How to cite: Reeze & Christine S.T. Kansi (2022) Analisis Hukum Terhadap Perseroan Yang Mengalami Keterlambatan Pemberitahuan  Pengambilalihan  Saham, Syntax  Literate  :  Jurnal  Ilmiah  Indonesia (7)12, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10489 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 12, Desember 2022
ANALISIS HUKUM

## TERHADAP PERSEROAN YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM
Reeze, Christine S.T. Kansil
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Indonesia E-mail: reezee.pola@gmail.com, christinek@fh.untar.ac.id

## ABSTRAK
Akuisisi  adalah  tindakan  hukum  yang  mengambil  alih  perusahaan  lain  untuk menyelamatkan  perusahaan  dari  dampak  negatif  seperti  kebangkrutan.  Selama pengambilalihan,  terjadi  perubahan  kendali  perusahaan.  Salah  satu  masalah  yang sering terjadi adalah keterlambatan notifikasi. Akibat ketidaktahuan perusahaan dalam melakukan pemberitahuan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999  tentang  kewajiban  melakukan  pemberitahuan  kepada  Komisi  Pengawas Persaingan  Usaha.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menganalisis  bagaimana akuntabilitas  dapat  dilakukan  oleh  perusahaan  yang  mengambil  alih  perusahaan  lain. Penelitian  ini  menggunakan  studi  kasus  antara  PT  Nabati  Agro  Subur  dengan  PT Lestari Gemilang Intisawit dengan melihat peraturan perundang-undangan UU Nomor 40 Tahun 2007, UU Nomor 5 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. PT  Lestari Gemilang Intisawit telah terlambat dalam melakukan pemberitahuan yang  dapat  mengakibatkan  banyak  kerugian  karena  terlambat,  bagaimana pertanggungjawabannya dilakukan?
Kata Kunci : Pengambilalihan Saham, Pertanggung Jawaban Hukum, Notifikasi.

## Abstract
Acquisition  is  a  legal  action  that  takes  over  another  company  to  save  the  company from negative impacts such as bankruptcy. During the takeover, there was a change in company control. One of the problems that often occurs is delays in notification. As a result  of  ignorance  of  the  companies  in  making  notifications,  in  accordance  with  the provisions  of  Law  Number  5  of  1999  concerning  the  obligation  to  make  such notifications to the Business Competition Supervisory Commission. This research was conducted  to  analyze  how  accountability  can  be  carried  out  by  companies  that  take over other companies. This research uses a case study between PT Nabati Agro Subur and PT Lestari Gemilang Intisawit by looking at the laws and regulations Law Number 40 of 2007, Law Number 5 of 1999, and Government Regulation Number 57 of 2010. PT  Lestari  Gemilang  Intisawit  has  been  late  in  carrying  out  notifications  that  can result in a lot of losses because it is late, how is accountability carried out?
Keywords : Acquisition, Legal Liability, Notification.

## Pendahuluan
Kegiatan  persaingan  usaha  ini  bisa  mempengaruhi  kebijakan-kebijakan  yang  ada seperti dengan perdangan, industry, iklim usaha, kepastian dan kesempatan dalam berusaha, dan  lain  sebagainya (Tiara,  2017) .  Bahwa  dalam  persaingan  usaha  ini  menciptakan  para pelaku  usaha  membuat  inovasi  demi  menghasilkan  produk-produk  yang  beraneka  ragam, sehingga  dapat  bersaing  dan  memberikan  keuntungan  kepada  produsen  maupun  kepada konsumen (Rosyada & Wigiawati, 2020) . Di  Indonesia sendiri seperti yang tertulis dalam Pasal  33  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menyatakan  bahwa  “Perekonomian disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  atas  asas  kekeluargaan”1)  Dengan  demikian menjelaskan bahwa “tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah  yang  diutamakan,  bukan  kemakmuran  orang  atau  seorang.  Oleh  sebab  itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.”
Pada prakteknya, banyak sekali para pelaku usaha yang mempengaruhi pangsa pasar yang  sangat  besar  sehingga  terjadilah  suatu  praktik  monopoli  yang  dimana  pihak  atau pesaing  lain  tidak  bisa  melakukan  suatu  usaha  karena  usaha  tersebut  telah  dikuasai  oleh satu pihak tertentu (Romli, 2021) . Dengan kata lain para pihak yang memiliki modal lebih kecil  akan  sulit  untuk  bersaing  dengan  para  pengusaha  yang  memiliki  modal  yang  lebih besar dan pangsa pasar yang lebih luas.
Usaha  secara  makro  ini  banyak  yang  menganut  sistem  “economic  freedom”  atau Pasar  Bebas.  Pasar  bebas  menurut  Bonaraja  Purba  yaitu  suatu  sistem  pertukaran  ekonomi dimana pajak, kendali mutu, kuota, tarif, dan bentuk lain dari intervensi ekonomi terpusat oleh  pemerintah  bersifat  minimal  bahkan  tidak  ada.  Kegiatan  pasar  bebas  ini  juga  dapat memenuhi  kebutuhan  konsumen  dengan  memberikan  berbagai  macam  tipe  produk sehingga  mendukung  persaingan  usaha  ini (Hotana,  2018) .  Dengan  demikian  sistem ekonomi  apapun  yang  dipergunakan  akan  menghadapi  pertanyaan  mengenai  harga  yang memiliki  hubungan  komplek  dengan  kebebasan  para  konsumen  untuk  membeli  barang sesuai dengan keinginan maupun sesuatu yang dibutuhkan konsumen, kebebasan produsen adalah  dengan  bebas  memproduksi  barang  ataupun  jasa  dan  kebebasan  pemilik  sumber dayanya  untuk  menggunakan  sumber  daya  yang  diperlukan.  Dengan  demikian  adanya pencapaian pada satu tujuan yaitu kesejahteraan untuk menghasilkan nilai maksimum dari sumber daya masyarakat yang terbatas untuk menghitung economic welfare.
Pada  kenyataannya  banyak  sekali  hal-hal  yang  mempengaruhi  sistem  pasar  yang berakhir menciptakan model pasar yang beraneka ragam, yang artinya telah dimainkan oleh perilaku  pemain  pasar  itu  sendiri  atau  menciptakan  perbandingan  yang  satu  dengan  yang lainnya  sehingga  menimbulkan  jalur  yang  kolusif  atau  menghambat  persaingan  dengan melakukan perbuatan curang.
Pelaku  usaha  banyak  yang  melakukan  restrukturisasi  perusahaan  untuk meningkatkan  daya  saing.  Restrukturisasi  ini  juga  tidak  hanya  untuk  meningkatkan persaingan  dari  suatu  perusaha,  pelaku  usaha  juga  merasa  perlu  melakukan  rekonstruksi perusahaan  karena terdapat  beberapa masalah  hukum,  salah  satunya  adalah  tuntutan  pasar dan  masalah  wilayah,  terjadinya  perubahan  ketentuan  struktur  perusahaan,  munculnya permasalahan  dengan  para  pekerja,  hubungan  antara  holding  dan  anak  perusahaan, pergeseran kepemilikan dan lain sebagainya. Perseroan Terbatas untuk mencapai hasil nilai maksimal  suatu  keuntungan  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya  yang  terdiri  dari penggabungan  (merger),  peleburan  (konsolidasi),  pengambilalihan  (akuisisi),  dan pemisahan (spin off).
Dalam  akuisisi  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Pasal 28 UU No.5 Tahun 1999 tertulis bahwa mengatur bahwa apabila perusahaan melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham terhadap perusahaan lain dilarang oleh  badan  usaha  yang  dapat  menimbulkan  praktek  monopoli  dan/atau  persaingan  usaha usaha tidak sehat. Dapat menimbulkan kecurangan-kecurangan seperti Tindakan monopoli dan/atau  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Kegiatan  pengambilalihan  saham,  setelah diadakannya  pengambilalihan  ini  korporasi  wajib  untuk  melakukan  pemberitahuan  atau notifikasi  atas  kegiatan  yang  dilakukan  korporasi  tersebut  kepada  Komisi  Pengawas Persaingan  Usaha (Pertiwi  &  Anggraini,  2019) .  Ada  pengeculian  juga  untuk  tidak melaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  melihat  dari  topik  dan  data  dalam  melakukan penulisan ini. Penelitian meneliti dengan cara normatif dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka  atau  data  sekunder,  atau  dengan  menelaah  kaidah,  norma,  unsur  dan  asas  hukum positif  yang  berlaku.  Penelitian  ini  juga  melihat  dari  sumber  hukum  lainnya  berupa pendapat para ahli, putusan-putusan, serta norma peraturan yang berlaku. Penelitian hukum dengan  studi  kepustakaan.  Sifat  penelitian  dilakukan  dengan  cara  deskriptif  analitik,  yang dimana  penulis  memberikan  gambaran  suatu  hal  melalui  data  yang  telah  dikumpulkan. Penelitian  ini  memberikan  esensi  mengenai  penelitian  yang  dilakukan  sesuai  dengan peraturan.
Penulisan  ini  menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  (statue approach)  dan  pendekatan  konseptual  (Conceptual  approach),  pendekatan  perundang- undangan  digunakan  untuk  mempermudah  untuk  menemukan  jawaban  atas  permasalahan yang terkait. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan  (library  research)  dengan  cara  menelaah  buku,  literatur,  catatan,  dan  laporan yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  akan  dipecahkan.  Penelitian  kepustakaan  adalah penelitian sistematis dan analisis buku-buku yang dipinjam dari perpustakaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini (Sari & Asmendri, 2020) .

## Hasil dan Pembahasan
A. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan yang mengambilalih
Dalam  suatu  perbuatan  pasti  terdapat  pertanggungjawaban  atas  tindakan  yang diperbuat  oleh  seseorang,  jika  seseorang  melakukan  kesalahan  pasti  terdapat  bentuk tanggung  jawab  yang  bisa  dilakukan  seseorang  untuk  menebus  kesalahan  yang dilakukan (Rusmini, 2017) . Seseorang  bisa  dinyatakan  bersalah  jika  melanggar suatu hukum yang ada. Perseroan wajib melakukan notifikasi kepada KPPU karena telah terjadinya  perubahan  kepemilikan  saham  dan  pengendalian  dari  perusahaan  tersebut (Anisah & Subakti, 2022) .
Sebelum  seseorang  dijatuhi  sanksi,  harus  dilakukan  terlebih  dahulu  apakah tindakan  tersebut  benar  terjadi  agar  tidak  menimbulkan  keliruan,  sama  halnya  dengan KPPU  yang  wajib  melakukan  pemeriksaan  terlebih  dahulu  kepada  perseroan  yang mengambilalih  apakah  memiliki  unsur-unsur  praktek  persaingan  yang  tidak  sehat  dan adanya praktik monopoli (Nasution, 2020) . Sebuah Perseroan bisa dijatuhi hukuman jika mereka  juga  lalai  dalam  melakukan  notifikasi  kepada  KPPU,  karena  keterlambatan tersebut bisa menimbulkan praktik yang tidak sehat.
Dalam  sistem  pelaporan  terdapat  2  jenis  sistem  yang  disebut  dengan  pre notifikasi  dan  pra  notifikasi.  Dari  2  sistem  tersebut  memiliki  kegunaanya  masing- masing,  pre  notifikasi  adalah  pemberitahuan  sebelum  dilakukannya  pengambilalihan atau memberitahukan rencana untuk pengambilaihan, pre notifikasi tidak bersifat wajib karena  memiliki  ketakutan  akan  data  yang  bocor.  Sedangkan,  post-notifikasi  wajib dilakukan agar KPPU tetap bisa memantau apakah kegiatan tersebut membuat terjadinya praktik  yang  tidak  sehat.  Sama  halnya  dengan  keterlambatan  notifikasi  yang  harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
Sebuah  perseroan  dinyatakan  bersalah  jika  tidak  melakukan  notifikasi  tersebut selama 30 (tiga puluh) hari sesuai tanggal efektif. Jika benar adanya pelaku usaha yang melanggar  Undang-undang,  maka  pelaku  usaha  tersebut  akan  dijatuhi  tindakan 17114egative17114ative yang tertulis dalam Pasal 47 Ayat (2) yang berbunyi  Tindakan 17114 egative 17114 ative sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
1. Penetapan  pembatalan  perjanjian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
2. Perintah  kepada  pelaku  usaha  untuk  menghentikan  integrasi  17114egative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
3. Perintah  kepada  pelaku  usaha  untuk  menghentikan  kegiatan  yang  terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
4. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan
5. Penetapan  pembatalan  atas  penggabungan  atau  peleburan  badan  usaha  dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
6. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
7. Pengenaan  denda  serendah-rendahnya  Rp  1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan setinggi- tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
B. Kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha tidak sehat
Perekonomian Indonesia usaha dilakukan untuk terwujudnya kesejahteraan para masyarakat.  Di  Indonesia  sendiri  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk memiliki  hak  yang  sama  berkontribusi  dalam  proses  produksi  dan  pemasran  barang maupun  jasa  dalam  iklim  usaha  yang  efektif  sehingga  meningkatkan  pertumbuhan perekonomian di Indonesia dan memiliki pangsa pangsa pasar yang sehat (Susila, 2017) .
Pelaku  usaha  memiliki  undang-undang  yang  menjamin  para  pelaku  usaha  agar terhindar  dari  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat,  sehingga  terbentuk  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  (yang  selanjutnya  disebut  UU  No.5/1999).  Adanya  undang-undang  UU  No. 5/1999  diperkirakan  untuk  menimbulkan  dampak  bisnis  yang  sehat  sehingga  dapat mendorong daya saing antar pelaku usaha.
Salah satu tujuan dibentuknya UU No. 5/1999 untuk menjaga kepentingan umum dan  menumbuhkan  keefektifan  ekonomi  nasional  dengan  upaya  meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha  yang terkontrol, dan mencegah praktek- praktek yang tidak sehat sehingga menimbulkan efektifitas dari kegiatan usaha tersebut (Sinambela,  2021) .  Dalam  UU  No.  5  Tahun  1999  telah  mengatur  segala  hal  yang berhubungan  dengan  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  dan  salah  satunya  mengatur tentang tindakan apa yang dilarang dalam persaingan usaha yang tertulis dalam Pasal 17 UU No. 5/1999, sebagai berikut:
1. Monopoli
Pasal  1  huruf  (a)  UU  No.5/1999  menjelaskan  bahwa  monopoli  adalah pengusaaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha (Anggraini, 2016) . Monopoli  adalah  salah  satu  tindakan  yang  wajib  dilarang  dan  diatur  oleh  hukum karena  menimbulkan  dampak  17115  negative  terhadap  segala  aspek.  Aspek-aspek yang  terpengaruhi  adalah  harga  barang  atau  jasa,  kualitas  barang  atau  jasa,  dan jumlah barang atau jasa yang diberikan (Akbar, 2020) .
Keberadaan  monopoli  ini  dapat  menimbulkan  berbagai  jenis,  bisa menguntungkan  dan  bisa  saja  merugikan  perekonomian  serta  masyarakat  yang  ada, oleh karena itu terdapat jenis monopoli yang menguntungkan masyarakatnya dan ada yang  dilarang  karena  menimbulkan  kerugian  kepada  masyarakat  maupun perekonomian (Saragih, 2017) . Terdapat jenis-jenis monopoli sebagai berikut:
2. Monopoli yang dikehendaki Undang-Undang ( Monopoly by Law)
Terdapat  hak  istimewa  yang  diberikan  oleh  undang-undang  dalam  jangka waktu yang telah ditentukan kepada pelaku usaha dalam memenuhi syarat atas hasil riset  dan  inovasi  sebagai  hasil  pengembangan  teknologi  yang  bermanfaat  untuk masyarakat (Faradila,  2017) .  Jenis-jenis  hak  istimewa  yang  diberikan  salah  satunya adlaah ha katas kekayaan intelektual seperti hak cipta, dan ha katas kekayaan seperti paten,  merek,  desain  produk  industru,  dan  rahasia  dagang  yang  pada  dasarnya  telah dilindungi oleh undang-undang.
3. Monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena faktor iklim dan lingkungan usaha yang sehat ( monopoly by nature )
Monopoli yang tumbuh jika suatu pasar akan lebih efisien jika ada satu pelaku usaha  atau  perusahaan  yang  melayani  pasar  tersebut,  perusahaan  baru  yang  datang akan  mendapatkan  kerugian  karena  ukuran  pasar  yang  ditentukan  tidak memungkinkan masuknya persaing baru (Suhada, 2022) . Dengan kata lain, monopoli timbul  dengan  sendirinya  karena  ada  perbedaan  selera  yang  tidak  bisa  ditiru  oleg orang lain.
4. Monopoli yang diperoleh melalui lisesnsi dengan mekanisme kekuasaan Monopoli  in  timbul  karena  adanya  kolusi  antar  pelaku  usaha  dengan pemerintahaan. Kehadiran pemerintah kedalam pasar tersebut membuat terganggung suatu  sistem  pasar  yang  efisien.  Biasanya  berkaitan  dengan  para  pemburu  rantai perekonomian  yang  menggangu  keseimbangan  pasar  untuk  kepentingan  mereka sendiri.  Para  pemburu  tersebut  merugikan  para  persaing  usaha  karena  dianggap sebagai  bisnis  yang  lemah  dan  tidak  berresiko,  sehingga  dengan  adanya  jaminan lisensi memberikan mereka kepastian akan laba yang masuk.
5. Monopoli yang terbentuk karena struktur pasar akibat perilaku dan sifat manusia Pada  dasarnya  manusia  memiliki  sifat  dasar  yang  menginginkan  keuntungan yang  sebesar-besarnya  dalam  waktu  yang  cepat  dan  ingin  menggunakan  modal sekecil mungkin. Manusia menginginkan posisi yang dominan untuk menggusur para pesaing  usaha  lainnya,  dengan  munculnya  para  pesaing  baru  menimbulkan menurunnya penghasilan atau keuntungan dari usaha tersebut. Hal ini terjadi karena adanya  keputusan  tentang  kualitas,  kuantitas,  dan  kebijakan  harga  yang  tidak ditentukan oleh satu pelaku usaha melainkan dipengaruhi oleh pesaing yang lainnya.
6. Persiangan Usaha Tidak Sehat
Persaingan  usaha  tidak  sehat  telah  diatur  dalam  Pasal  1  Ayat  (6)  UU No.5/1999  yang  dimaksud  dengan  persaingan  usaha  tidak  sehat  adalah  persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau  jasa  yang  dilakukan  dengan  cara  tidak  jujur  atau  melawan  hukum  atau menghambat  persaingan  usaha.  mencapai  keadilan  dan  efisiensi  dari  pasar  sehingga menghilangkan distorsi pasar Persaingan ini diciptakan sesuai dengan Pasal 2 UU No. 5  Tahun  1999  terdapat  tujuannya  yaitu  guna  dengan  mencegah  penguasaan  pangsa
pasar  yang besar oleh seorang atau sekelompok pelaku usaha dan mencegah adanya hambatan kepada pelaku usaha yang baru.
Tujuan yang lebih memperjelas adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan  efisiensi  ekonomi  nasinal  dengan  upaya  meningkatkan  kesejahteraan rakyat, yakni terwujudnya iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha  yang  sehat  sehingga  menjaminnya  kepastian  akan  kesempatan  berusaha  yang sama kepada pelaku usaha kecil, menegah, maupun yang besar.
Terciptanya  efektifitas  dan  efisiensi  dalam  kegiatan  usaha,  praktek monopoli wajib  dilarang  dan  diatur  oleh  hukum  karena  tindakan  monopoli  dapat  memberikan dampak  negative  kepada  harga  barang  dan  jasa,  kualitas  barang  jasa,  dan  kuantitas atas barang dan jasa.

## Kesimpulan
Setiap  warga  negara  Indonesia  dianggap  mengetahui  segala  hal  yang  telah  tertulis didalam  Undang-undang,  permasalahan  keterlambatan  notifikasi  kerap  terjadi  dikalangan para  pelaku  usaha  yang  telah  melakukan  pengambilalihan.  Peraturan  yang  telah  tertulis jelas  mengenai  wajib  notifikasi  dalam  UU  No.  5/1999.  Akan  tetapi  masih  banyak  para pelaku usaha yang tidak mengerti tentang kewajiban tesebut, karena keterlambatan tersebut bisa  membuat  terjadinya  praktik  curang  seperti  monopoli  salah  satunya.  Oleh  karena  itu, para  pelaku  usaha  harus  diberikan  informasi  mengenai  sanksi-sanksi  yang  didapat  karena telah  terlambat  melakukan  notifikasi  dan  bisa  saja  karena  denda  tersebut  membuat perusahaan menjadi goyah karena besaran denda.

## BIBLIOGRAFI
Akbar,  R.  A.  S.  (2020). Tinjauan  Yuridis  Penguasaan  Pasar  Oleh  Distributor  Aqua Menurut  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  (Studi  Kasus  Di  Komisi  Pengawas Persaingan Usaha) . Upn" Veteran" Jatim. Google Scholar
Anggraini,  A.  M.  T.  (2016).  Aspek  Monopoli  Atas  Cabang  Produksi  Yang  Menguasai Hajat  Hidup  Orang  Banyak  Berdasarkan  Hukum  Persaingan  Usaha. Jurnal  Hukum Prioris , 2 (4), 196–219. Google Scholar
Anisah,  S.,  &  Subakti,  M.  Z.  R.  (2022).  Peran  Notaris  Dalam  Mencegah  Keterlambatan Notifikasi  Perseroan  Kepada  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha. Jurnal  Persaingan Usaha , 2 (1), 21–30. Google Scholar
Faradila,  D.  (2017). Akibat  Penghapusan  Hak  Paten  Bagi  Pemegang  Lisensi  Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten . Google Scholar
Hotana,  M.  S.  (2018).  Industri  E-Commerce  Dalam  Menciptakan  Pasar  Yang  Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune , 1 (1),
28–38. Google Scholar
Nasution,  D.  A.  (2020). Aspek  Hukum  Bisnis  Atas  Tindakan  Akuisisi  Perusahaan Transportasi Grab Kepada Perusahaan Uber . Google Scholar
Pertiwi,  G.  P.,  &  Anggraini,  A.  M.  T.  (2019).  Kewajiban  Menyampaikan  Pemberitahuan Pengambilalihan  Saham  Perusahaan  Terafiliasi  Pt.  Cipta  Multi  Prima  Oleh  Pt  Darma Henwa  Tbk  Kepada  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (Kppu)  Dalam  Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Reformasi Hukum Trisakti , 1 (1). Google Scholar
Romli,  M.  (2021).  Positioning  Hisbah  Dalam  Pasar. Ekomadania:  Journal  Of  Islamic Economic And Social , 4 (2), 190–203. Google Scholar
Rosyada, M., & Wigiawati, A. (2020). Strategi Survival Umkm Batik Tulis Pekalongan Di Tengah  Pandemi  Covid-19  (Studi  Kasus  Pada  “Batik  Pesisir”  Pekalongan). Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen , 4 (2). Google Scholar
Rusmini, A. (2017). Tindak Pidana Pengedaran Dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin  Edar  Menurut  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan. Al- Adl: Jurnal Hukum , 8 (3). Google Scholar
Saragih, E. J. (2017). Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Bisnis Islam. Jurnal Al-Maslahah , 13 (2), 268–269. Google Scholar
Sari,  M.,  &  Asmendri,  A.  (2020).  Penelitian  Kepustakaan  (Library  Research)  Dalam Penelitian  Pendidikan  Ipa. Natural  Science:  Jurnal  Penelitian  Bidang  Ipa  Dan Pendidikan Ipa , 6 (1), 41–53. Google Scholar
Sinambela, J. (2021). Analisis Hukum Terhadap Kekuatan Eksekutorial Terhadap Putusan Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Atas  Dugaan  Praktek  Monopoli  Oleh  Pelaku Usaha (Studi Di Kppu Kanwil I Medan) . Umsu. Google Scholar
Suhada,  E.  (2022). Pengaruh  Indomaret  Terhadap  Pendapatan  Pelaku  Usaha  Menurut Perspektif  Ekonomi  Islam  (Studi  Pada  Pedagang  Kelontong  Di  Kecamatan  Bojong, Pandeglang-Banten) . Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Google Scholar
Susila,  A.  R.  (2017).  Upaya  Pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  Dalam Menghadapi  Pasar  Regional  Dan  Global. Kewirausahaan  Dalam  Multi  Perspektif , 2017 , 153–171. Google Scholar
Tiara,  C.  O.  (2017). Indikasi  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  Dalam  Aspek  Tata  Niaga Perdagangan Sapi Impor . Uajy. Google Scholar

## Copyright holder:
Reeze, Christine S.T. Kansil (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: