DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 15 Mei 2024, Revised: 30 Juni  2024, Publish: 4 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ganti Rugi Penadah Sawit Hasil Curian Terhadap Petani Kelapa Sawit  Perspektif  Wahbah  Az-Zuhaili  (Studi  Kasus  Desa  Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu)
Ibnu Qudama 1 , Fatimah Zahara 2
1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, ibnu0204192070@uinsu.ac.id.
2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, fatimahzahara@uinsu.ac.id
Corresponding Author: ibnu0204192070@uinsu.ac.id
Abstract: The importance of  this  research can be seen from the perspective of  Wahbah Az- Zuhaili who emphasizes justice and moral values in Islamic law. By integrating Az-Zuhaili's views as study material, this research can provide a holistic evaluation of oil palm harvesting practices.  A  qualitative  approach  in  this  research  was  used  to  gain  an  in-depth understanding  of  the  practice  of  handling  stolen  palm  oil  and  its  impact  on  farmers  in  Sei Rakyat Village. By applying a qualitative approach to explore the practice of handling stolen palm  oil  and  its  impact  on  farmers  in  Sei  Rakyat  Village.  Through  in-depth  interviews, participant observation, and document analysis, this research succeeded in providing an in- depth  understanding  of  this  phenomenon.  The  principle  of  compensation  is  that  if  you damage  other  people's  property  and  the  like,  whether  it  is  destroying  objects,  stealing  or confiscating property from someone, you must return it with the same or similar item as long as the item is still there. If the item is difficult to find, you can replace it in the form of money in accordance with nominal loss figure. Wahbah Az-Zuhaili emphasized the need to resolve compensation  actions  through  mutual  consent  and  agreement  between  the  parties  involved, referring to the principles of consensual commerce. The results of this research state that oil palm farmers should compensate for losses in a similar form to the compensation requested by oil palm farmers.
Keyword: Compensation, Fencing, Wahbah Az-Zuhaili's views
Abstrak: Pentingnya  penelitian  ini  dapat  dilihat  dari  perspektif  Wahbah  Az-Zuhaili  yang menekankan  keadilan  dan  nilai-nilai  moral  dalam  hukum  Islam.  Dengan  mengintegrasikan pandangan  Az-Zuhaili  sebagai  bahan kajian, penelitian ini dapat  memberikan evaluasi  yang holistik terhadap praktik penadahan kelapa sawit.  Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan  untuk  mendapatkan  pemahaman  mendalam  tentang  praktik  penadahan  kelapa sawit  hasil  curian  dan  dampaknya  pada  petani  di  Desa  Sei  Rakyat.  Dengan  menerapkan pendekatan  kualitatif  untuk  mendalami  praktik  penadahan  kelapa  sawit  hasil  curian  dan dampaknya  pada  petani  di  Desa  Sei  Rakyat.  Melalui  wawancara  mendalam,  observasi partisipatif, dan analisis dokumen, penelitian ini berhasil memberikan pemahaman mendalam tentang  fenomena  tersebut.  Prinsip  ganti  rugi  apabila  merusak  harta  dan  sejenisnya  milik orang lain, baik itu merusak benda, mencuri atau merampas harta dari seseorang maka harus
mengembalikannya dengan barang yang sama atau serupa selama barang tersebut masih ada jika  barang  tersebut  sulit  untuk  ditemukan  maka  dapat  menggantinya  berupa  uang  sesuai dengan  nominal  angka  kerugian.  Wahbah  Az-Zuhaili  menekankan  perlunya  penyelesaian tindakan ganti rugi melalui persetujuan dan kesepakatan bersama antara pihak yang terlibat, mengacu  pada  prinsip-prinsip  keberlakuan  perniagaan  dengan  suka  sama  suka.  Hasil penelitian  ini  menyatakan  bahwa  penadah  kelapa  sawit  hendaknya  mengganti  kerugian dengan bentuk serupa dan ganti rugi yang diminta oleh para petani kelapa sawit.
Kata Kunci: Ganti Rugi, Penadahan, Pandangan Wahbah Az-Zuhaili

## PENDAHULUAN
Fenomena  perladangan  kelapa  sawit  di  Desa  Sei  Rakyat,  Kecamatan  Panai  Tengah, Kabupaten  Labuhanbatu,  menunjukkan  kompleksitas  dan  vitalitas  sektor  pertanian  dalam mendukung  mata  pencaharian  masyarakat  setempat.  Kelapa  sawit  menjadi  pilihan  utama petani  karena  potensinya  sebagai  komoditas  ekonomi  yang  menjanjikan,  terutama  dalam konteks  industri  minyak  kelapa  sawit  yang  berkembang  pesat  (Dahlan,  2019).    Namun,  di balik potensi ekonomi yang besar, muncul masalah penadahan kelapa sawit hasil curian yang memberikan  dampak  signifikan  terhadap  keberlangsungan  mata  pencaharian  para  petani. Praktik ini seringkali dipicu oleh persaingan ketat dalam industri kelapa sawit dan kebutuhan ekonomi yang mendesak, yang mengakibatkan beberapa pihak terlibat dalam tindakan tidak etis dengan menadah hasil curian petani lain.
Dalam  kamus  hukum  penadahan  diartikan  menerima,  membeli,  menukar  barang  yang berasal  dari suatu kejahatan dan dapat  dipersalahkan ikut membantu  dalam suatu kejahatan. Adapun kamus  hukum  melihat pengertian penadahan dari kata dasarnya, penadahan berasal dari kata “tadah” yang artinya menampung/menerima yang selanjutnya berkembang menjadi “menadah” yang artinya menampung barang hasil curian.
Dampaknya  tidak  hanya  bersifat  ekonomis,  tetapi  juga  memengaruhi  kestabilan  sosial dan  kehidupan  sehari-hari  petani.  Penadahan  kelapa  sawit  dapat  mengakibatkan  kerugian finansial  dan  menimbulkan  ketidakpastian  dalam  mata  pencaharian  petani,  yang  pada gilirannya  merugikan  pembangunan  ekonomi  lokal  (Al-Hamd,  2017).  Dengan  memahami latar  belakang,  konteks  ekonomi,  dan  faktor-faktor  yang  mendorong  praktik  penadahan, penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  yang  komprehensif  tentang  masalah ini dan mendukung upaya pencarian solusi yang adil dan berkelanjutan.
Wahbah  Az-Zuhaili,  sebagai  cendekiawan  muslim  yang  mengedepankan  prinsip keadilan, memberikan perspektif etika dan hukum Islam yang relevan terhadap situasi praktik penadahan  kelapa  sawit  hasil  curian  di  Desa  Sei  Rakyat.  Pandangan  beliau  terfokus  pada upaya  menjaga  keadilan  sosial,  perlindungan  hak-hak  individu,  dan  memastikan  bahwa kebutuhan ekonomi tidak melanggar nilai-nilai  moral  dan hukum  Islam.  Dalam konteks ini, Az-Zuhaili menekankan bahwa persaingan dalam industri kelapa sawit, sekalipun keras, tidak boleh dijadikan dasar untuk terlibat dalam praktik penadahan yang merugikan petani. Hukum Islam  mendorong  transparansi,  kejujuran,  dan  keseimbangan  ekonomi  yang  adil.  Praktik penadahan  tidak  hanya  merugikan  petani  secara  finansial  tetapi  juga  melanggar  nilai-nilai moral  Islam  terkait  hak  milik  dan  keadilan  ekonomi.  Dalam  kitabnya  disebut  bahwa  salah satu  syarat  barang  dan  harga  dapat  diketahui  dalam  tindakan  jual  beli  untuk  mencegah persengketaan  adalah  diketahui  dengan  jelas  sumber  dan  asal  barang  itu  didapatkan  (Az- Zuhaili, 2011).
Wahbah  Az-Zuhaili  menyatakan  bahwa  terkait  penadahan  dalam  konteks  hukum syariah  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  moral  Islam  yang  melarang  segala  bentuk  kegiatan ilegal  atau  kriminal.  Menurut  Az-Zuhaili,  penadahan  bertentangan  dengan  nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan ketaatan terhadap hukum Allah SWT.  Oleh karena itu, ia cenderung
mengecam  praktik  penadahan  sebagai  tindakan  yang  tidak  sesuai  dengan  ajaran  Islam,  dan menganggapnya sebagai dosa atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah (Az-Zuhaili, 2011).
Seperti yang tertuang pada Surah Al-Baqarah (2:188),
ٍضا َشَت ٍَػ ًة َساَجِت ٌَىُكَت ٌَأ َّلاِإ ِمِغاَبْناِب ىُكَُْيَب ىُكَنا َىْيَأ ْاىُهُكْأَت َلا ْاىَُُيآ ٍَيِزَّنا اَهُّيَأ اَي َلا َو ْىُكُِّي
اًًي ِد َس ْىُكِب ٌَاَك َ ّاللّ ٌَِّإ ْىُكَسُفََأ ْاىُهُتْقَت
"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara  yang  batil,  melainkan  dengan  jalan  perniagaan  yang  saling  kerelaan  di  antara  kamu. Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu.  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Penyayang kepadamu." (QS. Al-Baqarah (2): 188)
Ayat  ini  menegaskan  pentingnya  bertransaksi  dengan  jujur  dan  adil,  serta  melarang tindakan curang atau menipu dalam perdagangan. Oleh karena itu, dapat  ditarik kesimpulan bahwa  penadahan,  sebagai  bentuk  eksploitasi  yang  tidak  jujur,  bertentangan  dengan  ajaran Islam  yang  dinyatakan  dalam  ayat  ini.  Dalam  konteks  hukum  penadahan  kelapa  sawit,  ayat tersebut  dapat  diterapkan  untuk  menegaskan  pentingnya  bertransaksi  dengan  jujur  dan  adil. Praktik penadahan, yang melibatkan penerimaan atau pembelian hasil curian atau hasil usaha dengan  cara  tidak  sah,  dapat  dianggap  sebagai  tindakan  yang  bertentangan  dengan  ajaran Islam  yang menuntut  perdagangan  yang sah dan saling kerelaan di  antara pihak-pihak  yang terlibat. Dengan demikian, dari sudut pandang hukum Islam, praktik penadahan kelapa sawit hasil curian dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai moral  dan etika  Islam  yang dinyatakan dalam ayat tersebut.
Az-Zuhaili  menyoroti  pentingnya  menciptakan  sistem  ekonomi  yang  berkeadilan,  di mana  setiap  individu,  termasuk  petani  kelapa  sawit,  dapat  menikmati  hasil  kerja  kerasnya. Perspektif etika dan hukum Islam yang diterapkan dalam konteks ini dapat menjadi landasan untuk  mengevaluasi  bagaimana  bentuk  ganti  rugi  yang  hendaknya  diberikan  oleh  pelaku penadah kelapa sawit hasil curian terhadap para petani yang menjadi korbannya.
Pentingnya  penelitian  ini  dapat  dilihat  dari  perspektif  Wahbah  Az-Zuhaili  yang menekankan  keadilan  dan  nilai-nilai  moral  dalam  hukum  Islam.  Dengan  mengintegrasikan pandangan  Az-Zuhaili  sebagai  bahan kajian, penelitian ini dapat  memberikan evaluasi  yang holistik terhadap praktik penadahan kelapa sawit. Hal ini berguna untuk mengevaluasi sejauh mana praktik tersebut sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip etika dan hukum Islam dan  menentukan  bentuk  ganti  rugi  yang  layak  diberikan.  Dengan  demikian,  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  dalam  menyelesaikan  masalah  praktik  penadahan sawit hasil curian yang sangat merugikan para petani kelapa sawit di Desa Sei Rakyat.
Dalam konteks ganti rugi penadah kelapa sawit hasil curian, pandangan konseptualnya berdasarkan  Wahbah  Az-Zuhaili  tentang  etika  bisnis  Islam  harus  menjadi  pertimbangan utama.  Kejujuran,  keadilan,  dan  kepatuhan  pada  norma  hukum  Islam  harus  menjadi  dasar dalam  transaksi  ini.  Pertimbangan  atas  aspek  tersebut  memastikan  bahwa  pandangan konseptual  ganti  rugi  mengakomodasi  nilai-nilai  Islam,  prinsip  keadilan,  dan  kebutuhan lokal,  sehingga  menciptakan  solusi  yang  holistik  dan  sesuai  dengan  konteks  spesifik (Kurniawan, 2019).
Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang signifikan untuk  pengambilan  keputusan  dan  perumusan  kebijakan  yang  dapat  mengurangi  atau mengatasi  dampak  negatif  penadahan  kelapa  sawit  terhadap  petani.  Solusi  yang  dihasilkan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum dan etika, tetapi juga faktor-faktor sosial,  ekonomi,  dan  budaya  yang  terlibat  dalam  konteks  tersebut.  Dengan  demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi landasan bagi upaya pemecahan masalah yang holistik dan berkelanjutan terhadap praktik penadahan kelapa sawit di Desa Sei Rakyat, serta memberikan  kontribusi  pada  peningkatan  kesejahteraan  petani  dan  keadilan  dalam  konteks ekonomi sawit.

## METODE
Pendekatan  kualitatif  dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk  mendapatkan  pemahaman mendalam  tentang  ganti  rugi  yang  layak  diberikan  terhadap  pelaku  penadahan  kelapa  sawit hasil  curian  dan  dampaknya  pada  petani  di  Desa  Sei  Rakyat.  Metode  pengumpulan  data kualitatif, seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, dipilih untuk memastikan pengumpulan data yang relevan dan mendalam (Moleong, 2005).
Partisipan  penelitian  dipilih  dengan  cermat,  dengan  memperhatikan  karakteristik mereka yang relevan dengan topik penelitian. Proses analisis data kualitatif melibatkan teknik tertentu,  dan  langkah-langkah  untuk  memastikan  keandalan  dan  validitas  hasil  analisis. Dalam  penelitian  ini  akan  menggambarkan  bentuk  ganti  rugi  yang  layak  diberikan  oleh pelaku penadahan kelapa sawit  hasil curian terhadap para petani kelapa sawit  yang menjadi korbannya  dan  selaras  dengan  hukum  Islam  berdasarkan  pandangan  Wahbah  Az-Zuhaili. Terkait dengan keterbatasan penelitian, peneliti secara transparan mengakui pembatasan yang ada  dalam  partisipasi,  metode,  atau  generalisasi  temuan.  Akhirnya,  saran  untuk  penelitian selanjutnya  disampaikan  untuk  memandu  penelitian  masa  depan  yang  dapat  memperdalam pemahaman  fenomena  ini  atau  menjawab  pertanyaan  tambahan  yang  muncul  selama penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perspektif  Wahbah  Az-Zuhaili  terkait  dengan  ganti  rugi  penadahan  kelapa  sawit  hasil curian  terhadap  petani  kelapa  sawit,  khususnya  di  Desa  Sei  Rakyat,  Kecamatan  Panai Tengah,  Kabupaten  Labuhan  Batu,  melibatkan  beberapa  aspek  hukum  dan  etika  Islam. Berdasarkan  prinsip-prinsip  hukum  Islam  yang  diperjuangkan  oleh  Wahbah  Az-Zuhaili, dapat diuraikan beberapa elemen yang relevan dalam menangani ganti rugi penadahan sawit hasil curian:

## Kepemilikan Barang
Wahbah  Az-Zuhaili,  seorang  cendekiawan  Islam,  menegaskan  pentingnya  prinsip kepemilikan barang  yang jelas dalam transaksi, sesuai dengan ajaran  Islam. Hal ini menjadi salah satu syarat umum  dalam tindakan jual beli yang sah menurut pandangan Wahbah Az- Zuhaili  (Az-Zuhaili,  2011).  Perspektif  ini  menitikberatkan  pada  kejelasan  dan  keabsahan kepemilikan  barang  yang  diperjualbelikan,  khususnya  dalam  konteks  ganti  rugi  penadahan kelapa sawit hasil curian.
Dalam kitab Wahbah Az-Zuhaili disebutkan bahwa:
ِغِئ اَبْهِن اًك  ْىُهًَْي  َسْيَن اَي  ْيَا , ُغْهِن  َكِنَر َو ُش َس ْذُقْنا  ِوَذَػ  ٍَْػ ِئِش اَُّنا ِس ِة َتْق َو  ِىْىِهْسَّتنا َمَػ ِذْقَؼْنا , ِع ا َضُِّنا ٍَِي ِهْىَهَػ ُبِّت َشَتَى اَي َو
Artinya : “Barang yang tidak dimiliki penjual, karena mengandung unsur tipuan yang muncul  dari  ketidakmampuan  untuk  menyerahkan  barang  saat  transaksi  dan  akan menciptakan konflik antar pelaku transaksi” (Az-Zuhaili, 2011) .
Dalam pandangan Az-Zuhaili, transaksi penjualan seharusnya melibatkan barang  yang dimiliki sepenuhnya oleh penjual. Oleh karena itu, untuk menilai ganti rugi penadahan kelapa sawit  hasil  curian,  harus  dipertimbangkan  apakah  kepemilikan  sah  dan  jelas  atas  barang tersebut  telah  terpenuhi.  Prinsip  ini  dijelaskan  sebagai  langkah  untuk  menghindari  transaksi yang  kurang  jelas  kepemilikannya,  yang  dapat  menimbulkan  masalah  hukum  dan  etika (Djakfar,  2018).  Dalam  konteks  kasus  penadahan  kelapa  sawit  hasil  curian  di  Desa  Sei Rakyat,  Kecamatan  Panai  Tengah,  Kabupaten  Labuhan  Batu,  prinsip  ini  dapat  diterapkan untuk  menilai  apakah  barang  yang  diperdagangkan  adalah  milik  sah  dari  penjual. Pertimbangan ini menjadi krusial dalam menentukan validitas dan keabsahan ganti rugi yang harus diberikan kepada petani yang menjadi korban penadahan.
Adanya kejelasan kepemilikan barang juga dapat memberikan dasar yang kokoh untuk menilai  sejauh  mana  kerugian  yang  harus  dicover  oleh  ganti  rugi.  Hal  ini  sesuai  dengan pandangan  Az-Zuhaili  mendorong  keadilan  dalam  penentuan  jumlah  ganti  rugi,  serta  untuk melindungi  hak-hak  pemilik  sah  dari  barang  yang  diperdagangkan.  Dengan  demikian, penekanan  pada  prinsip  kepemilikan  barang  yang  jelas  menjadi  dasar  penting  dalam menangani kasus ganti rugi penadahan kelapa sawit hasil curian dari perspektif Wahbah Az- Zuhaili, dengan harapan agar transaksi berlangsung sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum Islam (Az-Zuhaili, 2011)
Dalam  kitab  Az-Zuhaili  disebutkan  bahwa  hendaknya  barang  yang  diperjualbelikan adalah barang milik sendiri, dan pada kitab tersebut terdapat suatu kalimat yang menyatakan:

## ُكِهًَْت اًَْيِف َّلا ِءَغْيَب َلا
Artinya  : “Tidak  sah  jual  beli  kecuali  pada  barang  yang  kamu  miliki” (Az-Zuhaili, 2011) .
Dengan  demikian,  tidak  sah  jual  beli  barang  yang  bukan  miliknya,  seperti  menjual rumput  meskipun  berada  di  kawasan  yang  dimiliki  orang  tertentu,  air  yang  tidak  dimiliki orang  tertentu,  kayu,  rumput,  binatang-binatang  buruan  di  daratan,  pasir  dan  batu  logam padang  pasir  pancaran  sinar  matahari.dan  udara,  barang  temuan  di  laut,  dan  binatang- binatang darat yang ada di padang pasir (Siddiqi, 1991).

## Ganti Rugi Sesuai Kerugian
Dalam  pandangan  Wahbah  Az-Zuhaili  mengenai  ganti  rugi  penadahan  kelapa  sawit hasil curian terhadap petani kelapa sawit, fokusnya ada pada prinsip keadilan dan pemberian kompensasi  yang wajar. Az-Zuhaili menekankan bahwa penentuan ganti rugi harus adil dan mencakup  kerugian  secara  menyeluruh  yang  dialami  oleh  petani.  Pertama-tama,  keadilan dalam  pemberian  ganti  rugi  akan  menjadi  pijakan  utama.  Az-Zuhaili  menegaskan  bahwa jumlah  kompensasi  yang  diberikan  harus  sebanding  dengan  kerugian  yang  diterima  oleh petani  akibat  penadahan.  Prinsip  ini  mencerminkan  kepedulian  terhadap  keadilan  dalam setiap  transaksi  dan  penyelesaian  sengketa.  Penting  juga  untuk  mempertimbangkan  nilai materiil  dan  non-materiil  dari  hasil  curian  yang  dicuri.  Az-Zuhaili  menekankan  perlunya mengakui kerugian finansial dan dampak emosional atau psikologis yang dialami oleh petani. Ini  mencerminkan  pendekatan  holistik  dalam  menilai  konsekuensi  dari  tindakan  penadahan (Az-Zuhaili, 2011).
Ganti  rugi  biasanya  dalam  bentuk  uang  atau  barang  lain  yang  memiliki  nilai  setara dengan  kerugian  yang  diderita.  Ganti  rugi  dapat  diberikan  sebagai  akibat  dari  kecelakaan, pelanggaran kontrak, atau tindakan hukum lainnya yang menyebabkan kerugian kepada pihak yang  terkena  dampak  (Al-Hamd,  2017).  Tujuan  dari  pemberian  ganti  rugi  adalah  untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh pihak yang menjadi korban akibat perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum. Bentuk bentuk kerugian dapat mencakup kerugian materiil dan  immaterial  (Al-Asqalani,  2018)  Kerugian  materil  yaitu  seperti  kerugian  finansial, kerusakan properti, atau kerugian bisnis dan kerugian immateril yaitu, seperti kerugian moral, penderitaan  emosional,  atau  kehilangan  reputasi.  Ganti  rugi  dalam  hukum  perdata  islam dibagi  menjadi  dua  macam  yaitu  tanggung  jawab  ganti  rugi  dikarenakan  teledor  (al- mas’uliyah al-taqsiriyah) contohnya salah satu pihak telah menyalahi aturan sehingga terjadi kerusakan dari kelalaian tersebut dan tanggung jawab ganti rugi karena akad (al- mas’uliyah al-ta’aqqudiyah) contohnya penjual tidak mau menyerahkan barang dagangannya. Jika dilihat dari  jenis  pelanggarannya  ganti  rugi  dapat  kelompokkan  menjadi  dua  jenis  yaitu:  ganti  rugi perdata,  ganti  rugi  karena  pelanggaran  di  bidang  muamalah  dan  ganti  rugi  pidana  dengan sanksi qiyas atau diyat (Lubis, 2019). Sanksi qiyas merupakan bentuk sanksi yang serupa atas
tindak pidana yang dilakukan, sedangkan sanksi diyat adalah bentuk sanksi berupa ganti rugi dari pelaku ataupun wali dari pelaku tindak pidana.
Ada 2 konsep umum ganti rugi yakni:
1. Ganti rugi  dalam konsep dhaman,  yaitu ganti rugi  disebabkan perbuatan  yang melanggar hukum  dan  mengakibatkan  kerugian  terhadap  orang  lain  penggantian  kerugian  tersebut berupa materi atau harta sebagai sanksi dari perbuatannya dhaman menetapkan syarat dan direalisasikan melalui keputusan hakim.
2. Ganti  rugi  dalam  konsep  ta’widh  artinya  mengganti  sesuatu  yang  rusak  dengan  sesuatu yang  serupa  atau  sama  nilainya.  Secara  bahasa  ta’widh  berarti  mengganti  kerugian  atau membayar kompensasi (Rusyd, 2019).
Menurut  Wahbah  Az  Zuhaili  ganti  rugi  atau  ta’widh  adalah  menutup  suatu  kerugian yang terjadi  akibat pelanggaran  atau kekeliruan.  Ketentuan umum  yang berlaku pada  ganti rugi dapat berupa:
1. Menutup  kerugian  dalam  bentuk  benda  dharar,  yakni  bentuk  perbuatan  yang  dapat merugikan diri/orang lain.
2. Memperbaiki  benda  yang  dirusak  menjadi  utuh  kembali  seperti  semula  selama memungkinkan.  Seperti  mengembalikan  benda  yang  dipecahkan  menjadi  bentuk  semula atau utuh kembali apabila hal ini sulit dilakukan maka dapat menggantinya dengan benda sejenis atau dalam bentuk uang (Az-Zuhaili, 2011).
Pendapat  Wahbah  Az  Zuhaili  tersebut  terdapat  di  dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah  dan  Fatwa  DSN  MUI  tentang  ta’widh,  yang  mengikat  dan  berlaku  di  Indonesia apabila  terjadi  hal  yang  dapat  merugikan  orang  lain  baik  itu  di  sengaja  maupun  tidak disengaja maka hal tersebut wajib di ta’widh atau ganti rugi.
Dalam  syariat  Islam,  ada  prinsip  tanggung  jawab  untuk  mengganti  kerugian  yang disebabkan  oleh  perbuatan  yang  merugikan  orang  lain.  Prinsip  ini  didasarkan  pada  tujuan menjaga  dan  memelihara  harta  benda  serta  memberikan  rasa  aman  kepada  pemiliknya  dari segala hal  yang membahayakan setiap individu  memiliki tanggung jawab moral  dan hukum untuk  bertanggung  jawab  atas  perbuatan  yang  merugikan  orang  lain,  baik  itu  dilakukan dengan  sengaja  ataupun  tidak  sengaja.  Ketika  seseorang  merugikan  orang  lain  melalui tindakan  atau  kelalaian  mereka,  mereka  diharuskan  untuk  memberikan  ganti  rugi  kepada pihak yang dirugikan (Imaniyati, 2022).
Di  dalam  kitab  Nazariyat  ad  Dhaman,  Wahbah Az-Zuhaili  menjelaskan  terkait  bentuk ganti rugi yang harus diberikan:
ِغِقا َىْنا  ِسَشَّعنا ُتَيِطْغَت  َىُه : ُطْيِىْؼَّتنا ِأَطَخْنا ِوَأ  ْيِّذَؼَّتناِب
ٌِاًََّعنا يِف ُّواَؼْنا ُمْصَلأَا : ِطْيِىْؼَّتناِوَأ
ُشْبَج  ْوَأ ... ِػِئاَذْنا ِحَلاْصِئَك ،اًُْيَػ  ِسَشَّعنا ُتَناَصِإ  َىُه
ُتَداَػِإ َو  ِفَهْتًُْنا ُه ٌَاَك اًََك اًذْي ِذَص َذُِْػ ِذَص  ِس ْىُسْكًَْنا ِةَداَػِئَك ٌِاَكْيِلإْا
ُطْيِىْؼَّتنا  َبَج َو  َكِنَر َسَّزَؼَت  ٌِْئَف ،اًذْي
ُّيِذْقَُّنا ِوَأ ُّيِهْثًِْنا اَّيَأ
ِظ
َّيِبَدَلأْا ُساَشْظَلأْا ِوَأ )ُتَهَبْقَتْسًُْنا ِيَأ( ِةَذَّكَؤًُْنا ُشْيَغ ُةَشِظَتًُُْْنا ُةَساَسَخْنا َو ِخِناَصًَْنا ُعاَي ِوَأ ُت
َّىَؼُي َلاَف ُتَّيِىَُْؼًَْنا
ُد ْىُج ْىًَْنا ُلاًَْنا  َىُه  ِطْيِىْؼَّتنا ّمَذَي ٌَّلأ , ِّيِهْقِفْنا ِىْكُذْنا ِمْصَأ  ْيِف اَهَُْػ  ُض
اًػ ْشَش ُوِّىَقَتًُْنا َو ًلاْؼِف ُقَّقَذًُْنا
Artinya: “Ta'widh  (ganti  rugi)  adalah  menutup  kerugian  yang  terjadi  akibat pelanggaran  atau  kekeliruan".  "Ketentuan  umum  yang  berlaku  pada  ganti  rugi  dapat berupa:  (a)  menutup  kerugian  dalam  bentuk  benda  (dharar,  bahaya),  seperti  memperbaiki dinding.  (b)  memperbaiki  benda  yang  dirusak  menjadi  utuh  kembali  seperti  semula  selama dimungkinkan,  seperti  mengembalikan  benda  yang  dipecahkan  menjadi  utuh  kembali. Apabila  hal  tersebut  sulit  dilakukan,  maka  wajib  menggantinya  dengan  benda  yang  sama (sejenis) atau dengan uang".  Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian
yang  belum  pasti  di  masa  akan  datang  atau  kerugian  immateriil,  maka  menurut  ketentuan hukum  fiqh  hal  tersebut  tidak  dapat  diganti  (dimintakan  ganti  rugi).  Hal  itu  karena  obyek ganti  rugi  adalah  harta  yang  ada  dan  konkret  serta  berharga  (diijinkan  syariat  untuk memanfaatkannya.)" (Az-Zuhaili, 2011) .
Prinsip dari jaminan atau ganti rugi tersebut menyatakan bahwa jika ada kerusakan pada harta  dan  sejenisnya  maka  harus  dijamin  ganti  ruginya  dengan  setara  sesuai  dengan kesepakatan ulama yaitu sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 194: “barang  siapa  yang  menyerang  mu  maka  seranglah  dia,  sesuai  dengan  serangannya terhadapmu” ,  dan  ayat  lain  yang  menjelaskan  hal  ini  adalah  dalam  surah  as  syura  ayat  40: “balasan dari suatu kejahatan adalah balasan yang setimpal” (Az-Zuhaili, 2011)
Artinya: “Makanan  harus  diganti  dengan  makanan,  juga  bejana  diganti  dengan bejana.” (HR. Tirmidzi, No. 1359)
Para ulama sepakat bahwa orang yang menghilangkan atau merusak barang milik orang lain harus menanggung serupa tidak dapat dialihkan nilainya kecuali barang serupa tidak ada.
Barangsiapa  yang  merampas  sesuatu  secara  paksa,  maka  wajib  baginya mengembalikannya  dengan  barang  yang  sama  selama  barang  tersebut  masih  ada,  menurut kesepakatan para ulama. Hal ini berdasarkan sabda Nabi: 'Tangan tidak dibebani dengan apa yang diambilnya, kecuali jika dia dapat mengembalikannya” (Az-Zuhaili, 2011).
Selanjutnya  dijelaskan  bahwa  dalam  prinsip  ganti  rugi  apabila  merusak  harta  dan sejenisnya  milik  orang  lain,  baik  itu  merusak  benda,  mencuri  atau  merampas  harta  dari seseorang  maka  harus  mengembalikannya  dengan  barang  yang  sama  atau  serupa  selama barang  tersebut  masih  ada  jika  barang  tersebut  sulit  untuk  ditemukan  maka  dapat menggantinya  berupa  uang  sesuai  dengan  nominal  angka  kerugian.  Berbuat  kerugian terhadap diri sendiri maupun orang lain tidaklah dibenarkan (Mudjahidin, 2019).
Dampak lebih luas terhadap produksi pertanian dan kesejahteraan petani harus menjadi perhatian  utama  dalam  penentuan  ganti  rugi.  Secara  keseluruhan,  perspektif  Wahbah  Az- Zuhaili  menitikberatkan  pada  prinsip-prinsip  keadilan,  kesetaraan,  dan  kemanusiaan  dalam menangani  kasus  ganti  rugi  penadahan  kelapa  sawit  hasil  curian.  Pendekatannya mencerminkan  nilai-nilai  etika  dan  hukum  Islam  yang  mengedepankan  perlakuan  yang  adil dan peduli terhadap keberlanjutan hidup masyarakat.

## Keadilan dan Keseimbangan
Wahbah  Az-Zuhaili,  seorang  cendekiawan  Islam,  menekankan  pentingnya  keadilan dalam menentukan jumlah ganti rugi, terutama dalam konteks kasus penadahan kelapa sawit hasil  curian  terhadap  petani.  Perspektifnya  menyoroti  prinsip-prinsip  keadilan  yang  harus mewarnai seluruh proses penentuan kompensasi. Az-Zuhaili menegaskan bahwa setiap tahap dalam  proses  penentuan  ganti  rugi  harus  dilandasi  oleh  prinsip  keadilan.  Ini  berarti  bahwa penilaian  kerugian  dan  penentuan  jumlah  kompensasi  harus  transparan,  adil,  dan  tidak merugikan  salah  satu  pihak  secara  berlebihan  (Az-Zuhaili,  2011).    Dalam  pandangan  Az- Zuhaili, keadilan diartikan sebagai memberikan kompensasi yang sebanding dengan kerugian yang dialami oleh petani. Proses penentuan ganti rugi harus memperhatikan secara seksama dampak yang ditimbulkan oleh penadahan terhadap produksi dan kesejahteraan petani.
Adanya  keadilan  juga  berarti  bahwa  petani  sebagai  pihak  yang  menjadi  korban  harus merasa  bahwa  kompensasi  yang  diterima  memadai  dan  sesuai  dengan  kerugian  yang sebenarnya.  Hal  ini  mencakup  mempertimbangkan  nilai  materiil  dan  non-materiil,  serta dampak  lebih  luas  terhadap  kehidupan  petani.  Penting  untuk  dicatat  bahwa  pandangan  Az- Zuhaili  ini  juga  mencakup  aspek  etika,  moral,  dan  nilai-nilai  Islam  yang  mendorong perlakuan  yang  adil  dan  menjunjung  tinggi  keadilan  dalam  setiap  aspek  kehidupan.  Oleh karena  itu,  dalam  konteks  penentuan  ganti  rugi  penadahan  kelapa  sawit  hasil  curian,
perspektif  ini  menekankan  bahwa  keadilan  harus  menjadi  prinsip  utama  yang  membimbing seluruh proses.

## Mediasi dan Penyelesaian Damai
Wahbah  Az-Zuhaili,  dalam  penanganan  sengketa  antara  penadah  dan  petani  terkait penadahan  kelapa  sawit  hasil  curian,  menekankan  pentingnya  mengadopsi  prinsip-prinsip mediasi  dan  penyelesaian  damai.  Pendekatan  ini  diarahkan  pada  upaya  menyelesaikan konflik  tanpa  harus  melibatkan  jalur  hukum,  dan  Az-Zuhaili  dapat  memandangnya  sebagai langkah  awal  yang  diutamakan.  Perlu  dilakukannya  tindakan  mediasi  bertujuan  mencapai kesepakatan damai yang dapat memuaskan semua pihak yang terlibat (Az-Zuhaili, 2011).
Pendekatan  damai  dipandang  oleh  Az-Zuhaili  sebagai  cara  untuk  mencegah  eskalasi konflik  dan  meminimalkan  kerugian  yang  timbul.  Ini  sejalan  dengan  nilai-nilai  Islam  yang menekankan  perdamaian,  toleransi,  dan  penyelesaian  masalah  secara  bijaksana  dan diperlukan  adanya  mediator  antara  kedua  belah  pihak.  Tujuannya  adalah  mencapai kesepakatan  yang  adil  dan  saling  menguntungkan,  serta  menghindari  pertikaian  yang  dapat merugikan kedua belah pihak.
Meskipun  memahami  bahwa  jalur  hukum  dapat  menjadi  opsi,  Az-Zuhaili  mendorong untuk  mengeksplorasi  jalan  damai  terlebih  dahulu  sebelum  memasuki  proses  hukum  yang cenderung  lebih  konfrontatif.  Ini  mencerminkan  upaya  untuk  membangun  hubungan  yang harmonis  dan  menekankan  pada  nilai-nilai  keadilan  dan  kedamaian  dalam  menyelesaikan sengketa.
Dengan  demikian,  adopsi  prinsip-prinsip  mediasi  dan  penyelesaian  damai  dapat menjadi  strategi  yang  dipromosikan  oleh  Az-Zuhaili  sebagai  cara  efektif  untuk  menangani sengketa antara penadah dan petani, dengan harapan dapat menciptakan solusi yang adil dan menghindari konflik yang merugikan kedua belah pihak.

## Peran Otoritas Islam Lokal
Langkah  ini  diambil  untuk  memastikan  penyelesaian  sengketa  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  syariat  Islam,  yang  dapat  memberikan  landasan  hukum  dan  etika  bagi  proses penyelesaian  konflik  tersebut.  Melibatkan  otoritas  Islam  lokal  juga  dapat  memberikan legitimasi  dan  pandangan  yang  mendalam  terkait  dengan  nilai-nilai  keadilan  dan kebijaksanaan  Islam,  serta  membantu  memfasilitasi  solusi  yang  dapat  diterima  oleh  semua pihak yang terlibat dalam sengketa (Az-Zuhaili, 2011).

## Pentingnya Persetujuan dan Kesepakatan
Pendekatan  ini  mencerminkan  prinsip-prinsip  keberlakuan  perniagaan  dengan  suka sama  suka,  di  mana  kompensasi  atau  ganti  rugi  hanya  dapat  dijalankan  jika  semua  pihak secara  sukarela  menyetujui  syarat-syaratnya.  Dengan  demikian,  pentingnya  penyelesaian yang  bersifat  mutual  dan  melibatkan  persetujuan  dari  semua  pihak  terkait,  sesuai  dengan prinsip-prinsip keadilan dan persetujuan dalam hukum Islam (Djakfar, 2018).
Secara  singkat,  perlunya  penyelesaian  tindakan  ganti  rugi  melalui  persetujuan  dan kesepakatan  bersama  antara  pihak  yang  terlibat,  mengacu  pada  prinsip-prinsip  keberlakuan perniagaan dengan suka sama suka. Penyelesaian yang didasarkan pada kesepakatan sukarela mencerminkan nilai-nilai keadilan dan persetujuan dalam kerangka hukum Islam.

## KESIMPULAN
Prinsip  ganti  rugi  apabila  merusak  harta  dan  sejenisnya  milik  orang  lain,  baik  itu merusak benda, mencuri atau merampas harta dari seseorang maka harus mengembalikannya dengan barang yang sama atau serupa selama barang tersebut masih ada jika barang tersebut sulit  untuk  ditemukan maka dapat  menggantinya berupa uang sesuai dengan nominal  angka kerugian.  Dalam  kasus  ini,  penadah  telah  mencuri  kelapa  sawit  yang  haknya  dimiliki  oleh
petani  kelapa  sawit.  Wahbah  Az-Zuhaili  menekankan  perlunya  penyelesaian  tindakan  ganti rugi melalui persetujuan dan kesepakatan bersama antara pihak yang terlibat, mengacu pada prinsip-prinsip  keberlakuan  perniagaan  dengan  suka  sama  suka.  Hasil  penelitian  ini menyatakan  bahwa  penadah  kelapa  sawit  hendaknya  mengganti  kerugian  dengan  bentuk serupa dan ganti rugi yang diminta oleh para petani kelapa sawit.
Az-Zuhaili  juga  memberikan  pandangan  terhadap  penekanan  pada  keadilan  dalam menentukan  ganti  rugi,  mengusulkan  pendekatan  pencegahan  melalui  pendidikan,  dan melibatkan otoritas Islam sebagai langkah-langkah yang proaktif. Kesimpulan ini merangkum peran  penting  nilai-nilai  Islam  dalam  menyelesaikan  konflik,  serta  perlunya  upaya pencegahan untuk memastikan keadilan dan kedamaian dalam masyarakat .

## REFERENSI
Al-Asqalani, I. H. (2018). Bulughul Maram (Penerjemah: A. Hasan) . Darul Kutub Al-Ilmiah. Al-Hamd, A. Q. S. (2017). Syarah Bulughul Maram Fiqhul Islam . Darul Haq. Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jilid 5). Gema Insani, Darul Fikir. Dahlan, A. A. (2019). Ensiklopedia Hukum Islam . Ichtiar Baru Van Hoeven.
Djakfar, M. (2018). Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis Dan Praktis . UIN Malang Press. Imaniyati, N. S. (2022). Hukum Ekonomi Dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan. Bandar Maju.
Kurniawan, B. (2019). Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi . Grafindo. Lubis,  A.  A.  A.  M.  R.  (2019). Ilmu  Hukum  Dalam  Simpul  Siyasah  Dusturiyah .  Semesta Aksara.
Moleong, L. J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif . Remaja Roskadarya.
Mudjahidin, A. (2019). Ekonomi Islam . Raja Grafindo. Rusyd, I. (2019). Bidayatul Mujtahid . Pustaka Azzam. Siddiqi, M. N. (1991). Kegiatan Ekonomi Dalam Islam . Bumi Aksara.