Volume 2 Issue 3, December 2020: pp. 263-280.
Copyright  ©  2020  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. e-ISSN: 2548-1754 | Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Perlindungan Hukum Terhadap Istri dalam Perkawinan yang Tidak Dicatat Secara Hukum

## Legal Protection of Wives in Marriages That Are Not Legally Recorded

## Nuraeni
Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Kanwil Kemenkumham E-mail: nuraeni.kanwilsultra@gmail.com
Oheo K. Haris Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: oheo.haris@uho.ac.id
Handrawan Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: handrawansaranani84@gmail.com

## Deity Yuningsih
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: deity.yuningsih@yahoo.com
Abstract: Unregistered  marriages  are  unofficial  marriages  according  to  Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. The basis for the judge to apply Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code in the decision Number 146/Pid.Sus/2017/PN.Srl is to pay attention to the legal facts that such unregistered or unregistered marriages become legal changes, because although they are legal, they are nevertheless in the provisions of the state that the marriage does not have legal force, a legal act that does not have legal force cannot be recognized by the state as the basis for the right to take care of all interests related to the state (because it is not recorded in the state marriage  administration).  At  the  District  Court  in  Decision  Number 323/Pid.Sus/2016/PN.Gto, the panel of judges gave the opinion that the Defendant beat  the  victim  who  was  a  religiously  legal  wife  but  was  not  legally  recorded. Therefore, the panel of judges gave the consideration that the element of household scope in the PKDRT law has been fulfilled. 2) Based on Article 10 a of the PKDRT Law, other than that the form of legal protection provided to wives as victims of domestic violence whose marriage is not legally recorded, namely the victim has the right to protection from family, police, prosecutors, courts, advocates, social institutions, or
other parties either temporary or based on government stipulations protection from justice.
Keywords: Legal Protection; Unregistered marriages; Unofficial marriages.
Abstrak: Perkawinan  yang  tidak  tercatat  adalah  perkawinan  yang  tidak  resmi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dasar hakim menerapkan Pasal 351 ayat (3) KUHP dalam putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN.Srl adalah dengan memperhatikan fakta-fakta hukum bahwa
Perkawinan  yang  tidak  resmi  atau  tidak  tercatat  tersebut  menjadi  problematik hukum,  karena  meskipun  sah,  akan  tetapi  dalam  ketentuan  negara  perkawinan tersebut  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum,  suatu  perbuatan  hukum  yang  tidak mempunyai kekuatan hukum maka tidak dapat diakui oleh negara sebagai alas hak untuk  mengurus  segala  kepentingan  yang  berkaitan  dengan  negara  (karena  tidak tercatat  pada  administrasi  perkawinan  negara)  Namun  berbeda  halnya  dengan pertimbangan  hakim  pada  pengadilan  Negeri  pada  Putusan  Nomor 323/Pid.Sus/2016/PN.Gto,  Majelis  hakim  memberikan  pendapat  bahwa  Terdakwa melakukan  pemukulan  terhadap  korban  yang  merupakan  istri  sah  secara  agama namun tidak di catatkan secara hukum. Oleh sebab itu, majelis hakim memberikan pertimbangan  bahwa  unsur  lingkup  rumah  tangga  dalam  undang-undang  PKDRT telah terpenuhi. 2) Berdasarkan Pasal 10 a UU PKDRT, selain itu bentuk perlindungan hukum  yang  diberikan  kepada  istri  sebagai  korban  KDRT  yang  tidak  tercatat pernikahannya secara hukum yaitu korban berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga,  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  advokat,  lembaga  sosial,  atau  pihak lainnya baik  sementara maupun berdasarkan  penetapan pemerintah perlindungan dari keadilan.
Kata kunci: Perlindungan hukum; Perkawinan yang tidak tercatat; perkawinan yang tidak resmi

## PENDAHULUAN
Pernikahan  di  bawah  tangan  atau biasa disebut  pernikahan tidak  di  catat secara  hukum sering kali dijadikan sebagai jalan pintas bagi laki-laki dengan hanya memperhatikan rukun dan  syarat  dalam  Hukum  Islam saja,  tanpa memperhatikan  persyaratan  formal.  Padahal peraturan perundang-undangan sudah sangat jelas mengaturnya sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang- Undang Perkawinan‚ tiap -tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1 Di dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007  Bab  X  Pencatatan  Nikah  Pasal  26  Ayat  (1)  bahwa  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN) mencatat  peristiwa  nikah  dalam  akta  nikah. 2 Karena  salah  satu  kerangka  awal  untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan mencatatkannya kepada instansi yang berwenang. Hal ini tidak hanya berlaku bagi yang beragama Islam saja,
1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan. Pasal 2.
2 Bab X Pencatatan Nikah Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Pasal 26.
melainkan  juga  bagi  mereka  yang  beragama  Kristen,  Katolik,  Hindu  Maupun  Budha. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Dan Rujuk (penjelasan pasal 1) juga dalam Undang-Undang  Perkawinan yang  diperkuat  dengan  Inpres  RI  No. 1 Tahun  1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6. 3 Akan tetap hingga kini masih banyak terjadi di Negara Indonesia, padahal sistem Hukum Indonesia tida k mengenal istilah‚ kawin tidak di catat secara hukum dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan.
Karena legalitas pasangan nikah tidak di catat secara hukum tidak dianggap sah oleh  negara,  maka  dalam  perjalanannya  yang  paling  merasakan  dampak  ini  adalah perempuan yang menikah tidak di catat secara hukum itu sendiri. Dampak negatifnya pun jauh lebih besar, terutama bagi pihak istri dan anak-anak hasil dari pernikahan tidak di catat secara hukum tersebut. Memang dari sudut pandang Agama sah, namun jika dipandang dari segi  perlindungan  hukum,  secara  sosiologis,  tanggung  jawab  secara  ekonomi  serta pendidikan anak-anaknya masih perlu ditinjau ulang. 4 Selain itu, apakah perempuan yang menikah tidak di catat secara hukum mempunyai hak yang sama dengan perempuan yang pernikahannya  dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  ketika  mengalami  Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian hukum normatif khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami KDRT dalam perkawinan yang tidak dicatat secara hukum. Peter Mahmud Marzuki, 5 menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi.  Penelitian  hukum normatif  dilakukan  untuk  menghasilkan  argumentasi,  teori  atau  konsep  baru  sebagai gambaran dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 6 Penelitian ini menekankan pada ratio decidendi Hakim dalam penerapan hukum perlindungan istri sebagai korban KDRT.
Pendekatan-pendekatan  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  hukum  adalah pendekatan undang-undang ( statute approach ), Pendekatan konsep ( Conceptual Approach )
3 Syukri Fathudin AW, Vita Fitria, “ Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan ” , Jurnal Penelitian Humaniora, Volume 15, Issue 1, 2010, hlm. 7.
4 Tsuroya Kiswati, dkk, Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daeah Tapal Kuda Jawa Timur . Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel. 2004.,hlm. 9.
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 35.
6 Yulianto  Achmad,  Mukti  Fajar. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris, Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2010. hlm. 48.
dan  pendekatan  kasus  ( case  approach ).  Pendekatan  Peraturan  Perundang-undangan ( Statute approach ) yaitu dengan menelusuri setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur  mengenai  putusan  Hakim  terhadap  perkara  anak.  Pendekatan  konseptual ( Conseptual  approach )  yaitu  gabungan  antara  asas  hukum  dan  doktrin  para  ahli  hukum pidana yang digunakan untuk memahami konsep hukum pidana terkait perkawinan yang tidak  dicatatkan  secara  hukum  dan  perlindungan  hukumnya,  sehingga  diharapkan penormaan dalam aturan hukum dalam mengkaji serta menganalisis kerangka pikir atau kerangka  konseptual  maupun  landasan  teoritis  sesuai  dengan  tujuan  penelitian  ini. Pendekatan  kasus  ( Case  approach )  yaitu  dengan  melihat  kasus  istri  yang  mengalami kekerasan rumah tangga tetapi pernikahannya tidak sah secara hukum karena tidak tercatat secara hukum.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Ratio Legis Hakim Terhadap Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN. Srl.
Hakim  menerapkan  Pasal  351  ayat  (3)  KUHP  dalam  kasus  putusan  Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN.Srl,  dengan  memperhatikan  fakta-fakta  yang  ada  di  dalam persidangan, yaitu:

## 1. Fakta Yuridis
Jaksa  Penuntut  Umum  mendakwa  terdakwa  MOHD.  HERI  BIN  M. ZEN  terbukti  bersalah  melakukan Tindak  Pidana  Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati orang sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua primer Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya  alasan  pembenar  maupun  alasan  pemaaf  pada  diri  Terdakwa  atas perbuatannya  tersebut  oleh  karenanya  Terdakwa  dinyatakan  mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut di hadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana. Karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dan hakim memperhatikan fakta-fakta hukum sehingga penerapan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak terbukti. Selain hal itu tersebut  bahwa  dakwaan  alternatif  kedua  disusun  berbentuk  subsideritas, sehingga  hakim  mempertimbangkan  dakwaan  primer  sebagaimana  diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

## 2. Fakta Yuridis
Fakta persidangan dalam kasus ini yaitu:
a. Keterangan saksi
Dalam kasus ini saksi yang dihadapkan ada 5 (lima) yakni Siti Rukiah Binti Zainudin (Alm), Hermansyah Bin Zainudin (Alm), Malik Salahudin Bin Muchtar, Dani Purwanto alias Siwak bin M. Arpan, dan Amiati Binti Noto Wibowo (Alm).
b. Keterangan ahli
Menerangkan bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap korban/pasien a.n. NUR ASIAH Binti NURDIN tersebut kondisi korban yaitu korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia, adapun dengan ciri nadi sudah tidak teraba, tekanan darah tidak terukur, nafas sudah tidak ada lagi, dan pupil sudah melebar (dilatasi) maksimal. Berdasarkan hasil VER penyebab korban NUR ASIAH mengalami luka dikarenakan oleh trauma benda tumpul.
c. Keterangan  terdakwa  Yang  pada  pokoknya  mengakui  perbuatan sebagaimana yang telah di paparkan di dalam kronologis kejadian. Yang mana  terdakwa  memang  benar  telah  melakukan  kekerasan  fisik terhadap korban Nur Asiah.
3. Fakta Sosiologis
Hal-hal yang memberatkan:
- Perbuatan  Terdakwa  mengakibatkan  meninggalnya  NUR  ASIAH  Bin NAZARUDIN Hal-hal yang meringankan:
- Terdakwa  berlaku  sopan  selama  di  persidangan,  mengakui  dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum Dari uraian di atas maka dapat dilihat bahwa  Jaksa  Penuntut  Umum  Kejaksaan  Negeri  Jambi  mendakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan: “Jika perbuatan itu berakibat matinya orang,  maka  yang  bersalah  dipidana  dengan  pidana  penjara  selama- lamanya tujuh tahun”.
Namun, dalam surat dakwaan yang di buat oleh Jaksa Penuntut Umum ada tiga dakwaan yakni: Pertama, Jaksa menuntut dengan Pasal 44 Ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004
Tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  Jo  Pasal  5  huruf  a UU  RI No. 23 Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Kedua  (Primer), menuntut dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP mengenai penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Dan Ketiga (Subsider), menuntut dengan Pasal 351 ayat (1).
Dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum harusnya Hakim bisa lebih mempertimbangkan hukuman  mana  yang  tepat  dijatuhkan karena  dari kasus  Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi ini korbannya sampai meninggal dunia. Apabila mengacu pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban maka ancaman yang dijatuhkan  ialah  selama-lamanya  7  tahun,  sedangkan  dalam  UU  PKDRT  ancaman  yang dijatuhkan terhadap terdakwa apabila terjadi kekerasan fisik yang mengakibatkan korban meninggal dunia ancaman pidananya ialah 15 (lima belas) Tahun.
Dalam  hal  ini  kecenderungan  hakim  untuk  tidak  melakukan  penemuan  hukum kiranya  sangat  terlihat.  Ketentuan  Undang-Undang  tidak  dapat  diterapkan  begitu  saja, secara  langsung  pada peristiwanya. Untuk  dapat menerapkan ketentuan undang-undang yang  berlaku  umum  dan  abstrak  sifatnya  itu  pada  peristiwa  yang  konkret  dan  khusus sifatnya,  ketentuan  undang-undang  itu  harus  diberi  arti,  dijelaskan  atau  ditafsirkan  dan diarahkan  atau  disesuaikan  dengan  peristiwanya untuk kemudian baru  diterapkan pada peristiwanya. 7 Sejalan dengan hal tersebut, sejak hukum membuat tradisi untuk dituliskan ( writen law ), maka pembacaan terhadap teks hukum menjadi masalah yang penting sekali. Sejak pembacaan teks menjadi penting, maka penafsiran terhadap teks hukum tak dapat dihindarkan. 8
Di  dalam  Putusan  ini  pula  Tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  yang  menuntut terdakwa  dengan  pidana  penjara  selama  2  (dua)  tahun,  dan  diputuskan  oleh  Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.  Dalam  tulisan  ini  penjatuhan  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  tersebut  terlalu ringan mengingat korbannya telah meninggal dunia. Penulis berpendapat bahwa harusnya penjatuhan  pidana yang  tepat dijatuhkan  pada  terdakwa  adalah dengan  Undang-Undang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena ancaman pidana di dalam Undang- Undang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga setidaknya bisa memberikan efek jera kepada terdakwa mengingat korban telah meninggal dunia. Hal ini sejalan dengan Teori Pemidanaan yaitu Teori Absolut (Pembalasan) yang mana pidana merupakan akibat mutlak
7 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan Keempat , Yogyakarta: Liberty, 2008, hlm. 169.
8 Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban , Jakarta: UKI Press, 2006, hlm. 163.
yang  ada  sebagai  suatu  pembalasan  atau  tindak  pidana  yang  dilakukan  seseorang.  Ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan.
