## Akuntabilitas  Perencanaan  Kebutuhan  dan  Penganggaran  Aset Tetap Pemerintah Kota Salatiga
Mega Andhita 1* , Usil Sis Sucahyo 2
1,2 Universitas Kristen Satya Wacana

## A B S T R A K
Penelitian  ini  didorong  oleh  masih  adanya  beberapa ketidakselarasan  dokumen  dalam  proses  perencanaan  ktetap  di  Kota Salatiga. Oleh karena itu penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan akuntabilitas  proses  perencanaan  kebutuhan  dan  penganggaran  asset tetap di Pemerintah Kota Salatiga. Pertanyaan yang mau di jawab yaitu bagaimana  mekanisme  perencanaan  kebutuhan  dan  penganggaran asset  tetap  Kota  Salatiga,  dan  apakah  mekanisme  akuntabilitas Pemerintah  Kota  Salatiga  yang  akuntabel.  Penelitian  ini  adalah penelitian  kualitatif  dengan  metode  analisis  data  adalah  deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan kebutuhan  dan  penganggaran  aset  tetap  Pemerintahan  Kota  Salatiga sudah  melalui  Renstra,  Musrenbang,  RKA  SKPD,  KUA  PPAS,  Nota Kesepakatan dan output terakhir berupa DPA SKPD. Sedangkan untuk mekanisme  akuntabilitas  perencanaan  kebutuhan  dan  penganggaran aset  tetap  Pemerintah  Kota  Salatiga  dapat  dilihat  dari  pemenuhan dokumen  berdasarkan  Permendagri  19  tahun  2016  baik  untuk perencanaan kebutuhan maupun penganggaran. Selain itu akuntabilitas berdasarkan  perundang-undangan  Pemerintah  Kota  Salatiga  sudah menyesuaikan kebijakan dan perubahan amandemen.

## A B S T R A C T
This  research  is  driven  by  incomplete  documents  in  the  process  of  fixed  asset  planning  in Salatiga.  Therefore  this  study  aims  to  describe  the  accountability  of  the  planning  process  and budgeting of fixed assets in the Salatiga Municipal Government. The question that must be answered is  how  to  plan  the  planning  and  budgeting  of  Salatiga  City's  fixed  assets,  and  whether  the accountability of the Salatiga City Government is accountable. This research is a qualitative research with descriptive qualitative data analysis method. The results showed that the mechanism for planning needs and budgeting of fixed assets of the Salatiga City Government  had gone through the Strategic Plan,  Musrenbang,  RKA  SKPD,  KUA  PPAS,  Memorandum  of  Understanding  and  the  final  results  in the form of DPA SKPD. Whereas the accountability  mechanism for planning needs and budgeting of fixed assets of the Salatiga City Government can be seen from the fulfillment of documents based on Permendagri 19 of 2016 both for needs planning and budgeting. In addition, accountability based on the laws of the Salatiga City Government has adjusted the policies and amendment changes.
Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.
* Corresponding author. E-mail addresses: megadhita12@gmail.com (Mega Andhita)

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 15 February 2020 Received in revised form 30 March 2020 Accepted 20 April 2020 Available online 28 May 2020
Kata Kunci: Akuntabilitas, Penganggaran Modal, Aset tetap
Keywords: Accountability, Capital Budgeting, Fixed assets

## 1. Pendahuluan
Perubahan  paradigma  pemerintah  dalam  pemberian  hak  otonomi  kepada  setiap  daerah  ditandai dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2014  yang  mengemukakan  setiap  daerah  diberikan keleluasaan  untuk  menetapkan  peraturan  dan  mempertanggungjawabkan  atas  aturan  yang  ditetapkan. Penetapan  peraturan  ini  bertujuan  untuk  mensejahterakan  masyarakat  dapat  dicapai  melalui akuntabilitas.  Kamaluddin  (2019)  menjelaskan  akuntabilitas  didefinisikan  sebagai  pertanggungjawaban pejabat  publik  untuk  dapat  menjelaskan  kesesuaian  mekanisme  pertanggungjawaban  dan  peraturan perundang-undangan  yang  ada  kepada  masyarakat  maupun  Lembaga-  Lembaga  yang  berkepentingan. Berdasarkan  pengertian  tersebut  maka  Pemerintah  Pusat  maupun  Daerah  harus  memahami  cakupan akuntabilitasnya masing-masing, sebab akuntabilitas  mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan tujuan instansi  bersangkutan  (Hartanto,  2018).  Akuntabilitas  pun  perlu  dilakukan  dalam mengelola  aset  tetap, sebab merupakan aset yang  nilainya besar dari keseluruhan aset yang dimiliki.
