PARADIGMA ISLAMISASI DAN INTEGRALISME PENDIDIKAN ISLAM (Analisis Madrasah Ibtidaiyah dan
Sekolah Dasar Islam Terpadu)
Nurhadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru Riau alhadijurnal@gmail.com; alhadicentre@yahoo.co.id

## Abstract
Education is the main pillar of the rise of a country and nation. The ideology and paradigm  of  thought  of  educational  leaders  are  the  life  of  the  world  of  educational effectiveness  in  a  country.  Islam  is  a  strict  teaching  about  education  with  the  term compulsory  education  from  buayan  to  grave.  The  education  cycle  starts  from  the mother's  womb  (womb)  to  the  soil  content  (barzah).  These  three  natural  linkages make  Muslim  thinkers  who  are  concerned  about  education  that  links  between  the three  realms  (womb,  world  and  barzah).  The  integralism  paradigm  of  education emerged which tried to incorporate the values of revelation and sunnah in the world of education, both science and technology. No less important is the education thinker who connects science and technology with imtaq (Islamization). These two terms gave birth to  new  institutions  in  the  world  of  education.  The  integralism  paradigm  includes religious values in science and technology, giving birth to religious education institutions with nuanced science and technology, for example modern Islamic schools (MIM) or Global MI (MIG), International MI (MII), and others. Likewise, the paradigm of Islamization of education gave birth to educational institutions that connected science and  technology  with  imtaq,  for  example  integrated  Islamic  elementary  schools  and tahfizd (SDIT and SDITh) and the like. Basically the two ideologies of thought have the same substance, but the effects that are different from each other, namely MIG, MIM  and  MII  become  as  if  they  were  public  schools,  while  SDIT  seems  like  a religious  school.  In  substance,  these  two  educational  institutions  do  not  violate  the legislation concerning the national education system from the point of view of education, but ideologically both can be said to be the psimism of educational science. According to the authors both must be equated scientifically and the legality and formality. But in the view of Islamic education MI is more important than SDIT.
Keywords : Paradigm, Islamization, Integralism, Islamic Education
Abstrak : Studi Pendidikan merupakan tonggak utama tiang-tiang kebangkitan suatu Negara  dan  bangsa.  Ideology  dan  paradigma  pemikiran  tokoh  pendidikan  menjadi nyawa terhadap dunia efektivitas pendidikan disuatu Negara. Islam merupakan ajaran yang  menkonter  ketat  tentang  pendidikan  dengan  istilah  wajib  belajar  dari  buayan sampai  liang  lahat.  Siklus  pendidikan  dimulai  dari  kandungan  ibu  (rahim)  sampai kandungan tanah (barzah). Keterkaitan tiga alam ini membuat para pemikir muslim yang konsen terhadap pendidikan yang mengkaitkan antara ketiga alam tersebut (alam rahim,  dunia  dan  barzah).  Muncullah  paradigma  integralisme  pendidikan  yang
mencoba  memasukkan  nilai-nilai  wahyu  dan  sunnah  dalam  dunia  pendidikan,  baik sains  maupun  teknologi.  Tidak  kalah  penting  pula  pemikir  pendidikan  yang menghubungkan antara  iptek  dengan  imtaq  (islamisasi).  Kedua  term  ini  melahirkan institusi-institusi baru dalam dunia pendidikan. Paradigma integralisme memasukkan nilai-nilai agama dalam iptek, melahirkan lembaga pendidikan agama yang bernuansa iptek,  misalnya  madrasah  ibtidaiyah  modern  (MIM)  atau  MI  Global  (MIG),  MI Internasional  (MII),  dan  lainya.  Demikian  juga  paradigma  islamisasi  pendidikan melahirkan lembaga-lembaga pendidikan yang  menghubungkan antara iptek dengan imtaq,  misalnya  sekolah  dasar  Islam  terpadu  dan  tahfizd  (SDIT  dan  SDITh)  dan sejenisnya.  Pada  dasarnya  kedua  ideology  pemikiran  ini  mempunya  subtansi  yang sama,  namun  berdampak  yang  saling  berbeda,  yaitu  MIG,  MIM  dan  MII  menjadi seolah seperti sekolah umum, sedangkan SDIT seolah seperti sekolah agama. Secara substansi  kedua  lembaga  pendidikan  ini  tidak  menyalahi  peraturan  perundang- undangan  tentang  sistem  pendidikan  nasional  dari sudut  tujuan  pendidikan, namun secara  ideology  keduanya  dapat  dikatakan  psimisme  ilmu  pendidikan.  Menurut penulis keduanya mesti disetarakan secara keilmuan dan legalitas serta formalitasnya. Namun dalam pandangan ilmu pendidikan Islam MI lebih utama dari SDIT.
Kata Kunci: Paradigma, Islamisasi, Integralisme, Pendidikan Islam.
.

## PENDAHULUAN
Ilmu itu cahaya yang menerangi seluruh alam semesta tanpa terkecuali jenis dan  macam  ilmu.  Ilmu  imtaq  dan  iptek  pada  dasarnya  satu  kesatuan  yang  saling menopang tanpa bisa terpisahkan dalam disiplin ilmu Islam. Namun pemikiran para orientalis  mengacaukan  dunia  ilmu  dan  pendidikan,  yang  kemudian  melahirkan dikotomi ilmu dan pendidikan. Negara-negara mayoritas muslim seperti Negara kita Indonesia  dan  Negara  jiran  Malaysia  masih  terus  menjalankan  proses  islamisasi pendidikan. 1 Keadaan  seperti  ini  masih  terus  berlangsung  bahkan  proses  islamisasi tersebut  menjalar  ke  pendidikan  tingkat  dasar,  menengah  dan  bahkan  perguruan tinggi.  Misalnya  di  pendidikan  dasar  muncul  madrasah  ibtidaiyah  modern  (MIM), madrasah ibtidaiyah global (MIG) dan madrasah ibtidaiyah internasional (MII).
Pergulatan paradigma umum dan Islam melahirkan pemikir alternatif seperti Al-Kindi.  Menurut  al-Kindi  bahwa  filsafat  dan  agama  merupakan  dua  hal  yang berbeda  baik  dari  aspek  sumber  maupun  metodenya.  Menurut  ilmu  filsafat,  ajaran
1 Santoso,  M. Abdul Fattah. (2016). “Rekonstruksi Epistemologi Keilmuan  Islam: Tinjauan, Sumber,  Tujuan,  dan  Metode  Keilmuan”. Makalah  untuk  Seminar  Internasional ,  “Rekonstruksi Epistemologi  Islam”  oleh  UMS  dan  IIIT  East  and  Southeast  Asia,  24  Mei,  di  Universitas Muhammadyah Surakarta, Indonesia.
agama  berasal  dari  Tuhan  semesta  alam  (allah),  sedangkan  ilmu  filsafat  berasal  dari pengalaman dan pengetahuan secara tersistematis. Walaupun tujuan inti dari filsafat dan  agama  adalah  suatu  kebenaran  akan  keberadaan  Allah  dalam  alam  fisika  dan metafisika,  maka  finis  dari  kedua  pemahaman  tersebut  dapat  dikatakan  memiliki kesamaan. Dengan demikian menurut Al-Kindi substansi dan puncak dari kebenaran yang  hakiki ada  di Allah tuhan  yang  maha  tinggi, hal  ini  merupakan  tujuan  ini  dari agama dan filsafat. 2 Inilah filosofis yang melatar belakangi kembalinya Islam kepada ideology ilmu yang sebenarnya. Lalu muncul istilah islamisasi dan integrasi ilmu dan sains.
Berkaitan  dengan  istilah  integrasi  ilmu  didengungkan  kembali  merupakan  girah bersama seluruh umat Islam yang menginginkan kebangkitan dalam mutu pendidikan Islam. Walaupun teorinya seharusnya pendidikan agama lebih maju dari pendidikan lainnya, itu juga seharusnya outputnya. 3
Jika dilihat dari hirarki landasan hukum yaitu UUD tahun 1945, pada Pasal 28 ayat 1 dan Pasal 31, juga Pasal 3 Undang-undang sistem pendidikan nasional tahun 2003 No. 20, bahwa pelaksanaan pendidikan bermuara pada pembentukan manusia yang  seutuhnya,  yakni  manusia  yang  beriman,  bertaqwa  kepada  Allah  tuhan  yang maha  esa,  berakhlak  mulia  dan  berbudi  pekerti  luhur,  sehat  jasmani,  berilmu  dan berkompetensi,  cakap  dan  kreatif  serta  mandiri,  juga  menjadi  warga  Negara  yang bertanggung jawab dan demokratis. 4
Gagasan integrasi (nilai-nilai islami dan umum) mungkin suatu konsep yang „usang” untuk dibahas ulang, mengingat dikotomi ini sudah mengakar kuat sejak abad pertengahan  yang  lalu.  Namun    demikian,  berkembangnya  gagasan-gagasan  untuk mengkajinya  lebih  dalam  mampu  memberikan  spektrum  yang  sangat  luas,  bahkan menjadi  sesuatu  yang  menarik  untuk  dikaji  dan  dicermati  secara  kritis  dan  tajam, sehingga  masalah  dikotomi  ilmu  ini  diharapkan  tidak  berimplikasi  lebih  luas  dalam pelaksanaan pendidikan Islam terutama di tengah upaya umat Islam untuk melakukan
2 Nasution, Harun. (2010). Filsafat dan Mistisisme dalam Islam . Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 15- 16.
3 Fiteriani,  Ida.  (2014).  “Analisis  Model  Integrasi  Ilmu  dan  Agama  dalam  Pelaksanaan Pendidikan  di Sekolah Dasar Islam  Bandar Lampung”. Terampil, Vol 2, Nomor 2, 1-35, hlm. 1
4 Lembaran Negara. (2003). Undang-undang Sistem pendidikan Nasional . Jakarta: Sisdiknas, 1-33.
pembaharuan  guna  memperbaiki  mutu  pendidikan  Islam  yang  masih  tertinggal  dan termarginalkan. 5
Gagasan integrasi pendidikan dalam kelimuan Islam sebenarnya masih selalu di upayakan oleh para penggiat pendidikan Islam. Historis lahirnya integrasi ilmu ini dimulai  dari  adanya  dualisme  keilmuan,  yang  disebut  dengan  ilmu  umum  dan  ilmu agama. 6 Upaya integralisme pendidikan ini melahirkan lembaga pendidikan sederajat dengan MI misalnya SDIT (sekolah dasar islam terpadu dan tahfizd).
Menurut pakar filsafat pendidikan Islam  dari UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta sekaligus yang mempopulerkan integrasi atau integralisme ilmu dan pendidikan, yaitu Amin Abdullah, 7 sebenarnya sejarah kependidikan Islam telah terbelah menjadi dua wajah  sejak  lama,  yaitu  paradigm  integralistik-ensiklopedik  dan  paradigma  spesifik- paternalistik.  Pemikiran  untuk  mengembangkan  keilmuan  yang  terintegrasi  sudah dimulai  sejak    awal  kebangkitan  Islam,  misalnya  Ibnu  Sina  integrasi  ilmu  agama dengan  kedokteran,  Ibnu  Rusyd  mengintegrasikan  antara  filsafat  dan  agama,  dan Ibnu Khaldun juga mengikuti keduanya. 8 Selain mereka maka para pakar ilmu hadis dan fiqih merupakan dikotomi atau spesifik keahlian saja. 9 Keberadaan dua paradigm inilah yang berujung pada rendahnya dan mundurnya kualitas pendidikan Islam. 10
Pakar  pendidikan  Islam  sekaligus  yang  mempopulerkan  islamisasi  ilmu  dan pendidikan  Naquib  al-Attas  berpendapat  bahwa,  proses  Islamisasi  mesti  mencakup seluruh aspek keilmuan, dari sudut filosofis, paradigma dan kelangsungan pendidikan keilmuan Islam. 11 Sementara di sisi lain proses pembelajaran hanya mengikuti serta mempraktekkan yang telah di wariskan para pendahulunya. Pada masa ini keunggulan
5 Fiteriani, Ida. (2014). “Analisis Model Integrasi Ilmu, hlm. 4 6 Istikomah.  (t.th).  “Integrasi  Ilmu  Sebuah  Konsep  Pendidikan  Islam  Ideal”.  Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS), hlm. 1
7 Abdullah,  M.  Amin.  (2004). Dalam  Menyatukan  Kembali  Ilmu-Ilmu  Agama  dan  Umum  Upaya Mempersatukan Epistimologi Islam dan Umum . Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, hlm. 11 8 Aminuddin,  Luthfi  Hadi.  (2010).  “Integrasi  Ilmu  dan  Agama:  Studi  Atas  Paradigma IntegratifInterkonektif UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta”. Kodifikasia , Jurnal Penelitian Keagamaan dan Sosial-Budaya Nomor 1 Volume 4, 181-214, hlm. 184
9 Abdullah,  M.  Amin.  (2003). Etika  Tauhidik  Dasar  Kesatuan  Epistimologi  Keilmuan  Umum  dan Agama, dalam Menyatukan Kembali Ilmu-Ilmu Agama dan Umum . Yogyakarta: SUKA PRESS, IAIN Sunan Kalijogo,  hlm.  21;  lihat  juga  Yunus,  Muh.  (2014).  “Integrasi  Agama  dan  Sains:  Merespon  Kelesuan Tradisi Ilmiah di PTAI”. Insania, Vol. 19, No. 2, 284-313, hlm. 285.
10 Zainuddin,  M.  (2004).  “UIN:  Menuju  Integrasi  Ilmu  dan  Agama”  dalam  M.  Zainuddin ,dkk., editor, “Memadu Sains dan Agama Menuju Universitas Islam Masa Depan”. Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 5.
11 Al-Atas, Muhammad Naquib. (2001). Islam dan Sekulerisme . Bandung : Pustaka , hlm. 148
sistem  pendidikan  hanya  pada  aspek  ilmu  pengetahuan  tidak  sampai  ke  teknologi masa yang akan datang. 12
Dua  model  paradigma  dan  pemikiran  tentang  pendidikan  Islam  yang  saling melahirkan lembaga-lembaga baru tapi desain  lama hanya saja memiliki asesoris yang religius dan modern, hal ini nampak pada dua  jenis lembaga pendidikan dasar yang saling bersaing dalam dunia pendidikan Islam yaitu MI dan SD. Namun mempunyai tren baru dengan sebutan MIM, MIG dan MII serta SDIT, SDITh (tahfizd).
Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi kajian dalam artikel ini adalah bagaimana asal usul lahirnya MI dan SDIT dalam dunia pendidikan serta bagaimana tinjauan  analisis  substantif  islamisasi  dan  integralisme  pendidikan  pada  undang- undang  sistem  pendidikan  nasional  no.  20  tahun  2003  berkaitan  tujuan  pendidikan dan legalitas formalnya ?.

## PEMBAHASAN
Histori Madrasah Ibtidaiyah dalam Pendidikan Islam.
Pemahaman  tentang  apa  itu  madrasah  sudah  terbiasa  di  dengar,  bahwa madrasah  itu  tempat  belajar  umat  Islam.  Kata  asalnya  “darasa”  diartikan  belajar, “madrasah”  tempat  belajar. 13 Ungkapan  term  madrasah  hampir  tidak  ditemukan dalam  referensi  lain  kecuali  suatu  lembaga  institusi  untuk  belajar  agama  bagi  umat Islam. 14
Menurut  PP 15 dan  KBMA 16 dan  KBMDN 17 yang  mengurusi  madrasah, memberikan  pengertian  suatu  lembaga  pendidikan  agama  Islam  yang  menggunakan
12 Hasyim,  Rosnani  dan  Imron  Rosyidi.  (2000).  “Islamization  Of  Knowledge  Comparative Analysis  Of  The  Conception  Of  Al-Atas  And  Al-Faruqi”,  Journal  Of  The  Kulillyah  (Faculty)  Of Islamic Reveald And Human Science International , Vol ,8,No.1, hlm. 18-19
13 Munawir,  A.W.  (1997). Kamus  Al-Munawir  Arab-Indonesia .  Yogyakarta:  Pustaka  Progressif, hlm. 429.
14 Kosim, Mohammad. (2007). “Madrasah di Indonesia (Pertumbuhan dan Perkembangan)”.
Tadris. Volume 2. Nomor 1, 41-57, hlm. 42; lihat juga Nata, Abudin. (2001). Sejarah Sosial Intelektual Islam Dan Institusi Pendidikannya. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 204
15 Peraturan Pemerintah
16 Keputusan Bersama Menteri Agama
17 Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri
dua  kurikulum,  yaitu  kurikulum  umum  dan  agama,  mata  pelajaran  agama  pada madrasah lebih banyak dibanding dengan mata pelajaran agama di sekolah umum. 18
Sebenarnya kemunculan dan keberadaan lembaga pendidikan madrasah selalu didahului  suatu  organisasi  dan  gerakan  pembaharuan  dalam  Islam  serta  beberapa aktor intelektualnya, dari mulai daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan juga Sulawesi serta Maluku. 19
Setelah lahirnya madrasah, pada tatanan prakteknya madrasah juga terdiri dari dua  versi,  ada  versi  madrasah  diniyah  dan  madrasah  dunyanah.  Madrasah  diniyah merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang kurikulumnya 100% materi agama. Adapun  madrasah  dunyanah  adalah  lembaga  pendidikan  keagamaan  yang kurikulumnya,  di  samping  materi  agama,  meliputi  mata  pelajaran  umum  dengan perssentase beragam. 20
Definisi  eksplisit  madrasah  ibtidaiyah  adalah  merupakan  suatu  lembaga pendidikan Islam yang memberikan pengajaran keilmuan terendah dalam Islam, juga bermuatan  mayoritas  ajaran  agama  dan  diselingi  pula  dengan  pelajaran  dan pembelajaran  umum. 21 Maka  MI  adalah  pendidikan  setingkat  SD  pada  pendidikan umum. Keduanya menurut undang-undang sederajat dalam pendidikan dasar formal.
Namun  keberadaan  madrasah  pada  tahun  1970-an  penyelenggaraannya  di bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, lalu masyarakat Islam keberatan dan protes. 22 Hal  ini  membuat  pemerintah  tanggap  sehingga  dilakukan  rutin  pembinaan demi  mutu  pendidikan  madrasah  di  masa  akan  datang,  sehingga  lahirlah  Kepres nomor  34  tahun  1972  dan  Inpres  nomor  15  tahun  1974  tentang  pemerintah berkebijakan  agar  madrasah  lebih  operasional.  Sehingga  pemerintah  menerbitkan juknis  (petunjuk  teknis)  Kepres  nomor  34  dan  Impres  nomor  15  tahun  1974  yang berikan:  1).  Pembinaan  pendidikan  agama  menjadi  tanggung  jawab  menteri  agama, sedangkan  pendidikan  umum  yang  bertanggung  jawab  Kementrian  pendidikan  dan
18 Kosim,  Mohammad.  (2007).  “Madrasah  di  Indonesia,  hlm.  42;  lihat  juga  Supani.  (2009). “Sejarah Perkembangan Madrasah di Indonesia”. Insania|Vol. 14|No. 3, 1-14, hlm. 2
19 Noer, Deliar. (2005). Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1990-1942 . Jakarta, LP3ES, hlm. 7.
20 Kosim,  Mohammad.  (2007).  “Madrasah  di  Indonesia,  hlm.  42;  lihat  juga  Supani.  (2009). “Sejarah Perkembangan Madrasah, hlm. 2-3
21 Kosim, Mohammad. (2007). “Madrasah di Indonesia, hlm. 48; lihat juga Drajat, Manpan. (2018). “Sejarah Madrasah di Indonesia”. al-Afkar, Journal for Islamic Studies, Vol. 1, No.1, 196-206, hlm. 199 22 Maksum. (2000). Madrasah Sejarah dan Perkembangannya . Jakarta: Logos, hlm. 127-131
kebudayaan.  2).  Dalam  pelaksanaan  Keppres  nomor  34  tahun  1972  dan  Impres nomor  15  tahun  1974  agar  tercapai  dengan  maksimal  diperlukan  kerjasama  antar departemen P dan K departemen dalam negeri dan agama. 23
Sesudah  muncul  juknis,  maka  diusulkan  adanya  penyusunan  (SKM)  surat keputusan  bersama  3  menteri  pada  tanggal  24  maret  1975,  dengan  menyebutkan bahwa madrasah setara dan sederajat dengan sekolah, misalnya dalam Bab I pasal 1 ayat  2,  dinyatakan  bahwa  madrasah  itu  mempunyai  tiga  level:  a).  level  satu    setara sekolah  dasar  (SD)  yaitu  madrasah  ibtidaiyah,  b).  level  dua  sederajat  sekolah menengah  pertama  (SMP)  yaitu  madrasah  tsanawiyah,  c).  level  tiga  setara  sekolah menengah atas (SMA) yaitu madrasah aliyah. 24
Sejarah Sekolah Dasar Islam Terpadu dalam Pendidikan Islam .
Pendidikan formal di Indonesia ada dua model. Model yang pertama adalah sekolah-sekolah  yang  dikenal  dengan  sekolah  umum  seperti  SD,  SMP,  dan  SMU. Pendidikan  formal  model  kedua  adalah  sekolah  yang  sering  dikenal  dengan  istilah sekolah  agama,  misalnya  MI,  MTs  dan  MA. 25 Maka  yang  kedua  inilah  perwujudan dari  lembaga  pendidikan  Islam  dalam  Sisdiknas.  Sekolah  umum  basisnya  adalah pelajaran umum 70 % sisanya pelajaran agama. 26
Sedangkan lembaga pendidikan saat ini ada tiga model yang berkembang di Indonesia  yaitu  sekolah  (umum)  sebagaimana  tersebut  di  atas,  madrasah  (agama) demikian juga tersebut di atas, dan pesantren. Sisdiknas secara legal membawahi dua lembaga  pendidikan  tersebut,  baik  pendidikan  agama  maupun  umum.  Hanya  saja kewenangan  dibagi  kepada  dua  departemen,  sekolah  kewenangan  departemen pendidikan  dan  kebudayaan,  sedangkan  sekolah  madrasah  dalam  wewenang
23 Departemen Agama RI. (2005). Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional . Jakarta, Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, hlm. 64.
24 Departemen Agama RI. (2005). Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional , hlm. 64-65.
25 Mualimin. (2017). “Lembaga Pendidikan Islam Terpadu”. Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 8, No I, 99-116, hlm. 103
26 Fathoni, M. K. (2015). Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional . Jakarta: Departemen Agama RI, hlm. 7
kementrian agama, ada lembaga pendidikan yang tidak bernaung pada keduanya yaitu pondok pesantren. 27
Ketiga  tife  lembaga  pendidikan  di  atas,  menurut  penggagas  sekolah  Islam terpadu  sudah  gagal  mewujudkan  cita-cita  pendidikan  nasional  mencerdaskan  anak bangsa. Ketiganya dianggap tidak mampu melahirkan generasi yang ber-IMTAQ dan IPTEK sesuai tujuan pendidikan dalam Sisdiknas. Lembaga pendidikan umum hanya mencetak alumni pandai teknologi tetapi kosong aqidah. Lembaga pendidikan agama hanya  melahirkan  generasi  yang  pandai  ngaji  tapi  tidak  sanggup  menghadapi persaingan di dunia modern. Sedangkan lembaga pendidikan madrasah pada dasarnya ingin  membuat  jalan  tengah,  namun  sampai  saat  ini  keberadaannya  belum sepenuhnya diterima masyarakat. 28
Menghadapi  ketidakpuasan  pada  pendidikan  yang  sedang  berlaku  di Indonesia,  maka  beberapa  pemikir  yang  giat  dalam  dunia  pendidikan  mulai mendesain  model  terbaru  pendidikan  yang  relevan  dalam  menggabungkan  antara sains,    teknologi,  keilmuan  dan  keagamaan.  Muncullah  ide  sekolah  berbasis  multi disipliner  keilmuan  umum  dan  agama,  yang  lebih  dikenal  dengan  sekolah  Islam terpadu, hal ini dilakukan untuk menangkis keterpurukan dalam sistem pada lembaga pendidikan  dan  kependidikan.  Juga  sebagai  upaya  mengembalikan  ulang  kejayaan dunia pendidikan pada masa rasul, sahabat dan keemasan Bani Abbasyiah. 29
Model  lembaga  pendidikan  seperti  itu  pada  dasarnya  telah  canangkan  para cendekiawan  Muslim  untuk  mengatasi  permasalahan-permasalahan  pendidikan  di dunia  Islam.  Seorang  cendekiawan  Muslim  asal  Pakistan,  menawarkan  salah  satu pendekatannya dengan cara memakai konsep sekuler dengan memasukkan nilai-nilai Islam  dalam  penerapannya.  Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  bahwa:  upaya membentuk  tabiat  kepribadian  pelajar  dan  mahasiswa  dengan  nilai-nilai  keislaman untuk  pribadi  dan  masyarakat,  juga  agar  para  ahli  pendidikan  modern  memberikan lebel keahliannya dengan istilah yang Islami. 30
27 Suyatno.  (2015).  “Sekolah  Islam  Terpadu  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional  Integrated Islamic Schools In The National Education System”. Jurnal “Al-Qalam” Volume 21 Nomor 1, 1-10, hlm. 4 28 Suyatno. (2015). “Sekolah Islam Terpadu, hlm. 4 29 Suyatno. (2015). “Sekolah Islam Terpadu, hlm. 4
30 Rahman,  Fazlur.  (2005). Islam  dan  Modernitas  tentang  Transformasi  Intelektual .  terj.  Ahsin Mohammad. Bandung: Pustaka, hlm. 160
Selain Fazlu Rahman, al-Faruqy menyatakan bahwa sistem pendidikan Islam harus dipadukan dengan sistem sekuler. Perpaduan kedua model sistem pendidikan akan  lebih  baik  untuk  kedepannya  daripada  memakai  satu  model  saja. 31 Dengan demikian,  ilmu-ilmu  agama  Islam  akan  selalu  bersinggungan  dengan  realitas kehidupan  sehari-hari  dan  ilmu-ilmu  umum  modern  dapat  dilinierkan  dalam  sistem pendidikan berkerangka Islami. 32
Secara  tidak  langsung,  keberadaan  sekolah  Islam  terpadu  merupakan pengejawantahan  dari  integralisme  dari  sistem  terbaru  dalam  sistem  pendidikan nasional. Hal ini tampak pada penggunamaan nama sekolah, kesediaan sekolah Islam terpadu  untuk  menerima  sepenuhnya  kurikulum  yang  berasal  dari  Kementrian Pendidikan  dan  Kebudayaan,  pelaksanaan  ujian  yang  menyesuaikan  dengan  ujian yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah,  dan  program  sertifikasi  oleh  guru-guru  di sekolah Islam terpadu. 33
Analisis  Subtantif  Islamisasi  dan  Integralisme  Pendidikan  pada  Madrasah Ibtidaiyah  dan  Sekolah  Dasar  Islam  Terpadu  menurut  Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 .
Dua  lembaga  pendidikan  tingkat  dasar  yang  sama-sama  dilindungi  oleh undang-undang  sistem  pendidikan  nasional  sebagai  upaya  kewajiban  Negara mencerdaskan  anak  bangsa.  Maka  dari  kedua  lembaga  tersebut  menurut  substantif islamisasi  dan  integral  pendidikan  jika  ditinjau  dari  UU  Sisdiknas  nomor  20  tahun 2003 sebagai berikut:

## Madrasah Ibtidaiyah (MI).
Dengan dikeluarkannya Keppres nomor 34 tahun 1972 dan Inpres nomor 15 tahun 1974, maka pemerintah mengambil kebijakan yang lebih operasional terhadap pelaksanaan lembaga pendidikan madrasah. Dikeluarkannya SKBL (Surat Keputusan
31 Al-Faruqy,  Ismail  Raji.  (2004). Islamisasi  Pengetahuan .  terj.  Anas  Mahyudin.  Bandung:
PustakaPerpustakaan Salman Institute Teknologi, hlm. 25
32 Nakosteen, Mehdi. (2006). Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam . terj. Joko S. Kahhar dan Supriyanto Abdullah. Surabaya: Risalah Gusti, hlm. 212-218; lihat juga  Muqowim. (2012). Genealogi Intelektual Saintis Muslim Sebuah Kajian tentang Pola Pengembangan Sains dalam Islam pada Periode ‘Abbasiyyah . Jakarta: Kementerian Agama RI, hlm. 113-282
33 Suyatno. (2015). “Sekolah Islam Terpadu, hlm. 5 dan 9
Bersama)  Tiga  Menteri,  yaitu,  Menteri  Agama,  Pendidikan  dan  kebudayaan,  dan Menteri  Dalam  Negeri.  Dapat  dipandang  sebagai  pengakuan  yang  lebih  nyata terhadap  kedudukan  Madrasah  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional  di  Indonesia. Dalam konteks ini, sejumlah diktum yang memperkuat posisi Madrasah diantaranya adalah:  Bab  I  ayat  2  Madrasah  meliputi  tiga  tingkatan  :  1).  Madrasah  Ibtida‟iyah, setingkat  dengan  Sekolah  dasar.  2).  Madrasah  Tsanawiyah  selevel  dengan  SMP.  3). Madrasah aliyah sederajat dengan SMA/SMU. Pada Bab II Pasal 2, 1). Bahwa Ijazah bernilai sama dengan sekolah umum. 2). Lulusannya dapat menyambung ke tingkat yang  lebih  tinggi  baik  di  pendidikan  agama  maupun  umum.  3).  Siwa  madrasah dibenarkan saling pindah satu sama lainnya. 34
Secara hukum  kedudukan madrasah dalam sistem pendidikan nasional lebih kuat lagi dengan lahirnya Keputusan Menteri Agama nomor 372 tahun 1993 tentang kurikulum ciri khas pendidikan agama Islam. Dalam keputusan ini dinyatakan bahwa Madrasah Ibtida‟iyah dan Madrasah Tsanawiyah melaksanakan Kurikulum Nasional Sekolah  Dasar  dan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Pertama    Posisi  integrasi  pendidikan Islam  dalam  sistem  Pendidikan  Nasional  selain  pada  beberapa  poin  di  atas  juga tercermin  dalam  beberapa  aspek  sebagai  berikut:  1).  Pendidikan  umum  nasional mewajibkan pendidikan agama sebagai pelajaran wajib disetiap jenjang pendidikan. 2). Madrasah  dalam  Sisdiknas  dengan  sendirinya  kategori  pendidikan  luar  sekolah.  3). Madrasah  merupakan  lembaga  pendidikan  yang  memiliki  jalur  khusus  dalam  ilmu syariah. 35
Menilik  dari  kedudukan  madrasah  di  atas,  maka  merupakan  suatu  tanggung jawab bagi setiap komponen yang terlibat didalamnya untuk mempertahankan posisi tersebut  dan  menjadikannya  sebagai  salah  satu  keunggulan  madrasah  dalam  dunia pendidikan nasional. Karena keberlangsungan dan keluwesan umat Islam saat ini lahir dari rahim-rahim madrasah, baik madrasah umum maupun madrasah pesantren.
Pemikiran demi pemikiran belum membuahkan hasil secara maksimal dalam menelusuri  tipe  pendidikan  Islam  yang  paripurna  dan  ideal  untuk  Indonesia  yang gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo. Namun setidaknya ada beberapa
34 Oktradiks,  Ahwy.  (2012).  “Hakikat  Pendidikan  Islam  di  Madrasah  Ibtida‟iyah  Tinjauan Manajemen Pendidikan”. Vol. 2, No 1, 17-33, hlm. 26
35 Oktradiks, Ahwy. (2012). “Hakikat Pendidikan Islam, hlm. 26
komponen  yang  dapat  dijadikan  alternatif,  yaitu:  1).  Dengan  pendekatan  secara sistematis,  maknanya  reformasi  dalam  keseluruhan  sistem  pendidikan  Islam  formal yang telah ada. 2). Dengan pendekatan suplementer, maknanya menambah sejumlah perangkat  pendidikan  yang  berbasis  pada  pemahaman  ajaran  Islam.  3).  Dengan pendekatan komplementer, maknanya suatu upaya mengubah kurikulum secara total agar  sinergi  dan  terpadu.  Maksudnya  perubahan  kurikulum  yang  berorientasi  pada knowledge (pengetahuan), skill (keterampilan  atau  kemahiran),  kompetensi  spiritual ketuhanan Allah (tauhid ibadah). 36
Melalui  uraian  di  atas,  penulis  menegaskan  bahwa  lembaga-lembaga pendidikan Islam khususnya lembaga pendidikan Islam seperti madrasah (MI, MTs, dan  MA)  harus  mendisain  model-model  pendidikan  alternatif  yang  sesuai  dengan kebutuhan perkembangan sekarang ini. Dari sini muncul pertanyaan penting tentang model-model  pendidikan  Islam  dapat  menjawab  tantangan  masa  depan  di  dunia modern  bahkan  revolusi  industri  4.0,  yang  akan  membawa  Indonesia  ke  masa keemasan  atau  Indonesia  kuat  dan  baru. 37 Hasil  analisis  penulis  menyatakan substantif  tujuan  pendidikan  nasional  dalam  Undang-undang  Sistem  Pendidikan Nasional  No.  20  tahun  2003  adalah  Islamisasi  dan  Integralisme  pendidikan  Islam. Dengan memadukan kedua paradigm pendidikan Islam tersebut kemungkinan besar akan  terwujudlah  dengan  sebenarnya  tujuan  pendidikan  dalam  UU  tersebut  Bab  II Pasal 3, yaitu: “dalam rangka mengembangkan potensi siswa supaya menjadi manusia yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Allah,  berakhlak,  sehat  lahir  batin,  berilmu, cakap, kreatif, mandiri, inovatif dan bertanggung jawab serta sangat demokratis”.

## Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT).
Menurut penulis setidaknya ada empat faktor bahwa SDIT sangat substantif dengan  tujuan  pendidikan  nasional  dalam  Undang-undang  Sistem  Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, yang merupakan Islamisasi dan Integralisme pendidikan Islam, sesuai dengan tujuan pendidikan dalam UU tersebut  Bab II Pasal 3,  yaitu: “
36 Oktradiks, Ahwy. (2012). “Hakikat Pendidikan Islam, hlm. 27 37 Oktradiks, Ahwy. (2012). “Hakikat Pendidikan Islam, hlm. 27
mengembangkan  potensi  siswa  menjadi  manusia  yang  berIMTAQ  dan  berIPTEK, berakhlak,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri  dan  tanggung  jawab  juga demokratis”.  Mengutip  pendapat  Suyatno  dalam  “ Integrated  Islamic  Schools  In  The National Education System ”. Ada empat faktor SIT sesuai Sisdiknas, yaitu:

## Penggunaan Nama Sekolah
Penggunaan  nama  “sekolah”  pada  Sekolah  Islam  Terpadu  menunjukkan bahwa  lembaga  pendidikan  ini  secara  kelembagaan  lebih  dekat  kepada  ciri  sekolah umum,  bukan  madrasah  maupun  pesantren.  Pemakaian  term  “sekolah” sesungguhnya  telah  diakui  dualisme  kementrian,  yaitu  diknas  dan  kemenag.  Di  sisi lain,  penggunaan  nama  “sekolah”  didasarkan  atas  pertimbangan  pragmatis  bahwa selama  ini  sekolah  lebih  diminati  oleh  para  peserta  didik  dari  berbagai  kalangan  di Indonesia daripada madrasah maupun pesantren. 38
Pertimbangan  pragmatis,  penggunaan  nama  “sekolah”  terbukti  telah membangun citra Sekolah Islam Terpadu sebagai lembaga pendidikan yang responsif terhadap perkembangan zaman modern di kalangan masyarakat yang tidak memiliki basik  keagamaan  yang  kuat.  Sebagaimana  jamak  diketahui,  sekolah  merupakan lembaga  pendidikan  modern  warisan  penjajah  Belanda.  Dibandingkan  dengan lembaga  pendidikan  yang  telah  berkembang  sebelumnya,  sekolah  memiliki keunggulan dari segi pengembangan sains dan teknologi. 39
Sedangkan  kata  “terpadu”  merupakan  konsep  yang  digunakan  untuk membangun citra sekolah islam terpadu bahwa di samping pengembangan sains dan teknologi,  mereka  juga  mengembangkan  pendidikan  agama  yang  excellent.  Kata “terpadu”  sendiri  merupakan  simbol  adanya  kesatupaduan  antara  pengembangan sains dan teknologi dengan ilmu-ilmu keislaman. 40
38 Suyatno. (2015). “Sekolah Islam Terpadu, hlm. 5
39 Suyatno. (2015). “Sekolah Islam Terpadu, hlm. 5
40 Suyatno. (2015). “Sekolah Islam Terpadu, hlm. 5

## Adopsi Kurikulum Nasional
Pengadopsian  kurikulum  pada  sekolah  Islam  terpadu  merujuk  pada kementrian  pendidikan  dan  kebudayaan,  yaitu  lima  rumpun  mata  ajar  dalam Sisdiknas,  yaitu  agama  dan  akhlak,  kewarganegaraan  dan  kepribadian,  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  estetika,  serta  jasmani,  olah  raga  dan  kesehatan. Kesemuanya ini pada dasarnya adalah bahagian dari ilmu keislaman. Kelima rumpun mata  pelajaran  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  ajaran  Islam.  Selain  itu, mempelajari  sains  dan  teknologi  merupakan  bagian  pengabdian  seorang  hamba kepada  Allah  SWT.  Sekolah  Islam  Terpadu  hanya  menambah  beberapa  mata pelajaran  dalam  struktur  kurikulumnya,  yang  dinamakan  dengan  program  ke-Islam Terpadu-an  (ke-IT-an)  (Dokumentasi  struktur  kurikulum  SDIT,  Bab  IV,  278-279). Oleh  karena  itu,  diintegrasikannya  antara  kurikulum  pendidikan  agama  dan  umum ditambah dengan program ke-IT-annya merupakan upaya untuk melakukan islamisasi kurikulum pendidikan. 41
Kurikulum Sekolah Islam Terpadu juga membawa dampak islamisasi kegiatan pembelajaran  di  kelas.  Kurikulum  Sekolah  Islam  Terpadu  melakukan  islamisasi proses  pembelajaran  dengan  tujuan  untuk  membentuk  kesadaran  dan  pola  berpikir secara  integral  dalam  perspektif  Islam.  Wujud  islamisasi  kegiatan  pembelajaran  di kelas  adalah  adanya  pembelajaran  yang  terintegrasi  antara  berbagai  mata  pelajaran. Semua  guru  dituntut  untuk  menyajikan  semua  materi  pembelajaran  sebagai  bagian dari proses pendidikan melalui pendekatan integral. Bahkan indikator-indikator yang digunakan  untuk  mengukur  tercapainya  sebuah  kompetensi  tidak  hanya  dilihat  dari penguasaan terhadap indikator-indikator dari mata pelajaran saja, namun juga dilihat dari komitmen keislamannya. 42
Islamisasi  kurikulum  dipengaruhi  oleh  pandangan  bahwa  Islam  tidak mengenal  adanya  pemisahan  antara  ilmu  umum  dan  ilmu  agama.  Tindakan membedakan  serta  mengkotakkotakkan  pendidikan  umum  di  satu  pihak  dan pendidikan  agama  di  pihak  lain  merupakan  penyebab  utama  dari  kerancuan  dan kesenjangan  pendidikan  di  Indonesia  dengan  segala  akibat  yang  ditimbulkannya. Dampak dari sistem pendidikan yang dualistis adalah adanya penyempitan terhadap
41 Suyatno. (2015). “Sekolah Islam Terpadu, hlm. 6
42 Suyatno. (2015). “Sekolah Islam Terpadu, hlm. 6
makna agama hanya sejauh yang berkaitan dengan aspek teologi Islam seperti yang diajarkan  baik  di  pesantren,  madrasah,  maupun  pendidikan  agama  Islam  di sekolah umum. 43

## Penyesuaian Sistem Ujian (evaluasi sekolah).
Sekolah  Islam  Terpadu  melaksanakan  sistem  penilaian  sebagaimana  yang dilaksanakan  oleh  lembaga  pendidikan  yang  berada  di  bawah  naungan  Kementrian Pendidikan  dan  Kebudayaan  maupun  Kementrian  Agama.  Sistem  penilaian  terdiri dari  ulangan  harian,  ulangan  tengah  semester,  ulangan  akhir  semester,  dan  ulangan kenaikan  kelas;  sedangkan  ujian  meliputi  ujian  nasional  dan  ujian  sekolah.  Sistem penilaian tersebut dilaksanakan sebagai konsekuensi logis dari adopsi kurikulum yang dilakukan  oleh  Sekolah  Islam  Terpadu.  Selain  itu,  fakta  bahwa  tidak  semua  alumni Sekolah  Islam  Terpadu  melanjutkan  di  sekolah  yang  sama  pada  jenjang  berikutnya mengharuskan sekolah ini melaksanakan sistem penilaian yang diakui oleh lembaga- lembaga pendidikan lain. 44
Namun demikian, Sekolah Islam Terpadu sangat menekankan penilaian aspek afektif  dan  psikomotorik,  selain  penilaian  kognitif  melalui  ulangan  harian,  ujian tengah  semester,  maupun  ujian  akhir  sekolah.  Penilaian  sikap  dilakukan  melalui pengamatan guru setiap hari. Kedekatan hubungan antara guru dan siswa di sekolah sangat  memudahkan  bagi  guru  untuk  memberikan  penilaian  secara  autentik  dan objektif.  Penilaian  keterampilan  diutamakan  dengan  praktek.  Untuk  menopang penilaian  siswa  secara  komprehensif,  sekolah  juga  menerapkan  adanya  buku penghubung.  Buku  penghubung  ini  dipakai  sebagai  sarana  komunikasi  antara  guru dengan  orang  tua  siswa  agar  perkembangan  siswa  di  sekolah  juga  terpantau  oleh guru. 45
43 Suyatno. (2015). “Sekolah Islam Terpadu, hlm. 6
44 Suyatno. (2015). “Sekolah Islam Terpadu, hlm. 8
45 Suyatno. (2015). “Sekolah Islam Terpadu, hlm. 8
Sertifikasi Guru oleh Guru-Guru Sekolah Islam Terpadu .
Keberadaan  dan  profesi  guru  di  Sekolah  Islam  Terpadu  juga  menjadikan lembaga pendidikan ini semakin kuat ketergantungannya dengan Sistem Pendidikan Nasional.  Meskipun  guru  di  Sekolah  Islam  Terpadu  memiliki  kriteria  yang  berbeda dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain, misalnya; diseleksi oleh JSIT, diwajibkan memiliki  hafalan  dari  beberapa  juz  al-Qur‟an,  memakai  kerudung  besar  bagi  guru perempuan.  Keberadaan  guru  di  sekolah  ini  tidak  dapat  lepas  sepenuhnya  dari kebijakan pendidikan nasional. Sebagaimana para guru di sekolah-sekolah lain, para guru  di  Sekolah  Islam  Terpadu  juga  mengikuti  program  sertifikasi  guru  yang dilakukan  oleh  pemerintah.  Hal  ini  merupakan  konsekuensi  dari  Sekolah  Islam Terpadu  sebagai  sekolah  swasta  yang  tidak  sepenuhnya  mampu  memberi  gaji  guru dari kantong pribadi sekolah. 46
Program  sertifikasi  guru  yang  diatur  dalam  undang-undang  No.  14  tahun 2005  tentang  guru  dan  dosen  merupakan  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kualitas tenaga pendidik. Salah satu poin penting  program  ini  adalah  program  peningkatan  kualifikasi  dan  kompetensi  guru. Namun di samping itu, guru-guru yang telah dinyatakan lulus sertifikasi mendapatkan tunjangan  kesejahteraan  sebesar  satu  kali  gaji  per  bulan.  Karena  itu,  program sertifikasi guru menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi masyarakat luas terhadap profesi guru. Tidak salah jika sekarang para alumni sekolah menengah di Indonesia berbondong-bondong  mendaftar  di  fakultas  keguruan.  Demikian  halnya  dengan sekolah  Islam  terpadu,  meskipun  mereka  pada  awalnya  banyak  mengkritik  sistem pendidikan  nasional,  banyak  guru  sekolah  Islam  terpadu  juga  ikut  program sertifikasi. 47
Maka  dengan  keempat  faktor  tersebut  menambah  jelas  akan  tingginya peranan  SDIT  atau  SIT  (sekolah  islam  terpadu)  dalam  mewujudkan  tujuan pendidikan nasional sesuai undang-undang yang ada, yang pada substantifnya adalah islamisasi dan integralisme pendidikan Islam.
46 Suyatno. (2015). “Sekolah Islam Terpadu, hlm. 8
Kaitannya dengan legalitas dan formalitas, baik ilmu maupun administrasinya kedua  lembaga  pendidikan  Islam  tersebut  sudah  sangat  tinggi  dan  sejajar,  sederajat dengan pendidikan umum setara yaitu sekolah dasar (SD). Hal ini dapat dilihat dari pengakuan atas MI dan integralnya kurikulum keduanya, yaitu kurikulum umum dan agama,  sesuai  ciri  khasnya  bahwa  MI  madrasah  berbasis  sekolah  (imtaq  dan  iptek) dan SDIT sekolah berbasis agama (iptek dan imtaq).

## KESIMPULAN
Kemunculan dan keberadaan madrasah selalu diawali dengan adanya gerakan perubahan secara intelektual keagamaan yang mereka ajarkan melalui organisasi Islam yang ada di nusantara, baik Jawa, Sumatera maupun Kalimantan bahkan Maluku dan Sulawesi. Lembaga pendidikan saat ini ada tiga model yang berkembang di Indonesia yaitu sekolah (umum) sebagaimana tersebut di atas, madrasah (agama) demikian juga tersebut  di  atas,  dan  pesantren.  Ketiganya  menurut  sebagian  pemikir  tidak  dapat mewujudkan  tujuan  pendidikan  sisdiknas.  Analisis  penulis  menyatakan  substantif tujuan pendidikan nasional dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20  tahun  2003  adalah  Islamisasi  dan  Integralisme  pendidikan  Islam.  Dengan memadukan  kedua  paradigma  pendidikan  Islam  tersebut  kemungkinan  besar  akan terwujudlah  dengan  sebenarnya  tujuan  pendidikan.  Ada  empat  faktor  bahwa  SDIT sangat  substantif  dengan  tujuan  pendidikan  nasional  dalam  Undang-undang  Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, yang merupakan Islamisasi dan Integralisme pendidikan Islam, sesuai dengan tujuan pendidikan dalam UU tersebut Bab II Pasal 3, yaitu: “dalam rangka mengembangkan potensi siswa supaya menjadi manusia yang beriman  dan  bertaqwa  kepada  Allah,  berakhlak,  sehat  lahir  batin,  berilmu,  cakap, kreatif, mandiri, inovatif dan bertanggung jawab serta sangat demokratis”. Kaitannya dengan  legalitas  dan  formalitas,  baik  ilmu  maupun  administrasinya  kedua  lembaga pendidikan  Islam  tersebut  sudah  sangat  tinggi  dan  sejajar,  sederajat  dengan pendidikan  umum  setara  yaitu  sekolah  dasar  (SD).  Hal  ini  dapat  dilihat  dari pengakuan atas MI dan integralnya kurikulum keduanya, yaitu kurikulum umum dan agama,  sesuai  ciri  khasnya  bahwa  MI  madrasah  berbasis  sekolah  (imtaq  dan  iptek) dan SDIT sekolah berbasis agama (iptek dan imtaq).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  M.  Amin.  (2004).  Etika  Tauhid  Dasar  Kesatuan  Epistimologi  Keilmuan Umum dan Agama dalam menyatukan kembali ilmu-ilmu agama dan umum. Yogyakarta: UIN Suka Press, IAIN Sunan Kalijaga.
Abdullah, M. Amin. (2005). Dalam Menyatukan kembali Ilmu-ilmu agama dan umum Upaya  mempersatukan  Epitimologi  Islam  dan  Umum.  Yogyakarta:  IAIN Sunan Kalijaga, UIN Suaka.
Al-Atas, Muhammad Naquib. (2001). Islam dan Sekulerisme. Bandung : Pustaka. Al-Faruqy,  Ismail  Raji.  (2004).  Islamisasi  Pengetahuan.  terj.  Anas  Mahyudin. Bandung: PustakaPerpustakaan Salman Institute Teknologi.
Aminuddin, Luthfi Hadi. (2010). “Integrasi Ilmu dan Agama: Studi Atas Paradigma IntegratifInterkonektif  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogjakarta”.  Kodifikasia,  Jurnal Penelitian Keagamaan dan Sosial-Budaya Nomor 1 Volume 4, 181-214.
Departemen Agama RI. (2005). Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional. Jakarta, Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam.
Drajat,  Manpan.  (2018).  “Sejarah  Madrasah  di  Indonesia”.  al-Afkar,  Journal  for Islamic Studies, Vol. 1, No.1, 196-206.
Fathoni,  M.  K.  (2015).  Pendidikan  Islam  dan  Pendidikan  Nasional.  Jakarta: Departemen Agama RI.
Fiteriani,  Ida.  (2014).  “analisis  Model  Integrasi  ilmu  dan  agama  dalam  pelaksanaan pendidikan  di  sekolah  dasar  Islam  Bandar  lampung”.  Terampil,  Vol  2, Nomor 2, 1-35.
Hasyim,  Rosnani  dan  Imron  Rosyidi.  (2000).  “Islamization  Of  Knowledge Comparative  Analysis  Of  The  Conception  Of  Al-Atas  And  Al-Faruqi”, Journal Of The Kulillyah (Faculty) Of Islamic Reveald And Human Science International , Vol ,8,No.1.
Istikomah.  (t.th).  “Integrasi  Ilmu  sebuah  konsep  pendidikan  Islam  Ideal”.  Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS).
Kosim,  Mohammad.  (2007).  “Madrasah  di  Indonesia  (Pertumbuhan  dan Perkembangan)”. Tadris. Volume 2. Nomor 1, 41-57.
Lembaran  Negara.  (2003).  Undang-undang  Sistem  pendidikan  Nasional.  Jakarta:
Sisdiknas, 1-33.
Maksum. (2000). Madrasah Sejarah dan Perkembangannya. Jakarta: Logos. Mualimin.  (2017).  “Lembaga  Pendidikan  Islam  Terpadu”.  Al-Tadzkiyyah:  Jurnal Pendidikan Islam, Volume 8, No I, 99-116.
Munawir,  A.W.  (1997).  Kamus  Al-Munawir  Arab-Indonesia.  Yogyakarta:  Pustaka Progressif.
Muqowim. (2012). Geneologi Intelektual saintis sebuah muslim sebuah kajian tentang pola  pengembangan  sains  dalam  islam  periode  Abbasiyah.  Jakarta: Kementrian Agama RI.
Nakosteen,  Mehdi.  (2006).  Kontribusi  islam  atas  Dunia  intelektual  barat  deskrifsi analisis abad kekemasan Islam. terj. Joko S. Kahhar dan Supriyanto Abdullah. Surabaya: Risalah Gusti.
Nasution, Harun. (2010). Filsafat dan Mistisisme dalam Islam. Jakarta: Bulan Bintang.
Nata, Abudin. (2001). Sejarah Sosial Intelektual Islam Dan Institusi Pendidikannya. Jakarta: Rajawali Press.
Noer,  Deliar.  (2005).  Gerakan  Modern  Islam  di  Indonesia,  1990-1942.  Jakarta, LP3ES.
Oktradiks,  Ahwy.  (2012).  “Hakikat  Pendidikan  Islam  di  Madrasah  Ibtida‟iyah Tinjauan Manajemen Pendidikan”. Vol. 2, No 1, 17-33.
Rahman, Fazlur. (2005). Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual. terj.
Ahsin Mohammad. Bandung: Pustaka.
Santoso,  M.  Abdul  Fattah.  (2016).  “Rekonstruksi  Epistemologi  Keilmuan  Islam:
Tinjauan, Sumber, Tujuan, dan Metode Keilmuan”. Makalah untuk Seminar Internasional,  “Rekonstruksi  Epistimologi  Islam  oleh  UMS  dan  IIIT  East and Southeast Asia, 24 Mei, Indonesia: Universitas Muhammadyah Surakarta. Supani.  (2009).  “Sejarah  Perkembangan  Madrasah  di  Indonesia”.  Insania|Vol. 14|No. 3, 1-14.
Suyatno. (2015). “sekolah Islam terpadu dalam sistem pendidikan Nasional integrated Ilamic  Schools  in  the  Natinal  Education  Sistem”.  Al-Qalam,  Volume  21 Nomor 1, 1-10.
Yunus, Muh. (2014). “Integrasi Agama dan Sains: Merespon Kelesuan Tradisi Ilmiah di PTAI”. Insania, Vol. 19, No. 2, 284-313.
Zainuddin,  M.  (2004).  “UIN  Menuju  Integrasi  Ilmu  dan  Agama”  dalam  M. zainuddin, dkk, editir, “ memadu sains dan agama menuju universitas Islam masa depan”. Malang: Bayumedia Publishing.