## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 9, No. 1, 2023, pp. 41-55
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Inovasi kebijakan kepala daerah dari jalur perseorangan
Muhammad Ichsan Kabullah a *, Hendri Koeswara b , Malse Yulivestra c , Apriwan Apriwan d , Nabilla Nabilla e , Fathoni Nugrah Irkha f
Universitas Andalas. Padang, Sumatera Barat 25163, Indonesia a muhammadichsankabullah@soc.unand.ac.id ; b hendrikoeswara@soc.unand.ac.id; c malse@soc.unand.ac.id; d apriwan@soc.unand.ac.id; e nabillatyta@gmail.com; f 7fathoni@gmail.com * Corresponding Author
Abstrak : Artikel ini berangkat dari fenomena pasangan calon kepala daerah yang maju dan menang melalui jalur  perseorangan  dalam  Pilkada.  Kehadiran  kepala  daerah  perseorangan  perlu  diuji  khususnya  dalam membangun  pemerintahan  yang  bebas  korupsi.  Penulis  mengambil  kasus rekrutmen  pejabat  eselon pemerintah daerah mengingat disektor tersebut sangat rentan korupsi. Penelitian dilakukan di dua daerah yang pernah  dan sedang  dijabat kepala daerah  dari jalur perseorangan yakni  Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Metode penelitian yang akan diguna- kan adalah kualitatif dengan teknik pengambilan data berupa wawancara mendalam kebanyak pihak, studi kepustakaan,  observasi,  dan  dokumentasi. Dari  hasil  penelitian,  praktik  jual-beli  jabatan  yang  acapkali terjadi pada banyak daerah, justru tidak ditemukan dikedua daerah. Kepala daerah dari jalur perseorangan berhasil melakukan inovasi kebijakan dengan tidak banyak mengintervensi dan menyerahkan sepenuhnya mekanisme proses rekrutmen pejabat eselon sesuai aturan. Jikapun perubahan dilakukan, sifatnya tidak frontal dan selalu mengedepankan prinsip meritokrasi. Hal ini dengan sendirinya memunculkan stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, eksistensi kepala daerah perseorangan terbukti linear dengan  agenda  pencegahan  korupsi.  Meskipun  demikian, kepala  daerah  dari  jalur  perseorangan tetap memerlukan  penguatan  seperti  dukungan  pendanaan  negara  dalam  Pilkada,  afirmasi  persyaratan,  dan pengaturan yang lebih inklusif.
Kata Kunci : Inovasi; Kebijakan; Rekrutmen; Jabatan; Kepala Daerah, Perseorangan
How to Cite : Kabullah, M. I., Koeswara, H., Yulivestra, M., Apriwan, A., Nabilla, N., & Irkha, F. N. (2023). Policy  innovation  towards  regional  heads  who  nominate  as  independent  candidates. Integritas  : Jurnal Antikorupsi , 9 (1), 41-54. https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.989

## Pendahuluan
Sejak  dibukanya  ruang  pencalonan  kepala  daerah  dari  jalur  perseorangan  pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 dan UU Nomor 12 Tahun 2008,  animo pasangan calon  kepala  daerah  maju  Pilkada  dari  jalur  perseorangan  terlihat  tinggi.  Berdasarkan  tren Pilkada tahun 2015 sampai 2018, terdapat 289 calon perseorangan yang maju Pilkada dan 19 diantaranya menang Pilkada (Dinarto & Ng, 2021). Pada Pilkada tahun 2020, dari total 270 daerah yang melaksanakan Pilkada, terdapat 68 pasangan calon kepala daerah dari jalur perseorangan yang maju dan 6 diantaranya menang Pilkada (Syambudi & Bernie, 2020). Meskipun tingkat ke- menangan pasangan calon kepala daerah dari jalur perseorangan relatif rendah dikisaran 6,5%- 10%, kehadiran kepala daerah dari jalur perseorangan membawa angin segar bagi penguatan agenda pemberantasan korupsi di pemerintah daerah.
Studi Misra et al. (2021) menunjukan dibukanya mekanisme calon perseorangan dalam Pilka- da  sesungguhnya  merupakan anti-thesis untuk  menekan  dominasi  politik  uang  yang  acapkali dilakukan partai politik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap kandidat yang diusung partai politik  dipaksa  mengeluarkan  biaya  besar  mulai  dari  kampanye  massif  (Fahmi  et  al.,  2020) (Kabullah dkk, 2020), pengerahan tim sukses (Mietzner, 2015), dan pembiayaan survey (Ufen & Mietzner, 2015). Angka tersebut akan bertambah besar ketika kandidat melakukan praktik ko- ruptif berupa pemberian uang mahar agar diusung partai atau gabungan partai politik (Djuyandi & Herdiansah, 2018; Muhtadi, 2019), dan vote buying dalam upaya pemenangan Pilkada (Robison & Hadiz, 2017; Sukmajati & Aspinal, 2015) . Akibatnya pilihan maju Pilkada oleh calon kepala dae- rah melalui jalur perseorangan agaknya menjadi pilihan terbaik untuk lepas dari ikatan korupsi.
Pilihan untuk maju Pilkada dari jalur perseorangan dalam Pilkada pada nyatanya tidak hanya logis, melainkan pilihan yang memunculkan persepsi positif dari publik. Studi Tomsa dan Setijadi (2018) menguraikan kasus munculnya gerakan politik massif masyarakat bernama Teman Ahok yang secara sukarela mengumpulkan KTP sebagai syarat pencalonan jalur perseorangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, sesungguhnya dilandasi rekam jejak kuat kepada figur  Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap berhasil mendorong kebijakan publik yang transparan dan akun- tabel  di  pemerintahan  ketika  memimpin  sebagai  Gubernur  DKI  Jakarta.  Disamping  itu, motif masyarakat  untuk  mendukung  calon  perseorangan  tidak  lepas  dari  harapan  munculnya  calon kepala daerah yang bebas afiliasi partai politik (Dinarto & Ng, 2021). Dengan minimnya potensi politik uang dan tingginya kepercayaan publik, setiap pasangan calon kepala daerah dari jalur perseorangan yang  menang  Pilkada  sesungguhnya  telah  memiliki  fondasi  kuat  dalam membangun pemerintahan yang bebas korupsi.
Berkaca dari realita selama ini, salah satu sektor yang paling rentan dari praktik korupsi kepala daerah adalah kebijakan rekrutmen pejabat eselon khususnya dalam promosi/ mutasi jabatan. Studi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ditahun 2017 menunjukan, putaran uang dalam praktik jual-beli jabatan mencapai Rp. 150 Triliun setiap tahun (Hidayat, 2017). Besarnya uang dalam korupsi jual-beli jabatan dalam birokrasi tidak lepas dari keinginan mengembalikan biaya politik berbiaya tinggi akibat mengikuti Pilkada (Mietzner, 2015), tumbuhnya relasi klientelistik berbasis  etnisitas,  makelar,  dan  pelayanan  konstituen  (Kabullah  et  al.,  2020), dan  keinginan memberikan  kompensasi  politik  bagi  birokrat  yang  membantu  kemenangan  mereka  dalam Pilkada  (Aspinall  &  Berenschot,  2019).  Dengan  besarnya  nominal  uang  yang  bisa  diperoleh tersebut, acapkali banyak kepala daerah memilih jalan pintas dengan melakukan jual-beli jabatan. Tidak  pelak,  berbagai  kepala  daerah  silih  berganti  ditangkap  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK) sebagaimana terlihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Rekapitulasi Kepala Daerah yang Menjadi Tersangka oleh KPK karena Jual-Beli Jabatan Kurun Waktu Tahun 2016-2022 No.  Tahun Nama Jabatan Partai Pengusung & Pendukung Pilkada 1. 2016 Sri Hartini Bupati Klaten PDIP, Golkar 2. 2017  Taufiqurrahman Bupati Nganjuk PDIP, PKB 3. 2018  Sunjaya Purwadisastra  Bupati Cirebon PDIP 4. Abubakar Bupati Bandung Barat PDIP, PKB, PBB, PKNU, PKPI, PKBIB 5. 2019  Dzulmi Eldin Walikota Medan Golkar, PDIP, PKS, PAN, PKPI, Nasdem, PBB 6. Mohammad Tamzil Bupati Kudus PKB, PPP, Hanura 7. 2021  M Syahrial Walikota Tanjung Balai Golkar, PDIP, Gerindra, PKS, Demokrat 8. Novi Rahman Hidayat Bupati Nganjuk PKB, Hanura, PDIP 9. Puput Tantriana Sari Bupati Probolinggo Gerindra, PDIP, PPP, Nasdem, Golkar 10. 2022  Agung Wibowo Bupati Pemalang PPP, Gerindra 11. Abdul Latif Amin Imron  Bupati Bangkalan

## PPP, Golkar, Gerindra
Dari  Tabel  1,  terlihat  jual-beli  jabatan  tidak  hanya  terjadi  hampir  setiap  tahun  diberbagai daerah, melainkan dilakukan oleh kepala daerah yang seluruhnya diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Keterlibatan kepala daerah yang diusung partai politik tadi dalam praktik jual-beli jabatan tidak lepas dari mahalnya biaya politik yang mereka keluarkan pada Pilkada. Ber- dasarkan studi terdahulu yang relevan, persoalan yang kerap muncul dalam Pilkada diantaranya mahalnya pembiayaan politik kepala daerah dalam Pilkada (Sjahrir et al., 2013), kecenderungan koruptif yang dilakukan partai politik dan kandidat (Berenschot, 2018; Muhtadi, 2019; Sukmajati & Aspinal, 2015) , patronase dan klientelistisme (Aspinall & Berenschot, 2019; Berenschot, 2018; Warburton & Aspinall, 2018), dan menguatnya politik populisme (Lestari, 2019; Prayogi, 2019; Savirani & Aspinall, 2017). Adapun studi lain menunjukan berbagai ekses negatif dari Pilkada yakni meluasnya kuasa kepala derah dengan memajukan istri dalam Pemilu sebagai konsekuensi aturan  30%  keterwakilan  perempuan  dalam  Pemilu  (Kabullah,  2019), pemanfaatan  keuangan negara untuk membiayai aktivitas politik istri kepala daerah yang maju sebagai calon legislatif perempuan ketika Pemilu (Fajri & Kabullah, 2021), rendahnya keterbukaan pasangan calon kepa-
la daerah dalam melaporkan pembiayaan  kampanye riil selama Pilkada atau yang diistilahkan disfungsi akuntabilitas (Kabullah et al., 2020), dan upaya perluasaan kuasa kepala daerah dengan memajukan  seluruh  keluarga  termasuk  istri  dalam  Pemilu  atau  diistilahkan  neo-ibuisme (Kabullah  &  Fajri,  2021). Celakanya penegakan  hukum  dalam  Pemilu  kerap  diabaikan  yang berujung tidak tercapainya pemenuhan keadilan Pemilu (Fahmi et al., 2020) . Dari berbagai studi tersebut, terdapat benang merah yang menyoroti tereduksinya kualitas demokrasi dalam Pilkada akibat dominasi uang yang dilakukan secara berlebihan oleh partai politik. Ekses dominasi uang yang  dilakukan  partai  politik  pada  akhirnya  membawa  kepala  daerah  terjebak  dalam  korupsi ketika menjabat termasuk dengan melakukan korupsi jual-beli jabatan.
Menariknya, dari Tabel 1 terlihat tidak ada kepala daerah dari jalur perseorangan yang ditang- kap karena kasus jual-beli jabatan. Hal ini memberi harapan dalam upaya pencegahan korupsi dibirokrasi  sekaligus  memperkuat  pelaksanaan  demokrasi. Menyimak  realitas  tersebut,  studi yang  memfokuskan  inovasi kebijakan rekrutmen  pejabat  eselon  oleh kepala  daerah  dari  jalur perseorangan  menarik  dilakukan mengingat  tidak banyak  dilakukan  sampai  saat ini .  Mengacu kepada  studi  yang  mengambil  tema  kepala  daerah  perseorangan,  beberapa  studi  terbatas mengurai strategi yang dilakukan oleh calon independen dalam Pilkada baik strategi kampanye calon perseorangan pada Pilkada Kabupaten Rembang (Widiptya & Utomo, 2017), dan strategi marketing politik di Pilkada Kabupaten Buton Selatan (Suherman & Mansur, 2017). Adapun studi dari Dinarto dan Ng, (2021) mengklasifikasikan karakteristik calon perseorangan dalam Pilkada yang  dibagi  tiga  kategori  yakni  calon  partisan,  calon  non-partisan,  dan  calon underdog .  Studi berbeda  melihat  dari  perspektif  pemilih  seperti  perilaku  politik  pemilih  untuk  memilih  calon perseorangan dalam Pilkada Kabupaten Labuhanbatu (Tampubolon et al., 2021). Studi lainnya turut  menguraikan  problematika  pengaturan  hukum  pasangan  calon  kepala  daerah  dari  jalur perseorangan (Martini & Ibrahim, 2013; Santoso, 2017). Dari berbagai studi tersebut, analisis atas fenomena  kepala  daerah  dari  jalur  perseorangan  didominasi  dari  ranah  politik  dan  hukum. Dengan adanya gap teoritis diatas, studi yang mengurai analisis inovasi kebijakan oleh kepala daerah dari jalur perseorangan dalam rekrutmen jabatan eselon menarik untuk dilakukan. Hal ini sejalan  dengan  semangat  membangun  gerakan  anti-korupsi  berbasis  pendekatan  yang lebih bersifat  interdisiplin  (Priyono,  2018).  Dengan demikian,  pendekatan  persoalan  dari  disiplin berbeda  dalam  hal  ini  inovasi  kebijakan  sangat  membantu  dalam  rangka  memperkaya  kajian akademik khususnya dalam isu korupsi dan anti-korupsi.
Dalam perspektif inovasi kebijakan, secara grammatikal innovate dan baru dikenal dalam kosa- kata bahasa inggris sebagai innovation didefinisikan sebagai perubahan atau sesuatu yang men- jadi baru. Pada awalnya inovasi diartikan negatif dengan nuansa revolusi dan perubahan radikal. Namun dalam perkembangannya definisi inovasi bergeser menjadi lebih positif sebagai “ creating of something new ” atau penciptaan sesuatu yang baru. Pengertian modern dari inovasi untuk per - tama kalinya muncul dalam Oxford English Dictionary edisi tahun 1939 sebagai “ the act of intro- ducing a new product into market ”. Inovasi dipahami sebagai proses penciptaan produk (barang dan jasa) baru, pengenalan metode atau ide baru, maupun penciptaan perubahan atau perbaikan yang incremental (Suwarno, 2008). Adapun Rogers (2003) menjelaskan bahwa inovasi merupa- kan sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau unit adopsi lainnya. Sedangkan  Albury  (2005)  menjelaskan  inovasi  berhubungan  erat  dengan  ide-ide  baru  yang bermanfaat, inovasi tidak akan berarti apa-apa jika kehadirannya tidak memberikan manfaat. Hal ini diperkuat dengan pemikiran Schumpeter yang percaya bahwa inovasi adalah kunci perubahan ekonomi yang memuat proses mutasi industri, yang terus-menerus merevolusi struktur ekonomi dari dalam, tanpa harus menghancurkan nilai-nilai lama dan disaat yang bersamaan membuka terjadinya  kreasi  bagi munculnya  nilai-nilai  baru (Śledzik,  2013) .  Dengan demikian,  kebijakan publik sebagai inovasi merupakan bagian dari upaya mencari solusi untuk memecahkan masalah sosial yang kompleks, tantangan ekonomi, dan politik yang dihadapi birokrasi.
Merujuk pada diskusi akademik yang berkembang, inovasi kebijakan kerap dikaitkan dengan difusi kebijakan. Menurut Dearing (2009) inovasi merupakan salah satu  komponen kunci dari teori difusi kebijakan dimana inovasi hanya bisa dilakukan apabila persepsi pengadopsi meyakini adanya  nilai  tambah  atau  keuntungan  yang  didapat.  Nilai  tambah  tersebut  merupakan  bagian fundamental  dalam  membangun  rasionalitas  pengadopsi  agar  mau  mengikuti  dan  bersedia
terlibat  dalam  melakukan  inovasi.  Tanpa  adanya  inovasi  dalam  pengambilan  kebijakan,  akan muncul  persoalan  yang  lebih  kompleks  atau  dikenal  sebagai valley  of  death sebuah  kondisi terjadinya destruksi dalam kebijakan baik dilevel mikro dan makro.
Hanya saja inovasi sebagai sebuah ide, praktik, nilai, dan gagasan yang dianggap baru tidak serta merta dapat diterima dengan mudah oleh setiap orang selaku pengadopsi. Meskipun inovasi tersebut memiliki tujuan baik bagi sebuah kebijakan publik, perubahan tidak akan terjadi apabila tidak  tersosialisasikan  dengan  baik.  Oleh  karena  itu,  Schumpeter  menguraikan  konsep  trilogi dalam teori inovasi kebijakan yakni invention , inovasi, dan difusi (Dearing, 2009). Invention adalah ditemukannya gagasan, cara, atau model baru. Sedangkan inovasi adalah diadopsinya temuan ter- sebut menjadi barang baru, cara, atau model baru. Adapun difusi merupakan proses menyebarnya nilai inovasi ke lingkungan yang lebih luas. Penularan nilai tersebut sangat ditentukan dengan kecepatan dalam mengadopsi. Semakin cepat seseorang menerima nilai-nilai baru yang dibawa dalam  inovasi,  maka  semakin  besar  pula  keberhasilan  inovasi  kebijakan  dilakukan  (Marsh  & Sharman, 2009). Ketiga variabel tersebut sesungguhnya saling terkait erat dan bergantung satu sama lain. Oleh  karena itu, penggunaan tiga variabel  tersebut akan menjadi landasan berpikir dalam menganalisis inovasi kebijakan kepala daerah dari jalur perseorangan dalam melakukan rekrutmen jabatan eselon di pemerintah daerah.
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  inovasi  kebijakan  kepala  daerah  dari  jalur  perse- orangan dalam  rekrutmen  jabatan  eselon  dua  dipemerintah  daerah. Terdapat  dua  lokasi  yang dijadikan lokus yakni Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur,  Provinsi  Jambi.  Kota  Bukittinggi,  dipilih  dengan  mempertimbangkan  profil  Ramlan Nurmatias yang menjabat sebagai Walikota Bukittinggi tahun 2015-2020. Kemenangan Ramlan Nurmatias pada Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2015 bisa dikatakan fenomenal mengingat meru- pakan kepala daerah pertama yang menang dari jalur perseorangan di Provinsi Sumatera Barat. Kemenangan tersebut diraih dengan jumlah suara sebesar 17.870 suara atau 41,85% dari suara sah dan mengalahkan empat pasangan calon lainnya termasuk Ismet Amzis yang menjadi Wali- kota petahana (Fadhilah & Rachman, 2015). Adapun pada kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Romi Hariyanto juga merupakan kepala daerah pertama yang menang dari jalur perse- orangan  di  Provinsi  Jambi.  Meskipun  maju  dari  jalur  perseorangan,  Romi  Hariyanto  berhasil meraih kemenangan telak terhadap Abdul Rasid dengan perolehan suara sebesar 97.381 suara atau  76,81%  dari  total suara  sah  pada  Pilkada  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  tahun  2020. Keterpilihan Ramlan Nurmatias dan Romi Hariyanto tidak hanya dimaknai sebagai torehan emas calon perseorangan dalam Pilkada bagi kedua daerah, melainkan diikuti dengan kinerja yang baik dimana sampai hari ini mereka tidak meninggalkan persoalan korupsi.

## Metode
Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif. Metode kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang mencoba untuk mempelajari dan mendeskripsikan sifat-sifat yang khas dari sebuah fenomena sosial tertentu secara sistematis (Miles et al., 2014). Adapun pendekatan yang digunakan memadukan pengalaman dari aktor yang langsung bersentuhan dengan persoal- an dilapangan (emik) dan interpretasi peneliti (etik). Dalam sudut pandang emik, pemaknaan atas suatu peristiwa haruslah berangkat dari pemahaman aktor itu sendiri (Moleong, 2013). Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan mencoba untuk mengeksplorasi perspektif aktor (dalam hal ini kepala daerah dari jalur perseorangan) terkait bagaimana mereka mendorong inovasi kebijak- an rekrutmen pejabat eselon sekaligus bagaimana pula mereka mencegah potensi korupsi. Ada- pun  dari  sudut  pandang  etik,  peneliti  mencoba  untuk  melakukan  interpetasi  berdasarkan pemahaman subjektif yang ada. Posisi peneliti dipandang sebagai peneliti interpretivis dimana atensi dan posisi mereka dapat mempengaruhi jenis data yang mereka hasilkan (Schwartz-Shea & Yanow, 2013). Terkait dengan penelitian ini, penggunaan sudut pandang etik dilakukan dengan menghubungkan  analisis  kebijakan  rekrutmen  oleh  kepala  daerah  dari  jalur  perseorangan dengan konteks yang terjadi disekitar aktor baik konteks sejarah, sosial, politik, ekonomi, dan budaya, di mana mereka berada.
Adapun teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara men- dalam  ( indepth  interview ) , studi  kepustakaan,  observasi,  dan  dokumentasi.  Untuk  wawancara
mendalam, dilakukan kepada sepuluh orang dari berbagai latar belakang yang relevan dengan persoalan penelitian dan ditunjang pertimbangan lainnya seperti pekerjaan, afiliasi, dan lingkung- an sosial politik. Secara spesifik dua belas orang yang diwawancarai memiliki rekam jejak yakni kepala  daerah  (termasuk  kepala  daerah  dari  jalur  perseorangan),  tim  sukses  pasangan  calon kepala daerah, birokrat di pemerintah daerah, pengurus partai politik, komisioner KPU/ Bawaslu, dan perwakilan masyarakat sipil yang konsen pada isu  Pilkada setempat. Observasi dilakukan dengan melihat aktivitas yang dilakukan kepala daerah perseorangan. Adapun dokumentasi dan studi kepustakaan dilakukan dengan mengakses dokumen yang relevan mulai dari surat keputus- an pengangkatan pejabat eselon, jumlah pegawai, dan studi terdahulu yang relevan terkait kepala daerah perseorangan di Indonesia. Ke semua proses pengambilan dilakukan selama 4 bulan di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.

## Hasil dan Pembahasan
Mekanisme  kebijakan  promosi/mutasi  jabatan  eselon  dua  di  pemerintah  daerah  sendiri sebenarnya telah dimuat dalam beberapa aturan diantaranya UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara. Aturan-aturan tersebut pada dasarnya menekankan promosi/ mutasi jabatan haruslah dilakukan secara profesional dengan mengedepankan kompetensi ( merit ) ASN. Dengan dukungan ASN yang kompeten, implementasi program pemerintah dapat dijalankan secara maksimal dan disaat yang bersamaan dapat mereduksi sistem patronase dalam birokrasi (Pramusinto, 2021). Sebaliknya, apabila birokrasi banyak diisi oleh ASN yang tidak kompeten maka akan berimplikasi kepada tidak harmonisnya hubungan atasan-bawahan serta produk kebijakan cenderung bersifat inkramental.  Oleh  karena  itu,  untuk menjamin  tegaknya  prinsip merit  system dalam  birokrasi, pengisian jabatan eselon dua dipemerintah daerah diatur melalui model lelang jabatan.
Model  lelang  jabatan  pada  dasarnya  memberikan  kesempatan  kepada  setiap  ASN  untuk berkompetisi secara terbuka dalam rangka pengisian jabatan eselon dua dipemerintah daerah. Bagi ASN yang memenuhi syarat kepangkatan, pendidikan formal, dan pengalaman manajerial tertentu, mereka dapat mengikuti lelang jabatan dengan menempuh beberapa ujian seperti tes psikologi,  tes  kompetensi  manajerial,  dan  lain-lain.  Serangkaian  syarat  dan  tahapan  ujian  tadi diharapkan  menghasilkan  calon  terbaik  yang  memiliki  karakter  yang  independen,  netral, kompeten, produktif, berintegritas, profesional, dan berorientasi dalam pelayanan publik. Adapun keterlibatan pemerintah daerah sendiri dalam proses rekrutmen pejabat eselon dua yang dulu didominasi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) semata, pada aturan saat ini  diperluas  dengan  adanya  panitia  seleksi  (pansel)  yang  beranggotakan  birokrat,  tokoh masyarakat,  dan  akademisi.  Keterlibatan  beberapa  pihak  tadi  diharapkan  menjaga  proses rekrutmen pejabat eselon berjalan secara independen.
Pengisian  jabatan  melalui  model  lelang  jabatan  turut  diawasi  oleh  Komisi  Aparatur  Sipil Negara (KASN). Keberadaan KASN itu sendiri dijamin oleh UU dan bertugas untuk mengawasi setiap tahapan proses pengisian jabatan eselon dua pemerintah daerah mulai dari pembentukan pansel,  pengusulan  nama  calon,  dan  pelantikan  pejabat  terpilih.  KASN  juga  berhak  meminta dokumen  teknis  dari  pemerintah  daerah  yang  melakukan  lelang  jabatan  misalnya  uraian nomenklatur  jabatan  yang  hendak  diseleksi  terbuka,  alasan  pengisian  jabatan,  jadwal  seleksi, komposisi pansel dan lembaga assesment center , metode seleksi, dan draf pengumuman seleksi terbuka. Apabila ditemukan adanya indikasi kecurangan atau pelanggaran prosedur dalam proses pengisian jabatan tersebut, KASN berwenang memberikan rekomendasi yang bersifat mengikat dan laporan ditembuskan kepada Presiden. Dengan demikian, kebijakan promosi/ mutasi pejabat eselon dua pemerintah daerah telah terstandarisasi secara nasional.
Meskipun kebijakan rekrutmen pejabat eselon telah diatur secara rigid , kepala daerah masih memiliki  celah  untuk  mengintervensi  promosi/mutasi  pejabat  eselon  di  pemerintah  daerah. Menurut pasal 53, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan penangkatan, pemin- dahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada beberapa pihak diantaranya Gubernur di Provinsi, dan Bupati/
Walikota di kabupaten/kota. Dengan demikian, kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepega- waian (PPK) memiliki otoritas besar dalam kebijakan rekrutmen pejabat eselon. Intervensi bisa dilakukan pula dalam bentuk memilih calon peringkat terbawah dari tiga calon yang disodorkan oleh pansel. Disamping itu, intervensi dapat dilakukan dengan “mengkondisikan” pansel dengan menempatkan orang-orang tertentu sesuai keinginan kepala daerah. Dengan demikian, profesio- nalitas dalam menjalankan kebijakan rekrutmen pejabat eselon dua dipemerintah daerah sangat ditentukan oleh sikap kepala daerah sendiri. Apabila kepala daerah memanfaatkan kewenangan- nya  untuk  tujuan  pribadi,  mereka  akan  terjebak  kepada  praktik  jual-beli  jabatan.  Sebaliknya, apabila kepala daerah tadi mengedepankan prinsip merit system , kebijakan rekrutmen pejabat eselon dapat berjalan lancar dan bebas korupsi.

## Studi Kasus Ramlan Nurmatias
Sejak  pelaksanaan  Pilkada  secara  langsung  dilakukan  di  Bukittinggi  tahun  2005  sampai sekarang, beberapa tokoh silih berganti menempati jabatan Walikota. Menariknya dari empat kali pelaksanaan Pilkada, Ramlan Nurmatias merupakan tokoh yang paling banyak mengikuti kontes- tasi Pilkada Kota Bukittinggi dengan jumlah sebanyak tiga kali yakni Pilkada tahun 2010, 2015, dan 2020. Di dua Pilkada terakhir, yakni 2015 dan 2020, Ramlan Nurmatias memutuskan maju Pilkada  dari  jalur  perseorangan.  Bagi  masyarakat  Kota  Bukittinggi,  keputusan  politik  Ramlan Nurmatias yang maju sebanyak tiga kali dalam Pilkada adalah hal yang lumrah mengingat sosok Ramlan dikenal sebagai pengusaha sukses dan memiliki berbagai pengalaman jabatan organisasi.
Dalam pelaksanaan kebijakan promosi/mutasi pejabat eselon dua di Kota Bukittinggi, kebijak- an promosi/mutasi jabatan eselon oleh Ramlan Nurmatias seyogyanya diarahkan untuk meme- nuhi  visi  Pemerintah  Kota  Bukittinggi  tahun  2016  sampai  2021  yang  berbunyi  “Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai  Agama  dan  Budaya.”  Visi  tersebut  kemudian  dikem bangkan  menjadi  lima misi  yaitu:  (1) Mengembangkan  dan  memberdayakan  partisipasi  berbagai  potensi  pemangku  kepentingan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat); (2) Meningkatkan kinerja Pemerintahan secara pro- fesional,  transparan,  akuntabel  dan  mempunyai  jiwa  kewirausahaan;  (3)  Meningkatkan  pem- bangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana secara terpadu dan berwawasan ling- kungan;  (4)  Mengembangkan  sistem  ekonomi  perkotaan  secara  lebih  berdaya  guna;  dan  (5) Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat.
Ramlan Nurmatias menyadari untuk mencapai lima misi tersebut, tata kelola pemerintahan yang profesional dengan didukung ASN kompeten sesungguhnya menjadi kunci utama. Untuk itu dirinya  memilih  pasangan  wakil  walikota  dari  kalangan  birokrat  senior  pada  Pilkada  Kota Bukittinggi  tahun  2015,  yaitu  Irwandi  yang  sebelumnya  menjabat  Sekretaris  Daerah  Kota Payakumbuh.  Langkah  tersebut  amat  disadari  Ramlan  Nurmatias  sebagai  upaya  membangun dukungan birokrasi dalam mencapai visi dan misinya.
Diawal kepemimpinannya, Ramlan Nurmatias banyak melakukan gebrakan dalam birokrasi. Ramlan Nurmatias kerap mengadakan rapat dengan berbagai OPD dalam durasi yang lama. Dalam rapat  tersebut,  Ramlan  Nurmatias  tidak  terpaku  mendengar  paparan  kepala  OPD  semata, melainkan sering melakukan pendalaman dengan menanyakan hal yang detail terhadap staf yang hadir dalam rapat. Hal ini berangkat dari realita bahwa staf yang mengetahui persoalan langsung dilapangan, bukan kepala OPD. Menurutnya:
“Walikota itu adalah pejabat pembina pegawai nege ri. Tiga bulan pertama saya masih belum bisa menyesuaikan, karena saya berterus terang saya katakan saya adalah orang swasta yang mementingkan hasil, saya tidak memandang ilmu, yang penting orientasi hasil.” (Wawancara Ramlan Nurmatias, 21/10/2022)
Sikap  Ramlan  Nurmatias  yang  langsung  menanyakan  bawahan  dan  tidak  terjebak  dengan hubungan prosedural semata mampu melahirkan birokrasi yang responsif. Upayanya melakukan brainstorming tidak hanya dalam rangka menginternalisasi visi dan misinya kepada setiap ASN di Pemerintah  Kota  Bukittinggi,  melainkan  sebagai  pemetaan  ulang  kompetensi  pejabat.  Pada akhirnya, visi dan misi yang diusung Ramlan Nurmatias dapat direspon birokrasi secara cepat. Difusi  inovasi  berjalan  maksimal  ke  internal  birokrasi  dalam  rangka  memenuhi  amanat  yang
tertuang dalam visi dan misi, khususnya terhadap agenda prioritas pembangunan infrastruktur kota. Revitalisasi kawasan jam gadang, pembangunan pasar atas, perbaikan pedestrian pejalan kaki,  pembangunan  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD),  dan  renovasi  kebun  binatang  adalah beberapa bukti perubahan infrastruktur kota dimasa Ramlan Nurmatias.
Menariknya Ramlan Nurmatias tidak melakukan pergantian besar di birokrasi. Ia tetap mem- percayai tampuk jabatan birokrasi tertinggi atau sekretaris daerah kepada Yuen Karnova. Yuen Karnova sendiri menjadi sekretaris daerah di Pemerintah Kota Bukittinggi sejak tahun 2011 atau merupakan pejabat yang dipilih oleh Walikota sebelumnya, Ismet Amzis. Padahal dibanyak kasus, terdapat kecenderungan pergantian sekretaris daerah pasca bergantinya kepala daerah. Minim- nya politisasi jabatan sekretaris daerah dimasa Ramlan Nurmatias turut pula disebabkan tidak adanya intervensi partai politik mengingat posisinya sebagai kepala daerah dari jalur perseorang- an. Bagi partai politik sendiri, keberadaan Yuen Karnova dinilai sudah teruji dan komunikatif. Apalagi dirinya adalah pejabat yang dipilih oleh Walikota Ismet Amzis yang sekaligus menjadi Ketua DPC Demokrat Kota Bukittinggi, salah satu partai dengan jumlah kursi besar di DPRD Kota Bukittinggi.  Akibatnya  desakan  untuk  menggantikan  sekretaris  daerah  tidak  menjadi  isu  yang urgen pada periode kepemimpinan Ramlan Nurmatias.
Pilihan Ramlan Nurmatias mempertahankan Yuen Karnova sebagai sekretaris daerah merupa- kan langkah yang tepat. Dalam kebijakan rekrutmen pejabat eselon dua, dirinya lebih menyerah- kan  secara  penuh  proses  tersebut  sesuai  aturan.  Sekretaris  daerah  yang  otomatis  menjabat sebagai Ketua Baperjakat, diberikan keleluasaan dalam mengawal lelang jabatan yang dilakukan pansel.  Sikap  Ramlan  Nurmatias  yang  tidak  mempermasalahkan  latar  belakang  Yuen  Karnova sebagai loyalis walikota sebelumnya justru memunculkan komitmen dari Yuen Karnova sendiri untuk mengawal proses lelang jabatan secara baik dan jauh dari tendensi jual-beli jabatan. Hal ini memunculkan simpati dari banyak ASN dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi yang dengan sendirinya  berhasil  membangun  kepercayaan  birokrasi,  sebuah  fondasi  yang  diperlukannya untuk memenuhi capaian visi dan misi dirinya sebagai kepala daerah.
Pendekatan dan gaya kepemimpinan Ramlan Nurmatias yang tidak melakukan banyak per- ubahan dalam birokrasi juga berimplikasi terhadap keberhasilannya membangun jejaring dengan pihak termasuk pemerintah pusat dalam mendapatkan bantuan anggaran.
“Saat  s aya  sosialisasi  banyak  masyarakat  yang  mendukung  dengan  mengatakan  maju  saja dengan independen. Saya melihat persoalan dewan ini tidak terlalu masalah, karena kita ini menjual kepada independen, apa program kita, saya untuk Bukittinggi selama lima tahun itu hampir membangun 1 trilliun itu… Dulu saya mampu kok, walaupun dengan independen mam- pu membawa uang dari pemerintah pusat. Dari kementerian itu tidak memandang parpol.” (Wawancara Ramlan Nurmatias, 21/10/2022)
Statemen Ramlan Nurmatias tersebut nyatanya teruji. Pada kasus pembangunan pasar atas yang terbakar ditahun 2017, jumlah anggaran yang dibantu pemerintah pusat mencapai Rp. 300 Miliar (Detik, 2020). Jumlah bantuan tersebut sangatlah besar mengingat kapasitas APBD Kota Bukittinggi yang sangat terbatas. Dari dokumen yang didapat, apabila dirata-ratakan maka APBD Kota Bukittinggi setiap tahunnya hanya berkisar Rp. 850 Miliar sampai Rp. 900 Miliar (Perda Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2019; Perda Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2020; Perda Kota Bukit- tinggi Nomor 3 Tahun 2021). Artinya, Pemerintah Kota Bukittinggi tidak mungkin mengandalkan APBD dalam pembangunan. Nyatanya, komunikasi politik Ramlan Nurmatias yang cair kebanyak pihak dinilai berhasil dalam mensukseskan agenda pembangunan.
Langkah  Ramlan  Nurmantias  yang  berhasil  melakukan  inovasi  dalam  kebijakan  rekrutmen pejabat eselon ternyata tidak diteruskan suksesornya. Sebagai Walikota Bukittinggi yang dilantik pada 26 Februari 2021, Erman Safar yang notabenenya kader Partai Gerindra ingin menampilkan corak  kebijakan  yang  berbeda  dari  Ramlan Nurmatias.  Sebagai  walikota  termuda  di Sumatera Barat, Erman Safar langsung melakukan beberapa perubahan diinternal birokrasi. Akan tetapi, beberapa kebijakan yang dibuatnya justru kontraproduktif dan menimbulkan kritik dalam biro- krasi  sendiri  misalnya  kebijakan  subuh  berjemaah  bagi  aparatur  pemerintah  laki-laki  (Detik, 2021),  instruksi  mengganti  foto  profil  whatsapp  setiap  aparatur  pemerintah  Kota  Bukittinggi
dengan  wajah  Erman  Safar  (Valoranews,  2021),  hingga  mengganti  banyak  pejabat  eselon  di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Hal ini tergambar pada Tabel 2.
Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Pejabat Eselon Dua dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018 dan Tahun 2022 No. Jabatan Pejabat Lama/ 2018 Pejabat Baru/ 2022 (Ramlan Nurmatias) (Erman Safar) 1. Tetap 5 (20,83%) 2. Rotasi 7 (29,17%) 3. Promosi 6 (25%) 4. Demosi 3 (12,5%)
Dari Tabel 2 terlihat bahwasannya terdapat beberapa catatan penting dalam kebijakan pro- mosi/mutasi jabatan eselon dua di Pemerintah Kota Bukittinggi dari masa Ramlan Nurmatias ke- pada Erman Safar. Pertama, jumlah pejabat eselon dua yang dipertahankan sejumlah 50% dengan rincian 5 orang (20,83%) di jabatan yang tetap dan 7 orang (29,17%) dijabatan yang dirotasi. Kentalnya politisasi kebijakan promosi/mutasi pejabat eselon dua dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi terlihat di mana 3 orang pejabat lama (12,5%) di masa Ramlan Nurmatias justru dide- mosi/diturunkan dan bahkan menjadi staff meskipun belum memasuki masa pensiun yakni; (1) Muhammad Idris dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan menjadi staff/non  job,  (2)  Rismal  Hadi  dari  Kepala  Badan  Perencanan,  Penelitian,  dan  Pengembangan menjadi  Kabag  Perekonomian/turun  eselon,  dan  (3)  Novri  dari  Kepala  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  menjadi  Sekretaris  Dinas  Perpustakaan  dan  Arsip/turun  eselon.  Adapun  kondisi kontras  memperlihatkan  pula  2  orang  yang  pada  awalnya  staff  mendapat  jabatan  eselon  dua yaitu; (1) Rofie Hendria menjadi Kepala Dinas Kebakaran; dan (2) Joni Feri menjadi Kepala Dinas Perhubungan. Hal ini menandakan tidak adanya kemapanan dalam birokrasi karena kentalnya kuasa politik kepala daerah.
Kedua, pada posisi puncak birokrat yakni sekretaris daerah, terjadi pergantian dimana Yuen Karnova digantikan oleh Martias Wanto. Meskipun pergantian ini dilatari oleh Yuen Karnova yang memasuki masa pensiun, Yuen Karnova sendiri sempat mengajukan cuti panjang (lebih dari tiga bulan) ketika Erman Safar mulai menjabat. Padahal, pengajuan cuti panjang seorang sekretaris daerah  sangatlah  tidak  lazim  mengingat  posisinya  yang  vital  dalam  birokrasi.  Berdasarkan penelusuran dokumen, Yuen Karnova sendiri mengakui mengajukan cuti panjang agar Walikota yang baru menjabat dapat segera menunjuk Plt Walikota (Zulnandi, 2021). Meskipun Erman Safar memiliki hak preogratif dalam melakukan perubahan pejabat struktural termasuk mencari sekre- taris daerah baru, hal ini seharusnya dilakukan dengan tidak terburu-buru karena akan menim- bulkan gejolak di internal birokrasi. Apalagi Yuen Karnova menjadi sosok birokrat senior yang banyak mendapat dukungan bawahan. Adapun pengganti Yuen Karnova, Martias Wanto sebelum- nya  menjabat  sebagai  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Agam,  daerah  tetangga  Kota  Bukittinggi. Keputusan Erman Safar yang menarik Martias Wanto diyakini banyak pihak karena pengalaman birokrasi Martias Wanto dan ditambah pergantian kepala daerah baru di Kabupaten Agam disaat bersamaan. Salah seorang informan mengatakan,
“Sekretaris  daerah  itu  jabatannya  setengah  politis  karena  tergantung  kepala  daerah  yang memakainya.  Ia  harus  pandai-pandai  kalau  berganti  kepala  daerah.  Apalagi  kalau  masih berusia muda, bisa stres kalau di non- job.“ (Wawancara Z, 15/11/2022)
Langkah Martias Wanto pindah dan meraih jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi setelah terjadi peralihan kekuasaan di Kabupaten Agam adalah hal yang lumrah. Sebagai birokrat senior, Martias Wanto paham bahwa posisi sekretaris daerah sangatlah politis dan ditentukan ke- pala daerah sehinga bergantinya kepala daerah harus diantisipasi termasuk dengan memanfaat- kan peluang pindah daerah. Langkah Martias Wanto pindah juga tampaknya didukung oleh man- tan Bupati Agam, Indra Catri. Hal ini disebabkan Indra Catri dan Erman Safar berada dipartai yang sama yakni Partai Gerindra. Dukungan Indra Catri kepada Martias Wanto juga tidak lepas sepak terjangnya  yang  dikenal  loyalis  garis  keras  Indra  Catri  ketika  menjadi  Bupati  Agam  sekaligus Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat pada Pilkada tahun 2020. Hal ini terbukti dengan ujaran kebencian yang disampaikan Martias Wanto kepada pasangan calon Gubernur lain pada Pilkada
Sumatera  Barat  tahun  2020  (JPNN,  2020).  Tindakan  yang  pada  akhirnya  diganjarkan  dengan dukungan politik dari Indra Catri untuk meyakinkan Erman Safar agar mengambil Martias Wanto sebagai Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi.

## Studi Kasus Romi Hariyanto
Fenomena yang dialami di Kota Bukittinggi agaknya berbeda dengan situasi yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Romi Hariyanto selaku bupati petahana yang pada awalnya maju Pilkada tahun 2015 dengan diusung partai politik, memilih maju Pilkada tahun 2020 dari jalur perseorangan. Salah seorang informan mengatakan, Romi Hariyanto  acapkali dibeberapa kesempatan  sebelum  Pilkada  menyampaikan  alasannya  maju  dari  jalur  perseorangan  adalah “ingin mengu ji dukungan suara masyarakat, apakah ia benar-benar didukung karena partai atau sosoknya” (Wawancara A, 1/11/2022). Akan tetapi pendapat berbeda menyanggah motif Romi tersebut  dimana  alasan  sebenarnya  Romi  Hariyanto  maju  jalur  perseorangan  dalam  Pilkada disebabkan konflik internal dalam tubuh PAN sendiri. Salah seorang informan (Wawancara W, 30/10/2022) mengatakan Romi Hariyanto enggan membayar mahar atau uang perahu ke Bakri (Ketua DPW PAN Provinsi Jambi) dalam Pilkada Tanjung Jabung Timur karena dirinya sebagai Ketua  DPD  PAN  merasa  telah  bersusah  payah  dan  sukses  besar  dalam  memenangkan  PAN  di Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  pada  Pileg  tahun  2019.  Konflik  antar  Romi  Hariyanto  dan Bakrie kian tajam ketika Romi Hariyanto memutuskan mundur dari Ketua DPD PAN Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjelang Pilkada tahun 2020. Fenomena praktik mahar berupa membeli perahu partai politik jelang Pilkada sudah menjadi hal yang lazim meskipun kepada kader partai sendiri.  Studi  Misra  et  al.  (2021)  menunjukan  uang  mahar  telah  menjadi  praktik  umum  yang dilakukan  bakal  calon  kepala  daerah  dalam  meraih  partai  pengusung  pada  Pilkada.  Dengan demikian pilihan Romi Hariyanto untuk maju Pilkada tahun 2020 dari jalur perseorangan tidak lepas dari keinginannya untuk lepas dari ikatan korupsi.
Sebagai  pasangan  kepala  daerah  petahana  masa  jabatan  tahun  2016  sampai  2021,  Romi Hariyanto dan Robby Nahliansyah berupaya melanjutkan visi dan misi diperiode kedua kepemim- pinan  yakni  tahun  2021  sampai  tahun  2024.  Adapun  visi  Bupati,  Romi  Hariyanto  dan  Wakil Bupati, Robby Nahliansyah adalah “Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat).” Visi ini ke - mudian diturunkan menjadi lima misi yakni: (1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dae- rah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan; (2) Meningkatkan kesejahteraan masyara-kat melalui  pengembangan  ekonomi  kerakyatan  berbasis  agribisnis, usaha  mikro  kecil  menengah, investasi  industri,  kepariwisataan,  dan  kemaritiman;  (3)  Meningkakan  kualitas  sumber  daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender berbasis ilmu pengetahuan teknologi; (4) Mewujudkan masyarakat yang agamis dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif; dan (5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih, transparan, dan demokratis.
Kelima  misi  tersebut  tidak  lepas  dari  karakteristik  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  yang merupakan  kabupaten  yang  terletak  dipesisir  timur  Provinsi  Jambi.  Sebagai  kabupaten  baru dimana Kabupaten Tanjung Jabung Timur sendiri berdiri tahun 1999 sebagaimana amanat UU Nomor 54 Tahun 1999, dibutuhkan akselerasi dalam pembangunan. Hal ini tidak lepas dari realita bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan kabupaten dengan penduduk miskin paling tinggi diantara kabupaten/kota di Provinsi Jambi dengan jumlah 11,54% pada tahun 2019 (Badan Pusat Statistik, 2020). Apalagi dengan luas wilayah dan topografi yang didominasi gambut, pem- bangunan menjadi kunci untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Tidak pelak seluruh pasangan calon  kepala  daerah  yang  maju  Pilkada  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  selalu  menjadikan “infrastruktur sebagai program prioritas atau primadona” (Wawancara AK, 1/11/2022).
Romi Hariyanto menyadari kunci sukses mengejar ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, adalah dukungan ASN yang handal dan kompeten. Oleh karena itu, Romi Hariyanto kerap melakukan pendekatan yang humanis kebawahannya. Sebagian besar informan mengatakan  sosok  Romi  Hariyanto  sering  terjun  kelapangan  dan  gampang  bersosialisasi membuat dirinya dekat dengan siapapun termasuk dengan ASN. Ia juga tidak menyukai kakunya protokol  sebagai  bupati,  berpenampilan  sederhana,  berbahasa  lokal,  dan  sering  hadir  diacara yang bersifat informal dan sosial. Dirinya juga kerap dipanggil “abang”, bukan P ak Bupati dalam
banyak kesempatan termasuk dalam forum resmi pemerintah yang dihadiri ASN. Salah seorang informan mengatakan:
“Pada Pilkada 2015, saya tidak mendukung Romi sebagai Bupati karena keluarga mendukung calon  lain.  Cuma  ketika  Romi  sudah  menjadi  Bupati,  karier  saya  tidak  tenggelam.  Tidak pendendam dia. Malah sekarang saya naik menjadi Kabid“ (Wawancara AL, 15/11/2022) Pendekatan humanis dan gaya komunikasi Romi Hariyanto yang cair dalam birokrasi sendiri memunculkan simpati bawahan termasuk bagi aparatur pemerintah daerah yang pada awalnya tidak mendukung dirinya dalam Pilkada. Pada beberapa kesempatan, dirinya juga kerap merang- kul pundak ASN ketika bertemu langsung. Dengan gaya komunikasi tersebut, tidak pelak mendo- rong soliditas birokrasi mengadopsi visi-misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam agenda kebijakan. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan dunia internasional atas capaian misi pembang- unan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan melalui Ramsar’s Award tahun 2022 sebagai satu dari dua puluh empat daerah di dunia yang dianugerahi Wetland City Accreditation  (Mairiadi, 2022).  Penghargaan  tersebut  menobatkan  Kabupaten  Tanjung  Jabung Timur menjadi satu-satunya pemerintah daerah di Indonesia yang berhasil meraih penghargaan sampai saat ini.
Keputusannya dalam menunjuk pejabat pemerintah daerah juga kerap mempertimbangkan sosial-kultural  dimasyarakat.  Dengan  struktur  masyarakat  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur yang  heterogen,  Romi  Hariyanto  yang  berasal  dari  suku  melayu,  dikenal  bersifat  akomodatif dengan suku lain khususnya bugis dan jawa. Hal ini setidaknya dibuktikan dalam dua kali Pilkada, dimana Romi Hariyanto memilih bersanding dengan Robby Nahliansyah berlatarbelakang suku bugis. Tidak pelak, dalam kebijakan promosi/mutasi pejabat eselon dua, ia tidak terlalu mengin- tervensi dan menyerahkan mekanisme ke pansel sepanjang mengikuti aturan yang berlaku. Di samping itu, ada kriteria lain yang kerap dijadikan standar oleh Romi Hariyanto dalam menentu- kan promosi/mutasi jabatan. Menurutnya:
“Dari semua unsur, tentu ada penilaian. Term asuk salah satu unsur kurang populer, karena kita ada komitmen shalat jumat berjamaah, shalat dhuha, itu salah satu penilaian kecil. Tetap kita  melibatkan  Baperjakat,  Pak  Sekda  dan  Pak  Wabup.”  (Wawancara  Romi  Hariyanto, 29/4/2023).
Statemen ini menunjukan bahwasannya kriteria seseorang yang ditempatkan Romi Hariyanto tidak  hanya  didasari  kompetensi  melainkan  juga  nilai  spiritualitas  dari  individu  itu  sendiri. Digunakannya parameter nilai-nilai spiritualitas yang dimiliki calon pejabat, diyakininya mampu mengarahkan orang tersebut menjadi pribadi yang amanah dan loyal ketika memegang jabatan. Dirinya dalam keseharian juga menampilkan keteladanan dimana ketika observasi yang dilaku- kan penulis, Romi Hariyanto meninggalkan sesi wawancara karena alasan shalat sunah dhuha. Berbekal  beberapa  karakteristik  tersebut,  pola  pola  promosi/mutasi  dibawah  kepemimpinan Romi Hariyanto dapat terlihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Rekapitulasi Jumlah Pejabat Eselon Dua dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018 dan Tahun 2022 No. Jabatan Pejabat Lama/ 2018 Pejabat Baru/ 2022 (Ramlan Nurmatias) (Erman Safar) 1. Tetap 7 (20,59%) 2. Rotasi 15 (44,12%) 3. Promosi 11 (32,35%) 4. Demosi 1 (2,94%) 5. Mutasi 0 (0%) Total Jabatan 34 (100%)
Tabel 3 menunjukan beberapa catatan terkait pola kebijakan rekrutmen pejabat eselon dua dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pertama, minimnya politisasi kebi- jakan promosi/mutasi pejabat eselon dua oleh Romi Hariyanto. Apabila dikuantifikasikan seba- nyak 22 orang atau 64,71% yang menduduki jabatan eselon dua ditahun 2018 masih dipercayai hingga saat ini dengan rincian sebanyak 7 orang (20,59%) dijabatan yang sama dan 15 orang (44,12%) mendapat rotasi jabatan. Adapun sebanyak 11 orang (38,2%) mendapat promosi dari
jabatan eselon tiga diantaranya sekretaris dinas/badan, kepala bagian, dan camat. Menariknya diantara 13 orang tersebut, s1 orang memiliki relasi keluarga dengan Romi Hariyanto yakni Angga Harisumartha,  umur  36  tahun  yang  sudah  menjabat  sebagai  Kepala  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Penempatan Angga Harisumartha sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sendiri dianggap bebe- rapa pihak sebagai upaya Romi Hariyanto melakukan kontrol ke birokrasi dengan menempatkan orang  dekatnya.  Adapun  jabatan  yang  didemosi/diturunkan  meskipun  belum  memasuki  masa pensiun hanya 1 orang atau 2,9% yakni Suhas Purrojani yang menjabat sebagai Inspektur pada Inspektorat ditahun 2018, saat ini menjadi staff. Adapun sebanyak 4 orang mengajukan pengun- duran diri karena sakit yang berakibat tidak bisa menjalankan tugas, dan 1 orang mengajukan pensiun dini dengan alasan maju sebagai calon bupati pada Pilkada tahun 2020 yakni Abdul Rasid yang menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat. Hal mena- rik lainnya adalah tidak ada promosi atau loncat jabatan yang dilakukan dari posisi staf menjadi kepala dinas sebagaimana yang terjadi di Pemerintah Kota Bukittinggi. Dari gambaran tersebut jelas  terlihat  adanya  stabilitas  dan  kemapanan  dalam  birokrasi.  Prinsip meritokrasi  ditegakan dengan  jelas  yang  ditandai  banyaknya  pejabat  eselon  tiga  yang  naik  kariernya  ke  eselon  dua. Minimnya perubahan di internal birokrasi oleh Romi Hariyanto sebagai kepala daerah diakui pula oleh salah seorang birokrat:
“Saya  mendengar  sendiri  disatu  kesempatan  ketika  Bupati  memanggil  seluruh  pejabat  ke rumah  dinas.  Disana  Bupati  bilang,  tidak  perlu  kalian  memberi  setoran  ke  saya.  Uang  saya masih ada. Kalian f okus saja kerja.“ (Wawancara AQ, 15/11/2022)
Dari statemen tersebut jelas adanya jaminan Romi Hariyanto untuk meminta setiap aparatur pemerintah khususnya pejabat untuk fokus bekerja tanpa memikirkan harus memberikan upeti atau imbalan apapun. Tidak pernah terdengar adanya praktik ijon jabatan yang terjadi dibanyak daerah di masa kepemimpinan Romi Hariyanto. Padahal praktik upeti dan jual-beli jabatan sudah lazim  dilakukan  oleh  beberapa  kepala  daerah  yang  terbukti  korupsi,  sebagai  pintu  untuk mengembalikan biaya politik yang dikeluarkan pada Pilkada.
Kedua, pada posisi puncak birokrasi, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang pada  tahun  2018  dijabat  Sudirman  beralih  kepada  Sapril.  Sudirman  sendiri  menjabat  sebagai sekretaris daerah ditiga periode bupati yakni Zumi Zola (2011-2015), Ambo Tang (2015-2016) dan Romi Hariyanto (2016). Dipenghujung tahun 2018, Sudirman memutuskan pindah ke peme- rintah  provinsi mengikuti Zumi Zola,  yang saat itu telah menjadi Gubernur Jambi. Sejak tahun 2020 sampai saat ini, Sudirman menduduki jabatan sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jambi. Adapun pengganti Sudirman, Sapril merupakan aparatur sipil negara yang memilih berkarier ke Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pasca pemekaran kabupaten tersebut dari kabupa- ten induk ditahun 1999. Sebagai putra asli daerah kelahiran Nipah Panjang, Sapril menghabiskan sebagian  besar  karier  di  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah,  Kabupaten  Tanjung Jabung  Timur.  Kedekatan  Sapril  dan  Romi  Hariyanto  sendiri  agaknya  terbangun  ketika  Romi Hariyanto yang ketika itu menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur diban- tu Sapril sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak tahun 2014. Ditahun 2018, Sapril dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan menjabat hingga sekarang. Dengan demikian, dalam kurun waktu delapan tahun terakhir hanya terjadi satu kali pergantian posisi pejabat birokrasi tertinggi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Situasi yang menandakan terciptanya stabilitas dipucuk pimpinan birokrasi.
Analisis Inovasi Kebijakan Rekrutmen Pejabat Eselon Dua Kepala Daerah Perseorangan Dari dua kasus tersebut maka dapat ditarik beberapa benang merah khususnya terkait dengan model  kebijakan  kepala  daerah  perseorangan  dalam  rekrutmen  pejabat  eselon  dua.  Pertama, kepala daerah perseorangan relatif tidak menjadikan birokrasi sebagai musuh. Berbeda dengan kepala daerah yang diusung partai politik yang cenderung langsung mengintervensi birokrasi, para  kepala  daerah  perseorangan  cenderung  tidak  mempolitisasi  dan  menjalankan  kebijakan promosi/mutasi  jabatan  berjalan  sesuai  aturan.  Hal  ini  dengan  sendirinya  membangun kepercayaan dalam birokrasi karena ketiadaan tuntutan imbalan, kompensasi, dan ijon jabatan.
Kedua, meskipun mekanisme pengisian pejabat eselon dua melalui lelang jabatan dilakukan sepenuhnya  oleh  pansel,  posisi  kepala  daerah  masih  sangat  menentukan  hasil  akhir.  Dalam konteks kepala daerah perseorangan di Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, rekomendasi tiga calon teratas yang dibawa pansel menjadi salah satu pertimbangan dari kepala daerah dalam menentukan pilihan. Keputusan yang diambil menjadi otoritas tungal dari kepala daerah meskipun terdapat ruang dialog dengan beberapa pihak berkompeten seperti Baperjakat. Adapun  pertimbangan  lainnya  dalam  memilih  pejabat  diantaranya  keluarga,  suku,  dan  nilai spiritualitas.
Ketiga, kepala daerah perseorangan cenderung membuka partisipasi yang luas dari bawahan. Proses braintsorming dalam  rapat  sebagaimana  dilakukan  Ramlan  Nurmatias  dan  gaya komunikasi  yang  cair  seperti  dilakukan  Romi  Hariyanto  merupakan  upaya  untuk  menggali informasi secara lengkap dalam memetakan kompetensi seorang ASN. Disamping itu, dibukanya ruang partisipasi justru menjadi wadah untuk menginternalisasi visi dan misi mereka kedalam birokrasi. Ketika visi dan misi tersebut telah terinternalisasi dengan baik, maka diskresi dapat diberikan  dalam  rangka  mempercepat  pembangunan  dan  penyelenggara  pelayanan  publik. Persepsi birokrasi sebagai suatu organisasi yang lamban dan kaku pada akhirnya bisa dibantah dengan kehadiran birokrasi yang responsif. Apalagi diskresi adalah kebutuhan mutlak yang harus dimiliki  setiap  ASN  ketika  berhadapan  dalam  prosedur  administrasi  birokrasi  yang  kaku. Disamping itu, diskresi merepresentasikan relasi yang relatif berimbang diantara kepala daerah dengan  pejabat  birokrasi  sehingga  dengan  posisi  tawar  tersebut  membuat  birokrasi  dapat berjalan dengan lebih baik. Berkaca dari kritik Herbert Simon (2013)  dalam bukunya berjudul Administrative  Behavior:  A  Study  of  Decision-making  Processes  in  Administrative  Organizations , seorang birokrat tidak akan menyelesaikan apa-apa ketika hanya bertindak selaku administrator, sebaliknya  mereka  dapat  berperan  signifikan  untuk  mempengaruhi  pencapaian  tujuan  suatu organisasi melalui keikutsertaan dalam pengambilan keputusan.

## Simpulan
Kehadiran  kepala  daerah  dari  jalur  perseorangan  dalam  pelaksanaan  Pilkada  di  Indonesia memunculkan optimisme bagi penguatan kualitas  demokrasi. Kecenderungan jual-beli jabatan sebagai ekses Pilkada berbiaya mahal, terbukti tidak dialami oleh kepala daerah perseorangan. Berkaca  dari  kepemimpinan  kepala  daerah  dari  jalur  perseorangan  di  Kota  Bukittinggi  dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukan kecenderungan positif dalam mewujudkan kebi- jakan rekrutmen pejabat eselon yang akuntabel dan transparan. Lineritas tersebut tergambar dari proses kebijakan promosi/mutasi pejabat eselon dua yang tidak banyak diintervensi dan justru kepala daerah dari jalur perseorangan cenderung lebih akomodatif kepada birokrat walaupun diiringi dengan pertimbangan personal. Minimnya pratik pembersihan birokrasi memunculkan stabilitas  dalam  birokrasi  yang  kerap  menjadi  ciri  yang  dimiliki  oleh  kepala  daerah  dari  jalur perseorangan pada awal kepemimpinan.
Meskipun terdapat tendensi positif terhadap kebijakan  rekrutmen pejabat eselon dua  yang dilahirkan kepala daerah dari jalur perseorangan, mereka juga tetap memiliki potensi untuk mela- kukan praktik korupsi. Setiap kepala daerah dari jalur perseorangan rentan untuk berperilaku transaksional  mengingat  mahalnya  biaya  yang  dikeluarkan  mulai  dari  tahapan  pencalonan, sosialisasi, dan pemilihan. Meskipun tidak ada biaya mahar yang dikeluarkan untuk mendapatkan dukungan partai pengusung, mereka diharuskan mengeluarkan biaya yang besar untuk memobi- lisasi relawan ketika pengumpulan KTP sebagai syarat lolos verifikasi. Setelah itu, mereka juga harus mengerahkan sumber daya untuk kampanye, pembiayaan tim sukses, saksi TPS, dan terka- dang jual beli suara dihari pemilihan. Ketika menang, mereka juga berhadapan dengan persoalan mencari  dukungan  politik  di  legislatif.  Akibatnya,  kepala  daerah  dari  jalur  perseorangan  akan melakukan  segala  cara  untuk  mengembalikan  biaya  politik  yang  tinggi  tadi  termasuk  dengan memanipulasi kebijakan promosi/mutasi pejabat eselon dua. Hal ini pada akhirnya dapat meng- eliminasi urgensi kepala daerah perseorangan bagi terwujudunya pemerintahan yang akuntabel.
Oleh  karena  itu,  pandangan  optimis  perlu  dibangun  atas  hadirnya  kepala  daerah  dari  jalur perseorangan. Lambat laun hal ini berimplikasi pada sikap dan partisipasi pemilih. Partai politik yang  selama  ini  telah  berada  struktur  politik  yang  sudah mapan  dipaksa  berbenah  agar  tidak
ditinggal pemilih. Meskipun demikian, keberadaan kepala daerah jalur perseorangan juga meng- hadapi tantangan mengingat karakteristik sistem politik yang lebih kompleks. Munculnya calon kepala  daerah  perseorangan  dari  latarbelakang  partai  politik  perlu  pula  diantisipasi  melalui pengaturan yang lebih tegas agar semangat asli dibukanya kesempatan calon kepala daerah jalur perseorangan  dalam  Pilkada  menjadi  terjaga.  Hal ini  berangkat  dari  realita  sebagaimana  yang dialami kepala daerah dari jalur perseorangan di Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menang Pilkada  karena mereka memiliki basis massa yang jelas, cara komunikasi yang  efisien  dan  tidak  formal, memiliki  hubungan  emosional  dalam  meyakinkan  pilihan  calon kepala daerah, dan program yang lebih mudah. Disamping itu, negara selayaknya memberikan dukungan  pendanaan  yang  lebih  proporsional  terhadap  calon  kepala  daerah  dari  jalur  perse- orangan yang maju Pilkada. Hal ini dapat ditempuh dengan mengalokasikan bantuan keuangan berdasarkan jumlah dukungan yang telah diverifikasi dan disahkan KPU. Langkah ini sangat layak dilakukan  sebagai  upaya  menjaga  integritas  dan  independensi  calon  kepala  daerah  dari  jalur perseorangan dari peluang praktik koruptif.

## Referensi
Albury, D. (2005). Fostering innovation in public services. Public Money & Management , 25 (1), Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). Democracy for sale: Pemilihan umum, klientelisme, dan negara di Indonesia . Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Berenschot, W. (2018). The political economy of clientelism: a comparative study of Indonesia’s patronage democracy. Comparative Political Studies , 51 (12), 1563 – 1593.
Dearing, J. W. (2009). Applying diffusion of innovation theory to intervention development.
Research on Social Work Practice , 19 (5), 503 – 518.
Dinarto, D., & Ng, J. (2021). Characterising independent candidates in Indonesian local politics.
Journal of Current Southeast Asian Affairs , 40 (2), 266 – 292.
Djuyandi, Y., & Herdiansah, A. G. (2018). Political participation of youth in the West Java Regional election (Pilkada) in 2018. Jurnal Bina Praja , 10 (2), 195 – 207. Fadhilah, U. N., & Rachman, T. (2015). Calon perseorangan menang di Pilkada Bukittinggi . Republika. https://news.republika.co.id/berita/nz4yxd219/calon-perseorangan-menang- di-pilkada-bukittinggi
Fahmi, K., Amsari, F., Azheri, B., & Kabullah, M. I. (2020). Sistem keadilan pemilu dalam penanganan pelanggaran dan sengketa proses pemilu serentak 2019 di Sumatera Barat. Jurnal Konstitusi , 17 (1), 001. https://doi.org/10.31078/jk1711
Fajri, M. N., & Kabullah, M. I. (2021). PKK, potensi pemanfaatan keuangan negara dan neo- ibuisme negara di Sumatera Barat. Jurnal Adhyasta Pemilu , 2 (2), 85 – 97. Hidayat, F. (2017). Berantas jual beli jabatan PNS, KASN gandeng KPK . Detik.Com.
Kabullah, M. I. (2019). Women’s pathway into national parliament: The case of wives of governor and bupati in the West Sumatera. In Proceeding of The 13th International Conference onMalaysia-Indonesia Relations (PAHMI) (pp. 268 – 273). Sciendo.
Kabullah, M. I., Amsari, F., Arifin, W., & Misra, F. (2020). Accountability dysfunction in campaign finance regulations: a case study of the 2018 Jambi simultaneous general elections. Jurnal Bina Praja , 12 (2), 225 – 236. https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.225-236
Kabullah, M. I., & Fajri, M. N. (2021). Neo-Ibuism in Indonesian politics: Election campaigns of wives of regional heads in West Sumatra in 2019. Journal of Current Southeast Asian Affairs ,
40 (1), 136 – 155. https://doi.org/10.1177/1868103421989069
Lestari, D. (2019). Pilkada DKI Jakarta 2017 : Dinamika politik identitas di Indonesia. JUPE :
Jurnal Pendidikan Mandala , 4 (4), 12. https://doi.org/10.58258/jupe.v4i4.677
Mairiadi, N. (2022). Bupati Tanjung Jabung Timur perolah penghargaan “Ramsar’s Award.” Jambi.Antaranews.Com.
Marsh, D., & Sharman, J. C. (2009). Policy diffusion and policy transfer. Policy Studies , 30 (3) Martini, N. P. E., & Ibrahim, R. (2013). Problematika calon independen dalam pemilihan umum
kepala daerah. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum , 1 (3).
Mietzner, M. (2015). Dysfunction by design: Political finance and corruption in Indonesia. Critical Asian Studies , 47 (4), 587 – 610. https://doi.org/10.1080/14672715.2015.1079991 Miles, M. B., Huberman, A. M., & Salda ñ a, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook . Sage.
Misra, F., Sudarmoko, S., Apriwan, A., Hakim, A., Ichsan Kabullah, M., & Rahman, F. (2021). Kontekstualisasi Pilkada Riau: Sosiokultural, Relasi Klientalistik dan Indikasi Politik Uang. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 7 (1), 43 – 56. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.724 Moleong, L. J. (2013). Metodologi penelitian kualitatif . PT Remaja Rosdakarya.
Muhtadi, B. (2019). Politik uang dan new normal dalam pemilu paska-orde baru. Integritas: Jurnal Antikorupsi , 5 (1), 55 – 74. https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413 Prayogi, I. (2019). Populisme islam dan imajinasi politik dalam pilkada DKI Jakarta 2017. Politeia: Jurnal Ilmu Politik , 11 (2), 31 – 43. https://doi.org/10.32734/politeia.v11i2.1083 Priyono, B. H. (2018). Korupsi: melacak arti, menyimak implikasi . Gramedia Pustaka Utama.
Robison, R., & Hadiz, V. R. (2017). Indonesia: a tale of misplaced expectations. The Pacific Review , 30 (6), 895 – 909. https://doi.org/10.1080/09512748.2017.1306578 Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations. In Diffusion of innovations (4th ed). The Free Press. Santoso, A. B. (2017). Eksistensi dan problematika calon independen dalam pemilukada ditinjau dari perspektif Undang-Undang nomor 8 tahun 2015. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ,
1 (2), 147. https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p147-160
Savirani, A., & Aspinall, E. (2017). Adversarial linkages: the urban poor and electoral politics in Jakarta. Journal of Current Southeast Asian Affairs , 36 (3), 3 – 34. Schwartz-Shea, P., & Yanow, D. (2013). Interpretive research design: concepts and processes .
Routledge.
Sjahrir, B. S., Kis-Katos, K., & Schulze, G. G. (2013). Political budget cycles in Indonesia at the district level. Economics Letters , 120 (2), 342 – 345.
Śledzik, K. (2013). Schumpeter’s view on innovation and entrepreneurship. SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.2257783
Suherman, A., & Mansur, M. (2017). Strategi marketing politik calon independen dalam kontestasi pilkada serentak tahun 2017 di Kabupaten Buton Selatan. Jurnal Ilmu Sosial ,
16 (1), 9. https://doi.org/10.14710/jis.16.1.2017.9-19
Sukmajati, M., & Aspinal, E. (2015). Politik Uang di Indonesia. Yogyakarta: PolGov . Suwarno, Y. (2008). Inovasi di sektor publik . Jakarta: STIA-LAN Press. Syambudi, I., & Bernie, M. (2020). Calon independen Pilkada bertumbangan, demokrasi dikuasai oligarki . Tirto.
Tampubolon, D. H., Noak, P. A., & Apriani, K. D. (2021). Pengaruh persepsi masyarakat Kecamatan Rantau Utara terhadap minat memilih calon kepala daerah independen pada Pilkada Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015. Politika Udayana , 1 (2).
Tomsa, D., & Setijadi, C. (2018). New forms of political activism in Indonesia. Asian Survey , 58 (3), Ufen, A., & Mietzner, M. (2015). Political finance regimes in Southeast Asia: introduction. Critical Asian Studies , 47 (4), 558 – 563. https://doi.org/10.1080/14672715.2015.1082260 Warburton, E., & Aspinall, E. (2018). Explaining Indonesia’s democratic regression: structure, agency and popular opinion. Contemporary Southeast Asia , 41 (2), 255 – 285.
Widiptya, G. P., & Utomo, S. (2017). Analisis kemenangan calon independen pasangan Abdul Hafidz-Bayu Andriyanto dalam Pilkada Kabupaten Rembang tahun 2015. Journal of Politic and Government Studies , 6 (2), 201 – 210. Zulnandi. (2021). Cara yuen menyatakan mundur dari sekda Kota Bukittinggi, ambil cuti gajah . Semangatnews.Com.