How to cite: Kemal Azhardhia Ghiffary, Kurnia Toha (2022) Analisis Yuridis Penyimpangan Pasal 285 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 pada Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dikaitkan dengan Syarat Sah Perjanjian, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (5). E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 5, Mei 2022
ANALISIS  YURIDIS  PENYIMPANGAN  PASAL  285  AYAT  (2)  UNDANG- UNDANG  NOMOR  37  TAHUN  2004  PADA  PERJANJIAN  PERDAMAIAN PENUNDAAN  KEWAJIBAN  PEMBAYARAN  UTANG  (PKPU)  DIKAITKAN DENGAN SYARAT SAH PERJANJIAN

## Kemal Azhardhia Ghiffary, Kurnia Toha
Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia Email: kemal.azhardhia@ui.ac.id, k-toha@ui.ac.id

## Abstrak
Perjanjian  timbal  balik  merupakan  perjanjian  yang  pasti  memiliki  hak  dan kewajiban yang telah diatur dan ditujukan kepada kedua belah pihak yang berjanji. Pihak  yang  berkewajiban  melakukan  prestasi  juga  berhak  menuntut  kontraprestasi atas hak dan kewajiban tersebut. Setiap perjanjian timbal balik hak dan kewajiban satu  pihak akan  dihadapkan  dengan  hak dan  kewajiban  pihak  lain,  dengan asumsi hak  dan  kewajiban  tersebut  dianggap  selalu  memiliki  prinsip  bahwa  kedua  belah pihak haruslah secara tanggung renteng atau secara bersama-sama dibebani hak-hak dan  secara  bersama-sama  pula  dibebani  atas  kewajiban-kewajibannya.Homologasi adalah  pengesahan  perdamaian  oleh  pengadilan  negeri.  Putusan  Perdamaian  yang telah  dihomologasi  merupakan  perjanjian  yang  syarat  sahnya  juga  mengacu  pada Pasal  1320  KUHPerdata.  Permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini adalah berkaitan  dengan  status  perdamaian  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (PKPU)  yang  menyimpangi  Pasal  285  ayat  (2)  UUKPKPU.  Untuk  menjawab permasalahan  tersebut  digunakan  metode  penelitian  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus. Selain itu, tesis ini juga melakukan analisis data sekunder yang dilakukan secara kualitatif. Dari analisis yang dilakukan, dapat dinyatakan  bahwa  menyimpangi  Pasal  285  ayat  (2)  UUKPKPU  telah  melanggar salah  satu  syarat  sah  perjanjian  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata
Kata  kunci :  Perjanjian,  Syarat  Sah  Perjanjian,  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang

## Abstract
A reciprocal agreement is an agreement which definitely has rights and obligations that have been  regulated and addressed to both parties who promise. Parties who are  obliged  to  perform  achievements  are  also  entitled  to  claim  counter- achievements  of  these  rights  and  obligations.  Every  reciprocal  agreement  on  the rights and obligations of one party will be faced with the rights and obligations of the  other  party,  assuming  these  rights  and  obligations  are  considered  to  always have the principle that both parties must jointly or jointly be burdened with rights and  jointly  also  burdened  with  its  obligations.  Homologation is  the  ratification  of composition  plan  by  the  district  court.  The  Homologated  Composition  Plan  is  an agreement  whose  legal  requirements  also  refer  to  Article  1320  of  the  Civil  Code.
The problem raised in this research is related to the peace status of Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) which deviates from Article 285 paragraph (2) of the UUKPKPU. To answer these problems, a normative research method with a statutory approach and case analysis is used. In addition, this thesis also analyzes secondary data which is done qualitatively. From the analysis carried out, it can be stated that violating Article 285 paragraph (2) of the UUKPKPU has violated one of  the  legal  conditions  of  the  agreement as  stipulated  in  Article  1320  of  the  Civil Code.

## Keywords: Agreement, Legal Terms of Agreement, Suspension of Debt Payment
Obligations.

## Pendahuluan
Perkembangan  sektor  bisnis  berbanding  lurus  dengan  perkembangan  dan  juga kompleksitas  atas  permasalahan  dalam  bisnis  pula.  Banyaknya  kompleksitas  atas permasalahan yang timbul tentunya juga berkaitan erat dengan jumlah pihak-pihak yang terkena  dampak.  Permasalahan  yang  timbul  inilah  yang  memicu  adanya  inkonsistensi dan ketidakstabilan bisnis sehingga berpengaruh pada tingkat prestasi antara para pihak dalam  menjalankan  bisnis;  salah  satu  masalah  yang  paling  umum  adalah  mengenai hutang  yang  tidak  terbayar  (default).  Dibutuhkan  suatu  produk  hukum  sebagai penunjang  sekaligus  koridor  bagi  para  pihak  agak  memiliki  aturan  main  dalam berbisnis, produk hukum tersebut adalah perjanjian, sehingga dalam perjanjian tersebut akan  muncul  setidak-tidaknya  hak  dan  kewajiban  para  pihak (Wicaksono,  2008) . Perjanjian  adalah  kesepakatan  antara  para  pihak  sebagaimana  telah  dijelaskan  dalam Pasal  1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata),  perjanjian  adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lainnya atau lebih. Perjanjian juga dapat pula  dimaknai sebagai sumber perikatan yang terpenting dan menjadi sebab terbanyak lahirnya perikatan adalah perjanjian-perjanjian (Hadisoeprapto et al., 1984) .
Selanjutnya  Subekti  menjelaskan  bahwa  perjanjian  adalah  formasi  konkrit  dari perikatan, sedangkan perikatan merupakan formasi abstrak dari perjanjian. Hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa terdapat suatu hubungan hukum yang bersifat timbal balik yang esensinya  adalah  hak  dan  kewajiban  para  pihak,  di  mana  terdapat  hak  untuk  saling menuntut hak dan kewajiban atas pemenuhan tuntutan tersebut sebagaimana telah diatur dalam perjanjian (Hartana, 2016) . J. Satrio juga turut menjelaskan mengenai klasifikasi perjanjian;  menjelaskan  bahwa  perjanjian  bisa  dikategorikan  menjadi  beberapa klasifikasi,  diantaranya  merupakan  perjanjian  sepihak  dan  perjanjian  timbal  balik. Perjanjian  timbal  balik  adalah  adanya  hak  dan  kewajiban  yang  ditimbulkan  dari perjanjian  dan  mengikat  antara  pihak-pihak  dalam  perjanjian  tersebut (Satrio,  1995). Hak  dan  kewajiban  tersebut  satu  sama  lain  memiliki  korelasi  yang  erat  satu  sama lainnya. Korelasi yang dimaksud adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lain bahwa dalam perjanjian yang melahirkan perikatan tersebut memiliki hak, maka pihak yang  berlawanan  secara  otomatis  akan  memiliki  kewajiban  yang  bersifat  berkebalikan dari hak pihak lain dalam perjanjian tersebut (Komariah, 2005) .
Perjanjian  timbal  balik  merupakan  perjanjian  yang  pasti  memiliki  hak  dan kewajiban  yang  telah  diatur  dan  ditujukan  kepada  kedua  belah  pihak  yang  berjanji. Pihak yang berkewajiban melakukan prestasi juga berhak menuntut kontraprestasi atas hak dan kewajiban tersebut. Setiap perjanjian timbal balik hak dan kewajiban satu pihak akan  dihadapkan  dengan  hak  dan  kewajiban  pihak  lain,  dengan  asumsi  hak  dan kewajiban tersebut dianggap selalu memiliki prinsip bahwa kedua belah pihak haruslah secara  tanggung  renteng  atau  secara  bersama-sama  dibebani  hak-hak  dan  secara bersama-sama pula dibebani atas kewajiban-kewajibannya (Budiono, 2010 ).
Utang  piutang  yang  secara  khusus  diatur  dalam  perjanjian  utang  piutang  juga merupakan bagian  dari kategori perjanjian timbal balik, karena dalam perjanjian utang piutang  memiliki  konsep  yang  serupa,  yaitu  pihak  kreditur  memberikan  pinjaman berupa  harta  atau  aset  sedangkat  pihak  debitur  mengembalikan  harta  atau  aset  sesuai dengan jangka waktu tertentu. Dalam hal debitur tidak mampu melakukan prestasi atas pengembalian harta atau aset, maka pihak tersebut dinyatakan wanprestasi atau default. KUHPerdata turut pula menjelaskan mengenai utang; yaitu kewajiban yang dinyatakan atau  dapat  dinyatakan  dalam  jumlah tertentu  baik  dalam  mata  uang  Indonesia  maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang nantinya akan berpotensi timbul di masa  depan  dan  merupakan  akibat  dari  perjanjian  atau  Undang-Undang  dan  wajib dipenuhi  oleh  debitur  dan  bila  tidak  dipenuhi  memberi  hak  kepada  kreditur  dengan tujuan  mendapatkan  prestasi  dari  harta  arau  aset  dari  debitur.  Kepailitan  menurut Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  (UUKPKPU)  diatur  secara  tegas,  khususnya  Pasal  1 angka  6  yaitu yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang  pengurusan  dan  pemberesannnya  dilakukan  oleh  Kurator  di  bawah  pengawasan Hakim Pengawas.
Perjanjian  yang  memiliki  tagihan  atas  utang  dapat  dimintakan  pertanggung jawabannya  selain  dengan  gugatan  perdata  yaitu  dengan  upaya  hukum  kepailitan  atau Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU).  Bahasa  Belanda,  Perancis,  dan Inggirs  mengenal  istilah  pailit  namun  nomenklatur  tersebut  memiliki arti  ganda  (multi definition)  yaitu  sebagai  kata  benda  dan  kata  sifat.  Bahasa  Perancis  memiliki nomenklatur  yaitu  dengan  istilah  failite  yang  artinya  adalah  macet  atau  mogok  atau berhenti membayar utang yang dimilikinya. Pihak yang mogok atau macet atau berhenti membayar  utang  yang  dimilikinya  disebut  dengan  nomenklatur  Le  Faile.  Bahasa  latin juga  menggunakan  nomenklatur  serupa  yaitu  failire  dan  dalam  bahasa  Inggris diterjemahkan secara resmi dengan istilah to fail. Pada beberapa negara yang berbahasa Inggris, nomenklatur pailit dan kepailitan menggunakan istilah resmi yaitu bankrupt dan bankruptcy (Asikin, 1991) .
