Vol. 13, No. 1, 30 April 2023: 34-55 https://doi.org/10.22146/kawistara. 74581 https://jurnal.ugm.ac.id/kawistara/index ISSN 2088-5415 (Print) | ISSN 2355-5777 (Online) Submitted: 11-05-2022; Revised:19-02-2023; Accepted:10-04-2023

## Kawistara Jurnal

## The Journal of Social Sciences and Humanities
Copyright© 2023 THE AUTHOR (S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license. Jurnal Kawistara is published by the Graduate School of Universitas Gadjah Mada.

## Partisipasi Warga pada Penanganan Krisis Akibat Pandemi Covid-19 dalam Tangga Partisipasi Arnstein di Bogoarum, Magetan
Citizen Participation to Overcome Crisis During Covid-19 Pandemic on Arnstein’s Ladder Participation in Bogoarum, Magetan
*1 Anif Fatma Chawa, Moch Hisyam Putra 2 , Andika Riyan Saputra 3
123 Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Brawijaya Penulis korespondensi: anif_chawa@ub.ac.id
ABSTRACT This article aims to describe the implementation of community-based approach of Kampung Tangguh Semeru community as a strategy to address the crisis which emerged following the covid-19 outbreak. This approach requires the participation of community members to prevent the transmission of the virus and overcome the impacts of the pandemic. This participation can be assessed by investigating the extent to which these members were involved in the implementation of the community-based approach. This research was conducted in Boroagum Village, Magetan. The research utilizing qualitative- descriptive method to explore the participatory process of Bogoarum Village in handling the Covid-19 pandemic through the Kampung Tangguh Program. The data were collected through various techniques, including in-depth interviews, observation, and secondary data. This study found that the strategy to overcome the pandemic adopted three principles of community development encompassing human orientation, various forms community of participation practices such as “warung gotong royong,” “jimpitan” and “Bank Sampah.”. Moreover, this study also found that the participation of those members is included on three highest levels of Arnstein’s ladder of citizen participation consisting of partnership, delegated power, and citizen control. The partnership level is achieved as community members and authorities are in equal position in the decision-making process which is common in jimpitan and bank sampah programs. The delegated power level is found on catfish cultivation and hydroponic vegetable as well as controlling the implementation of health protocol programs which involve the participation of community members from
ABSTRAK Artikel ini menjelaskan penerapan pendekatan berbasis komunitas ( community-based ) approach yaitu Kampung Tangguh Semeru sebagai sebuah strategi untuk mengatasi krisis yang terjadi akibat pandemic covid-19. Pendekatan ini mensyaratkan partisipasi aktif dari anggota komunitas dalam mencegah penyebaran virus dan penanganan dampaknya. Pertanyaan yang sering muncul terkait dengan proses partisipasi ini adalah sejauh mana anggota komunitas tersebut dilibatkan dalam penerapannya. Penelitian dilakukan di Desa Boroagum, Magetan, dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Hasil studi menunjukkan bahwa penerapan program Kampung Tangguh Semeru sudah mengadopsi tiga prinsip utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu berorientasi pada manusia, partisipasi dan kemandirian, misalnya dalam pelaksanaan program jimpitan, warung gotong-royong dan bank sampah. Lebih lanjut, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa partisipasi warga dalam program Kampung Tangguh Semeru termasuk dalam tiga tingkatan tertinggi dari teori tangga partisipasi Arnstein yaitu kemitraan, kuasa yang didelegasikan dan kendali warga. Level kemitraan bisa dijumpai pada program jimpitan dan bank sampah yang proses penetapannya dilakukan secara bersama- sama oleh warga dan pemerintah desa. Level delegasi kekuasaan dilakukan pada saat penentuan ide atau inovasi untuk perencanaan program budidaya lele, sayur hidroponik dan patroli protokol kesehatan diserahkan sepenuhnya pada warga desa. Penerapan level partisipasi kuasa atau kendali warga bisa dilihat pada program warung gotong royong dimana warga secara mandiri
the planning to their implementation. Citizens’ power at the highest level of participation is adopted in warung gotong royong program as the community members have managerial power, ranging from planning, implementation, to benefits gained from the program.
mampu mengelola sendiri warung tersebut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan menikmati hasil dari beroperasinya warung.

## PENGANTAR
Menjelang akhir tahun 2021, laju penyebaran dan penularan virus corona gelombang kedua di Indonesia menunjukan penurunan. Hal ini ditunjukkan dari data yang diambil situs resmi pemerintah terkait dengan peta sebaran pandemi Covid-19 yang semakin melandai, yaitu tidak sampai seribu kasus positif perharinya (Pemerintah, 2022). Laporan Johns Hoppkins Research Institute, juga menunjukan bahwa angka kematian akibat terpapar virus covid-19 juga menunjukan penurunan, sebaliknya angka kesembuhan mengalami peningkatan.
Gambar 1 Grafik Tren Kematian baru akibat Covid-19 dikonfirmasi setiap hari Januari-Desember 2021
(Sumber: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data)
Berdasarkan fakta tersebut berbagai media menganggap bahwa hal ini terjadi karena upaya atau strategi yang dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro berhasil mengendalikan penyebaran
virus corona yang menjadi penyebab munculnya pandemic covid-19 (Ikhsan, 2021; Maliana dan Putranto, 2021; Rauf, 2021). Merujuk hal tersebut, Hayami dkk (2022) menguji  efektifitas PPKM Mikro dengan menggunakan Algoritma Naïve Bayes dan berhasil menujukan bahwa PPKM mikro terbukti efektif mampu menurunkan laju pertumbuhan covid-19 dengan kategori tinggi dari 70% menjadi 25%. Penelitian yang menggunakan pengujian Machine Learning tersebut juga menunjukan bahwa tren laju kasus covid-19 dengan kategori rendah juga mengalami kenaikan sejak diberlakukannya PPKM mikro.  Hal ini menunjukan bahwa diberlakukannya PPKM berpengaruh signifkan pada pengendalian laju kasus covid-19 di Indonesia.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro ditetapkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro (Pemerintah, 2022). Kebijakan PPKM mikro ini diterapkan dengan menggunakan pendekatan berbasis komunitas dengan cara mengoptimalkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat hinggal ke level pemerintahan yang paling rendah yaitu RW dan RT. Partisipasi dari masyarakat ini dimobilisasi dengan cara mendirikan Pos Komando (posko) Penanganan Covid-19 dari tingkat Desa dan Kelurahan hingga tingkat RT/RW. Beberapa tugas dari
Keywords Community Development; Covid-19; Pandemic; Power; Participation.
Kata Kunci Covid-19;  Pandemic;  Power;  Partisipasi; Pemberdayaan Masyarakat.
posko PPKM mikro yang harus dilakukan adalah pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di berbagai level pemerintahan tersebut.  Kebijakan PPKM mikro juga ditetapkan oleh pemerintah Indonesia atas rekomendasi dari World Health Organization (WHO) yang menganjurkan pemerintah di semua negara untuk melibatkan partisipasi dari komunitas atau masyarakat lokal dalam penanganan pandemic covid-19 (WHO, 2020; World Health Organization, 2020).
Tidak hanya PPKM saja, tetapi berbagai strategi lain yang menggunakan pendekatan atau metode berbasis komunitas dianggap cukup efektif diterapkan dalam penanganan pandemic covid-19. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa beberapa daerah di Indonesia yang menerapkan strategi ini cukup mampu mengendalikan penyebaran virus dan menurunkan angka terkonfirmasi positif covid-19. Di Bali partisipasi masyarakat lokal dimobilisasi oleh lembaga dan aktor didalam desa adat. Strategi ternyata mampu menjaga kedisiplinan anggota desa adat dalam menjalankan protokol Kesehatan (Agustina, 2020; Artajaya dan Wiasta, 2020; Puspawati dkk, 2020; Sukamerta, 2020). Di daerah lain, pemerintah daerah menggunakan beberapa istilah untuk menyebut strategi berbasis komunitas yang diimplementasikan dalam penanganan pandemic covid-19, misalnya Jogo Tonggo di Jawa Tengah dan Kampung Tangguh Semeru di Jawa Timur (Fariha dkk., 2020; Megasari dkk., 2020; Tyesta, 2020).
Tidak hanya di Indonesia, di beberapa negara lain juga menerapkan strategi berbasis komunitas untuk mencegah penyebaran virus corona dan juga mengatasi dampak dari pandemic covid-19. Dalam
penerapan strategi tersebut, misalnya di Cina dan Italia komunitas lokal dilibatkan untuk menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi pada saat kebijakan lockdown yang diterapkan (Miao dkk., 2021; Zollet dkk., 2021) atau contoh lain misalnya di Afrika untuk menciptakan ketahanan pangan pada saat ada anggota komunitas yang sedang melakukan karantina atau isolasi mandiri (Gerard dkk., 2020). Bahkan jauh sebelum pandemic covid-19 merebak, di Afrika Selatan keterlibatan komunitas lokal terbukti efektif dalam penanganan pandemi virus Ebola (Anoko dkk., 2020; Marshall, 2016).
Meskipun sudah banyak penelitian yang menunjukkan bagaimana pendekatan berbasis komunitas diterapkan dalam penanganan pandemi, termasuk salah satunya pandemi covid-19, tetapi masih sedikit penelitian yang mengkaji secara lebih dalam pada tataran teoritis mengapa pendekatan tersebut sangat efektif bila diimplementasikan. Penelitian yang telah dilakukan sebagian besar mengungkap secara deskriptif ataupun teknis bagaimana praktik dari penerapan berbagai strategi berbasis komunitas tersebut di lapangan. Untuk itu penelitian ini dilakukan salah satunya untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan teori partisipasi dari Sherry Arnstein. Sebagai contoh kasus, penelitian ini juga akan mengungkap penerapan salah satu pendekatan berbasis komunitas di Jawa Timur yaitu program Kampung Tangguh Semeru. Dalam implementasinya program ini melibatkan banyak pihak dalam merespon krisis yang muncul akibat pandemi covid-19 diantaranya adalah pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media untuk merespon krisis pandemi Covid-19 di tingkat
lokal (Fariha dkk., 2020; Megasari dkk., 2020). Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai contoh untuk menjelaskan secara teoritis bagaimana pendekatan berbasis komunitas digunakan dalam penanganan krisis, termasuk pandemi. Lebih lanjut, hasil penelitian juga bisa digunakan sebagai acuan ataupun pembanding model atau strategi alternatif penanganan krisis yang berbasis komunitas dengan model lainnya.
Desa Bogoarum dipilih menjadi lokasi penelitian karena sebelumnya termasuk salah satu desa dengan zona merah di Kab. Magetan. Beberapa warganya terinfeksi virus corona dari cluster Pondok Pesantren Al-Fatah, Temboro. Akan tetapi, berkat partisipasi aktif dan kerjasama warga desa dan aparat melalui program Kampung Tangguh Semeru, Desa Bogoarum berhasil menjadi zona hijau melalui berbagai inovasi yang dilakukannya dalam penanganan pandemi covid-19 (Candra, 2020; Rosihan, 2020). Tidak mengherankan bila Desa Bogoarum sering dijadikan sebagai daerah percontohan daerah lain dalam penanganan pandemi covid-19 yang menggunakan pendekatan berbasis komunitas.
Strategi atau pendekatan berbasis komunitas banyak diadopsi dalam penerapan program pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Kenny (2006) menjelaskan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses, tugas, praktik, dan visi untuk membuat komunitas atau masyarakat berdaya atau memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab secara kolektif atas pembangunan yang sedang mereka jalankan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Penerapan strategi atau pendekatan berbasis komunitas paling tidak harus mengadopsi
tiga prinsip utama dalam penerapannya yaitu berorientasi pada manusia ( human orientation ), partisipasi dan pemberdayaan ( empowerment ) (Boulet, 2020; Dizon, 2012; Kenny, 2006; Korten dan Carner, 1984; Swanepoel dan De Beer, 2006). Tiga prinsip utama ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Penerapan salah satu prinsip akan terkait atau harus juga menerapkan prinsip yang lainnya. Lebih lanjut, ketiga prinsip ini bukan hanya merupakan pedoman dalam proses penerapan strategi, tetapi sekaligus juga menjadi tujuan dari diimplementasikannya strategi atau pendekatan berbasis komunitas. Pertama, orientasi kepada manusia ( human orientation ) merujuk pada prinsip bahwa segala aktifitas atau program pembangunan yang dilakukan harus selalu menempatkan manusia sebagai tujuan utamanya, misalnya untuk pemenuhan kebutuhan pokoknya baik  berupa  kebutuhan  fisik  maupun psikis (Swanepoel dan De Beer, 2006). Lebih lanjut, Kenny (2006) menjelaskan bahwa prinsip human orientation merujuk pada upaya untuk memastikan individu keluar dari kondisi ketidakadilan dalam hal aksesibilitas terhadap sumber (misalnya, akses pada sumber ekonomi, fasilitas Kesehatan, dan pendidikan) dan juga kewenangan dalam pengambilan keputusan. Bila prinsip yang berorientasi pada manusia tersebut bisa dicapai maka prinsip kedua yaitu empowerment (keberdayaan atau pemberdayaan) berarti juga tercapai. Hal ini terjadi karena keberdayaan menunjukkan sebuah kondisi di mana individu atau komunitas mampu melakukan kontrol terhadap informasi, pengetahuan, sumber daya, dan relasi sosial yang dimiliki untuk
mengambil keputusan dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik (Kenny, 2006; Swanepoel dan De Beer, 2006).
Prinsip ketiga yaitu partisipasi bisa jadi merupakan pedoman utama untuk mencapai dan juga menerapkan kedua prinsip sebelumnya yaitu human orientation dan empowerment . Semua proses pembangunan atau aktivitas lain yang menggunakan strategi atau pendekatan berbasis komunitas harus mengadopsi prinsip partisipasi dalam penerapannya. Dalam prosesnya, prinsip partisipasi ini harus melibatkan anggota komunitas secara aktif yang sekaligus mencerminkan adanya keberdayaan mereka serta penerapan dari prinsip human orientation . Penjelasan terkait dengan konsep partisipasi sangat banyak dan beragam. Penelitian ini merujuk pada pengertian partisipasi terkait dengan kadar atau derajat keterlibatan komunitas dalam penangangan penyebaran dan dampak pandemi Covid-19. Idealnya komunitas dilibatkan  secara  maksimal  dalam  aktifitas tersebut. Swanepoel dan Beer (2006, p. 9) memberikan argumentasi bahwa ‘komunitas tidak boleh dimobilisasi jika hanya memainkan peran minor/kecil dalam sebuah proyek dan untuk ditempatkan dalam posisi subordinat terhadap pihak lainnya seperti birokrat, funding, dan professional. Jika komunitas bukan menjadi pemain utama ( role-players ), maka ada yang salah dalam proses partisipasi mereka’.
Salah satu teori tentang partisipasi diungkapkan oleh Sherry Arnstein dengan menggunakan tangga sebagai perumpamaan atau metafora untuk menggambarkan tingkatan atau kategori pelibatan atau partisipasi warga dalam proses pengambilan
keputusan. Meskipun teori klasik ini sudah lebih dari 50 tahun ditulis oleh Arnstein, tetapi hingga kini teori tangga partisipasinya masih banyak digunakan sebagai alat analisis dalam berbagai kajian misalnya, perencanaan kebijakan (Slotterback dan Lauria, 2019), perumahan ( housing ) (Sampson, 2005; Suszyńska,  2015),  kesehatan  (Dukhanin  et al., 2018; Frankena dkk., 2015), Pendidikan (Bovill dkk., 2009; Varwell, 2022b, 2022a) dan pemberdayaan masyarakat (Burns dkk., 2004). Hal ini membuktikan bahwa teori partisipasi dari Arnstein masih relevan digunakan untuk mengkaji penerapan dari strategi atau program pembangunan yang harus melibatkan partisipasi dari anggota komunitas ataupun masyarakat secara lebih luas.
Di lain pihak, beberapa kritik juga dituju- kan pada teori partisipasi Arnstein. Pertama , Teori Arnstein dianggap tidak memasukan aspek trust yang bisa jadi mempengaruhi redistribusi kekuasaan ( power ) yang diperlukan dalam proses pelibatan atau partisipasi warga (Slotterback dan Lauria, 2019). Kedua , Arnstein mengabaikan faktor eksternal yang bisa mempengaruhi proses pelibatan warga (Choguill, 1996). Ketiga , tingkat tertinggi dalam tangga partisipasi Arnstein akan susah dicapai dalam dinamika kekuasaan di negara-negara non-western (Sieber, 2006). Di negara-negara ini partisipasi biasanya berlangsung secara top-down atau melalui perantara. Keempat , hasil dari pelibatan atau partisipasi warga saja tidak menjamin terwujudnya keadilan sosial, namun juga tergantung pada faktor lain, misalnya motivasi dari pemegang kekuasaan dan akses pada informasi yang tidak setara (Carver, 2001). Kelima , dalam
aspek pengambilan keputusan, tangga dari Arnstein tidak menunjukan apa saja peran, tanggungjawab, dari individu, komunitas dan otoritas atau pemegang kekuasaan terlibat atau berpartisipasi (Collins dan Ison, 2006). Keenam , penggalan antar tingkatan tangga dalam model partisipasi Arnstein bersifat dikotomi, misalnya antara tangga manipulasi dan terapi. Hal ini mengabaikan proses partisipasi yang bisa jadi sangat kompleks dan terdiri dari banyak atau beragam lapisan atau tingkatan (Carpentier, 2016).
Meskipun beragam kritikan ditujukan pada Arnstein, namun teori partisipasinya ternyata masih banyak digunakan sebagai pustaka dalam kegiatan penelitian maupun diadopsi menjadi strategi atau pendekatan dalam penetapan kebijakan maupun perencanaan. Teori partisipasi Arnstein juga digunakan sebagai pijakan awal ( starting point ), acuan atau pembanding ( bench marking ) dengan teori partisipasi yang lain. Sebagai kajian pustaka atau alat analisis maupun sebagai strategi, teori Arnstein diterapkan dalam beberapa cara. Pertama , mengadopsi atau menerapkan teori partisipasi Arnstein secara langsung dalam bentuk aslinya (original). White (2021), misalnya menggunakan teori Arnstein untuk mendesain ruang di daerah perkotaan yang berkelanjutan ( sustainable urban design ). Lebih lanjut, Chawa (2019) menggunakan tangga partisipasi Arnstein sebagai model atau mekanisme yang dapat digunakan untuk mendistribusikan kekuasaan dalam penerapan program pemberdayaan masyarakat. Kedua , beberapa upaya juga dilakukan beberapa peneliti dalam mengadopsi tangga partisipasi Arnstein, di antaranya adalah dengan cara mengurangi atau menambahkan jumlah
tangga  (Martín,  2014),  memodifikasi  atau mengubah bentuknya menjadi lingkaran karena mengasumsikan bahwa partisipasi tidak seharusnya dalam bentuk hirarki (Dooris dan Heritage, 2013), serta melakukan adaptasi dengan cara mengganti konsep yang digunakan oleh Arnstein untuk disesuaikan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti, misalnya konsep dalam pemberdayaan masyarakat (Burns, Heywood, Taylor, Wilde, & Wilson, 2004) dan keterlibatan murid dalam proses pembelajaran (Varwell, 2022a). Dari kedua cara menggunakan teori tangga partisipasi Arnstein tersebut, penelitian ini mengadaptasi model tangga partisipasi dalam bentuk aslinya yaitu dengan menempatkan bentuk-bentuk partisipasi yang ditemukan sesuai dengan tingkatan yang terdapat dalam tangga partisipasi.

## Gambar 2 Tangga Partisipasi dari Arsntein
(Sumber: Arsntein, 1969)
Secara  spesifik  Arnstein  (1969;  1975) mengungkap ada delapan tingkatan untuk mengukur kadar atau derajat partipasi komunitas dalam suatu aktivitas atau program pembangunan. Indikator yang digunakan berhubungan dengan sejauh mana komunitas memiliki kekuasaan ( power ) dalam menentukan rencana dan atau suatu
program pembangunan. Kedelapan tingkatan tersebut diilustrasikan pada gambar 1.
Dari delapan tangga partisipasi tersebut, secara garis besar dapat dikelompokan menjadi tiga derajat partisipasi. Derajat partisipasi paling bawah yaitu tidak ada partisipasi ( non-participation ) terdiri dari derajat partisipasi manipulasi dan terapi. Metode yang paling bawah ini tidak memiliki tujuan untuk memberdayakan warga atau komunitas agar mampu berpartisipasi dalam perencanaan atau penerapan program, tetapi sebaliknya untuk memampukan pemegang kekuasaan ( power holders ) untuk mendidik dan menyembuhkan atau mengobati anggota komunitas. Pada tangga pertama yaitu manipulasi tidak ada proses komunikasi ataupun dialog yang berlangsung antara pemegang kekuasaan dan komunitas. Pada derajat terapi, meskipun sudah komunikasi antara kedua belah pihak, tetapi inisiatif datang terlebih dulu dari pemegang kekuasaan dan hanya berlangsung satu arah saja.
Derajat partisipasi kedua yaitu tokenism menunjukkan sudah ada upaya pelibatan partisipasi dari warga atau komunitas untuk menyuarakan aspirasi mereka. Akan tetapi, anggota komunitas tidak mampu atau berkuasa untuk menjamin bahwa aspirasi atau perspektif mereka akan didengarkan atau diperhatikan oleh power holders . Termasuk di dalam derajat tokenism ada tiga derajat partisipasi yaitu informasi, konsultasi dan penentraman. Pada tangga informasi proses komunikasi sudah berlangsung lebih intensif, tetapi hanya berlangsung satu arah tanpa memberikan kesempatan kepada anggota komunitas untuk memberikan masukan ( feedback ), seperti dalam kegiatan
sosialisasi dan pengumuman. Pada tangga keempat konsultasi, proses komunikasi sudah berlangsung dua arah dengan memberikan kesempatan bagi anggota komunitas untuk memberikan masukan, misalnya melalui dengar pendapat atau diskusi publik. Meskipun begitu, proses diskusi yang dilakukan hanya bersifat formalitas atau ritual yang berarti sudah ada mekanisme penyampaian masukan dari anggota komunitas dan ada harapan bahwa masukan tersebut akan didengarkan, tetapi tetap saja tidak ada jaminan bahwa masukan tersebut akan dilaksanakan. Pada tangga penentraman,  dialog dan negosiasi antara pemegang kekuasaan dan komunitas sudah berjalan dengan baik, pemberian feedback secara signifikan dari komunitas juga sudah dilakukan dalam penetapan suatu kebijakan, tetapi proses pengambilan keputusan masih tetap dipegang oleh powerholders .
Derajat partisipasi ketiga paling tinggi adalah kuasa warga atau komunitas ( citizen power ), ada tiga tangga yaitu kerjasama, kuasa yang didelegasikan, dan kendali warga. Partisipasi pada tangga ini memungkinkan warga atau komunitas untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam posisi sejajar dengan pemegang kekuasaan melalui mekanisme kemitraan ( partnership ), mampu mengarahkan bentuk kebijakan dengan cara mendelegasikan kekuasaan ( delegated power ) karena warga atau komunitas sudah menguasai sebagian besar ‘kursi’ atau ruang pengambilan keputusan. Derajat partisipasi paling tinggi akan dicapai jika warga atau komunitas sudah memiliki kekuasaan secara penuh dalam mengelola suatu kebijakan ( managerial power ), mulai proses menentukan, menerapkan dan juga
menikmati hasil dari diterapkannya sebuah kebijakan.
Meskipun membagi derajat partisipasi dalam beberapa tangga, namun Arnstein menggarisbawahi ide utamanya tentang partisipasi. Bagi Arnstein, partisipasi hanya akan menjadi sebuah proses yang sia-sia dan membuat frustasi apabila dalam proses tersebut tidak ada redistribusi kekuasaan pada warga atau komunitas marjinal. Penjelasan ini sekaligus menegaskan bahwa konsep partisipasi akan selalu terkait atau berhubungan dengan konsep kekuasaan ( power ) (S. Arnstein, 1969; Guaraldo Choguill, 1996; Sherbini, 1986). Penelitian ini mengasumsikan bahwa penerapan strategi berbasis komunitas untuk mencegah penyebaran virus dan menangani dampak negative dari pandemi covid-19 akan mencapai hasil yang maksimal atau efektif bila dalam penerapannya mengadopsi derajat partisipasi paling tinggi dari Arnstein yaitu citizen power atau kuasa warga. Proses partisipasi pada tahap ini harus secara maksimal memberikan kontrol atau kekuasaan pada anggota komunitas sehingga mereka secara mandiri atau berdaya ( empowerment ) mampu melakukan penanganan pandemi covid-19 tanpa selalu tergantung pada pihak luar ( outsiders ).
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait dengan kejadian ataupun kehidupan sehari-hari yang dialami oleh individu ataupun kelompok (Bungin, 2010; Lambert dan Lambert, 2013). Berdasarkan penjelasan tentang pendekatan deskriptif kualitatif tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengungkap dan
memberikan gambaran yang komprehensif tentang proses partisipatif aktif dari warga Desa Bogoarum dalam menangani pandemi Covid-19 melalui Program Kampung Tangguh Semeru. Penelitian ini menggunakan teknik purposive dalam menentukan informan. Teknik ini memberi kesempatan bagi peneliti untuk memilih dan menentukan informan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya tentang karakteristik informan yang dibutuhkan dalam penelitian (van den Berg, 2010). Sejumlah 15 orang informan dipilih dalam penelitian ini berdasarkan pengetahuan, tanggung jawab, dan keterlibatan mereka secara langsung dalam penerapan Program Kampung Tangguh Semeru. Informan tersebut terdiri dari Kepala Desa dan aparatnya desa, warga desa yang menjadi pengurus Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), anggota posko PPKM mikro dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) serta pemuda desa yang tergabung dalam organisasi pemuda yang dikenal dengan istilah Karang Taruna.
Data penelitian ini dikumpulkan melalui tiga metode yaitu wawancara semi struktur, observasi dan dokumen. Metode wawancara dilakukan untuk mendapatkan data terkait dengan bentuk keterlibatan semua pihak dalam mencegah penyebaran virus covid-19 dan penanganan dampaknya. Data dari observasi diperoleh melalui kegiatan pengamatan untuk memperoleh data, misalnya bagaimana kelompok Karang Taruna terlibat untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan oleh warga desa serta pembatasan mobilitas melalui kegiatan siskamling. Observasi juga dilakukan untuk melihat aktivitas warga dalam mengelola program budidaya lele dan
kangkong. Data berupa dokumen diperoleh melalui review pustaka berupa jurnal dan buku terkait dengan pendekatan berbasis komunitas dalam penanganan krisis dan teori tangga partisipasi dari Arnstein. Salin itu, data sekunder juga berupa dokumen juga diperoleh dari sumber lain, misalnya berupa buku catatan yang berisikan nama-nama warga desa dan juga tamu atau pengunjung yang melakukan mobilitas keluar dan masuk desa selama PPKM mikro diterapkan.
Teknik pengambilan data yang berbeda ini juga digunakan untuk menjamin validitas data penelitian melalui triangulasi sumber. Sebagai contoh, hasil wawancara menunjukan adanya partisipasi aktif dari anggota Karang Taruna dalam melakukan kontrol atau pengawasan dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Data ini kemudian dicek dengan metode lain yaitu observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung terkait aktivitas anggota Karang Taruna pada saat melakukan siskamling bersama warga dan berjaga di pos-pos yang merupakan jalan keluar dan masuk desa.
Data penelitian ini dikumpulkan melalui tiga metode yaitu wawancara semi struktur sebagai sumber data utama dan didukung dengan data dari hasil observasi dan juga data sekunder (dokumen). Metode wawancara digunakan untuk memperoleh data terkait dengan partisipasi aktif yang dilakukan oleh warga Desa Bogoarum dalam penerapan  Kampung Tangguh Semeru. Data dari hasil observasi juga penting untuk melihat secara langsung bagaimana program tersebut diterapkan sehari-hari oleh warga untuk menjalankan protokol kesehatan dan menangani warga desa yang terkonfirmasi  positif  virus  Covid-19.  Selain
data primer, data sekunder berupa dokumen juga dikumpulkan untuk mendukung hasil penelitian seperti jurnal hasil penelitian dan juga semua informasi terkait dengan kebijakan penerapan Program Kampung Tangguh Semeru.

## PEMBAHASAN
Efektivitas Penerapan Program Kampung Tangguh Semeru dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Menurut Teori Partisipasi Sherry Arnstein .
Program kampung Tangguh Semeru merupakan salah satu program yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Forkopimda yaitu Polda Jatim dan Kodam V/Brawijaya sebagai sarana penanganan pandemic serta dampak yang ditimbulkannya (Megasari dkk., 2020; N. I. Rahmawati dan Fattach, 2020). Dalam pelaksanaannya program ini kemudian berkembang menjadi program yang cukup efektif dan berhasil meningkatkan recovery rate selama pandemi. Hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukan peningkatan persentase recovery rate yang berkorelasi positif dengan semakin bertambahnya jumlah program Kampung Tangguh Semeru yang ditetapkan selama tiga bulan, mulai Juni, Juli dan Agustus 2020 (Shabrina, 2021). Pada bulan Juni pada saat jumlah Kampung Tangguh Semeru nihil, angka recovery rate 14,21%, bulan Juli jumlah Kampung Tangguh Semeru 1559 angka recovery rate meningkat 45,61% dan pada bulan Agustus jumlah Kampung Tangguh Semeru meningkat jumlahnya sebanyak 2521 angka recovery rate meningkat 77,6% (Shabrina, 2021). Artikel ini menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menunjang keberhasilan
program Kampung Tangguh Semeru adalah penerapan pendekatan berbasis komunitas yang mensyaratkan partisipasi aktif dari warga. Artikel ini menunjukan bahwa salah satu yang membuat program ini berhasil adalah distibusi kuasa penerapan program yang adil serta upayanya dalam menerapkan pendekatan berbasis komunitas dalam setiap program kegiatan, sehingga program dijalankan dengan banyak dan melibatkan beberapa pihak yaitu pemerintah, akademisi, pihak swasta/perusahaan, dan juga media dalam melakukan penanganan pandemi covid-19 di level komunitas/desa (Fariha dkk, 2020; Megasari dkk, 2020).
Penerapan Prinsip Human Orientation, participation , dan Empowerment
Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan Program Kampung Tangguh Semeru disebabkan sudah mengadopsi tiga prinsip utama dalam strategi atau pendekatan yang berbasis komunitas yaitu berorientasi pada pembangunan manusia ( human orientation ), partisipasi dan pemberdayaan.  Ketiga prinsip ini diterapkan pada hampir semua Program Kampung Tangguh Semeru yang terdiri dari beberapa program yaitu jimpitan, warung gotong royong, budidaya lele dan kangkung, pemantauan atau patroli pelaksanaan protokol Kesehatan (prokesh), pembatasan mobilitas warga, dan juga bank sampah. Program ini ditetapkan sebagai upaya untuk mencegah transmisi atau penyebaran virus corona dan juga mengatasi dampak ekonomi yang ditimbulkan. Dampak ini muncul karena warga tidak bisa menjalankan aktivitas ekonomi untuk mencari nafkah baik karena terkonfirmasi positif virus covid-19 dan harus
dirawat di rumah sakit maupun menjalani isolasi mandiri maupun karena tidak bisa melakukan mobilitas karena ditetapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah.
Pertama, penerapan prinsip human orientation pembangungan yang ber- orientasi pada manusia dalam Program Kampung Tangguh Semeru bisa dilihat dari program jimpitan dan bank sampah. Jimpitan merupakan aktivitas donasi yang dilakukan secara sukarela dan bergotong royong antara semua warga desa. Jimpitan berasal dari Bahasa Jawa yaitu jimpit/jumput yang berarti mengambil suatu benda dalam jumlah sedikit dengan ujung jari (Sari et al., 2020; Setyawan dan Nuro’in, 2021). Dalam tradisi jimpitan warga desa biasanya menyisihkan sedikit/sejumput beras untuk diletakan di tempat khusus (kaleng kecil atau wadah dari plastik) yang diletakkan di depan rumah. Pada waktu yang telah ditentukan beras jimpitan ini akan diambil oleh ‘petugas’ yang biasanya melakukan ronda malam. Saat ini, selain beras, jimpitan bisa dirupakan uang receh dalam jumlah minimal yang telah disepakati bersama karena dianggap lebih praktis, mudah dikumpulkan dan tidak mudah rusak, misalnya bila terkena air pada saat musim hujan (Sari dkk., 2020).
Program lain yaitu bank sampah yang merupakan kegiatan pengumpulan atau tabungan sampah plastik ataupun sampah lain yang memiliki nilai jual. Baik jimpitan maupun bank sampak sebenarnya merupakan program pemberdayaan masyarakat yang sudah diimplementasikan di Desa Bogoarum jauh sebelum pandemi covid-19 terjadi. Hasil dari jimpitan dan bank sampah digunakan untuk mencukupi kebutuhan
warga sendiri, misalnya membeli susu untuk balita dan vitamin, obat-obatan serta jamu untuk kelompok lanjut usia dalam kegiatan posyandu balita dan lansia. Lebih lanjut, hasil dari jimpitan dan penjualan sampah juga digunakan untuk memberi makanan bergizi tambahan bagi siswa Sekolah Dasar (SD) yang berada di Desa Bogoarum. Pada saat Desa Bogoarum ditetapkan sebagai zona merah dalam penyebaran virus corona, hasil dari jimpitan dan bank sampah dimobilisasi untuk menangani dampak ekonomi yang diakibatkan oleh meluasnya pandemi covid-19. Dampak ekonomi ini tidak hanya dialami oleh warga yang terkonfirmasi positif virus covid-19, tetapi warga lain yang tidak bisa mencari nafkah karena ditetapkannya PPKM.
Hasil jimpitan dan bank sampak oleh warga Desa Bogoarum juga digunakan untuk mendirikan warung gotong royong. Dana yang diperoleh dari kedua program ini digunakan untuk mengelola warung gotong royong yang bertujuan untuk menyediakan segala kebutuhan konsumsi warga sehari- hari, mulai dari sayur, lauk pauk dan sembako. Semua kebutuhan ini bisa didapatkan oleh warga desa secara gratis maupun ditukar dengan sampah plastik dan sampah yang memiliki nilai jual di warung gotong-royong. Layanan dari warung gotong-royong ini tentu sangat membantu warga desa yang tidak bisa mencari nafkah atau mendapatkan penghasilan  karena  terkonfirmasi  positif, melakukan isolasi mandiri dan juga terbatas mobilitasnya karena diterapkannya PPKM.
Kedua, prinsip partisipasi juga diterapkan di hampir semua Program Kampung Tangguh Semeru. Partisipasi aktif warga desa dalam program jimpitan misalnya
bisa dilihat dari keterlibatan kelompok pemuda karang taruna bahkan anak-anak sekolah usia SD dan SMP. Anak-anak ini berpartisipasi dengan cara mengumpulkan hasil jimpitan setiap harinya untuk kemudian diserahkan dan dikelola oleh kelompok karang taruna untuk dibelanjakan kebutuhan warung gotong royong dan kebutuhan warga desa lainnya. Pada program bank sampah, prinsip partisipasi bisa dilihat dari keterlibatan beragam kelompok masyarakat, mulai dari pengelola posyandu balita dan lansia, warga di setiap Rukun Tetangga (RT) dan juga warga sekolah dasar di Desa Bogoarum. Salah satu indikator yang bisa digunakan untuk melihat adanya partisipasi adalah adanya kesempatan dan keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan (Ife, 2013; Swanepoel dan de Beer, 2006). Terkait dengan pengelolaan bank sampah, warga Desa Bogoarum secara mandiri mengintegrasikan program ini dengan program lain, misalnya pada program posyandu balita dan lansia, warga membawa sampah untuk langsung ditukar dengan makanan tambahan. Sampah yang dibawa warga ini selanjutnya dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli makanan tambahan, begitu seterusnya. Pengelolaan bank sampah di Desa Bogoarum ini sedikit lebih sederhana dibandingkan tempat lain yang menggunakan manajemen lebih kompleks, misalnya dengan sistem tabungan sampah dengan beberapa orang pengurus yang mengelola tabungan tersebut (Asteria dan Heruman, 2016). Pengembangan pengelolaan bank sampah dengan cara mengintegrasikan dengan program lain ini ditetapkan atau diputuskan sendiri secara mandiri oleh warga desa yang mengelola program.
Partisipasi aktif warga desa dan elemen masyarakat lainnya secara lebih luas dalam Program Kampung Tangguh Semeru bisa dilihat dalam program budidaya lele dan kangkung, patroli pelaksanaan prokesh serta pembatasan mobilitas warga desa melalui siskamling (sistem keamanan lingkungan). Pelaksanaan program ini melibatkan kerjasama dan kolaborasi dari semua stakeholder , termasuk masyarakat, pemerintah dan pihak swasta, yang diyakini cukup efektif dalam penanganan krisis akibat pandemi covid-19 (Mashuri dkk., 2020; Y. Rahmawati dkk., 2021). Pelaksanaan program budidaya lele dan kangkung hidroponik misalnya, tidak hanya melibatkan warga desa, khususnya karang taruna, tetapi pemerintah desa dan juga pihak swasta. Hal ini dijelaskan oleh salah seorang informan berikut ini:
….kami di sini menyumbang untuk ketahanan pangan dengan menyumbangkan tong yang dimanfaatkan untuk ternak lele dan diatasnya dibuat tanaman hidroponik. Terus ada bak- bak sumbangan dari dinas peternakan dan bantuan dari kepolisian dan dinas sosial juga ada. Dari pabrik garmen dari Kecamatan Barat juga memberi sumbangan (Wawancara Kepala Desa Boroagum, 2021)
Program budidaya lele dan sayur hidroponik ini diharapkan bisa menjadi salah satu jalan keluar untuk mengatasi dampak ekonomi akibat pandemic. Program ini pada intinya menggabungkan dua kegiatan sekaligus yaitu beternak lele dan menanam sayur hidroponik dalam satu tempat sekaligus, biasanya dalam wadah/ember plastik atau tong seperti gambar berikut ini:
Gambar 3. Tong yang Digunakan Untuk Budidaya Lele dan Sayuran Organik
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021)
Hasil dan pembaha Gambar 3 di atas menunjukkan budidaya lele dan sayur hidroponik yang dilakukan oleh warga Desa Bogoarum. Warga bisa memanfaatkan satu tempat untuk melakukan dua kegiatan sekaligus yaitu budidaya lele yang dipelihara di dalam tong kemudian di atasnya ditanami sayuran hidroponik, misalnya kangkung. Program budidaya ini bisa dengan mudah mulai dilakukan oleh warga desa karena untuk awal kegiatan mereka mendapatkan bantuan berupa bibit lele, sayur dan juga peralatan budidaya dari Program Kampung Tangguh Semeru. Hasil panen dari budidaya ini dikonsumsi secara pribadi untuk kebutuhan warga sehari dan juga dibagikan ke warga desa lain yang membutuhkan. Bahkan apabila ada kelebihan hasil panen warga desa bisa menjualnya untuk menambah pendapatan keluarga. Partisipasi pemerintah desa dilakukan dengan cara memberikan bantuan berupa bibit sayur dan lele, sementara pihak swasta memberikan dukungan dengan
menyediakan tong untuk beternak lele dan memelihara kangkung hidroponik di atasnya.
Lebih lanjut, partisipasi aktif warga desa dan elemen masyarakat lainnya juga terlihat dalam program pemantauan pelaksanaan prokesh dan siskamling. Kegiatan yang dilakukan yaitu anggota karangtaruna melakukan pengawasan atau razia pemakaian masker dengan melakukan patroli secara rutin yang bertempat di Balai Desa. Kegiatan ini juga melibatkan perangkat desa, TNI, dan anggota  Perlindungan Masyarakat (Linmas). Selain penggunaan masker, kontrol terhadap penerapan protokol kesehatan juga dilakukan melalui pembatasan mobilitas penduduk, baik dari dalam maupun keluar Desa Bogoarum. Untuk itu anggota karang taruna melakukan dua kegiatan utama yaitu melakukan aktivitas penyekatan di pintu keluar masuk desa dan mendirikan pos ronda dan bahasa lokalnya disebut tektur . Tektur merupakan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik yang dibuat dari bambu (baca: kentongan) yang biasa dipukul oleh warga pada saat melakukan patrol Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING).  Pos ronda diaktifkan kembali untuk membatasi kegiatan warga desa, terutama di malam hari. Sementara itu kegiatan penyekatan di batas desa dilakukan selama 24 jam untuk memantau tempat dan tujuan warga desa yang pergi keluar desa dan mencatat tamu atau warga dari luar yang sedang berkunjung ke Desa Bogoarum. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses tracing jika muncul cluster baru konfirmasi positif covid-19.
Ketiga, prinsip pemberdayaan atau kemandirian ( empowerment ) . Penerapan prinsip kemandirian sebenarnya merupakan outcome atau luaran dari diterapkannya kedua prinsip sebelumnya yaitu pembangunan
yang berorientasi pada manusia dan partisipasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dari Program Kampung Tangguh Semeru di Desa Bogoarum telah berhasil memandirikan warga desanya dalam menangani penyebaran virus covid-19 dan penanganan dampak yang ditimbulkan. Salah satu contohnya bisa dilihat dari pengelolaan warung gotong royong yang sebenarnya merupakan wujud dari kemandirian warga mengelola bencana. Pengelolaan warung gotong royong ini sebenarnya mengadopsi tradisi lama masyarakat Indonesia dalam mengelola ketahanan pangan secara mandiri yaitu yang dikenal dengan istilah lumbung pangan. Masyarakat biasanya secara kolektif menyimpan sebagian daging atau hasil panen dari kebun atau sawah mereka dalam lumbung tersebut untuk persediaan bahan pangan mereka. Bahan pangan yang disimpan ini dapat diambil lagi oleh masyarakat ketika sedang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan. Mekanisme lumbung ini kemudian diadopsi lagi untuk menciptakan ketahanan pangan masyarakat secara mandiri di masa pandemic covid-19 (MacRae dan Reuter, 2020; Pramudita dkk., 2020).
Selain kemandirian atau ketahanan ekonomi, warung gotong royong juga mengadopsi ketahanan sosial dalam konsep gotong-royong. Meskipun masih ada pendapat pro dan kontra, namun strategi gotong royong selama ini diyakini masih menjadi upaya kolektif yang cukup efektif untuk mengatasi mewujudkan ketahanan sosial masyarakat dalam mengatasi masalah sosial dan kondisi krisis yang terjadi di masyarakat, salah satunya di masa pandemic (Bowen, 1986; Suwignyo, 2019).
Mendelegasikan kekuasaaan kepada komunitas dalam Program Kampung Tangguh Semeru: Analisis Tangga Partisipasi Sherry Arnstein
Warga Desa Bogoarum mampu mencegah penyebaran virus dan menangani dampak pandemi melalui program Kampung Tangguh Semeru. Desa Bogoarum bahkan menjadi pilot project dan juga contoh desa lain karena berhasil menerapkan program Kampung Tangguh Semeru dengan secara mandiri mampu mengendalikan laju penyebaran virus dan mengangani dampaknya. Sebelum program ini diterapkan, Desa Bogoarum tergolong zona merah karena potensi penyebaran virusnya cukup tinggi. Hal ini dikarenakan ada dua pondok pesantren yang berada di sekitar desa yaitu Pondok Pesantren Temboro dan Pondok Pesantren Kyai Mansur. Bahkan Pondok Pesantren Temboro pernah menjadi cluster baru penyebaran virus corona (Hariyanto, 2020). Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Kampung Tangguh Semeru terbukti cukup efektif diterapkan dalam penanganan wabah pandemi covid-19 di Desa Bogoarum. Desa ini berhasil menjadi desa percontohan karena berhasil menurunkan status zona merah menjadi zona hijau melalui berbagai program yang diterapkannya selama PPKM Mikro (Candra, 2020; Rosihan, 2020). Selain Program Kampung Tangguh Semeru, beberapa program desa lain yang menggunakan strategi atau pendekatan berbasis komunitas seperti Jogo Tonggo di provinsi Jawa Tengah juga dianggap efektif dalam menangani pandemi covid-19 (Susanto, 2021). Pendekatan berbasis komunitas diterapkan dengan tujuan agar suatu komunitas atau masyarakat bisa berdaya atau secara mandiri mampu menangani beragam masalah yang
muncul terkait pandemi covid-19. Dengan menggunakan teori tangga atau derajat partisipasi dari Sherry Arnstein, penelitian ini mengungkap bahwa partisipasi aktif dari warga desa menjadi faktor atau kunci yang menentukan keberhasilan penerapan berbagai program yang berbasis komunitas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Boroagum secara tidak langsung berhasil menjalankan derajat partisipasi paling tinggi yaitu derajat kuasa komunitas (citizen power) dalam teori partisipasi Sherry Arnstein. Partisipasi dalam derajat kuasa komunitas tersebut diilustrasikan dalam Gambar 3. Dalam gambar tersebut diilustrasikan bagaimana ketiga tangga partisipasi tertinggi dari Sherry Arnstein diimplementasikan dalam beberapa program yang tercakup dalam Program Kampung Tangguh Semeru di Desa Bogoarum yaitu tangga partnership, delegated power, dan citizen control .
Menurut Arnstein, tangga partnership atau kemitraan tercapai apabila anggota komunitas sudah berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan sebuah program atau kebijakan serta dilakukan dalam posisi sejajar dengan pemegang kekuasaan. Derajat partisipasi kemitraan ini dapat dilihat dalam implementasi program budidaya lele dan sayur hidropinik atau kangkung seperti yang dijelaskan oleh salah seorang informan berikut ini:
---.kami disini menyumbang untuk program ketahanan pangan yaitu tong untuk ternak lele yang diatasnya ditanami kangkung….selain tong ada juga bak-bak sumbangan dari dinas peternakan dan bantuan dari kepolisian dan dinas sosial juga ada untuk ternak lele dan kangkung
juga. Dari pabrik Garmen di Kecamatan Barat juga memberi sumbangan dan… (Wawancara Kepala Desa Boroagum, 2021)
Informan menjelaskan bahwa implementasi program budidaya lele dan sayur kangkung melibatkan beberapa pihak yaitu pemerintah, pihak swasta dan warga Desa Bogoarum. Keterlibatan pihak lain yaitu pemerintah desa dan pihak swasta sifatnya adalah mitra dimana kedudukan semua pihak yang terlibat, termasuk warga desa bersifat sejajar dimana masing-masing memiliki kontribusi dan kewenangannya sendiri. Pemerintah desa dan pihak swasta misalnya berkontribusi untuk menyediakan fasilitas dan pendanaan yang diperlukan untuk menerapkan program. Lebih lanjut, pemerintah desa juga melakukan fungsi koordinasi untuk mempertemukan semua pihak dalam implementasi program. Meskipun demikian, sejak awal warga desa, terutama kelompok karang taruna, sudah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam pemilihan dan penetapan program budidaya lele dan sayuran hidroponik yang bertujuan untuk menciptakan ketahanan pangan masyarakat selama pandemi covid-19.
Tangga partisipasi komunitas yang lebih tinggi yaitu pendelegasian kekuasaan ( delegated power )
Apabila anggota komunitas telah mampu mengarahkan bentuk kebijakan karena warga atau komunitas sudah menguasai sebagian besar ‘kursi’ atau kewenangan pengambilan keputusan. Partisipasi semacam ini nampak pada penerapan semua Program Kampung Tangguh Semeru yang diserahkan sepenuhnya atau didelegasikan kepada warga desa mulai dari jimpitan, budidaya lele dan sayuran hidroponik, patroli pelaksanaan
protokol kesehatan (prokesh) dan warung gotong royong. Wujud pendelegasian kepada warga desa ini dilakukan mulai dari penetapan ide sebuah program hingga penerapannya, seperti yang dijelaskan oleh salah seorang informan berikut ini:
…sebenarnya warung gotong royong itu sudah dilakukan di desa yang lain, kami hanya mencontoh idenya….menurut kami cukup bagus dan bisa dilakukan di Bogoarum sih…makanya kami usulkan di rapat…..(wawancara Kelompok Karang Taruna, 2021)
Salah seorang informan menjelaskan contoh kewenangan mereka dalam menetapkan program warung gotong royong yang sepenuhnya merupakan ide dari warga desa. Selain warung gotong royong, program patroli kepatuhan protokol kesehatan dan pembatasan mobilitas penduduk, ide dan pelaksanaannya juga sepenuhnya didelegasikan pada warga desa, terutama kelompok pemuda atau karang taruna. Anggota Karang Taruna inilah yang menetapkan dan mengelola pelaksanaan patroli tektur (siskamling) secara bergiliran dan juga membuat dokumentasi berupa catatan nama-nama penduduk yang melakukan mobilitas kedalam dan keluar Desa Bogoarum. Selama pandemi, catatan ini sangat berguna untuk melakukan tracing warga  yang  terkonfirmasi  positif  covid-19 sekaligus mencegah munculnya cluster baru. Tangga partisipasi paling tinggi menurut Arnstein adalah kendali warga ( citizen control ). Tangga partisipasi ini akan dicapai jika warga atau komunitas sudah memiliki kekuasaan secara penuh dalam mengelola suatu kebijakan ( managerial power ), mulai proses menentukan, menerapkan dan juga
menikmati hasil dari diterapkannya sebuah kebijakan. Tangga paling tinggi ini bisa dilihat melalui partisipasi warga dalam mengelola warung gotong-royong. Warga desa berinisiatif atau memiliki ide untuk mengintegrasikan warung gotong-royong yang merupakan program baru dengan program pemberdayaan yang sudah ada sebelumnya yaitu jimpitan dan bank sampah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan keberlanjutan warung gotong royong. Semua dana yang diperlukan untuk mengelola warung diperoleh secara swadaya dari hasil jimpitan dan bank sampah. Kemampuan manajerial inilah yang menurut Arnstein merupakan derajat partisipasi paling tinggi yaitu kendali warga. Kemampuan manajerial ini memungkinkan komunitas untuk secara penuh mengelola suatu kebijakan mulai proses menentukan, menerapkan dan juga menikmati hasil dari diterapkannya sebuah kebijakan.
Gambar 4 Skema penerapan derajat partisipasi Arnstein pada Program Kampung Tangguh Semeru Desa Boroagum
(Sumber: Data Analisis Peneliti, 2021)
Secara keseluruhan (lihat gambar 4), partisipasi pada tangga tertinggi ini memungkinkan warga atau komunitas untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam posisi sejajar dengan pemegang kekuasaan melalui mekanisme kemitraan ( partnership ), mampu mengarahkan bentuk kebijakan dengan cara mendelegasikan ke- kuasaan ( delegated power ) karena warga atau komunitas sudah menguasai sebagian besar ‘kursi’ atau ruang pengambilan keputusan. Derajat partisipasi paling tinggi akan dicapai jika warga atau komunitas sudah memiliki kekuasaan secara penuh dalam mengelola suatu kebijakan ( managerial power ), mulai proses menentukan, menerapkan dan juga menikmati hasil dari diterapkannya sebuah kebijakan.

## SIMPULAN
Penelitian ini menggambarkan bentuk- bentuk penerapan pendekatan berbasis komunitas ( community-based approach ) warga Kampung Tangguh Semeru dalam mengatasi krisis yang terjadi akibat pandemi covid-19. Pendekatan berbasis komunitas ini, salah satunya dikenal dengan pemberdayaan masyarakat, ( community development ) men- syarat kan adanya partisipasi dari anggota komunitas atau warga. Akan tetapi, banyak pertanyaan kritis yang muncul dan ditujukan pada proses partisipasi warga atau komunitas ini, salah satunya adalah tentang sejauhmana mereka dilibatkan dalam penerapan program pemberdayaan atau pembangunan. Proses partisipasi dari warga ini termaktub dalam prinsip-prinsip utama yang harus diadopsi dalam penerapan program pemberdayaan masyarakat yaitu berorientasi pada manusia
( human orientation ), partisipasi, dan kemandirian ( empowerment ).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sejumla program Kampung Tangguh Semeru di Desa Bogoarum, seperti program jimpitan, budidaya lele, sayuran hidroponik dan bank sampah menunjukkan penerapan prinsip partisipasi dalam pembangunan berbasis ( community based-approach ) yang berorientasi pada manusia dan partisipasi. Prinsip human orientation bisa dilihat dari jenis program yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan semua warga yang dibutuhkan selama krisis. Semua program ini diterapkan dengan melibatkan hampir semua kelompok masyarakat, seperti anak-anak, pemuda dan ibu-ibu. Lebih lanjut, dukungan juga diperoleh dari berbagai pihak seperti pemerintah desa, dinas sosial, kepolisian dan pihak industri. Keterlibatan semua pihak ini merupakan penerapan prinsip partipasi dalam program pemberdayaan masyarakat. Implementasi dari prinsip human orientation dan partisipasi ini menghasilkan luaran yaitu kemandirian warga desa dalam mengatasi krisis akibat pandemi.
Secara khusus, terkait dengan proses partisipasi, keterlibatan warga Desa Bogoarum dalam program Kampung Tangguh Semeru bisa dikategorikan ke beberapa tingkatan atau level dalam tangga partisipasi Arnstein yaitu kemitraan, delegasi kekuasaan dan kendali warga. Ketiga bentuk partisipasi ini termasuk dalam tiga tingkatan atau level tertinggi dalam tangga partisipasi Arnstein. Level kemitraan diilustrasikan dalam program jimpitan dan bank sampah yang proses penetapannya dilakukan secara bersama-sama oleh warga dan pemerintah desa. Pada program lain,
yaitu budidaya lele, sayur hidroponik, dan patroli protokol kesehatan, ide perencanaan atau inovasinya diserahkan kepada warga desa. Partisipasi semacam ini dalam tangga partisipasi Arnstein termasuk dalam level delegasi kuasa. Lebih lanjut, level tertinggi dalam tangga partisipasi Arnstein yaitu kendali warga bisa dijumpai pada program warung gotong royong dimana warga secara mandiri mampu mengelola sendiri warung tersebut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan menikmati hasil dari beroperasinya warung. Penelitian ini menunjukkan keberhasilan pendekatan atau strategi berbasis komunitas dalam menangani penyebaran virus dan dampak negatif dari pandemi covid-19. Keberhasilan strategi berbasis komunitas membutuhkan partisipasi aktif dari komunitas yang menjadi sasaran program pemberdayaan. Teori derajat partisipasi dari Arnstein digunakan untuk melihat sampai sejauhmana partisipasi aktif dari komunitas dilibatkan dalam penerapan program Kampung Tangguh Semeru dalam penanganan pandemi covid-19. Hasil penelitian mengungkap bahwa partisipasi dari warga Desa Bogoarum di program tersebut bisa dikategorikan dalam derajat paling tinggi yaitu kuasa komunitas ( citizen power ) baik dalam bentuk kemitraan ( partnership ), kuasa yang didelegasikan, dan kendali warga. Partisipasi kemitraan terwujud melalui kerjasama warga desa dengan berbagai pihak seperti pemerintah desa dan pihak swasta pada program budidaya lele dan sayuran hidroponik. Meskipun modal pengelolaan dan sarana prasana yang diperlukan untuk melaksanakan program tersebut didapat dari pihak luar, tetapi kemitraan yang terjalin antara warga desa dan beberapa pihak tersebut bersifat sejajar. Warga desa tidak hanya
dilibatkan dalam proses penerapan program, juga diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan terkait dengan ide atau rencana program budidaya lele dan sayuran hidroponik serta program lainnya. Pada tangga Arnstein keleluasaan dalam pengambilan keputusan ini meningkat pada derajat pendelegasian kekuasaan ( delegated power ). Lebih lanjut, selain berpartisipasi dalam proses perencanaan dan penerapan program, warga desa Bogoarum juga memiliki keleluasaan dan kemampuan dalam mengelola serta mengembangkan program pemberdayaan untuk memastikan keberlanjutannya. Kemampuan manajerial ini berada pada derajat partisipasi paling tinggi yaitu kendali warga ( citizen control ) yaitu komunitas sudah memiliki kekuasaan secara penuh dalam mengelola suatu kebijakan mulai proses menentukan, menerapkan, dan juga menikmati hasil dari diterapkannya sebuah kebijakan.
Artikel ini menggambarkan contoh kasus yang menunjukkan bahwa penerapan strategi atau pendekatan berbasis komunitas akan berhasil apabila menerapkan tiga prinsip utama yaitu human orientation (berorientasi pada manusia), partisipasi dan pemberdayaan ( empowerment ). Ketiga prinsip ini sudah diadopsi dalam implementasi program pemberdayaan di Desa Bogoarum sebelumnya yaitu jimpitan dan bank sampah. Hal ini kemudian dilanjutkan pada saat kedua program diintegrasikan dengan program Kampung Tangguh Semeru. Hasil penelitian mengungkap contoh kecil tentang pentingnya mendistribusikan atau mendelegasikan kuasa ( power ) kepada komunitas sebagai salah satu cara paling efektif untuk memberdayakan komunitas. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut pada level, konteks dan masalah yang
berbeda untuk membangun pemahaman teoritis tentang model atau mekanisme yang bisa digunakan untuk mendelegasikan kuasa dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat.
Terima Kasih kepada Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (BPPM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya yang telah mendanai penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina, N. M. A. D. P. (2020). “Peran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kuta Dan Desa Adat Kuta Dalam Memberikan Bantuan Terhadap Warga Yang Terkena Dampak Covid-19.” Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar “Percepatan Penanganan COVID-19 Berbasis Adat Di Indonesia” PERAN , 128–134. Anoko, J. N., Barry, B. R., Boiro, H., Diallo, B., Diallo, A. B., Belizaire, M. R., Keita, M., Djingarey, M. H., N’Da, M. Y., Yoti, Z., Fall, I. S., & Talisuna, A. (2020). Community engagement for successful COVID-19 pandemic response: 10 lessons from Ebola outbreak responses in Africa. BMJ Global Health , 4 , 1–4. https://doi.org/10.1136/ bmjgh-2020-003121
Arnstein, S. (1969). A Ladder of Citizen Participation. AIP JOurnal , 35 . Arnstein, S. R. (1975). A WORKING MODEL FOR PUBLIC PARTICIPATION. Public Administration Review , 35 (1), 70–73. Artajaya, W. I. E., & Wiasta, W. I. (2020). Desa Adat Menjadi Benteng Terakhir Dalam Memutus Penyebaran COVID-19 Study Pada Desa Adat Tegallalang Gianyar Bali. Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar .
Asteria, D., & Heruman, D. H. (2016). BANK SAMPAH SEBAGAI ALTERNATIF STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI TASIKMALAYA (Bank Sampah (Waste Banks) as an Alternative
of Community-Based Waste Management Strategy in Tasikmalaya). Jurnal Manusia Dan Lingkunga , 23 (1), 136–141.
Boulet, J. (2020). DIMENSIONS OF COMMUNITY DEVELOPMENT. In
Resource Centre for Mental Healt Consumer .
Bovill, C., Morss, K., & Bulley, C. (2009). Should students participate in curriculum design? Discussion arising  from  a  first year  curriculum  design  project  and  a literature review. PRIME , 3 (2).
Bowen, J. R. (1986). On the Political Construction of Tradition: Gotong Royong in Indonesia. The Journal of Asian Studies , 45 (3), 545–561. https://doi. org/10.2307/2056530
Bungin, B. (2010). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Pulbik dan Ilmu Sosial Lainnya . Kencana Predana Media Group.
Burns, D., Heywood, F., Taylor, M., Wilde, P.,
& Wilson, M. (2004). Making community participation meaningful : a handbook for development and assessment . Policy Press. Candra, A. (2020). Polda Jatim Kunjungi Kampung Tangguh Semeru di Desa Bogoarum Magetan. Times Indonesia. Times Indonesia.Com .
Carpentier, N. (2016). Beyond the ladder of participation: An analytical toolkit for the critical analysis of participatory media processes. Journal of the European Institute for Communication and Culture ,
23 (1), 70–88. https://doi.org/10.1080/1318 3222.2016.1149760
Carver, S. (2001). Participation and Geographical Information: a position paper . https://www.researchgate.net/ publication/2844049
Chawa, A. F., & Grace, M. (2019). Demystifying power in community development practice. International Journal of Asia- Pacific Studies , 15 (1), 153–181. https://doi. org/10.21315/ijaps2019.15.1.6
Choguill, M. B. G. (1996). A Ladder of Community Participation for
Underdeveloped Countries 1 (Vol. 20, Issue 3).
Collins, K., & Ison, R. (2006). DARE WE JUMP OFF ARNSTEIN’S LADDER? SOCIAL LEARNING AS A NEW POLICY PARADIGM. Proceedings of PATH (Participatory Approaches in Science & Technology) . http://www.macaulay.ac.uk/
PATHconference/index.html#output
Dizon, J. T. (2012). Theoretical Concepts and Practice of Community Organizing. The Journal of Public Affairs and Development ,
1 (1), 89–123.
Dooris, M., & Heritage, Z. (2013). Healthy cities: Facilitating the active participation and empowerment of local people. Journal of Urban Health , 90 (SUPPL 1), 74–91. https://doi.org/10.1007/s11524-011-9623- 0
Dukhanin, V., Topazian, R., & Decamp, M. (2018). Metrics and evaluation tools for patient engagement in healthcare organization-and system-level decision- making: A systematic review. In International Journal of Health Policy and Management (Vol. 7, Issue 10, pp. 889–903). Kerman University of Medical Sciences. https://doi.org/10.15171/ijhpm.2018.43 Fariha, Mariroh., Racheshi, A. R., Rohman, N. A., Widiyasari, W., & Ma’rufi, I. (2020). Evaluasi Penerapan Protokol Kesehatan Di Kampung Tangguh Semeru Perumahan Mastrip Kabupaten Jember. Multidisciplinary Journal , 3 (1), 11–14. Frankena, T. K., Naaldenberg, J., Cardol, M., Linehan, C., & van Schrojenstein Lantman- de Valk, H. (2015). Active involvement of people with intellectual disabilities in health research - A structured literature review. In Research in Developmental Disabilities (Vols. 45–46, pp. 271–283). Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/j. ridd.2015.08.004 Gerard, F., Imbert, C., & Orkin, K. (2020). Social protection response to the COVID-19 crisis: Options for developing countries. Oxford Review of Economic

## Policy
, 36 (April), S281–S296. https://doi. org/10.1093/oxrep/graa026 Guaraldo Choguill, M. B. (1996). A ladder of community participation for underdeveloped countries. Habitat International , 20 (3), 431–444. https://doi. org/10.1016/0197-3975(96)00020-3
Hayami, R., Fatma, Y., Antoni, O. T., & Mukhtar, H. (2022). Analisa Efektifitas Kebijakan PPKM terhadap Pertumbuhan Kasus COVID-19 Menggunakan Algoritma Naïve Bayes. JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA , 6 (3), 1649. https://doi. org/10.30865/mib.v6i3.4356
Ife, E. (2013). Community Development In An Uncertain World: Vision, Analysis and Practice . Cambridge University Press. Ikhsan, M. (2021). PPKM Mikro jadi Sorotan di Medsos Soal Efektivitas. CNN Indonesia .
Kenny, S. (2006). Developing Communities: For the Future . Thomson.
Korten, D., & Carner, G. (1984). Planning Framework for People-Centered Development;Contributions Toward Theory and Planning Frameworks . Kumarian Press.
Lambert, V. a., & Lambert, C. E. (2013). Qualitative Descriptive Research: An Acceptable Design. Pacific Rim International Journal of Nursing Research ,
16 (4), 255–256.
MacRae, G., & Reuter, T. (2020). Lumbung Nation: Metaphors of food security in Indonesia. Indonesia and the Malay World ,
48 (142), 338–358. https://doi.org/10.1080 /13639811.2020.1830535
Maliana, & Putranto, G. (2021). Menakar Efektivitas PPKM Mikro di Tengah Keterisian RS di Pulau Jawa yang Mulai Mengkhawatirkan. Tribun News . Marshall, K. (2016). Case Study: Responding To the Ebola Epidemic in West Africa : What Role Does Religion Play ? Berkley Center for Religion, Peace & World Affairs ,
1 , 1–20.
Martín, P. P. (2014). Participation Schemas: a tool to characterize collaborative
participation Reflecting on adaptiveness in T4T&A initiatives View project . h t t p s : // w w w. r e s e a r c h g a t e . n e t/ publication/292977057 Mashuri, Moch. A., Aprilina, S. D., & Nahdiyah, V. (2020). Peran Masyarakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Berbasis Kampung Tangguh Sebagai Upaya Menekan Angka Covid-19 Di Rt 04 Rw 14 Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya. Jurnal Manajemen & Kewirausahaan , 5 (2),
141–156.
Megasari, R., Vidyastuti, A. N., Setya, E., Rahayu, P., & Pangestu, O. (2020). Upaya Memutus Penyebaran Virus Covid-19 Melalui Pembentukan Kampung Tangguh Semeru Di Desa Tegalsari Kabupaten Malang. Jurnal Graha Pengabdian , 2 (3),
212–222.
Miao, Q., Schwarz, S., & Schwarz, G. (2021). Responding  to  COVID-19:  Community volunteerism and coproduction in China. World Development , 137 , 105128. https:// doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105128 Pemerintah. (2022). Peta Sebaran Covid-19 di Indonesia . Pemerintah Indonesia. https:// covid19.go.id/peta-sebaran
Pramudita, M., Anggraini, D. D., Hidayat, N., & ... (2020). Lumbung Pangan Sebagai Upaya Ketangguhan Pangan Masa Pandemi Covid-19 Desa Kabuaran Bondowoso. Multidisciplinary … , 3 , 34–40.
Puspawati, D. A., Putri, I., Ni Wayan Ekayanti, & ... (2020). Sinergi Pemerintah Berbasis Adat dalam Upaya Penanganan Covid-19. Prosiding Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020 “Percepatan Penanganan Covid-19 Berbasis Adat Di Indonesia , 2019 , 143–149. Rahmawati, N. I., & Fattach, A. (2020). Kampung Tangguh Semeru Pencegahan Covid-19 Untuk Indonesia Lebih Baik .
Rahmawati, Y., Anugrah, F. F., Hati, E. M., & Roziqin, A. (2021). Kampung Tangguh: Wujud Kolaborasi antar-Stakeholder dalam Merespons Pandemi COVID-19.
Journal of Social Development Studies , 2 (1), 39–51. https://doi.org/10.22146/jsds.1020 Rauf, T. (2021). Menakar Efektivitas PPKM Mikro. Infopublik.Id .
Rosihan. (2020). Polda Jatim Tinjau Kampung Tangguh Semeru di Magetan. Koran Harian Bangsa .
Sampson, A. (2005). Involving users in supported housing: a good practice guide Heading Involving users in supported housing A good practice guide . Shelter.
Sari, K. A. W., Eskasasnanda, I. D. P., & Idris, I. (2020). Jimpitan; Tradisi Masyarakat Kota Di Era Modern. Sejarah Dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya , 14 (1), 53. https://doi. org/10.17977/um020v14i12020p53-61
Setyawan, B. W., & Nuro’in, A. S. (2021). Tradisi Jimpitan sebagai Upaya Membangun Nilai Sosial dan Gotong Royong Masyarakat Jawa. Jurnal Diwangkara , 1 (1), 7—15. Shabrina. (2021). Efektivitas Kampung Tangguh Semeru terhadap Recovery Rate Covid-1 .
Sherbini, A. A. El. (1986). Alleviating rural poverty in sub-Saharan Africa. Food Policy ,
11 (1), 7–11. https://doi.org/10.1016/0306-
9192(86)90041-2
Sieber, R. (2006). Public Participation Geographic Information Systems: A Literature Review and Framework. In Annals of the Association of American Geographers (Vol. 96, Issue 3). Slotterback, C. S., & Lauria, M. (2019). Building a Foundation for Public Engagement in Planning: 50 Years of Impact, Interpretation, and Inspiration From Arnstein’s Ladder. In Journal of the American Planning Association (Vol. 85, Issue 3, pp. 183–187). Routledge. https:// doi.org/10.1080/01944363.2019.1616985 Sukamerta, I. M. (2020). PERAN DESA ADAT DALAM PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA. Proceedings Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar , 1–4. Susanto, E. (2021, February 22). Menengok Desa di Magelang yang Jadi Percontohan
PPKM  Mikro  Nasional    Baca  artikel detiknews, “Menengok Desa di Magelang yang Jadi Percontohan PPKM Mikro Nasional. Detik.Com .
Suszyńska,  K.  (2015).  Tenant  Participation in Social Housing Stock Management. Real Estate Management and Valuation ,
23 (3), 47–53. https://doi.org/10.1515/ remav-2015-0024
Suwignyo, A. (2019). Gotong royong as social citizenship in Indonesia, 1940s to 1990s. Journal of Southeast Asian Studies ,
50 (3), 387–408. https://doi.org/10.1017/
S0022463419000407
Swanepoel, H., & de Beer, F. (2006).
Community development : breaking the cycle of poverty . Juta.
Tyesta, L. A. (2020). “Jogo Tonggo” Suatu Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Berbasis Kearifan Lokal Dalam Penangan Penyebaran Covid-19. Prosiding Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020 “Percepatan Penanganan Covid-19 Berbasis Adat Di Indonesia , 5–10. van den Berg, M. (2010). Household income strategies and natural disasters: Dynamic livelihoods in rural Nicaragua. Ecological Economics , 69 (3), 592–602. https://doi. org/10.1016/j.ecolecon.2009.09.006
Varwell, S. (2022a). A Literature Review of Arnstein’s Ladder of Citizen Participation: Lessons for contemporary student engagement. Exchanges: The Interdisciplinary Research Journal Varwell. Exchanges , 10 (1), 108–144.
Varwell, S. (2022b). Partnership in pandemic: Re-imagining Arnstein’s ladder of citizen participation for an era of emergency decision-making. Research Articles Journal of Educational Innovation, Partnership and Change , 8 (1).
White, M., & Langenheim, N. (2021). A ladder- truss of citizen participation: re-imagining Arnstein’s ladder to bridge between the community and sustainable urban design outcomes. J. Design Research , 19 (3), 155– 183. www.pedestriancatch.com
WHO. (2020). Role of community engagement in situations of extensive community transmission of COVID-19. Who .
World Health Organization. (2020). Practical considerations and recommendations for religious leaders and faith-based communities in the context of COVID-19. Who , April , 1–6.
Zollet, S., Colombo, L., De Meo, P., Marino, D., McGreevy, S. R., McKeon, N., & Tarra, S. (2021). Towards territorially embedded, equitable and resilient food systems? Insights from grassroots responses to covid-19 in italy and the city region of rome. Sustainability (Switzerland) , 13 (5), 1–25. https://doi.org/10.3390/su13052425