SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 2, Desember 2023 p-ISSN 2654-3923 e-ISSN 2621-6051
Analisis Teori Hifdz Al-Maal Terhadap Instrumen Hedging (Lindung Nilai)
Muhammad Irkham Firdaus 1 , Mohammad Ghozali 2 , Maharani Pradnya Paramita 3 1, 2, &3 Universitas Darussalam Gontor , , Ponorogo e-mail : 1 irkham.firdaus@unida.gontor.ac.id; 2 mohammadghozali@unida.gontor.ac.id;
3 Maharanipradnya2003@gmail.com
Abstrak : Fluktuasi kurs mata uang yang tidak menentu membuat para pelaku ekonomi harus membuat sebuah konsep untuk menghadapi hal tersebut, terutama bagi pelaku ekonomi pada taraf  internasional.  Pandemi  Covid-19  berpengaruh  besar  terhadap  naik  turunnya  ekonomi  di seluruh  dunia,  terutama  pada  nilai  tukar  mata  uang. Hedging adalah  salah  satu  solusi  untuk meminimalisir  bahkan  menghindari  naik  turunnya  kurs  mata  uang. Hedging dapat  digunakan dalam perusahaan manapun dan tingkat manapun dalam prakteknya. Hedging atau lindung nilai merupakan  suatu  hal  baru  dalam  dalam  ekonomi  Islam,  maka  dalam  penelitian  ini  bertujuan untuk membahas pendapat para ulama’ tentang Hedging dan pelaksanaannya dalam pandangan Islam, dan bagaimana Hedging dalam pandangan teori Hifdz al-Maal. Namun pada penelitian ini hanya berfokus pada sudut pandang teori hifzul al Maal terhadap Instrumen Hedging , sehingga lebih membahas pada seberapa penting adanya hedging dalam ekonomi Syariah.  Penelitian ini menggunakan  metode  kualitaif,  dan  jenis penelitian  ini  adalah  pustaka  ( library  researd ).  Hasil dari penelitian ini adalah instrumen termasuk dalam kategori upaya hifdz al-maal , dan termasuk pada  tingkatan daruriyat. Melindungi  nilai  aset-aset  perusahaan  sangat  penting,  karena  jika tidak akan mengalami kerugian dan akan mengancam eksistensi aset harta yang dimilikinya.
Kata Kunci: Hifdz al Maal, Hedging, Ekonomi Syariah

## PENDAHULUAN
Sejak dicetuskannya sistem Hedging atau  lindung  nilai,  para  pelaku  ekonomi terutama para pelaku ekonomi pada taraf internasional  memiliki  harapan  besar untuk  menyelamatkan  keuangannya, terutama  pada  saat  turunnya  kurs  mata uang. Hedging merupakan bentuk strategi dalam  menyikapi  berbagai  bentuk  resiko kerugian finansial (Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, 2014).
Fluktuasi  harga  saham  dan  nilai investasi  dipengaruhi  berbagai  oleh faktor  ekonomi  yang  tidak  menentu, sehingga  perubahan  nilainya  sangat  sulit untuk diprediksi (Rakidewo, 2019). Maka keuntungan  yang  didapat  oleh  seorang investor juga tidak menentu, sehingga hal tersebut  juga  dapat  mempengaruhi tingkat  investasi  dalam  sebuah  negara. Karena  pada  dasarnya  seorang  pelaku bisnis  atau  investor  tidak  mau  bisnisnya mengalami kerugian, apalagi kerugian  ini dipengaruhi  oleh  nilai  tukar  mata  uang yang tak pasti.
Hedging merupakan sebuah strategi atau  konsep  yang  digunakan  oleh  para pelaku  ekonomi  (dalam  hal  ini  lebih kepada  investor)  untuk  menaggulangi resiko  kerugian  finansial  (Zahra  & Tjahjono, 2020). Maka muncul instrumen Hedging (lindung  nilai)  memberikan harapan  besar  bagi  para  investor  untuk melindungi  nilai  aset  mereka.  Fonomena Hedging selalu  dikaitkan  dengan  bisnis antar  negara,  dimana  keuntungan  yang diambil  dan  nilai  asetnya  dihitung berdasarkan  mata  uang  asing,  seperti dollar  (Aristama  et  al.,  2017).  Jika  nilai tukar  dollar  dengan  mata  uang  rupiah turun,  maka  perhitungan  keuntungan akan  semakin  kecil.  Sehingga  urgensi penerapan  instrumen Hedging sangat tinggi.
Instrumen Hedging (lindung  nilai) menjadi  perhatian  ulama  khususnya ulama  Indonesia  sebagai  negara  hukum dengan  mayoritas  muslim  terbesar.
Apakah  konsep Hedging sesuai  dengan hukum  Islam  dan  boleh  atau  dilarang dilakukan.  Maka  untuk  menghindari berbagai  spekulasi  bermunculan  yang menyebabkan  adanya  dalil  ataupun hukum  yang  menyesatkan,  Lembaga ulama’ Indonesia Dewan Syari’ah Nasional-Majlis  Ulama  Indonesia  (DSN- MUI) mengeluarkan sebuah fatwa mengenai  transaksi  dengan  sistem Hedging dengan  bedasar  pada  kaidah- kaidah  syari’ah  dalam  Al-Qur’an  dan Hadist (Rianto, 2016).
Dalam  Islam  terdapat  konsep Maqhasid  as-Syariah ,  yang  di  dalamnya terdapat  lima  ketentuan  dalam  Islam yaitu hifdz ad-diin (menjaga agama), hifdz an-nafs (menjaga  jiwa), hifdz  al-aql (menjaga  akal)  (Musolli,  2018), hifdz  al- maal (menjaga  harta), dan  hifdz  an-nasl (menjaga  keturunan).  Maka  konsep Hedging dapat  dianalisis  menggunakan salah  satu  konsep  pada Maqhasid  as- Syariah , yaitu teori hifdz al-maal (menjaga harta).  Dimana  teori  ini  dapat  mengukur tingkat manfaat instrumen hedging dalam menjada kestabilan nilai tukar mata uang, sehingga  dapat  disimpulkan  pula  hukum dalam  penggunaan Hedging yang  sesuai dengan Maqhasid  as-Syariah. Karena instrumen Hedging ini adalah sesuatu hal yang  baru,  sehingga  dalam  praktiknya bisa  tidak  sesui  dengan  kaidah-kaidah Islam, walupun sudah ada fatwa DSN-MUI tentang Hedging syariah.

## TINJAUAN PUSTAKA
Teori Hifdz al-Maal Teori Hifdz  Maal murapakan  salah satu  dari  lima  katagori  tujuan  hukum Islam  atau Maqashid  As-Syari’ah, yaitu hifdz  ad-diin (menjaga  agama) ,  hifdz  an- nafs (menjaga jiwa) , hifdz al-aql (menjaga akal) ,  hifdz  al-maal (menjaga  harta) , dan hifdz  an-nasl (menjaga  keturunan). Maqashid  As-Syari’ah adalah  sebuah tujuan  akhir  yang  harus  dicapai  atau dipenuhi  oleh  syari’ah  dan  rahasia-
rahasia  dibalik  setiap  ketetapan  dan ketentuan dalam hukum syariah Islamiyah (Al-Fasi, n.d.).
Maqashid As-Syari’ah terbagai dalam tiga  tingkatan  yaitu dharuriyah,  hajjiyah, dan tahsiniyah.
a. Tingkat dharuriyah adalah  tingkat kebutuhan  yang  wajib  ada.  Dalam istilah  lain  dapat  disebut  dengan kebutuhan primer. Jadi, jika kebutuhan pada  tingkatan  ini  tidak  terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan di dunia dan akhirat. Seperti disyariatkanya mengambil keuntungan yang  sesuai  dengan fiqh  muamalah . Dimana  dibolehknnya  jual  beli  dan dilarang  mengambil  keuntungan  dari riba.
b. Tingkat hajiyyat adalah tingkat kebutuhan yang tidak wajib,
kebutuhan  ini  berada  pada  tingkatan sekunder,  jadi  kebutuhan  yang  yang tidak  mengancam  kemaslahatan  umat manusia  akan  tetapi  hanya  akan mempersulit kelangsungannya. Seperti adanya ruhsoh dalam  beribadah,  jika terjadi kesulitan.
c. Tingkat tahsiniyat adalah  tingkat kebutuhan  yang  apa  bila  tidak dipenuhi.  Tidak  akan  mengancam keselamatan  manusia,  dan  tidak  juga menimbulkan
kesulitan. Seperti adanya  adat  istiadat,  atau  kepatutan dalam  bermasyarakat,  yang  mana  hal tersebut  tidak  diatur  dalam  syariat Islam (Usman & Itang, 2015).
Hifdz  Maal adalah  sebuah  upaya dalam menjaga harta dari ganguan orang lain  (Jamal,  2015).  Islam  mewajibkan seorang muslim untuk menjaga kepemilikan  yang  sah,  maka  dalam  Islam terdapat  tata  cara  yang  diperbolehkan dan  dilarang  untuk  memperoleh  harta (Jauhar, 2009), seperti
diperbolehkankanya jual beli dan dilaranng  mengambil  keuntungan  dari riba.
….
