ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAKALAR NOMOR : 92/PID.B/2015/PN.TKA DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA DI KABUPATEN

## TAKALAR

## A k b a r
Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar email : akbar1234@ymail.com

## Abstract
Judge  Consideration  in  Decision  No.  92  /  Pid.B  /  2015  /  PN.Tka  is  not  in accordance with the applicable law, because the judge has not been able to properly assess the facts in the trial. In addition, the application of material law by the judges who passed the decision against Defendant I and Defendant II Article  340  of  the  Criminal  Code  in  Article  55  paragraph  (1)  of  the  Criminal Code is not appropriate, because the elements in the article have not been fulfilled in its entirety.
Keywords: Decision; Judge; court;

## Abstrak
Pertimbangan  Hakim  dalam  Putusan  No.  92  /  Pid.B  /  2015  /  PN.Tka  tidak sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku,  karena  hakim  belum  dapat  menilai dengan  baik  fakta-fakta  dalam  persidangan.  Selain  itu,  penerapan  hukum materiil  oleh  hakim  yang  mengeluarkan  putusan  terhadap  Tergugat  I  dan Tergugat  II  Pasal  340  KUHP  dalam  Pasal  55  ayat  (1)  KUHP  tidak  tepat, karena  unsur-unsur  dalam  pasal  tersebut  belum  telah  terpenuhi  secara keseluruhan.
Kata kunci: Keputusan; Hakim; Pengadilan;

## A. PENGANTAR
Indonesia  adalah  Negara  yang  berdasarkan  atas  hukum,  sehingga setiap kegiatan masyarakat harus berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, karena hukum merupakan aturan untuk  mengatur  tingkah  laku  manusia.Dalam  kehidupan  bermasyarakat segala  tingkah  lakunya  diatur  oleh  hukum  sebagai  patokan  yang  dapat menciptakan  ketertiban  dan  kedamaian  dalam  kehidupan  bermasyarakat, walaupun  pada  kenyataannya  masih  banyak  masyarakat  yang  melanggar hukum.Karena itu, mutlak diperlukan Penegak Hukum dan penertiban secara konsistensi dan berkesinambungan.
Hukum dalam fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan  bernegara  dapat  memberikan  konstribusinya  secara  maksimal  kepada pelaksanaan  pembangunan,  jika  aparat  hukum  dan  seluruh  lapisan masyarakat  tunduk  dan  patuh  terhadap  norma  hukum,  tetapi  dalam kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat  tunduk kepada aturan yang ada.
Di dalam KUHP Indonesia diatur mengenaikejahatan yang mengancam
Pidana  Mati,  diantaranya  Pasal  104  tentang  makar,  Pasal  340  tentang Pembunuhan Berencana. Pidana mati dalam KUHP merupakan Pidana pokok atau Pidana utama. Perkembangan yang terjadi di Indonesia dalam konsep rancangan  KUHP  baru,  adalah  menjadikan  pidana  mati  sebagai  pidana Eksepsional,  dalam  bentuk  pidana  bersyarat.  Artinya  ancaman  pidana  mati tidak lagi dijadikan sebagai sarana pokok penanggulangan kejahatan, namun merupakan  pengecualian,  ancaman  pidana  mati  tetap  tercantum  dan diancamkan  dalam  KUHP,  namun  dalam  penerapannya  akan  dilakukan dengan secara selektif.
Kodrat  sosial  membuat  manusia  tidak  biasa  lepas  dari  masyarakat sekitarnya dan bergantung dengan manusia lainnya. Namun, konsepsi homo momini lupus, yang sedianya tidak diharapkan menjadi momok bagi bangunan masyarakat.  Manusia  mencelakakan  manusia,  itulah  awalan  yang  tepat menggambarkan  prosesi  kejahatan  yang  berkembang  dalam  kehidupan manusia dewasa ini. Sifat jahat sebetulnya juga merupakan kodrat yang tidak terhindarkan  dari  manusia,  tapi  siapa  yang  bisa  menahannya,  dialah pemenang.  Dalam  hal  ini,  metode  menahan  sifat  jahat  manusia  dikenalkan dengan agama serta pendidikan moral.
Implementasi penegakan hukum di Indonesia harus memandang hukum sebagai  suatu  sistem  yang  pada  dasarnya  sistem  hukum  terdiri  dari  tiga komponen  yaitu  struktur,  substansi  dan  kultur  hukum.  Ketiga  komponen tersebut  memiliki  hubungan  timbal  balik  sehingga  harus  dikaitkan  secara bersama-sama demi tercapainya tujuan hukum yang optimal.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  yang  menjadi  pokok permasalahan  yang  akan  dibahasberkenaan  dengan  pertimbangan  hakim dalam  menjatuhkan  putusan  dalam  perkara  pembunuhan  berencana  di Kabupaten  Takalar  dan  penerapan  hukum  pidana  hukum  pidana  terhadap tindak pidana pembunuhan berencana.

## B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1. Pertimbangan  Hukum  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Pidana  Terhadap Putusan  Pengadilan  Negeri  Takalar  Nomor:92/Pid.B/2015/PNTKa Dalam Perkara Pembunuhan Berencana di Kabupaten Takalar.
Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa  keadilan  bagi  baik  bagi  korban  maupun  terdakwa.  Untuk  menentukan terdakwa terbukti bersalah atau tidak, Hakim harus berpedoman dalam sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP bahwa Hakim tidak boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seorang  kecuali  apabila  sekurang- kurangya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu tindakl  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  sistem  pembuktian  yang  dianut  oleh KUHP  adalah  sistem  pembuktian  yang  menurut  undang-undang  secara gabungan antara  sistem  pembuktian positif dan  negatif.  Sistem  pembuktian tersebut terdiri dari dua komponen yaitu:
a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang
sah menurut undang-undang;
b. Keyakinan  Hakim  harus  didasarkan  atas  cara  dan  dengan  alat-alat  bukti yang sah menurut undang-undang.
Alat bukti yang sah sebagaimana yand diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP terdiri dari :
a. Keterangan saksi;
b. Ketengan ahli;
c.  Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa.
Dalam  perkara  ini,  alat  bukti  yang  sah  untuk  dijadikan  sebagai  bahan pertimbangan hakim, yakni keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Selain itu, juga dihubungkan dengan barang bukti yang sah diajukan dalam persidangan.Kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka  diperoleh  fakta  hukum  yang  berdasar  bagi  hakim  untuk  memperoleh keyakinan.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP,  maka keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi, alat  bukti  surat  dalam  hal  ini visum  et  repertum ,  dan  keterangan  terdakwa menunjukkan kesesuaian satu sama lain.
Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukumdengan menegakkan hukum  secara  tegas  adalah  melalui  kekuasaan  hakim,  dimana  hakim merupakan aparat  penegak hukum yang melalui putusannya dapat  menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.
Kekuasaan  Kehakiman  diatur  dalam  UUUD  NRI  Tahun  1945  BAB  IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kekuasaan  Kehakiman  merupakan  Kekuasaan  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat mutlak, karena  tugas  Hakim  adalah  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan berdasarkan  Pancasila,  sehingga  putusannya  mencerminkan  rasa  keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Salah satu yang harus menjadi pertimbangan penting oleh majelis hakim yaitu, Kedatangan yang kedua kalinya korban Irwan Dg. Gassing ke kandang sapi milik saksi Patahuddin Dg. Limpo yang pada waktu itu Terdakwa I Muh. Yunus  Dg.  Sikki  menjaga  kandang  sapi  tersebut.Kemudian  Korban  datang dari  arah  Galesong  menancapkan  gas  motornya  berulang-  ulang,  sehingga terdakwa merasa terganggu dan akhirnya menghampiri korban dan terjadilah pembunuhan pada malam itu.Hal ini tentu harus menjadi pertimbangan untuk meringankan  para  terdakwa,  sebab  yang  menjadi  pemicu  dalam  kasus  ini adalah korban itu sendiri.
Hakim kurang mempertimbangkan dalam menilai fakta-fakta persidangan dan cenderung subjektif, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh para terdakwa melebihi dari tuntutan penuntut umum, yaitu Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam kasus ini seandainya saja korban Irwan Dg. Gassing tidak mendatangi terdakwa, maka tentu kasus pembunuhan ini tidak akan terjadi.
Dalam perkara pembunuhan ini, hakim kurang mempertimbangan teori keseimbangan  yaitu  paradigma  masyarakat  yang  beranggapan  bahwa pemicu  dalam  kasus  pembunuhan  ini,  yaitu  korban  Irwan  Dg.  Gassing  itu sendiri.Terdakwa  I  Muh.Yunus  Dg.  Sikki  hanya  menjalankan  tugas  yang diberikan  oleh  saksi  Patahuddin  Dg.  Limpo  untuk  menjaga  kandang  sapi tersebut.Namun  karena  kedatangan  korban  yang  kedua  kalinya  dengan provokasi  yang  sangat  tinggi,  sehingga  Terdakwa  I  menghampiri  korban kemudian  terjadilah  pembunuhan  ini.Hal  ini  tentu  sangatlah  penting dipertimbangkan oleh hakim dalam perkara ini.
Pertimbangan selanjutnya yang harus diperhatikan oleh Hakim, adalah pada saa t korban lari ke arah kebun milik saksi Muh.Husain Dg. Ma’ru pada saat selesai penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa I Muh. Yunus Dg. Sikki, dan Terdakwa II Muh. Yusuf Dg. Nombong, pada saat itu para terdakwa tidak melakukan  pengejaran  waktu  korban  melarikan  diri  ke  kebun,  karena terdakwa  langsung  kembali  ke  kandang  sapi,  dan  membangunkan  saksi Sahyono  Dg  Mone  kemudian  menceritakan  kejadian  tersebut.  Berdasarkan keterangan para terdakwa di hadapan persidangan hanya ingin memberikan pelajaran terhadap Korban Irwan Dg. Gassing, tetapi terdakwa dalam hal ini diluar dari batas pengendalian terdakwa.
Seandainya  terdakwa  melakukan  pengejaran  pada  saat  korban  lari  ke arah  kebun,  maka  jelas  perbuatan  terdakwa  berniat  untuk  melakukan pembunuhan  sebab  para  terdakwa  belum  melihat  korban  dalam  keadaan mati.Dalam hal ini, hakim dalam melakukan pertimbangkan kurang menilai hal tersebut.Haruslah  objektif  dan  tidak  memihak  dalam  perkara  ini,  sebab terkadang hakim terpengaruh oleh keadaan.UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan  kehakiman,  tugas  hakim  untuk  mengadili  perkara  berdimensi menegakkan  keadilan  dan  hukum.Hakim  dalam  melaksanakan  tugasnya harus  bebas  dan  tidak  boleh  terpengaruh  atau  memihak  kepada siapapun.Jaminan  kebebasan  ini,  diatur  dalam  Pasal  24  UUD  NRI  Tahun 1945,  bahwa  hakim  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan hukum dan keadilan.

## 2. Penerapan Hukum Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor  :  92/Pid.B/2015/PN.TKa  Terhadap  Perkara  Pembunuhan Berencana di Kabupaten Takalar
Hakim  dalam  memeriksa  perkara,  mengadili  dan  memutus  suatu perkara,  pertama  kali  harus  menggunakan  hukum  tertulis  sebagai  dasar putusannya, jika dalam hukum tertulis tidak cukup dan tidak tepat dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber  hukum  yang  lain,  seperti  yurispudensi,  doktrin,  traktat, kebiasaan  atau hukum  tidak tertulis.  Dalam  perkara  ini,  hakim memutuskan menjatuhkan  Pidana  kepada  Para  Terdakwa  dengan  Pasal  340  KUHP  jo Pasal 55 ayat  (1)  ke-1  KUHP  dengan pidana  penjara terhadap Terdakwa  I. Muh  Yunus  Dg  Sikki  selama  17  (tujuh  belas) Tahun  dan Terdakwa  II.  Muh. Yusuf Dg. Nombong selama 15 (lima belas) Tahun. Dalam hal ini, tentu tidak menjadi sulit bagi majelis hakim dalam menjatuhkan
putusan,  karena  hakim  menggunakan  hukum  tertulis  dalam  putusannya. Hakim  dalam  memberikan  putusan  tidak  hanya  berdasarkan  pada  Undang- Undang  yang  berlaku  saja,  tetapi  juga  harus  berdasarkan  nilai-nilai  hukum yang hidup dalam masyarakat.Untuk itu,  dalam memberikan putusan hakim harus  berdasar  penafsiran  hukum  yang  sesuai  dengan  rasa  keadilan  yang tumbuh,  hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat,  juga  faktor  lain  yang mempengaruhi  seperti  faktor  budaya,  sosial,  ekonomi,  politik  dan  lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan terhadap kasus yang  sama  dapat  berbeda,  karena  antara  hakim  yang  satu  dengan  yang lainnya  mempunyai  cara  pandang  serta  dasar  pertimbangan  yang  berbeda pula.
Dalam kasus Pembunuhan pada perkara ini, majelis hakim melakukan penerapan  Hukum  yang  melebihi  dari  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum sebelumnya ( ultra petita) .
Dalam Pasal 340 KUHP mengatur mengenai Pembunuhan Berencana yang  rumusannya  adalah  “Barangsiapa  dengan  sengaja  dan  dengan direncanakan  terlebih  dahulu  menghilangkan  nyawa  orang  lain,  dipidana karena  pembunuhan  dengan  rencana,  dengan  pidana  mati  atau  pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.
Uraian unsur-unsur pasal tersebut terdiri dari:
a. Barangsiapa
Barangsiapa adalah setiap orang yang merupakan pelaku dari suatu tindak  pidana  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  segala  akibat  dari perbuatannya.
Terdakwa  I  Muh.Yunus  Dg.  Sikki  dan  Terdakwa  II  Muh.Yusuf  Dg. Nombong  dalam  persidangan  terbukti  bahwa  para  terdakwa  mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada dirinya, sehingga para terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan dirinya.Dalam hal ini unsur barangsiapa terpenuhi.
b. Dengan Sengaja
Dalam  hal  kesengajaan,  terdapat  dua  teori  yaitu  teori  kehendak ( willstheorie )  dan  teori  pengetahuan  ( voorstellings  theorie ).Menurut  teori kehendak,  kesengajaan  itu  adalah  kehendak  yang  diarahkan  untuk mewujudkan  perbuatan  dan  unsur-unsur  lain  yang  dirumuskan  dalam tindak pidana. Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah apa yang diketahui  atau  dapat  dibayangkan  pembuat  sebelum  ia  mewujudkan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam tindak pidana.
Berdasarkan  keterangan  Terdakwa  I  Muh.Yunus  Dg.  Sikki  dan Terdakwa II Muh. Yusuf Dg. Nombong didalam persidangan, bahwa pada kejadian  malam  itu  para  Terdakwa  hanya  ingin  memberikan  pelajaran terhadap  korban  Irwan  Dg.  Gassing  atas  sikapnya,  meskipun  saksi Patahuddin  Dg.  Limpo  telah  menyampaikan  kepada  terdakwa,  bahwa hiraukan saja perbuatan korban. Pada saat penikaman terjadi Terdakwa I
memanggil terdakwa II agar diberi bantuan pada malam itu.Dengan demikian unsur dengan sengaja terpenuhi.

## c.  Direncanakan terlebih dahulu
Di  dalam  undang-undang  tidak  dijelaskan  secara  rinci  mengenai maksud  dari  kata  “direncanakan  terlebih  dahulu”.  Menurut  Soesilo,  yang dimaksud dengan perencanaan terlebih dahulu, adalah timbulnya maksud untuk membunuh, pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi  si pembuat untuk  memikirkan  secara  tenang,  misalnya  dengan  cara  bagaimana pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit sebaliknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting, adalah apakah dengan tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh itu akan tetapi ia tidak pergunakan.
Menurut Adami Chazawi unsur dengan direncanakan terlebih dahulu pada dasarnya mengandung tiga hal, yaitu:
-  Memutuskan kehendak dengan suasana tenang;
-  Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
-  Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.
Berdasarkan  fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan,  Terdakwa melakukan pembunuhan tanpa rencana sebelumnya, sebab Korban Irwan Dg. Gassing yang mendahului datang ke lokasi Terdakwa I Muh.Yunus Dg. Sikki  dari  arah  Galesong  menuju  Takalar,  kemudian  korban  menarik  gas motornya  berulang-ulang  dengan  suara  knalpot  yang  keras,  lalu  korban menghentikan  motornya  dan  berkomunikasi  kepada  terdakwa.  Setelah berbicara  tiba-tiba  korban  menarik  badiknya  yang  terselip  di  sarung, kemudian memainkan badiknya ke arah terdakwa, tetapi terdakwa berhasil menghindar  dan  tidak  mengenai  tubuh  terdakwa.  Selanjutnya  terdakwa melakukan  penyerangan  kembali  kepada  korban  sambil  memanggil terdakwa Muh.Yusuf Dg. Nombong untuk meminta bantuan, dan akhirnya korban  terkena  samurai  berulang-ulang  dari  Terdakwa  I  dan  Terdakwa II.Korban  kemudian  melarikan  diri  ke  kebun  milik  saksi  Muh.  Husain  Dg. Ma’ru, tetapi para terdakwa tidak melakukan pengejaran.
Melihat unsur dari perencanaan tersebut, maka tentu tidak memenuhi unsur  pertama  dan  kedua,  sebab  terdakwa  tidak  pernah  berpikir sebelumnya  untuk  melakukan  pembunuhan  berencana  terhadap  Korban Irwan Dg. Gassing.Kejadian ini dipicu oleh korban sendiri yang mendatangi terdakwa  pada  saat  terdakwa  disuruh  jaga  kandang  sapi.Samurai  yang dipakai  oleh  para  terdakwa,  adalah  kebiasaan  setiap  malam  menjaga kandang sapi memang selalu tersimpan samurai diatas kandang sapi untuk menjaga  keadaan  yang  terkadang  tidak  kondusif.Kemudian  unsur keduapun  tidak  terpenuhi  sebab  Terdakwa  I  Muh.Yunus  Dg.  Sikki  dan Terdakwa  II  Muh.  Yusuf  Dg.  Nombong  sama  sekali  tidak  punya  rencana secara  sistematis,  mulai  dari  waktu  timbulnya  kehendak  sampai pelaksanaan kehendak, karena para terdakwa belum melihat korban mati pada saat korban lari ke arah kebun.
d. Menghilangkan nyawa orang lain
Unsur merampas nyawa orang lain mengandung pengertian adanya akibat yang timbul dari suatu perwujudan keinginan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dimana akibat tidak perlu segera terjadi akan tetapi dapat timbul kemudian.
Korban Irwan Dg. Gassing baru ditemukan pada pagi harinya sekitar jam  09.00  WITA  di  sawah  milik  saksi  Husain  Dg.  Ma’ru.  Akibat  dari perbuatan  Terdakwa  I  Muh.Yunus  Dg.  Sikki  dan  Terdakwa  II  Muh.Yusuf Dg.  Nombong dengan kejadian penikaman pada malam itu.Dalam hal ini unsur menghilangkan nyawa telah terpenuhi.
Dalam prakteknya walaupun terkadang bertitik tolak dari sikap-sikap seorang  hakim  yang  baik,  kerangka  landasan  berpikir/bertindak  namun demikian  hakim  ternyata  seorang  manusia  biasa  yang  tidak  luput  dari kelalaian,  kekeliruan,  kekhilafan  ( rechterlijk  dwaling ),  rasa  rutinitas, kekurangan  hati-hatian  dan  kesalahan.Praktek  peradilan  didalamnya  ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap kurang diperhatikan  hakim dalam membuat putusan.

## C. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  Nomor  :  92/Pid.B/2015/ PN.TKa  belum  sesuai  secara  keseluruhan  dengan  aturan  hukum  yang berlaku. Sedangkan mengenai Penerapan Hukum Materil oleh majelis hakim dalam  putusan  Nomor:92/Pid.B/2015/PN.TKa  bahwa  Hakim  menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat  (1) ke-1 KUHP kurang tepat. Sebab unsur-unsur dalam Pasal tersebut belum  terpenuhi  secara  keseluruhan.Dengan  demikian  Hakim  Dalam menjatuhkan putusan kurang mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam  persidangan,  karena  ituhukuman  yang  dijatuhkan  kepada  Terdakwa unsur-unsurnya tidak memenuhi pasal tersebut secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum ( Legal Theory ) dan Teori Peradilan ( Judicialprudence ), Kencana Pranada Media Grup: Jakarta.
Andi Hamzah, 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua) Sinar Gravika, Jakarta.
Ilham Basri, 2003, Hukum Pidana dan Regulasi Implementasi Indonesia ,
Alqaprint: Bandung.
Kanter dan Sianturi, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya , Storia Grafika: Jakarta.
Marpaung, Ledeng, 2009, Asas Teori Praktek Hukum Pidana , Jakarta: Sinar
Grafika.
Soesilo   R.,  1985. KUHP  Serta  Komentar-Komentarnya  Lengkap dan Penerapannya , Politea, Bogor.
Satjipto Rahadjo, 1983, MasalahPenegakan Hukum , Aumni: Bandung