## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.436

## Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi dan Rekomendasi Penegakan Hukum pada Kasus Pemalsuan Putusan
Arfiani 1 , Ilhamdi Putra 2* , Afdhal Fadhila 3 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia,
* Corresponding Author: ilhamdiputra@law.unand.ac.id
Info Artikel Abstrak Direvisi, 24/11/2023 Dalam  usia  20  tahun,  MK  telah  melalui  banyak  persoalan,  misalnya  kasus pelanggaran  etik  yang  menunjukan  tren  peningkatan.  Salah  satu  kasus  etik tersebut  adalah  skandal  pemalsuan  Putusan  MK  Nomor  103/PUU-XX/2022
yang sangat mengguncang. Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan, yakni fenomena  penegakan  hukum  atas  pelanggaran  etik  Hakim  Konstitusi,  dan rekomendasi penegakan kode etik yang ideal pada kasus pemalsuan putusan oleh Hakim  Konstitusi.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang sepenuhnya  menggunakan  data  sekunder  berupa  bahan  hukum  primer  dan sekunder.  Penelitian  ini  berkesimpulan  bahwa  dekade  kedua  MK  diwarnai dengan peningkatan kasus pelanggaran etik, bahwa dari 5 kasus, 3 di antaranya terjadi  pada  periode  2013-2023.  Sedangkan  pada  skandal  pemalsuan  putusan, penelitian  ini  merekomendasikan  dilakukannya  pemecatan  terhadap  Hakim Konstitusi  Terlapor  karena  pelanggaran  etik  yang  dilakukannya  berhubungan dengan  konstitusionalitas  pengangkatannya  sebagai  Hakim  Konstitusi. Penelitian ini menyarankan agar alas hukum pembentukan Majelis Kehormatan MK harus diakomodir dalam UU MK, dan tidak dibentuk oleh Ketua MK untuk menjaga independensi penegakan kode etik.
Diterima, 28/12/2023 Dipublikasi, 05/12/2024
Kata Kunci: Pelanggaran Etik; Hakim Konstitusi; Pemalsuan Putusan

## Abstract
Keywords: Ethical Violations; Constitutional Judges; Falsification of Decisions In its 20 years, the Constitutional Court has gone through many problems, for example cases of ethical violations which show an increasing trend. One of these ethical  cases  is  the  falsification  scandal  of  Constitutional  Court  Decision Number 103/PUU-XX/2022 which was very shocking. This research focuses on two  problems,  namely  the  phenomenon  of  law  enforcement  regarding  ethical violations of Constitutional Judges, and recommendations for enforcing an ideal code of ethics in cases of falsification of decisions by Constitutional Judges. This research is normative legal research which fully uses secondary data in the form of  primary  and  secondary  legal  materials.  This  research  concludes  that  the second decade of the Constitutional Court was marked by an increase in cases of ethical violations, that of the 5 cases, 3 of them occurred in the 2013-2023 period.  Meanwhile,  in  the  case  of  the  falsification  of  decisions  scandal,  this research  recommends  the  dismissal  of  the  Reported  Constitutional  Judge because of the ethical violations he committed related to the constitutionality of his appointment as a Constitutional Judge. This research suggests that the legal basis for the formation of the MK Honorary Council must be accommodated in the  Constitutional  Court  Law,  and  not  formed  by  the  Chief  Justice  of  the Constitutional  Court  to  maintain  the  independence  of  enforcing  the  code  of ethics.

## PENDAHULUAN
Kode  etik  adalah  prinsip-prinsip  moral  yang  melekat  pada  suatu  profesi  dan  disusun secara  sistematis.  Meskipun  tanpa  kode  etik  yang  sengaja  disusun  secara  sistematis,  suatu profesi tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral itu sejatinya sudah melekat pada profesi
tersebut.  Kendati  demikian,  kode  etik  menjadi conditio  sine  qua  non karena  jumlah penyandang profesi itu sendiri sudah sedemikian banyak. Di samping itu tuntutan masyarakat juga makin bertambah kompleks. 1
Dalam  pelaksanaan  tugas  penegakan  hukum,  para  penegak  hukum  sudah  semestinya menaati norma-norma yang penting dalam penegakan hukum itu sendiri, seperti: kemanusiaan, keadilan, kepatutan, kejujuran. Di samping itu, penegak hukum juga melaksanakan kode etik sebagaimana adanya.  Jika terjadi  pelanggaran  harus  dikenakan sanksi,  sehingga  perlu  untuk selalu diawasi. Sebab kode etik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum positif, maka  norma-norma  penegakan  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan juga berlaku pada penegakan kode etik. 2
Bilamana hukum diibaratkan sebagai sebuah kapal, maka etika adalah samuderanya. Hal inilah yang menyebabkan mantan Ketua MA Amerika Serikat, Earl Warren menyatakan ” In a civilised life, law floats in a sea of ethics ”. Karena itu, jika kapal hukum itu hendak diharapkan dapat lancar berlayar mencapai tepian pulau keadilan, air samuderanya mesti mengalir dengan tenang,  bahkan  airnya  tidak  boleh  kering.  Sederhananya,  bagaimanamungkin  kita  berharap untuk  menegakkan  hukum,  jikalau  etika  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara  tidak  dapat  berfungsi  sama  sekali.  Maka,  untuk  tegaknya  hukum  terlebih  dahulu etika  harus  tegak  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara. 3 Namun sayangnya fenomena penegakan etik dewasa ini cukup memprihatinkan. Misalnya dalam kasus yang  melibatkan  Hakim  Konstitusi  M.  Guntur  Hamzah  beberapa  waktu  lalu,  yang  menarik untuk disigi dengan seksama.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  penelitian  ini  lebih  jauh  hendak  menganalisis  dua pokok permasalahan yang meliputi:
1. Bagaimanakah  fenomena  penegakan  hukum  atas  pelanggaran  kode  etik  oleh  Hakim  di Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimanakah rekomendasi mekanisme penegakan kode etik yang ideal pada kasus Hakim Konstitusi Guntur Hamzah?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  berupa  bahan  hukum  primer,  di  antaranya  UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir melalui UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023  tentang  Majelis  Kehormatan  Mahkamah  Konstitusi,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  103/PUU-XX/2022  dan  Putusan  Majelis  Kehormatan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 1/MKMK/T/02/2023.  Penelitian  ini  juga  diperkuat  dengan  bahan  hukum  sekunder  berupa
1 Shidarta,  2009, Moralitas  Profesi  Hukum  Suatu  tawaran  Kerangka  Berpikir ,  Refika  Aditama,  Bandung, hlm.107-108.
2 Niru Anita Sinaga, Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik , Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 4.
3 Jimly Asshiddiqie, Peran Lembaga Etik Dalam Mengawasi dan Menjaga Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Perilaku Pejabat Publik, Makalah disampaikan dalam seminar nasional Mahkamah Kehormatan DPR-RI mengenai Peran Lembaga Etik dalam Mengawasi dan Menjaga Perilaku Etik Pejabat Publik, di Gedung DPR- RI , Jakarta, 8 Oktober, 2018, hlm. 8-9.
buku,  hasil  penelitian,  pendapat  ahli  dan  sumber  lainnya  yang  berkaitan  dengan  objek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Fenomena Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi dan Penegakan Hukumnya 1. Periode 2003-2013
a. M. Arsyad Sanusi
Arsyad  Sanusi  merupakan  hakim  karier  yang  dilantik  sebagai  Hakim  Konstitusi pada 29 Mei 2008 atas usulan MA menggantikan Laica Marzuki yang memasuki usia pensiun. 4 Namun 2 tahun setelah dilantik, Arsyad tersandung kasus etik atas pertemuan yang  dilakukan  oleh  putrinya,  Neshawaty,  adik  iparnya,  Zaimar,  dan  bawahannya, Makhfud,  dengan  Calon  Bupati  Bengkulu  Selatan,  Dirwan  Mahmud,  yang  tengah beperkara  di  MK  terkait  permohonan  pengujian  UU  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintah Daerah. Pertemuan itu bahkan berlangsung di rumah dinas Arsyad.
Kepada  tim  investigasi  MK,  Dirwan  mengaku  telah  diperas  oleh  Zaimar  guna dimenangkan  pada  perkara  yang  tengah  dimohonkannya. 5 Posisi  Arsyad  kian  tersudut ketika tim investigasi menemukan fakta bahwa Neshawaty berperan aktif dalam skandal itu karena memperkenalkan Makhfud dan menelponnya untuk bertemu dengan Dirwan. Sedangkan peran Zaimar jauh lebih aktif lagi. 6
Meskipun  pada  akhirnya  Majelis  Kehormatan  Hakim  (MKH)  tidak  menemukan bukti keterlibatan serta pengetahuan Arsyad dalam rangkaian pertemuan tersebut, namun kala  itu  MKH  memutus  ia  harus  bertanggung  jawab  secara  moral.  Hal  itu  ditenggarai oleh  skandal  yang  menimpa  Arsyad  telah  mengganggu  prinsip  Integritas  serta  prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Rekomendasi MKH berupa teguran tertulis kepada Arsyad mendorongnya  untuk  mengundurkan  diri.  Langkah yang diambil oleh Arsyad  tersebut menuai apresiasi dari banyak pihak. 7
b. M. Akil Mochtar
Pada  2  Oktober  2013  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  secara  resmi menetapkan  Ketua  MK,  M.  Akil  Mochtar,  bersama  beberapa  orang  lainnya  menjadi tersangka  atas  kasus  dugaan  suap  sengketa  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  yang sedang  di  tangani  MK  pada  sejumlah  daerah.  Dugaan  itu  akhirnya  diperkuat  oleh Pengadilan  Tipikor  Jakarta  Pusat  pada  tanggal  30  Juni  2014  melalui  Putusan  Nomor 10/Pid.Sus-TKP/2014/PN.Jkt.Pst yang menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Akil.  Jabatan  Akil  sebagai  Ketua  MK  menjadi  salah  satu  faktor  yang  memberatkan
4 MKRI, Profil Hakim Arsyad Sanusi, https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilHakim2&id=1&menu=3 , diakses pada 25 Juli 2023.
5 Kompas.com, MKH: Arsyad Sanusi Langgar Kode Etik, https://regional.kompas.com/read/2011/02/11/12494738/~Nasional , diakses pada 26 Juli 2023.
6 Ibid.
7 ICW, Langkah Arsyad Sanusi Patut diapresiasi, https://antikorupsi.org/id/article/langkah-arsyad-sanusi-patut- diapresiasi , diakses pada 26 Juli 2023.
hukumannya,  di  mana  perbuatan  Akil  telah  mengakibatkan  runtuhnya  kewibawaan institusi MK. 8
Di  samping  suap,  Akil  juga  harus  mempertanggungjawabkan  berbagai  perbuatan yang  bertentangan  dengan  Kode  Etik  dan  Perilaku  Hakim  Konstitusi.  Pada  bagian pertimbangan  hukum  dan  etika  yang  menjadi  dasar  pengambilan  keputusan  dalam Keputusan MKMK Nomor 01/MKMK/X/2013, terbukti terdapat rangkaian pelanggaran etik yang telah dilakukan oleh Akil:
1) Kepergian  Hakim  Terlapor  ke  Singapura  pada  tanggal  21  September  2013,  dan kepergian  ke  beberapa  negara  lainnya  tanpa  pemberitahuan  kepada  Sekretariat Jenderal  MK.  Padahal  seyogianya  setiap  kali  bepergian  ke  luar  negeri  hendaknya seorang  Hakim  Konstitusi  memberitahukan  kepada  Sekretariat  Jenderal  MK.  Atas perbuatan  tersebut  MKMK  berpandangan  Hakim  terlapor  terbukti  melakukan pelanggaran  Kode  Etik  pada  prinsip  keempat  berkenaan  dengan  Kepantasan  dan Kesopanan, tepatnya pada penerapan angka 2;
2) Hakim Terlapor yang tidak mendaftarkan mobil Toyota Crown Athlete miliknya ke Ditlantas Polda Metro Jaya, mencerminkan perilaku yang tidak jujur. Atas perilaku tersebut  MKMK  berpandangan  bahwa  Hakim  Terlapor  terbukti  melanggar  prinsip Integritas, tepatnya pada penerapan angka 1;
3) Hakim  Terlapor  menyamarkan  kepemilikan  mobil  sedan  Mercendes  Benz  S-350 dengan  mengatasnamakan  supir  Hakim  Terlapor,  terlebih  dengan  tujuan  untuk menghindari pengenaan pembayaran pajak progresif, merupakan perilaku yang tidak pantas dan merendahkan martabat Hakim Konstitusi. Hal tersebut menurut MKMK telah melanggar prinsip Kepantasan dan Kesopanan, tepatnya pada penerapan angka 6;
4) Dalam jabatannya sebagai ketua MK, Hakim terlapor memerintahkan secara langsung pada Panitera MK untuk berkirim Surat Nomor 137/PAN.MK/7/2013 tertanggal 18 Juli 2013 dan mengeluarkan Surat Nomor 1760/AP.00.03/07/2013 tertanggal 26 Juli 2013,  yang  isinya  memerintahkan  penundaan  pelaksanaan  putusan  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  ( inkracht )  adalah  perbuatan  yang  melampaui kewenangan.  Sebab  tanpa  dimusyawarahkan  dengan  para  Hakim  Konstitusi.  Atas perbuatan  tersebut  MKMK  berpandangan  Hakim  Terlapor  telah  melanggar  prinsip Integritas khususnya pada penerapan angka 1;
5) Pertemuan  Hakim  Terlapor  dengan  Anggota  DPR  berinisial  CHN  di  ruang  kerja Hakim  Terlapor  pada  tanggal  9  Juli  2013  dan  dihubungkan  dengan  peristiwa penangkapan Anggota DPR CHN yang berada di tempat yang sama dengan Hakim Terlapor, pada saat keduanya ditangkap KPK di rumah Jabatan Hakim Terlapor pada tanggal  2  Oktober 2013  karena dugaan  penyuapan, sehingga  MKMK  berkeyakinan bahwa pertemuan tersebut berhubungan dengan perkara yang sedang ditangani Hakim Terlapor.  Maka  atas  hal  tersebut  MKMK  berpandangan  tindakan  tersebut  telah melanggar prinsip Independensi, tepatnya pada penerapan angka 1 dan angka 2;
8 Hukum online, Divonis Seumur Hidup, Akil Akan Banding Sampai ke Surga, https://www.hukumonline.com/berita/a/divonis-seumur-hidup--akil-akan-banding-sampai-ke-surga lt53b1ed116ed6a/ , diakses pada 1 Agustus 2023.
6) Dengan  kewenangan  yang  dimilikinya,  Hakim  Terlapor  telah  mendistribusikan penanganan  perkara  yang  lebih  banyak  pada  panel  Hakim  Terlapor  dibandingkan kepada panel Hakim lainnya. Oleh sebab itu Majelis Kehormatan berkeyakinan bahwa Hakim  Terlapor  mempunyai    motif  untuk  mengendalikan  perkara  ke  arah  putusan tertentu.  Maka  dari  itu  MKMK  berpandangan  tindakan  tersebut  merupakan pelanggaran prinsip Integritas pada penerapan angka 1, angka 2, dan angka 3;
7) Tindakan  Hakim  Terlapor  yang  memerintahkan  sekretaris  dan  supirnya  melakukan transaksi keuangan ke rekening Hakim Terlapor, baik melalui setoran tunai maupun transfer  bank  dengan  jumlah  dana  yang  tidak  wajar  serta  menggunakan  rekening sekretaris dan sopirnya untuk menerima dana dengan jumlah tidak wajar. Sehingga MKMK berpandangan Hakim Terlapor telah melanggar prinsip Integritas khususnya pada penerapan angka 4;
8) Hakim Terlapor berdasarkan informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terbukti telah menerima sejumlah dana  dari STA selaku kuasa hukum  para  pihak  yang  berperkara,  dan  dari  sumber-sumber  lain  yang  ada  kaitan dengan  perkara  di  MK.  Atas  perilaku  tersebut,  MKMK  berpendapat  bahwa  Hakim Terlapor terbukti telah melanggar prinsip Integritas, penerapan angka 3;
9) Berdasarkan  temuan  narkotika  dan  obat-obatan  terlarang  di  ruang  kerja  Hakim Terlapor dan bukti terdapat kesesuaian antara sampel DNA Hakim Terlapor dengan DNA  yang  terdapat  pada  linting  ganja  bekas  pakai,  serta  keterangan  dari  Badan Narkotika  Nasional  (BNN)  yang  menjelaskan  keberadaan  barang  tersebut  terkait dengan  penguasaan  dari  Hakim  Terlapor.  Terhadap  perilaku  tersebut,  MKMK berpandangan  bahwa  Hakim  Terlapor  terbukti  telah  melanggar  prinsip  Integritas, penerapan angka 1 dari Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.
Atas  pelanggaran  kode  etik  yang  telah  terbukti  dilakukan  oleh  Akil  Mochtar tersebut, akhirnya MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atas Akil  Mochtar.  Kasus  ini juga  menjadi  titik  balik  MK  di  mana setelahnya  pelanggaran etik kian ramai dilakoni Hakim Konstitusi.

## 2. Periode 2013-2023
a. Arief Hidayat
Selama  menjabat  sebagai  Hakim  Konstitusi  sejak  dilantik  tahun  2013,  Arief Hidayat  terbukti  sebanyak  dua  kali  melakukan  pelanggaran  etik  yang  ironisnya dilakukannya  ketika  menjabat  sebagai  Ketua  MK. Pertama, katebelece  kepada  Jaksa Agung  Muda,  Widyo  Pramono.  Kasus  ini  bermula  dari  informasi  publik  melalui pemberitaan  media  massa  bahwa  Arief  telah  melakukan  perbuatan  yang  tidak  pantas. Atas  pemberitaan  itu,  Dewan  Etik  Hakim  Konstitusi  melakukan  pemeriksaan  kepada Arief dan merilis temuan melalui  Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 13/Info-III/BAP/DE/2016.
Dalam temuan Dewan Etik, Arief terbukti telah mengirimkan memo berisi “Mohon titip dan dibina, dijadikan anak Bapak”. Kalimat itu jelas dimaksudkan untuk memberi keistimewaan  kepada  kerabatnya,  M.  Zainur  Rochman,  S.H,  yang  berprofesi  sebagai Jaksa  di  Kejaksaan  Negeri  Trenggalek  dengan  jabatan  Kasi  Perdatun  dengan  pangkat Jaksa  Pratama/Penata  Muda  IIIc.  Dewan  Etik  Hakim  Konstitusi  kala  itu  menilai
perbuatan  Arief  menyalahi  Kode  Etik,  khususnya  prinsip  Kepantasan  dan  Kesopanan. Akibatnya Dewan Etik menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada Arief.
Selang dua tahun kemudian, Dewan Etik kembali memanggil Arief karena adanya laporan  dari  beberapa  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  dan  individu  yang tergabung  dalam  Koalisi  Masyarakat  Sipil  Selamatkan  MK.  Dalam  pokok  laporan Pelapor, diketahui bahwa Arief Hidayat diduga melakukan lobi kepada Komisi III DPR RI  dengan  menjanjikan  putusan  yang  akan  menguntungkan  pihak  tertentu  dalam pengujian  materi  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (UU  MD3).  Berdasarkan  pemberitaan  media,  lobi tersebut bagi Hakim Terlapor guna mendapatkan dukungan sebagai calon tunggal Hakim Konstitusi perwakilan DPR untuk periode (2018-2023).
Berdasarkan  Berita  Acara  Hasil  Pemeriksaan  Dewan  Etik  MK  Nomor  18/Lap- V/BAP/DE/2018, anggota Dewan Etik memiliki pandangan yang berbeda dalam kasus ini. Achmad Roestandi berpandangan telah terjadi pelanggaran berat, Salahuddin Wahid berpendapat  ada  pelanggaran  ringan,  sedangkan  Anggota  Bintan  R.  Saragih berpandangan  tidak  terjadi  pelanggaran  sama  sekali.  Namun  pada  akhirnya  atas  nama Dewan Etik memutuskan bahwa Arief hanya melakukan pelanggaran ringan dan dijatuhi sanksi berupa teguran lisan. Putusan ini mendapatkan respon yang mengecewakan dari masyarakat, pasalnya ini merupakan pelanggaran etik yang kedua kalinya terbukti telah dilakukan oleh Arief Hidayat dalam jabatannya sebagai Ketua Hakim Konstitusi.
b. Patrialis Akbar
Setidaknya terdapat dua isu yang menjadi fokus dalam permasalahan pelanggaran kode etik oleh Patrialis Akbar sebagaimana yang termaktub dalam Keputusan MKMK Nomor 01/MKMK-SPL/II/2017, yaitu:
1. Dugaan  pertemuan  dan/atau  pembahasan  mengenai  perkara  yang  sedang  ditangani antara Hakim Terduga dengan pihak yang berkepentingan dengan perkara, baik secara langsung maupun tidak langsung di luar persidangan;
2. Dugaan atas perbuatan membocorkan draf Putusan MK yang masih bersifat rahasia oleh Hakim Terduga.
Sebelumnya  melalui  Dewan  Etik  MK  menyatakan  bahwa  Hakim  Terduga  telah melakukan pelanggaran berat atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.
Sehingga  Dewan  Etik  mengusulkan  untuk  membentuk  Majelis  Kehormatan  MK  agar dugaan  pelanggaran  etik  yang  terjadi  dapat  dibuktikan  dan  diproses  sebagaimana mestinya.
Pada dugaan pelanggaran pertama MKMK menilai Hakim Terduga telah terbukti melakukan rangkaian pertemuan dengan Kamaludin dan Basuki Hariman selaku pihak yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam perkara yang sedang ditangani  oleh  MK.  Bahkan  dalam  rangkaian  pertemuan  tersebut  Hakim  Terduga bersama  Kamaludin  dan  Basuki  Hariman  telah  terbukti  melakukan  pembahasan  dan pembicaraan mengenai perkembangan penanganan Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 tentang pengujian UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sehingga MKMK berpendapat
Hakim Terduga telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, yaitu:
1. Prinsip independensi, dalam penerapan angka 1, angka 5 dan angka 6;
2. Prinsip ketidakberpihakan, dalam penerapan angka 1 dan angka 2;
3. Prinsip Kepantasan dan kesopanan, dalam penerapan angka 1, 2, 8, dan angka 9. Adapun pada isu pelanggaran yang kedua, MKMK juga menilai Hakim Terduga telah  terbukti  menyampaikan  informasi  dan  memberikan  draf  Putusan  Perkara  Nomor 129/PUU-XIII/2015 kepada pihak lain. Padahal informasi dan draf putusan merupakan keterangan  dan  dokumen  rahasia  MK  yang  sejatinya  dilarang  untuk  diungkapkan dan/atau  disampaikan  kepada  pihak  lain.  Maka,  berdasarkan  hal  tersebut  MKMK berpandangan Hakim Terduga telah terbukti melakukan pelanggaran atas Kode Etik dan pedoman Perilaku hakim Konstitusi, yakni:
1. Prinsip independensi, dalam penerapan angka 5, dan 6;
2. Prinsip ketidakberpihakan, dalam penerapan angka 1 dan 2;
3. Prinsip integritas, dalam penerapan angka 1;
4. Prinsip kepantasan dan kesopanan dalam penerapan angka 1, 8, dan angka 9. Dengan  terbuktinya  pelanggaran  berat  atas  kode  etik  yang  telah  dilakukan  oleh Hakim Terduga. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf h UU MK, MKMK memutuskan untuk  melakukam  Pemberhentian  Tidak  Dengan  Hormat  (PTDH)  kepada  Hakim Terduga.  Di  samping  putusan  MKMK  tersebut,  Patrialis  juga  dihadapkan  oleh  vonis pidana  penjara  8  tahun  oleh  Majelis  Hakim  pada  Pengadilan  Tipikor  Jakarta  melalui Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst.
c. M. Guntur Hamzah
Kasus  pelanggaran  etik  Guntur  Hamzah  adalah  cermin  betapa  proses  pengisian jabatan Hakim Konstitusi sangat mempengaruhi integritas. Pada September 2022 publik dikejutkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mencopot Hakim Konstitusi  Aswanto  untuk  kemudian  digantikan  oleh  M.  Guntur  Hamzah  melalui mekanisme yang berjalan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan itu menuai polemik yang berujung pada permohonan uji materil beberapa pasal dalam UU Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  sebagaimana  yang  telah  diubah terakhir  melalui  UU  Nomor  7  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Permohonan yang  diajukan  oleh  Zico  Leonard  Zagardo  Simanjuntak  melalui  Perkara  Nomor 103/PUU-XX/2022  itu  meliputi  pengaturan  seputar  pemberhentian  Hakim  Konstitusi, yakni Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 87 huruf b UU MK.  Meski  memohonkan  pengujian  empat  materi  tersebut,  Pemohon  pada  pokoknya memusatkan permohonan pada dalil tidak sahnya pencopotan Aswanto, berikut dengan mekanisme penggantiannya dengan Guntur Hamzah yang harus ditangguhkan.
Pada  23  November  2022,  MK  memutus  perkara  tersebut  dengan  amar  yang menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Permasalahan timbul ketika Pemohon memeriksa salinan Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 pada halaman 51 yang tidak sesuai dengan apa yang telah diucapkan pada sidang pengucapan putusan. Semula pada putusan yang dibacakan, Mahkamah menilai:
“Dengan  demikian, pemberhentian  hakim  konstitusi  sebelum  habis  masa jabatannya  hanya  dapat  dilakukan  karena  alasan:  mengundurkan  diri  atas permintaan  sendiri  yang  diajukan  kepada  ketua  Mahkamah  Konstitusi,  sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat  menjalankan  tugasnya  yang  dibuktikan  dengan  surat  keterangan  dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) UU MK .”
Dalam  salinan  putusan,  frasa “dengan  demikian” tersebut  berubah  menjadi “ke depan” dan  menyebabkan  hilangnya  koherensi  pada  pertimbangan  hukum  seraya mengakibatkan perubahan mendasar terhadap substansi putusan. Semula frasa “dengan demikian” bermakna bahwa pemberhentian Hakim Konstitusi dalam masa jabatan harus melalui  mekanisme  yang  diatur  secara  hukum.  Dengan  kata  lain,  terhadap  kasus Aswanto,  pemberhentian  itu  tidak  sah  dan  seharusnya  batal  demi  hukum.  Sedangkan frasa “ke  depan” mengakibatkan  putusan  tersebut  bermakna  pemberhentian  Aswanto sah, namun tidak boleh dilakukan lagi.
Buntut  dari  perubahan  putusan  tersebut,  Pemohon  melaporkan  sembilan  Hakim Konstitusi  ke  Polda  Metro  Jaya  dengan  dugaan  tindak  pidana  pemalsuan  surat sebagaimana  yang  diancamkan  dalam  Pasal  263  KUHP. 9 Laporan  itu  ditanggapi  MK dengan  meregulasikan  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  1  Tahun  2023  tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (PMK MKMK). Pada Pasal 4 ayat (1), diatur keanggotaan  MKMK  yang  terdiri  dari  tiga  orang  yang  masing-masingnya  mewakili unsur  Hakim  Konstitusi,  tokoh  masyarakat  dan  akademisi  yang  berlatar  belakang pendidikan hukum. Untuk itu, MKMK kemudian diisi oleh Enny Nurbaningsih sebagai perwakilan  Hakim  Konstitusi,  Sudjito  sebagai  perwakilan dari  akademisi,  dan  I  Dewa Gede Palguna sebagai perwakilan tokoh masyarakat. 10
Setelah  melakukan  pemeriksaan,  pada  20  Maret  2023  MKMK  mengeluarkan Putusan  Nomor  1/MKMK/T/02/2023  yang  memutuskan  bahwa  Hakim  Konstitusi  M. Guntur  Hamzah  terbukti  melakukan  pengubahan  Putusan  MK  Nomor  103/PUU- XX/2022. 11 Dalam  putusannya,  MKMK  menilai  Guntur  telah  melanggar  prinsip Integritas, namun sanksi yang diberikan hanya berupa teguran tertulis.

## Rekomendasi  Mekanisme  Penegakan  Kode  Etik  yang  Ideal  pada  Kasus  Hakim Konstitusi Guntur Hamzah
1. Titik Lemah Penegakan Kode Etik pada Kasus Hakim Konstitusi Guntur Hamzah
Kendati  mengamini  terjadinya  pelanggaran  etik,  MKMK  melalui  Putusan  Nomor 01/MKMK/T/02/2023 hanya memberi sanksi ringan berupa teguran tertulis kepada Guntur Hamzah.  Di  samping  itu  MKMK  juga  tidak  menyelami lebih  jauh  perihal  latar  belakang pelanggaran  etik  tersebut  yang  berhubungan  dengan  konstitusionalitas  pengangkatan Guntur  Hamzah  sebagai  Hakim  Konstitusi.  Hal  ini  dapat  dilihat  sebagaimana  petitum
9 Detik, Seluruh  Hakim  MK  Dipolisikan  soal  Dugaan  Pemalsuan  Surat , https://news.detik.com/berita/d- 6546312/seluruh-hakim-mk-dipolisikan-soal-dugaan-pemalsuan-surat , diakses pada 24 Maret 2023.
10 MK RI, MK Bentuk MKMK Guna Usut Dugaan Pengubahan Putusan , https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18867&menu=2 , diakses pada 24 Maret 2023.
11 MK  RI, Langgar  Etik,  MKMK  Berikan  Teguran  Tertulis  Terhadap  Hakim  Konstitusi  M.  Guntur  Hamzah , https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19054&menu=2 , diakses pada 24 Maret 2023.
Pemohon dalam pokok perkara pada poin 4 yang meminta Mahkamah untuk “Menyatakan Pasal 87 huruf b UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum  mengikat  secara  bersyarat  sepanjang  ditafsirkan  lain  dari  yang  termaktub  dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020 paragraf [3.22] halaman 130 yakni Hakim  Konstitusi  yang  sedang  menjabat  melanjutkan  masa  jabatannya  tanpa  mengenal periodesasi sehingga tidak dapat digantikan atau diberhentikan diluar dari ketentuan Pasal 23 UU a quo”.
Adapun alasan pemohon untuk menguji Pasal 87 huruf b UU MK tersebut, didasarkan oleh  tafsir  sesuka  hati  DPR  terhadap  surat  konfirmasi  dari  MK  yang  didasarkan  kepada pertimbangan  hukum  terkait  penafsiran  Pasal a  quo dalam  putusan  MK  sebelumnya. Menurut Pemohon tindakan DPR yang menafsirkan surat konfirmasi inilah yang kemudian menjadi  celah  untuk  mengintervensi  Hakim  Konstitusi  sehingga  menggerus  MK  yang sejatinya  merdeka  dan  independen.  Lebih  lanjut  dalam  positanya  Pemohon  mendalilkan DPR  secara  terang  benderang  menyatakan  mengganti  hakim  Konstitusi  Aswanto  dengan Guntur  Hamzah  oleh  karena  murni  pertimbangan  politik,  sebab  Aswanto  tidak  memiliki komitmen dengan DPR. Hal ini menunjukkan bagaimana intervensi politik ke dalam ranah hukum kekuasaan kehakiman. 12
Kembali pada Putusan MK Nomor: 103/PUU-XX/2022 pada prinsipnya mahkamah tetap  konsisten  dengan  Putusan  Nomor  96/PUU-XVIII/2020.  Dalam  pertimbangan hukumnya mahkamah menegaskan, sesuai dengan amar dan pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020, mengharuskan Mahkamah untuk melaksanakan tindakan hukum  berupa  konfirmasi  kepada  lembaga  pengusul  dan  mengajukan  Hakim  Konstitusi yang  sedang  menjabat.  Konfirmasi  dimaksud  hanya  mengandung  arti  bahwa  Hakim Konstitusi,  melalui  Mahkamah  menyampaikan  pemberitahuan  ihwal  melanjutkan  masa jabatannya yang tidak lagi mengenal periodesasi kepada masing-masing lembaga pengusul c.q DPR, Presiden dan MA.
Selain itu, untuk menghindari perdebatan dan kemungkinan adanya kekeliruan dalam memaknai  perihal  berakhirnya  masa  jabatan  Hakim  Konstitusi,  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  87  huruf  b  UU  MK,  dalam  Surat  pemberitahuan  dimaksud  Mahkamah memberitahukan masa jabatan masing-masing Hakim Konstitusi berdasarkan UU 24/2003 serta perubahannya dan berakhirnya masa jabatan masing-masing Hakim Konstitusi setelah tidak adanya periodesasi berdasarkan UU MK. Adapun perubahan bagi Hakim Konstitusi yang diajukan DPR, yaitu:
a. Arief hidayat
- Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2003 menjabat mulai 1 April 2013 sampai dengan 27 Maret 2023.
- Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2020 menajbat sampai dengan 3 februari 2026.
b. Aswanto
- Berdasarkan UU Nomor 24 tahun 2003 menjabat mulai 21 Maret 2014 sampai dengan 21 Maret 2024.
12 MKRI, Seorang Advokat Persoalkan Penggantian Hakim Konstitusi oleh DPR , https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18670&menu=2 , diakses pada 25 Agustus 2023.
- Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2020 menjabat sampai dengan 21 Maret 2029.
c. Wahiduddin Adams
- Berdasarkan  UU  Nomor  24  Tahun  2003  menjabat  mulai  21  Maret  2014  sampai dengan 21 Maret 2024.
- Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2020 menjabat sampai dengan 17 januari 2024. Surat  pemberitahuan  tersebutlah  yang  ditafsirkan  berbeda  oleh  DPR,  yang  malah mencopot Aswanto dari jabatannya dan menggantinya dengan Guntur Hamzah. Lebih lanjut dalam Putusan a quo disebutkan, sekalipun Mahkamah telah menjelaskan dan menegaskan berakhirnya masa jabatan masing-masing Hakim Konstitusi dimaksud, hal demikian bukan berarti hakim konstitusi tidak dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan, yaitu sebelum  mencapai  usia  70  tahun  atau  sebelum  selama  keseluruhan  masa  tugasnya  tidak melebihi 15 tahun. Dalam hal ini pemberhentian hakim konstitusi dalam masa jabatannya dapat  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  UU  MK.  Pemberhentian  tersebut  ditetapkan dengan keputusan presiden atas permintaan Ketua MK.
Ke  depan,  pemberhentian  hakim  konstitusi  sebelum  habis  masa  jabatannya  hanya dapat dilakukan karena alasan:  mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua MK, sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama tiga bulan sehingga tidak  dapat  menjalankan  tugasnya  yang  dibuktikan  dengan  surat  keterangan  dokter,  serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) UU MK. Kalimat  inilah yang kemudian menimbulkan kontroversi di tengah publik, karena apa yang dibacakan saat persidangan dengan salinan putusan sama sekali berbeda. Hadirnya  frasa  “Ke  Depan”  dalam  kalimat  tersebut,  dapat  ditafsirkan  pemberhentian Aswanto tidak harus sesuai alasan yang disyaratkan dalam UU MK. Namun pasca putusan ini (ke depannya) pemberhentian Hakim Konstitusi harus sesuai dengan UU MK.
Tentu  saja  pihak  yang  paling  diuntungkan  dari  perubahan  redaksi  tersebut  adalah Guntur Hamzah. Karena dapat melegitimasi tindakan inkonstitusional DPR atas kontroversi pencopotan  Aswanto  sebagai  Hakim  Konstitusi  yang  digantikan  dengan  dirinya.  Namun nahasnya  lakon  yang  mengubah  frasa  ini,  justru  Guntur  Hamzah  sendiri.  Sebagaimana ditegaskan  dalam  Putusan  MKMK  No.  1  Tahun  2023  perbuatan  tercela  Guntur  telah melanggar prinsip integritas yang tertuang dalam Sapta Karsa Hutama . Padahal integritas merupakan syarat konstitusional yang mesti dipenuhi oleh seorang Hakim Konstitusi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945 yang menggariskan bahwa Hakim Konstitusi  harus  memiliki  integritas  dan  kepribadian  yang  tidak  tercela,  adil,  negarawan yang  menguasai  konstitusi  dan  ketatanegaraan  serta  tidak  merangkap  sebagai  pejabat negara.
Ironinya MKMK tidak mampu melihat perbuatan tersebut sebagai suatu pelanggaran etik  yang  serius.  Terbukti  dari  sanksi  ringan  yang  dijatuhkan  kepada  mantan  Sekretaris Jenderal  MK  ini.  Padahal  perbuatan  tercela  Guntur  secara  langsung  telah  menghina  toga negarawan  yang  dikenakannya  dan  MK  secara  institusional.  Bahkan  Guntur  secara konstitusional  sudah  tidak  layak  lagi  sebagai  Hakim  Konstitusi  atas  pelanggaran  prinsip integritas  yang  dilakukannya.  Parahnya  perbuatan  culas  yang  secara  jelas  untuk
menguntungkan  dirinya  sendiri  ini,  dilakukan  6  jam  usai  Guntur  mengikrarkan  sumpah jabatan dihadapan Presiden. 13
Sehingga  tidak  berlebihan  atas  kasus  ini  Guntur  layak  dikenakan  sanksi  etik  yang lebih  berat  lagi.  Hal  ini  juga  selaras  dengan  catatan  dari  Koalisi  Masyarakat  Sipil Penyelamat  Indonesia  yang  di  dalamnya  tergabung  Indonesia  Corruption  Watch, Transparency International Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, dan Setara Insitute, yang mengkritisi putusan MKMK dalam kasus ini sebagai berikut: 14 a). Sanksi teguran tertulis yang dijatuhkan oleh MKMK kepada  Guntur  terlalu  ringan  dan  belum  dapat  memulihkan  kepercayaan  publik  terhadap MK; b). Alasan meringankan sanksi Guntur yang menyatakan bahwa perbuatan mencoret frasa dari putusan yang tengah dibacakan di sidang pleno sudah menjadi praktik lazim di MK  sulit  diterima  oleh  nalar  yang  sehat.  Karena,  seluruh  konteks  dan  peristiwa  yang mendahului serta meliputi perbuatan Guntur sama sekali tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia; c). MKMK gagal mengungkap motif Guntur yang diduga ingin menguntungkan diri ketika mengubah bunyi putusan tersebut; dan d). MKMK belum berhasil meluruskan kebenaran kronologi terkait momen terjadinya pengubahan frasa yang diinisasi oleh Guntur.

## 2. Rekomendasi Penegakan Kode Etik Pada Kasus Hakim Konstitusi Guntur Hamzah
Sanksi  ringan  yang  disematkan  kepada  Guntur  Hamzah  atas  pelanggaran  etik  yang dilakukannya, mendapatkan kecaman keras dari berbagai pihak. Misalnya datang dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) yang mendesak: 15 a). Guntur Hamzah mengundurkan diri dari jabatan Hakim Konstitusi karena terbukti melanggar etik berat di hari pertamanya menjabat.  Pengunduran  diri  menjadi  keniscayaan  guna  menjaga  marwah  MK  agar  tetap mendapat kepercayaan di mata publik; b). DPR segera mencabut mandat Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi dan mengembalikan Aswanto sebagai Hakim Konstitusi karena pengangkatan Guntur Hamzah sendiri terbukti telah melanggar UU MK dan Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022; c). Demi kepastian hukum, MK perlu untuk segera membuat renvoi  atas  Putusan  MK  Nomor  103/PUU-XX/2022,  dengan  menegaskan bahwa  putusan yang  berlaku  adalah  putusan  yang  menggunakan  frasa  “dengan  demikian”  sebab pengubahan  dengan  kata  “ke  depan”  mengakibatkan  perubahan  substansi  hukum  yang memiliki konsekuensi hukum yang jauh berbeda dalam pengangkatan hakim; dan d). MK harus segera membuat SOP bagi Hakim Konstitusi yang hendak mengusulkan perubahan atas suatu putusan yang sedang diucapkan atau dibacakan dalam sidang pengucapan putusan yang terbuka untuk umum, untuk mencegah terjadinya hal serupa berupa perubahan frasa atau makna putusan pasca dibacakan.
13 Tempo, Penggugat:  DPR  Harusnya  Malu,  Guntur  Hamzah  Langgar  Etik  6  Jam  Usai  Dilantik  Jokowi , https://nasional.tempo.co/read/1705043/penggugat-dpr-harusnya-malu-guntur-hamzah-langgar-etik-6-jam- usai-dilantik-jokowi , diakses pada 25 Agustus 2023.
14 ICW, Terbukti Melanggar Etik, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah harus Mundur , https://antikorupsi.org/id/terbukti-melanggar-etik-hakim-konstitusi-guntur-hamzah-harus-mundur , diakses pada 25 Agustus 2023.
15 PSHK, Guntur  Hamzah  Harus  Mengundurkan  Diri  Demi  Citra  Baik  Mahkamah  Konstitusi , https://pshk.or.id/publikasi/guntur-hamzah-harus-mengundurkan-diri-demi-citra-baik-mahkamah-konstitusi/ , diakses pada 24 Agustus 2023.
Sejalan  dengan  hal  di  atas,  Koalisi  Masyarakat  Sipil  Penyelamat  Kemerdekaan, menuntut  untuk: 16 a).  Hakim  Konstitusi  Guntur  Hamzah  segera  mengundurkan  diri  dari jabatannya;  b).  MK  harus  segera  menindaklanjuti  seluruh  rekomendasi  MKMK  dan menjalankan  rambu-rambu  yang  telah  diberikan  dalam  pertimbangkan  putusan  untuk memberikan perlawanan sekaligus menunjukkan sikap dan kesungguhannya dalam menjaga serta  menegaskan  kemerdekaan  atau  independensinya  dengan  cara  menyatakan  sikap dan/atau  mengupayakan  tindakan  korektif  atas  pemberhentian  serampangan  Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR dan Presiden yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh seluruh internal MK karena tidak memenuhi prosedur sebagaimana keterangan Ketua MK pada saat sidang pemeriksaan MKMK; dan c). Presiden Joko Widodo harus segera mencabut Surat Keputusan  Presiden  RI  Nomor:  114/P  Tahun  2022  tanggal  3  November  2022  tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR sesuai dengan amanat dari Putusan MKMK No. 01/MKMK/T/02/2023.
Pun bila disigi dengan instrumen UU MK, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, d, g, dan h, atas perbuatannya sangat beralasan untuk memberhentikannya tidak dengan hormat sebagai seorang Hakim Konstitusi. Setidaknya terdapat 4 dasar yang membenarkan akan hal tersebut:
a. Melakukan perbuatan tercela
Perbuatan Guntur yang secara sadar dan sarat akan kepentingan atas perubahan Putusan MK Nomor: 103/PUU-XX/2022, jelas merupakan suatu sikap yang tercela dan tidak dapat ditolerir.
b. Melanggar sumpah atau janji jabatan Lafaz  sumpah  Hakim  Konstitusi  “bahwa  saya  akan  memenuhi  kewajiban  hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD NRI 1945, dan  menjalankan  segala  peraturan  perundang-undangan  dengan  selurus-lurusnya menurut UUD NRI 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”. Perbuatannya yang melanggar UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan menjadi bukti bahwa Guntur  telah  melanggar  sumpah  jabatan,  yang  ironinya  dilanggar  6  jam  setelah  dia mengikrarkannya;
c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi Pasal 15 ayat (1) UU MK telah menggariskan bahwa Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1). Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak teercela; 2). Adil; dan 3). Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Dari kejadian ini  Guntur  telah  melanggar  prinsip  integritas  dan  telah  berkepribadian  yang  tercela, sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi;
d. Melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Putusan MKMK Nomor 1 Tahun Nomor: 01/MKMK/T/02/2023, memutuskan bahwa perbuatan Guntur Hamzah telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi tepatnya pada penerapan prinsip integritas.
Ketentuan di atas juga sejalan dengan apa yang terdapat dalam Pasal 8 huruf b, d, f, dan  e  PMK  Nomor  4  tahun  2012  tentang  Tata  Cara  Pemberhentian  Hakim  Konstitusi.
16 ICW, Op.Cit
Sehingga Putusan MKMK yang memberikan sanksi ringan kepada Guntur hamzah dirasa cukup janggal dan jauh dari harapan publik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Sepanjang  sejarah  berdirinya  MK  setidaknya  terdapat  5  Hakim  Konstitusi  yang  terbukti telah melakukan pelanggaran atas Kode Etik, yaitu:
a. Arsyad Sanusi pada tahun 2011 yang dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis;
b. M.  Akil  Mochtar  pada  tahun  2013  yang  dijatuhi  sanksi  pemberhentian  tidak  dengan hormat;
c. Arief Hidayat pada tahun 2016 dan tahun 2018 yang sama-sama dijatuhi sanksi teguran lisan;
d. Patrialis  Akbar  pada  tahun  2017  yang  dijatuhi  sanksi  pemberhentian  tidak  dengan hormat; dan
e. M. Guntur Hamzah pada tahun 2023 yang dijatuhi sanksi teguran tertulis. Penegakan  atas  pelanggaran  Kode  Etik  dan  Perilaku  Hakim  Konstitusi,  diperiksa  dan diputuskan oleh organ yang dikenal dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Organ ini dibentuk oleh Mahkamah berdasarkan Pasal 27A ayat (2) UU MK. Lebih lanjut pengaturan mengenai MKMK diatur dalam PMK Nomor 1 Tahun 2023.
2. Meskipun  telah  terbukti  melanggar  kode  etik,  pada  akhirnya  MKMK  melalui  Putusan Nomor  01/MKMK/T/02/2023  hanya  memberikan  sanksi  ringan  berupa  teguran  tertulis Kepada Guntur Hamzah. Padahal pemalsuan Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022, yang menjadi penyebab pelanggaran etik Guntur sarat akan konflik kepentingan atas kontroversi pengangkatan dirinya sebagai Hakim Konstitusi. Pelanggaran atas prinsip integritas yang dilakukan olehnya, jika ditinjau  berdasarkan 24C ayat (5) UUD NRI 1945, Pasal 23 ayat (2) huruf b, d, g, dan h, UU MK, dan Pasal 8 huruf b, d, f dan e PMK tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi, tidak terdapat alasan pembenar untuk mempertahankan posisi Guntur sebagai Hakim Konstitusi. Sehingga sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat, sangat layak dijatuhkan kepada mantan Sekjen MK ini. Namun sayangnya MKMK  tidak  dapat  melihat  perkara  ini  sebagai  suatu  pelanggaran  berat.  Lemahnya penegakan  sanksi  dalam  kasus  ini,  semakin  mendiskreditkan  kepercayaan  publik  atas institusi MK itu sendiri.

## Saran
MK sebagai organ yang berwenang memeriksa dan memutuskan pelanggaran etik yang terjadi  pada  Hakim  Konstitusi,  sudah  semestinya  dapat  menyelami  hingga  ke  dasar  dan menguraikan setiap pelanggaran etik yang ada secara detail dan komprehensif. Sehingga efek domino  dari  lemahnya  sanksi  etik  yang  menyebabkan  turunnya  tingkat  kepercayaan  publik kepada Mahkamah dapat terhindari. Karena berkaca pada kasus Guntur Hamzah yang menjadi objek  pembahasan  dalam  tulisan  ini,  MKMK  belum  mampu  mencerminkan  putusan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir  Muhammad.  (2004). Hukum  dan  Penelitian Hukum .  Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti.
Allen, A. L. (2006). Moralizing in Public. Hofstra Law Review. Vol. 34, (4), 1325.
Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Berita  Acara  Hasil  Pemeriksaan  Dewan  Etik  Hakim  Konstitusi  Nomor:  13/Info- III/BAP/DE/2016.
Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dewan Etik MK Nomor: 18/Lap-V/BAP/DE/2018.
Daming,  Saharuddin.  (2016).  Peluang  dan  Tantangan  Perwujudan  Sistem  Peradilan  yang Bersih dan Berkualitas. Jurnal Yustisi , Vol. 3 (2), 46-48. Franz  Magnis  Suseno.  (2016). Etika  Dasar  Masalah-Masalah  Pokok  Filsafat  Moral . Yogyakarta: PT. Kanisius.
Hajar M. (2015). Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih . Pekanbaru: Suska Press.
https://www.hukumonline.com/berita/a/divonis-seumur-hidup--akil-akan  banding-sampai-ke- surga lt53b1ed116ed6a/ ,
ICW.  Langkah  Arsyad  Sanusi  Patut  diapresiasi. https://antikorupsi.org/id/article/langkah- arsyad-sanusi-patut-diapresiasi .
ICW. Terbukti  Melanggar  Etik,  Hakim  Konstitusi  Guntur  Hamzah  harus  Mundur . https://antikorupsi.org/id/terbukti-melanggar-etik-hakim-konstitusi-guntur-hamzah- harus-mundur .
Jimly Asshiddiqie. (2018). Peran Lembaga Etik Dalam Mengawasi dan Menjaga Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Perilaku Pejabat Publik. Makalah disampaikan dalam seminar nasional  Mahkamah  Kehormatan  DPR-RI  mengenai  Peran  Lembaga  Etik  dalam Mengawasi dan Menjaga Perilaku Etik Pejabat Publik, di Gedung DPR-RI , Jakarta, 8 Oktober. hlm. 8-9.
Jimly Asshiddiqie. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jakarta: Sinar Grafika. Jimly Asshiddiqie. (2013). Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu . Jakarta: Rajawali Pers. Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum . Depok: Prenadamedia Group.
Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013.
Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK-SPL/II/2017 Kompas.com. MKH: Arsyad Sanusi Langgar Kode Etik. https://regional.kompas.com/read/2011/02/11/12494738/~Nasional . Kompas. Pasang Surut Penjaga pilar Reformasi.
https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/25/pasang-surut-penjaga-pilar-reformasi . Kompas.  Respon  Pemberhentian  Hakim  Aswanto  oleh  DPR,  UU  MK  Digugat. https://nasional.kompas.com/read/2022/10/13/05300021/respons-pemberhentian- hakim-aswanto-oleh-dpr-uu-mk-digugat . Mulia Budi. (2023). Seluruh Hakim MK Dipolisikan soal Dugaan Pemalsuan Surat . Retrieved from  Detik.  Website: https://news.detik.com/berita/d-6546312/seluruh-hakim-mk- dipolisikan-soal dugaan-pemalsuan-surat .
Media Indonesia. Pembusukan Mahkamah Konstitusi.
https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2881-pembusukan  mahkamah- konstitusi .
MKRI. Langgar Etik, MKMK Berikan Teguran Tertulis Terhadap Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19054&menu=2 . MKRI. MK Bentuk MKMK Guna Usut Dugaan Pengubahan Putusan.
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18867&menu=2 , MKRI. Profil Hakim Arsyad Sanusi.
https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilHakim2&id=1&menu=3 . MKRI.  Seorang  Advokat  Persoalkan  Penggantian  Hakim  Konstitusi  oleh  DPR. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18670&menu=2 .
Novrieza  Rahmi.  (2014).  Divonis  Seumur  Hidup,  Akil  Akan  Banding  Sampai  ke  Surga. Retrieved from Hukumonline.
Peter Mahmud Marzuki. (2011). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  09/PMK/2006  tentang  Pemberlakukan  Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Majelis  Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK-SPL/II/2017 Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/MKMK/T/02/2023
PSHK.  Guntur  Hamzah  Harus  Mengundurkan  Diri  Demi  Citra  Baik  Mahkamah  Konstitusi. https://pshk.or.id/publikasi/guntur-hamzah-harus-mengundurkan-diri-demi-citra-baik- mahkamah-konstitusi/ .
Serlika Aprita & Rio Adhitya . (2020). Filsafat Hukum . Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
Siregar, Fahrul. (2015). Etika Sebagai Filsafat Ilmu (Pengetahuan). Jurnal De’Rechtsstaat , Vol. 1 (1), 5.
Sinaga,  Niru  Anita.  (2020).  Kode  Etik  Sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Profesi  Hukum  yang Baik. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , Vol. 10 (2), 4.
Siregar,  Praise  Juinta  W.S.  (2021).  Ambivalensi  Penegakan  kode  Etik  dan  Upaya  Hukum terhadap Putusan Kode Etik. Jurnal Konstitusi dan Demokrasi , Vol. 1 (1), 12. Shidarta.  (2009). Moralitas  Profesi  Hukum  Suatu  tawaran  Kerangka  Berpikir .  Bandung: Refika Aditama.
Soerdjono Soekanto. (2015). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI-Press.
Tutik,  Titik  Triwulan.  (2012).  Pengawasan  Hakim  Konstitusi  Dalam  Sistem  Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 12 , (2), 298.
Tempo. Penggugat: DPR Harusnya Malu, Guntur Hamzah Langgar Etik 6 Jam Usai Dilantik Jokowi. https://nasional.tempo.co/read/1705043/penggugat-dpr-harusnya-malu-guntur- hamzah-langgar-etik-6-jam-usai-dilantik-jokowi .
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah  Konstitusi  sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Umi  Laili.  (2017).  Peran  Komisi  Yudisial  dalam  Pengawasan  Pelanggaran  Kode  Etik  dan Pedoman Perilaku Hakim. Jurnal Legalitas , Vol. 2 (1),  19. Wildan Suyuthi Mustofa. (2013). Kode Etik Hakim Jakarta: Kencana.
Zainuddin Ali. (2010). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.