Universitas Dharmawangsa
PEMANTAUAN DAN EVALUASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH MELALUI STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Oleh : Evi Zahara

## Abstrak
Penulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pemantauan  dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah melalui standar pelayanan minimal. Penulisan ini menggunakan metode tinjauan literatur (library research).  SPM  merupakan  standar  minimum  pelayanan  publik  yang harus  disediaan  oleh  pemerintah  daerah  kepada  masyarakat.  Dengan adanya SPM maka akan terjamin kualitas minimum dari suatu pelayanan publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat, dan sekaligus akan terjadi pemerataan  pelayanan  publik  dan  menghindari  kesenjangan  pelayanan antar  daerah.  SPM  sangat  mendesak  untuk  disusun,  khususnya  bagi kabupaten/kota  yang  memang  secara  langsung  merupakan  penyedia pelayanan publik.  Posisi propinsi yang dalam pelaksanaan kewenangan daerah lebih banyak bertindak sebagai “pendukung, fasili tator, ataupun koordinator ” bagi pelaksanaan kewenangan lintas kabupaten/kota, maka sebaiknya dalam penyusunan SPM juga tidak melepaskan diri dari posisi dan  peran  tersebut,  sehingga  lebih  mendorong  daerah  kabupaten/kota untuk lebih berinisiatif melaksanakan kewenangan daerah. Kemampuan seorang pemimpin daerah dalam mendelegasikan wewenang ke unit-unit organisasi  juga  menentukan  keberhasilan  daerah  dalam  melaksanakan SPM.
Kata kunci : kinerja pemerintah daerah dan SPM

## 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang
Penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  merupakan issue  yang  paling  mengemuka  dalam  pengelolaan  administrasi publik dewasa ini. Tuntutan kuat yang dilakukan oleh masyarakat
kepada  pemerintah  untuk  melaksanakan  penyeleng-garaan pemerintahan  yang  baik  adalah  sejalan  dengan  meningkatnya tingkat  pengetahuan  masyarakat,  disamping  adanya  pengaruh globalisasi.  Selain  itu  pola-pola  lama  penyelenggaraan pemerintahan dianggap tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang  telah  berubah,  dimana  di  masa  lalu  negara  ataupun pemerintah  sangat  dominan,  menjadikan  masyarakat  menjadi pihak yang sangat diabaikan dalam setiap proses pembangunan. Oleh  karena  itu  tuntutan  itu  merupakan  hal  yang  wajar  dan seharusnya  direspon  oleh  pemerintah  dengan  melakukan perubahan-perubahan yang
terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Di  Indonesia,  dengan  keluarnya  UU  No.  22  Tahun  1999 dalam  derajat  tertentu  memberi  harapan  baru  terhadap perkembangan  desentralisasi,  paling  tidak  akan  meningkatkan akuntabilitas para pejabat Daerah pada publiknya. (James Alm and Roy Bahl, 1999: 5) Adalah suatu hal yang tidak dapat dipungkiri lagi  bahwa  telah  terjadi  tuntutan  pergeseran  tugas-tugas pemerintah.  Sejalan  dengan  desentralisasi  maka  tugas-tugas pemerintah  kini  lebih  memungkinkan  dilaksanakan  oleh  daerah, dengan  asumsi  bahwa  peningkatan  kesejahteraan  rakyat  akan lebih  cepat  diwujudkan  mengingat  lebih  dekatnya  pemerintah daerah kepada masyarakat.
Perubahan  paradigma  penyelenggaraan  pemerintahan daerah,  dari  sentralistisasi  ke  desentralisasi,  dari  terpusatnya kekuasaan  pada  pemerintah  daerah  (eksekutif)  ke power  sharing antara  eksekutif  dan  legislatif  daerah,  harus  disikapi  dengan mengubah manajemen pemerintahan daerah. Dari sisi manajemen publik, juga terjadi perubahan nilai yang semula menganut proses manajemen  yang  berorientasi  kepada  kepentingan  internal organisasi pemerintahan ke kepentingan eksternal disertai dengan peningkatan  pelayanan  dan  pendelegasian  sebagian  tugas pelayanan publik dari pemerintah ke masyarakat ataupun pasar. Demikian juga sebagai konsekwensi reformasi, manajemen publik
juga harus beralih orientasi dari orientasi lama yang menekankan pada  proses  “tindakan  administrasi”  yang meliputi  kegiatan:
perencanaan ( planning),
pengorganisasian
(organizing), penempatan pegawai (staffing),
pengarahan (directing),
pengawasan (controlling),
pengaturan (regulating), dan penganggaran (budgeting) ke  orientasi  baru  yang  menekankan pada  proses “pembuatan  kebijakan  dan  tindakan  pelaksanaan” yang  meliputi  kegiatan:  analisis  kebijakan  ( policy  analysis), manajemen  keuangan (financial  management), manajemen sumberdaya  manusia (human  resources  management), manajemen informasi (information management) , dan hubungan keluar ( external relation) . Semua perubahan di atas harus diantisipasi oleh semua pelaksana pemerintahan, terutama kepala daerah.
Dengan  adanya  orientasi  baru  dalam  manajemen  publik tersebut,  maka  pemerintah  daerah  tidak  saja  dituntut  akun- tabilitasnya  ke  dalam  tetapi  justru  ke  luar  (masyarakat).  Melalui akuntabilitas  publik,  pemerintah  akan  dipantau  dan  dievaluasi kinerjanya  oleh  masyarakat.  Pemantauan  dan  evaluasi  terhadap kinerja  pemerintah  daerah  akan  lebih  mudah  jika  pemerintah daerah sudah membuat indikator dan target-target yang disusun dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM yang telah tersusun akan menjadi pedoman bagi kedua belah pihak, pemerintah daerah maupun  masyarakat.  Bagi  pemerintah  daerah  SPM  dijadikan pedoman  dalam  melakukan  pelayanan  publik,  sedangkan  bagi masyarakat  SPM  merupakan  pedoman  untuk  memantau  dan mengukur kinerja pemerintah daerah.

## 1.2. Tujuan Penulisan
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pemantauan dan evaluasi  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  melalui  standar pelayanan minimal.

## 1.3. Metode Penulisan
Penulisan  ini  menggunakan  metode  tinjauan  literatur ( library research ).

## 2. Uraian Teoritis
2.1. Fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah
Secara  umum  fungsi-fungsi  pemerintahan  (daerah)  dapat digolongkan  dalam  4  pengelompokkan  yaitu  :  penyediaan pelayanan,  pengaturan,  pembangunan,  dan  perwakilan.  Fungsi penyediaan  pelayanan-pelayanan  berorientasi  pada  lingkungan dan kemasyarakatan. Pelayanan lingkungan mencakup antara lain jalan-jalan  daerah,  penerangan  jalan,  pembuangan  sampah, saluran  air  limbah,  pencegahan  banjir,  pemeliharaan  taman  dan tempat  rekreasi.  Selain  itu  pelayanan  medik  dan  kesehatan  juga merupakan pelayanan minimal disamping sarana dan pendidikan. Di  Malaysia  pendidikan  bagi  masyarakat  umum  sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat. Adapun di Indonesia, pendidikan masih  menjadi  hal  yang  dianggap  mahal,  karena  pembiayaan pendidikan  sebagian  besar  masih  ditanggung  oleh  masyarakat. Fungsi  pengaturan  menyangkut  perumusan  dan  menegakkan ( enforce ) peraturan-peraturan. Sementara pertahanan dan angkatan bersenjata  selalu  menjadi  tanggungjawab  Pemerintah  Pusat, penyelenggaraan ketertiban umum seringkali dilimpahkan kepada daerah.  Di  Inggris,  angkatan  kepolisian  dikelola  oleh  pejabat- pejabat kepolisian yang diangkat dan dibiayai oleh dewan-dewan pemerintah  daerah,  meskipun  pengendalian  operasionalnya menjadi  tanggungjawab  kepala  kepolisian.  Paling  umum  bagi pemerintah  daerah  adalah  kekuasaannya  untuk  mengatur kegiatan-kegiatan  khusus  seperti  tata  guna  tanah,  standar bangunan, dan hiburan.
Fungsi  pembangunan  melibatkan  secara  langsung pemerintah  daerah  dalam  bentuk-bentuk  kegiatan  ekonomi, seperti industri, perkebunan, kehutanan, maupun perdagangan. Di sebagian  negara  Asia  Tenggara  pemerintah  daerah  ditujukan untuk  memainkan  suatu  peranan  pembangunan  dengan penekanan  utama  pada  bidang  pertanian.  Fungsi  perwakilan, berhubungan dengan menyatakan pendapat daerah atas hal-hal di luar  bidang  tanggungjawab  eksekutif.  Fungsi  ini  penting  dalam
menentukan  bobot  dan  pengaruh  pemerintahan  daerah,  tetapi peranan  keuangannya  yang  langsung  kecil.  Melihat  keempat fungsi  pemerintahan  daerah  tersebut,  maka  fungsi  pelayanan publik  merupakan  inti  dari  penyelenggaraan  pemerintahan daerah. Keberadaan Pemerintah Daerah bisa teruji baik jika sudah menyelenggarakan pelayanan publik secara optimal.

## 2.2. Penyusunan SPM
Penyelenggaraan  pelayanan  publik  bergandeng  erat dengan kewenangan/urusan/fungsi yang dijalankan oleh daerah. Kemampuan  daerah  (propinsi,  kabupaten/kota)  dalam  meng- identifikasi  kewenangan/fungsi  daerah  akan  sangat  mem- pengaruhi  kemampuan  mereka  menyusun  Standar  Pelayanan Minimal (SPM)  sesuai bidang-bidang  kewenangan  pemerintahan yang diselenggarakan.
Dengan mempertimbangkan
keberadaan
berbagai
tingkatan  pemerintahan  di  Indonesia,  maka  pihak  yang  sangat mendesak  membutuhkan  SPM  adalah  pihak  pemerintah kabupaten/kota. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama,  UU  No.  22/1999  tentang  Pemerintahan  Daerah menempatkan  otonomi  daerah  secara  utuh  pada  daerah kabupaten/kota.  Konsekwensinya,  daerah  kabupaten/kota mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan  kebijakan  menurut  prakarsa  dan  aspirasi masyarakatnya.  Kedua,  dibandingkan  posisi  propinsi  maupun pusat,  maka  posisi  kabupaten/kota  paling  dekat  dengan masyarakat.  Sehingga  tuntutan  pelayanan  publik  akan  lebih diarahkan  pada  pemerintah  kabupaten/kota.  Ketiga,  dengan tuntutan  masayarakat  yang  bisa  langsung  disampaikan,  maka pemerintah  daerah  kabupaten/kota  dituntut  pula  untuk menyediakan berbagai jenis pelayanan bagi masyarakat daerahnya masing-masing.  Dalam  rangka  menyusun  Standar  Pelayanan Minimal (SPM), paling tidak dibutuhkan beberapa tahapan, yang terurai dalam bagan alir seperti berikut.
Universitas Dharmawangsa
Gambar 1 Teknik Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
Identifikasi  kewenangan  daerah  merupakan  kegiatan pemerintah  daerah,  sebagai  konsekwensi  dilimpahkannya  11 (sebelas)  kewenangan  wajib  dari  Pusat  kepada  kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam pasal 11 ayat (2) UU No. 22/1999 tentang  Pemerintahan  Daerah.  Daerah  Kabupaten/Kota  harus mengidentifikasi  kewenangan/fungsi  mereka  sendiri,  dan sekaligus  melakukan  negosiasi  dengan  pihak  Propinsi  untuk menentukan  fungsi-fungsi  mana  yang  lebih  tepat  dilaksanakan oleh Propinsi dan mana yang kemungkinan terjadi tumpang tindih dengan pihak propinsi.
Hasil akhir berupa
daftar kewenangan/fungsi yang cakupannya lengkap.
Hasil  lengkap  tersebut  dikomunikasikan  dengan stakeholders daerah kabupaten/kota bersangkutan, disertai dengan pengukuran  terhadap  kemampuan  daerah  (kemampuan
sumberdaya aparatur, kemampuan ekonomi daerah, kemampuan teknologi,  dsb.)  dalam  menyelenggarakan  fungsi-fungsi pemerintahan yang ada. Berdasarkan pertimbangan yang matang tersebut  akan  muncul short  list kewenangan/fungsi  daerah kabupaten/kota  bersangkutan,  yang  benar-benar  bisa  dilaksana- kan. Short-list kewenangan/fungsi tersebut secara logis tentu tidak bisa diselenggarakan secara menyeluruh pada waktu bersamaan. Oleh  sebab  itu,  didasarkan  pada  kriteria  seperti:  pengukuran kebutuhan  masyarakat  akan  pelayanan-pelayanan  mendasar, terukur,  terus  menerus,  dan  berorientasi  pada  output  yang dirasakan  masyarakat,  serta  mungkin  untuk  dikerjakan,  maka disusunlah standar pelayanan minimal. Hasil akhir dari tahapan- tahapan  tersebut  adalah  munculnya  daftar  kewenangan/  fungsi yang  menjadi  dasar  bagi  terselenggaranya  SPM  disertai  dengan tolok ukur pencapaian kinerja. Tolok ukur tersebut bisa  memuat indikator-indikator seperti :
1. input (masukan)
Bagaimana  tingkatan  atau  besaran  sumber-sumber  yang digunakan,  seperti  sumberdaya  manusia,  dana,  material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
2. output (keluaran)
Bagaimana  bentuk  produk  yang  dihasilkan  langsung  oleh kebijakan  atau  program  berdasarkan  masukan  ( input )  yang digariskan.
3. outcome (hasil)
Bagaimana  tingkat  pencapaian  kinerja  yang  diharapkan terwujud  berdasarkan  keluaran  ( output) kebijakan  atau program yang sudah dilaksanakan.
4. benefit (manfaat)
Bagaimana tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.
5. impact (dampak)
Bagaimana  dampaknya  terhadap  kondisi  makro  yang  ingin dicapai  berdasarkan  manfaat  yang  dihasilkan.  Tolok  ukur
pencapaian  kinerja  sangat  penting  untuk  disertakan,  agar masing-masing  unit  organisasi  pelaksana  dari  kewenangan/ fungsi dalam bidang tertentu dapat mengukur dirinya sendiri apakah sudah berhasil melaksanakan tugasnya atau belum. Di sisi  lain,  dengan  ukuran  kinerja  yang  jelas,  publik  atau masyarakat  juga  bisa  memantau  kinerja  unit  organisasi tersebut.  Karena  dengan  transparansi  pengukuran  juga menggambarkan  akuntabilitas  unit  organisasi  tersebut  pada publik.
Bentuk akuntabilitas dalam aspek pelayanan publik harus memuat beberapa hal seperti :
- Adanya rumusan standar kualitas yang jelas dan disosialisasi- kan kepada masyarakat.
- Adanya sistem penanganan keluhan yang responsif.
- Adanya ganti rugi yang diberikan kepada klien atau pengguna jasa  apabila  mereka  tidak  puas  dengan  pelayanan  yang diberikan oleh pemerintah daerah.
- Adanya  lembaga  banding  apabila  terjadi  konflik  antara  klien dengan aparat pelaksana pelayanan publik
Dengan  menerapkan  sistem  akuntabilitas  di  dalam pelayanan  publik,  maka  sekali  lagi  pemerintah  daerah  akan ditempatkan  pada  posisi  yang  setiap  saat  dapat  dievaluasi kinerjanya,  dikoreksi  dan  disempurnakan,  dan  dipertanggung- jawabkan tidak saja ke dalam organisasi pemerintah daerah tetapi juga ke publik.

## 3. Pembahasan
Kebijakan  baru  tentang  otonomi  daerah  di  Indonesia (dengan  lahirnya  UU  No.22  dan  25  Tahun  1999)  memberikan implikasi  sangat  luas  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan daerah di Indonesia. Implikasi tersebut tidak saja menyentuh pada besarnya kewenangan daerah, tetapi juga pada kelembagaan dan kepegawaian daerah. Jika kewenangan yang dilaksanakan Daerah berubah (meluas) maka kelembagaan Daerah juga berubah untuk mewadahi  kewenangan  yang  ada.  Organisasi  harus  didesain
sedemikian  rupa  agar  kewenangan-kewenangan  yang  luas tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal. Selanjutnya formasi pegawai juga berubah sesuai dengan tuntutan organisasi ataupun kelembagaan  yang  dibentuk.  Perubahan  yang  cukup  mendasar terjadi pula pada konstruksi dan bentuk susunan daerah. Jika pada saat  berlakunya  UU  No.  5  Tahun  1974,  daerah  otonom  (sebagai konsekwensi  diberlakukan-nya  desentralisasi)  keberadaannya berimpit  dengan  wilayah  administrasi  (sebagai  konsekwensi penerapan  dekonsentrasi),  sehingga  penyebutannya  menjadi: Propinsi  Daerah  Tingkat  I  dan  Kabupaten/Kotamadya  Daerah Tingkat II. Maka dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 terjadi perubahan  yang  mendasar,  dimana  hanya  Propinsi  saja  yang melaksanakan  dua  bentuk  kewenangan  yaitu  desentralisasi  dan dekonsentrasi,  sedangkan  Daerah  Kabupaten/Kota  semata-mata menjalankan kewenangan desentralisasi saja. Implikasi lebih lanjut dengan  diterapkannya  UU  No.  22/1999  sebagaimana  tertuang dalam pasal 129 adalah dihapuskannya lembaga Pembantu Bupati; kemudian  Camat  tidak  lagi  merupakan  Kepala  Wilayah  namun sebagai Perangkat Daerah (Pasal 66).
Kecamatan  menurut  UU  No.  22  tahun  1999  merupakan perangkat  daerah  Kabupaten/Kota  yang  dipimpin  oleh  Kepala Kecamatan  dengan  sebutan  Camat.  Camat  diangkat  oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris daerah Kabupaten/Kota dari Pegawai  Negeri  Sipil  yang  memenuhi  syarat.  Camat  menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan
dari Bupati/Walikota.  Camat  bertanggungjawab  kepada  Bupati/ Walikota. (Pasal 66).
Dihapusnya  Pembantu  Bupati  dan  terjadinya  perubahan status  Camat  dan  Kecamatan  menunjukkan  bahwa  implikasi pelaksanaan  UU  No.  22/1999  akan  berdampak  cukup  luas terhadap  peran  dan  fungsi  Kecamatan.  Dari  gambaran  tersebut nampak  bahwa  dalam  rangka  menunjang  pelaksanaan  UU  No. 22/1999  perlu  ada  rekonstruksi  mekanisme  penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini tidak terlepas dari posisi Camat yang
semestinya sangat strategis karena menerima pelimpahan sebagian kewenangan  dari  Bupati/Walikota.  Diharapkan  sebagian  dari kewenangan  yang  dipandang  relevan  dan  tepat  bagi  tuntutan pelayanan  masyarakat  akan  diserahkan  kepada  Camat,  dan seterusnya sebagian kewenangan Camat juga diserahkan kepada Kelurahan.
Adapun  Kelurahan  menurut  UU  No.  22/1999  adalah perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan, yang disebut  Lurah.  Lurah  diangkat  dari  Pegawai  Negeri  Sipil  yang memenuhi syarat oleh Walikota/Bupati pemerintahan dari Camat. Lurah bertanggungjawab pada Camat (Pasal 67).
Adanya  perubahan  peran  menurut  UU  No.  22/1999 dimana  Camat  dan  Kelurahan  diletakkan  pada  posisi  strategis bahkan  sebagai  ujung  tombak  pelayanan  terhadap  masyarakat, maka  penting  kiranya  melakukan  identifikasi  fungsi-fungsi pemerintahan  yang  sebaiknya  dilaksanakan  di  Kelurahan. Berkaitan dengan pelaksanaan SPM, alangkah baiknya Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota  (dalam  hal  ini  Bupati/  Walikota)  juga melakukan  identifikasi  kewenangan/fungsi  yang  sebaiknya diserahkan pada Camat dan Lurah untuk melaksana-kan sebagian kewenangan/fungsi yang ada di SPM. Pada dasarnya kecamatan maupun kelurahan merupakan tingkatan wilayah yang memiliki posisi  yang  sangat  dekat  dengan  masyarakat.  Oleh  sebab  itu bentuk  maupun  macam  kewenangan/  fungsi  yang  diserahkan pada camat dan lurah seyogyanya bersifat praktis, sederhana, dan menyentuh kehidupan riil masyarakat.
Universitas Dharmawangsa
Gambar 2 Penyerahan Sebagian Kewenangan (termasuk SPM) dari Bupati/Walikota kepada Camat dan Lurah Dengan  desain  yang  pas,  bisa  dioptimalkan  peran Kecamatan dan Kelurahan dimasa-masa mendatang, khususnya di dalam  penyelenggaraan  fungsi  penyediaan  pelayanan.  Karena dengan  dilimpahkannya  sebagian  fungsi-fungsi  penyediaan pelayanan dari pemerintah daerah ke Kecamatan dan Kelurahan akan memiliki manfaat yang besar seperti :
a.   Penyelenggaraan  pelayanan  terhadap  masyarakat  semakin dekat dengan sasaran;
b.   Dengan  pelayanan  yang  langsung  kepada  masyarakat,  maka semakin  kecil  rantai  birokrasi  yang  harus  ditempuh  oleh masyarakat  dalam  rangka  memperoleh  pelayanan  dari Pemerintah Daerah;
c.   Dengan  rantai  birokrasi  yang  semakin  pendek,  juga memungkinkan Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanannya.

## 4. Penutup
a.  SPM  merupakan  standar  minimum  pelayanan  publik  yang harus  disediaan  oleh  pemerintah  daerah  kepada  masyarakat. Dengan  adanya  SPM  maka  akan  terjamin  kualitas  minimum dari  suatu  pelayanan  publik  yang  dapat  dinikmati  oleh masyarakat, dan sekaligus akan terjadi pemerataan pelayanan publik dan menghindari kesenjangan pelayanan antar daerah.
b.  SPM  sangat  mendesak  untuk  disusun,  khususnya  bagi kabupaten/kota  yang  memang  secara  langsung  merupakan penyedia pelayanan publik.
c.  Posisi  propinsi  yang  dalam  pelaksanaan  kewenangan  daerah lebih  banyak  bertindak  sebagai  “pendukung,  fasilitator, ataupun  koordinator  ”  bagi  pelaksanaan  kewenangan  lintas kabupaten/kota, maka sebaiknya dalam penyusunan SPM juga tidak melepaskan diri dari posisi dan peran tersebut, sehingga lebih  mendorong  daerah  kabupaten/kota  untuk  lebih berinisiatif melaksanakan kewenangan daerah.
4.  Kemampuan  seorang  pemimpin  daerah  dalam  mendelegasi- kan  wewenang  ke  unit-unit  organisasi  juga  menentukan keberhasilan daerah dalam melaksanakan SPM.

## Daftar Pustaka
Alm,  James  and  Roy  Bahl.  1999.  “ Decentralization  in  Indonesia:
Prospects andProblems” . USAID. Bahl,  Roy.  1999. Implementation  Rules  for  Fiscal  Decentralization .
Atlanta: George State University.
Billah, MM. 1996. “Good Governance dan Kontrol Sosial”, dalam
Prisma No. 8. Jakarta: LP3ES.
Cheema,  G.  Shabbir  and  Dennis  A.  Rondinelli,  ed.  1983. Decentralization  and  Development .  California.  SAGE
Publications.
Corbett, D. 1996. Australian Public Sector Management , 2nd Edition. New South Wales. Allen & Umvin. GTZ.  2004. Pegangan  Memahami  Desentralisasi:  Beberapa  Pengertian tentang Desentralisasi. Yogyakarta: Pembaruan. Hanaoka,  Keiso  (ed.).  1984. Comparative  Study  on  The  Local  Public Administration in Asian and Pasific Countries, Tokyo, Eropa Locall Government Center. Haris, Syamsuddin. 2001. Paradigma Baru Otonomi Daerah . Jakarta: P2P-LIPI.
Universitas Dharmawangsa
Helmi  Fuady,  Ahmad,  dkk.  2002. Memahami  Anggaran  Publik. Yogyakarta: IDEA Press Kaloh,  j.  2002. Mencari Bentuk Otonomi  Daerah:  Suatu  Solusi  dalam Menjawab  Kebutuhan  Lokal  dan  Tantangan  Global. Jakarta: Rineke Cipta. Litvack, Jennie, etc. 1998. Rethinking Decentralization in Developing Countries. The World Bank. Washington D.C. Mardiasmo,  2002. Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah.
Yogyakarta: ANDI. Mawhood,  Philip,  ed.  1983. Local  Government  in  The  Third  World. New York: John Wiley & Sons. Mishra,  Satish  Chandra.  1999.  “ Government  and  Governance: Understanding  The  Political  Economy  of  The  Reform  of Institutions ”.  Paper  presented  to  the  LPEM/USAID Conference  “  The  Economic  Issues  Facing  The  New Government”. Jakarta. August 18.
Shah,  Anwar.  1997. Balance , Accountability,  and  Responsiveness:
Lesson about Decentralization. The World Bank. Syaukani, H, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid. 2003. Otonomi Daerah dalam  Negara  Kesatuan. Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar  dan PUSKAP. Yuwono, Teguh (ed.). 2001. Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah  Berdasar  Paradigma  Baru .  Semarang:  CLOGAPPS Diponegoro University.