## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :19, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Praperadilan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Pengadilan Negeri Medan)
oleh :
Sahri Sebayang 1

## Abstract
The  forced  efforts  carried  out  in Investigations and Prosecutions by the competent  authority  can  be  controlled  through the Judiciary.The purpose of this institution was established  so  that  the  rights  of  the  suspect could  be  protected,  especially  in  the  case  of illegal  arrest  and  detention  as  well  as  the cessation  of  investigation  and  prosecution. Although  the  institution  has  been  regulated  in positive law (Law Number 8 of 1981), but in its application  there  are  still  weaknesses  both  in its formulation and in its application in court so that  there  is  no  protection  of  human  rights  for suspects.
This  study  discusses  the  issue  of  how the  pretrial  authority  before  and  after  Decision Number  21/PUU-XII/2014,  how  is  the  role  of pretrial  as  an  effort  to  protect  the  rights  of suspects  in  investigations  at  the  investigation level,  what  factors  are  obstacles  to  the protection of pre-trial suspect rights and how to solve them.
This research uses descriptive method through  literature  study  and  field  study  to obtain  data  by  holding  questions  and  answers (interviews)  with  judges  in  the  jurisdiction  of Medan District Court.
The  results  showed  that  the  pretrial authority  before  Decision  Number  21/PUU- XII/2014  is  regulated  in  Article  77  through Article 83 of the Criminal Code, which is about the  validity  of  an  arrest  and  /  or  detention,  the validity of the termination of an investigation or the  cessation  of  prosecution  at  a  request  for the  sake  of  law  and  justice,  request  for compensation  or  compensation  rehabilitation by  the  suspect  or  his  family  or  other  party  for his power of attorney whose case has not been submitted to the court. After the issuance of the Constitutional  Court’s  ruling  Number  21/PUU- XII/2014  added  to  the  determination  of  the suspect, search and seizure, including as a
1 Mahasiswa Magister (S2) Hukum FH-UISU
pretrial object. The role of pretrial as one of the efforts to protect the rights of the suspect in the investigation  at  the  investigation  level  to provide  legal  protection  to  immediately  get  an examination  for  furthermore  can  be  submitted to  the  Public  Prosecutor.  The  inhibiting  factors regarding the protection of the rights of pretrial suspect  are  the  lack  of  pretrial  practice, differencesin the basic considerations of judges in  passing  decisions,  and  limited  short  time  in pretrial hearing.
Key-Words: Pretrial, Suspect
Rights, Investigation.

## Abstrak
Upaya  paksa  yang  dilakukan  dalam Penyidikan  maupun  Penuntutan  oleh  lembaga yang  berwenang  dapat  dikontrol  melalui Lembaga  Praperadilan.  Tujuan  lembaga  ini dibentuk  agar  hak-hak  tersangka  dapat dilindungi  terutama  dalam  hal  penangkapan maupun  penahanan  yang  tidak  sah  serta adanya penghentian penyidikan maupun penuntutan.  Walaupun  lembaga  tersebut  telah diatur  dalam  hukum  positif  (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) namun dalam aplikasinya masih terdapat kelemahan- kelemahan  baik  dalam  formulasinya  maupun dalam  penerapannya  di  Pengadilan  sehingga tidak  adanya  perlindungan  hak  asasi  manusia bagi tersangka. Penelitian ini membahas permasalahan bagaiana kewenangan praperadilan    sebelum  dan  sesudah  Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, bagaimanakah
peranan  praperadilan  sebagai  salah  satu upaya terhadap perlindungan hak-hak tersangka  dalam  pemeriksaan  di  tingkat penyidikan, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat  tentang  perlindungan  hak-hak tersangka praperadilan dan bagaimana solusinya.
Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif  melalui  studi  kepustakaan  dan  studi lapangan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan hakim  pada  wilayah  hukum Pengadilan  Negeri Medan.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa jewenangan  praperadilan    sebelum  Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 diatur dalam Pasal 77 sampai  Pasal  83  KUHAP.  yaitu  tentang  sah atau  tidaknya  suatu  penangkapan  dan  atau penahanan,  sah  atau  tidaknya  penghentian penyidikan  atau  penghentian  penuntutan  atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan,  permintaan  ganti  kerugian  atau rehabilitasi  oleh  tersangka  atau  keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak  diajukan  ke  pengadilan.    Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menambah penetapan  tersangka,  penggeledahan,  dan penyitaan
termasuk sebagai obyek praperadilan.  Peranan  praperadilan  sebagai salah satu  upaya  terhadap perlindungan hak- hak  tersangka  dalam  pemeriksaan  di  tingkat penyidikan  untuk  memberikan  perlindungan hukum untuk
segera mendapatkan pemeriksaan  untuk  selanjutnya  dapat  diajukan kepada Penuntut Umum. Faktor-faktor
penghambat  tentang  perlindungan  hak-hak tersangka praperadilan adalah praktek praperadilan  yang  masih  kurang,  perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dibatasinya waktu yang singkat dalam pemeriksaan perkara praperadilan.
Kata  Kunci: Praperadilan,  Hak  Tersangka, Penyidikan
I. PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang Penegakan  hukum  merupakan  upaya
yang secara sengaja dilakukan untuk mewujudkan  cita-cita  hukum  dalam  rangka menciptakan  keadilan  dan  kedamaian  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu untuk mencapai suatu kedaan  masyarakat  Indonesia  yang  adil  dan makmur  secara  merata  baik  materiil  maupun spiritual  yang  berdasarkan  Pancasila  dan UUD1945. 2 Indonesia  sebagai  Negara  hukum telah  menjamin  segala  warga  negaranya
2 Hartono, 2010. Penyidikan dan
Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan
Hukum Progrsif, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 6.
bersamaaan  kedudukannya  di  dalam  hukum dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Kehadiran  hukum  dalam  masyarakat dapat  dilihat  dari  macam-macam  sudut. Profesional  hukum,  seperti  hakim,  jaksa, advokat  dan  para  yuris  yang  bekerja  di pemerintahan,  akan  melihat  dan  mengartikan hukum  sebagai  suatu  bangunan  perundang- undangan. Hukum tampil dan ditemukan dalam wujud perundang-undangan. 3
Negara  Republik  Indonesia  adalah negara  hukum  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menjunjung tinggi  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  serta  yang menjamin  segala  hak  warga  yang  sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan  dengan  tidak  ada  kecualinya. 4
Hal  ini  dipertegas  dalam  Pasal  1  ayat  (2) Undang-Undang  Dasar  1945  yang  berbunyi: “Kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar”. Peranan setiap warga negara sangat berpengaruh dan diperlukan dalam penegakan hukum.  Negara  hukum  mempunyai  sifat  di mana  alat  perlengkapannya  hanya  dapat bertindak  menurut  dan  terikat  pada  aturan- aturan  yang  telah  ditentukan  lebih  dulu,  oleh alat-alat  perlengkapan  yang  dikuasakan  untuk mengadakan aturan itu. 5
Adapun  ciri-ciri  dari  negara  hukum menurut Nico Ngani antara laini:
3 Satjipto  Rahardjo,  2007. Biarkan Hukum Mengalir, Jakarta : Kompas, hlm. 1
4 Satjipto  Raharjo,  2003, Masalah Penegakan  Hukum, Bandung:  Sinar  Baru, hlm. 28.
5 Tito Eliandi, 2008, Praperadilan Dalam Hukum  Indonesia ,  Jakarta  :  Ghalia  Indonesia, hlm. 13.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
1.  Pengakuan  dan  perlindungan  hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaaan  dalam  bidang  politik,  hukum, social, ekonomi, dan kebudayaan.
2.  Peradilan  yang  bebas  dan  tidak  memihak serta  tidak  dipengaruhi  oleh  sesuatu kekuasaan atau kekuasaan apaun juga.
3.  Legalitas dalam arti dan segala bentuknya. 6
Indonesia sebagai negara hukum yang menganut  adanya  sistem  hukum  nasional, diharapkan  dapat  menjamin  adanya  kepastian hukum  bagi  semua  warga  negaranya  maka harus  mengadakan  kodifikasi  dan  unifikasi hukum. 7 Adapun  salah  satu  hasil  yang  telah
dicapai dalam peningkatan dan
penyempurnaan hukum nasional adalah dengan  mengadakan  pembaharuan  kodifikasi serta  unifikasi  hukum  acara  pidana  yaitu dengan terbentuknya Undang-undang Nomor 8 Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (selanjutnya  disebut KUHAP).
Berkaitan  dengan  adanya  jaminan terhadap  HAM,  dapat  diartikan  bahwa  dalam setiap  konstitusi  selalu  ditemukan  adanya jaminan  terhadap  HAM. 8 Dalam  Undang- Undang  Dasar  1945  melalui  beberapa  Pasal yang  mengatur  tentang  HAM,  salah  satunya adalah  Pasal  27  ayat  (1)  yang  berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya”.  Pasal  ini  terkandung  azas persamaan  kedudukan  di  dalam  hukum.  Pasal
6 Nico  Ngani.  2004. Mengenal  Hukum Acara  Pidana  Bagian  Umum  dan    Penyidikan , Yogyakarta : Liberty, hlm. 1.
7 Ibid ., hlm. 15.
8 Harun M.Husen. 2000. Kejahatan dan Penegakan  Hukum  Di  Indonesia .  Jakarta  : Rineka Cipta, hlm.  58
27 ayat (1) ini diimplementasikan dalam proses peradilan  pidana  sebagai  Azas  Praduga  Tak Bersalah  yang  diatur  dalam  Pasal  8  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman.
Asas praduga tak bersalah
( presumption  of  innocence )  mengatur  bahwa setiap  orang  yang  disangka,  ditangkap, ditahan,  atau  di  depan  pengadilan,  wajib dianggap  tidak  bersalah  sebelum  adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan mempunyai kekuatan hukum  tetap. 9 Tujuan  dari  azas  ini  adalah untuk  memberi  batasan  seseorang,  baik tersangka  atau  terdakwa  dari  tindakan  yang sewenang-wenang  yang  dilakukan  oleh  aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. 10 Tindakan  sewenang-wenang  ini berupa upaya paksa dari penegak hukum yang dalam  hal  ini  memungkinkan  melanggar  HAM tersangka  atau  terdakwa,  dilakukan  dengan kekerasan  ( violence )  dan  penyiksaan  ( torture ), maka  dalam  peradilan  dibentuk  lembaga  baru yang  diperkenalkan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  di  tengah- tengah  kehidupan  penegakan  hukum  yang bernama  Praperadilan  yang  berfungsi  untuk mengontrol  tindakan  aparat  penegak  hukum agar tidak melampaui kewenangannya. 11
Sebelum berlakunya KUHAP, di Indonesia  masih  menganut Het  Herziene Inlandsch Reglement (selanjutnya disebut HIR) Staatblad  Tahun  1941  No.  1  Drt  Tahun  1951
9 Erni  Widhayanti.  2008. Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Di Dalam KUHAP ,
Yogyakarta : Liberty, hlm. 27.
10 Ibid , hlm. 28
11 R.  Soeparmono.  2003. Praperadilan dan  Penggabungan  Perkara  Ganti  Kerugian dalam KUHAP , Bandung: Mandar Maju, hlm. 6

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yang  merupakan  peninggalan  pemerintahan Belanda.  Ketentuan  yang  tercantum  di  dalam HIR  tersebut  ternyata  belum  memberikan jaminan  dan  perlindungan  terhadap  hak  asasi manusia,  serta  perlindungan  terhadap  harkat dan  martabat  manusia  sesuai  dengan  prinsip negara hukum. 12
Adapun  tujuan  diadakannya  kodifikasi Hukum  Acara  Pidana  adalah  agar  masyarakat menghayati  hak  dan  kewajibannya  dan  untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana  penegak  hukum  sesuai  dengan fungsi  dan  wewenang  masing-masing  ke  arah tegaknya  hukum,  keadilan,  dan  perlindungan terhadap  harkat  dan  martabat  manusia, ketertiban,  serta  kepastian  hukum  demi terselenggaranya  negara  hukum  sesuai  UUD 1945. 13 Berdasarkan  tujuan  tersebut,  maka dapat  diketahui  bahwa  KUHAP  tidak  hanya mengatur  dasar  hukum  bagi  para  penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya  dalam  menegakkan  keadilan saja,  tetapi  juga  memberikan  perlindungan terhadap subyek hukum dalam memperjuangkan  hak-haknya  sesuai  harkat dan  martabat  manusia.  Hukum  acara  pidana mempunyai  tujuan  untuk  mengejar  kebenaran dalam  pemeriksaan  pidana,  sebab  dengan kebenaran  inilah  yang  dijadikan  dasar  dari suatu putusan hakim pidana. 14
Kehadiran  KUHAP  merupakan  koreksi terhadap  praktik  lembaga  penegak  hukum  di bawah aturan HIR, yang dinilai tidak
12 S.  Tanusubroto.  2003. Peranan Praperadilan  Dalam  Hukum  Acara  Pidana , Bandung: Alumni, hlm.1.
13 Oemar  Seno  Adji.  2004. Hukum (Acara)  Pidana  dalam  Prospeksi .  Jakarta  : Erlangga, hlm. 11.
14 Andi  Hamzah.  2002. Hukum  Acara Pidana, Jakarta : Sinar Grafika,  hlm. 18.
menjunjung  hak  asasi  seorang  tersangka  atau terdakwa  dalam  proses  penegakan  hukum. Bukan  rahasia  umum  lagi,  pada  masa  HIR, sering  mendengar  rintihan  dan  jeritan  hati seorang tersangka atau terdakwa yang diperlakukan sewenang-wenang, kurang manusiawi, dan tidak adil, semisal penangkapan  dan  penahanan  tanpa  surat perintah,  serta  penahanan  berkepanjangan. Bahkan,  tidak  jarang  pemeriksa  atau  penyidik bersikap bengis dengan melakukan penekanan atau intimidasi untuk mengorek pengakuan dari seseorang  yang  diduga  melakukan  tindak pidana. 15
Tersangka  atau  terdakwa  yang  juga dapat  dikatakan  sebagai  subyek  hukum,  juga harus  mendapatkan  jaminan  perlindungan hukum  yang  sebesar-besarnya  atas  segala hak-hak  yang  dimiliki  olehnya.  Berdasarkan pada  prinsip  asas  praduga  tak  bersalah (Presumption  of  Innocence )  maka  hukum acara  pidana  tidak lagi memandang  tersangka atau  terdakwa  sebagai  obyek  hukum  tetapi sebagai  subyek  hukum.  Hal  ini  tercermin dengan  adanya  jaminan  perlindungan  hak-hak tersangka  atau  terdakwa  yang  tercantum secara  tegas  dalam  Pasal-Pasal  dalam KUHAP  dan  telah  sesuai  tujuan  hukum  acara pidana  itu  sendiri,  yaitu  mencari  kebenaran materiil  dalam  proses  pemeriksaan  perkara pidana. 16
Terlaksananya kepentingan
pemeriksaan tindak pidana, maka para penegak  hukum  diberi  kewenangan  oleh undang-undang untuk untuk melakukan tindakan  upaya  paksa  berupa  penangkapan, penahanan, penyitaan ataupun tindakan
15 Ibid ., hlm. 22.
16 Leden  Marpaung.  2008. Proses Penanganan  Perkara  Pidana ,  Jakarta  :  Sinar Grafika, hlm. 27.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
lainnya  terhadap  tersangka  yang  diduga  keras telah  melakukan tindak pidana. Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak  hukum  merupakan  pengurangan  dan pembatasan  kemerdekaan  atas  hak  asasi manusia,  maka  tindakan  tersebut  harus dilakukan  secara  bertanggung  jawab  menurut ketentuan  hukum  dan  undang-undang  yang berlaku. 17
Kenyataannya  seringkali  masih  terjadi kasus  bahwa  penegak  hukum  melaksanakan tugas  dan  kewenangannya  secara  tidak bertanggung  jawab  dan  melanggar  undang- undang.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan adanya  berita  ataupun  laporan  yang  sering memuat  tentang  seseorang  yang  disangka melakukan  tindak  pidana,  ditahan  melebihi batas  waktu  yang  telah  ditetapkan  dalam KUHAP,  ataupun  adanya  tindakan  penahanan ynag  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum tanpa  disertai  dengan  surat  penahanan  yang jelas  bahkan  penahanan  dilakukan  tanpa prosedur yang benar. 18
Mengawasi  adanya  tindakan  upaya paksa  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak hukum,  maka  KUHAP  telah  menciptakan lembaga  praperadilan. 19 Adanya  lembaga praperadilan  ini  bertujuan  untuk  melakukan pengawasan  terhadap  tindakan  upaya  paksa yang  dikenakan  kepada  tersangka  yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga hak-hak tersangka dapat
terlindungi. 20
17 Muhammad  Rusli.  2011. Sistem Peradilan  Pidana  Indonesia ,  Yogyakarta  :  UII Pres, hlm. 49.
18 Ibid ., hlm.51.
19 S.Tanusubroto, Op.Cit , hlm. 7.
20 Ibid , hlm. 4.
Praperadilan  merupakan  suatu  kontrol terhadap  tindakan  penyidik  maupun  penuntut umum dalam menjalankan tugas wewenangnya  dalam  proses  peradilan  pidana apakah  telah  dilakukan  dengan  benar  atau tidak. Dapat juga dikatakan apakah wewenang yang  dimiliki  polisi  dan  penuntut  umum dilaksanakan telah melanggar hak tersangka/terdakwa  atau  tidak.  Lembaga  ini diberikan sebagai sarana pengawasan dengan maksud  untuk  menegakan  hukum,  keadilan, dan  kebenaran  secara  horizontal.  Adapun pengawasan secara vertikal tentunya diadakan oleh masing-masing atasan badan tersebut. 21
Adanya  praperadilan  sebagai  lembaga yang  melindungi  hak-hak  tersangka  ataupun terdakwa,  maka  penahanan  atapun  tindakan upaya  paksa  lainnya  yang  dilakukan  secara tidak  sah  dan  melanggar  undang-undang, dapat  dimintakan  pemeriksaan  dan  putusan kepada  hakim  Pengadilan  untuk  memeriksa tentang  tidak  sahnya  penahanan  atau  upaya paksa  lainnya  tersebut.  Bahkan  tersangka dapat  mengajukan  permintaan  ganti  rugi ataupun  rehabilitasi  apabila  terbukti  secara benar  bahwa  penahanan  dilakukan  secara tidak sah.
Praperadilan dilakukan dengan maksud dan tujuan yakni tegaknya hukum dan perlindungan  hak  asasi  tersangka  dalam tingkat pemeriksaan, penyidikan, dan
penuntutan. 22 Oleh karena itu, demi
terlaksananya  pemeriksaan  tindak  pidana, undang-undang  memberi  kewenangan  kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan,
21 Kadri  Husin  dan  Budi  Rizki  Husin, 2016. Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia , Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 109
22 Ibid , hlm. 7

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan  dengan  hukum  dan  undang- undang karena merupakan perkosaan terhadap  hak  asasi  tersangka. 23 Untuk  itu diperlukan  lembaga  yang  diberi  wewenang untuk  menentukan  sah  atau  tidaknya  tindakan paksa  yang  dikenakan  kepada  tersangka. Lembaga  Praperadilan  ini  diberi  wewenang berdasarkan undang-undang, antara lain sebagai berikut:
1.  Memeriksa  dan  memutus  sah  atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan. 2.  Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
3.  Memeriksa tuntutan ganti kerugian.
4.  Memeriksa permintaan rehabilitasi. 24
Permohonan pemeriksaan perkara yang  diajukan  di  praperadilan  terjadi  karena konflik  antara  pihak-pihak  yang  berperkara, meliputi  aparat  penegak  hukum  (jaksa  atau polisi)  melawan  tersangka  atau  terdakwa  atau pelaku  kejahatan,  yaitu  salah  satu  pihak merasa  dirugikan  sehingga  perlu  diajukan praperadilan  untuk  mendapatkan  keadilan  dan kepastian hukum.
Praperadilan diajukan akibat tersangka merasa hak-haknya diabaikan, akibat berbagai
tindakan sewenang-wenang atau
penyalahgunaan  kewenangan  dari  aparat penegak  hukum.  Praperadilan  diajukan  oleh tersangka disebabkan masih terdapat
kemungkinan kesalahan manusia dalam
proses penanganan perkara dan untuk
23 M. Yahya Harahap. 2002.
Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan KUHAP  Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan, Banding,  Kasasi,  dan  Peninjauan  Kembali . Jakarta :Sinar Grafika, hlm. 3.
24 Andi Hamzah, Op.Cit , hlm. 28.
meminimalkan  serta  mencegah  terjadinya kesalahan  tersebut  maka  dibuat  tahapan berupa  tatacara  yang  terbuka  dan  dapat  diuji pihak-pihak terkait.
misalnya, tersangka/terdakwa diberikan kesempatan untuk  menguji  proses  yang  telah  dilakukan aparat penegak hukum.

## B.  Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang  di  atas,  maka  permasalahan  yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:
1.  Bagaimana  kewenangan  praperadilan sebelum  dan  sesudah  Putusan  Nomor 21/PUU-XII/2014 ?
2.  Bagaimanakah peranan praperadilan sebagai  salah  satu    upaya    terhadap perlindungan  hak-hak  tersangka  dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan ?

## C.  Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah:
1.  Untuk mengetahui kewenangan praperadilan    sebelum  dan  sesudah Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014.
2.  Untuk  mengetahui  peranan  praperadilan sebagai  salah  satu    upaya    terhadap perlindungan  hak-hak  tersangka  dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan.
3.  Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat tentang perlindungan hak-hak tersangka praperadilan dan bagaimana solusinya.

## D.  Kegunaan/Manfaat Penelitian
Penelitian  ini  memiliki  manfaat  teoritis dan  praktis.  Adapun  kedua  kegunaan  tersebut adalah sebagai berikut:
1.  Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perkembangan  ilmu  hukum,  khususnya  di bidang hukum Pidana mengenai praperadilan  sebagai  salah  satu  upaya pengawasan  terhadap  perlindungan  hak- hak  tersangka  dalam  pemeriksaan  di tingkat penyidikan.
2.  Secara  praktis  sebagai  bahan  masukan bagi aparat penegak hukum  (polisi, jaksa, hakim,  dan  advokat)  serta  konsultan hukum,  sehingga  aparat  penegak  hukum dan para pihak yang terlibat dalam praktek penegakan  hukum  terhadap  praperadilan sebagai  salah  satu  upaya  pengawasan terhadap  perlindungan  hak-hak  tersangka dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan.

## E.  Keaslian Penelitian
Berdasarkan  pemeriksaan  yang  telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas  Islam  Sumatera  Utara  diketahui bahwa penelitian tentang “Praperadilan Sebagai  Salah  Satu  Upaya  Pengawasan Terhadap  Perlindungan  Hak-Hak  Tersangka Dalam  Pemeriksaan  Di  Tingkat  Penyidikan ” belum  pernah  dilakukan  dalam  pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang permohonan  praperadilan  teapi  jelas  berbeda yaitu :
a.  Maria  Anggita  Dian,  dengan  judul  tesis  :
“Analisis Yuridis Praperadilan Penghentian Penyidikan Dengan Alasan Tidak Menerima Laporan Dari Pemohon ”. Adapun permasalahan dalam tesis
tersebut adalah :
a. Bagaimana  proses  beracara  dalam pemeriksaan pra peradilan ?
b. Bagaimanakah  pertimbangan  Hakim Pengadilan  Negeri  dalam  memeriksa
dan  memutus  perkara  praperadilan penghentian penyidikan dengan alasan tidak menerima laporan pemohon ?
c. Bagaimana  akibat  hukum  penghentian penyidikan terhadap para pihak ?
2. Juli  Astuti  Nasution,  dengan  judul  tesis  : “Eksistensi  Praperadilan  Dalam  Proses Hukum  Perkara  Pidana  di  Pengadilan Negeri  Me dan”.  Permasalahan  dalam tesis ini adalah :
a.  Bagaimana mekanisme beracara praperadilan  dalam  proses  hukum perkara pidana.
b.  Bagaimana  Faktor-faktor  penyebab kegagalan pemohon praperadilan dalam  proses  hukum  perkara  pidana di Pengadilan Negeri Medan c.  Bagaimana analisis putusan
praperadilan  dalam  praktek  hukum perkara pidana.
3.  Mario  Damanik,  dengan  judul  tesis  :
“Pelaksanaan  Hak  Lembaga  Swadaya
Masyarakat Dalam Mengajukan
Praperadilan Mengenai Sah Atau Tidaknya Penghentian  Penyidikan”.  Permasalahan dalam tesis tersebut adalah : a.  Sejauhmanakah penafsiran pihak ketiga  yang  berkepentingan  sebagai pihak yang dapat mengajukan Praperadilan? b.  Bagaimanakah Pelaksanaan Hak Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai pihak ketiga dalam
mengajukan Praperadilan?
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas  keilmuan  yaitu  jujur,  rasional, obyektif  dan  terbuka.  Sehingga  penelitian    ini dapat  dipertanggungjawabkan  kebenarannya secara  ilmiah  dan  terbuka  atas  masukan  serta

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
saran-saran  yang  membangun  sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah.

## F.  Kerangka Teori dan Konsepsi
1.  Kerangka Teori
Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai  sesuatu  kasus  atau  permasalahan (problem)  yang  menjadi  bahan  perbandingan, pegangan teoritis. 25
a.  Teori sistem hukum ( Legal System )
Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh  Lawrence  M.  Friedman,  yaitu  hukum dilihat  sebagai suatu  yang  berdiri  sendiri.  Ada tiga  komponen  utama  yang  dimiliki  sistem hukum yaitu komponen struktural hukum ( legal structure ),  komponen  substansi  hukum  ( legal substance ),  dan  komponen  budaya  hukum ( legal  culture ).  Ketiga  komponen  tersebut saling menentukan satu sama lainnya, demikian  juga  saling  berpengaruh  satu  sama lainnya. 26 .
Sistem  hukum  Indonesia  sebagai suatu  sistem  aturan  yang  berlaku  di  negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian  rumit  dan  luas,  yang  terdiri  atas unsur-unsur  hukum,  dimana  diantara  unsur hukum  yang  satu  dengan  yang  lain  saling bertautan,  saling  mempengaruhi  serta  saling mengisi, Oleh karenanya tidak bisa dipisahkan dari yang lain. 27
b.  Teori sistem peradilan pidana ( Criminal Justice System )
25 M.  Solly  Lubis.  2004. Filsafat  Ilmu dan  Penelitian ,  Bandung  :  Mandar  Maju,  hlm.
27. 26 Zainuddin  Ali,  2008. Filsafat  Hukum , Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 116.
27 Ilhami  Bisri.  2004. Sistem  Hukum Indonesia ,  Jakarta  :  RajaGrafindo  Persada, hlm. 39.
Sistem  peradilan  pidana  ( Criminal Justice  System )  tidak  dapat  dipisahkan  dari sistem  hukum  yang  terdiri  dari  substansi hukum,  struktur  hukum  dan  budaya  hukum. Ketiga  hal  tersebut  menjadi  komponen  hukum yang  berfungsi  menggerakkan  mesin  dalam suatu  pabrik  dimana  satu  saja  komponen pendukung  tidak  berfungsi,  maka  mesin mengalami  kepincangan. 28 Struktur  hukum yang  terkait  dengan  sistem  peradilan  pidana diwujudkan  melalui  para  aparat  penegak hukum  yang  meliputi  polisi,  jaksa,  hakim, lembaga pemasyarakatan dan advokat.
Aparat  penegak  hukum  merupakan bagian dari struktur hukum. Betapapun sempurnanya substansi hukum tanpa penegakan  hukum,  maka  sistem  hukum  tidak berjalan.  Sistem  hukum  harus  ditegakkan  oleh aparatur  penegak  hukum  yang  bersih,  berani serta  tegas.  Aparatur  penegak  hukum  yang tidak  bersih  atau  korup  dapat  mengakibatkan krisis  kepercayaan  para  warga  terhadap hukum.
Menurut Soejono Soekanto
mengatakan  bahwa  hukum  dan  penegakan hukum merupakan  sebagian  faktor  penegakan hukum  yang  tidak  bisa  diabaikan,  jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang
diharapkan. 29 Istilah criminal  justice  system atau  sistem  peradilan  pidana  menunjukkan mekanisme kerja dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan dasar
28 R.  Abdussalam  dan  DPM  Sitompul. 2007. Sistem Peradilan Pidana , Jakarta : Restu Agung, hlm. 7.
29 Soerjono  Soekanto.  2004. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta : Rajawali, hlm. 5

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pendekatan  sistem.  Menurut  Remington  dan Ohlin menyatakan bahwa :
Criminal  justice  system dapat  diartikan sebagai  pemakaian  pendekatan  sistem terhadap mekanisme administrasi
peradilan  pidana.  Sebagai  suatu  sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi  antara  peraturan  perundang- undangan, praktik administrasi dan sikap atau  tingkah  laku  sosial.  Pengertian sistem  itu  sendiri  mengandung  implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara  rasional  dan  dengan  cara  efisien untuk  memberikan  hasil  tertentu  dengan segala keterbatasannya. 30
Menurut  Mardjono,  sistem  peradilan pidana  adalah  sistem  pengadilan  kejahatan yang  terdiri  dari  lembaga-lembaga  Kejaksaan, Kepolisian,  Pengadilan  dan  Pemasyarakatan terpidana yang tujuannya adalah :
a. Mencegah  masyarakat  menjadi  korban kejahatan
b. Menyelesaikan  kasus  kejahatan  yang terjadi  sehingga  masyarakat  puas  bahwa keadilan  telah  ditegakkan  dan  yang bersalah dipidana.
c. Mengusahakan  agar  mereka  yang  pernah melakkukan  kejahatan  tidak  mengulangi lagi kejahatan. 31
Adapun  ciri  pendekatan  sistem  dalam peradilan  pidana  menurut  Romli  Atmasasmita, yaitu:
1)  Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan). 2)  Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
30 Romli  Atmasasmita.  2006. Sistem Peradilan  Pidana ,    Bandung  :  Binacipta,    hlm.
14.
31 Anthon  F.  Susanto.  2004. Wajah
Peradilan  Kita ,  Bandung  :  Refika  Aditama, hlm. 74.
3)  Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan  lebih  utama  dari  efisiensi penyelesaian perkara.
4)  Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk  menetapkan the  administration of justice . 32
Rusli Muhammad mengemukakan
model sistem peradilan pidana dalam perkembangan ada dua model yakni apa yang disebut Crime  Control  Model  (CCM) dan Due process  model  (DPM). Kedua  model  ini memungkinkan memahami suatu anatomi yang normatif  hukum  pidana.  Model  ini  tidak menyebutkan  mengenai  apa  kenyataannya dan  apa  yang  seharusnya.  Kedua  model  ini bukankah  suatu  polarisasi  yang  absolute. Sebenarnya  kedua  model  yang  diajukan  oleh Parcker  itu  sangat  erat  hubungannya  satu sama  lainnya  karena  DPM  itu  sendiri  pada hakekatnya  merupakan  reaksi  terhadap  CCM, dan  keduanya  beroperasi  dalam  sistem peradilan  pidana  atau  beroperasi  di  dalam adversary  system  (sistem  perlawanan)  yang berlaku di Amerika. 33
Ada  beberapa  model  sistem  peradilan pidana dalam perkembangan yaitu : a. Crime Control Model Crime Control Model (CCM)
didasarkan  pada  pernyataan  bahwa  tingkah laku  criminal  harusnya  ditindak,  dan  proses peradilan  pidana  merupakan  jaminan  positif bagi  ketertiban  umum.  Untuk  tujuan  mencapai tujuan  yang  amat  tinggi  ini  maka  CCM menyatakan  bahwa  perhatian  utama  haruslah ditugaskan  pada  effisiensi    dan  effisiensi  ini adalah diatas segalanya. 34
32 Romli Atmasasmita, Op.Cit , hlm. 10.
33 Rusli  Muhammad.  2011. Sistem Peradilan  Pidana  Indonesia ,  Jogyakarta  :  UII Press, hlm.44
34 Ibid ., hlm.45

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Effisiensi  ini mencakup  kecepatan  dan ketelitian  dan  daya  guna  administratif  didalam memproses  pelaku  tindak  pidana.  Setiap pekerjaan  harus  dilakukan  dengan  cepat  dan harus  segera  selesai.  Oleh  karena  itu,  proses tidak  boleh  diganggu  dengan  sederetan upacara  seremonial  dan  mempunyai  sekecil mungkin  adanya  perlawanan  dari  pihak  lain karena hal itu hanya menghambat
penyelesaian perkara. Oleh Parcker
dikemukakan  bahwa,doktrin  yang  digunakan oleh  CCM  adalah  apa  yang  dikenal  dengan nama Presumption Of Quilt (praduga bersalah).  Dengan  doktrin  ini  maka  CCM menekankan pentingnya penegasan  eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap kejahatan dari pelaku kejahatan dan karenanya pelaksanaan
penggunaan  kekuasaan  pada  tangan  aparat pemerintah/polisi,jaksa  dengan  hakim  harus semaksimal mungkin meskipun harus mengorbankan hak asasi manusia. 35

## b. Due Process Model
Model  ini  merupakan  reaksi  terhadap CCM  pada  hakekatnya  menitik  beratkan  pada hak-hak  individu  dengan  berusaha  melakukan pembatasan-pembatasan  terhadap  wewenang penguasa  dengan  kata  lain  dapat  dikatakan bahwa proses pidana harus dapat diawasi atau dikendalikan  oleh  hak-hak  asasi  manusia  dan tidak hanya ditekankan pada maksimal efisiensi  belaka  seperti  dalam  CCM melainkan pada prosedur penyelesaian perkara. Pembatasan  terhadap  kekuasaan  pemerintah ini  mencerminkan  ideologi  atau  cita-cita  DPM yang mengandung apa yang disebut
35 Romli Atasasmita, Op.Cit ., hlm. 78.
mithoritarian values atau arti cita-cita
kesewenang-wenangan. 36 Berbeda dengan
CCM yang
didasarkan  pada  Presumption  Of  Guilt  maka pada  DPM  didasarkan  pada Persumption  Of Innocence sebagai dasar nilai sistem peradilan oleh  DPM  dituntut  adanya  suatu  proses penyelidikan  terhadap  suatu  kasus  secara formal  dengan  menemukan  fakta  secara objektif  dimana  kasus  seorang  tersangka  atau terdakwa  didengar  secara  terbuka  dimuka persidangan  dan  penilaan  atas  tuduhan penuntut  umum  baru  akan  dilaksanakan setelah  terdakwa  memperoleh  kesempatan sepenuhnya  untuk  mengajukan  fakta  yang membantah atau menolak tuduhan kepadanya. Jadi  yang  penting  ialah  pembuktian  dalam pengadilan  dengan  tuntutan  bagaimana  akhir dari  suatu  proses  terhadap  suatu  kasus  tidak begitu penting dalam DPM. 37
Model-model  yang  dibicarakan  ini bukan  suatu  hal  yang  absolut  yang  nampak dalam kehidupan melainkan hanya merupakan values  system  yang  muncul  dalam  sistem peradilan pidana yang secara bergantian dapat dipilih  dalam  sistem  peradilan  itu  misalnya dapat  dilihat  pada  sistem  peradilan  pidana  di Amerika  yang  tadinya  didasarkan  pada  CCM namun seharusnya yang muncul dalam praktek adalah  DPM  dan  ini  kemudian  berpengaruh kepada  hukum  acara  pidana  dinegara-negara lain  termasuk  Indonesia,dimana  hal-hal  yang baik  dari  sistem  DPM  dimasukan  kedalam hukum  acara  pidana,  misalnya  pengacara sudah  dapat  mendampingi  klien  sejak  ia ditangkap  dan  lain-lain  sebagainya.  Sebagai bentuk  reaksi  formal  terhadap  kejahatan,  SPP memiliki  karakteristik  yang  khas  diantaranya,
36 Rusli Muhammad, Op. Cit ., hlm. 49
37 Ibid ., hlm. 51.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yakni Crime  Control  Model dan Due  Process Model sebagaimana dikemukakan oleh Herbert L. Parcker. 38 Kedua model tersebut memiliki karakteristik masing-masing yakni Crime Control  Model yang  ditandai  oleh  tindakan reprepresif terhadap seorang penjahat merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan.  Perhatian  pertama  harus  di  tujukan kepada efisiensi dari suatu penegakkan hukum untuk  menyeleksi  tersangka,  menetapkan kesalahannya  dan  menjamin  hak  tersangka dalam proses peradilan.
Pengawasan  dan  penilaian  upaya paksa  inilah  yang  tidak  dijumpai  dalam tindakan  penegakan  hukum  di  masa  HIR. Bagaimanapun perlakuan dan cara pelaksanaan  tindakan  upaya  paksa  yang dilakukan  penyidik  pada  waktu  itu,  semuanya lenyap ditelan kewenangan yang tidak terawasi dan  tidak  terkendali  oleh  koreksi  lembaga mana  pun. 39 HIR  tidak  memberi  hak  dan upaya  untuk  memintakan  perlindungan  dan koreksi. Bertahun-tahun pun tersangka ditahan,  dianggap  lumrah  dan  tersangka  tidak mempunyai  daya  untuk  mengadukan  nasib perkosaan  itu  kepada  siapa  pun,  karena  HIR tidak memiliki  lembaga  yang  berwenang  untuk menguji  sah  atau  tidaknya  tindakan  upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka. 40
Berpijak  dan  pengalaman  suram  di masa HIR, pembuat undang-undang
menanggapi  betapa  pentingnya  menciptakan suatu lembaga yang diberi wewenang melakukan  koreksi,  penilaian  dan  pengawasai, terhadap  setiap  tindakan  upaya  paksa  yang
38 Ibid ., hlm. 53.
39 Darwan  Prinst.  2014. Hukum  Acara Pidana  Dalam  Praktik ,  Jakarta  :  Djambatan, hlm. 62.
40 Ibid ., hlm. 64.
dikenakan  pejabat  penyidik  atau  penuntut umum kepada tersangka, selama pemeriksaan berlangsung  dalam  tingkat  proses  penyidikan dan  penuntutan.  Pelembagaan  yang  memberi wewenang  pengawasan  terhadap  tindakan upaya  paksa  yang  dilakukan  pejabat  dalam taraf  proses  pemeriksaan  penyidikan  atau penuntutan  inilah  yang  dilimpahkan  KUHAP kepada Praperadilan. 41
Prinsipnya  tujuan  utama  pelembagaan Praperadilan  dalam  KUHAP  untuk  melakukan pengawasan  horizontal  atas  tindakan  upaya paksa  yang  dikenakan  terhadap  tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan  atau  penuntutan,  agar  benar-benar tindakan  itu  tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang. 42

## 2.  Kerangka Konseptual
Kerangka konsepsi merupakan gambaran  bagaimana  hubungan  antara konsep-konsep  yang  akan  diteliti.  Konsep bukan  merupakan  gejala  yang  akan  diteliti, akan tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut.  Kerangka  konsep  ini  digunakan untuk  menghindari  terjadinya  perbedaan penafsiran  terhadap  istilah-istilah  yang digunakan  dalam  penelitian  ini.  Adapun kerangka konsep  sehubungan  penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
a.  Praperadilan  menurut  Pasal  1  angka  10 KUHAP  adalah  wewenang  hakim  untuk memeriksa  dan  memutus,  sesuai  dengan ketentuan  yang  diatur  dalam  undang- undang tentang: 43
41 Ibid ., hlm. 65.
42 Irma  Hermawati,  ” Sekilas  Tentang Praperadilan ”, http://www. profauna.org/id, diakses  tanggal  28  November  2018    Pukul 09. 00 Wib,
43 S. Tanubroto. Op.Cit , hlm. 22.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
1)  Sah  atau  tidaknya  suatu  penangkapan dan atau penahanan atas permintaaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
2)  Sah  atau  tidaknya  penyidikan  atau penghentian penuntutan atas permintaan  demi tegaknya  hukum  dan keadilan. 3)  Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau
keluarganya  atau  pihak  lain  atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
b.  Pengawasan adalah proses untuk menjamin  bahwa  tujuan-tujuan  organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan  dengan  cara-cara  membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang
direncanakan.  Pengertian  ini  menunjukkan adanya hubungan yang  sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. 44
c.  Perlindungan adalah memberikan pengayoman  kepada  hak  asasi  manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka  dapat  menikmati  semua  hak-hak yang  diberikan  oleh  hukum  atau  dengan kata  lain  perlindungan  hukum  adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan  oleh  aparat  penegak  hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran  maupun  fisik  dari  gangguan  dan berbagai ancaman dari pihak manapun. 45
d.  Hak  adalah  unsur  normatif  yang  berfungsi sebagai  pedoman  berprilaku,  melindungi, kebebasan,  kekebalan  serta  menjamin
44 Yohannes  Yahya.  2006. Pengantar Manajemen ,  Yogyakarta  :  Graha  Ilmu,    hlm.
133
45 Satjipto Rahardjo. 2010. Hukum dan Masyarakat, Bandung : Angkasa,, hlm. 74.
adanya  peluang  bagi  manusia  dalam menjaga  harkat  dan  martabatnya.  Hak mempunyai  unsur-unsur  sebagai  berikut: pemilik  hak,  ruang  lingkup  penerapan  hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak.  Ketiga  unsur  tersebut menyatu  dalam pengertian  dasar  hak.  Dengan  demikian hak  merupakan  unsur  normatif  yang melekat  pada  diri  setiap  manusia  yang dalam  penerapannya  berada  dalam  ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya  antara  individu  atau  dengan instansi. 46
e.  Tersangka  adalah  seorang  yang  karena tindakannya dan keadaannya, berdasarkan bukti  permulaan  patut  di  duga  sebagai pelaku tindak pidana. 47
f. Penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur  dalam  undang-undang,  mencari  dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat  terang  tentang  tindak  pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 48

## G.  Metode Penelitian
1.  Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian ini adalah
penelitian  deskriptif  analitis  yaitu  penelitian yang menggambarkan,
menelaah, menjelaskan  serta  menganalisa  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  pada
46 Mansur  Fagih,  2003. Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani, Jakarta : Tim ICCE, hlm. 19
47 Andi Hamzah, Op.Cit , hlm. 67.
48 M.  Husein  Harun.  2001. Penyidik dan  Penuntut  Dalam  Proses  Pidana ,  Jakarta  : Rineka Cipta, hlm. 56

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tujuan  penelitian  ini.  Tujuan  dalam  penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara  tepat  sifat-sifat  individu,  keadaan, gejala  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk menentukan  frekuensi  atau  penyebaran  suatu gejala  atau  frekuensi  adanya  hubungan tertentu  antara  gejala  dan  gejala  lain  dalam masyarakat. 49 Maksud utama analisis terhadap bahan  hukum  adalah mengetahui makna  yang dikandung  oleh  istilah-istilah  yang  digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik. 50 Jenis penelitian hukum yang
digunakan  adalah  yuridis  normatif    dan penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan,  norma  hukum  yang bersumber dari suatu undang-undang 51 . Disebut  juga  penelitian  hukum  doktrinal  yaitu penelitian  hukum  yang  menggunakan  data sekunder.  Penelitian  hukum  normatif  dikenal sebagai  penelitian  hukum  yang  bersifat kualitatif.  Penelitian  hukum  empiris  adalah penelitian  hukum  yang  menggunakan  sumber data primer, 52 yaitu dengan melakukan
49 Kontjaraningrat. 2007. Metode-
Metode  Penelitian  Masyarakat ,  Jakarta  : Gramedia, hlm. 42.
50 Johnny  Ibrahim.  2008. Teori  dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 310
51 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.
2005. Penelitian  Hukum  Normatif ,  Jakarta  : Rajawali Pers, hlm. 70
52 Ronny Hanitijo Soemitro. 2008. Metodelogi Penelitian Hukum, Jakarta : Ghalia, hlm. 10.
penelitian  ke  Pengadilan  Negeri  Kelas  I  A Medan.

## 2.  Metode Pendekatan
Berdasarkan  objek  penelitian  yang merupakan  hukum  positif,  maka  metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis normatif. 53 Sebagai  suatu  penelitian  yuridis normatif,  maka  penelitian  ini  juga  dilakukan dengan  menganalisis  hukum  baik  tertulis  di dalam  buku (law  as  it  writeen  in  the  book) maupun  hukum  yang  diputuskan  oleh  hakim melalui proses pengadilan (law as it is decided by  the  judge  through  judicial  process) atau yang sering disebut dengan penelitian doktinal. 54
Sehubungan  dengan  tipe  penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, dengan tujuan  mendapatkan  hasil  secara  kualitatif, maka  pendekatan  yang  dilakukan  adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) ,  dilakukan  dengan  cara  penelitian kepustakaan (library  research) yaitu dengan membaca,  mempelajari  dan  menganalisa literatur/buku-buku, peraturan perundang- undangan dan sumber lain.
Logika  keilmuan  dalam  penelitian hukum  normatif  dibangun  berdasarkan disiplin  ilmiah  dan  cara-cara  kerja  ilmu hukum  normatif,  yaitu  ilmu  hukum  yang objeknya hukum itu sendiri. 55 53 Bambang Sunggono. 2016. Metodologi  Penelitian  Hukum ,  Jakarta  : Raja Grafindo Persada, hlm. 36
54 Bismar  Nasution. Metode  Penelitian Hukum  Normatif  dan  Perbandingan  Hukum, Makalah  disampaikan  pada  Dialog  Interaktif tentang  Penelitian  Hukum  dan  Hasil  Penulisan Hukum  pada  Majalah  Akreditasi, (Medan  : Fakultas  Hukum  USU,  Tanggal  18  Pebruari 2003), hlm.1.
55 A.M. Tri Anggraeini. 2003. Larangan Monopoli  dan  Persaingan  Tidak  Sehat,  Purse

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## 3.  Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  bertempat  di Pengadilan  Negeri  Kelas  I  A  Medan  yang terletak  di  Jl.  Pengadilan  Kelurahan  No.8, Petisah  Tengah,  Kec.  Medan  Petisah,  Kota Medan,  Sumatera  Utara  20236.  Populasi dalam penelitian ini adalah Hakim di Pengadilan  Negeri  Medan  sedangkan  yang dijadikan  sampel  atau  narasumber  dalam penelitian ini adalah 2 (dua)  orang hakim.
4.  Alat Pengumpulan Data
Alat pengumpulan data yang
digunakan  untuk  mengumpulkan  data  yang diperlukan untuk mendukung yaitu : a.  Studi dokumen yaitu dengan cara mempelajari  peraturan-peraturan,  teori- teori,  buku-buku,  hasil  penelitian  dan dokumen  lain  yang  berhubungan  dengan permasalahan.
b.  Pedoman wawancara
Wawancara yang dilakukan dalam
penelitian  ini  bersifat  terstruktur  untuk mengingatkan  peneliti  mengenai  aspek- aspek yang dibicarakan, sekaligus menjadi daftar  pengecek (checklist) tentang  aspek yang  telah  dan  yang  belum  dibicarakan. Pada pelaksanaannya, pedoman wawancara  ini  tidak  digunakan  secara kaku  sehingga  tidak  tertutup  kemungkinan bagi  peneliti  untuk  menanyakan  hal-hal  di luar  pedoman  wawancara,  supaya  data yang dihasilkan lebih lengkap dan bervariasi. 5.  Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data Proses pengambilan dan pengumpulan
data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  setelah
Ilegal  atau  Rule  of  Reason ,    Jakarta  : Universitas Indoensia, hlm.12
sebelumnya  mendapatkan  izin  dari  pihak Pengadilan  Negeri  Kelas  I  A  Medan    untuk mengadakan  penelitian.  Sebagai  langkah  awal penelitian,  peneliti  menghubungi    narasumber. Setelah  mendapatkan  responden  narasumber yang  dikehendaki  maka  langkah  selanjutnya adalah  meminta  persetujuan  dari  responden penelitian dengan. Setelah mendapatkan persetujuan dari responden, dilakukan observasi  awal  dengan  wawancara  terstruktur berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

## 6.  Analisa Data
Analisis data menurut Soerjono Soekanto  dan    Sri  Mamudji  adalah  sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya  ke  dalam  suatu  pola, kategori  dan  kesatuan  uraian  dasar. 56 Data sekunder  yang  telah  diperoleh  kemudian disistemasikan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan  metode  deskriptif  melalui  pendekatan kualitatif.
Menurut  Soerjono  Soekanto  dan    Sri Mamudji,  analsis  data  kualitatif  adalah  upaya yang  dilakukan  dengan  jalan  bekerja  dengan data, mengorganisasikan data, memilah- milahnya  menjadi  satuan  yang  dapat  dikelola, mensintesiskannya,  mencari  dan  menemukan pola,  menemukan  apa  yang  dapat  diceritakan pada orang lain. 57 Sehingga dapat menggambarkan secara  menyeluruh dan sistematis  tentang  hasil  dari  penelitian  ini. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan  dapat  menghasilkan  kesimpulan sesuai  dengan  permasalahan  dan  tujuan penelitian.

## II. PEMBAHASAN
56 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit , hlm. 41.
57 Ibid , hlm. 42

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
(1)  Kewenangan  Praperadilan    Sebelum
Dan  Sesudah  Putusan  Nomor  21/PUU- XII/2014
a.  Pengaturan Praperadilan di Indonesia
Lembaga praperadilan lahir dari inspirasi  yang  bersumber  dari  adanya  hak Habeas  Corpus dalam  sistem  peradilan  Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap  hak  asasi  manusia  khususnya  hak kemerdekaan. 58 Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu  surat  perintah  pengadilan  menuntut
(menantang) pejabat yang melakukan penahanan  atas  dirinya  (polisi  ataupun  jaksa) membuktikan  bahwa  penahanan  tersebut adalah  tidak  melanggar  hukum  ( ilegal )  atau tegasnya  benar-benar  sah  sesuai  dengan ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Hal  ini  untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan  kemerdekaan  terhadap  seorang tersangka  atau  terdakwa  itu  benar-benar  telah memenuhi  ketentuan-ketentuan  hukum  yang berlaku  maupun  jaminan  hak-hak  asasi manusia. 59
Surat  perintah Habeas  Corpus ini dikeluarkan  oleh  pengadilan  pada  pihak  yang sedang  menahan  (polisi  atau  jaksa)  melalui prosedur  yang  sederhana  langsung  dan terbuka  sehingga  dapat  dipergunakan  oleh siapapun. Bunyi surat perintah Habeas Corpus ( the  writ  of  habeas  corpus )  adalah  sebagai berikut: “Si tahanan berada dalam penguasaan
58
Adnan Buyung Nasution, Praperadilan  VS  Hakim  Komisaris  :  Beberapa Pemikiran  Mengenai  Keberadaan  Keduanya , http://www.legalitas.org/content/pra-peradilan vs  hakim  komisaris  beberapa  pemikiran mengenai  keberadaan  keduanya,  diakses tanggal 25 Maret 2019 Pukul 21. 00 Wib.
59 Hamid  Hamrat.  2012. Pembahasan Permasalahan  KUHAP  Bidang  Penyidikan , Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 27
Saudara. Saudara wajib membawa orang itu di depan  pengadilan  serta  wajib  menunjukan alasan yang menyebabkan pen ahanannya”. 60
Surat perintah pengadilan yang berisikan  hak Habeas  Corpus tersebut  tidak hanya ditujukan untuk kepada penahanan yang terkait  dalam  proses  peradilan  pidana  saja, namun juga terhadap segala bentuk penahanan  yang  dianggap  telah  melanggar hak  kemerdekaan  pribadi  seseorang  yang telah dijamin oleh konstitusi. 61
Dalam perkembangannya  surat  perintah Habeas Corpus menjadi  salah  satu  alat  pengawasan serta perbaikan terhadap proses pidana baik di tingakat  federal  maupun  di  negara  bagian  di Amerika Serikat.
Prinsip  dasar Habeas  Corpus inilah yang  memberikan  inspirasi  untuk  menciptakan suatu  forum  yang  memberikan  hak  dan kesempatan  kepada  seseorang  yang  sedang menderita  karena  dirampas  atau  dibatasi kemerdekaannya  untuk mengadukan  nasibnya sekaligus  menguji  kebenaran  dan  ketetapan dari  tindakan  kekuasaan  berupa  penggunaan upaya paksa ( dwang middelen ), baik penangkapan,  penahanan,  penggeledahan, penyitaan  maupun  pembukaan  surat-surat yang  diberlakukan  oleh  pihak  kepolisian ataupun kejaksaan ataupula kekuasaan lainnya. Prinsip dasar Habeas Corpus memunculkan  gagasan  lembaga  praperadilan yang memberikan perlindungan kepada terdakwa/tersangka  terhadap  upaya  paksa yang dilakukan aparat penegak hukum. 62
60 Ibid ., hlm. 29. 61 Indira Putiet, Perbandingan
Praperadilan,  Habeas  Corpus  dan  rechter Commisarie ,
http://one.indoskripsi.com/node/10432, d
tanggal 25 Maret 2019 Pukul 21. 00 Wib.
62 Akbar,  MF,  Perkuat  Lembaga Praperadilan daripada Konsep Hakim

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Sistem peradilan menganut asas
praduga  tidak  bersalah,  namun  tetap  pada kenyataan dalam mencari pembuktian terhadap  orang  yang  baru  disangka  atau diduga  melakukan  tindak pidana, pihak penyidik  atau  penuntut  umum  seringkali langsung  saja  menggunakan  upaya  paksa tanpa dipenuhinya syarat-syarat formil terutama  syarat-syarat  materiil  dalam  hal penangkapan maupun penahanan.
Lembaga Praperadilan muncul didalam KUHAP  pada  Pasal  1  butir  10  jo  Pasal  77 KUHAP.  Ketentuan  yang  menjadi  dasar praperadilan tersebut diatur dalam Pasal 9 UU No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan kehakiman, yaitu:
(2)  Setiap  orang  yang  ditangkap,  ditahan, dituntut  atau  diadili  tanpa  alasan berdasarkan undang-undang atau karena  kekeliruan  mengenai  orangnya atau hukum yang diterapkannya,
berhak  menuntut  ganti  kerugian  dan rehabilitasi. (3)  Pejabat yang dengan sengaja melakukan  perbuatan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dipidana sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
(4)  Ketentuan mengenai tata cara penuntutan  ganti  kerugian,  rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang.
Penjabaran  Pasal  9  UU  No.  48  Tahun 2009  ini  diatur  dalam  Pasal  77  s/d  Pasal  83 KUHAP,  dan  dihubungkan  dengan  Pasal  95 ayat  (2)  KUHAP.  Dalam  KUHAP,  praperadilan diatur  dalam  Pasal  1  butir  10  KUHAP  yang pada  pokoknya  mengatur  sebagai  berikut: Praperadilan  adalah  wewenang  pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut
Komisaris, http://kampus.okezone.com/read//perkuat- lembaga-praperadilan-daripada-konsep-hakim- komisaris,  diakses  tanggal  25  Maret  2019 Pukul 21. 00 Wib.
cara  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini, tentang :
1.  Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan  atas  permintaan  tersangka atau  keluarganya  atau  pihak  lain  atas kuasa tersangka
2.  Sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan,  demi  tegaknya  hukum  dan keadilan
3.  Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh  tersangka  atau  keluarganya  atau pihak  lain  atas  kuasanya  yang  perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. 63
Lembaga Praperadilan muncul didalam KUHAP  pada  Pasal  1  butir  10  jo  Pasal  77 KUHAP, dan bagi seorang tersangka/terdakwa mengetahui  dengan  jelas  hak-hak mereka  dan batas-batas wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan upaya paksa yang dapat mengurangi  hak  asasinya.    Ada  beberapa perbedaan  mendasar  antara habeas  corpus dengan lembaga praperadilan, yaitu:
1.  Pada  praperadilan,  hakim  yang  mengadili perkara  praperadilan  memeriksa  sebelum sidang  biasa  di  pengadilan,  sedangkan habeas  corpus ,  hakim  yang  memeriksa adalah  hakim  di  pengadilan  dalam  sidang biasa.
2.  Dalam praperadilan, kewenangannya terbatas  pada  menguji  keabsahan  suatu penangkapan dan penahanan yang dilakukan  sehubungan  dengan  upaya paksa dalam hukum acara pidana, sedangkan habeas  corpus, lebih  luas dalam  arti  permohonan  dikeluarkannya surat  perintah habeas  corpus ditujukan kepada instansi manapun yang melakukan penangkapan dan penahanan. 64
Pengawasan  dan  penilaian  terhadap proses  penangkapan  dan  penuntutan  pada masa  HIR    sama  sekali  tidak  ada.  Masa  itu yang  ada  hanya  pengawasan  oleh  hakim,
63 Moch.  Faisal  Salam.  2001. Hukum Acara  Pidana  Dalam  Teori  dan  Praktek, Bandung : Mandar Maju, hlm. 24.
64 Loebby Loqman. 1987. Pra- Peradilan  Di  Indonesia ,  Jakarta  :  Ghalia Indonesia, hlm. 56.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dalam  hal  perpanjangan  waktu  penahanan sementara  yang  harus  disetujui  hakim. 65
Namun,  dalam  kenyataannya  kontrol  hakim ini kurang  dirasakan  manfaatnya,  karena  tidak efektif mengingat urusan perpanjangan penahanan oleh hakim itu bersifat tertutup dan semata-mata dianggap urusan birokrasi
Ditinjau  dari  aspek  historis  yuridis, Sejak  berdirinya  Negara  Hukum  Republik Indonesia,  perundang-undangan  hukum  acara pidana  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah hukum  acara  pidana  warisan  pemerintahan kolonial  Belanda  yang  terkenal  dengan  nama HIR ( Het Herziene Inlandsch Reglement ).
Ketentuan  hukum  acara  pidana  yang diatur  dalam  HIR  dirasakan  tidak  sesuai dengan  jiwa  dan  cita-cita  hukum  yang terkandung  dalam  dasar  Negara  Pancasila yang  merupakan  sumber  dari  segala  sumber hukum  dan  penjabarannya  telah  dituangkan dalam  Pembukaan  dan  Batang  Tubuh  UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945 Negara Republik  Indonesia  adalah  Negara  Hukum
( rechtsstaat/constitusional/state )
yang menjunjung  tinggi  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan,  serta  wajib  menjunjung  hukum dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya.
Ketentuan-ketentuan hukum acara
pidana yang dirasakan kurang menghargai hak asasi  manusia  yang  diatur  dalam  HIR,  maka Pemerintah RI bersama-sama DPR-RI
berupaya  melakukan  pembaharuan  hukum acara  pidana  dengan  mencabut  HIR  dan menggantikannya dengan Undang-undang
65 M.  Hanafi  Asmawie.  1990. Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP , Jakarta
: Pradnya Paramita, hlm. 367.
Hukum  Acara  Pidana  dengan  perumusan Pasal-Pasal  dan  ayat-ayat  yang  menjamin pemberian  perlindungan  terhadap  hak-hak asasi manusia. Dengan demikian KUHAP hadir menggantikan Het Herziene Inlandsch
Reglement (HIR) sebagai payung hukum acara di Indonesia. 66
Kehadiran  KUHAP  dimaksudkan  oleh pembuat  undang-undang  unt uk  “mengoreksi” pengalaman  praktek  peradilan  masa  lalu  yang tidak  sejalan  dengan  penegakan  hak  asasi manusia  di  bawah  aturan  HIR,  sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum. 67
KUHAP  telah  menggariskan  aturan yang  melekatkan  integritas  harkat  harga  diri kepada tersangka atau terdakwa, dengan jalan memberi  perisai  hak-hak  yang  sah  kepada mereka.  Pengakuan  hukum  yang  tegas  akan hak  asasi  yang  melekat  pada  diri  mereka, dimana  merupakan  jaminan  yang  menghindari mereka  dari  perlakuan  sewenang-wenang. Misalnya  KUHAP  telah  memberi  hak  kepada tersangka atau terdakwa untuk segera mendapat “pemeriksaan” pada tingkat penyidikan  maupun  putusan  yang  seadil- adilnya,  juga  memberi  hak  untuk  memperoleh “bantuan hukum” pemeriksaan pengadilan. 68
Pembatasan  jangka  waktu  setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat
66 R.  Soeparmono.  2003. Praperadilan dan  Penggabungan  Perkara  Gugatan  Ganti Kerugian  dalam  KUHAP ,  Bandung  :  Mandar Maju, hlm. 53
67 A. Samsan Nganro, Praktik Penerapan  KUHAP  dan  Perlindungan  HAM, http://anggara.org/2006/10/16/praktik- penerapan-kuhap-dan-perlindungan-ham/, diakses  tanggal  10  Agustus  2016    Pukul  22. 00 Wib.
68 Ibid .

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
penyidikan,  penuntutan  dan  penangkapan  dan penahanan,  ditentukan  secara  limitatif  bagi semua instansi dalam setiap tingkat
pemeriksaan. Bahkan untuk setiap penangkapan atau penahanan yang
dikenakan, wajib diberitahukan kepada keluarga  mereka.  Dengan  demikian  tersangka atau terdakwa maupun keluarga mereka, akan mendapat  kepastian  atas  segala  bentuk tindakan penegakan hukum. Ini sejalan dengan tujuan  KUHAP  sebagai  sarana  pembaruan hukum, yang bermaksud hendak melenyapkan kesengsaraan masa lalu. 69
Upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan  dalam  KUHAP  tersebut dapat  terlaksana  sebagaimana  yang  dicita- citakan, maka  didalam  KUHAP  diatur lembaga baru  dengan  nama  praperadilan  sebagai pemberian wewenang tambahan kepada
pengadilan negeri
untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan  dengan  penggunaan  upaya  paksa (penangkapan,  penahanan,    penggeledahan, penyitaan  dan  lain-lain)  yang  dilakukan  oleh penyidik dan penuntut umum. 70
Lembaga  praperadilan  diperkenalkan KUHAP  dalam  penegakan  hukum  dan  bukan sebagai  lembaga  pengadilan  yang  berdiri sendiri.  Serta  bukan  pula  sebagai  instansi tingkat  peradilan  yang  mempunyai  wewenang memberi  putusan  akhir  atas  suatu  perkara pidana.  Lembaga  praperadilan  hanya  suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya:
1.  Berada  dan  merupakan  kesatuan  yang melekat  pada  setiap  pengadilan  negeri, dimana  praperadilan  ini  hanya  dijumpai pada  tingkat  pengadilan  negeri  sebagai satuan  tugas  yang  tidak  terpisah  dari  dan dengan pengadilan yang bersangkutan.
69 R. Soeparmono, Op.Cit , hlm.59.
70 Ibid , hlm. 62.
2.  Dengan  demikian,  praperadilan  bukan berada  di  luar  atau  disamping  maupun sejajar dengan pengadilan negeri.
3.  Administratif  yustisial,  personal  teknis, peralatan  dan  finansialnya  takluk  dan bersatu  dengan  pengadilan  negeri,  dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.
4.  Tatalaksana fungsi yustisialnya merupakan bagian  dari  fungsi  yustisial  pengadilan negeri itu sendiri. 71
Dengan  demikian,  eksistensi  atau keberadaan dan kehadiran praperadilan bukan merupakan  lembaga  peradilan  tersendiri  tetapi hanya  merupakan  pemberian  wewenang  baru dan  fungsi  baru  yang  dilimpahkan  KUHAP kepada  setiap  pengadilan  negeri,  sebagai wewenang  dan  fungsi  tambahan  terhadap wewenang  dan  fungsi  pengadilan  negeri  yang telah  ada  selama  ini.  Kalau  selama  ini wewenang  dan  fungsi  pengadilan  negeri mengadili  dan  memutus  perkara  pidana  dan perkara  perdata  sebagai  tugas  pokok,  maka terhadap  tugas  pokok  tadi  ditambahkan  tugas sampingan  untuk  menilai  sah  atau  tidaknya penahanan, penyitaan atau penghentian penyidikan  atau  penghentian  penuntutan  yang dilakukan  penyidik  atau  penuntut  umum,  yang wewenang  pemeriksaannya  diberikan  kepada praperadilan.
Fungsi  dan  peranan  praperadilan didalam
KUHAP merupakan ikon
pembaharuan  hukum  acara  pidana  model Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR). HIR tidak mengatur  bagaimana  seseorang  tersangka seharusnya dilindungi dari proses pemeriksaan penyidik  ketika  ditetapkan  sebagai  tersangka. Penyidik menurut HIR harus dapat 71 M. Yahya Harahap. 2008. Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan
KUHAP  (Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan, Banding,  Kasasi,  dan  Peninjauan  Kembali) , Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 1

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
memperoleh pengakuan dari tersangka mengenai  peristiwa  yang  melibatkan  dirinya, dimana  pengakuan  tersangka  merupakan salah  satu  alat  bukti  utama  dari  alat  bukti lainnya sehingga terbukti sering terjadi
perlakuan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan  wewenang  pemeriksa  dalam beberapa kasus tindak pidana. 72
Terlaksananya kepentingan pemeriksaan  tindak  pidana,  undang-undang memberi  kewenangan  kepada  penyidik  dan penuntut  umum  untuk  melakukan  tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang  dilakukan  pejabat  penyidik  atau  penuntut umum  terhadap  tersangka  pada  hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat :
1.  Tindakan paksa yang dibenarkan undang- undang  demi  kepentingan    pemeriksaan tindak  pidana  yang  disangkakan  kepada tersangka.
2.  Sebagai  tindakan  paksa  yang  dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap
tindakan paksa dengan sendirinya merupakan  perampasan  kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan
terhadap hak asasi tersangka. 73 Tindakan upaya paksa yang dikenakan
instansi penegak hukum merupakan pengurangan    dan  pembatasan  kemerdekaan dan  hak  asasi  tersangka,  tindakan  itu  harus dilakukan  secara  bertanggung  jawab  menurut ketentuan  hukum  dan  undang-undang  yang berlaku (due  process  of  law) .  Tindakan  upaya paksa  yang  dilakukan  bertentangan  dengan hukum dan undang-undang merupakan pelanggaran  terhadap  hak  asasi  tersangka.
72 Romli  Atmasasmita.  2010. Analisis Atas  RUU  KUHAP  2009 ,  Jakarta  :  Ghalia Indonesia,, hlm.21.
73 M. Yahya Harahap. 2000. Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP  Penyidikan  dan  Penuntutan ,  Jakarta  :
Sinar Grafika, hlm3
Setiap  tindakan  pelanggaran  yang  dilakukan kepada  tersangka  adalah  tindakan  yang  tidak sah,  karena  bertentangan  dengan  hukum  dan undang-undang.
Mengawasi  dan  menguji  tindakan paksa  yang  dianggap  bertentangan  dengan hukum,  maka  diadakan  suatu  lembaga  yang diberi  wewenang  untuk  menentukan  sah  atau tidaknya  tindakan  paksa  yang  dikenakan kepada  tersangka.  Menguji  dan  menilai  sah atau  tidaknya  tindakan  paksa  yang  dilakukan penyidik  atau  penuntut  umum  dilimpahkan kewenangannya kepada praperadilan. 74
Memang sangat beralasan untuk mengawasi  tindakan  upaya  paksa  yang dilakukan  penyidik  atau  penuntut  umum terhadap  tersangka,  agar  tindakan  itu  benar- benar  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan undang-undang  dan  benar-benar  proporsional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan penegakan hukum.
Lembaga  praperadilan  yang  terdapat di  dalam  KUHAP  sebenarnya  identik  dengan lembaga pre  trial yang  terdapat  di  Amerika Serikat  yang  menerapkan  prinsip Habeas Corpus yang  pada  dasarnya  menjelaskan bahwa  didalam  masyarakat  yang  beradab maka  pemerintah  harus  selalu  menjamin  hak kemerdekaan seseorang. 75
Menurut  Adnan  Buyung  Nasution, terdapat  beberapa  kelebihan  yang  berkenaan dengan  keberadaan  lembaga  praperadilan  ini, yaitu:
74 Ibid ., hlm.4
75 Luhut  M.P.  Pangaribuan.  2009. Lay Judges  &  Hakim  Ad  Hoc,  Suatu  Studi  Teoritis Mengenai  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia , Jakarta : FH UI, hlm. 41

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
1.  Sidang  praperadilan  yang  diadakan atas  permintaan  tersangka  atau terdakwa ataupun keluarganya atau pula  atas  kuasanya  merupakan suatu  forum  yang  terbuka,  dipimpin seorang  hakim  atau  lebih  untuk memanggil  pihak  penyidik  atau jaksa  penuntut  umum  yang  telah melakukan upaya paksa agar mempertanggungjawabkan tindakannya  dimuka  forum  yang bersangkutan,  apakah  benar-benar beralasan dan berlandaskan hukum.  Dengan  sistem  pengujian melalui  sidang  terbuka  ini,  maka tersangka  atau  terdakwa  seperti halnya  dalam Habeas  Corpus  Art , dijamin  hak  asasinya  berupa  hak dan  upaya  hukum  untuk  melawan perampasan atau pembatasan kemerdekaan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh penyidik  ataupun  penuntut  umum. Dalam  forum  itu  penyidik  atau penuntut  umum wajib membuktikan bahwa  tindakannya  sah  dan  tidak melanggar hukum. Untuk keperluan tersebut  tentu  saja  pihak  penyidik ataupun  penuntut  umum  harus membuktikan  bahwa  dia  memiliki semua  syarat-syarat  hukum  yang diperlukan,  baik  berupa  syarat- syarat  formal  maupun  materiil, seperti  misalnya  surat  perintah penangkapan atau penahanan, adanya dugaan keras telah melakukan  tindak  pidana  yang didukung oleh bukti permulaan yang cukup, ataupun dalam hal penahanan  dengan  alasan  yang nyata  dan  konkrit  bahwa  si  pelaku akan  melarikan  diri,  menghilangkan barang  bukti  atau  menggulangi kejahatannya.
2.  Melalui  forum  praperadilan  ini  juga dipenuhi syarat keterbukaan
( transparancy )  dan  akuntabilitas publik  ( public  accountabiliti )  yang merupakan  syarat-syarat  tegaknya sistem  peradilan  yang  bebas  dan tidak  memihak  serta  menjunjung tinggi  hak  asasi  manusia.  Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas  publik  ini  maka  dapat dicegah  timbulnya  praktek-praktek birokrasi yang tertutup
dan sewenang-wenang  dalam  menahan orang ataupun memperpanjang penahanan  juga  dapat  dicegah terjadinya  praktek  korupsi,  kolusi
dan nepotisme (KKN) dalam proses membebaskan  penahanan.  Melalui forum  terbuka ini masyarakat  dapat ikut  mengontrol  jalannya  proses pemeriksaan dan pengujian kebenaran  dan  ketepatan  tindakan penyidik  maupun  penuntut  umum dalam menahan seseorang ataupun dalam hal pembebasan, mengontrol alasan-alasan  dan  dasar  hukum hakim
praperadilan yang memerdekakannya. 76
Keberadaan  lembaga  praperadilan  di dalam KUHAP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan  secara  horizontal,  atau  dengan kata  lain,  praperadilan  mempunyai  maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan  perlindungan  terhadap  hak asasi  manusia  terutama  hak  asasi  tersangka dan  terdakwa. 77 Perlindungan  dan  jaminan terhadap  hak  asasi  manusia  tersebut  sudah merupakan  hal  yang  bersifat  universal  dalam setiap negara hukum. Pengakuan, jaminan dan perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia adalah salah satu essensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu negara hukum.
Asas-asas  yang  mengatur  tentang perlindungan terhadap hak asasi atau keluhuran  harkat  dan  martabat  manusia  telah pada dasarnya dituangkan/diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 jo UU No. 35  tahun  1999  jo  UU  no.  4  tahun  2004  jo  UU No.  48  tahun  2009  tentang  Ketentuan- ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  atau UU  Kekuasaan  Kehakiman  akan  tetapi  baru setelah  sebelas  tahun  kemudian  asas-asas tersebut  dapat  dituangkan  dalam  KUHAP  dan dijabarkan menjadi 10 asas yaitu:
76 Adnan Buyung Nasution, Op.Cit 77 Luhut  M.P.  Pangaribuan, Op.Cit. , hlm. 53

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
1. Asas  equality  before  the  law : Perlakuan  yang  sama  atas  diri setiap  orang  di  muka  hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Asas legalitas dalam upaya paksa :
Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah  tertulis  oleh  pejabat  yang diberi  wewenang  oleh  undang- undang  dan  hanya  dalam  hal  dan dengan  cara  yang  diatur  dengan undang-undang.
3. Asas  presumption  of  innocence : Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapan di muka sidang pengadilan,  wajib  dianggap  tidak bersalah  sampai  adanya  putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Asas  remedy  and  rehabilitation : Kepada  seorang  yang  ditangkap, ditahan,  dituntut  ataupun  diadili tanpa  alasan  yang  berdasarkan undang-undang  dan/atau  karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum  yang  diterapkan  wajib  diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja  atau  karena  kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar,  dituntut,  dipidana  dan atau
dikenakan hukuman administrasi. 5. Asas fair, impartial, impersonal, and objective : Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan  biaya  ringan  serta  bebas,  jujur dan tidak memihak harus
diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Asas legal assistance : setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan  memperoleh  bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk  melaksanakan  kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. Miranda  Rule :  Kepada  seseorang tersangka,  sejak  saat  dilakukan penangkapan  dan  atau  penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar  hukum  apa  yang  didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahukan  haknya  itu  termasuk hak  untuk  menghubungi  dan  minta bantuan penasihat hukum.
8. Asas presentasi : Pengadilan memeriksa  perkara  pidana  dengan hadirnya terdakwa.
9. Asas keterbukaan : Sidang
pemeriksaan pengadilan adalah
terbuka  untuk  umum  kecuali  dalam hal  yang  diatur  dalam  undang- undang.
10. Asas  pengawasan :  Pengawasan pelaksanaan  putusan  pengadilan dalam  perkara  pidana  dilakukan oleh  ketua  pengadilan  negeri  yang bersangkutan. 78
Asas-asas  ini  dimaksudkan  untuk melindungi  tindakan  sewenang-wenang  dari aparat penegak hukum, baik pada pemeriksaan  permulaan,  penuntutan  maupun dipersidangan  pengadilan.  Hukum  Pidana hendaknya  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia,  sekalipun  terhadap  seseorang  yang didakwa  telah  melakukan  suatu  tindak  pidana. Seseorang  yang  disangka  ataupun  didakwa telah melakukan  suatu  tindak  pidana  diberikan haknya  sedemikian  rupa  seperti  halnya seseorang  yang  tidak  tersangkut  suatu  tindak pidana, akan tetapi meskipun akan dilaksanakan  tindakan-tindakan  tertentu  bagi mereka  yang  disangka  maupun  didakwa  telah melakukan tindak pidana, hendaknya pelaksanaan  tindakan-tindakan  tersebut  tidak sewenang-wenang,  akan  tetapi  menuruti  apa yang telah ditentukan undang-undang.

## 2. Proses Pemeriksaan Praperadilan
Proses atau tata cara pemeriksaan sidang  Praperadilan  diatur  oleh  KUHAP Bab  X,  Bagian  Kesatu,  mulai  dari  Pasal  79 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal
tersebut,  telah  diatur  tata  cara  pengajuan dan proses pemeriksaan di sidang Praperadilan.    Praperadilan  adalah  suatu kesatuan  dan  merupakan  bagian  yang  tak terpisah  dengan  Penadilan  Negeri.  Semua kegiatan  dan  tata  laksana  Praperadilan
78 Ibid , hlm. 132.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tidak  terlepas  dari  struktur  dan  administrasi yustisial Pengadilan Negeri. Segala sesuatu yang menyangkut administrasi dan pelaksanaan  tugas  Praperadilan,  berada  di bawah  ruang  lingkup  kebijaksanaan  dan tata laksana Ketua Pengadilan Negeri.
Berdasarkan  kenyata  ini,  apapun yang hendak diajukan kepada Praperadilan, tidak  terlepas  dari  pengadilan  Negeri. Semua  permintaan  yang  diajukan  kepada Praperadilan,  melalui  Ketua  Pengadilan Negeri. Pengajuan pemeriksaan permintaan praperadilan, sebagai berikut:
1.  Permohonan diajukan kepada ketua
Pengadilan Negeri. Semua permohonan yang hendak diajukan
untuk diperiksa oleh praperadilan ditunjukkan  kepada  Ketua  Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana penangkapan, penahanan, penggeladahan atau penyitaan itu dilakukan  atau  diajukan  kepada  Ketua Pengadilan Negeri tempat dimana penyidik atau  penuntut  umum  yang  menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan. 79
2.  Permohonan  diregister  dalam  perkara praperadilan
Setelah  panitera  menerima  permohonan, deregister  dalam  perkara  praperadilan. Segala  permohonan  yang  ditujukan  ke praperadilan,  dipisahkan  registrasinya  dari perkara pidana biasa. Administrasi yustisial praperadilan  dibuat  tersendiri  terpisah  dari administrasi perkara biasa.
3.  Ketua Pengadilan Negeri segera menunjuk hakim dan panitera
Penunjukan  sesegera  mungkin  hakim  dan panitera yang akan memeriksa permohonan,  merujuk  kepada  ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a, yang menegaskan  bahwa  dalam  waktu  3  hari setelah  diterima  permintaan,  hakim  yang ditunjuk  menetapkan  hari  sidang.  Agar yang dituntut Pasal tersebut dapat dilaksanakan setelah tepat setelah pencatatan dalam register, panitera memintakan  kepada  Ketua  Pengadilan Negeri  untuk  segera  menunjuk  dan menetapkan hakim dan panitera yang akan bertindak  memeriksa  permohonan.  Atau kalau  ketua  Pengadilan  Negeri  telah menetapkan  satuan  tugas  yang  khusus secara  permanen,  segera  melimpahklan permintaan itu kepada pejabatsatuan tugas tersebut.
4.  Pemeriksaan  dilakukan  dengan  hakim tunggal
Hakim  yang  duduk  dalam  pemeriksaan sidangb praperadilan adalah hakim tunggal. Semua permohonan yang dajukan kepada praperadilan, diperiksa dan diputus oleh  hakim  tunggal.  Hal  ini  ditegaskan dalam  Pasal  78  ayat  (2),  yang  berbunyi: Praperadilan  dipimpin  oleh  hakim  tunggal yang  ditunjuk  oleh  Ketua  Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera.
5.  Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan
Mengenai  tata  cara  pemeriksaan  sidang Praperadilan,  diatur  dalam  Pasal  82  serta Pasal berikutnya. Bertitik tolak dari ketentuan  yang  dimaksud,  pemeriksaan sidang  praperadilan  dapat  dirinci  sebagai berikut:
a.  Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya  permintaan,  hakim  yang ditunjuk menetapkan hari siding.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
b.  Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan  atau  penahanan,  sah atau  tidaknya  penghentian  penyidikan atau  penuntutan;  permintaan  ganti kerugian  dan  atau  rehabilitasi  akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan  dan  ada  benda  yang  disita yang  tidak  termasuk  alat  pembuktian,
hakim mendengar keterangan baik dan tersangka  atau  pemohon  maupun  dan pejabat yang berwenang.
c.  Pemeriksaan  tersebut  dilakukan  cara cepat  dan  selambat-lambatnya  tujuh hari  hakim  harus  sudah  menjatuhkan putusannya;
d.  Dalam  hal  suatu  perkara  sudah  mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan  mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai,  maka  permintaan  tersebut gugur; e.  Putusan  praperadilan  pada  tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan  praperadilan  lagi  pada tingkat  pemeriksaan  oleh  penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru. 80
Pemeriksaan sidang Praperadilan dilakukan  dengan  acara  cepat.  Mulai  dari penunjukan  hakim,  penetapan  hari  sidang, pemanggilan  para  pihak,  dan  pemeriksaan sidang  Praperadilan  dilakukan  dengan  cepat, guna  dapat  menjatuhkan  putusan  selambat- lambatnya  dalam  waktu  7  hari.  Bertitik  tolak dari  prinsip  acara  pemeriksaan  cepat,  bentuk putusan  Praperadilan  pun  sudah  selayaknya menyesuaikan diri dengan sifat proses tadi.
Bentuk  putusan  Praperadilan  cukup sederhana  tanpa mengurangi isi  pertimbangan yang  jelas  berdasar  hukum  dan  undang- undang.  Jangan  sampai  sifat  kesederhanaan bentuk  putusan  menghilangkan  penyusunan pertimbangan  yang  jelas  dan  memadai.  Sifat kesederhanaan  bentuk  putusan  praperadilan
80 M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm. 12- 14
tidak boleh mengurangi dasar alasan pertimbangan yang utuh dan menyeluruh.
Bentuk  putusan  praperadilan  tidak diatur  secar  tegas  dalam  undang-undang. Namun dapat ditarik kesimpulan akan pembuatan putusan peradilan yang dirangkaikan menjadi satu dengan berita acara pemeriksaan dari dua sumber: 81
1.  Ketentuan  Pasal  82  ayat  (1)  huruf  c KUHAP
Ketentuan ini menjelaskan proses pemeriksaan  sidang  Praperadilan  dengan acara cepat. Ketentuan ini harus diterapkan secara konsisten dengan bentuk  dan  pembuatan  putusan  dalam acara  pemeriksaaan  singkat  dan  acara pemeriksaan  cepat.  Bentuk  putusan  yang sesuai  dengan  proses  pemeriksaan  cepat, tiada lain  daripada  putusan  yang  dirangkai menjadi satu dengan berita acara. Sedangkan  dalam  acara  pemeriksaan singkat  yang  kualitas  acara  dan  jenis perkaranya lebih tinggi dari acara pemeriksaan cepat, bentuk dan pembuatan putusan  dirangkai  bersatu  dengan  berita acara.  Apalagi  dalam  acara  cepat,  sudah cukup memenuhi kebutuhan apabila bentuk dan pembuatan putusannya dirangkaikan dengan berita acara.
2.  Ketentuan  Pasal  83  ayat  (3)  huruf  a  dan Pasal 96 ayat (1) KUHAP
Menurut  ketentuan  yang  dimaksud  bentuk putusan Praperadilan, berupa “penetapan”. Bentuk  putusan  penetapan  pada  lazimnya merupakan  rangkaian  berita  acara  dengan isi  putusan  itu  sendiri.  Kelaziman  yang demikian  juga  dijumpai  dalam  putusan perdata.  Penetapan  yang  bersifat  Volunter secara  “exparte”  dalam  proses  perdata
81 Ibid , hlm.79.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
adalah  bentuk  putusan  yang  berupa rangkaian  antara  berita  acara  dan  isi putusan  tidak  dibuat  secara  terpisah.  Dan memang  bentuk  putusan  Praperadilan, hampir  mirip  dengan  putusan  volunteer dalam acara perdata.
Putusan  praperadilan  juga  bersifat deklarator, yang berisi pernyataan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan,  atau  penyitaan.  Tentu  tanpa mengurangi  sifat  yang  kondemnator  dalam putusan ganti kerugian. Perintah mengeluarkan tersangka  atau  terdakwa  dari  tahanan  apabila penahanan  dinyatakan  tidak  sah  atau  perintah yang  menyuruh  penyidik  untuk  melanjutkan penyidikan  apabila  penghentian  penyidikan dinyatakan tidak sah maupun perintah melanjutkan  penuntutan  apabila  penghentian penuntutan tidak sah. 82 Berdasarkan alasan yang dikemukakan,  cukup  menjadi  dasar,  bentuk dan perbuatan putusan Praperadilan merupakan penetapan yang memuat rangkaian kesatuan  anatara  berita  acara  dengan  isi putusan.  Jadi,  putusan  tidak  dibuat  secara khusus,  tetapi  dicatat  dalam  berita  acara, sebagaimana  bentuk  dan  pembuatan  putusan dalam  proses  acara  singkat  yang  diatur  dalam Pasal 203 ayat (3) huruf d KUHAP.
Isi putusan atau penetapan Praperadilan,  pada  garis  besarnya  diatur dalam Pasal 82 ayat (2) dam ayat (3) KUHAP. Oleh karena itu, disamping penetapan Praperadilan
memuat alasan dasar
pertimbangan  hukum,  juga  harus  memuat amar.  Amar  yang  harus  dicantumkan  dalam penetapan disesuaikan dengan alasan permintaan pemeriksaaan. Aalasan permintaan yang  menjadi  dasar  isi  amar  penetapan.  Amar
82 S. Tanusubroto, Op.Cit, hlm.85
yang  tidak  sejalan  dengan  alasan  permintaan, keluar  dari  jalur  yang  ditentukan  undang- undang.
Sehingga amar penetepan Praperadilan  bias  berupa  pernyataan  yang berisi: 83
1.  Sah  atau  tidaknya  Penangkapan  atau Penahanan
Jika dasar alasan permintaan yang diajukan  pemohon  berupa  permintaan pemeriksaan  tentang  sah  atau  tidaknya penangkapan atau penahanan yang disebut  Pasal  79  KUHAP  maka  amar penetapannya pun harus memuat pernyataan  tentang  sah  atau  tidaknya penangkapan atau penahanan. 2.  Sah atau Tidaknya Penghentian
Penyidikan atau penuntutan
Jika  alasan  yang  diajukan  pemohon berupa  permintaan  pemeriksaan  tentang sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan atau penghentian penuntutan, berarti amar penetapannya Praperadilan memuat penyataan  mengenai  sah  atau  tidaknya tindakan penghentian penyidikan.
3.  Diterima  atau  ditolaknya  Permintaan  Ganti Kerugian  atau  Rehabilitasi  Disini  pun demikian halnya, jika dasar alasan permintaaan pemeriksaan mengenai tuntutan  ganti  kerugian  atau  rehabilitasi,
berarti amar penetapan memuat dikabulkan  atau  ditolak  permintaann  ganti kerugian atau rehabilitasi.
4.  Perintah Pembebasan dari Tahanan
Mengenai  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  82 ayat  (3)  huruf  a  KUHAP.  Agar  penetapan Praperadilan memuat amar yang memerintahkan tersangka segera 83 M. Yahya  Harahap, Op.Cit ,  hlm.  17-

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dibebaskan  dari  tahanan.  Amar  yang demikian  merupakan  kemestian  dalam kasus permintaan pemeriksaan yang
berhubungan  tentang  sah  atau  tidaknya penahanan. Jika tersangka atau keluarganya mengajukan permintaan pemeriksaan  tentang  sah  atau  tidaknya penahanan  yang  dilakukan  oleh  penyidik atau  penuntut  umum,  dan  praperadilan berpendapat  penahanan  tidak  sah,  amar putusan Praperadilan harus memuat pernyataan: perintah Penahanan tidak sah; dan  perintah  pembebasan  tersangka  dari tahanan. Dengan divcantumkan amar yang berisi perintah pembebasan tersangka dari tahanan,  penyidik  atau  penuntut  umum harus  segera  membebaskan  tersangka dari tahanan.
5.  Perintah  melanjutkan  Penyidikan  atau Penuntutan
Beberapa  pendapat  menyatakan  bahwa amar  ini  tidak  mutlak  dicantumkan  dalam penetapan  Praperadilan.  Dengan  alasan adanya penetapan yang  menyatakan penghentian  penyidikan  atau  penuntutan tidak  sah,  dalam  jiwa  pernyataan  putusan yang  demikian  sudah  terkandung  perintah yang  mewajibkan  penyidik  melanjutkan penyidikan atau yang mewajibkan penuntutan dilanjutkan. Karena itu sekiranya Praperadilan menjatuhkan
putusan  yang  menyatakan  penghentian penyidikan  atau  penghentian  penuntutan tidak  sah,  amar  penetapan  tidak  mesti memuat  pernyataan  yang  memerintahkan penyidik wajib melanjutkan penyidikan atau amar yang memerintahkan penuntut umum melanjutkan  penuntutan.  Akan  tetapi, untuk  sempurna  serta  berpedoman  pada bunyi  rumusan  Pasal  82  ayat  (3)  huruf  b,
tidak  ada  salahnya  mencantumkan  amar yang demikian.
6.  Besarnya Ganti Kerugian
Apabila  alasan  pemeriksaan  Praperadilan beruapa  permintaan  ganti  kerugian  baik oleh  karena  tidak  sahnya  penangkapan atau penahanan, amar putusan
Paraperadilan mencantumkan dengan jelas jumlah ganti kerugian yang dikabulkan.
7.  Berisi  pernyataan  Pemulihan  Nama  Baik Tersangka
Mengenai masalah rehabilitasi dapat dilihat dalam  uraian  yang  berkenan  dengan pembahasan  rehabilitasi.  Oleh  karena  itu, amar  yang  dicantumkan  dalam  putusan Praperadilan  yang  jika  alasan  permintaan pemeriksaan
berhubungan dengan rehabilitasi, amar putusan memuat perntaan  pemulihan  nama  baik  pemohon jika permohonan dikabulkan.
8.  Memerintahkan  Segera  mengembalikan Sitaan
Dalam  Pasal  82  ayat  (3)  huruf  d menjelaskan  apanbila  alasan  permintaan pemeriksaan praperadilan menyangkut sah atau  tidaknya  tindakan  penyitaan  yang dilakuakn  oleh  penyidik  yang  disebabkan dalam penyitaan ada termasuk benda yang tidak  tergolong  balat  pembuktian.  Atau samaskali  tidak  tersangkut  dengan  tindak pidana  yang  sedang  diperiksa  cukup alasan  untuk  menyatakan  benda  yang disita  tidak  termasuk  sebagai  benda  alat pembuktian.  Putusan  Praperadilan  harus memuat  amar  yang memerintahkan  benda tersebut  segera  dikembalikan  kepada tersangka  atau  kepada  orang  dari  siapa benda itu disita.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pemeriksaan  Praperadilan  gugur  yaitu pemeriksaan  praperadilan  dihentikan  sebelum putusan dijatuhkan. Atau pemeriksaan dihentikan  tanpa  putusan.  Hal  inilah  yang diatur  dalam  Pasal  82  ayat  (1)  huruf  d  yang berbunyi:  “Dalam  hal  suatu  perkara  sudah mulai  diperiksa  oleh  Pengadilan  Negeri, sedang  pemeriksaan  mengenai  permintaan kepada Praperadilan belum selesaimaka permintaan  tersebut  gugur”.  Memperhatiakan ketentuan  tersebut,  gugurnya  pemeriksaan Praperadilan terjadi:
1.  Apabila  perkaranya  telah  diperiksa  oleh
Pengadilan Negeri
2.  Pada saat perkaranya diperiksa Pengadilan Negeri, pemeriksaan Praperadilan belum selesai. 84 Hal  tersebutlah  yang  menyebabkan gugurnya pemeriksaan permintaan Praperadilan.  Apabila  perkara  (pokok)  telah diperiksa Pengadilan Negeri,
sedang
Praperadilan belum  menjatuhkan putusa, dengan  sendirinya  permintaan  Praperadilan gugur.  Ini  dimaksudkan  untuk  menghindari terjadinya  penjatuhan  putusan  yang  berbeda. Oleh  karena  itu,  lebih  tepat  pemeriksaan Praperadilan dihemtikan dengan jalan menggugurkan  permintaan  dan  sekaligus semua hal yang berkenaan dengan perkara itu ditarik  ke  dalam  kewenangan  Pengadilan Negeri untuk menilai dan memutusnya.
Praperadilan menjatuhkan putusan baik  berupa  pernyataan  yang  mengesahkan atau  tidak  mengesahkan  tindakan  yang dilakukan oleh penyidik. Dalam tingkat penuntutan  masih  bisa  diajukan  permintaan atas  alasan  tentang  sah  atau  tidaknya penahanan  yang  dilakukan  penuntut  umum, atau penyidik atau pihak ketiga yang
84 Ibid , hlm.28
berkepentingan  tetap  berhak  mengajukan permintaanpemeriksaan  tentang  sah  atau tidaknya penghentian penuntutan yang dialkukan penuntut umum. 85
Praperadilan dalam suatu kasus perkara,  bisa  terjadi  dua  kali  permintaan pemeriksaan  pPraperadilan.  Bahkan  bukan hanya  dua  kali  saja,  tapi  bisa  beberapa  kali. Umpamanya, kali pertama tersangka mengajukan  permintaan  tentang  sah  atau tidaknya  penangkapan.  Kali  yang  kedua permintaan  pemeriksaan  tentang  sah  atau tidaknya  penahanan  yang  dilakukan  oleh penyidik. Kali ketiga yang mengajukan permintaan tentang sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan penyidik. Bahkan kali yang  keempat  masih  diperkenankan  undang- undang untuk mengajukan permintaan pemeriksaan  tentang  sah  atau  tidaknya penahanan  yang  dilakukan  penuntut  umum dalam tingkat penuntutan.
Hal yang menggugurkan hak pemohon mengajukan  permintaan,  hanya  ditentukan oleh  pemeriksaan  perkara  yang  bersangkutan di sidang pengadilan negeri. 86 Apabila perkaranya telah diperiksa di sidang Pengadilan  Negeri,  gugur  haknya  untuk mengajukan permintaaan pemeriksaaan kepada  Praperadilan.  Demikian  pula  apabila hakim  berpendapat  tindakan  penyitaan  tidak sah,  hakim  dapat  segera  memerintahkan pengembalian  benda  trersebut  kepada  orang yang  dianggapnya  paling  berhak.    Sedang mengenai  tuntutan  ganti  kerugian  akibat penangkapan,  penahanan,  penuntutan,  dan diadili  atau  karena  tindakan  lain  tanpa  alasan yang  sah  atau  kerena  kekeliruan  mengenai
85 S. Tanubroto, Op.Cit , hlm.101.
86 Ibid , hlm.102.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
orang  atau  hukum  yang  diterapkan  yang perkaranya  sudah  diajukan  dan  diperiksa  di sidang  pengadilan,  dapat  diajukan  kepada Pengadilan  Negeri  berdasar  saluran  Pasal  95 ayat  (1)  jo.  Ayat  (3)  KUHAP.  Demikian  juga mengenai  rehabilitasi  terhadap  perkarayang sudah dilimpahkan dan diperiksa oleh Pengadilan  Negeri,  dapat  diajukan  kepada Pengadilan  Negeri  melalui  saluran  ketentuan Pasal 97 KUHAP.
Pengguguran permintaan yang disebabkan  oleh  karena  perkaranya  telah diperiksa  di  sidang  pengadilan  negeri.  Sama sekali  tidak  mengurangi  dan  menghapus  hak yang  bersangkutan.  Apa  yang  tidak  bisa diperolehnya pada Praperadilan, dapat dialihkan  pengajuannya  kepada  Pengadilan Negeri tetapi  proses dan tata caranya semakin panjang.  Terutama  mengenai  tuntutan  ganti kerugian  dan  rehabilitasi,  pengajuannya  baru diperkenankan  undang-undang,  setelah  lebih dulu perkaranya diputus dan putusan itu sendiri telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap. Sedang jika hal itu diajukan kepada Praperadilan,  maka  prosesnya  akan  lebih singkat dan lebih cepat. 87
3. Kewenangan  Praperadilan    Sebelum Dan  Sesudah  Putusan  Nomor  21/PUU- XII/2014
Adapun  yang  menjadi  wewenang praperadilan adalah: 88
1.  Melakukan  pengujian  terhadap  sah  atau tidaknya suatu penangkapan
Wewenang  pertama  yang  diberikan undang-undang  kepada  praperadilan  adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya : a.  Penangkapan
87 M. Yahya Harahap, Op.Cit , hlm.89.
88 Loebby Loqman, Op.Cit. , hlm. 58
b.  Penahanan
Berarti, seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan dapat meminta kepada  praperadilan  untuk  memeriksa  sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada
praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan  pejabat  penyidik  bertentangan dengan  ketentuan  Pasal  21  KUHAP  atau penahanan  yang  dikenakan  sudah  melampaui batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP.
Pasal  1  butir  20  KUHAP,  yang dimaksud  dengan  penangkapan  adalah  suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara  waktu  kebebasan  tersangka  atau terdakwa  apabila  terdapat  cukup  bukti  guna kepentingan  penyidikan  atau  penuntutan  dan atau  peradilan  dalam  hal  serta  menurut  cara yang diatur dalam undang-undang ini.
Pasal 17 KUHAP, penangkapan terhadap seorang yang diduga keras melakukan  suatu  tindak  pidana,  haruslah berdasarkan  bukti  permulaan  yang  cukup.  Hal ini  sesuai  dengan  bunyi  penjelasan  Pasal  17 KUHAP  yang  menyatakan  bahwa:  Bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk  menduga  adanya  tindak  pidana  sesuai dengan Pasal 1 Butir 14 KUHAP.” Pada Pasal ini menunjukkan  bahwa  perintah  penangkapan tidak  dapat  dilakukan  dengan  sewenang- wenang,  tetapi  ditujukan  kepada  mereka  yang betul-betul melakukan tindak pidana.
Berdasarkan  bunyi  Pasal  tersebut,  syarat materiil  dari  suatu  penangkapan  adalah adanya  suatu  bukti  permulaan  yang  cukup. Jadi  meskipun  hakim  praperadilan  hanya berfungsi  sebagai examinating  judge saja, maka  dalam  meng  ‘ examinasi ’  sahnya  suatu

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
penangkapan  haruslah  juga  dilihat  dasar dilakukannya suatu penangkapan, yakni
adanya bukti permulaan yang cukup. 89 Dasar dilakukannya suatu penangkapan  haruslah  mendapat  perhatian khusus, karena  sesuai dengan  penjelasan dari Pasal 17
KUHAP, bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang- wenang,  tetapi  ditujukan  kepada  mereka  yang betul-betul melakukan tindak pidana. 90
2.  Melakukan  pengujian  terhadap  sah  atau tidaknya suatu penahanan.
Penahanan  dilakukan  apabila  ada seorang terdakwa yang diduga keras melakukan  tindak  pidana  berdasarkan  bukti yang  cukup  seperti  yang  termuat  dalam  Pasal 21  (1)  KUHAP  yang  menyatakan:  perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap  seorang  tersangka  atau  terdakwa yang  diduga  keras  melakukan  tindak  pidana berdasarkan  bukti  yang  cukup,  dalam  hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran  bahwa  tersangka  atau  terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
Penahanan  dalam  KUHAP  dianggap sah  apabila  memenuhi  syarat-syarat  formil, yakni  adanya  surat  perintah  penahanan  dan sebagainya,  akan  tetapi  didalam  KUHAP  juga diatur seorang dapat ditahan yakni apabila ada dugaan  keras  dia  melakukan  tindak  pidana, disamping  adanya  suatu  keadaan  yang dikhawatirkan bahwa tersangka akan melarikan  diri,  merusak  atau  menghilangkan barang  bukti  atau  dikhawatirkan  tersangka akan  melakukan  lagi  tindak  pidana.  Jadi
89 Luhut  M.P.  Pangaribuan, Op.Cit , hlm.60
90 Loebby Loqman, Op.Cit , hlm.81.
disamping  syarat  formil,  untuk  melakukan penahanan  haruslah  dipenuhi  pula  adanya keadaan  dikhawatirkan  akan  terjadi  pada  si tersangka. 91
3.  Melakukan  pengujian  terhadap  sah  atau tidaknya suatu penghentian penyidikan.
Pengajuan  permintaan  praperadilan atas  keabsahan  penyidikan  dapat  diajukan oleh  pegawai  peyidik  dan  pihak  ketiga  yang berkepentingan.  Didalam  KUHAP,  penyidikan dilakukan  oleh  pegawai  penyidik  sebagaimana termuat  dalam  Pasal  1  butir  (1)  KUHAP  yang menyatakan:  Penyidik  adalah  pejabat  polisi Negara  Republik  Indonesia  atau  pejabat pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang  diberi wewenang  khusus  oleh  undang-undang  untuk melakukan penyidikan.
Melakukan penyidikan tentunya tergantung  pada  banyak  faktor  dari  polisi  itu sendiri,  baik  faktor  yang  berasal  dari  diri  polisi itu sendiri, umpamanya keterampilan, kepekaan, intelegensia dan sebagainya, maupun  faktor  yang  berasal  diluar  polisi tersebut,  umpamanya fasilitas,  lingkungan  dan sebagainya. 92 Apabila  dilakukan  penghentian penyidikan, maka akan terjadi suatu keresahan dalam masyarakat, maka pihak penyidik sendiri dapat memohon diperiksa penghentian penyidikan oleh praperadilan, dengan demikian kalaupun diputuskan bahwa penghentian penyidik dianggap sah, maka hal tersebut akan dapat  merupakan  suatu  kepastian  hukum  bagi masyarakat.  Putusan  praperadilan  mengenai sah  tidaknya  penghentian  penyidikan  dapat dimintakan  banding,  tidak  seperti  halnya
91 Ibid , hlm. 81.
92 Nanda  Agung  Dewantara.  2007. Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan,  Penyitaan,  dan  Pemeriksaan Surat di dalam Proses Acara Pidana, Jakarta : Aksara Persada Indonesia,  hlm.51

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dengan  pemeriksaan  praperadilan  terhadap keabsahan penangkapan maupun penahanan.
4.  Melakukan  pengujian  terhadap  sah  atau tidaknya suatu penghentian penuntutan.
Sama  halnya  dengan  pemeriksaan praperadilan  terhadap  sah  atau  tidaknya penghentian  penyidikan,  maka  pemeriksaan praperadilan terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian  penuntutan  adalah  sebagai  suatu pengawasan  secara  horizontal,  seperti  yang diutarakan dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP yang  berbunyi:  “Pasal  ini  bermaksud  untuk menegakkan  hukum,  keadilan,  dan  kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.”
Tegasnya apabila terjadi suatu penghentian penuntutan maka tidak ada upaya hukum lainnya bagi si korban atau pihak ketiga untuk  meminta  keadilan;  oleh  karena  itu maka dengan  adanya  praperadilan  dimana  hakim praperadilan diberikan wewenang untuk memeriksa  keabsahan  dari  suatu  penghentian penuntutan  adalah  juga  menjadi  suatu  upaya hukum  bagi  korban  atau  pihak  ketiga.  Apabila praperadilan  yang  menetapkan  tidak  sahnya penghentian penuntutan, maka dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi.
Memutuskan  ganti  kerugian  dan  atau rehabilitasi  bagi  seseorang  yang  perkara pidananya  dihentikan  pada  tingkat  penyidikan atau  penuntutan.  Ganti  kerugian  didalam KUHAP  adalah  ganti  kerugian  bagi  mereka yang  ditangkap  atau  ditahan  tanpa  sah,  yakni ganti  kerugian  yang menjadi  wewenang  hakim praperadilan.
Permintaan  ganti  kerugian  dan  atau rehabilitasi  melalui  praperadilan  hanyalah berkenaan  dengan  seorang  yang  perkara pidananya  dihentikan  pada  tingkat  penyidikan atau  penuntutan,  dengan  kata  lain  yang  tidak diajukan  ke  pengadilan.  Adapun  alasan  untuk
mengajukan  permintaan  ganti  kerugian  dan atau rehabilitasi ini yaitu:
1.  Tidak sahnya penangkapan atau
penahanan
2.  Telah  dikenakan  tindakan  lain,  tanpa alasan  yang  berdasarkan  undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. 93 Apabila dicermati, jelas bahwa praperadilan  hanya  dapat  dimintakan terhadap upaya  paksa  penangkapan  dan  penahanan, tetapi  dalam  Pasal  82  (3)  huruf  d  dapat  dilihat bahwa  melalui  praperadilan  dapat  ditetapkan bahwa  “benda  yang  disita  ada  yang  tidak termasuk  alat  pembuktian”  karena  “benda tersebut  harus  segera  dikembalikan  kepada tersangka  atau  dari  siapa  benda  itu  disita”. 94 Dengan  demikian  apabila  ditelaah  maka praperadilan  tidak  hanya  terbatas  pada  sah tidaknya  penangkapan  dan  penahanan  saja tetapi juga mengenai sah tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian.
Maksud diadakan lembaga praperadilan ini merupakan
kontrol/pengawasan  atas  jalannya  hukum acara  pidana  dalam  rangka  melindungi  hak- hak tersangka/terdakwa. Kontrol tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
1.  Kontrol  vertikal,  yakni  kontrol  dari  atas kebawah.
2.  Kontrol horizontal, yakni kontrol kesamping,  antara  penyidik,  penuntut
93 Luhut  M  Pangaribuan.  2008. Hukum Acara Pidana , Jakarta : Djambatan,  hlm.81
94 Pasal  82  (3)  huruf  d  KUHAP:  dalam hlm  putusan  menetapkan  bahwa  benda  yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
umum timbal balik dan tersangka, keluarganya atau pihak ketiga. 95
Menurut  Loebby  Loqman,  dijelaskan bahwa  fungsi  pengawasan  horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan  oleh  lembaga  praperadilan  tersebut juga  merupakan  bagian  dari  kerangka  sistem peradilan pidana terpadu. 96
Adapun  tujuan  yang  ingin  dicapai  dari pengawasan horizontal dari lembaga praperadilan  tersebut  adalah  sesuai  dengan tujuan  umum  dibentuknya  KUHAP,  yaitu  untuk menciptakan  suatu  proses  penegakan  hukum yang  didasarkan  pada  kerangka due  process of law . 97
Due  process  of  law pada  dasarnya bukan  semata-mata  mengenai rule  of  law, akan  tetapi  merupakan  unsur  yang  essensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah  bahwa  ia  merupakan “...a  law  which hears  before  it  condemns,  which  proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial.. ”.  Pada  dasarnya  yang  menjadi  titik sentral  adalah  perlindungan  hak-hak  asasi individu  terhadap arbitrary  action  of  the goverment . 98
Adanya  lembaga  praperadilan  dijamin bahwa seseorang tidak ditangkap atau ditahan tanpa  alasan  yang  sah.  Penangkapan  hanya dilakukan atas dasar dugaan yang kuat dengan landasan bukti permulaan yang cukup.
Sedangkan  ketentuan  bukti  permulaan  ini diserahkan  penilaiannya  kepada  penyidik.  Hal
95 Moch.  Faisal  Salam.  2001. Hukum Acara  Pidana  Dalam  Teori  Dan  Praktek, Bandung : Mandar Maju,  hlm. 322
96 Loebby Loqman, Op. Cit. , hlm.20. 97 R. Soeparmono, Op.Cit, hlm.15-17 98 Yesmil  Anwar  dan  Adang.  2009. Sistem  Peradilan  Pidana, Bandung  :  Widya Padjajaran,  hlm. 113.
ini  membuka  kemungkinan  sebagai  alasan pengajuan pemeriksaan praperadilan.
Mengenai  syarat  tentang  pengajuan pemeriksaan praperadilan ini dapat kita jumpai dalam  Pasal  79  KUHAP  yang  berbunyi  : Permintaan  pemeriksaan  tentang  sah  atau tidaknya  suatu  penangkapan  atau  penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga dan kuasanya  kepada  ketua  pengadilan  negeri dengan menyebutkan alasannya.
Alasan  untuk  mengajukan  tuntutan praperadilan menurut KUHAP yaitu mengenai:
1.  Sah atau tidaknya penangkapan,
penahanan,  penghentian  penyidikan  atau penghentian penuntutan.
2.  Ganti  kerugian  dan  atau  rehabilitasi  bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan  pada  tingkat  penyidikan  atau penuntutan. 99
Berdasarkan  Pasal  77  KUHAP  di  atas maka  yang  menjadi  alasan  untuk  mengajukan suatu  perkara  sebagai  perkara  praperadilan yaitu : 100
1.  Mengenai  sah  tidaknya  penangkapan, penahanan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 31 KUHAP.
2.  Sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan atau penuntutan. Dalam hal ini penghentian  penyidikan  atau  penuntutan terdiri dari : a.  Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan “demi
kepentingan  umum”  yang  artinya penghentian itu dilakukan berturut-turut oleh  penyidik  atau  penuntut  umum karena  masih  perlu  menemukan  bukti lain.
99 Pasal  77  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana
100 Moch.  Faisal  Salam, Op.Cit. ,  hlm.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
b.  Penghentian penyidikan atau penghentian  penuntutan  demi  hukum yang  dapat  terjadi  karena  untuk perkara yang bersangkutan : 1)  Karena telah daluarsa
2)  Karena tidak ada pengaduan pada
delik  aduan  atau  pengaduannya dicabut. 3)  Karena tersangka/terdakwa meninggal dunia. 4)  Karena  keliru  orangnya  ( error  in persona )
5)  Karena ne bis in idem .
6)  Karena bukan perkara pidana.
7)  Peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum telah dicabut.
3.  Tindakan lain
Tindakan lain disini yaitu tindakan-tindakan upaya  hukum  ( dwang  middel )  lainnya seperti pemasukan
rumah,
penggeledahan,  penyitaan  barang  bukti, surat-surat yang dilakukan secara
melawan hukum dan menimbulkan
kerugian materiil. Tindakan lain ini dimasukkan  dalam  Pasal  95  ayat  (1) KUHAP  secara  rinci  dapat  dilihat  dalam penjelasannya  yang  menyatakan  kerugian yang  ditimbulkan  oleh  pemasukan  rumah, penggeledahan  dan  penyitaan  yang  tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa  alasan  ialah  penahanan  yang  lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan. 101
4.  Ganti kerugian
Mengenai  ganti  kerugian  diatur  dalam Pasal  1  butir  22  KUHAP  yaitu:    “Ganti kerugian  adalah  hak  seorang  untuk mendapat  pemenuhan  atas  tuntutannya yang  berupa  imbalan  sejumlah  uang
101 Ibid , hlm.324.
karena ditangkap, ditahan, dituntut
ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan  undang-undang  atau  karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang  diterapkan  menurut  cara  yang  diatur dalam undang- undang ini”.
Mengenai  ganti  kerugian  ini  termasuk juga wewenang lembaga praperadilan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  98  ayat  (1) KUHAP  yaitu:    Jika  suatu  perbuatan  yang menjadi  dasar  dakwaan  di  dalam  suatu pemeriksaan  perkara  pidana  oleh  pengadilan negeri  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain, maka  hakim  ketua  sidang  atas  permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti
kerugian kepada perkara pidana itu.”
Wewenang memeriksa dan
memutuskan  tuntutan  ganti  rugi  merupakan sesuatu  yang  baru  bagi  hakim  pidana,  karena sebelumnya  tuntutan  ganti  rugi,  baik  ia ditujukan kepada perseorangan maupun pemerintah,  sesuai  dengan  undang-undang yang  berlaku  selalu  diperiksa  dan  diputus  oleh hakim  perdata.  Apalagi  wewenang  untuk memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi, karena selama ini orang mengetahui bahwa wewenang untuk memberikan  rehabilitasi  itu  menurut  Pasal  14
Undang-undang Dasar Tahun 1945 merupakan wewenang Presiden.
Sebenarnya, praperadilan dalam KUHAP masih mengandung banyak kelemahan,  dimana  selama  ini  praperadilan terlalu  mengedepankan  formalitas  sehingga kurang  bisa  mengungkap  kebenaran  yang didalilkan  pemohon. Menurut  penelitian  Komisi

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Hukum  Nasional  (KHN),  secara  normatif  ada empat kelemahan dasar praperadilan yaitu: 102
1.  Proses pengadilan atas praperadilan hanya  dapat  dilaksanakan  jika  ada  pihak yang  menggunakan  haknya.  Selama  tidak ada  pihak  yang  menuntut,  hakim  tidak dapat  menguji  sah  tidaknya  tindakan penyidik  dan  penuntut  umum.  Dalam praperadilan,  hakim  bersifat  pasif.  Ia  baru dapat  memeriksa  bila  ada  inisiatif.  Dalam pemeriksaan  tentang  sah  tidaknya  suatu penangkapan  atau  penahanan, 103 inisiatif datang  dari  tersangka,  keluarga,  atau kuasanya.  Untuk  memeriksa  sah  tidaknya penghentian  penyidikan  atau  penuntutan, inisiatif  datang  dari  penyidik,  penuntut, atau pihak ketiga. 104
Lalu, untuk permintaan  ganti  kerugian,  inisiatif  datang dari tersangka atau pihak ketiga. 105
2.  Hak  tersangka,  keluarga,  atau  kuasanya dapat gugur jika perkara pidana telah mulai disidangkan.  Pasal  82  ayat  (1)  huruf  d KUHAP  menegaskan  dalam  hal  perkara sudah diperiksa pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan permintaan praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. 3.  Tidak  semua  upaya  paksa  dapat  diuji hakim. Sehingga menimbulkan ketidakjelasan  siapa  saja  yang  berwenang mengujinya.  Sementara,  hakim  hanya memperhatikan  pemenuhan  syarat  formal, dan tidak menyebut syarat materiil.
4.  Lembaga  praperadilan  saat  ini  merupakan transplantasi  dari  konsep Habeas  Corpus . Ternyata, baik substansi maupun mekanisme  yang  diatur  KUHAP  tidak sesuai  dengan  konsep  dasar  menurut Habeas  Corpus .  Akibatnya,  hakim  tidak efektif  mengawasi  penggunaan  upaya paksa dan kesewenang-wenangan penyidik atau penuntut umum.
Di Amerika Serikat, istilah praperadilan lebih  dikenal  dengan  istilah pre  trial .  Namun
terdapat perbedaan antara lembaga
praperadilan  dengan  lembaga pre  trial yaitu dimana lembaga pre trial memiliki kewenangan
102 Penelitian  KHN  :  Praperadilan Mengandung  Banyak  Kelemahan,  http://www. Hukumonline.com/berita//,  diakses  tanggal  25 Maret 2019 Pukul 22. 00 Wib.
103 Pasal 79 KUHAP 104 Pasal 80 KUHAP
105 Pasal 81 KUHAP
untuk  meneliti  ada  atau  tidak  adanya  dasar hukum  yang  cukup  untuk  mengajukan  suatu perkara pidana didepan pengadilan.
Sedangkan praperadilan, ruang lingkup kewenangannya  bersifat  limitatif  sebagaimana yang  telah  ditentukan  dalam  Pasal  77  huruf  a dan b KUHAP dan Pasal 95 KUHAP, yaitu:
1.  Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan.
2.  Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya  penghentian  penyidikan  atau penghentian penuntutan.
3.  Memeriksa  dan  memutus  ganti  kerugian dan  atau  rehabilitasi  bagi  seorang  yang perkara  pidananya  dihentikan  pada  tingkat penyidikan atau penuntutan.
4.  Memeriksa dan memutus terhadap tuntutan  ganti  kerugian yang  diajukan  oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan  undang-undang  atau  karena kekeliruan  mengenai  orang  atau  hukum yang diterapkan.
5.  Memeriksa  dan  memutus  permintaan rehabilitasi  yang  diajukan  oleh  tersangka atas  penangkapan  atau  penahanan  tanpa alasan  berdasarkan  undang-undang  atau kekeliruan  mengenai  orang  atau  hukum yang  diterapkan,  yang  perkaranya  tidak diajukan ke Pengadilan Negeri. 106
Berdasarkan ruang lingkup
kewenangan  tersebut  maka  pada  dasarnya, lembaga praperadilan berfungsi sebagai lembaga  yang  melakukan  pengawasan  secara horisontal  terhadap  tindakan  yang  dilakukan oleh  instansi  kepolisian  selaku  penyidik  dan instansi  kejaksaan  selaku  penuntut  umum. Oleh  karena  itu,  praperadilan  memiliki  peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang ( abuse of power ) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum.
Wewenang  praperadilan  seperti  yang telah  dikemukakan  terdahulu  dilaksanakan oleh pengadilan negeri (Pasal 78 KUHAP), hal
106 S. Tanubroto, Op.Cit, hlm. 74.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
ini dinyatakan secara tegas juga didalam Pasal 1  butir  10  KUHAP  bahwa  praperadilan  adalah semata-mata  wewenang  pengadilan  negeri. Akan  tetapi  kalau  kita  kaitkan  dengan  bunyi Pasal  83  ayat  (2)  ternyata  ada  wewenang pengadilan  lain  yaitu  pengadilan  tinggi  yang dapat  memberi  putusan  akhir  atas  putusan praperadilan  yang  menyatakan  tidak  sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan.
Putusan akhir tersebut diberikan kepada  pengadilan  tinggi  yaitu  karena  materi pokok  perkara  pemeriksaan  praperadilan  ini tidak  dapat  diputus  oleh  Mahkamah  Agung dikarenakan:
1.  Pemeriksaan praperadilan bukan pemeriksaan  untuk  membuat  terang  suatu delik.
2.  Pemeriksaan  praperadilan  adalah  suatu pemeriksaan  khusus  menjadi  wewenang pengadilan
negeri
sebagaimana ditegaskan  dalam  Pasal  1  butir  10 KUHAP. 107
Putusan  praperadilan  dari  pengadilan negeri dan putusan akhir dari pengadilan tinggi mengenai  sah  tidaknya  suatu  penghentian penyidikan  atau  penuntutan  itu,  tidak  dapat meminta pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Hal ini telah dijelaskan oleh Menteri  Kehakiman  dalam  Keputusannya tanggal  10  Desember  1983  Nomor  M.  14- PW.07.03  Tahun  1983  dengan  alasan  yang berbunyi  sebagai  berikut:  “Untuk  putusan praperadilan  tidak  dapat  dimintakan  kasasi dengan alasan bahwa ada keharusan penyelesaian  secara  cepat  dari  perkara- perkara  praperadilan,  sehingga  jika  masih dimungkinkan  kasasi,  maka  hal  tersebut  tidak akan  dapat  dipenuhi.  Selain  itu  wewenang pengadilan  negeri  yang  dilakukan  dalam praperadilan itu dimaksudkan sebagai
107 Moch.  Faisal  Salam, Op.  Cit .,  hlm.
wewenang pengawasan horizontal dari
pengadilan negeri.” 108
Menteri Hukum dan HAM telah melepaskan  pelaksanaan  ketentuan-ketentuan yang  mengatur  masalah  praperadilan  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana oleh  pengadilan  negeri  dan  pengadilan  tinggi dari  pengawasan  Mahkamah  Agung,  seolah- olah  Mahkamah  Agung  tidak  mempunyai wewenang  untuk  melakukan  koreksi  terhadap perilaku  para  hakim  dalam  melaksanakan praperadilan,  walaupun  mungkin  benar  bahwa sebagai  akibat  perilaku  para  hakim  itu, kemudian telah menyebabkan hilangnya kepercayaan  orang,  baik  terhadap  pengadilan sendiri maupun terhadap iktikad baik pembentuk  undang-undang  untuk  melindungi hak-hak manusia di Indonesia. 109
KUHAP mengatur putusan
praperadilan  hanya  sampai  tingkat  banding, tetapi dalam praktek ada yurisprudensi Mahkamah  Agung  mengabulkan  peninjauan kembali  terhadap  putusan  praperadilan. 110 Hal ini menyebabkan adanya penyimpangan prilaku  hukum  yang  dilakukan  oleh  aparat penegak  hukum.  Seperti  diketahui  bahwa dalam  KUHAP  tidak  dikenal  adanya  upaya hukum  kasasi  maupun  Peninjauan  Kembali dalam  kasus  praperadilan.  Undang-Undang Mahkamah  Agung  juga  menyebutkan  perkara praperadilan  hanya  sampai  di  tingkat  banding atau  tidak  bisa  diajukan  melalui  kasasi  atau peninjauan kembali. Hal ini secara tegas diatur dalam  Pasal  83  ayat (2)  KUHAP  dan  Undang-
108 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Op.Cit ., hlm. 229
109 Ibid . 110 http://www.hukumonline.com/berita/b aca/c/ma pernah-kabulkan-pk-terhadap-
praperadilan,  diakses  tanggal  25  Maret  2019 Pukul 22. 00 Wib

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa:
1.  Mahkamah  Agung  dalam  tingkat  kasasi mengadili  perkara  yang  memenuhi  syarat untuk  diajukan  kasasi,  kecuali  perkara yang  oleh  Undang-Undang  ini  dibatasi pengajuannya.
2.  Perkara  yang  dikecualikan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a.  Putusan tentang praperadilan
b.  Perkara  pidana  yang  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  1  (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda. 111 Menurut Penulis, yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengabulkan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum tetap  tidak  dapat  dijadikan  landasan  sebagai pedoman  hukum.  Mahkamah  Agung  berfungsi menerapkan Undang-undang bukan menerapkan  suatu  terobasan  baru  dalam Undang-undang,
sehingga seharusnya Mahkamah  Agung  menolak  setiap  perkara praperadilan yang masuk. Apabila terjadi suatu konflik  dalam  perundangan-undangan  maka sesuai  dengan  asas  hukum lex  suporior derogat  legi  inferiori artinya  jika  terjadi  suatu konflik  antara  perundang-undangan  maka peraturan perundang-undangan yang tertinggilah yang berlaku. Dengan demikian,
seyogianya
Mahkamah  Agung  dapat  mengambil  sikap yang  tegas  dengan  menolak  perkara  kasasi atau  peninjauan  kembali  praperadilan  tersebut karena  tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum yang berlaku dalam undang-undang.
Mahkamah  Agung  merupakan  pengadilan tertinggi sehingga selayaknya dapat memberikan  contoh  yang  layak  bagi  aparat penegak  hukum.  Demikian  juga  kejaksaan
111 Pasal  45A  Undang-Undang  No.  5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
sebagai  lembaga  penegak  hukum  lebih  baik mengajukan  Surat  Penetapan  Penghentian Penuntutan  dengan  alasan  adanya  bukti  baru (novum)  ketimbang  menggunakan  pengajuan Peninjauan  Kembali  (PK)  ke  MA,  karena  akan memberikan  dampak  negatif  terhadap  citra lembaga tersebut dalam masyarakat.
Menurut  S.  Tanusubroto  menyatakan bahwa  keberadaan  lembaga  praperadilan sebenarnya memberikan peringatan:
1.  Agar  penegak  hukum  harus  hati-hati dalam  melakukan  tindakan  hukumnya dan  setiap  tindakan  hukum  harus didasarkan  kepada  ketentuan  hukum yang  berlaku,  dalam  arti  ia  harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.
2.  Ganti  rugi  dan  rehabilitasi  merupakan upaya  untuk  melindungi  warga  negara yang  diduga  melakukan  kejahatan yang  ternyata  tanpa  didukung  dengan bukti-bukti  yang  menyakinkan  sebagai akibat  dari  sikap  dan  perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan  prinsip  hak-hak  asasi manusia. 3.  Hakim dalam menentukan ganti kerugian  harus  memperhitungkan  dan mempertimbangkan  dengan  seksama, baik  untuk  kepentingan  orang  yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam  memenuhi  dan  melaksanakan putusan hukum itu.
4.  Dengan  rehabilitasi  berarti  orang  itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan  semula  yang  diduga  telah melakukan kejahatan.
5.  Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi  dari  aparat  penegak  hukum, karena  tanpa  adanya  keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka. 112 KUHAP menerapkan lembaga
praperadilan untuk melindungi tersangka dalam  pemeriksaan  pendahuluan  terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan yang melanggar hukum dan
112 S. Tanusubroto, Op.Cit., hlm. 2

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
merugikan tersangka, dimana lembaga praperadilan  ini  berfungsi  sebagai  lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan  oleh  pejabat  penyidik  dalam batasan tertentu. 113
Di Amerika, peranan hakim tidak hanya terbatas  pada  pengawasan  terhadap  tindakan penangkapan  dan  penahanan  yang  sudah terjadi,  melainkan  pada  waktu  sebelumnya, yaitu  sebelum  diadakan  penahanan,  bahkan sebelum dikeluarkannya surat dakwaan. Hakim berwenang memeriksa dan menilai apakah ada alasan  dan  dasar  hukum  yang  kuat  tentang terjadinya  peristiwa  pidana  dan  bukti-bukti permulaan  yang  cukup  untuk  mendakwa bahwa tersangka memang pelakunya, walaupun pemeriksaan tentang bersalah tidaknya  berdasarkan  bukti-bukti  yang  ada baru  dilangsungkan  kemudian  dalam  sidang pemeriksaan perkara. 114
Acara  pemeriksaan  praperadilan  diatur dalam  Pasal  82  KUHAP,  dimana  secara  garis besar acaranya adalah:
1.  Dalam  waktu  tiga  hari  setelah  diterimanya permintaan, Hakim yang ditunjuk menetapkan hari siding.
2.  Hakim  mendengar  keterangan  baik  dari tersangka  atau  pemohon  maupun  dari pejabat yang berwenang.
3.  Pemeriksaan  tersebut  dilakukan  secara cepat  dan  selambat-lambatnya  tujuh  hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Secara nyata, KUHAP mengamanatkan perkara praperadilan
diselesaikan  dengan  cepat  (7  hari)  sehingga
113 Indriyanto Seno Adji. 2008.
Penyiksaan  dan  HAM  dalam  Perspektif KUHAP ,  ,  Jakarta  :  Pustaka  Sinar  Harapan, hlm. 55
114 Adnan Buyung Nasution, Op.Cit.
acaranya  dibuat  secara  sederhana  sekali, tetapi  dalam  praktek  acara  pemeriksaan praperadilan  menjadi  bertele-tele,  sehingga ada  beberapa  perkara  yang  diputus  tidak sesuai dengan amanat Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP yakni lebih dari tujuh hari.
Apabila KUHAP menginginkan perkara praperadilan selesai dalam 7 (tujuh) hari maka dalam  KUHAP  seharusnya  diatur  secara terperinci  acara-acara  pemeriksaan  dari  hari pertama  sampai  hari  ketujuh  secara  ketat  dan mengikat,  dengan  konsekuensi  apabila  pada hari  yang  ditentukan  tersebut  ada  pihak  yang lalai  atau  sengaja  tidak  hadir  dan  tidak menggunakan haknya maka dianggap melepaskan haknya. 115
Kewenangan  praperadilan    sesudah Putusan  Mahkamah  Kontitusi  Nomor  21/PUU- XII/2014  tentang  konstitusionalitas  ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana yang pada dasarnya menyangkut  persoalan  Praperadilan.  Adapun pengaturan mengenai Praperadilan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal  77  huruf  a  KUHAP  yakni  merupakan kewenangan Pengadilan Negeri guna memeriksa  dan  memutus,  sesuai  dengan ketentuan  yang  diatur  dalam  undang-undang tentang  sah  atau  tidaknya  penangkapan, penahanan,  penghentian  penyidikan  atau penghentian penuntutan.
Mahkamah  Konstiusi  secara  resmi memasukkan  norma  keabsahan  penetapan tersangka  sebagai  objek  pranata  praperadilan guna  terciptanya  suatu  perlakuan  yang  adil
115 Guse  Prayudi,  Praperadilan  dan permasalahannya, http://www.scribd.com/ /Praperadilan-Dan-Permasalahannya,  diakses tanggal  diakses  tanggal  25  Maret  2019    Pukul 22. 00 Wib

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
bagi seseorang yang sedang menjalani proses pidana.  Dengan  memperhatikan  kenyataan bahwa tersangka adalah subjek hukum dengan memliki harkat, martabat, dan kedudukan yang sama  di  hadapan  hukum.  Dengan  demikian pula,  Mahkamah  konstitusi menilai  bahwa  dalil Pemohon  mengenai  penetapan  tersangka menjadi  objek  yang  didalili  oleh  pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum. Secara  lengkap,  pasca  adanya  putusan Mahkamah  Konstitusi,  ketentuan  Pasal  77 huruf  a  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945  menjadi  demikian:  sah  atau  tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan  atau  penghentian  penuntutan;
termasuk penetapan
tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. 116
Ketentuan di atas membuktikan bahwa penetapan  tersangka  yang  dimasukkan  pada objek  praperadilan  oleh  Mahkamah  Konstitusi merupakan  pengakuan  hak  asasi  manusia tersebut  dalam  proses  peradilan  pidana  yang menjadi  asas  yang  harus  dijunjung  tinggi  oleh semua  pihak  terutama  bagi  lembaga  penegak hukum.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP)  sebagai  hukum  formil  dalam proses  peradilan  pidana  di  Indonesia  telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai  pelindung  terhadap  kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.
Penegakkan  prinsip-prinsip  Hak  Asasi Manusia  sebagaimana  yang  diaplikasikan didalam  sistem  peradilan  pidana  sangatlah diperlukan. Konstitusi Indonesia yang memberikan  status  bahwa  negara  Indonesia sebagai  negara  hukum  sebagaimana  yang
116 Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014
ditentukan  Pasal  1  angka  (3)  Undang-Undang Dasar  1945,  mewajibkan  bahwa  negara Indonesia  wajib  untuk  memberikan  rasa  aman bagi  masyarakatnya.  Pemberian  rasa  aman dari negara yakni ditujukan bagi seluruh warga negara  secara  merata,  baik  kepada  rakyat yang  tidak  sedang  menjalani  proses  hukum, maupun  kepada  masyarakatyang  sedang menjalani  proses  hukum  (baik  di  tingkat kepolisian,kejaksaan, hingga ke proses peradilan).
KUHAP  sebelum  putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014  belum memiliki  sistem check  and  balance yang secara  khusus  untuk  mengatur  terhadap kegiatan  penetapan  tersangka  yang  dilakukan oleh  penyidik.  Hal  ini  disebabkan  oleh  karena KUHAP pada saat itu, tidak dibekali pengaturan  mengenai  mekanisme  pengujian atas  keabsahan  perolehan  alat  bukti  dan  tidak menerapkan prinsip
pengecualian
(exclusionary) atas  alat  bukti  yang  diperoleh secara  tidak  sah.  Padahal  dalam  era  dewasa ini,  di  Indonesia  sangatlah  dibutuhkan  suatu mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan  alat  bukti  dan  diterapkannya  prinsip pengecualian (exclusionary).
Perluasan  objek  Praperadilan  hingga memasukkan penatapan
tersangka
dimaksudkan  untuk  memelihara  tegaknya hukum  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan  penyidikan  dan  penuntutan,  hal ini sesuai dengan prinsip akuisatoir yang dianut dalam  KUHAP yang menempatkan  kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan  adalah  sebagai  subyek  bukan sebagai  obyek  pemeriksaan.  Oleh  karena  itu tersangka/terdakwa  harus  didudukkan  dan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
diperlakukan  dalam  kedudukan  manusia  yang mempunyai harkat dan martabat harga diri.
Secara  ringkas,  tabel  di  bawah  ini mengilustrasikan  mengenai  perbedaan  antara praktek  penyelenggaraan  Praperadilan  yang diatur  dalam  Pasal  77  KUHAP,  sebelum  dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
Tabel 1 Praperadilan sebelum dan sesudah Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU- XII/2014 Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Pasal 77 huruf a : sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; Pasal  77  huruf  a  : sah  atau  tidaknya penang-kapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; termasuk  penetapan tersangka, penggeledahan,  dan penyitaan; Pasal  77  huruf  b  : ganti  kerugian  dan atau  rehabilitasi  bagi seorang yang perkara pidananya  dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Pasal  77  huruf  b  : ganti  kerugian  dan atau  rehabilitasi  bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
(5)  Peranan  Praperadilan  Sebagai  Salah Satu    Upaya    Terhadap  Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan
1. Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan Tersangka adalah seorang yang
karena tindakannya dan keadaannya, berdasarkan  bukti  permulaan  patut  diduga sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Menurut  Andi
Hamzah sebenarnya kata- kata “karena tindakannya  dan  keadaannya”  adalah  kurang tepat  karena  dengan  kata-kata  itu  seolah-olah pihak penyidik sudah mengetahui tindakan dan keadaan  si  tersangka  padahal  hal  itu  adalah sesuatu  yang  masih  harus  di  cari  tahu  oleh  si penyidik. Perumusan yang lebih tepat diberikan oleh Ned. Strafvordering pada Pasa 27 ayat (1) yakni  sebagai  berikut  “  …yang  dipandang sebagai tersangka ialah dia yang karena fakta- fakta  dan  keadaan-keadaan  patut  diduga bersalah  melakukan  delik“.  Jadi  penggunaan kata- kata  “fakta-fakta  dan  keadaan-keadaan” adalah lebih tepat karena lebih objektif. 117
Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan  bukti  permulaan  patut  diduga sebagai  tindak  pidana,  Terdakwa  adalah, seorang  tersangka  yang  dituntut,  diperiksa, diadili  dan  di  sidang  pengadilan. 118 Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan  masyarakat  Indonesia,  bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal  yang  berhak  menentukan  bersalah atau  tidaknya  adalah  pengadilan,  dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 119
Bersumber  pada  asas  praduga  tak bersalah  maka  jelas  dan  sewajarnya  bahwa tersangka  atau  terdakwah  dalam  proses peradilan  pidana  wajib  mendapatkan  hak- haknya  (asas  praduga  tak  bersalah  berarti bahwa  setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan,  dituntut  dan  atau  dihadapkan  didepan
117 Andi  Hamzah.  2008. Pengantar Hukum  Acara  Pidana ,  Jakarta  :  Sinar  Grafika, hlm. 67
118 Abdul  Hakim  G.  Nusantara,  2006. KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya ,
Jakarta : Djambatan, hlm, 213 119 Ibid ., hlm. 214.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pengadilan  wajib  dianggap  tidak  bersalah sebelum  adanya  keputusan  pengadilan  yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap). 120
KUHAP  telah  mengatur  secara  jelas dan  tegas  hal-hal  yang  berkaitan  hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP), dan  setiap  pihak  wajib  menghormati  hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP sebagai berikut :
1.  Hak prioritas penyelesaian perkara
Hal  ini  telah  ditegaskan  dalam  Pasal
50 KUHAP yang berbunyi :
(1)  Tersangka  berhak  segera  mendapatkan pemeriksaan  oleh  penyidik  selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.
(2)  Tersangka  berhak  perkaranya  segera dimajukan  ke  Pengadilan  oleh  Penuntut Umum.
(3)  Terdakwa  berhak  segera  diadili  oleh Pengadilan.
Berdasarkan  hak-hak  tersebut  diatas, maka  penyidik  wajib  menjamin  terlaksananya hak-hak seseorang
tersangka selama prosespenyidikan  berlangsung  disinilah  peran penyidik dalam memberikan jaminan pelaksanaan  hak  bagi  tersangka  dalam perkara  pidana.Kitab  Undang-undang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP)  telah  meletakkan landasan  prinsip  legalitas  dan  pendekatan pemeriksaan  dalam  semua  tingkat,  dengan sistem  akuisatur. Menempatkan tersangka dan terdakwa  dalam  setiap  tingkat  pemeriksaan sebagai  manusia  yang  mempunyai  hak  asasi dan harkat martabat harga diri. Sebagai perisai untuk  membela  dan  mempertahankan  hak asasi dan harkat martabat kemanusian tersangka atau terdakwa
120 Bambang  Waluyo.2013. Pengantar Hukum  Acara  Pidana ,  Jakarta  :  Ghalia Indonesia, hlm. 71.
Apabila  telah  terjadi pelanggaran terhadap  hak-haknya  oleh  penyidik  maka tersangka  dapat  melakukan  sesuatu  yang dapat  membuat  penyidik  yang  bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya  tersebut.  Upaya  hukum  yang dapat  diajukan  oleh  tersangka,  keluarganya, dan  penasihatnya  hukumnya  adalah  upaya Praperadilan.  Dengan  Praperadilan,  tersangka bisa  mendapatkan  keadilan  atas  pelanggaran hak-haknya yang telah dilakukan oleh penyidik.
Apabila ditinjau dari maksud diselenggarakannya Praperadilan dalam KUHAP, maka semestinya lembaga Praperadilan  berwenang  untuk  mengawasi bukan  saja  terhadap  penangkapan,  serta penahanan  akan  tetapi  meliputi  keseluruhan upaya paksa.
Dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut  menginginkan  proses  penyelesaian perkara  ditangani  dengan  cepat  sehingga semuanya  bisa  dituntaskan  dalam  waktu  yang singkat.
2.  Hak persiapan pembelaan
Bahasa  hukum  yang  digunakan  oleh penyidik  pada  tingkat  penyidikan  atau  oleh penuntut  umum  pada  sidang  pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami  oleh  masyarakat  awam.  Untuk  itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan  terhadapnya  juga  dijelaskan  dengan rinci sampai tersangka mengerti dan jelas atas dakwaan  terhadap  dirinya.  Dengan  demikian tersangka  akan  mengetahui  posisinya  dan dapat dengan segera mempersiapakan pembelaan terhadap dirinya. 121
121 AL.  Wisnubroto.  2007. Hakim  dan Peradilan  di  Indonesia  dalam  Beberapa  Aspek Kajian ,  Yogyakarta  :  Universitas  Atma  Jaya, hlm. 31.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Hak  ini  didasarkan  pada  Pasal  51 KUHAP, yang berbunyi :
Untuk mempersiapkan  pembelaan  tersangka  berhak untuk  diberitahukan  dengan  jelas  dalam bahasa  yang  dimengerti  olehnya  tentang  apa yang  disangkakan  kepadanya  pada  waktu pemeriksaan dimulai.
3.  Hak memberi keterangan secara bebas
Hal  yang  diharapkan  oleh  penyidik pada  saat  pemeriksaan  dan  pada  saat  sidang pengadilan  adalah  keterangan  dari  tersangka karena  dari  keterangan  tersebut  diharapkan dapat  memberikan  titik  terang  atas  perkara tersebut. 122
Memberikan keterangan hendaknya  tersangka  tidak  ada  dibawah
tekanan  akan  timbul  perasaan  takut  sehingga keterangan yang diberikan belum  tentu merupakan  keterangan  yang  sebenarnya.  Jika seorang tersangka memberika keterangan baik ditingkat penyidik maupun disidang pengadilan tanpa  adanya  rasa  takut,  berarti  tersangka telah mendapatkan haknya.
Sebagai  bukti  bahwa  hak  untuk memberikan  keterangan  secara  bebas  dijamin oleh  hukum,  terdapat  dalam  ketentuan  Pasal 52  KUHAP  yang  berbunyi,  sebagai  berikut: “Dalam  pemeriksaan  pada  tingkat  penyidikan dan  pengadilan  tersangka  atau  terdakwa berhak  memberi  keterangan  secara  bebas kepada penyidik atau hakim”.
4.  Hak mendapatkan juru bahasa
Tidak semua pelaku tindak pidana atau tersangka bisa berkomunikasi dengan baik dan dapat  mengerti  apa  yang  dikatakan  penyidik maupun  penuntut  umum.  Untuk mengatasi  hal tersebut  maka  Negara  menyediakan  juru
122 Nanda  Agung  Dewantara, Op.  Cit , hlm. 45.
bahasa bagi mereka yang tidak bisa memahami  bahasa  yang  digunakan  selama penyidikan maupun selama sidang.
Tidak  semua  tersangka  mendapatkan hak  ini.  Ada  kriteria  tertentu  yang  dapat menentukan  apakah  seorang  tersangka  itu memerlukan juru bahasa atau tidak. Seseorang dianggap  perlu  untuk  mendapatkan  juru bahasa adalah:
a.  Orang asing
b.  Orang  Indonesia  yang  tidak  paham Bahasa Indonesia
c.  Orang bisu tuli yang tidak bisa menulis. 123
Dasar  hukum  terhadap  hak  ini  adalah
Pasal 53 KUHAP yang berbunyi :
(1)  Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik  dan  pengadilan,  tersangka atau  terdakwa  berhak  untuk  setiap waktu  mendapatkan  bantuan  juru bahasa  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 177.
(2)  Dalam  hal  tersangka  atau  terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.
5.  Hak mendapatkan bantuan hukum
Tujuan  diberikan  hak  ini  kepada tersangka  adalah  untuk  menghindari  terjadi kekeliruan  dan  kesewenang-wenangan  dari para  aparat  hukum  yang  dapat  merugikan tersangka.  Dengan  adanya  pembela  atau penasehat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan  jalannya  pemeriksaan  yang dilakukan terhadap tersangka. 124

## 6.  Hak memilih sendiri penasehat hukumnya
123 Riduan  Syahrani.  2003. Beberapa hal  Tentang  Hukum  Acara  Pidana ,  Bandung  : Alumni, hlm. 80.
124 R. Soeparmono, Op. Cit , hlm. 54.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Tujuan  hak  ini  untuk  mendapatkan penasihat  hukum  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  54  KUHAP  tersangka  dibolehkan  untuk menentukan  dan  memilih  sendiri  penasehat hukumnya sesuai dengan keinginannya.
Tersangka juga boleh menggunakan penasihat hukum  yang  disediakan  penyidik  kepadanya, apabila tersangaka tidak mempunyai gambaran  tentang  siapa  yang  akan  menjadi penasehat  hukumnya.  Tidak  ada  larangan apablia  tersangka  menolak  calon  penasehat hukum yang diberikan oleh penyidik kepadanya. 125
7.  Hak mendapatkan bantuan hukum cuma- cuma
Mengenai  hak  ini  telah  diatur  dalam Pasal  56  KUHAP  yang  berbunyi  sebagai berikut :
(1)  Dalam  hal  tersangka  atau  terdakwa disangka  atau  didakwa  melakukan  tindak pidana  yang  diancam  dengan  pidana  mati atau  ancaman  15  tahun  atau  lebih  bagi mereka  yang  tidak  mampu  yang  diancam dengan  pidana  lima  tahun  atau  lebih  yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri,  pejabat  yang  bersangkutan  pada semua  tindak  pemeriksaan  dalam  proses peradilan wajib menunjukan penasihat bagi mereka.
(2)  Setiap  penasehat  hukum  yang  ditunjuk untuk  bertindak  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  memberi  bantuannya dengan cuma-cuma.
Berdasarkan  pasal  tersebut  bahwa KUHAP benar-benar telah mengatur agar yang tersangka  mendapat  bantuan  hukum  dengan cuma-cuma  bagi  mereka  yang  diancam dengan pidana mati atau 15 (lima belas) tahun penjara  atau  lebih  dan  juga  bagi mereka  yang diancam  dengan  pidana  5  (lima)  tahun  atau lebih  tapi  tidak  mempunyai  penasehat  hukum
karena  tidak  mampu  untuk  membayarnya. 126
Untuk  mengatasinya,  maka  pejabat  yang bersangkutan  harus  menyediakan  penasehat hukum  yang  akan  mendampingi  tersangka selama proses hukum berlangsung.
8.  Hak menghubungi penasihat hukum
Bagi tersangka yang dikenakan penahanan,  tidak  ada  larangan  bagi  mereka untuk  menghubungi  penasehat  hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan  Undang-undang  yang  berlaku.  Hal ini  telah  ditegaskan  dalam  Pasal  57  ayat  (1) KUHAP.
9.  Hak kunjungan oleh dokter pribadi
Tersangka  boleh  menerima  kunjungan dari  siapa  saja  selama  kunjungan  tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dari  dokter  pribadinya.  Diatur  dalam  Pasal  58 KUHAP,  berbunyi  sebagai  berikut :  “tersangka atau  terdakwa  yang  dikenakan  penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik  yang  ada  hubungannya  dengan  proses perkara maupun tidak”.
10.  Hak  diberitahukan,  menghubungi  atau menerima  kunjungan  keluarga  dan  sanak keluarganya
Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahan atas dirinya terkadang tidak diketahui  oleh  keluarganya,  disebabkan  ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat  lain,  maka  perlu  diberiitahukan kepada  keluarganya  tentang  penahan  atas  diri tersangka. 127 Hal  ini  telah  diatur  dalam ketentuan  Pasal  59  KUHAP,  yang  berbunyi  :
126 Yuwono Soesilo. 2012. Penyelesaian  Perkara  Pidana  Berdasarkan KUHAP , Bandung : Alumni, hlm. 40.
127 Ibid ., hlm. 41.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
”tersangka  yang  dikenakan  penahanan  atas dirinya  oleh  pejabat  yang  berwenang,  pada semua  tingkat  pemeriksaan  dalam  proses peradilan,  kepada  keluarganya  atau  orang  lain yang  bantuanya  dibutuhkan  oleh  tersangka umtuk  mendapatkan  bantuan  hukum  atau jaminan bagi penangguhnya”.
Berhak  menerima  kunjungan  dari keluarganya  atau  lainnya  dalam  urusan mendapatkan  bantuan  hukum  atau  untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan,  sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal  60  dan  61  KUHAP.  Pasal  60  KUHAP, berbunyi : “tersangka berhak menghubungi dan menerima  kunjungan  pihak  yang  mempunyai hubungan  kekeluargaan  atau  lainnya  dengan tersangka  guna  mendapatkan  jaminan  bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan  bant uan  hukum”.  Pasal  61 KUHAP,  berbunyi  :  “tersangka  atau  terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara  penasehat  hukumnya  menghubungi dan  menerima  kunjungan  sanak  keluarganya dalam  hal  yang  tidak  ada  hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”.
11.  Hak berkirim surat
Pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka  di  perkenankan  untuk  berkirim  surat kepada  penasehat  hukum,  sanak  saudaranya termasuk  jugamenerima  surat  dari  mereka semua  tanpa  diperiksa  terlebih  dahulu  oleh pejabat  yang  bersangkutan,  kecuali  diduga kalau surat tersebut disalahgunakan. 128
Terhadap  surat  yang  diduga  disalahgunakan, maka  surat  tersebut  akan  dibuka  oleh  pejabat yang  bersangkutan  akan  tetapi  terlebih  dahulu diberitahukan  kepada  tersangka,  kemudian
128 M Yahya Harahap, Op. Cit ., hlm. 82.
surat  tersebut  akan  dikembalikan  kepada  si pengirim  setelah  terlebih  dahulu  diberi  cap yang berbunyi “telah ditilik”. Ketentuan tentang hak  berkirim  surat  ini,  tercantum  dalam  Pasal 62 KUHAP.
12.  Hak menerima kunjungan rohaniwan Hak untuk menerima kunjungan rohaniwan  ini  diatur  dalam  Pasal  63  KUHAP, yang  berbunyi  :  “tersangka  atau  terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari  rohaniwan”.    Ditahannya  tersangka  telah merampas  kemerdekaan  atau  kebebasan tersangka,  akibatnya membatasi  hubungannya dengan  dunia  luar.  Terisolasi  tersangka  dari dunia  luar  membuatnya  tidak  dapat  menerima pengetahuan  agama  dari  rohaniawan  agar jiwanya kuat secara spiritual. 129
13.  Hak diadili pada sidang terbuka untuk
umum
Tersangka  apabila  statusnya  telah menjadi  terdakwa,  maka  memiliki  hak  untuk diadili  pada  sidang  terbuka  untuk  umum, kecuali  pada  kasus  yang  memang  harus tertutup  untuk  umum  yang  telah  ditentukan oleh  Undang-undang,  dan  itupun  harus  dibuka terlebih  dahulu  oleh  hakim  untuk  umum, walaupun  akhirnya  hakim  menyatakan  bahwa sidang  tersebut  dahulu  oleh  hakim  untuk umum,  walaupun  akhirnya  hakim  menyatakan bahwa  sidang  tersebut  tertutup  untuk  umum. 130
Hak  ini  telah  ditegaskan  dalam  Pasal 64  KUHAP,  yang  berbunyi  :  “terdakwa  berhak untuk diadili disidang Pengadilan yang terbuka untuk  umum.  Diatur  pula  dalam  Pasal  19  UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : “sidang pemeriksaan  pengadilan  adalah  terbuka  untuk
129 Ibid .,hlm. 85.
130 Ibid .,hlm. 86.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
umum  kecuali  undang-undang  menentukan lain”.
Tujuan  diberikannya  hak  ini,  agar peradilan  berjalan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  dan  untuk  menghindari tindakan  yang  dapat  merugikan  tersangka. Dengan  dibukanya sidang  untuk  umum membuat  masyarakat  dapat  melihat  secara langsung  proses  pemeriksaan  perkara  dalam sidang  pengadilan.  Sehingga  masyarakat mengetahui  cara  kerja  aparat  hukum  dalam menegakkan  hukum  sebagaimana  mestinya. Selain itu, merupakan bentuk control masyarakat  terhadap  penegakan  hukum  di Indonesia. 131 14.  Hak mengajukan saksi
Hak  tersebut  terdapat  dalam  Pasal  65 KUHAP,  berbunyi  :  “tersangka  atau  terdakwa berhak  untuk  mengusahakan  dan  mengajukan saksi  atau  seseorang  yang  memiliki  keahlian khusus  guna  memberikan  keterangan  yang menguntungkan  bagi  dirinya”.    Pengajuan saksi yang dapat menguntungkan bagi tersangka  atau  terdakwa  adalah  merupakan bagian dari upaya pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan  terhadap  dirinya,  maka  hak  ini merupakan  penegasan  wujud  hak  pembelaan terhadap  tersangka.  Dari  hak  tersebut  dapat membebaskan  atau  paling  tidak  meringankan tersangka  dari  dakwaan  yang  dikenakan kepada dirinya.
15.  Hak untuk tidak dibebani kewajiban
pembuktian
Pasal 66 KUHAP, berbunyi : “tersangka  atau  terdakwa  tidak  dibebani
kewajiban pembuktian”.
Berdasarkan penjelasan  Pasal  66  KUHAP,  ketentuan  ini merupakan  penjelmaan  dari  asas  praduga
131 Andi Hamzah, Op. Cit ., hlm. 50.
tidak  bersalah  ( presumption  of  innounce ).
Seorang  tersangka  tidak  dibebani  kewajiban pembuktian  karena  tidak  adil  apabila  kerugian perampasan hak akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian.
Selain itu berlaku asas siapa yang menuduhkan maka kewajibannya untuk membuktikan  apa  yang  dituduhkan  tersebut, dalam hal ini kewajiban pembuktian dibebankan kepada penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum. 132

## 16.  Hak pemberian ganti kerugian dan
rehabilitasi
Tidak semua tersangka terbukti bersalah.  Sebagai  manusia  biasa  penyidik tidak selalu benar. Terkadang dalam melaksanakan  tugasnya  penyidik  melakukan kesalahan dan kesalahan itu bisa berupa tidak ada cukup bukti untuk menjerat tersangka atau salah  tangkap  orang.    Tersangka  berhak  atas ganti  rugi  dan  juga  memperoleh  rehabilitasi dikarenakan kesalahan yang dilakukan penyidik  tersebut.  Dengan  hak  tersebut tersangka  dapat  membersihkan  nama  baiknya sehingga  masyarakat  menjadi  tahu  bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak bertanggung  jawab  atas  perbuatan  pidana yang  telah  terjadi.  Menurut  Djoko  Prakoso  : “hak  memperoleh  ganti  rugi  dan  rehabilitasi merupakan  konsekuensi  bagi  rampasnya  hak pribadi  tersangka  tanpa  dasar  hukum  yang sah”. 133
Hak mengenai ganti rugi dan rehabilitasi  ini  diatur  dalam  Pasal  95  ayat  (1) KUHAP, yang berbunyi : “tersangka, terdakwa,
132 O.C.  Kaligis.  2006. Perlindungan Hukum  Atas  Hak  Asasi  Tersangka,  Terdakwa dan Terpidana ,  Bandung : Alumni, hlm.235
133 Djoko  Prakoso.  2007. Polri  sebagai Penyidik  dalam  Penegakan  Hukum .  Jakarta  : Ghalia Indonesia, hlm. 23

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena  ditangkap,  ditahan,  dituntut  dan  diadili atau  dikarenakan  tindakan  lain  tanpa  alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan  mengenai  orangnya  atau  hukum yang diterapkan”.
Hak-hak  yang  di  atas  menjelaskan bahwa  di  Negara  ini  warga  Negara  yang ditetapkan  sebagai  tersangka  dalam  tindak pidana yang dituduhkan mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak yang dimilikinya tanpa memandang status sosialnya. Dan  tujuan  diberikan  perlindungan  hukum terhadap hak tersangka adalah untuk menghormati  hak  asasi  tersangka,  adanya kepastian  hukum  serta  menghindari  perlakuan sewenang-wenang  dan  tidak  wajar  dari  para aparat hukum. Indonesia sangat mengakui dan melindungi  hak  asasi  manusia,  termasuk  hak asasi  tersangka.  Dan  hak-hak  yang  diberikan kepada tersangka atau terdakwa tidak memandang  kasus  tindak  pidana  apapun,  jadi apapun  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh tersangka  hak  yang  dimilikinya  sama  rata semua.
2.  Praperadilan dalam Mewujudkan

## Keadilan Bagi Tersangka
Praperadilan  sebagai  lembaga  dalam
dunia  peradilan  di  Indonesia  dalam  kehidupan penegakan hukum. Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Pada hakekatnya  merupakan  suatu  sistem,  hal  ini dikarenakan  dalam  proses  peradilan  pidana  di Indonesia  terdiri  dari  tahapan-tahapan  yang merupakan  satu  kesatuan  utuh  yang  tidak dapat  dipisahkan.  Tahapan-tahapan  dalam proses  peradilan  pidana  tersebut  merupakan
suatu  rangkaian,  dimana  tahap  yang  satu mempengaruhi tahapan yang lain. 134
Proses  peradilan  pidana  di  Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan tindakan  penyelidikan  dan  penyidikan  ada pada  kepolisian,  sedangkan  yang  memiliki kewenangan  untuk  melakukan  penuntutan adalah  kejaksaan,  sementara  kewenangan mengadili  dalam  pemeriksaan  di  sidang pengadilan ada pada hakim. 135
Kewenangan-kewenangan yang dimiliki  oleh  hakim,  kejaksaan,  dan  kepolisian meskipun  berbeda,  tetapi  pada  prinsipnya merupakan  satu  kesatuan  utuh  yang  tidak dapat  dipisahkan.  Sering  ditemui  dalam praktek pelanggaran-pelanggaran dalam peradilan  pidana.  Pelanggaran-pelanggaran yang  sering  ditemui  salah  satunya  adalah mengenai  penangkapan  dan  penahanan  yang tidak disertai dengan surat perintah penangkapan  dan  penahanan  sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 136
Kasus-kasus pelanggaran tersebut sering  dijawab  oleh  oknum-oknum  penegak hukum  yang  bersangkutan  dengan  cara membuat  surat  perintah  penangkapan  dan penahanan  yang  tanggalnya  dimundurkan. Kondisi  ini  jelas  sangat  merugikan  bagi  pihak yang  menjadi  korban,  karena  pada  prinsipnya untuk  melakukan  suatu  penangkapan  dan penahanan  harus  disertai  adanya surat perintah  penagkapan  dan  penahanan  dari aparat penegak hukum yang bersangkutan. 137
134 M.  Yahya  Harahap, Op.  Cit .,  hlm. 98.
135 Ibid ., hlm. 101.
136 Ratna  Nurul  Alfiah, Op.  Cit .,    hlm. 72 137 Ibid ., hlm. 74.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Satu  hal  yang  tidak  kalah  penting adalah harus segera dihapus anggapan bahwa praperadilan  adalah  suatu  hal  yang  tabu  bagi penyidik.  Begitu  pula  dengan  atasan  penyidik atau  pihak-pihak  lain  yang  berkompeten terhadap  proses  penyidikan.  Banyak  kasus- kasus penetapan tersangka yang pada akhirnya penetapan tersangka tersebut dibatalkan  oleh  hakim  dalam  gugatan  di prapreadilan, seperti kasus Budi Gunawan oleh KPK,  kemudian  penetapan  tersangka  Setya Novanto  dalam  kasus  E-KTP  yang  pada akhirnya juga dibatalkan penetapan tersangknya di praperadilan. 138
Praperadilan berhubungan dengan hak asasi  manusia  yang  melekat  keadilan  yang bersifat substantif. Menurut Bambang Sutiyoso mendefinisikan  bahwa  keadilan  substantif adalah  keadilan  yang  didasarkan  pada  nilai- nilai  yang  lahir  dari  sumber-sumber  hukum yang  responsif  sesuai  hati  nurani  dan  dapat disimpulkan bahwa keadialan substantif merupakan  merupakan  sumber  dari  keadilan yang bersifat prosedural. 139 Keadilan substantif lebih  menekankan  kepada  nilai  atau  norma yang  hidup  di  masyarakat  dan  keadilan  yang bersifat asasi yang seharusnya dapat diwujudkan oleh keadilan yang bersifat prosedural.
Praperadilan  pada  dasarnya  tidak hanya  dapat  diajukan  oleh  tersangka  atau terdakwanya  saja,  tetapi  juga  dapat  diajukan oleh  penyidik  ataupun  penuntut  umum.  Aturan
138 Anwar. 2017. Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam
Penegakkan  Hukum  di  Indonesia, Malang  : Puskasi FH Universitas Widyagama, hlm. 76. 139 Bambang Sutiyoso. 2006.
Penemuan  Hukum ,  Yogyakarta  :  UII  Press, hlm. 48.
itu  tentunya  memberikan  sebuah  kebebasan bagi  siapa  saja  yang  ingin  mempertahankan dan  mewujudkan  keadilan.  Melihat  ketentuan praperadilan  yang  terdapat  dalam  KUHAP maka  sikap  kesewenang-wenangan  yang terjadi  dalam  penyidikan  dan  berbagai  macam pelanggaran yang terjadi dalam proses penyidikan  hingga  penetapan  tersangka  tidak termasuk dalam wewenang praperadilan sehingga hakimpun tidak dapat memeriksa dan memberikan  putusan  terhadap  hal  tersebut karena  objek  yang  dipraperadilankan  tidak masuk dalam ruang lingkup praperadilan.
Pandangan  aparat  penegak  hukum mengenai  praperadilan  yaitu  praperadilan dapat  digunakan  sebagai  koreksi  terhadap kinerja  dari  aparat  penegak  hukum  dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga  tersangka  atau  terdakwa  diberikan kedudukan atau kesempatan yang sama untuk memberikan pembelaan.
Berdasarkan uraian di atas maka pada dasarnya  praperadilan  merupakan  salah  satu cara  atau  sarana  yang  diberikan  oleh  undang- undang kepada tesangka atau terdakwa dalam mempertahankan  haknya  yang tertuang  dalam asas  hukum  acara  pidana.  Dari  keberadaan praperadilan tersebut diharapkan dapat melindungi  hak  asasi  terdakwa  atau  tersangka yang  notabenenya  merupakan  pihak  yang lemah dalam proses penyidikan atau penuntutan.
Terdapat  sebuah  kelemahan  dalam praperadilan itu sendiri yakni adanya ketentuan praperadilan gugur jika pokok perkaranya telah dipersidangkan.  Hal  tersebut merupakan  salah satu ketentuan dalam beracara di praperadilan sebagaimana tercantum dalam KUHAP.
Ketentuan  tersebut  memberikan  celah  bagi penyidik atau penuntut umum untuk

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mempercepat proses penyidikan atau
penuntutan  agar  pokok  perkaranya  dapat segera disidangkan.
Praperadilan pada dasarnya
merupakan apa yang tercantum dalam KUHAP dan makna praperadilan merujuk pada ketentuan  KUHAP.  Hal  tersebut  wajar  sebab hakim  pada  dasarnya  memaknai  segala sesuatu  berdasarkan  undang-undang  dan menjalankanya  berdasarkan  undang-undang pula  akan  tetapi  hal  yang  terpenting  adalah kehadiran  lembaga  praperadilan  menjadi  hal yang  penting  dalam  penegakkan  hak  asasi manusia yang didalamnya terkandung keadilan yang bersifat substantif.
Berdasarkan  pembahasan  di  atas maka  keberadaan  lembaga  praperadilan  yang selama  ini  bertujuan  untuk  mewujudkan pemenuhan  hak  asasi  manusia  yang  di dalamnya  terdapat  keadilan  yang  bersifat substantif  belum  sepenuhnya  dapat  terwujud. Hal  tersebut  dikarenakan  praperadilan  hanya memeriksa sebatas formalitas dalam penyidikan  dan  penuntutan,  akan  tetapi  belum dapat  menyentuh  permasahan  yang  bersifat subjektif  seperti  kemungkinan  upaya  paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan  alat  bukti  dan  barang  bukti dalam  sebuah  tindak  pidana,  padahal  hal tersebut yang selama ini menjadi fenomena tak jarang yang muncul dalam proses penyidikan.
Adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi maka diharapkan keberadaan lembaga praperadilan  dapat  memberikan  keadilan  yang bersifat  substantif  terhadap  tersangka  atau terdakwa  dalam  menjalani  proses  hukum. Setelah  diterbitkanya  keputusan  Mahkamah Konstitusi  tersebut  maka  bentuk  pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik selama melakukan  penyidikan  dapat  diajukan  sebagai
objek  praperadilan  dan  dapat  diperiksa  serta diputus oleh hakim.
4.  Perlindungan  Hukum  Bagi  Tersangka dalam Proses Penyidikan
Perlindungan  merupakan  suatu  bentuk apresiasi  dan  implementasi  aparat  penegak hukum  atau  juga  aparat  keamanan  untuk menjaga  rasa  aman  baik  psikis  maupun  fisik, kepada  orang  atau  subjek  hukum,  dari intimidasi, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak  mana  pun,  yang  diberikan  pada  tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dana tau pemeriksaan di sidang pengadilan. 140
Semua warga negara Indonesia Tanpa terkecuali  harus  mendapatkan  perlindungan hukum,  seperti  yang  ada  pada  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), oleh sebab itu semua produk  hukum  harus  mampu  menjamin penerapan  atas  perlindungan  hukum  kepada semua  orang.  Hal  itu  tercermin  dari  apa  yang telah dituangkan dalam undang-undang. Penyidik kepolisian ketika melakukan penyelidikan  dan  penyidikan  suatu  perkara tindak  pidana  wajiblah  mengumpulkan  bukti- bukti  tentang  suatu  tindak  pidana  yang dimaksud,  guna  menentukan  tersangkanya. Setelah  menentukan  tersangka  tindak  pidana, penyidik harus memperhatikan hak-hak tersangka.
Perlindungan  hukum  bagi  tersangka dalam  proses  penyidikan  adalah  sebagai jaminan perlindungan dari perundang- undangan  akan  pengakuan  hak-haknya  yang harus  diakui  dan  dihormati  oleh  aparat penegak  hukum  dalam  hal  ini  adalah  penyidik kepolisian  (Polri)  maupun  setiap  personilnya,
140 Lilik  Mulyadi.  2007. Hukum  Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya , Bandung : Alumni, hlm. 6

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
maka hak-hak tersangka tidak boleh diabaikan.
141
Adapun  bentuk  perlindungan  yang
diatur dalam KUHAP ialah sebagai berikut:: 1.  Penerapan  upaya  paksa (dwang  midllen) yang memperhatikan hak-hak asasi tersangka KUHAP menginginkan proses
peradilan pidana yang mengembangkan paradigma  yakni,  bahwa  warga  negara  yang menjadi  tersangka  tidak  lagi  dipandang sebagai  objek  tetapi  sebagai  subjek  yang mempunyai  hak  dan  kewajiban. 142 Di  atas landasan  tujuan  untuk  mengangkat  harkat martabat  manusia,  KUHAP  juga  meletakan garis-garis  dasar  tujuan  pembinaan  sikap  para pelaksana penegak hukum untuk melaksanakan  ketentuan  hukum  acara  pidana dengan cara-cara yang manusiawi dan
beorientasi pada penghargaan serta perlindungan  terhadap  hak  asasi  tersangka. Karena  itu,  diperlukan  suatu  bentuk  perluasan kontrol  terhadap  pelaksanaan  upaya  paksa (dwang  middelen) dalam  hukum  acara  pidana untuk  menjamin  perlindungan  hak  asasi seorang tersangka. 143
Adapun hak-hak tersangka yang harus dijunjung  tinggi  antara  lain:  Persamaan  hak dan  kedudukan  serta  kewajiban  di  hadapan hukum: harus diduga tidak bersalah (presumption  of  innocence) penangkapan  atau penahanan harus didasarkan bukti yang cukup, dan  hak  mempersiapkan  pembelaan  secara
141 Andi Hamzah, Op. Cit , hlm. 36 142 A.  Patra  M.  Zen.  2007. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Anda
Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum ,  Jakarta : YLBHI,  hlm. 235
143 Ibid ., hlm. 237.
dini,  Dalam  menerapkan  upaya  paksa (dwang middelen), 144 seperti :
a.  Pengangkapan
Polisi  dalam  melakukan  penangkapan harus  memperhatikan  tata  cara  penangkapan menurut  KUHAP,  yakni  harus  memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka  surat  perintah  penangkapan  yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian perkara kejahatan yang dipersangkakan serta  tempat  dimana  ia  akan  diperiksa. Kemudian surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud harus diberikan kepada  keluarga  segera  setelah  penangkapan dilakukan. Kemudian batas waktu penangkapan  adalah  paling  lama  satu  hari, serta memperhatikan syarat dan ketentuan lain yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. 145
Ketentuan KUHAP tersebut menginginkan bahwa, tidak dibenarkan adanya praktek kekerasan dalam pelaksanaan penangkapan. Maka sikap mental dan perilaku
(law  behaviour) petugas  Polisi  pun  harus benar-benar mengerti, memahami, dan mematuhi  peraturan-peraturan  tersebut  demi tegaknya  kebenaran  dan  keadilan  melalui rangkaian proses penyelesaian perkara pidana, melalui sistem peradilan pidana. 146 Hal ini  untuk  mengantisipasi  terlanggarnya  hak seorang tersangka dengan adanya penahanan dalam  waktu  yang  lama,  sedangkan  belum tentu  si  tersangka  tersebut  sebagai  pelaku tindak  pidana  yang  di  tuduhkan  kepadanya.
144 Andy Sofyan dan Abdul Asis. 2014. Hukum  Acara  Pidana  Suatu  Pengantar ,
Jakarta : Prenadamedia Group, hlm. 77.
145 Moh.  Hatta.  2010., Hukum  Acara Pidana: Dalam Tanya Jawab . Jakarta : Liberty, hlm.56 146 Ibid ., hlm. 59

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Dengan  demikian  tujuan  proses  peradilan pidana  dapat  tercapai  tanpa  harus  melanggar hak-hak asasi seorang manusia. b.  Penahanan.
Penyidik  dalam melakukan  penahanan seorang  tersangka  harus  mempunyai  dasar yang  jelas.  Penyidik  juga  harus  dapat mengefisiensikan  waktu  untuk  membuat  BAP sehingga  dapat  memberikan  perlindungan kebebasan  seorang  tersangka  dari  lamanya waktu  penahanan  yang  sia-sia.  Hal  ini  untuk mengantisifasi  terlanggarnya  hak  seorang tersangka  dengan  adanya  penahanan  dalam waktu  yang  lama,  sedangkan  belum  tentu  si tersangka  tersebut  sebagai  pelaku  tindak pidana  yang  di  tuduhkan  kepadanya.  Dengan demikian tujuan proses peradilan pidana dapat tercapai tanpa  harus  melanggar  hak-hak  asasi seorang manusia. 147
2.  Perluasan Wewenang Lembaga Pra
Peradilan Dengan demikian,
lembaga Praperadilan yang ada sekarang hanya bersifat administratif  dan  tidak  secara  fundamental menjadi  lembaga  penjamin  atas  pelanggaran hak  seorang  tersangka.  Pembaharuan  hukum acara  pidana  dimasa  mendatang  harus mempertimbangkan  dan  merumuskan  kembali tentang mekanisme penyelenggaraan lembaga praperadilan  ini  agar  tidak  lagi  hanya  bersifat administratif. Adapun kelemahan dan kekurangan  dari  lembaga  praperadilan  yang ada selama ini antara lain :
a.  Tidak  semua  unsur  upaya  paksa  dapat diajukan  untuk  di  praperadilankan.  Dalam KUHAP  tidak  diatur  adanya  mekanisme untuk  mengajukan  gugatan  praperadilan tentang:  penggeledahan,  serta  penyitaan dan pembukaan surat-surat.
b.  Praperadilan  bersifat  pasif,  artinya  hanya berjalan  jika  ada  permintaan  dari  pihak tersangka, baik tersangka sendiri,
147 Erni Widhayanti, Op. Cit , hlm. 20
penasehat  hukum  maupun  keluarganya. Jadi,meskipun  terjadi  pelanggaran  yang diketahui  secara  umum,  praperadilan  tidak berjalan  jika  ada  permintaan  dari  salah satu pihak tersebut.
c.  Dalam persidangan praperadilan, seringkali hakim hanya mempertimbangkan  dan  menguji  segi formal  dari  suatu  pelanggaran  yang diajukan, jarang memperhatikan segi materil dari pelanggaran tersebut.
Misalnya,  mengenai  sah  atau  tidaknya suatu penahanan, yang diperhatikan hanya seputar  syarat-syarat  formal  saja,  tetapi esensi  dari  pelanggran  hak  asasi  dengan adanya  penahanan  tersebut  tidak  menjadi bahan perhatian hakim.
d.  Putusan  yang  dihasilkan  dari  lembaga praperadilan  ini  berupa  penetapan,  yang karena  kekuatan  hukumnya  meskipun dikabulkan, sering diabaikan oleh tergugat, dalam  hal  ini  penegak  hukum  yang melanggar dan di praperadilkan tersebut. 148
Berdasarkan  uraian  di  atas  mengenai perlindungan  hukum  terhadap  hak  tersangka selama  proses  penyidikan, maka  perlindungan hukum sesuatu tindakan yang dapat
memberikan suatu keadilan, ketertiban,
kepastian hukum, kemanfaatan dan kedamaian.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat yang  clikernukan  oleh  Barda  Nawawi  bahwa perlindungan  hukum  yang  perlu  mendapat perhatian, antara lain:
a.  Perlindungan  perbuatan-perbuatan  anti sosial yang merugikan dan membahayakan seseorang. b.  Perlindungan terhadap sifat-sifat
berbahaya seseorang.
c.  Perlindungan  terhadap  penyalahgunaan sanksi/reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umurnnya.
d.  Perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan  berbagai  kepentingan  dan nilai  yang  terganggu  sebagai  akibat adanya kejahatan. 149
148 Andi Hamzah, Op. Cit, hlm. 75
149 Barda  Nawawi  Arief.  2008, Polisi
Sebagai  Penegak  Hukum  Masalah-Masalah Hukum, Semarang  : Undip, hlm. 17

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
5.  Praperadilan  Sebagai  Upaya  Kontrol
Bagi Penyidik dalam Perkara Pidana Praperadilan merupakan lembaga yang lahir untuk mengadakan tindakan pengawasan  terhadap  aparat  penegak  hukum agar  dalam  melaksanakan  kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, oleh sebab  itu  dalam  pelaksanaannya  diatur  di dalam  KUHAP.  Kegiatan  Penyidik  yang implementasinya dapat berupa, misalnya penangkapan bahkan penahanan, maka hukum  acara  pidana  melalui  ketentuan- ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan  asas  yang  diakui  secara universal  yaitu  hak  kebebasan  seseorang. Hukum  acara  pidana  memberikan  hak  kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa  dalam  rangka  melaksanakan  hukum pidana  materiil  guna  mencapai  ketertiban dalam masyarakat. 150
Apabila telah terjadi pelanggaran terhadap  hak-haknya  oleh  penyidik  maka tersangka  dapat  melakukan  sesuatu  yang dapat  membuat  penyidik  yang  bersangkutan harus mempertanggungjawabkan
Dengan  Praperadilan,  tersangka  bisa mendapatkan  keadilan  atas  pelanggaran  hak- haknya  yang  telah  dilakukan  oleh  penyidik.
Apabila ditinjau dari maksud diselenggarakannya Praperadilan dalam KUHAP, maka semestinya lembaga
Praperadilan  berwenang  untuk  mengawasi bukan  saja  terhadap  penangkapan,  serta penahanan  akan  tetapi  meliputi  keseluruhan upaya paksa.
Praperadilan  yang  disertai  dengan ganti  rugi  dan  rehabilitasi  diharapkan  dapat
150 Ratna Nurul Alfiah. 2006.
Praperadilan dan Ruang  Lingkupnya , Jakarta : Akademika Pressindo, hlm.35.
mengembalikan  penderitaan  tersangka  yang selama  ini  telah  dialaminya.  Hal  lain  yang dapat dilakukan oleh tersangka terhadap pihak penyidik  yang  telah  melanggar  hak-haknya dengan melakukan upaya paksa dan kekerasan  terhadap  tersangka  adalah  dengan melaporkan  penyidik  tersebut  kepada  pihak yang berwenang, bahwa penyidik yang dilaporkan  tersebut  telah  melakukan  tindak pidana dengan melakukan kekerasan terhadap tersangka  yang  dapat  dikaitkan  dengan  Pasal 351  KUHP  tentang  penganiayaan  yang mengakibatkan  tersangka  menderita  baik jasmani maupun rohani.
Praperadilan  merupakan  suatu  kontrol terhadap  tindakan  penyidik  maupun  penuntut umum dalam menjalankan tugas wewenangnya  dalam  proses  peradilan  pidana apakah  telah  dilakukan  dengan  benar  atau tidak. Dapat juga dikatakan apakah wewenang yang  dimiliki  polisi  dan  penuntut  umum dilaksanakan telah melanggar hak tersangka/terdakwa  atau  tidak.  Lembaga  ini diberikan sebagai sarana pengawasan dengan maksud  untuk  menegakan  hukum,  keadilan, dan  kebenaran  secara  horizontal.  Adapun pengawasan secara vertical tentunya diadakan oleh masing-masing atasan badan tersebut. 151 Praperadilan  yang  kewenengannya dibatasi  dalam  Pasal  1  butir  10  dan  Pasal  77 KUHAP  telah  tertambah  norma  baru  pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU- XII/2014  dimana  tertambahnya  yang  menjadi objek  praperadilan  yaitu  penetapan  tersangka oleh penyidik.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  di Pengadilan  Negeri  Kelas  I  A  Medan  dapat
151 Kadri  Husin  dan  Budi  Rizki  Husin. 2016. Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia . Jakarta : Sinar Grafika,  hlm 109

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dikemukakan  tentang  data  gugatan  perkara praperadilan pada tahun 2017 dan 2018.
Tabel 1
Data Gugatan Praperadilan Tahun 2017

## Tabel 2 Data Gugatan Praperadilan Tahun 2018
Praktik  praperadilan  terkait  penetapan tersangka,  awal  mulanya  dapat  ditemukan dalam  Putusan  Nomor  :  38/Pid.Prap/2012/ PN.Jkt.Sel.  Adapun  pertimbangan  hukumnya ialah  menghubungkan  sah  atau  tidaknya penetapan  tersangka  dengan  penahanan sebagai  upaya  paksa  kemudian  ditafsirkan makna  alat  bukti  yang  cukup  dalam  ketentuan Pasal  21  ayat  (1)  KUHAP  terhadap  ketentuan Pasal  184  ayat  (1)  sehingga  penetapan tersangka  termasuk  objek  praperadilan  namun mengenai  penghentian  penyidikan  sebagai bagian  dari  penetapan  tersangka  dianggap bukan  materi  praperadilan.   Praktik  berikutnya diketahui melalui Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Dalam pertimbangan putusannya, dilakukan  uji  kewenangan  penyidik  terhadap kedudukan  tersangka  selaku  penegak  hukum atau  penyelenggara  negara  atau  bukan keduanya.  Adapun  amar  putusan  menyatakan Surat  Perintah  Penyidikan  yang  menetapkan
Pemohon  sebagai  Tersangka  oleh  Termohon adalah  tidak  sah  dan  tidak  berdasar  atas hukum,  dan  oleh  karenanya  Penetapan  aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat.
Putusan  MK  Nomor  21/PUU-XII/2014 memutuskan  bahwa  ketentuan  Pasal  77  huruf A  KUHAP  tidak  memiliki  kekuatan  hukum mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai  termasuk penetapan  tersangka,  penggeledahan  dan penyitaan.  Adapun  salah  satu  pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan  terhadap  hak  asasi  manusia maka  seharusnya  penetapan  tersangka  oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan  perlindungan  melalui  ikhtiar  hukum pranata  praperadilan.  Hal  tersebut  semata- mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai  tersangka,  padahal  dalam  prosesnya ternyata  ada  kekeliruan  maka  tidak  ada pranata  lain  selain  pranata  praperadilan  yang dapat memeriksa dan memutusnya.
Putusan
MK ini memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami  proses  hukum  yang  keliru  pada saat  ditetapkan  sebagai  tersangka.  Di  dalam ketentuan  Pasal  8  UU  39/1999  tentang  HAM diatur bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia  terutama  menjadi  tanggung  jawab pemerintah.  Hal  ini  berarti  MK  mengambil peran  dalam  pemenuhan  hak  asas  manusia melalui putusannya sebagai bagian dari upaya responsif  konstitusional.  Salah  satu  unsur perlindungan  hukum  yang  ditekankan  melalui putusan  ini  adalah  kepastian  hukum  bahwa penyidik  harus melakukan  tindakan  penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Setelah lahirnya Putusan MK ini, maka permohonan  praperadilan  atas  penetapan tersangka  memiliki  landasan  hukum  untuk diajukan  ke  pengadilan  namun  terdapat karakteristik  khusus  pengajuan  praperadilan terkait penetapan
tersangka yakni 1).penetapan  tersangka  tidak  sah  karena pemeriksan saksi-saksi, ahli, tersangka, penggeledahan,   serta  penyitaan  dilakukan setelah  penetapan  tersangka  sehingga  tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti, 2).permohonan praperadilan  yang  kedua  kalinya  mengenai penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai  ne  bis  in  idem  karena  belum menyangkut  pokok  perkara,  3).penetapan tersangka  atas  dasar  hasil  pengembangan Penyidikan  terhadap  tersangka  lainnya  dalam berkas berbeda adalah tidak sah.
MK  melalui  Putusan  Nomor  109/PUU- XIII/2015 menafsirkan makna penyidik independen  KPK  yang  dijadikan  sebagai alasan  mengajukan  permohonan  praperadilan tidak  sahnya  penetapan  tersangka.  MK mempertimbangkan,  bahwa  ketika  terdapat perbedaan antara UU 30/2002 dengan KUHAP perihal  kedudukan  penyidik,  maka  dalam menjalankan  tugasnya  KPK  tetap  terikat  pada UU  30/2002  dan  dapat  mengesampingkan KUHAP sepanjang hal itu secara khusus diatur dalam  UU  30/2002,  sejalan  dengan  prinsip lex specialis  derogat  legi  generalis.   Selanjutnya, Mahkamah berpendapat penyidik KPK sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  45  ayat  (1) UU  30/2002  tidak  harus  hanya  berasal  dari institusi  Kepolisian  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  6  ayat  (1)  KUHAP  dan  menurut Mahkamah,  KPK  memiliki  kewenangan  untuk mengangkat sendiri penyidiknya.
Melalui  putusan  ini,  MK  menegaskan posisinya  sebagai  penafsir  undang-undang
dengan  menghubungkan  melalui  menafsiran sistematis  dengan  prinsip  kekhususan  suatu undang-undang. Untuk menciptakan konsistensi  sikap  terhadap  muatan menafsiran MK  maka  penyidik  independen  KPK  sudah tidak  eksis  untuk  dijadikan  bagian  dari permohonan praperadilan penetapan tersangka.  Kesatuan  hukum  perlu  dibangun untuk  menghindari  abuse  of  power  untuk kepentingan-kepentingan tertentu.
Melalui putusan ini pengertian “perkara sudah  mulai  diperiksa”  dalam  perkara praperadilan  adalah  pada  saat  pokok  perkara disidangkan. Putusan MK ini akan menyelesaian  perbedaan  tasir  para  hakim pada saat menggugurkan permohonan praperadilan karena sebelumnya ada sebagian putusan  praperadilan  yang  menggugurkan permohonan setelah berkas dikirim sebagaimana Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2015/PN.Tdn. Adapun  alasanya  frasa “sudah  mulai diperik sa”  tidak  diatur  secara  gramatikal (menurut  tata  bahasa)  oleh  KUHAP  sehingga kualifikasi  “sudah  mulai  diperiksa”  ditafsirkan secara  sistematis  terhadap  ketentuan Bab  XVI “Pemeriksaan  Di  Sidang  Pengadilan”  Bagian Ketiga “Acara Pemeriksaan Biasa” pada Pasal 152  KUHAP  yang  mengatur  “Dalam  hal pengadilan  negeri menerima  surat  pelimpahan perkara  dan  berpendapat  bahwa  perkara  itu termasuk  wewenangnya,  ketua  pengadilan menunjuk  hakim  yang  akan  menyidangkan perkara  tersebut  dan  hakim  yang  ditunjuk  itu menetapkan  ha ri  sidang”.  Proses  penunjukan hakim  dan  proses  penetapan  hari  sidang dilakukan oleh hakim melalui proses pemeriksaan berkas perkara terlebih dahulu.
Putusan  ini  memberikan  ruang  bagi tersangka  melakukan  praperadilan  apabila

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pada  saat  berstatus  sebagai  terlapor  belum menerima SPDP atau lewatnya waktu 7 (tujuh) hari  penyerahan  SPDP  kepada  terlapor  saat itu.  Pemberitahuan  dimulainya  suatu  proses hukum  merupakan  hak  konstitusional  yang dijamin  pelaksanaannya  oleh  aparatur  hukum sehingga  SPDP  sebagai  bagian  dari  prosedur hukum perlu dipastikan pelaksanaannya. Penolakan terhadap alasan praperadilan karena  telat  mengirim  SPDP  sesuai  dengan Putusan  MK  dapat  diketahui  melalui  Putusan 71/Pid.Pra/2017/PN  JKT.SEL  dengan  alasan “apabila tidak didalilkan ke dalam permohonan berarti  pemohon  menganggap  tentang  surat pemberitahuan  dimulainya  penyidikan  bukan perkara  yang  substansial  sehingga  alasan tersebut  ditolak”.  Putusan  ini  merujuk  pada formulasi  permohonan  praperadilan  yang  tidak memuat keberatan atas keterlambatan penyerahan  SPDP  melainkan  diajukan  pada kesimpulan.

## III. KESIMPULAN DAN SARAN

## A.  Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1.  Kewenangan praperadilan sebelum
Putusan  Nomor  21/PUU-XII/2014  diatur dalam  Pasal  77  sampai  Pasal  83  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang KUHAP.  yaitu  tentang  sah  atau  tidaknya suatu  penangkapan  dan  atau  penahanan, sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan atau penghentian penuntutan atas
permintaan  demi  tegaknya  hukum  dan keadilan,  permintaan  ganti  kerugian  atau rehabilitasi oleh
tersangka atau
keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke
pengadilan.    Setelah  keluarnya  putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor 21/PUU- XII/2014 menambah  penetapan  tersangka, penggeledahan,  dan  penyitaan  termasuk sebagai obyek praperadilan.
2.  Peranan  praperadilan  sebagai  salah  satu upaya    terhadap  perlindungan  hak-hak tersangka  dalam  pemeriksaan  di  tingkat penyidikan untuk memberikan perlindungan hukum untuk segera mendapatkan pemeriksaan untuk selanjutnya dapat diajukan kepada
Penuntut  Umum,  hak  untuk  memberikan keterangan  secara  bebas  tanpa  tekanan dari pihak manapun, hak untuk mendapatkan  bantuan  hukum  pada  setiap tingkat  pemeriksaan.  Perlindungan  bagi tersangka  dalam  proses  penyidikan  yang dilakukan  aparat  penegak  hukum  dapat dilakukan  praperadilan  apabila  adanya penyimpangan hukum, pemeriksaan dengan  cara  kekerasan  dan  ancaman kekerasan  baik  yang  bersifat  fisik  maupun nonfisik  yang  dilakukan  oleh  penyidik, selain  itu  masih  diabaikannya  pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka seperti hak memberikan keterangan  secara  bebas  tanpa  tekanan, hak  memperoleh  penasehat  hukum,  hak untuk  diberitahukan  kepadanya  tentang hak  mendapat  bantuan  hukum,  dan  lain sebagainya.

## B.  Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut :
1.  Adanya  dasar  hukum  yang  mewadahi kewenangan Praperadilan terhadap permohonan  penghentian  penyidikan  yang diajukan  oleh  tersangka  para  hakim

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Praperadilan harus menerima dan memeriksa  permohonan  tersebut,  agar nasib tersangka mendapat kepastian
hukum akibat kesewenang-wenangan tindakan penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Para penegak hukum hendaknya dalam
melaksanakan  tindakan  hukum  selalu berdasarkan  aturan  hukum  yang  ada
(khususnya KUHAP) sehingga tidak memungkinkan pihak lain, baik itu
tersangka/  terdakwa  maupun  pihak  lain
yang berkepentingan supaya proses hukum  terhadap  suatu  perkara  pidana tidak berlarut-larut.
2.  Hakim  dalam  pemeriksaan  praperadilan agar  menggali  kebenaran  dari  alasan hukum  maupun  alasan  faktual,  jadi  tidak terbatas  pada  pengujian  secara  formil belaka  dan  pemohon  praperadilan  dalam mengajukan permohonan hendaknya benar-benar  memperhatikan  alasan  dan alat bukti yang diajukan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku
Abdussalam, R. dan DPM Sitompul, Sistem Peradilan Pidana , Restu Agung, Jakarta, 2007.
Adji. Oemar Seno, Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi . Erlangga, Jakarta, 2004.
Adji, Indriyanto Seno, Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,  2008.
Alfiah, Ratna Nurul, Praperadilan dan Ruang Lingkupnya , Akademika Pressindo, Jakarta, 2006
Ali, Zainuddin, Filsafat Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Anwar, Yesmil dan Adang, Sistem Peradilan Pidana, Widya Padjajaran, Bandung, 2009.
Anwar, Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia, Puskasi FH Universitas Widyagama, Malang, 2017
Anwar, HK. Mohammad, Praperadilan Di Indonesia , Ind. Hill. Co, Jakarta, 2009 Asmawie, M. Hanafi, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP , Pradnya Paramita, Cetakan Kedua, Jakarta, 1990.
Arief, Barda Nawawi, Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum, Undip,
Semarang, 2008 Atmasasmita, Romli, Sistem Peradilan Pidana , Binacipta, Bandung, 2006. -------------, Analisis Atas RUU KUHAP 2009 , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010
Bisri, Ilhami, Sistem Hukum Indonesia , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004. Dewantara, Nanda Agung, Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan
Pemeriksaan Surat di dalam Proses
Acara Pidana, Penerbit Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 2007 Eliandi, Tito, Praperadilan Dalam Hukum
Indonesia , Ghalia Indonesia,Jakarta,
2008.
Fagih, Mansur, Demokrasi, HAM, Masyarakat
Madani, Tim ICCE Jakarta 2003. Hakim G, Abdul, KUHAP Dan Peraturan- Peraturan Pelaksanaan , Djamban,
Jakarta, 2006

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Hamrat, Hamid, Pembahasan Permasalahan
KUHAP Bidang Penyidikan , Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana , Sinar Grafika, Jakarta,  2002.
------------; Pengantar Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta,  2008.
Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan , Sinar Grafika, Jakarta, 2001. -------------; Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang
Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali . Sinar Grafika,
Jakarta, 2002
Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progrsif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Hartono, C.F.G. Sunaryati Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003 , BPHN, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004.
Harun, M. Husein, Penyidik dan Penuntut
Dalam Proses Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia . Sinar Grafika, Jakarta, 2016
Hatta, Moh. Hukum Acara Pidana: Dalam Tanya Jawab . Liberty, Jakarta, 2010 Husen, Harun M. Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia . Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
Kaligis, O.C. Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana ,  Alumni, Bandung, 2006.
Kontjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat , Gramedia, Jakarta, 2007.
Kuffal, H.M.A. Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum, Universitas Muhhamadyah Malang, 2003
Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi , Sinar Grafika, Jakarta,
2010
Loebby, Loqman, Praperadilan di Indonesia ,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007
Lubis, M. Solly, Filsafat Ilmu dan Penelitian , Mandar Maju, Bandung, 2004 Manan, Abdul, Aspek-aspek Pengubah Hukum , Kencana Media, Jakarta, 2005.
Marpaung, Leden, Proses Penanganan Perkara Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2002.
Mochamad, Anwar, Praperadilan , Ind-Hil-Co, Jakarta, 2009.
Muhammad, Rusli, Sistem Peradilan Pidana Indonesia , UII Press Jogyakarta 2011.
Mulyadi, Lilik, Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya , Alumni, Bandung, 2007
Ngani, Nico, Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan  Penyidikan , Liberty,
Yogyakarta, 2004.
Nusantara, Abdul Hakim G.  KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya, Djambatan,
Jakarta, 2006.
Pangaribuan, Luhut M.P. Lay Judges & Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia , FH UI, Jakarta, 2009.
-----------; Hukum Acara Pidana , Djambatan, Jakarta, 2008.
-----------; Hukum Acara Pidana, Surat Resmi Advokat di Pengadilan, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013
Prakoso. Djoko, Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum . Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
Prinst, Darwan, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik , Djambatan, Jakarta, 2014.
Prodjohamidjojo, Martiman, Ganti Rugi dan Rehabilitasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
Rahardjo, Satjipto, Biarkan Hukum Mengalir, Kompas, Jakarta, 2007.
--------------; Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 2003.
--------------; Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 2010.
------------------; Penegakan hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis , Genta Publishing,
Yogyakarta, 2009
Ratna, Alfiah Nurul, Praperadilan dan Ruang Lingkupnya , Akademika Pressindo, Jakarta, 2006
Rusli, Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia , UII Pres, Yogyakarta, 2011.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
-------------, Hukum Acara Pidana Kontemporer , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
Salam, Moch. Faisal, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2001.
Sembiring. Tambah, Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri , USU Press, Medan, 2003
Sinamo, Nomensen, Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010 Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 2006.
-------------; Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Rajawali, Jakarta, 2004.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , Rajawali Pers,Jakarta,  2005.
Soemitro , Ronny Hanitijo, Metodelogi Penelitian Hukum, Ghalia, Jakarta, 2008
Soeparmono, R, Praperadilan dan
Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP , Bandung: Mandar Maju, 2003.
Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011 Soesilo, Yuwono, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP , Alumni, Bandung, 2012.
Sofyan, Andy dan Abdul Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar , Edisi Pertama,
Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
Sunggono, Bambang, Metodelogi Penelitian Hukum Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
Susanto, Anthon F. Wajah Peradilan Kita , Refika Aditama, Bandung, 2004.
Sutiyoso, Bambang, Penemuan Hukum , UII Press, Yogyakarta, 2006
Syahrani , Riduan, Beberapa hal Tentang Hukum Acara Pidana , Alumni, Bandung, 2003.
Syamsudin, Amir, Integritas Penegak Hukum;
Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara , Kompas, Jakarta,  2008
Tanusubroto, S. Peranan Praperadilan Dalam
Hukum Acara Pidana , Bandung: Alumni,2003.
Waluyo, Bambang, Pengantar Hukum Acara Pidana , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013
Widhayanti, Erni, Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Di Dalam KUHAP , Liberty, Yogyakarta, 2008.
Wisnubroto, AL. Hakim dan Peradilan di
Indonesia dalam Beberapa Aspek Kajian , Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007.
Wisnubroto, AL. dan G.Widiatarna,
Pembaharuan Hukum Acara Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 Yahya, Yohannes, Pengantar Manajemen , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006
Yuwono, Soesilo, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP. Sistem dan Prosedur , Alumni, Bandung, 2012.
Zen, A. Patra M. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum , YLBHI, Jakarta, 2007

## B.  Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## C.  Internet/Karya Ilmiah/Jurnal.
Akbar,  MF,  Perkuat  Lembaga  Praperadilan daripada  Konsep  Hakim  Komisaris, http://kampus.okezone.com/read//perkua t-lembaga-praperadilan-daripada- konsep-hakim-komisaris,
diakses
tanggal 25 Maret 2019 Pukul 21. 00 Wib. Hermawati, Irma, ” Sekilas Tentang Praperadilan ”, http://www.
profauna.org/id,  diakses  tanggal  28 November 2018  Pukul 09. 00 Wib.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/c/ma pernah-kabulkan-pk-terhadap- praperadilan,  diakses  tanggal  25  Maret 2019  Pukul 22. 00 Wib  .
Lubis, M. Sofyan, “Praperadilan  Dalam KUHAP” , http://www.Kantorhukum- lhs.com,  diakses  tanggal  28  November 2018 Pukul 09. 00 Wib.
Nasution,  Adnan  Buyung, Praperadilan  VS Hakim  Komisaris  :  Beberapa  Pemikiran Mengenai Keberadaan Keduanya ,

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
http://www.legalitas.org/content/pra- peradilan    vs  hakim  komisaris  beberapa
pemikiran mengenai
keberadaan keduanya,  diakses  tanggal  25  Maret 2019 Pukul 21. 00 Wib.
Nganro,  A.  Samsan,  Praktik  Penerapan
KUHAP dan Perlindungan HAM, http://anggara.org/2006/10/16/praktik- penerapan-kuhap-dan-perlindungan- ham/,  diakses  tanggal  10  Agustus  2016 Pukul 22. 00 Wib
Penelitian  KHN  :  Praperadilan  Mengandung
Banyak Kelemahan, http://www. Hukumonline.com/berita//, diakses tanggal 25 Maret 2019 Pukul 22. 00 Wib. Prayudi, Guse, Praperadilan dan permasalahannya, http://www.scribd.com/ /Praperadilan-
Dan-Permasalahannya,  diakses  tanggal diakses  tanggal  25  Maret  2019    Pukul 22. 00 Wib
Putiet,  Indira Perbandingan  Praperadilan, Habeas Corpus dan rechter Commisarie , http://one.indoskripsi.com/node/10432,  d tanggal 25 Maret 2019 Pukul 21. 00 Wib.