## LEGISLATIVE CANDIDATES EX CORRUPTOR IN PUBLIC PERSPECTIVE AT GENERAL ELECTION 2019
Nurul Yunita 1 , Karim Suryadi 2 , Cecep Darmawan 3
1 nurulyunita19@gmail.com , 2 karimsuryadi@upi.edu, 3 cecepdarmawan@upi.edu
Universitas Pendidikan Indonesia
Article Information ABSTRACT Received: 22-5-2019 Revised: 7-6-2019 Accepted: 13-6-2019 Publishes: 28-6-2019 The Corruption Eradication Commission (KPK) noted that as many as 61 members of the DPR and DPRD had become suspects in  corruption cases during  January-May 2018. In July 2018, there were 165 former corruption inmates running for the people's representatives. April 2019, Indonesia Corruption Watch (ICW) refers to the final data of  the  General  Election  Commission  (KPU)  releasing  as  many  as  81  ex-corruptors nominating  themselves  to  become  members  of  the  legislature.  Juridically,  the foundation  of  ex-corruptors  to  become  legislative  candidates  has  been  allowed, referring  to  the  Supreme  Court  ruling  No.43  P  /  HUM  /  2018.  However,  in  its development, viewed from various other perspectives, the candidates for ex-corruptors have had various negative implications for the people of Indonesia. This study uses a qualitative  approach  with  descriptive  methods  so  that  a  public  description  of  the existence of candidates for ex-corruptors in the 2019 elections is morally available, the  development  of  democracy,  anti-corruption  movements  and  political  parties. Candidates for ex-corruptors from a moral point of  view are deemed irregularities. Candidates  for  ex-corruptors  can  hinder  democracy  in  Indonesia  because  it  will reduce  public  trust  in  the  people's  representatives.  Recruitment  of  candidates  from internal parties as a mouthpiece to select the quality of candidates. Revisions to the election law must be done to improve the democratic process in Indonesia. Political education  in  the  community  is  the  wrong  solution  to  overcome  the  effects  of  the existence of candidates for ex-corruptors.
Keywords: Legislative candidate, ex corruptor, general election 2019.

## CALON ANGGOTA LEGISLATIF EKS KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF PUBLIK PADA PEMILU 2019
Kata Kunci:
Calon anggota legislative, eks
koruptor, pemilu 2019.

## ABSTRAK
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  mencatat  sebanyak  61  anggota  DPR  dan DPRD telah menjadi tersangka kasus korupsi sepanjang Januari-Mei 2018. Juli 2018, tercatat 165 mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. April 2019, Indonesia  Corruption  Watch (ICW)  merujuk  data  final  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU)  merilis  sebanyak  81  orang  eks  koruptor  mencalonkan  diri  menjadi anggota  legislatif.  Secara  yuridis,  landasan  eks  koruptor  menjadi  calon  anggota legislatif  telah  diperbolehkan,  merujuk  pada  putusan  Mahkamah  Agung  No.43 P/HUM/2018. Namun, dalam perkembangannya, dilihat dari berbagai sudut pandang lain  caleg  eks  koruptor  menimbulkan  berbagai  implikasi  negatif  bagi  masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif sehingga  diperoleh  gambaran  publik  mengenai  adanya  caleg  eks  koruptor  dalam Pemilu 2019 secara moral, perkembangan demokrasi, gerakan antikorupsi serta partai politik. Caleg eks koruptor dari sudut pandang moral dinilai sebagai penyimpangan. Caleg  eks  koruptor  dapat  menghambat  demokrasi  di  Indonesia  karena  akan mengurangi  kepercayaan  publik  kepada  para  wakil  rakyat.  Rekrutmen  caleg  dari internal  partai  sebagai  corong  menyeleksi  kualitas  caleg.  Revisi  undang-undang Pemilu harus dilakukan untuk perbaikan proses demokrasi di Indonesia. Pendidikan politik  di  masyarakat  menjadi  salah  solusi  mengatasi  efek  yang  ditimbulkan  dari adanya caleg eks koruptor.

## Jurnal Civicus
Vol. 19 No. 1, Juni 2019, pp. 41-49 e-ISSN: 2656-3606 p-ISSN: 1412-5463
Available online at: civicus.upi.edu

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan
negara demokrasi,  yang  sudah  tentu  rakyat  menjadi pemegang  legitimasi  dalam  menjalankan pemerintahan.  Rakyat  sebagai  tolok  ukur jalannya pemerintahan, tercantum dalam pasal 1  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi “kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.Atas  dasar  kedaulatan  itu  pula,  rakyat terlibat  dalam  menentukan  para  wakil  dalam penyelenggaraan  negara.  Untuk  mewakilkan suaranya  di  parlemen,  dibentuklah  lembaga perwakilan  atau  badan  legislatif.  Menurut Busroh  (2011,  hlm.  43)  lembaga  perwakilan adalah  cara  yang  sangat  praktis  untuk memungkinkan anggota masyarakat menerapkan  pengaruhnya  terhadap  orang- orang  yang  menjalankan  tugas  kenegaraan. Melalui  lembaga  perwakilan,  baik  di  tingkat pusat  maupun  daerah,  rakyat  mewakilkan suaranya.  Menurut  Darmawan  (2017), DPR merupakan representasi lembaga yang menyuarakan atau mengagregasi dan mengartikulasi  kepentingan  publik,  perlu dibentuk dalam rangka mewujudkan kedaulatan  rakyat.  DPR  sebagai  institusi keterwakilan  politik  ( political  representation ) berfungsi  melakukan  transformasi  aspirasi rakyat  melalui  proses-proses  politik  yang diperjuangkannya  guna  mencapai  keputusan politik yang dijamin oleh konstitusi.
