DOI: https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i3 Received: 8 November 2021 ,   Revised: 15 Desember 2021, Publish: 1 Januari 2022

## PENGARUH KEPATUHAN DAN PEMAHAMAN PERATURAN TERHADAP KUALITAS KINERJA DAN PELAKSANAAN ANGGARAN APBN SATKER MITRA KERJA KPPN MAMUJU

## Sapto Dwi Nurdyanto 1
1) Kementerian Keuangan, Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara Mamuju, Indonesia, sapto.nurdyanto@kemenkeu.go.id

## Korespondensi Penulis: Sapto Dwi Nurdyanto
Abstrak: Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengungkapkan  pengaruh  kepatuhan  dan pemahaman  satuan  kerja  lingkup  KPPN  Mamuju  terhadap  kualitas  kinerja  dan  pelaksanaan APBN, Penggunaan APBN saat ini tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran namun telah dikembangkan menjadi 13 (tiga belas) indikator yang mencerminkan aspek  kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan  kegiatan.  Ukuran  tersebut  dikenal  dengan  Indikator  Kinerja  Pelaksanaan Anggaran (IKPA).  yang merupakan tolak ukur dalam kepatuhan dan pemahaman satuan kerja. Pemahaman yang tidak sempurna
Kata Kunci: Kualitas Kinerja, Pelaksanaan Anggaran, APBN

## PENDAHULUAN
Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara, Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  sebagai  perangkat  pengaturan  keuangan pemerintah memiliki kapasitas yang berbeda-beda antara lain kapasitas dispersi dan kapasitas penyesuaian.  Pekerjaan  alokasi  dicirikan  sebagai  tugas  APBN  untuk  membuat  standar pemerataan dan kehormatan melalui upaya realokasi aset moneter antara kabupaten/kota dan daerah. Kapasitas APBN sebagai penyesuaian, artinya APBN menjadi acuan dalam pendekatan pemerintah dalam menjaga dan mencari keseimbangan dasar-dasar moneter.
Pergantian acara masyarakat Indonesia, khususnya di bidang keuangan, terus diupayakan untuk  terlaksananya  bantuan  pemerintah  terhadap  kehidupan  individu.  Untuk  mendukung pergantian publik, otoritas publik terus berupaya memperluas sumber pendapatan asli daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Soemitro (2003:1) pungutan adalah suatu kewajiban yang diwajibkan bagi semua orang yang harus disetorkan ke kas negara sesuai dengan pengaturan undang-undang yang bersangkutan sehingga cenderung dibatasi dan praktis  tanpa  imbalan  langsung  (contra-accomplishment).  Semua  pendapatan  negara  dari penilaian  akan  digunakan  untuk  mendukung  setiap  penggunaan  umum,  yang  berarti  bahwa
mereka digunakan untuk bantuan pemerintah individu. Namun, ada relatif sedikit orang yang tidak dapat merasakan apa yang mereka keluarkan.
Upaya  otoritas  publik  untuk  merencanakan  pengaturan  moneter  melalui  pelaksanaan proyek-proyek  utama  yang  berbeda  tidak  akan  berjalan  ideal  jika  posisi  pada  tingkat pelaksanaan proyek dan latihan (di Kementerian/Lembaga dan unit kerja di bawahnya) tidak fokus  dalam  menangani  tugas-tugas  khusus  mereka.  rencana  keuangan.  Berbagai  kesulitan yang  masih  tampak  selama  pelaksanaan  rencana  belanja  dalam  APBN  karena  tidak  adanya konsistensi dan pemahaman para kepala moneter satuan kerja antara lain sebagai berikut:
1.  Rencana  pengeluaran  tak  berdaya  yang  disusun  dengan  tujuan  agar  dasar  pelaksanaan latihan dan cara paling umum untuk mendapatkan tenaga kerja dan produk ditangguhkan.
2. Porsi rencana keuangan yang tidak masuk akal
3. Konsumsi rencana keuangan yang tidak seimbang
4. Pencapaian hasil di bawah target
5. Perlawanan administrasi moneter
6. Jumlah hambatan fungsional dan strategi khusus
7. Jadwal rencana aksi dan rencana penarikan cadangan yang tidak sesuai jadwal, sehingga Bendahara Umum Negara mengalami kendala dalam menyiapkan aset dengan jumlah dan waktu yang tepat, sehingga  terdapat potensi  cash bungles yang menyebabkan tingginya biaya kebebasan kas pemerintah dewan .
Rencana keuangan berbasis eksekusi adalah rencana keuangan yang  menggarisbawahi nilai pelaksanaan pekerjaan atau pencapaian. Bastian (2006) mengatakan bahwa perencanaan berbasis  presentasi  adalah  kerangka  perencanaan  yang  terletak  pada  pencapaian/hasil  suatu asosiasi dan terkait erat dengan visi dan misi sebagai pengaturan esensial dari suatu asosiasi. Kerangka perencanaan ini secara langsung terkait dengan hasil dan hasil yang menjadi tujuan dan disertai dengan penekanan pada kelangsungan dan produktivitas rencana pengeluaran yang dialokasikan (Sulistio, 2010).
Indikator  Kinerja  Pelaksanaan  Rencana  Belanja  (IKPA)  adalah  penanda  yang  telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai cara untuk  mengukur  sifat  pelaksanaan  dan  pelaksanaan  rencana  keuangan  Kementerian Negara/Lembaga  baik  sejauh  penyesuaian  untuk  penataan,  kelayakan  pelaksanaan  rencana belanja, produktivitas pelaksanaan rencana keuangan, dan konsistensi dengan pedoman sesuai PMK  No.  195/PMK.05/2018.  Pemeriksaan  ini  diandalkan  untuk  memberikan  manfaat informasi  hipotetis  dan  pragmatis  terkait  Pengaruh  Kepatuhan  dan  Pemahaman  Peraturan Terhadap Kualitas Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran Satker APBN Mitra KPPN Mamuju.

## KAJIAN PUSTAKA
Berdasarkan  Surat  dari  Menteri  Keuangan  tanggal  27  November  2020  Nomor  S- 1097/MK.05/2020  tentang  Langkah-Langkah  Strategis  Pelaksanaan  Anggaran  Tahun  2021. berdasarkan surat tersebut, diharapkan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja (Satker) mitra kerja KPPN agar dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
1. Melakukan  evaluasi  terhadap  DIPA  Tahun  Anggaran  2021  yang  sudah  disahkan,  dan dalam hal terdapat kegiatan yang tidak sesuai kondisi yang ada agar segera mengajukan usulan Revisi DIPA;
2. Melakukan percepatan persiapan pelaksanaan program/kegiatan/proyek, meliputi:
a. Penetapan petunjuk operasional kegiatan; dan
b. Penetapan Pejabat Perbendaharaan.
3. Melakukan percepatan proses pengadaan barang/jasa (PBJ), meliputi:
a. Penetapan Pejabat Pengadaan.
b. Penandatangan kontrak dapat dilakukan sebelum 1 Januari 2021;
c. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) di buat paling lambat 14 hari kerja setelah kontrak ditandatangani  oleh  PPK  dan  penyedia  barang  dan  jasa,  sesuai  dengan  pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
d. Melakukan pendaftaran data kontrak yang telah dibuat dan di ajukan ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja.
4. Penyaluran  Bantuan  Sosial  dan  Bantuan  pemerintah  agar  di  percepat  sehingga penyalurannya bisa dilaksanakan mulai awal tahun 2021, meliputi:
a. Penetapan pedoman umum dan petunjuk teknis;
b. Verifikasi dan validasi keabsahan penerima bantuan atau keluarga penerima manfaat (KPM); dan
c. Penetapan surat keputusan penerima atau KPM.
5. Melakukan percepatan pelaksanaan DAK Fisik, meliputi:
a. Penetapan petunjuk operasional pelaksanaan DAK Fisik;
b. Penyelesaian pembahasan/penelaahan rencana kegiatan DAK Fisik;
c. Melakukan  monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan  kegiatan  DAK  Fisik,  termasuk percepatan penandatanganan kontrak oleh Pemerintah Daerah.
6. Apabila tagihan dari penyedia telah lengkap agar tidak menunda pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN.
Berdasarkan langkah – langkah strategis tersebut di atas, di harapka kepada satuan kerja untuk tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden  bahwa  dalam  menghadapi  ketidakpastian  perekonomian  akibat  COVID  19 fleksibilitas  penggunaan  anggaran  sangatlah  penting.  Namun  prinsip  kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas itu menjadi bagian yang wajib dalam pelaksanaan APBN.
Pada  tahun  2021  terdapat  perubahan  dalam    teknis  penilaian  Indikator  Kinerja  dan Pelaksanaan Aanggaran, dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian  Indikator Kualitas Pelaksanaan  Anggaran  Belanja  Kementerian  Negara/Lembaga yang  mencabut Peraturan Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  Nomor  PER-4/PB/2020.  Pada  aturan  terbaru  ini  terdapat reformulasi  indikator  Capaian  Output.  Perhitungan Capaian  Output ini  dihitung  berdasarkan rasio antara capaian Realisasi Output dengan target Realisasi Output. Selain itu juga terdapat penyesuaian bobot 13 (tiga belas) indikator IKPA yang dapat digambarkan pada tabel dibawah ini.
Tabel 1. Penyesuaian Bobot 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Tanggal 8 Maret 2021 Nomor PER- 4/PB/2021  tentang  Petunjuk  Teknis  Penilaian   Indikator  Kualitas  Pelaksanaan  Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Tiap indikator dapat digambarkan sebagai berikut :
1. Penyerapan Anggaran
Penyerapan  Anggaran  memiliki  tujuan  untuk  mengakselerasi  belanja  secara proporsional dalam menjaga pertumbungan ekonomi. Target penyerapan anggaran melalui mekanisme  triwulanan  dan  bersifat  kumulatif.  Adapun  target  penyerapan  anggaran  per triwulannya sebagai berikut :
• 15% pada Triwulan I
• 30% pada Triwulan II
• 60% pada Triwulan III
• 90% pada Triwulan IV
Perhitungan rata-rata rasio antara persentase penyerapan anggaran atas pagu DIPA didasarkan atas perbandingan penyerapan anggaran dengan target penyerapan anggaran.
2. Data Kontrak
Kontrak  merupakan  perjanjian  tertulis  antara  PPK  dengan  penyedia  barang/jasa, pelaksana swakelola dijadikan sebagai dasar pengajuan pencairan dana ke KPPN.
Setelah  kontrak  ditandatangani  maka  Arsip  Data  Komputer  (ADK)  kontrak  harus ajukan ke KPPN paling lambat 5 hari kerja.
Bobot penyampaian data kontrak sebesar 10 persen.
3. Penyelesaian Tagihan
Terdapat  batas  waktu  penyelesaian  tagihan  berfungsi  untuk  mengukur  tingkat kepatuhan atas waktu penyelesaian tagihan pihak ketiga. Untuk bobot penilaiaian Indikator Kinerka  Pelaksanaan  Anggara  atas  penyelesaian  tagihan  yaitu  sebesar  10%  (sepuluh persen).
4. Indikator Capaian Output
Indikator capaian output memiliki tujuan untuk :
• Penyampaian data capaian output pada proses pelaksanaan anggaran bertujuan untuk menyeimbangkan penyerapan anggaran dengan kinerja pencapaian outputnya.
• Data capaian output akan di konfirmasi oleh KPPN melalui Aplikasi SAS/SAKTI dan Online Monitoring SPAN guna meningkatkan kualitas data capaian.
• Kementerian/lembaga  dapat  mengukur  capaian  kinerjanya  dengan  melakukan pengecekan secara berkala secara online pada Aplikasi online monitoring SPAN guna Mendorong perbaikan kinerja satuan kerja.
• Hasil evaluasi Capaian Output dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan baik dalam perencanaan maupun penganggaran melalui restrukturisasi output agar lebih terukur ( real work/eye catching )
Adapun target PCRP per triwulannya, yaitu :
• 15% di Triwulan I
• 40% di Triwulan II
• 60% di Triwulan III
• 100% di Triwulan IV
Bobot  nilai  IKPA  atas  capaian  output  sebesar  17%,  bahkan  lebih  tinggi  dari  bobot penilaian penyerapan anggaran yang hanya sebesar lima belas persen.
5. Pengelolaan UP dan TUP
Uang  Persediaan/UP  diberikan  kepada  satuan  kerja  sebagai  uang  muka  untuk operasional sehari hari dan diberikan dalam jumlah tertentu kepada bendahara pengeluaran dengan catatan pengeluaran tersebut tidak memungkinkan di lakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
Tambahan  Uang  Persediaan  (TUP)  adalah  tambahan  uang  muka  yang  diberikan kepada  Bendahara  Pengeluaran  satuan  kerja  dikarenakan  kebutuhan  yang  sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.
6. Revisi DIPA
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai dasar untuk Penggunaan Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
Revisi  Anggaran  adalah  perubahan  anggaran  yang  pelaksanaanya  berdasarkan APBN  Tahun  Anggaran  2021  dan  telah  di  sahkan  dalam  Daftar  Isian  Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021.
Indikator  Revisi  DIPA  digunakan  untuk  menilai  Kesesuaian  antara  Perencanaan dengan  Pelaksanaan  Anggaran.  Tujuannya  adalah  Untuk  meningkatkan  kualitas perencanaan anggaran.
Bobot penilaian untuk indikator Revisi DIPA yakni sebesar 5 persen.
7. Deviasi Halaman III DIPA
Tujuan  dari  menilai  indikator  ini  adalah  Untuk  meningkatkan  akurasi  kebutuhan dana  dan  menjaga  likuiditas.  Indikator  ini  memiliki  bobot  sebesar  5  persen.  Meskipun boleh  melakukan  revisi  halaman  III  DIPA,  namun  sebaiknya  tetap  memperhatikan perencanaan awal pengalokasian anggaran.
8. LPJ Bendahara
Untuk Ketentuan dalam Penyampaian LPJ Bendahara, yakni :
• Satuan  Kerja  menyampaikan  LPJ  ke  KPPN  paling  lambat  tanggal  10  pada  bulan berikutnya.
• Data yang disampaikan telah benar dan lengkap.
• Penyampaian  perbaikan  LPJ  melewati  batas  waktu  akan  dihitung  sebagai keterlambatan dan mengurangi nilai IKPA.
Bobot penyampaian LPJ Bendahara sebesar 5 persen.
9. Perencanaa kas
Perencanaan Kas (Renkas) adalah akumulasi RPD harian, rencana penerimaan Dana, dan  proyeksi  pengeluaran/  penerimaan  unit  eselon  I  Kementerian  Keuangan  selama periode  tertentu  untuk  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang tertuang dalam perencanaan kas pemerintah pusat.
Perencanaan Kas memiliki dasar hukum antara lain :
• UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
• PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
• PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN; dan
• PMK  No  197/PMK.05/2017  tentang  Rencana  Penarikan  Dana,  Rencana  Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas.
Dalam Perencanaan kas, PPK terlebih dahulu menyampaikan RPD harian ke KPPN untuk  rencana  pengajuan  semua  jenis  SPM  yang   nilainya  masuk  dalam  klasifikasi transaksi besar. Klasifikasi transaksi besar adalah pengelompokan SPM yang didasarkan pada nilai/nominal tertentu. Termasuk kedalam Klasifikasi Transaksi Besar, yaitu diatas SPM diatas 5 Milyar untuk satuan kerja di wilayah KPPN Mamuju.
Indikator Renkas memiliki bobot sebesar 5%. Dengan formula penghitungan indikator berdasarkan  rasio  antara  jumlah  Renkas/RPD  Harian  yang  disampaikan  tepat  waktu (sesuai dengan nilai dan jenis transaksinya) terhadap seluruh Renkas usulan ke KPPN.
10. Kesalahan SPM
Penolakan  atau  kesalahan  SPM  merupakan  SPM  yang  tertolak  pada  saat  proses konversi di KPPN berdasarkan data pada :
• Payment Management Resume Tagihan (PMRT) atau kesalahan Formal; dan/atau
• Penolakan  saat  dilakukan  validasi  tagihan  oleh Middle  office (MO)  KPPN  atau kesalahan substantif.
Penghitungan  Indikator  Kinerja  Pengembalian/kesalahan  SPM  berdasarkan  rasio  antara pengembalian/ kesalahan SPM oleh KPPN terhadap seluruh usulan SPM dari Satker ke KPPN. Indikator pengembalian/ kesalahan SPM memiliki bobot sebesar 5% (lima persen). 11. Retur Surat Perintah Pencairan Dana
Retur  Surat  Perintah  Pencairan  Dana  (SP2D)  adalah  pengembalian  atas pemindahbukuan  atau  transfer  pencairan  APBN  dari  Bank  Penerima  Kepada  Bank Pengirim. Beberapa sebab terjadinya retur antara lain :
• Nama Pemilik Rekening pada SPM salah
• Nomor Rekening pada SPM salah
• Nama Bank Penerima salah
• Rekening tidak aktif/tutup
Penilaian atas Indikator Retur SP2D yang memiliki bobot sebesar 5%.
12. Pagu Minus
Pagu  minus  terjadi  disebabkan  oleh  realisasi  anggaran  yang  melebihi  pagu  DIPA pada  level  akun  (6  digit).  Penghitungannya  dengan  menghitung  total  nilai  pagu  minus terhadap pagu DIPAnya. Penilaian akhir indikator Pagu Minus berdasarkan pada nominal
pagu  minus  DIPA  per  tanggal  31  Desember  2021  yang  belum  terselesaikan.  Alat monitoringnya Aplikasi Online Monitoring SPAN.
Pagu minus memiliki bobot lima persen
13. Dispensi Surat Perintah membayar (SPM)
Dispensasi  penyampaian  SPM  merupakan  dispensasi  pengajuan  SPM  tidak  sesuai batas  waktu  yang  telah  ditentukan  pada  ketentuan  langkah-Langkah  Akhir  Tahun Anggaran.  Dispenssasi  SPM  diberikan  oleh  Kanwil  DJPb/Direktorat  Pelaksanaan Anggaran sesuai ketentuan  langkah-langkah akhir tahun anggaran.
Jumlah SPM yang  mendapat dispensasi karena melewati batas waktu penyampaian menjadi dasar Penilaian Indikatornya. Dengan subkriteria sebagai berikut :
• 0                     SPM    =     100
• 1 – 5                SPM    =     95
• 6 – 10 SPM    = 90
• 11 – 20            SPM    =      85
• > 20                 SPM   = 80
Untuk penilaian IKPA dilakukan perhitungan sesuai jumlah kumulatif atas SPM yang telah diberikan  dispensasi.  Adapun  Bobot  nilai  IKPA  dari  Dispensasi  penyampaian  SPM sebesar 5 persen.
Berdasarkan  surat  menteri  Keuangan  tersebut  maka  Ditjen  Perbendaharaan mengeluarkan  Perdirjen  Perbendaharaan  No.  PER-4/PB/2021  tentang  Petunjuk  Teknis Penilaian  Indikator  Kinerja  Pelaksanaan  Anggaran  (IKPA)  Belanja  Kementerian Negara/Lembaga  Tahun  2021.  Sebagai  langkah  konkrit  atas  Langkah  Langkah  Strategis Pelaksanaan Anggaran disingkat menjadi LLSPA, yang meliputi aspek sebagai berikut:
1. Kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran: terdiri atas 3 indikator, yakni 1) Revisi DIPA, 2) Akurasi Halaman III DIPA, dan 3) Pagu Minus.
2. Kepatuhan  terhadap  regulasi:  meliputi  4  indikator,  yakni:  1)  Pengelolaan  UP/TUP,  2) Penyampaian LPJ Bendahara, 3) Data Kontrak, dan 4) Dispensasi SPM.
3. Efektivitas pelaksanaan kegiatan: terdiri atas 4 indikator, yakni: 1) Penyelesaian Tagihan, 2) Penyerapan Anggaran, 3) Retur SP2D, 4) Capian Output.
4. Efisiensi  pelaksanaan  kegiatan:  meliputi  2  indikator,  yakni:  1)  Perencanaa  Kas  dan  2) Kesalahan SPM.
Pelaksanaan  LLSPA/IKPA  tahun  2021  membutuhkan  dukungan  yang  kuat  dari  para pengelola  keuangan/perbendaharaan  di  satker  mitra  kerja  KPPN.  Di  lingkup  pembayaran KPPN Mamuju, upaya pemberian pemahaman mengenai pentingnya LLSPA dan IKPA tahun 2021 telah dilakukan melalui berbagai cara, antara lain sosialisasi, pemberitahuan secara resmi, informasi melalui media sosial KPPN Mamuju. Tingkat pemahaman yang baik serta dukungan kuat dari pengelola keuangan satker diharapkan akan berbanding lurus dengan capaian IKPA 2021 pada KPPN Mamuju.

## METODE PENELITIAN
Untuk  mengukur  tingkat  kepatuhan  dan  pemahaman  satuan  kerja  terhadap  indikator kualitas  kinerja  dan  pelaksanaan    anggaran  APBN  serta  persepsi  pengelola  keuangan  satker
mitra kerja KPPN Mamuju. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan Library Research , Oleh karena itu, Basri (2014) menyatakan bahwa fokus  dari  penelitian  kualitatif  ada  pada  prosesnya  dan  pemaknaan  hasilnya.  Perhatian penelitian  kualitatif  lebih  tertuju  pada  elemen  manusia,  objek,  dan  institusi,  serta  hubungan atau  interaksi  di  antara  elemen-elemen  tersebut,  dalam  upaya  memahami  suatu  peristiwa, perilaku, atau fenomena (Mohamed, Abdul Majid  & Ahmad, 2010). Penelitian  ini bertujuan untuk  mengetahui  hubungan  antar  variabel  dan  bagaimana  beberapa  variabel  independen menjelaskan  hubungannya  dengan  variabel  dependen  yang  bertujuan  untuk  mengetahui Tingkat  kepatuhan  dan  pemahaman  satuan  kerja  terhadap  kualitas  kinerja  dan  pelaksanaan anggaran APBN Satker mitra kerja KPPN Mamuju.

## Metode Pengumpulan Data
Dalam rangka mengumpulkan data informasi yang cepat, akurat, terinci dan terintegrasi mengenai tingkat kepatuhan dan pemahaman satuan kerja, Pada Ditjen Perbendaharaan telah terdapat suatu aplikasi berbasis web yang telah di gunakan oleh seluruh kementerian/lembaga dinamakan  Aplikasi  Online  Monitoring  Sistem  Perbendaharaan  dan  Anggaran  Negara (Aplikasi OM-SPAN). Aplikasi OM-SPAN dapat diakses pada alamat web http://spanint.kemenkeu.go.id   pada  browser  di  komputer/laptop/smartphone  yang tersambung dengan jaringan internet.  OM-SPAN merupakan sebuah sistem informasi berbasis web yang terpisah dari SPAN, OM SPAN secara konseptual bekerja dengan cara memindahkan data  dari  server  SPAN  ke  servernya  sendiri  sesuai  kebutuhan”.  Pemindahan  data  yang dilakukan bersifat incremental sesuai dengan batch dalam setiap jam maupun batch yang ada pada penutupan hari kerja.  Dengan adanya OM-SPAN, dapat memonitoring dan penyediaan informasi terkait implementasi SPAN pada KPPN dalam wilayah kerjanya, serta meningkatkan efektifitas, efesiensi, akuntabilitas, dan transparansi di dalam pengelolaan Keuangan Negara. Efektifitas  dapat  diperoleh  melalui  data  yang  akurat,  sedangkan  efesiensi  ditujukan  agar pengelolaan  keuangan  negara  menjadi  akuntabel  dan  transparan  melalui  sistem  yang terintegrasi dengan baik, dengan begitu dapat terciptanya good governance.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  data  Online  Monitoring  Sistem  Perbendaharaan  Negara  (SPAN)  bulan November 2021 maka dapat ditampilkan data sebagai berikut :
Tabel 1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Januari s.d Desember 2021
No Keterangan
Nilai % Bobot Nilai Akhir 1 Revisi DIPA 99,93 5 5 2 Deviasi Halaman III DIPA 80,43 5 4,02 3 Pagu Minus 87 5 4,95 4 Data Kontrak 93 10 8,7 5 Pengelolaan UP dan TUP 97,07 8 7,44 6 LPJ Bendahara 100 5 4,85 7 Dispensasi SPM 0 5 5
8 Penyerapan Anggaran 96,04 15 14,85 9 Penyelesaian Tagihan 96,04 10 9,6 10  Capaian Output 76,75 17 13,05 11  Retur SP2D 99,53 5 4,98 12  Renkas 100 5 5 13  Kesalahan SPM 80 5 4 TOTAL 100 91,44

## 1. Tingkat kepatuhan satuan kerja terhadap kualitas kinerja dan pelaksanaan APBN
Kemampuan satuan kerja dalam mematuhi regulasi yang ada berdasarkan data tabel diatas menunjukkan  bahwa  kepatuhan  satuan  kerja  berpengaruh  dan  signifikan  hasil  ini  sejalan dengan penilitian Fitri, et al (2013) dan Izzaty (2011). Adanya aturan hukum yang mudah di  pahami,  memadai  dan  lengkap  juga  sesuai  dengan  penilitian  Madjid  dan  Haris  (2013) yang  menyatakan  bahwa  kelengkapan  aturan  hukum  berpengaruh  signifikan  terhadap penganggaran berbasis kinerja.
2. Tingkat pemahaman satuan kerja terhadap kualitas kinerja dan pelaksanaan APBN Pemahaman satuan kerja terhadap peraturan yang ada berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas  kinerja  dan  pelaksanaa  APBN  hasil  ini  sesuai  dengan  penelitian  Cahya  (2011), Achyani dan Cahya (2011), Fitri, Ludigdo dan Djamhuri (2013), serta Asikin (2014) yang menyatakan bahwa pemahaman berpengaruh signifikan terhadap penerapan anggaran.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  maka  dapat  dirumuskan  hipotesis  untuk  riset selanjutnya :
1. Kepatuhan satuan kerja berpengaruh terhadap kualitas kinerja APBN.
2. Pemahaman satuan kerja berpengaruh terhadap pelaksanaan APBN.
3. Kepatuhan satuan kerja berpengaruh terhadap pelaksanaan APBN.
4. Pemahaman satuan kerja berpengaruh terhadap Kualitas Kinerja APBN.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas. Maka saran pada artikel ini yaitu masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kualitas kinerja dan pelaksanaan  APBN selain dari ke 13 indikator yang  telah  ditetapkan  oleh  menteri  keuangan.  Oleh  karena  itu  masih  perlu  dilakukan  kajian secara  lebih  mendalam  untuk  menetukan  faktor  lainnya  yang  dapat  mempengaruhi  kualitas kinerja dan pelaksanaan anggaran APBN.

## DAFTAR RUJUKAN
Anggara, Sahya. (2012). Ilmu Administrasi Negara . Bandung : Pustaka Setia Dewi, Irra Chrisyanti. (2011). Pengantar Ilmu Administrasi . Jakarta : PT Prestasi Pustakarya Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Hamid. (2010). Buku Panduan Penulisan Skripsi . Jakarta Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Yogyakarta : Penerbit Andi
Norman  D.  Nowak.  2010. Tax  Administration  :  Theory  and  Practire. Washington  :  Prager Publisher Inc Nurmantu, Safri. (2005). Pengantar Perpajakan . Jakarta : Granit Pandiang, Liberty. (2014). Administrasi Perpajakan . Jakarta : Penerbit Erlangga Pasolong, Harbani. (2011). Teori Administrasi Publik . Yogyakarta : Alfabeta Pardiat. (2008). Pemeriksaan Pajak . Jakarta : Mitra Wacana Media Priantara,  Diaz.  (2011). Kupas  Tuntas  Pengawasan,  Pemeriksaan  dan  Penyidikan  Pajak . Jakarta : PT Indeks
Resmi, Siti. (2009). Perpajakan Teori dan Kasus . Jakarta : Salemba Empat Saidi,  Muhammad  Djafar.  2007. Pembaharuan  Hukum  Pajak .  Jakarta  :  PT  RajaGrafindo Persada
Siahaan, Marihot P. (2010). Hukum Pajak Elementer . Yogyakarta : Graha Ilmu Siahaan, Marihot P. (2010). Hukum Pajak Material . Yogyakarta : Graha Ilmu Soemitro. (2003). Asas dan Dasar Perpajakan . Bandung : Refika Aditama Soemitro,  Rochmat  (1992). Dasar-dasar  Hukum  Pajak  dan  Pajak  Pendapatan .  Bandung :Eresco
Sugiyono. (2010). Statistika untuk Penelitian . Bandung : Alfabeta Trihendradi, Cornelius. (2007). Langkah Mudah Menguasai Statistik Menggunakan SPSS 15I . Yogyakarta : Andi
Waluyo. (2010). Perpajakan Indonesia . Jakarta : Salemba Empat McGee, Robert W. (2011). “Three Views on the Ethics of Tax Evasion” , Journal of Business Ethics 2006, pp. 15-35. McGee, R.W., Simon dan Annie. (2011). “A comparative Study on  Perceived Ethics of Tax Evasion: Hong Kong Vs the United Stated”, Journal of Business Ethics 2008, pp. 147- 158.
Nickerson, Inge. 2009. “ Pleshko dan McGee. Presentingthe Dimensionality of An Ethics Scale pertaining To Tax Evasion”, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 12, Number 1.
Ayu,  Dyah.  2011.  “ Persepsi  Efektivitas  Pemerikasaaan  Pajak  Terhadap  Kecenderungan Perlawanan Pajak ”. Seri Kajian Ilmiah, Volume 14, Nomor 1, Januari 2011. Ayu, Dyah dan Rini Hastuti. 2009. “ Persepsi WP: Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax Evasion  WP  Dalam  Aspek  Kemungkinan  Terdeteksinya  Kecurangan,  Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi WP Orang Pribadi")” . Kajian akuntansi. Charles Silaen. 2015. “ Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)” . Jom FEKON, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2015. Meiliana  Kurniawati.  2014. “Analisa  Keadilan  Pajak,  Biaya  Kepatuhan  dan  Tarif  Pajak terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Penggelapan  Pajak”. Tax  &  Accounting Review, Volume 4, Nomor 2, 2014.
Feeby Eileen Wanarta. 2014. “Pengaruh Sikap Ketidakpatuhan Pajak, Norma Subjektif dan Kontrol  Perilaku  yang  Dipersepsikan  terhadap  wajib  pajak  Orang  Pribadi  untuk melakukan Penggelapan Pajak. Tax & Accounting Review, Volume 4, Nomor 1, 2014. Basri,  Yessy  Mutia.  2015. “Pengaruh Gender, Religiusitas dan Sikap Love of Money Pada Persepsi  Etika  Penggelapan  Pajak  Mahasiswa  Akuntansi”. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi dan Bisnis, Volume 10, Nomor 1, Januari 2015.