## IMPLIKASI HUKUM ADAT TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
Liky Faizal, 1 Efa Rodiah Nur 2
1.2. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung efa@radenintanintan.ac.id

## Abstract
Lampung's indigenous peoples have a tribal culture divided into two large customary groups, namely the Saibatin and Pepadun indigenous peoples, and  the  majority  of  community  members  embrace  Islam  in  terms  of marital affairs, which will be passed down through the family. Indigenous peoples,  in  general,  continue  to  follow  the  procedures  outlined  in  their customary  law.  The  purpose  of  this  study  is  to  examine  the  position  of women  in  inheritance  distribution  in  Lampung  customary  law  in  the districts  of  Way  Kanan  and  Pesisir  Barat  through  the  lens  of  Islamic Family Law in Indonesia. This research is a field study that describes and describes  the  situation  and  phenomena  that  occurred  in  greater  detail. This  study  investigated  the  role  of  women  in  inheritance  distribution  in depth.  A  qualitative  descriptive  research  method  is  one  in  which  only situations and events are described. This study does not seek or explain relationships, nor does it test hypotheses or make predictions; instead, it simply  describes  variables  one  by  one.  A  purposive  sample  was  used  in this study. The following people participated in this study as informants: Key informants included four traditional leaders, four women who were heirs, and four indigenous people. Data was gathered through interviews, observations,  and  documentation,  as  well  as  primary  and  secondary sources.  Data  collection  activities  are  carried  out  after  the  research  has been  completed  or  compiled.  Data  collection  is  one  of  the  processes  in research that can aid in the resolution of the problems being studied; thus, the  data  collected  must  be  adequate.  Data  analysis  begins  with  data collection  and  ends  with  data  reduction,  data  presentation,  and conclusions
Keywords : customary law, pepadun, sai batin

## Abstrak
Masyarakat adat Lampung mempunyai budaya suku adat yang dibedakan menjadi dua golongan adat yang besar, yaitu masyarakat adat sai batin dan masyarakat  adat  pepadun,  serta  para  anggota  masyarakatnya  mayoritas memeluk agama Islam, dalam hal urusan perkawinan yang mana nantinya akan  berlanjut  pada  pewarisan  dalam  keluarga,  para  anggota  masyaraat adat  pada  umumnya  masih  menggunakan  tata  cara  yang  termuat  dalam hukum  adat  mereka.  Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  kedudukan perempuan  dalam  pembagian  waris  dalam  hukum  adat  Lampung  di kabupaten  Way  Kanan  dan  Kabupaten  Pesisir  Barat  perspektif  Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field research ) yaitu memaparkan dan menggambarkan  keadaan serta fenomena yang  lebih  jelas  mengenai  situasi  yang  terjadi.  Penelitian  ini  mempelajari secara  intensif  kedudukan  perempuan  dalam  pembagian  waris  dalam hukum  adat  Lampung  di  kabupaten  Way  Kanan  dan  Kabupaten  Pesisir Barat perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang hanya memaparkan situasi dan  peristiwa.  Penelitian  ini  tidak  mencari  atau  menjelaskan  hubungan, tidak  menguji  hipopenelitian  atau  membuat  prediksi,  melainkan  hanya melukiskan  variabel  demi  variabel.  penelitian  ini  menggunakan  sampel bertujuan (purposive sample). Informan dalam penelitian ini yaitu: Informan Kunci:  4  Orang  tokoh  adat,  Informan  Utama:  4  Orang  perempuan penerima waris, Informan pendukung: 4 orang masyarakat adat. Data yang bersumber  dari  data  primer  dan  data  sekunder,  dengan  tehnik pengumpulan  data  interview,observasi,  dan  dokumentasi.  Adapun kegiatan  pengumpulan  data  dilakukan  setelah  penelitian  dilakukan  atau disusun. Pengumpulan data merupakan salah satu proses dalam penelitian yang  dapat  membantu  memecahkan  permasalahan  yang  sedang  diteliti, oleh karena itu data yang dikumpulkan harus cukup Analisis data dengan mengumpulkan data, redukasi data, penyajian data, dan kesimpulan
Kata Kunci : hukum adat, pepadun, sai batin

## A. Pendahuluan
Hukum waris merupakan manifestasi dari rangkaian teks dokumen suci  dan  telah  memperoleh  prioritas  yang  tinggi  dalam  keterlibatannya sebagai fenomena prinsip yang fundamental dalam ajaran Islam. Mengkaji dan  mempelajari  hukum  waris  Islam  berarti  mengkaji  separuh pengetahuan yang dimiliki manusia yang telah dan terus hidup di tengah- tengah  masyarakat  muslim  sejak  masa  awal  Islam  hingga  abad pertengahan,  zaman  modern  dan  kontemporer  serta  di  masa  yang  akan datang. Syariat Islam menetapkan ketentuan tentang waris dengan sangat sistematis,  literatur,  dan  penuh  dengan  Amirahi-Amirahi  keadilan. 1 Kewarisan  Islam  sebagai  bagian  dari  syariat  Islam  dan  lebih  khusus  lagi sebagai  bagian  dari  aspek  muamalah  sub  hukum  perdata  tidak  bisa dipisahkan  dengan  aspek-aspek  lain  dari  ajaran  Islam.  Karena  itu, penyusunan  kaidahkaidahnya  harus  didasarkan  pada  sumber  yang  sama seperti halnya aspek-aspek yang lain dari ajaran Islam tersebut. 2 Menurut hukum  kewarisan  Islam  penempatan  seseorang  menjadi  ahli  waris didasarkan pada adanya perkawinan, hubungan darah, dan memerdekakan hamba. 3
Hukum kewarisan adat sangatlah erat hubungan nya dengan sifat- sifat  kekerabatan  dari  masyarakat  hukum  yang  bersangkutan,  serta berpengaruh  pada  harta  kekayaan  yang  ditinggalkan  dalam  masyarakat tersebut.  Oleh  sebab  itu,  dalam  membicarakan  masalah  kewarisan  harus dibahas  pula  mengenai  sistem  kekerabatan  dan  hukum  perkawinan masyarakat. 4 Dalam  kenyataannya,  meskipun  di  Indonesia  terdapat  tiga sistem tersebut namun pada umumnya kekuasaan tetap berada di tangan laki-laki.  Hal  ini  merupakan  akibat  dari  pengaruh  ideologi  patriarki  yang dominan dalam masyarakat Indonesia. 5 Salah satu daerah yang menganut sistem  kekerabatan  patrilineal  ini  adalah  Lampung.  Hukum  adat  yang
1 Abdul  Manan, Reformasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia, Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2006. h. 204.
2 Abdul  Ghofur  Anshori, Hukum  Kewarisan  Islam  Di  Indonesia  Eksistensi  Dan Adaptabilitas, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012). h. 7.
3 M. Abu Zahrah, Ahkamal-Tirkah Wa Al-Mawarith, Kairo: Dar al-Fikr al- Arabi, n.d.). h. 10.
4 Hazairin, Hukum  Kewarisan  Bilateral  Menurut  Al- Qur’an  Dan  Al -Hadis, Jakarta: Tintamas, 1982. H. 20.
5 Mukhtar  Zamzami, Perempuan  Dan  Keadilan  Dalam  Hukum  Kewarisan  Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, n.d. h. 159.

## 232 Ijtima’iyya, Vol. 15, No. 2, Desember 2022
diterapkan pada masyarakat Lampung ini sangatlah kental dengan budaya patriarkinya,  hampir  seluruh  permasalahan  yang  terjadi  di  masyarakat penyelesaiannya  melalui  hukum  adat.  Masyarakat  Lampung  yang  dibagi dalam dua golongan adat yang dikenal selama ini, yaitu Lampung pepadun dan Lampung saibatin. Pada masyarakat Lampung pepadun penerapannya masih  sangat  kental,  baik  pada  masyarakat  yang  tinggal  di  pedesaan maupun  masyarakat  yang  tinggal  di  perkotaan.  Pada  masyarakat  adat Lampung  Saibatin  dewasa  ini,  penerapannya  sudah  berkurang,  terutama pada  masyarakat  yang  sudah  tinggal  di  perkotaan,  mereka  sudah  banyak dipengaruhi oleh hukum Islam.