Aset  dalam  perusahaan  terdiri  dari  dua  jenis,  yaitu:  aset  lancar  dan  aset  tetap.  Aset  lancar merupakan aset perusahaan yang memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun. Sedangkan aset tetap merupakan aset perusahaan yang  memiliki masa manfaat lebih  dari satu  tahun. Aset tetap digolongkan menjadi  dua  golongan,  yaitu:  aset  tetap  berwujud  dan  aset  tetap  tidak  berwujud.  Aset  tetap  berwujud contohnya:  mesin,  peralatan,  kendaraan,  bangunan  dan  tanah.  Aset  tetap  tidak  berwujud,  contohnya: software, merek dagang, lisensi dan formula, resep, desain dan lainlain. Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai  cara,  yaitu:  pembelian,  pembangunan,  serta  sumbangan.  Perusahaan  perlu  melakukan perawatan secara berkala terhadap aset tetap, agar mengurangi resiko penghentian pemakaian aset tetap karena kerusakan (Hartoko, 2017).
Kamaluddin (2019)  menjelaskan akuntabilitas didefinisikan sebagai pertanggungjawaban  pejabat publik untuk dapat menjelaskan kesesuaian mekanisme pertanggungjawaban dan peraturan perundang- undangan yang ada kepada masyarakat maupun Lembag- Lembaga yang berkepentingan.Berdasarkan UU 32 Tahun 2004, yang dijabarkan pada Pasal 27 ayat (2) Kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan  pertanggungjawaban  kepada  DPR,  serta  menginformasikan  laporan  penyelenggaraan pemerintah  daerah  kepada  masyarakat;  ayat  (3)  Laporan  penyelenggaraan  pemerintah  kepada Pemerintah  sebagaimana dimaksud  pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden  melalui  Menteri Dalam Negeri  untuk  Gubernur,  dan  Menteri  Dalam  Negeri  melalui  Gubernur  untuk  Bupati/Walikota  satu  kali dalam satu tahun; ayat (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) digunakan pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.17 pasal 4 tahun 2007, terdapat beberapa  proses  pengelolaan  aset,  yaitu:  perencanaan  kebutuhan  dan  penganggaran;  pengadaan; penggunaan;  penatausahaan;  pemanfaatan;  pengamanan  dan  pemeliharaan;  penilaian;  penghapusan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; proses pemindahtanganan; pembiayaan; dan tuntutan ganti rugi.  Wonggow  et  al.,  (2014)  mengemukakan  bahwa  tujuan  dari  keseluruhan  proses  yaitu  untuk meningkatkan  keefektifan,  keefisienan,  transparan  dan  akuntabel  yang  dapat  dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau publik.
Hartanto  (2018)  menyatakan    tahapan-tahapan  tersebut  saling  berkaitan.  Hal  ini  sependapat dengan  Nihayati et al ., (2019),   sehingga riset sebelumnya membahas keseluruhan proses namun secara garis  besar  saja.  Lain  halnya  dengan  penelitian  ini,  peneliti  hanya  menggunakan  prosedur  perencanaan kebutuhan dan penganggaran sebagai dasar penelitian. Sebab peneliti menyetujui pendapat Pinatik, Ilat & Kolinug (2015) yang menyatakan  pelaksanaan siklus perencanaan dan penganggaran yang kurang baik menyebabkan proses pengelolaan aset lainnya menjadi tidak optimal. Pendapat ini diperkuat Labasido & Darwanis (2019) yang menyatakan perencanaan kebutuhan dan penganggaran seharusnya sesuai dengan mekanisme  peraturan,  sebab  perencanaan  kebutuhan  dan  penganggaran    merupakan  dasar  untuk tahapan lainnya.
Pemerintah Kota Salatiga pada dasarnya sudah menjalankan proses pengelolaan aset tetap dengan mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  No.17  pasal  4  tahun  2007.  Namun, Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LKjIP)  menampilkan  adanya  masalah  perencanaan  pada  tahun 2018,  salah  satunya  adalah  adanya  ketidakselarasan  antar  dokumen  perencanaan.  Dalam  LKjIP  tidak dinyatakan  secara  jelas  letak  ketidak  selarasan  tersebut.  Dokumen  perencanaan  ini    diindikasi  peneliti terjadi dalam mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Penyebabnya dikarenakan terdapat perbedaan  dalam  menuliskan  kode  akun  barang  Milik  Daerah  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  dalam Negeri dengan kode akun akuntansi. Hal ini disebabkan kurangnya koordinasi dan ketegasan dalam hal
pelaporan  dokumen  tersebut.  Sehingga  terjadi  perbedaan  jumlah  penganggaran  yang  dicatat  dan  yang sebenarnya.
Penelitian  Tangkuman  &  Mulalinda  (2014)  pada  aset  tetap  Kabupaten  Sitaro  telah  dilakukan namun  hanya  menekankan  proses  pengadaan,  penggunaan,  penyimpanan,  pemanfaatan,  penghapusan, pemeliharaan dan pengamanan. Hal ini kembali diteliti oleh Hartanto (2018) di Kabupaten Ciamis untuk keseluruhan  prosedur  aset  tetap.  Hasil  penelitiannya  menunjukkan      Peraturan  Pemerintah  Nomor  27 Tahun 2014 menjadi penyebab utama tidak terlaksananya dua belas proses tersebut. Adapun penelitian dari  Nihayati et  al .,  (2019)  yang  menekankan  ketidakmasimal  prosedur  pengadaan,  pengamanan  dan pengendalian, penghapusan dan pemindahtanganan, pembinaan, penatausahaan, pelaporan dan penilaian karena tidak sejalan dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016.
Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan, yaitu: (1)  Bagaimana  mekanisme  perencanaan  kebutuhan  dan  penganggaran  aset  tetap  Pemerintah  Kota Salatiga?  (2)  Bagaimana  mekanisme  akuntabilitas  perencanaan  kebutuhan  dan  penganggaran  yang akuntabel?.  Sehingga  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  mekanisme  akuntabilitas  perencanaan kebutuhan  dan  penganggaran  yang  akuntabel  pada  Pemerintahan  Kota  Salatiga.  Adapun  manfaat penelitian  ini  yaitu  dapat  menambah  wawasan  terkait  perencanaan  kebutuhan  dan  penganggaran khususnya aset tetap. Selain itu manfaat bagi Pemerintah Kota Salatiga, diharapkan penelitian ini dapat memberikan  kontribusi  dan  menjadi  referensi  bagi  penelitian  selanjutnya  terkait  dengan  perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset tetap.

## 2. Metode
Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif  di Pemerintah Kota Salatiga. Data terkait mekanisme  perencanaan  kebutuhan  dan  penganggaran  aset  tetap  yang  akuntabel  diperoleh  dari wawancara  dengan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  Badan  Perencanaan,  Penelitian  dan Pengembangan Daerah (Bappeda) dan SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD). Narasumber SKPD Bappeda ialah  Kepala  Bidang  Penelitian  dan  Pengembangan,  sedangkan  untuk  SKPD  BKD  ialah,  Kepala  Bidang Anggaran  dan  Belanja,  dan  Kasubbag  Aset.  Pemilihan  narasumber  berdasarkan  keterkaitannya  tugas pokok dan fungsi terkait  perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset tetap  Kota Salatiga.
Informasi  yang  diperlukan  tidak  hanya  diperoleh  dari  wawancara,  melainkan  dengan mengumpulkan  dokumen  terkait  yang  dapat  diperoleh  dari  situs  resmi  pemerintah  Kota  Salatiga  atau dengan  mendatangi  langsung  kantor  SKPD  Bappeda  dan  BKD.  Dokumen  yang  diperlukan  ialah:  (a) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD); (b) Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah  (RKPBMD);  (c)  Daftar  Kebutuhan  Barang  Milik  Daerah  (DKBMD);  (d)  Daftar  Kebutuhan Pemeliharaan  Barang  Milik  Daerah  (DKPBMD);  (e)  Laporan  perhitungan  APBD;  (f)  Nota  perhitungan APBD; (g) Laporan aliran Kas; dan (h) Neraca Daerah.
Teknik  analisis  data  dilakukan  dengan  reduksi  data  yaitu  membuat  rangkuman  inti  dan mengklasifikasikan sesuai dengan masalah yang diteliti. Sub yang direduksi ialah mekanisme perencanaan kebutuhan  dan  penganggaran  aset  tetap  kota  Salatiga.  Penyajian  data  dilakukan  dengan  membuat  teks naratif  sehingga  dapat  memudahkan  dan  bertujuan  untuk  melihat  gambaran  penelitian  secara menyeluruh atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian. Setelah itu akan di analisis dengan landasan pendapat berdasarkan dengan para ahli untuk dapat dilakukan upaya penarikan kesimpulan.

## 3. Hasil dan pembahasan
A. Gambaran Aset
Berdasarkan catatan atas laporan keuangan (CALK), nilai aset tetap Pemerintah Kota Salatiga  per 31  Desember  2018  sebesar  Rp3.289.063.056.248,83.  Jika  dibandingkan  dengan  jumlah  aset  tetap  pada tahun  2017  sebesar  Rp.3.215.249.253.145,86,  maka  terjadi  peningkatan  sebesar  Rp73.813.803.102,96 atau meningkat sebesar 2,30 %.

## Tabel 1. Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset
Sumber: Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga
Nilai aset tetap Pemerintah Kota Salatiga per 31 Desember 2018 sebesar Rp.3.289.063.056.248,83, setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp.771.286.535.093,16 adalah sebesar Rp.2.517.776.521.155,67. Berikut penjelasan terkait kelompok dan jumlah aset tetap pada tahun 2018:
a) Tanah Pemerintah Kota Salatiga pada tahun 2018 sebesar Rp.1.435.651.829.622,66. Jika dibandingkan dengan  jumlah  aset  Tanah  per  31  Desember  2017  sebesar  Rp1.479.384.253.434,01  maka  terdapat penurunan  tanah  sebesar  Rp43.732.423.811,35  atau  menurun  sebesar  0,03  %.  Tanah  yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Salatiga, termasuk yang dipakai atau dikelola entitas lainnya;
b) Peralatan dan mesin pada tahun 2018  sebesar Rp. 469.400.299.487,92. Jika dibandingkan dengan Aset Tetap  Peralatan  dan  Mesin  per  31  Desember  2017  sebesar  Rp402.922.063.515,34  maka  terdapat peningkatan  sebesar  Rp66.478.235.972,58  atau  meningkat  sebesar  16.50%.  Rincian  jenis  peralatan dan  mesin  yakni:  alat-alat  besar,  alat-alat  angkutan,  alat-alat  bengkel  dan  alat  ukur,  alat-alat peternakan, alat-alat kantor dan rumah tangga, alat-alat studio dan komunikasi, alat-alat kedokteran, alat-alat laboraturium, alat-alat persenjataan, computer, alat produksi, pengolahan dan pemumian, alat keselamatan kerja, alat peraga,  peralatan proses/produksi,rambu-rambu, dan peralatan olahraga;
c) Gedung dan bangunan pada tahun 2018  sebesar Rp. 513.393.749.075,93.  Jika  dibandingkan dengan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 420.278.544.016,02 maka terdapat  peningkatan  Gedung  dan  Bangunan  Tahun  2018  sebesar  Rp93.115.205.059,91  atau meningkat sebesar 22,15 %. Rincian jenis Gedung dan bangunan yakni: bangunan Gedung, monument, bangunan Menara,  Tugu Titik Kontrol/ Pasti;
d) Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2018 sebesar Rp.788.459.062.832,37. Jika dibandingkan dengan nilai  aset  tetap  Jalan,  Irigasi  dan  Jaringan  per  31  Desember  2017  sebesar  sebesar Rp826.370.727.311,11 maka terdapat penurunan sebesar Rp37.911.664.478,74 atau menurun sebesar 4,80%. Rincian aset tetap jalan, irigasi dan jaringan, yakni: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi jaringan;
e) Aset Tetap Lainnya pada tahun 2018 sebesar Rp. 30.758.469.978,89. Jika  dibandingkan dengan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp35.148.648.717,47 maka terdapat penurunan sebesar Rp4.390.178.738,58 atau menurun sebesar 12,49 %;
f) Konstruksi  dalam  Pengerjaan  pada  tahun  2018  sebesar  Rp.  51.399.645.251,06.  Jika  dibandingkan dengan  jumlah  Aset  Konstruksi  dalam  Pengerjaan  per  31  Desember  2017  sebesar Rp51.145.016.151,92 maka terdapat peningkatan sebesar Rp 254.629.099,14 atau meningkat sebesar 0,49 %;
g) Akumulasi Penyusutan pada tahun 2018  sebesar Rp. 771.286.535.093,16. Jika  dibandingkan dengan jumlah Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2017 sebesar Rp732.731.640.077,64 maka terdapat
No Aset Tetap  31 Desember 2017 Penambahan Pengurangan 31 Desember 2018 1 Tanah 1.479.384.253.4 34,01 14.082.984.024,0 0 57.815.407.835,3 5 1.435.651.829.622,6 6 2 Peralatan dan Mesin 402.922.063.51 5,34 95.260.458.494,7 9 28.782.222.522,2 1 469.400.299.487,92 3 Gedung dan Bangunan 420.278.544.01 6,02 135.540.578.468, 52 42.425.373.408,6 1 513.393.749.075,93 4 Jalan, Irigasi  dan Jaringan 826.370.727.31 1,11 136.627.228.003, 12 174.538.892.481, 86 788.459.062.832,37 5 Aset  Tetap Lainnya 35.148.648.717, 47 17.663.364.072,5 9 22.053.542.811,1 7 30.758.469.978,89 6 Konstruksi Dalam Pengerjaa n 51.145.016.151, 92 26.552.149.000,0 0 26.297.519.900,8 6 51.399.645.251,06 Jumlah 3.215.249.253.1 45,86 425.726.762.063, 02 351.912.958.960, 06 3.289.063.056.248,8 3
peningkatan  Akumulasi  Penyusutan  Tahun  2018  sebesar  Rp38.554.895.015,52  atau  meningkat  5,26 %.  Rincian  akumulasi  penyusutan  per  31  Desember  2018  yakni  untuk  aset  tetap  peralatan  mesin, Gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya.
B. Mekanisme Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Aset Tetap
Prosedur perencanaan kebutuhan berawal dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  (RPJMD)  untuk  jangka  waktu  5  tahun.  Namun  penjabarannya  dipilah  menjadi  pertahun  yang  di sebut dengan Rencana Strategis (Renstra) lalu akan dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)  dimana dinas dinas akan mengusulkan kegiatan dan kebutuhan selama 1 tahun kedepan. Lalu akan disinkronisasikan dan dievaluasi menjadi revisi perencanaan kebutuhan yang kemudian akan di masukkan  dalam  RKA-SKPD.  Hasil  dari  dokumen  RKA-SKPD  akan  menjadi  dasar  untuk  penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Rancangan KUA PPAS diserahkan kepada DPRD untuk dibahas oleh Pemerintah Kota Salatiga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kemudian akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan.
Rencana strategis yang akan di sahkan harus didasarkan dari kebutuhan dan permasalahan yang sedang  terjadi  dalam  pengelolaan  aset  tetap.Anggaran  yang  disetujui  dalam  Peraturan  Daerah  APBD dituangkan  dalam  DPA  SKPD.  Dalam  proses  pelaksanaannya  berpedoman  pada  ketentuan  yang  berlaku dibidang pengelolaan keuangan daerah. Jika dilihat bandingkan dengan mekanisme menurut Morasa et al., (2016),  maka  sebagian  mekanisme  perencanaan  kebutuhan  aset  tetap  telah  memenuhi  ketentuan  yang ada.  Walaupun  masih  terdapat  perbedaan  dalam  mekanisme  penganggaran.  Hasil  wawancara  dengan Pimpinan  bidang  Anggaran  dan  Belanja  menyatakan,  bidang  anggaran  hanya  perlu  mengecek, menyesuaikan dan menyetujui anggaran yang akan dikeluarkan. Penyetujuan anggaran juga tidak berbelit asalkan telah memenuhi dokumen yang diperlukan dan telah sesuai dengan DPA.
Berdasarkan hasil wawancara, masalah yang seringkali terjadi di Pemerintah Kota Salatiga ternyata sama  dengan  fenomena  penelitian  ini.  Fenomena  ini  pun  berkaitan  langsung  dengan  perencanaan kebutuhan aset tetap Masalah yang seringkali terjadi ialah terdapat perbedaan antara kode barang Milik Daerah sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri dengan akun Akuntansi (BAS). Pimpinan SKPD bagian aset menyatakan mereka telah memiliki penanganan detektif, yaitu dengan cara melakukan mapping dari kode akun Barang Milik Daerah ke kode akun Akuntansi. Oleh karena itu, walaupun belum dapat dihilangkaan sepenuhnya, namun peneliti menganggap masalah ini tidak memberikan dampak yang besar dalam proses mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran.
C. Akuntabilitas Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Aset Tetap
Akuntabilitas  perencanaan  kebutuhan  yang  akuntabel  ialah  pertanggungjawaban  kepada  pihak yang berhak/ berwenang dan harus didasarkan oleh peraturan perundang-undangan maupun mekanisme perencanaan  kebutuhan  (Kamaluddin,  2019).  Selain  itu  pertanggungjawaban  kepada  pihak  yang berwenang dilakukan dengan membuat dan menyampaikan output mekanisme perencanaan kebutuhan, yakni: laporan keuangan/dokumen pelaksanaan  yang kemudian akan menjadi akuntabilitas Pemerintah atas apa yang sudah di laksanakan selama 1 tahun kedepan.
Terdapat  beberapa  dokumen  terkait  dengan  perencanaan  kebutuhan  pertahun,  yaitu:  (a) RPJMD,(b)  Renstra,  (c)  Rencana  Kebutuhan  Pengadaan  Barang  Milik  Daerah,  (d)  Rencana  Kebutuhan Pemeliharaan  Barang  Milik  Daerah,  (e)  RKA-SKPD,  (f)  KUAPPAS,  (g)  APBD  dan  (h)  DPA.  Selain  itu berdasarkan  hasil  wawancara,  undang-undang  yang  dijadikan  pedoman  untuk  perencanaan  kebutuhan, yaitu:  (a)  Undang-undang  25  tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  (b) Permendagri  86  tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Perencanaan  Pembangunan  Daerah,  Tata  Cara  Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah, serta Tata Cara Perubahan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah,  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah,  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah,  (c)  Peraturan  Pemerintah  58  tahun  2005  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (d) Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,  (e)  Permendagri  19  tahun  2016  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  (BMN), (f) Permendagri  27  tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah,  (g)  Peraturan  Daerah  15  tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Berdasarkan  teori  yang  ada  akuntabilitas  penganggaran  yang  akuntabel  dapat  diperhatikan  dari dokumen/  laporan  yang  dihasilkan  oleh  Pemerintah  Kota  Salatiga.  Dokumen  yang  diperlukan  untuk proses pencairan anggaran ialah: (a) Surat Permintaan Pembayaran (SPP), (b) Surat Perintah Membayar (SPM)  dan  (c)  Surat  Perintah  Pencairan  Dana  (SP2D).    Selain  itu  untuk  dokumen  yang  dihasilkan  dari pelaksana  anggaran  antara  lain:  (a)  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA),  (b)  Laporan  Perubahan  Saldo Anggaran Lebih, (c) Neraca, Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e) Laporan Arus Kas,
dan  (f)  Catatan  Atas    Laporan  Keuangan.  Pada  dasarnya  penganggaran  yang  akuntabel  tidak  mesti menggunakan peraturan perundang undangan yang sama setiap tahunnya. Namun dari hasil wawancara bidang  Anggaran  dan  Belanja  maupun  laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Salatiga  terdapat banyak  undang-undang  yang  menjadi  dasar  dalam  proses  penganggaran.  Beberapa  diantaranya,  yaitu: Permendagri  55  tahun  2008  tentang  Tata  Cara  Penatausahaan  dan  Penyusunan  Laporan Pertanggungjawaban  Bendahara  serta  Penyampaiannya;  Undang-Undang  17  tahun  2003  Tentang Keuangan Negara; Undang-Undang 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan  Negara;  Peraturan  Pemerintah  71  tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP); Peraturan  Daerah  kota  salatiga  8  tahun  2017  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  tahun anggaran 2018; Peraturan Daerah Kota Salatiga 23 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018; Peraturan Walikota Salatiga 37 tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan  Peraturan Walikota Salatiga 25 tahun 2017.

## 4. Simpulan dan saran
Berdasarkan hasil wawancara masalah ketidakselarasan dokumen terjadi karena Pemerintah Kota Salatiga  harus  menyesuaikan  perubahan  amandemen/  peraturan  perundang-undangan  di  bidang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Hal ini sering terjadi, mengingat perubahan ini dilakukan oleh Pemerintah  Pusat,  sehingga  dalam  perjalanannya  Pemerintah  Kota  Salatiga  harus  ikut  menerapkannya. Namun permasalahan ini sudah memiliki penyelesaian dengan cara melakukan melakukan mapping dari kode  akun  Barang  Milik  Daerah  ke  kode  akun  Akuntansi.  Selain  itu,  menurut  hasil  analisis  yang  telah dilakukan  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  mekanisme  perencanaan  kebutuhan  dan  penggaran Pemerintah  Kota  Salatiga  telah  dijalankan  secara  akuntabel.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pemenuhan dokumen  berdasarkan  Permendagri  19  tahun  2016  baik  untuk  perencanaan  kebutuhan  maupun penganggaran.  Selain  itu  akuntabilitas  berdasarkan  perundang-undangan  yang  dilihat  dari  ketentuan yang berlaku. Hal ini diakibatkan karena tiap daerah otonomi mempunyai kebijakan masing-masing dan perubahan  amandemen.  Berdasarkan  hasil  penelusuran  dokumen  undang-undang  yang  digunakan Pemerintah  Kota  Salatiga  mengacu  pada  Pengelolaan  Aset  Tetap  ,  SAP,  Kebijakan  Pemerintah  dan Peraturan Walikota.
Penelitian  ini  masih  memiliki  keterbatasan  dan  kekurangan  mengingat  analisis  yang  digunakan ialah  analisis  deskriptif  dari  hasil  wawancara  dan  berbagai  dokumen  terkait  dengan  perencanaan kebutuhan  dan  penganggaran.  Oleh  karena  itu  diharapkan  kepada  peneliti  selanjutnya  yang  melakukan penelitian serupa agar dapat menggunakan metode analisis dan metode pengumpulan data yang berbeda.

## Daftar Rujukan
Albugis,  F.  F.  (2016).  Penerapan  Sistem  Akuntasni  Keuangan  Daerah  dalam  Mewujudkan  Transparansi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA , 784 (3), 78–89.
Hartanto,  N.  (2018).  Implementasi  PP.  No.  27  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/ Daerah dalam Upaya Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Barang dan Jasa. Journal of Managemen , 2 (3).
Hasan,  W.  A.  (2019).  Sistem  Pengelolaan  Aset  Tetap  Pada  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Buton. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen , 2 (1), 27–38. https://doi.org/10.35326/jiam.v2i1.252
Hartoko, M. Setiadi. Aset Tetap (Studi Kasus Di Pt Ifca Property365 Indonesia) . Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Vol. 5 No. 1, July 2017
Honga,  A.  F.,  &  Ilat,  V.  (2014).  Analisis  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Pemerintah Kota Bitung. Jurnal EMBA , 2 (4), 278–288. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Kamaluddin,  S.  (2019).  Tata  Kelola  Pemerintahan  yang  Baik  (Good  Governance)  pada  Kantor  Distrik Okhika  Kabupaten  Pegunungan  Bintang. Jurnal  Ilmu  Administrasi  Dan  Ilmu  Pemerintahan , 3 (1),
222–228.
Kusen, G. J. (2015). Prinsip Prinsip Hukum Pengelolaan Aset Daerah. Lex et Societatis , III (2), 61–78.
Labasido, E. R., & Darwanis,  D. (2019). Analisis  Pengelolaan Aset Tetap Daerah  Pada Dinas Pengelolaan Keuangan  Aset  Daerah  (Dpkad)  Provinsi  Aceh. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi  Akuntansi , 4 (2), 215–236. https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i2.12233
Monica,  S.  G.,  Saerang,  D.  P.  .,  &  Pangerapan,  S.  (2017).  Penerapan  Sistem  Informas  Manajemen  Daerah (SIMDA)  Barang  Milik  Daerah  pada  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota  Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern , 12 (2), 304–316.
Morasa,  J.,  Lumenta,  A.  L.,  &  Mawikere,  L.  (2016).  Pengaruh  Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Daerah  Dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kabupaten Minahasa Selatan). Jurnal EMBA , 4 (3), 135–146.
Nihayati, A., Dwi, A., & Bawono, B. (2019). Analisis Penerapan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa pada Desa Medayu. University Research Colloqium (Urecol) , 9 (3), 265–274.
Pinatik,  S.,  Ilat,  V.  I.,  &  Kolinug,  M.  S.  (2015).  Analisis  Pengelolaan  Aset  Tetap  Pada  Dinas  Pendapatan Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Kota  Tomohon. Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis Dan Akuntansi , 3 (1), 818–830.
Purba, R. B., & Aziza, N. (2019). Pengelolaan Aset Tetap Daerah dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Aset Daerah . 9 (2), 152–164.
Rizal, Fitri, S. A., & Rantika, D. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDes)  Tahun  2016. Jurnal  Al-IQTISHAD , 14 (1),  20–37.  Retrieved  from http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-iqtishad/article/view/5457
Tangkuman, S., & Mulalinda, V. (2014). Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada  Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Sitaro. Jurnal  Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 2 (1), 521–531.
Wonggow,  A.,  Ilat,  V.,  &  Affandi,  D.  (2014).  Kajian  Mengenai  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  Di Pemerintah  Kota  Manado  Menurut  Permendagri  No.  17  Tahun  2007. Jurnal  Riset  Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 2 (1), 582–593.
Zawawi,  M.  (2016).  Chabib  Soleh  &  Heru  Rochmansjah,  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  daerah,  Fokus Media,  Bandung,  2010.  Model  Akuntabilitas  Kinerja  Skpd  Dalam  Mewujudkan  Good  Governance.
Jurnal Pemerintahan
Dan
Politik , 1 (1), 8–13. Retrieved from
http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/693/844