## ALIH FUNGSI LAHAN RESAPAN AIR MENJADI PEMUKIMAN DI KAWASAN BANDUNG UTARA (STUDI KASUS KELURAHAN CIPAGERAN DAN KELURAHAN CITEUREUP)
Mafrihatul Khasanah 1) , Saeful Anwar Rahmatillah 1) , Budi Haryono 1) , Amelia Putri Nurhaliza 1) , Chairika Ananda Putri 1) , Noer Apptika Fujilestari 1)
1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

## Abstrak
Alih fungsi lahan resapan air menjadi pemukiman merupakan fenomena yang sering kali terjadi di suatu wilayah, seperti Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup di  Kawasan  Bandung  Utara.  Kawasan  Bandung  Utara  merupakan  suatu  wilayah yang dikembangkan sebagai kawasan lindung atau kawasan konservasi yang diatur dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  2  Tahun  2016  tentang Pedoman  Pengendalian  Kawasan  Resapan  Air  sebagai  Kawasan  Strategis  Provinsi Jawa Barat. Fenomena yang terjadi dilapangan adalah maraknya alih fungsi lahan resapan  air  menjadi  pemukiman  masyarakat  yang  tidak  mengikuti  prosedur perizinan mendirikan bangunan. Hal tersebut berdampak pada aspek sosial seperti menjadi  pusat  keramaian  maupun  aspek  lingkungan  seperti  banjir  maupun kekeringan,  sehingga  kawasan  resapan  air  tidak  berfungsi  secara  optimal.  Alih fungsi lahan resapan air menjadi pemukiman dapat dilihat melalui tiga aspek, yaitu kondisi hidrogeologi,  kondisi  morfologi,  serta  tata  guna  lahan.  Dalam  hal  ini peneliti  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dan  menerapkan  metode deskriptif  dalam  meneliti  bagaimana  alih  fungsi  lahan  resapan  air  menjadi pemukiman  di  Kawasan  Bandung  Utara  (Studi  Kasus  Kelurahan  Cipageran  dan Kelurahan Citeureup).
Kata Kunci : Alih fungsi lahan, Kualitatif, Kawasan resapan air.

## Abstract
The conversion of water catchment areas into settlements is a phenomenon that often occurs in an area, such as the Cipageran village and the Citeureup village in the North Bandung area. The North Bandung area is an area developed as a protected area or conservation area which is regulated in the West Java provincial regulation number 2 of 2016 concerning guidelines for controlling water catchment areas as a strategic area of  West  Java  province.  The  phenomenon  that  occurs  in  the  field  is  the  widespread conversion of water catchment lands into community settlements that do not follow the licensing procedures for constructing buildings. This has an impact on social aspects such  as  being  the  center  of  crowds  and  environmental  aspects  such  as  floods  and droughts so that water catchment areas do not function optimally. The conversion of water  catchment  land  into  settlements  can  be  seen  through  three  aspects,  namely hydrogeological conditions, morphological conditions, and land use. In  this case, the researcher  uses  qualitative  research  methods  and  applies  descriptive  methods  in examining how the conversion of water catchment land functions into settlements in the North Bandung area (case studies in Cipageran and Citeureup villages).
Keywords : land conversion, qualitative, water catchment area

## PENDAHULUAN
Peningkatan pembangunan sarana kehidupan di masyarakat memicu perubahan tata guna lahan yang mengakibatkan aliran permukaan (run-off) air hujan sedikit terserap oleh tanah. Pemanfaatan lahan yang seharusnya digunakan  sebagai  kawasan  resapan  air  dan  umumnya  sebagai  daerah konservasi  ruang  terbuka  hijau  berubah  fungsi  tata  guna  lahan  yang mempengaruhi  sistem  hidrologi  sehingga  dapat  menyebabkan  terjadinya banjir  di  musim  hujan  dan  kekeringan  di  musim  kemarau  (Irian,  2013). Pemerintah  melakukan  berbagai  upaya  guna  menyelesaikan  permasalahan tersebut  yaitu  dengan  dibuatkannya  kebijakan  mengenai  pengendalian pemanfaatan lahan yang tidak terkendali. Melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung  Utara  sebagai  kawasan  strategis  Provinsi  Jawa  Barat  disebutkan bahwa  Kawasan  Bandung  Utara  merupakan  kawasan  resapan  air  (Barat, 2016).  Sehingga  pengendalian  pemanfaatan  lahan  perlu  diarahkan  guna mempertahankan fungsi tata guna lahan di beberapa wilayah yang menjadi bagian dari Kawasan Bandung Utara sebagai kawasan lindung yang merujuk pada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032, bahwa Kawasan Bandung Utara termasuk dalam kawasan lindung (Cimahi, 2013).
Berdasarkan  laman  berita  online  ((JEN),  2020)  mengatakan  bahwa untuk  itu  diperlukan  upaya  untuk  menangani  kegiatan  pembangunan  di kawasan  resapan  air  agar  perkembangan  lahan  terbangun  dapat  dibatasi, dan  lahan-lahan  resapan  air  (hutan  dan  pertanian)  dapat  dipertahankan keberadaannya demi terjaganya kelestarian kawasan resapan air.
Namun,  yang  terjadi  adalah  kawasan  resapan  air  di  wilayah  Kota Cimahi beralih fungsi menjadi daerah permukiman, khususnya di Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup Kota Cimahi. Alih fungsi lahan resapan air menjadi pemukiman menyebabkan beberapa permasalahan diantaranya: 1)  Aspek  sosial  yang  lebih  berkembang  dan  menjadi  pusat  keramaian berakibat  pada  demografi,  seperti  padatnya  Kelurahan  Cipageran  dan Kelurahan  Citeureup;  2)  Aspek  lingkungan  adalah  berkurangnya  lahan
resapan  air  dan  hutan  lindung  berakibat  pada  terjadinya  banjir  di  daerah bawah wilayah Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup.
Berkaitan  dengan  penelitian  ini,  untuk  membantu  peneliti  dalam membahas  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  peneliti  menarik  inti permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah, yaitu bagaimana alih  fungsi  lahan  resapan  air  menjadi  pemukiman  di  Kawasan  Bandung Utara  (studi  kasus  Kelurahan  Cipageran  dan  Kelurahan  Citeureup)?. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  agar  dapat  mengetahui  bagaimana alih  fungsi  lahan  resapan  air  menjadi  daerah  pemukiman  di  Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup Kota Cimahi.
Adapun  landasan  teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu terkait  dengan  Kawasan  Resapan  Air.  Daerah  resapan  air  adalah  daerah tempat meresapnya air hujan ke dalam tanah yang selanjutnya menjadi air tanah  (Amarrohman,  et  al.,  2016).  Dengan  tujuan  utama  dari  penentuan daerah  resapan  air  ini  yaitu  agar  aliran  dasar  dalam  tanah  dapat  optimal, tingkat peresapan ini tergantung pada curah hujan, tipe tanah dan batuan, kemiringan tanah, tipe penggunaan lahan dan vegetasi (Mantiri & Dilapanga, 2020). Parameternya antara lain jenis tanah, penggunaan lahan, kemiringan lereng dan curah hujan (Amarrohman, et al., 2016). Untuk keperluan praktis aspek-aspek  yang  harus  diperhatikan  dalam  menentukan  daerah  resapan air, seperti:
1. Kondisi  hidrogeologi  yang  serasi,  meliputi,  arah  aliran  air  tanah, adanya lapisan pembawa air, kondisi tanah penutup, curah hujan.
2. Kondisi  morfologi/  medan/topografi,  semakin  tinggi  dan  datar  lahan semakin baik sebagai daerah resapan air.
3. Tata guna lahan, lahan yang tertutup tumbuhan lebih baik
Terdapat  beberapa  faktor  yang  berpengaruh  terhadap  penentuan daerah resapan air, yaitu penggunaan lahan, curah hujan, kemiringan lahan dan  tekstur  tanah  (Hardiman  &  Aryanto,  2017).  Daerah  resapan  air  juga berfungsi untuk menampung air hujan yang turun di daerah tersebut. Secara tidak  langsung  daerah  resapan  air  memegang  peran  penting  sebagai
pengendali banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau (Irfan, et al., 2017).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau kelompok orang di anggap berasal dari masalah sosial  atau  kemanusiaan  (Creswell,  2017).  Peneliti  menggunakan  sumber data sekunder dan data primer dengan objek dalam penelitian ini adalah alih fungsi  lahan  resapan  air  menjadi  pemukiman  di  Kawasan  Bandung  Utara khususnya  di  Kelurahan  Cipageran  dan  Kelurahan  Citeureup.  Peneliti memilih  Kelurahan  Cipageran  dan  Kelurahan  Citeureup  sebagai  objek penelitian karena adanya fenomena yang layak untuk diteliti yaitu maraknya alih fungsi lahan resapan air menjadi pemukiman.
Adapun tahapan penelitian yang digunakan untuk mendapatkan dan menganalisis data atau informasi dilakukan dengan kegiatan, antara lain:
a. Survei lokasi
Kegiatan  ini  merupakan  awal  dari  proses  pengambilan  informasi dan  interaksi  kepada  beberapa  informan  untuk  dilakukan wawancara  dengan  menyiapkan  bahan-bahan  yang  diperlukan seperti surat izin penelitian serta instrument penelitian
b. Pelaksanaan wawancara
Kegiatan  ini  dilakukan  dengan  beberapa  pihak  sebagai  informan wawancara  yang  terdiri  dari  Lurah  Cipageran,  Lurah  Citeureup, Masyarakat Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup, Dinas Lingkungan  Hidup  Kota  Cimahi,  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Kawasan  Pemukiman  Kota  Cimahi, Dinas  Perumahan  Umum  dan Penataan Ruang Kota Cimahi. Adapun wawancara dilakukan pada bulan Agustus dan untuk waktu serta tempat menyesuaikan.
c. Pengumpulan data dan pengolahan data
Setelah  data  yang  dihasilkan  dari  hasil  observasi  dan  wawancara kemudian  dilakukan  pengolahan  data  yang  akan  digunakan  pada tahap analisis.
d. Analisis
Pada tahap ini dilakukan analisa dari hasil pengelolaan data yang dituangkan dalam pembahasan sebagai bahan analisis lebih lanjut guna  mendapatkan  pemecahan  masalah  yang  diharapkan  dapat memberikan  pemahaman  lebih  bagaimana  pentingnya  lahan resapan air.
e. Kesimpulan
Pada  tahap  ini,  peneliti  kemudian  menarik  kesimpulan  terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data.

## PEMBAHASAN

## A. ALIH FUNGSI LAHAN RESAPAN AIR MENJADI KAWASAN PERMUKIMAN
1. Hidrogeologi
Dalam menentukan kawasan resapan air perlu memperhatikan aspek  hidrogeologi  yang  menjelaskan  tentang  aliar  air  tanah.  lapisan pembawa air, kondisi tanah penutup dan curah hujan.

## Gambar 1 Zona Pemanfaatan Air Tanah di Kota
Rawa n
Berdasarkan data di atas diketahui bahwa zona pemanfaatan air tanah  aman  pada  akuifer  50-150  m  memiliki  cakupan  yang  besar dengan luas 1.516,37 Ha dan diperuntukkan sebagai zona resapan air yang  berada  di  bagian  utara  Kota  Cimahi  atau  yang  sering  disebut sebagai Kawasan Bandung Utara. Tetapi berdasarkan hasil observasi ke  lapangan  saat  ini  sudah  maraknya  alih  fungsi  lahan  resapan  air menjadi pemukiman yang tidak sesuai dengan prosedur perizinan yang ada.

## 2. Morfologi
Kondisi  morfologi  di  Kelurahan  Cipageran  dan  Kelurahan Citeureup  dapat  dilihat  dari  topografi  wilayah  Kota  Cimahi  yang merupakan sebuah cekungan. Kelurahan Cipageran merupakan daerah tertinggi  dengan  kemiringan  lereng  mencapai  1.040  mdpl.  Adapun kondisi topografi dan kemiringan lahan Kota Cimahi, sebagai berikut:
Tabel 2.1 Luas Wilayah berdasarkan Kemiringan Lereng di Kota Cimahi
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2022
Dari  data  tersebut  dapat  dinilai  bahwa,  wilayah  dengan kemiringan  lereng  yang  tinggi  akan  banyak  menyerap  air  sehingga tidak  langsung  terbuang  ke  daerah  bawah.  Namun,  dilihat  dari pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan  daerah  dengan  kemiringan  lereng  yang  tinggi  semakin beralih fungsi menjadi pemukiman.
Gambar 2 Trend Kepadatan Penduduk Tahun 2017-2019
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2022
Berdasarkan  hasil  dari  data  diatas  menjelaskan  bahwa  dilihat dari aspek morfologi yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk merupakan faktor pemicu adanya perubahan lahan atau pertambahan kebutuhan  lahan  di  Kelurahan  Cipageran  dan  Kelurahan  Citeureup sehingga  terjadinya  alih  fungsi  lahan  yang  berdampak  pada  kondisi morfologi di wilayah tersebut.

## 3. Tata Guna Lahan
Konsep dasar dari tata guna lahan suatu wilayah secara umum tertuang di dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) sebagai wujud dari  pola  tata  guna  lahan  seperti  persediaan  tanah,  peruntukan  di suatu  wilayah,  dan  penggunaan  lahan.  Pengembangan  pola  ruang dalam tata guna lahan di Kawasan Bandung Utara (KBU) terdapat dua kebijakan  dan  strategi  yaitu  pengembangan  kawasan  lindung  dan pengembangan  kawasan  budidaya.  Hal  tersebut  diperjelas  dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman  Pengendalian  Kawasan  Bandung  Utara  sebagai  Kawasan Strategis  Provinsi  Jawa  Barat,  bahwa  pola  ruang  KBU  meliputi Kawasan  Lindung  dan  Kawasan  Budidaya  yang  mana  di  Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup merupakan kawasan resapan air. Di  Kelurahan  Cipageran  dan  Kelurahan  Citeureup  sendiri  masih memiliki banyak lahan terbuka hijau, yaitu RW 11, RW 12, RW 17, RW
21  (Kelurahan  Cipageran),  dan  RW  5,  RW  9,  RW  10,  RW  11,  RW  12 (Kelurahan  Citeureup).  Adapun  peta  pola  ruang  Kota  Cimahi berdasarkan RTRW Kota Cimahi 2012-2032, yaitu:

## Gambar 3 Pola Ruang Kota Cimahi
Sumber: DPUPR Kota Cimahi, 2022
Rencana  tata  ruang  yang  merupakan  wujud  dari  Pola  ruang Kelurahan  Cipageran  dan  Kelurahan  Citeureup  harus  diintegrasikan kepada  rencana  tata  ruang  kabupaten/kota  dengan  pembangunan Kawasan  Bandung  Utara  (KBU)  mengacu  kepada  Peraturan  Daerah
Kota  Cimahi  Nomor  4  Tahun  2013  sebagai  kebijakan  dan  strategi pengembangan  wilayah  dengan  menyeimbangkan  antara  kawasan resapan  air  dan  perkembangan  pemukiman.  Hal  tersebut  diperlukan adanya Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang telah dijelaskan dalam Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  2  Tahun  2016  bahwa terdapat  ketentuan  berupa  70%  (lahan  resapan  air)  dan  30%  (KDB). Dalam  pelaksanaannya,  pembangunan  pemukiman  di  Kawasan Bandung Utara (KBU) terutama di Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup  belum  berjalan  dengan  baik  sesuai  ketentuan  peraturan daerah provinsi, hal ini dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terkait dengan perizinan mendirikan bangunan (IMB).
Gambar 4 Trend Luas Pemukiman Kota Cimahi Tahun 2012-2019

## Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2022
Data  tersebut  menunjukan  bahwa  di  Kota  Cimahi  setiap tahunnya mengalami peningkatan luas lahan pemukiman. Kelurahan Cipageran  dan  Kelurahan  Citeureup  bagian  utara  telah  terjadi  alih fungsi  lahan  resapan  air  menjadi  pemukiman.  Faktor  yang mempengaruhi  alih  fungsi  lahan  resapan  air  menjadi  pemukiman  di Kelurahan  Cipageran  dan  Kelurahan  Citeureup  disebabkan  karena adanya pertumbuhan ekonomi, serta perkembangan dan pertumbuhan jumlah penduduk yang berdampak pada kondisi sosial maupun  kondisi  lingkungan,  seperti  kejadian  bencana  (banjir), kerusakan lahan kering hingga kekurangan air bersih.
Pemerintah  Kota  Cimahi  melakukan  upaya  pengendalian  dan pengawasan  terhadap  adanya  alih  fungsi  lahan  resapan  air  menjadi pemukiman berupa mekanisme perizinan dengan melibatkan beberapa aktor  seperti  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH),  Dinas  Perumahan  dan Kawasan  Pemukiman  (DPKP),  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang (DPUPR), serta kelurahan setempat. Izin mendirikan bangunan tidak lagi merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 melainkan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 21  Tahun  2021  tentang  Penataan  Ruang  (JDIH.BPK,  2021).  Dalam peraturan  tersebut  dijelaskan  bahwa  pemberian  izin  mendirikan bangunan  Kembali  kepada  peratura  yang  ada  di  Kabupaten/Kota dengan  tetap  berpedoman  pada  Peraturan  Daerah  Provinsi,  seperti optimalisasi  ketentuan  KDB,  pembuatan  sumur  resapan,  serta menyediakan  RTH  sebagai  upaya  mengoptimalkan  kawasan  resapan air di KBU.
Implementasi dari pengendalian dan pengawasan oleh Pemerintah  dilakukan  untuk  mengetahui  pembangunan  pemukiman yang  ada  di  Kelurahan  Cipageran  dan  Kelurahan  Citeureup.  Adapun bentuk  sanki  yang  diberikan  yaitu  dengan  menyediakan  RTH  abadi yang  kemudian  diserahkan  kepada  Pemerintah  Kota,  sehingga  dapat digunakan sebagai Pengendalian alih fungsi lahan resapan air menjadi pemukiman.

## KESIMPULAN
Berdasarkan dari hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Melihat dari aspek hidrogeologi, kemampuan kawasan meresapkan air  hujan  di  lokasi  penelitan  berbeda-beda  pontensinya.  Idealnya potensi permukiman berada pada lokasi yang memiliki kemampuan resapan  air  yang  rendah.  Namun  fakta  yang  terjadi  di  lokasi penelitian  maraknya  lahan  resapan  air  yang  teralihfungsikan. Sehingga  perlu  ada  arahan  atau  upaya  untuk  mengakomodir seluruh potensi tersebut agar tetap mengoptimalkan fungsi resapan air.
2. Pada  aspek  morfologi  secara  umum  di  Kota  Cimahi  merupakan daerah  dataran,  hanya  ada  satu  kelurahan  yang  topografinya memiliki daerah perbukitan yaitu Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi  Utara.  Namun  fakta  yang  terjadi  di  lokasi  penelitian terdapat  wilayah  yang  kesulitan  mendapatkan  air,  padahal  posisi kawasan  tersebut  berada  di  dataran  tinggi  yang  pada  umumnya posisi tersebut baik untuk lahan resapan. Sehingga perlu adanya pengkajian dan perhatian dari pemerintah akan fenomena tersebut.
3. Dilihat  dari  aspek  tata  guna  lahan  di  Kota  Cimahi  sangat  minim sekali  akan  RTH  yang  disebabkan  oleh  pertumbuhan  penduduk dan  penambahan  luas  lahan  terbangun  sebagai  pendukungnya. Hal  tersebut  yang  menjadi  pendorong  rentan  nya  suatu  wilayah terjadi bencana. Lahan-Lahan kosong yang sebelumnya berfungsi sebagai daerah resapan air otomatis berkurang karena dialihfungsikan  menjadi  bangunan  yang  kedap  air,  sehingga mempengaruhi air larian dan peresapan air ke dalam tanah.
Berdasarkan  ketiga  aspek  tersebut  dapat  di  peroleh  tiga  point  utama yang melatarbelakangi terjadinya alih fungsi lahan di lokasi penelitian, yaitu:
a. Faktor  Demografi,  Faktor  pendorong  berupa  pertumbuhan penduduk akan diiringi pula dengan perubahan lahan atas dasar kebutuhan.
b. Rendahnya kesadaran masyarakat, masih banyak masyarakat yang tidak  peduli  akan  prosedur  perizininan  dalam  mendirikan bangungan khususnya di kawasan bandung utara. Sehingga resiko akan terjadinya bencana semakin tinggi.
c. Minimnya  peran  pemerintah,  berdasarkan  informan  di  lokasi penelitian saat ini pemerintah jarang sekali melakukan pengawasan  dan  pengendalian  terhadap  masyarakat  yang sembarangan  mendirikan  bangunan,  walaupun  dari  pihak pemerintah sendiri selalu melakukan pengawasan setiap minggunya.

## DAFTAR PUSTAKA
(JEN),  J.  E.  N.,  2020. Kawasan  Resapan  Air  di  Kota  Cimahi  Tergerus  Alih
Fungsi Lahan Perumahan Elit. [Online]
Available at: https://jabarekspres.com/berita/2020/10/15/kawasan- resapan-air-di-kota-cimahi-tergerus-alih-fungsi-lahan-perumahan- elit/
Amarrohman, F. J., Prasetyo, Y. & Gunawan, S. A., 2016. STUDI PENENTUAN KAWASAN RESAPAN AIR PADA WILAYAH DAS BANJIR KANAL JAWA TIMUR. Jurnal Geodesi Undip, 5(2), pp. 1-11.
Barat, P. D. P. J., 2016. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat. [Online] Available at:
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/175866/perda-prov-jawa- barat-no-2-tahun-2016 [Accessed 29 Maret 2022].
Cimahi, P. K., 2013. Perda Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Cimahi  Tahun  2012-2032. [Online] Available at: https://cimahikota.go.id/dokumen/tata-ruang [Accessed 29 Maret 2022].
Creswell,  J.  W.,  2017. RESEARCH  DESIGN  Pendekatan  Metode  Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Hardiman,  G.  &  Aryanto,  D.  E.,  2017.  ajian  Multi  Varian  Faktor  yang Berpengaruh  terhadap  Infiltrasi  Air  Tanah  sebagai  Dasar  Penentuan Daerah  Potensial  Resapan  Air  Tanah. Proceeding  Biology  Education Conference, 14(1), pp. 252-257.
Irfan,  M.,  Bachtiar,  B.,  Arsyad,  U.  &  Wahyuni,  2017.  Identifikasi  Daerah Resapan Air di Sub Daerah Aliran Sungai Malino Hulu Daerah Aliran Sungai  Jeneberang  Kabupaten  Gowa. Jurnal  Hutan  dan  Masyarakat, 9(2), pp. 1-12.
Irian,  K.,  2013.  PERENCANAAN  SUMUR  RESAPAN  AIR  HUJAN  UNTUK KONSERVASI AIR TANAH DI DAERAH PERMUKIMAN. Inersia, 5(1), pp. 9-21.
JDIH.BPK,  2021. Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2021  tentang
Penataan Ruang. [Online]
Available  at:  https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161851/pp- no-21-tahun-2021 [Accessed 23 September 2022].
Mantiri, J. & Dilapanga, A. R., 2020. PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM)  PENATAAN  RUANG  KAWASAN  RESAPAN  AIR  DI  KELURAHAN TOUNSARU KECAMATAN TONDANO SELATAN
KABUPATEN
MINAHASA. Jurnal ABDIMAS, 13(1), pp. 1-16.