## FORMASI PUBLIC SPHERE DALAM MASYARAKAT TRANSISIONAL
Studi Kasus Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Limbah Padat di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan
Jannus Timbo Halomoan Siahaan
Alumni S2 Ilmu Manajemen Komunikasi Politik Universitas Indonesia 2007
email: jannus_siahaan@yahoo.com

## ABSTRAK
Ruang publik yang dipopulerkan oleh Jurgen Habermas adalah hasil dari tinjauan realitas masyarakat  Eropa  abad  ke-18.  Dalam  karyanya,  Habermas  menyebutkan  bahwa kapitalisme pada saat itu berhasil membebaskan masyarakat Eropa dari ketergantungannya  atas  pengaruh  feodalisme  yang  diberlakukan  oleh  gereja  dan kekuasaan  monarchy,  yang  bentuknya  adalah  sebuah  ruang  diskusi  masyarakat  yang ditujukan  untuk  mengkritisi  kekuasaan  tradisional  (Gereja  dan  Kerajaan).  Dengan  kata lain,  kekuatan  kapitalisme  berhasil  menciptakan  ruang  perdebatan  sosial  yang  dulunya dipengaruhi  oleh  kekuatan  feodal  hingga  beralih  ke  wilayah  sosial  yang  bebas  dari dominasi  kekuasaan  feodal  dimana  di  ruang  publik  tersebut  masyarakat  memiliki  hak dalam  memberikan  kritik  terhadap  persoalan-persoalan  kemasyarakatan.  Jika  di  Eropa perkembangan ranah publik dipengaruhi oleh perkembangan kapitalisme, lalu bagaimana dengan pelaksanaan ranah publik di masyarakat transisional di Indonesia atau khususnya di  masyarakat  Luwu  Timur?  Makalah  ini  ingin  menggali  bagaimana  pelaksanaan  ruang publik  sebagai  sebuah  konsep  pada  masyarakat  transisi,  khususnya  di  wilayah  Luwu Timur  khususnya  terkait  dengan  proses  pembuatan  sebuah  Peraturan  Daerah  No.  03 Tahun 2007 tentang Limbah Padat Berbahaya. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa  masyarakat  masih  mengalami  kesulitan  dalam  mengakses  informasi  yang berkaitan  dengan  kebijakan  terkait  kehidupan  publik  secara  riil.  Pada  saat  bersamaan, pemerintah  sendiri  juga  kesulitan  dalam  mendistribusikan  informasi  yang  sesungguhnya dibutuhkan  oleh  masyarakat. Pemerintah, DPRD atau  masyarakat Luwu Timur memang telah  menyepakati  untuk  memberikan  ruang  diskusi  kepada  publik  terkait  pembuatan peraturan  pengelolaan  limbah  padat  tersebut.  Namun  ternyata  dalam  implementasinya tidak  juga  ditemukan  cara  yang  sesuai  sejak  dari  proses  perumusan  hingga  sosialisasi terhadap sebuah peraturan daerah.
Kata kunci: ruang publik, masyarakat transisi

## ABSTRACT
The public sphere popularized by Jurgen Habermas is the result of a review of the reality of 18th century European society. In his work, Habermas mentions that capitalism at that time  succeeded  in  liberating  European  society  from  its  dependence  on  the  influence  of feudalism  imposed  by  the  church  and  monarchy,  whose  form  was  a  community discussion  room  aimed  at  critiquing  traditional  power  (Church  and  Kingdom).  In  other words, the power of capitalism has succeeded in creating a space of social debate that was
once  influenced  by  feudal  power  until  it  switched  to  a  social  area  free  from  the domination  of  feudal  power  where  in  that  public  sphere  society  has  a  right  in  giving criticisms  of  social  problems.  If  in  Europe  the  development  of  the  public  sphere  is influenced by the development of capitalism, then what about the implementation of the public  sphere  in  transitional  society  in  Indonesia  or  especially  in  the  East  Luwu community?  This  paper  seeks  to  explore  how  the  implementation  of  public  space  as  a concept in transitional society, especially in the East Luwu region in particular related to the process of making a Regional Regulation no. 03 of 2007 on Hazardous Solid Waste. The  results  of  field  research  indicate  that  people  are  still  having  difficulty  in  accessing information related to policies related to public life in real terms. At the same time, the government  itself  also  difficulties  in  distributing  information  that  is  actually  needed  by the  community.  The  government,  the  DPRD  or  the  people  of  East  Luwu  have  indeed agreed to provide a discussion space to the public regarding the making of the solid waste management  regulation.  However,  the  implementation  did  not  find  the  appropriate  way from  the  formulation  process  until  the  socialization  of  a  local  regulation.
Keywords: public sphare, transitional society

## PENDAHULUAN
Terbukanya  ruang  demokrasi pasca kejatuhan rezim Orde Baru telah membawa  Indonesia  ke  dalam  masa transisi  demokrasi  yang  menarik.
Pergantian kekuasaan dan otoritarianisme  ini  juga  membawa perubahan  yang  signifikan,  yaitu  dari masyarakat  feodal  menuju  masyarakat demokratis. Proses transisi dan perubahan  ini  salah  satunya,  ditandai dengan  makin  banyak  dan  luasnya ruang  publik  ( public  sphere ).  Ketika kekuasaan  Orde  Baru  runtuh, public sphere terbuka  seiring  meningkatnya partisipasi  publik.  Tapi  pada  rezim otoritarianisme berkuasa, public sphere sengaja ditiadakan untuk meminimalisir gejolak dan melanggengkan  kekuasaan.  Partisipasi publik  ini  semakin  terlihat  dengan menguatnya pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah (Habermas, 1989). Dengan terbukanya ruang
demokrasi  ini,  otoritas  negara  lambat laun  semakin  menyempit  dan public sphere semakin  meluas.  Partisipasi warga  yang  secara  luas  berpartisipasi langsung dalam
pengambilan keputusan  publik  dapat  mendorong partisipasi  menjadi  lebih  bermakna. Namun,  masyarakat  Indonesia  belum sepenuhnya  dapat  melepaskan  budaya feodalisme dan berubah menjadi masyarakat  yang  rasional.  Fenomena ini  sangat  terlihat  jelas  dalam  konteks Otonomi  Daerah,  terutama  di  daerah- daerah di pelosok Indonesia. Pengambilan kebijakan seringkali didasarkan  pada  kepentingan  privat semata  dan  tidak  didasarkan  pada kepentingan  public.  Padahal,  ruang publik  ( public  sphere )  yang  sehat selalu menuntut dilakukannya
perimbangan.  Peran  partispasi  warga masyarakat dalam penentuan kebijakan ( policy ) semestinya dihargai dan diberi ruang aktualisasi yang bebas.
Daerah-daerah yang masih mempertahankan  budaya  feodalisme tersebut, salah satunya, adalah Kabupaten  Luwu  Timur,  Sulawesi Selatan.  Masyarakat  di  daerah  ini masih menganut sistem patriarki dimana laki-laki lebih dominan daripada perempuan dalam pengambilan  keputusan  dan  agama masih  menjadi  hukum  yang  hakiki.
Selain itu, masyarakt Luwu Timur juga masih  belum  dapat  menjadi  penentu pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut  kepentingan-kepentingan publik. Sejauh ini, ruang publik ( public sphere )  sebagai  wadah  aktualisasi  dan partisipasi  warga  negara  nyaris  belum dapat  diwujudkan  secara  adil  dan demokratis.
Fenomena tersebut terlihat dalam  proses  pembuatan  Peraturan Daerah (Perda) Nomor 03 Tahun 2007 tentang  Limbah  Padat.  Dalam  proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)-nya, porsi konsultasi  publik  hanya  diberikan kepada  Kepala  Desa  dan  anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah
(DPRD)  Kabupaten  Luwu  Timur.
Adapun publik atau masyarakat setempat  tidak  dilibatkan.  Namun begitu,  masyarakat  juga  enggan  untuk menuntut  hak  politik  mereka  karena masih  menganggap  bahwa  bupati ataupun  pimpinan  DPRD  adalah  raja atau turunan bangsawan yang perintahnya  adalah  sabda.  Hal  ini bertentangan dengan sistem demokrasi di mana masyarakat seharusnya menjadi  kekuatan  determinan  dalam sebuah public
sphere guna
menghasilkan kebijakan-kebijakan
yang bermanfaat. Tulisan ini memberikan gambaran  tentang  formasi public sphere dalam perumusan Perda Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Limbah Padat di  masyarkat  transisional.  Dalam tulisan ini akan dipaparkan seperti apa Perda  Nomor  03  Tahun  2007  tentang Limbah Padat itu dirancang, dirumuskan,  dan  disosialisasikan  ke masyarakat  Luwu  Timur,  Sulawesi Selatan dalam konteks public sphere .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif yang  bertujuan  untuk  menjelaskan fenomena  sedalam-dalamnya  melalui pengumpulan  data  sedalam-dalamnya baik  melalui  wawancara  mendalam, FGD  maupun  observasi;  di  samping menggunakan data-data sekunder.
