EFEKTIVITAS BERACARA SECARA ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE
Nur Alfadhilah Ruslan 1 , Abd. Halim Talli 2 12 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : nur.ruslan.31@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan bidang informasi dan tekhnologi saat ini mendorong  terjadinya pembaharuan dalam beracara di pengadilan untuk memberikan pelayanan yang lebih sederhana, cepat dan berbiaya  ringan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi,  efektivitas,  faktor pendukung  dan  penghambat  beracara  elektronik  dalam  penyelesaian  perkara  perceraian  di Pengadilan  Agama  Parepare.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif  yang menggambarkan  data-data  yang  diperoleh  di  lapangan  berkaitan  dengan  efektivitas  beracara elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif melalui pengumpulan data hasil wawancara, perundang-undangan  dan  sumber  lainnya  yang  berkaitan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  acara  elektronik  terdiri  dari  tahap  pendaftaran  ( e -Filling),  pembayaran  ( e -Payment), pemanggilan  ( e -Summons)  dan  persidangan  ( e -Litigation).  Efektivitas  ditinjau  dari  aspek sederhana, cepat dan biaya ringan secara umum telah terealisasi. Adapun faktor pendukungnya diantaranya  fasilitas  penunjang  beracara  elektronik  seperti  media  elektronik  smartphone/pc, jaringan internet stabil, e-mail dan nomor telpon/whatsapp aktif, kesadaran masyarakat akan pentingnya beracara elektronik dan memiliki kemampuan penggunaan media elektronik. Faktor penghambat  ialah  jaringan  internet  tidak stabil,  kurangnya  pengetahuan  pengguna mengenai tekhnologi  dan  mekanisme  acara  elektronik,  tergugat/termohon  tidak  setuju  beracara elektronik,  keterlambatan  pihak  merespon  hakim  pada  persidangan.  Pengadilan  Agama Parepare sebaiknya semaksimal mungkin melakukan sosialisasi mengenai fitur-fitur aplikasi e - court dalam beracara elektronik agar penggunaannya dapat mengalami peningkatan.
Kata Kunci: Acara Elektronik, Efektivitas, Pengadilan Agama.

## Abstract
Current developments in the field of information and technology encourage reforms in court proceedings  to  provide  services  that  are  simple,  faster  and  low  cost.  This  study  aims  to determine  the  implementation,  effectiveness,  supporting  and  inhibiting  factors  of  electronic proceedings in the settlement of divorce cases at the Parepare Religious Court. This research is a descriptive qualitative reserach that describes the data obtained in the field related to the object of research. The approach used is a normative juridicial approach through collecting data from interviews, legislation and other  related sources. The result of this study indicate that  the  electronic  program  consists  of  the  stages  of  registration  (e-Filling),  e-Payment,  e- Summons, and trial (e-Litigation). Effectiveness in terms of simple, fast and low cost aspects
Efektivitas Beracara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare Nur Alfadhilah Ruslan, Abdul Halim Talli
has generally been realized. The supporting factors include electronic media such as personal computer,  stable  internet  network,  e-mail  and  active  telephone/whatsapp  numbers.  The inhibiting factors are unstable internet networks, lack og user knowladge about technology and electronic program mechanisms, defendant/respondent do not agree to proceed electronically, delays  in  responding  to  judges  at  trial.  The  Parepare  Religious  Court  should  as  much  as possible socialize the  features of the e-court application in electronic proceedings so that its use can increase.
Keywords: electronic proceedings, effectiveness, religious court.

## A. Pendahuluan
Hukum  acara  perdata  (hukum  formil)  merupakan  bagian  dari  hukum  perdata  (hukum materiil)  karena  hukum  perdata  yang  hendak  ditegakkan  oleh  pengadilan  memerlukan tuntunan acara  mengenai  bagaimana  menegakkan  dan  mempertahankan  hukum  perdata tersebut. Tanpa hukum acara (hukum formil) hukum materil tidak dapat ditegakkan atau dipertahankan. 1 Semua  komponen  yang  terlibat  dalam  penegakan  hukum  materil  harus tunduk pada ketentuan hukum acara (formil). 2
Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi saat ini telah menghampiri hampir tiap kehidupan  manusia  yang  salah  satunya  ialah  hadirnya  internet.  Hukum menjadi  bagian yang  tidak  terpisahkan  dengan  adanya  kemajuan  ilmu  pengetahuan,  tekhnologi  dan manusianya. Dengan pemanfaatan tekhnologi maka segala informasi dapat disajikan dan diakses  melalui  jaringan  nirkabel  (internet).  Adanya  perkembangan  inilah,  Mahkamah Agung memiliki peranan strategis dalam pembaharuan hukum materiil dan hukum formil. Hal  ini  didasarkan  pada  Pasal  79  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan:
“Mahkamah  Agung  dapat  mengatur  lebih  lanjut  hal-hal  yang  diperlukan  bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.” 3
Dalam hal ini, dikenal beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang salah satunya ialah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).
1 Muhammad  Jamal  Jamil,  “Substansi  Hukum  Materil  Perkawinan  di  Lingkungan  Peradilan  Agama,” Jurnal Al-Qadau , vol. 2 no. 1 (2015), hlm. 121.
2 Abd.  Halim  Talli, Asas-Asas  Peradilan  Dalam  Risalah  Al-Qada  Kritik  Terhadap  Beberapa  Asas Peradilan di Indonesia , (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), hlm. 114.
3 Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung”
Efektivitas Beracara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare
Untuk  memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik  maka  Mahkamah  Agung  menetapkan program layanan publik berbasis elektronik hingga lahirlah PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang  Administrasi  Perkara  di  Pengadilan  Secara  Elektronik  dengan  meluncurkan aplikasi e -court  yang  mana  administrasi  perkara  elektronik  dimulai  dari  pendaftaran, pembayaran dan pemanggilan. Dengan adanya peraturan ini, para pihak tidak perlu datang ke  pengadilan  untuk  melakukan  pendaftaran  perkaranya.  Panjar  biaya  perkara  dan pemanggilan pun dilaksanakan secara elektronik berdasarkan domisili elektronik.
Selanjutnya,  Mahkamah  Agung  kembali  melakukan  pembaharuan  dengan  merevisi PERMA tersebut menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara  Elektronik  yang  jangkauannya  hingga  proses persidangan  elektronik.  Dalam  hal  ini  persidangan  elektronik  ialah  proses  memeriksa, mengadili dan memutus perkara melalui media elektronik secara online dengan dukungan jaringan  internet.  Walaupun  disebut  persidangan  elektronik  tetapi  beberapa  rangkaian persidangan masih dilaksanakan secara tatap muka yakni pada saat sidang pertama dan pembuktian.  Melalui  teknologi  informasi  dan  komunikasi  terobosan  ini  dapat  dicetus sebagai  kemudahan  kepada  para  pihak  pencari  keadilan  sekaligus  dapat  membantu memecahkan berbagai problematika khususnya di dunia peradilan. 4
Dengan adanya acara elektronik dari tahap pendaftaran, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan  dan  persidangan  diharapkan  dapat  memberikan  efektivitas  dan  efisiensi dalam beracara di pengadilan. Hal ini dilaksanakan dengan mengurangi para pihak untuk bertatap  muka  dan  datang  langsung  ke  pengadilan  demi  terlaksananya  asas  sederhana, cepat dan biaya ringan yang didasarkan pada konsiderans PERMA Nomor 1 Tahun 2019 bagian (a) terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Pengadilan Agama tak tertinggal dalam penerapan acara elektronik. Pembahasan tentang hukum acara peradilan agama sama dengan pembahasan hukum acara yang berlaku pada peradilan  umum,  kecuali  yang  diatur  secara  khusus  dalam  peraturan  perundang-
4 Fahmi  Putra  Hidayat  dan  Asni,  “Efektivitas  Penerapan  E-Court  Dalam  Penyelesaian  Perkara  di Pengadilan Agama Makassar”, QadauNa Volume 2 Nomor 1 (Desember 2020), hlm.107-108.
Nur Alfadhilah Ruslan, Abdul Halim Talli
undangan. 5 Pengecualian ini tampak pada perkara perceraian di Pengadilan Agama yang terbagi menjadi perkara gugatan dan permohonan cerai.
Istilah  cerai  dalam  bahasa  Arab  ialah  Thalaaq.  Definisi  dari  thalaaq  ialah  memutus hubungan  pernikahan  melalui  lafal  thalaaq  dan  sejenisnya. 6 Umumnya  perkara  yang masuk ke Pengadilan Agama adalah penyelesaian di bidang perceraian. 7 Islam sebenarnya tidak melarang terjadinya perceraian, tetapi lebih kepada menjadikannya sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangga.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  dengan  metodologi  kualitatif  deskriptif sebagai  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  data-data  tertulis atau lisan atau dari bentuk tindakan kebijakan 8 yang mana diharapkan dapat memberikan gambaran  umum  terkait  acara  elektronik  dalam  penyelesaian  perkara  perceraian  dan efektivitasnya  di  Pengadilan  Agama.  Adapun  pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan yuridis normatif, yang dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan  bahan-bahan  hukum  dengan  data  yang  diperoleh  dilapangan.  Berdasarkan jenis penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan, maka penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Parepare Kelas IB.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Implementasi Acara Perdata Elektronik di Pengadilan Agama Parepare
Penerapan acara elektronik didasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  secara  Elektronik  dan Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  129/KMA/SK/VIII/2019  tentang
5 Aco  Nur  dan  Amam  Fakhrur, Hukum  Acara  Elektronik  di  Pengadilan  Agama ,  (Sidoarjo:  Nizamia Learning Center, 2019), hlm.9.
6 Abu Umar Basyier, Mengapa Harus Bercerai..? , (Surabaya: Shafa Publika, 2012), hlm.92.
7 Abdullah  Gofar,  “Mengkaji  Ulang  Hukum  Acara  Perceraian  di  Pengadilan  Agama,” Jurnal Amanagappa (November 2012), hlm. 4.
8 Lexy J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.112.
Efektivitas Beracara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare
Petunjuk  Teknis  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  secara Elektronik.  Dari  sisi  implementasi,  Pengadilan  Agama  Parepare  tidak  tertinggal dalam  menerapkan  administrasi  dan  persidangan  secara  elektronik  melalui  Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pengadilan dan aplikasi e -Court.
Seluruh  Pengadilan  pada  saat  ini  memiliki  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP) yakni  bagian  meja  khusus  pelayanan  terpadu  yang  meliputi  pendaftaran, pembayaran,  informasi  dan  pengaduan  serta  produk  pengadilan.  Dengan  adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 maka hadirlah bagian khusus dari meja pelayanan ini yang menangani e -Court yang disebut pojok e -Court.
Adapun  tahapan-tahapan  dalam  beracara  secara  elektronik  di  Pengadilan  Agama Parepare, diantaranya:
a. Administrasi Perkara secara Elektronik
Administrasi perkara terdiri dari 3 tahap, diantaranya:
1) Pendaftaran ( e -Filling)
Pendaftaran  perkara  secara  elektronik  perlu  diperhatikan  mengenai persetujuan  pihak  yang  berperkara  apakah  bersedia  berperkara  secara elektronik  untuk  menentukan  kelanjutan  tahapan  beracara.  Dalam  hal beracara secara elektronik pengguna terbagi menjadi pengguna terdaftar dan pengguna lain.
Andyta Permana Sari, S.Kom. mengatakan:
“Tugas dari petugas pojok e-court itu pertama bikin akunnya. Disini ada dua akun,  ada  dari  pengacara  sama  pribadi  atau  orang  awam.  Kalau  disini kebanyakan dari pengacara, kalau orang awam kebanyakan masih beracara manual.  Disini  kasusnya  baru  dua  yang  pengguna  lain.  Pengguna terdaftarkan  pengacara  ya,  masuk  ke  website  e-court, yang  dibutuhkan  itu KTA sama KTP. Kalau untuk pengguna lain cuma KTP aja sih atau identitas diri yang penting ada e-mail sama nomor hp aktif gitu. Nanti kita buatkan akunnya disini, diajari cara masukin gugatan secara mandiri tapi biasanya tetap  kita  bantu  juga  untuk  masukin  berkasnya.  Untuk  pengguna  terdaftar akunnya bisa digunakan berkali-kali. Kalau akun pengguna lain bisanya satu kali.” 9
Bagi pengguna terdaftar yakni advokat, pendaftaran perkara dapat dilakukan dimana saja, kapan saja melalui aplikasi e -Court dan dapat digunakan berkali- kali untuk tiap perkara yang dapat menggunakan sistem elektronik. Pengguna
9 Andyta  Permana  Sari  (28  tahun),  Petugas  Pojok e -Court  Pengadilan  Agama  Parepare  Kelas  IB, Wawancara , 20 April 2021.
Efektivitas Beracara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare Nur Alfadhilah Ruslan, Abdul Halim Talli
terdaftar  dapat  login  terhadap  akun e -Court  yang  dimilikinya,  memilih Pengadilan  tujuan  untuk  mengajukan  perkara,  mendapatkan  nomor  register online (bukan nomor perkara), mengupload surat kuasa, mengisi data pihak dan kemudian mengupload dokumen gugatan.
Bagi  pengguna  lain,  untuk  pendaftaran  terlebih  dahulu  membuat  akun  di pengadilan dengan membawa KTP serta memiliki e-mail dan nomor telfon aktif. Akun yang dimiliki oleh pengguna lain hanya dapat digunakan satu kali untuk  perkara  itu  dan  bila  dikemudian  hari  akan  berperkara  lagi  maka pengguna lain membuat akun baru lagi. Setelah pengguna lain memiliki akun dapat mendaftarkan dan mengupload berkas perkaranya di pojok e -Court atau dimana saja melalui aplikasi e -Court.
Setelah tahapan di atas dilalui, untuk pengguna terdaftar dan pengguna lain akan  muncul  taksiran  panjar  biaya  perkara  ( e -SKUM)  dan  kode  virtual account (VA).
2) Pembayaran ( e -Payment)
Harmina Arifin, S.H. mengatakan:
“Kalau  sudah  berhasil  upload  berkasnya  nanti  otomatis  muncul  nomor tagihan,  BRIVA  namanya.  Disini  kita  bekerjasama  dengan  bank  BRI,  BRI Virtual Accaount. Kalau dia sudah membayar maka akan muncul di SIPP nya Pengadilan  Agama  di  e-court.  Nanti  saya  klik  cek  pendaftaran  online. Tugasnya kasir itu dicek dulu di pendaftaran online kalau ada yang masuk, nanti  ada  yang  lompat-lompat.  Untuk  diregistrasi,  untuk  diberikan  nomor perkara.  Jadi  yang  memberikan  nomor  perkara  itu  kasir  tidak  boleh  yang lain. Nanti kalau sudah terdaftar baru berjalan alur perkaranya. Jadi dikasir itu  cuma  sampai  tahap  memberi  nomor  perkara.  Nanti  kalau  sudah  putus, ada  sisa  panjarnya  dari  kasir  langsung  dikembalikan  ke  nomor  rekening pihak yang terdaftar di e-court. Terus ada juga nomor hp nya, nomor wa nya bukti transfernya itu langsung dikirim ke nomor wa nya..” 10
Jadi bila pengguna terdaftar atau pengguna lain telah mendapat e -SKUM dan kode virtual account yang digunakan untuk membayar panjar perkara. Pihak berperkara  dapat  langsung  membayar  pada  bank  yang  ditujukan,  dapat melalui mobile banking, ATM, atau transaksi perbankan lainnya yang akan langsung  terverifikasi  secara  otomatis  pada  SIPP  Pengadilan  Agama  bila telah melakukan pembayaran. Kemudian setelah pembayaran berhasil, kasir
10 Harmina Arifin (36 tahun), Kasir Pengadilan Agama Parepare Kelas IB, Wawancara , 20 April 2021.
Efektivitas Beracara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare
akan  mengecek  dan  melakukan  verifikasi  data  serta  memberikan  nomor perkara. Tugas kasir hanya sampai kepada memberikan nomor perkara.
Bila  perkara  telah  selesai  dan  memiliki  sisa  panjar,  dari  kasir  sisa  panjar tersebut langsung dikembalikan melalui rekening pihak yang terdaftar di e - court.  Setelah  dikembalikan  sisa  panjarnya,  bukti  transfer  dapat  dikirim melalui nomor whatsapp pihak yang telah berperkara.
3) Pemanggilan ( e -Summons)
Setelah  mendapat  nomor  perkara.  Berkas  perkara  akan  diperiksa  terlebih dahulu oleh panitera yang kemudian disampaikan ke Ketua Pengadilan dan ketua menentukan majelis hakim. Lalu kembali ke panitera untuk menunjuk panitera  pengganti  dan  jurusita.  Ketua  Majelis  yang  telah  ditunjuk menentukan hari sidang dan memerintahkan jurusita untuk memanggil pihak yang berperkara.
Hanipah, S.H. mengatakan:
“Jurusita dalam acara elektronik melakukan pemanggilan melalui aplikasi. Untuk pihak yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare dipanggil dengan cara menyurat kepada PA lain untuk memanggil tergugat disana.” 11
Jurusita  yang  ditunjuk  melakukan  pemanggilan  berdasarkan  domisili elektronik yang didaftarkan oleh penggugat. Sedangkan untuk pihak tergugat akan  dipanggil  langsung  dialamat  sebenarnya,  karena  pihak  tergugat nyatanya belum diketahui domisili elektroniknya. Untuk pihak yang berada diluar  yurisdiksi  Pengadilan  Agama  Parepare,  maka  panggilannya  akan ditembuskan  ke  pengadilan  yang  yurisdiksinya  berada  di  daerah  pihak tersebut.
b. Persidangan secara Elektronik
Persidangan secara elektronik atau e-litigation merupakan proses bersidang yang dilaksanakan  melalui  media  elektronik.  Namun  pada  kenyataannya  terdapat beberapa bagian acara yang masih harus dihadiri oleh para pihak.
Dra. Hj. Hadira, mengatakan:
“Perkara e-court didaftar melalui elektronik. Setelah masuk itukan berarti ke ketua, kemudian ketua menunjuk hakim. Setelah menunjuk hakim berkas itu ke
11 Hanipah (57 tahun), Jurusita Pengadilan Agama Parepare Kelas IB, Wawancara , 20 April 2021.
Efektivitas Beracara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare Nur Alfadhilah Ruslan, Abdul Halim Talli
panitera dan panitera menunjuk jurusita dengan panitera pengganti. Setelah itu ke  majelis,  majelis  nanti  menentukan  hari  sidang.  Setelah  menentukan  hari sidang mereka dipanggil secara elektronik oleh jurusita yang telah ditujuk untuk datang  sidang.  Nanti  dipersidangan  kalau  hadir  dua-duakan  sama  dengan proses  perkara  biasa,  nanti  mediasi  dulu.  Memang  ada  perbedaan  proses dengan  perkara  biasa  karena  kalau  elektronik  itu  ditanya  dulu  lawannya, bagaimana apakah setuju untuk berperkara secara elektronik atau tidak? Nanti kalau setuju kita buat jadwal jawaban, replik, duplik. Itu nanti sudah melalui elektronik.  Jadi  perannya  hakim  karena  jawaban  harus  diupload  secara elektronik  sehari  sebelum  hari  sidang  yang  telah  disepakati,  hakim dipersidangan  tinggal  membuka  itu.  Kemudian  memasukkan kalau  masih  ada yang  mau  diklarifikasi.  Begitu  seterusnya.  Nanti  pada  saat  pembuktian  baru kemudian ketemu lagi dengan pihak.” 12
Pada sidang pertama, para pihak harus hadir diruang sidang. Majelis hakim akan melakukan pemeriksaan dokumen dan pihak penggugat/pemohon akan dimintai untuk menyerahkan dokumen asli yang telah diinput sebelumnya pada aplikasi e -court.  Selain  itu,  majelis  hakim  juga  memberikan  penjelasan  mengenai  hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik. 13 Pada tahap ini majelis  hakim  akan  berupaya  untuk  mendamaikan  kedua  belah  pihak.  Akan tetapi, bila upaya perdamaian tidak berujung damai maka akan berlanjut ke tahap mediasi.
Apabila mediasi tidak berhasil, mediator menyampaikan laporan mediasi kepada majelis hakim dan majelis hakim memerintahkan jurusita memanggil pihak yang berperkara sesuai dengan domisili elektronik para pihak.
Pada  sidang  setelah  mediasi,  kepada  tergugat/termohon  selain  advokat  hakim menawarkan  untuk  beracara  secara  elektronik.  Bila  tidak  setuju  maka persidangan  akan  dilaksanakan  secara  manual  dan  ketua  majelis  membuat penetapan  bahwa  tergugat/termohon  tidak  bersedia  untuk  beracara  secara elektronik.  Bila  pihak  tergugat/termohon  setuju  untuk  bersidang  secara elektronik,  selanjutnya  akan  diminta  untuk  menandatangani  surat  persetujuan untuk beracara secara elektronik dan akan dibuatkan jadwal sidang atau court calender yang berisi jadwal jawaban, replik, duplik hingga pembacaan putusan. Setelah pembacaan court calender oleh majelis hakim dan dimasukkan di sistem
12 Hadira (55 tahun), Hakim Pengadilan Agama Parepare Kelas IB, Wawancara , 20 April 2021.
13 Republik  Indonesia,  “Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik”
Efektivitas Beracara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare
informasi  peradilan,  selanjutnya  adalah  pembacaan  gugatan.  Kemudian persidangan  ditunda  hingga  jadwal  sidang  jawaban  dari  tergugat/termohon melalui e -court.
Ketua majelis membuka persidangan menyatakan sidang tertutup untuk umum dalam  perkara  cerai  dengan  agenda  jawaban  dari  tergugat/termohon  sesuai jadwalnya. Jawaban harus diupload secara elektronik sehari sebelum hari sidang pada aplikasi e -court. Majelis hakim membuka sesuai dengan nomor perkaranya dan melakukan verifikasi terhadap jawaban tergugat/termohon secara elektronik dan  kemudian  meneruskan  jawaban  kepada  pihak  penggugat/pemohon. Kemudian hakim menunda persidangan untuk jadwal sidang selanjutnya sesuai court calender yang telah ditetapkan. Hakim dapat memberikan masukan apabila masih ada yang hendak diklarifikasi. Seperti itu seterusnya hingga tahap duplik dan tugas panitera pengganti adalah mencatat semua aktivitas pada persidangan elektronik dalam berita acara sidang elektronik sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019.
Pada jadwal sidang pembuktian para pihak berperkara harus hadir dan alat bukti surat yang bermaterai diupload terlebih dahulu melalui aplikasi e -court. Pihak berperkara menyerahkan bukti surat yang asli dari yang telah diupload melalui e -court.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  KMA  Nomor  129  Tahun  2019  tentang Petunjuk  Teknis  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  secara Elektronik. Kemudian bukti surat yang telah diupload akan dicocokkan dengan bukti  surat  yang  asli  pada  saat  sidang.  Untuk  saksi  apabila  berada  diluar yurisdiksi  Pengadilan  Agama  Parepare  dapat  meminta  bantuan  kepada Pengadilan  Agama  yang  yurisdiksinya  berada  di  daerah  saksi  tersebut  dan dilaksanakan  melalui  teleconference.  Alat-alat  bukti  yang  dikemukakan  oleh pihak  penggugat  atau  tergugat  dalam  bentuknya  mesing-masing  mempunyai fungsi  yang  strategis  dalam  rangka  mencapai  putusan  yang  memenuhi  rasa keadilan semua pihak. 14
Pada  jadwal  pembacaan  putusan,  majelis  hakim  membuka  persidangan  dan
14 Muh. Jamal Jamil, “Pembuktian di Peradilan Agama,” Jurnal Al-Qadau , vol. 4  no. 1 (Juni 2017), hlm. 32.
Efektivitas Beracara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare Nur Alfadhilah Ruslan, Abdul Halim Talli
membacakan  putusan  secara  elektronik  yakni  dengan  mengupload  putusan tersebut  melalui  sistem  informasi  pengadilan  dimana  secara  hukum  telah dianggap dihadiri oleh para pihak. 15
Ruslan, S.Ag., S.H., M.H. mengatakan:
“Sampai saat ini tidak ada persidangan ikrar talak yang dilaksanakan secara elektronik,  karena  ikrar  talak  sifatnya  sidang  penyaksian  ikrar  talak  dimana pemohon  mengikrarkan  talaknya  dihadapan  hakim.  Sedangkan,  cerai  gugat adalah perceraian yang terjadi atas putusan pengadilan.” 16
Untuk  perkara  cerai  talak,  amar  putusan  sebatas  memberikan  izin  kepada pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon sehingga setelah dijatuhkan putusan  masih  ada  tahap  persidangan  ikrar  talak.  Para  pihak  akan  dipanggil terlebih  dahulu  oleh  juru  sita  untuk  kemudian  dilaksanakan  persidangan  ikrar talak.
2. Efektivitas Penerapan Acara Elektronik di Pengadilan Agama Parepare
Efektivitas  hukum  ialah  keberhasilan  atau  tercapainya  tujuan  hukum  berkaitan dengan  penerapan,  pelaksanaan  dan  penegakan  hukum.  Efektivitas  selalu  terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya. 17 Dalam  hal  ini  Hans  Kelsen  berpendapat  bahwa  agar  suatu  kaidah  hukum  dapat efektif, maka harus dipenuhi dua syarat utama, diantaranya:
a. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan;
b. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat. 18
Yang dimaksud kaidah hukum dalam beracara secara elektronik disini ialah PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara  Elektronik.  PERMA  ini  berlaku  untuk  diterapkan  pada  tiap  lingkungan peradilan yang menangani jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan  tata  usaha  negara.  Pengadilan  Agama  sebagai  salah  satu  lingkungan  badan peradilan  yang  menangani  jenis  perkara  perdata  agama  sudah  menerapkan  sistem
15 Republik Indonesia, “Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik”
16 Ruslan (49 tahun), Ketua Pengadilan Agama Parepare Kelas IB, Wawancara , 17 April 2021.
17 Nur Fitriyani Siregar, “Efektivitas Hukum,” Al-Razi , jil. 18 no. 2 (2018), hlm. 2.
18 Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum , (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 117.
Efektivitas Beracara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare
acara elektronik dengan menyediakan pelayanan khusus di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang disebut pojok e -court.
Menurut  Ahmad  Ali,  ketika  kita  ingin  mengetahui  sejauh  mana  efektivitas  suatu hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu  ditaati atau  tidak.  Jika  suatu aturan  hukum  ditaati  oleh  sebahagian  besar  target yang  menjadi  sasaran  ketaatannya  maka  dapat  dikatakan  bahwa  aturan  tersebut efektif. 19 Di Pengadilan Agama Parepare sendiri untuk perkara e -court selama tahun 2020 sudah ada 80 perkara perceraian dari 115 perkara e -court yang masuk. 20 Hal ini menunjukkan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2019 telah diterapkan dan diterima oleh masyarakat pencari keadilan.
Penerapan  acara  elektronik  diharapkan  efektif  untuk  terwujudnya  asas  sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini didasarkan pada konsiderans PERMA Nomor 1 Tahun 2019  bagian  (a)  terhadap  ketentuan  Pasal  2  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  48

## Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Samiruddin, S.H. mengatakan:
“Biar  dimana  ki  berada,  walau  kita  diluar  daerah  misalnya  kita  mau  ke  Jakarta kebetulan ada pelatihan atau apa, tapi kita harus sidang juga pada hari yang sama kalau e-court tetap dapat berjalan prosesnya.” 21
Dari aspek asas sederhana mengandung makna bahwa proses persidangan dilakukan tanpa berbelit-belit baik dari segi prosedur maupun pemeriksaan perkara dan putusan hakim. 22 Dalam hal ini tentunya telah teralisasi karena pengguna dapat mengungggah dokumen, melakukan verifikasi dimanapun dan kapanpun hanya dengan membuka smartphone atau pc atau laptopnya. Begitupun untuk pihak pengadilan hanya dengan membuka  pc  atau  laptop,  kemudian  melakukan  verifikasi  dan  klarifikasi  dapat dilakukan  dengan  cepat  melalui  akses  internet.  Berbeda  dengan  ketika  beracara
19 Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) , (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 375.
20 “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Agama Parepare Kelas IB”
21 Samiruddin, Advokat LBH Bhakti Keadilan Parepare, Wawancara , 21 April 2021.
22 Amran  Suadi, Pembaruan  Hukum  Acara  Perdata  di  Indonesia  (Menakar  Beracara  di  Pengadilan Secara Elektronik) , (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 26
Efektivitas Beracara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare Nur Alfadhilah Ruslan, Abdul Halim Talli
secara manual, para pihak harus hadir dan membawa berkas dokumen langsung ke pengadilan.
Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. mengatakan:
“Dari segi waktu, untuk kehadiran para pihak kan bisa menghemat waktu seumpama dia tidak sempat dan kita juga bisa mempersingkat masa persidangan.” 23
Dari  aspek  cepat  yakni  dapat  mempersingkat  masa  persidangan  dan  menghemat waktu  untuk  kehadiran  para  pihak seperti  yang  telah  dipaparkan  pada  bagian persidangan  atau  e-litigation  proses  jawab  jinawab  dan  pembacaan  putusan dilakukan  melalui  aplikasi  e-court.  Panggilan  untuk  para  pihak  hanya  dengan memanggil berdasarkan pada domisili elektronik sehingga jurusita tidak perlu keluar untuk  melakukan  pemanggilan  di  tempat  tinggal  para  pihak.  Bukti  transfer pengembalian  sisa  panjar  biaya  perkara  dapat  langsung  dikirim  melalui  alamat elektronik  dan  atau  nomor  whatsapp  pihak  berperkara.  Hal-hal  tersebut  diatas membuat proses beracara menjadi lebih cepat.
Harmina Arifin, S.H. mengatakan:
“Lebih  murah  karena  kalau  elektronik,  pemanggilan  yang  ditujukan  kepada pemohon atau penggugat itu Rp 0,00- karena jurusita tidak jalan tinggal klik kirim ke  e-mailnya.  Tidak  sama  kalau  bukan  elektronik,  ada  biayanya  karena  jurusita jalan.” 24
Dalam hukum acara perdata, setiap yang berperkara akan dikenakkan pembebanan biaya perkara. Bedanya dalam beracara secara elektronik pembebanan biaya perkara berkurang dikarenakan tidak ada biaya pemanggilan para pihak oleh jurusita. Jurusita memanggil  hanya  berdasarkan  domisili  elektronik  pihak  kecuali  pada  saat pemanggilan pertama pihak tergugat masih dilakukan secara manual dan biayanya tergantung  dari  radius  alamatnya.  Biaya  transportasi  pihak  berperkara  juga  jadi berkurang.
3. Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  dalam  Beracara  secara  Elektronik  di Pengadilan Agama Parepare
Dari  hasil  penelitian  ada  beberapa  faktor  pendukung  dalam  beracara  secara
23 Raodhawiah (51 tahun), Hakim Pengadilan Agama Parepare Kelas IB, Wawancara , 21 April 2021.
24 Harmina Arifin (36 tahun), Kasir Pengadilan Agama Parepare Kelas IB, Wawancara , 20 April 2021.
Efektivitas Beracara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare
elektronik, diantaranya:
a. Adanya fasilitas penunjang beracara secara elektronik seperti media elektronik laptop  dan  smartphone  yang  dapat  digunakan  untuk  mengakses  website  dan menyimpan  dokumen  elektronik  dan  juga  tidak  terlepas  daripada  penggunaan jaringan internet yang stabil.
b. Para pihak memiliki e-mail dan nomor telpon/whatsapp aktif. Tanpa adanya e- mail maka pihak yang hendak beracara secara e -court tidak dapat membuat akun. Selain  itu,  e-mail  juga  berfungsi  sebagai  domisili  elektronik  pihak  yang berperkara.
c. Kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  beracara  elektronik  dan  pentingnya memiliki kemampuan dalam penggunaan fasilitas atau media elektronik.
Adapun  yang  menjadi  faktor  penghambat  dalam  beracara  secara  elektronik berdasarkan hasil penelitian, diantaranya:
a. Jaringan internet yang buruk atau tidak stabil.
b. Kurangnya  pengetahuan  pengguna  mengenai  tekhnologi  dan  mekanisme beracara secara elektronik melalui e -Court.
c. Pihak tergugat/termohon dalam hal ini selain advokat, tidak setuju untuk beracara secara elektronik. Sehingga proses beracara elektronik hanya sampai pada tahap administrasi saja.
d. Keterlambatan  pihak  dalam  merespon  terhadap  apa  yang  hendak  diklarifikasi oleh hakim pada persidangan dengan agenda jawaban/replik/duplik.

## D. Penutup
Acara  elektronik  terdiri  atas  tahapan  pendaftaran  (e-Filling),  pembayaran  (e-Payment), pemanggilan  (e-Summons)  dan  persidangan  (e-Litigation).  Adapun  efektivitas  dari beracara secara elektronik dari aspek sederhana, cepat dan biaya ringan secara umum telah terealisasi walaupun terkadang masih terdapat kendala. Untuk perkara cerai talak sendiri, hingga  saat  ini  tidak  ada  persidangan  ikrar  talak  yang  dilaksanakan  secara  elektronik. Faktor  pendukung  dalam  acara  elektronik  diantaranya  adanya  media  elektronik  seperti smartphone dan pc, jaringan internet stabil, memiliki e-mail dan nomor telpon/whatsapp aktif.  Sedangkan  faktor  penghambat  dalam  beracara  elektronik  diantaranya  jaringan
Efektivitas Beracara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare Nur Alfadhilah Ruslan, Abdul Halim Talli
internet tidak stabil, kurangnya pengetahuan pengguna baik mengenai tekhnologi maupun mekanisme beracara melalui e -court, tergugat/termohon tidak setuju beracara melalui e - court, dan keterlambatan pihak merespon hakim pada tahap persidangan.
Pengadilan  Agama  Parepare  sebaiknya  semaksimal  mungkin  melaksanakan  sosialisasi terkait e -court  beserta  fitur  dan  fungsinya  kepada  masyarakat  kota  Parepare  agar kedepannya  penggunaan e -court  dalam  beracara  secara  elektronik  dapat  mengalami peningkatan.

## Daftar Pustaka

## Buku
Ali, Ahmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan  (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) . Jakarta: Kencana, 2009.
Basyier, Abu Umar. Mengapa Harus Bercerai..? . Surabaya: Shafa Publika, 2012.
Fuady, Munir. Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum . Jakarta: Kencana, 2013.
Moeleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
Nur,  Aco  dan  Amam  Fakhrur. Hukum  Acara  Elektronik  di  Pengadilan  Agama .  Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2019.
Suadi,  Amran. Pembaruan  Hukum  Acara  Perdata  di  Indonesia  (Menakar  Beracara  di Pengadilan Secara Elektronik) . Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
Talli,  Abd.  Halim. Asas-Asas  Peradilan Dalam  Risalah  Al-Qada  Kritik  Terhadap  Beberapa Asas Peradilan di Indonesia . Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014.

## Jurnal
Gofar,  Abdullah.  “Mengkaji  Ulang  Hukum  Acara  Perceraian  di  Pengadilan  Agama,” Jurnal Amanagappa (November 2012).
Hidayat, Fahmi Putra dan Asni. “Efektivitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar”. QadauNa Volume 2 Nomor 1 (Desember 2020).
Jamil,  Muhammad  Jamal.  “Substansi  Hukum  Materil  Perkawinan  di  Lingkungan  Peradilan Agama”. Jurnal Al-Qadau Volume 2 Nomor 1 (2015).
-------. “Pembuktian di Peradilan Agama,” Jurnal Al-Qadau Volume  4  Nomor 1 (Juni 2017).
Siregar, Nur Fitriyani. “Efektivitas Hukum”. Al-Razi jil. 18 Nomor 2 (2018).
Efektivitas Beracara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2019  tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
Republik Indonesia. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.