## Penerapan Pembangunan Berkelanjutan Uni Eropa Dalam Ekspor Minyak Sawit Indonesia Tahun 2009 - 2019

## Andrian Pramana 1
Hutan Itu Indonesia Jl. Pangeran Antasari No. 18A, Jakarta, Indonesia
e-mail: adriaanpram@gmail.com

## Abstract
This study aims to describe of the European Union Implementation in sustainable development on the export Indonesian palm oil in 2009-2018. To answer this problem, the researchers analyzed the renewable  energy  directive  and  direction  of  fuel  quality  in  the  transportation  sector  as  one  of  the parameters  on  sustainable  development  goals,  which  has  a  relationship  with  Indonesian  palm  oil exports. The research method used in this study is a qualitative method. In collecting data, researchers conducted  field  studies  with  interviews,  library  research,  online  searches,  and  using  purposive techniques to determine the source. While the technique for analyzing data uses data triangulation.  The results  of  this  study  are  the  analysis  of  regulatory  relationships  issued  by  the  European  Union implementation in sustainable development on the export Indonesian palm oil, using the parameters of EU renewable energy directive ( Directive 2009/28/EC and delegated act of renewable energy 2018. The conclusions of this study indicate there is a relationship between EU regulations and regulations in the renewable energy sector such as EURED, Palm Oil Resolution and Rainforest Deforestation, ILUC. While the efforts made by the Government of Indonesia in responding to the regulations issued were diplomatic efforts and negotiations in the form of Indonesian government work visits, negotiations in international forums, negotiations by Indonesian non-governmental organizations namely IASI, and strengthening ISPO standards to be accepted on the EU market.
Keywords : Sustainable Development, Renewable Energy, Palm Oil, European Union.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan pembangunan berkelanjutan Uni Eropa dalam  ekspor  minyak  sawit  Indonesia  tahun  2009-2018.  Untuk  menjawab  permasalahan  tersebut, peneliti  melakukan  analisa  hubungan  keterkaitan  arahan  pengembangan  energi  terbarukan  sebagai paramater dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, yang memiliki hubungan dengan ekspor minyak  sawit  Indonesia.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif. Dalam mengumpulkan datadata peneliti melakukan studi lapangan dengan wawancara, studi pustaka,  penelusuran  online  dan  menggunakan  teknik purposive untuk  menentukan  narasumber. Sedangkan  teknik  untuk  menganalisis  data  menggunakan  triangulasi  data.  Hasil  dari  penelitian  ini adalah  hubungan  regulasi  yang  dikeluarkan  Uni  Eropa  sebagai  bentuk  penerapan  pembangunan berkelanjutan  dalam  ekspor  minyak  sawit  Indonesia,  dengan  menggunakan  paramater  regulasi pengembangan  energi  terbarukan  Uni  Eropa.  Kesimpulan  pada  penelitian  ini  menunjukan  bahwa terdapat hubungan antara berbagai kebijakan dan regulasi Uni Eropa di sektor energi terbarukan seperti EU-RED,  Resolusi  Kelapa  Sawit  dan  Deforestasi  Hutan  Hujan,  ILUC.  Sedangkan  upaya  yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam merespon regulasi yang dikeluarkan adalah upaya diplomasi dan negosiasi dalam bentuk kunjungan kerja pemerintah Indonesia, negosiasi di forum internasional, negosiasi  oleh  organisasi  non  pemerintah  Indonesia  yakni  IASI,  dan  penguatan  standar  ISPO  untuk dapat diterima di pasar Uni Eropa.
Kata Kunci : Pembangunan Berkelanjutan, Energi Terbarukan, Minyak Sawit, Uni Eropa

## 1. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang
Laporan  Bruntdland  1987,  yang dikeluarkan  oleh World  Commission  on Environment
and
Developmen t memunculkan konsep mengenai perbaikan kerusakan  lingkungan  dengan  atau  tanpa mengurangi  pembangunan  pada  ekonomi dan  sosial  yang  menjadi  dasar  kebutuhan bagi  manusia.    Konsep  ini  akhirnya memunculkan prinsip sustainability dengan tiga pilar yakni social equity,
environtmental
protection, economyviability .Pembangunan . Berkelanj utan  di  Eropa  diluncurkan  pertama  kali pada  KTT  Gothernburg  2001  yang menghasilkan  EU-SDS (European  Union
Sustainable Development Strategy) . Terdapat  Tujuh  Identifikasi  dan  tantangan utama dari target EUSDS 2006 yakni;
1. Perubahan  Iklim  dan  energi bersih;
2. Transportasi Berkelanjutan bertujuan
3. Konsumsi   dan   produksi yang berkelanjutan,
4. Konservasi dan pengelolaan sumber daya alam
5. Kesehatan Masyarakat;
6. Kemiskinan global dan tantangan pembangunan berkelanjutan; (Renewed EU Sustainable Development  Strategy,  Dewan Uni  Eropa  10917/06  WP/pc  6 2006:7-21).
Tujuan  utama  dari  EU-SDS  sebagai bentuk Environtmental  Protection , Social Equity and Cohesion , Economic Prosperity
dan
Meeting
Our
International Responsibilities. Ditahun  2015,    PBB mendeklarasikan agenda 2030 untuk tujuan pembangunan  berkelanjutan  berisikan  17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan
169  target  aksi  global  untuk  15  tahun kedepan(https://www.sdg2030indonesia.or g/pa  ge/8-apa-itu  diakses  7  Juli  2019). Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 Merupakan komitmen dunia  dalam  pengentasan  kemiskinan, kesenjangan dan proteksi lingkungan yang berlaku  universal.  Yang  selanjutnya Agenda  2030  menggantikan  strategi pembangunan  berkelanjutan  Uni  Eropa,
EU-SDS. Sebagai Bentuk Penerapan Pembangunan  Berkelanjutan,  Uni  Eropa berkomitmen  penuh  terhadap  upaya pengentasan berbagai masalah pokok yang menjadi tujuan dari pembangunan berkelanjutan,  penerapan  akses  energi bersih  dan  memitigasi  dampak  dari perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas  rumah  kaca  sebagai  salah  satu parameter  yang  digunakan.  Pengurangan emisi  gas  rumah  kaca  dalam  transportasi adalah dengan mengembangkan penggunaan biofuel dan biodiesel berbahan bakar  nabati  sebagai  energi  alternatif pengganti  fosil.  Salah  satu  sumber  bahan bakar  nabati  yang  digunakan  Uni  Eropa adalah minyak sawit. Rentang tahun 2006- 2012  EU-27  menggunakan  minyak  sawit sebesar 40% dari 4,5 menjadi 6,4 juta ton. 1,9  juta  ton  digunakan  untuk  produksi biodiesel dan 0,6 juta ton untuk pembangkit listrik  dan  panas  (Infografis  FERN  dalam Policy  Brief Agricultural  commodity consumption in the EU 2017:3).
Di tahun 2018 Konsumsi UE terhadap minyak  sawit  sebesar  7,6  juta  ton,  dan penggunaan  energi  menyumbang  sebesar 65 persen, naik 3 persen menjadi 4 juta ton serta  listrik  dan  pemanas  sebesar  18% menjadi 900 ribu . ton . (https://www.ft.com/content/b0cfe fbe99b0-11e9-8cfb-30c211dcd229  diakses 8 Juli 2019). Sebagai aspek dari transparasi rantai  pasok,  biofuel  yang  diproduksi  dan
dikonsumsi  oleh  Uni  Eropa  harus  sesuai dengan standar keberlanjutan yang menjamin  penghematan  karbon  serta perlindungan  keanekaragaman  hayati.
Biofuel harus memenuhi unsur keberlanjutan seperti dampak dari produksi yang  dihasilkan  oleh  produksi  biofuel karena perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung . atau . disebut . Indirect . Land . Use . C hange . (https://ec.europa.eu/energy/en/topi cs/renewa
ble- energy/biofuels/sustainability-criteria diakses 30 Juni 2019).
Arahan  ( directive )  yang  dikeluarkan Uni  Eropa  yakni  terkait  pengembangan energi terbarukan berbahan minyak nabati (biofuel);
1. Arahan  2009/28/EC  tahun  2009 mengenai promosi penggunaan energi  dari  sumber  terbarukan.  dan Delegated Act of Renewable Energy
II Tahun 2018
2. Arahan  2009/30/EC  tahun  2009 tentang spesifikasi bensin, diesel dan gas-minyak  dan  memperkenalkan mekanisme  dan  Pembaruan  Arahan 2015/1513/EC  mengenai  kualitas bahan bakar bensin dan solar.
Penetapan batas biofuel yang beresiko tinggi  ini  mulai  berlaku  secara  bertahap mulai  pada  periode  2021-2023,  dan menurun  diakhir  2023  dan  menjadi  nol 2030.  Eropa  menggunakan  minyak  sawit untuk  digunakan  sebagai  bahan  bakar biodiesel (sektor energi) industri makanan, pakan, oleochemical dan deterjen (Novelli, 2016:10) . Nilai  Ekonomis  minyak  sawit bagi  Indonesia  mencapai  nilai  ekspor sebesar  300  triliun  di  tahun  2017  yang menyehatkan neraca perdagangan nasional dan berdampak pada peningkatan pendapatan  5  juta  rumah  tangga  di  200 kabupaten (https://gapki.id/news/4419
diakses  pada  30  Juni  2019).  Eropa  juga merupakan  konsumen  ketiga  yang  paling penting dari minyak sawit di dunia setelah India  dan  Indonesia  atau  11%  dari  total konsumsi global (United States Departement of Agriculture 2015).
Konsumsi minyak sawit Uni Eropa menjadi terbanyak  kedua  setelah rapeseed  oil ,  40 persen  dari  ekspor  minyak  sawit  yang diekspor  dikonversi  menjadi  bahan  bakar nabati  ( Biodiesel ).  Proyek  perluasan  area perkebunan  untuk  kelapa  sawit  dianggap sebagai  permasalahan  yang  menjadi perhatian  penting  dari  kelompok  aktivis, NGO  Lingkungan,  maupun  kelompok negara-negara  maju.  Seperti  kebijakan anggota parlemen Eropa Resolusi Parlemen Eropa “ Palm Oil and The Deforestation in rainforest”. Resolusi  dianggap  sebagai resolusi  diskriminatif  bagi  industri  sawit Indonesia  karena  berisikan  permasalahan lingkungan di Industri sawit.
Permasalahan dan polemik
lingkungan  hidup  tersebut  memberikan argumentasi  negatif  mengenai  minyak sawit Indonesia. Desakan “Free palm oil” dari  masyarakat  Uni  Eropa untuk  keluar dari  konsumsi  minyak  sawit  yang  telah merusak  lingkungan . “ Not  in  My  Tank ” yang berisikan desakan petisi untuk keluar dari  penggunaan  bahan  bakar  berbasis minyak  sawit  khsususnya  di  sektor  bahan bakar transportasi. Tracebility rantai pasok yang  mencakup  transparansi, sustainable resource, supply  chain  adalah  satu indikator  untuk  percapatan pembangunan berkelanjutan.
Atas permasalahan  diatas peneliti tertarik mengambil   judul “Penerapan Pembangunan
Berkelanjutan Uni Eropa dalam Ekspor Minyak  Sawit  Indonesia  tahun  2009- 2019” peneliti  ingin  mendeskripsikan penerapan  pembangunan  berkelanjutan  di
UE dalam ekspor minyak sawit Indonesia, dengan  menggunakan  parameter  regulasi energi  terbarukan  UE  yang  memiliki keterkaitan dengan minyak sawit
Indonesia. 1.2 Rumusan Masalah

## 1.2.1 Rumusan Masalah Mayor
Bagaimana Penerapan
Pembangunan  Berkelanjutan  Uni  Eropa Dalam  Ekspor  Minyak  Sawit  Indonesia Tahun 2009-2018?

## 1.2.2 Rumusan Masalah Minor
Adapun  rumusan  masalah  minor  yang menjadi fokus pada penelitian ini;
1. Apa  Regulasi  Uni  Eropa  dalam Penerapan Pembangunan Berkelanjutan  yang  berkaitan  dengan Minyak Sawit Indonesia dan signifikansinya Terhadap kinerja perdagangan  ekspor  minyak  sawit Indonesia?
2. Bagaimana  langkah  diplomasi  yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam merespon  regulasi  yang  di  keluarkan Uni Eropa?

## 1.3.1 Maksud Penelitian dan Tujuan Penelitian
1.3.1 Maksud Penelitian Maksud dari penelitian yang dilakukan  untuk  mendeskripsikan  dan menganalisa  Penerapan  Pembangunan Berkelanjutan Uni
Eropa  Dalam  Eskpor  Minyak  Sawit Indonesia Tahun 2009-2018

## 1.3.2 Tujuan Penelitian
Untuk mengidentifikasi
dan menjawab  rumusan  permasalahan  minor yang telah ditetapkan sebagai berikut;
1. Mendeskripsikan Regulasi Uni Eropa dalam Penerapan Pembangunan Berkelanjutan  dan  signifikansinya terhadap  perdagangan  minyak  sawit Indonesia 2. Mendeskripsikan  langkah  diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam  merespon  regulasi  yang dikeluarkan Uni Eropa

## 1.4 Kegunaan Teoritis
1.4.1    Kegunaan Teoritis
Penelitian  ini  diharapkan  dapat bermanfaat  untuk  memperkaya  dan memperdalam  pengetahuan  mengenai Perdagangan  Internasional,  regionalisme, kajian kontemporer seperti isu lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan.

## 1.4.2     Kegunaan Praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi informasi dan  data  bagi  penstudi  ilmu  Hubungan Internasional  maupun  umum  serta  dapat memberikan  sumbangan  pemikiran  bagi perkembangan Studi Hubungan Internasional.

## 2.  Kajian  Pustaka  dan  Kerangka Pemikiran
2.1 Kajian Pustaka
2.1.1 Hubungan Internasional Tujuan  utama  dari  studi  hubungan Internasional  yakni  mempelajari  perilaku, baik  aktor  negara  maupun  non  negara dalam  arena  internasional.  Aktor-aktor yang terlibat dalam hubungan internasional dapat  dilihat  bukan  pada  menempatkan sistem negara sebagai pelaku utama, tetapi dapat  melibatkan non  state  actor seperti non  govermental  organization ,  juga
individu, tergantung pada subjek perspektif yang dipilih.
Hubungan  internasional  bersifat selalu mengalami perubahan sesuai kondisi lingkungan
internasional dan perkembangan  zaman.    Dinamisasi  situasi lingkungan  internasional  merubah  prinsip dan  faktor  dalam  hubungan  internasional, seperti perubahan pada sistem kenegaraan, teknologi  dan  menguatnya  peranan  dari negara  non  barat “Revolution  of  rising expectations” (Darmayadi dkk, 2015:25).

## 2.1.2 Kepentingan Nasional
Dalam  istilah  formal,  kepentingan nasional  menggambarkan  dua  kebijakan yang digunakan; pertama, inklusif, kebijakan harus menyangkut negara secara keseluruhan atau subset keanggotaan yang substansial  untuk  melampaui  kepentingan yang  spesifik  pada  kelompok  tertentu. Kedua, eklusif, kepentingan nasional tidak selalu  mencakup  kepentingan  kelompok diluar  negara,  meski  hal  tersebut  dapat dilakukan  (Griffith,  2002;203). Konsep kepentingan  nasional  dapat  dipahami sebagai bentuk dari perilaku negara dalam pergaulan  internasional  yang  terdiri  dari terbentuknya  kebijakan  luar  negeri  dan bagaimana  negara  tersebut  memandang permasalahan  yang  terjadi  dalam  lingkup global.

## 2.1.3 Perdagangan Internasional
Perdagangan  Internasional  dapat diartikan  juga  sebagai  transaksi  dagang subjek ekonomi negara yang terlibat dalam interaksi perdagangan, baik berupa barang dan  jasa.  Adapun  subjek  ekonomi  yang dimaksud  adalah  penduduk  yang  terdiri dari  warga  negara  biasa,  perusahaan ekspor,  perusahaan  impor,  perusahaan industri,  perusahaan  negara  ataupun departemen  pemerintah  yang  dapat  dilihat dari neraca perdagangan (Sobri, 2000:1-2).

## 2.1.4 Regionalisme
Regionalisme perlu dipandang sebagai  sesuatu  yang  terjadi  di  dalam sejumlah arena, yang melibatkan serangkaian aktor yang heterogen, bertindak  baik  'dari  atas'  dan  'dari  bawah' dan  menyatukan  faktor-faktor  material, gagasan,  dan  identitas.  (Hurrel  dalam Mary,2005:42). Regionalisme memberikan alternatif bagi kebanyakan negara berkembang untuk mereka menjadi bagian dari proses integrasi yang bisa dikendalikan ke  dalam  tingkatan  ekonomi  global.  Bagi negara  maju,  regionalisme  menawarkan tingkat  yang  menguntungkan  untuk menyusun  kembali  perundingan  pasca 1945  antara  liberalisasi  pasar,  dan perlindungan sosial (Mary, 2005:43).

## 2.1.5   Isu
Lingkungan   Hidup Dalam Hubungan Internasional Persoalan manusia
dalam menghadapi  permasalahan  lingkungan memiliki  dampak  yang  dapat  dirasakan oleh semua individu, sehingga memerlukan kerjasama  antar  negara  untuk  terlibat seperti  menyoal  emisi  gas  rumah  kaca, perubahan iklim dan lain sebagainya. Topik lingkungan  hidup  muncul  kedalam  dalam agenda internasional lebih dari tiga dekade terakhir.

## 2.1.5.1 Politik Hijau
Politik  hijau  muncul  sebagai kekuatan politik yang signifikan di banyak negara  sejak  pertengahan  1970-an  dan seterusnya.  Banyak  tulisan  para  pemikir Hijau,  dan  praktik-praktik  gerakan  Hijau, memuat  analisis  dinamika  politik  global, dan visi normatif mengenai restrukturisasi politik dunia (Paterson dalam Burchill dkk, 2001:235).
Unsur utama dalam teori hijau adalah ekosentrisme  sebagai  pengejawantahan
dari antroposentrisme yang hanya memandang  manusia  sebagai  subjek utama.

## 2.1.5.2 Pembangunan Berkelanjutan
Proteksi lingkungan hidup dilakukan secara beriringan dalam proses pembangunan,  agar  lingkungan  tetap lestari. Earth  Summit Rio  Jeneiro  tahun 1992 Earth  Summit menjadi  pertemuan terbesar  di  abad  20  dan  pertama  dalam sejarah dunia di mana lebih dari 100 kepala Negara atau kepala pemerintaha berkumpul  dan  berbicara  mengenai pencemaran lingkungan (Setiadi, 2015:19).

## 2.2 Kerangka Pemikiran
Regulasi Uni Eropa dalam melarang biofuels yang  sumbernya  berasal dari sumber  yang  memiliki  resiko  tinggi terhadap  lingkungan  diterapkan  melalui Arahan EU-RED I 2009 (2009/28/EC) dan
II atau
Delegated Regulations Supplementing  directive dan  Arahan 2009/30/EC  mengenai  penggunaan  bahan bakar biofuel dalam transportasi. Distribusi  penggunaan  minyak  sawit  Uni Eropa  digunakan  untuk  biodiesel  sebesar 46%  ditahun  2015  dimana  komposisi penggunaan  biodiesel    meningkat  setiap tahun seiring dengan peningkatan permintaan  biodiesel  dari  sumber  minyak nabati  yang  digunakan  untuk  sektor transportasi.  Kebutuhan  minyak  nabati  ini ditopang  melalui  ekspor  dari  Indonesia. Nilai ekspor sawit Indonesia ke pasar Eropa sangat tinggi RI memasarkan produk sawit ke  19  negara  Eropa    dengan  total  nilai ekspor US$ 2,89 miliar (Rp 39,81 T) atau 14,21%  total  nilai  ekspor  RI  pada  tahun 2017.
Perluasan perkebunan kelapa sawit di  Indonesia,  disinyalir  sudah  merusak ekosistem dan kawasan hutan Sumatera dan
Kalimantan dimana industri sawit Indonesia  tumbuh  pesat  di  kawasan tersebut.  Polemik  Lingkungan  dalam Praktik  industri  sawit  Indonesia,  menjadi salah  satu  nilai  indikator  argumentasi negatif konsumen UE dan Uni Eropa terkait minyak  sawit  Indonesia.  Argumentasi negatif  ini  dapat  berpengaruh  pada penuruan  permintaan  konsumen  Eropa terhadap minyak sawit, khususnya penggunaan  dalam  sektor  bahan  bakar transportasi.
Respon Indonesia dalam menyikapi polemik lingkungan dalam industri sawit di Eropa  dan  regulasi  yang  berkaitan, dilakukan berbagai upaya untuk memperkuat posisi industri sawit Indonesia sebagai  salah  satu  komponen  kepentingan nasional  dalam  perdagangan  yang  perlu diproteksi. Strategi diplomasi perdagangan minyak sawit di Uni Eropa berupa lobi dan perbaikan  citra  bahwa  industri  sawit Indonesia menjadi industri strategis sebagai sumber energi baru dan terbarukan dengan menerapakan  20%  Biodiesel  berbahan baku sawit sebagai bentuk ketahanan energi nasioanal  dan  oenyerapan  tenaga  kerja yang  tinggi.  Penguatan  standar  sertifikasi minyak  sawit  berkelanjutan  yang  dimiliki pemerintah, yakni ISPO menjadi salah satu sub diplomasi perdagangan minyak sawit di Uni Eropa, dimana terdapat beberapa upaya untuk  memperkuat  skema  sertifikasi  yang dimiliki  sehingga  dapat  diterima  di  pasar Uni Eropa.

## 3. Metode Penelitian
Desain dari penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di dominasi dengan studi pustaka  dan  di  konfirmasi  dengan  studi lapangan  ke  GAPKI.  Teknik  analisa  data menggunakan reduksi data. Dan triangulasi data  digunakan  utnk  melakukan  uji keabsahan data.  Lokasi penelitian yakni;

## 1. GAPKI (Gabungan Asosiasi Pengusaha Sawit Indonesia)
Komplek Ruko Sudirman Suite Jln KH
Mas Mansyur
2. Perpustakaan  Universitas  Komputer

## Indonesia
Jln Dipatiukur No 112

## 4. Pembahasan
4. 1 Gambaran Objek Penelitian
4.1.1.1 Gambaran Umum Uni Eropa dan Impor Minyak Sawit Ke UE
Uni  Eropa  saat  ini  terdiri  dari  28 Negara anggota: Austria, Belgia, Belanda, Bulgaria,  Ceko,  Denmark,  Estonia, Finlandia,    Hongaria,  Irlandia,  Italia, Jerman,  Kroasia,  Latvia,  Lithuania, Luksemburg,  Malta,  Prancis,  Polandia, Portugal,    Rumania,  Siprus,  Slovakia, Slovenia,  Spanyol,  Swedia,  Yunani,  dan Britania . Raya(https://europa.eu/europeanu nion/about-eu/countries_en    diakses  29 Juni 2019).
Biodiesel  dari  penggunaan  minyak sawit  merupakan  yang  terbesar  diimpor untuk Uni Eropa, 46% impor minyak sawit digunakan  untuk  biodiesel  pada  tahun 2015( Copenhagen
Economic ,2017) Argumentasi  negatif  minyak  sawit  di Eropa, muncul dari insiatif publik maupun lembaga.  Argumentasi  konsumen  UE didasari  kesadaran  mereka  terhadap penggunaan  minyak  sawit  di  Eropa  yang dianggap  tidak  berkelanjutan.  Dalam sebuah  artikel  “ why  palm  oil  biodiesel  is Bad ”  yang  dikeluarkan Transport  and Environtment ,  melansir  Produksi  minyak sawit  merupakan  pendorong  dalam kerusakan hutan hujan, dan gambut di Asia Tenggara  dan  meningkat  di  Amerika Serikat.
4.1.1.2 Gambaran Umum Indonesia dan Ekspor Minyak Saawit ke Eropa
Minyak  sawit  merupakan  komoditas minyak  nabati  yang  memiliki  keunggulan berupa  harga  pasar  yang  relatif  murah, produksi yang praktis dan cenderung stabil. Produk  turunan  dari  minyak  sawit  dapat digunakan untuk variasi makanan, kosmetik,  serta  bahan  bakar  nabati (biodiesel).
Dua  tantangan  besar  industri  kelapa sawit  Indonesia, pertama; diskriminasi produk  atau black  campaign dan penerimaan pasar, kedua; tantangan dalam negeri  berupa  produktivitas  dan  efisiensi yang  masing  rendah  serta  pengembangan perkebunan  rakyat.  Industri  minyak  sawit adalah  industri  perkebunan  yang  menjadi keunggulan Indonesia, ditunjukan dari luas area  perkebunan  kelapa  sawit  dan produktivitasnya. Tumbuh suburnya industri  minyak  sawit  Indonesia,  di  picu oleh kondisi geografis yang sesuai, karena berada diwilayah tropis. Selain itu minyak sawit  dikembangkan  menjadi  komoditas dengan  rantai  nilainya.  Indonesia  menjadi produsen  minyak  sawit  terbesar  di  dunia dengan  total  produksi  tahun  2017  sebesar 42,04 juta ton.

## 4.1.1.3  Pembangunan  Berkelanjutan  di Uni Eropa
EUSDS 2009-2015 selanjutnya disebut  EU-SDS  merupakan  strategi  yang disusun Uni Eropa dalam perencanaan dan implementasi kebijakan mengenai pembangunan berkelanjutan secara jangka menengah  dan  jangka  panjang.    EU-SDS mendorong  pendekatan  koordinasi  lintas sektoral, untuk mengembangkan percepatan  ekonomi  rendah  karbon  yang aman  dan  berkelanjutan,  energi  dan teknologi  yang  efisien  terhadap  sumber daya  dan  bergeser  ke  arah  perilaku konsumsi  berkelanjutan  seperti  ketahanan energi, adaptasi terhadap perubahan iklim.
Sustainable Development Goals 2030 Pengganti  EU-SDS  2015-2018.  Sebagai agenda yang Universal dan agenda terpadu yang transformatif bagi
tujuan pembangunan berkelanjutan global, beberapa  tujuan  dari  ke-17  tujuan  dari agenda 2030 yang nantinya akan memiliki hubungan  dengan  Perdagangan  Minyak Sawit Indonesia, yakni
1. Tujuan tujuh mengenai akses energi yang  terjangkau  bagi  semua , adil berkelanjutan .
2. Tujuan keduabelas, mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.
3. Tujuan  tigabelas, Tindakan  untuk iklim .  Bertujuan  untuk  memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
4.2   Analisa  Hasil   Penelitian dan Pembahasan 4.2.1 Regulasi Uni   Eropa dalam Penerapan Pembangunan Berkelanjutan dan signifikansinya terhadap perdagangan minyak sawit Indonesia
Tinjauan  Regulasi  Mengenai  Energi Terbarukan,  dalam  penerapanya  terdapat dua produk legislatif yang dikeluarkan oleh Komisi Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa.
1. Renewable  Energy  Directive (Arahan 2009/28/EC) tahun 2009, menjelaskan setiap  anggota  Uni  Eropa  harus mentargetkan  20%  energi  terbarukan negara anggota bersumber dari sumber berkelanjutan  untuk  mencapai  visi 2020.
2. Directive  EU  2015/1513  Of  The European  Parliamant  and  Of  The Council yang mengamandemen
arahahan 98/70/EC mengenai kualitas petrol  dan  bahan  bakar  diesel,  arahan EU/2015/1513
mengamandemen
arahan 2009/28/EC mengenai promosi penggunaan  energi  dari  bahan  baku yang berkelanjutan
Parameter  regulasi  diatas  menjadi acuan dalam melakukan pendekatan analisa minyak  sawit  Indonesia  di  Uni  Eropa khususnya dalam menganalisa pengembangan  energi  terbarukan  melalui minyak  nabati  sawit  dan  dampaknya  bagi Indonesia.  Dalam membahas Signifikansi Perdagangan  Minyak  Sawit  Indonesia terhadap  kebijakan  Uni  Eropa,  beberapa variabel  penting  dalam  kinerja  eskpor minyak  sawit  Indonesia    ke  Uni  Eropa , pertama dipengaruhi  aspek  kampanye negatif  yang  dikeluarkan  LSM  maupun masyarakat  Eropa,  sebagai  upaya  mereka dalam memproteksi keanekaragaman hayati  di  hutan  hujan  tropis  dan  bentuk terhadap perlindungan lingkungan.
Kedua dipengaruhi  dari  kebijakan Uni  Eropa  mengenai  standar  dan  kriteria berkelanjutan seperti arah energi terbarukan  2009  dan  2018,  resolusi  sawit tahun 2017 dan aturan lain yang memiliki keterkaitan penting, pengeluaran kebijakan ini  seiring  mengikuti  ambisi  Uni  Eropa dalam  menentukan  arah  mereka  terhadap pengurangan  emisi  GRK  berpatokan  pada protokol  kyoto  dan  perjanjian  iklim  paris 2015. Ketiga, penurunan volume perdagangan  dapat  dipengaruhi  oleh menurunya  permintaan  pasokan  minyak sawit  ke  Eropa,  penurunan  ini  dapat dipengaruhi  oleh  tingkat  produksivitas minyak  nabati  lain  yang  diproduksi  oleh Uni  Eropa  sehingga  terjadi  pembatasan nilai perdagangan.
Sebab  akibat  dari  penurunan  ekspor minyak  sawit  Indonesia  ke  pasar  Uni Eropa:  pertama,  permintaan  minyak  sawit Uni  Eropa  elastis  dalam  jangka  pendek, pengaruh  dari  harga  minyak  sawit  yang lebih  rendah  dibanding  dengan  minyak nabati  lain.  Kedua,  perbandingan  harga
CPO dengan harga minyak kedelai (SBO), harga rapeseed oil (RSO) dan harga minyak bunga matahari (SFO) harga minyak sawit konsisten  lebih  murah  dibandingkan dengan  ketiga  sumber  minyak  nabati lainnya (PASPI Analisis Isu Strategis Sawit Vol. III, No. 46/11/2017 2017:1008).
Ketiga,  Ketersediaan  di  pasar, minyak sawit cenderung selalu tersedia di pasaran  dibanding  minyak  nabati  lain seperti rapeseed oil, komoditi ini tergolong kedalam thin  market  di pasar  global. Produksi  rapeseed  umumnya  dikonsumsi negaranya senndiri dan hanya sedikit yang dapat  diperdagangkan  (diekspor)  ke  pasar global. Meskipun permintaan global tinggi, namun ketersediaannya rendah, dan hal ini termasuk mempengaruhi harga RSO relatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan CPO (PASPI,  Monitor  Isu  Strategis  Sawit  Vol. III, No. 46/11/2017 2017:1008)
4.2.3 Diplomasi Pemerintah Indonesia merespon regulasi Uni Eropa Terhadap Minyak Sawit Indonesia
4.2.3.1  Indonesia  Sustainable  Palm  Oil (ISPO) sebagai alat Diplomasi Perdagangan Minyak Sawit Pemerintah  Indonesia  menerapkan kewajiban pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang diluncurkan  pada  Maret  2011  di  Medan. Sebagai salah persyaratan, ISPO mengadopsi UU No 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, Peraturan
Menteri . PertanianNomor19/Permentan/OT .140/3/2011  tentang  Pedoman  Perkebunan Kelapa  Sawit  Berkelanjutan  Indonesia ( Indonesian Sustainable Palm Oil /ISPO.
Melalui  Permentan  No  11  Tahun 2015,  sistem  sertifikasi  ISPO  mulai berlaku, Sistem
Sertifikasi ISPO bertujuan untuk meningkatkan  daya  saing  minyak  sawit Indonesia di pasar dunia dan berpartisipasi dalam komitmen presiden Republik Indonesia  untuk  mengurangi  emisi  gas rumah  kaca  serta  memerhatikan  masalah lingkungan . di . Indonesia . (http://www.ispo. or g.or.id/index.php?option=com_content&vi e w=article&id=51&Itemid=209&lang=ina diakses  27  Juni  2019)  Standarisasi internasional dalam sertifikasi produk juga menjadi  suatu  kewajiban  bagi  pemerintah Indonesia untuk melaksanakanya, terutama memenuhi  kriteria International  Standard Organization (ISO).  Proses  sertifikasi ISPO  dilakukan  secara  transparan  dan independen (http://www.ispo- org.or.id/index.php? diakses 15 Juli 2019) Sertifikasi ISPO memiliki prinsip dan ketentuan khusus mengenai aturan minyak sawit bersertifikasi, Adapun prinsip-prinsip yang berada dalam sertifikasi ISPO
1. Legalitas usaha perkebunan
2. Manajemen perkebunan
3. Perlindungan  terhadap  hutan  alam primer  dan lahan gambut
4. Pengelolaan   dan   Pemantauan Lingkungan
5. Tanggung jawab terhadap pekerja 6. Tanggung  jawab  sosial  dan pemberdayaan ekonomi masyarakat 7. Peningkatan usaha yang berkelanjutan  (Dokumen  Studi Bersama Persamaan dan
Perbedaan Sistem Sertifikas ISPO dan RSPO, UNDP 2015:26).
Modal  sertifikasi  nasional  ini  dapat menjadikan  industri  sawit  Indonesia memiliki banyak keuntungan, salah satunya memperkuat daya saing produk.  Penguatan
kelembagaan  internal  dan  melakukan sosialisasi di pasar internasional mengenai ISPO  harus  terus  dilakukan,  untuk mendorong  kepercayaan  publik  dan  pasar internasionalsehingga  sertifikasi  ISPO dapat diterima di pasar internasional.

## 4.2.2 Lobi Pemerintah Indonesia di Uni   Eropa  Dalam Negosiasi Perdagangan Minyak Sawit di UE
Lobi dilakukan pemerintah Indonesia sebagai  upaya  dan  langkah-langkah Indonesia  dalam  menghadapi  diskriminasi minyak  sawit  di  pasar  Uni  Eropa  yang memberikan  dampak  lanjutan  mengenai perdagangan  ekspor  sawit  ke  Uni  Eropa. Salah  satu  strategi  yang  dipakai  dalam proses  lobi  pemerintah  Indonesia  yakni melalui  kunjungan  lawatan  delegasi Indonesia ke beberapa negara di Uni Eropa yang  dipimpin  Luhut  Binsari  Pandjaitan, Menteri  Kordinator  Kemaritiman  R  tahun 2018I.
Lobi dan negosiasi antara pemerintah Indonesia  dan  Uni  Eropa  terus  dilakukan dalam menyelesaikan masalah diskriminasi minyak  sawit  Indonesia  di  Uni  Eropa. Pengedepanan kepentingan nasional Indonesia  dalam  lobi  dan  negosiasi mengenai  perdagangan  minyak  sawit menjadi  kunci  membuka  permasalahan diskriminasi  minyak  sawit  di  Uni  Eropa. Tingkat  penyerapan  tenaga  kerja  yang tinggi,  dan  pengentasan  kemiskinan menjadi  contoh  bahwa  industri  sawit menyumbang terhadap faktor kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan prinsip pengentasan  kemiskinan  dan  kesenjangan dalam SDG’s 2030.

## 5. Kesimpulan dan Rekomendasi

## 5.1 Kesimpulan
Regulasi Uni Eropa dalam penerapan pembangunan
berkelanjutan yang menggunakan  paramater  regulasi  arahan adalah  EU-RED  ( European  Union  – Renewable  Energy  Directive )  2009/28/EC Tahun 2009 mengenai promosi penggunaan energi dari sumber terbarukan yang  menjelaskan  penggunaan  sumber energi
berkelanjutkan.
Kemudian
Delegated  Act  of  Renewable  Energy II Tahun  2018  pembaruan  dari  EU-RED  I tersebut
menjelaskan pembatasan pengggunaan  biofuel  beresiko  tinggi terhadap lingkunga. Kemudian  Arahan  2009/30/EC
tahun  2009  tentang  spesifikasi  bensin, diesel dan gas minyak dan memperkenalkan mekanisme untuk memantau  dan  mengurangi  emisi  gas rumah  kaca  dan  Arahan  2015/1513/EC mengenai kualitas bahan bakar bensin dan solar.  Sementara  signifikansi  ekspor minyak  sawit  ke  Uni  Eropa  tidak terpengaruh  secara  langsung.  Penurunan ekspor  bersifat  elastis  dalam  jangka pendek.
Upaya Indonesia dalam merespon regulasi Uni Eropa;
1. Penguatan Standar ISPO
( Indonesia  Sustainbale  Palm  Oil )
sebagai  alat  diplomasi  Indonesia dalam prinsip minyak sawit berkelanjutan. 2. Pendekatan Pembangunan
Berkelanjutan  Khususnya  dalam tujuan pengentasan kemiskinan, 3. Proses  Lobi  Pemerintah  Indonesia berjalan  dalam  kurun  waktu  2009- 2018, sesuai tahun penelitian, dimana Indonesia menjalankan praktik diplomasi  dan  negosiasi  dengan melakukan kunjungan kerja, pembangunan  dialog  komunikasi
dengan  berbagai  mitra  kepentingan terutama Uni Eropa, dialog komunikasi.

## 5.2 Rekomendasi
Didalam  penelitian  ini  terdapat beberapa  hal  yang  belum  sempat  peneliti temukan dan analisa. Maka pada penelitian berikutnya  maupun  kepada  pihak-pihak yang  membuat  penelitian  dengan  tema Penerapan pembangunan berkelanjutan Uni Eropa  dalam  Ekspor  Minyak  sawit  tahun 2009-2018  diharapkan  dapat  mampu melengkapi  beberapa  hal  yang  menjadi kekurangan  pada  penelitian  ini.  Saran peneliti  pada  lingkup  substansi  mencakup realibilitas kondisi ekspor Indonesia tahun 2009-2018  yang  masih  memerlukan  data statistik  yang  komprehensif.  Masih  perlu adanya  gabungan  data  statistik  maupun studi  kuantitatif  yang  diperoleh  untuk mengkaji  lebih  dalam  seberapa  besar pengaruh  Uni  Eropa  dalam  mengeluarkan kebijakanya terhadap ekspor minyak sawit Indonesia.  Diharapkan  pada  peneliti selanjutnya,  dapat  memenuhi  analisa kuantitatif
sehingga dapat menyempurnakanya dikemudian hari. Kemudian Kekurangan
dalam penelitian  ini  mengenai crosscheck data kepada  pihak  yang  menjadi  informan penelitian, Pertama, peneliti  masih  belum dapat  mengkonfirmasi  dan  memverifikasi data  yang  peneliti  temukan  dalam penelitian  ini  dengan  memverifikasinya secara langsung kepada pihak Delegasi Uni Eropa  untuk  Indonesia  dan  Brunei Darussalam.  Diharapkan  pada  penelitian selanjutnya dapat dilakukan verifikasi data secara  langsung,  sehingga  data  yang tersedia dapat diverifikasi.
Daftar Pustaka
Acuan dari buku:
Barry,  Jhon  .2014. Green  Political Theory . Dalam V. Geoghegan, & R.
Wilford  , Political  Ideologies:  An Introduction 4 ed. London:
Routlege.
Darmayadi, Andrias.2015. Studi Hubungan Internasional  :  Sifat  Interdisipliner dan  Sejarah  Perkembangan Dalam Darmayadi,  Andrias  Dkk. Mengenal Studi Hubungan Internasional.
Bandung: Zavara.
Griffith, M dan O’Callaghan, T., & Roach, S.  C.  2002. International  Relations: The  Key  Concept. New  York: Routledge. Hurel,  Andrew.2005. The  Regional Dimension in International Relations .  Dalam  Farrell,  M  dan Hetne  B,  Langenhove.  B.  Theory Global  Politic  Of  Regionalism  : Theory And Practice . London: Pluto Press.
Paterson, M. 2015. Green Politics. Dalam Burchill,  S,  Linklater,  A  Dkk The Theory Of International Relations;Third  Edition. Hlm  234- 254. New York: Palgrave Macmillan. Setiadi,  D.  2015. Pengantar  Ilmu Lingkungan. Bogor: Percetakan Ipb. Sobri. 2001. Ekonomi Internasional: Teori Masalah  Dan  Kebijaksanaannya. Yogyakarta: BPFE.UIB.
European Council. 2006. Review Of The Eu Sustainable  Development  Strategy (Eu Sds) - Renewed Strategy. Brussel.
Council Of The European Union. Internet
Acuan artikel dalam Jurnal: Novelli,  E.  2016. Sustainability  As  A Success  Factor  For  Palm  Oil Producers  Supplying  The  European
Vegetable  Oil  Markets. Oil  Palm Industry  Economic  Journal  Vol.  16 (1) March 2016 , 10. PASPI.  2017.  Tim  Riset  PASPI. Analisis Ekspor Cpo Indonesia Ke Uni Eropa: Faktor  Apa  Yang  Mendorong  Trend Positif? Monitor  Analisis  Isu Strategis  Sawit  Vol.  III,  No. 46/11/2017.
Sekretariat Komisi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). 2015. Studi  Bersama  Persamaan  dan Perbedaan  Sistem  Sertifikasi  ISPO dan RSPO. Jakarta
Dokumen Council of the European Union 10917/06 WP/pc 6 2006:6).
Acuan artikel dalam website:
European Union ( https://europa.eu/european- union/abouteu/institutions-bodies_en diakses pada 29/07/2019
European . Council . (https://ec.europa.eu/eu ropeaid/policies/sustaina ble- development-goals_en diakses 10/07/2019 European.Unionhttps://ec.europa.eu/energ y/en/topics/renewableenergy/biofuel s/sustainability-criteria diakses 30 Juni 2019).
Future . Learn.https://www.futurelearn.com/ courses/sustainabi lity-society-and- you/0/steps/4618 diakses 7/4/2019 Gapki https://gapki.id/news/4419  diakses ISPO (http://www.ispoorg.or.id/index.php ? diakses 15/07 2019. https://www.sdg2030indonesia.org/pa
ge/8-apa-itu diakses 7 Juli 2019