menunjukkan  efektivitas digitalisasi dalam mendeteksi potensi penyelewengan pajak.

## SIMPULAN
Hubungan  antara  Effective  Tax  Rate  (ETR)  serta  inovasi  pengelolaan  pajak  pada perusahaan  teknologi  di  era  digital  sangat  kompleks.  Tingkat  penerimaan  ETR  pada perusahaan tersebut mengalami fluktuasi yang signifikan, terutama selama masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Penurunan ETR pada tahun tersebut dapat diatributkan pada faktor-faktor seperti insentif pajak, penurunan aktivitas ekonomi, dan efek positif dari inisiatif digital  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP).  Keterbatasan  dari  penelitian  ini  mencakup ketidakpastian  ekonomi  global  yang  dapat  memengaruhi  perubahan  ETR,  serta kompleksitas  aspek-aspek  yang  memberikan  dampakk  inovasi  dan  ketaatan  pajak perusahaan teknologi.
DAFTAR PUSTAKA
Sejanto, T. W., Elim, I., & Tirayoh, V. Z. (2018). Analisis perhitungan, pencatatan dan pelaporan pajak  penghasilan  pasal 25 pada CV.  Venus Kumersot Raya. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 13(02).
Brian, I. & Martani, D (2014) Analisis pengaruh penghindaran pajak dan kepemilikan keluarga terhadap  waktu  pengumuman  laporan  keuangan  tahunan  perusahaan.  Simposium Nasional Akuntansi XVII.
Purwowidhu, C. S. (2023). Perkuat Reformasi, Capai Target Pajak. Diakses tanggal 24 Januari 2024  https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/perkuat-reformasi-capai- target-pajak
Direktorat  Jenderal  Anggaran  (DJA).  (2023).  Laporan  Pemerintah  tentang  Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama. Kementerian Keuangan.
Insani,  D.  A.  S.,  Wahyudin,  A.,  Aini,  L.  N.,  &  Anas,  Z.  (2022).  Pengaruh  corporate  social
responsibility  dan  good  corporate  governance  terhadap  agresivitas  perpajakan. Journal of Accounting and Digital Finance, 2(3), 216-226.
Aronmwan, E. J., & Okafor, C. (2019). Corporate Tax Avoidance: Review Of Measures And Prospects. International Journal of Accounting & Finance (IJAF), 8(2).
Tang, T. Y. (2020). A review of tax avoidance in China. China Journal of Accounting Research,
13(4), 327-338.
Velte, P. (2023). Ownership structure and corporate tax avoidance: a structured literature review on archival research. Journal of Applied Accounting Research.
Sudaryo,  Y.,  Purnamasari,  D.,  &  Kartikawati,  G.  (2018).  Pengaruh  Profitabilitas,  Leverage, Kualitas  Audit  Dan  Komite  Audit  Terhadap  Tax  Avoidance  Pada  Perusahaan Manufaktur  Yang  Terdaftar  Pada  Bursa  Efek  Indonesia  Periode  2013-2017.  Jurnal Indonesia Membangun, 17(3), 1-18.
Braunerhjelm, P., Eklund, J. E., & Thulin, P. (2021). Taxes, the tax administrative burden and the entrepreneurial life cycle. Small Business Economics, 56, 681-694.
Kanagaretnam,  K.,  Lee,  J.,  Lim,  C.  Y.,  &  Lobo,  G.  (2018).  Societal  trust  and  corporate  tax avoidance. Review of Accounting Studies, 23, 1588-1628.
Aronmwan, E. J., & Okaiwele, I. M. (2020). Measuring tax avoidance using effective tax rate: concepts and implications. The Journal of Accounting and Management, 10(1).
Ersania, I Gusti Ayu Raisa & Merkusiwati, Ni Ketut Lely Aryani.(2018).Pengaruh Penerapan E- System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.Vol. 22(3).
Dimetheo,  G.,  Salsabila,  A.,  &  Izaak,  N.  C.  A.  (2023,  December).  Implementasi  Core  Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. In Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan (Vol. 3, No. 1, pp. 10-25).
Kvaal, E. (2018). Discussion of ‘Making Deferred Taxes Relevant’. Accounting in Europe, 15(2), 231-241.
Stiglingh, M., Smit, A. R., & Smit, A. (2022). The relationship between tax transparency and tax avoidance. South African Journal of Accounting Research, 36(1), 1-21.
Satyadini, A. E. (2018). Empirical Approach of Tax Avoidance Risk Assessment. Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan, 2(1).
Kovermann, J., & Velte, P. (2021). CSR and tax avoidance: A review of empirical research. Corporate Ownership and Control, 18(2), 20-39.
Sukmawati, M. (2023). Kenali Aplikasi Pajak, Dapatkan Beragam Manfaatnya. di akses tanggal 14 Januari 2024, di https://pajakku.com/read/35d72a6a-e111-436a-b8db- 0bbc55a982d1/Kenali-Aplikasi-Pajak-Dapatkan-Beragam-Manfaatnya
Harianto, R. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Kepemilikan Institusional Dan Kebijakan Utang Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018). Liability, 2(1), 49-69.
Dewi, R. R., Arif, A., Wibowo, S. M., Pujianthi, E., & Nadhifah, M. (2022). Karakteristik Pimpinan, Inovasi, dan Kesadaran Kewajiban Pajak Perusahaan. Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi, 8(1), 9-20.
Lestari, D., & Furqon, I. K. (2023). INOvasi Teknologi Dan Perpajakan Di Era Digital. Journal of Sharia Banking, 4(2).