## IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA DALAM REFORMASI BIROKRASI  DI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Supriati 1 , Yuni Ariani 2 dan Sarifudin 3
1 Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2017. Email: supriati25@gmail.com
2 Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2017. Email: yuniariani.depkeu@gmail.com
3 Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2017. Email : sherif0612@gmail.com

## ABSTRAK
Reformasi  Birokrasi  Kementerian  Keuangan  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  Reformasi  Nasional.  Salah  satu  sasaran  yang  dicanangkan  di dalam Grand  Design Reformasi  Birokrasi  adalah  meningkatnya  kapasitas  dan akuntabilitas  kinerja  birokrasi. Sasaran  tersebut  dilakukan  dengan  melaksanakan penguatan  akuntabilitas  kinerja  yang  dilaksanakan  oleh  Tim  RB  K/L/Pemda. Pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif  agar  dapat memberikan  gambaran  komprehensif  yang  cukup  mendalam  dan  detail  tentang akuntabilitas  kinerja  dalam  reformasi  birokrasi  di  Kementerian  Keuangan. Kementerian  Keuangan  telah  melaksanakan  akuntabilitas  kinerja  dengan  hasil yang  sangat  memuaskan  tetapi  masih  memiliki  beberapa  kelemahan  yang  telah dilakukan perbaikan diantaranya pilar SDM.
Kata Kunci : reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, Kementerian Keuangan

## ABSTRACT
Bureaucratic  Reform  of  the  Ministry  of  Finance  is  an  integral  part  of  National Reform. One of the targets set out in the Grand Design of Bureaucratic Reform is to  increase  the  capacity  and  accountability  of  bureaucratic  performance.  The target  is  carried  out  by  implementing  performance  accountability  strengthening carried out  by the RB Team K /  L /  Regional Government.  The approach in  this study is a qualitative approach in order to provide a comprehensive picture that is quite deep and detailed about performance accountability in bureaucratic reform in the Ministry of Finance. The Ministry of Finance has implemented performance accountability with very satisfactory results but  still has several  weaknesses that have been made improvements including the HR pillar
Keywords : Bureaucratic Reform , accountability of bureaucratic performance , Ministry of Finance

## PENDAHULUAN
Reformasi Birokrasi dimulai dengan ditetapkannya Peraturan
Presiden  Nomor  81  Tahun  2010 tentang Grand  Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang selanjutnya akan dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi  yang  ditetapkan  setiap  5 (lima)  tahun  sekali  oleh  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PANRB)
(Perpres  No.  81  Tahun  2010  tentang Grand Design Reformasi Birokrasi ).
Pada  tahun  2019,  diharapkan
dapat
diwujudkan kualitas penyelenggaraan  pemerintahan  yang baik,  bersih,  dan  bebas  korupsi, kolusi,  serta  nepotisme.  Selain  itu, diharapkan  pula  dapat  diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan  masyarakat,  harapan  bangsa Indonesia  yang  semakin  maju  dan mampu  bersaing  dalam  dinamika global  yang  semakin  ketat,  kapasitas dan  akuntabilitas  kinerja  birokrasi semakin baik, SDM aparatur semakin  profesional,  serta mind-set dan culture-set yang  mencerminkan integritas  dan  kinerja  semakin  tinggi (Grand  Design  Reformasi  Birokrasi 2010-2025 hal.7).
Pada  tahun  2025,  diharapkan telah  terwujud  tata  pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas  tinggi,  dan  menjadi pelayan  masyarakat  dan  abdi  negara (Grand Design Reformmasi
Birokrasi  2010-2025  hal.8). Salah satu  sasaran  yang  dicanangkan  di dalam Grand Design Reformasi Birokrasi adalah meningkatnya kapasitas  dan  akuntabilitas  kinerja birokrasi. Sasaran  tersebut  dilakukan dengan melaksanakan penguatan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Tim RB K/L/Pemda.
Akuntabilitas adalah satu prinsip yang  menjadi  dasar  pelaksanaan fungsi  pemerintahan  tidak  hanya  di tingkat  nasional,  tapi  juga  lokal. Pelaksanaan  prinsip  akuntabilitas  ini sebenarnya  tidak  berjalan  sendiri, namun  dihubungkan  juga  dengan prinsip  yang  lain  seperti  prinsip pengawasan,  transparansi,  efektifitas dan  efisiensi,  partisipasi  masyarakat, persamaan, responsivitas, pelaksanaan aturan hukum,
konsensus  bersama  dan  visi  strategis (UNDP : 1997).
Penguatan  Akuntabilitas  Kinerja dan Integritas  Instansi  Pemerintah
Melalui Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja, Evaluasi Terhadap Unit Kerja Pelayanan Pada K/L/PEMDA yang Telah Mencanangkan Zona Integritas serta Penerbitan  Kebijakan  Tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan
Kinerja, antara lain:
1. Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah  dilakukan  evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas  Instansi  Pemerintah (SAKIP) oleh seluruh K/L/Pemda.
2. Sebagai upaya pencegahan
korupsi,  Pemerintah  menerbitkan kebijakan penerapan Zona Integritas disetiap K/L/Pemda.
3. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,
Kementerian  PAN  dan  RB  telah menerbitkan Permen PANRB Nomor  53  Tahun  2014  tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,  Pelaporan  Kinerja,  dan Tata  Cara  Reviu  atas  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kebijakan ini merupakan
pelaksanaan  dari  Perpres  Nomor 29  Tahun  2014  tentang  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Reformasi  Birokrasi  Kementerian Keuangan  merupakan  bagian  yang tidak terpisahkan  dari  Reformasi Nasional  yang  disebabkan  adanya krisis  ekonomi  1998  yang  berimbas di seluruh lapisan kehidupan masyarakat.   Pada  tataran  nasional, era refomasi ditandai dengan diterbitkannya TAP MPR No.XI/1998  tentang  penyelenggara negara  yang  bersih  dan  bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)  dan  UU  No.28  tahun  1999 tentang penyelenggaraan yang bersih dan  bebas  KKN,  sehingga  sangat menarik  untuk  dilakukan  penelitian bagaimana implementasi Akuntabilitas Kinerja Dalam Kinerja Birokrasi  di  Kementerian  Keuangan Republik Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  kualitatif  agar  dapat memberikan gambaran komprehensif yang  cukup  mendalam  dan  detail mengenai impelementasi akuntabilitas kinerja dalam
pelaksanaan  reformamsi  birokrasi  di Kementerian Keuangan, Desain Penelitian adlaah penelitian
deskriptif, sumber data dengan
mengumpulkan dan mempelajari data-data  primer  dan  sekunder, teknik  dan  Instrumen  pengumpulan data  yaitu  dokumentasi  dengan melakukan  pengumpulan  data  yang berbentuk  dokumen  atau  tulisan mengenai reformasi birokrasi, akuntabilitas  kinerja  dan  organisasi Kementerian  Keuangan,  dan  teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan dengan mengumpulkan  data/fakta  disertai dengan penafsiran data yang diperoleh dan dianalisa secara kualitatif  menggunakan  pendekatan yuridis normatif.

## HASIL PENELITIAN
Kementerian Keuangan, sejak tahun  2002  –  2006  telah  dilakukan berbagai pembaharuan,  antara lain :
1. diterbitkannya Paket UU
Keuangan negara yang terdiri dari UU  No.  17  Th.  2003  Tentang Keuangan  Negara,  UU  No.  1  Th.
2004  Tentang  Perbendaharaan Negara,  dan  UU  No.  15  Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
2. pemisahan fungsi penyusunan
anggaran dan pelaksanaan anggaran. 3. pembentukan Large Tax Office sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan tahap I. Selanjutnya  pada  tahun  2007 Kementerian  Keuangan  melakukan Reformasi Birokrasi secara massif yang dilaksanakan melalui 3 Pilar Utama yaitu:
1. Pilar  Organisasi ,  antara  lain melalui  penajaman  tugas  dan fungsi, pengelompokan  tugas- tugas  yang  koheren,  eliminasi tugas  yang  tumpang  tindih,  dan modernisasi kantor baik di bidang perpajakan, kepabeanan dan
cukai,  perbendaharaan,  kekayaan negara, dan fungsi-fungsi
keuangan negara lainnya.
2. Pilar  Proses  bisnis ,  antara  lain melalui penetapan dan penyempurnaan  Standar  Operasi Prosedur yang memberikan kejelasan dan memuat janji layanan, dilakukannya analisa dan evaluasi jabatan, penerapan sistem peringkat jabatan, dan pengelolaan kinerja
berbasis balance  scorecard serta pembangunan  berbagai  sistem aplikasi e-goverment ;
3. Pilar  SDM ,  antara  lain  melalui peningkatan
disiplin,
pembangunan assessment  center , Diklat berbasis Kompetensi,
pelaksanaan merit system ,
penataan  sumber  daya  manusia,
pembangunan SIMPEG, dan penerapan reward
and punishment secara konsisten. Reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan terus bergulir. Berawal dari cita-cita untuk menjadi institusi yang lebih melayani,  akuntabel,  dan  transparan.
Awal  tahun  2012  menjadi  momen penting  dalam  sejarah  Reformasi
Birokrasi Kementerian
Keuangan
(RB Kemenkeu), yaitu dengan disahkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 185/KMK.01/2012 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Tahun 2010- 2014. A. Hasil Kinerja Kementerian Keuangan Pengukuran capaian kinerja Kementerian Keuangan tahun 2017  dilakukan  dengan  cara
membandingkan antara target
(rencana)  dan  realisasi  Indikator
Kinerja Utama (IKU) pada
masing-masing  perspektif.  Dari hasil  pengukuran  kinerja  tersebut,
diperoleh  data  bahwa  capaian Nilai  Kinerja  Organisasi  (NKO) Kementerian  Keuangan  adalah sebesar 111,14.
Selain  itu,  peningkatan  kinerja organisasi Kementerian Keuangan juga  dapat  dilihat  dari  prestasi- prestasi  yang  diraih  dalam  bentuk penghargaan sebagai berikut:
1. Terdapat 10 unit di Lingkungan Kementerian Keuangan  yang  memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi  (WBK),  dan  1  unit yang mendapat predikat
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
2. Gold  Medal  untuk  Kategori The Best Operation Corporate dan juga penghargaan lainnya yaitu  Gold  Medal  untuk Kategori  The  Best  Smart Team  serta  Bronze  Medal untuk  Kategori  Individu,  The Best Agent Publik.
3. Kementerian
Keuangan berhasil  meraih  Juara  Umum Anugrah Media Humas
(AMH)  2017,  Juara  1  untuk kategori  media sosial,  juara 2 untuk kategori penerbitan internal,  dan  juara  3  kategori
pelayanan  informasi  melalui internet.
4. Rekor  MURI  atas  Kegiatan Pajak Bertutur.
5. World CIO 100 Award (Tingkat Dunia) Pada tanggal 14–16 Agustus 2017.
6. Best  Security  Transformation (Tingkat Asia Pasifik).
7. IFN  Indonesia  Deal  of  The Year  for  The  Perusahaan
Penerbit  SBSN  Indonesia  III 144A Senior Unsecured Wakalah  Fixed  Rate  Trust Certifcates.
8. Peningkatan  peringkat  EoDB melalui penerapan single billing dan single payment.
B. Reviu Pengelolaan Kinerja
Reviu  Pengelolaan  Kinerja diselenggarakan  dalam  rangka memberikan quality  assurance
atas  sistem  manajemen  kinerja  di Lingkungan
Kementerian Keuangan  (Kemenkeu).  Reviu Pengelolaan  Kinerja  dilakukan atas  6  (enam)  aspek  penilaian, yaitu:
1. Perencanaan strategis, mengukur  proses  perumusan perencanaan  strategis  dimana perumusan dokumen
perencanaan  strategi  yang
dilaksanakan pada tahun 2017 meliputi  penyusunan  Renja tahun  2018,  Rencana  Kerja dan  Anggaran  tahun  2018 serta  Kontrak  Kinerja  tahun 2017. Penyusunan Renja dilaksanakan  sesuai  dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE- 11/MK.1/2017 tentang Penyusunan  Rencana  Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2018. Penyusunan Kontrak  Kinerja  tahun  2017 mengacu pada indikator- indikator kinerja beserta target  pada  Renja  tahun  2017 yang  telah  ditetapkan  pada tahun 2016 yang lalu. Sedangkan
penetapan indikator  kinerja  pada  renja 2018  menjadi  acuan  dalam kebijakan  refnement  Kontrak Kinerja  tahun  2018.  Selain itu, reviu juga dilakukan pada dokumen  pengelolaan  kinerja meliputi Kontrak Kinerja (Peta Strategi, Sasaran Strategis,  IKU,  dan  Inisiatif Strategis).
2. Proses cascading dan
alignment , mengukur kesesuaian cascading dan
alignment dengan  tugas  dan
fungsi  serta  distribusi  IKU dan targetnya.
3. Perencanaan  kegiatan  dalam
rangka mendukung pencapaian strategi, mengukur perencanaan kegiatan  untuk  mendukung pencapaian Sasaran Strategis/Inisiatif Strategis (SS/IS), dokumen/matriks kegiatan,  serta  kelengkapan dokumennya.
4. Pelaksanaan
kegiatan, mengukur ketersediaan laporan  progres  pelaksanaan kegiatan  yang  mendukung pencapaian  SS/IS,  kesesuaian antara  pelaksanaan  dengan rencana, serta proses sosialisasi  dan  internalisasi pengelolaan  kinerja  kepada pegawai.
5. Monitoring dan evaluasi, mengukur  ketersediaan  dan kesesuaian  laporan  capaian kinerja, pelaksanaan pembahasan  capaian  kinerja melalui Dialog Kinerja Organisasi sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK- 590/KMK.01/2016 tentang
Pedoman  Dialog  Kinerja  di Lingkungan Kementerian
Keuangan.  Selain  itu,  reviu juga mengukur ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja,  pelaksanaan  reviu Kontrak Kinerja oleh Pengelola Kinerja sesuai dengan lingkup dan tanggung jawabnya, validasi nilai Kualitas Kontrak Kinerja bersasarkan Keputusan Menteri  Keuangan  Nomor KMK-291/KMK.01/2017 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Berdasarkan
Kualitas  Kontrak  Kinerja, serta  kelengkapan  dokumen pendukung capaian kinerja. 6. Tindak lanjut hasil
monitoring dan evaluasi, mengukur realisasi
pelaksanaan  kegiatan  hasil monitoring dan evaluasi dalam Dialog Kinerja Organisasi  serta  kelengkapan dokumentasinya.
Berdasarkan  hasil  reviu,  nilai pengelolaan kinerja Kemenkeu tahun 2017 adalah sebesar 90,11 yang menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan
“telah mengelola kinerja dengan  sangat  baik”.  Terjadi peningkatan nilai dibandingkan hasil reviu tahun  2016  yaitu  84,77. Langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas implementasi pengelolaan kinerja  pada  Kementerian Keuangan adalah (i) meningkatkan  peran  setiap pimpinan unit dalam kegiatan pengelolaan  kinerja  terutama dalam  penetapan  Kontrak Kinerja  (KK)  dan  Dialog Kinerja  Organisasi  (DKO), (ii)  meningkatkan  kualitas dan  target  IKU  yang  lebih menantang,  (iii)  meningkatan tata kelola dokumentasi
seluruh  proses  pengelolaan kinerja, seperti notula monev, tindak  lanjut  monev,  manual
IKU  dan  matriks cascading ,
(iv) optimalisasi peran
pengelola  kinerja  organisasi untuk  peningkatan  kualitas kontrak kinerja melalui pelaksanaan  reviu  internal, serta (v) meningkatkan internalisasi visi, misi, strategi, dan sistem
pengelolaan  kinerja  dalam rangka meningkatkan pemahaman pegawai terhadap  sistem  pengelolaan kinerja. Evaluasi Mandiri atas Implementasi SAKIP Kemenkeu dalam rangka meningkatkan manajemen dan  akuntabilitas  kinerja  dan keuangan  terkait  pengelolaan keuangan  negara,  Inspektorat Jenderal selaku APIP Kementerian Keuangan, secara berkelanjutan melakukan  evaluasi  internal atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian
Keuangan.  Evaluasi  internal dilaksanakan  setiap  tahun atas  implementasi  SAKIP Kementerian  Keuangan  serta implementasi SAKIP masing- masing  Unit  Eselon  I  di lingkungan
Kementerian Keuangan. Hasil evaluasi disampaikan kepada
masingmasing  pimpinan  Unit Eselon  I  serta  ikhtisarnya dilaporkan  kepada  Menteri
Keuangan. Selama tahun
2017,  Inspektorat  Jenderal telah  melaksanakan  evaluasi atas  implementasi  SAKIP Kementerian  Keuangan  dan implementasi SAKIP
masingmasing  Unit  Eselon  I Kementerian Keuangan tahun 2016.  Evaluasi  dilaksanakan berdasarkan  pedoman  baru, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi  atas  Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian Keuangan (PMK  239)  dan  Keputusan Menteri  Keuangan  Nomor 14/KMK.09/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi  Atas  Implementasi Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan  (KMK  14).  Kedua pedoman ini memberikan panduan  yang  lebih  jelas  dan komprehensif serta mendorong  evaluator  untuk dapat  melakukan  penilaian secara  objektif,  tidak  hanya menilai dari pemenuhan formal tetapi juga pemenuhan substansi. Petunjuk
pelaksanaan  evaluasi  dalam KMK  14  dibuat  sejalan dengan  Peraturan  Menteri PAN  dan  RB  Nomor  15 tahun  2015  tentang  Pedoman Evaluasi  atas  Implementasi Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah.
Perbaikan dan Peningkatan Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2017
Berdasarkan  hasil  evaluasi atas  implementasi  SAKIP Kementerian  Keuangan  dan implementasi SAKIP masing- masing  Unit  Eselon  I  tahun 2016, diketahui beberapa perbaikan  manajemen  kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja  yang  telah  dilakukan oleh  Kementerian  Keuangan, antara lain:
a. Penerapan Enterprise  Risk
Management (ERM) Kemenkeu  dalam  rangka menyelaraskan sistem
pengelolaan  risiko  dengan sistem pengelolaan kinerja.
b. Perbaikan berkelanjutan
serta sinkronisasi perencanaan  kinerja  dan penganggaran di lingkungan Kementerian
Keuangan, melalui inisiatif:
1) Resource forum antara
fungsi  pengelola  sumber daya  dan  fungsi  teknis  di lingkungan Kementerian Keuangan untuk mengidentifkasi prioritas kebutuhan  dalam  rangka penetapan  target  kinerja dan  anggaran  yang  sejalan dengan  Sasaran  Strategis Kemenkeu (SS).
2) Joint  Planning  Session
antar  unit  perencana  Unit Eselon  I  untuk  mendorong
inovasi dan perbaikan berkelanjutan  atas  proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Keuangan; c. Peningkatan kualitas Kontrak  Kinerja  pegawai melalui penetapan koefsien  Kualitas  Kontrak Kinerja (K3) untuk mendorong diferensiasi
kinerja pegawai secara lebih fair .
d. Penyajian Informasi mengenai efsiensi penggunaan  sumber  daya dalam  Laporan  Kinerja Kemenkeu  tahun  2016, antara lain informasi mengenai  capaian  IKU “Persentase kualitas pelaksanaan anggaran”, informasi efsiensi dari penggunaan IT, serta efsiensi  dari  penerapan layanan bersama (co- location) antara DJPB,
DJKN, dan DJPPR.
e. Peningkatan monitoring tindak  lanjut  rencana  aksi pencapaian  IKU  melalui pelaksanaan Dialog Kinerja  Organisasi  (DKO) dan Dialog Kinerja Individu (DKI) secara
efektif; dan
f. Peningkatan efektivitas pelaksanaan  tindak  lanjut oleh klien pengawasan atas rekomendasi hasil evaluasi implementasi
SAKIP
internal  oleh  Itjen  melalui suatu aplikasi web-based . C. Otomasi  Pemantauan  Tindak Lanjut  Hasil  Evaluasi  atas Implementasi  SAKIP  melalui Modul Team Central
Dalam  rangka  meningkatkan efektivitas dan kualitas
pemantauan dan penyelesaian tindak  lanjut  rekomendasi hasil evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal telah mengembangkan Sistem Manajemen  Audit  yang  di dalamnya  termasuk  modul Team  Central yang  dapat mengotomasi pelaksanaan pemantauan dan penyelesaian tindak  lanjut  oleh  Auditi.
Auditi  dapat  menginput  dan menyampaikan bukti-bukti pelaksanaan tindak lanjut
rekomendasi Inspektorat Jenderal secara online
melalui  jaringan  intranet,  dan evaluator  Itjen  dapat  menilai tindak  lanjut  tersebut  juga secara online melalui  modul
Team Central tersebut.

## PEMBAHASAN
Fenomena  yang  terjadi  dalam perkembangan  sector  publik  di Indonesia saat ini adalah menguatnya tuntutan  akuntabilitas  atas  lembaga- lembaga  publik  baik  tingkat  pusat maupun  daerah.  Akuntabilitas  dapat diartikan  sebagai  bentuk  kewajiban
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan  misi  organisasi  dalam mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang telah  ditetapkan  sebelumnya  melalui suatu  media  pertanggungjawaban yang  dilaksanakan  secara  periodik (Stanbury,  2003  dalam  Mardiasmo, 2006).  Pada  dasarnya  akuntabilitas adalah  pemberian  informasi  dan pengungkapan ( disclosure ) atas aktivitas dan kinerja financial kepada pihak-pihak  yang  berkepentingan (Schavio-Campo and Tomasi, 1999). Akuntabilitas  dalam  bahasa  Inggris disebut  dengan accountability yang memiliki art “yang dapat dipertanggungjawabkan” atau dengan kata sifat disebut accountable (Febritson, 2012). Pengertian
accountability dan responsibility (tanggung jawab) seringkali diartikan sama, padahal maknanya jelas sangat berbeda  (Febritson,  2012).  Beberapa ahli  menjelaskan  bahwa  kaitannya dengan birokrasi, responsibility merupakan  otoritas  yang  diberikan atasan  untuk  melaksanakan  suatu kebijakan,  sedangkan accountability merupakan kewajiban untuk menjelaskan bagaimana realisasi otoritas  yang  diperolehnya  tersebut (Mahmudi, 2007).
Media akuntabilitas
dapat berbentuk  laporan  yang  berisi  tujuan pengelolaan  sumber  daya  suatu organisasi  (Febritson,  2012).  Karena pencapaian  tujuan  merupkkan  salah satu  ukuran kinerja individu  maupun unit  organisasi  yang  terlihat  dalam rencana  strategis  organisasi,  rencana kerja,  program  kerja  tahunan  yang berpedoman  pada  Rencana  Jangka Panjang  Menengah  (RJPM)  dan Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP) (Febritson, 2012).
Menurut  BPKP  (BPKP,  2007)
pemerintah menjelaskan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu tatanan, instrument, dan metode pertanggungjawaban  yang  intinya meliputi  tahap-tahap  sebagai  berikut : 1. Penetapan perencanaan strategis
2. Pengukuran kinerja
3. Pelaporan kinerja
4. Pemanfaatan  informasi  kinerja bagi  perbaikan  kinerja  secara berkesinambungan.
Sedangkan  menurut  Perpres  Nomor 29  Tahun  2014  tentang  SAKIP dijelaskan  arti    Sistem  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah  rangkaian  sistematik  dari
berbagai  aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran,
dan  pelaporan  kinerja  pada  instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi
pemerintah (Pasal 1 angka 1, Perpres 29 Tahun 2014 tentang SAKIP).
Menurut  Pasal  5  Perpres  29 Tahun 2014, penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah  (SAKIP)  dilaksanakan dengan  menilai  beberapa  aspek, melalui:  rencana  strategis,  perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan  data  kinerja,  pelaporan kinerja  dan  reviu  dan  evaluasi kinerja.  Menurut  Permanpan  RB Nomor  12  Tahun  2015  tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,  komponen  yang  diukur pada IKU ini sama dengan komponen  dalam  penilaian  LAKIN oleh
KemenPAN-RB
yaitu Perencanaan  Kinerja,  Pengukuran Kinerja,  Pelaporan  Kinerja,  Evaluasi Internal  dan Capaian Kinerja dengan penjelasan  sebagai  berikut:  a.  Aspek perencanaan
(bobot 30%),
komponen-komponen yang dievaluasi antara lain: (1) perencanaan strategis; (2) perencanaan  kinerja;  (3)  penetapan
kinerja; dan keterpaduan serta
keselarasan  diantara  subkomponen tersebut. b. Aspek pengukuran kinerja  (bobot  25%),  komponen- komponen  yang  dievaluasi  adalah: (1)  indikator  kinerja  secara  umum dan  indikator  kinerja  utama  (IKU), (2)  pengukuran,  serta  (3)  analisis hasil  pengukuran  kinerja.  c.  Aspek pelaporan kinerja  (bobot 15%),  yang dinilai  adalah  ketaatan  pelaporan, pengungkapan  dan  penyajian,  serta pemanfaatan  informasi  kinerja  guna perbaikan  kinerja.  d.  Aspek  evaluasi kinerja  (bobot  10%),  yang  dinilai adalah  pelaksanaan  evaluasi  kinerja dan  pemanfaatan  hasil  evaluasi.  e. Aspek  Capaian  kinerja  (bobot  20%), dalam  hal  mana  MENPAN  &  RB melakukan  reviu  atas  prestasi  kerja atau capaian kinerja  yang dilaporkan dengan  meneliti  berbagai  indikator pencapaian  kinerja,  ketetapannya, pencapaian targetnya, keandalan data, dan keselarasan dengan pencapaian  sasaran  pembangunan
dalam dokumen perencanaan
(RPJMN, Renstra).
Dibawah ini akan dijelaskan bagaimana  SAKIP  di  Kementerian Keuangan berdasarkan laporan kinerja Kementerian Keuangan
Tahun 2017: A. Rencana Strategis Pasal  6  ayat  (1)  Perpres Nomor 29 Tahun 2014, Kementerian Negara/Lembaga menyusun rencana strategis sebagai  dokumen  perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 5 tahunan.
Penyusunan rencana strategis tersebut menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP. Dalam Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional  (RPJMN)  Tahun  2015- 2019 sebagaimana telah
ditetapkan dengan Peraturan
Presiden  Nomor  2  Tahun  2015 tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019,  terdapat  9  (sembilan) agenda  prioritas  pemerintahan yang  lebih  dikenal  dengan  Nawa Cita.    9  (sembilan)  agenda prioritas  pemerintahan  dimaksud adalah :
1. menghadirkan  kembali  negara untuk melindungi segenap bangsa  dan  memberikan  rasa
aman  pada  seluruh  warga Negara;
2. membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. membangun Indonesia dari pinggiran  dengan  memperkuat daerah-daerah  dan  desa  dalam kerangka negara kesatuan;
4. memperkuat  kehadiran  negara dalam  melakukan  reformasi sistem  dan  penegakan  hukum yang bebas korupsi,
bermartabat dan terpercaya;
5. meningkatkan  kualitas  hidup manusia Indonesia;
6. meningkatkan produktivitas rakyat  dan  daya  saing  di  pasar internasional;
7. mewujudkan kemandirian ekonomi  dengan  menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. melakukan  revolusi  karakter bangsa; dan
9. memperteguh  kebhinekaan  dan memperkuat  restorasi  sosial Indonesia.
Dari  9  (sembilan)  agenda prioritas  dimaksud,  4  (empat)  di antaranya didukung
oleh Kementerian  Keuangan,  di  mana
Kementerian  Keuangan  bertindak dan berperan aktif sebagai leading sector-nya,  yaitu  (Nawa  Cita  1) Menghadirkan  kembali  negara untuk  melindungi  segenap  bangsa dan  memberikan  rasa  aman  pada seluruh warga negara; (Nawa Cita 3)  Membangun  Indonesia  dari pinggiran  dengan  memperkuat daerah-daerah  dan  desa  dalam kerangka Negara
Kesatuan;
(Nawa  Cita  6)  Meningkatkan produktivitas  rakyat  dan  daya saing  di  pasar  internasional;  dan (Nawa  Cita  7)  Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Untuk  memenuhi  Pasal  6  dan Pasal  7  Perpres  Nomor  29  Tahun 2014 tentang SAKIP dan mendukung  pencapaian  Agenda Pembangunan  Nasional  (Nawa Cita), Kementerian Keuangan telah  menyusun  kegiatan  prioritas untuk  mencapai  agenda  prioritas Nawa  Cita  dan  Rencana  Strategis (Renstra)  Kementerian  Keuangan Tahun  2015-2019  sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015. Arah kebijakan  dan  strategi  nasional
dijabarkan  dalam  Renstra  sampai dengan  level  Kegiatan  pada  unit- unit  eselon  II  di  lingkungan Kementerian Keuangan. Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian Nawa Cita  menjadi  Kegiatan  Prioritas
Kementerian Keuangan untuk tahun  2015-2019.  Kementerian Keuangan  memiliki  11  (sebelas) Program  yang  dilaksanakan  oleh 11  (sebelas)  unit  eselon  I.  8 (delapan)  Program  dilaksanakan oleh  unit  teknis  Kementerian Keuangan  (BKF,  DJA,  DJP, DJBC,  DJPB,  DJKN,  DJPK,
DJPPR), sementara 3 (tiga)
Program  yang  lain  dilaksanakan oleh  unit  pendukung  (Setjen, Itjen,  dan  BPPK).  Program  yang dilaksanakan unit teknis Kementerian  Keuangan  secara langsung  mendukung  pencapaian Nawa Cita pada beberapa Kegiatannya.
B. Pengelolaan Kinerja
Setiap  entitas  Akuntabilitas
Kinerja  menyusun  Rencana  Kerja dan  Anggaran  yang  ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan
anggaran  yang  akan  dijadikan
dasar penyusunan perjanjian kinerja.  Selanjutnya,  perjanjian
kinerja  tersebut  disusun  dengan mencantumkan  indikator  kinerja dan target kinerja.
C. Rencana Kerja dan Anggaran
Di  dalam  kondisi  keuangan negara yang terbatas,
Kementerian  Keuangan  berusaha menjamin  bahwa  setiap  rupiah yang dibelanjakan, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang
dilaksanakan secara efektif,
efsien,  dan  akuntabel.  Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL), disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Renja- K/L)  dan  Pagu  Anggaran  K/L. Seperti  kita  ketahui,  RKP  berisi arah  kebijakan  pemerintah  dan program prioritas yang diterjemahkan  oleh  K/L  dalam
Renja  K/L.  Dalam  kerangka pengelolaan penganggaran, terdapat tiga instrumen penganggaran, yaitu
Penganggaran  Berbasis  Kinerja (PBK),  Kerangka  Pembangunan Jangka  Menengah  (KPJM),  dan unified budget.
Penyusunan anggaran Kementerian Keuangan pada
Tahun Anggaran 2017 berpedoman  beberapa  kebijakan umum,  kebijakan  pengendalian, dan  harmonisasi  pengalokasian anggaran.  Kebijakan  umum  yang berlaku  adalah  sebagai  berikut:  1. Kesesuaian  Renja  dengan  RKA-
K/L. 2. Penerapan proses
perencanaan  penganggaran  yang lebih baik melalui resource forum antarmanajer yang mengelola sumber daya organisasi.  Resource forum untuk penyusunan anggaran  harus  memperhatikan urutan  prioritas,  diantaranya:  a. kebutuhan  anggaran  untuk  biaya operasional yang sifatnya
mendasar; b. program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas
pembangunan nasional yang tercantum  dalam  dokumen  RKP; c.  kebutuhan  dana  pendamping untuk  kegiatan  yang  anggarannya bersumber dari pinjaman dan/atau hibah dalam negeri/luar negeri; d. kebutuhan anggaran untuk kegiatan  lanjutan  yang  bersifat
tahun  jamak  (multi  years);  dan  e. penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan
program/kegiatan yang sesuai dengan  peraturan  perundangan.  3.
Alokasi  anggaran  mengutamakan kegiatan  prioritas  ( money  follow program ). Pengalokasian anggaran  tidak  lagi  berbasis  pada pelaksanaan  tugas  dan  fungsi yang  seluruhnya  harus  diberikan anggarannya,  tetapi  berdasarkan pada  program  prioritas  yang mendukung pencapaian Nawa Cita.  Money  follows  program memastikan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada  rakyat  bukan  sekedar untuk  pembiayaan  tugas  fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan koordinasi dari seluruh  pemangku  kepentingan,
melalui  pengintegrasian  prioritas nasional/ program prioritas/kegiatan  prioritas  yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.
D. Kontrak Kinerja 2017
Komitmen  Kinerja  Menteri Keuangan  dan  Wakil  Menteri Keuangan,  serta  Kontrak  Kinerja pejabat  eselon  I,  eselon  II,  dan eselon  III  unit  vertikal  berisikan
Peta  Strategi  yang  terdiri  dari beberapa  Sasaran  Strategis  (SS) yang dikelompokkan dalam empat perspektif yaitu stakeholders, customers,  internal  process,  dan learning  and  growth .  Sasaran strategis  dirumuskan  dari  visi  dan misi  organisasi  serta  tugas  dan fungsi  utama  unit  kerja  serta kondisi terkini organisasi.
Perumusan  SS  maupun  IKU  pada tahun  2017  juga  mengacu  pada rencana kerja tahun 2017.
E. Pengukuran Kinerja.
Menurut  Pasal  16  Perpres  29 Tahun  2014  tentang  SAKIP, pengukuran kinerja dilakukan
dengan  membandingkan  realisasi kinerja  dengan  sasaran  (target) kinerja  yang  dicantumkan  dalam lembar/dokumen perjanjian
kinerja  dalam  rangka  pelaksanaan
APBN tahun berjalan, membandingkan  realisasi  kinerja program  sampai  dengan  tahun berjalan  dengan  sasaran  (target) kinerja 5 tahunan yang direncanakan dalam rencana strategis. Pengukuran capaian kinerja  Kementerian  Keuangan tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana)  dan  realisasi  IKU  pada masing-masing  perspektif.  Dari hasil  pengukuran  kinerja  tersebut, diperoleh  data  bahwa  capaian Nilai  Kinerja  Organisasi  (NKO) Kementerian  Keuangan  adalah sebesar  111,14.  Nilai  tersebut berasal  dari  capaian  kinerja  pada masing-masing perspektif sebagaimana tampak pada tabel di bawah:
Sumber: Laporan Kinerja Kemenkeu Tahun 2017 Kementerian Keuangan RI secara konsisten mengimplementasikan  akuntabilitas kinerja  kelembagaan  sesuai  dengan
Grand  Design Reformasi  Birokrasi 2010-2025.  Reformasi  birokrasi  di Perspektif Bobot 4  Perspektif Bobot 5 Perspektif Stakeholder 25% 101,70 Customer 15% 114,89 Internal process 30% 111,64 Learning and Growth 30% 111,62 Nilai Kinerja Organisasi 111,14
Kementerian Keuangan terus bergulir. Berawal dari cita-cita untuk menjadi institusi yang lebih melayani,  akuntabel,  dan  transparan.
Awal  tahun  2012  menjadi  momen penting  dalam  sejarah  Reformasi Birokrasi Kementerian
Keuangan
(RB Kemenkeu), yaitu dengan disahkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 185/KMK.01/2012 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Tahun 2010- 2014.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Akuntabilitas kinerja dilaksanakan  meliputi  Akuntabilitas Kejujuran/Hukum, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program,
Akuntabilitas Kebijakan, dan Akuntabilitas Keuangan. Dalam pelaksanaan birokrasi saat ini akuntabilitas    telah  dilaksanakan bersamaan  dengan  proses  reformasi birokrasi  yang  memiliki  target  pada tahun 2025 diharapkan telah
terwujud  tata  pemerintahan  yang baik  dengan  birokrasi  pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.  Salah  satu  sasaran  yang dicanangkan
di dalam Grand
Design Reformasi  Birokrasi  adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja
birokrasi. Sasaran  tersebut  dilakukan dengan melaksanakan penguatan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Tim RB K/L/Pemda. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Intergritas Instansi Pemerintah Melalui Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja, Evaluasi Terhadap Unit Kerja Pelayanan Pada K/L/PEMDA yang Telah Mencanangkan Zona Integritas serta Penerbitan  Kebijakan  Tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja, antara lain :
1. Evaluasi  terhadap  pelaksanaan
Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah  (SAKIP)  oleh  seluruh K/L/Pemda  meliputi  :  perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal,  dan    capaian  kinerja. SAKIP ini didasarkan pada Perpres  No.  29  tahun  2014 tentang SAKIP.
2. Zona Integritas  (Permen PANRB
No.  52  Tahun  2014    tentang Pedoman
Pembangunan
ZI menuju  Wilayah Bebas Koorupsi (WBK)  dan  Wilayah  Birokrasi
Bersih  dan  Melayani  (WBBM)  di lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Laporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  (Perpres  No.
29  Tahun  2014  tentang  SAKIP dan Permen PANRB No. 53 tahun 2014  tentang  Petunjuk  Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kementerian Keuangan telah melaksanakan  akuntabilitas  dengan hasil  yang  sangat  memuaskan  pada ketiga bidang
penguatan akuntabilitas tersebut. Namun, di sisi lain  masih  ditemukan  kasus-kasus yang  melibatkan  pegawai  pajak. Dalam  rangka  menegakkan  Pilar
SDM tersebut Kementerian
Keuangan sangat tegas bertindak dan langsung  menonaktifkan  sejumlah
pegawai  dan  pejabat  di  Direktorat Jenderal  Pajak  dan  membuka  akses
pelaporan LHKPN oleh KPK terhadap pegawai pajak yang sebelumnya tidak tersentuh.Langkah- langkah Kementerian Keuangan
dalam  memberikan  reward  and punishment  kepada para pegawainya merupakan  bagian  dari  sasaran reformasi birokrasi yaitu: 1)
terwujudnya pemerintahan yang
bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme,  2)  meningkatnya  kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, 3)  meningkatnya  kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

## REFERENSI
Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik dalam Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol 2, hal. 1-17
Mardiasmo, 2006, Perwujudan Transaparansi dan Akuntabilitas  Publik  Melalui Akuntansi  Sektor  Publik:  Suau Saran Good Governance , Jurnal  Akuntansi  Pemerintah Vo.2. Mahmudi, 2003, Pengukuran Kinerja  di  Instansi  Pemerintah Daerah , Yogyakarta :
Universitas Gadjah Mada.
Mahmudi, 2007, Manajemen Kinerja Sektor  Publik ,  Yogyakarta  : Unit  Penerbit  dan  Percetakan
Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Mangandar  Febritson, 2012, Analisis Terhadap Penyusunan, Pengukuran, Pengevaluasian Kinerja pada Kementerian Energi  dan  Sumber  Daya Mineral Tahun 2010
(Perspektif Penerapan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ),  (Skripsi)  Depok  : Unversitas Indonesia
Akhzan,  2012, Analisis  Sistem  Nilai dalam  Penerapan  Sistem  yang Dianut  Akuntabilitas  Kinerja
Instansi  Pemerintah  (SAKIP) Studi  Kasus  pada  Kantor BPKPPerwakilan Provinsi Sulawesi Selatan . (Skripsi) Makassar : Universitas Hasanudin. Tri Hayati. 2018, Bahan kuliah BGG ke 6 Akuntabilitas dan Pengawasan. Jakarta : Pascasarjana FHUI. Republik Indonesia, Peraturan
Presiden tentang Grand Design Reformasi  Birokrasi,  Perpres No. No. 81 Tahun 2010. Republik Indonesia, Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Instansi
Pemerintah ,  Perpres  No.  29 Tahun 2014. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi  tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas  Kinerja  Instansi
Pemerintah ,  Permenpan  RB
Nomor 12 Tahun 2015.
Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan
Pengawasan Badan Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan,  2007, Modul DiklatPembentukan Auditor Ahli Akuntabilitas Instansi
Pemerintah .
UNDP 1997 https://akuntabilitaskalsel.wordpress. com/author/akuntabilitaskalsel/ https://www.menpan.go.id/site/berita -terkini/capaian-100-hari-kerja- kementerian-panrb
http://e- journal.uajy.ac.id/972/3/2EA16770.p df repository.unpas.ac.id/14558/6/BAB %20II%202.docx
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/6
70/jbptunikompp-gdl- walasitinu-33485-11- unikom_w-a.pdf http://repository.unhas.ac.id/bitstrea m/handle/123456789/5021/10. %20BAB%20II%20TINJAUA
N%20PUSTAKA.doc?sequenc e=5 http://ppid.lan.go.id/wp- content/uploads/2015/02/LAKIP- LAN-TAHUN-2010.pdf. file:///C:/Users/1225C/Downlo ads/749-1427-1-SM.pdf. https://www.cnnindonesia.com/nasio nal/20161122162351-12-
174492/rentetan- kasus- korupsi-yang-menjerat- pegawai-pajak
http://www.tribunnews.com/nasional /2017/08/01/jpu-kpk-terima- vonis-10-tahun-penjara- mantan-pejabat-ditjen-pajak- handang-soekarno https://www.cnnindonesia.com/nasio nal/20170913072132-12- 241340/kejaksaan-agung- bidik-penyuap-pejabat-kantor- pajak