e-ISSN: 2548-9925

## Tekanan Kepemilikan Saham Pada Audit Delay Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019
Baniady Gennody Pronosokodewo a,* and Rahandhika Ivan Adyaksana b a Fakultas Bisnis, Universitas PGRI Yogyakarta, baniady@upy.ac.id, Indonesia
b Fakultas Bisnis, Universitas PGRI Yogyakarta, rahandhika@upy.ac.id, Indonesia
Abstract. Shareholders want audited financial reports to be published immediately to make  precise and accurate economic decisions.  Companies  were  late  in  publishing  audited  financial  reports  can  indicate  bad  news  in  the  company's  financial statements.  The  delay  in  submitting  financial  reports  can  be  said  to  be  the  length  of  the  company's  audit  delay,  which resulted in the company being sanctioned by the OJK (submission of financial reports should not exceed 31 March). This study  aims  to  analyze  whether  share  ownership  consisting  of  public  ownership,  institutional  ownership  and  managerial ownership can affect audit delay in companies listed on the IDX during 2016-2019 period. This research uses secondary data from  companies  that  are  included  in  the  LQ45  category  with  purposive  sampling  method  and  obtained  a  sample  of  77 companies during 2016-2019. The research hypothesis was tested using SEM method, the statistical tool namely Warp PLS. The results of this study is public ownership has a negative effect on audit delay, institutional ownership has a positive effect on audit delay, and managerial ownership has no effect on audit delay.
Keywords: Public Ownership, Institutional Ownership, Managerial Ownership, Audit Delay
* Corresponding author. E-mail: baniady@upy.ac.id

## Pendahuluan
Di  zaman  berlangsungnya  industri  4.0,  mulai bermunculan start-up yang  dapat  memantau  secara real  time atas  pergerakan  saham  kapan  pun  dan dimana  pun  investor  atau shareholder berada. Investor  juga  sudah  mulai  menyadari  bahwa munculnya  berbagai  macam start-up tersebut  dapat membantu  untuk  meningkatkan income -nya  melalui tradding maupun  berinvestasi  pada  saham.  Hal  ini dapat  dibuktikan  adanya  kenaikkan  investor  untuk saham  secara  signifikan  dari  tahun  ke  tahun. Kenaikkan  tersebut  telah  dicatat  oleh  Bursa  Efek Indonesia (BEI), yakni dengan meningkatnya nomor identitas  investor  atau Single Investor  Identification (SID)  saham  menjadi  1,10  juta  SID  saham  di  akhir tahun  2019  yang  sebelumnya  tercatat  sebanyak 852.240  SID  untuk  saham  di  akhir  2018,  dengan total  sebanyak  80%  merupakan  investor  saham pengguna start-up .  Dengan  adanya start-up atau aplikasi  untuk  membatu  memantau  pergerakan saham  secara real  time ,  kebutuhan  akan  informasi keuangan yang cepat/tepat  waktu, mudah dipahami, relevan,  andal  dan  dapat  dibandingkan  menjadi sangat  penting  bagi shareholder dalam  pembuatan keputusan  bisnis  kedepan  seperti  menahan  saham atau menjual saham maupun melakukan diversifikasi saham dengan membeli saham perusahaan go public lainnya.
Pihak  yang  paling  bertanggung  jawab  dalam mengungkapkan  informasi  perusahaan  pada  laporan keuangan  adalah  manajemen,  karena  manajemen yang  menjalankan  kegiatan  bisnis  secara  langsung. Dewan direksi juga memiliki tanggung jawab dalam menghasilkan  laporan  keuangan  yang  berkualitas karena  dewan  direksi  bertugas  untuk  menyusun laporan  keuangan  yang  dapat  diandalkan  atau  tidak memihak  (Mustapha  &  Ahmad,  2011).  Laporan keuangan  perusahaan  yang  telah  diaudit  dan menghasilkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  akan  menarik  perhatian  investor  untuk menginvestasikan dananya di perusahaan tersebut.
Kepercayaan  investor  dan  masyarakat  yang  akan menanamkan dananya di perusahaan go public harus ditumbuhkan  dengan  adanya  proses  audit  laporan keuangan  perusahaan  oleh  auditor  eksternal  atau akuntan  publik  agar  manajemen  perusahaan  dapat membuktikan  bahwa  laporan  keuangan  tahunan perusahaan  yang  disusun  merupakan  cerminan kinerja manajemen
yang
dapat dipertanggungjawabkan atau dapat dikatakan menghasilkan  laporan  keuangan  yang  akuntabel.
Rentang  waktu  yang  dibutuhkan  auditor  eksternal atau  akuntan  publik  untuk  melaksanakan  proses audit  laporan  keuangan  tahunan  menimbulkan adanya audit  delay (Ashton  et  al.,  1987).  Hasil pemeriksaan akuntan publik  pada laporan keuangan diringkas  dengan  detail  dalam  sebuah  laporan  audit yang  menyajikan  opini  laporan  keuangan  secara keseluruhan.  Jika  hasil  opini  auditor  eksternal  atau akuntan  publik  terhadap  laporan  keuangan  tahunan perusahaan  adalah  WTP,  maka  dapat  dikatakan bahwa  manajemen  telah  menyusun  dan  menyajikan laporan keuangan tahunan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi (Bedard et al., 2010). Masyarakat, investor, dan manajer yang memiliki saham ( shareholder ) dalam perusahaan menginginkan laporan keuangan yang diaudit segera dipublikasikan untuk mengetahui pengaruh peningkatan atau penurunan laba-rugi yang dihasilkan  maupun  dividen  yang  dibayarkan perusahaan  terhadap  harga  saham  perusahaan, adanya  peningkatan  laba  maupun  peningkatan pembayaran  dividen  tersebut  merupakan  sinyal positif  dalam  kenaikkan  harga  saham  perusahaan (Khoufi  &  Khoufi,  2018).  Jika  perusahaan  tersebut telah mempublikasikan laporan keuangan dan timbul sinyal positif terhadap kenaikkan harga saham, maka shareholder akan  cenderung  menjual  sahamnya. Oleh karena itu, ketepatwaktuan pelaporan keuangan sangat penting dalam pembuatan keputusan  bisnis shareholder ke  depan  terkait menjual  saham  jika  harga  meningkat  atau  menahan saham jika harga saham stabil atau bahkan menurun (Wan-Hussin & Bamahros, 2013). Namun,  pendapat  Ramalingegowda &  Yu  (2012) menyatakan  bahwa  kepemilikan  saham  oleh  pihak institusional  lebih  mementingkan  kehati-hatian dalam  mengaudit  laporan  keuangan.  Kehati-hatian dalam  mengaudit  laporan  keuangan  tersebut diharapkan  dapat  menghasilkan  laporan  keuangan auditan  yang  tidak  merugikan  pihak  institusional, karena  dana  investasi  dari  pihak  institusional merupakan  dana  dari  berbagai  pihak.  Oleh  karena itu,  pihak  institusional  berharap  laporan  keuangan auditan  dapat  memberikan  informasi  berkualitas untuk  membuat  keputusan  ekonomi  yang  akurat, sehingga pihak institusional mendapatkan keuntungan  dari  menginvestasikan  dananya  di perusahaan tersebut.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  sebagai  badan yang  salah  satu  tugasnya  yaitu  mengawasi  pasar modal menggantikan Bapepam-LK masih menggunakan  Keputusan  Ketua  Bapepam  Nomor
346/BL/Tahun 2011 yang mewajibkan emiten untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan  yang  sudah  diaudit  beserta  Laporan Auditor  Independen  (LAI)  oleh  Kantor  Akuntan Publik  (KAP)  maksimal  90  hari  (31  Maret)  setelah tanggal laporan  keuangan  tahunan  (31  Desember). Semakin  panjang  waktu  yang  dibutuhkan  dalam proses auditing ,  maka  semakin  lama  laporan keuangan  tahunan  perusahaan  yang  sudah  diaudit, sehingga  laporan  keuangan  tahunan  perusahaan yang  sudah  diaudit  melebihi  waktu  90  hari  akan dikenai sanksi oleh OJK.

## Tinjauan Pustaka

## Teori Keagenan
Jensen & Meckling (1976) memberikan penjelasan timbulnya interaksi keagenan dikarenakan adanya ikatan kerja antara prinsipal dan agen, prinsipal membutuhkan agen untuk menjalankan  kegiatan  bisnis  dengan  prinsipal sebagai  investor,  sehingga  pihak  agen  harus akuntabel  dalam  menyusun  pelaporan  keuangan perusahaan  yang  mencerminkan  kinerja  manajemen selama  satu  periode.  Hubungan  keagenan  yang muncul  karena  pihak  agen  menyetujui  dan menandatangani  ikatan  kerja  yang  diberikan  oleh pihak prinsipal, sehingga mengakibatkan pihak agen mengetahui  lebih  banyak  kondisi  internal  dan eksternal  perusahaan  daripada  pihak  prinsipal  atau sering  disebut  dengan  adanya  informasi  asimetri. Hal  ini  disebabkan  pihak  agen  yang  diberikan wewenang  oleh  pihak  prinsipal  untuk  mengelola kegiatan bisnis dan mengelola dana yang diinvestasikan  oleh  prinsipal,  sehingga  pihak  agen mengetahui  lebih  banyak  kondisi  internal  dan eksternal daripada pihak prinsipal. Berkaitan dengan timbulnya  hubungan  keagenan,  praktek  pelaporan keuangan  dalam  perusahaan go  public sangat didasari oleh teori keagenan, manajemen perusahaan yang  bertindak  sebagai  agen  mempunyai  kewajiban dalam mempertanggung-jawabkan pengelolaan sumber  daya  terutama  keuangan  dalam  bentuk laporan keuangan sebagai informasi yang bermanfaat  bagi shareholders atau  pengguna informasi  keuangan  (prinsipal)  seperti  investor, pelaku  ekonomi,  maupun  masyarakat. Shareholders membutuhkan  laporan  keuangan  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  manajemen  terhadap  dana yang ditanamkan pada perusahaan tersebut.
Menurut  Panda  &  Leepsa  (2017),  untuk mengurangi informasi asimetri, manajemen perusahaan  sebagai  pihak  agen  berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kinerja manajemen  dengan  mengungkapkan,  menyajikan, dan  melaporkan  seluruh  transaksi  dan  aktivitas selama  satu  periode  secara  faktual  dan  andal  yang menjadi  tanggung  jawab  manajemen  kepada  pihak prinsipal  yaitu shareholder yang  mempunyai  hak untuk  mengetahui  laporan  keuangan  tiap  periode. Oleh  karena  itu  muncul  adanya  biaya  keagenan untuk  mengurangi  adanya  informasi  asimetri  antara shareholders dengan  pihak  manajemen  perusahaan. Menurut  Mustapha  &  Ahmad  (2011),  biaya keagenan dapat berkurang dengan adanya kepemilikan  manajerial  yang  besar.  Besarnya kepemilikan manajerial membuat manajemen perusahaan  lebih  berhati-hati  dalam  membuat keputusan,  sehingga  tidak  merugikan  diri  sendiri. Hal  ini  dapat  meminimalisir  adanya  informasi asimetri  antara  prinsipal  dengan  agen.  Namun, dengan  adanya  kepemilikan  manajemen  yang  besar ditakutkan  timbulnya  kebocoran  informasi  terkait saham  sebelum  laporan  keuangan  dipublikasikan. Oleh  karena  itu,  untuk  menjaga  manajemen  tetap pada  jalur  visi  perusahaan  banyak  negara  yang menetapkan  sistem two-tier untuk  menghalangi manajemen berbuat kecurangan lebih besar. Dengan begitu  informasi  asimetri  antara  pihak  prinsipal dengan  pihak  agen  dapat  diperkecil  dan  sekaligus memperkecil  kecenderungan  pihak  agen  melakukan kecurangan atau fraud .
Menurut  Zogning  (2017),  pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak agen  berupa penyusunan pelaporan keuangan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pihak prinsipal  dengan cara mengaudit laporan  keuangan  perusahaan  secara  keseluruhan oleh  auditor  eksternal  atau  akuntan  publik  yang akhirnya menghasilkan laporan audit. Laporan audit merupakan  gambaran  kesimpulan  yang  ditarik terkait  proses  awal  hingga  akhir  dalam  melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan. Suryanto  (2016)  menjelaskan  bahwa  laporan  audit merupakan  alat  untuk  mengomunikasikan  secara formal kepada pihak prinsipal tentang apa yang telah dilakukan  akuntan  publik  dalam  mengaudit  laporan keuangan yang merupakan laporan pertanggungjawaban  dari  pihak  agen,  sehingga pihak agen harus menyusun  laporan keuangan yang berkualitas  atau  laporan  keuangan  yang  tidak mengandung kecurangan atau fraud .
Penelitian  ini  menggunakan  teori  keagenan  yang diaplikasikan  pada  kerangka  penelitian  ini  yaitu shareholder sebagai pihak prinsipal yang mendapatkan  informasi  yang  minim  terkait  kinerja perusahaan dibandingkan dengan manajemen perusahaan  sebagai  pihak  agen,  karena  manajemen perusahaan  merupakan  pihak  yang  menjalankan kegiatan  bisnis  perusahaan,  sedangkan shareholder hanya  mengamati  tindakan  manajemen  perusahaan. Shareholder menginginkan kegiatan yang dilakukan manajemen perusahaan tidak menimbulkan kerugian pada  dana  yang  diinvestasikannya.  Oleh  karena  itu, manajemen wajib mempertanggungjawabkan kegiatan  bisnis  yang  dijalankannya  dengan  cara menyusun  laporan  keuangan  perusahaan.  Laporan keuangan perusahaan wajib diaudit untuk memberikan  kepercayaan  terhadap shareholders bahwasanya  informasi  yang  mereka  susun  terbukti disusun  secara  andal  dan  tidak  mengandung kecurangan,  sehingga  dapat  dipublikasikan  secara tepat  waktu.  Laporan  keuangan  perusahaan  yang dipublikasikan secara tepat waktu dapat meningkatkan  kualitas  informasi  pada  laporan keuangan perusahaan tersebut, sehingga shareholder dapat  mengambil  keputusan  dari  laporan  keuangan yang dipublikasikan secara cepat, tepat dan akurat.

## Audit Delay
Akuntan  publik  wajib  menyusun  laporan  audit setelah  selesai  mengaudit  laporan  keuangan  suatu perusahaan.  Menurut  De  George  et  al.,  (2016) laporan  audit  harus  memuat  opini  auditor  yang merupakan  penilaian  secara  keseluruhan  pada laporan  keuangan  sesuai  dengan  asersi.  Tanggung jawab  akuntan  publik  dalam  melaksanakan  audit laporan  keuangan  sangatlah  besar.  Menurut  Abbott et  al.,  (2012)  akuntan  publik  bertanggung  jawab dalam  memberikan  penilaian  laporan  keuangan tahunan  perusahaan  berupa  opini  audit  karena mencakup  pengambilan  keputusan  para  pengguna laporan  keuangan.  Namun,  akuntan  publik  juga memiliki  hak  untuk  tidak  memberikan  pendapat secara  keseluruhan  dengan  memberikan  alasan  dan temuan sesuai dengan asersi yang dilakukan akuntan publik.  Diterbitkannya  laporan  audit  merupakan berakhirnya  proses  audit  pada  laporan  keuanga tahunan auditee .  Laporan  audit  disusun  setelah akuntan  publik  menyelesaikan  pekerjaan  lapangan ( audit field works ).
Laporan keuangan yang sudah diaudit membutuhkan  waktu  maksimal  90  hari  untuk kemudian  digunakan  oleh  para stakeholder atau pengguna  laporan  keuangan  untuk  membuat keputusan  terkait forecasting  and  budgeting dalam kegiatan  bisnis  mendatang  dengan  asumsi  bahwa informasi  laporan  keuangan  tersebut  wajar  agar dapat  diandalkan.  Menurut  Ashton  et  al.,  (1987) lamanya  waktu  pelaksanaan  proses  audit  laporan keuangan  tahunan  perusahaan  diukur  berdasarkan jumlah  hari  disebut  dengan audit  delay .  Laporan Auditor  Independen  (LAI)  dibutuhkan stakeholder sebagai  bukti  bahwa  laporan  keuangan  tahunan sudah  diaudit  dan  memperoleh  opini  yang  optial yaitu  WTP  terhitung  sejak  tanggal  tutup  buku periode  perusahaan  yaitu  31  Desember  sampai dengan  tanggal  ditandatanganinya  Laporan  Auditor Independen (LAI).
Carslaw  &  Kaplan  (1991)  menjelaskkan  bahwa, ketepatanwaktuan menyampaikan pelaporan keuangan  tahunan  perusahaan  dapat  mempengaruhi kualitas  informasi  laporan  keuangan  tahunan perusahaan. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan audit laporan keuangan mengindikasikan audit  delay perusahaan  tersebut semakin  panjang.  Proses  audit  memerlukan  banyak waktu,  semakin  panjang  waktu  pelaksanaan  audit pada  laporan  keuangan  akan  menyebabkan audit delay yang  lebih  lama  dan  dapat  mempengaruhi keterlambatan  penyampaian  laporan  keuangan  yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada OJK. Oleh karena  itu,  terlambatnya  penyampaian  laporan keuangan  tahunan  perusahaan  yang  sudah  diaudit dapat  mempengaruhi  kualitas  informasi.  Hal  ini menimbulkan lamanya audit delay yang menunjukan bahwa informasi yang ada pada laporan keuangan  tidak up  to  date ,  sehingga stakeholder mengindikasikan  adanya  kualitas  informasi  dari laporan  keuangan  yang  telah  diaudit  tersebut  buruk (Ishak et al., 2010).

## Kepemilikan Publik
Modal  merupakan  faktor  terpenting  dalam mendirikan  suatu  perusahaan.  Perusahaan  dapat mendapatkan  modal  secara  mudah  dengan  cara listed pada  bursa  efek  atau  sudah  melaksanakan Initial  Public  Offering (IPO)  pada  Bursa  Efek Indonesia (BEI). Perusahaan atau emiten yang sudah listed di  BEI  akan  bersifat  terbuka  atau go  public . Perusahaan  yang  sudah go  public dapat  dengan mudah  menjual  sahamnya  kepada  para  investor
termasuk  masyarakat  yang  ingin  menginvestasikan dananya.  Semakin  banyak  modal  yang  dibutuhkan perusahaan,  maka  semakin  banyak  pula  lembar saham yang dijual di pasar modal yang menyebabkan  banyaknya  lembar  saham  beredar. Kepemilikan  publik  adalah  banyaknya  lembar saham  perusahaan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat. Proporsi  saham  yang  dimiliki  oleh  masyarakat ditentukan  oleh  persentase  jumlah  saham  yang dimiliki  oleh  masyarakat  atau  publik  yang diungkapkan  pada  laporan  keuangan  tahunan  yaitu pada  Catatan atas Laporan Keuangan (Givoly et al., 2010).
Kepemilikan saham oleh pihak publik menyebabkan adanya tekanan yang didapatkan oleh perusahaan karena semua kegiatan ekonomi perusahaan  dan  isu-isu  terkait  perusahaan  akan selalu  dipantau  oleh  publik,  sehingga  setiap keputusan yang dibuat manajemen akan memperoleh  tanggapan  dari  masyarakat  atau  publik (Fakhfakh,  2015).  Pihak  publik  juga  memiliki  hak untuk  menekan  manajemen  perusahaan  agar secepatnya  mempublikasikan  laporan  keuangan yang telah diaudit.  Menurut  Payne &  Jensen  (2002) perusahaan  yang  terlambat  menyampaikan  laporan keuangan  auditan  dapat  mempengaruhi  keputusan investasi  yang  akan  datang,  sehingga  para  pemilik investasi  akan  berpikir  adanya  sinyal  negatif  pada laporan  keuangan.  Besarnya  persentase  saham  yang dimiliki  oleh  masyarakat  atau  publik  mengin- dikasikan  adanya  tekanan  dari  masyarakat  yang lebih  besar  untuk  segera  menyampaikan  laporan keuangan  auditan  kepada  OJK.  Perusahaan  dengan persentase kepemilikan publik yang besar,  memiliki kecenderungan  untuk  lebih  tepat  waktu  dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan  yang  sudah  diaudit  kepada  OJK  untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang menginvestasikan dananya pada perusahaan.

## Kepemilikan Institusional
Proses  pelaksanaan  audit  atas  laporan  keuangan secara  independen  meyakinkan stakeholder bahwa laporan  keuangan  tahunan  yang  disusun  dan disajikan  oleh  manajemen  tersebut  andal  dan akuntabel,  sehingga  keputusan  bisnis  kedepan  yang dibuat  oleh shareholder akurat  dan  tepat  sasaran. (Fakhfakh,  2015).  Besarnya  persentase  kepemilikan saham  menunjukkan  adanya  kekuasaan  dalam memegang kendali suatu perusahaan yang berimplikasi pada penentuan prosedur dan kebijakan
dalam monitoring pembuatan keputusan manajemen. Shareholder yang  memiliki  pengaruh  dalam  RUPS salah  satunya  adalah  institusional  ( institutional ownership ).  Kepemilikan  saham  oleh  perusahaan yang bergerak di bidang keuangan atau biasa disebut pihak  institusional  menyebabkan  adanya  tekanan yang  didapatkan  oleh  perusahaan  karena  seluruh kegiatan  bisnis  perusahaan  akan  selalu  ditinjau  dan dikontrol  oleh  pihak  institusional,  sehingga  setiap keputusan  yang  dibuat  oleh  manajemen  akan mendapatkan tangapan dari institusional. Kepemilikan  institusional  adalah  banyaknya  lembar saham  perusahaan  yang  dimiliki  oleh  pihak institusional.  Proporsi  saham  yang  dimiliki  oleh pihak  institusional  ditentukan  oleh  persentase kepemilikan  saham  oleh  pihak  institusional  yang diungkapkan  pada  laporan  keuangan  tahunan  atau dapat  dilihat  pada Annual  Report (Cornett  et  al., 2007).
Intitutional  ownership juga  memiliki  hak  untuk menekan  manajemen  perusahaan  untuk  menyusun laporan  keuangan  yang  berkualitas. Intitutional ownership tidak ingin dana yang diinvestasikan pada saham  perusahaan  tersebut  rugi  ( loss ),  karena  dana yang  diinvestasikan  tersebut  merupakan  dana  dari berbagai  macam  pihak  (Bird  &  Karolyi,  2016). Cornett  et  al.,  (2007)  menjelaskan  bahwa  besarnya kepemilikan  institusional  ( intitutional  ownership ) pada  perusahaan,  mengakibatkan  adanya  tekanan perusahaan untuk mendapatkan profit yang semakin meningkat. Bertambahnya profit perusahaan mengindikasikan  adanya  kinerja  atau performance yang  baik.  Hal  ini  dapat  menghasilkan  informasi laporan keuangan tahunan perusahaan yang berkualitas,  sehingga  akuntan  publik  atau  auditor eksternal  cenderung  lebih  cepat  dalam  mengaudit laporan  keuangan.  Namun, intitutional  ownership lebih  menekankan  untuk  melakukan  proses  audit secara berhati-hati, karena dana yang diinvestasikan oleh intitutional  ownership merupakan  dana  dari berbagai  pihak.  Jadi  kecenderungan  manajemen menginginkan  terselesaikannya  pelakasanaan  audit dengan berhati-hati sangatlah tinggi agar intitutional ownership dapat mengembalikan dana dari berbagai pihak  sekaligus  mendapatkan  keuntungan  dari dividen dan gain dari penjualan saham (Ramalingegowda & Yu, 2012).

## Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan  manajerial  merupakan  persentase jumlah  lembar  saham  suatu  perusahaan go  public
yang  dimiliki  pihak  manajemen  perusahaan  itu sendiri  (Coles  et  al.,  2012).  Namun,  manajemen yang  memiliki  saham  di  perusahaan  dia  bekerja tidak  boleh  menyusun  pelaporan  keuangan  dengan informasi  yang  menguntungkan  pihak  tertentu termasuk  pihak  manajemen  itu  sendiri  atau merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan berlawanan.  Laporan  keuangan  yang  sudah  diaudit membutuhkan  waktu  maksimal  90  hari  untuk kemudian  digunakan  oleh shareholder untuk membuat  keputusan  ekonomi  ke  depan  dengan asumsi bahwa informasi laporan keuangan perusahaan  wajar  agar  dapat  diandalkan.  Menurut Millet-Reyes  &  Zhao  (2010)  untuk  mengurangi kecurangan  manajemen  dalam  memiliki  saham perusahaan  tersebut, Good  Corporate  Governance mengatur sistem pengawasan perusahaan yaitu one- tier dan two-tier . Peran dewan komisaris dan dewan direksi  pada one-tier  system dijadikan  dalam  satu struktur  yang  disebut Board  Of  Director (BOD), sehingga  tidak  ada  pemisahan  tugas  antara pelaksana  dan  pengawas.  Namun,  peran  dewan komisaris  dan  dewan  direksi  pada two-tier  system dipisah,  sehingga  ada  pemisahan  tugas  antara pelaksana  dan  pengawas  yang  dapat  meminimalisir kecurangan.
Saham  yang  dimiliki  oleh  manajemen  meng- akibatkan  manajemen  perusahaan  meningkatkan performance agar  dapat  menyajikan  informasi  pada laporan keuangan secara berkualitas, sehingga dapat segera  mempublikasikan  laporan  keuangan  yang telah  diaudit.  Besarnya  persentase  saham  yang dimiliki pihak manajemen, mengindikasikan tingginya tekanan perusahaan untuk segera mempublikasikan laporan keuangan. Menurut Lafond  &  Roychowdhury  (2008),  kepemilikan perusahaan  oleh  manajer  akan  mempengaruhi akuntabilitas manajemen, sehingga tingkat manipulasi  data  pada  laporan  keuangan  akan berkurang  dan  dapat  mengoptimalkan  proses  audit. Besarnya  persentase  saham  yang  dimiliki  pihak manajemen  cenderung  untuk  segera  menyampaikan laporan  keuanganyang  telah  diaudit  kepada  OJK untuk  menjaga  kepercayaan  para  investor  publik. Hal  ini  menyebabkan  manajemen  menginginkan terselesaikannya  pelakasanaan  audit  dengan  cepat sangatlah  tinggi  agar  dapat  segera  menyampaikan laporan keuangan kepada OJK.

## Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Audit Delay
Kepercayaan  investor  dan  masyarakat  yang  akan menanamkan dananya di perusahaan go public harus ditumbuhkan  dengan  adanya  proses  audit  laporan keuangan  perusahaan  oleh  auditor  eksternal  atau akuntan  publik  agar  laporan  keuangan  tahunan perusahaan  yang  disusun  dan  disajikan  oleh manajemen  adalah  cerminan  kinerja  manajemen yang  dapat  dipertanggungjawabkan  atau  dapat dikatakan  menghasilkan  laporan  keuangan  yang akuntabel.  Waktu  yang  dibutuhkan  auditor  dalam mengaudit  laporan  keuangan  tahunan  menimbulkan adanya audit  delay atau  lamanya  akuntan  publik untuk  mengaudit  laporan  keuangan  perusahaan sampai dengan menyusun Laporan Audit (Ashton et al.,  1987).  Laporan  keuangan  yang  diaudit membutuhkan  waktu  maksimal  90  hari  untuk kemudian  digunakan  oleh shareholder untuk membuat  keputusan  ekonomi  kedepan  dengan asumsi bahwa informasi laporan keuangan perusahaan wajar agar dapat diandalkan.
Publik  yang  memiliki  saham  dalam  perusahaan menginginkan  laporan  keuangan  perusahaan  yang diaudit  segera  dipublikasikan  untuk  mengetahui pengaruh  peningkatan  atau  penurunan  laba-rugi yang  dihasilkan  maupun  dividen  yang  dibayarkan perusahaan  terhadap  harga  saham  perusahaan, adanya  peningkatan  laba  maupun  peningkatan pembayaran  dividen  tersebut  merupakan  sinyal positif  dalam  kenaikkan  harga  saham  perusahaan (Khoufi  &  Khoufi,  2018).  Kepemilikan  saham  oleh pihak  publik  menyebabkan  adanya  tekanan  yang didapatkan  oleh  perusahaan  karena  semua  kegiatan ekonomi  perusahaan  dan  isu-isu  terkait  perusahaan akan  selalu  dipantau  oleh  publik,  sehingga  setiap keputusan yang dibuat manajemen akan memperoleh  tanggapan  dari  masyarakat  atau  publik (Fakhfakh,  2015).  Perusahaan  dengan  persentase kepemilikan  publik  yang  besar,  cenderung  lebih tepat  waktu  dalam  menyampaikan  laporan  keuang- an  yang  sudah  diaudit  untuk  menjaga  kepercayaan masyarakat  yang  menginvestasikan  dananya  pada perusahaan.  Oleh  karena  itu,  besarnya  persentase lembar saham  yang dimiliki  masyarakat  atau publik menyebabkan manajemen cenderung mengingin-kan laporan  keuangan  yang  diaudit  segera  disampaikan
kepada  OJK  untuk  menjaga  keper-cayaan  para investor publik.
H 1 :  Kepemilikan  publik  berpengaruh  negatif terhadap audit delay
Pengaruh  Kepemilikan  Institusional  terhadap  Audit Delay
Menurut  Ashton  et  al.,  (1987)  pihak  agen  harus memiliki  akuntabilitas  sebagai  kewajiban  pe- megang  amanah.  Hal  ini  menyebabkan  manajemen perusahaan  sebagai  pihak  agen  berkewajiban memberikan  pertanggungjawaban  kinerja  mana- jemen  dengan  mengungkapkan,  menyajikan,  dan melaporkan  seluruh  transakasi,  aktivitas  dan kegiatan  bisnis  yang  menjadi  tanggungjawab manajemen  atau  pihak  agen  kepada  pihak  prinsipal yaitu shareholder yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban  kinerja  manajemen  berupa laporan  keuangan  tahunan.  Carslaw  &  Kaplan (1991) menjelaskkan bahwa, ketepatan waktu dalam menyusun  pelaporan  keuangan  perusahaan  dapat mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan  tahunan perusahaan.  Semakin  lama  waktu  yang  dibutuhkan untuk  mengaudit  laporan  keuangan,  maka  semakin panjang audit  delay perusahaan  tersebut.  Proses audit  memerlukan  banyak  waktu,  waktu  yang semakin  panjang  mengakibatkan  lamanya audit delay yang nantinya berpengaruh pada keterlambatan  penyampaian  laporan  keuangan kepada OJK.
Besarnya persentase kepemilikan saham menunjukkan  adanya  kekuasaan  dalam  memegang kendali  suatu  perusahaan  yang  berimplikasi  pada penentuan prosedur dan kebijakan dalam monitoring pembuatan  keputusan  manajemen.  Kepemilikan saham oleh pihak institusional ( intitutional ownership )  menyebabkan  adanya  tekanan  pada manajemen  perusahaan  untuk  menyusun  laporan keuangan  yang  berkualitas. Intitutional  ownership tidak  ingin  dana  yang  diinvestasikan  pada  saham perusahaan  tersebut  rugi  ( loss ),  karena  dana  yang diinvestasikan  tersebut  merupakan  dana  dari berbagai  macam  pihak  (Bird  &  Karolyi,  2016). Intitutional  ownership lebih  menekankan  untuk melakukan  proses  audit  secara  berhati-hati,  karena dana yang diinvestasikan oleh intitutional ownership merupakan dana dari berbagai pihak (Ramalingegowda  &  Yu,  2012).  Kecenderungan manajemen
menginginkan terselesaikannya pelakasanaan  audit  dengan  berhati-hati  sangatlah tinggi agar intitutional ownership dapat
mengembalikan  dana  dari  berbagai  pihak  sekaligus mendapatkan keuntungan dari dividen dan gain dari penjualan  saham.  Oleh  karena  itu,  banyaknya jumlah lembar saham yang dimiliki oleh perusahaan yang  bergerak  di  bidang  keuangan  atau  pihak institusional mengindikasikan waktu yang digunakan  untuk  melaksanakan  proses  audit bertambah lama, sehingga waktu untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit bertambah lama.
H 2 :  Kepemilikan  institusional  berpengaruh  positif terhadap audit delay
Pengaruh  Kepemilikan  Manajerial  terhadap  Audit Delay
Menurut  Abbott  et  al.,  (2012)  akuntan  publik bertanggung  jawab  dalam  memberikan  opini  audit terhadap laporan keuangan auditee karena mencakup  pengambilan  keputusan  para  pengguna laporan keuangan. Laporan audit disusun berdasarkan  proses  audit  laporan  keuangan  suatu perusahaan. Proses audit memerlukan banyak waktu, semakin  panjang  waktu  pelaksanaan  audit  pada laporan  keuangan  akan  menyebabkan audit  delay yang  lebih  lama  dan  dapat  mempengaruhi ketidaktepatan penyampaian laporan keuangan yang telah  diaudit  kepada  OJK.  Oleh  karena  itu, terlambatnya penyampaian laporan keuangan tahunan  yang  sudah  diaudit  dapat  menurunkan kualitas  informasi  laporan  keuangan  tahunan perusahaan  karena  menimbulkan  lamanya audit delay yang  mengindikasikan  adanya  informasi laporan  keuangan  yang  tidak up  to  date ,  sehingga stakeholder mengindikasikan adanya kualitas informasi  dari  laporan  keuangan  yang  telah  diaudit tersebut buruk (Ishak et al., 2010).
Saham yang dimiliki oleh manajemen mengakibatkan
manajemen perusahaan meningkatkan performance agar  dapat  menyajikan informasi pada laporan keuangan secara berkualitas, sehingga  dapat  segera  mempublikasikan  laporan keuangan  yang  telah  diaudit.  Semakin  besar persentase  saham  yang  dimiliki  pihak  manajemen, maka  semakin  besar  tekanan  perusahaan  dalam mempublikasikan  laporan  keuangan  tepat  waktu. Lafond & Roychowdhury (2008) menyatakan bahwa kepemilikan perusahaan oleh manajer akan mempengaruhi  akuntabilitas  manajemen,  sehingga tingkat manipulasi data pada laporan keuangan akan berkurang  dan  dapat  mengoptimalkan  proses  audit. Besarnya  persentase  jumlah  lembar  saham  yang
dimiliki  oleh  manajemen,  cenderung  menginginkan laporan  keuangan  yang  diaudit  segera  disampaikan kepada  OJK  untuk  menjaga  kepercayaan  para shareholder . H 3 :  Kepemilikan  manajerial  berpengaruh  negatif terhadap audit delay

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  dengan metode kuantitatif yang menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian menggunakan  informasi  dari  laporan  keuangan tahunan  yang  sudah  diaudit  dan  diperoleh  dari website Bursa  Efek  Indonesia  serta listed pada kategori  LQ45  selama  tahun  2016-2019.  Penelitian ini  menggunakan  metode purposive  sampling dengan  ketentuan  pengambilan  sampel  sebagai berikut:
1. Perusahaan-perusahaan  yang  terdaftar  di  Bursa Efek  Indonesia  dan  masuk  dalam  kategori perusahaan  LQ45  selama  periode  2016  sampai dengan 2019 berturut-turut.
2. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak menggunakan  mata  uang  selain  Rupiah  pada pencatatan  pelaporan  keuangan  tahun  2016 sampai dengan 2019.
3. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak mengalami kerugianberturut-turut  dalam  laporan  laba-rugi selama periode tahun 2016 sampai dengan 2019.
4. Perusahaan-perusahaan  tersebut  memiliki  data yang  diperlukan  seperti  tanggal  pelaporan auditor dan informasi kepemilikan saham.

## Definisi Operasional Variabel

## Audit Delay
Carslaw  &  Kaplan  (1991)  menjelaskkan  bahwa, ketepatwaktuan dalam menyusun pelaporan keuangan  tahunan  perusahaan  dapat  mempengaruhi kualitas  laporan  keuangan  tahunan  perusahaan. Semakin  lama  waktu  yang  dibutuhkan  untuk mengaudit  laporan  keuangan,  maka  semakin panjang audit  delay perusahaan  tersebut.  Proses audit  memerlukan  banyak  waktu,  semakin  panjang waktu  pelaksanaan  audit  pada  laporan  keuangan akan menyebabkan audit delay yang lebih lama dan dapat  mempengaruhi  ketidaktepatan  penyampaian laporan  keuangan  yang  telah  diaudit  kepada  OJK. Menurut  Ashton  et  al.,  (1987)  lamanya  waktu pelaksanaan  proses  audit  pada  laporan  keuangan tahunan  diukur  berdasarkan  lamanya  jumlah  hari disebut  dengan audit  delay .  Laporan  Auditor
Independen  (LAI)  dibutuhkan stakeholder sebagai bukti  bahwa  laporan  keuangan  tahunan  sudah diaudit  dan  memperoleh  opini  yang  optimal  yaitu WTP  terhitung  sejak  tanggal  tutup  buku  periode perusahaan  yaitu  31  Desember  sampai  dengan tanggal ditandatanganinya Laporan Auditor Independen (LAI).
OJK sebagai badan yang salah satu tugasnya yaitu mengawasi  pasar  modal  menggantikan  Bapepam- LK masih menggunakan Keputusan Ketua Bapepam Nomor  346/BL/Tahun  2011  yang  mewajibkan emiten secepatnya menyampaikan laporan keuangan tahunan  perusahaan  yang  telah  diaudit  beserta Laporan  Auditor  Independen  (LAI)  oleh  Kantor Akuntan Publik (KAP) maksimal 90 hari (31 Maret) setelah  tanggal laporan  keuangan  tahunan  (31 Desember)  kepada  OJK.  Semakin  panjang  waktu yang  dibutuhkan  dalam  proses auditing ,  maka semakin  lama  waktu  emiten  dalam  menyajikan laporan  keuangan  tahunan  perusahaan  yang  sudah diaudit  kepada  OJK  dan  masyarakat  publik, sehingga emiten yang terlambat (melebihi waktu 90 hari) menyajikan laporan keuangan tahunan perusahaan  yang  telah  diaudit  akan  dikenai  sanksi oleh  OJK.  Variabel audit  delay diukur  dengan melihat tanggal laporan audit yang sudah ditandatangani oleh auditor.

## Kepemilikan Publik
Modal  merupakan  faktor  terpenting  dalam mendirikan  suatu  perusahaan.  Perusahaan  dapat mendapatkan  modal  secara  mudah  dengan  cara mendaftarkan  nama  perusahaan  atau  emiten  pada bursa  efek  atau  telah  melaksanakan Initial  Public Offering (IPO)  pada  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI), sehingga  perusahaan  atau  emiten  tersebut  akan bersifat  terbuka  atau go  public .  Perusahaan  yang sudah go  public dapat  dengan  mudah  menjual sahamnya kepada para investor termasuk masyaraat yang  ingin  menginvestasikan  dananya.  Semakin banyak  modal  yang  dibutuhkan  perusahaan,  maka semakin  banyak  pula  lembar  saham  yang  akan ditawarkan  untuk  dijual  di  pasar  modal  yang menyebabkan  banyanya  lembar  saham  beredar. Saham yang ditawarkan untuk dijual di pasar modal juga dapat dibeli oleh masyarakat atau publik. Pihak publik  mempunyai  hak  untuk  menekan  manajemen perusahaan agar secepatnya mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit.
Kepemilikan saham oleh pihak publik menyebabkan adanya tekanan yang didapatkan oleh
perusahaan karena semua kegiatan ekonomi perusahaan  dan  isu-isu  terkait  perusahaan  akan selalu  dipantau  oleh  publik,  sehingga  setiap keputusan yang dibuat manajemen akan memperoleh  tanggapan  dari  masyarakat  atau  publik (Fakhfakh,  2015).  Kepemilikan  publik  adalah persentase  banyaknya  lembar  saham  perusahaan yang telah dimiliki oleh masyarakat. Proporsi saham yang  dimiliki  oleh  masyarakat  diukur  dengan besarnya  persentase  kepemilikan  saham  oleh masyarakat  atau  publik  yang  diungkapkan  pada laporan  keuangan  tahunan  yaitu  pada  Catatan  atas Laporan Keuangan (Givoly et al., 2010).

## Kepemilikan Institusional
Besarnya persentase kepemilikan saham menunjukkan  adanya  kekuasaan  dalam  memegang kendali suatu perusahaan yang berimplikasi penentuan  pada  prosedur  dan  kebijakan  dalam monitoring pembuatan keputusan manajemen. Kepemilikan  saham  oleh  perusahaan  yang  bergerak di  bidang  keuangan  atau  biasa  disebut  pihak institusional  menyebabkan  adanya  tekanan  yang didapatkan oleh perusahaan karena seluruh kegiatan bisnis perusahaan akan selalu ditinjau dan dikontrol oleh  pihak  institusional,  sehingga  setiap  keputusan yang  dibuat  oleh  manajemen  akan  mendapatkan tangapan dari institusional.
Intitutional  ownership juga  memiliki  hak  untuk menekan  manajemen  perusahaan  untuk  menyusun laporan  keuangan  yang  berkualitas. Intitutional ownership tidak ingin dana yang diinvestasikan pada saham  perusahaan  tersebut  rugi  ( loss ),  karena  dana yang  diinvestasikan  tersebut  merupakan  dana  dari berbagai  macam  pihak  (Bird  &  Karolyi,  2016). Kepemilikan institusional adalah banyaknya persentase  lembar  saham  perusahaan  yang  telah dimiliki  oleh  pihak  institusional.  Proporsi  saham yang  telah  dimiliki  oleh  pihak  institusional  diukur dengan besarnya persentase kepemilikan saham oleh pihak  institusional  yang  diungkapkan  pada  laporan keuangan  tahunan  atau Annual  Report (Cornett  et al., 2007).

## Kepemilikan Manajerial
Saham yang dimiliki oleh manajemen mengakibatkan manajemen perusahaan
meningkatkan performance agar  dapat  menyajikan informasi pada laporan keuangan secara berkualitas,
sehingga  dapat  segera  mempublikasikan  laporan keuangan  yang  telah  diaudit.  Besarnya  persentase saham yang dimiliki pihak manajemen mengindikasikan  tingginya  tekanan  perusahaan untuk  segera  mempublikasikan  laporan  keuangan. Manajemen yang memiliki saham di perusahaan dia bekerja  tidak  boleh  menyusun  pelaporan  keuangan dengan  informasi  yang  menguntungkan  pihak tertentu  termasuk  pihak  manajemen  itu  sendiri  atau merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan berlawanan (Mustapha & Ahmad, 2011).
Lafond  &  Roychowdhury  (2008)  menyatakan bahwa  kepemilikan  perusahaan  oleh  manajer  akan mempengaruhi  akuntabilitas  manajemen,  sehingga tingkat manipulasi data pada laporan keuangan akan berkurang  dan  dapat  mengoptimalkan  proses  audit. Besarnya  persentase  jumlah  lembar  saham  yang telah  dimiliki  oleh  manajemen  menyebabkan perusahaan  memiliki  kecenderungan  menginginkan laporan  keuangan  yang  diaudit  segera  disampaikan kepada  OJK  untuk  menjaga  kepercayaan  para investor publik.  Kepemilikan manajerial merupakan persentase  jumlah  lembar  saham  suatu  perusahaan go public yang dimiliki pihak manajemen perusahaan itu sendiri (Coles et al., 2012).

## Hasil dan Pembahasan
Tabel  1  menunjukkan  jumlah  data  berdasarkan kriteria dalam menentukan sampel penelitian. Tabel 1  menunjukkan  adanya  6  perusahaan  yang  tidak sesuai  kriteria  dari  periode  2016  sampai  dengan 2019,  dikarenakan  menggunakan  mata  uang  asing dan  mengalami  kerugian,  dengan  demikian  jumlah sampel  penelitian  sebanyak  21  perusahaan  dalam setahun  dan  84  perusahaan  selama  4  tahun.  Setelah dilakukan goodness of fit test terdapat 7 data outliers yang  harus  dibuang  untuk  mendapatkan  sampel yang  fit  atau  layak  untuk  dijadikan  sampel penelitian,  sehingga  dapat  dilanjutkan  ke  tahap pengujian hipotesis.
Tabel 1 Sampel Penelitian Keterangan Jumlah Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan tercatat  dalam  kategori  perusahaan  LQ45  selama periode 2016 sampai dengan 2019 berturut-turut 27 Perusahaan yang menggunakan mata uang asing (4) Perusahaan yang mengalami kerugian (2) Perusahaan yang sesuai dengan kriteria sampel 21 Data sampel selama 4 tahun 84 Data yang menyimpang (7) Jumlah data sampel yang digunakan 77

## Analisis Statistik Deskriptif
Data  sampel  penelitian  wajib  dianalisis  dengan menggunakan  statistik  deskriptif  untuk  mengetahui karakteristik  sampel  terkait  nilai  minimum,  nilai maksimum,  nilai  rata-rata  ( mean ),  dan  standar deviasi dari data penelitian.
Tabel 2
Statistik Deskriptif Varia-bel N Min Maks Mean Std. Dev AUD 77 29 99 66,143 15,80 PUB 77 0,075 0,825 0,3659 0,152 INS 77 0 0,7 0,1404 0,231 MNG 77 0 0,009 0,0020 0,003
Berdasarkan Tabel  2 nilai rata-rata variabel audit delay sebesar  66,143  yang  menunjukkan  rata-rata audit delay pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 adalah  66  hari,  artinya  rata-rata  perusahan  yang terdaftar di  LQ45 memiliki audit delay 66 hari  atau bisa dikatakan dibawah 90 hari. Variabel kepemilikan  publik  memiliki  rata-rata  0,3659  atau dalam  pembahasan  ini  memiliki  rata  rata  36,59%, artinya rata-rata kepemilikan publik seluruh perusahaan yang terdaftar di LQ45  sebesar 36,59%. Variabel kepemilikan institusional memiliki rata rata 0,6929  atau  dalam  pembahasan  ini  memiliki  nilai rata  rata  sebesar  69,29%  yang  menunjukkan  rata- rata  kepemilikan  institusional  seluruh  perusahaan yang  terdaftar  di  LQ45  sebesar  69,29%.  Sedangkan variabel  kepemilikan  manajerial  pada  penelitian  ini memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  0,0020  atau  dalam pembahasan ini memiliki rata rata 0,2% yang artinya rata-rata kepemilikan manajerial seluruh perusahaan yang terdaftar di LQ45 sebesar 0,2%.

## Analisis Inner Model
Menurut  Hair  et  al.,  (2019)  metode  pengujian statistik menggunakan
Structural
Equation Modelling (SEM)  dengan  alat  uji  statistic  yaitu WarpPLS terdiri dari tiga tahapan yaitu outer model , inner  model , dan  pengujian  hipotesis.  Penelitian  ini tidak  menggunakan outer  model karena  penelitian ini  menggunakan  data  sekunder  yang  tidak memerlukan  indikator  untuk  mengukur  variabel eksogen.  Model  struktural inner  model pada penelitian  ini  dapat  dikatakan  fit  atau  layak  untuk dijadikan  sampel  penelitian  dengan  melihat  nilai pada Goodness of Fit Test .

## Gambar 1 Hasil Uji Hipotesis
Gambar 1 menunjukkan nilai R 2 variabel endogen pada  penelitian  ini  sebesar  0,14  atau  14%,  dapat dikatakan  model  penelitian  yang  meliputi  variabel kepemilikan  publik,  kepemilikan  institusional,  dan kepemilikan manajerial mampu menjelaskan variabel audit  delay sebesar  14%,  sisanya  sebesar 86% adalah variabel yang tidak diuji pada penelitian ini.  Penelitian  dapat  dilanjutkan  pada  tahap pengujian  hipotesis  apabila  dikatakan  fit  atau  layak untuk dijadikan sampel penelitian, jika nilai p-value dari  ARS  dan  APC  tidak  boleh  melebihi  dari  5%, serta nilai AVIF juga tidak boleh melebihi nilai 5.
Tabel 3 Goodness of Fit Test Hasil p-value Kriteria Keterangan APC= 0,209 0,004 <0,05 Diterima ARS= 0,140 0,025 <0,05 Diterima AVIF= 1,552 <5, ideally <3 Diterima

## Uji  Pengaruh  Kepemilikan  Publik  terhadap  Audit Delay
Hasil uji hipotesis penelitian ini yang ditunjukkan pada  Gambar  1  membuktikan  bahwa  hipotesis pertama  (H 1 )  yaitu  variabel  kepemilikan  publik berpengaruh  negatif  terhadap audit  delay didukung. Didukungnya hipotesis pertama (H 1 ) dapat ditunjukkan dengan nilai p-value sebesar <0.01 yang kurang  dari  0.05  dan  nilai  beta  negatif  (-0,25).
Hipotesis pertama (H 1 ) pada penelitian ini didukung, sehingga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Juanita  &  Satwiko  (2012),  Napisah  &  Ramadhani
(2020),  Fakhfakh,  (2015),  dan  Metta  &  Effriyanti
(2020).  Kepercayaan  investor  dan  masyarakat  yang akan menanamkan dananya di perusahaan go public harus  ditumbuhkan  dengan  disampaikannya  laporan keuangan  tahunan  perusahaan  yang  telah  diaudit oleh auditor eksternal atau akuntan publik, sehingga laporan  keuangan  tahunan  yang  disusun  dan disajikan  oleh  manajemen  perusahaan  merupakan laporan keuangan tahunan perusahaan yang akuntabel.  Proses  audit  tersebut  yang  menimbulkan adanya  rentang  waktu  yang  dibutuhkan  akuntan publik atau auditor eksternal ( audit delay ) menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahunan perusahaan  yang  telah  diaudit  sampai  dengan terbitnya  Laporan  Auditor  Independen  (LAI) (Ashton et. al., 1989).
Publik  yang  memiliki  saham  dalam  perusahaan menginginkan  laporan  keuangan  perusahaan  yang diaudit  segera  dipublikasikan  untuk  mengetahui untuk  mengetahui  pengaruh  peningkatan  atau penurunan  laba-rugi  yang  dihasilkan  maupun dividen yang dibayarkan perusahaan terhadap harga saham perusahaan, adanya peningkatan laba maupun peningkatan pembayaran dividen tersebut merupakan  sinyal  positif  dalam  kenaikkan  harga saham  perusahaan  (Khoufi  &  Khoufi,  2018).  Jika perusahaan  tersebut  telah  mempublikasikan  laporan keuangan  dan  timbul  sinyal  positif  terhadap kenaikkan  harga  saham,  maka shareholder akan cenderung  menjual  sahamnya.  Oleh  karena  itu, ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  sangat  penting dalam  pengambilan  keputusan  terkait  menjual  atau menahan  saham  yang  dimiliki shareholder (Wan- Hussin  &  Bamahros,  2013).  Kepemilikan  saham oleh  pihak  publik  menyebabkan  adanya  tekanan yang  didapatkan  oleh  perusahaan  karena  semua kegiatan  ekonomi  perusahaan  dan  isu-isu  terkait perusahaan  akan  selalu  dipantau  oleh  publik,  setiap keputusan yang dibuat manajemen akan memperoleh  tanggapan  dari  masyarakat  atau  publik (Fakhfakh,  2015).  Perusahaan  dengan  persentase kepemilikan publik yang besar, akan berusaha lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan yang  sudah  diaudit  untuk  menjaga  kepercayaan masyarakat  yang  menginvestasikan  dananya  pada perusahaan.  Oleh  karena  itu,  perusahaan  dengan persentase  saham  yang  dimiliki  oleh  masyarakat atau publik lebih besar semaksimal mungkin laporan keuangan  yang  diaudit  segera  disampaikan  kepada
OJK  untuk  menjaga  kepercayaan  para  investor publik.

## Uji  Pengaruh  Kepemilikan  Institusional  Terhadap Audit Delay
Hasil uji hipotesis penelitian ini yang ditunjukkan pada Gambar 1 membuktikan bahwa hipotesis kedua (H 2 )  yaitu  variabel  kepemilikan  institusional berpengaruh  positif  terhadap audit  delay didukung. Didukungnya  hipotesis  kedua  (H 2 )  ditunjukkan dengan p-value sebesar <0.01 yang kurang dari 0.05 dan  nilai  beta  positif  (0,26).  Penelitian  ini mendukung  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Juanita  &  Satwiko  (2012),  Kadir  (2011),  Fakhfakh (2015),  dan  Ramalingegowda  &  Yu  (2012)  yang membuktikan  bahwa  temuan  pada  penelitian  ini yaitu  kepemilikan  institusional  berpengaruh  positif terhadap audit delay . Menurut  Ashton  et al.,  (1987) pihak  agen  harus  memiliki  akuntabilitas  sebagai kewajiban pemegang amanah. Hal ini menyebabkan manajemen perusahaan sebagai pihak agen berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kinerja manajemen dengan mengungkapkan, menyajikan,  dan  melaporkan  seluruh  transakasi, aktivitas  dan  kegiatan  bisnis  yang  menjadi tanggungjawab  manajemen  atau  pihak  agen  kepada pihak prinsipal yaitu shareholder yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban kinerja manajemen  berupa  laporan  keuangan  tahunan. Besarnya persentase kepemilikan saham menunjukkan  adanya  kekuasaan  dalam  memegang kendali  suatu  perusahaan  yang  berimplikasi  pada penentuan prosedur dan kebijakan dalam monitoring pembuatan keputusan manajemen. Shareholder yang memiliki  pengaruh  dalam  RUPS  salah  satunya adalah institusional ( institutional ownership ).
Intitutional  ownership juga  memiliki  hak  untuk menekan  manajemen  perusahaan  untuk  menyusun laporan  keuangan  yang  berkualitas. Intitutional ownership tidak ingin dana yang diinvestasikan pada saham  perusahaan  tersebut  rugi  ( loss ),  karena  dana yang  diinvestasikan  tersebut  merupakan  dana  dari berbagai  macam  pihak  (Bird  &  Karolyi,  2016). Cornett  et  al.,  (2007)  menjelaskan  bahwa  semakin banyak lembar saham yang dimiliki oleh perusahaan yang  bergerak  di  bidang  keuangan  atau  pihak institusional ( intitutional ownership ), maka semakin besar tekanan perusahaan untuk memiliki performance yang  baik.  Namun,  Ramalingegowda &  Yu  (2012)  menyatakan  bahwa intitutional ownership lebih  menekankan  untuk  melakukan
proses  audit  secara  berhati-hati,  karena  dana  yang diinvestasikan oleh intitutional ownership merupakan  dana  dari  berbagai  pihak.  Hal  ini menyebabkan manajemen cenderung mengingin-kan terselesaikannya pelakasanaan audit dengan berhati- hati  sangatlah  tinggi  agar intitutional  ownership dapat  mengembalikan  dana  dari  berbagai  pihak sekaligus mendapatkan keuntungan dari dividen dan gain dari  penjualan  saham.  Oleh  karena  itu, perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional lebih  banyak  memperoleh audit  delay yang  lebih lama.

## Uji  Pengaruh  Kepemilikan  Manajerial  Terhadap Audit Delay
Hasil uji hipotesis penelitian ini yang ditunjukkan pada  Gambar  1  membuktikan  bahwa  hipotesis ketiga  (H 3 )  yaitu  variabel  kepemilikan  manajerial berpengaruh  negarif  terhadap audit  delay tidak didukung. Tidak terdukungnya hipotesis ketiga (H 3 ) dapat ditunjukkan dengan nilai p-value sebesar 0.07 yang  lebih  dari  0.05.  Temuan  dengan  tidak terdukungnya  hipotesis  ketiga  (H 3 )  pada  penelitian ini  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh Arumsari  &  Handayani  (2017),  Butarbutar  & Hadiprajitno  (2017),  dan  Putri  &  Syahrial  (2019) yang  membuktikan  bahwa  kepemilikan  manajerial tidak berpengaruh terhadap audit delay . Manajemen adalah  pihak  yang  paling  bertanggung jawab  dalam menyusun  pelaporan  keuangan,  karena  manajemen yang  menjalankan  kegiatan  bisnis  secara  langsung. Dewan direksi juga memiliki tanggung jawab dalam menghasilkan  laporan  keuangan  yang  berkualitas karena  dewan  direksi  bertugas  untuk  menyusun laporan keuangan perusahaan yang dapat diandalkan atau  tidak  memihak  (Mustapha  &  Ahmad,  2011). Laporan keuangan dengan informasi yang andal dan akuntabel dapat menarik investor termasuk masyarakat untuk menanamkan dananya di perusahaan tersebut.
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang menggunakan two-tier  system .  Menurut  Millet- Reyes  &  Zhao  (2010) two-tier  system merupakan kebijakan terkait Good Corporate Governance yang memisahkan peran  dewan direksi  sebagai  pelaksana dan  dewan  komisaris  sebagai  pengawas.  Jungmann (2007)  menyatakan  dengan  mengguna-kan two-tier system dapat  meminimalisir kecurangan, karena ada pemisahan  tugas  antara  pelaksana  dan  pengawas. Manajemen  sebagai  pelaksana  selalu  diawasi  oleh dewan komisaris sebagai pengawas untuk
mengontrol  manajemen  agar  tidak  melakukan kecurangan.  Manajemen  yang  memiliki  saham  di perusahaan  dia  bekerja  tidak  boleh  menyusun pelaporan keuangan dengan informasi yang menguntungkan  pihak  tertentu  termasuk  pihak manajemen  itu  sendiri  atau  merugikan  pihak  lain yang mempunyai kepen-tingan berlawanan (Mustapha & Ahmad, 2011).
Two-tier  system menyebabkan  manajemen  yang memiliki  saham  perusahaan  itu  sendiri  tidak  dapat melakukan  kecurangan  untuk  meningkatkan  laba agar  dividen  yang  dimilikinya  ikut  meningkat. Two tier  system juga  menyebabkan  manajemen  tidak dapat  melakukan  tekanan  secara  bebas  terhadap auditor  untuk  mempercepat  proses  audit,  karena komite  audit  yang  memilih  auditor  dengan advice dari  dewan  komisaris  (Dienes  &  Velte,  2016). Berdasarkan  Tabel  2  nilai  minimum  kepemilikan manajerial  sebesar  0%  dan  nilai  maksimum kepemilikan  manajerial  sebesar  0,9%,  sehingga dapat  dikatakan  setiap  perusahaan go  public memiliki  kepemilikan  manajerial  yang  persentase- nya  tidak  signifikan.  Oleh  karena  itu,  besarnya persentase  kepemilikan  manajerial  yang  dimiliki oleh  perusahaan  tidak  dapat  mempengaruhi  rentang waktu  penyelesaian  proses  audit  laporan  keuangan tahunan ( audit delay ).

## Kesimpulan
Berdasarkan  Gambar  1  hasil  uji  hipotesis menggunakan  alat  statistik  Warp  PLS  pada penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis pertama (H 1 )  yaitu  kepemilikan  publik  berpengaruh  negatif terhadap audit  delay didukung.  Didukungnya hipotesis  pertama  (H 1 )  dapat  ditunjukkan  dengan nilai p-value sebesar  <0.01  yang  kurang  dari  0.05 dan  nilai  beta  negatif  (-0,25).  Hipotesis  kedua  (H 2 ) yaitu  kepemilikan  institu-sional  berpengaruh  positif terhadap audit  delay juga  didukung.  Didukungnya hipotesis  kedua  (H 2 )  ditunjukkan  dengan p-value sebesar  <0.01  yang  kurang  dari  0.05  dan  nilai  beta positif  (0,26).  Namun,  hipotesis  ketiga  (H 3 )  yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap audit  delay tidak  didukung.  Tidak terdukungnya hipotesis ketiga (H 3 ) dapat ditunjukkan  dengan  nilai p-value sebesar  0.07  yang lebih dari 0.05.
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan,  yaitu  data sampel perusahaan  Bank selama tahun 2016  hingga tahun  2019  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  peneliti yang  berdampak  data  tidak  lulus Goodness  of  Fit
Test .  Mayoritas  perusahaan  keuangan  khususnya perusahaan  Bank  di  Indonesia  selalu  mencatatkan audit  delay kurang  dari  30  hari.  Srivastav  & Hagendorff  (2016)  menyatakan  bahwa  perusahaan keuangan  khususnya  perusahaan  Bank  tidak memiliki  persediaan,  gudang,  mesin  atau  alat  berat dan  aset  jangka  panjang  lainnya  yang  memerlukan cek fisik dan appraisal untuk menilai nilai wajar aset tersebut,  sehingga  risiko  nilai  wajar  aset  sangat kecil.  Mayoritas  perusahaan  keuangan  khususnya perusahaan Bank  memiliki waktu  lebih cepat  dalam melaksanakan  dan  menyusun  laporan  keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit ( audit delay ) daripada  perusahaan  non  keuangan  yang  memiliki persediaan,  gudang,  mesin  atau  alat  berat  dan  aset jangka  panjang  lainnya  (Barakat  &  Hussainey, 2013).  Selain  itu,  keterbatasan  yang  dimiliki  pada penelitian  ini  yaitu  adanya  data  perusahaan  yang tidak  memiliki  kepemilikian  manajerial,  sehingga berpengaruh  terhadap  uji  hipotesis  pada  penelitian ini.
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengatasi  keterbatasan  penelitian  saat  ini  dengan menambahkan  penggunaan  variabel  terkait  kepe- milikan  saham  dan  memperluas  sampel.  Hal  ini digunakan  agar  memperoleh  pandangan  yang  lebih objektif dan representatif yaitu dengan memasukkan lebih  banyak  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang keuangan  dan  menambah  variabel  kepemilikan saham  berdasarkan  jenisnya.  Kepemilikan  saham  di Indonesia  tidak  hanya  diklasifikasikan  menjadi kepemilikan  publik,  kepemilikan  institusional,  dan kepemilikan  manajerial,  tetapi  ada  kepemilikan perusahaan  ( company  ownership )  dan  kepemilikan pemerintah  untuk  memperluas  pandangan  terhadap variabel  kepemilikan  saham  (Fitza  &  Tihanyi, 2017).

## Referensi
Abbott,  L.  J.,  Parker,  S.,  &  Peters,  G.  F.  2012.  Internal  Audit Assistance  and  External  Audit  Timeliness. Auditing . https://doi.org/10.2308/ajpt-10296
Arumsari, V. F., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Kepemilikan Saham,  Profitabilitas,  Leverage,  Dan  Opini  Auditor  Terhadap Audit Delay. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi .
Ashton,  R.  H.,  Willingham,  J.  J.,  &  Elliott,  R.  K.  (1987).  An Empirical  Analysis  of  Audit  Delay. Journal  of  Accounting Research . https://doi.org/10.2307/2491018
Barakat,  A.,  &  Hussainey,  K.  (2013).  Bank  Governance, Regulation,  Supervision,  and  Risk  Reporting:  Evidence  from Operational  Risk  Disclosures  in  European  Banks. International
Review of Financial Analysis . https://doi.org/10.1016/j.irfa.2013.07.002
Bedard,  J.  C.,  Johnstone,  K.  M.,  &  Smith,  E.  F.  2010.  Audit Quality  Indicators:  A  status  Update  on  Possible  Public Disclosures and Insights from Audit Practice. In Current Issues in Auditing . https://doi.org/10.2308/ciia.2010.4.1.C12
Bird,  A.,  &  Karolyi,  S.  A.  2016.  Do  Institutional  Investors Demand  Public  Disclosure? Review  of  Financial  Studies . https://doi.org/10.1093/rfs/hhw062
Butarbutar, R. S. K., & Hadiprajitno, P. B. 2017. Analisis Faktor- Faktor  yang  Berpengaruh Terhadap  Audit  Delay  (  Studi  Empiris pada  Perusahaan  Manufaktur  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  Tahun  2012-2015  ). Diponegoro  Journal  Of Accounting , 6 (3), 1–12.
Carslaw, C. A. P. N., & Kaplan, S. E. 1991. An  Examination of Audit  Delay:  Further  Evidence  from  New  Zealand. Accounting and Business Research . https://doi.org/10.1080/00014788.1991.9729414
Coles,  J.  L.,  Lemmon,  M.  L.,  &  Felix  Meschke,  J.  2012. Structural  Models  and  Endogeneity  in  Corporate  Finance:  The Link Between Managerial Ownership and Corporate Performance. Journal of Financial Economics .
https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2011.04.002
Cornett,  M.  M.,  Marcus,  A.  J.,  Saunders,  A.,  &  Tehranian,  H. 2007.  The  Impact  of  Institutional  Ownership  on  Corporate Operating  Performance. Journal  of  Banking  and  Finance . https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.08.006
De  George,  E.  T.,  Li,  X.,  &  Shivakumar,  L.  2016.  A  Review  of The IFRS Adoption Literature. In Review of Accounting Studies . https://doi.org/10.1007/s11142-016-9363-1
Dienes,  D.,  &  Velte,  P.  2016.  The  Impact  of  Supervisory  Board Composition  on  CSR  Reporting.  Evidence  from  The  German Two-Tier System.
Sustainability
Switzerland . https://doi.org/10.3390/su8010063
Fakhfakh,  M.  2015.  Timeliness  of  Tunisian  Audit  Reports:  An Empirical  Investigation  based  on  Ownership  and  Partnership Visions. International  Journal  of  Financial  Management . https://doi.org/10.21863/ijfm/2015.5.3.014
Fitza, M., & Tihanyi, L. 2017. How Much Does Ownership Form Matter? Strategic Management Journal . https://doi.org/10.1002/smj.2671
Givoly,  D.,  Hayn,  C.  K.,  &  Katz,  S.  P.  2010.  Does  Public Ownership  of  Equity  Improve  Earnings  Quality?  In Accounting Review . https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.1.195
Hair,  J.  F.,  Risher,  J.  J.,  Sarstedt,  M.,  &  Ringle,  C.  M.  2019. When  to  use  and  how  to  report  the  results  of  PLS-SEM.  In European  Business  Review .  https://doi.org/10.1108/EBR-11- 2018-0203
Indonesia.  2011.  Keputusan  Ketua  Bapepam  Nomor  Kep- 346/BL/2011  Tentang  Penyampaian  Laporan  Keuangan  Berkala Emiten  atau  Perusahaan  Publik.  Jakarta:  Otoritas  Jasa  Keuangan Republik Indonesia
Ishak,  I.,  Muhammad  Sidek,  A.  S.,  &  Rashid,  A.  A.  2010.  The Effect  of  Company  Ownership  on  the  Timeliness  of  Financial Reporting:  Empirical  Evidence  From  Malaysia. UNITAR  E-
Journal .
Jensen,  M.  C.,  &  Meckling,  W.  H.  1976.  Theory  of  The  Firm: Managerial  Behavior,  Agency  Costs  and  Ownership  Structure. Journal  of  Financial  Economics .  https://doi.org/10.1016/0304- 405X(76)90026-X
Juanita,  G.,  &  Satwiko,  R.  2012.  Pengaruh  Ukuran  Kantor Akuntan  Publik,  Kepemilikan,  Laba  Rugi,  Profitabilitas  dan Solvabilitas  Terhadap  Audit  Report  Lag. Jurnal  Bisnis  Dan Akuntansi , 14 (1), 31–40.
Jungmann, C. 2007. The Effectiveness of Corporate  Governance in One-Tier and Two-Tier Board Systems: Evidence from the UK and  Germany. European  Company  and  Financial  Law  Review . https://doi.org/10.1515/ecfr.2006.019
Kadir,  A.  2011.  Faktor-Faktor  Yang  Berpengaruh  Terhadap Ketepatan  Waktu  Pelaporan  Keuangan :  Studi  Empiris  Di  Bursa Efek Jakarta. Jurnal Manajemen Dan Akuntansi , 12 (April), 1–12.
Khoufi,  N.,  &  Khoufi,  W.  (2018).  An  Empirical  Examination  of The  Determinants  of  Audit  Report  Delay  in  France. Managerial Auditing Journal . https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2017-1518
Lafond,  R.,  &  Roychowdhury,  S.  (2008).  Managerial  ownership and  accounting  conservatism. Journal  of  Accounting  Research . https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2008.00268.x
Metta, C., & Effriyanti, E. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan  Publik  Dan  Penerapan  International  Financial Reporting  Standards  (IFRS)  Terhadap  Audit  Report  Lag. Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas … , 8 (1), 1–14.
Millet-Reyes, B., & Zhao, R. (2010). A comparison between one- tier  and  two-tier  board  structures  in  France. Journal  of International Financial Management and Accounting . https://doi.org/10.1111/j.1467-646X.2010.01042.x
Mustapha,  M.,  &  Ahmad,  A.  C.  (2011).  Agency  theory  and managerial  ownership:  Evidence  from  Malaysia. Managerial Auditing Journal . https://doi.org/10.1108/02686901111129571
Napisah,  L.  S.,  &  Ramadhani,  V.  (2020).  Pengaruh  Ukuran Perusahaan,  Laba/Rugi  Operasi,  dan  Kepemilikan  Publik Terhadap  Audit  Delay  Studi  PadaPerusahaan  Manufaktur  yang Terdaftar di BEI Tahun 2016 - 2018. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis , 6 (2), 109–117.
Panda,  B.,  &  Leepsa,  N.  M.  2017.  Agency  Theory:  Review  of Theory  and  Evidence  on  Problems  and  Perspectives. Indian Journal of Corporate Governance . https://doi.org/10.1177/0974686217701467
Payne, J. L., & Jensen, K. L. 2002. An Examination of Municipal Audit  Delay. Journal  of  Accounting  and  Public  Policy . https://doi.org/10.1016/S0278-4254(02)00035-2
Putri,  G.  A.,  &  Syahrial,  Y.  2019.  Kontribusi  Good  Corporate Governance  Untuk  Mengurangi  Terjadinya  Audit  Delay. Jurnal Penelitan Ekonomi Dan Bisnis , 4 (2), 78–88. https://doi.org/10.33633/jpeb.v4i2.2401
Ramalingegowda, S., & Yu, Y. 2012. Institutional Ownership and Conservatism. Journal of Accounting and Economics . https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2011.06.004
Srivastav, A., & Hagendorff, J. 2016. Corporate Governance and Bank  Risk-taking. Corporate  Governance:  An  International Review . https://doi.org/10.1111/corg.12133
Suryanto, T. 2016. Audit Delay and Its Implication for Fraudulent Financial  Reporting:  A  Study  of  Companies  Listed  in  The Indonesian Stock Exchange. European Research Studies Journal . https://doi.org/10.35808/ersj/503
Wan-Hussin, W. N., & Bamahros, H. M. 2013. Do Investment in and  The  Sourcing  Arrangement  of  The  Internal  Audit  Function Affect  Audit  Delay? Journal  of  Contemporary  Accounting  and Economics . https://doi.org/10.1016/j.jcae.2012.08.001
Zogning, F. 2017. Agency Theory: A Critical Review. European Journal of Business and Management .