http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736

## PENERAPAN ETIKA  PELAYANAN PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
Budiman 1) , Aditya Ferlan Farhanuddin 2) ,  Astri Ayulia Putri Setia 3) , Diella Jauza 4) .
UIN Sunan Gunung Djati Bandung 1,2,3,4)
Email : budiman57@uinsgd.ac.id 1) , adityaferlan234@gmail.com 2) , astriayuliaps@gmail.com 3) , diellajauza8@gmail.com 4) .

## Abstrak
Penyelenggaraan  pelayanan  publik  merupakan  upaya  negara  untuk  memenuhi kebutuhan  dasar  dan  hak-hak  sipil  setiap  warga  negara  atas  barang,  jasa,  dan  pelayanan administrasi  yang  disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik.  Pada  kenyataannya sampai saat ini, pelayanan publik masih dinilai belum memuaskan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan beberapa permasalahan etika administrator pelayanan publik seperti sikap kurang responsif,  kurang  mau  mendengar  saran  dan  keluhan,  inefisiensi,  diskriminatif  serta  sikap kurang ramah. Etika masih dianggap suatu hal yang kurang penting dan diabaikan, padahal penerapan etika atau kode etik administrator dalam menjalankan pelayanan akan mendorong optimalisasi  pelayanan  publik.  Selain  itu,  optimalisasi  pelayanan  publik  akan  bisa mewujudkan good governance yang selama ini menjadi harapan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian  ini  akan  membahas  tentang  dampak  kode  etik  sebagai  faktor  utama  yang mempengaruhi  pelayanan  publik  dalam  mewujudkan good  governance. Penelitian  ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang diambil dari beberapa jurnal dan artikel yang berkaitan dengan fenomena dan objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  penerapan  etika  pelayanan  publik  bagi  pegawai  memegang  peranan penting  karena  akan  mencegah  perbuatan  yang  tidak  etis,  dapat  meminimalisir  masalah pelayanan publik sehingga membangkitkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat luas bahwa terciptanya pelayanan publik yang baik dapat membangun good governance menjadi suatu kenyataan.
Kata Kunci : Etika, Kode Etik, Pelayanan Publik, Administrator, Good governance.

## Abstract
The implementation of public services is an effort by the state to fulfill the basic needs and civil rights of every citizen for goods, services, and administrative services provided by public service providers. In fact, until now, public services are still considered unsatisfactory to the community. This is due to several ethical problems of public service administrators such as  being  less  responsive,  less  willing  to  listen  to  suggestions  and  complaints,  inefficiency, discriminatory  and  unfriendly  attitudes.  Ethics  is  still  considered  something  that  is  less important and is ignored, even though the application of ethics or an administrator's code of ethics in carrying out services will encourage the optimization of public services. In addition, the optimization of public services will be able to realize good governance which has been the hope of the community. Therefore, this study will discuss the impact of the code of ethics as the main factor influencing public services in realizing good governance. This  study uses a qualitative approach with a literature study method taken from several journals and articles related to the phenomena and objects studied. The results show that the application of public service ethics for employees plays an important role because it will prevent unethical acts, can minimize  public  service  problems  so  as  to  generate  support  and  trust  from  the  wider community that the creation of good public services can build good governance into a reality. Keywords : Ethics, Code of Ethics, Public Service, Administrator, Good governance.
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736

## A. PENDAHULUAN
Bartens  (2000)  menggambarkan  konsep  etika  dengan  beberapa  arti,  salah  satu  di antaranya  dan  biasa  digunakan  orang  adalah  kebiasaan,  adat  istiadat,  akhlak  dan  watak. Bertens  juga  mengatakan  bahwa  di  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  karangan Purwadaminta, Etika dirumuskan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral).
Dari   memperhatikan beberapa sumber di atas, Bertens berkesimpulan bahwa ada tiga arti penting etika, yaitu:
1. Sebagai nilai-nilai moral dan norma-norma moral.
2. Sebagai  pegangan  bagi  seseorang  atau  suatu  kelompok  dalam  mengatur  tingkah lakunya atau disebut dengan sistem nilai.
3. Sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang sering dikenal sebagai kode etik.
4. Sebagai ilmu tentang yang baik atau buruk yang acapkali disebut filsafat moral.
Dari  definisi  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  masalah  etika  selalu  berhubungan dengan kebiasaan atau watak manusia sebagai individu atau dalam kedudukan tertentu. Watak baik yang termanifestasikan dalam kelakuan baik, sering dikatakan sebagai sesuatu yang patut atau sepatutnya.  Sedangkan  watak buruk yang termanifestasikan dalam  kelakuan  buruk, sering  dikatakan  sebagai sesuatu yang tidak  sepatutnya.
Dalam  kaitannya  dengan  administrasi  publik,  etika  khususnya  etika  kerja  seorang administrator  sangat  berperan  dalam  menjalankan  salah  satu  kegiatan  administrasi  publik yaitu pelayanan publik. Isu tentang etika dalam pelayanan publik di Indonesia kurang dibahas secara luas dan tuntas sebagaimana terdapat di negara maju, walaupun disadari bahwa salah satu kelemahan dasar dalam pelayanan publik di Indonesia adalah masalah moralitas. Etika sering dilihat sebagai elemen yang kurang berkaitan dengan dunia pelayanan publik. Padahal, dalam literatur tentang pelayanan publik dan administrasi publik, etika merupakan salah satu elemen  yang  sangat  menentukan  kepuasan  publik  yang  dilayani  sekaligus  keberhasilan organisasi pelayanan publik itu sendiri. Terdapat beberapa elemen yang  harus diperhatikan dalam  setiap  fase  pelayanan  publik  mulai  dari  penyusunan  kebijakan  pelayanan,  desain struktur  organisasi  pelayanan,  sampai  pada  manajemen  pelayanan  untuk  mencapai  tujuan akhir dari pelayanan tersebut. Dalam konteks ini, pusat perhatian ditujukan kepada aktor yang terlibat  dalam  setiap  fase,  termasuk  kepentingan  aktor-aktor  tersebut.  Misalnya,  dengan menggunakan nilai-nilai moral yang berlaku umum (six great ideas) seperti nilai kebenaran (truth) , kebaikan (goodness), keindahan (beauty) , kebebasan (liberty) , kesetaraan (equality), dan keadilan (justice).
Pelayanan  publik  menjadi  salah  satu  indikator  perwujudan good  governance ,  jika pelayanan  publik  berjalan  secara  optimal  maka good  governance akan  mudah  tercapai  dan sebaliknya.  Pelayanan  publik  yang  optimal  dapat  dilakukan  melalui  implementasi  etika pelayanan publik, sehingga etika memiliki peran yang sangat penting dalam perwujudan good governance. Wujud  peranan  dari  etika  pelayanan  publik  dalam  melaksanakan good governance adalah  melalui  pelaksanaan  berbagai  aturan-aturan  ideal  yang  tertulis  maupun tidak  tertulis  baik  yang  yang  bersumber  dari  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  1945, Ketetapan  MPR,  Undang-undang,  peraturan  pemerintah  dan  lain-lain  yang  terkait  dengan etika,  khususnya  etika  pelayanan  publik.  Diantaranya  melalui  aplikasi  nyata  pelaksanaan tugas-tugas  pemerintahan  dengan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  luhur  yang  hidup  dalam kehidupan masyarakat,bangsa dan negara dengan berpegang teguh pada implementasi nyata tentang  benar  dan  salah,  baik  dan  buruk  dan  estetika,  mengenai  tentang  keindahan  dan kejelekan.
Tuntutan masyarakat pada era reformasi terhadap pelayanan publik yang berkualitas akan  semakin  menguat.  Oleh  karena  itu,  kredibilitas  pemerintah  sangat  ditentukan  oleh
http://jurnaldialektika.com
kemampuannya mengatasi berbagai permasalahan sehingga mampu menyediakan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Hasil  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  melalui  Studi  Kasus  di  BP2T  Kabupaten Sragen  dan  Kabupaten  Sidoarjo  menunjukkan  bahwa  perilaku  berbudaya  mutu  yang tergambarkan  di  dua  daerah  penelitian  telah  membentuk  budaya  mutu  di  masyarakat.  Ide pelayanan yang berbasiskan SMM ISO 9001 yang bertaraf internasional dan diakui perannya, perilaku  pegawai  yang  responsif  terhadap  pelanggan  dan  masyarakat,  serta  sarana  dan prasarana  pelayanan  yang  telah  memperhatikan  kebutuhan  dan  kenyamanan  masyarakat adalah  bukti  telah  terjadinya  perubahan  budaya  birokrasi  yang  lambat,  tidak  responsif  dan tidak  kredibel  menjadi  budaya  birokrasi  yang  menjadikan  masyarakat  sebagai  pelanggan utamanya. Hal tersebut membuktikan bahwa etika kerja menjadi faktor penting keberhasilan good governance melalui pelayanan publik.
Kode  etik  yang  mengutarakan  nilai-nilai  dan  standar  dalam  pelayanan  publik merupakan  salah  satu  elemen  infrastruktur  etis  yang  dengannya  fungsi  orientasi  diperkuat (memberi petunjuk untuk tindakan dan perilaku). Para pegawai harus mengetahui prinsip dan standar dasar yang harus diterapkan di tempat kerja dan di mana letak batasan perilaku yang bisa  ditolerir.  Ini  dapat  dilakukan  dengan  pernyataan  ringkas  dari  prinsip-prinsip  etika  inti yang  mengatur  pegawai  negeri,  menciptakan  saling  pengertian  dalam  interaksi  antara administrasi publik dan komunitas pada umumnya (Sadhana, 2010)
Secara etimologis, moralitas berasal dari bahasa yunani “Ethos” yang berarti akhlak atau adat kebiasaan. Serupa dengan kata moral yang berasal dari bahasa latin “mos” dengan bentuk  jamak “mores” juga berarti  adat  atau cara hidup.  Kumorotomo  (2013) menegaskan bahwa  moralitas  berarti  kebiasaan  atau  tabiat,  sedangkan  moralitas  berarti  cara  hidup  atau kebiasaan.
Dalam dunia pelayanan publik, etika didefinisikan sebagai filosofi atau nilai etika dan dipandang sebagai apa yang harus dipatuhi oleh penyedia layanan publik. Etika didefinisikan sebagai kode etik atau aturan perilaku yang baik yang harus dihormati oleh penyedia layanan publik.  Etika  didefinisikan  sebagai  cabang  filsafat  yang  berhubungan  dengan  nilai-nilai tentang perilaku manusia, sisi baik dan buruk dari suatu tindakan, dan alasan baik atau buruk untuk tujuan tindakan itu diperlukan perilaku, perilaku, dan sikap. , diimplementasikan atau dihindari oleh penyedia layanan. Penerapan praktis etika dan moralitas dapat dilihat dari kode etik yang dipegang oleh aparatur publik.
Good governance saat ini menjadi fokus isu terpenting dalam manajemen negara dari administrasi  publik.  Kebutuhan  akan good  governance semakin  meningkat  dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat serta pengaruh perkembangan teknologi informasi yang pesat dan tidak terbendung. Pertanyaan publik ini wajar dan harus dijawab  oleh  pemerintah  dengan  mengubah,  memperbaiki,  menyederhanakan,  dan meningkatkan  kualitas  pelayanan  untuk  mewujudkan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang baik, bersih, jujur, dan akuntabel.
Dengan diterapkannya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan,  diharapkan  kehidupan  sosial,  ekonomi  dan  politik  serta  pengembangan masyarakat  sipil,  khususnya  masyarakat  dengan  nilai-nilai  fundamental  kesakralan, kemandirian  dan  kemanusiaan,  akan  terwujud.  hak,  martabat  manusia,  kebangsaan, demokrasi,  pluralisme,  solidaritas,  persatuan  dan  kesatuan,  kesejahteraan,  kesetaraan, keterbukaan, kemitraan, partisipasi, dasar etika, tanggung jawab dan faktor-faktor lain yang melekat pada setiap individu atau lembaga untuk melaksanakan pemerintahan yang baik, benar dan otoriter.
http://jurnaldialektika.com

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yaitu  pendekatan  yang  lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. adapun alasan memilih pendekatan kualitatif karena dapat membantu ketersediaan deskripsi  yang  kaya  atas  fenomena.  Kualitatif  mendorong  pemahaman  atas  substansi  dari suatu  peristiwa.  Dengan  demikian,  penelitian  kualitatif  tidak  hanya  untuk  memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran atau penjelasan, tetapi juga membantu untuk mendapatkan  penjelasan  yang  lebih  dalam  (Sofaer,  1999).  Metode  pengumpulan  data  yang digunakan pada pendekatan kualitatif ini adalah studi pustaka yaitu mengumpulkan informasi yang  relevan  dengan  topik  atau  masalah  yang  menjadi  objek  penelitian.  Informasi  tersebut diperoleh dari beberapa jurnal dan artikel.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN Ruang Lingkup Etika Pelayanan Publik
Sesungguhnya  antara  etika  dan  administrasi  publik  mempunyai  landasan  yang berbeda.  Etika  merupakan  induknya  filsafat  nilai  dan  moral  sedangkan  administrasi  publik merupakan  dunianya  keputusan  dan  tindakan.  Etika  bersifat  abstrak  dan  berkenaan  dengan persoalan  baik  dan  buruk  sedangkan  Administrasi  Negara  bersifat  konkrit  dan  harus mewujudkan apa yang diinginkan. Namun dalam berorganisasi, dikenal 3 macam etika, yaitu:
a. Etika individu yakni menentukan baik atau buruk perilaku orang perorangan (individu) dalam  hubungannya  dengan  orang  lain.  Etika  inilah  yang  justru  harus  dimiliki  oleh orang yang menjadi pengabdi masyarakat (public servant)
b. Etika  organisasi  yakni  etika  yang  berfungsi  sebagai  aturan (ethics  as  rule) yang dicerminkan  dalam  struktur  organisasi  dan  fungsi-fungsi  serta  prosedur  termasuk  di dalamnya  sistem  intensif  dan  disinsentif  dan  sanksi-sanksi  yang  berdasarkan  pada aturan
c. Etika Profesi yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang, yang berlaku dalam suatu kerangka  yang  diterima  oleh  semua  yang  secara  hukum  atau  secara  moral menginginkan mereka dalam kelompok profesi yang bersangkutan.
Sehingga pada ruang lingkup pelayanan publik, etika administrasi publik (Pasolong,
2007 :193) dapat diartikan sebagai filsafat dan profesional standar (kode etik) atau right rules of conduct yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrasi publik. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  etika  administrasi  publik  adalah  aturan  atau standar pengelolaan, arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen aturan atau  standar  pengelolaan  yang  merupakan  arahan  moral  bagi  administrator  publik  dalam melaksanakan tugasnya  melayani  masyarakat.  Aturan atau standar dalam  etika administrasi negara  tersebut  terkait  dengan  kepegawaian,  perbekalan,  keuangan,  ketatausahaan,  dan hubungan masyarakat. Dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada tiga fokus utama dalam pelayanan publik, yakni:
1. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan
2. Sisi  dimensi  reflektif,  Etika  Publik  berfungsi  sebagai  bantuan  dalam  menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi.
3. Modalitas Etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual.
Kode  Etik  memberikan  rasa  hormat  kepada  semua  orang  yang  terkena  dampak penerapannya. Artinya, setiap orang yang berada di bawah otoritas kode etik memiliki hak dan kewajiban  yang  saling  berkaitan.  Jadi,  misalnya,  setiap  pejabat  publik  wajib  menjalankan tugasnya dengan tidak merugikan kepentingan orang lain. Bahkan ketika ada konflik antara kepentingan pribadi dan tugas resmi, masalah tersebut harus diselesaikan demi kepentingan umum.  Namun  di  sisi  lain,  karyawan  berhak  untuk  merasa  dihormati  dan  dievaluasi,  jika
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
bekerja dengan benar, dengan menerapkan standar etika pada masyarakat umum (Nandari & Latrini, 2015).

## Permasalahan Etika Pelayanan Publik

## Interacting with Elected Efficials
Hubungan  antara  pejabat  eksekutif  dan  pejabat  politik  terpilih,  baik  kepala pemerintahan seperti presiden, gubernur dan bupati/walikota, atau anggota legislatif, DPR atau DPRD, akan menghadirkan permasalahan khusus. Seperti contoh, administrator publik harus bekerja akuntabel pada anggota legislatif, namun di lain sisi, kebijakan anggota legislatif tidak selalu berpihak pada kepentingan publik.

## Following Orders
Terjadi  jika  seorang  pimpinan  memerintahkan  kepada  seorang  administrator  publik sesuatu yang menyalahi etika.

## Conflict Interest
Terjadinya  konflik  kepentingan,  khususnya  masalah  yang  menyangkut  keuangan,  di antara beberapa pihak pejabat publik.

## Whistle Blowing
Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam organisasi publik untuk membocorkan kecurangan yang dilakukan oleh oknum pejabat atau organisasinya kepada pihak lain. Pihak yang  dilaporkan  itu  biasanya  pimpinan  yang  lebih  tinggi  agar  kecurangannya  diketahui masyarakat luas. Hal tersebut termasuk buruk karena akan memicu reaksi negatif masyarakat. Pelaporan seperti itu seharusnya melalui prosedur hukum yang benar.

## Prohibitions on Political Activities
Administrator publik harus bersikap netral terhadap politik. Namun tetap dapat turut berpartisipasi dalam pemilihan umum demokrasi.
Permasalahan terjadi manakala pimpinan publik melarang administrator publik untuk turut  berpartisipasi  dalam  pemilihan  umum  seperti  yang  terjadi  pada  masa  pemerintahan Theodore Roosevelt di Amerika Serikat.
Secara  umum  jika  dilihat  dari  sisi  sumber  daya  manusianya,  kelemahan  utamanya adalah  berkaitan  dengan  profesionalisme,  kompetensi,  empati  dan  etika,  seperti  sikap administrator yang kurang responsif, kurang mau mendengar saran dan keluhan, inefisiensi, serta sikap kurang ramah dalam memberi pelayanan sehingga membuat  masyarakat  merasa tidak enak hati.

## Penerapan Etika dalam Good Governance
Saat ini, salah satu permasalahan terkait penyelenggaraan ketatanegaraan yang belum terselesaikan  adalah  adanya  penyimpangan  etika.  Hal  ini  kemudian  membuat  masyarakat mempertanyakan  kinerja  administrasi  publik  untuk  mengetahui  apakah  pemerintah  mampu memberikan  pelayanan  publik  yang  berkualitas  kepada  masyarakat.  Dalam  perspektif  ini, upaya  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  di  sektor  ini  sangat  penting.  Selalu  ada keluhan  dari  masyarakat  tentang  berbagai  permasalahan  dalam  pelayanan  publik  seperti penerapan pendapatan haram (pungutan), selalu ada kecenderungan pelayanan yang timpang, dan lain-lain. Timbulnya permasalahan tersebut menunjukkan bahwa proses pencapaian good governance belum terlaksana secara optimal dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk segera mengambil tindakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul pada saat terjadi kecelakaan. wajib. Selain itu, pemerintah sebagai badan administrasi publik memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya guna menjamin kesejahteraan masyarakat.
http://jurnaldialektika.com
Dengan menerapkan etika administrasi publik dengan cara yang paling optimal, akan dimungkinkan untuk mempromosikan kinerja pemerintahan yang baik yang diinginkan. Oleh karena  itu,  dalam  menjalankan  tugas  kedinasannya,  para  pemimpin  negara  harus  memiliki nilai moral tersendiri, terutama dalam tata krama, kesopanan, nilai dan standar yang berkaitan dengan peraturan internal, dan mereka harus memiliki perilaku yang baik, karena jika setiap publik manajer yang tidak memiliki nilai moral yang baik akan berpengaruh pada kinerja dan profesionalisme  akan  dipertanyakan.  Sistem  yang  baik  harus  memiliki  nilai  kelembagaan, menghindari masalah kecurangan seperti kasus korupsi pejabat yang meluas.
Pelanggaran  etika  dan  etika  tetap,  mulai  dari  konstruksi,  implementasi,  hingga evaluasi,  sangat  tidak  seimbang  demi  kepentingan  tertentu.  Proses  pelaksanaan good governance masih memiliki penyimpangan, semua dengan tampilan ketidakadilan, kurangnya transparansi,  kurangnya  umpan  balik,  kurangnya  partisipasi,  kurangnya  akuntabilitas,  dan lain-lain. Semua pertanyaan di atas menunjukkan bahwa etika administrasi  belum berperan besar dalam membantu terciptanya pelayanan yang diharapkan masyarakat dan etika belum menjadi prinsip yang dipahami dengan baik oleh lembaga penyelenggara negara. Oleh karena itu,  etika  administrasi  publik  memegang  peranan  penting  dalam  pelaksanaan good governance.
Peran etika administrasi publik dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang baik melibatkan implementasi cita-cita tertulis dan tidak tertulis, baik yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945, undang-undang dan aturan lain yang berkaitan dengan etika.

## Upaya  Keberhasilan  Infrastruktur Etika
1. Perilaku pegawai negeri harus mencerminkan kepentingan.
Pemangku  kepentingan  Pegawai  negeri  harus  mengenali  prinsip  dan  standar  dasar, yang diharapkan untuk dilakukan di tempat kerja mereka, dan mengetahui di mana batas-batas perilaku yang dapat diterima. Pernyataan yang ringkas dan dirumuskan dengan baik, seperti kode etik, standar dan prinsip dasar etika, yang mengarahkan penyelenggara negara, misalnya dalam bentuk kode etik dapat mencapai hal tersebut dengan menciptakan pemahaman melalui pemerintah dan dalam komunitas yang lebih luas.
2. Perilaku dan komunikasi operator publik harus terjadi dalam batas-batas   kerangka hukum dan kelembagaan.
Struktur hukum adalah dasar untuk mengkomunikasikan standar minimum dan prinsip perilaku wajib bagi semua pegawai negeri. Hukum dan peraturan harus menyampaikan nilai- nilai  inti  dari  administrasi  publik  dan  menyediakan  struktur  dasar  untuk  orientasi, penyelidikan,  tindakan  disipliner  dan  penuntutan  hukum.  Asosiasi  profesional  harus membantu  mengembangkan  penilaian  dan  keterampilan  yang  diperlukan  untuk memungkinkan pegawai kantoran menerapkan prinsip-prinsip etika dalam keadaan konkret. Pelatihan  memfasilitasi  kesadaran  etika,  dan  bahkan  dapat  mengembangkan  keterampilan penting untuk analisis etika dan penalaran moral. Kemajuan yang obyektif dapat membantu menciptakan  lingkungan  di  mana  pejabat  publik  bersedia  menghadapi  dan  menyelesaikan ketegangan dan masalah etika.
3. Pegawai  negeri  harus  menyadari  hak  dan  kewajiban  yang  tepat  saat  bertindak  dan mengambil keputusan.
Nilai dasar administrasi publik adalah pelaksanaan hukum dan hukum negara. Pegawai negeri harus mengetahui hak dan kewajibannya dalam hal menemukan adanya kegiatan ilegal yang  terjadi  atau  yang  dicurigai  seperti  itu  dalam  administrasi  publik.  Ini  harus  mencakup aturan  dan  prosedur  yang  jelas  yang  harus  diikuti  oleh  petugas  dan  rantai  tanggung  jawab formal. Juga pegawai negeri perlu tahu perlindungan apa yang diberikan kepada mereka jika mereka membuat pelanggaran ringan.Dengan demikian, atasan ingin memastikan bahwa staf
http://jurnaldialektika.com
merasa bebas untuk mengungkapkan masalah dan kekhawatirannya. Ini memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan atau kesan yang salah.
4. Proses pengambilan keputusan harus transparan dan terbuka untuk ditinjau.
Bangsa  berhak  mengetahui  bagaimana  lembaga  publik  menerapkan  kompetensi  dan sumber  daya  yang  dipercayainya.  Tinjauan  publik  harus  difasilitasi  oleh  proses  yang transparan dan demokratis, dengan dukungan terhadap undang-undang dan akses ke informasi publik.  Transparansi  harus  dipromosikan  lebih  lanjut  dengan  langkah-langkah,  seperti: pembukaan  sistem  dan  penerimaan  peran  yang  dilakukan  oleh  media  yang  aktif  dan independen.
5. Kebijakan, prosedur dan praktik di tingkat organisasi harus memastikan perilaku etis. Kebijakan pemerintah tidak hanya bertujuan untuk merumuskan standar minimum di mana  tindakan  resmi  pemerintah  tidak  akan  ditoleransi,  tetapi  juga  untuk  mengekspresikan secara jelas totalitas nilai-nilai administrasi publik, yang ingin dicapai oleh pegawai. Prinsip ini menekankan pentingnya memasukkan tujuan jangka panjang dalam standar perilaku etis dan kebutuhan untuk menghindari perlakuan minimal atas dasar aturan di mana, apa pun yang tidak dilarang, dimaksudkan untuk diizinkan.
6. Sistem evaluasi kinerja dan tanggung jawab harus jelas dan diterima oleh publik . Pegawai negeri harus bertanggung jawab atas tindakan mereka terhadap atasan mereka dan, dalam skala yang lebih besar, kepada rakyat. Tanggung jawab harus fokus sesuai dengan aturan dan prinsip etika, dan dalam pencapaian hasil. Mekanisme pertanggungjawaban dapat bersifat  internal  atau  eksternal,  disediakan  baik  oleh  pemerintah  maupun  masyarakat  sipil. Mekanisme yang mempromosikan tanggung jawab mungkin sedemikian rupa sehingga untuk memastikan kontrol yang ketat, yang mengarah pada pengelolaan situasi yang fleksibel dan efisien.
7. Hukuman  atas  perilaku  yang  tidak  pantas  harus  didasarkan  pada  prosedur  dan peraturan; menghukum perilaku dan bukan orang.
Mekanisme  untuk  mendeteksi  dan  menyelidiki  pelanggaran  secara  independen merupakan bagian penting dari infrastruktur etika. Diperlukan prosedur dan sumber daya yang andal untuk memantau, melaporkan dan menyelidiki pelanggaran aturan administrasi publik, sanksi  administratif  dan  disipliner,  dan  proporsional  untuk  menindak  perilaku  tidak  etis. Atasan  harus  melakukan  penilaian  yang  tepat  tentang  penggunaan  mekanisme  ini  ketika tindakan harus diambil. Mekanisme harus adil dan dapat diandalkan. Mereka harus melindungi yang  tidak  bersalah  dan  menemukan  yang  bersalah.  Hukuman  harus  proporsional  dan diterapkan secara konsisten

## Ruang Lingkup dan Prinsip Good Governance
Good Governance sering disebut tata pemerintahan yang baik. Konsep pemerintahan yang baik  didasarkan pada gagasan saling ketergantungan dan interaksi  dari berbagai  aktor kelembagaan  di  semua  tingkat  Negara  (legislatif,  eksekutif,  yudikatif,  militer)  dan  sektor swasta (perusahaan, lembaga keuangan). Tidak ada aktor institusional pemerintahan yang baik yang  harus  dikontrol  secara  mutlak.  Dengan  kata  lain,  dalam  pemerintahan  yang  baik, hubungan antara negara, masyarakat  sipil  dan sektor swasta harus didasarkan pada prinsip- prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, yang merupakan prasyarat yang diperlukan  untuk  keberhasilan  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  publik  dan  benteng. penerimaan suatu kebijakan diciptakan, bukan oleh kekuatan kepemilikan, tetapi oleh tingkat keterlibatan aktor-aktor yang menyusunnya.
Konsep  pemerintahan  yang  baik  muncul  dari  ketidakpuasan  terhadap  kinerja pemerintah  yang  bertanggung  jawab  untuk  menyelenggarakan  urusan  publik.  Implementasi praktik  tata  kelola  yang  baik  dapat  dilakukan  secara  bertahap  tergantung  pada  kapasitas
http://jurnaldialektika.com
pemerintah,  masyarakat  sipil,  dan  mekanisme  pasar.  Salah  satu  opsi  strategis  untuk menerapkan good governance di Indonesia adalah melalui penyediaan pelayanan publik. Penerapan  prinsip-prinsip  pemerintahan  yang  baik  sangat  penting  dalam  kinerja pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur negara. Memang pemerintah merancang  konsep  prinsip good  governance untuk  meningkatkan  kemampuan  mengubah aparatur  administrasi  untuk  memberikan  pelayanan  publik  yang  lebih  baik,  sedangkan pelayanan  publik  masih  dipandang  sebagai  aparatur  administrasi  yang  lamban,  tidak profesional dan mahal.
Penerapan  prinsip-prinsip good  governance sangat  penting  dalam  penyelenggaraan pelayanan  publik  untuk  meningkatkan  kinerja  aparatur  negara.  Memang  pemerintah merancang  konsep  prinsip  good  governance  untuk  meningkatkan  kemampuan  mengubah aparatur  administrasi  untuk  memberikan  pelayanan  publik  yang  lebih  baik,  sedangkan pelayanan  publik  masih  dipandang  sebagai  aparatur  administrasi  yang  lamban,  tidak profesional dan mahal.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  101  Tahun  2000  tentang  Pendidikan  Dan  Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik meliputi:
a. Profesionalisme, peningkatan kapasitas dan moral penyelenggara publik  untuk dapat memberikan pelayanan secara sederhana, cepat, tepat, dengan biaya yang wajar.
b. Akuntabilitas,  peningkatan akuntabilitas pengambil  keputusan  di  segala  bidang yang   terkait  dengan kepentingan masyarakat.
c. Transparansi, menciptakan rasa saling percaya antara  pemerintah  dan masyarakat dengan menyediakan informasi dan memfasilitasi pengumpulan informasi yang akurat dan lengkap.
d. Pelayanan prima, terwujudnya pelayanan publik yang meliputi prosedur yang baik, tarif yang  jelas,  kepastian  waktu,  akses  yang  mudah,  sarana  dan  prasarana  yang  lengkap, serta pelayanan yang ramah, bijaksana dan disiplin.
e. Demokratis  dan  partisipatif,  mendorong  seluruh  warga  negara  untuk  menggunakan haknya  untuk  menyampaikan  pendapat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  yang berkaitan  dengan  kepentingan  masyarakat,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.
f. Efisien dan efektif, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya  yang  ada  secara  optimal  dan  bertanggung jawab.
g. Supremasi  oleh  hukum  dan  dapat  diterima  oleh  seluruh  masyarakat,  menerapkan hukum  secara  adil  kepada  semua  pihak  tanpa  kecuali,  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia dan peduli terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
Menurut  United  Nations  Development  Program  (UNDP)  ada  14  prinsip good governance , yaitu:
a. Wawasan ke depan (visionary)
b. Keterbukaan dan transparansi (openness and transparency)
c. Partisipasi masyarakat (participation)
d. Tanggung gugat (accountability)
e. Supremasi hukum (rule of law)
f. Demokrasi (democracy)
g. Profesionalisme dan kompetensi (professionalism and competency)
h. Daya tanggap (responsiveness)
i. Keefisienan dan keefektifan (efficiency and effectiveness)
j. Desentralisasi
http://jurnaldialektika.com

## (decentralization)
k. Kemitraan  dengan  dunia  usaha  swasta  dan  masyarakat (private  sector  and civilsociety partnership)
l. Komitmen pada pengurangan kesenjangan (commitment to reduce inequality)
m. Komitmen pada   lingkungan hidup (commitment   toenvironmental protection )
n. Komitmen pasar   yang fair (commitment to the fair market). Pelayanan Publik Sebagai Aspek Strategis
Membangun Good Governance
Mengutip pendapat Dwiyanto (2005) ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan good governance di Indonesia, antara lain :
1. Dengan  pelayanan  publik  nilai-nilai  yang  mencirikan good  governance dapat dilakukan  secara  lebih  mudah  dan  nyata  oleh  birokrasi  pemerintah.  Nilai-nilai  yang mencirikan praktik good governance seperti efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dapat diterjemahkan secara relatif mudah dalam penyelenggaraan pelayanan publik daripada melembagakan nilai-nilai tersebut dalam keseluruhan aspek kegiatan pemerintahan.
2. Pelayanan  publik  melibatkan  kepentingan  semua  unsur governance .  Pemerintah, masyarakat  sipil,  dan  mekanisme  pasar  memiliki  kepentingan  dan  keterlibatan  yang tinggi dalam ranah ini. Pelayanan publik memiliki high stake dan menjadi pertaruhan yang penting bagi ketiga unsur governance tersebut karena baik dan buruknya praktik pelayanan publik sangat berpengaruh kepada ketiganya. Nasib sebuah pemerintahan, baik  di  pusat  maupun  di  daerah,  akan  sangat  dipengaruhi  oleh  keberhasilan  mereka dalam  mewujudkan  pelayanan  publik  yang  baik.  Keberhasilan  sebuah  rezim  dan penguasa  dalam  membangun  legitimasi  kekuasaan  sering  dipengaruhi  oleh kemampuan  mereka  dalam  menyelenggarakan  pelayanan  publik  yang  baik  dan memuaskan warga. Demikian pula dengan membaiknya pelayanan publik juga akan memperkecil biaya birokrasi, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kesejahteraan warga  pengguna  dan  efisiensi  mekanisme  pasar.  Dengan  demikian,  reformasi pelayanan publik akan memperoleh dukungan yang luas.
3. Pelayanan  publik  mampu  membangkitkan    dukungan  dan  kepercayaan  masyarakat. Pelayanan  publik  selama  ini  menjadi  ranah  dimana  negara  yang  diwakili  oleh pemerintah  berintegrasi  dengan  lembaga-lembaga  non  pemerintah.  Dalam  ranah  ini terjadi  pergumulan  yang  sangat  intensif  antara  pemerintah  dengan  warganya. Buruknya  praktik governance dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  sangat dirasakan  oleh  warga  dan  masyarakat  luas.  Ini  berarti  jika  terjadi  perubahan  yang signifikan pada ranah pelayanan publik dengan sendirinya dapat dirasakan manfaatnya secara  langsung  oleh  warga  dan  masyarakat  luas.  Keberhasilan  dalam  mewujudkan praktik good  governance dalam  ranah  pelayanan  publik  mampu  membangkitkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat luas bahwa membangun good governance bukan hanya sebuah mitos tetapi dapat menjadi suatu kenyataan.
4. Dengan  memperbaiki  pelayanan  publik  toleransi  terhadap  praktik bad  governance diharapkan  dapat  dihentikan.  Hasil Governance  and  Decentralization  Survey 2002 (GDS 2002) menunjukkan bahwa sebagian besar  warga menganggap wajar terhadap praktik pungutan liar (pungli) dan justru merasa lega karena proses pelayanan dapat segera  selesai,  menjadi  indikator  bahwa  warga  bangsa  menjadi  semakin  toleran terhadap  praktik bad  governance .  Hal  ini  tentu  tidak  saja  dapat  mendorong  warga
http://jurnaldialektika.com
untuk mengembangkan mekanisme survival dengan adanya praktik bad governance , tetapi juga menghindari upaya untuk membangun good governance .
Kalau hal seperti  ini terus terjadi dan  semakin  meluas  tentu  sangat  berbahaya  bagi  kelangsungan  kehidupan  bangsa. Dengan menjadikan praktik pelayanan publik sebagai pintu masuk dalam membangun good governance , maka diharapkan toleransi terhadap bad governance yang semakin meluas dapat dihentikan.
5. Dengan  memperbaiki  pelayanan  publik  diharapkan  adanya  keterlibatan  dari  aktor- aktor di luar negara dalam merespon masalah-masalah publik. Governance lebih luas dari government karena dalam praktik governance melibatkan unsur-unsur masyarakat sipil  dan  mekanisme  pasar.  Dalam  pelayanan  publik,  keterlibatan  unsur-unsur masyarakat  sipil  dan  mekanisme  pasar  selama  ini  sudah  banyak  terjadi,  sehingga praktik governance dalam  ranah pelayanan publik sebenarnya bukan suatu  hal  yang baru  lagi.  Hal  ini  merupakan  suatu  keuntungan  untuk  memulai  perubahan  karena keterlibatan dan mekanisme pasar sebelumnya telah ada. Selanjutnya yang diperlukan adalah melakukan reposisi terhadap ketiga unsur tersebut dan redistribusi peran yang proporsional  dan  saling  melengkapi  di  antara  pemerintah,  masyarakat  sipil,  dan mekanisme pasar sehingga sinergi dapat dikembangkan
6. Tolok  ukur  dan  indikator  praktik  pelayanan  publik  dapat  dengan  mudah  dilakukan. Pelayanan publik yang berwawasan good governance seperti efisien, non diskriminatif, berdaya tanggap tinggi, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi dapat dinilai dan diukur secara  mudah.  Tolok  ukur  dan  indikator  yang  sederhana  dan  yang  dapat  digunakan oleh  penyelenggara,  warga  pengguna,  serta stakeholders lainnya  dapat  dirumuskan dengan mudah. Lebih dari itu, kemajuan dari proses pengembangan pelayanan publik yang  berwawasan good  governance juga  dapat  dinilai  dengan  mudah  oleh  semua stakeholders .  strategis.  Dengan  memberikan  prioritas  pada  pembenahan  birokrasi pemerintah  maka  dampaknya  terhadap  percepatan  terwujudnya good  governance sangat  besar.  Bahkan  lebih  konkrit  lagi,  jika  perbaikan  praktik  penyelenggaraan pelayanan publik menjadi agenda awal dari reformasi birokrasi.
Penyelenggaraan  pelayanan  publik  harus  menjadi core  business dari  birokrasi pemerintah.  Dengan  berhasilnya  pemerintah  memperbaiki  penyelenggaraan  publik sehingga  menjadi  efisien, responsive ,  partisipatif,  dan  akuntabel  maka  pemerintah bukan  hanya  dapat  memperbaiki  kinerja  birokrasi  tetapi  juga  membangun good governance .

## E. SIMPULAN
Penerapan etika administrasi pelayanan publik oleh administrator memegang peranan penting karena akan mencegah perbuatan yang tidak etis dan dapat  meminimalisir masalah pelayanan publik sehingga mampu mengoptimalisasikan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi haknya.
Penerapan etika pelayanan publik yang mencakup etika individu, etika organisasi, dan etika  profesi  dapat  menjadi  upaya  untuk  meminimalisir  masalah  etika  administrator  dalam pelayanan publik seperti sikap kurang responsif, kurang mau mendengar saran dan keluhan, inefisiensi, diskriminatif serta sikap kurang ramah dan keluhan lain dari masyarakat tentang berbagai permasalahan pelayanan publik seperti penerapan pungli, selalu ada kecenderungan pelayanan yang timpang, dan lain-lain. Optimalisasi pelayanan publik melalui etika terwujud dari  terciptanya pelayanan  publik  yang  berkualitas  dan  relevan ,  etika  pelayanan  publik menjadi sarana  kebijakan  publik  dan  alat  evaluasi,  etika  pelayanan  publik  dapat
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
mengkorelasikan  antara  norma  moral  dan  tindakan  faktual. Terwujudnya  pelayanan  publik dengan pelayanan yang  ramah, bijaksana dan disiplin  dapat  mewujudkan good government karena pelayanan publik menjadi salah satu indikator penilaian keberhasilan penerapan good governance.

## REFERENSI
Batubara, A., H. 2006. “ Pelayanan Publik Sebagai Pintu Masuk Dalam Mewujudkan Good Governance”. Jurnal Analisis dan Kebijakan, 2-4 Ediyanto, Satibi. I. 2020. “Etika Dan Perilaku Birokrasi Dalam Mendukung Penguatan Good Governance”. Jurnal Academia Praja Vo. 3, No. 2, 234-250 Engkus, E. 2017. “Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi”. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan   Ilmu Politik , 7(1), 91-101.
Engkus, E. 2017. “Kepuasan Kerja Dalam Kajian Administrasi Publik. Demokrasi, Politik dan Kebijakan Publik”, 18(9), 1-25.
Sakti, F. T., Engkus, E., & Afrilia, A. 2020. The Contribution of “Rumah Susun” Retribution Toward Regional Original Income. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 36(2), 391-400..
Keban, Yeremias T. 2008. “Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu”. Yogyakarta: Gava Media
Lubis,  B.  2019.  “Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Publik  Dengan  Menerapkan    Kode  Etik Pelayanan Kepada Pegawai di Layanan Publik”. Jurnal Binawakya, Vol. 13, No. 12 Maani, Dt. 2010. “Etika Pelayanan Publik”. Jurnal Demokrasi, Vol. 9, No. 1, 61-69 Muhammadiah. 2011. “Reformasi Pelayanan
Publik  Sebagai  Strategi  Mewujudkan Good Governance”. Jurnal Otoritas, Vol. I, No. 2, 127-137
Marliani,  L.  2017.  “Penerapan  NilaiNilai  Etika  Bagi  Birokrasi  Pemerintah  Dalam Mewujudkan Good Governance dan Clean Governance”. Jurnal Dinamika, Vol. 4, No.
4, 542-547
Maryam, N., S.2016. “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik,  Jurnal  lmu Politik  dan Komunikasi”. Volume VI No. 1
Santoso,  Tulus.  2019. Etika  Aparatur  Sipil  Negara  dalam  Membangun  Good  Governance . Jurnal  Ilmiah  Ilmu Administrasi, Vol. 2, No. 2, 179-187
The Liang Gie. 2006. “ Etika Administrasi Pemerintahan”. Jakarta: Universitas Terbuka Winarni P, Gani, D &  Hatmodjosoewito, S. (2020) . Analisis Sikap Pegawai terhadap Perilaku Pelayanan    Publik  (Studi  Kasus  di  BP2T  Kabupaten  Sragen  dan    Sidoarjo) ,  Jurnal Penyuluhan,  Vol. 8 No.1,   67-79.