## LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI SEKTOR PUBLIK (Perbandingan Beberapa Negara)
Wiwin Kurniasari STAIN SALATIGA E-mail: wiwinkurniasari@yahoo.com

## Abstract
The  consolidated  Financial  Report  (CFR)  in  the  public  sector  takes  on  considerable contribute to carrying  out public policies. The accounting system must represent this overall scenario and analyzes eight countries (Indonesian, Australia, New Zeland, Canada, Sweden, France,  USA,  and  the  U.K.),  as  well  as  the  new  informational  requirements  of  the International  Public  Sector  Accounting  Standards  (IPSASs).  Accounting  prinsiples  used  for compling a CFR in the public sector  will be compared. The objective of the study is highligt the similiarities and differeces between the various prinsiples and consideration of  related to the consolidation  of annual accounts  in the public sector.
Keywords:  Consolidated  Financial  Report,  Public  Sector,  International  Accounting Principles, Accountability.

## PENDAHULUAN
Informasi  keuangan  merupakan  suatu kebutuhan bagi para pengguna ( stakeholders) yang  disajikan  untuk  membantu  dalam pengambilan  keputusan  sosial,  politik,  dan ekonomi,  sehingga  keputusan  yang  diambil lebih berkualitasa dan tepat sasaran.  Laporan keuangan  ini  juga  merupakan  cermin  untuk melihat  kondisi  keuangan  Republik  tercinta ini.    Tujuan  pelaporan  keuangan  pemerintah adalah menyajikan informasi yang bermanfaat  bagi  pengguna  dalam  menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi,  sosial,  maupun  politik  dengan menyediakan informasi mengenai: 1) kecukupan penerimaan selama periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; 2)  kesesuaian cara  memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran  yang  ditetapkan  dan  peraturan perundangan; 3)jumlah  sumberdaya ekonomi yang  digunakan  dalam  kegiatan  entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai; 4)  bagaimana  entitas  pelaporan  mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan  kasnya;  5)  posisi  keuangan  dan
kondisi  entitas  pelaporan  berkaitan  dengan sumber-sumber  penerimaannya,  baik  jangka pendek  maupun  jangka  panjang,  termasuk yang  berasal  dari  pungutan  pajak  dan pinjaman;  6)  perubahan  posisi  keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan  atau  penurunan,  sebagai  akibat kegiatan  yang  dilakukan  selama  periode pelaporan.    Sementara  peranan  pelaporan keuangan pemerintah yaitu:
1. Akuntabilitas,
yaitu
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.
2. Manajemen,  yaitu memudahkan  fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian  atas aset,  kewajiban,  dan ekiutas dana pemerinah.
3. Transaparansi, yaitu memberikan informasi  keuangan  yang  terbuka, jujur, menyeluruh kepada para pengguna ( stakeholders).
4. Evaluasi  kinerja,  yaitu  mengevaluasi kinerja  entitas  pelaporan,  terutama dalam  menggunakan  sumber  daya
ekonomi untuk mencapai kinerja transparansi.
5. Keseimbangan antargenerasi, yaitu memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai  seluruh pengeluaran, dan  apakah  generasi  yang  akan  datang ikut  menanggung  beban  pengeluaran tersebut.
Dalam rangka mewujudkan  tujuan dan peranan  pelaporan  keuangan  Pemerintah Indonesia tersebut maka dibutuhkan  laporan keuangan  konsolidasi.  Laporan  keuangan konsolidasian  pada  Pemerintah  Indonesia sebagai  entitas  pelaporan  mencakup  laporan keuangan  semua  entitas  akuntansi,  termasuk laporan  keuangan  badan  layanan  umum. Penyajian  laporan  keuangan  konsolidasian meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA),  Neraca,  Laporan  Arus  Kas  (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Proses  konsolidasi  diikuti  dengan  eliminasi akun-akun timbal balik ( reciprocal accounts), misalnya  jika  terdapat  sisa  uang yang  harus  dipertanggungjawakan  yang belum dipertangungjawabkan oleh Bendaharawan  pembayar  sampai  dengan akhir  periode  akuntansi.Namun  demikian apabila eliminasi dimaksud belum memungkinkan,  maka  dimungkinan  dalam CaLK.
Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas  akuntansi  yang  menurut  ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban berupa  laporan  keuangan.  Ciri-ciri  entitas pelaporan adalah  sebagai berikut: 1) dibiayai oleh APBN/APBD atau mendapat pemisahan kekayaan  dari  anggaran;  2) dibentuk  dengan peraturan  perundang-undangan;  3)  pimpinan entitas  tersebut  adalah  pejabat    negara  yang ditunjuk  atau  dipilih  oleh  rakyat;  dan  4) entitas tersebut menyampaikan pertanggungjawaban  baik  langsung  maupun tidak  langsung  kepada  wakil  rakyat  sebagai pihak  yang  menyetujui  anggaran.  Entitas pelaporan  ini  terdiri  dari:  Pemerintah  Pusat dan  Daerah;  Kementerian  Negara/Lembaga
(KL)  dan  Bendahara  Umum  Negara  (BUN). Pengguna  anggaran  atau  pengguna  barang sebagai  entitas  akuntansi  menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan  sehubungan  dengan  anggaran  atau barang  yang  dikelolanya  yang  ditujukan kepada entitas pelaporan. Setiap unit pemerintahan  yang  menerima  anggaran belanja atau mengelola barang adalah  entitas akuntansi  yang  wajib  menyelenggarakan akuntansi,  dan  secara    periodik  menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi  Pemerintahan  (SAP).  Laporan keuangan  tersebut  disampaikan  secara intern dan berjenjang  kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan  oleh  entitas pelaporan.  Perusahaan negara/daerah  pada  dasarnya  adalah  suatu entitas  akuntansi,  namun  akuntansi  dan penyajian  laporannya  tidak  menggunakan standar  akuntansi  pemerintahan.    Entitas akuntansi  terdiri  dari:  1)  setiap  kuasa pengguna  anggaran  di  lingkungan  suatu Kementerian/Lembaga yang mempunyai dokumen  pelakasanaan  anggaran  tersendiri; 2)  Bendahara  Umum  Daerah  (BUD);  3) Kuasa  pengguna  anggaran  di  lingkungan Pemerintah Daerah bila mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran yang terpisah,  jumlah  anggarannya  relatif  besar, dan  pengelolaan  kegiatannya  dilakukan secara  mandiri;  4)Badan  Layanan  Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan  produktivitas,  misalnya  Badan  Layanan Umum  pada  rumah  sakit,  universitas  negeri, atau otorita.
Berikut  ini  tabel  yang  memperlihatkan perbedaan  antara  entitas  akuntansi  dan entitas  pelaporan  secara  ringkas  sebagai berikut:
Tabel 1 No  Indikator Entitas Akuntansi Entitas Pelaporan 1 Definisi unit pemerintahan pengguna anggaran  atau  pengguna  barang yang  wajib  menyelenggarakan akuntansi,  dan menyusun  laporan keuangan untuk digabungkan (konsolidasi) pada entitas pelaporan. unit  pemerintahan  yang terdiri  dari  satu  atau  lebih  entitas akuntansi  yang  menurut  ketentuan peraturan perundang-undangan
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 2 Komponen  1.  Kuasa  pengguna  anggaran Kementerian/Lembaga yang mempunyai  dokumen  anggaran tersendiri. 2.  Bendahara  Umum  Daerah (BUD) 3.    Kuasa  pengguna  anggarandi lingkungan  Pemerintah  Daerah bila mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran yang terpisah. 1. Pemerintah Pusat 2. Pemerintah Daerah 3.  Kementerian  Negara/Lembaga di lingkuangan Pemerintah Pusat.
4.  Satuan  organisasi  di  lingkungan pusat/daerah atau organisasi lainnya,  jika  menurut  peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan
Sumber: Komite Standar Akuntansi Sektor Publik (KSAP), 2013
Prosedur konsolidasi dilakukan dengan menggabungkan  dan  menjumlahkan  akun yang  diselenggarakan  oleh  entitas  pelaporan lainnya  dengan  atau  tanpa  meneliminasi akun timbal balik. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan  laporan  keuangan  seluruh entitas  akuntansi  yang  secara  organisatoris berada  di  bawahnya.  Ketika  konsolidasi dilakukan  tanpa  mengeliminasi  akun-akun yang timbal  balik  dan  estimasi  besaran akan dicantumkan dalam CaLK.
Laporan konsolidasi  pada  BLU  digabungkan  pada Kementerian
Negara/Lembaga
teknis Pemerintah  Pusat  atau  Daerah  yang  secara organisatoris membawahinya dengan ketentuan  sebagai  berikut:  LRA  BLU digabungkan  secara  bruto  kepada  LRA Kementerian Negara/Lembaga teknis Pemerintah Pusat atau daerah yang membawahiya.  Neraca  BLU  digabungkan kepada neraca Kementerian Negara/Lembaga  teknis  Pemerintah  Pusat atau daerah yang membawahiya.
Pertumbuhan  kebutuhan  keuangan  dan akuntabilitas  menuntut  lebih  luas  dan  lebih lengkap tentang sistem akuntansi Konsolidasi Laporan Keuangan (CFR)-untuk
memberikan umpan balik untuk pengambilan keputusan  dan  peningkatan  akuntabilitas. Namun,  ada  beberapa  masalah  dengan menggunakan CFR di sektor publik, termasuk kesulitan membandingkan informasi  konsolidasi  di  berbagai  tingkat pemerintahan  dan  mendefinisikan  batas konsolidasi  (Heald  dan  Georgiou,  2000; Robb  dan  Newberry,  2007).  Meskipun beberapa  negara  telah  menerapkan  CFR (Benito  et  al.,  2007),  badan  independen  dan ahli  menawarkan  masukan  yang  diperlukan untuk  melaksanakan  perubahan,  misalnya Dewan  Standar  Akuntansi  Sektor  Publik Internasional  (IPSASB). Di  beberapa  negara (Swedia,  Inggris,  Amerika  Serikat,  Kanada, Selandia  Baru  dan  Australia),  standar akuntansi untuk konsolidasi rekening tahunan  telah  ditetapkan.  Di  banyak  negara, audit  utama  dan  akuntansi  perusahaan  telah memainkan  peran  penting  dalam  proses implementasi  akuntansi  akrual  dalam  sektor publik.  Metode  dan  praktek  dari  sektor swasta  telah  disalin  dan  diperkenalkan  di sektor publik tanpa tujuan analisis mendalam dan  karakteristik    Sektor  Publik  (Ellwood dan  Newberry,  2007;  Robb  dan  Newberry, 2007).  Namun,  reformasi  akuntansi  dan
faktor-faktor  kunci  dalam  proses  reformasi telah  bervariasi  antara  negara-negara  (2002) menunjukkan  perubahan  yang  baik  secara manajerialisme atau mendorong akuntabilitas.  Artikel ini  menyoroti  fitur  dari konsolidasi  pendekatan  di  sektor  publik,  di hal  standar akuntansi, konsolidasi  aturan  dan standar  akuntansi,  konteks  yang  standar akuntansi  telah  dibentuk  (publik  atau swasta),  dan  kriteria  untuk  mengidentifikasi area  konsolidasi  di  negara-negara  lain maupun konsolidasi standar internasional. 1. Internasional IPSASB  adalah  penetapan  standar independen dari the International Federation  of  Accountants (IFAC)  dan mengumumkan  standar  akuntansi  untuk sektor  publik  yang  didasarkan  pada  standar sektor  swasta  (IPSASB,  2008).  Pada  bulan Juli  2000,  Komite  Sektor  Publik  yaitu the Public Sector Committee (PSC)
dikembangkan,  atas  dasar  IAS  27,  IPSAS  6, " Consolidated  Financial  Statements  and (direvisi 2007).  Standar  ini  berlaku  untuk  semua tingkat pemerintah  (nasional, regional,  lokal pemerintah  dan  unit  komponen).  IPSAS  6 mendefinisikan pengawasan sebagai kekuatan untuk menentukan kebijakan keuangan  dan  operasi  untuk  memperoleh keuntungan  dari  aktivitas  entitas  lain; kekuasaan  tanpa  manfaat  tidak  mencukupi sendiri. IPSAS 6 mendefinisikan seperangkat kekuasaan dan manfaat kondisi dan indikator yang membantu untuk memverifikasi adanya pengawasan. Indikator mengacu pada pengaruh  pemerintah  terhadap  kebijakan keuangan  dan  operasional.  Manfaat  kondisi (IPSAS  6:  39)  atau  Indikator  (IPSAS  6:40) melibatkan  keuangan  dan  keuangan  non, positif  atau  negatif  (seperti    pertanggung jawaban  terhadap  suatu  kerugian),  hasil  dari pemerintah.  Pengendalian  juga  dianggap  ada apabila setidaknya satu dari kondisi kekuatan dan  salah  satu  kondisi    dari    manfaat  masih ada.
2. Swedia
Pada  tingkat  pusat  dan  lembaga, mengikuti  pengaruh  sektor  swasta,  Badan
Pemerintah  untuk  otoritas  Manajemen- Keuangan
Nasional, di Swedia
dikembangkan  GAAP  untuk  pemerintah pusat  (ESV,  2001,  2002,.  Mattisson  et  al, 2003). Pemerintah Swedia, dengan profesional  dan  akademisi,  juga  telah menciptakan  kerangka  aturan  khusus  untuk Pemerintah  Daerah  Swedia.  Setelah      suatu badan  penetapan  standar,  yang  Swedia Dewan  Kota  Akuntansi  (SCMA)  telah dibentuk  oleh  Pemerintah  Swedia  dan Asosiasi Pemerintah Daerah. SCMA bertanggung  jawab  untuk  mengembangkan dan  menafsirkan  standar  akuntansi  yang berlaku  umum  dalam  sektor  kota  (Falkman dan  Tagesson  2008).  Peraturan  dari  CFR untuk kota dan dewan daerah disediakan oleh Undang-Undang  Akuntansi  1998  dan  oleh standar SCMA s RKR 8.1.
3. Inggris (UK) Whole of Government Financial Reporting (WGFR) Departemen   Pemerintah Inggris  mengikuti  panduan    Pelaporan Keuangan yang disusun berdasarkan Government  Financial  Reporting  Manual (FReM) dan GAAP Inggris dengan  beberapa adaptasi dan interprestasi
dalam
menyelaraskan  standar  akuntansi  di  Inggris dengan standar akuntansi Internasional (I nternational  Accounting  Standards (IAS), dari  2009/10  FreM  menerapkan  standar konsolidasi  IAS  27,  menggantikan  Inggris Standard  FRS  2.    Pada  tingkat  departemen yang lingkup konsolidasi didefinisikan dalam  dua  langkah.  Setelah,  sebagai  kriteria persyaratan  minimum  pengawasan  anggaran (Treasury,  2008a:  4.2.3,  4.2.14)  atau  FReM ini  daftar  (Treasury,  2008a:  4.2.12-4.2.13), yang  sesuai  kriteria  IAS  27  diterapkan. Untuk  IAS  27,  Kontrol  adalah  kekuatan untuk  mengatur  keuangan  dan  kebijakan operasional  dari  entitas  untuk  memperoleh manfaat dari aktivitasnya. Pada tingkat lokal, Undang-Undang  Pemerintah  Daerah  2003 membutuhkan otoritas lokal untuk mengikuti arus  praktek  akuntansi  dan  untuk  mematuhi Kode  Praktek  Akuntansi  pada  Otoritas Lokal(Statement of Recommended Practice SORP) yang memerlukan
penyusunan rekening kelompok sesuai dengan  GAAP.  Kode  ini  diterbitkan  setiap tahun  oleh  Dewan  Otoritas  CIPFA  / LASAAC of the telah mengumumkan bahwa Kode  dari  2010  akan  didasarkan  pada  IFRS dan itu akan disiapkan di bawah Pengawasan
Financial Reporting Advisory Board
(FRAB).