Sejak  2004,  rakyat  Indonesia  telah mewakilkan  haknya  langsung  kepada  para legislator melalui mekanisme pemilihan umum. Sebagai  pengemban  amanah  rakyat,  sudah sepatutnya  DPR  menjadi  ‘lidah’  penyambung persoalan-persoalan  yang  dirasakan  rakyat Indonesia.  Sayangnya,  sampai  saat  ini  DPR belum  dapat  melepaskan  diri  dari  kepentingan pribadi dan golongan. Penyalahgunaan kekuasaan,  yang  menjadi  corong  munculnya korupsi  masih  menyelimuti  para  wakil  rakyat tersebut. Hal ini dapat terlihat b erdasarkan data Komisi  Anti  Korupsi  (KPK)  terdapat  911 pejabat  negara/pegawai  swasta  melakukan tindak  pidana  korupsi  sepanjang  2004- September  2018.  Menurut  profesi/jabatannya, para  pelaku  tindak  pidana  korupsi  terbanyak merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD) mencapai 229
orang,
(www.katadata.id).  Dari  data  tersebut,  dapat
diketahui  anggota  legislatif  baik  itu  di  tingkat pusat  maupun  provinsi  menjadi  profesi terbanyak pelaku korupsi.
Dari segi kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota legislatif, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 61 anggota DPR dan DPRD telah menjadi tersangka kasus korupsi  sepanjang  Januari-Mei  2018.  Angka tersebut lebih dari separuh jumlah pejabat/karyawan swasta yang telah tertangkap komisi  anti  rasuah  yang  mencapai  118  orang. Sehingga sejak 2004, anggota DPR dan DPRD yang terlibat kasus korupsi telah mencapai 205 orang  atau  24%  dari  total  856  orang, (www.katadata.id).
Sejumlah  kasus  dan  perilaku  korupsi tersebut, nampaknya anggota DPR yang sempat terjerat kasus korupsi, tetap akan mencalonkan diri  lagi  pada  pemilihan  umum  2019  ini.  Juli 2018,  tercatat  165  mantan  narapidana  korupsi mencalonkan  diri  sebagai  wakil  rakyat. Sementara itu, tahun 2019 Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 10 Januari 2019 merilis  46  calon  anggota  legislatif  mantan narapidana  kasus  korupsi  yang  terdiri  dari  40 orang berasal dari 12 partai politik dan 6 orang calon  perwakilan  daerah.  Data  tersebut  dirilis ICW berdasarkan riset data yang diperoleh dari Komite  Pemilihan  umum  (KPU)  Republik Indonesia. Secara yuridis, pencalonan kembali calon  anggota  legislatif  eks  koruptor  legal, merujuk pada peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor  42/PUU-XIII/2015  membolehkan  eks koruptor  menjadi  calon  anggota  legislatif .
Kemudian,  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2017  tentang  Pemilihan  Umum  pun  tidak melarang  eks  koruptor  untuk  menjadi  caleg. Sementara Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)  Nomor  20  Tahun  2018,  mantan  napi korupsi dilarang menjadi caleg.
Hadirnya  korupsi  dan  kecenderungan “abuse  of  public  power” menjadi  kelindan masalah yang terus menerus terjadi. Ketiadaan etika dan moral dalam politik menjadisalah satu penyebabnya.  Franz  Magnis  Suseno  (2001, hlm.  4-5),  etika  politik  tidak  bertugas  untuk mengkhotbahi para politisi atau untuk langsung mempertanyakan  legitimasi  moral  pelbagai keputusan. Melainkan sebaliknya. Etika politik menuntut  agar  segala  klaim  atas  hak  untuk menata  masyarakat  dipertanggungjawabkan pada prinsip-prinsip moral dasar. Moral-moral dalam dunia politik di Indonesia bersumber dari kehidupan masyarakat.
Kepedulian  masyarakat  untuk  lebih tahu wakil yang akan dipilih menjadi hal yang penting  untuk  menciptakan  iklim  pemilihan umum,  tentu  harus  didorong  masyarakat  yang peduli.  Hingga  kini,  hal  ini  nampaknya  belum terjadi.  Karim  Suryadi  (2018,  hlm  73) mengatakan  penciptaan  pemilu  secara  adil tersebut  agaknya  perlu  diperhatikan  sebab menurut  masyarakat  masih  belum  terdorong untuk mengenali para calon wakil rakyat yang akan mewakilinya di DPR. Adanya  virus EGP ( emang gue pikirin ) dapat merusak pertumbuhan  demokrasi  yang  sehat  karena demokrasi  hanya  akan  tumbuh  normal  di  atas keterlibatan  dan  partisipasi  publik.  Demokrasi akan mati suri bila publik tidak terlibat. Organ- organ  demokrasi  pun  akan  mengalami stroke bila publik menarik diri dan membiarkan proses politik berjalan seperti pesawat tanpa pilot.
Selain  masyarakat,  dalam  mekanisme pencalonan  legislatif,  partai  memiliki  andil besar,  sebab  prosedur  untuk  meloloskan  atau tidak  seorang  eks  koruptor  untuk  ‘ nyaleg ’ tergantung  komitmen  dan  integritas  partai kepada gerakan pemberantasan korupsi. Meskipun dipandang legal secara hukum, caleg eks koruptor memiliki implikasi yang lain bila dipandang dari beberapa aspek. Atas permasalahan tersebut pula penelitian ini akan menggambarkan  perspektif  publik  dari  segi moral, partai politik, perkembangan demokrasi, serta gerakan antikorupsi di Indonesia.

## METODE
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif,  dengan  metode  deskriptif.  Peneliti menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan metode deskriptif karena dapat mempermudah peneliti  dalam  mengamati,  mengolah  data penelitian,  serta  menggambarkan  pandangan mengenai  caleg  eks  koruptor  menurut  publik. Subjek  penelitian  ini  ialah  dosen  nilai  dan moral PKn UPI Bandung, koordinator nasional Youth Proactive, ketua gerakan Saya
Perempuan  Antikorupsi  Jawa  Barat,  DPD Golkar Bandung dan Perkumpulan Inisiatif.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara kepada subjek penelitian yang telah ditentukan,  studi  dokumentasi,  dan  juga observasi  dengan  melakukan  pengamatan. Pengolahan dan analisis data dilakukan melalui reduksi  dengan  merangkum,  dan  memilih  hal- hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang
penting,  dengan  demikian,  data  yang  telah direduksi  akan  memberikan  gambaran  yang lebih  jelas  dan  merinci,  kemudian  melakukan sajian data dengan tabel-tabel dan lebih banyak dituangkan  dalam  bentuk  uraian  singkat, kemudian peneliti melakukan penarikan kesimpulan  dari  data  yang  bersumber  dari pengumpulan  data  yang  kemudian  diuji validitasnya melalui triangulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil

## Pandangan Publik Terhadap Caleg Eks Koruptor Dari Berbagai Aspek
Data rilis akhir dari KPU yang penulis peroleh dari media sosial Indonesia Corruption Watch (ICW)  mengenai  caleg  eks  koruptor.
Sebelumnya,  pada  Januari  2019  partai  Golkar menempati urutan pertama sebagai partai yang paling  banyak  mencalonkan  eks  koruptor menjadi caleg.  Berdasarkan  temuan  di lapangan,  berikut  terlampir  partai  yang mencalonkan  eks  koruptor  menjadi  calon anggota legislatif.
Tabel 1
Daftar Jumlah Caleg Eks Koruptor Pemilu 2019 di Indonesia No Nama Partai Jumlah Caleg Eks Koruptor 1. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 11 orang 2. Partai Golkar 10 orang 3. Partai Demokrat 10 orang 4. Partai Persatuan Pembangunan 3 orang 5. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2 orang 6. Partai Berkarya 7 orang 7. Partai Gerindra 6 orang 8. Partai Amanat Nasional 6 orang 9. PKPI 4 orang 10. Partai Perindo 4 orang 11. Partai Bulan Bintang 3 orang 12. Partai Garuda 2 orang 13. Partai Keadilan Sejahtera 2 orang 14. Partai Kebangkitan Bangsa 2 orang Total Caleg Eks Koruptor 81 orang

## Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif di Dalam Partai Politik
Terkait  tahapan  keanggotaan  DPD  partai Golkar  Bandung  sendiri,  berdasarkan  hasil temuan  di  lapangan,  dijabarkan  dalam  bagan sebagai berikut:

## Gambar 1 Bagan Tahapan Caleg Golkar Tingkat Kota
Sumber: Data diolah peneliti, 2019
Kemudian,  terkait  penelitian  mengenai  calon anggota  legislatif  eks  koruptor,  partai  Golkar DPD  Bandung  sendiri  menilai  kebijakan tersebut bukan semata-mata kepentingan partai saja,  tapi  juga  pihak  KPU  setempat.  Partai hanya  mengajukan.  Berdasarkan  temuan  di lapangan,  baik  tingkat  kota  maupun  provinsi tidak  ada  kader  partai  Golkar  di  Bandung ataupun  Jawa  Barat  yang  berasal  dari  eks koruptor. DPD Golkar Bandung  sendiri dalam pengajuan  calon  anggota  legislatif  melibatkan hasil pleno partai serta adanya pakta integritas sejak awal mengajukan. Daerah seperti Banten terdapat  caleg  eks  koruptor  dari  Golkar,  hal tersebut  dinilai  tergantung  kebijakan  masing- masing daerah. Bagan tersebut menggambarkan  tahapan  pencalonan  anggota legislatif  tingkat  kota.  DPD  Golkar  Bandung menggunakan  mekanisme  seleksi  internal partai yang salah satunya adanya penandatanganan pakta integritas. Hal ini juga menurut  temuan  di  lapangan  berlaku  juga  di Jawa Barat.

## Pembahasan

## Pandangan  Publik  Terhadap  Caleg  Eks Koruptor Dari Berbagai Aspek
Perihal  caleg  eks  koruptor,  dalam penelitian ini dari segi moral ditemukan bahwa caleg  eks  koruptor  bernilai  negatif,  karena perbuatan korupsi dilihat dari perspektif moral sudah  jelek  moralnya,  dan  dinilai  sebagai tindakan  yang  tidak  dibenarkan.  Agatiello (2010,  hlm.  1457)  mendukung  pernyataan tersebut  dengan  merujuk  kata  korupsi  sebagai
“… Corruption  is  an  action,  omission,  vice  or abuse  that  diverts  the  ethical  or  legal obligations of a public function towards private objectives  of  economic,  social  or  political benefit…”. korupsi ialah sebuah aksi, mewakili, atau penyalahgunaan tujuan etis atau kewajiban yang seharusnya difungsikan untuk kepentingan publik menjadi keuntungan pribadi  dari  segi  ekonomi,  sosial  atau keuntungan politik.
Penelitian  ini  juga  menemukan  dari perspektif moral, perilaku korup telah dianggap orang  jahat.  Hal  tersebut  bersesuaian  dengan Poespoprodjo (1999) yang menyatakan moralitas  adalah  kualitas  dalam  perbuatan manusia  yang  menunjukkan  bahwa  perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas mencakup  pengertian  tentang  baik-buruknya perbuatan  manusia.  Kualitas  moral  sebagai penentu baik atau buruk, maka kewajiban moral dibedakan  dari  kewajiban-kewajiban  lain, karena  yang  dimaksud  adalah  kewajiban manusia  sebagai  manusia,  dan  norma  moral adalah  norma  untuk  mengukur  betul-salahnya tindakan  manusia  sebagai  manusia,  (Suseno, 2001, hlm. 14).
Pernyataan tersebut menekankan kewajiban  moral  sebagai  pembeda  dari kewajiban  yang  lain  sebagai  manusia.  Hal tersebut bersesuaian dengan hasil penelitian ini yang  mengungkapkan,  konsep  moral  ialah sistem  nilai  yang  dimiliki  sekelompok  orang. Ini  menggambarkan  moral  sebagai  pandangan sekelompok  orang  terhadap  nilai  tertentu. Apabila  koruptor  itu  dianggap  positif  secara
Anggota Aktif Partai Golkar Surat Keterangan Aktif dari perwakilan Golkar Kecamatan Seleksi internal partai Pleno di DPD Golkar Bandung Daftar ke KPU Daftar Calon Sementara Uji Kelayakan ke Masyarakat Daftar Calon Tetap Caleg, masuk tahapan kampanye
sosial,  maka  secara  moral  dianggap  baik  pula. Konsensus dasar tentang baik-buruknya perbuatan  menjadi  hal  pertama  yang  harus dilakukan.  Penelitian  ini  memperoleh  hasil yang memberikan gambaran pentingnya moralitas  dalam  kaitannya  dengan  caleg  eks koruptor.
Adanya kekhawatiran menjadikan landasan  hak  asasi  manusia  dilihat  dalam konteks individu, tanpa memperhatikan dampak juga etika publik yang ada. Kemudian, terkait  hak  dalam  negara  demokrasi,  polemik melarang  caleg  eks  koruptor  juga  dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusional seseorang berdasarkan pendapat beberapa  golongan.  Tetapi,  temuan  tersebut juga  ditambahkan  dengan  frase  kedua  yakni hak  konstitusional  tersebut  harus  tetap berlandaskan  etika  berbangsa  dan  bernegara, tidak hanya  konteks  HAM saja.  Sisi perkembangan  demokrasi  dalam  penelitian  ini memandang,  hak  ketika  diberi  kepercayaan kemudian  melakukan  korupsi,  seharusnya koruptor  merasa  tidak  berhak  lagi  menduduki jabatan  publik  karena  telah  mencederai kepercayaan orang banyak.
Merujuk  kepada  hak  konstitusional caleg  eks  koruptor  dan  perdebatan  tentang melanggar  HAM,  ditegaskan  oleh  Widjajanto (2012,  hlm.  35)  yang  menyatakan  sebetulnya tindak  pidana  korupsi  termasuk  pelanggaran HAM,  karena  dampaknya  yang  merugikan orang banyak.
“...dampak  korupsi  tidak  hanya menyangkut dan harus ditanggung oleh sebagian  besar  masyarakat  saja  dan kurun  waktu  yang  relatif  lama,  tetapi juga  potensial  merampas  hak-hak strategis  sosial,  ekonomi  dan  budaya masyarakat banyak; dan ketiga, terjadinya  pelanggaran  HAM  karena terjadinya  pelanggaran  hak  sipil, politik,  sosial  dan  ekonomi  dan budaya”
Pendapat  Widjojanto  dalam  artikel yang  dimuatnya  pada  2012  silam,  membantah apabila  melarang  caleg  eks  koruptor  untuk maju dalam pemilu melanggar HAM. Ia bahkan menegaskan,  tindak  pidana  korupsi  dapat menyebabkan  diingkari,  dicampakkan  dan dirampasnya " human dignity " (2012, hlm. 44). Merujuk pada etika politik, sebetulnya politik pun terikat dengan aturan, terutama para pejabat  publik.    Franz  Magnis  Suseno,  dalam berpolitik,  ada  yang  dinamakan  etika  politik
yang memiliki berbagai kegunaan. Fungsi etika politik  dalam  masyarakat  terbatas  pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan  serta  menjelaskan  legitimasi politik  secara  bertanggung  jawab,  (Suseno, 2001,  hlm.  1).  Artinya,  etika  politik  bertugas untuk  mengawal  legitimasi  politik  atau kekuasaan dengan bertanggung jawab.
Etika  politik  yang  dijalankan  dalam politik  praktis  juga  diamini  oleh  JR,  sebagai perwakilan  dari  partai  politik.  Penelitian  ini menunjukan, adanya kesepahaman baik itu dari segi  moral  maupun  partai  politik  mengenai pentingnya  etika.  Tabel  4.3.1  menunjukkan partai  politik  pun  menilai  etika  sebagai  bahan pertimbangan meskipun secara payung hukum diperbolehkan  bagi  caleg  eks  koruptor  untuk mendaftakan diri kembali.
Adanya  caleg  eks  koruptor  apabila dilihat  dari  segi  gerakan  antikorupsi  dinilai sebagai  kebijakan  yang  kurang  tepat.  Hal  ini terkait  pula  dengan  peran  anggota  dewan  di Indonesia  terhadap  gerakan  pemberantasan korupsi. Penelitian ini menggambarkan, secara umum secara nasional, banyak usaha legislatif yang  justru  melemahkan  KPK  (Komisi Pemberantasan  Korupsi).  Legislatif  dapat melakukan  pelemahan  dari  segi  regulasi, disokong dengan teori yang menyatakan bahwa badan  legislatif  berfungsi  sebagai  badan pembuat  Undang-Undang  (Papasi,  2010,  hlm. 45).  Sayangnya,  teori  legislatif  tersebut  belum sepenuhnya maksimal terwujud.
Temuan  di  lapangan  mengungkapkan, korupsi  di  ranah  legislatif  menurut  AS disebabkan  sistem  politik  di  Indonesia  yang mahal.  Kebutuhan  kantor  di  100%  provinsi  di Indonesia,  75%  di  tingkat  kecamatan,  yang apabila  dihitung-hitung  itu  cukup  besar. Bahkan untuk administrasi saja sudah diangka milyaran.  Sehingga  para  fungsionaris  partai, para  anggota  partai  memainkan  anggaran  di legislatif ataupun eksekutif. Pernyataan tersebut  diperkuat  dengan  pihak  partai  politik yang  menyatakan  terkait  pencalonan  dalam sistem politik di  Indonesia, memerlukan biaya yang  cukup  besar  baik  di  pencalonan  kepala daerah maupun legislatif. Korupsi yang terjadi di  ranah  legislatif  juga  terkait  dengan  sistem politik  di  Indonesia  yang  belum  punya mekanisme  yang  ajeg.  Selain  itu,  potensi korupsi  di  legislatif  dikarenakan  adanya hukumannya tidak terlalu berat, tidak ada efek jera untuk para koruptor.
Weda  (2013,  hlm.  125-126)  merujuk korupsi  yang  terjadi  menyangkut  fenomena yang  banyak  terjadi  saat  ini  yakni  menjerat anggota legislatif sebagai berikut. Menurutnya, kampanye  yang  mahal,  lemahnya  profesi hukum  dan  adanya  pengadaan  proyek  dengan biaya besar adalah beberapa embrio dari kasus korupsi  yang  sedang booming saat  ini,  dan faktor  moral  sangat  erat  kaitannya  terhadap terciptanya  kasus  korupsi  jenis  ini  dengan indikator  rendahnya  imunitas  penyelenggara negara  dalam  menjalankan  amanah.  Sudah bukan  rahasia  lagi  jika  dalam  kampanye  baik dalam pemilihan  kepala negara,  kepala daerah ataupun lembaga legislatif selalu menelan biaya yang  cukup  besar.  Walaupun  pengaturan tentang  dana  kampanye  secara  tegas  telah diatur  dalam  undang-undang  tetapi  masih sering kita dengar tentang stigma miring terkait dana  kampanye,  seperti  terungkapnya  fakta dalam  persidangan  di  mana  seorang  pejabat yang  diduga  melakukan  korupsi  ternyata mengalirkan uang hasil korupsinya ke bendahara  partai  politik  tertentu  untuk mensukseskan  partai  politik  tersebut  dalam pemilu.
Pernyataan
tersebut ternyata bersesuaian  dengan  keterangan  yang  didapat dalam penelitian.  Perihal pencalonan legislatif dengan  pemilihan  umum  tahun  2019,  masa kampanye  dilakukan  selama  8  bulan.  Selama masa  kampanye  tersebut,  tentu  diperlukan biaya  operasional,  atribut  dan  lain-lain. Memang untuk siap jadi anggota legislatif perlu dukungan keuangan.

## Implikasi Adanya Caleg Eks Koruptor Bagi Publik
Adanya  calon  anggota  legislatif  eks koruptor menjadi anomali dan akan menimbulkan efek yang beragam. Penelitian ini memperoleh data dari segi moral, efek dengan adanya caleg eks koruptor ialah akan mengubah paradigma  sosial  di  masyarakat  soal  korupsi. Hal  tersebut  dapat  digambarkan  di  mana masyarakat  sudah  gila  maka  yang  waras dianggap  gila.  Korupsi  dalam  hal  ini  dapat dianggap  hal  yang  biasa  dan  orang  yang  jujur justru  dipandang  aneh.  Munculnya  pergeseran paradigma tersebut amat mungkin, sebab aturan dan  pandangan  lingkungan  munul  dari pandangan  manusia  atas  satu  hal.  Teori  Rawl (dalam  Saphiro,  2003,  hlm.  115)  yang menekankan bahwa fokus kontrak sosial harus diarahkan pada institusi-institusi yang menjadi
struktur  dasar  masyarakat  mendukung  adanya pergeseran  paradigma  apabila  struktur  dasar masyarakat  diarahkan  pada  hal-hal  tertentu, dalam hal ini korupsi.
Hasil penelitian yang diperoleh, seharusnya  aturan  dasar  atau  moral  itu  tidak berubah,  hal  tersebut  dapat  dikaitkan  dengan pendapat  Bloom  (2013,  hlm.  940)  mengenai universalitas  dalam  moral  menerangkan The attribute  of  universality  or  generalizability means that transgressions in the moral domain are  judged  to  be  wrong  and  impermissible across  different  social  contexts. Universalitas atau generalisasi artinya pelanggaran- pelanggaran  dalam  ranah  moral  bisa  dianggap salah  dan  tidak  dapat  diterima  di  berbagai konteks  sosial  yang  berbeda.  Selain  itu, terdapat  prinsip unalterability berarti  bahwa kewajiban  moral  yang  seharusnya  tidak berubah  oleh  konsensus  atau  mayoritas.  Dari pernyataan  tersebut,  dapat  disimpulkan  dalam aturan  moral  melekat  sifat  universalitas  dan unalterability .  Universalitas  berarti  berlaku bagi semua dan unalterability artinya kewajiban  moral  itu  melekat  dan  tetap. Sekalipun  ada  otoritas  berupa  regulasi  yang mengatur suatu hubungan atau interaksi dalam kehidupan  sosial,  aturan  moral  dianggap  lebih berat daripada konvensi.
Adanya  caleg  eks  koruptor  ditinjau pula  dari  segi  perkembangan  demokrasi  di Indonesia.  Pengumpulan  data  diperoleh  jika dari segi demokrasi, adanya caleg ek koruptor ini  akan  mengurangi  kepercayaan  publik terhadap  pemilu  yang  ada,  mempengaruhi partisipasi  pula  namun  hanya  pada  kelompok tertentu saja, atau kelompok kecil di Indonesia. Kemudian, dapat meningkatkan ketidakpercayaan  politik  masyarakat  sehingga prediksi golongan putih pada pemilu pun naik.
Terkait dengan demokrasi di Indonesia, pendapat menyoal mantan narapidana  dalam  pemilu  turut  dikemukakan Tanjung dan Saraswati (2018, hlm. 387) yakni bagi  mantan  narapidana  yang  akan  turut  serta sebagai  calon  anggota  DPR,  DPRD  propinsi dan  DPRD  kabupaten/kota  dipersyaratkan secara  terbuka  dan  jujur  mengemukakan kepada  publik  bahwa  yang  bersangkutan mantan  terpidana  sebagaimana  dalam  undang- undang. Hal yang jadi perhatian ialah keinginan untuk  mengemukakan  kepada  publik.  Namun, data  pada  penelitian  justru  mengungkapkan terdapat masalah yakni beberapa calon anggota
legislatif  tidak  mau  untuk  membuka  profilnya untuk dikenali oleh masyarakat.
Segi gerakan antikorupsi, tentu adanya caleg  eks  koruptor  menghambat  gerakan pemberantasan  korupsi  di  Indonesia.  Hasil penelitian  menggambarkan  dari  segi  gerakan antikorupsi,  adanya  eks  koruptor  kembali  jadi legislatif,  ada  kemungkinan  mereka  akan mempengaruhi  dan  membuat  peraturan  yang akan  melemahkan  gerakan  pemberantasan korupsi  di  Indonesia.  Adanya  peraturan, diperkuat dengan pendapat Aristoteles. Peraturan  yang  dibuat  negara  mengenai korupsi,  berdasar  pada  tujuan  utama  negara yang  dikemukakan  Aristoteles  (dalam  Rapar, 2001,  hlm.  175),  yakni  tujuan  utama  negara ialah  mengupayakan  dan  menjamin  adanya kebaikan  yang  semaksimal  mungkin,  baik secara  kualitas  maupun  kuantitas,  bagi  para warganya.  Langkah  untuk  menciptakan  tujuan negara  tersebut,  Aristoteles  (dalam  Rapar, 2001, hlm. 185-186) menekankan hukum yang menjadi  sumber  kekuasaan  untuk  mengatur kewenangan  dalam  negara.    Hukum  menjadi sumber  kekuasaan,  yang  berarti  pula  hukum memiiliki kedaulatan dan kewibawaan tertinggi,  maka  ada  empat  hal  yang  akan terwujud  dalam  negara,  yang  salah  satunya ialah menumbuhkan moralitas yang terpuji dan keadaban  yang  tinggi  bagi  yang  memerintah tetapi juga bagi yang diperintah.
Menanggapi  adanya  efek  dengan adanya caleg eks koruptor, partai politik sendiri berdasarkan  penelitian  ini  mengungkapkan terdapat  beberapa  upaya,  yakni  para  calon anggota  legislatif  harus  turun  langsung terhadap  konstituennya,  sehingga  masyarakat tahu  rekam  jejak  dan  latar  belakang  serta  visi misi caleg secara langsung. Partai politik yang diteliti tetap mengutamakan unsur kesinambungan bagi caleg, selain mendahulukan  orang-orang  yang  secara  moral dan  syarat  dianggap  lebih  pantas  menurut internal  partai.  Kebijakan  caleg  eks  koruptor sendiri,  tergantung  masing-masing  partai  di daerah  masing-masing,  serta  peran  KPU  yang meloloskan calon tersebut di DCS.
Pola  rekrutmen  partai  saat  ini  dinilai masih  kurang  efektif  menjaring  para  kandidat legislatif.  Kemudian,  masa  anggota  legislatif perwakilan  partai  politik  pun  harus  dibatasi, dan  dirotasi  secara  bergilir  serta  adanya pengawasan  dari  rakyat.  Maka,  seharusnya pendapat  Simabura  (2009,  hlm.  19-20) mengenai upaya untuk melibatkan rakyat dalam
proses penggantian anggota parlemen (penggatian  antar  waktu)  dikenal  sebagai sarana  pemeriksaan  langsung  oleh  rakyat ( direct popular checks ) perlu dijadikan rujukan.
Langkah  yang  dapat  ditempuh  yakni  melalui recall (pemanggilan  atau  penarikan  kembali) tidak  akan  menghilangkan  kedaulatan  rakyat seusai pemilu. Ketika pemilu usai namun rakyat tetap  berdaulat  untuk  melakukan  penggantian ataupun  pemberhentian  terhadap  anggota parlemen  (DPR,  DPD  dan  DPRD)  yang menyimpang.
Jika  mekanisme  ini  diadopsi  maka  ke depan anggota parlemen akan lebih berhati-hati dan  parpol  tentu  tidak  akan  mengorbankan popularitasnya di mata rakyat dengan menempatkan  orang  yang  tidak  kapabel  dan kredibel.  Rakyat  dapat  secara  langsung mencabut mandatnya dari parpol bersangkutan. Secara  sederhana  mekanisme  recall  tersebut dapat dilakukan melalui petisi yang disampaikan  kepada  partai  politik  di  daerah pemilihan masing-masing. Petisi harus ditindaklanjuti  oleh  parpol  terkait  setelah memenuhi  beberapa  persyaratan  tertentu. Kemudian  Komisi  Pemilihan  Umum  (2009, hlm.  22)  menindaklanjuti  hasil  petisi  dengan menetapkan  calon  pengganti  sesuai  dengan daftar  calon  anggota  legislatif  yang  telah diajukan pada pemilu sebelumnya.
Penjabaran  di  atas  menunjukan  dalam kaitannya  dengan  seleksi  calon  anggota legislatif yang kredibel, partai politik berperan besar  dalam  kaitannya  menjadi  pilar  utama yang menyalurkan aspirasi rakyat. Mekanisme yang  dapat  ditempuh  untuk  meminimalisasi anggota legislatif yang berperilaku menyimpang dapat dilakukan pembatasan masa jabatan dalam parlemen dan mekanisme recall melalui petisi.
Terkait  usaha  publik  untuk  mengenal rekam  jejak  caleg,  harus  didorong  dengan adanya  peraturan  yang  baru.  Suryadi  (2019) menyebutkan  KPU  dan  Bawaslu  dalam  hal keterbukaan  informasi  kepada  publik  tidak dapat  disamakan  dengan  lembaga  publik lainnya.  Informasi  kepemiluan  harus  diatur secara khusus. Pemilu itu melibatkan keputusan publik.  Namun,  saat  ini  publik tidak mendapatkan  modal  yang  memadai  untuk menjadi  dasar  keputusan  publiknya  itu.  Lebih lanjut, pernyataan tersebut dikuatkan pula Dan Satriana,  dengan  menampilkan  data  pribadi dalam  pemilu,  melindungi  kepentingan  publik yang lebih besar.
Penelitian  ini  juga  mendorong  upaya yang  dapat  ditempuh  publik  dari  segi  moral, yakni  adanya  pemberian  sanksi  sosial  yang tegas,  yakni  budaya  malu.  Seperti  yang dipaparkan dalam hasil penelitian, budaya malu telah  melakukan  tindakan  tidak  terpuji  harus diupayakan  oleh  publik.  Hasil  penelitian  yang ditemukan  tersebut  juga  didukung  oleh pendapat  Hadisuprapto  (2000,  hlm.  8)  yang menyatakan  salah  satu  sanksi  kemasyarakatan itu adalah pemberian malu ( shaming ) ke pada si pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemberian  malu  ( shaming )  akan  berjalan efektif  apabila  di  seluruh  lapisan  masyarakat terdapat  budaya  anti  korupsi,  kolusi  dan nepotisme.  Sedangkan  dari  mekanisme  partai sendiri  sejak  awal  seharusnya  telah  ada  pakta integritas.  Sehingga  ada  komitmen  dari  awal untuk  turut  memberantas  korupsi,  disamping adanya  pengawasan  juga  transparansi  yang jelas di internal partai.
Upaya  yang  dapat  ditempuh  dari gerakan  antikorupsi  sendiri  utamanya  adalah edukasi dan pendidikan politik yang masif bagi warga  negara,  serta  turut  pula  memperkuat peranan  KPK.  Adanya  penciptaan  lingkungan yang  antikorupsi  juga  penting  sebab  menurut Wijaya  (2014,  hlm.  15)  faktor  penyebab korupsi  dapat  dikelompokkan  menjadi  dua, yaitu  faktor  internal  yang  merupakan  faktor pendorong  korupsi  dari  dalam  diri  dan  faktor ekstenal  yang  memicu  perilaku  korup  karena faktor  dari  luar  diri  pelaku.  Faktor  eksternal penyebab  korupsi  dapat  dirinci  dari  empat aspek,  yakni  aspek  sikap  masyarakat  terhadap korupsi,  aspek  ekonomi,  aspek  politik  dan aspek organisasi (Wijaya, 2014, hlm. 16-17).
Meminimalisasi faktor eksternal korupsi  tersebut  terus  diupayakan  oleh  aktivis antikorupsi.  Penelitian  ini  menggambarkan upaya  SPAK  yang  berencana  untuk  membuat kegiatan  di car  free  day Bandung  yang  salah satu  agendanya  ialah  kampanye  “jangan  pilih caleg  koruptor”.  Sedangkan Youth  Proactive dalam kaitannya dengan caleg eks koruptor ini mendorong  upaya  kegiatan  dengan  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM)  lain  untuk  lebih masif  membahas  adanya  caleg  eks  koruptor. Hal  tersebut  digunakan  untuk  menciptakan komunitas  politik  yang  mencerdaskan  warga. Mengenai  komunitas  politik  dalam  ranah pendidikan politik, Brownhill dan Smart (1989, hlm. 58) menuliskan “… Political education is bound  to  provide  a  running  critique  of  our everyday life and institutions, since it brings to
mind what we hope to achieve and emphasizes the  moral  approach ..”.  Pendidikan  politik memberikan  kritik  terhadap  kehidupan  dan lembaga  untuk  mencapai  sesuatu  yang seharusnya dengan pendekatan moral. Pernyataan tersebut memperkuat LSM antikorupsi serta peran warga untuk senantiasa turut  andil  dalam  mengkritisi  perihal  yang terjadi  dalam  kehidupan  bernegara.  Semakin banyak anak muda, orang-orang yang minimal melek  politik,  kualitas  anggota  legislatif semakin baik.

## SIMPULAN
Secara  yuridis,  landasan  eks  koruptor menjadi calon anggota legislatif telah diperbolehkan, merujuk pada putusan
Mahkamah Agung No.43 P/HUM/2018.
Adanya  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum (PKPU)  yang  melarang  mantan  terpidana korupsi  dilarang  mencalonkan  diri  dalam pemilu,  tidak  dapat  direalisasikan  sebab  tata aturan perundangan di atasnya tetap memperbolehkan  eks  koruptor  menjadi  caleg dalam pemilu 2019. Namun, dalam perkembangannya, apabila dilihat dari berbagai sudut pandang lain seperti moral, perkembangan demokrasi dan gerakan antikorupsi  di  Indonesia,  adanya  caleg  eks koruptor  menimbulkan  berbagai  implikasi negatif bagi masyarakat Indonesia.
Caleg eks koruptor dari sudut pandang moral  dapat  dinilai  sebagai  penyimpangan, sebab  sejak  awal  tindakan  korupsi  telah melanggar  nilai-nilai  baik  dan  perbuatan tercela.  Adanya  caleg  eks  koruptor  dapat menghambat  demokrasi  di  Indonesia  karena akan  mengurangi  kepercayaan  publik  kepada para  wakil  rakyat.  Peluang  melemahkan Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  pun bertambah  besar  jika  caleg  eks  koruptor kembali terpilih. Rekrutmen caleg dari internal partai  sebagai  corong  menyeleksi  kualitas caleg.  Revisi  undang-undang  Pemilu  harus dilakukan untuk perbaikan proses demokrasi di Indonesia,  serta  peranan  masyarakat  untuk selektif  memilih  untuk  menentukan  wakil rakyat  dalam  pemilihan  umum. Political education (pendidikan  politik)  di  masyarakat menjadi solusi mengatasi efek yang ditimbulkan  dari  adanya  caleg  eks  koruptor. Hal ini diperkuat pula dengan adanya undang- undang  yang  mengatur  kewajiban  caleg  untuk membuka  informasi  diri  kepada  publik. Sehingga  masyarakat  dapat  bijak  untuk
memilih  yang  patut  dipilih,  yakni  caleg  yang secara kualitas telah baik sejak awal.

## DAFTAR RUJUKAN
Agatiello,  O.  (2010). Corruption  Not  An  End.
Emerald Journal: Management Decision, 48, 1456-1468.
Bloom, P.B.N. (2013). The Public’s Compass:
Moral Conviction and Political Attitudes. American Politics Research, 41 (6 ), 937–964. doi:
10.1177/1532673X13481842.
Brownhill,  R  dan  Smart,  P.  (1989). Political Education . London: Biddles Ltd.
Busroh, A. D. (2011). Ilmu Negara. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Darwaman,  C.  (2017). Optimalisasi  Fungsi
DPR . [ online ]. Diakses dari: https://www.pikiran- rakyat.com/opini/2017/10/17/optimali sasi-fungsi-dpr-411686
Dewiyantini. (2019, 15 Februari). “Caleg Harus Buka  Data  Pribadi.” Pikiran  Rakyat , hlm. 12
Hadisuprapto,  P.  (2000).  Pemberian  Malu: Alternatif  Antisipatif  Korupsi,  Kolusi
Dan Nepotisme (K.K.N) Jurnal
Kriminologi Indonesia , 1 (1). 1 – 9.
Indonesia  Corruption  Watch  (2019). 46  Caleg
Eks Koruptor . Diakses dari: instagram.com/sahabaticw
Katadata. (2018). 165 Mantan Narapidana Korupsi
Mendaftar Menjadi Wakil Rakyat. https://databoks.katadata.co.id/datapub lish/2018/07/27/165-narapidana- korupsi-mendaftar-menjadi-wakil- rakyat
Katadata.  (2018). Anggota DPR  dan  DPRD  yang Tertangkap  Korupsi i.  Diakses  dari: https://databoks.katadata.co.id/datapub lish/2018/09/05/berapa-anggota-dpr- dan-dprd-yang-tertangkap-korupsi#
Katadata.  (2018). Anggota  DPR/DPRD  Paling
Banyak Terjerat Kasus Korupsi . https://databoks.katadata.co.id/datapub
lish/2018/12/05/anggota-dprdprd- paling-banyak-terjerat-kasus-korupsi
Papasi,  J.  M.  (2010). Ilmu  Politik  Teori  dan Praktik . Bandung: Graha Ilmu.
Poespoprodjo,  W.  (1999). Filsafat  Moral Kesusilaan  dalam  Teori  dan  Praktek . Bandung: Penerbit Pustaka Grafika.
Rapar,  J.  H.  (2001). Filsafat  Politik  Plato, Aristoteles,  Augustinus,  Machiavelli . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Saphiro,  I.  (2003). Asas  Moral  dalam  Politik . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Simabura, C. (2009). Akuntabilitas Rekruitmen Calon Anggota DPRD Sebagai Wujud Kedaulatan  Rakyat. Jurnal  Konstitusi,
2 (1) , 1-131.
Suryadi,  K.  (2018).  Menak  Senayan,  Arsitek
Komunikasi Politik Indonesia. Bandung: PT Pustaka Jaya.
Suseno,  F.M.  (2001). Etika  Politik,  Prinsip- prinsip  Moral  Dasar  Kenegaraan Modern . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Tanjung,  M.  A  dan  Saraswati,  R.  (2018). Demokrasi  dan  Legalitas  Mantan Narapidana  dalam  Pemilihan  Kepala Daerah  dan  Pemilihan  Umum. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 2 (25) , 379 – 399.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945
Weda,  I.  B.  K.  (t.t)  (2013).  Korupsi  dalam
Patologi  Sosial  :  Sebab,  Akibat  dan
Penanganannya  Untuk  Pembangunan di Indonesia. Diakses dari: http://media.neliti.com/publication.pdf
Widjojanto,  B.  (2012).  Negara  Hukum, Korupsi dan Hak Asasi Manusia: Suatu Kajian Awal. Jurnal Hukum Prioris, 3 (1), 27-45.
Wijaya,  D.  (2014). Pendidikan  Antikorupsi untuk  Sekolah  dan  Perguruan  Tinggi . Jakarta:  PT  Indeks  Permata  Puri Media.