GAGASAN PENYEDERHANAAN JUMLAH PARTAI POLITIK DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN
REPUBLIK INDONESIA

## MEXSASAI INDRA
Jalan Karya I No. 30 Pekanbaru Abstrak Abstract Reformasi   politik   1998   yang kemudian   diikuti   pemilu   bebas dan demokratis pada tahun 1999, telah   mengubah   secara   cukup mendasar pola relasi Presiden dan DPR  yang   ditandai   banyaknya partai politik yang berperan dalam struktur   ketatanegaraan.   Karena itu   lah   muncul   kembali   gagasan penyederhanaan   partai   politik. Upaya   penyederhanaan     jumlah partai   politik   merupakan   suatu keniscayaan   dalam   rangka mendukung   sistem   pemerintahan presidensial   yang   efektif,   adapun upaya yang dapat dilakukan yakni melalui   penyederhanaan   jumlah partai   politik   secara   alamiah melalui
electoral   threshold, pengetatan terhadap syarat-syarat pendirian partai politik dismaping itu juga dengan realitas yang ada saat   ini   perlu   adanya   pengaturan yang jelas tentang sistem koalisi.
Political  reforms  in   1998  which was   followed   by  a   free   and democratic  elections  in 1999,  has a  fairly   fundamental  change relationship   patterns that characterized  the   President  and the   Parliament  many  political parties  that   play   a   role  in   the constitutional  structure.   Because it  came  back  the   idea   of simplification  is  a political party. efforts to  simplify  the number  of political parties is a must in order to   support an   effective presidential system of government, while the effort to do that is by simplifying the number of  political   parties  naturally through   the  electoral   threshold, tighten the   terms   of the establishment   of  political   parties dismaping  it  is   also  the   reality that  there   is  currently  a   clear need   for  regulation  of  the coalition system .

## Kata Kunci : electoral tresdhold, partai politik

## A. Pendahuluan
Reformasi  politik  1998  yang   kemudian  diikuti  pemilu   bebas  dan demokratis pada tahun 1999, telah mengubah secara cukup mendasar pola relasi Presiden dan DPR. Apabila selama rejim otoriter Orde Baru (1966- 1998) relasi lembaga eksekutif dan legislatif tersebut cendrung     “sarat eksekutif” ( executive-heavy ) dan bahkan didominasi oleh Presiden, maka sejak pemerintahan hasil Pemilu 1999 bekerja pola relasi kedua lembaga tersebut berubah menjadi “sarat legislatif” ( legislative heavy ) ketimbang sebelumnya.   Presiden   pertama   dalam   sejarah   yang   dipilih   secara
demokratis oleh MPR, Abdurrahman Wahid, bahkan menjadi korban dari situasi legislative-heavy yang menghasilkan “perlawanan” DPR terhadap kebijakan-kebijakan Presiden. Seperti diketahui, Presiden Wahid akhirnya mengalami pemakzulan ( impeachment ) oleh MPR di tengah masa bhakti pemerintahannya pada tahun 2011. 1
Salah   satu   kelemahan   yang   terjadi   pada   saat   era   Presiden Abdurrahman   Wahid   ini   menurut   Mirza   Nasution 2 ketika   menyusun Kabinet   Persatuan   memperhatikan   suara   partai   lain.   Posisi   presiden sangat   lemah   tanpa   memperhatikan   kekuatan   politik   yang   dominan   di DPR.   Ikut   sertanya   partai   politik   yang   berkoalisi   dalam   membentuk kabinet   merupakan reshuffle kabinet   dengan   menggunakan   pola   lain, Presiden   Gus   Dur   tidak   membicarakan   keanggotaan   kabinet   dengan pimpinan   partai  politik   yang  berkoalisi,  tetapi   hanya   mengambil  unsur keangotaan   partai   politik   yang   dipilih   atas   kehendak   Gus   Dur.   Proses pembentukan   kabinet   yang   disusun   tanpa   mengajak   pimpinan   partai politik, sangat rentan terhadap goncangan. ( political turmoil )
Berdasarkan  pengalaman   pada  saat  pemilihan   sistem  perwakilan yakni melalui   Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), maka pada saat perubahan   UUD   1945   yang   telah   dilakukan   sebanyak   empat   kali. 3 Dilakukan   perubahan   mendasar   dalam   sistem   pemilihan   presiden   dari model   perwakilan   menjadi   model   langsung   yang   dilakukan   secara
1 Lihat Syamsuddin Haris, Dilema Presidensialisme di Indonesia Pasca-Orde Baru dan Urgensi Penataan Kembali Relasi Presiden-DPR, dalam buku Gagasan Amandemen UUD 1945 suatu rekomendasi, Penerbit Komisi Hukum Nasional (KHN), 2008, hlm. 147.
2  Lihat   Mirza   Nasution, Mempertegas   Sistem   Presidensial ,   dalam   buku Gagasan Amandemen   UUD   1945   suatu   rekomendasi, Penerbit   Komisi   Hukum   Nasional   (KHN),   2008, hlm.211.
3 Amandemen pertama , pada tahun 1999 yang disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999, Amandemen kedua , pada tahun 2000 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Amandemen ketiga ,   pada   tahun   2001   yang   disahkan   pada   tanggal   10   November   2001,   dan  Amandemen keempat , dusahkan pada tanggal  10 Agustus 20002. Lihat, Mexsasai Indra, Komisi Konstitusi Indonesia,   Proses   Pembentukan   dan   Pelaksanaan   Kewenangannya, UIR   Press-PSKI   UIR, Pekanbaru 2007, hlm. 7.
langsung     oleh   rakyat.   Menurut   Saldi   Isra 4 ada   empat   alasan   ( raison d’etre ) dilakukannya pemilihan presiden secara langsung yakni:
Pertama , presiden yang dipilih melalui pemilihan langsung akan mendapat mandat dan dukungan yang lebih riil dari rakyat sebagai wujud   kontrak   sosial   antara   pemilih   dengan   tokoh   yang   dipilih. Kemauan   orang-orang   yang   memilih   ( volonte   generale )   akan menjadi   pegangan   bagi   Presiden   dalam   melaksanakan kekuasaannya.
Kedua, pemilihan   Presiden   langsung     secara   otomatis   akan menghindari   intrik-intrik   politik   dalam   proses   pemilihan   dengan sistem perwakilan. Intrik politik akan dengan mudah terjadi dalam sistem   multi   partai.   Apalagi   kalau   pemilihan   umum   tidak menghasilkan partai pemenang mayoritas, maka tawar- menawar politik menjadi sesuatu yang tidak mungkin terhindarkan. Ketiga, pemilihan Presiden langsung akan memberikan kesempatan yang luas pada rakyat untuk menentukan pilihan secara langsung tanpa mewakilkan kepada orang lain. 5 Kecendrungan dalam sistem perwakilan adalah terjadinya penyimpangan antara aspirasi rakyat dengan   wakilnya.   Ini   semakin   diperparah   oleh   dominannya pengaruh partai politik yang telah mengubah fungsi wakil rakyat menjadi wakil partai politik ( political party representation ).
Keempat, pemilihan   langsung   dapat   menciptakan   perimbangan antara berbagai kekuatan dalam penyelenggaraan negara terutama dalam   menciptakan   mekanisme   checks   and   balances   antara Presiden   dengan   lembaga   perwakilan   karena   sama-sama   dipilih oleh rakyat.
Meskipun pemilihan presiden di Indonesia telah dilakukan secara langsung   keadaan   tersebut   tidak   secara   serta   merta   akan     menjamin stabilitas pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden. Dalam beberapa kasus   ternyata   Presiden   masih   direpotkan   dengan   “gangguan”   yang dilakukan   oleh   DPR,   meskipun   Presiden   mendapat   mandat   secara langsung dari rakyat dan telah membentuk bangunan koalisi yang kuat di Parlemen, ternyata praktek dalam sistem Pemerintahan Presidensial kita masih   mengandung   corak   parlementer,   misalnya   dalam   kasus   Bank
4 Lihat Saldi Isra, Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi dalam Sistem Presidensial, Jurnal Konstitusi Pusako Universitas Andalas, Volume II Nomor 1, Juni 2009, hlm. 107-108.
5  Alasan ini dapat juga dibaca dalam  Saldi Isra, (2001) “ Pemilihan Presiden Secara Langsung ”   dalam Kompas 24   September;   A.   Malik   Harmain,   (2001),   “ Urgensi   Pemilihan Presiden Langsung ”, dalam Kompas 31 Oktober; dan Abdul Rohim Ghazali, (2001), “ Pemilihan Presiden Langsung untuk Indonesia”, dalam Kompas 10 November .
Century dan   Kasus Angket Mafia Pajak yang pada akhirnya mentah di tengah jalan. Dari dua kasus tersebut ternyata sistem presidensial yang diiringi dengan sistem multi partai masih banyak menyisakan sejumlah persoalan.   Sebagai   contoh   misalnya   dalam   kasus   angket   Century   dan Angket Mafia Pajak misalnya meskipun Partai Golkar menyatakan bagian dari koalisi pemerintah, tetapi untuk situasi dan kondisi tetentu ternyata berkarakter layaknya partai oposisi. Tetapi keadaan tersebut terbantahkan dengan  dalil bahwa sikap  menyetuji  Angket Century  dan  Angket  Mafia Pajak merupakan imlementasi dari fungsi pengawasan yang dimiliki oleh parlemen   terhadap   Presiden.   Tetapi   di   sisi   lain   presiden   akan   tetap dihadapkan   pada   persoalan   tingginya   tingkat   ketergantungan   terhadap Parlemen 6 .
Walaupun dalam  sistem pemerintahan presidensial tidak dikenal istilah   koalisi   karena   presiden   dan   wakil   presiden   langsung   mendapat mandat dari rakyat, namun dalam sistem presidensial Indonesia sebuah keniscayaan   untuk   melakukan   koalisi   karena   sistem   pemerintahan   kita tidak   diikuti   dengan   sistem   kepartaian   dengan   dua   partai   seperti   yang dipraktikkan   di   Amerika   Serikat.   Di   Amerika   Serikat   partai   pemenang pemilu   otomatis   menjadi   partai   berkuasa   sedangkan   partai   yang   kalah otomatis   menjadi   partai   oposisi,   sehingga   sangat   mudah   untuk menentukan apakah partai berkuasa sukses menjalankan amanat rakyat atau tidak 7 .
Keadaan ini berbeda dengan apa yang diparktikkan di Indonesia dengan sistem presidensial yang diikuti dengan sistem multi partai sangat sulit   kita   untuk   menentukan   kegagalan   penyelenggaraan   pemerintahan kepada   satu   partai   saja,   katakanlah   pemerintahan   SBY   dan   Boediono
6 Sebagai contoh misalnya kegagalan Presiden SBY dalam melakukan reshuffle kabinet pasca   voting   penggunaan   hak   angket   mafia   pajak   di   DPR   meskipun   isu   akan   dilakukannya reshuffle kabinet sudah menjadi isu yang pasti sampai kehadapn publik, tetapi realitas politik tidak berkehendak   demikian.   Kenyataan   ini   membuktikan   bahwa   presiden   tidak   bisa   lepas   dari keharusan “mengamankan” parlemen.
7 Mexsasai Indra, Presidensial Banci, Opini Riau Pos 10 Maret 2011.
dianggap   gagal,   tetapi   tidak   serta   merta   kegagagaan   ini   merupakan kegagalan   dari   partai   demokrat   karena   pengangkatan     menteri-menteri tidak   didasarkan   kompetensi   pribadi   ( zaken   cabinet ),   melainkan didasarkan pada   akomodasi kepentingan partai-partai yang menyatakan dukungan   terhadap   pemerintah.   Sehingga   keadaan   ini   menyebabkan tingginya   tingkat   ketergantungan   presiden   terhadap   parlemen   yang merupakan   ciri   dari   pemerintahan   parlementer   sehingga   corak   sistem pemerintahan   kita   presidensial   yang   berkarakter   parlementer   atau “presidensial banci”. 8
Selama empat kali perubahan UUD 1945 (1999-2000), sebetulnya sudah   ada   upaya   untuk   melakukan   purifikasi   erhadap   sistem pemerintahan presidensial dilakukan dalam bentuk: (i) mengubah proses pemilihan Presiden/Wakil Presiden dari pemilihan secara langsung; (ii) membatasi   periodesasi   masa   jabatan   Presiden/Wakil   Presiden;   (iii) memperjelas   mekanisme   pemakzulan   ( impeachment )   Presiden/Wakil
Presiden;   (iv)   larangan   bagi   Presiden   untuk   mebubarkan   DPR;   (v) memperbarui atau menata ulang eksistensi MPR; dan (vi) melembagakan mekanisme pengujian undang-undang ( judicial review ). 9
Meskipun   telah   dilakukan   upaya   purifikasi   terhadap   sistem presidensial namun, dalam beberapa praktek ketatanegaraan, kita masih melihat   karakter   parlementer.   Kenyataan   tersebut   terlihat   jelas   dalam relasi   antara   presiden   dengan   parlemen   yang   masih   menampakkan karakter parlementer terutama dalam kaitan antara  sistem pemerintahan presidensial yang tidak diikuti dengan sistem dwi partai.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimanakah
8 Ibid .
9  Lihat,   Saldi   Isra, Pergeseran   Fungsi   Legislasi,   Menguatnya   Model   Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 63. Buku   ini   berasal   dari   diseretasinya   pada   Program   Pasca   Sarjana   Universitas   Gadjah   Mada Yogyakarta. Yang dipertahankan dalam sidang terbuka pada tanggal 7 Februari 2009.
gagasan   penyederhanaan   jumlah   partai   politik   dihubungkan   dengan sistem pemerintahan Republik Indonesia?

## C. Pembahasan
Negara   Republik   Indonesia   adalah   negara   Demokrasi   yang memberikan kebebasan warga Negaranya untuk berserikat, mengeluarkan pendapat dan aspirasinya. Slah satunya yaitu membentuk partai politik dalam   membentuk   pemerintahan   yang   dapat   memperjuangkan   aspirasi dan tujuan Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang   Dasar   Negara   Republik   Indonesia   tahun   1945.   Dalam perjalanan   sejarah   Bangsa   Indonesia,   terlihat   banyak   usaha   untuk membentuk   Negara   yang   memang   memiliki   sistem   pemerintahan   yang baik   gunamencapai   kestabilan   negara.   adanya   tuntutan   demokrasi   dan reformasi mencerminkan Bangsa Indonesia memang masih dalam tahap mencari jati diri. 10
Banyak   penilaian   terhadap   penerapan   sistem   multi   partai   di Indonesia,  baik   yang  menilai   dari   segi   politik  maupun  dari  segi  sistem yang   diterapkan.   Dari   hal   penyederhanaan   atau   pengurangan   jumlah partai   politik   yang   ikut   dalam   Pemilu   dan   juga   permasalahan   apakah sistem multi Partai di Indonesia sudah selaras dengan sistem presidensiil. Penerapan sistem multi partai di masa reformasi memang dapat dikatakan masih mencari paradigma yang tepat dan mantap. Hal tersebut terbukti dalam kurun waktu di era reformasi (1998 s.d 2008) regulasi   mengenai Partai   Politik   di   Indonesia   telah   berganti   sebanyak   3   (tiga)   kali   yaitu melalui   Undang-Undang   Nomor   2   Tahun   1999   tentang   Partai   Politik,
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dan hampir setiap kali   mau   menghadapi   helat   pemilihan   umum   selalu   terjadi   perubahan terhadap   undang-undang   paket   politik.   Dengan   demikian   Indonesia
10 Iwan Satriawan dan Dhenok Panuntun Tri Suci Asmawati, Pengaturan Kepartaian dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Presidensiil yang Efektif, Jurnal Konstitusi, Pusako Universitas Andalas, Volume II Nomor 1, Juni 2009, hlm. 62-63.
memang belum bisa memberikan regulasi yang relatif permanen dan tetap mengenai aturan partai politik. 11
Pilihan pencarian terhadap sistem kepartaian apa yang dianut oleh Indonesia   sangat   menentukan   bagaimana   pola   hubungan   yang   terjadi antara eksekutif dan legislatif. Dalam konteks sistem kepartaian yang ada di   Indonesia   ternyata   sistem   pemerintahan   presidensiil   yang   diikuti dengan sistem multi partai ternyata menghadirkan banyak kesulitan dan masalah,   menilik design sistem   pemilu   presiden   yang   berlaku,   sulit menghindar   dari   pembentukan   pemerintahan   koalisi.   Secara konstitusional,   Pasal   6A   Ayat   (2)   UUD   1945   membuka   ruang   adanya koalisi partai politik peserta pemilu. Kemudian, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengharuskan syarat dukungan paling sedikit 20 persen perolehan kursi di DPR bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. 12
Persoalan lain yang muncul dengan sistem presidensiil yang diikuti dengan sistem multi partai yakni sulitnya menghasilkan pemenang suara mutlak ( single majority ) dalam pemilihan umum.   Kalau kita kilas balik kebelakang   sejak   masa   pemerintahan   Presiden   Abdurrahman   Wahid, Megawati   Soekarno   Putri   sampai   era   SBY-Boediono   praktik   sistem presidensial   di   Indonesia   selalu   menghadirkan minority   government.
