## KEBIJAKAN PIDANA DALAM  PENGATURAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA
Oleh : Raden Achmad Syarnubi 
Bunyamin Alamsyah 
Amir Syarifuddin 

## ABSTRAK
Hukum  bertujuan  untuk  mewujudkan  kepastian  dalam  hubungan  antar  manusia, yaitu  menjamin  prediktabilitas,  dan  juga  bertujuan  untuk  mencegah  jangan  sampai  hak yang  terkuat  yang  berlaku.  Salah  satu  bentuk  penghormatan  terhadap  hak-hak  selaku pelanggar  hukum  sebagai  bagian  dari  warga  negara,  adalah    diaturnya  ketentuan  tentang asas-asas  hukum  acara  pidana  nasional,  yang  memuliakan  harkat  dan  martabat  manusia, yang  disangkakan,  didakwakan  dan/atau  dinyatakan  terbukti  bersalah  melakukan pelanggaran  hukum  pidana.  Untuk  menjamin  terselenggaranya  proses  peradilan  yang cepat,  KUHAP  mengatur  sejumlah  ketentuan,  antara  lain  mengenai  batas  waktu penahanan. Dengan adanya penetapan batas waktu penahanan, proses peradilan mulai dari penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  dan  penjatuhan  putusan  oleh  sidang  pengadilan, diharapkan  dapat  berlangsung  secara  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan.  Namun  ditemui adanya  norma  yang  kosong (vacuum  of  norm) di  dalam  KUHAP  terkait  pemenuhan  asas peradilan  yang  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan,  terdapat  yang  mengatur  tentang  batas waktu penyelesaian perkara pidana terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak dikenakan penahanan. Kekosongan norma hukum tersebut sangat berpotensi melemahkan penegakan hukum  karena  menimbulkan  ketidak-pastian  hukum,  ketidak-adilan  hukum,  dan  ketidak- manfaatan hukum di tengah masyarakat.
Kata Kunci: Asas Peradilan Cepat Sederhana Biaya Ringan, Hukum Acara Pidana

## A. Latar Belakang Masalah
Amanat konstitusi negara tentang bentuk negara hukum (rechtsstaat) t , merupakan perwujudan  dari    dari  Teori  Negara  Hukum,  yang  antara  lain  dikemukakan  oleh  A.V. Dicey melalui teorinya “rule of law” seperti dikutip Padmo Wahjono, bahwa “ciri penting setiap  negara  hukum  adalah  supremasi  hukum (supremacy  of  law), kesamaan  di  depan hukum (equality before the law) dan proses hukum yang adil (due process of law)” . 1
 Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak, Alumni Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
.
1 Padmo  Wahjono, Indonesia  Negara  Berdasarkan  Atas  Hukum ,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta, 1982, hal. 7.
Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  yang  keempat  tahun  2002,  Utrecht,  berpandangan  bahwa  konsepsi  Negara  Hukum atau “ Rechtsstaat ” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, telah dirumuskan  dengan  tegas  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  yang  menyatakan,  “Negara  Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara  Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan  panglima  atau supreme dalam  dinamika  kehidupan  kenegaraan  adalah  hukum, bukan politik ataupun ekonomi. 2
Yang  dimaksud  dengan  supremasi  hukum (supremacy  of  law) dijelaskan  oleh Bernard Arief Sidharta bahwa:
Negara yang di dalamnya semua penggunaan kekuasaan harus selalu ada landasan hukumnya  dan  dalam  kerangka  batas-batas  yang  ditetapkan  oleh  hukum.  Jadi pemerintahan yang dikehendaki adalah pemerintahan berdasarkan dengan dan oleh hukum (rule by law dan rule of  law). 3
Sedangkan pengertian dari kesamaan di depan hukum (equality before the law) , adalah bahwa “pemerintah dan para pejabatnya harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang, dan undang-undang juga berlaku sama untuk semua orang”. 4
Mengenai unsur-unsur negara hukum modern, menurut J. Stahlharuslah memenuhi empat syarat pokok, yakni : (1) Negara harus melindungi hak-hak asasi manusia, (2) Harus ada pemisahan dan pembagian kekuasaan, (3) Pemerintahan harus berdasarkan hukum, (4) Harus ada peradilan administrasi. 5 Paul Scholtenhanya mengemukkan tiga unsur, yaitu : (1) Diakuinya  hak-hak  asasi  manusia,  (2)  Adanya  pemisahan  kekuasaan,  (3)  Adanya pemerintahan yang berdasarkan undang-undang. 6
Kemudian  Sri  Soemantrimenyebut  empat  unsur,  ialah:  (1)  pemerintah  dalam melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  harus  berdasarkan  hukum  atau  peraturan perundangan,  (2)  Adanya  jaminan  hak  asasi  manusia  (warga  negara),  (3)  Adanya Pembagian  kekuasaan  dalam  negara,  (4)  Adanya  pengawasan  dari  badan  peradilan ( rechterlijke controle ). 7
2 Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi NegaraIndonesia , Ichtiar, Jakarta, 1962, hal. 9
3 Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 48.
4 Ibid.
5 S.F.  Marbun, Peradilan  Administrasi  Negara  dan  Upaya  Administratif  di  Indonesia , Yogjakarta, Liberty, 1997, hal. 9
6 M. Tahir Azhary, Negara Hukum Indonesia , Jakarta: UI Press, 1995 , hal. 9.
7 Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara , Alumni, Bandung,1992, hal.10
Karena itu, sistem konstitusi yang menjadi salah satu gagasan normatif negara hukum, haruslah mengikuti empat prinsip imperatif konstitusionalisme, yaitu:
(1) Seluruh kekuasaan politik harus tunduk pada hukum.
(2) Adanya jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.
(3) Peradilan yang bebas dan mandiri,
(4) Akuntabilitas publik, sebagai sendi utama kedaulatan rakyat. Supremasi hukum, merupakan ide normatif untuk mencegah atau menghindari terjadinya kesewenang- wenangan dan terjaminnya equality before the law. 8
Selain  itu,  ide “ negara  berdasarkan  hukum ”, memunculkan  keharusan  imperative agar seluruh kekuasaan politik tunduk pada hukum. Perlindungan hak-hak asasi manusia, merupakan ide normatif untuk menjamin hak-hak rakyat sebagai pihak yang diperintah. 9 Checks  and  balances merupakan  ide  normatif  untuk  menghindari  terjadinya absolutisme  dalam  pelaksanaan  kekuasaan  negara  dan  untuk  menjamin  berjalannya demokrasi. 10 Sedangkan rechterlijke  controle, 11 merupakan  ide  normatif  untuk menghindari  terjadinya  pemaksaan  kehendak  oleh  pihak  yang  kuat  terhadap  yang  lemah, termasuk antara yang memerintah dan yang diperintah.
Demikian pula menurut Jan Michielyang berpandangan : “semakin baik hukum itu berfungsi,  maka  semakin  tinggi  tingkat  kepastian  hukum.  Sebaliknya,  bila  suatu  negara tidak  memiliki  sistem  hukum  yang  berfungsi  secara  otonom,  maka  semakin  kecil  pula tingkat kepastian hukumnya”. 12
Di  dalam  lapangan  hukum  pidana,  pengertian  perlakuan  yang  sama  di  depan hukum, dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa:
Perlakuan  yang  sama  ini  tidak  hanya  harus  ditafsirkan  disini  dalam  menghadapi tersangka dan terdakwa yang berbeda dalam kedudukan  atau kekayaan, tetapi harus lebih dari itu. Asas ini serupa dengan yang terdapat dalam Pasal 6 dan 7 Universal Declaration of  Human  Rights (UDHR)  dan  Pasal  16 International  Covenant  on  Civil  and  Political Rights (ICCPR). Oleh karena itu, pemahaman kita akan istilah “sama” disini adalah wajib
8 M. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2000 , hal. 28.
9 C.F. Strong, Modern Political Constitutions , London,ELBS and Singwick & Jakson Limited, 1966, hal. 11
10 M. Tahir Azhary, Op.Cit, hal. 9.
11 Sri Soemantri, Op. Cit , hal.10.
12 Jan  Michiel  Otto    dalam  Tristam  Moeliono, Kepastian  Hukum  di  Negara  Berkembang , Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2003, hal. 5-6
dihindarinya diskriminasi berdasarkan : “ race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status ”. 13
Sementara  itu,  mengenai  proses  hukum  yang  adil (due  process  of  law), diartikan oleh  Bernard  Arief  Sidharta  bahwa  “negara  hukum  menjamin  terselenggaranya  proses peradilan yang bebas, objektif, imparsial atau tidak memihak, adil dan manusiawi”. 14
Senada  dengan  Bernard  Arief  Sidharta,  Mardjono  Reksodiputro  mengemukakan bahwa  “Proses  hukum  yang  adil (due  process  of  law) ,  adalah  proses  hukum  dimana  di dalamnya  hak-hak  tersangka,  terdakwa  dan  terpidana  dilindungi  dan  dianggap  sebagai bagian dari hak-hak warga negara (civil rights) dan karena itu bagian dari HAM”. 15
Pada  sisi  lain,  proses  hukum  yang  adil  tidak  dapat  dipisahkan  dari  tujuan penegakan  hukum.  Terkait  dengan  hal  itu,  terdapat  sejumlah  faktor  penting,  yang menentukan  keberhasilan  penegakan  hukum.  Menurut  Gustav  Radbruch  sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo, hakekat dari ditegakkannya hukum adalah sebagai berikut:
Hukum  berfungsi  sebagai  perlindungan  kepentingan  manusia,  dan  melalui penegakan  hukumlah  hukum  itu  menjadi  kenyataan.  Dalam  menegakkan  hukum  ada  tiga unsur  yang  selalu  harus  diperhatikan,  yaitu  keadilan (gerechtigkeit), kepastian  hukum (rechtssichereit) dan kemanfaatan (zweckmassigkeit) . 16
Asas keadilan sebagai tujuan hukum didasarkan pada kenyataan bahwa dalam suatu masyarakat  atau  negara,  kepentingan  perseorangan  dan  kepentingan  golongan-golongan manusia  selalu  bertentangan  satu  sama  lain.  Pertentangan  inilah  yang  menyebabkan pertikaian  bahkan  peperangan.  Hukum  mempertahankan  perdamaian  dan  menimbang kepentingan  yang  bertentangan  secara  teliti  dengan  mengusahakan  terjadinya  suatu keseimbangan  di  antara  kepentingan-kepentingan  tersebut,  sehingga  hukum  dapat mencapai  tujuan  adildengan  adanya  keseimbangan  antara  kepentingan-kepentingan  yang dilindungi bagi setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang memuat
13 Mardjono  Reksodiputro, Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Kumpulan Karangan  Buku  Ketiga,  Pusat  pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum  (d/h  Lembaga  Kriminologi) Universitas Indonesia, jakarta, 2007, hal. 36.
14 Bernard Arief Sidharta, Op. Cit., hal. 200.
15 Mardjono Reksodiputro, Op. Cit., hal. 53.
16 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar, Liberty,  Yogyakarta,  2007,  hal. 160.
kesinambungan  kepentingan-kepentingan  yang  dalam  Bahasa  Latinnya  adalah:  “ ius  suum cuique tribuere” . 17
Mengenai ukuran keadilan itu sendiri, diakui oleh Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief  Sidharta  sebagai  sesuatu  yang  relatif.    Keduanya  mengemukakan  bahwa  definisi tentang  apa  yang  disebut  dengan  adil  akan  berbeda-beda  bagi  setiap  individu. Selengkapnya dinyatakan bahwa:
Tidak berlebihan apabila keadilan itu sesuatu yang sukar untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak bisa tidak harus ada dan tidak dipisahkan dari  hukum  sebagai  perangkat  asas  dan  kaidah  yang  menjamin  adanya  keteraturan (kepastian) dan ketertiban dalam masyarakat. 18
Kepastian  hukum,  sebagaimana  keadilan  dan  kemanfaatan  hukum,    adalah sesungguhnya  sebuah  doktrin.    Doktrin  kepastian  hukum  mengajarkan  kepada  setiap pelaksana  dan  penegak  hukum  untuk  (demi  terkendalikannya  kepatuhan  warga  agar  ikut menjaga  ketertiban  dalam  setiap  aspek  kehidupan)  mendayagunakan  hukum  yang  sama untuk kasus yang sama.   Inilah doktrin kaum positivis, yang dikenali pula sebagai doktrin the  supreme  state  of  national  law yang  mengajarkan  dan  meyakini  adanya  status  hukum yang mengatasi kekuaasaan dan otoritas lain, semisal otoritas politik.  Inilah doktrin yang berkonsekuensi  pada  ajaran  lebih  lanjut  agar  setiap  ahli  hukum,  khususnya  yang  tengah bertugas  sebagai  hakim,  tidak  menggunakan  rujukan-rujukan  normatif  lain  selain  yang terbilang norma hukum guna menghukumi sesuatu perkara.
Hukum  bertujuan  untuk  mewujudkan  kepastian  dalam  hubungan  antar  manusia, yaitu  menjamin  prediktabilitas,  dan  juga  bertujuan  untuk  mencegah  jangan  sampai  hak yang  terkuat  yang  berlaku.  Apa  yang  telah  diatur  dalam  hukum,  itu  harus  ditaati  dan menjadi putusan pengadilan. Artinya, tidak ada suatu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan peraturan-perundang-undangan yang ada dan berlaku pada waktu itu. 19
Beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah:
1. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum.
2. Asas  undang-undang  menetapkan  berbagai  perangkat  aturan  tentang  cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan.
17 L.J.  Van  Apeldoorn, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Jakarta:  PT.  Pradnya  Paramita,  1996  Cetakan Kedupuluhenam, Terjemahan: Mr. Oetarid Sadino.
18 Mochtar  Kusumaatmadja  dan  B.  Arief  Sidharta, Pengantar  Ilmu  Hukum,  Suatu  Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum , Alumni, Bandung, 2000, hal. 52-53.
19 Bernard Arief Sidharta, Op. Cit., hal. 190.
3. Asas  non-retroaktif  perundang-undangan:  sebelum  mengikat,  undang- undang harus diumumkan secara layak.
4. Asas  non-liquet:  hakim  tidak  boleh  menolak  perkara  yang  dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada.
5. Asas peradilan bebas: objektif-imparsial dan adil-manusiawi.
6. Hak  asasi  manusia  harus  dirumuskan  dan  dijamin  perlindungannya  dalam Undang-Undang Dasar. 20
Dalam  konteks  ini,  yang  dimaksud  dengan  kepastian  hukum  adalah  adanya konsistensi  peraturan  dan  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Konsistensi  peraturan ditunjukkan dengan adanya peraturan yang tidak saling bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, dan dapat dijadikan pedoman untuk suatu jangka waktu yang cukup. 21
Asas  terakhir  yang  menjadi  tujuan  hukum  adalah  asas  kemanfaatan.  Asas  ini merupakan  asas  yang  mengiringi  asas  keadilan  dan  kepastian  hukum  dimana  dalam melaksanakan kedua asas tersebut harus mempertimbangkan asas kemanfaatan dari hukum itu sendiri  bagi masyarakat. Suatu peraturan yang tidak bermanfaat harus dihapus, direvisi, diamandemen dan/atau diganti dengan peraturan yang baru sebagai ius constitutum (hukum positif yang berlaku). 22
Berdasarkan  uraian  di  atas,  disimpulkan  bahwa  keberhasilan  penegakan  hukum, ditentukan oleh seberapa jauh penegakan hukum tersebut telah mampu memenuhi 3 (tiga) asas,  yakni    asas  keadilan,  kepastian  hukum,  dan  kemanfaatan  hukum.  Pemenuhan terhadap  asas  keadilan  antara  lain  ditandai  dari  terlindunginya  hak-hak  masyarakat, termasuk  hak  pelanggar  hukum,  sesuai  peraturan  perundang-undangan.  Asas  kepastian hukum  terpenuhi  manakala  hukum  yang  diwujudkan  melalui  peraturan  perundang- undangan, telah berlaku sama untuk setiap orang tanpa kecuali, dan peraturan perundang- undangan  telah  bersifat  konsisten,  dimana  tidak  ada  peraturan  perundang-undangan  yang saling bertentangan. Sementara pemenuhan asas kemanfaatan hukum, diukur dari seberapa
20 Ibid.
21 Budiman Ginting, “Kepastian Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Investasi Di Indonesia”,  Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  Tetap  dalam  Bidang  Ilmu  Hukum  Investasi  pada Fakultas Hukum, diucapkan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.
22 Bernard Arief Sidharta, Op. Cit.
jauh  peraturan  yang  tidak  bermanfaat  telah  dihapus,  direvisi,  diamandemen  dan/atau diganti dengan peraturan yang baru.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  ditarik  pengertian  bahwa  di  dalam  negara  yang berdasarkan atas hukum ( (rechtsstaat), warga negara termasuk pelanggar hukum dihormati hak-haknya dan bersamaan kedudukannya di depan hukum.
Salah satu bentuk penghormatan terhadap hak-hak pelanggar hukum sebagai bagian dari  warga  negara,  adalah    diaturnya  ketentuan  tentang  asas-asas  hukum  acara  pidana nasional,  yang  memuliakan  harkat  dan  martabat  manusia,  yang  disangkakan,  didakwakan dan/atau dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum pidana.
Asas-asas  hukum  acara  pidana  tersebut,  termaktub  di  dalam  Penjelasan  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang selengkapnya menyatakan  sebagai berikut:
a.   Perlakuan  yang  sama  atas  diri  setiap  orang  di  muka  hukum  dengan  tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
b.  Penangkapan  penahanan,  penggeledahan  dan  penyitaan  hanya  dilakukan berdasarkan  perintah  tertulis  oleh  pejabat  yang  diberi  wewenang  oleh undang-undang  dan  hanya  dalam  hal  dan  dengan  cara  yang  diatur  dengan undang-undang.
c.  Setiap orang yang disangka ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di  muka  sidang,  pengadilan,  wajib  dianggap  tidak  bersalah  sampai  adanya putusan  pengadilan  yang  menyatakan  kesalahannya  dan  memperoleh kekuatan hukum tetap.
d.    Kepada  seorang  yang  ditangkap  ditahan,  dituntut  ataupun  diadili  tanpa alasan  yang  berdasarkan  undang-undang  dan  karena  kekeliruan  mengenai orangnya  atau  hukum  yang  ditetapkan  wajib  diberi  ganti  kerugian  dan rahabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut,dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
e.   Peradilan  yang  harus  dilakukan  dengan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan serta  bebas,  jujur  dan  tidak  memihak  harus  diterapkan  secara  konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
f.   Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan  hukum  yang  semata-mata  diberikan  untuk  melaksanakan kepentingan pembelaan dirinya.
g.   Kepada  seorang  tersangka  sejak  saat  dilakukan  penangkapan  dan  atau penahanan  selain  wajib  diberitahu  dakwaan  dan  dasar  hukum  apa  yang didakwakan  kepadanya,  juga  wajib  diberitahu  haknya  itu  termasuk  hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.
h.   Pengadilan pemeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
i.      Sidang  pemeriksan  pengadilan  adalah  terbuka  utnuk  umum  kecuali  dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
j.      Pengawasan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  dalam  perkara  pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan
Diantara 10 (sepuluh) asas penyelenggaraan peradilan pidana Indonesia tersebut di atas,  terdapat  1  (satu)  asas  yang  penting  karena    berkaitan  langsung  dengan  proses penyelesaian  perkara  pidana,  yakni  asas  ke  lima  KUHAP,  yang  menggariskan  bahwa “Peradilan  yang  harus  dilakukan  dengan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  serta  bebas, jujur  dan  tidak  memihak  harus  diterapkan  secara  konsekuen  dalam  seluruh  tingkat peradilan”.
Kemudian  dalam  penjelasan  Pasal  2  ayat  (4)  Undang-Undang  Kehakiman, dinyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “sederhana”  adalah  pemeriksaan  dan penyelesaian  perkara  dilakukan  dengan  cara  efesien  dan  efektif.  Yang  dimaksud  dengan “biaya  ringan”  adalah  biaya  perkara  yang  dapat  dijangkau  oleh  masyarakat.  Namun demikian,  asas  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  dalam  pemeriksaan  dan  penyelesaian perkara  di  pengadilan  tidak  mengesampingkan  ketelitian  dan  kecermatan  dalam  mencari kebenaran dan keadilan.
Berdasarkan  asas  tersebut,  terlihat  dengan  jelas  bahwa  negara  melalui  kodifikasi hukum  acara  pidana  nasional,  ingin  menjamin  bahwa  terhadap  seluruh  perkara  pidana, terselenggara  proses  peradilan  yang  benar-benar  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  serta bebas, jujur dan tidak memihak.
Masyarakat  Indonesia  yang  mengalami  krisis  moral  tersebut  dapat  dilihat  dari semakin  meningkatnya  kejahatan  dan  meningkatnya  pengangguran.  Meningkatnya pengangguran  sangat  berpengaruh  besar  terhadap  tingkat  kesejahteraan  masyarakat. Masyarakat  dengan  tingkat  kesejahteraan  yang  rendah  cenderung  untuk  tidak
mempedulikan  norma  atau  kaidahhukum  yang  berlaku.  Melihat  kondisi  ini  untuk memenuhi  kebutuhan  ada  kecenderunganmenggunakan  segala  cara  agar  kebutuhan tersebut  dapat  terpenuhi  dari  cara-cara  yangdigunakan  ada  yang  melanggar  dan  tidak melanggar norma hukum.
Berbagai  macam  tindak  pidanapun  sering  bermunculan  di  masyarakat.  Ada  yang tergolong  tindak  pidanaberat  dan  ada  jugayang  tergolong  tindak  pidana  ringan.Beberapa contoh  tindak  pidana  ringan  yang  terjadi  di  Indonesia,  yang  kerugiannya  sangat kecil,diselesaikan  dengan  standar  pemeriksaan  perkara  biasa,  bertentangan  dengan  asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
Untuk menjamin terselenggaranya proses peradilan yang cepat, KUHAP mengatur sejumlah  ketentuan,  antara  lain  mengenai  batas  waktu  penahanan.  Dengan  adanya penetapan  batas  waktu  penahanan,  proses  peradilan  mulai  dari  penyidikan,  penuntutan, pemeriksaan  dan  penjatuhan  putusan  oleh  sidang  pengadilan,  diharapkan  dapat berlangsung secara cepat, sederhana dan biaya ringan.
Ikhwal  mengenai  penahanan,  diatur  secara  khusus  di  dalam  Bab  V  Bagian  Kedua yang  meliputi  Pasal  20  sampai  dengan  Pasal  31.  Pembentuk  KUHAP  memberikan perhatian khusus terhadap masalah penahanan ini, terbukti dengan banyaknya jumlah pasal yang mengaturnya,  yaitu terdiri dari 12 (dua belas) pasal dan 43 (empat puluh tiga) ayat.
Pasal  20  mengatur  kewenangan  melakukan  penahanan  pada  setiap  tingkat pemeriksaan. Pasal 21 mengatur penahanan yang merupakan kewenangan penuntut umum, dan  alasan  penahanan  lanjutan  bila  penahanan  dimaksud  dilakukan.  Pasal  22  mengatur jenis penahanan. Pasal 23 mengatur pengalihan jenis penahanan. Pasal 24 sampai dengan Pasal  28  mengatur  lamanya  penahanan  dapat  dilakukan.  Pasal  29 mengatur  perpanjangan jangka  waktu  penahanan  karena  alasan  khusus.  Pasal  30  mengatur  hak  tersangka  atau terdakwa  untuk meminta  ganti  rugi  karena  penahanan  yang  tidak  sah.  Pasal  31  mengatur penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang atau tanpa jaminan tersebut.
Menurut  ketentuan  Pasal  24  KUHAP,  batas  waktu  penahanan  dalam  tahap penyidikan  adalah  60  (enam  puluh)  hari.  Meskipun  proses  penyidikan  belum  selesai setelah  waktu  60  (enam  puluh)  hari  tersebut,  maka  penyidik  harus  sudah  mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.
Pada  tahapan  selanjutnya  yakni  penuntutan  oleh  jaksa  penuntut  umum.  Menurut ketentuan Pasal 25  KUHAP,  batas waktu penahanan dalam proses penuntutan adalah 50 (lima  puluh)  hari.  Meskipun  proses  penuntutan  belum  selesai,  setelah  waktu  50  (lima
puluh) hari tersebut, maka  jaksa penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.
Dalam  tahapan  kemudian,  yakni  tahap  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara menurut  ketentuan Pasal 26 KUHAP, memiliki batas waktu penahanan terhadap seorang terdakwa adalah 90 (sembilan puluh) hari. Sama halnya dengan batas waktu penahanan pada tahapa penyidikan dan penuntutan, walaupun setelah  waktu  90  (sembilan  puluh)  hari  tersebut,  perkara  belum  diputus,    terdakwa  harus sudah dikeluarkan dari tahanan  demi hukum.
Setelah  perkara  diputus  oleh  majelis  hakim  Pengadilan  Negeri,  maka  terdakwa dapat  mengajukan  banding  ke  Pengadilan  Tinggi.  Lamanya  waktu  yang  diperbolehkan untuk Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara untuk menahan seorang terdakwa, menurut ketentuan Pasal 27 KUHAP,  adalah 90 (sembilan puluh) hari. Setelah waktu 90 (sembilan puluh) hari,   walaupun perkara tersebut belum diputus,  terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan  demi hukum.
Terhadap  putusan  Pengadilan  Tinggi,  terdakwa  juga  dapat  mengajukan  upaya hukum  berupa  upaya  hukum  kasasi.  Menurut  ketentuan  Pasal  28  KUHAP,  Hakim Mahkamah  Agung  berwenang  menahan  terdakwa  selama  110  (seratus  sepuluh)  hari. Setelah  waktu  tersebut,  walaupun    perkara  belum  diputus,    terdakwa  harus  sudah dikeluarkan dari tahanan  demi hukum.
Berdasarkan  paparan  di  atas,  dapat  dilihat  dengan  jelas  bahwa  penetapan  batas waktu penahanan, telah menjadi instrumen penting untuk mendorong penegak hukum pada masing-masing  tahapan  proses  peradilan  pidana,  agar  bekerja  maksimal  sedemikian sehingga proses perkara telah dapat selesai sebelum batas waktu penahanan habis.
Dengan  demikian,  ketentuan  KUHAP  yang  mengatur  tentang  batas  waktu penahanan,  telah  menjadi    sarana  hukum  untuk  mencapai  asas  peradilan  yang  cepat  dan sederhana, sebagaimana diamanatkan di dalam asas-asas hukum acara pidana Indonesia.
Dengan  kata  lain,  terhadap  tersangka  dan  terdakwa  yang  dikenakan  penahanan, ketentuan  mengenai  batas  waktu  penahanan  adalah  sarana  hukum  yang  efektif  untuk menjamin  bahwa  kehilangan  hak  kemerdekaan  akibat  penahanan,  benar-benar termanfaatkan  sedemikian  rupa,  sehingga  pelanggar  hukum  tersebut  memperoleh penanganan perkara pidananya dengan cepat dan sederhana.
Persoalan  sebaliknya  terjadi  terhadap  tersangka  atau  terdakwa  yang  tidak dikenakan  penahanan.  Tidak  ditemukan  ketentuan  KUHAP  yang  mengatur  tentang  batas
waktu  penyelesaian  perkara  pidana,  terhadap  tersangka  atau  terdakwa  yang  tidak mengalami  penahanan.  Oleh  karena  itu,  tidaklah  mengherankan  manakala  penanganan perkara pidana dimana tersangka atau terdakwanya  tidak ditahan, dapat berjalan demikian lama dan berlarut-larut.
Pemeriksaan  di  sidang  Pengadilan  tingkat  pertama,  pengiriman  berkas  ke  tingkat banding,  pemeriksaan  di  tingkat  banding,  pengiriman  berkas  ke  tingkat  kasasi, pemeriksaan oleh hakim kasasi, pengiriman putusan dari Mahkamah Agung ke pengadilan tingkat  pertama  dan  Kejaksaan,  memerlukan  waktu  bahkan  bisa  sampai  bertahun-tahun, karena ketiadaan ketentuan yang mengatur tentang batas waktu penyelesaian perkara.
Ketiadaan  pengaturan  tersebut,  pada  sisi  lain  juga  dapat  dimanfaatkan  oleh tersangka  atau  terdakwa,  atau  mafia  hukum  untuk  memperlambat  penyelesaian  sebuah perkara  pidana,  sedemikian  sehingga  pada  gilirannya  menciderai  rasa  keadilan  dan kepastian hukum di tengah masyarakat.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  disimpulkan  bahwa  dalam  kaitan  dengan  pemenuhan asas  peradilan  yang  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan,  terdapat  norma  yang  kosong (vacuum  of  norm) di  dalam  KUHAP  yang  mengatur  tentang  batas  waktu  penyelesaian perkara  pidana  terhadap  tersangka  atau  terdakwa  yang  tidak  dikenakan  penahanan. Kekosongan  norma  hukum  tersebut  sangat  berpotensi  melemahkan  penegakan  hukum karena  menimbulkan  ketidak-pastian  hukum,  ketidak-adilan  hukum,  dan  ketidak- manfaatan hukum di tengah masyarakat.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  dipaparkan  di  atas,  maka  dirumuskan  pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana  pengaturan  mengenai  penyelesaian  perkara  pidana  di  dalam  KUHAP sehingga  mampu  memenuhi  asas  peradilan  yang  cepat,  sederhana  dan  biaya ringan?;
2. Bagaimanakah  Implementasinya  penyelesaian  perkara  pidana  mampu  memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan?
3. Bagaimana  pengaturan  mengenai  penyelesaian  perkara  pidana  yang  sebaiknya diterapkan di dalam KUHAP yang akan datang?.

## C.  Metode Penelitian

## 1.   Metode Pendekatan
Mengingat penelitian ini menitik beratkan pada pencarian data sekunder, sedangkan data  primer  hanyalah  lebih  bersifat  menunjang,  maka  penelitian  ini  lebih  bersifat Yuridis Normatif , yaitu pendekatan yang dimulai dengan mengadakan analisis terhadap peraturan- peraturan hukum yang berlaku.
Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang  menjadi  perhatian  utama  adalah  ketentuan  perundang-undangan  yang  mengatur mengenai asas  peradilan pidana Indonesia.
2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian lebih bersifat deskriptif analisis,  yaitu penelitian ini sifatnya adalah  menjelaskan  ketentuan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  asas peradilan pidana Indonesia.
3.  Sumber Data
Sumber data yang diguakan hanyalah data sekunder (penelitian kepustakaan) yang ditelaah  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Objek  penelitian yang  berupa  penelitian  terhadap  makalah,  surat  kabar,  tabloid,  peraturan  perundang- undangan yang dijadikan sebagai hukum positif yang ada relevansinya dengan judul yang penulis bahas.
4.   Analisis Data
Data-data  sekunder  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  kepustakaan,  kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan dipisah-pisahkan ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis.
Analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersifat  analisis  kualitatif,  yaitu dengan  menelaah  berbagai  peraturan  hukum  yang  berlaku,  teori-teori  pendapat  ahli  atau sarjana hukum yang kemudian dihubungkan dengan judul yang dibahas.

## D. Pengaturan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam hukum acara pidana indonesia
1. Pengaturan  Mengenai  Penyelesaian  Perkara  Pidana  di  Dalam  KUHAP  Sehingga Mampu Memenuhi Asas Peradilan yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan
Sebagaimana  telah  dikemukakan  sebelumnya,  bahwa  salah  satu  bentuk penghormatan  terhadap  hak-hak  pelanggar  hukum  sebagai  bagian  dari  warga  negara, adalah    diaturnya  ketentuan  tentang  asas-asas  hukum  acara  pidana  nasional,  yang
memuliakan  harkat  dan  martabat  manusia  yang  disangkakan,  didakwakan  dan/atau dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum pidana.
Asas-asas  hukum  acara  pidana tersebut,  termaktub  di  dalam  Penjelasan    KUHAP, yang selengkapnya menyatakan  sebagai berikut:
a.   Perlakuan  yang  sama  atas  diri  setiap  orang  di  muka  hukum  dengan  tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
b.   Penangkapan  penahanan,  penggeledahan  dan  penyitaan  hanya  dilakukan berdasarkan  perintah  tertulis  oleh  pejabat  yang  diberi  wewenang  oleh undang-undang  dan  hanya  dalam  hal  dan  dengan  cara  yang  diatur  dengan undang-undang.
c.  Setiap orang yang disangka ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di  muka  sidang,  pengadilan,  wajib  dianggap  tidak  bersalah  sampai  adanya putusan  pengadilan  yang  menyatakan  kesalahannya  dan  memperoleh kekuatan hukum tetap.
d.    Kepada  seorang  yang  ditangkap  ditahan,  dituntut  ataupun  diadili  tanpa alasan  yang  berdasarkan  undang-undang  dan  karena  kekeliruan  mengenai orangnya  atau  hukum  yang  ditetapkan  wajib  diberi  ganti  kerugian  dan rahabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut,dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
e.   Peradilan  yang  harus  dilakukan  dengan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan serta  bebas,  jujur  dan  tidak  memihak  harus  diterapkan  secara  konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
f.   Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan  hukum  yang  semata-mata  diberikan  untuk  melaksanakan kepentingan pembelaan dirinya.
g.   Kepada  seorang  tersangka  sejak  saat  dilakukan  penangkapan  dan  atau penahanan  selain  wajib  diberitahu  dakwaan  dan  dasar  hukum  apa  yang didakwakan  kepadanya,  juga  wajib  diberitahu  haknya  itu  termasuk  hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.
h.   Pengadilan pemeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
i.    Sidang  pemeriksan  pengadilan  adalah  terbuka  utnuk  umum  kecuali  dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
j.    Pengawasan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  dalam  perkara  pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan
Diantara 10 (sepuluh) asas penyelenggaraan peradilan pidana Indonesia tersebut di atas,  terdapat  1  (satu)  asas  yang  penting  karena    berkaitan  langsung  dengan  proses penyelesaian  perkara  pidana,  yakni  asas  ke  lima  KUHAP,  yang  menggariskan  bahwa “Peradilan  yang  harus  dilakukan  dengan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  serta  bebas, jujur  dan  tidak  memihak  harus  diterapkan  secara  konsekuen  dalam  seluruh  tingkat peradilan”.
Ketentuan  mengenai  asas  peradilan  cepat,  sederhana,  dan  biaya  ringan  tersebut, kemudian ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal KUHAP yang mengatur tentang hak- hak  tersangka/terdakwa.  Sebagaimana  diuraikan  terdahulu  bahwa  Hak-hak  tersangka  dan terdakwa  tersebut,  termaktub  di  dalam    Pasal  50  sampai  dengan  Pasal  68  KUHAP,  yang pada pokoknya mengatur mengenai 19 (sembilan belas) hak tersangka dan terdakwa, yang dijamin oleh KUHAP untuk dilaksanakan secara penuh tanpa dapat dikurangi sedikitpun.
Hak-hak dimaksud meliputi hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan  selanjutnya  segera  diajukan  kepada  Penuntut  Umum,  dimajukan  ke  pengadilan,  dan segera  diadili  oleh  pengadilan,  hak  untuk  diberitahukan  dengan  tentang  apa  yang disangkakan  dan  didakwakan    kepadanya  pada  waktu  pemeriksaan  dimulai,  hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim,  hak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa,  hak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat    hukum    selama    dalam    waktu    dan    pada    setiap    tingkat  pemeriksaan,    hak untuk  mendapat    dan  memilih  sendiri  penasihat  hukum,  hak  untuk  mendapat  penasihat hukum    secara  cuma-cuma,  bagi  tersangka  atau terdakwa  yang  diancam  pidana  mati atau pidana lima belas tahun ataupun lebih, atau yang tidak mampu yang diancam dengan lima tahun  atau  lebih  yang  tidak  mempunyai  penasihat  hukum  sendiri,  hak  menghubungi penasihat  hukumnya,    hak    menghubungi    dan  menerima  kunjungan  dokter  pribadinya untuk  kepentingan  kesehatan,  bagi  yang  ditahan,    hak  diberitahukan  tentang  penahanan atas dirinya, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengannya, ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan  bagi  penangguhannya,  apabila  ia  ditahan,  hak  menghubungi  dan  menerima kunjungan dari pihak keluarga atau lainnya guna mendapatkan bantuan hukum,  hak secara langsung  atau  dengan  perantaraan  penasihat  hukumnya  menghubungi  dan  menerima
kunjungan  sanak  keluarganya  dalam  hal  yang  tidak  ada  hubungannya  dengan  perkara tersangka  atau  terdakwa  untuk  kepentingan  pekerjaan  atau  untuk  kepentingan kekeluargaan,  hak  mengirim  dan  menerima  surat  kepada  atau  dari  penasihat  hukumnya, menerima  surat  dari  sanak  keluarganya  setiap  kali  yang  diperlukan  olehnya,    hak  untuk menghubungi  dan  menerima  kunjungan  dari  rohaniawan    hak  untuk  diadili  di  sidang pengadilan  yang  terbuka  untuk  umum,     hak  untuk  mengusahakan  dan mengajukan  saksi atau  seseorang  yang  memiliki  keahlian  khusus  guna  memberikan  keterangan  yang menguntungkan  bagi  dirinya,  berhak  untuk  tidak  dibebani  kewajiban  pembuktian,  hak untuk  minta  banding  terhadap  putusan  pengadilan  tingkat  pertama  kecuali  terhadap putusan  bebas,  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  yang  menyangkut  masalah  kurang tepatnya  penerapan  hukum  dan  putusan pengadilan  dalam acara  cepat,  dan  hak  menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
Perumusan  mengenai  hak-hak  tersangka  dan  terdakwa  di  dalam  KUHAP sebagaimana  diuraikan  di  atas,  secara  jelas  dapat  dipandang  sebagai  perwujudan  yang nyata  dari  tujuan  penegakan  hukum,  yang  ingin  dicapai  oleh  Indonesia  sebagai  negara hukum (rechstaat), yakni  terpenuhinya  asas  keadilan  dan  kebenaran,  dimana  di  dalam memperoleh  keadilan  dan  kebenaran  tersebut  hak-hak  pelanggar  hukum,  sebagai  bagian dari hak asasi manusia, harus dihormati, dipenuhi dan dilindungi.
Di  samping  itu,  apabila  dicermati  kesembilan  belas  hak  tersangka  atau  terdakwa tersebut  di atas,  memiliki  kaitan  dengan   penerapan asas  KUHAP  tentang peradilan  yang dilakukan dengan cepat, sederhana dan berbiaya ringan.
Namun  demikian,  terdapat  satu  hak  tersangka/terdakwa  yang  berkaitan  langsung dengan  penerapan  asas  peradilan  yang  dilakukan  dengan  cepat,  sederhana  dan  berbiaya ringan.  Pasal  dimaksud  adalah  Pasal  50  KUHAP,  yang  menggariskan  bahwa  “Tersangka berhak  segera  mendapat  pemeriksaan  oleh  penyidik  dan  selanjutnya  segera  diajukan kepada Penuntut Umum, dimajukan ke pengadilan, dan segera diadili oleh pengadilan”.
Di dalam Penjelasan KUHAP, diterangkan maksud dari ketentuan Pasal 50, bahwa “Diberikannya  hak  kepada  tersangka  atau  terdakwa  dalam  pasal  ini  adalah  untuk menjauhkan  kemungkinan  terkatung-katungnya  nasib  seorang  yang  disangka  melakukan tindak  pidana  terutama  mereka  yang  dikenakan  penahanan,  jangan  sampai  lama  tidak mendapat  pemeriksaan  sehingga  dirasakan  tidak  adanya  kepastian  hukum,  adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.
Berdasarkan  penjelasan  Pasal  50  KUHAP  tersebut  di  atas,  terlihat  dengan  nyata bahwa penyegeraan proses penanganan perkara pidana, merupakan perintah KUHAP yang harus  dipatuhi  oleh  penyidik,  penuntut  umum  dan  pengadilan.  Adapun  tujuan  dari penyegeraan  penanganan  perkara,  adalah  untuk  melindungi  hak-hak  tersangka/terdakwa, agar tidak berlarut-larut atau terkatung-katung, dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum.
Dengan  demikian,  dapat  dirasakan  betapa  penting  dan  strategisnya  kehadiran  dan eksistensi  KUHAP  dalam  penegakan  hukum.  Terkait  dengan  hal  itu,  Komisi  Hukum Nasional Republik Indonesia (KHN RI), mengung-kapkan bahwa:
Sejak awal keberadaannya, hukum pidana dan hukum acara pidana, diperuntukakan melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa. Dalam hal ini J.E. Sahetapy, meminjam konsep Jerome H. Skolnick mengatakan bahwa “ criminal procedure is intended to control authorities, not criminals”.
Pendapat  senada  disampaikan  oleh  Mardjono  Reksodiputro,  yang  mengatakan bahwa:
Fungsi  dari  Undang-Undang  Acara  Pidana  adalah  untuk  membatasi  kekuasaan negara  dalam  bertindak  terhadap  warga  masyarakat  yang  terlibat  dalam  proses  peradilan pidana.  Namun  di  sisi  lain,  hukum  acara  pidana  juga  memberikan  kewenangan- kewenangan  tertentu  kepada  negara  melalui  penegak  hukum  untuk  melakukan  tindakan- tindakan yang dapat melanggar hak asasi warganya. 23
Terhadap  kewenangan  penegak  hukum  yang  dapat  menimbulkan  pelanggaran  hak tersangka/terdakwa tersebut, Loebby Loqman seperti dikuti KHN RI, berpendapat sebagai berikut:
Hukum  acara  pidana  seharusnya  mampu menjaga  batas  antara  kewenangan  upaya paksa  aparat  penegak  hukum  (penangkapan,  pena-hanan,  penyitaan,  penggeledahan) dengan  perlindungan  hak  tersangka,  sehingga  dapat  mencerminkan  hukum  acara  pidana dalam lingkup suatu negara hukum. Oleh karenanya dalam hukum acara pidana, harus ada suatu  batasan  yang  tegas,  terutama  berkaitan  dengan  pembatasan  hak  asasi  tersangka, sebab  dilakukannya  upaya  paksa,  maka  dengan  sendirinya  telah  terjadi  pelanggaran  hak asasi seseorang. Penggunaan upaya paksa di lain pihak tidak lain dilakukan untuk mencari bukti bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana.
23 Mardjono Reksodiputro, Buku Ketiga, Op. Cit., hal. 25.
Selanjutnya,  asas  peradilan  yang  dilakukan  dengan  sederhana,  cepat  dan  berbiaya ringan,  juga  diatur  di  dalam   Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman).  Di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.
Kemudian  dalam  penjelasan  Pasal  2  ayat  (4)  dimaksud,  dinyatakan  bahwa  yang dimaksud  dengan  “sederhana”  adalah  pemeriksaan  dan  penyelesaian  perkara  dilakukan dengan  cara  efesien  dan  efektif.  Yang  dimaksud  dengan  “biaya  ringan”  adalah  biaya perkara  yang  dapat  dijangkau  oleh  masyarakat.  Namun  demikian,  asas  sederhana,  cepat, dan  biaya  ringan  dalam  pemeriksaan  dan  penyelesaian  perkara  di  pengadilan  tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.
Dengan  menerapkan  asas  peradilan  yang  dilakukan  dengan  sederhana  dan  biaya ringan  dalam  penyelesaian  perkara  perdata  diharapkan  proses  penyelesaian  perkara tersebut tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi.
Kemudian  dari  pada  itu,  untuk  menjamin  terselenggaranya  proses  peradilan  yang cepat,  dan  menjauhkan  kemungkinan  terkatung-katungnya  nasib  seorang  yang  disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak  mendapat  pemeriksaan  sehingga  dirasakan  tidak  adanya  kepastian  hukum,  adanya perlakuan  sewenang-wenang  dan  tidak  wajar,  KUHAP  mengatur  sejumlah  ketentuan, antara lain mengenai batas waktu penahanan.
Dengan  adanya  penetapan  batas  waktu  penahanan,  proses  peradilan  mulai  dari penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  dan  penjatuhan  putusan  oleh  sidang  pengadilan, diharapkan dapat berlangsung secara cepat, sederhana dan biaya ringan.
Ikhwal  mengenai  penahanan,  diatur  secara  khusus  di  dalam  Bab  V  Bagian  Kedua yang  meliputi  Pasal  20  sampai  dengan  Pasal  31.  Pembentuk  KUHAP  memberikan perhatian khusus terhadap masalah penahanan ini, terbukti dengan banyaknya jumlah pasal yang mengaturnya,  yaitu terdiri dari 12 (dua belas) pasal dan 43 (empat puluh tiga) ayat.
Pasal  20  mengatur  kewenangan  melakukan  penahanan  pada  setiap  tingkat pemeriksaan. Pasal 21 mengatur penahanan yang merupakan kewenangan penuntut umum, dan  alasan  penahanan  lanjutan  bila  penahanan  dimaksud  dilakukan.  Pasal  22  mengatur jenis penahanan. Pasal 23 mengatur pengalihan jenis penahanan. Pasal 24 sampai dengan Pasal  28  mengatur  lamanya  penahanan  dapat  dilakukan.  Pasal  29 mengatur  perpanjangan
jangka  waktu  penahanan  karena  alasan  khusus.  Pasal  30  mengatur  hak  tersangka  atau terdakwa  untuk meminta  ganti  rugi  karena  penahanan  yang  tidak  sah.  Pasal  31  mengatur penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang atau tanpa jaminan tersebut.
Menurut  ketentuan  Pasal  24  KUHAP,  batas  waktu  penahanan  dalam  tahap penyidikan  adalah  60  (enam  puluh)  hari.  Meskipun  proses  penyidikan  belum  selesai setelah  waktu  60  (enam  puluh)  hari  tersebut,  maka  penyidik  harus  sudah  mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.
Pada  tahapan  selanjutnya  yakni  penuntutan  oleh  jaksa  penuntut  umum.  Menurut ketentuan Pasal 25  KUHAP,  batas waktu penahanan dalam proses penuntutan adalah 50 (lima  puluh)  hari.  Meskipun  proses  penuntutan  belum  selesai,  setelah  waktu  50  (lima puluh) hari tersebut, maka  jaksa penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.
Dalam  tahapan  kemudian,  yakni  tahap  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara menurut ketentuan Pasal 26 KUHAP, memiliki batas waktu penahanan terhadap seorang terdakwa adalah 90 (sembilan puluh) hari. Sama halnya dengan batas waktu penahanan pada tahapa penyidikan dan penuntutan, walaupun setelah  waktu  90  (sembilan  puluh)  hari  tersebut,  perkara  belum  diputus,    terdakwa  harus sudah dikeluarkan dari tahanan  demi hukum.
Setelah  perkara  diputus  oleh  majelis  hakim  Pengadilan  Negeri,  maka  terdakwa dapat  mengajukan  banding  ke  Pengadilan  Tinggi.  Lamanya  waktu  yang  diperbolehkan untuk Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara untuk menahan seorang terdakwa, menurut ketentuan Pasal 27 KUHAP,  adalah 90 (sembilan puluh) hari. Setelah waktu 90 (sembilan puluh) hari,   walaupun perkara tersebut belum diputus,  terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan  demi hukum.
Terhadap  putusan  Pengadilan  Tinggi,  terdakwa  juga  dapat  mengajukan  upaya hukum  berupa  upaya  hukum  kasasi.  Menurut  ketentuan  Pasal  28  KUHAP,  Hakim Mahkamah  Agung  berwenang  menahan  terdakwa  selama  110  (seratus  sepuluh)  hari. Setelah  waktu  tersebut,  walaupun    perkara  belum  diputus,    terdakwa  harus  sudah dikeluarkan dari tahanan  demi hukum.
Selanjutnya,  diatur    pula  ketentuan  khusus  yang  memungkinkan  perpanjangan waktu penahanan lebih lama dari ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 28, yang berlaku khusus  bagi  tersangka  atau  terdakwa  menderita  gangguan  fisik  atau  mental  yang  berat,
yang  dibuktikan  dengan  surat  keterangan  dokter,  atau  perkara  yang  sedang  diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.
Ketentuan  tersebut,  termaktub  di  dalam  Pasal  29  KUHAP,  yang  selengkapnya mengatur bahwa:
Pasal 29
(1) Dikecualikan dan jangka waktu penahanan sebagahnana tersebut pada Pasal 24,  Pasal  25,  Pasal  26,  Pasal  27  dan  Pasal  28,  guna  kepentingan pemeriksaan,  penahanan  terhadap  tersangka  atau  terdakwa  dapat diperpanjang  berdasar  alasan  yang  patut  dan  tidak  dapat  dihindarkan karena:
a.  tersangka  atau  terdakwa  menderita  gangguan  fisik  atau  mental  yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
b.  perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.
(2) Perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh hari  dan  dalam  hal  penahanan  tersebut  masih  diperlukan,  dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari.
(3)  Perpanjangan  penahanan  tersebut  átas  dasar  permintaan  dan  Iaporan pemeriksaan dalam tingkat:
a. penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri;
b.  pemeriksaan  di  pengadilan  negeri  diberikan  oIeh  ketua  pengadilan tinggi;
c.  pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung;
d.  pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
(4)  Penggunaan  kewenangan  perpanjangan  penahanan  oleh  pejabat  tersebut pada  ayat  (3)  dilakukan  secara  bertahap  dan  dengan  penuh  tanggung jawab.
(5)  Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya  tersangka  atau  terdakwa  dari  tahanan  sebelum  berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi.
(6)  Setelah  waktu  enam  puluh  hari,  walaupun  perkara  tersebut  belum  selesai diperiksa  atau  belum  diputus,  tersangka  atau  terdakwa  harus  sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
(7)  Terhadap  perpanjangan  penahanan  tersebut  pada  ayat  (2)  tersangka  atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat:
a.  penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi;
b.  pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung.
2. Implementasi Penyelesaian Perkara Pidana Mampu Memenuhi Asas Peradilan yang Cepat,Sederhana dan Biaya Ringan.
Untuk memudahkan pemahaman, ketentuan yang mengatur tentang penahanan, sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  20  sampai  dengan  Pasal  29  KUHAP  dapat ditabulasikan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.
Berdasarkan  tabulasi  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  dihitung  sejak  proses penyidikan  sampai  dengan  putusan  kasasi,  atau  sejak  tersangka    ditahan  sampai  suatu putusan  memiliki  kekuatan  hukum  tetap,  suatu  perkara  pidana  harus  dapat  diselesaikan oleh penyidik, penuntut umum, majelis hakim tingkat pertama, majelis hakim banding, dan majelis hakim kasasi paling lambat dalam jangka waktu 400 (empat ratus) hari.
Total  masa  penahanan  maksimum  tersebut,  tidak  berlaku  bagi  tersangka  atau terdakwa yang menderita gangguan fisik atau mental yang berat,  yang dibuktikan dengan
No. Tahapan Perkara Pidana Pasal 20 sd 28 Pasal 29 Batas Waktu Penahanan Pasal yang Mengatur Batas Waktu Penahanan Pasal yang Mengatur 1. Penyidikan 60 hari  24 ayat (1), (2) dan (4) 120 hari 24 ayat (1), (2) dan (4) 2. Penuntutan 50 hari  25 ayat (1), (2) dan (4) 110 hari 25 ayat (1), (2) dan (4) 3. Pemeriksaan di sidang Pengadilan 90 hari   26 ayat (1), (2) dan (4) 150 hari 26 ayat (1), (2) dan (4) 4. Pemeriksaan Banding 90 hari  27 ayat (1), (2) dan (4) 150 hari 27 ayat (1), (2) dan (4) 5. Pemeriksaan Kasasi 110 hari  28 ayat (1), (2) dan (4) 170 hari 28 ayat (1), (2) dan (4) Total Masa Penahanan Maksimum 400 hari 700 hari
surat  keterangan  dokter,  atau  perkara  yang  sedang  diperiksa  diancam  dengan  pidana penjara  sembilan  tahun  atau  lebih.  Dengan  penambahan  masa  penahanan  maksimum  60 (enam  puluh)  hari  pada  masing-masing  tingkatan  penyidikan,  tersangka/terdakwa  dengan kriteria  khusus  di  atas,  harus  menunggu  lebih  lama  di  dalam  tahanan  sampai  kasusnya memiliki kekuatan hukum tetap, yakni selama 700 (tujuh ratus) hari.
Dengan  adanya  batas  waktu  maksimum  seseorang  boleh  dikenakan  penahanan, maka  penegak  hukum  pada  masing-masing  tingkatan    akan  dipacu  untuk  bekerja  secara efektif  menyelesaikan  perkara  pidana  yang  menjadi  kewajibannya.  Resiko  yang  harus dihadapi  oleh  penegak  hukum  dimaksud,  manakala  penanganan  perkara  tidak  dapat diselesaikan  sebelum  batas  waktu  penahanan  adalah  dikeluarkannya  tersangka/terdakwa dari tahanan demi hukum.
Dengan demikian, pada satu sisi batas waktu penahanan berfungsi melindungi hak tersangka/terdakwa,  agar  nasibnya  menjadi  tidak  terkatung-katung  karena  lama  tidak mendapat  pemeriksaan,    lambat  memperoleh  kepastian  hukum,  dan  menghindarkan tersangka/terdakwa  dari  kemungkinan  mendapatkan  perlakuan  sewenang-wenang  dan tidak wajar.  Pada sisi lain, batas waktu penahanan merupakan instrumen untuk menjamin terselenggaranya peradilan yang dilakukan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.
Dengan  kata  lain,  terhadap  tersangka  dan  terdakwa  yang  dikenakan  penahanan, ketentuan  mengenai  batas  waktu  penahanan  adalah  sarana  hukum  yang  efektif  untuk menjamin  bahwa  kehilangan  hak  kemerdekaan  akibat  penahanan,  benar-benar termanfaatkan  sedemikian  rupa  sehingga  pelanggar  hukum  tersebut  memperoleh penanganan perkara pidananya dengan cepat dan sederhana.
Jaminan  terselenggaranya  peradilan  yang  cepat,  sederhana  dan  berbiaya  ringan akibat  adanya  ketentuan  KUHAP  yang  mengatur  tentang  penetapan  batas  penahanan tersebut,  tidak  terjadi  manakala  sejak  penyidikan  tersangka/terdakwa  tidak  pernah dikenakan  penahanan,  dialihkan  jenis  penahanannya,  atau  dikeluarkan  dari  tahanan  demi hukum  karena  penanganan  perkara  pidana  telah  melewati  batas  waktu  penahanan  yang dimungkinkan oleh KUHAP.
Mengenai  tidak  dikenakannya  penahanan  terhadap  tersangka/terdakwa  sejak  dari proses  penyidikan,  dimungkinkan  oleh  KUHAP.  Sebagaimana  telah  dikemukakan sebelumnya  bahwa  penyidik,  penuntut  umum,  dan  pengadilan  memiliki  kewenangan diskresi  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  penahanan  terhadap  tersangka/terdakwa. Kewenangan  tersebut  diatur  di  dalam  Pasal  21  ayat  (1)  KUHAP,  yang  selengkapnya
menggariskan  bahwa  “  Perintah  penahanan  atau  penahanan  lanjutan  dilakukan  terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti  yang  cukup,  dalam  hal  adanya  keadaan  yang  menimbulkan  kekhawatiran  bahwa tersangka  atau  terdakwa  akan  melarikan  diri,  merusak  atau  menghilangkan  barang  bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  21  ayat  (1)  KUHAP  di  atas,  jelas  bahwa  sepanjang penegak  hukum  yang  menangani  perkara  pidana  pada  masing-masing  tingkatan  merasa bahwa  tersangka  atau  terdakwa  tidak  akan  melarikan  diri,  merusak  atau  menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka kepada si tersangka atau terdakwa itu tidak perlu dikenakan penahanan.
Dalam  hal  tersangka  atau  terdakwa  tidak  ditahan,  muncul  persoalan  berkaitan dengan  terselenggaranya  asas  KUHAP  tentang  peradilan  yang  dilakukan  dengan    cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Persoalan tersebut timbul  karena  tidak adanya ketentuan KUHAP yang mengatur tentang batas waktu penyelesaian perkara pidana, khususnya bagi tersangka  atau  terdakwa  yang  tidak  mengalami  penahanan,  tersangka/terdakwa  yang penahanannya dialihkan dari tahanan pada rumah tahanan negara (rutan) menjadi tahanan rumah  atau  tahanan  kota,  atau  tersangka/terdakwa  yang  dikeluarkan  dari  tahanan  demi hukum, karena masa penahanan sebagaimana diatur di dalam KUHAP telah habis.
Ketiadaan  pengaturan  tentang  batas  waktu  penyelesaian  perkara  pidana  bagi tersangka/terdakwa  dengan  keadaan  tersebut  di  atas,  dapat  menyebabkan  penanganan perkara  berjalan  demikian  lama  dan  berlarut-larut.  Tanpa  batas  waktu  yang  jelas,  maka penegak hukum pada masing-masing tingkatan tidak memiliki target penyelesaian perkara bersangkutan, sedemikian sehingga penanganan perkara menjadi tidak efektif dan efisien.
Dapat dibayangkan, tanpa ketentuan yang mengatur secara jelas dan tegas tentang batas  waktu  penyelesaian  perkara  pidana  terhadap  tersangka  atau  terdakwa  yang  tidak ditahan,  pelimpahan  perkara  dari  penyidik  ke  jaksa  penuntut  umum,  penetapan  waktu persidangan  dan  majelis  hakim  yang  menyidangkan,  proses  pemeriksaan  di  sidang Pengadilan tingkat pertama, pengiriman berkas ke tingkat banding, pemeriksaan di tingkat banding, pengiriman berkas ke tingkat kasasi, pemeriksaan oleh hakim kasasi, pengiriman putusan  dari  Mahkamah  Agung  ke  pengadilan  tingkat  pertama  dan  Kejaksaan,  dapat dilakukan kapan saja tanpa target yang jelas.
Keadaan  yang  demikian,  di  samping  tidak  akan  mampu  memenuhi  asas  peradilan yang  dilakukan  dengan  cepat,  sederhana,  dan  biaya  ringan  sebagaimana  diamanatkan
KUHAP sebagai payung hukum acara pidana nasional, melainkan juga dapat dimanfaatkan oleh penegak hukum yang tidak bertanggungjawab dan bermental korup, untuk melakukan pemufakatan jahat (judicial corruption) dengan tersangka/terdakwa.
Penegak  hukum  yang  bermental  mafia,  akan  dengan  mudah  mengulur-ulur  atau memperlambat  penanganan  perkara  pidana  terhadap  tersangka/terdakwa  yang  tidak ditahan.  Berbagai  modus  dapat  dimainkan  oleh  oknum  penegak  hukum  tertentu  karena kelemahan  ketentuan  KUHAP  tersebut,  antara  lain  dengan  memperlambat  bahkan menahan pelimpahan perkara dari penyidik dan seterusnya, memperlambat jalannya sidang dan  mengulur-ulur  kehadiran  saksi-saksi.  Apabila  telah  jatuh  putusan,  dapat  dilakukan penundaan  pengiriman  berkas  ke  tingkat  banding,  melambat-lambatkan  pemeriksaan  di tingkat  banding  dan  seterusnya.  Apabila  putusan  banding  telah  dijatuhkan,  dilakukan modus  yang  sama  yakni  memperlambat  pengiriman  berkas  ke  tingkat  kasasi  dan pemeriksaan oleh hakim kasasi. Kemudian, manakala putusan kasasi telah dijatuhkan dan putusan  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap,  oknum  penegak  hukum  yang  bermental mafia itu, akan menunda pengiriman berkas putusan dari Mahkamah Agung ke pengadilan tingkat pertama dan Kejaksaan, sedemikian sehingga putusan tidak dapat dieksekusi.
Dalam keadaan yang lain, sangat mungkin dilakukan oleh oknum penegak hukum untuk  mengendapkan  putusan  tersebut  di  Mahkamah  Agung  selama  waktu  tertentu, sedemikian  sehingga  terpidana  yang  tidak  ditahan,  dialihkan  penahanannya  atau dikeluarkan demi hukum tersebut, tidak perlu menjalani pidana selama yang diperintahkan oleh putusan majelis hakim.
Lebih  jelasnya,  mengingat  bahwa  ketentuan  Pasal  22  ayat  (5)  KUHAP  yang menjelaskan  bahwa  “Untuk  penahanan  kota  pengurangan  tersebut  seperlima  darijumlah lamanya  waktu  penahanan  sedangkan  untuk  penahanan  rumah  sepertiga  dari  jumlah lamanya waktu penahanan”, maka apabila seorang tersangka/terdakwa dikenakan tahanan kota  dan  dijatuhi  hukuman  selama  2  (dua)  tahun,  maka  sang  mafia  hukum  akibat kelemahan  Undang-undang,  akan  berupaya  mengendapkan  putusan  majelis  kasasi  di Mahkamah  Agung,  selama  6  (enam)  tahun  atau  kurang  sedikit,  sedemikian  sehingga  si terpidana hanya perlu menjalani pidana selama paling lama 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan saja.
