DOI: 10.47476/assyari.v6i1.1916

## Interpretasi Asas Mempersulit Perceraian dalam Perspektif Hukum
Islam

## Hermansyah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta herm4nsyah14@gmail.com

## ABSTRACT
Marriage, as a facilitator  of tranquility, affection, and  mercy, may  encounter serious challenges  influenced  by  various  reasons.  When  conflicts  escalate  within  a  household,  Islam provides a solution through divorce or "talak." Despite the majority of Indonesian society viewing the pronouncement of talak as a sign of marriage dissolution, in reality, divorce is considered official only after a decision by the Religious Court in accordance with applicable regulations. This study employs a literature review method, focusing on collecting literary data and adopting a conceptual approach. The researcher details aspects of the law in Law No. 1 of 1974 related to the validity of talak in court according to Islamic law in Indonesia. Perspectives on divorce in Islam  and  the  Marriage  Law  emphasize  the  necessity  of  implementation  with  consideration, justice, and responsibility. The primary objective of this research is to provide a comprehensive overview of the principle of complicating divorce and the validity of talak in court. The findings in this paper reveal that Islamic law, through Thalaq, regulates divorce with clear limitations, emphasizing the importance of administering Allah's law justly. The Marriage Law in Indonesia leads  to  complex  procedures,  including  reconciliation  efforts  at  the  Religious  Court  before divorce. These regulations reflect awareness of the well-being and justice for all parties involved. The principle of complicating divorce in the Religious Court aims to encourage wise decisions, consider mutual interests, and ensure compliance with Islamic legal norms, creating a better understanding of Islamic law and Sharia with positive implications for society.
Keywords: the principle of complicating divorce; religious courts; Islamic law

## ABSTRAK
Perkawinan,  sebagai  penyelenggara  sakinah,  mawadah,  dan  rahmah,  dapat dihadapkan pada tantangan serius, dipengaruhi oleh berbagai alasan. Saat konflik merajalela dalam rumah tangga, agama Islam menawarkan solusi melalui perceraian atau talak. Meski mayoritas  masyarakat  Indonesia  masih  menganggap  ucapan  talak  sebagai  tanda  putusnya ikatan  perkawinan,  kenyataannya,  perceraian  dianggap  resmi  setelah  diputuskan  oleh Pengadilan  Agama  sesuai  peraturan  yang  berlaku.  Penelitian ini  menggunakan  metode kepustakaan  dengan  fokus  pada  pengumpulan  data  literatur  dan  mengadopsi  pendekatan konseptual. Peneliti merinci aspek-aspek hukum UU No. 1 Tahun 1974 terkait kemaslahatan talak  di  pengadilan  menurut  hukum  Islam  di  Indonesia.  Pandangan  terhadap  perceraian dalam  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan  menegaskan  perlunya  pelaksanaan  dengan pertimbangan,  keadilan,  dan  tanggung  jawab.  Sehingga  Tujuan  utama  dari  penelitian  ini adalah memberikan gambaran yang komprehensif tentang asas mempersulit perceraian dan kemaslahatan  talak  di  hadapan  pengadilan.  Hasil  temuan  dalam  tulisan  ini  bahwa  Hukum Islam, melalui  Thalaq, mengatur perceraian dengan  batasan jelas, menekankan pentingnya menjalankan hukum  Allah  secara adil. Undang-undang  Perkawinan  di Indonesia mengarah pada  prosedur  kompleks,  termasuk  upaya  perdamaian  di  Pengadilan  Agama  sebelum perceraian.  Regulasi  ini  mencerminkan  kesadaran  akan  kesejahteraan  dan  keadilan  bagi
semua  pihak  yang  terlibat.  Asas  mempersulit  perceraian  di  Pengadilan  Agama  bertujuan mendorong  keputusan  bijaksana,  mempertimbangkan  kepentingan  bersama,  dan memastikan  kesesuaian  dengan  norma  hukum  Islam,  menciptakan  pemahaman  yang  lebih baik terkait hukum dan syariat Islam untuk dampak positif bagi masyarakat.
Kata kunci: asas mempersulit perceraian; pengadilan agama; hukum Islam

## PENDAHULUAN
Perkawinan bukan hanya sebuah ikatan, melainkan juga fondasi utama dalam membangun  keluarga  yang  mendamaikan  dan  penuh  kasih.  Oleh  karena  itu, diperlukan  norma  hukum  yang  merinci  pelaksanaan  perkawinan,  mengatur  hak, kewajiban, serta tanggung jawab setiap individu dalam keluarga. Tujuannya bukan hanya menciptakan rumah tangga yang bahagia, tetapi juga sejahtera. (Fauzinuddin Faiz, 2015b)
Dalam  konteks  ajaran  Islam,  perkawinan  dianjurkan  untuk  memenuhi perintah  Allah,  membangun  rumah  tangga  yang  damai  dan  tertib,  dan  melahirkan anak  yang  dapat  diterima  masyarakat  (Abdul  Ghani,  1987).  Keyakinan  utamanya adalah  bahwa  perkawinan  adalah  ikatan  yang  akan  bertahan  selamanya,  kecuali diputuskan oleh kematian. (Kancak, 2014)
Filsafat dasar syariat Islam menekankan pada nilai-nilai seperti kasih sayang, cinta antara suami dan istri, keadilan, dan saling pengertian. Hidup sejahtera (lahum ajruhum  ‘inda  rabbihim) ,  damai (wa  la  khafun  ‘alaihim) ,  dan  bahagia (wa  lahum yahzanun) (Ilyas,  2018)  menjadi  cerminan  dari  keberhasilan  rumah  tangga  yang dibangun di atas fondasi tersebut. Suami dan istri, sebagai mitra hidup, memegang tanggung  jawab  dan  hak  yang  perlu  dijaga  dengan  rapi  demi  terwujudnya keseimbangan dalam kehidupan berumah tangga.(Fauzinuddin Faiz, 2015a) Perkawinan,  yang  diharapkan  membawa  sakinah,  mawadah,  dan  rahmah, terkadang menghadapi tantangan serius di tengah jalan, dipengaruhi oleh berbagai alasan.  Pada  saat  perselisihan  dan  pertengkaran  merajalela  dalam  rumah  tangga, agama Islam menawarkan solusi, yakni perceraian atau talak. Namun, perlu diingat bahwa  mempertahankan  perkawinan  tanpa  keberadaan  cinta,  saling  tolong- menolong dalam mengelola kehidupan, dan memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami  istri  dapat  menyebabkan  ketidakcocokan,  menghambat  pencapaian kebahagiaan dalam rumah tangga.
Perceraian  atau  talak,  sekalipun  dianggap  sebagai  opsi  terakhir  untuk mengakhiri konflik antara pasangan suami istri, tetap merupakan pilihan yang layak dan diperbolehkan dalam Islam. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa Allah SWT membenci perceraian, sebagaimana disampaikan dalam ucapan Rasulullah Saw:
ِ يِبَّنلا ِنَع  َرَمُع ِنۡبا ِنَع ﷺ )د ۡواَد وُبَا ُها َو َر( ُقَلََّطلا ِ َّاللَّ ىَلَع ِل َلََحۡلا  ُضَغۡبَأ : َلاَق
Artinya: Dari  Ibnu  Umar  RA,  Dari  Nabi  SAW.  Bersabda:  “Suatu perbuatan  halal  yang paling  dimurkai  Allah  adalah  talak.” (HR.  Abu Daud). (Sijistani, 1935)
Mayoritas orang Indonesia masih percaya bahwa kata talak yang diucapkan oleh  suami  menandakan  berakhirnya  hubungan  perkawinan.  Dalam  era  teknologi saat ini, fenomena menarik terjadi di mana pasangan kadang-kadang mengucapkan
DOI: 10.47476/assyari.v6i1.1916
talak  melalui  perangkat seperti  ponsel. Namun,  peraturan  perceraian  di Indonesia berbeda. Setelah diputuskan di hadapan Pengadilan Agama, perceraian dianggap sah menurut undang-undang yang berlaku.
Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  Sidang  Pengadilan  setelah Pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua belah pihak. Proses perceraian diatur oleh Pasal 39 UU Perkawinan yang menetapkan bahwa harus ada alasan yang cukup bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami dan isteri.
Di  Indonesia,  masalah  perceraian  sering  muncul  karena  berbagai  alasan, termasuk Syiqāq (pertengkaran berlarut-larut). Pasangan yang tidak setuju tentang cara menyelesaikan masalah ini sering kali sulit untuk didamaikan. Karena itu, jika ada  ketidakharmonisan  dalam  perkawinan,  perceraian  adalah  pilihan  yang dipilih. (Anam  &  Nelli,  2021).  Banyak  orang  Indonesia  percaya  bahwa  mengucapkan  kata talak adalah tanda bahwa hubungan perkawinan telah berakhir. Terdapat fenomena menarik  di  mana  pasangan  kadang-kadang  mengucapkan  talak  melalui  perangkat seperti ponsel dalam dunia teknologi modern. Meskipun demikian, peraturan tentang perceraian  di  Indonesia  berbeda.  Menurut  aturan  ini,  perceraian  di  Indonesia dianggap sah setelah diputuskan di hadapan Pengadilan Agama. Dengan demikian, proses  perceraian  tidak  hanya  bergantung  pada  pengucapan  talak,  tetapi  juga melibatkan proses hukum yang resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari uraian pendahuluan di atas penulis akan menjawab rumusan masalah yaitu: Bagaimana perceraian dalam pandangan Hukum Islam dan UU perkawinan di Indonesia? Apakah asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama sesuai dengan hukum  Islam?  Sehingga  tujuan  utama  dari  penelitian  ini  adalah  memberikan gambaran  yang  komprehensif  tentang  asas  mempersulit  perceraian  dan kemaslahatan talak di hadapan pengadilan, dengan merinci dan menguraikan aspek- aspek yang berkaitan dengan undang-undang perkawinan di Indonesia, khususnya dalam  konteks  hukum  Islam.  Melalui  tulisan  ini,  penelitian  diharapkan  dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas hukum yang terlibat dan kontribusi positif terhadap pemecahan masalah yang ada.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengadopsi  metode  penelitian  kepustakaan,  yang  berfokus pada pengumpulan data dari sumber-sumber literatur.  Dalam konteks  ini, peneliti menggunakan pendekatan konseptual untuk membangun argumen yang menyeluruh terkait  konsep  dan  tujuan  hukum  yang  terkandung  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974. Dengan mengambil pendekatan konseptual, penelitian bertujuan untuk merinci dan memahami  aspek-aspek  hukum  yang  mendasari  UU  tersebut,  khususnya  terkait kemaslahatan talak di pengadilan menurut hukum Islam di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perceraian dalam Islam
Dalam  agama  Islam,  perceraian  merujuk  pada  berakhirnya  ikatan perkawinan. Istilah yang lebih umum digunakan dalam hukum Islam adalah Thalaq , yang mengacu pada proses melepaskan ikatan perkawinan dengan syarat tertentu.
DOI: 10.47476/assyari.v6i1.1916
Hak dan kewajiban antara pasangan yang bercerai tidak lagi berlaku atau dianggap gugur.  Kedua  belah  pihak  tidak  boleh  menjalin  hubungan  intim  seperti  sebelum pernikahan karena masing-masing memiliki tanggung jawab individu. Al-Qur'an juga memberikan pedoman tentang adab dan akhlak untuk digunakan dalam kehidupan berumah tangga, termasuk cara menangani masalah yang sulit diselesaikan. (Ahmad Saebani, 2007)
Dalam kerangka hukum Islam, talak diizinkan dan diatur melalui dua sumber utama, yaitu al-Qur'an dan Sunnah.
Berdasarkan Al-Baqarah: 229, terdapat ketentuan bahwa suami memiliki hak untuk merujuk kembali istrinya sebanyak dua kali dalam konteks talak dalam hukum Islam.  (Sodiqin,  2014).  Namun,  jika  suami  memberikan  talak  tiga  kali,  maka  tidak halal lagi baginya untuk merujuk kembali istrinya. Hal ini menunjukkan bahwa batas talak yang diperbolehkan memiliki rincian tertentu yang perlu diikuti. Untuk merujuk kembali istrinya setelah talak yang ke-3, suami diwajibkan untuk menikah dengan orang lain terlebih dahulu, dan setelah itu, bercerai dari pernikahannya yang kedua sebelum merujuk kembali istrinya yang sebelumnya.
Ayat  tersebut  juga  menegaskan  bahwa  tidak  halal  bagi  suami  untuk mengambil  kembali  sesuatu  yang  telah  diberikan  kepada  istrinya,  kecuali  dalam situasi di mana keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Hal ini menekankan pentingnya menjalankan ketentuan-ketentuan hukum Allah dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Selain itu, jika ada kekhawatiran bahwa suami dan istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah dengan baik, maka tidak ada dosa atas bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, sejalan dengan prinsip  keadilan  dan  keseimbangan  dalam  hukum  Islam.  Oleh  karena  itu,  ayat tersebut  mengajarkan  pentingnya  memahami  dan  mematuhi  hukum-hukum  Allah sebagai landasan hidup yang adil dan seimbang.
Dalam  surah  Al-Talaq:  1,  menyoroti  pentingnya  melaksanakan  talak  pada waktu istri berada dalam keadaan suci dan belum terjadi hubungan intim. (Hafidz, 2022). Pesan ini tidak hanya sekadar aturan formal, tetapi juga merupakan ajaran moral dan etika yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad untuk diikuti oleh umat Islam.
Ayat tersebut bukan hanya menjadi panduan bagi umat Islam secara umum, melainkan juga sebagai perintah untuk memberitahu istri saat hendak memberikan talak,  yaitu  pada  awal  masa  idah  istri,  di  saat  istri  masih  suci  dan  belum  terjadi hubungan intim. Dengan demikian, pelaksanaan talak tidak hanya berkaitan dengan ketentuan waktu, tetapi juga menekankan perlunya melibatkan unsur kehati-hatian dan  keadilan  dalam  proses  tersebut.  Pesan  ini  sebagai  bagian  dari  hukum-hukum Allah yang harus dihormati dan dipegang teguh oleh umat Islam. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, sesungguhnya telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.  Ayat  tersebut  juga  memberikan  pengertian  bahwa  Allah  mungkin memberikan  hukum  yang  baru  setelahnya,  sehingga  penting  untuk  menjalankan proses talak dengan penuh pertimbangan, ketakwaan kepada Allah, dan mengikuti tuntunan yang telah ditetapkan dalam ayat tersebut.
Pengertian  ini  berdasarkan  penafsiran  dari  Rasulullah  SAW.  sendiri, menyangkut masalah ini:
نَع َرَمُع  ِن ب  ِ َّاللَّ  ِد بَع
ِ َّاللَّ  ِل  وُس َر  ِد هَع  ىِف  ٌضِئاَحَيِه َو ُهَتَأ َر مِا  َقَّلَط ُهَّنَأ  اَمُه نَع  ُ َّاللَّ  َي ِضَر ﷺ ، َلَئَسَف ُرَمُع َِّاللَّ  َل  وُس َر ﷺ ُه  رُم  َلاَقَف  َكِلاَذ   نَع اَه ع ِجا َرُي لَف ، َرُه طَت ىَّتَح اَه كِس مُيِل َّمُث ، َض ي ِحَت َّمُث
َّمُث
َّسَمَي   نَأ َل بَق َقَّلَط َءآش   نِإ َو ُد عَب َكَس مَأ َءآش   نِإ َّمُث  َرُه طَت ىِتَّلا ُةَّدِع لا  َك لِتَف اَهَل َقَّلَطُت   نَأ ِ َّاللَّ  َرَمَأ ُءآس ِنلا ، ِه يَلَع ٌقَفَّتُم Artinya: Dari Abd Allah bin Umar r.a. bahwasannya ia telah menalak istrinya  dalam  keadaan  haid  pada  masa  Rasulullah  SAW  lalu  Umar menanyakannya kepada Rasulullah SAW lalu Nabi bersabda: suruhlah ia untuk merujukinya, kemudian tahanlah ia sampai ia suci, kemudian ia haid, kemudian suci, kemudian jika ia mau tahanlah ia dan jika suka talaklah ia sebelum dicampurinya, maka itulah idah (masa) yang Allah perintahkan  untuk  menalak  seorang  istri. (H.R. al-Bukhari  dan Muslim) . (Kahlāny, t.t.)
Demikianlah, Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya menjaga waktu idah dengan merujukinya sebelum waktu idah habis. Instruksi ini memberikan panduan tentang  bagaimana  mengatasi  situasi  talak  dengan  bijak.  Rasulullah  SAW menekankan bahwa suami perlu menunggu hingga istri suci, kemudian haid, lalu suci kembali, sebelum membuat keputusan untuk merujuk atau memberikan talak. Masa idah  yang  diatur  oleh  Allah  mencerminkan  hikmah  dan  pertimbangan  dalam menangani proses talak, yang sebaiknya dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan tanggung jawab.
Berakhirnya perkawinan menandakan akhir dari hubungan suami istri, dan putusan ini dapat bervariasi tergantung pada pihak yang menginginkan berakhirnya perkawinan. Dalam konteks ini, terdapat empat kemungkinan:
1. Hubungan  perkawinan  dapat  berakhir  atas  kehendak  Allah  sendiri  ketika salah satu pasangan meninggal dunia. Dengan kematian seseorang, hubungan perkawinan juga secara otomatis berakhir.
2. Putusnya perkawinan bisa terjadi ketika suami menginginkannya atas alasan tertentu,  dan  keinginannya  tersebut  diungkapkan  melalui  ucapan  tertentu. Bentuk perceraian seperti ini dikenal sebagai talak.
3. Berakhirnya perkawinan dapat juga dipicu oleh keinginan istri, yang melihat adanya  alasan  untuk  mengakhiri  hubungan  perkawinan,  sementara  suami tidak  berkeinginan  untuk  itu.  Proses  ini  disebut khulu' ,  di  mana  istri menyampaikan keinginannya dengan cara tertentu dan diterima oleh suami, yang kemudian mengucapkan kata-kata untuk memutuskan perkawinan.
4. Apabila ada indikasi pada suami atau istri yang menunjukkan bahwa mereka tidak  dapat  melanjutkan  hubungan,  hakim  sebagai  pihak  ketiga  dapat mengakhiri perkawinan. Keputusan ini dapat dibuat setelah mempertimbangkan kondisi yang menunjukkan bahwa hubungan tidak dapat dilanjutkan.(Syarifuddin, 2009)
Selain itu, ada beberapa hal yang dapat menghentikan hubungan suami istri yang sah menurut agama tetapi tidak secara otomatis mengakhiri perkawinan secara
hukum  syara'.  Dalam  hal  ini,  terdapat  tiga  bentuk  ketidaklanjutan  hubungan perkawinan:
1. Karena  suami  menyerupakan  istrinya  dengan  ibunya,  ia  tidak  boleh melakukan  hubungan  intim  dengan  istrinya.  Sebaliknya,  suami  dapat mempertahankan hubungan suami istri dengan membayar kaffarah . Istilah Zhihar menunjukkan kapan perkawinan dianggap berakhir.
2. Apabila seorang suami bersumpah untuk tidak melakukan hubungan intim dengan  istrinya  dalam  jangka  waktu  tertentu  dan  membayar kaffarah atas pelanggaran tersebut, suami tetap tidak diizinkan melakukan hubungan intim dengan  istrinya.  Karena  itu,  perkawinan  masih  bertahan  selamanya. Ila’ adalah  istilah  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  ketika  ikatan perkawinan diputuskan dalam keadaan seperti ini.
3. Setelah  mengucapkan  sumpah  atas  kebenaran  tuduhan  terhadap  istrinya yang  diduga  berzina,  suami  dilarang  melakukan  hubungan  intim  dengan istrinya  hingga  proses li'an dan  perceraian  selesai  di  depan hakim.(Syarifuddin, 2009)
Perceraian dalam UU Perkawinan Perkawinan,  yang  dalam  terminologi  fiqh  dikenal  sebagai thalaq ,  diatur dengan  rinci  dalam  Undang-undang  Perkawinan  (UU  Perkawinan),  Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari UU Perkawinan, dan juga diuraikan secara mendalam dalam Ketentuan Hukum Islam (KHI). Thalaq , atau perceraian, merujuk pada hasil dari tindakan cerai. Pasal  38 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa " Perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, dan  putusan  Pengadilan ."  Dalam  konteks  hukum,  perceraian  mencerminkan berakhirnya ikatan perkawinan, mengakibatkan terputusnya hubungan suami istri.
Meskipun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan definisi eksplisit mengenai perceraian, prinsip-prinsip dalam undang- undang tersebut menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang  bahagia  dan  abadi.(Budi,  2023).  Meski  diharapkan  untuk  dihindari, kenyataannya Undang-undang Perkawinan tidak melarang secara tegas perceraian. Sebaliknya,  undang-undang  lebih  berfokus  pada  prosedur  yang  kompleks  untuk mencapai  perceraian  dan  mengakhiri  perkawinan.  Penting  untuk  dicatat  bahwa sementara  asas-asas  perkawinan  menekankan  kelanjutan  hubungan  keluarga, (Arifin,  2020),  undang-undang  memberikan  ruang  bagi  proses  perceraian  yang memerlukan keputusan Pengadilan untuk mengakhiri perkawinan.
Penjelasan terhadap pasal 39 Undang-undang  Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:
1. Perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian  yang  dilakukan  oleh  pengadilan  bersangkutan  tidak  berhasil mendamaikan  kedua  belah  pihak.  Proses  ini  menekankan  pentingnya penyelesaian  konflik  melalui  pendekatan  hukum  dan  perdamaian  sebelum memutuskan untuk melakukan perceraian.
2. Untuk  melaksanakan  perceraian,  harus  ada  alasan  yang  memadai,  yaitu adanya  ketidakharmonisan  antara  suami  dan  istri  sehingga  tidak  mungkin mereka  dapat  hidup  dalam  keadaan  yang  rukun  sebagai  suami  istri.  Ini menekankan  perlunya  alasan  yang  kuat  dan  konkret  untuk  menghindari penyalahgunaan hak perceraian.
3. Tata cara pelaksanaan perceraian di depan sidang pengadilan diatur secara khusus  dalam  peraturan  perundangan  yang  berlaku.  Proses  ini  mencakup langkah-langkah  dan  prosedur  hukum  yang  harus  diikuti  agar  perceraian dilakukan dengan benar sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat dan hukum.
UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, khususnya Pasal 65, juga menjelaskan  Pasal  (1)  dengan  kata-kata  yang  serupa,  dan  KHI,  melalui  Pasal  115, memberikan penjelasan mendalam yang serupa.

## Reaktualisasi Perceraian di Pengadilan
Pengadilan  Agama,  dalam  konteks  sistem  hukum  di  Indonesia,  berfungsi sebagai penegak hukum Islam yang bertanggung jawab untuk memberikan keadilan seadil-adilnya kepada umat Islam.(Aisyah, 2018) Prinsip-prinsip keislaman menjadi landasan  utama  dalam  menjalankan  tugasnya.  Hukum  Islam,  sebagai  bagian  tak terpisahkan  dari  ajaran  Islam,  menjadi  fondasi  yang  kuat  dalam  mendukung  dan memantapkan nilai-nilai keislaman bagi umat Islam di Indonesia.
Selain  itu,  peran  Pengadilan  Agama  juga  melibatkan  upaya  memperluas pemahaman dan keyakinan beragama bagi seluruh masyarakat Indonesia.(Anam & Nelli, 2021) Peradilan Agama tidak hanya menjadi pelaksana hukum Islam, tetapi juga berperan  penting  dalam  memberikan  edukasi  melalui  produk  putusan. Keberadaannya dianggap sangat vital dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga, termasuk  perkara  perceraian  dan  kewarisan,  dengan  mempertimbangkan kemaslahatan  yang  melibatkan  aspek-aspek  yuridis,  sosiologis,  ekonomis,  dan filosofis.  Sebagai  lembaga  yang  memberikan  informasi  hukum  Islam,  Pengadilan Agama  juga  berusaha  memberikan  kepastian  hukum  yang  bermanfaat  bagi  umat Islam. Dalam konteks perceraian, ajaran Allah SWT mendorong kaum muslimin untuk menggunakan  pengadilan  sebagai  sarana  resmi  untuk  mengakhiri  perkawinan, dengan  tujuan  mencegah  fitnah  dan  kemaksiatan  yang  dapat  merajalela  di  antara pasangan yang bercerai.
ِإَو َوُي ا ٗحََٰل ۡصِإ ٓاَدي ِرُي نِإ ٓاَهِل ۡهَأ  ۡنِ م ا ٗمَكَح َو ۦِهِل ۡهَأ  ۡنِ م ا ٗمَكَح  اوُثَعۡبٱَف اَمِهِنۡيَب  َقاَقِش  ۡمُتۡف ِخ  ۡن ٓۗٓاَمُهَنۡيَب ُ َّللَّٱ ِقِ ف ا ٗريِبَخ اًميِلَع َناَك َ َّللَّٱ َّنِإ ٣٥ “ Dan  jika  kamu  khawatirkan  ada  persengketaan  antara  keduanya, maka  kirimlah  seorang  hakam  dari  keluarga  laki-laki  dan  seorang hakam  dari  keluarga  perempuan.  Jika  kedua  orang  hakam  itu bermaksud  mengadakan  perbaikan,  niscaya  Allah  memberi  taufik kepada  suami-isteri  itu.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui  lagi Maha Mengenal. ” (an- Nisa’: 35)
Para  hakam,  sebagai  penengah  dalam  penyelesaian  konflik  rumah  tangga, diharapkan memiliki tekad yang kuat untuk merangkul kedua belah pihak, suami dan
DOI: 10.47476/assyari.v6i1.1916
istri, dalam usaha mendamaikan mereka. Dengan tekad yang mantap dalam mencari penyelesaian  terbaik,  hakam  meyakini  bahwa  Allah  akan  memberikan  taufik-Nya, yaitu bimbingan dan pertolongan-Nya dalam menjalankan tugas tersebut. Jika setelah berbagai upaya dan pertimbangan, hakam bersama suami istri menyimpulkan bahwa berpisah  merupakan  jalan  terbaik  bagi  kebaikan  keduanya,  hakam  memiliki kewenangan untuk menceraikan mereka sebagai langkah penyelesaian akhir dalam konteks  mediasi  dan  perdamaian  keluarga.  Dengan  demikian,  peran  hakam  tidak hanya  terbatas  pada  upaya  mendamaikan,  tetapi  juga  melibatkan  keputusan bijaksana jika perceraian dianggap sebagai solusi terbaik untuk masing-masing pihak. Melalui  interpretasi  ayat  di  atas,  Muhammad  Syahrur(Syahrur,  1992) menggunakan  metode  reinterpretasi  nash  dan  tahsis  al-Qadha  untuk  secara  tegas menyatakan  bahwa  segala  penyelesaian  dalam  konteks  perceraian  seharusnya dilakukan di hadapan pengadilan. Pendekatan ini menekankan urgensi proses hukum dan keadilan dalam menangani kasus perceraian, sejalan dengan semangat ayat yang menyoroti  pentingnya  keadilan  dan  penerapan  hukum.  Dengan  menekankan perlunya penyelesaian melalui pengadilan, Muhammad Syahrur memberikan dasar yang  kokoh untuk  menghindari  penyelesaian  di  luar  kerangka  hukum,  yang  dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat atau bahkan tidak memenuhi standar keadilan yang diinginkan.
Penyelesaian  perceraian  di  hadapan  persidangan  memberikan  jaminan terhadap  perlindungan  hak-hak  para  pihak.  Dalam  konteks  syariat  Islam, konsekuensi talak diatur dengan memberikan hak nafkah idah bagi istri.(Komalasari dkk., 2022) Penting untuk dicatat bahwa penerapan syariat ini tidak dapat dilakukan oleh mereka yang menalak istri di luar pengadilan. Khususnya, jika istri yang ditalak dalam keadaan hamil, suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah hingga proses  kelahiran  selesai.(Mintarsih  &  Pitrotussaadah,  2022)  Proses  perceraian melalui jalur hukum menyediakan landasan yang tegas dan adil, memastikan bahwa hak-hak  istri  dan  kewajiban  suami  dapat  ditetapkan  dengan  sewajarnya di  bawah payung hukum yang berlaku. Sebagaimana firman Allah SWT:
َح  ِتََٰل  وُأ  َّنُك نِإ َو  ََّّۚنِهۡيَلَع  اوُقِ يَضُتِل  َّنُهو ُّرٓاَضُت  َلَ َو  ۡمُكِد ۡج ُو نِ م مُتنَكَس  ُثۡيَح  ۡنِم  َّنُهوُنِك ۡسَأ اوُقِفنَأَف  ٖل ۡم
ُكَل  َنۡعَض ۡرَأ  ۡنِإَف  ََّّۚنُهَل ۡمَح َنۡعَضَي  َٰىَّتَح َّنِهۡيَلَع َف  ۡم ۡمُت ۡرَساَعَت نِإ َو  ٖٖۖفو ُرۡعَمِب مُكَنۡيَب  او ُرِمَتۡأ َو َّنُه َروُجُأ َّنُهوُتا َٰى َر ۡخُأ ٓۥُهَل ُع ِض ۡرُتَسَف ٦
“ Tempatkanlah mereka  (para  isteri)  di  mana  kamu  bertempat  tinggal menurut  kemampuanmu  dan  janganlah  kamu  menyusahkan  mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah  ditalaq)  itu  sedang  hamil,  maka  berikanlah  kepada  mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. ” (At-Talaq: 6)
Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 241, Allah SWT telah mengatur secara rinci hak mut'ah bagi istri yang diceraikan. Pedoman ini menekankan pentingnya memberikan hak-hak  yang adil  kepada  istri  yang  mengalami  perceraian  dan  pemberian  mut'ah
DOI: 10.47476/assyari.v6i1.1916
harus sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatutan. Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan  dengan  jelas  bahwa  pasca  perceraian,  bekas  suami  berkewajiban memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, dan  bertanggung  jawab  terhadap  nafkah  anak-anak  hingga  mereka  dewasa  atau mandiri. Hak mut'ah ini dilihat sebagai tanggung jawab yang diperintahkan oleh Allah SWT  kepada  umat-Nya,  sesuai  dengan  nilai-nilai  ketakwaan  dalam  Islam.(Arifin Zubair, 2022)
Perceraian di depan persidangan akan menurunkan praktik nikah tahlil, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah ditalaknya  dengan  talak  tiga  (mantan  istri).(Magfiroh  &  Nashrullah,  2022)  Pada praktik  ini,  mantan  suami  berkeinginan  untuk  kembali  menikah  dengan  mantan istrinya. Namun, pernikahan baru dapat dilakukan setelah mantan istrinya itu sudah pernah menikah dengan laki-laki lain, kemudian diceraikan oleh suami kedua, dan masa  idahnya  telah  berakhir.(Kanggas  &  Munawaroh,  2023)  Prinsip  ini  sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 230.
Pengaruh negatif dari praktik nikah tahlil sering kali tidak dipertimbangkan oleh mereka yang menjalankan praktik ini, terutama bekas suami yang sering kali kurang memahami akibat yang mungkin timbul. Dalam konteks ini, muncul beberapa permasalahan  yang  perlu  diperhatikan,  terutama  terkait  dengan  rekayasa  dalam proses nikah tahlil. Salah satu permasalahan yang timbul adalah ketika bekas suami mencari  laki-laki  lain  untuk  menikahi  mantan  istrinya  dengan  menyatakan syarat, yaitu agar laki-laki yang menikahi istrinya kemudian menceraikannya(Fauzan dkk., 2023).  Praktik  semacam  ini  kadang-kadang  melibatkan  unsur  bayaran,  di  mana seseorang  membayar  untuk  melakukan  proses  perceraian  setelah  melakukan hubungan suami istri dengan mantan istri bekas suami.
Praktik mencari suami kedua yang bersedia menceraikan setelah hubungan suami istri dengan mantan istri, terlepas dari motifnya, menjadi bagian dari dinamika yang menciptakan ketidakpastian dalam kehidupan perempuan yang terlibat. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang lebih utuh mengenai hak dan kewajiban dalam  praktik  nikah  tahlil,  dengan  mempertimbangkan  nilai-nilai  moral  dan  etika dalam perspektif agama dan hukum.
Terkait  dengan  talak  tiga  di  luar  pengadilan,  praktik  nikah  tahlil  yang melibatkan perkawinan siri menimbulkan permasalahan terkait status hukum dan keabsahan perkawinan.(Alif Utama dkk., 2023) Meskipun dalam pandangan agama Islam, perkawinan siri dapat diakui sepanjang memenuhi rukun nikah, pada konteks hukum  Indonesia,  ketiadaan  bukti  otentik  seperti  surat  sah  dapat  menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan status perkawinan.
Dalam  memahami  konsekuensi  hukum  dan  agama  praktik  nikah  tahlil, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif, terutama kepada masyarakat yang  terlibat  langsung  maupun  yang  berpotensi  terpengaruh  oleh  praktik  ini. Kesadaran akan dampak yang mungkin timbul dapat membantu masyarakat untuk membuat  keputusan  yang  lebih  matang  dan  sesuai  dengan  nilai-nilai  agama  serta peraturan hukum yang berlaku.
DOI: 10.47476/assyari.v6i1.1916
Perceraian  yang  dijalani  melalui  proses  pengadilan  menawarkan  suatu alternatif  yang  lebih  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  nash  atau  syariat  yang benar.(Basri dkk., 2023) Pendekatan ini bukanlah sekadar formalitas hukum semata, melainkan  juga  menjadi  langkah  yang  mampu  menahan  praktik  talak  yang  tidak memperhatikan  ketentuan  nash  secara  holistik.  Dukungan  dari  sejumlah  ulama terhadap  metode  ini  menegaskan  bahwa  talak  yang  diucapkan  tanpa mempertimbangkan  dampak  negatif  secara  menyeluruh  dapat  menjadi  kebiasaan yang merugikan.
Dalam konteks agama, perceraian di pengadilan mencerminkan kesungguhan dalam menegakkan nilai-nilai syariat dan mematuhi norma-norma yang diatur dalam nash.  Ini  tidak  hanya  sebatas  penyelesaian  formalitas  hukum  semata,  tetapi  juga melibatkan  proses  refleksi  dan  pertimbangan  matang  terhadap  konsekuensi  dari keputusan  talak.  Pendekatan  ini  diharapkan  dapat  memberikan  perlindungan terhadap hak-hak dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam perceraian. Dengan  ada  asas  mempersulit  perceraian  akan  menggugurkan  kebiasaan talak  yang  dilakukan  secara  sembrono,  proses  perceraian  di  pengadilan  juga mendorong  adopsi  pendekatan  yang  lebih  bijaksana  dan  mempertimbangkan kepentingan  bersama.  Ini  tidak  hanya  menciptakan  pemahaman  yang  lebih  baik terkait  dengan  hukum  dan  syariat,  tetapi  juga  membawa  dampak  positif  bagi masyarakat yang memilih untuk mengikuti prosedur perceraian yang diatur secara jelas oleh nash dan syariat Islam.

## KESIMPULAN
Secara  keseluruhan,  pandangan  terhadap  perceraian  dalam  Islam  dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia menegaskan perlunya pelaksanaan proses tersebut dengan penuh pertimbangan, keadilan, dan tanggung jawab. Hukum Islam, melalui Thalaq , mengatur proses perceraian dengan batasan yang jelas, menekankan pentingnya menjalankan hukum-hukum Allah dengan adil dan seimbang. Panduan Al- Qur'an  dan  ajaran  Nabi  Muhammad  juga  memberikan  pedoman  moral  dan  etika dalam  pelaksanaan  talak.  Di  sisi  lain,  Undang-undang  Perkawinan  di  Indonesia mengarah  pada  prosedur  yang  kompleks,  termasuk  upaya  perdamaian  sebelum perceraian di Pengadilan Agama. Keseluruhan regulasi ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam  proses  perceraian,  baik  dari  perspektif  agama  maupun  hukum  positif  di Indonesia.
