## MATRA PEMBARUAN Jurnal Inovasi Kebijakan
jurnal.kemendagri.go.id/index.php/ mp
e -ISSN: 2549-5283
p-ISSN: 2549-5151
Matra Pembaruan 4 (1) (2020): 13-23
DOI: 10.21787/mp.4.1.2020.13-23
Keywords: Governance, Bureaucracy, Rent Seeking Behaviour,  E -Government
Kata Kunci : Tata Kelola Pemerintahan, Birokrasi, Rent Seeking Behaviour, E Government
* Korespondensi Phone      : +62 85233357928 Email       : novysetiayunas@ gmail.com

## BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BPP) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jl. Kramat Raya No 132, Jakarta Pusat,
10450 ©Novy Setia Yunas
Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Atribusi Nonkomersial Sharealike 4.0.

## Implementasi e-Government dalam Meminimalisasi Praktik
Rent Seeking Behaviour pada Birokrasi Pemerintah Kota Surabaya
Novy Setia Yunas *
Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya Malang Jl.Veteran Malang, Indonesia - 65145
Dikirim: 20 Maret 2020; Direvisi: 17 April 2020; Disetujui:  27 April 2020
Abstract Bureaucracy is the frontline in the process of governance and public services to the community. But unfortunately bureaucracy is often faced with various problems called bureaucratic pathologies that hinder quality public services to the community. One of the problems faced by our bureaucracy since then until now is the practice of rent seeking behavior. The practice of rent seeking behavior or what is known as rent hunting is a practice of conspiracy between businessmen and the government or bureaucracy that will lead to acts of abuse of authority and corrupt actions. The practice of rent seeking behavior in bureaucratic organizations must of course be completed immediately so that people get their rights in quality services so as to return public trust to bureaucratic organizations. This paper will explain the effectiveness of one of the designs used to cut the chain of rent seeking behavior behavior through the transformation of information technology in government called E Government. The method used is descriptive qualitative and research was conducted in Surabaya City Government as one of the cities that has successfully implemented e government applications in various fields ranging from development planning (E Musrenbang), one-door licensing (Surabaya Single Window), procurement of goods and integrated services (E Procurement), tax payments (Surabaya Tax) and various applications that further strengthen the role of the community (citizen centric). The transformation is proven to be able to improve the quality of public services and strengthen that Government can make face-to-face interactions between public officials and the public also reduced, thereby reducing the potential and opportunities for corrupt acts.
Intisari Birokrasi merupakan garda terdepan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun sayangnya birokrasi seringkali dihadapkan pada berbagai problem yang disebut dengan patologi birokrasi sehingga menghambat pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Salah satu problem yang dihadapi birokrasi kita sejak dahulu hingga saat ini adalah adanya praktik rent seeking behaviour. Praktik rent seeking behaviour atau yang dikenal dengan perburuan rente merupakan praktik konspirasi antara pengusaha dan pemerintah atau birokrasi yang akan menimbulkan tindakan penyalahgunaan wewenang serta tindakan koruptif. Praktik rent seeking behaviour pada organisasi birokrasi tentunya harus segera dituntaskan agar masyarakat memperoleh haknya dalam pelayanan yang berkualitas sehingga mengembalikan public trust masyarakat pada organisasi birokrasi. Tulisan ini akan menjelaskan efektivitas salah satu desain yang digunakan untuk memotong rantai problem rent seeking behaviour melalui transformasi teknologi informasi pada pemerintahan yang disebut dengan E Government pada Pemerintah Kota Surabaya .  Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan di  Pemerintah Kota Surabaya
sebagai salah satu kota yang sukses menerapkan aplikasi e government dalam berbagai bidang mulai dari perencanaan pembangunan (E Musrenbang), perijinan satu pintu ( Surabaya Single Window ), pengadaan barang dan jasa terpadu ( E Procurement ), pembayaran pajak (Surabaya Tax) dan berbagai aplikasi yang semakin menguatkan peran masyarakat ( citizen centric ). Transformasi tersebut terbukti mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan penguatan bahwa E government mampu membuat interaksi face-to- face antara pejabat publik dan masyarakat juga semakin berkurang, sehingga mengurangi pula potensi dan kesempatan perbuatan yang bersifat koruptif.

## I. Pendahuluan
Birokrasi merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Birokrasi menjadi bagian yang berada pada posisi terdepan dalam proses pelayanan publik kepada masyarakat. Tidak heran jika masyarakat selalu memberikan cara pandang tersendiri terhadap keberadaan birokrasi. Di Indonesia, masyarakat memandang birokrasi secara dikotomis. Masyarakat cenderung menilai birokrasi sebagai salah satu instrumen pemerintahan yang keberadaannya dibutuhkan, namun disisi lain keberadaannya justru dianggap menjadi salah satu penyebab proses pelayanan publik tersendat dan bermasalah (Sartika, 2013, p. 135).
Berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi dalam sistem birokrasi sering disebut patologi birokrasi. Di Indonesia, patologi birokrasi dinilai sebagai sesuatu yang cukup kompleks, di mana gejala ini saling terkait dengan berbagai aspek seperti aspek organisasional yang menyangkut struktur maupun kultur. Kondisi patologis yang seringkali kita jumpai adalah birokrasi yang lamban, tidak efisien, kaku, kurang transparan, berbelit belit, hingga kurang memberi kepastian dalam pelayanan. Tidak sedikit birokrasi di Indonesia justru melayani dirinya sendiri dan mengabaikan pelayanan kepada publik. Perilaku korupsi juga masih mewarnai perilaku birokrasi pelayanan publik (Agus, 2019, p. 78). Berkaca pada berbagai permasalahan yang merusak sistem birokrasi saat ini, pemerintah pada akhirnya membuat sebuah gagasan untuk melakukan reformasi pada tubuh organisasi birokrasi secara menyeluruh. Salah satu harapan yang ingin dicapai melalui reformasi birokrasi tersebut tentu mengembalikan kepercayaan ( trust ) masyarakat kepada birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang lebih baik. Di sisi lain, harapan yang muncul dari reformasi birokrasi tersebut adalah untuk membangun tata pemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan good governance (Yunas, 2016, p. 111) . Good governance merupakan salah satu pilar utama reformasi birokrasi di Indonesia.
