## Kontribusi Dakwah Struktural dan Dakwah Kultural dalam Pembangunan Kota Palopo
Syahruddin; syahruddin.mhi@gmail.com ; IAIN Palopo

## Abstract
Development  strategy  applied  in  Palopo  is  based  on  the  spirit  of  religion,  local wosdom, and geographical position of the city. Such strategy is represented on the seven dimensions of Palopo’s development strategy, namely: religion, education, health/sports,  traditions  and  culture,  trade,  industry,  and  tourism.  The contribution of Da’wa towards the development of Palopo is quite significant as structural  Da’wa  is  implemented  by  Municipal  Government,  the  Ministry  of Religious  Affairs  in  Palopo,  Socio-religious  Organizations,  and  Police Department.  In  addition  to  structural  da’wa,  cultural  da’wa  is  also  applied  by Socio-religious  Organizations  in  cooperation  with  traditional-indigeous organizations  in  the  city.  The  implementation  of  both  structural  and  cultural da’wa  has  made  people  in  Palopo  love  the  beauty,  tranquility,  safety,  and hospitality  of  their  city  that  is  built  according  the  principle  of  Madinah  society. There are both internal and external hinderances on the way of da’wa in Palopo. Internal obstacles consist of the diversity of Islamic school of teachings that lead to  a  cinflicting  image  of  moderate  vs  extreme  and  substantial  vs  symbolic teachings  of  Islam.  External  onstacles,  on  the  other  side,  consist  of  radical understandings  and  practices  of  Islamic  teachings,  negative  impacts  of information coming from social media, and globalization.
Keywords : Da’wa, development, and Palopo.

## Abstrak
Strategi pembangunan Kota Palopo dilandasi semangat religi, kearifan lokal dan posisi geografis  Kota  Palopo.  Hal  tesebut  tergambar  dalam  7  dimensi  strategi  pembangunan Kota  Palopo,  yaitu:  religi,  pendidikan,  olah  raga/kesehatan,  adat  dan  budaya, perdagangan,  industri,  dan  pariwisata.  Kontribusi  dakwah  dalam  pembangunan  Kota Palopo  terlihat  pada  dakwah  structural  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota, Kementerian  Agama,  Organisasi  Sosial  Keagamaan,  dan  Kepolisian. Dakwah kultural juga dilakukan oleh Organisasi social keagamaan bekerjasama dengan lembaga-lembaga adat. Dakwah struktural dan kultural yang dilakukan itu menghasilkan masyarakat Palopo yang mencintai keindahan, damai, aman dan nyaman bagi semua, sesuai prinsip-prinsip masyarakat Madinah.  Hambatan-hambatan dakwah secara internal adalah keragaman faham keislaman yang berkonsekuensi beragamnya pula titik penekanan dakwah sehingga terkesan saling berseberangan antara yang moderat dan ekstrim, simbolik dan substantif. Tantangan secara eksternal adalah keberadaan faham radikal, dampak negatif informasi yang berasal dari media sosial, dan globalisasi.
Kata Kunci: Dakwah, Kota Palopo, dan Pembangunan Kota.

## A. Pendahuluan
Kota Palopo adalah salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Selatan dan  merupakan  hasil  pemekaran  dari  Kabupaten  Luwu.  Sebelum  pemekaran, Palopo  dikenal  sebagai  pusat  kekuasaan  dan  pemerintahan  sejak  dari  Kedatuan Islam  Luwu  hingga  terbentuknya  Kabupaten  Luwu.  Hubungan  antara  Luwu  dan Palopo,  dengan  demikian,  bagaikan  hubungan  anak  dengan  Ibu. 1 Luwu  telah melewati  sejarah  panjang  dan  salah  satu  produk  dari  sejarah  yang  panjang  itu adalah  lahirnya  Palopo  yang  semula  merupakan  pusat  kedatuan  Luwu  setelah dipindahkan  dari  Pattimang,  menjadi  ibukota  Kabupaten  Luwu,  kemudian menjadi daerah otonom.
Kehadiran  Islam  mempengaruhi  tatanan  sosio-kultural  dan  sosio-politik  di kedatuan  Luwu.  Islam  dapat  diterima  dengan  relatif  mudah  berkat  dakwah  yang dilakukan  Datok  Sulaiman  Khatib  Sulung  yang  sangat  akomodatif  dan  adaptif terhadap  institusi  kedatuan  yang  sudah  mapan.  Hal  ini  tergambar  dalam  dialog yang  berlangsung  antara  Datok  Sulaiman  dengan  Makdika  Bua  (Tandipau)  yang terkenal  dengan  istilah Singkarume. 2 di  mana  tema  dakwah  hanya  terfokus  pada upaya  mengenalkan  Islam  yang  dapat  memperkuat  kebudayaan.  Hal  ini mencerminkan  bahwa  Islam  disiarkan  dengan  cara  damai  sebab  para  da’i  yang menyiarkan  Islam  tidak  berada  di  ruang  hampa  melainkan  berada  di  tengah masyarakat yang sudah berbudaya. Oleh karena itu, sikap Islam terhadap budaya lokal  yang  ditemui  juga  demikian,  tidak  perang  dengan  pemusnahan,  tetapi melestarikan yang positif dengan penyesuaian di sana-sini dan berangsur-angsur. Artinya, budaya lokal disikapi secara selektif dan kritis. 3
Intinya,  cara  penyebaran  Islam  di  Kerajaan  Luwu  lebih  bersifat  lunak  dan damai. 4 Hasil  dakwah  seperti  ini  berupa  salah  satu  subkultur  Islam  Nusantara yang pada satu sisi menimbulkan misinterpretasi dan distorsi karena menganggap
1 Bachtiar Adnan Kusuma, ed., H.P.A. Tenriadjeng, dedikasi tiada henti: 3 tahun berjuang & menuai Kota Palopo (Jakarta: Yapensi, 2006), 1.
2 Siodja  Daeng  Mallonjo, Kedatuan  Luwu:  Catatan  tentang  Sawerigading,  Sistem Pemerintahan dan Masuknya Islam , 2 ed. (Palopo: Komunitas Sawerigading, 2008), 74.
3 Bustanuddin Agus, Islam dan Pembangunan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 151.
4 Mattulada,  “Islam  di  Sulawesi  Selatan,”  dalam Agama  dan  Perubahan  Sosial ,  ed.  oleh Taufik Abdullah, 2 ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 229.
masyarakat muslim di wilayah tersebut berada di luar pusat atau  tidak termasuk kategori “tradisi besar” (the great tradition) Islam dan seolah-olah menjadi “Islam pinggiran”  yang  berbeda  dengan  Islam  di  pusat  (timur  Tengah)  yang  murni  dan terbaik. 5
Dari  perspektif  sosio-religius,  sejak  menjadi  pusat  kedatuan  Luwu  hingga menjadi ibukota Kabupaten Luwu, Palopo tetap menjadi pusat dakwah di kawasan Luwu  Raya  dengan  beberapa  alasan  antara  lain: Pertama, Palopo  sebagai  pusat pemerintahan  kedatuan  Luwu  adalah  tempat  bermukimnya Qadi (Kali)  sebagai pemegang  otoritas  tertinggi  bidang  keagamaan. Kedua, setelah  kedatuan  Luwu menjadi Kabupaten, pusat pemerintahannya tetap di Palopo.
Dari sudut pandang warisan budaya berupa nilai-nilai luhur, kedatuan Luwu mewariskan  ajaran-ajaran  dan  nilai-nilai  luhur  berupa  “ Adele’ (adil), lempu (jujur), tengeng (benar)  dan getteng (tegas) yang  merupakan warisan dari Batara Guru,  Batara  Lattu  dan  Sawerigading”. 6 Ajaran  dan  nilai  luhur  tersebut  amatlah penting  dilestarikan,  disosialisasikan  dan  diinternalisasikan,  baik  oleh  pemimpin pemerintahan,  lembaga-lembaga  adat  kedatuan,  Datu  dan  seluruh  perangkatnya hingga  ke  level  bawah,  organisasi  sosial  keagamaan  maupun  masyarakat  karena nilai-nilai  luhur  tersebut  tetap  relevan  hingga  sekarang  dan  semuanya  sesuai dengan ajaran Islam, tuntutan hak asasi manusia dan harapan neo-modernitas atau neo-tradisionalitas.
Mengingat  pentingnya  peran  Islam  di  Kota  Palopo,  dimensi  religius  dari strategi pembangunan kota Palopo menuntut peran dan kontribusi dakwah. Tanpa dakwah, pembangunan dimensi religius ini akan terkendala dan bahkan mungkin tidak akan terwujud. Dakwah, di satu sisi bersumber dari wahyu dan sunnah Rasul yang  berdimensi  ilahiyah,  di  sisi  lain  juga  merupakan  sebuah  bentuk  rekayasa sosial yang berdimensi keduniawian. Dakwah adalah suatu  rekayasa sosial  untuk membentuk  suatu  persekutuan  budaya  yang  para  anggotanya  mentaati  kerangka
5 Azyumardi Azra, Historiografi Islam Kontemporer (Jakarta: Gramedia, 2002), 66.
6 Darmawan  Mas’ud  Rahman,  “Identitas  Budaya  Luwu:  Tinjauan  Ringkas,”  dalam Kedatuan Luwu: Perspektif Arkeologi, Sejarah, dan Antropologi (Makassar: Lembaga Penerbitan UNHAS, 2000), 50.
ide  dan  nilai-nilai  yang  bersumber  dari  al-Qur’an  untuk  membentuk  kehidupan yang harmonis dan menghindari terjadinya anarki. 7

## B. Hakikat Dakwah
Identifikasi  kata  dakwah  dalam  al-Qur’an  telah  dilakukan  oleh  para  ahli, baik peneliti masalah dakwah maupun penulis  kamus. Moh. Ali Aziz merangkum temuan sejumlah penulis terkait istilah dakwah dalam al_Qur’an dan menyatakan bahwa  kata  dakwah  dalam  berbagai  bentuknya  ditemukan  198  kali  oleh Muhammad  Solthon,  299  kali  menurut  Muhammad  Fuad  Abdul  Baqi’, dan 212 kali  menurut  Acep  Muhiddin.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  al-Qur’an mengembangkan  makna  dari  kata  dakwah  dalam  berbagai  penggunaannya. 8 Apabila  dakwah  dalam  arti  ajakan  kepada  kebaikan,  maka  subyeknya  pasti  dari Allah,  para  malaikat,  para  nabi  dan  Rasul  serta  para  pewarisnya  seperti kaandungan  ayat-ayat  tersebut.  Sebaliknya,  apabila  dakwah  daam  pengertian ajakan  kepada  keburukan,  maka  sudah  pasti  subyeknya  adalah  Iblis,  Syaitan, orang kafir, munafik dan orang-orang fasik.
Hal ini seperti yang bisa dilihat, misalnya, dalam QS Yusuf ayat 33.
ُبۡصَأ َّنُهَدۡيَك  ِِّنَِع ۡفِّرۡصَت  َّلَِّّإَو ِِّۖهۡيَلِّإ ِّٓنَِنوُعۡدَي اَِّّمِ ََّلَِّإ ُّبَحَأ ُنۡجِِّسلٱ ِِّبَر َلاَق َينِّلِّهََٰ ۡلٱ َنِِّم نُكَأَو َّنِّه ۡيَلِّإ
Terjemahnya:
Yusuf  berkata:  "Wahai  Tuhanku,  penjara  lebih  aku  sukai  daripada memenuhi  ajakan  mereka      kepadaku.  dan  jika  tidak  Engkau  hindarkan dari padaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku Termasuk orang-orang yang bodoh. 9
Dari  segi  pendapat  para  ahli,  pemahaman  dakwah  sudah  pasti  beragam sesuai sudut pandang mereka masing-masing. Dari segi terminologi, misalnya, A.
7 Muhammad  Sulthon, Menjawab  Tantangan  Zaman:  Desain  Ilmu  Dakwah,  Kajian Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis , 1 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 142.
8 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, Edisi Revisi , 3 ed. (Jakarta: Kencana, 2012), 6.
9 Kementerian  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya (Jakarta:  Kementerian  Agama, 2019), 228.
Hasjmy berpendapat bahwa dakwah Islamiyyah yaitu mengajak orang lain untuk meyakini  dan  mengamalkan  aqidah  dan  syariah  Islamiyah  yang  terlebih  dahulu telah  diyakini  dan  diamalkan  oleh  pendakwah  sendiri. 10 Pandangan  ini menonjolkan kewajaran dan keteladanan keteladanan seorang da’i. Ahli  lain, M. Arifin, mengatakan dakwah ialah suatu kegiatan ajakan, baik dalam bentuk lisan, tulisan,  tingkah  laku  dan  sebagainya  yang  dilakukan  secara  sadar  dan  berencana dalam  usaha  mempengaruhi  orang  lain  baik  secara  individual  maupun  secara kelompok  agar  supaya  timbul  dalam  dirinya  suatu  pengertian,  kesadaran,  sikap penghayatan  dan  pengamalan  terhadap  ajaran  agama  sebagai message yang disampaikan  kepadanya  tanpa  adanya  unsur-unsur  paksaan. 11 Dalam  pengertian tersebut  ditekankan  pada  penggunaan  media,  lisan  dan  keteladanaan  yang terprogram  dalam  rangka  penyadaran mad’u secara  perorangan  maupun kelompok.
Di  Indonesia,  kajian  tentang  dakwah  dapat  ditemui  dalam  penelitian- penelitian  yang  membahas  topik  seputar  masyarakat  muslim  pada  masa  setelah islamisme.  Kajian  tersebut  berkaitan  dengan  proses  dakwah  yang  menyasar kelompok  masyarakat  muslim  perkotaan  seiring  dengan  menjamurnya  paham keislaman di tengah masyarakat. Meski demikian, kajian tentang dakwah sebagai sebuah  fenomena  transisi  pengetahuan  agama  biasanya  sering  didapati  pada penelitian-penelitian yang melibatkan media massa. 12
Adapun  tujuan  dakwah  Islamiyah  secara  khusus,  yaitu  mengajak  umat manusia  yang  sudah  memeluk  Islam  agar  selalu  meningkatkan  taqwanya  kepada Allah  Swt.  Artinya,  umat  Islam  diharapkan  agar  senantiasa  mengerjakan  segala perintah  Allah  dan  meninggalkan  segala  hal  yang  dilarangoleh  Allah,  membina mental  agama  (Islam)  bagi  kaum  yang  masih  muallaf,  mengajak  manusia  yang belum beriman agar beriman kepada Allah (memeluk agama Islam), dan mendidik
10 A. Hasjmy, Dustur Dakwah menurut al-Qur’an , 2 ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 18.
11 Arifin, Psikologi Dakwah , 2 ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 6.
12 Diajeng Laily Hidayati dan Ida Suryani Wijaya, “Islamic Expressions On The Culprits Of Islamic Centers In East Kalimantan,” KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi 13, no. 1 (2019): 1–13.
dan  mengajar  anak-anak  agar  tidak  menyimpang  dari  fitrahnya. 13 Dengan demikian,  hakikat  dari  dakwah  Islamiyah  adalah  mengembalikan  fitrah  manusia kepada  asal  kejadiannya,  sebab  Islam  diturunkan  sesuai  dengan  fitrah  manusia, membimbing  fitrah  yang  menyimpang.  Kajian  tentang  tujuan  dakwah  sebagai manifestasi perintah amar ma’ruf nahi mungkar juga dijelaskan dalam penelitian yang  dilakukan  oleh  Hidayati  tentang  peran  Daiah  di  kalangan  anak  muda  Kota Samarinda. 14

## C. Metode-Metode Dakwah
Dalam  bahasa  Indonesia  kata  tersebut  mengandung  arti  "cara  yang  teratur dan  berpikir  baik-baik  untuk  mencapai  maksud  (dalam  ilmu  pengetahuan  dan sebagainya);  cara  kerja  yang  bersistem  untuk  memudahkan  pelaksanaan  suatu kegiatan  guna mencapai tujuan yang ditentukan". 15 Beberapa ayat al-Qur'an yang memberi petunjuk berkenaan dengan metode dakwah di antaranya adalah metode komparatif  antara  yang  baik  dan  buruk  atau  antara  syurga  dan  neraka,  dialog dengan  memberi  jawaban  atas  pertanyaan  yang  dilontarkan  oleh  umat  pada masanya,  pengutaraan  kisah  (sejarah)  para  Nabi  dan  Rasul  serta  umat  terdahulu, metode al-hikmah , al-mau’idah , dan al-mujadalah. 16

## D. Kontribusi Dakwah dalam Membangun Masyarakat Kota Palopo
Sebagaimana  dipahami  bahwa  dakwah  struktural  adalah  dakwah  yang dilakukan  dengan  kekuasaan  yang  dalam  konteks  Indonesia  dilakukan  melalui kebijakan  pemerintah  yang  menjadi  tugas  pokok  dan  fungsi  kementerian  Agama mulai dari pusat hingga ke daerah.
Dakwah  struktural  berkaitan  erat  dengan  hubungan  antara  negara  dan agama.  Dalam  hal  ini,  setidaknya  ada  tiga  paradigma  tentang  hubungan  agama dan  Negara  atau  Islam  dan  politik  yaitu: pertama :  Paradigma integrated ,
13 Abd. Rosyad Saleh, Manajemen Da’wah Islam , t.t., 55–58.
14 Diajeng Laily Hidayati, Ida Suryani Wijaya, dan Miftahur Ridho, “Gender Mainstreaming in Da’wa: Study on the Role of Female Preachers in Samarinda,” dalam Proceedings of International Conference on Da’wa and Communication , vol. 1, 2019, 430–437.
15 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 649.
16 H. M. Iskandar, Pemikiran Hamka tentang Dakwah (Makassar: PPIM, 2001), 281.
memyakini tidak ada dikotomi  agama dan Negara,  Islam dan politik. Politik dan kekuasaan  masuk  wilayah  agama.      Negara  merupakan  lembaga  politik  dan keagamaan  sekaligus.  Pemerintahan  Negara  dilaksanakan  atas  dasar  kedaulatan “Ilahi” karena memang kedaulatan bersumber dan berada di tangan Tuhan. 17 Pada paradigma tersebut, dakwah dilaksanakan secara mapan atas dukungan kekuasaan, ekonomi  dan  politik  atau  disebut  dengan  dakwah  structural.  Golongan  ini  ingin mendirikan  kekuasaan  dan  Negara  berdasarkan  syari’at  Islam  atau  biasa  disebut kekuasaan dengan sistem khilafah.
Dakwah struktural dalam paradigma pertama bercita-cita mewujudkan Islam sebagai  ideologi  negara,  nilai-nilai  Islam  mengejawantah  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Negara  dengan  struktur  sosial,  politik  dan  ekonomi dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk mewujudkan Islam sebagai ideologi negara. Dakwah belum dikatakan berhasil kalau syari’at  Islam belum menjadi konstitusi negara. 18 Ramli  Ridwan  sebagaimana  dikutip  oleh  Abdullah  menyatakan  bahwa dakwah  struktural  adalah  seluruh  aktifitas  negara  atau  pemerintah  dengan berbagai  strukturnya  untuk  membangun  tatanan  masyarakat  yang  sesuai  dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya dalam bingkai amar ma’ruf nahi munkar. 19 Bentuk dakwah  seperti  ini  tentu  tidak  tepat  untuk  diterapkan  di  Indonesia  sebab  sudah menjadi konsensus para founding father bangsa bahwa negara berdasar Pancasila dan UUD 1945, negara Indonesia berdasar ketuhahan, tetapi bukan negara agama.
Kedua , paradigma symbiotic yaitu agama dan Negara atau Islam dan politik berhubungan saling menguntungkan, sebab agama memerlukan perlindungan dan perkembangan  melalui  kekuatan  dan  kekuasaan  negara,  sementara  Negara memerlukan legitimasi dan bimbingan etika serta moral agama. 20 Sejalan dengan pandangan ini, al-Mawardi 21 menyatakan:
17 M.  Din  Syamsuddin, Etika  Agama  dalam  Membangun  Masyarakat  madani ,  2  ed. (Jakarta: Lagos, 2002), 58.
18 Mohammad  Sulthon, Desain  Ilmu  Dakwah ,  1  ed.  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2003), 29.
19 Abdullah, Dakwah Kultural dan Struktural: Telaah Pemikiran dan Perjuangan Dakwah Hamka dan M. Natsir (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), 34.
20 Abdullah, 60.
21 Al-Mawardi, Ahkam al-Sultaniyah (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 5.

## ايندلا ةس ايسو نيدلا ةسارح في ةوبنلا ةف لالخا ةعوضوم ةم املَّا
Maksudnya,  Imamah  penting  untuk  dilembagakan    sebab  secara institusional  karena  Imamah  berfungsi  untuk  menggantikan  kenabian  atau nubuwwah  dalam  rangka  melindungi  agama  karena  agama  memerlukan perlindungan  kekuasaan  dan  juga  sekaligus  mengatur  kehidupan  dunia.  Dalam pandangan  simbiotik  ini,  kekuasaan  dan  politik  bukanlah  masuk  wilayah  pokok agama,  akan  tetapi  merupakan  aspek  ijtihadi.  Oleh  karenanya,  dakwah  dalam masyarakat  seperti  ini  adalah  dakwah  struktural    terbatas  dan  dakwah      kultural sekaligus.
Ketiga ,  paradigma  sekularistik  yang  bertolak  belakang  dengan  kedua paradigma  yang  dikemukakan  sebelumnya,  yaitu paradigm  integrated dan simbiotik. Bagi pihak yang berpegang pada pemahaman ini menolak dengan tegas jika  negara  didasarkan  pada  Islam  atau  mengakui  adanya  satu  bentuk  negara formal yang diakui Islam. Oleh karenanya, mereka memahami bahwa Islam tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan sistem politik dan kenegaraan. 22
Pelaksanaan dakwah di Indonesia umumnya dan di Kota Palopo khususnya terjadi dalam bentuk dakwah struktural maupun kultural. Dakwah struktural yang dimaksud  di sini tidak identik dengan dakwah yang  dicita-citakan oleh sebagian umat  Islam,  di  mana  negara  berdasar  hukum  syari’at  Islam,  melainkan  dakwah struktural dalam arti pelaksanaan dakwah berkaitan dengan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Agama berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang- undangan. Juga kebijakan langsung dari   pemerintah karena memandang bahwa legitimasi kebijakan pemerintahannya akan lebih kuat bila didukung oleh agama, termasuk dalam kewenangan otonomi daerah dapat mengambil agama dan budaya lokal sebagai salah satu pilar pembangunan daerah.
Penerimaan  terhadap  kedatangan  Islam  di  beberapa  daerah  di  nusantara paling  tidak  memperlihatkan  dua  pola,  yaitu: Pertama ,  Islam  pertama  diterima oleh  masyarakat  bawah,  kemudian  berkembang  dan  akhirnya  diterima  oleh kalangan  elite  kerajaan.  Pola  seperti  ini  dikenal  dengan  istilah botton  up .  Kedua
22 Al-Mawardi, 62.
yaitu pola top down yang dilakukan di Sulawesi Selatan, khususnya di Kedatuan Luwu dilakukan secara top down yaitu dimulai dari elite penguasa kerajaan atau bermula  dari  keraton    di  mana  Raja/Datu  yang  pertama  menerima  Islam  baru disosialisasikan  kepada  rakyat  atau  kalangan  bawah.  Menurut  para  sejarawan, penerimaan Islam di Sulawesi Selatan, 23 dan khususnya di kedatuan Luwu melalui pola kedua di mana Datu mmenerima Islam, baru diikuti oleh rakyat. Cara seperti ini  kemudian  dikenal  dengan  istilah  dakwah  struktural  yaitu  dakwah  yang dilakukan melalui kekuatan elite penguasa kerajaan/keraton.
Kota Palopo sebagai salah satu pewaris sejarah dan wilayah kedatuan Luwu tetap  melestarikan  nilai-nilai  peradaban  dalam  pelaksanaan  dakwah  struktural. Memang diakui bahwa dakwah dengan dukungan kekuasaan dan kekuatan politik sangat  efektif  dalam  diterlaksana  pada  hal-hal  tertentu  karena  berkaitan  dengan kebijakan.  Beberapa  contoh  kebijakan  pemerintah  Kota  Palopo  pada  masa  Wali Kota  H.P.A.  Tenriadjeng  di  bidang  keagamaan  yang  sekaligus  berperan  sebagai bentuk dakwah struktural antara lain adalah:
a. Walikota  menginstruksikan  kepada  semua  pegawai  untuk    menghentikan kegiatan kantor pada waktu shalat, sekaligus shalat berjamaah di Masjid yang berdekatan  dengan  kantor  atau  masjid/mushalla    kantor  bagi  pegawai  yang muslim/muslimah.  Kebijakan  tersebut  tentu  menjadi  salah  satu  bentuk perwujudan  dari  aspek  religi  yang  merupakan  dimensi  utama  dari  7  dimensi strategi  pembangunan  Kota  Palopo. 24 Shalat  berjamaah  di  Masjid/Mushalla menunjukkan  kesemarakan  nuansa  religi  bagi  para  pegawai  yang  beragama Islam dan untuk rumah-rumah ibadah sekaligus.
b. Kebijakan  selanjutnya  dari  Walikota  Palopo  adalah  pegawai  yang  memenuhi syarat  menduduki  suatu  jabatan,  harus  terlebih  dahulu  melalui  tes  bacaan  al- Qur’an,  sehingga  calon  pejabat  termotivasi  belajar  membaca  al-Qur’an.
Bahkan ada calon pejabat yang sebelumnya sama sekali belum bisa membaca al-Qur’an,  pada  akhirnya  dengan  adanya  kebijakan  tersebut,  yang
23 H.  Ahmad  M.  Sewang, Islamisasi  Kerajaan  Gowa  (Abad  XVI  sampai  Abad  XVII) (Jakarta: Obor, 2005), 86.
24 Herawan S.Toni, Staf Humas Pemkot Palopo, “ wawancara” di Palopo pada tanggal 11 Mei 2019
bersangkutan  bisa  membaca  al-Qur’an. 25 Kemampuan  membaca  al-Qur’an bukanlah syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menduduki suatu  jabatan,  tetapi  pemerintah  Kota  Palopo  melalukannya  sebagai  bentuk tanggung  jawab  moral  sebagai  pemimpin,  terutama  untuk  mendukung terwujudnya  suasana  religi  yang  memang  salah  satu  pihak  yang  menjadi pionirnya adalah pionirnya adalah pejabat pemerintah. Jadi kewajiban seorang muslim untuk mampu membaca al-Qur’an boleh jadi terabaikan, tetapi berkat kekuasaan  yang  ada  pada  perintah  pimpinan,  maka  kewajiban  tersebut  dapat terwujud.
c. Walikota Palopo membentuk Unit pengumpul Zakat, infaq dan sadaqah (UPZ ZIS)  di  setiap  instansi/kantor  dengan  maksud  dan  tujuan  agar  para  pegawai menunaikan  kewajiban  membayar  zakat  bagi  pegawai  yang  tetah  memenuhi syarat dan anjuran agama untuk bersedekah bagi yang belum mampu berzakat, sekaligus memperlancar sumber dana BAZNAS Kota Palopo. 26
Kebijakan  pemerintah  kota  Palopo  tersebut  untuk  hal-hal  tertentu,  tentulah lebih  efektiv  dibanding  himbauan-himbauan  para  ustaz/muballig  di  mimbar- mimbar,  podium,  khutbah,  ceramah.  Jadi  bukan  saja  dalam  hal  kebijakan pemerintahan  para  pegawai  taat  kepada  pemimpin,  tetapi  dalam  masalah menjalankan  perintah  maupun  anjuran  keagamaan  pun,  meraka  taat  pada pemimpinnya.  Di  sinilah  terbukti  hadis  Rasulullah  saw  tentang  kekuatan pemimpin  dalam  hal  pencegahan  kemungkaran  dan  penegakan  kebenaran  yang ditempatkan pada posisi pertama mendahului posisi tablig dan do’a seperti sabda beliau:
25 H.Baso Sulaiman, Kabag Kesra Kota Palopo, “ Wawancara ” di Palopo tanggal 13 Januari 2011
26 H.Baso Sulaiman, Kabag Kesra Kota Palopo, “ Wawancara ” di Palopo tanggal 13 Januari 2011
مكنم يار نم لوقي ملسو هيلع الله يلص الله لوسر تعسم ل اق ديعسوبا نع فاعضا كلذو هبلقبف عطتسي لم ناف هن اسلبف عطتسي لم ناف هديب هيرغيلف اركنم ملسم هاور  نايملَّا 27
Artinya:
Dari Abu Said berkata aku dengar Rasulullah saw bersabda “Barang siapa di  antara  kamu  melihat  kemungkaran  hendaklah  ia  mencegah kemungkaran  itu  dengan  tangannya,  jika  tidak  mampu,  hendaklah mencegah  dengan  lisan,  jika  tidak  mampu  juga,  hendaklah  ia mencegahnya dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman.
Kebijakan  wali  kota  selanjutnya,  yakni  masa  pemerintahan  H.  Judas  Amir dalam bidang keagamaan antara lain:
a. Program  sertifikat  gratis  untuk  rumah-rumah  ibadah,    terutama        masjid.
Dasar  dari  kebijakan  ini  adalah  adanya  indikasi  menjadikan  masjid  aset pemerintah  menjadi  milik  pribadi  dan  kelompok  sehingga  semua  rumah ibadah harus mempunyai sertifikat. Perintah  Kota Palopo  menyadari    bahwa pengurusan  sertifikat  masjid  sebagaimana  rumah    dan    bentuk  epemilikan lainnya  butuh  biaya  yang  cukup  besar,  maka  pemerintah  Kota  membantu dalam  bentuk  menggratiskan  biayanya,  bahkan  yang  sudah  mengurus sertifikatnya  diganti  biayanya. 28 Selain  itu,  dikhawatirkan  pada  masa-masa akan  datang,  masjid  yang  tidak  mempunyai  sertifikat  sangat  rentan  menjadi persoalan,  bisa  dari  ahli  waris  menggugat  tanah  yang  diwakafkan  orang tuanya      dahulu,  atau  pihak  lain  yang  cerdik  mencari  celah  hukum  dan kekurangan status tanah wakaf.
b. Pencabutan  izin  operasional  tempat  hiburan  dan  Kafe  di  lokasi  pantai Lambombo  dengan  pertimbangan  meresahkan  masyarakat  sekitar,  melanggar fungsi  dan  telah  habis  masa  operasionalnya.  Selain  itu  usulan  dari  Kapolres
27 Abu  Husain  bin  Hajjaj  al-Qususairi  al-Nasaburi, Shahih  Muslim  Kitab  Iman (Bairut- Libnan: Darul Fikri, 1993), h. 40
28 H.M. Judas Amir, Walikota Palopo “ Wawancara ” di Kantor Walikota Palopo tanggal 28 Mei 2019
Palopo, Majlis Ta’lim dan masyarakat agar tempat hiburan dan kafe tersebut ditutup  oleh  pemerintah  kota  Palopo.  Pencabutan  izin  operasional  tempat hiburan  dan  Kafe  tersebut  tentu  menjadi  sebuah  dilemma  dan  pilihan  sulit. Sebab    satu  sisi  tempat  hiburan  tersebut  menjadi  salah  satu  sumber  pajak pendapatan  daerah  yang    cukup    besar  dan  tempat    penyerapan  tenaga  kerja, akan  tetapi  pada  sisi  lain  juga  menjadi  sumber  ketidak  nyamanan masyarakat. 29 Pencabutan izin fungsi dan pengoperasian tempat  hiburan dan Kafe di Pantai Labombo dilakukan oleh Pejabat Walikota Palopo, Andi Arwin Aziz,  meskipun  para  pengusaha  tempat  hiburan  dan  Kafe  menyodorkan  izin dan  rekomendasi  dari  Menteri  Perdagangan,  namun  pemerintah  Kota  Palopo tetap pada keputusan mencabut izin tersebut. 30
Kemudaratan yang timbul dari tempat hiburan tersebut antara lain keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar sangat terganggu oleh ulah pengunjung yang sudah  mabuk,  suara  musik  sampai  larut  malam    dan  tempat  pemicu    terjadinya beberapa kasus pembunuhan, membuktikan bahwa mudarat yang ditimbulkannya jauh  lebih  besar    dibanding  manfaat  berupa  lapangan  pekerjaan  dan  pajak pendapatan  yang masuk ke  kas    daerah.  Di sinilah arti penting kekuatan   dan kekuasaan yang ada pada pemerintah.
Perhatian  Walikota  Palopo  terhadap  pendidikan  keagamaan,  khususnya untuk perluasan kampus IAIN Palopo, Walikota berkomitmen mewujudkan tukar guling  lokasi  SMPN  8  dengan  tanah  yang  berlokasi  di  dekat  SMAN  4.  Palopo. Walikota  mengatakan  dana  pembelian  lokasi  baru  sudah  siap,  tetapi  status  tanah belum selesai. Menurut Walikota Palopo, meskipun IAIN secara struktural adalah vertikal,  namun  ada  panggilan  moral  sebagai  seorang  muslim  dan  pemimpin daerah  berkomitmen    mewujudkan  tukar  guling  lokasi  tersebut  sudah  bulat.  Hal tersebut    ditandai  dengan  menyiapkan  dana  untuk  pembelian  lokasi  yang
29 H.M. Judas Amir, Walikota Palopo “ Wawancara ” di Kantor Walikota Palopo tanggal 28 Mei 2019
30 Herawan S.Toni, Staf Humas Pemkot Palopo, “ wawancara” di Palopo pada tanggal 11 Mei 2019
dimaksud.  Hanya  saja  penyelesaian  pengurusan  lokasi  di  lapangan        yang mengalami kendala. 31
Perhatian  Walikota  pada  bidang  keagamaan  adalah  kesiapannya menyewakan  kantor  bagi  Kepala    kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  yang  baru definitif  tetapi  belum  mempunyai  kantor.  Untuk  penyewaan  kantor  KUA Kecamatan  Sendana,  KUA  Kecamatan  Mungkajang  dan  Wara  Barat.  Untuk Kantor  KUA  Kecamatan  Bara  yang  satu  lokasi  dengan  Masjid  Jabal  Nur, Walikota menyiapkan tanah untuk pembangunan kantor KUA baru supaya lokasi kantor  KUA  lama  difungsikan  untuk  pembangunan  Masjid,  belum  terwujud karena ada miskomunikasi dengan pejabat kementerian Agama Kota Palopo. 32
Jajaran  Kepolisian  Resor  Kota  Palopo  berdasarkan  instruksi  Mabes  Polri melakukan  dakwah  dalam  bentuk  “Polisi  Santri”  yang  dilakukan  dengan bekerjasama  dengan  “ Jama’ah  Tablig .”  Di  antara  kegiatan  dakwahnya  adalah pembinaan  ibadah,  mengaji,  ta’lim,  jaulah,  khuruj  bagi  anggota  polisi  yang muslim.  Juga  mengajak  dan  mendidik  anak-anak  yang  terjaring  dalam  kasus- kasus seperti kenakalan, kejahatan, balapan liar, minuman keras, narkoba. Mereka dibina  dalam  pendopo  walikota  dalam  kurun  waktu  tertentu  dan  akan dikembalikan kepada keluarga jika sudah sadar. 33
Dakwah  yang  dilakukan  oleh  Polisi  Santri  ini  termasuk  dakwah  Struktural karena dilakukan atas perintah Kapolres sebagai tindak lanjut dari instruksi Mabes Polri.  Dakwah  yang  dilakukan  oleh  polisi  ini  disambut  positif  oleh  masyarakat sebab selain mendekatkan anak-anak yang  bermasalah hukum, juga lewat tangan polisi anak-anak bermasalah didekatkan kepada agama, baik dari segi aqidahnya, ibadahnya, bacaan al-Qur’annya, moral/akhlaknya. 34
Dakwah  yang  disebutkan  di  atas  menunjukkan  bahwa  dengan  wewenang, kekuatan  dan  kebijakan  pimpinan/pemerintah,    pembangunan  dalam  bidang
31 H.M.Judas Amir, Walikota Palopo “ Wawancara ” di Kantor Walikota Palopo tanggal 28 Mei 2019
32 H.M.Judas Amir, Walikota Palopo “ Wawancara ” di Kantor Walikota Palopo tanggal 28 Mei 2019
33 Ruslan,  Anggota  Palisi/pengurus  Polisi  Santri,  “ Wawancara ”  di  Masjid  Nurul  Hikmah tanggal 3 Agustus   2019
34 Gunawan,  Anggota  Polisi/Pengurus  Santri    Polisi,  “ Wawancara ”  di  Palopo,  tanggal  3 Agustus  2019
keagamaan      dapat  terwujud    secara    maksimal    sebab  ada    faktor  kekuatan  dan kekuasaan  yang memang diperlukan baik oleh pemerintah/lembaga atau instansi maupun oleh umat itu sendiri.
Selain  menerapkan  dakwah  struktural,  walikota  Palopo  juga  mendorong terlaksananya  dakwah  kultura.  Dalam  hal  ini,  dakwah  kultural  adalah  aktivitas dakwah yang menekankan pendekatan Islam secara kultural. 35 Salah satu metode dakwah  adalah  metode  dialogis  atau jadal .  Istilah mujadalah dijumpai  dalam beberapa  ayat  al-Qur’an  yang  secara  umum  dapat  dipahami  sebagai  berdebat, berbantahan,  berdialog,  berdiskusi  dan  tanya-jawab.  Namun  istilah  berdebat  dan berbantahan tidak digunakan dalam konteks dakwah karena mengandung konotasi negatif yang tidak sesuai dengan substansi dakwah.
Uraian  tentang  Mujadalah  disampaikan  oleh  Ali  al-Jarisah.  Menurutnya, Jidal atau mujadalah dapat  dibagi  menjadi  jidal mahmudah dan mazmumah . Adapun  yang mazmumah atau  tercela  adalah  keseluruhan  dari  persengketaan, perseteruan  yang  memang  bagian  dari  sifat  yang  dilarang  oleh  syariat  Islam. Sedangkan mujadalah yang mahmudah terbagi dua yaitu:
a. Al-Hiwar (dialog)  antara  dua  orang  atau  lebih  yang  setara,  antara  da’i  dan mad’u yang beradu dalil. Nas atau argumentasi.
b. As-ilah  wa  ajwibah (Tanya  jawab)  yaitu  dua  orang  atau  lebih  yang  berbeda level pengetahuan dan kecerdasannya sehingga terjadi dominasi satu sama lain, kesannya komunikasi satu arah. 36
Metode bi  Allati  Hiya  Ahsan (berdebat  dengan  cara  yang  baik)  atau berdialog dengan baik diharapkan dapat menghasilkan pemahaman, pengetahuan, bahkan  keyakinan  yang  mantap  sebab  dalam  proses  dialog,  pikiran  tercerahkan, jiwa  tenang  dan  perasaan  segar.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Hasanuddin menyatakan:
Berbantahan  dengan  baik  yaitu  dengan  jalan  sebaik-baiknya  dalam bermujadalah  adalah  dengan  perkataan  yang  lunak,  lemah  lembut,  tidak
35 Muhammad  Sulthon, Menjawab  Tantangan  Zaman:  Desain  Ilmu  Dakwah,  Kajian Ontologis, Epistemologis , dan Aksiologis , 26.
36 Ali al-Jarisah, Adab al-Hiwar wa al-Munazarah (Madinah: Dar al-Wifa, 1989), 9.
dengan  ucapan  yang  kasar  atau  dengan  menggunakan  perkataan  yang dapat menyadarkan hati, membangun jiwa dan menerangi  akal pikiran. 37
Walikota  Palopo  selalu  menyampaikan  bahwa  tradisi  dialog/diskusi  akan dijadikan  landasan  dalam  kebijakan  pembangunan  karena  menurutnya,  diskusi dan dialog adalah cara menyelesaikan masalah. 38
Dakwah  kultural  di  Indonesia  dan  di  Palopo  khususnya  sejak  semula  telah menjadi  pilihan yang tepat.  Penerimaan  Islam pertama di  kedatuan Luwu  karena cara  penyampaian  dakwah  sangat  akomodatif  dan  adaptif  terhadap  budaya  yang sudah  mapan.  Oleh  karena  itulah  maka  Datok  Sulaiman  Khatib  Sulung  ketika menyebarkan  Islam  memilih  bentuk  “ Mujadalah ”  atau  dialog  dengan  Tandipau, Makdika  Bua  yang  dikenal  dengan  istilah  “ SINGKARUME’ .  Di  mana  dialog tersebut  menunjukkan  bahwa  masyarakat  Luwu  saat  itu  telah  memiliki  budaya atau  peradaban    tinggi  sehingga  Islam  yang  didakwahkan  mengutamakan  sikap mengakomodir,  mengadaptasi  dan  menyempurnakan  budaya  yang  sudah  ada dengan    nilai  Islam.  Oleh  karenanya,  di  bumi  manapun    yang  didatangi  Islam tentu  bukanlah  ruang  hampa  budaya  melainkan  berbudaya  dan  bahkan berperadaban  tinggi,  maka  sikap  Islam  terhadap  budaya  lokal  adalah mengakomodir,  mengadaptasi  budaya  itu  dengan  nilai  Islam,  meluruskan  dan memberi nilai yang masih perlu penyempurnaan dan membersihkan budaya yang berbau syirik, bid’ah. takhyul dan khurafat.
Dalam  perkembangannya  sentuhan-sentuhan  Islam  menerobos  berbagai aspek budaya sebagai hasil dari dakwah kultural dan dialogis yang secara perdana dimuai  oleh  Datok  Sulaiman.  Dalam  konteks  kekinian,  dakwah  kultural  di  Kota Paopo  dilaksanakan    terutama  oleh  dua  organisasi  sosial  keagamaan  besar  yaitu Nahdatul  Ulama  dan  Muhammadiyah,  meskipun  di  dalam  pengendalian organisasi tersebut dakwah struktural terbatas juga tetap berjalan.
Menyikapi kemajemukan suku, adat istiadat dan budaya masyarakat Palopo yang  sangat  heterogen,  maka  dakwah  yang  dilakukan  tetap  mempertimbangkan
37 Hasanuddin, Hukum Dakwah (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), 38.
38 H.  M.Judas  Amir,  Walikota  Palopo,  “Sambutan  pada  acara  abuka  Puasa  bersama  di Kantor Kecamatan Wara Barat”  tanggal  5 Agustus 2017
model  dakwah  seperti  yang  dilakukan  oleh  organisasi  sosial  kemasyarakatan Nahdatul  Ulama,  yaitu  dakwah  yang  penuh  rahmah,  dan  ramah  lingkungan  dan dilandaskan  pada  keyakinan  bahwa  budaya  yang  merupakan  warisan  leluhur banyak  yang  relevan  dengan  ajaran  Islam.  Sebagian  dapat  diformat  ulang  lalu disempurnakan  dan  budaya  yang  memang  bertentangan  dengan  prinsip  ajaran Islam, tentu harus ditinggalkan. 39
Sebagai bukti dan contoh sikap adaptif, akomodir budaya ketika Islam telah terintegrasi ke dalam budaya pangngadereng, dakwah tidak bermaksud mengubah tatanan adat yang telah mapan, akan tetapi melengkapi atau menyempurnakannya. Pelaksanaan  dakwah  secara  kultural  di  Kota  Palopo  memunculkan  semboyan yang  berbunyi: “Pattuppui  ri  ade’e,  passanrei  ri  sara’e,  muattangnga  ri rapangnge,  mupatarattei  ri  wari’e,  mualai  pappegau  ri  pobiasange ”  (Sendikan kepada adat, sandarkan kepada syari’at, perhatikan keadaan masyarakat, tertibkan menurut hukum dan bandingkan dengan kebiasaan-kebiasaan)” 40 Nilai-nilai dasar tatanan  masyarakat  dan  pemerintahan  di  kedatuan  Luwu  sebelum  Islam  yaitu: “Ade’, Wari’, Rapang’ dan Bicara” Setelah Islam masuk menjadi bagian integral dengan  pangngadereng.  Dari  sini  terbentuklah  institusi  keagamaan  yang  disebut dengan “Sara”. Posisi Sara’ berada di antara nilai-nilai institusi tersebut adalah sebagai  nilai  dan  sandaran  pertama,  memproteksi  kepercayaan  dan  moral  yang bertentangan  dengan  prinsip  ajaran  Islam. 41 Meskipun  Sara’  sebagai  landasan utama pangngedereng , namun dalam realitasnya seringkali tidak dipertimbangkan sebagai landasan etik dan moral.
Muhammadiyah  juga  tetap  mengembangkan  tradisi  pembinaan  latihan kepanduan  “ Hizbul  Wathan ”  dan  keterampilan  bela  diri  “ Tapak  Suci ” 42 Kedua lembaga pembinaan ini merupakan wadah dakwah kultural bagi pembentukan dan pewarisan budaya dalam persyarikatan Muhammadiyah.
39 H.Zainuddin  Samide, Ketua  Tanfiziyah  NU  Kota  Palopo , “Wawancara ”  di  Palopo, tanggal 17 Maret, 2017.
40 Sanusi Daeng Mattata, Luwu dalam Revolusi (Makassar: Bhakti Baru, 1967), 66.
41 H.  Syarifuddin  Daud,    Ketua  Majlis  Ulama  Kota  Palopo, “Wawancara” di  Palopo, tanggal 10 Januari 2018.
42 Muhammad  Tahmid  Nur,  Ketua  Pengurus  Daerah  Muhammadiyah  Kota  Palopo,
“ Wawancara ” tanggal  16 Juni 2018
Muhammadiyah  Kota  Palopo  dalam  melaksanakan  dakwah,  selain berkontribusi  bersama-sama  dengan  organisasi  sosial  keagamaan  lalinnya  seperti Ikatan  Muballig  Kota  Palopo  (IMKOP),  suatu  institusi  dakwah  sebagai  corong pemerintah  dalam  mensosialisasikan  program  pembangunan  melalui  bahasa agama,  juga  secara  institusi  lewat  bidang  Majlis  Tablig  membentuk  Tim melaksanakan  dakwah  berupa  khutbah  Jum’at,  Sapari  Ramadan  dan pengkaderan. 43
Aktivitas  dakwah  secara  kuantitas  dilakukan  oleh  Jama’ah  Tabligh  dengan menggunakan  metode  Nasihat  dan  bimbingan.  Setiap  jama’ah  berkewajiban meluangkan  waktu  melaksanakan  tugas  dan  kewajiban  tersebut  satu  jam  dalam seminggu, sehari dalam sebulan atau sebulan dalam setahun. 44 Hasil dari dakwah Jama’ah  Tabligh  ini  tercermin  dari  sikap  dan  perilaku  pegawai  yang  telah mengikuti  bimbingan  dan  nasihat  lewat  program  khuruj  yang  ramah,  simpatik dalam  pelayanan  tugas  di  mana  mereka  bertugas,  suatu  hal  yang  berbeda  bagi mereka yang belum mengikuti kegiatan khuruj . 45

## E. Kesimpulan
Strategi  pembangunan  Kota  Palopo  dilandasi  nilai    sejarah  Palopo  sebagai pusat  dakwah  dan  Islamisasi  di  Tana  Luwu  di  mana  dakwah  kultural  dan struktural  menjadi  faktor  yang  ikut  berperan  dalam  pembangunan  kota.  Dalam dakwah kultural, fokus diarahkan pada  metode dialog sehingga tercipta harmoni antara  nilai  agama  dan  nilai  budaya  lokal.  Dalam  dakwah  struktural,  fokus diarahkan pada upaya pemerintah mendorong tertanamnya nilai-nilai Islam dalam kebijakan-kebijakan  pemerintah.  Bersama-sama,  dua  metode  dakwah  ini diintegrasikan  dalam  skema  besar  strategi  pembangunan  Kota  Palopoyang dijabarkan dalam  tujuh dimensi  pembangunan Kota Palopo,  yaitu:  dimensi  religi sebagai  dimensi  mayor  yang  mengayomi  dimensi-dimensi  berikutnya  yaitu:
43 H.  Bashori  Kastam,  Ketua  Dewan  Pimpinan  Daerah  Muhammadiyah  Kota  Palopo, “Wawancara ” di Palopo  tanggal 12 Oktober   2016
44 Shadiq Amin, Mencari Format Gerakan Dakwah yang Ideal (Jakarta: al-Fushom Cahaya Umat, 2006), 79.
45 H.  Baso  Sulaiman,  Kepala  Kesbangpol-Linmas  Kota  Palopo,  “ Wawancara ”  di  Kota Palopo, tanggal 15 Pebruari 2018
Pendidikan  yang  berkarakter  dan  berwawasan  lokal,  nasional  maupun  universal, dimensi  olah  raga  dan  kesehatan,  baik    jasmani  maupun  rohani,  dimensi adat/budaya  dengan  prinsip  bersandar  pada  adat  dan  bersendikan  sara’,  dimensi perdagangan yang adil dan jujur, industri yang ramah lingkungan dan pariwisata.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Hasjmy. Dustur  Dakwah  menurut  al-Qur’an .  2  ed.  Jakarta:  Bulan  Bintang, 1984.
Abd. Rosyad Saleh. Manajemen Da’wah Islam , t.t.
Abdullah. Dakwah  Kultural  dan  Struktural:  Telaah  Pemikiran  dan  Perjuangan Dakwah  Hamka  dan  M.  Natsir .  Bandung:  Citapustaka  Media  Perintis, 2012.
Ali al-Jarisah. Adab al-Hiwar wa al-Munazarah . Madinah: Dar al-Wifa, 1989.
Al-Mawardi. Ahkam al-Sultaniyah . Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
Arifin. Psikologi Dakwah . 2 ed. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
Azyumardi Azra. Historiografi Islam Kontemporer . Jakarta: Gramedia, 2002.
Bustanuddin Agus. Islam dan Pembangunan . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
Darmawan Mas’ud Rahman. “Identitas Budaya Luwu: Tinjauan Ringkas.” Dalam
Kedatuan  Luwu:  Perspektif  Arkeologi,  Sejarah,  dan  Antropologi .
Makassar: Lembaga Penerbitan UNHAS, 2000.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI.  “Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.”
Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
H. Ahmad M. Sewang. Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai Abad XVII) . Jakarta: Obor, 2005.
H. M. Iskandar. Pemikiran Hamka tentang Dakwah . Makassar: PPIM, 2001.
Hasanuddin. Hukum Dakwah . Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
Hidayati,  Diajeng  Laily,  dan  Ida  Suryani  Wijaya.  “Islamic  Expressions  On  The Culprits  Of  Islamic  Centers  In  East  Kalimantan.” KOMUNIKA:  Jurnal Dakwah dan Komunikasi 13, no. 1 (2019): 1–13.
Hidayati,  Diajeng  Laily,  Ida  Suryani  Wijaya,  dan  Miftahur  Ridho.  “Gender Mainstreaming  in  Da’wa:  Study  on  the  Role  of  Female  Preachers  in Samarinda.”  Dalam Proceedings  of  International  Conference  on  Da’wa and Communication , 1:430–437, 2019.
Kementerian  Agama  RI. Al-Qur’an  dan  Terjemahnya .  Jakarta:  Kementerian Agama, 2019.
Kusuma,  Bachtiar  Adnan,  ed. H.P.A.  Tenriadjeng,  dedikasi  tiada  henti:  3  tahun berjuang & menuai Kota Palopo . Jakarta: Yapensi, 2006.
M. Din Syamsuddin. Etika Agama dalam Membangun Masyarakat madani . 2 ed. Jakarta: Lagos, 2002.
Mattulada.  “Islam  di  Sulawesi  Selatan.”  Dalam Agama  dan  Perubahan  Sosial , disunting oleh Taufik Abdullah, 2 ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
Moh. Ali Aziz. Ilmu Dakwah, Edisi Revisi . 3 ed. Jakarta: Kencana, 2012.
Mohammad  Sulthon. Desain  Ilmu  Dakwah .  1  ed.  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2003.
Muhammad Sulthon. Menjawab Tantangan Zaman: Desain Ilmu Dakwah, Kajian Ontologis,  Epistemologis,  dan  Aksiologis .  1  ed.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2003.
Sanusi Daeng Mattata. Luwu dalam Revolusi . Makassar: Bhakti Baru, 1967.
Shadiq Amin. Mencari Format Gerakan Dakwah yang Ideal . Jakarta: al-Fushom Cahaya Umat, 2006.
Siodja  Daeng  Mallonjo. Kedatuan  Luwu:  Catatan  tentang  Sawerigading,  Sistem Pemerintahan  dan  Masuknya  Islam .  2  ed.  Palopo:  Komunitas Sawerigading, 2008.