## Dialektika Wali Nanggroe: Perjuangan Dan Perdamaian  Aceh
Oleh:
Dr. Muhammad Nazaruddin 2

## Abstrak
Tulisan  ini  hendak  menyampaikan  bahwa  konsep  tentang  Wali  Nanggroe  dalam posisi  kepolitikan  Aceh  telah  menjadi  arena  kontestasi  politik  di  internal  Aceh sendiri  dan  antara  Aceh  dan  Jakarta.  Ada  nuansa  harapan  sekaligus  kecurigaan yang melekat dengan pembumian konsep kepemimpian Wali Nanggroe di Aceh pacsa MoU Helsinki 2005. Namun, satu hal yang perlu digaris bawahi bahwa konsepsi tentang  kepemimpinan  Wali  Nanggroe  di  Aceh  bagian  terpenting  dari  berhasilnya negosiasi  kesepahaman  RI-GAM.  Demikian  juga  dengan  keutuhan  kesepahaman itu.
Kata kunci: Wali Nanggroe, Kesepahaman politik, Perjuangan, Perdamaian.

## A.  Historical Backgroud dan Relevansi
Bagaimana historical backgroud dan relevansi gagasan formalisasi lembaga Wali Nanggroe di Aceh?
Jauh  sebelum  Dr.  Hasan  Tiro  secara  formal  memproklamirkan  Aceh merdeka  pada  4  Desember  1976,  gagasan  tentang  pentingnya  Aceh  menjadi sebuah negara merdeka sendiri telah ia lontarkan melalui percakapan dan tulisan- tulisan ke sidang pendengar dan pembaca.
Gagasan itu ia sandarkan pada fakta sejarah Aceh sebagai sebuah negara berdaulat  yang  diakui  dunia  internasional. 3 Meskipun  faktanya  Aceh  telah terintegrasi  ke  Indonesia  dari  tahun  1945  namun  menurut  Hasan  Tiro  proses integrasi itu dianggap tidak sah karena Aceh adalah tetap sebagai negara berdaulat
1. Tulisan ini sebagian pernah disampaikan pada Seminar Mengupas Lembaga Wali Nanggroe. Diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Sosiologi (HIMASOS), Fisip, Universitas Malikussaleh Aceh. Lhokseumawe, 18 Oktober 2012 2. Dosen Fisip Unimal Lhokseumawe, Aceh (nazaruddin_sosiologi@yahoo.com) 3. Hal ini memang dapat dilacak dari beberapa kegiatan diplomasi yang dilakukan Kerajaan Aceh dengan negara sahabat. Lihat M. Nazaruddin “Politik Identitas Perlawanan Aceh”. Disertasi UGM 2011. lihat juga Denys Lombard “Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda”. KPG 2007
meskipun kepemimpinannya tidak eksis lagi.
Ia  berpandangan  bahwa  ketika  Kerajaan  Aceh  diperangi  Belanda  pada tahun 1873 dan ketika posisi Raja Aceh terakhir telah ditawan Belanda maka telah disepakati bahwa Tgk. Chik Ditiro adalah sebagai pemangku Wali Neugara untuk meneruskan kepemimpinan perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda. Sejak saat itu kepemimpinan Aceh dianggap telah berpindah kepada keluarganya.
Meskipun  Hasan  Tiro  bukan  turunan  garis  laki-laki  dari  keluarga  Tgk. Chik  Ditiro  tetapi  karena  alasan  kapasitas  kepemimpinan  sebuah  perjuangan, pamannya  telah  menyerahkan  tampuk  pimpinan  tersebut  kepada  Hasan  Tiro sebagai  Wali  Neugara  untuk  terus  memperjuangkan  Aceh  mengambil  kembali kemerdekaannya dari tangan penjajah.
Atas  kepemimpinannya  terhadap  Gerakan  Aceh  Merdeka  Hasan  Tiro memiliki  kedudukan  dan  wewenang  sebagai  Wali  Neugara.  Wewenang  sebagai Wali  Neugara  dipahami  sebagai  naib  atau  pengganti  dari  wewenang  sebagai kepala negara dalam sebuah negara yang sedang dalam keadaan darurat perang antara  dua  negara  karena  kepemimpinan  dalam  bentuk  yang  lain  belum  dapat diwujudkan. Namun jika kemerdekaan telah dapat direbut kembali maka rakyat akan menentukan bagaimana sistem kepemimpinan di Aceh.
Dalam proses perjalanan perjuangannya Hasan Tiro juga didampingi oleh pemimpin-pemimpin lain. Tatkala Hasan Tiro merasa uzur maka kepemimpinan itu  pun  telah  ia  serahkan  kepada  Malik  Makhmud  Al-Haitar  selaku  pemangku Wali  Nanggroe  untuk  meneruskan  kepemimpinan  perjuangan  Aceh  merdeka yang kala itu ia juga telah menduduki jabatan sebagai Perdana Meuntroe dalam struktur GAM.
Dalam   perjalanannya,   perjuangan   GAM   memiliki   dinamika   yang cukup  tajam  sampai  akhirnya  pada  tahun  2005  mengantarkan  mereka  ke  meja perundingan (negosiasi) dengan pemerintah RI yang difasilitasi oleh CMI (sebuah LSM internasional pimpian mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari).
Banyak hal yang telah disepakati dalam perundingan politik itu. Namun ada  dua  hal  yang  menjadi  point  yang  lebih  penting  sebagai  kunci  bagi  GAM menyepakati perdamaian yaitu adanya partai politik lokal dan pelembagaan wali nanggroe secara formal. Meskipun sebelumnya dalam undang-undang 18 tahun 2001  pasal  10  pemerintah  RI  telah  mengakui  keberadaan  Wali  Nanggroe  atau Tuha Nanggroe. Namun tentu hal itu dapat ditafsirkan sebagai Wali Nanggroe tandingan versi pemerintah RI untuk mengabsorsi Wali Naggroe versi GAM.
Dalam  perjalanannya,  baik  Wali  Nanggroe  versi  undang-undang  no.  18 tahun  2001  pasal  10  maupun  Wali  Nanggroe  versi  UUPA  no.  11  tahun  2006 pasal  96  kedudukan  dan  kewenangan  Wali  Naggroe  tidak  lebih  dari  sebagai kepemimpinan  adat.  Sejauh  apa  kepemimpinan  adat  dapat  ditafsirkan  dalam
konteks kekhasan dan kekhususan Aceh dalam NKRI sangat tergantung pada seberapa besar energi sosio politik dan militansi yang dimiliki oleh Aceh untuk memperjuangkannya.
Komponen pengakuan  terhadap  keberadaan  Wali  Nanggroe merupakan elemen  penting  dari  pembagian  kewenangan  antara  pemerintah  RI  dan  GAM (yang kemudian dapat dibaca sebagai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah) sehingga disepakatilah perdamaian itu.
Meskipun  Wali  Nanggroe  Aceh  dalam  NKRI  ternyata  berbeda  dengan Wali  Nanggroe  yang dipahami ketika Gerakan Aceh Merdeka masih  membara tetapi  apakah  Wali  Nanggroe  tersebut  dapat  memiliki  efektifitas  terhadap bangunan sistem kepemerintahan sendiri yang khas Aceh?

## B. KEKHASAN
Kekhasan apa yang dimiliki oleh lembaga Wali Nanggroe dalam konteks pengelolaan kepemerintahan di Aceh?
Dalam keseluruhan isi MoU Helsinki yang telah disepakati, pihak GAM memahami  bahwa  Aceh  telah  memperoleh  kewenangan  membentuk  sistem tata  kepemerintahan  sendiri  (self  goverment) 4 . Namun  pemahaman  itu  dapat dianggap  sebagai  sepihak  karena  faktanya  pemerintah  RI  sebagai  pihak  yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang sebagai perwujudan dari MoU  Helsingki  juga  tidak  menyebutkan  Aceh  sebagai  wilayah  dengan  sistem kepemerintahan sendiri.
Jika dilihat dari keseluruhan isi MoU itu apalagi melihat pasal mengenai pembagian   kewenangan  sudah   jelas   disebutkan  bahwa  pemerintah  pusat hanya  memeiliki  enam  sektor  kewenangan  untuk  Aceh 5 ,  selebihnya  semuanya menjadi  kewenangan  pemerintah  Aceh.  Dalam  kewenangan  yang  luas  itulah kemudian  dapat  ditafsirkan  bahwa  Aceh  tidak  cukup  hanya  memiliki  sistem kepemimpinan kepemerintahan selevel gubernuran tetapi juga  harus memeiliki sistem kekepimpinan kepemerintahan yang lebih dari itu. Dalam hal ini adalah gagasan sistem kepemimpinana kepemerintahan Wali Nanggroe yang tidak hanya direduksi sebagai dan dalam kepemimpinan wilayah adat 6 .
Namun jika terminologi adat ditafsirkan dengan kandungan makna dalam konteks historis Aceh maka ia dapat bermakna politik. hal ini disebabkan karena terminologi adat dalam ungkapan hadih maja diletakkan dalam wilayah kewenangan poe teumeureuhom sebagai raja yang tentu memiliki otoritas kepemimpinan politik dan kepemerintahan.
4. Ternyata terminologi self  goverment tidak ditemui dalam MoU Helsinki.
5. Lihat MoU Helsinki point: 1.1.2.a.
6. Memang istilah adat di Aceh memeiliki konteks historis tersendiri yaitu ungkapan “adat bak poe teumereuhom, hukum bak syieh kuala, qanun bak putroe phang, reusam bak laksamana” .
Meskipun  dipahami  bahwa  zaman  terus  bergerak  dan  manusianya  pun terus  berganti  sehingga  pementasan  kehidupan  bukanlah  suatu  replikasi  total masa  lalu.  Tetapi  dapatkah  manusia  itu  hidup  sepi  dari  sejarahnya?  Yang  suka atau tidak telah terlanjur tertanam dalam setiap nafas kita.
Kemampuan  inovasi  dan  transformasi  adalah  anugrah  khas  manusia pemberian  Tuhan  sehingga  kehidupan  manusia  tidaklah  bersifat  statis  tetapi selalu akan berada dalam dialektika perubahan sosial. Disebut dialektika karena sebuah perubahan tidak hanya sebuah dialog tetapi dialog antara masa lalu, masa kini dan masa depan.

## C. KONTINUITAS IDENTITAS DAN PERJUANGAN ACEH?
Apakah  pengeksistensian  lembaga  Wali  Nanggroe  secara  formal merupakan  salah  satu  wujud  dari  kontinuitas  identitas  keacehan  sebagai  basis perjuangan bangsa Aceh?
Jika  kita  membaca  dinamika  dan  pola  kehidupan  Orang  Aceh  dalam realitas  kehidupan  sehari-hari  terutama  dalam  konteks political  everyday  life atau kita membaca literatur-literatur akademik dan komik maka jelas tergambar bahwa Orang Aceh adalah orang memiliki ketegasan (fanatik?) identitas baik personal maupun sosial, dari politik sampai agama.
Ketegasan  identitas  ini  dapat  dengan  cepat  ditransformasikan  menjadi instrumen  penegasan  jati  diri  dan  instrumen  perjuangan  politik. 7 Karena  itu dalam masa-masa kegalauan atau keterancaman kesadaran identitas telah dapat digunakan sebagai alat untuk menggerakkan massa.
Antara  fakta  sejarah  dengan  kesadaran  sejarah  kadang  kala  memang tidak  selalu  seiring  sejalan  di  mana  dalam  situasi  sosial  politik  yang  sedang mengalami  anomali  kesadaran  sejarah  menjadi  lebih  determinan  karena  dapat digunakan  sebagai  energi  politik.  Kesadaran  sejarah  adalah  salah  satu  dimensi pembentuk kesadaran identitas sosial politik yang dikonstruksi oleh suatu sistem kepemimpinan.  Dalam  logika  ini  sistem  kepemimpinan  pun  merupakan  suatu konstruksi sosial.
Kesadaran  dan  ketegasan  identitas  tidaklah  akan  menjadi  energi  sosial politik apa-apa jika tidak ditopang oleh suatu sistem kepemimpinan yang kuat. Bahkan bila sistem kepemimpinan itu hilang maka kesadaran dan identitas suatu keleompok  sosial  itu  pun  akan  ikut  hilang.  Sistem  kepemimpinan  akan  terus mereproduksi eksistensi identitas itu sesuai konteks sosial dan dinamika zaman.
Dialektika  antara  identitas  dan  kepemimpinan  akan  melahirkan  sintesa
7. Lihat M. Nazaruddin “Politik Identitas Perlawanan Aceh”. Disertasi UGM 2011. lihat Anthony Reid “Asal Mula Konflik Aceh”. Yayasan Obor Indonesia 2007. Lihat Ibrahim Alfian “Perang di Jalan Allah”. Pustaka Sinar Harapan 1984. lihat juga Denys Lombard “Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda”. KPG 2007
dinamika sosial dalam kontinuitas menuju peradaban baru bagi suatu komunitas manusia.  Dalam  konteks  ini  reproduksi  Wali  Nanggroe  dapat  saja  merupakan reproduksi  sejarah  perjuangan  bangsa  Aceh  dalam  konteks  yang  lain.  Hal  ini didasarkan pada argumentasi bahwa sistem perwalian kepemimpinan politik di Aceh hanya dikenal dalam masa ketidak mapanan kondisi politik. Jika logika ini diterima maka sistem perwalian yang masih dianggap perlu bagi Aceh itu harus didasarkan  pada  thesis  bahwa  Aceh  belum  stabil  secara  politik.  Kapan  situasi kepolitikan Aceh baru dianggap stabil? Ini merupakan satu teka-teki politik Aceh yang pelik.
Namun  di  sisi  lain  kedudukan  Wali  Nanggroe  yang  telah  disepakati antara  GAM  dan  RI  dalam  MoU  Helsingki  hanya  menyebut  dengan  singkat bahwa bahwa lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya. 8 Kalimat ini dapat menimbulkan ruang multitafsir. Salah satu tafsirannya adalah versi Pemerintah Pusat Jakarta yang sudah jelas tersurat sebagaimana  yang  tertera  pada  UUPA  no.  11  Tahun  2006  BAB  XII  pasal  96. Bahwa lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat dan bukan lembaga politik.
Di sisi lain sampai saat ini belum dapat kita saksikan bagaimana tafsiran MoU point 1.1.7 menurut versi GAM. Jika dilihat dari sisi komposisi kekuatan politik yang mengisi Parlemen Aceh maka Partai Aceh yang merupakan wujud lain   combatan GAM akan memiliki peluang yang besar untuk mempengaruhi dan  menentukan  keputusan  parlemen  tentang  keberadaan  Wali  Nanggroe tersebut meskipun rujukan utama Qanun Aceh yang mereka buat adalah UUPA.
Namun  karena  pihak  GAM  memiliki  komitmen  bahwa  mereka  telah menerima Aceh dalam NKRI maka tafsiran yang dapat memperkuat kewenangan lembaga  Wali  Nanggrie  tersebut  paling-paling  hanya  bagaimana  memadukan kelembagaan  Wali  Nanggroe  dalam  konteks  sistem  tata  kepemerintahan  Aceh yang menurut pihak GAM sedang dalam transisi menuju self  goverment .
Jadi mereka tidak mungkin misalnya menyebutkan bahwa salah satu tugas Lembaga Wali Nanggroe adalah mempersiapkan dan memberikan pendidikan dan kesadaran politik bagi rakyat Aceh dalam rangka menuju referendum misalnya. Karena hal tersebut akan memiliki kerentanan terhadap perdamaian sebagaimana yang telah disepakti dalamk MoU Helsinki 2005. Karena itu rumusan yang paling rasional  untuk  kelembagaan  Wali  Nanggroe  adalah  rumusan  yang  memiliki logika  sebagai  simbol  perdamaian  dan  pemersatu  Aceh  dalam  NKRI.  Di  sisi lain memang tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam politik juga akan muncul pembangkangan  politik  dari  kelompok-kelompok  yang  telah  melakukan split politik terhadap kondisi kepolitikan Aceh yang dominan dewasa ini. Rumusan ini didasarkan pada pemahaman bahwa ideologi tak pernah mati.

## D. SIMBOL   PERDAMAIAN   DAN   PEMERSATU   ACEH   DALAM NKRI?
Adagium; jika anda menginginkan perdamaian maka ada harus siap ber- perang, tidak berlaku di Aceh dewasa ini. Kenyatanya perdamaian di Aceh dica- pai melalui upaya perundingan (negosiasi) dan bukan penaklukan dengan pep- erangan.  Baik  GAM  maupun  RI  telah  menyadari  hal  ini  sehingga  yang  paling rasional bagi para pihak adalah melakukan sharing of  power bagi masing-masing pihak. Dengan demikian maka tercapailah perdamaian Aceh.
Wali Naggroe yang kemudian akan diformalkan adalah salah satu elemen dari pembagian otoritas tersebut. Formalisasi lembaga Wali Nanggroe tersebut dengan  demikian  juga  bermakna  sebagai  formalisasi  kewenangan  Wali  Nang- groe. Namun apakah logis bagi sebuah perdamaian politik jika salah satu pihak kemudian  hanya  memperoleh  kewenangan  dalam  upacara-apacara  adat  yang sempit?  Kemudian  juga  apakah  mungkin  jika  kewenangan  Lembaga  Wali  nag- groe hanya dibatasi pada pengertian adat yang sempit akan dapat berkontribusi bagi pemantapan perdamaian politik bagi Aceh dalam NKRI? Mari kita fikirkan sebelum semuanya menjadi terlambat!

## E. KESIMPULAN
Secara  kontempororer  rakyat  Aceh  pada  umumnya  mendengarkan  dan mengenal  terminologi  Wali  Nanggroe  adalah  sebagai  pemimpin  tertinggi  Ger- akan  Aceh  Merdeka  (GAM)  dalam  melawan  NKRI.  Artinya  popularitas  Wali Nanggroe  melekat  dengan  gerakan  perjuangan  atau  perlawanan.  Namun seka- rang ini terminologi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perdamaian Aceh dalam NKRI.
Redefinisi dan reorientasi ini dapat kita lihat bahwa konsepsi tentang Wali Naggroe adalah sebuah arena kontestasi politik identitas yang dapat saja bermak- na sebagai rosionalitas nilai dan atau rasionalitas instrumental yang disandarkan pada rasionalitas tradisional dalam perspektif  weberian bagi pihak-pihak tertentu sebagai political players . Wassalam

## Referensi
Ibrahim Alfian. Perang di Jalan Allah . Pustaka Sinar Harapan 1984.
Lombard, Denys. Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda ( 1607-1636 0. KPG. Jakarta. 2007
M. Nazaruddin. Politik Identitas Perlawanan Aceh ( Studi Reproduksi Indentitas Keacehan Oleh Elite GAM ). Disertasi UGM 2011.
Reid, Anthony. Asala Mula Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera hingga Akhir Kerajaan Aceh . Obor. Jakarta 2005.
Salinan Naskah MoU Helsinki 2005