SOSIO-E-KONS, Vol. 9  No. 3 Desember  2017, hal. 175-181             Utami, A.A dan  Zahrudin, Voluntary Tax Compliance ........

## VOLUNTARY TAX COMPLIANCE UMKM KOTA DEPOK
Ai Annisaa Utami 1) , Zahrudin 2)
1,2 Program Studi Pendidikan Ekonomi, FIPPS Universitas Indraprasata PGRI Email: aiannisaa87@gmail.com

## ABSTRACT
Micro,  small,  and  medium  enterprises  (SMEs)  is  an  economic  sector  that  has  a  significant  role  in national  economies.  Based  on  data  from  the  Gross  Domestic  Product  (GDP)  in  2011,  SMEs  have accounted  for  approximately  57%  of  total  GDP.  However,  when  compared  with  the  contribution  of SMEs to tax revenues, there is a miss-match in which the contribution of SMEs on the tax revenue is very  small,  ie  less  than  0.5%  of  total  tax  revenue  ..  The  study  aims  to  reveal  the  tax  voluntary complaints made by the SMEs in the City Depok, methods of research using a survey of a number of SMEs contained in Depok. The sampling technique used in this research is purposive sampling with a sample of 30 SMEs to Bekasi and Depok. Outcomes of this research is a campaign booklet containing implementation guidelines and technical instructions complain voluntary tax that could be used by the SMEs in Depok City, and other outcomes are scientific publications National level

## Keywords: SMEs, Voluntary Tax Compliance, Regulation 46 Year 2013

## ABSTRAK
Usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM)  adalah  merupakan  sektor  ekonomi  yang  mempunyai peran cukup besar dalam perekenomian nasional. Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun  2011,  UMKM  mempunyai  kontribusi  kurang  lebih  57%  total  PDB.  Namun  demikian  apabila dibandingkan  dengan  kontribusi  UMKM  terhadap  penerimaan  pajak,  terdapat miss-match dimana kontribusi  UMKM  pada  penerimaan  perpajakan  sangat  kecil,  yaitu  kurang  lebih  0.5%  dari  total penerimaan  pajak..  Penelitian  bertujuan  untuk  mengungkap voluntary  tax  complain yang  dilakukan oleh para pelaku UMKM di Kota Depok, metode penelitian menggunakan survey terhadap sejumlah UMKM  yang  terdapat  di Kota  Depok.  Teknik  sampling  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah purposive sampling dengan jumlah sampel 30 UMKM untuk wilayah Bekasi dan Depok. Hasil luaran penelitian  ini  adalah  booklet  kampanye  yang  berisi  petunjuk  pelaksanaan  dan  petunjuk  teknis voluntary  tax  complain yang  bisa  digunakan  oleh  para  pelaku  UMKM  di  Kota  Depok,  dan  luaran lainnya adalah publikasi ilmiah tingkat Nasional
Kata Kunci : UMKM, Voluntary Tax Compliance , PP 46 Tahun 2013

## PENDAHULUAN
Peran  UMKM  dalam  perekonomian domestik  semakin  meningkat  terutama  setelah krsisis tahun 1997. Di saat perbankan menghadapi  kesulitan  untuk  mencari  debitur yang  tidak  bermasalah,  UMKM  menjadi alternatif penyaluran kredit perbankan. Berdasarkan  data  BPS  tahun  2003  terdapat 42,39  jt  UMKM    atau  99,9  %  total  unit  usaha dan  mampu  menyerap  tenaga  kerja  79,4jt  atau 99,4%  angkatan  kerja    Data  BPS  juga memperkirakan 57 % PDB bersumber  dari unit usaha  ini  dan  menyumbang  hampir  15  %  dari ekspor  barang  Indonesia  . Ditinjau  dari  reputasi kreditnya,  UMKM    juga  mempunyai  prestasi yang  cukup  membanggakan    dengan  tingkat
kemacetan  kredit  yang  relatif  kecil.  Pada  akhir tahun  2002  tingkat  kredit  bermasalah  UMKM hanya  mencapai  3,9%  dibandingkan  dengan total kredit perbankan yang mencapai 10,2%.
Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  saat  mulai  berkembang  dengan  baik dan  mampu  menghasilkan  keuntungan.  Oleh karena  itu  sudah  selayaknya  jika  UMKM berpartisipasi  dalam  menambah  penerimaan negara  diantaranya  melalui  pembayaran  pajak penghasilan.  Berkaitan  dengan  perpajakan, maka Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai wajib  pajak  harus  memenuhi  kewajiban  di bidang perpajakan. Dalam upaya untuk mendorong  pemenuhan  kewajiban  perpajakan secara sukarela ( voluntary tax compliance ) serta mendorong  kontribusi  penerimaan  negara  dari UMKM,  Pemerintah  telah  menerbitkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan  dari  Usaha  yang  Diterima  atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto  Tertentu  (PP  46/2013).  Dalam  Peraturan Pemerintah ini diatur pengenaan Pajak Penghasilan  (PPh)  yang  bersifat  final  atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan batasan peredaran bruto tertentu.
Beberapa temuan di lapangan menunjukkan  bahwa  tingkat  ketaatan  UMKM untuk membayar pajak masih sangat rendah. Hal ini berdasarkan  sebaran profit  margin. Berdasar data  profit  margin  UMKM,  terdapat  perbedaan sebaran  profit  margin  usaha  menengah  dengan usaha  kecil  dan  mikro.  Pada  usaha  menengah,
mayoritas  dari  populasi,  yaitu  sebesar  64,5%, memiliki  profit  margin  kurang  dari  10%. Sisanya,  sebesar  26%  dari  populasi  memiliki profit  margin  antara  10%  s.d.  50%,  dan  hanya 9,5% dari populasi yang memiliki profit margin di  atas  50%.  Sementara  itu,  untuk  usaha  mikro dan  kecil  mayoritas  dari  populasi,  yaitu  53,3% untuk usaha mikro dan 49,8% untuk usaha kecil, memiliki profit  margin antara  10%  sampai dengan 50%. Sementara itu profil yang memiliki profit  margin di  atas  50%  sebanyak  35,1% untuk  usaha  mikro  34,9%  untuk  usaha  kecil. Sisanya  hanya  sebanyak  15,3%  usaha  kecil  dan 11,6% usaha mikro yang memiliki profit margin di bawah 10%.
Gambar 1.1 Sebaran Profit Margin UMKM
Sumber : Bank Indonesia
Berdasarkan informasi diatas, sehingga penerapan single  tarif (tanpa  melihat  sektoral) adalah dimungkinkan dapat dilaksanakan, namun  faktanya  serapan  jumlah  pajak  dari sector  UMKM  belum  mencapai  target  yang
telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  (Suhairi, 2004), Perkembangan UMKM semakin meningkat  tidak  terkecuali  untuk  daerah  Kota Depok.
Berikut  ini  adalah  paparan  data  jumlah UMKM  aktif  di  Kota  Depok  tahun  2012 berdasarkan klasifikasi jenis usaha.
Gambar 1.2
Kontribusi PDRB UMKM Kota Depok
Penelitian  ini  merupakan  upaya  untuk membantu  pemerintah  dalam  mensukseskan program  UMKM  taat  dalam  membayar  pajak. Efek  domino  dari voluntary  tax  compliance UMKM  memberikan  kontribusi  yang  sangat besar  untuk  penerimaan  Negara.  Hasil  luaran dari  penelitian  ini  berupa  booklet  kampanye petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam menghitung  pajak  final  yang  harus  dikeluarkan oleh  UMKM  sesuai  dengan  PP  no  46  tahun 2013.

## Kriteria UMKM
Satyo, (12: 2005) mengungkapkan bahwa UMKM  dapat  dikategorikan  menjadi  tiga terutama  berdasar  jumlah  aset  dan  omzet sebagaimana  tercantum  di  Undang  –  Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagai berikut:
1.  Usaha  Mikro  : Usaha  produktif  milik perseorangan dan atau badan usaha perseorangan  yang  memenuhi  kriteria  sebagai berikut :
 Aset  ≤  Rp50.000.000,00  Memiliki  kekayaan bersih  kurang  dari  atau  sama  dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 Omzet  ≤  Rp300.000.000,00  Memiliki  hasil penjualan tahunan kurang dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
2. Usaha Kecil : Usaha ekonomi produktif yang berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan merupakan  anak  perusahaan  atau  bukan  cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung dari  usaha  menengah  atau  usaha  besar  yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 Rp50.000.000,00 < Aset ≤ Rp500.000.000,00 Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah) tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat usaha); atau
 Rp300.000.000,00
< Omzet ≤ 2.500.000.000,00    Memiliki  hasil  penjualan tahunan  lebih  dari  Rp300.000.000,00  (tiga ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan  paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah: Usaha ekonomi produktif yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh perseorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan merupakan  anak  perusahaan  atau  cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung dengan  usaha  kecil  atau  usaha  besar  yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 Rp500.000.000,-<Aset≤Rp10.000.000.000,- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
 Rp2.500.000.000,-<Omzet≤
Rp50.000.000.000,- Memiliki hasil penjualan tahunan  lebih  dari  Rp2.500.000.000,00  (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling  banyak  Rp50.000.000.000,00  (lima puluh milyar rupiah).

## Pajak
Gunadi  (20:2007)  menyatakan,  pajak merupakan  salah  satu  instrumen  penting  yang digunakan  pemerintah  untuk  menanggulangi pengeluaran. Pemerintah mengatur segala ketentuan  dan  aturan  perpajakan  di  dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, agar pembiayaan  negara  dapat  terus  berjalan  lancar dengan mengandalkan iuran semaksimal mungkin  dari  masyarakat.  Hal  ini  berkaitan dengan  fungsi budgetair dari  perpajakan  itu sendiri.  Penarikan  atau  pemungutan  pajak adalah  suatu  fungsi  yang  harus  dilaksanakan oleh negara sebagai suatu fungsi esensial. Tanpa pemungutan pajak sudah dapat dipastikan bahwa
keuangan  negara  akan  lumpuh  terutama  bagi negara  yang  sedang berkembang  seperti Indonesia,  karena  pajak  merupakan  sumber pendapatan terbesar negara.

## Model Perpajakan UMKM
Secara  umum,  model  perpajakan  UMKM dapat  dibagi  dalam  dua  kelompok  besar, sebagaimana  ditunjukkan  pada  gambar  II.1. Kelompok  pertama  adalah  sistem standard regime dan  kedua  sistem presumptive  regime Benjamin,  W.P  (23:1990).  Dalam standard regime ,  UMKM  tidak  dibedakan  perlakuan perpajakannya. Namun demikian terdapat beberapa  negara  yang  menerapkan standard regime dengan penyederhanaan formulir perpajakan,  tata  cara  pembayaran,  atau  dengan pengurangan  tarif  (Williams,  L.K.,  Chen,  R.C., &  Tearney,  M.G.,  1989).  Negara-negara  yang menerapkan standard  regime untuk  UMKM pada  umumnya  adalah  negara-negara  maju, yang  komunitas  UMKM  nya  telah  memiliki efisiensi  administrasi  tinggi  dan  mempunyai kemampuan book-keeping yang memadai (Wishon, K, 1985)
Gambar 1.3

## Model Perpajakan UMKM
Sementara  itu,  dalam  model presumptive regime ,  PPh  dikenakan  berdasarkan  pada presumsi  kondisi  tertentu  dari  Wajib  Pajak. Presumtive  regime biasa  digunakan  terutama  di negara  di  mana  mayoritas  pembayar  pajaknya adalah  kelompok  yang  susah  untuk  dipajaki (“ hard to tax” ), dan sumber daya
adminstrasinya  yang  tidak  memadai.  Di  negara tersebut  sebagian  besar  wajib  pajaknya  tidak memiliki transparansi keuangan yang memungkinkan  untuk  pengenaan  pajak  secara efektif  oleh  pemerintah.  Oleh  karenanya, pemerintah  perlu  membuat  perkiraan  atau presumsi  atas  batasan  pendapatan  yang  tepat
untuk  dikenai  pajak. Presumptive  regime lebih banyak diterapkan di negara-negara non-OECD. Regime  ini  pada  umumnya  digunakan  dengan tujuan  untuk  meningkatkan compliance dan mendorong record  keeping Wajib  Pajak. Penerapan presumptive  regime pada  umumnya menggunakan turnover  based  system , indicator based  system ,  atau  gabungan  keduanya.  Namun demikian  di  negara  transisi, turnover  system merupakan  model  yang  umum  digunakan (Engelschak, M. & Loeprick,J , 2009).
Sebelum  berlakunya  PP  46  Tahun  2013, Indonesia  menerapkan  model standard  regime dengan  kemudahan  dan  fasilitas  tertentu ( standard regime-simplified/reduced rate ) (Suhairi  dan  Wahdini  :2006).  Kemudahan diberikan  kepada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi (WP  OP),  sebagaimana  di  atur  dalam  Pasal  14 ayat (2) UU PPh, yaitu WP OP yang melakukan kegiatan  usaha  atau  pekerjaan  bebas  yang peredaran  brutonya  dalam  satu  tahun  kurang dari Rp4,8 miliar, diperkenankan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto  (NPPN)  dalam  penghitungan  penghasilan kena  pajak  nya.  Sedangkan reduced  rate diberlakukan untuk Wajib Pajak Badan, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  31E  UU  PPh, bahwa  WP  Badan  dalam  negeri  dengan peredaran bruto satu tahun sampai dengan Rp50 miliar,  mendapat  fasilitas  berupa  pengurangan tarif  sebesar  50%  dari  tarif  normal  PPh  yang dikenakan  atas  Penghasilan  Kena  Pajak  dari bagian  peredaran  bruto  sampai  dengan  Rp4,8 miliar.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  oleh penulis adalah  penelitian  survey.Teknik  analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan tipe  deskriptif.  Tipe  penelitian  deskriptif bertugas  untuk  melakukan  representasi  obyektif mengenai  gejala-gejala  yang  terdapat  di  dalam masalah  penelitian.  Representasi  itu  dilakukan dengan  mendeskripsikan  gejala-gejala  sebagai data atau fakta sebagaimana adanya (Richardson, Frederick M., Wright :1986 Langkah-langkah  analisis  yang  dilakukan adalah:
1. Mengklasifikasikan data berdasarkan pelaporan  pajak  terhutang  untuk  masing- masing  UMKM,    yang    diperoleh  melalui wawancara semi terstruktur dan kuesioner.
2. Mengidentifikasikan factor-faktor yang menyebabkan voluntary  tax  compliance UMKM berjalan baik
3. Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi UMKM  dalam  penerapan voluntary  tax compliance PP No 46 tahun 2013.
4. Mengolah  data  dan  membuat  kesimpulan secara  menyeluruh  berdasarkan  data  yang diperoleh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  Nota  Keuangan  dan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran  2014,  pendapatan  dalam  negeri meningkat  rata-rata  8,0  persen  dalam  periode 2008-2012,  didukung  oleh  pertumbuhan  rata- rata  penerimaan  perpajakan  sebesar  10,5  persen dan  PNBP  (Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak) sebesar  2,3  persen.  Penerimaan  perpajakan dalam  APBNP  2013  ditargetkan  mencapai Rp.1.148,4  triliun,  naik  17,  1  persen  dari realisasinya  dalam  tahun  2012.  Perkembangan penerimaan perpajakan tahun 2008-2013 disajikan dalam gambar berikut ini.
Gambar 1.4 Perkembangan Penerimaan Perpajakan 2008- 2014 Penerimaan  perpajakan  dalam  RAPBN 2014  diperkirakan  mencapai  Rp.1.310,2  triliun,
atau  mengalami  peningkatan  sebesar  Rp.161,9 triliun  atau  14,1  persen  bila  dibandingkan dengan  targetnya  dalan  APBNP  2013  (Nota Keuangan  dan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014). Terkait upaya pencapaian target penerimaan perpajakan yang terus meningkat, pemerintah telah menerapkan  beberapa  kebijakan.  Untuk  saat  ini pemerintah akan lebih memprioritaskan
kebijakan untuk perluasan basis pajak, mengingat  masih  besarnya  potensi  yang  ada dalam  perekonomian,  seperti  sektor  usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Obyek  dalam  penelitian  ini  adalah UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah) yang  terdapat  di  Kota  Depok.  Dari  30  UMKM yang  disurvey,  6  UMKM  menolak  melakukan wawancara  dan  kuesioner,  3  UMKM  datanya
tidak valid sehingga 21 UMKM yang memenuhi kriteria akan diteliti secara lebih lanjut. Sebagian besar    UMKM  Kota  Depok    didominasi  oleh usaha  kecil  (64.71%).  Usaha  kecil  tersebut sebagian  besar  dikelola  sendiri  (84,3%)  dengan latar  belakang  pendidikan  pengelola  sebagian besar  merupakan  lulusan  tingkat  Sekolah Menengah Atas (37%).
Tabel 1.1  Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (Rp. Juta)
Tahun Target Realisasi Pencapaian Petumbuhan 2012 473.048 432.334 91,39% 17,65% 2013 545.207 511.680 93,85% 15,51 % 2014 580.766 447.273 77,01% -12,59% 2015 621.452 598.783 75,65% -10,78 % Sumber : KPP Pajak Kota Depok
Berdasarkan  data  tabel  di  atas  dapat dilihat  bahwa  pada  tabel  1.1  target  penerimaan pajak  dari  tahun  ke  tahun  selalu  meningkat tetapi  tidak  diikuti  dengan  realisasi  penerimaan pajak  yang  berfluktuatif,  dibuktikan  dengan target  penerimaan  pajak  yang  mengalami peningkatan  ditahun  2014  sebesar  6.52  persen
dari  tahun  sebelumnya,  akan  tetapi  realisasi penerimaan  pajak  justru  mengalami  penurunan ditahun  2014  sebesar  12.59  persen.  Begitu  pula untuk  tahun  2015  terjadi  penurunan  realisasi penerimaan  paak  sebesar  10,78  %  dari  tahun sebelumnya.
Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Secara Umum dan Penerimaan PP 46
Kota Depok Tahun Penerimaan Umum Penerimaan PP 46 2012 205.480.736.768 29.887.781.116 2013 244.242.301.231 42.305.504.633 2014 238.377.265.511 53.744.211.620 2015 226.987.667.954 60.887.934.887 Sumber ; KPP Pajak Kota Depok
Selanjutnya  pada  tabel  1.2  dapat  dilihat bahwa  sebelum  penerapan  PP  46/2013  terjadi peningkatan  penerimaan  hampir  mencapai setengah dari penerimaan sebelumnya. Peningkatan  tersebut  tidak  hanya  terjadi sebelum  penerapan  PP  46/2013  namun  juga terjadi selama dan setelah penerapan PP 46/2013 hal  ini  dikarenakan  adanya  kontrol  dan sosialisasi  terkait  dengan  PP  46/2013  walaupun penerimaan  pajak  secara  umumnya  mengalami fluktuasi. Peningkatan PP 46/2013 ini mendorong  peningkatan  jumlah  wajib  pajak serta jumlah pajak PP 46/2013 yang dibayarkan.
Walaupun  pada  sebelum  dan  setelah penerapan  PP  46/2013  mengalami  peningkatan penerimaan hal ini tidak mendorong peningkatan  tersebut  dikatakan  efektif.  Selain dari pada itu menurut data yang diperoleh hanya
sedikit  jumlah  peningkatan  wajib  pajak  yang terdaftar  dan  masih  banyak  wajib  pajak  yang belum  mendaftarkan  dirinya  sebagai  wajib pajak.
Berdasarkan  hasil  data  survey    terhadap para responden UMKM Kota Depok berikut ini adalah gambaran umum hasil penelitian terhadap  sikap  para  UMKM  terkait  dengan pemberlakuan  PP  No  46  Tahun  2013.tingkat kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  terhadap  PP nomor  46  tahun  2013  adalah  sebesar 54,1%, yang  masuk  dalam  klasifikasi Cukup  Paham , dan untuk kepatuhan didapat hasil 62,22% yang di klasifikasikan.

## Patuh
Rendi  Eka  (6:  2014)  mengemukakan bahwa  telah  ada  penyesuaian  regulasi  terdahulu
dengan  PP  46/2013  yaitu  dalam  hal  metode perhitungan  dan  pemberlakuan  tarif  pajak  serta upaya  pemerintah  yang  cukup  strategis  untuk meningkatkan  efektivitas  PP  46/2013.  PP 46/2013 cukup efektif meningkatkan penerimaan  PPh  Final  tetapi  PP  46/2013  bukan merupakan  penyebab  tidak  tercapainya  target penerimaan pajak dalam APBN.
Tingkat kepatuhan pajak untuk UMKM di Kota  Depok  cukup  tinggi  dengan  pencapaian presentase sebesar 62,22%. Akan tetapi berdasarkan  hasil    penelitian  yang  dilakukan oleh Rendi Eka (5:2014) sejalan dengan temuan di  lapangan  bahwa  PP  46/2013  cukup  efektif meningkatkan  penerimaan  PPh  Final  tetapi  PP 46/2013  bukan  merupakan  penyebab  tidak tercapainya  target  penerimaan  pajak  dalam APBN.
Temuan  hasil  penelitian  ini  konsisten dengan  temuan  Atawodi  dan  Ojeka  (2012) dalam penelitiannya pada kepatuhan pajak untuk UKM pengusaha di Nigeria Utara. Penelitian ini mengarah  pada  kesimpulan  bahwa  tarif  pajak yang tinggi merupakan faktor utama yang dapat menyebabkan  pengusaha  UKM  tidak  mematuhi pajak.  Dengan  tarif  pajak  yang  lebih  tinggi, tentu  saja,  hal  itu  dapat  mempengaruhi  jumlah biaya yang harus ditanggung oleh pelaku  bisnis. Kondisi ini akan lebih buruk ketika iklim bisnis tidak  mendukung  menghasilkan  produk  yang kurang kompetitif di pasar.
Selain  itu,    temuan  penelitian  ini  dapat memperkuat  pentingnya  pendidikan  dalam meningkatkan  kepatuhan  pajak  di  masyarakat. Hasil  penelitian  ini  memperkuat    temuan  dari Mustopha  Palil  (2011)  yang  menyimpulkan bahwa  pengetahuan  pajak  memiliki  dampak yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak masyarakat  dalam    memenuhi  kewajiban  pajak terhadap  pemerintah.  Demikian  pula,  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Richardson (2006),  juga  memberikan  hasil  bahwa    aspek budaya  menjadi  hal  yang  penting  dalam pelaksanaan pajak di Hong Kong salah satu nya adalah  melalui  proses  pendidikan  pajak  yang  di kemas dalam sosialisasi pajak.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Tingkat Voluntary  Tax  Compliance atau kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  terhadap  PP nomor  46  tahun  2013  adalah  sebesar 54,1%,
yang  masuk  dalam  klasifikasi Cukup  Paham , dan untuk kepatuhan didapat hasil 62,22% yang di klasifikasikan Patuh. Penelitian ini mengarah pada  kesimpulan  bahwa  tarif  pajak  yang  tinggi merupakan faktor utama yang dapat menyebabkan  pengusaha  UKM  tidak  mematuhi pajak
.

## Saran
Keterbatasan    penelitian  ini  adalah tentang  keakuratan  data.  Karena  jumlah  sampel yang  diambil  tidak  mewakili  seluruh  jumlah populasi UMKM yang terdapat di Kota Depok.

## REFERENSI
Atawodi,  Ojeka.(2012),  “Factors  That  Affect Tax  Compliance  among  Small  and Medium  Enterprises  (SMEs)  in  North Central Nigeria”, International Journal of Business  and  Management ,  Volume  7, Number 12,pp.87-96
Benjamin,  W.P.,  (1990).  Laporan  Keuangan (Ikhtisar  Akuntansi)  Perusahaan  Kecil,
Dalam, Dalam Prosiding, Seminar Akuntan Nasional, Surabaya. Engelschak, M. & Loeprick,J, (2009). Designing/Reforming  Presumptive  Tax Sysem, International Finance Corporation-World Bank Group
Mustapha,Palil  .(2011),”Determinants  of  Tax Compliance in Asia: A case of Malaysia”, European  Journal  of  Social Sciences, Volume 24, Number 1 , pp.7-32 Richardson, Frederick M., Wright, C. T. (1986).
Standards Overload: A Case for Accountant  Judgment, The  CPA  Journal ;
New York.
Suhairi  dan  Wahdini  (2006),  Persepsi  Akuntan Terhadap Overload Standar  Akuntansi Keuangan  (SAK)  Bagi  Usaha  Kecil  Dan Menengah,  Makalah  yang  disampaikan pada SNAIX-Padang Suhairi. (2004), Personality, Accounting Knowledge, Accounting Information Usage  And  Performance:  A  Research  On Entrepreneurship  Of  Indonesia Medium
Industries, Disertasi, USM, Malaysia.
Satyo,  (2005).  UKM  dan  Kebutuhan  Standar,
Media Akuntansi , 43(XII), 4.
Eka,  R.  (2014).  Analisis  Efektifitas  Penerapan Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  tahun 2013  Terhadap  Kontribusi  penerimaan
SOSIO-E-KONS, Vol. 9  No. 3 Desember  2017, hal. 175-181             Utami, A.A dan  Zahrudin, Voluntary Tax Compliance .....
Pajak  UMKM  dalam  Anggaran  dan belanja Negara (APBN).
Williams,  L.K.,  Chen,  R.C.,  &  Tearney,  M.G., (1989).  Accounting  Standards:  Overskill for  Small  Business, The  National  Public Accountant , June, pp 40-43.
Wishon,  K.,  (1985).  The  FASB  and  Small Business: Improving the Dialogue,
Journal of Accountancy ; New York.
Richardson,  G.  (2006),”The  Impact  of  Tax Fairness  Dimensions  on  Tax  Compliance Behavior  in  an  Asian  Jurisdiction  :  The Case of Hongkong”,The International Tax Journal,downloadedfromhttp://business.hi ghbeam.com.at October,20, 2013