Penelitian ini tidak melakukan generalisasi  terhadap  populasi  tertentu namun lebih menekankan pada kedalaman analisisnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pemikiran  Habermas  Tentang
Public sphere Adalah sosiolog Jerman, Jurgen Habermas, yang mula-mula memperkenalkan istilah “ public sphere ”  (ruang  publik).  Konsep  ini ditulisnya  pertama  kali  pada  tahun 1962 dalam bahasa Jerman ( oeffentlichkeit ).  Baru  pada  tahun 1989,  atau  tepatnya  dua  puluh  tujuh tahun kemudian tulisannya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan  judul  “The  Structural  of  the
Public  sphere :  An  Inquiry  into  a Category of Bourgeois Society. Ruang public  yang  dimaksud  Habermas dalam karyanya tersebut pada dasarnya merupakan  ruang  yang  tercipta  dari kumpulan orang-orang tertentu ( private people )—dalam konteks sebagai kalangan borjuis, yang diciptakan  seolah-olah  sebagai  bentuk penyikapan terhadap otoritas publik.
The  bourgeois  public  sphere may conceived above all as the sphere of  private  people  come  together  as  a public;  they  soon  claimed  the  public sphere  regulated  from  above  againts the  public  authorities  themselves,  to engage  them  in  a  debate  over  the general  rules  governing  relations  in the  basically  privatized  but  publicly relevant sphere of commodity exchange and social labor. ( Habermas , 1962/1989:27)
Gagasan  konsep public  sphere yang  diajukan  oleh  Habermas  ini muncul  didasarkan  pada  realitas  yang terjadi pada fase perkembangan kapitalisme  di  Eropa  pada  abad  ke  18 dan  19.  Secara  garis  besar,  Habermas berpandangan bahwa pesatnya penyebaran kapitalisme di Inggris yang ditandai dengan jumlah kaum
pedagang  yang  semakin  banyak  dan kekuatan  modal  yang  semakin  besar telah  berhasil  memperlemah  pengaruh kekuatan feodal para pemimpin agama (gereja) dan anggota keluarga kerajaan yang pada masa sebelumnya mendominasi  tata  kehidupan  publik  di
Inggris.  Realitas  ini  ditandai  dengan maraknya  perkembangan  dunia  sastra yang  ditampilkan  dalam  teater,  novel, karya  tulis  dan  seni  lukis  yang  berisi
kritik,  serta  munculnya  grup-grup diskusi  dalam  warung-warung  kopi ( coffee  houses )  dan  salon  pada  masa itu.
Habermas  juga mengemukakan bahwa  beberapa  surat  kabar  yang diterbitkan  oleh  kaum  pemodal  pada abad  18  telah  berhasil  menyuarakan reformasi  terhadap  parlemen.  Institusi pers  yang  didukung  kaum  pemodal, menginginkan agar representasi masyarkaat  di  parlemen  mendukung ekspansi pasar. Akibatnya, berkembanglah kehidupan politik oposisi  yang  kemudian  merangsang adu  argumentasi  dan  perdebatan  di dalam masyarakat. Semua ini kemudian mendorong lahirnya “kebijakan rasional” (Webster, 1995) Dalam  esainya,  The Public sphere ,  Habermas  mengatakan  bahwa ruang public merupakan wilayah sosial yang  bebas  dari  sensor  dan  dominasi. Semua warga masyarakat pada prinsipnya  boleh  memasuki  ruang tersebut.  Mereka  sebenarnya  orang- orang privat yang percakapnya membentuk  sebuah  publik.  Dalam diskusi  tersebut,  mereka  melepaskan diri  dari  berbagai  atribut  sosial  dan budaya  serta  kepentingan  ekonomi tertentu.  Sehingga  mereka  bukan  lagi sebagai  pebisnis  atau  professional, juga  bukan  pejabat  dan  politikus. Masing-masing  dari  mereka  berfungsi sebagai pendidik, dan apa yang mereka diskusikan
adalah
soal-soal kepentingan  umum. Public  sphere merupakan  sebuah  ruang  di  mana warga  negara  saling  bertukar  gagasan dan  mendiskusikan  sebuah  masalah
untuk  meraih  sebuah  kesepakatan dalam suatu kepentingan bersama.
“The  public  sphere  is  domain of  our  social  life  where  such  a  things as  public  opinion  can  be  performed (where)  citizens…deal  with  matters  of general  interest  without  being  subject to coercion…(to) express and publicize their views”. (Habermas, 1997). Dalam public sphere dibicarakan  mengenai  peristiwa  yang sedang  terjadi  di  masyarakat:  isu
politik,  sosial  dan  budaya  apa  saja yang sedang dihadapi masyarakat pada saat  itu. Public  sphere memberikan kesempatan  agar  masyarakat  tidak pasif terhadap informasi yang diterima. Dengan  demikian,  di  dalam  ruang public  itu  pula,  setiap  orang  memiliki kesempatan  untuk  terlibat  dengan berbagai  isu  actual,  khususnya  dalam bertukar  pendapat,  atau  dengan  kata lain,  memainkan  peranan  tertentu dalam  proses  mencapai  konsensus ataupun kompromi terhadap isu tertentu serta menyepakati agenda aksi bersamanya. Konsep public  sphere sangat berguna untuk mempelajari bagaimana masyarakat modern yang berada dalam sistem  demokrasi  liberal.  Konsep  ini dapat  menjelaskan  tentang  bagaimana warga negara meraih sebuah consensus bersama  untuk  merumuskan  apa  yang terjadi dan mengakomodir kepentingannya dalam sebuah keputusan publik. Habermas mengatakan kebebasan  berbicara  adalah  syarat utama  agar  terjadi  komunikasi  umum dan  diskursus  tingkat  tinggi,  walau mungkin  ini  sulit  dilakukan.  Karena
itu,  menurut  Habermas,  ada  empat kondisi  ideal  agar  terjadi  kebebasan berbicara itu, yaitu:
a. Situasi  yang  mendukung  untuk mengemukakan pendapat.
b. Semua  individu  mendapatkan akses yang sama untuk berbicara. c. Kekuasaan dalam forum
tersebar merata. d. Dialog yang rasional (Littlejhon: 1996). Menurut Habermas, ruang publik  baru  akan  berfungsi  secara efektif bila informasi yang dikemukakan  di  dalamnya  adalah informasi  yagn  berkualitas  dan  mudah di  dapat,  dan  bila  informasi  yang didapatkan  adalah  informasi  yang dapat  diandalkan  ( reliable )  dan  cukup untuk sebuah perdebatan publik sehingga  mendukung  terbentuknya diskusi berkualitas. Sedangkan informasi yang buruk akan menghasilkan  perdebatan  yang  buruk dan  berakibat  pada  konsensus  publik yang  buruk  pula.  Karena  itu  menurut Habermas, ada tiga prinsip utama bagi sebuah  ruang  publik,  yaitu  akses  yang mudah  terhadap  informasi,  tidak  ada perlakuan istimewa (priviledge) terhadap  peserta  diskusi,  dan  peserta mengemukakan  alasan  rasional  saat berdiskusi  dalam  mencari  consensus (Roper dalam Toulouse, 1998).
2. Substansi Perda Nomor 03 Tahun 2007 Berdasarkan persetujuan bersama  antara  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten
Luwu  Timur  dan  Pubati  Luwu  Timur,
maka terbitlah peraturan daerah tentang  pengelolaan  limbah  padat. Perda ini dimaksudkan untuk mengatur peredaran  limbah  padat  yang  bernilai ekonomis dengan tetap menjaga kualitas  lingkungan  sesuai  dengan fungsinya  demi  mewujudkan  suatu lingkungan hidup yang sehat. Sehingga terwujudlah  lingkungan  yang  selaras, serasi, dan seimbang guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Kalau  melihat  substansi  pokok yang  terangkum  dalam  perda  Nomor 03  Tahun  2007  itu,  di  sana  dijelaskan bahwa:
a. Setiap  Badan  Usaha  yang  akan melakukan kegiatan pengelolaan limbah padat  selain  Limbah B3,
harus  memiliki  persetujuan  dari Bupati  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
b. Pengaturan  Peredaran  Limbah Padatdan  Limbah  B3  diatur lebih  lanjut  dengan  Peraturan Bupati.
c. Pengaturan  peredaran  Limbah Padat  akan  diatur  oleh  Bupati setelah  memperoleh  izin  dari kementrian lingkungan hidup.
d. Persetujuan bupati itu dikeluarkan setelah berkonsultasi dengan DPRD Sedangkan tata laksana perizinannya ditetapkan antara lain: a. Setiap  kegiatan  Badan  Usaha yang melakukan kegiatan
pengelolaan dan Peredaran Limbah  Padat  wajib  memiliki
izin.
b. Izin  itu  diberikan  oleh  bupati dan  dapat  dilimpahkan  kepada Dinas/Badan/Kantor.
c. Izin  untuk  limbah  kategori bahan  berbahaya  dan  beracun dikeluarkan  oleh  Pemerintah Pusat  sesuai  dengan  Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan  untuk  memperoleh
izin  mengelolah  limbah  itu  antara  lain ditetapkan:
a. Memiliki akta pendirian sebagai
Badan Usaha yang telah disahkan  oleh  instansi  yang berwewenang.
b. Nama  dan  alamat  Badan  Usaha yang memperoleh izin.
c. Kegiatan yang dilakukan.
d. Lokasi tempat kegiatan.
e. Nama  dan  alamat  penanggung jawab kegiatan.
f. Bahan baku dan proses kegiatan yang dilakukan.
g. Memiliki izin usaha.
h. Memiliki Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.
i. Memiliki Izin Gangguan (HO) Segala  biaya  untuk  memperoleh
izin dan persetujuan dibebankan
kepada pemohon. Beban biaya pemohonan  izin  meliputi  biaya  studi kelayakan teknis untuk proses perizinan. Untuk pembinaan dan pengawasan  yang  dilakukan  oleh instansi  teknis  terkait  dibebankan kepada APBD. Seperti juga perda yang lain,  dalam  Perda  Nomor  03/2007 itupun  ditetapkan  sanksi-sanksi  yang antara lain:
a. Bupati dapat menghentikan sementara kegiatan operasi
terhadap  pemegang  izin  apabila terjadi  pelanggaran  yang  dapat membahayakan lingkungan hidup.
b. Pemegang izin yang tidak
melaksanakan kewajibannya dapat dilakukan pencabutan izinnya.
c. Pemegang  izin  yang  melakukan pengrusakan lingkungan dikenakan sanksi sesuai peraturan  perundang-undangan yang berlaku. d. Setiap  orang  atau  Badan  Usaha yang  melakukan  pengelolaan limbah  padat  tanpa  memiliki izin sebagaimana dimaksud pasal  6  ayat  (1) diancam  pidana kurungan  paling  lama  3  (tiga) bulan  atau  denda  paling  banyak
Rp.  50.000.000  (lima  puluh juta).
Berdasarkan  peraturan  Bupati Luwu  Timur  No.  06  Tahun  2007, tentang  pelaksanaan  peraturan  daerah Kabupaten Luwu Timur No. 03 Tahun 2007  itu,  antara  lain  ditetapkan  bahwa yang  ditunjuk  untuk  melaksanakan perda  No.  03  Tahun  2007  itu  adalah Kepala  Dinas  Pertambangan,  energi dan  Lingkungan  Hidup.  Instansi  ini melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan  Daerah  yang  dimaksud.
Selain itu, instansi ini juga diberi tugas untuk menyusun petunjuk teknis pelaksanaannya  dengan  unit  kerja terkait  dan  selanjutnya  mengusulkan untuk ditetepkan keputusan bupati.
3. Menyoroti  Proses  Perumusan dan  Sosialisasi  Perda  No.  03 Tahun 2007
Secara  konseptual,  perda  itu dibuat  berdasarkan  formulasi  bahwa sebelum dan sesudah produk peraturan dibuat  harus  ada  proses  sosialisasi yang  cukup  kepada  setiap  anggota masyarakat.  namun  dalam  prakteknya, proses perumusan dan sosialisasi Perda No.  03  Tahun  2007  itu  dipenuhi  oleh munculnya  klaim  dan  opini  yang  pro dan  kontra.  Pro  dan  kontra  yang muncul  itu  tidak  terkait  persoalan tujuan dan manfaat perda itu, melainkan  lebih  pada  siapa  yang berinisiatif  atas  pembuat  Perda  itu. Selain itu, juga, mempersoalkan, untuk kepentingan  kelompok  mana  saja Perda itu dimunculkan, seberapa besar porsi  manfaat  yang  kembali  ke masyarakat  luas  dibandingkan  dengan yang kembali kepada kelompok tertentu? Hal  lain  lagi  adalah  tentang apakah  perda  itu  sudah  dirumuskan berdasarkan aturan-aturan yang mengharuskan  adanya  proses  dengar pendapat  dengan  masyarakat  atau Perda  itu  dibuat  secara  langsung  dan tanpa sosialisasi?
Menurut  Andi  Hatta,  Bupati Kabupaten  Luwu  Timur,  Perda  itu adalah sebuah payung hukum pengelolaan limbah padat yang
kelahirannya dilaterbelakangi oleh
aspirasi masyarakat atau untuk menampung  kehendak  public.  Kalau misalnya  limbah  itu  tidak  dikelola dengan  baik  maka  akan  menjadi bomerang,  baik  bagi  industry  itu  dan bagi masyarakat sekitar.
Tentang proses pelibatan masyarakat dan sosialisasinya, menurut  Andi  Hatta,  semua  Perda  di Luwu Timur itu ketika akan dirumuskan  dan  ketika  dibahas  sudah membuka ruang sharing dengan masyarakat. sharing inilah  yang  akan digunakan  untuk  menggali  masukan- masukan dari masyarakat dalam rangka  meningkatkan  bobot  Perda yang akan dibuat. Masih menurut Andi Hatta,  Perda  No.  03  Tahun  2007  ini munculnya  bukan  dari  pemerintah, akan  tetapi  dari  bawah.  Pemerintah menangkap  kegelisahan  masyarakat lalu muncul kesepakatan untuk membuat  perda  tentang  limbah  padat itu. Perda ini dibuat dengan memperhatikan  tiga  aspek  penting,
yaitu: aspek pengaturan, aspek keadilan, dan aspek finansial.
Terkait dengan sosialisasi perda, bupati sendiri menyadari bahwa sosialisasi  sudah  dilakukan,  namun belum  efektif.  Bentuk  sosialisasi  yang pernah dilakukan antara lain: pemasangan  spanduk,  foto-foto,  dan poster. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa  aktivitas  sosialisasi  seperti  ini masih  terbatas.  Karena  itu  Pemda setempat  bermitra  dengan  pihak-pihak tertentu  di  masyarakat  untuk  bisa terlibat dalam proses sosialisasi ini.
Senada dengan pendapat
bupati,  pimpinan  DPRD  Kabupaten
Luwu  timur,  A.  Hassan  Opu  Tohatta, Mengatakan bahwa latar belakang dari perda  ini  adalah  keinginan  dari masyarakat  untuk  mengolah  limbah padat secara baik dan dapat menghasilkan  nilai  ekonomi.  Menurut dia,  perda  ini  sebelumnya  sudah
digodok  oleh  pihak  pemerintahan  dan kalangan  industri  (PT.  Inco).  Setelah itu  disosialisasikan  kepada  masyarakat dan perusahaan.
Sejauh  yang  diketahui  oleh DPRD  ini,  pihak  masyarakat  memang belum  ada  yang  protes  atas  perda tersebut.  Namun  demikian,  DPRD Kabupaten  Luwu  Timur  khususnya
Komisi III akan mengeluarkan pendekatan dan memberikan pengertian  tentang  keberadaan  Perda itu.  Sehingga  segala  sesuatunya  bisa dilakukan  dengan  aman  dan  tidak merugikan masyarakat, tidak merugikan  perusahaan,  dan  tidak merugikan pemerintah sebagai pengatur kabupaten. Menurut Rosmiaty Alwi, Sekretaris  Dewan  di  DPRD  Luwu timur, Pansus DPRD sebelumnya telah disosialisasikannya  terlebih dahulu kem  asyarakat  agar  tidak  terjadi  hal- hal  yang  tidak  diinginkan.  Sayangnya, sosialisasi itu dilakukan setelah pembahasan.  Bentuk  sosialisasi  itu, menurut  dia,  dilakukan  dalam  bentuk pertemuan  dengan  tokoh  masyarakat, pemerintah dan pengusaha. Karena itu, masih  menurut  Rosmiaty,  sebaiknya sosialisasi Perda ini sebelum melakukan  pembahasan.  Pansus  harus menampung  aspirasi  terlebih  dahulu sebelum melakukan pembahasan.
Kasro  Asrie,  Anggota  Pansus DPRD,  berpendapat  bahwa  Perda  itu diterbitkan dengan tujuan untuk mengatur  pemanfaatan  limbah  yang tidak  merusak  lingkungan.  Menurut dia,  usulan  Perda  itu  merupakan pemikiran  banyak  orang  yang  berniat melakukan investasi terhadap
pengolahan  limbah  sehingga  regulasi yang kita bikin adalah bagaimana para penyelenggara atau yang terkait dengan  itu  memberikan  kontribusi kepada daerah. Perda  itu,  menurut  dia,  penting sekali bagi masyarakat karena didalamnya terkait dengan penyelamatan lingkungan dan berkontribusi  kepada  daerah  atau masyarakat.  usulan  tentang  perda  itu sama sekali tidak datang dari
perusahaan tambang. Menurutnya, perda  itu  sudah  disosialisasikan  dalam bentuk pertemuan dengan pihak eksekutif  dan  sebagian  masyarakat. bahwa kemudian hasilnya menimbulkan  pro  dan  kontra  di  dalam masyarakat,  maka  pihak  eksekutiflah yang  harus  bertanggung  jawab  untuk melakukan sosialisasi ulang.
Lain pejabat, lain pula masyarakat. kondisi inilah yang muncul  ketika  menyimak  suara-suara tentang  Perda  No.  03  itu  dari pemerintah  atau  pejabat  dan  dari masyarakat  atau  LSM  ( stakeholder ). Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti dengan kelompok-kelompok di masyarakat  dari  kalangan  masyarakat umum,  wartawan,  dan  aktivis  LSM, ternyata  di  sana  ditemukan  perbedaan klaim  sebagai  akibat  dari  adanya kesenjangan komunikasi ( communication gap ) yang tidak terjembatani. Masyarakat umum sudah mendengar wacana yang terkait dengan limbah padat itu, namun belum mengetahui  apakah  Perda  itu  sudah dirumuskan  atau  belum.  Diwacanakan dalam  arti  bahwa  persoalan  limbah
padat  dan  proses  pengelolahaannya telah  menjadi  perbincangan  umum  di dalam  masyarakat.  ini  karena  di dalamnya ada nilai-nilai ekonomi yang menjanjikan. Masyarakat berskesimpulan  bahwa  Perda  tersebut memang dilatarbelakangi oleh tuntutan mayarakat lalu pemerintah menanggapinya sebagai peluang ekonomi dengan tujuan untuk menambah pendapatan daerah. Sayangnya, terbitnya Perda itu
dikesankan  oleh  masyarakat  hanya untuk  melindungi  kepentingan  sebuah perusahaan  saja  dan  tidak  berlaku untuk umum.
Meskipun  masyarakat  tidak tahu  apa  isi  perda  itu  dan  bagaimana Perda itu disosialisasikan, tapi masyarakat  tetap  setuju  sejauh  itu berdampak  positif  kepada  masyarakat secara  langsung.  Pendapat  kalangan LSM  pun  tak  jauh  berbeda.  Sulnawir dan  Buhari  yang  mewakili  kelompok LSM lingkungan, berkesimpulan bahwa  persoalan  pengelolaan  limbah pasat  ini  memang  sudah  lama  menjadi isu  di  masyarakat.  namun  prakteknya pembuatan  perda-nya,  LSM  tidak dilibatkan.  Namun  begitu,  menurut Sulnawir,  pihak  LSM  pun  punya tanggapan  sangat  apresiatif  terhadap kehadiran  Perda  itu.  Cuma,  kata mereka,  lahirnya  perda  itu  mestinya perlu  mendapat  input  dari  masyarakat. di samping itu, keberpihakan kalangan DPRD terhadap
kepentingan masyarakat  pun  harus  dibuktikan. Yang tak kalah pentingnya lagi  adalah melihat  tenaga  ahli  yang  tahu  banyak tentang limbah padat.
Proses pembahasannya dan
proses  sosialisasinya  pun,  menurut mereka  dinilai  sangat  tertutup.  Selama dalam  proses  pembahasan  dan  proses sosialisasi  tidak  satu  pun  LSM lingkungan  yang  dilibatkan.  Meski begitu, mereka setuju dengan substansi yang  terkandung  dalam  perda  itu. Harapannya, perda ini tidak merugikan satu pihak dan tidak hanya menguntungkan  satu  pihak.  Namun begitu,  kalangan  ini  tidak  merugikan satu pihak dan tidak hanya menguntungkan satu pihak. Namun  begitu,  kalangan  LSM pun tetap mendukung. Hanya memang proses  lahirnya  perda  itu  yang  dinilai kurang matang dan bisa saja merugikan pihak-pihak lain.  Mestinya, menurut  kalangan  LSM,  perlu  ada jalan terbaik, win-win  solution , antara pihak  swasta  dan  masyarakat  yag diatur dengan Perda dan pihak pemerintahan  sebagai  pengaturnya. Mengundang  keterlibatan  masyarakat,
menurut  kalangan  LSM,  itu  sangat penting.  Alasannya  adalah  karena masyarakatlah yang diatur. Jika masyarakat yang diatur tidak dilibatkan, tentunya sah-sah saja kalau masyarakat  menggugat.  Dan  jika  hal itu terjadi, harapan mereka, pemerintah perlu  bersedia  melakukan  perubahan isi Perda.
Kalangan wartawan pun berpendapat  bahwa  Perda  Nomor  03 Tahun  2007  itu  memang  sudah melibatkan kalangan pers dan sebagian tokoh masyarakat. hanya saja sosialisasinya, baik sebelum dan sesudah  pembahasan  dinilai  masih kurang efektif.
Sulnawir, salah seorang
wartawan  yang  mengetahui  banyak bagaimana  perda  itu  dibuat,  mengakui bahwa dalam pembahasan Perda itu di gendung DPRD, memang mengundang Pers  dan  Tokoh  masyarakat.  Tapi  itu hanya  terjadi  pada  saat  pembahasan. Menurut  dia,  Perda  itu  merupakan buah  pemikiran  pihak  eksekutif  dan legislatif.  Pandangan  sedikit  berbeda datang dari pihak PT. Inco, perusahaan tambang  satu-satunya  yang  dilihat sebagai  biang  dari  kemunculan  Perda tersebut.  Menurut  Laode  Ichman,  Staf Communitiy  Relations  PT.  Inco  di Sorowako,  Perda  soal  limbah  itu sebenarnya  lahir  dalam  konteks  untuk kepentingan pendapatan daerah. Bukan masyarakat  atau  perusahaan  (PT. Inco).  Sebab,  kalau  dikaitkan  dengan kepentingan  masyarakat,  Laode  justru melihat tidak ada ekspektasi masyarakat  untuk  hal  itu,  karena  hal ini  hanya  terkait  dengan  sekelompok pengusaha  yang  memiliki  modal  besar dan  teknologi  yang  tentunya  tidak dimiliki oleh kebanyakan orang.
Dalam hal ini Laode menegaskan  bahwa  PT.  Inco  tetap berpegang  teguh  kepada  ketentuan bahwa  slag  dikategorikan  sebagai bahan  yang  tidak  boleh  dimanfaatkan untuk  publik  eksternal,  karena  hanya KLH  yang  berhak  mengeluarkan  izin. Sesuai    PP  18/1999,  limbah  padat berupa slag nickel  masuk kategori  B3, karenanya  harus  ada  izin  pemanfaatan dai KLH. Inco memiliki izin dari KLH untuk memanfaatkan slag sebagai civil material ,  antara  lain  untuk  pengerasan jalan  di  dalam  wilayah  Kontrak
Karyanya.  Di  luar  itu  harus  seizin
KLH.
4. Analisis  Formasi  Public  sphere dalam Masyarakat Transisional
Seperti  yang  telah  diuraikan sebelumnya,  konsep public  sphere memberikan  kita  arti  sebagai  sebuah ruang  di  mana  warga  negara  saling bertukar  gagasan  dan  mendiskusikan sebuah  masalah  untuk  meraih  sebuah kesepakatan dalam sebuah kepentingan bersama.  Atau  dengan  bahasa  yang lebih  sederhana,  ruang  publik  bisa dipahami sebagai ruang yang menyediakan  dan  melibatkan  publik secara lebih luas dalam mendiskusikan realitas  yang  ada.  Ruang  publk  ini bersifat  independen  dari  pemerintahan dan  kekuatan  ekonomi,  sehingga dengan begitu ruang public memberikan kesempatan kepada masyarakat  luas  untuk  menyebarkan informasi  dan  mendebat  informasi yang  disampaikan.  Bagi  para  ahli sosial-politik, konsep ini dapat digunakan  untuk  menjelaskan  tentang bagaimana warga negara meraih sebuah  Konsensus  bersama  untuk merumuskan  apa  yang  terjadi  dan mengakomodir kepentingan dalam sebuah keputusan publik. Lebih lanjut, Harbermas  sendiri  berpendapat,  ruang publik  yang  menjadi  pemicu  lahirnya kekuasaan rasional (pengilhaman politik)  yang  hanya  berkembang  pada masyarakat modern, yang dalam konteks eropa muncul pada akhir abad ke-17.
