Kontribusi Fakultas Kedokteran Unisba Dan Pemerintah Propinsi 465 Dalam Membantu  Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Barat (Mia Kusmiati)

## KONTRIBUSI FAKULTAS KEDOKTERAN UNISBA DAN PEMERINTAH PROPINSI  DALAM MEMBANTU PENCAPAIAN
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI JAWA BARAT *
Mia Kusmiati **

## Abstrak
Pembangunan manusia tumbuh dari keprihatinan, kemiskinan masih belum  tertanggulangi.  Tujuan  pembangunan  adalah  untuk  membangun sebuah  lingkungan  yang  memberdayakan  rakyat.Masalah,  bagaimana implementasi  kontribusi  Unisba  meningkatkan  IPM  di  Jawa  Barat, penggunaan IPM & peranan pemerintah Propinsi.
Tujuan  dan  Manfaat  penulisan,memberi  gambaran  tentang  IPM  dan kontribusi FK Unisba.  Metode penulisan menggunakan analisis deskriftif.
IPM  sebagai  alat  ukur  untuk  melihat  pencapaian  pembangunan manusia, dengan 3 indikatornya: kesehatan, pendidikan dan ekonomi.  Tiga kelompok  Negara  berdasarkan  skala  IPM,  yaitu:  skala  0-0,5  ;  skala  0,51- 0,79 ; dan skala 0,8-1.  Tabel nilai maksimum dan minimum komponen IPM terdiri  :  indeks  komponen,  nilai  indikator  dan  standar  UNDP.  Kurikulum pendidikan  dokter  berbasis  kompetensi,  dengan  kompetensi  dokter  layanan primer  melalui  pendekatan  dokter  keluarga.  KIPDI  III  memiliki  7  area kompetensi  dengan  6  tanggung  jawab  dokter  Indonesia.  Kompetensi tambahan  Unisba    Penguasaan  nilai-nilai  Islami  di  bidang  kedokteran  dan pendalaman penguasaan kesehatan masyarakat industri.
Kontribusi  FK  Unisba,lulusan  dokter  dari  segi  kualitas  maupun kuantitas.    IPM  sebagai  gambaran  komprehensif  dan  signifikan  dalam menilai  kinerja  pembangunan.    Peranan  pemerintah  propinsi  dalam mencapai  IPM  80  harus  dapat  menjawab  kebutuhan  masyarakat  dengan rencana strategi 2006-2010 yang memperhatikan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis.
Kata Kunci : IPM, FK Unisba dan peranan pemerintah
* Naskah  Pemenang  Juara  Harapan  I  Lomba  Karya  Tulis  Ilmiah  (LKTI)  Dosen Unisba TA. 2006/2007
** Mia Kusmiati,dr . adalah Dosen Tetap  Fakultas Kedokteran Unisba

## 1 Pendahuluan

## 1.1 Latar belakang
Pembangunan  manusia  tumbuh  dari  keprihatinan  bahwa  setelah berpuluh tahun para anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan pembangunan,  kemiskinan  belum  juga  tertanggulangi.    Negara  maju  makin maju dan makin kaya.  Sebaliknya banyak negara sedang berkembang makin ketinggalan  dan  kesejahteraannya  makin  memprihatinkan.  Pembangunan manusia  menekankan  ,  kekayaan  utama  sebuah  negara  adalah  rakyatnya. Tujuan  pembangunan  adalah  untuk  membangun  sebuah  lingkungan  yang memberdayakan rakyat untuk menikmati kehidupan panjang yang sehat dan kreatif, sehingga kualitas sumberdaya manusia, baik sebagai kekuatan sosial- budaya maupun ekonomi negara tersebut akan meningkat.
Pada tahun 1990 diumumkan laporan pertama pembangunan  manusia UNDP  (United  Nations  Development  Program)  dengan  indikator  Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 1
Salah satu indikator Indeks Pembangunan Manusia adalah kesehatan. Masih tingginya angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI) di  Jawa  Barat  yang  merupakan  faktor  penentu  usia  harapan  hidup  (Life expectancy)  menghambat  dalam  peningkatan  IPM.    Angka  kematian  bayi yang  tinggi    berdasarkan  data  sensus  masyarakat  biasanya  terjadi  di masyarakat  yang  berada  di  bawah  garis  kemiskinan.  Fakultas  kedokteran sebagai  institusi  pendidikan  yang  mencetak  calon  dokter  diharapkan  dapat memberikan  kontribusi  yang  cukup  berarti  dalam  membantu  meningkatkan IPM  dari  aspek  kesehatan.    Sebagai  fakultas  yang  masih  muda,  Fakultas Kedokteran  Unisba  diharapkan  dapat  mempersiapkan  kualitas  sumberdaya manusia yang handal di bidang kesehatan. Meskipun aspek kesehatan hanya merupakan  salah  satu  indikator  IPM  selain  pendidikan  dan  ekonomi,  tetapi kontribusinya dalam meningkatkan IPM  tidak dapat diabaikan begitu saja.
Pemerintah propinsi Jawa Barat merencanakan target pencapaian IPM 80  pada  tahun  2010,  yaitu  sejajar  dengan  kelompok  daerah  yang terkategorikan  sejahtera.    Namun  dalam  perjalanannya  terjadi  kesenjangan yang  cukup  besar  antara  target  dan  realisasi.    Hal  ini  yang  pula melatarbelakangi Gubernur Jawa Barat, Danny Setiawan  menggulirkan visi
1 Soemarwoto O. “ IPM Saja tidak cukup”  tersedia di : http://www.PR.com/2006- 08-29/
Kontribusi Fakultas Kedokteran Unisba Dan Pemerintah Propinsi 467 Dalam Membantu  Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Barat (Mia Kusmiati)
percepatan  yang  dikenal  sebagai  “Akselerasi  Peningkatan  Kesejahteraan Masyarakat Guna Mendukung Pencapaian Visi Jawa Barat tahun 2010.
Berdasarkan  data  BPS  tahun  2005,  IPM  Jawa  Barat  yang  sebesar 69,35  masih  berada  di  bawah  target  sebesar  73,53  atau  lebih  rendah  4,18 poin.
Bahkan  jika  dibandingkan  dengan  IPM  propinsi  lainnya,  Jawa  Barat masih  ketinggalan  dan  menempati  peringkat  ke-17  dari  33  propinsi. Gubernur  Jawa  Barat  Danny  Setiawan  mengungkapkan,  program pertumbuhan  desa  melalui  pendekatan  kooperatif  yang  baru-baru  ini digulirkan,  diharapkan  lebih  mendorong  akselerasi  pembangunan  di  Jawa Barat. 2

## 1.2  Perumusan Masalah
1.   Bagaimana  implementasi  kontribusi  Unisba  khususnya  Fakultas Kedokteran  dalam    membantu  meningkatkan  Indeks  Pembangunan Manusia di Jawa Barat?
2. Bagaimana  peranan  pemerintah  propinsi  Jawa  Barat  dalam  membantu pencapaian Indeks Pembangunan Manusia  (IPM)?

## 1.3. Tujuan dan manfaat penulisan
Tujuan penulisan makalah ini ialah :
1. Memberikan  gambaran  tentang  kontribusi  perguruan  tinggi  (Unisba) dalam membantu pencapaian IPM di Jawa Barat.
2. Memberikan gambaran tentang peranan pemerintah propinsi Jawa Barat dalam membantu pencapaian IPM.
Manfaat penulisan makalah ini ialah :
1.    Sebagai  bahan  masukan  bagi  masyarakat  umum  tentang  peningkatan pencapaian  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  sebagai  indikator keberhasilan pembangunan sekaligus peranan pemerintah propinsi dalam membantu pencapaian IPM
2 Rahman,”  [Baraya_Sunda]  IPM,  tersedia  di:  Thu,23Mar  2006  11:045:18-0800, diakses tanggal 9 Sept 2006
2. Masyarakat  mendapat  informasi  tentang  kontribusi  FK  Unisba  dalam membantu  pencapaian  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  di  Jawa Barat.

## 1.4 Metode penulisan
Metode penulisan  yang  digunakan  dalam  makalah  ini adalah  metode deskriptif analisis.

## 2 Tinjauan Pustaka

## 2.1 Kualitas Sumberdaya Manusia dan IPM
Secara  konsep  pembangunan  manusia  adalah  upaya  yang  dilakukan untuk  memperluas  peluang  penduduk  dalam  mencapai  hidup  layak,  yang secara umum dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli.    Pada  tataran  praktis  peningkatan  kapasitas  dasar  adalah  upaya meningkatkan produktivitas penduduk melalui peningkatan pengetahuan dan derajat  kesehatan.    Alat  ukur  yang  digunakan  untuk  melihat  pencapaian pembangunan  manusia  adalah  IPM  yang  merupakan  komposit  dari  indeks kesehatan  atau  indeks  harapan  hidup  ( life expectancy  index ),  indeks pendidikan ( education index ) dan indeks daya beli ( GDP index ). 3
Indeks Pembangunan manusia (IPM) merupakan gambaran komprehensif  mengenai  tingkat  pencapaian  pembangunan  di  suatu  wilayah yang mencakup tiga dimensi pembangunan manusia yaitu umur panjang dan sehat,  pengetahuan,  dan  kehidupan  yang  layak.    Indikatornya  adalah  angka harapan  hidup,  angka  melek  huruf  ( adult  literacy  rate )  dan  rata-rata  lama sekolah,  yang  merupakan  komposit  indeks  pendidikan,  serta  kemampuan daya  beli  yang  digambarkan  melalui  pengeluaran  perkapita  riil.  Rata-rata lama sekolah dihitung melalui komponen partisipasi sekolah, tingkat (kelas) yang  sedang  (pernah)  dijalani,  dan  jenjang  pendidikan  tinggi  yang ditamatkan.  Indikator melek huruf adalah kemampuan baca-tulis huruf latin usia  15  tahun  keatas.    Berdasarkan  indikator-indikator  ini  akan  lahir  indeks pendidikan  yang  menentukan  posisi  kemajuan  pendidikan  suatu  bangsa.
3 Anshori DS. “Raksa desa,Pendidikan, dan Indeks Pembangunan Manusia(IPM)”, makalah LPPM Unisba
4 GATRA  Printed  edition.”  IPM  Indonesia  Paling  Rendah  di  Asia  Tenggara”, Tersedia di http://www.gatra.com/2006-07-19/versi_cetak.php?id=96355
Kontribusi Fakultas Kedokteran Unisba Dan Pemerintah Propinsi 469 Dalam Membantu  Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Barat (Mia Kusmiati)
Angka  harapan  hidup  penduduk  Indonesia  pada  tahun  2004  adalah  67,6 tahun,  angka  melek  huruf  mencapai  90,4  %  dan  rata-rata  lama  sekolah mencapai 7,2 tahun, sedangkan rata-rata pengeluaran riil sebesar 614,1 ribu rupiah. 3,4
Dalam  pencapaian  indeks  pendidikan  yang  diharapkan  misalnya, dengan  indikator  rata-rata  lama  sekolah  dan  angka  melek  huruf  ,  lebih merupakan  kewenangan  pemerintah  kabupaten/kota.    Begitu  pula  halnya dengan  indeks  kesehatan  yang  dipengaruhi  oleh  angka  kematian  ibu  dan angka kematian bayi, lebih banyak bertumpu  di pemerintah kabupaten/kota, karena  berkaitan    dengan  pelayanan  langsung  terhadap  masyarakat  dalam meningkatkan  derajat  kesehatan.    Sementara  pada  indeks  daya  beli  sangat ditentukan  oleh  tingkat  pendapatan  masyarakat  yang  berkait  erat  dengan pelaku usaha dan tingkat inflasi.
Pembangunan  manusia  disandarkan pada prinsip-prinsip productivity, equity,  sustainability, dan empowerment (HDR,  1995:12). 4 Maknanya, masyarakat harus produktif dan partisipatif secara penuh dalam menciptakan generasi dan  kesempatan bekerja;  masyarakat harus mendapatkan akses dan kesempatan  yang sama dalam berekonomi dan berpolitik; kesempatan harus berlangsung secara berkelanjutan, bukan hanya pada satu generasi saja; dan pembangunan  diperuntukkan  bagi  rakyat  banyak,  bukan  untuk  segelintir orang.    Dengan  demikian  masyarakat  harus  ikut  dalam  memutuskan  dan proses berlangsungnya pembangunan.
Indeks Pembangunan
Manusia  (IPM)  atau Human  Development Index (HDI)  bukan  merupakan  satu-satunya  alat  ukur  yang  bisa menggambarkan  secara  paripurna  kualitas  sumber  daya  manusia.    Namun dengan  tiga  indikator  pokoknya  itu  –  kesehatan,  pendidikan  ,  dan kesejahteraan  –  konsep  IPM  bisa  dijadikan  salah  satu  instrumen  untuk mengungkap  bagaimana  suatu  daerah  dengan  kebijakan-kebijakan  yang ditempuhnya  mampu  menjamin  setidaknya  tiga  pilihan  paling  dasar  bagi penduduknya;  pilihan  untuk  berumur  panjang,  pilihan  untuk  memiliki
4 Prinsip-prinsip  pembangunan  ditulis  dalam  makalah  Raksa  desa,Pendidikan,  dan Indeks Pembangunan Manusia(IPM)
5 GATRA  Printed  edition.”  IPM  Indonesia  Paling  Rendah  di  Asia  Tenggara”, Tersedia di http://www.gatra.com/2006-07-19/versi_cetak.php?id=96355
470                                                   Volume XXII No. 4 Oktober – Desember  2006 : 465 - 478
pengetahuan,  dan  pilihan  untuk  hidup  layak. 5 Sehingga  IPM  dapat digunakan  untuk  mengukur  kinerja  pembangunan.    Namun  demikian  perlu disadari bahwa IPM (sebagai indeks komposit) hanya dapat memperlihatkan perbandingan  antar  daerah  (propinsi  atau  kabupaten/kotamadya)  dan perkembangan  antar  waktu.    Karena  itu,  perlu  juga  dilihat  komponen- komponen  yang  membentuk  IPM    tersebut  sehingga  diketahui  pencapaian dari setiap komponen.
Berikut ini adalah nilai maksimum dan minimum komponen IPM :
Indeks Komponen IPM (Xi) Nilai Indikator Catatan Maksimum Minimum Angka Harapan Hidup 85 25 Standar UNDP Angka Melek Huruf 100 0 Standar UNDP Rata-rata lama sekolah 15 0 Standar UNDP Konsumsi perkapita yang disesuaikan (ribuan Rp) 1.332,7 900,0 UNDP menggunakan PDB/Kapita riil yang disesuaikan
Indeks  Pembangunan  Manusia  merangking  semua  negara  dengan skala  nol  (nol)  sampai  1  (satu).    Angka  nol  menyatakan  tingkat pembangunan  manusia yang paling rendah dan angka 1 menyatakan tingkat pembangunan  manusia  yang  paling  tinggi.    Berdasarkan  Indeks Pembangunan  Manusia  yang  telah  disusun,  maka  bisa  ditetapkan  3 kelompok  Negara.    Pertama,  negara  dengan  tingkat  pembangunan  manusia yang rendah bila IPM-nya berkisar antara 0 sampai 0,5.  Negara yang masuk kategori  ini  sama  sekali  atau  kurang  memperhatikan  pembangunan sumberdaya  manusia.  Kedua,  negara  dengan  tingkat  pembangunan  manusia sedang jika IPM-nya berkisar antara 0,51 sampai 0,79.  Negara yang masuk dalam  kategori  ini  mulai  memperhatikan  pembangunan  sumberdaya manusianya.
5 GATRA  Printed  edition.”  IPM  Indonesia  Paling  Rendah  di  Asia  Tenggara”, Tersedia di http://www.gatra.com/2006-07-19/versi_cetak.php?id=96355
Kontribusi Fakultas Kedokteran Unisba Dan Pemerintah Propinsi 471 Dalam Membantu  Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Barat (Mia Kusmiati)
Ketiga, negara dengan tingkat pembangunan manusia tinggi jika IPM- nya  berkisar  antara  0,8  sampai  1.    Negara  yang  masuk  dalam  kategori  ini sangat memperhatikan pembangunan sumberdaya manusianya.

## 2.2 Kurikulum Pendidikan Kedokteran
Perubahan  paradigma  pendidikan  kedokteran  serta  berkembangnya teknologi  kedokteran  berbiaya  tinggi  dan  meningkatnya  kebutuhan masyarakat, menyebabkan perlunya melakukan perubahan  dalam kurikulum pendidikan  dokter,  khususnya  kedokteran  dasar  di  Indonesia.    Indikator kebutuhan  masyarakat  yang  diformulasikan  dalam  Standar  Pelayanan Minimal  untuk  mencapai  Indonesia  Sehat  2010  telah  ditetapkan  dalam  SK Menteri Kesehatan No. 1457/MOH/SK/X/2003. 6
Kurikulum  pendidikan  kedokteran  yang  berlaku  sekarang  adalah kurikulum    berbasis  kompetensi  yang  menurut  WHO,  Departemen Kesehatan,  Kolegium  Dokter  Indonesia  serta  Kolegium  Dokter  Keluarga Indonesia,bahwa  pelayanan  kesehatan  primer  di  Indonesia  haruslah merupakan  pelayanan  kedokteran  keluarga  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat.  Dengan  kata  lain  dalam  kurikulum  yang  sekarang  terdapat rumusan  tentang  kompetensi  dokter  layanan  primer  dengan  pendekatan dokter keluarga.
Sehingga  lulusan  dokter  Indonesia  memiliki  tanggung  jawab  sebagai berikut :
1. Melakukan  profesi  kedokteran  dalam  suatu  sistem  pelayanan  kesehatan sesuai  dengan  kebijaksanaan  umum  pemerintah  yang  berlandaskan Pancasila.
2. Senantiasa  meningkatkan  dan  mengembangkan  diri  dalam  segi  ilmu kedokteran  sesuai  dengan  bakatnya,  dengan  berpedoman  pada pendidikan sepanjang hayat (Life long learning)
3. Menilai kegiatan profesinya secara berkala, menyadari keperluan untuk menambah  pendidikannya,  memilih  sumber-sumber  pendidikan  yang serasi, serta menilai kemajuan yang telah dicapai secara kritis.
4. Mengembangkan  ilmu  kesehatan,  khususnya  ilmu  kedokteran  dengan ikut  serta  dalam  pendidikan  dan  penelitian,  serta  mencari  penyelesaian masalah  kesehatan  penderita,  masyarakat  dan  sistem  pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan dan asuhan medis.
5. Memelihara  dan  mengembangkan  kepribadian  dan  sikap  yang diperlukan  untuk  kelangsungan  profesinya  seperti  :  integritas,  rasa tanggung  jawab,  dapat  dipercaya  serta  menaruh  perhatian  dan penghargaan terhadap sesama manusia sesuai dengan etika kedokteran.
6.    Berfungsi  sebagai  anggota  masyarakat  yang  kreatif,  produktif,  serta bersikap  terbuka,  dapat  menerima  perubahan  dan  berorientasi  ke  masa depan serta
mendidik dan mengajak masyarakat ke arah sikap yang sama. 6
Dalam  Kurikulum  Inti  Pendidikan  Dokter  Indonesia  III  (KIPDI  III) yang  berbasis  kompetensi  dan  mulai  diberlakukan  pada  tahun  2004, difokuskan pada 7 area kompetensi – Kompetensi Utama,yaitu :
1. Keterampilan komunikasi efektif.
2. Keterampilan klinik dasar.
3. Keterampilan  menerapkan dasar-dasar ilmu biomedik, ilmu  klinik,  ilmu perilaku dan epidemiologi dalam praktek kedokteran keluarga.
4. Keterampilan  pengelolaaan  masalah  kesehatan  pada  individu,  keluarga ataupun  masyarakat  dengan  cara  yang  komprehensif,  holistic, bersinambung,  terkoordinir  dan  bekerja  sama  dalam  konteks  Pelayanan Kesehatan Primer.
5. Memanfaatkan, menilai secara kritis dan mengelola informasi
6. Mawas diri dan pengembangan diri/belajar sepanjang hayat
7. Etika, moral dan profesionalisme dalam praktek
Untuk  Fakultas  Kedokteran  Unisba  ditambahkan  satu  kompetensi tambahan  yaitu: Penguasaan  nilai-nilai  Islami  di  bidang  kedokteran  dan pendalaman  penguasaan  kesehatan  masyarakat  industri .      Hal  ini  sejalan dengan  visi  misi  fakultas  kedokteran  Unisba  dalam  menghasilkan  insan akademis  yang  berakhlaqul  karimah  serta  mendidik  lulusan  yang  memiliki karakter Mujahid  ( pejuang), Mujtahid (peneliti),  dan Mujaddid (pembaharu) di bidang ilmu kedokteran.
6 Tanggung  jawab  dokter  Indonesia  terdapat  dalam  KIPDI  III  –  Februari  2005. KIPDI  III  juga  memuat  tentang  Standar  Pelayanan  minimal  dalam  mencapai Indonesia sehat 2010.
Kontribusi Fakultas Kedokteran Unisba Dan Pemerintah Propinsi 473 Dalam Membantu  Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Barat (Mia Kusmiati)
Setiap perguruan tinggi harus menjalankan tridarma perguruan tinggi, tidak  terkecuali  Unisba.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  No  60  tahun  1999 tentang pendidikan tinggi,tridarma perguruan tinggi meliputi:
1. Pendidikan
2. Penelitian
3. Pengabdian kepada masyarakat.

## 3 Pembahasan
Implementasi kontribusi fakultas kedokteran Unisba dalam membantu meningkatkan  IPM  di  Jawa  Barat  bukanlah  harapan  yang  terlalu  muluk untuk  dicapai,  tapi  juga  tidak  mudah  untuk  dilaksanakan,  karena  itu memerlukan dukungan sepenuhnya baik dari fakultas itu sendiri maupun dari pihak  universitas  dan  YPI  yang  menaungi  Unisba.  Dalam  implementasinya kita harus mempersiapkan calon dokter yang mempunyai kompetensi seperti yang  diharapkan  dalam  KIPDI  III.    Mengingat  tanggung  jawab  dokter Indonesia  yang  diantaranya  adalah  melakukan  profesi  kedokteran  dalam suatu  sistem  pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan  kebijaksanaan  umum pemerintah  dan  mencari  penyelesaian  masalah  kesehatan  masyarakat  dan sistem  pelayanan  kesehatan,  maka  mereka  juga  berkewajiban  moral  untuk membantu  menurunkan  AKB  (angka  kematian  bayi)  dan  AKI  (angka kematian  ibu).    Dengan  menurunnya  angka  kematian  bayi  dan  angka kematian  ibu  otomatis      usia  harapan  hidup  sebagai  salah  satu  indeks komposit dari IPM akan meningkat.
Dokter  dengan  predikat  yang  disandangnya  dan  ilmu  yang  melekat padanya harus selalu mawas diri terhadap masalah kesehatan yang timbul di masyarakat  dan  dalam  sistem  pelayanan  kesehatan  serta  belajar  sepanjang hayat  tentang  masalah-masalah  yang  ada.    Begitu  juga  dengan  masalah masih tingginya AKI dan AKB yang berdampak terhadap usia harapan hidup Apalagi  di  Jawa  Barat , angka  kematian  bayi  (AKB)  yang  lebih  tinggi  dari angka nasional (35 kematian per 1000 kelahiran) yaitu 43 kematian per 1000 kelahiran,  tentunya  menjadi  masalah  yang  cukup  besar  untuk  ditangani sektor  kesehatan.  Beberapa  faktor  penyebab  tingginya  AKB  dan  AKI  di Jawa Barat :
1. Rendahnya pengetahuan dan perilaku ibu tentang kesehatan
2. Buruknya lingkungan fisik, sosial dan ekonomi serta gizi buruk
3. Rendahnya mutu pelayanan kesehatan (Yankes). 7
Sementara  rendahnya  mutu  pelayanan  kesehatan  dapat  disebabkan beberapa  aspek,  diantaranya:  kurangnya  sarana  kesehatan,  tidak seimbangnya  tenaga  pelayanan  dengan  masyarakat  yang  dilayani,  dan program pelayanan yang tidak tepat sasaran.
Unisba  dengan  fakultas  kedokterannya  mempunyai  peluang  untuk membantu memperbaiki masalah ini, apalagi komposisi perbandingan dokter dengan  masyarakat yang  dilayaninya pada sekitar tahun 2000, 1 berbanding 20.000  sampai  30.000  an  terutama  di  daerah  pedesaan.  Selain  itu  sebagai institusi  Unisba  mempunyai  banyak  kesempatan  dalam  mengubah  perilaku hidup  masyarakat  kearah  perilaku  yang  lebih  sehat.    Hal  ini  didukung  oleh kebijakan  pemerintah  dalam  bidang  kesehatan  melalui Health  Policy -nya yang  bersifat  strategis,yaitu  keinginan  untuk  mengubah  paradigma  sakit yang  masih  dianut  oleh  masyarakat  Indonesia  ke  paradigma  sehat;  dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan target indikator dampak: 1. meningkatkan UHH (Usia harapan hidup) menjadi 70,6
2. menurunnya AKB menjadi 26/1000 kelahiran hidup
3. menurunnya AKI melahirkan menjadi 226/100.000 kelahiran hidup
4. menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita menjadi 20%. 8
Sehingga  dengan  menghasilkan  lulusan  dokter,  Unisba  dapat memberi  kontribusi  jumlah  dokter  di  Jawa  Barat  2-3  tahun  mendatang dengan kualifikasi lulusan sesuai KIPDI III. Di samping itu sebagai institusi pendidikan kedokteran, Unisba dapat mempengaruhi /menuntun masyarakat kearah perilaku hidup sehat.
7 Beberapa  penyebab  tingginya  AKI  dan  AKB  seperti  yang  ditulis  oleh  Saefulah Avip  dalam  dalam  makalah  “  Relevansi  Pembangunan  Kesehatan  Daerah Terhadap  Kebijakan  Kesehatan  Nasional  Di  Era  Otonomi  Daerah”  merujuk kepada profil kesehatan daerah Jawa Barat.
8 Indikator derajat kesehatan masyarakat yang hendak dicapai seperti dalam tulisan Saefullah Avip, “Relevansi Pembangunan Kesehatan Daerah  Terhadap Kebijakan Kesehatan Nasional Di Era Otonomi Daerah ”
Kontribusi Fakultas Kedokteran Unisba Dan Pemerintah Propinsi 475 Dalam Membantu  Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Barat (Mia Kusmiati)
Kesehatan,  memperoleh  pendidikan,  mendapat  penghidupan  yang layak,  merupakan  hak  setiap  warga  negara  seperti  yang  diamanatkan  oleh Undang-Undang  Dasar’45,  siapapun  tidak  berhak  untuk  menghalangi  atau menghambat  didapatkannya  hak  tersebut,  sehingga  sudah  sewajarnyalah pemerintah  memfasilitasi  warganya  untuk  mendapatkan  ketiga  kebutuhan mendasar  tersebut.  Pelayanan  kesehatan  sebagai  hak  masyarakat  seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) dan pasal 34 ayat (3),  menempatkan status sehat  dan pelayanan  kesehatan  merupakan hak  masyarakat ( Human right ). Fenomena tersebut  merupakan  keberhasilan pemerintah  selama  ini  dalam  kebijakan  politik  di  bidang  kesehatan  ( Health Politics ),  yang  menuntut  pemerintah  maupun  masyarakat  untuk  melakukan upaya kesehatan secara tersusun, menyeluruh dan merata.
Sebagai  bangsa  yang  sedang  giat  membangun,  ketiga  indikator tersebut  merupakan    hal  fundamental  untuk  menciptakan  kualitas sumberdaya  manusia  (SDM)  yang  handal, sehingga  IPM  sangat  signifikan menilai  kinerja  pembangunan  di  suatu  daerah/wilayah  baik  itu  propinsi maupun kabupaten/kotamadya .
Tidaklah  mengherankan seandainya Jawa Barat yang hendak  menjadi propinsi termaju dan  mitra terdepan ibukota pada 2010 nanti,  menggunakan HDI  (Human  Development  Index)  sebagai  indikator  keberhasilan pembangunan.
Meskipun  hal  itu  merupakan  cita-cita  yang  terlalu  ambisius,  seperti yang  dilansir  dalam  laporan  pembangunan  manusia  Indonesia  (2001:67), Towards  a  New  Consensus,  Democracy  and  a  human  development  in Indonesia ,  namun  cita-cita  tersebut  patut  kita  dukung  sepenuhnya,  jika  kita ingin meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
Peranan pemerintah propinsi dalam meningkatkan pencapaian IPM 80 pada  tahun  2010  merupakan  hal  yang  tidak  dapat  ditawar  lagi,  mengingat apa  yang  sudah  digulirkan  oleh  orang  nomor  1  di  Jawa  Barat  mengenai “Akselerasi  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat  Guna  Mendukung Pencapaian Visi Jawa Barat tahun 2010.  Jangka waktu yang tinggal 4 tahun lagi  harus  dilalui  dengan  konsistensi  yang  ketat,  terutama  dari  elite pemerintah  Jawa  Barat  sebagai  pemegang  otoritas  kebijakan  dan  kendali arah pembangunan.
Semua  dinas  terkait  harus  berusaha  ekstra  untuk  mewujudkan  Visi Jawa Barat pada 2010, kendati ini  merupakan perjuangan  yang panjang dan
berat  bagi  pembangunan  di  Jawa  Barat.    Tak  terkecuali  pemerintah kabupaten  /kotamadya  sebagai  ujung  tombak  langsung  di  daerah,  karena berkaitan  dengan  pelayanan  langsung  terhadap  masyarakat,  baik  itu  untuk meningkatkan  indeks  pendidikan  (  rata-rata  lama  sekolah  dan  angka  melek huruf),  derajat  kesehatan,  maupun  tingkat  pendapatan  masyarakat  (indeks Daya beli).
Dari  indikator  pendidikan,  kewenangan  pemerintah  propinsi  hanya terbatas  pada  pendidikan  luar  biasa,  rekomendasi  perguruan  tinggi,  dan fasilitas  penyelenggaraan  pendidikan  di  daerah.    Sedangkan  pada  indikator kesehatan,  intervensi  yang  dilakukan  pemerintah  propinsi  terbatas  pada penyediaan  sarana/prasarana,  pengadaan  tenaga  pelayanan  (dalam  hal  ini perekrutan  dokter  maupun  bidan)  dan  sebagian  pada  aspek  kesehatan lingkungan,  tanggung  jawab  sepenuhnya  lebih  banyak  bertumpu  di pemerintah kabupaten/kota, terutama untuk angka  kematian bayi  dan angka kematian  ibu.    Sementara  pada  indeks  daya  beli  sangat  ditentukan  oleh tingkat  pendapatan  masyarakat  yang  berkait  erat  dengan  pelaku  usaha  dan tingkat  inflasi.    Pemerintah  propinsi  hanya  berperan  dalam  menentukan tingkat upah minimum dan upaya promosi untuk menarik investor.
Peranan  pemerintah  propinsi  harus  dapat  menjawab  kebutuhan masyarakat, manajemen pemerintah propinsi yang masih Bussines as usual, dijalankan secara tradisional yang kaku, birokratis yang sangat sulit untuk ditembus,  sentralistik,  top  down,  dan  mempunyai  hierarki  yang  sangat panjang, harus mulai disingkirkan dari sekarang.
Rencana  strategi  2006-2010  harus  memperhatikan  aspek filosofis, aspek yuridis dan aspek sosiologis dalam pembuatan peraturan  perundang- undangan yang baik. 9 Aspek filosofis artinya peraturan perundang-undangan yang akan diterbitkan harus memenuhi rasa kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainya yang dianggap baik.  Aspek yuridis adalah landasan hukum  yang  menjadi  dasar  kewenangan  pembuatan  peraturan    perundang- undangan.
Hal  ini  penting  untuk  mencegah  pertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  tingkatannya.  Aspek  sosiologis
9 Syarat-syarat pembuatan peraturan perundang-undangan dalam Renstra 2006-2010 terdapat  dalam  makalah    Sulendrakusuma  RS.  “Menyoal  Indeks  Pembangunan Manusia Jawa Barat”  makalah LPPM Unisba
Kontribusi Fakultas Kedokteran Unisba Dan Pemerintah Propinsi 477 Dalam Membantu  Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Barat (Mia Kusmiati)
berarti ketentuan yang diterbitkan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.
Hal  ini  penting  agar  peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka.

## 4 Kesimpulan dan Saran
4.1 Kesimpulan :
1. Implementasi  kontribusi  fakultas  kedokteran  Unisba  dalam  membantu meningkatkan  IPM  di  Jawa  Barat  tidak  dapat  diabaikan.      Kita  harus mempersiapkan  calon  dokter  yang  mempunyai  kompetensi  seperti  yang diharapkan dalam KIPDI III.
2.  Unisba dapat memberi kontribusi jumlah dokter di Jawa Barat 2-3 tahun mendatang, dan sebagai institusi Unisba dapat berperan sebagai pelopor dan penggerak masyarakat kearah perilaku hidup sehat.
3.    Peranan  pemerintah  propinsi  dalam  meningkatkan  pencapaian  IPM  80 pada        tahun  2010  merupakan  hal  yang  tidak  dapat  ditawar  lagi  dan harus  dapat  menjawab  kebutuhan  masyarakat.    Rencana  strategi  2006- 2010  dalam  upaya  meningkatkan  IPM  di  Jawa  Barat  harus memperhatikan aspek filosofis , aspek yuridis dan aspek sosiologis dalam pembuatan peraturan  perundang-undangan yang baik
Saran :
1. Fakultas  Kedokteran  Unisba  supaya  terus  dikembangkan  serta  dalam menghasilkan  lulusan  dokter    tetap  harus  memperhatikan  kualitas  dan kuantitas.
2. Indikator  IPM  kedepan  ditambah  dengan  indikator  beragama  supaya lebih  sempurna  sehingga  kualitas  SDM-nya  tidak  hanya  sehat,cerdas, dan berkecukupan  tapi juga religius.
3. Penilaian  kinerja  pembangunan  dengan  alat  ukur  IPM  supaya  terus ditingkatkan.
4. Pemerintah  propinsi  berikut  dinas  terkait  IPM  bersedia  bahu-membahu mewujudkan target IPM 80 pada 2010.
5. Para  pakar  di  bidangnya  masing-masing  diharapkan  urun  rembug  guna keberhasilan pembangunan di jawa Barat.
---------------------

## DAFTAR PUSTAKA
Anshori  DS.  “Raksa  desa,Pendidikan,  dan  Indeks  Pembangunan Manusia(IPM)”, makalah LPPM Unisba
GATRA Printed edition.” IPM Indonesia Paling Rendah di Asia Tenggara”, Tersedia
di http://www.gatra.com/2006-07- 19/versi_cetak.php?id=96355 , diakses tanggal 10 September 2006.
“IPM Kotamadya di DKI Jakarta 1990-1999 “ tersedia di: - diakses tanggal 9 Sept 2006
“Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  unutk  Pendidikan  Kedokteran  dasar”, Dirjen Dikti Depdiknas.Februari 2005,hal:2-8.
Millah  S.  “  Kajian  untuk  Para  Perencana  Pembangunan  Daerah  Potret Pencapaian IPM Jawa Barat”, makalh LPPM Unisba
Rahman,”  [Baraya_Sunda]  IPM,  tersedia  di:  Thu,23Mar  2006  11:045:18- 0800, diakses tanggal 9 Sept 2006
Saefullah  Avip,  “Relevansi  Pembangunan  Kesehatan  Daerah    Terhadap Kebijakan Kesehatan Nasional Di Era Otonomi Daerah
SBM Nugroho,” Kelemahan Indeks Pembangunan Manusia” makalah LPPM
Unisba Soemarwoto O. “ IPM Saja tidak cukup” tersedia di : http://www.PR.com/2006-08-29/ diakses tanggal 1 sept 2006
Sulendrakusuma RS. “Menyoal Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat” makalah LPPM Unisba