## MIZAN Journal of Islamic Law
P-ISSN: 2598-974X.  E-ISSN: 2598-6252 Vol. 5 No. 1 (2021), pp. 87-100 DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.947 https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index
Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pendemi Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif;
Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis *
Yusriana Maida Hastuti 1 , Siti Ngainnur Rohmah 2
Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Indramayu https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.947

## Abstract
BMT NU Sejahtera is a sharia financial institution that provides financing to help capitalize members  in  productive  businesses.  The  financing  that  is  most  in  demand  by  the  public  is Murabaha financing, where the acquisition price and margin are known by both parties. The research method used is descriptive qualitative with an empirical sociological approach and a legal approach. The results of this study indicate that the main factor causing the occurrence of default comes from external factors, namely force majeure, where circumstances force in a pandemic situation. The view of Islamic law on the settlement model carried out by BMT NU Sejahtera is not in accordance with sharia in the DSN MUI fatwa no. 47. The positive legal view on the settlement of default by BMT NU Sejahtera is in accordance with Bank Indonesia Circular  Letter  No.  13/18/DPbS  and  Sharia  Units  and  OJK  Regulation  No.  11  of  2020  and articles 1238 and 1243 of the Civil Code.
Keywords: BMT; Murabaha Financing; Default; Pandemic; Law

## Abstrak
BMT  NU  Sejahtera  merupakan  lembaga  keuangan  syariah yang    memberikan  pembiayaan  untuk membantu modal bagi anggota dalam usaha produktif. Pembiayaan yang paling banyak diminati oleh  masyarakat  adalah  pembiayaan  Murabahah,  dimana  harga  perolehan  dan  margin  diketahui oleh  kedua  belah  pihak.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  deskriptif  dengan pendekatan sosiologis empiris dan pendekatan hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa faktor  utama  penyebab  terjadinya  wanprestasi  berasal  dari  faktor  eksternal  yaitu  force  majeure, dimana  keadaan  memaksa  dalam  situasi  Pandemi.  Pandangan  hukum  Islam  terhadap  model penyelesaian yang dilakukan oleh BMT NU Sejahtera belum sesuai syariah dalam fatwa DSN MUI No.  47.  Pandangan hukum  positif  terhadap  penyelesaian wanprestasi yang  dilakukan oleh  pihak BMT NU Sejahtera sudah sesuai peraturan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/18/DPbS  dan Unit- unit Syariah dan peraturan OJK No. 11 tahun 2020 serta pasal 1238 dan 1243 KUHPerdata.
Kata Kunci: BMT; Pembiayaan Murabahah; Wanprestasi; Pandemi; Hukum
* Naskah  diterima  tanggal: 11  Januari 2021,  direvisi:  12  Mei  2021,  disetujui  untuk  terbit:  25  Juni 2021.
1 Yusriana  Maida  Hastuti adalah  Mahasiswi  pada  Program  Studi  Hukum  Ekonomi  Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia. E-mail: yusrianamaida@gmail.com
2 Siti Ngainnur Rohmah adalah Dosen Tetap pada Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia. E-mail: siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id

## A. PENDAHULUAN
Perekonomian menjadi salah satu indikator penentu tingkat keberhasilan dalam pembangunan suatu negara. Oleh karenanya, terdapat sistem keuangan yang mengatur mobilitas  perekonomian  tersebut.  Tugas  dari  sistem  keuangan  tersebut  adalah menghimpun  dana  masyarakat  dan  menyalurkannya.  Dengan  kata  lain  kegiatan tersebut  untuk  mengantisipasi  arus  dana  yang  mengendap  di  satu  orang  yang kemudian  dana  tersebut  beralih  untuk  jasa  keuangan  masyarakat  lainnya,  sehingga terciptalah perputaran uang. Di Indonesia sistem keuangan dilaksanakan dengan dual system , yaitu konvensional dan syariah. 3 Sistem keuangan konvensional menjadi pionir utama dalam keuangan Indonesia, dalam hal itu melahirkan banyak lembaga keuangan konvensional  dibanding  lembaga  keuangan  syariah.  Seiring  berkembangnya  zaman, lembaga  keuangan  syariah  mulai  berkembang  salah  satunya Baitul  Maal  Wat  Tamwil (BMT).
Lahirnya  BMT  di  Indonesia  merupakan  kelanjutan  dari  lembaga  keuangan mikro  konvensional.  Pada  tahun  1992,  Pusat  Inkubasi  Bisnis  Usaha  (PINBUK) memperkenalkan proyek lembaga keuangan mikro syariah dengan nama Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)  dengan  meluncurkan  produk-produk  penunjang  arus  kebutuhan masyarakat.  Produk  tersebut  menjadi  penunjang  kebutuhan  khususnya  dalam  hal pembiayaan.  Pembiayaan  dengan  prinsip  syariah  ini  dikenal  dengan  pembiayaan Murabahah.  Pembiayaan  Murabahah  menurut  Ashraf  Usmani  adalah  salah  satu  dari berbagai  jenis  transaksi  dimana  penjual  secara  tegas  menyebutkan  harga beli/kulakan/perolehan dari komoditas yang dijual dan menjualnya kepada pihak lain dengan  menambahkan  keuntungan 4 ,  dengan  kata  lain  Murabahah  bukanlah pembiayaan berbasis riba (bunga) melainkan transaksi jual beli komoditas dengan harga tangguh (kredit).
Di  Kecamatan  Haurgeulis  Kabupaten  Indramayu  terdapat  lembaga  keuangan syariah  yang  kegiatan  ekonominya  menyalurkan  pembiayaan  Murabahah  tersebut, yaitu KSPPS BMT NU Sejahtera. Dimana lembaga tersebut membantu pembiayaan bagi masyarakat sekitar. Berikut tabel jumlah pengguna produk dan layanan di BMT NUS Haurgeulis.  Dalam  Pembiayaan  Murabahah  pada  KSPPS  BMT  NU  Sejahtera  sendiri terbilang  cukup  awam,  dikarenakan  baru  berdiri  pada  tahun  2019  dan  terus berkembang hingga sekarang. Dalam pemberian pembiayaan Murabahah tersebut tidak serta merta berjalan dengan lancar. Dengan kata lain dalam memberikan pembiayaan juga  tidak  menutup  kemungkinan  adanya  kendala  pada  pembiayaan  maupun pembayaran  terlebih  lagi  pada  situasi  Pandemi  awal  tahun  2020  hingga  di  tahun sekarang.
Pada  awal  tahun  2020,  Pandemi  Covid-19  melanda  seluruh  belahan  bumi termasuk  Indonesia.  Dampak  Pandemi  dirasa  ke  berbagai  daerah  di  Indonesia, khususnya sektor ekonomi menjadi terpuruk. Salah satu contohnya adalah pemutusan hubungan kerja, usaha yang ditutup paksa maupun pekerja yang dirumahkan, sehingga
3 Andri Soemitra. Bank & Lembaga Keuangan Syariah . Jakarta: Kecana, 2009, hal. 40.
4 Sugeng  Widodo. Pembiayaan  Murabahah:  Esensi,  Aplikasi,  Akuntansi,  Permasalahan  &  Solusi . Yogyakarta: UII Press, 2017, hal. 32.
Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pendemi Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif; Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis
masyarakat  sulit  memenuhi  kebutuhan  ekonominya.  Pada  masa  Pandemi  ini menyebabkan  terjadinya  wanprestasi  dalam  pembiayaan  di  lembaga  keuangan. Wanprestasi  adalah  suatu  sikap  dimana  seseorang  tidak  memenuhi  atau  lalai melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dalam  perjanjian  yang dibuat antara kreditur dan debitur. 5
Dalam  kunjungan  ke  BMT  NU  Sejahtera,  pihak  Manajer  menjelaskan  bahwa aktivitas  kegiatan  pemberian  pembiayaan  dihentikan  pada  bulan  April  2020  karena kebijakan  lembaga  keuangan  kantor  pusat  menghadapi  Pandemi,  sehingga  kebijakan tersebut mempengaruhi profit dari BMT NU Sejahtera. Maka dalam hal ini pihak BMT NU tidak menutup kemungkinan adanya wanprestasi dalam pembiayaan Murabahah dan memberikan cara penyelesaian terhadap wanprestasi.
Maka  dalam  pemasalahan  di  atas  timbul  beberapa  pertanyaan  yang  menjadi fokus penelitian: Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi pada pembiayaan murabahah di BMT NU Sejahtera Haurgeulis pada masa Pandemi? Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap model penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh BMT NU Sejahtera Haurgeulis?

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  kualitatif  desktiptif  dengan  penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dengan terjun ke anggota  koperasi  untuk  mendapatkan  jawaban  atas  faktor-faktor  yang  menyebabkan wanprestasi  pada  masa  Pandemi.  Data  didapat  melalui  observasi,  wawancara  dan dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum empiris yaitu dari segi  hukum  Islam  berlandaskan  pada  Fatwa  DSN  MUI  No.  47  tentang  penyelesaian Murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar dan Fatwa DSN MUI No. 48 tentang penjadwalan kembali tagihan Murabahah. Sedangkan untuk hukum positif dari Surat edaran Bank Indonesia No. 13/18/DPbS tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum  Syariah  dan  Unit-unit  Syariah  dan  peraturan  OJK  No.  11  tahun  2020  tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), serta pasal 1238 dan 1243 KUHPerdata.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Pembiayaan Murabahah
Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah , transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam dan Istishna ’, transaksi pinjam meminjam dalam  bentuk Qardh, transaksi  sewa-menyewa  dalam  bentuk  Ijarah  atau  sewa  beli dalam  bentuk Ijarah  Muntahiyah  bit  Tamlik. 6 Kata  Murabahah  secara  bahasa  adalah
5 Abdul R Saliman. Esensi Hukum Bisnis Indonesia: Teori& Contoh . Jakarta: Kencana, 2004, hal. 15.
6 Faturrahman Djamil. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah . Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 64.
bentuk mutual (bermakna: saling) yang diambil dari bahasa Arab, yaitu al-ribhu ( حبرلا ) yang  berarti  kelebihan  dan  tambahan  (keuntungan).  Murabahah  diartikan  dengan saling menambah (menguntungkan). Sedangkan menurut terminologi, yang dimaksud dengan Murabahah adalah pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan (1  bulan,  2  bulan,  3  bulan  dan  seterusnya  tergantung  kesepakatan).  Murabahah  juga dapat dikatakan akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga  belinya  (harga  perolehan)  kepada  pembeli  dan  pembeli  membayarnya  secara angsuran dengan harga lebih sebagai margin. 7
Dari  definisi  tersebut  beberapa  hal  penting  dalam  akad  Murabahah  yaitu: Memberitahu  harga  perolehan,  ada  barang  atau  pembiayaan  modal  yang  dijadikan alasan meminjam, terdapat tambahan keuntungan (margin) dari harga asal yang telah disepakati,  terdapat  kesepakatan/kerelaan  antara  kedua  belah  pihak  (pihak  lembaga dan nasabah). Syarat Murabahah diantaranya mengetahui harga asal/awal, mengetahui jumlah  keuntungan,  harga  asli/sepadan,  dan  transaksi  sebelumnya  harus  sah. 8 Sedangkan  untuk  rukun  Murabahah  diantaranya  penjual,  pembeli,  objek  jual  beli, harga, dan ijab qabul. 9

## 2. Wanprestasi dalam Pembiayaan
Wanprestasi  adalah  timbulnya  akibat  kelalaian  atau  kesalahan  pihak  debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. 10 Dasar  hukum  wanprestasi  ada  di  dalam  KUHPerdata  yaitu  Pasal  1238  KUHPerdata yang berbunyi: Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan  bahwa  si  berhutang  harus  dianggap  lalai  dengan  lewatnya  waktu  yang ditentukan. Kemudian KUHPerdata Pasal 1243: Penggantian biaya kerugian dan bunga karena  tidak  dipenuhinya  suatu  perikatan  mulai  diwajibkan,  bila  debitur  walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus dilakukannya hanya dapat dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.
Di  dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  ingkar  janji  atau wanprestasi dalam suatu akad diatur dalam pasal 36 dan 37 dijelaskan bahwa: KHES Pasal 36: Pihak  dapat  dianggap  melakukan ingkar janji, apabila  karena kesalahannya yaitu:  Pertama,  tidak  melakukan  apa  yang  dijanjikan  untuk  melakukannya.  Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya. Ketiga, melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian  tidak  boleh  dilakukan.  Pasal  37:  Pihak  dalam  akad  melakukan  ingkar  janji apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan ingkar
7 Andri Soemitra. Bank & Lembaga Keuangan Syariah . Jakarta: Kecana, 2009, hal. 367.
8 Sugeng  Widodo. Pembiayaan  Murabahah:  Esensi,  Aplikasi,  Akuntansi,  Permasalahan  &  Solusi . Yogyakarta: UII Press, 2017, hal. 37.
9 Zainul Arifin. Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah . Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012, hal. 25.
10 Amran  Suadi. Wanprestasi  dan  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi Syariah . Jakarta: Kecana, 2020, hal. 58.
Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pendemi Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif; Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis
janji atau demi perjanjian sendiri menetapkan bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan di awal kesepakatan.
Adapun akibat dari wanprestasi di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)  pasal  38  dan  39  dijelaskan  bahwa:  Pasal  38  KHES  Pihak  dalam  akad  yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi yaitu: Membayar ganti rugi, denda atau pembatalan akad peralihan risiko atau juga membayar biaya perkara.

## 3. Pandemi Menjadi Faktor Force Majeure
Badan  Kesehatan  Dunia  atau World  Health  Organization (WHO)  secara  resmi mendeklarasikan  virus  Covid-19  sebagai  Pademi  pada  bulan  Maret  2020. 11 Dapat diartikan  bahwa  Pandemi  menjadi  wabah  penyakit  global,  dikarenakan  menyebar kebagian  negara  di  dunia  dengan  cepat,  wabah  ini  telah  ditetapkan  sebagai  darurat kesehatan  global.  Dampak  dari  Pandemi  ini  sempat  membuat  kegiatan  sehari-hari manusia  menjadi  terhambat,  berbagai  sektor  terkena  dampak  Pandemi  khususnya dalam sektor ekonomi.
Keputusan  Presiden  No.  12  Tahun  2020  tentang  penetapan  bencana  non-alam penyebaran corona  virus  disease 2019  (covid-19)  menjelaskan  bahwa  Pandemi  menjadi salah satu kondisi khusus dalam tahun belakangan ini, sehingga Pandemi ditetapkan menjadi alasan force majeure . Force majeure adalah keadaan memaksa, keadaan dimana tidak  dapat  memenuhi  prestasi  karena  suatu  peristiwa  yang  dapat  membinasakan seperti bencana alam. Force majeure dibagi menjadi dua yaitu: permanen dan temporer 12 . Dikatakan  bersifat  permanen  jika  sama  sekali  sampai  kapan  pun  suatu  prestasi  yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan kembali. Sebagai contoh jika ada barang yang  merupakan  objek  dari  kontrak  tersebut  musnah  di  luar  kesalahan  debitur. Sedangkan  bersifat  temporer  manakala    terhadap  pemenuhan  prestasi  dari  kontrak tersebut  tidak  mungkin  dilakukan  untuk  sementara  waktu,  misalnya  karena  suatu peristiwa tertentu, dimana setelah peristiwa tersebut dapat berhenti, dan tidak menutup kemungkinan prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali.

## 4. Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
Baitul Maal Wat Tamwil adalah kependekan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu, dimana  lembaga  keuangan  mikro  ini  menggunakan  prinsip-prinsip  syariah  dalam operasionalnya 13 . Jadi dapat disimpulkan bahwa BMT ( Baitul Maal wat Tamwil ) adalah balai  usaha  mandiri  terpadu  yang  isinya  berintikan bayt  al-mal  wa  al-tamwil dengan kegiatan  mengembangkan  usaha-usaha  produktif  dalam  meningkatkan  kualitas ekonomi  pengusaha  kecil  salah  satunya  dengan  cara  menabung  dan  memberikan pinjaman.
11 Eman Supriatna. Wabah Corona Virus Disease Covid-19 dalam Pandangan Islam. Jurnal: Salam, 2020, hal. 556, Vol, 7. No. 6.
12 Amran  Suadi. Wanprestasi  dan  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi Syariah . Jakarta: Kencana, 2020, hal. 158. 13 Andri Soemitra. Bank & Lembaga Keuangan Syariah . Jakarta: Kecana, 2009, hal. 451.
Berdasarkan  penelitian  di  KSPPS  BMT  NU  Sejahtera  Kecamatan  Haurgeulis bahwa  terdapat  dua  layanan  yang  diberikan  oleh  BMT  NU  Sejahtera  yakni  layanan penghimpunan  dana  (Mudharabah  dan  Wadiah)  dan  layanan  penyaluran  dana (Murabahah  dan  Musyarakah) 14 .  Dalam  praktek  pembiayaan  Murabahah  yang dilakukan  di  BMT  NU  Sejahtera  tidak  jual  beli  barang  konsumtif  tetapi  untuk pembiayaan  modal  kerja,  dikarenakan  lembaga  BMT  NU  merupakan  lembaga keuangan mikro syariah, dimana kegiatan usahanya memberikan pembiayaan untuk usaha  yang  dijalankan  masyarakat  sekitar.  Jadi  dalam  praktek  sampai  tahun  2021 belum  ada  jual  beli  barang  komoditas,  akan  tetapi  akad  yang  dipakai  adalah  akad Murabahah.

## 5.  Faktor-faktor  yang  Menyebabkan  Terjadinya  Wanprestasi  Dalam  Pembiayaan Murabahah
Pada tahun 2020 Pandemi melanda Indonesia, salah satu dampak bagi lembaga keuangan syariah adalah banyak terjadinya pembiayaan bermasalah diantaranya lalai dalam  membayar  kewajiban  atau  dengan  kata  lain  terdapat  wanprestasi. Untuk mengetahui  faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  wanprestasi  di  atas  berikut hasil  wawancara  kepada  anggota  BMT  NU  Sejahtera  yang  terlibat  melakukan wanprestasi dalam pembiayaan Murabahah.
Tabel 1 Hasil Wawancara Anggota Nama Analisis Faktor Wanprestasi Penyelesaian Ijah Pendapatan menurun ketika Pandemi dari 5-7 Juta/bulan menjadi pending Restrukturisasi Sartika Pendapatan menurun ketika Pandmei dari 10 juta/3 bulan menjadi 5 juta/3 bulan Bulanan Amba Kebijakan daring karena Pandemi, sehingga pendapatan menurun dari ≤ 1 juta/bulan menjadi tidak ada Ditoleransi Suherman Konsumen  menurun  karena  Pandemi  dari  500.000/hari  menjadi tidak menentu Musiman Kari Pendapatan menurun karena Pandemi dari 700.000/minggu menjadi 300.000/minggu Restrukturisasi Tarsinih Pendapatan menurun dari 1 juta/hari menjadi 100.000/hari Restrukturisasi Tuti Kelalaian peminjam berakibat ke penjamin lain Penjualan aset
Dari 7 hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa indikator kesulitan utama dalam hal membayar yang menimbulkan wanprestasi oleh anggota berasal dari faktor eksternal seperti kondisi/keadaan memaksa, keadaan tersebut adalah Pandemi, hal ini dibuktikan dari 6 narasumber yang menjadi sampel penelitian dan menjelaskan bahwa pada  masa  Pandemi  memberikan  pandangan  dari  anggota  dalam  melakukan pembayaran, sedangkan 1 narasumber menjadi faktor atas kelalaian pribadi. 15
14 Hasil Observasi di KSPPS BMT NU Sejahtera, Kecamatan Haurgeulis Tahun 2021.
15 Hasil wawancara dengan Anggota. 2021
Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pendemi Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif; Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis
Pandemi  menjadi  dalil  keadaan  memaksa  ( force  majeure ),  alasan  tersebut dijadikan  pembelaan  untuk  debitur  atas  tidak  terlaksananya  suatu  kontrak  karena keadaan  tertentu. 16 Pendapat  ini  diperkuat  dengan  dasar  dikeluarkannya  Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran corona virus  disease 2019  (covid-19).  Namun  ketentuan  ini  bukan  menjadi  alasan  pembatalan kontrak  melainkan  renegosiasi  perjanjian.  Dengan  kata  lain  ditetapkannya  ketentuan tersebut  guna  mengantisipasi  perjanjian  yang  sulit  dan  memberikan  alternatif  dalam masalah hubungan debitur dan kreditur.
Berdasarkan  dari  penjabaran  diatas  dengan  kata  lain  Pandemi  memberikan dampak terhadap anggota dalam pembiayaan sehingga menjadi faktor utama terjadinya wanprestasi dalam pembiayaan Murabahah. Dan penggolongan Pandemi ini termasuk ke  dalam force  majeure temporer.  Dikarenakan  pada  situasi  ini  dikategorikan  dapat berakhir dan akan kembali normal sehingga anggota dapat melakukan pembiayaan.

## 6.  Model  Penyelesaian  Wanprestasi  Pada  Pembiayaan  Murabahah  yang  Dilakukan Oleh KSPPS BMT NU
Penanganan  risiko  terhadap  wanprestasi  pada  umumnya  lembaga  keuangan syariah mengacu kepada peraturan yang telah dibuat, BMT NU Sejahtera mengacu pada UU  No.  21  Tahun  2008  tentang  perbankan  syariah.  Dalam  penyelesaian  pembiayaan Murabahah  bisa  dilakukan  dengan  restrukturisasi,  sedangkan  dalam  DSN  MUI  jika anggota dikategorikan tidak mampu membayar maka dapat menjual jaminan dengan syarat yang ditentukan.
BMT  NU  Sejahtera  dalam  menyelesaikan  pembiayaan  yang  bermasalah  tidak serta-merta langsung eksekusi objek jaminan Murabahah atau melakukan lelang. Ada adab  yang  perlu  didahulukan  dalam  memberi  teguran  kewajiban  anggota.  Ada beberapa tahap dalam penyelesaian wanprestasi yaitu:
Pertama;  Penyelesaian  yang  dilakukan  oleh  pihak  lembaga  apabila  anggota masih kooperatif. Jika anggota masih dikatakan kooperatif sehingga usaha penyelesaian dilakukan  secara  damai  atau  biasa  disebut  penyelesaian  secara  persuasif.  Persuasif adalah proses dimana tujuannya mengubah perilaku, kebiasaan, dan sikap seseorang dalam  suatu  ide,  peristiwa  atau  objek  dengan  cara  verbal  maupun  nonverbal  di dalamnya  tersirat  informasi,  penalaran  dan  perasaan. 17 Setelah  mengetahui  suatu kondisi anggota yang bermasalah, maka selanjutnya pihak BMT menawarkan kepada anggota  untuk  penyelesaian  pembiayaan,  jika  anggota  tidak  dapat  menyelesaikan pembiayaan  maka  cara  penanganan  pembiayaan  bermasalah  dapat  dilakukan  dalam bentuk  Restrukturisasi  berupa rescheduling (penjadwalan  kembali),  dapat  dilakukan dengan  mengubah  jangka  waktu  pembiayaan,  jadwal  pembayaran  (penanggalan, tenggat  waktu)  dan  jumlah  angsuran.  Penawaran  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan
16 Annisa Dian Arini. Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeure dalam Suatu Kontrak Bisnis . Jurnal: Suhuf, 2020, hal. 20. Vol, 9. No. 1.