َّمَحَأ َٔ ٱ هَّللّ ٱ َعۡيَبۡن َو َّشَح َٔ ٱ ا َٰٕب ِّ شن ….
٥٧٢
Artinya “…. padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba .….” Jika dilihat dari segi kepentingannya, Hifdz  Maal dapat  dibagi pada tiga tingkatan:
a. Hifdz  Maal pada  tingkatan daruriyat , kepemilikan  harta  yang  sesuai  dengan syariat  Islam,  dengan  mencari  rezeki yang  halal  dan  tidak  mengambil  harta orang  lain  dengan  cara  yang  haram. Jika  aturan  ini  dilanggar  maka  dapat mengancam eksistensi harta.
b. Hifdz  Maal pada  tingkatan hajiyyat, sebagai contoh tentang jual beli dengan cara salam atau istina’ .  Jika  metode dengan jual beli ini tidak dipakai, maka hanya  mempersulit  pekerjaanya  saja, akan tetapi tidak mengancam eksistensi harta.
c. Hifdz Maal pada tingkatan tahsiniyyat, sebagai  contoh  adannya  etika  bisnis mempengaruhi  sebuah  bisnis,  supaya terhindar  dari  hal-hal  yang  tidak diinginkan  seperti  penipuan.  Akan tetapi etika yang satu ini tidak menjadi syarat mutlak dalam berbisnis (Usman & Itang, 2015).
Pengertian Hedging Hedging adalah  mengambil  sebuah posisi untuk mendapatkan suatu arus kas, asset,  dan  kontrak  yang  kemudian  akan naik  nilainya  dan  mengoffsetnya  dengan suatu  penurunan  nilai  dari  posisi  pada awalnya  (Rinny  &  Saputra,  2016). Hedging dapat  disebut  juga  dengan transaksi  lindung  nilai  dalam  ekonomi, khususnya  taraf  internasional.  Lebih jelasnya Hedging adalah  strategi  khusus yang  bertujuan  untuk  melindungi  nilai dari  aset-aset  perusahaan  atau  pelaku bisnis  dari  kerugian  yang  terjadi  dari berbagai faktor-faktor dan resiko (Suryani  &  Fathoni,  2017).  Cara  kerja Hedging adalah  mengantisipasi  kerugian aset  awal  perusahaan  dengan  kentungan dari  instrumen Hedging .  Jadi  peruhaan hanya  memegang  aset  awal,  kemudian
melakukan  perjanjian Hedging ,  maka setelah  itu  perusahaan  akan  memegang aset  awal  dan  sejumlah  aset  pada instrumen Hedging (Suryani  &  Fathoni, 2017).
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa dengan  instrumen Hedging ,  perusahaan tidak  hanya  dapat  memenuhi  perjanjian kontrak  dengan  baik,  akan  tetapi  juga akan  mendapat  keuntungan  tambahan dari  kombinasi  perdagangan  di spot market terhadap futures  market .  Jadi Hedging bertujuan  supaya  perusahaan dapat melakukan pembelian dan penjualan  mata  uang  yang  ada,  agar terhindar dari resiko
kerugian, dikarenakan ada selisih nilai mata uang. Terdapat  beberapa  jenis Hedging yang berkembang saat ini:
a. Transaksi Spot ,  yaitu  transaksi  yang penyelesaiannya  adalah  saat  itu  juga, selambat-lambatnya dua hari.
b. Transaksi Forward ,  yaitu  transaksi yang nominalnya ditentukan saat akad dan  berlaku  pada  masa  yang  akan datang  secepatnya  2  x  24  jam  sampai satu  tahun.  Kontrak forward adalah kontrak  antara  penjual  dan  pembeli untuk melakukan transaksi di kemudian  hari  dengan  harga  yang ditentukan  saat  ini,  namun  dalam kontrak ini keduanya memiliki kewajiban  untuk  perjanjian  yang  telah disepakati (Levi, 1996).
c. Transaksi Swap ,  suatu  kontrak  yang harga spot nya  dikombinasikan  atau digabungkan dengan pembelian antara penjualan  valuta  asing  yang  sama dengan harga forward .
d. Transaksi Option , yaitu transaksi untuk mendapat  hak  saat  menjual  atau membeli  yang  tidak  harus  dilakukan atas  sejumlah  unit  valuta  asing  dalam jangka  waktu  tertentu  (Nabhani, 2019).
Jenis
Hedging berdasarkan tujuannya, yaitu:
a. Selling  hedge atau short  hedge .  Adalah lindung  nilai  dalam  jangka  pendek. Transaksi Hedging yang  dilakukan dengan  mengambil  posisi  jual  pada pasar berjangka untuk melindungi nilai persediaan barang mentah meraka dari naik  turunya  harga  komoditi  yang dibeli.
b. Buying  hedge atau long  hedge .  Adalah lindung  nilai  dalam  jangka  panjang. Transaksi Hedging yang  dilakukan dengan  mengambil  posisi  beli  pada pasar berjangka untuk melindungi nilai persediaan barang mentah meraka dari naik  turunnya  harga  komoditi  yang dibeli (Batu, 2014).
Jenis Hedging berdasarkan  resiko mata  uang  asing  yang  dapat  digunakan oleh sebuah entitas:
a. Fair  value  hedge, yaitu  lindung  nilai atas  nilai  wajar.  Melindungi  resiko perubahan  nilai  wajar  kewajiban  atau aset yang diakui supaya dapat menjual dan  membeli  aset  pada  harga  yang pasti dan tetap.
b. Cash  flow  hedge ,  yaitu  lindung  nilai arus kas. Melindungi resiko perubahan arus  kas  yang  keluar  masuk  dari perusahaan (Rinny & Saputra, 2016).

## METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan karena penulis mengumpulkan  data  yang  menyangkut Hedging dalam  buku,  artikel,  maupun jurnal  lainnya  sebagai  sumber  dasar acuan  dalam  penelitian.  Penggunaan metode studi pustaka ini didasarkan pada kondisi sumber data sekunder yang statis dan  tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Data  sekunder  dari  perpustakaan  yang sudah  siap  pakai  tentunya  sangat membantu penelitian ini. Data yang telah terkumpul  kemudian  diteliti  kembali, dianalisa kemudian disimpulkan (Asari et al.,  2022).  Penelitian  ini  menggunakan metode  pendekatan  kualitatif,  yaitu penelitian yang berfokus pada
pengamatan  secara  mendalam  tentang instrumen  lindung  nilai  atau Hedging dilihat  dari  sudut  pandang  teori hifdz  al- Maal (Retnowati et al., 2022).
HASIL DAN PEMBAHASAN Hedging Syariah Seiring  berjalannya  waktu,  banyak pelaku usaha yang menggunakan Hedging meragukan  sistem  ini,  apakah  sesuai dengan syari’at Islam atau tidak terutama bisnis  dan  perusahaan  yang  menjadikan Islam  sebagai  landasan  hukum,  seperti percetakan  Al-Qur’an  yang  mengekspor hingga ke luar negeri atau produk-produk halal dan bank-bank syari’ah.
Dewan  Syari’ah  Nasional-Majelis Ulama  Indonesia  melakukan  serangkaian kajian  dan  musyawarah  mengenai  halal atau tidaknya sistem ini, terutama setelah
Bank
Indonesia mengajukan diharuskannya  adanya  fatwa  mengenai Hedging di  tahun  2012  yang  dilandasi desakan  kebutuhan  keuangan  syari’ah. Kemudian  hal  ini  dibahas  dalam  WGPS ( Working  Group Perbankan  Syari’ah)  dan memakan  waktu  yang  tidak  sebentar, Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia  mengeluarkan  fatwa  Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015  tanggal  2  April 2015  tentang  Transaksi  Lindung  Nilai Syariah  (Al-Tahawwuth  Al-Islami/Islamic Hedging )  bahwa  perbankan  syari’ah diperbolehkan melakukan transaksi Hedging ( MUI Keluarkan Fatwa Transaksi Hedging  Syariah ,  n.d.).  Fatwa  tersebut menegaskan  diperbolahkannya  transaksi Hedging hanya  dalam  keadaan  mendesak setelah menimbang beberapa hal berikut: a. Dalam  beberapa  kegiatan  maupun keperluan, sering diperlukannya transaksi jual beli mata uang asing atau Ba’i  al-sharf baik  antara  mata  uang yang sejenis maupun mata uang asing.
b. Dalam  beberapa  tradisi  perdagangan atau al-‘urf  at-tijāri dikenal  beberapa bentuk  dan  metode  transaksi  yang
hukumnya  menurut  Islam  dibedakan dengan transaksi yang lainnya.
c. Supaya kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan syari’at Islam. Menurut  Ma’ruf  Amin  bahwa
Hedging atau at-thahaawuth  al-Islami menjadi  kebutuhan  pasar  yang  sangat penting, oleh kaena itu perlu dikeluarkan secara  khusus  sebuah  fatwa  tentang lindung  nilai  syari’ah  atas  nilai  tukar sebagai  panduan  dan  ketentuan  bagi masyarakat  selaku  pelaku  usaha  dan lembaga  keuangan  dalam  melakukan lindung  nilai yang sesuai dengan syari’at. Fatwa  ini  dibutuhkan  karena  kondisi mata  uang  rupiah  terhadap  mata  uang asing  khususnya  dollar  mengalami fluktuasi  yang  cukup  mengkhawatirkan, jadi dalam hal ini Hedging diperbolehkan karena termasuk dalam keadaan mendesak  karena  ekonomi  masyarakat yang menjadi sasarannya ( MUI Keluarkan Fatwa Transaksi Hedging Syariah , n.d.).
