## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 23, No 3 (2023): Oktober, 2564-2569 DOI: 10.33087/jiubj.v23i3.4100

## Kedudukan Seorang Istri Sebagai Ahli Waris yang Pernikahannya Didaftarkan setelah Suami Meninggal Dunia

## Cynthia Phillo*, Mella Ismelina FR
Universitas Tarumanagara *Correspondence: thiaphillo@gmail.com
Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk membahas bahwa perkawinan yang belum dicatatkan pada saat salah satu pasangan  masih  hidup,  dapat  didaftarkan  walaupun  salah  satu  pasangan  telah  meninggal  dunia.  Metode penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum  normatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kedudukan Seorang  Istri  Sebagai  Ahli  Waris  Yang  Perkawinannya  Didaftarkan  Setelah  Suami  Meninggal  Dunia  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  mewajibkan  setiap  pasangan  yang  melakukan perkawinan  untuk  melakukan  pencatatan  perkawinan  dihadapan  Petugas  Pencatat  Nikah  untuk  menjadi ketertiban  administrasi  perkawinan  serta  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pada  pihak  yang  melangsungkan perkawinan guna mendapatkan perlindungan hukum bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak. Kemudian dalam hal  pasangan  yang  tidak  mendaftarkan  perkawinannya,  seorang  istri  tidak  berhak  menjadi  ahli  waris  dari kekayaan  yang  ditinggalkan  oleh  suaminya  saat  suaminya  meninggal  dunia.  Agar  bisa  menjadi  ahli  waris, seorang istri yang suaminya sudah meninggal dunia harus terlebih dahulu mengesahkan perkawinannya tersebut dengan mencatatakan perkawinannya agar perkawinannya dianggap sah di mata hukum.
Kata kunci : kantor catatan sipil; pernikahan; pendaftaran pernikahan
Abstract. The purpose of this study is to discuss that marriages that have not been registered when one of the partners  is  still  alive,  can  be  injured  even  though  one  of  the  partners  has  died.  This  research  method  uses normative legal methods. The results of this study indicate that the position of a wife as an heir whose marriage is registered after her husband dies in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage requires every couple who enters into a marriage to register the marriage before the Marriage Registrar to become the administration of the marriage and provide legal certainty for those who enter into marriage in order to obtain legal protection for  the  fulfillment  of  the  rights  of  wife  and  children.  Then  in  the  case  of  a  couple  who  do  not  register  their marriage, a wife is not entitled to be the heir of the wealth left by her husband when his husband died. In order to become an heir, a wife whose husband has died must first legalize her marriage by registering her marriage so that her marriage is considered valid in the eyes of the law.

## Keywords : civil registry office; marriage; marriage registration

## PENDAHULUAN
Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak  dapat  hidup  tanpa  peran  orang  lain  dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan satu manusia  dengan  manusia  lainnya  menjadikan manusia  harus  terus  melakukan  interaksi  satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, dibentuklah  aturan  hukum  agar  tidak  terjadi benturan  kepentingan  dan  tercipta  keteraturan dan  ketertiban  dalam  masyarakat  (Munawar, 2015).  Salah  satu  cara  untuk  pemenuhan kebutuhan  sosial  seorang  manusia  adalah dengan  melakukan  perkawinan  antara  seorang laki-laki dan seorang perempuan. Suatu pernikahan  memiliki  banyak  amnfaat  jika  dapat dikelola dengan baik.
Perkawinan  didefinisikan  Prodjokoro (2008) sebagai hidup yang dijalani bersama oleh seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  yang
memenuhi  syarat  tertentu.  Subekti  (2014) mendefinisikan  perkawinan  sebagai  pertalian yang  sah  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan untuk waktu yang lama. Rothenberd dan  Blumenkrantz  (1984)  menyatakan married, as  it  is  commonly  discussed,  refers  to  a contractual  relationship  between  two  persons, on  male  and  female,  arising  out  of  the  mutual promises  that  are  recognized  by  law.  As  a contract,  it  is  generally  required  that  both parties must consent to its terms and have legal capacity ,  yang  artinya  perkawinan umumnya merujuk kepada hubungan perjanjian yang nyata antara dua orang yaitu satu pria dan satu wanita yang  saling  berjanji  dan  disahkan  oleh  hukum. Sebagai suatu perjanjian, secara umum diperlukan  kesepakatan  antara  kedua  belah pihak  untuk  memahami  hal-hal  yang  perlu  dan memiliki  kemampuan  hukum. Dalam  Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang
Perkawinan mengatur bahwa pengertian perkawinan  adalah  lahir  batin  antara  seorang pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri dengan  tujuan  untuk  membentuk  keluarga  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan pada Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  beserta  dengan penjelasannya, perkawinan bukan hanya kebutuhan  lahiriah  saja,  tetapi  juga  merupakan kebutuhan rohani. Ikatan lahiriah disini maksudnya,  perkawinan  merupakan  hubungan hukum  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan  ini  merupakan  hubungan  formal  yang sifatnya  nyata,  baik  bagi  yang  mengikatkan dirinya  maupun  bagi  orang  lain.    Sedangkan ikatan  batin  dalam  perkawinan  merupakan pertalian  jiwa  yang  terjalin  karena  adanya kemauan  yang  sama  dan  ikhlas  antara  seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersaam sebagai  suami  istri,  dalam  tahan  permulaan ikatan  barin  ini  ditandai  dengan  adanya persetujuan  dari  kedua  belak  pihak  yang melakukan perkawinan. Dalam rumusan perkawinan  dinyatakan  “dengan  tegas  bahwa pembetukan  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”, artinya bahwa perkawinan yang dilakukan harus didasarkan  oleh  agama  dan  kepencayaan masing-masing.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga  yang  bahaia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan  yang  Maha  Esa.  Dijelaskan  juga bahwa  suami  istri  perlu  saling  membantu  dan melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan. Sebagaimana  dijelaskan  di  atas, perkawinan  mempunyai  hubungan  yang  erat sekali  dengan  keagamaan,  sehingga  perkawinan bukan  saja  mempunyai  unsur  lahir/jasmani, tetapi  unsur  batin/rohani  juga  mempunyai peranan  yang  penting.  Menurut  Soemiyati (1986),  terdapat  5  (lima)  tujuan  perkawinan, yaitu:  (a)  Untuk  memperoleh  keturunan  yang sah; (b) Untuk memenuhi tuntutan naluriah/hajat kemanusiaan, ( menschelijke natuur ); (c) Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan; (d)  Membentuk  dan  mengatur  rumah  tangga yang  merupakan  basis  pertama  dari  masyarakat yang  besar  di  atas  dasar  kecintaan  dan  kasih sayang;  dan  (e)  Menumbuhkan  aktifitas  dalam
mencari  rezeki  dengan  halal  dan  memperbesar rasa tanggung jawab.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  banyak  merinci tentang  syarat-syarat  suatu  perkawinan.  Dalam Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  menyatakan  bahwa  syarat- syarat  perkawinan  adalah: (a)  perkawinan  harus didasarkan  atas  persetujuan  kedua  calon mempelai; (b) untuk melangsungkan perkawinan seseorang  yang  belum  berumur  21  tahun  harus mendapat  izin  kedua  orang  tua;  dan  (c)  bila salah  seorang  dari  kedua  orang  tua  telah meninggal  dunia  atau  dalam  keadaan  tidak mampu  menyatakan  kehendaknya,  maka  hanya perlu  didapat  dari  orang  tua  yang  mapou menyatakan kehendaknya.
Negara Republik Indonesia adalah negara  yang  berlandaskan  hukum,  hal  ini menjadikan  Indonesia  mengatur  segala  sesuatu yang bersangkutan dengan masyarakatnya, salah satunya  adalah  perkawinan.  Perkawinan  sendiri sangat erat dengan masalah kewarisan, sehingga agar  tidak  terjadi  sengketa  di  kemudian  hari, sehingga  perkawinan  perlu  dicatat  untuk menjaga agar ada tertib hukum. Dalam Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1946  tentang Pencatatan  Nikah,  Talak  dan  Rujuk  mengatur bahwa  suatu  pernikahan  harus  didaftarkan  di kantor  catatan  sipil  agar  pernikahan  tersebut dapat diakui oleh negara. Akibat dari perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  adalah  suami istri  yang  tidak  mencatatkan  perkawinannya tidak diakui oleh pemerintah, sehingga perkawinan  tersebut  tidak  memiliki  kekuatan hukum,  oleh  karenanya  perkawinan  tersebut tidak dilindungi oleh hukum dan dianggap tidak pernah  ada.  Fungsi  dan  kedudukan  pencatatan perkawinan  adalah  untuk  menjamin  adanya ketertiban  hukum,  yang  sebagai  instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai  salah  satu  alat  bukti  perkawinan (Novikawati et al., 2022).
Perkawinan  yang  dicatatkan  di  Kantor Catatan  Sipil  akan  mendapatkan  akta  nikah. Akta nikah adalah dokumen yang menjadi bukti peristiwa  nikah  sah  yang  mendokumentasikan perkawinan  seorang  laki-laki  dengan  seorang perempuan.  Akta  nikah  memiliki  kekuatan pembuktian  formal  karena  di  dalamnya  telah dinyatakan  dan  dilegalisasikan  oleh  pejabat umum  dan  dicatat  dengan  benar  oleh  negara. Walaupun  telah  diatur  dalam  Undang-Undang, tetapi  masih  ada  pasangan  yang  melakukan perkawinan  hanya  menurut  agama  yang  dianut
dan tidak mendaftarkan pernikahannya di kantor pencatatan  sipil.  Hal  ini  dikarenakan  oleh beberapa  faktor,  antara  lain  biaya  pencatatan perkawinan  yang  cukup  mahal  dan  sulitnya mengurus  surat  pencatatan  perkawinan.  Akibat hukum yang dapat terjadi dari perkawinan yang tidak  dicatatkan  adalah  perkawinan  tersebut tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang  tetap  dan tidak  diakui  di  mata  hukum  Negara.  Selain  itu, seorang  istri  atau  seorang  suami  tidak  dapat menjadi  ahli  waris  yang  sah  apabila  salah  satu pasangannya meninggal dunia. Hal ini dikarenakan salah satu syarat seseorang menjadi ahli  waris  adalah  dengan  memiliki  hubungan perkawinan, hal ini diatur dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## METODE
Marzuki  (2009)  menjelaskan  bahwa penelitian  hukum  merupakan  proses  untuk menemukan  aturan  hukum  dan  prinsip-prinsip hukum  yang  bertujuan  untuk  menjawab  isu hukum  yang  ada.  Pada  dasarnya,  metode penelitian  hukum  merupakan  kegiatan  ilmiah yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu, yang memiliki tujuan untuk mempelajari  gejala  hukum  tertentu  dengan  cara menganalisis  masalah  tersebut.  Pada  penelitian ini,  merupakan  metode  penelitian  hukum normatif  atau  doktrinal.  Fokus  utama  dari penelitian  ini  adalah  perundang-undangan  yang berlaku  di  Indonesia,  terutama  meninjau  dari Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan ( Statue Approach )  yang  merupakan  penelitian  terhadap produk-produk hukum (Nasution, 2008).
Data  yang  digunakan  merupakan  data sekunder.  Data  sekunder  merupakan  data  yang diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  atau penelaahan  terhadap  berbagai  literatur  dan/atau bahan  pustaka  yang  berkaitan  dengan  madalah dalam  penelitian.  Spesifikasi  dari  penelitian  ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, factual dan akurat.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian yang  bersifat  deskriptif  karena  Penulis  ingin menjelaskan  posisi  seorang  istri  dalam  hal menjadi ahli waris yang pernikahannya didaftarkan  setelah  suaminya  meninggal  dunia. Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah metode  analisis  kualitatif  yaitu  seluruh  data sekunder yang terkumpul akan dianalisis dengan sistematis  serta  digolongkan  dalam  pola  dan
tema,  lalu  dikategorikan  dan  diklasifikasikan antara saru data dengan data lainnya.

## HASIL
Kedudukan  Seorang  Istri  Sebagai  Ahli  Waris Yang Pernikahannya Didaftarkan Setelah Suami Meninggal Dunia
Pada dasarnya, menurut Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  menyatakan  bahwa  setiap  pasangan yang  akan  melangsungkan  perkawinan  harus mendaftarkan  perkawinannya  kepada  Pegawai Pencatatan  Perkawinan.  Seluruh  peristiwa  yang terjadi  dalam  suatu  keluarga  yang  memiliki aspek  hukum  perulu  dicatatkan,  hal  ini dilakukan agar yang bersangkutan maupun pihak ketiga  yang  berkepentingan  memiliki  bukti autentik  tentang  peristiwa  tersebut,  dengan demikian  kedudukan  hukum  seseorang  menjadi jelas.  Pemberitahuan  akan  melangsungkan perkawinan  yang  dilaksanakan  harus  dilakukan secara  lisan  oleh  salah  satu  calon  atau  kedua calon  mempelai,  dapat  juga  dilakukan  oleh orang  tua  atau  walinya  atau  diwakilkan  oleh orang lain yang harus ditunjuk berdasarkan surat kuasa.Perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan  masing-masing  calon  yang  akan melakukan  perkawinan  dan  dilaksanakan  di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang  saksi.  Akta  perkawian  dibuat  dalam rangkap 2 (dua), rangkap 1 (satu) disimpan oleh Pegawai Pencatat, dan Rangkap 1 (satu) lainnya disimpan  oleh  Panitera  Pengadilan  dalam wilayah  Kantor  Pencatatan  Perkawinan  itu beradaa, serta diberikan kutipan akta perkawinan kepada masing-masing suami dan istri. Perkawinan  tersebut  telah  tercatat  resmi  setelah kedua  pasangan  tersebut  telah  menandatangani akta yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Perkawinan  yang  tidak  didaftarkan adalah  perkawinan  yang  sah  menurut  agama namun  dianggap  tidak  sah  menurut  Undang- Undang,  karena  perkawinan  yang  dilakukan tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang  dapat digunakan  sebagai  bukti  otentik  bawha  telah berlangsungnya  suatu  perkawinan.  Perkawinan yang  tidak  didaftarkan  menimbulkan  kesulitan bagi  pasangan  suami  istri  untuk  mengurus  hal- hal  yang  berkaitan  dengan  syarat  Administrasi Negara,  misalnya  Akta  Kelahiran  Anak,  Kartu Keluarga,  Pembagian  Harta  Gono  Gini  jika terjadi  perceraian  dan  lain  sebagainya . Jika terjadi suatu sengketa dalam rumah tangga, istri tidak  dapat  menuntut  penyelesaian  melalui
Lembaga  peradilan  Anak  yang  lahir  dari  suami istri  yang  tidak  mencatatkan  perkawinan  tidak memiliki  hubungan  perdata  dengn  ayahnya  dan hanya  memiliki  hubungan  perdata  dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena hal tersebut anak  yang  lahir  dari  orang  tua  yang  tidak mendaftarkan  perkawinannya  tidak  memiliki hak mewaris dari ayahnya. Dampak negatif yang timbul  dari  perkawinan  yang  tidak  didaftarkan adalah  (Prasetyo,  2020) : (1)  kedudukan  dan status  anak  yang  dilahirkan  menjadi  anak  luar kawin;  (2)  Isteri  dan  anak  yang  terlahir  dari perkawinan  yang  tidak  didaftarkan  tidak  dapat mewarisi  harta  warisan  yang  ditinggalkan suami/ayahnya;  dan  (3)  Isteri  dan  anak  tidak dapat  menunut  nafkah  atau  harta  gono  gini apabila terjadi perceraian.
Dalam  hal  perkawinan  yang  tidak didaftarkan,  kerugian  lebih  dirasakan  oleh  istri dan  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  yang tidak  didaftarkan  tersbut.  Istri  dan  anak  yang lahir  dari  perkawinan  yang  tidak  didaftarkann tidak  berhak  atas  nafkah  dan  juga  harta  gono gini  jika  terjadi  perceraian,  selain  itu  apabila suami  meninggal  dunia,  istri  dan  anak  yang dilahirkan  dari  perkawinan  tersebut  juga  tidak berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  mewajibkan setiap  pasangan  yang  melakukan  perkawinan untuk melakukan pencatatan perkawinan dihadapan  Petugas  Pencatat  Nikah  untuk menjadi  ketertiban  administrasi  perkawinan serta  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pada pihak  yang  melangsungkan  perkawinan  guna mendapatkan perlindungan hukum bagi pemenuhan  hak-hak  istri  dan  anak  (Damasynta, 2022).
Pernikahan yang tidak didaftarkan tidak hanya  berdampak  pada  istri  saja,  tetapi  juga berdampak  pada  anak  yang  dilahirkan  dari pernikahan  tersebut.  Anak  yang  dilahirkan  dari pernikahan  yang  tidak  didaftarkan  dianggap sebagai  anak  luar  kawin,  dengan  begitu,  anak tersebut  tidak  dapat  menuntut  hak-hak  yang harusnya  didapatkan  oleh  seorang  anak.  Hal  ini berdasar  pada  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  yang  menyatakan bahwa  seorang  anak  hanya  memiliki  hubungan perdata kepada ibunya dan keluarga ibunya saja dan  tidak  memiliki  hubungan  perdata  dengan ayah  dan  keluarga  ayahnya.  Pembagian  waris dalam  sistem  hukum  perdata  mengutamakan golongan  pertama  sebagai  ahli  waris.  Seorang Istri  yang  perkawinanya  tidak  didaftarkan
semasa hidup suaminya tidak dapat menjadi ahli waris  saat  suaminya  meninggal  dunia,  hal  ini dikarenakan  perkawinan  yang  dilangsungkan oleh suami dan istri tersebut dianggap tidak sah oleh negara. Istri dan anak yang merupakan ahli waris golongan pertama tersebut dianggap tidak ada  dan  harta  warisan  diberikan  kepada  ahli waris golongan kedua.
Putusan  Makhamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan kepastian hukum  pada  pemenuhan  hak  anak-anak  yang lahir  diluar  perkawinan.  Putusan  Makhamah Konstitusi
Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan  bahwa:  “Anak  yang  dilahirkan  di luar  perkawinan  mempunyai  hubungan  perdata dengan ibunya dan keluarga dan keluarga ibunya sertfa  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut hukum  mempunyai  hubungan  darah,  termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”
Dengan  adanya  Putusan  Makhamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010,  seorang anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  tetap  dapat memiliki  hubungan  dengan  ayahnya  dan keluarga  ayahnya  selama  dapat  dibuktikan bahwa  anak  tersebut  adalah  benar  anak  dari ayahnya  dengan  pembuktian  berdasarkan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  ataupun  alat  bukti lain yang menunjukan bahwa anak dan ayahnya memiliki  hubungan  darah.  Berkaitan  dengan keluarnya Putusan Makhamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, diakuinya seorang anak luar kawin  sebagai  anak  sah  menjadikan  seorang anak  memiliki  hubungan  waris  dengan  ayahnya (Khusnia, 2015).
Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, langkah hukum yang dapat diambil oleh seorang istri  agar  dapat  mendapatkan  haknya  menjadi ahli waris dari kekayaan yang ditinggalkan oleh suaminya  adalah  dengan  melakukan  tindakan hukum  dengan  mengajukan  permohonan  ke pengadilan  tempat  sang  istri  berdomisili. Penetapan  pengadilan  ini  bertujuan  untuk mengesahkan  perkawinannya  agar  diakui  oleh negara.  Setelah  dilakukannya  pengesahan  atas perkawinan tersebut dan istri telah mendaftarkan perkawinannya ke Pencatat Perkawinan, sehingga  status  hukum  seorang  istri  dalam menjadi  ahli  waris  sama  seperti  istri  yang perkawinannya  didaftarkan  sebelum  suaminya meninggal  dunia.  Menurut  pasal  852  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),  saat  Pewaris  meninggal  dunia  dan meninggalkan  suami  atau  istri  serta  anak  atau
keturunan,  maka  suami  atau  istri  yang ditinggalkan beserta dengan anak dan keturunannya  berhak  mendapatkan  bagian  yang sama besarnya. Apabila diantara pasangan suami istri tidak membuat perjanjian kawin ( prenuptial agreement ),  harta  yang  dibagi  pada  pewaris adalah  harta  yang  didapat  selama  perkawinan dibagi menjadi dua terlebih dahulu, manjadi 1/2 (satu  per  dua)  menjadi  bagian  suami  dan  1/2 (satu  per  dua)  bagian  istri.  Lalu,  1/2  (satu  per dua)  dari  bagian  suami  ini  digabungkan  dengan harta  bawaan  sang  suami  sebelum  meninggal dunia, hart aini disebut sebagai harta peninggalan.  Harta  peninggalan  ini  lah  yang akan  dibagi  kepada  ahli  waris.  Lain  halnya apabila  memiliki  perjanijan  kawin,  maka  harta milik suami langsung dibagikan pada pewarisnya.
Proses  Hukum  Yang  Dapat  Dilakukan  Seorang Istri  Agar  Dapat  Menjadi  Ahli  Waris  Yang Pernikahannya  Tidak  Didaftarkan  Semasa Hidup Suaminya
Bagi  pasangan  yang  beragama  muslim, pencatatan  perkawinan  dilakukan  di  Kantor Urusan  Agama  (KUA)  sedangkan  untuk pasangan  yang  beragama  lain  selain  agama muslim,  pencatatan  perkawinan  dilakukan  di Kantor  Catatan  Sipil  (KCS).  Pasangan  dapat mengajukan Pengajuan Pencatatan Kawin dengan menyerahkan formular pencatatan kawin,  lalu  Pejabat  Instansi  Pelaksana  akan melakukan verivikasi dan validasi terhadap data yang  tercantum  mdalam  formular  pencatatan perkawinan, melakukan pencatatan pada register akta  perkawinan  dan  menerbitkan  kutipan  akta perkawinan  Penghayat  Kepercayaan,  setelah  itu Kutipan akta perkawinan akan diberikan kepada masing-masing  suami  istri.  Persyaratan  yang harus  dipenuhi  untuk  mendaftarkan  perkawinan adalah:  (a)  Surat  Bukti  Perkawinan  Menurut Agama; (b) Akta Kelahiran; (c) Surat Keterangan  dari  Lurah;  (d)  Foto  copy  Kartu Keluarga  (KK)  /  dan  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP) yang sudah dilegalisir oleh Lurah; (e) Pas foto  berdampingan  ukuran  4x6  cm  sebanyak  5 (lima)  lembar;  (f)  Akta  Perceraian  atau  Akta Kematian  jika  yang  bersangkutan  pernah  kawin sebelumnya;  (g)  Izin  Komandan  bagi  Anggota Tentara Negara Indonesia (TNI) atau kepolisian; (h)  Passport  bagi  Warga  Negara  Asing  (WNA); (i)  Surat  Tanda  Melapor  Diri  (STMD)  dari Kepolisian  bagi  Warga  Negara  Indoensia (WNA); (h) Surat dari
Kedutaan/Konsuk/Perwakilan Negara Asing
yang  bersangkutan  bagi  Warga  Negara  Asing (WNA);  dan  (i)  Surat  Keterangan  Keimigrasian (SKK)  dari  Imigrasi  bagi  Warga  Negara  Asing (WNA).
Dalam hal pasangan yang tidak mendaftarkan perkawinannya, seorang istri tidak berhak  menjadi  ahli  waris  dari  kekayaan  yang ditinggalkan  oleh  suaminya  saat  suaminya meninggal  dunia.  Agar  bisa  menjadi  ahli  waris, seorang  istri  yang  suaminya  sudah  meninggal dunia  harus  terlebih  dahulu  mengesahkan perkawinannya  tersebut  dengan  mencatatakan perkawinannya  agar  perkawinannya  dianggap sah  di  mata  hukum.  Karena  sang  suami  sudah meninggal  dan  tidak  dapat  sama-sama  dengan istrinya  mendaftarkan  perkawinannya,  maka sang  istri  harus  terlebih  dahulu  megajukan permohonan penetapan ke pengadilan. Permohonan  penetepan  ini  harus  dilakukan untuk  menyatakan  bahwa  benar  istri  dan suaminya    yang  telah  meinggal  dunia  telah melakukan  perkawinan.  Pengajuan  dilakukan dengan  mengajukan  permohonan  penetapan  ke pengadilan domisili pemohon, dengan menyertakan  bukti-bukti  dan  saksi  yang  dapat meyakinkan hakim. Bukti-bukti yang disertakan bisa  berupa:  (a)  foto  pernikahan;  (b)  surat keterangan bahwa benar pasangan tersebut telah menikah  menurut  agama  dan  kepercayaan  yang dianut  oleh  pasangan;  (c)  surat  keterangan pejabat  Rukun  Tetangga  (RT)  atau  Rukun Warga  (RW)  bahwa  benar  pasangan  tersebut merupakan pasangan suami istri; (d) keterangan tempat dimana pernikahan tersebut
dilangsungkan; (e) dan lain-lain.
Selain bukti-bukti yang harus diserahkan,  pemohon  juga  harus  menyertakan beberapa  dokumen  penunjang  yang  harus dibawa, yaitu: (a) mengisi formulir permohonan F2.01;  (b)  memiliki  surat  N1  (surat  keterangan untuk  nikah)  dan  N4  (surat  keterangan  tentang orang tua) dari Kelurahan; (c) salinan penetapan putusan  pengadilan;  (d)  foto  copy  Kartu Keluarga  (KK);  (e)  foto  copy  Kartu  Tanda Penduduk (KTP);  (f) foto copy  Akta  Kelahiran; (g)  foto  copy  Surat  Keterangan  Kematian  dan Desa/Kutipan Akta Kematian; (h) Surat Pernyataan  Tanggung  Jawab  Mutlak  (SPTJM) Kebenaran  Data  Kematian;  dan  (i)  Surat Pernyataan  Tanggung  Jawab  Mutlak  (SPTJM) Kebenaran Data Pasangan Suami Istri.
Tata  cara  Pengajuan  permohonan  pada Kantor  Pencatatan  Sipil  adalah pertama , pemohon mengisi permohonan dan menyerahkan segala persyaratan; kedua , petugas
memverifikasi  dan  memvalidasi  permohonan serta  persyaratan,  juga  melakukan  perekaman data dalam basis data kependudukan; dan ketiga , setelah  seluruh  persyaratan  telah  tervalidasi maka  pejabat  pencapil  menandatangi  surat keterangan dan diberikan kepada pemohon.

## SIMPULAN
Kedudukan  seorang  istri  sebagai  ahli waris  yang  perkawinannya  didaftarkan  setelah suami  meninggal  dunia  dalam  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan mewajibkan  setiap  pasangan  yang  melakukan perkawinan untuk melakukan pencatatan perkawinan  dihadapan  Petugas  Pencatat  Nikah untuk menjadi ketertiban administrasi perkawinan  serta  memberikan  kepastian  hukum bagi pada pihak yang melangsungkan perkawinan  guna  mendapatkan  perlindungan hukum  bagi  pemenuhan  hak-hak  istri  dan  anak. Perkawinan  yang  tidak  didaftarkan  adalah perkawinan  yang  sah  menurut  agama  namun dianggap  tidak  sah  menurut  Undang-Undang, karena  perkawinan  yang  dilakukan  tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai bukti otentik bawha telah berlangsungnya  suatu  perkawinan.  Perkawinan yang  tidak  didaftarkan  menimbulkan  kesulitan bagi  pasangan  suami  istri  untuk  mengurus  hal- hal  yang  berkaitan  dengan  syarat  Administrasi Negara,  misalnya  Akta  Kelahiran  Anak,  Kartu Keluarga,  Pembagian  Harta  Gono  Gini  jika terjadi perceraian dan lain sebagainya.
Proses  hukum  yang  dapat  dilakukan seorang istri agar dapat menjadi ahli waris yang pernikahannya  tidak  didaftarkan  semasa  hidup suaminya,  dalam  hal  pasangan  yang  tidak mendaftarkan perkawinannya, seorang istri tidak berhak  menjadi  ahli  waris  dari  kekayaan  yang ditinggalkan  oleh  suaminya  saat  suaminya meninggal  dunia.  Agar  bisa  menjadi  ahli  waris, seorang  istri  yang  suaminya  sudah  meninggal dunia  harus  terlebih  dahulu  mengesahkan perkawinannya  tersebut  dengan  mencatatakan perkawinannya  agar  perkawinannya  dianggap sah  di  mata  hukum.  Karena  sang  suami  sudah meninggal  dan  tidak  dapat  sama-sama  dengan istrinya  mendaftarkan  perkawinannya,  maka sang  istri  harus  terlebih  dahulu  megajukan permohonan penetapan ke pengadilan. Permohonan  penetepan  ini  harus  dilakukan untuk  menyatakan  bahwa  benar  istri  dan suaminya    yang  telah  meinggal  dunia  telah melakukan  perkawinan.  Pengajuan  dilakukan dengan  mengajukan  permohonan  penetapan  ke
pengadilan domisili pemohon, dengan menyertakan  bukti-bukti  dan  saksi  yang  dapat meyakinkan hakim.

## DAFTAR PUSTAKA
Damasynta,  A.  D.  A.  2021. Kedudukan  Hukum Istri Siri dan Anak Hasil dari Perkawinan Siri  dalam  Pembagian  Waris  yang Berbasis Keadilan, Doctoral dissertation , Universitas Islam Sultan Agung.
Khusnia, R. A. 2015. Perlindungan Hukum Bagi
Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Hak Warisnya (Analisis  Yuridis  Pasal  2  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  Dan  Pasal  4 Kompila, Doctoral dissertation , Universitas Brawijaya. Munawar, A. 2015. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. Al-Adl: Jurnal Hukum , 7 (13). Marzuki,  Peter  Mahmud.,  2009, Penelitian Hukum ,  Jakarta  :  Kencana  Prenada
Media Group
Nasution,  B.  J.  2008. Metode  Penelitian  Ilmu Hukum , Bandung: CV. Mandar Maju . Novikawati,  N.,  Rahman,  F.,  Ramlah,  R.,  & Zulkarnain,  Z.  2022.  Legalisasi  Hukum Nikah  Sirri  pada  Perkara  Isbat  Nikah  di Pengadilan Agama Muara Bulian. Jurnal
Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial , 4 (1), 591-605. Prodjodikoro, Wirjono., 2008, Asas-Asas Hukum Pidana  di  Indonesia ,  Refika  Aditama,
Bandung, 2008 Prasetyo, A. B. 2020. Akibat Hukum
Perkawinan  yang  Tidak  Dicatatkan Secara  Administratif  pada  Masyarakat Adat. Administrative Law and Governance Journal , 3 (1), 23-34. Rothenberg  and  Blumenkranz,  1984, Personal Law,  Oenonta:  State  University  of  New York
Subekti,  R.  2014. Aneka  Perjanjian .  Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Soemiyati, 1986, Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan , Yogyakarta, Liberty Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1946 tentang Pencatatan  Nikah,  Talak  dan  Rujuk Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1946 tentang  Pencatatan  Nikah,  Talak  dan Rujuk
.