## Jurnal Ekonomika
Manajemen, Akuntansi dan Perbankan Syari’ah Vol. 11 No. 1, Maret 2022 e-ISSN: 25808117; p-ISSN: 25276379
=====================================================================================

## PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERAPAN
PERATURAN PEMERINTAH NO.23 TAHUN 2018 PADA PELAKU UMKM DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA TENGGARONG
Agus Riyanto 1 , Roselina Kristin Panjaitan 2
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda agusriyanto@uwgm.ac.id 1

## Abstract
UMKM  have  different  definitions  depending  on  the  point  of  view  of  each  institution.  Bank  Indonesia states that there are two objectives related to the definition of UMKM, namely administrative objectives and regulatory objectives. The first objective relates to provisions that require companies to fulfill their obligations, such as paying taxes, carrying out social and environmental responsibilities, and complying with labor regulations such as security and other workers' rights. While the second goal is more focused on making policies that are right on target, such as efforts to develop, increase technical capabilities, and financing policies for UMKM.
This study uses a descriptive research method with a quantitative approach. Data was collected using a questionnaire  distributed  to  respondents.  The  number  of  samples  as  many  as  100  in  this  study  was determined using the Slovin formula.
The  results  of  the  tests  that  have  been  carried  out  show  that  the  variable  Application  of Government Regulation  Number  23  of  2018  with  UMKM  Taxpayer  Compliance  has  a  strong  and  positive relationship.  The  correlation  coefficient  figure  of  0.342,  according  to  the  table  of  the  nature  of  the correlation coefficient proposed by Sarwono (2006: 58), is in the interval > 0.50  – 0.75, in which it is stated that the two variables have a strong correlation. If the correlation coefficient is positive, then the relationship between the two variables is unidirectional (Sarwono 2006:60). Unidirectional means that if the variable Perception of Taxpayer's Understanding of Government Regulation Number 23 of 2018 is high, then the UMKM Taxpayer Compliance variable is also high.
Keywords: taxpayer, UMKM, KPP Pratama

## Abstrak
UMKM memiliki definisi yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandang  masing-masing lembaga. Bank  Indonesia  menyatakan  bahwa  ada dua  tujuan yang  terkait  dengan  definisi  UMKM,  yaitu  tujuan administratif  dan  tujuan  regulasi.  Tujuan  pertama  berkaitan  dengan  ketentuan  yang  mewajibkan perusahaan  untuk  memenuhi  kewajibannya,  seperti  membayar  pajak,  melaksanakan  tanggung  jawab sosial dan lingkungan, dan mematuhi peraturan ketenagakerjaan seperti keamanan dan hak-hak pekerja lainnya. Sedangkan tujuan kedua lebih difokuskan pada pembuatan kebijakan yang tepat sasaran seperti upaya pembinaan, peningkatan kemampuan teknis, dan kebijakan pembiayaan bagi UMKM.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data  dilakukan  dengan  menggunakan  kuesioner  yang  dibagikan  kepada  responden.  Jumlah  sampel sebanyak 100 dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin.
Hasil  pengujian  yang  telah  dilakukan  menunjukkan  bahwa  variabel  Penerapan  Peraturan  Pemerintah Nomor  23  Tahun  2018  dengan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  memiliki  hubungan  yang  kuat  dan positif. Angka koefisien korelasi sebesar 0,342, menurut tabel sifat koefisien korelasi yang dikemukakan oleh Sarwono (2006: 58), berada pada interval > 0,50 – 0,75, dimana pada rentang tersebut dinyatakan bahwa kedua variabel memiliki korelasi  yang kuat. Jika koefisien korelasinya positif, maka hubungan
kedua  variabel  tersebut  searah  (Sarwono  2006:60).  Searah  artinya  jika  variabel  Persepsi  Pemahaman Wajib  Pajak  terhadap  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  tinggi,  maka  variabel  Kepatuhan Wajib Pajak UMKM juga tinggi.
Kata Kunci: Wajib Pajak, UMKM, KPP Pratama

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  sumber  penerimaan  terbesar  bagi  Negara.  Setiap  tahun  penerimaan pemerintah  dari  pajak  mengalami  peningkatan.  Peningkatan  penerimaan  tersebut  diimbangi dengan  upaya  pemerintah  dalam  berbagai  kebijakan  yang  meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak dalam memenuhi kewajibannya. Semakin banyak peraturan baru yang diterbitkan dengan harapan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Pentingnya peran pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mendorong pemerintah untuk  mengatur  perpajakan  melalui  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  dan  peraturan  perpajakan  lainnya.  Dengan  demikian,  pungutan  pajak  memiliki  ketentuan hukum  yang  bersifat  memaksa.  Tegasnya  dinyatakan  dalam  Pasal  23  A  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa  pajak  dan  pungutan  lainnya bersifat  memaksa  untuk  kepentingan  negara  yang  diatur  dengan  undang-undang.  Pajak  tersebut akan  dipungut  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP),  sebagai  lembaga  yang  memiliki  tugas administrasi perpajakan di Indonesia.
Reformasi  perpajakan  untuk  meningkatkan  penerimaan  di  sektor  perpajakan  merupakan langkah awal yang dilakukan pemerintah. Berawal dari perubahan official assessment system pada tahun 1984 dimana fiskus berperan aktif dalam menentukan besarnya pajak yang terutang, berubah menjadi self assessment system yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memotong, menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam sistem ini diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran akan kewajibannya, kejujuran dalam menghitung pajaknya, memiliki keinginan atau keinginan yang baik untuk membayar pajak dan disiplin dalam menjalankan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan.  Salah  satu  program  kerja  strategis Direktorat  Jenderal  Pajak  adalah  memperluas  basis  pajak,  termasuk  ke  sektor-sektor  yang potensinya belum terlalu tergali. Salah satu sektor yang akan digali secara maksimal adalah sektor perdagangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang tempat usahanya berada di pusat perbelanjaan.
UMKM  memiliki  definisi  yang  berbeda-beda  tergantung  dari  sudut  pandang  masing- masing  lembaga.  Keberadaan  definisi  UMKM  sangat  penting  mengingat  keterbatasan  untuk mengklasifikasikan  apakah  suatu  usaha  termasuk  dalam  UMKM  atau  tidak.  Bank  Indonesia menyatakan bahwa ada dua tujuan yang terkait dengan definisi UMKM, yaitu tujuan administratif dan  tujuan  regulasi.  Tujuan  pertama  berkaitan  dengan  ketentuan  yang  mewajibkan  perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, seperti membayar pajak, melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan,  dan  mematuhi  peraturan  ketenagakerjaan  seperti  keamanan  dan  hak-hak  pekerja lainnya. Sedangkan tujuan kedua lebih difokuskan pada pembuatan kebijakan yang tepat sasaran seperti  upaya  pembinaan,  peningkatan  kemampuan  teknis,  dan  kebijakan  pembiayaan  bagi UMKM. Pajak kewajiban perpajakan bagi UMKM adalah (www.pajak.go.id):
a. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan, atau PKP
b. Menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan dan pajak lainnya,
c. Melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menyetor dan melaporkannya, apabila sudah dikukuhkan sebagai PKP.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meluncurkan peraturan pajak penghasilan (PPh) baru untuk UMKM. Aturan ini tertuang dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dan berlaku mulai 1 Juli 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto  (omzet)  sampai  dengan  4,8  miliar  dalam  satu  tahun mendapatkan tarif Rp. 0,5% untuk wajib pajak  orang pribadi selama 7 tahun, wajib pajak badan selama 4 tahun, dan perseroan terbatas selama 3 tahun. dalam PP No 23 Tahun 2018 jika UMKM melakukan  pembukuan  dan  membuat  laporan  keuangan,  jika  terjadi  kerugian  tidak  membayar pajak.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  mengatur  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah. Usaha ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Klasifikasi usaha didasarkan pada jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh pelaku usaha.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan pengganti PP Nomor 46 Tahun 2013.  Di  dalamnya  terdapat  beberapa  perubahan  dari  PP  sebelumnya,  salah  satunya  adalah penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5%. untuk dapat melakukan pembukuan. Setiap kebijakan baru  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  tentunya  akan  berdampak  pada  masyarakat  khususnya masyarakat yang menjadi sasaran program atau kebijakan tersebut. Pelaku UMKM yang menjadi sasaran implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018, hal ini akan menimbulkan perbedaan persepsi dalam menyikapi kebijakan tersebut yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Kepatuhan  adalah  memenuhi  permintaan  orang  lain,  diartikan  sebagai  tindakan  atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan orang lain atau melakukan apa yang diminta oleh orang  lain,  kepatuhan  mengacu  pada  perilaku  yang  terjadi  sebagai  tanggapan  atas  permintaan langsung dan berasal dari pihak lain. Menurut Milgram (1963, 371:378) ketaatan berkaitan dengan ketaatan pada otoritas aturan. Kepatuhan terhadap aturan pertama kali diterbitkan oleh Milgram pada tahun 1963, salah satu dari beberapa eksperimen psikologis terkenal di abad ke-20. Dari hasil penelitiannya  ditemukan  bahwa  kepatuhan  muncul  bukan  karena  keinginan  pelaksana  perintah untuk  menyesuaikan  diri,  melainkan  karena  didasari  oleh  kebutuhan  untuk  menjadi  apa  adanya lingkungan. harapan atau reaksi yang muncul sebagai respon terhadap tuntutan lingkungan sosial yang ada.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  peneliti  tertarik  untuk  mengetahui  pengaruh  pemahaman ketentuan  umum  perpajakan  dan  pengaruh  pemahaman  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Pengaruh Kepatuhan  Wajib  Pajak  Terhadap  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun 2018 Tentang Pelaku UMKM Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tenggarong”.

## Tinjauan Pustaka

## Pajak
Salah  satu  penerimaan  negara  adalah  pajak  yang  merupakan  penerimaan  yang  sangat penting bagi terselenggaranya pembangunan nasional. Pembangunan nasional sebagai salah satu cara  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan,  bahwa  Pajak  adalah  iuran  wajib  kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang,  dengan  tidak  ada  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  kepentingan  Negara untuk  sebanyak  mungkin  kemakmuran  rakyat  (UU  No.28  Tahun  2007  Pasal  1).  Pajak  juga diartikan  sebagai  iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan  undang-undang  (yang  dapat dipaksakan) dengan tidak menerima jasa timbal balik (kontra-pembayaran) yang dapat langsung
ditunjukkan  dan  digunaka  keuntungan  untuk  kepentingan  umum  (mardiasmo  2009).  Dalam membayar  pajak  di  Indonesia  digunakan  sistem  self  assessment,  yaitu  suatu  sistem  yang memberikan  kewenangan  kepada  Wajib  Pajak  untuk  menghitung  atau  menentukan  sendiri besarnya pajak yang dibayarkan (Pejabat, 2011:11).

## Wajib Pajak
Wajib  pajak  dalah  orang  pribadi  atau  badan,  termasuk  wajib  pajak,  pemotong  pajak  dan pemungut  pajak,  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak badan adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan suatu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan terbatas, perseroan lain, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, bekerja sama, koperasi, dana pensiun,  persekutuan,  perkumpulan,  yayasan,  organisasi  massa,  organisasi  sosial  politik,  atau organisasi,  lembaga  dan  bentuk  badan  lainnya  termasuk  kontrak  investasi  kolektif  dan  bentuk usaha tetap. Wajib pajak pribadi adalah orang perseorangan atau badan dalam bentuk apapun yang dalam  kegiatan  usaha  atau  pekerjaannya menghasilkan  barang, mengimpor  barang,  mengekspor barang,  melakukan  usaha  perdagangan,  memanfaatkan  barang.  tidak  berwujud  dari  luar  daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

## Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan peraturan mengenai penghasilan dan penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun pajak. PP ini berlaku mulai 1 Juli 2018. Tarif PPh baru bagi UMKM adalah 0,5% dari omzet. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya yaitu PP No 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh final  sebesar  1%  bagi  UMKM  yang  dihitung  berdasarkan  penghasilan  bruto  (omzet)  yang diperuntukan bagi UMKM dengan omzet kurang dari Rp. 4,8 miliar dalam setahun. Batas waktu kebijakan insentif pajak ini berbeda untuk setiap subjek pajak. Pertama, subjek pajak orang pribadi. Insentif tersebut berjangka waktu 7 tahun. Kedua, untuk subjek pajak badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, insentif diberikan untuk jangka waktu 3 tahun. Terakhir, untuk subjek pajak badan usaha berupa CV, Firma, dan Koperasi selama 4 tahun.
Jangka waktu dihitung dari tahun pajak berlakunya peraturan bagi Wajib Pajak lama (WP), dan dari tahun pajak terdaftar bagi Wajib Pajak baru. Kebijakan insentif PPh bagi pelaku UMKM merupakan  salah  satu  fasilitas  fiskal  yang  diberikan  pemerintah  kepada  pelaku  UMKM  untuk mendorong  potensi/kegiatan  sektor  UMKM  tetapi  juga  untuk  mengurangi  potensi  penerimaan pajak  dalam  jangka  pendek.  Pengenaan  tarif  pajak  final  lama  bagi  UMKM  sebesar  1%  dinilai memberatkan  pelaku  UMKM  dan  sering  dikeluhkan  oleh  pelaku  UMKM.  Kebijakan  insentif memberikan keringanan pajak bagi kedua pelaku UMKM dengan potongan pajak sebesar 0,5%. Dari  sisi  bisnis,  penurunan  tarif  baru  diharapkan  dapat  merangsang  munculnya  pelaku  UMKM baru untuk berkembang dan memberikan ruang finansial (peluang usaha) dengan mengurangi biaya UMKM untuk digunakan dalam ekspansi usaha (Rafika Sari, 2018).

## Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah (UMKM), pengertian UMKM adalah:
a. Usaha  Mikro  adalah  usaha  produktif  milik  orang  perorangan  dan/atau  badan  usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang.
b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak  langsung  dari  usaha  menengah  atau  usaha  besaryang  memenuhi  kriteria  Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdri sendiri, yang dilakukan oleh orang  perseorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak  perushaan  atau  cabang perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagin  baik  langsung  maupun  tidak  langsung dengan Usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif, yaitu  penelitian  dengan  memperoleh  data  berupa  angka  atau  data  kualitatif  yang  diberi  nomor. Penelitian  kuantitatif  adalah  penelitian  yang  menuntut  penggunaan  angka-angka,  mulai  dari pengumpulan  data,  interpretasi  data,  serta  penampilan  dan  hasil.  Penelitian  ini  menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana akan digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas yaitu pengaruh penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  kuesioner  yang  dibagikan  kepada responden. Kuesioner adalah rangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang  dibagikan  kepada  responden.  Kuesioner  adalah  rangkaian  atau  daftar  pertanyaan  yang disusun secara sistematis, kemudian dikirimkan untuk diisi oleh responden (Bungin, 2005: 133). Kuesioner ini menggunakan Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu peristiwa, fenomena, atau fenomena sosial (Sugiyono, 2018:152). Berikut ini adalah pengukuran Skala Likert untuk setiap pernyataan:
1 = Sangat Setuju (SS) 2 = Setuju (S) 3 = Kurang Setuju (CS)
4 = Tidak Setuju (TS
5 = Sangat Tidak Setuju (STS)
Kuesioner dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama tentang pengetahuan Wajib Pajak tentang  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018,  bagian  kedua  tentang  tujuan  Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018,  dan bagian  ketiga  tentang  kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM. Bagian pertama dan bagian kedua merupakan indikator yang termasuk dalam variabel bebas dalam penelitian  ini  yaitu  variabel  Persepsi  Pemahaman  Wajib  Pajak  terhadap  Peraturan  Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

## Populasi
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tenggarong. Kriteria yang digunakan dalam menentukan sampel adalah sebagai berikut:
1. Terdaftar di KPP pratama tenggarong.
2. Memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00
3. Merupakan wajib pajak perorangan

## Sampel
Sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan  sifat  yang  dimiliki  oleh  populasi  (Sugiyono, 2018:131). Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:
Rumus : 𝑛 = 𝑁
1+ 𝑖𝑁𝑒 2
Keterangan: n = Ukuran sampel
N   = Ukuran populasi
e = Tingkat kekeliruan pengambilan sampel yang dapat ditolerir (10%)
Jadi, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian dihitung sebagai berikut:
𝑛 = 62.811 1 + 62.811(10%) 2
𝑛 = 62.811
1 + 62.811 (0,01)
n = 62.811 629,11
n = 99,8 digenapkan menjadi 100 orang.
Jadi sampel yang akan ditetapkan oleh penulis sebanyak 100 orang.
Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  adalah  teknik  non-probability  sampling. Teknik  pengambilan  sampel  non-probabilitas  adalah  teknik  pengambilan  sampel  yang  tidak memberikan  kesempatan/peluang  yang  sama  bagi  setiap  elemen  atau  anggota  populasi  untuk dipilih sebagai sampel (Sugiyono, 2018: 136). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah  non-probability  sampling  yaitu  dengan  metode  purposive  sampling.  Metode  purposive sampling adalah metode pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu untuk sampel yang akan diambil.

## Hasil
Uji Validitas
Uji  validitas  penelitian  ini  menggunakan Product  Moment  Pearson  Correlation .  Berikut adalah  hasil  uji  validitas Product  Moment  Pearson  Correlation dengan  menggunakan  program IBM SPSS 25:
a. Variabel Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
Tabel 1 Hasil Uji Validitas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Variabel Nomor Item R Sig. Keterangan Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 (X) X1 0,648 0,000 Valid X2 0,771 0,000 Valid X3 0,686 0,000 Valid X4 0,768 0,000 Valid X5 0,725 0,000 Valid X6 0,660 0,000 Valid
Sumber: Data diolah 2021
Berdasarkan  tabel  1,  6  item  pernyataan  dalam  variabel  penerapan  PP  No.  23  tahun  2018
memiliki rhitung yang lebih besar daripada rtabel, jadi, 6 item pernyataan kuesioner tersebut valid.
b. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak
Tabel 2 Hasil Uji Validitas Varibabel Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Y1 0,741 0,000 Valid Y2 0,816 0,000 Valid Y3 0,767 0,000 Valid Y4 0,691 0,000 Valid Y5 0,745 0,000 Valid Y6 0,716 0,000 Valid Y7 0,629 0,000 Valid

## Sumber : data diolah tahun 2021
Berdasarkan  tabel  2,  7  item  pernyataan  dalam  variabel  Kepatuhan  Wajib  Pajak  memiliki rhitung yang lebih kecil daripada rtabel, jadi, 7 item pernyataan kuesioner tersebut valid.

## Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha Cronbach’s . Berikut adalah hasil uji reliabilitas Alpha Cronbach’s dengan menggunakan program IBM SPSS 25: a. Variabel  Persepsi  Pemahaman  Wajib  Pajak  tentang  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun 2018
Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Variabel Cronbach‟s Alpha  Keterangan Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 (X) 0,796 Reliabel Sumber : data diolah 2021
Berdasarkan tabel 3, nilai Cronbach’s Alpha diperoleh sebesar 0,726. Instrumen dikatakan reliabel  jika  nilai Cronbach’s Alpha ≥ 0,60 (Sugiyono, 2011: 184). Instrumen penelitian dalam variabel Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 reliabel karena nilai Cronbach’s Alpha ≥ 0,60.
b. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Tabel 4

## Hasil Uji Reliabilitias Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Variabel Cronbach‟s Alpha Keterangan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,850 Reliabel
Sumber : data diolah tahun 2021
Berdasarkan tabel 4, nilai Cronbach’s Alpha diperoleh sebesar 0,850. Instrumen dikatakan reliabel  jika  nilai Cronbach’s Alpha ≥ 0,60 (Sugiyono, 2011: 184). Instrumen penelitian dalam variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM reliabel karena nilai Cronbach’s Alpha ≥ 0,60.

## Uji Normalitas
Uji normalitas dalam penelitian ini akan dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov . Berikut adalah hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan program IBM SPSS 25:

## Gambar 1

## Hasil Uji Normalitas

## Sumber : data diolah tahun 2021
Berdasarkan  tampilan  grafik  Normal  P-plot  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pola  grafik normal  terlihat  dari  titik-titik  yang  menyebar  di  sekitar  garis  diagonal  dan  penyebarannya mengikuti  arah  garis  diagonal.  Berdasarkan  grafik  Normal  P-plot,  menunjukkan  bahwa  model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena memenuhi asumsi normalitas.
Uji Hubungan (Korelasi Rank Spearman)
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji korelasi Rank Spearman . Berikut adalah hasil pengujian korelasi Rank Spearman dengan menggunakan program IBM SPSS 25:
Tabel 6 Hasil Uji Korelasi Rank Spearman
Correlations Penerapan peraturan pemerinta h nomor 23 tahun 2018 Kepatuhan wajib pajak Spearman's rho Penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 Correlation Coefficient 1.000 .342 ** Sig. (2-tailed) . .000 N 100 100 Kepatuhan wajib pajak Correlation Coefficient .342 ** 1.000 Sig. (2-tailed) .000 . N 100 100 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Sumber : data diolah tahun 2021
Berdasarkan  tabel  6,  ada  dua  penafsiran  hasil  analisis  korelasi,  meliputi:  pertama,  melihat kekuatan  hubungan  dua  variabel;  kedua,  melihat  arah  hubungan  (Sarwono,  2006:  59).  Berikut adalah penjabarannya:
1. Kekuatan Hubungan
Berdasarkan tabel 6, diketahui angka koefisien korelasi sebesar 0,342. Angka 0,342, menurut tabel sifat koefisien korelasi yang dikemukakan Sarwono (2006: 58), berada dalam interval >0,50 – 0,75, dimana dalam rentang ini dinyatakan bahwa kedua variabel memiliki korelasi yang kuat.
2. Arah Hubungan
Berdasarkan tabel 6, diketahui angka koefisien korelasi positif. Jika koefisien korelasi positif,  maka  hubungan  kedua  variabel  searah  (Sarwono  2006:  60).  Searah  artinya  jika variabel  Penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  tinggi,  maka  variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM juga tinggi.

## Pembahasan
Deskripsi karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari frekuensi dan persentase jenis kelamin, status, usia, tingkat pendidikan, dan lama menjadi Wajib Pajak. Berdasarkan jenis kelamin, responden yang mendominasi adalah laki-laki sebanyak 64 orang dengan persentase 64%. Berdasarkan  status,  responden  yang  mendominasi  adalah  sudah  menikah  sebanyak  57  orang dengan persentase 57%. Berdasarkan umur, responden yang mendominasi adalah kelompok umur 31-40  tahun  sebanyak  47  orang  dengan  persentase  47%.  Berdasarkan  tingkat  pendidikan, responden yang mendominasi adalah tingkat pendidikan S1 sebanyak 44 orang dengan persentase 44%. Berdasarkan lama menjadi Wajib Pajak, responden yang mendominasi adalah dengan jangka waktu 1-5 tahun sebanyak 56 orang dengan persentase 56%.
Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Wajib Pajak terhadap  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  dengan  Kepatuhan Wajib Pajak  UMKM
memiliki hubungan yang kuat dan positif. Koefisien korelasi adalah 0,342. Berdasarkan tabel sifat koefisien korelasi yang dikemukakan oleh Sarwono (2006:58), berada pada interval > 0,50 – 0,75 dimana pada rentang tersebut dinyatakan bahwa kedua variabel memiliki korelasi yang kuat. Jika koefisien korelasinya positif, maka hubungan kedua variabel tersebut searah (Sarwono 2006:60). Searah  artinya  jika  variabel  pelaksanaan  PP  Nomor  23  Tahun  2018  tinggi,  maka  variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM juga tinggi. Hubungan kedua variabel tersebut signifikan karena angka signifikansinya adalah 0,000 < 0,01.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengatur tentang tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% yang dikenakan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang  pribadi  dan  badan  dengan  peredaran  bruto  (omzet)  tidak  melebihi  Rp.  4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 tahun pajak, dengan cara menghitungnya dengan mengalikan tarif pajak 0,05% dengan jumlah peredaran bruto. Pemahaman wajib pajak terkait hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk menghitung pajak yang terutang dengan benar. Perhitungan sederhana pajak penghasilan final yang terutang dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak  secara  teratur.  Kemudahan  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakan  yang  ditawarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  kepada  UMKM  dapat  mendorong  peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  mengatur  jangka  waktu  pengenaan  pajak penghasilan yang bersifat final yaitu 7 tahun bagi Wajib Pajak orang pribadi, 4 tahun bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, dan firma, dan 3 tahun bagi Wajib Pajak badan  berbentuk  perseroan  terbatas.  Jangka  waktu  tertentu  yang  diatur  dalam  peraturan  ini dimaksudkan sebagai masa belajar bagi Wajib Pajak untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum  dikenakan  Pajak  Penghasilan  menurut  ketentuan  umum.  Wajib  Pajak  yang  telah menyelenggarakan pembukuan dalam usahanya akan lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam hal menghitung, membayar, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Apabila Wajib Pajak memahami tujuan pemerintah mengenai diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 maka hal ini dapat mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

## Kesimpulan
Hasil  pengujian  yang  telah  dilakukan  menunjukkan  bahwa  variabel  Penerapan  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM memiliki hubungan yang kuat dan positif. Angka koefisien korelasi sebesar 0,342, menurut tabel sifat koefisien korelasi yang  dikemukakan  oleh  Sarwono  (2006:  58),  berada  pada  interval  >  0,50  –  0,75,  dimana  pada rentang  tersebut  dinyatakan  bahwa  kedua  variabel  memiliki  korelasi  yang  kuat.  Jika  koefisien korelasinya  positif,  maka  hubungan  kedua  variabel  tersebut  searah  (Sarwono  2006:60).  Searah artinya jika variabel Persepsi Pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tinggi, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM juga tinggi.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Pembina Pendidikan Mahakam (YPPM) dan Lembaga  Penelitian  &  Pengabdian  Masyarakat  (LPPM)  Universitas  Widya  Gama  Mahakam Samarinda yang telah memberi bantuan dana untuk kegiatan penelitian ini.

## Daftar Pustaka
Bungin, Burhan. 2005. Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi  dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Kencana Prenada.
Milgram, S. 1963. “Behavioral Study of Obedience,” Journal of Abnormal and Social Psychology, 67:371–378
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Sekretariat Negara. Jakarta.
Sarwono, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta :Graha Ilmu.
Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.
Sugiyono.  2011.  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D  (cetakan  ke-  14).  Bandung:
Alfabeta.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2008  Tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomer  21  Tahun  2008  Tentang Perbankan Syari’ah.