Salah  satu  sifat  yang  melekat  pada  perundang-undangan  atau  hukum  tertulis adalah sifat otoritatif dari rumusan-rumusan peraturannya. Namun demikian, pengutaraan dalam bentuk tulisan atau litera scripta itu sesungguhnya hanyalah bentuk saja dari usaha untuk  menyampaikan  sesuatu  ide  atau  pikiran.  Sehubungan  dengan  hal  yang  disebut belakangan ini orang pun suka menyebut tentang adanya semangat dari suatu peraturan. 9 Sehingga sebenarnya hakim perlu menggali kembali semangat yang ada dalam UU PKDRT.
Di dalam kasus ini yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan menggunakan Pasal 351 Ayat (3) dikarenakan pernikahan antara terdakwa dan korban tidak tercatat atau dengan kata lain nikah sirih. Beberapa pertimbangan tersebut yakni:
a. Pertimbangan Yuridis
Pertimbangan  yang  bersifat  yuridis  adalah  pertimbangan  hakim yang  didasarkan  pada  fakta-fakta  yuridis  yang  terungkap  di  dalam persidangan.  Adapun  pertimbangan  hakim  yang  digolongkan  sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Perumusan  dakwaan  berdasarkan  atas  hasil  pemeriksaan  dalam putusan 146/Pid.Sus/2017/PN.Srl, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
b. Pertimbangan Fakta di Persidangan
Di  dalam  tulisan  ini  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di persidangan  terdapat  kesesuaian  antara  keterangan  terdakwa,  keterangan saksi  dan  juga  alat bukti yang  terungkap  di  persidangan sehingga  perkara tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan karena tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, sehingga terhadap terdakwa pada perkara ini dapat dijatuhi pidana.
c. Pertimbangan Sosiologis
Pertimbangan  hakim  ini  terdiri  atas  dua  hal  yaitu  hal-hal  yang memberatkan  dan  hal-hal  yang  meringankan  bagi  terdakwa.  Hal-hal  yang memberatkan  adalah  merupakan  sesuatu  yang  menjadi  alasan  sehingga
9 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Cetakan Keenam, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 93.
sanksi  yang  dijatuhkan  kepada  terdakwa  harus  menimbulkan  efek  jera ataupun  menambahkan  pidana  yang  dituntut  oleh  jaksa  penuntut  umum kepada  terdakwa  yang  dikarenakan  terdakwa  tidak  adanya  alasan  yang meringankan  baginya.  Sedangkan  hal  yang  meringankan  bagi  terdakwa adalah  setiap  hal  yang  menjadi  alasan  bagi  hakim  agar  sanksi  yang didakwakan dikurangi oleh hakim dikarenakan pada diri terdakwa terdapat banyak hal yang meringankan bagi dirinya.
Hakim dalam hal menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan menggunakan pasal yang ada terdapat di dalam KUHP yakni pasal tentang penganiayaan yaitu pada Pasal 351 ayat (3) karena jika menurut hukum positif Indonesia pernikahan yang tidak tercatat apabila terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap terdakwanya tidak bisa di jerat dan dikenakan dengan pasal yang ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan tidak mendapat perlindungan  hukum.  Melihat  kenyataan  di  atas  maka  sudah  seharusnya  patut  dikaji kembali sistem peradilan pidana harus dilihat dari optik kepentingan yang lebih luas bukan saja hanya menekankan pada kepentingan tersangka atau terdakwa saja namun juga secara menyeluruh termasuk kepentingan korban tindak pidana.
Dari kasus pada tulisan ini dimana telah terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan kemudian oleh Hakim dijatuhkan dengan Pasal tentang Penganiayaan yakni Pasal 351 ayat (3). Hakim memilih aturan dalam KUHP,  tentu  memiliki  pertimbangan-pertimbangan  tertentu. Ketidakyakinan  hakim  pada terpenuhinya  rumusan  dalam  aturan  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga, setidaknya memunculkan argumen bahwa teks undang-undang bukanlah ditafsirkan secara kaku. 10
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  kedudukan  hakim  sebagai  pembentuk  hukum  ini berbeda  dengan  pembentuk  undang-undang  (legislator).  Hakim  melalui  kuasa pembentukan hukumnya dapat diikuti oleh hakim yang lain. 11
10 M. Zulfa Aulia, “ Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi dan Relevansi ” , Undang Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume 1 Nomor 1, 2018, hlm. 167.
11 Budi  Suhariyanto, “ Eksistensi  Pembentukan  Hukum  Oleh  Hakim  Dalam  Dinamika  Politik  Legislasi  Di Indonesia ” , Jurnal Rechtsvinding, Volume 4, Nomor 3, Desember 2015, hlm. 414.
Ratio Legis Hakim Terhadap Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2016/PN.Gto

## Kronologi Perkara
Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul bagian bahu sebelah  kanan  korban  dengan  menggunakan  tangan  Terdakwa  sebanyak  satu  kali. Kronologi  kejadian,  pada  malam  hari,  saat  itu  korban  berada  di  dapur  sedang  mencari makanan, tiba- tiba Terdakwa datang menghampiri korban sambil mengatakan “lagi ngapain kamu  di  dapur”,  dan  dijawab  oleh  korban  dengan  berkata  “tunggu  dulu  lagi  mencari makanan”.  Selanjutnya  Terdakwa  m emanggil  korban  untuk  tidur.  Terdakwa  masuk  ke dalam  kamar  dan  korban  ikut  masuk.  Setelah  berada  di  dalam  kamar,  Terdakwa mengatakan  kepada  korban  dengan  berkata:  “iya  nanti  sampai  rumah  saya  mau  bunuh kamu, biar saya masuk penjara”.
Karena  merasa  takut,  korban  lalu  keluar  dari  kamar  dan  Terdakwa  mengikuti korban sembari berusaha menarik rambut korban, tetapi Terdakwa tidak bisa menggapai rambut korban, kemudian korban berteriak meminta tolong. Saat itu korban melihat saksi Supono  yang  berada  di  gudang,  berlari  menghampiri  saksi  Supono  untuk  meminta pertolongan. Saksi Supono bertanya kepada korban dan Terdakwa, dengan berkata “kenapa kalian ini”, dan tiba - tiba Terdakwa’ memukul bagian bahu sebelah kanan korban dengan menggunakan  kepalan  tangan  kiri  Terdakwa  sebanyak  satu  kali  yang  mengakibatkan korban mengalami luka memar pada bagian bahu sebelah kanan korban, kemudian saksi Supono melerai pemukulan tersebut dan korban pulang ke rumah saksi Supono.
Penyebab  Terdakwa  memukul  korban,  karena  saat  itu  Terdakwa  menyuruh korban  untuk  mengambilkannya  baterai,  akan  tetapi  korban  tidak  mengambilkannya, sehingga  Terdakwa  saat  itu  marah  dan  memukul  korban.  Akibat  dari  pemukulan  yang dilakukan  oleh  Terdakwa  terhadap  korban,  korban  mengalami  luka  memar  pada  bagian bahu  sebelah  kanan,  sesuai  dengan visum  et  repertum tertanggal  26  September  2016, dengan  hasil  pemeriksaan  luar  ditemukan  pada  punggung  belakang  sebelah  kanan  lima centimeter di bawah tulang belikat tiga belas centimeter dari garis pertengahan belakang terdapat  luka  lebam,  berwarna  keunguan,  bentuk  tidak  beraturan  dengan  ukuran  dua centimeter kali nol koma lima centimeter. Kesimpulan, terdapat tanda persentuhan dengan benda tumpul.
Terdakwa  dan  korban  merupakan  pasangan  suami-istri  dan  telah  dikaruniai  4 orang anak dan 2 orang cucu. Antara Terdakwa dan korban memiliki hubungan suami-istri, tetapi mereka melangsungkan permakaman secara agama/siri, dan mereka tinggal serumah
selama beberapa tahun serta telah dikaruniai 4 orang anak, sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango.

## Pertimbangan Majelis Hakim
Terhadap tuntutan pihak Jaksa, Majelis Hakim membuat pertimbangan hukum serta amar putusan sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan  yang  berbentuk  alternatif,  sehingga  Majelis  Hakim  dengan memperhatikan  fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas  memilih  langsung dakwaan  alternatif  Kesatu  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  44  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsur sebagai berikut:
1. Unsur ‘Setiap Orang’;
2. Unsur ‘Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga’.
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual, psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman untuk melakukan  perbuatan,  pemaksaan  atau  perampasan  kemerdekaan  secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga);
- Menimbang,  bahwa  kekerasan  fisik  adalah  perbuatan  yang  mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 UU RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
- Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga adalah: a. suami, istri, dan anak, b. Orang-orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga  dengan  orang sebagaimana dimaksud pada Huruf (a) karena hubungan darah, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau c. Orang  yang  bekerja  membantu  rumah  tangga  dan  menetap  dalam  rumah tangga tersebut dan orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU RI No.23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga);
- Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  yang  saling berkaitan  satu  sama  lain,  keterangan  Terdakwa  serta  adanya  bukti  surat berupa Visum  Et  Refertum ,  terungkap  bahwa  Terdakwa  pada  hari  Minggu tanggal 25 September 2016, melakukan penganiayaan terhadap korban yang merupakan istri Terdakwa;
- Menimbang,  bahwa  Terdakwa  melakukan  penganiayaan  terhadap  korban dengan cam memukul bagian bahu sebelah kanan saksi dengan menggunakan tangan Terdakwa sebanyak satu kali;
- Menimbang, bahwa kronologis kejadian pemukulan yang dialami oleh saksi korban  yakni  pada  hari  Minggu  tanggal  25  September  2016  malam  hari, Terdakwa  mengatakan  kepada korban  dengan  berkata  ‘iya  nanti  sampai rumah saya mau bunuh kamu, biar saya masuk penjara’. Karena merasa takut, korban lalu keluar dari kamar dan Terdakwa mengikuti korban keluar dari kamar dan berusaha menarik rambut saksi korban, dan tiba-tiba Terdakwa memukul bagian bahu sebelah kanan korban dengan menggunakan kepalan tangan  kiri  Terdakwa  sebanyak  satu  kali,  yang  mengakibatkan  korban mengalami luka memar pada bagian bahu sebelah kanan korban;
- Menimbang,  bahwa  akibat  dari  pemukulan  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa terhadap korban, korban mengalami luka memar pada bagian bahu sebelah kanan, sesuai dengan visum et repertum nomor tanggal 26 September 2016, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan: Pada punggung belakang sebelah kanan lima centimeter. di bawah tulang belikat tiga belas centimeter dari garis pertengahan belakang terdapat luka lebam, berwarna keunguan, bentuk tidak beraturan  dengan  ukuran  dua  centimeter  kali  nol  koma  lima  centimeter. Kesimpulan titik dua Terdapat tanda persentuhan dengan benda tumpul;
- Menimbang,  bahwa  Terdakwa  dan  korban  adalah  merupakan  ‘  pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak dan 2 orang cucu;
- “Menimbang,  bahwa  Terdakwa  dan  korban  a dalah  merupakan  pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak dan 2 orang cucu;
- Menimbang,  bahwa  Terdakwa  dan  saksi  RUSMIN  TANGAHU  Alias  MINI memiliki  hubungan  suami-istri  tetapi  mereka  melangsungkan  pernikahan secara agama/siri dan mereka tinggal serumah selama beberapa tahun serta telah dikaruniai 4 orang anak, sesuai dengan Surat Keterangan No. tanggal 28
Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Kepala Desa Boludawa Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango;
- Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  di  atas,  Terdakwa  melakukan pemukulan  terhadap  korban  yang  merupakan  istri  siri  Terdakwa,  meski korban bukan istri sah menurut Undang-Undang yaitu perkawinan mereka tidak  dicatat  di  Kantor  Urusan  Agama  atau  Kantor  Catatan  sipil,  hanya menikah siri/secara agama, tetapi Terdakwa dan korban tinggal dalam satu rumah dalam jangka waktu yang lama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak serta 2 (dua) orang cucu, sehingga saksi korban dapatlah digolongkan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan  (2)  UU  RI  No.23  Tahun  2003  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga;
- Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  unsur  ‘Melakukan  kekerasan  fisik dalam lingkup rumah tangga ’ telah terpenuhi;
- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana  sebagaimana  dalam  dakwaan  Kesatu  Penuntut  Umum,  sedangkan dalam  pemeriksaan  tidak  diketemukan  alasan  pemaaf  maupun  pembenar yang  dapat  meniadakan  pertanggung-jawaban  pidana,  maka  kepada Terdakwa  harus  dinyatakan  bersalah  melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya;
- Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  dalam  Tuntutannya  meminta  kepada Majelis  Hakim  agar  Terdakwa  dipidana  selama  3  (Tiga)  bulan  penjara, sedangkan  menurut  Terdakwa  dalam:  permohonannya  pada  pokoknya mohon agar dijatuhi pidana seringan ringannya, maka kini sampailah kepada berapa  lamanya  hukuman  ( sentencing atau staftoemeting )  atau  pidana  apa yang dianggap I paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan  kepada  Terdakwa  sesuai  dengan  tindak  pidana  dan  kadar
kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum dan Terdakwa  tersebut  telah  cukup memadai  ataukah  dipandang  terlalu  berat, ataukah  masih  kurang  sepadan  dengan  kesalahan  terdakwa,  maka  untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah  dikemukakan  di  atas,  yaitu  aspek  keadilan  dan  masyarakat,  aspek kejiwaan 3 Terdakwa, aspek Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan  menghindari  adanya  disparitas  dalam  hal  pemidanaan  ( sentencing  of disparity ), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan  dan  jelaskan  dalam  rangka  sebagai  pertanggung-jawaban  Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum,  Negara  dan  Bangsa  Serta  Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban. hal  tersebut  telah  menyebabkan  penderitaan  pada  diri  korban  serta  sifat perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pula dalam masyarakat;
- Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban, hal  tersebut  telah  menyebabkan  penderitaan  pada  diri  korban  serta  sifat perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pula dalam masyarakat;
- Menimbang,  bahwa  dari  aspek  kejiwaan/psikologis  Terdakwa  ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan  kejiwaan,  hal  mana  tersirat  selama  persidangan  dalam  hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata  Terdakwa  tidak  ada  menderita  sesuatu  penyakit  sehingga  secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;
- Menimbang, bahwa jika  dilihat  dari  fakta  dan kenyataan  sehari-hari  akibat dari  perbuatan  yang  dilakukan  terdakwa  dampak  dan  akibat  negatif  yang ditimbulkan, maka hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan  pembalasan,  melainkan  sebagai  usaha  yang  bersifat  edukatif,
konstruktif dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan lagi sebagai prevensi bagi masyarakat lain;
- Menimbang,”  bahwa  dengan  demi kian  pula  Hakim  berusaha  menerapkan SEMA No.1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat  kejahatannya  dengan  memperhatikan  kondisi  kejiwaan  Terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya dan  tanpa  mengurangi  juga  penderitaan  saksi  korban  yang  harus menanggung  penderitaan  dalam  perkara  ini,  sehingga  Hakim  berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- Menimbang,  bahwa  dengan  memperhatikan  Permohonan  Terdakwa  dan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:
1. Hal-hal yang memberatkan;
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi korban; Hal-hal yang meringankan:
3. Terdakwa belum pernah dipidana;
4. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
5. Terdakwa berterus-terang mengakui perbuatannya;
6. Terdakwa dan korban sudah berdamai di depan persidangan;
7. Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  maka  mengenai lamanya  pidana  yang  akan  dijatuhkan  terhadap  Terdakwa,  Majelis  Hakim berpendapat  untuk  menjatuhkan  pidana  yang  dapat  memberikan pembelajaran  bagi  Terdakwa  agar  kelak  dikemudian  hari  Terdakwa  tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana, sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum;
- Menimbang,  bahwa  dengan  bertitik-tolak  dari  aspek  keadilan  korban  dan masyarakat,  aspek  kejiwaan  Terdakwa,  aspek-aspek  filsafat  pemidanaan guna  melahirkan  keadilan  dan  mencegah  adanya  disparitas  dalam  hal
pemidanaan  ( sentencing  of  disparity ),  maka  Hakim  berpendirian  bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim Telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional  dan  memenuhi  rasa  keadilan  masyarakat  dan  sesuai  dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang dijatuhkan;

## Analisis Putusan
Berbicara  mengenai  perkawinan,  berarti  berbicara  mengenai  masalah  agama, agama dalam hal perkawinan sebagai lembaga yang menghalalkan hubungan sebagai suami istri, ada pun mengenai halal maka harus dikaitkan dengan adanya perkawinan yang sah, perkawinan  yang  harus  memenuhi  rukun  dan  syarat  yang  ditetapkan  agama,  bagi  yang beragama Islam, harus memenuhi syarat perkawinan; kedua belah pihak tidak mempunyai halangan perkawinan sebagai dimaksud dalam Al-Quran (surat An-nisa ayat 23) yang tidak boleh  dinikahi  karena  ada  hubungan  muhrim,  ada  hubungan  sesusuan,  ada  halangan perkawinan  karena  hubungan  semenda  seperti  perempuannya  masih  terikat  dengan perkawinan dengan lelaki lain (belum bercerai), tidak boleh memadukan dua bersaudara dalam  waktu  yang  sama,  kemudian  dalam  perkawinan  harus  antara  lelaki  dengan perempuan,  ada  akad  nikah  (ijab-kabul),  ada  wali  nikah  yang  sah  (wali  nasab  atau  wali hakim), ada dua saksi nikah, ada mahar yang jelas (meski mahar ini ada ulama yang tidak memasukkan sebagai rukun), maka apabila hal tersebut berlangsung memenuhi syarat dan rukun tersebut maka, perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah menurut agama Islam dan hal  tersebut  diakui  oleh  Pasal  2  ayat  (1)  Perkawinan  bahwa  perkawinan  sah  jika dilaksanakan menurut ajaran.
Perkawinan yang sah sebagaimana yang diakui menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang  perkawinan  tersebut,  tidak  dipandang  resmi  dan  tidak  diakui  negara, apabila sebelum terjadinya perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah  (PPN)  pada  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  (setempat).  Dengan  demikian, perkawinan yang  tidak  tercatat, atau perkawinan  di bawah  tangan atau  perkawinan  siri (dilakukan secara diam-diam) tidak diakui oleh negara. Pencatatan perkawinan (sebelum
perkawinan) dilakukan oleh negara bukan sekedar pencatatan saja, tetapi lebih dari pada itu  yaitu  petugas  pencatat  perkawinan  melakukan  penelitian  awal  rencana  perkawinan, apakah tidak ada halangan syarat perkawinan menurut agama dan undang-undang, kalau ada maka dilakukan penolakan perkawinan mereka. Untuk itu dilakukan pengumuman 10 hari sebelum hari H perkawinan untuk menunggu keberatan pihak yang merasa dirugikan akibat rencana perkawinan tersebut.
Perkawinan  yang  tidak  resmi  atau  tidak  tercatat  tersebut  menjadi  problematik hukum, karena meskipun sah,  akan tetapi  dalam ketentuan negara perkawinan  tersebut tidak  mempunyai  kekuatan  hukum,  suatu  perbuatan  hukum  yang  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  maka tidak  dapat diakui oleh negara sebagai  alas  hak untuk mengurus segala kepentingan yang berkaitan dengan negara (karena tidak tercatat pada administrasi perkawinan negara). seperti: Dasar untuk menerbitkan Akta Kelahiran Anak dan menunjuk ayahnya,  dasar  untuk  mendapatkan  bagian  waris  dari  ayahnya,  Dasar  untuk  mengurus status kewarisan harta peninggalan ayahnya baik bersumber dari harta peninggalan, hak properti, hak menerima gaji pensiun, simpanan pada bank dari ayahnya, hak dasar untuk pengalihan balik nama atas kekayaan syahnya, dan banyak hal yang lain yang membutuhkan data adanya perkawinan antara suami dan istri tersebut, dan anak hanya disandarkan pada ibunya  saja.  dan  sebagai  suami  istri  tidak  mempunyai  hubungan  hukum  untuk  saling mewarisi apabila meminta batuan penyelesaian perkara dari pemerintah.
Selanjutnya  pada  putusan  hakim  dapat  diketahui  dengan  pasti  melalui  rujukan persoalan-persoalan yang ada dalam kenyataan sosialnya (termasuk fakta-fakta kompleks tentang apa yang dipercayai, diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat).
Jika  dilihat  dari  beberapa  putusan  tersebut  di  atas,  harusnya  putusan No.146/Pid.Sus/2017/PN Sarolangun ini bisa juga dijatuhkan dengan Pasal 44 Ayat (3) 12 yang ada di Undang-Undang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena status perkawinan tidak tercatat jika terjadi perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan secara fisik, seksual, psikis atau penelantaran harusnya bisa dikenakan juga dengan pasal yang ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Namun berbeda halnya dengan pertimbangan hakim pada pengadilan Negeri pada Putusan  Nomor  323/Pid.Sus/2016/PN.Gto,  Majelis  hakim  memberikan  pendapat  bahwa
12 Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) mengakibatkan  matinya  korban,  dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
Terdakwa  melakukan  pemukulan  terhadap  korban  yang  merupakan  istri  yang  dinikahi tetapi tidak di catat secara hukum. Terdakwa, meskipun menikah secara sah secara agama sesuai Pasal 2 ayat (1) namun dalam hal ini korban bukan lah istri sah yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan sipil, hanya menikah siri/secara agama, tetapi Terdakwa dan korban tinggal dalam satu rumah dalam jangka waktu yang lama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak serta 2 (dua) orang cucu, sehingga saksi korban dapatlah digolongkan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## KESIMPULAN
Korban Kekerasan dalam rumah tangga yang menikah tetapi tidak dicatat secara hukum. walaupun bukan istri sah menurut Undang-Undang yaitu perkawinan mereka tidak dicatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan sipil, hanya menikah secara agama. Tetapi, Sepasang  suami  istri  tersebut  tinggal  dalam  satu  rumah  dalam  jangka  waktu  yang  lama dapatlah digolongkan ke dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU RI No.23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu perkawinan yang tidak dicatat pun adalah perkawinan yang sah sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, berdasarkan Pasal 10 a UU PKDRT, Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban KDRT adalah korban berhak mendapatkan  perlindungan  dari  keluarga,  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  advokat, lembaga  sosial,  atau  pihak  lainnya  baik  sementara  maupun  berdasarkan  penetapan pemerintah perlindungan dari keadilan.

## Daftar Pustaka

## Buku
Achmad, Yulianto, Mukti Fajar. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Kiswati,  Tsuroya,  dkk, Perkawinan  di  Bawah  Tangan  (Sirri)  dan  Dampaknya  Bagi Kesejahteraan Istri  dan  Anak  di  Daeah  Tapal Kuda  Jawa  Timur .  Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel. 2004.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2005.
Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan Keempat , Yogyakarta: Liberty, 2008.
Rahardjo, Satjipto, Hukum Dalam Jagat Ketertiban , Jakarta: UKI Press, 2006.
__________, Ilmu Hukum , Cetakan Keenam, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

## Jurnal
Aulia, M. Zulfa, “ Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi dan Relevansi ” , Undang  Jurnal  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi,  Volume  1  Nomor  1,
2018.
AW,  Syukri  Fathudin,  Vita  Fitria, “ Problematika  Nikah  Siri  Dan  Akibat  Hukumnya  Bagi Perempuan ” , Jurnal Penelitian Humaniora, Volume 15, Issue 1, 2010.
Suhariyanto,  Budi, “ Eksistensi  Pembentukan  Hukum  Oleh  Hakim  Dalam  Dinamika  Politik Legislasi Di Indonesia ” , Jurnal Rechtsvinding, Volume 4, Nomor 3, Desember 2015.