Penekanan  pada  asas  mempersulit  perceraian  di  Pengadilan  Agama merupakan  suatu  pendekatan  yang  diambil  untuk  menekan  praktik  talak  yang sembrono  dan  tidak  mempertimbangkan  konsekuensi  yang  mendalam.  Asas  ini bertujuan  untuk  mendorong  proses  perceraian  yang  lebih  bijaksana, mempertimbangkan kepentingan bersama, dan memastikan bahwa setiap keputusan yang  diambil  sesuai  dengan  norma-norma  hukum  Islam.  Dengan  demikian, implementasi  asas  mempersulit  perceraian  di  Pengadilan  Agama  dapat  dianggap sebagai upaya dalam menciptakan pemahaman yang lebih baik terkait dengan hukum
DOI: 10.47476/assyari.v6i1.1916
dan syariat Islam serta membawa dampak positif bagi masyarakat yang mengikuti prosedur perceraian yang diatur secara jelas oleh nash dan syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Aisyah, N. (2018). Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 5(1), 73. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5665
Anam,  M.  K.,  &  Nelli,  J.  (2021).  Perceraian  di  Depan  Pengadilan  Agama  menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Studi Analisis Multi Displiner. JIL : Journal of Indonesian Law, 2(1), 1 – 24.
https://doi.org/10.18326/jil.v2i1.1-24
Arifin, Z. (2020). Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah  pada Generasi Milenial.
Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman, 6(2), 197 – 211.
Basri, H., Koto, A., & Nelli, J. (2023). Isu-Isu tentang Perceraian di Depan Pengadilan.
10(1), 9 – 16. https://doi.org/10.54576/annahl.v10i1.71
Budi, Ahmad Agung Setya. (2023). Kawin Paksa dalam Perspektif Hukum Islam dan Konteks  Kajian  Hak  Asasi  Manusia. Jurnal  Dunia  Ilmu  Hukum  (JURDIKUM), 1(2), 44 – 49. https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i2.168
Faiz,  M.  Fauzinuddin.  (2015a).  Menelusuri  Makna  Perkawinan  dalam  Al- Qur’an. Kajian Sosio- Linguistik Qur’a ni. Mizan.
Faiz,  M.  Fauzinuddin.  (2015b).  Pembacaan  Baru  Konsep  Talak  Studi  Pemikiran Muhammad Sa’id Al - ‘Asymāwī. Jurnal Episteme, 10(2), 273 – 290. Fauzan, A., Erfan, M., & Rizki, M. (2023). Hiyal sebagai Teori Perekayasa dalam Hukum Islam  (Studi  Kasus  Praktik  Hiyal  di  Bidang  Perkawinan  dan  Kewarisan). Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(2), 74 – 85.
Ghani, A. Abdul. (1987). Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya. Pustaka.
Hafidz, M. (2022). Penerapan Teoriqirā’ah Mubādalah terhadap Analisis Waktu dan
Jumlah Jatuhnya dalam Konsep Talak Tiga. Tasamuh: Jurnal Studi Islam, 14(1), 22 – 46.
Ilyas, H. (2018). Fikih Akbar: Prinsip- Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil ’Alamin. Pustaka Alvabet.
Kahlāny, M. bin I. al -. (t.t.). Subul as- Salām. Dahlan.
Kancak, M. K. L. (2014). Perkawinan yang Tak Terceraikan menurut Hukum Kanonik. Lex et Societatis, 2(3), 83 – 94.
Kanggas, F. Z. H., & Munawaroh, H. (2023). Nikah Tahlil dan Hubungannya dengan Rekayasa dalam Syari’at Islam. Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law, 6(1), 35 – 50. https://doi.org/10.21111/jicl.v6i1.10174
Komalasari,  E.,  Arif,  S.,  &  Irfani,  F.  (2022).  Hak  Istri  dalam  Masa  Iddah  Talak  Bain menurut  Empat  Mazhab  dan  Kompilasi  Hukum  Islam. Jurnal  Pendidikan Tambusai, 6(2), 16144 – 16151.
Magfiroh, W. A., & Nashrullah, F. (2022). Pandangan Imam Syafi’i tentang Nikah Tahlil.
Sakina: Journal of Family Studies, 6(4), 1 – 11. https://doi.org/10.18860/jfs.v6i4.2393
DOI: 10.47476/assyari.v6i1.1916
Mintarsih, M., & Pitrotussaadah, P. (2022). Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam. Jurnal Studi Gender dan Anak, 9(01), 93. https://doi.org/10.32678/jsga.v9i01.6060
Saebani,  B.  Ahmad.  (2007).  Perkawinan  dalam  Hukum  Islam  dan  Undang-Undang. Pustaka Setia.
Sijistani,  A.-I.  A.  D.  S.  ibn  al- Asy‘as  al -Azdi  as-Sijistani.  (1935).  Sunan  Abu  Daud. Tijarriyah Kubra.
Sodiqin, A. (2014). Reformasi Al- Qur’an dalam Hukum Perceraian: Kajian Antropologi
Hukum  Islam. Al-Mazaahib:  Jurnal  Perbandingan  Hukum, 2(2). https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v2i2.1369
Syahrur, M. (1992). Al-Kitab Wa Al- Qur’an: Qira’ah Mu’asirah. Sina Lil Al -Nasr. Syarifuddin,  A.  (2009).  Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia:  Antara  Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Kencana.
Utama, D. Alif., Pujiastuti, E., & Septiandani, D. (2023). Penerbitan Kartu Keluarga bagi Pasangan Nikah Siri dan Akibat Hukumnya terhadap para Pihak. JURNAL USM
LAW REVIEW, 5(2), 819 – 831. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5922
Zubair,  M.  Arifin.  (2022).  Pemenuhan  Nafkah  Istri  dan  Anak  oleh  Suami  yang Melaksanakan Khuruj dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi pada Jama’ah Tabligh Kota Bandar Lampung) [Thesis (Masters)]. UIN Raden Intan.