Volume 2  Issue 1,  March 2018:  pp.  315-334.  Copyright  ©  2018  HOLREV.
Faculty  of  Law,  Halu Oleo  University,  Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia. ISSN: 2548-1762 | e-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Perdagangan Berjangka Komoditi untuk Mendukung Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi di PT.

## Monex Investindo Future dan PT. First State Bali)
Implementation of Know Your Customer Principles in commodity futures Trade to Support the Resolution and Eradication of Money Laundering (study in PT. Monex Investindo Future and PT. First State Bali )
Pande S. Yogantara Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana E-mail: pande_yogantara@unud.ac.id
Putu Edgar Tanaya Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana E-mail: edgar_tanaya@unud.ac.id
Abstract: This  research  aims  to  knowing  the  Know  Your  Customer  Principles  in commodity  futures  Trade  in  the  legal  regulation  in  Indonesia  and  to  know  the implementation of Know Your Customer Principles at the futures brokerage company in Bali. Research method used in this research is empirical law research method, that is method which use primary research data as main data and secondary research data as supporting. This research uses two approaches, that is statute approach and analytical and conceptual approach. The Conclusion in this research there are two, first,  the  regulation  of  the  Know  Your  Customer  Principles  in  commodity  futures Trade  is  regulated  in  Bappebti  Regulation  Number  2  Year  2016  on  the Implementation of Know Your Customer Principles which compulsory each futures brokers to implemented the Know Your Customer Priciples to minimize business risks associated  with  money  laundering  crime.  Second,  Futures  Brokers  in  Bali  has implemented The Know Your Customer Principles but not in accordance with that provisions  regulated  in  Bappebti  Regulation  Number  2  Year  2016  on  the Implementation of Know Your Customer Principles.
Keyword: implementation,  the  know  your  customer  principles,  money  laundering crime.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip mengenal nasabah pada perdagangan berjangka dalam aturan hukum di Indonesia dan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip mengenal nasabah pada perusahaan pialang berjangka di Bali.
Metode Penelitian yang digunakan dalam  penelitian ini adalah metode penelitian hukum  empiris,  yakni  metode  yang  menggunakan  data  penelitian  primer  sebagai data  utama  dan  data  penelitian  sekunder  sebagai  pendukung.  Penelitian  ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan analisis konsep ( analytical and conceptual approach ). Kesimpulan dalam penelitian ini ada 2 (dua), pertama pengaturan prinsip mengenal nasabah dalam bidang perdagangan berjangka diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor  2  Tahun  2016  tentang  Penerapan  Prinsip  Mengenal  Nasabah  yang mewajibkan  setiap  perusahaan  pialang  berjangka  untuk  menerapkan  prinsip- prinsip  mengenal  nasabah  untuk  meminimalisasi  risiko  usaha  yang  berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Kedua, perusahaan pialang berjangka di Bali pada dasarnya telah menerapkan prinsip-prinsip mengenal nasabah namun belum sesuai  dengan  standar  penerapan  prinsip  mengenal  nasabah  yang  diatur  dalam Peraturan  Bappebti  Nomor  2  Tahun  2016  tentang  Penerapan  Prinsip  Mengenal Nasabah.
Kata kunci: penerapan, prinsip mengenal nasabah, tindak pidana pencucian uang.

## PENDAHULUAN
Tindak  pidana  pencucian  uang  tidak  hanya  mengancam  stabilitas  dan  integritas  sistem perekonomian  dan  sistem  keuangan,  tapi  juga  membahayakan  sendi-sendi  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1 Pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UUTPPU). UUTPPU lahir  sebagai  pengganti  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai akibat kompleksitas tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Indonesia  bahkan  sampai  melintasi  batas-batas  yurisdiksi.  Lahirnya  UUTPPU  juga didorong  oleh  keluarnya  standar  internasional  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana pencucian uang oleh Financial Action Task Force (FATF).
Pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang  harus  didukung oleh semua pihak, dari pemerintah, penegak hukum, lembaga keuangan, serta masyarakat ( stakeholder ).  Lembaga  keuangan  memiliki  peranan  penting  khususnya  dalam menerapkan  prinsip mengenali pengguna jasa  dan melaporkan transaksi tertentu pada otoritas  ( financial  intelligence  unit ).  Lembaga  keuangan  tidak  hanya  berperan  dalam
1 Paragraf  Pertama  Penjelasan  umum  atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
membantu penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya transaksi dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal melalui risk management yang baik yang pada akhirnya akan membuat sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya. 2
Risiko  tindak  pidana  pencucian  uang  pada  umumnya  terjadi  dalam  sektor perbankan, namun risiko tersebut juga dihadapi sektor perdagangan berjangka komoditi (selanjutnya  disebut  perdagangan  berjangka). 3 Perdagangan  berjangka  dilakukan  oleh investor bekerja sama dengan perusahaan pialang berjangka melalui instrumen perjanjian kerja sama investasi. Investor mengamanatkan modalnya untuk diinvestasikan di bursa berjangka  melalui  perantara  perusahaan  pialang  berjangka  karena  masyarakat  umum tidak dapat secara langsung melakukan transaksi di bursa berjangka. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi bahwa pialang  berjangka  adalah  badan  usaha  yang  melakukan  kegiatan  jual  beli  komoditi berdasarkan  kontrak  berjangka,  kontrak  derivatif  syariah,  dan/atau  kontrak  derivatif lainnya  atas  amanat  nasabah  dengan  menarik  sejumlah  uang  dan/atau  surat  berharga tertentu  sebagai  margin  untuk  menjamin  transaksi  tersebut.  Sehingga  melalui perdagangan berjangka dapat mengurangi ketidakpastian ekonomi baik di sektor finansial maupun sektor riil. 4
Risiko  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  dihadapi  oleh  perusahaan  pialang berjangka  akhirnya  melahirkan  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Pialang Berjangka  dengan  pertimbangan  mewujudkan  kegiatan  perdagangan  berjangka  yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat
2 Paragraf  Keempat  Penjelasan  umum  atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3 Dalam menghadapi era perdagangan bebas dan sejalan dengan kesepakatan Indonesia dalam WTO, APEC, dan  AFTA  serta  Paket  Reformasi  15  Januari  1998,  Pemerintah  Indonesia  telah  mengurangi  campur tangan di bidang tata niaga komoditi dan menyerahkannya pada mekanisme pasar. ( BAPPEBTI, “ Sekilas Tentang  Perdagangan  Berjangka  Komoditi ” ,  https://www.bappebti.go.id/id/edu/brochures/detail/ 126.html, diakses pada tanggal 5 Juli 2017.)
4 Mohammad Samsul dalam Siti Indah Nurvianti, “ Peran Pialang Dalam Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Perspektif Hukum Islam (Studi di PT. Victory Internasional Future Matos) ” , Tesis, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, hlm. 2.
terutama  menciptakan  industri  perdagangan  berjangka  yang  sehat  dan  terlindung  dari praktek-praktek tindak pidana pencucian uang dan dijadikan sarana pendanaan kegiatan terorisme,  maka  diperlukan  upaya  untuk  melakukan  pencegahan  dan  pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme oleh pialang berjangka melalui  penerapan  prinsip  mengenal  nasabah.  Sehingga  perusahaan  pialang  berjangka wajib  menerapkan  dan  mematuhi  ketentuan  prinsip  mengenal  nasabah,  serta  wajib memiliki pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah sesuai Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Pialang Berjangka. Penerapan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  2  Tahun  2016  tentang  Prinsip Mengenal  Nasabah  menjadi  bagian  dari  perlindungan  hukum  oleh  negara  kepada masyarakat. 5
Bali merupakan salah satu obyek wisata favorit, hal ini dibuktikan dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke bali pada tahun 2015 sebanyak 4.001.835 orang dan  pada  tahun  2016  sebanyak  4.927.937  orang. 6 Pertumbuhan  pariwisata  di  bali berbanding lurus dengan pertumbuhan penyedia jasa  pariwisata seperti hotel, restoran dan  lain-lain.  hal  tersebut  menjadikan  Bali  salah  satu  daerah  yang  potensial  terjadinya tindak pidana pencucian uang. Risiko terjadinya pencucian uang di Bali tidak terkecuali pada bidang perdagangan berjangka. Di Bali sudah berdiri beberapa perusahaan pialang berjangka  seperti  PT  Monex  Investindo  Futures  dan  PT.  First  State  Futures  yang  telah teregistrasi di BAPPETI.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  penerapan prinsip know your customer dalam perdagangan berjangka di bali berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip  Mengenal  Nasabah  oleh  Pialang  Berjangka  dalam  rangka  menanggulangi  dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Bali.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Dalam konteks ini hukum tidak semata-mata dikonsepkan sebagai suatu gejala normatif
5 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 55.
6 Dinas  Pariwisata  dan  Budaya  Provinsi  Bali,  “ Statistik  Pariwisata  Bali ”, http://www.disparda.baliprov. go.id/id/Statistik3, diakses pada tanggal 14 Juli 2017.
yang otonom, sebagai ius constituendum ( law as what ought to be ), dan tidak pula semata- mata sebagai ius constitutum ( law as what it is in the book ), akan  tetapi secara empiris sebagai ius  operatum ( law as what it is in society ). Hukum sebagai “ law as what it is in society ”,  hukum  sebagai  gejala  sosio  empir ik  dapat  dipelajari  di  satu  sisi  sebagai independent variable yang menimbulkan efek-efek pada pelbagai kehidupan sosial, dan di sisi lain sebagai dependent variable yang muncul sebagai akibat berbagai ragam kekuatan dalam proses sosial (studi mengenai law in process ). 7 Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan berkaitan dengan prinsip know your customer ( das sollen ) dalam hal penerapannya  ( das sein)  pada  perdagangan  berjangka  di  Bali  dalam  rangka menanggulangi dan memberantas tindak  pidana  pencucian uang serta  kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan pialang berjangka dalam menerapkan prinsip know your customer tersebut.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Perdagangan Berjangka
Perkembangan  lembaga  jasa  keuangan  berbanding  lurus  dengan  perkembangan  tindak pidana  pencucian  uang  di  Indonesia.  Dahulu  risiko  terjadinya  tindak  pidana  pencucian uang  hanya  pada  sektor  perbankan,  sekarang  risiko-risiko  tersebut  juga  dihadapi  oleh lembaga keuangan non perbankan termasuk lembaga-lembaga perdagangan berjangka di Indonesia.
Munculnya  risiko-risiko  tersebut  kemudian  melahirkan  Peraturan  Kepala  Badan Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  2  Tahun  2016  tentang  Prinsip Mengenal Nasabah dengan pertimbangan:
a. Bahwa  dalam  rangka  mewujudkan  kegiatan  perdagangan  berjangka  yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat terutama menciptakan industri perdagangan berjangka yang sehat dan  terlindung  dari  praktek-praktek  tindak  pidana  pencucian  uang  dan dijadikan sarana pendanaan kegiatan terorisme, maka diperlukan upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan  kegiatan  terorisme  oleh  pialang  berjangka  melalui  penerapan prinsip mengenal nasabah;
7 Buku pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2013.
b. bahwa  ketentuan  tentang  prinsip  mengenal  nasabah  oleh  pialang  berjangka perlu  disusun  sesuai  dengan  standar  internasional  mengenai  penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
Perusahaan pialang berjangka wajib menerapkan dan mematuhi ketentuan prinsip mengenal nasabah, serta memiliki pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah. 8 Hal tersebut  dilakukan  melalui  pengawas  aktif  oleh  direksi  dan  dewan  komisaris  pialang berjangka. Berikut beberapa bentuk pengawasan yang wajib dilaksanakan seorang direksi dan dewan komisaris.
Direksi pialang berjangka wajib melakukan pengawasan paling kurang:
a memastikan  bahwa  pialang  berjangka  memiliki  pedoman  penerapan  prinsip mengenal nasabah;
b mengusulkan pedoman  penerapan prinsip mengenal nasabah kepada dewan komisaris;
c memastikan bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah dilaksanakan sesuai dengan pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah yang telah ditetapkan;
d memastikan  bahwa  pedoman  penerapan  prinsip  mengenal  nasabah  sejalan dengan  perubahan  dan  perkembangan  produk,  jasa,  dan  teknologi  pialang berjangka  sesuai  dengan  perkembangan  modus  pencucian  uang  dan/atau pendanaan terorisme; dan
e memastikan  bahwa  seluruh  pegawai  yang  terkait  dengan  penerapan  prinsip mengenal  nasabah  telah  mengikuti  pelatihan  yang  berkaitan  dengan penerapan prinsip mengenal nasabah secara berkala. 9
Dewan komisaris pialang berjangka juga memiliki kewajiban melakukan pengawas aktif paling sedikit:
a memberikan persetujuan pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah yang diusulkan oleh direksi;
b melakukan  pengawasan  atas  pelaksanaan  tanggung  jawab  direktur  utama terhadap penerapan prinsip mengenal nasabah; dan
8 Pasal  2  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  2  Tahun  2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.
9 Pasal  3  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  2  Tahun  2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.
c memastikan adanya pembahasan terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam rapat direksi dan dewan komisaris. 10
Terhadap fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh direksi dan dewan komisaris wajib  melaporkan  semua  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  prinsip  mengenal  nasabah kepada Bappebti. 11
Pasal  2  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi Nomor  2  Tahun  2016  tentang  Prinsip  Mengenal  Nasabah  seperti  yang  dijelaskan sebelumnya  mewajibkan  pialang  berjangka  untuk  memiliki  pedoman  yang  memuat kebijakan dan prosedur tertulis yang paling sedikit mencakup:
a. identifikasi dan verifikasi
b. pemilik manfaat
c. manajemen risiko
d. area berisiko tinggi
e. pemantauan rekening, transaksi nasabah, dan pengkinian data nasabah
f. penatausahaan dokumen; dan
g. pelaporan.
Pedoman  penerapan  prinsip  mengenal  nasabah  yang  dimiliki  pialang  berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada Peraturan Kepala Bappebti ini, peraturan  perundang-undangan  terkait  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana pencucian  uang  dan/atau  pendanaan  terorisme.  Pedoman  tersebut  juga  harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. 12
Sebelum  lahirnya  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah, pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang sudah dilakukan oleh  negara kita sejak diberlakukannya Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2003  dengan tumbuhnya kesadaran dari para pihak yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, seperti  penyedia  jasa  keuangan  untuk  melaporkan  setiap  transaksi  nasabahnya  yang
10 Pasal  4  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  2  Tahun  2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.
11 Pasal  5  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  2  Tahun  2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.
12 Pasal 10 dan 11 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.
termasuk  kategori  transaksi  keuangan  mencurigakan,  lembaga  yang  berwenang  untuk membuat peraturan, pejabat PPATK untuk membuat analisis dan penegak hukum dalam menindaklanjuti  hasil  analisis  sampai  dengan  penjatuhan  sanksi  administratif  maupun sanksi pidana.
Meskipun demikian, hal tersebut di atas dirasa masih kurang dalam menghadapi para  pelaku  kejahatan  karena  masih  adanya  celah  untuk  melakukan  tindak  kejahatan pencucian uang. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan  hukum,  praktik  dan  standar  internasional,  maka  UU  TPPU  tersebut  diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Dalam  penjelasan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  disebutkan  mengenai materi muatan yang dilakukan perubahan, yaitu:
1. Redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang;
2. Penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang;
3. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
4. Pengukuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa;
5. Perluasan pihak pelapor;
6. Penetapan  mengenai  jenis  pelaporan  oleh  penyedia  barang  dan/atau  jasa lainnya;
7. Penataan kembali pengawasan kepatuhan;
8. Pemberian kewenangan kepada pihak pelapor untuk menunda transaksi;
9. Perluasan  kewenangan  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau keluar daerah pabean;
10. Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang;
11. Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan
12. Penataan kembali kelembagaan PPATK;
13. Penambahan  kewenangan  PPATK;  termasuk  kewenangan  menghentikan sementara transaksi;
14. Penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana pencucian uang;
15. Pengaturan  mengenai  penyitaan  harta  kekayaan  yang  berasal  dari  tindak pidana.
Perubahan  yang  penting  dalam  UU  ini  adalah  adanya  pengukuhan  penerapan prinsip  mengenali  pengguna  jasa  yang  dalam  Pasal  18  ayat  (I)  disebutkan  kewajiban Lembaga  Pengawas  dan  Pengatur  untuk  menetapkan  ketentuan  prinsip  mengenali pengguna  jasa.  Pada  ayat  (2)  diterangkan  lebih  lanjut  bahwa  yang  dimaksud  dengan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa adalah Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (HDD) sebagaimana dimaksud dalam Rekomendasi 5 FATF, yang sekurang-kurangnya  memuat  tentang  identifikasi,  verifikasi  dan  pemantauan  transaksi pengguna  jasa.  Dan  apabila  belum  terdapat  Lembaga  Pengawas  dan  Pengatur,  maka ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.
Perubahan lainnya yang terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa sebelumnya penanganan tindak pidana pencucian uang hanya diserahkan kepada Kepolisian  saja,  tetapi  sejak  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga berhak dan turut serta melakukan pengusutan dan penanganan kasus pencucian uang. Selain itu, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 KPK berhak menangani kasus baik itu termasuk kasus tindak pidana asal maupun money laundering . 13

## Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Perdagangan Berjangka di Bali
Pasal 10 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun  2016  tentang  Prinsip  Mengenal  Nasabah  seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya bahwa  pedoman  prinsip  mengenal  nasabah  harus  memenuhi  beberapa  hal.  Berikut penjelasan  kebijakan  dan  prosedur  tertulis  yang  mencakup  beberapa  hal  dan  wajib diimplementasikan oleh pialang berjangka.

## Identifikasi dan verifikasi
Pialang  berjangka  wajib  melakukan  prosedur Customer  Due  Diligence (CDD)  pada  saat: proses  penerimaan  calon  nasabah  menjadi  nasabah  pialang  berjangka;  nasabah melakukan  transaksi  perdagangan  berjangka;  terdapat  keraguan  kebenaran  data, informasi, dan/atau dokumen pendukung yang diberikan oleh nasabah; dan/atau terdapat
13 Terkait dengan kewenangan KPK dalam menangani kasus pencucian uang atau money laundering, lihat Sabrina  Hidayat, “ Tinjauan  Yuridis  Kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Melakukan  Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang ”, Halu Oleo Law Review (HOLREV) , Volume  1,  Issue  2,  September  2017,  http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/3641/3135, diakses pada tanggal 15 Januari 2018, hlm. 180-195.
indikasi  keuangan  yang  mencurigakan  yang  terkait  dengan  pencucian  uang  dan pendanaan terorisme.
Petugas pialang berjangka yang akan melakukan edukasi dan/atau prospek kepada calon nasabah wajib meminta data dan informasi kepada calon nasabah. Adapun data dan informasi calon nasabah tersebut antara lain:

## 1) Untuk calon nasabah orang perseorangan
a) Data  sesuai  dengan  dokumen  identitas,  yaitu:  nama;  nomor  identitas; alamat; tempat dan tanggal lahir; jenis kelamin; dan kewarganegaraan
b) Alamat tempat tinggal terkini (jika berbeda dengan dokumen identitas);
c) Nomor telepon;
d) Status perkawinan;
e) Pekerjaan
f) Alamat dan nomor telepon tempat kerja (jika ada)
g) Rata-rata penghasilan per tahun;
h) Sumber dana;
i) Maksud dan tujuan transaksi;
j) Nomor pokok wajib pajak; dan
k) Nama bank dan nomor rekening.
2) Untuk calon nasabah non perseorangan:
a) Nama calon nasabah non-orang perorangan;
b) Nomor izin atau nomor izin usaha dari instansi berwenang;
c) Bidang usaha atau kegiatan;
d) Alamat kedudukan;
e) Nomor telepon;
f) Tempat dan tanggal pendirian;
g) Identitas pemilik manfaat;
h) Sumber dana;
i) Maksud dan tujuan transaksi;
j) Nama bank dan nomor rekening;
k) Nomor pokok wajib pajak; dan
l) Data dan informasi pihak yang diberikan kuasa menjalankan transaksi.
Berdasarkan  data  calon  nasabah  atau  nasabah  yang  dikumpulkan  pialang berjangka wajib mengelompokkan calon nasabah atau nasabah berdasarkan tingkat risiko
terjadinya pencurian uang atau pendanaan terorisme. Pengelompokan calon nasabah atau nasabah  tersebut  terdiri  dari  3  (tiga)  klasifikasi  risiko,  yaitu:  rendah;  menengah;  dan tinggi. Pialang berjangka wajib menerapkan tingkat risiko yang dimiliki calon nasabah atau nasabah.
a) Calon  nasabah  atau  nasabah  risiko  rendah  jika  memenuhi  kriteria:  nasabah yang melakukan pembukaan rekening dan transaksi untuk tujuan lindung nilai ( hedging ); nasabah yang menyetorkan deposit awal paling banyak sebesar Rp.
100.000.000 (seratus juta rupiah); nasabah yang melakukan penambahan dana dalam  1  (satu)  hari  paling  banyak  sebesar  Rp.  50.000.000  (lima  puluh  juta rupiah); nasabah yang memiliki kumulatif margin kurang dari Rp. 100.000.000 (seratus  juta  rupiah);  nasabah  yang  hanya  memiliki  1  (satu) account dalam perusahaan yang sama; dan nasabah yang tidak mencapai kriteria tingkat risiko menengah.
b) Calon  nasabah  atau  nasabah  risiko  menengah  Calon  Nasabah  atau  Nasabah masuk  dalam  kelompok  risiko  menengah  jika  memenuhi  kriteria  sebagai berikut: Nasabah yang tidak termasuk dalam kriteria risiko rendah; Nasabah yang tidak termasuk dalam kriteria berisiko tinggi; Nasabah yang pembukaan rekening (account) dan  transaksi  untuk  tujuan  spekulasi  dalam  transaksi komoditi; Nasabah yang menyetorkan deposit awal antara Rp. 100.000.000,00 (seratus  juta  rupiah)  sampai  dengan  Rp.  400.000.000,00  (empat  ratus  juta rupiah); Nasabah yang melakukan penambahan dana (top-up) dalam 1 (satu) hari  sebesar  Rp  100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  sampai  dengan  Rp. 200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah);  Nasabah  yang  memiliki  kumulatif margin  antara  Rpl00.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  sampai  dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau Nasabah yang memiliki 2 (dua) rekening (account) dalam perusahaan Pialang Berjangka yang sama.
c) Calon nasabah atau nasabah risiko tinggi calon nasabah atau nasabah masuk dalam kelompok risiko tinggi jika memenuhi kriteria sebagai berikut: Nasabah yang  tidak  termasuk  dalam  kriteria  risiko  rendah;  Nasabah  yang  tidak termasuk  dalam  kriteria  risiko  menengah;  calon  Nasabah  atau  Nasabah dan/atau  Pemilik  Manfaat  ( Beneficial  Owner )  termasuk  dalam  area  berisiko tinggi;  terdapat  perubahan  profil  atau  informasi  penting  yang  signifikan, sehingga  Nasabah  termasuk  dalam  area  berisiko  tinggi;  Nasabah  yang
melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil, karakteristik, dan kebiasaan pola  transaksi;  Nasabah  yang  pembukaan  rekening  (account)  dan  transaksi untuk  tujuan  spekulasi  dalam  transaksi  Sistem  Perdagangan  Alternatif; Nasabah yang menyetorkan deposit awal lebih dari Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); Nasabah yang melakukan penambahan dana (top-up) dalam 1 (satu) hari lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); Nasabah yang memiliki kumulatif margin lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);  atau  nasabah  yang  memiliki  lebih  dari  2  (dua)  rekening  (account) dalam perusahaan Pialang Berjangka yang sama.

## Pemilik manfaat
Nasabah perseorangan wajib bertindak untuk dan atas kepentingan diri sendiri. Pialang Berjangka  wajib  memastikan  bahwa  calon  Nasabah  perseorangan  bertindak  untuk  diri sendiri  dan  bukan  untuk  kepentingan  pihak  ketiga  atau  Pemilik  Manfaat  ( Beneficial Owner ). Dalam hal calon Nasabah non-perseorangan bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat  ( Benefecial  Owner ),  Pialang  Berjangka  wajib  melakukan  CDD  terhadap  Pemilik Manfaat ( Benefecial Owner ). Penerapan CDD dilakukan mengikuti tingkat risiko yang lebih tinggi,  dalam  hal  terdapat  perbedaan  tingkat  risiko  antara  calon  Nasabah  non- perseorangan  atau  Nasabah  non-perseorangan  dengan  Pemilik  Manfaat (Benefecial Owner).
Pialang  Berjangka  wajib  memperoleh  bukti  atas  identitas  dan/atau  informasi lainnya  mengenai  Pemilik  Manfaat  (Beneficial  Owner).  Bukti  atas  identitas  dan/atau informasi lainnya yakni bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) non perorangan:
1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b;
2) Dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b; dan
3) Pernyataan dari calon Nasabah mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
Dalam  hal  Pialang  Berjangka  meragukan  atau  tidak  dapat  meyakini  identitas Pemilik Manfaat (Benefecial Owner), Pialang Berjangka wajib menolak untuk melakukan hubungan  usaha  dengan  calon  Nasabah.  Pialang  Berjangka  wajib  melaporkan  kepada PPATK  mengenai  tindakan  penolakan  untuk  melakukan  hubungan  usaha  dengan  calon Nasabah.
Pialang  Berjangka  wajib  melakukan  pengujian  terhadap  keefektifan  dari pelaksanaan Prinsip Mengenai Nasabah. Pengujian dilakukan dengan mengambil contoh secara acak ( random sampling ). Pialang Berjangka wajib mendokumentasikan pengujian.
Pialang  Berjangka  wajib  mendokumentasikan  dan  melakukan  pemutakhiran  jenis, indikator, dan contoh dari transaksi keuangan yang mencurigakan yang timbul di berbagai unit kerja terkait.

## Manajemen risiko
Kebijakan  dan  prosedur  manajemen  risiko  yang  berkaitan  dengan  penerapan  Prinsip Mengenai Nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan prosedur manajemen  risiko  Pialang  Berjangka  secara  keseluruhan.  Kebijakan  dan  prosedur manajemen  risiko  yang  berkaitan  dengan  penerapan  Prinsip  Mengenai  Nasabah  paling sedikit mencakup:
1) pengawasan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Pialang Berjangka;
2) pendelegasian wewenang;
3) pemisahan tugas; dan
4) sistem pengawasan internal termasuk audit internal.

## Area berisiko tinggi
Calon nasabah atau nasabah dianggap dan/atau dikelompokkan dalam area berisiko tinggi apabila:
1) Latar belakang atau profil calon Nasabah atau Nasabah dan pengendali calon Nasabah atau Nasabah termasuk PEP atau Nasabah yang Berisiko Tinggi ( High Risk Customer );
2) bidang  usaha  calon  Nasabah  atau  Nasabah  termasuk  Usaha  yang  Berisiko Tinggi ( High Risk Business );
3) negara atau teritori asal, domisili atau dilakukannya transaksi calon Nasabah atau Nasabah termasuk Negara yang Berisiko Tinggi ( High Risk Countries );
4) tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang ditetapkan baik oleh Pemerintah maupun Negara atau yurisdiksi lain; dan/atau
5) transaksi  yang  dilakukan  diduga  terkait  dengan  tindak  pidana  di  bidang Perdagangan  Berjangka  Komoditi,  tindak  pidana  Pencucian  Uang  dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme.

## Pemantauan rekening, transaksi nasabah, dan pengkinian data nasabah
Pialang Berjangka wajib melakukan pemantauan data Nasabah secara berkesinambungan untuk memastikan transaksi yang dilakukan Nasabah sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau kebiasaan pola transaksi Nasabah yang bersangkutan.
Dalam  melaksanakan  pemantauan  Pialang  Berjangka  wajib  memiliki  sistem pemantauan yang dapat:
1) mengidentifikasi,  menganalisis, memantau,  dan menyediakan  laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik dan/atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah; dan
2) menelusuri  setiap  transaksi,  apabila  diperlukan,  termasuk  penelusuran  atas identitas Nasabah, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, serta sumber dana yang digunakan untuk transaksi.
3) Pialang  Berjangka  wajib  melakukan  pemantauan  rekening  dan  transaksi Nasabah termasuk analisis terkait dengan kemungkinan adanya tindak pidana asal (predicate crime) dan Pendanaan Terorisme.
4) Pialang Berjangka dapat meminta data dan/atau informasi lebih lanjut kepada Nasabah  terhadap  transaksi  yang  tidak  sesuai  dengan  profil,  karakteristik, dan/atau kebiasaan pola transaksi.
5) Pialang  Berjangka  wajib  melakukan  evaluasi  terhadap  hasil  pemantauan rekening  dan  transaksi  Nasabah  untuk  memastikan  ada  atau  tidak  adanya transaksi keuangan yang mencurigakan.
6) Dalam hal terdapat kesamaan nama dan informasi lain atas Nasabah dengan nama  dan  informasi  yang  tercantum  dalam  daftar  terduga  teroris  dan organisasi teroris yang ditetapkan baik oleh Pemerintah maupun Negara atau yurisdiksi lain, Pialang Berjangka wajib melaporkan Nasabah tersebut dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
7) Dalam  hal  data  dan/atau  informasi  yang  disampaikan  Nasabah  tidak memberikan  penjelasan  yang  meyakinkan,  maka  Pialang  Berjangka  wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut kepada PPATK.
8) Dalam hal terdapat kesamaan nama  dan informasi lain atas nasabah dengan nama  dan  informasi  yang  tercantum  dalam  daftar  nama  teroris,  Pialang
Berjangka  wajib  melaporkan  Nasabah  tersebut  dalam  laporan  Transaksi Keuangan Mencurigakan.
Pialang  Berjangka  wajib  melakukan  upaya  pengkinian  data,  informasi,  dan/atau dokumen  pendukung  dalam  hal  terdapat  perubahan  yang  diketahui  dari  pemantauan Pialang  Berjangka  terhadap  Nasabah  atau  informasi  lain yang  dapat dipertanggungjawabkan,
Pemantauan secara berkala terkait profil Nasabah untuk kepentingan pengkinian data dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam jangka waktu:
1) 3 (tiga) tahun untuk Nasabah yang tergolong dalam tingkat risiko rendah;
2) (satu)  tahun  untuk  Nasabah  yang  tergolong  dalam  tingkat  risiko  menengah; dan/atau
3) 6 (enam) bulan untuk Nasabah yang tergolong dalam tingkat risiko tinggi.

## Penatausahaan dokumen
Pialang Berjangka wajib membuat dan mendokumentasikan daftar Nasabah sesuai dengan tingkat  risiko  Nasabah.  Pialang  Berjangka  wajib  menata  usahakan  dokumen-dokumen. Penatausahaan dokumen dilaksanakan dalam jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan Nasabah. Pialang Berjangka wajib menyimpan catatan  dan  dokumen  mengenai  seluruh  proses  identifikasi  Transaksi  Keuangan Mencurigakan  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pialang  Berjangka wajib  memberikan  data,  informasi,  dan/atau  dokumen  yang  ditatausahakan  apabila diminta oleh Bappebti dan/atau otoritas lain yang berwenang sebagaimana  diatur oleh undang-undang.

## Pelaporan
Pialang  Berjangka  wajib  menyampaikan  laporan  Transaksi  Keuangan  Mencurigakan, laporan  transaksi  keuangan  yang  dilakukan  secara  tunai,  Transaksi  Keuangan  transfer dana dari dan ke luar  negeri dan/atau laporan lain  kepada PPATK sebagaimana diatur dalam  ketentuan  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  Pencucian  Uang  dan/atau  Pendanaan Terorisme. Penyampaian  laporan  dilakukan  dengan  berpedoman  pada  ketentuan  yang dikeluarkan oleh PPATK.
Setiap perusahaan pialang berjangka, termasuk perusahaan pialang berjangka di Bali  wajib  memenuhi  standar  yang  sudah  ditetapkan  oleh  Kepala  Bappebti  melalui Peraturan Kepala Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Pialang Berjangka. Hal tersebut penting dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya risiko usaha  terutama  risiko  yang  berhubungan  dengan  hasil  tindak  pidana  baik  dari  hasil korupsi, terorisme, sampai tindak pidana lainnya.
PT.  Monex  Investindo  Future  Cabang  Bali  (selanjutnya  disebut  Monex  Bali) merupakan  salah  satu  perusahaan  Pialang  berjangka  terbesar  di  Indonesia  yang teregistrasi  di  Bappebti.  Monex  Bali  sebagai  perusahaan  pialang  berjangka  melakukan aktivitas bisnis sebagai perantara antaran pembeli (calon nasabah atau nasabah) dengan produsen  komoditi.  Berdasarkan Monex  Investment  Pack petugas  pemasaran  harus menyampaikan  beberapa  hal  berkaitan  dengan  prinsip  mengenal  nasabah.  Hal-hal tersebut yaitu:
1) Bertanya mengenai nama calon nasabah;
2) Bertanya mengenai usia calon nasabah;
3) Bertanya mengenai profesi calon nasabah;
4) Bertanya mengenai status calon nasabah;
5) Bertanya mengenai jumlah anak calon nasabah;
6) Bertanya mengenai tempat tinggal calon nasabah; dan
7) Status rumah calon nasabah. 14
PT.  First  State  Cabang  Bali  (selanjutnya  disebut  First  State  Bali)  yang  juga merupakan  perusahaan  pialang  berjangka  yang  teregistrasi  Bappebti  bali  berdasarkan hasil  wawancara  sudah  menerapkan  prinsip  mengenal  nasabah  sebelum  lahirnya peraturan  Bappebti  tentang  prinsip  mengenal  nasabah  karena  pihak  First  State  Bali menyadari bahwa dalam melaksanakan usaha perusahaan dihadapkan dengan berbagai risiko sehingga dengan penerapan prinsip mengenal nasabah akan meminimalisasi risiko- risiko tersebut. 15
Monex dan First State sendiri menghindari calon nasabah berisiko seperti aparatur- aparatur pemerintah yang berisiko terjadi penyelewengan keuangan negara. Monex juga menghindari  aliran  dana  yang  berasal  dari  negara-negara  yang  seperti  Iran,  Irak,  dan
14 Monex Investment Pack.
15 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzan selaku Vice President PT. First State Futures Kantor Cabang Bali pada 30 Oktober 2017.
Korea Selatan karena terindikasi dana tersebut digunakan tindak pidana terorisme. Monex dan First State juga memahami prinsip mengenal nasabah mempunyai peran yang sangat penting untuk meminimalisasi terjadinya risiko-risiko baik yang dialami oleh perusahaan maupun  calon  nasabah  atau  nasabah. 16 Investment  Pack tersebut  menjadi  pengetahuan standar yang harus dikuasai oleh petugas pemasaran perusahaan untuk menarik minat nasabah sekaligus sebagai penghimpun informasi mengenai nasabah untuk menghindari nasabah  yang  berisiko.  Baik  Monex  Bali  maupun  First  State  bali  sampai  saat  ini  belum menemukan calon nasabah yang berisiko mendapatkan dana dari hasil kejahatan.
Peraturan  Kepala  Bappebti  Nomor  2  Tahun  2016  tentang  Prinsip  Mengenal Nasabah Oleh Pialang Berjangka sebagai peraturan yang belum lama terbit harus selalu disosialisasikan  oleh  Bappebti  atau  aparat  terkait  lainnya  agar  perusahaan-perusahaan pialang berjangka memenuhi standar-standar penerapan prinsip mengenal nasabah yang diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah  Oleh  Pialang  Berjangka.  Monex  sebagai  perusahaan  pialang  berjangka sebenarnya  sudah  menerapkan  prinsip  mengenal  nasabah  untuk  menghindari  risiko, namun  untuk  memaksimal  penerapan  prinsip  tersebut  harus  memenuhi  standar penerapan  prinsip  yang  diatur  oleh  Peraturan  Kepala  Bappebti  Nomor  2  Tahun  2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Pialang Berjangka. Pada akhirnya hukum yang baik harus ditegakkan melalui peran penegak hukum serta harus didukung oleh budaya hukum yang baik oleh calon nasabah atau nasabah, perusahaan pialang berjangka serta seluruh  pihak  yang  terkait  sehingga  peraturan  ini  dapat  terlaksana  dengan  baik  atau antara law in the book sama dengan law in action.
Penerapan  prinsip  mengenal  nasabah  yang  tidak  sesuai  standar  tentunya  akan berisiko tinggi menyebabkan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Semakin banyak terjadi tindak pidana pencucian uang pada perusahaan-perusahaan pialang berjangka di Indonesia khususnya Bali akan meningkat risiko terjadinya dampak ekonomi sistemis di Indonesia. Sehingga peran pemerintah as a regulator 17 menjadi penting untuk memastikan penerapan  prinsip  tersebut  dilaksanakan  oleh  semua  perusahaan  pialang  berjangka termasuk  lembaga  penyedia  jasa  keuangan  yang  lain.  Pada  akhirnya  peran  pemerintah
16 Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Agung Mahendra Relationship Manager PT. Monex Investindo Future Cabang Bali tanggal 28 Agustus 2017.
17 W. Friedmann membagi fungsi pemerintah menjadi 4, yakni state as a regulator, state as a enterpreneure, state as provider, state as jury (W. Friedmann, The State and the Rule of Law in a Mixed Economy , London: Steven and Son, 1971, hlm. 3).
dalam implementasi ketentuan ini menjadi bagian perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia.

## KESIMPULAN
Berikut beberapa kesimpulan berdasarkan pembahasan di atas:
1. Pengaturan prinsip mengenal nasabah dalam bidang perdagangan berjangka secara khusus diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor  2  Tahun  2016  tentang  Prinsip  Mengenal  Nasabah  mengatur  bahwa setiap  perusahaan  pialang  berjangka  wajib  menerapkan  dan  mematuhi ketentuan  prinsip  mengenal  nasabah,  serta  memiliki  pedoman  penerapan prinsip  mengenal  nasabah.  Prinsip  mengenal  nasabah  dalam  bidang perdagangan berjangka juga diatur beberapa peraturan yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2003  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomo8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Peraturan- Peraturan Kepala PPATK.
2. Penerapan  Prinsip  Mengenal  nasabah  dalam  perusahaan  pialang  berjangka harus  berdasarkan  pedoman  yang  diatur  dalam  Pasal  10  Peraturan  Badan Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  2  Tahun  2016  tentang Prinsip  Mengenal  Nasabah.  Pedoman  penerapan  prinsip  mengenal  nasabah harus  mencakup  beberapa  hal  yaitu:  Identifikasi  dan  Verifikasi;  pemilik manfaat;  manajemen  risiko;  area  berisiko  tinggi;  pemantauan  rekening, transaksi  nasabah,  dan  pengkinian  data  nasabah;  penatausahaan  dokumen; dan pelaporan. Penerapan prinsip mengenal nasabah oleh perusahaan pialang berjangka  di  Bali  sudah  diterapkan  sebelum  lahirnya  Peraturan  Badan Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  2  Tahun  2016  tentang Prinsip  Mengenal  Nasabah  namun  belum  sesuai  standar  Pasal  10  Peraturan Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  2  Tahun  2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

## Daftar Pustaka

## Buku
Batu,  Pantas  Lumban, Perdagangan  Berjangka  (Futures  Trading) ,  Jakarta:  Dian  Utama,
2008.
Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2013.
Friedman, Lawrence M., The Legal System; A Social Scince Prespective , New York: Russel Sage Foundation, 1975.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
Soekanto, Soerjono, Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi , Bandung: Remaja Karya, 1985. Widoatmodjo,  Sawidji, Cara  Cepat  Memulai  Investasi  Saham ,  Jakarta:  PT.  Elex  Media Komputindo, 2004.

## Jurnal
Hidayat, Sabrina, “ Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan  Penggabungan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Pencucian  Uang ”,
Halu  Oleo  Law  Review  (HOLREV) , Volume  1,  Issue  2,  September  2017, http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/3641/3135,  diakses  pada tanggal 15 Januari 2018.
Sjahdeini, Sutan Remy, “ Pencuciann Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab dan Dampak Bagi Masyarakat ”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 No. 3 Tahun 2003.

## Tesis
Nurvianti, Siti  Indah, “ Peran Pialang Dalam Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  di  PT.  Victory  Internasional  Future  Matos) ” ,  Tesis, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Swastika,  Benny, “ Tinjauan  Hukum  Asas  Pembuktian  Terbalik  Dalam  Tindak  Pidana Pencucian Uang ”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

## Artikel
BAPPEBTI, “ Sekilas Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi ” https:// www.bappebti.go.id/id/edu/brochures/detail/126.html, diakses pada 5 Juli 2017.
Dinas  Pariwisata  dan  Budaya  Provinsi  Bali,  “Statistik  Pariwisata  Bali”, http://www.disparda.baliprov.go.id/id/Statistik3, diakses pada 14 Juli 2017.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1997  tentang  Perdagangan  Berjangka  Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3720)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32  Tahun  1997  tentang  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232)
Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  2  Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 763)