## PERANAN LEMBAGA PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN SECARA NON LITIGASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
Oleh:
Gede Arya Kusuma 1 , I Gede Surata 2
(gd.surata@unipas.ac.id)
Penyelesaian  konflik  pertanahan  secara  non  litigasi  secara  implisit  dimuat dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  10  Tahun  2006  tentang  Badan  Pertanahan Nasional  (BPN).  Dalam  struktur  organisasi  BPN  dibentuk  Kedeputian  Bidang Pengkajian  dan  Penanganan  Sengketa  dan  Konflik  Pertanahan.  Penelitian  ini meneliti  peranan  lembaga  pertanahan  dalam  penyelesaian  sengketa  pertanahan secara  non  litigasi  di  Kabupaten  Buleleng,    kendala-kendala  yang  dihadapi  dan upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala-kendala  dalam penyelesaian sengketa pertanahan secara non litigasi di Kabupaten Buleleng. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  bersifat  deskriptif.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara.  Data  yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.
Kantor  Pertanahan  dapat  berperan  sebagai  mediator  dalam  penyelesain sengketa  pertanahan  secara  non  litigasi.  Hambatan-hambatan  yang  dihadapi Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  adalah  kesadaran  hukum  masyarakat masih  rendah,  kurangnya  bukti-bukti  formal  tentang  sejarah  tanah,  terbatasnya jumlah  petugas,  terbatasnya  kemampuan  petugas  untuk  melakukan  pendekatan non-litigasi,  terbatasnya  sarana-prasarana,  dan  kerja  sama  antar  lembaga  belum maksimal.  Untuk  itu  upaya-upaya  yang  dilakukan  adalah:  secara  berkala melakukan  penyuluhan  hukum,  memberi  bantuan  kepada  masyarakat  yang memerlukan dukungan data atas tanah yang dimiliki, peningkatan jumlah sumber daya manusia (petugas), mengupayakan formasi bagi pegawai, pelibatan pegawai dalam  pendidikan  dan  latihan  (diklat),  pengadaan  sarana-prasarana  kerja  sama antar lembaga semakin ditingkatkan.
Kata Kunci:  Pendafataran hak atas Tanah, Sengketa Pertanahan, Jual Beli.

## A. PENDAHULUAN
Menurut  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang  Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan,  yang dimaksud dengan sengketa adalah perbedaan pendapat mengenai:
a. Keabsahan suatu hak;
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
b. Pemberian hak atas tanah;
c. Pendaftaran  hak  atas  tanah  termasuk  peralihan  dan  penerbitan  tanda bukti haknya antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan Instansi Badan Pertanahan Nasional.
Peraturan  Kepala  BPN  RI  Nomor  3  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan Pengkajian  dan  Penanganan  Kasus  Pertanahan,  Badan  Pertanahan  Nasional  RI memberi  batasan  mengenai  sengketa,  konflik  maupun  perkara  pertanahan menyatakan  bahwa  kasus  pertanahan  adalah  sengketa,  konflik  dan  perkara pertanahan  yang  disampaikan  kepada  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  untuk  mendapatkan  penanganan,  penyelesaian  sesuai  peraturan perundang-undangan dan/ atau kebijakan pertanahan nasional.
Badan  Pertanahan  Nasional  RI  mengelompokkan  masalah  pertanahan menjadi 8, yaitu  masalah yang berkaitan dengan (Sumarto, 2012: 6):
a. Penguasaan dan Pemilikan Tanah, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat,  kepentingan  mengenai  status  penguasaan  di  atas  tanah tertentu  yang  tidak  atau  belum  dilekati  hak  (tanah  Negara),  maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu;
b. Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau  pendapat,  kepentingan  mengenai  proses  penetapan  hak  dan pendaftaran  tanah  yang  merugikan  pihak  lain  sehingga  menimbuikan anggapan tidak sahnya penetapan atau perijinan di bidang pertanahan;
c. Batas  atau  letak  bidang  tanah,  yaitu  perbedaan  pendapat,  nilai kepentingan  mengenai  letak,  batas  dan  luas  bidang  tanah  yang  diakui satu  pihak  yang  teiah  ditetapkan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas;
d. Pengadaan  Tanah,  yaitu  perbedaan  pendapat,  kepentingan,  persepsi atau nilai mengenai status hak tanah yang perolehannya berasal proses pengadaan  tanah,  atau  mengenai  keabsahan  proses,  pelaksanaan pelepasan atau pengadaan tanah dan ganti rugi;
e. Tanah  obyek  Landreform,  yaitu  perbedaan  persepsi,  nilai  atau pendapat, kepentingan  mengenai prosedur  penegasan,  status
penguasaan  dan  pemilikan,  proses  penetapan  ganti  rugi,  penentuan subyek obyek dan pembagian tanah obyek Landreform;
f. Tuntutan  Ganti  Rugi  Tanah  Partikelir,  yaitu  perbedaan  persepsi, pendapat,  kepentingan  atau  nilai  mengenai  Keputusan  tentang kesediaan  pemerintah  untuk  memberikan  ganti  kerugian  atas  tanah partikelir yang dilikwidasi;
g. Tanah  Ulayat,  yaitu  perbedaan  persepsi,  nilai  atau  pendapat, kepentingan mengenai status ulayat dan masyarakat hukum adat di atas areal tertentu baik  yang telah diterbitkan hak atas tanah maupun yang belum, akan tetapi dikuasai oleh pihak lain;
h. Pelaksanaan  Putusan  Pengadilan,  yaitu  perbedaan  persepsi,  nilai  atau pendapat,  kepentingan  mengenai  putusan  badan  peradilan  yang berkaitan  dengan  subyek  atau  obyek  hak  atas  tanah  atau  mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.
Dalam  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Republik  Indonesia  Nomor  4 Tahun  2006 juncto Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun  2006  dinyatakan    bahwa  fungsi  BPN  dalam  rangka menangani  sengketa,  konflik  dan  perkara  (SKP)  pertanahan  adalah  untuk mewujudkan  kebijakan  pertanahan  bagi  keadilan  dan  kesejahteraan  masyarakat. BPN  berperan  untuk  menangani  dan  menyelesaikan  perkara,  masalah,  sengketa dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis.
Penanganan  sengketa  pertanahan  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara. Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, PMNA/Ka BPN Nomor 9 Tahun  1999  dan  PMNA/Ka  BPN  Nomor  1  Tahun  1999,  antara  lain  diselesaikan melalui Lembaga Mediasi,  Lembaga Negosiasi dan Lembaga Alternatife Dispute Resolution (ADR).  Dalam  cara  penangan  sengketa  pertanahan  dimungkinkan untuk koordinasi antar instansi atau stake-holder , demi mencari solusi yang benar- benar  obyektif  dan  adil.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  penyelesaian  sengketa pertananahan dapat dilakukan secara non litigasi.
Penyelesaian konflik pertanahan melalui ADR secara implisit dimuat dalam Peraturan  Presiden  Nomor  10  Tahun  2006  tentang  Badan  Pertanahan  Nasional
(BPN).  Dalam  struktur  organisasi  BPN  dibentuk  satu  kedeputian,  yaitu Kedeputian  Bidang  Pengkajian  dan  Penanganan  Sengketa  dan  Konflik Pertanahan.  BPN  telah  pula  menerbitkan  Keputusan  Kepala  BPN  Nomor  34 Tahun  2007  tentang  Petunjuk  Teknis  Penanganan  dan  Penyelesaian  Masalah Pertanahan  yang  telah  diganti  dengan  Peraturan  Kepala  BPN  Nomor  3  Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus  Pertanahan. Dalam menjalakan  tugasnya  menyelesaikan  konflik  pertanahan,  BPN  melakukan  upaya antara lain melalui mediasi.
Dari  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan,  masalah-masalah  yang selanjutnya diteliti adalah:
1. Bagaimana  peranan  lembaga  pertanahan  dalam  penyelesaian  sengketa pertanahan secara non litigasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi lembaga pertanahan dalam penyelesaian sengketa  pertanahan  secara  non  litigasi  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Buleleng?
3. Apa  upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala-kendala  yang dihadapi lembaga pertanahan dalam penyelesaian sengketa pertanahan secara non litigasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng?

## TINJAUAN PUSTAKA
Kasus  pertanahan terdiri dari masalah pertanahan dan sengketa pertanahan. Masalah  pertanahan  lebih  bersifat  teknis  yang  penyelesaiannya  cukup  melalui petunjuk  teknis  kepada  aparat  pelaksana  berdasarkan  kebijaksanaan  maupun peraturan-peraturan  yang  berlaku,  sedangkan  sengketa  pertanahan  adalah perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih karena merasa diganggu hak dan penguasaan tanahnya yang diselesaikan melalui musyawarah atau pengadilan (Rusmadi  Murad, 1991: 2).
Menurut Margono sengketa yang terjadi saat ini antara lain terdiri  atas:  (1) sengketa  tradisional  (berkisar  tentang  keluarga,  warisan  dan  tanah),  (2)  sengketa bisnis yang rumit serta erat dengan unsur keuangan, perbankan modern, peraturan perundangan, etika, pemenuhan kontrak dan sebagainya, (3) sengketa lingkungan
yang rumit dengan masalah pembuktian ilmiah dan hubungan administrasi pusat- daerah  dan  (4)  sengketa  tenaga  kerja  yang  diwarnai  dengan  masalah  hak  asasi, reputasi  Negara  dan  perhatian  masyarakat  internasional  (Suyud  Margono,  2000: 85).
Pahlefi mengutip pendapat Dadang Juliantra yang membedakan  lima bentuk sengketa tanah, yaitu (Pahlefi, 2014: 142):
1. Pengambilan  tanah  untuk  kepentingan  proyek  pembangunan  pemerintah, seperti  waduk,  lapangan  terbang,  tempat  latihan  tempur,  dan  lain-lain. Contoh antara lain Waduk Kedung Ombo, Waduk Wangi (Jawa barat).
2. Pengambilan  tanah  untuk  perkebunan,  baik  dalam  bentuk  perusahaan perkebuunan maupun perusahan inti rakyat.
3. Pengambilan  tanah  (terutama  tanah  adat)  untuk  mengeksploitasi  hutan melalui HPH maupun HPI, seperti kasus di Maluku, Buntian di Kalimantan Timur.
4. Konflik  tanah  untuk  pemukiman  dan  garapan  petani  versus  penggunaan tanah untuk hutan atau suaka marga satwa atau taman nasional, Contohnya Sugara di Jawa Barat, Sumber Klampok di Bali, dan lain-lain.
5. Perebutan  tanah  antara  penggarap  dan  proyek-proyek  wisata  atau  rekreasi, seperti hotel, lapangan golf, dan lain-lain.
Menurut  Maria  S.W.  Sumardjono,  peta  permasalahan  tanah  dapat  di kelompokkan menjadi (dalam Pahlefi, 2014: 143):
1. masalah penggarapan rakyat atas tanah areal kehutanan, perkebunan, proyek perumahan yang ditelantarkan, dan sebagainya;
2. masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan Land Reform ;
3. ekses-ekses dalam penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan;
4. sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah;
5. masalah yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan  menyatakan  bahwa  kasus  pertanahan  adalah  sengketa,  konflik,  atau perkara  pertanahan  untuk  mendapatkan  penanganan  penyelesaian  sesuai  dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  kebijakan  pertanahan. Selanjutnya dijelaskan apa yang dimaksud dengan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan  sebagai  berikut.  Sengketa  tanah  yang  selanjutnya  adalah  perselisihan pertanahan  antara  orang  perseorangan,  badan  hukum,  atau  lembaga  yang  tidak berdampak  luas.  Konflik  tanah  adalah  perselisihan  pertanahan  antara  orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai  kecenderungan  atau  sudah  berdampak  luas.  Perkara  Tanah  adalah perselisihan  pertanahan  yang  penanganan  dan  penyelesaiannya  melalui  lembaga peradilan.
Pasal  2  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 menyatakan:
(1)   Penyelesaian Kasus Pertanahan, dimaksudkan untuk:
a.   mengetahui riwayat dan akar permasalahan Sengketa, Konflik atau Perkara;
b.    merumuskan  kebijakan  strategis  penyelesaian  Sengketa,  Konflik atau Perkara; dan
c.      menyelesaikan  Sengketa,  Konflik  atau  Perkara,  agar  tanah  dapat dikuasai,  dimiliki,  dipergunakan  dan  dimanfaatkan  oleh pemiliknya.
(2)    Penyelesaian  Kasus  Pertanahan  bertujuan  untuk  memberikan  kepastian hukum  dan  keadilan  mengenai  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan pemanfaatan tanah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum  empiris adalah penelitian  yang ditujukan untuk  mengkaji hukum  sebagai  gejala  sosial.  Jadi,  dalam  konteks  norma,  penelitian  hukum empiris  adalah  penelitian  tentang  pelaksanaan  norma.  Norma  hukum  yang  yang dijadikan  acuan  dalama  penelitian  ini  adalah  norma  hukum  tentang  pertanahan, khususnya  yang  menyangkut  sengketa  pertanahan  dan  penyelesaiannya. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris.  Ada  ciri-ciri  khusus  dari suatu penelitian hukum empiris.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan)  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya
hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek– aspek yang diselidiki.
Penelitian  ini  menggambarkan  peranan  lembaga  pertanahan  dalam penyelesaian  sengketa  pertanahan  secara  non  litigasi  di  Kabupaten  Buleleng  dan kendala-kendala  yang  dihadapi  dan  upaya  penanggulangan  lembaga  pertanahan dalam  penyelesaian  sengketa  pertanahan  secara  non  litigasi  di  Kabupaten Buleleng.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  kepustakaan  dan data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum yang berupa:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (hukum  positif)  terutama  berupa  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan pertanahan secara umum, dan sengketa pertanahan secara khusus,  seperti  Undang-Undang  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  dasar Pokok-Pokok  Agraria  Pokok  Agraria,  Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, dan lainnya.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli  hukum  yang  tertuang  dalam  karangan  ilmiah    terutama  dalam  bentuk buku.
Dari  sumber  data  lapangan  dikumpulkan  data  primer  yang  relevan,  yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi.
Penelitian  ini  mempergunakan  teknik  pengumpulan  studi  dokumentasi/ kepustakaan  dan  teknik  wawancara  berencana/  terstruktur. Alur  pengolahan  data sebagai  berikut:  data  sekunder  dan  primer  dikumpulkan  dengan  metode  studi dokumen  dan  wawancara.  Data  kemudian  disusun  secara  sistematis  dan  dibuang yang tidak relevan. Setelah itu dibuat uraian secara sistematis, dan daru uraian ini ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Jika  suatu  masalah  pertanahan  dimohonkan  penyelesaian  kepada  BPN secara singkat prosedur penyelesaiannya sebagai berikut.
a. Sengketa  hak  atas  tanah  mengenai  status  tanah,  siapa-siapa  yang  berhak, bantahan  terhadap  bukti-bukti  perolehan  yang  menjadi  dasar  pemberian  hak atau  pendaftaran  dalam  buku  tanah  dan  sebagainya,  yang  telah  dikuatkan dengan  sertipikat/surat keputusan pemberian hak atas tanah hanya ada pada kepala BPN.
b. Pejabat  yang  berwenang    mengadakan  penelitian  terhadap  berkas permohonan tersebut, untuk menentukan apakah permohonan dapat diproses lebih lanjut atau tidak dapat. Apabila data yang disampaikan secara langsung ke  BPN  kurang  jelas  atau  kurang  lengkap,  maka  BPN  akan  meminta penjelasan  disertai  dengan  data  serta  saran  kepada  Kepala  Kantor  Wilayah BPN  Propinsi  dan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  setempat tentang data  tanah yang disengketakan.
c. Apabila  dipandang  perlu  setelah  Kepala  Kantor  Pertanahan  setempat mengadakan  penelitian  dan  dari  keyakinannya  dapat  dilakukan  pemblokiran atas tanah sengketa.
d. Pihak-pihak yang bersengketa jika memungkinkan dipertemukan, diupayakan  penyelesaian  melalui  musyawarah,  dalam  hal  ini    BPN  dapat bertindak  sebagai  mediator  Penyelesaian  secara  musyawarah  ini,  harus disertai  dengan  bukti  tertulis  seperti  surat  pemberitahuan  untuk  para  pihak, bertita  acara  rapat  dan  jika  tercapai  perdamaian  dituangkan  dalam  akta pernyataan  perdamaian  yang  bila  perlu  dihadapan  notaris  sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.
Apabila  penyelesaian  sengketa  melalui  musyawarah  antar  pihak  yang bersangkutan  tidak  tercapai,  demikian  juga  penyelesaian  secara  sepihak  dari Kepala BPN tidak berhasil, maka penyelesaiannya melalui pengadilan.
Berkaitan  dengan  penyelesian  secara  litigasi  ada  beberapa  kendala  yang ditemukan, antara lain:
1. Kesadaran  hukum  masyarakat  berkaitan  dengan  hukum  pertanahan  masih rendah.  Hal  ini  antara  lain  dibuktikan  dengan  keengganan  untuk  melakukan pendaftaran tanah secara pro aktif dan mandiri oleh masyarakat.
2. Kurangnya bukti-bukti formal, tentang sejarah tanah, yang ada.
3. Terbatasnya  jumlah  sumber  daya  manusia  (petugas),  juga  mengurangi kemampuan untuk mengumpulkan bahan-bahan/ informasi/ bukti-bukti yang digunakan  untuk  menyelesaikan  suatu  sengketa  pertanahan  juga  terbatas, terlebih dihubungkan dengan luas Kabupaten Buleleng.
4. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia, untuk melakukan pendekatan non-litigasi.  Petugas  tidak  hanya  dituntut  memiliki  kemampuan  di  bidang hukum,  tetapi  juga  kemampuan  untuk  meyakinkan  para  pihak  bahwa penyelesaian secara non litigasi memiliki beberapa segi yang menguntungkan.
5. Terbatasnya  sarana-prasarana  yang  dapat  digunakan  untuk  mendukung mobilitas  dan  komunikasi  petugas,  membatasi  kemungkinan  menyelesaikan sengketa  secara  lebih  cepat  dan  lebih  mnegakomodasi  kepentingan  semua pihak.
6. Kerja  sama  antar  lembaga  yang  belum  maksimal.  Dalam  sengketa pertanahan,  terlibat  berbagai  kepentingan.  Dalam  hal  inilah  kerja  sama Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dengan lembaga/instansi  lain sangat penting untuk dilakukan.
Ada beberapa upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng untuk mengupayakan agar penyelesaian sengketa pertanahan melalui lembaga non litigasi  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  lebih  efektif.  Upaya-upaya tersebut antara lain:
1. Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  secara  terprogram  baik  mandiri maupun  dalam  hubungan  kerja  sama  dengan  Pemerintah  daerah  Kabupaten Buleleng,  secara  berkala  melakukan  penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat  berkaitan  dengan  hukum pertanahan.
2. Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  selalu  berupaya  memberi  bantuan kepada  masyarakat  yang  memerlukan  dukungan  data  atas  tanah  yang dimiliki, sepanjang data tersebut tersimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.  Kebakaran  hebat  di  tahun  1998  telah  memberikan  dampak  sangat buruk  terhadap  dokumen-dokumen  yang  tersimpan  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten Buleleng.
3. Peningkatan  jumlah  sumber  daya  manusia  (petugas),  selalu  diupayakan dengan mengajukan formasi bagi pegawai baru untuk ditempatkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.
4. Pelibatan  pegawai  dalam  pendidikan  dan  latihan  (diklat)  selalu  ditingkatkan agar    kemampuan  sumber  daya  manusia  untuk  menyelesaikan  sengketa pertanahan secara non litigasi semakin baik.
5. Dalam  usulan  rencana  anggaran  di  tahun  berikut  selalu  diupayakan  terdapat pos  untuk  pengadaan  sarana-prasarana  yang  dapat  digunakan  untuk mendukung mobilitas dan komunikasi petugas.
6. Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  selalu  mengupayakan  agar  kerja sama antar lembaga semakin ditingkatkan.

## PENUTUP
Simpulan  merupakan  jawaban  akhir  dari  rumusan  masalah.  Dari  uraian  di depan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Peranan lembaga pertanahan dalam penyelesaian sengketa pertanahan secara non  litigasi  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  adalah  sebagai mediator  yang  memberi  fasilitas  agar  para  pihak  dapat  bertemu,  membantu merumuskan  alternatif-alternatif  penyelesaian,  dan  membantu  menyediakan data pertanahan yang tersimpan di Kantor Pertanahan.
2. Kendala-kendala  yang  dihadapi  lembaga  pertanahan  dalam  penyelesaian sengketa  pertanahan  secara  non  litigasi  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Buleleng adalah:
a. Kesadaran  hukum  masyarakat  berkaitan  dengan  hukum  pertanahan masih rendah.
b. Kurangnya data termasuk bukti-bukti formal  tentang status  tanah  yang ada.
c. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia (petugas).
d. Terbatasnya  kemampuan  sumber  daya  manusia,  untuk  melakukan pendekatan non-litigasi.
e. Terbatasnya  sarana-prasarana  yang  dapat  digunakan  untuk  mendukung mobilitas dan komunikasi petugas.
f. Kerja sama antar lembaga yang belum maksimal.
3. Upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala-kendala  yang dihadapi lembaga pertanahan dalam penyelesaian sengketa pertanahan secara non litigasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng adalah:
a. Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  secara  terprogram  baik  mandiri maupun  dalam  hubungan  kerja  sama  dengan  Pemerintah  daerah Kabupaten Buleleng, secara berkala melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat  untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat  berkaitan dengan hukum pertanahan.
b. Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng selalu berupaya memberi bantuan kepada  masyarakat  yang  memerlukan  dukungan  data  atas  tanah  yang dimiliki,  sepanjang  data  tersebut  tersimpan  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten Buleleng.
c. Peningkatan  jumlah  sumber  daya  manusia  (petugas),  selalu  diupayakan dengan  mengajukan  formasi  bagi  pegawai  baru  untuk  ditempatkan  di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.
d. Pelibatan  pegawai  dalam  pendidikan  dan  latihan  (diklat)  selalu ditingkatkan agar  kemampuan sumber daya manusia untuk menyelesaikan sengketa pertanahan secara non litigasi semakin baik.
e. Dalam  usulan  rencana  anggaran  di  tahun  berikut  selalu  diupayakan terdapat  pos  untuk  pengadaan  sarana-prasarana  yang  dapat  digunakan untuk mendukung mobilitas dan komunikasi petugas.
f. Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  selalu  mengupayakan  agar  kerja sama antar lembaga semakin ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Pahlefi. 2014. “Analisis Bentuk-Bentuk Sengketa Hukum Atas Tanah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Agraria”. Forum Akademika. ISSN: 0854-789X. Volume 25 Nomor 1, Maret 2014.
Rusmadi  Murad. 1991. Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah . Bandung: Alumni.
Sumarto. 2012. Penanganan Dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Prinsip Win Win Solution Oleh Badan Pertanahan Nasional RI . Jakarta: Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI.
Suyud Margono. 2000. ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitease Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum . Jakarta:  Ghalia Indonesia.
.