Email: postgraduateprogramunes@gmai.com Online: http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ
Volume 1, Issue 4, Januari 2018 E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701

## DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENGGUNAAN SENJATA API PADA PROSES PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA
CURANMOR
(Studi Kasus di Satreskrim Polresta Padang)

## Yuliadi
Magister of Law at Ekasakti University Email: alindraindra60@gmail.com

## ABSTRACT
The Police is one of the law enforcement agencies that has the power, power and authority to perform the Police Discretion in the use of firearms in arrest of the suspect as set  forth  in  Article  18  paragraph  (1)  and  paragraph  (2)  of  Law  Number  2  Year  2002 regarding Police Republic of Indonesia. Discretion of the police in the use of firearms in arresting  suspects  is  the  most  recent  action  taken  to  paralyze  a  suspect.  The  issues discussed in this  thesis  are: 1) Is the basis of  consideration of Polri members  to  conduct police  discretion  in  the  use  of  firearms  in  arrest  of  suspect  crime?  2)  How  is  the implementation  of  police  discretion  in  the  use  of  firearms  in  the  arrest  of  suspected criminal offenses in Padang Police? 3) What is the form of supervision and accountability for  the  use  of  firearms  by  members  of  the  National  Police  in  Padang  Police?.  This research  is  descriptive  analysis  that  describes  or  describes  and  explains  the  object  of research in a complete, clear and objective manner that has to do with the problem. The approach  method  used  in  this  research  is  the  normative  juridical  approach  as  the  main and empirical juridical approach as supporting the main approach, while the type of data used  includes  primary  data  and  secondary  data.  From  the  results  of  research  and discussion  can  be  concluded  that:  first,  the  rationale  juridical  discretion  of  the  police against the Law No.2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia and Perkap No.1 Year  2009  on  the  Use  of  Police  Violence  Collapse.  Secondly,  the  implementation  of  the Police Discretion is conducted in a situation that is very necessary and helps to investigate and  make  efforts  against  the  police..  Third,  supervision  and  accountability  of  the  police discretion  in  Padang  Polresta  directly  to  the  leader  or  supervisor  of  the  privacy.  It  is expected  that  the  government  and  internal  police  to  reinforce  existing  regulations  and equip facilities and infrastructure of the police
Key Words: Police Discretion , Police Violence Collapse,Police

## PENDAHULUAN
Anggota  Polri  dalam  melaksanakan  tugas  di  lapangan  sering  dihadapkan  pada situasi,  kondisi  atau  permasalahan  yang  mendesak  sehingga  perlu  melaksanakan penggunaan  kekuatan  dalam  tindakannya.  Adapun  tindakan  Kepolisian  yang  dilakukan tidak  boleh  bertentangan  dengan  aturan  hukum,  harus  selaras  dengan  kewajiban  hukum dan  tetap  menghormati  dan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia.  Tindakan  Kepolisian adalah setiap tindakan atau perbuatan Kepolisian berdasarkan wewenangnya dalam rangka menjalankan  fungsi  pemerintahan  di  bidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan  hukum. 1 Adanya  kekuasaan,  kekuatan,  dan  wewenang  yang  dimiliki  oleh anggota  Polri  untuk  mewujudkan  efektifitas  dan  efisiensi  dalam  menjalankan  tugasnya, termasuk pemberian diskresi Kepolisian dalam penggunaan senjata api pada penangkapan tersangka berdasarkan penilaian individu polisi tersebut dalam hal ini bukan berarti tanpa batas. Dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  Indonesia dinyatakan bahwa Ayat  (1) ; “ Untuk kepentingan umum  pejabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri” Ayat (2); “.
Untuk  kepentingan  umum  Kepolisian  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya  dapat  bertindak  menurut  penilaian  sendiri  yang  hanya  dapat  dilakukan dalam  keadaan  yang  sangat  perlu  dan  memperhatikan  peraturan  perundangundangan  dan etika profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ”. Tingkat Kriminalis di Kota Padang cukup  tinggat  khususnya  dalam  hal  Tindak  Pidana  Pencurian  Kendaraan  Bermotor (curanmor) yang semakin marak terjadi.
Anggota  Satreskrim  Polresta  Padang  adakalanya  melakukan  penembakan menggunakan senjata api dalam penangkapan tersangka tindak pidana curanmor tas dasar wewenang  yang  diberikan  oleh  undang-undang  dan  tindakan  tersebut  harus dipertanggungjawabkan  secara  hukum,  dan  tindakan  tersebut  seharusnya  dapat  dikontrol melalui syarat  yang dirumuskan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia,  sebagai  berikut  :  a.  Tidak  bertentangan dengan  suatu  aturan  hukum;  b.  Selaras  dengan  kewajiban  hukum  yang  mengharuskan tindakan  tersebut  dilakukan;  c.  Harus  patut,  masuk  akal,  dan  termasuk  dalam  lingkungan
jabatannya;  d.  Pertimbangan  yang  layak  berdasar  keadaan  yang  memaksa;  dan  e. Menghormati hak asasi manusia. Ketidakjelasan keadaan yang sangat perlu dan memaksa menurut  penilaian  sendiri  individu  Polri  menimbulkan  banyak  spekulasi  yang  tidak menutup kemungkinan timbulnya penyalahgunaan wewenang oleh 4 anggota Polri seperti melakukan  penembakan  kepada  tersangka  tanpa  mengacu  kepada  perundang-undangan, dan etika profesi serta melakukan kekerasan lainnya

## METODE PENELITIAN
Untuk  menjawab  permasalahan  dalam  tesis  ini  dilakukan  metode  penelitian bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan objek penelitian  secara  lengkap,  jelas  dan  secara  objektif  yang  ada  kaitannya  dengan permasalahan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis  normatif sebagai  pendekatan  utama  dan yuridis  empiris sebagai  pendukung pendekatan  utama,  sedangkan  jenis  data  yang  digunakan  meliputi  data  primer  dan  data sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  5  melalui  penelitian  kepustakaan  dan  penelitian lapangan.  Analisis  data  yang  digunakan  adalah  secara  kualitatif  yang  disajikan  dalam bentuk deskriptif analisis

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Dasar  Pertimbangan  Anggota  Polri  Melakukan  Diskresi  Kepolisian dalam Penggunaan  Senjata  Api  pada  Penangkapan  Tersangka Tindak  Pidana Curanmor
1. Pertimbangan Yuridis
Dasar  pertimbangan  penerapan  diskresi  adalah  didasarkan  pada  asas kewajiban yang merupakan tindakan dalam setiap bentuk tindakan mana yang perlu dilakukan tanpa adanya batasan yang jelas akan tetapi tindakan tersebut dilakukan berdasarkan  penilaian  anggota  Kepolisian  sendiri.  Dalam  penilaian  itu  anggota Polri  memilih  jenis  tindakan  yang  perlu  dilakukan  atas  tiap  kasus  yang  dihadapi. Untuk dapat memilih tindakan yang tepat, ia dituntut untuk mengetahui segala hal yang  meliputi  kehidupan  bermasyarakat.  Tindakan  diskresi  kepolisian  dalam penggunaan  senjata  api  dalam  penangkapan  tersangka  dikontrol  melalui  syarat yang  dirumuskan  dalam  Pasal  16  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia,  sebagai  berikut  :  a.  Tidak  bertentangan
dengan  suatu  aturan  hukum;  b.  Selaras  dengan  kewajiban  hukum  yang mengharuskan  tindakan  tersebut  dilakukan;  c.  Harus  patut,  masuk  akal,  dan termasuk  dalam  lingkungan  6  jabatannya;  d.  Pertimbangan  yang  layak  berdasar keadaan yang memaksa;dan e.Menghormati hak asasi manusia.

## 2. Pertimbangan Non Yuridis/Pertimbangan Moral
Diskresi  sebagai  suatu kekuasaan  yang dilakukan berdasarkan hukum  atas pertimbangan  dan  keyakinan  serta  lebih  menekankan  pertimbangan-pertimbangan moral  daripada pertimbangan hukum. Menurut standar-standar internasional polisi bisa menggunakan senjata api dalam keadaan tertentu, apakah itu untuk melindungi nyawa mereka sendiri atau nyawa orang lain, tapi sangatlah penting setiap insiden yang  melibatkan  penggunaan  senjata  api  diinvestigasi  untuk  memastikan  bahwa penggunaan  kekuatan  yang  mematikan  memang  diperlukan  dan  tidak  berlebihan. Diskresi  yang  dilakukan  bersifat  individual  yakni  pelaksanaan  diskresi  yang dilakukan  oleh  anggota  Polri  di  lapangan  berdasarkan  pengetahuan  dan pengertiannya  yang  dianggap  benar,  biasaanya  pelaksanaan  dan  penerapannya  di lapangan  berdasarkan  situasi  dan  keadaan  yang  darurat  sehingga  tanpa  dilakukan pengamatan  atau  penelitian  mendalam  terhadap  apa  yang  diputuskan  tersebut. Dalam menjalankan profesinya setiap anggota Polri tunduk pada kode etika profesi Kepolisian  sebagai  landasan  moral.  Adapun  etika  profesi  kepolisian  sebagaimana yang dimaksud dalam Perkap No. 7 Tahun 2006 terdiri dari : a. Etika pengabdian; merupakan  komitmen  moral  setiap  anggota  7  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  terhadap  profesinya  sebagai  pemelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat; b. Etika kelembagaan; merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik  Indonesia  terhadap  institusinya  yang  menjadi  wadah  pengabdian  yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala  martabat  dan  kehormatannya;  c.  Etika  kenegaraan;  merupakan  komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan  dalam  rangka  menjaga  tegaknya  hukum  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
B. Pelaksanaan  Diskresi  Kepolisian  Dalam  Penggunaan  Senjata  Api Pada Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Curanmor di Polresta Padang Persoalan  mengenai  kapan  dan  bagaimana  seharusnya  anggota  Polri memutuskan  untuk  menembak  atau  tidak  menembak  dalam  melakukan  penangkapan, atau  kalau  terlambat  anggota  Polri  itu  sendiri  yang  menjadi  korban  penembakan. Tembakan  peringatan  hanya  dilepaskan  ke  udara  atau  ke  tanah  dengan  kehati-  hatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan sebagai berikut:  a.  untuk  menurunkan  moril  pelaku  kejahatan  atau  tersangka  yang  akan menyerang  anggota  Polri  atau  masyarakat  8. 8 b.  Untuk  memberikan  peringatan sebelum  tembakan  diarahkan  kepada  pelaku  kejahatan  atau  tersangka.  c.  Tembakan peringatan  tidak  diperlukan  ketika  menangani  bahaya  ancaman  yang  dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk  dilakukan  tembakan  peringatan  Menurut  Bapak  Ipda  Fitri  Chan  menyatakan prosedur  tetap  harus  dilaksanakan  seperti  dikepung  terlebih  dahulu,  apabila penggerebekan  dilakukan  di  dalam  ruangan  maka  anggota  Kepolisian  yang  masuk  ke ruangan  tersebut  hanya  dua  orang  dan  selebihnya  menunggu  diluar  dengan  keadaan siaga.  2  Setelah  dikepung  maka  diberikan  peringatan  untuk  menyerah  dan  setelah menunggu  beberapa  menit  lalu  dilakukan  tembakan  peringatan  dan  apabila  tersangka melakukan  perlawanan  maka  anggota  Kepolisian  akan  melakukan  tindakan melumpuhkan  tersangka  sesuai  dengan  Protap  Kepolisian,  namun  apabila  petugas Kepolisian  berada  dalam  keadaan  terdesak  akibat  adanya  perlawanan  tersangka  dan penembakan pun dilakukan dengan melepaskan tembakan ke arah kaki tersangka Hasil wawancara  dengan  Kanit  Jatanras  Bapak  Ipda  Nasirwan  menerangkan  bahwa  ada beberapa  faktor  yang  mendasari  pertimbangan  anggota  reskrim  menggunakan  senjata api  dalam  penangkapan  tersangka  diantaranya  yaitu  situasi  di  lapangan  apakah  dalam keadaan 2 Hasil wawancara dengan Bapak Fitri Chan, Kanit Jatanras Polresta Padang pada  tanggal  30  Juni  2018,  pukul  11.15  wib  9  mendesak,  respon  pelaku  apakah melakukan perlawan atau melarikan diri, situasi sekitar apakah ramai atau tidak, serta kerugian  yang  akan  ditimbulkan.  3  Diskresi  Kepolisian  dalam  menggunakan  senjata api  dalam  penangkapan  tersangka  tindak  pidana  ini  adalah  tindakan  pelepasan tembakan bukan penembakan karena konteksnya berbeda dimana pelepasan tembakan bertujuan untuk  melumpuhkan tersangka bukan untuk  mematikan, lain halnya dengan
penembakan  Sebelum  melakukan  pelepasan  tembakan  ke  kaki  tersangka  dilakukan penembakan  ke  atas  sebanyak  2  sampai  3  kali  dan  apabila  tidak  dihiraukan  maka langsung  diarahkan  ke  kaki  tersangka.  Tersangka  yang  berusaha  untuk  melarikan  diri dihentikan  dengan  cara  melumpuhkan  tersangka  dengan  menembak  tersangka menggunakan  peluru  karet,  dan  itu  pun  dikenakan  pada  kaki  tersangka.  Namun  bila tersangka tetap melakukan perlawanan yang semakin brutal dan menggunakan senjata tajam bahkan senjata api, tersangka dapat dilumpuhkan dan atau ditembak mati saja.
C. Bentuk  Pengawasan  dan  Pertanggungjawaban  Penggunaan  Senjata  Api  Oleh Anggota Kepolisian di Polresta Padang
1. Bentuk Pengawasan Penggunaan Senjata Api oleh Anggota Polresta Padang Anggota  Kepolisian  Polresta  Padang  dalam  lingkungan  Polresta  sendiri pengawasan  kinerja  Kepolisian  dilakukan  oleh  Seksi  Pengawasan  (Si  Was)  yang merupakan unsur pembantu pimpinan Polres yang berada di 3 Hasil wawancara dengan Bapak Nazirwan, Kanit Jatanras Polresta Padang pada tanggal30    Juni  2018,  pukul  12.00  wib  10  bawah  Kapolres.  Si  Was  bertugas menyelenggarakan  monitoring  dan  pengawasan  umum  baik  secara  rutin  maupun insidentil  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  pimpinan  oleh  semua  unit  kerja khususnya  dalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pencapaian  kinerja, termasuk bidang material, fasilitas dan jasa serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan. Pengawasan kinerja Kepolisian dalam penggunaan senjata  api  dinyatakan  dalam  Perkap  No.1  Tahun  2009  Pasal  14  ayat  (1)  dan  (2) tentang  penggunaan  kekuatan  dalam  tindakan  Kepolisian  mengatur  adanya pengawasan  dan  pengendalian  penggunaan  senajata  api  yang  menyatakan  bahwa setiap  pimpinan  sebelum  menugaskan  anggota  yang  diperkirakan  akan menggunakan  kekuatan  dalam  tindakan  Kepolisian  wajib  memberikan  arahan kepada anggota yang ditugaskan mengenai penggunaan kekuatan. Apabila anggota polri  melakukan  perbuatan  tersebut  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  disiplin, maka  sanksinya  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  7  Peraturan  Pemerintah Nomor  2  Tahun  2003.  4  Selanjutnya  apabila  tindakan  tersebut  dari  hasil pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  Unit  P3D  dinyatakan  sebagai  pelanggaran disiplin  dan  tindak  pidana,  maka  selain  diberikan  sanksi  disiplin  juga  dikenakan pidana.  Demikian  pula  dengan  Kode  Etik  Profesi  Polri  yang  mempunyai
4  Hasil  wawancara  dengan  Bapak  HIDAYAT,  Kasi  Was  Polresta  Padang  pada tanggal 31 Juni 2018, pukul 10.00 wib 11 sanksi terhadap para anggota Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Polri. Dalam Pasal 11 ayat (2) Kode Etik Profesi Polri Tahun  2006  disebutkan  bahwa  anggota  Polri  yang  melakukan  pelanggaran  kode etik dikenakan sanksi berupa : a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas atupun secara terbuka,  c.  Kewajiban  pelanggar  untuk  mengikuti  pembinaan  ulang  profesi,  d. Pelanggar  dinyatakan  tidak  layak  lagi  untuk  menjalankan  profesi  atau  fungsi Kepolisian.  Setelah  melalui  sidang  Kode  Etik  Profesi  Polri  ini,  menurut  Pasal  13 Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2003  tentang  Pemberhentian  Anggota Kepolisian  Republik  Indonesia,  jika  anggota  Polri  terbukti  bersalah  melanggar Kode  Etik  Profesi  Polri,  maka  anggota  Polri  tersebut  dapat  diberhentikan  dengan tidak hormat, selanjutnya anggota Polri tersebut dilimpahkan untuk disidang dalam yurisdiksi peradilan umum di Pengadilan Negeri.
2. Pertanggungjawaban  Penggunaan  Senjata  Api  oleh  Anggota Kepolisian  di Polresta Padang
Dari  hasil  wawancara  dengan  penyidik  Propam  Polresta  Padang  Bripka Antoni  Riza  bahwa  penyidik  yang  melakukan  penembakan  terhadap  kasus pencurian  yang  dilakukan  kasus  Roni  Harianto  Alias  Anto  Anggai  dan  Yohanes Situmorang Alias Anes Bibir tidak dapat dilakukan 12
12 proses  perkara  ke  sidang  pengadilan  karena  tidak  adanya  saksi  lain  yang  dari pihak  tersangka  yang  melihat  kejadian  penembakan  yang  dilakukan  anggota reskrim  tersebut.  Pertanggungjawaban  terhadap  penyidik  tersebut  hanya  dapat dilakukan secara sidang disiplin karena penyidik melakukan pelanggaran prosedur sebagai  diatur  pada  Pasal  5  Perkap  Nomor  1  Tahun  2009  ayat  (1)  hurup  e,  yang menjelaskan  bahwa  “  “Sebelum  menggunakan  senjata  api  petugas  dalam menghadapi  tersangka  dilakukan  dengan  menggunakan  kendali  senjata  tumpul, senjata kimia, antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai dengan standar  Polri”  Pelanggaran  yang  dilakukan  penyidik  Polresta  Padang  yang berinisial  “S”  adalah  :5  a.  Pada  kasus  penangkapan  Anto  Anggai  Penyidik  tidak memperkirakan  kemungkinan  tersangka  tidak  melarikan  diri  atau  melakukan perlawanan,  dan  petugas  menganggap  hal  ini  mudah  diatasi  dengan  melepaskan
tembakan  kepada  tersangka,  padahal  dapat  dilakukan  upaya  lain  sebelum  upaya melepaskan tembakan dilakukan, sehingga melanggar pada Pasal 5 Perkap Nomor 5 Hasil wawancara dengan Bapak Toni Ariza, Anggota Penyidik Propam  Polresta Padang pada tanggal 31 Juli 2018, pukul 14.00 wib 13
13 1 Tahun 2009 ayat (1) hurup e b. Pada kasus penangkapan Anes Bibir Cara-cara tanpa  kekerasan  tidak  dilaksanakan  oleh  penyidik  dan  langsung  mengambil tindakan melepaskan tembakan kepada tersangka padahal tersangka belum terbukti akan  menunjukkan  ancaman  fisik  dan  kematian  terhadap  petugas  Kepolisian,  dan tersangka  belum  tentu  membawa  senjata  tajam  atau  senjata  lainnya.  Tindakan penyidik seharusnya seimbang antara keras dan lunak, seimbang dengan alat yang digunakan  berhadapan  ancaman  yang  dihadapi,  sehingga  melanggar  pada  Pasal  5 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 ayat (1) hurup e Hasil sidang disiplin terhadap oknum penyidik  ”S”  tersebut  adalah  menempatkan  penyidik  tersebut  di  Rutan  Polresta Padang  selama  14  hari  dan  secara  otomatis  penyidik  tersebut  setelah  menjalani tahanan  14  hari  maka  penyidik  tersebut  dalam  masa  pengawasan  selama  6  bulan sehingga  apabila  dalam  masa  6  bulan  tersebut  penyidik  tersebut  akan  melakukan naik  pangkat  maka  otomatis  langsung  ditunda  pangkatnya  selama  1  periode  (6 bulan).

## PENUTUP
Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang  Kepolisian Negara Republik  Indonesia Pasal 15 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1) a dan 14 ayat (2), penjelasan KUHAP Pasal 5 ayat I Huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat 1 huruf j. Pasal 5 Perkap No.1 Tahun 2009 tentang Penggunaan  Kekuatan  Tindakan  Kekerasan  Kepolisian.  Sedangkan  yang  menjadi  dasar pertimbangan non  yuridis/moral mengacu kepada nilai-nilai pada etika profesi Kepolisian yang  terdiri  dari  etika  pengabdian,  etika  kelembagaan  dan  etika  kenegaraan.  b. Pertanggungjawaban  secara  sidang  disiplin  terhadap  penyidik  yang  melakukan penembakan  saat  Penangkapan  Anto  Anggai  dan  Anes  Bibir  adalah  berupa  hukuman menempatkan  penyidik  tersebut  di  Rutan  Polresta  Padang  selama  14  hari,  yang  mana pelanggaran  anggota  penyidik  adalah  tidak  memperkirakan  kemungkinan  tersangka  tidak melarikan  diri  atau  melakukan  perlawanan,  dan  penyidik  menganggap  hal  ini  mudah
diatasi  dengan  melepaskan  tembakan  kepada  tersangka,  padahal  dapat  dilakukan  upaya lain  sebelum  upaya  melepaskan  tembakan  dilakukan.  c.  Pengawasan  penggunaan  senjata api  oleh  Kepolisian  secara  yuridis  dilakukan  oleh  Kompolnas.  Pengawasan  fungsional tersebut  dilakukan  melalui  kegiatan  pemantauan  dan  penilaian  terhadap  kinerja  dan integritas  anggota  dan  pejabat  Polri  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Perkap  No.1  Tahun  2009  Pasal  14  ayat  (1)  dan  (2)  menyatakan  bahwa pengawasan  penggunaan  kekuatan  dalam  tindakan  Kepolisian  dilakukan  oleh  pimpinan atau atasan, hal ini juga berlaku di Polresta Padang bahwa pengawasan penggunaan senjata api  oleh  Kepolisian  dilakukan  oleh  Seksi  Pengawasan  yang  berada  langsung  dibawah Kapolres.  Pertanggungjawaban  penggunaan  senjata  api  wajib  segera  melaporkan pelaksanaan  pemakaiannya  kepada  atasan  langsung  secara  tertulis.  Apabila  terjadi penyalahgunaan  penggunaan  maka  pimpinan  langsung  membuat  laporan  yang  kemudian apabila terbukti bersalah maka anggota Polri tersebut dijatuhkan sanksi profesi atau bahkan sanksi  pidana.  Pertanggungjawaban  penggunaan  senjata  api  tersebut  juga  berlaku  di Polresta Padang

## DAFTAR PUSTAKA
Sadjijono, Mengenal Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi , Laksbang Mediatama, Surabaya, 2006 hlm 148
Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Fitri  Chan,  Kanit  Jatanras  Polresta  Padang  pada  tanggal 30 Juni 2018, pukul 11.15 wib
Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Nazirwan,  Kanit  Jatanras  Polresta  Padang  pada  tanggal 30 Juni 2018, pukul 12.00 wib
Hasil  wawancara  dengan  Bapak  HIDAYAT,  Kasi  Was  Polresta  Padang  pada  tanggal 31 Juni 2018, pukul 10.00 wib
Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Toni  Ariza,  Anggota  Penyidik  Propam  Polresta Padang pada tanggal 31 Juli 2018, pukul 14.00 wib