Kepailitan  dan  pailit  dalam  konteks  Bahasa  Indonesia  memiliki  makna  definitif yang  berbeda.  Pailit  adalah  suatu  kondisi  yang  mana  debitur  tidak  mampu  untuk melakukan prestasi berupa pembayaran-pembayaran terhadap tanggungan berupa utang dari  kreditur-krediturnya.  Kondisi  seperti  demikian  secara  umum  disebut  dengan financial  distress.  Sedangkan  kepailitan  merupakan  kondisi  di  mana  telah  tercapai
proses  litigasi  berupa  putusan  pengadilan  yang  menyebabkan  adanya  sita  umum  atas seluruh  kekayaan  debitur  pailit;  hal  tersebut  berlaku  untuk  debitur  yang  telah  ada maupun yang di masa depan akan berpotensi ada. Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas akan melakukan tugas pengurusan dan pemberesan kepailitan dengan capaian utama  yang  menggunakan  hasil  penjualan  harta  kekayaan  milik  debitur  pailut  secara proporsional  (prorate  parte)  dan  besarannya  sesuai  dengan  struktur  kreditur (Shubhan, 2015) . Nilai-nilai utama yang menjadi titik permulaan dari regulasi mengenai Kepailitan sebelumnya  berdasar  pada  Buku  I,  II,  III,  dan  IV  KUHPerdata.  Pada  Buku  I  Kitab Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD)  diawali  dengan  pertanyaan  mengenai  siapa pihak  Orang,  baik  rechpersoon  maupun  naturlijkpersoon  yang  dapat  dinyatakan  pailit, apa  saja  yang  dapat  dijadikan  sebagai  jaminan  serta  transaksi  yang  bagaimana  yang terjamin  atas  eksekusinya.  Semua  pertanyaan  tersebut  adalah  nyawa  daripada UUKPKPU dibuat dan menjadi konsep utama yangn bersifat fundamental menuju pada prosedur pernyataan dan keputusan pailit. Konsep dasar tersebut kemudian secara tegas diatur lebih rigit pada ketentuan kepailian dan penundaan kewajiban pembayaran utang di UUKPKPU (Shubhan, 2015) .
Pada  awalnya,  kepailitan  diatur  oleh  beberapa  ketentuan  perundang-undangan tentang  Kepailitan  dan  dikenal  dengan  istilah  Failissment  Verordening  (FV),  yaitu Staatsblad  Tahun  1905  Nomor  217  Jo.  Staatsblad  Tahun  1906  Nomor  348.  Pada perkembangannya  muncul  penyempurnaan  regulasi  yaitu  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 sehubungan dengan gejolak moneter yang  menimpa  Indonesia  sejak  tahun  1907  hingga  sekitar  1908  sebaai  perubahan  dari FV.  Peraruran  Pemerintah  tersebut  selanjutnya  ditetapkan  sebagai  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan berakibat belum terpenuhinya perkembangan dan kebutuhan akan  kompleksitas  hukum  pada  masa  itu,  kemudian  disempurnakan  dan  diperbarui kembali  dengan  UUKPKPU.  Selain  UUKPKU,  ada  pula  regulasi-regulasi  tambahan yang masih berkaitan erat dengan UUKPKPU, yaitu diantaranya:
a. KUHPerdata, sebagai contoh terdapat pada Pasal 1139, 1149, dan 1134;
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),  sebagai contoh terdapat pada Pasal 396, 397, 398, 399, 400, dan 520;
c. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1995  tentang  Perseroan  Terbatas,  sebagai  contoh terdapat pada Pasal 79 ayat (3), Pasal 96, Pasal 85 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayar (2) huruf b, c, dan d, Pasal 90 ayat (2) dan (3),dan Pasal 98 ayat (1);
d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan; dan
e. Regulasi  lain  di  bidang  Pasar  Modal,  Perbankan,  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN), dan lain-lain (Fuady, 2014) .
Selain Kepailitan memang telah teradopsi dan mengadopsi dari berbagai regulasi yang  berlaku  di  Indonesia,  Hukum  Kepailitan  juga  memiliki  karakter  atau  asas-asas yang  berlaku.  Asas-asas  Hukum  Kepailitan  didasarkan  pada  asas-asas  dan  prinsip- prinsip sebagai berikut: (Fredrick B.G Tambunan, 1994).
Berbeda dengan PKPU, PKPU tidak didefinisikan secara jelas dalam UUKPKPU. Penjelasan  yang  secara  eksplisit  sebagaimana  penjelasan  mengenai  Kepailitan  tidak ditemukan  dalam  UUKPKPU;  Hanya  terdapat  penjelasan  mengenai  prosedur sebagaimana penjelasan pada Pasal 222 ayat (2) dan (3) UUKPKPU yaitu PKPU yang pada  intinya  dijelaskan  merupakan  upaya  dari  debitur  maupun  kreditur  apabila memperkirakan  debitur  tidak  akan  dapat  melakukan  tanggungan  pembayaran  utang sebagaimana  mestinya  yang  telah  jatuh  tempo  dan  utang  tersebut  telah  dapat  ditagih untuk melanjutkan proses pengajuan rencana perdamaian yang meluputi penawaran atas pembayaran  sebagian  ataupun  seluruh  utang  kepada  kreditur.  Munir  Fuady  juga  turut menjelaskan  mengenai  PKPU;  yaitu  suatu  masa  atau  periode  yang  diberikan  oleh UUKPKPU  di  mana  periode  tersebut  dituangkan  dalam  putusan  hakim  niaga.  Pada periode  tersebut  para  pihak  yaitu  baik  debitur  maupun  kreditur  diberikan  kesempatan untuk  bermusyawarah  dan  bernegosiasi  yang  setidak-tidaknya  meliputi  cara pembayaran,  jaminan  terpenuhinya  pembayaran,  daftar  aset,  keseluruhan  utang, termasuk juga bahkan rencana restrukturisasi utang (Shubhan, 2015) .
Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  pada  hakikatnya  berbeda dengan kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak bedasarkan pada  debitor  yang  tidak  mampu  membayar  utangnya  dan  juga  tidak  untuk  dilakukan pemberesan  (likuidasi)  atas  boedel,  tetapi  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (PKPU)  didasarkan  pada  kondisi  debitor  yang  sulit  untuk  membayar  utang-utangnya secara penuh. Contohnya perusahaan mengalami kerugian yang disebabkan kebakaran, resesi ekonomi yang mengakibatkan nilai tukar (kurs) terhadap Dollar. Kondisi debitor belum  menjadi  indikasi  kebangkrutan  (kepailitan),  jika  debitor  diberikan  waktu  maka kemungkinan besar sanggup untuk melunasi utangnya secara penuh (Suyatno, 2002) . Menurut Fred BG Tumbuan pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)  dalam  rangka  menghindari  pailit  yang  di  mana  bermuara  pada  likuidasi  harta debitor,  khusus  dalam  perusahaan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU) memiliki  tujuan  untuk  memperbaiki  ekonomi  dan  kemampuan  debitor  untuk menghasilkan laba, sehingga memiliki kemungkinan yang besar debitur dapat melunasi kewajibannya (Lontoh  et  al.,  2001) .  Debitur  dapat  melangsungkan  usahanya  dan memiliki  kesempatan  untuk  merestrukturisasi  perusahaan  yang  dapat  meningkatkan cash  flow,  semakin  tinggi  nilai  cash  law  maka  pembayaran  utang  semakin  terbuka (Suyatno,  2002 ).  Kelangsungan  usaha  tersebut  membawa  dampak  positif  bagi  tenaga kerja  karena  dengan  adanya  eksistensi  kegiatan  perusahaan  maka  berdampak  pada dipertahankannya  tenaga  kerja  sehingga  mereka  terhindar  dari  Pemutusan  Hubungan Kerja  (PHK).  Proses  permohonan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU) tersebut  apabila  dikabulkan  maka  menghasilkan  putusan  homologasi  yang  dimana sebelumnya diadakan rapat kreditor untuk pengambilan suara serta restrukturisasi utang kepada debitor.
Dalam perdamaian yang dibuat, kreditor mendaftarkan piutangnya kepada panitia Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tetapi terdapat pristiwa yang terjadi dalam praktik, yang dimana terdapat kreditor tidak mendaftarkan piutangnya, sehingga
dalam  putusan  homologasi  tidak  tercantum.  Akan tetapi  putusan  homologasi  mengikat seluruh kreditor, baik yang mengajukan tagihannya ataupun yang tidak mengajukannya dalam  proses  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU).  Pada  praktiknya kreditor  yang  tidak  mendaftarkan  piutang  disebabkan  karena  kelalaian  pihak  kreditor yang  tidak  mengetahui  adanya  proses  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (PKPU)  terhadap  debitor.  Konsekuensi  dari  ketidak  tahuan  kreditor  tersebut  hanya dapat mengacu pada klasifikasi penyelesaian utang dalam putusan homologasi tersebut, dengan  kata  lain  kreditor  tidak  dapat  melakukan  negosiasi  dengan  debitor  terhadap penyelesaian  utang  karena  sudah  disepakati  oleh  mayoritas  kreditor  dalam  putusan tersebut.
Kreditor  adalah  orang  yang  memiliki  piutang  yang  disebabkan  adanya  Undang- Undnag  atau  Perjanjian  dan  memiliki  hak  tagih  muka  pengadilan.  Kreditor  dapat melakukan  upaya  hukum  atas  putusan  homologasi  apabila  debitor  tidak melaksanakan putusan  homologasi  berupa  pembatalan  perjanjian  “Kreditor  dapat  menuntut pembatalan  suatu  perdamaian  yang  telah  disahkan  apabila  debitor  lalai  memenuhi  isi perdamaian  tersebut”.  Konsekuensi  dari  dikabulkannya  permohonan  pembatalan perdamaian oleh kreditor berupa mengakibatkan debitor pailit.
Perdamaian  yang  dihomologasi  dalam  PKPU  diputus  oleh  pejabat  umum  yang berwenang, dalam hal ini adalah majelis hakim. Notaris juga merupakan pejabat umum yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  sejauh  pembuatan  akta  otentik  tertentu tidak  dikhususkan  bagi  pejabat  umum  lainnya.  Produk  dengan  pembuktian  sempurna yang  salah  satunya  adalah  akta  yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  Notaris  merupakan akta  autentik,  dan  memiliki  pembuktian  sempurna,  dengan  segala  akibatnya (Kohar, 1983 ).  Berdasarkan  pengertian  tersebut  sangat  jelas  bahwa,  Notaris  berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta  otentik,  yang  terikat  dalam  ketentuan  hukum  perdata  terutama  dalam  hukum pembuktian (Sukarno, 2016) .
Pada  Putusan  Nomor  125/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst  telah  dilakukan homologasi atas proposal perdamaian antara PT Ade Pede Realty selaku debitur dengan para  kreditur  yang  pada  intinya,  penyelesaian  atas  perdamaian  dilakukan  dengan  cara penjualan aset terlebih dahulu dan tanpa didasarkan pada grace period. Putusan Majelis Hakim  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  adalah:  Menyatakan  sah  dan  mengikat perdamaian yang dilakukan antara Debitur dengan Para Krediturnya sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Perdamaian pada tanggal 18 November 2021 tersebut;  Menghukum  Debitur  (Pemohon  PKPU)  dan  Para  Kreditur  untuk  tunduk  dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 18 November 2021 yang  telah  disepakati;  Mentatakan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU) Nomor  125/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst  demi  hukum  berakhir;  Menetapkan imbalan  jasa  Pengurus  dan  biaya  pengurusan  selama  proses  PKPU  dibebankan  pada Debitur  (Pemohon  PKPU)  akan  ditetapkan  dengan  penetapan  tersendiri;  Menghukum
Debitur  (Pemohon  PKPU)  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp7.740.000  (tujuh  juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah).
Berdasarkan  latar  belakang  yang  diuraikan  di  atas,  dilakukan  kajian  analisis dengan  judul  “Analisis  Yuridis  Penyimpangan  Pasal  285  Ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 pada Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  (PKPU)  Dikaitkan  dengan  Syarat  Sah  Perjanjian  (Studi  Putusan  Nomor 125/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst)”  Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  dan  mengkaji  bagaimana  akibat  hukum  dari  perjanjian  perdamaian  PKPU yang  menyimpangi  Pasal  285  ayat  (2)  UUKPKU  khususnya  pada  Putusan  Nomor 125/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst

## Metode Penelitian
Penelitian  merupakan  manifestasi  atas  penyampaian  karya  secara  ilmiah  bagi pengembangan  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  budaya.  Atas  dasar  hal  tersebut, metodologi  penelitian  haruslah  diselaraskan  dengan  ilmu  pengetahuan  yang  menjadi bagian  induk  dari  penelitian  itu  sendiri.  Hal  tersebut  tidaklah  mengesampingkan  dan mendiskreditkan  bahwa  metodologi  penelitian  pasti  akan  dipergunakan  sebagai  ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya yang utuh (Soekanto, 2007) .
Pendekatan penulisan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, di mana  penelitian  yuridis  normatif  dilakukan  dengan  cara  mengkaji  bahan  pustaka yang merupakan  data  sekunder  dan  juga  dapat  dirujuk  sebagai  penelitian  kepustakaan. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pendekatan hukum secara normative merupakan penelitian di bidang hukum yang diaplikasikan dengan langkah meliputi bahan pustaka atau  data  sekunder  sebagai  bahan  utama  sebagai  basis  penelitian  dengan  cara menjalankan  penulusuran  terhadap  regulasi-regulasi  dan  literature-literatur  terkait dengan membenturkan masalah yang dituju atau diteliti.
Pendektan  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  pendekatan  perundang- undangan yang digunakan untuk mengetahui status yuridis proposal perdamaian PKPU yang  mengandung  unsur  ketidakbenaran  dikaitkan  dengan  konsep  perjanjian. menggunakan pendekatan perundang-undangan.
Dikarenakan  penulisan  ini  adalah  suatu  jenis  penelitian  yuridis  normatif,  maka data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan membaca dan menganalisa berbagai literatur seperti buku, makalah, jurnal, tesis, disertasi, dan artikel mengenai  status  yuridis  proposal  perdamaian  PKPU  yang  mengandung  unsur ketidakbenaran  dikaitkan  dengan  konsep  perjanjian.  Di  dalam  membuat  laporan  ini penulis  meneliti  dan  mengkaji  menganalisis  status  proposal  perdamaian  PKPU  yang mengandung  unsur  ketidakbenaran  dikaitkan  dengan  konsep  perjanjian  dengan  cara melihat peraturan perundang-undangan yang terkait dan pendapat-pendapat para ahli.
Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam  penelitian ini adalah a) Teori kewajiban penolakan pengesahan perdamaian menurut UUKPKPU. b) Teori syarat sah perjanjian menurut KUHPerdata.

## Hasil dan Pembahasan
A. Kewajiban Penolakan Pengesahan Perdamaian menurut UUKPKPU
Pasal  285  ayat  (2)  UUKPKPU  menjelaskan  bahwa  pengadilan  berkewajiban untuk menolak pengesahan perdamaian apabila harta debitur, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui  dalam  perdamaian;  pelaksanaan  perdamaian  tidak  cukup  terjamin, perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditur, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah  debitur  atau  pihak  lainnya  bekerja  sama  untuk  mencapai  hal  ini,  dan/atau imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.
Konjungsi antar poin pada pasal tersebut adalah konjungsi “dan/atau” sehingga memiliki  konsekuensi  yuridis  yaitu  opsional  kumulatif.  Artinya,  salah  satu  syarat saja terpenuhi, maka sudah dapat berakibat hukum.
Hal  tersebut  dilanjutkan  diperjelas  kembali  dengan  Pasal  255  ayat  (1) UUKPKPU yang pada intinya menyatakan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri, atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih Kreditor, atau atas  prakarsa  Pengadilan  dalam  hal:  Debitor,  dalam  jangka  waktu  penundaan kewajiban  pembayaran  utang  bertindak  dengan  iktikad  buruk  dalam  melakukan pengurusan  terhadap  hartanya;  Debitor  telah  merugikan  atau  telah  mencoba merugikan  para  kreditornya;  Debitor  melakukan  pelanggaran  ketentuan  Pasal  240 ayat (1) UUKPKPU, yaitu selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tanpa  persetujuan  pengurus  tidak  dapat  melakukan  tindakan  kepengurusan  atau kepemilikan  atas  seluruh  atau  sebagian  hartanya;  Debitor  lalai  melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  diberikan,  atau  lalai  melaksanakan tindakan-tindakan  yang  disyaratkan  oleh  pengurus  demi  kepentingan  harta  Debitor; Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, kondisi dari harta atau aset dari Debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran  utang;  atau  Keadaan  Debitor  tidak  dapat  diharapkan  untuk  memenuhi kewajibannya terhadap Kreditor pada waktu yang telah ditentukan.

## B. Syarat Sah Perjanjian menurut KUHPerdata
Proposal Perdamaian yang telah dihomologasi oleh Pengadilan akan memiliki kekuatan  hukum  yang  mengikat  bagi  para  pihak,  yaitu  Debitor  maupun  Kreditor. Proposal  perdamaian  yang  semula  hanya  rencana  perdamaian  akan  menjadi perdamaian antara para pihak yang ketentuan-ketentuannya telah diatur secara tegas dalam  isi  perdamaian  itu  sendiri.  Maka  dari  itu,  perdamaian  merupakan  perjanjian antara debitor dan kreditor untuk melakukan pengakhiran atas utang-utangnya yang biasanya dilakukan secara berkala berkenaan dengan pembayaran dan pelunasannya. Setelah proses homologasi dilakukan, maka hubungan hukum antara kreditor dengan
debitor tidak lagi diatur dengan perjanjian pokok atau perjanjian bisnis yang dimiliki oleh  masing-masing  debitor  lagi,  melainkan  hak  dan  kewajiban  serta  ketentuan- ketentuannya akan diatur sesuai dengan perjanjian perdamaian (Sanjaya, 2014) .
Sebagaimana  diatur  lebih  lanjut  mengenai  perjanjian,  perdamaian  juga  tetap melekat  pada  ketentuan  Pasal  1320  KUHPerdata  yang  berkaitan  dengan  syarat  sah perjanjian. yaitu: (Soerjopratiknjo, 1982)
1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
Kesepakatan kedua belah pihak dalam Pasal 1320 KUHPerdata ini memiliki makna persesuaian antara kehendak antara seorang atau lebih dengan pihak lain. Sepakat  berarti  mereka  yang  mengikatkan  dirinya  dalam  hal  ini  kreditor  dan debitor  yang  membuat  perjanjian  itu  terdapat  kesesuaian  kehendak.  Dalam perjanjian perdamaian PKPU, kesepakatan perdamaian terjadi ketika voting yang dilakukan oleh Para Kreditor.
2. Kecakapan Bertindak
Kecakapan  bertindak  memiliki  arti  yaitu  kemampuan  pihak  untuk melakukan  tindakan  atau  perbuatan  hukum  yang  akan  menimbulkan  akibat hukum.  Dalam  PKPU,  ketentuan  menganai  kecakapan  bertindak telah  terpenuhi, karena  subjek  hukum  dalam  hal  ini  adalah  Orang,  baik  naturlijkpersoon  ataupun rechtpersoon. Pada intinya, kecakapan untuk mengadakan perjanjian memiliki arti bahwa  kreditor  dan  debitor  dalam  PKPU  yang  membuat  perjanjian  perdamaian tersebut  cakap  dan  berwenang  untuk  melakukan  kesepakatan  dalam  perjanjian perdamaian.
3. Adanya Objek Perjanjian (Suatu Hal Tertentu)
Objek  Perjanjian  dan  Suatu  Hal  tertentu  berarti  objek  dari  perjanjian tersebut harus dapat ditentukan. Dalam perjanjian perdamaian PKPU, objek yang menjadi pokok yang diperjanjikan adalah prestasi debitor untuk  membayar utang kepada kreditor.

## 4. Adanya Kausa yang Halal
Hoge  Raad  berpandangan  mengenai  arti  dari  kausa  yang  halal  merupakan sesuatu yang menjadi visi dan tujuan dari para pihak yang mengadakan perjanjian. Sebab  yang  halal  memiliki  makna  yaitu  pokok  yang  diperjanjikan  tidak  boleh menyimpangi dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku di sampung tidak mendiskreditkan  norma-norma  yang  berlaku  secara  umum  dan  ketertiban  serta kesusilaan  yang  ada  pada  masyarakat (Safira,  2017). Tetapi  dalam  hal  tertentu, perjanjian  juga  perlu  memberikan  peraturan-peraturan  khusus (Soerjopratiknjo, 1982). Maka,  perjanjian  perdamaian  PKPU  haruslah  memenuhi  ketentuan- ketentuan  dalam  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  memperhatikan  norma kesusilaan dan ketertiban pada masyarakat.
Suatu akta dapat terbentuk karena kepailitan, yaitu pada saat proses PKPU, di mana tahapan tersebut berbentuk penundaan atau moratorium. Hal tersebut memiliki
tujuan  untuk  debitur  yang  dalam  upayanya  memiliki  potensi  untuk  melakukan pelunasan  atas  pembayaran  utang  dan  upaya  untuk  menghadiri  kepailitan.  Proses tersebut  terjadi  pada  saat  debitur  belum  dikategorikan  sebagai  status  pailit  oleh Pengadilan Niaga setempat di mana proses PKPU berlangsung. (Sanjaya, 2014) .
Perjanjian  Perdamaian  yang  telah  dihomologasi  juga  merupakan  Perjanjian yang  memiliki  sifat  pembuktian  sempurna  atau  disebut  sebagai  akta  autentik.  Akta autentik  adalah  suatu  akta  yang  ada  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang- undang,  dan  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  pegawai-pegawai  umum  yang  berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. PKPU dapat diajukan oleh debitur yang memiliki lebih dari satu kreditur maupun kreditur yang memprediksi bahwa debitur memiliki potensi untuk tidak dapat menyelesaikan pembayaran atas utang yang telah jatuh  masanya  atau  biasa  disebut  jatuh  tempo,  dan  dapat  dilakukan  penagihan. Kreditur dapat memohon kepada debitur untuk diberikan penundaan atas kewajiban pembayaran  utang  terhadap  potensi  debitur  mengajukan  proposal  perdamaian  yang meliputi  penawaran  dan  rencana  pembayaran  sebagian  atau  keseluruhan  utang kepada  krediturnya;  selaras  dengan  Pasal  222  ayat  (3)  UUKPKPU (Harsono  & Prananingtyas,  2019) Perjanjian  Perdamaian  baru  dapat  dikatakan  sebagai  akta autentik  dengan  pembuktian  sempurna  ketika  telah  dihomologasi  oleh  Pengadilan Niaga.
C. Akibat  Hukum  dari  Perjanjian  Perdamaian  PKPU  yang  Menyimpangi  Pasal 285  Ayat  (2)  UUKPKU  Khususnya  pada  Putusan  Nomor  125/Pdt.Sus- PKPU/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst
a. Putusan  125/Pdt-Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst  menyimpangi  Pasal  285 ayat (2) UUKPKPU
Diketahui,  dalam  Putusan  tersebut  penyelesaian  pembayaran  dari  debitur kepada kreditur diselesaikan dengan cara:
a. Sumber Dana Utama
PT  Ade  Pede  Realty  dimungkinkan  dengan  target  nilai  sebesar  Rp. 142.000.000.000 (seratus empat puluh dua miliar Rupiah) yang akan digunakan untuk  menyelesaikan  Proyek  Royal  Olive  dan  lainnya.  Dana  hasil  penjualan tersebut  akan  ditempatkan  dalam  Rekening  Escrow  untuk  memastikan  agar pelaksanaannya seuai dengan Proposal Perdamaian. PT Ade Pede Realty akan melaporkan  perkembangan  proses  penjualan  Tanah  Citara  dan/atau  opsi lainnya yang dimungkinkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Para Kreditur.
b. Pengikatan Jual Beli dan Serah Terima Aset atas Asset Settlement
Proses pengikatan jual beli dan serah terima aset terhadap masing-masing kreditur  atas  aset  yang  menjadi  haknya  sesuai  dengan  Proposal  Perdamaian dapat  dilaksanakan  sesudahnya  berdasarkan  jadwal  waktu  yang  disepakati antara  APR  dengan  Krediturnya.  Sedangkan  proses  jual  beli  tetap  harus menunggu  hingga  proses  penerbitan  SHMSRS  sesuai  dengan  jadwal  waktu yang disepakati.
Dalam perjanjian tersebut juga tidak ditentukan adanya grace period dan kapan target penjualan tanah akan dilakukan. Sehingga, tidak adanya kepastian tersebut  menimbulkan  tidak  adanya  jaminan  bagi  para  kreditur  untuk mendapatkan pelunasan atas piutang.
b. Putusan  125/Pdt-Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst  menyimpangi  Pasal  1320 KUHPerdata
Akibat  Hukum  adalah  akibat  atas  adanya  tindakan  yang  dibuat  atau dilakukan guna memperolah akibat yang akan dihendaki oleh pelaku sebagaimana diatur  oleh  hukum.  Tindakan  tersebut  dideifiniskan  sebagai  tindakan  hukum. Maka,  dengan  kata  lain,  akibat  hukum  merupakan  akibat  dari  adanya  suatu tindakan  hukum  yang  memiliki  hubungan  kausalitas (Soeroso,  2011 ).  Tindakan hukum yang dimaksud pada rumusan masalah pertama berkenaan perjanjian yang tidak sah berdasarkan syarat sah perjanjian yaitu syarat kausa yang halal.  Hal-hal yang dimaksud dengan sebab yang halal pada perjanjian adalah sebagai berikut:
a. Kausa  yang  halal  memiliki  isi  dari  perjanjian  itu  tidak  bertentangan berdasarkan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang;
b. Sebab  dikatakan  terlarang,  apabila  yang  diperjanjikan  bertentangan  dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum;
c. Sebab  dikatakan  sebagai  palsu,  apabila  diadakan  untuk  menutupi  sebab  yang sebenarnya
Syarat  batal  dalam  sebuah  perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  atau  fakta tertentu  yang  belum  tentu  akan  terjadi  di  masa  depan,  namun  para  pihak  dalam perjanjian itu sepakat bahwa bila peristiwa atau fakta tersebut benar terjadi maka perjanjian tersebut menjadi batal. Syarat batal ini merupakan kebalikan dari syarat tangguh, yang apabila peristiwa atau fakta yang belum tentu terjadi di masa depan itu  benar  terjadi  adanya  maka  justru  membuat  lahirnya  per  janjian  yang bersangkutan.  Ketentuan  tentang  kedua  syarat  ini  diatur  dalam  Pasal  1253  KUH Perdata yang menyebut bahwa:
“Suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang  mungkin  terjadi  dan  memang  belum  terjadi,  baik  dengan  cara menangguhkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu, maupun dengan  cara  membatalkan  perikatan  itu,  tergantung  pada  terjadi  tidaknya peristiwa itu”.
Maka,  akibat  hukum  dari  perjanjian  yang  telah  dihomologasi  adalah  batal demi  hukum,  karena  tidak  sesuai  dengan  syarat  sahnya  perjanjian  khususnya syarat  objektif.  Perjanjian  dengan  syarat  batal  yang  menjadi  batal  demi  hukum karena  syarat  batal  tersebut  terpenuhi,  menimbulkan  akibat  kembalinya  keadaan pada  kondisi  semula  pada  saat  timbulnya  perikatan  itu  atau  dengan  kata  lain, perjanjian  yang  batal  demi  hukum  seperti  itu  berlaku  surut  hingga  ke  titik  awal perjanjian  itu  dibuat.  Akibat  selanjutnya  adalah  pihak  yang  telah  menerima prestasi atau sesuatu dari pihak lain maka ia harus mengembalikannya. Pasal 1265 KUH Perdata mengatur hal ini dengan menyebut bahwa “Suatu syarat batal adalah
syarat  yang  bila  dipenuhi  akan  menghapuskan  perikatan  dan  membawa  segala sesuatu  kembali  pada  keadaan  semula,  seolah-olah  tidak  pernah  ada  suatu perikatan.  Syarat  ini  tidak  menunda  pemenuhan  perikatan;  ia  hanya  mewajibkan kreditur  mengembalikan  apa  yang  telah  diterimanya,  bila  peristiwa  yang dimaksudkan terjadi”.
Putusan  terkait  yang  telah  menyimpangi  Pasal  285  ayat  (2)  UUKPKPU khususnya  bagian  perjanjian  perdamaian  tidak  cukup  terjamin  jelas  tidak memenuhi  kausa  yang  halal  dalam  hal  syarat  sah  perjanjian  dala  Pasal  1320 KUHPerdata,  maka  konsekuensi  dari  tidak  terpenuhinya  syarat  objektif  tersebut adalah batal demi hukum.

## Kesimpulan
Pelaksanaan  perjanjian  yang  menyimpangi  Pasal  285  ayat  (2)    UUKPKPU  telah melanggar  salah  satu  syarat  sah  perjanjian  sebagaimana telah  diatur  dalam  Pasal 1320 KUHPerdata.  Penyimpangan  atas  Pasal  285  ayat  (2)  UUKPKPU  juga  dapat mengakibatkan  status  perjanjian  tersebut  batal  demi  hukum  dan  tidak  sah,  karena menyimpangi unsur kausa yang halal.

## BIBLIOGRAFI
Asikin, Z. (1991). Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran di
Indonesia. Jakarta, Penerbit Rajawali Pers .
Budiono, H. (2010). Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan . PT Citra Aditya Bakti.
Fuady, M. (2014). Hukum Pailit dalam Teori & Praktek. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti .
Hadisoeprapto, H., Perikatan, P. H., & Jaminan, H. (1984). Liberty . Yogyakarta.
Harsono, I., & Prananingtyas, P. (2019). Analisis Terhadap Perdamaian Dalam Pkpu Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan Pt Njonja Meneer. Notarius , 12 (2), 1067–1088.
Hartana, H. (2016). Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 2 (2). Kohar, A. (1983). Notaris Dalam Praktek Hukum . Alumni.
Komariah. (2005). Hukum Perdata . UMM Press.
Lontoh, R. A., Kailimang, D., & Ponto, B. (2001). Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung: Alumni . Safira, M. E. (2017). Aspek Hukum dalam Ekonomi (Bisnis) . CV Nata Karya. Sanjaya, U. H. (2014). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan . Ctk. Pertama, NFP Publishing, Yogyakarta.
Satrio, J. (1995). Hukum perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian: buku II . Citra Aditya Bakti.
Shubhan, M. H. (2015). Hukum Kepailitan . Prenada Media. Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat .
Soerjopratiknjo, H. (1982). Aneka perjanjian jual-beli . Seksi Notariat, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.
Soeroso, R. (2011). Pengantar Ilmu Hukum, cetakan 12. Sinar Grafika, Jakarta . Sukarno, K. S. (2016). Penghapusan Legalisasi Surat Pengakuan Utang dalam Perjanjian Kredit Perbankan . Suyatno, R. A. (2002). Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan . Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
Wicaksono, F. S. (2008). Panduan lengkap membuat surat-surat kontrak. Jakarta: Visimedia .

## Copyright holder:
Kemal Azhardhia Ghiffary, Kurnia Toha (2021)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: