Jurnal Agrohut Fakultas Pertanian Universitas Darussalam Ambon Volume: 12 Nomor: 1 Tahun :
2021 1
KODAM 4.0 (Kolaborasi Desa Adat, Karang Taruna, dan Pemda): Strategi Optimalisasi Potensi Kearifan Lokal Sasi sebagai Branding Provinsi Maluku guna Mensukseskan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional di Era Revolusi Industri 4.0
(KODAM 4.0 (Collaboration of Traditional Villages, Youth Organizations, and Local Government): Optimizing the Potential of Sasi Local Wisdom as Branding for Maluku Province to Succeed Maluku as a National Fish Barn in the Era Industrial Revolution 4.0)
Dita Formara Tuasikal 1 ,  Tahir Tuasikal 1,*
1 Fakultas Ekonomi  dan Bisnis.  Universitas  Muhammadiyah Malang
2 Fakultas Perikanan, Universitas  Darussalam Ambon. Jl. Waehakila Puncak Wara, Batu Merah, Ambon
* Email:  tahertuasikal@yahoo.com

## Abstract
There are 11 fisheries development areas (FDA) in Indonesia and 3 of them are in Maluk u. Therefore, the Maluku Provincial Government has promoted a lighthouse project titled Maluk u as the National Fish Barn (M-LIN). Over time,  the ups and downs of  integrated fisheries management through M -LIN  have not yielded maximum results. This  synthesis  seek s to offer  KODAM  (Collaboration  of Traditional Villages, Youth  Organizati ons, and Local Governments) to mak e M-LIN  a  success.  This  collaboration is based on the implementation of  “sasi”  as  local wisdom in Maluk u. The proposed project will tak e place in three stages, starting from the implementation of special policies  from  the  local  government,  followed  by  socialization to  youth  organizations and  related  elements, simultaneous implementation of sasi in several villages, publications, to evaluation of program success. The next stage is the analysis and improvement of KODAM  activi ties in the first year. The hope is that the implementation of KODAM in the second year is more measurable, ideal and successful.
Keywords: KODAM ,  Local Wisdom, M-LIN ,  Sasi.

## Abstrak
Terdapat 11  wilayah pengembangan perikanan (WPP) di Indonesia dan 3 di antaranya ada di Maluku. Oleh karena itu Pemerintah  Provinsi Maluku  telah menggalakkan  proyek mercusuar  bertajuk Maluku  sebagai Lumbung Ikan Nasional  (M-LIN).  Seiring  berjalannya waktu,  pasang surut pengelolaan perikanan  terintegrasi  melalui  M -LIN belum  membuahkan  hasil  yang maksimal.  Sintesa  ini  berusaha untuk menawarkan  KODAM  (Kolaborasi  Desa Adat, Karang Taruna, dan Pemda) untuk mensukseskan M-LIN.  Kolaborasi ini berbasis pelaksanaan “sasi” sebagai kearifan  lokal  di Maluku. Proyek yang ditawarkan akan berlangsung tiga tahap, mulai  dari pelaksanaan kebijaka n khusus dari Pemda, dilanjutkan dengan sosialisasi kepada Karang Taruna  dan unsur terkait, pelaksanaan sasi secara serempak pada beberapa Desa, publikasi, hingga evaluasi keberhasilan program.  Tahap berikutnya adalah analisa dan perbaikan  terhadap aktifitas  KODAM  di  tahun pertama.  Harapannya adalah pelaksanaan KODAM  di tahun kedua lebih terukur, ideal   dan sukses.
Kata  kunci : KODAM,  M-LIN,  Sasi, Sintesa

## I. Pendahuluan
Beberapa  tahun  kedepan  Indonesia  akan  dihadapkan  pada  bonus  demografi  yakni  saat dimana  jumlah  masyarakat  produktif  lebih  besar daripada yang  non produktif  sehingga  diharapkan akan menjadi  masa  kejayaan  Indonesia.  Seiring  dengan  hal  tersebut,  Indonesia  juga  memasuki  era revolusi  industri  4.0  berbasis  internet  berpotensi  menghilangkan  pekerjaan-pekerjaan  tertentu kemudian  diganti  dengan  pekerjaan  baru yang  belum  pernah  ada sebelumnya  (Satya, 2018). Kedua hal  tersebut  mampu  berbuah  manis  sebagai  peluang  saat dimanfaatkan  dengan  bijak,  namun  juga sebaliknya  dapat berbalik  menjadi  petaka saat  tidak  mampu  dikelola  dengan  baik.  Sumber  daya alam  di  Indonesia  sangat  beragam  serta  melimpah  namun  pemanfaatannya  masih  banyak  yang belum  optimal,  salah  satunya  pada sektor kelautan/ke maritiman.
Indonesia  sebagai  negara  kepulauan,  telah  diakui  dunia  internasional  melalui Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982), kemudian  diratifikasi  oleh  Indonesia  melalui  UU No. 17 Tahun  1985. Berdasarkan  UNCLOS 1982, total  luas  wilayah  laut  Indonesia  mencapai  5,9 juta  Km 2 yang  terdiri  dari  3,2 juta  Km 2 perairan  teritorial  dan  2,7 juta  Km 2 perairan  ZEE.  Luas perairan  ini  belum  termasuk  landas  kontinen.  Hal  inilah  yang  mengantarkan  Indonesia  menjadi negara  kepulauan  terbesar  di  dunia  dengan  total  luas  perairan  berkisar  75%  dari  total  wilayah Indonesia  (Ali  et al, 2021).
Pada  tahun  2024  mendatang, Food  Agriculture  Organization (FAO)  menyebut  potensi pasar  produk  perikanan  global  mencapai  240  juta  ton  per  tahun  dan  Indonesia  berpotensi menguasai  25%  dari  potensi  global.  “Dengan  asumsi  produksi  60  juta  ton  per  tahun,  Indonesia berpotensi  mendapatkan  USD240 miliar  per tahun  dan membuka  30 juta  lapangan  pekerjaan  dari sektor  perikanan”  ujar  Wakil  Ketua  Umum  Kadin  (Kamar  Dagang  dan  Industri).  Dalam  upaya mencapai  pemanfaatan  secara  optimal  dan  berkelanjutan  dalam  pengelolaan  perikanan  yang menjamin  kelestarian  sumber  daya  ikan  dan  lingkungan  di  seluruh  Indonesia,  Wilayah Pengelolaan  Perikanan  kemudian  diubah  dari  9  WPP  menjadi  11  WPP  berdasarkan  Peraturan Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  No. Per.01/Men/2009  tentang  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan Republik  Indonesia  (Suhelmi  dan Purbani,  2013; Hozairi  et al, 2019).
Diantara  11  WPP  (Wilayah  Pengembangan  Perikanan)  yang  tersebar  di  Indonesia,  tiga darinya  atau  sekitar  28%  dari  Wilayah  Pengembangan  Perikanan  berlokasi  di  provinsi  Maluku yakni  WPP-RI  714,  WPP-RI  715,  dan  WPP-RI  718.  Potensi  sumber  daya  ikan  di  perairan Indonesia  adalah  sebesar  9,931 juta  ton  per  tahun  dengan  potensi  tertinggi  terdapat  di  WPP 718 (Laut  Arafura)  sebesar  1,992 juta  ton/tahun  (20%) di  Maluku.  Sehingga  tidak  salah  jika  wilayah dengan  Luas  mencapai  712.479,65  km 2 dimana  666.139,85  km 2 (93,5%)  merupakan  wilayah lautan  ini  telah  dicanangkan  sejak  lama  menjadi  lumbung  ikan  nasional.  Mantan  presiden  SBY telah  mencanangkan  Maluku  sebagai  lumbung  ikan  nasional  sejak  acara  perayaan  puncak  sail Banda  2010  (Kompas,  2010).  Namun,  di  awal  tahun  2017  (cnnindonesia.com,  2017)  presiden Jokowi  kembali  hadir  dengan  wacana  yang  sama  yakni  untuk  berencana  menjadikan  Maluku sebagai  Lumbung  ikan  nasional.  Artinya,  sejak  tahun  2010 hingga  tahun  2017 program  M-LIN (Maluku  sebagai  Lumbung  Ikan  Nasional)  masih  sebatas  wacana.  Bahkan  sampai  sekarangpun, berdasarkan  keterangan  salah  seorang  dosen Perikanan  dan Ilmu  kelautan  di Ambon  bahwa belum ada  langkah  dan  upaya  nyata  dalam  mewujudkan  wacana  program  M-LIN  tersebut  seperti membangun  armada  semut,  pelabuhan-pelabuhan,  maupun  lokasi  penyimpanan  hasil  tangkap yang  memadai.
Terkendala  dengan  berbagai  hal,  kini  wacana  program  M-LIN diancam  kesiapan  ekologis dengan  banyaknya  penangkapan  ikan  yang  dilakukan  dengan  alat  tidak  ramah  lingkunga n (berbahaya).  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  salah  satu  warga  Kecamatan  Pulau  Haruku  di
Maluku,  masih  banyak  warga  yang  mencari  ikan  di  laut  dengan  meggunakan  alat  peledak  rakitan demi  mendapat  hasil  tangkap  berlimpah  dengan  cara instan.  Metode  seperti  ini  tentu  menganca m ketersediaan  potensi  maritim  di  Maluku  karena  mengganggu  ekosistem  hayati  laut  dan  bahkan berpotesi  menggagalkan  wacana  M-LIN.
Penangkapan  dengan  alat  berbahaya  kini  semakin  menjamur  setelah  merenggangnya kearifan  lokal sasi . Sasi adalah  seperangkat  norma,  adat,  aturan,  dan  sanksi  mengenai  larangan pengambilan  hasil  tanaman/tumbuh-tumbuhan,  ikan,  dan hewan  buruan  sebelum  waktu  yang  telah disepakati/ditetapkan  oleh  pimpinan  dan  tokoh  masyarakat  bersama  warga  masyarakat  ( kewang dan  gereja/mesjid)  dengan  tujuan  konservasi  (Pattinama,  2009;  Persada,  2018). Sasi laut (konservasi  hasil  laut)  biasanya  diberlakukan  oleh  desa adat ( negeri ) yang  ada di  Maluku  dengan memberi  tanda  di  kawasan  tertentu  untuk  hasil  laut  tertentu  seperti  beberapa  jenis  ikan,  kerang, maupun  hasil  laut  lainnya  (Betaubun  et  al,  2019).  Dengan  berlakunya sasi maka  penduduk setempat  tidak  bisa  melakukan  aktifitas  penangkapan  pada  wilayah  tersebut  hingga  status sasi dicabut  oleh  perangkat  adat  desa  ( saniri dan kewang ).  Penangkapan  dengan  alat  berbahaya maupun  dalam  jumlah  yang  berlebihan  juga  tidak  diperbolehkan.  Oleh  salah  satu  masyarakat Maluku,  diterangkan  bahwa  dulu  sebagian  besar  desa  adat  yang  ada  di  Maluku  melakukan sasi dan  hal  ini  sangat  dihormati  oleh  masyarakat  setempat  dikarenakan  tunduk  kepada  aturan  adat. Namun  cukup  disayangkan,  kearifan  lokal sasi yang  unik  tersebut  kini  mulai  pudar.  Areal sasi semakin  berkurang  sehingga  pengrusakan  ekosistem  laut  semakin  sulit  dibendung  dan  akibatnya wacana  program  M-LIN semakin  jauh  untuk  dijangkau.
Tabel  1. Analisis  SWOT KODAM 4.0
Strength Weekness Opportunity Threats Maluku  memiliki  potensi  ikan yang  melimpah  ditandai  dengan adanya  3  dari  11  WPP  di Maluku    Kearifan  lokal sasi mampu menjaga biota  laut layaknya  inkubator  alami Masyarakat Maluku masih memiliki  hubungan  adat  yang kental Kearifan lokal sasi berangsur memudar sehingga masyarakat mulai marak menggunakan alat tangkap ikan berbahaya  demi  hasil instan yang cukup melimpah Berpeluang menjadi Lumbung ikan nasional  apalagi sudah diwanakan dua kali oleh presiden  RI M-LIN (Maluku sebagai  Lumbung  Ikan Nasional) terus menjadi wacana pemerintah dan semakin tidak mungkin dengan kerusakan ekologis yang  terjadi
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka  penulis  merumuskan  serta  menawarkan  sebuah solusi  melalui  gagasan  program  KODAM 4.0 (Kolaborasi  Desa Adat, Karang Taruna,  dan Pemda): Strategi  Optimalisasi  Potensi  Kearifan  Lokal Sasi sebagai Branding Provinsi  Maluku  guna Mensukseskan  Maluku  sebagai  Lumbung  Ikan  Nasional  di  Era  Revolusi  4.0.  Tujuannya  ialah untuk  mengoptimalkan  kearifan  lokal sasi yang  ada  di  Maluku  guna  mensukseskan  program  M- LIN (Maluku  sebagai  Lumbung  Ikan  Nasional).  Menjadikan  kearifan  lokal sasi sebagai  branding provinsi  Maluku  berarti  menggiring  opini  publik  untuk  menempatkan  kearifan  lokal sasi sebagai simbol  atau  tanda  yang  melekat  pada  provinsi  Maluku.  Sehingga  setiap  kali  mendengar  kata Maluku,  akan  terlintas  dalam  opini  publik  tentang  kearifan  lokal sasi .  Dengan  demikian diharapkan  mampu  mensukseskan  program  M-LIN terkhusus  di  tengah  era  revolusi  industri  4.0 yang  syarat  teknologi  ini.  Tabel  1  menunjukkan  analisa  SWOT  terhadap  kondisi  masyarakat Maluku  yang  mendukung  adanya  program  KODAM 4.0.

## II. KODAM 4.0

## 2.1. Sintesa
Sesuai  dengan  namanya  KODAM 4.0 (Kolaborasi  Desa Adat, Karang  Taruna,  dan Pemda) merupakan  sebuah  formulasi strategi  yang  melibatkan beberapa  pihak  dalam  rangka mengoptimalkan  kearifan  lokal sasi yang  ada  di  Maluku  serta  mensukseskan  program  M-LIN. Diperlukan  peran  masing- masing  pihak  yang  terlibat  dalam  KODAM (Gambar  1).

## 1. Pemda  (Pemerintah  Daerah)
Melihat  potensi  kearifan  lokal sasi yang  mampu  berfungsi  layaknya  konservasi  dan inkubator  sederhana  bagi  biota laut,  maka perlu  dilakukan  pengoptimalan  terhadap  hal ini.  Apalagi kearifan  lokal sasi yang  dulu  sangat  masif  di Maluku,  namun  dengan  alasan  tertentu  sekarang  telah menurun.  Maka dari  itu  sangat  mungkin  untuk  kembali  seperti  sebelumnya.
Pemerintah  daerah  perlu  mengeluarkan  regulasi  khusus  yang  mampu  mendorong dilakukannya  kembali sasi dibawah  naungan  adat  melalui  peraturan  daerah  yang  menyatakan bahwa  setiap  desa  adat ( negeri )  wajib  memiliki  areal  sasi  dengan  luas  minimum  tertentu.  Tidak hanya  regulasi,  dikarenakan  kearifan  lokal sasi diarahkan  sebagai branding provinsi  Maluku sebagai  lumbung  ikan  nasional,  maka  publikasi  merupakan  hal  yang  vital.
Oleh  karena  itu,  Pemda  (Pemerintah  Daerah)  melalui  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan Provinsi  Maluku  juga  bertanggung  jawab untuk  mempromosikan  atau  mengenalkan  kearifan  lokal sasi baik di internal  provinsi  Maluku,  di kancah nasional,  maupun  internasional.  Beberapa langkah taktis  yang  dapat dilakukan  ialah  menggunakan  instrumen Instagram Ads (ig  khusus  pengikla na n dengan  jangkauan  publikasi  yang  lebih  tersegmentasi  secara  jelas), Website , serta Youtobe yang secara  khusus  sebagai  media  publikasi  yang  dikelola  secara  serius  dan  terus  di-update  tentang kearifan  lokal sasi yang  sedang  digarap.
Kearifan  lokal sasi bisa dipromosikan  sebagai  bentuk  konservasi  adat yang  ada di Maluku guna  mensukseskan  program  M-LIN. Langkah  ini  merupakan  usaha branding kearifan  lokal sasi di  provinsi  Maluku.  Kearifan  lokal sasi dapat menjadi  daya  tarik  tersendiri  bagi  wisatawan  lokal maupun  mancanegara  khususnya  saat festival  buka sasi , dimana  setiap  warga  desa memanen  biota laut sasi secara  beramai-ramai  namun  tetap  dalam  jumlah  yang  sewajarnya  dan  dengan  alat tangkap  sederhana.  Kearifan  lokal sasi juga  dapat dijadikan  lokasi  penelitian  dan pengembanga n biota  laut  tertentu  melalui  kerja sama  dengan  desa pemilik sasi , serta dapat dijadikan  tujuan study tour siswa  untuk  belajar  tentang  kearifan  lokal  maupun  konservasi  dan hal-hal  lainnya.  Informas i di  atas  akan  diinfokan  melalui  media  publikasi.  Tidak  hanya  itu,  segala  inforasi  lainnya  seperti spesifikasi  biota  laut  yang  menjadi  objek sasi setiap  desa, waktu  diberlakukannya sasi hingga  ke festifal  buka  sasi  juga  akan  tertera  jelas  melalui  akun  publikasi sasi .  Media  publikasi  di  bawah Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Provinsi  Maluku  dimaksudkan  agar  Pemda  menjadi  lebih mudah  dalam  memantau  perkembangan  serta  lebih  jelas  pertanggung-jawaban  pengelolaan sasi ini.  Dari segi  pembiayaan  awal serta persoalan  lain  terkait keuangan  dari program  ini  juga  langsung ditangani  oleh  Pemda  melalui  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Provinsi  Maluku  hingga  ke distribusi  insentif  kepada karang  taruna  yang  bertugas.

## 2. Desa adat ( negeri )
Melalui  regulasi  khusus  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah, maka desa adat ( negeri ) berkewajiban  untuk  melaksanakannya.  Perangkat  adat  desa  ( saniri) serta kewang berkewajiban menegakan  aturan  ini  di  desa masing  masing. Saniri serta kewang berperan  dalam  membuka  dan menutup sasi sesuai  dengan  adat setiap negeri berdasarkan  perhitungan  masing- masing.
Sasi laut  merupakan  aturan  adat  yang  melarang  pengambilan  biota  laut  tertentu  di  lokasi yang  telah  ditentukan  dalam  kurun  waktu  yang  biasanya  telah  diperhitungkan  oleh saniri maupun kewang . Melalui sasi , ikan  dan biota  laut  lainnya  hanya  akan ditangkap  saat sudah  memasuki  usia panen,  sehingga  dapat  memaksimalkan  masa  pemijahan  dan  alhasil  potensi  ikan  di  areal sasi menjadi  lebih  besar. Penghitungan  kurun  waktu sasi akan  dilakukan  oleh saniri maupun kewang dan  dipadukan  dengan  perhitungan  ilmiah  dari  dosen  maupun  tenaga  ahli  lainnya  melalui  kerja sama  dengan  Pemda  (Pemerintah  Daerah).
Gambar  1. Keterkaitan  Berbagai  Pihak  yang  terlibat  dalam  KODAM 4.0

## 3. Karang  Taruna
Karang  taruna  di  setiap  desa  adat  bertugas  untuk  mengelola sasi yang  ada.  Setiap penelitian, study tour , wisata,  maupun  kepentingan  lainnya  yang  berhubungan  dengan sasi akan berada di  bawah  manajerial  karang  taruna  desa. Seluruh  karang  taruna  ini  akan  tergabung  dalam sebuah  forum  regional  se-provinsi  Maluku  yakni  FKTS  (Forum  Karang  Taruna Sasi )  yang merupakan  agenda  tahunan  karang  taruna  desa  adat  yang  mengelola sasi . Forum  ini  berisi pelatihan  dari  Pemda  untuk  mengembangkan sasi lebih  jauh,  pembahasan  mengenai  aspirasi
Pemerintah Daerah ( PEMDA ) Desa Adat ( Negeri ) Karang Taruna Optimalisasi kearifan lokal sasi sebagai branding provinsi Maluku Mensukseskan M-LIN ( Maluku sebagai
Lumbung Ikan Nasional)
masyarakat  terkait sasi , serta pertanggungjawaban  dalam  satu periode  (1 tahun)  selama  mengelo la sasi desanya.
Melalui  program  kolaborasi  ini,  diharapkan  para  pemuda  Maluku  (karang  taruna)  dapat lebih  mengenal  kearifan  lokal  yang  ada, mencintai  lingkungan  melalui  nilai-nilai  konservasi  yang tertuang  dalam  kearifan  lokal sasi , serta  berinovasi  untuk  mengembangkan  potensi-potensi  lokal dari  Maluku  khususnya  kearifan  lokal sasi untuk  bersama  mensukseskan  program  M-LIN. Banyak  cara  yang  dapat  ditempuh  untuk  mempertahankan  eksistensi  kearifan  lokal sasi maupun  menjaga  potensi  maritim  di  Maluku  dari  penggunaan  alat  berbahaya.  KODAM  adalah salah  satu  cara  yang  memadukan  kedua  hal  tersebut  yang  merupakan  sebuah  program  dengan tujuan  membranding  provinsi  Maluku  melalui  kearifan  lokal sasi guna  mensukseskan  program  M- LIN  (Maluku  sebagai  Lumbung  Ikan  Nasional).  Namun  sesuai  dengan  namanya  KODAM merupakan  sebuah  kolaborasi  sehingga  peran  dari  setiap  pihak  sangat  dibutuhkan  untuk mensukseskan  program  ini  (Gambar  2).
Gambar  2. Estimasi  Pelaksanaan  KODAM

## III. Kesimpulan dan Saran

## 3.1. Kesimpulan
KODAM  adalah  salah  satu  ide  dan  sintensa  berbasis  eksistensi  kearifan  lokal.  Dasar aktifitasnya  adalah  pelaksanaan  “sasi”  yang  telah  menjadi  budaya  di  Maluku.  KODAM  akan mejadi  program  yang  menambahkan  keunggulan  Maluku  sebagai  lumbung  Ikan  Nasional  (M- LIN).  KODAM  memerlukan  dukungan  optimal  dari  seluruh  komponennya  dan  evaluasi  berkala untuk  kesuksesan  programnya.

## 3.2. Saran
KODAM  di  implementasikan  sesuai  jadwal  yang  disusun  untuk  mencapai  tujuan  akhir yang  diinginkan.

## Daftar Pustaka
Ali,  I.  M.,  Prakoso,  L.  Y.,  &  Sianturi,  D.  (2021).  Strategi  Pertahanan  Laut  dalam  Menghadapi Ancaman  Keamanan  maritim  di  Wilayah  Laut  Indonesia. Strategi Pertahanan Laut , 6(2). Betaubun,  A.D.S., Laiyanan,  S.E.B.,  Renyaan,  D. and Pentury,  F., 2019. Persepsi  Penerapan  Sasi Laut  di  Wilayah  Perairan  Kepulauan  Kei:  Upaya  Mendukung  Keberlanjutan  Sumber  Daya Laut. Agrikan: Jurnal Agribisnis  Perikanan , 12(1), pp.136-144.
• Dikeluarkan  perda tentang sasi oleh Pemda • Sosialisasi  perda sasi ke  setiap  desa • Sosialisasi  peran karang  taruna  dalam program  KODAM tahap 1 • Dilaksanakannya  sasi dan keseluruhan program  KODAM 4.0 secara  serempak   pada beberapa  sampel  desa • Pendataan  dan Persiapan  media publikasi • Terus  menjalankan sosialisasi tahap  1 tahap 2 • FKTS  1 • Evaluasi  hasil dari tahap  2 • analisa  dan  perbaikan untuk pelaksanaan KODAM 1 (2021) • kemudian  pelaksanaan KODAM ideal  pada tahun 2022 tahap 3
Hozairi,  H., Buhari,  B., Lumaksono,  H., & Tukan,  M. (2019). Optimasi  Penentuan  Jumlah  Kapal Pengawas  Perikanan  Di  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan–716  Menggunakan  Algorit ma Genetika. NJCA (Nusantara Journal of Computers and Its Applications) ,  4(1), 35-43. Musyaffa,  Iqbal.  (2018).  Kadin:  Pemanfaatan  potensi  laut  Indonesia  belum  maksimal.  Web: www.aa.com. Diakses  pada:  19 Agustus  2018.
Kompas.com.  (2010). SBY Canangkan  Maluku  Jadi Lumbung  Ikan.
Riyanto,  Bagja.  (2018).  Program  Gali  Laut  (PROGALA):  Optimalisasi  Peran  Pemuda  dalam Pemanfaatan Potensi  Kemaritiman Berbasis Sociopreneurship untuk  Mengurangi Kemiskinan  di  Papua  [esai].  Jurusan  Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  Univers itas Negeri  Semarang.
Satya,  V. E. (2018). Strategi  Indonesia  menghadapi  industri  4.0. Info  Singkat,  10(9), 19-24. Stefanie,  Christie.  (2017).  Jokowi  Bakal  Tunjuk  Maluku  jadi  Lumbung  Ikan  Nasional.  Web:
cnnindonesia.com.  Diakses  pada: 19 Agustus  2018.
Suman,  A.,  Irianto,  H.  E.,  Satria,  F., Amri,  K. (2016).  Potensi  dan  tingkat  pemanfaatan  sumber daya  ikan  di  wilayah  Pengelolaan  perikanan  negara  republik  indonesia  (WPP  NRI)  tahun 2015 serta opsi  pengelolaannya. J. Kebijak. Perikan. Ind , 8(2), 97-110. Suhelmi,  I.  R.,  Purbani,  D.  (2013).  Pengelolaan  sumberdaya  kelautan  dan  perikanan  berbasis wilayah  pengelolaan  perikanan  (WPP) dengan  memanfaatan  WebGIS. Depik , 2 (2).
Pattinama,  M. J. (2009). Pengentasan  Kemiskinan  dengan  Kearifan  Lokal  (Studi  Kasus Di  Pulau Buru-Maluku  dan Surade-Jawa  Barat). Jurnal Makara Sosial Humaniora , 13(1), 1-12. Persada,  N.P.R., Mangunjaya,  F.M., Tobing,  I.S.,  2018. Sasi  sebagai  budaya  konservasi  sumber daya alam  di  kepulauan  Maluku. Jurnal Ilmu dan Budaya , 41(59).