## PERAN PENDAMPING DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(PKH) DI KECAMATAN KWANDANG KABUPATEN

## GORONTALO UTARA
Usan Bagou STIA Bina Taruna Gorontalo bagousan11@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pendamping dalam program keluarga  harapan  di  Kecamatan  Kwandang  Kabupaten  Gorontalo  Utara.  Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pemutahiran  data  yang  dilakukan  oleh Pendamping  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kecamatan  Kwandang Kabupaten  Gorontalo  Utara tidak maksimal. Verifikasi  data yang dilakukan oleh Pendamping  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kecamatan  Kwandang Kabupaten  Gorontalo  Utara  tidak  Akurat.  Pengawasan  dalam  pemanfaatan  dana bantuan  yang  diterima  oleh  masyarakat  penerima  manfaat  yang  dilakukan  oleh Pendamping  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kecamatan  Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara tidak dilakukan sebagai mana mestinya.
Disarankan  agar  Pendamping  Program  Keluarga  Harapan  (PH)  sebaiknya melakukan  Sosialisasi  kepada  seluruh  masyarakat  yang  ada  di  Desa;  sebaiknya melakukan  Pemutahiran  data  kepada  penerima  manfaat  dan  seluruh  masyarakat miskin,  dengan  melibatkan  Pemerintah  Desa;  sebaiknya  melakukan  Verifikasi data  yang  dimmiliki  oleh  Penerima  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dengan sebenar-benarnya  dengan  melibatkan  Pemerintah  Desa;  sebaiknya  melakukan Pengawasan  yang  tegas  terhadap  pemanfaatan  dana  bantuan  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  oleh  masyarakat  penerima  Program;  Pemerintah  Daerah sebaiknya  mengadakan  monitoring  dan  evaluasi  terhadap  Kinerja  Pendamping Program Keluarga Harapan, dan Penerima Program PKH itu sendiri.
Kata Kunci: Peran, Pendamping, Program, Keluarga, Harapan

