Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 4, No. 1 – Maret 2022, Hal. 68-73| Tersedia online pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6672.68-73

## SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NO.642/PID.B/2015/PN.DPS)
I Made Rai Gentha Prayita, I Nyoman Gede Sugiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia Email: genthaprayita@gmail.com, nyomansugiartha14@gmail.com, puspasutariujianti@gmail.com

## ABSTRAK
Prostitusi  online  merupakan  suatu  kegiatan  yang  menjadikan  seseorang  sebagai  objek  untuk  diperdagangkan melalui  media elektronik atau online,  media online  yang digunakan  seperti website, Whatsapp, dan Facebook. Prostitusi online dilakukan dengan media karena lebih mudah, murah, praktis, dan lebih aman dari razia petugas dari  pada  prostitusi  yang  dilakukan  dengan  cara  konvensional.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian hukum normatif dengan bahan bahan yang terkumpul dapat ditemukan melalui media massa dan peraturan hukum positif yang berlaku saat  ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku  yang  melakukan  kegiatan  prostitusi  melalui  sarana  pemasaran  prostitusi  online  dan  bagaimana pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  dalam  perkara  putusan  no.642/pid.b/2015/PN.dps. Berdasrkan hasil penelitian yaitu sanksi pidana prostitusi online dimana perbuatan terdakwa ini adalah perbuatan yang  disengaja  dan  melanggar  hukum  positif  di  Indonesia  dengan  ketentuan  Pasal  45  jo.  27  ayat  (1)  UU  ITE dengan pidana penjara paling  lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya. Perbuatan terdakwa dalam pemasaran prostitusi melalui sarana online, seyogyanya juga dapat dijatuhi sanksi pidana sehingga dapat diperberat. Perlu kehati-hatian dari  para  penegak  hukum  untuk  melakukan  profesionalitasnya  sehingga  kebenaran  materiil  dari  sebuah  kasus dapat terungkap.
Kata Kunci: Sanksi, Tindak Pidana, Prostitusi Online

## ABSTRACT
Online prostitution is an activity that makes a person an object to be traded through electronic or online media, online media used such as websites, Whatsapp, and Facebook. Online prostitution is carried out with the media because  it  is  easier,  cheaper,  more  practical,  and  safer  from  officer  raids  than  prostitution  carried  out  by conventional  means.  The formulation  of the  problem  includes:  1)  How  is  the  regulation  of  criminal  sanctions against perpetrators who carry out prostitution activities through online prostitution marketing means? 2) What is the judge's consideration in imposing criminal sanctions in the case of judgment no.642/pid.b/2015/PN.dps? the results of the study are criminal sanctions for online prostitution where the defendant's actions are intentional acts and violate positive law in Indonesia with the provisions of Article 45 jo. 27 paragraph (1) of  the ITE Law with a maximum imprisonment of 6 (six) years and a maximum fine of Rp.1,000,000,000.00 (one billion rupiah). The  defendant's  actions  in  marketing  prostitution  through  online  means  should  also  be  subject  to  criminal sanctions so that they can be aggravated. It takes care from law enforcement to do its professionalism so that the material truth of a case can be revealed.
Keywords: Sanctions, Criminal Acts, Online Prostitution

## I. PENDAHULUAN
Teknologi saat ini tidak terlepas dari hal-hal yang berbau pornografi dan perbuatan asusila, dalam hal ini penulis renungkan prostitusi online yang semakin menjadi pelanggaran hukum, tidak hanya di dunia nyata tetapi juga terjadi secara online. Akses prostitusi melalui media sosial yang saat ini sedang marak terjadi,  yang  memprovokasi  banyak  orang  dan  mendorong  mereka  untuk  mengakses  salah  satu  situs tersebut,  yang  dapat  berujung  pada  pertemuan  kedua  belah  pihak,  sehingga  terjadi  hubungan  atau tindakan  asusila,  yang  sering  dilakukan  dengan  sengaja  KUHP  antara  lain  prostitusi  hanya  untuk
keinginan sesaat dan sayangnya banyak anak muda yang terjerumus ke dalam kasus prostitusi online yang  membuat  para  keluarga  geleng-geleng  kepala  dan  terlebih  lagi  perbuatan  asusila  ini  dapat dilakukan secara bebas dan tidak mengenal batasan usia. Banyak anak muda dapat menggunakan situs tersebut (Yaris Adhial Fajrin, 2019) .
Indonesia  merupakan  negara  hukum  dengan  peraturan  yang  dapat  mengkriminalkan  dan mendenda pelacur online, namun peraturan tersebut semakin dilanggar sehingga mendorong terjadinya prostitusi  di  Indonesia.  Faktor  penyebab  meningkatnya  kasus  prostitusi  tidak  lepas  dari  kurangnya perhatian  orang  tua  terhadap  anaknya,  pergaulan  yang  salah  dan  ketidakmampuan  membedakan perbuatan yang benar dan salah. Setiap orang harus menahan diri dari prostitusi jika melanggar standar yang  berlaku  dan  cara  orang  diperlakukan,  karena  objek  tersebut  memalukan  dan  dapat  merugikan generasi muda (Hadi, 1996) .
Dalam  memberantas  perilaku  asusila,  pemerintah  meyakini  bahwa  prostitusi  online  adalah penyakit  yang  tidak  ada  habisnya,  dan  semakin  diberantas  maka  penyakit  tersebut  akan  semakin meningkat. Bahkan, banyak perempuan yang sudah berkeluarga atau masih kuliah menjadi pekerja seks komersial  untuk  mendapatkan  uang  tambahan,  dan  sebagian  besar  kegiatan  tersebut  dilakukan  tanpa izin orang tua. Untuk memberantas prostitusi online, pemerintah bekerja sama dengan pihak kepolisian membasmi prostitusi online dengan cara melarang akun-akun yang sering diakses masyarakat melalui kejahatan  dunia  maya.  Selain  itu,  pemerintah  dan  polisi  juga  terus  berhubungan  baik  melalui  media sosial maupun pertemuan langsung. di muka umum (Rusnama, Sri Agus, Widiati, 2019) .
Penulis  penelitian  ini  menangani  kasus  pada  tahun  2015  dan  hingga  saat  ini  jumlah  prostitusi online  di  Indonesia  masih  tinggi  dan  belum  berangsur  menurun.  Hukuman  yang  dijatuhkan  oleh pemerintah sudah jelas dalam KUHP bahwa barang siapa dengan sengaja atau ikut serta dalam suatu organisasi asusila atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma, dapat dipidana dengan pidana  penjara  selama  5  bulan  dan  sanksi  administratif  serta  tindak  pidana.  Pelacuran  online  dapat merusak reputasi keluarga, menghancurkannya, dan banyak lagi.
Peran  orang  tua  sangat  dibutuhkan,  selain  memberantas  kasus  prostitusi  yang  dilakukan  oleh pemerintah  dan  kepolisian,  sebaiknya  orang  tua  membangun  hubungan  yang  positif  tanpa  menekan anaknya  dan  berusaha  menjadikan  orang  tua  sebagai  tempat  yang  nyaman  bagi  anak  untuk  bercerita banyak hal, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pelacuran. Berdasarkan informasi yang disimpan oleh penulis, mucikari atau orang yang disewa untuk prostitusi berperan penting dalam menarik atau mendorong imbalan dan anonimitas. Kegiatan ini jelas dilarang di Indonesia bahkan terdapat tempat- tempat  yang  digunakan  untuk  prostitusi  sehingga  menyulitkan  pemerintah  untuk  memberantas kejahatan  prostitusi  online  yang  terjadi  saat  ini.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui pengaturan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  yang  melakukan  kegiatan  prostitusi  melalui  sarana pemasaran  prostitusi  online  dan  bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana dalam perkara putusan no.642/pid.b/2015/PN.dps

## II. METODE PENELITIAN
Informasi yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan disertasi diambil dari literatur dan buku- buku hukum kemudian dikaitkan dengan topik yang dibahas dan hukum positif yang berlaku saat ini. Hal ini menjadi normatif, karena semua materi yang diterima tertata dan disesuaikan dengan topik yang diangkat oleh penulis sehingga tidak menyimpang dari pembahasan (Waluyo, 2002) .
Tesis ini diakhiri dengan metode pencatatan  dan pengurutan informasi  yang diperoleh melalui penelusuran  pustaka,  pencarian  standar  hukum  terkait  diskusi  yang  diadakan,  dan  identifikasi  dasar hukum  yang  digunakan  untuk  penyelesaiannya.  Temukan  solusi  permasalahan  tersebut  dengan mengacu pada hukum positif terbaru, yang menjadikan karya ini lebih bermanfaat bagi pembaca. Juga buku-buku literatur yang digunakan sudah sesuai dan tidak berbeda dengan materi yang digarap dalam karya dan diselesaikan dengan pengolahan sesuai prosedur karya. Segala hal yang berkaitan dengan hal tersebut tidak lepas dari landasan hukum adat yang berlaku di Indonesia, dan dari penelitian ini penulis dapat mengambil judul yaitu sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online (studi kasus putusan pengadilan negeri denpasar no.642/pid.b/2015/pn.dps).

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1  Pengaturan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Yang  Melakukan  Kegiatan  Prostitusi  Melalui Sarana Pemasaran Prostitusi Online
Ketentuan  hukum  prostitusi  terdapat  dalam  KUHP,  dimana  ketentuan  tersebut  menyatakan  bahwa barangsiapa  dengan  sengaja  menjual  orang  sebagai  objek  diancam  dengan  pidana  penjara  selama- lamanya  sembilan bulan dan denda yang harus dibayar  kepada pemerintah. Undang-undang ini  jelas melanggar standar positif yang berlaku di Indonesia, dan ketentuan tersebut berlaku bagi setiap orang yang berada di wilayah negara Republik  Indonesia, termasuk  warga negara asing. UU informasi dan perdagangan elektronik juga mengatur tentang prostitusi online, dimana setiap orang yang melakukan zina tanpa sepengetahuan istrinya, atau sebaliknya, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan sanksi administrasi pemerintah (Moeljanto, 1987) .
Prostitusi  online  sendiri  adalah  perzinahan  atau  pelacuran  berdasarkan  kesepakatan  antara pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa  melalui  media  sosial  yang  tersebar  melalui  Instagram,  Line, WhatsApp,  Twitter  dan  masih  banyak  lagi  lainnya.  Prostitusi  online  sendiri  biasanya  menggunakan transaksi  elektronik  yaitu.  H.  Pembayaran  yang  dilakukan  melalui  bank  online  dimana  pihak  yang menggunakan  jasa  prostitusi  tidak  dapat  secara  otomatis  meminta  pengiriman  uang,  dan  ada  resiko penerima jasa prostitusi akan meninggalkan atau mengkhianati pihak pertama, karena penipuan dapat terjadi secara tidak langsung. Prostitusi online sendiri dapat terjadi ketika para pihak berinteraksi dan melibatkan berbagai unsur objektif dan subjektif, antara lain:
Elemen lensa adalah elemen bersihnya dan menghubungkan serta menghubungkan langsung ke aktuator. Dalam prostitusi, pelaku bertindak  menurut  kesadaran dan hati  nuraninya sendiri tanpa ada paksaan  dari  orang  lain.  Dalam  banyak  kasus,  para  pelaku  prostitusi  mungkin  telah  dipaksa  atau terpaksa melakukannya karena faktor ekonomi, kekerasan, atau tekanan sosial. Mereka mungkin merasa tidak ada pilihan lain selain melakukan prostitusi. Selain itu, banyak pelaku prostitusi juga mengalami diskriminasi, kekerasan, dan penyiksaan selama melakukan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, sulit untuk  mengatakan  bahwa  pelaku  prostitusi  selalu  bertindak  "menurut  kesadaran  dan  hati  nuraninya sendiri."
Unsur  subyektif  merujuk  pada  suatu  tindakan  yang  terjadi  secara  langsung  dan  merujuk  pada tindakan aktor itu sendiri. Dalam hal ini prostitusi online adalah zina atau pelacuran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "unsur subyektif" merujuk pada sesuatu yang berkaitan dengan perasaan, pikiran, atau pendapat seseorang. Pasal 506 KUHP menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja melakukan percabulan atau perzinahan dan mendapat untung dari kegiatan itu dengan seorang wanita,  diancam  dengan  hukuman  pidana  satu  tahun  atau  lebih.  Hukuman  terhadap  pelacur  juga tercantum  dalam  Undang-undang  informasi  dan  transaksi  elektronik,  dimana  mereka  yang  dengan sengaja menjalin hubungan dan mempromosikan perdagangan perempuan dan di berbagai media yang berkaitan dengan pornografi dapat dipidana enam tahun penjara dan sanksi administratif. denda yang harus dibayarkan kepada Negara mulai dari dua ratus lima puluh juta rupiah sampai dengan tiga ratus milyar rupiah (Prodjodikoro, 1986) .
Pemerintah  dengan  memberantas  perbuatan  asusila  menganggap  prostitusi  internet  sebagai penyakit  yang  tidak  ada  habisnya,  dan  semakin  diberantas  maka  penyakit  tersebut  akan  semakin meningkat. Bahkan, banyak perempuan yang sudah berkeluarga atau masih kuliah menjadi pekerja seks komersial  untuk  mendapatkan  uang  tambahan,  dan  sebagian  besar  kegiatan  tersebut  dilakukan  tanpa izin orang tua. Untuk memberantas prostitusi online, pemerintah bekerja sama dengan pihak kepolisian membasmi prostitusi online dengan cara melarang akun-akun yang sering diakses masyarakat melalui kejahatan  dunia  maya.  Selain  itu,  pemerintah  dan  polisi  juga  terus  berhubungan  baik  melalui  media sosial  maupun  pertemuan  langsung.  di  muka  umum (Sugiartha,  2020) .  Selama  ini  ditemukan  pihak kepolisian telah memblokir ratusan website berbau pornografi dan prostitusi melalui cybercrime, dan harapan ke depan prostitusi dapat diberantas, dan banyak pihak yang menyadari. bahwa prostitusi harus dihindari.
Kasus  yang  terjadi  pada  tahun  2015  melibatkan  prostitusi  online  dua  pihak  yang  dilakukan melalui aplikasi blackberry, dimana terjadi kontrak antara pihak pengguna jasa dan penyedia jasa, dan sampai saat ini jumlah prostitusi online di indonesia masih tinggi dan tidak bertahap. menurun hukuman yang  dijatuhkan  oleh  pemerintah  sudah  jelas  dalam  KUHP  bahwa  barang  siapa  dengan  sengaja  atau ikut serta dalam suatu organisasi asusila atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma,
dapat  dipidana  dengan  pidana  penjara  selama  5  bulan  dan  sanksi  administratif  serta  tindak  pidana. Pelacuran online dapat merusak reputasi keluarga, menghancurkannya, dan banyak lagi.

## 3.2 Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Memasarkan Prostitusi Secara Online
Menurut  ketentuan Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana,  yaitu pidana pokok dan pidana  tambahan. Hukuman mati adalah hukuman mati, penjara, penjara, denda dan penjara. Kemudian pidana tambahan meliputi perampasan hak tertentu, penyitaan benda tertentu dan pengumuman putusan hakim. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, sebagai berikut (Marbun, 2012) . Faktor Intern dibagi menjadi empat bagian diantaranya:

## Faktor Individual
Setiap  orang  memiliki  sifat  dan  perilaku  yang  berbeda-beda.  Kepribadian  ini  dapat  dinilai  dari  cara setiap  individu  berinteraksi  dengan  masyarakat  sekitar.  Seorang  individu  yang  berperilaku  baik  di masyarakat dipandang baik dan mendapatkan harga diri dari masyarakat serta dapat berperan sebagai teladan bagi masyarakat sekitarnya. Tetapi  ketika seseorang berperilaku buruk, mereka dinilai buruk dan  orang  berpikir  bahwa  orang  tersebut  menyebabkan  masalah  dan  kekacauan  di  masyarakat  ini. Kepribadian  seseorang  sangat  penting  dalam  mempengaruhi  cara  orang  lain  memandang  dan berinteraksi dengan individu tersebut. Sifat dan perilaku seseorang dapat memberikan indikasi tentang apakah  mereka  dapat  dipercaya  atau  tidak,  serta  dapat  memengaruhi  hubungan  yang  mereka  miliki dengan  orang  lain.  Namun,  seseorang  juga  dapat  belajar  dan  berkembang  dari  kesalahan  masa  lalu mereka dan menjadi orang yang lebih baik. Jadi, kepribadian seseorang tidak selalu merupakan takaran pasti dari apa yang akan terjadi di masa depan.

## Faktor-Faktor Ekonomi
Faktor  ekonomi  merupakan  faktor  yang  sering  membuat  seseorang  melakukan  kejahatan,  karena ekonomi memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup, karena tekanan ekonomi sangat sulit, banyak  orang  yang  mencari  pekerjaan  tanpa  kesehatan,  keselamatan  kerja.  Waspadai,  bahaya  dan halalnya.  Tekanan  ekonomi  yang  kuat  dapat  membuat  orang  merasa  terdesak  untuk  mencari  uang dengan  cara-cara  yang  tidak  legal,  seperti  mencuri  atau  melakukan  kejahatan  lainnya.  Namun,  perlu diingat          bahwa  melakukan  kejahatan  tidaklah  selalu  merupakan  solusi  yang  tepat  untuk  masalah ekonomi. Ada banyak cara lain untuk mencari nafkah yang lebih halal dan tidak merugikan orang lain, seperti bekerja atau menjalankan usaha. Selain itu, meskipun seseorang mungkin merasa terdesak untuk melakukan  kejahatan  karena  tekanan  ekonomi,  hal  tersebut  tidak  dapat  dijadikan  alasan  yang  valid untuk melakukan tindakan yang tidak sah.

## Faktor Keluarga
Peran  keluarga  dalam  menentukan  perilaku  anak  sebelum  dan  sesudah  dewasa  sangat  penting  bagi perkembangan  anak  selanjutnya,  karena  tidak  ada  seorang  pun  yang  terlahir  dengan  sifat  buruk, keluarga  merupakan  sumber  pertama  yang  mempengaruhi  perkembangan  anak.  Perubahan  kondisi rumah tangga seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain merupakan faktor yang sangat penting dalam psikologi anggota keluarga. Sebagian besar pasien kambuh berasal dari keluarga yang berantakan. Kejahatan sering dilakukan untuk  hal-hal kecil ketika anak-anak karena  kurangnya pengawasan orang tua, dan berkembang menjadi kejahatan besar ketika anak sudah dewasa. Keluarga adalah sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan seseorang, dan merupakan tempat dimana anak-anak belajar tentang nilai-nilai, norma-norma, dan cara berinteraksi dengan orang lain. Perubahan kondisi rumah tangga, seperti perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga, dapat memiliki dampak yang  signifikan  pada  psikologi  anggota  keluarga,  termasuk  anak-anak.  Namun,  perlu  diingat  bahwa tidak  semua  orang  yang  tumbuh  di  keluarga  yang  "berantakan"  atau  tidak  stabil  akan  melakukan kejahatan. Banyak faktor lain yang turut mempengaruhi perilaku seseorang, seperti pengalaman hidup, lingkungan, dan faktor-faktor lainnya (Putri, 2014) .

## Faktor Agama
Jika  seseorang  memiliki  iman  dan  taqwa  yang  kecil,  kemungkinan  besar  ia  akan  mudah  melakukan kejahatan yang sangat merugikan orang lain, karena tidak dikuatkan oleh ajaran agama. Jika tidak ada nilai-nilai agama dalam jiwa manusia, ia mudah tertarik pada hal-hal yang merugikan orang lain. Faktor
eksternal terbagi menjadi empat bagian, diantaranya: Nilai-nilai agama dapat memberikan arahan dan dorongan  bagi  seseorang  untuk  bertindak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  moral  yang  baik,  dan  dapat membantu  menjauhkan  seseorang  dari  tindakan  yang  merugikan  orang  lain.  Namun,  perlu  diingat bahwa  tidak  semua  orang  yang  tidak  memiliki  iman  atau  taqwa  akan  melakukan  kejahatan.  Banyak faktor lain yang juga mempengaruhi perilaku seseorang, seperti latar belakang, pengalaman hidak, dan lingkungannya.

## Faktor Lingkungan
Peniruan  dalam  masyarakat  sangat  berpengaruh  sehingga  banyak  orang  yang  benar-benar  mengikuti kondisi lingkungannya dalam gaya hidup dan pendapatnya. Salah satu penyebab seseorang melakukan kejahatan adalah karena faktor lingkungan atau hubungan dengan masyarakat sekitar. Tindak pidana merupakan  fenomena  sosial  yang  tidak  berdiri  sendiri,  tetapi  saling  terkait  dengan  berbagai perkembangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga mempelajari perilaku kriminal pelaku kejahatan harus memperhatikan  kondisi lingkungan darimana pelaku  kejahatan itu berasal. Orang-orang sering mengikuti  gaya  hidup  dan  pendapat  orang-orang  di  sekitarnya,  dan  lingkungan  dapat  memberikan tekanan  atau  dorongan  untuk  melakukan  tindakan  tertentu.  Dalam  hal  kejahatan,  lingkungan  dapat memberikan  dorongan  atau  mempermudah  akses  terhadap  tindakan  kejahatan.  Namun,  perlu  diingat bahwa tidak semua orang yang tinggal di lingkungan yang sama akan melakukan kejahatan, dan banyak faktor lain yang juga mempengaruhi perilaku seseorang. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang, bukan hanya lingkungannya saja.

## Faktor Sosial Budaya
Semua  perilaku  dipelajari  dengan  cara  yang  berbeda.  Dengan  kata  lain,  perilaku  kriminal  dipelajari secara berkelompok melalui interaksi dan komunikasi. Ini disebut teori asosiasi diferensial, yaitu: Setiap orang menerima dan mengikuti pola perilaku yang dapat diterapkan Kegagalan untuk mengikuti pola  menyebabkan  ketidakkonsistenan  dan  ketidakharmonisan  Benturan  budaya  (clash  of  culture) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan. teori asosiasi diferensial merupakan salah satu teori yang menjelaskan bagaimana perilaku dipelajari. Teori ini mengatakan bahwa setiap orang akan menerima  dan  mengikuti  pola  perilaku  yang  dapat  diterapkan,  dan  kegagalan  untuk  mengikuti  pola tersebut  dapat  menyebabkan  ketidakkonsistenan  dan  ketidakharmonisan.  Selain  itu,  benturan  budaya dapat mempengaruhi perilaku seseorang, terutama jika seseorang tinggal di lingkungan dengan budaya yang  berbeda  dengan  budaya  yang  dianutnya.  Namun,  perlu  diingat  bahwa  tidak  semua  perilaku merupakan  hasil  dari  proses  belajar  yang  sama,  dan  banyak  faktor  lain  yang  juga  mempengaruhi perilaku seseorang (Hudani, 2020) .

## Faktor perkembangan teknologi
Teknologi sebagai alat penunjang pembangunan kini harus dikuasai oleh semua. Kita akan tertinggal jika  tidak  menguasai  teknologi  ini,  namun  sangat  disayangkan  perkembangan  teknologi  yang  sangat maju  memberikan  dampak  negatif  bagi  kehidupan  masyarakat.  Media  massa  seperti  majalah,  radio, surat  kabar,  media  sosial  dan  televisi  terkadang  secara  tidak  langsung  memberikan  pelajaran  kepada masyarakat  tentang  melakukan  kejahatan  atau  memfasilitasi  kejahatan  atau  menyembunyikan kejahatan.

## Faktor Pendidikan
Peran membesarkan diri korban atau pelaku memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan perilaku rasional dan pengurangan atau pengurangan tindakan rasional. Salah satu faktor yang biasanya membuat seseorang menjadi korban adalah pendidikan mereka yang sangat minim, baik formal maupun informal. Mengenai pendidikan, sebagian besar orang tua ingin menyekolahkan anaknya tanpa cukup memperhatikan  manfaat  mendidik  anaknya,  sedangkan  kesempatan  pendidikan  di  sekolah  sangat terbatas. pendidikan dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap seseorang, termasuk bagaimana dia berperilaku. Orang-orang yang mendapatkan pendidikan yang baik, baik formal maupun informal, cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi dan lebih mampu mengendalikan diri mereka  sendiri,  yang  dapat  membantu  mereka  menghindari  tindakan  yang  merugikan  orang  lain. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua orang yang tidak mendapatkan pendidikan yang cukup akan
menjadi  korban  atau  melakukan  kejahatan.  Banyak  faktor  lain  yang  juga  mempengaruhi  seseorang, seperti latar belakang, pengalaman hidup, dan lingkungannya.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Aturan hukum bagi mereka yang memasarkan prostitusi diatur dalam Pasal 296 dan 506 KUHP, namun ketika  PSK  menggunakan  layanan  online  dengan  konten  asusila,  maka  melanggar  Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008 (UU ITE). tidak demikian. menyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya kecuali Pasal 27(1) yang memuat perbuatan-perbuatan yang dilarang dan yang dimuat dalam UU Pornografi No. 44 Tahun 2008. Bagian 1(2).
Terdakwa akan diadili sesuai dengan kesalahannya. Perbuatan terdakwa dalam pemasaran prostitusi di internet juga harus ditindak secara hukum sehingga dapat diperberat. Lembaga penegak hukum harus berhati-hati dengan kemampuan profesionalnya agar kebenaran materiil kasus tersebut terungkap.

## 4.2 Saran
Dengan  adanya  pembaharuan  hukum  pidana  prostitusi,  diharapkan  seluruh  pelacuran  diatur  secara komprehensif  sehingga  tidak  ada  kesenjangan  hukum  dalam  masyarakat.  Dengan  penegakan  hukum dan  menempatkan  hukum  pada  tingkat  tertinggi  di  negara  untuk  melindungi  semua  lingkungan kehidupan,  lembaga  penegak  hukum  dapat  mengefektifkan  peraturan  perundang-undangan  tentang prostitusi, khususnya prostitusi, secara lebih komprehensif, mengingat prostitusi diatur oleh peraturan perundang-undangan.  Pimping  seringkali  merupakan  evolusi.  Hukum  seperti  menggunakan  layanan online dengan konten asusila melanggar UU ITE.

## DAFTAR PUSTAKA
Hadi, H. (1996). Jati Diri Manusia . Gramedia Pustaka Utama.
Hudani, A. (2020). Pengaruh Faktor Budaya, Faktor Social, Dan Faktor Pribadi Terhadap Keputusan Pembelian. E-BISMA , 1 (2). Marbun, R. (2012). Kamus Hukum Lengkap . Transmedia Pustaka. Moeljanto. (1987). Asas-asas Hukum Pidana . Bina Aksana. Prodjodikoro, W. (1986). Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia . PT. Eresco.
Putri,  B.  D.  (2014).  Peran  Faktor  Keluarga  Dan  Karakteristik  Remaja  Terhadap  Perilaku  Seksual Pranikah. Jurnal Biometrika Dan Kependudukan , 3 (1). Rusnama, I Nyoman Sri Agus, Ida Ayu Putu Widiati, I. N. G. S. (2019). Sanksi Pidana Pertambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN Gin) . 1 (3).
Sugiartha,  I.  N.  G.  (2020).  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  Dana  Hibah Pengadaan Bibit Sapi. Jurnal Universitas Warmadewa , 1 (1), 39. Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek . Sinar Grafika.
Yaris Adhial Fajrin,  ach faisol triwijaya. (2019). Perempuan dalam Prostitusi: Konstruksi Pelindungan Hukum  Terhadap  Perempuan  Indonesia  dari  Perspektif  Yuridis  dan  Viktimologi  (Women  in prostitution: Construction of Legal Protection Towards Indonesian Women from a Juridical and Victimitarian Perspective). Jurnal Negara Hukum , 1 (1).