## MENAKAR IDEALITAS LAPANGAN PUPUTAN SEBAGAI RUANG PUBLIK MASYARAKAT KOTA DENPASAR

## Wahyu Budi Nugroho & Gede Kamajaya
Program Studi Sosiologi, Universitas Udayana wahyubudinug@yahoo.com& kamajaya_1965@yahoo.com

## Pendahuluan
Keberadaan ruang publik dalam kehidupan masyarakat tradisional maupun modern sangatlah penting. Dalam masyarakat tradisional misalkan, bentuk-bentuk ruang publik yang sangat spesifik seperti balai desa, pendopo, cakruk, atau teras rumah kepala desa berfungsi sebagai tempat menghelat diskusi guna memecahkan berbagai persoalan yang ada, atau sekadar menjadi tempat bertegur sapa dan saling beramah-tamah antarwarga. Dalam wujudnya yang lebih luas seperti lapangan atau alun-alun, ruang publik masyarakat tradisional berfungsi sebagai tempat menghelat berbagai macam ritual kemasyarakatan; dari yang bernuansa agamis, politis, hingga hiburan semata. 1 Dalam hal ini, sejarah kemunculan bentuk-bentuk ruang publik antara masyarakat tradisional dengan modern tak dapat disamakan.
Dalam masyarakat tradisional, kemunculan ruang publik begitu dijiwai oleh nilai-nilai kearifan lokal, terutama corak organisasi sosial yang bersifat guyub. Inilah mengapa, wujud arsitektur tradisional selalu berhasil merepresentasikan karakter masyarakat terkait. Dengan kata lain, ruang publik yang muncul lebih disebabkan oleh nilai-nilai immaterial yang kemudian termanifestasikan secara material lewat bentuk-bentuk arsitektur atau bangunan. Sebaliknya dalam masyarakat modern perkotaan, ruang-ruang publik yang lahir lebih disebabkan oleh “respon” atas produksi ruang sosial yang begitu mendewakan efisiensi dan efektivitas—sebagaimana karakter utama yang dibawa modernisasi(Lafebvre, 1991). Tercatat, bentuk respon kemunculan ruang publik perkotaan masyarakat Barat paling  awal adalah salon dan kedai-kedai kopi sebagai sarana berdiskusi dan bertukar pikiran

## ABSTRACT
This research discusses public space in Denpasar, Bali, focusing on Lapangan  Puputan. Theoretically, public space has three functions, namely recreational, social interaction and political aspect. Using Habermas's theory on public space, this article found LapanganPuputan fulfils three functions of public space. Yet, there is a lack of society's understanding on the function of public space, in which the space is functioned more for economic activity. They also refuse if LapanganPuputan is used for political activity.

## KEYWORDS”
Public Space;
Public Space Function; Perception on
Public Space
antarwarganya dikarenakan ketiadaan ruang lain yang dapat mengakomodasi, di sisi lain, hal ini turut disebabkan oleh tekanan kondisi politik kala itu yang tak memungkinkan dihelatnya diskusi-diskusi bertema subversif di ruang terbuka(Adian, 2001; Habermas, 1991).
Pada perkembangannya, di mana kondisi politik telah stabil dan hak-hak masyarakat mulai diperhatikan, penataan ulang tata ruang kota pun mulai serius diperhatikan. Kantong- kantong industri yang mulanya menjadi identitas utama wilayah perkotaan, dipindah ke daerah pinggiran. Wilayah kota sekedar diperuntukkan bagi kantor-kantor pemerintahan, aktivitas bisnis sektor jasa dan konsumsi (industri ekonomi-informasi), serta pemukiman penduduk. Hal yang tak kalah penting adalah mulai diperhitungkannya pembuatan ruang publik seperti taman kota, daerah hijau, lapangan, atau alun-alun sehingga masyarakat kota “dapat bernafas”(Johnson, 2006). Di kota-kota tanah air sendiri, proses perkembangan ruang publik memiripkan tahapannya dengan perkembangan ruang publik di kota-kota  negara maju—sebagai respon produksi ruang sosial modern, hanya saja dalam rentang waktu yang jauh berbeda.
Lebih jauh, ruang publik atau public sphere memiliki berbagai fungsi, dari fungsi yang bersifat remeh-temeh yakni hiburan, fungsi interaktif sebagai sarana komunikasi antarwarga, hingga fungsi yang sangat urgen dan politis, yakni tempat mewujudkan lahirnya “masyarakat sipil” sebagai pengawas pemerintah baik di tingkat pusat maupun lokal(Goode, 2005). Dalam fungsinya yang bersifat hiburan, ruang publik dapat menjadi tempat untuk melepas penat dan menghilangkan “ampas-ampas kotoran” dalam pikiran. Hal ini sebagaimana sejarah sosiologis ruang publik yang mulanya adalah kafe-kafe maupun salon di Inggris, Jerman, dan Perancis pada abad 17-18. Di tempat itu pula masyarakat dari berbagai lapisan sosial bertemu dan mendiskusikan karya sastra, musik, ataupun hal-hal yang tengah menjadi perhatian bersama; inilah fungsi interaktif ruang publik. Secara politis, beragam diskusi ringan tersebut kerapkali berekses pada pembicaraan seputar situasi politik yang sedang terjadi. Di sinilah ruang publik menempati fungsinya yang lebih serius, yakni sebagai “bidan” lahirnya masyarakat sipil yang diposisikan sebagai “pengawas negara”.
Akan tetapi, dalam upayanya menjadi ruang publik yang ideal, ruang publik perkotaan saat ini umumnya dihadapkan pada beberapa persoalan, seperti; terbatasnya ruang yang tersedia, tidak sterilnya ruang publik dari kooptasi korporasi ( branding ), bercampurnya ruang publik dengan ruang privat, serta kurang mendukungnya kondisi ruang publik bagi aktivitas  kreatif kolektif, atau arsitektur ruang publik yang sengaja dibuat untuk membatasi aktivitas politis—yang sebetulnya tak lagi dapat dikatakan sebagai ruang publik. Lebih jauh,
penelitian ini berupaya menakar idealitas Lapangan Puputan sebagai ruang publik masyarakat kota Denpasar, atau dengan kata lain, mengkaji telah terpenuhi belumnya Lapangan Puputan sebagai ruang publik yang ideal berdasarkan prinsip-prinsip ruang publik yang ada, yakni keberadaannya sebagai fungsi hiburan, interaksi, dan politik.

## Ruang Publik sebagai Kaca Mata Teoritik
Penelitian tentang ruang publik sebelumnya pernah dilakukan oleh Eva Etiningsih di tahun 2016 dengan judul, Fungsi Taman Kota sebagai Ruang Publik: Studi di Taman Merdeka Kota Metro . Kemudian, Zuhdan Ari Sandi di tahun 2015 melakukan penelitian dengan judul, Evaluasi Kesesuaian Pemanfaatan Area Ruang Publik RT/RW di Kota Tegal . Selanjutnya, penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Achmad Mukafi tahun 2013 berjudul, Tingkat Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Kudus . Kemudian, di tahun 2011 Hanik Mardhiyah membuat penelitian dengan judul, Ngarsopuro sebagai Ruang Publik .
Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Persamaan penelitian penulis dengan berbagai penelitian sebelumnya adalah sama-sama menjadikan ruang publik sebagai fokus penelitian. Sementara perbedaan penelitian penulis dengan beberapa penelitian sebelumnya, antara lain; perbedaan jenis ruang publik yang dijadikan fokus penelitian, Eva Etiningsih (2016) misalnya, menjadikan ruang publik taman kota sebagai obyek penelitian, kemudian Hanik Mardhiyah (2011) menjadikan Ngarsopuro, yakni daerah kota tua di Solo sebagai fokus penelitian.
Adapun perbedaan dengan penelitian lainnya ditemui dalam fokus penelitian penulis yang mengangkat dimensi hiburan, interaksi, dan politik dari ruang publik. Hal ini berbeda dengan penelitian Zuhdan Ari Sandi (2015) yang berfokus pada kesesuaian alokasi ruang publik di kota Tegal dengan mengacu pada blueprint perencanaan pembanguan ruang publik sebelumnya. Perbedaan penelitian selanjutnya ditemui pada penelitian Achmad Mukafi (2013) yang berfokus pada pengadaan ruang terbuka hijau di kota Kudus.
Untuk menarasaikan temuan kami, maka penelitian ini menggunakan teori ruang publik dari ilmuwan sosial asal Jerman, Jurgen Habermas. Habermas merupakan salah seorang pemikir Mazhab Frankfurt ( Frankfurt Schule ), sebuah aliran pemikiran yang aktif menelurkan teori-teori kritik dan sering pula disebut sebagai “aliran kritis”. Menurut Habermas dalam The Structural Transformation of Public Sphere (1991), sejarah sosiologis ruang publik telah dimulai sejak abad 17-18 di Inggris, Jerman, dan Perancis. Kala itu, ruang
publik menemui wujudnya sebagai salon dan kafe-kafe di perkotaan. Tempat-tempat tersebut dijadikan warga kota untuk melepas penat setelah seharian bekerja dan membincang berbagai hal, dari yang bersifat remeh-temeh hingga serius seperti persoalan politik. Dengan demikian, ruang publik dalam perspektif Habermas memuat tiga dimensi, antara lain: rekreasi, interaksi, dan politik.
Lebih jauh, bagiHabermas (1991)  ruang publik adalah ruang yang bersifat egaliter, berbagai kelas sosial melebur di dalamnya, tidak terdapat pihak dominan maupun dormant di dalamnya: semuanya hadir sebagai ‘publik’. Prinsip egaliter ruang publik ini dijelaskan melalui paradigma komunikasi Habermas, yakni sebentuk interaksi yang bersifat dua arah dan dialogis, bukannya interaksi berparadigma kerja yang mengandaikan adanya subyek dan obyek di dalamnya (Johnson, 2006). Tegas dan jelasnya, ruang publik adalah ruang yang diperuntukkan bagi seluruh warga kota tanpa terkecuali.
Namun demikian patut disayangkan, memasuki abad ke-20 ruang  publik sedikit- banyak mulai terdistorsi. Bagi Habermas (1991) hal ini disebabkan oleh kian menguatnya kontrol negara dan korporasi bisnis. Kontrol negara yang kuat menyebabkan masyarakat sekadar menjadi penonton “pertunjukan politik” atau “administrasi politik”, sedangkan cengkraman dunia bisnis yang kuat kerapkali menjadikan ruang publik sebagai media pemasaran beragam komoditas yang diproduksinya, terutama produk-produk konsumtif (Johnson, 2006). Bagi Habermas (dalam Goode, 2005), hal ini dapat diatasi dengan rational communicative action atau “tindakan rasional komunikatif”, yakni suatu perluasan komunikasi yang bebas dari tekanan, kepentingan pihak ketiga, serta distorsi. Melalui hal tersebutlah ruang publik yang ideal bagi warga kota dapat tercipta.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-eksplanatif. Penelitian dilakukan selama kurang-lebih delapan bulan, yakni antara bulan Maret hingga Oktober 2017. Pada tahapan pertama penelitian, dilakukan observasi dan dokumentasi terhadap Lapangan Puputan. Tahapan ini sekaligus menjadi sarana peneliti untuk mengetahui situasi dan kondisi Lapangan Puputan, yakni lewat keterlibatan langsung peneliti dalam beragam aktivitas keseharian yang terdapat di Lapangan Puputan. Pada tahapan kedua, dilakukan wawancara terhadap sepuluh informan yang tengah beraktivitas di Lapangan Puputan, juga dengan salah seorang pengelola (petugas) Lapangan Puputan. Di tahapan ketiga, yakni setelah berbagai persepsi warga kota Denpasar mengenai Lapangan Puputan terkoleksi, dilakukan analisis apakah Lapangan Puputan telah memenuhi prinsip-prinsip ruang publik yang ideal ataukah belum. Pada tahapan keempat (terakhir), dilakukan
penarikan kesimpulan berikut disusun rekomendasi terkait keberadaan Lapangan Puputan sebagai ruang publik masyarakat kota Denpasar.

## Antusiasme Masyarakat terhadap Lapangan Puputan
Dapat dipastikan, intensitas masyarakat Denpasar mengunjungi Lapangan Puputan berbeda-beda. Melalui wawancara dengan sepuluh informan, tiga di antaranya mengatakan mengunjungi Lapangan Puputan tiga hingga empat kali dalam seminggu. Kemudian tiga informan lainnya mengunjungi Lapangan Puputan setiap minggu. Selanjutnya, satu orang informan mengatakan mengunjungi Lapangan Puputan sekali dalam sebulan, ada juga dua informan yang mengatakan dua kali dalam sebulan. Hal yang cukup mengejutkan adalah informan Nyoman Merta (50) yang mengatakan hampir setiap hari mengunjungi Lapangan Puputan.
Hal di atas kiranya menunjukkan betapa Lapangan Puputan masih menjadi pilihan warga  Denpasar untuk mengisi waktu luangnya, atau dengan kata lain, masih ada hal yang menarik minat mereka untuk tetap mengunjungi Lapangan Puputan. Bagaimana tidak, dari sepuluh informan yang dipilih secara acak, setiap informan setidaknya mengunjungi Lapangan  Puputan satu kali dalam satu bulan. Di satu sisi, masih terjaganya minat masyarakat perkotaan terhadap ruang publik perkotaan menunjukkan betapa pusat-pusat perbelanjaan modern seperti mall yang merepresentasi kultur konsumerisme masyarakat modern tak selalu menjadi pilihan utama masyarakat guna menghabiskan waktu luangnya, atau setidaknya turut ditempatkan sebagai “alternatif” layaknya ruang-ruang publik.
Terdapat beragam aktivitas warga di Lapangan Puputan, dari sekedar duduk-duduk, nongkrong , beristirahat, berolahraga, hingga menghabiskan waktu bersama keluarga. Bagi informan yang belum berkeluarga seperti Surya Widodo (23), ia biasa menjadikan Lapangan Puputan sebagai tempat temu janji bersama teman-temannya. Lebih jauh ia mengatakan memilih Lapangan Puputan karena tak seramai Taman Kota Lumintang dan Lapangan Renon. Kemudian bagi informan yang berusia 29 tahun ke atas, biasa menjadikan Lapangan Puputan sebagai tempat berolahraga seperti jalan-jalan atau joging, meskipun tak sedikit pula mereka yang berusia 20-an awal turut menjadikan tempat ini untuk aktivitas serupa. Andin (29) misalkan, mengatakan jika Lapangan Puputan lebih sesuai untuk dijadikan tempat joging ketimbang Lapangan Renon. “Lapangan Renon terlalu besar, kalau Puputan kecil dan bisa dihitung putarannya,” ungkapnya.
Gambar 1. Aktivitas masyarakat di Lapangan Puputan (dok. pribadi).
Di samping sebagai tempat untuk berolahraga, bagi mereka yang sudah berkeluarga, Lapangan Puputan juga dijadikan tempat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Nyoman Merta (50), Puspa (30), serta Khoirudin (38). Lebih jauh, Puspa mengatakan bahwa selain menemani anak bermain, ia juga suka menonton acara-acara yang terdapat di Lapangan Puputan, semisal games , dan lain sebagainya. Dapatlah ditilik, Lapangan Puputan dapat menjadi tempat yang murah untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Hal ini patut diapresiasi mengingat dewasa ini nyaris tak ada tempat hiburan yang betul-betul gratis atau sama sekali tak mengeluarkan biaya.  Apabila kita menilik sarana hiburan masyarakat perkotaan pada umumnya, maka pikiran kita akan segera tertuju pada pusat perbelanjaan modern, bioskop, warung-warung kuliner, berbagai wahana permainan, dan lain sebagainya; di mana kesemuanya memerlukan biaya untuk mengaksesnya.
Alasan cukup berbeda dikemukakan oleh Anton (31) yang mengatakan mengunjungi Lapangan Puputan untuk beristirahat kerja. Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa Anton tak memilih tempat lain untuk menghabiskan waktu istirahat kerja, salah satu alasannya karena Lapangan Puputan sangat murah. Di sisi lain, aktivitas rehat yang dilakukan Anton menunjukkan fungsi ruang publik sebagaimana diutarakan Jurgen Habermas, yakni sebagai sarana untuk mengeluarkan ampas-ampas dalam pikiran, menghilangkan kepenatan, serta sarana rekreasi yang bersifat cuma-cuma. Lebih jauh, berbagai aktivitas yang dilakukan beragam level usia warga Denpasar di Lapangan Puputan kiranya menunjukkan bagaimana tempat ini ramah untuk segala usia.
Bagi mayoritas informan, fasilitas yang terdapat di Lapangan Puputan sudah cukup baik. Sebagaimana diutarakan Wayan Sudana (50) dan I Nyoman Merta (50), “Fasilitas Lapangan Puputan sekarang lebih bagus dari yang dulu”; “Dulu tidak ada toilet, sekarang sudah ada.” Perlu dicatat, terdapat beberapa fasilitas publik di Lapangan Puputan, antara lain; toilet, bangku dan meja taman, kran air minum, smoking area , arena bermain anak, arena olahraga ( gym ), serta panggung pertunjukan. Menurut Surya (23), secara keseluruhan fasilitas yang terdapat di Lapangan Puputan sudah baik, hanya saja toilet umum menurutnya masih kurang terawat.
Gambar 2. Fasilitas Publik di Lapangan Puputan (dok. pribadi).
Informan IV (30) yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa ia belum mengetahui seluruh fasilitas  yang terdapat di Lapangan Puputan karena biasanya sekadar duduk-duduk dan menikmati suasana di tempat itu. Sedangkan Ida Ayu Putu Sari (45) mengatakan jika fasilitas Lapangan Puputan sudah bagus: “Ya ... bagus. Fasilitas semua bagus di sini. Fasilitas olahraga bagus juga. Sudah lengkap,” pungkasnya. Daniantari (31) mengatakan jika secara umum fasilitas yang terdapat di Lapangan Puputan sudah baik, hanya saja, sepertinya kurang mengakomodasi bagi penyandang disabilitas. Memang, seringkali pemerintah kota abai pada berbagai fasilitas yang diperlukan penyandang disabilitas, seperti jalur untuk pengguna kursi roda, jalur khusus trotoar bagi tunanetra, dan lain sebagainya. Hal semacam ini sesungguhnya menunjukkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, serta seakan menyiratkan mereka sebagai other ‘liyan’ dalam masyarakat.
Gambar 3. Arena bermain anak di Lapangan Puputan (dok. pribadi).
Lebih jauh, menurut Andin (29) fasilitas taman kota di Lapangan Puputan sudah baik, tetapi sebagai tempat olahraga, belum begitu memadai. Namun demikian Anton (31) menganggap sarana olahraga ( gym ) yang meskipun masih sangat sedikit dan terbatas dapat dikatakan cukup bagus ketimbang tidak ada sama sekali. Argumen berbeda diungkapkan Puspa (30), menurutnya meskipun fasilitas yang terdapat di Lapangan Puputan sudah cukup baik, namun perawatannya dinilai masih kurang. Di samping itu, ia menyayangkan wahana bermain anak yang turut dimainkan orang dewasa. Senada dengan Daniantari, Khoirudin (38) mengatakan jika secara umum fasilitas di Lapangan Puputan sudah baik, hanya saja kurang ramah terhadap penyandang disabilitas. Ia menunjuk pada anak tangga yang bakal sulit dilalui orang dengan kursi roda: “Seharusnya ditambahin jalan turunan agar yang pakai kursi roda bisa juga ke kolam (air mancur),” ungkapnya. Terkait dengan keberadaan Lapangan Puputan sebagai ruang publik yang ramah anak ataukah tidak, sebagian besar informan menyatakan bahwa Lapangan Puputan sudah memenuhi hal tersebut, hanya beberapa saja yang mengatakan belum dikarenakan keberadaan jalan raya yang mengitari lapangan sehingga terkadang membuat was-was orangtua yang memiliki anak.
Dari sisi kenyamanan, sebagian besar informan menyatakan kenyamanannya di Lapangan Puputan dikarenakan suasananya yang tenang, tidak terlalu ramai, serta sejuk. Secara tidak langsung, pernyataan ini menunjukkan betapa kehadiran orang lain, terlebih keramaian, masih menjadi ihwal yang dipermasalahkan. Meskipun sebetulnya, keramaian adalah hal yang biasa bagi ruang publik. Sebagaimana diungkapkanHabermas (1991), “Ruang publik adalah ruang dimana setiap warga dapat hadir membawa keprivatannya
masing-masing untuk bersinggungan dengan warga lain sehingga menciptakan apa yang disebut sebagai publik.” Dalam hal ini istilah “masyarakat” sesungguhnya dapat dibedakan dari istilah “publik”. Istilah masyarakat menunjuk pada kumpulan manusia yang tinggal di suatu wilayah dalam jangka waktu minimal tertentu, serta memiliki nilai, norma, dan budayanya sendiri  untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Sementara, publik adalah bagian dari masyarakat yang memiliki perhatian pada suatu isu yang sama.
Lebih jauh, kita turut mengenal istilah kelompok, organisasi, serta kerumunan. Adapun proses sosial yang terjadi di Lapangan Puputan lebih sesuai disebut sebagai “publik” dan kerumunan. Disebut sebagai publik karena mereka membawa atau memiliki isu berikut kepentingan yang sama: yakni sama-sama memanfaatkan ruang publik perkotaan bagi tujuan- tujuan pribadi. Adapun sebagai kerumunan dikarenakan relasi sosial yang bersifat temporer antar sesama, tidak tatap muka, juga tidak saling kenal. Lebih jauh, terdapat beberapa tipe kerumunan, antara lain; khalayak penonton, kelompok ekspresif, kumpulan orang yang kurang menyenangkan, kumpulan orang-orang panik, serta kerumunan yang berlawanan dengan hukum(Walgito, 2009).
Gambar 4. Kerumunan di Lapangan Puputan (dok. pribadi).
Apabila dianalisis, maka kerumunan yang terdapat di Lapangan Puputan dapat terkategori sebagai kerumunan khalayak penonton, khalayak ekspresif, serta bagi mereka yang terganggu oleh keramaian orang lain, kerumunan tersebut dianggap sebagai “kerumunan yang kurang menyenangkan”. Pertama , kerumunan penonton; dikarenakan satu sama lain antar sesama pengunjung sesungguhnya saling menonton (menyaksikan) aktivitas masing-masing, baik itu mereka yang sedang duduk-duduk, berolahraga, berdiskusi, dan lain
sebagainya. Hal ini agaknya sedikit bersinggungan dengan pemikiranBaudrillard (1988, 1998)mengenai spectacle society ‘masyarakat tontonan’ di mana relasi yang terbangun antarmasyarakat sekarang adalah saling menonton satu sama lain, hanya saja apa yang ditonton adalah simbol-simbol yang melekat pada masing-masing individu. Kedua , sebagai kerumunan ekspresif, yakni ketika terdapat perhelatan-perhelatan seni atau semacamnya di Lapangan Puputan. Ketiga , sebagai kerumunan yang tak menyenangkan; sesungguhnya fenomena ini lebih tepat dijelaskan melalui pendekatan eksistensial, yakni bagaimana kehadiran individu lain dapat membuat diri kita merasa tak nyaman. Kehadiran tersebut salah satunya dikarenakan orang lain layaknya diri kita yang memiliki “kesadaran” sehingga lewat kesadaran tersebut ia dapat menilai, atau bahkan lebih jauh: mengkerangka diri kita (Nugroho, 2013).

## Dimensi Sosial Ekonomi Politik di Lapangan Puputan
Dari sisi aktivitas sosial, umumnya pada hari-hari tertentu, terutama saat akhir pekan digelar pagelaran seni seperti tari-tarian dan lain sebagainya di Lapangan Puputan. Sebagian besar informan merasa tidak keberatan dengan acara semacam itu, malah mendukungnya. Wayan Sudana (50) misalkan, berkata jika hal-hal seperti itu harus diprioritaskan, terkhusus bagi anak-anak di Bali. Informan Surya Widodo (23) pun mendukungnya, baginya pagelaran semacam itu justru bisa menjadi hiburan bagi pengunjung Lapangan Puputan. Hal senada juga diungkapkan oleh I Nyoman Merta (50), Ida Ayu Putu Sari (45), serta Daniantari (31). Argumen berbeda ditunjukkan oleh Informan IV, baginya, acara semacam itu lebih sesuai untuk dipentaskan di balai budaya, terlebih masyarakat Hindhu Bali yang memiliki upacara Purnama atau Tilem, sehingga saat malam bisa sembahyang sekaligus menonton tari-tarian.
Bagi Habermas (1991), hal di atas sebagaimana tujuan dan fungsi keberadaan ruang publik sejak awal kemunculannya, yakni sebagai sarana menghelat festival-festival sosial. Dalam pandangan sosiologis, semakin sering suatu kegiatan sosial dihelat, ini artinya semakin kuat ikatan sosial yang terdapat dalam masyarakat itu. Namun perlu dicatat, kegiatan sosial yang menunjukkan kuatnya ikatan sosial haruslah berbasis voluntarism atau kesukarelaan. Artinya, mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut (pelaku) tidak mendasari motivasi tindakannya pada kalkulasi ekonomi. Begitu pula, siapa pun juga bisa menjadi audiens atau penonton pagelaran ini, atau dengan kata lain, gratis. Dalam masyarakat Barat yang individualis misalkan, kini ditemui fenomana flashmob . Flashmob adalah suatu kegiatan sosial yang telah direncanakan secara matang terlebih dahulu di mana orang-orang bersepakat untuk berkumpul di suatu tempat, kemudian melakukan aktivitas tertentu, entah
menari, menirukan gaya zombie , dan lain sebagainya. Faktual, munculnya fenomena flashmob ini sesungguhnya diniatkan untuk menunjukkan bahwa dalam masyarakat Barat yang individualis sekalipun; kekuatan sosial tetap ditemui di dalamnya.
Lebih jauh, motivasi dari kegiatan sosial apabila hendak dipetakan melalui tipe-tipe rasionalitas yang antara lain: rasionalitas formal, rasionalitas instrumental, rasionalitas nilai, rasionalitas tradisional, serta rasionalitas afeksi; maka kegiatan sosial seyogianya dilandasi oleh rasionalitas nilai, rasionalitas tradisional, atau rasionalitas afeksi. Rasionalitas nilai adalah motif tindakan individu yang didasarkan pada sesuatu yang dianggap baik, benar, dan diharapkan keterwujudannya. Rasionalitas tradisional adalah motif tindakan individu yang didasarkan pada perilaku atau tindakan yang memang telah dilakukan secara turun-temurun. Adapun rasionalitas afeksi adalah motif tindakan individu yang didasarkan oleh perasaan atau emosi (Weber, 2009).
Dalam konteks aktivitas politik, pandangan para informan terhadap berlangsungnya kegiatan politik di Lapangan Puputan terbagi menjadi tiga, yakni; (1) Setuju, (2) Setuju dengan syarat, dan (3) Tidak setuju sama sekali. Namun demikian, sebagian besar informan yang diwawancarai cenderung pada pandangan kedua dan ketiga. Kegiatan politik yang dimaksudkan di sini adalah aktivitas demonstrasi mahasiswa serta kampanye-kampanye partai politik. Para informan yang setuju terhadap berlangsungnya kegiatan politik di Lapangan Puputan memiliki beberapa argumen; teruntuk aksi demonstrasi mahasiswa, mereka mengatakan jika Lapangan Puputan ini milik bersama (semua) sehingga sah-sah saja ketika mahasiswa menjadikannya tempat melangsungkan demonstrasi. Sementara untuk kampanye partai politik, mereka beranggapan jika acara-acara seperti kampanye partai politik sekadar dilangsungkan satu kali dalam lima tahun sehingga hal tersebut tak jadi soal.
Bagi mereka yang berargumen “setuju dengan syarat” menyatakan bahwa aksi-aksi demontrasi mahasiswa boleh saja, asalkan tidak mengganggu ketertiban dan terutama lalu- lintas, begitu pula dengan kampanye-kampanye politik. Di samping itu, terdapat pula yang berargumen bahwa acara semacam ini tidak jadi soal asalkan berguna atau bermanfaat, semisal kegiatan kampanye partai politik yang dibarengi dengan bakti sosial. Dapatlah ditilik, argumen kegiatan yang berbasis sosial masih menuai respon positif publik meskipun faktual kental dipenuhi muatan kepentingan politik di dalamnya.
Sebaliknya, mereka yang sama sekali tak menyetujui adanya kegiatan politik di Lapangan Puputan turut memiliki beberapa argumen. Pertama , Lapangan Puputan tidak sesuai bagi kegiatan semacam demonstrasi karena terlalu kecil, sebaiknya kegiatan semacam
ini dilakukan di Lapangan Renon yang lebih luas. Dapatlah ditilik, argumen dari informan ini bukannya tidak sepakat kegiatan politik dilakukan di ruang publik, hanya saja terkhusus Lapangan Puputan dinilai terlalu sempit dan tak sesuai peruntukkannya bagi kegiatan semacam ini. Namun demikian, terdapat pula informan yang menganggap kegiatan politik seperti itu tak sesuai di ruang publik mana pun, dalam hal ini baik Lapangan Puputan, Taman Lumintang, atau Lapangan Renon.
Secara sosiologis, mereka yang cenderung memilih pandangan kedua dan ketiga kurang memahami betapa ruang publik sesungguhnya memang turut diperuntukkan bagi aktivitas politik. Bahkan menurutHabermas (1991), aktivitas politik menempati posisi yang sama pentingnya dengan aktivitas sosial di ruang publik. Habermas menjelaskan bahwa keberadaan ruang publik justru menjadi wadah bagi ekspresi-ekspresi politik yang terhambat di tempat lain. Lebih jauh, ia mengemukakan dua jenis paradigma interaksi, yakni paradigma kerja dan paradigma komunikasi. Paradigma kerja mengandaikan interaksi satu arah antara subyek dengan obyek, pihak berkuasa dan dikuasai, dominan dan dormant ; dalam interaksi semacam ini, individu tidak bebas berekspresi dan mengemukakan aspirasi politiknya.
Berseberangan dengan paradigma kerja, paradigma komunikasi mengandaikan komunikasi yang berisfat egaliter; tidak terdapat pihak berkuasa dan dikuasi, dominan ataupun dormant , serta yang terpenting, komunikasi yang bersifat dua arah. Lebih jauh menurut Habermas, hanya dalam karakter interaksi seperti inilah ruang publik dapat tercipta, pun sebaliknya; ruang publik seharusnya menciptakan format komunikasi yang demikian. Habermas menggunakan istilah rational communicative action (tindakan rasional komunikatif) di mana perluasan rasionalitas atau “rasionalisasi” dalam komunikasi berarti komunikasi yang bebas dari tekanan, intimidasi, dan hal-hal bersifat rasional-instrumental (Habermas, 1989).
Dalam dimensi ekonomi, sebagian besar informan tidak mempersoalkan adanya kegiatan ekonomi di Lapangan Puputan. Kegiatan ekonomi yang dimaksud adalah keberadaan para pedagang serta promosi-promosi dari produsen komoditas tertentu. Argumen kepermisifan mereka terhadap keberadaan para pedagang lebih banyak disebabkan oleh rasa simpati, semisal “kasihan melihat orang mencari rezeki”, dan lain sejenisnya. Beberapa informan mengatakan justru memang mengharapkan  keberadaan mereka, seperti yang diungkapkan Andin (29): “...anak saya juga biasanya pingin beli susu gitu.” Adapun informan lain mengatakan, asal tidak memasuki area lapangan dan berjualan dengan cara
memaksa, tidak jadi soal, terlebih memang sudah disediakan tempat bagi para pedagang di satu sisi Lapangan Puputan sendiri.
Gambar 5. Pedagang keliling di Lapangan Puputan (dok. pribadi).
Faktual keberadaan kegiatan ekonomi di ruang publik sesungguhnya adalah hal yang “tabu”. Sebagaimana diungkapkan Habermas(dalam Nugroho, 2011a)  ruang publik sebagai ruang yang bebas dominasi; keberadaan kegiatan ekonomi dalam ruang publik dapat disebut sebagai distorsi atasnya. Lebih jauh, keberadaan promosi-promosi komoditas tertentu yang mewakili suatu korporasi dapat dianggap sebagai infiltrasi atau invasi modal terhadap ruang publik (kapitalisasi ruang publik). Bahkan menurutnya, keberadaan brandings ‘merk-merk’ di ruang  publik pun tak bisa dibenarkan, meskipun itu merupakan hasil dari kegiatan CSR ( Corporate Social Responsibility ). Sebuah ilustrasi sederhana, apabila sebuah tembok yang terdapat di pinggir jalan (ruang sosial) telah dijadikan media promosi korporasi tertentu, maka tembok tersebut tak lagi menjadi milik masyarakat atau ruang publik, melainkan telah menjadi ruang kapitalis yang menunjukkan invasi modal pada ruang publik(Nugroho, 2011b).
Melalui wawancara yang dilakukan dengan berbagai informan, kiranya dapat dipetakan beberapa persoalan krusial yang masih terdapat di Lapangan Puputan sebagai ruang publik masyarakat Denpasar. Pertama , fasilitas publik yang masih kurang terawat. Kedua , adanya toilet yang  dikelola oleh pihak swasta dan berbayar. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, seyogyanya ruang publik terbebas dari kegiatan ekonomi, termasuk tak dibenarkan adanya fasilitas-fasilitas publik berbayar. Berdasarkan informasi yang
diperoleh dari salah seorang informan, keberadaan toilet yang berbayar dikarenakan pengelolaannya diberikan kepada pihak swasta, hal ini sepatutnya dapat dihindari. Terkait dengan insiden yang terjadi beberapa waktu lalu di Lapangan Puputan mengenai seorang anak yang tersetrum air kran minum, seluruh informan menyayangkan insiden ini. Secara tak langsung, kejadian tersebut membuktikan masih kurang terawatnya fasilitas yang terdapat di Lapangan Puputan.

## Penutup
Secara umum, dapatlah dikatakan Lapangan Puputan sebagai ruang publik masyarakat kota Denpasar telah cukup ideal. Fasilitas publik yang terdapat di dalamnya terbilang sudah cukup lengkap, dari bangku dan meja taman, kran air minum, sarana olahraga dan sarana bermain anak, hingga smoking area bagi para perokok. Hanya saja, berbagai fasilitas tersebut agaknya memerlukan pengawasan dan perawatan lebih dari pemerintah kota guna menghindari terjadinya insiden yang terjadi beberapa waktu lalu. Lebih jauh, ihwal yang menjadi catatan tersendiri adalah, ketidaksetujuan masyarakat terhadap kegiatan politik yang berlangsung di Lapangan Puputan menunjukkan kurang pahamnya masyarakat akan salah satu fungsi dari ruang publik. Begitu pula, persetujuan masyarakat terhadap berlangsungnya kegiatan ekonomi di Lapangan Puputan turut menunjukkan kurang pahamnya masyarakat betapa ruang publik sarat terbebas dari ekspansi modal.
Sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai ruang publik perkotaan yang ideal agaknya perlu dilakukan. Hal ini mengingat, masih begitu minimnya pemahaman masyarakat mengenai  karakter ruang publik yang ideal. Bagi sebagian besar masyarakat, ruang publik seolah sekadar menjadi tempat untuk rekreasi dan melepas penat baik bagi perseorangan maupun kolektif. Begitu pula, masih jarang dipahami betapa ruang publik seyogyanya terbebas dari ekspansi modal (aktivitas ekonomi). Tak hanya itu saja, ruang publik pun seyogyanya menjadi tempat yang ramah bagi aktivitas politik. Tegas dan jelasnya, hanya paradigma komunikasi yang dapat menciptakan lahirnya ruang publik, pun sebaliknya, hanya lewat ruang publiklah interaksi antarindividu yang bersifat emansipatoris dapat tercipta.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada seluruh informan yang telah berkenan diwawancarai penulis.

## Pendanaan
Penelitian ini dibiayai dana PNPB 2017 melalui skema penelitian Hibah Dosen Muda LPPM Universitas Udayana 2017.

## Daftar Pustaka
Adian, D. G. (2001). Percik Pemikiran Kontemporer . Bandung: Jalasutra.
Baudrillard, J. (1988). The Ectasy of Communication . Cambridge: MIT Press.
Baudrillard, J. (1998). The Consumer Society: Myths and Structures . London: Sage Publication.
Goode, L. (2005). Jurgen Habermas: Democracy and Public Sphere . London: Pluto Press. Habermas, J. (1991). The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society . Cambridge: MIT Press.
Johnson, P. (2006). Habermas: Rescuing the Public Sphere . New York: Routledge.
Lafebvre, H. (1991). The Production of Space . Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
Nugroho, W. B. (2011a). Angkringan sebagai Ruang Publik. Retrieved July 4, 2015, from http://m.news.viva.co.id/news/read/261347-angkringan-sebagai-ruang-publik
___________. (2011b). Membongkar Cara Kerja Iklan. Retrieved July 4, 2014, from http://ureport.news.viva.co.id/news/read/230653-membongkar-cara-kerja-iklan
___________. (2013). Alienasi, Fenomenologi dan Pembebasan Individu . Yogyakarta: Logis.
Walgito, B. (2009). Psikologi Sosial . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Weber, M. (2009). Sosiologi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## Daftar Informan
Penelitian ini mengambil wawancara dengan 10 informan yang berusia antara 20-50 tahun, diantaranya Anton (31), Andin (29), Daniantari (31), Ida Ayu Putu Sari (45), I Nyoman Merta (50), Khoirudin (38), Nyoman Merta (50), Puspa (30), Surya Widodo  (23), Wayan Sudana (50).

## Tentang Penulis
Wahyu Budi Nugroho adalah dosen Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana, Bali.
Gede Kamajaya adalah dosen Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana, Bali.

## Catatan
1 Agamis misalkan sembahyang massal. Untuk politis seperti demontrasi, yang mirip tradisi pepe ‘berjemur’ di Keraton Kesultanan Yogyakarta. Apabila rakyat tidak sepakat dengan titah sultan (raja), maka mereka akan menjemur diri di halaman alun-alun dengan harapan sultan iba dan bersedia merubah keputusannya. Sedangkan untuk hiburan semata sudah ada sejak dulu dan masih bertahan dalam masyarakat modern perkotaan.