## PENDAHULUAN
Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus  pengembangan  kebijakan dibidang  perlindungan  sosial,  sejak Tahun  2007  Pemerintah  Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga  Harapan  (PKH).  Program
serupa telah dilaksanakan dan  cukup berhasil  di  beberapa  Negara  yang dikenal  dengan conditional  cash Transfers (CCT) atau Bantuan Tunai
Bersyarat (BTB).PKH bukan kelanjutan program bersubsidi Langsung Tunai (BLT) yang diberikan  pemerintah  dakam  rangka membantu  rumah  tangga  miskin
mempertahankan daya belihnya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian  harga  Bahan  Bakar Minyak  (BBM).  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  lebih  dimaksudkan sebagai  upaya  membangun  system perlindungan sosial kepada masyarakat  miskin.  dalam  Undang-
Undang  Nomor  40  Tahun  2004, tentang  Jaminan  Sosial  Nasional. Dalam  undang-undang  ini  yang dimaksud  dengan  Jaminan  Sosial Nasional  adalah  salah  satu  bentuk perlindungan sosial untuk menjaminkan  seluruh  rakyat  agar dapat    memenuhi  kebutuhan  dasar hidupnya yang layak.
PKH  di  Indonesia  dirancang untuk  membantu  penduduk  miskin klaster  terbawah  berupa  bantuan bersyarat. Pelaksnaan PKH diharapkan  berkesinambungan  dan mampu berkontribusi untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Milenium Development Goals (MDGs). Setidaknya  ada  5  Komponen  MDGs yang  didukung  melalui  PKH  yaitu pengurangan  penduduk  penduduk miskin ekstrim dan kelaparan,
pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka  kematian  bayi  dan  balita,  dan pengurangan kematian ibu melahirkan. Dengan PKH diharapkan penerima Bantuan (Selanjutnya di sebut RTSM)
memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan, dan  gizi  termasuk  menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan dan  ketersaingan  sosial  selama  ini masih  melekat  pada  diri  warga miskin.
Rumah  Tangga  Sangat  Miskin (RTSM) penerima Program Keluarga Harapan  (PKH)  memiliki  berbagai kewajiban  yang  harus  dipenuhi khususnya  kewajiban  kesehatan  dan pendidikan.  Kewajiban  itu  adalah pemeriksaan  kandungan  bagi  ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, pemberian  gizi  dan  imunisasi  anak balita,  kewajiban  menyekolahkan anak  ke  sekolah  dasar  dan  lanjutan (SD  s/d  SLTP).  Program  kelaurga Harapan (PKH) akan memberi manfaat  jangka  pendek  dan  jangka panjang. Untuk jangka pendek Program  Keluarga  Harapan  (PKH) akan  memberi income  effect kepada Keluarga    Sangat  Miskin  (KSM) melalui pengurangan beban pengeluaran  rumah  Tangga.  Untuk jangka  panjang  memustuskan  rantai kemiskinan  antar  generasi  melalui peningkatan kualitas kesehatan/ nutrisi,  pendidikan  dan  kapasitas pendapatan  anak  dimasa  depan  serta memberikan  kapasitas  kepada  si anak akan masa depanya. Untuk mencapai tujuan tersebut  maka  perangkat  pendukung berupaya  kelembagaan  dan  sumber daya  manusia  untuk  melaksanakan program  ini  sangat  diperlukan.  Pada level nasional  di bentuk Tim Koordinasi Pelaksana Program Keluarga  Harapan  (UPPKH  Pusat), sampai pada level Kabupaten terdapat  Tim  Koordinasi  dan  Unit Pelaksana Program Kelaurga Harapan  Kabupaten.  Pada  level Kecamatan  Unit  Pelaksana  Program Keluarga Harapan adalah pendamping PKH. Peran Pendamping dalam Progam  Keluarga  Harapan  adalah memberikan informasi dan
Page 131
penjelasan  kepada  peserta  PKH tentang  prosedur  yang  harus  dilalui, malaksanakan  validasi  data  peserta PKH, memberikan motivasi, pengawasan  dalam  pendampingan kepada  peserta  PKH  agar  memenuhi kewajiban-kewajibannya  dan  juga menjembatani  peserta  PKH  dengan pihak-pihak lain yang terlibat ditingkat kecamatan maupun kabupaten/kota. Dengan  adanya  pendamping PKH  maka  peserta  mendapatkan haknya baik dalam menerima bantuan, khususnya dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi,  taraf  pendidikan  anak- anak,  status  kesehatan  dan  gizi  ibu hamil, dan juga agar terjadi peningkatan  dalam  akses  pelayanan kesehatan dan pendidikan. Seharusnya pendamping PKH sebagai fasilitator, pendidik, perwakilan dan sebagai teknis menjadi  agen  dalam  pelaksanaan Program  PKH,  artinya  pendamping PKH bisa memberikan informasi dan penjelasan  kepada  peserta  PKH, melakukan validasi data, memberikan  motivasi,  pengawasan,
pendampingan  kepada  peserta  Pkh untuk  melaksanakan  kewajibannya, serta  menjembatani  peserta  Pkh dengan  pihak-pihak  lain  di  tingkat kecamatan maupun kabupaten. Di Kecamatan Kwandang Kabuaten Gorontalo Utara berdasarkan  observasi  awal  dari peneliti  bahwa  terdapat  18  Desa dengan  jumlah  penerima  Program
Keluarga  Harapan  (PKH)  sebanyak 643  Rtsm  dengan  jumlah  keluarga 736,  hal  ini  menunjukan  bahwa diseiap  tahunnya  penerima  PKH  di Kecamatan  Kwandang  mengalami
peningkatan,  masalah  demi  masalah dari penerima program PKH maupun masyarakat sering bermunculan terkait  dengan  peran  pendamping PKH  di  Kecamatan  Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara berjumlah 3 orang. Sebahagian  besar  masyarakat yang  ada  di  Kecamatan  Kwandang
Kabupaten  Gorontalo  Utara  belum memahami  arti  dan  tujuan  dari Program PKH itu sendiri dan kriteria seperti  apa  yang  berhak  menerima Program  PKH  tersebut,  dengan ketidak  tahuan  masyarakat  tersebut sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dikalangan masyarakat penerima Program PKH, dan
masyarakat  yang  bukan  penerima Program PKH. Hal itu terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping PKH itu sendiri.
Dari sekian banyak masyarakat miskin  dengan  taraf  kehidupan  yang sangat memprihatinkan, namun hanya  sebahagian  kecil  saya  yang dapat  menikmati  Program  Keluarga Harapan (PKH),
kehidupan masyarakat  dari  semenjak  dilakukan pendataan  melalui  sensus  penduduk pada  tahun  2011,  sudah  berbeda dengan  kehidupan  masyarakat  yang sekarang, begitu juga dengan jumlah penerima
PKH yang kecil dibandingkan dengan jumlah
masyarakat  yang  miskin.  hal  itu terjadi  karena  data  dari  Pemerintah pusat dalam hal ini kementrian Sosial RI  yang  menjadi  rujukan  awal  dari pendamping dalam melakukan pengajuan  data  penerima  program, namun  masih  banyak  penerima program  yang  taraf  kehidupannya sudah  meningkat  dan  sudah  tidak berhak lagi sebagai penerima
program,  disisi  lain  masih  banyak lagi  masyarakat  miskin  yang  butuh akan bantuan melalui program  PKH, namun  sampai  dengan  sekarang belum  mendapatkan  program  PKH tersebut.  Itu  semua dikarenakan oleh pemutahiran  data  yang  dilakukan oleh pendmping PKH kurang maksimal. Di  sisi  lain  masalah  yang muncul dikalangan masyarakat adalah  masih  ada  penerima  program yang  tidak  memenuhi  persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, contohnya adalah masyarakat  miskin  yang  sudah  tidak memiliki  anak  yang  bersekolah,  dan sudah tidak produktif dalam kehamilan,  ada  juga  penerima  yang tidak  memiliki  identitas  yang  jelas seperti  KTP  dan  Kartu  Keluarga, serta  Kartu  Jaminan  lainnya  seperti KPS,  Jamkesmas,  KIS,  dan  Lain- lain. Hal itu terjadi karena pendamping  Program  PKH  tidak melakukan  Verifikasi  data  penerima PKH. Program  PKH  diperuntukan terhadap peningkatan taraf pendidikan  anak  dari  penerima program, serta peningkatan kesehatan  melalui  imunisasi  ibu  dan anak,  namun  selama  ini  penerima program sering
menggunakan bantuan dana melalui PKH pada hal- hal  yang  tidak  sesuai  dengan  tujuan program,  itu  semua  terlihat  pada anak-anak  dari  penerima  program yang  selalu  menggunakan  seragam yang  sudah  tidak  cocok  lagi  untuk digunakan,  begitu  juga  dalam  hal kesehatan  ibu  dan  anak,  ibu-ibu penerima program sering tidak
melakukan  imunisasi  pada  tempat atau  fasilitas  kesehatan  yang  telah
disediakan oleh pemerintah, sehingga ibu dan anak tersebut sering menderita  penyakit,  dan  bahkan sering terjadi kematian ibu  dan bayi. Itu semua terjadi karena pendamping Program kurang melakukan pengawasan  terhadap  pemanfaatan bantuan  program  oleh  masyarakat penerima Program PKH itu sendiri.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan  uraian  tersebut  di atas,  maka  rumusan  permasalahan penelitian  ini  adalah  Bagaimana peran  pendamping  dalam  Program PKH  di  Kecamatan  Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  tujuan
yang dicapai yaitu untuk memperoleh gambaran tentang Peran Pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan  Kwandang  Kabupaten Gorontalo Utara.

## Fokus Penelitian
Penelitian  ini  difokuskan  pada  peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kwandang, sebagai berikut:

## Sosialisasi
Yang  dimaksud  dengan  Sosialisasi dalam  penelitian  ini  adalah  peran pendamping PKH dalam mensosialisasikan Program ke
masyarakat.

## Pemutahiran Data
Yang  dimaksud  dengan  Pemutahiran data  dalam  penelitian  ini  adalah
peran  pendamping  dalam  melakukan pemutahiran  data  calon  penerima
PKH. Verifikasi Yang  dimaksud  dengan  Verifikasi dalam  peneltian  ini  adalah  peran Pendamping PKH dalam memverifikasi data penerima PKH.

## Pengawasan
Yang  dimaksud  dengan  pengawasan dalam  peneltian  ini  adalah  peran pendamping  PKH  dalam  melakukan pengawasan  terhadap  pemanfaatan dana bantuan oleh masyarakat penerima program PKH.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian tentang Peran Pendamping Keluarga Harapan (PKH)  di  Kecamatan  Kwandang Kabupaten  Gorontalo  Utara  itu sangat ditentukan pada fokus penelitian yaitu Sosialisasi, Pemutahiran  Data,  Verifikasi  Data, dan  Pengawasan.  Hasil  analisis menunjukan  bahwa  ke  empat  fokus utama tersebut ternyata dapat menentukan  bagaimana  Pendamping Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan  Kwandang  Kabupaten Gorontalo Utara. Sosialisasi terhadap masyarakat tentang Program Keluarga  Harapan  (PKH)  harus dilaksanakan  sebagai  mana  mestinya contohnya  sosialisasi  tentang  criteria penerima  program,  dan  aturan  yang mengatur  tentang  Program  Keluarga Harapan  itu  sendiri,  namun  sebagai mana hasil wawancara dengan informan  menunjukan  bahwa  hal  itu tidak  dilaksanakan  oleh  pendamping
Program Keluarga Harpan itu
sendiri,sehingga  sebahagian  besar masyarakat  tidak  mengetahui  apa yang  menjadi  kriteria  yang  menjadi ketentuan  khusus  dari  Program Keluarga Harapan itu sendiri. Pemutahiran data yang dilakukan oleh pendamping Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara  belum  maksimal,  pemutahiran data tersebut dilakukan oleh pendamping terhadap penerima Program Keluarga Harapan itu sendiri  bukan  terhadap  masyarakat lainnya  yang  tarap  kehidupannya saya dengan penerima PKH, sehingga faktor kecemburuan bermunculan  dikalangan  masyarakat yang  bukan  penerima  Program  PKH tersebut. Verifikasi data penerima
Program  Keluarga  Harapan  (PKH) yang  dilakukan  oleh  pendamping kurang  maksimal.  Hal  itu  sebagai mana  penjelasan  informan,  hal  itu dilakukan  oleh  pendamping  Pkh sendiri  tanpa  melibatkan  Pemerintah Desa  itu  sendiri,  sehingga  disekian banyak  penerima  Program  Keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Kwandang masih ada penerima yang tidak memiliki biodata kependudukan di Desa, seperti Kartu Tanda  Penduduk (KTP),  Kartu Keluarga (KK), serta dokumenlainnya yang menjadi persyaratan  seperti  Kartu  Indonesia sehat. Pengawasan  oleh  pendamping terhadap  penggunaan  dana  bantuan yang diterima oleh Penerima
Program  Keluarga  Harapan  (PKH) dengan  tujuan  untuk  memastikan ketepatan  dalam  pemanfaatan  dana Program  Pkh,  namun  penjelasan
Page 134
demi  penjeladan  dari  informan  di atas  menunjukan  bahwa  lemahnya tingkat pengawasan oleh pendamping Keluarga Harapan (PKH)  terhadap  pemanfaatan  dana yang diterima oleh penerima manfaat,  contohnya  masih  banyak penggunaan  dana  yang  dilakukan oleh  penerima  manfaat  yang  tidak sesuai dengan keperuntungannya.
Berdasarkan uraian pembahasan  fokus  penelitian  diatas bahwa  Peran  Pendamping  Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara  belum  dilaksanakan  sebagai mana  mestinya  hal  itu  terjadi  karena pendamping  dalam  melaksanakan Sosialisasi, Pemutahiran
data,
Verifikasi  data,  dan  Pengawasan tidak melibatkan pemerintah Desa itu sendiri.

## SIMPULAN
Sosialisasi yang dilakukan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara kurang maksimal. 1. Pemutahiran  data  yang  dilakukan oleh Pendamping Program Keluarga  Harapan  (PKH)  di Kecamatan  Kwandang  Kabupaten Gorontalo Utara tidak maksimal.
2. Verifikasi  data  yang  dilakukan oleh Pendamping Program Keluarga  Harapan  (PKH)  di Kecamatan  Kwandang  Kabupaten Gorontalo Utara tidak Akurat.
3. Pengawasan  dalam  pemanfaatan dana  bantuan  yang  diterima  oleh masyarakat penerima manfaat
yang  dilakukan  oleh  Pendamping
Program Keluarga Harapan
(PKH)  di  Kecamatan  Kwandang Kabupaten  Gorontalo  Utara  tidak dilakukan sebagai mana mestinya.

## SARAN
Sehubungan dengan kesimpulan  yang  diuraikan  diatas, maka  ada  beberapa  hal  yang  perlu disarankan kepada Pendamping
Program  Keluarga  Harapan  (PKH), dan  juga  Pemerintah  Daerah  dalam hal  ini  Dinas  terkait  yaitu  Dinas Sosial  Kabupaten  Gorontalo  Utara, bahwa  demi  tercapainya  tujuan utama Program Keluarga Harapan itu sendiri  maka  diperlukan  melakukan beberapa hal antara lain:
1. Pendamping  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  harus  melakukan Pemutahiran data kepada penerima  manfaat  dan  seluruh masyarakat miskin, dengan melibatkan Pemerintah Desa;
2. Pendamping  Program  Keluarga
Harapan  (PKH)  harus  melakukan
Verifikasi  data  yang  dimmiliki oleh  Penerima  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  dengan  sebenar- benarnya dengan melibatkan
Pemerintah Desa;
3. Pendamping  Program  Keluarga
Harapan  (PKH)  harus  melakukan
Pengawasan  yang  tegas  terhadap pemanfaatan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)  oleh  masyarakat  penerima
Program;

## DAFTAR PUSTAKA
Pedoman  Umum  Program  keluarga Harapan .  Cetakan  ke-II  Tahun 2014.
Page 135
Handoko T. Hani. 2000. Manajemen
Personalia  dan  Sumberdaya
Manusia .  Edisi  II.  Cetakan
Keempat  Belas.  Yogyakarta: Penerbit BPFE. Hasibuan, Malayu S.P. 2006. Manajemen Dasar, Pengertian,
dan  Masalah .  Edisi  Revisi. Jakarta: Bumi Aksara. Mathis, dan Jackson. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia . Edisi pertama,
Cetakan  Pertama,  Yogyakarta:
Salemba Empat.
Moleong,  Lexy  J.  2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:
Remaja  Rosdakarya. Nawawi,  Hadari.  2001. Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Gajah Mada, Nawawi,  Hadari.  2008. Manajemen Sumber  Daya  Manusia  Untuk Bisnis Yang Kompetitif . Yogyakarta: Gadjah Mada UnivesityPress Soekanto, Soerjono. Kamus Sosioligi. Jakarta: Rajagrafindo Persada Suharto,  Edi.  2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan
Rakyat .  Bandung:  PT.  Refika Aditama, Jakarta Soekanto,  Soerjono.  2002. Teori Peranan . Jakarta: Bumi Aksara. Sugiyono.  2009.  Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif .
Bandung: CV. Alfabeta.
Suparto.  2010.  Peran  Pendamping
Program  Keluarga  Harapan (PKH)  di  Suku  Dinas  Sosial Jakarta Utara.

## Dokumen Lainnya:
UU  No.  40  Tahun  2004  tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Undang-undang  Nomor  14  Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang  nomor  11  Tahun 2010 tentang Kesejateraan Sosial Undang-undang  nomor  13  tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Peraturan Presiden Republik Indonesia  nomor  15  tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Instruksi Presiden Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun 2010 tentang Program Pembanguna Yang Berkeadilan UU  No  11  Tahun  2010  tentang Kesejateraan Sosial
UU  No  13  Tahun  2011  tentang Penanggulangan Fakir Miskin.