http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya Jayapangus Press ISSN 2615-0913 (E)
Vol. 4 No. 3 (2021)

## Pengawasan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing
I Gusti Putu Anom Kresna Wardana 1 , Tsaltsa Syah Putri 2 , Tunggal Bayu Laksono 3 123 Program Studi Hukum Keimigrasian Politeknik Imigrasi
1 anomkresna21@gmail.com, 2 cacaptr12@gmail.com, 3 bayulksn15@gmail.com
Keywords: Abstract Legal Supervision, Limited Stay Permit, Foreign Investment. Every country in the world has sovereignty, especially over the security  of  its  country,  one  of  the  things  that  can  threaten  the security of the country is the entry of foreigners whose activities are not according to the permits given to them, one of which is the misuse of residence permits by foreign investors in Indonesia.
This study aims to explain in detail about the misuse of residence permits by a foreign investor in Indonesia and further discusses the legal supervision carried out by Immigration in dealing with irregularities  committed  by  foreigners.  This  study  uses  a descriptive  type  with  empirical  normative  research  methods, where  in  finding  data  sourced  from  secondary  data,  namely through interviews, and secondary data obtained by conducting literature  reviews  such  as  laws  and  other  regulations.  At  this writing it was found that the perpetrators took actions that were not in accordance with the purpose of giving a residence permit and did not carry out proper procedures to obtain a new Limited Stay  Permit.  From  this  research,  it  can  be  concluded  that  the supervision of foreigners must be tightened, one of which is the effective  and  efficient  implementation  of  the  Foreigner Supervision  Team  which  is  formed  on  the  basis  of  synergy between related Ministries/Institutions in Indonesia. Kata Kunci: Abstrak Pengawasan Hukum, Izin Tinggal Terbatas, Penanaman Modal Asing. Setiap Negara di dunia memiliki kedaulatan terutama terhadap keamanan  negaranya,  salah  satu  hal  yang  dapat  mengancam keamanan  negara  adalah  masuknya  orang  asing  yang berkegiatan tidak sebagaimana izin yang diberikan kepadanya,
salah satunya adalah penyalahgunaan izin tinggal oleh penanam modal  asing  di  Indonesia.  penelitian  ini  bertujuan  untuk menjelaskan secara rinci mengenai penyalahgunaan izin tinggal yang  dilakukan  oleh  salah  seorang  penanam  modal  asing  di Indonesia  dan  selanjutnya  membahas  mengenai  pengawasan hukum yang dilakukan Imigrasi dalam menangani penyelewengan yang dilakukan oleh orang asing. Penelitian ini menggunakan  jenis  deskriptif  dengan  metode  penelitian normative empiris, dimana dalam mencari data bersumber pada
data sekunder yakni melalui wawancara, dan data sekunder yang diperoleh  dengan  melakukan  kajian  pustaka  seperti  Undang- Undang,  peraturan  lain.  Pada  penulisan  ini  ditemukan  bahwa pelaku  melakukan  Tindakan  yang  tidak  sesuai  dengan  tujuan diberikannya izin tinggal serta tidak melakukan prosedur yang sebagaimana  mestinya  untuk  mendapatkan  Izin  Tinggal Terbatas yang baru. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap orang asing harus diperketat salah satunya dengan  implementasi  yang  efektif  dan  efisien  dari  Tim Pengawasan  Orang  Asing  yang  dibentuk  atas  dasar  sinergitas antar Kementerian/Lembaga yang terkait di Indonesia.

## Pendahuluan
Setiap  negara  tentunya  memiliki  kedaulatan  atas  wilayahnya  dalam  hal  mengatur siapa saja orang asing yang diperbolehkan masuk, oleh karena itu masuknya warga negara asing  ke suatu  wilayah yang kemudian akan  berdampak negative bagi  suatu  negara harus dilakukan tindak pencegahan karena dampak yang diakibatkan oleh arus lalu  lintas orang saat ini semakin bervariasi. Pencegahan terhadap dampak negative dari adanya peningkatan arus  lalu  lintas  orang  dapat  dilakukan  dengan  sikap  hati-hati  dan  bijaksana  agar  tidak berdampak pada sector perekonomian suatu negara atau hubungan disharmonis antarnegara (Ramadhan, 2005). Dampak negative dari adanya peningkatan arus lalu lintas orang asing yakni  adanya  tindak  penyalahgunaan  izin  tinggal  dimana  Tindakan  ini  merupakan  suatu peristiwa hukum yang sering terjadi dalam tindak pidana Keimigrasian yang dilakukan oleh orang  asing  dalam  hal  ini  Izin  tinggal  yang  diberikan  tidak  dipergunakan  semestinya. Terdapat  banyak  kasus  penyalahgunaan  izin  tinggal  oleh  orang  asing,  salah  satunya  pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar yakni penyalahgunaan izin tinggal penanaman modal asing,  dimana  orang  asing  tersebut  telah  mengajukan  pembuatan  Izin  Tinggal  Terbatas Penanaman Modal  tanpa mengugurkan  Izin  Tinggal  Terbatas sebelumnya terlebih dahulu sehingga peruntukan nya tidak sesuai.
Contoh kasus penyalahgunaan Izin Tinggal Penanaman Modal Asing dlakukan Oleh Warga Negara Asing atas nama Gerry Stephen Philips telah melaksanakan kegiatan di PT Kapal Top Mast dengan menggunakan Izin Tinggal terbatas sebagai Penanam Modal Asing 2  tahun,  namun  yang  bersangkutan  masih  merupakan  seorang  Mechanical  Advisor  yang bekerja  di  PT  YACHT  Sourcing  Indonesia  dengan  menggunakan  Izin  Tinggal  Terbatas sebagai Tenaga Kerja Ahli. Dalam kasus tersebut seharusnya Warga Negara Asing tersebut dipidana pasal 122 huruf a UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa :
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Setiap Orang Asing yang dengan sengaja  menyalahgunakan  atau  melakukan  kegiatan  yang  tidak  sesuai  dengan maksud dan tujuan pemberian izin Tinggal yang diberikan kepadanya.
Dikarenakan  Warga  Negara  Asing  tersebut  kooperatif  pada  saat  dilakukan pemeriksaan keimigrasian dan melakukan pembayaran DKP TKA sebesar 1.200 US Dolar kepada  Kementerian  Ketenagakerjaan  maka  Warga  Negara  Asing  hanya  dikenakan  pasal Tindakan  Administratif  Keimigrasian  yaitu  pasal  75  UU  No.  6  Tahun  2011  tentang keimigrasian yang menyatakan bahwa :
Pejabat  Imigrasi  berwenang  melakukan  Tindakan  Administratif  Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya  dan  patut  diduga  membahayakan  keamanan  dan  ketertiban  umum  atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
Dalam hal pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian kepada Warga Negara Asing  tersebut  berupa  Deportasi  dan  pencantuman  dalam  daftar  Pencegahan  dan Penangkalan. Berdasarkan data Tindakan Administratif Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas  I TPI  Denpasar didapatkan data sejumlah  Warga Negara Asing sebanyak 36 orang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian terhitung dari bulan Januari sampai Juli tahun 2021(Negara, 2021).
Sebagai  negara  yang  kerap  disebut  surganya  para  investor,  Indonesia  merupakan pasar potensial sebagai pilihan dalam berinvestasi. Berdasarkan data realisasi investasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing (BKPM) pada bulan Januari sampai Maret tahun 2021,  Wilayah  Bali  dan  Nusa  Tenggara  dengan  realisasi  investasi  sebesar  Rp  7,6  triliun (3,5%),  terdiri  dari  PMDN  sebesar  Rp  5,2  triliun  dan  PMA  sebesar  US$  0,2  miliar.  Atas keberhasilan investasi tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa penanaman modal asing akan semakin tertarik untuk datang ke Indonesia dalam melakukan investasi (BPKM, 2021). Hal inilah  yang  membuat  Warga  Negara  Asing  atas  Nama  Gerry  Stephen  Philips  melakukan penyalahgunaan Izin Tinggal Penanaman Modal Asing.
Berdasarkan hal yang diuraikan diatas maka diperlukan sebuah pengawasan hukum dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan izin tinggal Keimigrasian berdasarkan UU No.  6  Tahun  2011.  Pengawasan  Keimigrasian  yang  diatur  meliputi  pengawasan  terhadap lalu  lintas  Orang  Asing  yang  masuk  atau  keluar  wilayah  Indonesia  serta  pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di wilayah Indonesia.
Pengawasan  yang  ingin  dibahas  dalam  penulisan  ini  adalah  pengawasan  lapangan yang  dilakukan  terhadap  penjamin  yang  tertera  dalam  Akta  Pendirian  Perusahaan  Orang Asing  yang  melakukan  penanaman  modal  yang  tertera  pada  Izin  Tinggal  Terbatasnya. Karena  keberadaan  Orang  Asing  di  wilayah  Indonesia  merupakan  tanggung  jawab  dari Penjamin  yang  mengenai  kewajban  penjamin  atas  keberadaan  serta  kegiatan  orang  asing selama berada di wilayah Indonesia berupa melaporkan adanya perubahan status sipil,status Keimigrasian serta alamat tempat tinggal orang asing tersebut. Apabila ditinjau dari bunyi pasal tersebut maka penjamin memiliki tanggung jawab dalam pelaporan perubahan status Keimigrasian  dimana  dalam  penulisan  ini  akan  membahas  mengenai  Orang  Asing  yang sudah mengajukan Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing tanpa menggugurkan dan melaporkan bahwa Orang Asing tersebut sebelumnya sudah memiliki Izin Tinggal sebagai Tenaga  Kerja  Asing.  Perubahan  status  Keimigrasian  yang  tidak  laporkan  oleh  penjamin tersebut dapat dikenakan Tindakan Pidana Keimigrasian yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

## Metode

## 1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  yaitu mendeskripsikan dan menganalisa keadaan dari obyek yang diteliti secara langsung kepada narasumber. Dengan pendekatan ini berarti bahwa gambaran-gambaran yang di kembangkan atas  kenyataan-kenyataan  empirik  sebagaimana  dapat  dipahami  dari  permasalahan  yang dirumuskan. Mengingat hal itu, maka penelitian ini akan mendeskripsikan secara umum dan memberikan  solusi  mengenai  masalah-masalah  yang  terjadi  sehubungan  dengan pelaksanaan Pengawasan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Penanaman Modal Asing.

## 2. Metode Pendekatan
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Normatif Empiris yang merupakan penelitian campuran yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana implementasi di lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah Peraturan Perundang- Undangan  (Statue  Approach)  yakni  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara  menganalisa aturan  serta  regulasi  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  atau  kondisi  suatu  hukum (Marzuki, 2011).

## 3. Sumber Data
Sumber data yang digunakan di  dalam penelitian ini  diambil dari data primer dan data sekunder.
a. Data primer
Data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  sumber  pertama  yang  terkait  dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung melalui  wawancara  dengan  informan.  Informan  adalah  orang  yang  menjadi  sumber informasi  untuk  pengumpulan  data  penelitian.  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah Pegawai Seksi Intelijen dan Penindakan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.
b. Data Sekunder
Data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti Undang-Undang, peraturan lain, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya  yang  ada  hubungannya  dengan  tema  permasalahan.  Adapun  peraturan- peraturan yang digunakan oleh peneliti untuk menganailisis data penelitian yaitu :
1) Undang – Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian
3) Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  4  Tahun  2017  Tentang  Tata  Cara Pengawasan Keimigrasian
4) Petunjuk  Pelaksana  Direktur  Jenderal  Imigrasi  No.  NOMOR  F-338.IL.01.10 TAHUN 1995 Tentang Tata Cara Pengawasan Orang Asing Angka III(B) 3(b).

## 4. Instrument Penelitian
Dalam  penulisan  ini  menggunakan  Instrumen  penelitian  Wawancara  yaitu  metode pengumpulan  informasi  dari  responden  melalui  interaksi  verbal.  Sebelumnya  peneliti menyiapkan  daftar  pertanyaan  terstruktur  yang  berkaitan  dengan  penelitian.    Kemudian peneliti  bertemu  dengan  narasumber  dan  mengajukan  pertanyaan.  Peralatan  dan perlengkapan  yang  dapat  digunakan  selama  periode  wawancara  menggunakan  Recorder Smartphone.  Wawancara  dilakukan  secara  pribadi  terhadap  Pegawai  Seksi  Intelijen  dan Penindakan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.

## 5. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  yang  dilakukan  peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut :
a. Wawancara
Wawancara  adalah  situasi  peran  antara  pribadi  bertatap  muka,  ketika  seseorang  yakni pewawancara  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  yang  dirancang  untuk  memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Hasil wawancara ditentukan  oleh  beberapa  faktor  yang  berinteraksi  dan  mempengaruhi  arus  informasi. Faktor-faktor  tersebut  ialah  pewawancara,  yang  diwawancarai,  topik  penelitian  yang tertuang  dalam  daftar  pertanyan  dan  situasi  wawancara.  Wawancara  bertujuan  untuk mengetahui jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara  langsung  dengan  1  (satu)  responden,  yaitu  Pegawai    Seksi  Intelijen  dan Penindakan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.
b. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan, meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau materi yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Peneliti melakukan studi kepustakaan terhadap data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan,  buku-buku  serta  jurnal-jurnal  terkait  dengan  penegakan  hukum dan  keimigrasian,  untuk  memperoleh  landasan  teoritis  yang  dapat  digunakan  untuk menganalisis Pengawasan Hukum Terhadap Penyalahgunaan  Izin  Tinggal  Penanaman Modal Asing.

## 6. Analisis Data
Metode  analisa  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan  metode  kualitatif,  yaitu  suatu  pembahasan  yang  dilakukan  dengan  cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang  diperoleh  dari  peraturan-peraturan,  literatur,  buku-buku  referensi,  serta  data  yang diperoleh,  kemudian  dianalisa  secara  kualitatif  yang  akan  memberikan  gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

## Hasil dan Pembahasan
Pengawasan merupakan suatu Tindakan untuk menilai apakah sesuatu yang menjadi objek  pengawasan  tersebut  telah  sesuai  atau  tidak  sebagaimana  yang  direncanakan  atau
diatur  sebelumnya.  Dalam  pengawasan,  dapat  ditemukan  kesalahan,  kekeliruan, kecerobohan  serta  pelanggaran  yang  kemudian  dapat  diperbaiki  agar  kedepannya  tidak terulang  Kembali.  Dapat  disimpulkan  bahwa  titik  pengawasan  terletak  pada  usaha  untuk menjamin  adanya  pelaksanaan  suatu  tugas  berjalan  dengan  baik  sebagaimana  yang direncanakan  serta  dilakukan  selama  kegiatan  tersebut  sedang  berjalan  (Muchsan,  2000). Pengawasan  Keimigrasian  dilakukan  pada  saat  orang  asing  masuk  ke  wilayah  indonesia, berada di Indonesia berupa kegiatan orang asing tersebut serta saat keluar dari Indonesia.
Rangkaian kegiatan pengawasan orang asing dimulai pada saat orang asing tersebut melakukan permohonan visa Republik Indonesia pada perwakilan Indonesia di luar negeri, selanjutnya  pengawasan  dilakukan  pada  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  (TPI)  yang dianalogikan  sebagai  pintu  gerbang  negara,  pada  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi,  pejabat imigrasi  memiliki  wewenang  otonom  untuk  memutuskan  memberikan  ataupun  menolak orang asing masuk ke wilayah Indonesia. selanjutnya, pengawasan Keimigrasian beralih ke kantor imigrasi yang berada pada wilayah kerja meliputi tempat tinggal orang asing tersebut (Santoso, 2004). Pengawasan Keimigrasian berupa pengawasan administrative dan lapangan dilakukan terhadap orang asing di Indonesia merupakan sebagai dua sistem yang berkaitan satu dengan yang lain. Kaitan tersebut sebagai wujud dari adanya ketergantungan diantara keduanya  karena  pengawasan  lapangan  tidak  selalu  dapat  dilaksanakan  apabila  tidak  ada temuan  dari  pengawasan  administratif  yang  dilakukan  terutama  mengenai  penyimpangan izin tinggal.
Dasar  hukum  mengenai  pengawasan  Keimigrasian  terdapat  pada  Undang-Undang No.6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian  serta  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  4  Tahun  2017  Tentang  Tata  Cara  Pengawasan  Keimigrasian.  dalam pengawasan tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara warga negara Indonesia dengan warga  negara  asing  yakni  pengawasan  administrative  dan  lapangan.  Pengawasan administrative  pada  warga  negara  asing  dilakukan  dengan  cara  melakukan  pemeriksaan dokumen  perjalanan,  dokumen  Keimigrasian,  pemeriksaan  daftar  cekal  dan  wawancara. Selanjutnya,  pengawasan  lapangan  bagi  warga  negara  asing  yakni  pemeriksaan  identitas penjamin, pemeriksaan domisili tempat orang asing tersebut tinggal, pemeriksaan kegiatan orang asing,  pemeriksaan rekomendasi/izin terkait serta melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan orang asing terebut meliputi, hotel, tempat hiburan, perusahaan dan tempat lain yang diduga terdapat orang asing berkegiatan.
Penelitian ini akan membahas kasus mengenai warga negara Asing yang melakukkan kegiatan yang tidak sesuai sebagaimana izin tinggal yang diberikan. Dimana Warga Negara Asing  telah  melaksanakan  kegiatan  di  PT  Kapal  Top  Mast  dengan  menggunakan  Izin Tinggal terbatas sebagai Penanam Modal Asing 2 tahun dengan nomor 2C12EB1097-V dan pemegang paspor dengan nomor 510886032 yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris pada tanggal  24  oktober  2014  berlaku  sampai  dengan  24  juli  2025,  namun  yang  bersangkutan masih  merupakan  seorang Mechanical  Advisor yang  bekerja  di  PT  YACHT  Sourcing Indonesia dengan menggunakan Izin Tinggal  Terbatas sebagai Tenaga Kerja Ahli. Warga Negara  Asing  tersebut  dikenai  Tindakan  Administrasi  berupa  pendeportasian  dan pencantuman  dalam  daftar  penangkalan  sesuai  Undang-Undang  Keimigrasian.  Warga Negara  Asing  tersebut  bernama  Gerry  Stephen  Philips  yang  memiliki  kewarganegaraan Inggris dan lahir di kota Stone pada tanggal 5 Januari 1972. Yang bersangkutan beragama Kristen dan bertempat tinggal di jalan Tirta Aksara No. 61 A, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali.
Kronologis  dari  kasus  tersebut  bermula  dari  laporan  saudari  Josephine  Setiawati yang  merupakan  rekan  kerja  dari  yang  bersangkutan  di  PT  YACHT  Sourcing  Indonesia kepada Kantor  Imigrasi  Kelas  I TPI Denpasar. Berdasarkan keterangan dari Berita  Acara Pemeriksaan bahwa saudari Josephine Setiawati melaporkan yang bersangkutan karena yang bersangkutan  telah  bekerja  di  perusahaan  lain  sehingga  pelapor  merasa  khawatir  apabila terjadi  permasalahan  hukum  atau  Keimigrasian  yang  dilakukan  oleh  yang  bersangkutan dikarenakan perusahaan belum melakukan Exit Permit Only (EPO) dan juga masih menjadi sponsor  dari  yang  bersangkutan.  kemudian  laporan  tersebut  langsung  ditindaklanjuti  oleh seksi  Pengawasan  dan  Penindakan  Keimigrasian  untuk  melakukan  pengawasan  sekaligus penindakan terhadap yang bersangkutan di kediamannya.
Berdasarkan  keterangan  yang  bersangkutan  melalui  Berita  Acara  Pemeriksaan menjelaskan bahwa yang bersangkutan terakhir kali datang ke Bali untuk  bekerja sebagai Mechanical Advisor di PT YACHT Sourcing Indonesia. Yang bersangkutan berhenti bekerja di PT YACHT Sourcing Indonesia terhitung sejak pengurusan Exit Permit Only (EPO) yang bersangkutan  pada  tanggal  28  mei  2021  namun  yang  bersangkutan  telah  melaksanakan kegiatan  yaitu  membuat  perjanjian  dengan  klien  serta  melakukan  pemeriksaan  terhadap kapal  milik  kliennya  dengan  mengatasnamakan  PT  Top  Mast  pada  tanggal  14  mei  2021. Bahwa saat yang bersangkutan melakukan kegiatan dengan mengatasnamakan PT Top Mast, yang bersangkutan masih pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagai Mechanical Advisor di
PT YACHT Sourcing Indonesia. Yang bersangkutan bekerja sebagai manajer teknisi dalam perawatan  mesin  kapal  di  PT  YACHT  Sourcing  Indonesia.  Yang  bersangkutan  mengaku telah melakukan pengunduran diri di PT YACHT Sourcing Indonesia pada tanggal 5 april 2021 dan kembali bekerja satu bulan kemudian, lalu resmi putus kontrak kerja pada tanggal 05 Mei 2021. Oleh karena itu, yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan dengan nama PT Top Mast yang bergerak di bidang Villa, Real Estat dan penyedia akomodasi.
Berdasarkan  keterangan  yang  bersangkutan  perusahaan  atas  nama  PT  Top  Mast belum  beroperasi  karena  menunggu  Izin  Tinggal  Terbatas  yang  baru  terbit  sehingga perusahaan tersebut masih belum melakukan penawaran produk terhadap konsumen. Yang bersangkutan  menjelaskan  bahwa  akibat  Izin  Tinggal  terbatas  belum  terbit  menyebabkan yang bersangkutan baru melakukan pengajuan Exit Permit Only (EPO) pada tanggal 28 mei 2021 dan juga yang bersangkutan tidak diberikan surat pengantar dari perusahaan. Selain itu yang  bersangkutan  juga  mengaku  pada  saat  berada  di  Indonesia  yang  bersangkutan  tidak pernah mencari tahu Tentang hukum Keimigrasian di Indonesia sehingga yang bersangkutan tidak tahu bahwa tindakan nya telah melanggar. Terdapat wewenang dari Pejabat Imigrasi terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga melakukan kegiatan yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban hukum atau ornag asing tersebut tidak menghormati dan tidak menaati peraturan perundang- undangan dapat dilakukan tindakan yakni melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.
Dari pembahasan kronologis kasus Warga negara Asing yang melakukkan kegiatan yang  tidak  sesuai  dengan  Izin  Tinggal  Terbatasnya.  Dimana  Warga  Negara  Asing  telah melaksanakan kegiatan di PT Kapal Top Mast dengan menggunakan Izin Tinggal terbatas sebagai Penanam Modal Asing 2 tahun didapatkan bahwa terdapat dua kesalahan yang bisa dianalisis melalui pengawasan hukumnya yaitu yang pertama bahwa saat yang bersangkutan melakukan kegiatan dengan mengatasnamakan PT Top Mast sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas  sebagai  Penanam  Modal  Asing  2  tahun,  dimana  yang  bersangkutan  masih pemegang  Izin  Tinggal  Terbatas  sebagai Mechanical  Advisor di  PT  YACHT  Sourcing Indonesia dan selanjutnya yang bersangkutan telah melakukan pengajuan Izin Tinggal Baru sebagai  Penanam  Modal Asing  padahal  yang bersangkutan belum melakukan Exit Permit Only  (EPO) .  Sebelum  membahas  mengenai  Analisa  kasus  tersebut  makan  kenali  terlebih dahulu mengenai Penanaman Modal Asing.

## 1. Identifikasi Penanaman Modal Asing
Penanaman  Modal  Asing  merupakan  kegiatan  menanam  yakni  memasukan  modal atau investasi untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia oleh penanam modal asing, baik yang  menggunakan  modal  asing  sepenuhnya  maupun  dalam  bentuk  patungan  dengan penanam modal dalam negeri sebagaimana dijelaskan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Pasal  1  angka  9  Tentang  Penanaman  Modal  (Sutrisno,  2018).  Selanjunya,  Adapun pengertian  dari  Modal  Asing  yakni  modal  yang  dimiliki  oleh  negara  asing,  perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing serta badan hukum Indonesia yang  Sebagian  maupun  seluruh  modalnya  dimiliki  pihak  asing  (Sutrisno,  2018).  Apabila dikaitkan  dengan  kasus  Warga  Negara  Asing  atas  nama  Gerry  Stephen  Phillips  maka dikategorikan  Penanaman  Modal  Asing  terhadap  Perseorangan  Warga  Negara  Asing. Perseorangan warga negara asing merupakan individu luar negeri yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia.
Sebagaimana dijelaskan  dalam Undang-Undang  Tentang Penanaman Modal  yakni bentuk hukum perusahaan penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT  PMA)  berdasarkan  hukum  Indonesia  dan  berkedudukan  di  wilayah  Negara  Republik Indonesia  kecuali  ditentukan  lain  oleh  Undang-Undang.  Perseroan  Terbatas  sendiri  yang selanjutnya disebut Perseroan merupakan badan hukum yang berbentuk persekutuan modal dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham  dan  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal serta peraturan pelaksanannya. Ditinjau dari kasus Warga Negara Asing atas nama Gerry Stephen Phillips diketahui  bahwa  yang  bersangkutan  menjadi  Penanam  Modal  Asing  untuk  Perseroan Terbatas (PT) Top Mast yang bergerak di bidang Villa, Real Estat dan Akomodasi.