a. Hedging syari’ah hanya boleh dilakukan,  jika  terdapat  kebutuhan yang  benar  adanya  pada  masa selanjutnya  pada  valuta  asing  yang tidak dapat dihindari.
b. Hak pelaksanaan janji atau wa’d dalam transaksi ini tidak boleh diperjualbelikan.
c. Objeknya  atas  nilai  tukar  adalah paparan resiko.
d. Objek Hedging syari’ah  diantaranya adalah  simpanan  bentuk  mata  uang asing,  kewajiban  transaksi  mata  uang asing,  kebutuhan  transaksi  dalam penyelenggaraan  umroh  atau  haji, kebutuhan  Pendidikan  di  luar  negri dan kebutuhan lain yang sesuai dengan prinsip  syari’ah  (Dewan  Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2015).
Meskipun  tidak  ada  ayat  dalam  Al- Qur’an  yang  membahas  tentang Hedging syari’ah secara detail, namun para ulama’ menyatakan  ada  beberapa  dalil  yang dapat
menjadi landasan
diperbolehkannya  transaksi  ini  yang tentu  saja  harus  didasari  dengan  hukum Islam:
ٱ ٍَيِّزَّن ٌَٕهههكۡأَي ٱ ا َٰٕب ِّ شن هوٕهقَي بًََك  َّلَِّإ  ٌَٕهيٕهقَي  َلَ ٱ يِّزَّن هّهطَّبَخَتَي ٱ هٍ َٰط ۡيَّشن ٍَ ِّي ٱ ِّ سًَۡن بًَََِّّإ  ا ٕٓهنبَق  ۡىهَََّٓأِّب  َكِّنَٰر ٱ هعۡيَب ۡن همۡث ِّي ٱ ا َٰٕب ِّ شن َّمَحَأ َٔ ٱ هَّللّ ٱ َعۡيَبۡن َو َّشَح َٔ ٱ ا َٰٕب ِّ شن هَِءٓبَج ًٍََف ۥ ِِّّّ ب َّس ٍِّ ي  ٞتَظِّع َٕۡي ۦ َف ٲ ٰىََٓتَ هَّهَف ۥ هِ هش ۡيَأ َٔ  َفَهَس بَي ٓۥ ىَنِّإ ٱ هَِّّللّ هب َٰح ۡصَأ  َكِّئ َٰٓن  ٔهأَف  َدبَع  ٍَۡئَ ٱ هِّسبَُّن
ٌَٔهذِّه َٰخ  بَٓيِّف  ۡىهْ
٥٧٢
Artinya  “ Orang-orang  yang  makan (mengambil)  riba  tidak  dapat  berdiri melainkan  seperti  berdirinya  orang  yang kemasukan  syaitan  lantaran  (tekanan) penyakit  gila.  Keadaan  mereka  yang demikian  itu,  adalah  disebabkan  mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli  itu  sama  dengan  riba,  padahal  Allah telah  menghalalkan  jual  beli  dan mengharamkan  riba.  Orang-orang  yang telah  sampai  kepadanya  larangan  dari Tuhannya,  lalu  terus  berhenti  (dari mengambil  riba),  maka  baginya apa  yang telah  diambilnya  dahulu  (sebelum  datang larangan);  dan  urusannya  (terserah) kepada  Allah.  Orang  yang  kembali (mengambil  riba),  maka  orang  itu  adalah penghuni-penghuni  neraka;  mereka  kekal di dalamnya. ” (QS. Al-Baqarah, 275). Sebuah  hadist  yang  dapat  dijadikan landasan  transaksi Hedging syari’ah adalah  sebuah  hadist  yang  diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi’ dari Abu Sa’id berkata:
بْ زنبب بْ زنا : ىهسٔ ّيهع الله ى هص الله لٕسس مق لاثي  حهًنبب  حهًنأ   شبنبب  ش بنأ  ت ضفنبب  ت ضفنأ ذخلأا  ىبسا  ذقف  داضتسأ  داص  ًٍف  ذيب  اذي  مثًب )سبخبنا ٔ ذًحا ِأس( ءإس ىعطًنأ
Artinya:  “ Emas  dengan  emas,  perak dengan  perak,  gandum  dengan  gandum, garam  dengan  garam  sama-sama  dari tangan ke tangan, siapa yang menambahkan  atau  minta  ditambahkan, sungguh  ia  telah  berbuat  riba,  pengambil dan  pemberi  sama” (H.R.  Ahmad  dan Bukhori)
Dalam  praktiknya, Hedging syari’ah memiliki  beberapa  akad  yang  sesuai dengan  syari’ah  dengan  mekanisme sebagai berikut:
a. ظسبنا  ط  ٕٓتنا  ذقع ( ‘Aqd  al-Tahawwuth  al- Basith ) Atau  transaksi  lindung  nilai sederhana  adalah  pihak  yang  berjanji atau muwa’adah , tertulis maupun tidak tertulis  melakukan  satu  transaksi  atau lebih  pada  masa  mendatang  dengan kesepakatan:
1. Mata uang yang diperjualbelikan.
2. Nominal.
3. Perhitungan nilai tukar.
4. Waktu transaksi. Pada  waktu  transaksi  diadakan ijab  qabul dengan  harga  yang  telah disepakati  kemudian  diikuti  serah terima mata uang yang diperjualbelikan.
b. بكشًنا  ط  ٕٓتنا  ذقع (‘ Aqd  al-Tahawwuth  al- Murakkab ) Atau  transaksi  lindung  nilai kompleks adalah para pihak melakukan  transaksi spot ,  kemudian para  pihak  melakukan  perjanjian  atau muwa’adah untuk  satu  transaksi  atau lebih dengan kesepakatan atas:
1. Mata uang yang diperjualbelikan.
2. Nominal.
3. Perhitungan nilai tukar.
4. Waktu transaksi. Pada  waktu  transaksi  diadakan ijab  qabul dengan  harga  yang  telah disepakati  kemudian  diikuti  serah terima mata uang yang diperjualbelikan,  mekanisme  ‘ Aqd  al- Tahawwuth  al-Murakkab tidak  jauh berbeda  dengan  mekanisme  ‘ Aqd  al- Tahawwuth al-Basith.
c. تعهسنبب ط  ٕٓتنا ذقع ( ‘Aqd al-Tahawwuth bi al-Sil’ah ) Atau  transaksi  lindung  nilai melalui bursa komoditi syari’ah adalah transaksi  lindung  nilai  dengan  skema berupa  rangkaian  transaksi  jualbeli komoditi  ( sil’ah )  dalam  mata  uang
rupiah  dan  diikuti  dengan  jual  beli komoditi asing serta serah terima uang saat  jatuh  tempo  seperti  yang disepakati saat ijab qabul akad (Dewan Syariah  Nasional  -  Majelis  Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2015). Hedging syari’ah menurut pandangan Islam dan pendapat ulama’ yang  adalah  diperbolehkan,  asalkan ada hujjah yang  kuat  dan  dalam keadaan mendesak serta harus menghindari  riba  karena  Allah  SWT. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Analisis  Teori Hifdz  al-Maal Terhadap Instrumen Hedging (Lindung Nilai) Hifdz  al-maal merupakan  upaya dalam  menjaga  harta  yang  dimilikinya. Menjaga  harta  dari  gangguan  pihak  lain, maka  seorang  muslim  wajib  menjaga harta  dari  orang  yang  ingin  mengambil hartanya  dengan  cara  paksa  atau  dengan cara  yang  dilarang,  misalnya  menjaga hartanya  dari  perampok  atau  pencuri. Instrumen Hedging merupakan  sebuah upaya  dalam  menjaga  nilai  harta  yang dimiliki  oleh  seorang  pelaku  bisnis, supaya  terhindar  dari  kerugian,  sehingga Hedging dapat  dikategorikan  pada  salah satu  upaya hifdz  al-maal ,  dan  dapat masuk pada tingkatan daruriyat. Melindungi  nilai  aset-aset  perusahaan sangat  penting,  karena  jika  tidak  akan mengalami kerugian dan akan mengancam  eksistensi  aset  harta  yang dimilikinya.
Selain menjaga harta dari gangguan pihak  lain, hifdz  al-maal juga  dapat diartikan  sebagai  upaya  seseorang  untuk mendapatkan  harta  secara  halal.  Tujuan utama dalam sebuah bisnis adalah sebuah keuntungan,  maka  dalam  transaksi Hedging harus  sesuai  dengan  hukum Islam.  Sebagaimana  pada  firman  Allah SWT :
بَُّٓيَأَٰٓي ٱ ٍَيِّزَّن ِّب ىهكَُۡيَب ىهكَن َٰٕ ۡيَأ  ا ٕٓهههكۡأَت  َلَ  إهَُياَء ٲ ِّمِّطَٰبۡن ٓ َّلَِّإ ۡىهكَسهفََأ  ا ٕٓهههتۡقَت  َلَ َٔ   ۡىهكُِّ ي  ٖضا َشَت ٍَع ًة َش َٰجِّت  ٌَٕهكَت ٌَأ
ٌَِّّإ ٱ ََّللّ ب ًٗي ِّح َس  ۡىهكِّب ٌَبَك ٥٢
Artinya:  “ Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku dengan  suka  sama-suka  di  antara  kamu. Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. ” (QS. An-Nisa: 29). Jadi Hedging yang  sesuai  dengan hukum  Islam  adalah  transaksi Hedging yang harus terhindar dari maisyir, gharar, dan  riba.  Maysir adalah  segala  sesuatu yang  mengandung  unsur  judi  atau taruhan, judi berarti transaksi yang hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan  pihak  lain  (Amrin,  2006). Gharar adalah  suatu  bahaya  yang  tidak diketahui  pasti  dapat  terjadi  atau  tidak terjadi. Riba adalah tambahan atas harta awal  tanpa  adanya  ganti  pekerjaan  yang merupakan  syarat  bagi  salah  satu  orang yang  melakukan  akad  dalam  akad  tukar menukar (Imarah, 1993).
Selain  itu  fatwa  Dewan  Syariah Nasional  majelis  Ulama  Indonesia  juga telah  membuat  sebuah  konsep Hedging yang  sesuai  syariah,  yaitu Hedging (lindung  nilai)  yang  menggunakan beberapa  akad  ini,  yaitu ‘Aqd  At- Tahawwuth  Al-Basith (transaksi  lindung nilai  sederhana) ,  ‘Aqd  At-Tahawwuth  Al- Murakkab (transaksi lindung nilai kompleks) dan ‘Aqd At-Tahawwuth bi As- Sil’ah (transaksi  lindung  nilai  melalui bursa komoditi syari’ah).

## SIMPULAN
Hifdz  al-maal merupakan  upaya dalam  menjaga  harta  yang  dimilikinya dari  gangguan  pihak  lain.  Instrumen Hedging merupakan sebuah upaya dalam menjaga  nilai  harta  yang  dimiliki  oleh seorang  pelaku  bisnis,  supaya  terhindar dari  kerugian,  sehingga Hedging dapat
dikategorikan  pada  tingkatan daruriyat. Melindungi  nilai  aset-aset  perusahaan sangat  penting,  karena  jika  tidak  akan mengalami kerugian dan akan mengancam  eksistensi  aset  harta  yang dimilikinya. Hifdz  al-maal juga  dapat diartikan  sebagai  upaya  seseorang  untuk mendapatkan  harta  secara  halal,  maka dalam  transaksi Hedging harus  sesuai dengan hukum Islam, jadi harus terhindar dari maisyir,  gharar, dan riba. Atau menggunakan  menggunakan  beberapa akad  ini,  yaitu ‘Aqd  At-Tahawwuth  Al- Basith (transaksi lindung nilai sederhana) , ‘Aqd At-Tahawwuth Al-Murakkab (transaksi  lindung  nilai  kompleks)  dan ‘Aqd At-Tahawwuth bi As-Sil’ah (transaksi lindung  nilai  melalui  bursa  komoditi syari’ah).
Penelitian ini masih banyak kekurangan.  Maka  saran  bagi  peneliti selanjutnya  perlu  melakukan  penelitian yang  lebih  mendalam  pada  instrumen Hedging, terutama  penelitian  yang  lebih berfokus  pada  praktik  di  lapangan, sehingga  lebih  jelas  hasil  penelitian  yang disimpulkan.  Karena  penelitian  ini  hanya penelitian  pustaka  saja  tanpa  melihat praktik yang nyata di lapangan.

## DAFTAR RUJUKAN
Al-Fasi,  I.  (n.d.). Maqasid  al-Syari’ah  al- Islamiyyah .  Maktabah  al-Wahdah  al- Arabiyah.
Amrin,  A.  (2006). Asuransi  Syariah,
Keberadaan  dan  Kelebihannya  di Tengah Asuransi Konvensional . Jakarta : PT Elex Media Komputindo. Aristama, Z., Hidayat, R., & Sulasmiyati, S. (2017). Analisis Penggunaan Hedging Forward  Contract  Sebagai  Upaya Perlindungan Atas Eksposur Transaksi  (Pada  Pt  Multibintang Indonesia  Tahun  2015). Jurnal Administrasi Bisnis , 49 (2), 120–128.
Asari, A., Pradhana, T. A., Averro, M. F., & Firdaus,  M.  I.  (2022).  Theory  of Rights  in  Islamic  Economic  Law  and
Its  Relation  to  Intellectual  Property Rights. Al-Iktisab:  Journal  of  Islamic Economic Law , 6 (2), 169.
Batu, P. L. (2014). Pasar Derivatif . Kompas Gramedia.
Biro  Analisa  Anggaran  dan  Pelaksanaan APBN.  (2014). Penggunaan  Hedging Di  Indonesia  Dalam  Meminimalisir Risiko Nilai Tukar (pp. 32–42).
Dewan  Syariah  Nasional  -  Majelis  Ulama Indonesia  (DSN-MUI).  (2015).  Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 96 DSN- VI/N  2015  Tentang  Transaksi Lindung  Nilai  Syariah  (Al-Tahawuth Al-Islami  /  Islamic  Hedging)  Atas Nilai  Tukar.  In Dsn-Mui (Issue  19,  p. 13).
Imarah,  M.  (1993). Qamus  al-Mustalah  at al-Iqtisadiyyah  fi  alHadarah  al- Isalamiyah . Dar al-Shuruq.
Jamal,  R.  (2015).  Maqashid  Al-Syari’ah dan  Relevansinya  dalam  Konteks Kekinian.  Jurnal  Ilmiah  Al- Syri'ah ,
7 (1), 37–72. Jauhar,  A.  al-M.  H.  (2009). Maqashid Syari’ah . Amzah.
Levi, M. D. (1996). Keuangan Internasional . Cirebon : Andi.
MUI  Keluarkan  Fatwa  Transaksi  Hedging Syariah .  (n.d.).  Retrieved  June  11, 2023,
from https://www.hukumonline.com/beri ta/a/mui-keluarkan-fatwa-transaksi- hedging-syariah-lt551d2d0e8585d Musolli.  (2018).  Maqasid  Syariah:  Kajian Teoritis  dan  Aplikatif  Pada  Isu-Isu Kontemporer. AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman , 5 (1), 60–81. Nabhani,  M.  (2019). Analisis  Muwa‘adah dalam  Transaksi  Hedging  Syariah (Studi  Perbandingan  Fatwa  DSN-MUI dan Standar Syariah AAOIFI) [Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah Jakarta]. https://repository.uinjkt.ac.id/dspac e/handle/123456789/47637 Rakidewo,  P.  S.  (2019).  Pengaruh  Return
Of Asset, Return Of Equity, Net Profit
Margin,  dan  Earnings  Per  Share Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2009-2012. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Fakultas
Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas Brawijaya , 11 (3), 50–57.
Retnowati,  M.  S.,  Sahputra,  J.,  Firdaus,  M.
I.,  Sa’diah,  Z.,  &  Sup,  D.  F.  A.  (2022).
Perhitungan  Zakat  Penghasilan  Di Baznas  Ponorogo  Dalam  Perspektif Konsep  Zakat  Yusuf  Qardhawi  May Shinta  Retnowati  Jaya  Sahputra Muhammad  Irkham  Firdaus  Zulfatus Sa’  diah  Devid  Frastiawan  Amir  Sup Abstrak A . PEND. AT-TASYRI ’ Jurnal Ilmiah  Prodi  Muamalah , 14 (2),  145– 152. Rianto, I. V. (2016). Fatwa Dewan Syariah Nasional  Tentang  Transaksi  Lindung Nilai  Syariah  Atas  Nilai  Tukar (Hedging  Syariah)  Studi  Atas  Fatwa No.  96/Dsn-Mui/Iv/2015 (Issue  96). Universitas  Islam  Negeri  Sunan Kalijaga Yogyakarta. Rinny,  &  Saputra,  R.  S.  (2016).  Analisa Lindung  Nilai  (Hedging)  terhadap Transaksi  Pembelian  Bahan  Baku dalam  Mata  Uang  Asing  USD  (Studi Kasus PT. TD Automotive Compressor Indonesia periode
Oktober 2014 – Januari 2015 ). Jurnal Mahasiswa Bina Insani , 1 (1), 77–91. Suryani,  S.,  &  Fathoni,  M.  A.  (2017). Lindung  nilai  (Hedging)  perspektif
Islam:  Komparasi  Indonesia  dan
Malaysia.
INFERENSI:
Jurnal
Penelitian  Sosial  Keagamaan , 11 (2), 351–372. Usman, S., & Itang. (2015). Filsafat Hukum Islam . Laksita Indonesia. Zahra,  M.  P.,  &  Tjahjono,  A.  (2020). Analisis  Faktor  Yang  Mempengaruhi Perusahaan  Mengambil  Keputusan Lindung  Nilai  (Hedging)  Dengan Instrumen  Derivatif. Jurnal  Kajian Bisnis , 28 (2), 141–159.