## PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MANIPULASI DAN PENCIPTAAN MELALUI

## AKUN MEDIA SOSIAL FACEBOOK
[Agie Rinaldy Maizuly] 1
[Bambang Hartono] 2
[Indah Satria] 3
1 [Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung]
1 [agierinaldy@gmail.com]
2 [Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung] 3 [Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung]

## Abstract
The  development  of  the  internet  which  is  increasing  both  in  technology  and  its  use,  has made crimes that were originally conventional such as threats, theft and fraud can now be carried out by using computer media online with a very small risk of being caught. cases of fraud  by  manipulating  someone's  data  or  using  someone's  name  to  carry  out  their fraudulent actions through Facebook and Whatsapp online media occurred in the Lampung Province  area.  This  study  was  conducted  to  identify  and  explain  the  factors  that  cause perpetrators to commit criminal acts of manipulation and creation through Facebook social media  accounts  and  how  to  implement  criminal  sanctions.  This  research  is  a  normative juridical  research  that  wants  to  identify  the  background  aspects  and  the  application  of criminal  sanctions.  The  data  used  consists  of  primary  legal  materials,  secondary  legal materials,  and  tertiary  legal  materials.  The  results  showed  that  the  factors  causing  the perpetrators to commit criminal acts of manipulation and creation through Facebook social media  accounts  were  environmental  factors,  lack  of  social  control,  community  interests, people's  ignorance,  facilities,  facilities,  technological  progress  and  psychological  factors. The application of material criminal sanctions against the perpetrators of the criminal act of manipulation and creation through the Facebook social media account that was applied was appropriate because the elements of a criminal act were proven.
P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar Volume 6, Nomor 1, Tahun 2022 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
Keywords: implementation, criminal sanctions, manipulation and account creation, social media, governor of Lampung
Received : 01 Juli 2021      Revised: 06 April 2022      Available Online: 24 April 2022

## 1. PENDAHULUAN
Kehadiran  teknologi  canggih  komputer  dengan  jaringan  internet  telah membawa  manfaat  besar  bagi  manusia.  Pemanfaatannya  tidak  saja  dalam pemerintah,  dunia  swasta/perusahaan,  akan tetapi  sudah menjangkau pada  sektor kehidupan termasuk segala keperluan rumah tangga (pribadi). Pada dasarnya, setiap teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan melalui teknologi itu  diberikan  suatu  manfaat  dan  layanan  bagi  manussia  termasuk  meningkatkan keefisienan dan keefektivitasan kerja.
Perkembangan  internet  yang  semakin  meningkat  baik  teknologi  dan penggunaanya,  tentunya  dampak  yang  bersifat  positif  pantas  disyukuri  karena banyak manfaat dan kemudahan yang didapat dari teknologi ini, namun tidak dapat dipungkiri  pula  bahwa  teknologi  internet  telah  membuat  kejahatan  yang  semula bersifat  konvensional  seperti  pengancaman,  pencurian  dan  penipuan  kini  dapat dilakukan  dengan  penggunaan  media  komputer  secara  online  dengan  resiko tertangkap  yang  sangat kecil.  Teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  mengubah prilaku dan peradaban manusia secara global. 1
Kejahatan  atau  tindak  kriminal  merupakan  salah  satu  bentuk  prilaku menyimpang  yang  selalu  ada  dan  melekat  pada  tiap  bentuk  masyarakat,  tidak  ada masyarakat  yang  sepi  dari  kejahatan.  Kejahatan  yang  berhubungan  dengan komputer  merupakan  keseluruhan  bentuk  kejahatan  yang  ditujukan  terhadap komputer,  jaringan  komputer  dan  para      penggunaannya,  dan  bentuk-bentuk kejahatan  tradisional  yang  menggunakan  atau  dengan  bantuan  peralatan komputer. 2
Salah  satu  bentuk  kejahatan  yang  mudah  dilakukan  adalah  penipuan  dengan cara  memanipulasi  data  milik  orang  lain  melalui  media  online.  Tujuan  dari  adanya manipulasi  data  milik  orang  lain  agar  proses  pelaksanaan  penipuan  oleh  pelaku berjalan lancar. Karena, hal (objek) atau data tersebut tampak dari luar seolah-olah benar  adanya,  padahal  sesungguhnya  bertentangan  dengan  yang  sebenarnya. Pengertian  dari  memanipulasi  berasal  dari  kata  manipulasi  menurut  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  yaitu,  tindakan  untuk  mengerjakan  sesuatu  dengan  tangan, perabaan,  penjamahan  atau  perbuatan  curang  (dengan  cara  mencari  kelemahan peraturan)  seperti  menimbun  barang,  mengubah  mutu  barang.  Sedangkan
1 Budi Suharyanto. 2013. Tindak Pidana Teknologi Informasi (cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya . Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 2
2 Ahmad M. Ramli. 2010. Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia . PT Refika Aditama. Bandung. hlm. 1
memanipulasi  berarti  mengerjakan  sesuatu  dengan  mengguna-kan  tangan, mengatur  (mengerjakan)  dengan  cara  yang  pandai  sehingga  mencapai  tujuan  yang dikehendaki  atau  berbuat  curang  (memalsu  surat-surat,  menggelapkan  barang, dsb). 3
Pasal-pasal yang dapat menjerat pelaku tindak pidana penipuan baik penipuan tradisional maupun melalui media online dilihat dari Kitab Undang - Undang Hukum Pidana untuk selanjutnya disingkat (KUHP) dan Undang  - Undang Nomor  19 Tahun 2016  tentang  perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  memberikan  sanksi  hukum  terhadap  pelaku tindak  pidana  penipuan  ini.  Untuk  kasus  seperti  ini  maka  akan  ditegakkan  dengan dua pasal, yaitu sebagai berikut:
a) Pasal 378 KUHP : ”Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri  atau  orang  lain  dengan  melawan  hukum,  dengan  memakai  nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan  meng-gerakan  orang  lain  untuk  meyerahkan  sesuatu  benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.
b) Pasal 35 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang  -  Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik:  “Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan hukum  melaku-kan  manipulasi,  penciptaan,  perubahan,  penghilangan, pengrusakan  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dengan tujuan  agar  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  tersebut dianggap seolah-olah data otentik”.
Menurut  Ismu  Gunadi  dalam  ranah  tindak  pidana  penipuan  terdapat  dua unsur yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif, yaitu membujuk atau menggerakan  orang  lain  dengan  alat  pembujuk  atau  penggerak,  memakai  nama palsu, memakai keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong, dan tipu muslihat agar seseorang  itu  menyerahkan  sesuatu  barang,  membuat  utang  dan  menghapuskan piutang.  Sedangkan  Unsur  subjektif  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. 4
Pertama  kali  adanya  kasus  penipuan  dengan  cara  memanipulasi  data seseorang atau mencatutkan nama seseorang guna melancarkan aksi penipuan nya melalui media online Facebook dan Whatsapp terjadi di wilayah Provinsi Lampung, Kota  Bandar  Lampung  dengan  inisial  HF  mencatut  nama  Gubernur  Lampung menjelang  pelantikan  Gubernur  Provinsi  Lampung  Tahun  2019  dengan  cara membuat akun media sosial berupa Facebook dan menggunakan nomor handphone dengan  aplikasi WhatsApp atas  nama  Gubernur.  Akibatnya  HF  dilaporkan  dengan
3 Josua Sitompul. 2012. Cyber Space Cybercrime Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana . Tatanusa. Jakarta, hlm. 32.
4 Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. 2014. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana . Kencana. Jakarta. hlm. 144.
Laporan Polisi : LP /B-749/V/2019/LPG/SPKT Tanggal 30 Mei 2019.
Adapun  Pasal  yang  dikenakan  yakni  Pasal  35  Undang  -  Undang  Nomor  19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang  -  Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Dalam  Undang  -  Undang  tersebut dijelaskan:  “Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum melakukan  manipulasi,  penciptaan,  perubahan,  penghilangan,  pengrusakan informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  dengan  tujuan  agar  informasi elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  tersebut  dianggap  seolah-olah  data  yang otentik”.
Adapun ancaman hukumannya yakni sebagaimana yang ada di dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang  Nomor  11  Tahun  2008,  yaitu  setiap  orang  yang  memenuhi  unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp  12  miliar.  Gubernur  Lampung  melalui kuasa  hukumnya  yang  juga  Tim  Hukum  Gubernur  Lampung  Gindha  Ansori  Wayka mendampingi  Yuhadi  sebagai  saksi  Pelapor  menjelaskan,  Arinal  telah menandatangani  surat  pemberian  maaf  terhadap  pelaku  pencatutan  namanya melalui  akun Facebook dan WhatsApp .  “Pak  Gubernur  telah  menyampaikan  surat tanggal  5  September  2019  terkait  pemberian  maaf  terhadap  terdakwa  yang ditujukan  kepada  Pengadilan  melalui  Ketua  Majelis  Hakim  dan  Jaksa  Penuntut Umum.  Beliau  meminta  agar  terdakwa  dihukum  seminimal  mungkin,"  kata  Gindha Ansori.
Gubernur  kapasitasnya  sebagai  korban  dalam  pencatutan  nama  berupa  akun Facebook palsu  dan WhatsApp telah  memaafkan  terdakwa  karena  alasan kemanusiaan. Terdakwa juga punya tanggungjawab untuk merawat 3 anaknya yang masih  kecil  dan  sebagai  tulang  punggung  keluarga.  Kemudian  yang  bersangkutan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kepada Gubernur dan atau siapapun. “Karena  terdakwa  punya  anak  kecil  dan  sebagai  tulang  punggung  keluarga,  serta tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Gubernur minta kepada Jaksa Penuntut Umum  dan  Majelis  Hakim  terhadap  terdakwa,  kalaupun  harus  disanksi  maka seringan-ringannya,” tambah Yuhadi menirukan Ucapan Gubernur.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  dan  penjelasan  kasus  diatas,  akan  diteliti lebih  lanjut  dalam  bentuk  artikel  ilmiah  dengan  judul  penerapan  sanksi  pidana terhadap pelaku tindak pidana manipulasi dan penciptaan melalui akun media social facebook. Sedangkanyang menjadi permasalahannya yaitu apakah faktor penyebab pelaku  melakukan  tindak  pidana  manipulasi  dan  penciptaan  melalui  akun  media sosial Facebook mengatasnamakan  Gubernur  Lampung  dan  bagaimana implementasi  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  manipulasi  dan penciptaan  melalui  akun  media  sosial Facebook mengatasnamakan  Gubernur Lampung.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif  yang bertujuan  untuk  mengkaji  dalam  aspek  hukum  terkait  penerapan  sanksi  pidana terhadap pelaku tindak pidana manipulasi dan penciptaan melalui akun media sosial facebook . Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan  tersier.  Pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan peraturan  perundang-undangan (statute  approach) dan  pendekatan  asas  yang termasuk dalam pendekatan konseptual (conceptual approach).
Data  penelitian  yang  sudah  terkumpul  akan  dipilah  dan  diklasifikasi  dalam kelompok masing-masing. Kemudian akan dianalisis secara kualitatif sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  dan  asas-asas  hukum  terkait.  Analisis  data dilakukan secara kualitatif.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Manipulasi Dan Penciptaan Melalui Akun Media Sosial Facebook Mengatasnamakan Gubernur Lampung
Materi yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah  menyangkut  masalah  yurisdiksi,  perlindungan  hak  pribadi,  azas  perdagangan secara e-commerce ,  azas  persaingan  usaha-usaha  tidak  sehat  dan  perlindungan konsumen, azas-azas hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan hukum Internasional serta azas Cybercrime . Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dimuat ketentuan-ketentuan mengenai larangan melakukan tindak pidana. Undang- undang  tersebut  menetapkan  beberapa  perbuatan  yang  dikriminalisasi  sebagai tindak pidana komputer dengan sanksi-sanksinya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  ke-1  bersama  dengan  Bapak  Rahmad  Mardian sebagai  perwakilan  penyidik  di  Kepolisian  Daerah  Lampung,  dalam  menanggapi kasus tersebut yaitu “Faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan pencatutan atau  dengan  sengaja  mendistribusikan  informasi  elektronik  yang  memiliki  muatan pencemaran  nama  baik  di  media  sosial  yaitu,  faktor  dari  dalam  diri  individu (internal) diantaranya keadaan psikologis dan kejiwaan individu dan faktor dari luar diri  individu  yaitu  faktor  lingkungan,  faktor  kurangnya  kontrol  sosial,  faktor kepentingan  masyarakat,  faktor  ketidaktahuan  masyarakat,  serta  faktor  sarana, fasilitas  dan  kemajuan  teknologi.  Akan  tetapi  faktor  yang  paling  sering  menjadi penyebab  pelaku  melakukan  kejahatan  adalah  faktor  internal  yaitu  psikologis  atau kejiwaan  pelaku  daya  emosional  yang  tinggi,  selain  itu  faktor  sarana,  fasilitas  dan kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh karena tersedianya sarana dan fasilitas yang  mudah  didapat  dan  kemajuan  teknologi  yang  semakin  canggih  sehingga memudahkan  setiap  pengguna  media  sosial  mengakses  seluruh  informasi  tanpa batas.
Pelaku pada dasarnya melakukan tindak pidana tersebut pada tanggal 27 Mei 2019  di  kediamannya  saat  menjadi  tersangka,  telah  membuat  akun Facebook mengatasnamakan  Gubernur  Lampung.  Pada  saat  itu  tersangka  membuat  akun tersebut dengan sengaja untuk menipu masyarakat atau publik dengan menjanjikan jabatan  serta  pekerjaan  yang  lebih  baik  dari  yang  sekarang  kepada  beberapa pengguna Facebook yang  berteman  dengan  akun  media  sosial Facebook mengatasnamakan  Arinal  tersebut.  Dengan  begitu  perbuatan  tersangka  dilaporkan oleh  beberapa  saksi  sebagai  perbuatan  tindak  pidana  memanipulasi  menciptakan memposting  di  akun  media  sosial  Facebook  yang  mengaku  sebagai  Gubernur Lampung.  Dengan  begitu  akibat  perbuatan  tersangka  dapat  merugikan  nama  baik Gubernur  bahkan  bisa  merugikan  orang  lain  jika  digunakan  untuk  melakukan penipuan”.
Dari uraian wawancara yang telah dilakukan dengan penyidik tersebut, penulis beranggapan  bahwa,  mengapa  pelaku  melakukan  tindak  pidana  pencatutan, memanipulasi  akun  media  sosial  facebook  mengatasnamakan  Gubernur  Lampung, dikarenakan pelaku sengaja untuk mencari keuntungan pribadi dengan memberikan iming-iming  berupa  pekerjaan  kepada  masyrakat  yang  telah  mengikuti  akun tersebut.  Perbuatan  pelaku  segera  dilaporkan  dan  ditahan  oleh  penyidik  di Kepolisian Daerah Lampung.
Selanjutnya  berdasarkan  hasil  wawancara  ke-2  bersama  dengan  Bapak Nur Mulat Setiawan SH. Sebagai asisten pidana khusus di Kejaksaan Tinggi Lampung, menerangkan bahwa “Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  tersebut  dirasa  masih  belum  cukup  mampu  untuk  menjerat pelaku kejahatan di internet. Mengingat modus kejahatan dibidang cyber crime tidak saja  dilakukan  dengan  alat  canggih,  tetapi  kejahatan  ini  benar-benar  sulit  untuk menentukan  secara  cepat  dan  sederhana  siapa  sebagai  pelaku  tindak  pidananya ketika  perangkat  hukum  dan  penegak  hukum  pidana  masih  banyak  memiliki keterbatasan.
Saat  ini  orang  bisa  dengan  mudah  membuat  identitas  email  palsu  di  media sosial yang disebut dengan Fake Account atau Akun Palsu. Akun Palsu adalah orang- orang  yang  menulis,  beropini,  memanfaatkan  media  sosial dan beraktifitas  didunia maya  tanpa  ingin  diketahui  identitas  pribadinya  oleh  orang  lain  dengan menggunakan  akun  palsu,  mereka  merasa  bebas  dalam  menulis,  beropini,  dan berkarya.  Namun  banyak  pihak  yang  menggunakan  akun  palsu  tersebut  sebagai sarana  untuk  menyebarkan  hoax.  Keterdesakkan  akan  ketentuan  baru  yang mengatur tentang orang yang melakukan tindak pidana pencatutan atau manipulasi akun palsu sangat dibutuhkan. Karena perkembangan teknologi yang sudah semakin canggih  dan  menghasilkan  perkembagan  kejahatan  yang  semakin  bervariasi  pula. Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan 3 dakwaan:
a. Dakwaan  pertama  yaitu  Pasal  51  ayat  (1)  Jo  Pasal  35  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
b. Dakwaan  Kedua  Pasal  45  ayat  (3)  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.
Berdasarkan  peraturan-peraturan  di  atas  sudah  jelas  bahwa  berbagai  bentuk pencatutan  melalui  media  sosial  itu  telah  dilarang  dan  memiliki  aturan  hukum tersendiri.  Namun  dikarenakan  kurangnya  sosialisasi  dari  peraturan-peraturan tersebut  yang  menyebabkan  ketidaktahuan  mengenai  peraturan  pencatutan  akun media  sosial  facebook  yang  dilakukan  oleh  banyak  orang  sekarang  ini  yang mengakibatkan timbulnya nilai negatif dari adanya kemajuan teknologi”.
Selanjutnya  wawancara  yang  ke-3  dengan  Terdakwa  Heru  Firmansyah  yang dilakukan di rumahnya setelah bebas dari penjara. Beliau memberi tanggapan atas perbuatan yang telah dilakukan yaitu beliau merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah diperbuat nya. Beliau mengatakan bahwa perbuatannya dapat merugikan banyak  orang  terutama  kepada  Bapak  Gubernur  Lampung  Arinal.  Beliau  membuat akun  dengan  mencari  keuntungan  secara  pribadi.  Beliau  mengatakan  tidak  akan mengulangi  perbuatan  tersebut  karena  sangat  berdampak  negative  bagi  semua pihak.
Berdasarkan hasil wawancara yang ke-4 bersama dengan Ibu Karma Herawati selaku Panitra Pengganti perwakilan dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, terhadap  kasus  pencatutan  akun  facebook  mengatsnamakan  Gubernur  Lampung Nomor  :  965/Pid.Sus/2019/Pn.Tjk.  Beliau  memberi  tanggapan  atas  kasus  tersebut “Bahwa    tindakan  pencatutan  akun  media  sosial  facebook  mengatasnamakan Gubernur  Lampung  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  tersebut  merupakan  suatu tindakan  atau  sikap  yang  melanggar  nama  baik  atau  sikap  yang  bertentangan dengan  tata  krama  dalam  memperhatikan  kepentingan  diri  orang  lain  dalam kehidupan sehari-hari.
Penyerangan  kehormatan  orang  lain  akan  menimbulkan  akibat  berupa kerugian bagi korban. Tentunya seseorang mempunyai dua sisi nilai yaitu subyektif dan  obyektif.  Adapun  perbuatan  terdakwa  yaitu  melakukan  tindak  pidana manipulasi dan penciptaan melalui akun media sosial Facebook Mengatasnamakan Gubernur  Lampung.  Perbuatan  terdakwa  telah  diputus  oleh  Hakim  Ketua  dengan melanggar pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dijerat hukuman pidana penjara selama 1 tahun.
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan pada permasalahan kesatu dalam  penelitian  ini  bahwa  faktor  penyebab  pelaku  melakukan  tindak  pidana
manipulasi dan penciptaan melalui akun media sosial Facebook Mengatasnamakan Gubernur Lampung antara lain:
a) Faktor  kejiwaan  individu  itu  sendiri dapat  menyebabkan  kejahatan  seperti daya emosional, rendahnya mental, sakit hati dengan korban, dendam.
b) Faktor  ketidaktahuan  masyarakat  juga  merupakan  penyebab  terjadinya tindak  kejahatan  ujaran  kebencian  khususnya  penghinaan  yang  dilakukan dalam  media  sosial.  Kurangnya  sosialisasi/penyuluhan  kepada  masyarakat inilah yang menyebabkan kejahatan ini terjadi di masyarakat yang tergolong tidak  tahu  akan  adanya  aturan  mengenai  kejehatan  ujaran  kebencian khususnya penghinaan.
c) Faktor  sarana  dan  fasilitas  juga  berpengaruh  pada  era  globalisasi  seperti saat  sekarang  ini,  dan  itu  juga berpengaruh pada  tumbuh  pesatnya  media elektronik  khususnya  media  internet  sehingga  penyebaran  informasi semakin  mudah,  cepat  dan  efektif  untuk  didapatkan.  Sehingga  seseorang kurang  bijaknya  menggunakan  sarana  media  internet  ataupun  komunikasi serta tidak ada batasan dalam penggunaan alat komunikasi.
d) Faktor kurangnya kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar dari  pihak  atau  lingkungan  dalam  keluarga  yang  seringkali  tidak  mau  tahu akan  kondisi  anggota  keluarganya  tersebut,  dan  dari  pihak  eksternal  yang mana  masyarakat  tidak  memperdulikan  akan  kejadian-kejadian  kejahatan yang  terjadi  di  sekitarnya,  hilangnya    kontrol  tersebut  dan  tidak  adanya norma-norma sosial atau konflik norma - norma yang dimaksud.
e) Faktor Lingkungan adalah tempat utama dalam mendukung terjadinya pola prilaku  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang.  Faktor-faktor  yang mempengaruhi tersebut antara lain adalah :
1) Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
2) Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;
3) Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;
3.2 Implementasi  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Manipulasi  dan Penciptaan Melalui Akun Media Sosial Facebook Mengatasnamakan Gubernur Lampung
Penerapan  sanksi  pidana  tindak  pidana cyber  crime menurut  Bapak  Rahmad Mardian    sebagai  perwakilan  penyidik  di  Kepolisian  Daerah  Lampung  dalam wawancaranya,  mengatakan  bahwa  “Undang–Undang    Informasi  dan  Transaksi Elektronik  telah  menetapkan  perbuatan-perbuatan  mana  yang  termasuk  tindak pidana di bidang cyber crime dan telah ditentukan unsur - unsur tindak pidana dan penyerangan  terhadap  berbagai  kepentingan  hukum  dalam  bentuk  rumusan  - rumusan tindak pidana tertentu. Tindak Pidana Cyber crime pada Undang – Undang Informasi  Transaksi  Elektronik  diatur  dalam  9  Pasal,  yaitu  dari  Pasal  27  sampai
dengan Pasal 35 Undang – Undang ITE. Pada 9 Pasal tersebut dirumuskan 20 bentuk atau jenis tindak pidana. Pasal 36 tidak merumuskan bentuk tindak pidana Informasi Transaksi  Elektronik  tertentu,  melainkan  merumuskan  tentang  dasar  pemberatan pidana  yang  diletakkan  pada  akibat  merugikan  orang  lain.  Sementara  ancaman pidananya ditentukan pada Pasal 45 sampai Pasal 52 Undang – Undang ITE”.
Ditinjau dari sudut sebjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang  luas  dan  dapat  pula  diartikan  sebagai  upaya  penegakan  hukum  oleh  subjek dalam  arti  yang  terbatas  atau  sempit.  Dalam  arti  luas,  proses  penegakan  hukum melibatkan  semua  objek  hukum  dalam  setiap  hubungan  hukum.    Siapa  saja  yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan  berdasarkan  diri  pada  norma  aturan  hukum  yang  berlaku,  berarti  dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan  hukum  hanya  diartikan  sebagai  upaya  aparatur  penegakan  hukum tertentu  untuk  menjamin  dan  memastikan  bahwa  suatu  aturan  hukum  berjalan sebagaimana  mestinya.  Dalam  memastikan  tegaknya  suatu  aturan  hukum,  apabila diperlukan,  aparatur  penegak  hukum  diperkenankan  untuk  menggunakan  upaya paksa.
Menurut  Bapak  Nur  Mulat  Setiawan  SH.  Sebagai  asisten  pidana  khusus  di Kejaksaan Tinggi Lampung, “Pengertian akun palsu dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  menjelaskan bahawa  :  “Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum melakukan  manipulasi,  penciptaan,  perubahan,  penghilangan,  pengrusakan Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dengan  tujuan  agar  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  tersebut  dianggap  seolah-olah  data  yang otentik”. Namun penjelasan dalam Pasal tersebut memfokuskan kepada perbuatan melakukan  tindak  manipulasi  terhadap  data-data  elektronik  untuk  mengubah informasi elektronik seseorang, seperti membuat akun palsu dengan menggunakan nama orang lain.
Sanksi  untuk  seseorang  yang  melanggar  Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2010 dijatuhkan pidana penjara selama 12 tahun dan denda paling banyak 12 milyar  rupiah.  Untuk  mengungkap  pelaku  dibalik  akun  palsu  tidak  mudah  dan memerlukan penanganan yang serius. Salah satu hambatan yang muncul yaitu saat mengumpulkan  barang  bukti,  karena  untuk  menghapus  akun  di  internet  sangat mudah.  Sehingga  para  penegak  hukum  cukup  kesulitan  untuk  mengumpulkan  alat bukti.
Sistem  pembuktian  pada  kasus cyber  crime memiliki  peran  penting  untuk menentukan  nasib  terdakwa  dalam  proses  pemeriksaan  di  pengadilan.  Alat  bukti tersebut  dianggap  sah  sesuai  dengan  yang  termuat  dalam  Pasal  5  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronikmenyatakan  bahwa  “Ayat  (1)
Informasi  elektronik  dan  atau  hasil  cetak  dari  informasi  elektronik  merupakan  alat bukti yang sah dan memiiki akibat hukum yang sah”.
Berbagai kasus yang muncul sejak adanya Undang-Undang ITE, telah menyasar pada  penggunaan  berbagai  medium  dalam  sistem  informasi  dan  perangkat elektronik,  yang  tidak  terbatas  pada  media  yang  kemungkinan  bisa  diakses  publik atau  di  muka  umum,  tetapi  melalui  medium  lainnya  yang  lebih  personal.  Hampir keseluruhan  medium  tersebut  dapat  dijerat  dengan  Undang-Undang  ITE, diantaranya: pemberitaan di media online, forum diskusi online, Facebook, Twitter, blog, surat elektronik, Pesan Pendek/SMS, medium untuk melakukan advokasi, dan lain  sebagainya.  Segala  pendapat,  opini,  ekspresi,  yang  dilakukan  dengan  sengaja atau  tidak,  ditujukan  untuk  menghina  dan  mencemarkan  atau  bukan,  dilakukan secara  privat  atau  publik,  dapat  menjadi  sasaran  tuduhan  penahanan  dan pemenjaraan.  Publik  jadi  semakin  takut  berbicara,  mengemukakan  pendapat, melakukan  kritik  kepada  pemerintah  dan  aparatnya,  termasuk  komplain  kepada buruknya  pelayanan  badan-badan  pemerintah  dan  swata  melalui  medium  internet dan sarana elektronik lainnya.
Selanjutnya  menurut  Bapak  Sugih  Sofyan,  SH,  sebagai  Panitera Muda  Hukum selaku  perwakilan  dari  Hakim  Pengadilan  Negeri  Gunung  Sugih  memberikan penjelasan mengenai bunyi Pasal – Pasal yang menjelaskan tentang perbuatan yang dilarang  dan  ketentuan  pidana  yang  telah    diatur.  Adapun  pasal-pasal  yang berhubungan dengan pencemaran nama baik diatur  dalam Pasal  27, Pasal 35, dan Pasal  45  Undang  –  Undang  Nomor 11  Tahun  2008 Jo Undang  –  Undang  Nomor  19 Tahun  2016    tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Bunyi  pasal  27  Undang  – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang – Undang Nomor 19  Tahun 2016  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .
Gambaran  umum  mengenai  tindak  pidana  dalam  penelitian  ini  berdasarkan keterangan  Bapak  Rahmad  Mardian    selaku  perwakilan  penyidik  di  Kepolisian Daerah Lampung, diawali oleh terdakwa Heru Firmansyah pada hari Senin tanggal 27 Mei  2019  atau  setidak-tidaknya  pada  suatu  waktu  tertentu  pada  bulan  Mei  tahun 2019  bertempat  di  Desa  Karang  Sari  Dusun  Warung  Gunung  Kec  Jati  Agung  Kab Lampung
Selatan dalam wilayah hukum Pengadilan
Negeri Kalianda.
Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  berwenang  memeriksa  dan  mengadili perkara  ini,  tanpa  hak  atau  melawan  hukum,  Dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau melawan  hukum  melakukan  manipulasi,  penciptaan,  perubahan,  penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi  elektronik  dan  atau  dokumen  elektronik  tersebut  dianggap  seolah-olah data yang otentik".
Perbuatan  tersebut  dilakukan  dengan  menggunakan  handphone  android, dengan  melakukan  penelusuran  foto  saksi  korban  Ir.  Hi  Arinal  djunaidi.  Terdakwa
menyimpan sebanyak 12 (dua belas) foto kegiatan saksi korban Ir.Hi Arinal djunaidi yang  kemudian  terdakwa  simpan  di  galeri  handphone  terdakwa,  selanjutnya terdakwa membuat akun facebook dengan nama "Hi Arinal". Melalui akun facebook tersebut  terdakwa  mengunggah  foto-foto  saksi  korban  Ir.Hi  ARINAL  DJUNAIDI, setelah itu terdakwa juga membuat akun whatsapp dengan nama "Hi Arinal Djunaidi dengan nomor 0813-6721-7781 disertai foto profil saksi korban Ir.Hi Arinal Djunaidi.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak  Nur Mulat Setiawan SH. Sebagai asisten pidana khusus di Kejaksaan Tinggi Lampung. Dakwaan kesatu JPU yaitu Pasal 51  ayat  (1)  Jo  Pasal  35  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik.  Dan  dakwaan  kedua  JPU  diancam pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  45  ayat  (3)  Jo  Pasal  27  ayat  (3)  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Amar  putusan  menyatakan  terdakwa  Heru  Firmansyah  Bin  Subhi  Harun terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  dengan sengaja mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik,
1. Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  Heru  Firmansyah  Bin  Subhi  Harun oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan denda  sebesar  Rp20,000,000.00  (dua  puluh  juta  rupiah)  dengan  ketentuan apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  diganti  dengan  pidana  penjara selama 1 bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit handpone merek xiomi Redmi seri MH2 TE-CMCC warna hitam abu-abu dengan nomor imei 1864045216984575 dan imei 2864045216984575,
- 1  (satu)  unit  sim  card  telkomsel  dengan  nomor  081367217781,  dirampas untuk dimusnahkan;
- 1  (satu) buah  media  sosaial  facebook  dengan  akun  Hi  Arinal dengan  sandi xxxxxx (rahasia),
- 1  buah  media  sosial  whatsapp  dengan  akun  Hi  Arinal  Djunaidi  dengan nomor 081367217781, 1 (satu) buah email xr73228182@gmail.com
5. Menetapkan  agar  terdakwa  dibebani  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah)
Penerapan  hukum  pidana  dalam  kasus  ini  ditelaah  dari  segi  hukum  pidana materiil.  Menurut  Hasil  Penelitian  Penulis,  hukum  pidana  materil  sendiri  berisikan peraturan-peraturan tentang :
1. Perbuatan yang dapat diancam pidana dengan hukuman ( strafbarefeiten ).
2. Siapa-siapa  yang  dapat  dihukum  atau  dengan  perkataan  lain  mengatur pertanggung jawab terhadap hukum pidana.
3. Hukuman apa yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. 5
Pertama-tama  akan  ditinjau  atau  dilihat  dari  dakwaan  penuntut  umum. Dakwaan  merupakan  dasar  penting  hukum  acara  pidana  karena  berdasarkan  hal yang dimuat dalam dakwaan, hakim akan memeriksa perkara tersebut. Untuk dapat diajukan  ke  pengadilan,  suatu-surat  dakwaan  harus  memenuhi  syarat-syarat  yang telah  ditetapkan.  Surat  dakwaan  yang  dibuat  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum menggunakan  surat  dakwaan  alternatif  yang  berarti  bahwa  hakim  harus  memilih salah  satu  pasal  yang  didakwakan  untuk  menentukan  dakwaan  yang  terbukti dilakukan  oleh  terdakwa  dengan  melihat  fakta-fakta  dalam  proses  persidangan. Terdakwa  dalam  kasus  ini  dikenakan  dakwaan  ketiga  yaitu  melanggar  ketentuan Pasal 207 KUHP.
Ketentuan  hukum  yang  selalu  ketinggalan  dibandingkan  dengan  kebutuhan dan  perkembangan  masyarakat  mengharuskan  Hakim  untuk  melakukan  sebuah kajian  hukum  komprehensif  yang  disebut  penafsiran  hukum.  Berdasarkan  teori Ahmad  Rifai,  Konsepsi  hakim  dalam  melakukan  penafsiran  hukum  dapat  dibagi menjadi  2  (dua)  teori  yaitu  teori  penemuan  hukum  yang  heteronom  dan  teori penemuan  hukum  yang  otonom.  Perbedaan  mendasar  dari  kedua  teori  tersebut terletak  pada  sejauh  mana  hakim  terikat  pada  ketentuan  hukum  tertulis.  Teori penemuan  hukum  heteronom  lebih  menempatkan  hakim  sebagai  corong  undang- undang sedangkan teori penemuan hukum otonom menempatkan hakim pada satu kebebasan  untuk  memahami  dan  mengkaitkan  hukum  sesuai  perkembangan masyarakat. 6
Putusan  Hakim  atau  putusan  pengadilan  merupakan  aspek  penting    dan diperlukan  untuk  menyelesaikan  perkara  pidana.  Putusan  hakim  berguna  bagi terdakwa  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  tentang  statusnya.  Dalam menjatuhkan putusan, keputusan Hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan  persoalan  keadilan  biasanya  dihubungkan  dengan  kepentingan  individu para  pencari  keadilan,  dan  itu  berarti  keadilan  menurut  hukum  sering  diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan.
Analisa berdasarkan uraian diatas bahwa implementasi sanksi pidana terhadap
5 Andi Hamzah. 2014. Delik-Delik tertentu Dalam KUHP . Sinar Grafika. Jakarta. hlm.20
6 Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif . Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 19
pelaku tindak pidana manipulasi dan penciptaan melalui akun media sosial Facebook mengatasnamakan  Gubernur  Lampung  terhadap  penerapan  sanksi  pidana  materil yang  diterapkan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  terhadap  kasus  manipulasi  dan penciptaan  akun  media  sosial Facebook Nomor:  965/Pid.Sus/2019/Pn.Tjk  sudah tepat  karena  penulis  berpendapat  bahwa  unsur  Tindak  Pidana  nya  terbukti  yaitu Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan  dakwaan  yang  berbentuk  alternatif,  sehingga  Majelis  Hakim  dengan memperhatikan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas  memilih  langsung  dakwaan alternatif  kedua  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  45  ayat  (3)  Jo  Pasal  27  ayat (3)  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  perubahan atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2018  tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur  Tanpa  Hak  Atau  Melawan  Hukum  Mendistribusikan  Dan/Atau Mentransmisikan  Dan/Atau  Membuat  Dapat  Diaksesnya  Informasi  Elektronik Dan/Atau  Dokumen  Elektronik  Yang  Memiliki  Muatan  Penghinaan  Dan/Atau Pencemaran Nama Baik.
Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini  dilakukan  oleh  hakim  melalui  putusannya.  Penting  kiranya  untuk  memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita  memandangnya.Oleh  karena  itu  dalam  rangka  memaksimalkan  tujuan  hukum maka  tidak  hanya  memenuhi  rasa  kepastian  hukum  tetapi  juga  memenuhi  rasa keadilan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  diatas,  penulis  menyimpulkan  bahwa  penyebab pelaku  melakukan  tindak  pidana  manipulasi  dan  penciptaan  melalui  akun  media sosial Facebook ialah  faktor  lingkungan,  faktor  kurangnya  kontrol  sosial,  faktor kepentingan  masyarakat,  faktor  ketidaktahuan  masyarakat,  serta  faktor  sarana, fasilitas,  kemajuan  teknologi  yang  semakin  canggih  sehingga  memudahkan  setiap pengguna  media  sosial  mengakses  seluruh  informasi  tanpa  batas  dan  yang  paling sering faktor psikologis atau kejiwaan pelaku daya emosional yang tinggi.
Implementasi  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  manipulasi  dan penciptaan  melalui  akun  media  sosial Facebook mengatasnamakan  Gubernur Lampung  terhadap  penerapan  sanksi  pidana  materil  yang  diterapkan  oleh  Jaksa Penuntut  Umum  terhadap  kasus  manipulasi  dan    penciptaan  akun  media  sosial Facebook Nomor: 965/Pid.Sus/2019/Pn.Tjk sudah tepat karena penulis berpendapat bahwa  unsur  Tindak  Pidana  nya  terbukti  yaitu  Terdakwa  telah  didakwa  oleh Penuntut  Umum  dengan  dakwaan  yang  berbentuk  alternatif,  sehingga  Majelis
Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan  alternatif  kedua  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  45  ayat  (3)  Jo  Pasal  27 ayat  (3)  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 5. REFERENSI
Buku : Ramli,  M.  A.  2010. Cyber  Law  dan  Haki  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia .  PT Refika  Aditama. Bandung
Hamzah, A. 1984. Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta
Rifai, A. 1986. Penemuan Hukum . Sinar Grafika. Jakarta Suharyanto,  B.  2013. Tindak  Pidana  Teknologi  Informasi  (cyber  Crime)  Urgensi Pengaturan   dan Celah Hukumnya . Raja Grafindo Persada. Jakarta Gunadi,  I.  Jonaedi  Efendi.  2014. Cepat  dan  Mudah  Memahami  Hukum  Pidana . Kencana. Jakarta
Sitompul, J. 2012. Cyber Space Cybercrime Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana . Tatanusa. Jakarta

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang   Pemberlakuan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo Peraturan  Pemerintah Nomor 92 Tahun  2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang  Penyidikan Tindak Pidana
Kamus:
Muhadjir  Effendy.  2005. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Edisi  ke  3 .  Balai  Pustaka. Departemen Pendidikan Nasional.