KAJIAN YURIDIS  HAK    HADHANAH  ( HAK PERWALIAN ) ANAK AKIBAT   PERCERAIAN  DITINJAU DARI SUDUT KOMPILASI     HUKUM ISLAM     DAN  UNDANG- UNDANG NO 1 TAHUN 1974 (Study Kasus Perkara .185/Pdt.G/2021/PA.Dps )

## Zuhro Nurindahwati
Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok No 12, Peguyangan Denpasar Utara Email : zuhronurin@gmail.com
Abstrak : Penelitian  ini terkaid  dengan akibat gagalnya sebuah perkawinan ( Perceraian ) yang berdampak    pada  masalah  anak  yang  didapatkan  dalam  perkawinan  tersebut  ,  terkaid  dengan penetapan hak pengasuhan atau  hak perwalian ( hadhanah ) yang   bertujuan untuk mengetahui 1. Bagaimana  Proses  Penetapan  Perwalian  Anak  akibat  adanya  Perceraian  ,  2.  Apa  yang  menjadi kendala dalam penetepan Perwalian anak akibat Perceraian   . Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hokum normative empiris,  yang mengkaji tentang Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta implementasinya dan Pembahasan dalam penelitian membahas tentang konsep  Hadhanah  menurut  Hukum  Islam  (KHI)  dan  bagaimana  konsep  Hadhanah  dalam  pasal 105 KHI dan pasal 1 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian  (perpustakaan ( libarary research) , yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan difokuskan  pada  buku-buku  pustaka,  majalah,  atau  sumber-sumber  lainnya.  Dan  pengumpulan data secara literatur yaitu membaca, menelaah dan menganalisis ayat-ayat Al-qur’an yang terkait langsung. Sumber bahan hokum berupa sumber bahan hokum Primer,Bahan Hukum sekunder dan bah  an  hokum  tersier  dan  analisis  dengan  menafsirkan  pasal  pasal  yang  berada  dalam  undang- undang  tersebut    dan  Data  primernya  yaitu  data  yang  didapat  secara  langsung  dari  sumber  asli tidak melalui media perantara, bahan sumber primer adalah Al-qur’an dan Hadits, Fiqih Islam dan Undang-Undang..1.  Hasil  Penelitian  Proses  penetapan  perwalian  Anak  harus  melalui  tahap Perceraian  ,  2  Sedangkan  yang  menjadi  dasar  Pertimbangan  Penetapan  Perwalian  anak  adalah faktor usia anak, sifat serta karakter dan prilaku ibu kandung .
Kata   Kunci : Perkawinan,Perceraian, Hadhanah
Abstract: This research is related to the consequences of the failure of a marriage (Divorce) which has an impact on the problems of children obtained in the marriage, related to the determination of custody rights or guardianship rights (hadhanah) which aims to find out 1. What is the Process of  Determining  Child  Guardianship  as  a  result  of  Divorce,  2.  What  are  the  obstacles  in determining guardianship of children as a result of divorce? This type of research uses empirical normative legal research, which examines the laws and regulations in force in Indonesia and their implementation. The discussion in the research discusses the concept of Hadhanah according to Islamic Law (KHI) and how the concept of Hadhanah is in article 105 of the KHI and article 1 paragraph 1 of the Law. number 35 of 2014. This research uses a research methodology (library research),  namely  research  in  which  the  study  is  carried  out  with  a  focus  on  library  books, magazines  or  other  sources.  And  literary  data  collection  is  reading,  reviewing  and  analyzing verses  -verses  of  the Qur'an  that  are directly  related.  Sources  of  legal  materials  in  the  form  of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials and analysis by interpreting  the  articles  contained  in  the  law  and  primary  data,  namely  data  obtained  directly from  original  sources  not  through  intermediary  media,  primary  source  materials  are  the  Al- Qur'an and Hadith, Islamic Fiqh and Law..1. Research Results: The process of determining child guardianship  must  go  through  the  Divorce  stage.  2  Meanwhile,  the  basis  for  consideration  of determining child guardianship is the age of the child, the character and behavior of the biological mother.
Keywords: Marriage, Divorce, Hadhanah

## PENDAHULUAN
Dengan melihat perkembangan kehidupan zaman sekarang, maka banyak terjadi  perubahan  dalam  paradigma pemikiran  terkaid  dengan  hal  fenomena sebuah  Perkawinan  baik  dilihat  dari aspek  peradaban  ,  kultur  budaya  serta agama disamping itu ada kemajuan yang dapat  kita  rasakan    yaitu  kemajuan digitalisasi. Kemajuan ini bisa mempunyai dampak positif juga dampak Negatif  tergantung  bagaimana  manusia menyikapinya.  Terkaid  dengan  hal
Perkawinan  kalau  dilihat  makna  serta artinya  dalam  Pasal  1  UU  No.14  tahun 1974 P erkawinan ialah ikatan lahir batin antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang  Maha Esa , sedangkan Perkawinan menurut hokum islam adalah pernikahan  yaitu  akad  yang  sangat  kuat atau mitsaqan  ghalidzan untuk  mentaati perintah  Allah  dan  melaksanakannya merupakan  ibadah.  Fungsi  keluarga adalah  menjadi  pelaksana  pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah  satu  di  antara  lembaga  pendidikan informal, ibu bapak yang  dikenal mulai pertama  oleh  putra-putrinya  dengan segala  perlakuan  yang  diterima  dan dirasakannya,  dapat  menjadi  dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian .
Dari  perjalanan  sebuah  perkawinan setiap orang berbeda beda ada yang dapat bertahan  sampai  kakek  dan  ninen  ninen ada  juga  sebuah  perkawinan  berhenti ditengah jalan, disebabkan ada perbedaan  pandangan  hidup  dalam membangun  sebuah  rumah  tangganya, karakter yang berbeda sulit untuk saling memahami  serta  menyatukan  dalam tujuan  sebuah  perkawinan,  sehingga menimbulkan  perbedaan  dan  akhirnya muncul permasalahan permasalahan dalam rumah tangganya, dan banyak juga yang  tidak  mampu  untuk  menghadapi serta menyelesaikan masalahnya ,akhirnya berakhir di meja hokum untuk mengakhiri  perkawianannya  tersebut, yang  lebih  dikenal  dengan  istilah “Perceraian”. Dengan Adanya
Perceraian  itu  ada  beberapa  yang  terkait langsung atau terdampak secara otomatis yaitu  Hak  Hadhanah  atau  Perwalian anak  dari  hasil  Perkawinan  tersebut sehingga banyak masalah yang ditimbulkan  akibat  perceraian  tersebut,
itu salah satunya .
Dalam  Undang  -Undang  No.1 Tahun  1974  maupun  Kompilasi  Hukum Islam telah diatur terkait  hak Pengasuhan atau Perwalian/ hadhanah yang ditimbulkan  karena  perceraian  .  Namun terkaid  dengan  permasalahan  anak  ada beberapa aturan yang telah mengatur atau menjadi acuan dasar untuk menyelesaikannya Terkaid dengan permasalahan “Hak hadhanah anak yang belum  mumayyiz  kepada  ayah  kandung menurut  pasal  105  Kompilasi  Hukum Islam”.  Di  dalam  Islam,  perkawinan antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita muslim merupakan sunnah Rasulullah  SAW,  yang  salah  satu tujuannya adalah mendapatkan keturunan yang baik. Namun jika dalam suatu  pernikahan  itu  terdapat  suatu perselisihan yang berakhir dengan perceraian  yang  salah  satu  akibat  dari perselisihan  atau  perceraian  adalah tentang  pemeliharaan  atau  pengasuhan anak. Mengenai hak asuh bagi anak yang belum  mumayyiz,  sering  diperebutkan kedua orang tua ketika terjadi perpisahan dalam  berumah  tangga.  Menurut  pasal 105  huruf  (a)  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI),  dalam  hal  terjadi  perceraian; pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah  hak  ibunya.  Penelitian  ini mendapati  bahwa  pertama  hadhanah menurut  Hukum  Islam  apabila  terjadi perpisahan  atau  perceraian  antar  suami dan  istri  yang  telah  berketurunan,  yang berhak  mengasuh  anak  pada  dasarnya adalah  istri,  ibu  dari  anak-anaknya. Kedua menurut ahli-ahli fuqaha, keluarga  dari  sebelah  ibu  didahulukan dari  keluarga  sebelah  bapak  dalam  hal mengasuh  anak.  Menurut  Kompilasi Hukum  Islam  memberi  prioritas  utama kepada  ibu    untuk  memegang  hak hadhanah sang anak, sampai anak berusia 12  tahun.  Akan  tetapi  setelah  anak
berusia 12 tahun maka untuk menentukan hak  hadhanah  tersebut  diberikan  hak pilih  kepada  si  anak  untuk  menentukan apakah ia bersama ibu atau ayahnya dan biaya  pemeliharaan  menjadi  tanggung jawab  ayahnya  seperti  tercantum  dalam pasal 105 KHI.

## RUMUSAN MASALAH
Dari paparan yang sudah diuraikan    dengan  latar  belakang  yang sudah dijabarkan maka dapat dirumuskan rumusan masalah yang dapat dikaji lebih lanjut  dalam  penulisan  ini  yaitu  sebagai berikut  Bagaimana  Proses  Hadhonah (Penetapan  Perwalian  Anak)  akibat Perceraian  ?  Apa  yang  menjadi  kendala dalam  Penetapan Perwalian Anak akibat Perceraian  ?

## METOD PENELITIAN
Penelitian yang digunakan termasuk dalam klasifikasi Normatif dan Empiris , karena penelitian beranjak dari kekaburan  norma  yang  ada  dalam kompilasi hokum islam maupun Undang- undang  No1  tahun  1974  terkaid  dengan penetapan  hak  hadhona  atau  perwalian atas  anak  akibat  perceraian    Serta penerapan  dalam        putusan  Majelis hakim yang memutus perkaranya Perkara No .185/Pdt.G/2021/PA.Dps

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Paradigma  Hakim  dalam  Putusan Perkara  No.  185/Pdt.G/2021/PA.Dps adalah  perlu  diuraikan  secara  jelas  dari pihak  Pemohon  serta  Termohon  sesuai dengan  hokum    acaranya  ,inilah  yang akan dicermati sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pemeriksaan,  baik  alasan  dasar  yang digunakan  Pemohon  dalam  mengajukan gugatan  cerai  talak  yang  diajukannya, serta  dari  Pihak  Termohon  juga  harus memberikan argumentasi alasan -  alasan yang  jelas  dengan  didasari  bukti  bukti yang  dimiliki  oleh  Termohon  sehingga akan  menemukan  hasil  yang  maksimal dalam  mewujudkan  suatu  keadilan  bagi Pemohon  serta  Termohon  yang  sama sama berjuang untuk mendapatkan suatu keadilan .Dalam hal mengartikan sebuah
keadilan  pasti  antara  Pihak  Pemohon serta  Termohon    berbeda  ,  maksudnya adil  bagi  Pihak  Pemohon  apabila  apa yang  dimintakan  dalam  permohonannya dikabulkan  oleh  hakim  yang  menangani demikian  sebaliknya  adil  bagi  pihak Termohon  apabila  keinginan  Pemohon tidak  dikabulkannya oleh majelis hakim yang memeriksa permohonannya. Disinilah  letak  majelis  hakim  untuk memeriksa dan memikirkan pertimbangan-pertimbangan  yang  akan digunakan sebagai dasar memutus sebuah perkara  yang  ditangani  dan  akan menggunakan sebuah aturan hokum yang akan melatar belagkangi sebuah putusan yang  akan  dijatuhkan  oleh  majlis  hakim yang  sedang  melakukan  pemeriksaan perkara  yang  diajukan  para  pihak  yang sedang  berjuang  untuk  mengapai  suatu keadilan  formil  maupun  materiilnya. Wacana  mengenai  keadilan  baik  secara teoritis  maupun  dalam  penerapannya memiliki  multitafsir.  Sambil  menyadari kenyataannya    tersebut  ,  dapat  dimulai dengan konsep keadilan yang dikemukakan  oleh  Jhon    Rawls.  Rawls memahami  keadilan  sebagai fairness  . Menurut Swift ( 2001) yang dimaksudkan  dengan  dengan fairness oleh  Rawls  adalah the  original  position dan  the  veil  of  ignorance. Berkaitan dengan  kedua  aspek  keadilan  tersebut
Rawls  (  2006  )    mengemukakan  bahwa dalam kondisi asali dan ketidak berpengetahuan  tidak  seorangpun  tahu tempatnya,  posisi  atau  status    sosialnya dalam  masyarakat,  tidak  ada  pula  yang tahu  kekayaanya  ,  kecerdasan  nya, kekuatannya,tidak seorangpun diuntungkan  atau  di  rugikan.  Setiap orang dalam kondisi seperti itu memiliki peluang  yang  sama.  Dengan  adanya situasi  asali  ini,  relasi  semua  orang bersifat simetri dan oleh karena itu situasi awal  ini  adalah    antara  individu  sebagai person  moral,  sebagai  makluk  rasional dengan  tujuan  dan  kemampuan  mereka mengenali  rasa  keadilan.  Posisi  asali  ini dapat  dikatakan  merupakan  status  quo awal  yang  pas  ,  sehingga  persetujuan fundamental  yang  dicapai  didalamnya adalah fair.
Penjelasan Rawls ( 2010) mengenai  keadilan,  meskipun  lebih menunjukkan suatu kondisi yang bersifat hipotetik    dalam  kaitannya  dengan penegakan  hokum  yang  adil,  adalah bahwa  setiap  orang  harus  diasumsikan sama  di  depan  hokum.  Kesamaan didepan  hokum  harus  berangkat  dari asumsi  hipotek  tersebut.  Ini  berarti bahwa  demi  keadilan  determinasi  factor sebagainya  harus  disangkal.  Ketika factor-factor determinan tersebut disangkal  maka  akan  Nampak  bahwa semua  manusia  sama,  sederajat  dan setara.
Sedangkan  Menurut  Hart  ( 2010), prinsip  umum keadilan dalam kaitannya dengan  hokum  menuntut  bahwa  para individu  dihadapan  yang  lainnya  berhak atas kedudukan relative berupa
kesataraan  atau  ketidaksetaraan  tertentu. Kaidah  pokok  yang  berkaitan  hukum tersebut  diatas  adalah ‘  perlakuan  hal- hal  serupa  dengan  cara  yang  serupa kendatipun  kita  perlu  menambahkan padanya dan perlakukanlah hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda.
Masalah  keadilan  hokum  tidak hanya  berkaitan  dengan  isi  hokum  dan penerapannya  ,tetapi  juga  perilaku  para penegak  hokum  .  Komisi  Hukum Nasional  (  2010  )  mencatat  beberapa penyimpangan  yang  dilakukan  oleh aparat penegak hokum baik pada tingkat penyelidikan  dan  penyidikan  maupun pada tingkat penuntutan maupun menjatuhkan  putusan    ini  terjadi  diareal perkara pidana.
