## Urgensi  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
Hilda Kurnia Ningsih 1 , Toendjoeng Herning Sitaboeana 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara E-mail: hilda.207212005@stu.untar.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara E-mail: tundjung@fh.untar.ac.id

## ABSTRACT
Law Number 20 of 2013 on Medical Education serves as the primary legal basis for the implementation of  the  medical  education  system  in  Indonesia.  This  article  identifies  several  critical  issues  in  the implementation  of  medical  education,  including  high  tuition  fees,  substandard  quality  of  graduates, uneven  distribution  of  doctors  across  Indonesia,  ambiguity  regarding  professional  organizations,  and problems  with  the  Competency  Test  for  Medical  Education Students  (UKMPPD)  considered  unjust.  This research  utilizes  a  juridical - normative  research  method  to  elaborate  on  these  issues  by  detailing applicable  legislation.  The  findings  emphasize  the  urgency  of  amending  the  Medical  Education  Law  to ensure public access to quality doctors, equitable distribution across regions, and recommend abolishing the  UKMPPD  perceived  as  unjust  for  medical  students.  These  changes  are  expected  to  create  a  more inclusive,  efficient,  and  responsive  medical  education  system  to  meet  the  needs  of  the  Indonesian population.  By  adhering  to  these  recommendations,  it  is  hoped  that  the  organization  of  medical education can produce graduates better prepared to face the challenges of the medical profession and provide quality healthcare services to the people of Indonesia.
Keywords: Medical Education, Law Number 20 of 2013, UKMPPD

## ABSTRAK
Undang - Undang  Nomor  20  Tahun  2013  tentang  Pendidikan  Kedokteran  menjadi  dasar  hukum  utama dalam  penyelenggaraan  sistem  pendidikan  kedokteran  di  Indonesia.  Artikel  ini  mengidentifikasi beberapa permasalahan kritis dalam implementasi pendidikan kedokteran, melibatkan biaya pendidikan yang tinggi, kualitas lulusan yang belum mencapai standar, ketidakmerataan distribusi dokter di seluruh wilayah  Indonesia,  ambiguitas  terkait  organisasi  profesi,  dan  permasalahan  pada  Uji  Kompetensi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter (UKMPPD) yang dianggap tidak adil. Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  yuridis  normatif  untuk  mengelaborasi  permasalahan  tersebut  dengan  merinci peraturan  perundang - undangan  yang  berlaku.  Hasil  penelitian  ini  menekankan  urgensi  perubahan Undang - Undang Pendidikan Kedokteran guna menjamin akses masyarakat terhadap tenaga dokter yang berkualitas,  merata  di  seluruh  daerah,  dan  memberikan  rekomendasi  untuk  menghapuskan  UKMPPD yang  dinilai  memberikan  ketidakadilan  bagi  mahasiswa  kedokteran.  Perubahan  tersebut  diharapkan dapat  menciptakan  sistem  pendidikan  kedokteran  yang  lebih  inklusif,  efisien,  dan  responsif  terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan mengacu pada rekomendasi ini, diharapkan penyelenggaraan pendidikan kedokteran  dapat  memberikan  lulusan  yang  lebih  siap  menghadapi  tantangan  profesi  kedokteran  dan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Indonesia.
Kata Kunci: Pendidikan Kedokteran, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 , UKMPPD.

## PENDAHULUAN
Pentingnya  pendidikan  dalam  membentuk  bangsa  yang  kuat  dan  berketahanan nasional  merupakan  landasan  utama  dalam  pembangunan  suatu  negara. 1 Kunci keberhasilan dan kemajuan suatu bangsa sangat tergantung pada kualitas pendidikan yang  diterapkan. 2 Seiring  dengan  hal  tersebut,  konstitusi  Indonesia,  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menggariskan hak setiap warga negara  untuk  mendapatkan  pendidikan  dalam  Pasal  31  ayat  (1),  yang  menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan." Lebih lanjut, ayat (3) Pasal 31  menegaskan  bahwa  pemerintah  memiliki  tugas  untuk  menyelenggarakan  satu sistem  pendidikan  nasional  dengan  tujuan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa. 3 Hal  ini kemudian  diatur  lebih  lanjut  melalui  undang-undang.  Komitmen  serius  terhadap pendidikan  tercermin  pada  ayat  (4)  Pasal  31,  dimana  penyelenggaraan  sistem pendidikan  nasional  diupayakan  dengan  memprioritaskan  anggaran  pendidikan setidaknya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. 4
Salah  satu  sektor  pendidikan  yang  memiliki  peran  strategis  dalam  mencapai  tujuan nasional  tersebut  adalah  pendidikan  kedokteran.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2013  tentang  Pendidikan  Kedokteran  (UUPK)  menjadi  payung  hukum  yang  mengatur bidang  ini.  Pendidikan  kedokteran  tidak  hanya  bertujuan  menghasilkan  dokter  atau dokter gigi pada berbagai jenjang, mulai dari umum hingga spesialis dan sub spesialis, tetapi  juga  mencakup  jenjang  magister  dan  doktor  kedokteran. 5 Dalam  konteks pendidikan  kedokteran,  UUPK  tidak  hanya  memastikan  penyelenggaraan  pendidikan yang  berkualitas  tetapi  juga  menghubungkannya  dengan  tujuan  nasional  yang tercantum  dalam  UUD  NRI  1945.  Pendidikan  kedokteran  dianggap  sebagai  sarana untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  secara  simultan  mendukung  kemajuan sistem kesehatan nasional. 6
Pendidikan kedokteran memiliki peran krusial dalam membangun ketahanan nasional, khususnya  dalam  menciptakan  tenaga  medis  yang  berkualitas  dan  mampu memberikan  pelayanan  kesehatan  terbaik  kepada  masyarakat.  Keberhasilan  sistem pendidikan  kedokteran  sangat  terkait  dengan  adanya  undang-undang  yang  mengatur bidang  ini.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2013  tentang  Pendidikan  Kedokteran menjadi landasan hukum yang mengarahkan penyelenggaraan pendidikan kedokteran
1 Anik  Iftitah,  ‘Peranan  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  Dalam  Perwujudan  Cita  Pembangunan  Hukum Tenaga Kerja Di Indonesia’, Jurnal Supremasi , 7.2 (2018), 1
<https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.377>.
2 I. G. A. Kurniawan, ‘Social Justice’s Manifestation: The Relation Between Limited Companies and Small and Medium Enterprises’, Jurnal Supremasi , 13.2 (2023) <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.2333>.
3 UUDNRI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , 1945.
4 Nano Tresna Arfana, ‘Aswanto: Pemerintah Indonesia Tidak Main - Main Terhadap Sektor Pendidikan’, Mkri.Id , 2022 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18436&menu=2>.
5 UUPK, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran , 2013.
6 Ika, ‘Pendidikan Kedokteran Kesehatan Harus Beradaptasi Untuk Perkuat Sistem Kesehatan Nasional’, Universitas  Gadjah  Mada ,  2022  <https://ugm.ac.id/id/berita/22313-pendidikan-kedokteran-kesehatan- harus-beradaptasi-untuk-perkuat-sistem-kesehatan-nasional/>.

## Risalah
Hukum, Volume 20, Nomor 2, Desember 2023, 135-150
untuk  memberikan  kontribusi  positif  terhadap  kesehatan  masyarakat  secara keseluruhan. Dalam prakteknya, penyelenggaraan pendidikan kedokteran memerlukan keterlibatan  aktif  pemerintah,  baik  dalam  penyediaan  sumber  daya  maupun  alokasi anggaran  yang  memadai.  Hal  ini  sejalan  dengan  komitmen  pemerintah  untuk memprioritaskan  anggaran  pendidikan, sebagaimana  diamanatkan oleh  Pasal  31 ayat (4) UUD 1945.
Meskipun  demikian,  pentingnya  pendidikan  kedokteran  dihadapkan  pada  sejumlah tantangan, seperti kebutuhan akan fasilitas dan dosen yang memadai, serta perluasan mutu dan relevansi kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam  menghadapi  tantangan ini, peran  hukum  menjadi  penting dalam  menciptakan sistem pendidikan kedokteran yang efektif. Dalam perspektif hukum, konsep " law as a tool  of  social  engineering "  yang  diutarakan  oleh  Sarjana  Roscoe  Pound menggarisbawahi bahwa  hukum  dapat menjadi  alat  untuk  merancang  dan  mengelola struktur  sosial. 7 Dalam  konteks  pendidikan  kedokteran,  hal  ini  berarti  hukum  dapat digunakan  sebagai  instrumen  untuk  menciptakan  sistem  pendidikan  yang  responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu kedokteran.
Kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan pemangku kepentingan terkait menjadi  krusial  dalam  mencapai  keberhasilan  pendidikan  kedokteran.  Seperti  halnya proses  pendidikan  kedokteran  pascasarjana  (GME)  di  Amerika  Serikat  sebagai  model yang  paling  dihormati  untuk  pendidikan  dokter  pascasarjana  berkualitas  tinggi  di dunia, sistem pendanaannya substansial melalui asuransi pemerintah dan swasta serta melalui  standar  akreditasi  pendidikan  yang  terstruktur,  dilengkapi  dengan  sertifikasi para  dokter  oleh American  Board  of  Medical  Specialists sebagai  legitimasi  keahlian para  dokter  dalam  memberikan  perawatan  medis  berkualitas  tinggi. 8 Pendekatan holistik  yang  melibatkan  semua  pihak  diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas pendidikan  kedokteran,  mendukung  pemenuhan  kebutuhan  kesehatan  masyarakat, dan  memberikan  kontribusi  positif  terhadap  kemajuan  bangsa.  Oleh  karena  itu, pengelolaan  pendidikan  kedokteran  perlu  didukung  oleh  kerangka  hukum  yang responsif  dan  mampu  mengatasi  dinamika  perubahan  di  bidang  kesehatan  dan pendidikan. 9
Hal  yang  berbeda  dengan  pendapat  Pound  di  atas  yakni  pendapat  mazhab  sejarah yang  menyatakan  bahwa  hukum  digerakkan  oleh  kebiasaan  serta  tumbuh  dan berkembang bersama masyarakat. Sebagai penganut aliran sociological jurisprudence, Pound berpendapat bahwa untuk mengarahkan masyarakat menuju pada sasaran yang hendak dicapai maka hukumlah yang seharusnya dijadikan instrumen/alat, bahkan jika
7 Lily. Rasid, Dasar-Dasar Filsafat Hukum (Bandung: Citra Aditya, 1990).
8 B.  L.  Schuster,  ‘Funding  of  Graduate  Medical  Education  in  a  Market - Based  Healthcare  System’,
American Journal of the Medical Sciences , 353.2 (2017) <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.amjms.2016.11.027>.
9 Artanti  Hendriyana,  ‘Pendidikan  Kedokteran  Harus  Adaptif  Terhadap  Masa  Depan’, Universitas Padjajaran,  Bandung ,  2021  <https://www.unpad.ac.id/2021/10/pendidikan-kedokteran-harus-adaptif- terhadap-masa-depan/>.
diperlukan  hukum  digunakan  untuk  menghilangkan  berbagai  kebiasaan  negatif masyarakat. 10
Konsep law  as  tool  of  social  engineering selanjutnya  dikembangkan  oleh  Mochtar Kusumaatmadja,  menyatakan  bahwa  hukum  di  Indonesia  tidak  hanya  berperan sebagai alat, namun juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Salah satu tulisan Mochtar  disebutkan,  “adakah  peranan  hukum  dalam  proses  pembangunan  itu;  dan bila  ada  apakah  peranannya?  Kemudian  dikemukakan  bahwa  apabila  kita  teliti  maka semua masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perobahan bagaimanapun kita  mendefinisikan  pembangunan  itu  dan  apapun  ukuran  yang  kita  pergunakan  bagi 'masyarakat dalam pembangunan'.
Peranan  hukum  dalam  pembangunan  adalah  untuk  menjamin  bahwa  perobahan  itu terjadi  dengan  cara  yang  teratur. 11 Pembangunan  menurut  Mochtar  tidak  terelakkan dari  proses  perubahan.  Karena  perubahan  merupakan  esensi  dari  pembangunan  itu sendiri, maka hukum  harus  berperan di dalamnya.  Hukum  bukan  merupakan  elemen statis  yang  berada  di  belakang  perubahan,  namun  hukum  harus  berada  di  depan mengawal  perubahan  tersebut.  Hukum  bukan  hanya  sebagai  pengikut  ( the  follower ), melainkan  harus  menjadi  penggerak  utama  ( the  prime  mover )  dari  pembangunan. 12 Dalam  hal  ini  Mochtar  secara  eksplisit  menggunakan  istilah  hukum  sebagai  alat pembaharuan masyarakat. 13
Dalam  beberapa  dekade  terakhir,  konsep-konsep  kesehatan  telah  mengalami pergeseran, baik orientasi tata nilainya maupun pemikiran-pemikiran mengenai upaya yang  dipengaruhi  oleh  politik,  ekonomi,  perkembangan  tekonologi,  sosial,  budaya, bahkan    berkaitan  dengan  aspek  pertahanan  dan  kemanan.  Dengan  berjalannnya waktu,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  di  bidang  kesehatan  berkembang  semakin pesat,  industri      peralatan      kesehatan  yang  semakin  canggih  sehingga  diperlukan penerapan ilmu   yang   semakin   kompleks   dan   tenaga manusia   yang   semakin terampil.  Hal  ini  mendorong  perlunya  perangkat      hukum      yang      secara  khusus mengatur      sistem  pendidikan      yang  berkaitan          dengan  pelayanan  kesehatan. 14 Dalam  hal  ini,  kualitas  dokter/dokter  gigi  sebagai  tenaga  kesehatan  menjadi  sangat penting dan strategis khususnya terkait sistem pelayanan kesehatan tersebut.
Pengaturan  mengenai  penyelenggaraan  pendidikan  kedokteran  menjadi  hulu  dari tujuan peningkatan layanan  kesehatan  di  Indonesia  pada umumnya  dan peningkatan kualitas dari dokter/dokter gigi pada khususnya. Timbul pertanyaan, apakah UUPK saat ini  telah  mengatur  secara  baik  terkait  hal  ini  terutama  dalam  memastikan  akses masyarakat terhadap dokter/ dokter gigi yang berkualitas. Dalam hal ini,  penulis akan
10 Sapto. Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Alumni., 1986).
11 Anik  Iftitah,  ‘Sejarah  Perkembangan  Hukum’,  in Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Februari  (Sada  Kurnia Pustaka, 2023).
12 A. Latipulhayat, ‘Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja’, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) , 1.3 (2014).
13 Mochtar. Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional (Bandung: Bina Cipta., 1975).
14 Indar.  Indar,  ‘Fungsi  Hukum  dalam  Penyelenggaraan  Pelayanan  Kesehatan’, Jurnal  Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia , 2.1 (2013).

## Risalah Hukum, Volume 20, Nomor 2, Desember 2023, 135-150
menguraikan  beberapa  isu  penting  yang  menuntut  adanya  perubahan  sistem pendidikan kedokteran nasional.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian hukum normatif. 15 Pendekatan ini mendasarkan analisis pada kajian dokumen hukum terkait,  khususnya  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2013  tentang  Pendidikan Kedokteran (UUPK) yang menjadi fokus penelitian. Metode penelitian hukum normatif mencakup  analisis  terhadap  berbagai  norma,  prinsip-prinsip  hukum,  dan  ketentuan dalam  UUPK  yang  berkaitan  dengan  pendidikan  kedokteran.  Langkah  pertama  dalam metode penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan dokumen-dokumen hukum  yang  relevan,  terutama  UUPK  dan  dokumen  hukum  terkait  lainnya. Selanjutnya, dilakukan analisis mendalam terhadap teks-teks hukum tersebut, dengan memerhatikan  perubahan-perubahan  yang  terjadi  pada  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
Analisis  normatif  melibatkan  penetapan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  ada, penafsiran  terhadap  norma  hukum,  dan  kaitannya  dengan  perubahan-perubahan 16 yang  terjadi  pada  UUPK.  Selain  itu,  penelitian  ini  akan  membahas  implikasi  dan dampak dari perubahan tersebut terhadap sistem pendidikan kedokteran di Indonesia. Referensi  hukum  yang  relevan  akan  dijadikan  landasan  untuk  memahami  konteks, tujuan, dan urgensi perubahan dalam UUPK. Dalam proses penelitian, akan diterapkan pendekatan  kritis  terhadap  materi  hukum  yang  diidentifikasi,  termasuk  mendeteksi apakah perubahan tersebut memberikan dampak positif atau potensial menimbulkan permasalahan.  Metode  penelitian  hukum  normatif  ini  akan  memberikan  gambaran yang  jelas  mengenai  perubahan  dalam  UUPK,  serta  mengevaluasi  signifikansi  dan relevansinya dalam konteks pendidikan kedokteran di Indonesia. Analisis normatif juga dapat  membuka  ruang  untuk  memberikan  rekomendasi  atau  saran  perbaikan,  jika ditemukan  kelemahan  atau  ketidaksesuaian  dengan  perkembangan  kebutuhan pendidikan kedokteran dan sistem kesehatan nasional.

## PEMBAHASAN
Meningkatkan  Kualitas  Pendidikan  Kedokteran  dan  Distribusi  Dokter  di  Indonesia:

## Tantangan dan Upaya Perbaikan
Dokter  dianggap  sebagai  profesi  yang  prestisius  dan  penting  dalam  masyarakat Indonesia.  Undang-Undang  No.  24  Tahun  2009  tentang  Praktik  Kedokteran menjelaskan bahwa dokter memiliki peran krusial sebagai penyedia layanan kesehatan utama  bagi  masyarakat.  Dokter  dianggap  sebagai  garda  terdepan  dalam  memberikan pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu layanan.
15 Metode  Penelitian  Hukum ,  ed.  by  Anik  Iftitah,  Mei  2023  (Sada  Kurnia  Pustaka,  2023) <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.
16 T. I. Susetiyo, W., Zainul Ichwan, M., Iftitah, Anik, & Dievar, ‘Kepastian Hukum Undang -Undang Cipta Kerja  Bidang  Kesehatan  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU- XVIII/2020’, Jurnal Supremasi , 12.2 (2022) <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.2315>.
Pendidikan  dan  pelatihan  merupakan  fondasi  utama  bagi  dokter  dalam  menjalankan praktik  kedokteran.  Ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  kompetensi  yang  diperoleh melalui  pendidikan  berperan  penting  dalam  memastikan  dokter  dapat  memberikan pelayanan  kesehatan  yang  berkualitas.  Dokter  diharapkan  untuk  terus  meningkatkan dan  mempertahankan  pengetahuannya  seiring  dengan  kemajuan  ilmu  pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran.
Seorang  dokter  memiliki  tanggung  jawab  besar  dalam  memberikan  tindakan  medis pada  tubuh  manusia.  Keilmuan  karakteristik dokter  harus dijunjung  tinggi,  dan  setiap tindakan  medis  harus  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Tindakan  medis  yang dilakukan oleh bukan dokter dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, menekankan pentingnya  kehadiran  dokter  yang  memenuhi  syarat  dan  berkompeten.  Dalam melakukan  praktik  kedokteran,  dokter  dihadapkan  pada  tanggung  jawab  etika  dan hukum.  Mereka  diwajibkan  untuk  mematuhi  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku dan menjalankan praktik sesuai dengan keahlian dan pendidikan mereka. Oleh karena  itu,  praktik  kedokteran  bukanlah  suatu  hal  yang  mudah,  dan  dokter  memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku. 17
Dalam  UU  No.  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran,  praktik  kedokteran didefinisikan  sebagai  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  dokter/dokter  gigi untuk  merawat  pasien  dalam  konteks  upaya  kesehatan  (Pasal  1  angka  1  Permenkes No.  2052/MENKES/PER/X/2011  tentang  Izin  Praktik  dan  Pelaksanaan  Praktik Kedokteran). 18 Pelayanan  kesehatan  oleh  dokter  dapat  dibedakan  berdasarkan tanggung  jawabnya,  yaitu  pelayanan  perseorangan  (privat)  dan  pelayanan masyarakat/publik  melalui  instansi  kesehatan  swasta  atau  program-program pemerintah.  Pada  pelayanan  perseorangan,  seperti  klinik  atau  rumah  sakit  swasta, dokter  bertanggung  jawab  langsung  kepada  pasien  dan  tunduk  pada  aturan  hukum umum. Di sisi lain, pelayanan kesehatan masyarakat melibatkan program pemerintah, seperti  Puskesmas,  di  mana  tanggung  jawab  dokter  melibatkan  pemerintah  dan masyarakat secara luas. 19
Pentingnya  penyelenggaraan  pendidikan  kedokteran  melibatkan  tiga  aspek  utama: distribusi,  kuantitas, dan  kualitas. Unsur kuantitas  menekankan  jaminan  ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan secara merata di seluruh daerah. Hak asasi kesehatan, yang tercakup dalam Pasal 28H ayat (1) UUD  NRI 1945, memberikan setiap orang hak mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  layanan  kesehatan. Pemerintah,  sesuai  Pasal  34  ayat  (3)  UUD  NRI  1945,  bertanggung  jawab  atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan umum yang layak. 20
17 Asyhadie Zaeni, Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia (Depok: Rajawali Pers., 2017).
18 Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran , 2011.
19 Chrisdiono M. Achadiat, Dinamika Etika & Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman (Jakarta : EGC, 2007).
20 Anik  Susetiyo,  W.,  &  Iftitah,  ‘Peranan  dan  Tanggungjawab  Pemerintah  dalam  Pelayanan  Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja’, Jurnal Supremasi , 11.2 (2021), 92 – 106 <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1648>.

## Risalah
Hukum, Volume 20, Nomor 2, Desember 2023, 135-150
Dalam konteks kesejahteraan rakyat, Pemerintah harus memastikan penyelenggaraan sistem  pendidikan  kedokteran  sebagai  bagian  integral  dari  sistem  pendidikan  dan kesehatan nasional. Penyelenggaraan ini harus dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan, sesuai dengan tujuan Pembukaan UUD 1945. Sistem ini harus mencakup  aspek  keadilan,  pemerataan,  dan  mutu  untuk  seluruh  rakyat  Indonesia, termasuk masyarakat miskin dan penduduk di pulau-pulau terpencil terluar.
Meskipun  demikian,  ketidakmerataan  distribusi  dokter  di  Indonesia  masih  menjadi tantangan  serius.  Distribusi  dokter  yang  tidak  merata  dapat  menghambat  akses masyarakat  terhadap  pelayanan  kesehatan,  terutama  di  daerah  terpencil  dan perdesaan.  Beberapa  faktor  yang  menyebabkan  ketidakmerataan  distribusi  dokter antara  lain  adalah  ketidaksetaraan  infrastruktur  kesehatan,  kurangnya  insentif  bagi dokter untuk bekerja di daerah terpencil, dan kurangnya dukungan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung distribusi dokter yang merata. 21
Upaya  mendesak  untuk  mengatasi  ketidakmerataan  distribusi  dokter  melibatkan perluasan  akses  pendidikan  kedokteran  di  daerah  terpencil,  pengembangan  insentif yang  menarik  bagi  dokter  untuk  bekerja  di  daerah  terpencil,  dan  implementasi kebijakan yang mendukung distribusi dokter yang merata. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah,  institusi  pendidikan  kedokteran,  dan  pihak  terkait  lainnya  juga  menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini.
Gambar 1. Jumlah Tenaga Medis di Indonesia Tahun 2020 22
Dapat  dilihat  pada  Gambar  1  bahwa  total  tenaga  medis  (Dokter,  Dokter  Spesialis, Dokter  Gigi  dan  Dokter  Gigi  Spesialis)  di  Indonesia  adalah  sebanyak  124.449  orang, dengan proporsi terbesar Dokter yakni 55% dan proporsi terkecil Dokter Gigi Spesialis yakni 2%.
21 A.  Hikmah,  N.,  Rahman,  H.,  &  Puspitasari,  ‘ Membandingkan  Ketimpangan  Ketersediaan  Tenaga Kesehatan Puskesmas di Wilayah Indonesia Timur ’, Window of Public Health Journal, 1.1 (2020).
22 Kemenkes  RI, Sistem  Informasi  SDM  Kesehatan  Diolah  oleh  Sekretariat  Badan  Pengembangan  dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan , 2021.
Gambar 2. Presentase Puskesmas dengan Kecukupan Dokter menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2020 23
Kecukupan tenaga kesehatan di puskesmas diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  43  Tahun  2019  yang  mana  dibedakan  antara  puskesmas  rawat  inap  dan puskesmas  non  rawat  inap.  Di  kawasan  perkotaan,  perdesaan,  maupun  kawasan terpencil dan sangat terpencil, puskesmas non rawat inap hanya memerlukan minimal satu orang dokter, sementara puskesmas rawat inap minimal dua orang dokter. Secara nasional  ada  57,68%  puskesmas  dengan  jumlah  dokter  melewati  standar  kebutuhan minimal, 29,83% puskesmas dengan jumlah dokter yang cukup, dan 12,49% puskesmas yang  kekurangan  dokter.  Terdapat  18  provinsi  dengan  persentase  puskesmas  yang memiliki  jumlah  dokter  berlebih  terhadap  total  puskesmas  di  atas  50%.  Sebaliknya, persentase kekurangan dokter paling besar ada di Papua yakni sebesar 57,38%.
Gambar 3. Presentase Puskesmas dengan Kecukupan Dokter Gigi menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2020 24
23 Kemenkes RI.
24 Kemenkes RI.
Dalam  penyelenggaraan  Puskesmas  di  berbagai  wilayah,  baik  perkotaan,  perdesaan, maupun kawasan terpencil, keberadaan dokter gigi memegang peran penting. Standar minimal  menetapkan  bahwa  setiap  Puskesmas,  tanpa  memandang  lokasi, membutuhkan  minimal  satu  dokter  gigi.  Namun,  data  nasional  menunjukkan  bahwa 33,81%  Puskesmas  memiliki  dokter  gigi  di  bawah  standar  minimal,  menciptakan ketidakcukupan  dokter  gigi  di  berbagai  daerah.  Peta  distribusi  dokter  gigi  di  tingkat provinsi  memberikan  gambaran  lebih  jelas.  Sebelas  provinsi  memiliki  lebih  dari  50% Puskesmas  dengan  dokter  gigi  di  bawah  standar,  dengan  Maluku,  Papua  Barat,  dan Papua  menjadi  provinsi  dengan  persentase  tertinggi.  Hanya  Bali  yang  melampaui standar minimal dengan 62,50%. Situasi ini mencerminkan kesenjangan antara daerah padat penduduk dan terpencil.
