## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 3, No. 2, Desember 2021, pp 191-200 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI:

## Problematika Penyidikan Korupsi Pembangunan Jaringan Transmisi Air Baku Di Kabupaten Bone Bolango
Suardi Rais 1 , Rusmulyadi 1 & Saharuddin 1
1 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
2 Koresponden Penulis, Email: suardi.rais@gmail.com
Artikel info Artikel history: Received; 02-09-2021 Revised: 20-09-2021 Accepted: 25-10-2021 Published: 30-10-2021
Keywords: Investigation;
Corruption; development; Network
Kata Kunci: Penyidikan; Korupsi; Pembangungan; Jaringan
Abstract. This  study  aims  to  analyze  the  role  of  prosecutors'  investigators  in uncovering corruption cases, as well as to find out the factors that hinder Gorontalo High  Prosecutor's  investigators  in  uncovering  corruption  cases  in  the  raw  water supply  project  in  Bone  Bolango  Regency.  The  research  method  used  is  empirical legal research or non-doctrinal research, which is a type of legal research that looks at law from a perspective outside of legal science. The results of this study indicate that:  (1)  the  role  of  the  prosecutor  in  the  most  basic  criminal  field  is  to  conduct investigations into special crimes and carry out prosecutions. The Gorontalo High Prosecutor's  Office,  after  receiving  information  about  an  alleged  corruption  case, formed  an  intelligence  team  of  inspectors  to  seek  initial  information  in  finding allegations  of  corruption,  as  well  as  coordinating  with  related  parties,  presenting technical experts to assess the procurement of goods used in the project. If there is a loss to the state, the high attorney will then issue an investigation order and make an  investigation  plan.  (2)  In  carrying  out  investigations  into  criminal  acts  of corruption in the procurement of raw water in Bone Bolango Regency, there are two things that become obstacles to the Gorontalo High Court, namely the slow results of examinations from technical experts and the slow results of audits from BPKP .
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  peranan  penyidik  kejaksaan dalam  mengungkap  kasus  korupsi,  serta  mengetahui  faktor  apa  yang  menjadi hambatan  penyidik  Kejaksaan  Tinggi  Gorontalo  dalam  mengungkap  tindak pidana  korupsi  pada  proyek  pengadaan  air  baku  di  Kabupaten  Bone  Bolango. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  Penelitian  hukum  emperis  atau penelitian  non-doktrinal  adalah  tipe  penelitian  hukum  yang  melihat  hukum  dari sudut pandang diluar ilmu hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) peran  kejaksaan  dalam  bidang  pidana  yang  paling  mendasar  adalah  melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus dan melakukan penuntutan. Kejaksaan Tinggi  Gorontalo  setelah  mendapat  informasi  adanya  dugaan  tindak  pidana korupsi membentuk tim intelejen pemeriksa untuk mencari informasi awal dalam menemukan  adanya  dugaan  tindak  pidana  korupsi,  serta  melakukan  koordinasi dengan pihak terkait, menghadirkan ahli teknis untuk menilai pengadaan barang yang  digunakan  dalam  proyek  tersebut.  Jika  terdapat  kerugian  negara  kejaksaan tinggi  kemudian  mengeluarkan  surat  perintah  penyidikan  dan  membuat  rencana penyidikan.  (2)  Dalam  pelaksaan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  pada pengadaan air baku di Kabupaten Bone Bolango terdapat dua hal yang menjadi hambatan  Kejaksaan  Tinggi  Gorontalo  yaitu  lambatnya  hasil  pemeriksaan  dari ahli teknis dan Lambatnya hasil audit dari BPKP.
Coresponden author: * Email: suardi.rais@gmail.com A rtikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY
Problematika Penyidikan Korupsi … ( Rais, Rusmulyadi & Saharuddin) | 192

## PENDAHULUAN
Di Indonesia, aktor korupsi tersebar di seluruh lembaga kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif,  dan  yudikatif.  Persekongkolan  pihak  swasta  terhadap  ketiga  cabang kekuasaan  untuk  menggerus  kekayaan  negara  dikategorikan  sebagai kleptokrasi (Rozuli, 2017) . Korupsi dijadikan tujuan utama bagi organisasi. Kepentingan negara dan  kepentingan  para  penguasa  menjadi  kabur  batasnya.  Dampaknya,  ada  banyak kebijakan yang diputuskan tidak lain hanya untuk kepentingan mereka. Sekali lagi, rakyat  menjadi  korban.  Kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  kian  menjauh dari yang dicita-citakan (Jupri & Rais, 2021) .
Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam laporan tahunannya pada tahun 2018 merilis angka tren penindakan kasus korupsi di Indonesia, dimana dari 454 kasus korupsi terdapat  167  kasus  korupsi  yang  terjadi  pada  sektor  infrastuktur.  Kenyataan demikian menjadi penting dan membutuhkan perhatian serius.
Praktek korupsi dalam proyek konstruksi menyebutkan bahwa pola praktek korupsi terjadi  pada  dua  fase  penyelenggaraan  konstruksi  yaitu  tahap  penyediaan  dan pembiayaan proyek, serta tahap pelaksanaan proyek (Evrianto, 2018) . Secara umum praktek  korupsi  pada  tahap  penyediaan  dan  pembiayaan  proyek  berupa  praktek suap-menyuap  dan  penipuan  oleh  pihak  yang  berwenang  terhadap  sumber pendanaan  dan  oleh  pihak  yang  memegang  kewenangan  sebagai  pemilik  proyek. Sementara  itu  praktek  yang  dilakukan  dalam  tahap  pengadaan  dan  pelaksanaan proyek  antara  lain  adalah  persekongkolan  dalam  memenangkan  suatu  perusahaan tertentu, praktek korupsi dalam penyusunan spesifikasi dan dokumen kontrak serta penyuapan kepada pengawas lapangan agar menyatakan hasil pekerjaan kontrkator telah sesuai dengan spesifikasi (Indriati, 2014) .
Pada  penelitian  yang  lain  sebagaimana  dikutip  dalam  jurnal  Integritas (Kombang, Nugroho  &  Wibowo,  2020) terkait  kasus  proyek  pembangunan  tiga  ruas  jalan Kabupaten  Boalemo  Provinsi  Gorontalo  setidaknya  terdapat  3  (tiga)  permasalahan pada  proyek  tersebut  yaitu  permasalahan  teknis  dan  administrasi  yang  terjadi sepanjang  pelaksanaan  proyek.  Permasalahan  pertama  berupa  ketidaksesuaian antara  pekerjaan  yang  terpasang  dialpangan  dengan  spesifikasi  yang  termuat didalam kontrak. Sementara dalam permasalahan yang kedua berupa permasalahan administratif yang mana PPK didakwa menandatangani dokumen-dokumen penting proyek seperti laporan kemajuan fisik pekerjaan dan berita acara pemeriksaan secara tidak  bertanggungjawab  tanpa  melakukan  hasil  pekerjaan  di  lapangan.  Dan permasalahan  ketiga  adalah  pengalihan  sebagain  pekerjaan  utama  oleh  kontraktor kepada perusahaan lokal daerah dimana proyek dilaksanakan.
Data  menunjukkan  bahwa  dari  49  kasus  korupsi  yang  ditangani  oleh  Kejaksaan Tinggi Gorontalo, terdapat 10 kasus yang tak kunjung jelas penyelesaiaannya karena masih  menemukan  beberapa  kendala.  Kasus-kasus  tersebut  merupakan  perkara yang  ditangani  mulai  dari  kurun  waktu  2015-2017,  bahkan  untuk  menangani  10 kasus  tersebut  Tim  Koordinasi  dan  Supervisi  Penindakan  KPK  turun  langsung dalam  penyelesaiaan  kasus  tersebut.  Diantara  kasus  tersebut  salah  satunya  adalah tindak pidana korupsi dalam Pembangunan Jaringan Transmisi Air Baku Longalo di Kabupaten  Bone  Bolango  oleh  CV.  Bintang  Surya  Adhitya  pada  Balai  Wilayah Sungai  Sulawesi  II  (Gorontalo)  pada  tahun  anggaran  2015  Dalam  kasus  tindak
pidana  korupsi  yang  ditangani  oleh  Penyidik  Kejaksaan  Tinggi  Gorontalo  terkait dengan  proyek  Pembangunan  Jaringan  Transmisi  Air  Baku  yang  Terletak  di  Desa Longalo  Kabupaten  Bone  Bolango,  dimana  dalam  proyek  pembangunan  tersebut berdasarkan  laporan  hasil  audit  dari  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan  (BPKP)  Perwakilan  Provinsi  Gorontalo  dengan  surat  pengantar nomor:  SR-09/PW.31/5/2017  tanggal  22  Desember  2017  diduga  terdapat  kerugian keuangan  negara  atau  prekonomian  negara  sebesar  Rp.  5.097.048.570,00-  (lima milyar sembilan puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah). Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SO-DIPA- 033.06.1.498287/2015 tanggal 14 November 2014, pada tahun 2015 SNVT PJPA Balai Wilayah  Sungai  Sulawesi  II  memperoleh  alokasi  anggaran  dari  APBN  sebesar  Rp. 304.284.685.000,00  (tiga  ratus  empat  milyar  dua  ratus  delapan  puluh  empat  juta enam  ratus  delapan  puluh  lima  rupiah),  dan  salah  satu  kegiatannya  berupa Pembangunan  Bendung  dan  Jaringan  Transmisi  Air  Baku  Longalo  (0,02  m 3 /detik) Kabupaten Bone Bolango.
Lambannya  penyelesaiaan  kasus  korupsi  sektor  infrastruktur  di  tangan  kejaksaan bahkan  dinilai  mangkrak  menyebabkan  rendahnya  kepercayaan  masyarakat terhadap  Aparat  Penegak  Hukum  dalam  penyelesaian  kasus-kasus  korupsi.  Hal inilah  yang  menjadi  dasar  pemikiran  penulis  untuk  melakukan  kajian  terhadap kasus  korupsi  dengan  memfokuskan  pada  2  (dua)  titik  permasalahan  yaitu sejauhmana peranan penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo dalam menangani kasus tindak  pidana  korupsi  serta  faktor-faktor  penghambat  Kejaksaan  Tinggi  Gorontalo dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi Pembangunan Jaringan Transmisi Air Baku Longalo Di Kabupaten Bone Bolango.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum emperis  juga  biasa  disebut  sebagai  penelitian  Sosiologis  ( Sociologicresearch )  atau penelitian lapang ( fieldresearch ), adalah tipe penelitian hukum yang melihat hukum dari  sudut  pandang  diluar  ilmu  hukum.  Penelitian  ini,  akan  menghasilkan  suatu deskripsi tentang dimensi keberlakuan hukum dalam masyarakat, mungkin efektif, kurang  efektif  atau  sama  sekali  tidak  efektif.  Kemudian  mendeskripsikan  faktor- faktor  atau  gejala  yang  mempengaruhi  keberlakuan  hukum,  faktor  yang mempengaruhi kepatuhan hukum dan faktor yang mempengruhi tidak atau belum dipatuhinya hukum. (Qomar, et al. 2017)

## PEMBAHASAN
A  Peranan  Penyidik  Kejaksaan  Dalam  Mengungkap  Tindak  Pidana  Korupsi Pada Proyek Pengadaan Air Baku Longalo di Kabupaten Bone Bolango
Di  Indonesia,  ada  3  (tiga)  lembaga  yang  berhak  menangani  tindak  pidana  korupsi, yakin : Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepolisian sebagai  alat  negara  berperan  dalam  memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat,  menegakkan  hukum,  serta  memberikan  perlindungan,  pengayoman dan  pelayanan  masyarakat  dalam  rangka  terpeliharanya  kemanan  dalam  negeri (vide  pasal  5  ayat  (1)  UU  Kepolisian).  Terhadap  tindak  pidana  korupsi  pasal  4 sampai  pasal  9  KUHAP  menguraikan  tentang  penyidik  adalah  pejabat  Kepolisian
Problematika Penyidikan Korupsi … ( Rais, Rusmulyadi & Saharuddin) | 194
Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penyelidikan,  penyidikan  sampai  pada  penyerahan  berkas  perkara  untuk  semua tindak  pidana  yang  terjadi  termasuk  tindak  pidana  korupsi  serta  tata  cara pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tersebut terurai dalam pasal 102 sampai pasal 136 KUHAP.
Sementara Kejaksaan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya  dibidang  penuntutan  juga  memiliki  wewenang  untuk  melakukan penyidikan  pada  tindak  pidana  tertentu  (vide  pasal  30  ayat  (1)  huruf  d  UU kejaksaan)  dalam  hal  penanganan  tindak  pidana  korupsi,  kejaksaan  berpedoman pada:
a. Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
b. Pasal 91 ayat (1) KUHAP mengatur tentang kewenangan jaksa untuk mengambil alih  berita  acara  pemeriksaan,  pasal  284  ayat  (2)  KUHAP  mneyatakan:  “dalam waktu  dua  tahun  setelah  undang-undang  ini  diundangkan,  maka  terhadap semua  perkara  diberlakukan  ketentuan  undang-undang  ini,  dengan pengecualian  untuk  semntara  mengenai  ketentuan  khusus  acara  pidana sebagaimana  tersebut  pada  undang-undang  tertentu,  sampai  ada  perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlakuk lagi. (Hasyin & Djufri, 2021)
KPK  adalah  lembaga  negara  yang  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya bersifat  independen  dan  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  manapun (Indraputra  & Bagiastra,  2014) .  Dalam  melaksanakan  tugas  suvervisi  KPK  berwenang  melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan  wewenangnya  yang  berkaitan  dengan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Dalam tugas ini pula, KPK berwenang  mengambil  alih  penyidikan  atau  penuntutan  terhadap  pelaku  tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian ataupun kejaksaan. (Hasyim & Djufri, 2021).
Terlepas  dari  dua  Lembaga  yaitu  kepolisian  dan  KPK  yang  juga  berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, sejatinya  oronta Kejaksaan masih  sangat  berperan  penting  dalam  menangani  kasus-kasus  korupsi  meskipun kewenangannya  tidak  sama  dimiliki  oleh  lembaga  KPK  namun  keberadaannya masih sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus korupsi khususnya yang terjadi pada pemerintahan daerah (Komariah, 2016) .
Kejaksaan Tinggi Gorontalo dalam menjalankan fungsi penyidikannya dimulai saat menerima  informasi  adanya  dugaan  tindak  pidana  korupsi,  kemudian  membentuk jaksa penyelidik sebagai pencari informasi awal dituntut untuk dapat menjalankan fungsi  intelijen  dalam  menemukan  dugaan  tindak  pidana  korupsi.  Tugas  yang diemban  oleh  jaksa  penyelidik  yakni  mengumpulkan  data  serta  bahan-bahan keterangan  yang  mendukung  telah  terjadinya  tindak  pidana  korupsi.  Pendalaman terhadap  data-data  yang  terkumpul  kemudian  penyidik  melakukan  koordinasi terhadap  lembaga-lembaga  terkait,  menghadirkan  ahli  teknis  untuk  menilai pengadaan  barang  yang  digunakan  dalam  proyek  tersebut.  Jika  terdapat ketidaksesuaian  antara  pekerjaan  yang  terpasang  dilapangan  dengan  spesifikasi yang  termuat  didalam  kontrak  kejaksaan  tinggi  kemudian  mengeluarkan  surat perintah penyidikan dan membuat rencana penyidikan.
Berikut  tabel  uraian  kerugian  negara  dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi Pembangunan  Bendung  dan  Jaringan  Transmisi  Air  Baku  yang  Terletak  di  Desa Longalo Kabupaten Bone Bolango.

## Tabel 1 Uraian Kerugian Negara
No Uraian Jumlah Kerugian Negara 1 2 Jumlah Pembayaran Pengadaan Pipa GIP Balck Steel dia 300 mm Kepada Rekanan sesuai SP2D sebesar Rp7.893.666.000,00 (setelah dipotong Pajak) Realisasi pembelian Pipa yang dilaksanakan oleh Rakanan (terpasang dilokasi Pekerjaan) Rp 7.893.666.000,00 Rp 2.796.617.430,00 3 Jumlah Kerugian Keuangan Negara ( 1 – 2 ) Rp 5.097.048.570,00
Kejaksaan  Tinggi  Gorontalo  dalam  mengungkap  kasus  tersebut  dimulai  saat ditemukan adanya kurugian negara berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan  Kerugian  Keuangan  Negara  dari  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan  (BPKP)  Perwakilan  Provinsi  Gorontalo  dengan  surat  pengantar Nomor  :  SR-09/PW.31/5/2017  tanggal  22  Desember  2017  disimpulkan  bahwa jumlah  kerugian  keuangan  negara  atas  dugaan  tindak  pidana  korupsi  atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Bendungan dan Jaringan Transmisi Air Baku Longalo  (0,02  M3/det)  di  Kabupaten  Bone  Bolango  pada  balai  wilayah  sungai Sulawesi  II  tahun  anggaran  2015  tersebut  adalah  sebesar  Rp.  5.097.048.570,00  (lima milyar  orontal puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
Setalah  ditemukannya  kerugian  negara  pada  proyek  Pembangunan  Bendung  dan Jaringan  Transmisi  Air  Baku  yang  Terletak  di  Desa  Longalo  Kabupaten  Bone Bolango, Kejaksaan Tinggi Gorontalo kemudian membentuk tim dan mengeluarkan Surat Perintah penyidikan, setelah surat perintah penyidikan diterima oleh penyidik khusus  jaksa  maka  penyidik  yang  ditunjuk  segera  membuat  Rencana  Penyidikan (Rendik)  seraya  mempelajari/memahami  hasil  penyilidikan  dan  peraturan- peraturan  yang  terkait  tindak  pidana  korupsi  yang  disidiknya  sehinggaakan  dapat menentukan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dan bukti-bukti yang mendukung  penyimpangan  tersebut  agar  dengan  demikian  akan  dapat  ditentukan modus operandi.
Dari hasil penyidikan yang dilakukan Oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo menetapkan 3 tersangka yaitu 2 (dua) tersangka diantaranya adalah pejabat pembuat komitmen (PPK)  dan  1  (satu)  tersangka  lagi  merupakan  Dirketur  perusahaan  sebagai kontrkator.
Menurut  Firdaus  Dewilmar  selaku  penyidik  Kejaksaan  Tinggi  Gorontalo mengatakan bahwa “berdasarkan temuan dan bukti penyidikan terkait perkara ini,
Problematika Penyidikan Korupsi … ( Rais, Rusmulyadi & Saharuddin) | 196
Kejaksaan  Tinggi  Gorontalo  menemukan  adanya  penyimpangan  proyek,  terutama pada  pengadaan  pipa.  “Banyak  temuan  di  pengadaan  pipa,  spesifikasinya diturunkan,”
Bahwa  dalam  dokumen  spesifikasi  teknis  yang  ditetapkan  PPK  dan  menjadi  satu kesatuan  dengan  dokumen  kontrak  Nomor  :  HK0203/SP/SNVT-PJPA  SUL.II/K- PABPAT/07  tanggal  9  Juni  2015,  Pekerjaan  Jaringan  Pipa  Transmisi  angka  2 tercantum  bahwa  :  “pipa  yang  digunakan  dalam  pekerjaan  intake  ini  adalah  pipa GIP Black steel spiral dia. 300 mm dan HDPE 300 mm baik jenis maupun ukurannya harus disesuaikan dengan gambar kerja”, yang mana berdasarkan keterangan pihak PT. Spindo dijelaskan bahwa pipa GIP black steel spiral dia. 300 mm dalam proses pembuatannya  dilakukan  pencelupan/pelapisan  dengan  zinc  sebagai  lapisan coating  karena  ada  ketentuan  GIP  ( Galvanized  Iron  Pipe )  dalam  kontrak,  sedangkan pipa yang dipesan kontraktor kepada PT. Spindo adalah pipa Spiral welded steel pipe dia  323,8mm  SNI  0039:2013  ( medium )  yang  proses  pembuatannya  tidak  dilakukan pencelupan/pelapisan dengan Zinc sebagai lapisan coating sehingga pemesanan dan persetujuan  order  pipa  GIP black  steel  spiral kontraktor  kepada  PT.  Spindo  telah menyalahi ketentuan spesifikasi teknis kontrak.
Dengan  demikian  dapat  dijelaskan  bahwa  Kejaksaan  Tinggi  Gorontalo  sebelum menentukan  tersangka  dalam  suatu  peristiwa,  terlebih  dahulu  akan  diselidiki apakah  peristiwa  tersebut  merupakan  peristiwa  hukum  yang  didalamya  terdapat unsur-unsur  tindak  pidana.  Apabila  ternyata  dalam  penyidikan  diperoleh keterangan bahwa peristiwa tersebut mengandung unsur tindak pidana, maka akan ditindak  lanjuti  oleh  jaksa.  Olehnya  itu  penulis  berkesimpulan  bahwa  peran kejaksaan dalam melakukan penyidikan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku  hanya  saja  dalam  hal  melakukan  penyidik  masih  terdapat  hambatan- hambatan,  sehingga  proses  penyidikan  yang  dilakukan  kejaksaan  tinggi  orontalo masih belum maksimal.

## B.  Faktor-Faktor  Penghambat  Penyidik  Kejaksaan  Dalam  Mengungkap  Tindak Pidana Korupsi Pada Proyek Pengadaan Air Baku Longalo
Dalam  menanggulangi  suatu  kasus  pasti  para  penegak  hukum  akan  menemukan suatu  masalah  atau  hambatan.  Masalah  atau  hambatan  yang  ditemui  jaksa  dalam penanggulangan  perkara,  khususnya  tindak  pidana  korupsi  adalah  alat-alat  bukti yang sah (Salindeho, 2016) . Kekuatan mencari dan menemukan alatalat bukti yang sah  menjadi  hal  yang  sangat  penting  bagi  seorang  jaksa  dalam  pemeriksaan  kasus tindak  pidana  korupsi.  Menurut  ketentutan  undang-undang,  terdapat  5  alat  bukti yang sah yaitu :
a.  Keterangan saksi b.  Keterangan ahli c.  Surat d.  Petunjuk e.  Keterangan terdakwa
Dalam kasus ini hambatan yang kerap dialami oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo ada dua yaitu lambatnya hasil pemeriksaan dari ahli teknis dan Lambatnya hasil audit dari BPKP. untuk lebih jelasnya penulis uraikan kedua hambatan tersebut:

## 1.  Lambatnya Hasil Pemeriksaan Dari Ahli Teknis.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahawa  penyidik  kejaksaan  dalam  mengumpulkan bukti  membutuhkan  pemeriksaan  dari  ahli  teknis  sementara  ahli  teknis  rata-rata diambil dari luar daerah.padahal hasil pemeriksaan ahli teknis inilah yang kemudian menjadi  acuan  penyidik  untuk  dapat  menetapkan  tersangka  misalnya  dalam pengadaan  pipa  GIP Blacksteel  Spiral dia  300  mm  dimana  terdapat  perbedaan spesifikasi pipa dan harga satuan pipa. Spesifikasi pipa dalam kontrak adalah pipa GIP Blacksteel  Spiral Dia  300  mm  sedangkan  pipa  yang  terpasang  adalah  pipa Blacksteel ( Welded Pipe Spiral ).
Dari pemeriksaan Ahli teknis memperoleh perbedaan spesifikasi pipa tersebut dari pengamatan  di  lapangan,  nota  pembelian  pipa,  serta  referensi/katalog  dari pabrik/suplier  pipa  yaitu  PT.  BUSUR  KILAT  PERKASA  di  Tangerang  serta  Harga satuan pipa GIP Blacksteel Spiral Dia 300 mm tidak sesuai dengan yang tercantum dalam  kontrak.  Pemeriksaan  ahli  diatas  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama dalam  menilai  spesifikas  pipa,  belum  lagi  hambatan  ahli  saat  dilapangan  sering dijumpai  tidak  koperatifnya  dari  pelaksana  atau  kontraktor.  terkadang  data  yang dibutuhkan oleh ahli tidak di berikan oleh kontraktor. sehingga ahli kesulitan untuk mempercepat penyelasaian pemeriksaannya.

## 2.  Lambatnya Hasil Audit Dari BPKP
Jika merujuk pada pasal 32 ayat (1) undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah  dengan  Undang-Undang  No.20  Tahun  2001  tentang  perubahan  atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka  Yang  dimaksud  dengan  “secara  nyata  telah  ada  kerugian  keuangan  negara” adalah  kerugian  yang  sudah  dapat  dihitung  jumlahnya  berdasarkan  hasil  temuan instansi yangberwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.
Merujuk  pada  ketentuan  diatas  maka  pasal  10  ayat  1  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, maka BPK menilai  dan/atau  menetapkan  jumlah  kerugian  negara  yang  diakibatkan  oleh perbuatan  melawan  hukum  baik  sengaja  maupun  lalai  yang  dilakukan  oleh bendahara,  pengelola  Badan  Usaha  Milik  Negara/Badan  Usaha  Milik  Daerah,  dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan Keuangan Negara.
Sementara untuk perhitungan kerugian negara dalam kasus ini dilakukan oleh BPKP Provinsi  Gorontalo.  dasar  BPKP  Provinsi  Gorontalo  melakukan  audit  kerugian negara merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah,  BPKP  merupakan  Aparat  Pengawas  Intern Pemerintah  (APIP).  Pasal  48  ayat  (2)  huruf  a  mengatur,  aparat  pengawasan  intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui : audit, selanjutnya ada dua jenis audit yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2008, salah satunya audit dengan  tujuan  tertentu.  Penjelasan  Pasal  50  ayat  (3)  menyebutkan  bahwa  audit dengan  tujuan  tertentu,  antara  lain  audit  investigatif,  audit  atas  penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan dan selain itu, Pasal 49 ayat (2) huruf  c  PP  No.  60  Tahun  2008  mengatur  BPKP  melakukan  pengawasan  intern terhadap  akuntabilitas  keuangan  negara  atas  kegiatan  tertentu  yang  meliputi  : kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Tugas dan fungsi BPKP diatur
Problematika Penyidikan Korupsi … ( Rais, Rusmulyadi & Saharuddin) | 198
dalam  Peraturan  Presiden  (Perpres)  No.  192  Tahun  2014  tentang  BPKP  yang menggantikan  Keputusan  Presiden  (Keppres)  No.  103  Tahun  2001  beserta perubahannya.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  3  huruf  e  Perpres  No.  192  Tahun  2014,  fungsi  BPKP antara  lain  melakukan  audit  investigatif  terhadap  kasuskasus  penyimpangan  yang berindikasi  merugikan  keuangan  negara/daerah,  audit  penghitungan  kerugian keuangan  negara/daerah,  pemberian  keterangan  ahli,  dan  upaya  pencegahan korupsi, Terkait hal ini, Kepala BPKP pun telah menerbitkan pedoman teknis melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi.
Paket  Pekerjaan  Pembangunan  Bendung  dan  Jaringan  Transmisi  Air  Baku  Longalo (0,02 M3/Det) Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2015 dengan jangka waktu pelaksanaan Lanjutan Pekerjaan yaitu 180 hari kalender dari tanggal 09 Juni 2015 s/d 05  Desember  2015  dan  dengan  Total  harga  kontrak  atau  Nilai  Kontrak  termasuk Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  adalah  sebesar  Rp.  13.990.017.000,00  (tiga  belas milyar  sembilan  ratus  sembilan  puluh  juta  tujuh  belas  ribu  rupiah)  dengan  rincian sebagai berikut:

## Tabel 2. Uraian Pekerjaan & Anggaran
No Uraian Pekerjaan Jumlah harga (Rp) 1 Pekerjaan Persiapan 110.406.550,00 2 Pekerjaan Sipil 12.567.202.253,38 3 Pekerjaan Pintu 36.000.000,00 4 Pekerjaan Penunjang 4.618.190,00 Jumlah 12.718.226.993.38 PPN 10% 1.271.822.699,34 Total 13.990.049.692,72 dibulatkan 13.990.017.000,00
Dari  Hasil  Laporan  Hasil  Audit  dalam  Rangka  Perhitungan  Kerugian  Keuangan Negara  dari  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  Perwakilan Provinsi  Gorontalo  berdasarkan  surat  pengantar  Nomor  :  SR-09/PW.31/5/2017 tanggal  22  Desember  2017  disimpulkan  bahwa  jumlah  kerugian  keuangan  negara atas  Dugaan  Tindak  Pidana  Korupsi  atas  Pelaksanaan  Pekerjaan  Pembangunan Bendungan  dan  Jaringan  Transmisi  Air  Baku  Longalo  (0,02  M3/det)  di  Kabupaten Bone Bolango pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Tahun Anggaran 2015 tersebut adalah  sebesar  Rp  5.097.048.570,00.  Menurut  Firdaus  Dewilmar  selaku  penyidik Kejaksaan  Tinggi  Gorontalo  menyebutkan  bahwa  “hasil  audit  yang  diberikan  oleh BPKP Provisnsi Gorontalo kepada penyidik membutuhkan waktu yang cukup lama, karena  BPKP  dalam  melakukan  pemeriksaan  audit  memiliki  pedoman  teknis tersendiri”.
Dari  uraian  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa,  lambatnya  penyelesaian  kasus korupsi  disektor  infrastruktur  sangat  dirasakan  oleh  penyidik  kejaksaan  tinggi gorontalo dimana dalam kasus-kasus proyek melibatkan banyak unsur, Audit yang dilakukan  oleh  BPKP  dalam  menilai  adanya  kerugian  negara  membutuhkan  ahli
pemeriksaan  teknis  untuk  menilai  spesifikasi  pengadaan  barang  yang  harus  sesuai dengan  nilai  kontrak,  sementara  ahli  teknis  diprovinsi  gorontalo  terbilang  masih jarang  sehingga  harus  mendatangkan  ahli  dari  luar  daerah  Provinsi  Gorontalo. ditambah  lagi  tempat  pemesanan  bahan  baku  yang  terbilang  cukup  jauh  karena untuk  menilai  perbedaan  spesifikasi  dan  harga  harus  mencari  informasi  secara langsung di PT pembuatan bahan baku. Belum lagi penggalian informasi yang kerap ditutup-tutupi  oleh  saksi  sehingga  menyulitkan  langkah  percepatan  pemeriksaan kerugian negara oleh BPKP.

## SIMPULAN
Peran  kejaksaan  dalam  bidang  pidana  yang  paling  mendasar  adalah  melakukan penuntutan  dan  melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  khusus.  dalam kasus Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Bendungan dan Jaringan Transmisi Air Baku  Longalo  Kejaksaan  Tinggi  Gorontalo  setelah  mendapat  informasi  adanya dugaan tindak pidana korupsi langsung membentuk tim intelejen pemeriksa untuk mencari informasi awal dalam menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, kemudian  kejaksaan  tinggi  melakukan  koordinasi  dengan  pihak  terkait  misalnya BPKP  untuk  menghitung  kerugian  negara,  serta  menghadirkan  ahli  teknis  untuk menilai  pengadaan  barang  yang  digunakan  dalam  proyek  tersebut.  Tahapan  yang dilakukan  penyidik  pada  dasarnya  telah  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang Namun  dalam  pelaksanaan  tersebut  masih  dinilai  lamban  bahkan  kasus  ini  dinilai masyarakat  sebagai  kasus  mangkrak  karena  prosesnya  yang  sudah  cukup  lama. Faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam  pelaksaan  penyidikan  tindak  pidana korupsi tersebut adalah lambatnya hasil pemeriksaan dari ahli teknis dan Lambatnya hasil audit dari BPKP.

## SARAN
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis mendorong agar kedepan Kejaksaan Tinggi  Gorontalo  dalam  mengoptimlakan  penyidikan  dan  penuntutan  terhadap perkara-perkara  yang  sulit  pembuktiannya  untuk  melakukan  koordinasi  dengan berbagai instansi terutama BPKP/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang notabenenya  adalah  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan pemeriksaan  dan  audit  pengelolaan  keuangan  negara.  Dan  apabila  dalam pelaksanaanya  dianggap  cukup  rumit  kiranya  kejaksaan  Tinggi  Gorontalo  segera melakukan  kerjasama  terhadap  instansi  kepolisian  dan  KPK  sebagai  lembaga  yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

## DAFTAR BACAAN
Ervianto,  W.  I.  (2018).  Studi  Tentang  Daya  Saing  Penyedia  Jasa  Konstruksi  Dalam Perspektif  Konstruksi  Berkelanjutan  Di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Teknik Sipil , 22 (1), 7-15.
Hasyim,  R.,  &  Djufri,  D.  (2021).  Sinergitas  Kewenangan  Lembaga  Penegak  Hukum Terhadap  Tindak  Pidana  Gratifikasi  Dalam  Struktur  Hukum  Pidana  Di Indonesia. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum , 7 (2), 195-206.
Problematika Penyidikan Korupsi … ( Rais, Rusmulyadi & Saharuddin) | 200
Indraputra,  T.  G.,  &  Bagiastra,  I.  N.  (2014).  Kedudukan  Komisi  Pemberantasan Korupsi  Sebagai  Lembaga  Negara  Bantu  (State  Auxiliary  Institutions). Jurnal Kertha Negara , 2 (5), 1-5.
Indriati, E. (2014). Pola dan akar korupsi . Gramedia Pustaka Utama.
Jupri & Rais, S. (2021). Hukum Pidana Korupsi : Teori, Praktek dan Perkembangannya (1st ed.). Malang: Setara Pres
Komariah, M. (2016). Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Kpk) Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi , 4 (1), 76-91.
Kombong, E. P., Nugroho, A. S. B., & Wibowo, R. A. (2020). Pelayanan Publik dan Kajian Putusan Korupsi Pengadaan Jasa Konstruksi dalam Perspektif Kontrak Jasa Konstruksi: Civil Engineering Perspective. Integritas: Jurnal Antikorupsi , 6 (2), 245-262.
Rozuli, A. I. (2017). Birokrasi, korupsi, dan kekuasaan. Jurnal Transformative , 3 (1), 1- 14.
Salindeho, C. D. (2016). Peranan Jaksa sebagai Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi. Lex Privatum , 4 (4), 74-82.
Qamar,  N.,  Syarif,  M.,  Busthami,  D.  S.,  Hidjaz,  M.  K.,  Aswari,  A.,  Djanggih,  H.,  & Rezah, F. S. (2017). Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods) . CV. Social Politic Genius (SIGn).