## POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA
Maulida Zahra Kamila 1 1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
*Correspondence: Jurnalmaulidazhr@gmail.com

## Abstract
Marriage is a strong bond that cannot be separated and a bond that raises many legal implications between husband and wife, therefore a clear marriage law is needed. The formulation of law has its process and dynamics, as well as many factors that influence the birth of law, including the birth of Law Number 1 of 1974. The purpose of this study is to determine the political dynamics that occur in the process of the birth of the law. marriage. This study uses a content analysis method  with  a  normative  approach,  for  the  data  obtained  from  the  study  of literature and data analysis using a qualitative approach. The results of this study, in the process of formulating a marriage law, there are political dynamics that can bring fresh air to Indonesian marriage law, because this marriage law protects and clarifies marriage law that can be used by all Indonesian people.
Keywords: Politic, Law, Marriage Law

## Abstrak:
Perkawinan  adalah  ikatan  kuat  yang  tidak  terpisahkan  dan  suatu  ikatan  yang menimbulkan banyak implikasi hukum antara pasangan suami isteri, karenanya dibutuhkan  aturan  hukum  perkawinan  yang  jelas.  Perumusan  suatu  undang- undang  memiliki  proses  dan  dinamikanya  tersendiri,  serta  banyak  faktor  yang mempengaruhi  lahirnya  suatu  undang-undang,  termasuk  dalam  kelahiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika politik yang terjadi dalam proses lahirnya undang-undang perkawinan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  konten  dengan pendekatan normatif, untuk data yang diperoleh berasal dari studi literatur dan data  analisanya  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  dari  penelitian  ini, dalam proses perumusan undang-undang perkawinan terdapat dinamika politik yang ternyata dapat membawa angin segar bagi hukum perkawina di Indonesia, karena  dengan  adanya  undang-undang  perkawinan  ini  melindungi  dan memperjelas hukum perkawinan yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Kata Kunci: Politik, Hukum, Undang-Undang Perkawinan
Politik Hukum Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

## Pendahuluan
Perkawinan  merupakan  suatu  ikatan  yang  sakral  dantara  seorang perempuan dan laki-laki yang tidak dapat terpisahkan. Dalam islam, perkawinan merupakan  penyempurna  Sebagian  agama  dan sunatullah .  Secara  alamiah, perkawinan tidak akan terjadi jika tidak adanya ikatan tarik menarik untuk hidup bersama  antara  satu  dengan  yang  lainnya,  maka  dalam  membangun  sebuah pernikahan dengan tujuan memiliki keluarga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi, diperlukan adanya ikatan lahir dan batin yang kuat.
Awalnya tidak ada peraturan jelas yang mengatur perkawinan, sehingga seseorang  bebas  melakukan  kehendaknya  dalam  hal  perkawinan  tanpa  adanya aturan baku, maka banyaknya kasus yang marak terjadi akibat tidak adanya aturan khusus yang mengatur perkawinan. Padahal ikatan perkawinan bukan hal yang bisa dipermaikan, sebab dampak dari adanya ikatan perkawinan akan berimplikasi pada    banyak  hal.  Oleh  karena  itu,  seiring    berjalannya  waktu,  Indonesia mengundangkan  peraturan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  yang  mana  aturan  ini  menjadi  cikal  bakal  kemajuan  hukum perkawinan di Indonesia.
Sebelum  hadirnya  undang-undang  perkawinan,  undang-undang  nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk telah lahir terlebih dahulu, yang mana undang-undang tersebut telah dilengkapi dan diperjelas oleh undang-undang perkawinan.
Proses pembentukan undang-undang perkawian ini tidaklah mudah dan tidak sebentar. Butuh pemahaman yang sangat dalam akan proses dan dinamika politik  dalam  pembuatannya.  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  akan  berfokus  pada proses  dinamika  politik  dalam  penyususnan  Undang-Undang  Nomor  1  tahun 1974.

## Metodologi
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  konten  analisis dengan  pendekatan  normatif.  Data  primer  yang  digunakan  adalah  dari  buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer diperoleh melalui studi literatur yang penulis kumpulkan dan data analisa dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan
Sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia
Sebelum Kemerdekaan-1946
Pada  masa  penjajahan  belanda  yang  hampir  350  tahun,  Belanda meninggalkan  jejak  peninggalan  salah  satunya  berupa  hukum  perkawinan  bagi orang-orang Indonesia. Pada waktu itu, yang berlaku bagi masyarakat Indonesia asli adalah Ordonasi perkawinan Kristen (HOCI) dan inipun hanya berlaku bagi yang  beragama kristen, yang ditulis di stastsblad 1933 nomor 74. Kemudian, bagi orang  timur  asing,  eropa  dan  orang  Indonesia  keturunan  cina  diberlakukan hukum  perkawinan  yang  terdapat  dalam  kitab  undang-undang  hukum  perdata (BW), dan peraturan tentang perkawinan campuran yang diatur dalam staatblad 1898  nomor  158. 1 Hukum  perkawinan  yang  berlaku  bagi  orang  pribumi  yang beragama  islam  pada  saat  itu  hanya  sebatas  hukum  materil  yang  diambil  dari kitab-kitab  fikih  klasik  karangan  ulama  terdahulu,  namun  telah  berlaku  juga hukum  agama  yang  sudah  diresepsikan  dengan  hukum  adat,  sedangkan  bagi pribumi  non  muslim  hanya  berlaku  hukum  adat.  Namun  hingga  akhir  masa penjajahan, belanda tidak berhasil merampungkan rumusan hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh masyarakat secara keseluruhan. 2

## Tahun 1946-1974
Tahun 1946, setahun setelah Indonesia merdeka bukan merupakan hal yang  mudah  bagi  orang-orang  islam,  sebab  banyaknya  permasalahan  tentang perkawinan yang bermunculan. Hal ini diakibatkan karena tidak adanya kodifikasi hukum  perkawinan  bagi  orang  islam,  sebab  banyak  orang-orang  islam  yang berpedoman pada kitab-kitab fikih klasik, misalnya kitab Imam Syafii atau Imam Maliki. Karena perbedaan pedoman kitab fikih klasik tersebut, maka terdapat pula perbedaan  dalam  penerapan  hukum  perkawinan,  seperti  perkawinan  anak, perkawinan paksa, penyalahgunaan hak dan poligami. Disebabkan permasalahan- permasalahan  tersebut,  maka  pada  26  November  1946  pemerintah mengundangkan Undang-Undang nomor 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Peraturan tersebut disahkan oleh Presiden Soekarno di Linggarjati, kemudian  berlaku  di  Jawa  dan  Madura,  serta  diberlakukan  juga  di  wilayah Sumatera. 3

## Tahun 1974-Sekarang
Pelaksanaan undang-undang tersebut diterbitkan Intruksi Menteri Agama Nomor  4  tahun  1974  yang  ditujukan  untuk  pegawai  pencatat  nikah  (PPN). Kemudian pada tahun  1974 juga lahirlah Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kita pergunakan hingga hari ini. 4
1 Taufiqurrahman  Syahuri, Legislasi  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia, (Jakarta:  Kencana, 2013), hlm. 100.
2 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia , (Jakarta: Sumur Bandung, 1981). hlm. 5.
3 Nani Suwondo, Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 1992), hlm. 96.
4 Ibid
Politik Hukum Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

## Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia
Peraturan di Indonesia berlaku hukum dasar yang tertulis seperti UUD 1945, selain itu juga berlaku hukum yang tidak tertulis yang sering dijumpai dalam tata hukum nasional. Bahkan norma dasar dalam pasal 2 aturan peralihan UUD 1945  menunjukan  hukum  yang  menjadi  isi  awal  tata  hukum  nasional  dengan menyatakan  segala  peraturan  yang  ada  masih  langsung  berlaku  selama  belum diadakan yang baru menurut UUD, yang dalam hal ini termasuk hukum tidak tertulis. 5 Adapun  sebelum  kemerdekaan,  hukum  perkawinan  bagi  masyarakat pribumi tersebut merupakan hukum tidak tertulis yang diadopsi dari hukum fikih dan  hukum  adat  yang  telah  diresiplir  berdasarkan  teori receptie ,  dan  tidak  ada hukum  tertulis  atau  yang  diundangkan  yang  dapat  dijadikan  sebagai  patokan dalam  pelaksanaan  perkawinan  di  Indonesia,  dan  hukum  perkawinan  tertulis hanya berlaku bagi golongan tertentu. Hal ini mendorong beberapa organisasi perempuan pada masa itu menuntut untuk memiliki undang-undang perkawinan dan persoalan tersebut pernah dibicarakan di Volksraad. 6
Setelah  Indonesia  merdeka,  upaya  untuk  mendapatkan  undang-undang perkawinan  masih  terus  digaungkan.  Pada  akhir  tahun  1950,  dibentuk  panitia penyelidik peraturan dan hukum perkawinan, talak dan rujuk, yang diketuai oleh Mr. Teuku Moh. Hasan. Kepanitiaan ini dibentuk berdasarkan surat penetapan Menteri Agama RI nomor B/4299 tanggal 1 Oktober 1950. Sayangnya, setelah terbentuk  kepanitiaan  ini  tidak  efektif  dan  tidak  dapat  bekerja  sebagaimana seharusnya,  sebab  banyak  hambatan  dan  tantangan  yang  muncul  dalam pelaksanaan tugasnya. Setelah mengalami beberpaa perubahan, pada 1 April 1961 dibentuk  kepanitiaan  baru,  dengan  maksud  agar  dapat  bekerja  efektif  dan membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. 7
Setelah banyaknya perubahan atas amandemen yang masuk dalam panitia kerja, maka pada 22 Desember 1973 pemerintah mengajukan rancangan undang- undang perkawinan yang kemudian diteruskan kepada sidang paripurna DPR-RI untuk  selanjutnya  disahkan  sebagai  undang-undang.  Dalam  sidang  paripurna tersebut,  fraksi-fraksi  menyatakan  pendapatnya  dan  juga  pemerintah  yang diwakili oleh Menteri Agama memberikan kata akhirnya. Pada tanggal 2 Januari 1974,  diundangkanlah  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan dengan tambahan Lembar Negara (LN) Nomor 3019/1974. 8
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan atau  UUP  maka  telah  ada  keseragaman  pengaturan  tentang  perkawinan  bagi
5 Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 58.
6 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2000), hlm. 3.
7 Ibid, hlm. 4.
8 Ibid
seluruh golongan masyarakat di Indonesia. Melalui Undang-Undang Perkawinan ini maka perkawinan tidak hanya sekadar ikatan keperdataan antara seorang pria dan  wanita  sebagai  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. 9

## Politik Hukum lahirnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia
Pembentukan  Undang-Undang  Perkawinan  untuk  pertama  kali prosenya dilakukan pada 30 Agustus 1973. Hal ini dilakukan setelah presiden menyampaikan surat beserta lampiran RUU ke DPR. “ Kemudian, pemerintah memberikan  keterangan  yang  disampaikan  langsung  oleh  Menteri  yang bersangkutan, yang saat itu diwakili oleh Menteri Kehakiman Oemar   Senoadji, Menteri  Agama  Mukti  Ali  dan  sampai  selesai  presiden  diwakili  oleh  kedua menteri tersebut . 10 ” Tahapan  selanjutnya  yaitu  penyampaian  pidato  oleh  anggota-anggota DPR  dan  diberikan  waktu  yang  sama  untuk  menyampaikan  pendapat- pendapatnya yang diwakili oleh juru bicara dari masing-masing fraksi. Saat itu, ada  empat  fraksi  yang  menyampaikan  pidatonya,  yaitu  dari  Persatuan Pembangunan, PDI, Karya dan ABRI. Pada tahap ketiga, yaitu rapat antar komisi DPR  dengan  pemerintah  yang  di  wakili  oleh  Menteri.  Disinilah  RUU  diolah, pendapat  antara  DPR  dan  Menteri  harus  sinkron,  sebab  jika  tidak  maka  akan memerlukan  waktu  berhari-hari  untuk  mendapatkan  pendapat  yang  sama. Kemudian proses terakhir, yaitu sidang pleno DPR untuk mengesahkan undang- undang. Setelah disepakati bersama, maka sidang tersebut selesai dan naska RUU diberikan kepada presiden untuk ditandatangani untuk kemudian diundangkan. Setelah sekretaris negara menandatanganu, maka UU tersebut telah sah dan harus ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia. Tanggal 2 januari 1974 Presiden Soeharto akhirnya  mengesahkan  UU  Nomor  1  Tahun  1974.    Setelah  undang-undang perkawinan tersebut sah, pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor  9  tahun  1975  yang  berisi  pelaksanaan  UU  Nomor  1  tahun  1974,  dan dikeluarkan juga Peraturan Menteri Agama nomor 3 dan nomor 4 pada Juli 1975, yang  memuat  tentang  kewajiban  pegawai  pencatata  nikah  dan  tata  kerja pengadilan agama, serta contoh-contoh akta nikah, cerai, talak dan rujuk.
Proses pengesahan RUUP ini tidak berjalan mudah, banyak perbedaan pendapat  dan  masukan-masukan  baik  dari  anggota  DPR,  elit  politik  dan masyarakat. Tuntutan yang diberikan tentang keberatan poligami dan mengusung hak-hak perempuan supaya lebih diperhatikan tidak sama seperti yang diajukan pada  1950-an,  dan  pada  Mei  1967  RUUP  telah  diajukan  namun  mendapati penolakan dari fraksi Khatolik. Meskipun dalam fraksi ini hanya beranggotakan
9 Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.
10 Amak FZ, Proses Undang-Undang Perkawinan, (Bandung: al- Ma’arif, 1976), hlm. 9
Politik Hukum Undang-Undang Perkawinan di Indonesia
8 orang dari 500 anggota DPR, tapi atas aksi penolakannya membuat pembahasan RUUP ini diberhentikan. Alasan penolakan fraksi ini karena tidak mau membahas suatu hal yang berhubungan dengan agama.
Kemudian RUUP ini diajukan kembali oleh pemerintah pada 31 Juli 1973 ke DPR. Tapi, sebelum rancangan tersebut kembali dibahas, sebagian materi dari RUUP sudah terekspos ke media.  Sehingga timbul tuntutan yang membahas soal agama  dan  menurut  fraksi  Persatuan  Pembangunan  ada  beberapa  pasal  yang dianggap  tidak  sesuai  dengan  ajaran  agama  islam. “ Pasal  yang  dianggap bertentangan tersebut adalah mengenai sahnya perkawinan yang tidak berdasakan agama Islam; anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung; larangan adanya perkawinan karena adanya hubungan anak angkat atau bapak angka; dan perbedaan agama bukanlah penghalang perkawinan. ” Fraksi Persatuan Pembangunan sangat bersemangat merevisi RUUP dari segi agama, sedangkan fraksi lain hanya melihat dari segi hak-hak prempuan yang dijadikan topik saat itu. Fraksi ini memegang teguh hasil musyawarah ulama NU yang di lakukan di Jombang. Musyawarah ini dilakukan setelah RUUP masuk ke DPR dan mereka membahas pasal demi pasal untuk mencari aturan yang tidak sesuai dengan ajaran islam. Hasil dari musyawarah tersebut, ada beberapa pasal yang tidak sesuai, dan kemudian oleh fraksi Persatuan Pembangunan dibawanya ke PBU Jakarta dan dijadikan pedoman saat sidang di DPR. Revisi yang dibawa fraksi  Persatuan  Pembangunan  ini  mendapat  dukungan  dari  organisasi  islam seperti  IPNU,  PII,  GMII  dan  para  ulama, “ bahkan  mereka  ikut  demo  demi mendukung  pernyataan  tersebut,  yang  berisi  menolak  RUUP  yang  diajukan pemerintah kepada DPR; menuntut pemerintah untuk mencabut kembali RUUP karena  bertentangan  dengan  aturan  agama  islam;  menyerukan  kepada  seluruh lapisan masyarakat termasuk sipil dan militer untuk tetap berpegang teguh pada akidah agama dengan konsekuen. ”
Fraksi  Pesatuan  Pembangunan  ini  juga  mengatakan  bawah  RUU  ini tidak cocok, sebab banyak pasal yang diadopsi dari BW dan HOCI. Karena hal tersebut,  terjadilah  demonstrasi  dan  Menteri  Agama  saat  itu,  Mukti  Ali melakukan  lobi  politik  dengan  fraksi  PPP  dan  para  ulama.  Kemudian ditunjuklah Jenderal Soemitro sebagai penanggungjawab masalah tersebut, yang sebelumnya tanggungjawab ini dipegang oleh Ali Moertopo. Soemitro bergerak cepat  dengan  melakukan  pertemuan-pertemuan  dengan  fraksi  Persatuan Pembangunan dan kelompok-kelompok islam lain. Kemudian didapatkan lah hasil berupa perombakan RUU yang awalnya 73 pasal, menjadi 66 pasal, dengan rumusan sebagai berikut:
“ 1. Hukum Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi  ataupun dirubah; 2. Sebagai konsensus nomor satu, alat-alat pelaksana tidak akan dikurangi ataupun dirubah;  3.  Hal-hal  yang  bertentangan  dengan  hukum  islam  dan  tidak  sesuai dalam Undang-Undang perkawinan akan dihilangkan; 4. Pasal 2 ayat 1 disetujui dengan  rumusan “perkawinan adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaan itu” dan ayat 2 “Tiap -tiap perkawinan dicatat demi kepentingan administrasi negara”; 5. Perkawinan dan perceraian serta poligami perlu diusahakan untuk mencegah kesewenang-wenangan. ”
Dengan  adanya  pertemuan  tersebut  semua  pasal  yang  dianggap bertentangan  dengan  hukum  islam  dirubah  sehingga  tidak  bertentangan  lagi. Sehingga setelah terjadinya kesepakatan ini RUU perkawinan bisa dilanjutkan dibahas  dengan  adanya  persetujuan  semua  fraksi. “ Padahal  sebelum  adanya pertemuan  ini  fraksi  Persatuan  Pembangunan  tidak  mau  melanjutkan pembahasan  pada sidang ketiga. Hal ini dilakukan sebagai aksi protes atas tidak setuju  isi  dari  RUUP.  Pada  sidang  ketiga  berbagai  permasalahan  juga  terjadi dalam  setiap  dialog. ” Bahkan  berulangkali  sidang  diskors,  hal  ini  disebabkan pembicaraan  yang  sulit  dari  pasal-pasal  RUU  perkawinan  itu  sendiri. Pembahasan paling lama yaitu pasal 1 sampai sebelas hari.30 Pembahasan  pada  pasal  1  ini  berjalan  cukup  lama  karena  adanya perdebatan  dari  fraksi  Demokrasi  Indonesia  dengan  fraksi  Persatuan Pembangunan. “ Untuk menengahi perdebatan tersebut akhirnya ketua sidang mengembalikan pada rumusan semula yaitu rumusan pemerintah. Setelah selesai pembahasan pasal 1 dilanjutkan pembahasan pasal 2 yaitu hasil dari pertemuan Soemitro  dengan  golongan  muslim.  Pada  pembahasan  ini  fraksi  Demokrasi Indonesia  (PDI)  menyampaika  gugatan  bahwa  rumusan  tersebut  bisa disimpulkan  bahwa  hukum  negara  harus  dimasukan  pada  hukum  agama.  Ia mengusulkan  untuk menambahkan  kata-kata “ dan  atau  menurut  perundang- undangan yang berlaku ” sesudah kata keperayaan. Tetapi rumusan pertamalah yang akhirnya diterima oleh panitia kerja. 11 ”

## Substansi Hukum dan Asas-Asas dalam Undang-Undang Perkawinan
Kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya secara substantif berbagai upaya  penghimpunan  fikih  ke  dalam  bahasa  perundang-undangan  telah  lama dirintis oleh para ahli hukum dan ulama Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  sebenarnya  dapat  dilihat  sebagai upaya kompilasi meskipun namanya Undang-Undang. Undang-Undang sendiri memiliki daya ikat dan daya paksa pada subjek dan objek hukumnya, sementara kompilasi sesuai dengan karakternya, hanyalah menjadi pedoman saja, relatif tidak mengikat. Karena secara yuridis apabila dilihat dari tertib perundang-undangan TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 istilah kompilasi memang tidak termasuk di dalamnya. 12 Pengaturan mengenai hukum perkawinan tidak lagi hanya sebatas pada hukum substansi saja, “ hal ini ada dalam Kompilasi Hukum Islam yang memang seharusnya  menjadi  porsi  dari  Kompilasi  sudah  cukup  banyak  memberikan
11 Ibid 12 Ahmad Rafiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Gema Media, 2001, Cet. Ke-1), hlm. 76.
Politik Hukum Undang-Undang Perkawinan di Indonesia
pengaturan  tentang  masalah  prosedural  atau  yang  berkenaan  dengan  tata  cara pelaksanaan  yang  seharusnya  termasuk  dalam  porsi  perundang-undangan perkawinan.  Mengenai  apa  yang  disebutkan  terakhir  secara  faktual  telah ditemukan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan  peraturan pelaksanaannya  sebagaimana  kemudian  dilengkapi  dengan  berbagai  Undang- Undang  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama, yang juga memuat beberapa pasal, berkenaan dengan hukum acara  mengenai  perceraian.  Akibat  dimasukannya  semua  aspek  hukum  maka terjadi pembengkakan dalam hukum perkawinan sedang dalam hukum lainnya terasa sangat sedikit. 13 ” Substansi hukum perkawinan islam yang terkandung di dalam Undang- Undang Perkawinan adalah asas-asas hukum perkawinan islam menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku bagi orang islam di Indonesia terdiri atas tujuh asas, yaitu asas personalitas keislaman, asas  persetujuan,  asas  kebebasan  mencari  pasangan,  asas  kesukarelaan,  asas kemitraan suami istri, asas monogami terbuka dan asas untuk selama-lamanya. Asas Personalitas Keislaman merupakan salah satu hukum perkawinan Islam  di  Indonesia  berdasarkan  Pasal  1  dan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan jo Pasal  40  huruf  c  dan  Pasal  44 Kompilasi  Hukum  Islam. 14 Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa “ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa ”. Dalam konsideran mengingat mencantumkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukumnya.
Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam melarang perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan non-Islam. “ Pasal 44 melarang perkawinan antara  perempuan  Islam  dengan  laki-laki  bukan  islam.  Dengan  demikian,  asas personalitas  keislaman  dibidang  hukum  perkawinan  Indonesia  adalah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 40 huruf c dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. ”
Asas kesukarelaan harus terdapat pada kedua calon mempelai dan kedua orang tua masing-masing calon mempelai. 15 Kesukarelaan dari wali perempuan merupakan  unsur  penting,  sebab  dalam  syarat  dan  rukun  nikah  terdapat  wali nikah yang harus dipenuhi, hal ini terdapat pada pasal 14 KHI jo. Pasal 19 sampai dengan pasal 23 KHI tentang wali nikah.
13 Yolkarnain Harahap dan Andi Omara, Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hlm 64.
14 Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan, (Jakarta: Sinar Grafia, 2010), hlm 94-105.
15 Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 31.
Hukum  islam  sangat  menghormati  hak  asasi  manusia,  dalam  hal  ini mengenai perkawinan. 16 Dapat terlihat dalam perihal memilih pasangan, dalam islam perempuan juga diperbolehkan untuk memilih melalui pernyataan iya atau tidak menerima pinangan dari seseorang, hal ini selaras dengan asas persetujuan. Dalam beberapa hadis pun dijelaskan , bahwa “Rosulullah saw. Bersabda:
ُّقحأ بِّ ي َّ ثلا :لاق ملسو هيلع للها ىلص يبنلا نأ امهنع للها يضر سابع نبا نع
َمأَت ْس ُ ت رك ِّبلاو ،اهِّ يِّل َو ن ِّم اهسفنب اهتو ُ ك ُس اهُن ْذإو ،ر
“Perempuan janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedang gadis diminta izinnya dan izinnya adalah diamnya.”
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa’I Muslim, dan Abu Daud: “Dan  gadis  hendaknya  ayahnya meminta  izin  kepadanya  (maksudnya  sebelum dilangsungkan akad nikah, dia ditanya persetujuannya terlebih dahulu.)” Asas  kebebasan  memilih  pasangan  merupakan  rangkaian  dari  asas persetujuan dan kesukarelaan. Hal ini dapat dilihat salahsatunya dari hadis yang diriwayatkan Jamaah kecuali Muslim, dari Khansa’ binti Khidam al -Anshariyah, sebagaimana  telah  disebutkan  pada  asas  persetujuan  bahwa  ayahnya  telah mengawinkannya sedang dia janda, tetapi dia tidak menyukai perkawinan itu, lalu dia datang pada Rasulullah Saw. membatalkan pernikahan itu. 17
Asas  kemitraan  dalam  hukum  perkawinan  islam  dapat  dilihat  dari: pertama, “ subjek hukum atau orang yang berakad nikah, yaitu calon suami dan calon istri, yang dilaksanakan oleh walinya. Kedua, dalam hal yang diakadkan, atau objek akad nikah, ialah halalnya hubungan antara suami istri secara timbal balik. 18 ” Dalam akad nikah terkandung amanah dari Allah dan kedua orang tua mempelai  perempuan  (istri)  kepada  mempelai  laki-laki  (suami)  agar  dalam penyelenggaraan  rumah  tangga  dan  membina  keluarga  terhindar  dari kesengsaraan  lahir  batin  ketika  didunia  dan  terhindar  pula  dari  api  neraka. Sebagaimana ditentukan dalam al- Qur’an surah at -Tahrim ayat 6 mengingatkan bahwa: “jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka”.
Hukum perkawinan islam menganut asas monogami terbuka, yaitu pada asasnya  perkawinan  menurut  islam  adalah  monogami,  tetapi  dalam  kondisi- kondisi  tertentu,  suami  boleh  melakukan  poligami  atau  beristri  lebih  dari  satu orang dan paling banyak empat orang istri, sebagaimana ditentukan dalam surah an-Nisa (4) ayat 3 bahwa: 19
16 Ibid 17 Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender The Asia Foundation, 1999), hlm 11.
18 Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, Op.Cit., hlm. 32.
19 Ibid
“dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak -hak) anak-anak yatim,  maka  nikahilah  wanita-wanita  (lain)  yang  kamu  senangi  dua,  tiga,  atau  empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”
Tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya dan bukan hanya untuk hiburan semata. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda: 20
“Perkara halal yang paling dibenci Allah azza wajalla adalah (cerai)”.

## Urgensitas Undang-Undang Perkawinan Bagi Masyarakat Indonesia
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hanya mengatur hal-hal yang bersifat paktis. Akan tetapi, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diktegorikan  di  dalamnya  di  dalamnya  karena  dasar  hukumnya  yang  berupa instruksi Presiden tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. KHI  diposisikan  sebagai  pedoman  hakim  dalam  membuat  keputusan  atau diposisikan sebagai pedoman hakim alam membuat keputusan atau diposisikan sebagai fiqh munakahat Indonesia. 21
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan peraturan perkawinan pertama di Indonesia yang berlandasakan asas monogami. Undang-undang ini disebut sebagai sebuah keberhasilan organiasi perempuan di Indonesia untuk menjungjung dan melindungi hak-hak perempuan dalam ikatan pernikahan. Berdasarkan adanya perbedaan hukum perkawinan yang digunakan ketika sebelum  Indonesia  merdeka,  maka  organisai  perempuan  terus  berupaya untuk  mengusulkan  kepada  pemerintah  agar  Indonesia  memiliki  hukum perkawinan yang jelas dan dapat digunakan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Harapannya, dengan adanya undang-undang perkawinan ini kerja keras organisasi perempuan sejak 1950 untuk menjungjung hak perempuan dapat terlaksana dan diharapkan  terjadinya  perubahan-perubahan  yang  muncul  kedepannya, diantaranya  kedudukan  dan  hak-hak  perempuan  dalam  perkawinan  semakin terjamin.  Begitu  juga  dalam  kasus  poligami,  suami  tidak  akan  bisa  sewenang- wenang berpoligami tanpa adanya persetujuan dari istri terdahulu. PNS juga tidak lagi mendapatkan tunjangan bagi istri yang kedua maupun yang seterusnya, begitu juga dengan perizinan PNS yang akan berpoligami tidak akan semudah dahulu. Namun,  dengan  adanya  undang-undang  ini  juga,  menimbulkan  dampak  yang kurang baik, karena undang-undang ini dapat dikatakan mempersulit orang yang
20 Ibid
21 Sakirman, Urgensi Reaktualisasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Jurnal Islamica Vol. 13 No. 1 Tahun 2016, hlm. 104
akan berpoligami maka dapat muncul masalah baruberupa nikah sirri atau bahkan terjadinya pernikahan yang dilarang agama. 22
Undang-Undang  Perkawinan  ini,  tidak  hanya  serta  merta  dibuat  oleh pemerintah, tapi dilihat dari sejarah pembentukannya, turut andil dorongan kuat dari organisasi-organisasi perempuan yang menginginkan kesetaraan hak antara perempuan  dan  laki-laki  dalam  ikatan  perkawinan.  Selain  itu,  sebelum kemerdekaan  Indonesia,  banyak  kasus  poligami  yang  dilakukan,  sehingga mendorong para aktivis perempuan untuk memerangi poligami tersebut, karena menganggap  dari  kasus  poligami  tersebut  banyak  perempuan  yang  menjadi korban.  Adanya  undang-undang  perkawinan  ini  tidak  serta  merta  melarang poligami,  namun  jika seorang  suami akan  poligami  harus  memenuhi  beberapa syarat  yang  telah  diatur  dalam  undang-undang  perkawinan  dan  harus mendapatkan izin dari pengadilan agama, mengingat pada dasarnya peraturan ini menganut  asas  monogami  sesuai  pasal  3  ayat  1  Undang-Undang  Perkawinan. Namun  jika  tidak  dapat  memenuhi  syarat-syarat  yang  ada,  maka  suami  tidak diperbolehkan  berpoligami.  Hal  ini  sesuai  dengan  pasal  3,  4  dan  5  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Tujuan  dari  disahkannya  undang-undang  perkawinan  ini  adalah  agar Indonesia  memiliki  kodifikasi  dan  unifikasi  hukum  perkawinan  yang  jelas  dan dapat  digunakan  oleh  seluruh  masarakat.  Mengingat  pada  masa  sebelum kemerdekaan,  hukum  perkawinan  di  Indonesia  bermacam-macam  bagi  setiap golongan dan bagi pribumi yang beragama islam juga terdapat perbedaan dalam memahami hukum perkawinan berdasarkan apa yang mereka rujuk dari kitab- kitab fikih klasik. Hal ini memiliki dampak akan timbulnya permasalahan yang akan terjadi di masyarakat, sehingga dengan adanya undang-undang perkawinan ini sangat penting bagi keberlangsungan hukum di Indonesia.

## Kesimpulan
Ikatan perkawinan banyak meinmbulkan implikasi hukum kepada kedua belah pihak. Selian itu, ikatan perkawinan terdapat multitafsir yang disebabkan setiap  agama  memiliki  aturannya  sendiri  mengenai  pelaksaan  perkawinan, terutama  dalam agama  islam  yang  tegas  mengatur  hukum  perkawinan.  Hal  ini dapat kita lihat dalam substansi yang ada dalam aturan perkawinan di agama islam yang  terkandung  dalam  undang-undang  perkawinan,  yakni  asas  personalitas keislaman, asas kesukarelaan, asas persetujuan, asas kebebasan memilih pasangan, asas  kemitraan,  asas  monogami  terbuka  dan  asas  selama-lamanyaet.  Dinamika politik perumusan yang terjadi dalam penyususan Undang-Undang Perkawinan ternyata  membawa  angin  segar  bagi  hukum  perkawinan  di  Indonesia,  karena
22 Khiyaroh, Alasan dan Tujuan Lahirnya Undng-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jurnal, Al-Aqdha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, volume 7 No. 1, Juni 2020 hlm 10.
Undang-Undang Perkawinan ini memperjelas mengenai hukum adat dan hukum yang ada di agamanya masing-masing.

## Daftar Pustaka
Abdullah, Abdul Gani. 1994. Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press.
Aminudin.  1999.  Kekuatan  Islam  dan  pergulatan  Kekuasaan  di  Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya rezim Soeharto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Djubaedah, Neng. 2010. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan. Jakarta: Sinar Grafika.
FZ, Amak. 1976. Proses Undang-Undang Perkawinan. Bandung: al- Ma’arif.
Harahap,  Yolkarnain  dan  Andi  Omara.  2005. Kompilasi  Hukum  Islam  dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Khiyaroh. 2020. Alasan dan Tujuan Lahirnya Undng-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan Jurnal, Al-Aqdha:  Jurnal  Hukum  Islam  dan Perundang-undangan, volume 7 No. 1, Juni.
Manan, Abdul . 2000. Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Mulia, Musdah. 1999. Pandangan Islam Tentang Poligami. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender The Asia Foundation.
Prodjodikoro,  Wirjono.  1981. Hukum  Perkawinan  di  Indonesia .  Jakarta:  Sumur Bandung.
Rado, Umaidi. 1984. Strategi PPP 1973-1982 Suatu Studi Tentang Kekuasaan Politik Islam di Tingkat Nasional. Jakarta: Integritas Press.
Rafiq, Ahmad . 2001. Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Gema Media.
Rifai,  Ahmad,  dkk.  2015. Perjalanan  Undang-Undang  Perkawinan  Atas  Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan DPR Tahun 1973-1974. Semarang: UNNES.
Rifai, Ahmad. 2015. Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan  Dari  Masyarakat  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Tahu,
1973-1974, Journal of Indonesian History 4 (1) .
Sakirman. 2016. Urgensi Reaktualisasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Jurnal Islamica Vol. 13 No. 1.
Sastroatmodjo,  Asro  dan  Wasit  Aulawi.  1975. Hukum  Perkawinan  di  Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang.
Sumiwi, Cyndia Esti. 2012. Perjalanan Undang-Undang Perkawinan 1974-1998 Skripsi, Universitas Indonesia.
Suwondo, Nani. 1992. Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Yogyakarta: Teras.
Syahuri, Taufiqurrahman. 2013. Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Kencana.
© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under  the  terms  and  conditions  of  the  Creative  Commons
Attribution ShareAlike (CC BY SA) license
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## Maulida Zahra Kamila