## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Bella Dwi Hastuti 1 , Faizal Anwar 2 , Titi Darmi 1*

## A BSTRACT
1,2,3 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Bengkulu Bengkulu, Indonesia titi.harmadi@gmail.com
Submitted: 15 September 2021 Revised: 1 December 2021 Accepted: 5 December 2021 The purpose of this study was to determine the implementation of waste manage- ment policies and to find out the inhibiting factors in the implementation of waste management policies in South Bengkulu Regency. This study used descriptive qualitative method. The informants were determined by purposive sampling tech - nique. Data were collected by means of observation, interviews, and documenta - tion. Meanwhile, data analysis used the interactive model of Miles and Huberman. The results of this study indicated that the Implementation of Local Government Regulation No. 01 of 2017 concerning Waste Management in South Bengkulu Re- gency has been running according to the standards and procedures that have been set,  but  in  its  implementation,  it  has  not  been  fully  materialized  in  accordance with the contents of the policy, and there still discrepancies obtained from the re - sults of the implementation of the policy. Some of the factors that become obstacles in implementing waste management policies were first, communication: lack of budget for conducting outreach. Second, Resources: limited human resources who were experts in the field of solid waste, lack of good facilities, TPS, 3R TPS as well as a lack of waste transporting fleets and limited budget costs. Third, Disposition: there were still officials who carried out their main tasks and functions outside the existing regulations. Fourth, the structure of the bureaucracy: there were officers/ staff who still carried out the main tasks and functions that were not in accordance with the established SOP.
Keywords : public policy; policy implementation; waste management

## A BSTRAK
PTujuan studi ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dan mengetahui faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pen - gelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan. Studi ini menggunakan metode deskripsi kualitatif. Informan penelitian ditetapkan dengan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumen - tasi.  Sedangkan analisis data menggunakan model interaktif dari Miles and Hu - berman. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Perda No. 01 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan sudah berjalan sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan isi kebijakan, serta masih ada ketidaksesuaian yang didapat dari hasil pelaksanaan kebijakan. Ada - pun beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah adalah: pertama, Komunikasi: kurangnya anggaran biaya untuk melakukan sosialisasi. Kedua, Sumber Daya: terbatasnya SDM yang ahli di bidang persampahan, kurangnya fasilitas baik, TPS, TPS 3R serta kurangnya armada pengangkut sampah dan terbatasnya anggaran biaya. Ketiga, Disposisi: masih ada aparat yang melaksanakan tupoksi di luar peraturan yang ada. Ke - empat, Struktur Birokrasi: masih petugas/pelaksana yang menjalankan tupoksi tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
Kata Kunci : kebijakan publik; implementasi kebijakan; pengelolaan sampah

## Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan
Bella Dwi Hastuti, Faizal Anwar, Titi Darmi

## PENDAHULUAN
Hampir diseluruh negara yang ada di d du- nia memiliki permasalahan tersendiri di dalam n- negaranya masing-masing, . permasalahannya juga beragam misalnya permasalahan ekonomi, permasalahan kependudukan, n permasalahan sosial, b budaya serta permasalahan lingkungan. Di Indonesia permasalahan lingkungan masih menjadi permasalahan pokok. Salah satu per- masalahan n lingkungan yang hingga saat ini ma- sih menjadi permasalahan adalah permasalahan sampah. Permasalahan  sampah masih  men- jadi sorotan dan hampir yang terjadi di semua kota a di Indonesia mengalami k kendala dalam pengelolaan sampah. Khususnya di perkotaan, mengelola sampah di perkotaan dapat dikatakan terbilang sulit dan memiliki banyak tantangan dalam pengelolaannya. Semakin luasnya wilayah perkotaan di suatu wilayah maka akan mengha- silkan lebih banyak sampah yang dihasilkan, sehingga pengelolaanya lebih sukar (Fernando, 2019)most of them have not been successful. Thus, the main purpose of this study is to exa- mine  major  factors  affecting  successful  policy implementation of the SWM. Further, the study identifies  problems  and  challenges  faced  in  the implementation of SWM. Both qualitative and quantitative methods were used to gather prima- ry and secondary data. Interview and in-depth discussions  were  conducted  with  selected  offi - cers who are responsible for implementation of SWM system to identify problems and challen- ges at the implementation level. Among the 48 LGs in the Western Province, 50% (twenty-four Pengelolaan sampah disini merupakan tanggung jawab pemerintah yang berbentuk  se- buah pelayanan, yakni dengan caraamembuat kebijakan mengenai pengelolaan sampah(Fitri, Ati, & Suyeno, 2019). Adanya kebijakan tentang pengelolaan sampah belum menentukan pen- gelolaan sampah bisa dikelola dengan baik. Di- mana tidak jarang kita temukan bahwa instansi yang memiliki tugas dalam penanganan sampah kurang mampu mengatasi persoalan sampah, sehingga menyebabkan pengelolaan sampah yang tidak efektif dan dapat memberikan dam- pak negatif bagi kesehatan maupunllingkun- gan (Wichai-utcha & Chavalparit, 2019)such as packaging, agriculture, automobile parts, elec- tronic applications and medical devices. The plastic  fabrication  process  can  be  modified  to form  various  shapes,  colors  and  specifications
according to customer needs. Consequently, the amount of plastic waste is increasing due to the increase in plastic consumption because of the increasing population. Moreover, the problem of marine plastic debris is on the rise globally, including in Thailand, which results from the irresponsibility of mankind. Generally, plastic waste in Thailand can be generated from indust- rial processes and households. These two waste sources have caused the rise in plastic waste, which has contributed to the problem of waste management in Thailand. Additionally, Thailand is one of the contributors to the leakage of plastic waste into the ocean, which results from ineffi - cient waste management. To reduce the impacts of  plastic  waste,  effective  measures  have  to  be applied, such as reducing, reusing and recycling (3Rs
Salah satu kabupaten yang memiliki ken- dala dalam pengelolaan sampah adalah Kabu- paten Bengkulu Selatan. Kab. Bengkulu Selatan merupakan Kabupaten dari 10 Kabupaten yang berada di ProvinsiiBengkulu. Luas wilayah men- capai kurang lebih 11.8.610 Ha. terbagi atas 11 kecamatan. Pertumbuhan penduduk yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya se- hingga menyebabkan dampak pada pengelolaan sampah(Mengoptimalisasi & Sampah, 2021). Pertumbuhan penduduk yang terus mengalami peningkatan dan sehingga menyebabakan volu- me sampah yang dihasilkan  di Kabupaten Beng- kulu terus mengalami peningkatan tercatat pada tahun 2018 sampah yang dihasilkan mencapai 4.341.148 ton sedangkan 2019 jumlah sampah yang dihasilkan meningkat menjadi 5.328.000 ton (Lu & Sidortsov, 2019).
Pemerintahan Bengkulu Selatan telah mengeluarkan kebijakan berupa peraturan da- erah sebagai tanda keseriusan-nya dalam men- gatasi permasalah sampah di Bengkulu Selatan. Adapun tujuan dari peraturan daerah ini yakni mewujudkan Kabupaten Bengkulu Selatan yang bersih dari permasalahan sampah demi menun- jang kelestarian lingkungan hidup dan mening- katkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkun- gan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Peraturan daerah ini baru terselenggara di Bengkulu Selatan  kurang lebih 3 tahun setelah ditetapkan pada tanggal 25 januari 2017.
Berdasarkan hasil pencarian literatur awal yang telah dilakukan peneliti(Danang Aji Kur- niawan & Ahmad Zaenal Santoso, 2021), Imple-
JIAPI : Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Volume 02 No 02 December 2021
mentasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabu- paten Bengkulu Selatan belum terkelola dengan baik. Jika dilihat pada saat ini pengelolaan sam- pah yang dilakukan di Kabupaten Bengkulu Se- latan masih sebatas rutinitas saja, sehingga da- lam pelaksanaanya belum optimal. Pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan masih diangkut langsung dari rumah ke rumah atau dari tempat kontainer tempat sampah semen- tara oleh petugas dengan menggunakan kenda- raan kemudian langsung diangkut Ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Serta masih terdapat penumpukan sampah dibebeberapa lokasi di Ka- bupaten Bengkulu Selatan dan masih minimnya partisipasi masyarakat atau masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sam- pah pada tempatnya (Sharma et al., 2020). Menurut  Lu & Sidortsov, (2019)menyata- kan bahwa suatu kebijakan merupakan rangkai- an atau tindakan yang ditetapkan oleh pemerinth untuk tujuan tetentu dalam memecahkan masa- lah-masalah publik yang sedang berkembang di lingkungan masyarakat yang membutuhkan tin- dakan penyelesaian. Adanya Kebijakan yang te- lah ditetapkan dapat diharapakan akan mampu mengatasi dan memberikan suatu manfaat atau memberikan suatu harapan pada suatu kondisi yang memiliki dampak bagi masyarakat atau ba- nyak pihak(Rulinawaty Kasmad, Samboteng, & Mahsyar, 2019). akan tetapi, adanya kebijakan yang telah ditetapakan tidak serta-merta mampu menyelsaikan masalah yang menjadi acuhan da- lam perumusan kebijakan tersebut(Alwi & Kas- mad, 2018)their commitment to the program of Gernas Kakao (Cocoa National Movement, dan suatu kebijakan  tidak hanya dirumuskan, dibuat dan ditetapkan, serta tidak diimplementasikan, sebuah kebijakan itu harus diimplementasikan agar bisa mencapai tujuan  yang telah ditetapkan (Zorpas, 2020).
Menurut implementasi kebijakan dalam berbagai model implementasi(Sabatier & Maz- mania, 1980) menyatakan implementasi kebija- kan sering dianggap sebagai suatu pelaksanaan dari apa yang telah ditetapakan oleh pemerintah dan seolah-olah tahapiimplementasi ini tidak berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebij- kan. Akan tetapi kenyataannya tahap implemen- tasi s sangat menentukan keberhasilan suatu ke- bijkan  karena suatu kebijakan tidak akan berarti dan tidak dapat mencapai sutu tujuan yang telah ditetapkan jika tidak di implmentasikan dengan
baik dan benar.(Van Meter & Van Horn, 1975) Adapun  empat variabel menurut Edward III yang berperan penting dalam mencapai keber- hasilan implementasi kebijakan ialah  meliputi : Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struk- tur Birokrasi. Dengan demikian, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan  sudah terealisasi dengan baik jika kebijakan tersebut telah di komunikasi- kan, telah memiliki sumber daya memadai dan memiliki fasilitas dan pembiyaan yang cukup, adanya keinginan para pelaksana dalam mela- kukan kebijakan serta melaksanaan tupoksi dan menerapkan SOP yang telah ditetapkan . Belum terkelolahnya pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan secara optimal, bisa dikatakan sebagai salah satu tanda bahwa implementasi kebijakan pengolaan sampah yang diterapakan di Kabupaten Bengkulu Selatan ma- sih mengalami kendala dan hamabtan dalam pelaksanaannya, maka dari itu tujuan dari pen- elitian ini yakni mengetahui  bagaimana Imple- mentasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dan untuk mengetahui apa saja faktor yang meng- hambat Implementasi Kebijkan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan  di DLHK di Ka- bupaten Bengkulu u Selatan dan TPA Padang Gi- lang/TPA Kayu Agau Manna dan tempat terkait penelitian. Sedangkan penelitian  dilakukanmu- lai tanggal 17 Desember - 30 Desember 2020.
Adapun Pendekatan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif  yang bersifat des- kriptif (Yin, Rk, 2013)but iterative process.” This statement is supported by a visual which is displayed on the first page of each chapter. Each chapter contains one step in the linear process of case design (planning, designing, preparing, collecting, analyzing, and sharing. Dimana pene- litian ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta serta yang terjadi di lapangan pada saat peneli- tian berlangsung. di sini peneliti berupaya untuk mengungkapkan fakta ataupun kejadian beru- paamasalah mengenai implementasi kebijakan tentang Pengelolaan Sampah di Kab. Bengkulu Selatan. Sumber data penelitian yang digunakan terdiri dari dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer di- peroleh atau dikumpulkan berdasarkan hasil l-

## Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan
Bella Dwi Hastuti, Faizal Anwar, Titi Darmi
wawancara dengan informan yang terkait dan data hasil pengamatan langsung yang dilakukan peneliti. Sumber data sekunder diperoleh dari sumber tertulis seperti, dari data arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi yang ada di DLHK Bengkulu Selatan yang terkait penelitian. Fokus dalam penelitian ini ialah pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan mengkaji dari beberapa variabel yang mempengaruhi pro- ses implementasi kebijakan berdasarkan  teori George C. Edward III  yang meliputi Komunika- si, Sumberrdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi. 1.Komunikasi  : mengetahui bagaimana ke- bijakan perda No. 01 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten  Beng- kulu Selatan dikomunikasikan, peneliti membahas 3 indikator yaitu transmisi, ke- jelasan, dan konsistensi 2. Sumber Daya : mengetahui bagaimana sumber daya dalam mengimplementasi  ke- bijakan Pengelolaan Sampah di Kab. Beng- kulu Selatan. Peneliti membahas 3  indika- tor dari sumber daya, yaitu  staf, fasilitas, dan pembiayaan.
3. Disposisi : mengetahui bagaimana dispo- sisi/sikap pelaksana dalam mengimple- mentasi  kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten  Bengkulu Selatan. Peneliti menganalisis dari 2 indikator yaitu  tingkat kepatuhan pelaksana dan insentif 4.  Struktur Birokrasi : mengetahui bagaimana struktur Birokrasi dalam mengimplemen- tasikan kebijakan perda tentang pengelo- laan sampah di kabupaten Bengkulu Sela- tan. Peneliti menganalisis dari 2 indikator yaitu Standar oprating prosedure (SOP) dan Penyebarn tanggung jawab .
Informan Penelitian Informan penelitian ditetapkan dengan teknik purposive  samplin, dimana informan yang dipilih  berdasarkan pertimbangan terten- tu. Adapun informan yang dipilih berdasarkan pertimbanagan dalam penelitian ini adalah pe- jabat yang berwenang dan orang–orang  yang terkait langsung dalam pelaksanaan  kebijakan pengelolaan  sampah. Berdasarkan pertimban- gan tersebut maka  informan dalam penelitian ini adalah  7 informan  yang meliputi Kepala DLHK, Kabid. Kebrsihan DLHK, Seksi pengelo-
laansampah dan limbah B3, Pelaksana di Bidang PengelolaanSampah dan Limbah B3, Petugas TPA dan petugas pengangkut sampah dan masy- arakat.
Teknik Pengumpulan Data Teknik pengupulan data disini ada 3 tahap yaitu: 1. Observasi Dalam penelitian ini peneliti melakukan- n pengamatan terhadap objek di tempat penelitian secara langsung untuk melihat keadaan n sesuai dengan situasi yang ada di l- lapangan yaitu melihat kondisi sebenarnya diIapangan. Observasi ini bertujuan agar mempermuda peneliti dalam melakukan tahapan selanjutnya yaitu wawancara men- dalam terkait penelitian .
2. Wawancara peneliti menggunakan wawancara secara mendalam serta terstruktur r dengan infor- man penelitian demi mendapatkan penjela- san yang rinci dan mendalam mengenai im- plementasi k kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Dokumentasi Data melalui dokumentasi dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang berasal dari kantor DLHK Kab. Bengkulu Selatan.

## Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini meng- gunakan analisis data di lapangan model Miles and Huberman dalam (César et al., 2017) yaitu: 1.  Data Reduction (Reduksi Data) Peneliti melakukan reduksi data secara ber- tahap yaitu dengan cara membuat ringkasan dari data yang telah dipilih dan diolahdari semuah data yang didapat  melalui hasil wawancara, pengamatan,ddokumen atau arsip yang kemudian dirangkum intinya.
2.  Data Display (Penyajian data)
Di tahap ini peneliti menyusun data yang telah dirangkum dalam bentuk uraian sing- kat kemudian menjadi pembahasan men- genai implmentasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan.
3 Conclusion Drawing/verification (penari- kan kesimpulan/verifikasi)

## JIAPI : Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Volume 02 No 02 December 2021
Tahapan ini ialah tahap penarikan kesimpu- lan yang disimpulkan berdasarkan reduk- si i data dan penyajian  dan penyajian d data yang telah dilakukan sebelumnya(Robert K.Yin, n.d.).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Temuan-temuan umum dalam penelitian DLHK dalam menjalankan tugas pelaya- nan persampahan di Kabupaten Bengkulu Se-
latan, dipimpin oleh  seorang kepala dinas dan didukung oleh 6 bidang sekretariat dalam me- laksanakan  kegiatan pelayanan di Kab. Bengku- lu Selatan.
Pelayanan persampah yang dilaksanakan baru menjangkau 3 kecamatan dari 11 kecama- tan yang ada, belum semua kecamatan terlayani pelayanan persampahan di Kabupeten Bengkulu dikarenakan masih terbatasnya anggaran dan fa- silitas yang dimiliki dalam pelaksanaan pengelo- laan sampah.
Tabel 1. Data pegawai PNS di DLHK berdasarkan n pendidikan dan jeniskelamin. No. Pendidikan Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) Laki-Laki Perempuan 1 SD/SR - 1 1 2% 2 SLTP/ST - - - - 3 SLTA 5 7 12 22 % 4 D.I - - - - 5 D.II - - - - 6 D.III - 1 1 2% 7 D.IV - - - - 8 S.1 15 18 33 60% 9 S.2 4 4 8 14 % 10 S.3 - - - - Jumlah 24 31 55 100 % Sumber : data pegawai  DI dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat diketa- hui bahwa jika dilihat dari tingkat pendidikan pegawai di DLHK paling banyak berada di ting- kat S.1. yaitu dengan jumlah 33 pegawai. Jadi apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai/ sumber daya manusia di DLHK sudah dapat di- katakan baik, hal ini dilihat dari  mayoritas pega- wai yang ada berpendidikan S1 dan bahkan ada 8 orang yang berpendidikan S2, dan hanya se- bagian dari pegawai yang tingkat pendidikannya SD dan SLTA. Sedangkan untuk Jumlah petugas Lapangan dan petugas TPA yang telah ditetap- kan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.
Berdasarkan  data di atas  dapat disimpul- kan bawah sumber daya manusia yang menjadi tenaga/petugas lapangan seperti pengangkut sampah sudah dikatakan cukup. Namun kalau untuk petugas kebersihan  penyapu jalan itu su- dah terlalu banyak.
Tabel 2. Jumlah petugas Lapangan dan petu- gas TPA No Petugas Lapangan Jumlah Petugas 1.  Petugas Sopir Truck sam- pah. Armoll, Buldoser dan Excavator. 13 Orang 2. Petugas pengangkut sam- pah 28 Orang 3. Petugas kebersihan pe- nyapu jalan dan bibir pantai 232 Orang 4. Petugas TPA 13 Orang Sumber : Dokumen DLHK di Kab. Bengkulu Selatan
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Adapun grafik tahunan volume sampah di TPA Kayu Aghau tahun 2018, 2019 dan 2020 adalah digambarkan pada  Gambar 1.

## Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan
4.341.148 5.328.000 4.667.222 2018 2019 2020 Gambar 1. Grafik Tahunan Volume Sampah Tahun 2018, 2019 dan 2020 Sumber : Dukumen Laporan tahunan  diTPA Kayu Aghau Manna.
Berdasarkan grafik  tahunan  volume sam - pah di TPA Kayu Aghau tahun 2018, 2019, dan 2020. Terlihat di tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan volume sampah yang diha- silkan  di tahun 2018 berjumlah 4.341.148 dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 adapun jumlah sampah yang dihasilkan di tahun 2019 adalah 5.328.000 sedangkan di tahun 2020 vo- lume sampah mengalami penurunan dimana volume sampah yang dihasilkan di tahun 2020 berjumlah  4.667.222 .
Jumlah fasilitas Berdasarkan data yang telah ditemukan adapun jumlah fasilitas dalam pengeloaan sam- pah di Kab. Bengkulu Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Fasilitas pengelolaan sampah di Kab.
Bengkulu Selatan No. Nama Fasilitas Jumlah 1. Truck Sampah 6 Buah 2. L300 1 Buah 3. Armroll 2 Buah 4. Excavator 1 Buah 5. Buldoser 1 Buah 6. TPS Kontainer 5  Buah 7. TPS 3R 1 Buah Sumber : Dokumen DLHK di Kabupaten Beng - kulu Selatan.
Berdasarkan data di atas dapat dapat di- katakan bahwa fasilitas yang ada di Kabupaten BengkuluSelatan terdiri dari 6 buah Truck Sam- pah, 1 Buah L300 dan 2 buah Armroll dan ada 2 alat berat yang disediakan di TPA yaitu  1 buah
Excavator dan 1 buah Buldoser. Sedangkan un- tuk TPS  di setiap sudut Kota diletakkan 5  Buah Kontainer sampah dan memiliki 1 TPS 3R. Berdasaran rumusan masalah yang te- lah dirumuskan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijkan pengelolaaan sampah dan apa saja yang menjadi faktor penghamabat dalam pengelolaan sampah di kabupaten Beng- kulu Selatan. peneliti menggunakan teori kebij- kan yang di kemukakan oleh George Edwards III yang meliputi emapat variabel yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

## Komunikasi
Berdasarakan hasil wawancara yang te- lah dilakukan, peneliti memeperoleh informasi bahwa penyampaian informasi/pesan  mengenai kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan sudah dilaksanakan namun belum optimal, memang untuk penyampaian kebijakan dari DLHK kepada para staf/aparatur pelaksana kebijakan dan petugas lapangan telah disampaikan dengan baik. Namun untuk peny- ampaian kepada masyarakat masih kurang.  hal ini disebabkan kurangnya anggaran biaya un- tuk menyelenggarakan sosialisasi, maka dari ini beluma ada penyelenggaraan sosialisasi secara langsung dari DLHK kepada masyarakat,. da- lam hal ini DLHK  hanya melakukan sosialisasi dengan cara ikut serta dalam suatu acara atau kegiatan misalnya kegiatan di kecamatan. Se- dangkan untuk penyampaian tugas dan perintah yang telah diberikan sudah jelas  dan konsistensi informasi/pesan yang diberikan tidak ada yang bertentangan atau tumpang tindih.
Menurut Edward III dalam Syahruddin (2018:58) menyatakan bahwa komunikasi san- gat menentukan keberhasilan pencapaian tuju- an dari implementasi kebijakan. Implementa- si yang efektif baru akan tercapai apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Begitu juga dalam Imple- mentasi kebijakan Pengelolaan Sampah di Kab. Bengkulu Selatan akan tercapai apabila kebija- kan dan tujuan  dari kebijakan dikomunikasikan dengan baik kepada para pelaksan kebijakan. Se- suai dengan hasil penelitian  berkaitan dengan komunikasi. Dapat diketahui bahwa komunikasi merupakan faktor yang sangat menentukan dari tercapainya tujuan dari implementasi kebijakan Pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkulu Se- latan. Melalui proses komunikasi  staf, Petugas
lapangan serta masyarakat dapat berinteraksi, dan dengan adanya komunikasi DLHK selaku sebagai OPD yang mengurus masalah sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat memberi- kan informasi kepada masyarakat dalam mewu- judkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam menangani permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan
Berdasarkan hasil penelitian  dapat dikata- kan bahwa komunikasi yang dilaksanakan dalam Implmentasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan telah terlaksa- na  namun belum optimal. Memang komunika- si yang diberikan oleh para staf pelaksana dan petugas lapangan sudah dikomunikasikan baik, ini terbukti dari hasil penelitian bahwa para staf pelaksana kebijakan dan petugas lapangan su- dah memahami apa yang diperintahkan dan apa yang harus dikerjakan, sedangkan untuk konsis- ten perintah yang diberikan oleh DLHK juga su- dah konsisten tidak ada yang bertentangan dan tumpang tindih. Akan tetapi untuk sosialisasi yang disampaikan pihak DLHK agar masyarakat paham dan mengetahui dari isi dan tujuan dari kebijakan belum tersampaikan secara optimal. Belum optimalnya sosialisasi yang diberikan ka- rena belum adanya pengadaan sosialisasi secara langsung oleh pihak DLHK kepada masyarakat karena tidak adanya anggaran untuk melakukan sosialisasi.
Pihak DLHK memang telah mengupaya- kan semaksimal mungkin agar sosialisasi ten- tang kebijakan pengelolaan sampah bisa sampai kepada masyarakat untuk mengatasi masalah tidak adanya anggaran untuk menyelenggara- kan sosialisasi secara langsung, DLHK mensosi- alisasikan dengan lewat ikut serta dalam suatu kegiatan lain, misalnya kegiatan yang diadakan di kecamatan, biasanya mereka diberikan ke- sempatan atau meminta kesempatan untuk me- nyampaikan sosialisasi mengenai kebijakan pen- gelolaan sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan di dalam kegiatan tersebut. Selain itu salah satu cara yang dilakukan pihak DLHK agar memper- mudah masyarakat untuk mengetahui isi dan tu- juan dari kebijkan yang telah ditetapkan adalah dengan mengguggah perda tersebut lewat media seperti media Internet.

## Sumber Daya
Berdasarakan hasil wawancara yang te- lah dilakukan, peneliti memeperoleh informasi
bahwa untuk jumlah dan tingkatan pendidi- kan sumberrdaya manusia  seperti staf/ apara- tur yang ada di DLHK sudah memadai. Namun untuk SDM yang mempunyai kemampuan di bidangpersampahan masih terbatas dan untuk tenaga lapangan atau pelaksana lapangan  se- perti petugas pengangkut sudah dikatakan cu- kup jika menimbang jumlah armada yang di punya. Sedangkan hasil dari penelitian terhadap fasilitas pendukung dan anggaran biaya dalam pelaksanaan kebijakan Sampah, masih memiliki anggaran dana oprasional yang terbatas dalam pelaksanaan pengelolaan sampah serta  masih kekurangan fasilitas baik armada pengangkutan sampah, TPS dan TPS 3R.
Sumberdaya yang dilihat dalam penelitian ini yaitu sdm dan sumber daya finansial. Sum - ber daya manusia yang dimaksud disini yaitu staf dan petugas lapangan seperti pengangkut sampah dan penyapu jalan. Sedangkan sumber daya finansial disini meliputi fasilitas dan pem - biayaan dalam pelaksanaan kebijakan pengelo- laansampah di Kabupaten BengkuluSelatan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketa- hui bahwa SDM/staf yang ada di DLHK sudah cukup memadai, walupun masih terbatasnya SDM/staf yang ahli di bidang persampahan. Se- dangkan petugas lapangan seperti tenaga pen- gangkut sampah sudah dapat dikatakan cukup jika diukur dengan jumlah armada pengangkut sampah, akan tetapi untuk petugas penyapu ja- lan dapat dikatakan sudah berlebihan untuk saat ini.
Selanjutnya sumber daya yang dilihat da- lam penelitian ini adalah sumber daya finansial yang meliputi fasilitas dan pembiayaan. Sumber daya  finansial  terkait  dengan    fasilitas    dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan masih sangat kurang, baik dari fasilitas armada pengangkut sampah, TPS sementara, dan  TPS 3R. Fasilitas seperti armada pengangkut sampah yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan masih sangat mi- nim, armada yang di kerahan dalam pengangku- tan sampah cuma berjumlah 9 armada, begitu juga TPS, TPS yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan cuma ada 5  TPS.
Berdasarkan hasil wawancara dan penga- matan, 5 TPS ini belum mencukupi untuk me- nampung semua sampah dari masyarakat, hal ini terbukti dari fakta dilapangan di setiap TPS yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan belum

## Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan
Bella Dwi Hastuti, Faizal Anwar, Titi Darmi
bisa menampung semua Sampah yang ada. Hal ini menyebabkan masyarakat banyak membu- ang sampah di luar TPS  sehingga sampah berce- ceran di luar TPS.  Begitu juga berkaitan dengan sumber daya finansial kedua yaitu Pembiayaan, berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pembiayaan/anggaran biaya yang dimi- liki DLHK dalam menyelenggarakan  kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkulu Se- latan masih sangat terbatas . Kondisi pembiayaan oprasional dalam pengelolaan sampah yang masih terbatas dan minimnya fasilitas baik saranaprasarana yang ada saat ini, menyebabkan belumseluruh wila- yah yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan terlayani akses persampahan, dari 11 (sebelas) wilayah kecamatan yang ada, baru 3 kecama- tan yang terlayani pengangkutan sampah oleh DLHK di Kabupaten Bengkulu Selatan. Sedang- kan 8 (delapan) kecamatan lain belum terlaya- ni  karena keterbatasan fasilitas  pengangkutan sampah yang dimiliki oleh DLHK, sehingga ma- sih banyaknya sampah yang belum terangkut di Kabupaten Bengkulu Selatan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan mengenai terbatasnya  SDM yang ahli di bidang persampahan, kurangnya fasilitas se- perti kurangnya armada pengangkut sampah dan TPS dan kurangnya anggaran biaya, pihak DLHK telah berupaya untuk mengatasi masa- lah tersebut misalnya untuk meningkatkan SDM yang memiliki kemampuan dan keahlian di bi- dang persampahan, maka setiap staf/pegawai disana diberikan pelatihan sesuai dengan bi- dang masih-masih. Sedangkan untuk masalah kurangnya fasilitas baik itu armada pengangkut sampah, TPS, TPS 3R  pihak DLHK  terus beru- paya untuk menambah fasilitas yang ada yaitu dengan cara merekomendasikan penambahan fasilitas yang ada kepada pemerintah daerah.
Disposisi Berdasarakan hasil wawancara yang te- lah dilakukan, peneliti memeperoleh informasi bahwa sikap pelaksana berkaitan dengan tingkat kepatuhan para pelaksana dan petugas lapangan dalam implmentasi kebijakan pengelolaan sam- pah sudah cukup maksimal, walaupun  masih ada juga aparatur dan petugas lapangan yang melaksanakan tupoksi di luar peraturan yang ada.  Sedangkan kalau untuk insentif/reward di- berikan bagi orang  yang melakukan penguran-
gan sampah serta pengolahan sampah, belum ada karena masih terkendala dengan anggaran biaya.
Disposisi atau sikap para pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan sangat menentu- kan akan keberhasilan suatu kebijakan. George C. Edward III merujuk Disposisi yakni meru- pakan faktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik, dimana jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka parapelaksana ke- bijakan tidak cuma mengetahui  apa yang akan dilakukan  tetapimereka harus memiliki kemam- puan untuk melaksanakannya.
Mengacu  pada penelitian ini berdasarkan hasil penelitian  menunjukkan bahwa sikap para pelaksana kebijakan pengelolaan sampah di Ka- bupaten Bengkulu Selatan sudah cukup maksi- mal, para pelaksana kebijakan sudah mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dan telah melaksanakan tupoksi sesuai dengan peratu- ran yang ada. walaupun, terkadang masih ada juga para pelaksana yang mengerjakan tupoksi di luar peraturan. Sedangkan untuk pemberian insentif/ reward bagi setiap  orang  yang melaku- kan pengurangan dan/atau pengolahan sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan belum terlaksa- na sesuai dengan ketentuan karena masih ter- batasnya anggaran yang di punya, serta belum diterapkan sepenuhnya disentif bagi siapa saja yang melanggar terhadap larangan dan pelang- garan tertib penanganan sampah yang telah di- tetapkan.
Berdasarakan hasil wawancara yang telah dilakukan  mengenai masih adanya para pelak- sana kebijakan yang tidak menjalankan  tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan yang ada. pi- hak DLHK telah memberikan teguran ataupun peringatan Menurut peneliti sendiri seperti te- guran tertulis,  berupa peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3.
Struktur Birokrasi Berdasarakan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti memeperoleh informasi bah- wa struktur organisasi DLHK telah terkoordinasi dengan baik dan telah adanya standar operating procedur (SOP) namun untuk pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi standar opera- ting prosedur (SOP). Sedangkan  untuk pem- bagian tugas dalam pelaksanaan kebijakan per- da tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan sudah jelas.
JIAPI : Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Volume 02 No 02 December 2021 Pages 92-101
Struktur birokrasi dalam suatu kebijakan sangat diperlukan  dalam keberhasilan suatu ke- bijakan. Dimana walaupun sumber daya untuk melaksanakan kebijakan sudah memadai,  para pelaksana sudahmengetahui apa yang akan di- lakukan, serta adanya keinginan para pelaksana dalam melakukan kebijakan,  namun meskipun semua itu telah terpenuhi namun jika ada kele- mahan dalam struktur birokrasi maka kemung- kinan suatu kebijakan tidak akan terlaksana atau terealisasi.
Faktor penghambat implementasiKebi- jakan pengelolaan sampah di kab. Beng- kulu Selatan
Berdasarakan hasil wawancara yang telah dilakukan maka peneliti memperoleh informasi bahwa adapun yang menjadi faktor penghama- bat dalam implementasi Kebijakanpengelolaan sampah di kabupatenBengkulu Selatan yaitu pertama , Komunikasi  :  kurangnya anggaran biaya untuk melakukan sosialisasi. Kedua Sum- ber daya : terbatasnya SDM yang ahli di bidang persampahan, kurangnya  fasilitas baik, TPS, TPS 3R serta kurangnya armada pengangkut sampah dan masih terbatasnya anggaran dana oprasional dalam pengelolaan sampah. Ketiga , Disposisi : masih ada aparat yang melaksanakan tupoksi di luar peraturan yang ada. keempat, Struktur  birokrasi : masih ada beberapa petu- gas/pelaksana yang menjalankan tupoksi tidak- ksesuai dengan SOP yang telahditetapkan.
Berdasarkan hasil penelitian mengungkap- kan bahwa sejauh ini dalam Implementasi kebi- jakan pengelolaan sampah di Kabupaten Beng- kulu Selatan DLHK sudah mempunyai standart Operating Prosedur (SOP) yang  jelas baik itu mekanisme dalam pelaksanaannya, sistem dan prosedur dalam pelaksanaannya, serta tupoksi dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh para pelaksana terkait kebijakan pengelolaan sampah.Namun untuk pelaksanaan di lapangan Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti menemukan walaupun dalam pelaksanaan kebijakan sudah mempuny- ai  Standar Operating Procedure (SOP) namun pada kenyataannya di lapangan masih ada para pelaksana/petugas yang  belum sepenuhnya me- menuhi standar operating prosedur (SOP) yang telah ditetapkan . Sedangkan untuk penyebaran tanggung jawab  kepada pelaksana kebijakan da-
lam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan  telah disebarkan secara jelas dan sudah terstruktur dalam struk- turorganisasi pelaksana sesuai dengan petunjuk teknis kebijakan yang dikeluarkan Bupati, dan struktur organisasi DLHK telah terkoordinasi dengan baik.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan  mengenai masih ada para pelaksana yang menjalankan menjalankan tugas dan fungsi nya sesuai dengan Standar Operating Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Pihak DLHK telah berupaya untuk mengatasi masalah tersebut se- perti berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pihak DLHK selalu memberikan ara- han dan instruksi agar para pelaksanaan dalam penyelenggaraan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan mengikuti SOP yang telah ditetapkan.
SIMPULAN Berdasarkan hasil dan pembahasan men- genai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan maka peneliti dapat menarik kesimpulan n sebagai be- rikut:
1.Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan sudah ber- jalan sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan namun dalam pelaksanaannya be- lum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan isi kebijakan, serta masih ada ketidaksesuaian yang didapat dari hasil pelaksanaan kebija- kan karena masih mengalami beberapa ham- batan dalam pelaksanaannya.
2.  Adapun faktor penghambat dari implementa- si kebijakan pengelolaan sampah di Kabupa- ten Bengkulu Selatan adalah : Pertama , Ko- munikasi  : kurangnya anggaran biaya untuk melakukan sosialisasi. Kedua, Sumber daya : terbatasnya SDM yang ahli di bidang persam- pahan, kurangnya  fasilitas baik, TPS, TPS 3R serta kurangnya armada pengangkut sampah dan masih terbatasnya anggaran dana opra- sional dalam pengelolaan sampah. Ketiga , Disposisi : masih ada aparat yang melaksa- nakan tupoksi di luar peraturan yang ada. Keempat, Struktur  birokrasi: masih ada be- berapa petugas/pelaksana yang menjalankan tupoksi tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwi, & Kasmad, R. (2018). Local collaborative network: Is it smart implementer of the cocoa business develop- ment policy in Indonesia? International Journal of  Public  Policy , 14 (5–6). https://doi.org/10.1504/ ijpp.2018.10017926 César, M., Kumpulainen, K., Oramas, C. V., Aarons, G. A., Fettes, D. L., Sommerfeld, D. H., … Eversole, R. (2017). Accomplishment Index Analysis of the So- ciophysical Activities of Community-Based Organi- zations  in  a  Postconflict  Area  of  Africa. Journal of Public Policy , 60 (1), 1–25. https://doi.org/10.1017/ s0143814x10000206
Danang Aji Kurniawan, D. A. K., & Ahmad Zaenal Santoso, A. Z. S. (2021). Pengelolaan Sampah di daerah Sepa- tan Kabupaten Tangerang. ADI Pengabdian Kepada Masyarakat , 1 (1), 31–36. https://doi.org/10.34306/ adimas.v1i1.247 Fernando, R. L. S. (2019). Solid waste management of lo- cal governments in the Western Province of Sri Lanka: An implementation analysis. Waste Man- agement , 84 , 194–203. https://doi.org/10.1016/j. wasman.2018.11.030
Fitri, R. F., Ati, N. U., & Suyeno. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Inovasi Pengelolaan Sampah Terpadu. Jurnal Respon Publik , 13 (4), 12– 18. Retrieved from http://riset.unisma.ac.id/index. php/rpp/article/view/3577
Lu, H., & Sidortsov, R. (2019). Sorting out a problem: A co-production approach to household waste man- agement in Shanghai, China. Waste Manage- ment , 95 , 271–277. https://doi.org/10.1016/j.was- man.2019.06.020
Mengoptimalisasi, D., & Sampah, B. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bitung Dalam Pengelo- laan Sampah Dengan Mengoptimalisasi Bank Sam- pah. Jurnal Politico , 10 (4), 1–10.
Robert K.Yin. (n.d.). Case Study Research_ Design and
Methods,  Third  Edition,  Applied  Social  Research Methods Series, Vol 5 (2002).pdf . Rulinawaty Kasmad, Samboteng, L., & Mahsyar, A. (2019). The Unwise Policy Of Community Based-Organ- isation: Can It Empower Them? Implementation Network Of Food Diversification In Indonesia Rul - inawaty. OPCION , 35 (22), 2900–2961. https://doi. org/10.1017/CBO9781107415324.004 Sabatier, P., & Mazmania, D. (1980). Sabatier_et_al- 1980-Policy_Studies_Journal . Retrieved from https://s3.amazonaws.com/academia.edu.docu- ments/33366842/Implementation.pdf?AWSAcce ssKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1- 539806052&Signature=oM8Z7rAKnCJbmLcCwu HUnlN9CxM%3D&response-content-disposition= inline%3B  filename%3DCONCEPTUAL_FRAME -

## WORK_THE_IMPLEMEN
Sharma, M., Joshi, S., Kannan, D., Govindan, K., Singh, R.,
& Purohit, H. C. (2020). Internet of Things (IoT) adoption barriers of smart cities’ waste manage- ment: An Indian context. Journal  of  Cleaner  Pro - duction , 270 , 122047. https://doi.org/10.1016/j. jclepro.2020.122047
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Im- plementation Process: A Conceptual Framework. Administration  &  Society , 6 (4), 445–488. https:// doi.org/10.1177/009539977500600404 Wichai-utcha, N., & Chavalparit, O. (2019). 3Rs Policy and plastic waste management in Thailand. Journal of Material Cycles and Waste Management , 21 (1), 10–22. https://doi.org/10.1007/s10163-018-0781-y Yin, Rk, K. (2013). Case study research: Design and meth- ods (4th Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. The Ca- nadian  Journal  of  Action  Research , 14 (1), 69–71. https://doi.org/10.33524/cjar.v14i1.73 Zorpas, A. A. (2020). Strategy development in the frame- work of waste management. Science of the Total En - vironment , 716 , 137088. https://doi.org/10.1016/j. scitotenv.2020.137088