Secara  harfiah, good governance mengarah pada transformasi tata pemerintahan yang baik yang dilaksanakan berdasar prinsip akuntabilitas, transparansi, demokrasi dan lain sebagainya (Adelstein, 1996; Donahue & Zeckhauser, 2012 ; Granovetter, 1985; Richter, 2011; Sulistiyanto & Fitriati, 2020; Williamson, 1979 , 1988) . Lebih dari itu, makna good governance merujuk pada pelibatan berbagai aktor seperti civil society , negara dan swasta dalam proses pengelolaan negara. Konsep good governance cenderung memadukan sebuah pendekatan yang berorientasi pada pasar dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui proses demokratisasi (Handayani, 2016, p. 5). Sedangkan, jika kita mengacu pada istilah Williamson dan Barney dan Oucki (2006), dikemukakan bahwa Good Governance dapat dicapai melalui pengaturan yang tepat dari fungsi pasar dengan fungsi organisasi termasuk organisasi publik sehingga dicapai transaksi-transaksi dengan biaya transaksi paling rendah (Williamson, 2006).
Mekanisme pasar dan demokrasi menjadi saringan pengambilan keputusan masyarakat yang memberikan medan persaingan yang sama bagi semua, untuk melakukan kegiatan (usaha/hidup bermasyarakat. Bukan karena keputusan pilih kasih. Penunjukkan sepihak, monopoli untuk kepentingan sendiri. Tipe ideal Good Governance adalah di mana terjadi suatu pengurusan yang kompatibel atau yang saling mendukung melalui Ekonomi Pasar (Merkanisme pasar yang fair /sehat ), Rule of Law dan Concern for the Environment (Williamson, 2006). Namun dalam realitanya, gejala yang ada lebih kepada tumbuh suburnya praktik konspirasi antara pengusaha dan penguasa. Gejala semacam ini mulai dijumpai pada era pemerintahan Orde Baru. Banyak produk birokrasi seperti kebijakan ekonomi yang dijustifikasi  untuk  kepentingan  negara  namun dalam kenyataannya justru menguntungkan kelompok tertentu, salah satunya pengusaha. Tentu ini merupakan sebuah hal yang tidak wajar di mana konspirasi di antara pengusaha dan penguasa (birokrasi) dalam kajian ekonomi politik, disebut dengan perilaku perburuan rente atau rent seeking behaviour (Ma’arif, 2011, p. 313). Menurut Yustika (2013), perilaku mencari rente (rent seeking behaviour) dianggap sebagai pengeluaran sumber daya untuk mengubah kebijakan ekonomi, atau menikung kebijakan tersebut agar dapat menguntungkan bagi para pencari rente. Dalam pandangan ekonomi klasik, pemburuan rente dimaknai secara netral, atau tidak memberikan dampak negatif terhadap perekonomian atau dapat memberikan keuntungan dan dampak positif. Hal ini dimaknai netral karena pendapatan yang dimaksudkan yaitu pendapatan
Birokrasi Pemerintah Kota Surabaya
dari rent seeking ini sama dengan pendapatan yang diperoleh individu karena menanamkan modalnya atau menjual jasa dan tenaganya (Yustika, 2013, p. 106).
Sedangkan dalam pandangan ekonomi politik, rent seeking dimaknai negatif,  Yustika (2013) mengatakan, asumsi awal yang dibangun dari teori ekonomi politik ialah kelompok kepentingan ingin memaksimalkan  keuntungan  atau  profit  sebesar mungkin dengan meminimalkan upaya mereka untuk mencapai keuntungan tersebut. Pada saat ini, sumber daya ekonomi politik, seperti lobi akan dipakai untuk mencapai keuntungan tersebut. Lobi- lobi tersebut akan membuat pemerintah menjadi lambat dalam mengambil atau memutuskan kebijakan. Hal ini berdampak pada tertinggalnya kebijakan dengan fakta yang terjadi di lapangan (Yustika, 2013, p. 107).
Setelah kekuasaan Orde Baru berakhir, gejala konspirasi diantara pengusaha dan penguasa (birokrasi) tidak berhenti begitu saja. Praktik negatif seperti ini nampaknya masih tumbuh subur dalam sistem birokrasi pemerintahan saat ini. Misalnya, kongkalikong pada kebijakan kebijakan pengurangan pajak yang menguntungkan pihak swasta maupun konspirasi dalam pemenangan tender proyek menjadi sebuah realita sistem birokrasi saat ini di tingkat pusat maupun daerah. Praktik perburuan rente nyata-nyata masih terjadi di tengah proses demokratisasi yang semakin terkonsolidasi di Indonesia. Bahkan para ahli menyebut, praktik ini akan tumbuh subur seiring dengan corak patrimonialistik yang telah mengakar kuat di sistem birokrasi Indonesia sejak zaman dahulu. Dengan kondisi birokrasi yang demikian, maka kita akan pesimis, birokrasi mampu menciptakan sebuah pelayanan yang baik untuk masyarakat. Karena yang ada pemegang kuasa birokrasi justru berorientasi pada kepentingan penguasa, bukan untuk kepentingan masyarakat yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Untuk mengatasinya, pemerintah perlu memikirkan alternatif rancang bangun birokrasi pemerintah yang sesuai dengan peran dan mandat yang akan diberikan, serta berbasis pada nilai dan praktik yang terbukti mendorong perubahan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan publik (Dwiyanto, 2011, p. 222).
Salah satu desain perbaikan yang saat ini sedang banyak diimplementasikan oleh beberapa daerah di Indonesia adalah Electronic Government ( e Govornment ). E- government selain sebagai salah satu tuntutan modernisasi dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, e- government juga menjadi salah satu pola baru dalam proses reformasi birokrasi yang menuntut pada penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat yang berkualitas, profesional,
transparan dan akuntabel. Jadi, implementasi e- government menjadi sebuah bagian yang terintegral dengan upaya reformasi birokrasi dan menciptakan tata pemerintahan yang baik ( good governance ) (Elysia et al., 2017, p. 354) Kehadiran e-goverment setidaknya bisa menjawab tiga hal, pertama, e-goverm ent memberikan analisis tentang  penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan cita-cita UU pelayanan publik dan otonomi daerah, kedua, e-goverment merupakan jawaban positif atas globalisasi. Ketiga, e-government memberikan penguatan bagi demokrasi dengan berbasis IT, sehingga prinsip good governance terutama dari sisi akuntabilitas. Akuntabilitas tidak hanya dimaknai dengan memberikan akses terhadap informasi yang diberikan oleh pemerintah, tetapi juga memberikan masyarakat pengetahuan untuk mampu mengaskses informasi tersebut. Akuntabilitas bukanlah sekadar urusan laporan pertanggungjawaban maupun akses. Akuntabilitas adalah tentang perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan (Putra, 2012, p. 12).
Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang telah mengalami transformasi luar bisa dalam bidang inovasi pelayanan dengan mengadopsi teknologi melalui e government. Hal tersebut dibuktikan dari tingkat kematangan e government pada Kota Surabaya menurut indikator Pemeringkatan e Government Indonesia (PeGI) oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, pada 2018 menempatkan e-government Kota Surabaya berada di level 1 (Sangat Baik) di antara beberapa Kota/ Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Begitu pula dengan hasil levelling berdasarkan indikator Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) versi 5 juga menemparkan e government Kota Surabaya pada level 1 di antara beberapa Kota/ Kabupaten di Provinsi Jawa Timur (Noveriyanto et al., 2018, p. 40).
Beberapa pelayanan yang ada di kota Surabaya sudah menggunakan teknologi, baik berupa website maupun aplikasi yang mendukung adanya hubungan antara pemerintah warga dan pengusaha atau pelaku bisnis. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, jika dikelompokkan sesuai dengan ekosistem e-goverment yang ada di kota Surabaya terdapat 10 ekosistem yang kemudian dijabarkan kedalam 53 pelayanan e-goverment. Penyelenggaraan pelayanan e -Government di Kota Surabaya tersebut merupakan wujud komitmen politik Pemerintah Kota Surabaya yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No 4 Tahun 2014 tentang pelayanan publik, disamping Inpres No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government . Transformasi teknologi informasi pada
penyelenggaraan pemerintahan di Kota Surabaya tersebut nampaknya memberikan dampak yang cukup  signifikan  bagi  aspek  pelayanan  publik terhadap masyarakat. Indeks kepuasan layanan publik menjadi salah instrumen untuk melihat itu. Tercatat mulai 2016 hingga 2019 ada peningkatan yang  cukup  signifikan  terhadap  indeks  pelayanan publik di Kota Surabaya. Berdasar data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, indeks kepuasan pelayanan publik pada 2019 berada di angka 81,88% .
Selain mempermudah pelayanan kepada masyarakat, transformasi teknologi informasi pada penyelenggaraan pemerintahan juga berdampak cukup signifikan pada berkurangnya praktik praktik korupsi maupun penyalahgunaan wewenang di birokrasi. E government membuat interaksi face- to-face antara pejabat publik dan masyarakat juga semakin berkurang, sehingga mengurangi pula potensi dan kesempatan perbuatan yang bersifat koruptif (Charoensukmongkol & Moqbel, 2014). Transparency International Indonesia (TII) pernah mencatat indeks persepsi korupsi 2010 di Surabaya memburuk, masuk  kategori 5 besar daerah yang paling tinggi indeks korupsinya dari 50 daerah yang diteliti. Namun beberapa tahun kemudian setelah diundangkannya Perda No 4 Tahun 2014 tentang pelayanan publik, indeks korupsi 2015 sebesar 65,0% dan tahun 2017 sebesar 61,4%.
Beberapa penelitian dan artikel terdahulu seperti yang dilakukan oleh Ma’arif (2011), Widanarto (2017) lebih banyak membahas praktik rent seeking behaviour secara umum dalam birokrasi di Indonesia. Praktik rent seeking behaviour seringkali ditemui pada proses perizinan menegaskan, di dalamnya terdapat hubungan kongkalikong antara swasta dan birokrasi.  Selain itu, pada penelitian Arsyam (2016) dan Djuyandi (2013) telah membahas tentang implementasi e government yang terkait dengan pelayanan publik dan upaya meminimalisasi praktik praktk koruptif pada birokrasi.
Kondisi yang terjadi memperlihatkan, implementasi e government di Kota Surabaya banyak berpengaruh pada dua hal, pertama peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengurangan praktik korupsi pada organisasi birokrasi. Yang menjadi fokus penelitian ini antara lain analisa secara mendalam tentang transformasi teknologi informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui berbagai aplikasi yang dimilikinya dan dampaknya dalam meminimalisasi praktik Rent Seeking Behaviour pada organisasi birokrasi. Pasalnya praktik rent seeking behaviour pada birokrasi masih tumbuh subur di beberapa daerah yang kemudian akan menghambat profesionalitas dan peningkatan kualitas pada pelayanan publik. Sehingga, penelitian ini nantinya akan memberikan
kebaharuan temuan pada sisi transformasi teknologi informasi melalui e government yang mampu meminimalisasi praktik rent seeking behaviour di Indonesia.
II. Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Sebagaimana yang dikemukakan Creswell, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang sangat tergantung pada informasi dari objek/partisipan yang meliputi ruang lingkup yang luas, pertanyaan yang bersifat umum, pengumpulan data yang sebagian besar terdiri dari kata/teks bersumber dari partisipan, menjelaskan dan melakukan proses analisa yang mendalam (Creswell, 2008:46). Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan instrumen berupa wawancara mendalam (indepth interview ) yang dilakukan pada beberapa informan ditentukan dengan teknik puprosive sampling dan observasi lapangan serta dianalisis dengan cara non-statistik mengenai fakta dari lokasi penelitian yang ada di Pemerintah Kota Surabaya. Penentuan lokasi didasarkan pada lokasi yang memiliki 53 jenis pelayanan e -Government. Selain itu, tingkat kematangan e -Government pada Kota Surabaya menurut indikator Pemeringkatan e -Government Indonesia (PeGI) oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi dan COBIT 5, pada 2018.
III. Hasil dan Pembahasan
Birokrasi merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Namun dalam realitanya, birokrasi Indonesia masih dihadapkan pada berbagai problem salah satunya praktik rent seeking behaviour . Sesuai dengan fokus penelitian ini, ada dua hal mendasar yang akan dibahas; pertama adalah praktik rent seeking behaviour pada organisasi birokrasi dan kedua, efektivitas implementasi e government dalam meminimalisasi praktik rent seeking behaviour pada birokrasi: Belajar dari Kota Surabaya.
A. Praktik Rent  Seeking  Behaviour Pada Organisasi Birokrasi Konsep rente pada awalnya merupakan konsep dalam ekonomi yang dikembangkan oleh Ricardo (dalam Deliarnov, 2006:59). Dalam literatur ekonomi politik saat ini, rente dinilai sebagai suatu faktor produksi yang merupakan kelebihan pembayaran suatu biaya minimum yang dibutuhkan agar tetap dapat mengkonsumsi faktor produksi tersebut. Perusahaan yang bisa membuat halangan untuk masuk pasar dengan menguasai sumber daya yang strategis akan memperoleh rente yang lebih tinggi (Deliarnov, 2006:59). Sehingga untuk memperoleh keuntungan yang
Novy Setia Yunas
lebih besar, para pengusaha ini memilih jalan untuk berkolusi dengan penguasa, politisi maupun birokrat agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan dirinya. Sebagai imbalannya, pihak pengusaha memberikan imbalan atau dalam kata yang lebih umum sogokan maupun konsesi kepada penguasa. Praktiknya, di negara negara berkembang termasuk Indonesia, orang orang yang memiliki kewenangan sangat rentan untuk disogok. Sehingga mereka yang harusnya melayani justru minta pelayanan dalam menjalankan tugas negara demi kepentingan pribadi dan kolusi yang dibangun dengan pengusaha.
Di sisi lain, Nicholson (dalam Deliarnov, 2006:59) menyebutkan, rente atau yang dikenal dengan sewa ekonomi atas faktor- faktor produksi berdasar kelebihan pembayaran diperlukan untuk tetap mengkonsumsi faktor produksi tersebut. Dengan kata lain, rente merupakan laba yang diterima oleh perusahaan dalam jangka panjang. Laba ini diperoleh karena adanya kekuatan monopoli atas faktor produksi sehingga meningkatkanya pembayaran atas faktor produksi tersebut. Sedangkan dalam literatur ekonomi politik, rente dimaknai sebagai keuntungan yang diterima oleh penguasa melalui kekuasaan yang dimiliki dan digunakan untuk kepentingan pribadinya. Perilaku seperti ini disebut dengan perilaku perburuan rente atau rent seeking behaviour (Deliarnov, 2006). Dalam konteks Indonesia, lagi lagi cara pandang patrimonialisme masih relevan digunakan dalam menjelaskan perilaku perburuan rente di kalangan politisi maupaun birokrasi. Patrimonialisme menurut Crouch (1979) merupakan sistem politik di           mana penguasa mencari dukungan yang dibangun berdasar pertukaran kepentingan materi sebagai kontraprestasi atau imbal jasa atas loyalitas bawahan pada atasannya. Sedangkan menurut Mackie (2010), Patrimonialisme mendasarkan pada kekuasaan terpusat di sekitaran jajaran ekonomi politik atas yang cenderung menguasai sumber daya alam, lisensi, kredit dan faktor lain yang menentukan akumulasi kekayaan (Irwan, 2000, P. 68). Birokrasi patrimonial sebagaimana yang dikemukakan Eisenstadt (1973) memiliki ciri- ciri pertama rekrutmen pejabat ditentukan atas dasar kriteria pribadi maupun politik, kedua jabatan dinilai sebagai sumber kekayaan maupun keuntungan, ketiga pejabat pejabat mengontrol fungsi politik maupun administratif karena tidak ada pemisahan yang jelas di antara sarana produksi dan administras. Keempat, setiap tindakan didasarkan pada kedekatan pribadi dan politik.  Praktik birokrat rente dimana sebagaian aparatur pemerintahan atau aparat birokrasi berperan menjadi birokrat rente yang kegiatannya menjual jasa perijinan,
melakukan pungutan pungutan tak sesuai prosedur untuk kepentingan pribadi kepada masyarakat maupun swasta dengan dalih kepentingan negara (Eisenstadt, 1973).
Praktik birokrasi rente ini pada dasarnya telah berkembang sejak lama di Indonesia. Praktik ini tumbuh subur seiring dengan corak patrimonialistik dan relasi patron client yang mengakar kuat dalam sistem birokrasi pemerintahan Indonesia. Model birokrasi rente di Indonesia, disadari atau tidak telah banyak dipraktikan oleh para birokrat dalam berbagai kebijakan publik di negeri ini. Sejarah Indonesia memperlihatkan, praktik birokrasi rente menemukan bentuknya pada era pemerintahan Soeharto. Selama 32 tahun berkuasa, birokrasi yang dikuasai penuh oleh Soeharto menjalin persekongkolan dengan pihak swasta sehingga melahirkan praktik praktik rente di kalangan birokrat (Saidi, 1998, p. 69). Setelah Orde Baru lengser, harapan mereformasi seluruh sistem tata pemerintahan Indonesia nampaknya belum sesuai dengan apa yang diharapkan, terutama reformasi pada sistem birokrasi. Sistem birokrasi yang telah digerogoti berbagai penyimpangan, salah satunya praktik rente nampaknya tetap tumbuh subur di era reformasi hingga saat ini. Praktik rente di kalangan birokrasi justru semakin meluas, tidak hanya di tataran birokrasi pusat melainkan sampai pada birokrasi daerah yang juga semakin menemukan eksistensinya di tengah pelaksanaan otonomi daerah. Justru saat ini praktik rente di kalangan birokrasi telah cukup modern dan bertransformasi pada bentuk yang licik. Seperti proyek proyek pengadaan, kongkalikong tender, kebijakan pengurangan atau penghapusan pajak sampai pada mengatur jabatan di birokrasi agar dapat memuluskan praktik kolusi tersebut. Begitu banyak pejabat, politisi dan birokrat di tingkat lokal yang menjadi raja- raja kecil di daerah dan menjarah uang rakyat dengan seenaknya melalui kekuasaan yang mereka miliki.
Dalam realitanya, praktik ini telah menjalar pada berbagai level pemerintahan. Di level pemerintahan daerah, tindakan perburuan rente erat kaitannya dengan pelayanan publik sebagaimana dikemukakan oleh Hall (2012) bahwa praktik koruptif telah merongrong pelayanan publik, dan menghabiskan anggaran negara dengan mengalihkannya ke tangan elit politik yang korup (Hall, 2012, p. 5). Selain itu, penelitian Pola Korupsi Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Tim Peneliti dari Universitas Indonesia 2018, menghasilkan beberapa temuan awal terhadap Pola Korupsi Pemerintahan Daerah 2010-2018 serta kaitannya dengan hambatan penyediaan layanan publik pada masyarakat setempat.
Tabel 1.
