Pengaruh Akuntabilitas, Pengungkapan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Dana Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa
*Dwirini 1 , Meita Rahmawati 2 , Abukosim 3
1 Universitas Sriwijaya, dwirind14@gmail.com
2 Universitas Sriwijaya, meita_1386@yahoo.com
3 Universitas Sriwijaya, abukosim@unsri.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Desa Manggar Raya Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.  Tujuan  dari Literature  Review Pengaruh  Akuntabilitas,  Pengungkapan  dan Pertanggungjawaban  Penggunaan  Keuangan  Dana  Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  Desa Indonesia  adalah mereview hipotesis  penelitian  pengaruh  antar  variabel  yang  akan  digunakan  pada penelitian  selanjutnya.  Metode  yang  digunakan  dalam Literature  Review ini  adalah  dengan  metode library  research ,  yang  bersumber  dari  database  penyedia  jurnal  International  melalui Proquest dan jurnal  ilmiah  Indonesia  melalui Google  Scholar .  Hasil  dari Literature  Review ini  adalah  akuntabilitas dan  pertanggungjawaban  penggunaan  keuangan  dana  desa  berpengaruh  terhadap  kesejahteraan masyarakat  desa  Indonesia.  Sedangkan  variabel  pengungkapan  penggunaan  keuangan  dana  desa tidak  berpengaruh  terhadap  kesejahteraan  masyarakat desa  Indonesia.  Pengungkapan  pengelolaan dana  desa  dapat  merangsang  masyarakat  lebih  berinovatif  dalam  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di desa.
Kata  Kunci: Akuntabilitas,  Pengungkapan,  Pertanggungjawaban  Penggunaan  Dana,  dan Kesejahteraan Masyarakat Desa

## ABSTRACT
This  research  was  conducted  on  the  community  in  Manggar  Raya  Village,  Tanjung  Lago  District, Banyuasin Regency. The purpose of the  Literature Review of the  Effect of Accountability, Disclosure and Accountability of the Use of Financial Funds on the Welfare of Indonesian Village Communities is to  review  the  research  hypothesis  of  the  influence  between  variables  that  will  be  used  in  further research. The method used in this Literature Review is the library research method, which is sourced from  the  database  of  international  journal  providers  through  Proquest  and  Indonesian  scientific journals  through  Google  Scholar.  The  result  of  this  Literature  Review  is  that  accountability  and accountability  for  the  use  of  village  funds  have  an  effect  on  the  welfare  of  Indonesian  rural communities.  While  the  variable  disclosure  of  the  use  of  village  funds  does  not  affect  the  welfare  of Indonesian rural communities. Disclosure of village fund management can stimulate the community to be more innovative in improving people's welfare by utilizing existing resources in the village.

## Keywords:  Accountability,  Disclosure,  Accountability  for  Use  of  Funds,  and  Village  Community
Welfare

## A.  PENDAHULUAN
Fenomena  besar  yang  terakhir  dalam  konteks  akuntansi  sector  publik  adalah program  Satu  Desa  Satu  Milyar  yang  termasuk  program  unggulan  pemerintah kabupaten  yang  telah  direalisasikan.  Program  ini  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Program  ini  bertujuan  untuk  mendorong dan meningkatkan pembangunan daerah khususnya yang ada di wilayah pedesaan.
Dana  desa  yang  telah  dialokasikan  ke  desa-desa  melalui  transfer  ke  APBD kabupaten/kota  untuk  membiayai  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan pemerdayaan  masyarakat.  Pembangunan  daerah  merupakan  kewenangan  dari
ISSN 1693-4091    E-ISSN 2622-1845 https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index
pemerintah  daerah,  baik  provinsi  maupun  kabupaten/kota,  sedangkan  pemerintah berfungsi  sebagai  motivator  dan  fasilator  dalam  percepatan  pembangunan  daerah tertinggal.  Setiap  desa  tidak  harus  sama  dalam  melaksanakan  pembangunan, perbedaan  dalam  kesejahteraan  perlu  diteliti  demi  mengakomodir  karakteristik  dan kemampuan masing-masing desa.
Desa  Manggar  Raya  merupakan  salah  satu  desa  di  Sumatera  Selatan  yang mendapat  kucuran  anggaran  Dana  Desa  sebesar  Rp  786.872.991  lebih  dari Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)  tahun  2018.  Desa  Manggar  Raya adalah  sebuah  desa  yang  terletak  di  Sumatera  Selatan,  Indonesia.  Jarak  yang ditempuh  dari  ibukota  Palembang  ke  desa  Manggar  Raya  adalah  ±65  km  dan mempunyai  wilayah  seluas  3.958  km²  dengan  jumlah  penduduk  adalah  2.567  jiwa. Besarnya dana desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Manggar Raya saat tahun 2015  Rp.  295.670.000  dibandingkan  dengan  alokasi  dana  desa  yang  diterima  saat tahun 2016 sebesar Rp. 632.500.785 mengalami peningkatan yang signifikan.
Menurut  Bappenas,  status  kesejahteraan  dapat  diukur  berdasarkan  proporsi pengeluaran  rumah  tangga.  Rumah  tangga  dapat  dikategorikan  sejahtera  apabila proporsi  pengeluaran  untuk  kebutuhan  pokok  sebanding  atau  lebih  rendah  dari proporsi  pengeluaran  untuk  kebutuhan  bukan  pokok.  Sebaliknya  rumah  tangga dengan  proporsi  pengeluaran  untuk  kebutuhan  pokok  lebih  besar  dibandingkan dengan  pengeluaran  untuk  kebutuhan  bukan  pokok  dapat  dikategorikan  sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.
Faktor  pertama  yang  dapat  mempengaruhi  kesejahteraan  masyarakat  adalah penerapan  akuntabilitas  dalam  penggunaan  dana  desa.  Saat  ini  sudah  banyak keberhasilan akuntabilitas keuangan dana desa yang sudah diimplementasikan oleh Perangkat  Desa,  seperti  adanya  papan  informasi  desa  yang  bermanfaat  untuk mempublish  anggaran  desa  baik  kegiatan  yang  sudah  terealisasi  maupun  yang belum. Selain itu, terdapat website resmi pemerintah kabupaten ataupun desa.
Selain  penerapan  akuntabilitas  dalam  penggunaan  dana  desa,  terdapat  faktor- faktor penting lain yaitu pertanggungjawaban dan pengungkapan. Pertanggungjawaban  dan  pengungkapan  keuangan  dana  desa  merupakan  suatu dimensi  penting  dalam  penggunaan  keuangan  termasuk  dana  alokasinya. Pertanggungjawaban  dan  pengungkapan  laporan  keuangan  ini  sangat  penting karena  jumlah  dana  desa  untuk  masing-masing  desa  mendapatkan  bantuan  dana sebesar  Rp  1  Milyar  per  tahun.  Desa  yang  telah  mendapatkan  dana  desa  yang besar  tersebut  wajib  mengelola  alokasi  dana  desa  secara  mandiri.  Inti  dari pengungkapan  dan  pertanggungjawaban  dalam  hal  pengelolaan  keuangan  desa dapat  dipertanggungjawabkan  dari  berbagai  aspek  hukum,  administrasi  mapun moral.
Berdasarkan  uraian  permasalahan  penelitian  terdahulu  yang  tidak  konsisten sebagai  acuan  penelitian  terdahulu  atau  sebagai  penelitian  yang  relevan.  Artikel yang  relevan  diperlukan  untuk  memperkuat  teori  yang  diteliti,  untuk  melihat hubungan  atau  pengaruh  antar  variabel  dan  membangun  hipotesis.  Artikel  ini membahas  pengaruh  akuntabilitas,  pengungkapan  dan  pertanggungjawaban penggunaan  keuangan  dana  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  desa,  suatu  studi literature review dalam bidang Akuntansi Keuangan di Pemerintah.

