INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 6248-6264 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Evaluasi Rekonsiliasi Fiskal dalam Rangka Menentukan Besarnya Pajak Penghasilan Terhutang di PT. Delapan Putra Bersaudara
Gloria Natalia Shandy 1 ✉ , Frances Roi Seston Tampubolon 2 , Edwin Jonathan Panjaitan 3
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pertiwi Email: frances.roi@pertiwi.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perthitungan rekonsilasi fiskal terhadap laporan keuangan  komersial  pada  PT.  Delapan  Putra  Bersaudara,  karena  adanya  perbedaan  perhitungan, terutama laba akuntansi komersial dengan laba kena pajak (fiskal), serta untuk menjembatani adanya perbedaan dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal yang lebih efisien, maka Laporan Keuangan fiskal disusun bersama dengan laporan keuangan komersial, yang berarti bahwa meskipun laporan keuangan komersial atau bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis, tetapi ketentuan  perpajakan  dominan  dalam  proses  pelaporan  penyusunan  laporan  keuangan.  Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan  laporan  keuangan  secara  komersial  dan  secara  fiskal  serta  mengetahui  dampak  yang terjadi terhadap laporan keuangan perusahaan setelah dilakukan koreksi fiskal yang menjadi dasar perhitungan PPh terutang Badan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui lebih dalam terkait  seberapa  besar  pengaruh  perencanaan  pajak,  kualitas  laba, dan  nilai  perusahaan.  Terdapat variabel bebas yang digunakan yaitu perencanaan pajak dan kualitas laba, lalu, variabel terikat yang digunakan  adalah  nilai  perusahaan.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  perusahaan  sub  sektor otomotif  dan  komponennya  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  dengan  menggunakan periode  laporan  keuangan  tahun  2017-2020.  Kemudian  penentuan  sampel  dengan  menggunakan metode  purposive  sampling  dan  didapatkan  11  perusahaan  dengan  periode  pengamatan  laporan keuangan selama 4 tahun berturut-turut sehingga total ada 44 sampel data yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode analisis regresi linier berganda dengan  melakukan  uji  asumsi  klasik  sebagai  Teknik  analisis  data  statistik.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan karena nilai t hitung (-1,406) lebih kecil daripada nilai t tabel (2,015), kualitas laba tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan  karena  nilai  t  hitung  (0,334)  lebih  kecil  daripada  nilai  t  tabel  (2,015),  selanjutnya perencanaan  pajak,  dan  kualitas  laba  secara  silmultan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  nilai perusahaan.  Hasil  dari  koefisien  determinasi  sebesar  4,9%,  hal  tersebut  memberikan  kesimpulan kemampuan  variabel  bebas  dalam  mempengaruhi  variable  terikat,  sedangkan  95,1%  variabel
dependen dipengaruhi oleh variabel independen lainnya.
Kata Kunci:  Perencanaan pajak, kualitas laba, nilai perusahaan, regresi linier berganda, bursa efek

## Abstract
This  research  was  conducted  to  determine  the  application  of  fiscal  reconciliation  calculations  to commercial  financial  reports  at  PT  Delapan  Putra  Bersaudara,  because  there  are  differences  in calculations,  especially  profit with  commercial  accounting  and taxable  profit  (fiscal).  To bridge  the differences in commercial financial reports and more efficient fiscal financial reports, fiscal financial reports  are  prepared  together  with  commercial  financial  reports,  which  means  that  even  though commercial  or  business  financial  reports  are  prepared  based  on  business  accounting  principles, taxation provisions are dominant in the reporting process. financial statements. This research method uses a Qualitative Descriptive approach. knowing the causes of the differences in financial statements on a commercial and fiscal basis as well as knowing the impact that occurs on the company's financial statements after a fiscal correction has been made which is the basis for calculating the Corporate Income Tax payable. This study aims to examine and find out more deeply how much influence tax planning, earnings quality, and company value have. There are independent variables used, namely tax planning and earnings quality; the dependent variable used is firm value. The population in this study is comprised of automotive sub-sector companies and their components listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) using the 2017 – 2020 financial reporting period. Then the determination of the sample using the purposive sampling method obtained 11 companies with a period of observation of financial statements for 4 consecutive years, so that there are a total of 44 data samples used in the study. The research method used is the method of multiple linear regression analysis by testing the classical assumptions as a statistical data analysis technique. The results of this study indicate that tax planning has no effect on firm value because the calculated t value (-1.406) is smaller than the t table value (2.015), earnings quality does not affect firm value because the t calculated value (0.334) is smaller than the t value table (2.015), and tax planning and earnings quality simultaneously have no significant effect on firm value. The result of the coefficient of determination is 4.9%, which gives a conclusion about the ability of the independent variables to influence the dependent variable, while 95.1% of the dependent variable is influenced by other independent variables.
Keyword: Tax Planning, Earnings Quality, Firm Value, Multiple Linear Regression, Stock Exchange

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  di  Negara  Indonesia  saat  ini  meningkat  sangat  cepat. Pemerintah  terus  melakukan  pembangunan  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut pemerintah memerlukan sumber dana yang cukup besar, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Penerimaan yang diperoleh berasal dari sektor migas, minyak  bumi  maupun  dari  pinjaman  luar  negeri.  (Kementrian  Keuangan  RI,  2020 Budiyono)  Namun  sumber  penerimaan  tersebut  dirasakan  semakin  menurun  dalam
memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara, seperti halnya penerimaan sektor diluar migas cenderung mengalami penurunan dan pinjaman luar negeri yang bunganya dirasakan  memberatkan  pemerintah  serta  jumlah  pinjaman  yang  kini  sudah  sangat memberatkan anggaran pemerintah.
Sehingga memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, maka pemerintah melalui Direktorat  Jendral  Pajak  Secara  konsisten  melakukan  berbagai  upaya  pembenahan dengan  mengadakan  perubahan,  penambahan,  maupun  penyesuaian  atas  Undang – Undang  perpajakan  yang  berlaku  terhadap  perkembangan  bisnis  di  Indonesia. (Kementrian  Keuangan  RI,  2021  budiyono)  Salah  satu  perubahan  yang  dilakukan pemerintah  adalah  dengan  perubahan  kebijakan  perpajakan  dari  official  assessment menjadi self assessment, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri besarnya pajak penghasilan terhutang yang harus dibayar kepada negara. (Online Pajak, 2022 Adityaputra, S. A. (2008). Sistem ini untuk mempermudah dan menyederhanakan agar masyarakat dapat mengerti secara baik  khususnya  pada  Wajib  Pajak.  Kebutuhan  utama  yang  diperlukan  oleh  investor  di pasar  modal  adalah  informasi  keuangan  yang  nantinya  akan  digunakan  untuk pengambilan  keputusan  penanaman  modal  di  suatu  perusahaan.  Direktur Pengembangan  BEI,  Hasan  Fawzi  menyampaikan  bahwa  investor  pasar  modal  pada pertengahan Oktober mengalami peningkatan sekitar 68% diakhir tahun 2020 yang dapat mencapai  3,88  juta  jiwa.  Menurut  Hasan,  peningkatan  jumlah  investor  tersebut  telah mencapai melebihi target BEI yang bertumbuh 30% pada tahun ini.
Banyak  perusahaan  hanya  berfokus  kepada  memaksimalkan  tujuan  keuangan secara luas, seperti pertumbuhan, pendapatan per lembar saham, dan pangsa pasar, yang seharusnya  tujuan-tujuan  tersebut  tidak  lebih  diutamakan  daripada  tujuan  utama keuangan,  yaitu  untuk  menciptakan  nilai  bagi  para  investor  (Tampubolon,  F.R.S  et.al 2023).  Menurut  (Fristiani  et  al.,  2020)  nilai  perusahaan  adalah  suatu  bentuk  kinerja perusahaan  yang  dicerminkan  oleh  harga  saham  dan  dibentuk  oleh  permintaan  dan penawaran di pasar modal yang akan memberikan refleksi penilaian masyarakat terhadap kinerja  perusahaan.  Memaksimalkan  nilai  perusahaan  sangat  penting  artinya  bagi perusahaan  dikarenakan  nilai  perusahaan  dapat  memberikan  gambaran  keadaan  dari suatu  perusahaan,  dengan  memiliki  nilai  perusahaan  yang  baik,  para  investor  akan memiliki pandangan yang baik juga terhadap Perusahaan. Menurut Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra,  M.Si.  (2016:1)  dan  (Cindy,  2023)  sejarah  telah  memberikan  wawasan  bahwa pemungutan  pajak  untuk  meningkatkan  pendapatan  pemerintah  sudah  berlangsung sejak zaman penjajahan Inggris (1811-1816) yang saat itu dinamakan dengan landrent atau landrente oleh penguasa Belanda. Landrent merupakan istilah sewa tanah yang dikenakan oleh pemerintah kolonial Inggris terhadap tanah-tanah yang ada di Indonesia.
Menurut  (Pratama,  2020)  perencanaan  sebagai  fungsi  utama  manajemen, memberikan  gambaran  secara  umum  bahwa  perencanaan  merupakan  suatu  proses
penentuan  dari  tujuan  organisasi  (perusahaan)  yang  kemudian  dapat  dijadikan  suatu strategi  cara pelaksanaan  program untuk mencapai tujuan perusahaan,  Dalam hal ini, tujuan utama yang seharusnya dapat dicapai oleh pihak manajemen perusahaan adalah dengan  memberikan  keuntungan  yang  maksimal  dalam  jangka  panjang  kepada  para investor atau pemegang modal yang sudah menginvestasikan aset nya kepada pengelola perusahaan.  Penelitian  ini  dimotivasi  dengan  adanya  ancaman  ekonomi  di  Tengah ketidakpastian akibat dari adanya pandemi Covid-19, Berdasarkan informasi yang dikutip dari situs otomotif Kompas.com tahun 2020, sektor industri otomotif merupakan salah satu sektor usaha yang terkena imbas dari pandemi Covid-19, dampak yang dirasakan oleh perusahaan dimulai dari hambatan proses produksi hingga menurun drastis sales product sebesar 54 persen pada Mei 2020 sebanyak 3.551 unit dari bulan sebelumnya yaitu  sebanyak  7.868  unit,  hal  ini  berdampak  kepada  menurunnya  angka  penjualan sebesar 95 persen dalam kurun waktu satu tahun. Insentif fiskal jilid II yang diberikan oleh pemerintah untuk pengurangan pajak  penghasilan  impor (PPh 22) sebesar 30 persen, pajak penghasilan (PPh 21), dan  pajak perusahaan (PPh 25) di  sektor  industri tertentu selama 6 bulan ini dipercaya mampu meringankan beban industri manufaktur, termasuk sektor industri otomotif di tengah kondisi pandemi.
Rumusan  permasalahan  yang  ada  di  penelitian  ini  adalah  adanya  dugaan  awal apakah  terdapat  pengaruh  antara  perencanaan  pajak  terhadap  nilai  perusahaan  di perusahaan  sub  sektor  otomotif  dan  komponennya  yang  terdaftar  pada  Bursa  Efek Indonesia tahun 2017-2020 serta pengaruh antara kualitas laba terhadap nilai perusahaan di perusahaan sub sektor otomotif dan komponennya yang terdaftar  pada  Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020 dan yang terakhir adalah pengaruh antara perencanaan pajak dan kualitas laba secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017- 2020.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengestimasi  nilai  pengaruh  antara  perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponennya yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  tahun  2017-  2020  dan  menganalisis  adanya pengaruh  antara  kualitas  laba  terhadap  nilai  perusahaan  pada  perusahaan  sub  sektor otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017- 2020 serta pengaruh antara  perencanaan pajak  dan kualitas  laba secara  bersama-sama terhadap nilai perusahaan di perusahaan sub sektor otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020.  (Tampubolon FRS, 2023)

## METODE PENELITIAN
Desain Model
Setiap penelitian mempunyai tujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru dan
membuktikan  hasil  penelitian  yang  telah  ada  dimana  penelitian  yang  dilakukan membutuhkan adanya suatu pedoman. Pedoman yang dipilih dapat berupa teori-teori yang berkaitan  dengan  objek  penelitian  (  F.Hikmawati  ,  2020  ).  Dalam  penelitian  ini,  objek penelitian yang dimaksud adalah Pajak Penghasilan (PPh) terhutang dan koreksi fiskal pada PT. Delapan Putra Bersaudara. Efisiensi ini dapat diukur dari ada tidak nya perbedaan yang signifikan  antara  pajak  penghasilan  (PPh)  terutang  PT.  Delapan  Putra  Bersaudara  saat dihitung  oleh  perusahaan  sendiri.  Alasan  memilih  PT.  Delapan  Putra  Bersaudara  adalah karena adanya kemudahan dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna menjawab permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.
Dalam melakukan suatu penelitian, hal utama yang diperhatikan oleh peneliti adalah mengenai objek penelitian yang akan diteliti. Menurut (Walidin et al., 2020) dalam tradisi positivisme dengan menggunakan pendekatan paradigma kuantitatif, objek penelitian harus dapat direduksi menjadi fakta yang dapat diamati, tidak mementingkan fakta sebagai makna, tetapi mementingkan fenomena  yang  terjadi dengan objektif. Objek  dalam  penelitian ini adalah data-data yang diperlukan meliputi gambaran perusahaan, data laporan keuangan pada  perusahaan  sub  sektor  otomotif  dan  komponennya  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  tahun  2017-2020,  dan  data  lain  yang  diperlukan  untuk  proses  penelitian. (Tampubolon FRS, 2023)

## Model Pengumpulan Data
Penelitian ini dilakukan menggunakan data-data yang diperoleh dari PT. Delapan Putra Bersaudara, guna mengetahui perbedaan laba  dari  perusahaan dengan  ketentuan pajak. Dan jika ditemukan perbedaan, maka laba tersebut dapat mempengaruhi jumlah pajak yang harus  dibayar  oleh  Perusahaan.  Pengolahan  data-data  yang  diperoleh  dari  perusahaan seperti  Laporan  Laba/Rugi,  tahun  2021  beserta  kebijakan  akuntansi  yang  diterapkan perusahaan.  (  bpkad.badungkab,  2020)  Mengetahui  secara  terperinci  tentang  kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan seperti, metode penyusutan, persediaan, perlakuan beban  dan  pendapatan  perusahaan.  Data  yang  diperoleh  kemudian  dijadikan  dasar penelitian  yang  mana  akan  dibandingkan  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  diterapkan dalam  perpajakan.  Dari  perbandingan  tersebut jika terdapat  perbedaan  perlakuan, maka diketahui laba yang diperoleh akan berbeda yang menyebabkan jumlah pajak terutang yang berbeda pula. Maka diperlukan koreksi fiskal, yang dapat menentukan koreksi fiskal positif dan negative. ( Klik Pajak , 2020 ) Adapun kegiatan penelitian terhadap obyek penelitian pada PT. Delapan Putra Bersaudara dilakukan dengan dua cara yaitu Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan cara membaca, mengumpulkan, dan mencatat serta mempelajari buku-buku, serta sumber-sumber  data  lainnya  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh informasi dan data yang bersifat teoritis yang akan menjadi landasan penelitian yang kuat sebagai hasil ilmiah. Dan Penelitian Lapangan
(Field  Research)  Penelitian  lapangan  merupakan  pengamatan  secara  langsung  terhadap obyek yang akan diteliti pada perusahaan. (Mustakim.org, 2022). Menurut (Sofiyah et al., 2023)  menjelaskan  bahwa  pada  dasarnya  data  penelitian  terbagi  menjadi  tiga  jenis, diantaranya adalah:
1) Data Subjek (Self-Report Data) yaitu jenis data  penelitian yang  berupa  opini, sikap, pengalaman, karakteristik dari seseorang, atau sekelompok orang yang menjadi subjek dalam penelitian (responden).
2) Data Fisik (Physical Data) yaitu salah satu jenis data penelitian yang objeknya berupa benda-benda  fisik,  seperti  bentuk  bangunan  atau  bagian  dari  bangunan,  pakaian, buku, dan senjata. Data fisik ini dikumpulkan melalui metode observasi.
3) Data Dokumenter (Documentary Data) yaitu jenis data padapenelitian yang terdiri dari faktur,  jurnal,  surat-surat,  notulen  rapat,  memo,  maupun  dalam  bentuk  laporan program.
Analisis Regresi Linier Berganda Menurut Maharadja et al (2021) menyatakan bahwa regresi linear berganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel terikat dan lebih dari satu  variabel  bebas  yang  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  antara  variabel  yang  satu dengan variabel lain. Sehingga melalui metode  ini  penulis memperoleh  persamaan yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai perusahaan melalui variabel perencanaan pajak dan  kualitas  laba  secara  bersama-sama  pada  perusahaan  sub  sektor  otomotif  dan komponennnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020. Metode Signifikansi Koefisien Korelasi Ganda (Uji F) Menurut Lilis (2022) metode uji keberartian koefisien korelasi ganda (Uji F) ini digunakan untuk mengetahui keberartian (signifikansi) dari variabel X1 dan X2 secara bersama- sama terhadap Y, serta untuk menerima atau menolak hipotesis yang telah diajukan (Tampubolon FRS, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Data
Uji  asumsi  klasik  yg  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  uji  normalitas,  uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Jika dilihat dari grafik Scatterplots maka  titik  menyebar  di  atas  dan  di  bawah  atau  disekitar  angka  0  (nol),  titiktitik  data  tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, serta penyebaran titik-titik data tidak berpola. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas,  sehingga  data  dalam  penelitian  ini  layak  digunakan  untuk  penelitian seperti yang terlihat di Gambar 1 di bawah ini. Tampubolon FRS, 2023).
Gambar  2.  di  bawah  ini  menjelaskan  bahwa  data  dalam  penelitian  ini  tidak  terjadi multikolinearitas karena nilai tolerance pada X1 dan X2 (0,996) > 0,10 dan nilai VIF pada X1 dan X2 (1,004) < 10,00.
Gambar 2. Hasil Uji Multikoliniearitas
Gambar  3.  di  bawah  ini  menjelaskan  bahwa  data  dalam  penelitian  ini  tidak  terjadi autokorelasi karena nilai DW (1,457) berada di antara -2 dan +2.

## Gambar 3. Hasil Uji Autokorelasi
Berdasarkan  perhitungan  Gambar  4.  di  bawah  ini,  maka  diperoleh  persamaan regresinyang dapat digunakan untuk memprediksi variabel nilai perusahaan melalui variabel perencanaan pajak yaitu Y’ = 6,974 – 5,742 X1. Nilai a sebesar 6,974 memiliki makna bahwa, jika  perencanaan  pajak  tetap  seperti  saat  ini,  maka  akan  tetap  terdapat  nilai  perusahaan sebesar 6,974 pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020 tersebut. Sedangkan nilai b sebesar – 5,742 memiliki makna
bahwa, jika terjadi kenaikan satu poin pada perencanaan pajak, maka akan mengakibatkan nilai perusahaan pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020 akan turun sebesar – 5,742 atau menjadi sebesar 1,232. Sebaliknya, jika terjadi penurunan satu poin pada perencanaan pajak maka nilai perusahaan pada  perusahaan  sub  sektor  otomotif  dan  komponennya  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia tahun 2017-2020 akan naik sebesar 5,742 atau menjadi sebesar 12,716. (Tampubolon FRS, 2023).

## Gambar 4. Hasil Analisis Regresi Sederhana X1Y
Berdasarkan perhitungan Gambar 5. di bawah ini, maka  diperoleh nilai r sebesar – 0,212. Maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh negatifrendah terhadap nilai perusahaan.

## Gambar 5. Hasil Analisis Korelasi Sederhana X1Y
Berdasarkan  perhitungan  Gambar  6.  di  bawah  ini  maka  dapat  disimpulkan  bahwa perencanaan pajak memiliki kontribusi pengaruh sebesar 4,5 % terhadap nilai perusahaan perusahaan sub sektor otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020. Sedangkan sisanya yang sebesar 95,5 % dipengaruhi oleh faktor lainnya.
Gambar 6. Hasil Analisis Koefisien Determinasi X1Y
Berdasarkan  hasil  uji  keberartian  koefisien  korelasi  (Uji  T)  seperti  yang  disajikan  pada Gambar  7.  di  bawah  ini,  maka  disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  pengaruh  antara perencanaan  pajak  terhadap  nilai  perusahaan  pada  perusahaan  sub  sektor  otomotif  dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020 karena nilai t hitung ( – 1,406) lebih kecil daripada nilai t tabel (2,015) sehingga H0 diterima. Begitupula jika dilihat dari grafik uji dua pihak di atas nilai t hitung terletak pada daerah penerimaan H0 sehingga H1 ditolak. (Tampubolon FRS, 2023).

## Gambar 7. Grafik Uji Hipotesis 2 pihak (two tailed)
Berdasarkan perhitungan Gambar 8. di bawah ini, maka diperoleh persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi variabel nilai perusahaan melalui variabel kualitas laba yaitu Y’ = 5,177 + 15,968 X2. Nilai a sebesar 5,177 memiliki makna bahwa jika kualitas laba tetap seperti saat ini, maka akan tetap terdapat nilai perusahaan sebesar 5,177 pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun  2017-2020  tersebut.  Sedangkan  nilai  b  sebesar  15,968  memiliki  makna  bahwa  jika terjadi kenaikan satu poin pada kualitas laba, maka akan mengakibatkan nilai perusahaan pada  perusahaan  sub  sektor  otomotif  dan  komponennya  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  tahun  2017-2020  akan  naik  sebesar  15,968  atau  menjadi  sebesar  108  21,145.
Begitupun  sebaliknya,  jika  terjadi  penurunan  satu  poin  pada  kualitas  laba  maka  nilai perusahaan pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017- 2020 akan turun sebesar 15,968 atau menjadi sebesar – 10,791.
Berdasarkan perhitungan Gambar 9. di  bawah  ini, maka diperoleh persamaan regresi ganda yang dapat digunakan untuk memprediksi variabel nilai perusahaan melalui variabel perencanaan pajak dan kualitas laba secara bersama- sama yaitu Y’ = 7,255 – 5,847 X1 +20,003 X2. Nilai a sebesar 7,255 memiliki makna bahwa, jika perencanaan pajak dan kualitas laba secara  bersama-  sama  tetap  seperti  saat  ini,  maka  akan  tetap  terdapat  nilai  perusahaan sebesar 7,255 pada  perusahaan sub sektor  otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020 tersebut. Sedangkan nilai b1 sebesar – 5,847 dan b2 sebesar  20,003  memiliki  makna  bahwa,  jika  terjadi  kenaikan  satu  poin  pada  perencanaan pajak dan kualitas laba secara bersama-sama, maka akan mengakibatkan nilai perusahaan pada  perusahaan  sub  sektor  otomotif  dan  komponennya  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  tahun  2017-2020  menjadi  sebesar  21,411.  Begitupun  sebaliknya,  jika  terjadi penurunan satu poin pada perencanaan pajak dan kualitas laba secara bersamasama maka nilai perusahaan pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020 akan menjadi sebesar – 6,901. (Tampubolon FRS, 2023).
Laporan Keuangan yang dibuat perusahaan merupakan laporan keuangan komersial yang  berdasarkan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK).  Laporan  keuangan  komersial  yang telah  dibuat  tersebut  tidak  dapat  digunakan  sebagai  dasar  dalam  penghitungan  pajak terhutang perusahaan. ( Jurnal.id , 2023 )  Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan pengakuan  penghasilan  dan  biaya  dari  sisi  akuntansi  (komersial)  dan  pajak  (fiskal).  Oleh
karena itu, diperlukan laporan keuangan fiskal untuk memenuhi kebutuhan perpajakan untuk menghitung PPh terutang perusahaan. Unsur-unsur yang berbeda dalam laporan keuangan perlu  dilakukan  penyesuaian  yang  disebut  koreksi  fiskal  positif  dan  koreksi  fiskal  negatif. Berikut ini adalah Laporan Laba Rugi Rekonsiliasi Fiskal PT.Delapan Putra Bersaudara.
Positif Negatif Penjualan Penjualan 23.987.500.000 23.987.500.000 Total Penjualan 23.987.500.000 23.987.500.000 Biaya atas Pendapatan Harga Pokok Penjualan Saldo awal 509.770.000 509.770.000 Pembelian 23.055.000.000 23.055.000.000 Persediaan Akhir 354.000.000 - 354.000.000 - Total Harga Pokok Penjualan 23.210.770.000 23.210.770.000 Laba Kotor 776.730.000 776.730.000 Biaya Operasional Biaya Gaji 450.000.000 450.000.000 Biaya Supplies 24.843.400 24.843.400 Biaya Sumbangan 5.352.000 5.352.000 - Biaya Telekomunikasi 15.198.480 7.599.240 7.599.240 Biaya Listrik 11.491.568 11.491.568 Biaya Air 358.000 358.000 Biaya Bensin, Tol, Parkir 23.500.000 23.500.000 Biaya Penyusutan Aktiva 49.999.999 49.999.999 Total Biaya Operasional 580.743.447 12.951.240 - 567.792.207 Pendapatan diluar Usaha Pendapatan bunga bank 22.336.060 - 22.336.060 - Total Pendapatan diluar usaha 22.336.060 - 22.336.060 - Pengeluaran diluar usaha Biaya Admin Bank 6.109.976 6.109.976 - - Biaya Bunga Bank - - - - Biaya Pajak bunga bank 4.467.212 4.467.212 - - Total Pengeluaran diluar usaha 10.577.188 10.577.188 - - Biaya Pajak Pajak PPh Pasal 29 - - - - Total Biaya Pajak - - - - Laba Bersih Usaha 207.745.425 208.937.793 Koreksi Komersial Deskripsi Fiskal PT. DELAPAN PUTRA BERSAUDARA Laba Rugi Rekonsiliasi Per 31 Desember 2022
Dalam laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal PT. Delapan Putra Bersaudara pada tahun 2022 terdapat beberapa biaya yang dilakukan koreksi fiskal. Berikut adalah beberapa biaya yang dilakukan koreksi fiskal menurut perhitungan PT. Delapan Putra Bersaudara.
1) Dalam ketentuan perpajakan, sumbangan adalah merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan  dari  Penghasilan  Bruto  kecuali  sumbangan  dalam  rangka penanggulangan  bencana  nasional,  untuk  penelitian  dan  pengembangan  yang dilakukan  di  Indonesia,  pembangunan  infrastruktur,  fasilitas  pendidikan  dan pembinaan  olahraga  dan  sumbangan  keagamaan  yang  bersifat  wajib  yang ketentuannya  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah.  Untuk  mengatur  ketentuan mengenai mekanisme pemberian sumbangan keagamaan yang bersifat wajib, maka Pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2010.  Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tanggal 11  November  2011  tentang  Badan/Lembaga  Yang  Dibentuk  Atau  Disahkan  Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Dalam PER- 33/PJ/2011  ini,  Direktur  Jenderal  Pajak  menetapkan  20  Badan/Lembaga  penerima sumbangan keagamaan yang terdiri dari: 1 (satu) Badan Amil Zakat Nasional, 15 (lima belas) Lembaga Amil Zakat (LAZ), 3 (tiga) Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shaaqah (LAZIS) dan 1 (satu) Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia. Biaya sumbangan yang telah dicatat oleh perusahaan sebesar Rp 5.352.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh  dua  ribu  rupiah)  sumbangan  acara  lingkungan  sekitar  PT  Delapan  Putra Bersaudara. Dalam hal ini biaya sumbangan sebesar Rp 5.352.000,00 (lima juta tiga ratus  lima  puluh  dua  ribu  rupiah)  sepenuhnya  harus  dikoreksi  positif  karena  tidak memenuhi syarat ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
2) Biaya  telekomunikasi  merupakan  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan  untuk mendukung  dan  memperlancar  aktivitas  usaha  perusahaan  guna  meningkatkan penjualan perusahaan. Biaya telekomunikasi yang tercatat dalam perusahaan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 15.198.480 (Lima Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu  Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah). Biaya telekomunikasi termasuk biaya  untuk  mendapatkan,  menagih,  dan  memelihara  penghasilan  sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No.36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1). Tetapi didalam biaya  telekomunikasi  terdapat  biaya  untuk  pembelian  pulsa  telepon  seluler  bagi karyawan perusahaan yang menjabat di bagian admin sejumlah 2 orang sebesar Rp.
15.198.480  (Lima  Belas  Juta  Seratus  Sembilan  Puluh  Delapan  Ribu  Empat  Ratus Delapan Puluh Rupiah). Berdasarkan keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 pada  tanggal  18  April  2002  tentang  perlakuan  pajak  penghasilan  atas  biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan. Dalam Keputusan Dirjen Pajak tersebut,  maka  biaya  pulsa  telepon  seluler  tersebut  hanya  diakui  50%  (lima  puluh persen) dari biaya total yang dikeluarkan selama satu tahun untuk mendapatkan pulsa telepon seluler tersebut, jadi perhitungannya adalah 50% x Rp 15.198.480, jadi biaya yang boleh diakui adalah sebesar Rp 7.599.240 (Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).
3) Pendapatan  Bunga  Bank,  berdasarkan  aturan  perpajakan  yang  berlaku  khususnya Undang – Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) huruf (a) menerangkan  bahwa penghasilan berupa bunga  deposito  dan  tabungan lainnya,  bunga  oligasi  dan  surat  hutang  negara,  dan  bunga  simpanan  yang dibayarkan  oleh  koperasi kepada anggota koperasi orang  pribadi dikenakan pajak bersifat final, yang lebih jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 125 Tahun 2015 mengenai  pemotongan  pajak  yang  bersifat  final  atas  penghasilan  berupa  bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Penghasilan bunga yang diperoleh perusahaan terdiri  dari bunga tabungan sebesar Rp 22.336.060,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam enam puluh rupiah). Oleh karena itu penghasilan  yang  diperoleh  perusahaan  berupa  penghasilan  bunga  bank  harus dilakukan koreksi fiskal negatif seluruhnya sebesar Rp 22.336.060,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam enam puluh rupiah) karena penghasilan ini tidak dapat dijadikan  sebagai  tambahan  penghasilan  dalam  laporan  keuangan  fiskal  sesuai dengan peraturan perpajakan.
4) Biaya administrasi  Bank dan Pajak Bunga bank merupakan biaya yang  dikeluarkan oleh  perusahaan  atas  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  mendapatkan,  menagih  dan memelihara penghasilan (biaya 3M penghasilan). Ketentuan ini diatur dalam Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2). dalam hal ini seharusnya perusahaan tidak mengKoreksi fiskal Biaya Administrasi Bank.
Dari koreksi fiskal yang dilakukan, maka diperoleh penghasilan neto fiskal sebesar Rp 208.937.793 sesuai dengan Pasal 17 ayat (4) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, maka dibulatkan ke  bawah  dalam  ribuan  rupiah  menjadi  Rp  208.937.793.  Pajak  terutang  yang  dihitung berdasarkan tarif umum perpajakan adalah sebesar :
Dari hasil analisis rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan PT. Delapan Putra Bersaudara terdapat  beberapa  akun  beban  dan  pendapatan  yang  belum  dilakukan  koreksi.  Hal  ini mengakibatkan laba sebelum pajak tercatat dalam jumlah yang kecil sehingga jumlah perhitungan PPh terutang menjadi kecil karena laba sebelum pajak merupakan dasar dalam perhitungan PPh terutang.  Hasil  analisis  penulis  menunjukkan  bahwa  laba  sebelum  pajak  PT.  Delapan  Putra Bersaudara seharusnya lebih besar, sehingga PPh terutang yang seharusnya berjumlah lebih besar.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, penyusunan laporan  keuangan  fiskal  PT.  Delapan  Putra  Bersaudara  pada  tahun  2022  belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa akun beban dan pendapatan yang belum dilakukan koreksi fiskal. Sehingga terdapat selisih perhitungan PPh terhutang PT. Delapan  Putra  Bersaudara  pada  tahun  2022.  Selisih  tersebut  didasarkan  atas  analisis antara  laporan  keuangan  fiskal  menurut  perusahaan  dengan  laporan  keuangan  fiskal menurut  penulis.  Penelitian  ini  tentunya  mempunyai  beberapa  keterbatasan,  yaitu terdapat  kurangnya  pemahaman  dari  pihak  perusahaan  terkait  beberapa  pertanyaan yang diajukan penulis. Berdasarkan hasil dan keterbatasan ini, maka saran yang dapat diberikan  untuk  PT.  Delapan  Putra  Bersaudara  yaitu:  (1)  Perusahaan  diharapkan  dapat menyusun laporan keuangan fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dan  diharapkan  selalu  memperbaharui  tentang  perkembangan  peraturan  perpajakan yang terbaru agar tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan jumlah pajak terutang, (2) Perusahaan harus meningkatkan pemahaman atas ketentuan atau peraturan perpajakan sehingga lebih memahami terkait pos-pos apa saja yang dapat maupun yang tidak dapat dijadikan  pengurang  penghasilan  bruto,  (3)  Perusahaan  diharapkan  melakukan perencanaan pajak dan penghitungan pajak secara baik dan tepat, terutama pada pos- pos  yang  mempengaruhi  besarnya  penghasilan  kena  pajak,  (4)  Untuk  menjaga kesinambungan  koreksi  yang  akan  perusahaan  buat,  maka  diperlukan  adanya  catatan untuk  membukukan  pos-pos  yang  berbeda  antara  laporan  keuangan  komersial  dan laporan  keuangan  komersial,  sehingga  dapat  mempermudah  membuat  acuan  dalam melakukan koreksi fiskal untuk tahun-tahun yang akan datang.
PENDAPATAN 23.987.500.000 LB Setelah Koreksi Fiskal 208.937.793 PKP FASILITAS 41.809.334 PKP TIDAK FASILITAS 167.128.459 PPh Terhutang 11,00% 4.599.027 22,00% 36.768.261 41.367.288
Berdasarkan  uraian  dan  penjelasan  yang  telah  dikemukakan  pada  bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :
1) Tidak terdapat pengaruh antara perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sub sektor otomotif  dan komponennya yang terdaftar di Bursa  Efek Indonesia tahun 2017-2020 karena nilai t hitung ( – 1,406) lebih kecil daripada nilai t tabel (2,015) sehingga H0 diterima.
2) Tidak  terdapat  pengaruh  antara  kualitas  laba  terhadap  nilai  perusahaan  pada perusahaan sub sektor otomotif  dan komponennya yang terdaftar di Bursa  Efek Indonesia tahun 2017-2020 karena nilai t hitung (0,334) lebih kecil daripada nilai t tabel (2,015) sehingga H0 diterima.
3) Tidak  terdapat  pengaruh  antara  perencanaan  pajak  dan  kualitas  laba  secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020 karena nilai F hitung (1,058) lebih kecil daripada nilai F tabel (3,23) sehingga H0 diterima.

## DAFTAR PUSTAKA
Tampubolon FRS at.al.2023
Azis, M., & Mulawarman, U. (2020). Anggaran utang dan modal. Anggaran Utang Dan Modal, November.
Cindy, C. (2023). Polemik Pemungutan Pajak di Indonesia. Indonesia Journal of Business Law, 2(1), 38 – 46. https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2030
Fristiani, N. L., Pangastuti, D. A., & Harmono, H. (2020). Intellectual Capital Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan: Pada Industri Perbankan. AFRE (Accounting and Financial Review), 3(1). https://doi.org/10.26905/afr.v3i1.4223
Lilis. (2022). Penerapan Metode Regresi Linear Sederhana Untuk Prediksi Harga Beras di Kota  Padang.  JOSTECH:  Journal  of  Science  and  Technology,  2(1),  85 – 95. https://doi.org/10.15548/jostech.v2i1.3802
Maharadja, A. N., Maulana, I., & Dermawan, B. A. (2021). Penerapan Metode Regresi Linear Berganda  untuk  Prediksi  Kerugian  Negara  Berdasarkan  Kasus  Tindak  Pidana Korupsi.  Journal  of  Applied  Informatics  and  Computing,  5(1),  95 – 102. https://doi.org/10.30871/jaic.v5i1.3184
Mesagan,  E.  P.,  Adewuyi,  T.  C.,  &  Olaoye,  O.  (2022).  Corporate  finance,  industrial performance and environment in Africa: Lessons for policy. Scientific African, 16, e01207. https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2022.e01207
Nasseri,  J.  (2021).  Perjanjian  Pemegang  Saham  Dan  Dampaknya  Terhadap PemangkuCopyright  @  Frances  Roi  Seston  Tampubolon,  Arif  Hidayat,  Elda Sagitarius
Kepentingan lainnya Di Perusahaan. Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 7(3), 1017. https://doi.org/10.37905/aksara.7.3.1017-1028.2021
Nurkhasanah.  (2022).  Employee  Productivity  and  Psychological  Aspec  in  Financial Behavior. 5, 31539.
Pratama, Y. A. (2020). Evaluasi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Manajemen (Studi Kasus Di Primer Koperasi Kartika C.14 Salatiga). ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal, 8(2), 1 – 15. https://doi.org/10.22146/abis.v8i2.58892
Rahayu Kurnia, S. (2021). Kesadaran Waji Pajak. Angewandte Chemie International Edition,
6(11), 951 – 952., 2013 – 2015.
Ramdhani, S. (2018). Variasi Cara Pembelajaran Persamaan Linear Satu Variabel. Prosiding Seminar  Nasional  Matematika  Dan  Pendidikan  Matematika  (SNMPM),  2(1),  262 – 275.
http://fkip-unswagati.ac.id/ejournal/index.php/snmpm/article/view/397
Sari, D. P. S. & F. L. D. (2022). Implementasi Teori Agensi, Efisiensi Pasar, Teori Sinyal, dan Teori Kontrak Dalam Pelaporan Akuntansi. Universitas Mercubuana, November, 1 – 23.
Sitorus,  S.,  &  Pratama,  H.  (2020).  Analisis  Atas  Penghitungan  Penghasilan  Kena  Pajak Sebagai  Dasar  Penentuan  Besarnya  Pajak  Penghasilan  Terutang  Yang Dilakukan“Opq.” Journal of
Tax and Business, 1(1), 20 – 29. https://doi.org/10.55336/jpb.v1i1.5
Sofiyah,  S.,  Hadi,  W.  P.,  Qomaria,  N.,  &  Fikriyah,  A.  (2023).  Pengembangan  Film Dokumenter Berbasis Audio Visual Sebagai. 6(1), 8 – 15.
Susanty,  J., & Buana, U. M. (2022). Teori Akuntansi Implementasi Konsep Definitif Dan
Peran Teori Akuntasi Pada PT . Intiteknindo Mega Abadi. September.
Tampubolon, F.R.S et.al (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Kualitas Laba Terhadap
Nilai Perusahaan (Studi Kasus Sub Sektor Otomotif)
Valentno,  K.,  &  Buana,  U.  M.  (2021).  Korelasi  Antara  Konseptualisasi  Dan  Hubungan Variabel 2. July.
Walidin,  W.,  Saifullah,  &  ZA,  T.  (2020).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Dan  Grounded Theory.  Pengaruh  Penggunaan  Pasta  Labu  Kuning  (Cucurbita  Moschata)  Untuk Substitusi Tepung Terigu Dengan Penambahan Tepung Angkak Dalam Pembuatan Mie  Kering,  8(January),  274 – 282.  Ikatan  Akuntansi  Indonesia,  2009,  Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat, Jakarta.
Jumingan, 2008, Analisis Laporan Keuangan, Bumi Aksara, Jakarta.
Kementrian Keuangan RI, 2010, Direktorat Jenderal Pajak, Buku Petunjuk Pengisian Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan Pajak Penghasilan Badan Keputusan Menteri Keuangan No.51/KMK.04/2001 Peraturan Menteri Keuangan No.57/PMK.03/2010 Suandy, Erly, 2008, Perencanaan Pajak, Salemba Empat, Jakarta Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008, Jakarta
Waluyo, 2006, Akuntansi Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (2019).  Modul  Pelatihan  Pajak  Terapan  Brevet  AB  Terpadu.
Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
Keputusan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  KEP-220/PJ/2002,  Tentang  Perlakuan  Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  68/PMK.  03/2017,  Tentang Pengurangan  atau  Penghapusan  Sanksi  Administrasi  atas  Keterlambatan Penyampaian  Surat  Pemberitahuan,  Pembetulan  Surat  Pemberitahuan,  dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  167/PMK.  03/2018,  Tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan  Dalam  Bentuk  Natura  dan  Kenikmatan  Di  Daerah  Tertentu  dan  yang Berkaitan  Dengan  Pelaksanaan  Pekerjaan  yang  Dapat  Dikurangkan  Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.
Siti Resmi. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 10. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-46/PJ.4/1995, Tentang Perlakuan Biaya
Bunga  yang  Dibayar  atau  Terutang  Dalam  Hal  Wajib  Pajak  Menerima  atau Memperoleh Penghasilan Berupa Bunga Deposito atau Tabungan Lainnya.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2008  Pasal  4,  Tentang  Pajak Penghasilan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2008  Pasal  6,  Tentang  Pajak Penghasilan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2008  Pasal  9,  Tentang  Pajak Penghasilan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2008  Pasal  17,  Tentang  Pajak Penghasilan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1, Tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan