## PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN
Ahkam Jayadi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: ahkamjayadi@gmail.com

## Abstract
Law  No.  48  of  2009  concerning  Judicial  Power  has  affirmed  that  the judicial  process  is  carried  out  based  on  principles,  "justice"  must  be  realized  in every judge's decision because it is the mandate of God Almighty. One sub-system that  plays  a  role  in  the  handling  of  a  crime  starting  from  the  investigation  until the decision is made by the judge in court is an advocate (Law No. 18 of 2003 and Law  No.  16  of  2011).  Only  unfortunately,  the  use  of  advocate  services  by  the community  that  is  involved  with  a  legal  problem  has  not  been  maximized.  The causes include: lack of public understanding of advocate institutions, weak legal awareness  of  the  community  and  the  need  for  not  a  small  amount  of  money  in using the services  of  an advocate. For this reason, the implications of  this study are that follow-up is needed to socialize the role of advocates and legal assistance in the community.
Keywords: Advocates, courts, justice

## Abstrak
Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan  bahwa  proses  peradilan  di  laksanakan  berdasarkan  prinsip, “keadilan”  harus  dapat  diwujudkan  di  dalam  setiap  putusan  hakim  karena  itu amanah  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Salah  satu  sub  sistem  yang  berperan  di  dalam penanganan  sebuah  tindak  pidana  mulai  dari  penyelidikan  sampai  dengan dijatuhkannya  putusan  oleh  hakim  di  pengadilan    adalah  advokat  (UU  No.  18 tahun  2003  dan  UU  No.  16  Tahun  2011).  Hanya  sayangnya,  pemanfaatan  jasa advokat  oleh  masyarakat  yang  tersangkut  dengan  sebuah  masalah  hukum  belum maksimal.  Penyebabnya  antara  lain:  kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang institusi  advokat,  kesadaran  hukum  masyarakat  yang  lemah  dan  dibutuhkannya biaya  yang  tidak  sedikit  dalam  menggunakan  jasa  seorang  advokat.    Untuk  itu implikasi  dari  penelitian  ini  adalah,  dibutuhkan  tindak  lanjut  untuk mensosialisasikan peran advokat dan bantuan hukum  di tengah masyarakat. Kata Kunci : Advokat, pengadilan, keadilan

## PENDAHULUAN
angsa  Indonesia  memproklamasikan  kemerdekaannya  pada  tanggal  17 Agustus  1945  dan  bersamaan  dengan  itu  dibentuk  satu  Negara  Hukum Indonesia  ( rechsataat )  dengan  konstitusinya  yang  dikenal  dengan Undang Undang Dasar 1945. Sejak itu bangsa Indonesia membentuk satu sistem hukum Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Sejak itu pula, bangsa  Indonesia  mulai  melakukan  berbagai  pembaharuan  dibidang  hukum, termasuk  dalam  dunia  peradilan.  Secara  perlahan-lahan  peraturan  perundang- undangan yang berasal dari penjajah Belanda ( asas concordansi ) diganti.
Hanya  sayangnya,  mulai  dari  Pemerintahan  Soekarno  hingga  beralih  ke Pemerintahan  Orde  Baru  dibawah  kendali  Presiden  Soeharto,  bahkan  hingga masuk  ke  era  reformasi  ternyata  pembangunan  dan  penegakan  hukum  belumlah memperoleh  tempat  sebagaimana  mestinya.    Pembangunan  bidang  hukum  masih menempati  posisi  bagian  belakang  dari  pembangunan  nasional.  Bahkan  yang paling  memprihatinkan  adalah  pelanggaran  hukum  terjadi  dimana-mana  dalam berbagai  aspek  kehidupan.  Terlebih  lagi  pelanggaran  hukum  justru  banyak dilakukan  oleh  para  pejabat  negara  dengan  berbagai Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme (KKN) yang dilakukannya.
Untuk itu salah satu harapan yang begitu besar masyarakat harapkan pada pemerintahan  sekarang  ini  adalah  terwujudnya  penegakan  hukum  secara  massif ( supremasi  hukum ).  Baik  dalam  kehidupan  bermasyarakat  terlebih  lagi  dalam kehidupan  bernegara.  Memang  kita  tidak  dapat  pungkiri  bahwa  persoalan penegakan hukum sarat dengan berbagai masalah. Hukum tidak dapat dipisahkan dari  berbagai  aspek  kehidupan  lainnya  seperti:  kekuasaan  politik  dan  kondisi sosial budaya masyarakat. Demikian juga dengan masalah yang melingkupi dunia hukum  itu  sendiri.  Baik  masalah  yang  berkaitan  dengan  peraturan  perundang- undangannya, faktor institusi penegekan hukum dan aparatnya serta faktor budaya hukum  masyarakat  yang  juga  hingga  kini  masih  sangat  memprihatinkan (Lawrence M. Friedman, 1975).
Harapan  untuk  tegaknya  hukum  lebih  terasa  problematiknya  bila  dilihat dari sisi dunia peradilan. Setiap hari kita bisa baca dan lihat pada berbagai media massa  tentang  wajah  buram  dari  dunia  peradilan  kita.  Banyak  hal  yang menyakitkan  rasa  keadilan  masyarakat,  oleh  karena  lembaga  peradilan  sebagai satu  benteng harapan masyarakat untuk  memperoleh keadilan ternyata terkadang justru  yang  diberikan  adalah  ketidak  adilan.  Untuk  itu  kita  jangan  heran  bila gugatan  dan  demo  masyarakat  terhadap  kinerja  lembaga  peradilan  senantiasa marak terlihat  setiap saat.  Demikian juga kita jangan heran bila hingga sekarang mafia  peradilan  masih  menjadi  momok  yang  sangat  menakutkan  dalam  dunia
B
peradilan.  Sebuah  ironi  di  tengah  bangsa  yang  sangat  mengagungkan  nilai-nilai ke-Tuhanan sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.