## B. KAJIAN TEORI

## Laporan Keuangan Pemerintah
Laporan  keuangan  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  kepada  public untuk  menjalankan  roda  pemerintah.  Bentuk  pertanggungjawaban  tidak  hanya laporan  lisan,  melainkan  perlu  dengan  bukti  laporan  pertanggungjawaban  kegiatan secara  tertulis.    Laporan  keuangan  yang  diterbitkan  harus  disusun  sesuai  dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan  laporan  keuangan  periode  sebelumnya  atau  dibandingkan  dengan  laporan keuangan  entitas  yang  jelas.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  keuangan  daerah  adalah  semua  hak dan  kewajiban  daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  yang dapat  dinilai  dengan  uang  termasuk  di  dalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 4 dikatakan  pula  bahwa,  pengelolaan  keuangan  daerah  dilakukan  dengan  tertib,  taat pada  peraturan  perundang-undangan,  efektif,  efisien,  ekonomis,  transparan  dan bertanggungjawab  dengan  memperhatikan  asas  keadilan,  kepatutan  dan  manfaat untuk masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  terdiri  dari  (1)  Laporan  Realisasi  Anggaran, menyajikan  ikhtisar  sumber,  alokasi  dan  pemakaian  sumber  daya  ekonomi  yang dikelola  oleh  pemerintah  pusat/daerah,  yang  menggambarkan  perbandingan  antara anggaran  dan  realisasinya  dalam  satu  periode  pelaporan;  (2)  Neraca, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu; (3) Laporan Arus Kas, menyajikan informasi kas  sehubungan  dengan  aktivitas  operasional,  investasi  aset  non  keuangan, pembiayaan,  dan  transaksi  non  anggaran  yang  menggambarkan  saldo  awal, penerimaan,  pengeluaran  dan  saldo  akhir  kas  pemerintah  pusat/daerah  selama periode tertentu;  (4) CALK  meliputi penjelasan naratif  atau rincian dari angka yang tertera  dalam  laporan  realisasi  anggaran,  neraca  dan  laporan  arus  kas.  CALK  juga mencakup  informasi  tentang  kebijakan  akuntansi  yang  dipergunakan  oleh  entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk mengungkapkan di  dalam  SAP  serta  ungkapan-ungkapan  yang  diperlukan  untuk  menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

## Dana Desa
Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hokum  yang  memiliki  kewenangan  untuk mengurus  rumah  tangganya  berdasarkan  hak  asal-usul  dan  adat  istiadat  yang disahkan  oleh  Pemerintah  Pusat  dan  berada  di  Daerah  Kabupaten.  Desa  diartikan oleh  masyarakat  pada  umumnya  sebagai  tempat  bermukim  suatu  golongan penduduk  yang  ditandai  dengan  penggunaan  tata  bahasa  dengan  ciri  khas kedaerahan  masing-masing,  memiliki  tingkat  pendidikan  relatif  rendah  dan bermatapencaharian sebagai petani ataupun nelayan.
Definsi  dana  desa  menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 60  Tahun  2014  mengenai  dana  desa  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  adalah  “dana  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan dan Belanja  Negara  yang  diperuntukkan  bagi  desa  yang  ditransfer  melalui  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk  mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

## kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.”
Pemerintahan  desa  menurut  Widjaja  (2003)  diartikan  sebagai  penyelenggaran pemerintahan  desa  merupakan  subsistem  dari  penyelenggaran  pemerintah, sehingga  desa  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan  megurus  kepentingan masyarakatnya.  Berdasarkan  definisi  tersebut  dana  desa  dikelola  pemerintah  desa yang  terdiri  dari  kepala  desa  dan  perangkatnya  serta  diselnggarakan  dengan mengikutsertakan masyarakat desa.

## Akuntabilitas
Proses  pengelolaan  dana  desa  dimulai  dari  perencanaan.  Desa  mengadakan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk  membahas  hal-hal  yang  sifatnya  strategis  (Pasal  54  UU  Desa).  Kemudian, hasil  musyawarah  desa  berupa  perencanaan  pembangunan  desa  ditindaklanjuti dengan  musyawarah  pembangunan  perencanaan  desa  (musrenbangdes)  yang diselenggarakan  kepala  desa  dan  perangkatnya  yang  membahas  mengenai Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDes)  dan  Renacan  Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) serta APBDes.
Salah satu komponen penting dalam terciptanya akuntabilitas pemerintah yaitu penyusunan  laporan  keuangan  pemerintah.  Dengan  adanya  penyusunan  laporan keuangan  pemerintah  yang  baik  maka  dorongan  dan  dukungan  semakin  besar dalam  pelaksanaan  akuntabilitas  pemerintah  sehingga  menimbulkan  transparansi dan  kepercayaan  publik.  Keberhasilan  akuntabilitas  keuangan  terutama  di  desa merupakan tanggungjawab pemerintah daerah untuk menerbitkan laporan keuangan kepada stakeholders .
Disahkannya UU Nomor 6/2014 memberikan desa peran yang strategis untuk membantu  pemerintah  daerah  dalam  proses  penyelenggaran  pemerintahan  dan pembangunan.  Undang-  Undang  tersebut  mengemukakan  bahwa  pengaturan  desa bertujuan  untuk:  a)  Memberikan  pengakuan  dan  penghormatan  atas  desa  yang sudah  ada  dengan  keberagamannya  sebelum  dan  sesudah  terbentuknya  NKRI;  b) Memberikan  kejelasan  status  dan  kepatuhan  hokum  atas  desa  dalam  sistem ketatanegaraan  RI;  c)  Melestarikan  dan  memajukan  adat,  tradisi  dan  budaya masyarakat desa; d) Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk  pengembangan  potensi  dan  asset  yang  professional,  efisien  dan  efektif, terbuka,  serta  bertanggungjawab;  f)  Meningkatkan  pelayanan  publik  bagi  warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
Penggunaan  dana  desa  dikelola  oleh  pemerintah  desa  melalui  kuasa  kepala desa  dan  digunakan  sesuai  RPJMDes,  RKPDes  dan  APBDes.  Laporan  realisasi pelaksanaan  APBDes  disampaikan  kepala  desa  kepada  bupati/walikota  berupa laporan  semester  pertama  yang  harus  disampaikan  paling  lambat  akhir  bulan  Juli dan  laporan  semester  akhir  tahun  paling  lambat  pada  akhir  bulan  Januari  tahun berikutnya  (Pasal  37  Permendagri  No.113  Tahun  2014).  Selain  pelaporan,  kepala desa juga harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa  dalam  bentuk  peraturan  desa  kepada  bupati/walikota  setiap  akhir  tahun anggaran (Pasal 38 Permendagri No.113 Tahun 2014).
Menurut  Mardiasmo  (2006)  akuntabilitas  adalah  kewajiban  dari  pemegang amanah  untuk  memberikan  tanggungjawab,  menyajikan,  mengungkapkan  dan melaporkan  seluruh  aktivitas  pemerintahan  kepada  pihak  yang  telah  memberi amanah yaitu masayarakat. Pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang  baik  terdapat  pada  akuntabilitas  publik  yang  dilaksanakan  dan  tata  kelola
pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

## Pengungkapan
Secara  konseptual  pengungkapan  merupakan  bagian  integral  dari  pelaporan keuangan.  Secara  teknis,  pengungkapan  merupakan  langkah  akhir  dalam  proses akuntansi  yaitu  penyajian  informasi  dalam  bentuk  seperangkat  penuh  laporan keuangan.  Menurut  Evans  (2010)  pengungkap an  adalah  “ Disclosure  means supplying  information  in  the  financial  statements  including  the  statements themselves,  the  notes  to  the  statements  and  the  implementary  disclosures assosiated  with  the  statements.  It  does  not  extend  to  public  or  private  statements made by management or information provided outside the financial statements”.

## Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa
Laporan pertanggungjawaban ini biasanya dibuat setelah sebuah kegiatan atau event berakhir. Apabila tidak ada laporan pertanggungjawaban, maka kegiatan yang dilaksanakan  disangsikan  kebenarannya.  Karena,  laporan  pertanggungjawaban merupakan bukti bahwa suatu kegiatan telah benar-benar dilakukan. Bentuk laporan pertanggungjawaban  dapat  berupa  dokumen  atau  laporan  tertulis  yang  berisi tentang suatu kegiatan yang telah dilakukan. Biasanya laporan pertanggungjawaban dibuat  oleh unit lembaga atau organisasi yang lebih  rendah kepada unit yang lebih tinggi sebagai bahan evaluasi.
Permendagri No 113/2014 pertanggungjawaban terdiri dari: 1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan  APBDesa  kepada  Bupati/Walikota  melalui  camat  setiap  akhir tahun  anggaran.  Laporan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  realisasi pelaksanaan  APBDesa  terdiri  dari  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
a.  Format  Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan  APBDesa Tahun anggaran berkenaan.
b.  Format  Laporan  Kekayaan  Milik  Desa  per  31  Desember  Tahun  Anggaran berkenaan.
c.  Format  Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
2. Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran tersebut.
Berdasarkan  dari  pengertian-pengertian  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulannya bahwa  pertanggungjawaban  adalah  suatu  penyampaian  yang  dapat  di pertanggungjawabkan  pelaksanaannya  yang  tidak  hanya  disampaikan  kepada pemerintah yang berwenang, tetapi harus disampaikan kepada masyarakat sebagai bukti bahwa laporan tersebut telah terealisasi dengan baik.

## Kesejahteraan Masyarakat Desa
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  114 Tahun  2014  pembangunan  desa  adalah  upaya  peningkatan  kualitas  hidup  dan kehidupan  untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Perencanaan pembangunan  desa  adalah  proses  tahapan  kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh
Pemerintah  Desa  dengan  melibatkan  Badan  Permusyawaratan  Desa  dan  unsur masyarakat  serta  partisipatif  guna  pemanfaatan  dana  pengalokasian  sumber  daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
Pembangunan  ekonomi  dikatakan  berhasil  jika  tingkat  kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  akan  mengakibatkan  kesenjangan  dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi  yang  memperlihatkan  tentang  keadaan  kehidupan  masyarakat  yang  dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin, 2012).
Kesejahteraan  masyarakat  adalah  kondisi  terpenuhinya  kebutuhan  material, spiritual, dan sosial seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tempat tinggal yang layak,  biaya  pendidikan  dan  kesehatan  yang  terjamin  dan  bertaraf  nasional  agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga melaksanakan fungsi sosialnya.