Pada  masyarakat  Lampung  Saibatin  yang  menggunakan  bentuk perkawinan jujur, umumnya memakai sistem kewarisan mayorat laki-laki, yaitu  sistem  di  mana  anak  laki-laki  tertua  berhak  atas  seluruh  harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka. Kedudukan anak laki- laki  dalam  keluarga  sangatlah  kuat,  sehingga  apabila  dalam  keluarga tersebut  tidak  memiliki  anak  laki-laki  maka  sama  saja  seperti  tidak mempunyai  keturunan  atau  putus  keturunan. 6 Bahkan  apabila  dalam keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki maka dalam hukum adat masyarakat  Lampung  diperbolehkan  mengadopsi  anak  sebagai  penerus keturunan.
Hukum  adat  merupakan  salah  satu  sumber  yang  penting  untuk memperoleh  bahan-bahan  dalam  pembangunan  hukum  Nasional  yang menuju kearah unifikasi hukum yang terutama akan dilaksanakan melalui pembuatan  peraturan  perundangundangan. 7 Salah  satu  inti  dari  unsur- unsur hukum adat untuk pembinaan hukum waris Nasional adalah hukum waris adat. Oleh karena itu hukum waris adat perlu diketengahkan dengan jalan  melakukan  penelitian  kepustakaan  yang  ada  maupun  penelitian  di lapangan  untuk  dapat  mengetahui  apakah  dari  sistem  dan  azas  hukum waris adat yang terdapat di seluruh wawasan nusantara ini dapat dicari titik temu  dan  kesesuaiannya  dengan  kesadaran  hukum  Nasional.  Azas kesamaan hak yang akan dijadikan landasan ataukah azas kerukunan yang akan digunakan sebagai landasan dalam menentukan hukum waris adat di Indonesia. Hukum waris bagi bangsa Indonesia tidak berarti waris setelah
6 Hilman Hadikusuma, Hukum Kekerabatan Adat, Jakarta: Fajar Agung, n.d.). h.
34.
7 Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Jakarta: PT. Balai Pustaka persero, n.d. h. 1.
seseorang  pewaris  meninggal  dunia,  melainkan  dapat  terjadi  pewarisan dalam  arti  penunjukan  atau  penerusan  harta  kekayaan  pewaris  sejak pewaris masih hidup. Terdapat dua bentuk proses pewarisan yang berlaku menurut  hukum  adat  di  dalam  masyarakat  Indonesia.  Pertama,  proses pewarisan  yang  dilakukan  semasa  pewaris  masih  hidup.  Kedua  proses pewarisan yang dilakukan setelah pewaris wafat. Apabila proses pewarisan dilakukan semasa pewaris masih hidup maka dapat dilakukan dengan cara pengalihan, penerusan, berwasiat dan berpesan. Namun sebaliknya apabila pewarisan dilakukan setelah pewaris wafat maka berlaku cara penguasaan yang  dilakukan  oleh  anak  tertentu,  anggota  keluarga,  dan  kerabat. Sedangkan dalam pembagian berlaku pembagian yang ditangguhkan atau bisa juga dilakukan pembagian berimbang, berbanding yang sesuai dengan hukum agama. Demikian corak hukum waris adat bangsa Indonesia yang selama ini berlaku, berbeda dengan hukum waris Islam atau hukum waris barat. 8 Seiring  dengan  bias  gender  kaum  feminis  yang  selalu  meminta kedudukan  yang  sama  dengan  laki-laki,  karena  pada  prinsipnya  hukum tidak membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Semakin banyaknya  tuntutan  kaum  feminis  terhadap  kaum  maskulin  maka berpengaruh pula terhadap sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Arti  keadilanpun  mengalami  perubahan  yang  sangat  berarti,  yang  dahulu laki-laki  merupakan  sebagai  orang  yang  bertanggung  jawab  terhadap sistem  permasalahan  dalam  rumah  tangga,  tetapi  sekarang  telah mengalami  perubahan  yang  berarti.  Kini  laki-laki  bukan  satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga. 9
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  yang  dipengaruhi  oleh perkembangan  ekonomi,  politik,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi terjadilah keinginan untuk menyeimbangkan hak serta kedudukan laki-laki dan perempuan terutama dalam hal pewarisan. Menurut hukum waris adat terdapat  ketidak  seimbangan  antara  kewenangan  serta  hak  kaum perempuan  dan  kaum  laki-laki.  Sampai  saat  ini  di  Indonesia  belum terbentuk  hukum  kewarisan  secara  Nasional  yang  dapat  mengatur
8 Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas , Yogyakarta: Liberty, n.d.). h. 150.
9 Huzaemah  Tahido  Yanggo, Fiqh  Perempuan  Kontemporer, Jakarta:  Ghalia Indonesia, 2010. h 85.
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
pewarisan  secara  Nasional. 10 Sehingga  dalam  hukum  kewarisan  di Indonesia  dapat  menggunakan  berbagai  macam  sistem  pewarisan  antara lain:  sistem  hukum  kewarisan  menurut  KUH  Perdata,  sistem  kewarisan menurut hukum adat dan sistem kewarisan menurut hukum Islam. Ketiga sistem  ini  semua  berlaku  di  kalangan  masyarakat  hukum  di  Indonesia. Terserah  para  pihak  untuk  memilih  hukum  apa  yang  akan  digunakan dalam pembagian harta warisan yang dipandang cocok dan mencerminkan rasa  keadilan.  Sebagai  negara  yang  mayoritas  penduduknya  beragama Islam  dimungkinkan  banyak  dari  anggota  masyarakat  yang  mengunakan sistem  hukum  Islam. 11 Tetapi  seiring  dengan  perkembangangan  zaman yang  ditandai  dengan  kemajuan  dan  teknologi  prinsip-prinsip  dalam hukum Islam terus mengalami kemajuan yang pesat dan selalu mengikuti zaman guna untuk kemaslahatan umat di dunia. Tanpa membedakan baik laki-laki  maupun  perempuan.  Asas  hukum  dalam  pewarisan  Islam  tidak memandang  perbedaan  antara  laki-laki  dengan  perempuan,  semua  ahli waris  baik  laki-laki  maupun  perempuan  mempunyai  hak  yang  sama sebagai  ahli  waris.  Tetapi  hanyalah  perbandingan  nya  saja  yang  berbeda. Memang  di  dalam  hukum  waris  Islam  yang  ditekankan  adalah  keadilan yang  berimbang,  bukanlah  keadilan  yang  sama  rata  sebagai  sesama  ahli waris.  Karena  prinsip  iAmirahh  yang  sering  menjadi  polemik  dan perdebatan  yang  kadang  kala  menimbulkan  persengketaan  diantara  para ahli waris. 12
Begitu  pula  gerakan  wanita  yang  memperjuangkan  haknya  untuk setara dengan kaum laki-laki. Karena di zaman sekarang peran perempuan dan  peran  laki-laki  hampir  sama  dalam  menjalankan  roda  perekonomian keluarga.  Perempuan  yang  dahulu  hanya  dikhotomi  yang  hanya  bertugas dalam  urusan  rumah  tangga  telah  mengalami  pergeseran  Amirahi  seiring dengan perubahan zaman. Masyarakat Lampung terdiri dari dua suku adat besar yang mendiami wilayah dengan topografis yang berbeda. Lampung saibatin ( peminggir) yang juga sering disebut saibatin yaitu mereka suku Lampung  asli  yang  mendiami  wilayah  Lampung  bagian  saibatin  yang
10 Alex  Irwan, Perisai  Perempuan  Kesepakatan  Internasional  Untuk  Perlindungan Perempuan (Yogyakarta: Yayasan Galang, 1999. H. 13.
11 Daud Ali, Hukum Islam Dan Peradilan Agama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. h 29.
12 Eman  Suparman, Hukum  Waris  Indonesia (Bandung:  Rajawali  Press,  2005.  h. 12.
terdiri dari antara lain wilayah Meninting, Teluk, Semangka, Belalau/Krui, Ranau,  Komering/Kayu  Agung,  dan  Cikoneng/Banten.  Masyarakat Lampung saibatin ini menggunakan dialek tersendiri yang dikenal dengan dialek api. Sedangkan Lampung pepadun ( pepadun) adalah mereka suku asli  Lampung  yang  mendiami  wilayah  dataran  rendah  dan  tinggi  yaitu antara  lain  didaerah  Abung,  Tulang  Bawang,  Way  Kanan/Sungkai,  dan Pubiyan. Masyarakat Lampung pepadun ini memiliki dialek yang berbeda dengan  suku  Lampung  Saibatin,  mereka  yang  berasal  dari  wilayah Lampung  pepadun  menggunakan  dialek  yang  dikenal  dengan  dialek  O atau  Nyow. 13 Adanya  dua  suku  adat  besar  yang  mendiami  wilayah Lampung, membuat wilayah memiliki dua kebudayaan yang sama namun berbeda dalam pelaksanaannya disetiap wilayah adat. Keanekaragaman ini membuat  wilayah  Lampung  menjadi  wilayah  yang  penuh  warna  dengan adat  istiadat  masyarakatnya.  Namun  walau  kedua  suku  adat  ini  memiliki kebudayaan  yang  berbeda  tetapi  mereka  diikat  oleh  apa  yang  disebut dengan  piil  pesenggirei  yaitu  falsafah  hidup  masyarakat  Lampung  dalam menjalani  hidup  mereka.  Falsafah  iAmirahh  yang  kemudian  membentuk watak dan sikap hidup masyarakat Lampung. Falsafah ini terdiri dari:
a) Pi-il Pesenggiri (harga diri)
b) Juluk Adek (bernama gelar)
c) Nemui Nyimah (terbuka tangan)
d) Nengah Nyappur (hidup bermasyarakat)
e) Sakai Sambayan (tolong menolong).
Pada  umumnya  masyarakat  Lampung  terutama  mereka  yang berasal  dari  golongan  masyarakat  adat  pepadun,  merasa  memiliki  harga diri  yang  tinggi.  Setiap  orang  lebih-lebih  jika  ia  merupakan  seorang penyimbang  merasa  dirinya  orang  besar  yang  memiliki  kelebihan dibanding  yang  lain.  Karena  keinginan  untuk  dihormati,  maka  seorang Lampung  sekalipun  masih  kanak-kanak  ingin  memakai  nama  besar  yang disebut  juluk.  Ia  memakai  nama  gelar  yang  disebut  adok  untuk  laki-laki dan inai bagi perempuan, setelah berumah tangga. Begitu pula karena suka mendapat  pujian  maka  ia  gemar  menerima  tamu  (nemui)  dan  gemar memberi  atau  mengirim  bingkisan  hadiah  kepada  orang-orang  tertentu, terutama  yang  terikat  hubungan  kekerabatan  (nyimah)  dengannya. Disamping itu nemui dan nyimah juga mengandung arti suka memaafkan
13 Hilman  Hadikusuma, Hukum  Perjanjian  Adat ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 1994. H.  24
kesalahan orang, maka dalam hubungan kemasyarakatan orang Lampung suka melakukan kunjungmengunjung (nengah), suka berkenalan satu sama lain  (nyappur),  serta  berbincang-bincang  dan  bermusyawarah,  yang kadang-kadang melampaui batas sehingga menghabiskan waktu tanpa ada gunanya.  Namun  dalam  hal  penting  mempertahankan  adat  dan  menjaga nama  baik  kaum  kerabat  keturunannya,  maka  mereka  suka  tolong- menolong dalam menyelesaikan suatu pekerjaan berat seperti membangun rumah, atau dalam membantu menyiapkan suatu upacara adat yang besar.
Watak  masyarakat  Lampung  dengan  jelas  tercermin  dari  falsafah hidup  yang  mereka  anut  dan  mereka  percaya  sebagai  pegangan  dalam menjalankan kehidupannya. Orang Lampung terkenal sebagai orang yang gemar  akan  pujian  dan  gelar  yang  tinggi.  Seseorang  bersuku  Lampung tidak  segan-segan  untuk  melakukan  upacara  besar  hanya  untuk mendapatkan gelar kebangsawanan. Bahkan karena rasa harga diri mereka yang  sangat  tinggi  ini  kebanyakan  masyarakat  Lampung  sangat  enggan untuk  melakukan  pekerjaan-pekerjaan  yang  diAmirahi  oleh  mereka sebagai pekerjaan rendah. 14
Masyarakat  adat  Lampung  sebagaimana  dijelaskan  di  atas  yang mempunyai budaya suku adat yang dibedakan menjadi dua golongan adat yang besar, yaitu masyarakat  adat saibatin dan masyarakat adat pepadun, serta para anggota masyarakatnya mayoritas memeluk agama Islam, dalam hal urusan perkawinan yang mana nantinya akan berlanjut pada pewarisan dalam  keluarga,  para  anggota  masyaraat  adat  pada  umumnya  masih menggunakan  tata  cara  yang  termuat  dalam  hukum  adat  mereka. Walaupun  harus  disadari  bahwa  saat  ini  untuk  keluarga-keluarga  yang sudah  tinggal  dikota,  pelaksanaan  perkawinan  secara  hukum  adat Lampung tersebut sudah berkurang. Didalam tatanan hukum nasional kita sebenarnya  telah  diatur  melalui  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi sebagian besar golongan masyarakat adat yang  ada  di  Indonesia  masih  menggunakan  hukum  adat  mereka  untuk melakukan sebuah perkawinan.
Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan mengandung arti bahwa dalam hukum keluarga negara telah memilih sistem kekerabatan bilateral. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perhatian pemerintah terhadap
14 Hilman  Hadikusuma, Masyarakat  dan  Adat  Budaya  Lampung ,  Mandar  Maju, Bandung, 1989. h.  23.
peran  dan  kedudukan  perempuan  sebagai  ahli  waris  mulai  tampak  dan terlihat  dari  berbagai  putusan-putusan  perkara  baik  di  Peradilan  Agama, maupun  di  Peradilan  Umum.  Purwoto,  sebagaimana  yang  dikutip  oleh Mukhtar  Zamzami  menyatakan  bahwa‚  Dengan  telah  diundangkannya Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  sebagai unifikasi di bidang hukum perkawinan, yang mengatur mengenai asas-asas hukum  keluarga,  dan  harta  benda  perkawinan  yang  bercorak  parental maupun individual dengan memberikan kedudukan yang sederajat antara suami  dan  istri  yang  erat  kaitannya  dengan  hukum  waris  yang  telah dikembangkan oleh yurisprudensi. Dalam undang-undang tersebut diatur juga  mengenai  hak  dan  kewajiban  suami  istri,  harta  benda  dalam perkawinan  serta  hak  dan  kewajiban  orang  tua  terhadap  anak. 15 Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  tersebut  maka  dapat  diambil  suatu kesimpulan bahwa  asas yang dianut dalam undang-undang tersebut ialah kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. 16

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  ( field  research )  yaitu memaparkan  dan  menggambarkan  keadaan  serta  fenomena  yang  lebih jelas  mengenai  situasi  yang  terjadi.  Penelitian  ini  mempelajari  secara intensif kedudukan perempuan dalam pembagian waris dalam hukum adat Lampung  di  kabupaten  Way  Kanan  dan  Kabupaten  Pesisir  Barat perspektif  Hukum  Keluarga  Islam  di  Indonesia.  Metode  penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang hanya memaparkan situasi dan  peristiwa.  Penelitian  ini  tidak  mencari  atau  menjelaskan  hubungan, tidak  menguji  hipopenelitian  atau  membuat  prediksi,  melainkan  hanya melukiskan  variabel  demi  variabel. 17 Dalam  hal  ini  mengambarkan kedudukan  perempuan  dalam  pembagian  waris  dalam  hukum  adat Lampung  di  kabupaten  Way  Kanan  dan  Kabupaten  Pesisir  Barat perspektif  Hukum  Keluarga  Islam  di  Indonesia.  Penggunaan  teknik sampling  dalam  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  menjaring  sebanyak
15 Hadikusuma, Hukum  Waris  Indonesia  Menurut  Hukum  Perundang-Undangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama Hindu-Islam . h. 110.
16 New  merah  Putih, Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan, Jakarta: Galang Press, 2009. h. 8.
17 Jalaludin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi, Bandung: Remaja Rodaskarya, 1995. h. 24.
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
mungkin informasi dari sumber dan bangunannya ( construction ). 18 Sehingga dalam  menentukan  sampling  pada  penelitian  ini  menggunakan  sampel bertujuan (purposive sample). Informan dalam penelitian ini yaitu: Informan Kunci:  4  Orang  tokoh  adat,  Informan  Utama:  4  Orang  perempuan penerima waris, Informan pendukung: 4 orang masyarakat adat. Data yang bersumber  dari  data  primer  dan  data  sekunder,  dengan  tehnik pengumpulan  data  interview,observasi,  dan  dokumentasi.  Adapun kegiatan  pengumpulan  data  dilakukan  setelah  penelitian  dilakukan  atau disusun. Pengumpulan data merupakan salah satu proses dalam penelitian yang  dapat  membantu  memecahkan  permasalahan  yang  sedang  diteliti, oleh karena itu data yang dikumpulkan harus cukup Analisis data dengan mengumpulkan data, redukasi data, penyajian data, dan kesimpulan.

## C. Pembahasan
1. Parktek Pada Masyarakat Adat Pepadun Way Kanan
Pada  masyarakat Lampung yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal,  menggunakan  pula  sistem  kewarisan  mayorat  laki-laki  tertua. Pada  wawancara  berikutnya  dengan  Bapak  Andi,  beliau  menerangkan mengenai harta waris adat yaitu 19 : “Harta waris adat ada 2 yang pertama harta waris adat yang tidak dapat dibagi -bagi dan  harta  waris  adat  yang  dapat  dibagi-bagi.  Harta  waris  adat  yang  tidak  dapat dibagi-bagi  bersifat  tidak  boleh  dimiliki  secara  pribadi  harta  tersebut  hanya  dapat dimanfaatkan dan dinikmati saja.”
Rumah  adat  termasuk  ke  dalam  harta  yang  tak  terbagi  karena rumah adat termasuk harta bersama yang didapat selama pernikahan, dan harta  itu  satu-  satunya  yang  menjadi  milik  sang  istri  yang  telah  ditinggal suaminya meninggal dunia. Berikut tambahan dari bapak Andi 20 : “ Rumah adat termasuk dalam harta pusaka yang tidak dapat dibagi karena rumah adat itu termasuk harta gono gini yang nantinya di peruntukkan untuk suami atau istri  yang  di  tinggal  mati,  dan  ia  tidak  mendapatkan  harta  yang  lain  seperti pekarangan, perkebunan, modal ” .
Oleh  sebab  itu  itu,  masyarakat  adat  Lampung  Pepadun  sangat mementingkan  anak  laki-laki,  karena  sistem  pewarisan  yang  dianut masyarakat Lampung Pepadun adalah mayorat laki-laki dan hanya dikuasai
18 Lexy J. Moeleong, MetodologiPenelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rodaskarya, 2013. h. 224.
19 Andi, Tokoh  Adat, Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022
20 Andi, Tokoh  Adat, Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022
oleh anak laki-laki untuk kelangsungan hidup bersama-sama. Apabila tidak memiliki anak laki-laki keluarga tersebut akan terus berusaha mendapatkan anak laki-laki selama ia masih mampu, seperti yang dijelaskan oleh bapak Andi berikut ini 21 : “ Orang  Lampung  tidak  mempunyai  anak  laki-laki  kalau  masih  kuat  berusaha memiliki  anak  laki-laki  ya  terus  berusaha  supaya  memiliki  anak  laki-laki.  Tapi kalau tidak bisa ya mengadopsi anak darai saudaranya yang kurang mampu dengan upacara pengangkatan anak ” .
Bapak Rohmat  memberikan penjelasan yang sama mengenai harta waris adat Lampung yaitu:
“ Harta warisan adat Lampung ada 2 macam harta yang terbagi dan tidak. Harta yang terbagi contohnya modal usaha. Harta yang tidak terbagi yaitu harta pusaka, seperti gelar adat, rumah adat, dan balai adat ” .105
Terkait    sistem  pewarisan  masyarakat  Adat  Lampung  Pepadun, dapat  diketahui  bahwa  sistem  pembagian  harta  waris  masyarakat  Adat Lampung Pepadun adalah sebagaimana paparan berikut ini.
Sistem  pewarisan  adalah  cara  bagaimana  pewaris  berbuat  untuk meneruskan  atau  mengalihkan  harta  kekayaan  yang  akan  ditinggalkan kepada  ahli  waris  ketika  pewaris  itu  masih  hidup  dan  bagaimana  cara warisan itu diteruskan penguasaan dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan  pembagian  warisan  kepada  para  ahli  waris  setelah  pewaris wafat.
Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  Bapak  Rudi bahwa 22 : “ Sistem yang digunakan oleh masyarakat adat Lampung Pepadun itu adalah sistem mayorat laki-laki, dimana anak laki-laki tertua adalah pewaris seluruh harta yang dimiliki oleh orang tuanya, kemudian setelah diberikan kepada anak laki-laki tertua tersebut  nantinya  akan  dipergunakan  untuk  kelangsungan  hidupnya  dan mempertahankan berkumpulnya keluarga tersebut ” . Kedudukan  pihak  laki-laki  dalam  adat  Lampung  sangat  penting, selain  menjadi  penerus  keturunan  dan  pewaris  tunggal,  tanggung  jawab anak laki-laki sebagai calon kepala rumah tangga sangat besar. Maka dari itu  anak  laki-lakilah  yang  menjadi  penguasa  harta  peninggalan  orang tuanya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Rudi berikut 23 :
21 Andi, Tokoh  Adat, Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022
22 Rudi, Tokoh Adat , Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022
23 Rudi, Tokoh Adat , Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022
“ Karena  anak  laki-laki  nantinya  akan  menjadi  penerus  keturunan  bapak  yang diambil dari garis keturunan laki-laki dan anak laki-laki akan mengambil seorang gadis  dengan  membayarkan  uang  jujur  untuk  mendapatkan  gadis  tersebut  menjadi istrinya,  dan  uang  jujur  itu  sesuai  dengan  permintaan  calon  istri  tersebut  seperti jumlah uang jujur atau uang sesan, perlengkapan rumah, dan perhiasan ” . Bagi keluarga yang tidak memiliki harta yang cukup untuk dijadikan sesan  dalam  acara  peminangan  atau  mengambil  si  gadis,  akan  memakai adat  larian  dalam  acara  pengambilan  gadis  untuk  dijadikan  istri.  Hal  ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Rudi 24 : “ Kalau si laki-laki tidak memiliki harta maka kami orang Lampung menggunakan adat perkawinan larian.larian itu si gadis akan di culik, kalau si gadis sudah diculik maka dia sudah tidak memiliki harga diri lagi dan tidak pantas menerima uang juju atau sesan ” .
Masyarakat  adat  Lampung  Pepadun  menggunakan  beberapa  cara pembagian  harta  waris  yaitu  dengan  cara  penerusan  atau  pengalihan  dan penunjukan.  Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Bapak  Rudi  Gelar Suttan Marga Kaya sebagai berikut 25 : “ Orang  Lampung  menggunakan  2  cara  untuk  membagi  waris  yaitu  yang  pertama dengan  menggunakan  cara  penerusan  atau  pengalihan  dan  yang  kedua  dengan  cara penunjukan.  Apabila  anak  laki-laki  sudah  mantap  berumah  tangga  dan  usia  si bapak sudah lanjut usia maka harta yang dimiliki akan diserahkan kepada si anak laki-laki  tertua  tersebut  guna  untuk  melanjutkan  hidup  serta  mempertahankan perkumpulan keluarganya, si bapak hanya akan menjadi penasehat  dan  pemberian laporan pertanggungjawaban kekeluargaannya. Sedangkan cara penunjukan itu harta akan  berpindah  atau  menjadi  milik  ahli  waris  (anak  laki-laki)  setelah  si  bapak wafat,  namun  sebelum  si  bapak  wafat  itu  terlebih  dahulu  dikumpulkannya  anak- anaknya  untuk  mengetahui  pernyataan  apa  yang  akan  disampaikan  oleh  si  bapak tentang harta yang telah ditunjukan kepada anak-anaknya masing-masing ” .
Cara  lain  selain  dengan  penunjukan  yaitu  dengan  cara  hibah  dan hibah wasiat seperti yang ditambahkan oleh Bapak Rudi 26 : “ Ada cara lain yaitu hibah dan hibah wasiat, apabila si bapak ingin bepergian jauh seperti  pergi  haji  maka  si  bapak  akan  menghibahkan  hartanya  tersebut  atau menitipkan wasiat kepada kerabat atau punyimbang adat ” .
24 Rudi, Tokoh Adat , Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022
25 Rudi, Tokoh Adat , Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022
26 Rudi, Tokoh Adat , Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022
Dalam  hal  ini  apabila  si  bapak  telah  meninggal  dunia  atau sebaliknya harta yang dimiliki tetaplah menjadi hak si anak laki-laki tertua, menurut  Bapak  Andi  yang  peneliti  wawancarai  memberikan  penjelasan sebagai berikut 27 : “ Hak waris bagi suami atau istri yang telah ditinggalkan oleh pasangannya itu tidak ada semua harta jatuh kepada anak laki-laki tertua. Dengan rasa kesadaran dari anak laki-laki yang telah mendapatkan warisan tersebut ” . Istri  yang  suaminya  telah  meninggal,  nafkah  serta  kehidupannya akan  ditanggung  oleh  anak  yang  telah  mendapatkan  warisan  dari  sang bapak. 28 “ Kehidupan  ke  depannya  ditanggung  sama  anak  yang  mendapat  warisan  tersebut, dengan  rasa  kesadaran  dari  anak  laki-laki  tersebut  si  ibu  akan  mendapatkan nafkah seumur hidup, karena ibu tidak mendapatkan harta warisan tapi ia hanya mendapatkan harta gono gini seperti rumahadat ” .
Demikian  juga  penjelasan  yang  disampaikan  oleh  yakni  Bapak Rahmat bahwa 29 : “ Orang  tua  yang  ditinggal  suami  atau  istrinya  tidak  berhak  atas  harta  yang ditinggalkan oleh si mati, ia hanya sebagai penasehat bagi anak yang menjadi pewaris tunggal  bahwa  harta  tersebut  akan  digunakan  untuk  kelangsungan  hidup  dan mempertahankan  berkumpulnya  keluarga  sampai  anak-anaknya  sudah  matang untuk berumah tangga ” .
Di  bawah  ini  penjelasan  dari  Bapak  Promono  tentang  seorang janda dalam pewarisan adat Lampung 30 : “ Janda  itu  dalam  adat  Lampung  tidak  mendapatkan  warisan,  dia  hanya mendapatkan nafkah seumur hidup dari anak yang telah mendapatkan warisan dari si bapak dan janda hanya mempunyai harta yang telah diberikan oleh suaminya dulu pas dia menikah ” .
Sebaliknya, apabila Ibu yang meninggal dunia, ayah tetap menjadi kepala  rumah  tangga,  namun  harta  yang  dimilikinya  sudah  ditunjukkan kepada  anaknya,  dan  sebagai  penasihat  dalam  keluarga.  Seperti  yang dijelaskan oleh Ibu Amirah:
“ Bapak  yang  masih  hidup  akan  menjadi  penasihat  untuk  anaknya  yang  telah mendapatkan warisan, tapi warisan yang telah didapatkan anak tersebut itu melalui
27 Andi, Tokoh Adat , Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022
28 Andi, Tokoh Adat , Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022
29 Andi, Masyarakat Adat , Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022
30 Pramono, Masyarakat Adat , Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022
jalan  penunjukan  yang  hanya  bisa  di  manfaatkan  saja  oleh  si  anak,  dan  nanti apabila Bapak sudah meninggal barulah anak laki-laki itu dapat menguasai secara penuh harta tersebut ” . Sistem pewarisan mayorat ini adalah sistem pewarisan dimana harta warisan  yang  ditinggalkan  oleh  pewaris  menjadi  hak  tunggal  mayorat. Mayorat  adalah  ahli  waris  tunggal.  Dalam  masyarakat  adat  Lampung Pepadun menggunakan sistem pewarisan mayorat laki-laki, dimana si anak perempuan tidak memiliki hak waris dikarenakan si anak perempuan akan diambil  oleh  seorang  laki-laki.  Ibu  Amirah  menjelaskan  kepada  peneliti sebagai berikut 31 : “ Mengapa  anak  perempuan  tidak  dapat  warisan?  Itu  karena  si  anak  perempuan akan diambil laki-laki menjadi seorang istri dan akan mendapatkan uang jujur dari calon  suami,  dan  segala  sesuatu  yang  dibutuhkan  akan  menjadi  tanggung  jawab suaminya  kelak.  Anak  perempuan  itu  disiapkan  untuk  menjadi  anak  orang  lain yang akan memperkuat keturunan orang lain ” . Apabila si bujang atau anak laki-laki tersebut tidak dapat membayar sesan dengan  persetujuan si gadis akan menggunakan adat larian  yaitu si gadis  akan  diculik  atau  diajak  kawin  lari.  Hal  ini  sama  dengan  yang diungkapkan oleh Bapak Rudi, Ibu Amirah juga mengungkapkan hal yang serupa yaitu 32 : “dianggap  tidak  p unya  harga  diri,  gadis  Lampung  apabila  sudah  diajak  lari  atau melakukan  adat  larian  dimana  si  gadis  akan  di  culik  oleh  bujang,  sigadis  sudah dianggap tidak suci ” . Dalam  adat  Lampung  Pepadun  yang  memakai  sistem  patrilineal dimana  ia  lebih  mengutamakan  anak  laki-laki  berlaku  perkawinan  jujur dimana  setelah  perkawinan  istri  melepaskan  hubungan  kekerabatannya dengan si bapak, berikut penjelasan dari Bapak Saleh 33 : “ Anak perempuan yang telah diambil laki-laki untuk dijadikan istrinya dan sudah menyerahkan  uang  jujur  serta  sesan  maka  anak  perempuan  itu  akan  lepas  dari kekerabatan ayahnya dan hanya mempunyai hubungan darah saja, dan tidak berhak mendapatkan waris ” . Ibu Dewi juga telah memberikan penjelasan tentang hal itu beliau mengatakan bahwa 34 :
31 Amirah, Perempuan Penerima Waris , Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022
32 Amirah, Perempuan Penerima Waris , Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022
33 Saleh, Masyarakat Adat , Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022
34 Dewi, Perempuan Penerima Waris , Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022
“ Kalau  anak  perempuan  sudah  menjadi  istri  dia  tidak  ada  lagi  hubungan kekerabatan  dengan  keluarganya,  tidak  boleh  ikut  campur  urusan  keluarga kandungnya termasuk tidak berhak mendapat warisan, dia akan masuk ke sistem kekerabatan suaminya ”

## 2. Praktek Pembagian Waris Pada Masyarakat Adat Sai Batin Pesisir Barat
Mayoritas masyarakat adat Lampung Saibatin yang beragama Islam pembagiannya  masih  sedikit  menyimpang  dari  ketentuan  syara ‟ ,  hal  itu disampaikan oleh Bapak Zulkifli sebagai tokoh adat. Bapak Zulkifli angkat bicara terkait model pembagian warisan Adat Lampung Saibatin  yaitu 35 : “kalau tentang Islam memang kita sama tau dalam ilmu faraid itu ada bagian 1/3, 2/3  dan  lain-lainnya  daripada  hak  waris  itu,  tetapi  kalau  di  Lampung  Saibatin memang itu hukum adat sih itu. Adat memang diakui oleh negara memang sah-sah aja  tapi  kita  tarik  ke  hukum  syara ‟ ya  memang  sedikit  sekali  anu  sdikit menyimpang, gak sinkron gitu dengan hukum syara ‟ . Tidak cukup disitu bapak Zulkifli terkait sistem pembagian warisan ini pun mengatakan bahwa 36 : “Beliau tidak berani berkomentar banyak ka rena ini berkaitan tentang hukum adat yang memang hukum adat itu eksistensinya sudah diakui negara sebagai salah satu dasar hukum yang dapat dipakai oleh masyaakat. Orang Lampung ada mengikuti hukum syara ‟ sesuai dengan faraid, kalau  memang nominal harta itu banyak gitu kan,  yang  tidak  mendapat  bagian  itu  nominalnya  kecil.  Artinya  kalau  memang kondisi harta waris itu sedikit gitu kan. Misalkan dibagi hartanya kurang memadai maka dia aja yang dapat.
Pada asasnya di dalam masyarakat Lampung yang menganut sistem Patrilinial,  yaitu  suatu  masyarakat  hukum,  di  mana  para  anggotanya menarik  garis  keturunan  ke  atas  melalui  garis  bapak,  bapak  dari  bapak, terus  ke  atas,  sehingga  akhirnya  dijumpai  seorang  laki-laki  sebagai moyangnya.  Tanggung  jawabnya  besar  itu  yang  tertua  laki-laki  harus mengurus  adekadeknya  juga  gitu  dan  dia  juga  harus  mengayomi melindungi  saudara-saudaranya  yang  lain  gitu.  Rumah  masih  milik bersama-sama  walaupun  ayahnya  gak  ada.  Nanti  kalau  misalnya  adeknya belum  ada  yang  menikah,  ya  buat  bareng-barengan  gitu.  Intinya  yang berkuasa  adalah  anak  tertua  laki-laki  gitu.  Tetapi  kalau  ada  yang  udah menikah satu persatu gak mungkin dong tinggal bareng sama anak tertua
35 Zulkifili, Tokoh Adat , Wawancara Pada Tanggal 24  Mei 2022
36 Zulkifili, Tokoh Adat , Wawancara Pada Tanggal 24  Mei 2022
laki-laki  terus.  Karena  udah  menjadi  milik  tertua.  Tapi  gini  batesnya sampai menikah biasanya gitu.
Akibat hukum yang timbul dari sistem patrilinial ini adalah, bahwa istri  karena  perkawinannya  (biasanya  perkawinan  dengan  sistem pembayaran  uang  jujur),  dikeluarkan  dari  keluarganya,  kemudian  masuk dan  menjadi  keluarga  suaminya.  Anak-anak  yang  lahir  menjadi  keluarga bapak (Suami), harta yang ada menjadi milik Bapak (Suami) yang nantinya diperuntukkan  bagi  anak-anak  keturunannya  yang  laki-laki.  Di  dalam hukum  adat  Lampung  Saibatin  yang  menjadi  ahli  waris  ialah  anak  lelaki tertua  atau  anak  lelaki  di  dalam  sebuah  keluarga  tersebut,  apabila  dalam sebuah  keluarga  tersebut  tidak  mempunyai  anak  laki-laki  maka  pihak keluarga  tersebut  dapat  mengangkat  anak  menantu  laki-lakinya  untuk menjadi anak angkatnya agar dapat menjadi ahli waris dari pewaris karena menurut  hukum  adat  Lampung  bila  sebuah  keluarga  tersebut  tidak mempunyai  ahli  waris  (anak  laki-laki)  maka  keluarga  tersebut  dianggap putus keturunan. menurut hukum adat Lampung Saibatin yang termasuk warisan  bukan  hanya  harta  benda  pewaris  saja  tapi  juga  nama  besar keluarga dan gelar adat yang disandang oleh pewaris didalam hukum adat. Seorang  ahli  waris  didalam  hukum  adat  akan  memegang  peranan penting  didalam  keluarganya  karena  dia  dianggap  pengganti  ayah  dalam tanggung jawab keluarga besarnya, baik dalam hal pengurusan harta waris yang  ditinggalkan,  bertanggung  jawab  atas  anggota  keluarga  yang ditinggalkan  pewaris,  dan  juga  menjaga  nama  baik  keluarga.  Masyarakat adat  Lampung  Saibatin  biasanya  menggunakan  beberapa  cara  proses pewarisan, diantaranya adalah dengan cara penerusan atau pengalihan dan dengan cara penunjukkan.
1) Penerusan atau pengalihan
Di  daerah  Lampung  penerusan  atau  pengalihan  hak  atas kedudukan dan harta kekayaan, biasanya berlaku setelah pewaris berumur lanjut di mana anak tertua lelaki sudah mantap berumah tangga, demikian pula adika-diknya. Dengan penerusan dan pengalihan hak dan kewajiban sebagai  kepala  rumah  tangga  menggantikan  ayahnya  atau  dalam  istilah Lampung  Ngradu  Tuha,  maka  selama  ayah  masih  hidup,  ayah  tetap kedudukannya  sebagai  penasehat  dan  memberikan  laporan  dan pertanggungan  jawab  kekeluargaan.  Termasuk  dalam  arti  penerusan  atau pengalihan  harta  kekayaan  tertentu,  sebagai  dasar  kebendaan  untuk melanjutkan hidup kepada anak-anak yang akan kawin mendirikan rumah
tangga baru, misalnya pemberian atau diberikannya rumah dan pekarangan tertentu, bidang-bidang tanah ladang, kebun atau sawah, untuk anak lelaki atau perempuan yang akan berumah tangga.

## 2) Penunjukkan
Di daerah Lampung juga dikenal cara penunjukkan atau Pengonjuk jolma tuha oleh orang tua kepada anak-anaknya atau pewaris kepada ahli waris  atas  harta  tertentu,  maka  berpindahnya  penguasaan  dan pemilikannya  baru  berlaku  dengan  sepenuhnya  kepada  ahli  waris  setelah pewaris  wafat.  Apabila  orang  tua  masih  hidup,  maka  ia  berhak  dan berwenang  menguasai  harta  yang  ditunjukkan  itu,  tetapi  di  dalam pengurusan atau pemanfaatannyadari harta itu sudah dapat dinikmati oleh orang  atau  anak  yang  ditunjuk.  Pada  masyarakat  Lampung  saibatin, biasanya  apabila  orang  tua  memberikan  sebagian  hartanya  dengan  cara penunjukkan, maka seluruh anak-anaknya dikumpulkan.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  Badaruddin  menambahkan penjelasan dengan contoh berikut, bahwa 37 : “setelah  seluruhnya  berkumpul,  maka  si  bapak  memberikan  pernyataan,  misalnya sawah yang luasnya satu hektar dan terletak di sini adalah hak untuk anaknya si A, kemudian mobil yang biasa dia pakai untuk anaknya si B. Bila sudah demikian maka  jika  kelak  bapaknya  meninggal  dunia,  barulah  si  A  dan  si  B  berhak  atas harta yang diberikan.
Hal ini juga dikatakan Imelda bahwa 38 :
Nanti kalau orang tua gak ada ooh jatuhnya harta warisnya ke anu begitu, karena yang  lain  kan  udah  dibagi,  kebanyakan  hibahnya  yang  lagi  hiduplah,  kalau  udah meninggal  kebanyakan  itu  kan  ribut  karena  bukan  orang  tua  yang  ngebagikan. Kebanyakan kalau ke Lampung ini seandainya kita udah menikah ada tanah yang mau dibagi ya langsung dibagiin, kalau orang tuanya masih hidup langsung dibagiin ini  punya  kamu,  ini  punya  kamu.  Ada  juga  yang  begini  udah  dibagiin  udah  ada pegangan udah dipilih ini punya kamu, ini punya kamu. Sementara kalau anaknya gak ada di kampung atau dimana usaha tempat lain tempat yang jauh ada bukunya sendiri, begitu meninggal nanti tingg al membuka buku itu, begitu.”
Bagi  masyarakat  adat  Lampung  saibatin  selain  harta  yang  sudah diberikan dengan jalan penerusan atau pengalihan dan penunjukkan, maka sisa  harta  yang  tidak  dibagi  akan  dikuasai  oleh  anak  tertua  laki-laki,
37 Badaruddin, Tokoh Adat , Wawancara Pada Tanggal 24  Mei 2022
38 Imelda, Perempuan Penerima Waris , Wawancara Pada Tanggal 24  Mei 2022
misalnya  rumah  peninggalan  orang  tua.  Maka  walaupun  orang  tua  tidak meninggalkan  wasiat  atau  pesan  terhadap  harta  yang  tidak  dibagi, kedudukan harta itu secara  otomatis  akan dikuasai oleh anak tertua laki- laki. Sedangkan kedudukan anak angkat adat mempunyai tanggung jawab sepenuhnya kepada orang tua adat baik dari aspek tanggung jawab sebagai anak pribadimaupun tanggung jawab atas kedudukan orang tua adat yang meliputi tanggung jawab atas segala harta warisan dan kerabat dari orang tua  adat  anak  laki-laki  yang  telah  diambil  menjadi  suami  tersebut kedudukannya  menjadi  pengganti  anak  kandung  dan  bisa  sebagai punyimbang, dalam hal menggunakan harta warisan kedudukan suami istri adalah sejajar, tetapi walaupun hak pakai dari seluruh harta warisan suami istri sejajar, karena anak laki-laki yang diangkat sebagai anak mentuha ini telah dianggap sebagai pengganti anak kandung, tetap saja kedudukannya suami  adalah  di  tempat  si  perempuan.  Hal  inisperti  yang  dikatakan  oleh Sahroni 39 : “ Kendatipun  tidak  punya  anak  laki-laki  kalau  dia  punya  perempuannya  tapi  dia nikah  gitu  kalau  gak  perkawinan  dengan  adat  semanda  tapi.  Sistem  semanda  itu dalam arti kata si laki-laki ini diambil. Diambil oleh dia dengan catatan si laki-laki ini gak mengeluarkan biaya apapun di dalam pernikahan itu. Yang membiayai itu pihak wanita semua. Nah kemudian dia tinggal di situ selamanya ditempat si wanita tadi itu harta warisannya diberi itu ”.
Dalam melakukan perbuatan hukum antara suami dan isteri dalam sistem  perkawinan  semanda  tidak  berimbang.  Walaupun  yang  nampak keluar  adalah  suami,  namun  dikarenakan  pengaruh  istri  lebih  besar daripada suami, maka kedudukan suami lebih rendah dari istri, hal mana akan  nampak  dalam  kekerabatan  adat  dipihak  istri,  dimana  suami  hanya bertindak sebagai pembantu pelaksana, sedangkan kekuasaan adat berada di tangan kerabat istri, karena dalam hal ini suami hanya sebagai penerus keturunan saja, sampai mendapat anak laki-laki, sedangkan kedudukannya terhadap  harta  peninggalan  tidak  ada  sama  sekali,  karena  yang  berhak sepenuhnya adalah anak laki-laki hasil dari perkawinan itu.
Hal ini dikatakan oleh Prabu 40 : “Dalam  hal  ini  apabila  si  anak  wanita  yang  setelah  melakukan  perkawinan “ngakuk  ragah”,  beberapa  waktu  kemudian  meninggal  dunia  tetapi  selama
39 Sahroni, Masyarakat Adat , Wawancara Pada Tanggal 24  Mei 2022
40 Prabu, Masyarakat Adat , Wawancara Pada Tanggal 24  Mei 2022
berkeluarga  itu  mereka  belum  dikaruniai  keturunan  baik  laki-laki  ataupun perempuan,  berarti  hak  terhadap  harta  warisan  bagi  anak  laki-laki  yang  telah diangkat  menjadi  anak  angkat  adat  (anak  mentuha)  hilang,  dan  putus  keturunan hanya sampai disitu saja.”
Dengan  demikian  otomatis  anak  laki-laki  tersebut  walaupun  telah diangkat  secara  adat  dianggap  sudah  keluar  dari  kekerabatan  keluarga besar  istri.  Pembagian  warisan  pada  masyarakat  Lampung  Saibatin dilakukan  sesudah  pewaris  meninggal  dunia.  Sistem  pewarisan  sesudah pewaris  meninggal,  yaitu  pewarisan  jatuh  kepada  anak  laki-laki  tertua sebagai  ahli  waris  yang  bertanggung  jawab  terhadap  adik-adiknya  serta keluarga menggantikan peran pewaris (ayah) sebagai kepala keluarga. Pada sistem  pewarisan  menurut  masyarakat  adat  Lampung  Saibatin  ahli  waris selaku anak laki-laki tertua dapat membagi-bagikan harta warisan kepada adik  adiknya  berdasarkan  kebijakan  dari  keluarga,  sehingga  sistem pewarisan  individual  tidak  dikenal  pada  Masyarakat  Lampung  Saibatin. Hal ini diungkapkan oleh 41
“ Diberikan  semua  kepada  anak  tertua  laki-laki  dimana  anak  laki-laki bertanggung  jawab  di  atas  saudara-saudaranya  gitu,  jadi  yang  pasti  bener  itu rumahnya milik anak tertua laki-laki, yang lain gimana mau ngebaginya. Tapi tetep menjadi pengganti seorang ayah gitu gitu.”
Jadi kalau nominal harta yang tersisa setelah sepeninggal orang tua jumlahnya  banyak/besar  maka  harta  tersebut  dapat  dibagikan  oleh  laki- laki tertua. Akan tetapi jika harta yang ditinggalkan itu nominalnya sedikit maka  cukup  laki-laki  tertua  saja  yang  memegang  penuh  atas  hak  waris tersebut.
3. Implikasi  Kedudukan  Perempuan  dalam  Pembagian  Waris dalam  Hukum  Adat  dan  Kabupaten  Lampung  Selatan  dan Kabupaten Way Kanan Perspektif Hukum Keluarga Islam  di Indonesia Pembagian  warisan  di  masyarakat  adat  Lampung  di  masyaarkat adat  Pepadun  Kabupaten  Lampung  Selatan  dan  Saibatin  Kabupaten Pesisir  Barat  hanya  mewaris  dari  satu  arah  yaitu  harta  peninggalan  ayah atau  orangtua  laki-laki  saja.  Sehingga  apabila  ibu  meninggal  dunia  maka belum  terbuka  waris  bagi  ahli  waris  dikeluarga  itu  dan  seorang  istri  pula tidak  ada  hak  waris  sedangkan  di  dalam  hukum  waris  Islam  harta  waris
41 Sinta, Perempuan Penerima Waris , Wawancara Pada Tanggal 24  Mei 2022
akan terbuka dari dua arah baik itu dari ibu ataupun ayah ahli waris apabila telah  meninggal  dunia  dan  seorang  istri  pula  berhak  atas  harta  waris. Pelaksanaan  pembagian  warisan  masyarakat  adat  Lampung  pepadun  dan saibatan  pada  masing-masing  daerah  di  atas  masih  belum  sesuai  dengan ketentuan  hukum  waris  Islam.  Pembagian  waris  yang  dilaksanakan sebagian besar masih hanya memberikan hak waris kepada garis keturunan laki-laki sedangkan garis keturunan perempuan dikesampingkan, walaupun diberikan  hanya  sebatas  pemberian  saja  dari  anak  laki-laki.  Memang sebagian  sudah  ada  yang  membagikan  pula  kepada  anak  perempuan berupa  harta  terbagi  dengan  ketentuan  separuh  bagian  adik  laki-laki  ahli waris  tertua  akan  tetapi  belum  dihitung  dari  keseluruhan  harta  waris melainkan  berdasarkan  kesepakatan  keluarga  yang  diputuskan  oleh  anak tertua  laki-laki.  Sebagian  ada  pula  yang  masih  belum  membagi  harta warisan  atas  dasar  masih  menghormati  salah  satu  orangtua  mereka  yang masih hidup dan menyepakati untuk pembagiannya dikemudian hari akan menggunakan  sistem  hukum  waris  Islam.  Kendatipun  demikian, masyarakat adat Lampung khususnya di daerah saibatin dan sebagian kecil daerah  pepadun  tersebut  sudah  mulai  membuka  wawasan  untuk memahami  hukum  waris  Islam  dan  memilih  untuk  membagi  warisan peninggalan  orangtua  mereka  dengan  sistem  hukum  Islam  walaupun masih  sedikit.  Biarpun  jumlah  pembagian  belum  mengikuti  secara  benar syariat Islam, akan tetapi paling tidak nilai-nilai Islam yang menghargai dan menghormati  hak  wanita  dan  anak-anak  sudah  tercermin  dalam pembagian tersebut. Adapun seharusnya dalam hukum waris Islam harta warisan  dibagikan  berdasarkan  firman  Allah  SWT  dalam  al- Qur’an  QS. an- Nisa’ (4) : 11 yang telah ditentukan bagian-bagian harta waris yang akan diperoleh pewaris.
ُمُكيِصوُي ٱ يِف ُهللَّ وَأ  َل مُكِد ِرَكهذلِل ثِم ِ ظَح ُل ٱ ُ  ل نِ  يَيَ ثن ياَسِن هنُك نِإَف وَ ف ء َق ٱ   ث ِ  يَتَ ن َكَرَ ت اَم اَثُلُ ث هنُهَلَ ف تَناَك نِإَو َو اَهَلَ ف ةَدِح ٱ صِ نل نُف يَوَ بَِلَو َو  ِ لُكِل ِه نِ م دِح اَمُه ٱ ُهَل َناَك نِإ  َكَرَ ت اهِمِ ُسُدُّسل ۥ ندَلَو نِإَف هلّ ُههل نُكَي ۥ َو ُهَثِرَوَو دَل يۥ ِهِ مُِلَِف ُهاَوَ بَأ ٱ ن ُثُلُّ ثل ُهَل َناَك نِإَف يۥ خِإ ِهِ مُِلَِف ةَو ٱ نُسُدُّسل نِم عَ ب ةهيِصَو ِد ياَِبِ يِصوُي وَأ يَد ن يَباَء مُكُؤ بَأَو ياَن مُكُؤ دَت  َلَ مُهُّ يَأ َنوُر قَأ مُكَل ُبَر فَ ن نع َنِ م ةَضيِرَف ٱ ِهللَّ هنِإ ٱ َناَك َهللَّ اميِكَح اًميِلَع Artinya:
Allah  mensyari'atkan  bagimu  tentang  (pembagian  pusaka  untuk)  anak- anakmu.  Yaitu:  bahagian  seorang  anak  lelaki  sama  dengan  bagahian  dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua  orang  ibu-bapa,  bagi  masing-masingnya  seperenam  dari  harta  yang ditinggalkan,  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  anak;  jika  orang  yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka  ibunya  mendapat  sepertiga;  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai beberapa  saudara,  maka  ibunya  mendapat  seperenam.  (Pembagian- pembagian  tersebut  di  atas)  sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  ia  buat  atau (dan)  sesudah  dibayar  hutangnya.  (Tentang)  orang  tuamu  dan  anak- anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)  manfaatnya  bagimu.  Ini  adalah  ketetapan  dari  Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Qs. An-Nisa: 11)
Ayat  di  atas  adalah  sebagai  bukti  bahwa  Allah  SWT  adalah  Dzat Yang  Maha  Adil  dan  Bijaksana  yang  tidak  pernah  melalaikan  dan mengabaikan sedikitpun hak dari hamba-hamba-Nya. Dalam hal ini Allah SWT  menerangkan  aturan  yang  sangat  jelas  dan  sempurna  mengenai pembagian  setiap  ahli  waris  dengan  adil  serta  penuh  dengan kebijaksanaan. Keadilan Allah SWT adalah nilai keadilan yang mutlak, hal ini  diterapkan  dengan  tujuan  untuk  meniadakan  kedzaliman  di  kalangan manusia.
QS. an- Nisa’ (4) : 11di atas menjelaskan be tapa Allah SWT dengan tegas  menghilangkan  bentuk  kedzaliman  yang  biasa  menimpa  dua  jenis manusia  lemah  yaitu  wanita  dan  anak-anak.  Allah  SWT  menyantuni keduanya dengan rahmat dan kearifan-Nya serta dengan penuh keadilan. Allah  SWT  memberikan  hak  waris  secara  seimbang  tanpa  membedakan antara yang kecil dan yang besar, yang  lakilaki  ataupun yang perempuan. Juga tanpa membedakan bagian mereka yang banyak maupun yang sedikit, ataupun rela tidak rela. Lalu mengapa Allah SWT menetapkan bagian laki- laki dua kali lipat bagian perempuan.  Hal tersebut dikarenakan beberapa hal, yaitu: bahwa:
Pertama,  kaum  wanita  tidak  diwajibkan  memberi  nafkah  kepada siapapun  di  dunia  ini.  Sebaliknya  kaum  laki-lakilah  yang  mempunyai kewajiban  untuk  memberi  nafkah  kepada  keluarga  dan  kerabatnya,  serta siapa saja yang diwajibkan atasnya untuk memberi nafkah dari kerabatnya.
Kedua,  Nafkah  (pengeluaran)  kaum  laki-laki  jauh  lebih  besar dibandingkan  kaum  wanita.  Dengan  demikian,  kebutuhan  kaum  laki-laki untuk  mendapatkan  dan  memiliki  harta  jauh  lebih  besar  dan  banyak dibandingkan  kaum  wanita.  Ketiga,  Kaum  laki-laki  diwajibkan  untuk membayar  mahar  kepada  istrinya,  menyediakan  tempat  tinggal  baginya, memberinya  makan,  minum,  dan  sandang.  Dan  ketika  telah  dikaruniai anak,  ia  berkewajiban  untuk  memberinya  sandang,  pangan,  papan. Kempat,  Kaum  Laki-Laki  diwajibkan  atas  biaya  Pendidikan  anak, pengobatan  jika  anak  sakit  (termasuk  istri)  dan  lainnya,  seluruhnya dibebankan hanya pada pundak kaum laki-laki.

## A. Kesimpulan
Pertama, Kewarisan adat Lampung Pepadun Kabupaten Lampung Selatan  berupa  kewarisan  mayorat  laki-laki,  dikarenakan  suku  Lampung Pepadun condong kepada sistem kekerabatan patrilineal, maka anak laki- laki  tertua  yang  menjadi  ahli  waris  tunggal  menggantikan  ayahnya. Sehingga  Kedudukan  Perempuan  dalam  pewarisan  adat  Lampung Pepadun dianggap kecil bahkan dianggap sangat lemah. Dan Kedudukan perempuan  dalam  sistem  pewarisan  menurut  hukum  adat  yang  berlaku pada  Lampung  Saibatin  Kabupaten  Pesisir  Barat  bahwa  pada  dasarnya kedudukan  anak  perempuan  sangatlah  lemah  dibandingkan  dengan kedudukan  anak  laki-laki.  Dalam  pewarisan  anak  perempuan  bukanlah sebagai  ahli  waris  meskipun  ia  dalam  keluarga  memiliki  status  atau kedudukan sebagai anak kandung, anak tiri dan anak angkat atau sebagai waris  balu  (janda).  Pembagaian  waris  dalam  adat  Lampung  Saibatin bertentangan  dengan  hukum  keluarga  Islam  di  mana  dalam  waris  adat Lampung Saibatin hanya anak laki-laki saja yang memiliki kedudukan ahli waris,  sedangkan  kedudukan  perempuan  dalam  Islam  juga  memiliki  hak ahli waris.

## Daftar Pustaka
Ali, Daud. Hukum Islam Dan Peradilan Agama. Jakarta: Raja Grafindo. Amirah. Perempuan Penerima Waris . Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022. Amirah. Perempuan Penerima Waris . Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022. Andi. Masyarakat Adat . Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022.
Andi. Tokoh  Adat. Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022. Andi. Tokoh  Adat. Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022. Andi. Tokoh  Adat. Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022. Andi. Tokoh  Adat. Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022. Andi. Tokoh  Adat. Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022. Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi Badaruddin. Tokoh Adat , Wawancara Pada Tanggal 24  Mei 2022 Dan Adaptabilitas Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012. Dewi. Perempuan Penerima Waris . Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022. Hadikusuma, Hilman. Hukum Kekerabatan Adat. Jakarta: Fajar Agung. n.d.
Hadikusuma,  Hilman. Hukum  Perjanjian  Adat .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 1994.
Hadikusuma,  Hilman. Masyarakat  dan  Adat  Budaya  Lampung .  Bandung: Mandar Maju. 1989.
Hazairin. Hukum  Kewarisan  Bilateral  Menurut  Al- Qur’an  Dan  Al -Hadis. Jakarta: Tintamas. 1982.
Imelda. Perempuan Penerima Waris . Wawancara Pada Tanggal 24  Mei 2022. Irwan,  Alex. Perisai  Perempuan  Kesepakatan  Internasional  Untuk  Perlindungan Perempuan. Yogyakarta: Yayasan Galang, 1999. Manan, Abdul. Reformasi Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006. Moeleong,  Lexy  J. Metodologi  Penelitian  Kualitatif Bandung:  Remaja Rodaskarya. 2013.
Muhammad, Bushar. Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Balai Pustaka persero, n.d. New Merah Putih. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta: Galang Press. 2009. Prabu. Masyarakat Adat .  Wawancara Pada Tanggal 24  Mei 2022. Pramono. Masyarakat Adat . Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022.
Rakhmat,  Jalaludin. Metode  Penelitian  Komunikasi. Bandung:  Remaja Rodaskarya. 1995.
Rudi. Tokoh Adat . Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022.
Rudi. Tokoh Adat . Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022. Rudi. Tokoh Adat . Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022. Rudi. Tokoh Adat . Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022. Rudi. Tokoh Adat . Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022.
Sahroni. Masyarakat Adat . Wawancara Pada Tanggal 24  Mei 2022 Saleh. Masyarakat Adat . Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
Sinta. Perempuan Penerima Waris . Wawancara Pada Tanggal 24  Mei 2022. Sudiyat, Imam. Hukum Adat Sketsa Asas Yogyakarta: Liberty, n.d. Suparman ,Eman. Hukum Waris Indonesia Bandung: Rajawali Press. 2005. Yanggo  Huzaemah  Tahido. Fiqh  Perempuan  Kontemporer Jakarta:  Ghalia Indonesia. 2010. Zahrah, M. Abu. Ahkamal-Tirkah Wa Al-Mawarith Kairo: Dar al-Fikr al- Arabi. n.d.
Zamzami,  Mukhtar. Perempuan  Dan  Keadilan  Dalam  Hukum  Kewarisan Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, n.d.
Zulkifili. Tokoh Adat . Wawancara Pada Tanggal 24  Mei 2022. Zulkifili. Tokoh Adat . Wawancara Pada Tanggal 24  Mei 2022.