## Efektifitas Keberadaan Rumah Potong Hewan di Kota Palopo
Ira Israwati 1 , Jaerani 2
1 Fakultas Peternakan, Universitas Hasanuddin
2 Jurusan Agribisnis Ternak Unggas, SMK Negeri 3 Enrekang email : iraisrawati@gmail.com

## ABSTRAK
Keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH) disuatu daerah memberikan dampak positif baik itu  terhadap  peternak  maupun  pemerintah  daerah  itu  sendiri.  Untuk  itu  tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  efektifitas  keberadaan  RPH  di  kota Palopo. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November sampai dengan Desember 2006 di Kota  Palopo.  Jenis  penelitian  adalah  penelitian  deskriptif  yang  menggambarkan  atau menjelaskan mengenai efektifitas keberadaan rumah potong hewan di Kota Palopo. Metode penelitian  yang  di  gunakan  yaitu  data time  series selama  5  tahun  terakhir.  Hasil  dari penelitian mengungkapkan bahwa keberadaan RPH telah efektif berdasarkan data 5 tahun terakhir.  Peternak  memiliki  tempat  untuk  memotong  hewan  ternak  mereka  sedangkan pemerintah mendapatkan retribusi yang tiap tahunnya meningkat dari RPH.

## Kata Kunci : Rumah Potong Hewan, Retribusi, Kota Palopo

## ABSTRACT
The existence of a slaughterhouse (RPH) in an area has a positive impact on both farmers and the local government itself. Therefore, the purpose of this research is to find out how effective the existence of RPH in Palopo city is. This research was conducted from November to December 2006 in Palopo City. This type of research is a descriptive study that describes or explains the effectiveness of the existence of a slaughterhouse in Palopo City. The research method used is time series data for the last 5 years. The results of the study revealed that the existence of abattoirs had been effective based on the data of the  last  5  years.  Farmers  have  a  place  to  slaughter  their  livestock  while  the  government  gets  a retribution that increases every year from the abattoir.

## Keywords: Slaughterhouse, Retribution, Palopo City

## PENDAHULUAN
Aktivitas  memelihara  ternak  di Indonesia sudah berlangsung cukup lama. Dari  catatan  dan  peninggalan  sejarah terlihat  bahwa  sejenak  zaman  kerajaan dulu  sudah  ada  cikal  bakal  peternakan. Populer  dengan  ayam  negeri  dan  itik lokal. Hingga tahun 1970 sebenarnya tidak banyak  peternakan  yang  di  andalkan, walaupun  sejak  tahun  1920-an  sudah  di temukan  beberapa  peternakan  itik  dan ayam buras kala itu oleh pakar peternakan belanda.  Bahkan,  sejak  tahun  1950-an sudah  ada  yang  membuka  peternakan
ayam ras galur murni di jawa barat. Tetapi semua itu dapat di katakan sebagai usaha perintis yang tidak memberikan arti secara nasional. Hal ini sebabkan karena periode tersebut kondisi yan tidak memungkinkan (Rasyaf,1995).
Aktivitas-aktivitas  pemeliharaan tersebut  tentunya  didukung  oleh  Rumah Pemotongan  Hewan  (RPH)  yang  berada diseluruh  daerah  di  Indonesia.  Undang- undang  no.32  tahun  2004  tentang pemerintah  daerah  dan  undang-undang no.33  tahun  2004  tentang  perimbangan keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan daerah  mendasari  perwujudan  otonomi
daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab  ,  dimana  tujuan  penyelenggaraan otonomi  daerah  adalah  meningkatkan pelayanan  publik  ( public  service )  dan memajukan  perekonomian  daerah  untuk senantiasa meningkatkan kemandiriaannya,  di  antara  dalam menyediakan dana baik untuk penyelenggaraan  pemerintah  maupun pembangunan,  di  antaranya  melalui pendapat  asli  daerah  yang  berasal  dari Rumah Pemotongan Hewan. Sumber-sumber  pendapatan  yang di  maksud,  di  samping  lapangan  yang sempit  dan  terbatas,  juga  pengolaannya sendiri  belum  terselenggara  secara intensif. Potensi-potensi daerah yang ada,
belum banyak yang banyak di kembangkan  hal  ini  antara  lain  di sebabkan  kemampuan  untuk  menggali potensi-potensi  tersebut  tidak  hanya terbatas pada dana operasional saja, tetapi juga tergantung pada kemampuan pejabat yang  ada  dalam  meningkatkan  motivasi motivasi  masyarakat  sehingga  upaya peningkatan  PAD  masih  banyak  yang belum berdasarkan atas potensi PAD yang riil  dimiliki  daerah,  terutama  sektor swasta  untuk  berperan  aktif  dalam pembayaran kewajiban yang bersangkutan. Kota Palopo merupakan salah satu kota  di  provinsi  di  Sulawesi  Selatan, dimana retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang di  gunakan  dalam  upaya  pembangunan wilayah.
Meskipun demikian, pemungutan retribusi daerah Kota Palopo belum  efektif  dan  optimal,  khususnya retribusi rumah potong hewan. Hal ini di dasarkan  pula  pada  hasil  wawancara terhadap  beberapa  tenaga  pemungut retribusi  bahwa  masih  banyaknya  rumah potong hewan liar yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib retribusi.  Penelitian  ini  ingin  mengkaji bagaimana  efektifitas  keberadaan  rumah potong hewan khususnya di Kota Palopo.

## METODE
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada bulan November sampai dengan desember  2006  di  Kota  Palopo.  Jenis penelitian  adalah  penelitian  deskriptif, suatu  jenis  penelitian  yang  melakukan penggambaran  atau  penjelasan  terhadap objek  penelitian.  Adapun  yang  di gambarkan  atau  di  jelaskan  pada penelitian ini adalah efektifitas keberadaan  rumah potong hewan di Kota Palopo.  Metode  penelitian  yang  di gunakan  yaitu  data time  series selama  5 tahun terakhir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kondisi Geografi dan Administrasi Kota Palopo
Kota palopo merupakan salah satu kota di kawasan timur Indonesia tepatnya di  propinsi  Sulawesi  selatan,  selain  kota Makassar  dan  Kota  Pare-pare,  Kota Palopo  merupakan  hasil  pemekaran  dari Kabupaten  Luwu.  Kota  palopo  terletak dibagian  utara  Sulawesi  Selatan yang berbatasan  langsung  dengan  Kabupaten Luwu,  Teluk  Bone  dan  Kabupaten  Tana Toraja.  Sebagian  besar  wilayah  Kota Palopo  merupakan  dataran  rendah  yang cukup  subur  .  jarak  antara  Kota  Palopo dan  ibu  kota  Sulawesi  Selatan,  Kota Makassar, yaitu kurang lebih 200 km yang dapat di tempuh sekitar 8 hingga 10 jam. Ketersediaan  sarana  dan  prasarana transportasi  memungkinkan  kelancaran arus  lalu  lintas  yang  menghubungkan antara  kota  palopo  dengan  ibu  kota Sulawesi Selatan  yaitu kota Makassar.
Kondisi  wilayah  merupakan  salah satu  faktor  penting  yang  dapat berpengaruh  terhadap  perkembangan suatu  wilayah.  Letak  dan  luas  wilayah yang strategis dan mendorong perkembanan  pembangunan  wilayah  yan lebih  pesat  dan  di  manfaatkan  potensi daerah yang lebih tinggi.
Luas wilayah  Kota  Palopo  yaitu 247,57  Km²  dimana  kecamatan  yang memiliki  luas  wilayah  terluas  yaitu Kecamatan Wara Barat seluas 54 Km² atau sekitar 21,87% sedangkan kecamatan yang memiliki  luas  wilayah  terkecil  yaitu Kecamatan Watu Utara seluas 10, 58 Km² atau sekitar  4,27%  melihat  luas  wilayah yang  dimiliki  oleh  kota  palopo  maka dapat  di  nyatakan  bahwa  kota  ini memiliki  potensi  lahan  yang  cukup potensial  dalam  pengembangan  sektor peternakan, sebagai upaya untuk meningkatkan pendapat dan kesejahteraan masyarakat.

## Kondisi Kependudukan Kota Palopo
Masalah kependudukan merupkan masalah  yang  perlu  mendapat  perhatian dari  semua  pihak  ,  baik  pemerintah maupun pihak laiinya. Hal ini di sebabkan karena  kependudukan  merupakan  salah satu  faktor  yang  dapat  mempengaruhi perkembangan  suatu  wilayah  dan penanganan  penduduk  yang  tidak maksimal  akan  menjadi  masalah  dan penghambat  pembangunan  daerah.  Oleh karena itu, maju mundurnya pembangunan  suatu  wilayah  dapat  di lihat  dari  kondisi  penduduk  yang dimilikinya.
