Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman p-ISSN:1693-8712|e-ISSN: 2502-7565 Vol. 18, No. 02, Desember 2018, pp. 49-64

## DAMPAK  KAPITULASI  TERHADAP  PERADILAN  TURKI UTSMANI

## Asa’ari
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci email: asy.husein@gmail.com
Abstract: The Ottoman Empire stood above Sharia’s Islam, which at first was only a sultanate and then its power expanded to the gates of Vienna (Austria), the North African region, Arabia and its territory to Aceh Darussalam. The Legal Capitulation Treaty was favorable in the heyday, because traders were stimulated to carry  out  activities  in  the  Ottoman  ports,  especially  in  Istanbul.  Significant  increase  in  the  country's  foreign exchange, so that large activities are carried out without any monetary shock. After a leadership crisis, this legal capitulation agreement has been fruitful. More and more foreign consuls, expanded treaties and sharia judgments began to lose function because many Christian citizens and Jews who had never known the French, British and other European countries had taken refuge behind the Capitulation agreement which had privileges in tax relief, immune from civil or criminal law. This led to the secularism of Ottoman law which contained European law material. There is an uncontrolled Tanzimat, it should only be in the field of military and economic technology and strategy but has penetrated the judicial system and legal material. Which ends with the loss of Ottoman sovereignty.
Keyword : : Capitulation, Justice, Ottoman Turkey
Abstrak :  Turki  Utsmani  berdiri  diatas  Syari‟ah  Islam,  yang  pada  mulanya  hanya  sebuah kesultanan kemudian kekuasaannya berkembang sampai ke pintu gerbang kota Wina (Austria), wilayah  Utara  Afrika,  Arab  dan  teritorinya  sampai  ke  Aceh  Darssalam.  Perjanjian  Kapitulasi Hukum  yang  menguntungkan  pada  masa  jaya,  karena  para  pedagang  dirangsang  untuk melakukan aktifitas dipelabuhan-pelabuhan Turki Utsmani terutama di Istanbul.  Penambahan devisa  negara  secara  signifikan,  sehingga  aktifitas-aktifitas  besar  dilakukan  tanpa  ada kegoncangan  moneter.  Setelah  terjadi  krisis  kepemimpinan,  perjanjian  kapitulasi  hukum  ini berbuah  menjadi  malapetaka.  Konsul-konsul  asing  semakin  banyak,  perjanjian  diperluas  dan peradilan-peradilan  syari‟at  mulai  kehilangan  fungsi  karena  banyak  warga  negara  Nasrani  dan Yahudi  yang  tidak  pernah  mengenal  negara  Perancis,  Inggris  dan  Eropa  lainnya  telah berlindung  dibalik  perjanjian  Kapitulasi  yang  mendapatkan  hak  istimewa  dalam  keringanan pajak,  kebal  hukum  perdata  maupun  Pidana.  Hal  ini  berujung  kepada  sekularisme  Hukum Turki  Utsmani  yang  memuat  materi-materi  Hukum  Eropa.  Terjadilah  Tanzimat  yang  tidak terkontrol, seharusnya hanya di bidang teknologi dan strategi militer dan ekonomi akan tetapi telah merambah kepada sistim peradilan dan materi hukum. Yang  berakhir dengan hilangnya kedaulatan Turki Utsmani.
Kata Kunci : Kapitalis, Peradilan, Turki Utsmani

## PENDAHULUAN
Kesultanan  Turki  Utsmani  yang  sejak  berdirinya  (1299)  dibawah  pimpinan  Osman Bey, adalah berdiri kokoh diatas Syari‟at Islam,  namun pada periode berikutnya mulai bergeser ke  hukum  sekuler.  Ini  terjadi  pada  akhir  abad-19,  tepatnya  pada  era Tanzimat (1839-1876), sehingga  menjadi  sebuah  tanda  tanya  besar,  karena  pada  dasarnya    perubahan  ini  tidak mungkin muncul dengan tiba-tiba. Faktor apakah yang membuat sebuah emperium besar yang tadinya  tegak  berdiri  dengan  penuh  wibawa  merubah  hukum  yang  ada  di  negaranya  ?  Era tanzimat merupakan gerakan pembaharuan yang terjadi di Turki Utsmani, yang pada hakikatnya berintikan  upaya  pemerintah  Turki  Utsmani  untuk  melakukan  perbaikan  dalam  tata  aturan perundangan di segala bidang, dan salah satu kodifikasi hukum yang disusun adalah Majallah al-Ahkam al-Adliyah (1876 M), di samping piagam Gulhane dan Humayun .
Negara  Turki  Utsmani,  adalah  sebuah  negara  multi-etnis  yang  beberapa  abad mendominasi  keseimbangan  kekuatan  militer,  politik  dan  hukum  di  Eropa.  Turki  Utsmani telah menjadi lambang sebuah kekuatan dan supremasi hukum di dunia Islam dan di Eropa; banyak  peristiwa  dan  perjanjian-perjanjian  yang  dilakukan  serta  penyusunan  hukum  bilateral dengan Perancis maupun multilateral dengan Rusia, Inggris, dan negara-negara Eropa Barat. Negara ini lebih dekat kepada sebutan imperium, karena ia telah menggantikan kedudukan dua kerajaan sekaligus yaitu kerajaan Persia dan Romawi Timur (Byzantium) dan Romawi Barat.
Wilayah Hukumnya meliputi hampir seluruh negera Arab kecuali Maroko, Azarbaijan, Cremia, Kaukasus, Armenia, Serbia/Bosnia, Bulgaria, Romania serta Yunani. Dan pada masa Sultan Salim, Aceh Darussalam merupakan bagian dari Turki Utsmani. Semuanya telah berada dibawa kontrol hukum Islam, yang akhirnya naik tahtalah seorang  Sulltan. Sultan yang kuat dan  bengis  yang  bernama  Sultan  Salim.  Di  Inggris  ia  dikenal  sebagai  Selim  the  Grim  (yang selalu  cemberut).  Ia  ingin  memaksa  seluruh  penduduk  serta  etnis  yang  ada  di  bawah  Turki Utsmani untuk beragama Islam dan menggunakan Bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara, termasuk  penduduk  Eropa  Timur,  akan  tetapi  hal  ini  ditentang  oleh  ulama,  yang  akhirnya Sultan  tunduk  kepada  keputusan  ulama.  Artinya,  Sultan  juga  tidak  berkuasa  mutlak  dalam membuat  keputusan,  ia  harus  merujuk  kepada  hukum  syara'  sebagai  undang-undang  dasar yang tertera dalam al-Qur'an dan Hadits; apabila tidak tertera di dalam keduanya maka akan digali tafsir dannhukumnya oleh para ulama. ( توريب ,نيمأ محمد ,ةيقيرفلاا لامشو سلدنلأا 2991 .ص 12 ) Peradilan  pada  masa  Turki  Utsmani  murni  bersandarkan  pada  Syari'at  Islam  sesuai dengan mazhab Hanafi. Sedangkan hukum jinayat dan hukum yang lain diterapkan di negara
ini secara baku setelah masa Tanzimat . Sebelumnya hanya berdasarkan fatwa ulama dan syaikh al-Islam.  Penerapan  hukum  ini  telah  dicanangkan  dalam  kitab al-Ahkam  al-‘Adliyah yang berhubungan dengan bab peradilan, kesaksian, pengakuan, sumpah, perdamaian, wikalah dan ketetapan-ketetapan  hukum  lainnya.  Segala  proses  dan  berita  acara  pengadilan  dicatat  dalam sebuah buku, dari buku-buku tersebut dapat dianalisa sumber peradilan, dan catatan legitimasi peradilandan hukum yang berlaku pada masa Turki Utsmani.