## 4. Amerika Serikat
Financial    Accounting  Standards Board  ( FASAB)  Amerika  Serikat  didirikan pada awal 1990. FASAB  telah diterima oleh AICPA  sebagai  badan  yang  mengurus akuntansi  standar  untuk  entitas  federal. Untuk  Pemerintah  federal,  Laporan  FASAB s  (SFFAC 2) (1995) peran atribut pelaporan entitas hanya untuk bagian eksekutif pemerintah  federal,  termasuk  departemen dan  Badan-badan  independen.  Tapi  standar yang  sama  menegaskan  bahwa  entitas pemerintah  federal  mencakup  semua  sumber daya  dan  tanggung  jawab  yang  ada  dalam komponen  entitas,  apakah  mereka    bagian dari,  eksekutif,  legislatif,  atau  yudikatif  dari pemerintah (meskipun Rekomendasi FASAB yang  berhubungan  hanya  untuk  eksekutif). Meskipun  SFFAC  2  memiliki  berperan penting  dalam  menentukan  ruang  lingkup konsolidasi,  Kongres  dan  otoritas  lainnya memiliki  aturan  batas  konsolidasi  yang dimasukkan  ke  dalam  pemerintah  federal (GAO,  2005).    Pada  tingkat  negara    bagian dan pemerintah daerah Governmental Accounting  Standards  Board (GASB)  yaitu Dewan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan menerbitkan  standar  untuk  sektor    publik. Dewan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (GASB) bersama-sama dengan Dewan Standar  Akuntansi  Keuangan  (FASB)  yang merupakan bagian dari Financial Accounting  Foundation  (FAF) menerbitkan konsep  gagasan    berdasarkan  akuntabilitas keuangan.
5. Kanada Di  Kanada  Dewan  Standar  Akuntansi Sektor Publik, yaitu Public Sector Accounting
Board (PSAB)
telah menetapkan  standar  untuk  sektor  publik
sejak tahun  2004.  PASB   adalah  bagian  dari Canadian Institute of Chartered Accountants yang telah menerbitkan standar yang berlaku di  semua    sektor  publik    yaitu  PS  1300 (CICA, 2008) yang mengidentifikasi pengawasan sebagai kriteria utama pada area konsolidasi.
Pengawasan didefinisikan sebagai kekuasaan untuk mengatur keuangan dan  kebijakan  operasi    organisasi  lain  yang diharapkan    bermanfaat  dan    mengurangi resiko    kerugian    pemerintah    dari  kegiatan organisasi.    Pembenaran  pada  suatu  piihan yang terletak  pada ketidakjelasan pada suatu kriteria    yang  sering  membuat    suatu  entitas kebal    terhadap  perubahan    legeslatif      yang khas  sering  terjadi    di  sektor    publik.  Pada setiap    kasus  terdapat  beberapa  indikator pengawasan  di PS 1300 yang  menyorot per tanggung  jawaban  dan  kekuatan  elemen seperti    tanggung  jawab  atas  kerugian  atau kekuasaan  untuk  mendefinisikan  misi  dan tipe dari  pengendalian strategis.

## 6. Selandia Baru ( New   Zealand )
The  Financial  Standards  Reporting Board (FRSB)  yaitu  dewan    standar pelaporan  keuangan  yang  merupakan  bagian dari the  New Zealand Institute of  Chartered Accountants (NZICA) mengumumkan standar  akuntansi  untuk  sektor  publik  dan swasta    yang  disesuaikan  dengan  IAS-IFRS. Berdasarkan  UU  Keuangan  Tahun  1989 Pemerintah Selandia Baru menyusun seluruh pelaporan  keuangan  pemerintah  melalui Government  Financial  Reporting (WGFR) dan  struktur  pelaporan  entitas  mengikuti GAAP  Selandia  Baru.  WGFR  di  Selandia Baru belum mampu menawarkan representasi  dari  sektor  publik  secara keseluruhan  sejak  baik  kriteria  kontrol, maupun yang ada tindakan normatif, termasuk  badan-badan  publik  independen seperti  universitas  atau  pemerintah  daerah dalam  konsolidasi.  Pemerintah  setempat mengkompilasi  CFR  sendiri  pada  dasar Pemerintah  Local  2002  dan  NZ  IAS  27. Selandia  Baru,  seperti  Australia,  telah menambahkan  paragraf  ke  IFRS  dalam penerapannya ke sektor publik. Untuk tujuan mengidentifikasi  adanya  kontrol,  paragraf
ditambahkan  ke  NZ  IAS  27  mengacu  pada seperangkat  indikator  kontrol  dalam  standar sebelumnya, NZ FRS 37 dan / atau IPSAS 6 untuk  menentukan  apakah  ada  kontrol  di sektor  publik.  Definisi  FRS  37  adalah: "Kontrol  oleh  satu  entitas  terhadap  entitas lain    (a)  entitas  pertama  memiliki  kapasitas untuk  menentukan  keuangan  dan  kebijakan operasi    yang  memandu  kegiatan  kedua entitas,  (b)  entitas  pertama  memiliki  hak untuk signifikan tingkat kepemilikan  saat  ini atau masa depan manfaat, termasuk pengurangan  kepemilikan  kerugian  yang timbul dari kegiatan kedua entitas.
7. Australia
Dewan  Standar  Akuntansi  Australia yang  tergabung  ke  dalam The  Australian Accounting  Standards  Board (AASB)  telah menyusun Undang-undang  standar akuntansi yang  telah  disesuaikan  dengan  IAS-IFRS untuk  sektor  publik  dan  swasta    pada  tahun 2000.
Semua tingkatan  di  pemerintahan-persemakmuran, negara  bagian  dan  lokal  mengikuti  AASB 127  yang  didirikan  pada  tahun  2004  untuk mengadaptasi  laporan  konsolidasi  standar sebelumnya berdasarkan IFRS, dan
kemudian diubah  tahun  2008  dengan menerima  standar  pemerintah  AAS  27,  29, dan  31.   Selain  AASB 127   pemerintah juga mengkompilasi AASB 1049 (yang diterbitkan  tahun  2007  untuk  pelaporan keuangan  pemerintah  pada  umumnya  yaitu
Government and General Government Sector  Financial  Reporting )  yang  bertujuan menyelaraskan  ekonomi    mikro  dari  fungsi GAAP  berbasis  WGFR  dengan  fungsi ekonomi makro berdasarkan  laporan statistik keuangan  pemerintah  pada the  Government Financial  Statistics  (GFS) yang  merupakan kerangka kerja dari (ABS, 2006). Kejadian di Australia  menarik  karena  mengacu  pada kedua  kriteria  konsolidasi,  pengawasan  dan akuntabilitas keuangan. AASB 127
mendefinisikan  kontrol  sebagai  kekuatan untuk  menentukan  kebijakan  keuangan  dan operasi dari suatu entitas sehingga memperoleh manfaat  dari  aktivitasnya. karena mengacu pada kedua kriteria konsolidasi,  pengawasan  dan  akuntabilitas keuangan. AASB 127 mendefinisikan kontrol  sebagai  kekuatan  untuk  menentukan kebijakan  keuangan  dan  operasi  dari  suatu entitas  sehingga  memperoleh  manfaat  dari aktivitasnya.

## Tabel 2

## Perbandingan Pelaporan Keuangan Konsolidasi Akuntansi Sektor Publik di Beberapa
Negara Indonesia Internasional Inggris (Lokal) Inggris (Pusat) Amerika Serikat Standars Setting Body International  Public Sector Accounting Standards (IPSAS) yang diterbitkan oleh International Federation of Accountant (IFAC) IPSASB CIPFA+ASB ASB + HM Treasury (FRAB) GASB + FASAB Standars SAP IPSAS 6-7-8 SORP 2006+ FRS UK GAAP- berdasar WGA GASB 14-39-34 SFFAC 1-2-4 Sector of Aplication Publik Public Swasta  yg  di  adapatasi  utk sektor publik Publik Publik Reporting Entity Pemerintah Pusat, Pemerintah  Daerah, Kementerian/ Lembaga, Satuan Organisasi    wajib sesuai UU Semua Lokal Pusat Negara, Lokal, & Pemerintah Tujuan Khusus Pemerintah USA
Kanada Swedia Selandia Baru Australia Perancis Standars Setting Body PSAB SCMA ESV NZ ICA AASB OEC Standars PS  1300- 2500-2510 RKR 8.1 ESV  (Peraturan & Rekomendasi) NZ  IAS  27- 28-31 AASB 127 AASB 1049 AAS 27-29-31 Manual  (OES, 1992) Sector of Aplication Publik Publik Publik/Swasta Publik/Swasta Publik Reporting Entity Semua Lokal Pusat Semua Semua Lokal
Sumber: Giuseppe Grossi and Francesca Pepe (2009), diolah

## KESIMPULAN
Artikel ini telah menganalisis penetapan  standar,  aturan  konsolidasi  dan aplikasi  standar  akuntansi  sektor  publik, kriteria untuk menentukan daerah
konsolidasi  dan  indikator  relatif  pada berbagai negara, dan di konteks internasional. Secara substansial tidak banyak  perbedaan  antara  berbagai  standar atau  dengan  kriteria  indikator  konsolidasi. Seperti  ditunjukkan  oleh  Wise  (2006),  ada beberapa  subjektivitas  dalam  menafsirkan kriteria  kontrol  atau  pengawasan  dalam menentukan  area  konsolidasi,  sehingga meninggalkan  ruang  untuk  pertimbangan selain yang yang bersifat ekonomi, subjektivitas  tersebut  memungkinkan  untuk adaptasi  alat  keuangan  (obyektif  serupa dalam  setiap  konteks)  ke  sejarah  politik  dan konteks fitur sosial. Untuk alasan ini masing- masing  negara  telah  diartikulasikan  dengan CFR  sesuai  dengan  karakteristik  yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
AASB  (2007), AASB  1049 Whole  of Government  and  General  Government Sector Financial Reporting (www.aasb.com.au). AASB (2008), AASB 127 Consolidated and Separate Financial Statements (www.aasb.com.au).
ABS  (2006), Australian  GFS  Framework (www.aasb.com.au).
Benito,  B.,  Brusca,  I.  and  Montesinos,  V.
(2007), The harmonization of government financial information systems:  the  role  of  the  IPSASs. International Review of  Administrative Sciences, 73 ,2, pp. 393 317.
Broadbent, J., Dietrich,  M. and  Laughlin,  R. (1996),  The  development  of  principal- agent,  contracting  and  accountability relationships  in  the  public  sector: conceptual  and  cultural  problems. Critical Perspectives on Accounting, 7 ,
4, pp. 259 284.
Broadbent,  J.  and  Guthrie,  J.  (2008),  Public sector  to  public  services:  20  years  of
accounting research. Accounting, Auditing
and
Accountability  Journal,  21 ,  2,  pp.
129 169.
CICA (2008), CICA Public
Sector
Accounting  Handbook (www.psab- ccsp.ca).
Chan,  J.  L.  (2003),  Government  accounting:
an  assessment of theory,  purpose  and standards. Public Money & Management, 25, 1, pp. 13 20.
CIPFA  (2008), Code  of  Practice  on  Local Authority  Accounting  in  the  United
Kingdom A Statement of Recommended Practice 2008 (London). Chow,  D.,  Humphrey,  C.  and  Moll,  J. (2007), Developing whole of
government  accounting  in  the  UK.
Financial Accountability & Management, 23 , 1, pp. 27 54.
Ellwood, S. and Newberry, S. (2007), Public sector accrual accounting: institutionalizing neo-liberal principles? Accounting,  Auditing  and
Accountability Journal, 20 , 4, pp. 549 573.
ESV (2001), Accrual Accounting in  Swedish Central Government ( www.esv.se ).
ESV  (2002), Conceptual  Framework  for  the
Preparation and Presentation of Financial Statements in Central Government Version 1.0 (www.esv.se).
Falkman,  P.  and  Tagesson,  T.  (2008),
Accrual accounting does not necessarily  mean  accrual  accounting. Scandinavian  Journal  of  Management,
24 , 3, pp. 271 283.
FASAB  (1995), Statement  of  Federal Financial  Accounting  Concept  2.
Entity and Display ( www.fasab.org ).
GAO (2005), Annual Financial Report of the United States Government 2005
( www.gao.gov ).
GASB  (1991), Statement  No.  14.  The Financial Reporting Entity (Norwalk).
Giuseppe  Grossi  and  Francesca  Pepe.  2009. Consolidation  Financial  Reporting  in the  Public  Sector:  a  Cross-Country
Comparison. Journal Compilation Cipfa - Public Money  Siena University Italy.
Guthrie,  J.,  Humphrey,  C.,  Jones,  L.  R.  and Olson,  O.  (2005),  The  dynamics  of public financial
management change in an international  context.  In  Guthrie  J. et al . (Eds), International Public Financial Management  Reform (IAP, Greenwich), pp. 1 22.
Heald,  D.  and  Georgiou,  G.  (2000),
Consolidation principles and practices  for  UK  government  sector. Accounting  and  Business  Research,
30 , 2, pp. 153 167.
Humphrey,  C.,  Miller,  P.  and  Scapens,  R.
(1993), Accountability and accountable management in the  UK  public  sector. Accounting, Auditing  and  Accountability  Journal, 6 , 3, pp. 7 29.
IASB  (2008), International  Accounting Standard 27 : Consolidated and Separate Financial Statements (eifrs.iasb.org).
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  2011.Pedoman Standar  Akuntansi  Keuangan  No.04. tentang Laporan Konsolidasi. Jakarta:
Salemba Empat.
IPSASB (2008), 2008 Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements (www.ifac.org).
Johnsen,  A.  and  Lapsley,  I.  (2005),
Reinventing  public  sector  accounting. Financial Accountability & Management , 21 , 3, pp. 259 262.
Lüder,  K.  (2002),  Research  in  comparative governmental  accounting  over  the  last decade achievements and problems. In
Montesinos,  V. and  Josè,  M.  V. (Eds),
Innovations in Governmental Accounting (Kluwer Academic Publishers, Dordrecht), pp. 1 21.
Lüder,  K.  and  Jones,  R.  (Eds)  (2003),
Reforming  Governmental  Accounting and  Budgeting  in  Europe (Fachverlag Moderne Wirtschaft, Frankfurt).
Mattisson, O., Paulsson, G. and Tagesson, T.
(2003),  Sweden.  In  Lüder,  K.  and Jones, R. (Eds), op. cit.
Robb,  A.  and  Newberry,  S.  (2007),
Globalization: governmental accounting  and  international  financial reporting  standards. Socio-Economic
Review, 5 , 4, pp. 725 754.
Republik Indonesia. (2005), Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  No.24
Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No.11.
Republik  Indonesia.  2006.    Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  No  8 Tahun  2006  tentang  Pelaporan  dan Kinerja Instansi  Pemerintah.
Republik  Indonesia.  2010.    Peraturan
Pemerintah  Republik  Indonesia  No  71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Republik Indonesia. (2011), Peraturan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia No.233/PMK  05  Tahun  2011  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 171/PMK/2007 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Treasury  (2008a), Government  Financial
Reporting Manual 2009 2010 (FReM),
(London).
Treasury (2008b), Summary of IFRS included in the IFRS-based FreM (London).
Wise,  V.  (2006),  Cross-sector  transfer  of consolidated financial reporting. Australian Journal of Public Administration, 65 , 3, pp. 62 73.