Bahkan ekstrimnya, untuk kasus-kasus pidana yang tidak menarik perhatian publik dan/atau  putusan  pidananya  ringan,  bukan  tidak  mungkin  oknum  mafia  hukum  akan menghilangkan  berkas  perkara  dimaksud.  Hilang  selama  pengiriman  baik  pada  saat
permohonan  kasasi,  maupun  ketika  pengiriman  putusan  dari  Mahkamah  Agung  ke pengadilan dan kejaksaan, sedemikian sehingga terpidananya tidak pernah dieksekusi.
Terkait  kelemahan  pengaturan  di  dalam  KUHAP,  sebagaimana  terjadi  pada pengaturan tentang batas waktu penyelesaian perkara pidana terhadap bagi tersangka atau terdakwa  yang  tidak  mengalami  penahanan,  tersangka/terdakwa  yang  penahanannya dialihkan  dari  tahanan  pada  rumah  tahanan  negara  (rutan)  menjadi  tahanan  rumah  atau tahanan kota, atau tersangka/terdakwa yang dikeluarkan dari tahanan demi hukum, karena masa  penahanan  sebagaimana  diatur  di  dalam  KUHAP  telah  habis  tersebut,      Mardjono Reksodiputro,    mengemukakan  bahwa  “setelah  berjalan  lebih  dari  dua  dekade,  banyak kelemahan  yang  ditemukan  dalam  perumusan  KUHAP,  sedemikian  sehingga  KUHAP sering-kali  disalah-gunakan  untuk  kepentingan  kekuasaan (abuse  of  power), dalam  tahap penyidikan dan penuntutan”. 24
Senada  dengan  itu,  KHN  RI  merilis  bahwa    meskipun  KUHAP  memberikan perlindungan  pada  hak  tersangka/  terdakwa/terpidana  tetapi  terdapat  ketentuan  pasal KUHAP  yang  memberikan  kewenangan  yang  besar  kepada  Kepolisian  dam  Kejaksaan dalam  proses  hukum  pidana  yang  berpotensi  menimbulkan  arogansi  kekuasaan (the arrogance of power) yang  selalu berbarengan dengan penyalah-gunaan kekuasaan (abuse of power) . 25
Penyalah-gunaan  kekuasaan  berupa  pemufakatan  jahat  antara  oknum  penegak hukum  yang  menginginkan  imbalan  dengan  terdakwa/tersangka  yang  menghendaki  agar perkaranya  ditunda,  dilambat-lambatkan  atau  diendapkan,  secara  nyata  akan  sangat melemahkan  penegakan  hukum,  menciderai  rasa    keadilan  dan  kepastian  hukum  bagi korban,  keluarga  korban  dari  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku,  dan  masyarakat luas terutama dalam tindak pidana-tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan sebagainya.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  disimpulkan  bahwa  dalam  perspektif  hukum  acara pidana  Indonesia,  pengaturan  mengenai  pemenuhan asas  peradilan  yang  cepat,  sederhana dan biaya ringan diatur di dalam asas ke lima KUHAP yang menegaskan bahwa “Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan”. Ketentuan mengenai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tersebut, kemudian ditegaskan kembali  dalam  ketentuan  yang  mengatur  tentang  hak-hak  tersangka/terdakwa,
24 Ibid.
25 Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia , Loc. Cit.
sebagaimana termaktub di dalam Pasal 50 KUHAP, yang menggariskan bahwa “Tersangka berhak  segera  mendapat  pemeriksaan  oleh  penyidik  dan  selanjutnya  segera  diajukan kepada  Penuntut  Umum,  dimajukan  ke  pengadilan,  dan  segera  diadili  oleh  pengadilan”. Selanjutnya,  asas  peradilan  yang  dilakukan  dengan  sederhana, cepat  dan  berbiaya  ringan, juga  diatur  di  dalam    Pasal  2  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman,  yang  menyatakan  bawa  “ditegaskan  bahwa  “Peradilan  dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.  Kemudian, untuk menjamin terselenggaranya proses  peradilan  yang  cepat,  dan  menjauhkan  kemungkinan  terkatung-katungnya  nasib seorang  yang  disangka  melakukan  tindak  pidana  terutama  mereka  yang  dikenakan penahanan,  jangan  sampai  lama  tidak  mendapat  pemeriksaan  sehingga  dirasakan  tidak adanya  kepastian  hukum,  adanya  perlakuan  sewenang-wenang  dan  tidak  wajar,  KUHAP mengatur  sejumlah  ketentuan,  antara  lain  mengenai  batas  waktu  penahanan,  sebagaimana termaktub di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHAP. Dengan adanya batas waktu maksimum  seseorang  boleh  dikenakan  penahanan,  maka  penegak  hukum  pada  masing- masing tingkatan  akan dipacu untuk bekerja secara efektif menyelesaikan perkara pidana yang menjadi kewajibannya. Resiko  yang harus dihadapi oleh penegak hukum dimaksud, manakala  penanganan  perkara  tidak  dapat  diselesaikan  sebelum  batas  waktu  penahanan adalah  dikeluarkannya  tersangka/terdakwa  dari  tahanan  demi  hukum.    Jaminan terselenggaranya  peradilan  yang  cepat,  sederhana  dan  berbiaya  ringan  akibat  adanya ketentuan  KUHAP  yang  mengatur  tentang  penetapan  batas  penahanan  tersebut,  tidak terjadi manakala sejak penyidikan tersangka/terdakwa tidak pernah dikenakan penahanan, dialihkan  jenis  penahanannya,  atau  dikeluarkan  dari  tahanan  demi  hukum  karena penanganan  perkara  pidana  telah  melewati  batas  waktu  penahanan  yang  dimungkinkan oleh  KUHAP.  Persoalan  tersebut  timbul    karena    tidak  adanya  ketentuan  KUHAP  yang mengatur tentang batas waktu penyelesaian perkara pidana, khususnya bagi tersangka atau terdakwa  yang  tidak  mengalami  penahanan,  tersangka/terdakwa  yang  penahanannya dialihkan  dari  tahanan  pada  rumah  tahanan  negara  (rutan)  menjadi  tahanan  rumah  atau tahanan kota, atau tersangka/terdakwa yang dikeluarkan dari tahanan demi hukum, karena masa  penahanan  sebagaimana  diatur  di  dalam  KUHAP  telah  habis.    Dengan  demikian, dalam  persepektif  perundang-undangan  dalam  kaitan  dengan  pemenuhan  asas  peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, terdapat norma yang kosong (vacuum of norm) di dalam KUHAP  yang mengatur tentang batas waktu penyelesaian perkara pidana terhadap tersangka  atau  terdakwa  yang  tidak  dikenakan  penahanan.  Kekosongan  norma  hukum
tersebut  sangat  berpotensi  melemahkan  penegakan  hukum  karena  menimbulkan  ketidak- pastian  hukum,  ketidak-adilan  hukum,  dan  ketidak-manfaatan  hukum  di  tengah masyarakat.
3. Konsepsi  Mengenai  Penyelesaian  Perkara  Pidana  yang  Sebaiknya  Diterapkan  di Dalam KUHAP yang Akan Datang
Berangkat dari kesimpulan pada bagian sebelumnya,  maka konsepsi pembaharuan hukum acara pidana yang hendak diajukan adalah penyusunan norma baru yang mengatur mengenai  batas  waktu  penyelesaian  perkara  pidana  khususnya  bagi  tersangka/terdakwa yang  tidak  mengalami  penahanan,  tersangka/terdakwa  yang  penahanannya  dialihkan  dari tahanan pada rumah tahanan negara (rutan) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, atau tersangka/terdakwa  yang  dikeluarkan  dari  tahanan  demi  hukum,  sedemikian  sehingga KUHAP  yang  baru,  memuat  ketentuan  yang  jelas  dan  tegas  tentang  batas  waktu  paling lambat sebuah perkara pidana harus diselesaikan.
Ketentuan  yang  jelas  dan  tegas  tersebut,  akan  menutup  celah  bagi  tersangka  atau terdakwa  untuk  melakukan  pemufakatan  jahat  dengan  oknum  penegak  hukum  untuk mengulur-ulur  penyelesaian  perkara.  Di  samping  itu,  kejelasan  dan  ketegasan  norma tentang  batas  waktu  penyelesaian  perkara  pidana,  akan  mampu  memenuhi  salah  satu hakikat  hukum  acara,  yakni  peradilan  yang  dilakukan  dengan  cepat,  sederhana  dan  biaya ringan. Pencapaian hakikat atau asas hukum acara pidana dimaksud, pada gilirannya akan melahirkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum di tengah masyarakat.
Berangkat  dari  pemikiran  bahwa  instrumen  yang  paling  efektif  untuk  mencapai asas  peradilan  yang  dilakukan  dengan  cepat,  sederhana,  dan  biaya  ringan  adalah  batas waktu penahanan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHAP, maka norma yang diajukan terkait pelaksanaan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan  demi  tercapainya  kepastian  hukum  dan  keadilan,  baik  bagi  tersangka/terdakwa, korban  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  tersangka/terdakwa,  dan  masyarakat  pada umumnya,  adalah  memberikan  perlakuan  yang  sama  terhadap  semua  tersangka,  yakni dengan mengenakan penahanan.
Sudah  lama  menjadi  perdebatan  bahwa  wewenang  diskresi  atau  wewenang  untuk bertindak  atas  pertimbangan  sendiri  yang  dimiliki  oleh  penegak  hukum,  untuk  menahan atau  tidak  menahan  seorang  tersangka,  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  21  KUHAP, mengandung banyak kelemahan.
Disamping,  dinilai  bersifat  subyektif  dan  multi  tafsir  sehingga  sangat  berpotensi menciderai  asas  KUHAP  yakni  persamaan  di  depan  hukum (equality  before  the  law), ketentuan pasal tersebut di atas juga dapat dimanfaatkan oleh penegak hukum  yang tidak bertanggung  jawab,  sebagai  senjata  ampuh  berupa  kewenangan  yang  luas  dan  otonom tersebut  digunakan  sebagai  alat “pemerasan”  kepada tersangka    untuk membayar  dengan jumlah tertentu agar  ianya tidak ditahan.
Bila  demikian  halnya,  tentu  tidak  mungkin  mengharapkan  akan  terjadi  upaya penegakan  hukum  yang  optimal.  Upaya  memberantas  tindak  pidana  bukannya  mampu menghapus kejahatan sampai ke akar-akarnya, melainkan justeru menyuburkan perbuatan pidana baru yang dilakukan oleh penegak hukum yang bermental korup, akibat kelemahan perumusan  perundang-undangan.  Situasi  yang  demikian,  membuat  kita  seakan  berada dalam keadaan dimana harus menyapu rumah yang kotor dengan sapu yang kotor.
Berdasarkan paparan di atas, kiranya jelas bahwa kelemahan perumusan ketentuan KUHAP  yang  mengatur  mengenai  penetapan  penahanan,  baik  langsung  maupun  tidak langsung  dapat  melemahkan  penegakan  hukum  yang  efektif,  yang  salah  satunya  ditandai dengan  pelaksanaan  asas  KUHAP,  berupa  peradilan  yang  dilakukan  dengan  cepat, sederhana dan biaya ringan.
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  merekomendasikan  bahwa  demi  pencapaian  asas peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka instrumen yang paling  efektif  dipergunakan  adalah  ketentuan  yang  mengatur  tentang  batas  waktu penahanan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 sampai dengan pasal 31 KUHAP. Agar ketentuan pasal-pasal dimaksud dapat diberlakukan secara efektif, maka harus dimuat satu ketentuan  pokok  di  dalam  KUHAP  yang  akan  datang,  yang  pada  prinsipnya  mengatur bahwa  setiap  kali  penetapan  seseorang  menjadi  tersangka,  maka  kepadanya  otomatis dilakukan penahanan.
Pandangan tersebut berangkat dari pemikiran bahwa manakala penetapan tersangka telah  dilakukan  dengan  mengedepankan  prinsip-prinsip  kecermatan  dan  kehati-hatian, penghormatan terhadap hak-hak tersangka dan harus bebas dari kepentingan apapun selain untu mencapai tujuan penegakan hukum serta  memenuhi prinsip-prinsip “due process of law”, maka  tersangka  tersebut  adalah  benar-benar  merupakan    pelaku  dari  tindak  pidana yang disangkakan.
Dengan  demikian,  manakala  telah  benar-benar  terdapat  bukti  hukum  yang  kuat bahwa  sebuah tindak  pidana  telah  benar-benar  telah  terjadi  dan tersangka  tersebut  adalah
benar-benar  merupakan    pelaku  dari  tindak  pidana  tersebut,  maka  hal  itu  telah  menjadi alasan  yang  kuat  untuik  melakukan  penahanan  terhadap  seorang  tersangka  pelaku  tindak pidana.
Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa prosedur penetapan tersangka  yang telah memenuhi  prinsip-prinsip “due  process  of  law”, merupakan  parameter  yang  sahih  dan kriteria  yang  jelas  dan  tegas  untuk  melakukan  penahanan  terhadap  seorang  tersangka perkara.  Artinya,  manakala  seseorang  telah  ditetapkan  sebagai  tersangka,  maka  otomatis terhadap orang tersebut harus dilakukan penahanan.
Manakala sudah ditetapkan sebagai tersangka, sesungguhnya tidak ada alasan yang dapat  diterima  akal  sehat  untuk  menunda-nunda  penahanan,  sebagaimana  yang  telah menjadi kerancuan hukum selama ini, akibat kelemahan ketentuan perundang-undangan.
Bagi  sebagian  orang,  mungkin  pendapat  ini  terkesan  terlalu  menyederhanakan persoalan.  Banyak  hal  harus  dipertimbangkan  manakala  harus  menetapkan  penahanan terhadap  seseorang  karena  menyangkut  penahanan  tersebut  berkaitan  erat  dengan pengekangan terhadap hak asasi manusia.
Namun  pendapat  di  atas  dilandasi  pemikiran  bahwa  pertimbangan  terhadap  hak asasi  manusia  terutama  hak-hak  tersangka,  seyogyanya  tidak  menjadi  pertimbangan  pada saat  penetapan  penahanan,  melainkan  pada  saat  seseorang  itu  ditetapkan  menjadi tersangka.
Dengan  penetapan  penahanan  secara  serta  merta  pada  saat  seseorang  dijadikan tersangka  suatu  tindak  pidana,  maka  diyakini  penegak  hukum  akan  bekerja  maksimal untuk  menyelesaikan  perkara  pidana  bersangkutan    secara  tepat  waktu,  sehingga  tidak terjadi pengeluaran tersangka/terdakwa dari tahanan demi hukum. Dengan demikian, maka salah satu asas yang menjadi kriteria keberhasilan penegakan hukum yakni peradilan yang dilakukan  dengan  cepat,  sederhana  dan  berbiaya  ringan,  sebagaimana  menjadi  amanat KUHAP, akan dapat dicapai secara efektif.

## E.  Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut :
1. Pengaturan  mengenai  penyelesaian  perkara  piadana  yang  ditandai  dengan pemenuhan asas peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan diatur di dalam asas-asas KUHAP, Pasal 50 KUHAP, dan Pasal 2 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  Hakikat pengaturan tersebut  di  atas,  adalah  untuk  menjauhkan  kemungkinan  terkatung-katungnya  nasib seorang  yang  disangka  melakukan  tindak  pidana  terutama  mereka  yang  dikenakan penahanan,  jangan  sampai  lama  tidak  mendapat  pemeriksaan  sehingga  dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Untuk  menjamin  pelaksanaan  asas  KUHAP  dimaksud,  diatur  sejumlah  ketentuan antara lain mengenai batas waktu penahanan, sebagaimana termaktub di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHAP.
2. Implementasi  penyelesaiannya  adalah  dalam  hal  batas  waktu  maksimum  seseorang dapat  dikenakan  penahanan,  maka  penegak  hukum  pada  masing-masing  tingkatan akan dipacu untuk bekerja secara efektif menyelesaikan perkara pidana  secara tepat waktu. Namun demikian, jaminan terselenggaranya peradilan yang cepat, sederhana dan  berbiaya  ringan  akibat  adanya  ketentuan  KUHAP  yang  mengatur  tentang penetapan  batas  penahanan  tersebut,  tidak  tercapai  manakala  tersangka/terdakwa tidak  dikenakan  penahanan.Hal  itu  tidak  terjadi    karena    tidak  adanya  ketentuan KUHAP yang mengatur tentang batas waktu penyelesaian perkara pidana, khususnya bagi  tersangka  atau  terdakwa  yang  tidak  mengalami  penahanan,  penahanannya dialihkan,  atau  tersangka/terdakwa  yang  dikeluarkan  dari  tahanan  demi  hukum. Kekosongan  norma  hukum  tersebut  sangat  berpotensi  melemahkan  penegakan hukum  karena  menimbulkan  ketidak-pastian  hukum,  ketidak-adilan  hukum,  dan ketidak-manfaatan hukum di tengah masyarakat.
3. Pengaturanpenyelesaian  perkara  pidana  sebaiknya  diatur  di  dalam  KUHAP,seperti halnyapenahanan  yang  berlaku  untuk  semua  tersangka.  Penetapan  penahanan  yang didasarkan  pada  wewenang  diskresi  sebagaimana  diatur  di  dalam  pasal  21  ayat  (1) KUHAP,  secara  nyata  membuka  peluang  terjadinya  tebang  pilih  dalam  penetapan penahanan,  yang  tidak  saja  melemahkan  upaya  pelaksanaan  peradilan  yang  cepat sederhana, dan biaya ringan, juga mengingkari asas kesamaan di depan hukum.

## F. Rekomendasi
1.    Agar ketentuan yang mengatur mengenai  pemenuhan asas peradilan yang dilakukan dengan  cepat,  sederhana,  dan  berbiaya  ringan  sebagaimana  secara  tegas  dan  jelas diamanatkan di dalam KUHAP dapat diterapkan secara efektif, sedemikian sehingga benar-benar mampu menjamin bahwa pada setiap terjadinya tindak pidana, tersangka
pelaku  dikenakan  penahanan,  maka  ketentuan  Pasal  21  ayat  (1)  KUHAP,    harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..
2. Agar konsepsi norma peradilan pidana yang dilakukan dengan cepat, sederhana, dan berbiaya  ringan  dapat  diwujudkan,    maka  kepada  pihak  yang  berkompeten direkomendasikan untuk segera melakukan perubahan terhadap perumusan KUHAP, sedemikian sehingga memuat ketentuan yang jelas dan tegas, tentang segala sesuatu yang  menyangkut  penahanan  terhadap  semua  orang,  yang  sudah  ditetapkan  secara hati-hati sebagai tersangka.

## G. Daftar Pustaka
Bernard  Arief  Sidharta, Refleksi  Tentang  Struktur  Ilmu  Hukum ,  Mandar  Maju,  Bandung,
2008..
Franz Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern , Gramedia, Jakarta, 1993..
L.J.  Van  Apeldoorn, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Jakarta:  PT.  Pradnya  Paramita,  Cetakan Kedupuluhenam, Terjemahan: Mr. Oetarid Sadino, 1996.
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan , Sinar Grafika, Jakarta, 2007.. Mardjono  Reksodiputro Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana,  Kumpulan Karangan  Buku  Ketiga, Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum  (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
Mochtar  Kusumaatmadja  dan  B.  Arief  Sidharta, Pengantar  Ilmu  Hukum,  Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum , Alumni, Bandung, 2000..
Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum ,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
Siswantoro  Sunarso .  Penegakan  Hukum  Psikotropika  Dalam  Kajian  Sosiologi  Hukum , Rajawali Pers, Jakarta, 2004..
Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, 1983..
Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana , Alumni Bandung, 1981. Sudikno  Mertokusumo,. Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar ,  Liberty  Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.
Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  Universitas  Indonesia  (UI-Press), Jakarta, 1984.
Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum ,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi NegaraIndonesia , Ichtiar, Jakarta, 1962 Bernard  Arief  Sidharta, Refleksi  Tentang  Struktur  Ilmu  Hukum ,  Mandar  Maju,  Bandung, 2000 .