Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 5 No. 1 (2017), pp. 51-62, Link: http:// www.jurnalfai-uikabogor.org ----------------------------------------------------------------------------------------------

## Pengadaan Perjanjian Dalam Akad Perkawinan 1

## (Procurement of Marriage Agreement)

## Ahmad Mukri Aji
FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. juanda No. 95 Ciputat Tangsel
E-mail: mukriaji@yahoo.co.id
Abstract: In  a  marriage  a  person  can  enter  into  an  agreement which  is  an  agreement between  the  two  married  couples.  Whether  it's  about  property,  or  with  respect  to livelihood,  and  other  things.  Agreements  certainly  bind  each  other,  and  should  not  be broken. If violated one party may sue the other. Islam also elaborates in detail how the treaty forms. So it is expected that the pleasure and sincerity between parties who make the agreement in the marriage.
Keywords: Agreement, Marriage, Akad
Abstrak: Dalam  perkawinan  seseorang  dapat  melakukan  perjanjian  yang  merupakan kesepakatan  antara  kedua  calon  suami  istri.  Baik  itu  berkenaan  dengan  harta  milik, maupun  berkenaan  dengan  nafkah,  dan  hal-hal  lainnya.  Perjanjian  tentunya  mengikat satu sama lain, dan tidak boleh dilanggar. Apabila dilanggar maka satu satu pihak dapat menggugat  pihak  lainnya.  Agama  Islam  juga  menjabarkan  secara  detail  bagaimana bentuk perjanjian itu. Sehingga diharapkan adanya keridhaan dan keikhlasan antar pihak yang melakukan perjanjian dalam perkawinan tersebut.
Kata Kunci: Perjanjian, Perkawinan, Akad
1 Tanggal  Naskah  diterima:  16  April  2017,  direvisi:  21  April  2017,  disetujui  untuk terbit: 28 Mei 2017.

## Pendahuluan
Dalam  sebuah  perkawinan  perjanjian  merupakan  hal  yang  sangat urgen  dilakukan.  Tidak  akan  dianggap  sempurna  suatu  perkawinan  apabila tidak  dilakukan  di  dalamnya  suatu  perjanjian.  Pengertian  Perjanjian  adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang  itu  saling  berjanji  untuk  melaksanakan  sesuatu  hal. 2 Dalam  Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perjanjian diartikan sebagai persetujuan (tertulis atau  dengan  lisan)  yang  dibuat  oleh  dua  pihak  atau  lebih,  masing-masing bersepakat akan menaati apa yang telah diperjanjikan itu. 3
Menurut  Abdul  Kadir  Muhammad,  perjanjian  adalah  suatu persetujuan  dimana  dua  orang  atau  lebih  saling  mengikatkan  diri  untuk melaksanakan  suatu  hal  dalam  lapangan  harta  kekayaan.  Hukum  yang mengatur  tentang  perjanjian  ini  disebut  hukum  perjanjian (law  of  contract) . Perumusan  ini  erat  kaitannya  dengan  pembicaraan  tentang  syarat-syarat perjanjian  yang  diatur  dalam  pasal  1320  KUHPerdata 4 ,  yaitu:  1).  Sepakat mereka  yang  mengikatkan  dirinya,  2).  Cakap  untuk  membuat  suatu perjanjian, 3). Mengenai suatu hal tertentu, 4). Suatu sebab yang halal 5
Demikian menurut pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dua  syarat  yang  pertama  dinamakan  syarat  subyektif,  karena  mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat  yang  terakhir  dinamakan  syarat-syarat  obyektif  karena  mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.
Orang  yang  membuat  suatu  perjanjian  harus  cakap  menurut  hukum. Pada  asasnya,  setiap  orang  yang  sudah  dewasa  atau akil  baligh dan  sehat pikirannya,  adalah  cakap  menurut  hukum.  Dalam  pasal  1330  KUHPerdata disebutkan bahwa orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah:
1) Orang-orang yang belum dewasa
2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan 6
2 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1998, h. 1.
3 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
4 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung: Alumni, 1982. h. 78-79.
5 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bab II bagian kedua, Pasal 1320, h. 339
3) Perempuan yang memiliki suami
Dari  sudut  rasa  keadilan,  seseorang  yang  membuat  suatu  perjanjian, harus betul-betul mempertanggungjawabkan
apa yang sudah diperjanjikannya itu. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, seseorang yang membuat  suatu  perjanjian  itu  haruslah  yang  berhak  bebas  berbuat  dengan harta  kekayaannya.  Orang  yang  tidak  sehat  pikirannya,  tidak  mampu  untuk memikul  tanggung  jawab  yang  diberikan  oleh  seorang  yang  mengadakan suatu perjanjian.
Orang  yang  berada  di  bawah  pengampuan  menurut  hukum  tidak dapat  berbuat  bebas  dengan  harta  kekayaannya.  Ia  berada  dibawah pengawasan  pengampuan.  Kedudukannya  sama  dengan  seorang  anak  yang belum  dewasa,  kalau  seorang  anak  yang  belum  dewasa  harus  diwakili  oleh orang  tua  atau  walinya,  maka  seorang  dewasa  yang  berada  dibawah pengampuan  harus  diwakili  oleh  pengampu  atau  kuratornya.  Sedangkan perempuan yang bersuami, untuk mengadakan suatu perjanjian, memerlukan bantuan  atau  izin  (kuasa  tertulis)  dari  suaminya  (Pasal  108  KUHPerdata) 7 . Namun dalam praktek para notaris saat ini sudah mulai mengizinkan seorang istri yang tunduk kepada Hukum Perdata Barat membuat suatu perjanjian di hadapannya  tanpa  bantuan  suaminya.  Juga  dari  surat  edaran  Mahkamah Agung  No.  3/1963  tanggal  4  Agustus  1963  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri dan  Pengadilan  Tinggi  di  seluruh  Indonesia,  bahwa  Mahkamah  Agung menganggap pasal 108 dan 110 KUHPerdata tentang wewenang seorang istri untuk  melakukan  perbuatan  hukum  dan  untuk  menghadap  di  depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi.
Sebagai  syarat  ketiga  disebutkan  bahwa  suatu  perjanjian  harus mengenai  suatu  hal  tertentu,  artinya  apa  yang  diperjanjikan  harus diperhatikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak untuk mengantisipasi
6 Pengampuan  adalah  keadaan  dimana  seseorang  karena  sifat-sifat  pribadinya dianggap  tidak  cakap  atau  tidak  didalam  segala  hal  cakap  untuk  bertindak  dalam  lalu  lintas hukum.  Contohnya:  orang  yang  tuna  rungu,  sakit  otak/stress  walaupun  terkadang  ia  cakap mempergunakan pikirannya. Selain itu, seseorang dapat ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya (pasal 433 KUHPerdata).  (Lihat: P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 22]
7 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1998, h.. 17-18.
jika  suatu  hari  timbul  suatu  perselisihan.  Barang  yang  dimaksudkan  dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya 8 .
Dalam  hal  syarat  obyektif,  apabila  syarat  itu  tidak  terpenuhi  maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu  perjanjian  dan  tidak  pernah  ada  suatu  perikatan.  Tujuan  para  pihak yang  mengadakan  perjanjian  tersebut  untuk  melahirkan  suatu  perikatan hukum  adalah  gagal.  Dengan  demikian,  maka  tiada  dasar  untuk  saling menuntut  di  depan  hakim.  Sedangkan  pada  syarat  subyektif,  jika  syarat  itu tidak  dipenuhi,  perjanjiannya  bukan  batal  demi  hukum,  tetapi  salah  satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu tetap mengikat selama tidak dibatalkan (oleh hakim)  atas  permintaan  pihak  yang  berhak  meminta  pembatalan  tersebut. Dengan  demikian  nasib  suatu  perjanjian  seperti  itu  tidaklah  pasti  dan tergantung pada kesediaan suatu pihak untuk mentaatinya 9 .
Berdasarkan  definisi  yang  dikemukakan  di  atas,  secara  jelas  terdapat konsensus antara para pihak. Pihak yang satu setuju dan pihak yang lainnya juga setuju untuk melaksanakan sesuatu, kendatipun pelaksanaan itu datang dari satu pihak, misalnya dalam perjanjian pemberian hadiah (hibah). Dengan perbuatan  memberi  hadiah  itu,  pihak  yang  diberi  hadiah  setuju  untuk menerimanya, jadi ada konsensus yang saling mengikat.
Selanjutnya,  yang  dilaksanakan  itu  terletak  dalam  lapangan  harta kekayaan,  yang  selalu  dapat  dinilai  dengan  uang.  Perjanjian  melaksanakan perkawinan  misalnya,  tidak  dapat  dinilai  dengan  uang,  karena  perkawinan itu  terletak  dalam  bidang  personal  (moral),  lagi  pula  hubungan  perkawinan itu  bukan  hubungan  antara  debitur  dan  kreditur.  Kewajiban alimentasi (memberi nafkah) terletak dalam bidang moral, walaupun nafkah itu sendiri bisa berupa sejumlah uang 10 .

## Perjanjian Dalam Perspektif Islam
Istilah perjanjian dalam bahasa Arab lazim disebut دقع berasal dari دقع – دقعي - دقع yang berarti mengikat, mengumpulkan. 11 دقع yang asal katanya berarti
8 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1998, h.. 19.
9 Ibid, h.. 20.
10 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung: Alumni, 1982, h..79.
11 Ahmad Warson Munawwir, al -Munawwir Kamus Arab Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm.953.
mengikat, mengumpulkan ini pengertiannya adalah “mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya bersambung menjadi sebagai sepotong benda. 12 Para fuqaha memakai juga istilah akad untuk sumpah, perjanjian maupun persetujuan jual beli. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan. 13
Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak  boleh  menyimpang  dengan  kehendak  syariat.  Seperti  tidak  boleh  ada kesepakatan  untuk  menipu  orang  lain,  transaksi  barang-barang  yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.
Mustafa  az-Zarqa’  menyatakan  bahwa  tindakan  hukum  yang dilakukan  manusia  terdiri  atas  dua  bentuk,  yaitu:  1).  Tindakan  berupa perbuatan, 2). Tindakan berupa perkataan. 14
Tindakan  yang  berupa  perkataan,  terbagi  lagi  kepada  dua,  yaitu tindakan  yang  bersifat  akad  dan  yang  tidak  bersifat  akad.  Tindakan  berupa perkataan  yang  bersifat  akad  terjadi  bila  dua  atau  beberapa  pihak mengikatkan  diri  untuk  melakukan  suatu  perjanjian.  Sedangkan  tindakan berupa  perkataan  yang  tidak  bersifat  akad,  terbagi  lagi  kepada  dua  bagian, yaitu:
1) Terdapat  kehendak  pemilik  untuk  menetapkan/melimpahkan  hak, membatalkannya  atau  menggugurkannya,  seperti  wakaf,  hibah  dan talak. Akad semacam ini tidak memerlukan qabul , sekalipun tindakan seperti  ini  oleh  sebagian  ulama  fikih  termasuk  akad.  Oleh  ulama Mazhab Hanafi dikatakan bahwa tindakan seperti ini, hanya mengikat pihak yang melakukan ijab saja.
2) Tidak  mengandung  kehendak  pihak  yang  menetapkan  atau menggugurkan  suatu  hak,  tetapi  perkataannya  itu  memunculkan suatu tindakan hukum, seperti halnya gugatan yang diajukan kepada hakim  dan  pengakuan  seseorang  di  depan  hakim  (pengadilan). Tindakan semacam ini berakibat timbul sesuatu ikatan secara hukum,
12 T.M. Hasbi ash- Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu’amalah, cet. I, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm.26.
13 M.  Ali  Hasan, Berbagai  Macam  Transaksi  dalam  Islam, Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada, 2004, h.. 101.
14 Ibid.
tetapi sifatnya tidak mengikat. Oleh sebab itu, ulama fikih menetapkan bahwa  tindakan  semacam  ini  tidak  dapat  dikatakan  akad,  karena tindakan tersebut tidak mengikat siapapun.
Menurut  Mustafa  az-Zarqa’  dalam  pandangan  syara  suatu  akad merupakan  perikatan  secara  hukum  yang  dilakukan  oleh  dua  atau  beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati.  Karena  itu,  untuk  menyatakan  keinginan  masing-masing  diungkapkan dalam  suatu  pernyataan.  Pernyataan  itulah  yang  disebut  dengan ijab dan qabul . Pelaku (pihak) pertama disebut mujib dan pelaku (pihak) kedua disebut qaabil 15 .

## Rukun dan Syarat Akad
Menurut jumhur (mayoritas) fuqoha, rukun akad terdiri dari:
1. Pernyataan untuk mengikatkan diri (sighah al-aqd)
2. Pihak-pihak yang berakad
3. Obyek akad
Dengan memperhatikan pengertian akad (perjanjian) di atas, dapatlah diketahui bahwa suatu akad terbentuk dengan adanya beberapa hal, yaitu:
a.   ‘Aqid (pihak-pihak yang berakad). Mengenai ‘aqid ini masing-masing pihak  dapat  terdiri  dari  satu  orang,  dua  orang  ataupun  beberapa orang.
b.  Mahallu  al-‘aqdi  atau  ma’qud  ‘alaihi.  Yaitu  benda  yang  berlaku padanya hukum akad atau disebut juga dengan objek akad.]
c.    Maudhu’u  al-‘aqdi.  Yaitu  tujuan  diadakannya  akad  atau  maksud pokok dari akad tersebut. Dalam hal ini tujuan akad tetap satu, tidak berbeda-beda dalam akad yang serupa.
Ijab dan kabul dinamakan sigat al- ‘aqdi yaitu ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak. Sigat al- ‘aqdi ini memerlukan tiga syarat:
1.    Harus terang pengertiannya.
15 Ibid, h.. 102-103.
2.    Harus bersesuaian antara ijab dan kabul.
3.    Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan. 16
Sighah  al-aqd merupakan  rukun  akad  yang  terpenting,  karena  melalui akad  inilah  diketahui  maksud  setiap  pihak  yang  melakukan  akad. Sighah  al- aqd dinyatakan melalui ijab dan qabul, dengan suatu ketentuan:
1. Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami.
2. Antara ijab dan qabul harus dapat kesesuaian.
3. Pernyataan ijab dan qabul itu harus sesuai dengan kehendak masing- masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.
Ijab dan qabul dapat  berbentuk  perkataan,  perbuatan,  isyarat,  dan tulisan. Namun, semua bentuk ijab dan qabul itu mempunyai nilai kekuatan yang sama. 17
Dalam kitab al- Milkiyyah wa Nazariyyah al- ‘Aqdi karangan Muhammad Abu Zahrah disebutkan bahwa rukun akad adalah ijab dan kabul, karena ijab dan kabul merupakan hakikat suatu akad. Ijab adalah penjelasan yang terbit dari salah satu pihak yang berakad (pernyataan dari pihak pertama), sedang kabul merupakan kesepakatan dari pihak yang lain (pihak kedua). 18
Syarat umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah:
1. Perjanjian yang disepakati tidak melanggar hukum syariah.
Maksudnya  bahwa  perjanjian  yang  diadakan  oleh  para  pihak  itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang  melawan  hukum  syariah,  sebab  perjanjian  yang  bertentangan dengan  ketentuan  hukum  syariah  adalah  tidak  sah,  dan  dengan sendirinya  tidak  ada  kewajiban  bagi  masing-masing  pihak  untuk menempati  atau  melaksanakan  perjanjian  tersebut,  dan  dengan sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum.
2. Harus sama ridho dan ada pilihan
16 T.M. Hasbi ash- Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu’amalah, hlm. 28-29.
17 Ibid, h.. 103-104.
18 Al- Imam Muhammad Abu Zahrah, al- Milkiyyah wa Nazariyyah al- ‘Aqdi fi asy- Syari’ah al- Islamiyah, (Beirut: Dar al- Fikr, 1977), hlm.202.
Maksudnya  perjanjian  yang  diadakan  oleh  para  pihak  haruslah didasarkan  kepada  kesepakatan  kedua  belah  pihak,  yaitu  masing- masing pihak ridho atau rela akan isi perjanjian tersebut.   Dalam  hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang  lain,  dengan  sendirinya  perjanjian  yang  diadakan  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  apabila  tidak  didasarkan  kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
3. Harus jelas dan gamblang
Maksudnya  apa  yang  diperjanjikan  oleh  para  pihak  harus  terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya  kesalahpahaman  di  antara  para  pihak  tentang  apa  yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.
Dengan  demikian  pada  saat  pelaksanaan  perjanjian  masing-masing pihak  yang  mengadakan  perjanjian  atau  yang  mengikatkan  diri  dalam perjanjian  haruslah  mempunyai  interpretasi  tentang  apa  yang  telah  mereka perjanjikan,  baik  terhadap  isi  maupun  akibat  yang  ditimbulkan  oleh perjanjian itu. 19 Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 1: “Hai orang - orang yang beriman, penuhilah akad- akad itu.”
Menurut ulama Mazhab az-Zahiri semua syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, apabila tidak sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah adalah batal. Sedangkan menurut jumhur ulama fiqih, selain  Mazhab  az-Zahiri,  pada  dasarnya  pihak-pihak  yang  berakad  itu mempunyai  kebebasan  untuk  menentukan  syarat-syarat  tersendiri  dalam suatu  akad.  Namun  hendaknya  diingat,  bahwa  kebebasan  menentukan syarat-syarat  dalam  akad  tersebut,  ada  yang  bersifat  mutlak,  tanpa  batas selama  tidak  ada  larangan  dalam  Al-Qur’an  dan  Sunnah,  sebagaimana  yang dikemukakan  oleh  ulama  Mazhab  Hambali  dan  Mazhab  Maliki.  Sedangkan menurut  Mazhab  Hanafi  dan  Syafi’i,  sekalipun  pihak-pihak  yang  berakad mempunyai  kebebasan  dalam  menentukan  syarat,  tetapi  kebebasannya  itu tetap mempunyai batas (terbatas). Umpamanya: seorang suami mensyaratkan dia tidak memberi nafkah kepada istrinya sesudah berumah tangga. Syarat ini
19 Chairuman Pasaribu, Suhrawardi Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam , Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h.. 2-4.
batal, karena tidak sesuai dengan kehendak syara, karena suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya 20 .

## Batalnya Perjanjian
Secara  umum  tentang  pembatalan  perjanjian  tidak  mungkin dilaksanakan,  sebab  dasar  perjanjian  adalah  kesepakatan  kedua  belah  pihak yang  terikat  dalam  perjanjian  tersebut.  Namun  pembatalan  perjanjian  dapat dilakukan apabila:
a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir
Lazimnya  suatu  perjanjian  selalu  didasarkan  kepada  jangka  waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak.
Dasar  hukum  tentang  hal  ini  dapat  dilihat  dalam  ketentuan  hukum yang terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 4. 21
“Kecuali  orang-orang  musyrik  yang  telah  mengadakan  perjanjian  dengan kamu  dan  mereka  sedikitpun  tidak  mengurangi  (isi  perjanjian)  dan  tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka  itu  penuhilah  janjinya  sampai  batas  waktunya.  Sungguh  Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (QS. At-Taubah : 4).
Dari ketentuan ayat diatas, khususnya dengan kalimat “Penuhilah janji sampai  batas  waktunya”,  terlihat  bahwa  kewajiban  untuk  memenuhi perjanjian  itu  hanya  sampai  batas  waktu  yang  telah  diperjanjikan,  dengan demikian  setelah  berlalunya  waktu  yang  diperjanjikan  maka  perjanjian  itu batal dengan sendirinya.
b. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian
Apabila  salah  satu  pihak  telah  melakukan  perbuatan  menyimpang dari  apa  yang  telah  diperjanjikan,  maka  pihak  lain  dapat  membatalkan perjanjian tersebut. Hal ini didasarkan pada ketentuan QS. At-Taubah ayat 7.
20 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, h.. 109..
21 Chairuman Pasaribu, Suhrawardi Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam , Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h.. 4
“Maka  selama  mereka  berlaku  jujur  terhadapmu,  hendaklah  kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka. Sungguh Allah menyukai orang- orang yang bertakwa.” (QS. At-Taubah : 7).
Dari  ketentuan  ayat  diatas,  terkandung  pengertian  bahwa  apabila salah satu pihak tidak berlaku jujur, maka pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati.
Ketentuan  hukum  lain  yang  dapat  dijadikan  sebagai  landasan pembatalan ini adalah QS. At-Taubah ayat 12 dan 13 22 .
“Dan  jika  mereka  melanggar  sumpah  setelah  ada  perjanjian,  dan  mencerca agamamu,  maka  perangilah  pemimpin-pemimpin  kafir  itu.  Sesungguhnya mereka  adalah  orang-orang  yang  tidak  dapat  dipegang  janjinya,  mudah- mudahan mereka berhenti.” (QS. At-Taubah : 12).
“Mengapa  kamu  tidak  memerangi  orang-orang  yang  melanggar  sumpah (janjinya)  dan  telah  merencanakan  untuk  mengusir  Rasul,  dan  mereka  yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka, padahal Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti, jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. At-Taubah : 13).
Dari  ketentuan  hukum  yang  terdapat  dalam  surat  At-Taubah  ayat  12 tersebut bahwa boleh mengadakan pembatalan perjanjian, hal ini didasarkan pada kalimat “Perangilah pemimpin-pemimpin orang yang ingkar tersebut”. Sedangkan  pada  surat  At-Taubah  ayat  13  pembolehannya  tergambar  pada kalimat  “Mengapakah  kamu  tidak  memerangi  orang-orang  yang  merusak janji”.
c. Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan)
Apabila salah satu pihak melakukan suatu kelancangan dan ada bukti- bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah  diperjanjikan,  maka  perjanjian  yang  telah  diikat  dapat  dibatalkan  oleh pihak yang lainnya.
Dasar  hukum  tentang  hal  ini  dapat  dipedomani  ketentuan  yang terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Anfal ayat 58 23 .
22 Chairuman Pasaribu, Suhrawardi Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam , Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h.. 5.
23 Chairuman Pasaribu, Suhrawardi Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam , Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h.. 6.
“Dan  jika  engkau  (Muhammad)  khawatir  akan  (terjadinya) pengkhianatan  dari  suatu  golongan,  maka  kembalikanlah  perjanjian itu  kepada  mereka  dengan  cara  yang  jujur.  Sungguh,  Allah  tidak menyukai orang yang berkhianat.”

## Kesimpulan
Dari  pembahasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  perjanjian merupakan  suatu  kesepakatan  yang  dapat  dilakukan  oleh  kedua  mempelai sebelum  perkawinan  berlangsung.  Perjanjian  dapat  batal  apabila  jangka waktu perjanjian telah berakhir, salah satu pihak menyimpang dari perjanjian, Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan).

## Daftar Pustaka
Ash- Shiddieqy, T.M. Hasbi, Pengantar Fiqh Mu’amalah, cet. I, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
Hasan, M. Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, Departemen Pendidikan Nasional,
Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bab II bagian kedua, Pasal 1320.
Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perikatan, Bandung: Alumni, 1982.
Munawwir,  Ahmad  Warson,  al  -Munawwir  Kamus  Arab  Indonesia
Terlengkap, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
Pasaribu,  Chairuman,  Suhrawardi  Lubis, Hukum  Perjanjian  Dalam  Islam ,
Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Simanjuntak, P.N.H., Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Kencana, 2015.
Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1998.
Zahrah, Al- Imam Muhammad Abu, al- Milkiyyah wa Nazariyyah al- ‘Aqdi fi asy- Syari’ah al- Islamiyah, Beirut: Dar al- Fikr, 1977.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 5 No 1 Juni  2017. ISSN: 2089-032X - 62