Berdasarkan  data  Sistem  Informasi  SDM  Kesehatan  per  31  Desember  2022,  baru  terdapat 5.841  Puskesmas  atau  56,07%  dari  total  Puskesmas  yang  telah  memiliki  9  (sembilan)  jenis tenaga  kesehatan  sesuai  standar.  Provinsi  DKI  Jakarta  (99,70%)  paling  banyak  memiliki puskesmas yang telah tersedia 9 jenis tenaga kesehehatan sesuai standar, diikuti oleh Provinsi DI  Yogyakarta  (92,56%)  dan  Provinsi  Jawa  Tengah  (84,66%).  Sementara  untuk  provinsi  lain, rerata  keterisian  puskesmas  dengan  9  (sembilan)  jenis  tenaga  kesehatan  lengkap  sesuai Permenkes sudah mencapai 55,33%. Puskesmas yang sama sekali tidak memiliki dokter adalah sebanyak 416  Puskesmas (3,99%).  Ketidakterisian  ini  diidentifikasi  berdasarkan  data  SISDMK, yang  diolah  kembali  dengan  masukan  hasil  desk  tim  Nusantara  Sehat.  Beberapa  faktor penyebab  tidak terisi diantaranya adalah  masalah  keamanan  dan  kondisi  geografis  yang sulit dicapai. Kondisi ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui Kementerian Kesehatan, melainkan perlu melibatkan kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga dan TNI/POLRI. Sebaran Puskesmas yang tidak memiliki dokter masih tinggi di wilayah Timur yakni Provinsi Papua Barat (38,16%), Maluku  (17,65%)  dan  Papua  Barat  (14,62%),  sedangkan  sebaran  Puskesmas  Tanpa  Dokter  di wilayah  Barat  yang  masih  tinggi  kekurangan  tenaga  dokter  adalah  di  Provinsi  Bengkulu (3,91%).  Sedangkan  di  wilayah  tengah  adalah  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah  (6,86%).  Data tersebut menunjukkan bahwa 96,01% puskesmas dengan dokter di seluruh wilayah Barat dan Tengah  sudah  merata.  Rasio  dokter  per  puskesmas  diprovinsi-provinsi  dengan  rasio  terbaik justru  sebagian  besar  berada  di  wilayah  barat  Indonesia,  sebaliknya  di  wilayah  timur  justru menunjukkan  penurunan. 25 Ketidakmerataan  distribusi  dokter  ini  dipengaruhi  oleh
25 Kemenkes, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan , 2022.
faktor  seperti  biaya  pendidikan  yang  tinggi  dan  jangka  waktu  pendidikan  yang  lama, mendorong  dokter  untuk  memilih  praktik  di  daerah  ibukota  yang  menjanjikan  profit lebih  besar.  Permasalahan  ini  semakin  diperparah  oleh  belum  diaturnya  pemerataan dokter oleh pemerintah dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran (UUPK). Faktor liberalisasi dan komersialisasi pendidikan juga turut memengaruhi ketidakseimbangan jumlah dokter di berbagai daerah.
Pembiayaan pendidikan merupakan aspek krusial dalam menyelesaikan permasalahan ini.  Tanpa  subsidi  yang  memadai  dari  pemerintah,  biaya  pendidikan  yang  tinggi menjadi  beban  berat  bagi  mahasiswa  kedokteran.  Hal  ini  mendorong  dokter  untuk memilih  praktik  di  daerah dengan peluang  finansial  lebih  baik.  Oleh  karena  itu, perlu dilakukan  optimalisasi  penggunaan  anggaran  pendidikan  dengan  merujuk  pada program tahunan yang sesuai dengan kebutuhan nasional dan prioritas pembangunan pendidikan. 26
Pembiayaan  pendidikan  merupakan  tanggung  jawab  bersama  antara  pemerintah, pemerintah  daerah,  dan  masyarakat.  Kolaborasi  ini  menjadi  kunci  untuk  mengatasi ketidakmerataan  distribusi  dokter  dan  memastikan  penyelenggaraan  pendidikan kedokteran  yang  efektif  dan  merata  di  seluruh  Indonesia  (Pasal  46  ayat  (1)  UU Sisdiknas). 27 Oleh  karena  itu,  20%  dari  APBN  atau  APBD  wajib  dialokasikan  oleh pemerintah  untuk  kebutuhan  penyelenggaraan  pendidikan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia. 28 Pada  tahun  2022,  DPR  RI  menyetujui  penambahan  anggaran  pendidikan sebesar  RP.  78,5  triliun,  mengangkat  total  anggaran  pendidikan  menjadi  RP.  621,3 triliun.  Penambahan  ini  dilakukan  untuk  memenuhi  kewajiban  alokasi  20  persen  dari anggaran belanja negara yang harus dialokasikan untuk pendidikan.
Sistem  pembiayaan  pendidikan  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  20/2003  Pasal  46 Ayat  1-5,  yang  lebih  lanjut  diperkuat  oleh  PP  19/2005  Pasal  62  Ayat  1-5  tentang Standar  Pembiayaan.  Perguruan  tinggi,  termasuk  dalam  hal  ini  pendidikan  tinggi kedokteran,  diwajibkan  untuk  menyusun  pedoman  gaji  dan  upah  untuk  dosen  dan tenaga, melakukan analisis biaya operasional pendidikan sebagai bagian dari Rencana Anggaran  Pengeluaran  Belanja  tahunan,  dan  mengevaluasi  tingkat  ketercapaian standar  satuan  biaya  pendidikan  tinggi  setiap  akhir  tahun  anggaran.  Dalam penyelenggaraan  pendidikan  tinggi  kedokteran,  instrumen  kebijakan  pemerintah seperti  subsidi,  beasiswa,  dan  kemudahan  pembiayaan  diberikan  ke  lembaga pendidikan  serta  peserta  didik.  Meskipun  demikian,  kemampuan  fiskal  pemerintah terbatas,  dan  pendanaan  penuh  dari  pemerintah  tidak  akan  mencukupi  untuk mendukung  seluruh  penyelenggaraan  pendidikan  kedokteran.  Oleh  karena  itu, keterlibatan  sektor  swasta,  terutama  kampus  kedokteran  swasta,  menjadi  penting. Kendati  demikian,  pemerintah  tetap  harus  memainkan  peranannya  dalam  menjaga
26 R.  Fironika,  ‘Pembiayaan  Pendidikan  di  Indonesia’, Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Dasar ,  2.1  (2015) <https://media.neliti.com/media/publications/97349-ID-pembiayaan-pendidikan-di-indonesia.pdf>.
27 Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional , 2003.
28 Www.dpr.go.id, Rapat  Kerja  Badan  Anggaran  DPR  RI  dengan  Pemerintah  dalam  Rangka  Kebijakan Antisipatif  APBN  untuk  Menjaga  Momentum  Pertumbuhan  Ekonomi,  Daya  Beli  Masyarakat  dan Kesehatan APBN Pada Tanggal 19 Mei 2022 , 2022.

## Risalah
Hukum, Volume 20, Nomor 2, Desember 2023, 135-150
kualitas  pendidikan  dan  memberikan  dukungan  terbatas  kepada  kampus  kedokteran pemerintah.
Kolegium,  meskipun  tidak  disebutkan  secara  eksplisit  dalam  Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2013  tentang  Pendidikan  Kedokteran  (UUPK),  memiliki peran  utama  dalam pembuatan  Standar  Pendidikan  dan  Standar  Kompetensi.  Koordinasi  dengan  Asosiasi Institusi  Pendidikan  menjadi  kunci  dalam  menjaga  kualitas  pendidikan  kedokteran. Peran  organisasi  profesi  juga  tidak  terlalu  ditekankan  dalam  UUPK,  padahal,  melalui program  pendidikan  berkelanjutan  dan  regulasi,  organisasi  profesi  dapat  menjaga pelayanan  kedokteran  yang  berkualitas  dan  keselamatan  pasien.  Pemerintah  perlu mengakui  dan  mendukung  peran  vital  ini  agar  sektor  kedokteran  dapat  berkembang secara berkelanjutan. 29 Pasal 1 ayat 20 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang  Pendidikan  Kedokteran  tidak  secara  tegas  menjelaskan  definisi  organisasi profesi,  sehingga  dapat  menimbulkan  interpretasi  yang  bervariasi.  Kekurangan  ini menciptakan  potensi  kemunculan  lebih  dari  satu  organisasi  profesi  atau  adanya organisasi profesi lain yang diakui oleh pemerintah. Dalam konteks kedokteran, Ikatan Dokter  Indonesia  (IDI)  dan  Persatuan  Dokter  Gigi  Indonesia  (PDGI)  merupakan organisasi  profesi  yang  diakui  pemerintah,  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang- Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran.  Adanya  lebih  dari  satu organisasi  profesi  dapat  menimbulkan  kekacauan  dalam  profesi  dokter  karena perbedaan  standar  kompetensi  dan  pelayanan  antar  organisasi  profesi,  yang  pada akhirnya  dapat  membahayakan  keselamatan  pasien.  Oleh  karena  itu,  diperlukan penyelarasan  antara  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2013  tentang  Pendidikan Kedokteran  dengan  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran.
Proses  pendidikan  yang  panjang  bagi  Dokter  dan  Dokter  Gigi  diakhiri  dengan  Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan yang bersifat nasional sebelum mengambil sumpah profesi.  Lulusan  yang  berhasil  akan  menerima sertifikat  profesi  dari  perguruan  tinggi, yang  merupakan  dokumen  pengakuan  untuk  melakukan  praktik  profesi.  Setelah  itu, mereka  dapat  memperoleh  sertifikat  kompetensi  dari  Organisasi  Profesi,  seperti  IDI atau  PDGI,  yang  menjadi  langkah  penting  dalam  memulai  praktik  kedokteran  atau dokter gigi secara mandiri (Pasal 1 (1) Permenristekdikti 11/2016). 30
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UUPT) memberikan ketentuan  mengenai  penetapan  Gelar  profesi.  Menurut  UUPT,  gelar  profesi  tersebut ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bekerjasama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga  Pemerintah  Non  Kementerian  (LPNK),  dan/atau  organisasi  profesi  yang memiliki  tanggung  jawab  terhadap  mutu  layanan  profesi.  Penetapan  gelar  profesi  ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa lulusan dari suatu Perguruan Tinggi  memiliki  kualifikasi  dan  kompetensi  yang  sesuai  dengan  standar  profesi  yang berlaku.  Kerjasama  antara  Perguruan  Tinggi  dan  pihak  terkait,  seperti  Kementerian, LPNK,  dan  organisasi  profesi,  menjadi  kunci  dalam  menentukan  standar  mutu  dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh lulusan agar memperoleh gelar profesi tertentu.
29 Badan Legislasi DPR RI, Naskah Akademik UU RUU tentang Pendidikan Kedokteran (Jakarta, 2021).
30 Permenristekdikti, Permenristekdikti  Nomor  11/2016  tentang  Sertifikat  Profesi  Dokter  atau  Dokter Gigi , 2016.
Penetapan gelar profesi ini juga melibatkan proses evaluasi dan akreditasi dari pihak- pihak  yang  terkait  untuk  memastikan  bahwa  program  pendidikan  yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan demikian,  UUPT  menciptakan  kerangka  kerja  yang  melibatkan  kolaborasi  antara berbagai pihak untuk memastikan bahwa lulusan Perguruan Tinggi memiliki kualifikasi yang diakui dan sesuai dengan tuntutan profesi yang akan dijalankan (Pasal 26 ayat (6) UUPT). 31
Sedangkan sertifikat profesi memiliki peran penting sebagai bentuk pengakuan untuk melaksanakan praktik profesi, dan penerbitannya terkait erat dengan kerjasama antara Perguruan  Tinggi,  Kementerian,  Kementerian  lain,  Lembaga  Pemerintah  Non Kementerian (LPNK), dan/atau organisasi profesi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UUPT).
Menurut  UUPT,  Perguruan  Tinggi  harus  bekerjasama  dengan  berbagai  pihak  yang memiliki  tanggung  jawab  terhadap  mutu  layanan  profesi.  Kerjasama  ini  dapat mencakup  Kementerian  terkait,  LPNK,  atau  organisasi  profesi  yang  memiliki  otoritas dalam  menentukan  standar  mutu  dan  persyaratan  untuk  sertifikat  profesi.  Sertifikat profesi  diberikan  kepada  lulusan  pendidikan  profesi  setelah  melalui  evaluasi  dan akreditasi,  memastikan  bahwa  mereka  memenuhi  standar  yang  ditetapkan  untuk menjalankan praktik profesi tertentu.
Sertifikat  profesi  menjadi  alat  legitimasi  yang  mengukuhkan  bahwa  lulusan  telah memperoleh  pengetahuan,  keterampilan,  dan  kompetensi  yang  dibutuhkan  untuk berpraktik  dalam  bidang  profesi  tertentu.  Dengan  demikian,  sertifikat  profesi  tidak hanya  mencerminkan  kualitas  pendidikan  tinggi,  tetapi  juga  memastikan  bahwa individu yang memegangnya siap untuk mengabdi dalam dunia profesi dengan standar yang tinggi (Pasal 26 ayat (6) UUPT). 32
Proses  pendidikan dokter di  Indonesia  melibatkan dua  tahap utama:  tahap akademik untuk  memperoleh  gelar  Sarjana  Kedokteran  (S.Ked)  dan  tahap  profesi  untuk memperoleh gelar Dokter (dr). Pada tahap akademik, seorang mahasiswa kedokteran harus  menyelesaikan  minimal  7  semester  dengan  syarat  minimal  144  SKS  untuk jenjang pendidikan Strata 1. Setelah itu, mahasiswa melanjutkan ke tahap profesi yang berlangsung  selama  minimal  4  semester.  Tahap  profesi  merupakan  fase  krusial  yang melibatkan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD). Namun, permasalahan  utama  yang  muncul  adalah  semakin  tingginya  jumlah  retaker,  yaitu mahasiswa  yang  tidak  lulus  UKMPPD  dan  harus  mengulang.  Dalam  beberapa  kasus, mahasiswa mengulang ujian berkali-kali namun tetap tidak berhasil, menghadapi risiko tidak  mendapatkan  gelar  dokter  dan  ijazah  meskipun  telah  menyelesaikan  tahap pendidikan  akademis.  UKMPPD  diselenggarakan  setiap  tahun  sebanyak  empat  kali, dengan  rata-rata  masa  tunggu  sekitar  tiga  bulan.  Mahasiswa  yang  harus  mengulang UKMPPD  akan  menghadapi  waktu  yang  lebih  lama,  bahkan  mungkin bertahun-tahun, karena  jika  tidak  lulus,  mereka  tidak  dapat  mendapatkan  gelar  dokter,  sertifikat profesi, dan sertifikat kompetensi. Dengan adanya masa tunggu internsip sekitar 8-12
31 UUPT, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi , 2012.
32 UUPT.

## Risalah
Hukum, Volume 20, Nomor 2, Desember 2023, 135-150
bulan,  total  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  menjadi  Dokter  Umum  bisa  mencapai minimal  2,5  tahun  setelah  dinyatakan  lulus  oleh  fakultas.  Perlu  dilakukan  peninjauan ulang terhadap Uji Kompetensi sebagai 'syarat lulus tunggal' sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  Pendidikan  Kedokteran  (UUPK).  Evaluasi  ini  penting  untuk  mencari solusi  guna  mengatasi  masalah  retaker  dan  memastikan  bahwa  proses  pendidikan dokter  berjalan  efisien  dan  efektif,  sehingga  mahasiswa  yang  lulus  dapat  lebih  cepat siap  untuk  berpraktik  sebagai  Dokter  Umum  (Paparan  Pergerakan  Dokter  Muda Indonesia dalam RDPU Badan Legislasi dengan narasumber dalam rangka penyusunan RUU tentang Pendidikan Kedokteran pada tanggal 1 September 2021). 33
Uji  Kompetensi  Mahasiswa  Pendidikan  Profesi  Dokter  (UKMPPD)  merupakan  elemen krusial  dalam  menjaga  kualitas  dokter  di  Indonesia.  Namun,  perlu  dipahami  bahwa UKMPPD  bukan  sekadar  ujian,  melainkan  sebuah  metode  evaluasi  yang  luas, dilaksanakan  sepanjang  masa  studi,  dan  melibatkan  berbagai  sumber  informasi  serta metode pengukuran kemampuan mahasiswa.
Beberapa permasalahan muncul terkait UKMPPD yang perlu mendapatkan perhatian. Prinsip  otonomi  perguruan  tinggi  seharusnya  memungkinkan  penentuan  syarat kelulusan  menjadi  wewenang  perguruan  tinggi.  Ijazah  Dokter  dan  Dokter  Gigi seharusnya  dapat  diberikan  setelah  menyelesaikan  perkuliahan  dan  mengikuti yudisium  sebagai  dokter.  Persyaratan  izin  berpraktek  profesi  harus  dilakukan  setelah melewati  internsip,  bukan  menjadi  bagian  dari  aturan  UKMPPD.  Untuk  memastikan keadilan  dan  pemerataan  jumlah  dokter,  perlu  adanya  regulasi  yang  melibatkan pemangku  kepentingan  seperti  Konsil  Kedokteran  Indonesia  (KKI),  organisasi  profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, dan pihak terkait lainnya. Jumlah kebutuhan dokter  perlu  dihitung  dengan  seksama  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  dan pemerintah  perlu  berperan  dalam  menyediakan  tenaga  dokter  di  daerah.  Selain  itu, ada  gagasan  untuk  memecah  UKMPPD  menjadi  tahap-tahap  seperti Computer  Based Test (CBT)  dan Objective  Structure  Clinical  Examination (OSCE).  Institusi  perlu memberikan  perhatian  khusus  kepada  mahasiswa  yang  berpotensi  kesulitan  dalam ujian, dengan melibatkan assessment pada proses pembelajaran sebagai pertimbangan kelulusan bersama penilaian UKMPPD. 34
Biaya  uji  kompetensi  yang  terintegrasi  dengan  biaya  pendidikan  seharusnya  tidak memberatkan peserta didik. Adanya biaya pendaftaran ujian retaker perlu dianggarkan dari biaya pendidikan sepanjang masa studi sebelumnya. Sistem bimbingan modul bagi retaker  perlu  dioptimalkan  dengan  reschooling  tanpa  pengecualian  dan  evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas program. Dengan melakukan optimalisasi sistem UKMPPD dan menjaga prinsip keadilan, pemerintah dapat memastikan kualitas dokter yang berkualifikasi tinggi dan terpenuhinya kebutuhan tenaga medis di seluruh wilayah Indonesia. 35
33 Www.dpr.go.id.
34 Peraturan Konsil Kedokteran, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 65 Tahun 2019 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer , 2019.
35 Permen Profesi Dokter, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pendidikan Profesi Dokter , 2015.

## SIMPULAN
Pada  saat  ini,  penyelenggaraan  pendidikan  kedokteran  di  Indonesia  masih menimbulkan  ketidakadilan,  baik  bagi  masyarakat  maupun  mahasiswa  kedokteran. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2013  tentang  Pendidikan  Kedokteran  (UUPK) sebagai  landasan  hukum  utama  untuk  penyelenggaraan  pendidikan  kedokteran dianggap  belum  sepenuhnya  efektif  dalam  membentuk  dokter  berkualitas.  Oleh karena  itu,  perubahan  terhadap  UUPK  dianggap  sangat  penting.  Beberapa  isu  krusial yang perlu diperhatikan dalam revisi UUPK melibatkan distribusi dokter yang merata di seluruh  wilayah  Indonesia  dan  permasalahan  Uji  Kompetensi  Mahasiswa  Pendidikan Profesi  Dokter  (UKMPPD)  yang  menjadi  penentu  nasib  mahasiswa  kedokteran. Distribusi  dokter  yang  tidak  merata  menjadi  tantangan  serius,  sementara  UKMPPD sebagai ujian akhir menentukan kelulusan mahasiswa kedokteran. Dengan perubahan UUPK,  diharapkan  penyelenggaraan  pendidikan  kedokteran  dapat  lebih  responsif terhadap  perkembangan  kebutuhan  masyarakat  dan  menghadapi  tantangan  global, khususnya dalam konteks pandemi saat ini. Revisi ini diharapkan mampu menciptakan sistem  pendidikan  yang  menghasilkan  dokter-dokter  yang  tidak  hanya  memiliki kompetensi  akademis  tinggi  tetapi  juga  siap  menghadapi  situasi  kesehatan  yang dinamis.  Penyelarasan  UUPK  dengan  kebutuhan  riil  masyarakat  dan  pemberdayaan daerah-daerah  terpencil  di  Indonesia  diharapkan  dapat  menciptakan  sistem pendidikan  kedokteran  yang  lebih  adil,  merata,  dan  responsif  terhadap  tantangan zaman.  Pembaruan  ini diharapkan akan membawa  dampak positif pada  ketersediaan dokter di seluruh Indonesia dan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan.

## REFERENSI
Achadiat,  Chrisdiono  M., Dinamika  Etika  &  Hukum  Kedokteran  dalam  Tantangan Zaman (Jakarta : EGC, 2007)
Arfana,  Nano  Tresna,  ‘Aswanto:  Pemerintah  Indonesia  Tidak  Main -Main  terhadap Sektor Pendidikan’, Mkri.Id , 2022
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18436&menu=2>
Dokter,  Permen  Profesi, Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Profesi Dokter , 2015
Fironika, R., ‘Pembiayaan Pendidikan di Indonesia’, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar , 2.1 (2015) <https://media.neliti.com/media/publications/97349-ID-pembiayaan- pendidikan-di-indonesia.pdf>
Hendriyana,  Artanti,  ‘Pendidikan  Kedokteran  Harus  Adaptif terhadap Masa  Depan’, Universitas Padjajaran, Bandung , 2021
<https://www.unpad.ac.id/2021/10/pendidikan-kedokteran-harus-adaptif- terhadap-masa-depan/>
Hikmah,  N.,  Rahman,  H.,  &  Puspitasari,  A.,  ‘ Membandingkan  Ketimpangan Ketersediaan Tenaga Kesehatan Puskesmas di Wilayah Indonesia Timur ’, Window of Public Health Journal, 1.1 (2020)
Iftitah,  Anik,  ed., Metode  Penelitian  Hukum ,  Mei  2023  (Sada  Kurnia  Pustaka,  2023)
<https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>
———,  ‘Peranan  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja dalam  Perwujudan  Cita  Pembangunan Hukum  Tenaga  Kerja  di Indonesia’, Jurnal  Supremasi ,  7.2  (2018),  1 <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.377>
———,  ‘Sejarah  Perkembangan  Hukum’,  in Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Februari  (Sada Kurnia Pustaka, 2023)
Ika,  ‘Pendidikan  Kedokteran  Kesehatan  Harus  Beradaptasi untuk  Perkuat  Sistem Kesehatan Nasional’, Universitas Gadjah Mada , 2022 <https://ugm.ac.id/id/berita/22313-pendidikan-kedokteran-kesehatan-harus- beradaptasi-untuk-perkuat-sistem-kesehatan-nasional/>
Indar,  Indar.,  ‘Fungsi  Hukum dalam Penyelenggaraan  Pelayanan  Kesehatan’, Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Indonesia , 2.1 (2013)
Kedokteran, Peraturan Konsil, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 65 Tahun 2019  tentang  Standar  Pendidikan  Profesi  Dokter  Spesialis  Kedokteran  Keluarga Layanan Primer , 2019
Kemenkes, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan , 2022
Kurniawan,  I.  G.  A.,  ‘Social  Justice’s  Manifestation:  The  Relation  Between  Limited Companies  and  Small  and  Medium  Enterprises’, Jurnal  Supremasi ,  13.2  (2023) <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.2333>
Kusumaatmadja, Mochtar., Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional (Bandung: Bina Cipta., 1975)
Latipulhayat,  A.,  ‘Khazanah:  Mochtar  Kusumaatmadja’, PADJADJARAN  Jurnal  Ilmu Hukum (Journal of Law) , 1.3 (2014) Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
2052/MENKES/PER/X/2011  Tentang  Izin  Praktik  dan  Pelaksanaan  Praktik Kedokteran , 2011
Permenristekdikti, Permenristekdikti  Nomor  11/2016  tentang  Sertifikat  Profesi  Dokter Atau Dokter Gigi , 2016
Rahardjo, Sapto., Ilmu Hukum (Bandung: Alumni., 1986)
Rasid, Lily., Dasar-Dasar Filsafat Hukum (Bandung: Citra Aditya, 1990)
RI,  Badan  Legislasi  DPR, Naskah  Akademik  UU  RUU  tentang  Pendidikan  Kedokteran (Jakarta, 2021)
RI,  Kemenkes, Sistem  Informasi  SDM  Kesehatan  Diolah  oleh  Sekretariat  Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan , 2021
Schuster, B. L., ‘Funding of Graduate Medical Education in a Market -Based Healthcare System’, American  Journal  of  the  Medical  Sciences ,  353.2  (2017) <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.amjms.2016.11.027>
Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ,

## 2003
Susetiyo,  W.,  &  Iftitah,  Anik,  ‘Peranan dan  Tanggungjawab  Pemerintah  dalam Pelayanan  Kesehatan  Pasca  Berlakunya  UU  Cipta  Kerja’, Jurnal  Supremasi ,  11.2 (2021), 92 – 106 <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1648>
Susetiyo, W., Zainul Ichwan, M., Iftitah, Anik, & Dievar, T. I., ‘Kepastian Hukum Undang - Undang  Cipta  Kerja  Bidang  Kesehatan  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020’, Jurnal Supremasi , 12.2 (2022) <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.2315>
UUDNRI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , 1945
UUPK, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran , 2013
UUPT, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi , 2012
Www.dpr.go.id, Rapat  Kerja  Badan  Anggaran  DPR  RI  dengan  Pemerintah  dalam Rangka  Kebijakan  Antisipatif  APBN  untuk  Menjaga  Momentum  Pertumbuhan Ekonomi, Daya Beli Masyarakat dan Kesehatan APBN Pada Tanggal 19 Mei 2022 , 2022
Zaeni,  Asyhadie, Aspek-Aspek  Hukum  Kesehatan  di  Indonesia (Depok:  Rajawali  Pers., 2017)