## KONSEP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU
THE RESTORATIVE CONCEPT IN INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM
Rudini Hasyim Rado Fakultas Hukum Universitas Musamus E-mail: rado_fh@unmus.ac.id
Nurul Widhanita Y. Badilla Fakultas Hukum Universitas Musamus E-mail: nurulbadilla@yahoo.com

## Abstrak
Keadilan  restoratif  sebenarnya  telah  dikenal  dalam  kenyataan  sehari-hari  bahkan  sudah merupakan  kearifan  lokal  di  berbagai  hukum  adat  di  Indonesia.  Kearifan  lokal  yang merupakan  mutiara  terpendam  itu  sudah  sepatutnya  dikaji  dan  dimodifikasi  ulang  agar bersinar  kembali,  menerangi  kepudaran  dan  kegelapan  wajah  hukum  saat  ini.  Kegelapan wajah  hukum  saat  ini  disebabkan  oleh  sistem  peradilan  pidana  yang  berlaku  belum sepenuhnya  menjamin  keadilan  terpadu (integrated  justice) ,  yaitu  keadilan  bagi  pelaku, keadilan  bagi  korban,  dan  keadilan  bagi  masyarakat.  Hal  inilah  yang  mendorong  ke  depan konsep “restorative  justice”. Kedudukan restorative  justice yang  merupakan  implementasi konsep dari diversi telah dirumuskan sekalipun masih terbatas dalam sistem peradilan pidana anak dan keadilan restoratif dapat dikontribusikan melalui dua cara atau bentuk, yaitu bentuk penyelesaian  di  luar  proses  peradilan  pidana  (lembaga  adat  desa/lembaga  kemasyarakatan desa)  serta  bentuk  penyelesaian  sebagai  bagian  dari  proses  sistem  peradilan  pidana  terpadu (SPPT) melalui kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
Kata kunci: Keadilan Restoratif; Diversi; Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

## Abstract
Restorative justice has actually been known in the daily reality of even a local knowledge in a variety  of  customary  law  in  Indonesia.  Local  wisdom  which  is  hidden  pearl  that  has  been duly examined and modified again in order to shine again, illuminating the face of fading and darkness current law. Darkness law faces today due to the prevailing criminal justice system has  not  been  fully  integrated  to  ensure  fairness  (integrated  justice),  namely  justice  for perpetrators, justice for the victims, and justice for the people. This has pushed forward the concept  “restorative  justice.”  Seat  restorative  justice  which  is  an  implementation  of  the concept  of  diversion  has  been  formulated  even  if  still  limited  in  the  juvenile  justice  system and  restorative  justice  can  contribute  in  two  ways  or  forms,  forms  of  settlement  out  of  the criminal justice process (traditional institutions of village/community institutions village) as well as the shape of the settlement  as part of  the integrated criminal  justice system process (SPPT) through the investigator, public prosecutor, judge and prisons.
Keywords: Restorative Justice; Diversion; Integrated Criminal Justice System.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Sila  ke-4  Pancasila  mengajarkan  kepada  kita  untuk  menentukan  sebuah  pilihan  melalui cara musyawarah. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil putusan untuk kepentingan bersama.  Musyawarah  untuk  mencapai  mufakat  diliputi  semangat  kekeluargaan,  sehingga kalau  di breakdown falsafah  “musyawarah”  mengandung  5  (lima)  prinsip  sebagai  berikut: pertama, conferencing (bertemu  untuk  saling  mendengar  dan  mengungkapkan  keinginan); kedua, search solutions (mencari solusi atau titik temu atas masalah yang sedang dihadapi); ketiga, reconciliation (berdamai  dengan  tanggungjawab  masing-masing);  keempat, repair (memperbaiki atas semua akibat yang timbul); dan kelima, circles (saling menunjang). 1
Sedangkan,  Amanat  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  pada  alinea  keempat  tujuan  negara  Republik  Indonesia  salah  satunya  adalah melindungi  segenap  bangsa  Indonesia,  makna  yang  bisa  dipetik  di  sini  adalah  negara  wajib melindungi  setiap  warga  negaranya  baik  sebagai  korban  kejahatan,  pelaku  kejahatan,  dan masyarakat luas dengan seadil-adilnya.
Dengan  berjalannya  waktu  dunia  hukum  terus  mengalami  perkembangan  paradigma menyangkut peradilan pidana terutama di Indonesia. Banyak negara mulai meninggalkan cara kusut dan kuno dalam rangka penegakan hukum  pidana  yang tidak manusiawi menuju pada pendekatan yang humanis serta ujung pangkalnya yaitu memulihkan keadaan kembali kondisi semula  sebelum  terjadi  kejahatan,  tentu  tanpa  mengabaikan  hak-hak  asasi  setiap  warga negara. Pendekatan kekinian dalam sistem peradilan pidana yang hangat dibincangkan adalah pendekatan keadilan restoratif (restorative justice).
Namun  perlu  diketahui  bahwa  sebenarnya restorative  justice bukan  merupakan  asas melainkan filsafat yaitu filsafat dalam proses peradilan dan juga filsafat keadilan. Restorative justice dikatakan  sebagai  filsafat  peradilan  karena  merupakan  dasar  dalam  penyusunan lembaga peradilan. Sehingga dapat diartikan bahwa restorative justice adalah suatu rangkaian proses  peradilan  yang  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  me- restore (memulihkan  kembali) kerugian  yang  diderita  oleh  korban  kejahatan. Justice dalam  ilmu  hukum  pidana  harus bertujuan untuk  memulihkan kembali  keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  maka  keadaan  akan  menjadi  berubah.  Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan. 2
1 Kuat  Puji  Prayitno, Restorative  Justice  Untuk  Peradilan  di  Indonesia  (Prespektif  Yuridis  Filosofis  dalam Penegakan Hukum in Concreto) , Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12, Nomor 3, September, 2012, hal. 414.
2 Mudzakir, 2014, Analisis Restorative Justice: Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya, Jakarta.
Lalu bagaimana jika korban mengalami luka-luka atau cacat akibat adanya suatu tindak pidana?  Hal  ini  sulit  untuk  dipulihkan  seperti  keadaan  seperti  semula  maka  untuk penyelesaiannya yaitu dengan cara yang biasa disebut sebagai kompensasi. Pelaku kejahatan dapat dikenakan pidana penjara, kerja sosial dan lain sebagainya meskipun tidak sepenuhnya dapat me- restore keadaan seperti semula. 3
Dalam  kerangka  ini restorative  justice ujung  pangkal  adalah  untuk  melindungi  dan memperhatikan  keadilan  pada  korban.  Penyelesaiannya  pun  menciri  sifat  kekerabatan kebersamaan, perdamaian, kasih sayang dengan melibatkan segala stakeholders baik korban, pelaku,  keluarga  korban  dan  pelaku,  unsur  masyarakat  demi  terciptanya  kedamaian  dan kesejahteraan masyarakat, hal ini jelas tidak jauh berbeda bahkan persis dengan hukum adat yang  masih  hidup  dan  berkembangan  di  mayoritas  masyarakat  Indonesia  yang mengutamakan  keseimbangan/pemulihan  keadaan  semula  seperti  sebelum  terjadinya kejahatan.  Dengan  demikian,  ini  berbeda  dengan  paradigma  lama  dalam  sistem  peradilan pidana  yang  sudah  cukup  puas  dengan  mengejar  keadilan  retributif/pembalasan  yang  justru tidak  menyelesaikan  masalah  dan  terabaikannya  keadilan  pada  korban  yang  harus diutamakan.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana serta bagaimana penyelesaian perkara pidana melalui sistem peradilan pidana terpadu.

## C. Metode Penelitian
Adapun  penelitian  tersebut  memakai  metode  penelitian  yuridis  normatif  dan  manfaat penelitian  tersebut  ada  dua  yaitu  secara  teoritis  dan  praktis  secara  teoritis  penelitian  ini bermafaat  sebagai  tolak  ukur  dalam  penelitian  lebih  lanjut  tentang  konsep  keadilan restorative  dalam  sistem  peradilan  pidana    dan  secara  praktis  penelitian  ini  dapat  dijadikan acuan terhadap peradilan pidana terpadu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana
Kenyataan  yang  ada  saat  ini,  sistem  peradilan  pidana  yang  berlaku  belum  sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (integrated justice) , yaitu berkaitan dengan penyembuhan korban
3 Ibid.
luka,  memulihkan  pelaku  untuk  taat  hukum  kehidupan,  dan  memperbaiki  kerusakan dilakukan untuk hubungan interpersonal dan masyarakat . 4
Konsep dan teori pemidanaan terus mengalami perkembangan mulai dari teori keadilan tradisional seperti retributive justice hingga teori keadilan moderen seperti restorative justice . Tidak mudah untuk memberikan definisi restorative justice, sebab banyak variasi model dan bentuk  yang  berkembang  dalam  penerapannya.  Oleh  karena  itu,  banyak  terminologi  yang digunakan  untuk  menggambarkan  konsep restorative  justice ,  seperti communitarian  justice (keadilan  komunitarian),  positive  justice  (keadilan  positif), relational  justice (keadilan relasional), reparative  justice (keadilan  reparatif),  dan comunitty  justice (keadilan masyarakat). 5
Muladi, dalam tulisannya menguraikan tentang substansi restorative justice atau keadian restoratif  yang  diartikan  sebagai  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan    pemulihan  kembali  pada  keadaan semula, bukan pembalasan. 6
Istilah “restorative justice” diciptakan  oleh  seorang  psikolog  Albert  Eglash  pada  tahun 1977, dalam tulisannya tentang ganti rugi atau pampasan (reparation) . Keadilan restoratif ini sangat  peduli  dengan  usaha  membangun  kembali  hubungan-hubungan  setelah  terjadinya tindak pidana, tidak sekadar memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat. Keadilan restoratif  dikatakan  oleh  Sarre  (2003)  sebagai  pertanda (hallmark) dari  sistem  peradilan pidana modern. 7
Keadilan  restoratif  tidak  semata-mata    menerapkan  keputusan    tentang  siapa  yang menang  dan  siapa  yang  kalah  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  bersifat permusuhan/perlawanan (adversarial  system) ,  proses  keadilan  restoratif  mencari    suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat  secara keseluruhan. Hal  ini melibatkan suatu  proses  di mana  semua  pihak  yang  berisiko  dalam  kejahatan  tertentu  secara  bersama-sama  berusaha
4 Mulyadi  Alrianto  Tajuddin, et.al , Protection  of  Papuan  Native  Children  Conflicting  with  Law  Through  a Restorative Justice Approach, Musamus Law Review, Volume 1, Nomor 1, Desember, 2018, hal. 8.
5 Eva  Achjani  Zulfa,  2009,  Definisi  Keadilan  Restoratif, https://evacentre.blogspot.com/2009/11/definisi- keadilan-restoratif.html , diakses pada tanggal 1 Oktober 2019.
6 Muladi, 2015, Pendekatan “Restorative Justice” dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Semarang: Bahan Ajar Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, hal. 1.
7 Ibid.
untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan (Marshall, 2002). 8
Hukum positif di Indonesia, penyelesaian perkara ini hanya dimungkinkan dalam perkara perdata  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagai berikut: Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik  dengan  mengesampingkan penyelesaian secara litigasi  di Pengadilan Negeri.
Sementara  terhadap  perkara  pidana  pada  prinsipnya  tidak  dapat  diselesaikan  di  luar pengadilan,  walaupun  dalam  hal-hal  tertentu,  dimungkinkan  adanya  penyelesaian  kasus pidana  di  luar  pengadilan.  Sebagaimana  terlihat  dalam  Penjelasan  Umum  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem  Peradilan  Pidana Anak dikatakan,  keadilan restoratif merupakan  suatu  proses  diversi,  yaitu  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari  solusi  untuk  memperbaiki,  rekonsiliasi,  dan  menenteramkan  hati  yang  tidak berdasarkan  pembalasan.  Dalam  peraturan  ini  diatur  mengenai  kewajiban  para  penegak hukum dalam mengupayakan diversi (bentuk penyelesaian sebagai bagian dari proses sistem peradilan  pidana)  yang  dapat  ditempuh  pada  keseluruhan  tahapan  proses  peradilan  pidana terpadu (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan).
Dalam  Pasal  1  angka  6  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  menyatakan,  Keadilan  restoratif  adalah  penyelesaian  perkara  tindak pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang terkait untuk  bersama-sama mencari penyelesaian  yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  wajib  mengutamakan  pendekatan  Keadilan  Restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi: 9
a. Penyidikan  dan  penuntutan  pidana  Anak  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang ini;
8 Ibid.
9 Lihat  Pasal  5  ayat  (2)  huruf  a,  b,  dan  c  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak.
b. Persidangan  Anak  yang  dilakukan  oleh  pengadilan  di  lingkungan  peradilan umum; dan
c. Pembinaan,  pembimbingan,  pengawasan,  dan/atau  pendampingan  selama  proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) di atas wajib diupayakan Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan  pidana  ke  proses  di  luar  peradilan  pidana,  meskipun  pelaksanaannya  terbatas daslam  hal  tindak  pidana  yang  dilakukan  diancam  dengan  pidana  di  bawah  7  (tujuh)  tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Restorative  justice telah  lama  diterapkan  dalam  masyarakat  Indonesia,  contoh  seorang pelaku  yang  menabrak  orang  lain  yang  menimbulkan  cidera  atau  meninggal,  tidak  jarang serta  merta  berusaha  memberi  perhatian  dengan  mengambil  tanggungjawab  pengobatan, memberi  uang  duka,  meminta  maaf,  dan  sebagainya.  Hal  ini  disebutkan  di  atas  bisa  juga dikatakan  sebagai  bentuk  penghukuman  pemidanaan  terhadap  pelaku  atas  apa  yang  telah dilakukannya,  meskipun  sesungguhnya  kelalaian  yang  mengakibatkan  seseorang  meninggal atau mengalami luka-luka dapat dikenakan pidana penjara berdasar Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Selanjutnya  Bagir  Manan  dalam  tulisannya  juga,  menguraikan  tentang  substansi “restorative  justice” berisi  prinsip-prinsip,  antara  lain, 10 membangun  partisipasi  bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “stakeholders” yang bekerja bersama  dan  langsung  berusaha  menemukan  penyelesaian  yang  dipandang  adil  bagi  semua pihak (win-win solutions) .
Terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka restorative justice system setidak-tidaknya  bertujuan  untuk  memperbaiki/memulihkan (to  restore) perbuatan  kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya yang  melibatkan  mereka  secara  langsung  (reintegrasi  dan  rehabilitasi)  dalam  penyelesaian masalah,  dan  berbeda  dengan  cara  penanganan  orang  dewasa, 11 yang  ujung  pangkalnya menurut  Barda  Nawawi  Arief  tujuan  pemidanaan  bertitik  tolak  kepada  “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”. 12
10 Ibid., hal. 7.
11 DS.  Dewi,  2014, Restorative  Justice,  Diversionary  Schemes  and  Special  Children’s  Courts  in  Indonesia. Artikel tidak diterbitkan, hal. 1.
12 Barda Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: PT. Kencana Predana Media Group, hal. 98.

## B. Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Eksistensi proses restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan  oleh legal  culture baik  dari  masyarakat  termasuk  aparatur  penegak  hukumnya. Pemahaman peradilan yang hanya mengedepankan penerapan aturan membuktikan kesalahan pelaku  dan  lalu  menghukumnya  tidak  bisa  menerima  konsep  ini.  Baginya  peradilan  adalah hak  negara  untuk  mengenakan  sanksi  kepada  warganya  yang  telah  melanggar  aturan. Penjeraan  dan  atau  rehabilitasi  menjadi  faktor  yang  sangat  populis  di  dalamnya,  perhatian peradilan didominasi oleh kepentingan pelaku, masyarakat dan negara. 13
Restorative  justice lebih  pada  penyelesaian  masalah  antara  para  pihak  dalam  hubungan sosial  dari  pada  menghadapkan  pelaku  dengan  aparat  pemerintah.  Falsafat just  peace principle diintegrasikan dengan the process of meeting, discussing and activety participating in  the  resolutian  of  the  criminal  matter .  Integrasi  pelaku  di  satu  sisi  dan  kesatuan  untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. 14
Berbicara  sistem  peradilan  pidana (criminal  justice  system) adalah  sistem  dalam  suatu masyarakat  untuk  menanggulangi  masalah  kejahatan.  Menanggulangi  berarti  di  sini  usaha untuk  mengendalikan  kejahatan  agar  berada  dalam  batas-batas  toleransi  masyarakat.  Sistem peradilan  pidana  dianggap  berhasil  apabila  sebagian  besar  dari  laporan  maupun  keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana. 15 Menurut  Remington  dan  Ohlin, criminal  justice  system dapat  diartikan  sebagai  pemakaian pendekatan  sistem  terhadap  mekanisme  administrasi  peradilan  pidana,  dan  peradilan  pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi  dan  sikap  atau  tingkah  laku  sosial.  Pengertian  sistem  ini  sendiri  mengandung implikasi  suatu  proses  interaksi  yang  dipersiapkan  secara  rasional  dan  dengan  cara  efesien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. 16
Istilah criminal  justice  system Hagan  membedakan criminal  justice  system dengan criminal  justice  process . Criminal  justice  process diartikan  sebagai  setiap  tahap  dari  suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses  yang membawanya kepada penentuan  pidana  baginya.  Sedangkan criminal  justice  system adalah  interkoneksi  antara
13 Kuat Puji Prayitno, Op. Cit., hal. 413.
14 Ibid.
15 Mardjono  Reksodiputro,  2007, Hak  Asasi  Manusia  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Kumpulan  Karangan Buku  Ketiga, Jakarta:  Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum  (d/h  Lembaga  Kriminologi, Universitas Indonesia), hal. 84.
16 Romli  Atmasasmita, 2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010, hal. 1.
keputusan  dari  setiap  instansi  yang  terlibat  dalam  proses  peradilan  pidana. 17 Menurut Mardjono Reksodiputro, tujuan dari sistem peradilan pidana adalah: 18
1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan  kasus  kejahatan  yang  terjadi  sehingga  masyarakat  puas  bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
Komponen-komponen  yang  bekerjasama  dalam  sistem  peradilan  pidana  adalah kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  dan  lembaga  pemasyarakatan  (LP).  Keempat  komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan intergrated criminal justice system .  Muladi  menegaskan  bahwa  makna integrated  criminal  justice  system merupakan suatu sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam: 19
1. Sinkronisasi  struktural (structural  syncronization) adalah  keserampakan  atau keselarasan dalam rangka hubungan antarlembaga penegak hukum;
2. Sinkronisasi  substansi (substansi  syncronization) adalah  keserampakan  atau keselarasan  yang  bersifat  vertikal  dan  horizontal  dalam  kaitannya  dengan  hukum positif; dan
3. Sinkronisasi  kultural (cultural  syncronization) adalah  keserampakan  dan  keselarasan dalam  menghayati  pandangan-pandangan,  sikap-sikap  dan  falsafah  yang  secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.
Dalam sistem peradilan pidana dikenal 3 (tiga) bentuk pendekatan, 20 antara lain:
1. Pendekatan  normatif  memandang  keempat  aparat  penegak  hukum  sebagai  institusi pelaksana  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sehingga  keempat  aparatur tersebut  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  sistem  penegakan  hukum semata-mata.
2. Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi  manajemen  yang memiliki mekanisme kerja, baik  hubungan  yang bersifat horizontal  maupun  yang  bersifat  vertikal  sesuai  dengan  struktur  organisasi  yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.
17 Ibid.
18 Marjono Reksodiputro, Op. Cit., hal. 140.
19 Muladi, 1995, Kapita Selekta  Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 1-2.
20 Romli  Atmasasmita,  1996, Sistem  Peradilan  Pidana  (Criminal  Justice  System)  Prespektif  Eksistensialisme dan Abolisionisme, Bandung: Binacipta, hal. 17-18.
3. Pendekatan  sosial  memandang  keempat  aparatur  penegak  hukum  merupakan  bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang digunakan adalah sistem sosial.
Menurut  Muladi  sistem peradilan  pidana  merupakan  suatu  jaringan (network) peradilan yang  menggunakan  hukum  pidana  materiil,  hukum  pidana  formal  maupun  hukum pelaksanaan  pidana.  Namun  kelembagaan  ini  harus  dilihat  dalam  konteks  sosial.  Sifat  yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana  berupa  ketidakadilan. 21 Sehingga  sistem  peradilan  pidana  tidak  hanya  mengejar kebenaran formal tetapi juga kebenaran materiil atau nilai-nilai yang hidup dan diakui dalam masyarakat.
Terhadap  penyelesaian  perkara  pidana  dapat  ditempuh  melalui  dua  bentuk  atau  cara, sebagai berikut: 22
1. Mediasi  penal  di  luar  proses  peradilan  pidana,  antara  lain  melalui  lembaga  desa adat/lembaga kemasyarakatan desa. Di sini diperlukan, sebagai berikut:
a. Tindak pidana yang dapat dimediasikan di luar proses peradilan pidana;
b. Mediasi  penal  yang  dilakukan  oleh  pihak  pelaku  dan  korban  di  luar  pengadilan terhadap  tindak  pidana  tertentu  diakui  keabsahannya  jika  dilakukan  secara  suka rela;
c. Mediasi penal difasilitasi oleh mediator (di antaranya oleh struktur adat/desa);
d. Kekuatan  hukum  hasil  kesepakatan  yang  dicapai  oleh  pihak  pelaku  dan  korban, sebagai  keputusan  yang  sah  dan  final  sehingga  tidak  dapat  diganggu  gugat  dan tidak  perlu  dikuatkan  melalui  penetapan  pengadilan  cukup  apabila  disahkan dengan  materai  dan  tanda  tangan  semua  pihak.  Hal  ini  mengingat  bahwa pelaksanaan mediasi penal adalah bersifat suka rela;
e. Hasil  kesepakatan  yang  dicapai  dalam  mediasi  penal  sebagai  alasan  hapusnya penuntutan tindak pidana yang telah dimediasikan.
2. Mediasi penal sebagai bagian proses sistem peradilan pidana (SPP), sebagai berikut: a.   Mediasi  penal  pada  tahap  penyidikan  tindak  pidana,  tahap  penyidikan  adalah tahap  awal  dari  proses  peradilan  pidana.  Pada  tahap  ini  dimungkinkan  bagi
21 Romli Atmasasmita, Op. Cit., hal. 5-6.
22 Rudini  Hasyim  Rado, Kebijakan  Mediasi  Penal  Terhadap  Penyelesaian  Konflik  SARA  di  Kepulauan  Kei dalam  Upaya  Pembaharuan Hukum  Pidana  Nasional, Jurnal  Law  Reform,  Volume  12,  Nomor  2,  September, 2016, hal. 273-275.
penyidik untuk meneruskan atau tidak meneruskan tindak pidana ke dalam proses peradilan pidana. Pada tahap ini ditetapkan cara kerja sebagai berikut:
1) Setelah  melihat  dan  mempelajari  kasus  atau  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh pelaku dengan kriteria-kriteria tertentu (diuraikan dalam bahasan tindak pidana  yang  dapat  dimediasikan),  maka  pihak  penyidik  memanggil  pelaku dan  korban  untuk  menawarkan  alternatif  penyelesaian  perkara  pidananya  di luar proses pengadilan;
2) Mediasi  penal  harus  dilakukan  secara  suka  rela  dari  semua  pihak  yang terlibat,  oleh  karena  itu  jika  ada  pernyataan  baik  dari  pelaku  maupun menyerahkan perkara tersebut kepada korban dengan menginformasikan jasa mediator penal yang akan membantu menyelesaikan perkaranya;
3) Mediasi dilakukan secara rahasia sesuai dengan prinsip confidentiality . Segala yang terjadi dan pernyataan-pernyataan  yang muncul selama proses mediasi harus  dirahasiakan  oleh  semua  pihak  termasuk  mediator.  Mediator  tidak dapat  menjadi  saksi  dalam  proses peradilan pidana atas segala sesuatu  yang terjadi  selama  proses  mediasi  dan  sebab-sebab  mediasi  tidak  mencapai kesepakatan, jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan;
4) Pada  kesempatan  mediasi  inilah  pelaku  dan  korban  dipertemukan  untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Pihak korban dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pelaku sebesar kerugian yang dideritanya dan menuntut pemulihan mertabatnya, dengan difasilitasi oleh mediator;
5) Mediator  harus  mempunyai  sertifikasi  dan  terlatih  serta  diakui  oleh  Menteri Kehakiman  sebagai  mediator,  oleh  karena  itu  mediator  tidak  bersifat perorangan  melainkan  suatu  badan  atau  lembaga  yang  secara  khususnya menjalankan tugas mediasi;
6) Apabila dalam mediasi dicapai kesepakatan, maka mediator memberitahukan kepada  penyidik  bahwa  telah  dicapai  kesepakatan  melalui  mediasi  dengan pembayaran ganti kerugian dari pelaku kepada korban;
7) Hasil  kesepakatan  mediasi  penal  merupakan  putusan  final,  sehingga merupakan alasan penghapus penuntutan; dan
8) Dengan  adanya  hasil  kesepakatan  maka  penyidik  menyatakan  bahwa  kasus tidak dilanjutkan kepada pelimpahan BAP kepada penuntut.
b. Mediasi  penal  pada  tahap  penuntutan,  setelah  pelimpahan  dari  penyidik  ke penuntut  umum.  Dalam  tahap  ini  penuntut  umum  tidak  semestinya  langsung
meneruskan tindak pidana ke pengadilan melainkan mendorong para pihak untuk berdamai.  Adapun  pelaksanaan  mediasi  penal  tahap  penuntutan  dapat digambarkan sebagai berikut:
1) Jaksa penuntut umum dengan mempelajari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku  berdasarkan  kriteria-kriteria  tertentu,  dapat  menawarkan  mediasi kepada korban dan pelaku tindak pidana;
2) Mediasi  dilakukan  berdasarkan  persetujuan  secara  suka  rela  dari  pelaku  dan korban  tindak  pidana.  Jika  kedua  pihak  menyetujui  untuk  dilakukan  mediasi, maka persetujuan untuk mediasi diberikan kepada jaksa penuntut umum;
3) Jaksa  penuntut  umum  dapat  berposisi  sebagai  mediator  maupun  dapat melakukan penunjukan mediator dari luar yang bersertifikasi;
4) Mediator mempertemukan pihak pelaku dan korban tindak pidana;
5) Pelaksanaan  proses  mediasi  dilakukan  secara  rahasia,  dalam  arti  semua peristiwa yang terjadi dan pernyataan-pernyataan yang muncul selama mediasi tidak dapat dipublikasikan oleh semua pihak yang terlibat;
6) Dalam mediasi penal ini diadakan rekonsiliasi dan pembayaran ganti kerugian kepada korban;
7) Jika  mediasi  penal  tidak  mencapai  kesepakatan,  maka  perkara  pidana  akan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dilakukan penuntutan  terhadap  tindak  pidananya.  Dalam  hal  ini  mediator  tidak  dapat bersaksi  atas  tidak  tercapainya  kesepakatan  mediasi  maupun  atas  segala sesuatu yang terjadi selama proses mediasi;
8) Jika  mediasi  mencapai  kesepakatan  damai  yang  diterima  oleh  semua  pihak, maka  akta  kesepakatan  sebagai  putusan  yang  final  tidak  dapat  diadakan penuntutan, sehingga dapat berfungsi sebagai alasan penghapus penuntutan;
3. Mediasi  penal  pada  tahap  pemeriksaan  sidang  pengadilan,  mediasi  penal  dilakukan pada tahap ini adalah setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum. Dalam  mediasi  tahap  ini  sebagaimana  dalam  perkara  perdata,  hakim  menawarkan alternatif  penyelesaian  perkara  pidana  dengan  cara  perdamaian  kepada  para  pihak, yaitu  pihak  pelaku  tindak  pidana  dan  pihak  korban  sebelum  dilakukan  proses pemeriksaan  di  depan  sidang  pengadilan  dengan  melihat  kriteria  tindak  pidana  yang dilakukan oleh terdakwa. Mediasi ini jika mencapai kesepakatan maka hasilnya dapat digunakan  sebagai  alasan  untuk  menghapuskan  menjalankan  pidana  bagi  pelaku
tindak  pidana.  Mediator  pada  tahap  ini  bisa  dilakukan  oleh  hakim  ataupun  mediator dari luar pengadilan. Adapun pelaksanaan mediasi ini adalah sebagai berikut:
a. Hakim  setelah  mempelajari  kasus  dan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh terdakwa,  dapat  menawarkan  mediasi  penal  sebagai  alternatif  penyelesaian perkara dengan perdamaian para pihak;
b. Jika  para  pihak  menyetujui,  maka  diadakan  persetujuan  secara  suka  rela  untuk mengikuti  penyelesaian  perkara  dengan  cara  mediasi  baik  oleh  pelaku  maupun oleh korban;
c. Hakim  dapat  bertindak  sebagai  mediator  ataupun  dengan  mediator  di  luar pengadilan yang telah memenuhi syarat dan bersertifikasi;
d. Mediasi mempertemukan pihak pelaku dan korban, pada kesempatan ini diadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, serta dilakukan pembayaran ganti kerugian yang diderita korban;
e. Mediasi  penal  dilakukan  berdasarkan  prinsip  rahasia,  sehingga  segala  peristiwa yang  terjadi  dan  segala  pernyataan  yang  muncul  dalam  proses  mediasi  harus dirahasiakan oleh para pihak termasuk mediator;
f. Jika  mediasi  tidak  mencapai  kesepakatan  maka  proses  pemeriksaan  di  muka pengadilan akan dilanjutkan sebagaimana mestinya;
g. Jika tercapai kesepakatan di mana para pihak saling menerima hasil kesepakatan (rekonsiliasi)  dan  disepakati  pembayaran  ganti  kerugian  oleh  pelaku  kepada korban, maka hasil kesepakatan yang dituangkan dalam akta kesepakatan menjadi berkekuatan  tetap  sebagaimana  putusan  pengadilan  dan  bersifat  final,  sehingga pelaku tidak dapat dituntut dan diadili kembali dalam proses peradilan pidana.
4. Mediasi penal pada tahap pelaku menjalankan sanksi pidana penjara, pada tahapan ini mediasi  penal  dilakukan  baik  berupa reparation  negotiation  programme yang menitiberatkan  pada  pembayaran  kompensasi  dari  pelaku  kepada  korban,  maupun berupa  bentuk victim  offender-mediation ,  yang  menitiberatkan  baik  pada  konsep rekonsiliasi  maupun  pada  kesepakatan  pembayaran  ganti  kerugian  kepada  korban. Mediasi  yang  dilakukan  pada  tahap  pelaku  sedang  menjalani  pidananya  khususnya pidana  penjara,  berfungsi  sebagai  alasan  untuk  menghapuskan  kewenangan menjalankan sebagian pidana jika pelaku telah menjalankan sebagian pidananya.
a. Untuk  tindak-tindak  pidana  tertentu,  pelaku  dapat  menawarkan  kepada  korban untuk mengadakan mediasi penal guna meringankan pidananya;
b. Jika  korban  menyetujui  permintaan  mediasi  dari  pelaku  tindak  pidana,  maka diajukan persetujuan mediasi kepada Jaksa penuntut umum sebagai eksekutor;
c. Jaksa sebagai eksekutor akan mempelajari kemungkinan disetujui mediasi penal;
d. Jika  telah  disepakati  persetujuan  mediasi  maka  mediasi  dapat  dilakukan  dengan bantuan  mediator  yang  ditunjuk  maupun  mediator  luar  yang  telah  diakui  dan disertifikasi;
e. Mediasi  dilakukan  dengan  prinsip  kerahasiaan,  sehingga  segala  peristiwa  dan pernyataan yang muncul dalam mediasi bersifat rahasia;
f. Jika mediasi mencapai kesekapatan untuk berdamai dan kesepakatan pembayaran ganti  kerugian,  maka  hasil  kesepakatan  tersebut  berfungsi  sebagai  alasan  untuk menghapuskan  kewenangan  menjalankan  pidana,  sehingga  terpidana  dapat dibebaskan;
g. Hasil  kesepakatan  perdamaian  dan  pembayaran  ganti  kerugian  kepada  korban dituangkan ke dalam akta kesepakatan yang bersifat final dan digunakan sebagai alasan untuk membebaskan terpidana dari pidana yang belum dijalaninya.

## KESIMPULAN
Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik  secara  fisik,  psikis  atau  hukuman),  namun  perbuatan  yang  menyakitkan  itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab,  dengan  bantuan  keluarga  dan  masyarakat  bila  diperlukan.  Di  Indonesia nuansa  prinsip  keadilan  restoratif  ini  tertuang  dalam  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  hal  ini  adalah  sebuah  terobosan  hukum  sekalipun masih  terbatas  pada  perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  guna  memberikan keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum  dengan  melibatkan  pelaku  kejahatan,  korban kejahatan dan keluarga pelaku/korban kejahatan.
Keadilan  restoratif  dapat  dikontribusikan  melalui  dua  cara  atau  bentuk,  yaitu  bentuk penyelesaian  di  luar  proses  peradilan  pidana  (lembaga  adat  desa/lembaga  kemasyarakatan desa)  melalui  mekanisme  perundingan/musyawarah,  mediator  terdiri  dari  unsur  struktur adat/struktur  desa  dan  bentuk  penyelesaian  sebagai  bagian  dari  proses  sistem  peradilan pidana terpadu (SPPT) dapat dimediasi dari tahap penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh penuntut  umum,  pengadilan  oleh  hakim  atau  pelaku  menjalankan  pidana  penjara  oleh lembaga pemasyarakatan.

## UCAPAN TERIMA KASIH (Acknowledgments)
Kami  berterimakasih  kepada  pihak  Universitas  Musamus  yang  sudah  membantu  dalam kesuksesan  penelitian  ini  juga  tidak  lupa  kepada  sahabat  –  sahabat  yang  selalu  setia memberikan dorongan, tenaga dan waktu hingga penelitian ini selesai.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Muladi.  2015. Pendekatan  “Restorative  Justice”  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  dan Implementasinya  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak .    Semarang:  Bahan  Ajar Magister Ilmu Hukum. Universitas Diponegoro.
Arief, Barda Nawawi. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Jakarta: PT. Kencana Predana Media Group.
Reksodiputro,  Mardjono. 2007. Hak  Asasi  Manusia  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Kumpulan  Karangan  Buku  Ketiga ,  Jakarta:  Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia).
Atmasasmita,  Romly.  2010. Sistem  Peradilan  Pidana  Kontemporer .  Jakarta:  Kencana Predana Media Group.
Muladi.  1995. Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana .  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Atmasasmita,  Romly.  1996. Sistem  Peradilan  Pidana  (Criminal  Justice  System)  Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme . Bandung : Binacipta.

## Jurnal
Dewi, DS. 2014. Restorative Justice, Diversionary Schemes and Special Children’s Courts in Indonesia , Artikel tidak diterbitkan.
Prayitno.  Kuat  Puji.  2012. Restorative  Justice  untuk  Peradilan  di  Indonesia  (Prespektif Yuridis  Filosofis  dalam  Penegakan  Hukum  in  Concreto) . Jurnal  Dinamika  Hukum. Volume 12 (No. 3).
Rado, Rudini Hasyim. 2016. Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik SARA di Kepulauan Kei dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Jurnal Law Reform. Volume 12 (No 2).
Tajuddin,  Mulyadi  Alrianto. et.al ,  2018, Protection  of  Papuan  Native  Children  Conflicting with  Law  Through  a  Restorative  Justice  Approach. Musamus  Law  Review. Volume 1 (No 1).

## Makalah
Mudzakir,  2014, Analisis  Restorative  Justice:  Sejarah,  Ruang  Lingkup  dan  Penerapannya , Jakarta.

## Peraturan Perundang – Undangan
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## Internet
Zulfa,  Eva  Achjani,  2009,  “Definisi  Restoratif  Justice”, https  :  //  evacentre.  blogspot.  com/ 2009 /11 /definisi-keadilan-restoratif.html, diakses pada tanggal 1 Oktober.