## BUDAYA CARI UNTUNG SEBAGAI PEMICU TERJADINYA FRAUD :

## SEBUAH STUDI ETNOGRAFI
Dewi Syahrina 1 Pendidikan Magister Akuntansi FEB Universitas Brawijaya Malang s.ri3n4@gmail.com Gugus Irianto 2 Jurusan Akuntansi FEB Universitas Brawijaya Malang
Yeney Widya Prihatiningtyas 3 Jurusan Akuntansi FEB Universitas Brawijaya Malang
ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  budaya  yang  memicu terjadinya fraud pada  realisasi  keuangan  negara.  Penelitian dilakukan  pada  instansi  pemerintah  daerah  di  Provinsi  ABC. Metode etnografi ala Spradley dipilih untuk menemukan budaya pemicu  tersebut.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  budaya yang  memicu  terjadinya fraud adalah  budaya  cari  untung,  yang terlihat  dari  kebiasaan  “memanfaatkan”  kebutuhan  instansi, kebiasaan  menyalahgunakan  kewenangan  yang  dimiliki,  dan kebiasaan  menyiasati  beberapa  ketentuan  keuangan  negara  pada PMK  113/PMK.05/2012  dan  PMK  65/PMK.02/2015  untuk kepentingan  pribadi  maupun  kelompok.  Hasil  penelitian  ini memberikan  informasi  berupa  bentuk-bentuk  penyiasatan  yang dilakukan,  sehingga  dapat  dijadikan  dasar  sebagai  bahan pertimbangan  untuk  perubahan  atau  perbaikan  kebijakan  dan peraturan yang disiasati tersebut.
ASSETS:

## Jurnal Akuntansi dan Pendidikan
Vol. 6 No. 1
Hlmn. 73-84
Madiun, April 2017 p-ISSN: 2302-6251 e-ISSN: 2477-4995
Artikel masuk:
1 Maret 2017
Tanggal diterima:
17 Maret 2017 Kata Kunci : Fraud ; Instansi pemerintah; Etnografi; Budaya cari
untung

## ABSTRACT
This study aims to determine the culture that drives to fraud in the state finance  realization.  The  study  was  conducted  in  a  local  government agency, ABC province. Spradley ethnographic method has choosen to find the trigger culture. The result shows that the culture that leads fraud is profit  oriented  culture,  as  seen  from  the  a  habit  to  find  an  oppotunities from the institution needs, a habit to abuse power, and a deceived habit of financial  regulation,  in    PMK  113/PMK.05/2012  and  PMK 65/PMK.02/2015, which done for personal or group interests. The result of  this  study  provides  forms  of  the  deception,  so  it  can  be  used  as  a consideration of changes or improvements the regulation.
Keywords : Fraud;  Government  agenc;  Ethnographic;  Profit oriented culture

## ASSETS JURNAL AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN VOL 6 NO 1 APRIL 2017 HLMN. 73-84

## PENDAHULUAN
Tindakan fraud pada  instansi  pemerintah  merupakan  fenomena  yang  sangat umum. Tindakan ini seolah-olah telah membudaya dan tidak bisa dihilangkan.ACFE, dalam  laporannya  yang  bertajuk  Report  to  The  Nation,  melakukan  pemeringkatan terhadap  tindakan fraud yang  paling  banyak  ditemukan  pada  berbagai  sektor.  Hasil laporannya pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa fraud pada sektor pemerintahan berada  pada  urutan  kedua,  setelah  sektor  perbankan  dan  pelayanan  keuangan. Fenomena  global  yang  mencoreng  organisasi  yang  mengelola  uang  negara  ini disebabkan  karena  terdapatnya  struktur  birokrasi  yang  cukup  kompleks,  sistem pengendalian  yang  lemah,  dan  integritas  pegawai  yang  rendah  dalam  organisasi tersebut (Sulastri dan Simanjuntak, 2014).
Anggaran  yang  dikelola  yang  sejatinya  ditujukan  untuk  mensejahterakan  dan melayani  masyarakat  pada  akhirnya  berubah  fungsi  menjadi  melayani  kelompok tertentu  (Setiawan,  Irianto,  dan  Achsin,  2013).  Mulai  dari  proses  perencanaan, penganggaran,  pembelanjaan,  hingga  pelaporan,  hampir  dipastikan  tidak  luput  dari tindakan  ‘culas’  yang  dilakukan  oleh  para  aparat  pemerintah.  Sopanah  (2009) menemukan  bahwa  proses  perencanaan  yang  seharusnya  dapat  membawa  dan mengarahkan  pengeluaran  negara  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien,  pada  nyatanya hanya  disusun  berdasarkan people  need  assessment ,  bukan  pada government  need assessment .  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  oleh  Razak,  Ludigdo,  dan Sukoharsono  (2011)  yang  mengungkapkan  bahwa  dalam  proses  penyusunan  APBD, masyarakat  hanya  dijadikan  objek  partisipasi,  karena  semua  yang  tertuang  dalam APBD merupakan kepentingan dari pihak eksekutif dan legislatif semata.
Pada  pemerintahan  Austria,  Stalebrink  dan  Sacco  (2007)  mengungkapkan bagaimana  peluang  dan  insentif  dalam  melakukan financial  statement  fraud dirasionalisasikan  sebagai  bagian  dari  jiwa entrepreneurship yang  saat  itu  mengakar kuat  di  sana  dengan  menggunakan  lensa  teori entrepreneurship .  Brucker  dan  Rebele (2010)  memberikan  contoh  sebuah  kasus  riil  tentang fraud dalam  sebuah public authority yang  dilakukan  oleh  seorang  kepala  otoritas  petugas  akuntansi  yang memegang kendali atas unit pemerintahan tersebut, mulai dari penganggaran sampai manajemen pelaporan keuangannya. Huefner (2010) menemukan bahwa terdapatnya ketidakpatuhan  terhadap  pengendalian  internal,  kegagalan  pengawasan  oleh  dewan pengawas, serta adanya kolusi antara pihak eksekutif tingkat atas merupakan faktor- faktor  yang  berkontribusi  dalam  terjadinya fraud senilai  jutaan  dolar  yang  terjadi sepanjang  beberapa  tahun  di  sekolah  negeri  kota  New  York.  Setiawan et  al .  (2013) menemukan  fakta  bahwa  walaupun  secara  administrasi  pengelolaan  keuangan  pada instansi  pemerintah  daerah  telah  sesuai  dengan  ketentuan,  namun  ternyata  terdapat penyisihan  dana,  yang  salah  satunya  bersumber  dari  selisih  antara  nilai  yang dipertanggungjawabakan dengan realisasi yang disebut sebagai dana taktis. Kasus-kasus global yang melibatkan bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di  dunia  seperti  Enron,  Worldcome,  Lehman  Brothers,  dan  berbagai  kasus  mutakhir lainnya juga merupakan bukti nyata dari akibat tindakan fraud dan berhasil membuat integritas akuntan menjadi sorotan publik (Irianto, 2003). Pada konteks Indonesia pun demikian,  tersandungnya  nama-nama  pejabat  publik  dalam  berbagai  kasus  korupsi juga  merupakan  bukti  yang  menunjukkan  bahwasanya  anggaran  negara  telah dijadikan  sebagai  ajang  dalam  pemenuhan self  interest pihak  atau  kelompok  tertentu saja.
Berbagai upaya untuk menangani kasus-kasus yang merugikan negara tersebut telah  dilakukan  pemerintah  melalui  keberadaan  lembaga-lembaga  penegak  hukum seperti  KPK,  Kejaksaan,  dan  Kepolisian  RI.  Upaya-upaya  pencegahan  pun  telah

## ASSETS
dilakukan  di  antaranya  dengan  diwajibkannya  setiap  instansi  pemerintah  untuk memiliki  tim  SPI,  dibangunnya  berbagai  sistem  elektronik  guna  menunjang  proses transparansi  dan  akuntabilitas  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintah,  serta pembayaran  tunjangan  kinerja  yang  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan penghasilan dan membangkitkan gairah bekerja para pegawai pemerintah. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan mewajibkan semua aparat publik, khususnya pejabat publik  dan  pejabat  perbendaharaan  untuk  melaporkan  dan  mengumumkan  jumlah kekayaan  yang  dimiliki.  Hal  ini  bertujuan  agar  terpantaunya  kewajaran  tingkat kekayaan  yang  dimiliki  selama  proses  menjabat.  Bahkan  saat  ini  di  Kementerian Perhubungan telah diterapkan Sistem Kendali Kecurangan atau yang dikenal dengan istilah Sikencur. Sikencur ini berfungsi sebagai pendeteksian, pencegahan, pelaporan, dan penanganan tindakan kecurangan pada instansi pemerintah (Kuntandi, 2015). Berbagai  penelitian juga  banyak  yang  dilakukan  dengan  tema  pencegahan  dan pendeteksian fraud ,  di  antaranya  Pacini  dan  Hood  (2007)  tentang  peran  dari qui  tam actions (semacam whistleblowers ) dalam pencegahan fraud di sektor pemerintah federal Amerika Serikat. Irianto, Novianti, dan Firmanto (2009) mengungkapkan bahwa sistem organisasi  yang  baik,  integritas,  dan  lingkungan  yang  beretika  dapat  menjadi  faktor penentu  perilaku  etis  seseorang,  yang  berarti  jika  ketiga  aspek  tersebut  diterapkan maka tindakan yang mengarah kepada fraud dapat dihindari. Penelitian oleh Ghazali et al . (2014) menemukan bahwa pencegahan fraud dapat dilakukan dengan menyediakan sarana telepon bebas pulsa untuk pengaduan fraud , menyediakan kebijakan keamanan komputer  dan  kode  etiknya,  pencegahan  konflik  kepentingan,  serta  kebijakan investigasi  terhadap fraud .  Othman,  Aris,  dan  Mardziyah  (2015)  mengungkapkan bahwa  audit  operasional,  peningkatan  komite  audit,  peningkatan  pengendalian internal,  dilaksanakannya  kebijakan  pengaduan fraud ,  rotasi  staf, hotlines  fraud ,  dan akuntan  forensik  adalah  mekanisme  yang  efektif  untuk  mencegah  dan  mendeteksi fraud di  sektor  publik.  Penelitian  oleh  Sulastri  dan  Simanjuntak  (2014)  menunjukkan bahwa keadilan kompensasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap terjadinya fraud ,  sehingga  strategi  pencegahan  yang  dapat  ditawarkan  adalah memberikan  tingkat  kompensasi  yang  cukup  untuk  pemenuhan  taraf  hidup  yang layak. Penelitian oleh Purnamasari dan Amaliah (2015) menunjukkan bahwa terdapat hubungan  positif  dan  signifikan  antara  tingkat  religius  dan  spiritualitas  seseorang pada  pencegahan fraud .  Mengacu  kepada  berbagai  hasil  penelitian  tersebut,  dapat disimpulkan  bahwa  pencegahan fraud secara  ringkas  sekurang-kurangnya  harus menyentuh aspek manusia, aspek sistem, dan lingkungan (Irianto, 2015).
Berbagai  upaya  pencegahan  dan  pendeteksian  tersebut  telah  berhasil mengungkap banyaknya kasus fraud yang terjadi. Meskipun demikian, berbagai kasus tersebut  hanya  merupakan  fenomena  puncak  gunung  es  karena fraud pada  instansi pemerintah merupakan sesuatu yang dilakukan dan diketahui secara berjamaah, yang salah  satu  penyebabnya  adalah  kebiasaan  dan  sistem  yang  membudaya  yang berlangsung dalam instansi tersebut, sehingga bagaimanapun bentuk pengendaliannya, fraud tetap  akan  dilakukan  dengan  alasan  untuk  kepentingan bersama  (Setiawan,  2013;  Ahabun,  2015;  Tandianto  2015).  Hal  semacam  inilah  yang pada  akhirnya  membentuk  individu-individu  yang  awalnya  menolak  terhadap tindakan fraud , namun dengan alasan atas nama instansi dan kebutuhan bersama, fraud pun  menjadi  sesuatu  yang  wajar  saja  untuk  dilakukan.  Sebagaimana  yang disampaikan  Estes  (1996),  bahwa  apa  yang  berlangsung  dalam  organisasi  akan membentuk  dan  mempengaruhi  prilaku  para  pegawainya.  Watson  (2003)  pun mengungkapkan  hal  serupa,  bahwa  bagaimana  sikap  seseorang  dalam  menyikapi fraud dipengaruhi  oleh  budaya  perusahaan  tempat  mereka  bekerja.  Dalam  sebuah

## ASSETS JURNAL AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN VOL 6 NO 1 APRIL 2017 HLMN. 73-84
artikel  bertajuk Business  Fraud:  Culture  Is  the  Culprit dijelaskan  pula  bahwa  tindakan fraud yang dilakukan oleh seseorang adalah karena mereka makhluk sosial yang secara umum dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan dimana mereka berada (Raftery dan Holder,  2014).  Beranjak  dari  kondisi  inilah,  maka  penelitian  ini  dilakukan  dengan tujuan  untuk  mengungkap  budaya  yang  merupakan  pemicu  dilakukannya fraud dalam realisasi keuangan negara. Pengungkapan hal ini akan memberikan kontribusi agar  pencegahan fraud dapat  lebih  tepat  sasaran  dan  dilakukan  dengan  sedini mungkin.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  sebuah  upaya  untuk  mengungkap  budaya  pemicu terjadinya fraud . Oleh karena itu, pendekatan interpretif dengan metode etnografi ala Spradley  dianggap  sebagai  pijakan  yang  paling  tepat  untuk  mengungkap  budaya pemicu  tersebut.  Keberhasilan  dari  penelitian  jenis  ini  sangat  tergantung  pada kemampuan  peneliti  dalam  mengintegrasikan  ketiga  hal  yang  diungkapkan  oleh Spradley  (1997:  10),  yaitu  pengetahuan  budaya,  perilaku,  dan  artefak  atau  benda- benda  budaya  yang  ditinggalkan.  Strategi  penulisan  etnografi  menurut  Spradley  ini terdiri  atas  lima  prinsip,  yakni  menyarankan  peneliti  untuk  memilih  teknik pengumpulan  data,  mengenali  langkah-langkah  penelitian,  menjalankan  setiap langkah  secara  berurutan,  melakukan  praktik  penelitian  secara  orisinil,  dan memberikan  pemecahan  masalah  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  sosial.  Kelima prinsip tersebut dirangkum dalam Alur Penelitian Maju Bertahap ( development research process ),  yang  selanjutnya  dirinci  ke  dalam  dua  belas  tahapan,  yaitu  menetapkan informan,  mewawancarai  informan,  membuat  catatan  etnografis,  mengajukan pertanyaan  deskriptif,  melakukan  analisis  wawancara  etnografis,  melakukan  analisis domain,  mengajukan  pertanyaan  struktural,  melakukan  analisis  taksonomi, mengajukan  pertanyaan  kontras,  melakukan  analisis  komponen,  menemukan  tema- tema budaya, dan menulis etnografi.
Penelitian  dilakukan  pada  salah  satu  instansi  pemerintah  di  daerah,  pada provinsi ABC. Informan kunci ditetapkan berdasarkan kriteria yang dikemukan oleh Spradley (1997:61) yaitu mereka yang memahami konteks objek penelitian yang dapat dilihat  dari  lamanya  informan  tersebut  berada  pada  budaya  tersebut,  memiliki keterlibatan  dalam  keseharian  komunitas  yang  diteliti,  menggunakan  bahasa  asli sendiri dalam menyampaikan informasi, memiliki waktu yang cukup untuk mengikuti serangkaian  penelitian  etnografi,  dan  bahwa  informan  bukanlah  seorang  analis, melainkan  seseorang  yang  memahami  dan  mengerti  teks  dan  konteks  yang  diteliti. Berdasarkan  kriteria  tersebut,  maka  pihak  yang  dijadikan  informan  adalah  mereka yang terlibat secara langsung dengan pengelolaan keuangan negara dan bersentuhan dengan fraud ,  baik  sebagai  pelaku  inti  maupun  sebagai  saksi  kunci,  yaitu:  (1)  Pak Indra, Pejabat Pembuat Komitmen; (2) Mas Fajar, Bendahara Pengeluaran; (3) Mas Ogi, Bendahara Pengeluaran Pembantu; (4) Mas Adi, Bendahara Pengeluaran Pembantu; (5) Mbak  Ika,  anggota  Tim  SPI.  Karena  isu  yang  diangkat  pada  penelitian  ini  cukup sensitif,  maka  demi  kenyamanan  informan,  identitas  mereka  dirahasiakan  sehingga nama-nama mereka tersebut merupakan nama samaran.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  tiga  cara,  yaitu  wawancara mendalam, observasi partisipasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini dilakukan secara bersamaan,  artinya  ketika  peneliti  melakukan  observasi  peneliti  sekaligus  juga  akan melakukan  wawancara  dan  dokumentasi,  dan  begitu  seterusnya  hingga  informasi yang  diperoleh  dirasa  cukup.  Sebelum  terjun  ke  lapangan,  peneliti  akan  terlebih dahulu  menyiapkan  beberapa  pertanyaan  mendasar  yang  akan  diajukan  pada  saat

## ASSETS
proses wawancara, karena kesiapan materi pertanyaan ini merupakan salah satu faktor penentu  keberhasilan  penggalian  informasi  melalui  proses  wawancara.  Proses wawancara  tidak  dilakukan  dalam  konteks  yang  formal,  melainkan  dalam  suasana yang santai. Dalam melakukan wawancara, peneliti tidak menyampaikan pertanyaan seputar faud secara to  the  point ,  melainkan  melalui  pendekatan-pendekatan  yang sedemikian  rupa  agar  informan  tidak  merasa  tersinggung  atau  terhakimi  dengan pertanyaan  yang  diajukan.  Proses  observasi  dilakukan  pada  berbagai  dokumen sumber, serta aktifitas dan interaksi  informan, baik dalam hal  pengelolaan keuangan negara maupun dalam hal aktifitas kesehariannya.
Teknik  analisis  dilakukan  melalui  empat  tahap  sesuai  dengan  alur  penelitian maju bertahap ala Spradley, yaitu (1) analisis domain (2) analisis taksonomi, (3) analisis komponensial,  dan  (4)  analisis  tema  budaya.  Proses  analisis  data  dilakukan  secara simultan dengan proses pengumpulan data, hal ini dikarenakan teknik analisis dengan alur  penelitian  maju  bertahap  ala  Spradley  memerlukan  konfirmasi  berulang  untuk dapat maju pada tahap berikutnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan tahap analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa budaya yang memicu terjadinya fraud pada instansi yang diteliti adalah budaya cari untung. Budaya cari  untung  ini  terlihat  dari  kebiasaan  para  pegawainya  dalam  “memanfaatkan” kebutuhan  instansi,  kebiasaan  menyalahgunakan  kewenangan  yang  dimiliki,  dan kebiasaan menyiasati beberapa peraturan tentang keuangan negara untuk peningkatan pemasukan pribadi maupun kelompoknya.

## Gambar 1. Hasil Temuan Penelitian

## Kebiasaan “Memanfaatkan” Kebutuhan Instansi
Sebagaimana  instansi  pada  umumnya,  instansi  ini  memiliki  berbagai kebutuhan,  baik  yang  benar-benar  dibutuhkan  maupun  yang  sebenarnya  dapat dihindari,  yang  “terpaksa”  dipenuhi  dengan  mekanisme fraud .  Atas  berbagai kebutuhan  tersebut,  terbuka  celah  untuk  melakukan fraud yang  pada  akhirnya bertujuan untuk kepentingan pribadi. Seperti yang dituturkan oleh Mas Adi berikut:
“ Pasti Mba, untuk THR misalnya. Awalnya memang karena niatan untuk kesejahteraan staf  seksi.  Tapi  kemudian  terbesit  juga  untuk  mencarikan  yang  agak  banyak  supaya  Saya sebagai  bagian  dari  staf  seksi  juga  bisa  dapat  banyak.  Ini  kan  sudah  merujuk  kepada kepentingan pribadi yang bernanung di bawah faktor tekanan tadi. ”
Apa yang dialami oleh Mas Adi tersebut, terjadi pula pada para bendahara yang lain.  Adanya  penyisihan  anggaran  yang  mereka  lakukan  untuk  berbagai  kebutuhan
Kebiasaan “Memanfaatkan’ Kebutuhan Instansi
Kebiasaan Menyalahgunakan Wewenang yang Dimiliki Kebiasaan Menyiasati Peraturan Budaya Cari Untung Fraud

## ASSETS JURNAL AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN VOL 6 NO 1 APRIL 2017 HLMN. 73-84
seperti  THR,  pajak,  sumbangan  sosial,  dan  pengembalian  temuan,  pada  akhirnya, disadari  atau  tidak,  bertujuan  untuk  kepentingan  pribadi  mereka  juga.  Karena  jika sampai pada akhir tahun, anggaran penyisihan atau yang disebut dengan dana saving tersebut  masih  bersisa,  maka  akan  dilakukan  pembagian  sesuai  dengan  porsinya. Kondisi  semacam  ini  serupa  dengan  apa  yang  ditemukan  oleh  Setiawan et  al. (2013) bahwa salah satu tujuan dari keberadaan dana saving adalah sebagai dana taktis yang akan dibagi untuk kesejahteraan pegawai. Pembagian ini tentu tidak dilakukan secara merata, bergantung pada kontribusi masing-masing pihak.
Kebiasaan  menyalahgunakan  kebutuhan  instansi  dengan  kondisi  semacam  itu terjadi pula dalam hal membelanjakan atau menyediakan barang kebutuhan. Peluang dari  dibutuhkannya  selisih  nilai  untuk  berbagai  kebutuhan  dana  taktis  tersebut, digunakan  oleh  kalangan  oknum  tertentu  untuk  mendapatkan  keuntungan  secara tersendiri  terlebih  dahulu.  Artinya,  terdapat  dua  kali  selisih  atas  belanja  tersebut, selisih yang pertama adalah antara nilai yang benar-benar dibelanjakan dan nilai yang dilaporkan  ke  instansi,  yang  mana  selisihnya  masuk  kantong  pribadi.  Selisih  yang kedua  adalah  nilai  yang  dilaporkan  ke  instansi  dengan  nilai  yang  diSPJkan,  dan selisihnya disimpan untuk kebutuhan instansi.
Bentuk  lain  dari  kebiasaan  memanfaatkan  kebutuhan  instansi  ini  terjadi  pula ketika  Mas  Fajar  harus  melakukan  tindakan fraud untuk  membayarkan  honorarium narasumber  pusat  yang  karena  secara  ketentuan  tidak  diperbolehkan  untuk dibayarkan. Bentuk fraud yang dilakukannya adalah dengan meninggikan jumlah jam narasumber lain yang boleh dibayarkan honornya, sehingga apa yang ditandatangan oleh si narasumber tersebut tidak sesuai dengan apa yang diterimanya. Hal ini tentu saja dilakukan dengan seijin dari si narasumber yang dipinjam namanya tersebut, dan karena  alasan  yang  diutarakan  cukup  logis  dan  manusiawi,  Mas  Fajar  pun  tidak sungkan  untuk  mengungkapkan  kebenarannya,  sehingga  tidak  ada  dusta  di  antara mereka.  Kondisi  semacam  ini  kemudian  membuka  peluang  bagi  para  pimpinan  di instansi ini. Dengan alasan juga telah memberikan arahan dan binaan dalam kegiatan yang  diselenggarakan,  maka  mereka  pun  merasa  layak  untuk  memperoleh  imbalan atas  jasa  nya  tersebut,  meskipun  proses  pengarahan  dan  pembinaan  tersebut dilaksanakan di kantornya sendiri dan terhadap para bawahan langsung nya sendiri. Kondisi  inilah yang menyebabkan jika seharusnya “nebeng” SPJ narasumber  lain itu hanya dilakukan untuk narasumber dari pusat, maka tindakan ini pun dilakukan juga untuk pemenuhan imbalan para unsur pimpinan tersebut.

## Kebiasaan Menyalahgunakan Kewenangan yang Dimiliki
Dalam struktur kepegawaian yang berbasis kinerja saat ini, pada masing-masing pegawai  telah  melekat  jabatan  nya  sendiri.  Dengan  jabatan  nya  tersebut,  setiap pegawai  telah  memiliki  kewenangan  atas  apa  yang  harus  dilakukannya,  sehingga konteks  kewenangan  tidak  hanya  berlaku  bagi  para  pejabat,  tetapi  juga  bagi  para pegawai  secara  keseluruhan.  Kewenangan  seseorang  tentu  harus  diiringi  dengan tanggung  jawab  pekerjaan  yang  harus  dilaksanakan.  Namun  apa  yang  terjadi  di instansi  ini,  kewenangan  tersebut  cenderung  disalahgunakan,  untuk  pemenuhan kepentingan pribadi.
Salah  satu  bentuk  penyalahgunaan  kewenangan  yang  sering  dilakukan  di instansi  ini  adalah  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  pimpinan  dalam  pendelegasian tugas  untuk  melakukan  perjalanan  dinas.  Dalam  rangka  menghadiri  undangan kegiatan yang diselenggarakan oleh direktorat, pimpinan memiliki wewenang untuk menugaskan  siapa  saja  agar  mengikuti  kegiatan  tersebut  dengan  mengacu  pada perihal  pelaksanaan  kegiatan,  termasuk  dirinya  sendiri.  Karena  sifatnya  menghadiri

## ASSETS
undangan, maka kegiatan seperti ini biasanya diselenggarakan dengan paket fullboard yang  artinya  sebagaimana  yang  diatur  dalam  PMK  65,  besaran  uang  saku  yang diperoleh nilainya jauh relatif kecil dibandingkan apabila yang menghadiri undangan tersebut  berangkat  dengan  biaya  instansi  sendiri.  Oleh  karena  itu,  agar pejabat  yang diundang  dapat  terhindar  dari  uang  saku  yang  kecil  ini,  maka  biasanya  pejabat tersebut  akan  menugaskan  stafnya  untuk  mengikuti  kegiatan  tersebut  dengan  biaya yang  ditanggung  oleh  panitia  penyelenggara,  sedangkan  pejabat  yang  bersangkutan berangkat  sendiri  dengan  anggaran  dari  kantor,  sehingga  dapat  terbebas  dari  paket fullboard dan  dapat  memperoleh  uang  harian  yang  nilainya  relatif  labih  besar.  Tidak ada  ketentuan  yang  dilanggar  memang  pada  kondisi  ini,  namun  merupakan  bentuk penyelahgunaan  kewenangan  yang  berakibat  pada  pemborosan  anggaran  negara untuk  kepentingan  pribadi.  Seperti  yang  diutarakan  oleh  salah  satu  bendahara pengeluaran pembantu, penyiasatan jenis ini jauh lebih manusiawi.
Dalam  hal  belanja  pengadaan,  penyalahgunaan  kewenangan  kerap  digunakan dalam  proses  pengadaan  barang  jasa  yang  sifatnya  penunjukan  langsung.  Karena adanya  kesempatan  ini,  pejabat  terkait  biasanya  akan  menunjuk  rekanan  “bawaan” nya  sendiri.  Hal  semacam  ini  cukup  kerap  terjadi,  bahkan  masing-masing  bagian  di instansi ini seolah telah memiliki bawaan nya masing-masing. Selama barang atau jasa yang  disediakan  tersebut  memang  benar-benar  sesuai  dengan  apa  yang  dibutuhkan dan  dapat  dipertanggungjawabkan,  maka  budaya  semacam  ini  tentu  tidak  masalah untuk  diberlangsungkan.  Hanya  saja  kadang,  karena  orientasi  nya  lebih  kepada keuntungan yang diperoleh, maka barang dan jasa yang disediakan banyak yang tidak sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan.  Alih-alih  menuntut  rekanan  untuk  mengganti barang  tersebut,  yang  ada  malah  mengganti  kontrak  yang  ada  untuk  menyesuaikan dengan  spek  barang  yang  datang.  Semua  pihak  yang  berkaitan  dengan  proses pengadaan semacam ini tidak ada yang dapat bersikap tegas, karena masing-masing mereka juga mendapatkan keuntungan dari kontrak dengan rekanan tersebut.

## Gambar 2. Contoh Bukti Pengeluaran dengan Tulisan Tangan yang Sama
Selain  unsur  pimpinan,  pegawai  pun  juga  tidak  mau  tertinggal  dari penyelahgunaan  kewenangan  ini.  Salah  satu  bentuk  nya  adalah  apa  yang  dilakukan

## ASSETS JURNAL AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN VOL 6 NO 1 APRIL 2017 HLMN. 73-84
oleh  Pak  Sugeng  dengan  jabatan  yang  dimilikinya  sebagai  kepala  urusan  rumah tangga.  Dengan  kewenangan  yang  dimiliki  atas  jabatan  tersebut,  Pak  Sugeng  cukup sering  melakukan  belanja  untuk  berbagai  keperluan  rumah  tangga  seperti  urusan pemeliharaan,  keamanan,  kebersihan,  dan  jamuan  tamu.  Belanja  untuk  berbagai keperluan  tersebut  biasa  nya  dikeluarkan  dengan  uang  pribadi  nya  terlebih  dahulu, setelah  bukti  pengeluaran  terkumpul  banyak  barulah  dia  mengajukan  klaim  kepada bendahara. Dari berbagai kumpulan bukti pengeluaran ini lah ditemukan bukti yang mengandung  kecurangan  untuk  kepentingan  pribadi  nya  Pak  Sugeng.  Beberapa bentuk  kecurangan  tersebut  terlihat  dari  ditemukannya  bukti  yang  memiliki  tulisan tangan yang sama, padahal berasal dari toko yang berbeda. Jika diamati dengan lebih seksama, jelas terlihat bahwa tulisan itu adalah tulisan tangan nya Pak Sugeng sendiri, namun  berusaha  dibedakan  dengan  menggunakan  pulpen  yang  berbeda  warna, pengunaan  huruf  besar  dan  huruf  kecil,  serta  tulisan  yang  dimiringkan  atau  tegak lurus seperti yang terlihat pada Gambar 2.

## Kebiasaan Menyisati Peraturan
Peraturan lazimnya dibuat untuk dipatuhi, namun karena peraturan merupakan produk  buatan  manusia,  tentu  tidak  luput  dari  berbagai  kekurangan.  Pada  berbagai kondisi,  terdapat  beberapa  peraturan  yang  cukup  sulit  untuk  diimplementasikan, sementara  dalam  penyelenggaraan  anggaran  negara,  para  aparatur  sipil  tidak diperkenankan  untuk  melanggar  peraturan  tersebut.  Kondisi  inilah  yang  lantas menyebabkan  munculnya  tindakan  menyiasati  peraturan.  Selain  karena  peraturan tersebut cukup sulit untuk dilaksanakan, penyiasatan terjadi pula karena peluang yang diberikan oleh peraturan.
Salah satu peraturan yang benar-benar memberikan celah untuk disalahgunakan oleh semua pegawai di instansi ini adalah peraturan yang mengatur tentang tarif 30% yang diperbolehkan untuk penginapan dalam perjalanan dinas yang dijelaskan secara lebih detail dalam PMK 113 tahun 2012 berikut:
“Dalam  hal  pelaksana  SPD  tidak  menggunakan  biaya  penginapan,  maka pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimanan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.”
Atas  peraturan  tersebut,  sering  terjadi  perjalanan  dinas  yang  SPJ  nya dilaksanakan untuk waktu tiga hari, namun hanya dilakukan selama dua hari. Kondisi ini  dapat  terjadi  karena  pada  malam  kedua  mereka  hanya  menggunakan  tarif  30% tersebut sehingga tidak ada kewajiban untuk tetap bermalam agar dapat memperoleh bukti fisik penginapan. Perjalanan dinas yang seharusnya dilakukan untuk tiga hari, dipadatkan  menjadi  dua  hari  demi  mengejar  keuntungan.  Tidak  hanya  keuntungan materi,  namun  juga  keuntungan  dalam  bentuk  lain  berupa  jatah  “bolos”  satu  hari. Seperti  yang  diutarakan  oleh  Mas  Fajar,  sebagai  pegawai  yang  cukup  sering melakukan penyiasatan ini:
“Kalau  bisa  hemat  dua  hari  kan  lumayan  Mba,  sisa  seharinya  bisa  istirahat  di  rumah trus bisa bawa pulang oleh-oleh dari 30% hotel. ”
Peluang  dari  tarif  30%  ini  dimanfaatkan  pula  dengan  cara nebeng satu  kamar dengan  rekan  perjalanan  dinasnya,  namun  klaim  atas  30%  tetap  diajukan,  sehingga apabila  dalam  perjalanan  dinas  yang  dilakukan  untuk  tiga  hari  namun  dihemat menjadi  dua  hari,  maka  akan  ada  kelebihan  yang  bisa  diperoleh  sebesar  30%  dikali

## ASSETS
tiga.  Satu  kali  sebagai  penggantian nebeng di  kamar  teman  dan  dua  kali  berupa penggantian penginapan yang tidak dilakukan pada malam kedua.
Ketentuan tentang 30% ini memang membuka peluang yang cukup besar untuk dimanfaatkan,  karena  tidak  ada  persyaratan  apapun  yang  harus  dipenuhi  agar mendapatkan penggantian 30% tersebut. Artinya sebenarnya apa yang dilakukan oleh para pegawai di instansi ini cukup logis, karena mereka hanya memanfaatan “fasilitas” yang diberikan oleh peraturan dan secara administrasi pengSPJan tidak ada ketentuan yang  mereka  langgar.  Namun  yang  membuat  miris  adalah  peluang  ini  kerap disalahgunakan  secara  berlebihan  oleh  oknum  tertentu.  Kerap  terjadi  penyimpangan terhadap  surat  tugas,  hanya  karena  longgarnya  ketentuan  terhadap  bukti  fisik  yang melekat  pada  SPJ  perjalanan  dinas  ini.  Seperti  misalnya  pegawai  yang  ditugaskan berangkat  adalah  tiga  orang,  tapi  kenyataannya  yang  berangkat  hanya  satu  orang dengan membawa SPD untuk tiga orang, dan penginapan untuk dua orang yang tidak berangkat akan diklaim dengan ketentuan 30%. Apabila kebiasaan ini berlanjut terus, dapat  dibayangkan  berapa  banyak  uang  negara  yang  terbuang  percuma  karena peluang yang ada ini.
Kebiasaan menyiasati peraturan ini terjadi pula pada ketentuan yang mengatur tentang tiket perjalanan yang memperbolehkan tiket kepulangan diganti sebesar tiket keberangkatan seperti yang diatur dalam PMK 113 tahun 2012:
“Biaya  transport  kepulangan  pelaksana  SPD  dalam  rangka  mengikuti  rapat, seminar,  dan  sejenisnya  dapat  dibayarkan  sebesar  biaya  transport  kedatangan  tanpa menyertakan bukti pengeluaran transport kepulangan.”
Peraturan  tersebut  memberikan  peluang,  khususnya  dalam  kegiatan  yang diselenggarakan dengan paket fullboard sehingga hampir semua pelaksana perjalanan dinas  akan  menyerahkan  tiket  berangkat  dengan  harga  yang  paling  tinggi  dan selanjutnya membeli tiket pulang dengan harga yang paling murah. Bisa jadi peluang semacam  ini  sengaja  diberikan  oleh  Kementerian  Keuangan  selaku  pembuat  aturan, sebagai  ganti  atas  kecilnya  uang  saku  yang  mereka  peroleh  dari  paket fullboard tersebut.
Namun  dengan  sedikit  penyiasatan  yang  lebih  “cerdas”,  peluang  yang diciptakan  dari  peraturan  tersebut  akan  dapat  memberikan  keuntungan  yang  cukup besar.  Untuk  mempermudah  proses  pemahaman,  penjelasan  akan    peneliti  uraikan dalam sebuah ilustrasi. Pak Indra mendapatkan undangan untuk menghadiri kegiatan yang  diselenggarakan  oleh  di  Palu  selama  tiga  hari.  Kegiatan  tersebut  dilaksanakan mulai dari  tanggal  1 hingga tanggal  3. Sementara itu, Pak Indra juga memiliki tugas dari instansinya sendiri untuk melakukan perjalanan dinas ke kota Kendari yang mana tanggal  berangkatnya  dapat  dikondisikan  sendiri.  Dalam  rangka  penghematan anggaran  (seperti  alasan  yang  diungkapkan  pertama  kali),  maka  perjalanan  menuju Kendari  pun  akan  dimulai  langsung  dari  Palu  pada  tanggal  3  tersebut,  tanpa  harus kembali  dahulu  ke  kota  asal.  Artinya,  apabila  biaya  dari  Palu  menuju  Kendari  ini ditanggung  oleh  pihak  pengundang,  maka  instansi  tidak  akan  lagi  membayarkan biaya  keberangkatan  menuju  Kendari,  dan  begitu  pula  sebaliknya.  Salah  satu  pihak hanya akan membayarkan satu kali rute perjalanan saja.
Namun  pada  kenyataanya,  selain  dalam  rangka  efisiensi,  perjalanan  dinas sambung ini juga berpeluang untuk dilakukannya fraud . Dengan tidak diserahkannya tiket pulang tersebut, maka pihak penyelenggara tidak dapat mengetahui bahwa Pak Indra tidak langsung pulang ke kota instansi, dan mereka tetap membayarakan tiket pulang  sebesar  tiket  berangkat  dengan  asumsi  pelaksana  SPD  kembali  ke  kota  asal

## ASSETS JURNAL AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN VOL 6 NO 1 APRIL 2017 HLMN. 73-84
instansi. Selanjutnya, tiket Palu-Kendari yang sebenarnya telah dibayarkan ini, diklaim lagi  ke  instansi  dengan  alasan  tidak  diganti  oleh  panitia  kegiatan  sebelumnya, sehingga  dari  sini  Pak  Indra  akan  mendapatkan  double  penggantian  untuk  satu  kali rute perjalanan.
Bentuk  lain  dari  penyiasatan  dilakukan  pula  pada  peraturan  yang  mengatur tentang  pembayaran  uang  saku  rapat  dalam  kantor.  Atas  ketentuan  semacam  ini, maka  penyiasatan  yang  dilakukan  agar  rapat  dalam  kantor  pada  jam  kerja  tetap mendapatkan  uang  saku  adalah  dengan  mengkondisikan  seolah-olah  rapat  tersebut dilakukan  di  luar  jam  kantor.  Hal  ini  tentu  saja  harus  didukung  dengan  surat  tugas dari pimpinan serta keterlibatan pihak lain yang direkayasa dalam daftar hadir rapat sebagai bagian dari perwakilan masyarakat atau Eselon II lainnya. Pada PMK 65 tahun 2015, dijelaskan bahwa:
“Uang saku rapat dalam kantor hanya dapat dibayarkan apabila: rapat tersebut dihadiri  oleh  masyarakat  atau  perwakilan  dari  eselon  II  lainnya;  dilakukan  minimal tiga jam di luar jam kantor; dan tidak dianggap sebagai lembur, sehingga bebas dari uang lembur dan uang makan lembur.”
Ketentuan  lain  pada  PMK    65  yang  juga  pernah  disiasati  adalah  terkait pembayaran honorarium narasumber yang diuraikan sebagai berikut:
“Honorarium  narasumber/pembahas  dapat  diberikan  dengan  ketentuan:  a) berasal dari luar lingkup unit eselon 1 penyelenggara; dan atau b) berasal dari lingkup unit  eselon I  penyelenggara  sepanjang  peserta yang  menjadi  sasaran  utama  kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara/masyarakat”
Ketentuan  tersebut  menyatakan  bahwa  pembayaran  atas  honorarium  yang berasal  dari  satu  eselon  yang  sama  tidak  diperbolehkan.  Ketentuan  ini  memang terlihat wajar dan mudah untuk diimplementasikan karena sudah sewajarnya seorang pimpinan  yang  berada  di  tingkat  pusat  memberikan  pembinaan  kepada  para pegawainya  yang  berada  di  daerah.  Namun  dalam  implementasinya,  hal  ini  cukup sulit untuk direalisasikan. Seperti yang dituturkan Mas Fajar berikut:
“ Masa iya sih orang jauh-jauh dari Jakarta ga dikasih honor apa-apa, pejabat pula yang datang.  Iya  kalau  dia  paham  peraturan  tersebut,  kalau  ga  siapa  yang  mau  jelasin?” (sambil tersenyum)
Terlebih lagi karena ketentuan semacam ini baru diberlakukan dalam dua tahun terakhir,  sehingga  masih  diperlukan  semacam  penyesuaian  baik  oleh  si  narasumber yang  bersangkutan  maupun  bagi  si  instansi  pengundang.  Mengundang  pejabat  dari pusat untuk memberikan pembinaan pada kegiatan yang diselenggarakan di daerah, tanpa  diberikan  honor  apapun  atas  jasa  nya  tersebut,  dianggap  cukup  “mencoreng” nama  baik  instansi  khususnya  para  unsur  pimpinan.  Pada  akhirnya,  demi  menjaga nama  baik  di  kalangan  para  pejabat  pusat,  pimpinan  pun  memilih  untuk  tidak  mau tahu dengan ketentuan semacam tersebut. Demi menjaga “wibawa”, langkah apapun sah-sah  saja  untuk  dilakukan.  Akhirnya,  Mas  Fajar  pun  melakukan  penyiasatan sebagaimana yang diutarakannya berikut:
“ Nebeng SPJ narasumber lain! SPJ narasumber dari eselon lain ditambah jamnya tapi untuk bayar narasumber dari pusat. ”

## ASSETS
Cara  seperti  ini  tidak  melanggar  ketentuan  terhadap  pembayaran  honorarium ini, si pejabat pusat tetap dapat menerima “hak” nya, nama baik instansi tetap terjaga, para  pimpinan  pun  masih  bisa  untuk  bernafas  lega.  Sebuah win  win  solution yang mengakibatkan pemborosan uang negara.
Bentuk  penyiasatan  lain  yang  pernah  dilakukan  terhadap  ketentuan  ini  adalah dengan menambahkan satu dua orang peserta yang berasal dari masyarakat atau unit eselon I lainnya. Hal ini didasarkan atas penjelasan dalam ketentuan tersebut, bahwa salah satu syarat agar pembayaran honorarium narasumber dapat dibayarkan adalah apabila  sasaran  utama  dari  kegiatan  tersebut  berasal  dari  masyarakat  atau  eselon  I lainnya.  Namun  semenjak  ada  arahan  dari  irjen  bahwa  sasaran  peserta  yang  berasal dari luar Eselon I yang dimaksud haruslah berupa sasaran utama, maka nebeng honor pada narasumber lain pun menjadi alternatif penyiasatan selanjutnya.

## SIMPULAN
Salah  satu  budaya  yang  memicu  terjadinya fraud dalam  realisasi  keuangan negara  adalah  budaya  cari  untung.  Budaya  ini  terlihat  dari:  a)  kebiasaan “memanfaatkan” kebutuhan instansi, b) kebiasaan menyalahgunakan wewenang yang dimiliki,  c)  kebiasaan  menyiasati  peraturan  keuangan  negara,  yang  dilakukan  untuk meningkatkan  keuntungan  pribadi.  Peraturan  yang  kerap  disiasati  yaitu  PMK  113 yang mengatur tentang tarif 30% yang diperbolehkan untuk pelaksana SPD yang tidak menggunakan  jasa  penginapan/hotel,  ketentuan  tentang  pembayaran  tiket kepulangan  sebesar  tiket  keberangkatan,  dan  PMK  65  tentang  pembayaran  honor narasumber  dan  pembayaran  uang  saku  rapat.  Hasil  penelitian  ini  memberikan informasi  berupa bentuk penyiasatan yang dilakukan, sehingga dapat menjadi dasar sebagai  pertimbangan  untuk  perubahan  kebijakan  maupun  peraturan  yang  disiasati tersebut,  agar  dapat  meminimalisir  terjadinya fraud dalam  instansi  pemerintah. Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan,  yaitu  bentuk  penyiasatan  yang  dikaji  hanya berfokus pada fraud pada realisasi belanja barang dan jasa. Hal ini disebabkan karena keterbatasan  ketersediaan  informan  sehingga fraud pada  penyiasatan  belanja  lainya seperti belanja modal dan belanja pegawai tidak terungkap.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahabun, H. (2015). Makna Fraud bagi Pengelola Keuangan Daerah: Kenikmatan yang Dilematis (Sebuah Studi Fenomenologi). Universitas Brawijaya.
Association  of  Certified  Faud  Examiners.  (2014).  Report  To  the  Nations  on Occupational  Fraud  and  Abuse:  2014  Global  Fraud  Study.    Diakses  pada  29 Februari 2016, dari http://www.acfe.com.
Brucker,  W.  G.,  dan  Rebele,  J.  E.  (2010).  Fraud  at  A  Public  Authority.  Journal  of Accounting Education, 28(1), 26–37.
Estes, R. (1996). Tyranny of the Bottom Line: Why Corporations Make Good People Do Bad Things. USA: Berret-Koehler Publisher.
Ghazali,  M.Z.,  Rahim,  M.S.,  Ali.  A.,  dan    Abidin,  S.  (2014).  A  Preliminary  Study  on Fraud  Prevention  and  Detection  at  the  State  and  Local  Government  Entities  in Malaysia.Procedia-Social and Behavioral Sciences, 164, 437–444.
Huefner,  R.J.  (2010).  Local  Government  Fraud:  The  Roslyn  School  District  Case. Management Research Review, 33, 198–209.
Irianto, G. (2003). Skandal Korporasi dan Akuntan. Lintasan Ekonomi, XX(2), 104-114. Irianto,  G.,  Novianti,  N.,  Rosalina,  K.,  dan  Firmanto,  Y.  (2009).  Integrity,  Unethical Behavior, and Tendency of Fraud. Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, 16(2), 144–163.

## ASSETS JURNAL AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN VOL 6 NO 1 APRIL 2017 HLMN. 73-84
Irianto, G. (2015). Spirit Profetik, Akuntan, dan Pencegahan Fraud. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Akuntansi  Sektor Publik pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya. Malang, 10 Desember 2015.
Kuntandi,  C.  (2015).  Sikencur,  Menata  Birokrasi  Bebas  Korupsi.  Jakarta:  Elex  Media Komputindo.
Othman,  R.,  Aris,  N.  A.,  Mardziyah,  A.,  Zainan,  N.,  dan  Amin,  N.M.  (2015).  Fraud Detection and Prevention Methods in the Malaysian Public Sector: Accountants’ and Internal Auditors’ Perceptions.  Procedia Economics and Finance, 28(April), 59–67.
Pacini, C. dan Hood, M.B. (2007). The Role of Qui Tam Actions Under the False Claims Act  in  Preventing  and  Deterring  Fraud  Against  Government.  Institutional Repository. Diakses pada 20 Februari 2016, dari http://repository.law.miami.edu/umblr.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  113/PMK.05/2012  tentang Perjalanan  Dinas  dalam  Negeri  bagi  Pejabat  Negara,  Pegawai  Negeri,  dan Pegawai Tidak Tetap.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  65/PMK.02/2015  tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
Purnamasari, P. dan Amaliah, I. (2015). Fraud Prevention: Relevance to Religiosity and Spirituality in the Workplace. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 211, 827– 835.
Raftery,  H.  dan  Holder,  F.L.  (2014).  Business  Fraud:  Culture  Is  the  Culprit.  Diakses pada  13  Februari  2016,  dari  http://ftijournal.com/article/business-fraud- culture-is-the-culprit.
Razak, A., Ludigdo, U., dan Sukoharsono, E. G. (2011). Perilaku Kuasa Eksekutif dan Legislatif  dalam  Proses  Penyusunan  Anggaran  Pemerintah  Daerah:  Perspektif Interaksionisme Simbolik. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2(3), 492–509.
Setiawan,  A.R.,  Irianto,  G.,  Achsin,  M.  (2013).  System-Driven  (Un)Fraud:  Tafsir Aparatur terhadap “Sisi Gelap” Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 4, 85–100.
Sopanah. (2009). Studi Fenomenologis : Menguak Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan APBD. Simposium Nasional Akuntansi 12 Palembang, (1354), 1–27.
Spradley, J.P. (1997). Metode Etnografi. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
Stalebrink, O.J. dan Sacco, J.F. (2007). Rationalization of Financial Statement Fraud in Government:  An  Austrian  Perspective.  Critical  Perspectives  on  Accounting,  18, 489–507.
Sulastri  dan  Simanjuntak,  B.H.  (2014).  Fraud  pada  Sektor  Pemerintah  Berdasarkan Faktor Keadilan Kompensasi, Sistem Pengendalian Internal, dan Etika Organisasi Pemerintah  (Studi  Empiris  Dinas  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta).  E-Journal Magister Akuntansi Trisakti, 1(2), 199–227.
Tandianto, R.A. (2015). Fraud dan Pencegahannya di Sektor Publik Catatan Bendahara Pengeluaran. Universitas Brawijaya.
Watson,  D.M.  (2003).  Cultural  Dynamics  of  Corporate  Fraud.  Cross  Cultural Management, 10(1), 40-45