## THE IMPLEMENTATION OF MUDHARABAH AGREEMENT IN SAVING AND LOAN COOPERATION AS WELL AS SHARIA FINANCING OF BAITUL MAAL WATTAMWIL "BINAMA" SEMARANG
Diah Sasikirana Retno Murniati and Muhammad Junaidi

## ABSTRACT
Although BMT (Baitul Maal wat Tamwil) has not had legal peotection, but in  its  principle  these  BMT  institutions  have  performed  their  function  as intermediary  institutions  that  manage  funds  from,  for  and  by  the  society.  The problem of Bmt is not only limited to the legal legality that protect them, but also related to the law of guarantee.
Based  on  the  above  background,  the  writer  formulates  the  purpose  of writing, namely To know the Implementation of Mudharabah Agreement in KSPS Baitul Maal Wattamwil "Binama" Semarang and to understand the obstacles and solutions. The method of approach used in this study is the juridical sociological approach. The specification of this study is descriptive analysis, which is expected to  be  able  to  provide  detail,  systematic,  and  comprehensive  description  of  all matters related to the object to be studied. The data used in this study are primary data  and  secondary  data,  i.e  data  obtained  through  interviews  and  library materials collected through bibliographic data, which then analyzed qualitatively. The  conclusion  of  this  study  is  that  the  Implementation  of  Mudharabah agreement in KSPS BMT Binama Semarang is in the form of mudharabah saving and mudharabah financing. In the implementation, saving or mudharabah saving can  be  implemented  smoothly,  while  mudharabah  financing  scheme  is  still difficult  to  be  implemented  in  KSPS  BMT  Binama  because  the  financing  of mudharabah  is  difficult  to  be  implemented  due  to  the  constraints  such  as  the difficulty  of  transparency  of  mudhorib  regarding  to  the  profit  obtained,  thus inhibiting  the  purpose  of  mudharabah  financing  according  to  Islamic  sharia.  In addition, KSPS BMT BINAMA in providing financing must be with assurance. To deal  with  these  obstacles,  the  solutions  implemented  by  KSPS  BMT  BINAMA  in accordance  with  the  principle  of  justice  are  as  follows:  1)  Market  penetration, that  is  by  recruiting  new  members  and  make  the  old  members  loyal  through various  services  programs  in  BMT;  2)  Cooperate  with  sponsorship  pattern  with other  agencies  for  synergy;  3)  Public  awareness  on  sharia  saving  and  loan.  4) Assess  prospective  members  or  customers  from  various  aspects.  The  aspects  of financing are better known as the 5 C's principles.
Keywords: agreement, mudharabah, and cooperation

## Latar Belakang Masalah
Koperasi  syariah  adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya menggunakan prinsip  syariah.  Koperasi  syariah mulai  gencar  dibicarakan  setelah adanya  pertumbuhan  pesat  Baitul Mal wa Tamwil (BMT) di Indonesia yang  kemunculannya  hampir  sama dengan  berdirinya  BMI,  yakni  pada tahun  1992.  Kemunculan  BMT  ini memberikan  warna  baru  sekaligus peluang  baru  dalam  perkembangan ekonomi  syariah,  terutama  pada sektor mikro. 1
Dalam masa krisis ekonomi yang  melanda  di  Indonesia  saat  ini, pengusaha dan pedagang kecil mampu menunjukkan
kemampuannya untuk bertahan, sedangkan pengusaha  yang termasuk dalam  kategori  konglomerat  saja kewalahan  dalam  mempertahankan usahanya.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  pengusaha  kecil  mempunyai potensi  yang  sangat  besar  untuk
1 Warkum Sumitro, 2002, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga – Lembaga Terkait BMI Dan Tafakul Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35 .
dapat mengembangkan kembali perekonomian  ini.  Namun  disisi  lain kemampuan pengusaha kecil mempunyai berbagai kelemahan terutama  dalam  tiga  hal  yaitu manajemen, skill dan finansial.
Para  pedagang  kecil,  salah satu bagian dari masyarakat golongan  ekonomi  lemah  perlu mendapatkan bantuan terutama dalam  hal  tersedianya  modal  yang cukup  untuk  berusaha.  Untuk  itulah peran  bank-bank  Islam  termasuk lembaga  keuangan  non  bank  seperti BMT maupun koperasi yang berdasar syariat Islam mengembangkan  pemikiran  untuk memberikan pembiayaan tanpa jaminan,  karena  BMT  (Baitul  Maal Waat  tamwil)  sebagai  salah  satu lembaga  keuangan  Islam  dalam operasionalnya juga tidak menggunakan  sistem  bunga  seperti yang lain dilakukan bank konvensional, BMT menerapkan sistem bagi hasil bagi para nasabahnya.
Keberadaan BMT ini
diharapkan  dapat  membantu  para
pedagang  kecil  dalam  mengatasi masalah permodalan mereka. Karena modal  menjadi  salah  satu  pokok permasalahan  dalam  semua  jenis usaha.  Begitu  juga  dengan  para pedagang  kecil  yang  kebanyakan tinggal didesa dan tergolong ekonomi  lemah.  BMT  memang beroperasi dilingkungan para pedagang kecil dan sangat membantu dalam  mengatasi  permasalah  modal mereka, ditambah lagi setelah pemerintah membuat kebijakan
tentang liberalisasi perbankan dengan mengembalikan sistem perbankan kedalam sistem perhitungan  ekonomi  yang  lebih murah.  Melalui  adanya  fenomena tersebut,  BMT  yang  berdasarkan syariat islam mengembangkan pemikiran untuk memberikan pembiayaan  dan  pendanaan  untuk para  pengusaha  lapisan  bawah. Munculnya banyak lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah termasuk
BMT,  merupakan  fenomena  aktual yang menarik untuk dicermati.
Paling  tidak  dapat  dianggap  sebagi bukti  awal  diterimanya  dengan  baik sistem  ekonomi  berdasarkan  syariat
Islam  ditengah  tingkat  peradapan yang sudah sedemikian maju. Fenomena tersebut sekaligus menjadi jawaban  atas  keraguan  sementara pihak  terhadap  kebenaran  ajaran Islam.
Oleh  karena  itu  dalam rangka memberdayakan para pedagang  kecil  dan  menengah  agar peranannya  dalam  segala  kegiatan ekonomi  dapat  meningkat,  dapat memperluas  pangsa  pasar  dalam kegiatan  produksi  dan  distribusi nasional  serta  memperkuat  daya saing. Oleh karena itu BMT direncanakan sebagai gerakan nasional dalam rangka
memperdayakan  masyarakat  lapisan sampai  bawah.  Antusias  masyarakat akan  bank  syariah  sangat  besar, terbukti hingga lebih dari 2000 BMT telah  berdiri  dan  tersebar  diseluruh Indonesia.  Yang  semakin  diminati masyarakat  dan  semakin  banyaknya para  pemikir  ekonomi  syariah  di Indonesia
yang
terus memperjuangkan  kemajuan  lembaga keuangan berdasarkan syariah Islam.
Sebagai istrumen yang cukup  baru,  tidak  mudah  bagi  Bank
Syariah  dan  BMT  untuk  langsung
berperan  dalam  perputaran  sistem perekonomian. BMT harus mempunyai  strategi  yang  terarah untuk  bisa  diterima  oleh  masyarakat yang beragam persepsi dan perilakunya.  Apalagi  sering  kita dengar  bahwa  bank  syariah  dan lembaga  keuangan  syariah  yang  ada sekarang  ini  oleh  para  pendirinya hanya  merupakan  alat  politik  bisnis yang dikemas label agama.
Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang ―Analisis Pengaruh Pemberian  Pembiayaan  Mudharabah BMT  Terhadap  Peningkatan  Kinerja Nasabah‖.  Disini  penulis  ingin mengadakan penelitian pada Koperasi Simpan Pinjam dan
Pembiayaan  Syariah  Baitul  Maal Watamwil  ―BINAMA‖    Semarang‖, penulis  ingin  mengetahui  sistem kinerja  pada  KSPS  BMT  Binama Semarang  apakah  sudah  sesuai dengan  syariah  Islam,  dimana  KSPS Baitul  Maal  Watamwil  ―BINAMA‖
Semarang disebut-sebut sebagai BMT percontohan di Semarang.
Koperasi  Simpan  Pinjam dan  Pembiayaan  Syariah  Bina  Niaga
Utama  (KSPS  BINAMA)  Semarang adalah  lembaga  keuangan  berbadan hukum  Koperasi  yang  bergerak  di bidang  jasa  keuangan  Syariah,  yaitu melayani  anggota  dan  calon  anggota akan  kebutuhan  produk  pendanaan dan  pembiayaan  syariah  dengan mengacu  pada  proses  pembangunan ekonomi kerakyatan. 2
Berdasarkan latar belakang tersebut    di  atas  maka  penulis mengambil judul “ Implementasi Akad  Mudhorobah  Pada  Koperasi Simpan  Pinjam  Dan  Pembiayaan Syariah  Baitul  Maal  Wattamwil ―BINAMA‖  Semarang. Diharapkan hasil penelitian tersebut dapat memberikan pertimbangan bagi koperasi maupun pemerintah.

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka dapat dikemukakan  permasalahan  sebagai berikut :
1.  Bagaimana  Implementasi  Akad Mudhorobah Pada KSPS Baitul Maal Wattamwil  ―Binama‖ Semarang?.
2.  Bagaimana  kendala  dan  solusinya Implementasi  Akad  Mudhorobah
2 Company profile KJKS BINAMA
KSPS Syariah Baitull Maal

## Wattamwil ―Binama‖ Semarang?.

## TUJUAN PENULISAN
Berdasarkan  pokok  masalah di  atas,  tujuan  yang  ingin  penulis capai        dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut: 1.Untuk  memahami  Implementasi Akad  Mudhorobah  Pada  KSPS Baitul  Maal  Wattamwil    ―Binama‖ Semarang.
2.  Untuk  memahami  kendala  dan solusinya Implementasi Akad Mudhorobah  KSPS  Syariah  Baitull Maal Wattamwil ―Binama‖
Semarang.

## MANFAAT PENELITIAN
Tesis  ini  diharapkan  dapat memberikan  manfaat  baik  secara teoritis maupun secara praktis, yaitu: 1. Secara Teoritis
a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum  Islam,  khususnya  dalam hukum  Islam  yang  diterapkan  dalam Implementasi akad pembiayaan
mudhorobah  serta  dapat  menambah bahan  –  bahan  kepustakaan;  b. Sebagai bahan informasi bagi akademisi  maupun  sebagai  bahan perbandingan bagi para peneliti yang
hendak melaksanakan penelitian tentang  akad  mudhorobah  dalam lembaga keuangan Syariah; c.
Sebagai  bahan  bagi  pemerintah
Republik Indonesia dalam penyempurnaan peraturan perundangan-undangan tentang
pengaturan  perbankan,  khususnya yang  berkaitan  dengan    lembaga keuangan non bank di Indonesia.
2. Secara Praktis
a.      Penelitian  ini  dapat  dijadikan sebagai  bahan  pertimbangan    dalam mengambil keputusan atau kebijakan pada saat melaksanakanakad mudhorobah;  b.Dapat  memberikan masukan terkait implementasi sistem lembaga  ekonomi  syariah  melalui lembaga keuangan mikro; c. Memberikan  informasi  kendala  dan solusinya implementasi akad mudhorobah  KSPS  BINAMA  BMT Semarang.

## METODE PENELITIAN
Metode Pendekatan.
Metode pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian hukum empiris mengkaji  hukum  yang  dikonsepkan sebagai prilaku nyata ( actual
behavior ), sebagai gejala sosial yang sifatnya  tidak  tertulis,  yang  dialami setiap  orang  dalam  hubungan  hidup bermasyarakat.  Penelitian  ini  bertitik tolak  dari  prilaku  nyata  sebagai  data primernya. 3 . Melalui
metode pendekatan  tesis  ini,  penulis  akan menganalisis dan memahami
bagaimana kendala dan solusi Implementasi  Akad  Mudhorobah Pada Koperasi Jasa Keuangan
Syariah Baitull Maal Wattamwil.
2. Spesifikasi Penelitian
Ditinjau  dari  spesifikasinya
penelitian  ini  termasuk  penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif  yaitu  penelitian  yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia,  keadaan  atau  gejala-gejala lainnya.
Dikatakan  deskriptif  analitis, diharapkan dapat diperoleh gambaran  secara  menyeluruh  dan sistimatik mengenai akad mudharobah pada KSPS BMT
BINAMA Semarang, sedangkan
analisis  dilakukan  terhadap  berbagai aspek hukum yang mengatur tentang
3 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan Penelitian  Hukum ,  (PT  Citra  Aditya  Bakti: Bandung, 2004), hlm 54.
akad  mudharobah  pada  KSPS  BMT BINAMA Semarang.
3. Metode Sampling.
Sampel  adalah  bagian  dari populasi  untuk  mewakili  dalam pengumpulan data yang akan digunakan  dalam  penelitian  ini pengambilan  sampelnya  dilakukan dengan  cara purposive  sampling.
Responden yang dipilih adalah: 1.  Manajer  Operasional  KSPS  BMT ―BINAMA‖ Semarang;
2.  Tujuh  anggota  KSPS  BMT ―BINAMA‖ Semarang.

## 4. Metode Pengumpulan Data
a. Data Primer
Yaitu  data  yang  diperoleh dengan  penelitian  langsung  dari objeknya  yang  dilakukan  dengan cara:
1. Observasi
Observasi  yaitu  melakukan pengamatan  hal-hal  yang  diteliti dengan  maksud  agar  dapat  melihat secara  nyata  masalah-masalah  yang timbul  berkaitan  dengan  objek  yang akan diteliti.
2. Wawancara
Wawancara  dilakukan  baik secara  terstruktur  maupun  tidak terstruktur.  Wawancara  terstruktur
dilakukan  dengan  berpedoman  pada daftar  pertanyaan-pertanyaan  yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara  tidak  terstruktur  yakni wawancara  yang  dilakukan  tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan.

## b. Data Sekunder
Yaitu  data  yang  diperoleh  dari  studi pustaka.  Data  sekunder    dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu:
1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari: a. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
b.  Peraturan  Pemerintah  Republik
Indonesia Nomor 9 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
c. Keputusan Menteri Negara Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004  tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha  Koperasi  Jasa  Keuangan Syari‘ah.
d. Peraturan Menteri Negara
Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah35.2/Per/M.KUKM/X/200 7 tentang Pedoman Standar
Operasional  Manajemen  Koperasi Jasa Keuangan Syari‘ah.
e.  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 13/9/PBI/2011  tentang  perubahan atas Peraturan Bank Indonesia
Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restruturisasi Pembiayaan Bagi

## Bank Syari‘ah dan Unit Usaha Sya

## 2) Bahan hukum sekunder
yaitu  bahan  hukum  yang  memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari:
a.  Buku-buku  yang  membahas tentang akad mudhorobah  lembaga – lembaga pembiayaan syariah;
b.  Dokumen  yang  berkaitan  dengan akad  mudhorobah  pada  KSPS  Baitul Maal Wattamwil ―BINAMA‖
Semarang.
3) Bahan hukum tersier
yaitu  bahan  hukum  yang  memberi petunjuk      dan  penjelasan  terhadap hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder.

## 5. Metode Analisis Data
Pada analisis data ini, peneliti menggunakan metode deskriptif- kualitatif,  yaitu  menganalisis  bahan hukum yang timbul secara sistematis kemudian  dianalisis  secara  kualitatif untuk  mencapai  kejelasan  masalah
yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah  suatu  cara  analisis  data  yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu  apa  yang  dinyatakan  oleh responden  secara  tertulis  atau  lisan dan  juga  perilakunya  yang  nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu

## TINJAUAN PUSTAKA
A. Baitul Maal Wattamwil 1. Pengertian Baitul Maal

## Wattamwil
BMT  adalah  kependekan dari  kata  Balai  Usaha  Mandiri Terpadu  atau Baitul  Mal  wat Tamwil, yaitu  lembaga  keuangan mikro  (LKM) yang  beroperasi berdasarkan prinsip – prinsip syariah atau  balai  usaha  mandiri  terpadu yang  isinya  berintikan Bayt  Al-Mal Wa  At  Tamwil dengan  kegiatan mengembangkan  usaha  –  usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi  pengusaha  kecil  dengan mendorong  kegiatan  menabung  dan menunjang  pembiayaan  kegiatan ekonominya. 4
B. Tinjauan Umum Tentang Akad
4 Janwari Yadi Djazuli, 2002, lembaga- lembaga Perekonomian Umat, Sebuah Pengenalan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 451.

## 1. Pengertian Akad
Kontrak  atau  akad,  dalam bahasa  arab  disebut uqud ,  bentuk jamak  dari aqd .  Secara  bahasa artinya,  ‗mengikat‘,  ‗bergabung‘, ‗mengunci‘, ‗menahan‘, atau dengan kata lain membuat suatu perjanjian.
2.  Syarat-syarat  Akad
Secara  umum,  para  ulama fiqih menetapkan syarat-syarat dalam  pembuatan  akad  selain  dari syarat-syarat khusus yang tergantung  pada  jenis  dan  kegiatan yang  diperjanjikan  dalam  akad. Syarat umum suatu akad adalah: 5
a)  Para  pihak  yang  melakukan  akad telah cakap menurut hukum    (mukallaf).
b)  Memenuhi  syarat-syarat  objek akad, yaitu: 6
-  Objek  akad  telah  ada  ketika  akad dilangsungkan;-  Objek  akad  sesuai syariah;- Objek akad harus jelas dan
5 Hasballah  Thaib  , Hukum  Aqad  dalam Fiqih  Islam  dan  Praktek  di  Bank  Sistem Syariah (Medan,  Program  Pasca  Serjanana USU, 2005).,hlm 8-14
6 Gemala Dewi, 2005, Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Prenada Media. Jakarta, hlm 60.
dikenali-  Objek  akad  dapat  diserah terimakan.
c) Akad tidak dilarang oleh nash Al- Qur‘an dan hadis d)  Akad  yang  dilakukan  memenuhi syarat-syarat  khusus  yang  terkait dengan  akad  itu.  Artinya  selain harus  memenuhi  akad-akad  umum seperti yang diuraikan ini, juga harus memenuhi syarat-syarat yang dikhususkan untuk jenis akad tertentu.
e)  Akad  harus  bermanfaat,  oleh sebab  itu  ika  sesorang  melakukan suatu  akad  dan  imbalan  yang diambil  salah  seorang  yang  berakad adalah  kewajiban  baginya,  maka akad tersebut batal.
f)Pernyataan  ijab  harus  tetap  utuh dan sahih sampai terjadinya qabul.
g)  Ijab  dan  qabul  dinyatakan  dalam satu  majelis,  yaitu  suatu  keadaan
yang  menggambarkan  suatu  proses transaksi.
h)  Tujuan  akad  harus  jelas,  dan diakui syara‘. Tujuan akad berkaitan erat  dengan  berbagai  bentuk  akad yang  dilakukannya.  Misalnya  akad jual beli bertujuan untuk memindahkan  hak  milik  penjual kepada  pembeli  dengan  imbalan sejumlah  harga  kepada  penjual  oleh pembeli.
C.  Akad Mudhorobah
1.Pengertian Akad Mudhorobah Kata mudharabah
berasal  dari  kata  dharb  (  بسض  ) yang berarti memukul atau berjalan.  Pengertian  memukul atau  berjalan  ini  maksudnya adalah proses seseorang
memukulkan kakinya dalam menjalankan
usaha.

## Skema Mudhorobah
Al-Quran hanya
menyebutkannya  secara  musytaq dari  kata  dhoroba  yang  terdapat sebanyak  58  kali.  Beberapa  ulama memberikan pengertian mudhorobah atau qiradh sebagai berikut: 7
a) Menurut para fuqaha, mudhorobah  ialah  akad  antara dua pihak (orang) saling menanggung,  salah  satu  pihak menyerahkan  hartanya  kepada pihak  lain  untuk  diperdagangkan
7 http://pbsstainmetro.blogspot.co.id/2014/02 /pengertian-skema-contoh-dan-dasar- hukum.html#sthash.1a4VAkB7.dpbs, diakses pada tgl. 8 januari 2017 jam 12.45 wib.
dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti  setengah  atau  sepertiga dengan  syarat-syarat  yang  telah ditentukan.
b)  Menurut  Hanafiyah,  mudhorobah adalah ―Akad syirkah dalam laba, satu  pihak  pemilik  harta  dan pihak lain pemilik jasa‖.
c)  Malikiyah  berpendapat  bahwa mudhorobah adalah Akad
perwakilan,  di  mana  pemilik harta mengeluarkan hartanya
kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan
pembayaran yang ditentukan
(mas dan perak)‖.
d)  Imam  Hanabilah  berpendapat bahwa Mudhorobah adalah: ‖Ibarat pemilik harta menyerahakan  hartanya  dengan ukuran  tertentu  kepada  orang yang  berdagang  dengan  bagian dari keuntungan yang diketahui‖. e)  Ulama  Syafi‘iyah  berpendapat bahwa  Mudhorobah  adalah:  ‖
Akad yang menentukan seseorang menyerahakan hartanya kepada orang lain untuk ditijarahkan‖.
f)  Syaikh  Syihab  al-Din  al-Qalyubi
dan  Umairah  berpendapat  bahwa mudharabah  ialah:  ―Seseorang menyerahkan  harta  kepada  yang lain untuk ditijarhakan dan keuntungan bersama-sama.‖
g)  Al-Bakri  Ibn  al-Arif  Billah  al- Sayyid Muhammad Syata berpendapat  bahwa  Mudharabah ialah:  ―Seseorang  memberikan masalahnya kepada yang lain dan di dalamnya diterima penggantian.‖
h) Sayyid Sabiq berpendapat,
Mudhorobah  ialah  ―akad  antara dua  belah  pihak  untuk  salah  satu
pihak  mengeluarkan  sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan  syarat  keuntungan  dibagi dua sesuai dengan perjanjian‖.
i) Menurut Imam Taqiyuddin, mudharabah ialah ‖Akad keuangan untuk dikelola
dikerjakan dengan perdagangan‖.
Dari beberapa pengertian di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  mudhorobah  adalah  akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama adalah   pemilik modal (shahibul maal), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola
modal (mudharib)  dengan  syarat  bahwa hasil  keuntungan  yang  diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai  dengan  kesepakatan  bersama (nisbah  yang  telah  disepakati), namun  bila  terjadi  kerugian  akan ditanggung shahibul maal. 8
Dasar Hukum a. Dalil Qur‘an :
“Sesungguhnya  Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri  (sembahyang)  kurang  dari
8 http://pbsstainmetro.blogspot.co.id/2014/02 /pengertian-skema-contoh-dan-dasar- hukum.html#sthash.1a4VAkB7.dpbs, diakses pada tgl. 3 Januari 2017 jam 10.15 wib.
dua  pertiga  malam,  atau  seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian  pula)  segolongan  dari orang-orang  yang  bersama  kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam  dan  siang.  Allah  mengetahui bahwa  kamu  sekali-kali  tidak  dapat menentukan batas-batas waktu- waktu  itu,  Maka  Dia  memberi keringanan  kepadamu,  karena  itu bacalah  apa  yang  mudah  (bagimu) dari  Al  Quran.  Dia  mengetahui bahwa  akan  ada  di  antara  kamu orang-orang  yang  sakit  dan  orang- orang  yang  berjalan  di  muka  bumi mencari  sebagian  karunia  Allah; dan  orang-orang  yang  lain  lagi berperang  di  jalan  Allah,  Maka bacalah  apa  yang  mudah  (bagimu) dari  Al  Quran  dan  dirikanlah sembahyang,  tunaikanlah  zakat  dan berikanlah  pinjaman  kepada  Allah pinjaman  yang  baik.  dan  kebaikan apa  saja  yang  kamu  perbuat  untuk dirimu  niscaya  kamu  memperoleh (balasan)nya  di  sisi  Allah  sebagai Balasan  yang  paling  baik  dan  yang paling besar pahalanya. dan mohonlah  ampunan  kepada  Allah;
Sesungguhnya Allah Maha

## Pengampun lagi Maha Penyayang”.
(Al-Muzzammil [73]: 20)
Kata  yang  menjadi  wajhud-dilalah atau  argument  dari  ayat  di  atas adalah yadhribun yang sama dengan akar  kata mudharabah yang  berarti melakukan suatu perjalanan usaha.
―Tidak  ada  dosa  bagimu untuk  mencari  karunia  (rezki  hasil perniagaan)  dari  Tuhanmu.  Maka apabila  kamu  telah  bertolak  dari 'Arafat  (selesai  wuquf),  berdzikirlah kepada  Allah  di  Masy'aril  Haram dan  berdzikirlah  (dengan  menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya  kepadamu;  dan Sesungguhnya  kamu  sebelum  itu benar-benar  termasuk  orang-orang yang sesat‖. [Al-Baqarah (2): 198]
b.Dalil Hadist
ََناَك اَوُدٍَِّس َُضاَّثَعْنا َُهْت َِدْثَع َِةِّهَطُمْنا اَذِإ ََعَفَد ََلاَمْنا حَت َزاَضُم  ََط َسَرْشِا  ىَهَع  ًَِِث ِحاَص  َْنَأ  ََل  ََكُهْسٌَ  ًَِِت ،ا ًسْحَت  ََل َو  ََل ِصْىٌَ  ًَِِت  ،اًٌِدا َو  ََل َو  ََي ِسَرْشٌَ  ًَِِت  ًَحَّتاَد ََخاَذ َ دِثَك ، حَثْط َز َْنِئَف ََمَعَف ََكِنَذ ،َهِمَض ََغَهَثَف ًَُُط ْسَش ََل ْىُس َز  َِالل  ىَّهَص  َُالل  ًٍََِْهَع  ًَِِنآ َو  ََمَّهَس َو  َُي َشاَجَأَف (ياوز ًواسثطنا ىف ظسولأا هع هتا ضاثع).
Artinya:  ”Adalah  Abbas  bin  Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah  harta  dalam  investasi mudharabah,  maka  ia  membuat syarat kepada mudharib, agar harta
itu  tidak  dibawa  melewati  lautan, tidak  menuruni  lembah  dan  tidak dibelikan  kepada  binatang,   Jika mudharib melanggar syarat2 tersebut,  maka  ia  bertanggung jawab  menanggung  risiko.  Syarat- syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya”.(HR ath_Thabrani). Hadist ini menjelaskan  praktek  mudharabah muqayyadah.
حثلاث  ههٍف  حكسثنا : حضزاقمنا عٍثناو ىنا مجا ظهخو سثنا  سٍعشناات دٍثهن ل عٍثهن(هتا ًجام) ―Tiga  macam  mendapat  barakah : muqaradhah/  mudharabah,  jual  beli secara tangguh, mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”.  (HR.Ibnu Majah).
هع دثع الل و دٍثع الل ًىتا سمع امهوأ اٍقن  ىتأ ىسىم  يسعشلأأ  جسصثناات   امهفسصىم  هم جوصغ  دوواهو افهسرف  ًىم لام  اعارتاو ًىم اعارم و  امدق  ًت   حىٌدمنا   ياعاثف  و  احتز  ًٍف   و  دازأ سمع رخأ ضأز لامنا  حتسنا  ًهك  لاقف ىن ناك فهذ   ناك  ًىمض  اىٍهع  فٍكف  ل  نىكٌ  حتسنا اىن   لاقف  مجز  اٌ  سٍمأ  هٍىمؤمنا   ىن  ًرهعج اضاسق   لاقف  دق  ًرهعج  اضاسق   رخأو  امهىم فصو حتسنا (ًجسخأ كنام )
Dari  Abdullah  dan  „Ubaidullah, keduanya anak Umar, bahwa
keduanya  bertemu  dengan  Abu Musa  Al-Asy‟ary  di  Basrah,  setelah pulang  dari  perang  Nahawand. Keduanya menerima harta dari Abu Musa untuk dibawa ke Madinah (ibu kota).  Di  perjalanan  keduanya membeli harta benda perhiasan, lalu menjualnya  di  Madinah,  sehingga keduanya  mendapat  keuntungan. Umar memutuskan untuk mengambil modal  dan  keuntungan  semuanya. Tetapi kedua anaknya berkata,”Jika harta  itu  binasa,  bukankah  kami yang bertanggung jawab menggantinya.  Bagaimana  mungkin tak  ada  keuntungan  untuk  kami?”. Maka  berkata  seseorang  kepada Umar,“Wahai  Amirul  Mukminin, alangkah baiknya jika engkau jadikan  harta  itu  sebagai  qiradh”. Umar  pun  menerima  usulan  itu. Umar  berkata,”Aku  menjadikannya qiradh”.  Umar  mengambil  separoh dari keuntungan (50  % untuk Baitul Mal dan 50% untuk kedua anaknya).
Mudhorobah menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah,  beliau  mengetahui  dan mengakuinya. Bahkan sebelum
diangkat menjadi Rasul, Muhammad telah melakukan Qiradh/
mudharabah. Muhammad mengadakan  perjalanan  ke  Syam untuk  menjual  barang-barang  milik Khadijah r.a yang kemudian menjadi istri beliau.
Di  samping  dalil  Qur‘an  dan
dalil Hadist di atas, para ulama juga berlandaskan pada praktik mudharabah yang dilakukan sebagian sahabat, sedangkan sahabat lain  tidak  membantahnya.  Bahkan harta yang dilakukan secara mudhorobah  itu  di  zaman  mereka kebanyakan adalah harta anak yatim. Oleh  sebab  itu  berdasarkan  dalil Qur‘an,  Hadist,  dan  praktik  para sahabat, para ulama fiqih menetapkan bahwa akad mudhorobah apabila telah
memenuhi  rukun  dan  syaratnya maka hukumnya adalah boleh. 9

## 2. Rukun dan Syarat Mudhorobah
Rukun dan syarat-syarat sah mudhorobah adalah sebagai berikut: a)  Adanya  dua  pelaku  atau  lebih, yaitu  investor  (pemilik  modal)  dan pengelola  (mudharib).  Kedua  belah pihak yang melakukan akad
9 http://pbsstainmetro.blogspot.co.id/2014/02 /pengertian-skema-contoh-dan-dasar- hukum.html#sthash.1a4VAkB7.dpbs, diakses pada tgl. 28 Desember 2016 jam 12.30 wib.
disyaratkan mampu melakukan tasharruf  atau  cakap  hukum,  maka dibatalkan  akad  anak-anak  yang masih  kecil,  orang  gila,  dan  orang- orang yang  berada  di  bawah pengampuan.
b)  Modal  atau  harta  pokok  (mal), syarat-syaratnya yakni:
1) Berbentuk uang
Mayoritas  ulama  berpendapat bahwa  modal  harus  berupa  uang dan tidak boleh barang. Mudhorobah dengan barang dapat  menimbulkan  kesamaran, karena  barang  pada  umumnya bersifat fluktuatif. Apabila barang itu bersifat tidak fluktuatif seperti berbentuk emas atau perak batangan  (tabar),  para  ulama berbeda  pendapat.  Imam  malik dalam hal ini tidak tegas melarang atau membolehkan. Namun  para  ulama  mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran  modal  harus  disepakati pada saat akad oleh mudhorib dan shohibul mal.
2) Jelas jumlah dan jenisnya
Jumlah modal harus diketahui dengan jelas agar dapat
dibedakan  antara  modal  yang diperdagangkan  dengan  laba  atau keuntungan dari perdagangan tersebut  yang  akan  dibagikan kepada  dua  belah  pihak  sesuai dengan  perjanjian  yang  telah disepakati.
3) Tunai
Hutang tidak dapat dijadikan
modal mudhorobah.
4)  Modal  diserahkan  sepenuhnya kepada pengelola secara
langsung
Apabila  tidak  diserahkan kepada mudhorib secara langsung dan  tidak  diserahkan  sepenuhnya (berangsur-angsur)  dikhawatirkan akan  terjadi  kerusakan  pada modal,  yaitu  penundaan  yang dapat  mengganggu  waktu  mulai bekerja  dan  akibat  yang  lebih jauh  mengurangi  kerjanya  secara maksimal.  Apabila  modal  itu tetap  dipegang  sebagiannya  oleh pemilik modal, dalam artian tidak diserahkan  sepenuhnya,  maka menurut ulama Hanafiyah,
Malikiyah,  dan  Syafi‘iyah,  akad mudharabah tidak sah. Sedangkan ulama  Hanabilah  menyatakan boleh  saja  sebagian  modal  itu
berada  di  tangan  pemilik  modal, asal tidak mengganggu kelancaran usahanya.
Keuntungan, syarat-syaratnya yakni:
a.  Proporsi  jelas.  Keuntungan  yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya,  seperti  60%  : 40%,  50%  :  50%  dan  sebagainya menurut kesepakatan bersama.
b.  Keuntungan  harus  dibagi  untuk kedua  belah  pihak,  yaitu  investor (pemilik  modal)  dan  pengelola (mudharib).
c.  Break  Even  Point  (BEP)  harus jelas,  karena  BEP  menggunakan sistem  revenue  sharing  dengan profit  sharing  berbeda.  Revenue sharing adalah pembagian keuntungan yang dilakukan
sebelum dipotong biaya operasional,  sehingga  bagi  hasil dihitung  dari  keuntungan  kotor/ pendapatan.  Sedangkan  profit sharing adalah pembagian keuntungan  dilakukan  setelah dipotong biaya operasional, sehingga  bagi  hasil  dihitung  dari keuntungan bersih.
d. Ijab Qobul.
Melafazkan  ijab  dari  pemilik modal,  misalnya  aku  serahkan uang  ini  kepadamu  untuk  dagang jika  ada  keuntungan  akan  dibagi dua dan kabul dari pengelola.
3. Macam – macam Mudhorobah Dilihat dari transaksi
(akad) yang dilakukan oleh shahibul  mal dan mudharib,
mudharabah terbagi menjadi:
1)Mudhorobah  Muqayyadah (
Restricted  Investment  Account ) ,  yaitu  bentuk  kerja  sama antara  dengan  syarat-syarat dan  batasan  tertentu.  Dimana shahibul  mal  membatasi  jenis usaha,  waktu  atau  tempat usaha.
2)  Mudhorobah  Muthlaqah (
Unrestricted Investment account) Yaitu  bentuk  kerja  sama antara shahibul mal dan mudharib  tanpa  syarat  atau tanpa  dibatasi  oleh  spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.  Dalam  bahasa  Inggris, para ahli ekonomi Islam sering menyebut mudhorobah muthlaqah sebagai Unrestricted Investment
Account (URIA). Maka
apabila  terjadi  kerugian  dalam bisnis tersebut, mudharib tidak menanggung resiko atas kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggulangi shahibul mal. 3)Mudhorobah  Musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana
pengelola  dana  menyertakan modal  atau  dananya  dalam kerjasama investasi.
4.  Fatwa  DSN  Tentang  Akad

## Mudhorobah
Fatwa  Dewan  Syari‘ah  Nasional
No. 07/DSN-MUI/ IV/ 2000

## Tentang  Pembiayaan  Mudhorobah
(Qiradh)
5.  Fatwa  DSN  Tentang  Akad

## Mudhorobah Musyarokah
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 50/ DSN-MUI/ III/ 2006

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.Implementasi Akad Mudhorobah pada Koperasi Simpan  Pinjam  Syariah Baitul Maal wat Tamwil Binama Semarang
BMT sebagai bentuk lembaga keuangan non bank beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari‘ah maka lembaga  inipun  berorientasi  pada profit ( comercial ). Salah satu kegiatannya adalah memberikan pembiayaan.
Implementasi mudhorobah dalam  Koperasi  Simpan  Pinjam  dan Pembiayaan BMT BINAMA Semarang  dapat  dijumpai  pada pembiayaan-pembiayaan seperti Kegiatan usaha produktif : 10

## 1.  Funding  Dan  Lending  KSPS

## Binama
Produk Funding Pada  KSPS
Binama yang menjadi sasaran funding (penggalangan  dana)  adalah individu,  lembaga-lembaga  donor, BUMN,  dan  instansi  pemerintah. Sedangkan  produk-produk funding adalah :
a.  SIRELA  (Simpanan  Sukarela
Lancar) SIRELA merupakan simpanan anggota masyarakat koperasi yang didasarkan akad wadiah yad dhamanah dan mudharabah .  Atas  seizin  penitip
10 http://bmtbinama.co.id/sistem-dan- produk.html, diakses pada tgl. 3 Januari 2017 jam 09.12 wib.
dana  yang  disimpan  pada  rekening SIRELA  dapat  dimanfaatkan  oleh
BINAMA. Penarikan maupun penyetoran dari produk ini
dapat  dilakukan  oleh  pemegang rekening setiap saat, keistimewaan: 1)  Penyimpanan  memperoleh  bagian dari keuntungan    BINAMA dengan nisbah  bagi hasil 25% : 75%
2)  Dapat  dijadikan  simpanan  pribadi atau keluarga.
3) Dapat dijadikan jaminan
pembiayaan  dan  sebagai  salah  satu persyaratan pembiayaan.
b. TASAQUR (Tabungan
Persiapan Qurban)
Tasaqur  khusus  dirancang bagi mereka yang mempunyai rencana  untuk  melaksanakan  ibadah penyembelihan hewan qurban.
Penyetoran dapat dilakukan sewaktu- waktu,  sedangkan  penarikan  atau pencairannya  hanya  dapat  dilakukan pada bulan Dzulhijjah saat pelaksanaan  penyembelihan  hewan kurban.  Simpanan  ini  didasarkan akad wadiah  yad  dhomanah dan mudharabah , Keistimewaan:
-  Penyimpan  memperoleh  bagi hasil dengan nisbah 25% : 75%
- Sebagai simpanan untuk mempersiapkan ibadah
penyembelihan  hewan qurban.
c.  SISUKA  (Simpanan  Sukarela Berjangka)
Sisuka  adalah  jenis  simpanan yang  diperuntukkan  bagi  masyarakat (mitra)  yang  menginginkan  investasi dana dalam jangka waktu yang relatif lama dengan prinsip syari‘ah. Produk ini  didasarkan  akad wadiah  yad
dhamanah dan mudharabah ,
Keistimewaan: -  Penyimpanan  memperoleh  bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. -  Sebagai  sarana  investasi  jangka
panjang - Dapat dijadikan jaminan pembiayaan Nisbah / bagi
hasil:
- SISUKA 3 bulan: nisbah
45%:55%
-  SISUKA  6  bulan:  nisbah  50%  : 50%
-  SISUKA  12  bulan:  nisbah  55%  :
45%
d.  TARBIAH  (Tabungan  Arisan
Berhadiah) Tarbiah merupakan penggabungan antara tabungan
dengan  arisan  yang  didasarkan  akad wadiah yad dhamanah dengan jangka  waktu  tertentu.  Oleh  karena itu  terhadap  simpanan  ini  tidak diberikan bagi hasil, Keistimewaan:
e. Modal Penyertaan.
Yaitu simpanan
berupa penyertaan modal senilai Rp.
10.000,- per seri yang akan mendapat bagi hasil atas laba tahunan koperasi.
Produk Lending pada  KJKS Binama  (penyaluran  dana)  berupa jenis  pembiayaan  untuk  kegiatan usaha produktif baik investasi maupun  modal  kerja  adalah  produk- produk sebagai berikut:
-  Pembiayaan Mudharabah (bagi hasil).
-Pembiayaan Murabahah (jual
beli). -Pembiayaan Ijarah (sewa
menyewa).
Dana  simpanan  dari  masyarakat yang ada di KJKS BINAMA dikelola secara  produktif  dan  profesional dalam  bentuk  pembiayaan  untuk pengembangan ekonomi umat. Berbagai produk pembiayaan diperuntukkan bagi mitra yang membutuhkan  modal  kerja  usaha
atau  investasi  maupun  kebutuhan konsumtif.
2.  Bidang Garap Bidang  garap  KSPS  BMT BINAMA Semarang
adalah pengembangan  usaha  kecil  dengan mengacu  pada  proses  pembangunan ekonomi  kerakyatan.  Pengembangan usaha  kecil  ini  ditempuh  melalui kegiatan;
B.  Analisis  Kendala  dan  solusinya Implementasi  Akad  Mudhorobah Koperasi  Simpan  Pinjam  Syariah Baitull Maal Wattamwil “Binama” Semarang.
Dalam wawancara dengan Diah Fajar Astuti  Operasional  KSPS  BMT Binama Semarang,
― bahwa pembiayaan mudhorobah
sulit untuk diterapkan karena kendala-kendala seperti sulitnya transparansi dari mudhorib mengenai keuntungan yang diperoleh, sehingga menghambat tujuan dari pembiayaan mudhorobah sesuai  syariah  Islam, jadi selama ini pembiayaan mudhorobah  pada  BMT  Binama dilaksanakan  hanya  dalam  jangka
pendek, seperti misalnya pembiayaan mudhorobah hewan qurban‖. 11
Sebagai lembaga keuangan syariah  disadari  akan  dihadapkan pada  beberapa  kenyataan  baik  dari kendala  internal  maupun  eksternal dalam implementasi pembiayaan mudharobah , antara lain yaitu:
a. Kendala Internal
1)  Rendahnya  pengetahuan  dan pemahaman  masyarakat    terhadap
BMT; 2) Dalam pembiayaan mudhorobah  sangat  sulit  dalam  hal transparansi keuntungan dari pengelola modal (mudhorib) sehingga pembiayaan ini sulit untuk dilaksanakan. Menjadi suatu permasalahan  dalam  optimalisasi sharing.  Dalam  usaha, mudhorib seringkali  mempunyai  informasi yang lebih banyak daripada shohibul mal. Shohibul mal , walaupun  memiliki  data,  namun biasanya  tidak  seakurat  dan  serinci mudharib  sebagai  pelaku  usaha. Hal  seperti  ini  bisa  menyebabkan mudhorib memiliki  keuntungan informasi  yang  tidak  dipunyai  oleh
11 Wawancara dengan Diah Fajar Astuti selaku Operaional BMT Binama Semarang tanggal 1 Februari 2017, jam 16.30 wib.
shahibul  mal,  dan  dapat  digunakan
dalam melakukan bargaining (tawar menawar) ketika
menjalankan kontrak sharing. 3) Sharing tidak optimal.
Masalah yang menyebabkan tidak  optimalnya  sharing  antara  lain adalah  level  informasi  yang  berbeda yang  dialami  oleh  pihak  yang melakukan  kontrak  sharing,  dan preferensi  masing-masing  individu pelaku sharing tersebut.
4) Jaminan dalam pembiayaan.
Persepsi  dan  penerimaan terhadap  keberadaan  Koperasi  Jasa Keuangan  Syariah  BMT  Binama,
bagi masyarakat yang ingin menggunakan jasa pembiayaan berharap bahwa transaksi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Binama mudah,  murah  dan  dengan  tanpa jaminan. Banyak calon nasabah yang ternyata  kecewa  ternyata  di  KJKS BMT  Binama  menerapkan  adanya jaminan  bagi  masyarakat  dalam pembiayaan,  hal  ini  bertentangan dengan  konsep  pembiayaan  syariah yang  memberikan  pembiayaan  tanpa jaminan,  kadang-kadang  ada  yang kecewa pada saat pembiayaan ditolak karena  dianggap  tidak  layak  dan
tidak  memenuhi  persyaratan  yang dibebankan bagi calon anggota.
b. Kendala Eksternal
Diketemukan  ada  pesaing dari Lembaga Keuangan Konvensional  atau  Bank  Umum Konvensional yang banyak membuka  cabang  sampai  tingkat kecamatan, sehingga potensi pasar banyak  diperebutkan  oleh  banyak pesaing dengan ketat.
Di  sisi  lain  hambatan teknis  adalah  masih  terbatas  pada peraturan  perundangan  syariah dan  pada  Baitul  Maal  Wattamwil belum  ada  payung  hukumnya secara khusus sehingga cenderung mengikuti perundang-undangan koperasi, bahkan ada yang mengadopsi  produk  perbankan konvensional  yang  disyariahkan sehingga  variasi  produk  terbatas yang  akhirnya  belum  semua keperluan
masyarakat terakomodasi. Adanya perbedaan karakteristik produk bank konvensional dengan bank syariah telah menimbulkan adanya keengganan pengguna jasa perbankan.  Keengganan  tersebut
antara lain disebabkan oleh hilangnya kesempatan mendapatkan penghasilan/keuntungan yang telah  banyak  dan  tetap,  yaitu bunga dari simpanan. Oleh karena itu, secara umum perlu diinformasikan bahwa penempatan  dana  pada  Bank  juga dapat  memberikan  keuntungan finansial yang kompetitif. Disamping itu salah satu
karakteristik  khususnya  dari  bank dengan  nasabah  dalam  sistem perbankan  syariah  adanya moral
force (kekuatan moral) dan
tuntutan  terhadap  etika  usaha yang tinggi dari semua pihak. Hal ini  selanjutnya  akan  mendukung prinsip  kehati-hatian  dalam  usaha bank maupun nasabah. 12
2. Solusi Implementasi Akad Mudharabah  Koperasi  Simpan
Pinjam Syariah Baitull Maal Wattamwil “Binama” Semarang. Strategi usaha untuk
menghadapi  dan  mencegah  adanya hambatan-hambatan internal dan eksternal  yang  sudah  ada  maupun
12 Muhammad  Syafi‘i  Antonio, Bank Syariah  Dari  Teori  Ke  Praktek, Gema Insani, Jakarta, 2001 hal.225.
yang akan ada dan untuk mengembangkan  usaha  pembiayaan mudhorobah  pada  khususnya  serta memperkenalkan produk-produk yang  ditawarkan  oleh  Koperasi Simpan  Pinjam  Syariah  Baitul  Mal Wattamwil Binama Semarang adalah sebagai berikut:
1)  Penetrasi  pasar  yaitu  dengan  cara merekrut anggota baru dan meloyalkan  anggota  lama  melalui barbagai  macam  program  pelayanan di BMT  ;
2) Melakukan kerjasama dengan pola sponsorshop  dengan  instansi  lain untuk sinergi;
3)  Penyadaran  masyarakat  terhadap simpan  pinjam    syariah.  Usaha  ini dilakukan  dengan  bentuk  kerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat (seperti lembaga swadaya masyarakat  /LSM)  yang  berbasis keislaman dengan masyarakat
ekonomi syariah, konsorsium ekonomi  syariah  dan  organisasi- organisasi Islam lain. Bentuk kerjasama berupa: mengadakan acara seperti seminar, pelatihan
ketrampilan usaha, dll.
4)  Menilai  calon  anggota  atau nasabah  dari  berbagai  aspek.  Aspek-
aspek  dalam  pemberian  pembiayaan lebih dikenal prinsip the 5 C‘s. Pada sasarannya konsep 5 C ini akan dapat memberikan informasi mengenai i‘tikad  baik  (willingness  to  pay)  dan kemampuan  membayar  (ability  to pay)    nasabah  untuk  melunasi kembali pinjaman beserta bagi hasilnya.

## KESIMPULAN

## DAFTAR PUSTAKA
a. Buku-buku:
Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan Penelitian  Hukum ,  (PT  Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004).
Gemala Dewi, 2005, Hukum
Perikatan  Islam  di  Indonesia. Prenada Media. Jakarta.
Hasballah  Thaib  , Hukum  Aqad dalam  Fiqih  Islam  dan  Praktek di  Bank  Sistem  Syariah (Medan,
Program  Pasca  Serjanana  USU,
2005).
Janwari Yadi Djazuli, 2002, lembaga-lembaga Perekonomian  Umat,  Sebuah Pengenalan, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Muhammad  Syafi‘i  Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, Gema  Insani,  Jakarta, 2001 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta: PT Raja Grafindo).
Warkum  Sumitro,  2002, Asas-Asas Perbankan  Islam  dan  Lembaga –  Lembaga  Terkait  BMI  Dan Tafakul  Di  Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta .
b. Website
http://pbsstainmetro.blogspot.co.id/2 014/02/pengertian-skema- contoh-dan-dasar- hukum.html#sthash.1a4VAkB7. dpbs,  diakses  pada tgl.  8  januari 2017.
http://pbsstainmetro.blogspot.co.id/2 014/02/pengertian-skema- contoh-dan-dasar
hukum.html#sthash.1a4VAkB7
.dpbs,  diakses  pada  tgl.  3 Januari 2017.
http://pbsstainmetro.blogspot.co.id/2 014/02/pengertian-skema- contoh-dan-dasar- hukum.html#sthash.1a4VAkB7
.dpbs,  diakses  pada  tgl.  28 Desember 2016.
http://bmtbinama.co.id/sistem-dan- produk.html,  diakses  pada  tgl.
3 Januari 2017.