Fenny Cahyani, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105

## KEDUDUKAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DI INDONESIA

## Fenny Cahyani, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna
Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang advokatfenny@gmail.com

## Abstrak
Penelitian tentang hak imunitas advokat ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hak imunitas advokat diterapkan, apa kendalanya dan bagaimana solusinya. Undang-Undang Advokat  mengakui  hak  imunitas  advokat  secara  terbatas  yaitu  diatur  dalam  Pasal  14, Pasal 15, Pasal 16 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di mana sentral daripada pasal-pasal tersebut adalah  dalam Pasal 16.   Hak  Imunitas  yang ada dalam UU Advokat tersebut kemudian diperkuat dengan Putusan Nomor 26/PUU- XI/2013  dengan  diakuinya  dan  dijaminnya  perlindungan  terhadap  Advokat  dalam tindakan-tindakan non-litigasi yang dilakukan dengan iktikad baik dan untuk kepentingan pembelaan  klien  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan.    Di  dalam  praktek  penegakan hukum,  banyak  advokat  yang  menyalahgunakan  hak  imunitas  ini  dan  demikian  pula sebaliknya banyak penegak hukum lain yang belum paham tentang hak imunitas advokat. Penelitian  ini  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian menyimpulkan bahwa penerapan hak imunitas  berhasil apabila antar lembaga penegak hukum  bekerja  sesuai  marwah  undang-undang  dan  masing-masing  pelaku  hukum menjaga  profesionalitas  sesuai  kode  etik  dan  berpegang  teguh  pada  asas  iktikad  baik untuk menjunjung tinggi hukum dan keadilan agar bermanfaat bagi masyarakat luas.
Kata Kunci :   Advokat; Hak Imunitas; Kode Etik.
Fenny Cahyani, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105

## THE POSITION OF ADVOCATE IMUNITY RIGHTS IN INDONESIA

## Abstract
This research on the immunity rights of advocates aims to determine the extent to which the  rights  of  advocates  immunity  are  applied,  what  are  the  obstacles  and  how  the solutions  are.  The  Advocate  Law  recognizes  the  limited  right  of  advocates'  immunity, which is regulated in Article 14, Article 15, Article 16 of the Advocate Law Number 18 of 2003  concerning  Advocates  and    the  central  of  these  articles  is  in  Article  16.    The Advocate’  s  rights  that  mention  in  this  Advocate  Law  then  strengthened  by  Decision Number 26/PUU-XI/2013 by recognizing and guaranteeing the protection of Advocates in non-litigation actions carried out in good faith and for the benefit of the client's defense inside  and  outside  the  court.      At  the  practice  of  law  enforcement,  there  are  many advocates who abuse this right of immunity and vice versa, many other  law enforcers do not  understand  about  this  immunity  rights.    This  research  uses  a  normative  juridical approach. The results of the study concluded that the implementation of immunity rights is successful if between law enforcement agencies work in accordance with the spirit of the law and each legal actor maintains professionalism according to the code of ethics and adheres to the principle of good faith to uphold law and justice in order to benefit the wider community.
Keywords: Advocate; Immunity Rights; Code of Ethics.
Fenny Cahyani, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Advokat  menyebutkan  bahwa,    “Advokat adalah  orang  yang  berprofesi  memberi  jasa  hukum,  baik  di  dalam  maupun  di  luar pengadilan  yang  memenuhi  persyaratan  berdasarkan  undang-undang  ini”. Selanjutnya  ditegaskan  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Advokat  bahwa “Advokat adalah penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan  perundang-undangan”. Bahwa  dengan  demikian  telah  tegas  disebutkan bahwa  kedudukan  advokat  adalah  sejajar  dengan  polisi,  jaksa  dan  hakim  sebagai catur  wangsa  penegak  hukum.    Marwah  yang  demikian  adalah  marwah  konstitusi yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang  mengatakan bahwa  badan-badan  lain  yang  fungsinya  berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman diatur  dalam  undang-undang.    Undang-Undang  yang  dimaksud  di  sini  adalah Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Peran  advokat  dalam tugas dan profesinya sebagai  penegak  dan  penasehat hukum   mempunyai  tugas  yang  mulia  dan  strategi    dalam    pelaksanakan   bantuan hukum,    terutama    untuk    mewujudkan prinsip  equality    before    the    law  dan presumption  of  innocence .  Pasal  37  UU  No.  14  Tahun 1970dan Pasal 56 ayat (2)  KUHAP  mengatur  bahwa  “penasehat  hukum  sebagai  pihak  yang  memberikan bantuan hukum”. 1
Advokat mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya sesuai Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia.  Salah satu hak yang melekat  pada  advokat  adalah  hak  imunitas.    Undang  Undang  Advokat  telah menegaskan bahwa “setiap advokat memiliki hak untuk mendapatkan kekebalan atau hak imunitas dalam menjalankan tugas profesinya”.  Advokat  dalam menjakankan tugas  dan  profesinya  “dapat  melakukan  atau  tidak  melakukan  tindakan  yang dianggap perlu, dapat memberikan  pendapat serta berhak mendapatkan keterangan atau  dokumen  dari  siapapun,  tanpa  harus  menanggung  konsekuensi  hukum  yang didapat  dari  pelaksanaan  tugas  profesinya”.  Advokat  dan  kliennya  tidak  boleh ditekan,  diancam,  mengalami  hambatan,  ketakutan  atau  perlakuan  yang
1 Patria Palgunadi, “ Reposisi Bantuan Hukum Secara ProbonoOleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, Jurnal USM Law Review 1 (2), 2018, hlm. 202-215.  DOI : 10.26623/julr.v1i2.2253
Fenny Cahyani, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105
merendahkan  harkat  dan martabat  profesi  advokat. 2 Selama  advokat   menjalankan tugas sesuai dengan tugas yang didelegasikan kepadanya sesuai dengan kuasa yang diberikan kepadanya dengan tetap mengindahkan aturan hukum undang-undang serta dilakukan sesuai profesionalitas advokat, maka advokat tersebut tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.
Undang-Undang Advokat mengakui hak imunitas secara terbatas, yang diatur dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Sentral  daripada  pasal-pasal  tersebut  adalah  Pasal  16  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hak Imunitas yang ada dalam UU Advokat tersebut kemudian  diperkuat  dengan  Putusan  Nomor  26/PUU-XI/2013,  dimana  Mahkamah Konstitusi  menambahkan  interpretasi  baru  yang  memiliki  kekuatan  hukum  penuh yang  mengikat  terhadap  hak  imunitas  advokat.    Inti  amar  putusan  tersebut  adalah “diakuinya dan dijaminnya perlindungan terhadap Advokat dalam tindakan-tindakan non-litigasi yang dilakukan dengan iktikad baik dan untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan”.
Pada  prakteknya    terdapat  kasus  di  mana  advokat  dianggap  menghalang- halangi hukum (obstruction of justice ), contohnya kasus advokat Firman Wijaya di mana pada saat menjalankan tugasnya sebagai seorang advokat yang mewakili klien dalam  persidangan  telah  dilaporkan  ke  kepolisian  oleh  pihak  yang  merasa  nama baiknya dicemarkan.  Satu sisi, terdapat kasus advokat yang dilaporkan ke kepolisian pada saat menjalankan tugasnya dalam rangka membela kepentingan klien dengan iktikad baik, di sisi yang lain kerap kali advokat menggunakan hak imunitas advokat yang  telah  diberikan  kepada  undang-undang  dengan  tanpa  mengindahkan  iktikad baik dan profesionalitas advokat sebagaimana telah diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia.  Banyak advokat yang “terjerumus” dalam menggunakan hak ini pada saat mendampingi klien.  Lihat saja kasus Advokat Manatap Ambarita (2008), Advokat Lambertus  Palangana  (2010),  Advokat  Haposan  Hutagalung  (2011),  Advokat Fredrich Yunadi (2018) dan yang terbaru sekali adalah kasus Advokat Eggi Sudjana (2019) yang bersikeras bahwa sebagai seorang advokat dia tidak dapat dituntut dalam perkara  pidana  ataupun  perdata  tanpa  mengindahkan  kasus  sebenarnya  yang disangkakan kepadanya.
2 H.P Panggabean, “ Manajemen Advokasi ”, (Alumni, Jakarta, 2010), hlm. 151.
Fenny Cahyani, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105
Penelitian tentang hak imunitas advokat telah banyak dilakukan oleh peneliti- peneliti  terdahulu,  sebagai  contoh  yaitu  penelitian  Pratiwi  (2019)  dengan  judul “ Analisis tentang Hak Imunitas Hukum Profesi Advokat  Dalam Penanganan Kasus Pidana” yang berfokus pada perkara pidana yang menimpa advokat Fredrick Yunadi dalam  penanganan  perkara  pidana  terkait  kasus  Setyo  Novanto. 3 Kelebihan penelitian ini adalah membahas mengenai  penerapan hak imunitas advokat dalam penanganan  perkara  pidana  akan  tetapi  belum  menyentuh  mengenai  bagaimana kendala  dalam  penerapan  hak  imunitas  advokat  baik  kendala  dalam  penanganan perkara pidana maupun kendala dalam penegakan hukum oleh advokat secara luas.
