## Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Dalam Mengatasi Kredit Macet Dengan Menerapkan Prinsip “Pang Pade Payu” Pada BUMDES Sidi Amerta
Made Erawati 1 , Anantawikrama Tungga Atmadja 2
1,2 Prodi S1 Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia
e-mail : 1 | erawatiii98@gmail.com , 2 | anantawikrama_t_atmadja@undiksha.ac.id }

## Abstrak
BUMDes Sidi Amerta merupakan lembaga sektor formal dengan usaha desa yang dikelola oleh Desa  secara  bersama  dan  berbadan  hukum,  salah  satu  operasionalnya  yaitu  usaha  simpan  pinjam. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  (1)  Bagaimana  sistem  pengendalian  internal  yang diterapkan  Badan  Usaha  Milik  Desa  Sidi  Amerta  Sangsit  dalam  menghadapi  kredit  macet,  (2) Bagaiman a  penerapan  prinsip  “ pang  p ade  payu” untuk  menyelesaikan  kredit  macet  pada  BUMDes Sidi  Amerta.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskritif  dengan  pendekatan  kualitatif. Metode  pengempulan  data  diperoleh  melalui  metode  observasi,  metode  wawancara,  dan  dengan metode dokumentasi yang dilakukan di BUMDes Sidi Amerta. Pengolahan data yang telah terkumpul kemudian  dianalisis  melalui reduksi data,  penyajian  data dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  (1)  sistem  pengendalian  internal  di  BUMDes  Sidi  Amerta  cukup bagus dengan pengawasan yang dilakukan berkala sudah berjalan dengan efektif, namun kurangnya pengetahuan  pengurus  di  bidang  akuntansi  memungkinkan  adanya  kecurangan;  (2)  Efektivitas penerapan  prinsip  “ pang  pade  payu ”  untuk  nasabah  kredit  macet  tergolong  cukup  efektif,  karena menggunakan pendekatan secara kekeluargaan yang membuat para nasabah mendapat keringanan dalam  membayar  kewajibannya  dengan  tidak  bersifat  memaksa  sehingga  meningkatkan  kesadaran nasabah untuk membayar kewajibannya; (3) Saran tindak atau upaya yang dilakukan yaitu lebih bisa selektif dalam pemberian kredit sesuai dengan kemampuan nasabah pencari kredit tersebut.
Kata Kunci: BUMDes Sidi Amerta, Kredit macet, Prinsip “ pang pade payu ”

## Abstract
BUMDes Sidi Amerta is an official institution with a village managed by a joint and legal entity village, one of the operations of which is a savings and loan business. This study was intended to find out  (1)  How  the  internal  control  system  applied  by  the  Sidi  Amerta  Village  Business  Entity  in implementing bad credit, (2) How to apply the "pang pade payu" principle to get bad credit at the Sidi Amerta  BUMDes .  In  this  study  using  a  descriptive  method  with  a  qualitatitive  approach.  The  data collection  method  was  obtained  through  the  observation  method,  the  interview  method,  and  the documentation  method  conducted  at BUMDes  Sidi  Amerta .  The  data  processing  that  has  been collected  is  then  completed  through  data  reduction,  data  presentation  and  making  conclusion.  The results showed that the implementation of (1) the internal control system at BUMDes Sidii Amerta was quite  good  with  supervision  carried  out  effectively,  but  the  management's  knowledge  in  the  field  of accounting  allowed  for  fraud;  (2)  The  effectiveness  of  the  application  of  the  principle  of  "pang  pade payu" for bad loans is quite effective, because it uses a family that makes the recipients get relief in paying for their needs without protection increasing the importance of care to pay for their needs;  (3) Suggestions for follow-up actions carried out are more selective in granting loans in accordance with the ability of the credit assistance.
Keywords : BUMDes Sidi Amerta, bad credits, concept of “pang pade payu”

## 1.  Pendahuluan
Pemerintah  Indonesia  telah  menerapkan  berbagai  macam  program  pemberdayaan ekonomi dan meningkatkan jaminan sosial pedesaan. Khususnya untuk Pemerintah Provinsi Bali  yang  telah  mendirikan  sebuah  program  untuk  mengentaskan  kemiskinan  yang  ada  di daerah Bali, yang diberi nama Program Gerbang Sadu Mandara bertujuan untuk membantu perkembangan  pembangunan  desa  yang  dimana  dananya  dikeluarkan  melalui  APBD  Bali. Menurut Peraturan Gubernur Bali Lembaga yang dapat digunakan untuk menyalurkan dana operasional  Gerbang  Sadu  Mandara  yaitu  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes).  BUMDes merupakan  pilar  kegiatan  ekonomi  didesa  yang  berfungsi  sebagai  lembaga  sosial  dan komersial..
Salah satu desa yang mendapatkan dana hibah program GSM ini adalah Desa Sangsit yang  mana  dana  tersebut  dikelola  oleh  BUMDes  Sangsit  yang  bernama  BUMDes “Sidi Amerta”. BUMDes Sidi Amerta merupakan lembaga sektor formal dengan usaha desa yang dikelola  oleh  Desa,  yang  dikelola  secara  bersama  dan  berbadan  hukum.  Permodalan BUMDes  Sidi  Amerta  bersumber  dari  dana  GSM  Rp.  1.020.000.000,  Namun  biaya  untuk operasional  dari  BUMDes  Sidi  Amerta  sebesar  Rp.  934.300.000,  sisanya  yaitu  Rp 85.700.000 digunakan untuk biaya gedung BUMDes Sidi Amerta. Dana yang didapatkan dari Program  Gerbang  Sadu  Mandara  dalam  peraturan  Gubernur  Bali  No  52  Tahun  2013, digunakan  salah  satunya  untuk  usaha  simpan  pinjam  rakyat.  Berdasarkan  yang  termuat dalam website BUMDes  Sangsit  (http://bumdessangsit.blogspot.com),  dana  sebesar  Rp. 369.500.000  digunakan  untuk  pinjaman  Rumah  Tangga  Miskin  (RTM)  dan  pinjaman  non Rumah  Tangga  Miskin.  Besarnya  pinjaman  yang  diberikan  untuk  RTM  yaitu  sebesar  Rp. 500.000  atau  lebih  sesuai  dengan  usaha  ekonominya  dengan  suku  Bunga  1%  menetap tanpa  dipungut  biaya  administrasi.  Sedangkan  untuk  yang  non  RTM  dana  yang  dapat dipinjamkan  yaitu  sebesar  Rp.  2.000.000  atau  lebih  sesuai  dengan  fisibelitas  usahanya. Suku  bunga  yang  dikenakan  yaitu  sebesar  1,5%  menetap  ditambahkan  dengan  biaya sebesar 1 kali bunga bulanan.
Menurut  Undang-undang  (UU)  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (Pasal  1  ayat  6) menjelaskan  perihal  keberadaan  BUM  Desa  yang  diartikan  sebagai  Badan  Usaha  yang seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh  Desa  melalui  penyertaan  secara langsung  yang  mana  modal  tersebut  berasal  dari  kekayaan  Desa  yang  dipisahkan  guna mengelola,  jasa  pelayanan,  dan  usaha  lainnya  untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan masyarakat  desa.  Adapun  tujuan  BUMDes  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 39  Tahun  2010,  yaitu  mengoptimalkan  pengelolaan  aset-aset  desa  yang  ada,  memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu usaha yang  dimiliki  oleh  BUMDes  adalah  pemberian  kredit,  kredit  merupakan    pengalihan kepemilikan  asset  dari  badan  usaha  kepada  perorangan  yang  merupakan  dana  dari  pihak pemilik  dana  kepada  pihak  yang  memerlukan  dana  (Ismail,  2013).  Masalah  yang  sering terjadi yaitu kredit macet yang diakibatkan karena nasabah tidak bisa membayar kewajiban kepada  BUMDes  dalam  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan.  Menurut  Kasmir  (2012) mengatakan  bahwa  sepandainya  apa  pun  kredit  dalam  menganalisis  setiap  permohonan kredit,  kemungkinan  kredit  tersebut  macet  pasti  ada,  hal  ini  disebabkan  oleh  dua  unsur sebagai  berikut:  (1)  Dari  pihak  perbankan,  artinya  dalam  melakukan  analisisnya,  pihak analsis  kurang  teliti  sehingga  apa  yang  seharusnya  terjadi,  tidak  diprediksi  sebelumnya. Dapat  pula  terjadi  akibat  kolusi  dari  pihak  analisis  kredit  dengan  pihak  debitur  sehingga dalam  analisnya  dilakukan  secara  subjektif;  dan  (2)  Dari  pihak  nasabah  kemacetan  kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu: (a) Adanya unsur kesengajaan., (b) Adanya unsur tidak sengaja, artinya si  debitur  mau  membayar,  tetapi  tidak  mampu, seperti  kredit  yang  dibiayai mengalami  musibah.  Ada  pula  kecurangan  yang  terjadi  di  BUMDes  mengakibatkan  usaha BUMDes tidak berjalan baik, dan bisa mengakibatkan kredit macet dalam usaha pemberian kredit. Oleh karena itu, perlunya Sistem pengendalian internal dalam menjalankan operasi di BUMDes.  Menurut  Krismiaji  (2010:218)  Pengendalian  Internal (Internal  Control) adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.
Adanya  kasus  penggelapan  dana  program  GSM  yang  dilakukan  oleh  mantan  ketua BUMDes  sehingga  pelaksanaan  usaha  simpan pinjam  tersebut  mengalami  kendala.  Hal  ini terjadi  karena  ketidakefektifan  dalam  sistem  pengendalian  internal  di  usaha  simpan  pinjam BUMDes. Lemahnya sistem pengendalian internal pada BUMDes Sidi Amerta Desa Sangsit yang  melibatkan  pihak  pengurus  BUMDes  Sidi  Amerta  kurang  memiliki  pengetahuan keahlian  khusus  dibidang  akuntansi  sehingga  pengurus  tidak  ahli  dalam  bidangnya, sehingga mengalami kredi macet. Salah satu masalah lainnya adalah adanya pihak nasabah melakukan  pinjaman  namun  tidak  ada  jaminan  apapun  yang  lebih  banyak  dibandingkan dengan  nasabah  dengan  menggunakan  jaminan  bagi  Non  RTM  (rumah  tangga  miskin). Sehingga  muncul  ketidaksadaran  atau  kemauan  untuk  membayar  kredit  yang  semakin meningkat,  karena  kesalahan  persepsi  dari  beberapa  nasabah/masyarakat  yang menganggap  dana  yang  diberikan  adalah  bantuan  cuma-cuma  dari  pemerintah,  bukannya pinjaman  karena  syarat  pinjam  mudah  yaitu  hanya  dengan  menunjukkan  surat  keterangan tidak mampu, KTP, dan KK dengan tanpa menanyakan kegunaan dari dana tersebut. Hal ini yang  mengakibatkan  munculnya  kredit  macet  di  BUMdes  karena  nasabah  mengira  bahwa dana yang mereka pinjam tersebut merupakan bantuan tunai langsung dari Pemerintah dan bukan  pinjaman  dari  BUMdes  itu  sendiri.  Banyaknya    nasabah  yang  melakukan  pinjaman tanpa  anggunan  apapun  atau  tanpa  jaminan  lebih  banyak  daripada  jumlah  nasabah  yang melakukan pinjaman dengan menggunakan jaminan.
Tabel 1. Jumlah Data Nasabah Macet/Nunggak Per 31 Desember 2019. BUMDes Sidi Amerta Desa Sangsit Mulai Dari Tahun 2014 S/D 2019
Asal kelompok Banjar Dinas Jumlah Nasabah Kredit Macet Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 BD. Pabean Sangsit - 8 4 5 1 BD. Beji 9 6 11 3 4 BD. Sema 8 14 12 9 3 BD. Celuk 9 9 6 8 7 BD. Tegal 6 10 3 6 10 BD.Peken 24 19 14 19 7 BD.Peken _ 3 3 3 1 Jumlah Nasabah 56 69 53 53 33 Jumlah Pinjman Rp.97 Juta Rp.140 Juta Rp.122, 5 Juta 132.5 Juta 88 Juta
Berdasarkan Laporan Tahun  2014 s/d  2019 BUMDes Sidhi  Amerta,  dapat dilihat  dari tahun ke tahun jumlah nasabah semakin meningkat. Dilihat dari tahun 2014, jumlah nasabah terdapat  sebanyak  56  orang.  Ditahun  2015  terjadinya  penambahan    nasabah  kredit  macet berjumlah 69  orang.  Sedangkan  di  tahun  2016  nasabah kredit  macet  bertambah  sebanyak 53  orang,  sama  halnya  ditahun  2016  nasabah  kredit  macet  bertambah  juga  sebanyak  53 orang  ditahun  2017.  Semakin  bertambahnya  nasabah  kredit  macet  tersebut  menunjukkan bahwa  para  nasabah  kurangnya  kemauan  dan  kemampuan  nasabah  untuk  membayarnya, jika  hal  ini  terus-menerus  terjadi  maka  akan  menyebabkan  terganggunya  operasional  dan kesehatan BUMDes Sidi Amerta Desa Sangsit.
Untuk menurunkan jumlah nasabah kredit macet, pihak pengurus BUMDes Sidi Amerta telah  menerapkan  sanksi  yang  telah  disepakati  kedua  belah  pihak.  Seperti  yang  sudah dijelaskan  oleh  Ketua  BUMDes  Sidi  Amerta  Komang  Agus  Karmajaya.  Hal  ini  dibuktikan dengan hasil kutipan wawancara Ketua BUMdes Sidi Amerta (Komang Agus Karmajaya,48)
menyatakan  bahwa  para  nasabah  yang  mengalami  kredit  macet  tidak  akan  mendapatkan pelayanan  pembuatan  surat  menyurat  di  Kantor  Kepala  Desa.  BUMDes  Sidhi  Amerta membuat  kesepakatan  bersama  dengan  berkomitmen  untuk  mendukung  BUMDes  Sidi Amerta  Sangsit  dalam  menghadapi  permasalahan  kredit  macet  dengan  membuat  aturan- aturan  yang  mengikat  agar  nasabah  merasa  takut  dengan  aturan  yang  sudah  disepakati bersama.
Dari  penerapan  sanksi  Administrasi  yang  sudah  diterapkan  oleh  pihak  pengurus BUMDes  Sidi  Amerta  tidak  membuat  efek  jera  bagi  para  nasabah  yang  mengalami  kredit macet  dan  para  nasabah  belum  adanya  kesadaran  untuk  mau  membayar  kredit  macet tersebut.  Sehingga,  BUMDes  Sidi  Amerta  Desa  Sangsit  menerapkan  penyelesain  masalah kredit  macet  yaitu  dengan  cara  menerapkan  prinsip “pang  pade  payu” .  Hal  ini  dibuktikan dengan  hasil  kutipan  wawancara  terhadap  Ketua  BUMdes  Sidi  Amerta  (Komang  Agus Karmajaya,48) mengatakan bahwa:
“ Alasan  kenape  bapak  kanti  ngalih  pihak  nasabah  keumahne  secara  langsung  nakonang masalah  nike  (Alasan  mengapa  Bapak  ingin  bertemu  pihak  nasabah  kerumahnya  secara langsung untuk menannyakan masalahnya), dadine pang pade jalan dari pihak nasabah jak bapak  selaku  pengurus  bumdes  secara  baik-baik  (agar  nantinya  sama-sama  berjalan  baik dari pihak nasabah dengan Bapak selaku pengurus bumdes), apang kedepanne kita selaku pengurus pang melah ajak ragane sane dadi nasabah(agar nantinya untuk kedepannya kita selaku  pengurus  sama-sama  baik  dengan  dia  sebagai  nasabah,  nasabah  disini  tidak  akan berkurang  lan  rage  ngelah  rasa  menyame  lingkungan  niki  (dan  kami  bisa  saling  memiliki rasa kekeluargaan) .”
Hal  tersebut  merupakan  alternatif  dari  memecahkan  masalah  kredit  macet  ini  yang diterapkan di BUMDes yang sering disebut dengan prinsip “pang pade payu” . Prinsip “pang pade  p ayu” ini  di  selenggarakan  agar  pelunasan  kewajiban  dari  nasabah  bisa  terpenuhi dengan cara kekeluargaan oleh pihak BUMDes kepada nasabah dan tanpa adanya tindakan pemaksaan  dari  pihak  BUMDes  tersebut  selama  adanya  etikad  baik  dari  pihak  nasabah. Maka, di akhir tahun 2017 sudah menerapkan prinsip “pang pade payu” , sehingga di tahun 2018  mengurangi  pertambahan  nasabah  kredit  macet  sebanyak  33  orang  dalam  laporan tahun 2014/2019 BUMDes Sidi Amerta.
Adapun  keunikan  yang  membedakan  penelitian  ini  dari  penelitian  sebelumnya  yakni, BUMDes  Sidi  Amerta  yang  merupakan  Badan  usaha  milik  desa  yang  dikelola  oleh Pemerintah  Desa,  dan  berbadan  hukum  dan  tidak  adanya  Sanksi  adat  desa  melainkan hanya  terdapat  sanksi  dari  peraturan  pemerintah  dengan  tidak  dilayani  administrasi  surat- menyurat  dikantor  Kepala  Desa.  Namun  pada  BUMDes  Sidi  Amerta  Desa  Sangsit menerapkan prinsip dengan menjalankan kearifan lokal yang disebut dengan prinsip “Pang Pade Payu”.
Berdasarkan  atas  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan  diatas,  adapun  rumusan masalah  yang  dapat  disusun  peneliti,  yakni:  (1)  Bagaimana  sistem  pengendalian  internal yang  diterapkan  Badan  Usaha  Milik  Desa  Sidi  Amerta  Sangsit  dalam  menghadapi  kredit macet, dan (2) Bagaimana penerapan prinsip “ pang pade payu ” untuk menyelesaikan kredit macet pada BUMDes Sidi Amerta

## 2.  Metode
Penelitian ini menggunakan penelitian deskritif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Arikunto  (2016:  129)  Penelitian  deskriptif  merupakan  penelitian  yang  menuturkan  dan menafsirkan  data  yang  ada  misalnya  situasi  yang  dialami,  suatu  hubungan  kegiatan, pandangan,  pengaruh  yang  sedang  diteliti,  pertentangan  yang  sedang  meruncing  dan sebagainya. Sedangkan pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moeleong, 2000) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskritif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini mendeskrifsikan fakta- fakta  terkait  dengan  sistem  pengendalian  iternal  dengan  prinsip  “ pang  pade  payu ”  yang diterapkan BUMDes Sidi Amerta Desa Sangsit.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data dari penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder.  Sedangkan  untuk  teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  melalui  metode  observasi,  metode wawancara,  dan  dengan  metode  dokumentasi.  Kemudian  data  dianalisis  dengan menggunakan  serangkaian  tahap-tahap  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan.

## 3.  Hasil dan Pembahasan

## Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sidi Amerta
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Sidi  Amerta  merupakan  usaha  formal  yang dikelola  oleh  Pemerintah  dan  berbadan  hukum,  hal  ini  tidak  terlepas  dari  keberadaan program  Gerbang  Sadu  Mandara  (GSM)  dari  Pemerintah  Provinsi  Bali.  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUMDes)  Sidi  Amerta  dirikan  dengan  Peraturan  Desa  Sangsit  Nomor  :  04  Tahun 2014  yang  ditetapkan  pada  tanggal  15  Januari  2014.  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) Sidi  Amerta  pada  awalnya  bersumber  dari  Program  Gerakan  Membangun  Desa (Gerbangsadu) Provinsi Bali sebesar Rp. 1.020.000.000 (satu milyar dua puluh juta rupiah). Namun biaya untuk operasional dari BUMDes Sidi Amerta sebesar Rp. 934.300.000, sisanya yaitu  Rp  85.700.000  digunakan  untuk  biaya  gedung  BUMDes  Sidi  Amerta.  BUMDes  Sidi Amerta memiliki beberapa unit usaha antara lain : (1) Unit Usaha Pelayanan Umum, (2) Unit Usaha Sewa & Perantara, (3) Unit Usaha Bisnis & Keuangan, (4) Unit Usaha Bisnis Produksi Dan Kelautan, (5) Unit Usaha Wisata dan usaha bersama.
Pada saat pencairan dana timbulnya kelalaian sistem pengendalian dalam pemberian kredit  yang  dilakukan  oleh  Bapak  Swastika  selaku  mantan  ketua  BUMDes  Sidi  Amerta, dengan memberikan kredit kepada nasabah RTM tanpa jaminan atau agunan sebesar 80% lebih  besar  dari  pada  pemberian  kredit  yang  diterima  oleh  nasabah  yang  menggunakan jaminan atau agunan sebesar 20%, hal ini membuat semakin menumpuknya para nasabah RTM  tanpa  agunan  untuk  meminjam  pinjaman  kepada  BUMDes  Sidi  Amerta  karena kemudahan  dalam  meminjam  pinjaman  kredit.  Seperti  halnya  yang  dikatakan  oleh    Ketua BUMdes Sidi Amerta (Komang Agus Karmajaya,48) sebagai berikut:
“ Pidan ketua SP ne maluan jak Ketua BUMDes maluan lebih bek ane nerime (Pada saat itu Ketua  Simpan  Pinjam  dan  Mantan  Ketua  BUmdes  terdahulu  lebih  banyak  menerima) nasabah  tanpa  jaminan  secara  terus-menerus  sampek  menumpuk  dibandingkan  nasabah yang  menggunakan  jaminan  hanya  kisaran  20%  den  nu  ngidaang  itung  angon  jari-jari  ( masih bisa dihitung dengan jari-jari), untuk jani nu memikirkan masalah ne nike adi sampek bek  kene  ma re  liu  ngerepak…(Untuk  sekarang  ini  masih  memikirkan  masalahnya  kenapa sampai banyak seperti ini yang membuat semua harus bergerak cepat untuk menangani ini). Yen jani be meganti ketua SP ne, jani ane nganti madan Aryani Bijayanti mare-mare ne ye masuk di BUMDEs ne (Untuk sekarang sudah diganti Ketua Simpan Pinjam, dan sekarang bernama Aryani Bijayanti yang baru-baru ini bekerja di BUMDes Sidi Amerta) ”
Selain  hal  tersebut  mantan  ketua  BUMDes  Sidi  Amerta  melakukan  tindakan  korupsi yang membuat unit usaha  peternakan pada BUMDes Sidi Amerta menjadi tidak beroperasi karena hal tersebut. Lemahnya sistem pengendalian internal juga disebabkan oleh pengurus yang  kurang  mempunyai  pengetahuan  di  bidang  akuntansi  dan  hanya  berlatar  belakang pendidikan SMA.
Kebijakan  yang  dibuat  oleh  pengurus  BUMDes  Sidi  Amerta  dan  Pemerintah  Desa yaitu  Sanksi  yang  dilakukan  oeh  pengurus  BUMDes  Sidi  Amerta  tidak  akan  dilayani administrasi atau surat-menyurat di Kantor Kepala Desa, dari sanksi tersebut tidak membuat kurangnya  para  nasabah  kredit  macet,  hal  ini  pihak  pengurus  BUMDes  Sidi  Amerta melakukan  tindakan penerapan  dengan  menerapkan  Prinsip  ‘pang  pade  payu”  yang dimaksud  dalam  hal  ini  yaitu  nasabah  diperbolehkan  hanya  membayar  bunga  tanpa membayar pokok angsuran selama 3 bulan berturut-turut tetapi pinjaman lunas dalam jangka waktu  yang  sudah  ditetapkan.  Dalam  hal  ini  pengelolaan  yang  dilakukan  pihak  pengurus BUMDes  dengan  tindakan  semangat  kekeluargaan  dan  kegotongroyongan  serta  untuk
memberikan kenyaman satu sama lain dari pihak pengurus serta bagi para nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sidi Amerta

## Sistem Pengendalian Internal Pada BUMDes Sidi Amerta
Penerapan keefektifan pengendalian internal d BUMDes Sidi Amerta dapat dilihat dari : (1)  lingkungan  Pengendalian  yang  dibuktikan  dengan  ketaatan  aturan  para  pengurus BUMDes  pada  standar  yang  berlaku  dan  etika  dalam  bertingkah  laku  yang  sopan  pada nasabah;  komitmen  individu  yaitu  kesiapan  pengurus  menjalankan  tugas  dan  tanggung jawab  sebagai  pengurus  BUMDes  cukup  baik;  BUMDes  Sidi  Amerta  memiliki  Ketua  yang mengawasi  jalannya  pengelolaan  dan  juga  melakukan  audit  bukti  transaksi    secara  rutin; Manajemen  BUMDes  telah  diatur  dan  dilaksanakan  sesuati  dengan  aturan  yang  berlaku; Struktur  organisasi  yang  terdapat  pada  BUMDes  Sidi  Amerta  sudah  membentuk  struktur organisasi  yang  baik  dan  memiliki  tugas  dan  tanggungjawab  masing-masing;  Praktik  dari sumber  daya  BUMDes  yang  mempunyai  sifat  jujur  dan  keterampilan  yang  baik  dalam melayani  masyarakat  dengan  baik;  (2)  Penilaian  Risiko (Risk  Assessment) Dari  pengujian faktor  eksternal,  pembaruan  kurang  optimal  pada  sistem  informasi  dan  komunikasi  karena BUMDes  Sidi  Amerta  hanya  berfokus  pada  resiko  kesalahan  perangkat  lunak.  Dan pengujian terhadap faktor internal di BUMDes yaitu adanya personel baru, dimana karyawan atau  pengurus  yang  baru  kurang  mempunyai  pengetahuan  dan  kemampuan  di  bidangnya; (3) Aktivitas Pengendalian (Control Activities) , BUMDes telah menjalankan otorisasi dengan baik oleh Ketua BUMDes; memiliki Dokumen dan catatan berupa kwintansi, bukti fisik sewa- menyewa,  dan  lain-lain,  Ketua  dan  Bendahara  BUMDes  saling  melakukan  pengecekan independen  dengan  cara  menjalankan  prosedur  verifikasi  data,  Ketua  BUMDes  harus menjamin  tidak  adanya  perangkapan  tugas,  BUMDes  menyediakan  ruang  penyimpanan untuk dokumen penting dan kendali pengamanan kompeten, memantau pencapaian kinerja BUMDes  secara  rutin.  (4)  Sistem  Informasi  di  BUMDes  sudah  memadai  karena  sudah adanya  rancangan  sistem  informasi  akuntansi  di  dalam  Laporan  Pertanggungjwaban  Akhir Tahun.  Laporan  Pertanggungjwaban  Akhir  Tahun,  dan  juga  Bukti  Transaksi  yang dikeluarkan oleh BUMDes yang bersangkutan; (5) Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan  melalui  kegiatan  pengelolaan  rutin  setiap  satu  bulan  sekali  dilakukan  oleh Pengawas  BUMDes.  Dan  evaluasi  terpisah diselenggarakan  melalui review dan  pengujian efektivitas sistem pengendalian internal yang dapat dilakukan oleh pengawas BUMDes

## Sistem Pemberian Kredit Pada BUMDes Sidi Amerta
Sistem  pemberian  kredit  pada  BUMDes  Sidi  Amerta  terdapat  dua  kelompok diantaraya:  kredit  RTM  tanpa  jaminan  dan  kredit  yang  menggunakan  jaminan.  Prosedur dalam pemberian kredit RTM tanpa jaminan pada BUMDes Sidi Amerta, yaitu Calon debitur mengisi formulir Surat Permohonan Kredit (SPK) dan mengajukann permohonan kredit, lalu dicek kembali oleh bagian sekretaris dan Ketua pada Usaha Simpan Pinjam. Lalu Karyawan bagian Usaha Simpan Pinjam akan segera mengisi kolom bagian rekomendasi kredit, Ketua Bumdes akan memberikan keputusan mengenai surat permohonan kredit disetuju atau tidak. Calon  debitur    yang  pantas  atau  layak  mendapatkan  pinjaman  akan  segera  mengisi  Surat Pernyataan Hutang (SPH) dan Surat Permohonan Kredit (SPK) akan berisikan tanda tangan persetujuan  suami/istri  yang  bersangkutan.  Lalu  saat  pencairan  dana,  Bendahara  akan segera  mengeluarkan  kwitansi  pengeluaran  kredit  sebesar  jumlah  kredit.  Pada  saat pembayaran, debitur akan mendatangi kantor BUMDes Sidi Amerta dengan membawa Kartu Angsuran.  Sedangkan  Pada  Prosedur  pemberian  kredit  yang  menggunakan  jaminan  pada BUMDes Sidi Amerta hampir sama dengan prosedur pemberian kredit non jaminan, namun adanya barang jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saat kredit belum bisa dilunasi maka barang jaminan yang diserahkan tersebut dilarang untuk dijual.
Pe ranan Prinsip “Pang Pade Payu” Dalam Menyelesaikan Kredit Macet Pada BUMDes Sidi Amerta
Penyelesaian kredit macet pada BUMDes Sidi Amerta sebelumnya sudah menerapkan Sanksi  Administrasi  kepada  nasabah  yang  belum  membayar  kewajibannya  yaitu  dengan tidak  dilayani  surat-menyurat  di  Kantor  Kepala  Desa.  Namun  hal  ini,  belum  cukup  untuk menangani  masalah  kredit  macet  pada  BUMDes  Sidi  Amerta.  Sehingga  dilakukan  strategi dalam  menangani  kredit  macet  dengan  berlandaskan  kekeluargaan  ataupun  kegotong- royongan  dengan  cara  musyawarah  sehingga  nantinya  tidak  ada  pihak  yang  akan menguntungkan  ataupun  merugikan  sebelah  pihak.  Dari  penyelesaian  masalah  tersebut dikenal  dengan  istilah win-win  solution .  Di  bali,  dalam  penyelesainnya  masalah  model  ini dijumpai hal yang serupa yang sering di dijumpai dengan kearifan lokal yaitu prinsip “ pang pade  pa yu”. Penerapan  prinsip  “pang  pade  payu”  pada  BUMDes  Sidi  Amerta  diakukan dengan  cara  keluaragaan  yang  dimaksud  yaitu  melakukan  pendekatan  secara  langsung dengan  masyarakat  Desa  Sangsit  yang  menungak  kewajibannya.  Dalam  hal  ini,  pihak pengurus  BUMDes  Sidi  Amerta  akan  menanyakan  apa  yang  menyebabkan  nasabah  tidak mambayar  kewajibannya.  Selanjutnya  pengurus  BUMDes  Sidi  Amerta  akan  memikirkan apakah  misalnya  kalau  nasabah  masih  mempunyai  niat  baik  untuk  membayar  kredit  tetapi masih  dalam  kesulitas  ekonomi  ataupun  keuangan,  maka  pihak  pengurus  BUMDes  Sidi Amerta  akan  memberikan  perpanjangan  waktu  kepada  nasabah  yang  ingin  membayar kewajibannya  tersebut.  Namun,  jika  perpanjangan  waktu  yang  diberikan  yang  telah  jatuh tempo masih tetap belum bisa membayar kewajibannya maka pihak pengurus BUMDes Sidi Amerta  dan  nasabah  tersebut  akan  segera  melakukan  negosiasi.  Negosiasi  ini  biasanya diambil dengan keputusan dengan cara meminta pembayaran bunganya saja tanpa terlebih dahulu membayar pokonya. Selanjutnya, selama etikad baik dari nasabah masih terus baik dengan  meminta  perpanjangan  jangka  waktu  maka  pihak  pengurus  akan  meminta  biaya administrasi  dan  materai  seperti  untuk  pengajuan  kredit  baru.  Hal  ini  disampaikan  oleh (Bapak Agus Karmajaya,48) selaku Ketua BUMDes Sidi Amerta:
“ Prinsip pang pade payu yang diterapkan BUMDes nike (ini) selama masih ada itikad baik uli  (dari)  nasabah  pasti  tiang  akan  ngelah  rasa  kepercayaanlah  dengan  ngalih  jalan  keluar ane  lebih  bisa  bijak  (pasti  saya  akan  mempunyai  rasa  kepercayaan  dengan  mecari  jalan keluar  yang  lebih  bijak).  Amen  ane  sing  angon  jaminan  pang  ngidaang  sing  memaksekan pang nyemak barang anake ( kalau misalnya tidak menggunakan jaminan agar naninya tidak memaksakan  untuk  mengambil  hak  milik  barang  mereka)  tapi  nah…  tetep  lah  mayah bungane  den  (tetapi  agar  tetap  membayar  bunga  nya  saja).  Pang  pade  payune  nike maksudne  kan  pang  ngidaang  kredit  nike  lebih  bisa  diperpanjang  pang  sing  memaksekan pang  harus  p rejanian  yen  jani  yah  jani  (Prinsip  “pang  pade  payu”  ini  mempunyai  arti  agar nantinya kredit lebih bisa diperpanjang agar tidak memaksakan yang harusnya sekarang ya sekarang), yen dini sing…. Nu ngidaang diperpanjang dengan bahwa dia itu kredit baru lagi nah palingan kene biaya admistrasi (Kalau disini tidak, di BUMDes masih bisa diperpanjang dengan  bahwa  nasabah  tersebut  diasumsikan  dia  kredit  baru  lagi  dan  dikenai  biaya admistrasi)  jak  meterai  neto  den  dan  sebagainya  pang  sing  memberatkan  masyarakat  di desa  sangsit  ini  (  dan  materai  ini  saja  dan  lain  sebagianya    agar  nantinya  tidak memberatkan)”
Uraian diatas sudah dijelaskan sebelumnya, penerapan prinsip “pang pade payu” pada BUMDes  Sidi  Amerta  yaitu  dengan  cara  memberikan  jangka  waktu  yang  diperpanjang maksudnya yaitu toleransi kepada nasabah yang masih mempunyai etikad baik kepada para pengurus  BUMDes  Sidi  Amerta  untuk  membayar  kewajibannya.  Dalam  hal  ini,  juga disampaikan  oleh  nasabah  yang  pernah meminjam kredit  pada  BUMDes  Sidi  Amerta  yang bernama (Ibu Ginada, 45), mengungkapkan bahwa :
“ tiang  dadi  nasabah  di  BUMDes  taen  sing  mayah  3  bulan  (saya  menjadi  nasabah  di BUMDes pernah tidak membayar selama 3 bulan), sing engekenange je tiang jak penguruse (  tidak  di  apa-apakan  saya  oleh  pengurus),  nak  alie  den  umae  ajakine  ngomong  palingan takonang adi sing ngidaang mayah ne nak be telah jangka waktune buk ( cumin di cari saja kerumah dengan diberikan pertanyaan kenapa tidak bisa membayar padahal sudah jangka waktunya  buk),  terus  nto  bange  je  perpanjangan  waktu  nike  (  selanjutnya  diberikan
perpanjangan  waktu),  nah…sai  lah  teke  ane  sai  teke  ento  ketua  BUMDes  ne  metakon- metakon ( kemudian yang paling sering datang yaitu Ketua BUMDes yang sering bertanya) ” Prinsip  “pang  pade  payu”  yang  diterapkan  BUMDes  Sidi  Amerta  yaitu  dengan  cara pendekatan  secara  langsung  dengan  para  nasabahnya  agar  nantinya  bisa  membayar kewajibannya  tersebut.  Akan  tetapi,  dengan  catata  nasabah  tersebut  masih  mempunyai etikad  yang  baik  untuk  meminta  perpanjangan  jangka  waktu.  Dan  hal  ini,  juga  diingatkan bahwa  tetap  membayar  bunganya  saja  tanpa  membayar  pokoknya    terdahulu.  Dan  pihak pengurus BUMDes melayani masyarakatnya dengan sistem kekeluargaan yang mebuat para masyarakat di Desa Sangsit menjadi nyaman karena hal tersebut.
Dalam hal ini, pe nerapan prinsip “ pang pade payu” yang diterapkan oleh BUMDes Sidi Amerta menerapkan konsep kekeluargaan maksudnya yaitu dalam penyelesain kredit pihak pengurus  BUMDes  Sidi  Amerta  dan  para  nasabah  selalu  menerapkan  prinsip  “pang  pade payu”dengan  memberikan  toleransi  kepada  nasabah  yang  mempunyai  etikad  baik. Sehingga,  para  nasabah  pada  BUMDes  Sidi  Amerta  merasa  diuntungkan  dan  merasa nyaman. Meskipun, ketika diperpanjang jangka waktunya akan dikenakan biaya administrasi serta  meterai,  masyarakat  Desa  Sangsit  tidak  merasa  terbebani  karena  hal  tersebut, melainkan  bisa  meringankan  masalahnya  untuk  membayar  kewajibannya  tersebut. Penerapan  dari  prinsip  “pang  pade  payu”  ini  sangat  memiliki  keadilan.  Dan  dari  pihak BUMDes  Sidi  Amerta  juga  akan  merasa  diuntungkan  karena  kreditnya  terselamatkan sehingga  sedikit  kurangnya  timbulnya  kredit  macet  yang  sampai  membuat  Badan  Usaha Milik Desa tidak sehat atau kurang efektif tapi masih tetap bisa beroperasi.
Sebelumnya,  sanksi  yang  diterapkan  oleh  pihak  BUMDes  Sidi  Amerta  sudah diterapkan sebelum memulainya prinsip “pang pade payu” namun tidak membuat efek jera bagi para nasabah yang belum membayar kewajibannya, sanksi yang diterapkan oleh Ketua BUMDes bersama Kepala Desa apabila nasabah tidak mambayar kewajibannya  yaitu tidak mendapat pelayanan administrasi di Kantor Kepala Desa seperti pelayanan dalam mengurus adminisitrasi penduduk yang meliputi dokumen kependudukan (Kartu Keluarga,Kartu Tanda Penduduk,  KTP,  Akta  Pencatatan  Sipildan  lain  sebagainya).  Dan  Surat  Ketengan Kepependudukan yang meliputi : Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Tidak Mampu dan  lain  sebagainya).  Hal  ini  sesuai  dengan  kutipan  wawancara  dengan  (Bapak  Agus Karmajaya,48)  selaku Ketua BUMDes Sidi Amerta :
“ Tiang sareng (Saya bersama) Kepala Desa bekerjasama dan sepakat untuk mengeluarkan sanksi dengan tidak mendapat pelayanan administrasi atau surat-menyurat di Kantor Kepala Desa ane (untuk) nasabah yang tidak membayar kewajibanne nike (kewajibannya tersebut). Ne  be  atas  (  Ini  sudah  atas)  persetujuan  dari  pihak  nasabah  masi  be  (sudah)  melakukan perjanjian  tertulis  pas  ye  lakar  ngidih  (  pada  saat  debitur  akan  meminta)  formulir  Surat Permohonan Kredit”
Penerapan Sanksi Administrasi di BUMDes Sidi Amerta yang dimulai pada tahun 2015 sejak  dijalankan  tidak  mengurangi  masalah  kredit  macet  di  BUMDes  Sidi  Amerta,  Hal  ini diungkapkan langsung oleh Bapak Agus Karmajaya selaku Ketua BUMDes Sidi Amerta yang menyatakan bahwa:
“Awal tahun 2015 be (sudah) menerapkan sanksi administrasi bagi nasabah, tapi nu den ade (masih  aja  ada)  masalah  kredit  macet  ne  (ini)  semakin  menumpuk,  nah..  ade  nasabah  ne mekeneh  (ada  yang  berpikir),  nah..  sing  engken  be  men  kudiang  men  (mau  gimana  lagi). Sing  ade  pis  angon  mayah  (  tidak  ada uang  untuk  membayar),  dadine  bagi  nasabahne  be sing peduli ( jadinya bagi nasabah tidak peduli ) untuk sanksi kedepanne. Nah.. yen be kene keweh ngorain  (  kalau sudah  seperti  ini susah diberitahu),  makane  rage  ne  (saya)  sebagai pengurus  segera  melakukan  antisipasi  untuk  mencegah  ane  lebih  buruk  (yang).  makane tiang  sareng  pengurus  langsung  gercep  langsung  tuun  kelapangan  langsung  nekain nasabah  ane  bermasalah  (jadinya  saya  bersama  pengurus  langsung  secepatnya  turun kelapangan  menemui  nasabah  yang  bermasalah)  dalam  melakukan  pembayarannya,  trus tiang  berunding  be  jak  nasabahne  terkait  jak  masalah  nike  (  selanjutnya  saya  berdiskusi dengan nasabah terkait dengan masalah itu), nah..sebenehne penerapan sanksi neto tetap
berjalan  ampek  jani  hanya  saja  karna  kredit  macet  nu  tileh  mengalami  penumpukan  (  dan sebenarnya  penerapan  sanksi  tersebut  tetap  berjalan  sampai  sekarang  hanya  saja  kredit macet masih saja mengala mi penumpukan). dadine nah… sing je penerapan neto den kita angon  Patokan  pang  ngae  para  nasabah  nyak  mayah  kewajibanne  (  oleh  karena  itu  tidak hanya penerapan itu saja kita utamakan agar para nasabah mau membayar kewajibannya) tapi  mencari  jalan  keluar  yang  lain  dengan  cara  memunculkan  kearifan  lokal  yaitu  dengan “prinsip  pang  pade  payu”  agar  nantinya  tiang  sareng  (saya  bersama)  pengurus  yang  lain menc arikan solusi atas permasalahan ne manten (ini)”
Dari pernyataan diatas, ma ka prinsip “pang pade payu” memiliki peran penting untuk mengurangi  masalah  kredit  macet  di  BUMDes  Sidi  Amerta  dengan  cara  melakukan pendekatan langsung dengan para nasabah agar nantinya masalah yang dihadapi nasabah bisa  di  selesaikan  dengan  baik  oleh  pihak  pengurus  BUMDes  Sidi  Amerta  dengan nasabahnya secara langsung.
Kebijakan  Prinsip  “pang  pade  payu”  ini  lah  penting  dan  memiliki  manfaat  yang  baik bagi  para  nasabah  dan  juga  pengurus  BUMDes  Sidi  Amerta  untuk  mengatasi  kredit  macet selain  penerapan  sanksi  dinas  tersebut.  Maka,  dengan menggunakan  prinsip  “pang  pade payu” di BUMDes Sidi Amerta telah mecapai keadilan sesuai dengan arti prinsip “pang pade payu”  itu  sendiri  yang  merupakan  model  penyelesaian  dalam  suatu  masalah  dengan  tidak saling  menguntungkan  atau  merugikan  salah  satu  pihak.  Sehingga,  BUMDes  Sidi  Amerta dapat diselamatkan agar nantinya bisa mengurangi kredit macet tersebut sampai membuat BUMDes Sidi Amerta menjadi Lembaga Keuangan yang dikategorikan sehat.

## 4.  Simpulan dan Saran
Dari  hasil  penelitian,  maka  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan  yang  dapat  menjawab permasalahan yang terdapat dipenelitian ini yaitu; pertama , Sistem Pengendalian Internal di BUMDes  Sidi  Amerta  sudah  tergolong  cukup  bagus  karena  BUMDes  Sidi  Amerta  memiliki struktur  organisasi,  otorisasi  dokumen  dan  catatan  oleh  Ketua,  dan  pemisahan  tugas  yang jelas, hanya saja sumber daya manusia dalam merekrut karyawan yang kurang seperti tidak memiliki pengetahuan di bidang akuntansi dan latar belakang pendidikan beberapa pengurus BUMDes  hanya  pada  tingkat  SMA. Kedua , Prinsip  “pang  pade  payu”  di  BUMDes  Sidi Amerta berawal dari kurang efektifnya Sanksi Administrasi dalam mengurangi masalah kredit macet.  Penerapan  Sanksi  ini  yang  ditujukan  pada  nasabah  kredit  macet  yang  dilakukan dengan  tidak  dilayani  surat-menyurat  administrasi  di  Kantor  Kepala  Desa.  Maka,  muncul prinsip “pang pade payu” yang merupakan strategi dalam menangani nasabah kredit macet yang  didukung  oleh  semua  pihak  baik  nasabah  maupun  pengurus  BUMDes  karena  prinsip ini  berlandaskan  kekeluaragaan  yang  sifatnya  tidak  memaksa  dan  juga  baik  untuk operasional BUMDes kedepannya.
Berdasarkan  penelitian  tersebut  adapun  saran  yang  dapat  diberikan  oleh  peneliti sebagai berikut, pertama , Bagi pihak BUMDes Sidi Amerta diharapkan pada Prosedur Surat Permohonan Kredit dengan berisikan tanda tangan Kelian Desa Pakraman tetap dijalankan dengan  baik  agar  nantinya  calon  nasabah  yang  akan  meminjam  dana  pada  BUMDes  Sidi Amerta  tetap  mengikuti  persyaratan  yang  sudah  tercantum  di  Surat  Permohona  Kredit tersebut.  Dan  lebih  bisa  selektif  dalam  pemberian  kredit  sesuai  dengan  kemampuan nasabah pencari kredit tersebut, dan, kedua , bagi pihak peneliti diharapkan untuk melakukan penelitian  dengan  ruang  lingkup  yang  lebih  luas  sehingga  dapat  dibandingkan  serta melakukan  penelitian  mengenai  kelebihan  dan  kelemahan  prinsip “pang  pade  payu” pada BUMDes  Sidi  Amerta  agar  nantinya  bisa  mengetahui  apakah  efektif  atau  tidaknya melaksanakan prinsip tersebut untuk nantinya dapat menyelesaikan kredit macet tersebut.

## Daftar Pustaka
Anonim.  2013.  Dengan  prinsip  pang  pada  payu,  penyelesaian  sengketa  atau  masalah dilandasi  konsep  kedamaian.  Pang  pada  payu  berakar  pada  nilai-nilai,  yang  diakses pada: www.balisaja.com/2013/07/pang-pada-payu-prinsip-win-winsolution.html
1april2020.
Arikunto, S. (2016). Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
Ayuni, Sri. (2019). Strategi Kredit Macet Pang Pade Payu pada Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Buleleng. Sintesa Prosiding 2019.
Indra Bastian. 2011. Audit Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.
Ismail. 2013. Manajemen Perbankan. Jakarta: Prenadamedia
Kasmir. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Krismiaji, 2010. Sistem Informasi Akuntansi . Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik . Yogyakarta, Pembaruan.
Moleong,  Lexy  J.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  (Bandung  :  PT  Remaja  Rosda  Karya,
2000)
Mulyadi. (2014). Auditing. Jakarta: Salemba Empat.
Mulyadi.  2010. Sistem  Akuntans i,  Edisi  ke-3,  Cetakan  ke-5.  Penerbit  Salemba  Empat, Jakarta.
Peraturan Gubernur Bali (Pergub Bali) No 52 Tahun 2013 Tentang Program Gerbang Sadu Mandara.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015  Tentang  Pendirian,  Pengurusan  Dan  Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang desa.
Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Rismawati.  (2018). Peranan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Perwitasari  Dalam  Upaya Meningkatkan  Perekonomian  Masyarakat  Minapolitan  Desa  Tambaksari  Kecamatan Rowosari  Kabupaten  Kendal. Semarang:  Skripsi  Universita  Negeri  Walisongo  (tidak diterbitka).
Sugiyono. (2010). Metode Observasi Dan Wawancara Dalam Penelitian. Jakarta
Sujaya. 2013. “Pang Pada Payu”, Prinsip “Win-win Solution”Bali . Dalam http://www.balisaja.com/2013/07/pang-pada-payu-prinsip-win-win-solution.html , diunduh pada tanggal 19 Maret 2020