## PERAN ORGANISASI PROFESI NOTARIS DALAM MENJAGA MARTABAT PROFESI NOTARIS

## Hairus
Pengajar Politeknik Negeri Malang Jl. Soekarno Hatta 09 Malang Email: hairussandi18@gmail.com

## Abstrak
Salah  satu  profesi  penting  d  masyarakat  adalag  notaris.  Profesi  ini termasuk profesi spesial karena ia adalah pejabat umum dalam menjalankan tugasnya  yang  terikat  dengan  norma-norma  yuridis  dan  kode  etik profesi. Kode  etik  notaris menjadi  kaidah  moral  yang  ditentukan  oleh perkumpulan  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  yang  menjadi  pijakan  menata atau mengatur tentang kode etik profesi notaris dalam hubungannya dengan banyak pihak, yang tentu saja harus ditaati atau dpatuhi oleh setiap anggota yang  terikat  atau  mengikatkan  diri  dalam  perkumpulan  (organisasi)  itu. Konsekuensi sebagai anggota profesi ini harus dipahami oleh notaris, karena bersumber dari sini, martabat profesi bisa dijaga.
Kata kunci: notaris, organisasi, profesi, kode etik

## Abstract
One  of  the  important  professions  is  the  public  notary.  This profession includes a special profession because he is a public official in the course  of  his  duties  bound  by  juridical  norms  and  professional  ethical codes. The notary ethical code becomes a moral principle determined by the association  of  Indonesian  Notary  Bonds  (INI)  which  is  the  basis  of organizing or arranging the notary profession code of conduct in relation to many parties, which of course must be adhered to or abetted by any member who is bound or bound in association (organization) it. The consequences of being  a  member  of this  profession  should  be  understood  by  a  notary,  as  it comes  from  here,  the  dignity  of  the  profession  can  be  safeguarded.
Keywords: notary, organization, profession, code of ethics

## PENDAHULUAN
Tiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendak sendiri-sendiri. Namun  di  dalam  masyarakat  manusia  mengadakan  hubungan  antara  yang satu dengan lainnya, mengadakan kerjasama, tolong menolong, dan lainnya untuk  memperoleh  keperluan  hidupnya.  Keperluan  atau  kepentingan

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
manusia  kadang-kadang  baru  bisa  dipenuhi  oleh  manusia  lainnya  Peran manusia lain  akan menjadikan  terjadinya hubungan  sosial yang lebih baik dan saling menguntungkan. 1
Dewasa ini, ada kecenderungan dalam masyarakat untuk menuntut profesionalisme  dalam  bekerja.  Setiap  pekerjaan  dituntut  untuk menunjukkan  profesionalismenya.  Hal  ini  berarti,  pekerjaan  harus dijalankan bukan hanya dengan prinsip kebenaran dan kejujuran, tetapi juga kecepatan, kecermatan, dan prinsip lainnya.
Sedemikian  luas  kecenderungan  ini,  sehingga  timbul  kesan  istilah ini  digunakan  serampangan  tanpa  jelas  konsepnya.  Tidak  jarang  seseorang dengan  mudah  mengatakan  bahwa  yang  penting  profesional.  Tetapi  ketika ditanyakan  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  profesional,  ia  tidak  dapat memberikan jawaban yang jelas. 2
Profesi  merupakan  bagian  dari  cita-cita.  Cita-cita    terhadap  suatu perubahan  atau  kemajuan    hidup  merupakan  harapan  mulia  yang  melekat dalam  diri  setiap  orang  yang  hidup  bermasyarakat  dan  bernegara.  Harapan terhadap terjadinya perubahan hidup  merupakan keinginan atau obsesi logis setiap  orang,  terutama  masyarakat  yang  sedang  berada  dalam  kondisi kesulitan ekonomi, ketidakmakmuran, atau mengalami ketidakberdayaan.
Masalah  profesionalisme  rupanya  bukan  hanya  digunakan  untuk pekerjaan  yang  telah  diakui  sebagai  suatu  profesi,  melainkan  hampir  pada semua  pekerjaan.  Dalam  bahasa  awam,  segala  pekerjaan  ( vocation ) kemudian  disebut  sebagai  profesi.  Dalam  bahasa  masyaraat  awam  pula, seseorang  disebut  profesional  jika  kerjanya  baik,  cekatan,  dan  hasilnya memuaskan  atau  memenuhi  standar  yang  diidealitaskan  pihak  yang membutuhkan. 3
Organisasi  profesi  terkait  denan  etika.  Etika  profesi  sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang khususnya bidang pendidikan keguruan. Kode  etik  sangat  dibutuhkan  dalam  bidang  keguruan  karena  kode  etik tersebut dapat menentukan apa yang baik dan yang tidak baik serta apakah suatu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  guru  itu  dapat  dikatakan  bertanggung
1 CST.  Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hal. 11.
2 Setiawan, Etika dan Organisasi Profesi , Makalah, 17 Novembee 2012, hal. 1
3 Ibid.

## PERAN ORGANISASI PROFESI NOTARIS
DALAM MENJAGA MARTABAT PROFESI NOTARIS (Hairus)
jawab atau tidak. Pada jaman sekarang banyak sekali orang yang berprofesi sebagai notaries menyalahgunakan profesinya untuk merugikan orang lain. 4

## PEMBAHASAN
Kode  etik  profesi  merupakan  bagian  dari  etika  profesi.  Kode  etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas  dan  dirumuskan  dalam  etika  profesi.  Kode  etik  ini  lebih memperjelas,mempertegas  dan  merinci  norma-norma  ke  bentuk  yang  lebih sempurna  walaupun  sebenarnya  norma-norma  terebut  sudah  tersirat  dalam etika profesi.
Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional. Tujuan utama dari  kode  etik  adalah  memberi  pelayanan  khusus  dalam  masyarakat  tanpa mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok
Di  dalam  norma-norma  yang  diperbincangkan  manusia,  ada  norma moral  dan  yuridis  yang  keduanya  memiliki  tempat  sangat  terhormat  di tengah-tengah kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Keduanya bukan hanya  menjadi  simbol  kelangsungan  dan  kejayaan  hidup  warga  bangsa, tetapi  juga  menentukan  bagaimana  kehidupan  warga  bangsa  atau  rakyat dalam  suatu  negara  dapat  terkabul  cita-citanya. 5 Sikap  moral  itulah  yang pada  umumnya  dijadikan  pedoman  bagi  manusia  ketika  mengambil  suatu keputusan atau tindakan. 6 Tindakan dalam ranah ini bisa termasuk tindakan yuridis  atau  praktik-praktik  penanganan  perkara  hukum  dalam  dunia peradilan.
Manusia  atau  kalangan  pengemban  profesi  seringkali  diajak melacak,  merefleksi  dan  mendialogkan  sebuah  mobilitas  yang  cukup heterogen, memiliki orientasi dan visi yang berbeda, karakter yang beragam, tuntutan  yang  tidak  selalu  sama,  asal-usul  kultur  yang  tidak  homogen  dan
4 Ibid.
5 Muhammad  KH, Indonesia  yang  Memanusiakan  Rakyatnya,  Pencahrian  Jati  Diri , Visipres, Surabaya,  2008, hal. 7. “di dalam norma, manusia menentukan dan ditentukan aktifitasnya dalam  kehidupan  individual,  struktural,  dan  kolektifnya.  Manusia  dikendalikan  oleh  tatanan  yang membuat  dirinya  bisa  tetap  mampu  mempertahankan  harkat  dirinya  sebagai  manusia.  Ketiadaan norma berarti memasuki tahapan nihilitas dalam sejarah kehidupannya”.
6 Sumartana, Etika Profesi dan Organisasi Profesi , Sinar Jaya, Jakarta, 2014. hal. 1.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
cara-cara  menerjemahkan  dan  menyikapi  kejadian-kejadian,  perubahan- perubahan,  kemandekan-kemandekan  dan  berbagai  kebijakan  politik pembangunan  dan  pembangunan  politik  yang  berkaitan  dan  berdekatan dengan  hukum  positip  yang  berdampak  pada  kehidupan  dan  masa  depan bangsa, khususnya rakyat Indonesia.
Ada diantara anggota masyarakat yang berlaku egois, mementingkan dan  memprioritaskan  kebutuhan-kebutuhan  pribadi,  kolega  (kroni-kroni), keluarganya,  serta  pertimbangan-pertimbangan    rasionalitasnya  lebih difokuskan  pada  tuntutan  perolehan  status  sosial,  jabatan,  kemapanan ekonomi dan pola kerjanya (profesinya) yang diarahkan pada sebuah model pekerjaan yang mengharuskan mutlak adanya pendapatan dan penghargaan, meskipun  syarat-syarat  profesionalitasnya  ditanggalkan  atau  kurang dipedulikan. 7
Sementara  itu,  ada  sekelompok  masyarakat  intelektual  yang  masih konsisten  dengan  idealitas  luhur  profesinya,  setidak-tidaknya  menganggap bahwa  pekerjaan  itu  bersubstansi  pada  keagungan  yang  difokuskan  pada pengabdian, sehingga digolongkan sebagai aktifitas yang profesional.
Pikiran  Arief  Sidharta 8 berikut  dapat  dijadikan  refleksi  telaah,  bahwa perkataan  profesi  dan  profesional  sudah  sering  digunakan  dan  mempunyai beberapa  arti.  Dalam  percakapan  sehari-hari,  perkataan  profesi  diartikan sebagai pekerjaan (tetap) untuk memperoleh nafkah (Belanda: baan , Ingger- is, job atau occupation ),  yang  legal  maupun  tidak.  Jadi  profesi  diartikan sebagai  setiap  pekerjaan  untuk  memperoleh  uang.  Dalam  arti  yang  lebih teknis,  profesi  diartikan  sebagai  setiap  kegiatan  tetap  tertentu  untuk memperoleh  nafkah  yang  dilaksanakan  secara  berkeahlian  yang  berkaitan dengan cara berkarya dan hasil karya yang bermutu tinggi dengan menerima bayaran  yang  tinggi.  Keahlian  tersebut  diperoleh  melalui  pengalaman, belajar pada lembaga pendidikan tinggi tertentu, latihan secara intensif atau kombinasi dari semuanya itu. Dalam kaitan pengertian ini, sering dibedakan pengertian  profesional  dan  profesionalisme  sebagai  lawan  dari  amatir  dan amatirisme,  misalnya  dalam  dunia  olah  raga,  yang  sering  juga  dikaitkan pada pengertian pekerjaan tetap sebagai lawan dari pekerjaan sambilan.
7 AM.  Rahman, Etika,  Manusia,  dan  Budaya  (Pergulatan  Manusia  dalam  Semesta Kehidupan , Nirmana Media, Jakarta, 2005, hal. 5.
8 B. Arief Sidharta, Etika dan Kode Etik Profesi Hukum , Pro Justitia, Bandung, April 1995, hal. 4

## PERAN ORGANISASI PROFESI NOTARIS
DALAM MENJAGA MARTABAT PROFESI NOTARIS (Hairus)
Penulis buku mengenai etika E. Sumaryono berpendapat, bahwa  suatu profesi  terdiri  dari  kelompok  terbatas  dari  orang-orang  yang  memiliki keahlian  khusus  dan  dengan  keahlian  itu  mereka  dapat  berfungsi  di  dalam masyarakat  dengan  lebih  baik  bila  dibandingkan  dengan  warga  yang  lain pada  umumnya.  Atau,  dalam  pengertian  lainnya,  sebuah  profesi  adalah sebuah  sebutan  atau  jabatan  dimana  orang  yang  menyandangnya mempunyai pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui “ training ” atau pengalaman  lain,  atau  bahkan  diperoleh  melalui  keduanya,  sehingga penyandang  profesi  dapat  membimbing  atau  memberi  nasehat/saran  atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri. 9
Pengabdian  seperti  itu  diantaranya  ditujukan  kapada  masyarakat yang  tidak  selalu  dikalkulasikan  atau  diperhitungkan  secara  seksama  yang berpuncak pada kompensasi ekonomi, politik dan karier, melainkan sebagai manifestasi  profesi  untuk  mendapatkan  kepuasan  batin,  seperti  dapat memperjuangkan  dan  memenangkan  (menegakkan)  nilai-nilai  kebenaran dan  keadilan  yang  hendak  dikalahkan  oleh  kekuatan  ekonomi  dan  politik yang berpihak pada kejahatan atau pelanggaran norma-norma hukum.
Sampai  ada  pula  yang  menyebutkan  bahwa  bangsa  Indonesiaa  saat ini  sedang  sakit  parah,  memiliki  banyak  elemen  masyarakat  deviatif  (suka dan  menyenangi  perbuatan  menyimpang)  atau  gampang  terlibat  dalam berbagai  bentuk  pelanggaran  norma-norma  baik  agama,  budaya,  politik, ekonomi  maupun  hukum.  Norma-norma  ini  sepertinya  tidak    pernah dikenalnya  sebagai  pelajaran  dan  konstitusi  moral  yang  menjadi  bagian fundamental kehidupannya.
Kondisi  itu  seringkali  dikaitkan  dengan  peran  organisasi  profesi yang  dinilai  harus  ikut  bertanggungjawab  terhadap  berbagai  bentuk penyalahgunaan  yang  dilakukan  oleh  kalangan  profesional,  termasuk  yang dilakukan oleh notaris. Organisasi profesi notaris juga punya peran strategis dalam menjaga marwah atau martabat  profesi ini.
Ada  ahli  yang  menyebut  notaris adalah  pejabat  umum  yang mendapat amanat dari berbagai tugas dan kewenangan negara  yaitu berupa tugas,  kewajiban,  wewenang  dalam  rangka  pemberian  pelayanan  kepada masyarakat  umum  di  bidang  keperdataan.  Keberadaan  notaris  terdapat dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  terutama  dalam  Buku
9 E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum , Kanisius, Yogyakarta . 2005, hal. 32-33

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
Keempat  tentang  Pembuktian  dan  Kedaluwarsa.  Kemudian  mengenai  alat bukti yang utama dalam hukum perdata adalah bukti tertulis, sedangkan alat bukti  tertulis  yang  paling  kuat  adalah  berbentuk  akta  autentik.  Sedangkan Pengertian  Akta  autentik adalah  suatu  akta  yang  di  dalam  bentuk  yang ditentukan  oleh  Undang-Undang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  pegawai umum  yang  berkuasa  untuk  itu  di  tempat  di  mana  akta  dibuatnya.  Akta autentik tersebut biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian, berkaitan dengan perjanjian  yang  dibuat  oleh  anggota  masyarakat,  dapat  dipahami  bahwa keberadaan  profesi  notaris  adalah  sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang dalam pembuatan akta autentik sebagaimana yang tercantum norma yuridis yang  mengaturnya.  Misalnya  dalam  Pasal  1  angka  1  UU  Jabatan  Notaris 10 disebutkan,  bahwa  Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk membuat  akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana dimaksud  dalam  UndangUndang  ini  atau  berdasarkan  undang-undang lainnya.
Hukum  (UU  Jabatan  Notaris)  itu  menjadi  bermanfaat  ketika  dapat dirasakan  oleh  masyarakat  atau  komunitas  sebagai  produk  negara  yang memberikan  atau  mewujudkan  hak-hak  asasi  manusia.  Perwujudan  ini menjadi  bukti,  bahwa  apa  yang  dihasilkan  oleh  negara  tidaklah  sia-sia. 11
Sudah  banyak  produk  hukum  di  negara  ini  memberikan  banyak  dan beragam  janji,  namun  dalam  pelaksanaannya  belum  memberikan  manfaat sesuai  dengan  yang  dijanjikannya  akibat  belum  difungsikan  secara  efektif oleh para subyek hukumnya. 12
Dalam  pandangan  Breckon  (1989), manfaat  organisasi  profesi mencakup 4 hal sebagaimana berikut:
a)    Mengembangkan dan memajukan profesi b)    Menertibkan dan memperluas ruang gerak profesi c)    Menghimpun dan menyatukan pendapat warga profesi d)    Memberikan kesempatan pada semua anggota untuk berkarya dan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi. 13
10 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
11 Sumarwoto, Negara Hukum untuk Hak Asasi Manusia Indonesia, Progres Media, Jakarta, 2012, hal. 2.
12 Ibid , hal. 3.
13 Sumartana, Op.Cit , hal. 2.

## PERAN ORGANISASI PROFESI NOTARIS
DALAM MENJAGA MARTABAT PROFESI NOTARIS (Hairus)
Kehidupan  manusia  atau  kalangan  professional  seperti  notaris  itu terikat  dengan  norma-norma,  termasuk  keberadaannya  dalam  suatu organisasi  profesi.  Tanpa  ikatan  atau  payung  norma-norma,  manusia  akan banyak menemui dan dihadapkan dengan berbagai bentuk problematika atau ragam  kesulitan  yang  tidak  mudah  diatasi.  Bahkan  bukan  tidak  mungkin kesulitan-kesulitan  yang  datangnya  bertubi-tubi  menyerang  kehidupannya dapat  menjerumuskan  pada  kehancuran,  termasuk  kehancuran  dalam menjalankan  profesinya.    Tidak  sulit  misalnya  kita  temukan  berbagai praktik  pelnggaran  norma  yuridis  dan  etika  yang  dilakukan  oleh  notaris yang mengakibatkan dirinya ditimpa kehancuran.
Tidak salah kemudian jika ada yang mengaitkan secara kausalitas antara posisi kehancuran suatu bangsa dan Negara, dan khususnya kalangan pengemban  profesi  seperti  notaris  dalam  kaitannya  dengan  etika.  Artinya, ketika  etika  tidak  dijadikan  pegangan  oleh  notaris  atau  tidak  lagi ditempatkan  sebagai  kekuatan  utama  dan  pondasi  istimewa  manusia,  maka hidupnya  menjadi  notaris  menjadi  kehilangan  makna  atau  harkat  dan martabatnya  menjadi  hancur.  Ketika  kondisinya  demikian,  organisasi profesinya ikut dipertanyakan keberadaannya.
Organisasi  profesi  merupakan  organisasi  yang  anggotanya  adalah para  praktisi  yang  menetapkan  diri  mereka  sebagai  profesi  dan  bergabung bersama  untuk  melaksanakan  fungsi-fungsi  sosial    atau  memberikan  jasa terhadap  kepentingan  atau  kebutuhan  masyarakat  atau  klien  yang  tidak dapat  mereka  laksanakan  dalam  kapasitas  mereka  sebagai  individu, sehingga membutuhkan keahliannya.
Organisasi  pada  dasarnya  digunakan  sebagai  tempat  atau  wadah dimana orang-orang bekumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana,  terorganisasi,  terpimpin  dan  terkendali.  Dalam  memanfaatkan sumber  daya  (uang,  matril,  mesin,  metode,  lingkungan),  sarana-prasarana, data,  dan  lain-lain,  digunakan  secara  efisien  dan  efektif  untuk  mencapai tujuan organisasi, atau dapat disebut sebagai bentuk formal dari sekelompok manusia dengan tujuan individualnya masing-masing (gaji, kepuasan kerja, dan  lain-lain)  yang  bekerjasama  dalam  sebuah  proses  tertentu  untuk mencapai  tujuan  bersama  (tujuan  organisasi).  Organisasi  juga  merupakan rangkaian  proses  kegiatan  yang  harus  dilakukan  untuk  meningkatkan kegunaan  segala  sumber  dan  factor  yang  menentukan  bagi  berhasilnya

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
proses  manajemen  terutama  dengan  memperhatikan  fungsi  dan  dinamika atau birokrasi dalam rangka mencapai tujuan yang sah ditetapkan. 14
Pada  saat  sekarang  ini,  kecendrungan  dalam  masyarakat  untuk menuntut  profesionalisme  dalam  bekerja.  Tidak  jarang  seseorang  dengan mudah  mengatakan  bahwa  yang  penting  profesional.  Tetapi  ketika ditanyakan  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  professional,  ia  tidak  dapat memberikan jawaban yang jelas. 15 Notaris pun demikian, karena profesi ini juga  berada  dalam  payung  organisasi,  maka  marwah  atau  martabat profesinya ikut dipengaruhi oleh peran yang ditunjukkan organisasinya.
Secara  umum,  pada  dasarnya  organisasi  profesi  memiliki  5  fungsi pokok dalam kerangka peningkatan profesionalisme sebuah profesi. yaitu:
1) Mengatur  keanggotaan  organisasi.  Organisasi  profesi  menentukan kebijakan  tentang  keanggotaan,  struktur  organisasi,  syarat-syarat keanggotaan  sebuah  profesi  dan  kemudahan  lebih  lanjut  lagi menentukan aturan-aturan yang lebih jelas dalam anggaran.
2) Membantu  anggota  untuk  dapat  terus  memperbaharui  pengetahuan sesuai perkembangan teknologi Organisasi profesi melakukan kegiatan- kegiatan  yang  bermanfaat  bagi  anggotanya  untuk  meningkatkan pengetahuan  sesuai  perkembangan  dan  tuntutan  masyarakat  yang membutuhkan pelayanan profesi tersebut.
3) Menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya Sertifikasi  merupakan  salah  satu  lambang  dari  sebuah  profesionalisme. Dengan  kepemilikan  sertifikasi  yang  diakui  secara  nasional  maupun internasional  maka  orang  akan  melihat  tingkat  profesionalisme  yang tinggi dari pemegang sertifikasi tersebut.
4) Membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota. Etika  profesi  merupakan  aturan  yang  diberlakukan  untuk  seluruh anggota  organisasi  profesi.  Aturan  tersebut  menyangkut  hal-hal  yang boleh  dilakukan  maupun  tidak  serta  pedoman  keprofesionalan  yang digariskan bagi sebuah profesi.
5) Memberi sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi Sangsi yang diterapkan bagi pelanggaran kode etik profesi tentunya mengikat semua
14 Robi Saputra, Peran Organisasi Profesi dan Kode Etik http://robisapoetra.blogspot.co.id/2013/11/peran-organisasi-dan-kode-etik-dalam.html, akses 15
Maret 2016.
15 Ibid

## PERAN ORGANISASI PROFESI NOTARIS DALAM MENJAGA MARTABAT PROFESI NOTARIS (Hairus)
anggota.  Sangsi  bervariasi,  tergantung  jenis  pelanggaran  dan  bias bersifat  internal  organisasi  seperti  misalnya black  list atau  bahkan sampai dikeluarkan dari organisasi profesi tersebut. 16
Fungsi  tersebut  secara  khusus  dapat  terbaca  dalam  misi  INI sebagaimana berikut:
1)   Melakukan   kegiatan  untuk  menumbuhkan  kesadaran  rasa  turut memiliki  Perkumpulan  yang  bertanggung  jawab,  guna  terciptanya  rasa kebersamaan  di  antara  sesama  anggota  dalam  rangka  meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu Perkumpulan.
2)   Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di  dalam  menjalankan  jabatan  dan  profesinya  secara  profesional,  guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan Notaris.
3)   Menjunjung  tinggi  serta  menjaga  kehormatan  profesi  jabatan  Notaris, meningkatkan  fungsi  dan  perannya  serta  meningkatkan  mutu  ilmu kenotariatan  dengan  jalan  menyelenggarakan  pertemuan  ilmiah, ceramah,  seminar dan sejenisnya serta penerbitan tulisan karya ilmiah.
4)   Memperjuangkan  dan  memelihara  kepentingan,  keberadaan,  peranan, fungsi  dan  kedudukan  lembaga  Notaris  di  Indonesia  sesuai  dengan harkat dan martabat profesi jabatan Notaris.
5)   Mengadakan,  memupuk  serta  membina  dan  meningkatkan  kerja-sama dengan badan,  lembaga dan  organisasi lain, baik di dalam maupun dari luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perkumpulan  termasuk  dengan   lembaga  pendidikan  atau  instansi  yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan.
6)   Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan Notaris, serta berperan aktif  dalam  mempersiapkan  lahirnya  calon  Notaris  yang  profesional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan  berilmu pengetahuan luas dan memiliki integritas moral serta memiliki akhlak yang baik.
7)   Melakukan  usaha   lain  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  asas,
pedoman dan tujuan Perkumpulan. 17
Sudah  dipahami  oleh  banyak  pihak,  khususnya  organisasi  INI (Ikatan Notaris Indonesia), bahwa tugas notaris yaitu untuk mengatur secara tertulis  dan  autentik  hubungan  hukum  antara  para  pihak  yang  telah melakukan perjanjian secara mufakat menggunakan jasa notaris, yang pada
16 Robi Saputra, Op.Cit.
17 http://www.ikatannotarisindonesia.or.id/visi_dan_misi.html, akses 15 Desember 2017.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
intinya  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  perjanjian  yang  telah disepakatinya.  Di  sini  jelas  bahwa  notaris  merupakan  jabatan  bebas  dari pengaruh  tekanan  apa  pun,  tetapi  mempunyai  kepastian  hukum  yang  kuat, karena  itu  dalam  setiap  membuat gross akta  tertentu  selalu  mencantumkan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini membawa konsekuensi bahwa akta notaris selain mempunyai kekuatan eksekutorial , juga menjadi obyek yang diawasi oleh organisasinya (INI) supaya.
Selain  itu,  dalam  Pasal  83  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2004,  tentang  Jabatan  Noratis  menyatakan  bahwa,  “Organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris.” Kemudian di dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan  berdasarkan  Kongres  Luar  Biasa  Ikatan  Notaris  Indonesia  di Bandung  pada  tanggal  28  Januari  2005,  menyatakan  :  “Untuk  menjaga kehormatan  dan  keluhuran  martabat  jabatan  notaris,  perkumpulan mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.”
Notaris  sebagai  pengemban  profesi  adalah  orang  yang  memiliki keilmuan  dan  keahlian  dalam  bidang  ilmu  hukum  dan  kenotariatan, sehingga  mampu  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang  memerlukan pelayanan, maka dari itu secara pribadi notaris bertanggung jawab atas mutu jasa yang diberikannya. Sebagai pengemban misi pelayanan, profesi notaris terikat  dengan  kode  etik  notaris  yang  merupakan  penghormatan  martabat (marwah)  manusia  atau  pengemban  profesi  pada  umumnya  dan  martabat notaris  khususnya,  maka  dari  itu  pengemban  profesi  notaris  mempunyai ciri-ciri  mandiri  dan  tidak  memihak,  tidak  terpacu  dengan  pamrih,  selalu rasionalitas  dalam  arti  mengacu  pada  kebenaran  yang  objektif,  spesialitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi.
Eksistensi  urgensinya  tugas  notaris  itulah  yang  membuat  INI dituntut  selalu  menunjukkan  perannya  dengan  cara  diantaranya mengingatkan  atau  menjelaskan  mengenai  konsekuensi  yang  tidak  ringan, terutama  ketika  notaris  sudah  menerbitkan  akta  yang  akta  ini  jelas-jelas mempunyai kekuatan eksekutorial, khususnya konsekuensi etik, yuridis, dan sosial.  INI  secara  yuridis  merupakan  organisasi  yang  berkedudukan  jelas. Sebagai    “wadah  tunggal”,  INI  telah  menjadi  suatu  organisasi  yang menentukan  terhadap  peran  yang  dilakukan  atau  ditunjukkan  oleh  notaris.
Peran  yang  dilakukan  oleh  notaris  harus  sejalan  dengan  rambu-rambu yuridis  maupun  kode  etik  atau  hal-hal  lain  yang  ditentukan  oleh  INI,  atau INI menjadi kekuatan strategis institusional profesi notaris.

## KESIMPULAN
Profesi  notaris merupakan  pejabat  umum  dalam  menjalankan tugasnya  terikat  dengan  peraturan  undang-undang  dan  kode  etik profesi. Kode  etik  notaris merupakan  kaidah  moral  yang  ditentukan  oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan keputusan kongres perkumpulan  dan/atau  yang  ditentukan  dan  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kode etik profesi notaris, harus ditaati  atau  dpatuhi  oleh  setiap  anggota  yang  terikat  dengan  perkumpulan itu.  Pembentukan  kode  etik  notaris  oleh  INI  menjadi  bagian  dari  peranan yang  dilakukannya,  sehingga  hubungan  antara  INI  dengan  profesi  notaris sangat  kuat. Bagi INI, kode etik profesi notaris justru telah menjadikan INI sebagai organisasi yang menunjukkan perannya dalam hubungannya dengan anggota profesi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
AM.  Rahman,    2005, Etika,  Manusia,  dan  Budaya  (Pergulatan  Manusia dalam Semesta Kehidupan , Jakarta: Nirmana Media.
CST.  Kansil,  2000, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia ,
Jakarta: Balai Pustaka,.
Muhammad  KH,    2008, Indonesia  yang  Memanusiakan  Rakyatnya, Pencahrian Jati Diri , Surabaya: Visipres.
Sumartana, 2014, Etika Profesi dan Organisasi Profesi , Jakarta: Sinar Jaya.
Sumarwoto,    2012, Negara  Hukum  untuk  Hak  Asasi  Manusia  Indonesia, Jakarta: Progres Media.

## Makalah dan Jurnal
B.  Arief  Sidharta, Etika  dan  Kode  Etik  Profesi  Hukum ,  Pro  Justitia, Bandung, April 1995.
Setiawan, Etika dan Organisasi Profesi , Makalah, 17 Novembee 2012. .

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum , Kanisius, Yogyakarta . 2005.

## Undang-Undang
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan Notaris

## Internet
Robi Saputra, Peran Organisasi Profesi dan Kode Etik http://robisapoetra.blogspot.co.id/2013/11/peran-organisasi-dan-kode- etik-dalam.html, akses 15 Maret 2016. Http://www.ikatannotarisindonesia.or.id/visi_dan_misi.html, akses 15
Desember 2017.