## Kesepakatan Penyelesaian Kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan Perspektif Mahkamah Internasional
Aulia Arifany Safitri 1 , Adinda Pra Septia Sheila 2 , Ruth Anastasya Sandy Simanjuntak 3
123 Program Studi Ilmu Hukum , Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar , Surabaya, 60294 E-mail : auliaarifany@gmail.com
E-mail : aadin4169@gmail.com E-mail : ruthtasyazz@gmail.com
Abstract — A sovereign state is one that should know its territorial boundaries with certainty. Where as a result of the lack of the absence of certainty of territorial boundaries based on legal aspects, Indonesia and Malaysia were forced to accept the case of case, namely the case of Sipadan and Ligitan Islands. The settlement of cases that could not be resolved through negotiations, led the two countries to agree to settle the case through the International Court of Justice. The verdict on the settlement of the case declared Malaysia as the country that has  the  right  to  control  the  island.  However,  Indonesia's  agreement  to  to  settle  the  case  through  the International Court of Justice is not wrong, which is in accordance with the principles of world peace. Likewise, the decision of the International Court of Justice which is in accordance with legal procedures and has been supported by the knowledge/experience possessed by/of the judges. So it can be said that the agreement between the two countries that created the transfer of the islands of Sipadan and Ligitan was not a gift to Malaysia. Discussion the author's goal, because according to the author this study is an important study and needs to be discussed as a material is an important study and needs to be discussed as a new analytical study that is different from other authors' studies.  So that in writing, the author uses a normative juridical method, which uses an analytical approach, legal concepts and regulation laws.
Keywords — : Territorial Boundary Case; Sipadan and Ligitan Case; International Court of Justice.

## I. PENDAHULUAN
Sengketa  yang  terjadi  terkait  Pulau  Sipadan  dan  Pulau  Ligitan  antara  Malaysia  dan  Indonesia  telah menjadi permasalahan bilateral yang cukup kompleks. Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan terletak di perairan timur laut Kalimantan, dekat perbatasan laut antara kedua negara. Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan telah menjadi subjek sengketa antara Malaysia dan Indonesia. 1 Kedua negara ini  mengakui kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan  dalam  berbagai  macam  aspek  baik  dalam  bidang  sejarah,  budaya,  dan  pemanfaatan  tradisional  wilayah tersebut. Sengketa ini disebabkan karena kurang jelasnya garis batas yang dibuat oleh Belanda dan Inggris yang merupakan  negara  pendahulu  Indonesia  dan  Malaysia  di  Perairan  Timur  pulau  Borneo,  sehingga  ketika  negara Indonesia dan Malaysia berunding  untuk perbatasan kedua negara di pulau Borneo,  masalah ini  muncul  karena kedua pihak saling mengklaim kedaulatan atas kedua pulau tersebut. 2
Lalu pada tahun 1988, Malaysia dan Indonesia setuju untuk membawa permasalahan ini ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ ICJ) sebagai upaya pengelesaian hukum yang sah dan resmi. Pada 17 Desember 2022, ICJ mengeluarkan putusan yang menetapkan bahwa kedaulatan Pulau Sipadan sepenuhnya berada di  tangan  Malaysia,  sedangkan  Pulau  Ligitan  juga  menjadi  wilayah  Malaysia.  Keputusan  ini  didasarkan  pada pertimbangan sejarah dan bukti bukti yang diajukan oleh kedua negara. 3
1 Adolf, Huala. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Bandung: Sinar Grafika. 2004, hal. 45
2 Djalal, Hasjim . Indonesia and The Law of The Sea . Jakarta: CSIS. 1995. 3 Marpaung,  Leonard.  “Dari  Sili  ke  Ambalat  (Ambalat  Melakukan  Sipadan-Ligitan). Forum  Hukum . Volume ke 2. Nomor ke 1. Jakarta. 2005, hal. 22
Pasca terjadinya sengketa ini, bilateralisme yang terjadi antara negara Indonesia dan Malaysia berada di titik  yang kurang stabil. Tetapi kedua negara tetap berkomitmen untuk  memperbaiki  hubungan  belah pihak dan meningkatkan dan mengembangkan kerja sama untuk berbagai aspek. Hingga saat ini, Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan  menjadi  bagian  wilayah  negara  Malaysia,  dan  keputusan  ICJ  telah  memberikan  dasar  hukum  yang  sah untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permaslahan sebagai berikut :
1. Apakah pemicu sengketa pulau Sipadan dan pulau Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia ?
2. Bagaimanakah analisis putusan mahkamah internasional mengenai  sengketa pulau Sipadan dan pulau Ligitan ?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  mengambil  dasar  pembahasannya  dari dokumen-dokumen,  peraturan-peraturan,  dan  sumber-sumber  lain  yang  berkaitan  dengan  topik  hukum  laut internasional.  Metodologi  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif,  dengan  tujuan  untuk menginterpretasikan secara komprehensif norma-norma yang mengatur hukum laut internasional, khususnya yang berkaitan  dengan  penetapan  batas  laut  antarnegara.  Sumber-sumber  hukum  dikumpulkan  dengan  melakukan penelusuran literatur yang komprehensif baik secara online maupun offline. 4
Hal ini dilakukan dengan melihat sumber-sumber yang terdapat di situs web Kementerian Luar Negeri serta  berbagai  referensi  perpustakaan,  termasuk  buku,  majalah  hukum,  koran,  dan  sumber-sumber  lain  yang relevan.  Selanjutnya,  bahan-bahan  hukum  tersebut  dianalisis,  dikategorikan  berdasarkan  topik  pembahasan, diinterpretasi, dan dihubungkan dengan konsep-konsep terkait yang berkaitan dengan isu yang dibahas. Penelitian ini  menggunakan  metodologi  kualitatif,  dengan  pendekatan  deduktif-induktif,  untuk  menghasilkan  solusi  atas permasalahan yang diteliti.

## III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## A. Pemicu Sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan Antara Indonesia Dengan Malaysia
Konflik  antara  Indonesia  dengan  Malaysia  mengenai  perebutan  kepemilikan  pulau  Sipadan  dan Ligitan ini bermula pada tahun 1969. Dimana  hal ini bermula pada saat kedua negara tersebut  melakukan perundingan  untuk  menetapkan  batas  landas  kontinen  antara  negara  Indonesia  dengan  negara  Malaysia. 5 Namun pada saat itu terdapat dua pulau yang mana pulau tersebut tidak termasuk bagian negara Malaysia maupun negara Indonesia yang dimana hal ini lah yang menjadi persoalan. Dimana pada saat itu Indonesia untuk menetapkan batas landasan kontinen berlandaskan pada UU Indonesia terutapa pada Perpu Nomor 4 tahun  1960  dimana  Perpu  tersebut  yang  menentukan  atau  menetapkan  titik  dari  garis  pangkal  perairan Nusantara Indonesia dimana dari titik titik tersebut yang menjadi dasar untuk mengukut landasan kontinen Indonesia. Dimana di dalam perpu Nomor 4 tahun 1960 baik pulau Sipadan maupun pulau Ligitan tidaklah termasuk ke dalam Wilayah Indonesia yang dimana Indonesia berangapan kedua pulau tersebut merupakan pulau kepemilikan Malaysia. Namun di dalam peta milik Malaysia kedua pulau tersebut, pulau Sipadan dan Ligitan tidaklah termasuk ke dalam wilayah negara Malaysia yang dimana di kedua pulau tersebut terletak di luar wilayah Malaysia dan tertulis bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan merupakan wilayah Indonesia. 6 Dengan adanya hal tersebut selama bertahun tahun Indonesia dengan Malaysia telah merundingkan mengenai  penyelesaian  kepemilikan  pulau  Sipadan  dengan  pulau  Ligitan  tetapi  tidak  mendapatkan  hasil. Namun  dalam  hal  ini  Indonesia  sendiri  memiliki  keyakinan  yang  kuat  bahwa  pulau  sipadan  dan  Ligitan merupakan wilayah Indonesia dengan beberapa bukti yang telah di selidiki oleh Indonesia selama ini seperti persetujuan  atara  inggris  dengan  belanda  mengenai  hal  ini  yang  terdapat  dalam  convention  tahun  1891 meskipun convention ini tidak menyebutkan dengan tegas bahwa pulau sipadan dengan Ligitan adalah milik Indonesia tetapi terdapat beberapa kemungkinan jika kedua pulau tersebut masuk wilayah Hindia Belanda. Lalu bukti lain dari Indonesia bahwa kedua pulau tersebut merupakan pulau Indonesia adalah melalui fakta history dan kebudayaan yang masih memiliki kaitan denan Kalimantan timur dan juga menurut cerita sejarah
4 David  Tan,  “Metodologi  Penelitian  Hukum:  Mengupas  Dan  Mengulas  Metodologi  Dalam Menyelenggarakan  Penelitian  Hukum.”  NUSANTARA:  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial,Vol.8,  No.8,  Tahun 2021, hal. 2463-2478
5 Hikma Juwanto(2003), Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Pulau Sipadan dan Lingitan, hal. 112
6 Hasjim  Djalal(2003),  Penyelesaian  Sengketa  Sipadan-Ligitan:  Interpelasi.  Jurnal  Hukum  & Pembangunan. Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 33, No. 1.hal. 27
bahwa  kerajaan  Bulungan  pernah  berwenang  atas  pulau  sipadan  dan  Ligitan.  Lalu  jika  dilihat  dari  masa pemerintahan hindia belanda pada saat itu, pemerintahan hindia belanda pernah melaksanakan kewenangan kedaulatan  di  pulau  sipadan  dan  pulau  Ligitan.  Dan  bukti  yang  keempat  adalah  adanya  konsensi  yang Indonesia berikan kepada perusahaan minyak milik Jepang J APEX, yang memiliki batasannya dilaut yang sejajar dengan terusan garis 4’’10’LU. Namun bukti bukti tersebut tidaklah dapat di terima oleh Malaysia begitu  saja,  dan  dalam  sengketa  ini  Malaysia  mengusulkan  untuk  menyelesaikan  masalah  ini  melalui Mahkamah  Internasional setelah melakukan beberapa perundingan antara Indonesia dan Malaysia akhirnya Indonesia menerima usulan Malaysia untuk menyelesaikan sengketa ini melalui Mahkamah  Internasional. 7 Dimana secara procedural penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional haruslah terdapat kesepakatan Bersama antara negara negara yang bersengketa terlebi dahulu, sesuai dengan pasal 36 ayat(1). Dalam hal ini Indonesia dengan Malaysia sudah membuat kesepakatan atau perjanjian yaitu perjanjian yang di beri nama Special Agreement for Submission to the Internasional Court of Justic of the Dispute Between Indonesia and Malaysia concerning Sovereignty over Pulau ligitan and Pulau Supadan (special Agreetment). Yang  mana  di  dalama  perjanjian  tersebut  Mahkamah    Internasional  diminta  untuk  menentukan  diantara Indonesia dan Malaysia siapaka diantara kedua negeri tersebut yang memiliki kedaulatan atas pulau Ligitan dan pulau sipadan. Dan pada tahun 1998 Mahkamah  internasional mulai memeriksa sengeta atas kedua pulau tersebut. 8
Sejarah tercapainya persetujuan Indonesia untuk menyelesaikan sengketa pulau Sipadan dan Ligitan lewat  Mahkamah  Internasional  (MI)  melibatkan  beberapa  tahapan  penting  yang  membentuk  jalur  menuju penyelesaian hukum internasional. Pada tahun 1969, terjadi pertemuan antara Indonesia dan Malaysia dengan tujuan  menetapkan  garis  batas  landas  kontinen  masing-masing  negara.  Meskipun  pertemuan  ini  ditujukan untuk  membahas  garis  batas,  Pulau  Sipadan  dan  Ligitan  menjadi  sumber  ketidaksepakatan  karena dimasukkan ke dalam batas wilayah kedua Negara. 9
Pertemuan  ini  melibatkan  delegasi  dari  Indonesia  dan  Malaysia,  namun  perbedaan  pandangan mengenai  kedua  pulau  tersebut  menimbulkan  masalah  terkait  batas  laut  di  antara  mereka.  Kedua  negara sepertinya  mengklaim  hak  yurisdiksi  atas  pulau-pulau  tersebut,  yang  mengakibatkan  konflik  dan menjadikannya sebagai kasus batas laut antara Indonesia dan Malaysia.
Hal ini menciptakan kebutuhan untuk mencapai persetujuan status quo guna menciptakan perdamaian antara  kedua  negara.  Akan  tetapi,  perbedaan  interpretasi  muncul  terkait  dengan  pemahaman  status  quo. Indonesia  menganggapnya  sebagai  larangan  menduduki  wilayah  tersebut,  sementara  Malaysia memandangnya sebagai hak untuk mengembangkan pulau-pulau tersebut selama persengketaan berlangsung.
Ketidaksepakatan  terkait  interpretasi  status  quo  pada  konflik  antara  Indonesia  dan  Malaysia menciptakan  landasan  akar  permasalahan,  memunculkan  dugaan  bahwa  Malaysia  telah  melanggar kesepakatan  yang  sudah  ada.  Isu  ini  menyoroti  pentingnya  memiliki  kerangka  interpretasi  yang  jelas  dan saling dipahami dalam menangani persengketaan wilayah.
Respons  dari  pihak  Indonesia  terhadap  dugaan  pelanggaran  tersebut  tampak  dalam  bentuk pembentukan kelompok kerja bersama, yang dikenal sebagai "Joint Working Group on Pulau Sipadan and Pulau  Ligitan." 10 Langkah  tersebut  mencerminkan  komitmen  kedua  negara  untuk  menangani  sengketa mereka melalui pendekatan yang bersifat diplomatik dan kolaboratif, mencari pemahaman bersama dan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
Proses  pembentukan  kelompok  kerja  bersama  mencerminkan  upaya  konkret  dari  Indonesia  dan Malaysia  untuk  menyelesaikan  persengketaan  secara  damai.  Dengan  melibatkan  perwakilan  dari  kedua negara,  kelompok  kerja  ini  bertujuan  untuk  mendiskusikan  dan  merundingkan  jalan  keluar  yang  dapat disetujui oleh semua pihak terkait.
Pendekatan  ini  menunjukkan  bahwa  meskipun  terdapat  ketidaksepakatan,  kedua  negara  masih berkomitmen  untuk  mencari  jalan  keluar  yang  bersifat  kooperatif  dan  menghindari  eskalasi  konflik  yang dapat merugikan kedua belah pihak. Selain itu, keputusan untuk membentuk kelompok kerja bersama juga mencerminkan  pentingnya  dialog  terbuka  dan  konstruktif  sebagai  cara  untuk  membangun  pemahaman bersama dan mencapai kesepakatan yang berkelanjutan.
7 Ibid, hal.129 8 Hikma Juwanto(2003), Op.Cit , hal 112-113 9 Wirajuda, H. (2017). "Kasus Sipadan-Ligitan: masalah pengisian konsep negara" proses penyelesaian sengketa pulau Sipadan dan pulau Ligitan. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 33, No. 1, hal. 38.
10 Hendrapati,  M.  (2013).  Implikasi  Putusan  Mahkamah  Internasional  Dalam  Kasus  Sipadan-Ligitan Terhadap Titik Pangkal Dan Delimitasi Maritim. Jurnal Hukum Internasional Vol 1, No.2, hal. 181.
Kelompok kerja ini memiliki tujuan konkret untuk menyelesaikan perselisihan terkait Pulau Sipadan dan  Ligitan.  Serangkaian  pertemuan  diadakan,  dimulai  dengan  pertemuan  di  Kota  Jakarta  pada  bulan  Juli 1992, diikuti oleh pertemuan di Kuala Lumpur pada bulan Januari 1994, dan kemudian kembali ke Jakarta pada bulan September 1994. 11 Meskipun diharapkan dapat mencapai kesepakatan, upaya melalui kelompok kerja ini tidak berhasil.
Menghadapi kegagalan dalam penyelesaian melalui kelompok kerja, Indonesia dan Malaysia setuju untuk  mengangkat  wakil  pribadi  guna  menangani  masalah  ini  secara  lebih  intensif.  Sejumlah  empat pertemuan diadakan di Ibu Kota Malaysia dan Ibu Kota Jakarta, melibatkan wakil-wakil pribadi dari kedua negara. Perundingan ini berlangsung dalam upaya mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan mengenai kedua pulau tersebut.
Proses  perundingan  melalui  wakil  pribadi  antara  Indonesia  dan  Malaysia  mencapai  puncaknya dengan penyusunan laporan yang berisi rekomendasi untuk penyelesaian perselisihan. Laporan ini diteruskan kepada pihak yang berwenang, yakni Presiden Soeharto dari pihak Indonesia dan PM Mahathir Mohamad dari  pihak  Malaysia 12 .  Rekomendasi  yang  terkandung  dalam  laporan  tersebut  menjadi  poin  kritis  yang mengusulkan  penyelesaian  sengketa  ini  melalui  Mahkamah  Internasional  (MI).  Penerimaan  rekomendasi oleh  kedua  pihak  menjadi  titik  balik  yang  signifikan  dalam  sejarah  kasus  Sipadan  dan  Ligitan,  menandai keputusan bersama untuk menggunakan forum hukum internasional sebagai jalur penyelesaian yang resmi.
Keputusan untuk membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional mencerminkan keinginan kedua negara untuk mendapatkan penyelesaian yang adil dan obyektif. Mahkamah Internasional, sebagai lembaga yudisial internasional, diharapkan dapat memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat, mengakhiri ketidakpastian  yang  telah  berlangsung  terkait  kedaulatan  Pulau  Sipadan  dan  Ligitan.  Proses  ini  juga menunjukkan bahwa kedua pihak memiliki kepercayaan pada hukum internasional sebagai mekanisme yang dapat menghasilkan keadilan dan kebenaran.
Sejalan dengan rekomendasi tersebut, Indonesia dan Malaysia kemudian membuat perjanjian yang dikenal  sebagai  " Special  Agreement," menjadi  dasar  formal  untuk  menyerahkan  kasus  ini  ke  Mahkamah Internasional (MI). 13 Pada tanggal 31 Mei 1997, secara resmi, Indonesia dan Malaysia menyerahkan kasus pulau Sipadan dan pulau Ligitan ke Mahkamah Internasional. Langkah ini memiliki akibat penting, di mana keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  pengadilan  bersifat  final  dan  mengikat  kedua  negara.  Dengan  demikian, kronologi  ini  mencerminkan  perjalanan  panjang  menuju  penyelesaian  kasus  melalui  jalur  hukum internasional yang ditandai oleh pertemuan diplomatik, pembentukan kelompok kerja, perundingan melalui wakil pribadi, hingga akhirnya penyerahan kasus ke Mahkamah Internasional sebagai langkah penyelesaian resmi.
Proses evaluasi dan keputusan Mahkamah Internasional (MI) terkait dengan sengketa  kedua pulau antara Indonesia dan Malaysia menggambarkan tahapan penting dalam penyelesaian konflik mereka. Waktu yang diperlukan untuk menangani kasus ini memakan waktu yang signifikan, dimulai dari pemeriksaan yang dimulai pada bulan November 1998. Proses tersebut melibatkan tahapan persidangan, termasuk penyampaian argumen dan bukti-bukti oleh kedua pihak, yang kemudian dievaluasi oleh Majelis hakim MI yang terdiri dari 15 anggota.
Proses pemeriksaan dimulai dengan sesi Argumentasi Tertulis dan Argumentasi Lisan. Argumentasi Tertulis melibatkan penyampaian dasar klaim pada November 1999, jawaban terhadap klaim pada Agustus 2000,  dan  replik  pada  Maret  2001. 14 Sesi  Argumentasi  Lisan  dilaksanakan  pada  Juni  2002.  Dalam penyampaian argumen, Indonesia mengajukan klaim yang berlandaskan pada Konvensi 20 Juni 1891 antara Inggris  dan  Belanda,  dengan  mengacu  pada  warisan  Sultan  Bulungan  sebagai  pemilik  Pulau  Sipadan  dan Ligitan. Malaysia, di sisi lain, menyajikan klaim berdasarkan original title oleh Sultan Sulu, didukung oleh berbagai bukti effective occupation .
Setelah fase memberikan argumen selesai, Majelis hakim Mahkamah Internasional memulai evaluasi mendalam.  Keputusan  akhir  diumumkan  pada  17  Desember  2002,  menjadi  penentu  bagi  penyelesaian
11 H.  Novelia,  B.  (2020).  Sengketa  Pulau  Sipadan  dan  Ligitan  antara  Indonesia  dan  Malaysia  serta penyelesaiannya=  Dispute  over  Sipadan  and  Ligitan  Islands  between  Indonesia  and  Malaysia  and  the  solution (Doctoral dissertation, Universitas Pelita Harapan), hal. 65
12 Juwana, H. (2003). Putusan MI atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Indonesian Journal of International Law, Vol.1, No.1, hal. 172-173.
13 Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2003). Pengantar hukum internasional. Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit PT Alumni, hal. 98
14 Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol.1, No.1. hal.14.
sengketa wilayah ini. Keputusan Mahkamah Internasional tidak menerima argumen negara Indonesia yang merujuk  pada  Konvensi  1891,  menganggapnya  tidak  relevan  dan  tidak  memberikan  penjelasan  memadai mengenai  penetapan  kedaulatan  pulau-pulau  tersebut.  Penolakan  juga  mencakup  klaim  sebagai  pewaris pulau, karena bukti yang diajukan dianggap tidak kuat.
Lebih  lanjut,  Mahkamah  Internasional  mempertimbangkan  bukti-bukti  effective  occupation  yang diajukan oleh kedua negara. Dalam evaluasi ini, Mahkamah Internasional menyimpulkan bahwa bukti yang diberikan oleh Malaysia menunjukkan administrasi yang kian efektif untuk Pulau Sipadan dan Ligitan. Oleh karena itu, pada 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional membuat keputusan Malaysia berdaulatan atas kedua pulau tersebut.
Keputusan ini bukan hanya menandai penolakan terhadap argumen Indonesia yang dianggap tidak memadai, tetapi juga menegaskan pentingnya bukti-bukti effective occupation dalam menentukan kedaulatan wilayah.  Keputusan  Mahkamah  Internasional  menjadi  penentu  dalam  penyelesaian  sengketa  wilayah  ini, bersifat final dan mengikat.
Keputusan  ini  tidak  hanya  mencerminkan  aspek  hukum  dan  sejarah,  tetapi  juga  menggarisbawahi relevansi bukti-bukti administrasi yang efektif dalam menilai klaim kedaulatan wilayah. Dengan demikian, Akhir dari sengketa Sipadan dan Ligitan diselesaikan lewat Mahkamah Internasional membentuk preseden berharga  dalam  hukum  internasional  terkait  sengketa  wilayah,  memberikan  kontribusi  pada  pemahaman faktor-faktor yang dianggap relevan oleh lembaga hukum internasional seperti MI dalam menangani klaim kedaulatan wilayah antar negara.
Keputusan  ini  juga  memberikan  dasar  yang  jelas  bagi  upaya  kedua  negara  semakin  meningkatkan kerja sama di masa yang akan datang, dengan menghindari potensi sengketa serupa melalui proses hukum internasional. Kesimpulan ini menciptakan landasan yang kuat untuk rekonsiliasi dan kerja sama bilateral, mencerminkan  pentingnya  penyelesaian  konflik  melalui  jalur  hukum  dalam  mewujudkan  perdamaian  dan stabilitas regional.

## B. Analisis Putusan Mahkamah Internasional Mengenai  Sengketa Pulau Sipadan Dan Pulau Ligitan
Dari hasil keputusan Mahkamah  Internasional mengenai sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dimana  keputusan  Mahkamah    Internasional  tersebut  memberikan  kemenangan  kepada  pihak  Malaysia dengan  di  kuatkannya  dengan  bukti-bukti  efektif  yang  dianggap  lebih  meyakinkan  dari  pada  Indonesia dengan demikian Mahkamah  internasional dapat memutuskan untuk memberi kemenangan kepada Malaysia dalam persengketaan dua pulau yakni pulau sipadan dan pulau Ligitan. Yang mana dengan adanya keputusan Mahkamah  internasional  mengenai  kemenangan  Malaysia  terhadap  sengketa  kedua  pulau  tersebut menjadikan negara Malaysia memiliki kedaulatan yang penuh terhadap pulau Sipadan dan Ligitan.
Seperti yang kita ketahui pengalihan pulau Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia bukanlah sebuah hadiah atau pemberian. Dimana Indonesia sendiri tentunya tidak ingin pulau pulaunya beralih kepemilikan dan ingin tetap mempertahankan pulau pulaunya, tetapi begitu juga dengan Malaysia yang juga ingin tetap mempertahankan Pulau Sipadan dan Ligitan karena disini Malaysia merasa kedua pulau tersebut merupakan milik  negara  Malaysia.  Yang  dimana  dalam  hal  ini  baik  Pulau  Sipadan  maupun  Pulau  Ligitan  keduanya adalah pulau yang hanya berkisah dari sejarah atau bukti sejarah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang diamana meskipun baik Indonesia ataupun Malaysia telah menyatakan jika baik Pulau Sipadan maupun  Pulau  Ligitan  pernah  terkait  dengan  masa  penjajahan  Indonesia  maupun  Malaysia.  Namun  hal tersebut tidaklah sesuai dengan prinsip uti possidentis juris . Yang diamana prinsip tersebut menyatakan jika batas batas wilayah harus sesuai dengan kronologi pada masa jajahan dan memiliki kekuatan hukum namun dalam hal ini baik Indonesia maupun Malaysia tidak memiliki kekuatan hukum kepada kedua pulau tersebut dengan  demikian  dapat  diartikan  bahwa  baik  pulau  sipadan  maupun  pulau  Ligitan  tidaklah  dapat  menjadi suatu bagian wilayah negara baik Indonesia maupun Malaysia. Namun dengan adanya penyelesaian yang di lakukan Indonesia dengan Malaysia melalui Mahkamah  Internasional yang mana sesuai dengan prinsip uti possidetis  juris  mengakibatkan  kemenangan  atau  pengalihan  pulau  sipadan  dan  pulau  Ligitan  ke  pada Malaysia.  Meskipun  putusan  tersebut    sesunguhnya  memberikan  kekecawaan  kepada  negara  Indonesia, namun sebagai salah satu upaya perdamaian Indonesia haruslah menerima putusan Mahkamah  Internasional mengenai kemenangan Malaysia atas sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. 15
Sangat penting untuk mematuhi keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) karena keputusan tersebut memberikan  kemenangan  kepada  Malaysia  dalam  sengketa  Sipadan  dan  Ligitan.  Karena  pengakuannya sebagai badan hukum internasional, MI atau Mahkamah Internasional memiliki kapasitas untuk menangani
15 Rahmad,R,Wirda, M. A.,& Nurman,A. (2016). Kajian Geografis Perbatasan Laut Antara Indonsia dan Malaysia, Jurnal Geografis,Vol.8,No.2, hal.184
masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan  hukum  internasional.  Adanya  bukti-bukti  yang  menunjukkan kepemilikan  Indonesia  dan  Malaysia  atas  wilayah  Sipadan  dan  Ligitan  memainkan  peran  penting  dalam mencapai  penyelesaian  dalam  sengketa  hukum  terkait.  Menyusul  tidak  memadainya  bukti  yang  diberikan oleh  kedua  negara  sebelumnya,  kemungkinan  ini  dianggap  sebagai  langkah  selanjutnya  yang  layak  untuk menyelesaikan  sengketa  di  tingkat  internasional.  Untuk  menyelesaikan  kebuntuan  ini,  pengadilan  harus mempertimbangkan  bukti-bukti  yang  kuat  tentang  pendudukan  sebelumnya  yang  mendahului  sengketa perbatasan  antara  Malaysia  dan  Indonesia.  Setelah  memeriksa  dengan  seksama  bukti-bukti  yang  diajukan oleh  kedua  belah  pihak,  pengadilan  memutuskan  bahwa  Malaysia  memiliki  alasan  yang  lebih  kuat  dan persuasif.  Sangatlah  penting  untuk  mempertimbangkan  dan  mungkin  mencermati  kualitas  keputusan  yang diberikan oleh Mahkamah Internasional.
Sebelum kasus Sipadan dan Ligitan, Mahkamah Internasional telah menggunakan penyerahan bukti yang menunjukkan pendudukan efektif sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa. Perjanjian ini berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan penyelesaian yang tidak memihak yang didasarkan pada informasi faktual atau bukti yang dimiliki oleh kedua belah pihak mengenai wilayah yang disengketakan. Proses penyelesaian sebelumnya telah menunjukkan bahwa penggunaan bukti-bukti pendudukan yang kuat bukanlah pendekatan yang baru atau inovatif. Penggunaan pendekatan ini oleh Mahkamah Internasional menunjukkan upaya untuk mendapatkan putusan  yang tidak  memihak dengan  mempertimbangkan  fakta-fakta  yang tersedia baik dari Indonesia maupun Malaysia mengenai wilayah yang disengketakan. Pasal 2 dari Perjanjian Khusus menyoroti peran  Mahkamah  Internasional  dalam  menentukan  kedaulatan  atas  kedua  pulau  tersebut,  dan  penggunaan pendekatan  ini  sesuai  dengan  hal  tersebut.  Terlepas  dari  kepemilikan  Pulau  Sipadan  dan  Ligitan,  baik Indonesia maupun Malaysia tidak akan rugi dengan terlibat dalam proses resolusi ini.
Mahkamah  Internasional  (ICJ)  telah  memberikan  putusan  yang  sangat  luar  biasa  dalam  kasus Sipadan  dan  Ligitan,  dengan  mengikuti  protokol  hukum  yang  telah  ditetapkan  oleh  mahkamah  tersebut. Sebelum memulai proses hukum, Indonesia dan Malaysia telah terlibat dalam diskusi mengenai kemungkinan penyelesaian sengketa. Negara Indonesia dan Malaysia terlibat dalam sengketa atas kedaulatan Pulau Ligitan dan  Pulau  Sipadan.  Mereka  telah  sepakat  untuk  menyelesaikan  masalah  ini  dengan  mengajukannya  ke Mahkamah Internasional. Kedua belah pihak telah sepakat untuk menyerahkan sengketa mengenai Sipadan dan Ligitan kepada Mahkamah Internasional untuk diselesaikan. Kedua negara akan mengalami hasil yang sama:  keputusan  pengadilan  bersifat  konklusif  dan  tidak  dapat  dibatalkan.  Keputusan  ini  menggambarkan kemampuan  Mahkamah  Internasional  untuk  menangani  masalah  perbatasan  secara  efisien  dengan  tetap mempertimbangkan pentingnya menjaga perdamaian dalam keputusannya. 16
Indonesia  dan  Malaysia  telah  mencapai  kesepakatan  yang  signifikan  untuk  membawa  sengketa teritorial mereka ke Mahkamah Internasional (ICJ) untuk pertama kalinya. Sengketa yang dimaksud adalah kasus Sipadan dan Ligitan. Indonesia dan Malaysia, sebagai pelopor di bidang ini, memperoleh pengalaman berharga dalam  mengelola konflik  yang berkaitan dengan batas-batas teritorial melalui situasi  yang penuh tantangan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kedua  negara  telah  memperoleh  pemahaman  yang  komprehensif mengenai prosedur dan seluk-beluk yang terlibat dalam pengelolaan sengketa batas wilayah oleh Mahkamah Internasional. 17 .
Pemerintah  Indonesia  berkewajiban  untuk  mengakui  dan  mematuhi  putusan  pengadilan  yang mengubah  batas  wilayah  Indonesia  untuk  kepentingan  Malaysia.  Penerimaan  dan  ketundukan  Indonesia terhadap  putusan  tersebut  mencerminkan  komitmen  yang  terpuji  untuk  mematuhi  putusan  Mahkamah Internasional. Kepatuhan negara Indonesia terhadap putusan tersebut menunjukkan wujud nyata dari prinsip negara hukum, karena sesuai dengan kriteria hukum yang berlaku. Untuk memastikan kesejahteraan generasi mendatang, negara menetapkan pedoman dan menekankan perlunya mengikutinya. Mahkamah Internasional (ICJ) menunjukkan tanggung jawabnya untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa Sipadan dan Ligitan dengan menetapkan peraturan hukum. Dasar pemikiran di balik hal ini sesuai dengan yurisdiksi Mahkamah Internasional,  yang  memprioritaskan  penyelesaian  konflik  melalui  metode  hukum  daripada  mengandalkan penggambaran batas-batas yang tepat di sepanjang fitur fisik seperti batas benua atau zona ekonomi eksklusif (ZEE). 18
16 Hendrapati, M., Napang, M., Mochtar, S., & Judhariksawan, J. (2015). Pengendalian Efektif sebagai Cara Akuisisi Teritorial: Analisis Kasus Sipadan-Ligitan. Hasanuddin Law Review, Vol.1, No.2, hal. 243.
17 Butcher, J. G. (2013). The International Court of Justice and the territorial dispute between Indonesia and Malaysia in the Sulawesi Sea. Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, Vol.35, No.2, hal. 235.
18 Hasjim Djalal, Op.Cit, hal. 132.
Indonesia  dan  Malaysia  menegaskan  bahwa  metode  dan  putusan  Mahkamah  Internasional didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang kuat, yang diambil dari pengalaman dan pengamatan langsung mereka sendiri. Para hakim, sebagai pengambil keputusan, memikul tanggung jawab yang besar dalam hal pengetahuan akademis dan keterampilan profesional mereka. 19 Mahkamah  Internasional  menggunakan  prinsip terra  nullius dalam  putusannya  untuk  mengakui Malaysia  sebagai  pemilik  sah  Pulau  Sipadan  dan  Ligitan.  Dalam  konteks  hukum,  pengertian terra  nullius berkaitan  dengan  keputusan  pengadilan  yang  menetapkan  kepemilikan  suatu  negara  atas  suatu  wilayah. Pengadilan mengadopsi tindakan pencegahan ini untuk menghindari skenario tidak diakuinya suatu wilayah oleh negara manapun. 20
Penelitian ini mengeksplorasi konsep terra nullius , yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan hukum. Yurisdiksi Mahkamah Internasional untuk menentukan pemilik yang sah atas kedua pulau tersebut telah ditetapkan, dan memiliki kewenangan untuk memberikan putusan yang tidak memihak terkait sengketa kepemilikan  antara  Indonesia  dan  Malaysia.  Penentuan  kepemilikan  atau  hak  atas  pulau-pulau  tersebut hanyalah salah satu ilustrasi tentang bagaimana gagasan terra nullius menekankan perlunya setiap wilayah memiliki status hukum yang berbeda. Terlepas dari apakah konflik tersebut ditangani melalui negosiasi damai yang mengikuti pedoman UNCLOS 1982, mekanisme penyelesaian ASEAN, atau Mahkamah Internasional, prinsip yang mendasari ini tetap tidak berubah. 21 Setiap upaya untuk mencapai penyelesaian harus dilakukan dengan integritas dan pemahaman yang menyeluruh tentang fakta-fakta sejarah yang akurat.
Jika  penjelasan  tersebut  di  atas  dapat  diterima,  maka  putusan  Mahkamah  Internasional  (ICJ) mengenai penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Putusan  tersebut  sah  secara  hukum  karena  kedua  negara  yang  saling  menyetujui  untuk  menggunakan  ICJ sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik mereka telah mencapai kesepakatan. Putusan konklusif ini tidak terbantahkan karena Mahkamah Internasional, sebuah lembaga peradilan global, menunjukkan yurisdiksi dan prestisenya  melalui  penerapan  pengetahuan  dan  pengalamannya  yang  luas.  Netralitas  para  hakim  selama proses berlangsung sangat penting dalam  menjaga perdamaian antara kedua negara  yang bertikai. Dengan adanya keputusan eksplisit dari pengadilan untuk memberikan status teritorial kepada salah satu negara dalam kasus Sipadan dan Ligitan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil keputusan tersebut sesuai dengan prinsip- prinsip hukum, termasuk gagasan terra nullius.
Mengingat  bahwa  baik  Indonesia  maupun  Malaysia  perlu  memberikan  bukti  yang  cukup  untuk mendukung klaim masing-masing atas Pulau Sipadan dan Ligitan, proses negosiasi untuk mencapai resolusi mungkin  akan  berlangsung  lama.  Masing-masing  negara  mungkin  akan  merasa  berkewajiban  untuk menyajikan  bukti  lebih  lanjut  dalam  konteks  ini  untuk  memperkuat  legitimasi  klaim  mereka  dan menumbuhkan  rasa  percaya  diri.  Kedua  negara  mungkin  memiliki  sentimen  ini,  sehingga  menyelaraskan dengan  perspektif  masing-masing.  Untuk  mencapai  kesepakatan,  Indonesia  dan  Malaysia  harus  terlebih dahulu  menciptakan rasa saling percaya,  karena kedua negara  menginginkan penyelesaian  yang cepat dan optimal atas sengketa ini. Penting untuk menjaga kepercayaan ini dan memastikan bahwa tidak ada negara yang  mengeksploitasi  satu  sama  lain,  karena  hal  ini  dapat  menyebabkan  munculnya  masalah  baru. Keberhasilan  mencapai penyelesaian  yang adil untuk  masalah ini akan sulit, sehingga sangat penting bagi Indonesia dan Malaysia untuk mendekatinya dengan keseriusan dan integritas. 22
Baik Indonesia maupun Malaysia harus menjunjung tinggi gagasan untuk mempertahankan klaim wilayah  mereka,  terutama  jika  masalah  Sipadan  dan  Ligitan  diselesaikan  tanpa  melibatkan  Mahkamah Internasional. Hal ini terlihat  jelas dari konsep panduan ini bahwa  kedua negara  menegaskan kepemilikan atas kedua pulau tersebut. Mengingat bahwa kedua pulau tersebut tidak berada di bawah yurisdiksi negara mana  pun,  penyerahan  tiba-tiba  oleh  salah  satu  negara  akan  menimbulkan  pertanyaan  apakah  tujuannya adalah  untuk  mencapai  perdamaian  global.  Mengingat  fakta  bahwa  Indonesia  dan  Malaysia  telah  berjanji untuk  menempuh  jalan  damai  melalui  berbagai  perjanjian  hukum  internasional,  kemungkinan  terjadinya konflik yang signifikan antara kedua negara sangat kecil kemungkinannya. Jika kedua negara gagal mencapai
19 Sumardiman,  A.  (2017).  Beberapa  catatan  tentang  persoalan  Sipadan-Ligitan  serta  masalah  terkait lainnya dengan implementasi negara kepulauan. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 33, No.1, hal.157.
20 Huh, S. (2015). Title To Territory In The Post-Colonial Era: Original Title And Terra Nullius In The ICJ  Judgments  On  Cases  Concerning  Ligitan/Sipada n  (2002)  and  Pedra  Branca  (2008).  European  Journal  of International Law, Vol. 26, No.3, hal. 722-723.
21 Kusumo, A. T. S., & Leksono, H. (2013). Alternatif Penyelesaian Sengketa Wilayah Laut Indonesia- Malaysia. Yustisia Jurnal Hukum, Vol.2, No.1. hal.103.
22 Baureh, R. S. (2019). Kajian Yuridis Penetapan Batas Wilayah Ambalat Antara Indonesia Dengan Malaysia Menurut Hukum Internasional. Lex Et Societatis, Vol.6, No.9., hal. 92.
konsensus selama negosiasi, masalah ini dapat ditangani melalui mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang ditetapkan oleh ASEAN.
Ada kemungkinan besar bahwa masalah Sipadan dan Ligitan dapat diselesaikan oleh badan hukum yang  dibentuk  oleh  ASEAN.  " High  Council "  ASEAN  berfungsi  sebagai  badan  yang  kompeten  untuk menangani  perselisihan  atau  isu-isu  tertentu  di  antara  negara-negara  anggota  ASEAN.  Menggunakan lembaga  ini  untuk  penyelesaian  menjadi  pilihan  yang  layak  ketika  proses  negosiasi  gagal  menghasilkan resolusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. Jika penyelesaian  melalui  Mahkamah  Internasional  tidak  terjadi,  kasus  Sipadan  dan  Ligitan  mungkin  dapat diselesaikan secara memuaskan di organisasi " High Council " ASEAN. Pentingnya penyelesaian ini terletak pada  kemampuannya  untuk  memberikan  keadilan  yang  sesungguhnya  kepada  Indonesia  dan  Malaysia, sejalan dengan upaya-upaya penyelesaian alternatif yang diusulkan oleh lembaga-lembaga hukum ASEAN.
Penyelesaian masalah ini melalui " High Council " ASEAN memiliki berbagai hasil potensial sebagai hasil akhir penyelesaian. Alternatif-alternatif tersebut memiliki kemiripan dengan hasil potensial yang dapat dicapai  melalui  Mahkamah  Internasional.  Alternatif  pertama  berkaitan  dengan  potensi  Indonesia  untuk menegaskan kepemilikannya yang sah atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Alternatif kedua adalah potensi bagi Malaysia untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas kedua pulau tersebut. 23 Opsi ketiga menilai kelayakan Indonesia dan Malaysia untuk membagi kedua pulau tersebut secara adil atau memperoleh kepemilikan atas salah satu pulau. Ketiga pendekatan ini biasanya dievaluasi dalam kaitannya dengan diskusi potensial oleh entitas " High Council " ASEAN. Namun demikian, keabsahan dan kesesuaian pilihan-pilihan ini harus dinilai dengan mengumpulkan pemikiran atau perspektif langsung dari High Council ASEAN setelah pemeriksaan dan  pertimbangan  yang  cermat.  Memasukkan  perspektif  langsung  akan  meningkatkan  keyakinan  dan kepercayaan para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian.
Pendekatan  yang  berbeda  antara  Mahkamah  Internasional  dan  Majelis  Tinggi  ASEAN  dalam menangani kasus Sipadan dan Ligitan dapat dianalisa dengan mempertimbangkan perspektif masing-masing hakim.  Masalah  yang  dihadapi  berkaitan  dengan  sejauh  mana  Majelis  Tinggi  ASEAN  dapat  dianggap memiliki hakim yang tidak memihak dalam menangani kasus ini. Sangatlah penting untuk memeriksa dan menginterogasi  secara  seksama  apakah  Majelis  Tinggi  ASEAN  dapat  menyediakan  hakim-hakim  yang memenuhi  persyaratan  ketidakberpihakan,  mengingat  Mahkamah  Internasional,  yang  menangani  perkara- perkara  yang  serupa,  telah  memiliki  hakim-hakim  yang  tidak  memihak. 24 Namun, High  Council ASEAN memiliki  keuntungan  karena  berpotensi  memiliki  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  proses pembentukan negara di Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, proses penyelesaiannya mungkin akan lebih efisien dan identifikasi poin-poin ketidaksepakatan dapat difasilitasi, terutama karena lokasi geografisnya di wilayah Asia Tenggara. Penting untuk diketahui bahwa analisis penulis mengenai keuntungan dan kerugian dari sudut pandang ini bersifat subjektif. Untuk pemahaman yang lebih komprehensif, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menyelidiki informasi faktual yang berkaitan dengan keberadaan dan perbedaan dari kedua organisasi tersebut. 25
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jika Mahkamah Internasional tidak dapat menyelesaikan masalah Sipadan dan Ligitan, maka kemungkinan besar akan diselesaikan melalui organisasi " High Council " ASEAN.  Hal  ini  dikarenakan  proses  negosiasi  antara  Indonesia  dan  Malaysia  telah  gagal  mencapai kesepakatan  yang  saling  menguntungkan  bagi  kedua  negara.  Kedua  negara  dengan  tegas  menyatakan kedaulatannya atas pulau Sipadan dan Ligitan. 26 Oleh karena itu, penyelesaian yang paling mungkin melalui negosiasi adalah pembagian  wilayah  yang adil atau  kontrol bersama atas salah  satu pulau di antara kedua negara.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
23 Devi  Yusvitasari.  (2020). Strategi  Pemerintah  Indonesia  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Tentang Penetapan Batas Laut Antara Indonesia Dan Malaysia Di Blok Ambalat. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan : Vol. 8, No. 1. hal.5.
24 Susanto, Bambang. “Kajian Yuridis Permasalahan Batas Maritim Wilayah Laut RI (Suatu Pandangan TNI AL Bagi Pengamanan Laut RI),” Indonesia Journal of International Law . Edisi Khusus. 2004.
25 Purnomo,  Y.  Didik  Heru,  “Pengamanan  Laut  Wilayah  RI  Bagian  Barat.” Indonesia  Journal  of International . Edisi Khusus. 2004. 26 Marpaung, Leonard. “Putusan ICJ 102- SILI. Forum Hukum , Volume ke 2, Nomor ke 1. Jakarta. 2005.
1. Kasus  Sipadan  dan  Ligitan  pada  dasarnya  merupakan  kasus  batas  wilayah  yang  terjadi  antara  negara Indonesia  dengan  negara  Malaysia.  Konflik  antara  Indonesia  dengan  Malaysia  mengenai  perebutan kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan ini bermula pada tahun 1969. Dimana hal ini bermula pada saat kedua  negara  tersebut  melakukan  perundingan  untuk  menetapkan  batas  landas  kontinen  antara  negara Indonesia dengan negara Malaysia. Namun pada saat itu terdapat dua pulau yang mana pulau tersebut tidak termasuk  bagian  negara  Malaysia  maupun  negara  Indonesia  yang  dimana  hal  ini  lah  yang  menjadi persoalan. Dimana pada saat itu Indonesia untuk menetapkan batas landasan kontinen berlandaskan pada UU  Indonesia  terutapa  pada  Perpu  Nomor  4  tahun  1960  dimana  Perpu  tersebut  yang  menentukan  atau menetapkan  titik  dari  garis  pangkal  perairan  Nusantara  Indonesia  dimana  dari  titik  titik  tersebut  yang menjadi dasar untuk mengukut landasan kontinen Indonesia. Dimana di dalam perpu Nomor 4 tahun 1960 baik  pulau  Sipadan  maupun  pulau  Ligitan  tidaklah  termasuk  ke  dalam  Wilayah  Indonesia  yang  dimana Indonesia berangapan kedua pulau tersebut merupakan pulau kepemilikan Malaysia. Namun di dalam peta milik Malaysia kedua pulau tersebut, pulau Sipadan dan Ligitan tidaklah termasuk ke dalam wilayah negara Malaysia yang dimana di kedua pulau tersebut terletak di luar wilayah Malaysia dan tertulis bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan merupakan wilayah Indonesia..
2. Dari hasil keputusan Mahkamah  Internasional mengenai sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dimana keputusan Mahkamah  Internasional tersebut memberikan kemenangan kepada pihak Malaysia dengan di kuatkannya  dengan  bukti-bukti  efektif  yang  dianggap  lebih  meyakinkan  dari  pada  Indonesia  dengan demikian  Mahkamah    internasional  dapat  memutuskan  untuk  memberi  kemenangan  kepada  Malaysia dalam  persengketaan  dua  pulau  yakni  pulau  sipadan  dan  pulau  Ligitan.  Yang  mana  dengan  adanya keputusan  Mahkamah  internasional  mengenai  kemenangan  Malaysia  terhadap  sengketa  kedua  pulau tersebut menjadikan negara Malaysia memiliki kedaulatan yang penuh terhadap pulau Sipadan dan Ligitan. Mahkamah Internasional menggunakan prinsip terra nullius dalam putusannya untuk mengakui Malaysia sebagai pemilik sah Pulau Sipadan dan Ligitan. Dalam konteks hukum, pengertian terra nullius berkaitan dengan keputusan pengadilan yang menetapkan kepemilikan suatu negara atas suatu wilayah. Pengadilan mengadopsi  tindakan  pencegahan  ini  untuk  menghindari  skenario  tidak  diakuinya  suatu  wilayah  oleh negara manapun.Penelitian ini mengeksplorasi konsep terra nullius , yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan  hukum.  Yurisdiksi  Mahkamah  Internasional  untuk  menentukan  pemilik  yang  sah  atas  kedua pulau tersebut telah ditetapkan, dan memiliki kewenangan untuk memberikan putusan yang tidak memihak terkait sengketa kepemilikan antara Indonesia dan Malaysia. Penentuan kepemilikan atau hak atas pulau- pulau tersebut hanyalah salah satu ilustrasi tentang bagaimana gagasan terra nullius menekankan perlunya setiap  wilayah  memiliki  status  hukum  yang  berbeda.  Terlepas  dari  apakah  konflik  tersebut  ditangani melalui negosiasi damai yang mengikuti pedoman UNCLOS 1982, mekanisme penyelesaian ASEAN, atau Mahkamah Internasional, prinsip yang mendasari ini tetap tidak berubah. 27 Setiap upaya untuk mencapai penyelesaian  harus  dilakukan  dengan  integritas  dan  pemahaman  yang  menyeluruh  tentang  fakta-fakta sejarah  yang  akurat.  Putusan  Mahkamah  Internasional  (ICJ)  mengenai  penyelesaian  kasus  Sipadan  dan Ligitan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Putusan tersebut sah secara hukum karena kedua negara yang saling menyetujui untuk menggunakan ICJ sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik mereka telah mencapai kesepakatan.

## B. Saran
1. Negara Indonesia haruslah lebih memperhatikan pulau pulau yang terdapat di wilayah Indonesia terutama pulau pulau terluar dan berdekatan dengan negara lain tidak hanya negara Malaysia.
2. Pemerintahan  Indonesia  haruslah  segera  mendaftarkan,  menentukan  dan  mendepositkan  batas  batas wilayah Indonesia terutama batas batas laut Indonesia kepada sekejen PBB sesuai dengan KHL 1982
.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adolf, Huala. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Bandung: Sinar Grafika. 2004 Djalal, Hasjim . Indonesia and The Law of The Sea . Jakarta: CSIS. 1995.
27 Kusumo, A. T. S., & Leksono, H. (2013). Alternatif Penyelesaian Sengketa Wilayah Laut Indonesia- Malaysia. Yustisia Jurnal Hukum, Vol.2, No.1. Halaman 103.
Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2003). Pengantar hukum internasional. Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, Bandung, PT Alumni

## Jurnal
Baureh,  R.  S.  (2019). Kajian  Yuridis  Penetapan  Batas  Wilayah  Ambalat  Antara  Indonesia  Dengan  Malaysia Menurut Hukum Internasional. Lex Et Societatis, Vol.6, No.9.
Butcher, J. G. (2013). The International Court of Justice and the territorial dispute between Indonesia and Malaysia in  the  Sulawesi  Sea.  Contemporary  Southeast  Asia:  A  Journal  of  International  and  Strategic  Affairs, Vol.35, No.2
David  Tan,  “Metodologi  Penelitian  Hukum:  Mengupas  Dan  Mengulas  Metodologi  Dalam  Menyelenggarakan Penelitian  Hukum.”  NUSANTARA:  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial,Vol.8,  No.8,  Tahun  2021,  hal. 2463-2478 Devi Yusvitasari. (2020). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Tentang Penetapan Batas Laut Antara Indonesia Dan Malaysia Di Blok Ambalat. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan : Vol. 8, No. 1
Endrapati, M. (2013). Implikasi Putusan Mahkamah Internasional Dalam Kasus Sipadan-Ligitan Terhadap Titik Pangkal Dan Delimitasi Maritim. Jurnal Hukum Internasional Vol 1, No.2, Halaman 181.
H. Novelia, B. (2020). Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia serta penyelesaiannya= Dispute over Sipadan and Ligitan Islands between Indonesia and Malaysia and the solution (Doctoral dissertation, Universitas Pelita Harapan).
Hasjim  Djalal.  (2003).  Penyelesaian  Sengketa  Sipadan-Ligitan:  Interpelasi.  Jurnal  Hukum  &  Pembangunan. Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 33, No. 1.
Hendrapati, M., Napang, M., Mochtar, S., & Judhariksawan, J. (2015). Pengendalian Efektif sebagai Cara Akuisisi Teritorial: Analisis Kasus Sipadan-Ligitan. Hasanuddin Law Review, Vol.1, No.2
Huh, S. (2015). Title to territory in the post-colonial era: original title and terra nullius in the ICJ judgments on cases  concerning  Ligitan/Sipadan  (2002)  and Pedra Branca  (2008). European  Journal  of  International Law, Vol. 26, No.3
Itasari,  E.  R.  (2015).  Memaksimalkan  Peran  Treaty  of  Amity  and  Cooperation  in  Southeast  Asia  1976  (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol.1, No.1 Juwana, H. (2003). Putusan MI atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Indonesian Journal of International Law, Vol.1, No.1
Kusumo, A. T. S., & Leksono, H. (2013). Alternatif Penyelesaian Sengketa Wilayah Laut Indonesia-Malaysia.
Yustisia Jurnal Hukum, Vol.2, No.1.
Marpaung, Leonard. “Dari Sili ke Ambalat (Ambalat Melakukan Sipadan-Ligitan). Forum Hukum . Volume ke 2. Nomor ke 1. Jakarta. 2005.
Purnomo, Y. Didik Heru, “Pengamanan Laut Wilayah RI Bagian Barat.” Indonesia Journal of International . Edisi Khusus. 2004.
Rahmad,R,Wirda, M. A.,& Nurman,A. (2016). Kajian Geografis Perbatasan Laut Antara Indonsia dan Malaysia, Jurnal Geografis,Vol.8,No.2
Sumardiman, A. (2017). Beberapa catatan tentang persoalan Sipadan-Ligitan serta masalah terkait lainnya dengan implementasi negara kepulauan. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 33, No.1
Susanto, Bambang. “Kajian Yuridis Permasalahan Batas Maritim Wilayah Laut RI (Suatu Pandangan TNI AL Bagi Pengamanan Laut RI),” Indonesia Journal of International Law . Edisi Khusus. 2004. Wirajuda, H. (2017). "Kasus Sipadan-Ligitan: masalah pengisian konsep negara" proses penyelesaian sengketa pulau Sipadan dan pulau Ligitan. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 33, No. 1

## Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS 1982 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Konvensi Hukum Laut 1982 Statuta Mahkamah Internasional Treaty of Amity and Cooperation in South-east Asia. Special Agreement for Submission to the International Court of Justice of the Dispute between Indonesia and Malaysia concerning Sovereignty over pulau Ligitan and Pulau Sipadan United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS). Montego Bay. 1982.