ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 2 Nomor 1 Februari 2021 Halaman 11 - 21

## PERMASALAHAN PENATAAN RUANG DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TATA RUANG
B. M. Habibullah Tarigan
Mahasiswa Program Khusus Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi meiriadibaidi@gmail.com
Ranty Meilani Putri
Mahasiswa Program Khusus Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi rantymeilani20@gmail.com

## Arrie Budhiartie
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi budhiartie@unja.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  find  out  what  are  the  problems  of  spatial  planning  in  Indonesia  based  on  Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning. This study uses a descriptive research method that has  the  characteristic  of  describing  the  facts  about  the  problems  being  investigated  as  they  are, accompanied  by  a  balanced  rational  interpretation.  The  results  of  this  study  show  that  spatial planning problems consist of problems in the spatial planning arrangement process (spatial planning arrangement procedures and spatial planning arrangement procedures), problems in spatial planning implementation,  and  problems  in  controlling  and  supervising  spatial  use.  It  can  be  explained  that spatial planning has not been optimal as an instrument for program integration in encouraging the implementation of effective and efficient development; spatial planning has not been fully used as an instrument  capable  of  answering  issues  and  problems  in  regional  and  city  development;  spatial planning  has  not  been  supported  by  institutions  that  can  coordinate  various  sectors  including development financing; and less optimal control of space utilization and ineffective law enforcement in overcoming irregularities that occur in space utilization.
Keywords: The Problem, Planning,  Spatial Planning.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apa  saja  permasalahan  penataan  ruang  di  Indonesia berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang.  Penelitian  ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang memiliki ciri untuk menggambarkan fakta tentang permasalahan  yang  diselidiki  sebagaimana  adanya,  diiringi  dengan  interpretasi  rasional  yang seimbang.  Hasil  penelitian  ini  dapat  diketahui  bahwa  permasalahan  penataan  ruang  terdiri  dari
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
permasalahan  dalam  proses  penyusunan  rencana  tata  ruang  (prosedur  penyusunan  rencana  tata ruang  dan  prosedur  penetapan  rencana  tata  ruang),  permasalahan  dalam  implementasi  rencana tata  ruang,  dan  permasalahan  dalam  pengendalian  dan  pengawasan  pemanfaatan  ruang.  Dapat dijelaskan bahwa penataan ruang belum optimal menjadi instrumen keterpaduan program dalam mendorong  terselenggaranya  pembangunan  yang  efektif  dan  efisien;  penataan  ruang  belum sepenuhnya dijadikan instrumen yang mampu menjawab isu-isu dan permasalahan pembangunan wilayah dan kota; penataan ruang belum didukung oleh kelembagaan yang dapat mengkoordinasi berbagai sektor termasuk pembiayaan pembangunan; dan masih kurang optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan belum efektifnya penegakan hukum dalam mengatasi penyimpangan yang terjadi pada pemanfaatan ruang.
Kata Kunci: Permasalahan, Perencanaan, Penataan Ruang.

## A. PENDAHULUAN
Penataan  ruang  di  Indonesia  dapat ditelusuri  sejak  awal  abad  ke-20  yang merupakan  hasil  perubahan  administrasi yang  ditetapkan  dalam  Undang-undang Desentralisasi( decentralisatiewet ) 1 .  Undang- undang  yang  ditetapkan  pemerintah  Hindia Belanda  pada  1903  ini  mengenalkan klasifikasi administrasi baru yang mengakhiri administrasi pusat yang terfokus  di  Batavia.  Hal  ini  kemudian membuka  jalan  untuk  diberlakukannya Ordonansi Dewan Lokal ( Locale Radenordonnantie ) yang menetapkan peraturan bagi pembentukan pemerintahan lokal.  Pemerintah  lokal/kotamadya  inilah yang  menangani  pengembangan  dan perencanaan  wilayah  lokalnya  masing-
1 Undang-Undang  Desentralisasi  1903 merupakan    amandemen  terhadap Regering Reglements 1854
masing.  Langkah  ini  merupakan  langkah awal menuju penataan ruang. 2
Untuk  kegiatan  perencanaan  di  wilayah non-perkotaan,  Semawi,  Sekretaris  Negara
Departemen Pekerjaan Umum dan Rekonstruksi, pada September 1948
melaporkan  kepada  Letnan  Gubernur Jenderal bahwa ini merupakan wilayah yang sama  sekali  berbeda.  Banyak  hal  lain  yang harus  diperhatikan  ke  dalam  rencana penataan  ruang  seperti  pertanian,  tanaman pangan,  pertambangan  dan  lalu  lintas sehingga menurutnya sangat rumit sehingga memerlukan pendekatan berbeda dan lebih luas  daripada  rencana  kota.  Dengan demikian  Semawi  mengusulkan  pengadaan studi kolaboratif untuk wilayah di luar batas kotamadya  yang  akan  mencakup  keahlian dari berbagai departemen/kementerian dan
2 Pauline  K.M.  van  Roosmalen, Sejarah Penataan Ruang di Indonesia, cet 1, Departemen Permukiman  dan  Prasarana  Wilayah,  Jakarta, 2004, hlm 9.
para  ahli  yang  dilibatkan  di  daerah pedesaan. 3
Tanggal  8  Oktober  1948  Komite Peraturan  Penataan  Ruang  di  Daerah  Non- Perkotaan  ( Regeringscommissie  voor  de Ruimtelijke  Ordening  in  Niet-stedelijke
Gebieden )  dibentuk  sebagai  bagian  dari Departemen Pekerjaan Umum dan Rekonstruksi.  Diketuai  oleh  Thijsse  komite ini terdiri dari wakil berbagai departemen/kementerian  yang  terlibat  dan ditambah dua anggota lainnya, J.H. Schijfsma dan  Moh.  Susilo.  Pada  21  Desember  1948 dan  7  Juli  1950,  Komite  dengan  berbagai komposisi  ini  bertemu  sebanyak  9  kali. Thijsse menyatakan dalam pidato pembukaan rapat pertama bahwa Ordonansi  Pembentukan  Kota  sebagai pendahulu “‘penataan ruang”. 4
Seperti  halnya  perencanaan  kota, penataan  ruang  juga  menyangkut  nasib lahan setelah semua kepentingan   terhadap lahan tersebut dipertimbangkan. Perbedaan utama  antara  perencanaan  kota  dan perencanaan  tata  ruang,  menurut  Thijsse, terletak  pada  pertimbangan  kepentingan (para  tuan  tanah  dan  penyewa),  sedangkan pertimbangan  di  luar  wilayah  kota  lebih
3 Pauline, Sejarah  Penataan  Ruang  di
Indonesia , hlm. 11
4 Ibid., hlm. 12
terhadap  lingkup  pengaruh  dan  demarkasi kerja antara berbagai departemen.
Thijsse  juga  menyatakan  bahwa,  para anggota (negara) dari pemerintah federal di masa depan  yang  harus  bertanggung  jawab atas  rencana  penataan  ruang (bottom  up) . Namun,  ia  juga  menyatakan,  karena kekurangan  perencana  maka  penataan ruang  bagi  berbagai  wilayah  nusantara untuk  sementara  waktu  harus  dilakukan secara  sentral (top  down) .  Pada  rapat  yang kedua  tanggal  15  Januari  1949,  komite  ini membahas  dan  menegaskan  kebutuhan perencanaan  perdesaan  serta  memasukkan masalah  ekonomi,  keuangan  dan  sosial  ke dalam  bidang  perencanaan.  Komite  juga memastikan  bahwa  pekerjaan  dan  aktivitas biro perencanaan Kantor Penggunaan Tanah ( Dienst  Landinrichting )  di  Bogor  tidak menganggu  pekerjaan  organisasi  pusat untuk penataan ruang. 5
Hukum  tata  ruang  merupakan    bagian dari  hukum  administrasi,  yang  mengatur kebijakan  penataan  ruang  mulai  dari perencanaan  ruang,  pemanfaatan  ruang, hingga  pada  pengendalian  pemanfaatan ruang  yang  terdiri  dari  sudut  sosial, ekonomi,  dan  budaya  menciptakan  syarat- syarat  yang  paling  menguntungkan  bagi pengembangan  hidup  masyarakat  pada
5 Ibid., hlm. 15
wilayah tersebut. 6 Penataan ruang tersebut adalah  suatu   sistem  proses  perencanaan, pemanfaatan  ruang,  serta    pengendalian pemanfaatan ruang. 7 Maka dari itu penataan ruang  sangat  di  perlukan  di  Indonesia karena untuk menjaga keseimbangan antara ruang  yang  meliputi  darat,  laut  serta  udara dengan  kebutuhan  akan  ruang  yang  akan terus meningkat di masa yang akan datang.
Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menyebutkan  bahwa  “Bumi,  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut menegaskan  bahwa  negara  memiliki  peran penting  dalam  pengelolaan  wilayah  (bumi, air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung di dalamnya)  yang  tujuannya  adalah  untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Negara dalam  hal  ini  hendaknya  memaksimalkan seluruh  potensi  yang  ada  pada  wilayahnya
6 Ahmad  Jazuli,  “Penegakan  Hukum Penataan  Ruang  Dalam  Rangka  Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan” , Jurnal Rechtvindings Media Pembinaan Hukum Nasional , Vol. 6 No. 2, 2017, hlm.4.
7 Suci  Rahmadani,  Misran,  “Rencana  Tata Ruang  Wilayah  (Rtrw)  Dalam  Penegakkan Hukum  Lingkungan”, Jurnal  Ilmu  Hukum  dan Perundang-Undangan , Pranata Sosial Volume III, No.1, 2018, hlm.1.
dengan
tujuan untuk mencapai kemakmuran  rakyat  yang  salah  satunya dapat  diupayakan  dengan  penataan  ruang yang baik. Dalam  rangka  mewujudkan amanat  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 maka  dibentuklah  Undang-Undang  Nomor
26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang.Pasal  1  angka  1  Undang-Undang Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan Ruang  disebutkan  bahwa    “Ruang  adalah wadah yang meliputi ruang darat ruang laut, dan  ruang  udara,  termasuk  ruang  di  dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan  kegiatan,  dan  memelihara kelangsungan  hidupnya”.  Dalam  rangka memelihara  keberlangsungan  hidupnya, masyarakat  tentu  melaksanakan  kegiatan sosial  dan  ekonomi  dengan  memanfaatkan ruang,  dan  atas  kegiatannya  tersebut masyarakat  mengambil  posisi  yang  vital terhadap  pembangunan  ekonomi  suatu wilayah.
Pengaturan  Penyelenggaraan  penataan ruang  di  Indonesia  telah  diatur  dengan Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007 tentang  Penataan  Ruang  (yang  selanjutnya disebut dengan UUPR). UUPR terdiri dari 13 BAB  dan  80  Pasal.  UUPR  pada  pokoknya mengatur  tentang  Klasifikasi  Penataan Ruang,  Tugas  ddan  Wewenang,  Pengaturan
dan Pembinaan Penataan Ruang, Pengawasan Penataan Ruang, Hak, Kewajiban dan Peran Masyrakat, Penyelesaian Sengketa, Penyidikan, Ketentuan Pidana. Pemerintah  Republik  Indonesia  sudah merencanakan
bahwa pembangunan nasional  dilaksanakan  secara  terencana, komprehenshif,  terpadu,  terarah,  bertahap, dan berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam suatu tata lingkungan yang dinamis  serta tetap  memelihara  kelestarian lingkungan  hidup.  Akan  tetapi  dari pengaturan  penataan  ruang  yang  sudah sedemikian  rupa  diatur  tersebut  di Indonesia    juga  tidak  dapat  terlepas  dari persoalan mengenai penataan ruang.
Perencanaan tata ruang wilayah merupakan salah satu isu pada perkembangan  kota  di  masa  sekarang. Perkembangan  kota  yang  relatif  cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat juga membuat perencanaan tata ruang menjadi  hal  yang  penting  maka  setiap wilayah  Provinsi,  Kota/Kabupaten  harus mempunyai  aturan  yang  menjadi  pedoman dalam  penataan  ruang. 8 Umumnya  sangat terkait erat dengan berkembangnya 8 Darmawati,  Choirul  Saleh,  Imam  Hanafi, “Implementasi  Kebijakan  Rencana  Tata  Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan,” Jurnal Ilmu Sosial dan  Ilmu  Politik ,  Universitas  Tribhuwana Tunggadewi, Malang, Vol. 4, No. 2, 2015.
kawasan  perkotaan  yang  pasti  diiringi dengan  peningkatan  jumlah  penduduk, aktivitas  dan  kebutuhan  lahan,  baik  untuk pemukiman  masyarakat  ataupun  kegiatan ekonomi. Karena adanya keterbatasan lahan di perkotaan, terjadi pengalihan fungsi lahan yang seharusnya sebagai daerah konservasi dan  ruang  terbuka  hijau  dijadikan  daerah pemukiman penduduk.
Hal ini mengakibatkan daerah resapan air semakin sempit  sehingga  terjadi  peningkatan  aliran permukaan  dan  erosi.    Berbagai  masalah perkotaan  juga  timbul  akibat  perencanaan tata  ruang  kota  yang  tidak  jelas,  serta adanya  inkonsistensi  pembuat  kebijakan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. 9 Beberapa  hal  tersebut kemudian menimbulkan berbagai problema dalam penataan ruang.
Pada  artikel  ini  akan  dijelaskan mengenai persoalan yang terjadi pada aspek penataan ruang di Indonesia sebagai bagian dari  proses  penataan  ruang  yang  ada  di Indonesia.  Yang  terdiri  dari  permasalahan dari  tahap  perencanaan  penataan  ruang, permasalahan  pada  tahapan  implementasi penataan  ruang,  dan  permasalahan  pada tahapan    pengawasan  dan  pengendalian penataan ruang.
9 http://aguseka1991.blogspot.co.id/ 2012/12; Permasalah-tata-ruang-kota-di.html.
B. METODE PENELITIAN Penelitian ini adalah penelitian
deskriptif.  Menurut  Sugiyono  menyatakan bahwa  metode  deskriptif  adalah  suatu metode yang digunakan untuk menggambar- kan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi  tidak  digunakan  untuk  membuat kesimpulan  yang  lebih  luas. 10 Metode deskriptif  memiliki  ciri-ciri  pokok  antara lain:
1. Memusatkan  fokus  penelitian  pada permasalahan  yang  ada  pada  saat penelitian dilakukan; 2. Menggambarkan fakta tentang permasalahan yang diseldiki sebagaimana  adanya,  diiringi  dengan interpretasi rasional yang seimbang; 3. Pekerjaan peneliti bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena tetapi juga menerangkan hubungan, menguji
hipotesis,  membuat  prediksi,  serta mendapatkan  makna  dan  implikasi  dari suatu masalah. 11

## C. PERMASALAHAN  DALAM  PROSES PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG
Untuk  mengetahui  permasalahan  apa saja  yang  terjadi  dalam  proses  penyusunan rencana  tata  ruang  terlebih  dahulu  perlu
10 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif,
CV Alfabeta , Bandung, 2005. hlm. 21.
11 Ibid.
diketahui  dan  dipahami  bagaimana  proses penyusunan  rencana  tata  ruang  tersebut. Adapun  mengenai  proses  penyusunan rencana  tata  ruang  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2010  tentang penyelenggaraan penataan ruang pada Pasal 19,  Pasal  20,  Pasal  21  dan  Pasal  22.  Secara ringkas  pelaksanaan  perencanaan  tata ruang terbagi menjadi dua bagian yaitu:
Permasalahan  inti  yang  sering  timbul dalam  tahapan  penyusunan  dan  penetapan rencana tata ruang ialah:
1. Keterbatasan anggaran untuk
perencanaan  yaitu: Pertama, tidak adanya  standar  tentang  anggaran/biaya untuk proses penyusunan suatu produk rencana tata  ruang. Kedua, Kemampuan penyediaan anggaran setiap daerah yang berbeda  untuk  membiayai  penyusunan rencana  tata  ruang  dan  dana  yang tersedia  di  masing-masing  daerah cenderung terbatas.
2. Ketersediaan,  Keakuratan  dan  Integrasi Data  serta  Peta  yaitu: Pertama, ketersediaan data pada lingkup
regional/wilayah seperti kabupaten baik data  umum  maupun  data  sektoralnya masih  sulit  diperoleh. Kedua, kualitas dan  kuantitas  data  yang  berbeda-beda untuk  jenis  data  yang  sama  karena sumber  keluaran  yang  berbeda. Ketiga, belum adanya sinkronisasi dan
koordinasi antar instansi yang berkepentingan mengenai data. Keempat, ketersediaan  peta  satelit  di daerah yang terbatas. Kelima, penggunaan  teknologi  penginderaan jauh  seperti  foto  udara  yang  masih mahal  sehingga  belum  dapat  dijangkau bagi sebagian besar pemerintah daerah.
3. Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ketersediaan  Perangkat  Analisis  yaitu:
Pertama, ketersediaan kemampuan SDM dalam  melakukan  pengolahan  serta analisis  data,  merumuskan  konsep rencana, menggunakan perangkat analisis  terutama  teknologi  mutakhir, dan  pembuatan  serta  penyajian  peta.
Kedua, penempatan  pejabat  yang  tidak sesuai dengan kompetensinya di bidang tata  ruang. Ketiga, Pimpinan/pejabat daerah  yang  tidak  menguasai  persoalan dan  kebutuhan  penataan  ruang  di daerahnya. Keempat, ketidakpahaman warga masyarakat akan pentingnya tata ruang  serta  perannya  dalam  penataan ruang. Kelima, minimnya jumlah penyidik  pegawai  negeri  sipil  di  bidang tata  ruang. Keenam, rendahnya  kualitas pemahaman  stakeholders  terhadap penataan ruang.
4. Konflik  Kepentingan  dan  Kualitas Rencana  yaitu: Pertama, Tarik  ulur kepentingan  politik/penguasa  /pribadi
/kelompok  dalam  merumuskan  dan menetapkan  rencana  tata  ruang. Kedua, perencanaan  tata  ruang  saat  ini  yang masih cenderung berkiblat pada pencapaian  tujuan  ideal  jangka  Panjang yang  sering  tidak  terwujud  karena banyaknya ketidakpastian. Ketiga, rencana  yang  disususun  cenderung menggunakan  pendekatan  pemikiran sekadar  untuk  memecahkan  masalah secara  jangka  pendek  dan  kurang berwawasan  luas. Keempat, perenca- naan  tata  ruang  cenderung  terlalu ditekankan  pada  aspek  penataan  ruang dalam  arti  fisik  dan  visual  tanpa memerhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan perencanaan
komunitas  dan  perencanaan  sumber daya. Kelima, kota  dan  daerah  masih hampir selalu dilihat dalam bentuk yang tampaknya  saja  sederhana,  padahal dalam kehidupan sesungguhnya berbentuk  sistem  sosial  yang  sangat kompleks.
Keenam, peran serta masyarakat  dalam  proses  perencanaan tata ruang yang masih sangat terbatas.
5. Kurangnya  Koordinasi  antar  Instansi yaitu: Pertama, kurangnya  koordinasi antar instansi dalam proses
penyusunan  rencana  tata  ruang  dan rancangan  peraturannya. Kedua, kurang optimalnya  peranan  BKPRD  dalam
melaksanakan  tugas  dan  fungsinya.
Ketiga, peraturan  hukum  yang  kurang sinkron antara satu dengan yang lain.
6. Dalam  Proses  Persetujuan  Substansi Rencana  Tata  Ruang  yaitu: Pertama, mendapatkan  persetujuan  substansi rencana  tata  ruang  yang  terlalu  rumit dan  memakan  waktu  yang  lama. Kedua, citra satelit dan peta yang dibuat dalam rencana tata ruang harus melalui proses persetujuan  peta  di  Badan  Informasi Geospasial  dan  memakan  waktu  yang lama.
7. Dalam Proses Penetapan Raperda yaitu:
Pertama, kebiasaan DPRD yang melakukan  studi  banding  pada  saat pembahasan raperda yang
membutuhkan  biaya  dan  waktu  yang lama. Kedua, pemilihan  lokasi  studi banding  yang  tidak  tepat. Ketiga,
keterbatasan  kemampuan  SDM  anggota
DPRD  dalam  memahami  penataan ruang.

## D. PERMASALAHAN
DALAM IMPLEMENTASI RENCANA TATA RUANG Implementasi  mengenai  rencana  tata ruang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan  Penataan pada BAB  V  s/d BAB VII. Adapun permasalahan yang sering
muncul  dalam  pemanfaatan  ruang  adalah sebagai  berikut: Pertama, adanya ketidaksesuaian  antara  perencanaan  yang dibuat  dengan  perkembangan  kota/daerah. Kedua, adanya  peningkatan  kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan. Ketiga, pemanfaatan ruang tidak berpedoman pada peruntukan  ruang  yang  telah  ditetapkan dalam  rencana  tata  ruang. Keempat, penyusunan program sektoral dan pelaksanaan  pembangunan  tidak  sinkron dan  tidak  mengacu  kepada  rencana  tata ruang yang telah ditetapkan. Kelima, masih adanya  konflik  kepentingan  antar  sektor (pertambangan, kehutanan, lingkungan, dll). Keenam, menurunnya jumlah kawasan yang mempunyai  fungsi  konservasi,  kawasan resapan  air  dan  daerah  aliran  sungai. Ketujuh, keterbatasan  daya  dukung  dan daya tampung lingkungan.

## E. PERMASALAHAN  DALAM  PENGENDA- LIAN  DAN  PENGAWASAN  PEMANFA- ATAN RUANG
Adapun  permasalahan  yang  terjadi dalam  pengendalian  dan  pengawasan pemanfaatan  ruang  di  Indonesia  yaitu: Pertama, masih  sedikitnya  daerah  yang memiliki peraturan zonasi. Kedua, pemberian  izin  pemanfaatan  ruang  belum sesuai  dengan  rencana  pemanfaatan  ruang. Ketiga, belum  diterapkannya  pemberian
insentif/disinsentif. Keempat, lemahnya penegakan  hukum  (aparat  dan  perangkat)
untuk pemberian sanksi terhadap pemanfaatan  ruang  yang  belum  sesuai dengan  rencana  tata  ruang  yang  telah ditetapkan. Kelima, tidak adanya sanksi bagi pemerintah  yang  tidak  melaksanakan pembangunan  sesuai  dengan  rencana  yang telah  ditetapkan  dan  lemahnya  pengenaan sanksi  kepada  pihak  yang  melakukan penyimpangan  penyelenggaraan  penataan ruang. Keenam, keterbatasan  anggaran dalam melaksanakan instrumen pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang. Ketujuh, konflik  kepentingan  politik dan  kebijakan  para  penguasa. Kedelapan, masyarakat  masih  abai  dan  tidak  berperan aktif dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang.

## F. KESIMPULAN
Dari  beragam  permasalahan  yang dijelaskan di atas maka dapat diketengahkan  bahwa, pertama penataan
ruang  hingga  saat  ini  belum  sepenuhnya menjadi  instrumen  keterpaduan  program dalam mendorong terselenggaranya pembangunan  yang  efektif  dan  efisien.
Kedua, Penataan  ruang  belum  sepenuhnya dijadikan instrumen yang mampu menjawab isu-isu  dan  permasalahan  pembangunan wilayah  dan  kota. Ketiga, Penataan  ruang
belum  didukung  oleh  kelembagaan  yang dapat  mengkoordinasi  berbagai  sector termasuk  pembiayaan  pembangunan  dan keempat, masih  lemahnya  pengendalian pemanfaatan  ruang  dan  belum  efektifnya penegakan hukum dalam mengatasi penyimpangan  pemanfaatan  ruang  yang selama ini terjadi.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN Buku/Artikel Internet
Ahmad  Jazuli, Penegakan  Hukum  Penataan Ruang  Dalam  Rangka  Mewujudkan Pembangunan  Berkelanjutan, Jurnal Rechtvindings Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 6 No. 2, 2017. Darmawati,  Choirul  Saleh,  Imam  Hanafi, Implementasi  Kebijakan  Rencana  Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Perspektif  Pembangunan  Berkelanjutan, Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,
Universitas  Tribhuwana  Tunggadewi, Malang, Vol. 4, No. 2, 2015.
Pauline  K.M.  van  Roosmalen, Sejarah Penataan  Ruang  di  Indonesia, cet  1, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Jakarta, 2004.
Suci  Rahmadani,  Misran  Misran,  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  (Rtrw)  Dalam Penegakkan Hukum Lingkungan, Jurnal Ilmu Hukum dan Perundang-Undangan, Pranata Sosial Volume III, No.1, 2018.
Sugiyono,  Memahami  Penelitian  Kualitatif, CV Alfabeta, Bandung, 2005. hlm. 21.
Agus Eka, “Permasalahan Tata Ruang Kota”. http://Aguseka 1991.blogspot.co.id/
2012/12;  Permasalah-tata-ruang-kota- di.html. diakses pada 3 Maret 2021.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 26  Tahun  2007  tentang  Penataan Ruang.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang  Penyelenggaraan  Penataan Ruang.