## ANALISIS PENGAJUAN GUGATAN PAILIT ATAU PKPU TANPA
MELALUI OJK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 389/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst.)
Mychael Marcelino Indra Dewa a a Universitas Katolik Drama Cendika, Email: marcelino.mychael@gmail.com
Naskah diterima: 18 Maret 2024; revisi: 15 April 2024; disetujui: 22 April 2024 DOI: 10.55551/jip.v5i1.87

## Abstrak:
Asuransi merupakan sebuah perjanjian yang timbul antara kesepakatan antara pihak penanggung  dan  tertanggung  yang  kemudian  pihak  tertanggung  akan  melakukan pembayaran premi sebagai ganti pihak penanggung yang akan memberikan jaminan terhadap sesuatu yang diasuransikan. Putusan nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN- Niaga.Jkt.Pst.  sendiri  merupakan  perkara  yang  melibatkan  salah  satu  perusahaan asuransi  yaitu  PT  Asuransi  Jiwa  Kresna  yang  diajukan  tanpa  melalui  Otoritas  Jasa keuangan  sebagai  lembaga  sah  yang  dapat  pengajukan  gugatab  terhadap  sebuah perusahaan  asuransi,  pengajuan  gugatan  pada  perkara  ini  sendiri  terjadi  karena adanya  ketidakmampuan  dari  PT  Asuransi  Jiwa  Kresna  Untuk  melakukan pembayaran  manfaat  terhadap  nasabahnya.  Dalam  gugatan  ini  sendiri  terdapat sebuah  persoalan  dimana  nasabah  yang  menjadi  penggugat  melakukan  gugatan secara  sendiri  tanpa  melalui  OJK  dengan  dasar  bahwa  nasabah  sebelumnya  telah melakukan  permohonan  kepada  OJK  tetapi  tidak  mendapatkan  respon  serta  dalam gugatan  itu  sendiri,  nasabah  menggunakan  acuan  hukum  berupa  Undang-Undang nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan  yang  seharusnya menggunakan  UndangUndang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian terhadap  waktu  tunggu  respon  dari  OJK  terhadapa  permohonannya  sebagai ketentuan hukum yang lebih spesifik megatur mengenai permasalahan yang dialami oleh nasabah dan PT Asuransi Jiwa Kresna itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertumpu pada bahan hukum primer sebagai bahan  utama  dan  pada  penelitian  ini  juga  bertumpu  pada  penggunaan  asas Lex Specialis Systematic sebagai dasar penilaian dari penggunaan peraturan hukum yang berkaitan.
Kata Kunci : Asuransi; PT Asuransi Jiwa Kresna; Lex Specialis Systematic

## LATAR BELAKANG
Gugatan merupakan sebuah pengajuan tuntutan yang bertujuan untuk meminta hak  dan  memberikan  perlindungan  yang  diberikan  oleh  pengadilan 1 .  Di  indonesia sendiri  terdapat  banyak  jenis  gugatan  yang  dapat  diajukan  oleh  masyarakat diantaranya  berupa  gugatan  cerai,  gugatan  pailit  dan  PKPU,  gugatan  wan  prestasi dan  lain-lain.  Dalam  hal  pembahasan  ini  PKPU  adalah  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  yang  dapat  diajukan  baik  oleh  Kreditur  maupun  oleh  Debitur sendiri 2 .  Sedangkan  Pailit  adalah  kondisi  dimana  seseorang  tidak  lagi  mampu membayarkan utang-utangnya 3 .
Perkara  PT  Asuransi  Jiwa  Kresna  diawali  dengan  adanya  surat  penundaan pembayaran  polis  tertanggal  20  Februari  2020  kepada  seluruh  nasabah  dari perusahaan  asuransi  tersebut  dengan  dasar  untuk  menghindari  penarikan  dana secara  masal  oleh  para nasabahnya  dikarenakan  adanya  kasus  asuransi  jiwasraya yang  dikait-kaitkan  dengan  PT  Asuransi  Jiwa  Kresna.  Hampir  3  bulan  setelah pengiriman  surat  pertama  PT  Asuransi  Jiwa  Kresna  Kembali  mengirmkan  surat tertanggal  14  Mei  2020  yang  menginformasikan  bahwa  akan  dihentikan  pemberian pembayaran manfaat dengan alasan bahwa terdapat masalah dalam proses likuidasi portofolio investasi  yang  dilakukan  oleh  PT  Asuransi  Jiwa  Kresna  dan  penghentian pemberian  pembayaran  manfaat  ini  akan  berlaku  mulai  14  Mei  2020  sampai  14 Februari 2021 dan penundaan pembayaran polis jatuh tempo dari tanggal 11 Februari 2020 samapi 10 Februari 2021. Pada 18 Mei 2020 PT Asuransi Jiwa Kresna kembali mengirimkan surat kepada para nasabahnya yang menginformasikan bahwa pihak PT Asuransi  Jiwa  Kresna  sedang  melakukan  penyusunan  skema  penyelesaian Kewajiban dimana pada tanggal 18 Juni 2020 melalui surat PT Asuransi Jiwa Kresna menginformasikan bahwa akan dilaksanakan tahap pertama pembayaran kewajiban kepada pemegang polis K-LITA dan PIK senilai Rp50 juta, namun pada tanggal 17 Juli 2020 PT Asuransi Jiwa Kresna kembali mengirimkan surat kepada nasabahnya bahwa  pembahyaran  tahap  berikutnya  untuk  pemegang  polis  diatas  59  juta  rupiah kembali  diundur  menjadi  tanggal  3  Agustus  2020.  Dengan  adanya  sikap  yang
1 I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Puspitasari, “Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung,” Jurnal Konstruksi Hukum 1, no. 2 (2020): 305 –309.
2 Hari Agus Santoso, “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu ‘PTB,’” Jatiswara 36, no. 3 (2021): 325 –334, https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/341.
3 Ardy Billy Lumowa, “Tanggung Jawab Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Pihak Ketiga,” Lex Privatum 1, no. 3 (2013): 18 –27.
mengulur-ulur  waktu ini akhirnya  nasabah  dari  PT  Asuransi  Juwa  Kresna  membuat laporan  kepada  pihak  OJK  sehingga  pihak  OJK  memberikan  sanksi  kepada  PT Asuransi Jiwa Kresna dengan surat nomor S-342/NB.2/2020 tanggal 3 Agustus 2020 yang isinya PT Asuransi Jiwa Kresna dilarang untuk menutup kegiatan pertanggungan baru dari tanggal 3 Agustus 2020 sampai dipenuhinya rekomendasi pemeriksaan OJK dan  Surat  nomor  S-342/NB.2/2020  tertanggal  14  Agustus  2020  yang  menyatakan pembekuan seluruh kegiatan usaha Kresna Life. Setelah adanya pembekuan ini, pada tangal 18 November 2020 terdapat seorang nasabah yang melalui kuasa hukumnya melakukan  gugatan  yaitu  pada  nomor  perkara  389/Pdt.SusPKPU/2020/PN- Niaga.Jkt.Pst. Pengajuan gugatan ini dilakukan sendiri oleh nasabah dari PT Asiransi Jiwa Kresna dan bukan melalui lembaga mediasi penyelesaian sengketa yang sah di Indonesia yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang berbunyi “Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Asuransi  Syariah,  perusahaan  reasuransi,  dan perusahaan  reasuransi  syariah  wajib  menjadi  anggota  lembaga  mediasi  yang berfungsi  melakukan  penyelesaian  sengketa  antara  Perusahaan  Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah  dan  Pemegang  Polis,  Tertanggung,  Peserta,  atau  pihak  lain  yang  berhak memperoleh manfaat asurarsi” 4 .

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif,  yang  mengacu  pada  penggunaan  sumber-sumber  hukum  primer  serta mengkaji  beberapa  persoalan  teoritis  yang  terkait  dengan  asas-asas  hukum. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan  masalah  yang  didasarkan  pada  hukum.  Pendekatan  ini  melibatkan penggunaan bahan hukum primer, serta. mempertimbangkan berbagai konsep teoritis yang terkait dengan asas-asas hukum, peraturan-peraturan yang berlaku, dan sistem hukum dengan mengkaji studi kasus putusan pengadilan sebagai bahan analisis.
4 Pemerintah Republik Indonesia, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN” (Jakarta: Republik Indonesia, 2014).

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Analisis Pengaturan Asuransi Dalam Hukum Yang Ada Di Indonesia
Asuransi  menurut  KBBI  didefinisikan  menjadi  pertanggungan  atau  perjanjian antara dua pihak di mana pihak yang satu memiliki kewajiban untuk membayar premi dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya suatu hal yang diasuransikan kepada pembayar premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa suatu hal miliknya. Asuransi dalam definisi ini menjabarkan bahwa asuransi dibentuk atau dibuat atas dasar kesepakatan antara 2 pihak yaitu penerima dan pemberi asuransi yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah jaminan dan memberikan sebuah jaminan terhadap  hal  yang  diasuransikan.  Asuransi  dalam  pasal  246  KUHD  didefinisikan menjadi  asuransi  atau  pertanggungan  merupakan  sebuah  perjanjin  dimana  pihak penanggung  mengikatkan  dirinya  dengan  pihak  tertanggung  dengan  memperoleh sejumlah  premi  agar  pihak  penanggung  dapat  memberikan  ganti  kerugian  karena suatu  pristiwa  kehilangan,  kerusakan atau  tidak  didapatkannya  sebuah  keuntungan yang  diharapkan  oleh  pihak  tertanggung  yang  mungkin  dapat  diderita  akibat  dari sebuah peristiwa yang tidak terduga atau tidak pasti.
Asuransi pada dasarnya timbul karena adanya kesepakatan yang dibuat oleh para  pihak  terkait  sehingga  asuransi  dapat  digolongkan  dalam  sebuah  perjanjian. Asuransi  dalam  konteks  perjanjian  dapat  dikaitkan  dengan  asas  kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak sendiri didasarkan pada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata  yang  berbunyi  “semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai undang- undang bagi yang membuatnya”, yang dalam artian ini perjanjian dapat dibuat dengan  dasar  apapun  asalkan  tidak  bertentangan  dengan  Undang-Undang  dan disepakati oleh kedua pihak. Membahas mengenai kebebasan berkontrak tidak  bisa lepas  dari  syarat  sahnya  perjanjian.  Asas  konsensualisme  sendiri  merupakan kesepakatan dari para pihak yang akan mengaitkan dirinya dalam sebuah perjanjian sehingga  perjanjian  tersebut  menjadi  sah  berlaku  bagi  para  pihak 5 .  Selanjutnya mengenai  syarat  sahnya  perjanjian  sendiri  pada  dasarnya  diatur dalam  Pasal  1320 KUH Perdata yang berbunyi :
“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
5 Dhira Utari Umar, “Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perespektif Hukum Perdata,” Lex Privatum VIII, no. 1 (2020): 38 –48.
3. Suatu hal tertentu;

## 4. Suatu sebab yang halal.“
Dalam  pelaksanaan  perjanjian  asuransi  sendiri  terdapat  unsur-unsur  yang harus ada didalamnya, yaitu 6 :
1.  Adanya  subyek  hukum  yang  dalam  hal  ini  adalah  pihak  penanggung  dan pihak tertanggung.
2. Adanya persetujuan dari pihak penanggung dan pihak tertanggung.
3. Adanya pokok perjanjian asuransi dan kepentingan pihak tertanggung.
4. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
5. Adanya resiko dan jumlah premi yang jelas.
6.  Adanya  peristiwa  yang  tidak  pasti  (Evenemen)  dan  jumlah  ganti  kerugian yang jelas
7. Adanya syarat-syarat yang berlaku dalam pelaksanaan perjanjian.
8. Adanya polis asuransi.
Dengan  dipenuhinya  unsur-unsur  tersebut  diatas  pada  dasarnya  dapat dianggap  bahwa  sebuah  perjanjian  asuransi telah  sah  dan  dapat  berlaku  mengikat para pihaknya yang telah mengikatkan diri sebagai seorang penanggung dan seorang tertanggung.