Penelitian  lainnya  adalah  peneltian  oleh  Dharma  (2018)  yang  menganalisis tentang  hak  imunitas  advokat  dalam  persidangan  tindak  pidana  korupsi,  di  mana dalam penelitian ini membahas mengenai hak imunitas advokat dalam hal advokat tersebut  terkena  kasus  pidana  korupsi.    Dalam  penelitian  ini    sudah  menjabarkan tentang letak dan pengaturan hak imunitas advokat yang ada dalam Undang-Undang Advokat  akan  tetapi  dalam  pembahasanya  khusus  hanya  mengenai  advokat  yang terkena pasal tindak pidana korupsi. 4
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arif (2018) berfokus pada kode etik advokat Indonesia serta penerapan kode etik tersebut, hambatan dalam melaksanakan hak imunitas advokat dan perannya dalam proses penegakan hukum dan hak entitas advokat  sebagai  penegak  hukum  yang  bebas  dan  mandiri. 5 Dalam  penelitian  ini banyak membahas kode etik profesi advokat serta peran hak imunitas bagi advokat agar dapat melakukan pekerjaannya sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri akan  tetapi  belum  dibahas  mengenai  kendala  dan  solusi  dalam  penerapan  hak imunitas advokat tersebut.
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu lebih kepada kasus per kasus dengan meneliti putusan pidana yang menimpa sejumlah advokat di kota tertentu  sedangkan  penelitian  ini  lebih  mengkhususkan  kepada  penerapan  hak imunitas  advokat  di  Indonesia  secara  umum  menurut  Undang-Undang  Advokat
3 Dita  Tania  Pratiwi,  Manertiur  Maulana  Lubis,    “ Analisis  Tentang  Hak  Imunitas  Hukum  Profesi Advokat  Dalam Penanganan Kasus Pidana” ,  Jurnal Adil 10 (2), 2019, hal. 17. DOI: https://doi.org/10.33476/ajl.v10i2.1227 4 Ida Wayan Dharma dkk, “ Hak Imunitas Advokat dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi” , Jurnal Kerthawicara 7 (5), 2018,  hal. 11.
5 Kamal  Arif,  ” Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Imunitas  Advokat  dalam  Penegakan  Hukum  di Indonesia” , Jurnal Surya Keadilan 2 (1), 2018, hal. 274-288.
Fenny Cahyani, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105
Indonesia Nomor 18 Tahun 2003.   Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa penerapan hak imunitas advokat serta menganalisa kendala dan mengkaji solusi atas penerapan  hak imunitas  advokat  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2003 tentang Advokat.

## B. PERMASALAHAN
1. Bagaimana penerapan hak imunitas advokat sesuai Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat?
2. Bagaimana  kendala  dan  solusi  atas  penerapan  hak  imunitas  advokat  sesuai Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat?

## C. METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis normatif    yaitu    “pendekatan  dari  segi  peraturan  perundang-undangan  dan  norma- norma  hukum  sesuai  dengan  permasalahan  yang  ada  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  atau  data  sekunder”.    Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analistis, yaitu  “menggambarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan  di  atas”.    Adapun  sumber  dan  jenis  data yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah “data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier”. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan ( library research ), yaitu  “penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  yang disebut  data  sekunder”.    Teknik  analisis  data yang  digunakan  adalah  kualitatif normatif, yaitu  “data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara  kualitatif  normatif  agar  dapat  diperoleh  kejelasan  masalah  yang  dibahas”. Tujuan digunakannya analisa ini adalah “untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang implementasi Undang Undang no. 18 tahun 2003 tentang Advokat sehungga pada  akhirnya  akan  didapatkan  kerangka  pembahruan  hukum  berkaitan  dengan masalah penerapan hak imunitas advokat”.
Fenny Cahyani, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan  Hak  Imunitas  Advokat  Menurut  Undang  Undang  Nomor  18 Tahun 2003 tentang Advokat
Advokat  sebagai “ penegak  hukum  merupakan  profesi  yang  rentan  dari berbagai  intervensi    kepentingan,    longgarnya    profesi    advokat    dari    ikatan kepercayaan,    dan  tentu    saja,    pengawasan    masyarakat”. 6 Imunitas    yang diperlukan    oleh    Advokat    dalam  melaksanakan    fungsi    dan    tugasnya    diatur berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  2003  tentang   Advokat  (UU Advokat),    yang    di    dalam    konsideran    menjelaskan  bahwa  “advokat    dalam menjalankan    profesinya    bebas,  mandiri,    dan    bertanggung    jawab    dalam menegakkan  hukum,  dan  dilindungi  oleh undang-undang  demi  terselenggaranya upaya    penegakan    supremasi    hokum”.    Salah  satu  jaminan  yang  diberikan  UU Advokat kepada advokat yaitu advokat tidak dapat dituntut  baik  secara  perdata maupun  pidana  dalam  menjalankan  tugas  profesinya. 7
Dalam hal penerapan hak imunitas advokat di Indonesia maka perlu dilihat tiga  komponen  yang  telah  disebutkan  dalam  Teori  Friedman  tersebut  yaitu  teori istem  hukum  sendiri  terdiri  atas  tiga  komponen  yaitu  struktur  hukum  (berupa lembaga  hukum);  substansi  hukum  (peraturan  perundang-undangan);  dan  kultur hukum atau budaya hukum.
Dalam  penerapan  hak  imunitas  advokat,  lembaga  yang  terlibat  secara langsung  adalah  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  serta  advokat  itu  sendiri. Masing-masing lembaga penegak hukum ini harus senantiasa menghormati tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Kepolisian dalam melakukan penyelidikan/penyidikan,  kejaksaan  dalam  hal  melakukan  penuntutan,  advokat dalam  hal  melakukan  pembelaan  maupun  mengajukan  gugatan  keperdataan, masing-masing  lembaga  ini  harus  tunduk  dan  patuh  pada  ketentuan  perundang- undangan.
6 Oey Valentino Winata, Wisnu Aryo Dewanto, “BatasanTerhadap  Imunitas  Advokat  Yang Diperluas Berdasarkan    Putusan    Mahkamah    Konstitusi    Nomor    26/PUU-XI/2013”, DiH: Jurnal Ilmu Hukum 16 (1), 2020, hal 38-48. DOI: https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2974 7 Anwar Hafidzi, “ Eksistensi  Advokat  Sebagai  Profesi  Terhormat  (Officium  Nobile) Dalam  Sistem Negara  Hukum  Di  Indonesia ”, Khazanah:  Jurnal  Studi  Islam  Dan Humaniora 13(1), 2015, hal. 1-25. DOI: http://dx.doi.org/10.18592/khazanah.v13i1.517
Fenny Cahyani, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105
Menurut  Soerjono  Soekanto,  ruang  lingkup  dari  istilah  “penegak  hukum” sangat luas oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung  berkecimpung  di  bidang  penegakan  hukum.  Dari  pengertian  yang  luas tadi,  Soerjono  Soekanto  lebih  membatasi  pengertiannya  yaitu  “kalangan  yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law  enforcement ,  akan  tetapi  juga peace  maintenance” .  Dengan demikian mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. 8
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas  maka  dalam  penerapan  hak  imunitas advokat,  yang  paling  berperan  penting  dalam  hal  ini  adalah  aparatur  penegak hukumnya,  dalam  hal  aparatur  penegak  hukum  berhasil  menggerakkan  sistem hukum  secara  dinamis  maka  akan  melahirkan  masyarakat  yang  patuh  ( obey ) terhadap hukum.
Pengaturan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  hak imunitas advokat telah jelas dan tegas disebutkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat Indonesia jo  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  26/PUU-XI/2013.    Pelaksanaan penerapan  hak  imunitas  advokat  pun  telah  diatur  dalam  ruang  lingkup  Undang- Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat serta Kode Etik Advokat Indonesia. Baik dalam undang-undang advokat maupun kode etik advokat koridor yang paling penting adalah adanya iktikad baik dalam hal melaksanakan undang-undang.
Budaya  hukum  adalah  “sikap  mental  yang  menentukan  bagaimana  hukum digunakan,  dihindari,  atau  bahkan  disalahgunakan”.    Penerapan  hak  imunitas advokat dalam hal ini akan bergantung kepada individu masing-masing lembaga. Individu inilah yang berperan penting dalam hal apakah hukum/undang-undang itu akan  digunakan  secara  bertanggung  jawab  ataukan  akan  disalahgunakan penerapannya.
Tiga  nilai  dasar  hukum  menurut  Gustav  Radburch  meliputi;  keadilan (filosofis),  kepastian  hukum  (yuridis)  dan  kemanfaatan  bagi  masyarakat (sosiologis).  Dalam teorinya sendiri, Gustav Radbruch menjelasakan bahwa “asas prioritas  dari  tiga  nilai  dasar  yang  menjadi  tujuan  hokum”.  Hal  ini  disebabkan
8 Soerjono  Soekanto,  “ Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum”, (Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2007), hal 19.
Fenny Cahyani, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105
karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan  kepastian  hukum  dan  begitupun  sebaliknya.  Diantara  tiga  nilai  dasar  tujuan hukum  tersebut,  pada  saat  terjadi  benturan,  maka  mesti  ada  yang  dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:
1. Keadilan Hukum;
2. Kemanfaatan Hukum;
3. Kepastian Hukum. 9
Dengan  urutan  prioritas  sebagaimana  dikemukakan  tersebut  diatas,  maka sistem  hukum  dapat  terhindar  dari  konflik  internal. 10 Menurut  Radbruch  ketiga aspek  ini  sifatnya  relatif,  bisa  berubah-ubah.  “Satu  waktu  bisa  menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Di waktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan”. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah ubah ini tidak memuaskan.  Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal  menginginkan  apa  yang  kita  ingini.  Dengan  kebebasan  kita  dapat menghubungkan  kepastian,  keadilan,  persamaan  dan  sebagainya  ketimbang mengikuti Radbruch. 11
Penerapan hak imunitas advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003  tentang  Advokat  sendiri  apabila  ditinjau  dengan  teori  dasar  hukum  Gustav Radburch  maka  lebih  kepada  nilai  keadilan  dan  kemanfaatan  oleh  karena  untuk kepastian  sendiri,  hak  imunitas  sudah  tegas  dan  jelas  diatur  dalam  Pasal  16 Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  jo  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.
Di  dalam  keadilan  terdapat  aspek  filosofis  yaitu  norma  hukum,  nilai, keadilan, moral, dan etika. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus  konstitutif  bagi  hukum.  Keadilan  menjadi  landasan  moral  hukum  dan
9 Muhammad Erwin, “ Filsafat Hukum” , Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal.12.
10 Ahmad Zaenal Fanani, “ Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim” ,  Varia Peradilan No. 304 Maret 2011, hal. 3.
11 Sidharta Arief, “ Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum”, (Bandung  PT Refika Aditama, , 2007), hal. 20.
Fenny Cahyani, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105
sekaligus tolok ukur sistem hukum positif dan tanpa keadilan sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. 12
Dengan mendasarkan teori keadilan dengan penerapan hak imunitas advokat maka  penerapan  hak  imunitas  advokat  sudah  seharusnya  tidak  mencederai  rasa keadilan bagi pencari keadilan lainnya.
Penelitian dari Chairani (2018) menyimpulkan bahwa hak imunitas advokat tidak bersifat mutlak atau absolut. Advokat bukan merupakan profesi yang kebal hukum.  Advokat  merupakan  profesi  yang  mulia  yang  harus  secara  profesional dalam  menjalankan  tugas  dan  profesinya  dalam  memberikan  upaya  hukum  yang terbaik  terhadap  kliennya. 13 Penelitian  Chairani  tersebut  juga  diperkuat  oleh Sardinata (2021) dalam penelitiannya tentang hak imunitas advokat menguraikan bahwa dalam menangani suatu perkara hak imunitas advokat dapat berlaku di dalam atau  diluar  persidangan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  16  UU  Advokat.  Tetapi dalam pelaksanaannya hak imunitas advokat tersebut dibatasi oleh iktikad baik. Hal ini  berarti  bahwa  dalam  menjalankan  tugas  dan  profesinya  advokat  tidak mempunyai  hak  imunitas  secara  absolut  sehingga  bebas  dari  segala  tuntutan hukum. 14
Penjelasan Pasal 16 UU Advokat menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan iktikad baik adalah “menjalankan tugas profesi demi tegaknyakeadilan berdasarkan hukum untuk membela  kepentingan  kliennya”.  Yang dimaksud  dengan  sidang pengadilan  adalah “sidang  pengadilan  dalam  setiaptingkat  pengadilan  di  semua lingkungan  peradilan”. 15
Bentham  menemukan  bahwa  dasar  yang  paling  objektif  adalah  “dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang  berguna  atau,  sebaliknya  kerugian  bagi  orang-orang  yang  terkait”. 16
12 Sakhiyatu Sova, “Tiga Nilai Dasar Hukum Menurut Gustav Radbruch” , http://www.scrid.com/doc/170579596/Tiga-Nilai-Dasar-Hukum-Menurut-Gustav-Radbruch#scridb,  diakses pada tanggal 15 Juli 2019, pukul 12.09 WIB
13 Mierza  Aulia  Chairani,  “ Hak  Imunitas  Advokat  Terkait  Melecehkan  Ahl i”,  Justitia  Jurnal  Hukum 2(1), 144163. DOI: http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1236 14 Sardinata, Hambali Thalib, Mulyati Pawennei, “ Hak Imunitas Advokat Dalam Menangani Perkara” , Jurnal Lex Generalis 2 (3), 2021. hal. 1074-1086. DOI: https://doi.org/10.52103/jlg.v2i3
15 Cinthia  Wijaya,  John  Calvin,  Mutiara  Girindra  Pratiwi,  “ Usaha    Pemerintah    Melindungi    Hak Imunitas    Advokat    Dalam    Melakukan    Pekerjaan”, RESAM    Jurnal    Hukum  5  (1),  hal  40-56. https://doi.org/10.32661/resam.v5i1.16
16 Sonny Keraf, “ Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansiny a”, (Yogyakarta Kanisius, 1998), hal. 93-94.
Fenny Cahyani, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105
Berdasarkan  orientasi  itu,  maka  isi  hukum  adalah  ketentuan  tentang  pengaturan penciptaan kesejahteraan negara. 17
Dengan  menerapkan  teori  kemanfaatan  berkaitan  dengan  apa  yang dinyatakan Bentham maka “penerapan hak imunitas advokat harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan,  kebahagiaan  sebesar-besarnya  dan  berkurangnya  penderitaan”.    Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil,  kerugian,  dan  hanya  memperbesar  penderitaan.    Penerapan  hak  imunitas advokat  lebih  menekankan    kepada  kemanfaatannya  untuk  penegakan  hukum, menekankan  kepada  tujuan  hukumnya  dalam  arti  apa  sebetulnya  yang  menjadi tujuan penerapan hak imunitas advokat, yaitu bahwa advokat dapat bekerja sesuai profesi  hukumnya  dalam  rangka  menegakkan  kebenaran  dan  menjunjung  tinggi hukum tanpa ada rasa takut dikriminalisasi dengan batasan asas iktikad baik.

## 2.  Kendala dan Solusi Penerapan Hak Imunitas Advokat
Advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya  memerlukan hak imunitas mengingat  advokat  merupakan  profesi  yang  mulia.  Dengan  mempunyai  hak istimewa berupa hak imunitas  agar dalam menjalan tugasnya advokat dapat secara bebas dan bertanggung jawab terhadap kliennya. Advokat juga harus dapat menjaga kewajibannya  dan  mempunyai  tanggung  jawab  moral  terhadap  kehormatan profesinya. 18
Struktur  hukum,  substansi  hukum  dan  budaya  hukum  sebagaimana disebutkan  dalam  teori  LM  Friedman  yang  paling  berperan  penting  dalam penegakan hukum.  Struktur hukum adalah lembaga-lembaga penegak hukumnya, substansi hukum adalah peraturannya sedangkan budaya hukum adalah kultur atau budaya dari masing-masing individu penegakan hukum dan masyarakat.
Kendala  penerapan  hak  imunitas  advokat  dalam  hal  ke  tiga  sistem  hukum tersebut  adalah  :  Lembaga  penegak  hukum  kepolisian,  kejaksaan,  kehakiman memandang  sebelah  mata  terhadap  profesi  advokat  dan  belum  menganggap
17 Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, “ Hukum sebagai Suatu Siste m”, (Bandung Remaja Rosdakarya, 1993), hal. 79-80.
18 Muhammad Khambali,  “ Hak  Imunitas  Advokat  Tidak  Tak  Terbatas ” Jurnal  Cakrawala Hukum,13 (1), 2017.
Fenny Cahyani, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105
advokat  sebagai  penegak  hukum  yang  posisinya  sejajar/setara  dengan  lembaga penegak hukum lain.
Solusi yang bisa dilakukan adalah masing-masing lembaga penegak hukum di  luar  advokat  harus  memahami  profesi advokat  sebagai  profesi  terhormat  yang menegakkan  hukum  dan  menjunjung  tinggi  kebenaran.    Proses  pemanggilan maupun  penindakan  terhadap  advokat  tetap  mengedepankan  undang-undang advokat tanpa mengesampingkan hukum acara.
Di satu sisi, advokat disebutkan sebagai penegak hukum, di sisi lain advokat tidak  masuk  ke  dalam criminal  justice  system . Criminal  justice  system (sistem peradilan pidana) adalah “rangkaian proses bekerjanya lembaga-lembaga penegak hukum  sebagai  suatu  sistem  yang  berupaya  menemukan  kebenaran  materiil  ( law enforcement ) atas suatu peristiwa hukum tindak pidana di masyarakat”.  Lembaga- lembaga  yang  masuk  dalam criminal  justice  system ini  adalah  kepolisian, kejaksaan,  kehakiman  dan  lembaga  pemasyarakatan.    Hal  ini  pada  akhirnya mengakibatkan kesenjangan antara advokat dengan ketiga lembaga dalam sistem peradilan  pidana  tersebut,  seolah-olah  advokat  dianggap  sebagai  pihak  yang berseberangan dengan lembaga tersebut dalam hal peradilan pidana.
Solusi yang harus dilakukan adalah advokat harus masuk ke dalam criminal justice  system sehingga  wajib  ada  kehadiran  seorang  advokat  untuk    mengawal perkara dari dimulainya proses penyelidikan sampai tahap persidangan.
Advokat bekerja sesuai dengan kode etik, yang merupakan kaidah tertinggi yang harus dijunjung tinggi oleh advokat.  Kode etik berkaitan dengan moral dan etika  dari  advokat  yang  pada  akhirnya  akan  melahirkan  budaya  hukum  yang seyogyanya  menjunjung  tinggi  hukum  dan  keadilan.    Dalam  undang-undang advokat itu sendiri, advokat dalam membela klien dengan menerapkan kebenaran di atas segalanya bukan semata-mata karena diberi upah oleh klien.  Hal ini belum menjiwai semangat semua advokat yang pada akhirnya tidak menerapkan kode etik dan menjaga marwah profesi advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile). Solusi  yang  harus  dilakukan  adalah  menegakkan  kode  etik  di  kalangan  advokat, pembinaan terhadap advokat terkait kode etik.
Fenny Cahyani, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105
Gustav Radburch menetapkan asas prioritas dalam teorinya, yaitu berurutan keadilan hukum sebagai kaidah tertinggi kemudian kemanfaatan hukum menempati posisi kedua dan yang terakhir kepastian hukum.  Kendala penerapan hak imunitas advokat lebih kepada asas keadilan dan kemanfaatan yaitu :
Keadilan melingkupi norma hukum, norma nilai, moral dan etika.  Kendala yang  ada  adalah  kerap  kali  nilai,  moral  dan  etika  dikesampingkan  dalam  hal penegakan  hukum.    Masing-masing  lembaga  penegak  hukum  kadang  kala mengabaikan  nilai-nilai  moral  dan  etika.    Solusi  yang  harus  dilakukan  adalah menjaga  agar  kode  etik  advokat,  kode etik,  polisi,  kode  etik  jaksa  dan  kode etik hakim dapat dimaknai lebih dalam oleh masing-masing individu penegak hukum. Pembinaan terhadap kode etik juga perlu dilakukan.
Penegakan  hukum  harus  bermanfaat  kepada  sebanyak-banyaknya masyarakat.  Penegakan hukum dikatakan berhasil apabila manfaat dirasakan lebih banyak daripada kerugian yang didapat. Kendala dalam menerapkan hak imunitas advokat  adalah  penerapan  hak  imunitas  advokat    mempunyai  dampak  kepada banyak orang secara moral, manfaat yang dirasakan dalam penerapan hak imunitas advokat belum dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.  Hal ini dikarenakan hak imunitas masih belum diterapkan dengan benar, masih banyak advokat  yang salah menafsirkan atau bahkan menyalahgunakan hak ini.
Solusi  yang  harus  dilakukan  adalah  advokat  harus  memahami  manfaat  apa yang seharusnya didapatkan masyarakat dengan menerapkan hak imunitas advokat, dalam hal ini apabila hak imunitas advokat diterapkan dengan benar maka dengan senjata  inilah  advokat  dapat  membela  kliennya  tanpa  rasa  takut,  mengungkap sejatinya kebenaran yang ada dengan tetap berpegang teguh kepada koridor kode etik.

## E. PENUTUP
Penerapan  hak  imunitas  advokat  harus  menyentuh  tiga  komponen  hukum berupa  struktur  hukum,  substansi  hukum  dan  budaya  hukum  sehingga  dapat terwujud  penegakan  hukum  yang  berkeadilan,  berkepastian  dan  bermanfaat  bagi masyarakat  luas.      Penerapan  hak  imunitas  advokat  juga  harus  dapat  membawa penegakan hukum ke arah keadilan, kemanfaatan dan kepastian.  Kendala dalam
Fenny Cahyani, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105
penerapan hak imunitas advokat di Indonesia adalah antara penegak hukum tidak tercipta  suatu  hubungan  yang  simbiosis  mutualisme  dalam  arti  positif.  Advokat sendiri banyak yang menyalahgunakan kewenangan hak imunitasnya oleh karena penafsiran yang salah tentang hak imunitas advokat.  Hak imunitas advokat terbatas dalam  koridor  kode  etik  dan  asas  iktikad  baik  yang  harus  dijunjung  tinggi  oleh advokat.   Solusinya adalah advokat harus masuk ke dalam criminal justice syatem agar  kedudukan  advokat  benar  benar  setara  dengan  penegak  hukum  lainnya  dan hubungan antar penegak hukum  dapat berjalan seimbang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
H.P Panggabean, 2010, “ Manajemen Advokasi ”, Alumni, Jakarta Lili  Rasjidi  dan  I.B  Wyasa  Putra,  1993,  “ Hukum  sebagai  Suatu  Sistem” ,  Remaja Rosdakarya, Bandung.
Muhammad Erwin, 2012, “ Filsafat Hukum” , Raja Grafindo, Jakarta, Sidharta Arief, 2007, “ Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum” , PT Refika Aditama, Bandung.
Soerjono  Soekanto,  2007,  “ Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
Sonny Keraf, 1998, “ Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya” , Kanisius, Yogyakarta.

## Jurnal
Anwar Hafidzi, “ Eksistensi  Advokat  Sebagai  Profesi  Terhormat  (Officium  Nobile) Dalam  Sistem  Negara  Hukum  Di  Indonesia ”, Khazanah:  Jurnal  Studi  Islam Dan Humaniora 13(1), 2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.18592/khazanah.v13i1.517 Cinthia  Wijaya,  John  Calvin,  Mutiara  Girindra  Pratiwi,  “ Usaha    Pemerintah Melindungi  Hak Imunitas  Advokat  Dalam  Melakukan  Pekerjaan”, RESAM Jurnal  Hukum 5 (1),  2019. https://doi.org/10.32661/resam.v5i1.16
Dita Tania Pratiwi, Manertiur Maulana Lubis,  “ Analisis Tentang Hak Imunitas Hukum Profesi Advokat  Dalam Penanganan Kasus Pidana” ,  Jurnal Adil 10 (2), 2019. DOI: https://doi.org/10.33476/ajl.v10i2.1227
Ida  Wayan  Dharma  dkk,  “ Hak  Imunitas  Advokat  dalam  Persidangan  Tindak  Pidana Korupsi” , Jurnal Kerthawicara 7 (5), 2018.
Kamal Arif , ”Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, Jurnal Surya Keadilan 2 (1), 2018.
Mierza  Aulia  Chairani ,  “Hak  Imunitas  Advokat  Terkait  Melecehkan  Ahli ”,  Justitia Jurnal Hukum 2 (1), 2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1236
Fenny Cahyani, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105
Muhammad  Khambali,    “ Hak    Imunitas    Advokat    Tidak    Tak    Terbatas ”,  Jurnal Cakrawala Hukum,13 (1), 2017.
Oey Valentino Winata, Wisnu Aryo Dewanto, “BatasanTerhadap  Imunitas  Advokat Yang Diperluas    Berdasarkan    Putusan    Mahkamah    Konstitusi    Nomor 26/PUU-XI/2013”,
DiH: Jurnal Ilmu Hukum 16 (1), 2020.
DOI: https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2974
Patria Palgunadi, “ Reposisi Bantuan Hukum Secara ProbonoOleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, Jurnal USM Law Review 1 (2), 2018.
DOI : 10.26623/julr.v1i2.2253
Sardinata,  Hambali  Thalib,  Mulyati  Pawennei,  “ Hak  Imunitas  Advokat  Dalam Menangani Perkara” , Jurnal Lex Generalis 2 (3), 2021. DOI: https://doi.org/10.52103/jlg.v2i3
Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang Uindang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Kode Etik Advokat Indonesia MoU PERADI dan KAPOLRI No. B/7/II/, No. 002/PERADI-DPN/Mou/II/2012 IBA Standart for the independence of the Legal Profession

## Majalah
Ahmad  Zaenal  Fanani,  “ Berpikir  Falsafati  Dalam  Putusan  Hakim” ,  Majalah  Varia Peradilan No. 304, Maret 2011.

## Internet
Sakhiyatu  Sova,  Tiga  Nilai  Dasar  Hukum  Menurut  Gustav  Radbruch,
http://www.scrid.com/doc/170579596/Tiga-Nilai-Dasar-Hukum-Menurut- Gustav-Radbruch#scridb
Kamus Bahasa Indonesia, http://m.artikata.com/arti-339692-manfaat.html , http://lammarasi-sihaloho.blogspot.com/2011/04/kode-etik-advokat.html tgl 23
februari 2018
R.  Rumapea,  Pengaturan  Hukum  Tentang  Pelaksanaan  Hak  Imunitas  di  Indonesia, www.http//repository.usu.ac.id.