## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 2, Juli 2024 https://swarajustisia.unespadang.ac.id
Penerapan Sanksi Hukuman Disiplin Bagi Melakukan Tindakan Kekerasan Fisik Sesama Narapidana di Rumah Tahanan Negara
Fitra Oktoriny 1* , Marisa Jemmy 2 , Yunimar 3
1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa, Padang, Indonesia
* Corresponding Author: fitra.oktoriny@gmail.com
Info Artikel Abstrak Direvisi, 27/06/2024 Dalam  penerapan  hukuman  disiplin  perlu  adanya  tata  tertib  yang  wajib dipatuhi  oleh  setiap  narapidana  dan  tahanan  serta  mekanisme  penjatuhan hukuman disiplin. Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6
Tahun  2013  tentang  Tata  Tertib  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Rumah Tahanan  Negara,  yang  dimaksud  dengan  hukuman  disiplin  adalah  hukuman yang  dijatuhkan  kepada  Narapidana  atau  Tahanan  sebagai  akibat  melakukan perbuatan  yang  melanggar  tata  tertib  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Rumah Tahanan  Negara.  Selanjutnya  pasal  4  huruf  (n)  menyebutkan  bahwa  Setiap Narapidana  atau  Tahanan  dilarang  melakukan  tindakan  kekerasan,  baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan,  atau  tamu/pengunjung.  Peraturan  Menteri  ini  menjadi  acuan bahwa  untuk  menjamin  terselenggaranya  tertib  kehidupan  di  Lembaga Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan  Negara  dan  agar  terlaksananya pembinaan  narapidana  dan  pelayanan  tahanan  perlu  adanya  tata  tertib  yang wajib  dipatuhi  oleh  setiap  narapidana  dan  tahanan  beserta  mekanisme penjatuhan hukuman disiplin.
Diterima, 25/07/2024 Dipublikasi, 31/07/2024 Kata Kunci:
Penerapan; Sanksi, Fisik; Rumah Tahanan

## Abstract
Keywords:
Implementation; Sanctions ; Physical ; Detention Center The  application  of  disciplinary  punishment  requires  the  existence  of  statutory regulations  that  must  be  obeyed  by  every  prisoner  and  detainee  as  well  as  a mechanism  for  imposing  disciplinary  punishment.  Article  1  paragraph  (7)  of the  Minister  of  Law  and  Human  Rights  Regulation  Number  6  of  2013 concerning  Rules for Corrections and State Detention Centers, what  is meant by  disciplinary  punishment  is  the  punishment  imposed  on  a  prisoner  or detainee  for  committing  an  act.  which  violates  the  regulations  of  State Correctional and Detention Institutions. Furthermore, article 4 letter (n) states that every prisoner or detainee is prohibited from committing acts of violence, whether  physical  or  psychological  violence,  against  fellow  prisoners, detainees, correctional officers, or guests/visitors. This Ministerial Regulation is  a  reference  that  in  order  to  ensure  the  maintenance  of  orderly  life  in correctional  institutions  and  state  detention  centers  as  well  as  for  the implementation of prisoner development and detention services, it is necessary to  have regulations that must be obeyed  by every prisoner and detainee at all times. with a disciplinary punishment mechanism.

## PENDAHULUAN
Persamaan warga dihadapan hukum merupakan kesejajaran hak dan kewajiban, bahwa antara subjek hukum yang berhubungan memiliki posisi yang sama dihadapan hukum, hukum yang dituangkan dalam bentuk aturan-aturan hadir agar terjadi keseimbangan di masyarakat
dalam  menjalani  kehidupan  berbangsa  dan  bernegarm. 1 Menurut  J.C.T.  Simorangkir  dan Woerjano  Sastropranoto,  dalam  buku  yang  disusun  bersama  berjudul  “Pelajaran  Hukum Indonesia”.  Memberikan  definisi  Hukum  sebagai  berikut  ialah  peraturan-peraturan  yang bersifat  memaksa,  yang  menentukan  tingkah  laku  manusia  dalam  lingkungan  masyarakat yang  dibuat  oleh  badan-badan  resmi  yang  berwajib,  pelanggaran  mana  terhak  peraturan- peraturan berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. 2
Peraturan tata tertib Lembaga Pemasyarakat dan Rumah Tahanan menyebutkan bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan  hukuman  disiplin.  Hukuman disiplin  yang  akan  dijatuhkan itu  haruslah  setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya dan dapat diterima oleh rasa keadilan, kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman  disiplin  yang  pernah  dijatuhkan  kepadanya.  Tingkat  dan  jenis  Hukuman  Disiplin terdiri dari (a) Tingkat hukuman disiplin ringan (b) Tingkat hukuman disiplin sedang dan (c) Tingkat hukuman disiplin berat.
Pelanggaran  disiplin  yang  dilakukan  di  rumah  tahanan  tersebut  adalah  tindakan kekerasan fisik sesama narapidana pada rumah tananan negara, tindakan yang dilakukan oleh narapidana  yang  seperti  itu  seharusnya  dijatuhi  hukuman  disiplin  sesuai  dengan Permenkumham  yang  belaku.  Penerapan  disiplin  kepada  narapidana  di  Rumah  Tahanan Negara  merupakan  salah  satu  metode  untuk  melaksanakan  pembinaan  serta  telah  menjadi kewenangan  di  Rumah  Tahanan  Negara karena  Rumah  Tahanan  Negara  memiliki  beberapa tujuan  yang  akan  dicapai  seperti  narapidana  tidak  melanggar  hukum  lagi,  agar  narapidana aktif, produktif serta bermanfaat dalam masyarakat.
Pemberian  hukuman  bertujuan  untuk  menciptakan  suatu  kedamaian  yang  didasarkan pada  keserasian  antara  ketertiban  dengan  ketentraman,  menertibkan  lapas,  agar  narapidana patuh terhadap aturan lapas. Semua ini akan tercapai apabila di dukung oleh tugas hukum itu sendiri  sehingga  akan  melahirkan  suatu  keadilan  untuk  semua  orang.  Banyaknya  pelaku tindak kejahatan yang terjadi di  Rumah Tahanan Negara yang dilakukan oleh narapidana itu sendiri  menyebabkan  proses  penerapan  sanksi  belum  berjalan  sesuai  dengan  yang  di harapkan.
Oleh  karena  itu,  Rumah  Tahanan  Negara  harus  memiliki  standar  dalam  penindakan gangguan  keamanan  dan  ketertiban  yang  jelas  dan  terukur,  serta  melakukan  deteksi  dini terhadap  potensi  melakukan  kekerasan  fisik  sesaman  narapidana.  Penerapan  hukuman disiplin juga  dapat membantu  mencegah  terjadinya  gesekan  antar  narapidana  dalam  Rumah Tahanan  Negara.  Penerapan  hukuman  disiplin  pada  tidak  hanya  dilakukan  pada  Rumah Tahanan Negara yang merupakan tempat untuk menitipkan tahanan yang belum mendapatkan putusan inkracht ,  yang  mana  Lembaga  Pemasyarakatan  juga  melaksanakan  penerapan hukuman  disiplin  kepada  tersangka  atau  terdakwa  yang  ditahan  selama  proses  penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
1 Samidjo, 2017, Pengantar Hukum Indonesia , Armico, Bandung, hlm. 148.
2 J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, Pelajaran Hukum Indonesia , NV. Gunung Agung, Jakarta 1956. hlm. 6.
Untuk  itu,  kepada  narapidana  termasuk  juga  tahanan  yang  melanggar  tata  tertib  di Rumah  Tanahan  Negara,  dengan  tidak  melihat  latar  belakang  dari  narapidana  tersebut, apabila  melakukan  tindakan  kekerasan  fisik  sesama  narpidana  sudah  seharusnya mendapatkan  hukuman  disiplin  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  No.  6 Tahun  2013  tentang  Tata  Tertib  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan  Negara. Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis  tertarik  untuk  mengetahui  lebih  lanjut  mengenai Penerapan  hukuman  disiplin  bagi  yang  melakukan  kekersan  fisik  sesasama  narapidana  di Reumah Tanahan Negara.

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  ini  merupakan  bagian  terpenting  dari  suatu  kegiatan  penelitan. Metode  penelitian  pada  dasarnya  merupakan  cara  ilmiah  untuk  mendapatkan  data  dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan  yaitu,  cara  ilmiah,  data,  tujuan,  dan  kegunaan.  Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan  pendekatan  yuridis  sosiologis,  yang  mana  menekankan  penelitian  yang bertujuan  memperoleh  pengetahuan  hukum  secara  empiris  dengan  jalan  terjun  langsung  ke objeknya. 3
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  kepustakaan.  Dari  data kepustakaan  ini  menghasilkan  data  sekunder  sebagai  sumber  data  utama  yang  digunakan dalam  penelitian  ini. Sedangkan  teknik  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  sekunder, yaitu  dengan  mengumpulkan,  mendokumentasikan  buku,  jurnal, makalah ilmiah,  kamus, ensiklopedi,  dan  dokumen-  dokumen  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  penelitian  yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier. 4 Dalam pemahaman data sekunder sebagai data hukum adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  terdiri  dari  Bahan  Hukum  Primer,  Bahan  Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier yaitu: 5 Bahan Hukum Primer yang mencakup peraturan perundang undangan yang dikaji yaitu:
a) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
b) Permenkumham  Nomor  6  Tahun  2013  tentang  tata  tertib  lembaga  pemasyarakatan  dan rumah tahanan negara.
c) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya denganPeraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hukuman  berasal  dari  kata  kerja  latin punire dan  berarti  menjatuhkan  hukuman  pada seseorang  karena  suatu  kesalahan  perlawanan  atau  pelanggaran  sebagai  ganjaran  atau pembalasan. 6 Sehingga  sudah  sepatutnya bagi  narapidana  yang  melakukan  kekerasan  secara fisik  mendapatkan  hukuman  disiplin  sesuai  dengan  aturan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan
3 Soerjono Soekanto, 2005, Pengantar Penelitian Hukum , Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.
4 Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum , Mataram University Press, Mataram, hlm.101
5 Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, hlm.10
6 Elizabeth B Hurlock, 2018, Psikologi Perkembangan, Erlangga, Jakarta, hlm.86
HAM No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
Berdasarkan  penelitian  dari  mahasiswa  Universitas  Tamansiswa  Padang  bahwa penerapan  sanksi  terhadap  narapidana  yang  melakukan  kekerasan  terhadap  narapidana  atau tahanan  lainnya  yang  berada  di  lingkungan  Rumah  Tahanan  Negara  bahwa  sanksi  yang  di berikan berupa pengurungan dua atau tiga hari lamanya di dalam sel tahanan seperti strap sel berupa  penjara  di  dalam  penjara  sebab  di  dalam  ruangan  ini  narapidana  dibatasi  geraknya untuk bersosialisasi dengan sesama narapidana. Penerapan sanksi tersebut sebenarnya belum berjalan  dengan  semestinya  di  karenakan  kurangnya  personil  pengamanan  yang  ada  di Rumah  Tahanan  Negara,  maka  penerapan  sanksi  yang  sebenarnya  termasuk  kategori  sanksi berat.  Setiap  narapidana  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan maka dikenakan sanksi pencabutan hak- haknya sebagai narapidana.
Pencabutan  terhadap  hak-hak  narapidana  belum    efektif  dalam  pelaksanaannya  dan hanya  dicatat  dalam  register  F  karena  telah  melakukan  pelanggaran  di  Rumah  Tahanan Negara.  Adapun  dicatat  dalam  register  F karena  register  F adalah  buku catatan  pelanggaran tata  tertib  di  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  dilakukan  oleh  narapidana.  Dalam  hal  ini pelanggaran  yang  tercatat  dalam  register  F  merupakan  pelanggaran  tingkat  berat  seperti pelanggaran  membawa  alat  komunikasi,  pelanggaran  perkelahian  atau  kerusuhan  berat, mengeluarkan  perkataan  yang  bersifat  provokatif  yang  dapat  menimbulkan  terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.
Adapun  kendala  dalam  p enerapan  sanksi  hukuman  disiplin  terhadap narapidana yang melakukan tindakan kekerasan di  Rumah  Tahanan  Negara  ialah  masih  sedikitnya  jumlah personil  di  Rumah  Tahanan  Negara  jika  dibandingkan  dengan  jumlah  narapidana,  petugas Rumah  Tahanan  Negara  tidak  didukung  dengan  ilmu  pengajaran  dengan  pendekatan humanistik  yang  menyentuh  emosi  narapidana  dan  mampu  berkreasi  dalam  mengatasi kekerasan secara fisik sesame narapidana.

## Pengertian Penerapan Sanksi Disiplin
Penerapan  adalah  suatu  perbuatan  mempratekkan  suatu  teori,  metode,  dan  hal  lain untuk  mencapai  tujuan  tertentu  dan  untuk  suatu  kepentingan  yang  di  inginkan  oleh  suatu kelompok  atau  golongan  yang  telah  terencana  dan  tersusun  sebelumnya. 7 Penerapan  sanksi disiplin  kepada  narapidana  merupakan  salah  satu  cara  untuk  melakukan  pembinaan  dan menjadi  kewenangan  rumah  tahanan  negara  mempunyai  beberapa  tujuan  yang  hendak dicapai,  yaitu:  supaya  narapidana  tidak  melanggar  hukum  lagi,  supaya  narapidana  aktif, produktif, dan berguna dalam masyarakat, dan supaya narapidana bahagia hidup di dunia dan diakherat.  Dengan  demikian  penerapan  disiplin  dalam  rangka  pembinaan  narapidana merupakan  wewenang  dan  tanggung  jawab  rumah  tahanan  negara.  Jenis-jenis  hukuman disiplin  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  warga  binaan  yang  melanggar  tata  tertib  menurut ketentuan  pasal  9  peraturan  menteri  hukum  dan  hak  asasi  manusia  Nomor  6  Tahun  2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyaraktan dan Rumah Tahanan Negara yakni:
a. Hukuman disiplin tingkat ringgan, meliputi:
1) Memberikan peringatan secara lisan
7 W.JS. Poerwardarminta, 1993, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.731
2) Memberi peringatan secara tertulis
b. Hukuman disiplin tingkat sedang meliputi:
1) Masuk dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari
2) Menunda dan meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil sidang tpp dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan
c. Hukuman disiplin tingkat berat, meliputi:
1) Memasukan  dalam  sel  pengasingan  paling  lama  6  (enam)  hari  dan  dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari
2) Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti  menjelang  bebas  dan  pembebasan  besyarat  dalam  tahun  berjalan  dan  dicatat dalam register F.
Dalam  hal  penjatuhan  jenis  hukuman  disiplin  baik  tingkat  ringan,  hukuman  disiplin baik  tingkat  ringan,  hukuman  disiolin  tingkat  sedang,  maupun  hukum  disiplin  tingkat  berat itu  sendiri  dilihat  dari  berat  kecilnya  pelanggaran  yang  dilakukan  warga  binaan pemasyarakatan tersebut.

## Pengertian Narpidana
Pengertian  narapidana  menurut  kamus  Bahasa  Indonesia adalah  orang  yang mendapat hukuman  (orang  yg  sedang  menjalani  hukuman  karena  tindak  pidana)  atau  terhukum. 8 Berdasarkan  kamus  hukum  narapidana  merupakan  orang  yang  menjalani  pidana  dalam lembaga  pemasyarakatan.  Menurut  Undang-Undang  No.  22  Tahun  2022  tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga  Pemasyarakatan.  Harsono  mengatakan  narapidana  adalah  orang  yang  dijatuhkan vonis oleh hakim dan harus menjalani hukuman. 9
Pasal 10 ayat (3) menyebutkan bahwa Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat jika melakukan pelanggaran yakni tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan; mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap Petugas; membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya; merusak fasilitas Lapas atau  Rutan;  mengancam,  memprovokasi,  atau  perbuatan  lain  yang  menimbulkan  gangguan keamanan dan ketertiban; memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;  membuat,  membawa,  menyimpan,  mengedarkan  atau  mengkonsumsi  minuman yang  mengandung  alkohol;  membuat,  membawa,  menyimpan,  mengedarkan,  atau mengkonsumsi  narkotika  dan  obat  terlarang  serta  zat  adiktif  lainnya;  melakukan  upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri; melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas; melakukan pemasangan atau menyuruh  orang  lain  melakukan  pemasangan  instalasi  listrik  di  dalam  kamar  hunian; melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas  angin,  kompor,  televisi,  slot  pintu,  dan/atau  alat  elektronik  lainnya  di  kamar  hunian; melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual; melakukan pencurian, pemerasan, perjudian,  atau  penipuan;  menyebarkan  ajaran  sesat;  melakukan  perbuatan  yang  termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari
8 Dwi Adi K, 2001, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Fajar Mulya, Surabaya, hlm 295.
9 Harsono C.I, 1995, Sistem Baru Pembinaan Nara Pidana, Djambatan, Jakarta, hlm 60.
1  (satu)  kali  atau  perbuatan  yang  dapat  menimbulkan  gangguan  keamanan  dan  ketertiban berdasarkan penilaian sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan; dan melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan; termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat.

## Kekerasan Fisik
Tindak  kekerasan  adalah  suatu  perbuatan  yang  disengaja  atau  suatu  bentuk  aksi  atau perbuatan yang merupakan kelalaian yang merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan dibei sanksi oleh negara sebagai suatu tindakan pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan masalah sosial yang selalu menarik dan dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. 10
Menurut  Topo  Santoso  dan  Eva  Achjani  Zulfa  tidakan  kekerasan  adalah  suatu perbuatan  yang  disengaja  atau  suatu  bentuk  aksi  atau  perbuatan  yang  merupakan  kelalaian yang kesemuaanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindakan pidana berat atau tindakan pelanggaran hukuman yang ringan. 11
Yang  menjadi  unsur-unsur  kekerasan  dijelaskan  sebagai  berikut: 12 Kekerasan  fisik, seksual  dan  psikologis  yang  terjadi  dikeluarga  termasuk  pemukulan,  penganiayaan,  seksual anak  perempuan  dalam  keluarga,  perkosaan  dalam  perkawinan,  pemotongan  kelamin perempuan  dan  praktek-praktek  tradisional  lainnya  yang  menyengsarakan  perempuan, kekerasan  yang  dilakukan  bukan  merupakan  pasangan  hidup  dan  kekerasan  yang  terkait dengan  eksploitasi.  Pasal  6  menjelaskan  kekerasan  fisik  adalah  perbuatan  yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

## KESIMPULAN
Narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 yaitu terdapat dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  Nomor  6  Tahun  2013  Tentang  Tata  Tertib  Lembaga  Pemasyarakatan  Dan  Rumah Tahanan  Negara  yang  isinya  yaitu  hukuman  Disiplin  tingkat  berat,  meliputi:  memasukkan dalam  sel  pengasingan  selama  6  (enam)  hari  dan  dapat  diperpanjang  selama  2  (dua)  kali  6 (enam)  hari  d a n   t idak  mendapatkan  hak  remisi,  cuti  mengunjungi  keluarga,  cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam  register  F,  untuk  mengatasi  kendala  dalam  penerapan  sanksi  hukuman  disiplin terhadap  narapidana  perlu  menambah  personel  dan  meningkatkan  kualitas  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  yang  ada,  selain  memberikan  pembinaan  kepada  narapidana,  peningkatan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Dwi Adi K, 2001, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Fajar Mulya, Surabaya; Elizabeth B Hurlock, 2018, Psikologi Perkembangan, Erlangga, Jakarta; Harsono C.I, 1995, Sistem Baru Pembinaan Nara Pidana, Djambatan, Jakarta;
10 Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, 2003, Kriminologi , Raja Grafindo Persada, Jakarta,  Hal 21.
11 Ibid .
12 Jamil Salim, 1993, Kekerasan Dan Kepitalisme , Pustaka Banjar, Jakarta, Hal 29.
J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, Pelajaran Hukum Indonesia , NV. Gunung Agung, Jakarta 1956;
Jamil Salim, 1993, Kekerasan Dan Kepitalisme , Pustaka Banjar, Jakarta; Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum , Mataram University Press, Mataram; Samidjo, 2017, Pengantar Hukum Indonesia , Armico, Bandung; Soerjono Soekanto, 2005, Pengantar Penelitian Hukum , Universitas Indonesia Press, Jakarta; Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta; Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, 2003, Kriminologi , Raja Grafindo Persada, Jakarta; W.JS. Poerwardarminta, 1993, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta;