## LEGITIEME PORTIE DALAM HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA
Shintiya Dwi Puspita email : syntyaa@gmail.com
Fabian Fadhly email : fabianfadhly@ymail.com

## Abstract
Indonesia recognizes three different inheritance system based respectively on the Civil Code, Islamic law and adat law.  This article discusses the regulation concerning legitieme portie, the absolute right of the successor (heirs) which by law cannot be disregarded by the benefactor.  The question here is whether legitieme portie, expressly regulated in the western inheritance law may also be found in the Islamic  inheritance  system?  The  second  question  concerns  the  possibility  of  –  within  the  Islamic inheritance  system  –  through  the  application  of  the  legitieme  portie  -   to  deny  the  wife  and/or parents’ right to the inheritance.  This research argues that the Islamic inheritance system contains rules which cannot be disregarded by the benefactor and at the same time guarantee the wife’s right to the inheritance left by the benefactor.
Keywords: legitieme portie, Islamic inheritance law

## Abstrak
Indonesia  mengakui  keberlakuan  tiga  sistem  kewarisan:  hukum  waris  adat,  hukum  waris  Islam dan  hukum  waris  berdasarkan  hukum  perdata  barat.   Satu  hal  penting  yang  ditelaah  tulisan  ini adalah  tentang  pengaturan legitieme  portie, hak  ahli  waris  yang  tidak  dapat  dikurangi  oleh pewaris. Pertanyaannya adalah apakah legitieme portie yang diatur di dalam hukum perdata barat juga dikenal dalam sistem waris berdasarkan hukum Islam?  Pertanyaan kedua adalah peniadaan hak  waris  istri  dan/atau  orang  tua  pewaris  berdasarkan legitieme  portie juga  dapat  dilakukan berdasarkan  sistem  waris  hukum  Islam.  Penelitian  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  sistem waris  hukum  Islam  mengenal  pengaturan  hak  ahli  waris  berdasarkan  hukum  yang  tidak  dapat begitu saja disimpangi oleh pewaris, namun tetap menjamin hak isteri sebagai ahli waris.
Kata kunci: legitieme portie, hukum waris Islam.

## Pendahuluan
Perkembangan hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah yang menyertainya. Sejarah tersebut menunjukkan bagaimana Indonesia mengenal tiga sistem  hukum, 1 dimana  sistem  satu  sama  lain  memberikan  pengaruh,  sesuai dengan kemampuannya beradaptasi dengan masyarakat Indonesia yang beragam
1 Sistem hukum adat, Sistem hukum barat dan sistem hukum Islam.
suku,  bahasa,  budaya  dan  lain  sebagainya.  Salah  satunya  adalah  bidang  hukum waris yang mendapat pengaruh dari hukum Islam dan hukum barat. Pengaruh ini memiliki  dampak  besar  terhadap  hubungan  manusia  dengan  manusia  lainnya, terutama  dalam  hubungan  hukum  antara  anggota  keluarga  dalam  penyelesaian sengketa  waris.  Sengketa  waris  dapat  muncul  manakala  terdapat  ketiadaan  atau ketidakjelasan  aturan  dalam  menyelesaikan  permasalahan  waris.  Sengketa tersebut  tidak  hanya  dapat  menimbulkan  pertengkaran,  bahkan  sampai  kepada tindakan saling membunuh antara para ahli waris. Pertanyaan yang muncul pada setiap  terjadi  peristiwa  kematian  seseorang,  adalah  “Bagaimana  harta peninggalannya (jika ada) harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya dan kepada  siapa  saja  harta  itu  dipindahkan,  serta  bagaimana  caranya.  Semua  ini harus diatur dalam hukum kewarisan”. 2
Hukum  waris  Islam  bertujuan  mengatur  cara-cara  pembagian  harta peninggalan agar dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik. Tujuan ini memiliki makna bahwa harta peninggalan atau harta pusaka adalah hak milik dari  pewaris  yang  didapat  melalui  usahanya  sendiri  maupun  didapatkan  oleh dirinya sebagai ahli waris secara sah dan dibenarkan oleh agama, dan begitu pula dengan  ahli  waris  diperbolehkan  untuk  mendapatkan  harta  peninggalan  melalui cara yang sah dan dibenarkan pula. 3 Tujuan ini menunjukkan fungsi hukum Islam sebagai  ajaran  kebenaran  yang  mengarahkan  manusia  untuk  berbuat  sesuai dengan  tuntunan Allah  SWT dan Nabi  Muhammad  Saw .  Fungsi  tersebut  berupa fungsi ibadah, fungsi amar ma’ruf nahi munkar , fungsi zawajir , dan fungsi tanzim wa  islah  al-ummah . 4 Tujuan  ini,  dalam  hukum  waris,  diterjemahkan  dalam  lima
2 Kamaruddin,  Beragam  Norma  Hukum  Dalam  Penerapan  Waris,  Jurnal  Al-Risalah , Volume  13 Nomor 1 Mei 2013, hlm. 22.
3 Tamakarin, Asas-Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistim Hukum, Pionir, Bandung, 1987, hlm. 84.
4 Amrullah Ahmad, dkk, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Gema Insani Press, Jakarta,  1996,  hlm.  89-92.  Fungsi  Ibadah  berkaitan  dengan  hukum  Islam  adalah  ajaran  Tuhan yang  harus  dipatuhi  umat  manusia,  dan  kepatuhannya  merupakan  ibadah  sekaligus  juga merupakan  indikasi  keimanan  seseorang.  Fungsi amar  ma’ruf  nahi  munkar berkaitan  dengan perlindungan  terhadap  manusia  sebagai mukallaf serta  sebagai  fungsi  kontrol  sosial  terhadap hal-hal  yang  dilarang  oleh Allah  SWT dan Nabi  Muhammad  Saw demi  terwujudnya maqashid syariah , yaitu mendatangkan (menemukan) kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudaratan
sistem  kewarisan  yaitu ijbari , bilateral ,  individual,  keadilan,  berimbang  dan peritiwa kematian. 5
Keadaan  ini  berbanding  terbalik  dengan  sistem  kewarisan  dalam  hukum perdata ( BW ) yang menganut sistem individual. Prinsipnya sistem ini menyatakan bahwa harta waris harus dibagikan kepemilikannya di antara para ahli waris yang ada  dan  sah.  Individualitas  ini  dapat  dilihat  dari  pengakuan eigendom yang bersifat  perorangan  dan  telah  ditetapkan  berdasarkan  undang-undang  ( ab intestaat )  atau  melalui  pewarisan  terhadap  ahli  waris  menurut  wasiat ( testamentair erfrecht) . 6 Ketentuan ini dapat dilihat dari makna Pasal 584 BW: “Bahwa  pewarisan  merupakan  salah  satu  cara  yang  secara  limitatif (membatasi)  dalam  penentuan  terhadap  hak  milik  dan  karena  benda (hak)  milik  merupakan  salah  satu  unsur  pokok  daripada  benda, argumentasi  ini  menyebabkan  hukum  waris  diatur  dalam  Buku  II bersamaan dengan pengaturan benda yang lain.” 7
Eman Suparman mempertegas pandangan ini bahwa:
“Menurut  konsepsi  hukum  perdata  Barat,  hukum  waris  merupakan bagian  dari  hukum  harta  kekayaan,  oleh  karena  itu  hanyalah  hak kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan diwariskan”. 8
Contoh sifat individual ditunjukkan oleh KUHPerdata dengan menempatkan anak laki-laki maupun anak perempuan yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris legitieme portie . Kedua kata ini memberikan hak mutlak terhadap ahli waris tertentu,  dengan  mendapatkan  jaminan  dari  undang-undang  apabila  pada  saat
( jalbu al-masalih wa daf’u al mafasid ). Kemaslahatan dan kemudaratan di sini mencakup di dunia dan akhirat. Fungsi zawajir , berkaitan dengan sanksi hukum sebagai pemaksa untuk melindungi waraga  masyarakat  dari  segala  bentuk  ancaman  serta  perbuatan  yang  membahayakan.  Seperti sanksi bagi pembunuhan yang dihukum dengan qishash - diyat dan hudud bagi pelaku zina. Fungsi tanzim  wa  islah  al-ummah berkenaan  dengan  sarana  yng  mengatur  dan  memperlancar  proses interaksi sosial sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman dan sejahtera ( baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur ).
5 A.  Sukris  Saramadi,  Transendensi  Keadilan  Hukum  Waris  Islam  Transformatif,  Rajawali  Pers, Jakarta, 1997, hlm. 19.
6 H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, (terj. I. S. Adiwimarta),  Rajawali Pers, Jakarta, 1983, hlm. 374.
7 J. Satrio, Hukum Waris, Alumni Bandung, 1992, hlm. 1.
8 Eman Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 21.
tertentu  berkeinginan  untuk  menuntut  pembagian  harta  waris. 9 Hak  mutlak diartikan sebagai hak milik yang tidak dapat digugat keabsahannya oleh apa dan siapapun, serta dapat dipertahankan oleh pemiliknya. Hak mutlak tersebut dibagi dalam: hak pribadi, misalnya hak atas nama baik; hak kekeluargaan, misalnya hak yang  dimiliki  orang  tua  terhadap  anaknya,  atau  sebagai  wali  atau  karena perkawinan;  hak  kebendaan,  yaitu  hak  atas  suatu  benda  karena  hak  milik  atau karena  menguasai  suatu  surat  berharaga,  misalnya  suatu  cek,  wesel,  saham  dan lain  sebagainya;  dan  hak  atas  benda  tidak  berwujud  ( immaterieele  rechten ), misalnya hak atas merek, octrooi , hak cipta. 10
Asser  Meyers menyatakan  tujuan  undang-undang  menetapkan legitieme portie adalah  untuk  menghindari  dan  melindungi  anak  sebagai  ahli  waris  dari kecenderungan  pewaris  menguntungkan  orang  lain. 11 Dengan  kata  lain  tujuan dari  adanya  lembaga  hukum  ini  adalah  agar  harta  peninggalan  sebagai  harta keluarga  tetap  berada  di  dalam  keluarga.  Ketentuan  ini  secara  tidak  langsung dimaknai sebagai fungsi pemerataan di antara ahli waris, sebab dengan ketentuan legitieme  portie tidak  mungkin  adanya  pewarisan mayoraat . 12 Legitieme  portie berarti  suami  atau  isteri  tidak  memiliki  hak  yang  sama  dengan  anak,  walaupun telah  dipersamakan  layaknya  anak.  Peraturan  mengenai legitieme  portie oleh undang-undang  dipandang  sebagai  pembatasan  kemerdekaan  seseorang  untuk membuat wasiat atau testament menurut kehendaknya sendiri. 13
Ahli waris dalam ruang lingkup legitieme portie yang berhak menerima hak waris  adalah  ahli  waris  dalam  garis  lurus,  baik  itu  ke  atas  maupun  ke  bawah, tegasnya  hak  akan  timbul  apabila  terdapat  seseorang  dalam  suatu  keadaan
9 Benyamin Asri, Thabrani Asri, Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek), Tarsito, Bandung, 1988, hlm. 5.
10 R.  Soerjatin,  Beberapa  Soal  Pokok  Hukum  Perdata  dan  Hukum  Dagang,  Pradnya  Paramita, Jakarta, 1978, hlm. 10.
11 Oemar Salim, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 90.
12 Sistem  kewarisan  mayoraat  diartikan  sebagai  keadaan  yang  memberikan  hak  tunggal  untuk mendapatkan  seluruh  harta  waris  atau  berhak  tunggal  untuk  mewarisi  sejumlah  harat  pokok dari suatu keluarga. (Werdono Soewardi, Hukum  Waris di Daerah Teluk Yos Sudarso, Prandya Paramita, Jakarta, 1979, hlm. 19).
13 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1998, hlm. 114 dan 115.
sungguh-sungguh  tampil  ke  muka  sebagai  ahli  waris  menurut  undang-undang. 14 Legitieme portie di satu sisi memiliki persamaan dengan waris dalam sistem Islam yaitu:  “memberikan  hak  pada  anak  laki-laki  maupun  perempuan,  di  sisi  lain menghalangi  isteri  maupun  suami  untuk  mendapatkan  haknya,  walaupun  dapat diberikan melalui wasiat. Hal ini berbeda dengan aturan Islam bahwa isteri/suami berhak  mendapatkan  haknya,  karena  merupakan  golongan ashabul  furudh (golongan  yang  telah  ditentukan  mendapatkan  hak  waris  berdasarkan  kepada ketentuan syara’ ).”

## Hukum Waris Islam di Indonesia
Hukum  kewarisan  Islam  yang  secara  mendasar  merupakan  ekspresi langsung dari  teks-teks  suci  yang  telah  disepakati  keberadaannya,  berada  dalam ranah hukum kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam al-Quran Surat an-Nissa . 15 Ini adalah manifestasi dari rangkaian teks dokumen suci dan merupakan prinsip fundamental  dalam  ajaran  Islam.  Suatu  fakta  yang  tak  dapat  dipungkiri  bahwa kelahirannya  ditunjukkan  melalui  teks-teks  yang  rinci,  sistematis,  konkrit,  dan realitis,  dan  tidak  hanya  untuk  merespon  permasalahan  hukum  pada  zaman kemunculannya,  melainkan  juga  sebagai  kontruksi  ajaran  keagamaan.  Sisi  ini dapat dibuktikan dengan melalui paparan ide dasar sistem kewarisan Islam yang sesungguhnya tanpa adanya berbagai penafsiran. 16
Hukum Kewarisan Islam adalah suatu sistem hukum yang norma dasarnya dibentuk  sesuai  sumbernya al-Qur’an dan al-Hadits .  Kedua  sumber  hukum tersebut,  secara  khusus  menunjuk  ketentuan-ketentuan  tentang  hukum kewarisan.  Peran  serta  cendekiawan  muslim  terdahulu,  dalam  mengolah  kedua sumber  hukum  tersebut  untuk  dikonstruksikan  secara  sitematis  melalui ijtihad dengan  cara/metode  ( manhaj) tertentu,  sehingga  terbentuklah  ajaran  hukum-
14 Surini Ahlan, Intisari Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 21.
15 Agus Sudaryanto, Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010, hlm. 536.
16 Anonim.
hukum  kewarisan  ( Fiqh  al-Mawarits )  yang  berlaku  bagi  orang-orang  Islam  di dunia Arab pada khususnya dan di dunia Islam pada umumnya.
Masuknya  Kerajaan  Belanda  mengubah  tataran  hukum  waris  Islam  di Indonesia melalui teori receptie ,  yaitu bahwa hukum yang berlaku dalam realita masyarakat  adalah  hukum  adat,  sedangkan  hukum  Islam  dapat diberlakukan apabila  telah  beradaptasi  dengan  hukum  adat.  Teori  ini  dikemukakan  oleh Christian  Snouck  Hurgronje (1857-1936).  Kemudian  teori  ini  didukung  oleh Cornelis  Van  Vollenhoven (1874-1933), Bertrand  Ter  Haar ,  dan beberapa muridnya. 17
Perubahan  yang  dilakukan  oleh C.  Snouck  Hurgronje ditujukan  pada  tiga prinsip utama pelaksanaan hukum Islam di Indonesia: pertama, ritual keagamaan atau  aspek  ibadah  dalam  Islam,  dimana  rakyat  Indonesia  harus  dibiarkan  bebas menjalankannya.  Alasannya  adalah  untuk  memberikan  keyakinan  dalam  pikiran masyarakat  bahwa  pemerintah  Kerajaan  Belanda  tidak  melakukan  intervensi terhadap keimanan mereka. 18
Kedua,  berkaitan  dengan  lembaga-lembaga  sosial  Islam,  aspek  muamalat, perkawinan,  waris,  wakaf,  dan  hubungan  sosial  lainnya.    Pemerintah  harus berupaya mempertahankan dan menghormati keberadaannya.
17 Abdul  Manan,  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia,  Kencana,  Jakarta,  2006,  hlm.  11. Perkembangan  ini  lahir  tidak  serta  merta  melainkan  melalui  perjalanan  yang  panjang, dipengaruhi  oleh  berbagai  macam  latar  belakang.  Pengaruh  tersebut  dimulai  dengan berkembangnya pendapat pakar hukum Belanda Lodewijk Willem Christian van den Berg melalui teorinya receptie in complexu yang mengandung  makna untuk menerima ajaran agama secara menyeluruh.  Teori  ini  memiliki  maksud  bila  seseorang  telah  memeluk  agama  Islam,  maka  dia akan  menjalankan  semua  ajarannya  termasuk  kewarisan.  (A.  Basiq  Djalil,  Peradilan  Agama  Di Indonesia,  Prenadia  Group,  Jakarta,  2006,  hlm.  49).  Klaim  provokatif  dan  distorsif  ini  sangat berpengaruh  terhada  eksistensi  hukum  Islam  ketika  itu,  bahkan  hingga  sekarang  ini,  sampai- sampai Hazairin menyebutnya sebagai teori “iblis”. (Ahmad Rafiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Gama Widya, Yogyakarta, 2001, hlm. 68)).
18 Kebebasan  dan  keleluasaan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  Belanda  dikarenakan  keyakinan merupakan  wilayah  yang  peka  bagi  kaum  muslim  serta  menyentuh  nilai-nilai  keagamaan mereka  yang  paling  dalam.  Tujuan  dari  prinsip  pertama  ini  dimaksudkan  untuk  merebut  hati banyak  penganut  agama  Islam,  sehingga  mengurangi  pengaruh  perlawanan  “kaum  muslim fanatik”  terhadap  pemerintah  Belanda.  (Alwi  Shihab,  Membendung  Arus:  Respons  Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia, Mizan, Bandung, 1998, hlm. 86).
Ketiga, berkenaan dengan politik pemerintah Belanda yang berusaha untuk mencegah  masyarakat  Islam  Indonesia  menyebarkan  seruan-seruan pan Islamisme ¸  sehingga  dapat  memunculkan  perlawanan  politik  atau  bersenjata menentang  pemerintahan  Belanda.  Pemangkasan  gagasan  ini  ditujukan  untuk memperkecil  pengaruh  Islam  dalam  ranah  politik,  karena  ketakutan  akan kebangkitan  Islam  yang  dipelopori  oleh Jamaluddin  al-Afghani dan Muhammad Abduh dan  dapat  mempengaruhi  kesadaran  umat  Islam  Indonesia. 19 Teori  ini menempatkan  hukum  adat  sebagai  sistem  yang  diterapkan  dan  bekerja  dalam masyarakat, sedangkan hukum Islam dianggap hanya sebagai sistem yang bersifat teoritis,  walaupun  pada  kenyataannya  mayoritas  masyarakat  adat  tersebut beragama  Islam. 20 Implikasi  lain  yang  muncul  karena  berkembangnya  teori receptie adalah dengan dibentuknya lembaga peradilan oleh pemerintah Kerajaan Belanda yang memiliki kewenangan absolut dan relatif yang berbeda.
Asas  personalitas  menunjukkan  begitu  pentingnya  umat  Islam  diberikan arahan  dalam  bentuk  aturan  hukum  untuk  tetap  berada  dalam  pengakuan  ke- Islamannya melalui proses yang dibenarkan baik itu secara syar’i , maupun melalui legalitas.  Patut  dipahami  bahwa  Islam  meletakkan  dasar  pewarisan  berdasarkan hal-hal sebagai berikut: pertama, asas ijbari ( imperatif ) yaitu peralihan harta dari pewaris  kepada  ahli  waris  berlaku  dengan  sendirinya  tanpa  tergantung  kepada
19 Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 12-13.
20 Ratno Lukito, Islamic Law And Adat  Encounter The Experience Of Indonesia, A Thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in partiaI fulfillment of the requirements for the degree  of  Master  of  Arts  in  Islamic  Studies  Institute  of  Islamic  Studies  McGill  University Montreal,  Canada,  1997,  pg.  65,  (unpublished).  Keterangan  lebih  lanjut  dinyatakan  oleh  Ratno Lukito bahwa: baik hukum adat maupun hukum Islam tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, dikarenakan sessungguhnya adat dan Islam adalah satu sistem bukan dua sistem yang bertolak  belakang.  Snouck  Hurgronje  telah  gagal  untuk  mengenali  fakta  dua  sistem  hukum tersebut  dalam  kehidupan  masyarakat  adat  tidak  dapat  dipisahkan.  Politik  Belanda  yang memisahkan  penyelesaian  sengketa  menjadi  kewenangan  Peradilan  Agama  apabila  berkaitan dengan  hukum  keluarga  Islam,  dengan  ketentuan  sengketa  tersebut  tidak  mengenai  hukum kepemilikan dikarenakan hal tersebut merupakan ranah hukum adat bertolak belakang dengan fakta.  Fakta  menunjukkan  bahwa  bagi  penduduk  asli  (masyarakat  adat)  hukum  Islam  menjadi bagian  dari  hukum  adat.  Contohnya,  dalam  ruang  lingkup  perkawinan  yang  dilandasi  oleh hukum Islam, tidak dapat dipisahkan dari mengenai kepemilikan yang lahir dari perkawinannya tersebut.
kehendak  keduanya.  Asas ijbari dalam  hukum  kewarisan  Islam  tidak  dalam  arti yang memberatkan ahli waris. Contohnya pewaris mempunyai hutang yang lebih besar dari warisan yang ditinggalkannya,  kewajiban ahli waris hanya membayar utang sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. 21
Kedua,  asas bilateral yaitu  seseorang  berhak  menerima  waris  dari  kedua garis  keturunan  yaitu patrineal dan matrineal .  Seorang  laki-laki  berhak mendapatkan  waris  dari  ayah  dan  ibunya,  begitu  pula  dengan  wanita  berhak untuk memperoleh waris dari keduanya. 22
Ketiga,  asas ‘ubudiyah berkaitan  dengan  pembagian  waris  secara  hukum Islam yang merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT , akan mendapatkan pahala  bila  ditaati  layaknya  mentaati  pelaksanaan  hukum-hukum  Islam  lainnya. Ketentuan  demikian  dapat  kita  lihat  dalam  surat an-Nisa' ayat  11  dan  12, kemudian dikunci dengan ayat 13 dan 14. 23
Keempat, kematian berkaitan dengan peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, dengan ketentuan telah terjadinya kematian baik itu kematian haqiqi , diartikan  dengan  hilangnya  nyawa  seseorang  (yang  semula  nyawa  itu  berwujud padanya).  Contohnya  tatkala  seseorang  disaksikan  meninggal,  atau  dengan melalui  pembuktian,  yakni  kesaksian  dua  orang  yang  adil  atas  kematian seseorang.  Kematian hukmiy adalah,  suatu  kematian  yang    disebabkan  oleh putusan  hakim,  seperti  bila  hakim  memutuskan  kematian  terhadap  seseorang yang tidak diketahui kabar beritanya, tidak diketahui tempat tinggalnya, dan tidak
21 Pasnelyza  Karani,  Tinjauan  Ahli  Waris  Pengganti  Dalam  Hukum  Kewarisan  Islam  Dan  Hukum Kewarisan  KUHPerdata,  Tesis  pada  Program  Pascasarjana  Magister  Kenotariatan  Universitas Diponegoro, Semarang 2006, hlm. 42, (tidak dipublikasikan). Mukti Arto dalam bukunya Hukum Waris  Bilateral  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam    halaman  32,  mengatakan  asas  ini  berkaitan dengan ketaatan seseorang terhadap ketentuan yang ditetapkan melalui al-Qur’an dan al-Hadits Nabi Muhammad Saw dalam bidang hukum waris, dikarenakan hukum waris memiliki memiliki sifat ‘ubudiyah dan menjadi ukuran ketakwaan. Ketentuan ini disandarkan kepada perintah Allah SWT dalam  surat an-Nisaa ayat  49,  menegaskan  kewajiban  untuk  menaati  perintah  (hukum- hukum) Allah SWT , Rasulullah Saw , dan ulil amri dari umat Islam itu sendiri.
22 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 127.
23 Anonim.
pula  diketahui  hidup  atau  matinya.  Kematian taqdiriy diartikan  sebagai  suatu kematian disandarkan kepada dugaan yang kuat. 24
Kelima,  asas  kekerabatan  yang  ditujukan  terhadap  keluarga  (kerabat) terdekat  pewaris,  seperti  suami,  isteri,  orang tua,  anak,  saudara  laki-laki,  paman dan  saudara  dari  garis  keturunan  ibu/ dzawil  arham (ketentuan  ini  berlaku  bila disandarkan kepada fiqih Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad ibn Hambal ). 25
Mintarno  menyatakan 26 bahwa  perbedaan  gender  tidak  menentukan  hak kewarisan  dalam  Islam.  Artinya  laki-laki  dan  perempuan  mempunyai  hak  yang sama  kuatnya  untuk  mendapatkan  waris.  Hal  ini  secara  jelas  disebut  dalam  al- Qur’an  yang  menyamakan  kedudukan  laki-laki  dan  perempuan  dalam  hak mendapatkan  warisan. 27 Secara  rinci  diterangkan  kesamaan  kekuatan  hak menerima  warisan  antara  anak laki-laki,  dan  anak perempuan, 28 ayah dan  ibu, 29 suami dan istri, 30 saudara laki-laki dan perempuan. 31
Asas kekerabatan yang menjadi salah satu pedoman penentuan pewarisan menempatkan  isteri  atau  suami  tidak  dapat  dihalangi  perolehan  warisannya sekalipun oleh anak. Sebabnya adalah keduanya termasuk ke dalam ashab al-furud atau  kelompok  yang  mendapatkan  prioritas  utama  dalam  sistem  waris  Islam. 32 Besar  kecilnya  bagian  warisan  setiap  kerabat  adalah  berdasarkan  derajat kekerabatan  mereka.  Karena  itu,  kerabat-kerabat  yang  lebih  kuat  mendapatkan bagian  yang  lebih  banyak.  Bahkan  tidak  semua  kerabat  akan  mendapatkan
24 Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Hukum Waris (terj. Addy Aldizar, Fathurrahman), Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 29-30.
25 Mohd  Ridzuan  Awang,  The  Islamic  Inheritance  Law  ( Faraid ): The  Manifestation  Of Comprehensive  Inheritance  Management  In  Islam,  working  paper  was  presented  at  the  National Convention  of Faraid and Hibah 2008,  organised  by  the  Islamic  Development  Malaysia Department (JAKIM) at the Multipurpose Hall of the Federal Territory Mosque, Kuala Lumpur on 7 August 2008, hlm. 10.
26 Mintarno. Hukum Waris Islam Dipandang dari Persepektif Hukum Berkeadilan Gender (studi Di Kecamatan  Mranggen  Kabupaten  Demak),  pada  Program  Pascasarjana  Magister  Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang 2006, hlm. 64, (tidak dipublikasikan)
27 Surah an-Nisa ayat 7
28 Surah an-Nisa ayat 11-12, 176.
29 Surah an-Nisa ayat 11.
30 Surah an-Nisa ayat 12.
31 Surah an-Nisa ayat 12 dan 176.
32 Id.
warisan,  karena  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  sebagian  kerabat  akan  timbul  jika terdapat kerabat tertentu. Hal ini telah diatur secara jelas dalam al-Quran dan as- Sunnah. 33
Ahli  waris  yang  dapat  terhijab  penuh  adalah  seluruh  ahli  waris  kecuali anak,  ayah,  ibu,  dan  suami  atau  isteri.  Kelima  ahli  waris  ini  tidak  akan  pernah terhijab  secara  penuh.  Anak  laki-laki  dan  ayah  dapat  menutup  ahli  waris  lain secara  hijab  penuh  sedangkan  suami-isteri  tidak  pernah  menghijab  siapapun  di antara  ahli  waris. 34 Bahkan  anak  yang  masih  dalam  kandunganpun diperhitungkan haknya. Kesemuanya itu mendapat bagian sesuai dengan syarat- syarat yang digariskan Al-Qur’an dan Hadist. Dengan perkataan lain, hukum waris Islam lebih condong untuk membagi harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris  yang  sederajat,  dengan  menentukan  bagian-bagian  tertentu  kepada beberapa  ahli  waris.  Misalnya  apabila  ahli  waris  terdiri  dari  ayah,  ibu,  suami (duda)  atau  isteri  (janda)  dan  anak-anak,  mereka  semua  berhak  atas  harta warisan. 35
Asas  Keadilan  Berimbang  merupakan  fondasi  lain.  Asas  ini  menempatkan baik  laki-laki  maupun  perempuan  pada  kedudukan  yang  sama  untuk  tampil sebagai  ahli  waris,  mewarisi  harta  peninggalan  yang  ditinggalkan  oleh  pewaris. Asas ini mengandung pengertian bahwa senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban  yang  dipikulnya  masing-masing  kelak  dalam  kehidupan  keluarga  dan masyarakat. 36 Tanggung  jawab  tersebut  merupakan  kewajiban  yang  harus dilaksanakan, terlepas dari persoalan apakah isteri mampu atau tidak, anak-anak
33 Nur Mohamad Kasim, Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat, Research Paper, hlm. 6.
34 Amir  Syarifuddin,  Hukum  Kewarisan  Islam,  Kencana,  Padang,  2004,  hlm.  201.  Hijab  adalah terhalangnya  seseorang  ahli  waris  untuk  menerima  warisan,  disebabkan  adanya  ahli  waris (kelompok  ahli  waris)  yang  lebih  utama  daripadanya.  (Suhrawardi  K.Lubis  dan  Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm.59).
35 Kamaruddin, Beragam Norma Hukum Dalam Penerapan Waris, Jurnal Al-Risalah Volume 13 Nomor 1 Mei 2013, hlm. 32.
36 Muhammad Daud Ali, supra, hlm. 285.
memerlukan  bantuan  atau  tidak.  Berdasarkan  keseimbangan  antara  hak  yang diperoleh  dan  kewajiban  yang  harus  ditunaikan,  sesungguhnya  apa  yang diperoleh  seseorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  dari  harta  warisan manfaatnya akan sama mereka rasakan. 37 Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan. Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut mendapatkan harta warisan. 38 Untuk itu perlu diketahui batasan yang  tegas  mengenai  batasan  paling  sedikit  (batas  minimal)  atau  paling  lama (batas  maksimal)  usia  kandungan.  Ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan. 39
Kedua asas ini menunjukkan  pengaturan tentang hak-hak  dan kewajiban- kewajiban yang harus ditaati dan diikuti oleh setiap muslim. Pelanggaran atas hak orang  lain  atau  kelalaian  dalam  melaksanakan  kewajiban  akan  memunculkan persoalan  atau  permasalahan  baru.  Hal  itu  tentu  tidak  sejalan  dengan  tujuan Hukum  Islam,  yaitu  mewujudkan  kemaslahatan  umum  dan  memberikan kemanfaatan, dan menghindarkan dari kerusakan bagi umat manusia. 40

## Legitieme Portie
Legitieme portie ( wettelijk erfdeel ), secara harafiah diterjemahkan sebagai warisan  menurut  Undang-Undang,  praktisi  hukum  mengenalnya  sebagai  bagian mutlak. Bagian mutlak adalah bagian dari warisan yang diberikan undang-undang kepada ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas. Bagian mutlak ini tidak boleh di tetapkan atau dicabut dengan cara apapun oleh pewaris, baik melalui cara hibah yang diberikan semasa pewaris hidup maupun dengan surat wasiat melalui hibah  wasiat  ( legaat dan erfstelling ). 41 Pelanggaran  terhadap  ketentuan  ini
37 Chatib Rasyid, Azas-Azas Hukum Waris Dalam Islam, Research Paper, hlm. 8.
38 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Pena Pundi Aksara, Jakarta Selatan, 2006, hlm. 483.
39 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 29.
40 Anonim
41 Andreas  Prasetyo  Senoadji,  Penerapan  Legitieme  Portie  Portie  (Bagian  Mutlak)  Dalam Pembagian  Waris  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Studi  Kasus  Putusan
memberikan  pemilik  hak  untuk  menuntut  agar  hak  yang  dijamin  oleh  undang- undang  tersebut  di  laksanakan  sebagaimana  mestinya.  Ketentuan  mengenai bagian  mutlak  ini  diatur  dalam  KUHPerdata  Pasal  913-Pasal  916  a. 42 Legitieme portie dianggap  sebagai  hak-hak  yang  diakui  secara  hukum  ( statutoris )  atau berdasarkan  undang-undang  ( statuta ),  dan  hak-hak statutoris lainnya  yang muncul  kemudian.  Hak-hak statutoris lainnya  memberikan  perlindungan  pada pasangan  dan  anak-anak.  Mereka  akan  menerima  setidaknya  jumlah  minimum tertentu dari harta peninggalan. Hak-hak itu berfungsi sebagai jaring pengaman: “Para  pembuat  undang-undang  ingin  agar  beberapa  individu  terlindungi  dan terjamin dengan baik, bahkan sekalipun orang-orang ini tidak berhak atau hanya berhak untuk memperoleh harta warisan dalam jumlah yang sedikit berdasarkan wasiat.” 43
Ketentuan ini tidak saja diberlakukan dalam BW, melainkan pula lazimnya terhadap hukum perdata yang dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental, seperti Code  Civil Filipina,  dan Code  Civil Perancis.  Ketentuan  tentang Legitieme portie bersifat perseorangan dalam ranah perlindungan hukum, dan pelaksanaan ketentuan  tersebut  diserahkan  kepada  tiap-tiap  ahli  waris. 44 Legitieme  portie merupakan  ketentuan  yang  mengandung  unsur  paksaan  dalam  hukum  waris perdata, misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (Legitieme portie) kepada ahli waris  tertentu  terhadap  jumlah  tertentu  dari  harta  waris,  atau  ketentuan  yang melarang  pewaris  membuat  suatu  ketetapan  seperti  menghibahkan  bagian tertentu dari harta warisnya. Dalam hal ini penerima hibah mempunyai kewajiban
Mahkamah  Agung  Reg  No.  148/PK/Perd/1982,  Tesis  pada  Program  Pascasarjana  Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm. 38. (tidak dipublikasikan).
42 Nani Suwondo, Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 113.
43 Hans  H.M.  ter  Haar,  dkk,  Hukum  Waris,  dalam  Hukum  Tentang  Orang,  Hukum  Keluarga  Dan Hukum  Waris  Di  Belanda  Dan  Indonesia , Pustaka  Larasan  Denpasar  atas  kerjasama  antara Universitas Indonesia, Universitas Leiden dan Universitas Groningen, 2012, hlm. 89.
44 R. Subekti, Perbandingan Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 23. Code Civil Perancis  memakai  istilah portion  de  biens  disponible yang  diartikan  sebagai  bagian  harta  yang secara  bebas  dapat  diberikan,  sedangkan  di  Belanda  mengenalnya  dengan  istilah beschikbare deel meskipun peraturan perundang-undangannya tidak memakai istilah itu untuk menunjukkan padanan kata dari legitieme portie .
untuk  mengembalikan  harta  yang  telah  dihibahkan  kepadanya  ke  dalam  harta waris  guna  memenuhi  bagian  mutlak  ( legitieme  portie )  ahli  waris  tersebut. 45
Aturan  ini  memaksa  pembagian  waris  dilakukan  menurut  cara  yang  diatur  dan diperbolehkan  berdasarkan  KUHPerdata.  Penyimpangan  akan  aturan  ini dikategorikan atau termasuk ke dalam pelanggaran.
Pengakuan  terhadap  peralihan  hak  dalam  kategori legitieme  portie hanya dapat  timbul  apabila  sesorang  dalam  suatu  keadaan  yang  sebenarnya  tampil sebagai  ahli  waris  menurut  undang-undang.  Contohnya  pewaris  telah meninggal dunia memiliki anak atau cucu, maka orang tua dari pewaris, tidak diakui sebagai ahli  waris  dan  tidak  berhak  pula  atas  suatu legitieme  portie .  Penerima  hak Legitieme portie dinamakan legitimaris . Dirinya dapat meminta pembatalan wasiat ( testament )  yang  melanggar  haknya  tersebut  serta  memiliki  hak  untuk  meminta pengurangan ( inkorting ) terhadap semua pemberian waris, baik berupa erfstelling (pengangkatan  waris) maupun  yang  berupa legaat (hibah  wasiat)  dan  semua pemberian  berbentuk schenking yang  mengurangi  haknya. 46 Ketentuan  ini menempatkan  orang  tua  pewaris  bukan  sebagai  bagian  keluarga  pewaris. Sebagaimana diketahui bahwa lahirnya seseorang dipengaruhi oleh adanya ikatan antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  wanita,  peran  mereka  berdualah  yang menyebabkan  dapat  lahirnya  seorang  anak.  Artinya  menjadi  hal  yang membingungkan bila kelahiran anak atau cucu dapat menghilangkan  kedudukan orang  tua  sebagai  ahli  waris.  Pasal  832  KUHPerdata  memiliki  pandangan  yang
45 Anisitus Amanat, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, Rajawali Pers. Jakarta, 2001, hlm. 1.
46 R.  Subekti,  Pokok-Pokok  Hukum  Perdata,  Intermasa,  Jakarta,  1954,  hlm.  93-94.  Kelahiran seorang  anak  merupakan  sebuah  peristiwa  hukum  yang  menimbulkan  banyak  akibat  hukum, antara  lain  dari  peristiwa  kelahiran  dapat  menimbulkan  hubungan  waris,  hubungan  keluarga, hubungan  perwalian  dan  hubungan-hubungan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  lahirnya  subyek hukum  baru  ke  dunia  dengan  segala  status  dan  kedudukannya  di  mata  hukum.  Dalam  hukum waris, kelahiran anak merupakan peristiwa hadirnya ahli waris yang akan menduduki peringkat tertinggi dalam pewarisan. Menurut hukum keluarga, kelahiran seorang anak akan menjadi awal dari timbulnya hak dan kewajiban alimentasi orang tua kepada anaknya. Sedangkan dalam hal perwalian, akan timbul hak dan kewajiban pada saat orang tua si anak tidak sanggup memikul tanggung jawab terhadap anaknya. (Anik Tri Haryani, Tiara Oliviarizky Toersina, Hak Mewaris Anak  Luar  Kawin  Menurut  Hukum  Waris  BW  ( Burgerlijk  Wetboek )  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Jurnal Sosial, Volume 14 Nomor 1 Maret 2013, hlm. 4.
sama.  Bila  kita  memperhatikan  ketentuan  pasal  tersebut,  ahli  waris  ialah  para keluarga sedarah dan isteri yang masih hidup dan jika ini semua tidak ada, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah negara. 47
Konsep  ini  menunjukkan  bahwa  pewarisan  mulai  terhitung  sejak meninggalnya pewaris. Sejak saat itu hak dan kewajibannya akan beralih kepada para  penerima  waris.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  834  KUHPerdata,  penerima waris  berhak  menguasai  kekayaan  pewaris  ( boedel )  berlandaskan  pada  haknya sebagai  penerima  waris  dari  pewaris.  Pengakuan  ini  serupa  dengan  pengakuan bahwa berdasarkan hak tersebut  ahli waris dapat mempertahankan haknya dari siapapun  juga  (ahli  waris  lainnya)  yang  memiliki  pengakuan  yang  sama. 48 Walaupun dalam pelaksanaan hukum waris perdata, ahli waris berdasarkan surat wasiat  yang  lebih  diutamakan,  dengan  pengecualian  selama  isi  dan  pembagian dalam  surat  wasiat  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang.  Pertimbangan hukumnya  karena  surat  wasiat  merupakan  kehendak  terakhir  dari  pewaris terhadap harta warisnya, dengan ketentuan tidak boleh merugikan ahli waris yang memiliki  bagian  mutlak  ( legitieme  portie ).  Hal  mana  diatur  dalam  Pasal  913 KUHPerdata. 49 Bagian  mutlak,  diperuntukkan  bagi legitimaris secara  bersama- sama,  bila  seorang legitimaris menolak  ( verwerp )  atau  tidak  patut  mewarisi ( onwaardig ),  sehingga  bagiannya  menjadi  tidak  dapat  dikuasai  ( werd  niet
47 Nur Hidayati, Tinjauan Yuridis Tentang Hak Janda Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat  Jawa  (Studi  Kasus  di  Pengadilan  Negeri  Sukoharjo),  Skripsi  pada  Fakultas  Hukum Universitas  Sebelas  Maret,  Surakarta,  2008,  hlm.  26,  (tidak  dipublikasikan).  Keluarga  sedarah yang berhak mewaris adalah: Anak atau keturunannya dan isteri yang masih hidup (Golongan I); Orang  tua  (bapak  dan  ibu)  dan  saudara  pewaris  (Golongan  II);  Nenek  dan  kakek,  atau  leluhur lainnya  dalam  garis  lurus  ke  atas  (Pasal  853  KUHPerdata)  (Golongan  III);  dan  anak  keluarga dalam garis ke samping sampai tingkat ke enam (Pasal 861 ayat 1) (Golongan IV).
48 Suharnoko,  Dampak  Pewarisan  Dan  Likuidasi  Harta  Kekayaan,  dalam  Hukum  Tentang  Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia, diterbitkan oleh Pustaka Larasan Denpasar  atas  kerjasama  antara  Universitas  Indonesia,  Universitas  Leiden  dan  Universitas Groningen,  2012,  hlm.  148.  Subekti  menjelaskan  bahwa  hak  untuk  mempertahankan  tersebut ditujukan terhadap orang-orang lain yang memiliki klaim serupa (ahli waris lainnya) bukan pada orang yang menguasai kebendaan (harta benda) milik pewaris di bawah hubungan hukum yang sah  dengan  pewaris,  misalnya  berlandaskan  hubungan  sewa-menyewa.  Ketentuan  Pasal  1318 KUHPerdata  menetapkan  bahwa  perjanjian  akan  mengikat  tidak  saja  pihak-pihak  yang membuatnya, namun juga pada para ahli waris mereka. Dengan demikian, perjanjian mengikat sebagai hukum juga pada ahli waris selama perjanjian tersebut masih berlaku.
49 Andreas Prasetyo Senoadji, Supra, hlm. 46.
beschikbaar ).  Bagian itu akan diterima oleh legitimaris lain. Bagian mutlak tetap diperuntukkan  bagi  mereka,  jika legitimaris menuntutnya,  sedangkan  jika legitimaris itu tidak menuntutnya, maka pewaris masih mempunyai beschikkings recht atas seluruh hartanya. 50
Kecakapan  bertindak  merupakan  syarat  bagi  berlakunya  ketentuan  ini, sebagaimana  diatur  dalam  pasal  330  alinea  1  KUHPerdata,  yaitu  harus  belum mencapai usia duapuluh satu tahun dan juga harus belum menikah. Berdasarkan argumentum a contrario , dapat ditafsirkan jika salah satu syarat minderjarig tidak terpenuhi,  secara  langsung  dapat  dikatakan  manusia  tersebut  termasuk  kriteria meerderjarig . Kecakapan dalam KUHPerdata termasuk ke dalam kriteria biologis, sehingga  setiap  orang  akan  memperoleh  kecakapan  pada  saat  yang  sama,  yaitu pada  saat  seseorang  telah  mencapai  usia  dua  puluh  satu  tahun  atau  telah menikah. 51
Keadaan  ini  menunjukkan  bahwa  suatu  pewarisan  dalam legitieme  portie disandarkan  pada  kecakapan  secara  biologis legitimaris ,  yaitu  dengan  merujuk kepada kemampuannya untuk melangsungkan pernikahan, atau dengan kata lain dapat  dinyatakan  telah  mampu  untuk  bertanggungjawab  dalam  suatu perkawinan. Ketentuan ini tidak hanya ditujukan kepada laki-laki saja, melainkan kepada wanita juga. Karena kemampuan biologis laki-laki cenderung lebih lambat dibandingkan  wanita,  walaupun  keduanya  secara  hukum  memiliki  kedudukan yang setara dan sama sebagai subjek hukum yang cakap.
Ketentuan waris lahir adalah upaya untuk memberikan perlindungan bagi pewaris, ahli waris, maupun harta yang menjadi objek pewarisan, baik itu berasal (berdasarkan)  sistem  waris  Islam,  sistem  hukum  perdata  barat  maupun  sistem hukum  adat.  Dengan  kata  lain  aturan  waris  telah  menetapkan  berbagai  macam hak dan kewajiban yang dilekatkan kepada ketiga hal di atas. Ahli waris tidak akan
50 Hartono Soerjopratiknjo. Hukum Waris Testamenter, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1984, hlm. 109, (tidak dipublikasikan).
51 Sulastriyono,  Hukum  Keluarga  Dan  Harta  Perkawinan  Adat,  dalam  Hukum  Tentang  Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia, diterbitkan oleh Pustaka Larasan Denpasar  atas  kerjasama  antara  Universitas  Indonesia,  Universitas  Leiden  dan  Universitas Groningen, 2012, hlm. 167-168.
mendapatkan  harta  waris  bila  pewaris  tidak  memiliki  objek  waris  untuk  dibagi dan diberikan sesuai dengan hak yang seharusnya diterima oleh ahli waris.
Islam  mengatur  dengan  tegas  melalui al-Quran dan as-Sunnah perihal ketentuan  serta  bagian  yang  harus  diterima  oleh  setiap  ahli  waris  berdasarkan asas ijbari  (imperatif) ,  asas  bilateral,  asas ‘ubudiyah ,  asas  kematian  dan  asas kekerabatan.  Kesemuanya  melalui  asas  keadilan  dan  berimbang,  karena  setiap ahli  waris  akan  mendapatkan  haknya  sesuai  dengan  kewajiban  yang  terdapat dalam dirinya. Islam mengatur satu ahli waris tidak dapat menghilangkan hak ahli waris  lainnya  degan  cara  yang  tidak  dibenarkan  oleh syara’ atau  melanggar keenam asas di atas. Keadaan ini pada satu sisi diikuti oleh sistem waris perdata barat  dengan  pengaturan  bahwa  ahli  waris  mendapatkan  apa  yang  menjadi haknya, akan tetapi disisi lain terdapat ketentuan yang membolehkan kerabat ahli waris tidak mendapatkan waris.
Ketentuan itu direpresentasikan dalam konsep legitieme portie . Konsep ini mengakibatkan  orang  tua  maupun  isteri  atau  suami  tidak  diperkenankan mendapat harta waris, karena secara mutlak hak tersebut jatuh kepada anak dari pewaris.  Patut  dipahami  bahwa  orang  tua  maupun  isteri  atau  suami  seharusnya mendapatkan  bagian  dari  harta  waris.  Argumentasinya  adalah  tidak  mungkin anak  pewaris  akan  mendapatkan  bagian  haknya  tanpa  ada  ketiga  subjek  waris tersebut. Orang tua pewaris berperan sebagai asal dari munculnya anak pewaris, begitu  pula  dengan  isteri  atau  suaminya,  karena  tidak  mungkin  akan  lahir  anak pewaris tanpa kehadiran ketiganya.
Ketentuan  lain  yang  kontradiktif  dalam  konsep legitieme  portie adalah bahwa    waris  perdata  barat  hanya  dapat  diberikan  kepada  ahli  waris  bila  telah dianggap  cakap  atau  telah  mampu  melangsung  pernikahan  atau  mampu bertangungjawab  dalam  suatu  ikatan  keluarga  yang  membagi  peran,  tugas maupun  fungsi  dari  suami  isteri  itu  sendiri  dalam  kehidupan  berumah  tangga. Waris Islam tidak mengenal persyaratan pembagian waris ditentukan oleh cakap atau  tidaknya  subjek  hukum  atau  dikenal  dengan taklif ( mumayyiz/baligh ).  Bayi
yang  masih  berada  dalam  kandungan  dan  dianggap  hidup  tetap  mendapatkan bagian dari haknya, dengan ketentuan ketika dilahirkan dalam keadaan hidup.

## Penutup
Hukum  waris  Islam  di  Indonesia  didasarkan  pada  asas  keadilan  dan berimbang  dan  terkandung  di  dalamnya ijbari  (imperatif) ,  bilateral, ‘ubudiyah , kematian  dan  asas  kekerabatan.  Pembagian  waris  tidak  dapat  lepas  dari  aspek tersebut.  Isteri  dan/atau  suami  maupun  orang  tua  pewaris  tidak  dapat dihilangkan  haknya  kecuali  bila  dibenarkan  oleh Syara’. Waris  perdata  barat membenarkan  penghilangan  hak  ketiganya  berdasarkan  kepada  aturan  tentang legitieme  portie yang  terikat  dengan  cakap  atau  tidaknya legitimaris untuk memperoleh bagiannya.

## Daftar Pustaka
Buku A. Basiq Djalil, Peradilan Agama Di Indonesia, Prenadia Group, Jakarta, 2006.
A.  Sukris  Saramadi,  Transendensi  Keadilan  Hukum  Waris  Islam  Transformatif, Rajawali Pers, Jakarta, 1997.
Abdul Manan, Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006. Ahmad Rafiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Gama Widya, Yogyakarta, 2001.
Alwi  Shihab,  Membendung  Arus:  Respons  Gerakan  Muhammadiyah  Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia, Mizan, Bandung, 1998..
Amir  Nuruddin,  Azhari  Akmal  Tarigan,  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia  Studi Kritis dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, Kencana, Jakarta, 2004. Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Kencana, Padang, 2004. Amrullah  Ahmad,  dkk,  Dimensi  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional,
Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
Anisitus Amanat, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW,
Rajawali Pers. Jakarta, 2001.
Benyamin  Asri,  Thabrani  Asri,  Dasar-Dasar  Hukum  Waris  Barat  (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek), Tarsito, Bandung, 1988.
Eman Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998. H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, (terj. I. S. Adiwimarta),  Rajawali Pers, Jakarta, 1983.
Hans  H.M.  ter  Haar,  dkk,  Hukum  Waris,  dalam  Hukum  Tentang  Orang,  Hukum Keluarga  Dan  Hukum  Waris  Di  Belanda  Dan  Indonesia , Pustaka  Larasan Denpasar  atas  kerjasama  antara  Universitas  Indonesia,  Universitas  Leiden dan Universitas Groningen, 2012.
J. Satrio, Hukum Waris, Alumni Bandung, 1992.
Komite  Fakultas  Syariah  Universitas  Al-Azhar,  Hukum  Waris  (terj.  Addy  Aldizar, Fathurrahman), Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2011.
Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Rajawali Pers, Jakarta, 2001. Nani  Suwondo,  Kedudukan  Wanita  Indonesia  dalam  Hukum  dan  Masyarakat,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
Oemar Salim, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta, 1991. R.  Soerjatin,  Beberapa  Soal  Pokok  Hukum  Perdata  dan  Hukum  Dagang,  Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1954. --------------, Perbandingan Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993. --------------, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1998. Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Pena Pundi Aksara, Jakarta Selatan, 2006. Suhrawardi  K.Lubis  dan  Komis  Simanjuntak,  Hukum  Waris  Islam,  Sinar  Grafika, Jakarta, 1995.
Suharnoko,  Dampak  Pewarisan  Dan  Likuidasi  Harta  Kekayaan,  dalam  Hukum Tentang  Orang,  Hukum  Keluarga  Dan  Hukum  Waris  Di  Belanda  Dan Indonesia, diterbitkan oleh Pustaka Larasan Denpasar atas kerjasama antara Universitas Indonesia, Universitas Leiden dan Universitas Groningen, 2012. Sulastriyono,  Hukum  Keluarga  Dan  Harta  Perkawinan  Adat,  dalam  Hukum Tentang  Orang,  Hukum  Keluarga  Dan  Hukum  Waris  Di  Belanda  Dan Indonesia, diterbitkan oleh Pustaka Larasan Denpasar atas kerjasama antara Universitas Indonesia, Universitas Leiden dan Universitas Groningen, 2012.
Surini Ahlan, Intisari Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
Tamakarin,  Asas-Asas  Hukum  Waris  menurut  Tiga  Sistim  Hukum,  Pionir, Bandung, 1987.
Werdono  Soewardi,  Hukum  Waris  di  Daerah  Teluk  Yos  Sudarso,  Prandya Paramita, Jakarta, 1979.
Zainuddin  Ali,  Pelaksanaan  Hukum  Waris  Di  Indonesia , Sinar  Grafika,  Jakarta, 2008.

## Jurnal
Agus  Sudaryanto,  Aspek  Ontologi  Pembagian  Waris  Dalam  Hukum  Islam  Dan Hukum  Adat  Jawa,  Jurnal  Mimbar  Hukum,  Volume  22,  Nomor  3,  Oktober 2010.
Anik  Tri  Haryani,  Tiara  Oliviarizky  Toersina,  Hak  Mewaris  Anak  Luar  Kawin Menurut  Hukum  Waris  Bw  ( Burgerlijk  Wetboek ) Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010,  Jurnal  Sosial,  Volume  14  Nomor  1 Maret 2013.
Kamaruddin, Beragam Norma Hukum Dalam Penerapan Waris, Jurnal Al-Risalah , Volume 13 Nomor 1 Mei 2013.

## Skripsi, Tesis
Andreas  Prasetyo  Senoadji,  Penerapan  Legitieme  Portie  Portie  (Bagian  Mutlak) Dalam  Pembagian  Waris  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata Studi  Kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  Reg  No.  148/PK/Perd/1982,  Tesis pada  Program  Pascasarjana  Magister Kenotariatan  Universitas  Diponegoro, Semarang, 2007.
Mintarno.  Hukum  Waris  Islam  Dipandang  dari  Persepektif  Hukum  Berkeadilan Gender  (  studi  Di  Kecamatan  Mranggen  Kabupaten  Demak),  pada  Program Pascasarjana  Magister  Kenotariatan  Universitas  Diponegoro,  Semarang 2006.
Nur  Hidayati,  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Hak  Janda  Dalam  Pembagian  Warisan Menurut  Hukum  Adat  Jawa  (Studi  Kasus  di  Pengadilan  Negeri  Sukoharjo), Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008. Pasnelyza Karani, Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan  Hukum  Kewarisan  KUHPerdata,  Tesis  pada  Program  Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang 2006.
Ratno Lukito, Islamic Law And Adat  Ecounter The Experience Of Indonesia, A Thesis submitted  to  the  Faculty  of  Graduate  Studies  and  Research  in  partiaI fulfillment  of  the  requirements  for  the  degree  of  Master  of  Arts  in  Islamic Studies Institute of Islamic Studies McGill University Montreal , Canada, 1997.

## Seminar
Mohd Ridzuan Awang, The Islamic Inheritance Law (Faraid): The Manifestation Of Comprehensive  Inheritance  Management  In  Islam,  working  paper  was presented at the National Convention of Faraid and Hibah 2008, organised by the Islamic Development Malaysia Department (JAKIM) at the Multipurpose Hall of the Federal Territory Mosque, Kuala Lumpur on 7 August 2008, pg. 10.

## Makalah
Hartono  Soerjopratiknjo.  Hukum  Waris  Testamenter,  Seksi  Notariat  Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1984.
Nur Mohamad Kasim, Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat, Research Paper.
Chatib Rasyid, Azas-Azas Hukum Waris Dalam Islam, Research Paper.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Instuksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam