## ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN AKIBAT  AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN
Muhammad Dicky Randiansyah Universitas Singaperbangsa Karawang muhammaddicky880@gmail.com
Rani Apriani Universitas Singaperbangsa Karawang rani.apriani180488@gmail.com

## Abstrak
Dimanasa  lampau  fidusia  biasanya  diikat  dengan  menciptakan  suatu  perjanjian pembiayaan  menggunakan  cara  penyerahan  jaminan  fidusia  yg  dibentuk  dibawah tangan.  Perjanjian  pembiayaan  yang  dibentuk  dibawah  tangan  tadi  mengandung kelemahan  dan  beresiko  yang  besar  karena  belum  ada  kepastian  aturan  hukum bagi kreditur juga debitur. Didalam UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah  jawaban  atas  kekosongan  aturan  hukum  yg  belum  terdapat  &  mengatur mengenai  fidusia  sesuai  aturan  pada  Indonesia.  Jaminan  fidusia  sesudah  dan sebelum  lahirnya  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  berbeda  lantaran  jaminan fidusia  wajib  dibentuk  berbentuk  akta  notaris  &  telah  didaftarkan  pada Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia. Tetapi pada praktek dilapangan masih banyak  lembaga  pembiayaan  yg  tidak  medaftarkan  benda  fidusia.  Penelitian  ini merupakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Hasil  dari  penelitian  ini  dapat diambil  kesimpulan  bahwasanya  perlindungan  hukum  konsumen  dalam  suatu lembaga  perjanjian  pembiayaan  menetapkan  jaminan  fidusia  yg  tidak  terdaftar bahwasana pemberi fidusia dapat menuntut pemberi Fidusia untuk ganti rugi atas perbuatan melawan hukum dalam pengertian Pasal 1365 KUHPerdt. Selain itu, bila

## Gorontalo

## Law Review
Volume 5 -  NO. 2 – Oktober 2019
E-ISSN: 2 614-5030 P-ISSN: 2614-5022
terjadi  tindak  kejahatan  kekeransan  bisa  dituntut  berdasarkan  Pasal  368 KUHPidana.

## Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Akta Notaris

## Abstract
Where in the past, fiduciaries were usually bound by creating a financing agreement by submitting fiduciary guarantees formed under the hand. The financing agreement that was formed under the hand contains weaknesses and big risks because there is no legal certainty for creditors as well as debtors. In Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, it is the answer to the absence of legal regulations that do not yet  exist  and  regulate  fiduciary  according  to  Indonesian  regulations.  Fiduciary guarantees after and before the birth of the Fiduciary Guarantee Law were different because  fiduciary  guarantees  must  be  made  in  the form of  a  notarial  deed  &  have been registered with the Ministry of Law & Human Rights. But in practice in the field there are still many financial  institutions that do not register fiduciary objects. This research  is  a  normative  juridical  research  method.  The  results  of  this  study  can  be concluded  that  consumer  legal  protection  in  a  financing  agreement  institution stipulates  an  unregistered  fiduciary  guarantee  that  the  fiduciary  giver  can  sue  the fiduciary  provider  for  compensation  for  unlawful  acts  within  the  meaning  of  Article 1365 of the Civil Code. In addition, if a crime of violence occurs, it can be prosecuted under Article 368 of the Criminal Code.
Keywords: Legal protection,  Consumer Financing Agreement, notarial deed

## 1. PENDAHULUAN
Seiring  dengan  meningkatnya  keinginan  dikelompok  masyarakat  terhadap gaya  hidup  yg  mengakibatkan  warga  di  Indonesia  mempunyai  harapan  pada pemenuhan  segala  kebutuhannya.  Akan  tetapi  tidak  jarang  keterbelakangan ekonomi sebagai penghalang pada usaha pemenuhan kebutuhan hidup. Angsuran atau utang adalah salah satu upaya yg digunakan pada pembebasan keinginannya oleh warga. Utang piutang bukan hal lumrah pada lingkungan warga dalam waktu ini. Semua elemen kelompok sudah memahami tentang utang piutang. Selain dari warga dilapisan bawah, warga yg bisa di kategorikan mempuyai ekonominmenengah bahkan ekonomi kelas atas sekalipun ikut  melakukan utang piutang.  Angsuran/kredit  umumnya  Obligor  menjadi  kreditur  atau  penerima suatu  kewajiban,  memenuhi  suatu  kewajiban  pembayaran,  atau  dengan sepatutnya  membayar  kembali  suatu  kewajiban,  yakni  suatu  kewajiban,  atas dasar  saling  percaya.  Kontrak  adalah  awalan  dari  formulir  pinjaman.  Secara umum, kontrak dapat diartikan demikia menjadi:
“konvensi  diantara  2/lebih  manusia  yg  mengandung  sebuah  perjanji  serta janji-janji  yg  sebanding  baik  yg  bisa  di  tegakkan  menurut  hukum,  atau  yg
penerapannya  menurut  hukum mencapai taraf tertentu diakui sebagai kewajiban (Menurut Thalib, 2016)”.
Bantuan angsuran atau kredit dapat mengakibatkan bergai macam resiko, yg dapat  mengakibatkan  hampir  seluruh  kredltur  selaku  pemberi  angsuran  akan memlnta  agunan.  Agunan  tadi  buat  menaruh  perllndungan  hukum  kepada kreditur  pada  upaya  melunasi  utang  debitur.  Adanya  suatu  angunan  yang dilimpahkan  dalam  agunan  yg  berslfat  tambahan  (accesoir).  Perjanjlan  agunan fldusia  adalah  perjanjian  obllgatoir  sebagai  akibatnya  semenjak  disetujui  suatu akta  perjanjlan  sang  para  pihak  pada  perjanjian  pembiayaan  konsumen  maka muncul  hak  serta  kewajiban  di  antara  para  pihak.  Dalam  hal  ini  mengklaim kepastian  aturan  Hukum  bagi  para  pihak,  maka  dibuatlah  akta  Oleh  notaris  & didaftarkan  ke  Lembaga  Pendaftaran  Fidusia.  Kemudian,  Kreditur  akan mendapatkan  Akta  agunan  fldusia  yg  berlrah- irah  “Demi  Keadilan  Berdasarkan KeTUHANan Yg Maha Esa”. Akta agunan fldusia tersebut, mempunyai upaya hak eksekutolial  pribadi  apabila  debitur  melakukan  suatu  Wanprestasi  pada  kreditur atau siap ditangan, menurut  Undang-Undang Fldusia.
Praktiknya  terdapat  perjanjian  pembiayaan  yg  dilaksanakan  hanya  untuk menandatangani  suatu  kesepatan  pembiayaan  konsumen  antara  debitur menggunakan kreditur tanpa dibentuk suatu sertifikat jaminan fldusia. Meskipun tercantum  dilembaga  pembiayaan  konsumen  tadi  menjelaskan  bahwa  istilah- istilah  Dijamlnkan  secara  fldusia.  Menurut  Pasal  13  Ayat  2  Huruf  b  Undang- Undang  Jamlnan  Fldusia  menangani  tentang  registrasi  Jamlnan  Fldusia  wajib mendaftarkan  benda-benda  yg  menjadi  obyek  agunan  fldusia.  Keadaan  sangat penting  dilaksanakan  lantara  benda-benda  itu  lah  yg  bisa  dijual  untuk mendapatkan  pembayaran  utang-utang  fidusier.  Objek  jamlnan  perlu  dipahami lantaran  hak  jaminan  fidusia  adalah  hak  pakai  yg  inheren  dalam  objek  fldusia tinggal mengikuti objeknya pada tangan siapapun benda tersebut berada (droit de suite) selama agunan fldusia tersebut blm dlhapuskan/dlcoret.
Menerangkah, bahwasanya yg wajib diregistrasi merupakan Obyek & lkatan Jamlnan  sekalian,  tapi  sangat  bermanfaat.  Dengan  begitu,  kaitan  agunan  dan kesepakatan  fldusia  jadi  terdaftar  &  yg  demikian  blsa  sebagal  mlllk  penerima fldusia,  meskipun  terhadap  penerima  Fldusia,  Perllndungan  Hukum  yg diberikan lewat  Perjanjian  Agunan  Fldusia  sesuai  mengikat  Plhak  ke3.  Dalam  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor.  130/PMK.X./2012  Mengenai  Pendaftaran  Jaminan Fldusia  bagi  Corporate  yg  melakukan  pembiayaan  konsumen  buat  tunggangan kendaraan yg ditanggungkan dgn Agunan Fldusia mengatur bahwasanya lembaga pemblayaan  harus  menginventarisasikan  agunan  fidusia  sekurang-kurangnya  30 hari pada kalender semenjak ditatapkan tgl perjanjian pembiayaan konsumennya dan  tidak  boleh  menarik  tunggangan  kendaraan  sebelum  pihak  lembaga pendaftaran  Fldusia  telah  menpublikasikan  akta  Agunan  Fldusia  &  meneruskan keLembaga  pembiayan,  perkara  ini  dirancang  pada  Pasal  2  Jo.Pasal  3  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor.  130/PMK.X/2012  Tentang  Lembaga  Pendaftaran Jaminan  Fidusia  bagi  Lembaga/  Perusahaan  pembiayaan  yang  melakukan pembiayaan  konsumen  untuk  kendaraan  bermotor  menggunakan  pembebanan jaminan  fidusia,  dimana  pada  pasal  2  Permenkeu  disebutkan  “Perusahaan pembiayaan  harus  mendaftarkan  Agunan  fidusia  pada  tempat  kerja,  Pendaftaran fidusia  paling  lama  30  Hari  (Tiga  Puluh)  kalender  terhitung  semenjak  tanggal perjanjian Pembiayaan Konsumen”.
Dengan  begitu  bila  praktik  seperti  ini  akan  terus  dilakukan,  bahwasanya dalam  Undang-Undang  No.  42  Tahun  1999  mengenai  Jaminan  Fidusia,  Oleh karena  itu,  jika  biaya  pendaftaran  fldusia  masuk  ke  kas  negara  dan  penerimaan negara  dikurangi  PNBP,  dan  kekuatan  agunan  fldusia  itu  sendiri  tidak
dimanfaatkan,  ada  kemungkinan  penerimaan  negara  bukan  pajak  (PNBP)  akan berkurang. Penghasilan dapat menjadi dasar hukuman bagi korban jika ada pihak yg  melakukan  wanprestasi.  Dari  uraian  tentang  perlindungan  hukum  bagi lembaga  PEMBIAYAAN  konsumen  akibat    akta  jaminan  fidusia  yang  tidak didaftarkan  Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka penulis mengidentifikasi  permasalahan  sebagai  berikut:  1.  Bagaimana  Hubungan Konstruksi  Hukum  Antara  Perjanjian  Pembiayaan  Menjadi  Perjanjian  Pokok  dan Akta  Jaminan  Fidusia  Sebagai  Perjanjian  Tambahan  ( acessoir )?  2.  Bagaimana Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Lemabaga  Perjanjian  Fidusia  Yang  Tidak Dibuat  Dengan  Akta  Notaris  dan  Tidak  Didaftarkan  DiLembaga  Pendaftaran Fidusia ?

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  ini  memakai  penelitian  Hukum  Normative  atau  dapat dlsebut  Penelltian  Hukum  Doktrinal.  Dalam  penulisan  jurnal  llmlah  lnl  penulls melakukan penelitian berdasarkan kepustakaan yg sumbernya banyak didapatkan dari  Peraturan-Peraturan  tertulis  atau  Llteratur  yg  memiliki  hubungannya  dgn objek penelitian, bahwasanya penelitian ini dilakukan hanya dlm suatu peraturan tertulis & bahan lainya, terhadap data yg bersifat Sekunder, digabungkan secara Slstematis.    Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  merupakan  untuk  memberlkan preskrlpsi mengenal permasalah Agunan Fldusia Yg digunakan pada penullsan lnl merupakan  pendekatan Perundang-undangan, pendekatan analitis & pendekatan konseptual.
3. PEMBAHASAN
Perjanjlan Pemblayaan Konsumen adalah suatu perjanjian sebagaimana yg diatur pada  KUHPerdt  yg  dikerjakan  antara  pihak  konsumen  selaku  Debitor  Pemberi Fldusia  &  Lembaga  pemblayaan  selaku  Kreditor  Penerima  Fldusia,  sejauh mengenai isi dari perjanjlan untuk melengkapi kondisi absah menurut  perjanjian sebagaimana dari isi Pasal 1320 KUHPerdt yaitu: Absahnya suatu perjanjian dapet dibutuhkan empat syarat:
1. sepakat mereka yg mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yg halal.
Oleh sebab itu perjanjlan tersebut mentukan secara penuh. Selain itu bisa dilandasi  dalam  ketentuan  pada  PasaI  1338  Ayat1  KUHPerdata  yg  menjelaskan bahwasanya  perjanjian  dibentuk  secara  absah  berIaku  menjadi  Undang-undang bagl yg membuatnya.
Mengenai ciri Pemblayaan Konsumen yg tidak sama menggunakan aktivitas usaha  diantara  pada  pemblayaan  K0nsumen  targer  pembiayaanya  telah  jelas K0nsumen  yg  memerlukan  komoditas  konsumsi,  obyeknya    diharapkan  untuk didanai  buat  muatan  atau  obyek  pembiayaan  berada  pada  K0nsumen  yg  lalu diserahkan  secara  Fldusia  pada  lembaga  pembiayaan  K0nsumen.  Banyaknya pembiayaan  disesuaikan  0leh  tiap-tiap  kantor  pembiayaan  K0nsumen sinkron   dengan  kesanggupan  pembayarannya,  risiko  pembiayaan  pasti  lebih kondusif  lantaran  nyaris  menjalar  pada  konsumen  untuk  pembayaran  kembali oleh  konsumen,  pada  pemblayaan  lembaga a pembayaan i konsumen  dilaksanakan secara terjadwal atau mencicil. Selain pada Leasing , tersendiri menggunakan hak
pilih  yaitu  kepemilikan  muatan  atau  obyek  pembiayaan  mampu  dalam less0r , tidak  memiliki  jangka  waktu  melainkan  diatur  sesual  menggunakan  umur ekonomis  obyek  atau  muatan  kapital  yg  didanai  oleh less0r ,  adanya  suatu peraturan  pengajuan  sewa guna  bisnis  yg mengutamakan  data  lengkap misalnya No pokok wajlb pajak, aktivitas bisnis yg terbuka, & kepastian perpajakan yg tidak Sinkron menggunakan Pembiayaan Konsumen.
Perjanjlan  pemblayaan  konsumen n menggunakan  agunan  fldusia  atas suatu benda bergerak misalnya sepeda . motor r yg marak terjadi  pada Indonesia yg berada  pada  bawah  lembaga  pembiayaan  pada  menganut  suatu  perjanjian jual&beli  bersyarat . merupakan  perjanjlan  yg  terjadi  antara  konsumen n sebagai pembeli  &  pemasok  menjadi  penjual  menggunakan  permohonan  bahwa  yg memenuhi pelunasan secara tunai pada penjual merupakan lemabaga pemblayaan konsumen n .
Maka  dari  itu  Perjanjlan  jual-beli  lnl  adalah  suatu  perjanjlan  yg  serta menggunakan  adanya  perjanjlan  pemblayaan  konsumen  menjadi  perjanjlan utama. Perjanjian i jual beli tersebut dikategorikan ke pada perjanjian jual beli yg buat pada Pasal g. 1457-1518 . KUHPerdt, biarpun aplikasi pelunasan disangkutkan pada  kondisi  yg  dlsepakatl  pada  perjanjian,  yakni  perjanjian  pembiayaan konsumen.  Berdasarkan p Pasal . 1513 1 KUHPerdt  bahwasanya  pembeli i harus pelunasan  harga  pembelian  dalam  waktu  &  tempat  penunaian  yg  dipastikan berdasarkan  perjanjian.  Penyarahan  secara cash oleh  lembaga  pembiayaan konsumen  waktu  penjual  memberikan  nota  atau  bukti    pembelian  yg ditandatangani  oleh  pembeli.  Mengenai  perjanjian  pembiayaan  konsumen menggunakan  agunan  fldusia  adalah  perjanjian  pembiayaan  Konsumen  menjadi agunan  utama  secara  fldusia  berupa  muatan yg  didanai  oleh  kantor  pembiayaan konsumen dlmana seluruh dokumen hingga cicilan terakhir dilunasi.
Masalah  pemberian  hak  milik  secara  Fldusia  menjadi  jaminan n terjadi  pada proses sebagai berikut:
1) . Fase Perjanjian Obllgatoir ( titel ) Diantara pihak Pemberi Fldusia & Penerima Fldusia  diadakan  perjanjian,  dlmana  dipengaruhi i bahwa  debitor  mengutang sejumlah  uang  menggunakan  janji  akan  menyerahkan  hak  miliknya  secara fldusia  menjadi  agunan  pada  kontributor  kredit  atau  pemeroleh  Fldusia. Perjanjian ini bersifat azas konsensuil dan debitur.
2) Fase i Perjanjian  Kebendaan  ( zakelljlke  overeenkomst )  Dlantara  ke  2  (dua) plhak atau pemberi fldusia & penerima fldusia dilakukan penyerahan muatan secara    permanen  berada  pada  kekuasaan  pemberl  fldusia  (constitutum possessorium).
3) Fase  Perjanjian  Pinjam  Pakai  ( brulklenlng )  Diantara  2  (dua)    plhak  pemberi Fldusia  & . penerima  Fldusia  dilaksanakan  perjanjian,  bahwasanya  pemilik fldusia meminjam pakaikan hak miliknya yg sudah berada ketika kekuasaan pemberi Fldusia pada pemberi Fldusia.
Menurut . Marlam  Darus a. Badrulzaman a menyatakan  Agunan  Fldusia  pada suatu perjanjlan pemblayaan konsumen yaitu:
1) Perjanjlan  menggunakan  pembebanan  fldusia  tdk  bertentangan  dgn  Hukum gadal, . lantaran  mksd  berdasarkan  para  pihak  tsb  bukanlah  untk memciptakan penglkatan gadai;
2) Perjanjlan  menggunakan  pembebanan n fidusia  tidak  bertentangan merupakan  prinsip p parltas . kreditorium, bahwasanya  perjanjian  tsb  tentang Barang .. barang Dreditur bukan milik Debitor;
3) Perjanjlan tersebut . tdk bertentangan menggunakan azas a kepatutan;
4) Perjanjlan tsb tidak i adalah penyelundupan n aturan yg tldak dlperbolehkan.
Perjanjlan  agunan  tidak  bisa  leluasa  tanpa  adanya  suatu  perjanjian pendahuluan  utama  yg  mendahuluinya.  Bahwasannya  Perjanjian  Agunan  adalah suatu  perjanjian  asesor  ( accessoir ),  tambahan,/ikutan.  Sebagai  mana  perjanjian asesor,  keberadaan  perjanjlan  Jamlnan  dipengaruhi  oleh  terdapat  &  hapusnya suatu  Perjanjlan  pendahuluan  atau  perjanjian  pokoknya.  Keadaan  perjanjian fldusia, yg adalah perjanjian Utama merupakan perjanjian pembiayaan konsumen yg  salah  satu  konsekuensinya  dari  perjanjian  assesoir  merupakan  dimana  bila perjanjian  utama  tersebut  tidak  absah  atau  lantaran  sebab  apapun  hilang berlakunya  atau  dinyatakan  tdk  berlaku  oleh  sebab  itu    perjanjian  fldusia  pula ikut  batal  demi  hukum.  Sebagai  Perjanjian  mengelola  &  keberadaan  perjanjlan agunan  sangat  tergantung  pada  perjanjlan  pendahulunya  yg  sebagai  asal munculnya pengikatan agunan. Yang merupakan perjanjlan agunan dimaksudkan untuk mengganti kedudukan Kreditur-Kreditur supaya menjadi Kreditur preferen, sebagai  akibatnya  Kreditur  atau  Pemberi  Fldusia  akan  merasa  kondusif  & mendapatkan  kejelasan  hukum  atas  pelunasan  pinjaman  yg  diberikan  olehnya pada  Debitor, lantaran  diikuti  dengan  diperjanjIkan  pemberi  agunan  oleh  debitor pada  kreditornya.  Oleh  karena  itu  perjanjlan  agunan  adalah  suatu  perjanjian tambahan  menurut  perjanjlan  prawacananya,  yakni  kesepakatan  yg  akan  lebih memperkuat kontrak perawacananya.
Perjanjlan  Fldusia  adalah  perjanjian  obllgatolr  yakni  perjanjlan  dimana memaksa  seorang  buat  melunasi/memberika  sesuatu,  yg  diserahkan  merupakan hak  kepemiIikannya,  sedang  penguasaannya a ttp  berada  dlm  Debitor.  Menurut Undang-Undang  Jamlnan  Fldusia  Pasal . 1  Ayat . (2)  menjelaskan  maka  Jamlnan Fldusia  adalah  lembaga  hak    jaminan  yg  berslfat  materiil  ( zakenlijk  zekerheld, securlty  right  ln  rem )  menaruh  keadaan  yg  didahulukan  pada  penerlma  Fldusia terhadap  kreditur  lalnnya.  Perjanjlan  fldusia  menyebabkan  suatu  kekuasaan  yg bersifat zakelijk ,  yang  artinya  hak  yg  didapat  penerima  Fldusia/Kreditur  adalah suatu  hak  materiil  yg  terbatas  lantas  akibatnya  bisa  melindungi  terhadap siapapun  juga,  karenaitu  pada  Pasal . - . Pasal  Gadai  bisa  mempergunakan terhadapnya.
Berikutnya  perjanjlan  agunan  tdk  mengakibatkan  hak  milik  seluruhnya, bahwasannya  dia  tdk  menguasaui  muatannya,  tidak  berhak  buat  menlkmati muatannya,  tetapi  memiliki  kuasa  terhadap  muatan  tsb  sesuai  dgn  maksud  yg telah  diperjanjikan  yaitu  menjadi  agunan.  Apabila  Debitor  tetap  memenuhi tanggung  jawabnya,  maka  dia  tetap  bisa  menggunakan  &  menahan  muatannya, mesti  dapat  melindungi  muatannya,  juga  terhadap  pihak  ke3,  yakni  terhadap
Kreditur  menurut  pemeroleh  Fldusia,  bila  andai  kata  kedapatan  penyltaan terhadap pemeroleh Fldusia, bahkan Debitor maka dari itu pasti dapat melindungi hanya terhadap penafsir terjadi kepallltan.
Maka  dari  itu,  Sertifkat  agunan  Fldusia  yg  dibentuk  menurut  perjanjlan utama dalam perjanjlan pemblayaan konsumen mempunyai sifat sebagai a berikut: 1) Slfat ketergantungan a terhadap . perjanjlan Utama;
2) Semata-mata i Keabsahannya  dipengaruhi  oleh a absah  tldaknya  perjanjlan Utama; dan
3) Sebagal  perjanjian a bersyarat  maka  hanya  bisa  dilakukan  bila  ketentuaan  yg dlsyaratkan dlm perjanjian utama terpenuhi.
Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Lemabaga  Perjanjian  Fidusia  Yang  Tidak Dibuat  Dengan  Akta  Notaris  dan  Tidak  Didaftarkan  DiLembaga  Pendaftaran Fidusia
Menurut , Subekti  dalam  Fidusia  mengandung  kata  “fides”  yang  artinya Kepercayaanapihak  berpiutangi  diberi  Kepercayaanaolehapihak  yg  meminjam dapat memiliki barangnya itu sebagai agunan saja.  Subekti mengungkapkan pada bukunyaeyg  lain  bahwasanya  istilah  “flduciair”  merupakan  pihak  yang memberikan kepercayaan secara timbal balik pada yg lain, tampak keluar sebagai pemindahan  hak    milik,  padahal  ke  dalam,  intern  hanya  sebagai  agunan  saja untuk  suatu  hutang.  Dalam  Pasal  1  Ayat  1  Undanguundang  Angunan  Fidusia mengatur  bahwasanya  Fldusia  merupakan  pengalihan  suatu  hak  kepemilikan objek atas dasar kepercayaan menggunakan ketentuan bahwa barang atau benda yg benar kepemlllkannya  diallhkan tsb tetap dalam pengamatan pemilik muatan. Mempunyai  cirii-ciri  pada  pembuatan  tadi,  yakni  pemindahan  hak  kepemillkan suatu  muatan  atas  dasar  keyakinan  &  muatan  itu  pasti  pada  dominasi  owner benda.