Terdapat hal yang menarik mengenai Investor asing atau Penanam Modal Asing yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2011  Tentang  Keimigrasian  dimana  kegiatan  penenam modal asing  merupakan  subjek visa tidak dalam  rangka bekerja serta untuk mendapatkan izin  tinggal  terbatas  penanam  modal  asing  tidak  memerlukan  Rekomendasi  Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau RPTKA melainkan jika nama pemegang saham  yang tertera  dalam  akte  pendirian  perusahaan  dan  surat  persetujuan  penanaman  modal  dari Lembaga terkait dimana penenam modal asing tersebut diangkat sebagai Komisaris Utama atau  Direktur  Utama  secara  sah  melalui  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia, maka yang bersangkutan dapat mengajukan izin
tinggal  sebagai  Komisaris  Utama  atau  Komisaris  atau  Direktur  Utama  dengan  ketentuan melampirkan Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau RPTKA karena kategori  tersebut  masuk  kedalam  kegiatan  bekerja  yang  perlu  RPTKA  dan  IMTA. Berdasarkan hasil penelitian di Badan Koordinasi Penanaman Modal di Provinsi Bali bahwa jumlah Penanaman Modal Asing yang berada di wilayah provinsi Bali pada tahun 2021.
Gambar 1. Realisasi Penanaman Modal Asing Januari – Maret 2021 Berdasarkan Sumber: Data Badan Koordinas Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2021
Berdasarkan  data  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  wilayah  Provinsi  Bali  termasuk kedalam  provinsi  yang  memiliki  peminat  terbanyak  Penanam  Modal  Asing  untuk beinvestasi  di  Indonesia.  selain  itu  juga  akan  dilampirkan  data  mengenai  sektor  yang memiliki peminat Penanam Modal Asing untuk berinvestasi berdasarkan data BKPM pada tahun 2021.
Gambar 2. Realisasi Triwulan I Tahun 2021 Berdasarkan Sektor
Sumber : Data Badan Koordinas Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2021
Berdasarkan data di atas, dapat dilihat sektor apa saja yang memiliki nilai investasi tertinggi hingga terendah di Indonesia. Apabila dikaitkan dengan dari kasus Warga Negara Asing  atas  nama  Gerry  Stephen  Phillips  diketahui  bahwa  yang  bersangkutan  menjadi Penanam Modal Asing untuk Perseroan Terbatas (PT) Top Mast yang bergerak di bidang Villa, Real Estat dan Akomodai. Maka sektor yang bergerak pada PT Top Mast termasuk kedalam  sektor  yang  banyak  diminati  investor  untuk  berinvestasi.  Hal  ini  terbukti  sektor tersebut berada pada peringkat enam pada daftar Realisasi Triwulan I Tahun 2021 dengan sektor perumahan, Kawasan industri dan perkantoran dengan nilai investasi sebesar 535,8 juta US Dollar sehingga tidak heran apabila yang bersangkun mengganti subjek Izin Tinggal Terbatas sebagai Tenaga Kerja Asing menjadi Penanaman Modal Asing.
Selanjutnya berdasarkan data kasus Tindakan Administratif Keimigrasian di Kantor Imigrasi  Kelas  I  TPi  Denpasar  didapatkan  bahwa  terdapat  36  Warga  Negara  Asing  yang dikenakan  Tindakan  Administratif  pada  tahun  2021,  dimana  salah  satunya  adalah  Warga Negara Asing atas nama Gerry Stephen Phillips. Berikut adalah data yang didapatkan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.
Gambar 3. Data Kasus Tindakan Administratif Keimigrasian Pada Tahun 2021. Sumber : Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Denpasar.
Berdasarkan  data  diatas  dapat  dilihat  pelaksanaan  Tindakan  Administrasif Keimigrasian dari januari sampai juli 2021 didapatkan jumlah sebanyak 36 Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran. Hal ini menandakan bahwa perlu dilakukannya sebuah pengawasan yang lebih komprehensif dalam mengatasi permasalahan tersebut, khususnya pengawasan terhadap Warga Negara Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas.

## 2. Pengawasan  Warga  Negara  Asing  Pemegang  Izin  Tinggal  Terbatas  Penanaman Modal Asing
Pengawasan orang asing merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk  mengawasi  apakah  keluar  masuknya  serta  keberadaan  orang  asing  di  wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku atau tidak. Pengawasan orang
asing juga mencakup pengawasan administrative berupa pengumpulan serta pengolahan data keluar masuk wilayah Indonesia. selain itu terdapat pengawasan yang bersifat operasional atau mengawasi langsung dilapangan dimana dalam pengawasan operasional terhadap orang asing  yang  berasa  di  wilayah  Indonesia  dilakukan  dengan  cara  rerkoordinasi  dan  sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Orang asing yang berada pada wilayah Indonesia dapat diizinkan berkegiatan apabila kegiatannya sesuai dengan tujuan kedatangannya serta tidak terindikasi melakukan hal yang dapat  merugikan  negara  Indonesia.  Pengawasan  keimigrasian  bagi  orang  asiang  yang meliputi pengawasan saat masuk dan keluar wilayah Indonesia serta mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing saat berada di wilayah Indonesia (Dylan, 2020).
Dijelaskan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 64 Ayat (1) mengenai Pengawasan Administratif meliputi:
a. Pengawasan  administratif  meliputi  pengumpulan,pengolahan,  dan  penyajian  data informasi Keimigrasian
b. Terdapat penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai cekal (pencegahan dan penangkalan)
c. Adanya  pengawasan  terhadap  kegiatan  serta  keberadaan  orang  asing  di  wilayah Indonesia
d. Pengambilan data  biometric berupa foto dan sifik jari
e. Kegiatan lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
Selain  pengawasan  secara  administrative,  terdapat  pengawasan  lapangan sebagaimana  dijelaskan  dalam  Petunjuk  Pelaksana  Diktorat  Jendral  Imigrasi  Nomor  F- 338.II.01.10  Tahun  1995  Tentang  Tata  Cara  Pemberian,  Perpanjangan,  Penolakan  dan Gugurnya Izin Keimigrasian meliputi :
a. Pengawasan lapangan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dari sumber data serta laporan instans dan masyarakat
b. Setiap petugas yang melakukan pengawasan lapangan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas
c. Hasil dari pengawasan lapangan dilaporkan secara tertulis
d. Petugas  dapat  melakukan  pemanggilan  terhadap  pihak  yang  dianggap  mengetahui orang  asing  tersebut.  Dapat  dilakukan  pemeriksaan  berupa  Berita  Acara  Perkara (BAP) namun tidak dituliskan “Pro Yustisia”
e. Apabila  terdapat  dugaan  terjadi  pelanggaran  Keimigrasian  serta  terdapat  bukti permulaan yang cukup, dapat dilanjutkan penyidikan.
Terdapat Mekanisme Pengawasan bagi orang aisng dan penjamin yang melakukan pelanggaran akan dikenakan Pasal sebagai berikut:
Gambar 4. Mekanisme Pengawasan Terkait Pelanggaran Keimigrasian Bagi Pemegang Izin Tinggal dan Penjamin
Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.
Tindakan Keimigrasian merupakan Tindakan yang diambil terhadap seseorang yang terbukti  melakukan  penyalahgunaan,penyimpangan,  pelanggaran  serta  kejahatan Keimigrasian,  Tindakan  tersebut  dapat  berupa  Tindak  Administrative  Keimigrasian  dan Tindak  Pidana  Keimigrasian  atau  Pro  Justicia  (Saleh,  2008).  Apabila  dalam  kegiatan pengawasan  administratif  di  lapangan  ditemukan  ketidaksesuaian  dalam  administrasi perizinan  kegiatan  di  luar  Batasan-batasan  Undang-Undang  Keimigrasian,  maka  petugas imigrasi disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Melakukan  pendalaman  menggunakan  undang-undang  yang  berkaitan  dengan dugaan pelanggaran tersebut;
b. Melakukan  kordinasi  dan  komunikasi  awal  secara  lisan  dengan  instansi  terkait, dengan tujuan untuk mendapatan bukti-bukti atau dugaan pelanggaran aturan pada instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan kegiatan dan izin tinggal orang asing;
c. Melakukan kordinasi formal melalui surat tertulis yang ditandatangani oleh Kepala UPT untuk melakukan klarifikasi apakah benar orang asing tersebut telah melanggar ketentuan pada peraturan perundangan;
d. Bila memungkinkan, maka selanjutnya dilakukan gelar perkara untuk memutuskan apakah  alat  buktinya  sudah  cukup,  sehingga  proses  data  dilanjutkan  ke  tahap penyidikan.
Perlu diingat bahwa, Undang-Undang Keimigrasian menekankan bahwa wewenang Pejabat  Imigrasi  untuk  memberikan  Tindakan  Administratif  Keimigrasian  kepada  orang asing yang tidak menghormati atau menaati peraturan perudang-undangan Indonesia.
Dalam  praktiknya  di  lapangan,  petugas  cenderung  untuk  fokus  hanya  kepada pelanggaran  Keimigrasian.  Namun,  jarang  sekali  petugas  melihat  lebih  dalam  Tentang kegiatan yang dilakukan oleh orang asing. Perlu diingat bahwa pengawasan kegiatan orang asing  merupakan core  business imigrasi  yang  tercantum  pada  pasal  1  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Keimigrasian.
Dalam  hal  kasus  Warga  Negara  Asing  Penyalahgunaan  Izin  Tinggal  Terbatas Penanaman Modal Asing bernama Gerry Stephen Philips didapatkan fakta bahwa Tindakan yang  diberikan  atas  kasus  tersebut  berupa  Tindakan  Administratif  Keimigrasian  berupa Pendeportasian  dan  Pemasukan  dalam  Daftar  Pencegahan  dan  Penangkalan.  Dimana seharusnya dalam kasus tersebut dikenakan Tindakan Pidana Keimigrasian yang tercantum dalam pasal 122 huruf a UU No. 6 Tahun 2011 Tentang penyalahgunaan Izin Tinggal yang menyatakan  bahwa  yang  melakukan  pelanggaran  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  5  (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Hal  ini terjadi  karena yang bersangkutan tidak melakukan upaya yang dapat merugikan  kepentingan  Indonesia,  kemudian  yang  bersangkutan  juga  tidak  memberikan konfirmasi  mengenai  perubahan  status  Izin  Tinggal  Terbatas  dari  Tenaga  Kerja  Asing menjadi  Penanaman  Modal  Asing  yang  seharusnya  perubahan  status  tersebut  dilaporkan kepada pihak Imigrasi. Selain itu alasan pemberian Tindakan Pendeportasian adalah bahwa yang  bersangkutan  dalam  melaksanakan  hukumannya  dapat  kooperatif  dengan  baik  dan yang  bersangkutan  taat  dalam  melakukan  pembayaran  pajak  perusahaan  pada  perusahaan sebelumnya  di  PT  Yacht  Sourcing  Indonesia  sehingga  pihak  imigrasi  tidak  melakukan Tindakan Pidana Keimigrasian.
3. Upaya Mengatasi Penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas Penanam Modal Asing
Dalam  mengatasi  permsalahan  penyalahgunaan  Izin  Tinggal  Terbatas  Penanaman Modal  Asing  diperlukan  beberapa  upaya  dalam  melakukan  koordinasi  dengan  instansi terkait  dan  penjamin  dalam  memverifikasi  keabsahan  data  dari  pemegang  Izin  Tinggal Terbatas  tersebut  agar  tidak  terjadi  penyalahgunaan  Izin  Tinggal  khususnya  Izin  Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing yang dapat merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia. Berikut ini beberapa upaya yang dilakukan dalam mengatasi penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing sebagai berikut : a. Memperkuat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)
Untuk  mengoptimalkan  pengawasan  Keimigrasian  terutama  mengenai  keberadaan serta  kegiatan  orang  asing  di  wilayah  Indonesia,  Menteri  melakukan  pembentukan  Tim Pengawasan Orang Asing atau dikenal dengan TIMPORA dimana anggota dari TIMPORA terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait baik di pusat maupun di daerah hal ini. tugas  dari  Tim  Pengawasan  Orang  Asing  yakni  memberikan  saran  serta  pertimbangan kepada instansi dan/atau Lembaga pemerintahan terkait mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2013.
Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah tersebut Menteri Hukum dan Ham menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 50 tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan  Orang  Asing.  Tim  pengawasan  orang  asing  ini  dikenal  dengan  sebutan TIMPORA yang dibentuk oleh Menteri. Tim pengawasan orang asing ini dibentuk di pusat dan di daerah pada provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan yg beranggotakan perwakilan dari instansi/ lembaga pemerintahan baik di pusat maupun daerah.
Adapun  Tugas  dari  Tim  Pengawasan  Orang  Asing  (TIMPORA)  sebagaimana dijelaskan dalam  Permenkumham tersebut, antara lain:
1) Secara berjenjang dari tingkat desa atau kelurahan sampai tingkat provinsi dilakukan pengumpulan informasi dan data keberadaan orang asing
2) Koordinasi serta pertukaran data dan informasi
3) Menyelesaikan permasalahan mengenai keberadaan serta kegiatan orang asing
4) Melaksanakan dan mengatur hubungan kerjasama dalam rangka pengawasan orang asing
5) Dapat  melakukan  operasi  gabungan  yang  bersifat  khusus  maupun  incidental berdasarkan rencana operasi
6) Apabila terdapat Tindak Pidana dalam operasi gabungan maka kasus tersebu dapat diserahkan kepada Badan atau Instansi  terkait sesuai  dengan kewenangan masing- masing.
Penguatan TIMPORA dalam melaksankan kegiatannya bersama dalam melakukan pengawasan Orang Asing sesuai Permenkumham tersebut dilakukan dengan cara:
Gambar 5. Mekanisme Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)
Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.
Dalam hal mengatasi penyalahgunaan Izin Tinggal terbatas Penanaman Modal Asing pihak  Imigrasi  dapat  berkoordinasi  dengan  pihak  Kementerian  ketenagakerjaan,  Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan instansi terkait lainnya. Dengan demikian pihak imigrasi dapat  melakukan  pengecekan  lebih  mendalam  terhadap  pemegang  saham  dan  alamat perusahaan  di  Akta  Pendirian  Perusahaan  tersebut  untuk  memastikan  bahwa  data  yang tercantum  sudah  sesuai  atau  belum  sehingga  penyalahgunaan  Izin  Tinggal  Terbatas penanaman Modal Asing pun dapat diminimalisir.
b. Mengefektifkan Penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)
Dalam  perkembangannya  saat  ini  dengan  diberlakukannya  negara-negara  yang dibebaskan dari keharusan memiliki visa untuk datang ke  Indonesia, banyak memberikan dampak positif dan negatif, tentunya pengawasan Keimigrasian lebih memiliki peran yang menonjol  yang  dilakukan.  Untuk  mengumpulkan  data  dalam  rangka  pengawasan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi meluncurkan sebuah Aplikasi Pengawasan Orang Asing dengan dasar hukum pada pasal 72 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian  mengenai  wewenang  Pejabat  Imigrasi  dalam  melakukan  pengawasan  yakni dapat  meminta  keterangan  dari  setiap  orang  mengenai  data  orang  asing  yang  diizinkan olehnya menginap. Aplikasi ini mempunyai prinsip:
1) Melaksanakan amanat Undang-Undang mengenai kewajiban pemiliki atau pengurus tempat penginapan dan masyrakat untuk melaporkan keberadaan Orang Asing yang menginap di tempat penginapan atau rumahnya.
2) Menyediakan mekanisme pelaporan Orang Asing yang memudahkan pelapor yaitu berupa aplikasi yang dapat diakses melalui internet secara online (daring).
Untuk  dapat  mengakses  data  yang  diperlukan  oleh  pejabat  imigrasi  dalam  rangka pengawasan  terhadap  pihak  penginapan  atau  tempat  yang  terdapat  Warga  Negara  Asing tinggal  atau  menginap  di  penginapan  selama  berada  di  Indoensia,  yaitu  dengan menggunakan  aplikasi  yang  diberikan  pada  saat  Imigrasi  memberikan  sosialisasi  kepada pemilik atau penanggung jawab penginapan atau hotel yang terdapat Warga Negara Asing melalui website www.imigrasi.go.id dan http://apoa.imigrasi.go.id/poa/
Gambar 6. Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) Sumber : http://apoa.imigrasi.go.id/poa/
Aplikasi  ini  dibuat  dalam  rangka  pengawasan  Keimigrasian  untuk  memantau keberadaan serta tempat tinggal dari Warga Negara Asing selama berada di Indonesia, hal ini diharapkan:
1) Memudahkan  para  pelapor  untuk  melaporkan  ornag  asing  di  wilayahnya  kepada kantor imigrasi setempat;
2) Memudahkan kantor imgrasi dalam hal memberikan pelayanan kepada orang asing terkait  perlindungan  yakni  apabila  orang  asing  tersebut  tidak  ditemukan keberadaaannya atau tidak dapat dihubungi oleh keluarga yang bersangkutan;
3) Menjadi  saran  penyampaian  aspirasi  dari  masyarakat  khususnya  subjek Keimigrasian yang memiliki kewajiban dan hak serta menjadikan masyarakat aktif dengan melaporkan orang asing yang diduga melanggar ketentuan hukum.
Dengan  adanya  kewajiban  pemilik  rumah  atau  pengelola  pemondokan  yang digunakan  oleh  Warga  Negara  Asing  selama  berada  di  Indonesia  untuk  melapor,  maka masyarakat  diberikan kesempatan untuk  terlibat  dalam upaya pengawasan kegiatan orang asing di Indonesia. Keterlibatan masyarakat dapat mengisi kekurangan petugas di lapangan, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman (Dylan, 2020). Dalam hal ini rekan kerja  atau  pihak  yang  dirugikan  dengan  keberadaan  Orang  Asing  pemegang  Izin  Tinggal terbatas  Penanaman  Modal  Asing  atau  Tenaga  Kerja  Asing  dapat  melaporkan  ke  pihak Imigrasi melalui Aplikasi pelaporan Orang Asing (APOA) seperti hal nya dalam kronologis Kasus Warga Negara Asing bernama Gerry Stephen Philips yang dilaporkan oleh rekan kerja nya yang bernama Josephine Setiawati di PT YACHT Sourcing Indonesia karena khawatir dengan  permasalahan  Keimigrasian  yang  dilakukan  oleh  yang  bersangkutan  dapat menimbulkan permasalah hukum terhadap perusahaannya.
c. Mengefektifkan Penggunaan Aplikasi QR Code
Seiring  dengan  berkembangnya  sistem  informasi  teknologi  saat  ini,  serta memberikan  pelayanan  dan  penegakan  hukum  secara  bersamaan  Ditjen  Imigrasi menyampaikan rencana aksi implementasi penerapan sisten pre registrasi terhadap Warga Negara Asing yang akan masuk ke Indonesia; Untuk tahap awal telah dibangun sistem QR Code  untuk  pengawasan  terhadap  WNA  di  5  TPI  besar  di  Indonesia;  integrasi  SIMKIM (Sistem  Informasi  Keimigrasian)  dengan APIS  (Advance  Passenger  Information  System), PAU  (Passenger  Analys  Unit) dan  PNR (Passenger  Name  Record). QR  code  merupakan kode matriks (dua dimensi bar code) yang dibuat oleh perusahaan Jepang Denso-Wave di tahun 1994. Kata “QR” berasal dari kata “Quick Response” yang dimaksudkan menguraikan isinya (informasi) pada kecepatan tinggi. Kode QR memuat alamat URL,teks,nomor telfon dll.  Kode  QR  biasa  digunakan  pada  kartu  nama,  kartu  undangan  dan  sebagai  informasi tambahan.  Dalam  penggunaan  kode  QR  dibutuhkan  smartphone  berkamera  dan  sebuah aplikasi pembaca QR ataupun alat khusus pembaca QR.
Penggunaan QR Code ini diharapkan dapat memudahkan petugas di lapangan untuk mendapatkan  keterangan  terkait  visa  dan  izin  tinggal  yang  digunakan  oleh  orang  asing dengan memindai QR Code yang ada di paspor orang asing. Penerapan QR Code ini menjadi pilot  project dalam  penggunaan  teknologi  informasi  untuk  melakukan  pengawasan  atas kegiatan orang asing. Potensi pengembangan QR Code masih sangat banyak, sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada pembaruan-pembaruan, baik dalam fitur atau kebijakan di masa yang akan datang (Dylan, 2020). Dalam hal ini, maka pihak imigrasi sangat terbantu
dengan kehadiran QR Code khususnya untuk mengatasi permasalahan Penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing untuk memastikan keabsahan data kepemilikan modal dan alamat perusahaan di Akta Pendirian Perusahaan. Selain itu juga dengan adanya QR Code ini juga dapat mengatasi permasalahan belum tersedianya pengecekan lapangan pada saat dilakukan alih status Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing yang belum diterapkan di  Kantor  Imigrasi  khususnya Kantor  Imigrasi  Kelas  I TPI Denpasar sehingga petugas  cukup  mengecek  data  Warga  Negara  Asing  tersebut  melalui  aplikasi  pada paspornya.

## Kesimpulan
Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan untuk kasus Gerry Stephen Philips adalah pengawasan operasional atau lapangan. Petugas mendapatkan laporan dari rekan kerjanya yang Josephine Setiawati dan bergegas melakukan pengawasan lapangan untuk melakukan penyelidikan  lebih  mendalam  mengenai  kasus  penyalahgunaan  Izin  Tinggal  Terbatas Penanaman  Modal  Asing.  Tindakan  yang  diberikan  atas  kasus  tersebut  berupa  Tindakan Administratif  Keimigrasian  berupa  Pendeportasian  dan  Pemasukan  dalam  Daftar Pencegahan  dan  Penangkalan.  Hal  ini  terjadi  karena  yang  bersangkutan  tidak  melakukan upaya yang dapat merugikan kepentingan Indonesia, kemudian yang bersangkutan juga tidak memberikan konfirmasi mengenai perubahan status Izin Tinggal Terbatas dari Tenaga Kerja Asing  menjadi  Penanaman  Modal  Asing  yang  seharusnya  perubahan  status  tersebut dilaporkan  kepada  pihak  Imigrasi.  Selain  itu  alasan  pemberian  Tindakan  Pendeportasian adalah bahwa yang bersangkutan dalam melaksanakan hukumannya dapat kooperatif dengan baik  dan  yang  bersangkutan  taat  dalam  melakukan  pembayaran  pajak  perusahaan  pada perusahaan  sebelumnya  di  PT  Yacht  Sourcing  Indonesia  sehingga  pihak  imigrasi  tidak melakukan Tindakan Pidana Keimigrasian.
Kemudian,  upaya  yang  dilakukan  dalam  mengatasi  penyalahgunaan  Izin  Tinggal terbatas Penanaman Modal Asing adalah dengan memperkuat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dalam hal ini dengan melakukan koordinasi mendalam terhadap Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan instansi terkait lainnya. Dengan demikian pihak imigrasi dapat melakukan pengecekan lebih mendalam terhadap pemegang saham  dan  alamat  perusahaan  di  Akta  Pendirian  Perusahaan  tersebut  untuk  memastikan bahwa data yang tercantum sudah sesuai atau belum sehingga penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas  penanaman  Modal  Asing  pun  dapat  diminimalisir.  Selanjutnya,  dapat  dilakukan
meningkatkan  efektifitas  dalam  penggunaan  Aplikasi  Pelaporan  Orang  Asing  (APOA). Dengan adanya kewajiban pemilik rumah atau pengelola pemondokan yang digunakan oleh Warga Negara Asing selama berada di Indonesia untuk melapor, maka masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat dalam upaya pengawasan kegiatan orang asing di Indonesia.

## Daftar Pustaka
BPKM. (2021). Data Realisasi Triwulan BKPM . https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2420901/71101
Dylan,  M.  (2020). Pengawasan  Keimigrasian  Teknis  Substantif  Laboratorium  Forensik Keimigrasian . BPSDM KUMHAM PRESS.
Indonesia, Undang-Undang Tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011.
Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  31  tahun  2013  Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian Indonesia,  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Tentang  Tata  Cara  Pengawasan Keimigrasian, Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017, BN Tahun 2017
Indonesia,  Petunjuk    Pelaksana  Direktur  Jenderal  Imigrasi  No.  NOMOR  F-338.IL.01.10 TAHUN 1995 Tentang Tata Cara Pengawasan Orang Asing Angka III(B) 3(b).
Muchsan.  (2000). Sistem  Pengawasan  Terhadap  Perbuatan  Aparat  Pemerintah  dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia . Liberty.
Negara,  I.  G.  Y.  (2021). Pengawasan  Hukum  Penyalahgunaan  Izin  Tinggal  Terbatas Penanaman Modal Asing . Wawancara Pribadi Pada 23 Agustus 2021 Pukul 22.05 WITA.
Ramadhan, K. H. and A. Y. (2005). Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia . Direktorat Jenderal Imigrasi.
Saleh, J. S. (2008). Sekuriti dan Intelijen Keimigrasian . Direktorat Jenderal Imigrasi.
Santoso, M. I. (2004). Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional . UI Press.
Sutrisno, S. H. and B. (2018). Hukum Investasi Di Indonesia (Edisi Kedu). Rajawali Pers.