## KONSTRUKSI KONSEP MENJANJIKAN SEBAGAIMANA DI MAKSUD PADA PASAL 5 AYAT
(1) HURUF A UU NO. 20 TAHUN 2001
Daky Dzul Qornain Polres Bojonegoro Email : daki1994@gmail.com

## Abstrak
Syarat yang harus ada dalam suatu perbuatan agar dapat dipidana diawali bahwa perbuatan  itu  melawan  hukum,  yang  sudah  melalui  proses  sebagaimana  diatur dalam  peraturan  perundang-undangan.  Istilah  menjanjikan  yang  terdapat  dalam rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi,  tidak  sama  pengertiannya  dengan  yang  terdapat  dalam  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia.  Perbuatan  “menjanjikan”  dalam  UU  No.  20  Tahun  2001 dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan atau yang memiliki tujuan pada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
Kata kunci: korupsi, konsep menjanjikan, kerugian

## Abstract
The conditions that must exist in an act in order to be convicted are preceded by the  fact  that  the  act  is  against  the  law,  which  has  gone  through  the  process  as regulated in  statutory regulations.  Promising terms contained in  the formulation of Article 5 paragraph (1) letter a of Law no. 20 of 2001 concerning Corruption Crime,  the  meaning  is  not  the  same  as  that  contained  in  the  Big  Indonesian Dictionary. Actions "promising" in Law no. 20 of 2001 carried out by parties who have an interest in or have goals in civil servants or state officials.
Keywords: corruption, promising concept, loss

## PENDAHULUAN
Secara alamiah setiap individu dibekali oleh dua sifat yang universal, yaitu sifat  kelebihan  dan  pada  sisi  yang  bersamaan  setiap  individu  juga  memiliki  sifat kelemahan. Sisi kelebihan yang dimiliki oleh setiap individu cenderung digunakan untuk  berbuat  baik,  dan  bahkan  menyebar  kebaikan  di  antara    individu-individu yang lain atau komunitasnya. Individu yang mengedepankan sisi kelebihannya, ia selalu  berkeinginan  untuk  menjadi  individu  yang  baik.  Bagi  individu  yang mengedepankan sisi kelebihannya, maka ia selalu berhati-hati dalam berbuat atau bertindak. Karena individu yang demikian, dalam berbuat atau bertinda senantiasa menggunakan hati nuraninya di samping pikiran yang rasional.
Sedangkan  sisi  kelemahan  yang  di  miliki  oleh  setiap  individu  terbuka ruang untuk melakukan sebaliknya dengan sisi kelebihan yang dimiliki oleh setiap individu.  Dalam  artian  individu  yang  mengedepankan  sisi  kelemahannya, biasanya  ia  selalu  berfikir  negatif  sampai-sampai  tindakan  atau  perbuatannya cenderung  melanggar  peraturan  perundang-undangan.  Tipikal  individu  yang demikian,  karena  faktor  mendahulukan  kepentingan  individunya  dibandingkan
kepentingan yang lebih luas. Lebih-lebih kepentingan individu tersebut cenderung tidak dilandasi oleh pola pikir yang rasional. Akibat dari tindakan atau perbuatan yang  mementingkan  pribadi  dan  tidak  dilandasi  pikiran  yang  rasional  itulah, individu yang demikian dalam berbuat dan melakukan tindakan ruang atau potensi untuk  merugikan  pihak  lain  sangat  terbuka.  Sehingga  yang  membedakan  kedua sisi  yang  di  miliki  setiap  individu  antara  nilai  kelebihan  dan  sisi  kelemahan tersebut  terletak  pada  dampak  atau  akibat  yang  muncul  dari  perbuatan  atau tindakan dari masing-masing individu.
Ketika  individu  itu  melaksanakan  sisi  kelebihannya,  maka  individu- individu dan kelompok dari individu-individu itu merasakan nilai manfaat. Karena perbuatan  atau  tindakan  tersebut  cenderung  membawa  nilai  positif,  apalagi perbuatan  atau  tindakan  tersebut  secara  normatif  tidak  melanggar  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Tetapi  ketika  individu  itu  menunjukkan  sisi kelemahannya,  maka  cenderung  melahirkan  nilai  negatif,  dan  cenderung merugikan  baik  secara  individu  maupun  beberapa  orang  dan  kelompoknya,  dan bahkan  tindakannya  itu  melanggar  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Dalam kenyataannya, ketika individu itu sudah didominasi oleh faktor kelemahan yang  dimilikinya,  karena  itu  lebih  dekat  pada  sisi  kekurangannya,  ia  melakukan suatu  perbuatan  atau  tindakan  yang  justeru  melanggar  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Dengan  kata  lain,  salah  satu  bentuk  yang  cenderung dilakukan  oleh  individu-individu  yang  di  dominasi  oleh  sisi  kekurangannga adalah ia melakukan perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum.
Karena  secara  alamiah  siapa  saja  memiliki  potensi  untuk  melakukan perbuatan  yang  dikatagorikan  perbuatan  melawan  hukum,  katagori  tersebut  juga dapat  menimpa  masyarakat,  pegawai  negeri  sipil  dan  penyelenggara  negara  atau pemerintahan. Perbuatan melawan hukum bagi pegawai negeri sipil atau ASN dan penyeleggara  negara  atau  pemerintahan  biasanya  dilakukan  bila  ia  memiliki kewenangan  dalam  jabatannya.  Bentuk  perbuatan  melawan  hukum  itu  biasanya dilakukan  melalui  keputusan-keputusan  yang  dikeluarkannya  baik  keputusan tertulis  maupun  keputusan  secara  lisan.  Bentuk  perbuatan  yang  dikatagorikan sebagai  perbuatan  melawan  hukum  itu  biasanya  bervariasi  bergantung  pada perspektif, diantaranya adalah perbuatan tindak pidana korusip. Dalam perspektif hukum,  definisi  korupsi  secara  gamblang  telah  dijelaskan  dalam  13  buah  Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Penggolongan  kejahatan  tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia relatif banyak. Berdasarkan pasal-pasal tersebut  di  atas,  korupsi  dirumuskan  kedalam  30  bentuk/jenis  tindak  pidana korupsi.  Pasal-pasal  tersebut  menerangkan  secara  terperinci  mengenai  perbuatan yang  bisa  dikenakan  sanksi  pidana  karena  korupsi.  Ketigapuluh  bentuk/jenis tindak  pidana  korupsi  tersebut  pada  dasarnya  dapat  dikelompokkan  sebagai berikut: 1
1. Kerugian keuangan negara;
2. Suap-menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
1 M.  Syamsa  Ardisasmita,  DEA, Definisi  Korupsi  Dalam  Perspektif  Hukum  Dan  E- Announcement  Untuk  Tata  Pemerintahan  Yang  Lebih  Terbuka  Transparan  dan  Akuntabel, Makalah  Seminar  Nasional  Upaya  Perbaikan  Sistem  Penyelenggaraan  Pengadaan  Barang/  Jasa Pemerintah, Jakarta: 2006. hal. 4.
4. Pemerasan;
5. Perbuatan curang;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
7. Gratifikasi.
Selain  bentuk/jenis  tindak  pidana  korupsi  yang  sudah  dijelaskan  diatas, masih  ada  tindak  pidana  lain  yang  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  korupsi yang tertuang dalam UU No.31 Tahun 1999 Jonto UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:
1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi;
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
4. Saksi  atau  ahli  yang  tidak  memberi  keterangan  atau  memberi keterangan palsu;
5. Orang  yang  memegang  rahasia  jabatan  tidak  memberikan  keterangan atau memberikan keterangan palsu;
6. Saksi yang membuka identitas pelapor.

## METODE PENLITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  tesis  ini  menggunakan jenis  penelitian  normatif.  Penelitian  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang mencakup  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  penelitian  terhadap  sistematika hukum,  penelitian terhadap taraf sinkhronisasi  hukum,  penelitian sejarah  hukum, dan  penelitian  perbandingan  hukum. 2 Pendekatan  penelitian  yang  digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan jenis pendekatan:
a. Pendekatan Perundang-undangan ( Statute Approach ). 3
b. Pendekatan konseptual (Conceptual Approach ),. 4
Teknik  analisis  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penulisan  tesis  ini adalah  metode  analisis  deskriptif  terhadap  sistematika  hukum.  Kerangka  acuan yang  dipergunakan  adalah  kesesuaian  dengan  permasalahan  yang  dikaji  dalam penulisan  tesisi  ini.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  berpikir  deduktif, yaitu  metode  berpikir  yang  penarikan  kesimpulannya  ditarik  dari  sesuatu  yang bersifat umum yang sudah dibuktikan dengan benar dan kemudian kesimpulannya dijabarkan secara khusus.

## PEMBAHASAN
Rincian  sebagaimana  dimaksud  di  atas,  pada  dasarnya  dapat  dilakukan oleh semua subyek hukum terutamanya penyelenggara negara atau pemerintahan. Perbuatan  yang  dikatagorikan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  bagi penyelenggara  negara  atau  pemerintahan,  pegawai  negeri  sipi  atau  ASN  salah satunya  sesuai  dengan  yang  dikaji  dalam  proposal  ini  adalah  tiindak  pidana korupsi,  dimana  perbuatan  tersebut  berupa  menjanjikan  atau  dijanjikan  untuk diberi sesuatu hal yang dilakukan oleh orang lain karena ia sebagai penyelenggara
2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta, UI Press: 1981), hlm. 51.
3 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,  (Jakarta,  Prenada  Media  Group,  2010), hlm.137.
4 Ibid, hlm. 166.
negara  atau  pemerintahan  atau  karena  ia  sebagai  aparatur  negara  atau pemerintahan.  Bentuk  perbuatan  tersebut  dalam  peraturan  perundang-undangan dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum di bidang tindak pidana korupsi. Berdasarkan  ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 perubahan  dari  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi.  Pasal  5  ayat  (1)  menyatakan:  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juga rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap orang yang:
a. Memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  pada  pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara  dengan  maksud  supaya  pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara  tersebut  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
b. Memberi  sesuatu  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara karena  atau  berhubungan  dengan  sesuatu  yang  bertentangan  dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
Rumusan ketentuan Pasal 5 ayat (1) sebagaimana disebutkan diatas, belum
menunjukkan  adanya  perbuatan  atau  tindakan  konkret  dari  setiap  orang.  Tetapi setiap  orang  tersebut  yang  dimaksud  dalam  ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)  hanya sebatas menjanjikan sesuatu hal kepada penyelenggara negara atau pemerintahan. Namun  demikian  janji  yang  diperjanjiakan  oleh  setiap  orang  tersebut  memiliki karakteristik yang dapat mempengaruhi diri pegawai negeri sipil untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesutu karena jabatan yang di embannya.
Berdasarkan  ulasan  tersebut  di  atas,  tampak  bahwa  percobaan  untuk menyerahkan  sesuatu  karena  diawali  dengan  menjanjikan  sesuatu  kepada penyelenggaran  negara  atau  pemerintahan  masuk  katagori  perbuatan  korupsi. Padahal secara konkret unsur merugikan negaranya belum terjadi. Politik hukum melalui pasal-pasal dalam UU No. 20 Tahun 2001 terutama Pasal 5 ayat (1) yang mana  faktor  atau  unsur  kerugian  negaranya  belum  terjadi  juga  dikatagorikan sebagai  bagian  dari  tindak  pidana  korupsi  secara  prinsipil  juga  tidak  dapat disalahkan.  Karena  sepertinya  pembentuk  UU  merumuskan  pasal-pasal  tersebut sebagai  bagian  bentuk  preventif  agar  semua  penyelenggara  negara  atau pemerintahan  fokus  pada  tanggung  jawabnya  sebagai  abdi  negara  secara profesional.
Kata menjanjikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 itu tidak terpisahkan dari jabatan sebagai pegawai negeri sipil atau  penyelenggara  negara  atau  pemerintahan.  Karena  seseorang  tidaklah mungkin  menjanjikan  sesuatu  kepada  penyelenggara  negara  atau  pemerintahan tanpa  memiliki  maksud  tersembunyi  dari  tindakan  menjanjikan  tersebut.  Sikap penyelenggaran  negara  atau  pemerintahan  dalam  rumusan  Pasal  5  ayat  (1)  UU No.  20  Tahun  2001  tidak  sebatas  ia  sebagai  penyelenggara  mengeluarkan keputusan  secar  surat,  tetapi  rumusan  ketentuan  tersebut  juga  menjerat  setiap penyelenggaran  negara  atau  pemerintahan  yang  diam,  padahal  seharusnya  ia melakukan  sesuatu.  Jadi  diamnya  dari  penyelenggara  negara  atau  pemerintahan yang  secara  hukum  dapat  dibuktikan  karena  telah  menerima  janji  sesuatu  dari orang, maka diamnya tersebut bagian dari tindak pidana korupsi.
Keberlakuan UU No. 20 Tahun 2001 memang bagian dari tujuan negara di bidang  hukum  dan  kesejahteraan  sosial.  Bersadarkan  konsideran  UU  No.  20
Tahun  2001  menyatakan:  tindak  pidana  korupsi  yang  selama  ini  terjadi  secara meluas,  tidak  hanya  merugikan  keuangan  negara,  tetapi  juga  telah  merupakan pelanggaran  terhadap  hak-hak  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  secara  luas, sehingga  tindak  pidana  korupsi  perlu  digolongkan  sebagai  kejahatan  yang pemberantasannya  harus  dilakukan  secara  luar  biasa.  Namun  demikian, penanganan  luar  biasa  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  ini  bukan berarti  apparat  penegak  hukum  dalam  melakukan  tindakan  secara  sewenang- wenang.  Dalam  artian  prinsip  kehati-hatian  tetap  menjadi  bagian  yang  harus  di jadikan sebagai ukuran, agar model penanganan tersebut tidak melanggar hak-hak penyelenggara negara atau pemerintahan itu sendiri.
Oleh  karena  itu,  sifat  hukum  yang  tidak  memihak  atau equal harus dipandang  dan  nilai  sebagai  prinsip  utama  dalam  penegakan  hukum  terutama  di bidang  tindak  pidana  korupsi.  Salah  satu  cara  yang  penulis  nilai  benar  adalah penegak  hukum  harus  memiliki  kemampuan  menterjemahkan  makna  dari rumusan norma yang ada dalam setiap peraturan perundang-undangan khususnya yang  terkait  langsung  dengan  norma  mengenai  tindak  pidana  korupsi.  Sehingga proses  penegakan hukum  tindak pidana korupsi itu benar-benar dilakukan secara tepat dan profesional. Dalam situasi demikian sumber daya manusia bagi penegak hukum menjadi salah satu modal utama, karena sumber daya manusia bagian yang tidak terpisahkan dengan kemampuan para penegak hukum  dalam  kecakapannya melakukan  interpretasi  atau  penafsiran  dan  memahami  makna  dalam  sebuah norma.
Perbuatan  melawan  hukum  yang  berbentuk  tindak  pidana  korupsi merupakan  perbuatan  yang  memiliki  akses  luas  dibandingkan  tindak  pidana lainnya.  Tindak  pidana  korupsi  memiliki  kemiripan  dengan  tindak  pidana terorisme  yang  keduanya  memiliki  dampak  atau  akibat  tidak  hanya  berpotensi merugikan  satu  atau  beberapa  orang  saja,  melainkan  kerugian  yang  ditimbulkan oleh  perbuatan  tindak  pidana  korupsi  dapat  merugikan  bangsa  dan  negara. Menurut pendapat Baharuddin Lopa, tindak pidana korupsi merupakan suatu sifat tercela  dan  sudah  menjadi  fenomena  sosial  yang  tidak  hanya  merugikan  negara tetapi juga merupakan suatu pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Hal  ini  dapat  dimaklumi  mengingat  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  oleh korupsi. Korupsi merupakan kejahatan sistemik yang berkaitan dengan kekuasaan yang  terbentuk  secara  struktural  dan  terorganisir.  Korupsi  dapat  merusak  sendi- sendi kepribadian bangsa terutama yang diakibatkan oleh intellectual corruption . 5 Ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)  UU  No.  20  Tahun  2001  merupakan  norma dimana seseorang hanya menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri sipil karena jabatannya, baik  ia melakukan tindakan atau perbuatan tertentu maupun ia diam. Tetapi  memang  untuk  mengatakan  adanya  hubungan  causalitas  antara  yang dijanjikan  itu  dengan  diamnya  seorang  pegawai  sipil  memerlukan  pembuktian yang relatif tidak mudah untuk dilakukan. Di samping itu konsep menjanjikan dan batasan kewajiban bertindak dalam jabatan yang bagaimana yang mengakibatkan seorang pegawai  negeri  sipil  itu dapat  di  jerat  dengan ketentuan Pasal  5  ayat  (1) UU No. 20 Tahun 2001.
Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Tahun  1945.  Dalam  konteks  negara
5 Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, Cetakan Pertama,
(Jakarta: Kompas, 2000), hlm. 74.
hukum semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh semua subyek hukum (baik itu sebagai penguasa maupun sebagai warga negara) harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku, tidak selalu berlaku efektif, dan tidak selalu  mendapat  apresiasi  dari  setiap  individu  atau  warga  negara,  dan  bahkan hukum yang berlaku dikritisi oleh individu sebagai warga negara. Tidak hanya itu saja, hukum yang berlaku bisa saja rumusan norma yang dituangkan dalam hukum itu  kurang  tepat  bahkan  salah.  Oleh  karena  itu,  muatan  materi  yang  dijadikan sebagai  norma  dalam  hukum  itu  harus  memenuhi  syarat-syarat  formil  dan materiil, termasuk mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagaimana bentuk negara hukum, maka negara harus mampu mengatur berbagai kebutuhan masyarakat melalui produk-produk hukumnya yang memang secara  faktual  bagian  dari  kebutuhan  masyarakat.  Karena  tanpa  didasari kebutuhan  masyarakat  secara  konkret,  maka  produk  hukum  yang  dibentuk  oleh negara tidak akan dapat berjalan secara normal. Padahal hukum hanya dibutuhkan untuk  mengatur  manusia.  Negara  hukum  Indonesia  tentunya  memiliki  karakter yang  tidak  sama  dengan  negara  hukum  negara-negara  lain  dunia.  Meskipun klasifikasi hukumnya sama. Misalnya hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum pidana dan lain sebagainya.
Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara  dengan  warga  negaranya.  Jadi  dalam  diri  hukum  pidana  itu  melibatkan negara  atau  kekuasaan.  Dalam  kajian  hukum  pidana  itu  sendiri  para  ahli  hukum mengklasifikasi  antara  hukum  pidana  matriil  dan  hukum  pidana  formil.  Hukum pidana  meteriil  terdiri  atas  tindak  pidana  yang  disebut  berturut-turut,  peraturan umum  yang  dapat  diterapkan  teerhadap  Penyesuaian  baik  secara  formil  dan materiil  disetiap  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  setidaknya  dapat mengurangi  terjadinya  cacat  dalam  sudut  pandang  hukum.  Apalagi  rumusan sebuah peraturan itu mengenai  aspek pidana khsusnya dibidang kejahatan tindak pidana  korupsi.  Karena  pada  dasarnya  kejahatan  tindak  pidana  korupsi  berkaitan langsung  dengan  kesejahteraan  dan  perlindungan  hak-hak  warga  negara. Pemikiran  tersebut  berangkat  dari  pemikiran,  bahwa  kejahatan  tindak  pidana korupsi  yang  dilakukan  baik  secara  individu,  kelompok  maupun  oleh  badan hukum merupakan tindakan kejahatan sistematis yang mengambil hak-hak warga negara yang prinsipil warga negara itu sebagai pemilik harta yang telah di korupsi. Kejahatan  tindak  pidana  korupsi  bahkan  dikatagorikan  sebagai  kejahatan  yang merampas hak asasi manusia. Oleh karena itu, kejahatan korupsi dimaknai sebagai tindakan jahat yang pengertiannya luas.
Kejahatan  tindak  pidana  korupsi  tidak  hanya  memiliki  dampak  negatif kepada  pihak  yang  melakukan  korupsi  dan  keluarganya,  melainkan  juga  dapat mempengaruhi  eksistensi  negara.  Karena  ketika  kejahatan  tindak  pidana  korupsi itu dilakukan secara terus menerus yang sifatnya masif, terstruktur dan sistematis, maka pelan-pelan negara akan mengalami  kebangkrutan. Saat  negara mengalami kebangkrutan  itulah  eksistensi  negara  mulai  dipertanyakan  karena  negara  tidak mungkin  lagi  dapat  menjalankan  fungsi-fungsi  pokoknya  sebagaimana  diatur dalam konstitusi.
Dalam  konsideran  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  (selanjutnya disebut  UU  No.  20  Tahun  2001)  dinyatakan:  bahwa  tindak  pidana  korupsi  yang selama  ini  terjadi  secara  meluas  tidak  hanya  merugikan  keuangan  negara,  tetapi juga  telah  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak-hak  sosial  dan  ekonomi
masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan  yang  pemberantasannya  harus  dilakukan  secara  luar  biasa.  Sedangkan pengertian korupsi itu sendiri baik dalam UU No. 31 Tahun 1999 maupun UU No. 20  Tahun  2001  perubahan  atas  UU  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur pengertian korupsi secara jelas.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  cukup  rasional  manakala kejahatan tindak pidana  korupsi  yang berlaku diartikan secara luas yang tersebar dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu,  kejahatan korupsi tidak hanya melingkupi sebuah tindakan nyata yang merugikan keuangan negara.  Melainkan  pengertian  tindak  pidana  korupsi  juga  melingkupi  niat  dan rencana  yang  mana  tindakan  itu  belum  dilakukan.  Seorang  pegawai  negeri  yang mendapat  janji  dari  pihak  lain  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu yang  pada  dasarnya  melampaui  kewajibannya,  maka  pegawai  negeri  itu dikatagorikan bagian dari melakukan tindak pidana korupsi.
Kejahatan  tindak  pidana  korupsi  yang  secara  teoritik  termasuk  bagian tindak pidana khusus, dalam merumuskan deliknya tidak sama dengan perumusan pidana  umum.  Karena  ciri  khas  dalam  tindak  kejahatan  korupsi  itu  adalah mengenai  keuangan  negara.  Menurut  hemat  penulis  keuangan  negara  yang dimaksud  dalam  kejahatan  tindak  pidana  korupsi  adalah  keuangan  negara  dalam arti  yang  luas.  Misalnya  lembaga-lembaga  swasta  yang  pengopearsionalannya menggunakan  uang  negara  apabila  terdapat  pelanggaran  hukum  sebagai  yang daitur dalam UU No, 30 Tahun 1999 Jonto  UU  No. 20 Tahun 2001 juga bagian dari kejahatan tindak pidana korupsi.
Syarat yang harus ada dalam suatu perbuatan agar dapat dipidana diawali bahwa  perbuatan  itu  melawan  hukum,  yang  sudah  melalui  proses  sebagaimana diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Istilah  menjanjikan  yang  terdapat dalam  rumusan  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  a  UU  No.  20  Tahun  2001  tentang  Tindak Pidana  Korupsi,  tidak  sama  pengertiannya  dengan  yang  terdapat  dalam  Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perbuatan “menjanjikan” dalam UU No. 20 Tahun 2001 dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan atau yang memiliki tujuan pada pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  sebagaimana  dimasud  dalam  Pasal  5 ayat (1) hurif a UU No. 20 Tahun 2001. Sedangkan istilah “menjanjikan” dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  itu  dilakukan  oleh  pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara.  Dalam  pengertian  perbuatan  menjanjikan  dalam  UU  No. 20  Tahun  2001  berawal  dari  pihak  yang  berkepentingan,  sedangkan  perbuatan “menjanjikan”  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  bersumber  dari  pegawai negeri. Perbuatan menjanjikan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bagian dari makna korupsi secara luas, di samping tindak pidana korupsi itu merupakan kejahatan  kemanusiaan  dan  juga  dikatagorikan  sebagai  bentuk  kejahatan  luar biasa atau extra ordinary crimes .

## PENUTUP
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Jonto  UU  No.  20  Tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  tidak  mengatur  batasan-batasan kewajiban yang harus dipenuhi  dalam pekerjaannya sebagai  pegawai  negeri atau penyelenggara negara kecuali kewenangan yang dimiliki. Oleh karena itu, dengan tidak  adanya  batasan-batasan  kewajiban  dalam  melaksanakan  pekerjaannya  bagi pegawai  negeri,  terdapat  dua  pandangan  yang  berbeda. Pertama, terkait  durasi
waktu,  kewajiban  bagi  pegawai  negeri  mengikuti  jam  kerja  sebagai  pegawai negeri  atau  penyelenggara  negara,  sebagaimana  ditentukan  dalam  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, durasi waktu kewajiban bagi pegawai negeri  atau  penyelengagra  negara  itu  melekat  sampai  ia  pensiun  atau  sampai  ia berhenti dari jabatannya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Baharuddin  Lopa,  2000, Kejahatan  Korupsi  dan  Penegakan  Hukum, Cetakan Pertama,Jakarta: Kompas, 2000
Evi  Hartanti, 2016, Tindak Pidana Korupsi, Edisi  Revisi, Jakarta:  Sinar Grafika, Cetakan Keenam.
Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum , Jakarta: Prenada Media Group. Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001  perubahan  Undang-
Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang    Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2001 Nomor 134.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)