## HAMBATAN MAJELIS JEMAAT DALAM MENGATASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PJM-PB JEMAAT KORAMPOTAN PONDAN

## Letisia Naulu, Ermin Alperiana Mosooli, Oskar Sopang
Sekolah Tinggi Teologi Star’s Lub Luwuk Banggai ermin21.1973@gmail.com
Abstract. Domestic  violence  (KDRT)  causes  misery  for  victims,  especially  women  and children. Therefore the church needs to be involved in efforts to overcome it. But the fact is  that churches,  in  general,  haven't  done  much  about  domestic  violence. This  research seeks  to  discover  the  church's  obstacles  in  overcoming  domestic  violence  through research  in  the  Persekutuan  Jemaat  Mandiri  Protestan  Banggai  (PJM-PB)  Korampotan Pondan congregation. The method used is qualitative, with interviews as a data collection technique. Data were analyzed with reduction, display, and conclusions techniques. The results show two dominant obstacles for the MPH Congregation in overcoming domestic violence:  1)  cultural  factors,  namely  values that  perceive  domestic  violence  as  a  private family matter that others should not know about and interfere with; 2) lack of knowledge about  domestic  violence.  The  theological  factors  usually  an  obstacle  for  the  church  are not found in this study.
Keywords: cultural  obstacle,  knowledge  obstacle,  Congregational  Assembly,  domestic violence
Abstrak. Kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  menimbulkan  kesengsaraan  bagi korban,  khususnya  perempuan  dan  anak-anak.  Karena  itu  gereja  perlu  terlibat  dalam upaya  mengatasinya.  Namun  faktanya  gereja-gereja  pada  umumnya  belum  melakukan banyak  hal  terkait  KDRT.  Penelitian  ini  ingin  mengetahui  apa  saja  hambatan  gereja dalam  mengatasi  KDRT  melalui  penelitian  di  jemaat  Persekutuan  Jemaat  Mandiri Protestan  Banggai  (PJM-PB)  Korampotan  Pondan.  Metode  yang  digunakan  adalah kualitatif  dengan  wawancara  sebagai  teknik  pengumpulan  data.  Data  dianalisa  dengan teknik reduksi, data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan adanya dua faktor dominan yang menjadi penghambat bagi MPH Jemaat dalam mengatasi KDRT: 1) faktor  budaya,  yaitu  nilai  yang  menempatkan  KDRT  sebagai  urusan  pribadi  keluarga yang  tidak    boleh  diketahui  dan  dicampuri  pihak  lain;  2)  kurangnya  pengetahuan mengenai  KDRT.  Faktor  teologis  yang  biasanya  menjadi  hambatan  bagi  gereja  dalam tidak ditemukan dalam penelitian ini.
Kata  kunci: hambatan  budaya,  hambatan  pengetahuan,  Majelis  Jemaat,  kekerasan dalam rumah tangga
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  telah  mendapatkan perhatian yang serius di Indonesia.  Pada tahun 2004 telah terbit Undang- undang  No.  23  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga yang  dikenal  dengan  sebutan  UU  PKDRT.  Kehadiran  undang-undang  ini
telah  membawa  KDRT,  yang  umumnya  masih  dianggap  sebagian masyarakat sebagai masalah privat atau urusan internal keluarga, menjadi masalah publik (Huriyani, 2008).
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  menurut  pasal  1  Undang-undang PKDRT  adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama perempuan,  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam  lingkup  rumah tangga (Indonesia, 2004).
Dari  definisi  tersebut  nampak  bahwa  perempuan  mendapat perhatian penting dalam UU PKDRT. Faktanya memang pihak yang paling rentan  menjadi  korban  KDRT,  selain  anak,  adalah  perempuan.  Data  dari Komnas Perempuan tahun 2018 menunjukkan bahwa kasus kekerasan di Indonesia terus mengalami peningkatan. Per Agustus 2018 tercatat 7.548 kasus.  Dari  angka  ini  71%  adalah  KDRT  dengan  usia  korban  tertinggi adalah  perempuan  pada  puncak  produktif  dari  segi  sosial  biologis (Prasandi  &  Diana,  2020).  Data  dari  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  Republik  Indonesia  pada  situs  SIMFONI-PPA  dari Januari 2022 sampai Nopember 2022 terdapat 23.658 kasus kekerasan di Indonesia.  Korban  perempuan  berjumlah  79,7%  dan  korban  laki-laki sebesar 20,3% dengan 57% terjadi di rumah (SIMFONI-PPA, 2022).
KDRT  membawa  dampak  sangat  buruk. Pertama, KDRT mengkibatkan kematian banyak perempuan. Dewan Perserikatan Bangsa- Bangsa  merilis  data  bahwa  dari  sekitar  87.000  kasus  pembunuhan perempuan  di  seluruh  dunia  pada  tahun  2017,  58  persen  atau  50.000 perempuan  merupakan  korban  KDRT  (United  Nations,  2018).  Artinya setiap  hari  137  perempuan  tewas  atau  setiap  jam  hampir  enam perempuan terbunuh di rumahnya.
Kedua, KDRT  mengakibatkan  penderitaan  fisik  dan  psikis  bagi korban.  Mereka  mengalami  penurunan  rasa  percaya  diri  dan  harga  diri, merasa  tidak  berdaya,  tergantung  pada  suami,  stress,  depresi,  bahkan keinginan  untuk  bunuh  diri.  Kinerja  mereka  menjadi  buruk  dan  takut kehilangan  pekerjaan.  Mereka  juga  dapat  mengalami  gangguan kesehatan  reproduksi  serta  relasi  sosial  dengan  lingkungan  masyarakat (Sutrisminah, 2022).
Ketiga, KDRT  berdampak  buruk  kepada  perkembangan  psikologis anak-anak  yang  ada  dalam  rumah  tangga.  Mereka  yang  sering mendengar,  melihat,  dan  mengalami  KDRT  sejak  kecil  akan  cenderung trauma, depresi, dan menjadi pelaku kekerasan ketika dewasa  (Mardiyati, 2015).
Keempat, KDRT  merupakan  salah  penyebab  perceraian  di Indonesia. Data dari Pengadilan  Agama  tahun 2020 menunjukkan alasan perceraian    terbesar  di  Indonesia  adalah:    1)    alasan  perselisihan berkelanjutan    terusmenerus,  2)  alasan  ekonomi,  3)  meninggalkansalah
satu  pihak, 4) alasan  KDRT  ( dalam Komnas Perempuan, 2021). Bahkan dalam gereja yang sangat menentang perceraian, KDRT merupakan salah satu  ancaman  terhadap  keutuhan  pernikahan  umat  Kristen  (Siswanto  et al., 2021).
KDRT merupakan kejahatan dan pelanggaran berat terhadap nilai- nilai kemanusian yang universal dari perspektif hak asasi manusia (HAM) (Manan,  2018).  Sugiarto  menggambarkan  bahwa  dibandingkan  dengan kekerasan  lain,  KDRT  memiliki  ciri  khas  yaitu  pelaku  bebas  melakukan kekerasan  karena  terjadi  di  lingkup  domestik/privat  yang  sulit  dilihat  atau dijangkau  pihak  lain.  Rumah  tangga  adalah  tempat  paling  aman  bagi pelaku  untuk  melakukan  kekerasan  dan  tempat  paling  menakutkan  bagi korban  karena  harus  hidup  bersama  sepanjang  waktu  dengan  pelaku yang terus melakukan kekerasan berulang-ulang (Sugiarto, 2012).  Sebab itu KDRT harus diatasi.
Di  Indonesia,  kehadiran  UU  PKDRT  merupakan  kemajuan  dalam penanganan  KDRT.  Namun  meskipun  undang-undang  ini  sudah  cukup lama  diberlakukan  kasus  KDRT  tetap  saja  dan  terus  terjadi  di  Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masalah KDRT tidaklah mudah untuk diatasi. Penanganan  dari  sisi  hukum  saja  tidak  cukup.  Apalagi  penanganan hukum  seringkali  hanya  sampai  pada  tindakan  represif  berupa  hukuman pidana  penjara  kepada  pelaku  tanpa  memperhatikan  aspek  perlindungan kepada korban (Jamaa, 2014).
Untuk  itulah  lembaga  keagamaan  seperti  gereja  juga  perlu  terlibat aktif  dalam  pencegahan  dan  penanganan  KDRT.  Bagi  gereja,  KDRT bertentangan  dengan  kasih  sebagai  esensi  atau  hakikat  dari  pengajaran Kristen.  Allah  menciptakan  manusia  segambar  dan  serupa  dengan-Nya karena kasih-Nya. Ia juga memberikan kemampuan serta tanggung jawab kepada  manusia  untuk  mengasihi  dan  hidup  dalam  persekutuan.  Jadi kasih  merupakan  panggilan  yang  sangat  mendasar  bagi  setiap  manusia dan sudah tertera dalam kodratnya (Giovanni, 2019).
Bahkan  KDRT  juga  bertentangan  dengan  pengajaran  Kristen tentang rumah tangga itu sendiri.  Ajaran dalam Kolose 3:18 yang seolah- olah  membenarkan  dominasi  suami  terhadap  isteri,  sebenarnya  tidaklah demikian  pengertiannya.  Seperti  digambarkan  Panjaitan,  pada  dasarnya Kolose  3:18-4:1  hendak  mengkritik  pandangan  sosial-teologis  mengenai tata aturan kerumahtanggaan yang berlaku pada waktu itu yang mengakui adanya  posisi  ordinasi  dan  sub-ordinasi.  Kolose  3:18-4:1  justeru  hendak menghapuskan  hierarki  seperti  ini  dengan  menempatkan  semua  pihak setara.  Meskipun  ada  penekanan  tentang  ketundukan  namun  tidak mengacu  pada  posisi  subordinasi  melainkan  sebagai  bentuk  penerimaan keberadaan orang lain dengan penuh penghargaan. Aturan kerumahtanggaan  yang  ada  dalam  Kolose  bukanlah  merupakan  bentuk dari  penempatan  perempuan  (istri)  di  bawah  lelaki  (suami),  melainkan semuanya  di  tempatkan  di  bawah  kekuasaan  Tuhan  sehingga  keduanya adalah sejajar dan saling melengkapi satu sama lain (Panjaitan, 2018).
