## PENGGUNAAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERADILAN PIDANA
Made Sugi Hartono

## Ni Putu Rai Yuliartini
Prodi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha Email : sugi.hartono@undiksha.ac.id dan raiyuliartini@undiksha.ac.id

## Abstrak
Dua hal yang menjadi sasaran dalam kajian ini yaitu: pertama, analisis proses penggunaan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam peradilan pidana  dan,  kedua  untuk  mengkonstruksi  parameter  dalam  penentuan informasi/dokumen  elektronik  sebagai  alat  bukti  dalam  peradilan  pidana. Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, ditetapkan metode yuridis normatif- empiris  dengan  pendekatan  kasus,  konseptual  dan  perundang-undangan. Kajian  ini  menggunakan  data  primer  sebagai  pokoknya  yang  dikumpulkan dengan  teknik  wawancara  dan  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer,  sekunder  dan  tersier  sebagai  tambahan  yang  dikumpulkan  dengan teknik  studi  dokumen.  Kumpulan  data  selanjutnya  diolah  dengan  cara diseleksi,  diklasifikasi  dan  disistematisasi  yang  kemudian  dianalisis  secara kualitatif melalui penyajian deskriptif-preskriptif. Proses tersebut dilaksanakan secara  menyeluruh  dengan  mengkontekskan  secara  logis  berdasarkan relevansinya  dengan  topik  penelitian  yang  diangkat.  Diujung  penelitian  ini diperoleh  hasil  dan  kesimpulan  bahwa  prinsipnya  hakim  menentukan informasi/dokumen  elektronik  sebagai  alat  bukti  dalam  peradilan  pidana melalui tiga langkah. Pertama, memastikan legalitas perolehan informasi/dokumen  elektronik.  Kedua,  mengecek  dokumen  pendukung  yang berupa  hasil  uji  digital  forensik.  Ketiga,  memberikan  kesempatan  bagi  pihak lawan  melakukan  penyangkalan  yang  tentu  dibarengi  pembuktian  akan dalilnya.  Sementara,  parameter  yang  digunakan  hakim  sampai  pada informasi/dokumen  elektronik  dipertimbangkan  dalam  putusannya  adalah dapat diakses;
ditampilkan; dijamin keutuhannya; dan dipertanggungjawabkan.
Kata kunci: bukti elektronik, pembuktian, peradilan pidana.

## Abstract
Two things are targeted in this study, namely: first, an analysis of the process of using electronic  information/documents  as  evidence  in  criminal  justice  and,  second,  to construct  parameters  in  determining  electronic  information/documents  as  evidence  in criminal  justice.  In  an  effort  to  achieve  these  targets,  normative-empirical  juridical methods are used with case, conceptual and statute approaches. This study uses primary data  as  the  basis  collected  by  interview  techniques  and  secondary  data  consisting  of primary,  secondary  and  tertiary  legal  materials  in  addition  to  those  collected  with document  study  techniques.  The  collection  of  data  is  then  processed  by  selecting, classifying  and  systematizing  which  are  then  analyzed  qualitatively  through
descriptive-prescriptive presentation. The process is carried out thoroughly by logically contextualization based on its relevance to the research topics discussed. At the end of this  study  the  results  and  conclusions  were  obtained  that  in  principle  the  judge determined  the  information/electronic  documents  as  evidence  in  criminal  justice through  three  steps.  First,  ensuring  the  legality  of  obtaining  information/electronic documents.  Second,  check  supporting  documents  in  the  form  of  digital  forensic  test results. Third, it provides an opportunity for the opposing party to make a denial which is accompanied by proof of its argument. Meanwhile, the parameters used by the judge to  the  information/electronic  documents  considered  in  the  decision  are  accessible; displayed; its integrity is guaranteed and accounted for.
Keywords: electronic evidence, proof, criminal justice.

## Pendahuluan
Mengawali  tulisan  ini,  peneliti ingin  mengutip  suatu  postulat dalam hukum pidana yang menyatakan“ In criminalibus probantiones bedent esse luce clariores “.
Adegium  ini  mengandung  arti bahwa  dalam  perkara  pidana  bukti itu  harus  lebih  terang  dari cahaya.Ungkapan  ini  menunjukkan betapa krusialnya suatu pembuktian dalam peradilan pidana  sehingga  dituntut  untuk dilaksanakan secara terang benderang.  Dalam  suatu  upaya menciptakan  masyarakat  madani, tuntutan akan suatu praktik peradilan  pidana  yang  bermartabat dan  beradab  merupakan  suatu keniscayaan. Hal demikian dilaksanakan  dengan  suatu due process of law termasuk dalam proses pembuktiannya. Bagaimanapun juga  pengenaan  pidana  merupakan persoalan  hak  asasi  manusia  yang paling fundamental yaitu hak hidup dan kemerdekaan seseorang sehingga dilaksanakan secara terukur semaksimal mungkin merepresentasikan kebenaran absolut. Realitas  di  abad  21  bahwa teknologi  berkembang  sedemikian pesat.  Perkembangan  teknologi tersebut  membawa  serta  implikasi terhadap  semua  bidang  kehidupan masyarakat  baik  itu  sosial,  budaya, pendidikan  ekonomi,    termasuk pula  di  bidang  hukum.  Dalam bidang  hukum  pidana  misalnya, implikasi  teknologi  terlihat  sangat nyata  terutama  dalam  proses peradilan  khususnya  dalam  hal pembuktian.  Pasal  184  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang
selanjutnya disebut dengan KUHAP mengatur bahwa alat bukti yang sah terdiri dari:
a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa.
Limitasi alat bukti sebagaimana yang diatur dalam KUHAP tersebut dalam  perkembangannya  tidak cukup mampu mengakomodir realitas  yang  ada  di  masyarakat dewasa ini. Pengungkapan kebenaran  materiil  terhadap  tindak pidana yang terjadi tidak mempunyai  nilai  maksimal  jika hanya  berpaku  pada  kelima  jenis alat bukti tersebut. Terdapat instrumen  baru  berbasis  teknologi yang lebih merefleksikan kebenaran senyatanya.  Seperti  misalnya  pada beberapa  kasus,  tindak  pidana justru  terungkap  dengan  adanya rekaman closed circuit television /CCTV(Saudale, 2017), atau misalnya percakapan elektronik  ( chat )  melalui  media sosial  (Saputra,  2015).  Model instrumen  seperti  ini  yang  tidak tercakup dalam alat bukti sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal 184 KUHAP. Kondisi  dimana  suatu  aturan hukum tidak mampu lagi mengatur suatu  peristiwa  tertentu  akibat adanya  perkembangan  masyarakat dikatakan dalam Bahasa Belandadengan istilah “ De wet hinkt achter  de  feiten  aan ”  yaitu  suatu keadaan dimana hukum dirumuskan  dalam  kata-kata  selalu tertinggal terhadap perubahan yang terjadi  pada  masyarakat  yang seharusnya dikontrol atau dikendalikan  olehnya.  Keadaan
inilah  yang  selanjutnya  dipertegas oleh  Satjipto  Rahardjo  dengan menyatakan  “tidak  ada  undang- undang  yang  abadi,  oleh  karena undang-undang  itu  perumusan yang  pasti,  sementara  ia  harus berhadapan  dengan  kehidupan yang  harus  berubah”  (Suhardin, 2009:342).
Ketertinggalan  hukum  menjadi dasar  bagi  pemerintah  untuk membentuk  suatu  aturan  yang mampu  menjadi  payung  terhadap perkembangan  teknologi  beserta eksesnya  di  masyarakat.  Instrumen hukum  yang  dimaksud  adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008
jo Undang-Undang  No.  19  Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut dengan UU ITE. Setidaknya terdapat dua poin dalam bagian konsideran yang menjadikan alasan  tersebut  sebagai  dasar dibentuknyaUU  ITE.Pertama  huruf c  yang  pada  intinya  menyatakan bahwa dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi  informasi  mengakibatkan perubahan  kehidupan  masyarakat yang secara langsung mempengaruhi bentuk-bentuk perbuatan  hukum  baru.  Kedua, huruf  f  yang  menyatakan  bahwa dibutuhkan upaya pemerintah untuk  mendukung  pengembangan teknologi informasi melalui instruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan  teknologi  informasi dilakukan  secara  aman  untuk mencegah penyalahgunaannya dengan  memperhatikan  nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Bertalian  dengan  alat  bukti, pada Pasal 5 UU ITE diatur sebagai berikut:  (1)  Informasi  elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat  bukti  hukum  yang  sah;  (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen  elektronik  dan/atau  hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat  bukti  yang  sah  sesuai  dengan hukum  acara  yang  berlaku  di Indonesia;  (3)  Informasi  elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan  sistem  elektronik sesuai dengan ketentuan. Sementara itu,  apabila  kita  melihat  ketentuan Pasal 1 UU ITE angka 1 menyatakan bahwa  informasi  elektronik  adalah satu atau sekumpulan data elektronik,  termasuk  tetapi  tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,  peta,  rancangan,  foto, electronic  data  interchange (EDI), surat  elektronik  (electronic  mail), telegram,  teleks, telecopy ,  atau sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka, Kode  Akses,  simbol  atau  perforasi yang  telah  diolah,  yang  memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Selanjutnya pada angka 4 menyatakan bahwa dokumen elektronik  adalah  setiap  informasi elektronik dibuat, diteruskan, dikirimkan,  diterima  atau  disimpan dalam  bentuk  analog,  digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya,  yang  dapat  dilihat ditampilkan  dan/atau  didengar, melalui  komputer  atau  sistem elektronik,  termasuk  tetapi  tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,  peta,  rancangan,  foto  atau sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka, kode  akses,  simbol  atau  perforasi
yang memiliki makna atau arti atau dapat  dipahami  oleh  orang  yang mampu memahaminya.
Ketentuan  sebagaimana  yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan 4 serta Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE merupakan  ketentuan  yang  luas sifatnya  sehingga  berpotensi  multi tafsir.  Hal  demikian  bertentangan dengan  asas  legalitas  sebagai  salah satu  asas  fundamental  dalam hukum  pidana  yang  mempunyai salah  satu  makna  bahwa  peraturan hukum  pidana  bersifat lex  certa (peraturan sifatnya jelas tidak boleh multi  tafsir).  Oleh  karenanya dibutuhkan suatu pembatasan yang mampu memperjelas lingkup ketentuan pasal tersebut baik secara yuridis  dalam  bentuk  peraturan ataupun  secara  sosiologis  yaitu penerapannya pada proses peradilan pidana. Batasan  yang  begitu  luas mengenai  bukti  elektronik  bersifat problematis  pada  tataran  aplikasi penanganan  suatu  perkara  pidana. Terutama  bagi  seorang  hakim dengan  tugas  mengadili  yang mendasarkan  putusannya  pada ketersediaan  alat  bukti  melalui proses  pembuktian.  Momentum krusial  bagi  hakim  dalam  hal  ini yaitu  ketika  menentukan  apakah suatu  alat  bukti  elektronik  dapat digunakan  sebagai  alat  bukti ataukah  tidak.  Hakim  hendaknya mempunyai pedoman dan prosedur dalam menentukan kualifikasi bukti elektronik  sebagai  alat  bukti.Begitu pula  parameter  yang  digunakan sebagai  ukuran  dalam  menyeleksi kualifikasi  bukti  elektronik  tertentu sehingga  dapat  digunakan  sebagai alat bukti yang sah dalam peradilan pidana.
Menyikapi  hal  tersebut  di  atas, maka  dibutuhkan  suatu  kajian dalam  bentuk legal  research yang muaranya mampu mendeskripsikan proses  penentuan  bukti  elektronik sebagai  alat  bukti  dalam  peradilan pidana serta menemukan parameter yang digunakan sebagai mekanisme seleksi  untuk  memenuhi  kualifikasi alat  bukti  pada  peradilan  pidana. Kajian ini urgent sifatnya setidaknya untuk beberapa hal.Pertama, memperjelas  batasan  mengenai bukti  elektronik  sebagaimana  yang disebutkan  dalam  Pasal  5  ayat  (1) dan  (2)  UU  ITE.  Hal  demikian penting sebagai tuntutan pemenuhan asas legalitas yang pada gilirannya berimplikasi pada praktik  peradilan  sebagai  jaminan atas  kepastian  hukum  sebagaimana cita  hukum  yang  disampaikan  oleh Gustav  Radbruch  dalam  Radbruch Formula. Kedua, Menciptakan standar  pedoman  bagi  aparat penegak  hukum  baik  kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut  umum,  advokat  sebagai penasihat  hukum,  dan  hakim sendiri  sebagai  pengadil.  Pedoman dibutuhkan  agar  tercipta  kesamaan interpretasi sehingga terjadi keterpaduan  diantara  subsistem dalam  sistem  peradilan  pidana. Ketiga,  menciptakan  keteraturan dalam  pelaksanaan  pembuktian perkara pidana khususnya menyangkut penggunaan alat bukti elektronik. Pemahaman dan interpretasi  yang  seragam  di kalangan  aparat  penegak  hukum mampu meminimalisir kemungkinan  adanya  perdebatan sehingga  proses  dapat  berjalan dengan  baik.  Berdasarkan  ketiga argumentasi  tersebut  maka  kajian
ini mempunyai urgensi dan relevansi terkait
dengan
problematika  hukum  yang  nyata  di dunia praktis.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dirumuskan dua masalah substansial sebagai berikut: 1. Bagaimanakah hakim menentukan suatu informasi/dokumen elektronik
yang  dapat  digunakan  sebagai  alat bukti dalam peradilan pidana?
2.  Apakah  parameter  suatu informasi/dokumen elektronik agar dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti dalam peradilan pidana?
Pembahasan
Peradilan Pidana Sebagai Upaya
Penggalian Kebenaran Materiil Mengawali uraian tentang peradilan  pidana  sebagai  upaya penggalian kebenaran materiil, terlebih  dahulu  akan  dijelaskan mengenai  definisi  peradilan  pidana itu  sendiri.  Peradilan  sendiri dipahami sebagai suatu proses yang dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang berwenang dengan tujuan menegakkankeadilan sehingga tercipta ketertiban dan ketenteraman  dalam  masyarakat (Bahri,  1996:  240).  Dalam  konteks
Indonesia  peradilan  didasarkan pada  Pancasila  sebagai rechtsidee bangsa  dan  UUD  1945  sebagai statgrundgesetz dalam  teori  Hans Nawiasky.  Sementara  itu  pidana dipahami  sebagai  penderitaan  yang secara sengaja ditimpakan terhadap seseorang  yang  telah  melakukan perbuatanyang  memenuhi  syarat- syarat  tertentu  (Siswanto,  2007:  7).
Dengan  demikian  dapat  dipahami bahwa peradilan pidana merupakan suatu proses dalam rangka menegakkan keadilan pada perkara pidana  sehingga  tercipta  ketertiban dan ketenteraman di masyarkat.
Peradilan  pidana  dilaksanakan berdasarkan  hukum  acara  pidana melalui  terbagi  ke  dalam  beberapa tahapan.Masing-masing tahapan yang  melibatkan  institusi  tertentu. Mengikuti pemikiran Sudikno Mertokusumo  peradilan  pidana terdiri  tiga  tahap  yaitu:  tahap pendahuluan atau permulaan, tahap penentuan  dan  terakhir  tahap pelaksanaan  (Mertokusumo,  1996: 74).  Tahap  pendahuluan  yaitu penyelidikan  dan  penyidikan  yang dilaksanakan oleh kepolisian
sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal 1 angka 1, 2, 4 dan 5 KUHAP, tahap penuntutan yang dilaksanakan oleh kejaksaan  sebagaimana yang diatur dalam  Pasal  1  angka  6  dan  7 KUHAP.Tahap  penentuan  terdiri dari pemeriksaan di sidang pengadilan, pembuktian dan putusan  hakim.Sementara,  tahap pelaksanaan  atau  eksekusi  terdiri dari pelaksanaan putusan oleh jaksa serta  pengawasan  dan  pengamatan pelaksanaan putusan hakim. Peradilan pidana pada prinsipnya  sarat  akan  nilai-nilai kemanusiaan. Jika dikaitkan dengan jenis  sanksi  pidana  sebagaimana yang  diatur  di  dalam  Pasal  10 KUHP  yaitu  pidana  mati,  penjara, kurungan,  denda  dan  tutupan, maka  pengenaan  sanksi  pidana kepada seseorang merupakan bentuk  perampasan  hak  asasi manusia yang sifatnya fundamental. Berangkat  dari  hal  demikian  maka peradilan pidana dilaksanakan dengan  jalan  mencari materiele waarheid atau  yaitu  kebenaran  yang sesungguhnya terjadi atau kebenaran  riil.Pandangan  demikian dikemukakan oleh L.J. van Apeldoorn yang menyatakan bahwa berbeda  dengan  hakim  pada peradilan  perdata  yang  menggali kebenaran formil maka hakim pada perkara  pidana  harus  menggali kebenaran  materiil  (Apeldoorn, 1978: 263).
Upaya  penggalian materiele waarheid dalam  peradilan  pidana dilaksanakan dalam proses pembuktian. Berkaitan dengan pembuktian dikenal suatu asas yang menyatakan actori  incumbit  probatia yaitu  dalam  hal  salah  satu  pihak mengemukakan  atau  membantah
suatu peristiwa maka yang bersangkutan harus membuktikannya.  Merujuk  pada asas tersebut maka beban pembuktian  atau bewijslast dalam perkara  pidana  secara  umum  ada pada jaksa sebagai penuntut umum.Konsep  tersebut  dipertegas sebagaimana  yang  tersirat  dalam ketentuan  Pasal  66  KUHAP  yang mengatur  bahwa  tersangka  atau terdakwa  tidak  dibebani  kewajiban pembuktian.Ketentuan ini berdasarkan  interpretasi a  contrario dipahami  bahwa  yang  mempunyai kewajiban  membuktikan  adalah jaksa selaku penuntut umum.
Berdasarkan  uraian  tersebut sebelumnya dapat dipahami bahwa peradilan pidana merupakan upaya untuk  menggali  kebenaran  materiil sebab dalam pidana sendiri inheren pelanggaran  hak  asasi  manusia sehingga  prosesnya  dilaksanakan secara terukur.
Pembuktian Dalam Peradilan Pidana Pembuktian pada perkara pidana pada prinsipnya merupakan suatu  proses  untuk  menemukan dan menyatakan tentang kebenaran materiil  mengenai  tindak  pidana dan  kesalahan  yang  dilakukan  oleh seseorang  sehingga  terhadap  orang tersebut  dapat  dikenakan  pidana.
Proses  pembuktian  diatur  dalam hukum acara sehingga pelaksanaanya  mempunyai  batasan yaitu terkait dengan alat bukti yang dapat  digunakan  termasuk  pula penilaian  terhadap  alat  bukti tersebut.  Baik  penuntut  umum ataupun terdakwa melaui penasihat hukumnya tidak secara bebas dapat mengajukan alat bukti yang
dianggapnya benar, sehingga dalam hal ini peran hakim menjadi sangat vital dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian suatu alat bukti. Hakim hendaknya  mendasarkan  pada  alat bukti yang secara limitatif disebutkan  dalam  undang-undang (Ipakit, 2015: 89). R  Supomo  mengajukan  dua gagasan  mengenai  arti  penting pembuktian.  Pertama,  pembuktian penting  sebagai  upaya  pembenaran hubungan hukum. Adanya pembuktian  dalam  memperkuat kesimpulan  hakim  berbasis  pada syarat-syarat  bukti  yang  sah. Olehnya ini disebut dengan pembuktian dalam arti luas. Kedua, pembuktian  penting  dalam  hal  apa yang  dikemukakan  oleh  penggugat dibantah  oleh  tergugat.  Hal-hal yang tidak dibantah tidak membutuhkan  pembuktian.  Ini selanjutnya  disebut  pembuktian dalam arti yang terbatas (Eddy O.S. Hiariej,  2012:  6).  Mirip  dengan pikiran R. Supomo, Sudikno Mertokusumo mengemukakan tentang  apa  yang  disebut  dengan arti  pembuktian  secara  yuridis. Baginya  pembuktian  dapat  dilihat dalam  arti  yuridis  sebagai  upaya memberikan dasar-dasar yang cukup  kepada  hakim  pemeriksa perkara sehingga memberikan kepastian  terhadap    kebenaran suatu  peristiwa  yang  didalilkan (Eddy O.S. Hiariej, 2012: 7).
Dengan  substansi  yang  sama Eddy  O.S.  Hiariej  merumuskan gagasan  tentang  arti  pentingnya suatu  pembuktian  sebagai  langkah mencari  kebenaran  atas  suatu peristiwa.  Sering  kali  digaungkan bahwa  peradilan  pidana  adalah
pencarian terhadap kebenaran materiil. Jikalau demikian, pembuktian merupakan konsekuensi logis sebab esesnsi dari pembuktian  sendiri  adalah  mencari kebenaran terhadap peristiwa hukum. Maka tidak salah jika dalam persidangan perkara pidana momentum  krusialnya  ada  pada titik  pembuktian.  Tidak  hanya  itu, masih  menyangkut  persidangan pidana,  upaya  pembuktian  bahkan telah dilakukan pada tahap penyelidikan sebagai tahap penemuan  peristiwa  yang  diduga sebagai  tindak  pidana  guna  dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Oleh karenanya, hukum  pembuktian  dibutuhkan untuk mencari kebenaran atas suatu peristiwa  hukum  yaitu  peristiwa yang  mempunyai  akibat  hukum (Eddy O.S. Hiariej, 2012: 7). Dalam proses pembuktian yang menjadi dasar acuan adalah dakwaan  yang  sebelumnya  telah disusun  oleh  jaksa  selaku  penuntut umum.  Dakwaan  mengandung pasal-pasal yang dituduhkan kepada  terdakwa.  Sehingga  untuk sampai  pada  kesimpulan  bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan maka unsur-unsur yang terkandung  dalam  pasal  tersebut harus  dibuktikan  terlebih  dahulu (Kalia, 2013:7). Mengenai alat bukti, hal  ini  merujuk  pada  ketentuan Pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa  alat  bukti  yang  adalah keterangan  saksi,  keterangan  ahli, surat,  petunjuk  dan  keterangan terdakwa. Jenis alat bukti mengalami  perkembangan  dengan adanya  UU  ITE  yang  mana berdasarkan pada ketentuan Pasal 5
ayat  (1)  dan  (2)  bahwa  informasi elektronik  dan  atau  dokumen elektronik  dan  atau  hasil  cetaknya juga merupakan alat bukti yang sah sehingga  dapat  digunakan  dalam peradilan pidana.
Penjatuhan putusan oleh hakim pada perkara pidana sangat ditentukan oleh proses pembuktian. Dalam  hal  hakim  menilai  bahwa perbuatan  terdakwa  terbukti  secara sah dan meyakinkan pelaku kemungkinan besar dijatuhi pidana. Begitu pula sebaliknya apabila tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka  terdakwa  dibebaskan.  Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan  didasarkan  pada  dua alat  bukti  beserta  keyakinan  yang ada  padanya.  Ketentuan  ini  diatur di  dalam  Pasal  183  KUHAP  yang secara  teoritik  dipandang  sebagai negatief  wettelijke  bewijs  theorie atau teori  pembuktian  berdasar  undang- undang  secara  negatif  (Yusuf, 2013:217).
Prihal Bukti Elektronik Secara historis eksistensi dokumen elektronik dalam peradilan pertama kali memperoleh legitimasi  yuridis  melalui  Surat Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA) Nomor  14  Tahun  2010  Tentang Dokumen Elektronik yang merupakan kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.  Tujuannya  adalah  untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas  proses  minutasi  berkas perkara serta mendukung transparansi  dan  akuntanbilitas pelayanan  publik  oleh  MA  beserta peradilan  yang  ada  di  bawahnya. Menariknya SEMA ini tidak mengatur dokumen elektronik
sebagai alat bukti akan tetapi bicara soal  dokumen  elektronik  berupa putusan  ataupun  dakwaan  dalam suatu  compact  disc,  flashdisk, trnasfer  melalui  email  sebagai kelengkapan  suatu  permohonan kasasi  dan  peninjauan  kembali  ( Riki Perdana Raya Waruwu, 2019).
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE pada prinsipnya bukti elektronik  dapat  diklasifikasikan menjadi  dua  yaitu:  informasi dan/atau  dokumen  elektronik  dan hasil cetak dari informasi elektronik dan  atau  hasil  cetak  dari  Dokumen Elektronik.  Informasi  dan/atau dokumen  elektronik  selanjutnya dikualifikasikan  sebagai  alat  bukti elektronik  atau digital  evidence , sementara hasil cetak dari Informasi dan/atau dokumen elektronik selanjutnya dikualifikasikan sebagai alat bukti surat. Alat bukti sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  5  ayat  (1) selanjutnya disebut sebagai perluasan  dari  alat  bukti  hukum sebagaimana  hukum  acara  yang berlaku  di  Indonesia.  Adapun maksud  perluasan  di  sini  yaitu: Pertama, menambah alat bukti yang telah  diatur  dalam  hukum  acara pidana  di  Indonesia  sehingga menambah  jenis  alat  bukti  seperti yang  diatur  di  dalam  KUHAP. Kedua,  memperluas  cakupan  alat bukti  yang  telah  diatur  dalam hukum  acara  pidana  di  Indonesia. Hal ini berkaitan dengan hasil cetak dari  Informasi  dan/atau  dokumen elektronik  yang  merupakan  alat bukti  surat  sebagaimana  diatur dalam  KUHAP.  Bertalian  dengan perluasan  alat  bukti  dalam  hukum acara pidana di Indonesia sesungguhnya  diatur  tersebar  di
berbagai  peraturan  perundang- undangan misalnya Undang- Undang  Dokumen  Perusahaan, Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Pemerantasan Tindak  Pidana  Korupsi  dan  lain sebagainya. Pandangan  bertalian  dengan alat  bukti  elektronik  sebetulnya berhadapan  pada  dua  sisi  yang memandang  sebagai  perluasan  alat bukti  surat  dan  sebagai  petunjuk. Arief  Indra  K.A.  melihat  alat  bukti elektronik dapat dikualifikasikan ke dalam  dua  pilihan  yaitu:  sebagai alat  bukti  surat  atau  alat  bukti petunjuk.  Sepanjang  dibuat  dalam bentuk  cetak  maka  alat  bukti elektronik  menjadi  alat  bukti  surat; dan  bila  memiliki  keterkaitan dengan  alat  bukti  lain  yang  semua kekuatannya  bebas  maka  dapat dikatakan sebagai alat bukti pentunjuk  (Abi  Ja’man  Kurnia,
2019). Muhammad  Nuh  Al-Azhar menyatakan  hal  yang  sama  bahwa dalam  perakteknya  terdapat  dua pandangan dikalangan aparat penegak hukum baik jaksa maupun hakim  mengenai  keberadaan  bukti elektronik.  Satu  pihak  ada  yang menganggap bahwa informasi dan/dan  atau  dokumen  elektronik sebagai  alat  bukti  ke  enam. Sementara pihak lainnya memandang bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti sebagaimana  yang  diatur  di  dalam Pasal  184  Ayat  (1)  KUHAP. Keabsahan bukti elektronik diterangkan  oleh  seorang  ahli digital  forensik  dalam  proses persidangan.  Prinsip  yang  melekat dalam  pembuktian  yaitu every evidence  can  talk ,  dengan  kata  lain
yang  menjadikan  bukti  elektronik dapat berbicara adalah seorang ahli (Dimas Hutomo, 2019).
Kiranya  kedua  pandangan  ini mempunyai  sisi  benar,  kendatipun tidak  sepenuhnya  dapat  diterima. Sebagai  alat  bukti  surat  misalnya, jika  dilihat  pengertiannya  dalam Pasal  184  KUHAP  dapat  dipahami dalam  sifatnya  yang  konvensional. Padahal,  realitanya  alat  bukti dokumen  elektronik  tidak  terbatas pada  tulisan  akan  tetapi  lebih  luas menyangkut  suara,  gambar,  peta, foto,  huruf,  tanda,  angka  dan  lain sebagainya.  Begitu  pula  pandangan yang  melihat  dokumen  elektronik sebagai petunjuk, tidak sepenuhnya bisa  dianut  sebab  petunjuk  pada dasarnya  tidak  bisa  berdiri  sendiri atau  eksistensinya  membutuhkan alat  bukti  lain.  Lain  halnya  dengan dokumen elektronik yang pada saat tertentu  justru  menjadi  alat  bukti utama  Khususnya  menyangkut cybercrime .  Akhirnya  bisa  dipahami bahwa dokumen elektronik merupakan  alat  bukti  yang  berdiri sendiri  tidak  terikat  pada  konsep sebagai  perluasan  alat  bukti  surat ataupun  petunjuk  (Nur  Laili  Isma dan Arima Koyimatun, 2014: 112). Dokumen elektronik yang dijadikan sebagai alat bukti mempunyai  sifat  mudah  berubah, rusak,  hancur,  jika  tidak  ditangani dan diuji dengan benar. Ketidakcermatand  alam  melakukan pemeriksaan suatu dokumen elektronik  maka  akan  membawa pada  kesimpulan  salah.  Biasanya dokumen elektronik sering tersembunyi, dapat melewati perbatasan dengan mudah dancepat, kadang kala bersifat time- sensitive.  Oleh  karenanya,  dalam
rangka menentukan orisinalitas dari suatu  bukti  elektronik  dibutuhkan suatu  proses  forensik.  Proses  itu terdiri dari collecting (pengumpulan), examination (pengujian), analysis (analisa),  dan reporting (pelaporan).  Pengumpulan dilaksanakan  dengan  mencari  dan mendokumentasikan bukti elektronik serta melakukan pencegahan  terhadap  simpanan informasi  yang  mudah  hilang. Sementara  pengujian  dibutuhkan agar  bukti  elektronik  dapat  dilihat serta menentukan baik asal ataupun keasliannya. Analisa sendiri dilakukan  oleh  investigator  dan dalam  beberap  organisasi  baik pengujian  dan  analisis  dapat dilakukan  oleh  orang  yang  sama.
Terakhir,  pelaporan  dilaksanakan dengan menuliskan proses pengujian  dan  catatan-catatan  pada proses  ini  penting  disimpan  untuk pemberian  keterangan  dalam  suatu kesaksian  (Achmad  Benny  Mutiara, 2007: 79)
Proses  Hakim  Menentukan  Bukti Elektronik Yang Dapat Digunakan Sebagai Alat Bukti Dalam Peradilan Pidana Dalam rangka menghindari bias interpretasi  terlebih  dahulu  peneliti menguraikan  konteks  pembuktian dalam  suatu  peradilan  pidana. Bagaimanapun  topik  yang  dibahas pada sub bab ini merupakan bagian dari  lingkup  pembuktian  dalam peradilan pidana. Prinsipnya pembuktian dapat dikatakan sebagai  substansi  dari  peradilan  itu sendiri.  Mengapa  demikian,  sebab kesalahan  dari  terdakwa  akan  diuji dalam proses pembuktian.  Merujuk pada  Pasal  197  KUHAP  khususnya
ayat  (1)  angka  d.  menyatakan bahwa  surat  putusan  pemidanaan memuat salah satunya yaitu pertimbangan  yang  disusun  secara ringkas mengenai fakta dan keadaan  beserta  alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan  kesalahan  terdakwa. Secara  eksplisit  ketentuan  ini mengandung  makna  bahwa  dalam penjatuhan pidana atau pemidanaan  terhadap  seseorang salah  satunya  didasarkan  pada  alat bukti  yang  terungkap  dalam pembuktian  pada  proses  sidang pengadilan. Sidang pembuktian dalam peradilan pidana lazimnya dilakukan  setelah  adanya  putusan sela  (jika  terdakwa  mengajukan eksepsi/tangkisan).Dalam khasanah keilmuan  hukum  dikenal  adanya adegium “ actory in cumbit probation ”
yang  artinya  kurang  lebih  siapa yang  mendalilkan  suatu  hak  maka yang bersangkutanlah yang membuktikan. memang adegium ini lebih dikenal pada lapangan hukum perdata  (ketentuan  Pasal  163  HIR atau  Pasal  283  R.Bg  dan  Pasal  1865
KUH  Perdata)  terkhusus  bertalian dengan pihak-pihak yang mengklaim kepemilikan hak (Nugroho,  2015:  18).  Kendati demikian  adegium  ini  juga  relevan dalam  wilayah  hukum  pidana. KUHAP  dalam  Pasal  14  angka  g mengatur  tentang  kewanangan penuntut  umum  yaitu  melakukan penuntutan.  Dalam  kaitan  dengan penuntutan  inilah  penuntut  umum mempunyai kewajiban untuk membuktikan.  Dengan  demikian tegas  bahwa  beban  atau  kewajiban pembuktian  pada  perkara  pidana secara umum merupakan tanggungjawab dari penuntut umum (Dahlan, 2015: 73). Berbeda dengan penuntut umum, hakim mempunyai kewenangan untuk mengadili. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 bahwa  yang  dimaksud  dengan mengadili adalah serangkaian tindakan  hakim  untuk  menerima, memeriksa  dan  memutus  perkara pidana  berdasarkan  asas,  bebas, jujur  dan  tidak  memihak  di  sidang pengadilan.  Konteks  pembuktian adalah  kewenangan  hakim  dalam hal  memeriksa  perkara.  Artinya, hakim  dengan  kewenangannya memeriksa alat bukti yang diajukan baik  oleh  penuntut  umum  ataupun oleh penasihat hukum. Berdasarkan alat  bukti  inilah  kemudian  pada bagian akhir hakim akan menjatuhkan  putusan  diperkuat dengan  keyakinan  yang  timbul karenanya.
Hakim bertugas memeriksa alat bukti  dan  barang  bukti  yang diajukan  oleh  penuntut  umum dalam  proses  pembuktian.  Alat bukti  dan  barang  bukti  tersebut tentunya  merupakan  yang  relevan dan sah menurut ketentuan peraturan  perundang  undangan serta  memenuhi  syarat  formil maupun  materil.  Dengan  demikian, langkah  pertama  yang  dilakukan hakim  dalam  menentukan  suatu alat  bukti  yang  dapat  digunakan dalam  peradilan  pidana  adalah menentukan relevansi dan keabsahannya.    Bertalian  dengan alat  bukti    khususnya  informasi dan/atau dokumen elektronik secara  tegas  diatur  dalam  Pasal  5 UU  ITE  yang  menyatakan  bahwa informasi elektronik dan/atau
dokumen  elektronik  dan/atau  hasil cetaknya  merupakan  alat  bukti hukum  yang  sah.  Sementara  yang dapat  dijadikan  barang  bukti sehingga dapat disita menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP yaitu berupa:
a benda  atau  tagihan  yang seluruh  atau  sebagian  diduga diperoleh  dari  tindak  pidana atau  sebagai  hasil  dari  tindak pidana; b benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan  tindak  pidana  atau untuk mempersiapkannya; c benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; d benda  yang  khusus  dibuat  atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; e benda  lain  yang  mempunyai hubungan  langsung  dengan tindak pidana yang dilakukan.
Sementara  mengenai  keabsahan barang  bukti  secara  implisit  diatur dalam  Peraturan  Kepala  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  No.  10 Tahun  2009  Pasal  2  ayat  (1)  yang menyebutkan  bahwa  peraturan  ini bertujuan  sebagai  pedoman  bagi petugas  pelaksana  penyidikan  di lapangan  dalam  menangani  tempat kejadian  perkara  dan  barang  bukti yang akan dimintakan pemeriksaan ke  laboratorium  forensik  Polri.
Sementara ayat (2)-nya menyatakan bahwa tujuan permintaan pemeriksaan ke Laboratoium Forensik Polri adalah untuk pembuktian  secara  ilmiah  barang bukti. Ketentuan ini dapat dipahami bahwa  keabsahan  barang  bukti dapat  ditentukan  melalui  hasil pemeriksaan laboratorium forensik.
Mengenai  siapa  pihak  yang dapat  mengajukan  pemeriksaan laboratorium  forensik  sebagaimana tersebut di atas ketentuannya dapat ditemukan  pada  Pasal  9  Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  No.  10  Tahun  2009.  Ayat (1)-nya menyebutkan bahwa pemeriksaan laboratoris kriminalistik  barang  bukti  dapat dipenuhi  berdasarkan  permintaan tertulis  dari:  a.  penyidik  Polri;  b. PPNS;  c.  Kejaksaan;  d.  Pengadilan; e.  POM  TNI;  dan  f.  instansi  lain sesuai dengan lingkup kewenangannya.  Sementara  pada ayat  (2)-nya  mengatur  bahwa  jenis barang  bukti  yang  dapat  dilakukan pemeriksaan  oleh  laboratorium forensik Polri meliputi: Pemeriksaan di  bidang  fisika  forensik  yang terdiri dari:
1. Deteksi kebohongan;
2. Analisa suara;
3. Perangkat elektronik, telekomunikasi,  computer  (bukti digital)  dan  penyebab  proses elektrostatis; 4. Perlengkapan listrik, pemanfaatan  energy  listrik,  dan pencurian listrik; 5. Pesawat  pembangkit  tenaga dan pesawat mekanis;
6. Peralatan produksi;
7. Konstruksi  bangunan  dan struktur bangunan;
8. Kebakaran/pembakaran;
9. Peralatan/bahan
redioaktif/nuklir; 10. Bekas jejak, bekas alat, rumah/anak  kunci,  dan  pecahan kaca/keramik; dan 11. Kecelakaan  kendaraan bermotor, kereta api, kendaraan air, dan pesawat udara.
Terkait  dengan  bukti  elektronik tentunya  merujuk  pada  poin  ketiga yaitu  pemeriksaan  laboratorium forensik terhadap Perangkat elektronik, telekomunikasi, computer (bukti digital) dan penyebab proses elektrostatis. Dengan  demikian  dapat  dipahami bahwa langkah yang dilakukan oleh hakim  dalam  menentukan  suatu bukti  elektronik  sebagai  bukti dalam  peradilan  pidana  yaitu dengan  memeriksa  kelengkapan pemeriksaan  laboratorium  forensik yang  menyertai  bukti  elektronik tersebut.
Hal  demikian  juga  ditegaskan melalui  hasil  wawancara  peneliti dengan  beberapa  hakim  yang bertugas di Pengadilan Negeri Kelas I  BSingaraja  atas  nama  I  Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.  dan
I  Gede  Karang  Anggayasa,  S.H.,
M.H.  Menurut  yang  bersangkutan hakim  dalam  menentukan  suatu bukti elektronik yang dapat dijadikan  bukti  dalam  peradilan pidana  adalah  dengan  terlebih dahulu  memeriksa  kelengkapan hasil uji laboratorium forensik yang menyertainya.  Bila  hal  tersebut tidak dilakukan maka tidak menutup  kemungkinan  bukti  yang diajukan tidak dapat diterima. Sebelumnya, dalam unjuk bukti elektronik  yang  dilakukan  oleh penuntut umum, hakim mempunyai  kesempatan  untuk memeriksa sumber dan cara perolehannya. Tindakan ini penting dalam rangka menguji legalitas dari bukti  yang  diajukan.  Tujuannya adalah jangan sampai bukti elektronik  yang  diajukan  oleh penuntut  umum  diperoleh  dari sumber  dan  dengan  cara  yang
illegal . Bertalian dengan ini, menarik mencermati  gagasan  Eddy  O.S.
Hiariej tentang hal-hal fundamental dalam  pembuktian.  Sebagai  esesnsi dalam peradilan pidana, menurutnya  terdapat  empat  hal fundamental  dalam  pembuktian (Hiariej, 2012: 10-11). Pertama, bukti harus relevan dengan sengketa atau perkara  yang  sedang  diperoses. Suatu bukti harus berkaitan dengan fakt-fakta yang menerangkan kebenaran  suatu  peristiwa.  Kedua, suatu bukti haruslah dapat diterima admissible .  Lazimnya,  suatu  bukti yang  diterima  otomatis  relevan. Sebaliknya,  belum  tentu  bukti  yang relevan  dapat  diterima.  Sangat mungkin  terjadi  bukti  yang  relevan akan  tetapi  tidak  diterima  seperti misalnya  ketika  bicara  tentang  apa yang  disebut  dengan testimoni  de auditu atau hearsay yaitu mendengan kesaksian  dari  orang  lain.  Oleh karenanya, primafacie bukti  yang diterima adalah bukti yang relevan. Ketiga,  prinsip exclusionary  rules atau  diberbagai  literatur  dikenal dengan exclusionary discretion . Prinsip  ini  mempunyai  kedalaman makna  yang  oleh  Phyllis  B. Gerstenfeld  dikatakan  bahwa  bukti yang  diperoleh  secara  melawan hukum  tidak  dapat  diakui.  Prinsip ini  menjadi  semacam  aturan  yang menentukan  bahwa  bukti  yang diperoleh  secara  illegal  tidak  dapat diterima  di  pengadilan  (Hiariej, 2012:  11).    Dengan  adanya  prinsip exclusionary  rules seorang  terdakwa dapat  mencegah  penuntut  umum mengajukan  bukti  dalam  suatu persidangan  sebagai  bukti  yang dapat diterima oleh karena diperoleh  secara  inkonstitusional.
Dengan  basis exclusionary  rules ,
bukti  probatif  dapat  ditolak  yang konsekuensinya meniadakan tuntutan  jaksa.  Keempat,    apa  yang disebut  dengan  aksesibilitas  hakim dalam  mengevaluasi  setiap  bukti yang  relevan  dan  dapat  diterima. Prinsip  ini  bertalian  erat  dengan kekuatan  pembuktian  atau  yang disebut  dengan bewijskracht .  Hakim mempunyai  peran  untuk  menilai terhadap setiap bukti yang diajukan ke  pengadilan,  kesesuain  antara bukti  satu  dengan  lainnya  yang selanjutnya  menjadikan  bukti-bukti tersebut sebagai dasar pertimbangan hakim dalam pengambilan  putusan.  (Hiariej, 2012:  12).  Dengan  demikian,  dapat ditarik  benang  merah  bahwa pemeriksaan  mengenai  asal  muasal dan cara perolehan bukti elektronik yang  dilakukan  oleh  hakim  sejalan dengan  prinsip exclusionary  rules yang sifatnya fundamental.
Apa  yang  menjadi  pandangan dari  Hakim  Dipa  dan  Karang, memperoleh  legitimasi  berdasarkan yurisprudensi  pada  Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 178/Pid.Sus-ITE/2015/PT.BDG. Adapun  posisi  kasusnya  adalah sebagai beirkut: Seorang  istri  yang  bernama Wisni Yetty dilaporkan oleh suaminya  yang  bernama  Heska Estika pada tanggal 6 Oktober 2013 atas  dugaan  melakukan  tindakan asusila  di  jejaring  sosial  facebook dengan seorang pria bernamaNugraha  Mursjid.  Laporan tersebut  ditindaklanjuti  oleh  aparat penegak  hukum  sampai  pada proses  persidangan  yang  mana jakwa  menuntut  Wisni  dengan pidana  penjara  selama  4  (empat) bulan  sesuai  dengan  ketentuan
Pasal  27  ayat  (1)  UU  No.  11  Tahun
2008  Tentang  ITE.  Lebih  jelasnya berikut  isi    ketentuan  Pasal  27  ayat (1):  “Mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen  elektronik  yang  memiliki muatan  yang  melanggar  kesusilaan secara berlanjut.” Dalam proses pembuktian penuntut  umum  mengajukan  alat bukti berupa print out 500an lembar percakapan  antara  Wisni  dengan Nugraha. Bertolak dari alat bukti ini Pengadilan Negeri Bandung melalui Putusannya No. 1337/Pid.B/2014/PN.Bdg. meyakini  dan  menjatuhkan  pidana selama  5  (lima)  Bulan  Penjara  yang justru  lebih  berat  dari  tuntutan jaksa.  Dalam  putusannya  majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah  dan  meyakinkan  melakukan tindak  pidana  mentransmisikan informasi  elektronik  yang  memiliki muatan  melanggar  kesusilaan.  Atas putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut, terdakwa melakukan  upaya  hukum  banding di Pengadilan Tinggi Bandung. Majelis  hakim  yang  terdiri  dari hakim Karel Tuppu, Lexsi Mamonto,  Edwarman  menyatakan bahwa bukti yang diajukan penuntut  umum  berupa  lembaran print  out tidak  bisa  dijadikan  alat bukti sebab tidak dilengkapi dengan uji  laboratorium  digital  forensik. Dalam  pertimbangannya,  majelis hakim  menilai chatting antara terdakwa dengan Nugraha Mursyid tidak  dapat  meyakinkan  hakim karena print  out asli  tidak  dapat diajukan dalam persidangan. Dengan  demikian  keotentikannya
tidak dapat dipertanggungjawabkan.  Dokumen elektronik  yang  keotentikannya tidak dapat dipertanggungjawabkan tidak dapat  dipertimbangkan  sebagai bukti yang sah dalam perkara Wisni Yetti. Sederhananya, setiap dokumen elektronik yang dijadikan alat  bukti  harus  melalui  proses pembuktian  laboratorium  terkait dengan keasliannya. Putusan  Pengadilan  Negeri Pekan Baru No. 465/Pid.Sus/2017/PN.  Pbr,  Jumat tanggal  25  Agustus  2017  dan Putusan  Pengadilan  Negeri  Muari No. 91/Pid.Sus/2018/PN. Mrj, Senin  13  Agustus  2018  juga menunjukkakn  hal  serupa.  Hakim dengan mempertimbangkan pikiran ahli yang diajukan dalam persidangan  memandang  bahwa sahnya  informasi  atau  dokumen elektronik sebagai alat bukti diukur dari dua aspek yaitu:
1. aspek  formil,  merujuk  pada ketentuan  Pasal  5  ayat  (4)  UU  ITE, bahwa  informasi  atau  dokumen elektronik terbut bukanlah:
a. surat  yang menurut undang- undang  harus  dibuat  dalam  bentuk tertulis; dan b. surat  beserta  dokumennya yang menurut undang-undang harus  dibuat  dalam  bentuk  akta notariil  atau  akta  yang  dibuat  oleh pejabat pembuat akta.
2. aspek materiil, merujuk pada ketentuan  Pasal  6  UU  ITE  yaitu dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertaggungjawabkan sehingga menerangkan  suatu  keadaan.  Oleh karenanya  dibutuhkan  suatu  uji digital forensik.
Pentingnya  hasil  uji  digital forensik  untuk  menentukan  dapat digunakannya  dokumen  elektronik sebagai  alat  bukti  oleh  hakim ditemukan  pula  pada  Putusan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Timur No. 421/Pid.Sus/2018/ PN Jkt. Tim.
Berdasarkan rangkaian jawab- menjawab  antara  penasihat  hukum dan penuntut umum melalui pledoi, replik dan seterusnya dapat dipahami bahwa hakim memperhatikan  betul  hasil  uji digital forensik sebagai bagian yang menyertai  pengajuan  alat  bukti elektronik. Demikian misalnya pembelaan  dari  penasihat  hukum terdakwa  menitik  beratkan  pada alat  bukti  yang  tidak  sah.    Sikap tersebut didasarkan pada keberadaan  lima  alat  bukti  yang tidak  dapat  diakses.  Kelimanya yaitu: Surat keterangan kependudukan, Handphone, memory  card,  sim  card  dan  satu bendel screenshot/print out postingan facebook. Penasihat hukum juga mempersoalnya mengenai  uji  laboratorium  forensik terhadap  alamat  URL  dimana  akun twitter  tersebut  di  upload.  Dalam pandangannya, bukti yang diajukan dalam  bentuk  alamat  URL  tersebut tidak  pernah  dilakukan  uji  digital forensik.  Oleh  karenanya  penuntut umum  dianggap  gagal  dalam membuktikan  dakwaannya.  Atas pledoi  dari  penasihat  hukum,
penuntut umum memberikan tanggapan  dalam  repliknya  bahwa mengenai alat bukti berupa informasi/dokumen  yang  diajukan elektronik telah memenuhi ketentuan Pasal 6 UU ITE, demikian diperkuat  oleh  keterangan  ahli digital  forensik  yang  diajukan  oleh
penuntut umum. Pada intinya bukti elektronik  telah  melalui  proses  uji digital forensik yang dilakukan oleh pakar  di  lingkungan  Laboratorium
Cyber  Forensik  Bareskrim  Polri. Hasil uji digital forensik menyatakan bahwa bukti elektronik tersebut    tidak  teredit  dan  utuh serta tidak terpotong.
Menariknya  dalam  putusannya hakim  dengan  mempertimbangkan pledoi  dari  penasihat  hukum  yang pada  intinya  ketidakabsahan  bukti elektronik  yang  diajukan  penuntut umum karena bertentangan dengan Pasal  6  UU  ITE,  memberikan pertimbangan bahwa pada esensinya  barang  bukti  merupakan elemen  pelengkap  dari  alat  bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan  Pasal  184  KUHAP  yaitu melengkapi keterangan saksi, melengkapi  keterangan  terdakwa, melengkapi  pendapat  ahli  maupun melengkapi petunjuk. Hakim memandang dengan adanya pembenaran  dari  terdakwa  maka alat bukti yang diajukan dipandang cukup  memadai  dan  barang  bukti (bukti elektronik) merupakan pendukung  dari  alat  bukti  lainnya berupa  keterangan  saksi.  Lebih lanjut  majelis  hakim  memberikan pertimbangan  bahwa  bilamana prosedur  penentuan  alat  bukti  oleh penuntut  umum  belum  atau  tidak memenuhi  aturan  hukum  yang berlaku, hal tersebut tidak mengurangi keyakinan hakim dalam mengadili. Langkah terakhir yang dilakukan oleh hakim dalam rangka menentukan  dokumen  elektronik sebagai  bukti  dalam  peradilan pidana  yaitu  dengan  memeriksa adanya  penyangkalan  dari  pihak
lawan  baik  penuntut  umum  atau penasihat hukum mengenai keberadaan  dokumen  elektronik yang  diajukan  tersebut.  Jika  pihak terdakwa  membenarkan  bahwa bukti  yang  diajukan  oleh  penuntut umum  memang  sesuai  dengan kenyataan  yang  dialaminya  serta menerangkan suatu kebenaran maka hakim akan mempertimbangkan bahkan menjadi  bagian  yang  menimbulkan keyakinan dalam putusannya. Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta Timur  No.  421/Pid.Sus/2018/  PN Jkt. Tim menunjukkan hal demikian. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah membenarkan keterangan  saksi-saksi  mengenai informasi elektronik dalam dakwaan  penuntut  umum  adalah benar  dimuat  dalam  akun  twitter terdakwa.

## Parameter  Suatu  Bukti  Elektronik
Yang  Dapat  Digunakan  Sebagai
Alat Bukti Dalam Peradilan Pidana Dalam  rangka  menentukan suatu bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti dalam peradilan  pidana  dibutuhkan  suatu parameter  yang  fungsinya  sebagai tolak ukur. Parameter ini kemudian dijadikan  pedoman  bagi  hakim dalam memeriksa perkara khususnya dalam proses pembuktian yang selanjutnya dapat ditentukan  apakah  alat  bukti elektronik  yang  diajukan  dapat dijadikan dasar pertimbangan ataukah  harus  dikesampingkan. Untuk  keperluan  itu,  peneliti mencoba  menelusuri  dari  bahan hukum  primer  berupa  ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan yang selanjutnya dikombinasikan dengan data primer yang  diperoleh  melalui  hasil wawancara  dengan  narasumber  di lapangan.
Secara  implisit  parameter  yang dimaksud  dapat  ditemukan  dalam ketentuan  Pasal  6  UU  ITE.  Dengan tujuan memberikan gambaran yang utuh peneliti mengutip isi dari pasal tersebut  secara  lengkap  sebagai berikut:  “Dalam  hal  terdapat ketentuan  lain  selain  yang  diatur dalam  Pasal  5  ayat  (4)  yang mensyaratkan bahwa suatu informasi  harus  berbentuk  tertulis atau  asli,  Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap  sah  sepenjang  informasi yang  tercantum  di  dalamnya  dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan  sehingga menerangkan suatu keadaan.” Berdasarkan  ketentuan  tersebut peneliti  merumuskan  parameter suatu bukti elektronik antara lain: informasi  yang  terkandung
didalamnya dapat:
1. diakses;
2. ditampilkan;
3. dijamin keutuhannya;
4. dipertanggungjawabkan. Mengenai maksud dari masing- masing  istilah  tersebut,  Undang- Undang  terkait  tidak  memberikan penjelasannya.  Oleh  karenanya, dengan  menggunakan  interpretasi gramatikal peneliti mencoba mencari  penjelasan  tentang  istilah tersebut  melalui  bahan  hukum tersier.
Pertama, arti kata dapat diakses. “Akses”  merupakan  kata  Bahasa Indonesia yang diserap dari Bahasa Inggri  “ access ”  yang  berarti  jalan
masuk.  Berdasarkan  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  (KBBI)  daring kata  “akses”  diartikan  pencapaian berkas  di  disket  untuk  penulisan atau  pembacaan  data.  Rupanya  arti ini tidak sepenuhnya dapat memberikan gambaran yang kontekstual sesuai kebutuhan praktis penelitian ini. Peletakan kata “disket” perdefinisi tersebut memberikan pembatasan ketat mengenai  lingkup  arti  yang  dituju. Padahal, kata tersebut telah mengalami kehilangan arti mengingat perkembangan teknologi yang  sedemikian  pesat  (disket dewasa ini tidak lagi menjadi media penyimpanan  data  yang  secara umum digunakan). Kendati demikian,  dapat  digali  prinsip  inti dari  pembatasan  tersebut  yang utamanya  dapat  diakses  berarti “dapat  dicapai”  (ketercapaiannya disesuaikan  dengan  kebutuhan misalnya menggunakan penangkapan  panca  indra  seperti dibaca, ditonton, didengar, disentuh,  dirasakan  dan  lain sebagainya). Diartikan dapat dicapai/jalan  masuk  dalam  rangka penulisan dan pembacaan data. Masih  dalam  substansi  yang sama,  dunia  praktis  yang  terwujud dalam putusan hakim menerangkan arti  frasa  “dapat  diskses”  sebagai keadaan yang dapat dibuka, dibaca. Merujuk  pada  putusan  pengadilan No.  471/Pid.Sus/2013/PN.  Slmn yang  memuat  keterangan  ahli  di bidang  Data  Center  Id-SIRTII (Indonesia Security Incident Response Team Of Internet Infrastructure) suatu lembaga partisipasi masyarakat yang dibentuk  oleh  Menteri  Komunikasi dan Informatika berdasarkan
Peraturan  Menteri  Kominfo  No.  27 /2006 dan 26/2007 dapat ditemukan  bahwa  dapat  diakses diartikan  sebagai  bisa  dibaca  dan dilihat orang lain. Dengan substansi yang  sama  kata  arti  akses  dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 UU ITE yang menyatakan akses  sebagai  kegiatan  melakukan Interaksi  dengan  sistem  elektronik yang  berdiri  sendiri  atau  dalam jaringan. Kedua, arti kata dapat ditampilkan.“Menampilkan”  dalam
KBBI diartikan membawa ke muka, mengemukakan, mempertontonkan, memajukan.  Adanya  awalan  ‘di’ merubah  struktur  kata  menjadi pasif  dengan  arti  dikemukakan, dipertontonkan  dan  dimajukan. Perdefinisi  ini  peneliti  memahami bahwa  yang  dimaksud  dengan dapat  ditampilkan  adalah  dapat dipertontonkan atau dapat dikemukakan  sehingga  dilihat  oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ketiga, dapat diijamin keutuhannya.  Kata  dasar  ‘utuh’ menurut  KBBI  diartikan  sebagai keadaan  sempurna  sebagaimana adanya  atau  sebagaimana  semula dalam  arti  tidak  berubah,  tidak rusak dan tidak berkurang. Dengan demikian  peneliti  memahami  frasa dapat  dijamin  keutuhannya  berarti dapat dijamin bahwa bukti elektronik tersebut sempurna keadaannya  seperti  sediakala,  tidak berubah,  tidak  rusak  dan  tidak berkurang. Keempat, dapat dipertanggungjawabkan.
Pemahaman  dasar  yang  harus tuntas  dalam  menguraikan    frasa
“dapat dipertanggungjawabkan” ini adalah  kata  tanggungjawab.  KBBI
memberikan arti dari tanggungjawab  sebagai  “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya”.  Bila  terjadi  sesuatu yang berpotensi menimbulkan akibat maka orang yang bertanggungjawab  berarti  dapat dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan oleh karenanya. Sejalan  dengan  itu,  frasa  dapat dipertanggunjawabkan dikonsepkan sebagai suatu keadaan (lahir  dari  perbuatan  atau  hal  yang sifatnya  kebendaan)  yang  dapat dibebani pertanggungan atas segala sesuatunya yaitu konsekuensi hukum kepada pihak yang menyebabkan keadaan itu lahir. Per konsep  tersebut,  jika  dikontekskan dengan  parameter  keempat  ini bahwa  frasa  “informasi  yang terkandung  di  dalamnya  dapat dipertanggungjawabkan” berarti konten  dari  Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dapat dibebani pertanggungan  berupa  konsekuensi hukum melalui proses penuntutan.

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bagian hasil  dan  pembahasan  tersebut dapat  peneliti  simpulkan  sebagai jawaban atas permasalah yang telah dirumuskan  sebelumnya  sebagai berikut:
1. Hakim  menentukan  bukti elektonik  yang  dapat  dijadikan  alat bukti  dalam  peradilan  pidana dengan cara: (1) memeriksa sumber dan  cara  perolehan  dokumen elektronik  yang  diajukan  oleh penuntut  umum/penasihat  hukum dengan tujuan menjaga legalitasnya; (2)  memeriksa  dan  menganalisa kelengkapannya  berupa  hasil  uji
laboratorium  digital  forensik;  (3) memeriksa  adanya  penyangkalan dari  pihak  lawan  baik  penuntut umum  atau  penasihat  hukum mengenai  keberadaan  dokumen elektronik yang diajukan tersebut.
2. Parameter  yang  digunakan oleh  hakim  untuk  menentukan bukti elektronik yang dapat dijadikan alat bukti dalam peradilan pidana yaitu informasi yang terkandung  dalam  bukti  elektronik tersebut  dapat:  (1)  diakses;  (2) ditampilkan; (3) dijamin keutuhannya; dan (4) dipertanggungjawabkan. Saran Berangkat dari uraian sebelumnya  peneliti  secara  khusus merekomendasikan  kepada  aparat penegak hukum yang menggunakan bukti elektronik sebagai  bukti  dalam  peradilan pidana agar mencermati, menganalisa  dan  melengkapinya dengan  hasil  uji  laboratorium digital  forensik  dalam  rangka menjamin  orisinalitas  dari  bukti elektronik  yang  diajukan  tersebut. Dengan  demikian  peluang  untuk dapat  dipertimbangkan  oleh  hakim menjadi  menjadi  alat  bukti  pada putusannya akan lebih besar.

## Daftar Pustaka
Abi  Ja’man  Kurnia,  “Keabsahan Faksimile  Sebagai  Alat  Bukti”,
Hukum Online , https://www.hukumonline.co m/klinik/detail/ulasan/lt4d41 34d98d224/keabsahan- faksimile-sebagai-alat-bukti, Diakses  pada  14  September 2019.
Andi  Saputra,  “Belajar  Dari  Kasus Chatting  Istri  Di  FB  Yang
Dipidanakan  Suaminya”,  Detik
News.com,  31  Agustus  2015, https://news.detik.com/berita/ d-3005343/belajar-dari-kasus- chatting-istri-di-fb-yang- dipidanakan-suaminya,  Diakses pada 10 Januari 2019. Apeldoorn, L.J. van. 1978, Pengantar Ilmu  Hukum .  Jakarta:  Pradnya Paramita.
Badan  Pengembangan  Bahasa  dan Perbukuan,  2016, Kamus  Besar Bahasa Indonesia: Online , Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan Republik Indonesia, https://kbbi.kemdikbud.go.id/. Bahri,  Zainul.  1996, Kamus  Umum Khususnya  Bidang  Hukum  dan Politik . Bandung: Angkasa. Dahlan, “Distorsi Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Pembuktian”, Samudra Keadilan,  Vol.  10.,  No.  1, Januari-Juni 2015. Dedy  Muchti,  Nugroho,  “Eksistensi Alat  Bukti  Elektronik  Dalam Sistem  Hukum  Pembuktian  Di Indonesia Dari Perspektif Hakim”,  QISTIE,  Vol.  8,  No.  1, Mei 2015. Dimas  Hutomo,  “Keabsahan  Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum
Acara  Pidana”,  Hukum  Online, https://www.hukumonline.co
m/klinik/detail/ulasan/lt5c4ac 8398c012/keabsahan-alat-bukti- elektronik-dalam-hukum-acara- pidana, Diakses pada 14 September 2019. Hariati  Kalia,  “Pembuktian  Tindak Pidana Dengan Terang- Terangan  Dan  Tenaga  Bersama
Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/PID.B/2010/PN.DGL), Jurnal  Ilmu  Hukum  Legal Opinion,  Volume  1,  Nomor  4,
2013.
Hiariej,  Eddy  O.S.  2012, Teori  Dan
Hukum  Pembuktian .    Jakarta:
Erlangga. Marzuki,  Peter  Mahmud.  2013, Penelitian Hukum Edisi Revisi .Jakarta: Kencana. Mertokusumo, Sudikno. 1996, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar . Yogyakarta: Liberty. Mutiara,  Achmad  Benny.  2007, Panduan Komputer Forensik Dalam  Penangnan  Bukti  Digital Pada  Personal  Digital  Assistants (PDA) . Depok: Universitas Gunadarma. Nur  Laili  Isma  dan  Arima Koyimatun, “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya  Dalam  Pembuktian Tindak Pidana”, Jurnal Penelitian Hukum , Vol 1, No. 2, Juli 2014. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik  Indonesia  Nomor 20/PUU-XIV/2016. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1337/Pid.B/2014/PN.Bdg. Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta Timur  No.  421/Pid.Sus/2018/
PN Jkt. Tim.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Muari
Nomor  91/Pid.Sus/2018/PN. Mrj, Senin 13 Agustus 2018. Putusan  Pengadilan  Negeri  Pekan Baru No. 465/Pid.Sus/2017/PN. Pbr, Jumat tanggal 25 Agustus 2017. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung  Nomor  178/Pid.Sus- ITE/2015/PT.BDG. Riki  Perdana  Raya  Waruwu, “Eksistensi Dokumen Elektronik Di Persidangan Perdata”,  Mahkamah  Agung Republik Indonesia, https://www.mahkamahagung .go.id/id/artikel/3048/eksisten si-dokumen-elektronik-di- persidangan-perdata, Diakses pada 12 September 2019. Ronaldo Ipakit, “Urgensi Pembuktian  Alat  bukti  Dalam Praktik Peradilan Pidana”, Jurnal  Lex  Crimen,  Volume  IV, Nomor 2, April 2015. Siswanto,  Heni.  2007, Rekonstruksi Sistem  Penegakan  Hukum  Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan  Orang .  Jakarta: Pustaka Magister.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  Tentang  Informasi  Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor 4843) jo Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor 5952). Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1981  Tentang  Hukum  Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  76, Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1981 Nomor 3209).
Vento  Saudale,  “18  Kasus  Polda
Jabar Terpecahkan Berkat CCTV”,  Berita  satu.com,  27 Oktober 2017, https://www.beritasatu.com/n asional/460412-18-kasus-polda- jabar-terpecahkan-berkat- cctv.html,  Diakses  pada  10 Januari 2019. Yohanes
Suhardin, “Fenomena Mengabaikan  Keadilan  Dalam Penegakan  Hukum”, Jurnal
Mimbar  Hukum ,  Volume  21,
Nomor 2, Juni 2009.
Yurina  Ningsi  Eato,  “Keabsahan Alat  Bukti  Dan  Barang  Bukti Pada  Perkara  Pidana”,  Lex Crimen,  Vol.  VI,  No.  2,  Maret-
April 2017. Yusuf, “Penerapan Sistem Pembuktian  Terbalik  Untuk Kasus  Korupsi  Kajian  Antara Hukum  Positif  Dan  Hukum Islam”, Jurnal Episteme, Volume 8, Nomor 1, Juni 2013.