Jumlah  penduduk  kota  palopo pada  berdasarkan  hasil  survey  ekonomi nasional tahun 2005 yaitu sebesar 127.804 jiwa.  Jumlah  tersebut  sebagian  besar adalah  perempuan  sebanyak  63.377  jiwa atau  50,37%  dan  sisanya  adalah  laki-laki sebanyak  63.427  jiwa  atau  sekitar  49,63% sex  rasio sebesar  98,52,  angka  ini menunjukan  bilamana  terdapat  100 penduduk  ada  98-99  penduduk  laki-laki. Jumlah  penduduk  tersebut  merupakan salah  satu  sumber  daya  manusia  yang dimiliki oleh kota palopo.
Salah satu faktor penentu produktivitas  kerja  seseorang  adalah faktor  umur.  Hal  ini  di  sebabpkan  pada kelempok  umur  tertentu  seseorang  akan mencapai  suatu  titik  produktivitas tertinggi dan selanjutnya akan mengalami penurunan. Tingkat umur penduduk Kota
Palopo  berkisar  antar  0  sampai  75  tahun. Komposisi  penduduk  sebagian  besar berada  pada  umur  produktif.  Jumlah penduduk  terbanyak  yaitu  penduduk yang  berumur  5  sampai  9  tahun  yaitu sebanyak  16.017  atau  sekitar  12,53  %. Jumlah  tersebut  menunjukkan  bahwa ketersediaan  sumber  daya  manusia  kota palopo  masih  cukup  besar  pada masa- masa  yang  akan  datang.  Komposisi penduduk  kota  palopo  berdasarkan tingkat  umur  produktif  yaitu  sebagian besar penduduk kota palopo berada pada usia  produktif  (15-64  tahun  )  yaitu sebanyak 78.948 jiwa atau 61,77% melihat kenyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa  penduduk  kota  palopo  sebagian besar berada pada kondisi produktif atau potensial  dalam  menciptakan  produk maupun jasa.

## Luas dan Penggunaan Lahan
Luas  wilayah  yang  dimiliki  suatu wilayah merupaka potensi terbesar dalam proses  pembangunan.  Oleh  karena  itu maka  setiap  daerah  perlu  menggunakan wilayah  atau  lahan  tersebut  semaksimal mungkin  sebagai  upaya  peningkatan kesejateraan masyarakat. Kondisi wilayah yang  dimiliki  suatu  wilayah  akan mempengaruhi penggunaan lahan wilayah  tersebut,  sebagai  contoh  lahan yang terdapat di sekitar laut, umumnya di manfatkan masyarakat untu usaha tambak demikian  pula  lahan  yang  terdapat  di daerah  perbukitan  umumnya  di  gunakan masyrakat untuk perkebunan.
Data  yang  didapatkan  dari pemerinta  Kota  Daerah  Palopo  bahwa penggunaan  lahan  mayoritas  digunakan untuk tambak, kolam dan sawah. Adapun penggunaan  lahan  tertinggi  yaitu  untuk tambak  sebesar  1.531,00  Ha  atau  sekitar 90,59%  sedangkan  untuk  kolam  hanya sebesar  34,50  Ha  atau  sekitar  2,04%. Melihat kenyataan tersebut maka dapat di katakan  bahwa  sub  sektor  perikanan merupakan  sub  sektor  yang  memiliki potensi yang cukup besar di kota palopo. Untuk  pengembangan  sub  sektor peternakan  merupakan  upaya  untuk
meningkatkan  pendapatan  masyarakat serta sebagai upaya pemenuhan permintaan  masy  padaarakat  terhadap produk  hasil  peternakan  yang  semakin meningkat  setiap  tahunnya.  Hal  ini  tidak terlepas dari peningkatan pendapatan dan pendidikan  masyarakat  yang  berdampak pada  kesadaran  terhadap  makanan  yang bernilai  gizi  tinggi.  Oleh  karena itu pengembangan  sub  sektor  peternakan yaitu  melalui  peningkatan  jenis  dan populasi tenak yang ada di setiap daerah. Jenis  ternak  yang  terdapat  di  kota palopo  yaitu  antara  lain  kebau,  sapi, kambing,  ayam  buras,  ayam  pedaging, ayam ras petelur, ayam ras pedaging dan itik. Adapun jenis ternak dengan populasi tertinggi  yaitu  ayam  buras  sebanyak 113.694  ekor  dan  ternak  dengan  populasi terendah yaitu kerbau sebanyak 356 ekor. Tingginya  populasi  ternak  ayam  buras  di sebabkan  faktor  hampir  sebagian  besar penduduk di daerah tersebut memelihara ayam  buras  karna  mudah  dalam penanganannya.

## Efektivitas  Keberadaan  Rumah  Potong Hewan di Kota Palopo
Keberadaan  rumah  potong  hewan di  kota  palopo  tidak  terlepas  dari meningkatnya  kebutuhan  masyarakat terhadap pelayanan jasa pemotongan dan pemeriksaan ternak baik sebelum maupun setelah  di  potong.  Rumah  potong  hewan di  kota  palopo  umumnya  di  geluti  oleh pihak  swasta,  sedangkan  rumah  potong hewan milik pemerintah belum ada. Aktivitas  pemeriksaan  kesehatan dan  pemotongan  ternak  pada  rumah potong  hewan  di  kota  palopo  di  mulai sejak  dini  hari  sampai  dengan  subuh sekitar kurang lebih jam 5 pagi. Hal ini di sebabpkan  karena  hasil  pemotongan ternak  berupa  daging,  tulang,  jeroan, maupun  hasil  ikutan  laiinnya  tersebut akan di pasarkan pada pagi hari di pasar sentral  kota  palopo  maupun  pasr-pasr tradisional  lainnya.  Jadi  hal  ini  tidak terlepas dari upaya pemenuhan permintaan  konsumen  rumah  tangga maupun  konsumen  rumah  makan  yang
mengola  daging  tersebut  pada  pagi  hari. Adapum  jenis  ternak  yang  di  potong umumnya ternak sapi bali.
Retribusi  rumah  potong  hewan  di pungut  pada  setiap  pembayaran  atas pelayanan  penyediaan  fasilitas  rumah potong hewan ternak termasuk pemeriksaan  kesehatan  hewan  sebelum dan  setelah  di  potong.  Adapun  objek retribusi adalah pelayanan dan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang meliputi: a. Penyewaan kandang b. Pemeriksaan kesehatan
c. Pemakaian tempat pelayan daging d. Pelayanan  pengangkutan  daging dari rumah potong hewan Subjek  retribusi  rumah  potong hewan  adalah  orang  pribadi  atau  badan yang  menggunakan  fasilitas  rumah potong  hewan.  Retribusi  rumah  potong hewan di golongkan sebagai retribusi jasa usaha.  Tingkat  penggunaan  jasa  di  ukur berdasarkan  jenis  pelayanan,  jenis  ternak dan  jumlah  ternak  yang  di  potong. Adapun  prinsip dan  sasaran  dalam penetapan  struktur  dan  besarnya  Tarif retribusi  yang  terdapat  pada  peraturan daerah  kota  palopo  nomor  22  tahun  2004 tentang retribusi rumah potong hewan di dasarkan  pada  tujuan  untuk  memperoleh keuntungan  yang  banyak  sebagaimana keuntungan  yang  pantas  di  terima  oleh pengusaha  sejenis  yang  beroperasi  secara efisiean dan berorientasi pada harga pasar.
Jenis  pelayanan  rumah  potong hewan  yang  di  kenakan  retribusi  yaitu pemeriksaan  kesehatan  ternak  sebelum dan sesudah di potong, pemakaian tempat pemotongan, pemakaian tempat palayuan daging dan pemakaian angkutan. Adapun besarnya  retribusi  untuk  setiap  jenis palayanan  tersebut  berbeda  untuk  setiap jenis  ternak,  kecuali  pada  jasa  pemakaian angkutan  yaitu  sebesar  Rp.  100,-/kg/km. Target dan realisasi pemungutan retribusi RPH Kota Palopo Realisasi  penerimaan  pendapatan asli  daerah  yang  meliputi  penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha  milik  daerah,  penerimaan  dari
dinas-dinas  dan  penrimaan  lain-lain  bagi suatu  daerah  merupakan salah  satu indicator  keberhasilan  daerah  yang bersangkutan dalam melakukan pengelolaan  keunagna  daerah  sehingga akan  memberikan  tingkat  kemampuan dalam pembiyaan pembangunan, sepanjang cara penetapan target penerimaan di lakukan secara professional artinya jumlah  target  yang  di  tetapkan sebanding  dengan  potensi  penerimaan sector tersebut.
Target penerimaan retribusi rumah potong  hewan  menunjukkan  besarnya jumlah penerimaan yang di harapkan oleh pemrintah  dan  retribusi  rumah  potong hewan,  sedangkan  realisasi pemungutan retribusi rumah potong hewan merupakan besarnya  penerimaan  yang  berhasil  di peroleh  atau  di  pungut  pemerintah  dari jasa pelayanan daeri rumah potong hewan yang di nyatakan dalam rupiah pertahun. Retribusi  merupakan  salah  satu sumber penerimaan yang cukup potensial, tergantung  kepada  kemampuan  aparat pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan pemungutannya,
sehingga jumlah retribusi  yang  di  kumpulkan  setiap tahunnya  dapat  meningkat  dari  tahun  ke tahun.  Selain  itu  di  perlukan  peraturan- peraturan  daerah yang  menyangkut pungutan  retribusi  daerah  dapat  di efektifkan.
Dalam aktualisasi otonomi daerah, retribusi  merupakan  salah  satu  indicator pengukuran  kemampuan  suatu  daerah dalam  melaksanakan  pembangunan, sehingga setiap daerah berupaya menggali potensi daeranya sendiri. Penetapan target penerimaan  retribusi  rumah  potong heawan  di  Kota  Palopo  yaitu  dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu pencapaian  pada  tahun  sebelumnya,  dan perkiraan/potensi  pemotongan  ternak pada tahunyang akan datang serta jumlah RPH yang beroperasi.
Target pemungutan retribusi rumah  potong  hewan  yang  akan  di tetapkan  oleh  pemerintah  tertinggi  pada tahun  2003  dan  2004  sebesar  Rp. 108.800.000,- per  tahun  sedangkan  target
terendah  yaitu  pada  tahun  2005  sebesar Rp  72.000.000,- hal  ini  menunjukkan bahwa  terjadi  penurunan  besarnya  target yang  di  tetatapkan  oleh  pemerintah  pada tahun  2005.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari pertimbangan bahwa pemungutan retribusi tersebut sebelum mencapai target yang  di  tetapkan,  selain  itu  selama  ini penetapan target hanya di dasarkan pada kondisi  rumah  potong  hewan  pada menjelang hari-hari raya keagamaan tanpa melihat  kondisi  rumah  potong  hewan pada  hari-hari  biasa.  Oleh  karena  itu perlunya analisis data pemotongan ternak yang lebih akurat , untuk penetapan target yang  lebih  rasional  dan  tidak  berkesan bersada-ada,  hal  ini  sesuai  dengan pendapat  Syahrinullah  (2006  :  62)  bahwa dalam  menetapkan  target    harus  jeli  dan harus dengan pertimbangan  yang matang dengan memperhatikan koordinasi, aplikasi  dan  pengendaliannya sehingga antara  realisasi  dengan  target  tidak  jauh menyimpan. Realisasi  pemungutan  retribusi rumah potong hewan kota palopo selama tahun  2001  sampai  dengan  tahun  2005 mengalami  fluktuasi  dan  cenderung mengalami  peningkatan.  Penerimaan pemungutan  retribusi  rumah  potong hewan  tertinggi  yaitu  pada  tahun  2005 sebesar  Rp  57.085.000  dan  penerimaan pemungutan  retribusi  rumah  potong hewan terendah di kota palopo yaitu pada tahun  2003  sebesar  Rp  25.155.000,-. Fluktuasi penerimaan pemungutan retribusi  rumah  potong hewan  tersebut dapat  di  sebabkan  oleh  jumlah  ternak yang di potong yaitu masih di bawa target yang  di  tetapkan    (200  ekor  per  hari) sebagai  akibat  banyaknya  daging  ternak yang  masuk  dari  daerah  lain  seperti kabupaten tana toraja serta daging impor, kinerja petugas  retribusi  rumah  potong hewan  dimana  aktivitas  pemotongan  di laksanakan  pada  dini  hari  sedangkan pemungutan  retribusi  di  lakukan  pada pagi  hari  sehingga  kemungkinan  data yang  di  berikan  pihak  RPH  tidak  sesuai dengan  jumlah  ternak    di  potong,  serta kesadaran wajib retribusi dalam
melaksankan kewajibannya, dalam hal ini kesadaran  dalam  melaporkan  jumlah ternak yang di potong tersebut. Penetapan target penerimaa retribusi  rumah  potong  hewan  di  kota palopo  mengalami  peningkatan  tertinggi pada tahu 2003 dan 2004, dan pada tahun 2005 peneapan target penerimaan retribusi rumah potong hewan tersebut mengalami penurunan. Hal  in  tidak  terlepas  realisasi penerimaan  pemungutan  retribusi  pada tahun  sebelumya.  Realisasi  penerimaan pemungutan  retrbusi  rumah  potong hewan di Kota Palopo selama tahun 2001 sampai  dengan  tahun  2005  cenderung mengalami  peningkatan,  khususya  pada tahun 2005. Sedangkan realisasi pemungutan  retribusi  rumah  potong hewan  terendah  yaitu  pada  tahun  2003. Hal  ini  dapat  disebabkan  oleh  kinerja petugas  dalam  pemungutan  retribusi rumah potong hewan yang masih rendah dalam  hal  ini  belum  maksimalnya pengawasan pemotongan yang di lakukan oleh  petugas  pemungut  retribusi  dimana petugas  tidak  terlihat  secara  langsung jumlah  ternak  yang  di  potong  akibat pemungutan  di  lakukan  pada  pagi  hari sedangkan  pemotongan  di  lakukan  pada dini  hari,  serta  jumlah  terrnak  yang  di potong pada rumah potong hewan masih rendah  atau  tidak  sesuai  dengan  target yang di tetapkan pemerintah yaitu seekor 200  ekor  per  hari.  Hal  ini  sesuai  dengan pendapat  Nurmantu  (2003  :  33)  bahwa kualitas  petugas  sangat  menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan retrbusi. Petugas
retribusi yang professional  tidak  mudah  percaya  begitu saja  atas  keterangan  wajib  retribusi.  Di samping  tingkat  intelegensia  yang  tinggi dan  terampil,  tenaga  retribusi  juga  harus mempunyai sifat pengabdian dan integritas serta moral yang tinggi.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas  diketahui  bahwa  keberadaan Rumah  Potong  Hewan  di  Palopo  sangat membantu  baik  itu  terhadap  masyarakat maupun  pemerintah  daerah.  Untuk masyarakat  sendiri  RPH  memberikan bantuan  terhadap  ketersediaan  protein hewani.  Sedangkan  untuk  pemerintah daerah sendiri, keberadaaan RPH memberikan  kontribusi  berupa  retribusi yang akan meningkatkan PAD pemerintah daerah.

## Saran
Sebaiknya  RPH  yang  ada  di  Kota Palopo  dijaga  dengan  baik  dengan memberikan  fasilitas  yang  cukup  kepada peternak  yang  menggunakan  RPH tersebut  sebagai  timbal  balik  penarikan retribusi penggunaaan RPH.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  Z.  (2002).
Penggemukan  Sapi Potong . Agromedia Pustaka, Jakarta Hafied, H. (2005). Efektifitas Pemungutan dan  Optimalisasi  Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah Kabupaten Majene. Penelitian  Pendapatan  Daerah Kabupaten Majene. Dinas Pendapat  Daerah  Kabupaten Majene Bekerjasama dengan Universitas  Muslim  Indonesia (UMI). Kurniawan,  P  dan  Purwanto,  A.  (2004).
Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah . Bayumedia Publishing, Malang. Nurmantu, S. (2003). Pengantar Perpajakan . Granit, Jakarta.
Rasyaf,  M.  (1995).
Pengelohan  Usaha Peternakan  Ayam  Pedaging .  PT.
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Samudra,  A.A.  (2005). Perpajakan  di Indonesia,  Keuangan,  Pajak  dan Retribusi . Hecca Publishing, Jakarta.
Siahaan,  M.P.  (2005). Pajak  dan  Retribusi Daerah .  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta Syahrinullah. (2006). Efektifitas Pemungutan  dan Optimalisasi Penerimaan  Pajak  Daerah  dalam Meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah Kabupaten Majene. Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar.