Journal homepage: www.ejournal.uksw.edu/jeb ISSN 1979-6471    E-ISSN 2528-0147

## Model hubungan aktor pemangku kepentingan dalam pengembangan potensi pariwisata Kedung Ombo
Nafiah Ariyani a *, Akhmad Fauzi b , Farhat Umar c a Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sahid, Jakarta, Indonesia; nafiah_ariyani@yahoo.com*
b Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University, Bogor, Indonesia; akhmad_fauzi@gmail.com
c Fakultas Teknik, Universitas Sahid, Jakarta, Indonesia; farhat_umar2006@yahoo.com

## I N F O   A R T I K E L
Riwayat Artikel: Artikel dikirim 05-04-2020 Revisi 04-10-2020 Artikel diterima 16-10-2020

## Keywords:
Actor, mactor, stakeholders,
tourism

## Kata Kunci:
Aktor, mactor, pemangku kepentingan, pariwisata

## A B S T R A C T
The success of developing tourist destinations requires an analysis of  actors’  characteristics  regarding  the  relationships  between actors,  actors’  attitudes  towards  development  goals,  and  the probable alliances and conflicts. This study aims to identify actors’ typologies based on the strengths and relationships between actors and actors’ attitudes towards developing the Kedung Ombo tourist destination.  This  study  uses  a  qualitative-quantitative  research paradigm.  Data  collection  relies  on  in-depth  interviews,  focus group  discussions,  and  workshops.  Data  are  then  analyzed  using the  Mactor  method  (Matrix  of  Alliances  and  Conflicts  Tactics, Objectives,  and  Recommendations)  to  identify  stakeholders’ strengths, relationships, and alliance patterns. The results show that the  Pemalijuana  River  Basin  Center,  Perum  Perhutani,  and  the Regional Development Planning Agency are the dominant actors. Meanwhile,  the    Youth,  Sports,  and  Tourism  Regional  Office, higher  education  institutions,  village  governments,  communities, and  business  actors  are  relay  actors,  and  Karang  Taruna  is  the dominated  actor.  Most  stakeholders  converge  in  supporting  the achievement of the strategic goals. These findings are the basis for developing a collaborative pattern between all stakeholders needed to sustain Kedung Ombo’s tourism potentials.

## A B S T R A K
Keberhasilan  pengembangan  destinasi  wisata  membutuhkan analisis tentang karakteristik aktor terkait dengan hubungan antar aktor,  sikap  aktor  terhadap  tujuan  pengembangan  dan kemungkinan aliansi maupun konflik yang muncul. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengidentifikasi  tipologi  aktor  berdasarkan kekuatan  dan  hubungan  antar  aktor  serta  sikap  aktor  terhadap tujuan  pada  pengembangan  destinasi  wisata  Kedung  Ombo. Penelitian  ini  menggunakan  paradigma  penelitian  kualitatif- kuantitatif.  Metode  pengumpulan  data  menggunakan  metode wawancara  mendalam,  diskusi  kelompok  fokus  dan  lokakarya.
Analisis  data  menggunakan metode Mactor  (Matrix of Alliances and  Conflicts  Tactics,  Objectives  and  Recommendations) untuk mengidentifikasi  kekuatan,  hubungan  dan  pola  aliansi  aktor pemangku  kepentingan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Balai  Besar  Wilayah  Sungai  Pemalijuana,  Perum  Perhutani  dan Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah,  adalah  aktor-aktor dominan.  Dinas  Pemuda,  Olahraga  dan  Pariwisata,  Perguruan Tinggi, Pemerintah Desa, Masyarakat, Pelaku Bisnis adalah aktor relay  dan Karang Taruna adalah aktor didominasi. Sebagian besar pemangku  kepentingan  konvergen  dalam  mendukung  tujuan strategis yang yang akan dicapai. Temuan ini menjadi dasar untuk mengembangkan  pola  kolaborasi  antar  seluruh  pemangku kepentingan  yang  diperlukan  untuk  pengembangan  potensi pariwisata Kedung Ombo secara berkelanjutan.

## PENDAHULUAN
Pengembangan  suatu  destinasi  pariwisata  di  suatu  wilayah  perlu  didasarkan pada  serangkaian  analisis  terhadap  kemungkinan  intervensi  dari  aktor  pemangku kepentingan  yang  aktif  dalam  fenomena  pariwisata  di  wilayah  itu  (Venables et  al., 2014).  Hal  itu  berkaitan  dengan  karakter  pariwisata  sebagai  sistem  multiaktor  yang dalam proses pengembangan maupun operasionalisasinya melibatkan berbagai aktor pemegang kepentingan (Turker et al., 2016). Analisis yang cermat terhadap karakter pemangku  kepentingan  dalam  kaitannya  dengan  keterhubungan  antar  aktor  akan menentukan pola tata kelola yang tepat yang didasari oleh koordinasi yang efisien dan kerja sama yang erat (Díaz & Espino-Rodríguez, 2016).
Sebagai  sektor  unggulan  pembangunan  nasional  Indonesia,  peranan  sektor pariwisata  semakin  penting  sejalan  dengan  perkembangan  dan  kontribusinya  dalam penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun penyerapan investasi,  dan  tenaga  kerja.  Pada  tahun  2018,  sektor  pariwisata  menyumbang  4,5 persen  dari  total  PDB  Indonesia  dan  naik  menjadi  4,8  persen  pada  tahun  2019 (Lokadata.id,  2020).  Sesuai  Rencana  Strategis  Kementerian  Pariwisata  2020-2024 kontribusi tersebut  diharapkan terus meningkat  untuk  mencapai  target  devisa sektor pariwisata  US$  21,5  –  22,9  milliar  pada  tahun  2024  (Kementerian  Pariwisata  dan Ekonomi Kreatif, 2020). Untuk mendukung tercapainya target tersebut, setiap daerah (provinsi  dan  kabupaten)  dapat  berperan  aktif  dengan  mengembangkan  potensi pariwisata yang ada di wilayahnya masing-masing.
Salah satu wilayah yang potensial dikembangkan sebagai destinasi pariwisata adalah  kawasan  Waduk  Kedung  Ombo  di  Jawa  Tengah.  Waduk  terbesar  se-Asia Tenggara  ini  berada  di  kawasan  hutan  yang  cukup  luas  dan  membentang  di  tiga wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Grobogan, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Sragen  (Gambar  1).  Kawasan  Waduk  Kedung  Ombo  mempunyai  panorama pemandangan hutan yang indah dan udara yang  sejuk  sehingga sangat  sesuai  untuk dikembangkan  sebagai  destinasi  wisata.  Pengembangan  potensi  pariwisata  tersebut
akan  sangat  membantu  peningkatan  ekonomi  daerah  dan  kesejahteraan  masyarakat terkait  dengan  perluasan  lapangan  kerja  dan  peningkatan  infrastruktur  yang  masih cukup terbatas di kawasan ini.

## Gambar 1 Peta Lokasi Waduk Kedung Ombo
Sejak  diresmikan  pada  tahun  1989,  pengembangan  destinasi  wisata  Kedung Ombo  sebenarnya  telah  dimulai.  Meskipun  berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan, Pemkab Sragen, Perhutani, pemerintah desa, dan masyarakat, namun hingga saat ini upaya tersebut belum menunjukkan hasil signifikan. Walaupun  telah  tersedia  beberapa  spot  wisata,  fasilitas  tersebut  masih tersedia  hanya  pada  titik-titik  tertentu  yang  sangat  terbatas  dibandingkan  dengan besarnya potensi yang ada dan kurang berkelanjutan  (Tabel 1) .
Tabel 1 Spot-spot Wisata di Kawasan Kedung Ombo per Wilayah Kabupaten Grobogan Kabupaten Boyolali Kabupaten Sragen Wisata Rintisan Wonosari Desa Rambat berupa kedai- kedai minum dan speed boad Wana  wisata  Kedung  Cinta, warung  apung,  kedai-kedai minum, banana  boad ,  atv, pertunjukan  seni  budaya  reog, karaoke, penjual ikan bakar Warung  makan,  lokasi  swa foto, taman edukasi Lokasi: Desa Rambat, Kecamatan Geyer Lokasi: Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu Lokasi: Dukuh Boyolayar. Desa  Jati  Songo  Kecamatan Sumber Lawang Pemrakarsa:  Bumdes  (Badan Usaha Milik Desa) desa Rambat Pemrakarsa: Perhutani, Lembaga  Masyarakat  Desa Hutan (LMDH) Pemrakarsa:  Karang  Taruna, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumber: Data primer (2019)
Penyebab  utama  lambatnya  pengembangan  potensi  wisata  Kedung  Ombo adalah  rendahnya  koordinasi  dan  keterhubungan  antar  berbagai  pihak  yang mempunyai  kewenangan  di  kawasan  ini.  Masing-masing  pihak  cenderung  bekerja
sendiri-sendiri dan tidak saling mendukung. Hasil FGD dengan Bappeda Kabupaten Sragen menyebutkan beberapa destinasi dan sarana wisata yang telah dikembangkan (antara lain kebun kelengkeng, hotel, arena pacuan kuda) terpaksa ditutup karena ada permasalahan dengan Perhutani. Sementara hasil wawancara dengan Kepala BBWS Pemalijuana  menyatakan,  Wisata  Air  Kedung  Ombo  yang  dikembangkan  oleh Pemkab  Grobogan  pada  tahun  2017  ditutup  karena  ada  permasalahan  tata  kelola dengan  BBWS  Pemalijuana.  Dari  hasil  FGD  dengan  Bappeda  Boyolali  diketahui bahwa  Pemkab  Kabupaten  Boyolali  tidak  mengembangkan  destinasi  wisata  di kawasan  Kedung  Ombo  karena  pengembangan  pariwisata  di  Kabupaten  Boyolali diarahkan pada wilayah selatan (Cepogo, Selo, dan sekitarnya).
Situasi  tersebut  mengakibatkan  proses  pengembangan  potensi  pariwisata  di kawasan  Kedung  Ombo  menghadapi  konsekuensi  dan  tantangan  yang  cukup  berat. Tantangan  yang  teridentifikasi  diantaranya  adalah  dominasi  oleh  aktor  tertentu, kepentingan aktor yang beragam, kesulitan akses terhadap sumber daya di kawasan, dan  kepastian  perolehan  nilai  tambah  secara  ekonomi  dari  pengembangan  kawasan ini. Permasalahan tersebut dapat diatasi jika pengembangan dilakukan secara bersama- sama  secara  terintegrasi  dengan  dukungan  partisipasi  seluruh  aktor  pemangku kepentingan  dalam  kerangka  kerja  kemitraan  yang  saling  menguntungkan.  Hal  ini sejalan  dengan  dengan  McComb et  al. (2017)  yang  menyatakan  bahwa  kolaborasi antar  pemangku  kepentingan  menjadi  sangat  penting  untuk  keberhasilan  pariwisata yang berkelanjutan.
Untuk  itu,  perlu  dilakukan  analisis  tentang  karakteristik  dan  perilaku    para aktor pemangku kepentingan sehingga dapat diketahui kekuatan, daya saing, dan sikap aktor  terhadap  tujuan  yang  hendak  diwujudkan  dalam  proyek  pengembangan  ini. Hasil analisis aktor tersebut berguna untuk mengetahui peta kekuatan dan dukungan serta  kemungkinan  konflik  yang  akan  muncul.  Dukungan  pemangku  kepentingan sangat diperlukan untuk mewujudkan pengembangan pariwisata secara berkelanjutan (Avelino & Wittmayer, 2016). Ide keterlibatan pemangku kepentingan dalam sektor pariwisata telah  tumbuh  karena  suatu  keyakinan  bahwa  keterlibatan  ini  dapat menghasilkan  dampak  positif  dalam  pariwisata  berkelanjutan  dan  mendukung partisipasi,  mendorong  pemberdayaan,  dan  memungkinkan  jenis  keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih inklusif (McComb et al., 2017).
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  tersebut,  maka  penelitian  ini dirancang    untuk:  1)  mengidentifikasi  aktor  pemangku  kepentingan  di  kawasan Kedung  Ombo,  2)  mendeskripsikan  kekuatan  dan  sikap  aktor  terhadap  tujuan pengembangan  destinasi  wisata  Kedung  Ombo,  3)  mendeskripsikan  pola keterhubungan antar aktor dengan tujuan pengembangan. Hasil penelitian akan sangat berguna  untuk  menentukan  model  kelembagaan  yang  tepat  terkait  dengan  pola koordinasi  dan  keterlibatan  para  pemangku  kepentingan  dalam  mengembangkan potensi pariwisata Kedung Ombo secara partisipatif dan berkelanjutan.

## KAJIAN PUSTAKA

## Konsep Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
Pengembangan  pariwisata  diartikan  sebagai  suatu  rangkaian  upaya  untuk mewujudkan  keterpaduan  dalam  penggunaan  berbagai  sumber  daya  pariwisata  dan mengintegrasikan  segala  bentuk  aspek  di  luar  pariwisata  yang  berkaitan  secara langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap  kelangsungan  pengembangan  pariwisata (Harrison,  2015).  Pengembangan  pariwisata  membutuhkan  proses  perencanaan  dan manajemen  yang  menyatukan  kepentingan  dan  kepedulian  berbagai  kelompok pemangku kepentingan secara berkelanjutan dan strategis (Hemaphan, 2017). Seiring keberhasilan  pariwisata,  isu  keberlanjutan  menjadi  topik  dan  konsep  penting  dalam perencanaan  dan  pengembangan  pariwisata.  Hal  itu  sebagian  disebabkan  oleh  sifat inheren  pariwisata  yang  memiliki  dampak  positif  dan  negatif  terhadap  komunitas, ekonomi, dan lingkungan (Postma & Schmuecker, 2017).
Pariwisata berkelanjutan diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pengelolaan dan pengembangan pariwisata yang menjaga keutuhan alam, ekonomi, dan sosial serta menjamin pemeliharaan sumber daya alam dan budaya (Kişi, 2019). Makna pariwisata berkelanjutan  tidak  hanya  sekedar  menjaga  lingkungan,  namun  juga  melibatkan kelangsungan  ekonomi  jangka  panjang  dan  keadilan  sosial.  Pencapaian  pariwisata berkelanjutan memerlukan proses pengembangan yang berkelanjutan yang didukung oleh koordinasi semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan pariwisata di wilayah tersebut (Kişi, 2019).
Di  Indonesia,  misi  pengembangan  pariwisata  berkelanjutan  mencakup menggalakkan  ekonomi  masyarakat  setempat,  memelihara  kepribadian  bangsa  dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa, serta menjadikan  destinasi  menjadi  ikon  wisata  yang  dapat  diketahui  mancanegara (Murdiastuti et  al., 2014).  Kesuksesan  pengembangan  pariwisata  memerlukan beberapa  aspek  pendukung  yang  meliputi  fisik,  daya  tarik  pariwisata,  aksesibilitas, aktivitas  dan  fasilitas,  serta  sosial  ekonomi  dan  budaya.  Keberadaan  faktor-faktor pendukung tersebut sebagian sifatnya alamiah dan sebagian yang lain merupakan hasil dari suatu proses aktivitas, sehingga memerlukan komitmen dari berbagai pihak untuk mewujudkannya (Hemaphan, 2017).
Pengembangan pariwisata mencakup pengembangan potensi pariwisata yang diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya pada suatu obyek wisata  dengan  melakukan  pembangunan  beberapa  aspek  penunjang  kesuksesan pariwisata. Aspek tersebut meliputi aksesibilitas (transportasi dan saluran pemasaran), infrastruktur pariwisata, tingkat interaksi sosial, keterkaitan dengan sektor lain, daya tahan  terhadap  dampak  pariwisata,  dan  tingkat  resistensi  komunitas  lokal.  Tujuan umum  dari  pengembangan  potensi  pariwisata  adalah  menciptakan  interaksi  jangka panjang  yang  saling  menguntungkan  antara  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat, kelestarian  lingkungan,  kepuasan  pengunjung,  dan  peningkatan  keterpaduan  dan kesatuan  pembangunan  masyarakat  di  sekitar  kawasan  zona  pengembangan (Suardana, 2013).

## Pariwisata Sebagai Sistem Multiaktor
Pariwisata  mewakili  sistem  multiaktor  yang  kompleks  karena  melibatkan berbagai lembaga publik, perusahaan swasta, badan publik lokal dan masyarakat  yang saling bekerja sama demi keuntungan bersama (Farsari et al., 2011). Dari perspektif kerjasama,  pariwisata  merupakan  hubungan  heterogen  antar  berbagai  aktor  yang membentuk jaringan hibrida yang menguntungkan semua pihak (Erdogan & Erdogan, 2010). Maka dari itu, merupakan keniscayaan untuk melibatkan seluruh aktor dalam perencanaan pengembangan destinasi pariwisata yang berhasil (Avelino & Wittmayer, 2016).
Aktor adalah sebuah lembaga, kelompok, atau individu yang memainkan peran utama  dalam  suatu  sistem  (Rees  &  MacDonell,  2017).  Aktor  memiliki  andil  dalam evolusi  sistem  karena  kemampuannya  dalam  memobilisasi  sumber  daya  dan mempengaruhi  hasil  sistem  secara  langsung  (Avelino  &  Wittmayer,  2016). Kemampuan  aktor  berkaitan  dengan  pengetahuan  aktor  terhadap  sistem  dan kemampuan  strukturalnya  untuk  berinteraksi  secara  kreatif  dan  inovatif  dalam menciptakan nilai sistem serta kepemilikan sumber daya ekonomi yang menentukan kapasitas aktor dalam mendefinisikan dan melegitimasi institusi, aturan, dan nilai-nilai sistem (Tronvoll, 2017). Aktor yang memiliki andil potensial dalam suatu reformasi sistem  dan  tujuan  perubahannya  disebut  sebagai  pemangku  kepentingan  yang dibedakan  menjadi  pemangku  kepentingan  primer  dan  pemangku  kepentingan sekunder (Luoma-aho & Paloviita, 2010).
Menurut Organisasi Pariwisata Dunia (WTO), pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata dibagi menjadi tiga kategori: industri pariwisata, dukungan lingkungan,  dan  masyarakat/pemerintah  setempat.  Ketiga  pemangku  kepentingan tersebut  memiliki  peran  masing-masing  dalam  membentuk  pariwisata  berkelanjutan dengan melestarikan warisan fisik, memperkuat budaya lokal dan kelangsungan sosial penduduk  lokal,  serta  melaksanakan  pembangunan  jangka  panjang  dan  kesempatan kerja bagi penduduk setempat (Anuar et al., 2012).
Sistem  multiaktor  menjadi  pemicu  munculnya  kepentingan  yang  saling berbenturan terkait dengan tujuan strategis yang hendak dicapai oleh sistem (Baggio, 2008).  Hal  tersebut  berkaitan  dengan  karakteristik  aktor  yang  bebas  menetapkan tujuan  sendiri  dan  melakukan  tindakan  strategis  untuk  tercapainya  tujuan  tersebut (Heger  &  Rohrbeck,  2012).  Oleh  karena  itu,  memahami  kompleksitas  pariwisata khususnya  bagaimana  aktor  bertindak,  bereaksi,  dan  berinteraksi  satu  sama  lain menjadi  kebutuhan  mendasar  pada  setiap  pengambilan  keputusan  di  sektor  ini (Pechlaner et al., 2010). Menganalisis aktor sangat berguna untuk menentukan titik- titik kesepakatan atau ketidaksetujuan di antara para aktor terhadap tujuan sistem yang hendak dicapai  (Heger  &  Rohrbeck, 2012). Untuk itu, diperlukan alat analisis yang tepat agar proses analisis aktor dapat menghasilkan informasi yang cermat (Zali et al., 2015).
Analisis  aktor  adalah  seperangkat  metode  yang  digunakan  untuk mengidentifikasi  kekuatan,  kelemahan  dan  sikap  aktor  dalam  berbagai  masalah, memeringkat  posisi  aktor  pada  berbagai  isu  strategis,  menilai  konvergensi  dan divergensi, serta mengantisipasi kemungkinan koalisi dan konflik di antara para aktor (Rees et al., 2017).  Model multiaktor yang dikembangkan oleh Michel Godet sangat membantu  memenuhi  kebutuhan  ini  (Fauzi,  2019).  Melalui  analisis  yang  cukup komprehensif,  model  multiaktor  tersebut  menjadi  pendekatan  yang  sangat  diminati oleh para analis karena kelengkapan analisis dan kepraktisannya.
Model  multiaktor  bertujuan  untuk  mendapatkan  pemahaman  mendalam tentang sistem dan kemungkinan evolusinya dengan menekankan pada perspektif dan kepentingan aktor serta  pola keterhubungan antara seluruh aktor sistem  (Avelino & Wittmayer,  2016).  Model  multiaktor  akan  membantu  pengambil  keputusan  dalam mengenali  peran  utama  yang  dimainkan  oleh  para  aktor  berkaitan  dengan kemampuannya  dalam  mempengaruhi  faktor-faktor  penting  pembentuk  masa  depan sistem.  Model  multiaktor  sangat  bermanfaat  untuk  mengidentifikasi  strategi  aktor yang  cenderung  koheren  dan  mengetahui  efek  dari  tindakan  aktor  terhadap  faktor- faktor kunci perkembangan suatu sistem (Bryson et al., 2017).
Pada pendekatan multiaktor, sistem diformalkan sebagai pola permainan antar aktor yang memiliki kedudukan ( position ) dan kepentingan yang berbeda ( salience ), serta  mempengaruhi  hasilnya  ( influence )  melalui  penggunaan  preferensi  pribadi ( clout ) (Beyers et al., 2014). Dari pendekatan ini, aktor didefinisikan sebagai entitas yang memiliki posisi dalam sistem yang dipelajari dan berperan dalam memobilisasi sumber daya yang dimiliki untuk mempengaruhi outcome secara langsung atau tidak langsung melalui pengaruhnya terhadap aktor lain (Fauzi, 2019). Dengan memahami pola  permainan  aktor  sistem,  maka  proses  pengembangan  sistem  dapat  dilakukan secara terarah untuk mengantisipasi kondisi saat ini maupun masa depan (Gambar 2).
Sumber: Bendahan et al. (2004) Gambar 2 Konsep Dasar Multiaktor

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  paradigma mixed  method yang  memadukan pendekatan  kualitatif  dan  kuantitatif  dalam  semua  tahapan  proses  penelitian  untuk mendapatkan  gambaran  secara  holistik  tentang  karakteristik  dari  pemangku kepentingan  di  kawasan  Kedung  Ombo  dalam  hubungannya  dengan  pemangku kepentingan lainnya.
influence ISSUE position, salience, clout ACTOR

## Metode Pengumpulan Data
Studi  ini  menggunakan  beberapa  teknik  pengumpulan  data    (wawancara mendalam, diskusi  kelompok  fokus, dan lokakarya)  untuk  memperkuat  analisis dan pembahasan. Wawancara  mendalam  ( in-depth  interview )  dilakukan  dengan  para informan  kunci  yang  ditentukan  secara purposive berdasarkan  keterlibatan  dan pemahaman informan tentang kawasan Kedung Ombo. Informan kunci tersebut adalah Kepala  Bappeda  Kabupaten  Boyolali,  Kepala  Bappeda  Kabupaten  Sragen,  Kepala Dinas  Pariwisata,  Pemuda  dan  Olahraga  Kabupaten  Grobogan,  Kepala  BBWS Pemalijuana, Direktur Pengembangan Produk Perum Perhutani, Kepala Desa Rambat Kecamatan  Geyer  Kabupaten  Grobogan,  pemuda  di  desa  Rambat  dan  beberapa wisatawan di  Kedung Cinta-Wonoharjo Kabupaten Boyolali. Wawancara  dilakukan dengan  mendatangi  lokasi  informan  dan  dibantu  oleh  asisten.  Wawancara  tersebut menanyakan  tentang  pengetahuan  informan  terhadap  potensi  pariwisata  di  kawasan Kedung  Ombo  dan  permasalahan-permasalahan  yang  timbul.  Jawaban  informan direkam. Wawancara setiap informan memerlukan waktu kurang lebih 30 menit.
Sementara  itu,  diskusi  kelompok  fokus  (FGD)  bertujuan  untuk  menentukan aktor  pemangku  kepentingan  di  kawasan  Kedung  Ombo  dan  tujuan  strategis  yang dapat dicapai dalam pengembangan potensi pariwisata Kedung Ombo. Dipandu oleh moderator,  FGD  dilakukan  dengan  teknik word  café untuk  mendorong  keterlibatan dan  pengayaan  informasi  dari  seluruh  peserta.  Peserta  FGD  berjumlah  orang  terdiri dari: dua orang dari BBWS Pemalijuana (Kepala Bidang Operasi dan Pemelihaan dan staf), dua orang dari Perhutani (Administratur Perum Perhutani Gundih dan staf), satu orang  mewakili  Kepala  Bappeda  Kabupaten  Boyolali,  Kepala    Dinas  Pariwisata, Pemuda dan  Olahraga  dari Kabupaten Grobogan,  Kepala Kepala  Dinas Pariwisata, Pemuda  dan  Olahraga  Kabupaten  Boyolali,  satu  orang  mewakili  Kepala  Bappeda Kabupaten  Grobogan,  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Grobogan,    dua orang  perwakilan  dari  Bappeda  Kabupaten  Sragen,  Camat  Geyer  Kabupaten Grobogan,  Direktur  Sekolah  Tinggi  Pariwisata  (STP)  Sahid  Surakarta,  dua  orang dosen  STP  Sahid  Surakarta,  seorang  tokoh  masyarakat  dari  Kecamatan  Juwangi- Boyolali,  seorang  pengusaha  akomodasi  dari  Kabupaten  Grobogan  dan  dua  orang pemuda  dari  Desa  Juwangi.  Yang  terakhir,  lokakarya  ( workshop )  dilakukan  untuk menentukan  dan  mengisi  data  input  pada  aplikasi  Mactor  yang  digunakan  untuk analisis data. Peserta lokakarya adalah peserta FGD.

## Analisis data
Seluruh  data  pada  penelitian  ini  dianalisis  menggunakan  perangkat  lunak Mactor ( Matrix of Alliances and Conflicts Tactics, Objectives and Recommendations). Mactor  adalah  perangkat  lunak  yang  dikembangkan  oleh  Michel  Godet  pada  tahun 1991  untuk  menganalisis  secara  mendalam  hubungan  kekuasaan  antar  aktor,  daya saing  aktor, dan  sikap  aktor  terhadap  tujuan.  Cara  kerja  Mactor  didasarkan  pada pengaruh  antar  aktor  ( inter-actor  influence )  yang  dibedakan  sebagai  pengaruh
langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh potensial. Pengaruh langsung terjadi jika aktor A memiliki efek pada aktor B, sedangkan pengaruh tidak langsung terjadi jika aktor A mempengaruhi aktor B dan B mempengaruhi aktor C, dan dengan proses transitivitas,  aktor  C  secara  tidak  langsung  dipengaruhi  oleh  A.  Pengaruh  potensial terjadi jika pengaruh seharusnya dimiliki aktor A terhadap B.  Mactor bekerja dengan didasarkan pada pendekatan analisis struktural (Fauzi, 2019).
Tahapan analisis Mactor adalah sebagai berikut: 1. menentukan aktor sistem; 2.  menentukan  seperangkat  tujuan;  3.  mendeskripsikan  hubungan  kekuasaan  aktor yang diukur dengan skala 0 (tidak ada pengaruh) hingga 4 (pengaruh sangat tinggi); dan  4.  menggambarkan  sikap (tingkat  resistensi)  aktor  terhadap  tujuan yang  diukur dengan skala (+) mendukung, (0) netral dan (-)  menentang dan  arti-penting tujuan bagi aktor yang diukur dengan skala 0 (tidak penting) hingga 4 (sangat penting) (Rees & MacDonell, 2017).
Data  input  diperoleh  dari  lokakarya  dan  disusun  dalam  bentuk  matriks  yang kemudian  diproses  oleh perangkat  lunak Mactor untuk menghasilkan berbagai  hasil analisis. Hasil analisis disajikan dalam bentuk grafik dan tabel yang mendeskripsikan potensi/daya saing aktor-aktor dalam pengembangan destinasi wisata Kedung Ombo, deskripsi  pola  aliansi  dan  kemungkinan  konflik  antar  aktor-aktor  tersebut,  serta deskripsi  tentang  dukungan  aktor  terhadap  tujuan  yang  hendak  diwujudkan  dari pengembangan destinasi ini.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Hasil wawancara menemukan informasi bahwa para informan setuju dengan ide  pengembangan  potensi  wisata  Kedung  Ombo.  Meski  demikian,  Kepala  BBWS Pemalijuana menekankan bahwa pengembangan pariwisata di kawasan Kedung Ombo dapat  dilakukan  sepanjang  tidak  mengganggu  fungsi  utama  waduk  sebagai  irigasi. Kepala Bappeda Sragen juga mengatakan bahwa “potensi pariwisata Kedung Ombo sangat besar, diperlukan koordinasi antar seluruh pihak yang mempunyai kewenangan untuk  mengoptimalkannya”.  Sementara,  hasil  wawancara  dengan  staf  Badan Perencanaan  dan  Pengembangan  Daerah  (BP3D)  Boyolali  mengindikasikan  adanya masalah  ego  sektoral  dari  beberapa  pihak  dalam  pengembangan  kawasan  wisata Kedung Ombo  sehingga diperlukan koordinasi dan penyamaan persepsi antar semua pihak yang berkepentingan di kawasan ini.  Selanjutnya, Bapak Aris Ponco Wibowo- Camat Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan  menyambut baik ide pengembangan wisata  Kedung  Ombo  dan  Administratur  Perhutani  Gundih  yang  sewilayah  dengan Kecamatan Geyer juga sangat tertarik untuk mengembangkan wisata Kedung Ombo. Hal senada juga dinyatakan oleh Kepala Desa Rambat Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan karena sebagian warganya mencari nafkah di waduk Kedung Ombo.  Meski demikian, wawancara dengan Kadinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Grobogan)  menyatakan  bahwa  “ada  trauma  dalam  mengembangkan  pariwisata  di
kawasan Kedung Ombo sejak terjadi penutupan Kawasan Wisata Kedung Ombo yang dikembangkan  oleh  Pemkab  Grobogan  pada  tahun  2017  oleh    BBWS  Pemalijuana. Oleh  karena  itu,  merupakan  hal  yang  baik  jika  BBWS  telah  memberi  kesempatan untuk pengembangan tersebut”.
Diskusi kelompok fokus (FGD) yang dilakukan telah menemukan aktor-aktor pemangku  kepentingan,  peran  aktor  dan  tujuan  strategis  yang  kemungkinan  dapat direalisasikan pada pengembangan potensi pariwisata Kedung Ombo (Tabel 2).
Tabel 2
Aktor, Peran Aktor, dan Tujuan Strategis Pada Pengembangan Potensi Pariwisata Kedung
Ombo No Aktor Peran Tujuan Strategis 1 Balai  Besar  Wilayah Sungai (BBWS) Pemalijuana Bertanggung jawab dalam operasionalisasi dan pemeliharaan waduk dan kawasan waduk. 1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 Badan Perencana Pembangunan  Daerah Kabupaten (selanjutnya disebut Bappeda) Merencanakan pembangunan daerah  pada  bidang:  ekonomi, sosial,  budaya  dan  infrastruktur, yang  sekaligus  representasi  visi dan  misi  pembangunan  Kepala Daerah. 2. Perluasan lapangan kerja 3 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Merancang  dan  melaksanakan program-program  pembangunan dan  pengembangan  daerah  dalam bidang  pemuda,  olahraga  dan pariwisata. 3.    Pengembangan infrastruktur 4 Perum Perhutani Mengelola  dan  mengoptimalisasi manfaat hasil hutan, jasa lingkungan  dan  usaha  pariwisata alam. 4. Konservasi fungsi waduk 5 Pelaku Bisnis Berinvestasi  pada  pembangunan dan pengembangan sarana- prasarana  pariwisata  di  kawasan Kedung Ombo. 5. Kelestarian hutan 6 Perguruan Tinggi Berkontribusi  dalam  pemikiran dan ide perencanaan pembangunan daerah secara obyektif. 6.  Peningkatan investasi daerah 7 Pemerintah Desa Menentukan kebijakan pembangunan di wilayah desa (di sekitar  kawsan  waduk  Kedung Ombo). 7. Peningkatan wisatawan 8 Karang Taruna Membuat  dan  memberi  masukan tentang  ide-ide  kreatif  dalam pembangunan  dan  pengelolaan destinasi pariwisata. 8. Pengurangan kemiskinan 9 Tokoh Masyarakat Menjadi salah satu sumber ide dan kekuatan  dalam  pembangunan desa. 9.    Terjaganya kearifan lokal
Sumber data: Data Primer (2019)
Dari  Tabel  2  dapat  diketahui  kompleksitas  aktor  yang  terlibat  dalam
pengembangan  potensi  pariwisata  di  wilayah  Kedung  Ombo  yang  melibatkan pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  dalam  berbagai  strata.  Dilihat  dari  perannya, aktor-aktor  tersebut  dapat  dikelompokkan  menjadi:  pemangku  kepentingan  primer yang  terdiri  dari  BBWS  Pemalijuana,  Bappeda,  dan  Perhutani.  Lembaga-lembaga inilah  yang  berkemungkinan  berperan  besar  dalam  proses  pengembangan  potensi pariwisata  di  kawasan  Kedung  Ombo.  Sedangkan  Dinas  Pemuda,  Olahraga  dan Pariwisata, perguruan tinggi, pemerintah desa, pelaku bisnis, masyarakat, dan Karang Taruna adalah pemangku kepentingan sekunder yang berperan sebagai pendukung dan pelaksana terhadap keputusan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan primer.
Lokakarya  menghasilkan  matriks  awal  dari  analisis  Mactor  berupa Matrix Direct Influence (MDI) pada Tabel 3  dan Matrix Valued of Position (2MAO) pada Tabel 4. Kedua matriks ini merupakan input untuk keseluruhan analisis Mactor. Tabel 3 (MDI) menjelaskan gambaran tentang tingkat pengaruh aktor terhadap aktor lainnya. Pemangku  kepentingan  yang  ada  pada  kolom  pertama  dinilai  tingkat  pengaruhnya terhadap  aktor yang ada  pada baris pertama. Tingkat  pengaruh aktor satu  sama lain diukur dengan nilai nol (tidak ada pengaruh), 1 (mempengaruhi prosedur operasional), 2  (mempengaruhi  pekerjaan),  3  (mempengaruhi  misi  aktor),  dan  4  (mempengaruhi misi aktor).
Tabel 4 (2MAO) menjelaskan posisi aktor terhadap tujuan yang hendak dicapai pada pengembangan ini. Posisi aktor terhadap tujuan ini direfleksikan oleh sikap dan penilaian  aktor  apakah  mendukung  atau  menolak  tujuan.  Matriks  ini  diisi  dengan dengan nilai 0 (tujuan memiliki outcome yang suram), 1 (tujuan mengganggu prosedur operasional  aktor),  2  (tujuan  mengganggu  keberhasilan  pekerjaan  aktor),  3  (tujuan mengganggu pencapaian misi aktor, dan 4 (tujuan mengganggu eksistensi aktor).
Tabel 3 Pengaruh Langsung Antar Aktor (MDI) BB- WS Bappe- da Din- par Perhu- tani Pebis -nis P T Pem- des Kar- tar Masya- rakat BBWS 0 3 3 2 4 3 2 3 3 Bappeda 2 0 4 2 3 3 4 3 3 Dinpar 2 4 0 2 3 3 4 3 3 Perhutani 3 3 3 0 3 3 1 2 3 Pebisnis 2 3 3 2 0 2 2 2 3 PT 2 2 3 2 2 0 2 2 3 Pemdes 2 2 3 2 2 2 0 3 3 Kartar 1 1 2 1 2 2 3 0 2 Masyarakat 2 2 3 2 2 2 3 2 0
Sumber: Mactor (2019)
Perangkat  lunak  Mactor  kemudian  mengolah  data  pada  Tabel  3  dan  Tabel  4 menjadi  berbagai  macam  fitur  yang  merupakan  representasi  grafis  yang  membantu menafsirkan  tentang  hubungan  antar  aktor,  daya  saing  aktor,  dan  hubungan  aktor dengan tujuan (Fauzi, 2019).
Tabel 4 Sikap Aktor terhadap Tujuan (2MAO) PA- D Lap- ker Ar- lok In- fras Kons- wad Lestar- hut Inves- tasi Wisata- wan Kemis- kinan BBWS 0 1 0 3 3 1 0 0 0 Bappeda 4 4 3 4 2 2 4 4 4 Dinpar 4 4 4 4 2 2 3 4 2 Pehutani 1 2 1 3 2 4 1 3 1 Pebisnis 0 3 0 3 1 1 3 3 1 PT 2 3 2 4 2 2 2 4 4 Pemdes 3 4 4 4 3 3 2 3 4 Kartar 1 4 3 4 2 2 2 4 4 Masyarakat 3 3 3 4 3 3 3 3 3
Sumber: Mactor (2019)

## Hasil analisis Mactor
Hasil analisis Mactor yang pertama adalah peta pengaruh dan ketergantungan aktor. Pengaruh aktor menggambarkan kemampuan aktor untuk mempengaruhi aktor lain,    desain,  perencanaan  dan  pelaksanaan  pengembangan  suatu  proyek.  Sumber- sumber kekuatan pengaruh aktor ditentukan oleh kepemilikan sumber daya material, posisi sosial, dan pengetahuan para aktor terhadap masa depan suatu sistem  (Tronvoll, 2017).  Berdasarkan  kekuatannya,  aktor  diposisikan  dalam  peta  pengaruh  dan ketergantungan aktor dan dibedakan menjadi aktor dominan (pengaruh tinggi), aktor yang didominasi (ketergantungan tinggi), aktor yang terisolasi (rendah pengaruh dan ketergantungan), dan aktor relay (tinggi pengaruh dan ketergantungan) (Elmsalmi & Hachicha, 2014). Peta pengaruh dan ketergantungan aktor pemangku kawasan Kedung Ombo ditunjukkan pada Gambar 3.
Dari Gambar 3, diketahui bahwa BBWS Pemalijuana, Perhutani dan Bappeda adalah  aktor  dominan,  yaitu  aktor  yang  paling  berpengaruh  karena  kekuatan mempengaruhi  aktor  lain  tinggi  sedangkan  ketergantungannya  rendah.  Posisi  ini dipengaruhi  oleh  peran  ketiga  aktor  tersebut  yang  sangat  penting  dalam pengembangan  kawasan  Kedung  Ombo  sebgaimana  tersebut  pada  tabel.  Posisi dominan ketiga aktor tersebut juga menunjukkan kemampuannya sebagai pemimpin dalam  menentukan  kebijakan  pengembangan  destinasi  wisata  Kedung  Ombo  ke depan.
Dinas  Pemuda,  Olahraga  dan  Pariwisata,  masyarakat,  pemerintah  desa, perguruan tinggi, dan pebisnis adalah aktor relay karena kekuatan mempengaruhinya tinggi  namun  ketergantungannya  juga  tinggi.  Aktor relay adalah  aktor-aktor  yang diharapkan akan berperan pada saat proses ekesekusi berbagai keputusan di lapangan. Aktor-aktor  pada  tipe  ini  akan  menjadi  ujung  tombak  dan  penentu  keberhasilan operasionalisasi  pengembangan  potensi  pariwisata  Kedung  Ombo  sesuai  dengan kapasitas dan peran masing-masing.
Karang Taruna adalah aktor terdominasi yaitu aktor yang sangat dipengaruhi dan tergantung pada aktor lainnya. Karang Taruna diharapkan dapat menjadi operator pelayanan  saat  destinasi  wisata  Kedung  Ombo  telah  terbentuk.  Untuk  mendukung
perannya,  diperlukan  penguatan-penguatan  terhadap  Karang  Taruna  melalui pelatihan-pelatihan tentang pelayanan pariwisata, diantaranya dengan menginternalisasi konsep-konsep Sapta Pesona sebagai panduan untuk mengembangkan  destinasi  wisata  yang  berhasil.  Selain  itu  mereka  perlu  terus meningkatkan  kemampuan  dalam  aspek  administratif  pengelolaan  destinasi pariwisata. Dalam dimensi yang lebih kompleks, Karang Taruna perlu didorong untuk memahami  bagaimana  mekanisme  bekerja  dalam  kelompok  dan  aspek-aspek  teknis lingkungan, serta mempunyai kemandirian.
Sumber: Mactor (2019)

## Gambar 3
Peta Pengaruh dan Ketergantungan Aktor
Hasil  analisis  Mactor  yang  kedua  adalah  peta  daya  saing  aktor.  Daya  saing aktor menggambarkan intensitas kekuatan pengaruh aktor terhadap aktor lainnya yang ditentukan  oleh  pengaruh  langsung,  ketergantungan  langsung,  pengaruh  tidak langsung, dan ketergantungan tidak langsung.  Peta daya saing sekaligus menunjukkan kesediaan  aktor  menggunakan  kekuatannya  untuk  mengendalikan  aktor  lain (Elmsalmi & Hachicha, 2014).
Dari  Gambar  4  diketahui  bahwa  BBWS  Pemalijuana  dan  Perhutani  adalah aktor yang mempunyai daya saing tertinggi. Pemetaan ini sangat tepat karena BBWS adalah lembaga yang paling berwenang dan bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan waduk Kedung Ombo. Lembaga ini cenderung fokus  terhadap  tanggung  jawab  tersebut  sehingga  kebijakannya  seringkali  kurang mengakomodasi kepentingan lainnya, khususnya pemanfaatan kawasan waduk untuk tujuan lain. Sementara posisi Perhutani berkaitan dengan lokasi waduk yang berada pada  kawasan  hutan,  sehingga  Perhutani  mempunyai  kewenangan  yang  sangat  kuat untuk  menentukan peruntukan lahan hutan.  Dengan daya saing  yang besar  tersebut, kedua  aktor  ini  mempunyai  potensi  yang  sangat  besar  dalam  menentukan  rencana pengembangan kawasan Kedung Ombo.  Di samping itu, Karang Taruna adalah aktor
yang paling lemah daya saingnya. Sedangkan aktor-aktor lainnya berada pada posisi moderat.
Sumber: Mactor (2019)

## Gambar 4 Daya Saing Aktor
Analisis berikutnya terkait dengan peta tujuan pengembangan. Salah satu yang menentukan  dukungan  atau  penolakan  pemangku  kepentingan  dalam  suatu pengembangan adalah seberapa tepat tujuan dari pengembangan sesuai dengan misi aktor  (Durán,  2013).  Untuk  mengetahui  peta  dukungan  aktor  terhadap  tujuan pengembangan,  sekelompok  tujuan  yang  akan  dicapai  dipetakan  tingkat kepentingannya.  Semakin  penting  suatu  tujuan  menggambarkan  semakin  kuat dukungan  aktor  terhadap  tujuan  tersebut.  Gambar  5  menyajikan  peta  tujuan  dari proyek pengembangan kawasan wisata Kedung Ombo.
Sumber: Mactor (2019)
Gambar 5

## Peta Kekuatan Tujuan
Dari peta tujuan (Gambar 5), diketahui bahwa seluruh aktor mendukung atau tidak resisten terhadap seluruh tujuan yang ditetapkan, hal ini dapat dilihat tidak ada warna biru pada batang grafik tujuan. Intensitas dukungan tertinggi adalah pada tujuan
pengembangan  infrastruktur.  Hal  ini  tepat  karena  kondisi  infrastruktur  seperti  jalan raya,  listrik,  fasilitas  wisata  dan  fasilitas  pendukung  lainnya  sangat  terbatas,  oleh karena itu sangat perlu ditingkatkan.
Tujuan berikutnya yang didukung kuat oleh aktor adalah perluasan lapangan kerja  dan  peningkatan  jumlah  wisatawan.  Hal  ini  berkaitan  dengan  terbatasnya kesempatan  kerja  di  kawasan  ini.  Sebagian  besar  penduduk  bekerja  sebagai  petani dengan kepemilikan lahan terbatas. Keberadaaan destinasi wisata akan meningkatkan kesempatan kerja dan menghambat para pemuda bekerja keluar daerah. Hal ini sesuai dengan hasil analisis kekuatan aktor bahwa Karang Taruna mempunyai potensi yang besar untuk terlibat dalam keberhasilan pengembangan kawasan wisata ini.
Peningkatan  jumlah  wisatawan  didukung  cukup  kuat  oleh  para  aktor  karena tujuan  ini  mewakili  sifat multiplier  effect pariwisata.  Wisatawan  yang  datang  ke destinasi wisata akan membutuhkan banyak layanan yang memicu aktivitas ekonomi masyarakat.  Adapun  tujuan  yang  paling  kecil  dukungannya  adalah  peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  karena  tujuan  ini  cenderung  terbatas  menjadi  tujuan  dari pemerintah  daerah.  Mengingat  keterbatasan  sumber  daya,  maka  pencapaian  tujuan dapat dibuat skala prioritas dari mulai yang paling tinggi tingkat dukungannya hingga yang paling rendah.
Hasil analisis selanjutnya berfokus pada peta konvergensi aktor. Konvergensi aktor  menggambarkan  kesamaan  sikap  aktor  terhadap  tujuan.  Aktor  yang  memiliki sikap  sama  akan  konvergen  sementara  yang  berbeda  akan  divergen.  Analisis konvergensi dimaksudkan untuk mengetahui titik-titik kemungkinan aliansi potensial aktor.  Peta  konvergensi  dapat  digunakan  untuk  menentukan  aktor  mana  yang  dapat bekerjasama untuk  menghindari kemungkinan terjadinya konflik. Deskripsi tentang kemungkinan  aliansi/kerjasama  aktor  pada  proyek  pengembangan  potensi  wisata Kedung Ombo dapat dilihat pada Gambar 6.
Sumber: Mactor (2019)
Gambar 6 menunjukkan potensi aliansi yang dapat dibangun antara Bappeda, Perhutani, pemerintah desa, Dinas Pariwisata, perguruan tinggi, dan Karang Taruna, karena aktor-aktor tersebut saling berdekatan pada satu kuadran yang sama. Sementara BBWS  Pemalijuana  dan  pebisnis  adalah  aktor-aktor  divergen  yang  cenderung memisahkan  diri  dari  aktor  lainnya.  Divergensi  BBWS  Pemalijuana  terhadap  aktor lainnya berkaitan dengan tugas pokoknya yang spesifik, yaitu menjamin fungsi utama waduk sebagai irigasi, sehingga agak sulit untuk bekerjasama dengan pihak-pihak lain karena dampak dari aktivitas lain di sekitar waduk akan mengganggu fungsi utamanya. Sedangkan divergensi pebisnis disebabkan oleh orientasi yang berbeda terkait dengan pengembangan destinasi ini sesuai dengan visi bisnisnya.
Deskripsi tentang kemungkinan aliansi aktor juga ditunjukkan oleh Gambar 7 tentang  intensitas  konvergensi  aktor  (garis  warna  merah  menunjukkan  hubungan paling kuat).  Dari Gambar 7, diketahui bahwa Bappeda; Dinas Pariwisata, Pemuda dan  Olahraga;  pemerintah  desa;  dan  masyarakat  adalah  kelompok  aktor  yang  dapat membentuk  aliansi  yang  sangat  kokoh  untuk  keberhasilan  pengembangan  potensi pariwisata Kedung Ombo, dengan Bappeda yang memiliki posisi paling kuat di antara aktor-aktor lainnya.
Sumber: Mactor (2019)
Gambar 7 Intensitas Konvergensi Antar Aktor
Analisis  terakhir  terkait  dengan  hubungan  masing-masing  aktor  terhadap tujuan. Hubungan aktor terhadap tujuan merupakan informasi yang penting karena hal itu akan menunjukkan ke tujuan mana aktor berfokus sehingga bersedia menggunakan kekuatannya  untuk  mewujudkan  tujuan  tersebut.  Intensitas  sikap  aktor  kawasan Kedung  Ombo  terhadap  tujuan  pengembangan  potensi  pariwisata  ditunjukkan  oleh peta hubungan antara aktor dengan tujuan pada Gambar 8.
Dari peta ini, diketahui  bahwa BBWS Pemalijuana adalah aktor yang paling mendukung  /fokus/kuat  dukungannya  terhadap  tujuan  konservasi  fungsi  waduk. Sementara itu, Perhutani paling mendukung terhadap tujuan kelestarian hutan, tetapi juga  mendukung  peningkatan  infrastruktur,  perluasan  lapangan  kerja,  pengurangan kemiskinan, peningkatan wisatawan maupun investasi daerah, meskipun tidak sekuat dukungan dari  Bappeda, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, perguruan tinggi, pemerintahan  desa,  dan  Karang  Taruna.    Sedangkan  pebisnis  hanya  fokus  pada investasi swasta daerah dan peningkatan wisatawan.
Sumber: Mactor (2019)
Gambar 8 Hubungan Aktor dengan Tujuan

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Penelitian  ini  menyimpulkan  terdapat  beberapa  aktor  yang  terlibat  dalam pengembangan potensi pariwisata Kedung Ombo yang berasal dari ruang kekuasaan yang  berbeda,  antara  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat.  Penelitian  juga  telah mengidentifikasi  beberapa  tujuan  favorit  yang  didukung  kuat  oleh  seluruh  aktor sehingga  dapat  menjadi  dasar  untuk  mendapat  dukungan  untuk  diwujudkan.  Hasil lainnya adalah bahwa sebagian besar aktor konvergen. Hasil analisis tentang pengaruh dan ketergantungan antar aktor telah menempatkan aktor-aktor dalam suatu konteks yang  strategis  di  mana  aktor-aktor  diharapkan  saling  menghargai  keunggulan kompetitif masing-masing.
Temuan penelitian ini mengindikasikan kemungkinan yang sangat besar untuk mengembangkan  potensi  pariwisata  Kedung  Ombo  secara  partisipatif  dengan melibatkan  seluruh  pemegang  kepentingan.  Hasil  ini  menjadi  jawaban  atas permasalahan  tidak  berhasilnya  pengembangan  yang  telah  berlangsung  selama  ini yang sifatnya parsial dan hanya dilakukan oleh aktor tertentu saja. Temuan ini sesuai
dengan perubahan dalam pola tata kelola permasalahan publik yang semula terpusat pada  pemerintah  menjadi  tata  kelola  yang  lebih  partisipatif  melibatkan  pemerintah, elemen  masyarakat,  organisasi  non  pemerintah  termasuk  swasta  yang  kedudukan masing  masing  bukan  subordinatif  dan  ditandai  pada  penekanan  kerja  kolaborasi (Irmadella, 2018).
Berdasarkan hasil keseluruhan analisis Mactor, maka diajukan model kerangka tata  kelola  kolaborasi  pada  pengembangan  kawasan  wisata  Kedung  Ombo  seperti terlihat  pada  Gambar  9.  Tata  kelola  kolaboratif  adalah  proses  pembentukan, mengarahkan,  memfasilitasi,  mengoperasionalisasikan  dan  memonitor  pengaturan organisasi  lintas  sektoral  dalam  penyelesaian  masalah  publik  yang  tidak  dapat diselesaikan  hanya  dengan  satu  organisasi  (Jung  et  al.,  2009).  Model collaborative governance terdiri dari empat variabel utama, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan  dan  proses  kolaboratif,  yang  didasarkan  pada  dialog face-to-face, membangun  kepercayaan,  komitmen  terhadap  proses,  dan  memahami  bersama (Emerson et  al., 2012).  Dimensi  dalam  tata  kelola  kolaboratif  meliputi:  (i)  pola interaksi di antara mitra yang berkolaborasi, (ii)  struktur koalisi yang dibentuk oleh mitra  kerja  sama,  dan  (iii)  pola  berbagi  informasi  antar  mitra  kerja  sama  (Lahat  & Sher-Hadar,  2020). Gambar  9  menjadi  dasar  untuk  mendefinisikan  "hubungan kekuasaan" antar aktor dalam kerangka kelembangaan kolaboratif untuk menghindari kemungkinan  konflik  yang  muncul  dan  memastikan  pengembangan  berjalan  secara berkelanjutan.
Gambar 9 menjelaskan bahwa tujuan yang didukung oleh semua aktor harus menjadi  prioritas pada tahap awal  pengembangan sebelum menjangkau pada tujuan lainnya.  Untuk  mewujudkan  tujuan  prioritas  tersebut,  aktor-aktor  dominan  harus berperan  langsung  dalam  merancang  perencanaan,  pola  komunikasi  dan  koordinasi, mengarahkan  pemangku  kepentingan  lainnya.  Pemangku  kepentingan  lainnya berperan dalam penyiapan prosedur, penentuan struktur operasional dan atraksi wisata. Sementara Karang Taruna bertindak sebagai pelaksana operasional di lapangan. Untuk memastikan bahwa BBWS Pemali Juana dan Perhutani menjalankan perannya maka Bappeda  harus  secara  intensif  melakukan  komunikasi  dan  berbagi  infomasi  untuk membangun konvergensi.
Berdasarkan  Gambar  9,  maka  proses  pengembangan  potensi  kawasan pariwisata  Kedung  Ombo  harus  dimulai  dengan  tujuan  yang  didukung  oleh  seluruh aktor  dan  menempatkan  aktor  dominan  pada  posisi  yang  paling  berperan  dalam mengembangkan  rencana  pengembangan.  Dukungan  aktor  lain  sesuai  kapasitas masing-masing  menjadi  dasar    bagi  terbangunnya  tata  kelola  partisipatif  di  masa depan.  Perspektif  ini  dapat  digunakan  untuk  mengkondisikan  dan  mengakomodasi aktor-aktor yang berada pada ruang kekuasaan yang berbeda.
Akhirnya  temuan  ini  dapat    dianggap  sebagai  bagian  dari  dasar  untuk membangun model tata kelola kolaboratif dalam mengembangkan potensi pariwisata Kedung Ombo yang berhasil dan akan memberikan manfaat kepada semua aktor yang terlibat di masa sekarang dan akan datang. Melihat kekuatan ideologis masing-masing
aktor, tata kelola kolaboratif dapat mengambil peran sebagai suatu 'kelembagaan jalan tengah'  dalam  mengelola  potensi  pariwisata  Kedung  Ombo  dan  melaksanakan pengembangannya pada masa akan datang.
Gambar 9

## Pola Hubungan Antar Aktor dan Tujuan Pada Pengembangan Potensi Pariwisata Kedung Ombo
Pada tataran operasional, perlu dibentuk lembaga koordinasi oleh pihak yang berwenang  di  masa  depan,  dalam  hal  ini  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan didukung  oleh  pemerintah  pusat  pada  aspek  regulasi,  mengingat  kewenangan pengelolaan  waduk  Kedung  Ombo  berada  di  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat. Dalam misinya, pengembangan potensi pariwisata Kedung Ombo seyogyanya  tidak  hanya  dipandang  sebagai  upaya  untuk  memanfaatkan  potensi ekonomi  semata,  tetapi  dapat  menjadi  instrumen  dalam  pemberdayaan  ekonomi masyarakat  sekaligus  berkontribusi  dalam  menyelesaikan  persoalan  mendasar  di seputar ketertinggalan penyediaan infrastuktur dan kesempatan kerja yang cukup kritis di kawasan ini. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini merupakan bahan yang sangat penting  untuk  perencanaan  pengembangan  potensi  pariwisata  Kedung  Ombo  yang berkelanjutan.

## Keterbatasan Penelitian
Penelitian  ini  adalah  bagian  dari  penelitian  tentang  model  kelembagaan pengembangan  kawasan  wisata  Kedung  Ombo  sehingga  belum  menggambarkan model  pengembangan  potensi  wisata  Kedung  Ombo  secara  utuh.  Penelitian selanjutnya  perlu  menganalisis  peta  dukungan  yang  harus  diberikan  oleh  masing-
Tujuan yang paling didukung oleh aktor Bappeda BBWS Pemalijuana Perhutani Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Perguruan Tinggi Pemerintah Desa Pebisnis Masyarakat Penuda/Karang Taruna Penuda/Karang Taruna Penuda/Karang Taruna Penuda/Karang Taruna
masing  aktor,  kebijakan,  strategi  dan  program  yang  tepat  untuk  memperkaya penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Anuar, A. N. A., Ahmad, H., Jusoh, H., & Hussain, M. Y. (2012). Understanding the role  of  stakeholder  in  the  formation  of  tourist  friendly  destination  concept.
Journal of Management and Sustainability , 2 (2), 106–114. https://doi.org/10.5539/jms.v2n2p69
Avelino,  F.,  &  Wittmayer,  J.  M.  (2016).  Shifting  power  relations  in  sustainability transitions:  A  multi-actor  perspective. Journal  of  Environmental  Policy  & Planning , 18 (5), 628–649. https://doi.org/10.1080/1523908X.2015.1112259
Baggio, R. (2008). Symptoms of complexity in a tourism system. Tourism Analysis ,
13 (1), 1–20. https://doi.org/10.3727/108354208784548797
Bendahan, S., Camponovo, G., & Pigneur, Y. (2004). Multi-issue actor analysis: Tools and  models  for  assessing  technology  environments. Journal  of  Decision Systems , 13 (2), 223–253. https://doi.org/10.3166/jds.13.223-253
Beyers,  J.,  Dür,  A.,  Marshall,  D.,  &  Wonka,  A.  (2014).  Policy-centred  sampling  in interest  group  research:  Lessons  from  the  INTEREURO  project. Interest
Groups and Advocacy , 3 (2), 160–173. https://doi.org/10.1057/iga.2014.10
Bryson, J., Sancino, A., Benington, J., & Sørensen, E. (2017). Towards a multi-actor theory of public value co-creation. Public Management  Review , 19 (5), 640– 654. https://doi.org/10.1080/14719037.2016.1192164
Díaz, M. R., & Espino-Rodríguez, T. F. (2016). Determining the sustainability factors and performance of a tourism destination from the stakeholders’ perspective.
Sustainability (Switzerland) , 8 (9). https://doi.org/10.3390/su8090951
Durán, C. (2013). Governance for the tourism sector and its measurement. In UNWTO Statistics  and  TSA.  Issue  Paper  Series .  World  Tourism  Organization (UNWTO).
Elmsalmi,  M.,  &  Hachicha,  W.  (2014).  Risk  mitigation  strategies  according  to  the supply  actors’  objectives  through  MACTOR  method. 2014  International Conference  on  Advanced  Logistics  and  Transport  (ICALT) , May ,  362–367. https://doi.org/10.1109/ICAdLT.2014.6866339
Emerson,  K.,  Nabatchi,  T.,  &  Balogh,  S.  (2012).  An  integrative  framework  for collaborative  governance. Journal  of  Public  Administration  Research  and Theory , 22 (1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011
Erdogan, I., & Erdogan, N. (2010). A Critical Evaluation of Ecotourism. Ecotourism in Forest Ecosystem Workshop & TODEG in Its Tenth Year , January , 66–81.
Farsari, I., Butler, R. W., & Szivas, E. (2011). Complexity in tourism policies. Annals of Tourism Research , 38 (3), 1110–1134. https://doi.org/10.1016/j.annals.2011.03.007
Fauzi, A. (2019). Teknik analisis keberlanjutan (1st ed.). Gramedia Pustaka Utama.
Harrison, D. (2015). Development theory and tourism in developing countries: What has theory ever done for US? International Journal of Asia-Pacific Studies , 11 , 53–82.
Heger, T., & Rohrbeck, R. (2012). Technological forecasting & social change strategic foresight for collaborative exploration of new business fields. Technological Forecasting & Social Change , 79 (5), 819–831. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2011.11.003
Hemaphan,  P.  (2017).  Determinant  of  stakeholder  participation  towards  sustainable tourism  development:  An  empirical  study  of  active  beach  destinations  in Thailand. Sripatum  Review  of  Humanities  and  Social  Sciences , 17 (1),  103– 114.
Irmadella, A. (2018). Model kolaborasi stakeholders dalam pengelolaan ruang terbuka hijau  (RTH)  Taman  Bungkul  Kota  Surabaya. Kebijakan  Dan  Manajemen Publik , 6 (2), 1–11.
Jung, Y., Mazmanian, D., & Tang, S. (2009). Collaborative governance in the United States  and  Korea:  Cases  in  negotiated  policymaking  and  service  delivery. International Review of Public Administration , 13 (sup1), 1–11.
https://doi.org/10.1080/12294659.2009.10805136 Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif.  (2020). Rencana  strategis Kemenparekraf/Baparekraf 2020-2024 . https://www.kemenparekraf.go.id/post/rencana-strategis-2020-2024- kemenparekrafbaparekraf
Kişi, N. (2019). A strategic approach to sustainable tourism development using the A’WOT hybrid method: A case study of Zonguldak, Turkey. Sustainability , 11 (4), 964. https://doi.org/10.3390/su11040964
Lahat,  L.,  &  Sher-Hadar,  N.  (2020).  A  threefold  perspective:  Conditions  for collaborative  governance. Journal  of  Management  and  Governance , 24 (1), 117–134. https://doi.org/10.1007/s10997-019-09465-1
Lokadata.id. (2020). Kontribusi pariwisata terhadap PDB, 2010-2019 . Lokadata.Id. https://lokadata.id/data/kontribusi-pariwisata-terhadap-pdb-2010-2019- 1582001327
Luoma-aho,  V.,  &  Paloviita,  A.  (2010).  Actor-networking  stakeholder  theory  for today’s corporate communications. Corporate Communications , 15 (1), 49–67. https://doi.org/10.1108/13563281011016831
McComb, E. J., Boyd, S., & Boluk, K. (2017). Stakeholder collaboration: A means to the success of rural tourism destinations? A critical evaluation of the existence of  stakeholder  collaboration  within  the  Mournes,  Northern  Ireland. Tourism and Hospitality Research , 17 (3), 286–297. https://doi.org/10.1177/1467358415583738
Murdiastuti,  A.,  Rohman,  H.,  &  Suji.  (2014). Kebijakan  pengembangan  pariwisata berbasis democratic governance . Pustaka Radja.
Pechlaner, H., Presenza, A., & Cipollina, M. (2010). Analysing tourism stakeholders networks. Tourism Review , 65 (4), 17–30. https://doi.org/10.1108/16605371011093845 Postma,  A.,  &  Schmuecker,  D.  (2017).  Understanding  and  overcoming  negative impacts  of  tourism  in  city  destinations:  Conceptual  model  and  strategic framework. Journal of Tourism Futures , 3 (2), 144–156. https://doi.org/10.1108/JTF-04-2017-0022
Rees, G. H., & MacDonell, S. (2017). Data gathering for actor analyses: A research note  on  the  collection  and  aggregation  of  individual  respondent  data  for MACTOR. Future  Studies  Research  Journal:  Trends  and  Strategies , 9 (1), 115–137. https://doi.org/10.24023/FutureJournal/2175-5825/2017.v9i1.256
Suardana,  I.  W.  (2013).  Analisis  kebijakan  pengembangan  pariwisata:  Intervensi melalui  kebijakan  pariwisata  berkelanjutan  di  Bali. Seminar  Nasional Pariwisata Berlanjutan Program S3 Pariwisata Universitas Udayana .
Tronvoll, B. (2017). The actor: The key determinator in service ecosystems. Systems ,
5 (2), 38. https://doi.org/10.3390/systems5020038
Turker,  N.,  Alaeddinoglu,  F.,  &  Can,  A.  S.  (2016).  The  role  of  stakeholders  in sustainable  tourism  development  in  Safranbolu,  Turkey. Conference:  2016 International Conference on Hospitality, Leisure, Sports, and Tourism , July , 415–426.
Venables, A., Tan, G., & Pradhan, S. (2014). A collaborative framework for a cross- institutional assessment to shape future IT professionals. Issues in Informing Science and Information Technology , 11 , 215–223.
https://doi.org/10.28945/1990
Zali,  N.,  Rabbani,  T.,  &  Motti,  V.  V.  (2015).  Application  of  prospective  structural analysis for identification of strategic variables in the future development of Baneh City in  Iran. European Spatial  Research and Policy , 22 (1), 153–171. https://doi.org/10.1515/esrp-2015-0022