## PERANAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN TENTANG PINJAMAN UANG
Fitriyani, Ardi Muthahir Fakultas Hukum Universitas Bina Insan Lubuklinggau
d fitriyani@univbinainsan.ac.i Ardimuthahir@univbinainsan.ac.id

## Abstrak
Article History Received  :18-02- 2021 Revised      :22-02- 2021 Accepted  :01-03- 2021 The  existence  of  a  notary  as  a  service worker is given the authority by the State to  make  authentic  deeds  and  then represents  the  State  /  government  in  the competence of private legal relations that occur  in  the  midst  of  society.  The existence of a notary in this matter really plays  a  role,  including  one  in  the  bank credit  agreement.  The  purpose  of  this study  was  to  determine  the  role  of  a notary  in  bank  credit  agreements  in  the context of borrowing money. In addition, the  role  of  the  notary  is  also  the authorized party to check goods.
Keywords : Role of
Notaryists, Banking  Credit, Money Loans

## Pendahuluan
Notaris  merupakan  pekerja  jasa  yang  diberi  kewenangan  oleh Negara  untuk  membuat  akta  otentik  dan  mewakili  Negara  atau pemerintah  dalam  mengatur  hubungan  hukum  privat  yang  terjadi ditengah-tengah  masyarakat.  Eksistensi  notaris  sangat  berperan penting salah satunya dalam melakukan perjanjian kredit perbankan.
Demi  menjaga  kepercayaan  masyarakat  terhadap  industri perbankan  maka  diperlukan  adanya  motivasi  mengenai  pemahaman yang  benar  dari  masyarakat  tentang  indutri  perbankan.  Dalam melakukan pengembangan usaha sangat diperlukan penyediaan modal
bagi  masyarakat  atau  nasabah  perbankan.  Seperti  yang  disebutkan dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  Tahun  1998  tentang perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang perbankan  bahwa  “bank  perlu  menyediakan  serta  memberikan informasi kepada nasabah”.
Dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang  Perbankan  menyebutkan  bahwa  “perbankan  adalah  segala sesuatu  yang  menyangkut  tentang  bank,  mencakup  kelembagaan, kegiatan  usaha,  serta  cara  dan  proses  dalam  melaksanakan  kegiatan usahanya”.  Sedangkan  pada  Pasal  1  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa “bank adalah badan  usaha  yang  menghimpun dana dari  masyarakat dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.
Kegiatan  perbankan  yang  paling  diminati  adalah  kredit. Pemberian  kredit  kepada  nasabah  dapat  mendorong  kegiatan  usaha masyarakat serta mampu meningkatkan pendapatan ekonomi negara. Dalam  kredit  perbankan  tidak  hanya  berupa  kegiatan  peminjaman terhadap  nasabah,  tetapi  juga  berupa  sumber-sumber  dana  kredit, alokasi  dana,  organisasi  dan  manajemen  perkreditan,  kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit serta  penyelesaian  kredit  bermasalah.  Penanganan  mengenai  kredit ini  harus  secara  hati-hati  mengingat  begitu  luasnya  ruang  lingkup dari kredit.
Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang  menyebutkan  bahwa  “Kredit  penyediaan  uang  atau  tagihan yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau kesepakatan  pinjam-meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi  utangnya  setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”
Pasal  8  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang  perbankan  bahwa  “Dalam  memberikan  kredit  atau pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah,  bank  umum  wajib mempunyai  keyakinan  berdasarkan  analisis  yang  mendalam  atas
itikad  dan  kemampuan  serta  kesanggupan  nasabah  debitur  untuk melunasi  utangnya  atau  mengembalikan  pembiayaan  dimaksud sesuai  dengan  diperjanjikan”.  Sehingga  untuk  menentukan  bahwa seorang  nasabah  dapat  dipercaya  maka  bank  mempunyai  kriteria tertentu  sesuai  dengan  instrument  analisa  yang  dikenal  dengan The fives  Cis  of  kreditatau  5C  atau  6C  yaitu  character  (watak),  capital (modal), capacity (kemampuan), collateral (jaminan), dan condition of ekonomi (kondisi ekonomi).
Perjanjian  kredit  wajib  dilakukan  apabila  nasabah  ingin mengajukan kredit kepada pihak bank. Dalam perjanjian kredit harus ada  benda  tertentu  yang  diikatkan  sebagai    jaminan.  Menurut  M. Bahasan  bahwa  “jaminan  adalah  segala  sesuatu  yang  diterima kreditur  dan  diserahkan  debitur  untuk  menjamin  suatu  hutang piutang dalam masyarakat”. Salah satu fungsi jaminan kredit adalah untuk  mengamankan  pembayaran  kembali  kredit  apabila  debitur ingkar janji.
Jaminan  kredit  meliputi  jaminan  kebendaan  dan  jaminan perorangan.  Jaminan  kebendaan  yang  diajukan  oleh  pihak  debitur pada umumnya akan dinilai sebelum diterima sebagai objek jaminan atas  pinjaman  yang  diberikan  oleh  pihak  kreditur.  Penilaian  dari pihak  kreditur  ini  meliputi  penilaian  dari  segi  hukum  dan  ekonomi. Hal  ini  dilakukan  untuk  menjamin  kepastian  hukum  bagi  nasabah maupun pihak bank.
Untuk  menjamin  kepastian  hukum  dalam  perjanjian  kredit maka  perjanjian  pengikatan  jaminan  dibuat  dengan  akta  notaris. Bentuk-bentuk pengikatan jaminan meliputi hak tanggungan, fidusia, gadai.  Borgtocht,  dan  cessie.  Pada  perjanjian  kredit  bentuk pengikatan  jaminan  yang  paling  banyak  digunakan  adalah  fidusia dan hak tanggungan.
Berdasarkan  Pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1996  tentang  hak  tanggungan  menyebutkan  bahwa “pemberian  hak  tanggungan  didahului  dengan  janji  untuk memberikan  hak  tanggungan  sebagai  jaminan  pelunasan  tertentu, yang  dituangkan  didalam  dan  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan dari perjanjian kredit yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan  utang  tersebut.  Janji  untuk  memberikan  hak tanggungan  sebagai  pelunasan  utang  tertentu  harus  dirumuskan
dalam  perjanjian  kreditatau  perjanjian  utang.Janji  tersebut  dapat dirumuskan dalam salah satu perjanjian kredit atau perjanjian utang”
Pembebanan  jaminan  fidusia  dan  hak  tanggungan  dibuat dalam  bentuk  akta  otentik  berupa  Akta  Pembebanan  Fidusia  dan Akta  Pembebanan  Hak  Tanggunan  (APHT)  yang  dibuat  dan disahkan  oleh  notaris  dan  ditanda  tangani  oleh  kreditur  sebagai penerima  hak  tanggungan  dan  fidusia  serta  debitur  sebagai  pemilik hak atas tanah dan fidusia yang dijaminkan.
Dalam  perjanjian  kredit  pihak  Bank  memberikan  batas minimal  kredit  pinjaman  uang  kepada  nasabah  yaitu  kredit  dengan nominal  di  atas  Rp.5.000.000,  -  (lima  juta  rupiah).  Hal  tersebut menjadi  syarat  yang  harus  dilakukan  untuk  penerbitan  akta perjanjian  kredit  yang  disahkan  oleh  notaris.  Dengan  adanya  akta perjanjian  kredit  dapat  memberikan  perlindungan  dan  menjamin kepastian hukum bagi nasabah dan pihak bank.
Dalam  hukum  perjanjian  kepastian  hukum  adalah  kekuatan mengikat  dari  suatu  perjanjian.  Seperti  yang  tercantum  pada  Pasal 1338  ayat  (1)  KUHPerdata  yang  menyebutkan  bahwa  perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang  membuatnya.”.  Dalam  hal  ini  perjanjian  kredit  yang  telah dibuat  oleh  nasabah  dan  pihak  bank  mempunyai  kekuatan  hukum bagi keduanya karena dibuat dalam akta otentik  yang disahkan oleh notaris.  Dalam  perjanjian  kredit  antara  nasabah  dan  pihak  bank  ini perlukan  peranan  dari  pihak  ketiga  yaitu  notaris.  Peranan  notaris sangat  dibutuhkan  karena  semakin  banyaknya  masyarakat  yang melakukan  hubungan  hukum  privat  salah  satunya  perjanjian  atau perikatan.
Hal  ini  dikarenakan  notaris  diberikan  wewenang  oleh Negara/  Pemerintah  untuk  membuat  akta  otentik  demi  menjamin kepastian  hukum  bagi  masyarakat  yang  membutuhkan  jasanya. Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris  pada  Pasal  1  ayat  (1)  yang berbunyi“Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk membuat  akta  otentik  dan  kewenangan  lainnya  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.
Di  dalam  pelaksanaannya  setiap  bank  telah  menyediakan blanko  (formulir/model)  yang  isinya  sudah  disiapkan  terlebih dahulu.  Pada  umumnya  perjanjian  kredit  dibuat  dalam  bentuk perjanjian  baku  yang  berisi  klausula  baku  atau  perjanjian  sepihak yang  biasanya  lebih  banyak  menguntungkan  pihak  kreditur  atau bank  sebagai  pihak  yang  membuatnya,  sehingga  debiturnya  tidak mempunyai  pilihan  lain  kecuali  menyetujui  atau  menolak  klausula- klausula  yang  tercantum  dalam  perjanjian  kredit,  tetapi  karena desakan  ekonomi  akhirnya  calon  debitur  sepakat  dengan  perjanjian kredit tersebut.
.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  :  Hukum  normatif.  Sumber  data  hukum: Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  ( Burgerlijk  Wetboek ), Undang-Undang  Nomor  10  tahun  1998  tentang  perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan.  Prosedur pengumpulan  data  hukum:  metode  kepustakaan  dan  dokumentasi. Analisis data hukum menggunakan metode kualitatif.

## Pembahasan

## Perjanjian Kredit
Pengertian  perjanjian  menurut  Pasal  1313  KUH  Perdata mempunyai definisi bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  diri  terhadap  satu  orang lain atau lebih”.
Apabila diperhatikan, adapun unsur-unsur dari perjanjian itu adalah:
a) Terdapat para pihak sedikitnya 2 ( dua) orang;
b) Ada persetujuan antara para pihak yang terkait;
c) Memiliki tujuan yang akan dicapai;
d) Memiliki prestasi yang akan dilaksanakan;
e) Dapat berbentuk lisan maupun tulisan;
f) Memiliki syarat-syarat tertentu sebagai isi dari perjanjian Menurut  Ahmadi  Miru  ada  beberapa  asas  dalam  perjanjian
yaitu :
1. Asas Konsensualisme

## Fitriyani, Ardi Muthahir, Peranan Notaris …..
Maksudnya bahwa lahirnya kontrak atau perjanjian ialah pada saat  terjadinya  kesepakatan.Hal  ini  berarti  bahwa  dengan tercapainya  kesepakatan  oleh  para  pihak  melahirkan  hak  dan kewajiban bagi mereka yang melakukan perjanjian.
2. Asas Kebebasan Berkontrak
Asas  kebebasan  berkontrak  merupakan  salah  satu  asas  yang sangat  penting  dalam  hukum  kontrak.  Kebebasan  berkontrak  ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat  (1)  BW  bahwa  “semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
Menurut  Sutan  Remy  Sjahdeini  (1993:47)  mengemukakan bahwa  asas  kebebasan  berkontrak  menurut  hukum  perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut :
(1) Kebebasan  untuk  membuat  atau  tidak  membuat perjanjian;
(2) Kebebasan  untuk  memilih  pihak  dengan  siapa  ia  ingin membuat perjanjian;
(3) Kebebasan  untuk  membuat  atau  memilih  causa  dari perjanjian yang akan dibuatnya;
(4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
(5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
(6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.
3. Asas Mengikatnya Kontrak (Pacta Sunt Servanda)
Setiap  orang  yang  membuat  kontrak,  dia  terikat  untuk memenuhi  kontrak  tersebut  karena  kontrak  tersebut  mengandung janji-janji  yang  harus  dipenuhi  dan  janji  tersebut  mengikat  para pihak  sebagaimana  mengikatnya  Undang-Undang.  Hal  ini  dapat dilihat  pada  Pasal  1338  ayat  (1)  BW  yang.menentukan  bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang- Undang bagi mereka yang membuatnya”.
4. Asas Iktikad Baik
Ketentuan  iktikad  baik  ini  diatur  dalam  Pasal  1338  ayat  (3) BW  bahwa  “perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  iktikad  baik”. Walaupun  iktikad  baik  para  pihak  dalam  perjanjian  sangat ditekankan  pada  tahap  praperjanjian,  secara  umum  iktikad  baik harus selalu ada pada setiap tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak lainnya.
Adapun  menurut  Pasal  1320  KUH  Perdata  menyebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian yaitu :
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang. Menurut  HMA  Savelberg  dalam  buku  yang  ditulis  oleh
Mariam  Darus  Badrulzaman,  (1989:  21)  menyatakan  bahwa  kredit mempunyai  arti:  sebagai  dasar  dari  suatu  perikatan  dan  seseorang berhak  menuntut  sesuatu  dari  orang  lain;  dan  sebagai  jaminan  dan seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan.
Berdasarkan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 11 Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan meyebutkan bahwa “Kredit  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan  atau  kesepakatan  pinjam meminjam  antara  Bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak peminjam  untuk  melunasi  hutangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu dengan pemberian bunga”.
Adapun  menurut  Raymond  P.  Kent  dalam  Thomas  Suyatno (2007:12)  menyebutkan  bahwa  “kredit  adalah  hak  untuk  menerima pembayaran ataukewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta,  atau  pada  waktu  yang  akan  datang,  karena  penyerahan barang-barang sekarang”.
Setiap  kredit  yang  telah  disetujui  dan  disepakati  antara  pihak kreditur  dan  debitur  maka  wajib  dituangkan  dalam  perjanjian  kredit (akad  kredit)  secara  tertulis.Mengenai  pengertian  perjanjian  kredit adalah  “perjanjian  pokok  (principal)  yang  bersifat  formil  dan riil.Sebagai  perjanjian  principal,  maka  perjanjian  jaminan  adalah assesoir.Ada  dan  berakhirnya  perjanjian  jaminan  bergantung  pada perjanjian  pokok,  sedangkan  artinya  riil  ialah  bahwa  terjadinya perjanjian  kredit ditentukan oleh  penyerahan uang oleh  bank  kepada nasabah”. (Mariam Darus Badrulzaman, 1989: 111).
Menurut  Ch.  Gatot  Wardoyo  dalam  buku  Muhammad Djumhanna (2012: 43) perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi diantaranya :
1. Perjanjian  berfungsi  sebagai  perjanjian  pokok,  artinya  perjanjian kredit  merupakan  sesuatu  yang  menentukan  batal  atau  tidak
batalnya  perjanjian  lain  yang  mengikutinya,  misalnya,  perjanjian pengikatan jaminan.
2. Perjanjian  kredit  berfungsi  sebagai  alat  bukti  mengenai  batasan- batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian  kredit  berfungsi  sebagai  alat  untuk  melakukan monitoring kredit.
Dalam  memberikan  kredit,  bank  wajib  melakukan  analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya.  Setelah  kredit  diberikan,  bank  perlu  melakukan monitoring  terhadap  penggunaan  kredit  serta  kemampuan  dan kepatuhan  debitur  dalam  memenuhi  kewajibannya.  Selain  itu  bank juga  dituntut  melakukan  peninjauan,  penilaian,  dan  pengikatan terhadap  agunan  yang  diberikan  oleh  debitur  sehingga  agunan  yang diterima dapat memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku.
Menurut  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang perbankan menyatakan bahwa :
1. Dalam  memberikan  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip syariah,  bank  umum  wajib  mempunyai  keyakinan  berdasarkan analisis  yang  mendalam  atas  itikad  dan  kemampuan  serta kesanggupan  nasabah  debitur.  untuk  melunasi  utangnya  atau mengembalikan  pembiayaan  dimaksud  sesuai  dengan  yang diperjanjikan.
2. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah,  sesuai  dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Menurut Muhammad Djumhana menyebutkan bahwa “hukum
perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank  yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain”.
Adapun menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan  Undang-UndangNomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan menyebutkan bahwa :
1. Perbankan  adalah  segala  sesuatu  yang  menyangkut  tentang  bank, mencakup  kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta  cara  dan  proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  3  dan  4  Undang-Undang  Nomor 10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1992 tentang  Perbankan bahwa menurut jenisnya bank terdiri dari:
a. Bank  Umum  adalah  bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha secara  konvensional  dan  atau  berdasarkan  prinsip  syariah  yang dalam kegiatanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Dengan  sendirinya  bank  umum  adalah  bank  pencipta  uang  giral. Bank  umum  dapat  mengkhususkan  diri  untuk  melaksanakan kegiatan  tertentu  atau  memberikan  perhatian  yang  lebih  besar kepada  kegiatan  tertentu.  Kegiatan  tertentu  tersebut  antara  lain melaksanakan  kegiatan  pembiayaan  jangka  panjang,  pembiayaan, untuk  pembiayaan  koperasi,  pengembangan  pengusaha  golongan ekonomi  lemah/pengusaha  kecil,  pengembangan  ekspor  non- migas, dan pengembangan pembangunan perumahan.
b. Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  adalah  bank  yang  melaksanakan kegiatan  usaha  secara  konvensional  atau  berdasarkan  prinsip syariah  yang  dalam  kegiatanya  tidak  memberikan  jasa  dalam  lalu lintas  pembayaran.  Dengan  sendirinya  bank  perkreditan  rakyat adalah  bukan  bank  penciptauang  giral,  sebab  bank  perkreditan rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
Dari  ketentuan  tersebut  di  atas  yang  paling  penting,  yaitu bahwa  bank  dalam  menyalurkan  dana  untuk  kredit  harus  didasarkan pada  adanya  suatu  jaminan.  Adapun  yang  dimaksud  jaminan  dalam pemberian  kredit  menurut  Pasal  2  ayat  (1)  Surat  Keputusan  Direksi Bank  Indonesia  Nomor  23/69/Kep/Dir  tanggal  28  Februari  1991 tentang  Jaminan  Pemberian  Kredit,  yaitu  keyakinan  bank  atas kesanggupan  debitur  untuk  melunasi  kredit  sesuai  dengan  yang diperjanjikan. Sedangkan guna memperoleh keyakinan tersebut maka bank sebelum memberikan kreditnya harus melakukan penilaian yang saksama  terhadap  watak,  kemampuan,  modal,  agunan,  dan  prospek usaha dari debitur. (Muhammad Djumhana, 2012: 448).
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan secara  khusus  mengenai  definisi  dari  jaminan,  tetapi  dapat  terlihat dalam  Pasal  1131  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang
berbunyi  “Segala  kebendaan  si  berhutang,  baik  yang  bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan  ada  dikemudian  hari,  menjadi  tanggungan  untuk  segala perikatannya perseorangan”.
Adapun  mengenai agunan kredit,  agunan  merupakan  jaminan tambahan  yang  diperlukan  dalam  hal  pemberian  fasilitas  kredit.  Hal ini  sesuai  dengan  pengertian  agunan  yang  tercantum  pada  Pasal  1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu bahwa  “agunan  adalah  jaminan  tambahan  yang  diserahkan  nasabah debitur  kepada  bank  dalam  rangka  pemberian  fasilitas  kredit  atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”.
Dalam  kegiatan  perbankan  berupa  perjanjian  kredit  antara nasabah dan pihak bank ini perlukan peranan dari pihak ketiga, dalam hal  ini  adalah  notaris..  Peranan  notaris  sangat  dibutuhkan  karena semakin  banyaknya  masyarakat  yang  melakukan  hubungan  hukum privat  salah  satunya  perjanjian  atau  perikatan  termasuk  perjanjian kredit  dan  pengikatan  jaminan.  Berdasarkan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Pasal  1  ayat  (1)  yang  berbunyi  “Notaris  adalah  pejabat  umum  yang berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan  kewenangan  lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.
Dalam Pasal 1868 KUH Perdata disebutkan bahwa “suatu akta otentik  ialah  suatu  akta  yang  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan undang-undang  oleh  atau  dihadapan  pejabat  umum  yang  berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.
Mengenai  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan notaris  sebagai  pejabat  pembuat  akta  di  bidang  hukum  perdata berdasarkan  Peraturan  Jabatan  Notaris,  bentuknya  tidak  secara  tegas dalam  undang-undang,  tetapi  isi  dan  cara-cara  penulisan  akta  itu ditentukan  dengan  tegas  dalam  Pasal  25  sampai  dengan  Pasal  28
Peraturan  Jabatan  Notaris  (Stb.  1860  No.  3),  dengan  ancaman kehilangan  sifat  otentik  dari  akta  itu  atau  ancaman  hukuman  denda terhadap notaris yang membuat akta tersebut.
Selain  membuat  akta-akta  otentik,  notaris  juga  ditugaskan untuk  melakukan  pendaftaran  dan  mensahkan  ( waarmerking dan legalisation ). Wewenang notaris lainnya adalah  memberikan nasehat
el-Ghiroh. Vol. XIX , No. 1 Maret  2021 00
hukum dan penjelasan, petunjuk kepada para penghadap tentang hal- hal yang dapat dilakukan atau yang dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Seiring perkembangan zaman masyarakat  yang menggunakan jasa  pemberian  kredit  dari  pihak  kreditur  semakin  meningkat  dan dibutuhkan  orang  yang  mengerti  dan  paham  mengenai  pembuatan akta  perjanjian  kredit.  Dalam  hal  ini  orang  tersebut  adalah  notaris. Dimana  notaris  diberikan  wewenang  oleh  Negara  atau  pemerintah untuk  membuat  akta  otentik  salah  satunya  akta  perjanjian  kredit untuk  melindungi  dan  memberi  kepastian  hukum  bagi  para  pihak yang melakukan perjanjian kredit. Selain itu peran Notaris dan PPAT juga  sebagai  pihak  yang  berwenang  untuk  melakukan  pengecekan terhadap  barang  jaminan  berupa  hak  tanggungan  untuk  memastikan apakah  barang  jaminan  tersebut  sah  dimata  hukum  atau  tidak  serta untuk menghindari jika ada kemungkinan dalam barang jaminan hak tanggungan  yang  dijadikan  jaminan  tersebut  masih  ada  sengketa hukum atau kasus hukum.
Akta  perjanjian  yang  dilegalisir  atau waarmerking dan  dicek oleh  notaris  ini  merupakan  suatu  hal  yang  dilakukan  untuk mengurangi  faktor  negatif  misalnya  bahwa  prestasi  yang  berikan dalam  bentuk  uang,  barang,  dan  jasa  yang  diberikan  oleh  bank terjamin  keabsahannya  dan  juga  untuk  mempermudah  pihak  bank mengeksekusi barang jaminan apabila dikemudian hari debitur ingkar janji  atau  muncul  permasalahan  hukum  lainnya.  Selain  itu  notaris juga  mempunyai  peranan  tambahan  setelah  perjanjian  kredit  antara debitur  dan  kreditur  selesai  yaitu  notaris  harus  ke  kantor  Badan Pertanahan  Nasional  untuk  melakukan  proses  roya  terhadap  barang jaminan  yang  digunakan  dalam  perjanjian  kredit.  Sebab  apabila  hal tersebut  tidak  dilakukan  oleh  notaris  setelah  perjanjian  selesai  maka akan  menimbulkan  suatu  kasus  hukum  dimana  barang  jaminan tersebut  masih  terikat  jaminan  dengan  perjanjian  sebelumnya sehingga  menyebabkan  barang  jaminan  tersebut  tidak  dapat digunakan  sebagai  barang  jaminan  hak  tanggungan  dalam  perjanjian kredit  untuk  perjanjian  yang  berikutnya.  Sebab  didalam  catatan kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  jaminan  hak  tanggungan  tersebut masih  terikat  pada  perjanjian  sebelumnya,  sehingga  fungsi  roya dalam  hal  ini  digunakan  untuk  melepaskan  hak  tanggungan  dari perjanjian sebelumnya yang sudah berakhir  sehingga barang jaminan
hak  tanggungan  tersebut  sudah  tidak  tersangkut  dalam  suatu  proses perjanjian.

## Simpulan
Peranan    notaris    dalam    proses    perjanjian      kredit    pada perbankan  dalam rangka pinjaman uang adalah  sebagai pihak yang berwenang membuat akta otentik dalam hal ini akta perjanjian kredit antara  debitur  dan  kreditur.  Akta  perjanjian  yang  dilegalisir  atau waarmerking dan  dicek  oleh  notaris  ini  merupakan  suatu  hal  yang dilakukan untuk  mengurangi faktor negatif  misalnya bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang, dan jasa  yang diberikan oleh  bank  terjamin  keabsahannya  dan  juga  untuk  mempermudah pihak  bank  mengeksekusi  barang  jaminan  apabila  dikemudian  hari debitur ingkar janji atau timbul permasalahan hukum lainnya.
Notaris    juga  memiliki  peran  tambahan    setelah  perjanjian kredit antara debitur dan kreditur selesai yaitu notaris harus ke kantor Badan  Pertanahan  Nasional  untuk  melakukan  proses  roya  terhadap barang jaminan yang digunakan dalam perjanjian,  fungsi roya dalam hal  ini  digunakan  untuk  melepaskan  hak  tanggungan  dari  perjanjian sebelumnya  yang  sudah  berakhir    sehingga  barang  jaminan  hak tanggungan  tersebut  sudah  tidak  tersangkut  dalam  suatu  proses perjanjian.

## Daftar Pustaka
Ashshofa,        Burhan.  2004. Metode        Penelitian Hukum .  Jakarta:
Rineka Cipta.
Badrulzaman,  Mariam  Darius.  1987. Perjanjian  Kredit  Bank . Bandung: Alumni.
Marzuki,          Peter        Mahmud.    2005. Penelitian Hukum .  Jakarta:
Kencana.
Miru,  Ahmadi.  2007. Hukum  Kontrak  dan  Hukum  Perancangan Kontrak . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Djumhana,  Muhammad.  2012. Hukum  Perbankan  di  Indonesia .
Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Faisal,  Sarafiah.  1999. Format-Format  Penelitian  Sosial .  Bandung: Raja Grafindo Persada.
Rahman,  Hasanudin.  1995. Aspek-Aspek  Hukum  Pemberian  Kredit di Indonesia . Bandung: Graha Grafindo Persada.
Satrio,  J.  1995. Hukum  Perikatan  (Perikatan  Yang  Lahir  Dari Perjanjian) Buku I. Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Tobing,  Lomban.  1993. Peraturan  Jabatan  Notaris .  Jakarta:
Erlangga.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo.  1983. Metode  Penelitian  Hukum .
Semarang: Ghalia Indonesia.
Soerjono  Soekanto  dkk,.  2012. Penelitian  Hukum  Normatif  :  Suatu
Tinjauan Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Subekti. 2004. Hukum Perjanjian . Bandung: Intermasa.
Sjahdeini,  Sutan  Remi.  1993. Kebebasan  Berkontrak .  Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
Sutarno.  2003. Aspek-Aspek  Hukum  Perkreditan  Pada  Bank . Bandung: Alfabeta.
Suyatno,  Thomas.  2007. Dasar-Dasar  Perkreditan  Pada  Bank .
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Usman,  Rachmadi.  2001. Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan  Di
Indonesia .  Jakarta: Pustaka Utama.