## Published by Jurusan Pendidikan Ekonomi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Indonesia
Vol. 6 No. 4, 2023
Page 529-541

## Analisis Faktor-Faktor Yang Menentukan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Datte Salu Tondok 1 , Ignasius Narew 2 , Daniel Nemba Dambe 3 , Tuti Fitriani 4 , Yahya Nusa 5
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi  Jambatan Bulan 1,2,3,4,5 *Corresponding author, e-mail: ignasiusnarew@gmail.com
This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2023  by author.

## PENDAHULUAN
Penerimaan utama negara berasal dari pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional dan pengeluaran negara. Keterlibatan aktif masyarakat dalam membayar pajak sesuai dengan kewajibannya sama pentingnya dengan tanggung jawab masyarakat  terhadap lancarnya pembangunan nasional.
Tanggung  jawab  terhadap  kewajiban  perpajakan  salah  satunya  termasuk  pajak  yang dikenakan  atas  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menegah  (UMKM).  UMKM  adalah  salah  satu  sektor
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Received 06 Juni 2023 Accepted 15 Desember 2023 Published 16 Desember 2023
Keywords: Compliance, Knowledge,
Effectiveness of the Tax System, Income.
DOI :
http://dx.doi.org/10.24036/jmpe.v6i4.14808
Public  awareness  as  a  compliant  taxpayer  is  closely related  to  public  perceptions  of  taxes  that  will  affect taxpayer  motivation  to  pay  taxes.  This  study  aims  to determine the factors that influence the compliance of small  and  medium  enterprises  (SMEs)  taxpayers  in Timika City so that it can be taken into consideration for  the  government  or  tax  authorities  in  improving community  tax  compliance,  especially  MSME  actors. The  data  collected  in  this  study  are  quantitative  data from  non-taxpayer  respondents  who  are  SME taxpayers.  The sample of this study came from MSME actors in Timika City as many as 100 respondents. Data analysis  in  this  study  used  confirmatory  factor analysis.  From  the  analysis  conducted,  it  was  found that knowledge, tax system effectiveness, and income are  determinants  of  tax  compliance  among  SME taxpayers in Timika city.
swasta yang kehadirannya sangat dibutuhkan dalam menunjang perekonomian negara sekaligus mampu memberikan kontribusi pajak yang tidak sedikit bagi penerimaan negara. UMKM pada umumnya  tidak  memiliki  pendapatan  yang  tidak  seperti  usaha-usaha  besar  lainnya,  namum keberadaan UMKM itu walaupun tidak memiliki laba yang lebih  besar  dibandingkan usaha- usaha lainnya, tapi kontribusinya sangat besar terhadap penerimaan pendapatan negara.
Ketentuan  yang  mengatur  kewajiban  perpajakan  bagi  UMKM  pada  tahun  2013-2018 yaitu  Peraturan  Pemerintah  (PP)  46/2013  tentang  ketentuan  PP  final  1%  yang diberikan  untuk wajib  pajak  dan  badan  yang  mempunyai  pendapatan  usaha  dibawah  4,8  miliar  dalam  satu periode. Kemudian di tahun 2018 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) 23/2018 sebagai pengganti PP No 46/2013 mengenai  PP final yang tarifnya berubah dari 1% menjadi 0,5% bagi UMKM yang mempunyai pendapat usaha dibawah 4,8 miliar dalam satu periode. Tujuan dikeluarkan  peraturan  ini  agar  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  terkait  kewajiban perpajakannya,  sehingga  tarif  pajak  yang  dikenakan  khusus  bagi  UMKM  yang  belum melaporkan  kewajiban  perpajakannya  yaitu  sebesar  0,5%.  Tarif  pajak  tersebut  memiliki ketentuan batas waktu bagi wajib pajak orang pribadi  yaitu 7 tahun berturut-turut, bagi wajib pajak badan (persekutuan komanditer, firma atau koperasi) yaitu 4 tahun, dan wajib pajak badan berbentuk  perseroan  yaitu  3  tahun,    bila  mencapai  batas  waktu  yang  ditetapkan  maka  akan diberlakukan  tarif  sesuai  Undang-Undang  No  36/2000  Pasal  17.  Selain  itu,  UMKM  telah melakukan  kewajiban  perpajakannya  sebelum  dikeluarkan  peraturan  tersebut  tetap diberlakukan tarif sesuai UU No 36/2000 Pasal 17.
Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menegah (UMKM)  di  Kota  Timika  mengalami  perkembangan yang  cukup  cepat  sebagaiman  informasi  data  dari  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kota  Timika yakni pada tahun 2018 sampai tahun 2021 jumlah UMKM yang terdaftar dan masih aktif telah mencapai  11.498  UMKM.  Meningkatnya  jumlah  UMKM  tersebut  di  sisi  lain  tidak  dibarengi dengan  meningkatnya  kewajiban  perpajakan  sekalipun  telah  diterbitkannya  Peraturan Pemerintah  23/2018  sebagaimana  disampaikan  dalam  penelitian  Rompas  (2020)  tentang penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib Pajak  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Timika.  Hasil  penelitian  tersebut  mengungkapkan adanya penurunan kepatuhan wajib pajak UMKM  pada saat  diberlakukannya PP 23/2018 yakni kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  0,55%  dibandingkan  kepatuhan  wajib  pajak  sebelum diterapkannya PP 23/2018 yang lebih tinggi yakni sebesar 2,52%.
Menurut  Heri  1999 (Ma’ruf  &  Supatminingsih,  2020) ,  Kepatuhan  melibatkan  tindakan terkait perilaku yang dilakukan oleh individu. Perilaku manusia dipengaruhi oleh motivasi yang timbul  dari  dalam  diri  individu  tersebut,  dan  motivasi  tersebut  merupakan  usaha  untuk memenuhi  kebutuhan  yang  dimiliki  oleh  manusia. Devano  &  Rahayu  2006  (Oliviandy  et  al., 2021)  menjelaskan  bahwa  Kepatuhan  merujuk  pada  perilaku  yang  mengikuti  ajaran  dan peraturan  yang  berlaku.  Dalam  hal  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM,  faktor-faktor  seperti pemahaman tentang perpajakan, persepsi mengenai efektivitas sistem perpajakan, dan tingkat pendapatan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan tersebut. Pengetahuan yang baik tentang peraturan  perpajakan  dapat  meningkatkan  pemahaman  wajib  pajak  tentang  kewajiban perpajakannya  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  sebagaimana  dibuktikan oleh penelitian (Isawati dkk, 2016), Wulandari & Fitria (2021), (Rahman, 2018),  dan Wujarso &
Napitupulu (2020) yang  yang membuktikan adanya  pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ada empat indikator dalam pengetahuan perpajakan, menurut Setiyani dkk    (Azmi,  2018)  yaitu:  a)Pengetahuan  mengenai  batas  waktu  pembayaran  dan  pelaporan, b)Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara  perpajakan, c)Pengetahuan mengenai fungsi dan manfaat perpajakan, d) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan.
Kepatuhan  wajib  pajak  juga  sangat  ditentukan  oleh  persepsi  wajib  pajak  mengenai efektifitas sistem perpajakan.  Hal ini telah dibuktikan oleh penelitian  Hapsari & Kholis (2020), P rasetyana & Febriani (2022) dan Chaerunnisa & Sofianty (2023)  yang mengungkapkan bahwa Persepsi  mengenai  efektivitas  sistem  perpajakan  merupakan  faktor  yang  memengaruhi keputusan  wajib  pajak  untuk  patuh  terhadap  kewajibannya.  Menurut  Susanto      (Fahluzy  & Agustina, 2014) Persepsi terkait pajak mengacu pada penilaian yang masyarakat terhadap sistem pembayaran  pajak.  Persepsi  yang  positif  akan  mendorong  individu  untuk  lebih  cenderung mematuhi  kewajiban  perpajakan,  sedangkan  prespsi  yang  negatif  akan  membuat  individu menngabaikann kewajiaban perpajakannya. Menurut Nisa (2016) Efektivitas sistem perpajakan diukur  menggunakan  indikator-indikator  berikut:  a)  Kemudahan  pembayaran  pajak,  b) Keamanan dan kepercayaan dalam pembayaran pajak, c) Kemudahan dan kecepatan pembaruan peraturan  pajak  melalui  internet  serta  kemudahan  dalam  memeriksa  tagihan  pajak,  d) Fleksibilitas pembayaran pajak sebelum jatuh tempo yang dapat dilakukan kapan saja..
Faktor lain yang memiliki peranan penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak yaitu pendapatan. Studi Isawati dkk (2018), Rahman, (2018), Fatmawati(2022), dan Leo dkk (2022) telah membuktikan bahwa adanya pengaruh dari pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendapatan  mengacu  pada  penghasilan  yang  diharapkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  setiap individu.  Individu  dengan  pendapatan  tinggi  lebih  mudah  untuk  memenuhi  kebutuhannya, sementara individu dengan pendapatan rendah akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya  sendiri.  Dengan  demikian,  menurut  Soemitro  1987  (Hidayat  &  Islami,  2019:5) proses pemungutan pajak harus mempertimbangkan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak, dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dipengaruhi oleh penghasilannya sendiri. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus dilakukan pada waktu yang tepat, di mana wajib pajak memiliki sumber daya finansial yang cukup..  Menurut Bramastuti (Huljannah, 2020) indikator  pendapatan  dapat  dibedakan  antara  lain:  a)Penghasilan  yang  diterima  perbulan, b)Pekerjaan, c)Biaya anggaran sekolah, dan d)Beban keluarga yang ditanggung.
Berdasarkan  permasalahan  dan  dukungan  teori  tersebut  maka  sangat  penting  untuk mengetahui  faktor  yang  lebih    dominan  dan  perlu  untuk  diperhatikan  dalam  upaya meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  Kota  Timika  sehingga  bisa  dijadikan  bahan pertimbangan  untuk  pemerintah  ataupun  pihak  pajak  dalam  meningkatkan  kepatuhan perpajakan  masyarakat  khusunya  pelaku  UMKM.  Sebagaimana  uraian  permasalahan  tersebut maka  sangat  penting  untuk  diteliti  lebih  lanjut  mengenai  Analisis  faktor – faktor  yang menentukan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Timika.

## METODE PENELITIAN
Metode dalam studi ini adalah metode deskriptif, yang berfokus pada cara perolehan, pengelolaan,  dan  analisis  data.  Tujuan  penggunaan  metode  deskriptif  ini  adalah  untuk menggambarkan  faktor-faktor  yang  memengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  pada  Usaha  Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kota Timika.  Data dalam penelitiian ini menggunakan data kuantitatif yang dikumpulkan menggunakan teknik kuesioner dari  sumber primer yaitu wajib pajak  selaku  pelaku  UMKM  di  Kota  Timika  sebanyak  100  responden  sebagai  sampel.  Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik probability sampling . Instrument analisis yang digunakan untuk mendapatkan faktor  penentu yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM di  Kota  Timika  yaitu  Analisis  Faktor  ( Confirmatory  Research )  dengan  menggunakan  alat  bantu SPSS versi 26.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskriptif Analisis
Deskripsi data dari masing-masing informasi mengenai pengetahuan, efektifitas sistem perpajakan, dan pendapatan berdasarkan hasil penelitian disajikan sebagai berikut:
a. Pengetahuan
Berikut  gambaran  mengenai  pengetahuan  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib pajak UMKM di Kota Timika .

## Tabel 1. Deskriptif Statistik Pengatahuan
Keterangan Pernyataan N Min  Max Mean Std. Deviasi Tidak mengetahui adanya sanksi pajak 100 1 5 3,68 1,118 Tidak tahu cara menyusun dan melaporkan pajak 100 1 5 3,61 1,081 Tidak mengetahui fungsi dan manfaat pajak 100 1 5 3,68 1,014 Tidak paham mengenai sistem perpajakan 100 1 5 3,88 1,037 Valid N (listwise) 100
Sumber Data : Hasil Olah Data SPSS 2023
Dari Tabel 1, tanggapan pelaku UMKM di Kota Timika terhadap faktor pengetahuan berdasarkan empat indikator yang diuji menunjukkan variasi tertinggi dengan nilai 5 yang mendapatkan  respon  dari  12  pelaku  umkm,  sementara  variasi  terendah  memiliki  nilai jawaban  1 direspn  oleh  4 responden  pelaku umkm.  Dalam  hal rata-rata  nilai  untuk  setiap indikator, indikator yang paling tinggi adalah "tidak paham mengenai sistem perpajakan", sedangkan indikator yang paling rendah adalah "tidak tahu cara menyusun dan melaporkan pajak". Selanjutnya, nilai simpangan baku secara keseluruhan lebih kecil dari nilai rata-rata, yang menyiratkan bahwa variabel pengetahuan memiliki tingkat keseragaman yang tinggi. Hal ini berarti tanggapan responden tidak terlalu berbeda satu sama lain.

## b. Efektivitas Sistem Perpajakan
Gambaran mengenai efektifitas sistem perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Timika dapat disajikan dalam tabel 2 berikut:
Tabel 2. Deskriptif Statistik Efektivitas Sistem Perpajakan
Keterangan Pernyataan N Min Max Mean Std. Deviasi E-SPT dan E-Filing tidak mudah 100 2 5 3,74 ,774 Sistem Perpajakan Tidak dapat memberikan keamanan dan kepercayaan 100 1 5 3,69 ,992 Kurangnya update peraturan  SPT 100 2 5 3,86 ,921 E-SPT dan E-Filing tidak  dapat mempermudah 100 1 5 3,73 ,962 Valid N (listwise) 100

## Sumber Data : Hasil Olah SPSS 2023
Pada Tabel 2 terlihat tanggapan responden pelaku UMKM di Kota Timika terhadap faktor  efektivitas  sistem  perpajakan  yang  dilakukan  pengujian  menggunakan  empat indikator menunjukkan variasi dengan tanggapan maksimal 5 dijawab oleh 27 responden, sementara variasi nilai jawaban terendah 1. Dalam hal rata-rata nilai untuk setiap indikator, indikator yang paling tinggi adalah "kurangnya update peraturan SPT", sedangkan indikator yang  paling  rendah  adalah  "tidak  dapat  memberikan  keamanan  dan  kepercayaan". Selanjutnya,  nilai  simpangan baku  untuk  keseluruhan indicator  yang  diuji  lebih  kecil  dari nilai  rata-rata,  yang  menunjukkan  bahwa  variabel  efektivitas  sistem  perpajakan  memiliki tingkat  keseragaman  yang  tinggi. Hal ini  menyiratkan  bahwa  tanggapan  responden  tidak terlalu berbeda satu sama lain.
c. Pendapatan
Tabel  3  menyajian  gambaran  jawaban  respnden  mengenai  pendapatan  yang menentukan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Timika.

## Tabel 3. Deskriptif Statistik Pendapatan
Keterangan Pernyataan N Min Max Mean  Std. Deviasi Pendapatan  tidak terlalu  besar 100 1 5 3,83 ,779 Kurangnya pangsa pasar yang berdampak pada minimnya omset 100 1 5 3,69 ,929 Pendapatan lebih dialokasikan untuk biaya pendidikan anak-anak 100 1 5 3,13 1,051 Pendapatan lebih dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari 100 1 5 2,91 1,045 Valid N (listwise) 100

## Sumber Data : Hasil Olah SPSS 2023
Tabel  3  terlihat  tanggapan  responden  terhadap  faktor  pendapatan  terkait  empat indikator  yang  diuji  menunjukkan  variasi  tertinggi  dengan  nilai  5  direspon  oleh  69 responden, sementara variasi terendah memiliki nilai jawaban 1 diberikan oleh 4 responden. Dalam  hal  rata-rata  nilai  untuk  setiap  indikator,  indikator  yang  paling  tinggi  adalah "pendapatan  tidak  terlalu  besar",  sedangkan  indikator  yang  paling  rendah  adalah "kebutuhan  keluarga  sehari-hari".  Selanjutnya,  nilai  simpangan  baku  pada  keseluruhan indicator  pendapatan yang diuji  lebih  kecil dari  nilai  rata-rata,  yang  menunjukkan bahwa
variabel pendapatan memiliki tingkat keseragaman yang tinggi. Hal ini menyiratkan bahwa tanggapan responden tidak terlalu berbeda satu sama lain.

## Uji Kelayakan Indikator
Pemeriksaan pengujian kelayakan setiap indikator dengan Anti-Image Matrices dilakukan untuk megetahui setiap indikator yang layak digunakan dalam analisis faktor. Adapun nilai dari Measures Of Sampling Adequacy (MSA) yaitu jika nilai MSA lebih besar dari 0,5 maka indikator layak untuk dianalisis lebih lanjut. Tetapi, jika nilai MSA lebih kecil dari 0,5 maka indikator harus dikeluarkan.
Setelah dilakukan pengujian, dapat diketahui nilai MSA dari indikator pembentuk faktor sebagai berikut:
Tabel 4. Hasil Uji Kelayakan Indikator
Indikator Nilai MSA Keterangan Tidak mengetahui adanya sanksi pajak 0,800 a Layak Uji Tidak tahu cara menyusun dan melaporkan pajak 0,786 a Layak Uji Tidak mengetahui fungsi dan manfaat pajak 0,871 a Layak Uji Tidak paham mengenai sistem perpajakan 0,864 a Layak Uji E-SPT dan E-Filing tidak mudah 0,721 a Layak Uji Sistem Perpajakan Tidak dapat memberikan keamanan dan kepercayaan 0,889 a Layak Uji Kurangnya update peraturan  SPT 0,889 a Layak Uji E-SPT dan E-Filing tidak  dapat mempermudah 0,888 a Layak Uji Pendapatan  tidak terlalu  besar 0,690 a Layak Uji Kurangnya pangsa pasar yang berdampak pada omset 0,746 a Layak Uji Pendapatan lebih dialokasikan untuk biaya pendidikan anak-anak 0,607 a Layak Uji Pendapatan lebih dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari 0,641 a Layak Uji

## Sumber Data : Hasil Olah Data SPSS 2023
Berdasarkan  hasil dari  tabel  4  dapat diketahui  bahwa  ke  dua  belas  indikator  dari  tiga faktor  yang  diuji  tersebut  semuanya  bernilai  lebih  besar  dari  0,5  sehingga  demikian  dapat disimpulkan bahwa semua indikator layak untuk dianalisis lebih lanjut.

## Uji Kecukupan Data
Uji  kecukupan  data  dengan  KMO  ( Kaiser-Meyer-Oklin  measure  of  sampling  adequacy ) dilakukan  untuk  mengevaluasi  apakah  banyaknya  data  telah  memenuhi  untuk  dilakukan analisis faktor. Uji Bartlett, di sisi lain, bertujuan untuk menentukan apakah ada hubungan antara variabel dalam analisis faktor. Nilai KMO harus melebihi 0,5 agar data dianggap valid dan dapat digunakan dalam analisis faktor. Sementara itu, nilai uji Bartlett dianggap signifikan jika kurang dari 0,05. Berikut adalah hasil pengujian berdasarkan nilai KMO dan uji Bartlett:

## Tabel 5. Hasil Uji Kecukupan Data

## KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,793 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 493,377 Df 66 Sig. ,000

## Sumber Data : Hasil Olah SPSS 2023
Hasil uji tabel 5 menunjukkan hasil dari nilai KMO adalah 0,793. Dengan demikian data yang  digunakan  telah  memenuhi  persyaratan  KMO  karena  bernilai  lebih  besar  dari  0,5. Sedangkan nilai uji Bartlett’s Test signifikan karena kurang dari 0,05. Signfikkanya nilai tersebut berarti  data  yang  digunakan  untuk  mengkonfirmasi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Timika dinyatakan valid dan bisa dianalisis lebih lanjut.

## Uji Pembentukan Faktor
Setelah  uji nilai  KMO  and    Bartlett’s  Test  sudah  terpenuhi selanjutnya  dilakukan pengujian Total Variance Explained untuk mengetahui bayaknya faktor yang terbentuk dari setiap indikator, dengan hasil pengujian sebagai berikut:

## Tabel 6. Hasil Uji Pembentukan Faktor
Compon ent Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulat ive % Total % of Variance Cumulat ive % 1 4,428 36,900 36,900 4,428 36,900 36,900 3,067 25,562 25,562 2 1,909 15,910 52,810 1,909 15,910 52,810 2,223 18,522 44,084 3 1,106 9,213 62,024 1,106 9,213 62,024 2,153 17,939 62,024 4 ,996 8,302 70,326 5 ,854 7,114 77,440 6 ,601 5,007 82,447 7 ,564 4,697 87,144 8 ,476 3,966 91,110 9 ,343 2,860 93,970 10 ,312 2,600 96,570 11 ,267 2,222 98,792 12 ,145 1,208 100,000
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Sumber Data : Hasil Ouput SPSS 2023
Pengujian pada Tabel 6, dapat diamati bahwa dari 12 indikator yang diuji, terkonfirmasi bahwa  membentuk  3  faktor.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  faktor-faktor  yang  memiliki  nilai eigen values lebih dari 1. Hasil Total Variance Explained, faktor 1 memiliki nilai eigen values sebesar 4,428,  yang  menjelaskan  variance  sebesar  36,900%.  Faktor  2  memiliki  nilai  eigen  values  1,909, menjelaskan  variance  sebesar  15,910%.  Sementara  faktor  3  memiliki  nilai  eigen  values  sebesar
1,106,  menjelaskan  variance  sebesar  9,213%.  Dengan  demikian,  total  variance  yang  dapat dijelaskan oleh faktor-faktor baru yang terbentuk adalah 62,024%.

## Uji Identifikasi Indikator Pada Setiap Faktor
Uji Rotated  component matrix untuk  mengidentifikasi  indikator-indikator  yang membentuk masing-masing faktor. Angka pembatas nilai loading atau besar korelasi lebih dari 0,05. Hasil uji Rotated component matrix sebagai berikut :
Tabel 7. Hasil Uji Identifikasi Indikator Pada Setiap Faktor
Rotated Component Matrix a
Component 1 2 3 Tidak mengetahui adanya sanksi pajak ,882 ,215 Tidak tahu cara menyusun dan melaporkan pajak ,895 ,202 Tidak mengetahui fungsi dan manfaat pajak ,728 ,277 ,191 Tidak paham mengenai sistem perpajakan ,658 ,217 ,427 E-SPT dan E-Filing tidak mudah digunakann ,795 Tidak dapat memberikan keamanan dan kepercayaan ,237 ,141 ,697 Kurangnya update peraturan  SPT ,279 ,625 E-banking tidak  dapat mempermudah ,467 ,557 Pendapatan  tidak terlalu  besar ,234 ,575 Pangsa pasar yang kecil ,332 ,584 Untuk biaya pendidikan anak-anak ,810 ,111 Pendapatan untuk kebutuhan keluarga sehari-hari ,857
Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a a. Rotation converged in 5 iterations.

## Sumber data: Hasil output SPSS 2023
Berdasarkan hasil rotasi komponen faktor yang tetap diperoleh 3 faktor dimana terdiri dari faktor pengetahuan, faktor efektivitas system perpajakan dan faktor pendapatan. Indikator pembentuk factor pengetahuann yang terkonfirmasi sesuai dengan indikator yang diuji meliputi persepsi pelaku UMKM yang tidak mengetahui adanya sanksi pajak, tidak tahu cara menyusun dan melaporkan pajak, tidak mengetahui fungsi dan manfaat pajak, dan tidak paham mengenai sistem perpajakan.
Faktor selanjutnya tentang efektivitas sistem perpajakan juga mengalami hal yang sama setelah  dirotasi  tetep  terbentuk  dari  empat  indikator  diantaranya  persepsi  pelaku  UMKM tentang e-SPT dan e- Filing tidak mudah, tidak dapat memberikan keamanan dan kepercayaan, kurangnya update peraturan SPT, dan e-banking tidak dapat mempermudah.   Hal yang sama juga  diikuti  oleh  faktor  pendapatan  yang  tetap  terkonfirmasi  dengan  empat  indikator  yaitu pendapatan  tidak  terlalu  besar,  pangsa  pasar  yang  kecil  sehingga  berdampak  pada  omset, pendapatan  dialokasikan  untuk  biaya  pendidikan  anak-anak.  dan  pendapatan  dialokasikan kebutuhan keluarga sehari-hari.

## Uji Faktor Dominan
Penentuan faktor yang paling dominan terkait kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan melihat hasil pengujian Component Transformation Matrix berdasarkan nilai tertinggi,melalui hasil uji berikut:
Tabel 8. Hasil Uji Faktor Dominan
Component Transformation Matrix Component 1 2 3 1 ,763 ,368 ,531 2 -,183 ,912 -,368 3 -,620 ,184 ,763
Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
Sumber data: Hasil output SPSS 2023
Berdasarkan  pegujian  Tabel  8,  terlihat  bahwa  nilai Component  Transformation  Matrix faktor  pengetahuan  0,763,  faktor  pendapatan  bernilai  0,912,  dan  faktor  efektivitas  system perpajakan bernilai 0,763. Dari ketiga faktor tersebut, faktor kedua memiliki nilai tertinggi. Oleh karena  itu,  diberikan  kesimpulan  yakni  faktor  pendapatan  merupakan  faktor  yang  paling dominan  dalam  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  Kota  Timika  dalam menjalankan  kewajiban  perpajakannya.  Setelah  faktor  pendapatan,  faktor  selanjutnya  adalah pengetahuan dan efektivitas sistem perpajakan..

## Pengetahuan Sebagai Faktor Yang Menentukan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Pada faktor pengetahuan terkonfirmasi bahwa memiliki pengaruh terhadap keputusan wajib pajak untuk melalukan pembayaran pajak bagi UMKM di Kota Timika.  Hasil penelitian meenggambarkan  masih  rendahnya  pengetahuan  pelaku  UMKM  di  Kota    Timika  mengenai ketentuan perpajakan srrta cara melaporkan pajak.  Indikator pengetahuan yang menyebabkan tidak  dipatuhinya  kewajiban  perpajakan  oleh  pelaku  UMKM  yaitu  tentang  ketidak  pahaman mengenai  sistem  perpajakan,  disusul  indikator  ketidaktahuan  terkait  adanya  sanksi  pajak, ketidaktahuan fungsi dan manfaat pajak serta tidak mengetahui cara menyusun dan melaporkan pajak. Menurut Sofianti & Wahyudi (2022) Ketika penduduk memiliki persepsi positif tentang pajak, pengetahuan mereka tentang pajak meningkat. Menurut Suryadi, 2006 (Wulandari, 2015) menyatakan bahwa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hubungan antara pengetahuan dan  kesadaran  wajib  pajak  memiliki  peranan  penting.  Ketika  wajib  pajak  memperoleh pengetahuan tentang perpajakan maka wajib pajak dapat bertransformasi dari tidak mengetahui menjadi  mengetahui,  sehingga  meningkatkan  kepatuhannya  dalam  membayar  pajak.  Dengan demikian,  otoritas  pajak  perlu  melakukan  sosialisasi  yang  meliputi  penjelasan  mengenai perpajakan  dan  melakukan  promosi  melalui  spanduk  atau  media  sosial  untuk  meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang sistem perpajakan, sanksi perpajakan, fungsi dan manfaat pajak, serta  cara  menyusun  dan  melaporkan  pajak.  Dengan  peningkatan  pengetahuan  wajib  pajak pelaku UMKM di Kota Timika, diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM.

## Pendapatan Sebagai Faktor Yang Menentukan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Pada konteks kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Timika faktor pendapatan berperan penting dan dominan dalam menenntukan kepatuhan wajib pajak yang terkonfirmasi berdasarkan  hasil  penelitian.  Penelitian  ini  membuktikan  bahwa  pendapatan  menjadi  faktor utama  yang  menjadi  penentu  ketidakpatuhan  wajib  pajak  pelaku  UMKM  untuk  memenuhi kewajiban perpajakannya. Indikator pendapatan yang paling berdampak pada ketidakpatuhan wajib  pajak  di  Kota  Timika  yaitu  pendapatan  yang  diperoleh  tidak  terlalu  besar,  selanjutnya kurangnya  pangsa  pasar  yang  berdampak  pada  besarnya  pendapatan  yang  diterima  serta pendapatan yang diterima hanya mencukupi kebutuhan pendidikan anak dan kebutuhan harian. Oleh  karena  itu,  pendapatan  menjadi  faktor  yang  harus  dipertimbangkan  dalam  proses pemungutan pajak (Asriyani & Susena, 2016) . Menurut Putri dan Isgiyarta 2013   (Amran, 2018) menyatakan bahwa hubungan pendapatan terhadap kepatahuan wajib pajak adalah penghasilan yang  diperoleh  wajib  pajak  dari  aktfivitasnya  yaitu  dari  pekerjaannya  atau  usaha  yang dijalankannya dalam periode tertentu. Secara keseluruhan, faktor pendapatan memainkan peran penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak. Tingkat pendapatan seseorang atau usaha dapat  mempengaruhi  kemampuannya  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakan.  Dengan demikian,  dalam  upaya  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak,  penting  bagi  pemerintah  dan otoritas perpajakan untuk memperhatikan tingkat pendapatan dan merancang kebijakan yang adil  dan  sesuai  dengan  kondisi  ekonomi  masyarakat.    Pada  sisi  lain,  wajib  pajak  jugga  harus berupaya dalam meningkatkan pendapatan dari usahanya misalnya lakukan promosi, selain itu memperluas pangsa pasar, wajib pajak harus bisa menyisikan sebagai selain dari biaya sekolah anak-anak atau kebutuhan sehari-hari.

## Efektivitas  Sistem  Perpajakan  Sebagai  Faktor  Yang  Menentukan  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM.
Peran efektivitas sistem perpajakan sangat penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak UMKM. Efektivitas sistem perpajakan mengacu pada sejauh mana sistem tersebut mampu mencapai  tujuan  yang  ditetapkan,  seperti  mengumpulkan  pendapatan  pajak  yang  memadai, mendorong  kepatuhan  wajib  pajak,  dan  memberikan  pelayanan  yang  efisien.  Dalam  konteks faktor efektivitas sistem perpajakan, telah dikonfirmasi bahwa faktor ini mempengaruhi pelaku UMKM  di  Kota  Timika  untuk  patuh  terhadap  kewajiban  pajaknya.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  faktor-faktor  indikator  efektivitas  sistem  perpajakan  yang  memiliki pengaruh  signifikan  terhadap  ketidakpatuhan  wajib  pajak  UMKM  meliputi  kurangnya pembaruan peraturan SPT, kesulitan dalam penggunaan e-SPT dan e-Filing, serta persepsi wajib pajak  bahwa  sistem  yang  digunakan  tidak  memberikan  keamanan  dan  kepercayaan.  Fetrisia (2020)  berpendapat  bahwa  sistem  yang  disedikan  oleh  otoritas  pajak  harus  dapat diakses dan digunakan  oleh  seluruh  wajib  pajak  terkait  pelaksanaan  kewajiban  pajakannya.  Selanjutnya menurut  Robbins  1996  (Oliviandy  et  al.,  2021),  hubungan  antara  efektivitas  sistem  perpajakan dan kepatuhan wajib pajak merupakan pengukuran sejauh mana keseluruhan target pajak baik kuantitas, kualitas, dan waktu telah dicapai. Jika adanya keyakinan wajib pajak tentang sistem perpajakan  yang  disediakan  dapat  diandalkan,  handal,  dan  akurat,  maka  akan  memberikan pandangan  positif  terhadap  sistem  tersebut,  yang  pada  akhirbya  akan  berdampak  pada
peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu, penting bagi pihak otoritas  perpajakan  untuk  memberikan  pelatihan  mengenai  penggunaan  sistem  perpajakan seperti  penggunaan  SPT  dan  e-Filing,  serta  melakukan  sosialisasi  tentang  keamanan  sistem perpajakan,  guna  meningkatkan  kepercayaan  dalam  penggunaan  administrasi  sistem perpajakan..

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  disimpulkan  bahwa  terdapat  faktor  yang terkonfirmasi  menentukan  kepatuhan  wajib  pajak  pelaku  UMKM  di  Kota  Timika  yang  tidak melakukan  kewajiban  perpajakannya  yaitu  pengetahuan,  efektivitas  sistem  perpajakan,  dan pendapatan.  Dari  ketiga  faktor  tersebut  faktor  yang  paling  dominan  dalam  mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak UMKM di Kota Timika yaitu faktor pendapatan. Penelitian ini masih terbatas  pada  penggunaan  tiga  faktor  yang    menentukan  kepatuhan  wajib  pajak  sehingga kedepan  diharapkan  agar  dapat  dilanjutkan  penelitian  ini  dengan  melibatkan  berbagai  faktor penentu lainnya.
Dari hasil analisis dan pembahasan, maka diberikann beberapa saran bagi pihak yang terkait  sebagai  bahan  masukan  atau  alternatif  untuk    mengatasi  permasalahan  yang  terjadi, antara  lain:  a)Perlu  dilakukan  sosialisasi  tentang  perpajakan  dan  membuat  spanduk  atau menggunakan sosial media untuk melakukan promosi tentang perpajakan bagi UMKM di Kota Timika untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang sistem perpajakan, aturan-aturan perpajakan,  fungsi  dan  manfaat  pajak,  serta  cara  menyusun  dan  melaporkan  pajak.  b)  Wajib pajak  harus  dapat  meningkatkan  pendapatan  dari  usahanya  sehingga  dapat  mendukung kewajiban perpajakannya misalnya dengan melakukan promosi, memperluas pangsa pasar, serta melakukan  efisiensi  terhapad  pengeluaran  usaha.  c)Pihak  pajak  harus  memberikan  edukasi kepada  pelaku  UMKM  terkait  keamanan  penggunanan  sistem  perpajakan  sehingga  sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA
Amran, A. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi , 1 (1), 1 – 15. https://doi.org/10.57178/atestasi.v1i1.53
Arif, R. (2018). Pengaruh Pengetahuan Akuntansi, Pendidikan Pemilik, Omzet Usaha, dan Masa Memimpin  Perusahaan  Terhadap  Penggunssn  Informasi  Akuntansi  (Studi  Empiris  Pada UMKM di Kabupaten Kampar). Jom Feb , 1 , 1 – 15.
Asriyani, Y., & Susena, K. C. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 4 (2), 136 – 145. https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.279 Azmi, M. nurul. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan  Pekerjaan  Bebas  (  Studi  Di  Wilayah  KPP  Pratama  Pontianak  ). Fakultas  Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta , 1 – 97.
Chaerunnisa, T. Q., & Sofianty, D. (2023). Pengaruh Penerapan E-Billing dan Efektivitas Sistem Pembayaran  Pajak  terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Jurnal  Riset Akuntansi, 39-48.
Fahluzy, S. F., & Agustina, L. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Umkm Di Kabupaten Kendal. Accounting Analysis Journal , 3 (3), 399 – 406.
Fatmawati, S., & Adi, S. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tinfkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam  Membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi  Empiris  Pada  SAMSAT  Kota Surakarta). Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 11(1), 883-890.
Fetrisia,  J.  (2020).  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi Empiris  Wajib  Pajak  Pada  Karyawan  PT.  Hidup  Makmur  Terencana). Sekolah  Tinggi  Ilmu Ekonomi Indonesia – 2020 , 1 – 17. http://repository.stei.ac.id/3452/
Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP
Pratama Karanganyar. Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia , 4 (1), 56 – 67. https://doi.org/10.18196/rab.040153
Huljannah,  M.  (2020). FAKTOR-FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI  MINAT  MASYARAKAT KAMPUNG RELIGI UNTUK BERTRANSAKSI PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARAIAH . Leo,  M.,  Virginia,  W.  A.,  Alimuddin,  I.,  Herman,  H.,  &  Arwana,  M.  R.  (2022).  Pengaruh Pemutihan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dengan  Pendapatan sebagai variabel Moderating. Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi, 6(3), 2796-2807.
Ma’ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sukoharjo. Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS , 28 , 336 – 343. Millenia sofianti, & Djoko wahyudi. (2022). faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak. Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi , 15 (1), 180 – 192. https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.634 Nisa,  I.  C.  (2016). PENGARUH  SISTEM  PEMUNGUTAN  PAJAK,  PELAYANAN  FISKUS  DAN EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN LAYANAN  DRIVE  THRU  SEBAGAI  VARIABEL  MODERATING  (Studi  pada  Kantor  Samsat Gowa) . 1 – 23.
Oliviandy, N. A., Astuti, T. P., & Siddiq, F. R. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. Wahana Riset Akuntansi , 9 (2), 91. https://doi.org/10.24036/wra.v9i2.112026
P rasetyana, E., & Febriani, E. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan selama masa pandemi covid-19. AKUNTABEL, 19(2), 388-392
Tri  Isawati,  H.  Eddy  Soegiarto  K,  T.  R.  (2017).  PENGARUH  TINGKAT  PENDAPATAN, PENGETAHUAN  PERPAJAKAN,  PELAYANAN  PAJAK  SERTA  SANKSI  PAJAK TERHADAP  KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK  DALAM  MEMBAYAR  PAJAK  BUMI  DAN BANGUNAN  (Studi  Kasus  di  Kelurahan  Teluk  Lerong  Ilir,  Kecamatan  Samarinda  Ulu). Jurnal Manajemen Dan Akuntansi , 5 (3), 1 – 23. https://doi.org/10.31293/ekm.v5i3.2513 Wulandari.  (2015).  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan,  Pengetahuan  Perpajakan,  dan  Kualitas Pelayanan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Sebagai Variabel Intervrening (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan). JOMFekom , 2 (1),  843 – 857.  https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis- dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf
Wujarso,  R.,  &  Napitupulu,  R.  D.  (2020).  Pengaruh  pengetahuan  perpajakan  dan  sanksi  pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta. Jurnal STEI Ekonomi, 29(02), 44-56.
Wulandari,  S.,  &  Fitria,  A.  (2021).  Pengaruh Pengetahuan  perpajakan,  Kesadaran  Wajib  Pajak, Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 10 , 1 – 18.