## TABEL PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN
No. Author (Tahun) Hasil Riset Terdahulu Persamaan dengan Artikel Perbedaan dengan Artikel 1 Ricky Supriyanto dkk (2022) Pengaruh  Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan Alokasi Dana, Kebijakan dan Kelembagaan Desa Pada Kesejahteraan Masyarakat Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana  Desa  (ADD), kebijakan  desa,  dan kelembagaan desa secara simultan memiliki hubungan yang  signifikan  dan positif dengan kesejahteraan masyarakat. Variabel  akuntabilitas  dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dana  desa  berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pengungkapan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. 2 Fentina  Budi Nestiti, Suhesti Ningsih, Wikan Budi Utami (2022) Pengaruh  Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan Desa,  Kebijakan  Desa Dan Partsipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Demangan,  Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan  dana  desa tidak  mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Variabel  akuntabilitas  dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dana  desa  berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pengungkapan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. 3 Ketut Wisas Tedi dkk (2022) Pengaruh  Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Kebijakan  Desa  dan Kelembagaan Desa Atas Pengelolaan Keuangan Desa Wisata. Akuntabilitas  alokasi dana  desa,  kebijakan desa, dan kelembagaan desa secara individual maupun secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa wisata di Kecamatan Banjar. Indikator pertanggungjawaban penggunaan keuangan dana  desa  secara  parsial berpengaruh terhadap kesejahteraan  masyarakat. Sedangkan  pengungkapan tidak  berpengaruh  secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat. 4 Lasmi  Yunita dan Verni Juita (2020) Pengaruh  Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan  Desa  Dan Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Pertanggungjawaban penggunaan keuangan dana  desa  berpengaruh secara parsial terhadap
Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Sungai Tanang Dana Desa berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat kesejahteraan  masyarakat desa Indonesia. Sedangkan pengungkapan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan  masyarakat desa. 5 Filda Gean Rosiana  Dewi dan Sapari (2020) Pengaruh  Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparasi,  Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa serta partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pembangunan  desa. Di sisi lain, transparansi berdampak positif bagi pembangunan desa. Variabel  akuntabilitas  dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dana  desa  berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pengungkapan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. 6 Loura  Emylia dan Titik Mildawati (2019) Pengaruh  Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan Desa,  Kebijakan  Desa, Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Variabel pertanggungjawaban penggunaan keuangan dana  desa  berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa Indonesia. Sedangkan pengungkapan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. 7 Ayu  Nela  Sari (2018) Pengaruh  Penggunaan Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan  Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Desa Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Indikator pertanggungjawaban penggunaan keuangan dana  desa  berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pengungkapan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
Sumber : Google Scholar, 2022.

## C. METODOLOGI PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  Literature  Review  ini  adalah  dengan  metode library  research  dengan  jenis  penelitian  kualitatif  deskriptif,  yang  bersumber  dari database  penyedia  jurnal  International  melalui  Proquest  dan  jurnal  ilmiah  Indonesia melalui Google Scholar.
Dalam  penelitian  kuantitatif,  kajian  pustaka  sangat  diperlukan  untuk  meninjau sumber  referensi  yang  relevan  dengan  penelitian.  Walaupun  dalam  penelitian kuantitatif  selalu  menggunakan  langkah-langkah  statistik  (Jaya,  2020)  dalam pengolahan dan penyajian datanya, landasan teori sangat dibutuhkan untuk ditelaah. Salah  satu  alasan  utama  untuk  melakukan  penelitian  kuantitatif  yaitu  bahwa penelitian  tersebut  bersifat  deskriptif  (Sujarweni,  2018:87)  serta  menggunakan  data numerik (Istianingsih, 2021).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1) Pengaruh  Akuntabilitas  Penggunaan  Dana  Desa  terhadap  Kesejahteraan Masyarakat Desa
Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  merupakan  salah  satu demands masyarakat  yang harus  dilaksanakan.  Salah  satu dasar  tata  kelola  tersebut  adalah akuntabilitas.  Menurut  (Mardiasmo,  2009)  mengatakan  “Akuntabilitas  publik  adalah kewajiban  pihak  pemegang  amanah  untuk  memberikan  pertanggungjawaban, menyajikan  dan  mengungkapkan  segala  aktivitasnya  dan  kegiatan  yang  menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah ( Principal ) yang memiliki hak dan kewenangan  untuk  meminta  pertanggungjawaban  ter sebut”.  Menurut  Nordiawan (2008),  akuntabilitas  adalah  mempertanggungjawabkan  pengelolaan  sumber  daya serta  pelaksanaan  kebijakan  yang  dipercayakan  kepada  entitas  pelaporan  dalam mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  secara  periodik.  Akuntabilitas  publik  adalah prinsip  yang  menjamin  bahwa  tiap-tiap  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah desa  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat  secara terbuka.
Hadi  (2016)  menyatakan  bahwa  kesejahteraan  masyarakat  sangat  erat hubungannya  dengan  transparansi  pengelolaan  keuangan  dana  desa.  Dimana transparansi  merupakan  suatu  tolak  ukur  prinsip  keterbukaan  yang  tentu  dapat menjadikan  masyarakat,  terlebih  khusus  masyarakat  desa  untuk  memperoleh  dan mengetahui  penjabaran  akses  informasi  seluas-luasnya  mengenai  keuangan daerah/desa.  Hal  tersebut  didukung  dengan  penelitian  Mahmudi  (2015)  yang menyatakan  bahwa  transparansi  merupakan  salah  satu  aspek  mendasar  bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
2) Pengaruh Pengungkapan Penggunaan Dana Desa terhadap

## Kesejahteraan Masyarakat Desa
Pengungkapan  laporan  keuangan  alokasi  dana  desa  merupakan  media  yang digunakan  untuk  penyampaian  informasi  kepada  pihak  yang  berkepentingan dalam suatu  periode  yang  terkait  posisi  keuangan  dana  desa.  Pengungkapan  laporan keuangan  adalah  bagian  integral  dari  laporan  keuangan.  Konsekuensi  dari penyelenggaraan pemerintahan dalam hal penggunaan alokasi  Dana Desa adalah pengungkapan kepada beberapa pihak yang berkepentingan.
Pengungkapan  laporan  realisasi  Dana  Desa  secara  tertulis  oleh  Kepala  Desa kepada  Bupati/Walikota.  Dalam  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  maka pengungkapan  tidak  hanya  disampaikan  kepada  pemerintah,  tetapi  juga  harus disampaikan kepada masyarakat.
Pengungkapan  laporan  realisasi  Dana  Desa  ini  sangat  berpengaruh  terhadap kesejahteraan  masyarakat.  Dengan  pengungkapan  laporan  realisasi  dana  desa maka  masyarakat  akan  memberikan  masukan  dan  usulan  pembangunan  desa ataupun perbaikan perekonomian desa, dampaknya  akan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 3) Pengaruh  Pertanggungjawaban  Penggunaan  Dana  Desa  terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa
Alat  pertanggungjawaban  laporan  keuangan  digambarkan  dalam  pelaporan keuangan  dari  bawahan  (pimpinan  unit  anggaran)  kepada  atasan  (kepala  bagian anggaran).  Sistem  pertanggungjawaban  penggunaan  yang  benar  diperlukan  agar dapat memantau dan mengendalikan pos penerimaan dan pengeluaran dana desa.
Media  pertanggungjawaban  akuntabilitas  tidak  terbatas  pada  laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara
lisan  maupun  tulisan,  sehingga  akuntabilitas  dapat  tumbuh  pada  lingkungan  yang mengutamakan  keterbukaan  sebagai  landasan  pertanggungjawaban  (Sulistiyani, 2011:71).

## Kerangka Konseptual
Berdasarkan  rumusan  masalah,  kajian  teori,  penelitian  terdahulu  yang  relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka diperoleh kerangka berpikir artikel ini seperti di bawah ini:

## Gambar Kerangka Konseptual
Adapun  dari  tiga  variabel  eksogen  di  atas  yang  mempengaruhi  Kesejahteraan Masyarakat  Desa  atas  Penggunaan  dana  Desa,  variabel-variabel  lain  yang mempengaruhi  Kesejahteraan  masyarakat  Desa  atas  Penggunaan  Dana  Desa antara lain:
1.  Kebijakan Desa: Filda Gean Rosiana Dewi dan Sapari (2020), Ketut Wisas Tedi dkk (2020), dan Ricky Supriyanto dkk (2022).
2.  Kelembagaan Desa: Ketut Wisas Tedi dkk (2020), Lasmi Yunita dan Verni Juita (2020) dan Ricky Supriyanto dkk (2022).
3.  Transparansi:  Mandy  Taniasari  dan  Titik  Mildawati  (2019),  dan  Nur  Vitri  Indarti (2020).

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  teori,  artikel  yang  relevan  dan  pembahasan  maka  dapat  di rumuskan hipotesis untuk penelitian selanjutnya: variabel akuntabilitas, pertanggungjawaban dan pengungkapan  penggunaan keuangan dana desa secara simultan  berpengaruh  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  di  Desa  Manggar  Raya Kecamatan  Tanjung  Lago  Kabupaten  Banyuasin.  Sedangkan  secara  parsial  hanya variabel  pengungkapan  penggunaan  keuangan  dana  desa  tidak  berpengaruh terhadap  kesejahteraan  masyarakat.  Artinya  semakin  tinggi  pengungkapan pengunaan keuangan dana desa, maka ksejahteraan masyarakat menurun.
Berdasarkan uraian kesimpulan maka masukan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Akuntabili tas Pertanggu ngjawaban Kesejahter aan Masy H1 H3 Pengungka pan H2
1.  Dengan  hasil  penelitian  ini,  kami  sebagai  peneliti  harus  lebih  memperhatikan penyebab  variabel  pengungkapan  penggunaan  dana  desa  tidak  signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Peneliti melakukan sampel hanya di Desa Manggar Raya, sebaiknya sampelnya 10 Desa di Kabupaten Banyuasin.
2.  Kepada peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel independentnya dan  dependentnya  dalam  hal  kebijakan  desa,  kelembagaan  desa,  transparansi antara  penerimaan  alokasi  dana  desa  dengan  pengeluaran/biaya  penggunaan dana desa dan partisipiasi masyarakat desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Badrudin, R. (2012). Regional Autonomy Economics . Yogyakarta: UPP STIM.
Dewi, Filda Gean Rosiana., & Sapari, Sapari. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana  Desa,  Transparasi,  Kebijakan  Desa,  Partisipasi  Masyarakat  Terhadap Pembangunan. JIRA: Jurnal Ilmiah  dan Riset Akuntansi , 9(5).
Dwirini, Dwirini., Abukosim., Rahmawati, Meita. (2020). The Effect of Accountability, Disclosure and Reporting on The Use Of Village Fund Finances On Community Welfare. 6 th Sriwijaya Economics, Accounting, and Business Conference , 427- 434 (06), ISSN 978-979-587-937-4.
Emylia,  Loura.,  &  Mildawati,  Lilik.  (2019).  Pengaruh  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan Desa, Kebijakan Desa, Kelembagaan desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi , 8(6).
Kartika,  Ayu  et  al.  (2018).  Accountability  for  Village  Fund  Management  in  2016 (Case  Study:  Pemecutan  Kaja  Village,  North  Denpasar  District).  Citizen Journal. Vol. 1 No.1.
Mardiasmo. (2009). Public Sector Accounting . Yogyakarta: Andi.
Nestiti,  Fentina  Budi.,  Ningsih,  Suhesti.,  &  Utami,  Wikan  Budi.  (2022).  Pengaruh Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  Kebijakan  Desa  Dan  Partsipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Demangan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. Jurnal Akuntansi dan Pajak , 23(1).
Supriyanto,  Ricky.,  &  Hariani,  Swarmilah.  (2022).  Pengaruh  Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana, Kebijakan dan Kelembagaan Desa Pada Kesejahteraan  Masyarakat. Journal  Of  Public  Auditing  and  Financial Management , 2(1).
Sujarweni, Wiratna. (2018). Analisis Laporan Keuangan . Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
Tedi, Ketut Wisas., Sulindawati, Ni Luh Gede Erni., & Yasa, I Nyoman Putra. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa  Atas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Wisata. Vokasi:  Jurnal  Riset Akuntansi , 9(1).
Yupita,  Lasmi.,  &  Juita,  Verni.  (2020).  Pengaruh  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan  Alokasi  Dana  Desa,  Kebijakan  Desa  dan  Kelembagaaan  Desa Terhadap Kesejahteraan masyarakat Pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis , 11(1).