## History:
Received  : 25 Juni 2023 Revised  : 10 Juli 2023 Accepted : 23 Juli 2023 Published : 31 Agustus 2023
Publisher: LPPM Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 4, (2023), Agustus: 1027 - 1035 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i4.3555

## EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021
Roma Borunami Olivia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia Corresponding Author : roma.borunami11@ui.ac.id

## Abstrak
Mahkamah  Konstitusi  telah  memberikan  penafsiran  terhadap  ketentuan  mengenai  eksekusi  jaminan fidusia. Kreditor mempunyai hak hukum untuk  melaksanakan eksekusi atas obyek  jaminan fidusianya dengan  syarat  adanya  perjanjian  wanprestasi  (wanprestasi)  dan  prinsip  kesukarelaan  debitur  untuk menyerahkan  obyek  jaminan  fidusia  kepada  kreditur.  Jika  syarat-syarat  tersebut  tidak  terpenuhi, kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Asas hukum ini dinilai sebagian pihak tidak  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  penerima  jaminan  fidusia  yang  beritikad baik.  Artikel  ini  akan  membahas  mengenai  proses  eksekusi  benda  jaminan  fidusia,  baik  dalam  hal terdapat  perjanjian  wanprestasi  dan  debitur  bersedia  menyerahkan  benda  jaminan  tersebut,  maupun dalam  hal  tidak  ada  perjanjian  tersebut  dan  debitur  tidak  bersedia.  untuk  menyerahkan  benda jaminannya.

## Kata Kunci : Eksekusi Parate, Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi

## Abstract
The  Constitutional  Court  has  provided  an  interpretation  of  the  provisions  regarding  the  execution  of fiduciary guarantees. Creditors have a legal right to carry out the execution of their  fiduciary collateral object  provided  that  there  is  an  agreement  on  breach  of  contract  (default)  and  the  debtor's  voluntary principle to surrender the fiduciary collateral object to the creditor. If these conditions are not fulfilled, the  creditor  must  apply  for  execution  to  the  court.  This  legal  principle  has  been  considered  by  some parties as not providing certainty and legal protection for good-faith fiduciary guarantee recipients. This article  will  discuss  the  process  of  executing  fiduciary  collateral  objects,  both  in  cases  where  there  is  an agreement on breach of contract and the debtor is willing to surrender the collateral object, and in cases where there is no such agreement and the debtor is not willing to surrender the collateral object.

## Keywords : Parate Execution, Fiduciary Guarantee, Constitutional Court Decision

## PENDAHULUAN
Permohonan  pengujian  materiil  Pasal  15  ayat  (2)  dan  Penjelasan  Pasal  15  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  terhadap  Konstitusi Negara  Republik  Indonesia  kembali  dilakukan  oleh  Pemohon  yang  dalam  hal  ini merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan karyawan di sebuah perusahaan  finance  dengan  jabatan  selaku  Kolektor  Internal  dan  telah  bersertifikasi
profesi  di  bidang  penagihan  (Jati,  2021).  Latar  belakang  Pemohon  melakukan permohonan pengujian materiil kembali atas Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat  (2)  UU  42/1999  ke  Mahkamah  Konstitusi  dikarenakan  Pemohon  merasa pendapatannya menurun drastis hingga sulitnya Pemohon untuk melakukan eksekusi atas  barang  jaminan  fidusia  sebab  Debitur  sering  kali  mengelak.  Sebagaimana  yang diketahui  bahwa  pada  tahun  2019,  Mahkamah  Konstitusi  melalui  Putusannya  Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 yang dalam amar putusannya menyatakan sebagai berikut: “Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang -Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang  Jaminan  Fidusia  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor 168,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3889)  sepanjang  frasa “Kekuatan  Eksekutorial”  dan  frasa  “Sama  dengan  putusan  pengadilan  yang berkekuatan  hukum  tetap”  bertentangan  dengan  Undang -Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat sepanjang  tidak  dimaknai  “terhadap  jaminan  fidusia  yang  tidak  ada  kesepakatan tentang  cidera  janji  (wanprestasi)  dan  debitur keberatan  menyerahkan  secara  sukarela objek  yang  menjadi  jaminan  fidusia,  maka  segala  mekanisme  dan  prosedur  hukum dalam  pelaksanaan  eksekusi  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  harus  dilakukan  dan  berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” dan “Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999  tentang  Jaminan  Fidusia  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999 Nomor  168,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3889)  sepanjang frasa  “kekuatan  eksekutorial”  bertentangan  dengan  Undang -Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat sepanjang  tidak  dimaknai  “terhadap  jaminan  fidusia  yang  tidak  ada  kesepakatan tentang  cidera  janji  (wanprestasi)  dan  debitur keberatan  menyerahkan  secara  sukarela objek  yang  menjadi  jaminan  fidusia,  maka  segala  mekanisme  dan  prosedur  hukum dalam  pelaksanaan  eksekusi  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  harus  dilakukan  dan  berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.  Tafsiran  Mahk amah  Konstitusi  inilah  yang  menjadi  dasar  permohonan  bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan uji materiil kembali atas Pasal 15 ayat (2) jo. Penjelasanya  pada  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia tersebut.  Majelis  Hakim  Konstitusi  setelah  menerima  dan  membaca  permohonan Pemohan  tersebut  dalam  amar  putusannya  menolak  permohonan  Pemohon  untuk seluruhnya.  Adapun  amar  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  pada  Putusan  Nomor 2/PUU-XIX/2021  adalah  menolak  permohonan  Pemohon  untuk  seluruhnya  yang karenanya  dapat  disimpulkan  bahwa  Putusan  Nomor  2/PUU-XIX/2021  merupakan penegasan  dari  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019  tertanggal  6 Januari 2020 (Nabila, 2022).
Tulisan  ini  akan  fokus  mengkaji  mengenai  poin  penting  penafsiran  Mahkamah Konstitusi  pada  Putusan  Nomor  2/PUU-XIX/2021terhadap  ketentuan  mengenai
eksekusi  jaminan  fidusia  yang  diatur  pada  Pasal  15  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  yakni  mengenai  adanya kesepakatan  tentang  cidera  janji  (wanprestasi)  dan  asas  sukarela  debitur  untuk menyerahkan  objek  jaminan  fidusia  kepada  kreditur  serta  perlindungan  hukum  yang diberikan  kepada  Penerima  Jaminan  Fidusia  dalam  mengeksekusi  objek  jaminannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 adalah sebuah putusan yang membahas mengenai pengaturan eksekusi jaminan fidusia dalam UU Jaminan Fidusia. Dalam  putusan  tersebut,  Mahkamah  Konstitusi  memutuskan  bahwa  beberapa  pasal dalam  UU  Jaminan  Fidusia  yang  mengatur  eksekusi  jaminan  fidusia  bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Nugraha, 2021).
Dalam  putusan  tersebut,  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  bahwa  eksekusi jaminan  fidusia  hanya  dapat  dilakukan  oleh  lembaga  yang  memiliki  kewenangan eksekutor yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan  bahwa  pihak yang  memiliki  jaminan  fidusia  harus  diberikan  kesempatan untuk  membayar  utangnya  sebelum  terjadi  eksekusi  jaminan  fidusia  (Naini,  Suri, Rachmawati, & Setiawan, 2022).
Dalam  kajian  teori,  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  2/PUU-XIX/2021 menunjukkan pentingnya menjaga hak-hak konstitusional individu dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam konteks ini, eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan dengan  memperhatikan  prinsip  keadilan  dan  perlindungan  hak-hak  individu  yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Nur Rafikah Widya, 2022).
Secara  keseluruhan,  kajian  teori  tentang  eksekusi  jaminan  fidusia  berdasarkan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  2/PUU-XIX/2021  menunjukkan  perlunya pengaturan  yang  jelas  dan  memperhatikan  hak-hak  konstitusional  individu  dalam pelaksanaannya (Sanjaya, 2022).

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis  normatif,  yang maksudnya  adalah  penelitian  ini  dilakukan  dengan  berpangkal  pada  Peraturan Perundang-undangan,  sebagai  bahan  hukum  primer  serta  doktrin-doktrin  hukum sebagai  bahan  hukum  sekunder yang bersifat mengikat,  yang  mempunyai keterkaitan dengan  permasalahan  yang  sedang  dikaji  oleh  penulis  (Sinaga,  Usman,  &  Wahyudhi, 2021)  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara  mencari, mengumpulkan  serta  menyeleksi  lalu  disusun  secara  sistematis  guna  mendapat jawaban dari isu hukum yang sedang dibahas. Teknik analisa penelitian ini didasarkan pada penelitian pustakaan, selanjutnya diuraikan secara deskriptif kualitatif.

## HASIL dan PEMBAHASAN
Jaminan dapat dibedakan dalam jaminan umum dan jaminan khusus  (Islami, 2021). Pasal 1311 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan suatu jaminan umum sedangkan  Pasal  1132  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  merumuskan  adanya suatu jaminan khusus apabila di antara para kreditur ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan  dan  hal  ini  dapat  terjadi  karena  ketentuan  undang-undang  maupun karena  diperjanjikan.  Pasal  1131  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  menyatakan bahwa:  “Segala  kebendaan  si  berhutang,  baik  yang  berg erak  maupun  yang  tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan  untuk  segala  perikatan  perseorangan”  sedangkan  Pasal  1132  Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  menyatakan  sebagai  berikut:  “Kebendaan  tersebut menjadi  jaminan  bersama-sama  bagi  semua  orang  yang  mengutangkan  padanya; pendapatan  penjualan  benda-benda  itu  dibagi-bagi  menurut  keseimbangan,  yaitu menurut  besar  kecilnya  piutang  masing-masing  kecuali  apabila  di  antara  para berpiutang  itu  ada  alasan-alasan yang  sah  untuk  didahulukan”  .  Tersirat  dalam  frasa “...kecuali  di  antara  para  kreditur  ada  alasan - alasan  yang  sah  untuk  didahulukan” dapat disimpulkan bahwa aturan tersebut mempunyai sifat yang mengatur / mengisi / melengkapi  (aanvullendrecht)  karena  para  pihak  diberi  kesempatan  untuk  membuat perjanjian  yang  menyimpang.  Terlebih  Pasal  1131  KUHPer  memberikan  pernyataan yang lebih tegas lagi, yaitu: “hak untuk didahulukan diantara orang -orang berpiutang terbit  dari  hak  istimewa,  dari  gadai  dan  dari  hipotik.  Oleh  karena  itu  alasan  untuk didahulukan dapat terjadi karena ketentuan undang-undang, dapat juga terjadi karena diperjanjikan  antara  debitur  dan  kreditur.  Berdasarkan  ketentuan  undang-undang misalnya, yang diatur dalam pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang hutang-piutang yang didahulukan (bevoorrechte schulden) yaitu Privilege, sedangkan yang terjadi karena perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara:
a. Kreditur  dapat  meminta  benda-benda  tertentu  milik  debitur  untuk  dijadikan sebagai jaminan hutang; atau
b. Kreditur meminta bantuan pihak ketiga untuk menggantikan kedudukan debitur membayar  hutang-hutang  debitur  kepada  kreditur  apabila  debitur  lalai membayar hutangnya atau wanprestasi.
Menjaminkan  dengan  cara  tersebut  di  atas  dikenal  sebagai  jaminan  kebendaan  dan jaminan perorangan (Prasetyawati & Hanoraga, 2015). Yang dimaksud dengan jaminan kebendaan  ialah  jaminan  yang  memberikan  kepada  kreditur  suatu  kebendaan  milik debitur  hak  untuk  memanfaatkan  benda  tersebut  jika  debitur  melakukan  wanprestasi sedangkan  yang  dimaksud  dengan  Jaminan  perorangan  ialah  suatu  perjanjian  antara seorang  berpiutang  atau  kreditur  dengan  seorang  ketiga  yang  menjamin  dipenuhinya kewajiban-kewajiban  debitur.  Jaminan  Fidusia  sendiri  yang  merupakan  pokok pembahasan tulisan ini berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999  tentang  Jaminan  Fidusia  merupakan  hak jaminan  atas  benda  bergerak  baik  yang berwujud  maupun  yang  tidak  berwujud  dan  benda  tidak  bergerak  khususnya
bangunan  yang  tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  yang  tetap  berada dalam  penguasaan  pemberi  fidusia,  sebagai  agunan  bagi  pelunasan  utang  tertentu, yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  penerima  fidusia  terhadap kreditur  lainnya.  Istilah  fidusia  berasal  dari  bahasa  Belanda,  yaitu  fiducie,  sedangkan dalam  bahasa  inggris  diesbut  fiduciary  transfer  of  ownership,  yang  artinya kepercayaan.  Di  dalam  berbagai  literatur,  fidusia  lazim  disebut  dengan  istilah  Fiducia Eigendom overdracth (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan (Huri, 2022). Berdasar kepada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Adapun  terdapat  ketentuan  khusus  sebagaimana  yang  diamanatkan  UUJF  dalam melakukan  pembebanan  Jaminan  Fidusia  (Shania,  Sanusi,  &  Darmawan,  2022). Pembebanan  kebendaan  dengan  Jaminan  Fidusia  wajib  dibuat  dengan  akta  notaris dalam  bahasa  Indonesia  yang  merupakan  akta  Jaminan  Fidusia.  Selain  itu,  Akta Jaminan  Fidusia  tersebut  haruslah  didaftarkan  dimana  berdasarkan  Pasal  11  UUJF ditentukan  bahwa  setiap  benda  yang  dibebani  dengan  jaminan  fidusia  wajib  untuk didaftarkan  baik  benda  tersebut  berada  di  dalam  maupun  di  luar  wilayah  Indonesia. Kantor  Pendaftaran  Fidusia  yang  dituju  ialah  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  yang berlokasi  di  tempat  kedudukan  pemberi  fidusia.  Permohonan  pendaftaran  jaminan fidusia  selanjutnya  akan  dicatat  oleh  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  pada  tanggal  yang sama  dengan  tanggal  penerimaan  permohonan  pendaftaran.  Setelah  permohonan pendaftaran  jaminan  fidusia  dari  penerima  fidusia  diterima,  Kantor  Pendaftaran Fidusia  harus  menerbitkan  dan  menyerahkan  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  kepada penerima  fidusia  pada  tanggal  yang  sama  dengan  tanggal  penerimaan  permohonan pendaftaran.  Jaminan  Fidusia  baru  lahir  pada  tanggal  yang  sama  dengan  tanggal dicatatkannya  jaminan  tersebut  ke  dalam  Buku  Daftar  Fidusia.  Mengenai  Sertifikat Jaminan Fidusia, Pasal 15 UUJF menentukan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memuat irah- irah  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  dan  adanya  irah - irah ini menunjukkan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang  artinya  adalah  bahwa  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  ini  dapat  langsung  dapat dieksekusi  atau  dilaksanakan  tanpa  melalui  proses  persidangan  dan  pemeriksaan melalui  pengadilan,  dan  bersifat  final  serta  mengikat  para  pihak  untuk  melaksanakan putusan  tersebut.  Namun,  ketentuan  ini  telah  tidak  berlaku  seiring  dengan  adanya tafsiran  Mahkamah  Konstitusi  yang  menyatakan  frasa  “kekuatan  eksekutorial”  dan frasa “Sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai  “terhadap  jaminan fidusia  yang  tidak  ada  kesepakatan  tentang  cidera  janji  (wanprestasi)  dan  debitur keberatan  menyerahkan  secara  sukarela  objek  yang  menjadi  jaminan  fidusia,  maka
segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia  harus  dilakukan  dan  berlaku  sama  dengan  pelaksanaan  eksekusi  putusan pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap” (Bouzen  &  Ashibly,  2021).  Adapun yang  menjadi  alasan  permohonan  pada  Putusan  MK  Nomor  2/PUU-XIX/2021  yang diajukan  Pemohon  adalah  Pemohon  merasa  tidak  adanya  proporsionalitas  secara konstitusional bagi pihak terdampak jika dinilai melalui proportionality test, besarnya biaya yang dikeluarkan untuk eksekusi lebih besar daripada nilai objek jaminan fidusia itu  sendiri  dan  bahwa  apabila  terdapat  perusahaan  pembiayaan  yang  semena-mena ataupun  menyewa  kolektor  yang  tidak  bersertifikasi  (preman)  sebagaimana  yang menjadi  salah  satu  alasan  dalam  mengajukan  permohonan  pengujian  materiil  dalam Putusan  MK  Nomor  18/PUU-XVII/2019  tidak  serta-merta  berarti  semua  kolektor  dan perusahaan  pembiayaan  bertindak  demikian.  Namun  Mahkamah  dalam  Putusannya Nomor  2/PUU-XIX/2021  menolah  permohonan  Pemohon  dan  cenderung  menguatkan Putusan  MK  Nomor  18/PUU-XVII/2019  yang  isinya  menyatakan  Pasal  15  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  168,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  3889  )  sepanjang  frasa  “kekuatan  eksekutorial”  dan  frasa  “sama dengan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap”  bertentangan  dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai  “terhadap  jaminan  fidusia  yang tidak  ada  kesepakatan  tentang  cidera  janji  (wanprestasi)  dan  debitur  keberatan menyerahkan  secara  sukarela  objek  yang  menjadi  jaminan  fidusia,  maka  segala mekanisme  dan  prosedur  hukum  dalam  pelaksanaan  eksekusi  Sertifikat  Jaminan Fidusia  harus  dilakukan  dan  berlaku  sama  dengan  pelaksanaan  eksekusi  putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Tersirat pada tafsi ran MK ini bahwa terdapat  2  (dua)  hal  yang  harus  dipenuhi  agar  Kreditur  atau  Pemegang  Jaminan Fidusia  dapat  mengeksekusi  langsung  objek  jaminannya  yakni  sepanjang  memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Gultom, 2021) :
1. Adanya Kesepakatan Tentang Cidera Janji (Wanprestasi) Sebagaimana  yang  diketahui  bahwa  salah  satu  sifat  hukum  jaminan  adalah accesoir  (tambahan)  atau  melekat  pada  perjanjian  pokoknya  yang  merupakan perjanjian  hutang-piutang  (Rifai  &  Subroto,  2021).  Pada  hakikatnya,  dalam  suatu perjanjian  hutang  piutang,  diatur  mengenai  kapan  waktu  pengembalian kewajiban  yang  harus  dilakukan  Debitur  (Pemberi  Jaminan  Fidusia)  kepada Kreditur (Penerima Jaminan Fidusia). Secara logis, apabila telah lewat waktu yang diperjanjikan  tersebut,  maka  sudah  memenuhi  syarat  wanprestasi  sebagaimana pula  yang  diatur  pada  Pasal  1243  KUHPer.  Namun  apabila  seandainya  syarat wanprestasi  telah  diatur  sedemikian  rupa  dalam  perjanjian,  debitur  tetap  bisa mengelak  dengan  mengatakan  bahwa  ia  (debitur)  tidak  memenuhi  syarat wanprestasi  yang  pembuktiannya  haruslah  dilakukan  di  pengadilan.
Sebagaimana  yang  diketahui  pula  bahwasanya  dalam  praktik  dibutuhkan  waktu 2-5  tahun  agar  suatu  putusan  dapat  berkekuatan  hukum  tetap  (inkracht)  apabila diajukannya upaya hukum terhadap putusan tersebut.
2. Asas Sukarela Dalam Menyerahkan Objek Jaminan Asas  sukarela  dari  Pemegang  Objek  Jaminan  Fidusia  untuk  menyerahkan  Objek Jaminannya  merupakan  salah  satu  syarat  untuk  dapat  mengeksekusi  benda jaminan  fidusia  secara  langsung  (Prasetyo,  2020).  Namun  yang  menjadi permasalahan  adalah  sukarela  sendiri  tidak  ada  definisinya  yakni  tidak  jelas  apa saja  perbuatan  atau  peristiwa  yang  dikatakan  “sukarela”.  Selain  itu  pada umumnya,  seseorang  yang  berhutang  (debitur)  tidak  semudah  itu  untuk  secara langsung  memberikan  objek  jaminannya  dan  sering  kali  memberikan  alasan untuk  dapat  menghindari  penarikan  barang  jaminan  tersebut.  Majelis  Hakim Konstitusi  mempertimbangkan  bahwa  nilai-nilai  kesopanan  dan  kesusilaan haruslah  tetap  berkembang  di  masyarakat  sehingga  kemudian  memasukkan syarat sukarela dalam melakukan proses ekseksusi.
Sejatinya,  Putusan  MK  Nomor  2/PUU-XIX/2021  lahir  akibat  adanya  ketidakadilan dan  ketidakpastian  hukum  yang  dirasakan  oleh  Pemohon  sehingga  dimohonkan judicial  review  kembali  terkait  aturan  hukum  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  dan  Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UUJF. Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 tersebut dapat dikatakan merupakan  produk  hukum  penegasan  kembali  oleh  Mahkamah  Konstitusi  yang  pada intinya  mengatur  bahwa  masih  bisa  dilakukan  parate  eksekusi  atas  objek  jaminan fidusia namun terbatas hanya pada kondisi dimana dalam perjanjian fidusia harus ada ketentuan wanprestasi yang disepakati oleh debitur dan kreditur dan sepanjang debitur mengakui adanya cidera janji tersebut serta sukarela untuk menyerahkan objek jaminan fidusianya.  Berdasarkan  ketentuan  sebagaimana  yang  ditafsirkan  MK  ini  telah memberikan  perlindungan  hukum  yang  cukup  bagi  debitur  oleh  karena  pada praktiknya sering kali terjadi perampasan barang yang dilakukan oleh preman. Namun di  sisi  lain  ada  beberapa  hal  yang  Penulis  dapat  kritisi.  Memaknai  ketentuan  Pasal  30 UUJF yang berbunyi : “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan  Fidusia  dalam  rangka  pelaksanaan  eksekusi  Jaminan  Fidusia”  maka  sudah jelas  dan  tegas  bahwa  sejatinya  Pemberi  Fidusia  wajib  menyerahkan  Benda  Jaminan Fidusia tersebut dalam rangka pelaksanaan eksekusi sehingga apabila kita tarik benang merahnya  dengan  asas  sukarela  dalam  menyerahkan  objek  jaminan  maka  merupakan suatu ketentuan yang bertentangan antara satu dengan yang lain. Selain itu, jalur yang dapat  ditempuh  oleh  Kreditur  dalam  mengeksekusi  objek  jaminan  fidusianya berdasarkan  Putusan  MK  tersebut  adalah  melalui  Pengadilan  Negeri.  Namun  baik diketahui bersama, perjanjian hutang piutang dan perjanjian jaminan banyak dilakukan berdasarkan  akad  syariah  yang  berdasarkan  hukum  acara  perdata  apabila  terdapat sengketa  ekonomi  syariah  maka  yang  berwenang  untuk  menyelesaikannya  adalah Pengadilan  Agama.  Tidak  disebutnya  Pengadilan  Agama  dalam  tafsiran  Mahkamah
Kontitusi ini dapat memberikan celah hukum atau kekosongan hukum apabila terdapat permasalahan  hukum  jaminan  syariah  terutama  dalam  hal  pengeksekusian  objek jaminan fidusia.

## SIMPULAN
Jaminan  Fidusia  sebagai  salah  satu  lembaga  jaminan  yang  digemari  masyarakat haruslah  memberikan  rasa  keadilan,  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  pihak- pihak  didalamnya.  Sebagaimana  yang  diketahui  bahwa  lembaga  jaminan  fidusia  juga merupakan  salah  satu  lembaga  jaminan  yang  mempunyai  sifat  parate  eksekusi sehingga dirasa dapat menjamin kebutuhan kreditur untuk dapat mengeksekusi objek jaminannya apabila debitur telah wanprestasi. Kendati demikian, hak untuk melakukan parate eksekusi tersebut tidak dijalankan dengan asas ketertiban umum, kesopanan dan kesusilaan  yakni  sering  sekali  terjadi  perampasan  benda  objek  jaminan  fidusia  yang dikuasai  oleh  debitur  tersebut.  Lahirnya  Putusan  MK  Nomor  2/PUU-XIX/2021  yang merupakan  penjelas  dari  Putusan  MK  18/PUU-XVII/2019  merupakan  produk  hukum yang  mengatur  mengenai  pelaksaan  eksekusi  jaminan  fidusia  dimana  parate  eksekusi dapat dilaksanakan dalam hal debitur mengakui adanya cidera janji yang berdasarkan kepada  perjanjian  mengenai  cidera  janji  itu  sendiri  serta  adanya  asas  sukarela  oleh debitur  pemegang  jaminan  fidusia  untuk  menyerahkan  objek  jaminan  fidusianya kepada kreditur.
Perlu adanya aturan teknis yang lebih terperinci dalam rangka mengeksekusi objek jaminan  fidusia.  Dalam  hal  syarat  debitur  mengakui  adanya  cidera  janji  yang  telah disepakati  dalam  perjanjian  antara  debitur  dan  kreditur  tersebut  serta  adanya  asas sukarela  oleh  debitur  pemegang  jaminan  fidusia  untuk  menyerahkan  objek  jaminan fidusianya  kepada  kreditur  sehingga  kreditur  dapat  melakukan  parate  eksekusi  maka perlu diatur lebih lanjut mengenai langkah-langkah dalam melakukan parate eksekusi itu  sendiri  sehingga  tetap  berada  dalam  koridor  hukum  yang  dapat  memberikan perlindungan  hukum  bagi  debitur.  Di  sisi  lain,  apabila  eksekusi  harus  dilakukan melalui  jalur  Pengadilan,  maka  Mahkamah  Agung  perlu  memberikan  petunjuk teknis secara terperinci dan efektif dalam melakukan eksekusi  benda jaminan fidusia melalui juru sita tersebut agar terciptanya peradilan berbiaya murah, cepat dan sederhana serta dapat  memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  bagi  kreditur penerima jaminan fidusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Bouzen,  Robert,  &  Ashibly,  Ashibly.  (2021).  Pelaksanaan  Eksekusi  Jaminan  Fidusia Terhadap  Debitur  Yang  Wanprestasi  Setelah  Keluarnya  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Jurnal Gagasan Hukum , 3 (02), 137 – 148.
Gultom,  Hawer  Trimaryanto.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kreditor  Selaku Pemegang  Jaminan  Fidusia  Dalam  Perjanjian  Pembiayaan  Dikaitkan  Dengan
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019. Jurnal  Hukum  To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat , 7 (3), 355 – 385.
Huri,  Daman.  (2022).  Perkembangan  Konsep  Dasar  Jaminan  Fidusia  dalam  Praktik.
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum , 3 (03), 253 – 271.
Islami, Aufa. (2021). Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 4 (1), 1 – 22.
Jati,  Imam  Wahyu.  (2021).  Eksistensi  Jaminan  Fidusia  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia. ’Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam , 1 (1), 1 – 18.
Nabila,  Syadzwina  Hindun.  (2022).  Kekuatan  Eksekutorial  Sertifikat  Jaminan  Fidusia Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  18/PUU-XVII/2019  Dan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  2/PUU-XIX/2021. PATTIMURA  Legal  Journal , 1 (3), 240 – 247.
Naini,  Romlatust,  Suri,  Fadhilah  Atika,  Rachmawati,  Pradita  Putri,  &  Setiawan,  Aldi Indra.  (2022).  Model  Alternatif  Pelaksanaan  Eksekusi  Objek  Jaminan  Fidusia  Pasca Putusan  mahkamah  Konstitusi  Nomor  2/PUU-XIX/2021. Gorontalo  Law  Review , 5 (1), 288 – 299.
Nur  Rafikah  Widya,  Ardianti.  (2022). Analisis  Maqashid  Asy- Syari’ah  Terhadap  Eksekusi Sita Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 . UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri.
Prasetyawati,  Niken,  &  Hanoraga,  Tony.  (2015).  Jaminan  Kebendaan  Dan  Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang. Jurnal Sosial Humaniora (JSH) , 8 (1), 120 – 134.
Prasetyo,  Eko  Surya.  (2020).  Implikasi  Putusan  Mahkamah  Konsitusi  Nomor  18/PUU- XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Jaminan. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 5 (1), 43 – 62.
Rifai,  Achmad,  &  Subroto,  Gatot.  (2021).  Kekuatan  Hukum  Lembaga  Jaminan  Fidusia Sebagai Hak Kebendaan. Jurnal Yustitia , 21 (2).
Sanjaya, Dicky Bagus. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 2/Puu-Xix/2021  Bagi  Penerima  Jaminan  Fidusia  (Kreditur). Novum:  Jurnal  Hukum , 107 – 121.
Shania, Intan, Sanusi, Sanusi, & Darmawan, Darmawan. (2022). Akibat Hukum Debitor yang  Menyewakan  objek  Jaminan  fidusia  Tanpa  Persetujuan  tertulis  Kreditor. DIVERSI: Jurnal Hukum , 8 (1), 55 – 77.
Sinaga,  Anita  Br,  Usman,  Usman,  &  Wahyudhi,  Dheny.  (2021).  Perbuatan  Menguntit (Stalking) dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia. PAMPAS: Journal of Criminal Law , 2 (2), 15 – 28.