## PENYELESAIAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN
BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE DENGAN PENDEKATAN FIQIH ISLAH DAN TEORI KOMPENSASI MARAH
(Studi Kasus Ujaran Kebencian Gus Nur terhadap NU)
Muhamad Nasrudin
Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung Email: idenasrudin@metrouniv.ac.id

## Ibnu Akbar Maliki
Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung Email: ibnuakbarmaliki@metrouniv.ac.id

## Abstract
Since  the  ITE  Law  was  enacted,  public  complaints  about  hate  speech  on  social media have increased, one of which is the case of Gus Nur's hate speech against NU.  In  various  cases,  the  process  of  resolving  cases  in  the  Court  tends  to  be protracted  and  does  not  provide  satisfaction  for  the  parties,  due  to  the monodisciplinary  approach  to  litigation  in  law.  Therefore,  a  breakthrough  is needed so that such cases can be resolved quickly, effectively, and with a win-win solution. This article seeks to examine restorative justice breakthroughs with fiqh islah  and  psychology  tools  to  resolve  hate  speech  cases.  To  make  it  more operational, this article takes the case of Gus Nur vs. NU for analysis. This article is written based on empirical legal research that is qualitative in nature with the approach  of  sociology  and  legal  psychology.  The  primary  data  source  is  a  video entitled  “Gus  Nur  &  Refly  Harun  Part  2:  Who  is  the  Ideal  President?  NU Cultural  Or  Structural?” on the Munjiat Channel  Y outube account. While the secondary  sources  consist  of  primary  legal  materials  and  secondary  legal materials.  The  primary  legal  materials  are  Law  No.  19  of  2016  concerning Information and Electronic Transactions and the Decree of the Director General of  Badilum  of  the  Supreme  Court  No.  1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  concerning Guidelines  for  the  Implementation  of  Restorative  Justice  in  General  Courts. Secondary legal materials are books and journal articles on restorative justice, fiqh ishlah, and anger compensation theory in psychology. After the data was collected by  indirect  observation  and  documentation,  then  it  was  analyzed  using  content analysis. The results showed that psychologically Gus Nur was in a state of anger when he made hate speech, thus opening the possibility that he regretted his words which tended to attack NU. While in the review of fiqh ishlah, the most relevant ta'zir sanctions are warnings and apologizing to the NU kiai he mentioned in the hate speech video. With the character of NU who really respects his kiai, when the kiai  apologize  to  Gus  Nur,  then  NU  residents  can  easily  forgive  Gus  Nur. Meanwhile,  the  restorative  justice  strategy  in  this  case  can  be  done  by  taking penal mediation and name rehabilitation.
Keywords: hate  speech,  Gus  Nur,  NU,  islah,  restorative  justice,  angry compensation

## A. Pendahuluan
Seiring dengan kemajuan peradaban manusia, teknologi sebagai alat untuk  menunjang  aktivitas  manusia  mengalami  perkembangan  yang sangat pesat. Belum selesai dengan revolusi industri 4.0, kini dunia telah bergegas  menuju  era  yang  lebih  maju  melalui  konsep society  5.0 yang digaungkan  oleh  Jepang.  Menyongsong  era Society 5.0  tentunya  sangat diperlukan  sebuah  kesiapan  bagi  masyarakat,  baik  kesiapan  dalam  hal penguasaan  teknologi  maupun  kesiapan  mengantisipasi  segala  dampak sosial yang diakibatkannya. 1
Media sosial merupakan salah satu bentuk komunikasi sosial di era modern yang memudahkan para penggunanya mengakses berbagai jenis informasi.  Akan  tetapi  di  balik  kemudahan  tersebut,  ketidaksiapan masyarakat  mengakibatkan  mereka  kurang  memahami  eksistensi  dan tujuan  diciptakannya  media  sosial  sebagai  media  komunikasi. 2 Sehingga secara  tidak  sadar  mereka  telah  terbawa  pada  dampak  negatif penggunaan media sosial.
Ujaran  kebencian  atau hate  speech merupakan  salah  satu  dampak negatif  dari  penggunaan  media  sosial.  Keterbukaan  informasi di  media sosial  menjadi  penyebab  tingginya  tren  ujaran  kebencian.  Adanya  fitur komentar bagi pembaca di media-media elektronik menjadikan hubungan antara  pembaca  dan  penulis  bersifat  resiprokal  sehingga  dengan mudahnya  keduanya  saling  berbalas  komentar.  Ujaran  kebencian  di media  sosial  bersifat  saling  menstimulus  antara  satu  dengan  yang  lain sehingga  menyebabkan  interaksi  antarpribadi  menjadi  tidak  terkontrol. 3 Maka  di  era  kemajuan  teknologi  saat  ini,  ujaran  kebencian  merupakan efek negatif bagi kehidupan sosial masyarakat.
Hukum di Indonesia menegaskan bahwa ujaran kebencian termasuk dalam tindak pidana. Hal tersebut menyusul setelah dikeluarkannya Surat Edaran  Kapolri  Nomor  SE/06/X/2015  tentang  Penanganan  Ujaran Kebencian (Hate  Speech) .  Tindak  pidana  ujaran  kebencian  juga  diatur dalam “ Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik ” .  Pada  Pasal  28  ayat  (2) dijelaskan bahwa perbuatan dilarang ialah “Setiap orang dengan sengaja dan  tanpa  hak  menyebarkan  informasi  yang  ditujukan  untuk menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA ”.
1 Ahmad Rouf, “Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Kearifan Lokal de ngan Manhaj Global: Upaya menjawab Problematika dan Tantangan Pendidikan di Era Society 5.0 dan Revolusi Industri 4.0,” dalam Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UNNES (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019), h. 43.
2 Turnomo Rahardjo, Literasi Media & Kearifan Lokal:  Konsep dan Aplikasi (Salatiga: Kerjasama Universitas Kristen Satya Wacana, 2012), h. 53.
3 Dian Junita Ningrum, Suryadi, dan Dian Eka Chandra Wardhana, “Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial,” Jurnal Ilmiah Korpus II, no. III (Desember 2018), h. 242.
Setelah direvisinya UU ITE, fenomena hukum di Indonesia diwarnai dengan  banyaknya  aduan  masyarakat  mengenai  tindakan  ujaran kebencian  di  media  sosial.  Dari  kasus-kasus  tersebut,  muncul  beberapa nama tokoh yang terseret kasus ujaran kebencian mulai dari tokoh agama, artis,  hingga  pakar  hukum.  Adapun  nama-nama  tersebut  seperti  Ustadz Maaher At-Thuwailibi, I Gede Ari Astina (Jerinx), Gus Nur, Refly Harun, dan Ravio Putra. 4
Sugi  Nur  Raharja  atau  lebih  sering  dikenal  dengan  Gus  Nur  ialah seorang  pendakwah  kelahiran  Probolinggo,  Jawa  Timur  yang  sempat terkenal  karena  dakwah  uniknya  dari  alam  kubur.  Namun  seiring perjalanannya sebagai pendakwah, karakter dakwahnya berubah menjadi penuh  kontroversi  dan  sangat  anti  dengan  Pemerintah.  Gus  Nur  juga sering  terlibat  konflik  dengan  salah  satu  Ormas  terbesar  di  Indonesia, yakni  Nahdlatul  Ulama  (NU)  serta  badan-badan  otonom  di  bawah naungannya  seperti  Gerakan  Pemuda  Ansor  dan  Barisan  Ansor  Serba Guna (BANSER). 5
Gus Nur diduga melakukan tindakan ujaran kebencian terhadap NU melalui  video podcast yang  diunggah  dalam  akun  Youtube  Munjiat Channel  pada  tanggal  16  Oktober  2020.  Dalam  video  tersebut  Gus  Nur diwawancarai oleh seorang pakar hukum tata negara, yakni Refly Harun. Hal tersebut membuat Ketua Pengurus NU Cabang Cirebon, Azis Hakim pada  tanggal  21  Oktober  2020  melaporkan  Gus  Nur  ke  Bareskrim  Polri dengan  tuduhan  telah  melakukan  tindak  pidana  ujaran  kebencian  dan penghinaan melalui media elektronik. Setelah melalui berbagai prosedur hukum,  pemeriksaan  kasus  tersebut  dilakukan  di  Pengadilan  Negeri Jakarta  Selatan.  Sidang  perdana  digelar  pada  tanggal  19  Januari  2021. Hingga  tanggal  23  Maret  dalam  sidang  pembacaan  tuntutan,  Jaksa Penuntut  Umum  menuntut  pidana  2  tahun  penjara  terhadap  Gus  Nur karena  dinilai  telah  melanggar  asal  45A  ayat  (2) juncto Pasal  28  ayat  (2) UU ITE. 6
Pemeriksaan kasus ujaran kebencian oleh Gus Nur melalui sidang di Pengadilan  Negeri  tersebut,  ditengarai  disebabkan  oleh  tidak  adanya pendekatan  multidisiplin  sebagai  jawaban  atas  sifat  monodisiplin  ilmu hukum. Padahal sanksi pidana sebagaimana dituntutkan kepada Gus Nur
4 Ika Fatma Ramadhansari, “Sepanjang 2020 Ada 5 Tokoh Terjerat UU ITE, Siapa Saja?,” Bisnis.com (blog), 4 Desember 2020,
https://kabar24.bisnis.com/read/20201204/15/1326516  /sepanjang-2020-ada-5-tokoh- terjerat-uu-ite-siapa-saja.
5 Ayu Novita Sari, Abdul Rani, dan Akhmad Tabrani, “Kekerasa n Simbolik Dalam Ceramah Gus Nur,” Jurnal Penelitian, Pendidikan, dan Pembelajaran 15, no. 20 (2020), h. 7.
6 Dwi  Andayani,  “Gus  Nur  Didakwa  Sebarkan  Ujaran  Keben cian  Terkait Pernyataan Hina NU,” detikNews (blog), 19 Januari 2021,
https://news.detik.com/berita/d-5340182/gus-nur-didakwa-sebarkan-ujaran- kebencian-terkait-pernyataan-hina-nu.
tersebut  bukanlah  satu-satunya  pendekatan  dalam  penyelesaian  tindak pidana ujaran kebencian.
Sebagai  delik  aduan,  tindak  ujaran  kebencian  membuka kemungkinan  untuk  diterapkannya  pendekatan restorative  justice ,  yaitu alternatif  penyelesaian  tindakan  pelanggaran  yang  mengutamakan pendekatan  integrasi  pelaku  pada  satu  sisi  dan  korban  pada  sisi  lain sebagai kesatuan guna menemukan solusi mengembalikan pola hubungan yang baik. 7 Konsep restorative  justice sebagai  pengembangan  dari  kajian  ilmu hukum  merupakan  hasil  konstruksi  dari  berbagai  disiplin  ilmu  sosial. Pendekatan  musyawarah  antar  pihak  dalam  konsep restorative  justice menjadi  indikator  bahwa  ilmu  sosiologi  berperan  penting  dalam penegakan  hukum.  Hal  tersebut  menjadi  isyarat  bahwa  anggapan mengenai ilmu hukum sebagai ilmu yang sui generis (satu untuk jenisnya sendiri) 8 ialah kurang tepat.
Berkaitan  dengan  ujaran  kebencian  oleh  Gus  Nur,  setidaknya terdapat  dua  pendekatan  disiplin  ilmu  selain  ilmu  hukum  untuk  dapat mewujudkan restorative  justice. Disiplin  ilmu  yang  pertama  ialah  fiqih ishlah (perdamaian). Urgensi disiplin ilmu fiqh sebagai pendekatan dalam kasus  ini  ialah  karena  para  pihak  yang  terlibat  memiliki  latar  belakang agama  Islam.  Isu  dalam  kebencian  tersebut  juga  dalam  bidang keagamaan.
Disiplin ilmu yang  kedua ialah ilmu psikologi.  Dalam video  ujaran kebencian, Gus Nur mengatakan bahwa  dahulunya ia adalah orang  NU. Setelah  adanya  rezim  yang  dinilainya  buruk  dan  turut  mempengaruhi NU, ia menyatakan keluar dari NU. Hal tersebut menjadi indikasi adanya kekecewaan  yang  dialami  oleh  Gus  Nur  sehingga  membuatnya melontarkan kata-kata bernada kebencian. Oleh sebab itu, ilmu psikologi berperan  untuk  memahami  kondisi  emosional  dan  psikologis  Gus  Nur dalam kasus ujaran kebencian ini.
Oleh karena itu, dalam artikel ini akan dikaji mengenai penyelesaian sengketa  ujaran  kebencian  berbasis restorative  justice dengan menggunakan pendekatan multidisiplin ilmu. Terdapat tiga disiplin ilmu yang  digunakan  sebagai  pendekatan  dalam  penelitian  ini,  yakni  ilmu hukum,  fiqh islah ,  dan  teori  kompensasi  marah  dari  rumpun  keilmuan psikologi hukum. Lebih lanjut, artikel ini juga akan mengkaji bagaimana strategi  penerapan restorative  justice dalam  penyelesaian  kasus  ujaran kebencian Gus Nur kepada NU?
7 Kuat Puji Prayitno, “Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto),” Jurnal Dinamika Hukum 12, no.
3 (September 2012), h. 49.
8 Agus Zaenul Fitri, Model Pendekatan Multi-Inter-Transdisipliner dalam Pembelajaran Berbasis Kurikulum KKNI (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2020), h. 48.
Pada  tataran  teoritis,  artikel  ini  diorientasikan  untuk  memperkaya khazanah keilmuan dan  penelitian pada ranah  kajian penegakan  hukum pidana,  terutama  berkaitan  dengan  implementasi restorative  justice pada kasus-kasus  ujaran  kebencian  di  media  sosial.  Sedangkan  secara  praktis penelitian  dapat  berkontribusi  terhadap  pembacaan  ulang  terhadap paradigma  penyelesaian  kasus  ujaran  kebencian  yang  masih  bersifat monodisiplin.
Kajian  ini  merupakan  hasil  penelitian  kualitatif,  yakni  sebuah penelitian  hukum  empiris  yang  bertujuan  mengkaji  dan  menganalisis bekerjanya  hukum  di  dalam  masyarakat,  yang  termanifestasi  ke  dalam perilaku  hukum  masyarakat. 9 Pendekatan  yang  digunakan  adalah sosiologi hukum,  yakni penelitian  yang  mengkaji hukum  dalam  konteks sosial. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek ialah penerapan UU ITE pada penyelesaian kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh Gus Nur terhadap NU dalam konten video pada akun Youtube Munjiat Channel.
Tulisan  ini  merupakan  kajian  berdasarkan  studi  dokumen/jejak digital. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis,  yakni  sumber  primer  berupa  video  berjudul  “Gus  Nur  &  Refly Harun  Part  2:  Siapa  Presiden  Yang  Ideal?  NU  Kultur  Atau  Struktural?” yang  diunggah  pada  tanggal  16  Oktober  2020  pada  akun  youtube bernama Munjiat Channel. Sedangkan sumber sekunder terdiri atas bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer  yaitu Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  SK  Dirjen  Badilum  Mahkamah Agung  No  1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  tentang  Pedoman  Penerapan Restorative Justice di Peradilan Umum. Sedangkan bahan hukum primer ialah buku, artikel  jurnal, dan skripsi  yang  membahas tentang restorative justice , fiqh ishlah , dan teori kompensasi marah dalam psikologi.
Data  yang  dianalisis  dikumpulkan  menggunakan  teknik  observasi tidak langsung. Menurut Shinta Kusuma, observasi tidak langsung yaitu pengamatan yang dilakukan dengan mencatat/merekam kejadian dengan menggunakan  peralatan,  alat  fotografi,  atau  peralatan  elektronik  untuk kemudian dianalisis. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi terhadap video  ujaran  kebencian  Gus  Nur  terhadap  NU  dalam  akun  Youtube Munjiat  Channel.  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  juga menggunakan  teknik  dokumentasi  untuk  mengetahui  rekam  jejak pemeriksaan kasus ujaran kebencian Gus Nur.
Data  yang  terkumpul  dianalisis  menggunakan  metode  analisis  isi ( content  analysis ),  adapun  kontennya  yakni  video  berisi  ujaran  kebencian Gus  Nur  terhadap  NU.  Langkah-langkah  analisis  yang  peneliti  lakukan ialah  dengan  terlebih  dahulu  menguraikan  kronologi  tentang  ujaran kebencian  yang  dilakukan  oleh  Gus  Nur  terhadap  NU.  Selanjutnya peneliti  akan  menganalisis  kasus  tersebut  dengan  menggunakan
9 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Tangerang: Unpam Press, 2018), h. 90.
perspektif  teori  kompensasi  marah  dan  fiqh  ishlah.  Kemudian  langkah terakhir  yang  dilakukan  peneliti  ialah  merumuskan  strategi restorative justice dalam kasus ujaran kebencian Gus Nur kepada NU.

## Kajian Konseptual

## 1. Integrasi Keilmuan Melalui Pendekatan Multidisiplin
Multidisiplin  merupakan  sebuah  pendekatan  berdasarkan  pada berbagai  perspektif  disiplin  ilmu  yang  relevan.  Pendekatan  ini  ialah pengembangan  dari  suatu  disiplin  dengan  menggunakan  bantuan berbagai  ilmu  lainnya  seperti  politik,  hukum,  sosial,  dan  sebagainya. Multidisiplin  menyarankan  penggunaan  sejumlah  ilmu  yang  digunakan untuk menganalisis satu masalah. 10
Menurut M. Amin Abdullah, metode studi multidisiplin terjadi jika subjek  penelitian  dikaji  dengan  pendekatan  berbagai  sudut  pandang, menggunakan  perspektif  dari  berbagai  disiplin  yang  berbeda.  Berbagai disiplin  yang  berbeda  dapat  hidup  berdampingan  dalam  konteks  yang khusus,  namun  masih  tetap  mempertahankan  batas-batas  disiplin  dan metode  yang  dimilikinya.  Pendekatan  multidisplin  tidak  ingin  campur tangan  dan  melibatkan  diri  terlalu  jauh  dalam  pembentukan  integrasi ilmu baru. 11
Pendekatan  multidisiplin  sangat  diperlukan  dalam  penyelesaian tindak  ujaran  kebencian.  Hal  tersebut  dikarenakan  kompleksitas  dari faktor-faktor  yang  melatarbelakangi  seseorang  dalam  melakukan  ujaran kebencian. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain ialah faktor internal (dalam diri individu) seperti keadaan psikologis dan kejiwaan individu. 12 Sedangkan  faktor  eksternal  (dari  luar  diri  individu)  seperti  faktor kurangnya  kontrol  sosial,  faktor  ketidaktahuan  masyarakat,  serta  faktor sarana,  fasilitas  dan  kemajuan  teknologi.  Berbagai  problem  tersebut memberikan  gambaran  bahwa  ujaran  kebencian  bukan  hanya  persoalan pelanggaran  hukum,  akan  tetapi  butuh  disiplin  ilmu  lain  untuk menguraikan unsur-unsur di dalamnya.
2. Ujaran Kebencian dalam Hukum Pidana
Dalam  ilmu  hukum,  ujaran  kebencian  atau hate  speech diartikan sebagai  ucapan,  tindakan,  tulisan,  atau  pertunjukan  yang  bisa menimbulkan konflik  sosial,  kekerasan  dan  sikap prasangka  dari  pelaku
10 Fitri, Model  Pendekatan  Multi-Inter-Transdisipliner  dalam  Pembelajaran  Berbasis Kurikulum KKNI , h. 24.
11 Muhammad  Amin  Abdullah, Multidisiplin,  Interdisiplin,  &  Transdisiplin:  Metode Studi  Agama  &  Studi  Islam  di  Era  Kontemporer (Yogyakarta:  IB  Pustaka  Litera  Cahaya Bangsa, 2021), h. 139.
12 Zulkarnai n,  “Ujaran  Kebencian  (Hate  Speech)  di  Masyarakat  Dalam  Kajian Teologi,” Studia Sosia Religia 3, no. 1 (Juni 2020), h. 70.
dan  juga  korban.  Hal  tersebut  menjadikan  ujaran  kebencian  ialah  suatu hal yang dilarang. 13
Ujaran  kebencian  memiliki  perbedaan  dengan  ujaran  biasa  pada umumnya  meskipun  di  dalamnya  terdapat  kebencian,  menyerang  dan juga  berkobar-kobar.  Perbedaannya  ialah  pada  niat (intention) yang memang ditujukan guna menimbulkan dampak tertentu secara langsung (aktual)  ataupun  tidak  langsung  (terhenti  pada  niat).  Susan  Benesch mengatakan bahwa dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika sebuah ujaran  mampu  menjadi  inspirasi  orang  lain  untuk  melakukan  tindakan kekerasan serta menyakiti orang atau kelompok lainnya. 14
Ujaran  kebencian  diatur  dalam  “Undang -Undang  Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (ITE)”.  Pada  Pasal  28  ayat  (2)  dijelaskan  bahwa  salah  satu perbuatan  yang  dilarang  ialah  “ Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa hak  menyebarkan  informasi  yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau  kelompok  masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” . Tindak pidana  ujaran  kebencian sebagaimana  dimaksud  dalam  UU ITE  merupakan  delik  aduan.  Hal  ini  setidaknya  dapat  dilihat  penjelasan umum  dari  UU  tersebut  yang  menya takan  bahwa  “Tindak  pidana penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik  dalam  bidang  Informasi Elektronik  dan  Transaksi  Elektronik  bukan  semata-mata  sebagai  tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.”
3. Restorative Justice
Restorative  justice (keadilan  restoratif)  ialah  alterntif  penyelesaian perkara  tindak  pidana  yang  berfokus  pada  pengalihan  pemidanaan menjadi  proses  dialog  dengan  melibatkan  pelaku  dan  korban  beserta pihak-pihak  terkait  untuk  menghasilkan  kesepakatan  atas  perkara  yang terjadi.  Penyelesaian  tindak  pidana  dalam  keadilan  restoratif mengutamakan  pemulihan  kembali  keadaan  dan  mengembalikan  pola hubungan yang baik di tengah masyarakat.
Prinsip dasar restorative justice ialah pemulihan terhadap penderitaan korban  karena  kejahatan  pelaku  dengan  melakukan  ganti  rugi, perdamaian,  kerja  sosial  ataupun  kesepakatan-kesepakatan  lainnya. Penegakan hukum dalam restorative justice tidak berat sebelah dan hanya berpihak  pada  kebenaran  sebagaimana  undang-undang  yang  berlaku. Selain itu juga memperhatikan keseimbangan hak kompensasi dan setiap aspek dalam kehidupan.
13 Iqbal  Kamalludin  dan  Barda  Nawawi  Arief,  “Kebijakan  Formulasi  Hukum Pidana  Tentang  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Penyebaran  Ujaran  Kebencian  (Hate Speech) di Dunia Maya,” Jurnal Law Reform 15, no. 1 (2019), h. 117.
14 Lidya Suryani  Widayati,  “Ujaran  Kebencian:  Batasan  Pengertian  dan Larangannya,” Jurnal Info Singkat Hukum X, no. 6 (Maret 2018), h. 2 – 3.
Dalam hal ini pelaku mempunyai kesempatan untuk terlibat dalam memulihkan  keadaan  (restorasi),  masyarakat  memainkan  peran  untuk memelihara  perdamaian,  dan  pengadilan  berperan  sebagai  penjaga ketertiban  umum.  Oleh  karena  itu,  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan Umum  (Badilum)  Mahkamah  Agung  sudah  menerbitkan  SK  Dirjen Badilum  Mahkamah  Agung  No  1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  tentang Pedoman  Penerapan  Restorative  Justice  di  Peradilan  Umum  yang mengatur  teknis  pelaksanaan restorative  Justice dalam  Peradilan  Umum.
Dalam  SK  tersebut  keadilan  restoratif  dapat  digunakan  pada  tindak pidana  ringan,  perkara  perempuan  yang  berhadapan  dengan  hukum, perkara anak dan narkotika. 15
4. Ishlah dalam Hukum Pidana Islam Dalam hukum Islam dikenal adanya istilah ishlah , yakni suatu akad yang  bertujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa  antara  pihak-pihak berperkara. Ishlah bertujuan  untuk  memutus  pertikaian  berkepanjangan yang  berpotensi  mendatangkan  kehancuran,  fitnah,  dan  pertentangan. 16 Eksistensi ishlah dalam  penyelesaian  suatu  perkara  diharapkan  dapat menghadirkan  sebab-sebab  yang  menguatkan,  yaitu  persetujuan  dan persatuan. Hal tersebut merupakan suatu kebaikan yang dianjurkan oleh syara’.
Ishlah dalam  hukum  pidana  Islam  merupakan  sebuah  konsep  utuh dalam penyelesaian sebuah perkara. Beberapa prinsip dasar dalam ishlah antara  lain  ialah  pengungkapan  kebenaran,  adanya  para  pihak  yang berkonflik  yaitu  pelaku  dan  korban,  serta  terkadang  terdapat  pihak  lain sebagai  mediator  jika  diperlukan.  Di  sisi  lain,  pelaksanaan ishlah harus secara  sukarela  dan  memperhatikan  keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban.
Dalam  hukum  pidana  Islam, ishlah tidak  dapat  diterapkan  pada semua  jenis  tindak  pidana  kejahatan.  Kejahatan  yang  berhubungan dengan hudud (hak-hak  Allah)  seperti  pencurian,  zina,  mabuk,  murtad, dan lain sebagainya tidak dapat ishlah . Akan tetapi kejahatan sebagaimana sudah  dijelaskan  dalam  al- Qur’an  dan  Sunnah  dan  merupakan  bagian dari hudud seperti qisas (pembalasan  sistematis)  dan diyat (denda)  masih dapat  dilakukan ishlah ,  selama  masih  terkait  dengan  pelanggaran  hak individual dan terdapat kesepakatan antara korban dan pelaku. 17
15 Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, “Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum,” 2020.
16 Abdul  Aziz  Dahlan, Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  vol.  3  (Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van Hoeve, 2001), h. 740.
17 Ahmad  Ramzy,  “Perdamaian  dalam  Hukum  Pidana  Islam  dan  Penerapan Restorative  Justice  Dikaitkan  Dengan  Pembaruan  Hukum  Pidana  di  Indonesia”  (Tesis, Jakarta, Universitas Islam Indonesia, 2012), 109.

## 5. Teori Kompensasi Marah
Dalam  ilmu  psikologi,  istilah  kompensasi  diartikan  sebagai  upaya pencarian rasa puas pada suatu bidang guna mendapatkan keseimbangan dari rasa kecewa pada bidang lainnya. Kompensasi sifatnya kompleks dan sulit  diartikan,  sebab  di  dalamnya  melibatkan  dasar  logika,  kelayakan, rasional, dan  bisa  dipertanggungjawabkan serta  berkaitan  dengan  faktor emosional.  Teori  kompensasi  marah  menyatakan  kemampuan  manusia untuk mengalihkan perasaan amarah yang timbul dan merupakan kodrat manusia yang diberikan oleh Tuhan.
Sedangkan,  marah  menurut Ja’far  ialah  “sublimasi  perasaan terhadap  lingkungan  dan  kekuatan  yang  terdapat  di  sekitarnya,  dan bertujuan  untuk  mendapatkan  ketenangan”. Dalam  Kamus  Psikologi, Chaplin  mengartikan  marah  ialah  “reaksi  emosional  akut  yang  ditandai dengan  reaksi  pada  sistem  otomik,  khusunya  oleh  reaksi  darurat  pada bagian  simpatetik,  dan  secara  implisit  disebabkan  oleh  reaksi  seragam, baik  somatis  atau  jasmaniyah  maupun  yang  verbal  atau  lisan ” .  Adapun penyebab marahnya menurut Chaplin antara lain ancaman, pengekangan diri, agresi lahiriyah, dan kekecewaan atau frustasi. 18
Dalam  perspektif  ilmu  psikologi,  terdapat  tiga  dampak  berbahaya bagi seseorang yang sedang marah, yakni sebagai berikut.
a. Bahaya fisiologis. Secara medis, rasa marah dan kecewa berpengaruh terhadap kesehatan. Marah  akan menyebabkan beberapa  gangguan seperti  stres,  gangguan  fungsi  jantung,  hipertensi,  hingga  serangan jantung yang bisa berujung pada kematian secara tiba-tiba.
b. Bahaya psikologis.  Seseorang yang  telah sadar dari marahnya akan dilanda  rasa  penyesalan  akan  perbuatannya  yang  tidak  layak. Penyesalan tersebut terkadang sangat mendalam sehingga berakibat pada  pengutukan  dan  penghukuman  kepada  diri  sendiri,  serta depresi atau dihantui rasa bersalah dalam jangka waktu yang lama.
c. Bahaya sosial. Seseorang berwatak pemarah menyebabkan beberapa disharmoni dalam kehidupan sosialnya seperti putusnya  hubungan pertemanan  dengan  orang  lain,  kehilangan  pekerjaan,  hingga terkena  sanksi  pidana  seperti  pada  kasus-kasus  penganiayaan  atau pembunuhan yang diakibatkan oleh amarah. 19

## B. Pembahasan Kronologi Kasus Ujaran Kebencian Gus Nur Terhadap NU
Kasus ujaran kebencian oleh Sugi Nur Raharja atau Gus Nur kepada NU  berawal  dari  video  podcast  yang  diunggahnya  di  platform  media sosial Youtube. Video tersebut berjudul “Gus Nur & Refly Harun Part 2:
18 Rita  Susanti,  “Perasaan  Terluka  Membuat  Marah,” Jurnal  Psikologi 10,  no.  2 (Desember 2014), h. 104.
19 Indah  Wigati,  “Teori  Kompensasi  Marah  Dalam  Perspektif  Psikologi  Islam,”
Ta’dib XVIII, no. 2 (November 2013), h. 211.
Siapa Presiden Yang Ideal? NU Kultur Atau Struktural? ” yang diunggah pada  tanggal  16  Oktober  2020  pada  akun  youtube  bernama  Munjiat Channel.  Dalam  video  podcast  berdurasi  28  menit  tersebut  Gus  Nur diwawancarai oleh seorang pakar hukum tata negara, yakni Refly Harun. Hingga  saat  ini  video  tersebut  masih  tersedia  dan  dapat  diakses  dalam akun youtube Munjiat Channel.
Secara  garis  besar,  video  podcast  oleh  Gus  Nur  dan  Refly  Harun membicarakan  eksistensi  ormas  NU  dalam  dinamika  kekuasaan pemerintahan. Perbincangan tersebut diawali ketika Refly Harun sebagai lawan bicara Gus Nur membahas  tentang  NU  yang  relatif dekat  dengan Pemerintah  sejak  masa  pasca  kemerdekaan  hingga  era  Presiden  Joko Widodo.  Dalam  pembicaraan  tersebut,  keduanya  juga  membedakan  NU menjadi  dua  golongan,  yakni  NU  kultural  dan  NU  struktural,  di  mana Gus  Nur  menganggap  dirinya  sebagai  golongan  NU  kultural  atau tradisional. 20
Perbincangan  kemudian  dilanjutkan  dengan  pertanyaan  Refly kepada  Gus  Nur  tentang  alasannya  memilih  menjadi  golongan  NU tradisional  yang  bersikap  netral  terhadap  kekuasaan.  Hal  tersebut dianggap  oleh  Refly  sesuatu  yang  berbanding  terbalik  dengan  NU  yang selama  ini  dikenal  oleh  masyarakat,  yakni  NU  struktural  yang  dekat dengan penguasa. Kemudian Gus Nur menjelaskan mengenai perjalanan hidupnya sebagai nahdiyin hingga ia menyatakan dirinya keluar dari NU. Keluarnya  Gus  Nur  dari  ormas  NU  dianggapnya  karena  adanya intervensi  dari  penguasa  yang  menyebabkan  perubahan  drastis  yang terjadi  pada  tubuh  NU.  Ia  menilai  kesucian  yang  ada  pada  NU  telah ternodai  dengan  adanya  rezim  pemerintahan  dzalim.  Kemudian,  pada menit ‘03.45’ Gus Nur melontarkan kata-kata sebagai berikut.
“ Saya dulu juga tidak pernah ada apa-apa  sebelum  ada rezim  ini,  ke mana  saja saya dakwah dikawal Banser, saya adem ayem sama NU gak pernah ada masalah. Tetapi  setelah  rezim  ini  lahir  bang,  tiba-tiba  180  derajat  itu  berubah.  Saya ibaratkan  NU  sekarang  itu  seperti  bus  umum.  Sopirnya  mabuk,  kondekturnya teler  gitu,  kernetnya  ugal-ugalan.  Sopirnya  begitu  kernetnya  juga  begitu,  dan penumpangnya kurang ajar semua. Merokok juga, nyanyi juga, buka-buka aurat juga, dangdutan juga. Jadi, kesucian NU yang selama ini saya kenal itu sekarang seakan-akan nggak ada sekarang ini. Hanya itu aja bang, sekulit ari aja jadi kok saya pusing dengerin apa di bus yang namanya NU itu kan ya. Jadi itu bisa jadi kernetnya Abu Janda, bisa jadi kondekturnya Gus Yaqut dan supirnya Kyai Haji Aqil Sirodj mungkin gitu lah. Nah penumpangnya liberal, sekuler, macem-macem di situ PKI di situ numplek. Dan selama ini ga ada setahu saya ngerokok, minum campur di situ bang. Ah pusing ak hirnya saya turun dari bus itu”. 21
20 Sugi Nur Raharja dan Refly Harun, “Siapa Presiden Yang Ideal? NU Kultur Atau Struktural?,” Video Youtube, Gus Nur & Refly Harun, t.t., https://ww w.youtube.com/ watch?v=h5KBDBwvj38&t=409s.
21 Raharja dan Harun.
Analogi  yang  diucapkan  oleh  Gus  Nur  tersebut  telah  menyakiti perasaan warga NU dan dinilai mencemari nama buruk NU. Hal tersebut menyebabkan timbulnya laporan dari berbagai pihak dari lingkungan NU ke Bareskrim Polri terkait ujaran kebencian tersebut. Terdapat tiga laporan yang  dialamatkan  pada  Gus  Nur  terkait  ujaran  kebencian  tersebut. Laporan pertama pada tanggal 21 Oktober 2020 yang berasal dari  Ketua Pimpinan  Cabang  Nahdatul  Ulama  (PCNU)  kota  Cirebon,  Azis  Hakim. Selain  laporan  tersebut,  terdapat  dua  laporan  lain  mengenai  hal  yang sama oleh Gerakan Pemuda Ansor, laporan ini disampaikan ke Bareskrim Polri. Di sisi lain  Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor Kabupaten Pati  di  Polres  Pati  dan  Aliansi  Santri  Jember  juga  menyampaikan laporannya  di  Polres  Jember. 22 Ketiga  laporan  tersebut  menggambarkan betapa kecewanya NU terhadap tindakan Gus Nur.
Menanggapi  laporan  tersebut,  Direktorat  Tindak  Pidana  Siber Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Gus Nur pada tanggal 24 Oktober 2020. Gus Nur ditangkap karena adanya dugaan menyebarkan informasi  berupa  SARA sekaligus  menimbulkan  rasa  kebencian  atau permusuhan.  Setelah  ditetapkan  sebagai  tersangka  dan  menjalani pemeriksaan,  penyidik  memutuskan  untuk  melakukan  penahanan terhadap Gus Nur. 23
Setelah  melalui  proses  penyidikan,  Bareskrim  Polri  melimpahkan kasus  Gus  Nur  ke  Kejaksaan  Agung  pada  tanggal  23  Desember  2020. Selanjutnya  Gus  Nur  menjalani  sidang  perdana  kasus  pada  tanggal  19 Januari 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang tersebut Gus  Nur  didakwa  telah  sengaja  menyebarkan  informasi  yang mengandung  ujaran  kebencian  dan  menimbulkan  permusuhan masyarakat melalui media sosial. 24
Pada  sidang  pembacaan  tuntutan,  tanggal  23  Maret  2021 Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Gus Nur dengan hukuman 2 tahun penjara. Selain itu, Jaksa menuntut Gus Nur didenda Rp 100 juta subsider 3  bulan  kurungan.  Jaksa  menyebut  Gus  Nur  sengaja  melakukan penyebaran informasi berupa SARA yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian.  Sehingga  Gus  Nur  dinilai  bersalah melanggar  Pasal 45A  ayat
22 Tim detikCom, “Jadi Tersangka Ujaran Kebencian, Gus Nur Ditahan,” detikNews (blog),  25  Oktober  2020,  https://news.detik.com/berita/d-5227671/jadi-tersangka- ujaran-kebencian-gus-nur-ditahan.
23 Farida Al- Qodariah, “Kronologi Penangkapan Gus Nur: Sebut NU Mirip ‘Bus’,
Dugaan SARA, hingga Ditangkap Tengah Malam,” Pikiran Rakyat.com (blog), 24 Oktober 2020,  https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01867255/kronologi-penangkapan- gus-nur-sebut-nu-mirip-bus-dugaan-sara-hingga-ditangkap-tengah- malam#:~:text=Gus%20Nur%20ditangkap%20karena%20diduga,Jember%20Ayub%20Ju naidi%20ke%20kepolisian.
24 Ali Mansur, “Sidang Perdana, Gus Nur Didakwa Sebarkan Ujaran Kebencian,”
Republika (blog), 19 Januari 2021, https://www.republika.co.id/berita/qn6kts354/sidang-perdana-gus-nur-didakwa- sebarkan-ujaran-kebencian.
2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU ITE. 25 Hingga artikel ini dtulis, sidang perkara tersebut masih diproses di Pengadilan.

## Analisis Kompensasi Marah atas Kasus Gus Nur
Dalam  analisis  psikologi,  ujaran  kebencian  yang  dilontarkan  oleh Gus  Nur  disebabkan  oleh  rasa  kecewanya  terhadap  pihak-pihak  yang dinilainya  telah  menghilangkan  kesucian  NU.  Kesucian  yang  dimaksud ialah  pelecehan  oleh  rezim  terhadap  kiai-kiai  NU  agar  terjun  ke  dunia kekuasaan dengan melakukan segala cara yang tidak dibenarkan.  Secara spesifik kemarahan Gus Nur tersebut terdapat pada pernyataannya dalam video di menit 07.07 sebagai berikut.
“Contohnya Kyai Haji Ma’ruf Amin. Di pandangan mata saya Kyai Haji Ma’ruf Amin itu ulama yang harus saya ta’dzimi -i saya cium tangannya, Bang. NU itu orangnya salah bener ikut Pak Kyai, Bang. Dia kan cium tangan gak cukup sekali kalau NU. Gini, Bang, berbalik-balik gitu kan. Bahkan air minum bekasnya kiai- nya  itu  direbut  diminum,  gitu  lah.  Dan  saya  nerima  tradisi-tradisi  seperti  itu. Nah tapi yang sekarang ini seorang kiai sudah sepuh tiba-tiba diajak tepuk tangan di  panggung  dangdut,  terus  tiba-tiba  BPJS  haram  jadi  halal,  terus  tiba-tiba generasi  muda  dikenalkan  ke  K-Pop  misalkan.  Dan  banyak  hal  yang  membuat saya marah. Justru kalau  Anda merasa NU tulen, NU yang sejati, Anda harus marah,  kiaimu  diperlakukan  seperti  itu.  Itu  Bang.  Saya  marah,  loh  ini  kiai  kok dibikin seperti ini? Kaya dicuci otaknya gitu. Itulah, saya marah, ada kesucian- kesucian  seorang  kiai  NU  itu  dilecehkan  oleh  rezim  ini  gitu  kan.  Tapi  mereka justru malah memusuhi saya. Ya udah, selesai ”
Dalam  dimensi  horizontal,  marah  merupakan  salah  satu  bentuk emosi  yang  timbul  dan  merupakan  kodrat  manusia  sebagai  makhluk Tuhan.  Setiap  manusia  pasti  pernah  marah,  walaupun  sebab kemarahannya  tersebut  berbeda-beda.  Orang  yang  sedang  marah cenderung  tidak  bisa  mengendalikan  diri  sehingga  apa  yang  diucapkan dan  diperbuatnya  sering  kali  keluar  batas.  Menurut  Nur  (1993) sebagaimana  dikutip  oleh  Indah  Wigati,  dampak  negatif  orang  yang sedang  marah  ialah  melakukan  hal-hal  yang  membahayakan  tubuh, menodai agama, dan tidak dapat mengendalikan diri. 26
Demikian halnya yang terjadi pada Gus Nur, kemarahannya  akibat kondisi  NU  sekarang  ini  membuatnya  tidak  bisa  mengendalikan  diri dalam berkata-kata. Menurut hemat penulis, NU bukanlah sumber utama dari  kemarahan  Gus  Nur,  melainkan  rezim  pemerintahan.  Hal  tersebut digambarkannya ketika ia mengikuti NU merasa tentram dengan tradisi- tradisi  yang  sangat  memuliakan  para  kiainya.  Akan  tetapi  setelah
25 Muhammad Ilman Nafian, “Gus Nur Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus Ujaran
Kebencian Terkait NU,” detikNews (blog), 23 Maret 2021,
https://news.detik.com/berita/d-5504313/gus-nur-dituntut-2-tahun-penjara-di-kasus- ujaran-kebencian-terkait-nu.
26 Wigati, “Teori Kompensasi Marah Dalam Perspektif Psikologi Islam,”… , h. 210.
datangnya rezim yang dinilainya zalim, hal tersebut turut mempengaruhi kesucian  kiai  NU  dengan  melibatkannya  pada  urusan  politik  dan kekuasaan. Gus Nur merasa kecewa dan marah, karena adanya intervensi tersebut  membuat  NU  kehilangan  kesuciannya  dan  menjadi  inkonsisten dalam membuat keputusan.
Kemarahan  Gus  Nur  tersebut  kemudian  berimbas  pada pernyataannya  terhadap  NU.  Dalam  hal  ini,  penulis  menilai  bahwa  apa yang  disampaikan  oleh  Gus  Nur  kepada  NU  pada  dasarnya  hanyalah sebuah  kritik  kepada  warga  NU  agar  tidak  larut  dalam  dampak  negatif dinamika kekuasaan politik. Namun kritik tersebut disampaikan dengan kalimat  dan  analogi-analogi  yang  sifatnya  menyerang  NU  serta  dinilai memuat  ujaran-ujaran  kebencian.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  pengaruh amarah  Gus  Nur  terhadap  rezim  sehingga  membuatnya  tidak  dapat mengendalikan diri dalam menyampaikan kata-kata.
Pada aspek psikologis, orang yang marah cenderung akan menyesali perbuatannya  yang  tidak  patut.  Melalui  pendekatan  psikologis  ini, membuka  kemungkinan  bahwa  Gus  Nur  juga  menyesali  terhadap ucapan-ucapannya  yang  cenderung  menyerang  NU.  Sehingga  melalui cara-cara yang  persuasif, NU sebagai korban dalam ujaran kebencian ini dapat  menerimma  permintaan  maaf  dari  Gus  Nur.  Dengan  demikian, kasus  tersebut  dapat  diselesaikan  dengan  upaya  perdamaian  tanpa melalui  sidang  di  Pengadilan  yang  tentunya  membutuhkan  tenaga, waktu, dan biaya yang banyak.

## Ishlah dalam Penyelesaian Kasus Ujaran Kebencian Gus Nur
Ujaran  kebencian  merupakan  pelanggaran  terhadap  harkat  dan martabat  orang  lain  yang  berhubungan  erat  dengan  pencemaran  nama baik  dan  penghinaan.  Dampak  dari  ujaran  kebencian  itu  sendiri  sangat merugikan bagi individu atau kelompok yang menjadi korbannya, karena bisa menghancurkan reputasi dan karir.
Dalam  kasus  ujaran  kebencian  yang  dilakukan  oleh  Gus  Nur,  NU merupakan  korban  yang  terkena  dampak  negatif  dari  ujaran  kebencian tersebut.  Hal  yang  dikhawatirkan  ialah  masyarakat  awam  yang  tidak mengetahui  konteks  apa  yang  disampaikan  oleh  Gus  Nur  dalam  ujaran tersebut,  akan  cenderung  menyalahpahaminya  sebagai  suatu  ujaran kebencian  belaka.  Pelanggaran  terhadap  harkat  dan  martabat  tersebut tentu  telah  mencoreng  nama  baik  NU  di  masyarakat..  Dengan keterbukaan media sosial, informasi tersebut akan menyebar lebih luas di masyarakat.  Implikasi  logisnya  ialah  munculnya  rasa  kebencian  dan permusuhan di masyarakat terhadap NU.
Ujaran  kebencian  dalam  hukum  perspektif  hukum  pidana  Islam termasuk  dalam  tindak  pidana jar imah  ta’zir ,  yakni  tindak  pidana  yang hukumannya  tidak  ada  ketetapannya  dalam nash . Jarimah ta’ zir dalam hukum  pidana  Islam  diartikan  sebagai  tindakan  yang  bersifat  edukatif
terhadap  pelaku  di  mana  tidak  terdapat  sanksi had dan kifarat -nya. Dengan demikian, sanksi ta’zir atas tindakan ujaran kebencian didasarkan atas  kemaslahatan  umat.  Sanksi ta’zir yang  paling  berat  ialah  hukuman mati, sedangkan sanksi yang paling ringan ialah hukuman peringatan. 27 Kerugian immateriil yang dialami oleh NU setidaknya memberikan gambaran tentang kedudukan kasus tersebut dalam hukum pidana Islam. Oleh  karena  kerugian  yang  dialami  hanyalah  pada  aspek  pelanggaran individual,  maka  hal  tersebut  telah  memungkinkan  untuk  diadakannya ishlah sebagai  upaya  pemulihan  nama  baik  NU.  Maka  dalam  hal  ini hukuman yang paling relevan bagi Gus Nur ialah sanksi ta’zir yang paling ringan,  yakni  hukuman  peringatan.  Hal  tersebut  mengingat  fungsi  dari ta’zir itu  sendiri,  yakni  memberikan  pengajaran  kepada  pelaku  dan sekaligus mencegah untuk tidak mengulangi perbuatannya.
Upaya ishlah dalam  kasus  ujaran  kebencian  Gus  Nur  kepada  NU juga  didasarkan  atas  kemaslahatan  umat  sebagaimana  termanifestasikan dalam maqashid syariah sebagai berikut. Pertama, menjaga jiwa (hifz al-nafs) . Penyelesaian kasus ujaran kebencian yang dilakukan secara berlarut-larut akan berpotensi pada timbulnya konflik di masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas  dari  efek  negatif  yang  ditimbulkan  oleh  perasaan  benci  dan permusuhan  di  masyarakat  akibat  ujaran  kebencian  itu  sendiri. Terpeliharanya  rasa  kebencian  dan  permusuhan  di  masyarakat  dalam waktu  yang  lama  akan  membuka  peluang  pada  terjadinya  konflik  yang menimbulkan  korban  jiwa. 28 Oleh  karena  itu,  upaya  perdamaian  atau ishlah antara Gus Nur dan NU sangat penting dilakukan mencegah benih- benih konflik di masyarakat.
Kedua, menjaga akal (hifz al- ‘Aql) . Ujaran kebencian adalah salah satu efek  negatif  dari  penggunaan  media  sosial  secara  berlebihan.  Di  antara efek  negatif  tersebut  ialah  menyebabkan  seseorang  tidak  memiliki  sikap dan budaya kritis dalam menghadapi suatu persoalan. Upaya ishlah dalam kasus  ujaran  kebencian  diharapkan  akan  menjadi  sarana  edukatif  guna menyadarkan  masyarakat  bahwa  betapa  buruknya  efek  negatif  dari ujaran kebencian tersebut.
Ketiga, memelihara agama (hifz ad-din) . Ujaran kebencian antara Gus Nur dan NU merupakan kasus yang membawa nama agama. Hal tersebut lantaran  keduanya  sama-sama  berlatarbelakang  agama  Islam.  Kasusnya pun  juga  terkait  dengan  isu  keagamaan.  Apabila  kasus  tersebut diselesaikan  secara  berlarut-larut,  maka  nama  agama  Islam  juga  akan menjadi  sorotan  negatif  dalam  masyarakat.  Hal  tersebut  semakin memperkuat stereotip agama Islam yang sarat akan konflik internal. Oleh sebab  itu,  upaya  perdamaian  dalam  kasus  ujaran  kebencian  merupakan
27 Zainuddin  Hasibuan,  “Penyebaran  Ujaran  Kebencian  Dal am  Persfektif  Hukum Pidana Islam,” Jurnal ’Adliya 12, no. 2 (Juni 2018), h. 198.
28 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2015), h. 4.
salah  satu  cara  untuk  memelihara  nama  agama  Islam  yang rahmatan  lil ‘alamin . Keempat menjaga  harta (hifz  al-Mal) .  Sanksi  pidana  sebagaimana dituntutkan  kepada  Gus  Nur  dalam  sidang  setidaknya  akan  berakibat pada  kerugian  materiil,  meskipun  hal  itu  ditujukan  untuk  memberikan efek  jera  bagi  dirinya.  Namun  di  sisi  lain,  NU  sebagai  korban  tidak mendapatkan hak pemulihan nama baiknya akibat ujaran kebencian yang dilakukan  oleh  Gus  Nur.  Proses  persidangan  juga  tentunya  akan memakan  waktu  dan  biaya  yang  banyak  bagi  para  pihak.  Melalui pendekatan persuasif dalam ishlah , kerugian materiil dan immateriil yang dialami Gus Nur dan NU dapat dihindari.
Kelima, menjaga  keturunan (hifz  al-Nasl) .  Pendekatan ishlah dalam penyelesaian  kasus  ujaran  kebencian  akan  memberikan  pengajaran kepada  generasi  muda.  Pengajaran  yang  dimaksud  ialah  bahwa  ujaran kebencian  merupakan  suatu  tindakan  yang  merugikan  orang  lain.  Cara penyelesaiannnya pun ialah dengan menggunakan langkah-langkah yang tidak  menimbulkan  dampak  lainnya  yang  lebih  membahayakan,  yakni melalui ishlah .
Ishlah dalam  konteks  kasus  ini  dapat  dilakukan  Gus  Nur  dengan meminta maaf kepada NU dan tokoh-tokoh yang ia sebutkan dalam video ujaran  kebencian  tersebut.  Hal  ini  karena  mempertimbangkan  kondisi psikis  warga  NU  yang  sangat  menghormati  para  kyainya.  Langkah  ini dapat meredam kemarahan warga NU akibat ujaran kebencian Gus Nur yang dialamatkan pada tokoh-tokoh NU tersebut.
Strategi Retsorative  Justice dalam  Penyelesaian  Kasus  Ujaran
Kebencian Gus Nur terhadap NU
Pada  dasarnya  penegakan  hukum  dalam  tindak  pidana  ujaran kebencian  dapat  dilakukan  dengan  pendekatan restorative  justice secara non-litigasi.  Pendekatan  ini  lebih  mengedepankan  terciptanya  keadilan dan  keseimbangan  bagi  pelaku  serta  korban.  Tujuannya  ialah menghasilkan  kesepakatan  atas  perkara  pidana  yang  adil  dan  seimbang antara  korban  dan  pelaku.  Dalam  hal  perkara  sudah  masuk  ke Pengadilan,  SK  Badilum  MARI  No  1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 mengatur agar hakim berupaya mendamaikan para pihak.
Senada  dengan  SK  Badilum,  visi  keadilan  restoratif  ini  secara eksplisit  tertuang  dalam  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor:  SE/6/X/2015 tentang  penanganan  tindakan  ujaran  kebencian.  Pada  nomor  3  poin  (d) dijelaskan  bahwa  “ Apabila  ditemukan  perbuatan  yang  berpotensi  pada tindak  pidana  ujaran  kebencian  maka  setiap  anggota  Polri  wajib melakukan  tindakan:  (1)  memonitor  dan  mendeteksi  sedini  mungkin timbulnya  benih  pertikaian  di  masyarakat;  (2)  melakukan  pendekatan pada  pihak  yang  diduga  melakukan  ujaran  kebencian;  (3) mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan
korban; (4) mencari  solusi perdamaian antara  pihak-pihak yang  bertikai; dan  (5)  memberikan  pemahaman  mengenai  dampak  yang  akan  timbul dari ujaran kebencian di masyarakat. ”
Apabila  penyelesaian  tindak  pidana  ujaran  kebencian  dalam  kasus Gus  Nur  terhadap  NU  dilakukan  dengan  pendekatan restorative  justice , maka  diperlukan  beberapa  hal  dan  persyaratan  dari  para  pihak. Persyaratan  pertama  ialah  pada  pelaku,  Gus  Nur  sebagai  pelaku  ujaran kebencian terhadap NU harus mengakui dan menyatakan penyesalannya terhadap  perbuatannya  tersebut.  Pengakuan  dan  penyesalan  tersebut harus  berasal  dari  diri  sendiri  dan  tidak  boleh  dipaksakan  dengan bujukan,  imbalan,  atau  bahkan  ancaman.  Tanpa  adanya  pengakuan  dan penyesalan tersebut, penerapan restorative justice tidak bisa dilakukan.
Persyaratan lainnya ialah persetujuan dari pihak NU sebagai korban ujaran  kebencian.  Sebagai  pihak  yang  dirugikan  dalam  kasus  ini, persetujuan  dari  NU  merupakan  syarat  mutlak  untuk  dapat menyelesaikan  kasus  ini  tanpa  melalui  jalur  persidangan.  Maka, hendaknya  NU  dapat  mempertimbangkan  terlebih  dahulu  untuk  dapat menerima permohonan maaf dari Gus Nur.
Setelah  adanya  dua  persyaratan  tersebut,  maka  penyelesaian  kasus dengan  pendekatan  keadilan  restoratif  dapat  dilakukan.  Terdapat beberapa  strategi  untuk  menyelesaikan  kasus  ujaran  kebencian  tersebut, yakni sebagai berikut. Pertama, mediasi penal. Mediasi penal merupakan bentuk  penyelesaian  sengketa  non-litigasi  dengan  bantuan  pihak  ketiga sebagai  penengah  yang  bersifat  netral.  Tujuan  diadakannya  mediasi  ini ialah  untuk  mencari  kesepakatan  dari  para  pihak  untuk  menyelesaikan permasalahan.
Dalam hal ini mediator juga harus mampu menjelaskan kepada para pihak  tentang  pentingnya  melaksanakan  mediasi  untuk  menghilangkan rasa  sakit  hati  dan  berusaha  meyakinkan  bahwa  apa  yang  terjadi  dalam kasus  ini  ialah  kekeliruan  yang  mesti  diperbaiki  dengan  adanya  sikap saling  pengertian. 29 Dalam  proses  mediasi  ini  diharapkan  para  pihak dapat memposisikan diri masing-masing. Gus Nur sebagai pelaku dengan segala  kerendahan  hati  meminta  maaf  kepada  NU  atas  tindakannya.  Di sisi  lain,  NU  dengan  keterbukaan  hati  juga  harus  menerima  sikap penyesalan  dan  permohonan  maaf  dari  Gus  Nur  atas  perbuatannya tersebut.
Kedua, rehabilitasi  nama.  Rehabilitasi  nama  menjadi  salah  satu strategi  penyelesaian  tindak  pidana  ujaran  kebencian  jika  para  pihak bersepakat.  Upaya  ini  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  bentuk  seperti konferensi  pers,  melalui  media  cetak  atau  berita  online,  atau  dapat dilakukan  juga  klarifikasi  dan  permohonan  maaf  melalui  media  sosial mainstream seperti Youtube. Langkah ini digunakan sebagai upaya untuk
29 Glery  Lazuardi,  “Pendekatan  Restorative  Justice  Dalam  Tinda k  Pelaku Penyebaran Hoaks,” Jurnal Kertha Semaya 8, no. 9 (2020), h. 1306.
memulihkan  nama  baik  NU  dan  menghilangkan  efek  kebencian  dan permusuhan di masyarakat akibat ujaran kebencian yang dilakukan oleh Gus Nur.
Pendekatan  keadilan  restoratif  tersebut  pada  satu  sisi  memiliki dampak  positif,  karena  penyelesaiannya  tidak  melalui  litigasi  sehingga dapat dilakukan dengan waktu dan biaya yang relatif sedikit.  Namun di sisi  lain  hal  tersebut  juga  memiliki  efek  negatif.  Ketiadaan  efek  jera sebagaimana dalam sanksi pidana mengakibatkan masyarakat tidak takut dalam  melakukan  ujaran  kebencian  di  media  sosial.  Dengan  demikian, langkah  preventif  yang  perlu  dilakukan  ialah  sosialisasi  di  masyarakat mengenai dampak negatif ujaran kebencian di media sosial.

## C. Simpulan
Berdasarkan  uraian  dari  pembahasan  sebelumnya,  maka  dapat disimpulkan bahwa secara psikologis, Gus Nur menyampaikan kata-kata yang  mengandung  ujaran  kebencian  masih  dalam  keadaan  marah  dan tidak  dapat  mengendalikan  diri.  Hal  tersebut  juga  membuka kemungkinan  bahwa  Gus  Nur  juga  menyesali  terhadap  ucapan- ucapannya  yang  cenderung  menyerang  NU.  Sedangkan  dalam  tinjauan fiqh ishlah ,  sanksi ta’zir yang  paling  relevan  ialah  hukuman  peringatan. Gus  Nur  juga  wajib  meminta  maaf  pada  tokoh-tokoh  NU  yang disebutkannya  dalam  video  ujaran  kebencian.  Sanksi ta’zir didasarkan kemaslahatan  yang  termanifestasikan  dalam maqashid  syariah ,  yakni hifz an-Nafs, hifz al-Aql, hifz ad-Din, hifz al-Mal, dan hifz al-Nasl .
Dalam  strategi restorative  justice ,  upaya  penyelesaian  sengketa tersebut  mengharuskan  adanya  pengakuan  dan  penyesalan  secara langsung dari Gus Nur. Pada sisi lain NU juga harus setuju dan sukarela untuk menyelesaikannya secara damai. Adapun strategi restorative justice tersebut  dapat  dilakukan  dengan  upaya  mediasi  penal  dan  rehabilitasi nama.
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka  penulis  menyarankan  agar pendekatan restorative  justice dalam  penyelesaian kasus  ujaran  kebencian dimasukkan  dalam  pedoman  penerapan restorative  justice di  lingkungan peradilan  umum.  Hal  tersebut  mengingat  bahwa  semakin  masifnya penggunaan media sosial pada saat ini yang berpotensi ke arah tindakan ujaran  kebencian.  Oleh  karena  itu,  model  pendekatan  yang mengutamakan  pemulihan  dan  bersikap  edukatif  sangat  diperlukan dalam penyelesaian kasus ini.

## Referensi
Abdullah,  Muhammad  Amin. Multidisiplin,  Interdisiplin,  &  Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer . Yogyakarta: IB Pustaka Litera Cahaya Bangsa, 2021.
Al- Qodariah, Farida. “Kronologi Penangkapan Gus Nur: Sebut NU Mirip ‘Bus’,  Dugaan  SARA,  hingga  Ditangkap  Tengah  Malam.” Pikiran Rakyat.com (blog),  24  Oktober  2020.  https://www.pikiran- rakyat.com/nasional/pr-01867255/kronologi-penangkapan-gus-nur- sebut-nu-mirip-bus-dugaan-sara-hingga-ditangkap-tengah- malam#:~:text=Gus%20Nur%20ditangkap%20karena%20diduga,Jem ber%20Ayub%20Junaidi%20ke%20kepolisian.
Andayani,  Dwi.  “Gus  Nur  Didakwa  Sebarkan  Ujaran  Kebencian  Terkait Pernyataan  Hina  NU.” detikNews (blog),  19  Januari  2021. https://news.detik.com/berita/d-5340182/gus-nur-didakwa- sebarkan-ujaran-kebencian-terkait-pernyataan-hina-nu.
Bachtiar. Metode Penelitian Hukum . Tangerang: Unpam Press, 2018. Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedi Hukum Islam . Vol. 3. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum.  “Surat  Keputusan  Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/PS.00/12/2020 Tentang  Pedoman  Penerapan  Restorative  Justice  di  Lingkungan Peradilan Umum,” 2020.
Fitri,  Agus  Zaenul. Model  Pendekatan  Multi-Inter-Transdisipliner  dalam Pembelajaran  Berbasis  Kurikulum  KKNI .  Tulungagung:  Akademia Pustaka, 2020.
Hasibuan,  Zainuddin.  “Penyebaran  Ujaran  Kebencian  Dalam  Persfektif Hukum Pidana Islam.” Jurnal ’Adliya 12, no. 2 (Juni 2018). Kamalludin, Iqbal,  dan  Barda  Nawawi  Arief.  “Kebijakan  Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Dunia Maya.” Jurnal Law Reform 15, no. 1 (2019).
Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia. Penanganan  Ujaran  Kebencian  (Hate Speech) . Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2015. Lazuardi,  Glery.  “Pendekatan  Restorative  Justice  Dalam  Tindak  Pelaku Penyebaran Hoaks.” Jurnal Kertha Semaya 8, no. 9 (2020).
Mansur,  Ali.  “Sidang  Perdana,  Gus  Nur  Didakwa  Sebarkan  Ujaran
Kebencian.” Republika (blog), 19 Januari 2021.
https://www.republika.co.id/berita/qn6kts354/sidang-perdana- gus-nur-didakwa-sebarkan-ujaran-kebencian.
Nafian, Muhammad Ilman. “Gus Nur Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus Ujaran  Kebencian  Terkait  NU.” detikNews (blog),  23  Maret  2021. https://news.detik.com/berita/d-5504313/gus-nur-dituntut-2- tahun-penjara-di-kasus-ujaran-kebencian-terkait-nu.
Ningrum, Dian Junita, Suryadi, dan Dian Eka Chandra Wardhana. “Kajian Ujaran  Kebencian  di  Media  Sosial.” Jurnal  Ilmiah  Korpus II,  no.  III (Desember 2018).
Prayitno,  Kuat  Puji.  “Restorative  Justice  untuk  Peradilan  di  Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto).”
Jurnal Dinamika Hukum 12, No. 3 (September 2012).
Rahardjo,  Turnomo. Literasi  Media  &  Kearifan  Lokal:  Konsep  dan  Aplikasi . Salatiga: Kerjasama Universitas Kristen Satya Wacana, 2012.
Raharja,  Sugi  Nur,  dan  Refly  Harun. “Siapa  Presiden  Yang  Ideal?  NU Kultur  Atau  Struktural?”  Video  Youtube.  Gus  Nur  &  Refly  Harun,
t.t. https://www.youtube.com/watch?v=h5KBDBwvj38&t=409s.
Ramadhansari, Ika Fatma. “Sepanjang 2020 Ada 5 Tokoh Terjerat UU ITE,
Siapa Saja?” Bisnis.com (blog), 4 Desember 2020.
https://kabar24.bisnis.com/read/20201204/15/1326516/sepanjang-
2020-ada-5-tokoh-terjerat-uu-ite-siapa-saja.
Ramzy, Ahmad. “Perdamaian dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Pembaruan Hukum Pidana di Indones ia.” Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2012. Rouf, Ahmad. “Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Kearifan Lokal dengan Manhaj  Global:  Upaya  menjawab  Problematika  dan  Tantangan Pendidikan  di  Era  Society  5.0  dan  Revolusi  Industri  4.0.”  Dalam Prosiding  Seminar  Nasional  Pascasarjana  UNNES .  Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019.
Sari, Ayu Novita, Abdul Rani, dan Akhmad Tabrani. “Kekerasan Simbolik Dalam  Ceramah  Gus  Nur.” Jurnal  Penelitian,  Pendidikan,  dan Pembelajaran 15, no. 20 (2020). Soeprapto. Sosiologi Hukum . Jakarta: Universitas Terbuka, 2012.
Susanti, Rita. “Perasaan Terluka Membuat Marah.” Jurnal Psikologi 10, no. 2 (Desember 2014).
Tim  detikCom.  “Jadi  Tersangka  Ujaran  Kebencian,  Gus  Nur  Ditahan.” detikNews (blog), 25 Oktober 2020. https://news.detik.com/berita/d- 5227671/jadi-tersangka-ujaran-kebencian-gus-nur-ditahan.
Widayati,  Lidya  Suryani.  “Ujaran  Kebencian:  Batasan  Pengertian  dan Larangannya.” Jurnal Info Singkat Hukum X, no. 6 (Maret 2018). Wigati,  Indah.  “Teori  Kompensasi  Marah  Dalam  Perspektif Psikologi Islam.” Ta’dib XVIII, no. 2 (November 2013).
Zulkarnain.  “Ujaran  Kebencian  (Hate  Speech)  di  Masyarakat  Dalam Kajian Teologi.” Studia Sosia Religia 3, no. 1 (Juni 2020).