Analisis Efektivitas Kebijakan Zonasi Dalam Meningkatkan Akseptabilitas Penerimaan Calon Siswa Baru Tingkat SMA Dalam Pemerataan Pendidikan di Tanjungpinang
Afriyadi 1 , Ade Nur Saleha 2 , Dyandra Sastra 3 , Felita Jekri 4 , Mutia Dwi Ananda 5 , Mutia Putri Dewi Apriyanti 6 , Novia Surya Ramadhani 7
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia, 29122 E-mail: adenur802@gmail.com
Article History:
Received: 09 Juni 2024 Revised: 21 Juni 2024 Accepted: 22 Juni 2024
Abstract: Kebijakan Sistem zonasi Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Tanjungpinang merupakan inisiatif pendidikan yang berupaya meningkatkan pemerataan sumber daya dan mutu pendidikan di Kota Tanjungpinang. Studi ini mengkaji efektivitas kebijakan zonasi dalam konteks penerimaan sekolah menengah baru dan dampaknya terhadap pemerataan pendidikan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif terhadap persepsi dan pengalaman berbagai kelompok kepentingan seperti siswa, orang tua dan sekolah dalam implementasi kebijakan zonasi Penerima Peserta Didik Baru (PPDB). Temuan penelitian mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi penerimaan kebijakan zonasi, seperti transparansi proses seleksi, ketersediaan informasi dan kesetaraan kesempatan pendidikan. Signifikansi penelitian ini terletak pada perlunya memperhatikan keberagaman konteks lokal dalam perencanaan dan implementasi kebijakan perencanaan yang efektif untuk mencapai jenjang pendidikan yang lebih luas pada tingkat menengah atas.
Keywords: E fektivitas; Kebijakan; Zonasi; PPDB; Pendidikan.
PENDAHULUAN Pendidikan merupakan human investment yaitu suatu usaha atau modal yang dikeluarkan untuk menghasilkan manusia terdidik, cerdas dan unggul untuk mengisi kebutuhan masa depan bangsa Indonesia (Suryani et al., 2020). Salah satu komponen fundamental pertumbuhan suatu bangsa adalah Pendidikan, dimasa akses yang merata dan kualitas Pendidikan yang tinggi menjadi kunci bagi perkembangan yangberkelanjutan. Bukti menunjukkan bahwa negara-negara yang masyarakatnya maju dan Makmur adalah negara-negara yang memulai pertumbuhan melalui Pendidikan (Muhardi, 2004) . Institusi pendidikan terutamanya sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam hal tempat sosialisasi anak, transmisi budaya, sebagai pengantar kumpulan sosial, memperkenalkan anak dengan tokoh-tokoh yang dijadikan teladan, menggunakan dan membelajarkan tindakan yang positif dan negatif untuk siswa mengikuti kelakuan yang layak dalam bimbingan social (Ronny & Mahendra, 2023) . Di Indonesia, upaya
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
meningkatkan kualitas dan kesetaraan pendidikan terus menjadi fokus utama pemerintah, termasuk dalam hal penerimaan calon siswa ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Tanjungpinang, sebagai bagian daerah perkotaan penting di Provinsi Kepulauan Riau, juga menghadapi tantangan serupa dalam memastikan bahwa sistem penerimaan siswa baru di SMA sekota Tanjungpinang berlangsung secara efektif dan merata.
Kementerian Pendidikan telah mengamanatkan penerimaan siswa baru di sekolah menengah baru secara obyektif, transparan, bertanggung jawab, tidak diskriminatif, adil, dan dengan aksesibilitas sebagai fokus utama. meningkatkan layanan pendidikan. Sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah (sekolah negeri) diwajibkan menerima setidaknya 90 persen siswa yang diterima dan tinggal di wilayah tersebut, sesuai peraturan pada radius zona terdekat sekolah. Tahun 2018 bukanlah tahun pertama diterapkannya Sistem Zonasi Siswa (PPDB) yang baru, sebagaimana pertama kali diterapkan pada tahun 2017.Bergantung pada radius, pemerintah provinsi juga dapat mengalokasikan zona sekolah, Jarak antar sekolah dan kepadatan penduduk di sekitarnya di bidang mereka. Penataan baru berpotensi menghilangkan stempel sekolah favorit. Kebijakan terbaru ini dapat mengakibatkan penghapusan stempel sekolah pilihan. Pemerintah bertujuan untuk mencapai kesetaraan. Tapi itu belum selesai, karena baik siswa maupun orang tua masih memilih sekolah mana yang mereka inginkan. Ia menambahkan sistem zonanya untuk diterapkan siswa yang mungkin hanya mengetahuinya sebagai batu loncatan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah lokal telah menerapkan kebijakan zonasi sebagai upaya untuk memastikan distribusi pendidikan yang merata di seluruh wilayah kota. Kebijakan zonasi merupakan strategi yang digunakan untuk mengatur penerimaan siswa baru berdasarkan zona atau wilayah tertentu, dengan tujuan untuk mengurangi disparitas akses pendidikan dan mencapai keseimbangan antara sekolah-sekolah di berbagai daerah. Namun, seberapa efektif kebijakan zonasi ini dalam meningkatkan akses pendidikan di Tanjungpinang, terutama di tingkat SMA, masih menjadi topik yang diperdebatkan dan diperhatikan secara serius. Arah penelitian ini adalah memahami efektivitas kebijakan zonasi Kota Tanjungpinang dalam penerimaan siswa baru ke SMA. Melalui analisis mendalam mengenai implementasi kebijakan, dampaknya terhadap distribusi siswa dan pendapat pemangku kepentingan terkait, kami berharap dapat memahami sepenuhnya keberhasilan dan tantangan penerapan kebijakan ini. Hal ini memungkinkan penulis untuk memahami dan mengetahui dampak dan efektivitas sistem kebijakan kelayakan di sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk pemahaman kelebihan dan kekurangan program, efektivitas sistem zonasi program, dan implikasi implementasi kebijakan, serta memberikan informasi dan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan pemerintah yang diterapkan di daerah tersebut.

## LANDASAN TEORI
Annisa Putri dan Amalia menerbitkan jurnal dengan judul “Kebijakan Sistem Zonasi Di Sekolah” dengan menggunakan metode quantitative, pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dan menggunakan Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang efektivitas kebijakan sistem zonasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan (Annisa Putri & Amalia, 2019).
Hendrawansyah dan Zamroni menerbitkan jurnal dengan judul “Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Atas” dengan menggunakan metode quantitative dengan teknik pengambilan sampel menggunakan proportionate stratiﬁ ed random sampling menggunakan rumus Slovin dengan toleransi kesalahan sebesar 0,05.
Instrumen yang digunakan yaitu wawancara, kuesioner, dan nilai-nilai rata-rata Ujian Nasional SMP yang mendaftar di SMA Negeri Kota Bima. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh dan efektivitas sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru di SMA (Hendrawansyah & Zamroni, 2020).
Jurnal yang telah diterbitkan Zelmi Kaffa, Sentot Setia Budi, dan Nurhizrah Gistituati dengan judul “Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi” dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. Tinjauan pustaka adalah proses yang berfokus pada pengumpulan informasi tentang pemeriksaan topik mendasar atau eksplorasi permasalahan. Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang berbagai perspektif dan dampak penerapan sistem zonasi di berbagai wilayah (Kaffa et al., 2021).
Megawati menerbitkan jurnal dengan judul “Efektivitas Kebijakan Zonasi terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru dalam Manajemen Pendidikan (Studi Kasus: Jenjang SMA Negeri, Provinsi Kepulauan Riau” dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskripti. Analisis data yang diperoleh dari pengumpulan data yang diperoleh dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian tanpa hipotesis. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan zonasi mampu meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan di jenjang SMA di Provinsi Kepulauan Riau (Megawati, 2021).
Muhardi menerbitkan jurnal dengan judul” Kontribusi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia” dengan menggunakan pendekatan tinjauan pustaka. Selama proses melakukan tinjauan pustaka, peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah dan buku untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai topik yang dibahas Penelitian ini menyoroti peran krusial pendidikan dalam pembangunan nasional dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. (Muhardi, 2004).
Putu Ronny dan Angga Mahendra membuat jurnal dengan judul” Peran Pendidikan IPS dalam Pendidikan Multikultural” dengan menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif. Perpustakaan atau literatur referensi menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan IPS dalam membangun kesadaran multikultural dan toleransi di kalangan siswa (Ronny & Mahendra, 2023).
Jurnal Penelitian oleh Puji Suryani, Akhmad Arif Musadad dan Isawati dengan judul” Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Serta Pengaruhnya Terhadap Upaya Manajemen Mutu Pendidikan Berdasarkan Asas Keadilan Di SMA Negeri Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2016-2018” dengan menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini menggunakan studi kasus sebagai landasannya. Penelitian ini menyoroti dampak sistem zonasi pada peningkatan mutu pendidikan dan keadilan dalam akses pendidikan di SMA Negeri Kabupaten Klaten(Suryani et al., 2020).
Anggi Syahfitriani melakukan penelitian dengan judul ” Efektivitas Kebijakan Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi KASUS: Jenjang SMA, Provinsi Kepulauan Riau” penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, efektivitas kebijakan zonasi didukung oleh fakta, kondisi, atau gejala yang diuraikan atau dijelaskan dalam penelitian ini.. Penelitian ini berfokus pada analisis bagaimana kebijakan zonasi mempengaruhi aksesibilitas pendidikan dan distribusi peserta didik di jenjang SMA di Provinsi Kepulauan Riau (Syahfitriani, 2022). Nandy Agustin Syakarofath, Ahamad Sulaiman dan Muhamad Faqih Irsyad mempublis jurnal dengan judul ”Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan Di Indonesia ” penelitian menggunakan narrative review , dengan menghimpun berbagai sumber dan data terkait topik penelitian. Penelitian ini menekankan analisis mendalam mengenai berbagai argumen yang
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
mendukung dan menentang penerapan sistem zonasi pendidikan di Indonesia(Syakarofath et al., 2020). Novi Winarti, Khairi dan Rizki menerbitkan jurnal dengan judul ”Harapan Pemerataan Menghadirkan Kesenjangan: Analisis Dampak Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Tanjungpinang” penelitian menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, dengan n landasan agar dapat menjabarkan serta mendapatkan pemaknaan menyeluruh mengenai dampak kebijakan sistem zonasi di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kebijakan sistem zonasi, meskipun bertujuan untuk pemerataan, justru menghasilkan kesenjangan dalam akses pendidikan di Kota Tanjungpinang (Winarti et al., 2023).

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini dengan pendekatan sistematis terhadap deskriptif kualitatif. Studi deskriptif adalah metode penelitian yang berfokus pada pendeskripsian hal, peristiwa, atau kejadian yang sudah terjadi. Pengumpulan, kompilasi, dan analisis data adalah bagian dari proses. Memilih metode deskriptif kualitatif dengan landasan agar dapat menjabarkan serta mendapatkan pemaknaan menyeluruh mengenai dampak kebijakan sistem zonasi di kota Tanjungpinang. Penelitian dilakukan dengan cara tertentu yaitu dengan wawancara dengan staff pengajar, wali murid dan tinjauan Pustaka atau literatur referensi yang diperlukan dalam penelitian. Penelitian dilakukan berada di Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Sesuai masalah dan arah penelitian. Metode analisis data yang digunakan melibatkan prosedur seperti menganalisis, mengkategorikan, dan memeriksa data. Demikian, analisis data pada penelitian adalah proses pengumpulan atau perbandingan informasi dari studi literatur serta sumber informasi lainnya. Dalam sistem pendidikan, terdapat fenomena ketimpangan yang timbul, yang menjadi permasalah serius yang harus diselesaikan, dan beberapa faktor dapat berkontribusi terhadap terjadinya ketimpangan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah dapat didefinisikan sebagai suatu kerangka kerja yang mempunyai otoritas dan wewenang, atau dapat juga berfungsi sebagai mekanisme untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan mempunyai empat fungsi pemerintahan yang berbeda yaitu pelayanan, pengaturan, pembangunan, dan pemberdayaan Dalam peran pelayanan, negara berkewajiban menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat. Kepulauan Riau terdapat masalahan pada distribusi pendidikan, kualitas pendidikan, dan kualitas kerja dikalangan guru. Hal ini disebabkan kondisi letak wilayah Kepulauan Riau yang dapat menyebabkan kesetaraan tidak berjalan dengan baik sehingga memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lingkungan sekitar untuk mencari solusi yang berkelanjutan. Pemerintah menerbitkan kebijakan untuk mengatasi kesetaraan pendidikan dengan system kebijakan zonasi (PPDB). Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 dirancang untuk menjamin prosedur penerimaan peserta didik baru yang objektif, bertanggung jawab, transparan, dan tidak diskriminatif, yang pada akhirnya akan meningkatkan ketersediaan layanan Pendidikan (Hendrawansyah & Zamroni, 2020). Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang PPDB, mengizinkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan siswa disekolah ke berbagai jalur seperti jalur perencanaan, jalur konfirmasi, atau perpindahan orang tua/wali. Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 menetapkan luas zonasi
minimal 80%, jalur akses maksimal 15%, dan jalur perpindahan orang tua maksimal sebesar 5%. Keputusan PPDB Dikbud terbaru (Permendikbud No. 44 Tahun 2019) menetapkan jalur zona minimal 50%, jalur konfirmasi minimal 15%, jalur perpindahan orang tua/wali sebanyak- banyaknya 5%, dan jika kuota masih ada jalur prestasi. dapat dibuka yang dapat didasarkan pada ujian nasional atau prestasi akademik. dan non-akademik lainnya, Jadi jalur ini paling banyak 30% (Kemendikbud,2021). Terkait dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penerapan Pendidikan dalam Kebijakan Zonasi, tentunya terdapat kelebihan dan kekurangannya, karena masih banyak permasalahan yang muncul. Salah satunya adalah data yang menunjukkan ketimpangan rasio jumlah guru dan jumlah siswa, Perbandingan jumlah guru dan siswa adalah 1:41 untuk tingkat Seolah Dasar, 1:37 untuk jenjang SMP, 1:32 untuk jenjang SMA, 1:51 untuk jenjang SMK, dan 1:31 untuk jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB) (Megawati, 2021). Artinya hubungan antara guru dan siswa penting karena mempengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan. Rasio yang lebih tinggi biasanya berarti guru memiliki lebih banyak siswa untuk diajar, sehingga dapat mengurangi kemampuan mereka dalam memberikan perhatian individu dan mendukung kebutuhan setiap siswa. Di sisi lain, rasio yang lebih rendah umumnya memungkinkan guru untuk lebih fokus pada kebutuhan masing-masing siswa dan lebih banyak waktu serta sumber daya untuk setiap anak.
Literatur yang dihimpun di SMAN Tanjungpinang menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan pada sistem penerimaan siswa baru zona di Kota Tannungpinang, termasuk antrian SMA Negeri Tanjungping Kota yang kurang memuaskan. Sebaliknya, mereka memilih sekolah yang jauh dari rumah untuk sekolah dianggap menjadi sekolah pilihan yang menggunakan jalur akses tersebut. Misalnya, jika kapasitas sekolah yang diusulkan adalah 360 siswa, zona 80% harus menerima 290 siswa, jalur zona 15% yang berhasil 52 siswa, dan jalur zona 5% yang berhasil memindahkan 18 siswa (Syahfitriani, 2022).
Efektivitas kebijakan yang dinilai dalam proses evaluasi yang menyatakan bahwa kebijakan yang di implementasikan telah mencapai hasil yang diinginkan. Tercapainya tujuan kebijakan menentukan keberhasilan kebijakan yang dilaksanakan. Titik tolak kebijakan pendidikan adalah pemajuan pendidikan nasional. Salah satu kebijakan Kemendikbud adalah Kebijakan Zonasi PPDB. Tujuan dari kebijakan ini adalah menghilangkan perbedaan keleluasaan terhadap prasarana atau sarana Pendidikan serta pemerataan mutu pendidikan di seluruh Indonesia (Kemdikbud.go.id, 2018). Adanya sistem zonasi ini berdampak positif terhadap kemudahan penyelenggaraan layanan Pendidikan yang dapat diakses secara luas kepda siswa. Zonasi sekolah ditentukan oleh Dinas Pendidikan, sehingga orang tua/wali hanya perlu memilih sekolah yang dekat dengan rumah, dan tidak ada zonasi yang tidak termasuk dalam zonasi sekolah.
Hasil wawancara dengan tenaga pengajar menunjukan bahwa Tujuan pemerataan akses terhadap layanan pendidikan tidak tercapai dengan cara terbaik. Pada dasarnya kebijakan zonasi PPDB bertujuan untuk meningkatkan akses siswa terhadap layanan pendidikan. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sekolah dan memiliki beberapa sekolah yang dinilai memadai untuk menampung anak usia sekolah di wilayah tersebut, kebijakan ini membantu masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan seperti. Hal sebaliknya terjadi pada sekolah di daerah padat penduduk. Saat ini kepadatan penduduk berada di wilayah Tanjungpinang Timur, sedangkan sekolah tidak mampu menampungnya. Sehingga menyulitkan orang tua untuk memastikan anaknya telah terdaftar di sekolah zona Tanjungpinang Timur. Pada penerapkan kebijakan system zonasi, Pemerintah sebaiknya membenahi infrastruktur institusi pendidikan yang ada dan juga meningkatkan standar fasilitas penunjang seperti guru dan tenaga pendidikan di setiap sekolah (Kaffa et al., 2021).
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 1782
Intinya, pemerataan sekolah di Kota Tanjungpinang tidak sebanding dengan persebaran penduduk. Selain jarak rumah antar sekolah perwujudan kesetaraan terjadi dalam perilaku pemberi layanan yang berpegang teguh pada prinsip dan aturan pelayanan, serta perilaku yang terarah dalam melayani kondisi tersebut tanpa ada diskriminasi antar penerima layanan. Artinya bahwa perataan adalah tanpa diskriminasi (Winarti et al., 2023). Pendidikan berdasarkan kualitas sekolah tersebut. Terlepas dari stigma yang mungkin dilontarkan oleh para pembuat kebijakan, “kualitas semua sekolah saat ini bukanlah suatu permasalahan, hal ini masih merupakan impian utopis.” Stigma seputar keyakinan bahwa kualitas semua sekolah tidak berubah masih hanya sekedar mimpi, terlepas dari upaya yang dilakukan oleh pembuat kebijakan. Kurangnya peraturan dan tidak efektifnya negosiasi antara pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain juga dapat memperburuk keadaan. Ada pula calon siswa yang tidak mendaftar melalui PPDB zonasi melainkan masuk ke sekolah pilihannya. Oleh karena itu, jumlah siswa yang diterima di sekolah tersebut melebihi batas yang ditetapkan dalam pedoman PPDB. Namun dengan populasi yang meningkat sekolah harus menambah kualitas fasilitas infrastruktur yang memadai.
Hasil diskusi dengan orangtua murid tentang PPDB menunjukan beragam pandangan dan perasaan dari orangtua. Banyak wali murid yang merasa puas dengan kebijakan yang diterapkan, terutama jika prosesnya berjalan lancar dan transparan. Mereka merasa tenang karna jika anak- anak merekabisa diterima di sekolah dan jarak antara rumah dengan sekolah dekat dengan begitu anak tidak akan terlambat sekolah dan membuat orangtua lebih leluasa untuk berhubungan langsung dengan sekolah. Kelemahan teknis sistem zonasi mempunyai dampak tambahan yaitu mengecewakan siswa yang mungkin tidak diterima karena latar belakang luar mereka (Syakarofath et al.,2020). Sejumlah wali murid menyatakan khawatiran dan ketidakpuasan karana merasa kurang familiar dengan penggunaan teknologi jika pendaftaran dilakukan secara online. Inspektur Kemendikbud Daryanto mengungkapkan bahwa PPDB dengan sistem zonasi merupakan yang tertinggi dalam laporan pengaduan masyarakat yang dikirimkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada bulan Juni-Juli 2017, terdapat 240 laporan yang diterima, dimana sekitar 170 diantaranya merupakan pengaduan permasalahan PPDB pada sistem kelayakan. Terjadinya masalah di dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi disebabkan karena minimnya sosialisasi dan ketidaksiapan dari peserta didik dan orang tua di dalam menerima perubahan sistem pendidikan dan wali murid merasa bahwa kebijakan zonasi ini membatasi mereka untuk pilih untuk bersekolah di sekolah pilihan yang terletak di lokasi yang jauh. Mereka berharap ada fleksibilitas dalam kebujakan ini untuk memiliki kesempatan lebih besar untuk diterima di sekolah yang diinginkan. Namun, pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), dinyatakan bahwa calon siswa sudah cukup dewasa dalam mengenali teknologi. Mereka tidak hanya memahami cara menggunakan perangkat dan aplikasi teknologi dengan baik, tetapi juga dapat mengakses informasi yang diperlukan secara mandiri. Selain itu, mereka juga menunjukkan kemampuan yang matang dalam mengambil keputusan terkait pemilihan sekolah. Dengan pertimbangan yang matang, mereka dapat memilih SMA dengan kecocokan yang ideal untuk hobi, keahlian, dan ambisi pendidikan masa depan mereka.
Sistem Kebijakan zonasi ini yakni PPDB dengan menggunakan system online/ daring, maka efisiensi sumberdaya manusia, manajemen sietem waktu telah tercapai. Hal ini mememudahkan pendaftaran calon siswa agar tidak berdesak-desakan kesekolah untuk mendaftar disekolah dan hanya tinggal memilih sekolah sesuai zonasinya. Namun dalam implementasi kebijakan zonasi PPDB ini belum cukup efisisen karena banyak calon siswa yang ditolak karena kouta sekolah yang sudah tidak mencukupi.
Tujuan dari sistem zonasi perumahan PPDB adalah untuk menghilangkan anggapan umum
bahwa sekolah berkualitas tinggi lebih unggul secara sosial dan hanya anak-anak yang cerdas dan berprestasi yang dapat bersekolah di lembaga tersebut (Annisa Putri & Amalia, 2019) .Oleh karena itu, persepsi negatif terhadap sekolah non-top adalah bahwa mereka yang bersekolah di sekolah tersebut tidak berbakat secara intelektual karena mereka tidak melanjutkan ke perguruan tinggi ternama. Sekolah yang sudah diunggulkan sejak lama cenderung lebih maju dengan siswa yang berprestasi secara rutin. Namun, dengan diperkenalkannya sistem kualifikasi, diharapkan distribusi siswa lebih merata berdasarkan tempat tinggal. Tujuannya agar tercipta kompetisi yang sehat di setiap sekolah. Ide awal kebijakan zonasi adalah untuk mendorong perkembangan dan keberhasilan, daya saing seluruh sekolah, sehingga siswa berprestasi tidak hanya diarahkan ke perguruan tinggi saja.

## KESIMPULAN
Adanya masalah pendidikan seperti pemerataan, mutu, dan kualitas pengajar sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menerapkan aturan PPDB dengan tujuan memastikan akses pendidikan yang lebih merata melalui jalur-jalur penerimaan tertentu. Meskipun kebijakan zonasi bertujuan baik, implementasinya masih belum optimal. Banyak sekolah di daerah padat penduduk tidak mampu menampung jumlah siswa yang ada, dan ketidakseimbangan antara guru dan siswa memperburuk keadaan. Evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa tujuan pemerataan pendidikan belum tercapai secara efektif. Pandangan orang tua terhadap kebijakan ini beragam. Sebagian merasa puas karena anak-anak mereka bisa mengakses sekolah terdekat dengan mudah, sementara yang lain merasa terbatas dalam memilih sekolah favorit yang mungkin lebih jauh dari tempat tinggal mereka. Secara keseluruhan, meskipun sistem zonasi bertujuan untuk menghilangkan stigma bahwa hanya sekolah unggulan yang berkualitas, tantangan besar masih dihadapi dalam mencapai pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang diinginkan. Saran dari penulis, sebaiknya pemerintah harus meninjau dan menyesuaikan zonasi sehingga memungkinkan pilihan sekolah yang lebih luas bagi calon siswa serta meningkatkan kapasitas sekolah, terutama didaerah dengan kepadatan siswa yang tinggi agar memastikan siswa mencapatkan tempat.

## DAFTAR REFERENSI
Annisa Putri, Y., & Amalia, D. (2019). KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DI SEKOLAH. Jurnal Mappesona , 2 (1). Hendrawansyah, & Zamroni. (2020a). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Atas. Jurnal Kependidikan , 4 .
Hendrawansyah, & Zamroni. (2020b). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Atas. Jurnal Kependidikan , 4 (1), 70–82. Kaffa, Z., Budi, S., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi. Jurnal Pendidikan Tambusai , 5 .
Megawati. (2021). Efektivitas Kebijakan Zonasi terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru dalam Manajemen Pendidikan (Studi Kasus: Jenjang SMA Negeri, Provinsi Kepulauan Riau). Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan , 10 , 104–108. https://doi.org/10.24036/jbmp.v10i2 Muhardi. (2004). KONTRIBUSI PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS BANGSA INDONESIA. MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan , 20 (4). https://doi.org/https://doi.org/10.29313/mimbar.v20i4.153
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Ronny, P., & Mahendra, A. (2023). Peran Pendidikan IPS dalam Pendidikan Multikultural. Journal on Education , 05 (02), 4468–4475.
Suryani, P., Musadad Arif, A., & Isawati. (2020). Efektifitas Pelaksanaan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB) Serta Pengaruhnya Terhadap Upaya Manajemen Mutu Pendidikan Berdasarkan Asas Keadilan Di SMA Negeri Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2016-2018. JURNAL CANDI , 20 (1), 116–126.
Syahfitriani, A. (2022). Efektivitas Kebijakan Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Kasus: Jenjang SMA, Provinsi Kepulauan Riau). JUPE: JURNAL PENDIDIKAN MANDALA , 7 (4), 758–763. http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index Syakarofath, N. A., Sulaiman, A., & Irsyad, M. F. (2020). Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan , 5 (2), 115–130. https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i2.1736 Winarti, N., Rahmi, K., Octa, R., Charin, P., Maritim Raja, U., & Haji, A. (2023). Harapan Pemerataan M enghadirkan Kesenjangan : Analisis Dampak Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Tanjungpinang. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja , 49 (2), 210–225. https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i2.35793246