Bentuk Penyelewengan Kekuasaan dan Tindakan Koruptif pada Birokrasi Pemerintah Daerah No

## Bentuk Penyelewengan
1 Tindakan penyelewengan dan koruptif berkaitan dengan perizinan—sektor pertambangan dan migas, kehutanan, tata ruang dan pertanahan 2
Pola Korupsi yang berkaitan dengan fungsi legislative, yang meliputi anggaran, pembuatan kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan maupun kebijakan.
3 Pola Korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah
4 Penyalahgunaan wewenang eksekutif dalam promosi, mutasi dan suap jabatan
5 Pola korupsi pada dana desa
6 Gratifikasi pada pelayanan publik
Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi
Praktik Rent Seeking Behaviour sebagaimana dalam penjelasan di atas memang telah banyak terjadi pada birokrasi Pemerintah daerah di Indonesia. Di Kota Surabaya pada 2007, berdasar data Corruption Perception Index , disusun dengan skala skor terendah 0 berarti terkorup sampai skor tertinggi 10 artinya kota terbersih dari korupsi. Hasil survei antara KPK dan TI menunjukkan tiga (3) lokasi yang paling banyak pengaduan korupsi dan paling tinggi korupsinya di persepsi para pelaku bisnis. Ketiga lokasi tersebut, yaitu: Propinsi DKI Jaya-Kota DKI Jaya; Propinsi Jawa Timur-Kota Surabaya dan Propinsi Sumatera Utara Kota Medan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ada bermacam cara bentuk praktik rent seeking behaviour yang sering terjadi di Kota Surabaya selama beberapa waktu yang lalu. Modus yang biasa dilakukan adalah praktek penggelapan pembuatan aturan yang menguntungkan pihak tertentu dan markup proyek. Ketiga kasus tersebut yang paling banyak terjadi diikuti kasus kasus lain yaitu: penyunatan, penyuapan, manipulasi data/ dokumen, pelanggaran prosedur, penunjukkan langsung tanpa melalui tender atau lelang, lain- lain bentuk termasuk kolusi antara eksekutif dan legislatif, serta mengubah spesifikasi barang. Belum lagi adanya kongkalikong dalam proses perijinan yang seringkali terjadi (Suwitri, 2007, p. 22).
B.  Efektivitas Implementasi e- Government dalam  meminimalisasi  Praktik Rent Seeking  Behaviour pada  Birokrasi: Belajar dari Kota Surabaya
Globalisasi memberikan perubahan tersendiri bagi tatanan kehidupan di berbagai negara di seluruh penjuru dunia. Banyak yang melihat hal ini merupakan sebuah dampak negatif dari perkembangan globalisasi yang nantinya dapat menggerus tata nilai sosial dan budaya asli yang berkembang di masing- masing negara. Namun di sisi lain, globalisasi memberikan sebuah dampak positif tersendiri, seperti arus informasi dan komunikasi yang makin pesat bagi kehidupan masyarakat. Keberadaan globalisasi juga memiliki kaitan erat dengan modernisasi. Melalui era globalisasi tersebut, masyarakat seakan dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang serba modern.
Implikasi terbesar dari keberadaan serta perkembangan globalisasi dan modernisasi adalah pesatnya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Di mana kita saat ini memasuki sebuah era baru teknologi informasi yang memasuki era digitalisasi. Dulu pelayanan menggunakan kertas dan  dokumen  fisik  lainnya,  saat  ini  pelayanan diupayakan dalam bentuk paperless dan soft-file. Belum lagi ketika pelayanan harus melalui berbagai prosedur yang panjang dan cenderung berbelit serta waktu yang sangat lama.
Namun, saat ini dengan era digitalisasi pelayanan birokrasi maupun administrasi semakin efektif  dan  efisien.  Pendaftaran  dapat  melalui internet, cukup mengisi form yang dibuat dalam sebuah sistem informasi online atau semacam website . Pengisian data dapat melalui berbagai perangkat informasi seperti komputer, handphone, smartphone , tablet dan produk teknologi mutakhir lainnya. Seiring dengan waktu pemerintah pun mulai melirik pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan masyarakat yang lebih maksimal bahkan optimal. Implementasi sistem informasi dan teknologi komunikasi menjadi berkembang dengan sangat pesat di dunia birokrasi dan perusahaan (Huda & Yunas, 2016, p. 100). Berbicara mengenai salah satu bentuk perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi sebagai implikasi dari arus globalisasi dan modernisasi yang sangat pesat, nampaknya masyarakat tidak bisa menghindar dari perkembangan tersebut. Tidak hanya masyarakat, pemerintah sebagai otoritas dalam penyelenggaraan kehidupan politik, berbangsa dan bernegara pun dituntut untuk turut serta mengadopsi perkembangan teknologi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Huda & Yunas, 2016, p. 106). Sebuah studi yang dilakukan oleh Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) tahun 2010, menyebutkan, penggunakan tekonologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
hal pembuatan kebijakan (OECD, 2010, p. 4). Suatu pemerintahan dapat mengadopsi penggunakan teknologi informasi sebagai wujud dari pemerintahan yang demokratis. Keunggulan yang bisa diperoleh dari adanya pengunaan teknologi informasi sebagaimana dijelaskan oleh Macintosh (2004) adalah sebagai berikut: (1) teknologi informasi mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas untuk meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan sebagai upaya pendalaman demokrasi ( deepening democracy ). (2) mendukung partisipasi melalui keberadaan tekonologi serta memberikan akses dan mengajari masyarakat memanfaatkan akses yang tersedia sebagai jalan komunikasi masyarakat. (3) menyediakan informasi yang mudah diakses dan mudah dipahami sebagai wujud dari akuntabilitas kepada publik. (4) menyatukan informan yang lebih luas guna membentuk ruang publik yang lebih deliberatif (Macintosh, 2004, p. 34).
Penggunaan teknologi informasi berupa aplikasi Internet sudah digunakan pada lingkungan pemerintahan yang dikenal dengan e-government. Pengembangan aplikasi e-government memerlukan pendanaan yang cukup besar sehingga diperlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia aparat pemerintahan dan kesiapan dari masyarakat. Survei di beberapa negara menunjukkan, ada kecenderungan aparat pemerintah untuk tidak melaksanakan kegiatan secara online , karena mereka lebih menyukai metode pelayanan tradisional yang berupa tatap langsung, surat- menyurat atau telepon.  Kita harus belajar dari penyebab-penyebab kegagalan e-government di sejumlah negara yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: ketidaksiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi informasi, serta kurangnya perhatian dari pihak-pihak yang terlibat langsung (Bastian, 2003, p. 80). E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk administrasi pemerintahan  yang  efisien  dan  efektif,  serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Semua organisasi pemerintahan akan terpengaruh oleh perkembangan e-government ini. Perkembangan e-government di Indonesia nampaknya telah sampai proses di mana pemerintah telah memberikan seperangkat dasar hukum bagi pengembangan program tersebut dalam rangka transformasi menuju pemerintahan yang baik ( good governance ) dan reformasi birokrasi.
Pemerintah melalui Inpres No 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government memiliki harapan yang cukup besar atas terimplementasinya kebijakan terkait pengembangan e-government yang meliputi: Pertama, perubahan yang menuntut
terbentuknya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Pemerintah harus mampu memenuhi dua modalitas tuntutan masyarakat yang berbeda namun berkaitan erat, yaitu: Masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. Serta, masyarakat menginginkan agar asiprasi mereka didengar dengan demikian pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara.
Untuk menjawab tantangan tersebut pemerintah pusat dan daerah harus berupaya membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen dan proses kerjanya yang antara lain meliputi: (1) Selama ini pemerintah menerapkan sistem dan proses kerja yang dilandaskan pada tatanan birokrasi yang kaku. Sistem dan proses kerja semacam itu tidak mungkin menjawab perubahan yang kompleks dan dinamis, dan perlu ditanggapi secara cepat. Oleh karena itu di masa mendatang pemerintah harus mengembangkan sistem dan proses kerja yang lebih fleksibel untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan lembaga-lembaga negara lain, masyarakat, dunia usaha dan masyarakat internasional. (2) Sistem manajemen pemerintah selama ini merupakan sistem hirarki kewenangan dan komando sektoral yang mengerucut dan panjang. Untuk memuaskan kebutuhan masyarakat yang semakin beraneka ragam dimasa mendatang harus dikembangkan sistem manajemen modern dengan organisasi berjaringan sehingga dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali. (3) Pemerintah juga harus melonggarkan dinding pemisah yang membatasi interaksi dengan sektor swasta, organisasi pemerintah harus lebih terbuka untuk membentuk kemitraan dengan dunia usaha ( public-private partnership ). (4) Pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian seluruh lembaga-lembaga negara, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal. Untuk itu
dibutuhkan kepemimpinan yang kuat di masing- masing institusi atau unit pemerintahan agar proses transformasi menuju e-government dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Melihat pentingnya tranformasi besar tersebut, maka seluruh jajaran baik pemerintah pusat maupun daerah kemudian berlomba- lomba, berbenah serta menyiapkan segala sumber daya untuk membuat sebuah aplikasi e-government tersebut. Misalnya, saja setiap daerah kini minimal memiliki website resmi yang dikelola dengan tujuan memberikan informasi seluas- luasnya kepada masyarakat terkait kegiatan pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian, penyediaan aplikasi sistem e-procurement atau LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang dimaksudkan untuk memberikan  layanan terhadap pengadaan barang dan jasa secara terbuka (transparan) agar masyarakat dapat memantau secara langsung dan tidak terjadi penyelewengan serta permainan.
Selain website resmi dan LPSE, ada juga sistem aplikasi perijinan secara online yang diberi nama Surabaya Single Window (SSW) yang diluncurkan pada 2013. SSW merupakan sistem perijinan satu atap yang berbasis online . Sistem ini terintegrasi dan terhubung dengan beberapa Dinas di Kota Surabaya, sehingga pelayanan perizinan tidak berbelit dan tidak harus datang ke surabaya bagi investor dari luar daerah. Keberadaan SSW memberikan kemudahan pelayanan perijinan kepada masyarakat yang selama ini dinilai berbelit, membutuhkan waktu yang lama dan mengeluarkan banyak biaya. Tidak hanya itu, keberadaan SSW dinilai akan memutus pola -pola penyelewengan dan tindakan koruptif yang sangat rawan dalam sistem perijinan di daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, salah satu problem mendasar dari sistem perijinan adalah sistem yang berbelit sehingga melahirkan tindakan- tindakan koruptif. Melalui sistem aplikasi  tersebut, pemerintah berusaha menciptakan sebuah pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada pengguna dalam rangka transformasi serta perubahan pelayanan.
SSW Kota Surabaya juga menerapkan sistem pajak online atau yang diberi nama Surabaya Tax. Surabaya Tax ini merupakan salah satu aplikasi e - Government yang relatif baru dalam pembayaran PHR (Parkir, Hotel dan Hiburan, Restoran), PBB, Reklame, dan BPHTB. Surabaya Tax ini merupakan sebuah pengembangan fasilitas e -pajak yang sebelumnya telah ada meliputi E-STPD, Tax Surveillance. Keberadaan sistem aplikasi Surabaya Tax ini menjadi sebuah inovasi penting dalam pelayanan publik yang akan memotong berbagai praktik rente antara pengusaha dengan birokrasi. Dengan aplikasi Surabaya Tax setidaknya beberapa
praktik koruptif seperti terjadinya kebocoran pajak, praktik  pemerasan,  suap,  gratifikasi  atau  praktik korupsi lainnya antara pengusaha dan petugas pajak bisa diminimalisir.
Di sisi lain, dalam bidang perencanaan pembangunan, kehadiran e government harus menjadi media agar proses pembangunan maupun pengambilan kebijakan bersifat citizen centric . Kota Surabaya mewujudkan hal itu melalui, Sistem Perencanaan pembangunan daerah berbasis online (e-musrenbang) , yang sudah di gagas sejah tahun 2009. E-Musrenbang hadir untuk menjawab tuntutan dari masyarakat akan adanya transparansi dan keterbukaan dalam hal pembangunan. E-musrenbang dilaksananan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai kota untuk menyepakati rencana pembangunan daerah dalam satu tahun secara online.
Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang telah mengalami transformasi luar bisa dalam bidang inovasi pelayanan dengan mengadopsi teknologi melalui e -Government. Hal tersebut dibuktikan dari tingkat kematangan e - Government pada Kota Surabaya menurut indikator Pemeringkatan e -Government Indonesia (PeGI) oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, pada 2018 yang  menempatkan e-government Kota Surabaya berada di level 1 (Sangat Baik) diantara beberapa Kota/ Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Begitu pula dengan hasil leveling berdasarkan indikator Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) versi 5 juga menemparkan e government Kota Surabaya pada level 1 diantara beberapa Kota/ Kabupaten di Provinsi Jawa Timur (Noveriyanto et al., 2018:40). Beberapa pelayanan yang ada di kota Surabaya sudah menggunakan teknologi, baik berupa website maupun aplikasi yang mendukung adanya hubungan antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan warga dan pemerintah dengan pengusaha atau pelaku bisnis. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, jika dikelompokkan sesuai dengan ekosistem e-goverment yang ada di kota Surabaya terdapat 10 ekosistem yang kemudian dijabarkan kedalam 53 pelayanan e-goverment.
Tabel 2. Aplikasi E Government Pemerintah Kota Surabaya
No Kategori Jenis Aplikasi 1 e­-Budgeting e-Budgeting­,­e-DPA,­e-Project,­ e-Procurement,­e-Delivery,­ e-Payment,­e-Accounting,­ e-inventory,­e-SIMBADA,­
e-Controlling,­e-Peformance,­ e-Tax,­e-Audit,­dan­Fasum- fasos.
Birokrasi Pemerintah Kota Surabaya Novy Setia Yunas
2 e-Planning e-Musrembang e-DevPlan e-Deployment 3 e­-SDM Tes­CPNS Sistem­gaji­berkala Kenaikan­ pangkat,­ mutasi­ dan­ pensiunan 4 e­-Monitoring Surabaya­Command­Center CCTV/SITS penertiban­reklame pajak­dan­retribusi operasi­yustisi monitoring­sampah monitoring­pemakaman monitoring­ketinggian­air 5 e­-Education Sistem­Penerimaan­murid­baru Tryout­online Rapor­online Penerimaan­kepala­sekolah­ online­dan­radio­visual 6 e-­Office e-Surat­ e-Jadwal 7 Surabaya­Tax­ Pajak restoran Pajak parkir Pajak hotel dan PBB. 8 e-Permit Surabaya Single Window (SSW) online dan mobile serta e-Lampid 9 e­-Dishub Uji kir Traffic Management System, Sistem Monitoring parkir, perijinan, terminal, dan angkutan 10 Media­Center e-Wadul, e-Sapawarga, Official Website
Surabaya.go.id, twitter,
Facebook, Youtube dan call center/SMS
Sumber: Data Dinas Kominfo Kota Surabaya, 2020
Penyelenggaraan pelayanan e -Government di Kota Surabaya tersebut merupakan wujud komitmen politik Pemerintah Kota Surabaya yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No 4 Tahun 2014 tentang pelayanan publik, di samping Inpres No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government .
Implementasi e-Government di Kota Surabaya tersebut nampaknya memberikan dampak yang cukup  signifikan  bagi  aspek  pelayanan  publik terhadap masyarakat. Indeks kepuasan layanan publik menjadi salah instrumen untuk melihat itu. Tercatat bahwa mulai tahun 2016 hingga 2019 ada  peningkatan  yang  cukup  signifikan  terhadap indeks pelayanan publik di Kota Surabaya. Berdasar data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, indeks kepuasan
pelayanan publik pada tahun 2019 berada di angka 81,88%. Selain mempermudah pelayanan kepada masyarakat, transformasi teknologi informasi pada penyelenggaraan pemerintahan juga berdampak cukup signifikan pada berkurangnya praktik -praktik korupsi maupun penyalahgunaan wewenang di birokrasi.

## IV. Kesimpulan
Keberadaan birokrasi sebagai pemilik kuasa dan wewenang dalam kebijakan maupun penyelenggaraan pemerintahan rentan untuk dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan. Di sisi lain, perilaku birokrat juga tak sepenuhnya untuk kepentingan negara maupun pemerintahan, melainkan mereka juga berusaha untuk memenuhi kepentingan pribadi, kelompok maupun golongannya melalui cara cara koruptif dengan salah satunya pihak swasta.
Problem rent seeking behaviour pada organisasi birokrasi tentunya harus segera dituntaskan agar masyarakat memperoleh haknya dalam pelayanan yang berkualitas sehingga mengembalikan kepercayaan masyarakat pada organisasi birokrasi. Artikel ini menjelaskan bahwa salah satu desain yang digunakan untuk memotong rantai problem rent seeking behaviour melalui transformasi teknologi informasi pada pemerintahan yang disebut dengan E Government.
Penerapan e -Government menjadi sebuah keniscayaan di tengah perkembangan arus globalisasi dan modernisasi yang kian pesat. Mau tidak mau, seluruh level pemerintahan baik di pusat maupun di daerah harus melakukan transformasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik menggunakan teknologi informasi. Belajar dari Kota Surabaya yang sukses menerapkan aplikasi e government dalam berbagai bidang mulai dari perencanaan pembangunan (E Musrenbang), perijinan satu pintu ( Surabaya Single Window ), pengadaan barang dan jasa terpadu
( E Procurement ), pembayaran pajak ( Surabaya Tax ) dan berbagai aplikasi yang semakin menguatkan peran masyarakat (citizen centric). Transformasi besar besaran selama ini ternyata terbukti mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan penguatan bahwa E government mampu membuat interaksi face-to-face antara pejabat publik dan masyarakat juga semakin berkurang, sehingga mengurangi potensi dan kesempatan perbuatan yang bersifat koruptif.
Ucapan Terima Kasih Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Kominfo Kota Surabaya, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya yang telah memberikan data bagi tulisan
ini agar kedepan dapat memberikan masukkan bagi penyusunan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan  pelayanan publik.

## V. Daftar Pustaka
Adelstein, R. (1996). The Mechanisms of Governance. The Business History Review , 70 (4), 594–596. https://doi.org/10.2307/3117318 Agus, A. (2019). Patologi Birokrasi dan Agenda Strategi: Kolaborasi Pendekatan New Public Management dan New Public Service Melalui Model Citizen`s Charter. Politea : Jurnal Politik Islam , 2 (1), 77–90. https://doi.org/10.20414/ politea.v2i1.1344
Arsyam, D. M., Khaerah, N., & Hardi, R. (2016). Transparansi Penyedia Barang dan Jasa Dalam Penerapan E-Government di Kabupaten Toraja Utara. Publik  (Jurnal  Ilmu  Administrasi) , 5(1),
30–38. https://doi.org/10.31314/PJIA.5.1.30-
38.2016
Bastian. (2003). Perkembangan E-Government di Indonesia. Bappenas Republik Indonesia , 1–3. https://www.bappenas.go.id/id/data- dan-informasi-utama/makalah/lain-lain/ perkembangan-e-government-di-indonesia--- oleh-bastian/.
Charoensukmongkol, P., & Moqbel, M. (2014). Does Investment in ICT Curb or Create More Corruption? A Cross-Country Analysis. Public Organization Review , 14 (1), 51–63. https://
doi.org/10.1007/s11115-012-0205-8 Creswell, J. W. (2008). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research . Pearson/ Merrill Prentice Hall. Crouch, H. (1979). Patrimonialism and Military Rule in Indonesia. Journal  of  World  Politics , 31 (4), 571–587. https://doi.org/10.2307/2009910
Deliarnov. 2006. Ekonomi Politik . Erlangga Djuyandi, Y. (2013). Implementasi Kebijakan Layanan Secara Elektronik Pengadaan Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jurnal  Humaniora , 4 (2), 911–923. https://doi.org/10.21512/humaniora. v4i2.3530
Donahue, J. D., & Zeckhauser, R. J. (2012). Collaborative  governance :  Private  roles  for public goals in turbulent times . Princeton University Press.
Dwiyanto, A. (2011). Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi . PT. Gramedia Pustaka Utama. Eisenstadt, S. N. (1973). Traditional Patrimonialism and Modern Neopatrimonialism . Sage Publication. Elysia, V., Wihadanto, A., & Sumartono. (2017).
Implementasi e-Government untuk Mendorong
Pelayanan Publik Yang Terintegrasi di Indonesia - Universitas Terbuka Repository. In Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi untuk Mewujudkan Smart City (pp.  353–380). Universitas Terbuka. http://repository.ut.ac. id/7083/
Granovetter, M. (1985). Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. American Journal of Sociology , 91 (3), 481–510. https://doi.org/10.1086/228311 Hall, D. (2012). Corruption and Public Services. Public Services International Research Unit. University of Greenwich.
Handayani, T. (2016). Good Governance Dalam Tata Kelola Perekonomian Memacu Pada Pertumbuhan Ekonomi Rakyat. Jurnal Iqtisad , 3 (1), 1–21. http://dx.doi.org/10.31942/ iq.v3i1.2458 Huda, M., & Yunas, N. (2016). The Development of e-Government System in Indonesia. Jurnal Bina Praja, 08(01), 97–108. https://doi. org/10.21787/JBP.08.2016.97-108 Indonesia, Transparency International. (2017). Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2017 . Jakarta:TII Irwan, A. (2000). Jejak-Jejak Krisis di Asia, Ekonomi Politik Industrialisasi . Yogyakarta: Kanisius.
Ma’arif, S. (2011). ”Rent Seeking Behaviour” dalam Relasi birokrasi dan Dunia Bisnis. Natapraja . https://doi.org/10.21831/jnp.v0i0.3264 Macintosh, A. (2004). Promise and Problems of E-Democracy: Challenges of Online Citizen Engagement. OECD. https://doi. org/10.1787/9789264019492-en
Mackie, J. (2010). Patrimonialism: The New Order and Beyond. In Aspinall,  Edward  dan  Greg Fealy (Eds). 2010. Suharto’s New Order and Its Legacy :  Essays  in  Honour  o  f  Harold  Crouch . Canberra: ANU E-Press.
Noveriyanto, B., Nisa, L. C., Bahtiar, A. S., Sahri, S., & Irwansyah, I. (2018). E-Government Sebagai Layanan Komunikasi Pemerintah Kota Surabaya (Studi Kematangan e-government Sebagai Layanan Komunikasi Government to Government, Government to Citizen, Government to Business). Profetik: Jurnal  Komunikasi , 11 (1), 37. https://doi. org/10.14421/pjk.v11i1.1371
OECD. (2010). OECD Guiding Principles for Open and Inclusive Policy Making: Background Document for Session 1, Expert Meeting on ’Building and Innovative Government for Better Policies and Service Delivery . http://www.oecd.org/ gov/46560128.pdf Putra, F. (2012). New Public Governance . Malang: Universitas Brawijaya Press.
Richter, R. (2011). New Economic Sociology and New Institutional Economics. Available  at SSRN 1813189 , 4747 , 1–38. https://doi.
Birokrasi Pemerintah Kota Surabaya
org/10.4324/9780203888582 Saidi, Z. (1998). Soeharto Menjaring Matahari . Jakarta: Mizan bekerjasama dengan PIRAC. Sartika, D. (2013). Analisis Perilaku Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli. Katalogis , 1 (7). http://jurnal.untad.ac.id/ jurnal/index.php/Katalogis/article/ view/6823 Sulistiyanto, & Fitriati, R. (2020). World Class Navy Kepemimpinan Kolaboratif di Sekolah Staf dan Komando  Angkatan  Laut (B. Logo (ed.); 1st ed.). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Surabaya, D. K. dan C. S. K. (2019). Survey Indeks Pelayanan Publik Masyarakat Bidang Pelayanan Umum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Tahun 2019 Suwitri, S. (2007). Pemberantasan Korupsi Di Indonesia : Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi. Jurnal Dialogue , 4 (1), 23–41. https://ejournal. undip.ac.id/index.php/dialogue/article/ download/179/273
Widanarto,  A.  (2017).  Praktek  Rent  Seeking : Budaya Korupsi Baru Di Kalangan Politisi Dan
Birokrasi Indonesia. Jurnal Politikom Indonesia ,
2 (2), 1–13. https://journal.unsika.ac.id/ index.php/politikomindonesiana/article/ download/959/789
Williamson, O. E. (1979). Transaction-cost economics: the governance of contractual relations. The  Journal  of  Law  and  Economics , 22 (2), 233–261. https://www.jstor.org/ stable/725118 Williamson, O. E. (1988). Corporate Finance and Corporate Governance. The  Journal of Finance. 43 (3), 567–591. https://doi. org/10.2307/2328184 Williamson, O. E. (2006). The Mechanisms of Governance: Looking Back, Taking Stock, Looking Ahead. Joskow Retirement Conference , 1–33. http://economics.mit.edu/files/4073 Yunas, N. S. (2016). Kepemimpinan Dan Masa Depan Reformasi Birokrasi Di Indonesia.
Jurnal Dimensi , 9 (2), 103–114. https://journal. trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3744 Yustika, A. E. (2013). Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan Kebijakan . Jakarta: Penerbit Erlangga