17 Maulana dan Gumelar. Psikologi Komunikasi dan Persuasi . Jakarta: Akademia Pertama, 2013, hal. 9.
unit usaha syariah, dimana pihak lembaga dapat menawarkan pembiayaan Murabahah dengan  cara  restrukturisasi  berupa rescheduling (penjadwalan  kembali)  atau  dengan kata lain mengubah jangka waktu pembayaran.
Kedua; Penyelesaian yang dilakukan lembaga apabila anggota tidak kooperatif. Jika anggota tidak dapat kooperatif terhadap kewajiban yang dilakukan, sehingga usaha yang  dilakukan  oleh  BMT  dengan  cara  paksaan  tentunya  dengan  landasan  atas penyelesaian pembiayaan. Penyelesaian dilakukan dalam bentuk peringatan, jika dalam surat  peringatan  tidak  kunjung  dilakukan  maka  pihak  lembaga  akan  melelang  objek jaminan. Tentu yang melakukan melalui kantor lelang, sehingga tidak ada kewajiban lembaga  untuk  menjual  objek  jaminan,  khusus  anggota  yang  tidak  mengindahkan peringatan. Jika nilai objek nilai barang lelang tersebut lebih besar dari nilai kewajiban maka sisanya akan dikembalikan oleh anggota, tidak semua sisa nya menjadi hak BMT, sisa tersebut akan dimasukan ke rekening yang bersangkutan. 18

## 7. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi
Fatwa adalah salah satu produk hukum Islam yang dinamakan sebagai sebuah hasil ijtihad. 19 Dengan adanya fatwa yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi rambu- rambu dalam prinsip syariah. Penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan Murabahah mengacu  pada  fatwa  No.  47/DSN-MUI/II/2005  Tentang  Penyelesaian  Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. Lembaga keuangan syariah boleh melakukan  penyelesaian  Murabahah  bagi  nasabah  yang  tidak  bisa  melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: 20
Pertama;  Objek  Murabahah  atau  jaminan  lainnya  dijual  oleh  nasabah  kepada atau melalui lembaga keuangan syariah dengan harga pasar yang disepakati. Pelunasan yang dilakukan oleh pihak BMT NU dengan menjual objek jaminan Murabahah, karena pembiayaan  Murabahah  di  BMT  NU  untuk  pembiayaan  modal  usaha  dengan menjaminkan  sesuatu  dan  bukan  jual  beli  barang  sehingga  jika  ada  keadaan  dimana anggota  tidak  mampu  membayar  maka  objek  jaminan  menjadi  taruhannya.  Namun, pada ketentuan ini pihak BMT NU tidak menjual jaminan melalui  lembaga keuangan syariah sendiri melainkan dari pihak anggota yang melakukan penjualan karena pihak BMT  NU  tidak  ada  kewajiban  dalam  menjual  objek  jaminan  tetapi  sepenuhnya  milik anggota. Maka dengan ketentuan poin pertama BMT NU belum sesuai syariah.
Kedua;  Nasabah  melunasi  hutangnya  kepada  lembaga  keuangan  syariah  dari hasil  penjualan.  Pada  ketentuan  kedua  ini,  manakala  anggota  setelah  menjual  objek jaminan  untuk  melunasi  hutang,  kemudian  dari  hasil  penjualan  dibayarkan  untuk melunasi pembiayaan yang terhenti. Pada hal ini pihak BMT NU sudah sesuai syariah, karena  bentuk  penyelesaian  pembiayaan  melalui  jalur  pelunasan  diambil  manakala anggota  tidak  dapat  membayar  dan  memilih  untuk  menjual  objek  jaminan  demi
18 Sahidin, Ade. Wawancara pihak Manajer KSPPS BMT NU Sejahtera Haurgeulis. 2021
19 Sofyan A. P. Kau. Posisi Fatwa Dalam Diskusi Pemikiran Hukum Islam . Jurnal: Al-Ulum IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2010, hal. 177. Vol, 10. No. 1.
20 Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pendemi Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif; Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis
melunasi hutang dari hasil penjualan objek jaminan tersebut. Dalam hal ini maka BMT NU Sejahtera sudah sesuai syariah. 21
Ketiga;  Apabila  dari  hasil  penjualan  melebihi  sisa  hutang  maka  lembaga keuangan syariah mengembalikan sisanya kepada nasabah. Pada ketentuan ketiga ini, apabila  pihak  BMT  dalam  proses  lelang  objek  jaminan  nilainya  lebih  dari  jumlah kewajiban maka sisa dari total kewajiban tersebut dikembalikan kepada anggota dengan masuk  ke  dalam  rekening  anggota  secara  otomatis.  Dalam  hal  ini  maka  BMT  NU Sejahtera sudah sesuai syariah.
Keempat;  Apabila  dari  hasil  penjualan  lebih  kecil  dari  sisa  hutang  maka  sisa hutang  tetap  menjadi  hutang  nasabah.  Pada  ketentuan  keempat  ini,  dimana kebalikannya dari poin 3 pihak BMT NU jika nilai objek jaminan anggota yang dijual kurang  dari  sisa  hutang  yang  harus  dilunasi  maka  pihak  BMT  NU  menetapkan kekurangan sisa sebagai hutang anggota dan memberitahu sisa keharusan membayar dengan mewajibkan membayar. Dalam hal ini BMT NU Sejahtera sudah sesuai syariah. 22
Kelima; Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya maka lembaga keuangan  syariah  dapat  membebaskannya.  Pada  poin  terakhir  ini,  BMT  NU  tidak memberikan  kebijakan  untuk  membebaskan  hutangnya  kepada  anggota  manakala anggota  benar-benar  tidak  bisa  melunasi  hutangnya  akan  tetapi  jika  hutang  tersebut tidak bisa dilunasi oleh anggota maka pihak penjamin dari anggota keluarga yang masih dalam kategori vertikal yang akan melakukan pembayaran hutang, ini sesuai dengan kesepakatan  di  awal  dimana  akad  disepakati  oleh  anggota  dan  pihak  ketiga  sebagai penjamin  dari  golongan  keluarga  dan  mengharuskan  membayar  sebesar  dan  sesuai kemampuan yang anggota bisa. Dalam hal ini pihak BMT NU belum sesuai syariah. 23
Ketentuan  lainnya  tertuang  dalam  fatwa  No.  48/DSN-MUI/II/2005  tentang penjadwalan  kembali,  dalam  penyelesaiannya  ada  beberapa  ketentuan  yang  harus diperhatikan: 24
Pertama;  Tidak  menambah  jumlah  tagihan  yang  tersisa.  Dalam  ketentuan penjadwalan  kembali  dalam  pembiayaan,  pihak  BMT  NU  dalam  melakukan restrukturisasi memang tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, akan tetapi sisa bulan yang menunggak ditambah margin. Dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran,  sehingga  nilai  angsuran  mengecil.  Maka  pada  poin  pertama  BMT  NU sudah sesuai ketentuan.
Kedua; Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil. Dalam masa penjadwalan kembali maka akan dibuat kontrak baru, dikarenakan pada penjadwalan akan diubah jangka waktu dan jumlah angsuran yang harus dibayar oleh anggota  dengan  pembaharuan  proses  lamanya  angsuran  yang  akan  ditetapkan,
21 Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
22 Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
23 Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
24 Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali
terdapat  beban  biaya  lainnya  seperti  biaya  materai  untuk  kontrak  baru.  Biaya  ini dibebankan kepada anggota, jika anggota memang tidak bisa membayar biaya riil maka solusi yang ditawarkan BMT NU Sejahtera akan dimasukan nominal biaya riil kedalam total kewajiban  yang terbaru.
Ketiga; Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam ketentuan ini, pihak BMT NU dan anggota akan berunding dalam menentukan  jangka  waktu  yang  terbaru  dalam  pembayaran  pembiayaan,  dalam kesepakatan  terbaru  ini  melibatkan  anggota  yang  bersangkutan  dan  pihak  BMT  NU. Sehingga dalam kesepakatan jadwal pembiayaan terbaru memang sudah sesuai dengan ridha masing-masing. 25
Dari  landasan  ketentuan  fatwa  di  atas  penulis  menyimpulkan  bahwa  dalam penyelesaian wanprestasi pihak BMT NU belum dikatakan sesuai syariah, dikarenakan ada  beberapa  poin  yang  menyatakan  tidak  sesuai  dalam  praktik.  Diantaranya  yaitu pada ketentuan fatwa pertama, dimana objek Murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui lembaga keuangan syariah dengan harga pasar yang disepakati  belum sesuai fatwa. Kedua, apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya  maka  lembaga  keuangan  syariah  dapat  membebaskannya  belum  sesuai fatwa juga. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi maka suatu penyelesaian itu belum dikatakan sepenuhnya sesuai syariah.

## 8. Pandangan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Wanprestasi
Sebelum  mengidentifikasi  kesesuaian  penyelesaian  wanprestasi  terhadap hukum  positif,  maka  terlebih  dahulu  mengetahui  dasar  penetapan  hukum  positif terhadap penyelesaian wanprestasi sebagai berikut:
Pertama; Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/18/DPbS atas perubahan Surat Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  10/34/DPbS  tentang  Restrukturisasi  Pembiayaan  Bagi Bank Umum  Syariah  dan Unit Usaha  Syariah.  Terdapat hal  yang  perlu diperhatikan: Pertama, apabila nilai wajar lebih kecil daripada jumlah kewajiban nasabah, maka sisa kewajiban  nasabah  tersebut  tetap  menjadi  hak  BUS  atau  UUS,  yang  penyelesaiannya disepakati  antara  BUS  atau  UUS  dan  nasabah.  Kedua,  apabila  nilai  wajar  lebih  besar daripada  jumlah  kewajiban  nasabah,  maka  selisih  nilai  tersebut  diakui  sebagai  uang muka ijarah muntahiya bittamlik atau menambah porsi modal nasabah untuk musyarakah atau  mengurangi  modal  mudharabah  dari  BUS  atau  UUS.  Pada  ketentuan  ini  pada umumnya  sama  dengan  fatwa  DSN  MUI  tentang  penyelesaian  pembiayaan  bagi nasabah yang macet. Jika anggota sudah tidak mampu membayar maka pihak lembaga akan melakukan lelang sesuai prosedur lembaga untuk melunasi hutang, dan atas nilai jual tersebut untuk melunasi hutang, pada ketentuan ini pihak lembaga BMT NU sudah sesuai hukum. 26
25 Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali.
26 Bank Indonesia. Surat Edaran Nomor 13/18/DPbS atas perubahan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbS tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pendemi Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif; Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis
Kedua;  Peraturan  OJK  No.  11  tahun  2020  tentang  stimulus  perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran corona virus disease 2019 pada Bab II mengenai restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan bagi lembaga keuangan dalam pasal 6 sebagai berikut:
Pertama; Diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam penyelesaian kewajiban jika anggota  tidak  mampu  membayar  akan  dilakukan  restrukturisasi,  fakta  di  lapangan menyatakan bahwa salah satu kendala dalam membayar dikarenakan kondisi Pandemi yang  memberikan  dampak  bagi  pendapatan  anggota,  yang  sebelumnya  pendapatan stabil akan tetapi menjadi menurun sehingga berdampak bagi pembayaran pembiayaan, sehingga pihak lembaga menawarkan restrukturisasi. Maka pada ketentuan ini susah sesuai hukum, dimana pihak lembaga BMT NU memberikan penyelesaian pembiayaan berupa restrukturisasi bagi anggota yang terkena dampak Pandemi. 27
Kedua; Direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk  debitur  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah.  Kebijakan  pemerintah  atas Pandemi  memberi  keluasan  kepada  anggota  yang  mengajukan  pembiayaan, dikarenakan  keadaan  yang  membuat  pembiayaan  menjadi  sulit,  oleh  karenanya pemerintah menstimulus untuk memperbaiki anggota yang terdampak dari Pandemi dengan  restrukturisasi.  Dalam  ketentuan  ini,  fakta  dilapangan  menyebutkan  bahwa anggota  mengalami  kendala  membayar  pada  tahun  2020.  Dengan  kata  lain  kendala membayar ini ketika Pandemi muncul, dengan kata lain permasalah pembiayaan sulit muncul ketika Pandemi melanda. Dibuktikan dengan wawancara kepada anggota yang mengajukan  restrukturisasi  setelah  pendapatan  menurun  di  tahun  2020,  maka  pada ketentuan ini pihak lembaga BMT NU sudah sesuai hukum. 28
Ketiga;  Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  Buku  Ketiga  tentang perikatan,  ada  beberapa  hal  yang  menentukan  batas  hubungan  antara  debitur  dan kreditur.  Hubungan  hukum  antara  dua  pihak  di  dalam  lapangan  harta  kekayaan,  di mana  pihak  yang  satu  (kreditur)  berhak  atas  suatu  prestasi,  dan  pihak  lain  (debitur) berkewajiban  memenuhi  prestasi  itu  disebut  perikatan,  dimana  munculnya  hak  dan kewajiban  di  dalamnya 29 .  Tiap-tiap  perikatan  lahir  karena  adanya  persetujuan  atau perjanjian,  maka  perjanjian  dalam  KUHPerdata  pasal  1313  adalah  suatu  perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
Dalam perjanjian suatu hubungan antara kreditur dan debitur pada pembiayaan Murabahah membentuk suatu janji, dimana pihak debitur akan membayar pembayaran
27 Peraturan  OJK  No. 11  tahun 2020 tentang  stimulus  perekonomian  nasional  sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran corona virus disease 2019 pada Bab II mengenai restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
28 Peraturan  OJK  No. 11  tahun 2020 tentang  stimulus  perekonomian  nasional  sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran corona virus disease 2019 pada Bab II mengenai restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
29 I Ketut Oka Setiawan. Hukum Perikatan . Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 1.
secara mengangsur. Jika perjanjian tersebut tidak dapat terpenuhi atau memenuhi tetapi sebagian prestasi maka berakibat wanprestasi. Prestasi adalah pemenuhan hak dalam suatu perikatan 30 . Adapun menurut hukum positif dimana hubungan antara kreditur dan  debitur  tentang  wanprestasi  dijelaskan  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata Buku III dalam Pasal 1238 dan 1243.
Pasal 1236: si berhutang adalah wajib memberikan ganti biaya rugi dan bunga kepada  si  berpiutang,  apabila  ia  telah  membawa  dirinya  dalam  keadaan  tak  mampu untuk  menyerahkan  kebendaan,  atau  telah  tidak  merawat  sepatutnya  guna menyelamatkannya.  Dalam  pasal  ini  pihak  BMT  NU  memberikan  sanksi  atau  denda bagi anggota yang telat membayar, walaupun keadaan sulit membayar itu dikarenakan Pandemi.
Akibat hukum dari force majeure adalah pertama, debitur tidak perlu membayar ganti  rugi.  Kedua,  beban  risiko  tidak  berubah,  terutama  pada  keadaan  memaksa sementara. Ketiga, kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum  bebas  dari  kewajibannya  untuk  menyerahkan  kontras  prestasi 31 .  Dalam  tiga ketentuan tersebut BMT NU Sejahtera tidak membebaskan kewajiban kepada anggota secara sukarela, tetapi memberikan kesempatan pada anggota untuk membayar sesuai kondisi dan kemampuan yang dimiliki sehingga dalam hukum perjanjian tetap sesuai kontrak  awal,  dan  dalam  perjanjian  dijelaskan  juga  bahwa  jika  anggota  menunggak akan dikenakan denda.
Adapun  penetapan  denda  bahwa  lembaga  keuangan  syariah  boleh  menarik denda keterlambatan atas kelalaian anggota dalam akad Murabahah. Dengan catatan, anggota tersebut adalah kategori anggota yang mampu tetapi menunda pembayaran, lalu kemudian denda tersebut diperuntukan sebagai dana sosial dan bukan dijadikan sebagai  pendapatan  lembaga  keuangan  syariah 32 .  Namun  pada  BMT  NU  penetapan denda  tidak  sepenuhnya  menjadi  dana  sosial  dan  kategori  penetapan  anggota  yang dikenakan  denda  bukan  hanya  yang  mampu  membayar  tetapi  anggota  yang  benar- benar dinyatakan adanya keterlambatan dalam pembiayaan.
Pasal  1238:  Si  berhutang  adalah  lalai,  apabila  ia  dengan  surat  perintah  atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu  yang  ditentukan.  Dalam  pasal  ini  jika  anggota  dalam  angsuran  ada  kelalaian untuk membayar maka pihak BMT memberikan surat peringatan bahwa anggota sudah menunggak selama jangka waktu yang tertera.
Pasal  1243:  Penggantian  biaya,  rugi  dan  bunga  karena  tak  dipenuhinya  suatu perikatan  barulah  mulai  diwajibkan  apabila  si  berhutang  setelah  dinyatakan  lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah
30 Medika Andarika Adati. Wanprestasi Dalam Perjanjian yang Dapat Dipidana . Jurnal: Lex Privatum. ,2018, hal. 5. Vol, 6. No. 4.
31 Aminah . Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian . Junal: Diponegoro Private Law Review, 2020, hal. 653. Vol, 7. No. 1.
32 Oni Sahroni. Fikih Muamalah Kontemporer . Jakarta: Republika, 2018, hal. 158.
Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pendemi Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif; Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis
dilampaukannya. Pada pasal ini lembaga keuangan BMT NU mewajibkan beban denda kepada  anggota  yang  lalai  dalam  tenggat  waktu  pembayaran  maka  dari  kelalaian tersebut  dikenakan  denda.  Denda  tersebut  diberikan  manakala  sudah  terjadi keterlambatan dalam membayar, maka dengan demikian sudah sesuai pasal 1243.
Berdasarkan  dari ketentuan peraturan dan pasal-pasal yang membahas antara hubungan  debitur  dan  kreditur  di  sini,  pihak  lembaga  BMT  NU  sudah  sesuai aturan/hukum yang berlaku.

## D. KESIMPULAN
Faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  wanprestasi  pada  masa  Pandemi berasal dari faktor eksternal yaitu force majeure , dimana suatu keadaan memaksa dalam situasi  Pandemi,  sehingga  berdampak  bagi  ekonomi  anggota  dan  pembayaran kewajiban  dalam  pembiayaan.  Pandemi  ini  dikatakan  sebagai force  majeure  temporer dikarenakan  pada  situasi  ini  dikategorikan  dapat  berakhir  dan  akan  kembali  normal sehingga anggota dapat melakukan pembiayaan. Dengan kata lain faktor yang menjadi penyebab wanprestasi adalah Pandemi . Model penyelesaian yang dilakukan oleh pihak BMT NU Sejahtera dikategorikan menjadi dua yaitu: pertama, jika pihak anggota masih kooperatif  (bekerjasama)  maka  penyelesaian  dengan  cara  persuasif,  yaitu  dengan berdiskusi  menyelesaikan  kesulitan  yang  dihadapi  anggota  dalam  pembayaran, sehingga  menemukan  solusi  penawaran  dengan  cara  restrukturisasi  dan  pelunasan. Dimana  restrukturisasi  melalui  perpanjangan  jangka  waktu  dan  memperkecil  nilai angsuran,  sedangkan  pelunasan  dengan  menjual  jaminan  tetapi  yang  menjual  dari pihak anggota untuk melunasi hutang. Kedua, jika pihak anggota tidak kooperatif (tidak bekerjasama), dalam hal ini anggota yang tidak dapat melunasi dan mangkir dari surat panggilan, akan di eksekusi jaminan melalui badan lelang lembaga.
Pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan Murabahah yang dilakukan oleh lembaga BMT NU belum sesuai syariah, dikarenakan ada  beberapa  poin  yang  tidak  sesuai  dengan  fatwa  DSN  MUI  No.  47  tahun  2005. Pandangan  hukum  positif  terhadap  penyelesaian  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh lembaga BMT NU sudah sesuai peraturan surat edaran Bank Indonesia No. 13/18/DPbS tentang  restrukturisasi  pembiayaan  bagi  Bank  umum  syariah  dan  unit-unit  syariah, peraturan  OJK  No.  11  tahun  2020  tentang  stimulus  perekonomian  nasional  sebagai countercyclical dampak penyebaran corona virus disease (Covid-19), serta pasal 1238 dan 1243 KUHPerdata.

## REFERENSI:
Aminah.  2020. Pengaruh  Pandemi  Covid-19  Terhadap  Pelaksanaan  Perjanjian .  Junal:
Diponegoro Private Law Review. Vol, 7. No. 1.
Adati, Medika Andarika. 2018. Wanprestasi Dalam Perjanjian yang Dapat Dipidana . Jurnal:
Lex Privatum. Vol, 6. No. 4.
Arifin, Zainul. 2012. Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah . Jakarta: Pustaka Alvabet.
Arini,  Annisa  Dian.  2020. Pandemi  Corona  Sebagai  Alasan  Force  Majeure  dalam  Suatu Kontrak Bisnis . Jurnal: Suhuf. Vol, 9. No. 1.
Djamil, Faturrahman .2014. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah . Jakarta: Sinar Grafika.
Fatwa  No.  47/DSN-MUI/II/2005  Tentang  Penyelesaian  Piutang  Murabahah  Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali.
Indonesia, Bank. Surat Edaran Nomor 13/18/DPbS atas perubahan Surat Edaran Bank Indonesia  Nomor  10/34/DPbS  tentang  Restrukturisasi  Pembiayaan  Bagi  Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Kau, Sofyan A. P. 2010. Posisi Fatwa Dalam Diskusi Pemikiran Hukum Islam . Jurnal: Al- Ulum IAIN Sultan Amai Gorontalo. Vol, 10. No. 1.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Kitab Hukum Ekonomi Syariah.
Maulana  dan  Gumelar.  2013. Psikologi  Komunikasi  dan  Persuasi .  Jakarta:  Akademia Pertama.
Peraturan  OJK  No.  11  Tahun  2020  tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional  sebagai Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).
Sahidin, Ade. 2021. Wawancara pihak Manajer KSPPS BMT NU Sejahtera Haurgeulis.
Saliman, Abdul R. 2004. Esensi Hukum Bisnis Indonesia: Teori& Contoh . Jakarta: Kencana.
Sahroni, Oni. 2018. Fikih Muamalah Kontemporer . Jakarta: Republika.
Setiawan, I Ketut Oka. 2015. Hukum Perikatan . Jakarta: Sinar Grafika.
Soemitra, Andri. 2009. Bank & Lembaga Keuangan Syariah . Jakarta: Kecana.
Suadi,  Amran  .2020. Wanprestasi  dan  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dalam  Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah . Jakarta: Kencana.
Supriatna, Eman. 2020. Wabah corona virus disease Covid-19 dalam pandangan Islam. Jurnal: Salam. Vol, 7. No. 6.
Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/18/DPbS tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit-unit Syariah.
Widodo, Sugeng. 2017. Pembiayaan Murabahah: Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan & Solusi . Yogyakarta: UII Press.