p-ISSN 1693-8852   e-ISSN 2549-5003

## PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN MANUFAKTUR

## Tabsuthurrizqo
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
Abstract: Law  Number  36  of  2008  concerning  Income  Tax  shows  that  the  greater  the  profit  a company earns, the greater the tax that the company will pay. The increase in tax aggressiveness by companies is nothing but a burden on company profits, on the other hand causing state revenues to increase. Social and environmental responsibility in Limited Liability Company Law No. 40 of 2007 Article  1  Number 3  is  defined  as  the company's commitment to  participate in sustainable economic development in order to improve the quality of life and the environment that is beneficial, both for the Company itself, the local community, and society in general. From this definition it can be stated that taxes  and  CSR  are  both  aimed  at  the  general  welfare.  However,  the  difference  is  that  taxes  are managed by the central government and local governments which are then distributed to the general public, while the costs of implementing CSR are managed by companies and then distributed to the general  public.  In  addition,  it  requires  a  good  corporate  governance  or  known  as  good  corporate governance. This study wants to prove whether CSR disclosure and good corporate governance affect tax  aggressiveness.  This  research  was  conducted in  the  manufacturing  sector  in  Indonesia  with  the research period 2009-2013. The results of the study show that CSR disclosure has a negative effect on tax aggressiveness, while good corporate governance has no effect on tax aggressiveness.
Keywords: CSR, good coporate governance , tax aggressiveness

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  iuran  wajib  rakyat,  seperti yang telah diungkapkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara  perpajakan  pasal  1  ayat  1    yang  berbunyi “pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarny a kemakmuran rakyat”. Oleh karena  itu,  pajak  atau  iuran  wajib  oleh  rakyat tersebut  diharapkan  mampu  mengakomodasi pembangunan  berkelanjutan  yang  melandasi majunya  kesejahteraan  umum  sebagai  salah  satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum  dalam  alinea  IV  pembukaan  Undang- Undang Dasar 1945.
Indonesia termasuk negara yang pendapatannya  sangat  mengandalkan  sektor pajak. Oleh sebab itu, masalah penerimaan pajak harus  dijadikan  wacana  strategis,  untuk meningkatkan  pembangunan  nasional  melalui peningkatan  penerimaan  negara  sektor  pajak. Sebab, dari tahun ke tahun, progres sektor pajak relatif rendah.  Data yang didapat dari Direktorat Jenderal  Anggaran  menunjukan  bahwa  dalam
periode  2009-2012,  pemerintah    meningkatkan anggaran  pendapatan  Negara  dari  sektor  pajak. Peningkatan  tersebut  terjadi  setiap  tahunnya, pada  2009  pajak  dalam  negeri  menyumbangkan 601,25  triliun.  Pada  tahun  2010  meningkat menjadi  720,76  triliun,  begitu  pula  pada  tahun 2011  meningkat  menjadi  816,42  triliun.  Data terakhir  pada  tahun  2012  menunjukan  bahwa pajak  dalam  negeri  menyumbangkan  976,90 triliun. Dapat dikatakan bahwa pajak merupakan tulang punggung pendapatan  negara berdasarkan besarnya  anggaran  penerimaan  negara  yang bersumber  dari  sektor  pajak.  Untuk  itu  perlu ditertibkan  mengenai  tata  kelola  perusahaan terutama wajib pajak badan atau perusahaan, agar peningkatan  penerimaan  sektor  pajak  dapat tercapai.
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008 tentang Pajak Penghasilan menunjukan menunjukan  bahwa  semakin  besar  laba  yang diperoleh  perusahaan,  semakin  besar  pajak  yang akan  dibayarkan  perusahaan.  Meningkatnya agresivitas pajak oleh perusahaan yang tidak lain merupakan  beban  terhadap  laba  perusahaan,  di lain  pihak  menyebabkan  pendapatan  Negara semakin  meningkat.  Upaya  yang  dilakukan perusahaan dalam mengefisienkan beban
p-ISSN 1693-8852   e-ISSN 2549-5003
pajaknya  disebut  juga  manajemen  pajak.  Tujuan manajemen  pajak  dapat  dicapai  dengan agresivitas pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan pengendalian pajak. Oleh karena itu, tax  shelter,  tax  aggressiveness ,  dan tax avoidance adalah  beberapa  unsur  yang  dapat dilakukan  dalam  upaya  manajemen  pajak. Meskipun    telah    ditetapkan    dalam    undang- undang    perpajakan    dan  mempunyai    sanksi khusus,    masih    banyak    perusahaan    yang melakukan  pelanggaran  pajak.  Dikutip  dari artikel Kompas 2014,  ada tiga contoh manipulasi pajak  yang  dilakukan  oleh  beberapa  perusahaan di Indonesia antara lain:
1. Asian    Agri    dinyatakan    kurang membayar    pajak    pada    periode    2002- 2005 senilai  Rp  1,25  triliun  dan  denda Rp    1,25    triliun    berdasarkan    Putusan
Mahkamah Agung No.2239K/PID.SUS/2012  tanggal  18 Desember 2012.
2. Kasus  PT  Bank  BCA  Tbk  menurut Dirjen  Pajak  merugikan  negara  dengan tidak  membayar  pajak  sebesar  Rp  375 miliar,  bahkan  kasus  ini  dalam daftar hitam penyelidikan Komisi Pemberantasan    Korupsi    (KPK)    masih saja  belum    mencapai  kata  final  sejak dibukanya penyelidikan pada tahun 2003 silam.
3. PT  Bumi  Recources,  PT  Arutmin,  dan PT    Kaltim    Prima    Coal    diduga merugikan  negara  sebesar  3  juta  dollar AS.
Sementara  itu,  Lanis  dan  Richardson  (2013) mengungkapkan    contoh  pelanggaran    pajak News  Corporation  Ltd  The  Economist (1999) yang    telah  menarik    banyak    perhatian    dan kebencian  publik  Australia  mengenai  kegiatan pajak  agresif  yang  dilakukannya.  Berdasarkan beberapa    contoh    kasus    tersebut,    tindakan agresivitas  pajak sangat  merugikan  pemerintah bahkan  negara.  Karena  pajak  yang  seharusnya dibayar  perusahaan  adalah  dana  yang  dimiliki negara  untuk  memajukan kesejahteraan  rakyat. Oleh    karena    itu,    tindakan    agresivitas    pajak adalah  permasalahan  yang  sedang  menjadi perhatian publik saat ini.
Dewasa  ini,  isu  yang  cukup  ramai diperbincangkan  adalah  tanggung  jawab  sosial atau corporate  social  responsibility (CSR).
Konsep  CSR  ini  menyebabkan  perusahaan  tidak hanya memiliki kewajiban yang berkaitan dengan agresivitas  pajak  untuk  pembangunan  nasional dan  kesejahteraan  umum,  perusahaan  sendiri dituntut  untuk  memiliki  tanggung  jawab  atas kondisi sosial dan lingkungannya. Terlihat bahwa di  Indonesia  saat  ini  kesadaran  akan  pentingnya menjaga  lingkungan  dan  hubungan  sosial  sudah mulai  berkembang.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan adanya  Peraturan  Undang-Undang  Perseroan Terbatas No.40 Pasal 74 Ayat 1 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa ”Perseroan yang menjalankan  kegiatan  usahanya  di  bidang  dan/ atau  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam  wajib melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan”.  Lalu,  didukung  pula  oleh  Undang - Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal, pasal 15 (b) yang menyatakan bahwa  ”setiap  penanam  modal  berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. “Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan  penanaman  modal  untuk  tetap menciptakan  hubungan  yang  serasi,  seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.
Sembiring  (2005)  menyatakan  bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih luas,  perusahaan  tidak  lagi  hanya  menyediakan laporan  keuangan  kepada  pemilik  modal  dan mencari  laba  untuk  pemegang  saham.  Hal  ini dikarenakan  adanya  peningkatan  kesadaran masyarakat  akan  masalah-masalah  yang  timbul seperti  masalah  sosial,  polusi,  sumber  daya, limbah,  mutu  produk,  tingkat  keamanan  produk dan  status  tenaga  kerja  dari  siklus  perusahaan. Oleh  karena  itu,  salah  satu  informasi  yang sekarang  cukup  diminati  oleh  para  pemangku kepentingan adalah informasi yang terkait dengan hubungan perusahaan dan lingkungannya.
Tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 Pasal 1 Angka 3 didefinisikan sebagai komitmen  perseroan  untuk  berperan  serta  dalam pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang  bermanfaat,  baik  bagi  Perseroan  sendiri, komunitas  setempat,  maupun  masyarakat  pada umumnya. Dari definisi tersebut dapat disebutkan bahwa  pajak  dan  CSR  sama-sama  ditujukan untuk  kesejahteraan  umum.  Namun  bedanya
p-ISSN 1693-8852   e-ISSN 2549-5003
adalah  pajak  dikelola  oleh  pemerintah  pusat maupun  pemerintah  daerah  yang  kemudian didistribusikan kepada masyarakat umum sedangkan  biaya  pelaksanaan  CSR  dikelola  oleh perusahaan  untuk  kemudian  didistribusikan kepada  masyarakat  umum  (Kurniati  dan  Mita, 2012).    Selain  itu,  pajak  dan  biaya  pelaksanaan CSR  merupakan  beban  yang  harus  dikeluarkan oleh  perusahaan.  Kebanyakan  perusahaan menganggap  pajak  sebagai  suatu  beban  yang kurang  menguntungkan  bagi  perusahaan  karena tidak  sesuai  dengan  tujuan  perusahaan,  yaitu menghasilkan  laba  semaksimal  mungkin  untuk menarik minat investor.
Penelitian yang pernah dilakukan mengenai  hubungan  pengungkapan  CSR  dan pajak  antara  lain  adalah  penelitian  Lanis  dan Richardson.  Lanis  dan  Richardson  (2011) melakukan  analisis  empirik  untuk  mengetahui apakah aktivitas CSR berdampak pada agresivitas pajak  perusahaan.  Penelitian  yang  dilakukan untuk  mengukur  aktivitas  CSR  adalah  CSR indeks  yang  berlaku  di  Australia.  Walaupun terdapat beberapa perdebatan mengenai penggunaan  indeks  pengungkapan  CSR  sebagai pengukur  aktivitas  CSR  perusahaan,  penelitian terbaru  Clarkson  et.  al.,  (2008)  menemukan adanya  hubungan  positif  antara  aktivitas lingkungan perusahaan dengan tingkat pengungkapan  lingkungan  dan  sosial.  Dengan menggunakan ETR ( Effective Tax Rates ) sebagai alat pengukur agresivitas pajak, hasil regresi yang ditemukan  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi tingkat pengungkapan CSR dari suatu perusahaan,  semakin  rendah  tingkat  agresivitas pajak  perusahaan  tersebut.  Jadi,  perusahaan dengan  kesadaran  sosial  yang  tinggi  akan memiliki tindakan agresivitas pajak yang rendah. Lanis dan Richardson (2011) menyatakan bahwa perusahaan  yang  memiliki  tingkat  agresivitas pajak  yang  tinggi  bisa  dianggap  sebagai perusahaan yang tidak memiliki kesadaran sosial. Hal ini dikarenakan pajak merupakan aset Negara yang  digunakan  oleh  pemerintah  untuk membiayai public  goods dan  kebutuhan masyarakat  lainnya.    Sehingga  Freedman  (2003) mengatakan  bahwa  dalam  perspektif  sosial, kebijakan  agresivitas  pajak  korporasi  memiliki efek negatif terhadap masyarakat.
Selain  itu,  terdapat  pula  penelitian  yang menemukan  hasil  yang  berbanding  terbalik
dengan  Lanis  dan  Richardson.  Davis et  al ., (2013)  yang  melakukan  penelitian  pada perusahaan  di  Amerika  yang  terdaftar  pada Compustat  pada  tahun  2002-2010  menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara CSR dan Effective  Tax  Rate. Dengan  kata  lain,  CSR berhubungan  positif  dengan  agresivitas  pajak. Sehingga, aktivitas sosial yang tinggi belum tentu menjamin  perusahaan  untuk  membayar  pajak yang tinggi pula.
Isu  lain  yang  tidak  kalah  penting  yang dapat  mengurangi  agresivitas  pajak  perusahaan adalah  Good  Corporate  Governance.  GCG  ini mulai  mendapat  perhatian  khusus  setelah terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997-1998 di  Indonesia.  Berdasarkan  survey  dari  Booz- Allen  di  Asia  Timur  pada  tahun  1998 menunjukkan  bahwa  Indonesia  memiliki  indeks good corporate governance paling rendah dengan skor  2,88,  jauh  dibawah  Singapura  (8,93), Malaysia (7,72), dan Thailand (4,89). Rendahnya kualitas GCG korporasi-korporasi di Indonesia di tenggarai menjadi pemicu kejatuhan perusahaan- perusahaan  tersebut  (Moeljono,2005:24).    Sejak tahun  1999,  untuk  memperbaiki  hal  tersebut, telah  dibentuk  Komite  Nasional  Kebijakan Governance  dan  mengeluarkan  Pedoman  Good Corporate  Governance  yang  telah  mengalami perbaikan  pada  tahun-tahun  berikutnya.  Good Corporate  Governance  sendiri  didefinisikan  oleh Forum  for  Corporate  Governance  in  Indonesia sebagai  seperangkat  peraturan  yang  mengatur hubungan  antara  pemegang  saham,  pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah,  karyawan  serta  para  pemegang kepentingan  intern  dan  ekstern  lainnya  yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.
Kondisi GCG di Indonesia sekarang tidak jauh  berbeda  dengan  yang  terjadi  sebelumnya. Pada tahun 2010, Governance Metrics International mengeluarkan  peringkat good corporate governance , dan Indonesia menempati posisi  37  dari  39  negara  yang  disurvei. Sedangkan enam peringkat teratas ditempati oleh Inggris,  Canada,  Irlandia,  Amerika,  New Zealand,  lalu  Australia.  Begitu  pula  pada  tahun 2012,  Indonesia menempati  posisi terbawah dari 11  negara  yang  disurvei Asian  Corporate Governance  Association .  Kunci  pemulihan
p-ISSN 1693-8852   e-ISSN 2549-5003
ekonomi  Indonesia  hanya  dapat  dicapai  dengan penerapan good corporate governance yang baik yang dapat mencegah moral hazard , praktik mark up ,  penilaian  pasar  yang  bias,  dan  pengelolaan korporat yang tidak bertanggung jawab terhadap stakeholder (Moeljono,2005:25). Hal ini menunjukan bahwa sampai saat ini kondisi GCG masih memerlukan perbaikan, apalagi GCG yang dipilih perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan  perpajakan  perusahaan.  Kebijakan perpajakan  perusahaan  yang  efektif  dapat menunjang kinerja perusahaan untuk menghasilkan  keuntungan  sesuai  kepentingan pemegang  saham.  Oleh  karena  itu  topik mengenai  GCG  masih  butuh  dijadikan  fokus utama  penelitian  selain  isu  mengenai  tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Komite  Nasional  Kebijakan Governance menyatakan  bahwa  organ  perusahaan,  yang terdiri  dari  Rapat  Umum  Pemegang  Saham (RUPS),  Dewan  Komisaris  dan  Direksi, mempunyai  peran  penting  dalam  pelaksanaan Good  Corporate  Governance secara  efektif. Unsur  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  yang cukup  penting  adalah  saham  yang  dimiliki  oleh blockholder karena  saham  yang  dimiliki  relatif besar,  sehingga  mereka  dapat  memberikan pengaruh  yang  cukup  besar  dalam  pembuatan keputusan  perusahaan.  Dewan  Komisaris  adalah organ  perusahaan  yang  melakukan  pengawasan serta  memberikan  nasihat  kepada  Direksi  untuk memastikan  bahwa  perusahaan  dikelola  dengan maksud dan tujuan perusahaan. Untuk menambah kualitas pengawasan, dibutuhkan dewan komisaris  independen,  hal  ini  didukung  oleh Surat  Keputusan  Direksi  PT.Bursa  Efek Indonesia Nomor Kep-305/BEJ/07-2004, Peraturan  Nomor  IA  tentang  Pencatatan  Saham dan  Efek  Bersifat  Ekuitas  Lain  selain  Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, yang menyatakan bahwa jumlah Komisaris Independen  sekurang-kurangnya  30%  dari seluruh  anggota  Dewan  Komisaris  yang  ada. Organ  perusahaan  yang  terakhir  adalah  Direksi yang  bertanggung  jawab  dengan  kinerja perusahaan.  Kompensasi  yang  diberikan  pada direksi  sebagai  salah  satu  manajemen  kunci perusahaan  dan  hak  direksi  untuk  memiliki saham  dinilai  cukup  penting  untuk  meringankan pengawasan  dan  juga  untuk  menghindari moral hazard .
Beberapa  penelitian  terdahulu  mengenai pengaruh good  corporate  governance terhadap agresivitas  pajak  telah  banyak  ditemui.  Salah satunya  oleh  Minnick  dan  Noga  (2009), penelitian  tersebut  menemukan  bahwa  paket kompensasi,  sebagai  salah  satu  tata  kelola perusahaan yang dihitung dengan pay performance sensitivity dapat mendorong manajer  melakukan  agresivitas  pajak  untuk meminimalkan  pajak.  Tetapi,  penelitian  yang dilakukan  Irawan  dan  Farahmita  (2012)  yang mengambil  sampel  perusahaan  manufaktur periode  2004-2009  dan  dilakukan  di  Indonesia menemukan bahwa kompensasi direktur memiliki  pengaruh  positif  terhadap  agresivitas pajak,  hal  ini  berarti  kenaikan  kompensasi direktur menyebabkan kenaikan agresivitas pajak perusahaan.  Perbedaan  pengaruh  tersebut  tidak terjadi  pada  kepemilikan  direksi.  Irawan Farahmita (2012) dan Timothy (2010) menyatakan  bahwa  kepemilikan  saham  oleh direktur berhubungan negatif terhadap agresivitas pajak.    Selain  kepemilikan  saham  oleh  direktur, juga menarik untuk diteliti mengenai kepemilikan blockholder yang merupakan kepemilikan saham mayoritas  oleh  beberapa  pihak  yang  juga  dapat mempengaruhi keputusan manajemen perusahaan. Hasil penelitian Lanis dan Richardson (2011) menemukan bahwa kepemilikan blockholder tidak memiliki pengaruh yang pada agresivitas pajak.
Literatur  mengenai  independensi  dewan menyebutkan bahwa  independensi dewan memiliki  pengaruh  negatif  terhadap effective  tax rate berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di Hongkong  (Timothy,  2010).  Hasil  yang  didapat oleh  Minnick  dan  Noga  (2009)  berbeda  dengan Timothy. Minnick dan Noga (2009) menemukan bahwa  peningkatan  jumlah  dewan  komisaris independen juga meningkatkan jumlah agresivitas  pajak,  hal  ini  dikarenakan  adanya karena  sulitnya  koordinasi  antar  anggota  dewan tersebut  dan  hal  ini  menghambat  proses pengawasan  yang  harusnya  menjadi  tanggung jawab  dewan  komisaris.  Pada  akhirnya  terjadi pula  tindakan  pajak  agresif  yang  dilakukan  oleh pihak  manajemen.  Hal  ini  ditemukan  dalam penelitian  Annisa  dan  Kurniasih  (2012)  yang salah  satu  unsur  penelitiannya  adalah  untuk mengetahui  apakah  komisaris  independen memberikan pengaruh terhadap agresivitas pajak
menemukan  bahwa  struktur  dewan  komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kebijakan tax avoidance.

## TINJAUAN PUSTAKA Definisi Agresivitas Pajak
Meminimumkan  kewajiban  pajak  dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi  ketentuan  perpajakan  maupun  yang melanggar  peraturan  perpajakan.  Istilah  yang sering  digunakan  adalah tax  evasion dan tax avoidance .  Sophar  Lumbantoruan    dalam bukunya akuntansi pajak (1996: 489) memaparkan  definisi  terkait  dua  istilah  tersebut. Tax  evasion (penggelapan  pajak)  adalah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Tax avoidance (penghindaran  pajak)  adalah  penghindaran  pajak dengan menuruti peraturan yang ada.
Agresivitas  pajak  merupakan  tindakan yang  rentan  dilakukan  perusahaanperusahaan besar  di  seluruh  dunia.  Hlaing  (2012) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai kegiatan  agresivitas  pajak  semua  perusahaan yang  terlibat  dalam  usaha  mengurangi  tingkat pajak yang efektif. Agresivitas  pajak  merupakan tindakan    mengurangi    pajak    yang    sedang menjadi  perhatian  publik  karena  tindakan  ini merupakan    tindakan    yang    tidak  bertanggung jawab    secara    sosial    yang    merugikan masyarakat    dan    pemerintah.  Pajak  perusahaan dapat  dikaitkan  dengan  perhatian  publik  jika pembayaran  pajak  ini    memiliki    implikasi terhadap  masyarakat  luas  sebagai  lawan  dari biaya  operasional    perusahaan.    Avi-Yonan (2008)    mengungkapkan    tujuan  meminimalkan jumlah    pajak    yang    dibayar    perusahaan menjadi    dimengerti    dan akan   memperlihatkan beberapa    etika,    komunitas    atau    pemangku kepentingan  lainnya  di  dalam  perusahaan. Jimenez    (2008)    menyatakan    bahwa    bukti empiris    baru-baru    ini  menunjukkan  bahwa agresivitas  pajak  lebih  merasuk  dalam good corporate  governance yang   lemah.    Selain   itu, Slemrod    (2004)    dalam    Balakrishnan    et.    al. (2011)  berpendapat    bahwa    agresivitas    pajak merupakan  kegiatan  yang  lebih  spesifik, yaitu mencakup    transaksi    yang    tujuan    utamanya adalah    untuk    menurunkan  kewajiban    pajak perusahaan.    Balakrishnan    et.    al.    (2011) menyatakan    bahwa  perusahaan    yang    agresif
terhadap    pajak    ditandai    dengan    transparansi yang  lebih rendah.

## Sanksi AtasAgresivitas Pajak
Meminimalisasi  beban  pajak  dapat  dilakukan dengan  berbagai  cara,  mulai  dari  yang  masih berada  dalam  bingkai  peraturan  perpajakan sampai  dengan  yang  melanggar  peraturan perpajakan.Upaya  meminimalkan  pajak  secara eufimisme sering disebut dengan agresivitas pajak (tax  planning).  Umumnya  agresivitas  pajak merujuk  pada  proses  merekayasa  usaha  dan transaksi  Wajib  Pajak  (WP)  supaya  utang  pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai  peraturan  perpajakan  (Suandy,  2008). Beberapa  faktor  yang  memotivasi  Wajib  Pajak untuk  melakukan  penghematan  pajak  dengan ilegal, antara lain:
1. Jumlah  pajak  yang  harus  dibayar. Besarnya  jumlah  pajak  yang  harus dibayar oleh Wajib Pajak, semakin besar pajak  yang  harus  dibayar,  semakin besarpula  kecenderungan  Wajib  Pajak untuk melakukan pelanggaran.
2. Biaya  untuk  menyuap  fiskus.  Semakin kecil  biaya  untuk  menyuap  fiskus, semakin  besar  kecenderungan  Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
3. Kemungkinan  untuk  terdeteksi,  semakin kecil  kemungkinan  suatu  pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan  Wajib  Pajak  untuk melakukan pelanggaran; dan
4. Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan  terhadap  pelanggaran,  maka semakin  besar  kecenderungan  Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran. Pajak    perusahaan    memang    memiliki implikasi    sosial    masyarakat    karena  pajak perusahaan  memainkan  peran  penting  dalam pendanaan penyediaan barang publik (Freedman, 2003; Landolf, 2006; Freise et. al., 2008; Landolf dan  Symons,  2008;    Sikka,    2010),    seperti pendidikan,    pertahanan    nasional,    kesehatan masyarakat    dan    penegakan    hukum. Pembayaran  pajak  memiliki  dampak signifikan terhadap  masyarakat  di  mana  perusahaan beroperasi,  dan  meningkatkan  perhatian  publik (Christensen  dan  Murphy,  2004;  Landolf,  2006; Williams,  2007;  ATO,    2009;    Sikka,    2010). Sebuah    perusahaan    mungkin    dapat
meminimalkan  pembayaran    pajak    dan    tetap dalam    lingkungan    hukum,    tetapi    sengaja terlibat dalam  perilaku  pajak  strategis  dengan tujuan  tunggal  meminimalkan  pajak umumnya dianggap  tidak  sah  (Avi-Yonah,  2008;  Landolf dan  Symons,  2008).  Hal  ini    juga    dianggap sebagai  program  tanggung  jawab  sosial  untuk menekan  efek agresivitas pajak perusahaan pada kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  (Williams, 2007).
Setiap  perusahaan  yang  melakukan tindakan pajak agresif tentunya harus mendapatkan    sanksi    karena    tindakan    yang mereka  lakukan  sangat  merugikan publik.  Di Indonesia    sendiri,    dalam    undang-undang perpajakan    dikenal    dua  macam    sanksi,    yaitu sanksi    administrasi    dan    sanksi    pidana. Ancaman    terhadap  pelanggaran    suatu    norma perpajakan  ada  yang  diancam  dengan  sanksi administrasi  saja,  ada  yang  diancam  dengan sanksi  pidana  saja  dan  ada  pula  yang  diancam dengan sanksi administrasi dan pidana.

## Corporate Social Responsibility Stakeholder Theory
Stakeholder  theory mengatakan  bahwa perusahaan  bukanlah  entitas  yang  hanya beroperasi  untuk  kepentingannya  sendiri  namun harus  memberikan  manfaat  bagi stakeholder nya (Ghozali dan Chariri, 2007:80).Dengan demikian, keberadaan  suatu  perusahaan  sangat dipengaruhi oleh  dukungan  yang  diberikan  oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Ghozali dan Chariri (2007:80) menyatakan bahwa stakeholder theory pada  umumnya  berkaitan  dengan  cara-cara  yang digunakan perusahaan untuk me managestakeholder nya. Stakeholder pada dasarnya  dapat  mengendalikan  atau  memiliki kemampuan  untuk  mempengaruhi  pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan.  Dikatakan  pula  bahwa  ketika stakeholder mengendalikan  sumber  ekonomi yang  penting  bagi  perusahaan,  maka  perusahaan akan bereaksi dengan cara-cara yang memuaskan keinginan stakeholder .
Ullman  (1985)  dalam  Ghozali  dan  Chariri (2007:81)  mengatakan  bahwa  cara-cara  yang dilakukan perusahaan untuk me managestakeholder nya tergantung pada strategi  yang  diadopsi  perusahaan.Terdapat  dua strategis,  yaitu  strategis  aktif  dan  strategi  pasif.
Perusahaan  yang  mengadopsi  strategi  aktif  akan berusaha mempengaruhi hubungan organisasinya dengan stakeholder yang dipandang berpengaruh atau  penting.  Sebaliknya,  perusahaan  dengan strategi pasif akan cenderung tidak terus menerus mengawasi  aktivitas stakehokder dan  secara sengaja  tidak  mencari  strategi  optimal  untuk menarik  perhatian stakeholder nya.  Kurangnya perhatian  ini  akan  mengakibatkan  rendahnya tingkat  pengungkapan  informasi  sosial  dan rendahnya kinerja sosial perusahaan.

## Legitimacy Theory
Ghozali dan Chariri (2007:82)
berpendapat  bahwa  teori  legitimasi  dan  teori stakeholder merupakan  perspektif  teori  yang berada dalam kerangka teori ekonomi politik.Karena  pengaruh  masyarakat  luas  dapat menentukan  alokasi  sumber  keuangan  dan sumber  ekonomi  lainnya,  perusahaan  cenderung menggunakan  kinerja  berbasis  lingkungan  dan pengungkapan  informasi  lingkungan  untuk membenarkan atau  melegitimasi aktivitas perusahaan  di  mata  masyarakat.Teori  legitimasi memfokuskan  pada  interaksi  antara  perusahaan dengan masyarakat.
Legitimasi  organisasi  dapat  dilihat  sebagai sesuatu  yang  diberikan  masyarakat  kepada perusahaan  dan  sesuatu  yang  diinginkan  atau dicari  perusahaan  dari  masyarakat.Dengan demikian,  legitimasi  dapat  dikatakan  sebagai manfaat  atau  sumber  potensial  bagi  perusahaan untuk  bertahan  hidup  (Ghozali  dan  Chariri, 2007:83).  Pendapat Dowling dan Pfeffer (1975) yang  dikutip  Ghozali  dan  Chariri  (2007:83) menyatakan  bahwa  perbedaan  antara  nilai-nilai yang  dianut  perusahaan  dengan  nilai-nilai masyarakat  sering  dinamakan “legitimacy  gap” dan  hal  ini  dapat  mempengaruhi  kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usahanya.  Sehingga,  hal  ini  harus  segera diperbaiki dengan cara ketika terdapat perbedaan antara  kedua  nilai  tersebut,  perusahaan  perlu mengevaluasi nilai sosialnya dan menyesuaikannya  dengan  nilai-nilai  yang  ada  di masyarakat.Jadi,  untuk  mengurangi legitimacy gap , perusahaan harus mengidentifikasi aktivitas yang berada dalam kendalinya dan mengidentifikasi  public  yang  memiliki  kekuatan sehingga mampu memberikan legitimacy kepada perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007).
p-ISSN 1693-8852   e-ISSN 2549-5003

## Corporate Social Responsibility
Marnelly (2012) menyebutkan bahwa terdapat dua  jenis  konsep  CSR,  yaitu  dalam  pengertian luas  dan  dalam  pengertian  sempit.CSR  dalam pengertian  luas,  berkaitan  erat  dengan  tujuan mencapai  kegiatan  ekonomi  berkelanjutan (sustainable  economic  activity) .Keberlanjutan kegiatan  ekonomi  bukan  hanya  terkait  soal tanggungjawab  sosial  tetapi  juga  menyangkut akuntabilitas (accountability) perusahaan terhadap  masyarakat  dan  bangsa  serta  dunia internasional.CSR dalam pengertian sempit dapat dipahami  dari  beberapa  peraturan  dan  pendapat ahli.
Beberapa peraturan yang mendefinisikan CSR antara  lain,  UU  Perseroan  Terbatas  tahun  2007 pasal  1  angka  3  yang  menyebutkan  bahwa tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  adalah komitmen  perseroan  untuk  berperan  serta  dalam pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang  bermanfaat,  baik  bagi  Perseroan  sendiri, komunitas  setempat,  maupun  masyarakat  pada umumnya dan UU Penanaman Modal  2007 pasal 15  huruf  b  yang  menyebutkan  bahwa  tanggung jawab  sosial  perusahaan  adalah  tanggung  jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal  untuk  tetap  menciptakan  hubungan  yang serasi,seimbang,  dan  sesuai  dengan  lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

## Pengembangan Hipotesis
Pengaruh  Pengungkapan  CSR  Terhadap Agresivitas Pajak
Pengertian  pajak  menurut  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan  Tata  Cara  Perpajakan  telah  jelas  sekali menyatakan  bahwa  pajak  digunakan  untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga, dengan membayar  pajak,  berarti  perusahaan  turut  serta berkontribusi  dalam  mewujudkan  pembangunan nasional  guna  mensejahterakan  kehidupan masyarakat  luas.  Sesungguhnya  hal  ini  memiiki esensi yang sama dengan teori stakeholder . Teori stakeholder menyatakan  bahwa  perusahaan dalam  melakukan  kegiatan  operasinya,  harus
mempertimbangkan  semua  pihak  yang  terkena dampak  aktivitas  operasi  perusahaan.  Dalam  hal ini,  perusahaan  tidak  hanya  mementingkan kepentingan  pemegang  saham  saja,  akan  tetapi juga  memperhatikan  kepentingan  masyarakat, pemerintah, konsumen, supplier , analis, dan laing sebagainya.  Salah  satu  wujud  perhatian perusahaan  terhadap stakeholder adalah  dengan mematuhi  dan  membayar  pajak  sebagaimana mestinya.
Lanis  dan  Richardson  (2011)  menyatakan bahwa apabila perusahaan dianggap menghindari pajak,  umumnya  tidak  dianggap  membayar ”saham  wajarnya”  berupa  pajak  penghasilan badan  kepada  pemerintah  yang  digunakan  untuk membantu  menanggung  pembiayaan  barang publik.  Selain  itu,  Lanis  dan  Richardson  (2011) juga berpendapat bahwa  dalam membayar pajak, perusahaan  seharusnya  memiliki  beberapa pertimbangan  etika  untuk  masyarakat  dan stakeholder lainnya.    Oleh  sebab  itu,  tindakan agresivitas pajak oleh perusahaan dapat dianggap tidak bertanggung jawab sosial.
Lingkungan    dan    masyarakat    cukup mempengaruhi  kinerja  suatu perusahaan.  Salah satu    bentuk    hubungan    komunikasi    antara lingkungan  masyarakat  dengan  perusahaan adalah melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sesuai dengan teori legitimasi. Bentuk tanggung  jawab  sosial  tersebut  bertujuan    untuk menarik  perhatian  masyarakat  agar  perusahaan memiliki  kesan yang  baik  dan  dapat  diterima di    lingkungan    masyarakat.    Legitimasi menuntut  perusahaan    untuk    melakukan pengunkapan    CSR    dan    mendapatkan keuntungan. Perusahaan  dapat  dikatakan  sukses melakukan    legitimasi    apabila    mampu memenuhi    harapan    masyarakat    melalui pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial perusahaan.
Hasil    penelitian  menyimpulkan    bahwa    ada hubungan   antara   masyarakat   terhadap   isu-isu sosial, lingkungan    tertentu    dan    pengungkapan CSR    dalam    laporan    tahunan    yang    mana mengaitkan  CSR  dengan  liputan  media. Berdasarkan  uraian  di  atas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:
H 1 :  Pengungkapan  CSR  berpengaruh  negatif terhadap agresivitas pajak
p-ISSN 1693-8852   e-ISSN 2549-5003

## Model Penelitian

## Pengujian Hipotesis
Analisis  regresi  pada  dasarnya  adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen  dengan  satu  atau  lebih  variabel independen,  dengan  tujuan  untuk  mengestimasi dan  atau  memprediksi  rata-rata  populasi  atau nilai  rata-rata  variabel  dependen  berdasarkan nilai  variabel  yang  diketahui.  Menurut  Ghozali (2011:87) ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari Goodness of  fit nya.  Secara  statistik,  setidaknya  ini  dapat diukur  dari  nilai  koefisien  determinasi,  nilai statistik  F  dan  nilai  statitistik  t.  Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai  uji  statistiknya  berada  dalam  daerah  kritis (daerah  dimana  H o ditolak).  Sebaliknya  disebut tidak  signifikan  bila  nilai  uji  statistiknya  berada dalam daerah dimana H o diterima.
a. Koefisien Determinasi Koefisian  determinasi  (R 2 )  pada  intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara  nol  dan  satu.  Nilai  R 2 yang  kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen  dalam  menjelaskan  variasi variabel dependen amat amat terbatas. Nilai yang  mendekati  satu  berarti  variabel- variabel  indpenden  memberikan  hampir semua  informasi  yang  dibutuhkan  untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan  mendasar  penggunaan  koefisien determinasi  adalah  bias  terhadap  jumlah variabel  independen  yang  dimasukkan kedalam  mdel.  Setiap  tambahan  satu variabel  independen,  maka  R 2 pasti meningkat  tidak  peduli  apakah  variabel tersebut  berpengaruh  secara  signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan  nilai Adjusted R 2 pada  saat mengevaluasi  mana  model  regeresi  terbaik. Tidak  seperti  R 2, nilai Adjusted R 2 ,  nilai
Adjusted R 2 dapat  naik  atau  turun  apabila satu  variabel  independen  ditambahkan kedalam model.
b. Uji  Signifikansi  Parameter  Individual  (Uji Statistik t)
Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa  jauh  pengaruh  satu  variabel independen  secara  individual  dependen (hipotesis diterima).
Uji  t  dapat  juga  dilakukan  dengan  melihat nilai  signifikansi  t  masing-masing  variabel pada output hasil  regresi  menggunakan SPSS  dengan signifances  level 0,05  (   = 5%).  Kriteria keputusannya adalah:
1. H 0 ditolak jika signifikan t > 0,05, maka H a diterima  yang  berarti  bahwa  secara individual  variabel  independen  tidak mempunyai  pengaruh  yang  signifikan terhadap variabel independen.
2. H 0 tidak ditolak jika signifikan t < 0,05, maka  H a ditolak  yang  berarti  bahwa secara individual variabel independenden  mempunya  pengaruh yang  signifikan  terhadap  variabel dependen.

## HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

## Regresi Linier Berganda
Pengujian  regresi  linier  berganda  dalam penelitian  ini  melalui  satu  persamaan  regresi sebagaimana penjelasan berikut ini.

## Pengujian Asumsi Klasik
Pengujian  regresi  yang  dilakukan  dilakukan pada persamaan regresi akan dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji mutikolinieritas,  uji  heterokedastisitas  dan  uji autokorelasi.  Berikut  adalah  hasil  pengujian  dari SPSS tersebut :
a. Uji Normalitas Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Agresivitas
Pajak (Y)
Pengungkapan
Corporate Social Responsibility
(X1)
p-ISSN 1693-8852   e-ISSN 2549-5003
Tabel. Hasil Uji Normalitas Model Asymp. Sig (2-tailed) 1 0,161 Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2016.
Dari  table  uji  asumsi  klasik  dapat  dilihat bahwa  tingkat  signifikansi one  sample Kolmogorov-Smirnov menunjukkan  angka 0,161  yang  berarti  lebih  besar  dari  0,05 sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  data
terdistribusi  normal.  Hal  ini  didukung dengan  tabel  berikut,  titik-titik  mendekati garis  diagonal,  yang  artinya  data  telah terdistribusi normal.
Sumber: Olahan SPSS.
Uji Multikolinearitas Uji  multikolonieritas  bertujuan  untuk menguji  apakah  model  regresi  ditemukan adanya  korelasi  antar  variabel  bebas (independen)  (Ghozali,  2016:105-106). Multikolonieritas  dapat  dilihat  dari  nilai tolerance dan  lawannya  serta variance inflation  factor (VIF).  Kedua  ukuran  ini menunjukkan  setiap  variabel  independen manakah  yang  dijelaskan  oleh  variabel independen  lainnya.  Dari  tabel  uji
multikolinearitas  dapat  dilihat  bahwa  nilai VIF  untuk  variabel  kurang  dari  10  untuk variabel dalam model regresi 1. Disimpulkan  bahwa  model  regresi  1 tersebut  tidak  ada  multikolinieritas  antar variabel  independen  dalam  model  regresi, karena nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1 yang artinya tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinearitas  dapat  dilihat  pada  tabel berikut. Tabel: Hasil Uji Variance Inflation Factor (VIF) Variabel Tolerance VIF Kesimpulan CSR 0,971 1,030 Bebas Multikolonieritas GCG 0,971 1,030 Bebas Multikolonieritas Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2016.
Uji heterokedastisitas Dari  grafik  heteroskedastisitas  yang dihasilkan dari SPSS, terlihat bahwa grafik plot antara nilai prediksi divivdend payout ratio yaitu ZPRED dengan nilai
residualnya  SRESID.  Tidak  terdapat  pola tertentu, dan pola titik-titik menyebar pada grafik
scatterplot
sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.
p-ISSN 1693-8852   e-ISSN 2549-5003

## Sumber: Olahan SPSS, 2016. Gambar. Normal Probability Plot
Uji Autokorelasi Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam  model  regresi  liniear  ada  korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t  dengan  kesalahan  pengganggu  pada periode t-1 (sebelumnya). Cara yang dapat digunakan  untuk  mendeteksi  ada  atau tidaknya  autokorelasi  adalah  uji Durbin Watson (DW Test ).Uji  DW  hanya digunakan  untuk  autokorelasi  tingkat  satu ( first order autocorrelation ) dan mensyaratkan adanya konstanta ( intercept ) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi  diantara  variabel  independen.  Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi, dapat  melakukan  uji  statistik  dari  Durbin Watson  (D-W  test).  Untuk  menguji  ada atau tidaknya autokorelasi, maka digunakan  kriteria  Jika  d  terletak  diantara
du dan (4-du), maka hipotesis nol diterima, yang  berarti  tidak  ada  autokorelasi (du<d<4-du). Model regresi dalam penelitian  ini  menghasilkan  nilai Durbin watson adalah  2,008  dengan  nilai  tabel durbin watson adalah 1,7432 (k=2, n=128) dan  nilai  4-du  adalah  2,2568.  Maka  dapat disimpulkan  bahwa  nilai  2,008  berada dalam  interval  1,7432    <  2,008  <  2,2568 yang  artinya  persamaan  regresi  penelitian ini terbebas dari autokorelasi.

## Pengujian Hipotesis
Untuk mengetahui pengaruh variabel independen  terhadap  variabel  dependen    dalam model  regresi  1,  maka  akan  dilakukan  analisis regresi  linier  berganda  yang  dapat  dilihat  pada tabel berikut ini:
Tabel. Regresi Linier Berganda Variabel Koefisien Std.Error t-statisitik Sig. Kesimpulan Constant 0,356 0,027 13,238 0,000 CSR -0,244 0,081 -3,032 0,003  Hipotesis diterima R 0,262  R square 0,069 F Hitung 4,598  Sig F 0,012 Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2016.
Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :
CSR = 0,356 – 0,244CSR Penjelasan dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut :
a. Konstanta  (α)  sebesar 0,356  menunjukkan bahwa  apabila  variabel  independen  dan varaibel  kontrol  bernilai  0  (nol),  maka
agresivitas  pajak akan  meningkat  senilai 0,365.
b. Koefisien  regresi  (β1)  untuk pengungkapan CSR  sebesar  -0,244  menunjukkan  bahwa apabila  variabel  tersebut  meningkat  satu satuan,  maka  nilai  agresivitas  pajak perusahaan akan menurun sebesar 0,244.
p-ISSN 1693-8852   e-ISSN 2549-5003
c. Koefisien  regresi  (β 2)  untuk goodcorporate governance sebesar  0,005    menunjukkan bahwa  apabila  variabel  tersebut  meningkat satu  satuan,  maka  nilai  agresivitas  pajak perusahaan akan meningkat sebesar 0,005.
d. Nilai e ( error ) dihitung dengan menggunakan sehingga
didapat  nilai  96,49%  yang  artinya  terdapat 96,49%  variabel  lain  yang  tidak  terdapat dalam model  dalam  kemungkinannya  untuk mempengaruhi  variabel  agresivitas  pajak perusahaan.
e. Koefisien  determinasi  dilihat  dari  nilai R Square adalah  sebesar  6,9%.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  sebesar  6,9%  variabel agresivitas pajak perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan  sisanya  dijelaskan  oleh  variabel- variabel  lain  yang  tidak  diteliti  dalam penelitian  ini.  Berdasarkan  tabel  5.6  dapat dilihat  bahwa  hasil  uji  t  untuk  variabel independen  pengungkapan  CSR  memiliki tingkat  signifikansi  yang  lebih  kecil  dari 0,05  yaitu  0,003  yang  berarti  berpengaruh terhadap  agresivitas  pajak  perusahaan, sedangkan variabel good corporate governance tidak  berpengaruh  terhadap agresivitas  pajak  dengan  nilai  signifikansi sebesar  0,625  yang  artinya  lebih  besar  dari 0,05.

## PENUTUP Simpulan
Penelitian  ini  menguji  tentang  pengaruh pengungkapan corporate  social  responsibility dan sejauh mana beberapa mekanisme corporate governance berupa  kompensasi  manajemen, komisaris  independen,  kepemilikan  direksi,  dan kepemilikan blockholder dalam  mempengaruhi kebijakan manajemen pajak perusahaan. Pengungkapan  tanggung  jawab  sosial  yang dicerminkan oleh indeks pengungkapan
Corporate Social Responsibility (CSR)
memberikan pengaruh negatif terhadap agresivitas  pajak  perusahaan,  sehingga  hipotesis diterima.  Perusahaan  yang  melaksanakan  CSR dengan amanat  yang  kuat,  akan  lebih cenderung untuk  tidak  agresif  dalam  tindakan  perpajakan karena  hal  ini  dapat  mempengaruhi  pandangan masyarakat  secara  keseluruhan.  Penerapan  CSR di Indonesia yang baru menjadi “tren” pada tah un
2007  setelah  keluarnya  Peraturan  Undang- Undang Perseroan Terbatas No.40 Pasal 74 Ayat 1.  Nurkhin  (2007)  juga  menambahkan  bahwa penerapan  CSR  di  Indonesia  masih  bersifat umum  dan  sukarela  ( voluntary )  sehingga  hal  ini menunujukan bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki  pengetahuan  yang  kurang  mengenai CSR,  sehingga  tindakan  agresivitas  pajak  yang aktif  dari  perusahaan  tidak  akan  dipandang sebagai  tindakan  yang  tidak  bertanggung  jawab sosial,  dan  tidak  akan  merusak  nama  baik perusahaan pula. Hal ini yang menyebabkan para pengambil keputusan dalam perusahaan manufaktur  di  Indonesia  tetap  melakukan tindakan  agresivitas  pajak  dalam  frekuensi  yang cukup banyak.

## Saran
Adapun  saran  yang  dikontribusikan dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk  penelitian  selanjutnya,  sebaiknya penggunaan sampel lebih diperluas selain sektor  manufaktur  yang  terdaftar  di Bursa  Efek  Indonesia,  sehingga  hasil penelitian mampu menggambarkan keadaan di Indonesia.
2. Untuk  penelitian  selanjutnya,  dapat menggunakan  indikator  CSR  selain indikator  Sembiring  dan  juga  proksi selain  ETR  untuk  mengukur  agresivitas pajak,  agar  dapat  menghasilkan  hasil yang relevan.
3. Untuk Pemerintah, diharapkan pemerintah  dapat  menjadi  masukan untuk  pembaharuan  regulasi  di  bidang perpajakan  dengan  mempertimbangkan semua  aspek  kegiatan  perusahaan,  salah satunya  berkaitan  dengan  kegiatan tanggungjawab  sosial  atau corporate social responsibility . 4. Untuk perusahaan, diharapkan perusahaan-perusahaan di Indonesia tetap memperhatikan  dampak  yang  dihasilkan dari  usaha  manajemen  pajak  yang dilakukan.  Perusahaan  harus  mampu menghasilkan hasil yang lebih dari biaya manajemen pajak yang dilakukan. Selain itu,  diharapkan  peningkatan  efektifitas dan  efisiensi  agresivitas  pajak  yang dilakukan  tidak  merugikan  masyarakat
p-ISSN 1693-8852   e-ISSN 2549-5003
dan  pemerintah  secara  keseluruhan,  dan tetap memperhatikan asas sustainability .

## DAFTAR PUSTAKA
Aditama,  F.  &  Anna  P.  2013.  Pengaruh Perencanaan  Pajak  Terhadap  Manajemen Laba  Pada  Perusahaan  Nonmanufaktur Yang  Terdaftar  di  BEI . Universitas  Atma Jaya Yogyakarta.
Alper, D. & A. Anbar. 2011. “Bank Specific and
Macroeconomic
Determinants of Comercial  Bank  Profitability:  Empirical Evidence  from  Turkey”.  Journal  Business and Economics. 2 (2). Pp: 139-152. Annisa,  N.  A  &  Lulus  K.  2012.  Pengaruh Corporate  Governance  Terhadap  Tax Avoidance.  Jurnal  Akuntansi  &  Auditing. 8: 5-189.
Anonim.  2006b.  Pedoman  Umum Good Corporate Governance Indonesia. Komite Nasional Kebijakan Governance .
Ang,  R.  1997. Buku  Pintar  Pasar  Modal Indonesia. Jakarta: Mediasoft Indonesia.
Ardyansah, D. & Zulaikha. 2014. Pengaruh Size, Leverage,  Profitability,  Capital  Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Efective  Tax  Rate  (ETR)  (Studi  Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Tercatat  di  BEI  Periode  2010-2012). Universitas Diponegoro Semarang. Bastian,  I.  2006. Akuntansi  Pendidikan. Jakarta: Erlangga.
Brigham,  E.F.,  &  J.F.  Houston.  2006. Dasar- Dasar  Manajemen  Keuangan (Edisi  ke- 10), Alih Bahasa Ali Akbar Yulianto (Jilid 1) Jakarta: Salemba Empat.
Budi, C. 2014. Buka Rahasia Bank Untuk Pajak. [online]. Tersedia: www.investor.co.id/home/buka-rahasia- bank-untuk-pajak/79026 [30 Mei 2014] Chai,  H,  dan  Liu,  Q.  2010.  Competition  and Corporate  Tax  Avoidance:  Evidence  from Chinese Industrial Firms.www.ssrn.com. Chen,  S.,  Chen,  X.,  Cheng,  Q.,  &  Shevlin,  T. 2010.  Are  Family  Firms  More  Tax Aggressive  Than  Non-fam-ily  Firms? Journal of Financial Economics, 95: 41-61.
Clarkson,  P.  M.,  Li,  Y.,  Richardson,  G.  D.,  & Vasvari, F. P. 2008. Revisiting the relation
between  environmental  performance  and environmental  disclosure:  An  empirical analysis. Accounting,  Organizations  and Society , 33 (4), 303-327.
Darmawan,  I  G.  H.  dan  I  Made  Sukartha.  2014.
Pengaruh Penerapan Corporate
Governance , Leverage,  Return  on  Assets , dan Ukuran Perusahaan Pada
Penghindaran  Pajak.  E-Jurnal  Akuntansi Universitas  Udayana.  ISSN:  2302-8556.
143-161.
Darmadi,  Nur  Hakim  dan  Zulaikha.  2013. “Analisis  Faktor  yang  Mempengaruhi Manajemen  Pajak  dengan  Indikator  Tarif Pajak  Efektif.”  Diponegoro  Journal  Of Accounting,  Vol.  2,  No.  4.  Tahun  2013. Hal 1-12.
DeAngelo,  L.E.  1981.  Auditor  Size  and  Audit Quality.  Journal  of  Accounting  & Economics, Vol 3: 183-199.
Desai,  M.  A.  dan  D.  Dharmapala.  2007. Corporate Tax Avoidance and Firm Value. Journal  of  Financial  Economics.  Desai, M.A. and D. Dharmapala. 2006. Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. Journal of Financial Economics, 79: 145-179..
Freedman,  J.  (2003).  Tax  and  corporate responsibility. Tax Journal , 695 (2), 1-4. Ghozali,  I.  2011. Aplikasi  Analisis  Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Guna,  W.I.,  &  A.  Herawaty.  2010.  Pengaruh Mekanisme  Good  Corporate  Governance, Independensi Auditor, Kualitas Audit Dan Faktor  Lainnya  Terhadap  Manajemen Laba. STIE Trisakti.
Halim,  A.  2007. Akuntansi  Keuangan  Daerah (Edisi ke-3). Jakarta: Salemba Empat. Halim,  A.  2007. Manajemen  Keuangan  Bisnis . Bogor: Ghalia Indonesia.
Handayani,  RR.S.,  &  A.D.  Rachadi.  2009.
“Pengaruh  Ukura n  Perusahaan  Terhadap Manajemen  Laba”.  Jurnal  Bisnis  dan Akuntansi, 11 (1). April-2009: 33-56.
Healy,  P.M.,  &  J.M.  Wahlen.  1999.  “A  Review of  the  Earnings  Management  Literature and its Implications for Standard Setting”. Accounting  Horizon,  13  (4).  Dec-1999:
365-383
Irawan,  H.  P.  dan  Aria  F.  2012.  Pengaruh
Kompensasi  Manajemen  dan  Corporate
Governance  terhadap  Manajemen  Pajak
Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi XV. 20-22 September,
Banjarmasin. Jensen,  M.C.  dan  William  H.  Meckling.  1976.
Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency  Cost  and  Ownership  Structure. Journal  of  Financial  Economics,Vol.  3: 305-360. Jogiyanto.  2007. Teori  Portofolio  dan  Analisis Investasi. Yogyakarta: BPFE. Kasmir.  2004. Manajemen  Perbankan .  Jakarta: Rajawali Pers. Kurniasih,  T.,  &  M.R.  Sari.  2013.  “Pengaruh
Return  On  Assets,  Leverage,  Corporate Governance,  Ukuran  Perusahaan  Dan Kompensasi  Rugi  Fiskal  Pada  Tax Avoidance”.  Buletin  Studi  Ekonomi,  18 (01). 02-2013: 58-66.
Kurniati,  E.  Rahadi  B  dan  Danial  M.  2010. Implementing  Environmental Management Accounting  (EMA)  in  Improving  Eco- Efficiency  on  Corporate  Activities:  Case Study  on  Sugarcane .  Journal  of  Applied Sciences in Environmental Sanitation. Vol 5, No. 4. Hal. 403-410