## Gejala Maksiat, Pendidikan Karakter dan Budaya Minangkabau

## Fadhilah S. Psi. M. Pd.I.
Fakultas Ushuluddin UIN Imam Bonjol Lubuk Lintah Padang Email: fadhilahrustam1@gmail.com
Abstrak:  Maraknya  tindakan  maksiat  di  Sumatera  Barat belakangan  ini  telah  mempengaruhi  suasana  kejiwaan  anak- anak,  pendidik  dan  orang  tua  di  Minangkabau.  Mereka  akan melihat,  bahwa  ternyata  praktik  maksiat  tidak  jauh  dari lingkungan sosial mereka. Mereka tidak hanya khawatir bahwa anak-anak mereka akan terpapar berita-berita negatif, tetapi juga bisa  menjeremuskan  generasi  muda  pada  perilaku  maksiat  itu. Tulisan  ini    ingin  membahas  tentang  tantangan  orang  tua  dan pendidik  di  Sumatra  Barat  menghadapi  maraknya  fenomena maksiat  di  daerah  ini.  Padahal,  Minangkabau  adalah  daerah berbudaya Islamis sesuai dengan filosofi “adat bersendi syarak syarak bersendi Kitabullah” (ABSSBK).
Abstract:  Many cases of immoral in West Sumatera lately has influenced the psychiatric atmosphere of children, educators and parents  in  Minangkabau.  They  will  see  that  the  practice  of immoral is not far from their social environment. They are not only  concerned  that  their  children  will  be  exposed  to  negative news,  but  can  also  plunges  young  generation  on  the  current behavior. This article wants to discuss the challenges of parents and  educators  in  West  Sumatra  facing  the  rise  of  the  current phenomenon  of  the  area.  In  fact,  Minangkabau  is  an  Islamist region  in  accordance  with  the  philosophy  of  "adat  bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah or “culture based on syara’, syara’ based on AlQuran (ABSSBK).
Keywords: ¬ Maksiat, Pendidikan Karakter, Budaya Minang

## PENDAHULUAN
Beberapa  waktu  belakangan  ini, masyarakat Sumatera Barat yang umumnya memiliki  latar  belakang  adat  dan  budaya Minangkabau  sering  dicengkeram  berita- berita  kurang  sedap  mengenai  masalah prostitusi,  penyebaran  virus  HIV/AIDS, narkoba,  hingga  angka  perilaku  seks menyimpang LGBT (lesbian, gay, biseksual  dan  transgender).  Berita-berita sumir tersebut muncul silih-berganti seolah-olah  Ranah  Minang  atau  Sumatera Barat  sudah  menjadi    “sarang”  maksiat.
Untuk fenomena prostitusi, setelah terungkap  praktik  prostitusi  di  daerah Lubuk Buaya, kota Padang akhir 2019 lalu, selanjutnya terbongkar pula kasus prostitusi online yang bermula dari aksi penggerebekan yang dilakukan oleh anggota  DPR-RI  asal  Sumbar  Andre Rosiade  terhadap  seorang  pekerja  seks komersial (PSK) di sebuah hotel berbintang di  kota  Padang  (Singgalang,  4  Februari 2020).
Mungkin saja masih banyak kurang percaya  dengan  isi  pemberitaan  media
Received: 12 th Maret 2020; Revised: 16 th Mar 2020; Accepted:  23 th Maret 2020
massa  yang  kemudian  disebarkan  lagi secara  lebih  luas  oleh  media-media  sosial itu.  Pengungkapan  kasus  prostitusi  daring (online)  di  Ibukota  Provinsi  Sumbar tersebut  bahkan  tidak  hanya  menjadi sekedar  isu  daerah,  tetapi  juga  nasional, karena  praktik  maksiat  semacam  itu  telah lama  pula  menjadi  keresahan  di  kalangan perantau Minangkabau, seperti ditunjukkan mereka  yang  tergabung  dalam  organisasi Gebu  Minang  yang  menganggap  dan menilai  perkembangan  kondisi  penyakit sosial  di  daerah  leluhur  mereka  (Sumbar) tidak  ubahnya  seperti  banyak  daerah  atau kota-kota  besar  lainnya  di  Indonesia (Haluan, 18 Juli 2018).
Mengenai masalah protitusi, walaupun  terdapat  kontroversi  atas  usaha penggerebekan  kasus  pelacuran  yang dilakukan  langsung  oleh  politisi  muda Partai  Gerindra tersebut,  yang jelas bahwa praktik  bisnis  seks  secara  ilegal  di  kota Padang dan wilayah Sumbar pada umumnya  memang  makin  mencemaskan sejak beberapa tahun ini. Bahkan modusnya kini  lebih  canggih,  karena  menggunakan layanan aplikasi daring. Pemda-pemda dan nagari-nagari  pun  seakan  tidak  berdaya menghadapi  gejala  sosial  ini.  Aparat keamanan sendiri juga belum bisa menindaknya  secara  maksimal,  bahkan mereka seakan tidak memiliki “solusi” yang dapat menjawab keresahan umat.
Sebagai  daerah  yang  masyarakatnya terkenal  memiliki  filosofi  “adat  bersendi syarak syarak bersendi Kitabullah”
(ABSSBK),  berita-berita  minor  tersebut menunjukkan  tidak  terkendalinya  tindak maksiat  di  tanah  Minang  dan  juga  seakan tidak  bisa  diatasi  dengan  cara-cara  biasa. Masalahnya bukan saja soal pemberantasannya,  tetapi  juga  bagaimana pencegahannya. Bagaimana peran kelembagaan sosial dan budaya masyarakat Minang  sendiri?.    Apakah  institusi  adat, budaya  dan  agama  yang  dianut  warga Minangkabau masih menjadi bagian solusi mengatasi  masalah  dan  seperti  apa  pula formulanya?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam kategori penelitian kualitatif bersifat deskriptif    analitis.    Peneliti  menganalisis gejala  dekadensi  moral  di  Sumbar  dan potensi  dampaknya  terhadap  kehidupan anak-anak, remaja dan orangtua di Sumbar. Riset deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan  apa-apa  yang  beberapa waktu  belakangan  berlaku.  Di  dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis  dan  menginterpretasikan  kondisi yang  sekarang  ini  terjadi.  Selain  itu, penelitian deskriptif kualitatif juga dirancang  untuk  mengumpulkan  informasi tentang  keadaan-keadaan  nyata  sekarang yang sementara berlangsung ada hakikatnya  penelitian  deskriptif  kualitatif adalah  suatu  metode  dalam  meneliti  status sekelompok  manusia,  suatu  objek  dengan tujuan  membuat  deskriptif,  gambaran  atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai  fakta-fakta  atau  fenomena  yang diselidiki (Sugiyono, 2009: 23).
Penelitian  ini  dengan  melakukan observasi lapangan dan studi pustaka yang dilakukan  di  berbagai  tempat.  Peneliti mengunjungi  Perpustakaan  UIN  Imam Bonjol  (Padang),  Perpustakaan  Daerah Sumbar  (Padang)  dan  Perpustakaan  Bung Hatta (Bukittinggi).  Observasi dilakukan di kota  Padang,  Bukittinggi,  Sungai  Pua  dan Rambatan.  Kota  Padang  mewakili  corak kota besar, Bukittinggi mewakili corak kota sedang,  Sungai  Pua  dan  Rambatan mewakili wilayah perdesaan atau pedalaman. Peneliti memilih objek riset dan wawancara terbatas kepada beberapa orang dan  tentu  saja  penelusuran  bahan  tertulis baik cetak maupun onlen.
Data  utamanya  adalah  data  yang diperoleh  dari  bahan  media  massa  dan media  sosial,  hasil  wawancara  snowball dengan  para  beberapa  informan.  Data pokok  lain,  media-media  cetak  dan  onlen. Sumber data sekunder  yakni berupa kajian- kajian  terbaru  terkait  masalah  tantangan pendidikan anak menghadapi gejala dekadensi moral di Sumbar.
Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian kualitatif  ini adalah studi pustaka dan arsip, observasi dan pendokumentasian sebagai bagian terpenting untuk mendapatkan  data  primer.  Setelah  itu melakukan  verifikasi  data.  Data  relevan akan  dianalisis  setelah  disesuaikan  dengan rumusan  dan  tujuan  penelitian  atau penulisan.

## PEMBAHASAN
Ranah Adat Bersendikan Islam
Minangkabau dikenal sebagai daerah  dengan  masyarakat  yang  teguh memegang  ajaran  Islam  dan  adat  serta budaya  lokalnya.  Agama  Islam  menjadi bagian  “terdalam”  dari  kehidupan  sosial dan  budaya  masyarakat  daerah  (Hamka, 1984: 106-107). Di mana-mana di Sumatra Barat  orang  dengan  mudah  menemukan banyak masjid,  surau, atau mushola dalam rentang  jarak  berdekatan.  Belakangan  ini syiar  keislaman  itu  terasa  makin  semarak dengan  munculnya  banyak  pesantren, sekolah-sekolah  agama  modern,  sekolah- sekolah  umum  bercorak  Islam,  rumah- rumah  tahfidz,  serta  kegiatan-kegiatan keagamaan  seperti  tablig  akbar,  gerakan subuh berjamaaah, dan banyak lainnya.
Kuatnya hubungan masyarakat Minangkabau  dengan  agamanya  sehingga kalau  ada  orang  Minang    murtad,  maka  ia akan dibuang sepanjang adat dan keminangannya  otomatis  akan  tercerabut dengan  sendirinya.  Walauapu  mazhab keislaman  pada  masyarakat  Minang  tidak satu,  namun  yang  jelas  orang  Minang dikenal sebagai salah satu masyarakat yang dinilai teguh memegang dan mempertahankan  Islam  sebagai  identitas sosial dan budayanya (Hamka, 1984)).
Namun kata pepatah Minang sakali aie gadang sakali tapian berubah. Jika dulu lingkungan  sosial  di  ranah  Minangkabau masih  belum  banyak  terpapar  budaya negatif  dari  luar,  maka  dewasa  ini keadaannya  sudah  berubah.  Masyarakat daerah  makin  terbuka  akibat  pengaruh kehidupan modern. Kasus prostitusi sendiri
contohnya  memang  adalah  penyakit  sosial sudah sudah klasik, namun dulu umumnya pelacuran  masih  dianggap  tabu,  bahkan membicarakannya  saja  orang  Minang merasa  malu.  Namun  dewasa  ini  di  kota Padang    misalnya,  dalam  batas  tertentu, terkesan  tak  banyak  berbeda  dengan  kota besar  lainnya  dalam  urusan  kuatnya pengaruh  negatif    “globalisasi”  terhadap perilaku masyarakat.
Walaupun  prostitusi  adalah  praktik yang  dilarang  oleh  hukum  negara  dan agama,  namun  faktanya  selalu  muncul setiap  waktu.  Prostitusi  memang  lebih banyak muncul dan berkembang di  daerah perkotaan dengan tipe masyarakat gesselschaft  yang  lebih  terbuka  dan anggota-anggotanya berhubungan atas dasar kepentingan, sehingga social control- nya  pun  menjadi  longgar.  Warga  kota sering tidak terlalu peduli dengan tetangga dan  lingkungan  mereka,  termasuk  latar belakang  dan  jenis  pekerjaannya  (Jatmika, 2017:9). Ini berbeda dengan kota kecil atau perdesaan dengan tipe masyarakat gemeinschaft  yang  guyup,  maka  sistem kontrol  sosialnya  masih  cukup  kuat, sekalipun  tidak  selalu  menjamin  seratus persen.  Lagipula,  secara  sosiologis,  gejala prostitusi  memang  biasanya  muncul  dan berjalan  seiring  dengan  perkembangan daerah  dan  masyarakat.  Ketika  terjadi percampuran  penduduk  (pluralisme  sosial) akibat  urbanisasi  atau  munculnya  sentra- sentra ekonomi baru maka potensi munculnya  aneka  penyakit  sosial  akan makin besar pula.
Namun sekarang ini, dengan perkembangan teknologi, kemunculan masalah sosial itu pun semakin “canggih”. Akses internet yang begitu mudah dan luas menjangkau banyak sekali warga sampai ke pelosok-pelosok kampung. Tanpa filter dan literasi  digital  yang  memadai,  akses  bebas ke dunia maya tentu bisa berdampak negatif kepada  masyarakat,  terutama  generasi muda  dan  anak-anak.  Sayangnya,  hal  ini belum  terantisipasi  secara  komprehensif oleh  pemerintah,  pemda  dan  tokoh
masyarakat.  Bisa  dibayangkan,  betapapun banyaknya  aturan  anti-maksiat  dibuat, tetapi jika anak-anak dan remaja diberikan kebebasan  dalam  mangakses  dunia  maya tanpa kontrol dari orang dewasa, maka hal itu  bisa  berdampak  negatif  terhadap perkembangan  anak,  baik  mental,  spritual maupun  saraf  otaknya.  Konten-konten negatif yang mengandung unsur pornografi, kekerasan, perjudian, dan perilaku menyimpang  lainnya  yang  mudah  diakses lewat perangkat gadget tentu akan mempengaruhi perilaku warga bahkan tidak hanya anak-anak dan remaja.
Sampai  sekarang  masih  banyak meragukan bahwa prostitusi yang terjadi di Minangkabau melibatkan perempuan- perempuan lokal. Informasi yang didapatkan  menunjukkan  sebagian  dari PSK  itu  adalah  orang  Minang  sendiri, walaupun sebagian lainnya datang dari luar daerah.  Kasus  PSK  atas  nama  NN, misalnya, adalah contoh PSK yang berasal dari  luar  Sumbar.  Namun  berdasarkan hasil-hasil  investigasi  media  menunjukkan bahwa  bisnis  esek-esek  ini  tidak  ada  lagi mengenal batas-batas sosiologis dan antropologis  tertentu.  Masyarakat  yang kelihatan lebih agamis sekalipun sebenarnya juga menyimpan beragam jenis penyakit sosial (Haluan, 3 Februrai 2020). Kalaupun untuk prostitusi “kelas atas” yang marak diberitakan belakangan ini, terutama yang  transaksinya  menggunakan  aplikasi media  sosial,  memang  ada  sinyalemen bahwa mereka umumnya dari luar Sumbar, namun hal itu tak mengurangi perhatian kita pada  masalah  pokoknya  yakni  degradasi moral  di  kalangan  warga  Sumbar.  Perlu penelitian  lebih  lanjut  berapa yang melibatkan anak kemenakan orang Minang sendiri. Apalagi yang namanya “konsumen” nya tentu sebagian adalah anak atau  orang  Minang  sendiri.  Sebab  sebagai sebuah bisnis, berlaku hukum, bahwa tidak mungkin  ada  penawaran  kalau  tidak  ada permintaan, dan sebaliknya.
Tugas Mendidik Anak
Untuk  membentengi  anak  dan remaja  dari  pengaruh  maksiat  yang jaraknya  makin  mendekat  ke  lingkungan tempat  tinggal  keluarga-keluarga  Minang, maka  tugas  dan  kewajiban  utama  itu memang tetap harus dipikul oleh orang tua, namun  tugas  pemerintah,  lembaga  sosial, tokoh masyarakat dan lembaga pendidikan tetap  sangat  strategis,  khususnya  dalam menegakkan  aturan  terkait  penangulangan dampak  sosialnya.  Kenapa  keluarga? Mendidik  anak  dan  remaja  secara  esensial adalah  tugas  dan  kewajiban    orang  tua dalam konteks pendidikan keluarga (Jailani, 2014:  246).  Lingkungan  keluarga  adalah madrasah pertama dan utama bagi si anak. Ayah  dan  ibu  adalah  guru  kehidupan  bagi anak dalam arti yang sebenarnya. Orang tua harus  menunjukkan  sifat-sifat  yang  patut ditiru  dan  digugu  si  anak.  Anak-anak  itu bahkan ibarat  gelas  kosong  yang siap diisi oleh orang tuanya, tergantung apakah akan diisi dengan air bersih atau air kotor. Oleh karena itu, ketika si buah hati lahir ke dunia, semestinya  orang  tua  fokus  mengasuh  dan mendidik  anak  dalam  arti  seluas-luasnya. Peran ini tak hanya dibebankan kepada ibu, tetapi  juga  ayah  semestinya,  sekalipun fokus  ayah  memenuhi  nafkah,  khususnya dalam  konteks  ekonomi  keluarga.  Di Minangkabau  sendiri,  kini  memang  juga sudah  banyak  berubah.  Dulu  pembinaan anak dalam scope terendah adalah tanggungjawab  mamak  (paman  dari  pihak ibu), namun sekarang peran mamak dalam pembinaan  kemenakan  (keponakan)  sudah banyak digantikan oleh ayah dan ibu dalam konstruksi  keluarga  batih,  apalagi  di wilayah perkotaan (Natin, 2008: 335).
Masalahnya  pula  sekarang,  dalam tatanan kehidupan sosial sekarang di mana mulai  banyak  wanita  bekerja,  maka  fokus mengasuh  dan  mendidik  anak  dalam lingkungan  keluarga  sering  terabaikan, bahkan  digantikan  oleh  asisten  rumah tangga. Di kota-kota, bahkan sudah banyak keluarga  menengah  yang  menyerahkan anaknya  ke  sekolah  dengan  pola  full  day school. Di kampung-kampung  yang belum ramai memang masih ada anggota keluarga
besar  yang  dapat  “mensubstitusi”  peran ayah bunda yang bekerja, namun di daerah perkotaan  hal  itu  hampir  tidak  mungkin lagi.
Setelah  orang  tua,  baru  sebenarnya tugas  dan  tanggung  jawab  pemerintah (sesuai  UUD),  agamawan,  pendakwah, guru,  dan  juga  masyarakat.    Guru  sendiri tugas  dan  tanggungjawabnya  tentu  sering hanya  terbatas  di  lingkungan  sekolah  dan selama  jam  sekolah  pula.  Sekalipun demikian,  kualitas  guru  dalam  konteks akademis dan moral tetap yang utama. Dia akan menjadi sosok yang layak ditiru murid atau  siswa.  Tidak  mudah  menjadi  guru sebenarnya. Di sekolah maupun masyarakat,  guru  adalah  figur  yang semestinya simbol moralitas.
Namun  dengan  kondisi  di  banyak daerah, di mana jumlah guru yang terbatas dan kuantitas murid yang banyak (overload),  maka  daya  kontrol  guru terhadap  siswa  pun  belum  tentu  efektif. Guru-guru  sendiri  tentu  juga  adalah  orang tua  bagi  anak-anaknya,  yang  bahkan banyak  pula  di  antaranya  disibukkan dengan  aneka  masalah  domestik  rumah tanggganya,  termasuk  misalnya  masalah “himpitan” ekonomi karena tuntutan kebutuhan  hidup  yang  makin  tinggi, sehingga tak jarang masalah sosial ekonomi domestik  semacam  itu  memberi  pengaruh pada kualitas proses pendidikan di sekolah.
Tugas  dan  tanggungjawab  da’i dalam membentuk dan membangun generasi  berakhlak  Qurani  sering  hanya sebatas  mengingatkan  umat  di  mimbar- mimbar  masjid,  surau  atau  tempat  umum lainnya.  Itu  pun  tidak  rutin  dan  tidak merata.  Ada  daerah  yang  rutin  menggelar pengajian (ceramah) misalnya ba’da subuh atau ba’da magrib selama dua kali sepekan dengan menghadirkan ustadz-ustadz tertentu.  Masalahnya,  pengajian  semacam itu  pun  lebih  banyak  diikuti  generasi  tua khususnya dari kalangan perempuan dibandingkan  generasi  muda  dan  dari kalangan  laki-laki,  sehingga  terkesan internalisasi  nilai-nilai  keagamaan  itu
condong  hanya  kepada  golongan  terbatas saja.  Di  sisi  lain,  pada  umumnya masyarakat (laki-laki) mendapatkan siraman  ruhaniah  bil  lisan  dari  para  juru dakwah  ini  khutbah-khutbah  jumat  atau ceramah  agama  pada  kegiatan-kegiatan peringatan hari besar agama Islam.
Memang  Sumbar  adalah  contoh daerah  di  mana  pada    bulan  puasa,  ada ketentuan  dari  dinas  pendidikan  di  banyak daerah  yang  mewajibkan  sekolah-sekolah menggiatkan aitivitas bernuansa keagamaan  sebagai  bagian  dari  program kurikuler siswa selama Ramadhan. Namun kegiatan  semacam  itu  ke  depannya  harus terus dievauasi  dalam  arti  mesti  diperbaiki pola  dan  sistemnya  sehingga  tujuan pokoknya  bisa  tercapai,  yakni  terbinanya generasi  Islam  yang  memahami  dan mempraktikkan  dengan  baik    ajaran  Nabi Muhammad  SAW,  tidak  hanya  di  masa mudanya tetapi juga mesti membekas terus hingga masa tuanya.
Namun  memang  dalam  praktiknya tak jarang kegiatan keagamaan di kalangan sebagian  warga  tidak    berjalan  dengan hikmat,  sehingga  minim  penghayatan. Umpamanya  kegiatan  khutbah  jumat. Persoalannya bukan hanya materi dan cara penyampaian yang mungkin kurang “greget” dirasakan oleh kebanyakan golongan anak-anak dan remaja, tetapi juga lingkungan masjid yang mungkin suasanya tidak  kondusif  pada  saat  pelaksanaan kegiatan  jumatan  itu.  Tak  jarang  ketika khatib  menyampaikan  khutbahnya  di mimbar,  banyak  jamaah  dari  kalangan anak-anak  yang  biasanya  duduk  di  bagian belakang  tidak  hanya  tidak  mendengarkan materinya  dengan  baik,  apalagi  untuk memahami substansi pesannya, tapi malahan  juga  suka  membuat  suasana “berisik” sehingga menganggu kekhusukan ibadah  jamaah  lainnya.  Karena  itu, alangkah  baiknya,  jamaah  masjid  dari kalangan  anak-anak  dan  remaja  ini ditempatkan pada posisi tidak mengelompok  dengan  sesama  mereka,
melainkan  memencar  atau  bercampur dengan jemaah dari kalangan orang dewasa.
Memang  dewasa  ini  mulai  marak dakwah melalui media sosial, seperti lewat kanal youtube, namun pengaruhnya terhadap penguatan kadar ghirah keagamaan  warga  masyarakat  belum  bisa diukur  secara  kasat  mata.  Dakwah  seperti yang  disampaikan  Ustadz  Abdul  Somad memang menjangkau banyak orang, segala lapisan  dan  dalam  cakupan  wilayah  yang luas,  tapi  apakah  efektif  dalam  membina akhlak anak-anak dan remaja Muslim yang sedang  mengalami  masa-masa  pancaroba, belum bisa dilihat secara nyata. Sebabnya di sisi  lain,  dakwah    agama  akan  selalu berkejaran  dengan  penetrasi  pengaruh negatif  lewat  berbagai  platform  media informasi dan komunikasi, terutama karena maraknya  penggunaan  gadget  di  kalangan remaja dan anak-anak.
Sementara itu, tugas utama pemerintah antara lain adalah mengatur dan menegakkan  hukum.  Kegiatan  maksiat apapun  jelas    terlarang.  Pemda  sendiri misalnya  sejak  awal  memang  telah membuat  sejumlah  regulasi  pembinaan moral warga. Di Sumbar di awal reformasi bahkan ada perda antimaksiat, yakni Perda Nomor  9  Tahun  2001  tentang  pencegahan dan  pemberantasan  maksiat.  Perda  itu sempat  sedikit  dikoreksi,  namun  juga  tak bisa  berjalan  dengan  baik.  Bahkan  bisa dikatakan  beberapa  pasal  berdempetan dengan aturan yang sudah diatur dalam UU KUHP.  Masalah  utama  adalah  komitmen dan ketegasan penegak hukum itu sendiri.
Kenapa  dikatakan  sebagian,  karena maksiat  ini  adalah  gejala  kompleks. Masalah  maksiat,  sepeti  prostitusi,  bukan hanya  masalah  bagaimana  memberantas tindak maksiatnya, tetapi harus menyentuh pada  bagian  “hulu”  masalahnya.  Artinya, masyarakat  dan  pemerintah  pertama-tama mesti  bertanya  (tidak  hanya  relektif),  apa sebenarnya akar masalah sehingga maksiat masih  kerap  muncul  dan  mewabah  di masyarakat?  Mengapa  prostitusi  bisa tumbuh di masyarakat kita yang mayoritas
penduduknya  beragama  Islam  bahkan terkenal  taat  pula  menjalankan  ajaran agama?  Kenapa  gejala  maksiat  bisa berbarengan  munculnya  dengan  maraknya syiar agama itu sendiri?
Tentu  kita  tak  bisa  meneropong masalahnya secara sepotong-sepotong, misalnya  dengan  mengatakan  bahwa  itu semua karena metode dakwah  yang belum menyentuh  lubuk  hati  ummat;  atau penegakan  hukum  yang  belum  tegas;  atau lemahnya  sistem  pendidikan  karakter  di sekolah;    atau  kurangnya  perhatian,  pola asuh  dan  pendidikan  orang  tua;  atau  juga rendahnya kepedulian tokoh-tokoh informal  di  masyarakat.  Kita  juga  tak  bisa mengatakan bahwa semua gejala itu adalah akibat  pengaruh penetrasi  media informasi yang  dituding  menularkan  virus  budaya negatif dari luar daerah atau negara, seperti pola  pergaulan  bebas,  narkoba,  kekerasan, pola  hidup  hedonis,  dan  lain  sebagainya. Dalam konteks melihat suatu gejala sosial, semua  variabel  tersebut  bisa  saling mempengaruhi  dan  menjadi  faktor-faktor yang  memungkinkan  maraknya  aneka patologi sosial.  Namun jangan sampai pula kita lupa untuk melihat akar masalah utama dari munculnya fenomema penyakit sosial, seperti prostitusi itu.
Salah  satu  penyebab  munculnya penyakit  sosial  seperti  prostitusi  adalah masalah kemiskinan.
Kasus
NN menunjukkan bahwa kemiskinan menjerumuskannya  kepada  dunia  hitam. Karena  desakan  hidup  seorang  perempuan mau meninggalkan daerahnya atau kampung  halamannya  untuk  melakukan pekerjaan terlarang dan hina di mata agama, hukum  dan  masyarakat.  Apalagi  kalau fondasi  iman  dalam  dirinya  juga  rapuh. Pada mulanya mungkin ia bekerja di sektor yang  dianggap  normal,  namun  karena pengaruh  media  termasuk  medsos,  maka mereka pun ikut tergoda untuk mendapatkan  materi  dalam  jumlah  lebih besar  dengan  cara  mudah,  sekalipun  tidak bermoral, untuk memenuhi desakan kebutuhan hidup yang makin meningkat.

## Budaya Minang
Pendekatan  budaya  Minang  di  sini tak  hanya  memberikan  penyuluhan  adat, budaya dan agama secara periodik tertentu kepada warga masyarakat, khususnya anak- anak  dan  remaja  di  nagari-nagari,  tetapi juga usaha menyeluruh komunitas adat dan budaya  melakukan  penanggulangan  akar masalah  maraknya  kemaksiatan  di  daerah. Kalau  penyuluhan  adat  tidak  hanya dilakukan  di  nagari-nagari  tetapi  juga  di wilayah  kota,  seperti    kota  Padang, walaupun sistem adat dan budayanya sudah agak  berbeda,  karena  sudah  terjadi percampuran  dengan  budaya  masyarakat pendatang.
Sementara  penanggulangan  akar masalah  maksiat  harus  dirunut  dari  “hulu” nya.  Kalau  ada  di  antara  anak  kenenakan orang Minang yang terjerembab ke lembah “hitam”,  maka  kemungkinan  masalahnya tidak  hanya  karena  pengaruh  pergaulan yang  tidak  benar  atau  keluar  dari  pakem adat  dan  agama,  tetapi  juga  umumnya karena  belitan  kemiskinan.    Adanya  ekses dari  sistem  pergaulan  tidak  benar  bisa diatasi  antara  lain  dengan  pembinaan menyeluruh  terhadap  anak  kemenakan tidak hanya pada saat dia masih usia anak- anak, tetapi juga ketika dia memasuki usia remaja atau pubertas dan selanjutnya masa dewasa awal.
Sejauh ini di banyak nagari dikenal istilah  paga  nagari  (ketahanan  nagari).  Di Sungai Pua dinamakan Parik Paga Nagari. Ketahanan  nagari  sering  dikaitkan  pada ketahanan  sosial  dan  budaya,  termasuk agama. Kalau ketahanan sosial, budaya dan agama  masyarakat  kuat,  maka  segala tantangan  zaman  bisa  diatasi  dengan  baik (lihat website nagari-sungaipua.com).
Masalahnya  ketahanan  sosial,  budaya  dan agama  pada  masyarakat  kerap  naik  turun. Adakalanya  longgar.  Di  bidang  sosial budaya,  ada  saatnya  pengaruh  budaya eksternal  dengan  mudah  masuk  dan mempengaruhi  perilaku  hidup  warga terutama kaum muda. Walaupun pengaruh negatif  budaya  eksternal  bukan  hal  baru,
tetapi  tantangan  dewasa  ini  lebih  dahsyat akibat  penetrasi  teknologi  digital  yang merambah dan bisa diakses siapa saja. Paga nagari harus bisa memastikan bahwa akses informasi  itu  difilter  sendiri  oleh  elemen- elemen dalam sistem paga nagari. Sebagai contoh  aturan  nagari  bahwa  anak-anak  di bawah  18  tahun  belum  diperkenankan memiliki telepon android; bagi penggunaan android  dan  televisi  tidak  boleh  pada  jam 18.00 sampai 21.00 karena pada waktu  itu merupakan waktu belajar dan mengaji bagi anak-anak.
Paga nagari sejatinya adalah fungsi para mamak, pimpinan suku (penghulu) dan tokoh agama lokal yang memiliki kepedulian  dalam  menjaga  komunitasnya, terutama anak dan kemenakannya. Mereka berperan sebagai  bemper mencegah tindak dan  perilaku  maksiat  dan  penyakit  sosial lainnya. Mereka dapat memastikan warganya  mendapatkan  pemahaman  yang baik  mengenai  adat,  budaya  dan  agama. Peranan dimaksud  tentu  bukan lip  service, tetapi  benar-benar  diwujudkan  dalam kenyataan  di  nagari-nagari.  Harus  ada kesadaran kolektif tokoh masyarakat nagari dan kaum tentang ancaman pelapukan adat, budaya dan  agama mereka sehingga perlu diantisipasi  dengan  sebijak  mungkin, terutama mengurus langsung anak kemenakan  masing-masing.    Di  kampung, komunikasi  yang  intens  antara  pihak mamak  dengan  kemenakan  harus  sama intensifnya  dengan  anak  dan  istri  mereka sendiri. Begitu pula perhatian dan keterlibatan  para  ustadz  dan  buya  harus lebih dalam lagi kepada jemaah yang tidak lain adalah warganya sendiri (Natin, 2008).
Pada  tingkat  formal,  di  nagari- nagari sudah ada yang namanya Kerapatan Adat  Nagari  (KAN),  yang  sejauh  ini perannya  merupakan  perwakilan  anak nagari.  Ke  depannya,  KAN  tidak  hanya dianggap  sebagai  legislatifnya  nagari  saja, tetapi juga bagian dari  pranata  sosial  yang memberikan  peranan  dan  solusi  bagi berbagai permasalahan aktual anak nagari, baik  politik,  sosial,  budaya  maupun
ekonomi.  Bersama  wali  nagari  dan  tokoh masyarakat  serta  perantau,  KAN  bisa menjadi  “jembatan”  bagi  upaya  mencari jalan  keluar  dari  aneka  permasalahan masyarakat yang diwakilinya.
Namun memang tantangannya dewasa ini tidak mudah. Mamak misalnya, kini banyak yang “jauh” dari kemenakannya.  Bahkan  mamak  banyak yang  tinggal  di  kota  atau  rantau,  sehingga kondisi  kemenakan  di  kampung  tidak terkontrol  dengan  baik.  Termasuk  kondisi ekonomi rumah tangga kemanakan sendiri. Tapi  bagaimanapun,  harus  ada  peran pengganti  mamak  di  kampung.  Tidak  ada yang  tidak  bermamak  bagi  mereka  yang tinggal di nagari, termasuk warga pendatang  sekalipun.  Budaya  malakok merupakan  suatu  budaya  adaptasi  yang dapat  menjadi  mekanisme  kontrol  sosial antara  lain  untuk  mencegah  terjadinya disorientasi budaya akibat interaksi penduduk asli dengan pendatang yang tentu memiliki  budaya  bawaaanya  sendiri.  Di sinilah  peran  komunitas  adat  lebih  besar, yakni kaum atau kampung, menjadi sangat penting, untuk menciptakan harmoni sosial
Dengan demikian mamak dan tokoh masyarakat yang ada di kampung termasuk kalangan  orang  tua  sendiri  adalah  “polisi” yang intens terhadap kondisi anak kemenakan yang ada di lingkungan terdekat mereka sendiri. Pengawasan terhadap anak khususnya  yang  menginjak  usia  remaja, bahkan  mesti  diintensifkan  apalagi  dalam menghadapi  tantangan  era  digital  yang pemanfaatannya  jika  tidak  difilter  dengan baik justru bisa merusak moralitas anak dan generasi  muda.  Untungnya  di  banyak kampung,  seperti  nagari  Sungai  Pua  dan Rambatan, kegiatan keagamaan dan silaturrahim  warga  tetap  terjaga  dan  mesti dilestarikan terus. Kegiatan dalam  konteks kematian,  pernikahan,  batagak  panghulu, majelis  taklim,  syukuran  warga,  pemuda dan  remaja  masjid,  dan  lainnya  menjadi wahana  kontrol  sosial  sesama  warga kampung.
Di  nagari  seperti  Sungai  Pua  juga sudah  ada  peraturan  nagari  yang  terkait dengan  pencagahan  secara  tidak  langsung gejala  maksiat,  walaupun  skopnya  hanya pada  masyarakat  nagari  setempat.  Aturan itu umumnya menyangkut pakaian muslim, pembinaan adat dan agama, wajib baca tulis Quran,  wajib  wajib  nonaktif  televisi,  dan tampilan  aneka  simbol-simbol  agama  dan budaya lainnya. Ke depan,  bagaimana jika perna-perna  itu,  terutama  di  nagari-nagari lainnya, bisa pula mencakup penanggulangan akar masalah krisis moral, misalnya    penanggulangan  kemiskinan lewat  langkah  komprehensif,  seperti  dana bantuan  nagari  untuk  warga  miskin. Sedapatnya  dana  nagari  dimaksud  tidak seperti  memberi  ikan,  tetapi  adalah memberikan kailnya. Dalam konteks itulah, (parik)  paga  nagari  tidak  hanya  terkait mekanisme perlindungan warga dari ancaman  dan  tantangan  sosial  budaya, tetapi juga ekonomi dan lainnya.

## PENUTUP
Bagaimanapun  solusi  atas  masalah ini tak bisa sepotomg-sepotong, parsial atau tambal sulam. Memang ada diungkap kasus prostitusi,  terus  menjadi  viral,  karena adanya  pengerebekan  dilakukan  anggota dewan  yang  populer,  namun  ke  depannya masih  harus  dipertanyakan  kelanjutan antisipasi  dan  penanggulangan  gejala maksiat dan dekadensi moral  ini di daerah yang dikenal sebagai bassi budaya Minang yang luhur.
Harus dipikirkan dan ditindaklanjuti upaya  mencari  solusi  komprehensif  atas masalah  kerusakan  moral  kolektif  di Sumbar.  Tentu  berbagai  pihak,  utamanya pemda  dan  masyarakat  tidak  bisa  bersifat eskapistik  dan  bahkan  fatalistik  dengan mengatakan,  bahwa  masalah  dekadensi moral  dan  akhlak  ini  sudah  setua  sejarah umat  manusia  dan  dewasa  ini  bahkan pengaruh  modernisasi  dan  globalisasi  juga sangat dahsyat.
Sudah  tentu  perlu  ditanggulangi dengan  pendekatan  komprehensif.  Tidak
hanya    dari  aspek  pemberantasan  yang bersifat  penindakan  yang  merupakan  hilir dari  semua  masalah  ini,  tetapi  juga dicarikan  solusi  atas  akar-akar  masalah sebagai hulu dari gejala penyakit masyarakat ini. Termasuk di nagari-nagari. Mulai masalah kemiskinan, migrasi
penduduk, pendidikan akhlak, dan pemantapan  kehidupan  ruhaniah  anggota masyarakat khususnya masyarakat adat dan budaya Minangkabau sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Afridinata, Heri dkk.  “Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik Melalui Pendidikan bernuansa surau. Link: https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php /turast/article/view/687/565. Diakses 10 Februari 2020.
Abidin, Masoed. 2008. “Gerakan Pendidikan bernuansa Surau” dalam https://dewandakwah.wordpress.com/2008/ 09/18/23/. Diakses 10 Februari 2020.
Jailani, Syahran, 2014. “Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini”. Jurnal Nadwa , Vol 8 No.2
Jatmika,  Devi.  2017.  “Hubungan  Budaya Individualis-Kolektif dan Motivasi Belanja Hedonik  pada  Masyarakat  Kota  Jakarta”. Jurnal Psikologi Psibernetika. Vol 10 No. 1
Rahmi,  “Pendidikan  anak  dalam  keluarga dalam perspektif
Islam”
dalam https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php /attarbiyah/article/view/1126.  Diakses  10 Februari 2020.
Eliza, Delfi, “Pengembangan model pmbelajaran karakter berbasis cerita
rradisional  minangkabau  untuk  anak  usia dini”
dalam http://journal.um- surabaya.ac.id/index.php/Pedagogi/article/ view/1072. Diakses 10 Februari 2020.
Natin,  Sri.  2008.  “Perubahan  Sosial Kedudukan dan Peran Mamak terhadap Anak  da  Kemenakan  di  ranah  Minang DOI:
https://doi.org/10.22146/jmh.16306. Diakses 10 Februari 2020.
Sumber media online
https://www.harianhaluan.com/news/detail /68279/lgbt-sumbar-terbanyak-indonesia. Diakses 9 Februari 2020.
https://www.republika.co.id/berita/nasional /daerah/18/04/23/p7n3wf415-ini-fakta- angka-soal-lgbt-di-sumatra-barat.  Diakses 10 Februari 2020.
https://nagari-sungaipua.com/hal- sejarah-.html. Diakses 10 Februari 2020
https://www.tagar.id/tarif-prostitusi-online- libatkan-pelajar-di-padang. Diakses 11 Februari 2020.
https://sumbar.antaranews.com/berita/3189 47/ibu-dan-anak-di-lubuk-buaya-terjerat- kasus-prostitusi-berikut-peran-mereka. Diakses 11 Februari 2020.
https://www.harianhaluan.com/news/detail /85823/dua-remaja-jadi-mucikari- prostitusi-online-di-padang-korbannya- pelajar. Diakses 12 Februari 2020.