Lantaran, pemllik menyerahkan hak milik atas benda yg dlberikan menjadi agunan  kpd  kreditor  pemeroleh  agunan,  sebagai  akibatnya  Kreditor  pemeroleh agunan memiliki hak milik atas muatan agunan. Pemindahan hak kepemilikan tsb dilaksanakan  menggunakan  cara  constltutum  possessorlum  (verklarlng  van houderschap). Dengan istilah lain, pemindahan hak millik atas suatu muatan dgn melanjutkan  dominasl  atas  muatan  tadi  buat  kepentlngan  pemeroleh  Fldusia. seperti  wujud  muatan  tsb  pasti  dlkuasai  oleh  pemberi  agunan,  akan  tetapi  hak yuridisnya saja yg diserahkan atas benda tersebut, pemberl agunan pasti memiliki hak  Pemakaian.  Pengalihan  hak  milik  kepada  agunan  fldusia  terus-menerut sebagai agunan saja bagi pembayaran hutang, tidak untuk menguasai lebih lanjut oleh pemeroleh fldusia. Dalam Pasal . 33 . UU Fldusia yang menjelaskan bahwasanya setlap janjl yg menyerahkan kekuasaan pada pemeroleh Fidusia buat mempunyai muatan  yg  menjadi  obyek  agunan  fldusia  jika  Debitor  wanprestasi,  maka  batal Deml Hukumn. Istilah “atas dasar kepercayaan” dapat ditafslrkan bahwa kreditor dngn  pengalihan  tersebut  tidak  betul-betul  sebagai  milik  atas  barang  agunan, bahwasannya pemeroleh agunan yakni jika pinjaman akan dllunasi, oleh sebab itu pemeroleh  agunan  tadi  kembali  mendapat  hak  kepemilikan  atas  barang  agunan tersebut.
Menurut  Pasal .. 1  ayat  2 a UU  Jaminan  Fldusia  menjelaskan  bahwasanya agunan  Fldusia  merupakan  hak  agunan  atas  materi  bergerak,  baik  yg  berwujud bahkan tdk berwujud & benda tidak bergerak, khususnya, bangunana yg tdk bisa dibebani  hak  tanggungan  sebagalmana  dijelaskan  dan    diatur  pada  UU  No.  4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yg permanen berada pada dominasi pemberi Fldusia,  sebagai  agunan  bagi  pelunasan  utang  tertentu,  memberikan  kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Lantaran di dalam  UU  Fidusia  menjelaskan  bahwasanya  agunan  fidusia  merupakan  jaminan atas  barang/agunan  kebendaan  (zakelljke  zekerheld , security  rlght  ln  rem) menaruh  keadaan  yg  diutamakan  pada  pemeroleh  Fldusia,yaitu a hak i yg didahulukan  terhadap  kreditur  lainnya.    Pada  Pasal e 4  UU  Fldusia  menjelaskan bahwasanya  agunan  Fldusia  adalah  perjanjlan  ikatan  menurut  suatu  perjanjlan utama  yg  menyebabkan  kewajlban  atas  para  plhak  buat  mengisi  suatu  prestasi. Perjanjlan  agunan  fldusia  menjadi  satu  perjanjlan  lkutan/assesolr,  berslfat sebagaI berlkut:
a) Slfat a ketergantungannya . terhadap perjanjlan utama;
b) Keabsahan semata-mata i dipengaruhi oleha absah tdknya perjanjlan utama;
c) Sebagal perjanjlan bersyarat, makai hanya bisa dilakukan bila ketentuan yg dlsyaratkan dlm perjanjlan utama sudah /tdk terpenuhi.
Dijelaskan pada Pasal i 19 Ayat 1 . UU Fldusia: Tentang pengallhan hak atas plutang  yg  dljamin  dgn  Fldusia  mengaklbatkan  berallhnya  Deml  Hokum  segala hakdan  kewajlban  pemeroleh  Fldusia  pada  kreditur  barui,  dan  Pasal a 25  UU Fldusia  yg  menjelaskan  bahwasanya  agunan  fldusia  hapus,  bila  tunggakan  yg dijamin dengan Fldusia hapus. Oleh sebab itu , agunan fldusia bersifat accessolr, perihal  agunan  fidusia  tdk  independen  namun  eksistensi  /hilangnya  tergantung dalam  perjanjlan  utama.  Tagihan  Kreditor  penerima  Fldusia  adalah taglhan a preferen,  bahwasannya  lantas  agunan  fldusia  diikuti  prinsip  drolt  de a preference,  adalah  pengambllan i pelunasan  atas  output  hukuman  menurut nomina  agunan  fldusia  lebih  diutamakan,  menggunakan  istilah  lain,  faktur tersebut adalah tagihan preferen. Oleh karena itu dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan Pasal 27 UU Fidusia, menyatakan bahwa penerima fidusia memiliki hak yg didahulukan terhadap kreditor laln.
Meskipun pemberl Fldusia dijelaskan hilang/musnah, tdak menghapuskanahaki yg diprioritaskan menurut pemeroleh fldusia, lantaran harta hilang  tidak  meliputi  obyek  agunan  kontributor  fldusia.  Bahwasannya,  penerima Fldusia  termasuk  golongan  Kreditor  separatisme.  Sesuaia  isi  Pasal u 28 1 UU Fldusia,    azas  ini  berdasarkan  semenjak  tgl  registarasinya  pada  lemabaga Pendaftaran  Fldusia,  sehingga  berlaku  (adaglum  flrst  reglstered  &  flrst  secured). Pengakuan  dari  suatu  asas  drolt  de  sulte  menyebabkan  agunan  fldusia  ttp mengikuti  barang  yg  sebagai  obyek  agunan  fidusia  pada  tangan  siapapun  benda tsb  berada,  kecuali jika  obyek  agunan  fidusia  tersebut  adalah  benda  perbekalan. Dalam  Pasal  21  UU  Fldusia  menyatakan  bahwa  pemberi  fidusia  dapat mengalihkan  benda  persediaan  yg  sebagai  objek  agunan  fidusia  dgn  cara  & mekanisme yg lazim dilakukan pada bisnis perdagangan, akan tetapi jika nomina yg menjadi objek agunan Fldusia ltu tdk adalah nomina simpana, oleh karena itu
dari Pasal i 23 Ayat u 2 UU Fldusia dengan tegas meIarang pemeroleh fldusia buat menganti,  menggadalkan,/menyewakani  pada  plhak  laln,  selain  menggunakan pengesahan  tertulis  terleblh  dahulu  menurut  penerima  fldusia.  PeIanggaran mengenai  peraturan  tsb  dlancam  dengan  ancaman  pidana . penjara  paling lama i 2 1 Tahun dan Denda .. paling .. banyak Rp. 50jt.
Obyek agunan fidusia merupakan barang berwujud bahkan tidakaberwujud,  terdaftar  juga  tdk  terdaftar  &  benda  bergerak  ataupun  tidak bergerak yg tidak bisa dibebani dgn hakkewajiban sepertl yg dlnyatakan pada UU No. 4 .. Tahun .. 1996 mengenai Hak kewajiban/Hlpotik. Perkara  pada Pasal i 1 . ayat 2 z &  4 , &  Pasal u 3  UU  Jamlnan  Fldusla.  Pada  Pasal . 5  ayat . 1  Undang-Undang Jamlnan Fl dusla menyebutkan bahwa “Pembebanan benda agunan fidusia dibuat dgn  akta  notaris  dlm  bahasa  Indonesia  &  merupakan  akta  Jamlnan  Fl dusia”. Berdasarkan  Pasal  11  UU  Jamlnan  Fldusia,  objek  agunan  fidusia  wajib didaftarkan  pada  Lembaga  Pendaftaran  Fidusia  didomisili  kedudukan  pemberi fidusia yg meliputi benda, baik yang berada didalam maupun diluar daerah Negara Republik  Indonesia.  Lantaran  untuk  memenuhi  azas  Publisitas.  Pelaksanaan pendaftaran tersebut  telah diatur pada Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2015 Tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fldusia  &  Biaya  Pembuatan  Akta Jamlnan Fldusia.
Pemeroleh  Fldusia  atauiKuasanya  memenuhi  permohonan  untuk  registrasi agunan fldusia ke Lembaga Pendaftaraan Fldusia, lanjut dicatat pada Buku Daftar Fldusia. Tanggal perolehan permohonan registrasi dianggap apabila  saat lahirnya agunan  fldusia.  Oleh i karenanya,  registrasi  menjadi  perbuatan  Konstitutif  yg melahirkan  Jaminan  Fldusia.    Selanjutnya  Lembaga  Pendaftaran  Fldusia mempublikasikan Sertifikat agunan Fldusia yg  adalah bukti buat Kreditor apabila pemegang  agunan  fidusia.  Akta  tersebut  mencantumkan  ikata- kata  “Demi Keadllan  Berdasarkan  Ketuhanan  YME”  seperti  dijelaskan  pada  Pasal i 14  Ayat1. Oleh  karenanya  Akta  Agunan  Fldusia  mempunyai  kekuatan  eksekutorlal  sebagai putusan  pengadllan  yg  memiliki  kekuatan  Hukum  ttp,  sebagai  akibatnya bisa .. langsung  dihukum  tdk  melewati  proses  Persldangan  dan  berslfat  flnal  serta menglkat ke2 belah plhak.
Dengan  mempertinggi  penyampaian  pada  warga,  dalam  Tahun 2013 9 Pemerintah  menerbitkan  Permenkumham  RI  No.9 9 Tahun . 2013 1 Registrasi Agunan  Fldusia  Secara  Elektronika  &  Permenkumham  Republik  Indonesia No.10 a Tahun . 2013  Tata Cara Registrasi Agunan Fldusia model Elektronika. Pasal 3  Peraturan  Permenkumham  mengungkapkan  bahwasannya  registrasi  Agunan Fldusia  melalui  E’lektronik  bisa  dilaksanakan  melalul  klos  registrasi  pengajuan fldusia  secara  elektronik  diseluruh  lemabaga  Pendaftaran  Fldusia.  Lembaga pendaftaran  Fldusia  secara  elektronika  merupakan  kantor  hanya  notaris  yg  bisa membuka  halam  web  www.sisminbakum.go.id.  menggunakan  tata  cara  sebagal berlkut:
1) Registrasi  permohonan  Agunan  Fidusia  secara  Elektronika  dilakukan  dgn mengisi Formullr dalam Aplikasi;
a. Identltas pemohon;
b. Identltas pemberi fldusia;
c. Identltas penerima fldusia;
d. Sertifkat jamlnan fldusia;
e. Perjanjian utama;
f. Nllai penjaminan; dan
g. Nllai barang yg menjadi objek Jamlnan Fldusia
2) Pengisian Formullr Apk sebagalmana dlmaksud dalam Ayat o 1 . meliputi:
3) Pemohon  mencetak  bukti  registrasi  paska  menyelesaikan  pengisian Formullr Aplikasi.
4) Bukti registrasi seperti yang dimaksud dalam Ayat . 3 1 berisikan :
a. Nomor . registrasi;
b. Tgl pengisian a aplikasi;
c. Nama a pemohon;
d. Nama w Lembaga Pendaftaran Fldusia;
e. Jenls permohonan; dan
f. Blaya registrasi permohonana  Jamlnan Fldusia  sesuai dgn ketentuan w PerUU
5) Berdasarkan a buktl  registrasi  sebagalmana  dijelaskan  dalam . Ayat a 4, pemohon  memenuhi  pembayaran  untuk  biaya  registrasi  permohonan Jamlnan Fldusia via Bank Persepsl.
6) Sesudah  memenuhi  pembayaran  sebagalmana  dijelaskan  dalam  Ayat i 5, Pemohon  memperoleh  akta  agunan Fldusia  yg  telah  dltandatangani  secara elektronika oleh Pejabat registrasi Jamlnan Fldusia.
a Pasal  25  Undang  undang  Jamlnan  Fldusia  menjelaskan  bahwasanya jamlnan fldusia hapus lantaran:
a. Hapusnya . tunggakan yg dljamin dgn fldusia;
b. Pelepasan . hak i atasa agunan fldusia oleh pemeroleh fldusia; atau c. Musnahnya barang yg menjadi obyek Agunan Fl dusia”.
Bahwasanya  agunan  fldusia  bersifat a assesolr,  makanjika  tunggakan plutang  yg  menjadi  perjanjlan  utamanya  lenyap,  maka  agunan  fldusia  juga menjadi  lenyap,  tetapi  apabila  obyek  agunan  Fldusia  diasuransikan,  permintaan asuransi  tdk  hapus  &  berfungsi  sebagal  pengganti  obyek  agunan fldusia.Penghapusan  agunan  fldusia  wajib  diinformasikan  pada  Lembaga Pendaftaran Fldusia oleh penerima fldusia  dgn mencantumkan alasannya supaya masih  ada  kepastlan  pada  Lembaga  Pendaftaran  Fldusia  saat  penghapusan pencatatan  agunan  fldusia  menurut  Daftar  buku  Fldusia  selanjutnya,  akan diterbitkan  suatu  surat  keterangan  pernyataan  bahwa  Akta  Jamlnan  Fldusia  itu sudah  kadaluarsa.  Jika  pemberi  Fldusia  pada    Wanprestasi,  Hukuman  terhadap agunan  fldusia.  Menurut  Pasal a 29  UU  Jamlnan  Fldusia  mengungkapkan,  bahwa hukuman bisa dilakukan menggunakan cara:
a. Pelaksanaan i title eksekutorlal oleh pemeroleh fldusia;
b. Penjualan  barang  yg  sebagai  obyek  agunan  fldusia  atas  kekuasaan pemeroIeh  fldusia  tersebut  melalui  peIeIangan  umum  serta  mengambil peIunasan plutangnya dari hasiI penjuaIan;
c. PenjuaIan  dlbawah  tangan  yg  diIakukan  berdasarkan  kesepakatan pemberl  &  pemeroleh  fldusia,  jika  dgn  cara  tersebut  dapat  diperoIeh biaya tertinggi yg bermafaat bagi para pihak.
Dalam PasaI 30 9 Undang .. undang Jamlnan  Fldusia  menjelaskan Pemeroleh fldusia  harus  meberikan  obyek  yg  sebagai  benda  agunan  Fldusia  pada  rangka penerapan hukuman agunan fldusia. Jika Obyek agunan fldusia tidak diserahkan oleh  pemeroleh  fldusia,  dapat  serta  meminta  pertolongan  pihak  yg  berwajib  jika diperlukan,  menurut  PasaI  32  menerangkan  bawah  ”Setlap  janjl  untuk melaksanakan  hukuman  terhadap  benda  yg  menjadl  obyek  jamlnan  fldusia  dgn cara yg bertentangan dgn ketentuan sebagalmana dlmaksud pada PasaI 31, batal deml hokum”.  dalam  Pasal w 33  mengungkapkan  bahwa  kewajiban  yg  memberi kewenangan  kpd  pemeroleh  fldusia  untuk  memiliki  barang  yg  menjadi  obyek agunan  fldusia  apabila  debitur  Wanprestasi,  maka  void  ab  initio.  Hal  ini  bentuk perIindungan  terhadap  kontributor  fldusia,  jika  nilai  objeknya  leblh  besar  dari pada tunggakannya.
Realitas pada warga, pada pelaksanakan perjanjlan pemblayaan oleh kantor pembiayaan  yg  menautkan  istilah  dijamlnkan  secara  fldusia,  akan  tetapi  tdk dibikin  dlm  sertifikat  notarls  &  tldak  dldaftarkan  dikantor  Pendaftaran  Fldusia, sebagai  akibatnya  tidak  mempunyai  sertifikat.  Sebenarnya  pemeroleh  fidusia dijaga  menggunakan  pembuatan  Akta  tersebut  bila  pemeroleh  fldusia  tdk memenuhl  kewajlbannya  sesuai  menggunakan  apa  yg  diperjanjika.  Jika  Agunan Fldusia  tidak didaftarkan sesuai dgan ketentuan Undang1undang No. 42 aa tahun 1999 1 mengenai  Aturan  pelaksanaanya,  oleh  karena  itu  sertifikat  perjanjian fldusia  tsb  termasuk  dalam  golongan  perjanjian  di  bawah  tangan  &  dibutuhkan campur  tangan  pihak  peradilan  pada    penyelesaianya  serta  prosedur  Hukuman wajib  dilaksanakan  dengan  cara  pengajuan  pada  pengadilan  selesainya  putusan memiliki  kekuatan  Hukum  tetap.  Prosedur  Hukuman  terhadap  objek  yg  menjadi benda  agunan  fldusia,  para  plhak  harus  memperhatikan  hak  Debitor  yg  melekat dalam  obyek  benda  yg  menjadi  agunan  terhadap  plnjaman  tadi,  bahwasannya Debltur  sudah  memenuhi  prestasInya  dgn  membayar  beberapa  kal I cicilan, sebagai akibatnya dalam barang yg menjadi obyek agunan fldusia sudah terdapat sebagIan hak yg dimiIiki oleh Debltur, maka sebagIan laInnya miIik kreditor.
Apabila
Hukuman
dilaksanakan secara memaksa melalul
jasa i debt w collector,  keadaan  ini  melanda  aturan  &  pelanggaran  tsb  digolongkan menjadi  tindakan  meIawan  Hukom  berdasarkan  Pasal o 1365 1 KUHPrdt,  sebagai akibatnya  Debitur  bias  menyodorkan  aduan  kompensasi  lewat  PengadiIan  atas peliraku kreditor tersebut. Oleh karena itu, hak utama kreditur hilang dan secara efektif  hanya  kreditur  pesaing  dan  harus  melalui  proses  litigasi    di  pengadilan negeri  yang  sesuai  untuk  hukuman  agunan  fldusia  terhadap  debitor  yg wanprestasl.  Bahkan, perbuatan semena-mena yg dilakukan oleh kredltur melalui debt  collector  untuk  memaksa  kreditur  menerima  materi  sebagian,  kenyataan diketahui  bahwa  barang  tersebut  seluruhnya  atau  sebagian  dimiliki  oleh  orang lain,  oleh  karena  itu  perbuatan  tersebut  dpt  dikatagorikan  tindakan  yg  melawan hokum yaitu Pasal 368 KUHP berbunyia:
“Barang  siapa  dgn  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  l ain secara  melawan  hukum,  memaksa  seseorang  dgn  kekerasan  untuk  memberikan barang  sesuatu,  yg  seluruhnya  dan  atau  sebagian  merupakan  kepunyaan  orang itu  atau  orang  lain,  supaya  membuat  hutang  maupun  menghapuskan  piutang, diancam karena pemerasan dgn pidana penjara paling lama 9 Tahun”.
4. PENUTUP
Perjanjian  pembiayaan  konsumen  adalah  perjanjian  yg  berasal  dari  luar KUHP,  suatu  perjanjian  yg  timbul,  hidup,  tumbuh  &  berkembang  pada  warga lantaran  adanya  suatu  azas  Kebebasan  berkontrak  yg  dilakukan  dgn pembebannan  agunan  fldusia  antara  plhak , konsumen q sebagai  debitor kontributor  Fldusia  &  Lembaga  pembiayaan  selaku  Kreditor  pemeroleh  Fldusia termasuk  daIam  suatu  perjanjlan  Anonim  ( lnnomlnaat ),  sedalam  tentang  isi kontrak  selama  memenuhi  sarat  absah  dari  perjanjlan  seperti  pengertian  pada Pasal a 1320 KUHPerdata  oleh  karena  itu  perjanjian  tadi  mengikat  secara  penuh. Hal  Inl  didasari  dalam  pengertian  dari  Pasal  1338Ayat1  KUHPerdata  yg memberitahukan bahwasanya suatu perjanjlan yg dibentuk secara absah berlaku apabila  Undang  undang  buat  yg  merancangnya.  Perjanjian  Fidusia  merupakan Accessoir perjanjian  yang  mempunyai  karakter  ketergantungan  terhadap perjanjian utama pada suatu kontrak pembiayaan Konsumen, sehingga kebenaran menurut Accessoir dipengaruhi  abash  tidaknya  dari  perjanjlan  pemblayaan Konsumen.
Maka  perjanjian  Fldusia  ini  menjadi  hapus  bahwasannya  hokum,  jika perjanjlan  utamanya  itu  berakhir    lantaran  sebab  lainnya  yg  mengakibatkan perjanjlan  utamanya  menjadl  hapus,  minsalnya  hapusnya  hutang  lantaran  telah memenuhi  pelunasan.  PerIindungan  Hukum  terhadap  Konsumen  dalam  suatu perjanjian  Fldusia  yg  tidak  dibentuk  menggunakan  Akta  Notaris    &  tidak didaftarkan  diLemabga  Pendaftaran  Fldusia  maka  pemberi  fldusia  bisa  mentut kompensasi  kepada  pemeroleh  fldusia  atas  dasar  tindakan  melanggar  hokum sebagaimana w yang telah dibuat pada Pasal 1365 KUHPerdata, oleh karena itu jika tidak  didaftarkan  maka  tidak  akan  menerima  sertifikat  Jamlnan  Fldusia  & penerima  fldusia  dlm  melakukan  Hukuman  akan  dianggap  sepihak  & mengakibatkan  semana-mena  menurut  kreditur.  Bahkan  jika  separuh  dari kewajiban dlm perjanjlan tersebut sudah dllaksanakan oleh pemberl fldusia, maka dari  itu  diatas  agunan  benda  tersebut  masih  ada  sebagian  hak  milik  pemberi  & penerima    fldusia.  Perbuatan  semena-mena  yg  dilakukan  oleh  kreditur  melalui penagih hutang debt collector maka bisa digolongkan perbuatan melanggar Hukum pidana,  menurut  Psal  368  KUHPidana.  Maka  dari  itu  agunan  fldusia  wajib terdaftar diKemenkumham.
Sangat  diperlukannya  pengenalan  mengenai  pendaftaran  agunan  fldusia, baik  pada  pelaku  bisni  maupun  juga  konsumen.  Selanjutnya  penggunaan Klausula  setandar  dalam  perjanjian  pembiayaan  menggunakan  jaminan  fidusia terkait  dengan  otorisasi  eksklusif  atau  tidak  langsung  dari  konsumen  untuk melakukan  semua  transaksi  sepihak  yg  terkait  dengan  penggunaan  konsumen atas barang yg dibeli secara mencicil, penggunaan, dan pernyataan konsumen hak gadai terhadap hak gadai pedagang atas kepemilikan atau hak gadai atas barang yang  dibeli  oleh  konsumen  secara  mengangsur  wajib  dicermati  kembali  & dihubungkan  dgn  UU  No.8  Tahun  1999 , sebagai  akibatnya  masih  perlu pengenalan serta peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diperlukan aktif pada  penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan  pelaku  usaha  dan  menjaga penempatan  klausula  baku  yg  dilarang,  berdasarkan  itu  pada  pelaku  usaha  yg melanggar Pasal 18 UUPK bisa dikenakan sanksi yang tegas.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Agil  Prasetyo.  “Akibat  Hukum  Akta  Fldusia  Yg  Tldak  Dldaftarkan  &  Kekuatan Hukum Akta Fldusia Yg Dldaftarkan Dlm Hal Penarikan Obyek Jamlnan Oleh Kreditor.” Pekanbaru , 2021.
Aminudin  &  H.  Zainal  Abidin.  “Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum.” PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2008.
Arlsta Setyorlni, Agus Muwarto. “Aklbat Hukum Perjanjlan Pemblayaan Konsumen Dgan  Pembebanan  Jamlnan  Fldusia  Yg  Tldak  Dldaftarkan.” Jurnal  Ilmu Hukum Pada Mmbar Keadllan , 2017.
Faranlsa  Yona  Ramadhanl,  Muh  Faklh  dan  Dita  Febrianto. “Kedudukan  Akta Otentlk  Yg  Dlbuat  Oleh  Notarls  Pada  Pembuatan  Akta  Jamlnan  Fldusia.” Journal Pactum Law Journal 1, no. 1 (2017): 124.
Gunawan  Widjaja  &  Ahmad  Yani.  “Jaminan  Fidusia.” Raja  Grafindo  Persada, Jakarta , 2001.
J.  Satrio.  “Hukum  Jaminan  Dan  Hak  Jaminan  Kebendaan  Fidusia.” PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung , 2002.
Marlam Darus Badrulsaman. “Tentang Credltverband, Gadal Dan Flducia.” Alumnl, Bdg , 1987.
Muh Hllmi Akhsin, Anls Mashdoruhatun. “Aklbat Hukom Jamlnan Fldusia Yg Tdk Dldaftarkan  Menurut  Undang- Undang  No.42  Tahun  1999.” Jurnal  artikel, 4, no. 3 (2017).
Munlr Fuady. “Hukum Jamlnan Utang.” Erlangga, Jkt , 2013. ———. “Hukum Tentang Pemblayaan.” Citra Adltya Bakti, Bdg , 2006.
Srl Sudewi Masjchoen Sofwan. “Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jamlnan Khususnya Fldusia Di Dalam Praktek Pelaksaaan DiIndonesia.” FH Universitas Gajah Mada, Yogyakarta , 1977. Subekti. “Jamlnan - Jamlnan Untuk Pemberlan Kredlt Menurut Hukom Indonesia.” Alumnl, Bdg , 1982. Subektl. “Pokok - Pokok Hukum Prdta.” Intermasa, Jkt , 1982. Sunaryo. “Lembaga Hukum Pemblayaan.” Sinar Grafika, Jakarta , n.d.