Polis  pada  dasarnya  adalah  sebuah  surat  perjanjian  antara  pihak  yang mengikuti  asuransi  dan  pihak  maskapai  asuransi.  Polis  dalam  Pasal  1  ayat  (6) Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  23  /POJK.05/2015  Tentang  Produk Asuransi  Dan  Pemasaran  Produk  Asuransi  didefinisikan  sebagai  “akta  perjanjian asuransi  atau  dokumen  lain  yang  dipersamakan  dengan  akta  perjanjian  asuransi, serta  dokumen  lain  yang  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis” 7 .
Polis  sendiri  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  bukti  tertulis  yang  dimiliki  oleh pihak  tertanggung  yang  menandakan  bahwa  tertanggung  telah  melakukan  sebuah kesepakatan atau perjanjian asuransi dengan pihak penanggung untuk mengalihkan resiko  yang  mungkin  dialami  dengan  membayarkan  sejumlah  premi  sesuai  dengan
6 Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, “PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM,” JURNAL CREPIDO 01 (2019): 13 – 22.
7 Otoritas Jasa Keuangan, “Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia NOMOR 23 /POJK.05/2015,” 2015.
kesepakatan para pihak yang didasarkan pada objek perjanjian asuransi dan premi. Selanjutnya  mengenai  pelanggaran  dalam  pelaksanaan  perjanjian  dimana  pihak penanggung  tidak  mampu  untuk  memberikan  ganti  kerugian  atau  manfaat  kepada pihak  tertanggung  pada  dasarnya  dapat  dikategorikan  pihak  penanggung  telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji sehingga dalam menuntut pemenuhan dari hak  pada  tertanggung  atau  nasabah  yang  tidak  terpenuhi  dapat  duajukan  sebuah gugatan  baik  itu  PKPU  ataupun  gugatan  pailit.  Dalam  bidang  asuransi  terkhusus dalam hal pailit telah diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang berbunyi:
“(1) Permohonan pernyataan pailit Asuransi, Perusahaan Asuransi reasuransi, atau perusahaan berdasarkan Undang-Undang ini oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)  Tata  cara  dan  persyaratan  permohonan  pernyataan  pailit  terhadap Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Asuransi  Syariah,  perusahaan  reasuransi,  atau perusahaan  reasuransi  syariah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi  Syariah,  perusahaan  reasuransi,  atau  perusahaan  reasuransi  syariah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  dapat  diajukan  dalam  rangka m engeksekusi putusan pengadilan” 8 .
Adanya pengaturan ini sendiri merupakan sebuah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketika terdapat sebuah pelanggaran yang membuat nasabah asuransi tidak bisa mendapatkan hak miliknya. Tetapi dalam pasal  ini  juga  secara  jelas  diatur  bahwa  dalam  hal  pengajuan  gugatan  atau permohonanan  terhadap  sebuah  perusahaan  penyedia  asuransi  haruslah  melalui Otoritas Jasa Keuangan dengan berdasarkan Undang-Undang tentang Perasuransian  itu  sendiri.  Dalam  pengaturan  lain  mengenai  pengajuan  gugatan  ini yang termuat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian  yang  berbunyi  “Otoritas  Jasa  Keuangan  menyetujui  atau  menolak permohonan izin usaha Perusahaan Perasuransian paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap” 9 dimana dalam ketentuan ini secara jelas  bahwa  undang-undang  juga  telah  mengatur  seberapa  lama  para  tertanggung
8 Pemerintah Republik Indonesia, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN.”
9 Sentosa Sembiring, Hukum Asuransi , ed. Aulia Studio, Hukum Asuransi , 2nd ed. (bandung: Nuansa Aulia, 2014).
yang  ingin  mengajukan  gugatan  menunggu  hasil  keputusan  dari  permohonan pengajuan gugatan terhadap sebuah lembaga keuangan.
Analisis  Pengajuan  Gugataan  Terhadap  Sebuah  Lembaga  Keuangan  Tanpa Melalui  Otoritas  Jasa  Keuangan  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  389/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst
Asuransi  menurut  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak perusahaan penyedia asuransi dan pihak pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
a.  Memberikan sebuah penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena  kerugian,  kerusakan,  biaya  yang  timbul,  kehilangan  keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang dapat dialami oleh tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya sebuah peristiwa yang tidak pasti; atau
b.  Memberikan  pembayaran  yang  didasarkan  pada  meninggalnya  pihak tertanggung  atau  pembayaran  yang  didasarkan  pada  hidupnya  pihak tertanggung  dengan  manfaat  yang  besarnya  telah  dilandaskan  dengan perhitungan hasil pengelolaan dana
Asuransi  dilandaskan  dengan  definisi-definisi  tersebut  diatas  dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh 2 pihak yang memiliki  2  kepentingan  berbeda  yaitu  pihak  tertanggung  yang  ingin  mengalihkan resiko yang mungkin akan dialaminya dan pihak penanggung yang ingin mendapatkan income dengan mengelola dana yang berasal dari pembayaran polis nasabahnya atau pihak  tertanggung  dan  menanggung  resiko  dari  pihak  tertanggung.  Resiko  dalam konteks  kegiatan  perasuransian  dibedakan  menjadi  beberapa  hal.  Resiko  sendiri dalam  konteks  perasuransian  adalah  sebuah  beban  tanggung  jawab  yang  dialami oleh  pihak  pengalih  resiko  yang  wajib  untuk  ditanggung  pihak  penanggung  resiko yang  dalam  hal  ini  adalah  pemberi  asuransi.  Resiko  menurut  David  L.  Bichlehaupt didefinisikan sebagai upaya seseorang untuk mengalihkan sebuah resiko/beban yang kemudian dikelompokkan menjadi 4 hal yaitu :
1.  Menghindari,  menyingkirkan  dan  menjauhkan  resiko  yang  merupakan upaya untuk tidak mendapatkan resiko itu sendiri.
2.  Mecegah  yang  merupakan  upaya  untuk  menghindari  akibat-akibat  buruk yang mungkin akan terjadi.
3.  Mengalihkan yang merupakan upaya untuk membuat pihak lain menerima akibat-akibat buruk yang akan dialami.
4.  Menerima  yang  merupakan  sikap  untuk  menerima  resiko  yang  biasanya tidak terlalu besar sehingga tidak memiliki dampak yang besar 10 .
Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoristas Jasa Keuangan merupakan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi,  tugas,  dan  wewenang  pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan,  dan penyidikan11 . Otoritas Jasa Keuangan ini memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoristas  Jasa  Keuangan yang berbunyi “OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  Perbankan;  b.  kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor Pasar Modal; dan c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya ”
Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  Perkara  yang  melibatkan  PT  Asuransi  Jiwa Kresna yaitu mengenai kepailitan pada dasarnya memiliki peran sebagai satusatunya lembaga yang dapat mengajukan mengajukan gugatan kepailitan kepada pengadilan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang berbunyi “Permohonan pernyataan pailit Asuransi, Perusahaan Asuransi reasuransi, atau perusahaan berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.” Dengan adanya ketentuan ini dapat dipahami bahwa ketika sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan mengalami  sebuah  permasalahan  yang  hingga  mengakibatkan  pada  gugatan kepailitan  atau  PKPU  haruslah  dilakukan  melalui  Otoritas  Jasa  Keuangan sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  51  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014 tentang Perasuransian yang berbunyi:
“(1)  Kreditor  menyampaikan  permohonal  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan untuk mengajukan permohonan pemyataan pailit kepada pengadilan niaga.
(2)  Otoritas  Jasa  Keuangan  menyetujui  atau  menolak  permohonan  yang disampaikan oleh kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
10 R A Diah Irianti, Permana Sari, and Wiwin Wintarsih Windiantina, Hukum Asuransi , ed. Dwi Kusumo Wardhani; Herlina Basri, 1st ed. (Banten: Unpam Press, 2022).
(3)  Datam  hal  Otoritas  Jasa  Keuangan  menolak  permohonan  yang disampaikan  oleh  kreditor  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  penolakan  harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasalnya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan dari kreditor  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (3)  diatur  dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan” 11 .
Dalam  perkara  pengajuan  yang  dilakukan  oleh  nasabah  PT  Asuransi  Jiwa Kresna  sendiri  memang  benar  nasabah  secara  pribadi  menunjuk  sebuah  kantor hukum sebagai kuasa hukumnya untuk mengajukan sebuah gugatan kepailitan atau PKPU  terhadap  PT  Asuransi  Jiwa  Kresna  tanpa  melalui  Otoritas  Jasa  Kuangan sebagaimana  sebenarnya  telah  ditaur  oleh  Undan-Undang  tetapi  hal  tersebut dilakukan bukan tanpa dasar. Nasabah pada dasarnya sebelum  melakukan sebuah gugatan  kepailitan  atau  PKPU  kepada  PT  Asuransi  Jiwa  Kresna  telah  melakukan sebuah  pelaporan  atau  pengaduan  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  sebagaimana tertuang  dalam  Putusan  Nomor  389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst  dimana nasabah telah menunggu balasan dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporannya tetapi  tdak  mendapat  jawaban  apapun  dari  pihak  Otoritas  Jasa  Keuangan  teradap laporan yang dikirimkannya sehingga nasabah dengan dasar Pasal 53 ayat 2 Undang- Undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi yang berbunyi :
“ (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  maka  Badan  dan/atau Pejabat  Pemerintahan  wajib  menetapkan  dan/atau  melakukan  Keputusan  dan/atau Tindakan  dalam  waktu  paling  lama  10  (sepuluh)  hari  kerja  setelah  permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  tidak  menetapkan  dan/atau  melakukan  Keputusan dan/atau  Tindakan,  maka  permohonan  tersebut  dianggap  dikabulkan  secara hukum” 12 .
Atas dasar hal tersebut kemudian nasabah melakukan tindakan hukum dengan mengajukan  gugatan  pailit  atau  PKPU  terhadap  PT  Asuransi  Jiwa  Kresna.  Dalam Putusan  Nomor  389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst.  Majelis  Hakin  sendiri telah melakukan penilaian terhadap tindakan yang dilakukan nasabah tersebut yang kemudian  mengundah  seorang  saksi  ahli  dan  menyatakan  “bahwa  Majelis  Hakim sependapat  dengan  pendapat  ahli  yang  dihadirkan  yaitu  seorang  ahli  Hukum  Tata
11 Pemerintah Republik Indonesia, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN.”
12 Pemerintah  Republik  Indonesia,  “Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintah,” 2014.
Negara yang mengungkapkan bahwa dalam pasal 53 ayat 3 Undang-Undang nomor 30  Tahun  2014 Tentang  Administrasi  Pemerintahan, bila  selama  sepuluh  hari  tidak diberikan jawaban secara tertulis maka secara hukum harus dinyatakan dikabulkan, penyebutan secara hukum sama dengan demi hukum yang otomatis harus dinyatakan dikabulkan  tanpa  dilakukan  perbuatan  hukum  lagi” 13 .  Adanya  pertimbangan  hukum inilah  nasabah  PT  Asuransi  Jiwa  Kresna  kemudian  melakukan  gugatan  pailit  atau PKPU.  dalam  perkara  ini  pada  dasarnya  dapat  dianggap  kurang  tepat  karena  tidak mempertimbangkan  Asas  Lex  Specialis  Systematic  yang  merupakan  sebuah  asas yang dapat dijadikan dasar ketika terdapat beberapa pengaturan hukum khusus yang dapat  dikaitkan  pada  satu  permasalahan  hukum.  Merujuk  pada  perkara  ini  sendiri pada dasarnya pengaturan hukum  mengenai jangka  waktu pengambilan keputusan diterima  atau  tidaknya  laporan  pengajuan  gugatan  oleh  seorang  terhadap  sebuah lembaga  pengelola  keuangan  sendiri  telah  diatur  dalam  Pasal  51  ayat (2)  Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang berbunyi “Otoritas Jasa Keuangan  menyetujui  atau  menolak  permohonan  yang  disampaikan  oleh  kreditor sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  sejak permohonan dit erima secara lengkap” 14 , yang kemudian juga diatur dalam Pasal 54 ayat  (1)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  28  /POJK.05/2015  Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,  Perusahaan  Reasuransi,  Dan  Perusahaan  Reasuransi  Syariah  yang berbunyi “OJK menyetujui atau menolak permohonan untuk mengajukan permohonan pernyataan  pailit  Perusahaan  paling  lama  30  (tiga  puluh)  Hari  sejak  permohonan diterima secara lengkap.” 15 , dengan mempertimbangkan ketentuan ini dan Asas Lex Specialis Systematic seharusnya Majelis Hakim tidak dapat menerima gugatan yang dilakukan  oleh  nasabah  karena  penggunaan  acuan  hukum  dan  penggunaan  asas terhadap  pengajuan  guatan  yang  dapat  dianggap  kurang  tepat  yaitu  menggunakan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang bila dinilai  secara  mendalam  memiliki  keterkaitan  yang  lebih  lemah  atau  tidak  lebih
13 Mahkamah Agung, “Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 389/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN- Niaga.Jkt.Pst.,” Mahkamah Agung Republik Indonesia , last modified 2020, accessed November 11, 2023, putusan.mahkamahagung.go.id.
14 Pemerintah Republik Indonesia, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN.”
15 Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, “PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 28  /POJK.05/2015  TENTANG  PEMBUBARAN,  LIKUIDASI,  DAN  KEPAILITAN  PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI  SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH” (Jakarta, 2015).
sistematis  daripada  pengunaan  ketentuan  yang  termuat  dalam  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  28  /POJK.05/2015  Tentang  Pembubaran,  Likuidasi,  Dan  Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan  Reasuransi  Syariah.  Tolak  ukur  lebih  sistematis  atau  tidaknya penggunaan peraturan hukum pada perkara ini sendiri dapat dilihat dari objek hukum yang diatur dari peraturan tersebut yang apabila dijabarkan Undang-Undang Nomor 30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan  tidak  secara  langsung  dan spesifik  mengatur  mengenai  hal  yang  berhubungan  dengan  asuransi.  Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan  Kepailitan  Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Asuransi  Syariah,  Perusahaan Reasuransi,  Dan  Perusahaan  Reasuransi  Syariah  yang  secara  langsung  dan  lebih spesifik  mengatur  mengenai  hal  yang  berhubungan  dengan  asuransi.  Dengan dasardasar  tersebut  diatas  peneliti  menyimpulkan  bahwa  dalam  pengambilan keputusan  dalam  Putusan  Nomor  389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst.  dapat dianggap  kurang  memperhatikan  asas  Lex  Specialis  Systematic  sehingga menimbulkan  sebuah  keraguan  dalam  keputusan  Majelis  Hakim  dalam  menerima gugatan pailit atau PKPU ini yang diajukan oleh nasabah secara sendiri tanpa melalui lembaga  berwenang  yaitu  Otoritas  Jasa  Keuangan  terhadap  PT  Asuransi  Jiwa Kresna.

## KESIMPULAN
Bahwa  pengaturan  mengenai  perasuransian  telah  secara  jelas  diatur  dalam beberapa peraturan hukum yang ada di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun  2014  tentang  Perasuransian,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  23 /POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam kedua peraturan hukum ini sendiri sejatinya telah  memuat  ketentuan  mengenai  pengajuan  gugatan  terhadap  sebuah  lembaga keuangan atau yang dalam perkara ini adalah PT Asuransi Jiwa Kresna. Bahwa dalam hal  pengajuan  gugatan  pailit  atau  PKPU  terhadap  PT  Asuransi  Jiwa  Kresna  yang dilakukan secara pribadi tanpa melalui lembaga yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan  termuat  pada  Putusan  Nomor  389/Pdt.SusPKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst pada dasarnya kurang tepat apabila didasarkan pada asas Lex Specialis Systematic. Penggunaan dasar hukum dalam perkara ini yang berupa pasal 53 ayat 3 Undang-
Undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan kurang tepat dan kurang  spesifik  dimana  undang-undang  ini  sendiri  merupakan  peraturan  yang mengatur  secara  meluas  terhadap  semua  badan  atau  pejabat  pemerintahan, sedangkan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian  dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi,  Dan  Kepailitan  Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Asuransi  Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah merupakan peraturan yang mengatur secara langsung dan lebih spesifik terhadap perkara yang berlagsung yaitu dalam sektor asuransi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung,  Mahkamah.  “Putusan  Pengesahan  Perjanjian  Perdamaian  (Homologasi) Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN- Niaga.Jkt.Pst.” Mahkamah Agung Republik Indonesia . Last modified 2020. Accessed November 11, 2023. putusan.mahkamahagung.go.id.
Dhira  Utari  Umar.  “Penerapan  Asas  Konsensualisme  Dalam  Perjanjian  Jual  Beli Menurut Perespektif Hukum Perdata.” Lex Privatum VIII, no. 1 (2020): 38 –48.
Irianti, R A Diah, Permana Sari, and Wiwin Wintarsih Windiantina. Hukum Asuransi .
Edited by Dwi Kusumo Wardhani; Herlina Basri. 1st ed. Banten: Unpam Press, 2022.
Julyano,  Mario,  and  Aditya  Yuli  Sulistyawan.  “PEMAHAMAN  TERHADAP  ASAS KEPASTIAN  HUKUM  MELALUI  KONSTRUKSI  PENALARAN  POSITIVISME HUKUM.” JURNAL CREPIDO 01 (2019): 13 –22.
Lumowa, Ardy Billy. “Tanggung Jawab Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Pihak Ketiga.” Lex Privatum 1, no. 3 (2013): 18 –27.
Otoritas Jasa Keuangan. “Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia NOMOR 23
/POJK.05/2015,” 2015.
Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia.  “PERATURAN  OTORITAS  JASA KEUANGAN NOMOR 28 /POJK.05/2015 TENTANG PEMBUBARAN, LIKUIDASI,  DAN  KEPAILITAN  PERUSAHAAN  ASURANSI,  PERUSAHAAN ASURANSI  SYARIAH,  PERUSAHAAN  REASURANSI,  DAN  PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH.” Jakarta, 2015.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  “Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi Pemerintah,” 2014.
Pemerintah  Republik  Indonesia .  “UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA NOMOR  40  TAHUN  2014  TENTANG  PERASURANSIAN.”  Jakarta:  Republik Indonesia, 2014.
Putra,  I  Gusti  Agung  Ketut  Bagus  Wira  Adi,  Ida  Ayu  Putu  Widiati,  and  Ni  Made Puspitasari. “Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung.” Jurnal Konstruksi Hukum 1, no. 2 (2020): 305 –309.
Santoso,  Hari  Agus.  “Perspektif  Keadilan  Hukum  Teori  Gustav  Radbruch  Dalam Putusan Pkpu ‘PTB.’” Jatiswara 36, no. 3 (2021): 325 –334. https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/341.
Sembiring, Sentosa. Hukum Asuransi . Edited by Aulia Studio. Hukum Asuransi . 2nd ed. bandung: Nuansa Aulia, 2014.