p-ISSN: 2442-384X e-ISSN: 2548-7396

## Wewenang, Pelimpahan Wewenang dan Akibat Hukumnya dalam Konsepsi Hukum Perdata
Gunawan Widjaja 1
2 Universitas Pancasila, e-mail: widjaja_gunawan@yahoo.com
Histori Naskah ABSTRACT Diserahkan: 31-01-2023 Direvisi: 21-03-2023 Diterima: 25-03-2023 Authority and authority are conceptions in state administrative law, however, the use of the word "authority" or  "authority" is also often found in civil relations. This  article  intends  to  explain  the  meaning  of  "authority"  and  "authority",  the delegation of authority and the legal consequences of the delegation of authority in the conception of civil law. This research is normative legal research, using secondary data. The secondary data used is publicly available data, consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials as well as other non-legal materials. The analysis was carried out qualitatively. The results of the analysis  show that there are differences  in the conception of "authority",  the  delegation  of  authority  and  the  legal  consequences  of  the delegation of authority in state administrative law and civil law. One thing that must be considered is the difference in the concept of transfer of responsibility in relation to the delegation of delegative authority according to civil law and state administrative law. Keywords : authority, delegation of authority, attribution authority, delegation of authority, representation, authorization.

## ABSTRAK
Kewenangan dan wewenang adalah konsepsi dalam hukum administrasi negara, namun  demikian  penggunaan  kata  “kewenangan”  atau  “wewenang”  tersebut seringkali  dijumpai  juga  dalam  hubungan  keperdataan.  Tulisan  in  bermaksud untuk  menjelaskan  makna  “kewenangan”  dan  “wewenang”,  pelimpahan wewenang  dan  akibat  hukum  pelimpahan  wewenang  dalam  konsepsi  hukum perdata. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder yang dipergunakan adalah data yang tersedia untuk umum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta bahan-bahan non hukum lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan konsepsi “kewenangan”, pelimpahan wewenang dan akibat hukum pelimpahan wewenang dalam hukum administrasi negara dengan hukum perdata. Salah satu yang harus diperhatikan adalah  perbedaan  konsep  pengalihan  tanggung  jawab  dalam  kaitannya  dengan pelimpahan wewenang delegatif menurut hukum perdata dan hukum administrasi negara. Kata Kunci : kewenangan, pelimpahan wewenang, kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, perwakilan, pemberian kuasa. Corresponding Author : Gunawan  Widjaja,  Universitas  Pancasila,  Jl.  Lenteng  Agung  Raya  No.56, RT.1/RW.3,  Srengseng  Sawah,  Kec.  Jagakarsa,  Kota  Jakarta  Selatan,  Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630, e-mail: widjaja_gunawan@yahoo.com
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1653

## PENDAHULUAN
Jika  diperhatikan  ketentuan  undang-undang,  di  mana  dalam  undang-undang  tersebut dibentuk satu atau lebih lembaga/ instansi, maka secara yuridis formal lembaga yang dibentuk tersebut  diberikan  fungsi,  tugas  dan  wewenang  secara  spesifik.,  sesuai  dengan  maksud  dan tujuan pembentukannya (Nalle, 2013). Demikian juga pembentukan instansi tertentu di dalam atau di luar kementerian secara yuridis formil juga akan diberikan fungsi, tugas dan wewenang sesuai  maksud  pembentukannya.  Pengaturan  mengenai  fungsi,  tugas  dan  wewenang merupakan sesuatu dinyatakan dan disebutkan secara tegas dalam peraturan yang membentuk lembaga atau instansi tersebut. Kewenangan yang diberikan dalam peraturan pembentukannya dinamakan  dengan  kewenangan  atributif.  Kewenangan  atributif  ini,  yang  melekat  pada lembaga/  instansi  tersebut  adalah  kewenangan  original  (Zaelani,  2018).  Berdasarkan  pada kewenangan  atributif  tersebut,  lembaga/  instansi  tersebut  dapat  melaksanakan  fungsi  dan tugasnya secara baik, sesuai pembentukannya.
Kewenangan atributif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut,  seringkali  dalam  peraturan  yang  sama,  dimungkinkan  untuk  diserahkan pelaksanaannya  kepada  lembaga/  instansi  bawahannya  (Remaja,  2017).  Penyerahan pelaksanaan  ini,  dinamakan  dengan  pelimpahan  wewenang,  yang  dapat  atau  tidak  meliputi pengalihan tanggung jawab dari lembaga/ instansi yang memiliki kewenangan atributif (yang original) kepada lembaga/ instansi yang menerima pelimpahan kewenangan atributif tersebut (Zaelani, 2018).
Dalam  hubungan  keperdataan,  khususnya  yang  berhubungan  dengan  pemberian  jasa profesional,  dikenal  adanya  kompetensi  profesi  yang  dikaitkan  dengan  kewenangan  tenaga profesional  untuk  memberikan  jasa  profesionalnya  kepada  kliennya.  Salah  satu  aspek  yang berhubungan dengan pemberian jasa professional ini adalah terjadinya pelimpahan tugas dan wewenang  untuk  melakukan  pemberian  jasa  professional  oleh  seorang  atasan  kepada bahwahan-nya. Hal ini dapat dilihat misalnya pada hubungan antara advokat dengan klien yang melibatkan karyawan yang bekerja pada kantor hukum di mana advokat tersebut menjadi rekan (Siregar, 2019).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsepsi kewenangan dari sudut pandang keperdataan,  khususnya  yang  berhubungan  dengan  konsep  kewenangan,  pelimpahan kewenangan  dan  pertanggungjawaban  yang  lahir  dari  pelimpahan  kewenangan  tersebut. Penelitian  ini  diharapkan  dapat  membuka  wacana  nalar  kritis  dalam  memahami  peraturan perundang-undangan  yang  dapat  diwujudkan  dalam  ranah  yang  implementatif  dalam pelimpahan wewenang di berbagai sektor profesi hukum dan pemerintahan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang  menelaah  bahan-bahan  hukum (idtesis.com,  2013).  Penelitian  ini  ditujukan  untuk  menjelaskan  konsepsi  kewenangan, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang lahir dari suatu pelimpahan wewenang dalam sudut pandang hukum perdata, yang membedakannya dari konsepsi hukum administrasi negara yang  dikenal  selama  ini.  Dengan  demikian  penelitian  ini  juga  merupakan  penelitian perbandingan hukum, dalam konteks perbandingan suatu kelembagaan (pranata) hukum lintas bidang ilmu hukum, yaitu antara hukum administrasi negara dengan hukum perdata.
Data  yang  dipergunakan  adalah  data  sekunder,  yaitu  data  yang  sudah  tersedia  untuk umum/  publik  (Gunawan,  2015).  Data  sekunder  tersebut  terdiri  dari  bahan  hukum  primer, sekunder  dan  tersier.  Bahan  hukum  primer  merupakan  sejumlah  peraturan  perundang- undangan yang berlaku dari waktu ke waktu. Bahan hukum sekunder yang merupakan hasil pemilikiran  ahli  dalam  bentuk  buku,  tulisan  di  jurnal,  disertasi,  tesis  atau  makalah  yang
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1653
dipresentasikan, baik yang disimpan dalam perputakaan atau repositori lainnya, serta semua tulisan yang memiliki nilai karya ilmiah. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang tidak langsung membahas mengenai hukum, namun memiliki relevansi dan penjelasan yang  dapat  dipergunakan  untuk  menjelaskan,  menerangkan  dan  dipakai  untuk  melakukan analisis hukum terhadap tujuan penelitian ini, seperti kamus (Benuf & Azhar, 2020).
Analisis dilakukan secara kualitatif (Sugiyono, 2012), yaitu dilakukan dengan menilai kaedah hukum yang ada. Sebagai suatu penelitian dengan perbandingan pranata hukum, penelitian ini akan  melakukan  analisis  terhadap  persamaan  dan  perbedaan  antara  pranata  kewenangan, pelimpahan wewenang dan akibat hukum yang timbul dari pelimpahan wewenang tersebut dari sudut pandang hukum administrasi negara dan sudut pandang hukum perdata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Wewenang, dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah authority . Dalam Black’s Law Dictionary authority diartikan  sebagai  “ Permission.  Right  to  exercise  powers;  to  implement and enforce laws; to exact obedience; to command; to judge. Control over; jurisdiction. Often synonymous  with  power.  The  power  delegated  by  a  principal  to  his  agent.  The  lawful delegation  of  power  by  one  person  to  another.  Power  of  agent  to  affect  legal  relations  of principal  by  acts  done  in  accordance  with  principal's  manifestations  of  consent  to  agent .” (Black, 1968). Pengertian tersebut menunjukkan bahwa wewenang, dari sudut pandang hukum administrasi negara berhubungan dengan kekuasaan, yang memungkinkan suatu pelaksanaan aturan  secara  memaksa,  mengatur  ketertiban.  Selanjutnya  dari  sisi  pandang  keperdataan, wewenang  dihubungkan  dengan  hubungan  principal  dan  agen.  Dalam  makna  hubungan tersebut  muncullah  pemberian  “perintah”  dari  principal  kepada  agen  untuk  melaksanakan perintah yang diberikan, yang secara umum dikatakan sebagai suatu pendelegasian kekuasaan (untuk melakukan atau berbuat sesuatu) (Moniung, 2015).
Dalam hukum administrasi negara, hal itu dikaitkan dengan act of state atau public act. Act of state adalah “ an act done by the sovereign power of a country, or by its delegate, within the limits of the power vested in him. An act of state cannot be questioned or made the subject of  legal  proceedings  in  a  court  of  law ”  (Black, 1968).  Sedangkan  yang  dinamakan  dengan public acts adalah “ those which have a public authority, and which have been made before public officers, are authorized by a public seal, have been made public by the authority of a magistrate,  or  which  have  been  extracted  and  been  properly  authenticated  from  public records ” (Black,  1968) . Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  pemberian  wewenang  public dilakukan  melalui  peraturan  perundang-undangan  yang  mengikat  publik  dan  tidak  dapat diganggu gugat. Wewenang yang demikian disebut wewenang atribusi.
Jika  dilihat  pengertian  yang  diberikan  dalam  Undang-Undang  No.30  Tahun  2014 tentang Administrasi  Pemerintahan (UU No.30/2014), maka  Wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 5 UU No.30/2014 adalah “hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan  atau  penyelenggara  negara  lainnya  untuk  mengambil  keputusan  dan/atau tindakan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.”  Sedangkan  dalam  Pasal  1  butir  6  UU No.30/2014  yang  dinamakan  dengan  “Kewenangan  Pemerintahan  yang  selanjutnya  disebut Kewenangan  adalah  kekuasaan  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  atau  penyelenggara negara  lainnya  untuk  bertindak  dalam  ranah  hukum  publik.”  Dalam  konteks  ini,  UU No.30/2014  membedakan  antara  wewenang  dengan  kewenangan,  di  mana  kewenangan Pemerintahan  merefleksikan  kekuasaan  yang  bersifat  publik,  dengan  wewenang  adalah  hak yang  lahir  dari  kewenangan  yang  bersifat  publik  tersebut.  Jadi  dalam  hal  ini  wewenang diidentikkan dengan “hak”.
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1653
Sehubungan  dengan  kewenangan  publik  tersebut,  Pasal  1  butir  22,  23  dan  24 memberikan  beberapa  definisi  yang  berhubungan  dengan  “kelahiran”  atau  “keberadaan” kewenangan tersebut, yaitu:
“22.  Atribusi  adalah  pemberian  Kewenangan  kepada  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  atau  Undang- Undang.
23. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih  tinggi  kepada  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  lebih  rendah  dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
24. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih  tinggi  kepada  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  lebih  rendah  dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.”
Definisi tersebut selanjutnya diterangkan dalam ketentuan Pasal 11, 12, 13 dan 14 UU No.30/2014.  Ketentuan  Pasal  11  UU  No.30/2014  dengan  tegas  menyatakan  bahwa “kewenangan yang bersifat publik tersebut hanya dapat diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat”. Dalam ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam Pasal 12 UU No.30/2014 dikatakan bahwa:
“(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:
a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
(2)  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  memperoleh  Wewenang  melalui  Atribusi, tanggung  jawab  Kewenangan  berada  pada  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang bersangkutan.
(3) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.” Selanjutnya ketentuan Pasal 13 UU No.30/2014 menjelaskan tentang kewenangan yang diperoleh melalui Delegasi sebagai berikut:
“(1)  Pendelegasian  Kewenangan  ditetapkan  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
(2)   Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila: a. diberikan  oleh  Badan/Pejabat  Pemerintahan  kepada  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan lainnya;
b. ditetapkan  dalam  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  dan/atau  Peraturan Daerah; dan
c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.
(3)   Kewenangan  yang  didelegasikan  kepada  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  tidak dapat  didelegasikan  lebih  lanjut,  kecuali  ditentukan  lain  dalam  peraturan  perundang- undangan.
(4)   Dalam  hal  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  menentukan  lain  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3),  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  memperoleh Wewenang  melalui  Delegasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan:
a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan;
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1653
b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.
(5)  Badan dan/atau Pejabat  Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat  menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)  Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan.
(7)   Badan dan/atau Pejabat  Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi.”
Sedangkan penjelasan mengenai Mandat dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 14 UU No.30/2014 sebagai berikut:
“(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
(2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
(3)  Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat  Pemerintahan  lain  yang  menjadi  bawahannya,  kecuali  ditentukan  lain  dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)  Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.
(5)  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  memberikan  Mandat  dapat  menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan.
(7) Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  memperoleh  Wewenang  melalui  Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak  pada  perubahan  status  hukum  pada  aspek  organisasi,  kepegawaian,  dan alokasi anggaran.
(8)  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  memperoleh  Wewenang  melalui  Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.”
Dari pemahaman yang diberikan oleh UU No.30 Tahun 2014 dapat diketahui bahwa yang  dinamakan  dengan  wewenang  atributif  adalah  wewenang  yang  benar-benar  baru  yang belum  ada  sebelumnya,  yang  bersumber  dari  UUD  1945  dan/  atau  undang-undang,  yang diberikan  kepada  Badan/  Pejabat  Pemerintah  tertentu.  Sedangkan  wewenang  delegatif  baru ada, jika diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan/ atau Peraturan Daerah. Selain  itu,  untuk  dapat  disebut  wewenang  delegatif,  maka  wewenang  tersebut  adalah merupakan  pelimpahan  dari  wewenang  yang  sudah  ada  sebelumnya  dan  didelegasikan  oleh Badan/ Pejabat Pemerintahan yang sebelumnya memiliki wewenang tersebut secara atributif.
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1653
Ketiga  syarat  tersebut  harus  ada  secara  bersama-sama  untuk  dapat  menyatakan  adanya kewenangan delegatif. Sedangkan mandat tidak lain dan tidak bukan adalah wewenang untuk menjalakan  tugas  rutin  yang  ditugaskan  oleh  Badan/  Pejabat  Pemerintahan  kepada  Badan/ Pejabat Pemerintahan di atasnya.
Dari penjelasan yang diberikan di atas sudah sangat jelas dan terang bahwa dalam hal wewenang atributif, maka Badan/ Pejabat Pemerintah yang menerima wewenang bertanggung jawab  penuh  untuk  melaksanakan  kewenangan  yang  diberikan  kepadanya.  Pendelegasian hanya  dimungkinkan  jika  diatur  dalam  UUD  1945  atau  undang-undang.  Tanpa  pengaturan dalam UUD 1945 atau undang-undang maka tidak akan pernah ada pendelegasian wewenang atribusi. Dengan terjadinya pendelegasian wewenang karena diperbolehkan oleh UUD 1945 dan/  atau  undang-undang  serta  diatur  dalam  peraturan  pemerintah,  peraturan  presiden  atau peraturan  daerah,  maka  tanggung  jawab  wewenang  yang  dialihkan  tersebut  beralih  kepada Badan/ Pejabat Pemerintah yang menerima pendelegasian wewenang tersebut. Hal pengailhan tanggung  jawab  ini  dimungkinkan  dari  sisi  hukum  administrasi  negara,  karena  pengalihan wewenang  ini  dimuat  dalam  Lembaran  Negara,  dalam  konteks  undang-undang,  peraturan pemerintah dan peraturan presiden, serta Lembaran Daerah untuk peraturan daerah. Dengan berlakunya  teori  fiktif,  maka  dengan  diumumkannya  undang-undang,  peraturan  pemerintah, peraturan presiden dan peraturan daerah tersebut, maka pengalihan tanggung jawab dari Badan/ Pejabat  Pemerintah  tertentu  yang  sebelumnya  diatur  dalam  UUD  1945  dan/  atau  undang- undang  yang  dapat  didelegasikan  telah  didelegasikan  kepada  Badan/  Pejabat  Pemerintah lainnya  berdasarkan  peraturan  pemerintah,  peraturan  presiden  atau  peraturan  daerah  sudah diketahui oleh semua anggota masyarakat atau seluruh penduduk dan warga negara Indonesia.
Dalam konteks hukum perdata, dengan merujuk pada definisi keagenan sebagaimana dijelaskan dalam Black’s Law Dictionary , maka  kiranya perlu untuk  mengetahui penjelasan mengenai keagenan dalam Black’s Law Dictionary sebagai berikut.
“ Agency. A relationship between two persons, by agreement or otherwise, where one (the agent) may act on behalf of the other (the principal) and bind the principal by words and actions. Relation in which one person acts for or represents another by latter's authority, either  in  the  relationship  of  principal  and  agent,  master  and  servant,  or  employer  or proprietor and independent contractor. Gorton v. Doty, 57 Idaho 792, 69 P.2d 136, 139. It also designates a place at which business of company or individual is transacted by an agent. Johnson Freight Lines v. Davis, 170 Tenn. 177, 93 S.W.2d 637, 639. The relation created  by  express  or  implied  contract  or  by  law,  whereby  one  party  delegates  the transaction of some lawful business with more or less discretionary power to another, who undertakes to manage the affair and render to him an account thereof .”
Rumusan tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam hubungan keperdataan, keagenan adalah  hubungan  antara  dua  pihak  yang  bersumber  dari  suatu  perjanjian  di  mana  salah  satu pihak (agen) bertindak untuk dan atas nama pihak lain (prinsipal) dengan tujuan mengikat diri prinsipal  (bukan  agen).  Dalam  hal  ini  pertanggungjawaban  keluar,  dengan  pengertian hubungan  hukum  dengan  pihak  ketiga  berada  di  tangan  prinsipal,  namun  demikian  secara internal  agen  tetap  bertanggung  jawab  kepada  prinsipal  untuk  perbuatan  hukum  yang diserahkan kepada agen untuk melaksanakannya.
Dalam  penjelasan  yang  diberikan  juga  dikatakan  bahwa  dalam  hubungan  keagenan tersebut dapat melibatkan suatu pendelegasian untuk melakukan transaksi usaha yang sah di hadapan  hukum  kepada  pihak  lain  yang  memberikan  kewenangan  pada  penerima  delegasi untuk  dan  atas  pertimbangan  dan  keputusannya  (diskresi)  penerima  delegasi  untuk mengikatkan  diri  melakukan  pekerjaan  tersebut  dan  bertanggung  jawab  kepada  pemberi
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1653
delegasi.  Dalam  konteks  yang  demikian,  penerima  delegasi  diberikan  kebebasan  untuk mempunyai  pertimbangan  sendiri  dalam  mengambil  keputusan  untuk  melakukan  suatu transaksi bisnis tertentu.
Penjelasan  mengenai  Delegasi  juga  dapat  ditemukan  pada Black’s  Law  Dictionary sebagai berikut.
“ DELEGATION. A sending away; a putting into commission; the assignment of a debt to another; the intrusting another with a general power to act for the good of those who depute him; a body of delegates. At Common Law The transfer of authority by one person to another; the act of making or commissioning a delegate. The whole body of delegates or representatives sent to a convention or assembly from one district, place, or political unit are collectively spoken of as a "delegation." In the Civil Law A species of novation which  consists  in  the  change  of  one  debtor  for  another,  when  he  who  is  indebted substitutes  a  third  person  who  obligates  himself in  his  stead  to  the  creditor,  or  to  the person  appointed  by  him  so  that  the  first  debtor  is  acquitted  and  his  obligation extinguished, and the creditor contents himself with the obligation of the second debtor. Delegation is essentially distinguished from any other species of novation, in this: that the former demands the consent of all three parties, but the latter that only of the two parties to the new debt. 1 Domat, § 2318; Adams v. Power, 48 Miss. 454. Delegation is novation effected by the intervention of another person whom the debtor, in order to be liberated from his creditor, gives to such creditor, or to him whom the creditor appoints; and such person  so  given becomes obliged to  the creditor in  the place of  the original debtor.  Burge,  Sur.  173.  Perfect  delegation  exists  when  the  debtor  who  makes  the obligation is discharged by the creditor. Imperfect delegation exists when the creditor retains his rights against the original debtor. 2 Duvergnoy, n. 169 .” (Black, 1968)
Dari informasi  yang diberikan di  atas, dapat  dikatakan bahwa dalam  konteks hukum perdata pada negara dengan tradisi hukum Civil Law , seperti halnya Indonesia, delegasi dapat diartikan sebagai suatu novasi penggantian debitor. Yang dimaksud dengan novasi penggantian debitor adalah pelepasan tugas ( duty ) dan tanggung jawab ( liability ) sebagai suatu perikatan utuh  dan  sempurna  dari  debitor  lama  kepada  debitor  baru.  Hal  ini  menunjukkan  terjadinya peralihan tanggung jawab ( liability ) secara bersamaan dengan tugas ( duty ) yang juga dialihkan, yang tidak dapat dipisahkan, sebagai suatu perikatan utuh dari debitor lama kepada debitor baru (Widjaja dan Muljadi, 2003). Konsepsi pengalihan perikatan berupa penggantian debitor ini dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1413 KUH Perdata.
Ada tiga macam jalan untuk pembaruan utang:
1. bila seorang debitur membuat suatu perikatan utang baru untuk kepentingan kreditur yang menggantikan utang lama, yang dihapuskan karenanya;
2. bila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, yang oleh kreditur dibebaskan dan perikatannya;
3. bila  sebagai  akibat  suatu  persetujuan  baru  seorang  kreditur  baru  ditunjuk  untuk menggantikan kreditur lama, yang terhadapnya debitur dibebaskan dan perikatannya.”
Ketentuan Pasal 1413 butir 2 KUH Perdata menjelaskan konsep delegasi sebagaimana dijelaskan dalam Black’s Law Dictionary di atas. Dalam hal tersebut, maka keterlibatan dari kreditor, debitor lama dan debitor baru yang menerima pengalihan perikatan tersebut (Widjaja & Muljadi, 2003).
Sedangkan mandate dalam Black’s Law Dictionary dijelaskan sebagai berikut:
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1653
“ MANDATE. A command, order, or direction, written or oral, which court is authorized to give and person is bound to obey. Silverman v. Seneca Realty Co., 276 N.Y.S. 466, 154 Misc.  35.  A  judicial  command  or  precept  proceeding  from  a  court  or  judicial  officer, directing the proper officer to enforce a judgment, sentence, or decree. Seaman v. Clarke, 69 N.Y.S. 1002, 60 'App.Div. 416; Horton v. State, 63 Neb. 34, 88 N.W. 146.
A contract by which a lawful business is committed to the management of another, and by him undertaken to be performed gratuitously. The mandatary is bound to the exercise of slight diligence, and is responsible for gross neglect. Richardson v. Futrell, 42 Miss. 525;  Williams  v.  Conger,  8  S.Ct.  933,  125  U.S.  397,  31  L.Ed.  778.  A  mandate, procuration, or letter of attorney is an act by which one person gives power to another to transact for him and in his name one or several affairs.
The  mandate  may  take  place  in  five  different  manners,-  for  the  interest  of  the  person granting it only; for the joint interest of both parties; for the interest of a third person; for the interest of a third person and that of the party granting it; and, finally, for the interest of the mandatary and a third person. Civ.Code La. arts. 2985, 2986. ” (Black, 1968)
Sedangkan  mandatum  dalam  bahas  Latin,  dijelaskan  sebagai:  “ In  the  civil  law,  the contract  of  mandate  (q.  v.).  Mandatum  Nisi  Gratuitum  Nullum  Est.  Unless  a  mandate  is gratuitous, it is not a mandate. Dig. ” (Black, 1968) Penjelasan tentang mandate dan mandatum di atas menunjukkan bahwa mandat serupa dengan  Pemberian  Kuasa,  sebagaimana  diatur  dalam  KUH  Perdata,  Bab  XVI  tentang Pemberian Kuasa mulai dari Pasal 1792 sampai Pasal 1819. Sebagaimana halnya mandatum, dalam  Pasal  1794  KUH  Perdata  juga  diatur  bahwa  pada  prinsipnya  jasa  pemberian  kuasa diberikan secara cuma-cuma. Pemberian kuasa sama sekali tidak mengalihkan tanggung jawab ( liability ) dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa meskipun pelaksanaan dari tugas ( duty ) dari objek pemberian kuasa dilakukan oleh penerima kuasa (Widjaja, 2004).

## PENUTUP
Uraian  dan  diskusi  di  atas  menunjukkan  perbedaan  yang  cukup  signifikan  antara pendelegasian  wewenang  dalam  konteks  hukum  administrasi  negara  dan  hukum  perdata. Dalam  konteks  hukum  administrasi  negara,  oleh  karena:  --(1)  wewenang  yang  diberikan kepada  Badan/  Pejabat  Pemerintahan  adalah  wewenang  dalam  lapangan  publik  yang  harus diatur  dalam  UUD  1945  dan/  atau  undang-undang,  dan  (2)  pelimpahan  wewenang  secara delegatif hanya dapat diberikan jika diatur secara tegas dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan daerah,--yang pemberian wewenangnya memenuhi konsep teori fiksi, yaitu  dalam  bentuk  publikasi  dalam  Lembaran  Negara  dan  Lembaran  Daerah;  maka  sudah terang dan jelas jika pelimpahan wewenang secara delegatif meliputi juga pengalihan tanggung jawab  kepada  Badan/  Pejabat  Pemerintah  yang  menerima  pelimpahan  wewenang  secara delegatif  tersebut,  sesuai  dengan  luasnya  wewenang  yang  didelegasikan  menurut  peraturan pemerintah,  peraturan  presiden  atau  peraturan  daerah  yang  mengaturnya.  Masyarakat  luas sudah mengetahui terjadinya pelimpahan wewenang dan pengalihan tanggung jawab tersebut berdasarkan  teori  fiksi.  Pelimpahan  wewenang  delegatif  ini  tentunya  berbeda  dengan pelimpahan wewenang melalui mandat, yang hanya merupakan pelimpahan wewenang sebatas pelaksanaan “tugas” rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara atau tetap, atau penugasan atasan-bawahan.
Secara keperdataan, wewenang dapat mengambil bentuk hak dan kewajiban, yang dapat merupakan  dua  sisi  dari  mata  uang  yang  sama.  Sebagai  hak  dan  kewajiban,  maka  tentunya
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1653
terdapat  hubungan  hukum  keperdataan,  yang  merupakan  bagian  dari  lapangan  hukum  harta kekayaan.  Pelimpahan  wewenang  melahirkan  hubungan  hukum  kontraktual  dan  karenanya tunduk pada asas-asas hukum perjanjian yang mengatur hubungan kontraktual tersebut. Secara konseptual,  jika  delegasi  dimaksudkan  untuk  mengalihkan  tanggung  jawab,  maka  hukum perdata dan juga KUH Perdata memperlakukannya sebagai hubungan antara tiga pihak, yaitu pemindahan  perikatan  (tidak  hanya  tanggung  jawab)  melainkan  juga  seluruh  rangkaian kewajiban (duty and liability) dari debitor yang lama kepada debitor baru dengan persetujuan atau atas permintaan kreditor. Hal tersebut dikenal dengan novasi dengan perubahan debitor. Novasi atau delegasi tersebut mengakibatkan debitor lama tidak lagi bertanggung jawab untuk melaksanakan perikatannya.
Selain  itu,  dalam  konsep  keperdataan  juga  mengenal  hubungan  keagenan  antara prinsipal dan agen yang secara konseptual serupa dengan pemberian kuasa yang bersifat umum, yang  lebih  menekankan  pada  konsep  pengurusan  dan  perwakilan  agen  terhadap  prinsipal. Dalam  hubungan  yang  demikian,  maka  tidak  ada  pengalihan  tanggung  jawab,  meskipun terdapat pelimpahan pelaksanaan tugas dari prinsipal (pemberi kuasa) kepada agen (penerima kuasa). Hubungan keperdataan hal ini serupa dengan konsep mandat sebagaimana diatur dalam UU No.30/2014 dalam hukum administrasi negara. Hal ini juga tercermin dalam tidak adanya pemberian kompensasi dalam mandat seperti yang diatur dalam UU No.30/2014.
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1653

## DAFTAR PUSTAKA
Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan
Hukum Kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20–33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504
Black, H. C. (1968). Black’s Law Dictionary. Revised (4th ed.). West Publishing Co. Gunawan,  I.  (2015). METODE  PENELITIAN  KUALITATIF .  http://fip.um.ac.id/wp- content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf
idtesis.com. (2013). Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif . https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/
Indonesia. (1847). Burgerlijk Wetboek voor Indonesië - KUH Perdata terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio. (2004). Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847.
Indonesia.  (2014).  Undang-Undang  No.30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
Moniung,  E.  R.  (2015).  PERJANJIAN  KEAGENAN  DAN  DISTRIBUTOR  DALAM PERSPEKTIF  HUKUM  PERDATA. LEX  PRIVATUM , 3 (1),  Article  1. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/7032
Nalle, V. I. W. (2013). KEWENANGAN YUDIKATIF DALAM PENGUJIAN PERATURAN KEBIJAKAN. Jurnal Yudisial , 6 (1), Article 1. https://doi.org/10.29123/jy.v6i1.117 Remaja, I. N. G. (2017). Hukum Administrasi Negara . Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti. https://fkip.unipas.ac.id/wp-content/uploads/2018/09/20180805052633_buku-hukum- administrasi-negara-i-nyoman-gede-remaha-2017.pdf
Siregar, R. (2019). Hubungan antara Advokat dengan Klien dalam Penegakan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Advokasi , 7 (1), 9–20. https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.241 Sugiyono, S. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif . Alfabeta. Widjaja, G. (2004). Seri Aspek Hukum dalam Bisnis: Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan dan Pemberian Kuasa . Prenada Media. Widjaja,  G.,  &  Muljadi,  K.  (2003). Seri  Hukum  Perikatan:  Hapusnya  Perikatan .  Rajawali Press.
Zaelani. (2018). PELIMPAHAN KEWENANGAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN  PERUNDANG-UNDANGAN  (DELEGATION  OF  AUTHORITY THE  ESTABLISHMENT  OF  LEGISLATION  REGULATION). Jurnal  Legislasi Indonesia , 9 (1), Article 1. https://doi.org/10.54629/jli.v9i1.380