Pertanyaan  yang  penting  untuk dimunculkan  di  sini  adalah  bagaimana menjelaskan  konsep public  sphere di
masyarakat  transisional,  katakanlah, dalam  hal  ini  masyarakat  Kabupaten Luwu  Timur?  Sejauhmanakah  konsep ini  bisa  menjelaskan?  Model  ruang publik  seperti  apakah  yang  dimiliki oleh masyarakat dalam periode transisional seperti Luwu Timur? Secara umum, masyarakat transisional menghadapi  problem  yang antara  lain  bisa  dijelaskan  sebagai berikut: pertama, adanya  sisa-sisa mentalitas  feodal  yang  masih  melekat kuat di kalangan pejabat dan masyarakat.  untuk  konteks  Indonesia, kekuatan  yang  mendukung  reformasi pasca  Soeharto  terpolarisasi  menjadi bagian yang terpecah-pecahkan sehingga tidak terjadi konsolidasi yang diperlukan untuk mendukung
perubahan  ke  arah  demokrasi  secara signifikan.  Ini  terjadi  dari  mulai  level nasional sampai ke level regional. Dalam  konteks  pembentukan public sphere , terpolarisasinya
kekuatan  reformasi  ini  bisa  menjadi ganjalan  tersendiri.  Ganjalan  ini  bisa dalam  bentuk,  misalnya  saja,  konflik yang  timbul  akibat  munculnya  pro- kontra  terhadap  kekuatan  status  quo demi  kepentingan  pribadi  atau  demi kepentingan  kelompok  tertentu.  Jadi, pro  dan  kontra  yang  muncul  bukan demi  demokrasi,  melainkan  demi keuntungan  ( vested  interest )  tertentu atau demi kepentingan untuk mendekati  kekuasaan.  Padahal,  seperti yang  disinggung  Harbermas  di  muka, perjuangan  membebaskan  diri  dari pengaruh  negara  adalah  unsur  penting dari sebuah ruang publik.
Masyarakat
transisional
dihadapkan  pada  dua  kelompok  yang
sama-sama kuat. Satu kelompok menginginkan perubahan tapi kelompok lain justru ingin menghambat perubahan yang diinginkan.  Di  tingkat  pejabat  atau birokrasi, tidak semua memiliki kesadaran untuk memperkuat konsolidasi  yang  diperlukan  untuk mendukung perubahan dengan meninggalkan tradisi feodalisme. Masih  banyak  kelompok  atau  tradisi yang  lama  prakteknya  justru  ingin memperkuat  akar  tradisi  feodalimse.
Ini terlihat dari kesulitan yang dirasakan masyarakat untuk memperoleh  informasi  atau  pelayanan kepublikan  yang  diperlukan  dengan birokrasi  yang  dirancang  sedemikian tertutup.  Dari  sisi  masyarakat  sendiri juga  begitu.  Masyarakat  memang menginginkan  perubahan  tapi  pada saat  yang  sama  masih  mempraktekkan tradisi-tradisi  yang  tidak  mendukung untuk  perubahan,  ini  terlihat  dari rendahnya  minat  masyarakat  untuk mencari informasi, membaca informasi yang bermutu, membuka dialog-dialog tentang  urusan  kepublikan,  dan  lain- lain.
Kenyataan  ini  bila  dikaitkan gagasan public  sphere ,  tentu  akan menjadi  ganjalan.  Seperti  yang  sudah dijelaskan  di  muka,  bahwa  ruang public  itu  akan  menjadi  tempat memperbincangkan
persoalan kepublikan  yang  bermakna  apabila masyarakat  terbekali  oleh  informasi yang akurat tentang urusan kepublikan.
Kalau  informasi  yang  kredibel  dan aturan ini tidak dimiliki, maka perbincangan  yang  muncul  di  ruang publik  mungkin  hanya sebatas obrolan
yang lebih dekat pada pengertian gosip atau desas-desus, bukan sebuah perbincangan yang bermakna. Di samping itu, kalau mengacu
pada konsep public sphere , keberadaan orang-orang  yang  datang  ke  ruang publik  itu  adalah  orang-orang  dalam kapasitas  privat.  Ini  juga  belum sepenuhnya ada di masyarakat transisional.  Orang-orang  yang  datang di  ruang  publik  umumnya  adalah orang-orang dengan kapasitasnya masing-masing: kapasitas sebagai professional,  sebagai  pejabat,  sebagai masyarakat, sebagai pebisnis, dan lain- lain.  Masyarakat  transisional  belum sepenuhnya  bisa  meninggalkan  tradisi mengkasta-kastakan orang berdasarkan status  sosial  atau  ekonomi  dalam seluruh wilayah kehidupannya.
Kedua, peranan  media.  Media dalam masyarakat transisi tidak seluruhnya  menggerakkan  masyarakat untuk  pro-demokrasi.  Padahal  apapun bahasannya,  media  berperan  penting dalam  menciptakan  opini  publik. Langkah  media  dalam  masyarakat transisional dihadapkan pada tantangan di  mana  media  harus  bisa  memainkan peranannya untuk kepentingan idealisme  dan  kepentingan  bisnis secara  seimbang.  Di  sisi  lain  media juga  dihadapkan  pada  persoalan  selera pasar  yang  masih  banyak  meminati informasi  berbau  “sekedar  hiburan” yang  signifikannya  sangat  kecil  dalam membekali masyarakat dengan informasi-informasi  yang  penting  dan bermanfaat untuk mereka.
Kalau  mengacu  pada  pendapat James Curran (2002; 247), media yang bida  dikatakan  pro-demokrasi  itu
antara  lain  telah  memenuhi  syarat- syarat:
a. media  should  empower  people by  enabling  them  to  explore where their interest lies.
b. Media  should  support  sectional group  identities  and  assist  the functioning of organizations
necessary for the effective representation or group interests,
c. Media  should  sustain  vigilant scrutiny  of  government  and centres of power,
d. Media  should  provide  a  source of  protection  and  redress  for weak and unorganized interests, and
e. Media should create the conditions  for  real  societal agreement  or  compromise  base on  an  open  discussion  of differences rather than a contrived  consensus  based  on elit dominace. Undang-undang  No.  40  tahun 1999 tentang Kebebasan Pers merupakan  upaya  konstitusional  yang penting untuk dijadikan acuan. Pasal 6
UU  Kebebasan  Pers  secara  jelas mengisyaratkan  nilai-nilai  demokrasi yang harus diemban oleh pers nasional, yaitu:
a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
b. Menegakkan  nilai-nilai  dasar demokrasi, mendorong terwujudnya  supremasi  hukum, dan  hak  asasi  manusia,  serta
menghormati kebhinekaan;
c. Mengembangkan pendapat umum  berdasarkan  informasi
yang tepat, akurat dan benar;
d. Melakukan  pengawasan,  kritik, koreksi,  dan  saran  terhadap  hal- hal  yang  berkaitan  dengan kepentingan umum;
e. Memperjuangkan  keadilan  dan kebenaran. Pada tingkat realitas di lapangan, memang sudah mulai tumbuh  media-media  yang  berada dalam  track  untuk  memperjuangkan demokrasi, kebenaran atau keberpihakan  pada  public.  Banyak kasus  korupsi  yang  terungkap  melalui upaya media dalam mengangkat penyelewengan  kekuasaan  ke  ruang publik.  Tapi  ini,  untuk  tingkat  daerah, biasanya  segera  bisa  dilawan  dengan media  lain  yang  berusaha  untuk menjadi tandingannya.
Media  masa  idealnya  menjadi arena yang bebas nilai dan netral. Tapi dalam  prakteknya,  media  masih  kerap menjadi  saluran  bagi  gagasan-gagasan yang tidak bertentangan dengan kepentingan status quo atau pandangan kelompok  dominan.  Hal  ini  dapat terjadi  karena  sistem  media  dan komunikasi telah dikontrol sedemikian rupa sehingga menciptakan mekanisme perlindungan bagi penguasa dari berbagai  kritisisme  dan  perlawanan masyarakat. demikian pula homogenisasi, telah menempatkan kawasan publik dalam posisi subordinate  di  hadapan  penguasa  dan pers  diciptakan  mendukung  proses tersebut. Menurut Habermas, pada awalnya media massa memang
dibentuk  dan  menjadi  bagian  integral dari public  sphere ,  akan  tetapi  pasca proses  selanjutnya  ia  dikomersilkan dan  menjadi  komoditi  ( commodified ) melalui  distribusi  secara  massal  dan dijual ke perusahaan periklanan, sehingga  media  massa  menjadi  jauh
dari peran public sphere , kondisi inilah yang menyebabkan Habermas berpendapat  bahwa  media  komersil jauh dari nilai-nilai public sphere . Dengan  kata  lain,  tantangan berat yang dihadapi media di masyarakat  transisional,  yaitu:  a) tantangan  untung  menyeimbangkan idealism  dan  bisnis  dan  b)  tantangan dalam  menghadapi  selera  masyarakat yang masih meminati hiburan emosional  belaka,  telah  menyulitkan media  untuk  berperan  optimal  dalam mencerdaskan masyarakat atau
menyadarkan  masyarakat  akan  hak- hak  publiknya  atau  bisa  terhindar  dri pertarungan kelompok elit tertentu. Ketiga, minimnya  fasilitas  dan infrastruktur sosial yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan  informasi  yang  akurat, cepat  dan  mudah.  ini  pada  gilirannya juga  menyulitkan  pihak  eksekutif  atau legislatif untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan publiknya.
Kenyataan  ini  telah  melahirkan  ruang publik  yang  kurang  berbobot  isi perbincangannya. Di masyarakat Luwu
Timur,  ruang  publik  memang  muncul
di rumah-rumah, tempat-tempat ibadah,  warung-warung  atau  kawasan dekat lahan pertanian atau perkebunan. Di  sini,  mereka  memperbincangkan persoalan  kepublikan  sebagai  privat dan  saling  mempercayai.  Namun
karena  informasi  yang  mereka  miliki kurang  akurat  (berdasarkan  teks  atau pemberitaan) dan saluran informasinya masih jarang, maka akibatnya perbincangan  mereka  tidak  sampai pada  hasil  dalam  bentuk  konsensus publik.
Keempat , peranan lembaga swadaya  masyarakat  atau  masyarakat madani.  Dari  berbagai  penelitian terungkap bahwa ada sejumlah kelompok  yang  menjadi  aktor  penting dalam perpolitikan Indonesia, terutama pasca  Soeharto.  Kelompok-kelompok itu  antara  lain:  a)  partai  politik,  b) birokrasi  dan  politik,  c)  media  massa, d)  pada  cendekia  atau  mahasiswa,  e) lembaga  swadaya  masyarakat  atau organisasi  kemasyarakatan.  Kelompok ini  berperan  penting  dalam  percaturan politik di Indonesia.
Secara teoritis, sebetulnya masyarakat  bisa  berharap  banyak  dari peranan  sejumlah  lembaga  swadaya atau  kelompok  masyarakat  madani untuk mengisi beberapa celah kekurangan  yang  dimiliki  media  atau pemerintahan dalam hal mendistribusikan informasi atau pengetahuan  yang  selaras  dengan semangat perubahan. Ini karena, mereka dinilai punya akses yang cukup untuk mendapatkan informasi kepublikan  dan  punya  kapasitas  yang memadai untuk menjadi trigger
pembentuk ruang publik. Namun dalam prakteknya, peranan  ini  belum  bisa  dilaksanakan secara  optimal.  Tentu  ini  karena  ada persoalan-persoalan  di  lapangan  yang mereka hadapi. Sebagian besar persoalan yang dirasakan sangat
menghambat itu antara lain: a) dana, b) prioritas  program,  c)  sumber  daya manusia, dan d) dukungan masyarakat/pemerintah. Di sejumlah kawasan, termasuk di  Kabupaten  Luwu  timur,  banyak LSM atau kelompok masyarakat madani  yang  tidak  bisa  berperan optimal  untuk  mentransfer  isu-isu demokrasi atau sebagai agen perubahan  karena  mereka  tidak  punya dana,  tidak  mendapatkan  dana,  dan atau  tidak  bisa  menciptakan  sumber pendanaan yang mandiri, bahkan untuk kawasan  tertentu,  banyak  di  antara mereka  yang  beralih  fungsi  sebagai penyalur bantuan dari luar ke
masyarakat.
Kalau  dilihat  dari  program- programnya,  masalah  pendemokrasian masyarakat  bukan  menjadi  prioritas utama,  ini  terkait  dengan  realitas  di lapangan  di  mana  sebagian  besar masyarakat  di  daerah  masih  sibuk berkonsentrasi mengurus masalah- masalah  public  yang  bersifat  fisik, seperti  pembangunan  jembatan,  jalan urusan sembako, listrik, air bersih, dan lain-lain. Persoalan-persoalan demokrasi  ini  masih  belum  mereka rasakan.  Ini  tentu  berbeda  dengan konteks  historis  masyarakat  Eropa yang  dijadikan  acuan  dasar  oleh Habermas  terkait  dengan  gagasannya tentang public sphere .
Di  luar  perosalan  itu,  masalah yang  tidak  kalah  seriusnya  lagi  adalah soal  SDM  atau  tenaga  yang  handal, tidak semua LSM memiliki asset SDM yang benar-benar handal dan mengerti. Asset  SDM  itu  sebagian  besarnya hanya berada di tingkat pucuk
pimpinan  dan  itu  jumlahnya  hanya sedikit. Sementara untuk tingkat manajerial  dan  operasional  lapangan, beberapa  LSM mengalami kekurangan SDM  yang  handal.  Bahkan  dari wawancara  penelitian  di  lapangan, banyak  tenaga  di  LSM  yang  semula hanya  berniat  untuk  menjadikannya sebagai “tempat pelarian” dari problem sosial, terutama adalah sulitnya menemukan  pekerjaan  yang  mereka inginkan  dengan  sertifikasi  akademiki yang mereka miliki.
Yang  tak  kalah  seriusnya  lagi adalah  dukungan  masyarakat  dan pemerintah.  Masih  banyak  pejabat daerah  yang  menilai  gagasan-gagasan yang  dibawa  LSM  itu  sebagai  upaya untuk menjual persoalan publik melalui  proposal  bantuan  kepada pemerintah untuk kepentingan
kelompoknya.  Memang  ini  pasti  ada sebagian  LSM  yang  melakukannya, tapi  bila  sudah  muncul  anggapan  atau penilaian  yang  mengeneralisir  ke semua  LSM,  tentu  ini  persoalan tersendiri. Begitu juga dengan masyarakat.  mereka  terkesan  tidak digerakkan  oleh  keinginan  untuk menjadikan  LSM  atau  kelompok masyarakat  madani  sebagai  mitra dalam upaya mendemokrasikan kehidupan  sosial.  Untuk  beberapa kawasan di daerah tertentu, masyarakat malah  minta  dibayar,  diberi  fasilitas dan  dilayani  secara  penuh  apabila diajak  untuk  membicarakan  persoalan kepublikan, entah dalam bentuk diskusi atau lainnya.
Kelima, kaum  pemodal  tetap menjadi  raja.  Pada  kenyataannya, meskipun  panji-panji  demokrasi  sudah
dikibarkan, tapi peranan kaum pemodal dalam demokrasi tetap menjadi kunci. Kenyataan di masyarakat transisional yang tidak bisa dinafikan  adalah  adanya  praktek- praktek membeli suara politik, membiayai publikasi media, membayar tokoh,  memesan  isu  publik,  membeli hukum, dan lain-lain. Sepintas
memang  proses  yang  terjadi  adalah proses demokrasi. Tapi jika dilihat dari isi  atau  esensinya,  demokrasi  yang ditempuh adalah demokrasi yang tidak demokratis.  Praktek  ini  lahir  tentu karena adanya penegakan hukum  yang masih  lemah,  mentalitas  masyarakat yang  masih  transisional,  dan  resistensi kaum pemodal untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan iklim  kehidupan  politik  dan  sosial yang demokratis.
Itulah  sebagian  dan  sekian persoalan  di  lapangan  yang  dihadapi oleh  masyarakat  transisional.  Kalau membaca fenomena sosial yang terjadi di  Kabupaten  Luwu  Timur,  dengan mengacu pada konsep public sphere , di sana  ditemukan  poin-poin  penting yang patut untuk dicatat. Ini antara lain bahwa:
Pertama, belum  tercapainya klaim  yang  oleh  Habermas  disebut klaim komprehensibilitas. Artinya, belum  ada  proses  komunikasi  yang efektif  dan  dialogis  antara  publik  dan pemerintahan.  Habermas  berpendapat bahwa  setiap  komunikasi  yang  efektif harus  mencapai  iklim  ini.  Dan  orang yang mampu berkomunikasi dalam arti menghasilkan  klaim-klaim  itu  disebut memiliki kompetensi komunikatif (Hardiman: 1993).
Kenyataan  ini  bisa  terjadi karena  beberapa  hal,  misalnya  antara lain:  a)  kesenjangan  mental,  fisik  dan psikologis antara pemerintah, legislatif dan  masyarakat,  b)  minimnya  fasilitas untuk saling bertukar informasi, dan c) kesadaran masyarakat untuk mendapatkan  informasi  dan  kesadaran pemerintah atau legistlatif untuk mendistribusikan informasi masih rendah. Bukti bahwa klaim komprehensibilitas  itu  belum  tercapai seutuhnya  dalam  masyarakat  Luwu
Timur  terkait  dengan  Perda  No.  03 Tahun  2007  itu  adalah  munculnya kesenjangan  komunikasi  di  mana masing-masing  pihak  mengeluarkan klaim  kesahihannya  secara  sepihak. Temuan  di  lapangan  membuktikan bahwa  pihak  legislatif  dan  pihak eksekutif  memberikan  klaim  bahwa terhadap  Perda  itu  telah  dilakukan proses  sosialisasi.  Akan  tetapi,  pihak masyarakat  yang terdiri atas kelompok wartawan, LSM, tokoh masyarakat dan masyarakat umum lainnya punya klaim yang  berbeda.  Mereka  tidak  tahu bagaimana  Perda  itu  disosialisasikan. Mereka  juga  tidak  tahu  dalam  bentuk apakah sosialisasi itu dilakukan mereka  juga  tidak  tahu  atas  inisiatif dari manakah Perda itu dimunculkan.
Meski  pada  dasarnya  mereka setuju  bahwa  substansi  Perda  itu adalah  untuk  meningkatkan  PAD (Pendapatan  Asli  Daerah)  dan  untuk menyelamatkan  lingkungan,  tapi  yang masih  menjadi  pertanyaan  mereka adalah pihak siapakah yang diuntungkan oleh Perda itu. Pertanyaan ini  mengemuka  karena  di  Kabupaten
Luwu Timur itu ada sebuah perusahaan  besar  yang  menghasilkan limbah padat. Limbah pada itu bernilai ekonomis, dan untuk mengelola dibutuhkan  persyaratan  administratif yang  mungkin  sulit  bisa dipenuhi  oleh masyarakat biasa. Kedua, eksklusivitas pembahasan persoalan kepublikan. Mengacu  pada  konsep public  sphere, ruang  publik  pada  dasarnya  harus bersifat  inklusif.  Para  peserta  diskusi senantiasa  mengaitkan  kepentingan masyarakat  yang  lebih  luas  dan  objek yang didiskusikannya dapat akses oleh siapa saja.
Pada  kasus  perencanaan  dan pembahasan  Perda  No.  03  di  Luwu Timur  ini  ditemukan  bahwa  di  sana memang  sudah  ada  upaya  untuk melibatkan masyarakat,
namun
kelompok masyarakat yang ikut dilibatkan itu sangat terbatas (eksklusif).  Eksklusifitas  ini  dapat berdampak  pada  lambannya  atau gagalnya proses sosialisasi di satu sisi, dan  rendahnya  kepentingan  publik yang terwakilkan di sisi lain.
Ketiga ,  efektifitas  komunikasi yang masih rendah. Efektifitas komunikasi biasanya biasanya ditentukan  oleh  beberapa  hal,  antara lain oleh: seberapa sering sebuah pesan itu  dikomunikasikan;  seberapa  cocok media  komunikasi  yang  dipilih,  dan seberapa tepat media itu mengkomunikasikan pesan komunikasinya  kepada  masyarakat yang diajak berkomunikasi. Dalam  kasus  Perda  No.  03
Tahun  2007  tentang  Limbah  Padat  di Luwu Timur, ditemukan bahwa
kuantitas  dan  frekuensi  instansi  terkait dalam  mensosialisasikan  Perda  itu masih sangat rendah. Ini misalnya saja hanya  ditulis  dalam  spanduk  atau  foto di  tempat-tempat  yang  jauh  dari konsentrasi  pandangan  masa.  Karena itu,  hal  yang  paling  terjadi  adalah ketidaktahuan masyarakat tentang proses  pembuatan  Perda,  substansi Perda, dan pelaksanaan Perda itu.
Dari  uraian  di  atas  dapat dikatakan bahwa analisis public sphere terhadap masyarakat transisional memiliki  penjelasannya  sendiri.  Ini karena tumbuhnya public sphere dalam masyarakat  transisional  adalah  bagian yang  tak  terpisahkan  dari  proses transisi itu sendiri. Karena itu, menurut Robert  Dahl,  gradualisme,  moderasi,
dan kompromi adlah kunci keberhasilan transisi ke arah demokrasi. Public sphere dalam masyarakat  transisional  adalah public sphere yang  semu  alias  belum  murni ( pseudo-public  sphere ).  Dalam  arti bahwa  di  sana  ada  sebuah  persoalan yang  menjadi  bahan  pembicaraan masyarakat di berbagai tempat, namun ketika  persoalan  itu  ingin  diupayakan solusinya  yang  melambangkan  adanya consensus  public,  ternyata  partisipasi mereka  terputus  di  tengah  jalan. Masyarakat  tidak  ikut  ambil  bagian yang  signifikan  dalam  proses  lahirnya konsensus publik itu.
Hal  lain  yang  perlu  disadari pula bahwa kesadaran masyarakat akan hak-hak  publiknya  dalam  demokrasi masih rendah. Pada satu sisi, kesadaran yang  rendah  ini  melahirkan  sikap antipasti  masyarakat  terhadap  urusan publiknya,  tetapi  pada  isis  lain
masyarakat juga kerapkali mengungkapkan aspirasi penolakannya melalui  demonstrasi  yang  kerap  kali hanya  dilatarbelakangi  oleh  emosi kejengkelan dan amarah, bukan melalui argumentasi yang logis. Padahal, public sphere mestinya  melahirkan  masyarakat  yang komunikatif. Menurut Habermas, masyarakat  yang  komunikatif  itu adalah masyarakat yang mengedepankan  argumentasi,  entah dalam  bentuk  kritik  atau  diksursus, bukan melalui revolusi dengan kekerasan. Kalau melihat perkembangan  realitas  di  Indonesia secara  keseluruhan,  khususnya  di bidang demokrasi politik, memang ada perkembangan yang cukup menggembirakan.  Ini  terjadi  pada tingkat organisasi atau institusi. Institusi  atau  organisasi  negara  sudah jauh  lebih  komunikatif  dibanding dengan  apa  yang  terjadi  sekian  tahun lalu. Kenyataan ini sebetulnya merupakan  celah  yang  cukup  bagus untuk  dijadikan  alasan  atau  harapan lahirnya ruang publik yang sehat. Tapi karena  memang  persoalan  ekonomi yang  belum  cenderung  membaik, akibatnya  peluang  demokrasi  yang sudah mulai terbuka itu belum termanfaatkan secara optimal.
5. Tantangan Bagi Masyarakat Transisional
Hal  yang  paling  umum  dalam masyarakat  transisi  adalah  adanya keinginan  untuk  menolak  hal-hal  yang lama,  di  satu  sisi,  dan  adanya keterikatan  terhadap  tradisi  lama  yang belum  bisa  sepenuhnya  ditinggalkan,
di  sisi  lain.  Tarik  menarik  antara keinginan  untuk  meraih  hal-hal  baru dan ketidaksanggupan untuk melepaskan  dari  hal-hal  yang  lama, biasanya  telah  memunculkan  tanda tanya  masa  depan  yang  belum  pasti. Artinya,  di  masa  depan  proses  transisi yang dihadapi masyarakat Luwu Timur dalam kaitannya dengan perkembangan demokrasi itu tidak bisa dijawab dengan penjelasan yang tunggal  dan  definitif.  Transisi  ini  bisa menghasilkan  perubahan  kearah  yang lebih  buruk  atau  mungkin  hanya menghasilkan  perubahan  yang  “jalan di  tempat”.  Terkait  dengan  itu, mengarah  kemanakah  proses  transisi demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia  pada  umumnya  dan  Luwu Timur pada khususnya?
Sebab,  sebagaimanapun,  arah proses transisi ini mau tidak mau akan menimbulkan  implikasi  khusus  pada perkembangan ruang public. Perkembangan  ruang  publik  akan semakin buruk bila transisi ini mengarah  ke  yang  lebih  buruk,  dan sebaliknya, perkembangan ruang publik  akan  semakin  bagus  apabila transisi  ini  mengarah  ke  arah  yang lebih  baik  (semakin  demokratis). Dalam  kaitannya  denga  kasus  Luwu Timur,  konsep public  sphere akan
semakin  menjadi  acuan  dalam  proses penentuan konsensus publik, apabila: a. Pihak eksekutif dalam pemerintahan  mulai  mengikis tradisi feodal dan menggantikannya dengan tradisi demokrasi yang modern.
b. Pihak legislatif benar-benar memainkan  peranan  dan  fungsi
yang diembannya untuk mendengarkan aspirasi rakyat. c. Pihak masyarakat meningkatkan kesadaran aakn hak-hak publiknya  dalam  berpartisipasi aktif  untuk  ikut  menentukan kebijakan publik. d. Pihak media benar-benar berusaha untuk tidak meninggalkan  fungsi  awalnya, yaitu  untuk  menjadi  sarana terbentuknya  ruang  public  yang benar-benar  merepresentasikan kepentingan publik, bukan kepentingan segelintir kelompok. Sebaliknya,  ruang  publik  akan menghadapi  ancaman  serius  apabila: pemerintah daerah justru menggunakan  senjata  otonomi  daerah untuk  mengukuhkan  posisinya  sebagai raja-raja kecil, pihak legislatif mengabaikan persoalan yang diperbincangkan  secara  umum  di masyarakat  atau  menjadi  perwakilan segelintir kelompok, pihak pers memanipulasi  realitas  sosial  demi kepentingan kelompok, pihak masyarakat  acuh  tak  acuh  atas  hak- haknya  untuk  berpartisipasi  dalam proses penentuan kebijakan publik.
Selain  itu  tantangan  yang
dihadapi masyarakat transisional, bukan  saja  demokrasi  yang  menjadi lahan  subur  bagi  tumbuhnya  ruang publik.  Pengalaman  empiris  beberapa negara  menujukkan  bahwa  antara demokrasi  dan  ekonomi  seringkali tidak memiliki hubungan yang paraler. Tidak  semua  negara  demokratis  itu ekonominya otomatis maju.
Sebaliknya  juga  begitu. Padahal,
peranan  ekonomi  bagi  demokrasi sangatlah  menentukan.  Masyarakat transisional bisa berubah ke yang lebih tidak  demokratis  apabila  pemerintah gagal mengembangkan kekuatan ekonomi.  Ini  juga  bukti  bahwa  untuk menumbuhkan ruang publik dibutuhkan  juga  upaya-upaya  untuk memperbaiki kekuatan ekonomi. Sayangnya, persoalan ini tidak banyak disinggung, baik oleh Habermas sendiri atau yang lain. Hal  yang  paling  menonjol  dari masyarakat transisional seperti Indonesia ini, adalah terbukanya ruang kebebasan yang jauh lebih luas dari era sebelumnya. Tapi pada saat yang sama belum  terlihat  kemampuan  yang  dapat diandalkan untuk mengelola kebebasan itu.  Masyarakat  sudah  terbebas  dari keterpasungan  kekuasaan  (feodalisme) akan tetapi masyarakat juga belum siap untuk  menjadi  merdeka  dalam  arti yang  sebenarnya.  Hal  ini  pada  tingkat riil kerap menimbulkan praktek- praktek untuk mendemontrasikan kebebasan  hanya  untuk  kebebasan yang  tidak  disadari    bahw  itu  telah memperlambat proses menuju
demokrasi  atau modern. Di pihak lain, ketidaksiapan  untuk  merdeka  itu  juga ditunjukkan dalam bentuk keantipatian terhadap tuntutan keadaan untuk berubah,  baik  pada  pemerintah  atau pada  masyarakat.contoh  nyata  adalah rendahnya kuriositas dan hasrat masyarakat untuk melibatkan diri pada aktivitas-aktivitas yang dapat menyemangati munculnya ruang publik  yang  berbobot  bagi  kehidupan sosial.  Ini  memang  terkait  dengan persoalan ekonomi dan mental
sekaligus.  Dari  pihak  pemerintah  juga terlihat masih belum mampu menyediakan fasilitas  dan aksesibilitas kepada masyarakat agar lebih “ aware ” lagi terhadap hak-hak publiknya.
Artinya,  apapun  bahasanya,
masyarakat transisional sebetulnya membutuhkan  konsolidasi  kekuatan reformasi  agar  perjalanan  menuju destinasi yang dinginkan tidak berhenti di persimpangan jalan. Untuk merealisasikan  konsolidasi  kekuatan ini  tentu  dibutuhkan  transformasi penjelasan, konsep, pengetahuan, informasi,  teori,  temuan-temuan  dan lain-lain.  Oleh  karena  itu  masih diperlukan  lebih  banyak  lagi  studi
serupa di daerah lain untuk menghasilkan  temuan  kasus  atau identifikasi  masalah  terkait  dengan otonomi  atau  masyarakt  transisional yang  bisa  didekati  dengan  teori-teori ilmu sosial.

## KESIMPULAN
Public sphere dalam masyarakat  transisional,  dalam  hal  ini masyarakat Luwu Timur, adalah public sphere yang  semu  alias  belum  murni ( pseudo-public  sphere ).  Dalam  arti,  di
sana  memang  ada  persoalan  yang menjadi bahan pembicaraan masyarakat,  tapi  ketika  persoalan  itu diupayakan solusi yang melambangkan adanya  consensus  public  (di  luar perwakilan mereka di legislatif), ternyata partisipasi mereka tidak tersalurkan secara maksimal. Partispasi masyarakat  dalam  perumusan  Perda
Limbah  Padat  itu  bisa  dikatakan  tidak signifikan.
Masyarakat Luwu Timur masih berasumsi  bahwa  opini  publik  mereka tidak  punya  peranan  yang  signifikan dalam  menentukan  kebijakan  publik. Kesadaran  masyarakat  akan  hak-hak demokratisnya  masih  rendah.  Kalau dikembalikan  pada  konsep  Habermas tentang public  sphere ,  ini  memang terkait  dengan  banyak  hal.  Satu  di antaranya  adalah  terkait  dengan  akses dan  distribusi  informasi.  Masyarakat masih  sulit  mengakses  informasi  yang terkait dengan kehidupan publik secara riil.  Pada  saat  yang  sama,  pihak pemerintah pun kesulitan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Kalau  mengacu  pada  aturan pemerintah  tentang  alur  pembuatan Perda, proses perumusan Perda sebenarnya sudah sesuai dengan aturan yang  ditetapkan  pemerintah.  Hanya saja,  masyarakat  masih  merasakan adanya  agenda  tersembunyi  di  balik rumusan Perda itu. Salah satu penyebab  munculnya  perasaan  itu adalah karena aspek sosialisasi wacana perumusan Perda tersebut masih lemah dan  kurang  maksimal,  baik  sebelum dibahas maupun sesudah dirumuskan.
Berdasarkan  uraian  di  atas, kalau  mengacu  pada  konsep public sphere ,  memang  ditemukan  beberapa unsur  yang  telah  memenuhi  beberapa ide  pokok  Habermas  tentang public sphere itu.  Persoalan  limbah  padat telah  menjadi  perbincangan  umum  di masyarakat  Luwu  Timur  di  beberapa tempat.  Namun,  ketika  sudah  sampai pada  perumusan  kebijakan  untuk publik, masyarakat masih belum punya akses untuk berpartisipasi dalam
menentukan  kebijakan  publik  dalam kehidupan  mereka  sehari-hari.  Karena itu, tidak sedikit kelompok masyarakat yang berasumsi bahwa substansi dalam Perda No. 03 Tahun 2007 itu memang diangkat  dari  persoalan  riil  yang diperbincangkan oleh masyarakat. tetapi  konsensusnya  atau  kebijakan publik  yang  terkait  dengan  persoalan itu  tidak  lahir  dari  masyarakat  atau tidak  melibatkan  masyarakat  luas. Konsensus  dalam  Perda  itu  lahir  dari pihak eksekutif dan pihak legislatif.
Masyarakat Luwu Timur dalam konteks  pembentukan  Perda  No.  03 Tahun  2007  tentang  Limbah  Padat, belum bisa berpartisipasi secara penuh, baik  partisipasi  politik  maupun  sosial. Kesadaran  masyarakat  Luwu  Timur akan  hak-hak  demokrasinya  juga masih rendah. Mayarakat  Luwu Timur juga  belum  bisa  melepaskan  dirinya dari  budaya  feodalisme  dan  berubah menjadi  masyarakat  yang  rasional. Mereka  masih  berasumsi  bahwa  opini public  mereka  tidak  punya  peran signifikan dalam pembentukan kebijakan publik. Dalam  kacamata  Habermas, konsep Public sphere memiliki
kedudukan yang penting dalam pembentukan masyarakat yang demokratis. Namun begitu, kesuksesan penerapannya tidak bisa bersifat tunggal,  tapi  tergantung  pada  berbagai kondisi-suasana dalam suatu masyarakat.  Konsep public  sphere
Habermas  tidak  sepenuhnya  bisa diterapkan  di  negara-negara  yang masih  menerapkan  sistem  feodal. Proses  pembentukan public  sphere di negara-negara maju yang digambarkan
Habermas  tidak  sama  persis  dengan formasi di Indonesia. Namun demikian, public  sphere merupakan wahana yang penting dalam pembentukan masyarakat yang demokratisasi. Kesehatan public sphere juga merupakan indikasi kesehatan demokrasi di suatu negara.
Dengan mengacu pada gagasan gradualisme  McKee  (2005),  ruang publik yang mengemuka di Kabupaten Luwu  Timur  adalah  proses  menuju realisasi public  sphere sebagaimana yang digagas oleh Habermas.
Gradualisme  ini  tidak  hanya  terjadi pada  tingkat  birokrasi  pemerintah, melainkan  terjadi  pula  pada  tingkat kesadaran  masyarakat  akan  hak-hak publiknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Dahl,  Robert  A.  1993.  Demmokrasi
dan Para Pengkritiknya. Yayasan Obor Indonesia Habermas, Jurgen. 1997. The Structural  Transformation  of the Public Sphere. Massachusetts: The MIT Press. Habermas,  Jurgen.  1987.  The  Theory of Communicative Action, Volume 1: Reason and Rationalization, Boston: Beacon Press. Habermas,  Jurgen.  1987.  The  Theory of Communicative Action, Volume 2: Lifeword and System: Critique of Funcionalist Reason. Hardiman,  Budi  F.  1993.  Menuju Masyarakat Komunikatif. Yogyakarta: Penerbit Kanisus.
Mckee,  Alan.  2005.  The  Public Sphere: An Introduction. Cambridge, uk: Cambridge
University Press Littlejohn,  Stephen  W.  2002.  Ed. Theories of Human Communication.  Belmont,  CA: Wadwort Thomson Learning. Toulouse,  Chris  et  al.  1998.  The Polities of Cyberspace. London: Routledge. Webster,  Frank.  1995.  Theories  of Information  Society.  London:
Routledge.
Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004,
Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan  Daerah  Luwu  Timur  No.  03 Tahun  2007,  Tentang  Limbah Padat.
Time  Magazine,  26  April  2004.