## Siti Khurfatul Jannah, dkk
Pertimbangan Hakim Memutus Akta Hibah Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Tahun 2009 – 2017)

## Siti Khurfatul Jannah, Destri Budi Nugrahen
Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia E-mail : sitikhurfatul@mail.ugm.ac.id, destri.budi@mail.ugm.ac.id , fiqwirath@gmail.com

## Abstract
The  judge's  consideration  is  the  most  important  aspect  in  determining  the realization of the value of justice (ex equo et bono) and the legal certainty of a  judge's  decision.  In  this  paper,  we  will  discuss  the  decision  on  grant disputes  determined  by  the  judges  of  the  Supreme  Court.  This  research  is normative  legal  research,  with  a  conceptual  approach.  The  data  sources  in this  study  are  secondary  data  sources  consisting  of  primary  and  secondary legal materials, which will be analyzed qualitatively. In this study, data were obtained  from  the  Directory  of  Decisions  of  the  Supreme  Court  of  the Republic  of  Indonesia  which  informed  that  there  were  369  cases  of application for cancellation of grants that had been decided by the Supreme Court. And from  these decisions, many decisions stipulate that the deed of grant  is  declared to  have no legal  force. Therefore, it is  necessary to  know the reasons that make the grant deed declared invalid and the consequences for  the  parties  related  to  the  legal  act  of  the  grant.  From  the  results  of  the discussion, it is known that,  although the provisions of grants  according  to Islamic  law  in  Indonesia  have  been  regulated  in  the  KHI,  the implementation  of  grants  and  grant  deeds  made  by  PPAT  does  not  pay attention to the existing legal provisions. So that it is declared that it has no legal force by a judge of the Supreme Court, and it must be returned to its original position.
Keywords : Deed of Grant, PPAT, Legal force, Islamic Law.

## Abstrak
Pertimbangan  hakim  merupakan  aspek  terpenting  dalam  menentukan terwujudnya  nilai  keadilan  ( ex  aequo  et  bono )  dan  kepastian  hukum  dari suatu  putusan  hakim.  Dalam  tulisan  ini  akan  dibahas  tentang  putusan  atas sengketa  hibah  yang  ditetapkan  oleh  hakim  Mahkamah  Agung.  Penelitian ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  dengan  pendekatan  konseptual. Adapun  sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  sumber  data  sekunder yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  yang  akan  dianalisis secara  kualitatif.  Dalam  penelitian  ini  didapat  data  dari  Direktori  Putusan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  yang  menginformasikan  bahwa,
Volume 18  Nomor 2, Halaman 369-387 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
J u r n a l   H u k u m

## ISTINBATH
terdapat 369 perkara permohonan pembatalan hibah yang telah diputus oleh Mahkamah Agung. Dan dari putusan-putusan tersebut banyak putusan yang menetapkan  bahwa  akta  hibah  dinyatakan  tidak  berkekuatan  hukum.  Oleh karenanya  perlu  diketahui  alasan-alasan  yang  menjadikan  akta  hibah dinyatakan  tidak  berkekuatan  hukum  serta  akibat  bagi  para  pihak  yang terkait  dengan  perbuatan  hukum  hibah.  Dari  hasil  pembahasan  diketahui bahwa, walaupun ketentuan hibah menurut hukum Islam di Indonesia telah diatur dalam KHI, tetapi pelaksanaan hibah dan akta hibah yang dibuat oleh PPAT,  tidak  memperhatikan  ketentuan  hukum  yang  ada.  Sehingga dinyatakan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  oleh  hakim  Mahkamah Agung, dan harus dilakukan pengembalian pada posisi semula.
Kata kunci : Akta Hibah, PPAT, Kekuatan Hukum, Hukum Islam.

## Pendahuluan
Kebutuhan  manusia  selalu  mengalami  peningkatan  dari  waktu  ke  waktu. Pertumbuhan  penduduk  dan  perkembangan  pembangunan  semakin  maju,  sehingga kebutuhan  manusia  dalam  berbagai  aspek  juga  meningkat.  Dari  sekian  banyak kebutuhan  primer  dan  sekunder  manusia,  salah  satunya  kebutuhan  akan  lahan  tanah. Tanah  yang  dimiliki  oleh  seseoraang  ini  dapat  beralih  maupun  dialihkan  kepemilikan hak atas tanahnya, salah satu contoh perbuatan hukum karena dialihkannya kepemilikan hak atas tanah adalah melalui hibah. Di Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang terkait dengan hibah. Jika dikaitkan dengan sistem hukum yang ada maka terdapat hibah menurut  hukum  Islam,  hukum  adat  dan  hukum  perdata.  Fokus  penelitian  ini  adalah hibah secara hukum Islam.
Hibah  dalam  Pasal  171  huruf  g  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  didefinisikan sebagai  pemberian  suatu  benda  secara  sukarela  dan  tanpa  imbalan  dari  seseorang kepada  orang  lain  yang  masih  hidup  untuk  dimiliki.  Buku  II  Mahkamah  Agung
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2021-07-18| Published : 2021-12-30.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits unrestricted  use,  distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided the original work is properly cited.
menambahkan bahwa hibah merupakan perbuatan hukum seseorang untuk mengalihkan harta  benda  miliknya  kepada  orang  lain  atas  dasar  tabarru  (perbuatan  baik).  Buku  II Mahkamah Agung menyebutkan bahwa hibah harus memenuhi syarat-syarat perikatan 1 , mengenai  syarat-syarat  perikatan  ini  dapat  ditemui  dalam  Pasal  1320  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 2
Dari direktori  putusan  Mahkamah Agung Republik  Indonesia, diketahui  bahwa jumlah  sengketa  yang  telah  diputuskan  oleh  Mahkamah  Agung  ada  369  putusan mengenai  permohonan  pembatalan  hibah  dari  tahun  2006  hingga  tahun  2020.  Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  sengketa  terkait  hibah  banyak  diselesaikan  oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan alasan tersebut  penulis untuk mendapatkan hasil yang valid terkait kesalahan-kesalahan  yang dapat menyebabkan akta hibah menurut hukum Islam dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh putusan hakim maka penulis mengambil  beberapa  Putusan  Mahkamah  Agung  yang  mempunyai  karekteristik  yang sama yakni Putusan Mahkamah Agung dari tahun 2009 sampai tahun 2017, yaitu :
a. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 312 K/AG/2009;
b. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 539 K/AG/2010;
c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 355 K/AG/2011;
d. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 492 K/AG/2012;
e. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 29 K/AG/2013;
f. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 495 K/AG/2014;
g. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 783 K/AG/2015;
h. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 123 K/AG/2016;
i. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 702 K/AG/2017;
Putusan  Mahkamah  Agung  tahun  2009,  2010,  2011,  2012,  2013,  2015  dan tahun  2017  menyatakan  bahwa  akta  hibah  tersebut  dibatalkan  dan  tidak mempunyai  kekuatan  hukum.  Putusan  Mahkamah  Agung  tahun  2014  dan  2016 menolak  permohonan  kasasi  yang  diajukan  oleh  pemohon.  Akta  hibah  PPAT berdasarkan  hukum  Islam  dinyatakan  batal  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum dikarenakan  akta  hibah  tersebut  tidak  memenuhi  syarat  materiil  maupun  syarat formil pembuatan akta hibah secara hukum Islam oleh PPAT.
1 Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama- Buku II , 2013, 179.
2 Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2005), 17.
Dengan  adanya  putusan  Mahkamah  Agung  yang  menyatakan  akta  hibah tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  menunjukkan  bahwa  hibah  yang  dilakukan berdasarkan  hukum  Islam  dapat  dibatalkan  oleh  suatu  putusan  pengadilan.  PPAT hendaknya  memperhatikan  syarat  materiil  maupun  syarat  formil  pembuatan  akta 3 . Syarat  materiil  dari  prosedur  pembuatan  akta  PPAT  harus  memenuhi  syarat subyektif  (subyek  hak  atau  para  pihak  yang  menghadap  atau  komparan)  dan syarat  obyektif  (obyek  hak  yang  dialihkan)  dalam  pembuatan  akta  PPAT  sedangkan syarat  formil  baru  bisa  dilakukan  apabila  syarat  materiil  sudah  terpenuhi.  Apabila syarat  subyektif  dan  obyektif  dilanggar  maka  akta  PPAT  tersebut  dapat dimintakan  pembatalan  dan/atau  dinyatakan  batal  demi  hukum 4 .  Dibatalkannya suatu  akta  perjanjian  yang  dibuat  secara  otentik  tentu  akan  membawa  konsekuensi yuridis  tertentu.  Pada  kondisi  tersebut,  pihak  yang  dirugikan  dapat  menuntut  hak dan harus dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang 5
Dengan  adanya  putusan  Mahkamah  Agung  yang  telah  disebutkan  di  atas menunjukkan bahwa walaupun ketentuan hibah telah diatur di dalam sebuah peraturan khususnya dalam hal  ini terkait hibah secara hukum  Islam diatur di  dalam  KHI, tetapi kenyataannya  di  dalam  masyarakat  menunjukkan  bahwa  masih  banyak  hibah  secara hukum  Islam  tersebut  tidak  memperhatikan  ketentuan  yang  sudah  ada.  Dengan  tidak memperhatikan  ketentuan  yang  sudah  diatur  tersebut  maka  akta  hibah  yang  dibuat diantara mereka dapat dibatalkan, oleh karena itu hal tersebut menarik perhatian penulis untuk diteliti.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penilitian  hukum  normatif.  Pendekatan  penelitian dalam  penelitian  ini  adaah  pendekatan  kasus,  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri  dari  bahan  hukum  primer  sekunder  dan  tersier.  Cara  yang  digunakan  untuk memperoleh data adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  kemudian  menarik  kesimpulan  dengan menggunakan metode berpikir deduktif.
3 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 77.
4 Dhea Tri Febriana dan Ahars Sulaiman, “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang PPAT,” Jurnal Pelita 1 No 1 (Juni 2019): 147.
5 K. Wantijk Saleh, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 82.

## Pembahasan
Penyebab  Akta  Hibah  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  Dinyatakan  Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Oleh Mahkamah Agung.
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  Putusan  Mahkamah  Agung  dari  tahun  2009 sampai dengan tahun 2017 dapat penulis paparkan sebagai berikut :
Tabel 1. Alasan Hakim Menyatakan Akta Hibah Tidak Berkekuatan Hukum
Nomor Putusan Amar Putusan Penyebab Akta Hibah Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 312 K/AG/2009 Membatalkan  hibah  yang dilakukan oleh janda pewaris  (Ny.  Lusmiati) kepada  anak  bawaannya  (
Aditiawarman  )  terhadap sebagian obyek sengketa.
Obyek  yang  dihibahkan  merupakan harta  bersama  antara  pewaris  dan jandanya  serta  merupakan  harta waris yang belum dibagi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/AG/2010 Menyatakan akta hibah
tanggal 6-3-1980 Nomor 223/Agr/1996, D.I 301 Nomor 7131/II/1998 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 383 tidak
mempunyai kekuatan
hukum.
Ahli waris pewaris tidak mengetahui adanya hibah yang dilakukan pewaris kepada anak angkatnya terhadap keseluruhan harta peninggalannya. Ahli waris mengetahui setelah dimusyawarahkan di kantor desa.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 355 K/AG/2011 Membatalkan hibah yang diberikan oleh bibi ( Iyam
Katili)  kepada kemenakannya (Zum S.Katili) dan menyatakan akta hibah
No.27/AHB/2003 tidak mempunyai kekuatan Penghibah memberikah hibah kepada kemenakannya berupa rumah satu-satunya, penghibah tidak  memiliki  harta  lain  selain rumah  tersebut.  Penerima  hibah juga  mengancam  akan  membunuh penghibah.
hukum.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/AG/2012 Menyatakan  akta  hibah No. 162/Klj/11/199 tanggal 11 November 1999 batal demi hukum. Hibah  diberikan  kepada  salah  satu ahli  waris  (  anak  pewaris  )  tidak kepada  seluruh  ahli  waris  dengan besaran melebihi 1/3 Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 K/AG/2013 Menyatakan  akta  hibah No.259/Psp.Selatan/2002, tanggal  21  Agustus  2002 tidak mempunyai kekuatan hukum. Terdapat  penambahan  pihak  lain yang tidak dijelaskan
kedudukannya  sebagai  apa  oleh PPAT  di  dalam  akta  sedangkan yang menghadap ke hadapan PPAT
hanya  ada  2  orang  yakni  pemberi hibah dan penerima hibah. Penambahan  pihak  lain  tersebut merubah  subtansi  dari  akta  dan tidak dilakukannnya pemberian tanggal  dan  paraf  PPAT  pada renvoi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 495 K/AG/ 2014 Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Hibah dilaksanakan pada saat
pemberi  hibah  berusia  90  tahun yang  dapat  diasumsikan  sudah pikun  dan  hibah  dilakukan  tanpa persetujuan ahli waris.
Putusan
Mahkamah Agung Nomor 783 K/AG/2015 Menyatakan  Akta  hibah tidak  memiliki  kekuatan hukum. Tahun  dibuatnya  akta  hibah  dan tahun  meninggalnya  pemberi  hibah tidak masuk akal dikarenakan tahun pembuatan akta hibah setelah tahun pemberi  hibah  meninggal  dunia sehingga  dapat  diasumsikan  bahwa penghibah  tidak  hadir  dihadapan PPAT  ketika  pembuatan  akta  dan obyek hibah merupakan harta peninggalan  yang  belum  dibagikan
kepada ahli waris. Putusan Mahkamah Agung Nomor 123  K/AG/2016 Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi. Hibah  terhadap  keseluruhan  harta yang  diberikan  kepada  beberapa ahli  waris  (anak  kandung),  harta hibah merupakan harta peninggalan yang  belum  dibagikan  kepada keseluruhan ahli waris.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 702  K/AG/2017 Menyatakan  akta  hibah dan  akta  yang  timbul karena hibah tidak mempunyai kekuatan hukum. Hibah  terhadap  keseluruhan  harta penghibah  yang  diberikan  ke  salah satu  ahli  waris  (anak  kandung). Hibah  yang  kepada  anak  harus diperhitungkan sebagai warisan
maka  harta  hibah  yang  hanya dikuasai  oleh  satu  ahli  waris  saja merupakan perbuatan melawan
hukum.
Sumber: Dokumen Amar Putusan MA.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  hakim  dalam  menyatakan  batal akta  hibah  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  dalam  pertimbangan  hukumnya disebabkan beberapa alasan, diantaranya adalah :
a. Hibah melebihi 1/3 harta pemberi hibah;
b. Obyek yang dihibahkan merupakan harta bersama dan warisan yang belum dibagi;
c. Menghibahkan tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari ahli waris yang lain dimana obyek hibah merupakan harta warisan yang belum dibagi;
d. Tidak  adanya  harta  lain  yang  dimiliki  oleh  pemberi  hibah  kecuali  yang  telah dihibahkan,  dan  penghibah  sudah  lanjut  usia  serta  kondisi  penghibah  yang  sudah pikun.
e. Hibah yang dilakukan setelah penghibah meninggal dunia.
f. Terdapat penambahan pihak lain dalam akta hibah namun diketahui dalam faktanya pihak tersebut tidak ikut hadir menghadap PPAT.
Dari alasan-alasan  yang telah disebutkan di atas dapat dilihat bahwa kebanyakan pembatalan  akta  hibah  oleh  Mahkamah  Agung  disebabkan  karena  tidak  memenuhi
syarat materiil maupun syarat formil dari pembuatan akta hibah secara hukum Islam itu sendiri.  Syarat  materiil  dari  pembuatan  akta  hibah  menurut  hukum  Islam  terkait mengenai  prosedur  pembuatan  akta  yang  harus  memenuhi  syarat  subyektif  yakni mengenai subyek hak atau para pihak yang menghadap dan syarat obyektif yang terkait syarat  obyek  yang  akan  dialihkan sedangkan syarat  formil  baru bisa dilakukan apabila syarat materiil pembuatan akta hibah secara hukum Islam telah terpenuhi.
Dari  penyebab  akta  hibah  PPAT  dinyatakan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum tetap  karena  tidak  memenuhi  syarat  materiil  diantaranya  terkait  pemberi  hibah  dan obyek hibah. Pemberi hibah sudah lanjut usia serta kondisi penghibah yang sudah pikun dan hibah dilakukan ketika setelah pemberi hibah meninggal. Syarat obyek hibah tidak terpenuhi  karena  obyek  yang  dihibahkan  merupakan  harta  bersama,  obyek  hibah merupakan warisan yang belum dibagi,  hibah melebihi 1/3 harta pemberi hibah. Syarat Formil tidak terpenuhi karena adanya penambahan pihak lain dalam akta hibah namun diketahui dalam faktanya pihak tersebut tidak ikut hadir menghadap PPAT.
Pengaturan  mengenai  syarat  materiil  pembuatan  akta  hibah  secara  hukum  Islam sudah  diatur  di  dalam  KHI  maupun  di  dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah (KHES).  Pada  KHI  pengaturan  mengenai  syarat  pembuatan  akta  hibah  secara  hukum Islam diatur di dalam Pasal 210 sedangkan di dalam KHES di atur di dalam Pasal  704 sampai  dengan  Pasal  704.  Dalam  aturan  tersebut  sama-sama  mengatur  bahwa  hibah secara hukum Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah dewasa, berakal sehat dan tidak ada paksaan ketika memberikan hibah.
Syarat Formil merupakan syarat  yang baru bisa dilakukan apabila syarat  materiil pembuatan  akta  hibah  secara  hukum  Islam  telah  terpenuhi.  Agar  akta  hibah  secara hukum Islam dapat dikatakan memenuhi syarat formil sebagai akta otentik maka harus memenuhi unsur essensialia, yaitu :
a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
b. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum;
c. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat 6 .
Di  dalam  Pasal  38  ayat  (1)  PP  24  tahun  1997  menjelaskan  bahwa  perbuatan peralihan  tanah  dengan  hibah  yang  dibuat  dengan  akta  PPAT  dihadiri  oleh  para  pihak
6 Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia (Surabaya: Arloka, 2003), 148.
yang  melakukan  perbuatan  hukum  yang  bersangkutan  dan  disaksikan  oleh  sekurang- kurangnya  dua  orang  saksi  yang  memenuhi  syarat  sebagai  saksi  dalam  perbuatan pemberian hibah.
Teori  kedaulatan  hukum  ( sovereignity  law  theory )  menyebutkan  bahwa yang  memiliki  kekuasan  tertinggi  dalam  suatu  Negara  itu  adalah  hukum  itu  sendiri yang  artinya  baik  penguasa  atau  warganya  bahkan  negara  itu  sendiri  semuanya tunduk  pada  hukum.  Semua  sikap,  tingkah  laku  dan  perbuatan  harus  sesuai  atau menurut  huku,  sehingga  kkesimpulannya  teori  kedaulatan  hukum  yaitu  yang berdaulat  adalah  hukum 7 .  Apabila  teori  kedaulatan  hukum  ini  dikaitkan  dengan perbuatan  hukum  hibah  secara  hukum  islam  ini  dapat  dikatakan  bahwa  perbuatan seseorang  untuk  memberikan  hak  miliknya  kepada  orang  lain  dengan  cara  hibah secara hukum islam harus berdasarkan hukum atau aturan yang sudah ada.
Begitu  juga  didalam  konsep  negara  hukum  juga  menjelaskan  apabila  prisnip supremasi  hukum  merupakan  inti  utamanya,  konsep  ini  lahir  dengan  maksud sebagai  usaha  untuk  kekuasaan  penguasa  negara  agar  tidak  menyalahgunakan kekuasaan  untuk  menidas  rakyat 8 .  Salah  satu  asas  penting  negara  hukum  adalah asas  legalitas.  Subtansi  dari  asas  legalitas  ini  adalah  menghendaki  agar  setiap tindakan  pejabat  administrasi  berdasarkan  undang-undang.  Penegasan  Indoneis adalah  negara  hukum  yang  selama  ini  diatur  dalam  UUD  1945  Pasal  1  ayat  (3) yang  menyebutkan  bahwa  negara  indonesia  merupakan  negara  hukum.  Konsekuensi ketentuan ini adalah setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara dan warganya harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum.
Kedua  teori  tersebut  jika  dikaitkan  dengan  perbuatan  hukum  hibah  maka dapat  diketahui  bahwa  perbuatan  hukum  hibah  hendaknya  dilakukan  dengan melihat  aturan  yang  sudah  mengaturnya  khususnya  dalam  hal  pemberian  hibah secara  hukum  islam  harus  memperhatikan  KHI  dan  KHES  tentu  dengan  tidak mengenyampingkan  ketentuan  pembuatan  akta  yang  di  buat  oleh  PPAT. Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung  tahun  2009  sampai  dengan  Tahun  2017 dapat  dilihat  bahwa  Putusan  Mahkamah  Agung  yang  tidak  memenuhi  syarat materiil  adalah  Putusan  Mahkamah  Agung  tahun  2009,  2010,  2011,  2012,  2014,
7 Salim H.S, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2012),
135. 8 Munir Fuady, Teori Negara Hukum Moden (Rechstaat) (Bandung: PT.Refika Aditama, 2011), 2.
2015,  2016  dan  tahun  2017  sedangkan  Putusan  Mahkamah  Agung  yang  tidak memenuhi  syarat  formil  adalah  Putusan  Mahkamah  Agung  Tahun  2013.  Dengan tidak  terpenuhinya  syarat  materiil  maupun  syarat  formil  tersebut  menunjukkan bahwa  PPAT  dalam  membuat  akta  hibah  secara  hukum  Islam  masing  belum cermat  dan  belum  menerapkan  prinsip  kehati-hatian.  PPAT  tidak  meneliti  terlebih dahulu  mengenai  syarat-syarat  hibah  secara  hukum  Islam  yang  nantinya  akan menjadi  warkah  dalam  pembuatan  akta  hibah  secara  hukum  islam  sehingga  hal yang serupa masih sering terjadi.
Dalam  pembuatan  akta  PPAT  didasarkan  pada  warkah,  Pasal  1  ayat  (6) menjelaskan warkah merupakan dokumen  yang dijadikan dasar dalam pembuatan akta PPAT. Dalam praktik PPAT, untuk membuat akta harus dilengkapi syarat-syarat berikut : 9
a. Tanda bukti kepemilikan tanah/bangunan berupa sertifikat, letter C, surat penegasan persetujuan  perjanjian  kredit  (SP3K)  dari  bank  atau  akta  jual  beli/akta  hibah/akta pemisahan dan pembagian.
b. Identitas  pemberi  hibah.  Jika  pemberi  belum  menikah  identitas  yang  diperlukan berupa  KTP  dan  NPWP  sedangkan  apabila  pemberi  hibah  sudah  menikah  maka identitas yang diperlukan adalah KTP suami istri, surat nikah dan kartu keluarga.
c. Identitas  penerima  hibah.  Penerima  hibah  adalah  anak  kandung  atau  orang  tua kandung  maka  identitas  yang  diperlukan  adalah  KTP,  akta  kelahiran  anak,  NPWP sedangkan.  Penerima  hibah  adalah  anak  kandung  dan  menantu  maka  identitas  yang diperlukan  adalah  KTP  keduanya,  akta  kelahiran  anak  kandung,  akta  nikah,  kartu keluarga  dan  NPWP.  Apabila  penerima  hibah  adalah  saudara  kandung/cucu/orang lain maka identitas yang diperlukan adalah KTP dan NPWP.
d. PBB (SPPT dan STTS), 3 tahun terakhir.
e. Surat izin mendirikan bangunan ( jika ada ).
f. Bukti pembayaran listrik, telepon dan PAM (jika ada). 10
Sementara  itu,  syarat-syarat  hibah  terhadap  benda  tidak  bergerak  khususnya terhadap  hak  atas  tanah  dan/atau  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  ditentukan syarat-syarat yang meliputi 11 :
9 Halim Hs, Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 178.
10 Hs, 178.
a. Pernyataan  dari  calon  ahli  waris  pemberi  hibah  yang  menyatakan  bahwa mereka mengetahui serta menyetujui hibah tersebut sehingga berjanji tidak akan menuntut apapun dikemudian hari;
b. PPAT harus minta ditunjukkan bukti kepemilikannya yakni sertifikat tanah aslinya;
c. PPAT harus meminta bukti tertulis, berupa surat persetujuan yang menyebutkan bahwa pemberi hibah menerangkan bahwa calon ahli warisnya telah menyetujui hibah tersebut;
d. Para pihak dalam pembuktian akta hibah tetap dikenakan pajak masingmasing yaitu PPH dan BPHTB. Namun ada pengecualian dalam hal hibah  kepada  keluarga  sedarah  dalam  garis  keturunan  satu  derajat  tidak dikenakan  PPH.  Dapat  diberikan  pengurangan  BPHTB  dalam  hal  wajib pajak  orang  pribadi  yang  menerima  hibah  dari  orang  pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah.
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  Notaris/PPAT  Dyah  Antarukmi menegaskan bahwa dalam pemberian hibah secara hukum Islam maka dalam pembuatan aktanya  harus  diperhatikan  selain  syarat-syarat  pembuatan  akta  PPAT  juga  harus diperhatikan  mengenai  syarat-syarat  dan  ketentuan  yang  ada  di  dalam  KHI.  Dalam membuat aksta hibah PPAT meminta dokumen-dokumen yang nantinya akan digunakan sebagai warkah yang disimpan oleh PPAT diantaranya adalah  :
a. Sertipikat tanah asli;
b. Kartu tanda penduduk pemberi hibah;
c. Kartu keluarga pemberi hibah;
d. Surat nikah pemberi hibah;
e. Kartu tanda penduduk penerima hibah;
f. Kartu keluarga penerima hibah;
g. Pajak bumi dan bangunan;
h. Pernyataan hibah tidak lebih dari 1/3;
i. Persetujuan dari anak pemberi hibah (jika ada).
11 Hs, 178.
Dalam  melihat  kelengkapan  dokumen-dokumen  yang  diperlukan  untuk melakukan  hibah  secara  hukum  Islam  haruslah  benar-benar  dilihat  apakah  persyarat tersebut  sudah  lengkap  atau  belum.  Harus  dilihat  pula  apakah  pemberian  hibah  dan penerima hibah tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Contohnya Seperti benar-benar  memastikan  bahwa  harta  yang  dihibahkan  merupakan  harta  pribadi dari  pemberi  hibah  bukan  merupakan  harta  gono  gini  dengan  cara  melihat  kapan harta  tersebut  diperoleh  oleh  penerima  hibah.  PPAT  harus  benar-benar  cermat dalam  melihat  kelengkapan  dokumen  yang  diperlukan  untuk  membuat  akta  agar tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.
PPAT  dianggap  sebagai  seseorang  yang  keterangnnya  dapat  dipercayai  yang tanda  tangannya  dapat  memberikan  jaminan  dalam  akta  otentik  yang  dibuatnya selain  itu  tanda  tangan  dari  seorang  PPAT  dapat  mengakibatkan  terjadinya peralihan  hak  maka  seharusnya  PPAT  bertindak  secara  cermat  dan  penuh  kehatihatian dalam melaksanakan tugas jabatannya. Namun seorang PPAT dalam menjalankan tugas dan kewenangan jabatan yang diberikan kepadanya khususnya mengenai  dengan  prosedur  pembuatan  akta  PPAT  adakalanya  melakukan kesalahan  karena  ketidak  cermatan  dan  ketidak  hati-hatian  dari  PPAT  sebagai Pejabat  Umum.  Dalam  Pasal  1365  KUHPerdata  menentukan  bahwa  seseorang yang  karena  kesalahannya  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain  maka diwajibkan  kepada  yang  menimbulkan  kesalahan  untuk  mengganti  kerugian  yang telah  ia  lakukan.  Demikian  pula  jika  PPAT  menimbulkan  kerugian  karena tindakannya yang tidak cermat dan tidak hati-hati dapat meminta pertanggungjawaban  kepadanya.  Tanggung  jawab  PPAT  dapat  dikategorikan menjadi  dua  yakni  tanggung  jawab  etik  dan  tanggung  jawab  hukum.  Tanggung jawab  hukum  dapat  dibedakan  menjadi  tiga  macam  yakni  tanggung  jawab berdasarkan hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana
Pertanggungjawaban  PPAT  mengenai  kesengajaan,  kealpaan  dan/atau  kelalaian dalam  membuat  akta  hibah  yang  menyimpang  dari  syarat  formil  dan  syarat  materiil prosedur  pembuatan  akta  PPAT  maka  PPAT  dapat  dikenakan  sanksi  administatif. Berdasarkan  Peraturan    Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun  2006, pembuatan  akta  yang  tidak  sesuai  dengan  syarat  formil  dan  materiil  merupakan
pelanggaran berat oleh PPAT yang dapat dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap Putusan Mahkamah Agung tahun 2009-tahun 2017 dapat dilihat bahwa putusan perkara pembatalan hibah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung
mayoritas termasuk dalam gugatan waris. Dalam putusannya Mahkamah Agung juga menetapkan siapa  saja  yang  menjadi  ahli  waris  dan  bagian  masing-masing  pihak.  Mahkamah Agung dalam memutus memperhatikan hak-hak para pihak demi kemaslahatan terhadap obyek yang disengketakan dan sebagai pertimbangan hukumnya majelis hakim  menggunakan  hukum  waris  Islam  yang  berlaku  di  Indonesia  selain  itu  juga melihat  apakah  proses  pemberian  hibah  tersebut  telah  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku atau belum sehingga dalam memberikan putusan diharapakan dapat memutus seadil-adilnya.
Adanya ketentuan mengenai pembatalan hibah secara hukum Islam dimaksudkan  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  dan  rasa  keadilan  terhadap pihak yang bersengketa terutama untuk melindungi hak-hak ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku di daerah masing-masing. Keadilan dalam proses pengadilan adalah putusan tersebut dapat menyelesaikan sengketa yang dihadapi dan putusan tersebut dapat memberikan ketentraman bagi masyarakat. Dalam mencari  jalan  penyelesaian  mengenai  sengketa  mengenai  hibah  ini  pada  umumnya para  pihak  menghendaki  adanya  penyelesaian  yang  rukun  dan  damai.  Orang  yang bersengketa  ini  berharap  mendapatkan  keputusan  yang  adil  serta  perselisihan  yang dihadapi berhasil diselesaikan dengan damai. Penyelesaian sengketa melalui lembaga  peradilan  pada  dasarnya  selain  untuk mencari  penyelesaian  damai  juga mencari  jalan  keadilan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  menurut  perundangundangan  dan yurisprudensi yang ada. Hal ini dikarenakan dalam memutus suatu perkara  yang  dihadapkan  kepada  majelis  hakim  sebagai  bahan  pertimbangan  adalah  aturan hukum yang sudah ada. Selain itu dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim diberi hak untuk menyatakan putusannya sendiri sehingga dapat dilihat seberapa dalam seorang hakim memahami pekara yang ada didalam putusannya.
Akibat Hukum Bagi Pemberi Hibah, Penerima Hibah, Serta Obyek Hibah Ketika Akta Hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dinyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Agung.
Hibah    merupakan perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  seseorang  untuk mengalihkan  harta  yang dimilikinya  kepada  orang  lain  atas  dasar  tabarru,  hibah merupakan  bentuk  perikatan.  Dengan  adanya  pengertian  hibah  tersebut  dapat  dilihat
bahwa  hibah dapat  menimbulkan  suatu  konsekuensi  hukum  pemberi  hibah  wajib menyerahkan dan  memindahkan  barang  yang  dihibahkan  kepada  si  penerima  hibah sehingga hibah dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum. Setiap suatu perbuatan selalu ada akibat  hukumnya  sama  halnya  dengan  perbuatan  pembuatan  akta  PPAT  yang tidak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  yang  berlaku,  maka  mengakibatkan batalnya  akta  PPAT  tersebut  batal  disini  dapat  di  artikan  batal  demi  hukum  atau dapat dibatalkan.
Istilah kebatalan dan pembatalan tidak ada  yang pasti penerapannya seperti yang dijelaskan oleh  Herlien  Budiono,  yaitu manakala Undang-Undang hendak menyatakan tidak  adanya  akibat  hukum  maka  dinyatakan  “batal“  tetapi  ada  kalanya  menggunkan istilah  “batal  dan  tak  berhargalah“  namun  ada  kalanya  menggunakan  isilah  “tidak mempunyai  kekuatan”.  Penggunaan  istilah-istilah  tersebut  cukup  membingungkan karena adakalanya istilah yang sama hendak digunakan untuk pengertian yang berbeda untuk  “  batal  demi  hukum”  atau  “dapat  dibatalkan” 12 .  Pembatalan  itu  pada  dasarnya merupakan  suatu  perbuatan  yang  bermaksud  memutuskan,  menghentikan  atau menghapuskan  sesuatu  hubungan  hukum.  Pembatalan  lebih  mengarah  pada  suatu pengembalian  pada  posisi  semula,  sebagaimana  halnya  sebelum  penutupan  perjanjian. Pendapat ini didukung oleh Jaap Hijma, yang menjelaskan bahwa pembatalan memiliki efek retroaktif  hingga  ke  waktu  perjanjian  itu  disepakati  atau  terjadi,  oleh  karena  itu, konsekuensi dari suatu pembatalan identik dengan konsekuensi dari ketidakabsahan  awal 13 .  Di  dalam  hukum  perjanjian  pada  asasnya  satu  syarat  batal selalu  berlaku  surut  hingga  perjanjian.  Suatu  syarat  batal  adalah  suatu  syarat  yang apabila  terpenuhi  akan  menghentikan  perjanjiannya  dan  membawa  segala  sesuatu kembali  pada  keadaan  semula,  seolah-olah  tidak  pernah  ada  suatu  perjanjian. Syarat  ini  tidak  menangguhkan  pemenuhan  perikatan,  ia  hanya  mewajibkan seseorang  itu  mengembalikan  apa  yang  telah  diterimanya,  apabila  peristiwa  yang dimaksudkan terjadi.
Hibah  yang  dilakukan  oleh  pemberi  hibah  dan  penerima  hibah  akan menimbulkan  hubungan  hukum  diantara  mereka.  Hubungan  tersebut  bersifat
12 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2017), 364.
13 Rosa Agustina, Hukum Perikatan (Law of Obligations) Seri Unsur-unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), 149.
sepihak  karena  pemberian  tersebut  dilakukan  secara  sukarela  oleh  pemberi  hibah. Artinya  disini  pemberi  hibah  hanya  mempunyai  kewajiban  tanpa  mempunyai  hak sehingga  menurut  pendapat  penulis  hibah  tersebut  harus  dilakukan  sesuai  dengan syarat  sahnya  yang  ada  khususnya  yang  ada  di  dalam  KHI  sehingga  hibah  dapat menimbulkan  suatu  konsekuensi  hukum  yakni  pemberi  hibah  wajib  menyerahkan dan  memindahkan  barang  yang  dihibahkan  kepada  si  penerima  hibah.  Dengan memperhatikan  syarat-syarat  yang  diatur  di  dalam  KHI  nantinya  tidak  akan menimbulkan  gugatan  pembatalan  hibah  yang  menyebabkan  hubungan  hukum  antara kedua  pihak  tersebut  bermasalah.  Dengan  demikian  jika  terjadi  pembatalan  terhadap hibah  ke  Pengadilan  maka  akan  menimbulkan  konsekuensi  hukum  bagi  pemberi, penerima hibah, maupun obyek yang di hibahkan.
a. Akibat Hukum Bagi Pemberi Hibah Ketika Akta Hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)  Dinyatakan  Tidak  Mempunyai  Kekuatan  Hukum  Oleh  Hakim  Mahkamah Agung.
Dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  tahun  2011  akta  hibah  yang  telah  dibuat oleh  PPAT  belum  dilakukan  pengalihan  dari  pemberi  hibah  ke  penerima  hibah sedangkan  untuk  Putusan  Mahkamah  Agung  tahun  2009,  2010,  2012,  2013,  2014, 2015, 2016, 2017 telah dilakukan pengalihan dari pemberi hibah ke penerima hibah sehingga  sertifikat  hak  milik  sudah  berubah  nama  menjadi  milik  penerima  hibah. Dalam  hal  ketika  akta  hibah  yang  dinyatakan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum tidak  mempunyai  hukum  bisa  saja  hibah  tersebut  sudah  dialihkan  maupun  belum dialihkan,  ketika  hibah  secara  hukum  Islam  belum  dialihkan  dari  pemberi  hibah  ke penerima  hibah  ternyata  terjadi  gugatan  di  Pengadilan  Agama  kemudian  dalam amarnya  hakim  menyatakan  akta  hibah  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum    dan menyatakan  untuk  mengembalikan  sebagian  dari  harta  yang  sudah  dihibahkan kepadanya    maka  pemberi  hibah  akan  menerima  pengembalian  dari  sebagian  harta yang telah dihibahkan, pengembalian ini dapat dilakukan dengan cara membuat akta pembatalan  berdasarkan  putusan  pengadilan.  Apabila  hibah  yang  dinyatakan  tidak mempunyai kekuatan hukum sudah dialihkan oleh penerima hibah menjadi sertifikat hak  atas  tanah  menjadi  atas  nama  penerima  hibah  maka  nantinya  pihak  pemberi hibah bisa menerima pengembalian berupa tanah ataupun dalam bentuk uang sesuai
dengan  kesepakatan  dari  para  pihaknya  atau  melakukan  pengembalian  ke  pemberi hibah secara administratif kantor pertanahan dengan mekanisme pemecahan.
b. Akibat  Hukum  Bagi  Penerima  Hibah  Ketika  Akta  Hibah  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  (PPAT)  Dinyatakan  Tidak  Mempunyai  Kekuatan  Hukum  Oleh  Hakim Mahkamah Agung.
Dapat  dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung  tahun 2009, tahun 2010 dan tahun  2017  bahwa  akibat  dari  pembatalan  akta  hibah  di  Mahkamah  Agung  adalah orang  yang  menguasai  obyek  sengketa  dalam  hal  ini  adalah  harta  yang  dihibahkan menyerahkan  bagian  dari  penggugat  sesuai  dengan  amar,  jika  pemberi  hibah  telah meninggal  maka  diserahkan  kepada  ahli  waris  dalam  hal  itu  biasanya  adalah pemohon  kasasi  dan  penerima  hibah  wajib  mengosongkan  obyek  hibah  tersebut. Apabila  hibah  secara  hukum  Islam  belum  dialihkan  dan  ternyata  terjadi  gugatan  di Pengadilan  Agama  dan  ternyata  akta  hibah  dinyatakan  tidak  mempunyai  kekuatan hukum    dan  di  dalam  amarnya  hakim  menyatakan  untuk  mengembalikan  sebagian dari  harta  yang  sudah  dihibahkan  kepada  pemberi  hibah.  Pengembalian  itu  bisa dilakukan  dengan  cara  pemberi  hibah  dan  penerima  hibah  datang  dihadapan  PPAT untuk  membuat  akta  pembatalan  berdasarkan  putusan  pengadilan.  Apabila  hibah yang  diberikan  sudah  dialihkan  oleh  penerima  hibah  menjadi  atas  nama  penerima hibah maka untuk mengembalikan kelebihan atau melaksanakan putusan pengadilan yang  menyatakan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  akta  yang  telah  dibuat  bisa dilakukan  dengan  penerima  hibah  melakukan  pemecahan  terlebih  dahulu,  terkait alasan pemecahan bisa
dilampirkan  salinan  putusan  pengadilan  yang  sudah  mendapatkan  kekuatan  hukum. Yang  memohon  untuk  dilakukan  pemecahan  adalah  penerima  hibah,  syarat-syarat yang perlu dibawa oleh pemohon untuk melakukan pemecahan diantaranya yaitu :
1. Kartu Tanda Penduduk pemohon;
2. Fotokopi Kartu Keluarga pemohon;
3. Sertifikat tanah asli;
4. Isian luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon;
5. Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa;
6. Melampirkan alasan pemecahan tanah. Jika dikarenakan putusan pengadilan maka melampirkan salinan putusan.
c. Akibat Hukum Bagi Obyek Hibah Ketika Akta Hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)  Dinyatakan  Tidak  Mempunyai  Kekuatan  Hukum  Oleh  Hakim  Mahkamah Agung.
Akibat  hukum  bagi  obyek  hibah  yang  akta  hibahnya  dinyatakan  oleh  hakim tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  adalah  tanah  yang  sudah  dibalik  nama  ataupun belum  dibalik  nama  akan  kembali  ke  pemberi  hibah.  Dalam  Putusan  Mahkamah Agung  Nomor  539/K/AG/2010  dalam  amarnya  selain  menyatakan  akta  hibah  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  juga  menyatakan  bahwa  tanah  yang  menjadi  obyek hibah harus diserahkan kepada ahli waris yang besarnya sesuai dengan amar putusan karena  pemberi  hibah  sudah  meninggal  dan  mengosongkan  obyek  hibah  tersebut. Jika  obyek  hibah  merupakan  harta  bersama  maka  perlu  dilihat  Pasal  210  ayat  (2) KHI dan Pasal 705 KHES ayat (1)  menyebutkan harta yang dihibahkan merupakan hak dari penghibah kemudian Pasal 705 ayat (2) KHES menegaskan bahwa jika harta yang  dihibahkan  bukan  milik  penghibah  bisa  dianggap  sah  apabila  pemilik  harta mengizinkan meskipun  izin tersebut diberikan setelah harta diserahkan. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa jika terjadi hibah terhadap harta bersama maka memerlukan persetujuan dari pasangan kawinnya.
Ketika orang datang ingin melakukan hibah tanah secara hukum Islam maka perlu  diperhatikan  apakah  tanah  tersebut  termasuk  harta  bersama  atau  bukan.  Jika tanah  tersebut  diperoleh  semasa  perkawinan  maka  penghadap  tersebut  harus menghadap  dengan  pasangan  kawinnya.  Jika  pasangan  kawinnya  sudah  meninggal dan  masih  memiliki  ahli  waris  lainnya  maka  perlu  dipisahkan  terlebih  dahulu  harta bersama  sebelum  dilakukannya  turun  waris.  Jika  ada  putusan  pengadilan  yang menyatakan  akta  hibah  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  dikarenakan  harta  yang dihibahkan merupakan harta bersama dan belum dilakukan pembagian warisan maka dilakukan  proses  turun  waris  terlebih  dahulu.  Apabila  putusan  pengadilan  yang menyatakan  akta  hibah  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  karena  merupakan  harta bersama  dan  harta  warisan  yang  belum  dibagi    maka  perlu  dilakukan  turun  waris terlebih dahulu.  Pada proses turun waris ini pemohon perlu menyerahkan dokumen- dokumen yang menjadi persyaratan dari turun waris diataranya adalah :
1. Surat permohonan pendaftaran peralihan;
2. Fotokopi identitas pemohon ( KTP dan KK );
3. Sertifikat tanah asli;
4. Surat keterangan waris, karena dalam hal ini tanah tersebut merupakan
5. tanah yang bersengketa maka kantor pertanahan akan meminta SKW
6. dalam bentuk penetapan atau putusan yang sudah mempunyai kekuatan
7. hukum agar tau siapa pihak-pihak yang berhak untuk mendaftarkan
8. peralihan tanah / turun waris;
9. Fotokopi SPPT PBB.
Jika  ahli  waris  lebih  dari  satu  maka  turun  waris  dilakukan  kepada seluruh  ahli  waris  yang  namanya  tercantum  dalam  surat  keterangan  waris. Pendaftaran  peralihan  hak  atas  tanah  dilakukan  kepada  penerima  waris  yang berhak  sebagai  hak  bersama.  Kantor  pertanahan  akan  memasukkan  semua nama  ahli  waris  kedalam  sertifikat  tanah  jadi  nantinya  nama  yang  tercantum bisa  lebih  dari  satu.  Kemudian  pemberi  hibah  ingin  memberikan  hibah  kepada orang  lain  maka  memerlukan  persetujuan  dari  ahli  waris  lainnya  karena  di dalam  satu  sertifikat  tersebut  masih  terdapat  beberapa  nama  pihak  yang  berhak atas tanah yang disertifikat
Dengan  adanya  putusan  Mahkamah  Agung  tahun  2009  sampai  dengan  tahun 2017  yang  menyatakan  bahwa  akta  hibah  yang  dibuat  oleh  PPAT  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  atau  beberapa  diantaranya  menolak  kasasi  yang  dimohonkan  oleh pemohon kasasi dan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama  atau membatalkan Putusan  Pengadilan  Tinggi  dan  menguatkan  Putusan  Pengadilan  Agama  yang menyatakan akta hibah yang dibuat oleh PPAT tidak mempunyai kekuatan hukum harus dilaksanakan  karena  sudah  memiliki  kekuatan  hukum  yang  tetap.  Menurut  Pasal  58 Permen  No  11  Tahun  2016  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  wajib  dilaksanakan  kecuali  terdapat  alasan yang  sah  untuk  tidak  dilaksanakan.  Putusan  yang  sudah  mempunyai  kekuatan  hukum yang tetap dapat  mengakibatkan lahirnya perikatan bagi  para pihak  yang  ada di  dalam putusan  tersebut.  Dimana  pihak  yang  kalah  dalam  putusan  tersebut  diwajibkan memenuhi tuntutan pihak yang memenangkan perkara.

## Kesimpulan
Syarat-syarat  perbuatan  hukum  hibah  tidak  terpenuhi  karena  tidak  memenuhi syarat  materiil  maupun  syarat  formil.  Syarat  materiil  yang  tidak  tepenuhi  terkait pemberi  hibah  dan  obyek  hibah.  Pemberi  hibah  sudah  lanjut  usia  serta  kondisi penghibah  yang  sudah  pikun  dan  hibah  dilakukan  ketika  setelah  pemberi  hibah meninggal.  Syarat  obyek  hibah  tidak  terpenuhi  karena  obyek  yang  dihibahkan merupakan harta bersama, obyek hibah merupakan warisan  yang belum  dibagi,   hibah melebihi  1/3  harta  pemberi  hibah.  Syarat  Formil  tidak  terpenuhi  karena  adanya penambahan  pihak  lain  dalam  akta  hibah  namun  diketahui  dalam  faktanya  pihak tersebut  tidak  ikut  hadir  menghadap  PPAT.  Akibat  hukum  bagi  pemberi  hibah, penerima  hibah  serta  obyek  hibah  ketika  akta  hibah  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT)  dinyatakan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  oleh  hakim  Mahkamah  Agung adalah pengembalian pada posisi semula, sebagaimana halnya sebelum terjadinya hibah. Penerima  mengembalikan  harta  yang  telah  dihibahkan  penerima  hibah  sesuai  dengan amar yang ada di dalam putusan serta mengosongkan obyek hibah yang disengketakan. Pemberi  hibah  menerima  kembali  pengembalian  harta  yang  telah  dihibahkan  jika pemberi  hibah  telah  meninggal  maka  diberikan  kepada  para  ahli  warisnya  kemudian dibagikan kepada masing-masing ahli waris .

## Daftar Pustaka
Agustina,  Rosa,  Hukum Perikatan  (Law  of Obligations)  Seri  Unsur-unsur  Penyusun  Bangunan Negara Hukum, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012).
Budiono,  Herlien,  Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  di  Bidang  Kenotariatan,  (Bandung  : PT.Citra Aditya Bakti, 2007).
Fuady, Munir, Teori Negara Hukum Moden (Rechstaat), ( Bandung:PT.Refika Aditama, 2011).
Hs, Salim, Perkembangan Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum,
(Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada, 2012).
_________, Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),
(Jakarta:Rajawali Pers, 2016).
Mahkamah Agung, Buku II – Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, (Jakarta,2013).
Saleh, K. Wantijk, Hak Anda Atas Tanah, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
Subekti, 2005, Hukum Perjanjian,(Jakarta: Intermasa, 2005).
Sutedi, Adrian, Peralihan Hak Atas Tanah, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008).
Soerodjo, Irawan, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, (Surabaya:Arloka, 2003).
Algemen Bepalingen (AB)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Reglement op de Rechtvordering (Rv).
Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Dhea  Tri  Febriana  &  Ahars  Sulaiman,  Tanggung  Jawab  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT)  Dalam  Pembuatan  Akta  Jual  Beli  Tanah  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2016  tentang  PPAT,  Jurnal Pelita, 1(1), 2019.
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.