Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                             DOI: 10.36526/js.v3i2.3535
Research Article                                                                                                                    e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523

## LEGAL CERTAINTY IN ELECTRONIC MANUFACTURING OF MORTGAGE CERTIFICATES

## KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBUATAN SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK
Aisyah Juliviani 1a (*), Moh. Saleh 2b
12 Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Jalan Arif Rachman Hakim Nomor 51 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 60117
a Aisyahjuliviani@gmail.com b m.shaleh@narotama.ac.id
(*) Corresponding Author
Aisyahjuliviani@gmail.com
How to Cite: aisyah (2023). Kepastian Hukum Dalam Pembuatan Sertipikat Hak Tanggungan Secara Elektronik doi : 10.36526/js.3535 Received : 11-12-2023
Revised   : 25-01-2024
Accepted : 09-02-2024
Keywords: Legal Assurance, Mortagage Certificates, Electronic Abstract The debt guarantee that will be given by the prospective debtor will be associated with a right to  guarantee  according  to  the  type  of  guarantee  submitted.  In  Indonesia  itself,  it  has  just implemented services through electronic means, services by carrying out a new interaction mechanism between the government and the community and for the benefit of other people who are interested, involving the use of technology and information (especially the internet) aimed  at  improving  quality.  in  community  service.  According  to  the  author,  the  Electronic Mortgage  Service  does  not  yet  have  legal  protection  for  creditors  so  that  the  author  uses normative legal research methods so that the author can use the basic analysis of the laws and regulations or some other legal document. The author's purpose in this study aims to identify and analyze forms of legal protection for creditors in making Electronic Mortgage certificates.

## Introduction
Pada mulanya pemberian kredit dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian, di dalam perjanjian tersebut terdiri atas perjanjian pokok yang nanti akan diikuti dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitor. Dalam isi perjanjian tersebut tentu akan diperlukannya suatu jaminan yang digunakan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk para pihak yang terlibat di dalamnya.
Jaminan  yang  akan  diberikan  oleh  calon  debitor  akan  dikaitkan  dengan  suatu  hak  atas jaminan  sesuai  dengan  jenis  jaminan  yang  diserahkan.  Di  dalam  praktik  perbankan,  jaminan merupakan langkah terakhir jika debitor tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya lagi untuk membayar  kreditnya  kepada  pihak  bank,  kemudian  jaminan  tersebut  dapat  diambil  alih  dan kemudian dijual atau dilelang oleh bank setelah mendapat pengesahan dari pengadilan (Riky, 2017).
Jaminan juga dapat dibedakan menjadi jaminan perseorangan dan jaminan kebendaan.
Namun  di  dalam  dunia  perbankan  jaminan  yang  sering  digunakan  adalah  jaminan  kebendaan. Jaminan kebendaan juga bisa berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, jaminan benda tidak bergerak berupa tanah atau benda – benda yang berkaitan dengan tanah yang paling banyak digunakan  sebagai  tanggungan  dalam  perjanjian  kredit  bank  berupa  :  Hak  Milik,  Hak  Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan. Untuk itu menjamin suatu hak atas tanah adalah dengan menjaminkan berupa surat – surat berharga atau sertipikat tanah pada bank, yang disebut dengan sebagai Hak Tanggungan. Di  dalam    proses  Hak  Tanggungan  yang  diikatkan  dengan  akta  Pemberian  Hak Tanggungan  yang  dibuat  dan  ditanda  tangani  dihadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  yang kemudian didaftarkan di kantor Badan Pertanahan Nasional setempat. Di dalam sertipikat tersebut
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                             DOI: 10.36526/js.v3i2.3535
Research Article                                                                                                                    e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
nanti akan dibebankan jaminan yang berupa Hak Tanggungan yang saling mengikat antara pihak debitor dan pihak kreditur.
Hak Tanggungan sendiri memiliki sifat yaitu tidak dapat dibagi – bagi yang memiliki arti Hak Tanggungan tersebut membebani secara utuh objeknya dan setiap dari bagian objeknya tidak dapat dibebaskan dari seluruh beban tanggungan (Oka, 2019).
Dengan adanya kemajuan teknologi, untuk menghadapi tantangan globalisasi di era industri 4.0, di suatu lembaga atau organisasi harus dapat beradaptasi dan mengadopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan dalam berbagai konteks yaitu pendidikan, perdagangan, sosial dan lain-lain. Sementara dalam  studi yang dilakukan oleh para ahli yaitu menunjukan 60% dari warga yakin bahwa pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanannya  ketika  suatu  layanan  disediakan  dalam  bentuk  elektronik  yang  dapat  disebut  juga dengan  electronic  government  (e-Government),  studi  tersebut  yang  melaporkan  bahwa  warga menginginkan berbagai pelayanan- pelayanan seperti perizinan, pajak kendaraan bermotor, parkir dan lain – lain (Dermawan, 2020).
Di  indonesia  sendiri  baru  baru  saja  menerapkan  pelayanan – pelayanan  yang  melalui secara elektronik, pelayanan dengan cara melakukan mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan  masyarakat  dan  bagi  kepentingan  orang  lain  yang  sedang  berkepentingan,  dengan melibatkan penggunaan teknologi dan informasi (terutama internet) bertujuan untuk meningkatkan kualitas mutu dalam pelayanan masyarakat.
Transaksi – transaksi yang dilakukan melalui media Internet di Indonesia dalam tingkatan konvensional belum dapat dijangkau oleh hukum sepenuhnya. Pemberlakuan Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi Elektronik menjadi dasar dalam pelaksanaan suatu sistem di Indonesia( Imam, 2020). Pemerintah di Indonesia telah  menyediakan bermacam – macam  sarana termasuk untuk menunjang permodalan dengan memberikan fasilitas yang berupa fasilitas kredit melalui lembaga – lembaga  keuangan,  baik  itu  berbentuk  Badan  Usaha  Milik  Negara  atau    swasta  dalam  rangka mendorong  perekonomian  bangsa.  Fasilitas  kredit  tersebut  pun  disalurkan  melalui  lembaga – lembaga keuangan dengan mengadakan perjanjian kredit.
Hal di atas tersebut dikarena kedudukan bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya  berada  lingkup  usaha  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan  mengelola  dana tersebut  dengan  menanamnya  kembali  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  pemberian  kreditnya sampai dana tersebut kembali lagi bank (Hasanudin, 1995).
Dalam  praktik  pemberian  kredit  sebagian  besar  di  Indonesia  yang  menjadikan  objek jaminannya ialah dengan jaminan hak atas tanah, dengan begitu diperlukan lembaga hak jaminan yang mampu dalam memberikan kepastian hukum bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan  masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur sesuai dengan pancasila dan Undang – Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang berkaitan dengan tanah tersebut kemudian dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam  hal  mengenai  tersebut  (Eugenia,  1996).  Sehubungan  dengan  perkembangan  Hak Tanggungan  di  Indonesia,  pemerintah  menyediakan  layanan  termasuk  pendaftaran  Hak Tanggungan yang terintegrasi secara elektronik berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 dan Permen ART/BPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Secara Elektronik atau biasa disebut juga dengan HT-el.
Ketentuan yang mengenai dalam pembuatan sertipikat Hak Tanggungan secara Elektronik sebelumnya diatur dalam peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 yang segala prosesnya dilakukan secara online atau elektronik, serta hasil dari sertipikat Hak Tanggungan tersebut berupa hasil cetakan dokumen elektronik.
Setelah terbitnya peraturan tentang pelayanan hak tanggungan secara elektronik sehingga segala sesuatu proses hak tanggungan dilakukan secara elektronik melalui komputer dan website yang sudah disediakan, kemudian dalam proses tersebut tentu sangat berbeda dengan proses yang sebelumnya. Tetapi sebelum hasil pelayanan hak tanggungan elektronik diterbitkan, kepala kantor
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                             DOI: 10.36526/js.v3i2.3535
Research Article                                                                                                                    e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
pertanahan  atau  pejabat  yang  ditunjuk  harus  memeriksa  kesesuaian  dokumen  persyaratan  dan konsep sertipikat hak tanggungan elektronik, apabila terdapat dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan yang diberitahukan kepada kreditur atau Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT )  untuk  segera  dilengkapi  jangka  waktu  paling  lama  yaitu  hari  ke  lima  (  5  )  sejak  permohonan pelayanan diterima oleh sistem hak tanggungan elektronik dan dalam hal jangka waktu tersebut berakhir  dan  kreditur  dan  ataupun  PPAT  tidak  dilengkapi  maka  permohonan  dinyatakan  batal( Muhammad, 2020).
Bagi dunia perbankan tentu diharapkan dengan adanya layanan Hak Tanggungan secara Elektronik  dapat  memberikan  banyak  manfaat  diantaranya  ketepatan  waktu  pendaftaran  Hak Tanggungan pada hari ke tujuh (7) setelah didaftar. Pendaftaran tersebut lebih ekonomis karena tidak  perlu  lagi  kita  datang  ketempat  kantor  Pertanahan  setempat.  Manfaat  lainnya  juga  dapat melakukan Roya dan Oper Kredit secara cepat, kemudian juga kemudahan manajemen aset ( tidak perlu memindai sertipikat Hak Tanggungan) dan juga dapat membuat laporan dan memonitor jumlah dan nilai Hak Tanggungan diseluruh cabang Bank yang bersangkutan (Juli, 2020).
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai “ Kepastian Hukum Dalam Pembuatan Sertpikat Hak Tanggungan secara Elektronik” , karena penulis ingin mengetahui perlindungan hukum untuk kreditur dalam pembuatan sertipikat Hak Tanggungan,  apa  saja  kendala  dan  penyelesaian  kendala  yang  dihadapi  oleh  kreditur  dalam pelayanan Hak Tanggungan secara Elektronik yang diakibatkan oleh sistem IT dari pemerintah.

## Research Methods
Tipe  penelitian  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Tipe  penelitian  ini  digunakan  sesuai dengan  tujuan  yang  akan  dicapai  dalam  penelitian  skripsi  dengan  menggunakan  dasar  analisis terhadap peraturan perundang – undangan atau beberapa dokumen hukum lainnya. Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Ahmad  menyatakan  pengertian  penelitian  hukum  normati adalah  penelitian  hukum  yang  meletakkan  hukum  sebagai  norma.  Maksudnya  adalah mengenai asas-asas,  norma,  kaidah  peraturan  perundang-undangan,  putusan  pengadilan,  perjanjian  serta doktrin (ajaran) (Mukti, 2010).

## Results and Discussion
Results
1. Bentuk  Perlindungan  Hukum  untuk  Kreditur  dalam  Pembuatan  Pendaftaran Sertipikat Hak Tanggungan secara Elektronik.
Keberadaan  hukum  di  dalam  masyarakat  merupakan  suatu  sarana  untuk  menciptakan ketentraman dan ketertiban di masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang  satu  dengan  yang  lainnya  dapat  terjaga  kepentingannya.  Hukum  tidak  lain  adalah  suatu perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau suatu kaedah. Hukum yang sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena dapat menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta dapat menentukan sebagaimana cara untuk melaksanakan kepatuhan pada kaedah. Peran hukum di dalam masyarakat adalah dapat memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang dapat terjadi di dalam masyarakat harus segera diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku  main  hakim  sendiri.  Tujuan  pokok  hukum  sebagai  perlindungan  kepentingan  manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang seimbang.
Menurut  Sudikno  Mertukusumo,  bahwa  hukum  itu  bertujuan  agar  dapat  tercapainya ketertiban di dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan melindungi untuk mencapai  tujuannya  dan  bertugas  membagi  hak  dan  kewajiban  antar  perseorangan  dalam masyarakat,  membagi  wewenang  dan  mengutamakan  pemecahan  masalah  hukum  serta  dapat memelihara  kepastian  hukum.  Sedangkan  menurut  Subekti  dalam  buku  Sudikno  Mertukusumo
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                             DOI: 10.36526/js.v3i2.3535
Research Article                                                                                                                    e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
berbendapat  bahwa  tujuan  hukum  itu  hanya  mengabdi  kepada  tujuan  negara  yaitu  dengan mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya (Sri, 2009).
Indonesia adalah negara yang berdasarkan pancasila, maka sistem perlindungan hukum yang dianutnya ialah harus berpijak dengan dasar negara Pancasila, yaitu tidak dengan melihat hak dan kewajibannya saja yang didalam masyarakat. Dengan begitu perlindungan hukum yang memiliki arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum didalam bentuk perangkat hukum, baik itu bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum bisa diartikan sebagai sesuatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada didalam masyarakat sehingga dapat tercipta  keselarasan  dan  keseimbangan  antara  hidup  manusia.  Sedangkan  perlindungan  hukum dalam arti luas adalah tidak hanya hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan dimanfaatkan bersama – sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai.
Bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kreditur  ketika  debitur  wanprestasi  terdapat dalam bentuk perjanjian kredit, dimana yang berdasarkan penjelasan pasal 10 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 dijelaskan bahwa perjanjian yang menimbulkan hubungan hutang – piutang dapat dibuat dengan kata dibawah tangan maupun akta autentik yang tergantung pada ketentuan hukum yang mengatur materi perjanjian tersebut. Akta dibawah tangan yang merupakan salah satu bentuk perjanjian kredit yang didalam prakteknya memiliki beberapa kelemahan,antara lain yaitu debitur menyangkal untuk mengakui tanda tangan yang ia bubuhkan pada saat penandatanganan perjanjian kredit yang akan melemahkan posisi hak sebagai kreditur apabila dapat diperkarakan di pengadilan, hilangnya arsip atau file serta kekurangan – kekurangan data – data dalam melakukan perjanjian  kredit, sehingga  menurut penulis  yang  lebih  memberikan sebuah  perlindungan  hukum adalah akta autentik yang berbentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan yang berisikan janji – janji guna untuk melindungi hak kreditur. Akta ini akan lebih jelas di dalam nya apabila menjamin hak kreditur  telah  melakukan  pendaftaran  kepada  kantor  Pertanahan  dan  sebagai  bukti  adanya  Hak Tanggungan, diterbitkanlah Sertipikat hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan, dimana sertipikat ini  memiliki  kekuatan  yang  sama  seperti  hakim  yang  berkekuatan  hukum  tetap.  Sertipikat  ini berfungsi sebagai dasar di dalam pelaksanaan eksekusi apabila dikemudian hari terdapat debitur melakukan wanprestasi atau mengingkari janjinya untuk melunasi hutangnya (Martha, 2010).
Dalam suatu perjanjian kredit yng dilakukan antara pihak kreditur dan debitur, tidak menutup resiko  adanya  tindakan  wanprestasi  dari  pihak  debitur,  sehingga  diperlukan  jaminan  kebendaan guna  menjamin  pelunasan  piutang  terhadap  debitur.  Jaminan  yang  paling  banyak  digunakan umumnya adalah hak atas tanah yang ketentuannya diatur didalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda yang berkaitan dengan tanah, dimana Undang – Undang ini memberikan perlindungan hukum khususnya bagi pemegang Hak Tanggungan apabila dikemudian hari terdapat debitur yang cedera janji atau tidak memenuhi kewajibannya, dan perlindungan hukum yang diberikan menurut ketentuan Undang – Undang adalah Pasal 1 angka 1. Hak – hak kreditur yang didahulukan merupakan salah satu wujud perlindungan hukum yangdiberikan bagi pihak kreditur apabila terjadi wanprestasi dari debitur, khususnya dalam pengambilan pelunasan hutang piutang.
Salah satu ciri Hak Tanggungan sebagai lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat yaitu mudah dan pasti dalam pelaksanaanya. Sehingga, hak eksekusi objek Hak Tanggungan ini juga merupakan perlindungan hukum bagi kreditur khususnya apabila terjadi wanprestasi debitur, yang ketentuannya diatur dalam pasal 6, pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) serta pasal 20 ayat (2) dan (3), dimana berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa pelaksaan eksekusinya dapat dibedakan menjadi tiga bagian macam yaitu:
2. Pasal 6 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 : Parate Executie atau lelang kekuasaan sendiri tanpa melalui pengadilan.
3. Pasal 14 ayat (1),(2), dan (3) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 : eksekusi atau lelang dengan bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri setempat, berdasarkan
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                             DOI: 10.36526/js.v3i2.3535
Research Article                                                                                                                    e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
irah – irah yang tercantum dalam sertipikat Hak Tanggungan yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
4. Pasal 20 ayat (2) dan (3) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 : penjualan yang dibawah tangan  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  antara  pemberi  dan  penerima  Hak Tanggungan.
Tidak semua janji yang diberikan perlindungan kepada kreditur, tetapi hanya saja sebagian besar. Dalam hal ini terdapat dua macam janji ketentuan pasal 11 yaitu:
1. Janji yang dapat membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan (debitur); 2. Janji yang dapat memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan (kreditur). Kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kalinya  menghasilkan  surat  tanda  bukti  hak berupa sertipikat atas bidang – bidang tanah yang sudah ada haknya dan sertipikat hak milik atas satuan  rumah  susun.  Sertipikat  adalah  surat  tanda  bukti  apabila  hak  sebagaimana  dimaksud  di dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, dan hak tanggungan yang masing – masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
Di  Indonesia  menganut  sistem  pendaftaran  tanah  negatif  tetapi  bertendensi  positif, maksudnya ialah sistem pendaftaran tanah yang menggunakan sistem negatif yang memungkinkan terjadinya klaim pengakuan hak atas tanah, tetapi di sisilainnya pemerintah telah berupaya untuk memperoleh fakta yang sebenarnya mengenai klaim hak atas tanah tersebut. Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 kepastian hukum tersebut diberikan kepada yang benar – benar berhak atas tanah, sedangkan yang terdaftar di dalam buku tanah masih dapat digugat. Sistem  publikasi  dalam  penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  dapat  mempermasalahkan sejauh mana orang boleh mempercayai kebenaran data yang telah disajikan oleh negara sebagai hasil kegiatan pendaftaran tanah yang telah dilaksanakan. Dan apabila akibat hukumnya jika orang telah melakukan perbuatan hukum dengan tanah yang sudah terdaftar menggunakan data tersebut dan kemudian dinyatakan data tersebut tidak benar adanya. Kebaikan dari sistem negatif sendiri yaitu : a) adanya perlindungan terhadap pemegang hak yang sebenarnya; b) adanya penyelidikan terhadap riwayat tanah sebelum sertipikat tersebut diterbitkan. Dalam sistem pendaftaran negatif, bagi  PPAT  tidak  ada  keharusan  untuk  memeriksa  atas  nama  siapa  pendaftaran  haknya.  PPAT mendaftarkan hak – haknya dalam daftar – daftar umum atas nama pemohonnya tanpa mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap si pemohonnya, sehingga pekerjaan pendaftaran peralihan hak  dalam  sistem  negatif  dapat  dilakukan  secara  cepat,  sebagai  akibat  tidak  ditiadakannya pemeriksaan  olehPPAT  adapun  kelemahan  dalam  sistem  negatif  adalah  ketidak  terjaminnya kebenara dari isi daftar – daftar umum sebagai pemegang hak harus menangkal sendiri resikonya jika yang terdaftar itu ternyata bukan pemegang hak yang sebenarnya (andrian, 2014).
Didalam hal penerbitan sertipikat peraturan perundang – undangan melindungi pemegang sertipikat  akan  tetapi  data  fisik  dan  yuridisnya  di  dalam  sertipikat  tanah  belum  bisa  pasti  benar, meskipun harus diterima oleh pengadilan sebagai data yang benar selama tidak ada alat bukti atau alat pembukian yang membuktikan sebaliknya. Sehingga memberikan kesempatan pada para pihak lain merasa memiliki obek yang sama untuk mengajukan keberatan atas penerbitan sertipikat, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan ketentuan pada pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dalam pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat tanah bisa terwujud apabila memenuhi unsur – unsur yaitu :
1. Sertipikat  diterbitkan  secara  sah  atas  nama  orang  atau  badan  hukum. pengertian atas nama orang atau badan hukum adalah sertipikat yang diterbitkan oleh  kantor  pertanahan  kota/kabupaten  untuk  objek  pendaftaran  tanah  yang berupa hak atas tanah. 2. Tanah diperoleh dengan itikad baik.
3. Tujuan  dari  asas  itikad  baik  adalah  untuk  melindungi  orang  dnegan  itikad  baik memperoleh  sesuatu  hak  dari  orang  yang  disangkanya  adalah  pemegang  hak yang sah dari hak tersebut.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                             DOI: 10.36526/js.v3i2.3535
Research Article                                                                                                                    e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523 4. Tanah dikuasai secara nyata. 5. Hak  atas  tanah  yang  secara  fisik  dan  nyata  dikuasai  dan  digunakan  oleh pemegang hak atas tanahnya sendiri, atau digunakan oleh orang lain atau badan hukum yang mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah itu. 6. Dalam kurung waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat tidak ada yang mengajukan  keberatan  secara  tetulis  kepada  pemegang  sertipikat  dan  kepala kantor pertanahan kota/kabupaten setempat maupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat. Pada awal tahun 2021 telah dikeluarkan kebijakan dari menteri ART/ Kepala BPN untuk mengeluarkan produk dokumen tanda bukti hak kepemilikan tanah dalam bentuk elektronik atau sertipikat elektronik. Kebijakan tersebut adalah dalam rangka untuk melakukan atau melaksanakan lebih  lanjut  terhadap  ketentuan  UU  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  dalam  kluster pertanahan,  bahwa  pelayanan  dalam  bidang  pertanahan  diahlihkan  dalam  bentuk  elektronik termasuk  dokumen  tanda  bukti  haknya  yang  berbentuk  elektronik.  Kebijakan  tersebut  kemudian dituangkan dalam peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertpikat elektronik. Pelayanan pendaftaran tanah yang lebih ke arah elektronik ini sebenarnya sudah dirancag sejak berlakunya PP Nomor 24 Tahun 1997. Dokumen elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP. Syarat formil yang mengenai alat bukti tersebut diatur dalam pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa suatu informasi atau dokumen elektronik  bukanlah  dokumen  atau  surat  yang  menurut  perundang – undangan  harus  berbentuk tertulis (Jusua, 2012), sedangkan syarat materil diatur dalam pasal 6, pasal 15, dan pasal 16 UU ITE yaitu  alat  bukti  elektronik  dapat  diterima  di  pengadilan  adalah  suatu  informasi  atau  dokumen elektroniknya  hars  dapat  dijamin  ketersediaannya,  keutuhannya  serta  keauntentikannya    (budi, 2013).  Sertipikat  tanah  elektronik, sebagai  bukti kepemilikan  elektronik  yang  diakui  oleh  UU  ITE khususnya  yang  diatur  dalam  pasal  6,  dari  sisi  hukum  persoalan  pembukian  sertipikat  tanah elektronik tidak menjadi masalah.
Alat  bukti  dalam  Hukum  Acara  Pidana  diaur  dalam  pasal  184  ayat  (1)  Kitab  Undang – Undang  Hukum  Acara  Pidana  disebutkan  bahwa  alat  bukti  yang  sah  adalah  keterangan  saksi, keterangan  ahli,  surat  petunjuk  dan  keterangan  terdakwa  (Nandatama,  2020).  Dalam  sistem pembuktian Hukum Acara Pidana yang menganut stelsel negatif, hanya alat – alat bukti yang sah menurut  Undang – Undang  yang  dapat  dipergunakan  sebagai  alat  bukti.  Terdapat  beberapa persyaratan yuridis di Indonesia agar suatu Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan serta hasil cetakannya dapat diakui sebagai alat bukti yang sah dan penuh di pengadilan yaitu (munir, 2020):
1. Para  pihak  yang  melakukan  transaksi  elektronik  harus  beritikad  baik  dan  dapat menuangkan transaksi elektronik tersebut dalam suatu kontrak elektronik.
2. Pembuktian dalam sistem elektronik tidak berlaku terhadap pembuktian yang oleh Undang – Undang  disyaratkan  dalam  bentuk  tertulis,  pembuktian  yang  oleh  Undang – Undang disyaratkan dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh PPAT.
3. Menggunakan sistem elektronik sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang – Undang yaitu dengan sistem elektronik yang berupa serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang  berfungsi  mempersiapkan,mengumpulkan,  mengelola,  menganalisis,  menyimpan, menampilkan,mengumumkan, mengirim, dan atau menyebarkan informasi elektronik.
4. Informasi yang sudah terdapat dalam informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat diakses dan dapat ditampilkan dan serta terjamin keutuhannya.
Asas Hak Tanggungan adalah asas publisitas. Asas publisitas membawa pengaruh penting terhadap  perjanjian  jaminan  kebendaan  yang  dibuat  oleh  debitor  dan kreditor.  Pemenuhan  asas publisitas mengakibatkan bahwa perjanjian kebendaan tersebut tidak sekedar hanya berlaku dan mengikat para pihak saja, tetapi juga akan mengikat pihak ketiga sehingga ada suatu kewajiban yang  terpikul  dipundaknya  yaitu  keharusan  menghormati  hak  kebendaan  yang  dimaksud.  Asas publisitas  ini  penting  agar  supaya  perjanjian  jaminan  kebendaan  yang  dibuat  oleh  kreditur  dan
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                             DOI: 10.36526/js.v3i2.3535
Research Article                                                                                                                    e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
debitor, juga mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga kendati bukan merupakan pihak seperjanjian (isnaini, 2020).
Asas publisitas ini juga dapat diartikan bahwa Hak Tanggungan juga dapat mengikat pihak ketiga  dan  memberikan  kepastian  hukum  kepada  pihak – pihak  yang  berkepentingan,  jika  telah didaftarkan di kantor pertanahan sehingga terbuka dan diketahui oleh umum (Imron, 2017). Jaminan kebendaan seperti halnya Hak Tanggungan merupakan hak kebendaan yang dapat diberikan karena wajib memenuhi asas pencatatan dan publisitas agar dapat melahirkan hak atas kebendaan yang dijaminkan tersebut. Lahirnya kebendaan pada hak kebendaan juga bersifat memberikan jaminan, yaitu  digantungkannya  pada  penerapan  dari  asas  publisitas  dengan  mendaftarkan  ke  kantor pertanahan maka lahirlah hak kebendaan (Juliana, 20140.
Dengan  munculnya  sistem  Hak  Tanggungan  elektronik  yang  bertujuan  untuk mempermudah pendaftaran Hak Tanggungan yang dapat memungkinkan kreditur untuk mencetak dengan  sendirinya  yang  diterbitkan  oleh  sistem  Hak  Tanggungan  elektronik  kemudian melekatkannya pada sertipikat Hak atas Tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun, hal tersebut tidak akan menjadi semerta – merta menjadikan Hak Tanggungan lahir, apabila belum dilakukan pencatatan pada buku tanah oleh kantor pertanahan, sebab pencatatan sendiri telah menjadikan Hak Tanggungan terbuka dan umum, sehingga pihak lain yang tidak terikat pada perjanjian jaminan tersebut  mengetahui  bahwa  adanya  hak  kebendaan  di  atas  hak  atas  tanah  tersebut  yaitu  Hak Tanggungan.
5. Penyelesaian  Kendala  yang  Dihadapi  oleh  Kreditur  dalam  Pelayanan  Hak Tanggungan secara Elektronik Akibat dari Teknologi Informasi dari Pemerintah.
Hukum diciptakan untuk mengatur sistem bernegara serta memiliki peran sebagai penjaga ketertiban di dalam mayarakat. Di sisi lain hukum diciptakan untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu  yang  timbul  di  dalam  masyarakat.  Namun  sering  kali  hukum  yang  diciptakan  justru menimbulkan permasalahan yang baru dalam pelaksanaannya. Berbagai faktor menjadi penyebab timbulnya permasalahan, antara lain disebabkan banyaknya peraturan perundang – undangan yang dibuat  tidak  mencerminkan  aspirasi  masyarakat  dan  kebutuhan  pembangunan.  Aturan – aturan pemerintah dalam menindak lanjut penyelesaian kendala di dalam pelayanan pembuatan sertipikat hak  Tanggungan  di  dalam  hal  perbedaan  pengaturan  pasal  10  ayat  (3)  Undang – Undang  Hak Tanggungan dengan Peraturan Menteri ART/BPN Nomor 5 Tahun 2020 terkait jaminan Hak Atas Tanah  yang  belum  di  daftarkan  yang  dimana  pada  penjelasan  pasal  10  ayat  (3)  UUHT  bahwa pembebanan  Hak  Tanggungan  pada  hak  atas  tanah  itu  dimungkinkan  asalkan  pemberiannya tersebut dilakukan bersama dengan pemohon pendaftaran hak atas tanah tersebut. Kemungkinan yang dimaksudkan ini untuk memberi kesempatan kepada pemegang hak atas tanah yang belum bersertipikat  untuk  memperoleh  kredit.  Disamping  itu  memiliki  kemungkinan  yang  juga  untuk mendorong  persertipikatan  hak  atas  tanah  pada  umumnya.  Dengan  ketentuan  tersebut  berarti penggunaan tanah yang bukti kepemilikannya berupa petok,girik dan lain lain yang sejenis masih di mungkinkan sebagai guna sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Sedangkan di dalam Peraturan Menteri ART/BPN Nomor 5 Tahun 2020 pasal 15 hanya mengatur hak atas tanah yang sudah bersertipikat saja. Ketika terdapat hak atas tanah yang  belum  di  daftarakan  lalu  digunakan  sebagai  jaminan  hak  tanggungan,  maka  harus dikonversikan atau di daftarkan secara pararel yang maksudnya ialah hak atas tanah lama terlebih dahulu  harus  didaftarkan  sesuai  dengan  prosedur  yang  sudah  berlaku  seperti  biasa.  Setelah sertipikat hak atas tanah terbit, tujuh hari dari penerbitan baru bisa dipasang untuk jaminan hak atas tanah. Di BPN sendiri sudah terdapat program strategis nasional yang bernama PTSL (Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap)  yang  dahulunya  disebut  prona,  yang  dimana  di  seluruh  tanah  di Indonesia sendiri harus sudah bersertipikat (Nailu,2020). Berbagai problema atau kendala di dalam pelaksanaan hak tanggungan elektronik, berdasarkan Peraturan Menteri ART/BPN Nomor 5 Tahun 2020 yang telah dilaksanakan serentak secara nasional sejak tanggal 8 Juli 2020 banyak sekali dan menjadi  tantangan  bagi  pengguna  Hak  Tanggungan  Elektronik  terutama  PPAT  dan  kreditur diantaranya:
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                             DOI: 10.36526/js.v3i2.3535
Research Article                                                                                                                    e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
6. Jika tidak terdaftar, data PPAT bisa dihapus dampai saat ini banyak PPAT yang belum melakukan pemutakhiran data diri.
7. Hanya kreditur yang terdaftar, tervalidasi dan terverifikasi yang bisa menggunakan aplikasi mitra ART/BPN, yang faktanya masih banyak institusi perbankan yang belum mengajukan permohonan pendaftran layanan Hak Tanggungan Elektronik sehingga sebagai pengguna belum mempunyai akun yang harus didaftarkan.
8. Validasi  sertipkat  dan  jangka  waktu  pengecekan  sertipikat  hak  atas  tanah  yang  mau dibebankan hak tanggungan di dalam kantor pertanahan sering lama dan belum sesuai dengan jangka waktu SOP dengan berbagai alasan.
9. PPAT  banyak  mengalami  kendala  di  saat  pengimputan  data  berdasarkan  APHT  yang dibuatnya dan data pendukungnya dalam format file pdf yang juga termasuk pernyataan yang dibuat PPAT bertanggungjawab terhadap kebenaran dokumen baik itu secara formil dan materil.
10. Perubahan  nama  kreditor,  roya  dan  revisi  hak  tanggungan  yang  diajukan  oleh  kreditor ketika menghubungi pihak kantor pertanahan sering kali lama responnya sehingga waktu perbaikan sering kali menjadi lewat dan merugikan para pengguna.
11. Saat server eror peringkat hak tanggungan salah dan harus bayar ulang PNBP.
12. Apabila  debitor  wanprestasi  berdasarkan  pasal  6  UUHT  maka  kreditor  berhak  menjual objek  Hak  Tanggungan  yang  sebagaimana  pengaturan  pelaksanaanya  objek  hak tanggungan secara elektronik( Aziz, 2019).
Dari berbagai problem dan kendala di atas hampir semua tertuju kepada sistem IT yang telah disiapkan Pemerintah PUSDATIN (pusat data informasi pertanahan dan tata ruang). Belum juga  pasal  22 peraturan  menteri  ART/BPN  mengatur  larangan  yang mesti  menjadi  pencermatan tersendiri bagi pengguna layanan Hak Tanggungan Elektronik yaitu larangan memalsukan identitas, memberikan  username  dan  password  kepada  pihak  lain  yang  dapat  menyebabkan  terbukanya informasi,  memalsukan  dokumen  dan  atau  memberikan  informasi  yang  tidak  benar  yang  dapat menyebabkan kesalahan penyelenggara Hak Tanggungan Elektronik dan perbuatan lain juga yang ditetapkan oleh  penyelenggara  Hak  Tanggungan  Elektronik.  Di  dalam pasal  23  dilihat  mengenai sanksinya  yaitu  penutupan  akses  sementara  atau  juga  permanen,  pembatalan  sertipikat  hak tanggungan elektronik dan dilaporkan kepasa aparat penegak hukum.
Di  dalam  pasal  10  ayat  (3)  Undang – Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan bahwa objek Hak Tanggungan sendiri yaitu berupa hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama yang telah mematuhi syarat untuk didaftarkan akan tetapi pendaftarannya sendiri belum  dilakukan,  maka  pemberian  hak  tanggungan  dilakukan  bersamaan  dengan  permohonan pendaftaran  hak  atas  tanah  yang  bersangkutan.  Dengan  berlakunya  seluruh  Hak  Tanggungan Elektronik maka ketentuan padal 10 ayat (3) UUHT tidak bisa dilaksanaakn karena Hak Tanggungan elektronik berbasis data tanah yang sudah bersertipikat dan sudah terdaftar pada kantoe pertanahan setempat. Akan menjadi problem atau kendala bagi pengguna setidaknya dapat diketahui bahwa peraturan  menteri  ART/BPN  Nomor  5  Tahun  2020  yang  mengatur  layanan  Hak  Tanggungan elektronik belum mengakomodasi ketentuan di dalam pasal 10 ayat (3) UUHT di atas. Jika PPAT hendak  ingin  membuat  APHT  dengan  jaminan  hak  atas  tanah  yang  belum  bersertpikat,  lalu bagaimana pendaftarn hak tanggungannya karena sekarang BPN tidak lagi menerima pendaftaran secara konvensional.
Hak  atas  tanah  yang  belum  bersertpikat  berdasarkan  pasal  10  ayat  (3)  UUHT  di  atas dibolehkan, jika akan dilakukan maka PPAT akan menggunakan kebiasaanyang sudah berjalan yaitu dengan cara memakai SKMHT atau Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, yang kemudian mendaftarkan  konversi  atau  pensertipikatnya  baru  yang  kemudian  dipasangkanlah  APHT.  Oleh karena itu sebaiknya kantor pertanahan tetap menerima pendaftaran hak tanggungan secara manual atau konversi untuk bidang hak atas tanah yang dijadikan jaminan tetapi belum bersertipikat guna untuk  memenuhi  ketentuan  pasal  10  ayat  (3)  UUHT.  Kementerian  ART/BPN  berkenan  dengan problem layanan pendaftaran hak tanggungan elektronik ini telah membuat petunjuk teknisnya pada saat tanggal 29 April Tahun 2020. Namun fakta problem dan kendala yang muncul atas pelaksanaan
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                             DOI: 10.36526/js.v3i2.3535
Research Article                                                                                                                    e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
layanan Hak Tanggungan Elektronik berdasarkan Peraturan Menteri RT/BPN Nomor 5 Tahun 2020 tersebut masih tetap ada dan bahkan banyak sebagaimana terurai di atas.
Petunjuk  teknis  di  atas  yang  dimaksud  sebagai  pedoman  bagi  kantor  pertanahan  dan pengguna layanan hak tanggungan elektronik sebagai tujuan untuk strandardisasi, panduan dan petunjuk lebih rinci dalam pelayanan hak tanggungan elektronik. Ruang lingkup petunjuk teknis ini juga meliputi: 1. Penggunaan layanan sistem hak tanggungan elektronik dalam hal ini terdiri dari tiga pilar yaitu kantor pertanahan, PPAT dan serta kreditur; 2. Objek Hak Tanggungan; 3. Persiapan;
4. Pelaksanaan oleh PPAT dan Kreditur;
5. Pelaksanaan oleh kantor pertanahan;
6. Pelayanan lanjutan hak tanggungan manual;
7. Pemecahan hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan elektronik. Dari apa yang tergambar tersebut di dalam petunjuk teknis tidak ada formula yang dapat
mengakomodasi  untuk  dapat  dilaksanakannya  pasal  10  ayat  (3)  Undang – Undang  Hak Tanggungan.
Conclusion
1. Dengan  adanya  kemajuan  teknologi,  pembuatan  sertipikat  hak  tanggungan elektronik  ini  memiliki  segi  positifnya  yaitu  memudahkan  kreditur  dan  PPAT, mempersingkat  waktu  untuk  membuat  dan  mendaftarkan  sertipikat  hak tanggungan  elektronik  tanpa  harus  ke  kantor  pertanahan,  bentuk  perlindungan hukumnya sendiri yaitu berbentuk akta dibawah tangan atau akta autentik yang memiliki  kekuatan  hukum  dan  Sertipikat  Hak  Tanggungan  Elektronik  bisa  di download  dan  dicetak  oleh  kreditur,  sertipikat  ini  berbentuk  file  pdf  yang  juga memiliki kekuatan hukum. 2. Penyelesaian problem dan kendala yang dihadapi oleh pengguna hak tanggungan elektronik terutama PPAT dan kreditor mengacu pada petunjuk teknis yang dibuat oleh Kementerian ART/PN seperti pengguna belum memiliki akun yang harus di daftarkan,  pengimputan  data  tidak  sesuai,  hingga  server  eror  peringkat  hak tanggungan karena pada dasarnya problem dan kendala tersebut sebagian besar berkaitan  dengan  sistem  IT  dan  server  layanan  Hak  Tanggungan  Elektronik. Pengguna (PPAT dan kreditor) harus selalu mengkonfirmasi problem IT tersebut kepada  penyelenggara  layanan  hak  tanggungan  elektronik  yaitu  kantor pertanahan setempat.

## Daftar Pustaka
Adrian Sutendi, Sertipikat Hak Atas Tanah, Jakarta; Sinar Grafika, 2014 Aziz Bahri, Kajian Yuridis Pelaksanaan Pelelangan Objek Hak Tanggungan secara Elektronik, Jurnal Hukum Online, Universitas Mataram, bulan April 2019.
Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2013.
Darmawan  Napitupulu,  et  al,  E-Government:Implementasi,  Strategi  dan  Inovasi  ,Yayasan  Kita Menulis,2020.
Eugenia  Liliawati  Mulyono,  Tinjauan  Yuridis  Undang-undang  Nomor  4  tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan dalam Kaitannya dengan Pemberian Kredit oleh Perbankan, Harvarindo, Jakarta, 2003.
Hasannudin Rahman, Aspek-aspek Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
Iman Sjahputra, Problematika Hukum Internet Indonesia, Jakarta, 2002.
I Ketut Oka Setiawan, Hukum Pendaftaran & Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                             DOI: 10.36526/js.v3i2.3535
Research Article                                                                                                                    e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Isnaeni Moch, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan ,Revka Petra Media ,2016. Imron Rosyadi, Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah Kencana 2017. Juliana Evawati, ‘Asas Publisitas Pada Hak Jaminan Atas Resi Gudang, 2014. Jasua Sitompul, Cybercrime, cyberlaw; Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Jakarta: Tatanusa,2012. Juli  Asril,    Beberapa  Permasalahan  Terkait  Hak  Tanggungan  Sebagai  Lembaga  Jaminan  Atas Tanah, Jurnal Ilmiah MEA (Management, Ekonomi dan Akuntansi) Vol. 4 No. 2, Universitas Islam Nusantara, Bandung, 2020.
Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
Riky Rustam, Hukum Jaminan, UII Press, Yogyakarta, 2017 Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan.,  Hukum  Jaminan  Indonesia  Pokok  Pokok  Hukum  Jaminan  dan Perorangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman,Yogyakarta: Liberty Offset,2001, Sudikno Mertukusumo, Penemuan Hukum, Yogyakarta: Liberty,2009.
Martha Noviaditya, Perilindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan, 2010.
Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020. Muhammad Ayub,  Fungsi Hak Tanggungan Sebagai Jamninan Bagi Pemilik Tanah di Lembaga
Keuangan”, Jurnal Ilmu Komputer dan Atematika Vol. 1 Nomor 2, Kudus, 2020. Nandatama  Ayu  Lafitri,  "Kepastian  Hukum  Sertipikat  Hak  Tanggungan  Elektronik  Dalam  Hukum Pembuktian di Peradilan Menurut Hukum Acara Perdata," Jurnal Pro Hukum Volume 9 Nomor 2,Desember 2020.
Nailu  Vina  Amaliadkk,  “Analisis  Ketentuan  Hak  Tanggungan  Elektronik  Pada  Peraturan  Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggu ngan”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Volume 5, 29 Desember 2020. Perundang – Undangan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  atau  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  Nomor  9  Tahun  2019  tentang  Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara Elektronik.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  atau  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.