Menurut  Plato  keadilan  adalah suatu  yang  berada  diluar  kemampuan manusia  biasa  dan  hanya    ada  didalam suatu  hokum  dan  juga  perundang- undangan  yang  dibuat  oleh  para    ahli. Plato  juga  membagi  keadilan  menjadi beberapa  jenis  antara  lain  : Keadilan Moral Yaitu  keadilan  yang  terjadi  jika kita mampu untuk memberikan perlakuan  seimbang  antara  hak  dan kewajiban. Keadilan Prosedural, Yaitu keadilan  yang  terjadi  ketika  seseorang dapat  melaksanakan  perbuatan  sesuai dengan    tata  cara  yang  diharapkan. Bersikap  adil  merupakan  salah  satu
cerminan  dari  sifat  konsisten  yang dimiliki  oleh  seorang  penegak  hokum, karena  tanpa  adanya  keadilan  maka sebuah  keadilan  tidak  akan  dapat ditegakkan  dan  berjalan  dengan  baik. Ada  banyak  sekali  keuntungan  dan manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita terbiasa bersikap adil salah satunya untuk mencegah  terjadinya  perpecahan  dalam kehidupan dimasyarakat.
Keadilan  merupakan  unsur  yang harus  diperhatikan  dalam  menegakkan hokum  .Pelaksanaan  hokum  para  aparat penegak  hokum  harus  bersikap  adil. Pelaksanaan hokum yang tidak adil akan mengakibatkan  keresahan  masyarakat, sehingga  wibawa  hokum  dan  aparatnya akan luntur dimasyarakat  itu yang harus diperhatikan dalam melaksanakan penegakan  hokum.  Terkaid  dengan bagaimana  proses  hadlonah  (  Penetapan perwalian  Anak  akibat  perceraian  harus diselesaikan  dulu  masalah  perceraian kedua  orang  tuanya  (  Pemohon  dengan
Termohon ) selaku pihak yang berperkara dalam Perkara No .185/Pdt.G/2021/PA.Dps,  setelah  sudah jelas  status  hokum  terkaid  dengan kondisi  atau  status  perkawinan    dari kedua orang tuanya baru bias dilanjutkan pada  proses    penetapan  perwalian anaknya  tersebut.    Perceraian  adalah putusnya  suatu  perkawinan  yang  sah didepan  pengadilan  berdasarkan  syarat- syarat  yang  telah  ditentukan  oleh Undang-Undang dan putusnya perkawinan karena perceraian tidak dapat dilakukan  hanya  atas  dasar  kesepakatan suami istri melainkan harus melalui suatu proses  yakni  dilakukan  didepan  sidang pengadilan yang berwenang dan sebelum diambil putusan, hakim diwajibkan untuk mendamaikan  suami  istri  yang  akan bercerai.  Apabila  usaha  hakim  untuk mendamaikan  suami  istri  tidak  tercapai maka proses perceraian tetap dilanjutkan sampai  memiliki  kekuatan  hokum  yang tetap.
UU  No  1  Tahun  1974  tentang perkawinan  dan  KHI  membenarkan  dan mengizinkan perceraian,
apabila perceraian itu lebih baik bagi kedua belah pihak.  Karena  maksud  dari  perkawinan
adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan  hati  masing-masing,  maka tentulah  kebahagiaan  itu  tidak  akan ditercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan  karena  kebahagiaan  tidak dapat  dipaksakan.    Sedangkan  yang menjadi  dasar  pertimbangan  Penetapan Perwalian  yang  digunakan  oleh  majelis hakim yang menangani  perkara tersebut lebih  cenderung  dilihat  dari  psikolog anak  akibat  orang  tuanya  yang  bercerai dengan harapan kebutuhan kasih sayang tidak  terkendala  (  kurang  )  maka  untuk membuat  putusan,  Hakim  memerlukan masukan  –masukan    dan  pengetahuan agar  putusan  yang  nantinya  diberikan tidak  merugikan  salah  satu  pihak .Putusan  pengadilan  tentu  saja  akan mengikat  para  pihak  yang  berperkara  . Suatu putusan pengadilan akan menegaskan  seperangkat  hak,kewajiban dan  tanggung  jawab,  sehingga  dalam keputusan  yang  diberikan  hakim  akan memuat  hak,  kewajiban  dan  tanggung jawab  apa  sajakah  yang  akan  diterima oleh  bekas  suami  maupun  bekas  istri terhadap anak mereka.
Perlindungan  anak  ditujukan  untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak,sesuai  Pasal  4  sampai  18  Undang- Undang No.23 Tahun 2002, antara lain : 1.
Setiap anak berhak untuk hidup,
tumbuh ,  berkembang  dan  berpartisipasi secara  wajar  sesuai  dengan  harkat  dan martabatnya,  terlindungi  dari  kekerasan dan diskriminasi. 2. Hak  atas  suatu  nama  dan  status kewarganegaraan. 3. Hak  untuk  beribadah  menurut agamnya,  berfikir  dan  berekpresi  susuai tingkat kecerdasan usianya. 4. Hak  untuk  mengetahui  orang tuanya 5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan  dan  jaminan  social  sesuai keutuhan  fisik,  mental,  spiritual  dan social. 6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran 7. Hak  untuk  memperoleh  bantuan hokum dan bantuan lainnya . Sesuai pasal 19 Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2002,  bahwa  setiap  anak berkewajiban untuk : 1. Menghormati orang tua, wali,guru. 2. Mencintai  keluarga,  masyarakat dan menyayangi teman. 3. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. 4. Melaksanakan  etika  dan  akhlak yang mulia.
Sedangkan  dalam  pasal  45  UU  No  1 tahun  1974,  kewajiban  orang  tua  diatur juga  dalam  Pasal  26  UU  No.23  tahun 2002. a. Mengasuh, memelihara,mendidik,  dan  melindungi anak; b. Menumbuh  kembangkan  anak sesuai  dengan  kemampuan  ,  bakat  dan minatnya; dan c. Mencegah terjadinya perkawinan  pada usia anak-anak Dari  beberapa  pertimbangan    majlis hakim  yang  menangani  perkara  No.  No .185/Pdt.G/2021/PA.Dps, dalam putusannya lebih mengutamakan kelangsungan  perkembangan  anaknya dan  yang  layak  menggurus  anak  yang belum  mumayiz  tersebut  dijatuhkan kepada pemohon ( ibu kandung)nya agar kebutuhan  anak  terkaid  dengan  kasih sayang dan perhatian tidak berkurang.

## Kendala Dalam Penentuan Penetapan Perwalian Anak Akibat Perceraian
Arti    penentuan  menurut  KBBI adalah proses,cara, perbuatan  dilihat dari segi  Bahasa  sedangkan  yang  dimaksud penetapan  dalah  putusan  yang  berisi dictum  penyelesaian  permohonan  yang dituangkan  dalam  bentuk  ketetapan pengadilan. Dimana penetapan mempunyai tujuan memberikan kejelasan  mengenai  apa  yang  ingin dicapai  dalam  hidup  dan  memberikan kerangka  kerja  yang  terbukti  untuk mengambil  tindakan  guna  mencapai tujuan  tersebut  dengan  cara  yang focus,efektif dan tegas. Sedangkan fungsi dari  penetapan  adalah  untuk  melindungi hak-hak  anak,tetapi  juga  melindungi orang  tua  atau  wali yang  mewakili  anak
melakukan  tindaan  hokum  berupa  jual beli tersebut.
Perwalian Anak  yang dimaksud
Wali  atau  Perwalian  dapat  diartikan sebagai  orang  tua  pengganti  untuk  anak yang  belum  cakap  atau  cukup  umur melakukan  perbuatan  hokum    dari  segi Bahasa  ,sedangkan  dalam  pasal  50  ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatakan bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan  maupun  harta  bendanya ,Perwalian adalah orang yang mengelola harta anak yang masih dibawah umur.Maksudnya dengan adanya persyaratan penetapan perwalian ini tidak hanya  melindungi  hak-hak  anak,tetapi juga melindungi orang tua atau wali yang mewakili  anak  melakukan  tindakan hukum berupa jual beli tersebut.
Perkara  permohonan  perwalian
di  Pengadilan  menjadi  fenomena  yang menarik  untuk  dibincangkan  .Terutama terkait  hak  anak  dan  hak  wali.Perwalian yang diajukan oleh pihak pun
beragam.Keragaman itu dapat dilihat dari tujuan permohonannya, pemohon maupun  termohon  yang  mengajukan  Di Pengadilan  Agama  sendiri  ,  tujuan diajukannya permohonan perwalian oleh
Pemohon  mayoritas  untuk  mengurus harta anak, baik harta bergerak atau tidak bergerak.
Dalam  menetapkan  penentuan
Hak  Perwalian  di  Pengadilan  agama banyak kendala yang dapat di petik yaitu antara lain sebagai berikut : 1. Kurangnya masyarakat Pengetahuan  tentang  prosedur serta cara proses  hak Perwalian Anak . 2. Minimnya  Kesadaran  Hukum atas  hak  dan  Kewajiban    orang tua  yang  gagal  dalam  rumah tanggannya,terhadap anaknya . 3. Lebih  banyak  mengutamakan sifat egois dari kedua orang tua,
tanpa memikirkan dampak psikologis  terhadap    anak  yang orang  tuanya  bercerai  .(  saling berebut  dengan  masing  masing menyampaikan  argument  yang ingin menunjukkan sifat baiknya dari masing masing orang tuanya). 4. Kurangnya  adanya  pemikiran bagi para orang tua yang bercerai untuk  memikir  dampak  dari percerainnya tersebut atas perkembangan buah hatinya akibat berpisah kedua orangntuanya  secara  otomatis tidak  lagi  mendapatkan  kasih saying  yang  sejati  dari  kedua orang tuanya.

## KESIMPULAN
Adapun  hal-hal  yang  dapat  disimpulkan dalam penelitian ini adalah :
1. Proses  Hadhonah  (  Penetapan Perwalian  Anak  )    akan  bisa dilakukan apabila proses perceraiannya  kedua    orang tuanya sudah mendapatkan putusan  Pengadilan  sehingga otomatis  sudah  jelas  status  dari perkawinan  kedua  orang  tuanya tersebut .
2. Yang  menjadi  pertimbangan bagi  majlis  hakim    yang menangani  perkara  No.  No .185/Pdt.G/2021/PA.Dps, terkaid dengan penetapan perwalian adalah lebih ditekankan pada masalah keberlangsungan tumbuh kembang  anak  yang  belum dewasa  (  mumajiz  )  sehingga diputuskan  kepada  seorang  ibu kandung yang akan mendapatkan  hak  perwaliannya tersebut,  dan  banyak  kendala yang  timbul  dalam  penentuan penetapan perwalian tersebut .

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad rofiq, Hukum Islam di Indonesia, PT.Raja Grafindo, cet I, Jakarta,1995 Azhar  Basyir,  Ahmad,  Hukum P,erkawinan Islam, Bagian Penerbitan  Perpustkaan  Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,1987
Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia,Penerbit Mandar Maju, Bandung 1990.
Hart.  H.L.A  (  2010  ),  Konsep  Hukum, Bandung, Nusamedia. Hujibers,T.(1995),  Filsafat  hokum  , Yogyakarta, Kanisius Komisi  Hukum    Nasional  (  20100, Kebijakan reformasi hokum , suatu rekomendasi  1  &  2,  Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI. Rawls, J ( 2006) Teori Keadilan , dasar –
dasar filsafat politik untuk mewujudkan  kesejahteraan  social dalam  Negara,  Yogyakarta  , Pustaka Pelajar.
Sudirman ,A ( 2007 ) Hati nurani hakim dan putusannya, suatu pendekatan dari perspektif ilmu hokum perilaku ( behavioural jurisptudence  ),  Kasus  Bismar Siregar  .  bandung,  Citra  Aditya Bakti.
Swift,  A,  (2001),  Political  philosophy: Abeginners”  guide  for  students and  political.  Cambridge,  Poliy Press.