Mayoritas  masyarakat  Turki  Utsmani  menganut  mazhab  Hanafi  walaupun  terdapat penganut mazhab-mazhab lain yang terkemuka dalam mazhab-mazhab Islam seperti mazhab Syafi'i,  Hanbali  dan  Maliki.  Oleh  karena  itu  dipercayakan  pada  hakim  untuk  mengambil keputusan  peradilan  sesuai  dengan  mazhab  Hanafi.  Kadangkala  keputusan  pengadilan  juga merujuk    kepada  mazhab-mazhab  lain.  Atau faqih tertentu  yang  sanggup  melakukan  ijtihad baru  tentang  permasalahan  yang  dihadapi  dengan  izin  Sultan.  Fatwa,  dengan  demikian menjadi salah satu sumber tasyri' pula di masa itu.
Namun  fondasi  hukum    Islam  yang  kokoh  di  Kesultanan  Turki  Utsmani  ini,  secara perlahan melemah, dan akhirnya tergususr oleh hukum sekuler. Kapitulasi benar-benar telah menjadi gerbang kehancuran tatanan hukum, ekonomi, social dan budaya bagi Ottoman.
Dengan  tulisan  ini  akan  dilihat  bagaimanakah  bentuk  kapitulasi  asing  yang diberlakukan pada masa Turki Utsmani, sejauh mana andil kapilulasi asing dalam perubahan struktur  dan  materi  hukum  dalam  peradilan  Turki  Utsmani,  dan  apa  saja  dampak  kapitulasi asing terhadap peradilan Turki Utsmani dan kedaulatan imperium ini di wilayah taklukannya seperti Mesir, Syria, termasuk Aceh Darusalam (Nusantara).

## METODE
Penelitian  ini  masuk  kategori  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  yang  sifatnya kualitatif;    menekankan  pada  pembacaan    perubahan  sistem,  struktur,  dan  materi  hukum  di Turki Utsmani, serta kajian dan analisis terhadap dampak kapitulasi asing yang terjadi. Kajian dialakukan dengan histirical aproach (pendekatan sejarah), dan sosiologi hukum Islam.
Data-data  dikumpulkan  melalui  teknik  penelitian  kualitatif,  yakni    teknik  penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah ( naturalistic ) di mana peneliti adalah sebagai istrumen kunci, teknik pengumpulan data
dengan  trianggulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif  dan  hasil  penelitiannya  lebih menekankan makna daripada generalisasi. 1
Sumber utama data adalah dokumen-dokumen sejarah terkait objek matter penelitian, dianalisis dengan langkah-langkah editing, reduction, coding , dan meaning untuk kemudian masuk ke tahap konklusi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Dampak Kapitulasi Terhadap Peradilan Turki Utsmani
Hasil dari hukum impor  adalah munculnya dualisme sistim peradilan dan pengadilan dalam  Daulah  Utsmaniyah.  Hal  ini  terjadi  akibat  persekongkolan  Barat  terhadap  Daulah Utsmaniyah yang sudah mulai rapuh diterpa krisis kepemimpinan, degradasi keimanan, yang berunjung  kepada  penyimpangan  penerapan  syari‟at  Islam,  sehingga  rasa  waspada  dan kepekaan terhadap bahaya yang akan datang telah dikikis oleh sikap hedonis para pemimpin negara yang selalu berada diatas menara gading. Akan tetapi hal tersebut belum lagi cukup bagi dunia  Barat;  tetapi  mereka  akhirnya  menyelesaikannya  dengan  peperangan  yang  tiada  henti. Ditambah  lagi  dengan  kapitulasi  yang  selalu  dijadikan  alat  untuk  melakukan  eksploitasi terhadap ekonomi yang berdampak kepada peradilan dan keadilan.  Walaupun perbaikan-demi perbaikan dilakukan dalam bidang hukum dan peradilan tetapi tidak juga berhasil karena selalu mendapat halangan dan rintangan.
Penyakit  dualisme  peradilan  ini  terus  berlanjut,  para  negarawan  meninggalkan penerapan hukum Islam yang telah membawa Daulah Utsmaniyah kepada kejayaan masa lalu dengan  menggantinya  dengan  peradaban  Barat.  Negara-negara  Barat  terus  melakukan penekanan  dengan  cara-cara  penjajahan.  Mereka  melakukan  campur  tangan  dalam  urusan pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Sultan Abdul Majid terpaksa mengeluarkan Firman tentang Reformasi  yaitu  dengan  terbitnya  piagam  Gulhane  pada  tahun  1839  M/1255  H.  Kemudian muncul  lagi  perjanjian  Khat  Hamayun  pada  tahun  1856  M/1274  H.  Setelah  itu  didirikanlah pengadilan sekular di berbagai wilayah. Seperti  pengadilan magistrate, pengadilan percobaan, pengadilan  banding,  pengadilan  pidana  dan  tipikor,  pengadilan  kasasi,  pengadilan  tata  usaha negara, pengadilan kelompok minoritas, pengadilan asing (pengadilan consulate) yang berada dibawah  kedutaan-kedutaan  asing  yang  khusus  menangani  warga  asing  dan  dianggap  warga asing sebagai konsekuensi dari perjanjian kapitulasi. 2
1 Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Afabeta
2 Muhammad Zuhaili, Tarikh al-Qadha fi al-Islam, Beirut, Dar al-Fikr, 1992.
Setelah  itu  pengadilan-pengadilan  ini  melepaskan  diri  dari  pengadilan  syari‟ah  dan menerapkan  hukum-hukum  impor  dari  Eropa  yang  sebenarnya  tidak  lagi  dipakai  di  Eropa Modern, termasuk hukum-hukum yang berlaku di Swiss pada abad pertengahan.
1. Pengadilan Reguler
Pendirian pengadilan regular merupakan titik perubahan sistim peradilan Syar‟i dalam mendominasi  peradilan  di  kekaisaran  Ottoman.  Dualisme  terjadi  karena  telah  ada  dua sistim peradilan yaitu Peradilan Islam dan Peradilan Reguler. Piagam Hamayuni diterbitkan untuk  memelihara  hak-hak  minoritas,  penghapusan  hukuman  mati  hasil  adopsi  sistim peradilan dan undang-undang asing (Abdurrazak Sanhuri)
Pengadilan  Reguler  terlepas  dari  peradilan  syara‟,  yang  mana  pengadilan  syara‟ dijadikan rujukan sementara. Setelah para hakim pengadilan regular dapat bekerja dengan baik pada waktu itulah pengadilan agama mengerucut dan hanya menangani permasalahan ahwal al-syakhsiyah (kawin, talak, ruju‟ dan waris). 3 Pengadilan Reguler terdiri dari: 4
a. Pengadilan Magistrate :  didirikan  pada  tahun  1913  M/  1329  H,  pengadilan  ini  adalah pengadilan bergerak (mobile) yang berpindah-pindah dari desa ke desa. Mahkamah ini mempunyai  satu  hakim apabilah  hakim  tidak  ada maka  perkara akan  diselesaikan  oleh wakilnya. 5
b. Pengadilan  Tingkat  Pertama ,  pengadilan  ini  terdapat  di  pusat  peradilan.  Terdapat  di beberapa  wilayah  yang  dilaksanakan  oleh  satu  orang  hakim  kepala  dan  empat  orang anggotanya.
c. Pengadilan Perdagangan , pengadilan ini didirikan pada tahun 1277 H, 1860 M, terdiri dari hakim ketua dan dua anggota tetap dan empat anggota tidak tetap. 6
d. Pengadilan  Banding: pengadilan  ini  ada  berdomisili  di  ibukota  propinsi  yang  mempunyai wewenang dalam perkara sipil, keuangan, tindak pidana. Pengadilan ini terdiri dari lima orang  hakim,  seorang  ketua,  empat  orang  anggota.  Dua  dari  hakim  tersebut  seorang muslim dan dua dari non muslim. Keanggotaannya berlangsung selama dua tahun dan pengadilan  banding  ini  adalah  pengadilan  paling  tinggi  kedudukannya  diantara pengadilan tingkat pertama. 7
e. Pengadilan Kasasi: Pengadilan ini ada di Istanbul, pusat pemeritahan Daulah Utsmaniyah
3 Bazin,  Louis ,  La  Vie  Intellectuelle  et  Culturelle  dans  Empire  Ottoman,en  Histoire  de  /'Empire  ottoman,  Paris, Fayare, 1989.
4 Muhammad Az-Zuhaili, Tarikh Al-Qadha fi Al Islam , Dar Al Fikr, Cet. II, Damaskus, 1422H/2001 M.
5 Bittar,T., Soliman. L’empire magnifique , Paris, Gallimard Découvertes, 1994
6 Muhammad Az-Zuhaili, Op., Cit. 7 Muhammad Az-Zuhaili, Ibid .
f. Pengadilan  khusus: Pengadilan  ini  adalah  pengadilan  istimewa  yang  didirikan  setelah perjanjian kapitulasi. Pengadilan ini ada dua jenis: 8
1) Pengadilan  Konsulat ,  pengadilan  ini  didirikan  oleh  konsulat  asing  untuk  memutuskan perkara warganya yang ada di wilayah Turki Utsmani. Seluruh hakimnya terdiri dari orang-orang asing yang terkait dengan perjanjian kapitulasi tersebut.
2) Pengadilan Spiritual , pengadilan ini menangani masalah kelompok agama minoritas non muslim yang menyelesaikan perkara hukum keluarga yang terkait dengan kelompok minoritas.  Kedua  pengadilan  diatas  yaitu  pengadilan  Konsulat  dan  pengadilan Spritual  diperbolehkan  karena  Daulah  Utsmaniyah  menganut  mazhab  Hanafi sedangan jumhur fuqaha hakim dalam komonitas muslim atau negara Islam haruslah seorang  muslim,  termasuk  hakim  yang  bertindak  dalam  penyelesaian  perkara  non muslim haruslah seorang muslim. Hal ini disebabkan perkara tersebut diselesaikan di wilayah  mayoritas  muslim  dan  di  negara  Islam  yang  mempunyai  otoritas  terhadap masyarakat non muslim dalam peradilan dan hukum.
2. Pengadilan Syari‟ah
Mahkamah Syari‟ah merupakan lembaga dasar peradilan negara Ottoman, akan tetapi kewenangannya  mulai  dibatasi  setelah  timbulnya  kapitulasi  hukum  yang  diadakan  pada masa  Muhammad  al-Fatih  dan  Sulaiman  al-Qanuni,  ditambah  lagi  dengan  masa  Sultan Murad  III.  Mahkamah  Syari‟ah  akhirnya  hanya  mengurusi  perkawinan,  perceraian  dan warisan  dengan  kata  lain  hanya  sebatas  Ahwal  al-Syakhsiyah  saja.  Permasalahan  jinayat, qisas dan ta‟zir tidak lagi urusan Mahkamah Syari‟ah dan telah beralih kepada pengadilan reguler.
Selain  itu  didirikan  juga  Pengadilan  Kasasi  Khusus.  Pengadilan  ini  didirikan  oleh Napoleon  ketika  menduduki Mesir ,  ia  membuat  sebuah  lembaga  dan  menamakannya Pengadilan  Kasasi  Khusus,  yang  terdiri  hakim  ketua  yang  berasal  dari  etnis  Koptik (penduduk  Mesir  asli). 9 Sedangkan  anggotanya  separoh  muslim  dan  separoh  lagi  Koptik. Fungsi  pengadilan  ini    adalah  menyelesaikan  perkara  perdagangan  dan  permasalahan umum. Napoleon mengangkat  hakim agung yang berasal dari putra daerah atau pemuka masyarakat  dan  bukan    dari  hakim    yang  tadinya  diutus  oleh  Daulah  Utsmaniyah.  Setiap pihak  yang  berperkara  membayar  ongkos  perkara  50%  dari  nilai  komoditi  yang diperkarkan.  Biaya  tersebut  dibagikan  kepada  para  hakim  dan  paniteranya.  Setelah  itu
8 Muhammad Az-Zuhaili, Ibid .
9 Muhammad Az-Zuhaili, Ibid .
dibangunlah  lembaga  peradilan  independen  yang  terlepas  dari  wilayah  hukum  Daulah Utsmaniyah, akan tetapi tidak ada yang baru dan sebagian besar hanya mencontoh peradian yang terdahulu. 10
Untuk  memuluskan  kapitulasi,  dan  memudahkan  hakim-hakim  umum  yang  tidak paham  hokum  syari‟ah  maka  disusunlah  suatu  kitab  yang  disebut Al-Majallat  aAl-Ahkam Al-‘Adliyyah.
Majallah ini adalah Undang-Undang  Mu‟amalah Keuangan dan Perdata yang berasal dari Mazhab Hanafi. Undang-undang ini dikodifikasikan karena timbulnya peradilan regular yang  sekuler,  akan  tetapi  lebih  sistimatis,  adopsi  dari  sistim  peradilan  Barat.  Walaupun begitu  pengadilan  ini  tidak  dapat  berdiri  sendiri,  pengadilan  ini  sangat  membutuhkan bimbingan pengadilan syari‟ah sampai dapat beroperasi dengan baik selama bertahun tahun. Hakim-hakimnya  terdiri  dari  hakim-hakim  umum  yang  belum  berpengalaman.  Peradilan menjadi  tidak  efisien  karena  hakim-hakim  syari‟ah  harus  melakukan  pencerahan  kepada hakim-hakim umum ini. Untuk memudahkan hakim-hakim sekuler ini memutuskan perkara disusunlah  majallah  al-Ahkam  al-Adliyah  pada  thaun  1286  H/1869  M.  Penyusunan  ini berdasarkan  pendapat-pendapat  yang  kuat  dari  mazhab  Hanafi  dan  pendapat  yang  lemah apabila  itu  mengandung  maslahat  bagi  negara  yang  disesuaikan  dengan  perkembangan zaman dan tempat hukum itu diterapkan. Hukum-hukum mazhab Hanafi ini disusun sesuai degnan aturan perundang-undangan Barat agar mudah dijadikan rujukan. Pada taun 1851 disempurnakanlah  majallah  ahkam  adliyah  ini  dengan  pasal  dan  ayatnya  beserta penjelasannya yang berjudul  “Laihah al-Asbab al-Mujibah” yang dijadikan sebagai catatan penjelasan Majjalah al-Ahkam al-Adliyah tersebut. Ia mempunyai dua pendahuluan tentang definisi  fiqh  dan  pembagiannya  dan  tentang  qawaid  fiqh  yang  terdiri  dari  99  pasal. (Muhamad al-Zuhayli : 1415/1995)
Dampak Kapitulai Terhadap Pengadilan di Teritorial Utsmani (Mesir, Al-Jazair, Suriah dan Iraq)
1. Infiltrasi undang-undang asing ke Mesir dimulai pada tahun 1840, tahun di mana kelompok anti  kolonianlis  Barat  mengadakan  perjanjian  antara  Muhammad  Ali  dan  Daulah Utsmaniyah. Eropa ini menghancurkan Mohammed Ali dan kekuatan Kekaisaran Ottoman yang saling berperang dan tentara mereka  dengan melempar satu batu untuk dua burung dengan kata lain sambil menyelam minum air. Negara-negara Eropa campur tangan secara kolektif  dengan  melakukan  rekonsiliasi  antara  kedua  pihak  untuk  mencapai  mereka
10 Muhammad Az-Zuhaili, Ibid .
mengurangi pengaruh Muhammad Ali dan dominasi khalifah, telah mencapai kehancuran kekuatan  militer  kekhalifahan,  Eropa  memutuskan  untuk  mempertahankan  khalifah  yang hampir mati dan tidak memungkinkan munculnya kekhalifahan baru di bawah kekuasaan Muhammad Ali diperbaharui Pemuda dari dunia Islam. Lalu Pada tahun 1840 kekhalifahan itu  melemahkan  oleh  perang  dengan  Muhammad  Ali  telah  menandatangani  praktisi  di bawah  pengaruh  Eropa,  Eropa  mampu  memaksakan  pengaruhnya  terhadap  suksesi  dan Muhammad Ali bersama-sama. Eropa campur tangan tentara tepat waktu setelah pasukan kelelahan  Alpartyan  memaksa  armada  Muhammad  Ali  untuk  mundur  dan  melakukan penandatanganan  Konvensi  London  1840,  dan  kerentanan  Muhammad  Ali  sehingga  ia harus  membuka  pasar  Mesir  terbuka  lebar  untuk  perdagangan  Eropa  dalam  pelaksanaan perjanjian menyimpulkan sebelumnya, Mesir menjadi surga bagi petualang dan rentenir dan lain-lain  di  bawah  Nuansa  sistem  konsesi  asing.  Setelah  itu,  Muhammad  Ali  mendirikan pada  tahun  1840  sebuah  pengadilan  istimewa  yang  khusus  menangani  permasalahan perdagangan  yang  mana  orang  asing  banyak  terlibat  di  dalamya  yang  disebut  dewan pedagang "papan dari ketentuan Trade", yaitu sekitar pengadilan komersial untuk mengadili sengketa  komersial  antara  antara  para  pedagang  lokal  dan  Perancis,  dan  terdiri  dari pengadilan ini dari Kepala pengadilan dan panitera, notulen, dan para pedagang yang dipilih oleh  pengadilan  untuk  sebagai  anggota  tetap,  lima  dari  mereka  nasionalis  dan  tiga  orang asing,  baik  Kairo  maupun  Alexandria  memiliki  pengadilan  jenis  ini. Dan  representasi  dari pedagang asing di pengadilan, pintu telah dibuka dalam praktek undang-undang asing untuk menyusup ke Mesir, dan terus mereka pengadilan beroperasi sampai masa pemerintahan Ismail, dan ditambahkan ke  pengadilan  banding  disebut  "Appeal  Board",  karena  jumlah  orang  asing  meningkat  menjadi  sama dengan  jumlah  nasional  dan  pengadilan  ini  dihapuskan  Digantikan  oleh  pengadilan  campuran  pada tahun 1876. 11
2. Kolonialisme  dan  murid-muridnya  mengatakan  bahwa  "hukum  dan  sistim  perundang- undangan  asing  telah  menggantikan  legislasi  Islam  karena  stagnasi  undang-undang  Islam dan  ketidaksesuaiannya  pada  pembangunan,  dan  bahwa  kolonialisme  tidak  ingin  campur tangan,  para  kolonialis  hanya  menginginkan  pengembangan  alamiah  bertanggung  jawab untuk itu.”
3. Jika  dokumentasi  sejarah  membuktikan  mereka  yang  mengatakan  bahwa  undang-undang asing telah menggantikan undang-undang Islam karena kekakuan undang-undang Islam dan kurangnya pengembangan, studi lebih lanjut membuktikan bahwa ini adalah sesuatu yang
11 Stewart,  Devin  J,  Note  on  Medieval  and  Modern  Emendations  of  The  Qur‟an,  dalam  Gabriel  Said Reynold (ed), The Qur‟an in its Hostorical Context. USA: Routledge, 1008.
disengaja dan  sudah direncanakan dari kalangan kolonial, pada tahun 1908 dicetak partai reformasi  konstitusi  diterjemahkan  sebuah  buku  berjudul  "huruf  Mesir  politikus  Inggris yang  besar  pada  tahun  1905    termasuk  buku  empat  belas  pesan:  oleh  Inggris  Mesir  dan ditemukan di anggota liberal parlemen Inggris meninggalkan" Sir Robertson, bahwa sistem legislatif peradilan baru berasal dari Mesir tiba-tiba dalam satu hari Dan salah Kairo dan di tangan  bangsa  asing  dan  membuat  rezimnya  pada  pola  sistem  filial  dari  peradilan  Barat. Penerapan hukum Barat tidak bisa diterapkan dengan mudah karena hukum tersebut tidak muncul  dari  Mesir  atau  wilayah  yang  ada  disekitarnya.  Sehingga  hukum  tersebut menghilangkan manfaat karena tidak sesuai dengan kecenderungan rakyat, adat istiadat dan ritual keagamaan dan tradisi, dan hak .Kompleksitas tujuan dari pengaruh buruk asing dan ukuran yang sesuai, telah rusak dan menyimpang tradisi negara ini.
4. Selain mereka pengadilan, atau pedagang dewan, hak istimewa asing dinikmati oleh warga negara  asing  pada  umumnya  dan  Eropa  khususnya  yang  pintu  lebar  lain  untuk  infiltrasi undang-undang asing untuk negara kita, dan kisah waralaba asing adalah bahwa Kekaisaran Ottoman Pada guna membentengi umat Islam di negara itu terhadap pengaruh Alojunba- adalah  orang  asing  telah  dilarang  dari  hak  untuk  memiliki  real  estate  di  tanah  kekuasaan Ottoman, kemudian ia kembali di bawah tekanan Eropa .

## Tanzimat dan Penghapusan Kapitulasi Hukum yang Terlambat
Pada paruh akhir abad ke-18, Renaisans, revolusi militer, dan penemuan Dunia Baru semuanya dikombinasikan untuk memberi Eropa Barat keunggulan militer dan komersial yang berbeda  atas  Kekaisaran  Ottoman.  Baru  pada  akhir  abad  ke-18,  bagaimanapun,  bahwa Ottoman  sepenuhnya  menyadari  gravitasi  dari  tantangan  yang  dihadapi  mereka.  Invasi Napoleon ke Mesir pada 1798 benar-benar menghancurkan ilusi kekebalan Utsmani. Sebelum acara ini, kemajuan militer Eropa ke dunia Islam sebagian besar terbatas di perbatasan utara Kekaisaran Ottoman; Austria dan Rusia terus maju ke Balkan dan di sepanjang pantai timur Laut Hitam. Peningkatan kekuatan komersial dan industri di Eropa, dan khususnya, Inggris, pada  akhirnya  menyebabkan  dominasi  hampir  total  perdagangan  Ottoman  oleh  kekuatan Eropa.  Sampai  awal  abad  kesembilan  belas,  Daulauh  Utsmaniyah  masih  percaya  itu  bisa memodifikasi  kapitulasi  untuk  mencegah  pelanggaran  berat;  pada  tahun  1809,  misalnya, Inggris menerima bahwa konsulnya telah menyalahgunakan sistem yang berat. 12
12 Wood, Leonard G. H, I slamic Legal Revival: Reception of European Law and Transformations in Islamic Legal Thought in Egypt, 1875-1952 , Oxford University Press, 2016.
Reformasi  sistem  kapitulasi  memucat  dalam  arti  penting  untuk  memadamkan  krisis internal yang menimpa Kekaisaran Ottoman sepanjang kuartal pertama abad kesembilan belas; kebangkitan  Mehmed  Ali  Pasha  dan  pemberontakan  Yunani  menjadi  contoh  yang  paling mencolok.  Kenyataannya,  ketika  para  birokrat  Ottoman  mulai  melihat  reformasi  gaya  Barat sebagai kunci untuk melestarikan kemerdekaan dan integritas kekaisaran, upaya yang dirancang untuk  membatasi  integrasi  ekonomi  Ottoman  ke  dalam  pasar  Eropa  yang  semakin  meluas ditinggalkan. Dalam mengingkari hak istimewa yang telah diberikan Selim III kepada pedagang pribumi, Mahmud II (memerintah 1808-1839) membuat semuanya tidak mungkin bagi mereka untuk bersaing dengan orang Eropa.
Dilihat  dari  sudut  ini,  penandatanganan  Konvensi  Perdagangan  Anglo-Turki  tahun 1838 di Balta Liman boleh dibilang menjadi kesimpulan logis bagi kebijakan Ottoman selama sepuluh hingga lima belas tahun sebelumnya dan bukan hanya harga yang harus dibayar untuk bantuan  Inggris  dalam  menghentikan  penyegaran  Mesir  Mehmed  Ali  Pasha.  Apa  pun  asal- usulnya, hasil dari Konvensi itu tidak salah lagi.
Pada paruh kedua abad kesembilan belas, sistem kapitulasi telah dilihat sebagai simbol inferioritas  Ottoman  vis-a-vis  Eropa.  Sedangkan  kapitulasi  awalnya  diberikan  kepada Kekuatan  Besar  Eropa,  antara  tahun  1838  dan  1856  negara-negara  kecil  seperti  Sardinia, Swedia, Spanyol, Portugal, Belanda, Belgia, Denmark, Tuscany, Kota Hanseatic, Yunani, dua Sicilia,  Prusia,  dan  penandatangan  lain  dari  Zollverein  semua  menandatangani  perjanjian serupa. Ottoman juga menandatangani perjanjian komersial dengan negara-negara non-Eropa; Amerika Serikat pada tahun 1830, Brasil pada tahun 1858, dan Meksiko pada tahun 1864.
Sepanjang  era  Tanzimat,  yang  mengacu  pada  upaya  reorganisasi  administratif Kekaisaran  Ottoman  antara  1839  dan  1876,  negarawan  Utsmaniyah  percaya  bahwa  selama kekuatan  Eropa  menghormati  kedaulatan  negara  mereka  ada  sedikit  atau  tidak  ada  bahaya dalam  memungkinkan  orang  Eropa  mendapatkan  akses  yang  lebih  besar  ke  negara  mereka. ekonomi.  Pada  tahun  1869,  dalam  upaya  lain  untuk  mengekang  penjualan  berats,  Daulauh Utsmaniyah  memberikan  kewarganegaraan  kepada  semua  mata  pelajaran  Ottoman  sehingga membuatnya  tidak  diperlukan  dan  bahkan  ilegal  bagi  orang-orang  untuk  mencari  atau menerima  perlindungan  kekuatan  asing.  Kedutaan  asing  dan  mayoritas  besar  mata  pelajaran Utsmaniyah, yang terus mengidentifikasi dengan komunitas agama mereka (millet) dan bukan negara, mengabaikan hukum baru.
Ketidakpedulian  yang  ditunjukkan  oleh  kekuatan  Eropa  terhadap  upaya  Ottoman untuk membatasi pengaruh mereka akhirnya memberi jalan untuk penghinaan terang-terangan
sebagai  Darwinisme  sosial  dan  aspek  lain  dari  imperialisme  pertengahan  hingga  akhir  abad kesembilan belas menyebabkan orang Eropa untuk melihat Turki sebagai korup dan rasial dan secara  moral  lebih  rendah.  Janji  para  reformis  bahwa  westernisasi  pada  akhirnya  akan menyebabkan  paritas  dengan  Eropa  berdering  semakin  hampa  saat  era  Tanzimat  hampir berakhir.  Dimulai  pada  1860-an,  strata  sosial  yang  paling  terpengaruh  oleh  westernisasi menjadi  semakin  kritis  terhadap  reformasi  (lebih  lanjut).  Pemberontakan  Balkan  tahun  1875 dan kekalahan Ottoman dalam Perang Rusia-Turki 1877-1878 hanya memperkuat posisi yang disebut Ottoman Muda.
Itu  tidak  sampai  Abdulhamid  II  datang  ke  tahta  pada  1876  bahwa  Turki  Utsmani berpaling  dari  ketergantungan  hampir  total  pada  Inggris.  Beralih  ke  Imperial  Jerman, bagaimanapun, menawarkan sedikit manfaat praktis. Kaiser setuju untuk menghapus kapitulasi tetapi  hanya  jika  kekuatan  besar  lainnya  juga  melakukannya.  Penembusan  Barat  dari Kekaisaran  Ottoman  meningkat  selama  abad  kesembilan  belas.  Konsul  sedang  dikirim  di seluruh  tanah  Ottoman  untuk  membela kepentingan  komersial  dan  hukum pedagang  Eropa dan  meningkatnya  jumlah  misionaris.  Penyebaran  orang-orang  yang  diberkahi  dengan kekuatan kapitulasi secara signifikan menggerogoti struktur pemerintahan Ottoman. Pada awal abad  ke-20,  misalnya,  seorang  polisi  Ottoman  bahkan  tidak  dapat  memasuki  rumah  seorang warga  negara  asing  tanpa  izin  dari  konsul  /  kedutaan  yang  bersangkutan.  Pemerintahan Abdulhamid II, tidak mengherankan, menandai titik balik menentukan dalam sikap Ottoman terhadap sistem kapitulasi.
Kapitulasi  tidak  lagi  dianggap  hanya  sebagai  pelanggaran  kedaulatan  kekaisaran, kapitulasi itu kemudian dilihat sebagai penghalang utama bagi pembangunan (ekonomi) masa depan  Kekaisaran  Ottoman.  Kemakmuran  Jerman  yang  terus  meningkat,  yang  ekonominya dilindungi  oleh  tarif  tinggi,  tampaknya  menawarkan  pendekatan  baru  kepada  Daulauh Utsmaniyah.  Mengangkat  tarif  Ottoman  tidak  hanya  akan  memberikan  pendapatan  yang sangat dibutuhkan tetapi juga bisa merangsang pertumbuhan industri domestik. Baru setelah dua puluh enam tahun negosiasi, para penandatangan kapitulasi menyetujui pada tahun 1907 untuk  menaikkan  tarif  Ottoman  dari  4  hingga  7  persen  selama  peningkatan  pendapatan  itu datang  di  bawah  penyampaian  Utang  Utang  Utsmaniyah.  Kekuatan  Barat  mendikte  bahwa seperempat  dari  pendapatan  tersebut  harus  digunakan  untuk  melayani  utang  Utsmani  besar, sementara  sisanya  akan  digunakan  untuk  membiayai  reformasi  di  Makedonia.  Sejauh menyangkut Eropa, Kekaisaran Ottoman memiliki semua contoh dan tujuan menjadi koloni lain untuk diberikan untuk keuntungan (ekonomi) mereka.

## Dampak  Kapitulasi  Hukum  terhadap  Peradilan  di  Seluruh  Wilayah  Turki  Utsmani dan Kesultanan Aceh Darussalam
Struktur  peradilan  Aceh  dibentuk  sama  seperti  struktur  peradilan  Turki.  Ini  dapat dimengerti,  karena  banyak  ahli  peradilan  datang  dari  Turki  ke  Aceh  pada  abad  ke-16.  (Ali Hasymi:  1990),   abad  ke-19. Setelah  periode  diam  yang  panjang,  mulai  dari  tahun-tahun pertama bagian kedua abad ke-19, utusan Aceh mengunjungi tiga kali Istanbul. Selama periode ini, mediator utama antara utusan Istanbul dan Aceh adalah penguasa Ottoman di Hijaz dan Yeman gubernur. Pada bagian kedua abad ke-19, tiga kali, -1851, 1868 dan 1872 - Kesultanan Aceh pada masa Sultan Ibrahim Mansur Shah dan Sultan Mahmud Shah mengirim utusan ke İstanbul untuk memperbarui hubungan lama dan mencari perlindungan sebagai negara vasal untuk  diselamatkan  dari  invasi  Belanda.    Meskipun  utusan-utusan  itu  menyajikan  semua rincian  kondisi  di  Aceh  kepada  penguasa  Negara  Ottoman,  tidak  ada  yang  terjadi  untuk menghidupkan  kembali  hubungan  tersebut.  Dan  upaya  ini  berakhir  dengan  kegagalan  dan utusan  Aceh  berbalik  dengan  tangan  kosong.  Kita  dapat  melihat  beberapa  fakta  di  balik perkembangan  ini.  Misalnya,  karena  keputusan  beberapa  negarawan  yang  tidak  memberikan respons positif terhadap petisi utusan Aceh dan tekanan dari kalangan internasional, terutama duta  besar  Belanda  di  Istanbul,  kunjungan-kunjungan  ini  tidak  membawa  pada  akhir  yang sukses. Tetapi ketika kita melihat sejarah dari sekarang, tidak diragukan lagi tampaknya bahwa keputusan  salah  yang  diambil  oleh  birokrat  Ottoman  di  Istanbul  mempersiapkan  akhir  dari dua  negara  setelah  beberapa  dekade.  Selama  kunjungan  Abdurrahman  Zahir  Efendi  ke İstanbul, bertentangan dengan keputusan birokrat Ottoman yang tidak beralasan, seperti yang kita lihat jurnal 'Basiret', beberapa media sangat mementingkan kasus Aceh dan menerbitkan artikel dengan gagasan kuat bahwa Negara Ottoman harus memberikan dukungannya. kepada orang Aceh. Di luar ini, jurnal yang berjudul 'Servet' (Uka Tjandrasasmita: tth.) memberikan tempat beberapa foto dalam kaitannya dengan kehidupan sosial di Aceh untuk menciptakan kepekaan terhadap kasus Aceh di masyarakat Ottoman. Sehubungan dengan Perang Belanda di Aceh pada paruh kedua abad ke-19, jurnal 'Basiret' menerbitkan banyak berita antara tahun 1873 dan 1874.  Ada sekitar 75 berita dan kritik tentang acara ini di Basiret.

## PENUTUP
Turki  Utsmani  berdiri  diatas  Syari‟ah  Islam,  yang  pada  mulanya  hanya  sebuah kesultanan kemudian kekuasaannya berkembang sampai ke pintu gerbang kota Wina (Austria), wilayah Utara Afrika, Arab dan teritorinya sampai ke Aceh Darssalam. Akan tetapi berputar
haluan  justru  ketika  pada  masa  kekuatan  penguasa  Turki  Utsmani  yang  dimulai  dari Muhammad al-Fatih dan yang lebih jelas apa yang dilakukan oleh Sulaiman al-Qanuni (1530). Bermula dari perjanjian dagang yang menguntungkan Perancis, dengan tidak diberlakukannya aturan Daulah Utsmaniyah terhadap warga Perancis dan yang mengatasnamakan Perancis di wilayah Turki Utsmani. Keuntungan sepihak,  karena Daulah Utsmaniyah tidak mendapatkan perlakukan yang sama ketika warganya berada di Perancis.
Perjanjian  Kapitulasi  Hukum  yang  menguntungkan  pada  masa  jaya,  karena  para pedagang  dirangsang  untuk  melakukan  aktifitas  dipelabuhan-pelabuhan  Turki  Utsmani terutama di Istanbul.  Penambahan devisa negara secara signifikan, sehingga aktifitas-aktifitas besar  dilakukan  tanpa  ada  kegoncangan  moneter.  Setelah  terjadi  krisis  kepemimpinan, perjanjian  kapitulasi  hukum  ini  berbuah  menjadi  malapetaka.  Konsul-konsul  asing  semakin banyak,  perjanjian  diperluas  dan  peradilan-peradilan  syari‟at  mulai  kehilangan  fungsi  karena banyak warga negara Nasrani dan Yahudi yang tidak pernah mengenal negara Perancis, Inggris dan  Eropa  lainnya  telah  berlindung  dibalik  perjanjian  Kapitulasi  yang  mendapatkan  hak istimewa  dalam  keringanan  pajak,  kebal  hukum  perdata  maupun  Pidana.  Hal  ini  berujung kepada  sekularisme  Hukum    Turki  Utsmani  yang  memuat  materi-materi  Hukum  Eropa. Terjadilah Tanzimat yang tidak terkontrol, seharusnya hanya di bidang teknologi dan strategi militer dan ekonomi akan tetapi telah merambah kepada sistim peradilan dan materi hukum. Yang berakhir dengan hilangnya kedaulatan Turki Utsmani.

## REFERENSI
Asy-Syalabi,  Ali  Muhammad  (2003).  Bangkit  dan  Runtuhnya  Khilafah  'Utsmaniyah.  Pustaka Al-Kautsar
Ali Muhammad Shalabi Daulah Utsmaniyah Awamil an-Nuhudh wa Asbab as-Suqut  (Beirut, Dar alFikr, 2006)
Altan, Gokalp, La Turquie en Transition, Paris, 1986.
Abdurrahman Pasha: „Osmanlı kanunnameleri‟, Milli Tetebbu‘lerMecmuası , 1 (1913),
Ahmedi:  Ahmedi,  „Tevarih-i  Muluk-i  Al-i  Osman‟,  in  C.N.  Atsız, Osmanlı  Tarihleri (Istanbul, 1949).
A.H.  Lyber:  The  Government  of  the  Ottoman  Empire,  Harvard  UniversityPress,  Harvard 1913.
A.L.Srivastava: Akbar the Great: Political History 1542- 1605), ShivalaAgarwala & Co, Delhi. V. L.
Anonymous author: ed. (Yas ， ar Yucel), Kitab-i Mustetab (Ankara, 1974).
Anonymous chronicle of 1485: Bodleian Library, Oxford, ms. Marsh 313.
See V.L. Menage, Neshri’s History of the Ottomans (London, 1964)
Ashikpashazade: Ashikpashazade (ed. Ali), Tevarih-i Al-i Osman
(Istanbul, 1913–14); (trans. R. Kreutel), Vom Hirtenzelt zur HohenPforte (Graz, 1959).
Atai: Ata‟i, Hada’iq al-Haqa’iq fi Takmilat al-Shaqa’iq (Istanbul, 1851–2).
Ayn Ali: Ayn Ali Efendi, Kavanin-i Al-i Osman der Hulasa-i Mezamin-i
Defter-i Divan (Istanbul, 1863; repr. Istanbul, 1979).
Antoine Hakyem: Les Provinces Arabes de l‟empire Ottoman aux Archives du Ministère des Affaires  Etrangères  de  France  (1793-  1918).  Les  Editions  Universitairs  du  Liban 1988.
`Abdul Wahhāb Khallāf, Al-Sultāt al-Tsalāts fī al-Islām: Al-Tashrī`, al-Qadlā’, al-Tanfīdz , Kuwait, Dār al-Qalam, Cet. 2, 1405H/1985M
`Ali ibn `Umar Abu al-Hasan al-Dāraquţni al-Baghdādi, Sunan al-Dāraquţni , Tahqiq: Al-Sayyid `Abdullah Hāshim Yamāni al-Madani, Beirut, Dar al-Ma`rifah, 1386H/1966
Abu  al-Rabī`  Sulaymān  ibn  Mūsā  al-Kalā`i  al-Andalusi, Al-Iktifā’  bi  Mā  Tadlammanahu  min Maghāzi  Rasūlillah  wa  al-Tsalātsah  al-Khulafā’ ,  Tahqiq:  Dr.  Muhamad  Kamāl  al-Dīn `Izz al-Dīn `Ali, Beirut, `Ālam al-Kutub, Cet. 1, 1417H
Abū  Dāwud  Sulaymān  ibn  al-Ash`ats  al-Sijistāni, Sunan  Abī  Dāwud ,  Beirut,  Dār  al-Kitāb  al- `Arabi
Abu  Muhamad  `Abd  al-Malik  Ibn  Hishām  ibn  Ayyūb  al-Himyari, Al-Sīrah  al-Nabawiyyah , Tahqiq: Ţāhā `Abd al-Ra‟ūf Sa`ad, Beirut, Dar al-Jīl, 2322H
Ahmad  ibn  Hanbal, Musnad  Ahmad  ibn  Hanbal ,  Tahqiq:  Shu`aib  al-Arna‟ūţ  .et.al,  Beirut, Mu‟assasah al-Risalah, cet. 2, 1420H/1999M
Al-Bayhaqi, Al-Sunan al-Kubro , vol. X, hlm. 252 dalam Software al-Maktabah al-Shāmilah
Al-Māwardi, Al-Ahkām al-Sulţāniyah , dalam Software Al-Maktabah al-Shāmilah
Bernard Lewis: The Arabs in History, Paperback, May 2002.
Bernard Lewis: The Emergence of Modern Turkey, Oxford University press,1968.
Charles  Fraze:  Catholics  and  Sultans:  The  Church  and  the  Ottoman  Empire(1453-  1923), 1983.
Bittar,T., Soliman. L‟empire magnifique, Paris, Gallimard Découvertes, 1994
Badri Yatim,  Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999),
Belge,  Murat  (1985).  Tanzimat'tan  Cumhuriyet'e  Türkiye  Ansiklopedisi,  6  vols. (Istanbul: İletişim) .
Bacque-Grammont, J.L. et Duman, P. , Economie et Societes dansl'Empire Ottoman, Paris, 1983.
Barne,s  Johen  Robert, An  Introduction  to  Religious  Foundations  inthe  Ottoman  Empire,  Leiden, E.J.Brill, 1986.
Batu,  H.  et  Baque-Grammont,  J  .L .,  L  'Empire  Ottoman,  la  Republiquede  Turquie  et  la  France, Istanbul, Paris, 1986.
Bazin, Louis , La Vie Intellectuelle et Culturelle dans Empire Ottoman,en Histoire de /'Empire ottoman, Paris, Fayare, 1989.
Bennigsen, A. etCh. Lemercier-Quelquejay, La Presse et le MouvmentNationale chez les Musulmans de Russie Avant 1920, Paris, La Haye,Mouton, 1964.
Berard, Victor, Le sultan, /'Islam et les Puissances, Paris, LibrairieArmand Colin, 1907.
Beylerian,  Arthur, Les  Grandes  Puissances,  /'empire  Ottoman  et  lesArmeniens,  dans  les  Archives Francaises 1914-1918, Paris, Sorbonne,1983.
Brice, W.C., An Historical Atlas of Islam, Leydc, 1981.
Dr. `Ali `Abdul Qādir, Al-Fiqh al-Islāmi: Al-Qadlā wa al-Hisbah , dalam Mawsū`ah al-Hadlārah al- `Arabiyyah al-Islāmiyah , Amman & Beirut, Dār al-Fāris & Al-Muassasah al-`Arabiyah li al-Dirāsāt wa al-Nashr, Cet. 1, 1995
Dr. `Ali Husni al-Kharbuţli, Al-Hadlarah al-`Arabiyah al-Islāmiyah , Kairo, Maktabah al-Khānji, Cet. 2, 1994,
Dr. Mahmūd `Ukāshah, Tārīkh al-Hukm fī al-Islām , Kairo, Mu‟assasah al-Mukhtār, Cet. 2, 1001
Dr.  Muhamad  al-Zuhayli, Tārikh  al-Qadlā’  fī  al-Islām ,  Beirut,  Dār  al-Fikr  al-Mu`āşir  & Damaskus, Dār al-Fikr, Cet. 1, 1415/1995
Dr.  Naşr  Farīd  Muhammad  Wāşil, Al-Sulţah  al-Qadlā’iyah  wa  Nidzām  al-Qadlā’  fī  al-Islām ,  t.t, Maktabah al-Tawfīqiyyah, cet. 1, t.th,
Cahun, L., Introduction a I'histoire de I'Asie, Paris, 1965.
Celik, L., The Remaking of Istanbul, Portrait of an Ottoman Cityin the Nineteenth Century, Seattle et London, 1986.
Cohen, Moise (Tckin Alp), Turkismus and Panturkismus, Weimar,1915.
Davids, Lumley, Grammaire Turque, Londrcs, 1832.
Davids, R.F., Reform in the Ottoman Empire 1856-1876, NewYouk, 1973.
(IS) De Guignes, Jean, Histoire Generate des Turcs, des Mongoles et des Huns, Paris, 1756.
Dumontp  au,  La  Periode  des  Tanzimat  (1839-1878),  en Histoire  de'Empire  ottoman, Paris, Fayard, 1989.
Dr. Abdul Karim Zaidan Tarikh al-Qadha fi al-Islam , Beirut, Muasasah ar-Risalah, 1993.
Noer,  Deliar  (1973 ).  Gerakan  Modern  Islam  di  Indonesia  1900-1942 .  LP3ES.  Hindia  Baroe,  9 Januari1925
Efendi, Mehmed, Le paradis des infideles, Paris, FM/La decouverte,1981.
Edward Creasy: History of The Ottoman Turks Khayats, Beirut 1968.
Dietrick Gerhard: “Regionalism and corporate Order as a Basic Theme of
European  History”  in:  R.  Hatton  &  M.S.  Anderson  (ed):  Studies  in  Diplomatic  History, Longman, London, 1970
Findley,  C.V., Bureaucratic  Reform  in  the  Ottoman  Empire,  TheSublime  Daulauh  Utsmaniyah  1789- 1922, Princeton, 1980.
Fisher, H. A.L., Ahistory of Europe, Londres, 1955.
Halil Inalick: The Emergence of the Ottomans, in: P.M. Holt. Et al.
Cambridge History of Islam, The Cambridge University Press, Cambridge,1970.
11-H.J.  Kissling.  et.  al.  (eds):  The  Muslim  World  (III):  The  Last  Great  Muslim  Empires. E.G.BRILL, Leiden 1969.
Immanuel Wallerstein & Resat Kasaba: “Corporation into the World Economy: Change in the structure  of  the  Ottoman  Empire  (1750-  2829)”  in:  L.  Baque  Grammant, Contribution à L‟histoire Ottomane.
J.C. Hurewitz: The Middle East and North Africa in World Politics: A Documentary Record, Yale University Press, 1975.
J. Modelski: Agrarian and Industrial: Two Models of the International
Muhammad Farid Beik ad-Daulah Iliyah al-Ustmaniyah, Beirut, Muasasah ar-Risalah, 1992
Prof. Muhammad Zuhaili Tarikh al-Qadha fi al-Islam.