Salah satu institusi dalam beracara di muka pengadilan guna mewujudkan tugas  dan  kewenangan  pengadilan  adalah penasehat  hukum  yang  sekarang  di sebut  dengan  advokat .  Hanya  saja  hingga  kini  kedudukan  dan  fungsi  penasehat hukum  belum  banyak  dipahami  masyarakat.  Baik  menyangkut  lembaganya maupun  tugas  dan  kewenangannya.  Padahal  betapa  banyak  masyarakat  yang menyerahkan pemeriksaan perkaranya pada pengadilan akan tetapi tidak memiliki pengetahuan  tentang  lembaga  peradilan  tersebut,  apatah  lagi  dalam  memahami hak-haknya  dalam  berperkara  di  Pengadilan.  Seiring  dengan  semakin  banyaknya jumlah  perkara  yang  masuk,  maka  pihak  yang  berperkara    yang  memanfaatkan jasa  penasehat  hukum  masih  sangat  kecil.  Hal  tersebut  bila  dilihat  dari  sudut peranan penasehat  hukum  dalam pemeriksaan perkara di  Pengadilan, maka tentu saja  menjadi  sebuah    keprihatinan.  Hal  tersebut  dapat  dipahami  oleh  karena masyarakat  secara  umum  memang  belum  banyak  memahami  tentang  fungsi  dan peran  seorang  advokat.  Hal  yang  belum  dipahami,  tidak  hanya  menyangkut kelembagaannya  akan  tetapi  juga  menyangkut  tugas  dan  perannya  dalam pemeriksaan perkara pada  khususnya dan penegakaan hukum secara umum.
Masalahnya  ternyata  bukan  sekadar  tidak  memahami  tugas  dan peranannya, akan tetapi justru dipahami secara salah. Penasehat hukum membela orang  yang  salah.  Penasehat  hukum  adalah  orang  yang  memperjual-belikan hukum.  Penasehat  hukum  hanya  akan  menguras  uang  pencari  keadilan  dan berbagai  julukan  lainnya  yang  tidak  sepantasnya.  Sebagai  akibatnya,  banyak masyarakat yang dirugikan secara hukum dalam pemeriksaan perkaranya sebagai akibat  tidak  digunakannya  penasehat  hukum,  padahal  mereka  pada  umumnya masyarakat  yang  buta  hukum.  Kerugian  yang  dialami  antara  lain:  dalam  perkara perceraian, seorang isteri karena tidak menuntut pembagian harta bersama, maka hakim  tidak  memutuskan  adanya  pembagian  harta  bersama.  Demikian  juga dengan  pemisahan  harta  bawaan.  Termasuk  juga  putusan  yang  seharusnya  dapat dibanding  atau  dikasasi,  menjadi  tidak  dilakukan oleh  karena  yang  bersangkutan tidak memahami tata cara beracara (hukum acara) di pengadilan.
Hal tersebut tentu saja sangat memperihatinkan secara hukum, oleh karena fungsi  penasehat  hukum  adalah  untuk  mewujudkan  dan  menegakkan  hak-hak hukum  dari  pihak-pihak  yang  berperkara.  Hal  tersebut  perlu  dipahami  dengan baik,  oleh  karena  dalam  peradilan  perdata  misalnya  tuntutan  hak  itu  sepenuhnya adalah inisiatif dari pihak-pihak yang berperkara. Hakim dalam peradilan perdata bekerja berdasarkan asas hukum: hakim bersifat pasif . Dengan demikian isu yang dapat  ditarik  adalah, pemanfaatan  jasa  penasehat  hukum  oleh  masyarakat  yang
berperkara  di  Pengadilan  masih  rendah. Untuk  itu  masalah  yang  akan  diteliti adalah: Bagaimana peranan advokat  dalam proses penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara pada Pengadilan.

## PEMBAHASAN
A. Sejarah Lembaga Penasehat Hukum di Indonesia
Secara  historis  (Binziad  Kadafi,  dkk,  2001:55)  peran  pemberian  jasa hukum  oleh  penasehat  hukum  di  Indonesia  dimulai  sejak  masa  penjajahan Belanda setelah pecahnya perang  Napoleon pada permulaan abad XIX.  Di mana sebagai  sebuah  koloni,  sistem  hukum  yang  secara  formal  diberlakukan  di Indonesia sebagian mengadopsi sistem hukum yang ditetapkan Pemerintah Hindia Belanda. Sementara, masyarakat Indonesia sebelumnya telah lebih dulu memiliki seperangkat  ketentuan  hukum  tradisional  yang  relatif  berkembang  dan  dijadikan patokan  dalam  membangun  sistem  sosial,  mengatur  interaksi  sosial,  termasuk untuk menengahi berbagai persoalan atau sengketa yang muncul pada sistem dan interaksi sosial tersebut.
Pertemuan  antara  perangkat  hukum  asing  yang  diperkenalkan  dan diberlakukan  oleh  Belanda  dengan  tata  nilai  yang  telah  hidup  di  tengah-tengah masyarakat  tersebut,  maka  timbul  hubungan  informal  antara  tata  tertib  hukum tradisional dan kolonial. Salah satu mata rantai antara dua dunia hukum itu adalah pokrol  bambu  ( zaakwaarnemer )  di  desa-desa  dan  ahli  hukum  profesional ( advocaat  en  procureurs )  yang  lahir  di  kota-kota  besar,  pada  pelayanan administrasi  kolonial,  di  pengadilan-pengadilan  pemerintah,  dan  di  sekolah- sekolah hukum.
Pada  awalnya  (Binziad  Kadafi,  dkk,  2001:56)  fungsi  pokrol  bambu  dan penasehat  hukum  profesional  secara  esensial  tidak  jauh  berbeda,  yakni  untuk menjembatani  kepentingan  hukum  masyarakat  yang  oleh  politik  hukum Pemerintah  Hindia  Belanda  diharuskan  untuk  menempuh  prosedur,  mekanisme, dan tata kerja peradilan pemerintah agar memenuhi standar legalitas formal yang telah ditetapkan. Satu-satunya  yang perlu dibedakan adalah prasyarat  yang harus dimiliki keduanya untuk menjalankan fungsi tersebut, juga kelompok masyarakat mana  yang  menjadi  target  pemberian  jasa  mereka,  yang  pada  gilirannya menentukan pula dari kelompok masyarakat mana mereka berasal.
Berdasarkan  asas  konkordansi  dan  dengan  firman  Raja  tanggal  16  Mei 1848  No.  1  yang  termuat  dalam Staatsblaad 1848  No.  16,  dinyatakan  bahwa setiap  perundang-undangan  baru  yang  berlaku  di  negeri  Belanda  juga diberlakukan di Indonesia, termasuk di dalamnya Staatsblaad 1847 No. 23 jo Stbl.
1848 No. 57, mengenai  Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili  yang lazim disingkat dengan RO.
RO  merupakan  pranata  hukum  pertama  yang  memberi  pengaturan terhadap  lembaga  penasehat  hukum  di  Indonesia.  Namun  dengan  politik diskriminasi yang mewarnai penerapan hukum di Hindia Belanda, RO sebenarnya diperuntukkan bagi warga negara Belanda yang merupakan sarjana hukum lulusan universitas  di  Belanda  atau  lulusan  sekolah  tinggi  hukum  di  Jakarta.  Ketentuan RO diterapkan hanya bagi advocaat  en procureur yang menangani  perkara  yang melibatkan  orang-orang  Eropa  saja  pada  peradilan Raad  van  Justitie .  Sedang pengaturan bagi  pokrol  bambu  yang memang muncul dikalangan pribumi,  diatur tersendiri jauh kemudian hari dalam Staatsblaad 1927 No. 496 tentang Peraturan Bantuan dan Perwakilan pada Pihak dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri.
Apabila  penasehat  hukum  dalam  RO  harus  merupakan Meester  in  de Rechten (sarjana  hukum),  dan  diawasi  oleh  hakim Raad  van  Justitie dengan tambahan 2 (dua) orang penasehat hukum yang ditunjuk, maka kedudukan pokrol bambu  yang  dapat  mewakili  dan  membela  dalam  perkara  sipil  di  Pengadilan Landraad berdasarkan Stbl. 1927 No. 496 dapat diisi oleh siapa saja, tidak perlu sarjana hukum, dan diawasi sepenuhnya oleh pengadilan.
Berdasarkan  (Binziad  Kadafi,  dkk,  2001:57)  politik  diskriminasi  pula, Pemerintah  Hindia  Belanda  membedakan  peruntukan  hukum  bagi  orang-orang Eropa  di  satu  pihak,  dan  golongan  pribumi  atau  bumiputra  di  pihak  yang  lain. Pembedaan ini juga terkait dengan pembagian lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara-perkara yang muncul antara kedua pihak. Peradilan Residentie gerecht (pengadilan  tingkat  distrik), Raad  van  Justitie (pengadilan  tingkat banding),  dan Hogerechtschof (Mahkamah  Agung)  diperuntukkan  bagi  orang- orang  Eropa  atau  yang  dipersamakan.  Sedang  peradilan Distrietsgerecht, Regenstschaps  gerecht, dan Landraad diperuntukkan bagi  golongan pribumi dan yang dipersamakan, tanpa mengatur peluang banding bagi perkara-perkara hukum yang muncul di antara mereka.
Demikian  juga  hukum  acara  (hukum  formal)  yang  mengatur  masing- masing sistem peradilan tersebut juga dibedakan. Bagi orang atau peradilan Eropa untuk  acara  perdata  berlaku Reglement  op  de  Rechtsvordering (Rv)  dan  untuk acara  pidananya  berlaku Reglement  op  de  Strafvordering (Sv).  Sedangkan  bagi orang Indonesia, untuk acara pidana dan perdatanya berlaku Herziene Indonesisch Reglement atau  HIR.  HIR  sendiri  merupakan  peraturan  untuk  wilayah  Jawa  dan Madura  yang  memperbarui  atau  melengkapi Inlandsch  Reglement (IR)  yang berlaku  sebelumnya.  IR  yang  merupakan  singkatan  dari,  “ Het  Reglement  op  de uitoefening der politie, de burgerlijke rechtspleging en de strafvordering onder de
inlanders  en  de  daarmede  gelijkgestelde  personen” atau  “Peraturan  tentang pekerjaan polisi, acara perdata dan acara pidana bagi orang-orang bumiputra dan lain-lain  orang  yang  disamakan  dengan  mereka.”  Sedangkan  bagi  pelaksanaan peradilan  di  daerah  luar  Jawa  dan  Madura  (R.  Wirjono  Prodjodikoro,  1985:18), diberlakukan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
Lewat  pengaturan  HIR  inilah  kerapkali  mereka  yang  berperkara  di pengadilan  harus  tampil  membela  dirinya  sendiri  dari  segala  tuduhan  yang diarahkan  kepadanya  atau  dibantu  oleh  pokrol  bambu  yang  tidak  memiliki pengetahuan  hukum  memadai  untuk  berperkara.  Pihak  hakim  yang  di  satu  sisi bertanggung jawab menciptakan keadilan bagi pihak yang berperkara, di sisi yang lain  oleh  HIR  diberi  kesempatan  untuk  dapat  juga  memberikan  bantuan  hukum bagi  mereka.  Kondisi  yang  potensial  menciptakan conflict  of  interest antara hakim, hak dari terdakwa, dan pengambilan keputusan demi keadilan bagi  kasus tersebut.
Berbeda dengan sistem peradilan bagi orang-orang Eropa, di mana dengan pertimbangan  bahwa  mereka  telah  mengenal  lembaga  penasehat  hukum  dalam kultur  hukum  Eropa,  ketentuan  mengenai  peran  penasehat  hukum  dalam memberikan bantuan hukum diatur secara jelas dalam hukum acara peradilannya. Salah  satu  contoh  adalah  diaturnya  kewajiban legal  representation  by  a  lawyer baik  dalam  perkara  perdata  maupun  dalam  perkara  pidana  (Adnan  Buyung Nasution, 1982:26).
Dari  kedua  kondisi  yang  berbeda  ini,  implikasi  terhadap  eksistensi penasehat  hukum  di  masing-masing  sistem  peradilan  nampak  sekali.  Profesi penasehat  hukum  dapat  tumbuh  dan  berkembang  bagi  penasehat  hukum  dari Belanda  dalam  beracara  di  Pengadilan  Eropa.  Sedangkan  di  pengadilan  pribumi, peran penasehat hukum dalam membantu mereka yang berperkara dikucilkan, dan profesi  penasehat  hukum  diabaikan  eksistensinya  seakan  tidak  dianggap  penting dan akhirnya tidak dapat berkembang secara wajar.
Setelah  kemerdekaan  Republik  Indonesia,  kondisi  penasehat  hukum sebagaimana  ditemukan  pada  masa  penjajahan  terus  berlanjut  akibat  pilihan konstitusinya, yaitu Pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa: Segala  badan  negara  dan  peraturan  yang  masih  ada  langsung  berlaku  selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945. Dengan aturan peralihan ini maka peraturan  yang  diberlakukan  Pemerintah  Hindia  Belanda      di  Indonesia  sebelum kemerdekaan  tetap  berlaku  selama  belum  ada  penggantinya,  sehingga  peraturan seperti  HIR  dan  Rbg  tetap  menjadi  pedoman  beracara  dalam  hukum  positif Indonesia. Hal ini dikemudian hari dinilai sebagai pilihan yang salah, yang antara lain  berkaitan  erat  dengan  sistem  lembaga  peradilan  yaitu Landraad beserta
hukum  acaranya  yaitu  HIR  (Frans  Hendra  Winarta,  2000:24).  Pada  permulaan Indonesia merdeka, mulai dirasakan kekurangan tenaga-tenaga penasehat hukum, oleh karena sebagaian besar penasehat hukum yang turut dalam kancah perintisan dan pendirian negara Indonesia merdeka, terus melanjutkan peranannya di dalam pemerintahan dan lapangan politik (Lasdin Wlas, 1989:25).
Meskipun  demikian,  perkembangan  pendidikan  hukum  akhirnya  mampu menutupi  kelemahan  tersebut.  Apalagi  setelah  Pemerintah  Republik  Indonesia berkedudukan di Jakarta, semakin banyak kantor penasehat hukum didirikan dan hingga  kini  (era  reformasi)  perkembangan  penasehat  hukum,  baik  yang  personal maupun  yang  tergabung  dalam  suatu  wadah  semakin  meningkat  dan  dapat ditemukan di mana-mana. Pada perkembangan selanjutnya bantuan hukum sudah mulai  memperoleh  kemajuan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  didirikannya  lembaga bagi mereka yang berprofesi sebagai penasehat hukum, yakni Persatuan Advokat Indonesia  yang  disingkat  PERADI  yang  didirikan  pada  tanggal  16  Maret  1963 dan  diresmikan  di  Solo  pada  tanggal  30  Agustus  1964.  Selanjutnya  menyusul terbetuknya  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  pada  tanggal  26  Oktober  1970  di Jakarta.  Akhirnya  kemudian  bermunculan  organisasi-organisasi  seperti: Himpunan Penasehat Hukum Indonesia (HPHI), Pusat Bantuan Pengabdi Hukum Indonesia  (PUSBADI),  Persatuan  Pengacara  Praktek  Indonesia  (PERPIN), Lembaga  Bantuan  Hukum  Trisula,  Assosiasi  Advokat  Indonesia  (AAI)  dan Lembaga  Bantuan  Hukum  yang  ada  pada  fakultas  hukum  diberbagai  perguruan tinggi, dan lain-lain.
Hal  tersebut  tidak  dapat  dilepaskan  dengan  semakin  meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Demikian juga dengan legalisasi institusi penasehat hukum  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  ada.    Secara  formal eksistensinya  diakui  dengan  dikeluarkannya  Undang  Undang  Nomor    14  Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Demikian juga dengan  adanya  Undang  Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara Pidana serta Undang Undang  Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juga  Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  Undang Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Dengan  uraian  di  atas,  kita  dapat  lihat  bahwa  sejarah  perjalan  lembaga penasehat hukum di Indonesia telah melewati perjalanan yang panjang. Perjalanan lembaga  penasehat  hukum  telah  melewati  masa  penjajahan,  awal  kemerdekaan dan  masa  pembangunan  hingga  era  reformasi  dengan  globalisasinya.  Dengan perjalanan waktu yang panjang tersebut tentu saja bukan pada tempatnya lagi bila masyarakat kita masih banyak  yang belum  memahami peranan penasehat hukum
dalam  proses  penegakan  hukum  pada  umumnya  dan  di  pengadilan  pada khususnya.
Khusus  untuk  keberadaan  penasehat  hukum  di  Pengadilan  Agama,  bagi banyak masyarakat kita juga masih dipahami secara salah. Padahal sesungguhnya keberadaan  penasehat  hukum  dalam  pemeriksaan  perkara  di  Pengadilan  Agama, telah  diamanahkan  oleh  Undang  Undang  Nomor  14  Tahun  1970  dan  Undang Undang    Nomor  7  Tahun  1989.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  apa  yang dikemukakan oleh Menteri Agama ketika itu  Mukti Ali dalam Lokakarya tentang “ Pengacara  pada  Badan  Peradilan  Agama ”  (1977)  bahwa:  “Tugas  penasehat hukum adalah untuk mencapai keadilan yang diperoleh kliennya. Oleh karena itu maka  penasehat  hukum  sifatnya  tidak  semata-mata  sebagai  pembela  dari  pihak- pihak  yang  berperkara,  akan  tetapi  juga  membantu  hakim  untuk  menemukan kebenaran.  Untuk  memperlancar  penyelesaian  suatu  perkara  agar  keadilan  tetap terpelihara dan ditegakkan.” Selanjutnya dikatakan oleh beliau: “Tugas penasehat hukum  adalah  suci  dan  mulia,  sama  nilainya  serta  mulianya  seperti  tugas  para hakim  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu  maka  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh seorang  penasehat  hukum  haruslah  sama  dengan  atau  mendekati  persyaratan- persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang hakim.” Hal tersebut sejalan dengan apa  yang  menjadi  kesimpulan  dalam  lokakarya  di  atas  bahwa,  tugas  umum penasehat hukum pada badan peradilan agama adalah menegakkan Syari’at Islam, hukum dan keadilan berdasarkan pada KeTuhanan Yang Maha Esa.

## B. Advokat dan Peranannya
Dalam  kehidupan  ini,  perkara  (Yudha  Pandu,  2001:1)  adalah  suatu  hal yang  tidak  dapat  dihindari,  karena  sering  kali  datang  secara  tak  diduga  dan akhirnya  memang  harus  menjadi  bagian  kehidupan  manusia  yang  selalu  penuh dengan  silang  sengketa.  Perkara  dapat  timbul  oleh  berbagai  sebab  dan  alasan, mulai  dari  hubungan  antar  individu,  kelompok, masyarakat  bahkan  antar  negara. Upaya  untuk  menyelesaikan  perkara  ada  beberapa  cara  dan  proses  yang  dapat digunakan,  tetapi  tentunya  dengan  suatu  pertimbangan  yang  baik  dan  hati-hati. Seperti:  apa  yang  diperkarakan,  siapa  yang  berperkara,  bagaimana  kronologis terjadinya  perkara  dan  adakah  hal-hal  yang  perlu  dikhawatirkan  terhadap penggunaan cara dan proses tertentu dalam penyelesaiannya.
Cara dan proses  yang digunakan dalam suatu penyelesaian perkara sering kali  akhirnya  meninggalkan  trauma,  pengalaman  dan  mimpi  buruk  bagi  pihak- pihak  yang  terlibat  di  dalamnya.  Hal  ini  disebabkan  tidak  tepatnya  cara  atau proses  yang  digunakan  dalam  penyelesaian  perkara  itu  sendiri  (Yudha  Pandu, 2001:1).  Untuk  itu  kita  harus  dapat  mengidentifikasi  suatu  perkara  yang  kita
hadapi.  Suatu  perkara  tidak  selalu  harus  diselesaikan  melalui  proses  “ tindakan hukum ” melalui acara persidangan di pengadilan ( litigasi ). Perkara-perkara yang timbul dalam hubungan keluarga dan hubungan bisnis akan lebih baik dan efektif jika  diselesaikan  melalui  dialog  dan  tindakan  persuasif.  Apapun  bentuk  jalan keluar  dari  penyelesaian  suatu  perkara,  terpeliharanya  hubungan  baik  yang  telah terjalin  sebelumnya  antara  pihak-pihak  yang  berperkara  tetap  menjadi  tujuan utama.
Bagi  perkara  yang  memang  mempunyai  solusi  hukum  tentunya  harus diselesaikan dengan tindakan hukum pula, terlebih bagi perkara yang mempunyai eskalasi  luas,  menyengkut  kepentingan  masyarakat  umum  dan  negara.  Hal  itu diperlukan agar tidak terjadi tindakan anarkis dan main hakim sendiri. Untuk itu komponen  aparatur  hukum  dalam  konsepsi  pembinaan  meliputi  penegak  hukum yang  di  dalamnya  terdiri  dari:  hakim,  jaksa,  dan  advokat  yang  lebih  popular disebut  penasehat  hukum.  Penasehat  hukum  yang  merupakan  salah  satu  unsur penegak  hukum  yang  jasanya  digunakan  untuk  mewujudkan  hukum  dalam kenyataan  peranannya  tentu  saja  tidak  kecil.  Penasehat  hukum  memberi  bantuan hukum  berupa  penyuluhan  dan  atau  jasa  bantuan  hukum,  baik  di  pengadilan maupun di luar pengadilan.
Penasehat  hukum  merupakan  salah  satu  sub  sistem  dalam  beracara  di muka  Pengadilan.  Penasehat  hukum  sangat  berperan  dalam  mewujudkan  tugas dan  kewenangan  Pengadilan  dalam  menegakkan  hukum  guna  mewujudkan keadilan sebagaimana diharapkan oleh para pihak yang berperkara. Dalam proses penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara, penasehat hukum merupakan mitra  dari  hakim  dalam  menemukan  kebenaran  dan  keadilan.  Penasehat  hukum tugasnya  adalah  mendampingi  atau  mewakili  kliennya  yang  sedang  berurusan dengan suatu perkara di pengadilan. Penasehat hukumlah yang akan memberikan advis  hukum  kepada  kliennya  berkaitan  dengan  hak-hak  hukumnya  dalam berperkara.
Ada  beberapa  faktor  penting  yang  harus  dipertimbangkan  seseorang sebelum memutuskan penyelesaian suatu perkara, apakah perlu cara penyelesaian dengan menggunakan jasa profesi  penasehat  hukum  dan adakah tindakan hukum ( legal  action )  yang  harus  dilakukan.  Maksud  tindakan  hukum  di  sini  adalah proses  litigasi  berupa  gugatan  atau  tuntutan  melalui  acara  persidangan  di pengadilan.  Untuk  mendapatkan  penasehat  hukum  yang  baik  banyak  cara  yang dapat  dilakukan. Pertama ,  menunjuk  penasehat  hukum  yang  mempunyai kecakapan  dan  pengalaman  pada  bidang  perkara  yang  anda  hadapi.  Banyak penasehat  hukum  yang  hanya  cakap  atau  menspesialisasikan  praktek  profesinya pada  bidang-bidang  tertentu  saja. Kedua ,  menunjuk  penasehat  hukum  yang
independen  atau  bebas  dari  kepentingan  atau  tekanan  pihak  manapun. Ketiga , menunjuk  penasehat  hukum  yang  dikenal  atau  berdasarkan  rekomendasi  dari teman  atau  relasi  yang  pernah  mengalami  kesuksesan  dalam  menyelesaikan perkara mereka.
Dan tentu saja hal yang tak kurang pentingnya untuk dipahami adalah apa peranan  penasehat  hukum  dalam  suatu  perkara  yang  kita  hadapi.  Secara  umum peranan  penasehat  hukum  dalam  perkara  perdata  (Ali  Abbas  dan  Nurhayati Abbas,  1990:12)  adalah:  1.  mewakili  dan  membantu  para  pihak  yang  berperkara dalam  proses  peradilan,  yakni  mempersiapkan  segala  pekerjaan  sampai  putusan diucapkan  baik  dalam  tingkat  pertama  maupun  dalam  tingkat  banding  dan  atau kasasi;  2.  Penasehat  hukum  memberi  nasehat-nasehat  hukum  kepada  pihak berperkara,  hal  demikian  dapat  dilakukan  baik  di  dalam  maupun  di  luar pengadilan. Dengan demikian kesan sebagian anggota masyarakat tentang peranan penasehat  hukum  dalam  suatu  proses  pemeriksaan  perkara,  adalah  menyulitkan pemeriksaan dan hanya mencari uang, kiranya dapat dibuang jauh-jauh. Anggapan yang  demikian  itu  akan  merugikan,  oleh  karena  kehadiran  penasehat  hukum dalam  suatu  proses  pemeriksaan  perkara  adalah  sebagai  mitra  aparat  penegak hukum lainnya dalam mencari kebenaran dan keadilan. Untuk di luar pengadilan, peranan seorang penasehat hukum dapat dilihat apabila seorang penasehat hukum diminta oleh perorangan atau badan hukum (perusahaan) untuk memberi nasehat, pembuatan  kontrak  sampai  pada  urusan  kepegawaian,  perburuhan  dan  lain-lain.
Peranan seperti ini lasim disebut konsultan hukum.
Berdasarkan  perkembangan  pemikiran  (Binziad  Kadafi,  dkk,  2001:207) mengenai konsep bantuan hukum tersebut, timbul berbagai variasi bantuan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat. Cappelletti dan Gordley dalam artikel yang berjudul “ Legal Aid Modern Themes and Variations ”, seperti yang dikutip Soerjono  Soekanto  (1983:11)  membagi  bantuan  hukum  ke  dalam  dua  model, yaitu:  bantuan  hukum  model  yuridis  individual  dan  bantuan  hukum  model kesejahteraan.
Bantuan hukum  yuridis  individual merupakan hak  yang diberikan kepada warga  masyarakat  untuk  melindungi  kepentingan-kepentingan  individualnya. Pelaksanaan  bantuan  hukum  ini  tergantung  dari  peran  aktif  masyarakat  yang membutuhkan  dimana  mereka  yang  memerlukan  bantuan  hukum  dapat  meminta bantuan penasehat hukum dan kemudian jasa penasehat hukum tersebut nantinya akan  dibayar  oleh  negara.  Sedangkan  bantuan  hukum  kesejahteraan  diartikan sebagai  suatu  hak  akan  kesejahteraan  yang  menjadi  bagian  dari  kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan ( welfarestate ). Bantuan  hukum  kesejahteraan  sebagai  bagian  dari  haluan  sosial  diperlukan  guna
menetralisasi  ketidakpastian  dan  kemiskinan.  Karena  itu  pengembangan  sosial atau  perbaikan  sosial  selalu  menjadi  bagian  dari  pelaksanaan  bantuan  hukum kesejahteraan.  Peran  negara  yang  intensif  diperlukan  dalam  merealisasikannya karena  negara  mempunyai  kewajiban  untuk  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan dasar warganya sehingga menimbulkan hak-hak yang dapat dituntut oleh mereka. Pemenuhan  hak-hak  tersebut  dapat  dilakukan  oleh  negara  melalui  pemberian bantuan hukum kepada warganya.
Berbeda  dengan  Schuyt,  Groenendijk  dan  Sloot    (Binziad  Kadafi,  dkk, 2001:208)  membedakan  bantuan  hukum  ke  dalam  lima  jenis,  yaitu:  a. Bantuan hukum  Preventif ,  merupakan  bantuan  hukum  yang  dilaksanakan  dalam  bentuk pemberian  penerangan  dan  penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat  sehingga mereka mengerti  akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara; b. Bantuan Hukum Diagnostik , di sini bantuan hukum dilaksanakan dengan cara pemberian nasehat-nasehat  hukum  atau  biasa  dikenal  dengan  konsultan  hukum;  c. Bantuan Hukum Konflik , bantuan hukum ini lebih bertujuan untuk mengatasi secara aktif permasalahan-permasalahan  hukum  konkret  yang  terjadi  di  masyarakat.  Hal  ini biasanya  dilakukan  dengan  cara  memberikan  asistensi  hukum  kepada  anggota masyarakat  yang  tidak  mampu  menyewa  atau  menggunakan  jasa  penasehat hukum untuk memperjuangkan kepentingannya; d. Bantuan  Hukum Pembentukan  Hukum ,  bantuan  hukum  ini  dimaksudkan  untuk  memancing yurisprudensi  yang  lebih  tegas,  tepat,  jelas,  dan  benar;  e. Bantuan  Hukum Pembaruan  Hukum ,  merupakan  bantuan  hukum  yang  usaha-usahanya  lebih ditujukan  mengadakan  pembaruan  hukum,  baik  itu  melalui  hakim  atau  melalui pembentuk undang-undang (dalam arti materiil).
Di  Indonesia berkembang  konsep  bantuan  hukum  lain  yang  sebenarnya tidak  jauh  berbeda  dari  konsep-konsep  yang  ada.  Para  ahli  hukum  dan  praktisi hukum  Indonesia membagi bantuan hukum ke dalam dua macam,  yaitu bantuan hukum  individual  dan  bantuan  hukum  struktural. Bantuan  hukum  individual merupakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang mampu menyewa (membayar)  penasehat  hukum  maupun  yang  tidak  mampu  dalam  bentuk pendampingan  oleh  penasehat  hukum  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  yang dihadapi,  baik  di  muka  pengadilan  maupun  melalui  mekanisme  penyelesaian sengketa  lain  seperti  arbitrase,  dalam  rangka  menjamin  pemerataan  pelayanan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat.
Dalam bantuan hukum struktural, segala aksi atau kegiatan yang dilakukan tidak  semata-mata  ditujukan  untuk  membela  kepentingan  atau  hak  hukum masyarakat  yang mampu atau tidak mampu dalam proses peradilan, namun lebih luas lagi, bantuan hukum struktural bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan
pengertian  masyarakat  akan  pentingnya  hukum.  Di  samping  itu,  tujuan  lainnya adalah  pemberdayaan  masyarakat,  guna  memperjuangkan  kepentingannya terhadap  penguasa  yang  kerap  menindas  mereka  dengan  legitimasi  demi kepentingan pembangunan.
Perkembangan konsep bantuan hukum di Indonesia tersebut, dicerminkan oleh  pernyataan  Direktur  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  Medan,  bahwa: “Bantuan  hukum  bukan  hanya  menyangkut  pendampingan  di  peradilan,  tetapi juga mencakup proses yang muncul ketika orang banyak/rakyat mengalami suatu masalah  atau  ketika  hak  mereka  tidak  dihormati  oleh  sekelompok  orang  atau penguasa.  Dalam  proses  ini  bantuan  hukum  melalui  pemberdayaan  rakyat, penyadaran  rakyat,  dan  pendidikan  hukum  kritis,  ditujukan  untuk  membawa perubahan pada pemikiran dan motivasi rakyat untuk mampu berjuang bagi hak- hak mereka yang sudah dirampas.”
Sedangkan menurut Mas Ahmad Santosa (Binziad Kadafi, dkk, 2001:211) bahwa  bantuan  hukum  struktural  dalam  tahap  selanjutnya  dapat  diturunkan  ke dalam tiga aktivitas, yaitu: a. Mengantarkan kesadaran hukum masyarakat bahwa mereka  merupakan  korban  ketidak-adilan,  untuk  kemudian  mendorong masyarakat  agar  dapat  merumuskan  solusi-solusi  dan  mampu  mengerjakannya sendiri;  b.  Menggunakan  jalur  peradilan  untuk  mengkritisi  peraturan  perundang- undangan  positif  yang  ada.  Pada  aktivitas  ini  forum  pengadilan  hanya  dijadikan corong  dengan  persetujuan  klien  tentunya  untuk  menyampaikan  pesan  ketidak- adilan,  bahwa  suatu  ketentuan  hukum  tidak  benar,  sehingga  harus  dicabut  atau diubah;  c.  Melancarkan  aktivitas policy  reform dengan  mengartikulasikan berbagai cacat dalam hukum positif dan kebijakan yang ada, lalu mencoba untuk mengkritisi dan memberikan alternatif-alternatif.
Meskipun demikian, tidak dapat dikesampingkan aktivitas penyelenggaraan  bantuan  hukum  lainnya,  yang  pada  dasarnya  merupakan pengembangan  lebih  lanjut  dari  konsep  bantuan  hukum  individual  dan  cukup banyak  dijalankan  oleh  pihak-pihak  lain  yang  pada  tingkatan  tertentu mengimbangi, bahkan dapat dikatakan menutupi kelemahan yang ditemukan pada pola  bantuan  hukum  struktural.  Pengembangan  dari  konsep  bantuan  hukum individual  tersebut  perlu  diperhitungkan  karena  dalam  pola  apa  pun,  selama memenuhi  karakteristik  dasar,  yaitu    diberikan  secara  cuma-cuma  (dalam  arti setiap  orang  yang  membutuhkannya  tidak  dibebani  oleh  prosedur  yang  berbelit- belit/tidak membebani klien), dan tidak digantungkan pada besar kecilnya reward yang  timbul  dari  hubungan  tersebut,  maka  jasa  hukum  yang  diberikan  dapat dikategorikan sebagai bantuan hukum.
Walaupun  di  samping  sifat  cuma-cuma  terdapat  pula  perbedaan pendekatan dalam melayani pencari keadilan. Berkaitan dengan hal ini T. Mulya Lubis  (1996:60)  menyatakan  bahwa  pendekatan  penasehat  hukum  bercirikan:  a. individual.  b.  urban  (perkotaan).  c.  pasif.  d.  legalistik.  e.  gerakan  hukum.  f. persamaan  distribusi  pelayanan.  Sedangkan  pendekatan  seorang  pembela  umum adalah:  a.  struktural  (kolektif).  b.  urban-rural.  c.  aktif.  d.  orientasi  legal  dan  non legal. e. gerakan sosial. f. perubahan sosial.

## C. Urgensi Jasa Advokat
Perkembangan bantuan  hukum  di  Indonesia kontemporer tidak lepas atau justru  ditandai  oleh  peran  Lembaga  Bantaun  Hukum  (LBH)  sebagai  organisasi yang secara konsisten memperjuangkan pembelaan terhadap hak-hak rakyat yang kerap  menjadi  obyek  penindasan  dari  penguasa.  Lembaga  Bantuan  Hukum  atau yang  sekarang  dikenal  juga  dengan  nama  Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum Indonesia  (YLBHI)  pada  awalnya  merupakan  gagasan  dari  Adnan  Buyung Nasution, yang ketika itu tergabung dalam Peradin, akibat dari ketidak-puasannya terhadap  situasi  sosial  politik  yang  dengan  mengesampingkan  norma-norma hukum  yang  ada  seringkali  bertindak  merugikan  rakyat  (Abdul  Hakim  G. Nusantara, 1988:113).
Lembaga  bantuan  Hukum  (LBH)  didirikan  dengan  konsep  awal  untuk melindungi  masyarakat  dari  penindasan  hukum  yang  kerap  menimpa  mereka. Konsep  ini  kemudian  dituangkan  dalam  Anggaran  Dasar  LBH  (Adnan  Buyung Nasution, 1982:53)  dimana di dalamnya disebutkan bahwa tujuan LBH adalah: a. Memberi  pelayanan  hukum  kepada  rakyat  miskin;  b.  Mengembangkan  dan meningkatkan  kesadaran  hukum  rakyat,  terutama  mengenai  hak-haknya  sebagai subyek hukum; c. Mengusahakan perubahan dan perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan baru dari masyarakat yang berkembang.
Seiring  dengan  gemuruh  reformasi  yang  melanda  bangsa  dan  negara  ini, maka salah satu  profesi  yang dengan cepat  menjadi  perhatian masyarakat adalah profesi  advokat.  Profesi  ini  ketibang  rezeki  dengan  merebaknya  pengungkapan berbagai kasus penyelewengan (pelanggaran hukum) pada era Pemerintahan Orde Baru.  Baik  kasus  yang  berkaitan  dengan  penyimpangan  penggunaan  BLBI maupun  pelanggaran hak azasi manusia. Perkembangan sosial budaya masyarakat sedikit  banyak  telah  menggeser  peran  profesional  penasehat  hukum  dari  sifat hakikinya  sebagai  pelayan  kepentingan  publik  menjadi  lebih  ke  arah komersialisasi  profesi.  Hal  ini  sudah  ditengarai  oleh  banyak  penulis  mengenai
etika  profesi.  Profesionalisme  telah  mengubah  dirinya  menjadi  begitu  egois  dan amat berorientasi kepada materialisme.
Demikian  juga  dengan  tidak  berjalannya  fungsi  hubungan  masyarakat dalam  organisasi  penasehat  hukum,  membuat  masyarakat  makin  berada  dalam posisi  lemah,  karena  tidak  memiliki  akses  untuk  menyaring  layanan  hukum  di bawah  standar  yang  ditawarkan  kepada  mereka,  mengingat  keterbatasan intelektual  untuk  melakukan  penilaian.  Dalam  konteks  ini,  sudah  seharusnya organisasi  penasehat  hukum  muncul  sebagai  pihak  yang  memberikan  kepastian bagi  publik  mengenai  jaminan  pelayanan  yang  dapat  diberikan  oleh  anggota profesinya.  Dengan  demikian  organisasi  penasehat  hukum  tidak  lagi  bekerja semata-mata  untuk  kepentingan  anggotanya  dan  hukum,  namun  juga  kepada publik secara langsung.
Realitas  yang  berkembang  misalnya  pada  Pengadilan  Agama  Kelas  IA Makassar  dengan  sangat  jelas  memperlihatkan  fenomena  di  atas.  Kebanyak penasehat  hukum  masih  berorientasi  kepada  kepentingan  pribadi  dan  profesinya. Untuk itu kita tidak dapat melihat seorang klien yang sedang terlibat dalam suatu perkara  di  bantu  oleh  seorang  penasehat  hukum  secara  cuma-cuma.  Yang  tidak jarang  terjadi  adalah  kebodohan  dan  keluguan  masyarakat  justru  dimanfaatkan oleh para penasehat hukum. Dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi si penasehat hukum.  Akibatnya  pemanfaatan  jasa  penasehat  hukum  oleh  pihak-pihak  yang berperkara  pada  Pengadilan  Agama  Kelas  IA  Makassar  secara  umum  masih sangat memprihatinkan. Masih sangat kurang para pencari keadilan di Pengadilan Agama  Kelas  IA  Makassar  yang  memanfaatkan  jasa  penasehat  hukum  untuk membantu penanganan dan penyelesaian dari kasus yang dialaminya.
Sebaiknya  memang,  profesi  penasehat  hukum  senantiasa  membela kepentingan  rakyat  tanpa  membeda-bedakan  latar  belakang  asal  usul,  agama, budaya, warna kulit, tempat tinggal, tingkat ekonomi, gender, dan lain sebagainya. Pembelaan kepada semua orang termasuk juga kepada fakir miskin sebagai salah satu  bentuk  bantuan  hukum  (UU  No.  16  Tahun  2011)  merupakan  wujud  dari penghayatan penasehat hukum terhadap prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum  dan  perwujudan  dari  hak  untuk  didampingi  penasehat  hukum  yang dimiliki oleh semua orang tanpa kecuali.
Dengan  demikian  berdasarkan  paparan  di  atas,  maka  terlihat  betapa penting  peranan  dan  kedudukan  penasehat  hukum  dalam  membantu  masyarakat yang  sedang  terkait  dengan  suatu  masalah  hukum  baik  di  Peradilan  Umum maupun  di  Peradilan  Agama.  Mayoritas  masyarakat  Indonesia  yang  masih  buta akan  masalah  hukum  pada  umumnya  dan  masalah  peradilan  pada  khususnya, maka tentu saja memerlukan bantuan dari penasehat hukum atau advokat.
Untuk  itu  kita  harapkan  kepada  lembaga-lembaga  penasehat  hukum, perguruan  tinggi  dan  kelompok  swadaya  masyarakat  yang  ada,  agar  senatiasa melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  berkaitan  dengan  pentingnya pengetahuan  hukum.  Baik  pengetahuan  hukum  secara  umum  maupun pengetahuan  hukum  khusus  tentang  lembaga  peradilan  dan  penasehat  hukum. Sosialisasi  tersebut  diharapkan  pada  nantinya  akan  meningkatkan  kesadaran hukum masyarakat.

## PENUTUP
Kedudukan  advokat  sebagai  penasehat  hukum  sangat  penting  karena termasuk  salah  satu  penegak  hukum,  jadi  sama  pentingnya  dengan  keberadaan: hakim,  polisi  dan  jaksa.  Mukti  Ali  menyatakan  bahwa  tugas  dan  fungsi  advokat sama  mulianya  dengan  tugas  seorang  hakim.    Advokat  membantu  masyarakat dalam  memberikan  layanan  hukum  atau  bantuan  hukum  baik  dalam  ranah peradilan  (litigasi)  maupun  dalam  ranah  di  luar  proses  peradilan  (non  litigasi). Sayangnya  hingga  kini  masyarakat  belum  banyak  memahami  kedudukan  dan pentingnya institusi advokat dalam penegakan hukum. Bahkan masyarakat masih banyak  yang  salah  paham  tentang  advokat  yang  eksklusif  dan  mahal.  Advokat memang  profesional  makanya  butuh  biaya  akan  tetapi  untuk  masyarakat  yang tidak mampu pemerintah sudah menyedikan bantuan hukum cuma-cuma.
Berdasarkan    penelitian  yang  telah  dilakukan  diharapkan  kepada  semua pihak  yang  terlibat  sebagai  aparat  hukum  baik  langsung  maupun  tidak  langsung agar setiap saat secara aktif mensosialisasikan peranan advokat sebagai penasehat hukum  dalam  masyarakat.    Bagi  para  praktisi  yang  terlibat  sebagai  penasehat hukum hendaknya memberikan yang terbaik dalam membantu masyarakat dalam menyelesaikan  jenis  perkara  yang  sedan  dialaminya  baik  yang  diperhadapkan pada Pengadilan maupun yang diselesaikan dengan cara mediasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia, Cet. I; (Jakarta: Cendana Press, 1983).
Abbas, Ali dan Nurhayati Abbas., Peranan dan Teknis Bantuan Hukum, Makalah Seminar Nasional; (Makassar: 21 Pebruari 1990).
Ali, Muhammad Daud, Asas-asas Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990).
Adjie, Oemar Seno, Profesi Advokat, Cet. I; (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991).
Ali, Achmad., Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Jakarta: Chandra Pratama, 1996).
Arto, H.A. Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet. I; (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
Bisir, Cik Hasan, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Lokakarya Tentang Pengacara pada Badan Peradilan Agama, (Jakarta: 1977).
Friedman,  Lawrence  M., The  Legal  System,  A  Social    Science  Perspektif, (New York: Russle Sage Fondation, 1975).
Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil., Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996).
Lopa,  Baharuddin, Permasalahan  Pembinaan  dan  Penegakan  Hukum  di Indonesia (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).
Lubis, T. Mulya., Banytuan Hukum dan Kemiskinan Struktural, (Jakarta: LP3ES, 1996).
Mardjono,  Hartono., Menegakkan  Syari’at  Islam  dalam  Konteks  Keindonesiaan,
Cet. I; (Bandung: Mizan, 1997).
Marzuki,  Laica  M., Pembahasan  Atas  Program  Pembinaan  Sistem  Hukum Nasional  (Konsep  Pembangunan  Bidang  Hukum  repelita  VII), Makalah, Makassar.
Nasution, Adnan Buyung., Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1982).
Nusantara, Abdul Hakim G., Politik Hukum Indonesia, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988).
Prodjodikoro, R. Wirjono., Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung, 1985).
Pangaribuan, Luhut M.P., Advokat dan Contempt of Court Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi, (Jakarta: Djambatan, 1996).
Rahardjo, Satjipto., Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Angkasa, 1986).
-------------- Permasalahan Hukum di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1987).
Soekanto, Soerjono., Bantuan Hukum: Suatu Tinjauan Sosio Yuridis, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
-------------- Evektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, (Bandung: Alumni, 1985). -------------- Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
Susskind, Richard E., The Future of Law (Facing The Challenges of Information Technology) , (Clarendon Press – Oxford, 1996).
Sanusi, Mohammad., Kode Etik Penasehat Hukum: Pengertian, Penjabaran dan Penerapannya, (Kompilasi Kursus Advokat AAI, 1997).
Taufiq, Perspektif Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Makalah Seminar Nasional (Makassar, 21 Pebruari 1990).
Wlas, Lasdin., et all., Cakrawala Advokat Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1989). Winarta, Frans Hendra., Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, (Jakarta: PT. Elex Media, 2000).