Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), Sebagai Komplementari Dana Pembangunan di Jawa Tengah
Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR), as a Complementary to Development Funds in Central Java

## Hermawan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Tengah Info Artikel Abstrak Diterima  : 15 Maret 2022 Direvisi   : 15 September 2022
Disetujui : 16 Desember 2022
Kata kunci: Alternatif Pembiayaan Pembangunan TJSLP Tanggung  Jawab  Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) bukanlah hal yang sama sekali baru, Provinsi Jawa Tengah baru pada  tanggal  26  Januari  2017  dengan  ditetapkannya  Peraturan Daerah  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) geliat untuk mengoptimalkan  potensi  ini  dimulai.    Pandemi Covid-19 yang melanda  Indonesia  pada  awal  tahun  2020  yang  lalu,  turut memicu  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  khususnya  untuk mulai mengintroduksir sumber pembiayaan alternatif. Penulisan materi  ini  bertujuan  berkontribusi  positif  memberikan pencerahan  dan  alternatif  sumber  pembiayaan  melalui pengelolaan  dana  TJSLP  secara  lebih  optimal.    Metode  yang dipergunakan dalam penulisan materi ini adalah dengan metode analisis  kualitatif,  dengan  bersumber  data  dari  Forum  TJSLP Provinsi  Jawa  Tengah  serta  sumber  akurat    lainnya. Literature review yang dirujuk dalam penulisan adalah traditional review dengan  karya  tulis  yang  dijadikan  referensi  masih  dalam  topik pembahasan  yang  sama  dengan  penelitian  yang  sedang dilakukan  berkenaan  implementasi  dan  implikasi  alokasi  dan pelaksanaan  program  TJSLP/  CSR    Hasil  kajian  telah menunjukkan bahwa penggunaan dana TJSLP di Provinsi Jawa Tengah telah mulai diakomodir secara resmi mulai dari dokumen perencanaan  tahunan  sejak  tahun  2020  yang  lalu,  dan  secara konsisten  tetap  dilaksanakan  pada  tahun-tahun  berikutnya dengan semakin menyempurnakan mekanisme perencanaan dan pengalokasiannya.    Adapun  simpulan  kajian  ini  pengelolaan dana alokasi TJSLP/ CSR dalam implementasinya memberikan alternatif pembiayaan pembangunan di Jawa Tengah.
Abstract Keywords: CSR Alternative financing Development Corresponding Author : Hermawans hermawanspmsi@asn.jatengprov. go.id +6285 226 2887 535
Corporate  Social  Responsibility  (CSR/  TJSLP)  is  not  entirely new, Central Java Province only on January 26 2017 with the enactment  of  Regional  Regulation  No.  2  of  2017  concerning Corporate  Social  Responsibility  (CSR/  TJSLP)  stretches  to optimize  this  potential.  The  Covid-19  pandemic  that  hit Indonesia  in  early  2020,  also  triggered  the  Central  Java Provincial  Government  in  particular  to  start  introducing alternative  sources  of  financing.  Writing  this  material  aims  to contribute  positively  to  provide  enlightenment  and  alternative sources of financing through more optimal management of CSR funds. The method used in writing this material is a qualitative
analysis  method,  with  data  sourced  from  the  Central  Java Province  TJSLP  Forum  and  other  accurate  sources.  The literature  review  referred  to  in  writing  is  a  traditional  review with  the  paper  used  as  a  reference  still  on  the  same  topic  of discussion  as  the  research  being  carried  out  regarding  the implementation  and  implications  of  the  allocation  and implementation of the TJSLP/ CSR program. The results of the study have shown that the use of TJSLP funds in Central Java Province has officially accommodated starting from the annual planning  document  since  2020,  and  will  consistently  be implemented  in  subsequent  years  by  further  improving  the planning  and  allocation  mechanisms.  The  conclusion  of  this study is that the management of TJSLP/CSR allocation funds in its  implementation  provides  an  alternative  for  development financing in Central Java.

## PENDAHULUAN
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Te- ngah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perusahaan (TJSLP)  telah  ditetapkan  pada  tanggal  26 Januari  2017.    Melaksanakan  Perda  dimak- sud,  pada  tanggal  25  Juli  2017  diterbitkan Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  39 Tahun  2017  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Tanggung Jawab  Sosial  Dan  Lingkungan  Perusahaan, dan  pada  tanggal  10  Nopember  2017 diterbitkan pula Keputusan Gubernur Nomor 460/  103  Tahun  2017  tentang  Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan  Perusahaan.    Mempercepat operasionalisasi  Forum  TJSLP  pada  tanggal 27 Oktober 2020 dengan Keputusan
Sekretaris  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah Nomor 460/ 0015249 tentang Sekretariat Dan Kelompok Kerja Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Jawa Tengah.
TJSLP  (Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan  Perusahaan)/  CSR  ( Corporate Social  Responsibility) adalah  komitmen  per- usahaan  untuk  berkontribusi  pada  pemba- ngunan  dan  pengembangan  ekonomi  berke- lanjutan  dengan  memperhatikan  tanggung jawab  sosial  perusahaan  kepada  masyarakat terhadap  komunitas  sekitar,  para  pekerja, keluarga  mereka  dengan  aspek  ekonomis,
sosial  dan  lingkungan  (Russo  &  Tencati, 2009)
Hadi  (2011)  menyatakan  TJSLP/  CSR merupakan suatu bentuk tindakan yang bera- sal  dari  pertimbangan  etis  perusahaan  yang diarahkan guna meningkatkan ekonomi, yang disertai  dengan  peningkatan  kualitas  hidup bagi karyawan berikut keluarganya, dan juga sekaligus  peningkatan  kualitas  hidup  masya- rakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas.
Elliot, Rundle-Thiele dan Walter (2012) mengatakan  bahwa  TJSLP/  CSR  merupakan obligasi  dari  bisnis  untuk  kepentingan masyarakat agar bsinis bisnis dapat bertahan. Tanggung  jawab  secara  menyeluruh  yang akan mempengaruhi segala aspek dari operasi bisnis  dan  melibatkan  semua stakeholder . Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  bukan hanya sekedar kegiatan amal, tetapi sepenuhnya bertanggungjawab atas kegiatan- nya  dimana  mengharuskan  suatu  perusahaan dalam  pengambilan  keputusan-nya  agar sungguh-sungguh  memperhitungkan  akibat terhadap stakeholder .  Perusahaan diwajibkan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal  dengan  kepentingan  pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal.
Dalam  pelaksanaan  tanggung  jawab sosial,  perusahaan  diharapkan  tidak  hanya mengejar  keuntungan  jangka  pendek  namun juga  turut  memberikan  kontribusi  bagi
Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol. 20, No.2, Desember 2022, hal. 195-203
peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat  serta  lingkungan  sekitar  dalam jangka  panjang.    Pelaksanaan  TJSLP/  CSR secara  konsisten  dalam  jangka  panjang  akan menumbuhkan  rasa  penerimaan  masyarakat terhadap kehadiran perusahaan.
Lako  (2018),  mengemukakan  TJSLP/ CSR  harus  diperlakukan  sebagai  komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk bertang- gung  jawab  secara  ekonomi,  sosial  dan  eko- logis  kepada  masyarakat,  lingkungan  serta para  pemangku  kepentingan  ( stakeholder ). Tanggung  jawab  tersebut  akan  mencegah dampak negatif yang ditimbulkan perusahaan terhadap  pihak  lain  dan  lingkungan,  serta meningkatkan  kualitas  masyarakat,  termasuk karyawan, supplier, dan  pelanggan,  serta lingkungan sekitar perusahaan.  Dengan kata lain, perusahaan perlu menyelaraskan pencapaian  kinerja  ekonomi  ( profit )  dengan kinerja sosial ( people ) dan kinerja lingkungan (planet ) yang biasa disebut triple bottom line performance , pada akhirnya membuat perusahaan mampu meraup berkah berlimpah atau keuntungan yang langsung dan keberadaaannya mampu meningkatkan kualitas hidup lingkungannya.
Adeyeye (2012)  mengungkapkan  bah- wa TJSLP/ CSR dimengerti untuk mengukur perusahaan  dalam  mengatur  aktivitas  bisnis karena  TJSLP/  CSR  dipercaya  sebagai  hal moral  yang  harus  dilakukan  dan  akan meningkatkan  persepsi  publik  dari  area bisnisnya  dan  tentunya  akan  meningkatkan dari  kinerja  perusahaan.    Hubungan  TJSLP/ CSR  ini  antara  bisnis  dan  masyarakat  yang saling mengikat.
Glaves dan Godwin (2012)  mengutip Waddock (2004), menjelaskan definisi perceived TJSLP/  CSR  sebagai  persepsi stakeholder terhadap strategi dan praktek bis- nis  perusahaan  yang  akan  berdampak  pada kesejahteraan stakeholder dan  lingkungan alam.
Mursitama (2011) memberikan
gambaran atas manfaat berdasarkan pendapat Bronco dan Rodriquez (2006) yang membagi dua  manfaat  TJSLP/  CSR  bila  dikaitkan dengan  keunggulan  kompetitif  dari  sebuah
perusahaan  berdasarkan  sisi  internal  serta eksternal. Sisi internal menyebutkan manfaatnya  yaitu: pertama ,  pengembangan terhadap  sumber  daya  manusia.  Banyaknya rangkaian  aktivitas  pengembangan  SDM dapat  dicapai  dengan menciptakan karyawan yang memiliki keterampilan tinggi. Karyawan  yang  berkualitas  akan  menjadi karyawan  yang  efektif  dalam  pekerjaan manajemen  yang  dilakukannya. Kedua , mencegah polusi dan reorganisasi pengelolaan proses produksi dan aliran bahan baku,  serta  hubungan  yang  baik  dengan supplier .  Sehingga  hasil  yang  diberikan adalah  peningkatan  performa  lingkungan perusahaan. Ketiga , menciptakan budaya di perusahaan, kapabilitas sumber daya manusia dan organisasi yang baik. Pengenalan TJSLP/ CSR  diharapkan  akan  memunculkan  komit- men  kuat  pada  diri  karyawan  terhadap perusahaan  dan  keinginan  karyawan  untuk terus  belajar.  Sehingga  partisipasi  dan keterampilan daripada karyawan dapat meningkat  pula. Keempat ,  riset-riset  yang telah  dilaku-kan  diberbagai  belahan  dunia sebagian menunjukkan pola hubungan mutualis.  Dengan dilakukannya TJSLP/ CSR menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan  menjadi  baik,  terutama  harga saham bagi perusahaan yang telah go public . (Bapem-perda DKI, 2017)
Manfaat  internal  yang  terakhir  adalah reputasi  perusahaan  yang  semakin  baik  dan kemudian  diharapkan  bahwa  perusahaan mampu  mempengaruhi  kebijakan  publik. Selain manfaat internal terdapat pula manfaat eksternal dari penerapan TJSLP/CSR. Beberapa manfaat eksternal perusahaan yaitu: pertama, penerapan TJSLP/CSR akan meningkatkan  reputasi  perusahaan  sebagai badan  yang  mengemban  tanggung  jawab sosial dengan baik.  Reputasi perusahaan akan menarik  banyak  konsumen,  investor,  juga dunia  perbankan  yang  tertarik  memberikan suntikan kredit. Media juga dapat memberikan  peliputan  yang  positif  dan menyebarkan  informasi  kepada stakeholder . Kedua,  TJSLP/  CSR  merupakan  satu  bentuk diferensiasi  produk  yang  baik.  Diperlukan
kesesuaian antara produk serta aktivitas sosial yang  dilakukan  agar  dapat  membentuk karakteristik  bagi  perusahaan.    Karakteristik ini  mempengaruhi  ekspektasi  dari  para pemangku  kepentingan  tentang  bagaimana seharusnya  perusahaan  bertindak.  Ketiga, melaksanakan  TJSLP/  CSR  dan  membuka kegiatan  TJSLP/  CSR  secara  publik  akan menjadi instrumen yang baik untuk berkomunikasi  dengan  masyarakat.  Pada gilirannya semuanya akan membantu menciptakan  reputasi  dan image perusahaan yang lebih baik.  Terakhir, kontribusi TJSLP/ CSR  terhadap  kinerja  perusahaanpun  dapat terwujud  paling  tidak  dalam  dua  bentuk. Pertama  dampak  positif  yang  timbul  sebagai hasil  tingkah  laku  positif  dari  perusahaan. Kedua, kemampuan perusahaan yang mampu mencegah  konsekuensi  dari  tindakan  buruk sebagai pengaman bagi perusahaan.
Penulisan  materi  ini  diharapkan  dapat berkontribusi positif memberikan pencerahan dan  alternatif  sumber  pembiayaan  melalui pengelolaan dana TJSLP secara lebih optimal. Keterbatasan  kapasitas  dan  kemampuan keuangan  daerah  dalam  membiayai  seluruh kegiatan pembangunan, khususnya di Provinsi  Jawa  Tengah  memicu  penggalian sumber  pembiayaan  yang  memadai  agar pelaksanaan  pembangunan  dapat  berjalan dengan baik.  Pemanfaatan dana TJSLP/CSR sebagaimana  tertuang  dalam  Perda  No.  2 Tahun  2017  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial Dan  Lingkungan  Perusahaan,  diutamakan untuk percepatan penurunan jumlah penduduk miskin  dan  jumlah  pengangguran.    Lebih lanjut  diharapkan  tingkat  partisipasi  dari perusahaan  baik  swasta,  BUMN  dan  BUMD dalam  pengelolaan  dana  TJSLP/CSR  untuk percepatan pelaksanan pembangunan di Jawa Tengah.  Hal  ini  merujuk  data  dari  Forum TJSLP  Provinsi  Jawa  Tengah  bahwa  Tahun 2022  (sampai  dengan  Agustus  2022)  baru tercata  18  perusahaan  yang  berpartisipasi/ terdata sudah alokasikan anggarannya (SiLap CSR  Jateng,  2022).    Berkenaan  dengan  hal tersebut,  permasalahan  yang  dihadapi  adalah
masih  terbatasnya  akses  perusahaan  baik swasta,  BUMN  maupun  BUMD  untuk mengetahui prioritas dan fokus pembangunan di  Provinsi  jawa  Tengah,  khususnya  dalam percepatan  penanggulangan  kemiskinan  dan pengurangan pengangguran.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitiaan  ini  menggunakan analisis  deskriptif,  yaitu  menggambarkan kondisi eksisting dan belajar terhadap proses yang  berkembang  di  lapangan.  Pendekatan yang  dipergunakan  adalah  dengan  metode analisis kualitatif, dengan bersumber data dari Forum  TJSLP  Provinsi  Jawa  Tengah  serta sumber akurat lainnya. Literature review yang dirujuk  dalam  penulisan  adalah traditional review dengan  karya  tulis  yang  dijadikan referensi masih dalam topik pembahasan yang sama dengan penelitian yang sedang dilakukan  berkenaan  implementasi  dan implikasi  alokasi  dan  pelaksanaan  program TJSLP/ CSR.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Upaya  mengoptimalkan  pemanfaatan alokasi dana TJSLP secara lebih terstruktur di Provinsi  Jawa  Tengah  telah  diawali  dengan penetapan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa Tengah  Nomor  2  Tahun  2017  tentang Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan Perusa-haan.    Semarang,  26  Januari  2017. Lembaran  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah Nomor  2  No  Reg  Peraturan  Daerah  Provinsi Jawa  Tengah  2/9/2017.  Implementasinya telah ditetapkan peraturan-peraturan turunannya, mulaiyaitu:
 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39  Tahun  2017  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Provinsi Jawa  Tengah  Nomor  2  Tahun  2017 tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  Dan lingkungan  Perusahaan.    Semarang,  28 Juli  2017.    Berita  Daerah  Provinsi  Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 39;
 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 460/103 Tahun 2017 tentang Pembentuk-
Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol. 20, No.2, Desember 2022, hal. 195-203
kan  Forum  Tanggung  Jawab  Sosial  Dan Lingkungan Perusahaan; dan
 Keputusan  Sekretaris  Daerah  Provinsi Jawa Tengah Nomor 460/0015249 tentang
Sekretariat dan Kelompok Kerja
Tanggung Jawab Sosial  Dan Lingkungan Perusahaan Di Jawa Tengah.
Dasar  hukum  pelaksanaan,  implement- tasi  dan  koordinasi  TJSLP  yang  telah ditetapkan  tahun  2017,  ternyata  belum  bisa dioperasionalkan dengan baik.  Merujuk pada peraturan-peraturan  dimaksud,  ternyata  baru sampai  tingkat  pejabat  eselon  II  (tingkat Kepala  Badan/  Dinas/  Biro),  sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  460/  103 Tahun  2017  tentang  Pembentukan  Forum Tanggung  Jawab  Sosial  Dan  Lingkungan Perusahaan. Tindaklanjut untuk lebih mengoperasionalkan  Forum  TJSLP  tahun 2019 ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  460/0015249 tentang  Sekretariat  Dan  Kelompok  Kerja Tanggung  Jawab  Sosial  Dan  Lingkungan Perusahaan  Di  Jawa  Tengah,    yang mendelegasikan  kewenangan  kepada  para pejabat  struktural  eselon  III  di  Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  terkait  untuk  lebih mengoperasionalkan implementtasi TJSLP di Jawa  Tengah.  Baru  pada  tahun  2019  mulai teridentifikasi dan mulai direncanakan secara sistematis  implementasi  alokasi  dan  lokasi penggunaan  dana  TJSLP  di  Provinsi  Jawa Tengah.
Realisasi  alokasi  anggaran  TJSLP  di Jawa Tengah yang tercatat oleh Forum TJSLP Provinsi  Jawa  Tengah  sejak  periode  tahun 2019 secara berurutan adalah sebagai berikut: 1. Tahun  2019  telah  terealisasi  anggaran senilai  Rp.  120.903.290.008,00  yang dialokasikan  oleh  25  Perusahaan  Swasta, BUMN dan BUMD;
2. Tahun  2020    telah  terealisasi  anggaran senilai  Rp.  89.968.783.156,00  yang dialokasikan  oleh  63  Perusahaan  Swasta, BUMN dan BUMD serta terdiri atas 1.695 program.    Adapun  persentase  anggaran terbesar  dialokasikan  di  bidang  Pokja Kedaruratan  sebanyak  20,25%  dengan
nilai  TJSLP  Rp.  18.218.516.667,00  pada 251 program;
3. Tahun  2021  telah  terealisasi  anggaran senilai Rp. 83.767.555.393,00 yang dialo- kasikan  oleh  60  Perusahaan  Swasta, BUMN dan BUMD serta terdiri atas 2.225 program.    Adapun  persentase  anggaran terbesar  dialokasikan  di  bidang  Pokja Usaha Ekonomi Rakyat sebanyak 41,01% dengan  nilai  TJSLP  Rp.34.356.803.333, 00 pada 443 program;
4. Adapun untuk Tahun 2022 sampai saat ini baru terdata direncanakan alokasi anggaran  senilai  Rp.10.592.111.074,00 yang sementara baru dialokasikan oleh 18 Perusahaan  Swasta,  BUMN  dan  BUMD serta  terdiri  atas  185  program.    Adapun persentase  anggaran  terbesar  saat  ini sementara  dialokasikan  di  bidang  Pokja Kesejahteraan  Sosial  sebanyak  35,45% dengan  nilai  TJSLP  Rp.3.775.180.00,00 sebanyak 22 program.
Hasil  inventarisasi  di  atas  beserta dinamikanya  menunjukkan  perkembangan relatif baik, meskipun belum optimal.  Hal Iini sejalan dengan yang dikemukanan dikemukakan  Hidayat  dkk  (2020),  yang menyatakan bahwa pengaturan tentang tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan perusahaan terdapat dalam beberapa peraturan Perundang-undangan  antara  lain  Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2007.  Akan  tetapi pengaturan  tersebut  masih  belum  seragam sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi  pelaku  usaha.  Dampak  lainnya  yang timbul dari ketidakseragaman ini adalah tidak efektifnya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan. Selanjutnya, ketidakseragam  pengaturan  tersebut  juga dapat membuka celah bagi perusahaan untuk menafsirkan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan perusahaan secara tidak tepat dan kurang  efektif.  Disarankan  agar  pemerintah segera  menutup  celah  kekurangan  regulasi tersebut  dengan  membuat  aturan  baru  yang lebih konsisten dan lengkap untuk terciptanya kepastian  hukum  bagi  perusahaan  dan bermanfaat bagi masyarakat setempat.
Ditetapkannya Perda No 2 Tahun 2017 tentang TJSLP, ditindaklanjuti dengan pembentukan  Forum  TJSLP  tingkat  Provinsi Jawa  Tengah  yang  berperan  menginisiasi implementasi  TJSLP  secara  lebih  membumi di  Jawa  Tengah.    Di  lapangan,  operasional Forum  TJSLP  ini  operasional  merujuk Keputusan  Sekretaris  Daerah  Provinsi  Jawa Tengah Nomor 460/0015249 tentang Sekretariat  Dan  Kelompok  Kerja  Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Jawa  Tengah,  dimana  masing-masing  Pokja/ Kelompok  Kerja  (terdapat  12  Pokja)  sesuai pembidangannya  mempunyai  tugas  fungsi sebagai berikut:
1. Menyiapkan data program  skala prioritas pembangunan  Pemerintah  Daerah  yang akan disinergikan dengan program TJSLP/ CSR sesuai bidang Pokja;
2. Menyiapkan  bahan  dalam  membangun kemitraan  dengan  perusahaan  dan  ma- syarakat  dalam  mendukung  keberhasilan pelaksanaan program TJSLP/ CSR sesuai bidang Pokja;
3. Memfasilitasi usulan atau saran masyara- kat terhadap pelaksanaan program TJSLP/ CSR sesuai bidang Pokja;
4. Menyusun  bahan  rencana  kerjasama program  TJSLP/  CSR  sesuai  bidang Pokja;
5. Mengkoordinasikan  penyusunan  bahan program  TJSLP/  CSR  sesuai  bidang Pokja;
6. Melaksanakan  rapat  koordinasi  Pokja dalam  penyusunan  rencana  program TJSLP/  CSR  dan  mensinergikan  rencana kerja tahunan perusahaan dengan renca-na pembangunan  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah sesuai bidang Pokja;
7. Melaporkan  hasil  pelaksanaan  kegiatan Pokja  TJSLP/  CSR  kepada  Sekretariat Forum  TJSLP  Provinsi  Jawa  Tengah setiap Triwulan.
Kondisi  ini  sejalan  dengan  Balitbang Kota  Magelang  (2018)  yang  menyatakan untuk  mendorong  perusahaan  melaksanakan TJSLP,  maka  perlu  dibentuk  Forum  TJSLP
yang  mengkoorsinasikan  mengkoordinasikan antara  perusahaan  dengan  OPD.    BPS  Kota Magelang  (2018)  menyatakan  seyogyanya program  TJSLP  ini  merupakan  bentuk kesetiakawanan  karena  perusahaan  ikut menikmati  sumberdaya  daerah,  sehingga harus  ada  hubungan  saling  menguntungkan antara  perusahaan  dan  masyarakat  di  daerah untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan.  Selain  itu,  Harus  harus  ada keterpaduan  antara  TJSLP  dengan  rencana pembangunan  daerah  dan  pada  giliranya akhirnya dapat memicu terjadinya percepatan pembangunan serta efisiensi dan optimalisasi dana pembangunan.
Upaya lain yang perlu ditempuh adalah dengan  tetap  melaksanakan  sosialisasi  yang terus-menerus  kepada  pihak-pihak  yang  ber- kewajiban  Tanggungjawab  Sosial  dan  Ling- kungan  Perusahaan,  termasuk  didalamnya publikasi kepada pihak yang telah melakukan kewajiban  Tanggung  jawab  Sosial  dan Lingkungan  Perusahaan  baik  melalui  media maupun penulisan terhadap bangunan/ kegiatan  yang  didanai  melalui  Tanggung- jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau CSR (Bagian Hukum Sidoarjo, 2018)
Merujuk  pada  perkembangan  alokasi dana TJSLP serta tingkat partisipasi perusaha- an yang berkecenderungan meningkat menunjukkan  bahwa  tingkat  kepercayaan terhadap  Forum  TJSLP  di  Provinsi  Jawa Tengah  sudah  cukup  baik,  meskipun  belum optimal  karena  terpaan  pandemi Covid-19 . Hal  ini  ditunjukkan  dengan  telah  terdatanya alokasi dana TJSLP/ CSR, sebagai berikut:
 Tahun  2019 ,  terdata  25  perusahaan BUMN dan BUMD dengan realisasi dana yang tersalurkan Rp.120.903.290.008,00;
 Tahun  2020 ,  terdata  59  perusahaan BUMN  dan  BUMD  yang  meliputi  1.073 program  dengan  realisasi  dana  yang tersalurkan  sebesar  Rp.89.454.454.868, 00;
 Tahun  2021 ,  terdata  60  perusahaan BUMN  dan  BUMD  yang  meliputi  2.225 program  dengan  realisasi  dana  yang
Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol. 20, No.2, Desember 2022, hal. 195-203
tersalurkan  sebesar  Rp.83.767.555.393, 00;
 Tahun 2022 (sd. Agustus  2022) , terdata 26  perusahaan  BUMN  dan  BUMD  yang meliputi  612  program  dengan  realisasi dana yang tersalurkan sebesar Rp.26.476.452.455,00;
Muhammad (2018) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan TJSLP pentingnya penting ada pemberian perlindungan hukum bagi para pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  pelaksanaan TJSLP.    Pasal  74  UU  No.  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas,  menyatakan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber  daya  alam  wajib  melaksanakan Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan (TJSL) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan  dan  diperhitungkan  sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan  dengan  memperhatikan  kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.  Pasal 1 angka 3 UU No. 40 Tahun 2007  istilah  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  (TJSL)  terjemahan  dari  istilah Corporate Social Responsibility (CSR) untuk konteks perusahaan dalam masyarakat Indonesia,  dan  mengartikannya  sebagai "komitmen  perseroan  untuk  berperan  serta dalam  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan guna  meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan lingkungan  yang  bermanfaat,  baik  bagi perseroan,  komunitas  setempat  maupun masyarakat pada umumnya".
Hal  ini  sejalan  dengan  pernyatan pernyataan  Bupati  Katingan  (2022),  guna mengoptimalkan  peran  program  tangung jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahan (TJSLP)  dalam  mendukung  pembangunan daerah, maka perlu melakukan pengintegrasian  integrasi  antara  penyusunan dan perencanaan TJSLP dengan
pembangunan  daerah.    Perusahaan  bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya  sendiri  namun  harus  juga memberikan  manfaat  bagi stakeholders -nya ( shareholders ,  kreditor,  konsumen, supplier ,
pemerintah,  masyarakat,  analis  dan  pihak lain). Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban  agar  perusahaan  atau  dunia usaha  berpartisipasi  dalam  mensukseskan program  pemerintah,  dengan  memberikan manfaat  kepada  masyarakat  melalui  sinergi program  yang  terpadu.  Melalui  kerjasama yang  bersinergi  antara  pemerintah,  privat (swasta)  dan  masyarakat,  bantuan  yang diberikan  oleh  perusahaan/dunia  usaha,  baik dalam bentuk uang, barang maupun program dapat tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat.    Peraturan  Daerah  tentang Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan Perusahaan bagi aspek keuangan atau APBD, akan  mempunyai  dampak  positif.  Dampak tersebut  antara  lain  mengurangi  beban  bagi keuangan  khususnya  yang  berkaitan  dengan persoalan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelompok marginal atau kelompok  masyarakat  yang  masih  perlu rentan  secara  sosial  maupun  ekonomi (Mahakam Ulu, 2020).
Pada  prinsipnya  CSR  bertujuan  agar perusahaan dapat memberi kontribusi (pembiayaan) untuk kemajuan atau
peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Tampak nyata bahwa pelaku usaha melalui berbagai badan usaha  yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum ‘diminta’  untuk  bersama-sama  dengan Pemerintah  mewujudkan  kesejahteraan  bagi masyarakat  sebab  perusahaan  juga  secara moral dinilai memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat.  Tugas- tugas nasional ini tidak lagi dipandang sebagai tanggung  jawab  negara  semata-mata  untuk melaksanakannya,  walaupun  memang  masih dapat  dikaji  lebih  mendalam  menyangkut sampai seberapa jauh sebenarnya perusahaan data dapat dimintai untuk memikul tanggung jawab  mulia  itu  bila  dibandingkan  dengan kewajiban negara (Sukabumi, 2020).

## SIMPULAN
Pelaksanaan  TJSLP  di  Provinsi  Jawa Tengah  yang  dikoordinasikan  oleh  Forum TJSLP  sejak  tahun  2019  yang  lalu  sudah berjalan meskipun belum sepenuhnya
optimal, diantaranya karena sejak Tahun 2020 yang  lalu  terpaan  pandemi Covid-19 yang berakibat  melemah-nya  kapasitas  pendanaan oleh perusahan baik  swasta, BUMN maupun BUMD.  Semakin membaiknya keadaan saat ini  diharapkan  implementasi  dan  pengalo- kasiaan  dana  TJSLP/CSR  akan  semakin membaik  dan  meningkat  baik  dari  kuantitas alokasi dana maupun kualitas peruntukannya.
Sejak  tahun  2020  telah  diupayakan mencantumkan  secara  eksplisit  rencana alokasi dan lokasi implementasi dana TJSLP di  Provinsi  Jawa  Tengah  dalam  dokumen tahunan  perencanaan  pembangunan  daerah/ dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)  Provinsi  Jawa  Tengah.    Diharapkan menjadi  salah  satu  alat  untuk  pemicu  dalam mengoptimalkan  pemanfaat  alokasi  dana TJSLP/ CSR di Jawa Tengah.
Pengelolaan  dana  alokasi  TJSLP/  CSR dalam implementasinya memberikan alternatif  pembiayaan  pembangunan  di  Jawa Tengah.

## SARAN
Perkembangan implementasinya, selain lebih  membuka  akses  bagi  para  perusahaan, dalam kondisi pasca pandemi Covid-19 akan lebih bijak untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam berkenaan dengan regulasi implementasinya di Jawa Tengah khususnya. Hal ini perlu dilaksanakan agar efektifitas dan efisiensi  hasil  pelaksanaannya  menjadi  lebih optimal.
Perlu  dilakukan  pengkajian  ulang terhadap dasar hukum implementasi TJSLP di Provinsi  Jawa  Tengah  khususnya,  agar kemanfaatannya bisa lebih optimal khususnya dalam percepatan penanggulangan kemiskin- an dan pengurangan pengangguran. Termasuk mengoptimalkan  jejaring  Forum  TJSLP dengan seluruha Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa  Tengah,  agar  tidak  terjadi  “tumpang- tindih” pengalokasiaan pengalokasian anggaran/dana TJSLP/CSR di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah khususnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Penelitian  Dan  Pengembangan  Kota Magelang, 2018.  Penelitian Tanggung Jawab  Sosial  Perusahaan  Di  Kota Magelang.
Bagian  Hukum  Setda  Kabupaten  Sidoarjo
Jawa  Timur,  2019.    Kajian  Hukum Terhadap Peraturan Daerah
Kabupaten  Sidoarjo  Nomor  2  Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan  Lingkungan  Perusahaan  Di
Wilayah  Kabupaten  Sidoarjo;  Dan Peraturan  Bupati  Sidoarjo  Nomor  40
Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah
Kabupaten  Sidoarjo  Nomor  2  Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan  Lingkungan  Perusahaan  Di Wilayah Kabupaten Sidoarjo;
Badan  Pusat  Statistik  Kota  Magelang,  2018.
Penelitian  Tanggung  Jawa  Sosial Perusahaan Di Kota Magelang. Bapemperda DPRD PROVINSI DKI Jakarta. 2017.  Rancangan  Peraturan  Daerah Provinsi DKI Jakarta Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan lingkungan Perusahaan. Hidayat, Ridha, Azkari Yahya, M. Adit & Yul Ernis,  2020.    Analisis  Yurudis Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan  Perusahaan  Terhadap
Masyarakat Sekitar ( Legal Analysis of Corporate  Social  and  Environmental
Responsibility  Towards  Surrounding Communities ). Jurnal Penelitian
Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 4, Desember 2020.
Elliot,  Rundle-Theele  dan  Walter  (2012),
Greg  Elliot,  Sharyn  Rundle-Thiele, David Waller (2012) Marketing edisi 2 Australia John Whey & Sons.
Hadi, Nur (2011). Corporate Social Responsibility edisi Pertama .
Yogyakarta; Graha Ilmu https://www.intimnews.com/katingan- optimalkan-peran-program-tjslp/.
Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol. 20, No.2, Desember 2022, hal. 195-203
Katingan  Optimalkan  Peran  Program TJSLP. 2022.
Lako,  Andreas,  2018;  Akuntansi  Hijau;  Isu, Teori Dan Aplikasi. Conference Paper.
Soegijopranoto Catholic University. Muhammad  Maulana,  2018.    Implementasi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Pada Perusahaan  Industri  Jamu  Dan  Obat- Obatan Herbal PT Sidomuncul Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten  Semarang  No.  3  Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan. Fakultas  Hukum,  Universitas  Sebelas Maret, Surakarta Jawa Tengah.
Russo & A.  Tencati ;  Formal  vs  Informal TJSLP/  CSR  Strategies:  Evidence from  Italian  Micro,  Small,  Medium- sized  and  Large  Firms,  Journal  of Bussiness Ethic 85, 2009 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  Tahun 2018.  Laporan Akhir Kajian Evaluasi Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan. Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah Nomor  2  Tahun  2017  tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan  Perusahaan.  Semarang, 26  Januari  2017.    Lembaran  Daerah Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  2  No
Reg  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa Tengah 2/9/2017. Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial Dan lingkungan Perusahaan.
Semarang,  28  Juli  2017.    Berita Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun 2017 Nomor 39.
Keputusan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor 460/ 103  Tahun  2017  tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.
Keputusan  Sekretaris  Daerah  Provinsi  Jawa Tengah Nomor 460/ 0015249 tentang Sekretariat  Dan  Kelompok  Kerja Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan  Perusahaan  DI  Jawa
Tengah.
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas.
Naskah  Akademik  Rancangan  Peraturan Daerah  Kabupaten    Mahakam  Ulu Tentang Tanggung  Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), 2020.
Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Kota Sukabumi Tentang Tanggung  Jawab Sosial Dan
Lingkungan Perusahaan (TJSLP), 2020.