JSAP: Journal Syariah and Accounting Public ISSN:  2622-3538
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index Vol. 4, No. 2 Desember 2021 DOI: 10.31314/jsap.4.2.89-101.2021

## PENGARUH KARAKTERISTIK, KOMPLEKSITAS
DAN TEMUAN AUDIT

## TERHADAP  TINGKAT  PENGUNGKAPAN  LAPORAN  KEUANGAN  PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI GORONTALO
Yustina Hiola 1 Ervina Harun 2
1.2., Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia Email; uchihiola@gmail.com, harunervina@gmail.com
Info Artikel:  Diterima: 22 November  2021,  Disetujui: 24 Sesembar  2021, Publish 29 Desember 2021

## Abstract:
The  purpose  of this study  is  to  find  out  how  the  Influence  of  Characteristics,  Complexity  and Audit  Findings  on  the  Level  of  Disclosure  of  Local  Government  Financial  Statements  in Gorontalo Province. This study uses multiple linear regression where the dependent variable is the level of disclosure of local government financial statements and the independent variables are  the  size  of  the  local  government,  regional  independence,  transfer  income,  number  of regional  apparatus  organizations,  legislative  size  and  audit  findings.  From  the  results  of research  conducted  partially  the  size  of  the  local  government  has  a  significant  effect  on  the level  of  disclosure  of  local  government  financial  statements  in  Gorontalo  Province  in  2018- 2020,  regional  independence  has  a  significant  effect  on  the  level  of  Disclosure  of  local government financial statements in Gorontalo Province in 2018-2020, transfer income has no effect  significantly  to  the  level  of  disclosure  of  local  government  financial  statements  in Gorontalo  Province  in  2018-2020,  the  number  of  regional  apparatus  organizations  did  not significantly affect the level of disclosure of local government financial statements in Gorontalo Province  in  2018-2020,  the  size  of  the  legislature  had  a  significant  effect  on  the  level  of disclosure  of  local  government  financial  statements  in  Gorontalo  Province  in  2018-2020  and audit findings have a significant effect on the level of disclosure of local government financial statements in Gorontalo Province in 2018-2020
Keywords: Characteristics, Complexity, Audit Findings, Disclosure

## Abstrak:
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui bagaimana  Pengaruh  Karakteristik,  Kompleksitas dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi  Gorontalo.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  regresi  Linear  berganda  dimana variabel  terikat  adalah  tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  dan variabel  bebas  adalah  ukuran  pemerintah  daerah,  kemandirian  daerah,  pendapatan  transfer, jumlah  organisasi  perangkat  daerah,  ukuran  legislatif  dan  temuan  audit.  Dari  hasil  penelitian yang  dilakukan  secara  parsial  ukuran  pemerintah  daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo tahun 2018- 2020,  kemandirian  daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat  Pengungkapan  laporan keuangan  pemerintah  daerah  di  Provinsi  Gorontalo  tahun  2018-2020,  pendapatan  transfer tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan  di  kantor  BPK  RI  Perwakilan Provinsi Gorontalo dimana menurut Kasubag
Humas menyatakan bahwa terdapat masalah yang sering terjadi pada pemerintah  daerah.  Pada  umumnya  tidak terkecuali  pemerintah  daerah  di  provinsi
Gorontalo yaitu lemahnya (sistem pengendalian intern) SPI dan Ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan per-undang-undangan yang berlaku  masih  menjadi  dua  masalah  yang terus  dibenahi  oleh  pemerintah  daerah bersama dengan sistem penunjang pemerintahan seperti inspektorat, BPKP dan
BPK  guna  terwujudnya  tata  kelola  pemerin- tahan  yang  baik.  Sesuai  dengan agency theory ,  pengelolaan  peme-rintah  daerah harus  diawasi  untuk  memastikan  bahwa pengelolaan  dilakukan  dengan  penuh kepatuhan  kepada  berbagai  peraturan  dan ketentuan  yang  berlaku  (Halim,  2018). Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015 tentang  pemerintah  daerah  menyatakan bahwa  masing-masing  pemerintah  provinsi, kabu-paten,  dan  kota,  wajib  memper-
tanggungjawabkan pengelolaan keu- angannya  dengan  cara  menyusun  laporan keuangan.
Menurut  Mahsun  (2018)  Laporan Keuangan  Daerah  adalah  hasil  dari  proses akuntansi  keu-angan  daerah  yang  berisi Neraca,  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Lap- oran  Arus  Kas,  dan  Catatan  atas  Laporan Keuangan,  untuk  digunakan  oleh  pihak- pihak  yang  berkepen-tingan  baik  pihak internal maupun eksternal.
Pada  tingkat    pengungkapan  laporan keuangan  pemerintah  daerah  karakteristik merupakan  salah  satu  pengaruh  dalam tingkat  pengungkapan  pada  laporan  keua- ngan pemerintah daerah.
Menurut  Bastian  (2014)  Karak-teristik pada  pemerintah  daerah  melalui  ukuran pemerintah  daerah,  kemandirian  daerah dan penda-patan transfer dapat menjelaskan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan  pemerintah  daerah.  Sehingga karakteristik  pemerintah  daerah  merupakan prediktor  atas  kepatuhan  pengungkapan yang wajib.
Pengungkapan  laporan  keua-ngan pemerintah daerah dipengaruhi oleh
daerah  di  Provinsi  Gorontalo  tahun  2018-2020,  jumlah  organisasi  perangkat  daerah  tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di  Provinsi  Gorontalo  tahun  2018-2020,  ukuran  legislatif  berpengaruh  signifikan  terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo tahun 2018- 2020  dan  temuan  audit  berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat  pengungkapan  laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo tahun 2018-2020.
Kata kunci : Karakteristik, Kompleksitas, Temuan Audit, Pengungkapan
kompleksitas pemerintah dae-rah.
Kompleksitas  dalam  pemerin-tahan  dapat diartikan  sebagai  kondisi  dimana  terdapat beragam faktor dengan karakteristik berbeda-beda yang mempengaruhi pemerin- tahan  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung. Semakin kompleks sebuah pemerintah  daerah dibutuh-kan  maka sebuah  pengungkapan  yang  lebih  besar akan membantu pengguna laporan keuangan memahami kompleksitas kegiatan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah (Candra, 2015).
Kompleksitas  pada    pemeri-ntah daerah  menggunakan  jumlah  OPD  dan ukuran legislatif. Pembuatan laporan keuangan  yang  dilakukan  oleh  masing- masing  OPD  akan  dikonsolidasikan  oleh Satuan  Kerja  Pengelola  Keuangan  Daerah (SKPKD)  untuk  menjadi  laporan  keuangan pemerintah daerah baik pemerintah Provinsi/kabupaten/kota
(Renyowijoyo,
2013).  Ukuran  legis-latif  menggunakan proksi  jumlah  anggota  DPRD  untuk mengukur  ukuran  legislatif.  Banyaknya jumlah  anggota  DPRD  diharapkan  dapat meningkatkan pengawasan
terhadap pemerintah  daerah  sehingga  ber-dampak dengan adanya pening-katan pada pengungkapan laporan
keuangan pemerintah daerah.
Perwujudan  tata  kelola  pemeri-ntahan yang  baik  dan  bebas  dari  KKN,  salah  satu indikatornya  dapat  diukur  dari  hasil  audit LKPD  tahunan  oleh  BPK.  Semakin  banyak
temuan  yang  diperoleh  BPK  atas  penyajian LKPD maka sebuah pemerintah menandakan  banyaknya  perbaikan  sistem yang  harus  diperbaiki  oleh  pemerintah tersebut.  Selain  itu  LKPD  juga  harus memuat  pengungkapan  yang  memadai mengenai  sumber  daya  daerah  dan pengelolaannya.  Hasil  dari  pemerik-saan oleh  BPK  adalah  berupa  opini,  temuan, kesimpulan  dalam  bentuk  rekomendasi perbaikan  SPI  (sistem  pengendalian  intern), koreksi  pencatatan  dan kepatuhan  terhadap peraturan perundang-undangan.
Masalah SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga menjadi temuan yang tidak terhindarkan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya.
Berikut merupakan salah satu temuan BPK  terhadap  kondisi  yang  berkaitan dengan SPI. Pokok-pokok kelemahan dalam SPI  atas  laporan  keuangan  pemerintah Provinsi  Goro-ntalo  yang  ditemukan  BPK pada  tahun  2018  adalah  sebagai  berikut:  a. Pengelolaan  dan  pengawasan  atas  kas daerah  oleh  pemerintah  Provinsi  Gorontalo belum  memadai  b.  Penerimaan  dan penggunaan  dana  CSR  dari  Bank  SulutGo pada  Dinas  Kesehatan  dan  Biro  Pemerin- tahan  dan  Kesra  pemerintah  Provinsi Gorontalo  belum  di  sajikan  dalam  laporan keuangan  senilai  Rp.  901.500.000,00.  c. Kesalahan peng-anggaran dan pembebanan belanja  daerah  yang  tidak  sesuai  dengan subtansi
kegiatan senilai Rp.
11.548.582.940,00.  Pada  tahun  2019  di
temukan  sebagai  berikut:  a.  Pengelolaan Kas  di  Kas  Daerah  pada  Pemerintah Provinsi  Gorontalo  belum  optimal.  b. Pengelolaan  Dana  Bantuan  Operasional
Sekolah pada Dinas Pendidikan
Kebudayaan  Pemuda  dan  Olahraga  belum tertib. Pada tahun  2020 di temukan sebagai berikut:  a.  Belanja  pemer-intah  Provinsi Gorontalo  salah  dalam  mengklasifikasi penganggaran  bel-anja  daerah.  b.  Aset Pemerintah Provinsi belum Gorontalo belum se-penuhnya  memadai  dalam  meng-elola kas di kas daerah. c. Kewa-jiban pemerintah provinsi  Gorontalo  belum  menatausahakan utang beban transfer secara memadai
Pada  Peraturan  Perundang-undangan BPK  menemukan  adanya  ketidakpatuhan dalam  pengujian  ke-patuhan  terhadap peraturan per-undang-undangan pada pemerintah  provinsi  Gorontalo  pada  tahun 2018-2020.  Pokok-pokok  temuan  ketidak patuhan  pada  tahun  2018  adalah  sebagai berikut: a. Pembayaran Gaji, tunjangan, dan honor Tidak sesuai ketentuan. b. Kekurangan  volume  atas  empat  paket pekerjaan  penigkatan  jalan  pada  dinas pekerjaan  umum  Provinsi  Gorontalo  tahun anggaran 2018. c. Hibah kepada organisasi, kelompok  masyarakat  dan  bantuan  sosial kepada organisasi masyarakat belum dipertanggungjawabkan pen-ggunaannya oleh penerima. Pada tahun 2019 di temukan ketidak-patuhan sebagai berikut: a.
Kekurangan  penerimaan  bunga  dep-osito pada  Bank  rakyat  Indonesia  (BRI)  Cabang
Gorontalo.  b.  Reali-sasi  belanja  pegawai atas  tunjangan  fungsional  ASN  yang melaksanakan  cuti  besar  dan  tugas  belajar pada  pemerintah  Provinsi  Gorontalo  tidak sesuai ketentuan c. Kekurangan volume atas tujuh paket pekerjaan gedung dan bangunan pada  tiga  OPD  dan  denda  keterlambatan atas  tiga  paket  pekerjaan  gedung  dan bangunan  belum  di  pungut.  Pada  tahun 2020 ditemukan ketidak-patuhan antara lain: a.  Satuan  Pendidikan  Menengah  Negeri tidak  menyampaikan  pertanggungjawaban barang  dan  jasa.  b.  Dinas  Pendidikan Kebudayaan  dan  Olahraga  (Dikbudpora) mengang-garkan dan merealisasikan belanja barang  dan  jasa  untuk  beasiswa  bagi mahasiswa  miskin/berprestasi  tidak  sesuai ketentuan.  c.  Dinas  Kesehatan  pemerintah Provinsi Gorontalo dan RS Umum daerah dr. Hasri  Ainun  Habibie  belum  memadai melaksanakan pengelolaan perse-diaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP).
Berdasarkan  hasil  Pemerik-saan  atas LKPD  di  Provinsi  Gorontalo  TA  2018-2020 ini  menunjukan  hasil  pemeriksaan  tersebut mengungkapkan  bahwa  kasus  kelemahan SPI dan ketidakpatuhan  terhadap  ketentuan peraturan  perundang-undangan  ber-potensi mengakibatkan  kerugian  negara.  Kondisi tersebut  membuat  peneliti  tertarik  untuk menganalisis  lebih  lanjut  mengenai  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  pengungkapan wajib  terhadap  SAP  yang  berada  di  tujuh kabupaten/kota di provinsi Gorontalo.
Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  menguji  dan  meng-analisis  pengaruh ukuran pemda terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan
pemerintah  daerah,  untuk  menguji  dan meng-analisis pengaruh tingkat kemandi-rian daerah  terhadap  tingkat  pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, untuk menguji  dan  menganalisis  pengaruh  penda- patan transfer terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah  daerah,  untuk  menguji  dan menganalisis pengaruh jumlah OPD terhadap  tingkat  pengung-kapan  laporan keuangan pemerintah daerah, untuk menguji dan meng-analisis pengaruh ukuran legislatif terhadap  tingkat  pengungkapan  laporan keuangan pemerintah dae-rah, untuk
menguji dan mengana-lisis pengaruh temuan audit terha-dap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian ini me- nggunakan  metode  penelitian  kuan-titatif. Populasi  yang  digunakan  dal-am  penelitian adalah  laporan  keuan-gan  dari  tujuh pemerintahan  kabupa-ten/kota  di  Provinsi Gorontalo  yang  telah  diaudit  oleh  (BPK) Pemilihan sampel dalam penelitian ini meng- gunakan  teknik purposive  sampling yaitu berdasarkan kriteria-kriteria menurut Sugiono  (2013)  antara  lain  sebagai  berikut: LKPD  kabu-paten/kota  pada  tahun  2018-
2020  yang  telah  diaudit  oleh  BPK,  Laporan Realisai  Anggaran,  Neraca,  Laporan  Arus Kas,  dan  Catatan  atas  Laporan  Keuangan, data jumlah SKPD sebagai entitas akuntansi tahun 2018-2020, laporan keua-ngan pemerintah daerah yang telah mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan WDP  (Wajar  Dengan  Pengecualian)  pada periode  tahun  2018-2020.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder. Data yang dikumpulkan menggunakan  metode  dokumentasi  yaitu mengumpulkan  data  sekunder,  mencatat dan  mengolah  data  yang  berkaitan  dengan penelitian  ini.  Teknik  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Analisis
Statistik Deskriptif. Pada karakteristik  pemda  menggunakan  tiga indikator:
1. ukuran pemerintah daerah
2. kemandirian daerah
3. pendapatan transfer
Pada  kompleksitas  pemda  menggu- nakan dua indikator:
1. jumlah OPD
2. ukuran legislatif
Sedangkan  pada  temuan  audit  diukur dengan  jumlah  temuan  audit.  Tahapan dalam  pengujian  mengg-unakan  uji  regresi berganda  menggunakan  beberapa  asumsi klasik  yang  harus  dipenuhi  meliputi:  uji normalitas,  uji  multikolinearitas  dan  uji heteroskedastisitas  dan  uji  autokorelasi. Teknik  analisis  data  juga  menggunakan model  regresi  linier  berganda.  Analisis
regresi  berganda  dilakukan  untuk  menguji pengaruh dua atau lebih variabel
independen terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2011). Untuk mengetahui kebenaran prediksi dari
pengujian  regresi  yang  dilakukan  maka dilakukan pencarian nilai koefisien determinasi.  Model  regresi  linear  berganda tersebut sebagai berikut:
Y=  α+β 1 X 1 +  β 2 X 2 +  β 3 X 3 +  β 4 X 4 + β 5 X 5 +β 6 X 6 +e Keterangan: Y1 = Tingkat Pengungkapan LKPD a   = Konstanta β 1 -β 6 = Koefisien regresi X1 = Koefisien Ukuran pem-da X2  =  Koefisien  Tingkat  kema-ndirian daerah
X3 = Koefisien Pendapatan Transfer X4 = Koefisien Jumlah OPD X5 = Koefisien Ukuran Legislatif X6 = Koefisien Regresi Temuan audit e   = error trem

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  laporan  keuangan  Pemerintah Daerah  tahun  2018-2020  yaitu  Laporan Realisai  Anggaran,  Neraca,  Laporan  Arus Kas,  dan  Catatan  atas  Laporan  Keuangan. Pengungkapan pada penelitian ini menggunakan  sistem scoring .  Sistem scoring merupakan  sistem  pemberian  skor dengan  membuat  daftar checklist pengung- kapan  yang  diwajibkan  berdasarkan  SAP.
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  berganda koefisien  deter-minasi-nya  (R  Square) sebesar  0,627.  Artinya  variabel  bebas  pada penelitian  ini  dapat  menjelaskan  yakni ukuran  pemerintah  daerah  kemandirian daerah,  pendapatan  transfer,  jumlah  OPD, ukuran  legislatif  serta  temuan  audit  dapat menjelaskan  tingkat  pengungkapan  laporan keuangan pemda sebesar 62,7%. Adapun 6 variabel  dalam  penelitian  ini  adalah  variabel bebas  karakteristik  pemda  diantaranya  (X1) Ukuran  pemda,  (X2)  Kemandirian  daerah, (X3)  pendapatan  transfer,  kompleksitas pemda  diantaranya  (X4)  Jumlah  OPD,  (X5) Ukuran  Legislatif  dan  (X6)  Temuan  Audit variabel  terikat  (Y)  Tingkat  pengungkapan LKPD.
1.  Pengaruh  Ukuran  Pemerintah  Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD di Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2020
Ukuran  pemerintah  daerah  yang  di ukur dengan menggunakan total aset dalam neraca  dapat  menjelaskan  pada  tingkat pengung-kapan LKPD di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan  hasil  penelitian  menggunakan SPSS pada hasil analisis regresi parsial uji t bahwa  Ukuran  Pemerintah  Daerah  secara parsial  berpengaruh  signifikan  terhadap tingkat  pengungkapan  LKPD.  Hal  ini  di karenakan nilai t hitung sebesar -3,339 lebih besar  dari  t  tabel  sedangkan  untuk  nilai signifikan  lebih  kecil  dari  probabilitas  maka ukuran  pemerintah  daerah  berpengaruh signifikan  terhadap  tingkat  pengungkapan LKPD  di  Provinsi  Gorontalo  tahun  2018-
2020. Ukuran pemerintah daerah diguna-kan untuk  mengukur  seberapa  besar  total  aset yang didapatkan dari neraca  yaitu  total aset lancar dan non lancar. Penelitian Ini sejalan dengan  pengujian  yang  dilakukan  oleh
Rahayu 2016 mengenai Pengaruh
Karakteristik,  Komplek-sitas  dan  Temuan
Audit  Terhadap  Tingkat  Pengungkapan Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating pada LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi
Selatan  yang  menyatakan  bahwa  ukuran pemerintah  daerah  berpengaruh  positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Pada pene-litian Candra (2016) yang menya-takan bahwa  ukuran  pemerintah  daerah  juga berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan
pemerintah daerah.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut maka  peneliti menyim-pulkan  bahwa  ukuran pemerintah  daerah  jika  di  ukur  dengan ukuran  total  aset  dalam  neraca  maka semakin  besar  total  aset  daerah  sangat menentukan  pelaporan  keuangan    suatu pemerintah  daerah.  Semakin  banyak  total aset  yang  dimiliki  maka  akan  semakin kompleks  permasalahan  yang  dihadapi sehingga  pengungkapan  informasi  menjadi kendala dalam penyusunan
laporan keuangan pada pemerintah daerah. Berdasarkan agency theory , bahwa pengelolaan  pemerintah  daerah  harus diawasi untuk memastikan pengelolaan dila-
kukan  dengan  berbagai  peraturan  dan ketentuan  yang  berlaku  terhadap  ketentuan perundang-undangan.
2.  Pengaruh  Kemandirian Daerah  Terhadap Tingkat Pengung-kapan LKPD Di Provinsi Gorontalo 2018-2020
Kemandirian  daerah  menunju-kkan kemampuan  pemerintah  daerah  dalam membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahan, pembangu-nan,  dan  pelayanan  kepada masya-rakat  yang  telah  membayar  pajak dan  retribusi  sebagai  sumber  penda-patan yang  diperlukan  daerah.  Tingginya  tingkat kemandirian  keuangan  sangat  dipengaruhi oleh  jumlah  PAD.  Kemandirian  daerah diukur dengan menggunakan rasio kemandirian  daerah  pada  PAD  dan  total pendapatan daerah.   Berdasarkan hasil
penelitian  menggunakan  SPSS  pada  hasil analisis  regresi  parsial  uji  t  bahwa kemandirian daerah secara parsial berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat pengungkapan  LKPD.  Hal  ini  di  karenakan bahwa  nilai  t  hitung  sebesar  4,163    lebih besar t tabel sedangkan untuk nilai signifikan lebih kecil dari probabilitas. maka kemandirian  daerah  berpengaruh  signifikan terhadap  tingkat  pengung-kapan  LKPD  di Provinsi Gorontalo tahun 2018-2020.
Penelitian ini sejalan dengan pengujian yang dilakukan oleh Albab (2019), mengenai Pengaruh  Karak-teristik,  Kompleksitas,  dan Temuan  Audit  Terhadap  Tingkat  Pengung- kapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  Pada  Peme-rintah  Kabupaten/Kota
di  Pulau  Jawa.  Dalam  penelitian  albab menyatakan  bahwa  kemandirian  daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan.  Penelitian  ini  bertolak belakang  dengan  Penelitian  Candra  (2015) yang  menyatakan  bahwa  kemandirian daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah  daerah.  Begitu  pula  dengan penelitian  menurut  Rahayu  (2016)  yang menyatakan  bahwa  kemandirian  daerah tidak ber-pengaruh terhadap tingkat pengung-kapan  Laporan  keuangan  peme- rintah daerah.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut maka peneliti menyim-pulkan bahwa tingginya  tingkat  kemandirian  keuangan sangat  dipengaruhi  oleh  jumlah  PAD. Semakin  tinggi  rasio  maka  semakin  tinggi pula keikutsertaan masyarakat dalam
membayar  pajak  daerah  sehingga  semakin besar tuntutan
transparansi atas pengungkapan  dan  pelaporan  keuangan. Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah cenderung harus berusaha untuk melakukan pengungkapan wajib pada laporan keuangannya. 3.  Pengaruh Pendapatan Trans-fer Terhadap  Tingkat  Pengu-ngkapan  LKPD di Provinsi Gorontalo tahun 2018-2020 Pendapatan Transfer
adalah pendapatan  yang  didapat  oleh  daerah  dari transfer  pemerintah  pusat  maupun  transfer antar  daerah.  Ada  empat  macam  transfer pemer-intah  pusat  untuk  daerah:  Dana
Perimbangan, Dana Otonomi Khu-sus, Dana Keistimewaan,  dan  Dana  Desa.  Dana Perimbangan dibagi lagi menjadi Dana  Bagi Hasil  (DBH),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU), dan Da-na Alokasi Khusus (DAK), (Suwanda 2014).
Transfer  masuk  berupa  peneri-maan uang  dari  entitas  pelaporan  lain,  misalnya penerimaan  dana  dan  perimbangan  dari pemerintah  pusat  dan  dana  bagi  hasil  dari pemerintah  provinsi.  Sedangkan  transfer keluar berupa pengeluaran uang dari ent-itas pelaporan  ke  entitas  pelaporan  lain  seperti pengeluaran  dana  perim-bangan  oleh pemerintah  pusat  dan  dana  bagi  hasil  oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan. Pendapatan  transfer  pada  pemeri-ntah daerah  dapat  diukur  dengan  menggunakan total pendapatan transfer (Suwanda, 2014).
Berdasarkan hasil penelitian menggunakan  SPSS  pada  hasil  analisis regresi  parsial  uji  t  bahwa  pendapatan transfer  secara  parsial  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  tingkat  pengungkapan LKPD.  Hal  ini  di  karenakan  bahwa  nilai  t hitung  sebesar  1,216  lebih  kecil  dari  t  tabel sedangkan  untuk  nilai  signifikan  lebih  besar dari  probabilitas.  Maka  pendapatan  transfer tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan  LKPD  di  Provinsi  Gorontalo pada tahun 2018-2020. Hal ini di karenakan pemerintah  daerah  selaku agent diharuskan untuk  melaksanakan  pembelanjaan  dana perimbangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun pemerintah pusat sebagai
penyedia  dana  perimbangan  yang  tidak secara  langsung  membutuhkan  pelaporan keuangan  dari  pemerintah  daerah,  tetapi pemerintah  pusat  akan  meminta  suatu bentuk akunta-bilitas dari pemerintah daerah.  Sebagai  bentuk  transparansi  dan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah,
pemerintah daerah akan berusaha mempertanggungjawab-kan penggunaan dana  yang  bersumber  dari  pendapatan transfer  yang  digunakan  untuk  membiayai pengeluaran  pemerintah  daerah  (Suwanda, 2014).  Penelitian  ini  berbeda  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Candra (2015) yang menyatakan bahwa pendapatan transfer  berpengaruh  negatif  terhadap tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan pemerintah  daerah.  Hal  ini  menunjukan bahwa  pemerintah  daerah  dengan  penda- patan transfer memiliki tingkat ketergantungan
keuangan terhadap pemerintah pusat untuk membiayai program- program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.  Sehingga  pemerintah  daerah  akan didorong  untuk  meningkatkan  transparansi dana yang diterima dalam rangka meningkatkan  kepercayaan  peme-rintah pusat  dan  untuk  menunjukkan  kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.
4.  Pengaruh Jumlah OPD Ter-hadap Tingkat  Pengungkapan  LKPD  di  Provinsi Gorontalo tahun 2018-2020
Kompleksitas pada pemerintah daerah melalui  jumlah  OPD  dapat  menjelaskan pengungkapan  dalam  laporan  keuangan
pemerintah  dae-rah.  Pada  penyelenggaraan peme-rintah  daerah,  kepala  daerah  dibantu oleh  perangkat  daerah.  Perangkat  daerah terdiri  dari  unsur  staf  yang  membantu penyusunan  kebijakan  dan  koordinasi, diwadahi  dalam  lembaga  sekretariat  unsur pendu-kung  tugas  kepala  daerah  dalam penyusunan  pelaksanaan  kebijakan  daerah yang  bersifat  spesifik  diwadahi  dalam lembaga teknis daerah serta unsur pelaksana  urusan  daerah  yang  di  wadahi dalam lembaga dinas daerah, (Renyo-wijoyo 2013).  Pada  kompleksitas  pemerintah daerah  Jumlah  OPD  di  ukur  dengan menggunakan jumlah  OPD  pada  (Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang Standar  Akuntansi  Pemerintahan)  yaitu jumlah satuan kerja perangkat daerah SKPD atau  OPD  didapatkan  dari  catatan  atas laporan keuangan.   Berdasarkan hasil penelitian  menggunakan  SPSS  pada  hasil analisis  regresi  parsial  uji  t  bahwa  jumlah OPD  secara  parsial  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  tingkat  pengungkapan LKPD.  Hal  ini  di  karenakan  bahwa  nilai  t hitung sebesar -1,401 lebih kecil dari t tabel. Sedangkan untuk nilai signifikan lebih besar dari  probabilitas.  Maka  jumlah  OPD  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat pengungkapan  LKPD  di  Provinsi  Gorontalo tahun 2018-2020.
Penelitian
Ini sejalan dengan
pengujian  yang dilakukan oleh Albab  (2019) yang  mengatakan  bahwa  tidak ada pengaruh  antara  OPD  terhadap  tingkat
pengungkapan  wajib  LKPD.  Begitu  juga menurut  penelitian  Candra  (2015)  yang mengatakan  bahwa  jumlah  OPD  tidak berpengaruh
terhadap tingkat pengungkapan  LKPD.  Semakin  besar  OPD atau  SKPD  yang  dimiliki  berarti  semakin kompleks  pemerin-tahan  tersebut.  Semakin kompleks  pemerintahan  maka  semakin besar  tingkat  pengungkapan  wajib  yang dilakukan  berdasarkan  SAP  yang  sesuai dengan agency theory , pengelolaan pemerintah  daerah  harus  diawasi  untuk memastikan  bahwa  pengelolaan  dilakukan den-gan penuh kepatuhan kepada ber-bagai peraturan  dan  ketentuan  yang  berlaku terhadap  ketentuan  per-undang-undangan (Halim, 2018).
5.  Pengaruh  Ukuran  Legislatif  Terhadap
Tingkat Pengung-kapan LKPD di Provinsi
Gorontalo tahun 2018-2020 Lembaga legislatif atau DPRD merupakan  lembaga  yang  memiliki  posisi dan peran strategis terkait
dengan pengawasan keuangan dae-rah
(Halim,  2012).  Ukuran  legislatif  pada kompleksitas  pemerintah  dae-rah  dapat diukur  dengan  menggu-nakan  banyaknya jumlah  anggota  DPRD.  Banyaknya  jumlah anggota  DPRD  diharapkan  mampu  meng- ungkapkan  tingkat  pengungkapan  LKPD  di Provinsi Gorontalo tahun 2018-2020.
Berdasarkan
hasil penelitian menggunakan  SPSS  pada  hasil  analisis regresi  parsial  uji  t  bahwa  ukuran  legislatif berpengaruh  signi-fikan  terhadap  tingkat
pengung-kapan  LKPD.  Hal  ini  di  karenakan bahwa  nilai  t  hitung  sebesar  -2.515  lebih besar  dari  t  tabel  sedangkan  untuk  nilai signifikan  lebih  kecil  dari  probabilitas.  Maka ukuran  legislatif  berpengaruh  signifikan terhadap  tingkat  pengungkapan  LKPD  di Provinsi Gorontalo tahun 2018-2020. Penelitian Ini sejalan dengan pengujian yang dilakukan  oleh  penelitian  menurut  Candra (2015) dan Rahayu (2016) yang menyatakan bahwa  ukuran  legislatif  berpengaruh  positif terhadap  tingkat  pengungkapan  Laporan keuangan  pemerintah  daerah.  Hal  ini menun-jukkan  bahwa    Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah (provinsi/kabupaten/kota)  yang  ber-tugas untuk  mengawasi  pemerintah  daerah  agar dapat  mengelola  angg-aran  yang  ada  untuk dapat dipergu-nakan dengan baik.
Berdasarkan teori keagenan pada saat penyusunan  LKPD,  hasil  laporan  keuangan pemerintah yang telah dibuat nantinya harus mengi-kuti Standar Akuntansi Pemerin-tahan yang berlaku, kemudian disampaikan kepada  DPR/DPRD  dan  masyarakat  umum setelah  diaudit  oleh  BPK  (Halim,  2018).
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka peneliti  menyimpulkan  bahwa  banyaknya jumlah  anggota  DPRD  mempengaruhi tingkat  pengung-kapan  LKPD  di  Provinsi Gorontalo  dengan  semakin  banyak  anggota DPRD  yang  akan  di  lantik  maka  tidak  akan menjamin semakin ketat pengawasan DPRD terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  dalam
pembuat-an  kebijakan  dari  sektor  pengang- garan  keuangan  pemerintah  daerah  akan kurang  efisien.  Karena  melibatkan  terlalu banyak  anggota  dewan  dalam  pembuatan keputusan.
6.  Pengaruh  Temuan  Audit  Ter-hadap Tingkat  Pengungkapan  LKPD  di  Provinsi Gorontalo tahun 2018-2020
Temuan  audit  BPK  merupakan  kasus- kasus  yang  ditemukan  BPK  dalam  laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran  yang  dilakukan  suatu  daerah terhadap  ketentuan  pengendalian  intern mau-pun  terhadap  ketentuan  perundang- undangan  yang  berlaku  (Pratiwi  2016). Dengan  adanya  temuan  ini,  BPK  akan meminta  adanya  koreksi  dan  peningkatan pengungkapannya, Sehingga semakin besar jumlah  temuan  maka  semakin  besar  jumlah tambahan pengungkapan yang akan diminta oleh BPK dalam laporan. Banyaknya temuan audit dapat meningkatkan tingkat pengungkapan  LKPD  di  Provinsi  Gorontalo tahun 2018-2020. Berdasarkan hasil
penelitian menggunakan  SPSS  pada  hasil  analisis regresi  parsial  uji  t  bahwa  temuan  audit berpengaruh  signi-fikan  terhadap  tingkat pengung-kapan  LKPD.  Hal  ini  di  karenakan bahwa  nilai  t  hitung  sebesar  2.501  lebih besar  dari  t  tabel  sedangkan  untuk  nilai signifikan  lebih  kecil  dari  probabilitas.  Maka temuan audit berpengaruh signifikan terhadap  tingkat  pengungkapan  LKPD  di
Provinsi Gorontalo tahun 2018-2020.
Penelitian Ini sejalan dengan pengujian yang dilakukan  oleh  penelitian  menurut  Rahayu (2016)  yang  menyatakan  bahwa  jumlah temuan  audit  memiliki  pengaruh  tetapi negatif  terhadap  tingkat  pengungkapan LKPD.  Sehingga dengan adanya temuan ini menyebabkan  BPK  akan  meminta  adanya peningkatan  pengungkapan  dan  koreksi kepada  pemerintah  daerah  yang melakukan pelangg-aran  terhadap  ketentuan  yang berlaku.

## KESIMPULAN
1.  Karakteristik  pemda  jika  diukur  dengan ukuran pemerintah daerah maka berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat pengungkapan laporan ke-uangan pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo tahun 2018-2020.
2.  Karakteristik  pemda  jika  diukur  dengan rasio kemandirian dae-rah maka berpengaruh signifi-kan terhadap tingkat pengung-kapan  laporan  keuangan  pe- merintah  daerah  di  Provinsi  Gorontalo tahun 2018-2020.
3.  Karakteristik  pemda  jika  diukur  dengan pendapatan transfer maka tidak
berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di provinsi Gorontalo tahun 2018-2020.
4.  Komplesitas  pemda jika  di  ukur  dengan jumlah  OPD  maka  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  tingkat  pengung- kapan  laporan  keuangan  pemerintah
daerah  di  Provinsi  Gorontalo  tahun 2018-2020
5.  Komplesitas  pemda  jika  diukur  dengan ukuran  legislatif  maka  berpengaruh signifikan terha-dap tingkat pengungkapan laporan keuangan
pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo tahun 2018-2020
6.  Temuan  Audit  jika  diukur  dengan
menggunakan  jumlah  temuan  audit maka  berpeng-aruh  signifikan  terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi
Gorontalo tahun 2018-2020.

## REFERENSI
Buku:
Bastian,  Indra.  2014. Akuntansi  Sektor Publik Edisi Dua . Tangerang
Selatan:Universitas Terbuka
Ghozali,  Imam,  2011 “Aplikasi  Analisis Multivariate  Dengan  Program  SPSS” .
Semarang: Badan Penerbit Universitas
Diponegoro.
Hasanah,  Nurmalia  and  Achmad  Fauzi. 2017. Akuntansi Pemerintahan .
Bogor:In Media
Halim, Abdul, dan Kusufi, Syam, Muhammad. 2012. Teori, Konsep, dan
Aplikasi  Akuntansi  Sektor  Publik .
Jakarta: Salemba Empat.
Halim, Abdul, dan Kusufi, Syam,
Muhammad. 2018. Teori, Konsep, dan
Aplikasi  Akuntansi  Sektor  Publik  Edisi Dua . Jakarta: Salemba Empat.
Mahsun, Muhammad., et al,. 2018.
Akuntansi  Sektor  Publik  Edisi  Ketiga. Yogyakarta: BPFE Anggota IKAPI.
Mardiasmo.  2009. Akuntansi  Sektor  Publik. Edisi 4 . Yogyakarta: Andi Offset.
Pratiwi,  Wiwik.  2016 Audit  Sektor  publik Mencapai  Akuntabilitas  Melalui  Audit Laporan  Keuangan  Untuk  Menjamin Transparansi, organisasi sektor
publik ., Bogor:In media ang-gota IKAPI
Renyowijoyo,  Muindro.,  2013. Akun-tansi Sektor  Publik  Organisasi  Non  Laba . Jakarta:Mitra Wac-ana Media.
Suwanda,  Dadang  dan  Hendri  Santoso. (2014). Kebijakan  Akuntansi  Berbasis
Akrual Berpedoman Pada SAP . Bandung:PT Remaja Rosda-karya. Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D . Bandung:ALVABETA Sugiyono. 2018 Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D. Bandung:ALVABETA

## Jurnal dan Skripsi:
Albab,  Muhamad  Ulil.  2019.  Pengaruh Karakteristik, Kom-pleksitas, dan
Temuan  Audit  Terhadap  Tingkat Pengung-kapan  Wajib  Laporan  Keua- ngan  Pemerintah  Daerah  (Studi Empiris Pada Peme-rintah Kabupaten/Kota  di  Pulau  Jawa  Tahun 2016)  Skripsi,  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis  Universitas  Muhammadiyah Surakarta. Candra, Maulana. 2015. Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Pemerintahan  dan  Temuan  Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada
Pemerintah  Kabupaten/  Kota  di  Pulau Jawa  tahun  2013).  Skripsi,  Akuntansi
Fakultas  Ekonomi  Universitas  Negeri Semarang.
Hilmi,  Amirudin  Zul.  2011.  Analisis  Faktor- Faktor  Yang  Mempe-ngaruhi  Tingkat
Pengung-kapan  Laporan  Keuangan Pemerintah Provinsi 2006-2009. Skripsi,  Fakultas  Eko-nomi  Universitas
Indonesia. Depok.
Khasanah,  Nur  Lailatul.  2014.  Pengaruh Karakteristik, Komp-leksitas, dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengung-kapan  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daera  (Studi  pada  LKPD Kabupaten/Kota Pro-vinsi Jawa Tengah  Periode  2010-2012)  Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Diponegoro Semarang.
Rahayu,  Ayu.  2016.  Pengaruh  Karakteristik, Kompleksitas  dan  Temuan  Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Lap- oran  Keuangan  Pemerintah  Daerah dengan  Sistem  Pengendalian  Intern Sebagai  Variabel  Moderating  (Studi pada LKPD Kabupaten/Kota di Sulawesi  Selatan)  Skripsi,  Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  Islam  UIN
Alauddin Makassar.
Undang-Undangn dan Peraturan Peraturan:
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun 2010  tentang  Standar  Akuntansi
Pemerintahan
PMK  59/PMK.06/2005  tentang  Sistem
Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan
Peme-rintah Pusat
Peraturan Mendagri Nomor 13 Tah-un  2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae-rah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun 2005  tentang  Penge-lolaan  Keuangan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015 tentang pemerintah daerah