## Validitas Elektronik Kontrak Syariah Pada Financial Technology PT. Dana Syariah Indonesia Sebagai Alat Bukti Autentik
1 Riska Wijayanti*, 2 Dewi Manda Angraini
1 UIN Walisongo Semarang
2 UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
1 riskawijayanti@walisongo.ac.id , 2 dewimandaangraini@gmail.com

## Abstract
A contract is always growing. Shalihun li kulli al-zaman wa al-makan its mean everything can develop  according  to  the  era  and  the  masses,  but  the  development  of  electronic  contracts without meeting and seeing the person or object whether it meets the terms of the validity of the contract,  while  the  easier  it  is  to  make  contracts  does  not  facilitate  the  emergence  of  many potential legal problems. The research problem is How is the validity of electronic contracts on fintech of the Indonesian Sharia Fund? Can electronic contracts executed virtually be used as  authentic  evidence?  This  research  is  normative  legal  research  that  uses  primary  and secondary data sources. The data obtained are processed using qualitative descriptive methods. The results of the study prove that based on the jhumur ulama electronic sharia contract can be said to be valid if it meets the conditions for the validity of the contract, namely; shigat, Al 'aqidan,  ma'qud  'alaih,  and  maudhu'  al  'aqd.  While  related  to  its  function  as  an  authentic evidence tool when it meets the formal and material requirements, its existence cannot stand alone and still requires other evidence.
Keywords: Electronic Contract, Sharia Contract ; Authentic Evidence Tools , Fintech.

## Abstrak:
Kontrak  terus  mengalami  perkembangan.  Hal  ini  tidak  menyalahi  syariat  sebagaimana  dalil shalihun li kulli al-zaman wa al-makan bahwasanya segala sesuatu berkembang sesuai dengan era dan masa, akan tetapi perkembangan kontrak elektronik yang dilakukan tanpa bertemu dan melihat  objeknya  apakah  memenuhi  rukun  syarat  sahnya  kontrak,  sedangkan  semakin mudahnya  pembuatan  kontrak  memudahkan  munculnya  potensi  permasalahan.  Rumusan masalah  penelitian  ini  adalah  Bagaimana  keabsahan  elektronik  kontrak  pada Financial Technology PT. Dana Syariah Indonesia? Apakah elektronik kontrak yang dilaksanakan secara virtual  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti  autentik?  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder melalui library research dan case study . Hasil penelitian membuktikan bahwa berdasarkan jhumur ulama elektronik kontrak syariah dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat sahnya akad, yaitu; shigat, Al ‘aqidan, ma’qud ‘alaih , dan maudhu’ al ‘aqd. Sedangkan terkait dengan fungsinya sebagai alat bukti autentik, keberadaannya tidak dapat berdiri sendiri dan masih memerlukan bukti lain.
Kata Kunci: Elektronik Kontrak; Akad Syariah; Alat Bukti Autentik; Teknologi Finansial.

## PENDAHULUAN
Dewasa ini lembaga keuangan Indonesia  terkhusus  yang  bergerak  dalam syariah merupakan salah satu lembaga yang mengalami dampak terhadap revolusi industri  4.0.  Kemajuan  tekhnologi  telah mengubah  kehidupan  masyarakat  baik  dari sisi  perilaku,  perubahan  sosial,  budaya, komunikasi  dan  gaya  hidup  yang  lebih modern. Hal ini mendorong terciptanya pasar baru dalam sistem ekonomi masyarakat dari ekonomi tradisional ke arah ekonomi digital. Ekonomi  digital  terlahir  dan  berkembang semakin  masif  dimana  sebagian  besar bertumpu pada industri keuangan. Perkembangan tekhnologi merupakan kesempatan  untuk  mengembangkan  produk dan layanan yang dimiliki agar mudah dalam menjangkau masyarakat yang lebih luas.
Perlu  diketahui  bahwa  Indonesia memiliki 262 juta penduduk yang mana dari angka  tersebut  tercatat  140  juta  warganya adalah pengguna aktif internet dan setidaknya  28  juta  masyarakat  Indonesia memiliki  tingkat  masif  dalam  penggunaan transaksi-transaksi secara online. Pemerintah sendiri  berupaya  dalam meningkatkan ekonomi  digital  terbesar  di  Asia  Tenggara dengan  jumlah  UMKM  yang  kini  telah menembus  49  (empat  puluh  sembilan)  juta unit bisnis (Olisias, 2018)
Gambar 1 . Perkembangan Total Aset Keuangan Syariah
Berdasarkan  data  Olisias,  2018  wajar lembaga keuangan dituntut untuk mengembangkan  layanan  digital  agar  tetap eksis dan meningkat. Market share keuangan syariah  pada  2020  meningkat  secara significant sebanyak  Rp.  1.802.86  Triliun
atau 22.7% dari tahun sebelumnya sebagaimana  data  yang  bersumber  dari website resmi OJK di atas (Sutan, E. 2021).
Perkembangan Financial  Technology pada  perbankan  Syariah  menurut  Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa penggunaan financial technology dan jumlah aset  pada  perbankan  syariah  dalam  empat tahun terakhir mengalami naik turun dengan jumlah  37  instansi.  Meskipun  demikian Otoritas  Jasa  Keuangan  mempredksikan bahwan  penggunaan financial  technology akan meningkat seiring bertambahnya waktu dengan  dukungan  peningkatan  literasi  dan disersifikasi  produk pada perbankan syariah (Achdiat,I. 2021). Kendati demikian, masyarakat  masih  menganggap  aplikasi fintech yang memiliki ulasan baik dan rating lebih  dari  empat  merupakan  aplikasi  resmi (Bakhri, 2021).
Setiap  transaksi  bisnis  pada Financial Technology tidak  terlepas  dari  hubungan yang  dijalankan  antara  kedua  belah  pihak. Demi  keamanan  transaksi  hubungan  antar pihak  perlu  direalisasikan  dalam  bentuk kontrak.  Kontrak  memuat  aturan  main penting  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban secara  seimbang.  Apabila  pelaksanaan  atau hak dan kewajiban tersebut tidak memenuhi terhadap aturan-aturan yang telah disepakati bersama  dalam  kontrak  maupun  melawan peraturan  hukum  maka  akan  timbul  akibat hukum berupa sanksi yang perlu diberikan.
Bentuk-bentuk  kontrak  dalam  realitas kehidupan sosial terus berkembang
mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan  dunia  tekhnologi.  Pada  masa  kini kontrak tidak hanya dilakukan dengan bentuk sederhana dimana dua orang berhadapan dan menyatakan  kehendaknya  masing-masing secara  langsung  untuk  menimbulkan  akibat hukum,  melainkan  berkembang  sedemikian rupa  sesuai  dengan  perkembangan  zaman. Bentuk  kontrak  yang  berkembang  saat  ini salah satunya adalah kontrak yang dilakukan melalui sarana elektronik seperti internet.
Sejalan dengan perkembangan tekhnologi, disisi lain muncul pula beberapa jenis kontrak yang pelaksanaanya berdasarkan  pada  prinsip-prinsip  syariah
sebagaimana  sebanding  dengan  semakin pesatnya  perkembangan  lembaga  keuangan syariah.  Mayoritas  penduduk  Indonesia adalah muslim, membuat Lembaga keuangan ini  memperoleh  kepercayaan  yang  sangat tinggi dari masyarakat. Kedua aspek ini perlu perhatian khusus dari pemerintah, perkembangan  yang  terjadi  dimasyarakat disalahgunakan  oleh  oknum  yang  tidak bertanggungjawab, padahal seharusnya perkembangan  tersebut  diharapkan  mampu membawa perobahan kearah yang lebih baik lagi.
Berdasarkan  proses  terbentuknya e contract, dapat diklasifikasikan menjadi dua cara,  diantaranya  yaitu;  pertama, e-contract yang  proses  terjadinya  dilalui  dengan  jalan melakukan  komunikasi  lewat  media  surat elektronik  berupa  email  masing-masing pihak.  Kesepakatan  antara  kedubelah  pihak melalui email ini dilakukan melalui pemberian  tawaran  dan  penerimaan  yang berjalan  lewat  alamat  email  atau  bisa  juga dengan  komunikasi  dari  berbagai  macam media  elektronik  yang  ada.  Kedua,  cara terbentuknya e-contract yang  dilaksanakan oleh  kedua  belah  pihak  atau  lebih  melalui jasa  online  konsumen  dan  website  atau aplikasi  pemberi  penawaran.  Kesepakatan yang  terjadi  dilakukan  dengan  cara  mengisi formulir  yang  telah  disiapkan  pada  website atau  aplikasi  tersebut.  Melalui  website tersebut,  kemudian  terjadi  penawaran  dan penerimaan  yang  direalisasikan  melalui kontrak  elektronik  (Ridwan,  R  2019). Formulir  yang  di  isi  berbeda-beda  sesuai dengan  kebutuhan  yang  diminta  oleh Financial  Technology. Kesepkatan  yang terjadi  biasanya  diakhiri  dengan  konsumen menekan  tombol i  agree dalam  laman tersebut.
PT.  Dana  Syariah  Indonesia  adalah salah  satu  lembaga Financial  Technology yang  berani  membuat  terobosan  dalam melakukan inovasi atas transaksi bisnis yang diterapkan melalui elektronik kontrak syariah.  Menurut terminology kedudukan kontrak  berdasarkan  prnsip-prinsip  syariah yaitu  kontrak  merupakan  perikatan  yang terjadi  karena  adanya  ijab  dan  qobul
berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah  dalam Islam  sesuai  perintah  Allah  dan  tuntunan RasulNya yang memiliki akibat hukum pada objek  kontrak,  sehingga  kontrak  mengikat ( mulzim ) dan para pihaknya wajib melaksanakannya, baik dari sisi legal formal ( qadha’an ) maupun dari sisi agama ( diyanatan ) saat itu juga ketika semua syarat- syaratnya  sudah  lengkap  dan  terpenuhi. Sebagai perusahaan berbasis layanan Financial Technology tentu perlu memperhatikan
keamanan dalam
menjalankan transaksinya.
Seiring  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh (Udin, MD, A& Abu, U, F, A. 2022), Terdapat beberapa konsekuensi logis dari  adanya  kontrak  elektronik.  Pertama kemungkinan adanya penipuan dalam bentuk yang  beragam  seperti  pemalsuan  data, tingkat revenue  sharing yang  terlalu  tinggi, banyaknya  pemangkasan  uang  pokok  yang ditransaksikan dengan dalih biaya administrasi,  dan  sebagainya,  kedua, e- contract ini  masih  dicap  lemah  oleh  para pelaku  usaha  yang  membutuhkan  dana  dari bank  syariah,  karena  belum  kuatnya peraturan perlindungan konsumen didalamnya.  Resiko  lain  yang  sering  terjadi pada penggunaan e-contract adalah kesadaran  atau  pengetahuan  masyarakat yang  rendah  mengenai  cara  bertransaksi secara digital, sehingga ini bisa memberikan resiko  yang  membuat  masyarakat  tidak memhami  secara  jelas  penggunaan e- contract ini,  hingga  besar  pula  akan terjadinya  pelanggaran  kesepakatan.  Resiko adanya  data  breach  atau  pencurian  data pribadi  dari  masyarakat  yang  memberikan data  guna  kepentingan  kontrak-kontrak elektronik.  Penelitian  tersebut  menyatakan bahwa  kontrak  akan  tetap  ada  dan  sangat dibutuhkan.  Aturan-aturan  yang  ada  perlu dihormati  baik  dari  substansi  hak  dan kewajiban  maupun  identifikasi  para  pihak. Selain  itu  perlu  juga  peraturan  hukum  yang kuat  dari  masing-masing  negara  dalam menyambut perkembangan tekhnologi untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang diderita oleh konsumen.
Penelitian  tersebut  membahas  secara luas tentang perkembangan kontrak elektronik di masa yang akan datang beserta bagaimana  seharusnya  elektronik  kontrak tersebut disusun. Sedangkan dalam penelitian  ini  lebih  memfokuskan  terhadap bagaimana  validitas  elektronik  kontrak menurut prinsip-prinsip syariah dan kegunaannya  sebagai  alat  bukti  autentik ketika  terjadi  permasalahan  hukum  di Indonesia.
Bagaimanapun
Pemerintah memiliki  peran  penting  dalam  memberikan keamanan  dan  kepastian  hukum  kepada masyarakat  pengguna  layanan financial tekhnologi yang membutuhkan perlindungan hukum. Upaya yang diberikan oleh pemerintah  lewat  peraturan  perundang- undangan  kepada  masyarakat  khususnya subjek  hukum  serta  hal-hal  yang  menjadi objek yang dilindungi merupakan perlindungan hukum (Friatna et al., 2022).
Khususnya  lebih  spesifik  dengan melihat penerapan elektronik kontrak syariah yang  diterapkan  oleh  PT.  Dana  Syariah Indonesia  melalui  akad wakalah  bil  ujroh . Jenis kegiatan usaha ini adalah mempertemukan antara pemberi dan penerima  pembiayaan  dalam  pembiayaan multiguna  dengan  prinsip  syariah  tanpa mengharuskan  para  pihak  bertemu  secara langsung.  Hal  ini  adalah  wajar  dan  tidak menyalahi syariat sebagaimana dalil shalihuun  li  kulli  al-zaman  wa  al-makaan bahwasanya segala sesuatu dapat berkembang  sesuai  dengan  era  dan  massa, aka n tetapi perlu juga diketahui apakah yang demikian  sudah  memenuhi  rukun  syarat sahnya kontrak syariah.  Dalam hal  ini yaitu realisasi  kontrak  elektronik  pada Financial Technology .  Sebab,  kemudahan  yang  ada sekarang tidak  menutup kemungkinan munculnya  potensi  permasalahan  hukum yang kompleks.
Sesuai  dengan  yang  disebutkan  diatas maka  penulis  tertarik  untuk  memecahkan beberapa  persoalan  dengan  menganalisis rumusan masalah tentang keabsahan elektronik  kontrak  pada  PT.  Dana  Syariah Indonesia dan fungsi pembuktian elektronik kontrak  secara  virtual  sebagai  alat  bukti
autentik di persidangan.  Adapun tujuan dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui keabsahan  elektronik  kontrak  berdasarkan prinsip-prinsip  syariah  dan  mengetahui validitas elektronik  kontrak yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan ketika terjadi permasalahan hukum, sehingga dapat diketahui  bagaimana  peran  pemerintah dalam melindungi konsumen yang menggunakan jasa layanan Financial Technology.

## LITERATURE REVIEW
Penulis  menemukan  penelitian  yang memiliki  keterkaitan  dengan  penelitian tentang  kontrak  syariah  sebagai  alat  bukti oleh  (Adnan,  2013)  Penelitian  hukum  yang menggunakan metode penelitian kualitatif ini dilakukan dengan analisis mendalam melalui case  study dan research  study .    Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  terkait kontrak syariah di Inggris masih diselesaikan menggunakan hukum barat tanpa melihat sisi kesyariahan kontrak, sedangkan di Malaysia permasalahn  terkait  lembaga  keuangan syariah  sudah  efektif  karena  menerapkan nilai-nilai  yang  ada  pada  hukum  islam. Selanjutnya,  Penulis  menemukan  penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian tentang  elektronik  kontrak  berdasarkan prinsip  syariah  yang  dilakukan  oleh  (Udin, MD,  A&  Abu,  U,F,A.  2022).  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan menganalisis  menggunakan  argument  para sarjana  klasik,  ahli  hukum  dan  peneliti kontemporer untuk mendapatkan kesimpulan logis tentang kesyariahan kontrak berjangka melalui perbandingan konsep kontrak berjangka  konvensional versus perspektif islam.  Hasil  peneletian  dalam  penulisan  ini menjelaskan validitas masa depan konvensional  sebab  sampai  kini  ternyata kontrak  tersebut  masih  mengandung  unsur gharar ,  pengambilan  resiko  berlebih  dan penjualan hutang kepada oranglain.
Selanjutnya penelitian yang dibuat oleh (Friatna,  et.al  2022)  adalah  Penelitian menggunakan  penelitian library  research dengan  sumber  primer  melalui  PP  no.  80
tahun  2019,  KUHPerdata,  dan  buku-buku bidang  fiqh,  sedangkan  data  sekunder bersumber  dari  tulisan  tulisan  tentang kontrak elektronik baik dari buku, jurnal dan artikel.  Hasil  penelitian  ini    berupa  kontrak elektronik yang diatur dalam PP. Nomor 80 Tahun 2019 tercipta ketika kedua belah pihak sepakat  untuk  melaksanakan  transasksi perdagangan  secara  elektronik.  Adapun kontrak  elektronik  itu  sendiri  secara  hukum islam sah sebagaimana kaidah usul fiqh yang menyatakan  bahwa  hukum  asal  muamalah diperbolehkan  asalkan  ada  dalil  yang memperbolehkan, begitupun dengan kontrak elektronik  asal  memenuhi  unsur  syarat sahnya kontrak maka diperbolehkan.
Dari  beberapa  tinjauan  penelitian terdahulu  diatas  terdapat  kesamaan  dengan penelitian ini, yaitu adanya kesamaan dalam menggunakan  metode  penelitian  kualitatif. Terdapat  juga  kesamaan  dalam  penggunaan pendekatan case  study dan library  case, terutama  pada  penelitian  terdahulu  yang meneliti  tentang  kontrak  syariah  dan kedudukan  sebagai  alat  bukti  autentik  di persidangan.  Penelitian  kedua  yang  mana mencoba  untuk  menemukan  jawaban  atas rumusan  masalah  dengan  menganalisis melalui  argument  para  sarjana  klasik,  ahli hukum  dan  peneliti  kontemporer.  Serta penelitia  ketiga  yang  menggunakan  metode penelitia  yang  sama  yaitu library  research dan  menemukan  jawaban  yang  menyatakan bahwa  kontrak  elektronik  diperbolehkan selama memenuhi  unsur syarat  sahnya akad syariah.
Berdasarkan pemahaman penulis penelitian  ini  masih  dalam  posisi  orisinil. Penelitian ini menggunakan pendekatan case study dari  variabel  yang  berbeda  yaitu kontrak  elektronik  akad wakalah  bil  ujroh dari PT. Dana Syariah Indonesia dan library case yang diambil dari peraturan perundang- unadngan,  buku,  penelitian  dan  pandangan para  ahli  ( jumhur  ulama) tentang  teori kontrak  syariah.  Data  yang  ada  kemudian digunakan  untuk  dianalisa  dalam  rangka mengetahui sejauh mana validitas keabsahan elektronik  kontrak  akad wakalah  bil  ujroh dari  PT.  Dana  Syariah  Indonesia  dan
kekuatan  bukti  autentiknya  di  hadapan persidangan.

## METODE PENELITIAN
Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan  kualitatif,  (Noeng  Muhadjir, 2022)  Operasionalnya  melalui  penelitian kepustakaan  ( library  research) dan  studi kasus  (case  study).  Studi  kasus  dilakukan terhadap literature review terkait keabsahan elektronik kontrak yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan  studi  kasus  dilakukan  dengan cara  mengakses  website  dan  aplikasi  pada PT.  Dana  Syariah  Indonesia  khususnya berkaitan dengan pembiayaan yang disediakan dengan output elektronik kontrak syariah  atas  transaksi  yang  dilakukan  oleh konsumen.
Jenis  data  yang  diperlukan  adalah data  kualitatif  yang  bersumber  dari  data primer dan sekunder. Data primer bersumber pada  akad wakalah  bil  ujroh dari  PT.  Dana Syariah Indonesia dan data sekunder berasal dari peraturan  perundang-undangan,  buku- buku  terkait  kontrak,  elektronik  kontrak, akad wakalah  bil  ujroh, dan  alat  bukti autentik.
Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalsiis berdasarkan metode deskriptif kualitatif,  dimana  deskriptif  merupakan gambaran  keadaan  yang  sesungguhnya dalam pembuatan kontrak elektronik syariah dan  kualitiatif  adalah  menganalisis  data primer  berupa  elektronik  kontrak  syariah yang  diperoleh  dari  website  PT.  Dana Syariah  Indonesia  kemudian  diuraikan  dan dianalisis  dengan  teori  akad  atau  perjanjian syariah Teori pembuktian sehingga diperoleh sebuah  definisi.  Jadi  deskriptif  kualitatif adalah bentuk analisis yang menggambarkan sahnya kontrak elektronik ditinjau dari ajaran akad  syariah  dan  teori  pembuktian  dalam hukum acara.

## KONSEP DASAR Elektronik Kontrak
Kontrak  adalah  mode  penting  untuk akuisisi  kepemilikan  yang  ditransfer  dari salah satu pihak ke pihak lain. Fungsi kontrak adalah memenuhi kebutuhan masyarakat dan menimbulkan  akibat  hukum  bagi  para pelakunya.  (Udin,  MD,  A&  Abu,  U,F,A. 2022).
Berdasarkan  PP  No.  80  Tahun  2019 pasal 1 angka 4 yang berbunyi, perdagangan melalui  sistem  elektronik  dijelaskan  bahwa econtract  merupakan  kesepakatan  atas perjanjian yang dilakukan antara para pihak dimana kesepakatan tersebut berjalan melalui sistem elektronik. Sistem elektronik yang  dimaksudkan  adalah  perjanjian  yang penggunaannya  melalui  media  elektronik seperti  gadget,  komputer,  handphone  atau alat  komunikasi  lainnya  dengan  bantuan jaringan  internet.  Adapun  cara  terjadinya kontrak  yang  selama  ini  telah  banyak digunakan  yaitu  dengan  menggunakan kontrak electronik (e-contract) yang penggunaannya  melalui  komunikasi  antar surat elektronik.
Aktivitas  kontrak  ini  yaitu  adanya pertukaran  informasi  melalui  email  atau dikombinasikan  dengan  media  komunikasi elektonik  lain  seperti  email  dan  sebagainya oleh pihak  penawar  dan  penerima.  Kedua, kontrak  elektronik  yang  dilakukan  melalui website  dan  jasa  online  lainnya.  Dalam bentuk  kontrak  ini  penawaran  dilakukan melalui  website  dan  konsumen  melakukan penerimaan  penawaran  dengan  mengisi formulir pada website tersebut. (Ridwan, R. 2019).

## Kontrak Syariah
Diambil dari bahasa Belanda kontrak biasa  dikenal  dengan  istilah  atau  sebutan overeenscomstrecht yang  artinya  janji  atau perjanjian.  Sedangkan  di  Arab  kontrak sendiri  biasa  disebut  dengan  Al-Aqdu  atau al-‘ahdu. Akad secara epistomologi bermakna  mengikat,  menyambung,  atau menghubungkan, sedangkan secara terminologis  menurut  Peraturan  Mahkamah
Agung  Nomor  02  Tahun  2008  tentang Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  yang dimaksud  dengan  akad  adalah  kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. (Mardani. 2013)

## Financial Technology
Financial  Technology  menyediakan Kegiatan  Jasa  Pinjam  Meminjam  melalui layanan berbasis Teknologi Informasi kepada  penerima  pinjaman  yang  sumber dananya berasal dari pemberi pinjaman. Ada tiga  pihak  dalam  hal  ini,  yaitu:  (1) Penyelenggara,  (2)  Pemberi  pinjaman,  (3) Penerima  pinjaman. (Trisadina,  P.U.  and Fiska Silvia 2018).
Ketiga  pihak  tersebut  dibingkai dalam dua perjanjian, yaitu perjanjian antara penyelenggara  dan  pemberi  pinjaman  dan perjanjian  antara  pemberi  pinjaman  dan penerima pinjaman. Si penyelenggara sebagai pihak yang menghubungkan pemberi pinjaman  dan  penerima  pinjaman  sehingga penyelenggara mendapatkan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  19 ayat (2) POJK 77/2016.(Usanti et al., 2019) . Financial Technology pada PT. Dana Syariah Indonesia berisikan penunjukan dari PT.  Dana  Syariah  Indonesia  sebagai perwakilan  dari  pemodal  dalam  mengelola layanan sistem elektronik yang mempertemukan  para  pemodal  dengan penerima pembiayaan. Layanan yang diberikan mencakup (mempersiapkan, mengumpulkan,  mengelola,  menganalisis, menyimpan,  menampilkan,  mengumumkan, mengirim,  dan  mendistribusikan  elektronik informasi  dalam  layanan  keuangan) (Usanti et al., 2019) .
Dalam rangka mempermudah nasabah  untuk  mengakses  uang  atau  fitur fitur  lainnya  agar  lebih  cepat,  tanpa  harus antri  dan  menunggu  terlalu  lama  di  ruang tunggu  Bank,  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama Indonesia menetapkan  fatwa No:117/DSNMUI/II/2018  yang  membahas tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi syariah. Tujuan dibuatnya  fatwa  ini  tidak  lain  adalah  untuk
mempermudah  dan  mempercepat  segala bentuk operasional kegiatan layanan pembiayaan yang selama ini seringkali tidak efektif dan efisien.

## Alat Bukti Autentik
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868 memberikan unsur-unsur perbuatan otentik, yaitu bentuknya ditentukan  oleh  hukum.  dibuat  di  hadapan pejabat publik yang memiliki kekuatan untuk melakukannya  yaitu  Pejabat  Catatan  Sipil, Hakim,  dan  sebagainya.  Sehingga  dapat membuktikan  tempat  di  mana  perbuatan  itu dibuat,  dan  menunjukkan  bahwa  akta tersebut  benar  dibuat  oleh  pejabat  yang berwenang  di  wilayah  kerjanya.(Sanjaya  & Bawono, 2022)

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI

## Elektronik  Kontrak  Pada  PT.  Dana Syariah Indonesia
Hal  ini  didasarkan    pada  pasal  1 angka  4  PP  No.  80  Tahun  2019  tentang perdagangan  melalui  sistem  elektronik dijelaskan bahwa e-contract adalah kesepakatan  atas  perjanjian  yang  dilakukan antar para pihak dimana kesepakatan tersebut berjalan  melalui  sistem  elektronik.  Sistem elektronik adalah perjanjian dengan menggunakan  media  elektronik  seperti komputer,  gadget  atau  alat  komunikasi lainnya melalui jaringan internet. Perkembangan industri 4.0 yang terjadi saat ini dapat dipahami bahwa komunikasi dapat dilakukan  dengan  cara  yang  relatif  mudah. Bahkan  menggunakan  media  komunikasi dan  melihat  lawan  bicara  tetap  bisa dilangsungkan meskipun terkendala jarak.
Berdasarkan cara terjadinya, kontrak elektronik  yang  selama  ini  telah  banyak dilakukan yaitu; pertama, kontrak elektronik (e-contract) yang dilakukan melalui komunikasi surat elektronik. Dalam kontrak ini penawaran dan penerimaan dipertukarkan melalui  email  atau  dikombinasikan  dengan media  komunikasi  elektonik  lain  seperti email  dan  sebagainya.  Kedua,  kontrak
elektronik  dilakukan  melalui  website  dan jasa  online.  Dalam  bentuk  kontrak  ini penawaran  dilakukan  dengan  website  dan konsumen melakukan penerimaan penawaran  melalui  mengisi  formulir  pada website tersebut. Kontrak yang berkembang di  era  perkembangan  teknologi  ini  tidak mengharuskan  kedua  belah  bertemu  secara langsung. Para pihak/konsumen dapat membuat kesepakatan hanya dengan mengisi form  yang  sudah  disediakan  dan  menekan tombol agree atau disagree atas hal-hal yang ditawarkan (Adnan, T. 2013).
Pada  sisi  lain  di  Indonesia  sendiri terdapat dua jenis lembaga keuangan dimana menerapkan kontrak berbeda, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan  syariah.  Awalnya  kedua  lembaga ini  memiliki  dasar  hukum  dan  sitematika yang sama, akan tetapi karena konvensional dan syariah adalah dua hal yang bersebarangan
maka dalam
perkembangannya muncul jenis-jenis kontrak yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut sejalan dengan tumbuh kembang  lembaga  keuangan  syariah  yang diminati  oleh  masyarakat.  Sebagai  upaya merespon  perkembangan  keduanya  yaitu  e- contract  berbasis  syariah  pada  lembaga keuangan yang banyak membawa perubahan pada kehidupan masyarakat modern diperlukan  kajian  dari  sisi  keabsahan  e- contract  dalam  hukum  islam  sebagai  alat bukti autentik. Fungsi tersebut adalah untuk mengantisipasi  apabila terjadi permasalahan hukum  yang  terjadi  ketika  melakukan  e- contract.
Terkait keabsahan e-contract  syariah dalam  penelitian  ini,  maka  dibagi  terlebih dahulu  syarat  sahnya  kontrak  berdasarkan hukum  islam,  artinya  suatu  kontrak  dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi unsur- unsur  rukun  dan  syarat  kontrak.  Rukun adalah  salah  satu  unsur  yang  wajib  ada  dan merupakan esensi penting yang harus ada di dalam kontrak, bila terdapat salah satu rukun tidak  ada  maka  menurut  prinsip-prinsip islam,  kontrak  dipandang  tidak  pernah dilakukan. Setelah rukun perlu memperhatikan  juga  terkait  dengan  syarat,
Syarat adalah segala sesuatu yang harus ada pada  masing-masing  rukun  pada  kontrak. Para  Ulama  memiliki  pendapat  berbeda dalam  menentukan  rukun  pada  kontrak. Perbedaan  ini  muncul  dari  pandangan  yang berbeda  dari  para  ulama  dalam  melakukan kesepakatan  terkait  esensi  kontrak  dalam Islam.  Menurut  kesepakatan  mayoritas ulama,  rukun  kontrak  terdiri  dari  4  hal, diantaranya adalah; shigat, shigat merupakan pernyataan  ijab  (penawaran)  dan  qobul (penerimaan), Al  ‘aqidan ,  yaitu  para  pihak yang melaksanakan kontrak, ma’qud ‘alaih , yaitu  objek  kontrak.  Selain  3  (tiga)  hal tersebut, ulama mazhab Hanafi memberikan tambahan  satu  hal  lagi  tentang  sasaran, tujuan atau akibat hukum  yang dalam isalm biasa disebut dengan maudhu’ .
Dewasa  ini  banyak  perusahaan Financial Technology yang telah menerapkan e-contract, salah satunya adalah layanan  pembiayaan  berbasis  teknologi dengan  prinsip  syariah  pada  PT.  Dana Syariah  Indonesia  adalah  layanan  jasa keuangan  dengan  prinsip  syariah  yang mempertemukan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan perjanjian melalui sistem elektronik  dengan  menggunakan  jaringan internet.  Berdasarakan  hal  tersebut  maka, banyak sekali kelebihan yang muncul dengan adanya  e-contract  yaitu  tingkat  keefektifan dan  efisiensi  waktu,  prosedurnya  lebih mudah dengan dukungan informasi yang bisa dicari dari internet, dapat diakses dari mana saja  dan  mekanisme  pembayaran  serta transaksi dapat dilakukan kapan saja dengan mudah. Akan tetapi  dari berbagai  kelebihan transaksi  elektronik  tersebut  menuntut hukum untuk dapat mengikuti perkembangan fenomena  bisnis  yang  ada.  Hukum  sebagai norma  kaidah  serta  peraturan  dituntut kepastiannya  dalam  melakukan  permainan baru  mengikuti  perkembangan  teknologi agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Berkaitan  dengan  syarat  sahnya  e contract pada Financial Technology berbasis prinsip-prinsip  syariah,  lalu  bagaimana sesungguhnya  para  pihak  bisa  dikatakan dipandang sah secara hukum dalam
melakukan  e-contract  sedangkan  para  pihak tidak  bertemu  langsung.  Hal  ini  bisa  di brackdown  melalui  syarat  sahnya  kontrak. Pertama  ‘aqidan  (pelaku  kontrak).  Menurut mazhab  Syafi’i  Hambali  pelaku  akad disyaratkan harus mukallaf atau sudah akhir balik,  sedangkan  menurut  mazhab  Hanafi dan  Maliki  hanya  mensyaratkan  tamyiz (minimal  berusia  7  tahun).  Di  Indonesia sendiri  berdasarkan  usia  dewasa  untuk dipandang sah melakukan perbuatan hukum dapat  dilihat  dari  Kompilase  Hukum Ekonomi  Syariah  yaitu  Ps.2  ayat  (1)  yaitu ketika  sudah  berumur  18  tahun  atau  sudah pernah  menikah.  Pembuktian  kecakapan hukum seseorang dapat dengan menyertakan identitas diri seperti KTP, SIM, dan Pasport. Apabila  dalam  hal  belum  menginjak  umur Musjtari,  D,  N.  (2016).    tersebut  maka diharuskan  untuk  mengajukan  permohonan kecakapan  dalam  melakukan  perbuatan hukum kepada Pengadilan untuk mendapatkan ketetapan bahwa ia diperbolehkan  secara  sah  untuk  melakukan perbuatan hukum tertentu. Hal tersebut dapat dlihat  sebagaimana  yang  terdapat  dalam Pasal 3 KHES.
Kedua,  terkait  kesepakatan  yang harus  ada  dalam  syarat  subjektif  kontrak dalam  islam  adalah  adanya  ijab  dan  qabul. Ijab dan qabul adalah salah satu unsur syarat sahnya  kontrak  berdasarkan  prinsip-prinsip syariah yaitu pernyataan untuk mengikatkan diri.  Cara  pengikatan  diri  dalam  akad ditandai  dengan  adanya  pernyataan  ijab (ungkapan penyerahan barang serta pernyataan  pihak  pertama  mengenai  isi perikatan  yang  diinginkan)  dan  qabul (pernyataan pihak kedua untuk menerimanya)  yang  dapat  diwujudkan dengan  ucapan  lisan  maupun  tulisan, sedangkan  bagi  mereka  yang  tidak  mampu berbicara  atau  menulis  dapat  dilakukan dengan  isyarat.  Adapun  syarat-syarat  yang harus  dipenuhi  agar  ijab  dan  qabul mempunyai  akibat  hukum  adalah  sebagai berikut:  a)  Ijab  dan  qabul  harus  dinyatakan oleh  orang  yang  sekurang-kurangnya  telah mencapai  umur tamyiz yang  menyadari  dan mengetahui  isi  perkataan  yang  diucapkan
hingga  ucapannya  tersebut  benar-benar menyatakan keinginan hatinya tanpa paksaan dari  orang  lain.  dengan  kata  lain  dilakukan oleh orang yang cakap melakukan Tindakan hukum. b) Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek perjanjian.  c)  Ijab  dan  qabul  harus berhubungan  langsung  dalam  suatu  majlis. Satu  majlis  akad  adalah  kondisi  dimana kedua belah pihak yan melangsungkan akad terfokus perhatiannya dalam melakukan akad yang disepakati bersama, artinya tidak selalu fisiknya  yang  ada  dalam  satu  majlis.  Oleh karena  itu,  dalam  e-contract  pada  financial techhnologi meskipun para pihak dipisahkan oleh  ruang  waktu  dan  hanya  dipertemukan melalui  jaringan  yang  terkoneksi  dengan internet tetap boleh dilaksanakan.
Ketiga, ma’qud  ‘alaih ,  yaitu  objek kontrak.  Obyek  akad  merupakan  segala sesuatu yang mungkin dimiliki seseorang dan dapat diambil manfaatnya. Objek akad padal 1 angka 9 KHES disebut sebagai amwal yaitu benda  yang  dapat  dimiliki,  dikuasai, diusahakan,  dan  dialihkan,  baik  benda berwujud  maupun  tidak  berwujud,  baik benda  yang  terdaftar  maupun  yang  tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang  yang  tidak  bergerak,  dan  hak  yang mempunyai nilai ekonomis. Pada praktiknya pemesanan barang atau jasa yang menggunakan  jasa Financial  Technology harus dibayar terlebih dahulu. Pihak nasabah atau konsumen hanya dapat melihat spesifikasi  objek  yang  akan  ditransaksikan melalui website.
Sebagaimana yang terjadi  pada akad wakalah  bil  ujroh  pada  PT.  Dana  Syariah Indonesia,  dimana  jenis  kegiatan  usahanya adalah  mempertemukan  antara  pemberi  dan penerima  pembiayaan  dalam  pembiayaan multiguna dengan prinsip syariah. Konsumen yang kedudukannya sebagai pemberi pembiayaan  tidak  mengetahui  secara  real seperti apa bentuk proyek yang akan di danai dan  spesifik  letaknya  karena  keterbatasan jarak  dan  waktu.  Konsumen  hanya  sebatas mengetahui bahwa dana yang disalurkannya akan  digunakan  atau  disalurkan  dalam bentuk  fasilitas  pembiayaan  syariah  melalui
layanan  yang  dipilihnya.  Dalam  hal  ini  PT. Dana Syariah Indonesia menyediakan layanan  berupa  wadah  pemilihan  proyek melalui  website  atau  aplikasi customer service .  Sehingga  dana  yang  diberikan  oleh Pemberi  pembiayaan  akan  dikelola  oleh penyelenggara  berdasarkan  profil  proyek yang  dipilih  pemberi  pembiayaan.  Sedang imbal hasil keuntungan yang akan diperoleh oleh pemberi pembiayaan nilainya ditentukan  berdasarkan  kesepakatan  antar penyelenggara dan penerima pembiayaan.
Arti  kesepakatan  adalah  bertemunya dua maksud yang terwujud dalam janji untuk melakukan  dan  atau  tidak  melakukan sesuatu. Dalam konteks kontrak yang dibuat secara  langsung  secara  filosofis  tetaplah sama,  hanya  saja  secara  teknis  berbeda, karena media yang digunakan juga berbeda. Dimana  kesepakatan  dalam  e-contract  ini diwujudkan  dengan  menekan  tombol  setuju atau  “ I  agree ”  setelah  melampirkan  foto KTP.  Sebagai  timbal  baliknya  PT.  Dana Syariah Indonesia akan memberikan Sertifikat  elektronik  bukti pembiayaan yang memuat nomor virtual akun dan lampiran e- contract  yang  dapat  diunduh  oleh  pemberi dana melalui email yang dicantumkan.
Kesepakatan  berupa  e-contract  dan sertifikat  elektronik  ini  bisa  menjadikannya sebagai bukti bahwa kedua belah pihak telah melangsungkan perjanjian secara elektronik. Pihak  yang  berhak  mengeluarkan  sertifikat elektronik  ini  adalah  perusahaan Financial Technology yaitu PT. Dana Syariah Indonesia  yang  telah  dinyatakan  sebagai badan  hukum  yang  layak  dipercaya,  yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal  1  angka  10  Undang-Undang  tentang ITE.  Meskipun  dokumen  digital  masih memiliki banyak kekurangan dilihat dari sisi hukum,  akan  tetapi  berdasarkan  aspek  fiqh belum  ditemukan  adanya  unsur  yang mengharamkannya. Terlebih fiqh menyatakan  untuk  membuka  kesempatan yang luas ( fathu al-dzari’ah ) agar perkembangan  teknologi  bisa  dimanfaatkan sebaik  mungkin  dalam  melakukan  inovasi. Pengertian  sertifikat  elektronik  ini  sendiri
juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang ITE  dimana  sertifikat elektronik  adalah  sertifikat  yang  bersifat elektronik  yang  memuat  tanda  tangan elektronik  dan  identitas  yang  menunjukkan status  subjek  hukum  para  pihak  dalam transaksi  elektronik  yang  dikeluarkan  oleh penyelenggara sertifikat elektronik.
Keempat, maudhu’ al- ‘aqd (sasaran, tujuan atau akibat hukum). Maudhu’ al-‘aqd adalah  tujuan  utama  untuk  apa  akad dilakukan.  Menurut  ulama  fiqh,  tujuan  dari suatu akad harus sesuai dengan syariat islam, sehingga  apabila  tujuannya  bertentangan dengan  syariat  islam  maka  berakibat  pada ketidakabsahan  dari  akad  yang  dibuat  dan karena itu tidak menimbulkan akibat hukum. a.) Pasal 25 KHES menentukan tujuan akad yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan  usaha  masing-masing  pihak yang  mengadakan  aqad.  b.)  Syarat  tujuan akad  ini  adalah  tidak  bertentangan  dengan hukum  islam.  Terkait  dengan maudhu’  al- ‘aqd pada e-contract akad wakalah bil ujrah yang diselenggarakan oleh PT. Dana Syariah Indonesia sudah tercantum di dalam Pasal 2 tentang  Tujuan  akad.  Penyelenggara  dalam hal  ini  menyampaikan  profil  pembiayaan kepada pemberi pembiayaan untuk menentukan tujuan pembiayaan.
Penyelenggara  juga  berjanji  bahwa  dana yang  diterima  akan  dikelola,  dimanfaatkan dan  diadministrasikan  untuk  disalurkan kepada  penerima  pemberian  sesuai  dengan profil pembiayaan. Sehingga jelas mengenai objek  yang  ditansaksikan  tidak  melanggar hukum dan ketentuan syariat islam.
Elektronik  Kontrak  Sebagai  Alat  Bukti Autentik
Financial  Technology terlahir  dan berkembang semakin masif dimana sebagian besar  bertumpu  pada  industri  keuangan. Dapat dipahami bahwa secara umum hal-hal yang kita lakukan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, meskipun dalam jarak yang jauh tetap  memungkinkan  dilakukan  komunikasi secara  virtual.  Artinya,  proses  dalam menyampaikan  pesan,  maksud  dan  tujuan dapat  dilakukan  melalui  internet  sehingga
memudahkan  seseorang  dalam  melakukan pekerjaan dan berinteraksi dengan pihak lain. (Putri, 2020) Indonesia belum memiliki dasar hukum  yang  secara  spesifik mengatur legalitas  kontrak  yang  dilakukan  secara elektronik.  Kontrak-kontrak  yang  dilakukan secara elektronik masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan  tentang e-contract baru  sebatas pengertian yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE.
Kemajuan tekhnologi telah mengubah  kehidupan  masyarakat  baik  dari sisi  perilaku,  perubahan  sosial,  budaya, komunikasi  dan  gaya  hidup  yang  lebih modern. Hal ini mendorong terciptanya pasar baru dalam sistem ekonomi masyarakat dari ekonomi tradisional ke arah ekonomi digital. Ekonomi  digital  terlahir  dan  berkembang semakin  masif  dimana  sebagian  besar bertumpu pada industri keuangan.
Perkembangan  zaman  dan  juga tekhnologi  merupakan  kesempatan  untuk mengembangkan  produk  dan  layanan  yang dimiliki agar memudahkan dalam menjangkau  masyarakat  yang  lebih  luas. Perlu  diketahui  bahwa  Indonesia  memiliki 262  juta  penduduk  yang  mana  dari  angka tersebut  tercatat  140  juta  warganya  adalah pengguna  aktif  internet  dan  setidaknya  28 juta  masyarakat  Indonesia  memiliki  tingkat masif dalam penggunaan transaksi-transaksi secara  online.  Pemerintah  sendiri  berupaya dalam meningkatkan ekonomi digital terbesar  di  Asia  Tenggara  dengan  jumlah UMKM yang kini telah menembus 49 (empat puluh sembilan) juta unit bisnis. Berdasarkan data  tersebut  wajar  industri  keuangan dituntut  mengembangkan  layanan  digital agar tetap eksis dan berkembang.
Sejalan dengan perkembangan Financial Technology dan perubahan kehidupan  masyarakat  modern,  persoalan yang  muncul  pada  saat  transaksi-transaksi yang  dilakukan  secara  virtual  melalui kontrak elektronik adalah, apakah e-contract yang  dilaksanakan  dapat  digunakan  sebagai alat  bukti  yang  sah?  Menurut  Paton  dalam
bukunya A  Text  book  of  Jurisprudence disebutkan  bahwa,  alat  bukti  dapat  bersifat oral,  documentary, atau  material.  Alat  bukti yang bersifat oral merupakan kata-kata yang diucapkan  seseorang  dalam  pengadilan, artinya  kesaksian  tentang  suatu  peristiwa merupakan alat bukti yang bersifat oral. Alat bukti yang bersifat documentary adalah alat bukti surat atau alat bukti tertulis, sedang alat bukti yang bersifat material adalah alat bukti yang  barang  fisik  yang  tampak  atau  dapat dilihat selain dokumen. (Olisias, G.and Lea, M. 2022).
Sementara  alat  bukti  dalam  hukum yang  berlaku  di  Indonesia  mengantut  pada ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  Pasal  1866,  berupa;  alat  bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan,  pengakuan  dan sumpah.  Konsep  pengelompokan  alat  bukti menjadi  alat  bukti  tertulis  tidak  dikenal  di Indonesia. Pasal ini membagi macam-macam alat  bukti  tulisan/surat  hanya  sebatas  pada surat biasa, atentik dan akta dibawah tangan Sehingga  pengaturannya  tidak  melahirkan alat  bukti  baru,  akan  tetapi  memperluas cakupan  alat  bukti.  Hal  itu  sama  dengan pendapat  Michael  Cissick  dan  Alistair Kelman  mengemukakan  3  (tiga)  jenis pembuktian  yang  dibuat  oleh  computer, diantaranya  adalah:  a) real  evidence . Contohnya  adalah  computer  bank  yang secara otomatis menghitung jumlah transaksi perbankan  yang  terjadi.  Hasilkalkulasi  ini dapat  digunakan  sebagai  nukti  nyata.  b) Hearsay  Evidence .  Contohnya  sebagai salinan dan informasi yang dimasukkan oleh seseorang  ke  dalam  computer.  c) derived Evidence . Merupakan perpaduan antara real evidence dengan hearsay evidence . Ridwan, R. 2019).
Kemudian yang menjadi dasar penyajian bukti elektronik pada persidangan adalah  masalah  keabsahan  dari  bukti elektronik  tersebut,  bukti  elektronik  harus dinilai  otentifikasinya  oleh  Hakim  dengan melakukan  pemeriksaan  untuk  memenuhi syarat  formil  dan  materil  bukti  elektronik. Persyaratan alat bukti elektronik menjadi sah dipersidangan telah dijelaskan secara umum
dalam Pasal 6 UU ITE, namun secara tehnis belum  ada  aturan  untuk  mengaturnya,  akan tetapi untuk menjaga keutuhan otifikasi bukti elektronik Financial  Technology yang memperhatikan bagian ke 6 dan 7 tentang PP 71  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan Sistem  dan Transaksi  Elektronik.  Ini  adalah hal urgen yang  perlu  menjadi  perhatian khusus,  agar  tidak  menimbulkan  kerugian bagi banyak pihak.
Hampir disetiap kegiatan mempunyai resiko  tersendiri,  tak  lepas  dari  dunia perbankan  saat  ini  yang  semakin  hari semakin  mengeluarkan  inovasi-inovasi  baru dalam  menarik  para  pelanggannya.  Seperti saat  sekarang ini dengan adanya e-contract. E-contract sendiri juag memberikan beberapa bentuk resiko didalamnya.
Resiko  yang  sering  terjadi  dalam penggunaan  e-contract  adalah  minimnya keamanan didalamya. Banyak terjadi didunia perbankan  adalah  para  pencuri-pencuri  data para nasabah, suatu proses dilakukan secara online  atau  menggunakan  komputer  akan tetapi  sering  disalah  gunakan  oleh  para hacker untuk niat sebuah kejahatan. (Rokhmat,  S.  2019).  Resiko  lainnya  yang juga bisa terjadi pada penggunaan e-contract yaitu  terkendala  dari  debitur  yang  tidak memberikan  agunan  dalam  kegiatan  yang hendak dilakukanya. Sedangkan agunan/jaminan  adalah  salah  satu  syarat mengurangi resiko. Salah satu hal yang sulit untuk disertakan dalam e-contract ini adalah terkait  penyertaan  jaminan  dikarenakan keterbatasan  jarak,  waktu  dan  penyertaan maupun  eksekusinya. E-contract juga  dicap masih lemah oleh para pelaku usaha dan oleh para nasabah karena belum adanya peraturan perlindungan konsumen yang kuat yang bisa memberikan perlindungan kepada mereka.
Majelis  Hakim  menilai  posisi  bukti elektronik  berdasarkan  sudah  terpenuhi syarat  formil  dan  materiil,  oleh  sebab  itu tidak  adanya  aturan  khusus  yang  mengatur tentang Hukum Acara alat bukti elektronik di persidangan  hal  ini  berakibat  multi  tafsir terhadap  kedudukannya  sebagai  alat  bukti. Penafsiran  tersebut  antara  lain:  a)  Bukti Permulaan,  Bukti  elektronik  menjadi  bukti
permulaan  ketika  bukti  elektronik  tersebut memenuhi  syarat  formil  dan  syarat  materiil sebagaimana penulis jelaskan diatas, sehingga bukti elektronik tersebut tidak dapat berdiri  sendiri.  b)  Bukti Persangkaan,  Bukti elektronik  berkedudukan  menjadi  bukti persangkaan apabila bukti elektronik tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti  dan  menjadi  bukti  permulaan,  hal  ini membuat  Hakim  merasa  bahwa  bukti permulaan tersebut dapat untuk mempertimbangkan kebenarannya, sehingga menjadi  bukti  persangkaan.  c)  Bukti Pengakuan, hal ini pengakuan yang dimaksud adalah pengakuan dari pihak lawan tentang otentifikasi bukti elektronik tersebut, maka  tidak  perlu  dilakukan  digital  forensik jika  pihak  lawan  telah  mengakui  kebenaran bukti  elektronik  tersebut  maka  patut  untuk mempertimbangkan dengan adanya pengakuan pihak lawan. d)  Dikesampingkan atau  tidak  dapat  dipertimbangkan,  adalah apabila  bukti  elektronik  tidak  memenuhi syarat formil dan syarat materil serta tidak di akui  oleh  pihak  lawan,  maka  bukti  tersebut harus dikesampingkan sebagai alat bukti.

## KESIMPULAN
Akad wakalah  bil  ujroh pada  PT.  Dana Syariah  telah  memenuhi  unsur  keabsahan akad,  yaitu Al  ‘aqidan terdapat  para  pihak yaitu customer dan  lembaga Financial Technology dimana masing-masing memiliki kualifikasi kecakapan hukum untuk membuat  kontrak. Shigatul  al  ‘aqd dimana keduanya  sepakat  untuk  melangsungkan penawaran dan penerimaan (ijab dan qabul) dengan  menekan  tombol  “I  agree”  yang disediakan dengan dibuktikan melalui elektronik  kontrak  yang  dapat  diunduh  dan elektronik sertifikat yang dikirimkan kepada customer , ma’qud  ‘alaih objek  memang benar  ada  dengan  melihat  terperinci  produk pada  dashboard  website  atau  aplikasi  PT Dana  Syariah  Indonesia,  dan maudhu’  al ‘aqd bahwa  tujuannya  adalah  mengelola dana yang diberikan oleh pemberi pembiayaan untuk dimanfaatkan dan didistribusikan kepada penerima pembiayaan
sesuai  dengan  profil  pilihan  pemberi pembiayaan  yang  di  klik  pada  website  atau aplikasi.
Secara  tekhnis  minimal  jumlah  alat bukti,  yaitu;  tulisan,  saksi,  persangkaan, pengakuan  dan  sumpah  harus  terpenuhi semua. Keberadaan elektronik kontrak tidak dapat  berdiri  sendiri  dan  memerlukan  bukti lain.  Dalam  hukum  acara  Indonesia  belum ada  aturan  secara  teknis  yang  mengatur tentang alat bukti autentik berupa elektronik kontrak.  Berdasarkan  Pasal  1865  Buku  IV KUH  Perdata  “ Setiap  orang  yang  mengaku mempunyai hak atau ditunjuk suatu peristiwa agar  meneguhkan  haknya  atau  membantah suatu hak oranglain, wajib memberikan bukti dengan  adanya  kejadian  yang  ada ”, namun yang  mencari  dan  menetapkan  kebenaran adalah hakim hal ini didasarkan pada hukum acara dan macam-macam alat bukti yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Achdiat  Isnaeni.  (2021),  Webinar:  outlook Iindustri  Jasa  Keuangan  Syariah Tahun 2022: Peluang dan Tantangan.
Adnan Trakic (2013),” The Adjudication of Shari’ah  issues  in  Islamic  Financial Contract: is Malaysia Islamic Finance Litigation  a  Solution,  Humanomics, Vol. 29 No 4, hlm 260-275
Alwi,  A,  B.  (2018),  “Pembiayaan  Berbasis Teknologi  Informasi  (Fintech)  yang berdasarkan  Syariah”, Al-Qanun, Jurnal Pemikiran  dan Pembaharuan Hukum  Islam, Vol.  21  No.  2,  hlm. 248-264
Andira,  L,  C.  dan  Iswi,  H.  (2020),” Keabsahan Kontrak Elektronik
Dalam  Layanan  Pinjam  Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, Jurnal Ilmu Kenotarisan, Vol. 1 No. 2, hlm 34-54
Angraini,  D,  M.  dan  Yosi,  E.  (2020),  “The Financial  Technology  in  Islamic Perspective  (Finansial  Teknologi
Melalui  Perspektif  Islam)”, Jurnal At-Tasyri’iy, Vol. 3 No.1, hlm. 1-7
Bakhri,  S.,  Layaman,  L.,  &  Alfan,  M.  I.
(2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Pada Perlindungan Konsumen  Financial  Technology Lending. J-ISCAN: Journal of Islamic  Accounting  Research , 3 (1), 1-22.
Friatna et al., 2022) “Analysis of Islamic law on  Electronic  contracts  based  on Goverment  Regulation  Number  80 Of  2019  Concerning  Trade  Through Electronic  Systems,  Vol.  12  No  1, hlm 1-13
Hakim, L. Dewi, S. dan Rosdita, I, Y. (2022), “Analisis  Komparatif  Penentuan
Margin Laba Pinjaman Online
Syariah dengan Pinjaman Pada Bank Syariah”, Students’  Conference  on Accounting  &  Business ,  Vol.  1  No. 01, hlm 287-295
Hidayah,  A.  (2021),”  Asas  Iktikad  Baik Dalam  Kontrak  Elektronik”, Solusi,
Vol. 19 No. 2, hlm 155-164
Hidayat,  Sutan,  A.  (2021).  Menelisik  Masa Depan  Lembaga  Keuangan  Syariah di  Indonesia:  Merger  BRI  Syariah, BSM dan BNI Syariah, Sumber OJK
Kamaruddin,  S.  Asyari,  H.  dan  Mega,  O.
(2022), “Implementasi Akad Mudharabah  dan  Musyarakah  pada Finansial  Teknologi  Syariah  dengan Pendekatan Kemaslahata”", Al- Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan,  dan  Perbankan  Syariah ,
Vol. 6 No. 1, hlm. 1-17
Maulida,  S.  Ahmadi,  H.  dan  Masyitah,  U.
(2020), “Implementasi Akad Pembiayaan  Qard  dan  Wakalah  bil Ujrah pada Plaform Fintech Lending Syariah ditinjau Berdasarkan Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK)  dan  Fatwa  DSN-MUI”, Al-
Tijary:  Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis Islam , Vol. 5 No. 2, hlm. 175-189
Mertokusumo,  S.  (1993).  “  Hukum  Acara Perdata Indonesia, Yogjakarta
Muhammad, H. dan Niki, Puspita, S. (2020),
“Pengaruh  Financial  Technology Terhadap Perbankan Syariah: Pendekatan ANP-BOCR (The Influence of Financial Technology on Islamic Banking: ANP-BOCR Approach)”, Perisai:
Islamic
Banking and Finance Journal, Vol. 4
No. 2, hlm 113-125
Muchtar,  E,  H.  dan  Ahmad,  Z.  (2022), “Fintech  Syariah  Dalam  Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Asy- Syukriyyah , Vol. 23 No. 1, hlm 14-21
Musjtari,  D,  N.  (2016).  “Penyelesaian Sengketa  Akad  Pembiayaan  dengan Jaminan  Hak  Tanggungan  dalam
Praktik
Perbankan Syariah,
Yogyakarta, Pratama Publishing.
Olisias, Gultom, Katrin, S. and Lea Mareen
Preis. “Ekonomi Digital Masa Digital
Harapan  dan  Ancaman  Belajar  di Indonesia, diakses dari Http://igj.or.id/wp
content/upload/2018/11/industrial- Revolution-4_IGJ_AEPF12_Ind-
1.pdf,  pada  tanggal  01  september 2022
Ningsih, S, W. dan Winda, F. (2022), “Aspek Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan  Fintech  Syariah  Pada Masa Pandemi Di Indonesia: Perspektif  Hukum  Jinayah, Justisi , Vol. 8 No. 1, hlm 15-28
Noeng Muhajjir. (2022). “Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta, Penerbit Rakesarasin.
Pakpahan,  E,  F.  Jesicca,  Corris,  W.  dan Andriaman.  (2020),  “Peran  Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) dalam
Mengawasi  Maraknya  Pelayanan
Financial  Technology  (Fintech)  di Indonesia ”,  Jurnal  Magister  Hukum Udayana , Vol 9 No. 3, hlm. 559-574
Putri,  W,  S.  (2020).  “Keabsahan  Kontrak Elektronik dalam  Transaksi E-
Commerce  Ditinjau  Dari  Hukum Perikanan ,”  Jurnal  Analisis  Hukum , Vol. 1 No 2, hlm 6
Ridwan  Romadhoni,  “Aspek  Hukum
Kontrak Elektronik (E-Contract) dalam  Transaksi  E-Commerce  yang
Menggunakan  Bitcoin  sebagai  Alat
Pembayaran”,  Jurnal  Private  Law.,
Vol.  VII  No.  1  Januari-Juni  2019, hlm. 52
Saripudin, Prameswara, S, N. dan Muhammad,  I.  (2021),  “Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi  Pertumbuhan  UMKM  di Indonesia”, Jurnal  Ilmiah  Ekonomi
Islam , Vol. 7 No. 1, hlm 41-50
Subagiyo, R. (2019). “Era Fintech: Peluang
Dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah”, El-Jizya:  Jurnal  Ekonomi
Islam , Vol. 7 No. 2, hlm. 319-336
Trisadina,  P.U.  and  Fiska  Silvia,  ‘Legal Protection of The Contracting Parties in  The  to  Peer  Lending  Based  on
Financial  Technology  (P2P  Lending
Fintech)  in  Indonesia’  (2018)  131
Advance in Social Science,
Education  and  Humanities  Research (SSEHR),
Uddin, Md, A. dan Abu Umar, F, A. (2020). “Conventional Future: Derivarites in
Islamic Law
of Contract”,
Internasional  Journal  of  Law  and Managemen,  Emerald  Insight ,  Vol. 62 No. 4. Hlm 315-337
Usanti,  T,  P.  dan  Friska,  S.  (2018).  “Legal Protection of The Contracting Parties in  The  to  Peer  Lending  Based  on Financial  Technology  (P2P  Lending Fintech)  in  Indonesia”,  Advance  in
Social Science, Education and
Humanities Research (SSEHR). Https://doi.org/10.2991/iclgg- 17.2018.37 Usanti, T, P. dan Prawita, T. (2020). “Sharia Principles on Information Technology-Based Financing Service, Yuridika , Vol. 35 No 1, hlm 4
Usman,  T.  (2020),  “Keabsahan  Tanda Tangan  Elektronik  Pada  Perjanjian Jual  Beli  Barang  Dari  Perspektif Hukum Perdata”, Indonesian Privale Law Review , Vol. 1 No. 2, hlm 87-98
Sutan Emir Hidayat, Menelisik Masa Depan Lembaga  Keuangan  Syariah  di Indonesia: Merger BRI Syariah, BSM dan  BNI  Syariah,  Sumber  OJK (2021),  Makalah  disampaikan  pada Guest Lecturer FEBI UIN Walisongo Semarang, Selasa, 15 Juni 2021