INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 454-464 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pembuangan Akhir Jalupang: Mengupas Keterlibatan Stakeholder dalam Penataan Tempat Pengelolaan Sampah
Aulia Nuruzakiah 1 ✉ , Dewi Noor Azijah 2 , Lolita Deby Mahendra Putri 3
Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: 2010631180051@student.unsika.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dapat menggunakan metode lahan urug saniter, metode lahan urug terkendali, dan/atau teknologi ramah lingkungan. Namun, sistem pengelolaan sampah di TPA Jalupang masih menggunakan sistem open dumping.  Hal  ini  disebabkan  oleh  keterbatasan  lahan  dan  besarnya  dana  yang  dibutuhkan  untuk menerapkan  salah  satu  metode  pengelolaan  yang  lebih  ramah  lingkungan.  Penelitian  ini  bertujuan untuk menemukan solusi yang mungkin diterapkan oleh DLH Kabupaten Karawang untuk mengatasi masalah  pengelolaan  sampah.  Penelitian  ini  menggunakan  desain  penelitian  kualitatif.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Penelitian  ini menyimpulkan  bahwa  perlu  adanya  upaya  lebih  serius  dari  DLH  Kabupaten  Karawang  untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di TPA Jalupang. Solusi yang disarankan meliputi peningkatan prasarana  dan  sarana,  penambahan  armada  pengangkut  sampah,  serta  realisasi  rencana pengembangan TPA menjadi TPST.
Kata Kunci: Sampah, Open Dumping, Tempat Pembuangan Akhir

## Abstract
This  research is based on Regional Regulation of Karawang Regency  Number 9 of 2017 concerning Waste  Management.  This  regulation  states  that  landfills  can  use  the  sanitary  landfill  method,  the controlled  landfill  method,  and/or  environmentally  friendly  technology.  However,  the  waste management system at the Jalupang landfill still uses the open dumping system. This is due to land limitations and the significant funds required to implement one of the more environmentally friendly management methods. This research aims to find possible solutions that can be implemented by the (DLH) of Karawang Regency to address the waste management problem. This research uses a qualitative research design. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. This research concludes that more serious efforts are needed from the DLH of Karawang Regency to optimize waste management at the Jalupang landfill. The suggested solutions include improving infrastructure and  facilities,  adding  waste  transportation  fleets,  and  realizing  plans  to  develop  the  landfill  into  an Integrated Waste Processing Site.
Keywords: Waste, Open Dumping, Landfill

## PENDAHULUAN
Permasalahan sampah di Indonesia  terjadi  karena kemampuan Pemerintah  Daerah yang terbatas dalam menghadapi permasalahan sampah yang terus meningkat mulai dari pengumpulan  hingga  pembuangan  sampah.  Sistem  pengolahan  sampah  di  Indonesia masih banyak yang menggunakan cara tradisional seperti membakar sampah yang dapat mencemari lingkungan. Sampah sendiri tidak  dapat  dipisahkan dari kehidupan manusia. Volume sampah yang meningkat berbanding lurus dengan tingkat konsumsi manusia yang semakin  meningkat.  Sehingga  dengan  meningkatnya  pertumbuhan  jumlah  penduduk, semakin besar pula perubahan yang terjadi terhadap lingkungan hidup (Nagong, 2020:105- 106).
Volume  sampah  yang  meningkat  namun  tidak  diikuti  dengan  kualitas  pengelolaan sampah yang meningkat sehingga berpotensi menimbulkan efek negatif bagi keberadaan manusia di sekitarnya. Dampak negatif tersebut dapat berupa penyebaran penyakut yang akan  mengancam  Kesehatan  manusia,  terjadi  pencemaran  udara,  air  dan  tanah,  banjir, pemanasan global, dan lainnya. Pengelolaan sampah di Indonesia masih bergantung pada keberadaan  dan  kapasitas  Tempat  Pembuangan  Akhir/TPA  yang  masih  banyak menggunakan  sistem open  dumping  (pembuangan  sampah  secara  terbuka)  dalam pengelolaannya. Jika pengelolaan sampah seperti itu dilakukan terus menerus tanpa ada perbaikan, maka 5 sampai 10 tahun kemudian Indonesia akan mengalami darurat Tempat Pembuangan Akhir/TPA karena masa pakainya sudah habis dan overload. Sedangkan untuk mencari lokasi pengganti Tempat Pembuangan Akhir/TPA akan sulit dilakukan karena lahan
yang  terbatas  dan  akan  terjadi  penolakan  dari  masyarakat  dengan  keberadaan  Tempat Pembuangan Akhir/TPA (Prihatin, 2020:2-3).
Pengelolaan  sampah  sendiri  telah  diatur  oleh  Pemerintah  dengan  mengeluarkan Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan  Sampah  yang  mengatur terkait dengan perubahan paradigma pengelolaan sampah, pembagian kewenangan dan penyelenggaraannya.  Dalam  Undang-Undang  tersebut  disebutkan  untuk  seluruh Pemerintah Kota/Kabupaten yang masih menggunakan sistem open dumping pada Tempat Pembuangan  Akhir/TPA  harus  merencanakan  penutupannya  paling  lama  setahun  sejak diberlakukannya  Undang-Undang  tersebut.  Disebutkan  juga  bagi  Pemerintah Kota/Kabupaten  untuk  menutup  Tempat  Pembuangan  Akhir/TPA  yang  masih menggunakan sistem open dumping dan beralih menggunakan sistem sanitary landfill yang lebih  layak,  sistem open  dumping  diganti  menjadi  sanitary  landfill  paling  lama  sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut.
Tempat Pembuangan Akhir/TPA adalah lokasi di mana sampah mencapai tahap akhir dari proses pengelolaannya. Proses ini mencakup beberapa tahapan, yaitu pengumpulan dari  sumber,  pemindahan  atau  pengangkutan,  pengolahan,  dan  akhirnya  pembuangan sampah  (Suliawati et al., 2019:526). Kemudian pendapat lain mengatakan bahwa Tempat Pembuangan  Akhir/TPA  adalah  tempat  terakhir  sampah  diproses  dan  dikelola  untuk dikembalikan ke lingkungan secara alami (Kusman et al., 2023:13).
Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Pengelolaan Sampah bahwa  “Tempat Pemrosesan Akhir  adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Dari definisi yang sudah disebutkan dapat disimpulan jika landfill atau Tempat Pembuangan Akhir/TPA dapat diartikan sebagai tempat pembuangan berupa sampah residu dan nantinya akan dikelola untuk  terakhir  kali.  Ada  tiga  sistem  pengelolaan Landfill  atau  Tempat  Pembuangan Akhir/TPA, masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangannya antara lain:
1. Open Dumping
Open dumping adalah  sistem pengolahan sampah di mana sampah diratakan dan dibiarkan di tempat terbuka tanpa penutupan atau penutupan dengan tanah. Sistem ini dianggap sebagai metode pengelolaan sampah yang paling sederhana dan murah. Namun,  penggunaan  sistem  open  dumping  di  Tempat  Pembuangan  Akhir  (TPA) sudah tidak layak dan telah dilarang oleh hukum internasional. Sistem ini menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk pencemaran lingkungan yang signifikan. Dampak negatif  dari open  dumping antara  lain adalah  pencemaran udara, pencemaran air,
pencemaran tanah, menjadi sumber penyakit, dan tidak ada nilai estetika lingkungan (Muthmainnah & Adris, 2020:27-30).
2. Sanitary Landfill
Dalam  penelitian  (Izharsyah,  2020:113) Sanitary  Landfill  adalah  sistem  pembuangan sampah  yang  dilakukan  dengan  cara  menimbun  sampah  di  Tempat  Pembuangan Akhir  (TPA).  Dalam  sistem  ini,  sampah  yang  ditimbun  sudah  dipilah  secara  teknis menurut jenisnya. Penggunaan alat berat seperti bulldozer atau track loader sangat dibutuhkan untuk memadatkan sampah. Setelah dipadatkan, sampah tersebut ditutup dengan lapisan tanah, dan proses penutupan dengan tanah ini dilakukan setiap hari pada akhir kegiatan. Sistem sanitary landfill dirancang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dengan cara: memisahkan jenis sampah, memadatkan sampah, dan penutupan harian. Sistem Zonasi Tempat Pembuangan Akhir/TPA pada sistem  sanitary  landfill  harus  jauh  dari  pemukiman  warga  untuk  menghindari pencemaran.
3. Controlled Landfill
Controlled Landfill merupakan sistem pengelolaan sampah melalui cara pembuangan dan  penumpukan  sampah  di  lokasi  cekung,  dipadatkan  dan  akan  ditimbun menggunakan  tanah.  Sehingga  dapat  mengurangi  risiko  bau  akibat  tumpukan sampah.  Sistem  ini  merupakan  sistem  pengelolaan  sampah  yang  ditingkatkan  dari sistem open  dumping  dan  controlled  landfill  (Congge  et  al.,  2023:191).  Sistem controlled landfill ini memiliki kelebihan antara lain:
a) Memperkecil dampak yang timbul dan dapat merugikan lingkungan.
b) Setelah lahan dipakai, kemudian lahan dapat digunakan kembali.
c) Lingkungan secara estetika baik karena tidak ada timbunan sampah di atas tanah.
d) Selain  itu,  sistem controlled  landfill  juga  memiliki  kekurangan  yaitu  sarana  dan prasarana yang dibutuhkan membutuhkan biaya yang mahal.
Pengelolaan  sampah  merupakan  hal  utama  yang  dibutuhkan  dalam  melindungi lingkungan dari lingkungan yang kotor dan praktik pengelolaan sampah yang tidak sehat seperti pembuangan dan pembakaran sampah secara terbuka. Perlindungan ini dilakukan agar kesehatan masyarakat dan kondisi lingkungan tidak terganggu. Untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat (Schenk et al., 2023:136).
Dalam penelitiannya (Shahzad et al., 2023:22) mengatakan bahwa sejak tahun 1990, masyarakat  di  dunia  mulai  menggunakan  konsep  daur  ulang  sampah  dengan  slogan “ Reduce, Reuse, Recycle ” atau dikenal dengan konsep 3R. Menurut penelitian (Ameen et al.,
2023:37) Perkembangan zaman membuat jenis sampah yang dihasilkan semakin beragam, sehingga sampah dikelola sesuai dengan jenisnya, seperti berikut:
1. Municipal Waste/Sampah Perkotaan
2. Hazardous Waste/Limbah berbahaya
3. Biomedical Waste/Limbah medis
4. Special Hazardous Waste/Limbah Khusus B3
Salah  satu  Kabupaten  yang  memiliki  Tempat  Pembuangan  Akhir/TPA  adalah Kabupaten Karawang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan pada Pasal 33 ayat (1) bahwa pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan: a. metode lahan urug terkendali; b. metode lahan urug saniter; dan/atau c. teknologi ramah lingkungan. Namun, pada kenyataannya dalam (Adnan et al., 2018:21) sejak awal beroperasi pada tahun 2003 sampai sekarang teknik pengelolaan sampah yang digunakan masih open dumping.
Tempat Pembuangan Akhir/TPA Jalupang masih menggunakan teknik open dumping karena teknik ini merupakan teknik yang paling dasar dan biaya operasionalnya lebih murah serta  paling  sederhana.  Selain  keterbatasan  biaya  operasional,  keterbatasan  lahan  dan keterbatasan fasilitas menjadi alasan pengelola Tempat Pembuangan Akhir/TPA Jalupang tidak  menggunakan  teknik  sanitasi landfill  atau  control  landfill.  Sehingga,  dampak  yang ditimbulkan  dari  proses  pengolahan open  dumping  sangat  terasa,  seperti  bau  yang ditimbulkan oleh tumpukan sampah karena hujan, gas-gas yang timbul dari limbah sampah dan  air  yang  tidak  dapat  diproses  dengan  baik  sehingga  dapat  mencemari  lingkungan sekitar (Soeardi, 2023:387).
Penelitian ini akan menggunakan konsep Integrated Sustainable Waste Management (ISMW) yang merupakan konsep pengelolaan sampah secara berkelanjutan milik (Klundert & Anschutz, 2001:9). Salah satu aspek penting dalam penelitian ini yaitu sistem pengelolaan sampah  di  Tempat  Pembuangan  Akhir/TPA  masih  banyak  menggunakan  sistem open dumping, salah satunya di TPA Jalupang. Sehingga dapat dilihat dari peraturan yang ada yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah belum diimplementasikan dengan baik.
Konsep Integrated  Sustainable  Waste  Management  (ISMW)  mengintegrasikan berbagai  pemangku  kepentingan  dalam  pengelolaan  sampah,  seperti  otoritas  lokal, Lembaga swadaya, pengguna layanan, sektor informal swasta, sektor formal swasta, dan lembaga  donor.  Strategi  pengelolaan  sampah  secara  berkelanjutan  akan  memobilisasi pemangku  kepentingan  (termasuk  konsumen,  produsen,  dan  pemerintah  daerah)  untuk mengidentifikasi peluang, pencegahan, pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang
sampah,  karena  hal  ini  akan  sangat  mengurangi  jumlah  sampah  yang  akan  ditimbun. Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dijabarkan  di  atas,  maka  peneliti  merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Jalupang?” .

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan sebuah fakta atau gejala secara sistematis dan akurat  mengenai  dampak  sistem open  dumping  pada  Tempat  Pembuangan  Akhir/TPA Jalupang. Penelitian akan dilakukan melalui observasi pada gejala yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir/TPA Jalupang, kemudian akan dilakukan wawancara dengan informan terkait  dengan  permasalahan  yaitu  1 staff  Dinas  Lingkungan  Hidup/DLH  Kabupaten Karawang Bidang Kebersihan, 1 Pengawas Tempat Pembuangan Akhir atau TPA Jalupang, dan 2 masyarakat. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data yang dikumpulkan meliputi:
a. Data Primer
Data primer untuk penelitian ini diperoleh melalui beberapa metode:
1. Observasi: Peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk melihat dan mencatat kondisi serta praktik pengelolaan sampah secara open dumping di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jalupang.
2. Wawancara:  Wawancara  dilakukan  dengan  berbagai  informan  yang  relevan dengan penelitian, termasuk petugas TPA, penduduk setempat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai dampak pengelolaan sampah secara open dumping di TPA Jalupang.
3. Dokumentasi: Data primer juga diperoleh dari dokumen dan peraturan terkait yang berhubungan  dengan  pengelolaan  sampah  di  TPA  Jalupang.  Dokumentasi  ini mencakup peraturan, kebijakan, dan laporan yang relevan.

## b. Data Sekunder
Data  sekunder  penelitian  ini  didapatkan  secara  tidak  langsung  karena  peneliti mendapatkan data melalui studi literatur. Data yang peneliti dapatkan yaitu buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu sebagai pembanding, dan objek penelitian seperti berita yang menggambarkan fenomena dari pengelolaan sampah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemangku  kepentingan  atau stakeholder  adalah  seseorang  atau  organisasi  yang mempunyai kepentingan, kepentingan dalam hal ini yaitu berkaitan dengan pengelolaan sampah. Para pemangku kepentingan mempunyai kepentingan dan peran yang berbeda- beda  dalam  pengelolaan  sampahnya,  namun  mereka  dapat  bekerja  sama  untuk kepentingan  bersama. Stakeholder  memiliki  pengaruh  (sejauh  mana  pemangku kepentingan  mampu  membujuk  atau  memaksa  pihak  lain  untuk  mengambil  keputusan tertentu  atau  mengikuti  tindakan  tertentu)  dan  kepentingan  (sejauh  mana  masalah, kebutuhan dan kepentingan pemangku kepentingan tertentu menjadi prioritas dalam suatu proyek atau rencana) yang bervariasi.
Sebelum sampai ke Tempat Pembuangan Akhir/TPA Jalupang, kegiatan penanganan sampah  di  Kabupaten  Karawang  menjadi  tanggung  jawab  beberapa  instansi,  mulai  dari kecamatan di Kabupaten Karawang yang bertugas memunguti dan memindahkan sampah domestik atau sampah rumah tangga ke Tempat Pembuangan Sampah/TPS yang dibantu oleh  pekerja  sampah,  selanjutnya  sampah  yang  telah  dipilah  di  Tempat  Pembuangan Sampah/TPS akan diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir/TPA Jalupang yang merupakan tugas Dinas Lingkungan Hidup/DLH. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup/DLH juga bertugas untuk  mengangkut  sampah  yang  berasal  dari  jalan  utama  dan  protokol  di  Kabupaten Karawang. Sedangkan sampah yang berasal dari pasar di Kabupaten Karawang adalah tugas dari Dinas Pengelola Pasar yang akan mengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Akhir atau TPA Jalupang (Soeardi, 2023:386).
Kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jalupang
Tempat Pembuangan Akhir/TPA Jalupang terletak di Desa Wancimekar, Kecamatan Kotabaru,  Kabupaten  Karawang,  Jawa  Barat.  Tempat  Pembuangan  Akhir/TPA  Jalupang mulai beroperasi pada tahun 2003 dengan menggunakan  sistem open dumping hingga sekarang. Luas lahan yang dimiliki saat ini sekitar 10 hektar dan sudah mengalami overload. Jumlah penduduk yang semakin meningkat dibarengi pula dengan meningkatnya volume sampah yang dihasilkan. Menurut data (BPS Jabar, 2023) jumlah penduduk di Kabupaten Karawang pada tahun 2023 berjumlah 2.505.247 jiwa.
Gambar 1. Pos 1 TPA Jalupang
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jalupang saat ini sudah tidak bisa dilewati karena tumpukan sampah yang menumpuk. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengawas TPA Jalupang,  sampah  yang  masuk  ke  TPA  ini  berasal  dari  30  kecamatan  yang  berada  di Kabupaten Karawang. Wilayah pelayanan pengangkutan sampah ini dibagi menjadi empat wilayah, yaitu:
1. UPTD Kebersihan Wilayah I Karawang.
2. UPTD Kebersihan Wilayah II Rengasdengklok.
3. UPTD Kebersihan Wilayah III Cikampek.
4. UPTD Kebersihan Wilayah IV Telagasari.
Pembagian wilayah ini  bertujuan untuk mengatur  distribusi  pengangkutan sampah dari  berbagai  kecamatan  agar  lebih  terkoordinasi  dan  efisien.  Meskipun  demikian, penumpukan sampah yang terjadi menunjukkan perlunya solusi pengelolaan sampah yang lebih efektif di TPA Jalupang. Fasilitas operasional atau alat berat yang dimiliki juga tidak sebanding  dengan  banyaknya  sampah  yaitu  berjumlah  5  unit.  Alat  berat  ini  berupa  2 excavator yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/PUPR Kabupaten Karawang serta buldozer dan 2 excavator milik Dinas Lingkungan Hidup/DLH Kabupaten Karawang.
Gambar 1. Pos 2 TPA Jalupang
Dengan kondisi pos 1 yang sudah tidak bisa dilewati oleh mobil pengangkut sampah, seperti yang dilihat pada Gambar.2 sampah diturunkan melalui pos atau pintu masuk 2. Pengangkutan sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir atau TPA Jalupang dilakukan sehari  sekali  menggunakan  kendaraan  pengangkut  sampah  miliki  Dinas  Lingkungan Hidup/DLH Kabupaten Karawang dan milik pihak swasta. Kendaraan pengangkut milik dinas tersebar  di  4  wilayah  UPTD  Kebersihan,  yaitu  UPTD  Kebersihan  Wilayah  I  Karawang berjumlah 32 mobil, UPTD Kebersihan Wilayah II Rengasdengklok berjumlah 6 mobil, UPTD Kebersihan  Wilayah  III  Cikampek  berjumlah  8  mobil  serta  UPTD  Kebersihan  Wilayah  IV Telagasari berjumlah 9 mobil, dan untuk kendaraan pengangkut milik swasta berjumlah 20 mobil. Kendaraan-kendaraan tersebut mulai menurunkan sampah di Tempat Pembuangan Akhir/TPA Jalupang pukul 08.00 WIB, serta akan ada kendaraan yang mengangkut sampah lebih dari satu kali karena keterbatasan armada.

## Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang
Karena sistem open dumping pada Tempat Pembuangan Akhir/TPA yang seharusnya sudah tidak digunakan dan fasilitas-fasilitas yang ada sudah tidak layak, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang berencana menjadikan Tempat Pembuangan Akhir/TPA Jalupang menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu/TPST. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu/TPST sendiri telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Disebutkan bahwa Tempat Pengolahan Sampah Terpadu/TPST  merupakan  tempat  dilaksanakannya  kegiatan  pengumpulan,  pemilahan, penggunaan ulang, pendauran, ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
Rencana  pengalihan  Tempat  Pembuangan  Akhir/TPA  Jalupang  menjadi  Tempat Pengolahan Sampah Terpadu/TPST pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 setidaknya harus memerhatikan persyaratan teknis berikut:
a. Luas TPST diatas 20.000 m 2 (dua puluh ribu meter persegi);
b. Penempatan lokasi TPST dapat di dalam Daerah dan/atau di TPA;
c. Jarak TPST ke permukiman terdekat paling sedikit 500 m (lima ratus meter);
d. Pengolahan Sampah  di TPST dapat menggunakan teknologi SPA Skala lingkungan hunian; dan
Fasilitas  TPST  dilengkapi  dengan  ruang  pemilah,  instalasi  Pengolahan  Sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  menunjukkan  kesimpulan  bahwa  pendekatan  kolaboratif  dan partisipatif  dari  semua  stakeholder  adalah  kunci  dalam  meningkatkan  efektivitas pengelolaan  TPA  Jalupang.  Pemerintah  memiliki  peran  sentral  dalam  merumuskan kebijakan,  regulasi,  dan  menyediakan  pendanaan  serta  infrastruktur  yang  diperlukan untuk  pengelolaan  TPA  yang  efektif.  Masyarakat  lokal  harus  dilibatkan  dalam  proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kekhawatiran mereka terakomodasi. Pendidikan dan sosialisasi terkait pengelolaan sampah juga penting untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat. Kerjasama dengan LSM dan sektor swasta  dapat  membantu  menyediakan  teknologi,  pendanaan  tambahan,  dan  inisiatif inovatif dalam pengelolaan sampah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnan, H., Ainun, S., & Halomoan, N. (2018). Studi Kajian Densitas Sampah Berdasarkan Alat  Angkut  dan  Sumber  Sampah  di  TPA  Jalupang  Kabupaten  Karawang. Jurnal Teknik Lingkungan, 24(April), 21 – 31.
Ameen,  M.,  Anwar-Ul-Haq,  M.,  Sohail,  M.  I.,  Akmal,  F.,  &  Siddiqui,  A.  (2023). Mismanagement of Waste in Developing Countries. In U. Riaz, S. Iqbal, & M. Jamil (Eds.), Waste Problems and Management in Developing Countries (1st ed., pp. 31 – 72). Apple Academic Press.
BPS Jabar. (2023). Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Interim di Provinsi Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Orang), 2021-2023. Badan Pusat Statistik Jawa Barat.  https://jabar.bps.go.id/indicator/12/731/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi- interim-di-provinsi-jawa-barat-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin.html Congge, U., Bahri, S., & Nurhidayat. (2023). Efektivitas Sistem Controlled Landfill dalam Penanganan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai. TheJournalish:
Social and Government, 4(2), 190 – 194. https://doi.org/10.55314/tsg.v4i2.476
Izharsyah,  J.  R.  (2020).  Analisis  Strategis  Pemko  Medan  Dalam  Melakukan  Sistem Pengelolaan  Sampah  Berbasis  Open  Dumping  Menjadi  Sanitary  Landfill. Jurnal Ilmiah Muqoddimah, 4(2), 109 – 117. https://doi.org/10.31604/jim.v4i2.2020.109-117
Klundert, A. van de, & Anschutz, J. (2001). Integrated Sustainable Waste Management - The  Concept:  Tools  for  Decision-Makers:  Experiences  From  the  Urban  Waste Expertise  Programme  (1995-2001).  In  A.  Scheinberg  (Ed.), Waste.  Waste. http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd48/concepts.pdf
Kusman, M. R., Aswan, M., Kapita, H., & Tandina, B. M. (2023). Evaluasi sistem pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA) Desa Dehegila Kabupaten Pulau Morotai.
Asian  Journal  Collaboration  of  Social  Environmental  and  Education,  1(1),  12 – 17.
https://doi.org/10.61511/ajcsee.v1i1.2023.118
Muthmainnah, & Adris. (2020). Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir ( TPA ) PATOMMO SIDRAP ( Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah No . 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan ). Jurnal Madani Regal View, 4(1), 23 – 38.
Nagong, A. (2020). Studi Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011  Tentang  Pengelolaan  Sampah. Jurnal  Administrative  Reform,  8(2),  105 – 114. https://doi.org/10.52239/jar.v8i2.4540
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang  Nomor  9  Tahun  2017  tentang  Pengelolaan Sampah
Prihatin, R. B. (2020). Pengelolaan Sampah di Kota Bertipe Sedang: Studi Kasus di Kota Cirebon  dan  Kota  Surakarta. Aspirasi:  Jurnal  Masalah-Masalah  Sosial,  11(1),  1 – 16. https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i1.1505
Schenk,  C.,  Charlotte,  Nell.,  Blaauw,  D.,  &  Grobler,  L.  (2023).  Max- Neef’s  Fundamental Human  Needs  as  Social  Indicators  for  Sustainability:  Examples  of  Waste Management in South Africa. In H. El Bari & C. Trois (Eds.), Waste Management in Developing Countries (pp. 135 – 155). Springer Nature Switzerland AG.
Shahzad,  L.,  Mansoor,  A.,  &  Ali,  S.  M.  (2023).  Solid  Waste  Generation  and  Its Characteristics.  In  U.  Riaz,  S.  Iqbal,  &  M.  Jamil  (Eds.), Waste  Problems  and Management in Developing Countries (pp. 3 – 29). Apple Academic Press Inc.
Soeardi, E. K. (2023). Implementation of Waste Management Policy in Karawang Regency.
Jurnal Eduhealth, 14(01), 382 – 388. http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/healt Suliawati, Arfah, M., & Harbi, I. Y. (2019). Studi Penentuan Tempat Pembuangan Akhir
Sampah di Kota Tebing Tinggi dengan Metode Proses Hirarki Analitik. In Talenta Conference  Series:  Energy  and  Engineering  (EE)  (2,  Vol.  2,  Issue  3). https://doi.org/10.32734/ee.v2i3.775
Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Pengelolaan Sampah.