Sebagaimana diketahui,   hasil   Pemilu   1999   tidak   menghasilkan   partai politik   pemenang   suara   mayoritas   di   DPR   (juga   di   MPR)   hanya memperoleh   153   kursi   (33,7%)   dari   500   kursi   DPR.   Dengan   hasil   itu, hampir   mustahil   bagi   PDI-P   meloloskan   katua   umumnya   menjadi presiden tanpa dukungan partai politik lain. Ironisnya, kata Syamsuddin Haris,   hampir   tidak   ada   inisiatif   politik   dari   Megawati   Soekarnoputri selaku   Ketua   Umum   PDI-P   sekaligus   calon   presiden   yang
11 Ibid , hlm. 63.
12  Saldi   Isra, Pemilihan   Presiden   Langsung   dan   Problematik   Koalisi   dalam   Sistem Presidensial, Jurnal Konstitusi, Pusako Universitas Andalas, Volume II Nomor 1, Juni 2009, hlm.
125.
direkomendasikan   oleh   Kongres   PDI-P   di   Bali   untuk   menggalang dukungan dan kerjasama politik dengan partai politik lain di luar PDI-P. 13
Sikap percaya diri PDI-P dan Megawati Soekarnoputri mendorong elit partai politik berbasis islam dan berbasis ormas Islam seperti PPP, PAN, PBB, dan Partai Keadilan (PK) dirancang oleh Ketua Umum PAN Amien   Rais   membentuk   koalisi   yang   dikenal   sebagai   Poros   Tengah. 14 Sebagai calon alternatif di luar B.J. Habibie dan Megawati Soekarnoputri, Poros Tengah mengusung Abdurrahman sebagai calon presiden. Langkah Poros tengah menjadi lebih mudah karena laporan pertanggungjawaban B.J.   Habibie   ditolak   oleh   MPR   dalam   Sidang   umum   MPR   pada   bulan Oktober   1999.   Ketika   poros   tengah   berhasil   mendorong   Abdurrahman Wahid   menjadi   Presiden,   koalisi   menjadi   pilihan   tak   terhindarkan   dan koalisi semakin besar dengan terpilihnya Megawati Soekarnoputri menjadi Wakil Presiden. Bagaimanapun koalisi yang dibangun presiden yang tidak punya dukungan mayoritas dilembaga legislatif dapat dikatakan sebagai sebuah langkah darurat. 15
Problem lain akibat sistem presidensiil yang diikuti dengan sistem multi   partai   adalah   sikap   mendua   yang   selalu   diperagakan   oleh   partai politik   dalam   koalisi   pendukung   pemerintah,   praktek   ketatanegaraan selama   pemerintahan   SBY-Boediono   merupakan   fakta   bahwa   sistem presidensiil   yang   diikuti   dengan   sistem   multi   partai   ternyata   menjadi persoalan   serius   bagi   presiden   yang   berkuasa.   Seperti   contoh   misalnya dalam penggunaan hak angket oleh DPR dalam kasus kasus century yang dalam hasil voting dimenangkan oleh  opsi yang menyatakan bahwa dalam kasus bail out terhadap Bank Century terjadi pelanggaran hukum, hasil voting ini dianggap kekalahan dari partai politik pendukung pemerintah.
13 Syamsuddin Haris, Konflik Presiden-DPR dan Dilema Transisi Demokrasi di Indonesia,
Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007 hlm. 69. Dalam, ibid , hlm. 122.
14  Syamsuddin Haris meneyebut koalisi Poros Tengah sebagai koalisi longgar. Lebih jauh lihat ibid .
15 Saldi Isra, Pemilihan..op., cit, hlm. 123.
Dan dianggap sejumlah partai politik pendukung pemerintah melakukan “pengkhinatan” terhadap kontrak politik yang telah disepakati.
Kasus lain juga dapat kita lihat dalam hal penggunaan hak angket mafia pajak. Hasil voting angket pajak berakhir dengan skor 264 (setuju) dan 266 (menolak) terhadap penggunaan angket pajak. Kegagalan dalam penggunaan   hak   angket   dianggap   kemenangan   partai   pendukung pemerintah,   namun   kenyataanya   meninggalkan   sejumlah   persoalan karena partai Golkar dan PKS yang merupakan bagian dari partai mitra koalisi   pemerintah   dianggap   melakukan   sikap   pelanggaran   terhadap   11 (sebelas) kesepakatan yang telah disepakati, sebagaimana terucap dalam pidato presiden merespon  terbelahnya sikap  partai  koalisi  dalam kasus angket pajak. 16
Menurut   Iwan   Satriawan   dan   Dhenok   Panuntun   Tri   Suci Asmawati 17 ada hal-hal yang perlu diperhatikan kenapa sistem multi partai dapat mengganggu dalam mewujudkan sistem presidensiil yang efektif:
1. Karena   koalisi   pemerintahan   dan   elektoral   sering   berbeda, dalam   koalisi   pemerintahan,   partai   politik   tidak   bertanggung jawab menaikkan presiden dalam pemilu sehingga partai politik cendrung meninggalkan presiden yang tidak lagi populer.
2. Pemilu presiden selalu ada di depan mata sehingga partai politik berusaha   sebisa   mungkin   menjaga   jarak   dengan   berbagai kebijakan presiden, yang mungkin baik, tetapi tidak populer.
3. Kemungkinan   jatuhnya   pemerintahan   secara   inkonstitusional, besarnya   peluang   pergantian   pemerintah   secara inkonstitusional   amat   relatif   karena   dalam   sistem presidensialisme   amat   sulit   menurunkan   presiden   terpilih. Karena   itu,   pihak-pihak   yang   tidak   puas   dengan   kinerja pemerinta cendrung menggunakan jalur inkonstitusional untuk mengganti pemerintahan.
16 Mexsasai Indra, Loc., cit .
17 Iwan Satriawan dan Dhenok Panuntun Tri Suci Asmawati, Op., cit, hlm. 70.
Sebetulnya   upaya   penyederhanaan   jumlah   partai   politik   sudah diupayakan melalui regulasi yakni melalui konsep electoral threshold 18 . Cuma   problemnya   para   politisi   disenayan   juga   tidak   konsisten   dengan konsep   ini.  Di   dalam   Undang-Undang   No   12   Tahun   2003   (Undang- Undang Pemilu Legislatif sebelumnya) dinyatakan bahwa syarat electoral Treshold bagi Partai-Partai yang ikut pada Pemilu Tahun 2004 adalah 3
% (persen). Artinya apa? Bahwa Partai-Partai yang ikut bertarung dalam Pemilihan Umum tahun 2004 untuk bisa ikut dalam Pemilihan Umum tahun 2009 harus memperoleh suara minimal di Pemilihan Umum tahun 2003 tiga  % (persen). 19
Dalam realitas pemilihan umum tahun 2004 apabila mengacu pada ketentuan Undang-Undang No 12 Tahun 2003 maka partai-partai yang bisa bertarung dalam Pemilihan Umum tahun 2009 adalah: Partai Golkar, Partai Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan,   Partai   Amanat   Nasional,   Partai   Kebangkitan   Bangsa, Partai   Keadilan   Sejahtera.   Karena,   hanya   partai-partai   inilah   yang perolehan   suaranya   lebih   dari   3   %   (persen)   sesuai   dengan electoral Treshold dalam   Undang-Undang   Nomor  12  Tahun   2003. Kalau  Partai- Partai   yang   perolehan   suaranya   dibawah   3   %   (persen)   sesuai   dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 ingin bertarung dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 katakanlah dalam hal ini seperti, Partai Bulan Bintang, Partai Damai Sejahtera, Partai Karya Peduli Bangsa, dan lain-lain. Maka, Partai-Partai ini terlebih dahulu harus merubah nama dan mengikuti verifikasi di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan   dinyatakan   partai   yang   ikut   serta   dalam   Pemilihan   Umum   Tahun 2009 oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat.
Tapi,   lagi-lagi   wakil   rakyat   kita   di   Senayan   melakukan   politik dagang   sapi   yang   ditunjukkan   dengan   kesepakatan   DPR   yang
18 Merupakan keadaan yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk ikut pada pemilihan umum berikutnya.
19 Mexsasai Indra, Kontroversi UU Pemilu , Opini Riau Pos, 20 Maret 2008.
membolehkan semua partai  yang memperoleh kursi DPR hasil Pemilihan Umum tahun 2004, meskipun gagal mencapai electoral threshold 3 (tiga) persen untuk bisa langsung ikut dalam Pemilihan Umum Tahun 2009. Sungguh   aneh,   ketika   DPR   dan   elit   partai   justru   menyusun   undang- undang   yang   nyata-nyata   keluar   dari   platform   dalam   undang-undang Nomor   12   Tahun   2003   yang   sekarang   sesungguhnya   hendak   direvisi. Dengan   demikian,   revisi   atas   undang-undang   Nomor   12   Tahun   2003 bukannya melangkah maju, tetapi justru melangkah mundur seperti tari poco-poco.
Semangat yang dikandung oleh undang-undang Nomor 12 Tahun 2003   dengan   sistem electoral   threshold adalah   dengan   maksud menyederhanakan   partai   politik   dengan   cara   yang   alamiah.   Kalaulah electoral   threshold   ditiadakan,   sehingga   semua   partai   dapat   mengikuti Pemilu kenapa kok hanya parpol yang memiliki kursi di DPR saja yang diberi   kesempatan?   Apakah   bukan   demi   transaksi   dan   pertukaran kepentingan di antara para politisi  dan partai itu sendiri.
Menurut   Bagir   Manan 20 untuk   mendukung   sistem   pemerintahan presidenial yang efektif ada beberapa hal yang harus dilakukan; Pertama , Perlu pembaharuan sistem kedpartaian kita dari sistem multi partai dari sistem   multi   partai   menjadi   dua   partai   yang   akan   memungkinkan   ada partai yang memiliki kursi atau anggota mayoritas mutlak di parlemen. Sehingga   presiden   dan   wapres   terpilih   cukup   didukung   satu   partai mayoritas,   sehingga   tidak   perlu   koalisi   untuk   berbagi   kekuasaan   yang menyebabkan   presiden   selalu   tersandera   oleh   kekuatan   politik   di parlemen. Presiden terpilih, memiliki kebebasan untuk memilih menteri- menteri   yang   semata-mata   berdasarkan   kompetensi   pribadi   ( zaken cabinet ) bukan didasarkan pada suatu bangun koalisi yang rapuh yang kadang kala dapat menyebabkan mush dalam selimut seperti yang terjadai saat ini, di satu sisi menyatakan bagian dari pemerintah berkuasa tetapi
20  Bagir Manan, Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 , Orasi Ilmiah dalam Rangka Diesnatalis Universitas Padjajaran Bandung, April 2010, hlm. 33-34. Lihat juga Mexsasai Indra, Loc., cit .
untuk case-case tertentu “lompat pagar” dari barisan pemerintah seperti yang terjadi dalam kasus angket century.
Kedua , pemangkasan hak-hak DPR, semua hak DPR yang berbau parlementer   harus   ditiadakan   untuk   menjamin   stabilitas   pemerintahan dari   ancaman   parlemen.   Pengawasan   DPR   hanya   dilakukan   melalui undang-undang dan APBN, kecuali terhadap  keadaan atau peristiwa yang benar-benar   menyangkut   dasar-dasar   bernegara,   keamanan   nasional, kepentingan   publik,   dan   kewajiban   internasional.   DPR   tidak   perlu mengawasi   pekerjaan   sehari-hari   pemerintah   atau   peristiwa-peristiwa yang   berada   dalam   lingkungan   kerja   pemerintah,   apalagi   terhadap kekuasaan penegak hukum, khususnya pengadilan.
Ketiga, Pembaharuan   sistem   pemilihan   umum.   Untuk   menuju sistem kepartaian yang sederhana (dua partai), harus diadakan perubahan sistem pemilihan umum menjadi sistem distrik, dengan demikian, akan terjadi   proses   penyatuan   kekuatan   politik   ( centrifetel ),   memudahkan rakyat   menentukan   pilihan,   dan   akan   mengurangi   atau   meniadakan berbagai bentuk jual beli politik.
Menurut   Iwan   Satriawan   dan   Dhenok   Panuntun   Tri   Suci Asmawati 21 perlu adanya pemikiran untuk membuat aturan tentang sistem multi partai secara tegas dengan memperhatikan beberapa poin alternatif antara lain:
1. Pengaturan sistem kepartaian yang tegas, dalam arti pengaturan yang menjelaskan sistem kepartaian yang dianut dengan jumlah partai politik tertentu.
2. Kalaupun   jumlah   partai   politik   tidak   dibatasi,   hendaknya memperhatikan syarat-syarat pendirian partai politik yag lebih ketat sehingga dapat memunculkan partai politik yang kuat dan akuntabel.
3. Apabila ada koalisi, maka harus dituangkan penghaturan yang jelas terakit mekanisme koalisi, karena selama ini koalisi partai
21 Iwan Satriawan dan Dhenok Panuntun Tri Suci Asmawati, Op., cit, hlm. 72.
politik tidak konsisten dan cendrung tidak memperhatikan etika politik.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa   upaya   penyederhanaan     jumlah   partai   politik   merupakan   suatu keniscayaan dalam rangka mendukung sistem pemerintahan presidensial yang   efektif,   adapun   upaya   yang   dapat   dilakukan   yakni   melalui penyederhanaan   jumlah   partai   politik   secara   alamiah   melalui electoral threshold, pengetatan   terhadap   syarat-syarat   pendirian   partai   politik dismaping   itu   juga   dengan   realitas   yang   ada   saat   ini   perlu   adanya pengaturan yang jelas tentang sistem koalisi.

## E. Saran
Diharapkan pada DPR sebagai leading sector bersama pemerintah dalam   membuat   regulasi   yang   terkait   dengan   sistem   kepartaian   agar konsisten dalam menentukan syarat-syarat electoral threshold dan tidak melakukan   bonglkar   pasang   setiap   kali   akan   melaksanakan   pemilu, sehingga   penyederhanaan   jumlah   partai   politik   secara   alamiah   dapat diwujudkan, tetapi sepanjang “kran” pendirian partai politik tetap dibuka maka sepanjang itu pula akan sulit untuk menyederhanakan jumlah partai politik.

## E. Daftar Pustaka
a.i.A. Buku
Mexsasai Indra, Komisi Konstitusi Indonesia, Proses Pembentukan dan Pelaksanaan   Kewenangannya, UIR   Press-PSKI   UIR, Pekanbaru 2007.
Mirza Nasution, Mempertegas Sistem Presidensial , dalam buku Gagasan Amandemen UUD 1945 suatu rekomendasi, Penerbit Komisi Hukum Nasional (KHN), 2008.
Saldi   Isra, Pergeseran   Fungsi   Legislasi,   Menguatnya   Model   Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010
Syamsuddin   Haris, Dilema   Presidensialisme   di   Indonesia   Pasca-Orde Baru dan Urgensi Penataan Kembali Relasi Presiden-DPR, dalam   buku Gagasan   Amandemen   UUD   1945   suatu rekomendasi, Penerbit Komisi Hukum Nasional (KHN). -------------------------------, Konflik   Presiden-DPR   dan   Dilema   Transisi Demokrasi   di   Indonesia, (Jakarta:   Pustaka   Utama   Grafiti, 2007).
a.i.B. Jurnal/Koran dan Sumber yang tidak diterbitkan.
Bagir   Manan, Sistem   Pemerintahan   Republik   Indonesia   Setelah Perubahan UUD 1945 , Orasi Ilmiah dalam Rangka Diesnatalis Universitas Padjajaran Bandung, April 2010.
Iwan Satriawan dan Dhenok Panuntun Tri Suci Asmawati, Pengaturan Kepartaian   dalam   Mewujudkan   Sistem   Pemerintahan Presidensiil yang Efektif, Jurnal Konstitusi, Pusako Universitas Andalas, Volume II Nomor 1, Juni 2009.
Saldi Isra, Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi dalam Sistem   Presidensial, Jurnal   Konstitusi   Pusako   Universitas Andalas, Volume II Nomor 1, Juni 2009.
Mexsasai Indra, Kontroversi UU Pemilu , Opini Riau Pos, 20 Maret 2008.
--------------------, Presidensial Banci, Opini Riau Pos 10 Maret 2011.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

## Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden