AL-‘UQU<D AL-MURAKKABAH SEBAGAI PROGRESIFITAS HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN AKAD-AKAD PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
Oleh: Mawardi
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau Email: ibnu_syamsuar@yahoo.com

## ABSTRACT
Al-‘uqu>d al-murakkabah is an always interesting theme because it is considered a solution  to  sharia  economic  law  in  banking.  In  the  absence  of  Al-‘uqu>d  al- murakkaba, Islamic banking will  not  be able to develop  to  respond to  conventional economic systems and transactions.
In  scientific  analysis,  al-‘uqu>d  al-murakkabah  is  part  of  the  progressive  law  of sharia economic law in  the development  of  Islamic banking  contracts  in  Indonesia. Because many legislative regulations were issued, the DSN-MUI fatwa supported the implementation of Al-‘uqu>d al-murakkabah.
Keywords; Al-‘uqu>d al-murakkabah, the progressive law of HES, the Islamic banking

## ABSTRAK
Al-‘uqu>d al-murakkabah merupakan tema yang selalu menarik karena ia dianggap sebagai solusi hukum ekonomi syariah di dalam perbankan. Tanpa adanya al-‘uqu>d al-murakkabah, maka  perbankan  syariah  tidak  akan  bisa  berkembang  untuk menjawab sistem dan transaksi ekonomi konvensional.
Dalam  analisis  ilmiah, al-‘uqu>d  al-murakkabah merupakan  bagian  progresifitas hukum  ekonomi  syariah  dalam  pengembangan  akad-akad  perbankan  syariah  di Indonesia.  Karena  banyak  diterbitkan  regulasi  perundang-undangan,  fatwa  Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) yang mendukung terhadap pelaksanaan al-‘uqu>d al- murakkabah.
Kata kunci; al-‘uqu>d al-murakkabah, progresifitas HES, perbankan syariah.

## Pendahuluan
Perkembangan  transaksi  modern  pada  lembaga  perbankan  harus  dapat mengakomodasi dan mengafirmasi terhadap kebutuhan-kebutuhan transaksi modern.
Untuk itu dibutuhkan solusi metodologis terhadap pengembangan akad sebagai dasar pelaksanaan  kontrak  perjanjian.  Metode  pengembangan  akad  pada  bank  syariah tersebut  adalah al-‘uqu>d  al-murakkabah atau  multi  akad  yaitu  kombinasi  akad dalam transaksi perbankan syariah sebagai bagian dalam metode akomodasi terhadap akad modern di dalam sistem perbankan .
Semua A l-‘uqu>d  al-murakkabah tersebut  bermakna  sama  yaitu  metode perubahan  baik  dalam  perubahan  nama (nomenklatur), penggabungan  antar  akad, atau dalam penamaan nama akad dengan nama atau istilah  baru  yang tidak tersebut dalam al-‘uqu>d al-musammah (dalam literatur fiqh) .
Dengan  demikian,  hukum  Islam  yang  pada  awalnya  menjadi  sumber  utama dalam  pengembangan  lembaga  keuangan  syariah,  dengan  perkembangan al-‘uqu>d al-murakkabah berimplikasi  pada  hukum  Islam  tersebut  juga  menjadi  media  obyek kajian dari hukum ekonomi syariah.
Pergeseran inilah yang menjadi alasan utama tentang tema tulisan al-’uqu>d al-murakkabah di perbankan syariah dengan rumusan masalah sebagai berikut;
1.  Bagaimana  analisis  pengembangan al-‘uqu>d  al-murakkabah pada  perbankan syariah di Indonesia?
2.  Apa  saja  parameter  dari  pengembangan al-uqu>d  al-murakkabah pada  produk perbankan  syariah  sehingga  dikatakan  sebagai  progresifitas  hukum  ekonomi syariah?
Penelitian  ini  difokuskan  pada  penelitian  kepustakaan (library    research), dengan basis data utama kepustakaan . Metode analisis data bersifat kualitatif dengan menggunakan  metode content  analysis atau  yang  sering  disebut  sebagai  analisis  isi atau kajian isi, yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.
Pengembangan al-‘Uqu>d  al-Murakkabah Pada  Produk  Perbankan  Syariah  di Indonesia
Berdasarkan  analisis  penulis  terhadap  produk-produk  yang  umum dipraktikkan  pada  perbankan  syariah  di  Indonesia, 1 maka  dalam  menjalankan produk-produk  tersebut,  perbankan  syariah  di  Indonesia  telah  mengembangkan berbagai macam  yang dapat penulis kategorikan sebagai model pengembangan al- ‘uqu>d al-murakkabah.

## 1.  Satu Akad dengan Penambahan Sifat Akad
al-‘Uqu>d  al-murakkabah model  pengembangan  “satu  akad  dengan penambahan sifat akad” yaitu suatu kontrak perjanjian di bank syariah pada produk pendanaan atau pembiayaan dengan merujuk pada satu akad asal (pokok) atau akad yang utama (primary contract) yang di -murakkab- kan dengan penambahan sifat akad yang  bersumber  pada  akad  gabungan  dari  dua  atau  lebih  akad.  Namun  akad  yang ditekankan  dalam  kontrak  perjanjian  hanya  pada  satu  akad  saja  yaitu  akad  yang utama (primary  contract) yang  merepresentasikan  tujuan  transaksi  atau  kontrak perjanjian. Sedangkan tanda-tanda ke- murakkab- annya diwujudkan dalam penambahan sifat akad.
Beberapa  contoh al-‘uqu>d  al-murakkabah model  satu  akad  dengan penambahan  sifat  akad  adalah  pada  akad  pendanaan  yaitu  tabungan  yang menggunakan  akad wadi>’ah  yad  ad}-d}ama>nah, dan  pada  pembiayaan  yang menggunakan  akad  kerjasama musya>rakah  mutana>qis}ah, serta  akad  sewa ija>rah muntahiya bittamlik.
a. Wadi’ah yad ad}-D{ama>nah
Secara bahasa yad ad-d}ama>nah berasal dua lafad (kata) yaitu yad (tangan, kekuasaan), ad-d}ama>nah (pertanggungan, penjaminan). Atas dasar itu, wadi>’ah yad  ad-d}ama>nah merupakan  tabungan  dana  nasabah  kepada  bank  dengan pengembangan  kekuasaan (yad) pihak  bank  untuk  memperdayakan  dana  tersebut, tetapi  bank  mempunyai  jaminan (ad-d}ama>nah) terhadap  pihak  nasabah  jika membutuhkan kembali dana yang disimpankan kepada bank.
Wadi’ah yad ad}-d}ama>nah merupakan  akad  dasar  dalam  pendanaan  yang dijadikan  sebagai  dasar  akad  produk  simpanan  atau  tabungan  pada  seluruh  bank
1 Perbankan syariah di Indonesia yang dimaksud penulis didasarkan pada data-data sekunder, yaitu dari  website beberapa bank  umum syariah di Indonesia, seperti Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan lain-lain.
syariah  yang  ada  di  Indonesia.  Beberapa  contoh  bank  syariah  yang  mempraktikkan akad wadi’ah yad ad}-d}ama>nah sebagai  akad dasar simpanan  yaitu Tabungan iB Muamalat  (Bank  Muamalat),  BSM  TabunganKu  di  Bank  Syarian  Mandiri, 2 di  BRI Syariah terdapat Tabungan Faedah BRI Syariah iB, 3 Simpanan Pelajar (SimPel) BRI Syariah iB, BNI iB Hasanah, Tahapan iB (BCA Syariah), Danamon Syariah iB, dan lain-lain.
b. Musya>rakah Mutana>qis}ah
Dalam  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI  No.  73  tahun  2008, Musya>rakah  Mutana>qis}ah adalah musya>rakah atau syirkah yang  kepemilikan asset  (barang)  atau  modal  salah  satu  pihak (sya>rik) berkurang  disebabkan pembelian  secara  bertahap  oleh  pihak  lainnya.  Sedangkan sya>rik adalah  mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah ( musya>rakah ).
Tahun  1979,  pada  Konferensi  Lembaga  Keuangan  Islam  ke-1  di  Dubai, istilah musya>rakah  mutana>qis}ah diterima  sebagai  sistem  lembaga  keuangan Islam,  dan  dianggap  sebagai  model  baru  kemitraan  kekayaan (wealth  partnership) yang dapat digunakan untuk jangka menengah dan panjang. 4
Dari  aspek  per-akad-an, musya>rakah  mutana>qis}ah (MMQ)  merupakan produk turunan dari akad musya>rakah . Dalam pengertian sederhana, musya>rakah mutana>qis}ah adalah bentuk kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk kepemilikan suatu barang atau asset.
Inti  dari  akad  MMQ  terdapat  pada  kerjasama  dalam  model  kepemilikan, dengan  konsep  hak  kepemilikan  pihak  bank  syariah  semakin  menurun  sedangkan kepemilikan  hak  nasabah  semakin  bertambah.  Perpindahan  kepemilikan  dari  bank syariah  ke  nasabah  dilakukan  melalui  mekanisme  pembayaran  nasabah  atas  hak
2 Untuk  tabungan  perorangan  yang  diterbikan  Bank  Syariah  Mandiri  (BSM)  untuk menanamkan budaya menabung di masyarakat dan juga untuk kesejahteraan masyarakat.
3 Tabungan Faedah BRI Syariah iB adalah produk simpanan untuk nasabah perorangan yang bertujuan untuk memudahkan transaksi sehari-hari.
4 Mahmood  Abd  Al  Rahman  Abushareah  dan  Asmadi  Mohamed  Naim,  “The  Practices  of Musharakah Mutanaqisah in Islamic Financial Institutions”, dalam International Journal of Education and Social Science, (www.ijessnet.com), Vol. 2, No. 3, Maret 2015, hlm. 105.
kepemilikan bank syariah. Pada akhir kerjasama, semua kepemilikan barang menjadi milik nasabah secara penuh. 5
Musya>rakah mutana>qis}ah pada perbankan syariah di Indonesia biasanya dipraktikkan  untuk  pembiayaan  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR).  Contohnya  pada KPR  iB  Muamalat  (Bank  Muamalat), 6 BSM  Griya,  BNI  Griya  iB  Hasanah, ketiganya menggunakan akad musya>rakah mutana>qis}ah .
c. Ija>rah Muntahiya bit-Tamlik
Ija>rah  muntahiya  bittamlik (IMBT)  merupakan  akad  untuk  produk pembiayaan  di  bank  syariah  dalam  bentuk  sewa  atas  barang  dengan  akad  lanjutan pengalihan kepemilikan dari bank syariah ke nasabah.
Baehaqi  sebagimana  mengutip  dari  al-Ma>liqy  menjelaskan,  model pembiayaan  semacam  IMBT  termasuk  produk  pembiayaan  yang  pertama  kali muncul  di  Amerika  serikat  tahun  1950-an  dan  berkembang  sangat  cepat  sekali dengan nama financial leasing , kemudian berkembang ke Eropa dan menjadi populer. Tahun  1970-an,  instrumen  ini  semakin  populer  sebagaimana  produk-produk pembiayaan  yang  lain  dalam  memberikan  dana  kepada  nasabah  yang  memerlukan barang-barang  bergerak,  untuk  barang  perniagaan  maupun  industri.  Di  beberapa negara, instrumen ini telah memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri seperti di Belanda, Inggris dan lain-lain. 7
Dengan  demikian,  IMBT  merupakan  kombinasi  antara  sewa-menyewa dengan  jual  beli  atau  hibah  di  akhir  masa  sewa,  atau  disingkat  akad  sewa  beli. Kemudian  kedua  akad  sewa-menyewa  dengan  jual  beli  terintegrasi  menjadi  suatu perjanjian  sewa  menyewa  dengan  opsi  dari  penyewa  untuk  membeli  barang  yang disewanya. Maksud kedua belah pihak adalah tertuju pada perolehan hak milik atas
5 Hosen, “Musyarakah Mutanaqishah”, hlm. 48.
6 KPR  Muamalat  iB  adalah  produk  pembiayaan  untuk  memiliki  rumah  tinggal,  rumah susun, apartemen dan condotel termasuk renovasi dan pembangunan serta pengalihan (take-over) KPR dari bank lain.
7 Muh.  Baehaqi,  “Tinjauan  Hukum  Positif  Terhadap  Aplikasi Ijàrah  Muntahiyah  Bi  Al- Tamlik (IMBT) Pada Perbankan Syari’ah”, dalam Jurnal Istinbát Jurnal Hukum Islam , Vol. 12, No. 1, Juni 2013, hlm. 36, ‘A’isyah Syarqa>wi> Al-Ma>liqy, al-Bunu>k al-Islà>miyah al-Tajibah baina al- Fiqh wa al-Qanu>n wa At-Tatbi>q, (Beirut: al-Markaz as\-S|aqaf al-‘Arabi>, 2000), hlm. 505-506.
suatu barang di satu pihak dan perolehan sejumlah uang sebagai imbalannya (harga) di pihak lain. 8

## 2.  Kolaborasi Dua Akad tanpa Perubahan Nomenklatur
Maksud dari model pengembangan al-‘uqu>d al-murakkabah kolaborasi dua akad  tanpa  perubahan  nomenklatur  adalah  dua  atau  lebih  akad  gabungan,  di  mana masing-masing  akad  berdiri  secara  fungsi  dan  sifatnya,  dan  masing-masing  akad tidak mengalami perubahan secara nomenklatur.
Model al-‘uqu>d  al-murakkabah jenis  ini  yang  paling  populer  dan  menjadi andalan  yang  dipraktikkan  di  bank  syariah  di  Indonesia  adalah  akad mura>bah}ah bil  waka>lah. Jenis  akad  yang  sangat  multi  fungsi  untuk  memayungi  berbagai bentuk atau model pembiayaan atas pengadaan barang konsumtif, dan lain-lain.
Akad mura>bah}ah bil waka>lah (MbW) adalah akad jual beli di mana bank syariah  mewakilkan  pembelian  produk  kepada  nasabah.  Kemudian  setelah  produk tersebut didapatkan oleh nasabah, maka nasabah memberikannya kepada pihak bank syariah.  Setelah  barang  tersebut  dimiliki  pihak  bank  syariah  dan  harga  dari  barang tersebut  jelas  maka  pihak  bank  syariah  menentukan margin yang  didapatkan  serta jangka  waktu  pengembalian  yang  akan  disepakati  oleh  pihak  bank  syariah  dan nasabah.
Sedangkan waka>lah secara  bahasa  bermakna at-tafwi>d} yang  berarti penyerahan,  pendelegasian,  pemberian  mandat.  Sedangkan  secara  istilah, waka>lah berarti  suatu  perjanjian di  mana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan suatu wewenang  (kekuasaan)  kepada  orang  lain  untuk  menyelenggarakan  suatu  urusan, dan  orang  lain  tersebut  menerima  dan  melaksanakannya  untuk  dana  atas  nama pemberi kuasa. 9
8 Baehaqi,  “Tinjauan,  hlm.  36.  Adiwarman  A.  Karim, Ekonomi  Islam  Suatu  Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 103. Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Islam Dan  Kedudukannya  Dalam  Tata  Hukum  Perbankan  Indonesia (Jakarta:  Grafiti,  1999),        hlm.  71. Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 166. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 52.
9 Haryo  Normala  Meilano,  Burhanudin  Harahap,  “Implementasi  Akad  Wakalah  Dalam Pembiayaan  Murabahah  Pada  Bank  Negara  Indonesia  (BNI)  Syariah  Cabang  Surakarta”, Masalah- Masalah Hukum , Jilid 47 No. 2, April 2018, Halaman 128-137, hlm. 130.
Secara  prinsip,  syarat  dan  rukun  dalam  akad al-mura>bah}ah  bil  waka>lah adalah  tetap  sebagai  bagian  dari  akad  atau  transaksi  jual  beli  dengan  pembayaran secara  tangguh  seperti  pada  pembiayaan  dengan  akad al-mura>bah}ah .  Namun terdapat  unsur  perwakilan  di  antara  pihak  bank  syariah  dan  nasabah,  sehingga terdapat  tambahan  unsur  dalam  akadnya  yaitu  aspek muwakil atau  pemberi  kuasa, pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan aspek taukil atau objek akad, serta muwakal (orang yang diberi perwakilan atas akad).
Legalitas al-mura>bah}ah  bil  waka>lah merujuk  pada ketentuan  Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSNMUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9 disebutkan:
Jika  bank  hendak  mewakilkan  kepada  nasabah  untuk  membeli  barang  dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”. 10
Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI akad mura>bah}ah bil waka>lah dapat  dilakukan  dengan  syarat  jika  barang  yang  dibeli  oleh  nasabah  sepenuhnya sudah  milik  bank  syariah,  kemudian  setelah  barang  tersebut  dimiliki  bank  syariah maka akad mura>bah}ah dapat dilakukan.

## 3.  Kolaborasi dua akad dengan salah satu akad berubah nomenklatur
Kolaborasi dua akad dengan salah satu akad berubah nomenklatur. Perubahan tersebut juga merupakan bagian dari tujuan pelaksanaan akad yang secara apa adanya tidak termuat al-‘uqu>d al-musamma>t.
Contoh  dalam  pengembangan  model  ini  adalah mud}a>rabah-musytarakah, akad  kerjasama  yang  dipergunakan  oleh  bank  syariah  ketika  kerjasama  dengan lembaga keuangan lainnya yang pada prinsipnya semua pihak telah memiliki modal.
Dalam  Fatwa  DSN  MUI  No.  50/DSN-MUI/III/2006  Tentang  Akad Mud}a>rabah Musytarakah dilatarbelakangi oleh beberapa fatwa DSN yang memuat mud}a>rabah ,  seperti  Fatwa  No.  1/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Giro,  Fatwa  No.
2/DSNMUI/IV/2000  tentang  Tabungan,  Fatwa  No.3/DSN-MUI/IV/2000  tentang Deposito,  Fatwa  No.  7/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan Mud}a>rabah dan Fatwa  No.  21/DSN-MUI/X/2001  tentang  Pedoman  Umum  Asuransi  Syariah
10 DSN MUI, Himpunan Fatwa DSN, hlm. 26.
khususnya  mengenai  akad Tija>rah  (Mud}a>rabah) belum  memuat  akad Mud}a>rabah Musytarakah .
Kemudian  dalam  ketentuan  umum  dan  ketentuan  hukum  fatwa  tersebut dijelaskan bahwa:
Mud}a>rabah Musytarakah adalah bentuk akad Mud}a>rabah di mana pengelola (mud}a>rib) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut.
Mud}a>rabah  Musytarakah boleh  dilakukan  oleh  LKS,  karena  merupakan bagian dari hukum Mud}a>rabah .
Akad al-musytarakah merupakan akad penggabungan akad al-mud}a>rabah dan  akad al-musya>rakah .  Adapun  akad  dengan nomenklatur  mud}a>rabah- musytarakah, diaplikasikan  di  bank  syariah, 11 lembaga  asuransi, 12 dan  lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan transaksi.
Mud}a>rabah-musytarakah disebabkan  oleh  perubahan  prinsip  dasar  pada akad  primer (mud}a>rabah) sehingga  dibutuhkan  perubahan  akad  lain (sekunder) yang dapat mengakomodasi tujuan transaksi yang akan dilakukan.
Dalam  bank  syariah,  sebagai  lembaga  keuangan  telah  memiliki  modal  inti (core  capital) . Pada sisi  lain, bank syariah juga  menerima modal (pada  bank dalam bentuk  tabungan  dan  deposito)  yang  dalam  transaksinya  jika  hanya  menggunakan akad mud}a>rabah maka  terdapat  prinsip  yang  dapat  membatalkan  akad.  Karena dalam  prinsip  dasar mud}a>rabah terdapat  pemisahan  antara  fungsi  investor (pemilik  modal, s}a>h}ib/rabb  al-ma>l) dengan  manajer (‘a>mil,  mud}a>rib). 13
Sehingga  tidak  mungkin  bank  syariah  sebagai  lembaga  keuangan  akan  difungsikan sebagai  manajer  murni  tanpa core  capital hanya  demi  melaksanakan  tujuan  akad mud}a>rabah.
Dalam kondisi ini, terjadi perubahan pada fungsi, substansi, dan tujuan akad musya>rakah tanpa  merubah  fungsi,  substansi  ketika  menggabungkan  akad
11 Mud}a>rabah-musytarakah di  bank  syariah  didasarkan  pada  Fatwa  DSN-MUI  No. 50/DSN-MUI/III/2006, lihat Syam, dkk. (Peny.), Himpunan , Jilid 1, hlm. 361.
12 Fatwa  DSN-MUI  No.  51/DSN-MUI/III/2006  tentang mud}a>rabah-musytarakah dalam Lembaga Asuransi. Lihat Ibid ., hlm. 379.
13 Penjelasan  lengkap  tentang mud}a>rabah lihat  Ibra>hi>m  Fad}l  al-Da>bu>, ’Aqd  al- Mud}a>rabah:  Dira>sat  fi>  al-Iqtis}a>d  al-Isla>mi> (’Amman:  Da>r  ’Amar,  1997),  hlm.  30.  as- Sayyid Sa>biq , Fiqh as-Sunnah (Kairo: al-Fath} Lili’lam al-‘Ara>bi>, 1410 H), Jilid III, hlm. 297.
mud}a>rabah dan musya>rakah menjadi musytarakah. Sedangkan  akad  primernya tetap  akad mud}a>rabah. maka  lahirlah mud}a>rabah-musytarakah, bank  syariah sebagai mud}a>rib, sedangkan  lembaga  mikro  yang  sebagai  manajer (‘a>mil, mud}a>rib) sekaligus sebagai pemilik modal/investor .
Al-‘Uqu>d  Al-Murakkabah dalam  Konstruksi  Hukum  Ekonomi  Syariah  di Indonesia
a. al-‘Uqu>d al-Murakkabah sebagai Metode dalam Pengembangan akad al-‘Uqu>d  al-murakkabah merupakan  alternatif  metode  investasi  modern ( بيلاسأ ةثيدحلا )  yang  dipraktikkan  oleh  bank  syariah  dalam  upaya  mengakomodir praktik riba>wi> yang ada pada bank konvensional kemudian agar tidak riba>wi> maka  salah  satunya  dengan  menggabungkan  berbagai  akad  yang  sudah  ada  dalam hukum syariah yang dalam praktiknya disesuikan dengan transaksi perbankan.
Dengan  begitu,  penulis  menganggap  bahwa al-‘uqu>d  al-murakkabah merupakan bagian dari metode pengembangan akad, sehingga lahir banyak akad baru yang dapat dikategorikan sebagai akad ghair al-musamma>t .
Terdapat metode lain dalam pengembangan akad yang sejenis dengan al- ‘uqu>d  al-murakkabah, yaitu tah}awwul  al-’aqd (perubahan  atau  pemindahan akad). 14 Metode tah}awwul  al-’aqd sebagai  metode  penerapan  hukum  Islam  dalam bisnis  lembaga  keuangan  bank  syariah  atau  pun  non  bank  memang  belum  populer dibandingkan dengan metode al-‘uqu>d al-murakkabah .
Dahlan  menjelaskan  metode tah}awwul  al-‘aqd dilatarbelakangi  oleh  dua aspek; Pertama , prinsip atau dasar hukum akad yang menjadi landasan praktik belum atau tidak menjawab terhadap kebutuhan transaksi  bisnis lembaga keuangan seperti bank  syariah. Kedua ,  faktor  transaksi  ekonomi  yang  terus  berjalan  dalam  lembaga keuangan  syariah  seperti  bank  syariah  dan  dibutuhkan  berbagai  pengembangan produk.
14 Secara bahasa Tah}awwul al-‘aqd ( دقعلا لّوتح ) terdiri dari tah}awwul berarti pegantian ( ليدبت ), perubahan  ( ّيغت ),  atau  pemindahan  ( لاقتنإ ).  Ata>bik  ’Ali>  dan  Ah}mad  Zuhdi  Muh}d}ar, Kamus  Al- ’As}riyyi (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996), hlm. 431.
Hasanudin  dan  Mubarok  mengartikan tah}awwul  al-‘aqd dengan  perubahan akad  dari  akad  formal  (tertulis)  menjadi  akad  lain  yang  tidak  tertulis  karena  akad tertulis  tersebut  tidak  terpenuhi  rukun  dan/atau  syarat-syaratnya  atau  tidak  sesuai dengan kedudukan/kesejatiannya. 15
b. Kebolehan al-‘Uqu>d  al-Murakkabah di Perbankan Syariah
Kebolehan al-‘uqu>d    al-murakkabah dapat  dijelaskan  dari  dampak  hukum model  pengembangan al-uqu>d    al-murakkabah dan  perubahan  sifat  dan  tujuan akadnya.  Dari  beberapa  model  pengembangan al-‘uqu>d    al-murakkabah di  bank syariah  yang  telah  dijelaskan  pada  sub  bab  terdahulu,  maka  untuk  dapat  melihat kebolehannya  dapat  dianalisis  dari  perubahan  sifat  dan  tujuan  akad  dari  akad  asal (sebelum) dan setelah di- murakkab- kan.
Adapun  perubahan  sifat  dan  tujuan  akad  setelah  di- murakkab- kan  adalah sebagai berikut:
a) Terjadi  perubahan sifat  dan tujuan akad dari tidak boleh bagi  yang dititipi untuk menggunakan  barang  titipan  menjadi  boleh  dipergunakan.  Ini  pada  akad wadi>’ah yad ad}-d}amanah.
b) Terjadi  perubahan  sifat  dan  tujuan  akad  dari  subyek  yang  dititipi  tidak  boleh memberikan  kelebihan  atas  barang/obyek  transaksi  karena  sifat  dasarnya  adalah pinjaman  biasa (al-wadi>’ah) atau  pinjaman  kebajikan  menjadi  boleh mengembalikan dana pinjaman atau titipan dalam jumlah yang melebihi dari yang dititipkan.  Ini  terjadi at}aya (pemberian  suka  rela  dari  bank  syariah  kepada nasabah yang menggunakan akad al-wadi>’ah), atau jumlah lebih yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah pada akad wadi>’ah yad ad}-d}amanah.
c) Terjadi  perubahan  sifat  dan  tujuan  akad  dari  tidak  ada  perpindahan  kepemilikan barang/obyek  transaksi  karena  sifat  awalnya  adalah  sewa-menyewa  tanpa perpindahan  kepemilikan  menjadi  ada  perpindahan  kepemilikan.  Terjadi  pada akad ija>rah muntahiya bittamli>k, dan musya>rakah mutana>qish.
15 Maulana  Hasanudin  dan  Jaih  Mubarok, Perkembangan  Akad  Musyarakah (Jakarta: Prenada Group, 2012), hlm. 216.
d) Dari mud}ari>b murni  sebagai  pekerja/pengelola  berkembang  menjadi  sebagai investor (s}a>h}ib al-ma>l). Terjadi pada mud}a>rabah musytarakah.
Pada  akad al-mud}a>rabah di  bank  syariah,  memang  banyak  dimensi perubahan yang sesungguhnya perlu banyak dikaji karena yang dipraktikkan di bank syariah  lebih  banyak  digeneralisasikan  pada  akad al-mud}a>rabah saja.  Padahal dalam  literatur  fiqh,  akad al-mud}a>rabah banyak  mempunyai  aspek  dan  bagian- bagiannya  yang  secara  sifat  dan  tujuan  akad  berbeda-beda,  walaupun  sama-sama menggunakan akad al-mud}a>rabah.
Sifat  dan  tujuan  akad mud}a>rabah yang  mendasar  adalah  “pemisahan” pihak yang terlibat diklasifikasikan pada s}a>h}ib al-ma>l dan mud}a>rib, di mana masing-masing  pihak  tersebut  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  berbeda,  tapi memiliki tujuan yang sama yaitu mendapatkan nilai keuntungan ekonomi.
Pada  pendanaan , s}a>h}ib  al-ma>l adalah  nasabah,  dan  bank  sebagai mud}a>rib .  Sedangkan  pada  pembiayaan, s}a>h}ib  al-ma>l adalah  bank,  nasabah sebagai mud}a>rib . Perbedaan identifikasi ini merupakan bagian fungsi bank sebagai intermediary  entitas ,  atau  lembaga  perantara  keuangan  yang  menjalankan  dan melaksanakan akad mud}a>rabah .
Abdullah Ali Saifi menjelaskan tentang kehalalan dan ke- sah -an suatu  akad, maka secara umum analisisnya dapat dirujuk pada pendapat Jumhur ulama, yaitu:
لصلأا ةحصلا ةحابلإاو دنع روهمج ،ءاملعلا لاو مرحي هنم لاو لطبي لاإ ام لد يلع هنلاطب ليلد . 16
Dari kaidah di atas dapat dijelaskan bahwa ke- sah -an atau kebolehan menurut Jumhur  ‘Ulama,  dan  tidak  mengharamkan  atau  membatalkan  hal  yang  bersifat muamalah  kecuali  ada  dalil  yang  membatalkannya.  Pedoman  normatif  yang dipergunakan adalah merujuk pada dalil al-Qur’an.
اَي اَهُّيَأ َنيِذَّلا اوُنَمَآ اوُف ْوَأ ِدوُقُعْلاِب 17
16 Abdullah  bin  Ma>lik  Muba>rak  ‘Ali>  Saifi,  “Al-‘Uqu>d  al-Murakkabah”,  dalam Al- Alu>kah (online), 30-12-2012 M/16-2-1434 H, (http://www.alukah.net/web/abdullah-ibn- mubarak/0/48477)
17 QS. al-Ma>’idah (5):1.
Arfan  dari  Fakultas  Syariah  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang, menjelaskan  tentang  kebolehan al-‘uqu>d  al-murakkabah dengan  merujuk  pada pendapat Al-‘Imra>ni> yang membagi al-‘uqu>d al-murakkabah dalam lima macam, yaitu: 1) al  ‘uqu>d al-mutaqa>bilah, 2) al-‘uqu>d al-mujtami‘ah, 3) al-‘uqu>d al mutana>qiz}ah  wa  al-mutadd}idah  wa  al-mutana>fiyah,  4)  al-‘uqu>d  al- mukhtalifah dan , 5) al-‘uqu>d al-mutaja>nisah. 18
Dari lima macam itu, menurut Al-‘Imra>ni, al-‘uqu>d al-mutaqa>bilah dan al-‘uqu>d  al-mujtami‘ah adalah  dua  model  pengembangan al-‘uqu>d  al- murakkabah yang umum (boleh) dipakai di dunia Islam, terutama perbankan syariah di  Saudi  Arabia.  Sedangkan  tiga  macam  lainnya,  cenderung  ditolak  (haram)  oleh sebagian besar ulama.
Para  ulama  yang  membolehkan  praktik al-‘uqu>d  al-murakkabah bukan berarti  membolehkan  secara  bebas,  tetapi  ada  batasan-batasan  yang  akan menjelaskan status al-‘uqu>d al-murakkabah yang diperbolehkan dan yang dilarang.
Seperti  hukum  syariah  pada  umumnya,  dalam  hal  batasan-batasan  larangan al-‘uqu>d  al-murakkabah dalam  konstruksi  hukum  ekonomi  syariah  di  Indonesia, maka dapat dijelaskan dengan batasan-batasan sebagai berikut:
a. Tidak bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI
Dalam  analisis  penulis,  di  Indonesia  terdapat  lembaga  yang  secara  otoritatif mempunyai  kewenangan  penuh  dalam  mendesain  dan  mengkontrol  metode al- ‘uqu>d  al-murakkabah yaitu  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia (DSN-MUI). 19
b. Tidak bertentangan dengan kontrak perjanjian secara umum
Dalam  praktek  perbankan,  bagi  hubungan  hukum  jasa-jasa  tertentu,  bank menyediakan  pula  ketentuan-ketentuan  dan  syarat-syarat  umum  yang  berlakunya
18 Abdullah  bin  Muh}ammad  bin  Abdullah    al-‘Imra>ni>, al-‘Uqu>d  al-Ma>liyah al-Murakkabah  (Dira>sat  Fiqhiyyah  Ta’s}i>liyah  wa  Tat}bi>qiyyat, (Riya>d}:  Da>r  Kanu>z Isbi>liya> Linnasyr wa at-Tauzi>’, 1431 H/2010 M), hlm. 57-66.
19 Legalistas DSN-MUI diputuskan melalui Keputusan DSN No: 01/2000 Tentang Pedoman Dasar  Dewan  MUI  (PD  DSN-MUI)  atas  pedoman  dasar  dan  Pedoman  Rumah  Tangga  MUI  periode 1995-2000, dan SK Dewan Pimpinan MUI No: Kep-754/MUI/II/99 tentang pembentukan DSN, maka dibentuk  DSN. M.  Cholil  Nafis, Teori  Hukum  Ekonomi  Syariah (Jakarta:  UI  Press,  2011),  hlm.  82. Ahyar  A.  Gayo,  et.el., Laporan  Akhir  Penelitian  Hukum  Tentang  Kedudukan  Fatwa  MUI  Dalam Upaya  Mendorong  Pelaksanaan  Ekonomi  Syariah (Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Kemenkumham, 2011), hlm. 43-44.
berdasarkan  surat  pernyataan  yang  ditandatangani  oleh  nasabah  atau  berdasarkan perjanjian  antara  bank  dan  nasabah  yang  di  dalamnya  memuat  pernyataan  bahwa nasabah tunduk pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum tersebut.
Dalam  hukum  perjanjian  yang  diatur  dalam  KUHPerdata,  bagi  pembuatan suatu perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak ( freedom of contract ) selama isi perjanjian  tidak  bertentangan  dengan  Undang-undang,  kepatutan  dan  ketertiban umum.
Pasal 1320 KUHPerdata dijelaskan:
Sepakat  mereka  yang  mengikatkan  dirinya  (ayat  1),  kecakapan  untuk membuat suatu perikatan (ayat 2), suatu hal tertentu (ayat 3), dan suatu sebab yang halal (ayat 4).
Suhrawardi  K.  Lubis menjelaskan  perjanjian  pembiayaan  semacam  IMBT biasa dilakukan dengan nama leasing sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 61 Tahun  1998  Tentang  Lembaga  Pembiayaan,  khususnya  tentang  leasing  yang  diatur lebih  lanjut  dengan  S.K.  Menkeu  RI  No.  1251/KMK.013/1998  Tentang  Ketentuan dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Lembaga  Pembiayaan  dan  diubah  dengan  SK.  Menkeu RI No. 468/KMK.017/1995. 20
Finance Leasing atau sewa guna usaha dengan hak opsi disebutkan dalam SK Menkeu RI No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Dalam pasal 1 butir e dijelaskan:
Finance  Lease  adalah  kegiatan  Sewa  Guna  Usaha,  dimana  Penyewa  Guna Usaha  pada  akhir  masa  kontrak  mempunyai  hak  opsi  untuk  membeli  objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama;
Dari  penjelasan  di  atas,  sangat  jelas  dalam Finance  Lease terdapat  opsi pembelian  atas  obyek  yang  disewa.  Sistem  dan  mekanisme  ini  berbeda  dengan transaksi Operating  Lease yang  tidak  ada  mekanisme  pembelian  atas  obyek  yang disewa (tidak ada perpindahan kepemilikan). Dalam pasal 1 butir f dijelaskan:
Operating  Lease  adalah  kegiatan  Sewa  Guna  Usaha  dimana  Penyewa  Guna Usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha
20 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) , hlm. 169.
Dengan  mengacu  atau  menganalogikan  IBMT  dengan Finance  Lease, maka akad sewa beli berdasarkan prinsip  IMBT menunjukkan  kedudukan nasabah adalah sebagai lessee yang memperoleh hak untuk mengunakan modal selama jangka waktu tertentu, sedangkan bank syari’ah adalah sebagai lessor yaitu pemilik barang modal.
Perjanjian  sewa  beli  adalah  merupakan  campuran  antara  sewa-menyewa dengan  jual  beli  yang  mempunyai  karakteristik  berbeda  dengan  sewa-menyewa. Meskipun  intinya  sama  yaitu  memindahkan  hak  untuk  mempergunakan  barang modal tanpa harus memiliknya.
Perjanjian  dengan  karakteristik  semacam  itu  relatif  sulit  ditentukan  unsur keperdataannya,  termasuk  jual  beli  atau  sewa  menyewa,  karena  tidak  dijumpai pengaturannya di dalam KUH Perdata. Akan tetapi, jika dilihat dari kenyataan yang biasa  terjadi,  perjanjian  tersebut  adalah  perjanjian  akan  memindahkan  hak kepemilikan  terhadap  benda  yang  disewa.  Hal  ini  berarti  perjanjian  tersebut  lebih cenderung  merupakan  perjanjian  jual  beli  dibandingkan  dengan  perjanjian  sewa- menyewa.  Apalagi  opsi  untuk  membeli  atau  tidak  membeli  barang  sewaan  tersebut sudah  “dikunci”  pada  awal  perjanjian,  sehingga  terdapat  indikasi  keharusan  untuk membeli jika berakhir masa sewa.
Jika ini yang terjadi, model perjanjian semacam itu dapat dirujuk pada KUH Perdata pasal 1344 dan 1345;
Jika suatu janji dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilihnya pengertian  yang  sedemikian  yang  memungkinkan  janji  itu  dilaksanakan, daripada  memberikan  pengertian  yang  tidak  memungkinkan  suatu pelaksanaan.
Jika  kata-kata  dapat  diberikan  dua  macam  pengertian,  maka  harus  dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian.
Dari beberapa pasal dalam hukum perdata di Indonesia, maka pada prinsipnya al-‘uqu>d al-murakkabah dapat dilaksanakan sebagai sifat perjanjian yang mengikat semua pihak atas dasar pemahaman dan pengertian dari akad yang dimaksud.
al-‘Uqu>d  al-Murakkabah sebagai  Progresifitas  dalam  Hukum  Ekonomi Syariah
1.  Progresifitas dalam Nomenklatur dan Sifat Akad
Dalam fiqh muamalah nomenklatur akad sudah terbagi  dalam akad bernama (‘aqd  al-musamma>’) dan  tidak  bernama (‘aqd  ghair  al-musamma>’). Sejatinya, masing-masing  akad  dipraktikkan  secara  personal  atau  institusional  seperti  di  bank syariah harus sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Jika akad al-mud}a>rabah, maka terdapat  perbedaan  peran  subyek  antara  investor  dan  pengelola  dana  sehingga  akad al-mud}a>rabah berbeda dengan akad al-musya>rakah.
Pada  akad al-wadi>’ah tidak  terdapat  aspek at}oya/hibah, karena  jika  ada at}oya/hibah maka  akan  menyerupai  dengan  akad al-mud}a>rabah karena  ada unsur  imbal  pembelian  lebih  kepada  pemilik  modal  (investor,  deposan).  Sedangkan jika  akad al-wadi>’ah kemudian  barang  titipan/dana/modal  yang  dititipkan  boleh diperdayakan  maka  akad al-wadi>’ah akan  tidak  berbeda  dengan  akad al-qard}. Pada  akad al-ija>rah hanya  ada  transaksi  sewa  menyewa,  tidak  ada muntahiya bittamlik atau  akhir  akad  yang  diakhiri  dengan  kepemilikan,  karena  prinsip kepemilikan telah menjadi prinsip jual beli pada akad jual beli al-mura>bah}ah.
Dari  beberapa  aspek  akad  di  atas,  maka  menurut  penulis  akad  merupakan bagian  dari  independensi ‘aqd  al-musamma>’ dalam  hukum  ekonomi  syariah. Namun  problem  mendasarnya  adalah  dalam  praktik  di  dunia  bisnis  terutama  bisnis keuangan, ‘aqd  al-musamma>’ tidak  banyak  yang  berjalan  secara  fungsional disebabkan  banyak  hal.  Justru  banyak  berkembang al-‘uqu>d  al-murakkabah sebagai  metode  perubahan  akad  dan  sangat  fleksibel  dalam  perubahan  nama (nomenklatur), penggabungan  antar  akad,  atau  dalam  penamaan  nama  akad  baru yang tidak tersebut dalam al-‘uqu>d al-musamma>t. Inilah yang menurut penulis al- ‘uqu>d  al-murakkabah menjadi  aspek  yang  penting  dalam  konteks  progresifitas hukum ekonomi syariah .
Dengan demikian, hukum ekonomi syariah yang pada awalnya lebih dominan pada al-‘uqu>d  al-musamma>t secara  individual,  kemudian  dengan  motode pengembangan al-‘uqu>d al-murakkabah berimplikasi pada hukum ekonomi syariah menjadi  media  obyek  yang  progresif  dalam  mengakomodasi  berbagai  sistem ekonomi  keuangan  di  bidang  perbankan  dalam  bentuk  akad-akad  gabungan/multi akad/ hibryd  contract yang  akomodatif  sesuai  dengan  tujuan-tujuan  dan  kebutuhan transaksi dan produk perbankan syariah.
Progresifisitas  hukum  ekonomi  syariah  dalam  praktik al-‘uqu>d  al- murakkabah inilah  yang  dalam  tulisan  Abdullah  Saeed  menjadi  perdebatan  dalam perbankan  syari’ah,  antara  menjadikan  hukum  ekonomi  syariah  sebagai  asimilator yang  independen  tidak  terpengaruh  aspek  praktik  bisnis,  atau  sebagai  akomodir sehingga  banyak  kompromi  tentang  akad  sesuai  dengan  tujuan  praktis  bisnis Lembaga  Keuangan  Syariah. 21 Contohnya  adalah  dampak  dari  penerapan wadi>’ah yad ad-dama>nah yang kemudian muncul ‘at}hoya atau bonus yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah.
‘At}hoya atau  sering  disebut  dengan  bonus  merupakan  fenomena  khusus dalam akad wadi>’ah kontemporer yang dipraktikkan di bank syariah untuk produk tabungan, berimplikasi pada penerapan al-‘uqu>d al-murakkabah .
Wujud dari progresifitas Hukum Ekonomi Syariah kemudian tertuang Dalam bagian  ketiga  angka  3  fatwa  DSN-MUI  No.  02/DSN-MUI/IV/2000  tentang Tabungan disebutkan:
Ketentuan  umum  tabungan  berdasarkan wadi>’ah ,  tidak  ada  imbalan  yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (’athoya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.
’At}aya secara  bahasa  berarti  pemberian  sesuatu.  Secara  praktik ’at}aya merupakan  pemberian  sukarela  dari  pihak  bank  kepada  nasabah  dikarenakan  bank telah memperdayakan dana nasabah yang disimpannya. Tetapi, bahasa ’at}aya sering diterjemahkan dengan istilah bonus.
Istilah  pemberian  sukarela  selain  ’ athoya, dalam  hukum  ekonomi  syariah terdapat  istilah  lain  seperti  hibah,  sadaqah,  dan  infaq.  Namun  jika  istilah-istilah tersebut yang dipergunakan sebagai bagian yang menyertai dalam wadi>’ah yad ad}- d}amanah memang  terasa  ganjil  dari  aspek  hukum  ekonomi  syariah  dan  transaksi ekonomi.  Selain  itu,  beberapa  istilah  tersebut  telah  menjadi  bahasa  baku  dalam hukum perdata Islam.
21 Lihat  tulisan  tentang akomodatif dan asimilatif dari Abdullah  Saeed,  “Capitalizing  on  the Current  Status  of  the  Interpretation  of  Fundamental  Shariah  Principles  Applicable  to  Islamic Investment Funds” , Makalah dipresentasikan pada Islamic Funds Conference, Kuala Lumpur, 23-24 Juni 1997.
’At}hoya merupakan contoh al-‘uqu>d al-murakkabah yang telah dilegalisasi perundang-undangan  nasional  merupakan  salah  satu  contoh  progresifitas  hukum ekonomi  syariah  dengan  metode pendekatan akomodatif-formalisme dalam pengembangan produk bank syariah.
Kebutuhan mekanisme ’at}hoya didasarkan pada kenyataan model transaksi di bank secara umum (konvensional) yang telah mempraktikkan bahwa penabung akan mendapatkan  imbalan  berupa  “bunga”.  Atas  dasar  kepentingan  pasar,  sangat  tidak menarik  jika  penabung  bank  syariah  terutama  penabung  dalam  jumlah  besar  tidak mendapatkan  imbalan.  Padahal  pada  bank  konvensional,  nasabah  penabung  dengan jumlah  kecil  atau  pun  besar  akan  mendapatkan  banyak  keuntungan  berupa  bunga atau berbagai macam hadiah yang sangat besar.
Dengan alasan kelaziman secara umum (  ة َمَـّكَحُم ُةَداَعْلَا)  dan pemberlakuan ’at}hoya tidak  memberatkan  bank  sebagai  pihak  pemberi,  maka  hal tersebut  diakomodasi  oleh  bank  syariah  yang  diformalkan  dalam  aplikasi  rekening wadi>’ah ,  di  mana  bank  syariah  akan  memberikan  kepada  nasabah  berupa ’athoya yang tidak terikat dalam jumlah dan waktu pemberikan.
2. al-‘Uqu>d  al-Murakkabah sebagai  Progresifisitas  Hukum  Ekonomi  Syariah dalam Teori Akad
Dalam  produk  perbankan  syariah,  penulis  melihat  ada  5  akad  primer  yang dijadikan  sebagai  landasan  transaksi  perbankan  syariah  yaitu wadi>’ah untuk tabungan, mud}a>rabah untuk  tabungan,  deposito,  dan  pembiayaan,  serta  3  akad lainnya dalam pembiayaan yaitu musya>rakah, mura>bah}ah, dan ija>rah .

## a) Teori Wadi’ah
Prinsip  dasar  dari  akad wadi>’ah adalah  titipan  atau  simpanan  murni  dari satu pihak kepada pihak lain, individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan  kapan  saja  sang  penitip  menghendaki. 22 Dengan  demikian,  dasar  dari akad  adalah  penerima  simpanan  yaitu  bank  syariah  sebagai  pemegang  amanat (yad al-ama>nah). Bank  syariah  tidak  ada  hak  dalam  penggunaan,  pemakaian,  atau pemberdayaan  dana  simpanan  nasabah.  Bank  syariah  juga  tidak  diberi  kewajiban
22 Antonio, Bank Syariah, hlm. 85.
tanggung  jawab  atas  kehilangan  atau  kerusakan  atas  dana  yang  dititipkan  atau sesuatu yang disimpan selama hal tersebut bukan akibat dari kelalaian bank syariah, seperti karena kasus gempa bumi atau kebakaran, perampokan, dan lain-lain.
Dalam  perkembangan  lembaga  keuangan  modern,  pihak  bank  justru  akan memanfaatkan  aset  tersebut  (simpanan)  dalam  kegiatan  ekonomi  agar  dapat mendatangkan  keuntungan,  sebagai  bagian  dari  keniscayaan  dalam  lembaga  bisnis yang  berorientasi  pada  nilai  keuntungan.  Sehingga  dalam  praktik  akad wadi>’ah bank  syariah,  tidak  sekedar  dengan  pola  simpan-menyimpan  atau  titip-menitip dengan mekanisme sosial.
Dalam  kondisi  semacam  ini,  akad wadi>’ah tidak  lagi  sekedar yad  al- ama>nah , tetapi sudah menjadi tuntuan hukum ekonomi menjadi yad ad}-d}amanah (pemegang  tanggung  jawab)  yang  akan  bertanggung  jawab  terhadap  segala  resiko yang mungkin terjadi pada aset tersebut. 23 Wadi>’ah yad al-d}ama>nah merupakan akad  pada  tabungan  di  bank  syariah  yang  berkembang  sebagai al-‘uqu>d  al- murakkabah. Menurut  penulis  terdapat  beberapa  kebolehan  sehingga wadi>’ah  yad ad-d}ama>nah dipraktikkan di bank syariah:
1)  Kebutuhan  transaksi  tradisional  bank  dalam  menjalankan  fungsi intermediary yaitu menghimpun dana pihak ketiga (DPK) dalam bentuk tabungan.
2)  Akad tradisional atau akad bernama yang paling dekat dengan transaksi tabungan adalah wadi>’ah atau  akad  titipan  yang  dilandasi  sifat  amanah  (saling  percaya) antara penitip dengan yang dititipi.
Namun wadi>’ah yang  asli  sebagai  akad  titipan  atas  barang  tidak  cocok untuk  produk  tabungan.  Karena  pada  tabungan,  bank  boleh  menggunakan  dana tersebut  dan  akan  memberikan  imbalan  (dalam  bank  konvensional  disebut  bunga pada tabungan).
Hasil konfromistik hukum Islam dan aspek ekonomi maka lahirlah wadi>’ah yad  ad-d}ama>nah yang  berimplikasi  pada  bank  mempunyai  hak  penuh  atas penggunaan  dana  titipan,  tapi  bank  dibebankan  untuk  memberikan at}hoya
(pemberian  secara  suka  rela). 24 Proses  evolusi  akad wadi>’ah berkembang  menjadi wadi>’ah yad ad-d}ama>nah, dalam pandangan penulis sebagai progresifitas hukum ekonomi syariah dalam akad wadi>’ah.
Wadi>’ah  yad  ad-d}ama>nah dikatakan  sebagai  progresifitas  hukum ekonomi  syariah  sekaligus  sebagai al-‘uqu>d  al-murakkabah, karena  terdapat perubahan  akad  dalam wadi>’ah. Kalau  akad  tetap  dengan  nama wadi>’ah saja tanpa ad-d}ama>nah, maka akan menimbulkan aspek yang dapat membatalkan akad, dalam  hal  penambahan  tanggungjawab  pihak  bank  untuk  memberikan  pemberian imbalan secara suka rela yang disebut at}hoya.

## b) Teori Mudh}a>rabah
Dalam  teori  fiqh  klasik,  terdapat  2  aspek  penting  dalam  akad mud}a>rabah yaitu 1) dipisahkan antara pemilik modal sebagai s}a>h}ib al-ma>l dan mud}a>rib sebagai  pelaksana  usaha  kerjasama.  2)  ketentuan  sifat  kerjasama mud}a>rabah dengan ketentuan terikat (muqayyid) atau tidak terikat (mut}laqah).
Pada  aspek  pertama  tidak  problematik,  tapi  pada  aspek  kedua  nyaris terhilangkan  dalam  transaksi  di  perbankan  syariah  dengan  akad mud}a>rabah. Ahmad  Dahlan  dalam  bukunya Bank  Syariah;  Teori  dan  Praktik menjelaskan terdapat  tiga  unsur  yaitu  aspek  jenis  usaha,  tempat  usaha,  serta  aspek  waktu  bahwa yang dalam fiqh akan membedakan antara jenis mud}a>rabah yang muqayyadah dan mut}laqah. 25
Mud}a>rabah pada pembiayaan di bank syariah dapat dikategorikan sebagai pembiayaan mud}a>rabah  muqayyadah. Namun  jenis mud}a>rabah yang muqayyadah atau pun yang mut}laqah tidak lagi menjadi bagian yang dieksplisitkan dalam kontrak perjanjian di bank syariah .
Dengan  demikian,  yang  dimaksud  progresifitas  hukum  ekonomi  syariah dalam  akad mud}a>rabah adalah  penghilangan  sifat-sifat mud}a>rabah yang muqayyadah atau pun yang mut}laqah.
24 Lihat  Fatwa  DSN-MUI  No.  02/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Tabungan,  M.  Ichwan  Syam, dkk.  (Peny), Himpunan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI (Jakarta:  DSN-MUI  Bank  Indonesia, 2010), Jilid 1, hlm. 8-13.
25 Ahmad Dahlan, Bank Syariah, hlm 142

## c) Teori Syirkah
Teori syirkah merupakan bagian yang sangat progresif dalam hukum ekonomi syariah di bidang akad perbankan. Bermula dari syirkah menjadi musya>rakah yang telah  mendekonstruksi  sistem  dan  pembagian  kerja  dalam syirkah .  Dalam  literatur klasik, musya>rakah lebih  sering disebut dengan syirkah yang secara umum  dibagi dalam syirkah  al-amla>k ,  serta syirkah  al-‘uqu>d . Syirkah  al-‘uqu>d terdiri  dari syirkah al-‘ina>n, mufa>wad}ah, al-a’ma>l/al-abda>n , serta al-wuju>h .
Sebagian ulama memasukkan mud}a>rabah sebagai bagian syirkah, sebagian ulama  yang  lain  memisahkan mud}a>rabah dari syirkah .  Pembagian-pembagian tersebut tidak berlaku lagi pada saat transaksi keuangan pada perbankan syariah yang terlanjur menggunakan akad musya>rakah. Bahkan setelah berkembang  metode al- ‘uqu>d  al-murakkabah,  musya>rakah tradisional  pun  sudah  banyak  ditinggalkan dan beralih pada akad musya>rakah mutanaqis}ah (MMQ).
Ad-Di>n  ‘Afa>nah  menambahkan  terminologi  MMQ  dengan  istilah musya>rakah  mutaqis}ah  muntahiya  bittamli>k (MMMBT). 26 Analogi  yang  mirip adalah  dengan ija>rah  muntahiya  bittamli>k (IMBT).  Dua  transaksi  non  jual  beli (kerja  sama  atau  sewa  menyewa)  yang  berakhir  dengan  perpindahan  kepemilikan atas obyek transaksi.

## d) Teori Ija>rah
Dalam  literatur  fiqh  klasik, ija>rah hanya  terklasifikasikan  pada ija>rah al-‘amal (لمعلا  ةراجا)  atau al-ajr  wal  umu>lah (ةلوملأاو  رجلأا),  serta ija>rah  al-ma>l (لاملا  ةراجا) .  Ija>rah  al-‘amal atau al-ajr  wal  umulah merupakan  sewa  jasa,
sedangkan ija>rah al-ma>l berarti sewa barang.
Dalam  Undang-undang  No.  10/1998  disebutkan ija>rah wa  iqtina’ ,  serta dalam UU No. 21/2008 disebutkan ija>rah muntahiya bit-tamli>k yaitu ija>rah al- ma>l yang disertai kepindahan kepemilikan.
Ahmad Dahlan dalam bukunya Bank Syariah; Teori dan Praktik menjelaskan dikarenakan  telah  berkembang  nama  akad ija>rah muntahiya  bit-tamli>k tersebut,
26 Lihat  tanya  jawab  H{isa>m  ad-Di>n  ‘Afa>nah  dalam  web T}ari>q  al-Isla>m (Islamway.net) ,  ةيعرشلا  اهُطباوضو  كيلمتلاب  ُةيهتنملا  ُةصقانتملا  ُةكراشملا,  tanggal  24  Mei  2014, (https://ar.islamway.net/fatwa/56925).
perlu  juga  digagas  penamaan ija>rah yang  asal.  Seperti ija>rah al-‘adah ( ija>rah biasa)  semacam operating  lease. Maksudnya  tanpa  ada  peralihan  hak  kepemilikan atas  barang  yang  disewa  dari muajjir (pemberi  sewa)  kepada musta’jir (penyewa).
Atau  juga  dengan  nama  lain,  seperti ija>rah al-‘adah ( ija>rah biasa), ija>rah al- u>la ( ijarah pertama),  atau  yang  lainnya.  Hal  ini  dibutuhkan  sebagai  definisi operasional dan kejelasan akad. 27
Pembagian ija>rah ke dalam ija>rah al-‘a>dah dan ija>rah muntahiya bit- tamli>k di- qiya>s }-kan  kepada wadi>’ah yang  berkembang  menjadi wadi>’ah al- ama>nah dan wadi>’ah yad ad}-d}ama>nah . Wadi’ah al-ama>nah menjadi definisi operasional setelah berkembang wadi>’ah yad ad}-d}ama>nah .
Progresifitas ija>rah menurut  penulis  tidak  sekedar  pada nomenklatur, tapi juga dalam penerapan ongkos sewa (ujrah). Perbankan syariah harus progresif dalam menerapkan ujrah yaitu  dalam  hal  ongkos  sewa (ujrah) yang  jika  merujuk  pada pendapat Syafi’i Antonio berprinsip pada kelenturan (flexibility) sesuai dengan waktu, tempat, dan jarak. 28
Oleh karenanya ujrah dalam ija>rah al-‘a>dah ( ija>rah biasa) ataupun pada IMBT  tidak  didasarkan  pada  nominal  harga  barang  yang  disewa  kemudian  dibagi lamanya  perjanjian.  Akan  tetapi ujrah didasarkan  pada  kelaziman  sewa  barang perbulan  di  mana  bank  syariah  tersebut  berada,  sehingga  kemungkinan ujrah atas barang yang sama akan berbeda dikarenakan lokasi bank syariah yang berbeda lokasi antar kota atau daerah yang memiliki ukuran ekonomi berbeda pula.
Contoh,  pembiayaan ija>rah dua  bank  syariah  di  tempat  yang  berbeda (Jakarta dan Pekanbaru) terhadap pembiayaan senilai yang sama (Rp. 150.000.000,-), maka ujrah yang dibebankan kepada nasabah akan berbeda.
Analisis atau estimasi ujrah nya adalah, di Jakarta, 1 bulan sewa mobil adalah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), maka ujrah menjadi Rp. 6.000.000,-, sedangkan di  Pekanbaru keumuman sewa mobil  perbulan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),
maka ujrah pun akan menjadi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
27 Ahmad Dahlan, Bank Syariah, hlm.
28 Muhammad Syafe’i Antonio, Bank Syariah Wacana, hlm. 159.
Ujrah juga  bersifat  tetap,  tidak  terkait  dengan  lama  waktu  perjanjian.  Jika mobil  tersebut  disewa  oleh  nasabah  hanya  10  bulan,  maka  akan  tetap  menjadi  Rp. 5.000.000,- per bulan dikalikan sepuluh kali (Rp. 50.000.000,-) tanpa terikat dengan nominal  pembiayaan  Rp.  150.000.000,-.  Kecuali  dalam  perjanjian  awal  disebutkan jika  pada  waktu  tertentu  terjadi  perubahan  harga  sewa  mobil  secara  umum,  maka perjanjian akan disusun kembali, maka nominal ujrah dapat berubah.
Model ujrah yang  demikian  akan  berdampak  pada  tuntutan  progresifitas dalam  hal mekanisme  dan  model  cicilan  barang  sewa.  Berbeda  dengan ujrah yang disesuaikan  dengan  waktu  dan  tempat,  maka  nominal  cicilan  barang  sewa  harus sesuai (equivalen) dengan harga barang. Besar kecilnya cicilan ditentukan oleh lama waktu pembiayaan.
Progresifitas  juga  dibutuhkan  dalam  hal  jenis  barang  yang  disewakan.  Jenis barang  atau  barang  yang  disewa (ma’ju>r) perlu  dijelaskan  perbedaan  mendasar antara ija>rah  al-‘a>dah dengan  IMBT.  Untuk  mempermudah,  IMBT  paling  tepat dipergunakan  untuk  barang  bergerak,  seperti  mobil,  motor,  dan  sebagainya.  Dari aspek  pasar,  pembiayaan  jenis  ini  paling  banyak  dibutuhkan,  dari  aspek  likuiditas juga mudah dipenuhi oleh bank syariah terutama pada tingkat BPRS.
Dari  aspek  estetika,  tidak  mungkin  suatu  bank  syariah  akan  menjadi  tempat bagi  barang-barang  yang  telah  disewa  oleh  nasabah  tapi  tidak  terjadi  kepemilikan barang  tersebut.  Tentu  akan  dibutuhkan  banyak  lokasi  dan  tempat  untuk  barang- barang  tersebut.  Sedangkan ija>rah  al-‘a>dah diaplikasikan  untuk  pembiayaan barang tidak bergerak seperti bangunan. Terutama bagi bank-bank syariah yang telah mempunyai hak milik bangunan yang tidak dipergunakan.
Namun  demikian,  jika  melihat  aspek  keumuman  bank,  terutama  di  daerah- daerah,  banyak  bank  syariah  yang  gedung  kantornya  masih  saja  menyewa,  maka terasa aneh jika bank tersebut mengaplikasikan ija>rah untuk barang tidak bergerak sejenis bangunan, padahal bank tersebut masih menyewa kepada pihak lain.
e) Teori Mura>bah}ah
Mura>bah}ah merupakan  pembiayaan  dengan  prinsip  jual  beli.  Pembelian barang  dilakukan  oleh  bank  syariah  untuk  nasabah  dengan  pembayaran
ditangguhkan. 29 Dikarenakan  bank  syariah  tidak  mungkin  menstok  barang-narang yang  dibutuhkan  nasabah,  maka  dalam  konsep  pembiayaan mura>bah}ah, pengadaan barang disediakan oleh supplier.
Terdapat dua aspek dalam menganalisis progresifitas hukum ekonomi syariah dalam  teori mura>bah}ah dikaitkan  dengan  model  pengembangan al-‘uqu>d  al- murakkabah. Pertama, penghilangan fungsi supplier. Kedua , penerapan fungsi ganda nasabah sebagai pembeli (musytari>) sekaligus sebagai wa>kil. Hampir setiap buku tentang  bank  syariah  dalam  menjelaskan  akad mura>bah}ah di  bank  syariah  maka hubungan  jual  beli  antara  nasabah  sebagai  pembeli (musytari>) dan  bank  syariah sebagai  penjual (ba>’i) merupakan  konsep  normatif.  Sedangkan  konsep  empirik, penjual yang sesungguhnya adalah supplier
Konsep  akad mura>bah}ah tradisional  tidak  banyak  dipraktikkan  oleh  bank syariah,  terutama  bank  umum  syariah  yang  melayani  banyak  nasabah  dengan nominal  pembiayaan  besar.  Oleh  karena  itu,  berkembang mura>bah}ah yang  di- murakkab- kan dengan akad al-waka>lah, di mana nasabah menjadi wakil dari bank syariah dalam pengadaan barang atau nasabah berfungsi juga sebagai supplier .
Kemudian fungsi supplier diambil alih oleh nasabah. Dalam konsep jual beli non  tunai,  seperti  kredit  pada  lembaga  konvensional  tidak  ada  yang  menjadikan nasabah  sebagai  perwakilan.  Menurut  penulis,  ini  bagian  unik  dari  progresifitas hukum  ekonomi  syariah  dalam  menjalankan  fungsi  akad  pada  perbankan  syariah tetap bisa berjalan tanpa melanggar aturan syariah.

## Kesimpulan
Model  pengembangan al-‘uqu>d  al-murakkabah merupakan  bagian  dari pengembangan  fiqh  muamalah  kontemporer  yang  secara  metodologis  sangat  solutif untuk  menjawab  problem  akad  pada  transaksi  perbankan  syariah.  Bahkan  beberapa akad yang dipraktikkan dalam perbankan syariah di Indonesia, model pengembangan al-‘uqu>d  al-murakkabah menjadi  dominan  dibandingkan  dengan  akad-akad
29 Karnaen  Perwataatmadja  dan  Muhammad  Syafi’i  Antonio, Apa  dan  Bagaimana  Bank Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf UII, 1992), hlm. 25.
tradisional  atau  akad  biasa  yang  dijelaskan  dalam  fiqh  muamalah  dengan  istilah al- ‘uqu>d al-musamma>t ( دوقعلا ةامسملا ).
Model  pengembagan al-‘uqu>d  al-murakkabah yang  ada  dalam  transaksi pada  perbankan  syariah  di  Indonesia  berkembang  dalam  beragam  model. Pertama; Memberikan  sifat  akad  tambahan  pada  akad  utama. Kedua; Menambah  satu  akad pada  akad  utama  yang  lainnya  dengan  memberikan  posisi  yang  sama  kuat  sebagai akad  independen. Ketiga; Berkembang  pula al-‘uqu>d  al-murakkabah dengan merubah nama akad dengan tujuan fungsi yang berbeda dari dua akad yang disatukan menjadi nama akad, seperti akad musytarakah sebagai perpaduan akad mud}a>rabah dan musya>rakah.
Al-‘Uqu>d al-murakkabah merupakan metode pengembangan hukum syariah di bidang ekonomi yang sangat progresif. Melampaui batas-batas per-akad-an klasik yang  hanya  dibagi  dalam ‘aqd  al-musamma> dan ‘aqd  ghair  al-  musamma>.
Pembagian  ini  telah  berjalan  sangat  lama  dan  hanya  tertulis  dalam  kitab-kitab  fiqh tanpa ada pengembangan yang memberikan sumbangsih teori dan praktik.
Kemunculan al-‘uqu>d  al-murakkabah telah  melampui  dua  aspek  norma hukum, berkembang sebagai teori tentang akad, dan memberikan peluang perbankan syariah untuk lebih mudah dan terbuka dalam mengembangkan produk-produk yang dilandasi oleh akad yang terhindar dan bebas dari aktifitas riba

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah bin Ma>lik Muba>rak ‘Ali> Saifi, “Al-‘Uqu>d al-Murakkabah”, dalam Al- Alu>kah (online), 30-12-2012 M/16-2-1434 H, http://www.alukah.net
Abdullah  bin  Muh}ammad  bin  Abdullah    al-‘Imra>ni>, al-‘Uqu>d  al-Ma>liyah al-Murakkabah,  Dira>sat  Fiqhiyyah  Ta’s}i>liyah  wa  Tat}bi>qiyyat, (Riya>d}: Da>r Kanu>z Isbi>liya> Linnasyr wa at-Tauzi>’, 1431 H/2010 M.
Adiwarman  A.  Karim, Ekonomi  Islam  Suatu  Kajian  Kontemporer, Jakarta:  Gema Insani Press, 2001.
Dahlan  Ahmad, Bank  Syariah;  Teoretik,  Praktik,  Kritik ,  Yogyakarta;  Kalimedia, 2018
H{isa>m ad-Di>n ‘Afa>nah dalam web T}ari>q al-Isla>m (Islamway.net) ,  ُةكراشملا ةيعرشلا  اهُطباوضو  كيلمتلاب  ُةيهتنملا  ُةصقانتملا,  tanggal  24  Mei  2014, https://ar.islamway.net.
Karnaen  Perwataatmadja  dan  Muhammad  Syafi’i  Antonio, Apa  dan  Bagaimana Bank Islam, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf UII, 1992.
M. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: UI Press, 2011.
M.  Ichwan  Syam,  dkk.  (Peny), Himpunan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI, Jakarta: DSN-MUI Bank Indonesia, 2010
Mahmood Abd Al Rahman Abushareah dan Asmadi Mohamed Naim, “The Practices of  Musharakah  Mutanaqisah  in  Islamic  Financial  Institutions”,  dalam International  Journal  of  Education  and  Social  Science, www.ijessnet.com, Vol. 2, No. 3, Maret 2015.
Maulana  Hasanudin  dan  Jaih  Mubarok, Perkembangan  Akad  Musyarakah, Jakarta: Prenada Group, 2012.
Muh.  Baehaqi,  “Tinjauan  Hukum  Positif  Terhadap  Aplikasi Ijàrah  Muntahiyah  Bi Al-Tamlik (IMBT)  Pada  Perbankan  Syari’ah”,  dalam Jurnal Istinbát  Jurnal Hukum Islam , Vol. 12, No. 1, Juni 2013.
Nadratuzzaman  Hosen,  “Musyarakah  Mutanaqishah”,  dalam  Jurnal Al-Iqtishad , Volume I, No. 2, Juli 2009.
Sa’ad  bin  Na>s}ir  al-Syas\ri>, ‘Aqd  al-Ija>r  al-Muntahiya  Bittamli>k, Riya>d}: Da>r al-H{abi>b, 1421 H.
Shafi‘i  Abdul  Azeez  Bello  dan  Rusni  Bt  Hassan,  “Saving  and  Current  Account  in The  Context  of  Shari‘ah  Contract”,  dalam Arabian  Journal  of  Business  and Management Review (Nigeria  n Chapter) Vol. 1, No. 12, 2014.
Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam , Jakarta: Sinar Grafika, 2000.