Dengan  demikian  gereja  sebenarnya  harus  terlibat  aktif  dalam penanggulangan KDRT. Banyak hal yang dapat dilakukan gereja. Susanta dan  Putra  mengidentifikasi  tiga  hal  yang  dapat  dilakukan  gereja  dalam menangani  masalah  KDRT. Pertama, tindakan  pencegahan,  yaitu  1) mengidentifikasi  adanya  potensi  KDRT  sehingga  dapat  dilakukan pencegahan;  2)  memberikan  pengajaran  yang  masif  kepada  pasangan suami-isteri  tentang  pentingnya  saling  mengasihi  dalam  rumah  tangga. Kedua, tindakan  kuratif,  yaitu  memberikan  perlindungan  kepada  korban, termasuk  di  dalamnya  bantuan  pastoral  maupun  bantuan  hukum  jika diperlukan. Ketiga, tindakan  rehabilitasi.  Di  sini  gereja  terutama  fokus pada  pelaku,  mengupayakan  pelaku  menyadari  kesalahannya  dan melakukan perubahan perilaku (Susanta & Putra, 2022).
Gagasan Susanta dkk tersebut cukup konkrit dan berpeluang untuk direalisasikan  apabila  gereja  memiliki  perhatian  dan  kepedulian  yang cukup  baik  terhadap  masalah  KDRT.  Namun  faktanya  memang  belum banyak  gereja  yang  memiliki  program  konkrit  dalam  penanganan  KDRT. Pertanyaannya,  mengapa  gereja  belum  terlalu  aktif  dalam  penanggulan masalah KDRT? Apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi?
Untuk menjawab pertanyaan ini peneliti melakukan penelitian pada sebuah  jemaat  di  desa  Pondan,  kecamatan Mantoh,  kabupaten  Banggai, Propinsi  Sulawesi  Tengah,  yaitu  Jemaat  Korampotan  Pondan  yang merupakan  bagian  dari  Persekutuan  Jemaat  Mandiri  Protestan  Banggai (PJM-PB).  Istilah  jemaat  merujuk  pada  pengertian  gereja  lokal  sebagai
bagian  dari  gereja  universal  (Kusuma,  2009).  Dalam  konteks  pelayanan PJM-PB sebagai sebuah sinode, maka yang disebut jemaat adalah gereja lokal  yang  merupakan  bagian  dari  sinode  PJM-PB.  Jemaat  PJM-PB Korampotan Pondan cukup besar, terdiri dari 400 kepala keluarga dengan 1.294 jiwa.
Mengawali  penelitian  ini  penulis  mewawancarai  tiga  orang  ibu rumah tangga di jemaat tersebut yang sering mengalami KDRT. Dari hasil wawancara  penulis  menemukan  bahwa  para  majelis  jemaat  sebagai representasi  dari  pemimpin  jemaat  belum  pernah  berinteraksi  dengan mereka  terkait  dengan  KDRT  yang  mereka  alami.  Meskipun,  menurut dugaan  informan,  para  majelis  tersebut  mengetahui  kasus  yang  terjadi dalam  rumah  tangga  mereka.  Para  informan  juga  mengaku  tidak  pernah menghubungi  pendeta  atau  majelis  jemaat  lain  terkait  masalah  tersebut (Wawancara, Desember 2021). Pertanyaannya, mengapa KDRT terjadi di jemaat  tetapi  Majelis  Jemaat  belum  melakukan  sesuatu  untuk mengatasinya?
Penelitian  ini  bertujuan  menggali  hambatan-hambatan  yang dihadapi  Majelis  Jemaat  PJM-PB  Korampotan  Pondan  dalam  mengatasi KDRT.  Hambatan  yang  dimaksud  di  sini  adalah    segala    sesuatu    yang menghalangi  atau  merintangi  manusia  untuk  mencapai  tujuan  (Suyedi  & Idrus,  2019).Tujuan  tersebut  adalah  mengatasi  KDRT  di  PJM-PB Korampotan Pondan.
Penelitian  tentang  gereja  dan  KDRT  di  Indonesia  sudah  mulai berkembang  akhir-akhir  ini.  Dua  di  antaranya  yang  bisa  dirujuk  adalah: Pertama, karya  Engelbertha  Giovanni  yang  berjudul Peran  Gereja Terhadap  Korban  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  di  GPIB  Ekklesia Dumai  dari  Perspektif  Konseling  Pastoral  Berbasis  Budaya (Giovanni, 2019). Kedua, karya  Susanta  dan  Putra  yang  berjudul Peran  Gereja dalam  Menyikapi  Kekerasan  Terhadap  Istri    dalam  Lingkup  Domestik (Susanta  &  Putra,  2022).  Penelitian-penelitian  serupa  seperti  ini memberikan  kontribusi  pada  apa  yang  perlu  dilakukan  gereja  untuk mengatasi  KDRT.  Penelitian  tentang  hambatan  Majelis  Jemaat  untuk mengatasi  KDRT  akan  melengkapi  penelitian-penelitian  tersebut  dalam memberikan gambaran hal-hal apa saja yang merintangi gereja untuk ikut berjuang  mengatasi  KDRT.  Dengan  adanya  gambaran  mengenai hambatan-hambatan  yang  dihadapi  akan  membantu  gereja  menyusun strategi efektif tentang bagaimana usaha konkrit yang perlu dilakukan.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif dengan  wawancara  sebagai  teknik  pengambilan  data.  Informan  yang dilibatkan  terdiri  atas  dua  pihak  yaitu  Majelis  Jemaat.  Majelis  Jemaat dipilih  sebagai  subyek  penelitian utama  karena  mereka  adalah pemimpin dalam  jemaat  yang  memiliki  otoritas  dalam  menentukan  program  dan kebijakan  di  Jemaat.  Tugas  mereka  adalah  melengkapi,  memimpin  dan melayani  jemaat  untuk  melaksanakan  panggilan  gereja  (Maruli,  2013).
Jumlah  Majelis  Jemaat  yang  dilibatkan  sebagai  informan  adalah  tujuh orang  yang  terdiri  atas  seorang  pendeta  dan  enam  anggota  majelis lainnya.
Untuk  lebih  memahami  hambatan  yang  dihadapi  Majelis  Jemaat, maka peneliti juga melibatkan ibu rumah tangga yang menjadi korban atau sering  mengalami  KDRT.  Mereka  berjumlah  enam  orang.  Karena  alasan keamanan informan, maka dalam tulisan ini identitas mereka disamarkan.
Data  akan  dianalisa  dengan  teknik  analisa  data  kualitatif  yang dikembangkan  oleh  Miles  dan  Hubberman,  yaitu  reduksi,  display,  dan kesimpulan/verifikasi  (Sugiyono,  2018).  Melalui  teknik  ini  penulis  akan mulai  dengan  mengidentifikasi  dan  mengambil  data-data  yang  signifikan, lalu  mengorganisirnya  menjadi  bangunan  konsepyang  sistematis,  dan terakhir menarik kesimpulan.

## HASIL
Berdasarkan  hasil  penelitian,  penulis  menemukan  setidaknya  ada tiga  hal  menarik  dan  penting  terkait  dengan  hambatan  Majelis  Jemaat PJM-PB  Korampotan  Pondan  dalam  menangani  KDRT.  Pertama, hambatan  utama  adalah  konsep  budaya  bahwa  KDRT  adalah  urusan rumah tangga yang tidak boleh diketahui dan dicampuri orang lain. Kedua, kurangnya  pengetahuan  tentang  KDRT.  Ketiga,  dasar  teologis  yang melekat  pada  Majelis  Jemaat,  ternyata  bukan  hambatan,  bahkan  dapat menjadi peluang.

## PEMBAHASAN

## Hambatan Budaya Bagi Majelis Jemaat dalam Mengatasi KDRT
Budaya, menurut Spradley, adalah keseluruhan pengetahuan yang dipelajari  manusia  dan  digunakan  untuk  menginterpretasi  pengalaman dan  membentuk  tingkah  laku  (Spradley,  2007).  Kebudayaan  diwujudkan dalam  bentuk  tatanan  hidup  yang  mencerminkan  kegiatan  manusia dengan nilai-nilai budaya yang dikandungnya (Hamzah, 2020).
Hambatan terbesar yang dihadapi Majelis Jemaat dalam penelitian ini  adalah  budaya  berupaya  nilai  yang  dijadikan  dasar  dalam  merespon tindakan KDRT. Budaya  ini melekat kuat baik dalam diri informan korban KDRT maupun dalam diri Majelis Jemaat.
Nilai utama yang berpengaruh adalah konsep bahwa KDRT adalah urusan rumah tangga yang tidak boleh diketahui atau dicampuri oleh pihak luar.  Konsep  ini  menjadikan  semua  informan  korban  mengaku  memilih diam meskipun sering mengalami kekerasan dari suami.
Informan  K2  menyatakan  sebenarnya  tidak  bisa  menerima diperlakukan  dengan  kekerasan,  tetapi lebih baik  diam  saja.  Informan  K1 mengatakan hal seperti itu sudah biasa dan  tidak perlu dibesar-besarkan. Ada  juga  yang  memilih  diam  untuk  menghindari  keributan  yang  lebih besar, supaya konflik cepat selesai (Informan K4).
Keenam  informan  korban  juga  mengaku  enggan  meminta  bantuan kepada  pihak  lain. Ada  yang  merasa  malu.  “Kalau  kita  minta  bantuan orang  lain,  orang-orang  akan  tau  bahwa  saya  dan  suami  saya  sedang
bertengkar,  saya  malu  kalau  orang-orang  tahu  sifat  suami  saya .” (Informan  K4).  Informan  K1  menyatakan  pernah  meminta  bantuan  tapi setiap kali melakukan itu dia merasa minder.
Selain  malu,  informan  menganggapnya  sia-sia  karena  tidak  akan ada  yang  membantu ,  “meskipun  itu  adalah  keluarga  sendiri”  (Informan K6).  Alasan  yang  diberikan  karena  ini  adalah  masalah  pribadi  atau masalah rumah tangga orang lain (Informan K2, K3, K5, dan K6)
Alasan yang mereka akan terima adalah bahwa hal tersebut adalah urusan  rumah  tangga  dan  bahwa  konflik  atau  pertikaian  dalam  rumah tangga adalah hal yang biasa. Jadi mereka harus berusaha bertahan apa pun yang terjadi.
Kepada Majelis Jemaat  pun sebagai pemimpin rohani pun, korban pun pernah meminta bantuan. Korban tidak pernah terpikir untuk menemui dan  meminta  bantuan  kepada  Majelis  Jemaat.  Meskipun  biasa  ada kunjungan  doa,  namun  korban  tidak  pernah  menceritakan  KDRT  yang dialaminya. Informan K1 merasa untuk kasus yang dialaminya, tidak perlu melibatkan Majelis Jemaat. Informan K2, K3, K4, K5, dan K6 merasa malu jika Majelis Jemaat mengetahui masalah mereka.
Majelis  Jemaat  pun  memiliki  konsep  yang  sama.  Ketujuh  informan Majelis  Jemaat  mengaku  mengetahui  adanya  rumah  tangga  di  jemaat yang sering terjadi KDRT. Informan juga mengaku ingin menolong korban namun tidak pernah dilakukan karena kuatir dianggap mencampuri urusan rumah  tangga  orang  lain.  Mereka  menyatakan  akan  mengambil  langkah-
langkah  tertentu  jika  korban  datang  meminta  bantuan.  Tetapi  faktanya belum pernah ada korban yang datang mengadu.
Agustina dari Rifka Annisa menjelaskan bahwa KDRT memang sulit ditangani  karena  sebagian  masyarakat  masih  menganggapnya  sebagai urusan  internal  keluarga  atau  rumah  tangga  yang  tidak  memerlukan campur  tangan  pihak  lain,  bahkan  beberapa  menganggap  hal  tersebut sebagai  sesuatau  yang  lumrah  terjadi.  Bahkan  KDRT  sering  dianggap sebagai  aib  keluarga,  sehingga  tidak  pantas  untuk  dilaporkan  juga diketahui orang lain (Agustina, 2022).
Selain  itu,  seperti  dicatat  oleh  Huriyani,  ada  faktor  lain  dalam kehidupan  berumah  tangga  yang  membuat  korban  KDRT  semakin  sulit untuk  mempermasalahkan  kekerasan  yang  dialaminya. Pertama, anggapan  bahwa  kekerasan  adalah  suatu  bentuk  pendidikan  yang dilakukan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Kedua, harapan bahwa  pelaku  akan  berubah,  apalagi  dibalut  dengan  rasa  cinta. Ketiga, ketergantungan  ekonomi. Keempat ,  demi  anak-anak. Kelima, rasa lemah dan  tidak  berdaya. Keenam ,  tekanan  lingkungan  bahwa  dia  harus  tetap berusaha bertahan (Huriyani, 2008).
Selama budaya seperti ini tidak diubah, maka Majelis Jemaat akan tetap  sulit  untuk  berpartisipasi  mengatasi  KDRT.  Seolah-olah  terdapat jurang  yang  lebar  untuk  dapat  memasuki  wilayah  rumah  tangga.  Jika budaya  ini  berubah,  maka  langkah-langkah  yang  diusulkan  oleh  Susanta dan  Putra  berupa  tindakan  preventif,  kuratif,  dan  rehabilitasi  akan  dapat
dilakukan  (Susanta  &  Putra,  2022).  Bagi  Majelis  Jemaat  sendiri,  budaya ini  mengakibatkan  mereka  tampak  apatis  dengan  realita  KDRT  yang terjadi di jemaat mereka.

## Hambatan Keterbatasan Pengetahuan tentang KDRT
Ahmad,  berdasarkan  pendapat beberapa  ahli,  menjelaskan  bahwa pengetahuan  merupakan  domain  yang  mempengaruhi  terbentuknya tindakan.  Pengetahuan  juga  merupakan  bagian  dari  predisposisi  yang sangat  menentukan  dalam  membentuk  perilaku  seseorang  (Ahmad, 2020).    Jika  merujuk  kembali  pada  pendapat  Spradley,  ia  mengatakan bahwa  budaya  merupakan  keseluruhan  pengetahuan  yang  dipelajari manusia  dan  digunakan  untuk  menginterpretasi  pengalaman  dan membentuk tingkah laku (Spradley, 2007).
Artinya  pengetahuan  informan  mengenai  KDRT  akan  menentukan tindakan  dan  perilaku  mereka  terhadap  realitas  KDRT  yang  mereka dengar,  lihat,  dan  atau  alami  sendiri.  Seorang  informan  korban  K1 berpendapat  bahwa  KDRT  yang  dialaminya  merupakan  hal  biasa, bukanlah  kekerasan.  Informan  K5  menyatakan  bahwa  kekerasan  yang dilakukan  suaminya  memang  sudah  seharusnya  demikian.  Informan  K6 mengatakan  bahwa  apa  yang  dilakukan  suaminya  untuk  kebaikan  rumah tangga mereka.
Pernyataan-pernyataan  informan  ini,  paling  tidak,  menunjukkan bahwa:  1)  sebagian  belum  mengetahui  konsep  tentang  kekerasan,  serta bentuk-bentuknya; 2) belum mengetahui hak-hak mereka untuk bebas dari
kekerasan;  3)  belum  mengetahui  bahwa  KDRT  merupakan  ekpresi  dari sistem dominasi laki-laki, terutama di wilayah rumah tangga.
Kehadiran  UU  PKDRT  sebenarnya  merupakan  alat  yang  efektif untuk  memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat  tentang  KDRT.  UU PKDRT  bermanfaat  untuk  membantu  masyarakat  menamai  KDRT  yang sudah  menjadi  fenomena  biasa  di  masyarakat  sebagai  kejahatan  yang harus  dilawan.  UU  PKDRT  juga  memberikan  jaminan  perlindungan kepada korban dan menghukum pelaku.
Seperti  dikatakan  Huriyani,  UU  PKDRT  telah  berhasil  membawa masalah KDRT dari ranah privat ke ranah publik  (Huriyani, 2008).Dengan UU ini, KDRT tidak bisa lagi dianggap sebagai urusan rumah tangga yang tidak boleh diketahui atau dicampuri oleh orang luar.
UU PKDRT harusnya menjadi pegangan bagi Majelis Jemaat untuk keluar  dari  konsep  bahwa  KDRT  merupakan  urusan  rumah  tangga  yang tidak boleh dicampuri. Pasal 15 menyatakan bahwa,
Setiap    orang    yang    mendengar,    melihat,    atau    mengetahui terjadinya          kekerasan          dalam          rumah          tangga          wajib melakukan              upaya-upaya              sesuai              dengan              batas kemampuannya  untuk  :  a.  mencegah  berlangsungnya  tindak pidana;  b. memberikan  perlindungan  kepada korban; c. memberikan  pertolongan  darurat;  dan  d.  membantu    proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan (Indonesia, 2004).
Namun  dalam  penelitian  ini,  baik  informan  korban  maupun informan Majelis  Jemaat,  semua  sama-sama  mengakui  belum  pernah  mendengar tentang adanya UU PKDRT.

## Dasar Teologis Bukan Hambatan Penanganan terhadap KDRT
Marsden,  dari  Laidlaw  College  New  Zealand,  dalam  penelitiannya di lingkungan  gereja  evangelikal  menemukan  bahwa  penggunaan  Alkitab sebagai  dasar  teologis  untuk  merespon  perempuan  korban  KDRT  yang mengikuti  konseling  di  gereja,  justeru  membatasi  pilihan-pilihan  mereka untuk  keluar  dari  lingkaran  kekerasan  tersebut. Pertama ,  korban  selalu diminta  memaafkan  dan  berekonsiliasi  dengan  pelaku  sebagaimana ajaran  dalam  Matius  18:21-22. Kedua ,  larangan  untuk  bercerai  dalam seperti  dalam  Matius  5:31-32. Ketiga ,  konsep  bahwa  isteri  harus  tunduk kepada suami seperti dalam Efesus 5:22-24. Gereja, seperti digambarkan Marsden,  menafsirkan  ajaran-ajaran  dalam  Alkitab  tersebut  tanpa  mau mendengarkan  suara  para  korban  yang  hidup  puluhan  tahun  dalam penderitaan KDRT(Marsden, 2013).
Namun  hal  yang  menarik  dalam  penelitian  ini,  ketujuh  informan Majelis  Jemaat  menafsirkan  dasar-dasar  Alkitab  tersebut  dengan  cara yang  berbeda.  Penulis  memilih  dua  bagian  untuk  ditanyakan  kepada informan, yaitu Efesus 5:22-24 dan Matius 18:21-22.
Pertama ,  Efesus  5:22-23: “hai  isteri  tunduklah  kepada  suamimu seperti  kepada  Tuhan,  karena  suami  adalah  kepala  isteri  sama  seperti Kristus  adalah  kepala  jemaat”.  Pertanyaan  kepada  informan:  Apakah menurut  Anda  ini  adalah  ketentuan  Tuhan  bahwa  suami  berkuasa  atas istrinya dan boleh melakukan apa saja termasuk KDRT?
Terhadap  pertanyaan  ini  semua  menjawab “tidak”  dengan argumentasi  yang  berbeda-beda.  Menurut  informan  M1  dan  M3,  tidak
seharusnya  isteri  tunduk  untuk  semua  hal  yang  dilakukan  oleh  suami. Tunduk  dalam  ayat  itu  berarti harus  menerima  segala  sesuatu  yang  baik dan  benar  dari  apa  yang  dilakukan  oleh  suaminya  (Wawancara,  April 2022). Jadi, jika tidak baik dan tidak benar, isteri tidak perlu menerima.
Pendapat  tersebut  sejalan  dengan  pendapat  informan  Majelis Jemaat lain: 1) ayat tersebut tidak digunakan untuk mendukung perbuatan kekerasan  (M4);  2);  walaupun  firman  Tuhan  mengatakan  seperti  itu, bukan  berarti  suami  bisa  semena-mena  terhadap  isteri  (M5,  M6);  3) seandainya  pun  begitu  maksudnya,  tetapi  tidak  boleh  diterapkan  dalam kehidupan sehari-hari (M2) (Wawancara, April 2022).
Kedua, Matius  18:21-22  yang  menyatakan  dikatakan  bahwa  jika seorang bersalah kita harus mengampuninya sampai tujuh puluh kali tujuh kali  yang  dapat  diartikan  harus  terus  diampuni  tanpa  batas.  Kepada informan  Majelis  Jemaat  ditanyakan,  apakah  pengampunan  tanpa  batas ini berlaku pada kasus KDRT? Jika pelaku melakukan KDRT korban harus terus memberikan pengampunan?
Terhadap  pertanyaan  tersebut  semua  informan  menjawab “tidak”. Informan  M1  menjelaskan  bahwa  memberikan  pengampunan  dalam  ayat ini  berarti  ketika  diberi  ampun  seseorang  tidak  boleh  lagi  melakukan kesalahan yang sama. Informan M2, M3, dan M4, menegaskan bahwa jika perbuatan terus menerus diulangi, tidak perlu diberikan pengampunan lagi (Wawancara, April 2022).
Para  informan  Majelis  Jemaat  pun  dengan  posisi  teologis  yang dimiliki  menunjukkan  dukungan  teologis  terhadap  penghapusan  KDRT. Sebagai  para  pemimpin  dalam  gereja,  Majelis  Jemaat  dapat  menjadi motor  penggerak  untuk  mengatasi  KDRT.  Informan  M1  mengatakan bahwa  penghapusan  KDRT  merupakan  tanggung  jawab  gereja  juga. Menurutnya  anggota  jemaat  harus  diajarkan  mengenai  pernikahan, tentang bagaimana hidup berumah tangga, bagaimana menjadi orang tua, dan  seterusnya.  Informan  M2  juga  mengatakan  bahwa  KDRT  adalah masalah gereja karena memberkati setiap pasangan yang menikah.
Keterbatasan  penelitian. Kesulitan  yang  dihadapi  penulis  dalam penelitian  ini  adalah  keterbatasan  data  yang  dapat  digali  dari  informan. Selain karena kurangnya kemampuan peneliti mengembangkan wawancara,  juga  keengganan  sebagian  informan  untuk  memberikan jawaban yang lebih detil.

## KESIMPULAN
Untuk  mengatasi  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  di  PJM- PB  Mandiri  Korampotan  Pondan  menghadapi  dua  hambatan  yang signifikan, yaitu hambatan budaya berupa nilai yang menempatkan KDRT pada  wilayah  privat  dan  hambatan  keterbatasan  pengetahuan  mengenai KDRT.  Untuk  mengatasi  hal  ini  peluang  yang  dapat  dimanfaatkan  gereja adalah  Undang-undang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga (UU PKDRT). Gereja dapat melakukan sosialiasi yang masif mengenai UU PKDRT untuk memberikan pemahaman mengenai KDRT dan
membangun  keberanian  korban  untuk  mendapatkan  perlindungan  dan bebas  dari  belenggu  KDRT.  Sambil  membangun  kesadaran  mengenai KDRT  melalui  sosialisasi  UU  PKDRT,  gereja  juga  perlu  terus mengembangkan  konsep  teologis  yang  mendukung  penghapusan  KDRT, baik melalui cara preventif, kuratif, atau pun rehabilitasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina, W. D. (2022, Oktober 17). Kekerasan di Ruang Privat, Mengapa Terjadi .  Rifka  Annisa:  Women’s  Crisis  Center.  https://www.rifka- annisa.org/id/component/k2/item/768-kekerasan-di-ruang-privat- mengapa-terjadi
Ahmad,  M.  H.  (2020).  Pengaruh  Pengetahuan,  Sikap  dan  Motivasi Terhadap  Kepatuhan  Dokter  dalam  Penulisan  Diagnosis  pada Resume Medis di RS Zahirah 2018. Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia , 4 (3), 184. https://doi.org/10.7454/ARSI.V4I3.2623 Giovanni,  E.  (2019). Peran  Gereja  Terhadap  Korban  Kekerasan  dalam Rumah  Tangga  di  GPIB  Ekklesia  Dumai  dari  Perspektif  Konseling Pastoral Berbasis Budaya . Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
Hamzah, A. (2020). Metode Penelitian Etnografi: Kajian Filosofis, Teoretis, dan Aplikatif . Literasi Nusantara.
Huriyani,  Y.  (2008).  KEKERASAN  DALAM  RUMAH  TANGGA  (KDRT): PERSOALAN  PRIVAT  YANG  JADI  PERSOALAN  PUBLIK. Jurnal Legislasi Indonesia , 5 (3), 75 –86. https://doi.org/10.54629/jli.v5i3.299 Indonesia.  (2004). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga . Sekretariat Negara.
Jamaa, L. (2014). Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia. JURNAL  CITA  HUKUM , 2 (2). https://doi.org/10.15408/JCH.V1I2.1467
Komnas  Perempuan.  (2021). CATAHU  2020  Komnas  Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci . Komnas Perempuan. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020- komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021
Kusuma,  S.  A.  (2009). Gereja  Bethany  Fresh  Anointing  Di  Yogyakarta . Fakultas Teknik Universitas Atmajaya Yogyakarta.
Manan,  M.  ‘Azzam.  (2018).  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dalam Perspektif  Sosiologis. Jurnal  Legislasi  Indonesia , 5 (3),  9 –34. https://doi.org/10.54629/JLI.V5I3.295
Mardiyati,  I.  (2015).  Dampak  Trauma  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga
Terhadap Perkembangan Psikis Anak. Raheema , 2 (1). https://doi.org/10.24260/raheema.v2i1.166
Marsden,  D.  G.  S.  (2013). Dishonoured  And  Unheard:Christian Women,Domestic  Violence  And  The  Church [Laidlaw  Collegeof  New Zealand]. https://projectesther.co.nz/documents/5/Thesis_- _October_22_2013.pdf
Maruli,  V.  (2013). Peran  Majelis  Jemaat  GKI  Palsigunung  Depok Terhadap  Pemberdayaan  Kelompok  Bakal  Jemaat [Program  Studi
Teologi FTEO-UKSW]. https://repository.uksw.edu//handle/123456789/6824
Panjaitan,  F.  (2018).  Kekerasan  Terhadap  Istri  dalam  Lingkup  Domestik (Suatu  Tinjauan  Etis  Kristiani  Tentang  Kekerasan  Terhadap Keluarga). Fidei:  Jurnal  Teologi  Sistematika  dan  Praktika , 1 (1),  42 – 67. https://doi.org/10.34081/fidei.v1i1.3
Prasandi,  A.,  &  Diana,  H.  (2020).  Survey  Pengetahuan  dan  Sikap Terhadap  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  pada  Perempuan Dewasa  di  Kecamatan  Sukoharjo  Kabupaten  Pringsewu. Journal  of Psychological Perspective , 2 (1), 25 –39.
https://doi.org/10.47679/JOPP.021.0620001
SIMFONI-PPA. (2022).
Kekerasan . Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia. https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan
Siswanto,  D.,  Sagala,  R.,  &  Hutagalung,  S.  (2021).  Kekuatan  dan Tantangan Pengajaran Kristen Tentang Pernikahan Dalam Perspektif Jemaat  GMAHK  Putra  Agung  Surabaya. Visio  Dei:  Jurnal  Teologi Kristen , 3 (1), 127 –146. https://doi.org/10.35909/visiodei.v3i1.208 Spradley, J. P. (2007). Metode Etnografi (edisi ke-2). Tiara Wacana.
Sugiarto,  B.  A.  T.  (2012).  Sebuah  Upaya  Merumuskan  Pemikiran  Moral Kristiani  Berwawasan  Gender  Berhadapan  Dengan  KDRT. Jurnal
Teologi (Journal of Theology) , 1 (2), 155 –168. https://doi.org/10.24071/JT.V1I2.427
Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D . Alfabeta.
Susanta,  Y.  K.,  &  Putra,  Y.  Y.  (2022).  Peran  Gereja  dalam  Menyikapi Kekerasan  Terhadap  Istri    dalam  Lingkup  Domestik. Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies , 2 (2), 102 –110. https://doi.org/10.15575/azzahra.v2i2.16269
Sutrisminah,  E.  (2022).  Dampak  Kekerasan  Pada  Istri  Dalam  Rumah Tangga  Terhadap  Kesehatan  Reproduksi. Majalah  Ilmiah  Sultan
Agung , 50 (127), 23 –34.
http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/ view/62
Suyedi,  S.  S.,  &  Idrus,  Y.  (2019).  Hambatan-Hambatan  Belajar  Yang Mempengaruhi  Hasil  Belajar  Mahasiswa  Dalam  Pembelajaran  Mata Kuliah Dasar Desain Jurusan Ikk Fpp Unp. Gorga : Jurnal Seni Rupa , 8 (1), 120. https://doi.org/10.24114/gr.v8i1.12878
United  Nations.  (2018,  November  25). Home,  the  Most  Dangerous  Place for  Women,  with  Majority  of  Female  Homicide  Victims  Worldwide Killed  by  Partners  or  Family,  UNODC  Study  Says .  United  Nations. https://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2018/November/hom e--the-most-dangerous-place-for-women--with-majority-of-female- homicide-victims-worldwide-killed-by-partners-or-family--unodc-study- says.html