Pelu, Ibnu Elmi A.S / Jurnal Al-Qardh, Vol. 1, No. 4, Juli (2016)

## EPISTEMOLOGI PENEMUAN HUKUM NAHDLATUL ‘ULAMA (NU)
Ibnu Elmi A.S. Pelu

## ABSTRACT
The dynamics of the spirit of ijtihad religious organizations in Indonesia continues to run. Nahdlat al-’’Ulama or NU as a religious organization  initiated by KH.  Hashim Ash’ari, KH.  Hasbullah  and  KH  Wahab.  Bisri  Samsuri  on  January  31,  1926  in  East  Java  also  has  a style and epistemology ijtihad unique to observe
This  paper  reveals  the  epistemological  model  of  ijtihad  or  istinbat  al-Ahkam  NU. epistemology  istinbat  al-Ahkam  NU  using  methods  ilhaq  al-masa’il  bi  nazairiha.  Ilhaq  al- masa’il bi  nazairiha  is to equate the law of a case that does not exist, the books of fiqh as  a reference, by the law of a similar issue that has been answered by the text in these books to be based  on  the  elements/pillars  ilhaq  inside  it.  Ilhaq  epistemology  is  a  modification  of  the theory of qiyas and pillars inside. Only difference, ilhaq has elements/pillars, namely mulhiq, mulhaq ‘alaih, mulhiq law and’ illat al-hukm. If qiyas was based on the Qur’an and Sunnah, while ilhaq resting on the books of fiqh existing mains.
Keywords: epistemology, ijtihad, NU

## A. Latar Belakang Masalah
NU  atau Nahdlatul‘Ulama’ sensitif  menyoroti  persoalan-persoalan  aktual  di masyarakat.  NU  sebagaisalah  satu  organisasi  keagamaan  di  Indonesia,  bergerak  dalam berbagai  bidang,baik  ekonomi,  hukum,  pendidikan,  dakwah  islamiyyahdan  lain-lain. Dalam memecahkan problem yang ada, NU memiliki corak, model epistemologi dan akar pemikiran  tersendiri  dalam  dalam  mekanisme  penetapan  hukum  atau istinbat  al- ahkam .Para  Kiyai  NU,mendasarkan  karakter  pemikiran  hukumnya  pada  dominasi  satu madh-hab,  yaitu  madh-hab  Shafi’iyyah.  Sejak  awal  berdirinya,  NU  juga  membuka peluang kepada para Kiyai NU untuk menerobos pandangan madh-hab lain, Selain madh- hab  anutan  khas  NU  itu,    alur  dan  karakter  pemikiran  hukum  NU  yang  Shafi’itersebut, tentu  saja  berpengaruh  kepada  proses  penetapan  hukum  Islam  dikalangan  NU selanjutnya.
Diantara  aktualisasi  dalam  prosedur  penetapan  hukum  NU,  yaitu  eksistensi  wadah yang  memfasilitasi  para  Ulama’/Kiyai  NU  dalam  menumpahkan  semua  gagasan  dan  ide terhadap  masalah  yang  akan  dipecahkan.    Wadah  atau  forum  tersebut  yaitu Lajnah BahtsulMasa'il (selanjutnya disebut LBM).
Semenjak  tahun  1926,  LBM  memiliki  peran  sentral  dalam  mekanisme  penetapan hukum  NU  terhadap  masalah waqi’ah yang  terjadi  dimasyarakat.Sudah  tak  terhitung jumlah fatwa yang sudah dicari hukumnya melalui forum ini.
Yang  lebih  manarik  lagi  untuk  dikaji,  yaitu  bagaimana  mekanisme  penetapan hukum  di  dalam  forum  LBM.Di  dalam  forum  LBM  dapat  dilihat  bagaimana  prosedur istinbat hukum  dari  Ulama’/Kiyai  NU.  Di  dalam  forum  tersebut,  terjadi  pengkajian
Pelu, Ibnu Elmi A.S / Jurnal Al-Qardh, Vol. 1, No. 4, Juli (2016)
mendalam  terhadap  masalah-masalah    aktual  yang  perlu  di  cari  hukumnya,  yang  tentu saja dihujani berbagai fighting ideas dari seluruh peserta.
Adapun  untuk  mengkaji  berbagai  problematika  yang  ada,hingga  terbentuknya sebuah  produk  hukum,  NU  memiliki    dan  menggunakan  metode istinbat  al-ahkam . Seperti apa metode yang digunakan, tentu saja sangat dipengaruhi oleh kerangka berfikir penggagasnya dan budaya masyarakat kultural/tradisional.
Seperti apa corak pemikiran hukum NU, sehingga mempengaruhi proses penetapan hukum  didalamnya,  serta  bagaimana  metode  penetapan  hukum  melalui  LBM  tersebut ?inilah yang menjadi motiv penulis untuk mengangkat masalah ini, dengan tema Prosedur istinbat al-ahkam NU.

## B. Sejarah Singkat Lahirnya NU
NU  merupakan  singkatan  dari Nah dah al-Ulama’ . Nah dah al-Ulama’ berasal  dari kosa  kata  arab Nah dah yang  berarti  bangkit,  sedangkan al-Ulama’ merupakan  bentuk jama’  dari  kata ‘Alim yaitu  orang  yang  menguasai  ilmu  agama  secara  mendalam.  Jadi, secara harfiyah NU berarti kebangkitan para Ulama’. 1
Dalam  perkembangannya,  NU  mengalami  sejarah  dan  perjalanan  yang  berliku  dan panjang.NU didirikan oleh KH. Hashim Ash’ari, 2 KH. Abdul Wahab  Hasbullah dan KH. Bisri  Samsuri.  Mengenai  latar  belakang  berdirinya  NU,  ada  beberapa  pendapat  tokoh antara  lain  seperti  menurut  Ja’far  Shodiq, 3 bahwa  pada  mulanya,  NU  merupakan kelanjutan  dari  komite  Hijaz  yang  berkepentingan  untuk  melindungi  praktik  keagamaan tradisional. Sedangkan menurut Muhammad Fajrul Falah, 4 salah seorang tokoh muda NU, merangkum tiga alasan pokok berdirinya NU: pertama , aksi kultural untuk bangsa, yakni menggunakan strategi akulturasi dengan budaya setempat, dalam memperkenalkan Islam pada  masyarakat. Kedua ,  aktivitas  yang  mencerminkan  dinamika  berfikir  kaum muda. Ketiga ,  usaha  membela  keprihatinan  keagamaan  internasional,  yakni  munculnya gerakan  wahabiyah 5 yang  berusaha  menghilangkan  segala  khurafat,  bid’ah  yang  ada dikota  suci  Makkah.  Untuk  alasan  yang  terakhir,  ide  ini  munculdari  pemikiranshaikh Muhammad  bin  ‘Abd  al-Wahab. 6 Beberapa  ide-ide  kotraversial  yang  ada  dalam  aliran wahabiyah, 7 antara lain :
1 Ja’far  Shodiq, Pertemuan  antara  Tarekat  dan  NU,  Studi  hubungan  Tarekat  dan  Nahdlatul  Ulama’ dalam Konteks Komunikasi Politik 1955-2005 , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 54.
2 Dedy  Djamaluddin    Malik,  at.,  al, Zaman  Baru  Islam  Indonesia:  Pemikiran  dan  Aksi  Politik Abdurrahman  Wahid,  M.  Amin  Rais,  Nurchalish  Madjid,  dan  Jalaluddin  Rakhmat, (Bandung:  Zaman Wacana Mulia, 1998), 81.
3 Ibid., 67.
4 Imam Yahya, Bahthu al- Masa’il NU: Media Pemikiran Hukum Islam . Dalam http://buntetpesantren.org .(28 Mei 2009).
5 Wahabi adalah organisasi yang murni bergerak dibidang keagamaan, bukan organisasi politik. Gerakan ini bergulat dengan  persoalan  keagamaan internal umat  Islam,  terutama  paham tauhid kaum  muslimin  yang telah dipengaruhi  ajaran  tarekat,  sehingga  menghargai  peran  Imam  tarekat  sebagai  wali  dan  memuliakan  makam mareka.  Disamping  tarekat,  tradisi-tradisi  keagamaan  lainnya  juga  dianggap  menyimpang  dari  shari’at Islam.Gerakan  ini  sangat  radikal-puritan  dan  tidak  kenal  kompromi  terhadap  ajaran-ajaran  yang  tidak  islami, dan  takhayyul  yang  dikaitkan  dengan  ajaran  tersebut.  Lihat:  M.  Ali  Haidar, NU  dan  Islam  di  Indonesia; Pendekatan Fikih dalam Politik , (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), 118.
6 Muhammad  bin  ‘Abd  al-Wahab  adalah  pendiri  aliran  wahabi.  Beliau   dilahirkan  di  Desa  Uyaynah  dekat kota  Riyad  (1703-1792  M).  Beliau  mendapat  pendidikan  agama  dari  ayahnya  sendiri,  yaitu  shaikh  ‘Abd  al-
Pelu, Ibnu Elmi A.S / Jurnal Al-Qardh, Vol. 1, No. 4, Juli (2016)
1. Bahwa,  berziarah  ke  makam  Rasulullah  saw  merupakan  perbuatan  haram  dan mendatangkan  dosa.  Ia  lebih  jauh  berpendapat,  bahwa  barangsiapa  berziarah  ke makam  Rasulullah  saw,  mereka  tidak  boleh  meng- qasar salatnya  saat  dalam perjalanan  karena  tujuan  perjalanannya  adalah  untuk  berbuat dosa.  Ia  menyandarkan pendapatnya ini pada hadith Rasulullah saw :
Artinya :  “Janganlah  bersusah  payah  melakukan  perjalanan,  kecuali  ke  tiga  masjid: mesjidku  ini,  Mesjidil  Haram  dan  Mesjid  al-Aqsa.”  (HR.  Bukhari  Muslim dari Abu Hurairah).
Ia memahami  hadith  ini, bahwa Rasulullah saw melarang bersusah  payah melakukan perjalanan  ke  tempat  lain  selain  tiga  mesjid  tersebut,  termasuk  berziarah  ke  makam beliau  saw.  Sementara  madh-hab-madh-hab  yang  lain  menganggap  bahwa  subyek hadith tersebut terkait dengan ziarah ke masjid-masjid, sementara berziarah ke makam Rasul tergolong perbuatan mandub didasarkan pada hadith :
Artinya :  “Dahulu aku melarang kalian berziarah. Maka sekarang berziarahlah.” (HR. Muslim, Ibnu Majah, Malik, Ahmad dan Turmudzi dari Buraidah).
2. Ia  tidak  cukup  dengan  menetapkan  ibadah  sebagaimana  yang  ditetapkan  Islam  di dalam  al-Qur’an  dan  al-Sunnah,  menurut  pandangan  Ibnu  Taimiyyah,  dalam tradisipun  tidak  boleh  keluar  dari  lingkup  Islam  sebagaimana  persepsinya.  Oleh karenanya  ia  mengharamkan  rokok,  kopi,  musik/qasidah,  membuat  kubah-kubah mesjid, fotografi makhluk hidup dan sebagainya.
3. Ia memperluas pengertian  bid’ah mulai dari aktivitas-aktivitas  yang dianggap ibadah mandub oleh sebagian kalangan Ahlu al-Sunnah , seperti membaca tawasul , membaca al-Qur’an  dengan qira’ah fuqaha’ ,  membaca  kitab salawat  dalail  al-khairat yang dianggap  terlalu  memuju-muji  Rasulullah  saw,  mengkaji  “sifat  duapuluh” sebagaimana  ajaran  Ash’ari,  mengamalkan  tarekat,  peringatan  Maulid  dan  lain-lain hingga kepada hal-hal yang tidak menyangkut ibadah, seperti memasang kain penutup Raudah , membuat kubah mesjid, dan lain-lain.
4. Yang  paling  memunculkan  perbenturan  adalah  gerakannya  yang-sebagaimana diajarkan  Ibnu  Taymiyah-  berlawanan  dengan mainstream pemikiran  masa  itu  yang cenderung  didominasi  oleh  metode  berpikir  filsafatis  (mantiqi),  seperti  aliran pemikiran  Ash’ariyyah/Maturidiyyah  dan  Mu’tazilah,serta  gerakan  tasawuf  yang dianggap terlalu mengagungkan perasaan dan khayalan dalam beragama.
5. Wahabi  juga  menyerang  budaya  taklid  kepada  madh-hab  (termasuk dalam  hal  furu’) sebagaimana juga gagasan Ibnu Taymiyah.
6. Ia  melakukan  pendekatan  dakwah  dengan  kekerasan  dan  senjata  yang  dipandang wajib  dalam  rangka  menegakkan  Sunnah  dan  memusnahkan  bid’ah.  Ini  terlihat  dari gerakannya  yang  monumental,  menghancurkan  kuburan  para  shahabat  Nabi  serta situs-situs  sejarah  Nabi  dengan  alasan  mencegah  pemujaan  terhadap  tempat-tempat tersebut.
Wahhab dan menimba ilmu dari beberapa shaikh dan ulama besar, semisal shaikh Muhammad  Hayat al-Sindi, penulis  Hashiyah  Sahih  Bukhari,  dan  belajar  kepada  shaikh  Muhammad  Sulaiman  al-Kurdi  guru  shaikh Muhammad Arshad al-Banjari, Martapura, Kalimantan Selatan. Selain belajar kepada mereka, Muhammad bin ‘Abd al-Wahab juga mempelajari karya-karya Ibnu Taymiyah dan buku-buku Madh-hab Ibnu Hanbal.
7 Imam Muhammad Abu Zahrah, Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam , (Jakarta: Logos, 1996), 250.
Pelu, Ibnu Elmi A.S / Jurnal Al-Qardh, Vol. 1, No. 4, Juli (2016)
Merebaknya  gerakan  purifikasi  dan  pembaharuan  Islam  seperti  ini,  tidak  hanya dimotori  wahabi  ‘Abd  al-Wahab  (1703-1792),  tetapi  berlanjut  oleh  kemunculan  ide  Pan Islamisme  oleh  Jamaluddin  al-Afghani  (1838-1897).  Gerakan  pembaharuan  Islam semakin  berkembang  dan  melaju  kencang,  ketika  dilanjutkan  oleh  murid-murid Jamaluddin al-Afghani, seperti Muhammad 'Abduh (1849-1905) dan Muhammad Rashid Rida  (1865-1935).  Kencangnya  angin  pembaharuan  ini,  akhirnya  turut  mengilhami beberapa  elite  muslim  Indonesia  untuk  melakukan  reformasi  Islam  di  tanah  air. 8 Inilah faktor yang paling penting,  yang melatari lahirnya gerakan-gerakan Islam tradisionalis di Indonesia,  termasuk  lahirnya  NU.  Selain  alasan    tersebut,  sejarahlahirnya  NU  juga dilatarbelakangi  oleh  keinginan  untuk  menyelamatkan  Makkah  dan  Madinah  dari penguasaan  Wahabi  yang  ekstrem  itu,  hingga  akhirnya  NU  mengutus  Komite  Hijaz  ke Makah  untuk  memprotes  gerakan  Wahabi  yang  hendak  menghilangkan  makam  Nabi Muhammad SAW, yang dianggap oleh Wahabi sebagai tempat sirik. 9
Adapun mengenai penggagasnya, NU sebenarnya berdiri atas jasa besar KH. Wahab Hasbullah,  yang  merupakan  sepupu  sekaligus  murid  kepercayaan  KH.  Hashim  Ash’ari. Namun,  tanpa  izin  sang  guru  tidak  mungkin  NU  dapat  berdiri,  karena  dalam  tradisi pesantren,  murid  atau  santri  sangat  patuh  pada  guru  atau  kyainya.  Seandainya  KH. Hashim  Ash’ari  melarang  KH.  Wahab  Hasbullah  untuk  mendirikan  NU,  bisa  dipastikan NU tidak akan berdiri menjadi organisasi massa yang besar hingga kini. Sejarah mencatat bahwa proses berdirinya NU benar-benar tidak banyak bertumpu pada perangkat formal, melaikan lebih bertumpu pada konfirmasi kepada Allah swt. Atas dasar itulah, tepat pada tanggal    31  januari  1926,  NU  secara  resmi  menjadi  sebuah  organisasi  atau Jam'iyyah sekaligus  gerakan Da'wah  al-Islamiyyah dan Ijtima’iyyah .  Pada  tanggal  itu  pula ditetapkannya sebagai hari jadi berdirinya NU. 10

## C. Corak Pemikiran Hukum Islam NU
Secara  umum,  akar  pemikiran  dan  gerakan  tradisionalisme  di  Indonesia  menganut aliran  Shafi’iyyah. 11 Demikian  halnya  dengan  NU,  walaupun  dalam  beberapa  kasus,  NU juga berdasarkan pemikirannya pada imam-imam madh-hab lainnya.
Pemikiran  bermadh-hab  Shafi’iyyah  ini,  dapat  dilihat  dari  latarbelakang  sejarah, seperti, pertama :  kuatnya  pengaruh  adat/budaya  dan  tradisi  masyarakat  pada  masa sebelumnya.  Jika  kembali  kepada  sejarah  panjang  Indonesia  khusunya  masuknya  Islam ke  Indonesia  melalui  tanah  jawa,  adalah  intergrasi  Islam  dan  budaya  masyarakat  yang berasimilasi  dalam  kerangka  Islam  sufistik. Kedua ,  dilihat  dari  sosok  penggagas/otak pendiri  NU  sendiri  yang notabene latar  belakang  kehidupan  dan  pendidikannya  dari dakwah tradisionalis seperti rihlat ‘ilmiyyah pesantren kepesantren. 12 Sementara pesantren sendiri senantiasa berada pada basis pedesaaan yang secara geografis cenderung memiliki
8 Abd. Salam, Sejarah dan Dinamika  Sosial Fikih Reformis dan fikih Tradisionalis di Indonesia , dalam Jurnal Islamica, Volume 4, No. 1, (Surabaya: Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009), 50.
9 M.  Ali  Haidar, NU  dan  Islam  di  Indonesia;  Pendekatan  Fikih  dalam  Politik ,  (Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama, 1994), 55.
10 Nurul Hanani, Ijtihad dan Taklid Perspektif KH. Hashim Ash’ari , (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009),
55.
11 Rozikin Daman, Membidik NU , (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 28.
12 Imam Yahya, Bahtsul Masa’il NU: Media Pemikiran Hukum Islam . Dalam :http://buntetpesantren.org. (28 Mei 2009).
Pelu, Ibnu Elmi A.S / Jurnal Al-Qardh, Vol. 1, No. 4, Juli (2016)
low tradition .Sedangkan secara politis, sebagaimana menurut Ja’far Shodiq, 13 selain dua faktor  di  atas,  kuatnya  tantangan  terhadap  wahabisme  di  Makkah,  juga  menjadi  pemicu menguatnya  paham-paham  yang  membela  tradisi-tradisi  dan  budaya  masyarakat  lokal seperti di Jawa dan Madura.
Jika  melihat  penjelasan  singkat  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  corak  pemikiran hukum  Islam  di  dalam  NU  adalah  bermadh-hab  Shafi’i.Hal  ini  dapat  dibuktikan bagaimana rihlat ‘ilmiyyah yang  dilakukan  pendiri  NU,  serta  pemikiran  yang mengakomodir  kondisi  masyarakat  berbudaya  tradisonal  pada  waktu  itu.Corak Shafi’iyyah juga dapat dilihat kemana para guru-guru pendiri NU belajar. Berdasarkan ini pula,  pengaruh  madh-hab  Shafi’i  dalam  berbagai  pemecahan  dan  “ijtihad”  yang dilakukan,  yakni  senantiasa  menjadi manhaj NU  dibidang  hukum  Islam,  sehingga  dalam menyelesaikan  masalah-masalah  yang  ada  dimasyarakat,  khususnya  warga  NU selanjutnya.
D. Prosedur Intinbat Hukum Islam NU
Sebelum  menjelaskan  bagaimana  mekanisme  dan  prosedur istinbat hukum  Islam NU,  penulis  akan  membagi  prosedur istinbat dalam  dua  aspek.  Aspek  tersebut  adalah aspek pada prosedur teknis istinbat hukum Islam NU dan aspek pada prosedur penetapan hukum Islam NU.
1. Aspek pada prosedur teknis penetapan hukum Islam NU Pada  aspek  ini,  prosedur  teknis istinbat hukum  Islam  NU  memiliki  beberapa perangkat  dan  struktur  formal  yang  bersifat  akomodatif.Penulis  menyimpulkan, perangkat-perangkat tersebut antara lain, adalah para Ulama’/Kiyai NU, forum kajian, referensi/kitab rujukan dan objek yang dikaji.
a. Ulama’/Kiyai NU
Ulama’  NU  yang  dimaksud  adalah  Ulama’/Kiyai  NU  yang  masuk  dalam struktur  organisasi  maupun  diluar  struktur  organisasi.Ulama’  yang  masuk  dalam struktur  organisasi  seperti  Ulama’/Kiyai  yang  duduk  di  dewan Shuriyah (legeslatif),  sedangkan  yang  diluar  struktur,  seperti  para  pengasuh  pondok pesantren,  akademisi  dan  lain-lain.dari  segi  usiapun  beragam,  baik  tua  maupun muda. 14
b. Forum kajian
Dari  segi  operasionalnya,  NU  mempunyai  sebuah  forum  kajian/diskusi. Forum  ini  tentu  menjadi  wadah  ekspresi  dan  ajang  orasi  pemikiran  bagi  segenap Ulama’/Kiyai  dan  pihak  berwenang  dalam  NU  untuk  merepresentasi  semua persoalan-persoalan  yang  akan  dipecahkan.  Wadah  tersebut  yakni Lajnah Bahthu al- Masa’il (LBM/BM).
Secara historis, forum LBM telah ada sebelum NU berdiri.Saat itu sudah ada tradisi  diskusi  di  kalangan  pesantren,  yang  melibatkan  Kiyai  dan  santri.Hasil diskusi  tersebut  kemudian  diterbitkan  dalam  bulletin  bernama  LINO (Lailat  al- Ijtima’ Nahdah al-Ulama’) .Dalam  LINO,  selain  memuat  hasil  BM,  juga menjadikan  ajang  diskusi  interaktif  jarak  jauh  antar  para  Ulama’  pada  waktu  itu.
13 Ja’far  Shodiq, Pertemuan  antara  Tarekat  dan  NU,  Studi  hubungan  Tarekat  dan  Nahdlatul Ulama’ dalam Konteks Komunikasi Politik 1955-2005 , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 67.
14 LTN  NU, Solusi Problematika Aktual  Hukum Islam , (Surabaya:  LTN NU Jawa  Timur dan Diantama, 2005), x.
Pelu, Ibnu Elmi A.S / Jurnal Al-Qardh, Vol. 1, No. 4, Juli (2016)
Prosedurnya,  seorang  Kiyai  menulis  kemudian  ditanggapi  Kiyai  lain,  begitu seterusnya. 15
Sedangkan LBM yang saat ini, sudah mengalami dinamika yang progresif.Ia merupakan  salah  satu  forum  diskusi  keagamaan  dalam  organisasi  NU  untuk merespon  dan  memberikan  solusi  atas  problematika  aktual  yang  muncul  dalam kehidupan  masyarakat.  Melalui  forum  ini,  para  Ulama’  NU  selalu  aktif mengagendakan  pembahasan  tentang  problematika  aktual  yang  berkembang dimasyarakat,  seperti  masalah  sosial,  politik,  budaya,  ekonomi,  kesehatan, keamanan dengan berusaha secara optimal untuk memecahkan  kebuntuan hukum Islam,  akibat  dari  perkembangan  sosial  masyarakat  yang  terus  menerus  tanpa mengenal  batas,  sementara  secara  tekstual  tidak  terdapat  landasannya  dalam  al- Qur'an dan al-Hadith atau ada landasannya, namun pengungkapannya tidak secara jelas  dan  rinci.    Oleh  sebab  itu,  LBM  senantiasa  bergerak  sebagai  wahana  kreasi penumpahan  gagasan  antar  para  Kiyai  dalam  memecahkan  masalah  keagamaan yang riil terjadi dimasyarakat terutama yang terkait dengan hukum Islam (fikih).
Kegiatan  yang  semula  dari  jawaban  individual,  dikomunikasikan  dengan para  ahli  lain  untuk  diambil  suatu  keputusan  kolektif ( taqrir jama’i) yang  oleh masyarakat  dianggap  mempunyai  kekuatan  dari  sudut  keilmuan  dan  akhirnya menjadi norma yang mengikat masyarakat secara kultural.
Selengkapnya,  langkah-langkah  proses  pengambilan  hukum  dalam  forum
LBM, 16 adalah sebagai berikut :
1).  Penentuan  hukum  yang  dilakukan  LBM  merupakan  respon  terhadap pertanyaan  dari  berbagai  daerah,  dari  semua  tingkatan  organisasi  yang  sudah riil yang dilaksanakan perorangan atau masyarakat.
2). Sebelum diajukan ke tingkat LBM nasional, masalah itu sudah dibahas dalam LBM sesuai jajarannya, tapi tidak mendapatkan solusi yang memuaskan.
3). Melakukan identifikasi masalah untuk disiapkan jawabannya pra sidang LBM.
4).  Mencari  jawabannya  dalam  kitab-kitab  klasik,  modern  atau  majalah-majalah yang ditulis oleh para Ulama’/Kiyai yang diakui kredibelitas keilmuannya.
5).  Setelah  mendengar  argumen  dari  para  peserta  LBM  dengan  landasan  redaksi kitab  yang  jadi  pegangannya,  pimpinan  membuat kesimpulan  dan  ditawarkan kepada  peserta  LBM  untuk  ditetapkan  ketentuan  hukumnya  secara  kolektif ( taqrir jama’i) .
6).  Kumpulan  ketetapan  hukum  seperti  itulah  yang  dalam  NU,  popular  disebut dengan ahkam al-fuqaha’ .
Adapun,  tugas,  visi  dan  misi  LBM, 17 adalah pertama ,  melanjutkan  tradisi LBM  sejak  NU  berdiri,  yaitu  menjawab  pertanyaan  yang  diajukan  oleh  cabang, PW bahkan PB  guna ditetapkan  kepastian  hukum melalui taqriri. Jawaban dalam bagian  ini  dikenal  dengan  solusi masa’il  al-waqi’iyyah ,  bercirikan  pola  jawaban singkat, tegas, disertai argumen tekstual dari  kitab-kitab kuning  yang diakui oleh empat  Imam  Madh-hab (Kutub  al-Mu’tabarah) . Kedua ,  merespon  problem  aktual yang  dihadapi  bangsa  dan  kaum  muslimin  secara  keseluruhan.Pola  kedua  ini dalam  setiap  topik  atau  tema  dibahas  secara  mendalam,  melalui draff makalah
15 Ibid., x.
16 Ibid., xxxiii.
17 Ibid., xxi.
Pelu, Ibnu Elmi A.S / Jurnal Al-Qardh, Vol. 1, No. 4, Juli (2016)
yang  disisipkan  terlebih  dahulu.Dari  situlah  kemudian  diskusi  terjadi  secara mendalam  dan  membuahkan  hasil.Hasil  tersebut  kemudian  disempurnakan  dan diumumkan.
c. Referensi/kitab rujukan
Referensi atau kitab rujukan  yang digunakan dalam menyelesaikan masalah dalam forum LBM NU beraneka ragam.Namun,  keanekaragaman  kitab referensi, tampak  didominasi  oleh  kitab-kitab  karya  Ulama’  Shafi’iyah  dan  madh-hab Shafi’i.mulai  dari  yang  paling  ringan  dan  kecil  seperti Safinah al- Salah karya Imam  Nawawi  al-Banteni  sampai  dengan  yang  paling  besar  seperti al-Umm dan al-Majmu’ . 18
Lebih  detilnya,  berikut  daftar  referensi  sekaligus  hierarki  penggunaan  kitab yang dijadikan rujukan Ulama’ NU dalam forum LBM : 1). Al-Umm , karya al-Shafi’i 2). Mukhtasar , karya al-Muzani
3). Al-Muhadhdhab , karya al-Shirazi
4). Al-Tanbih li al-Shirazi
5). Al- Matlab fi Dirasah al-Madh-hab , karya al-Juwaini 6). Al- Basit , al-Wasit dan al-Wajiz , karya al-Ghazali 7). Al-Muharrar dan Fath al- ‘ Aziz , karya al-Rafi’i
8). Al-Majmu’ Sharah al-Muhadh-dhab , karya al-Nawawi 9). Al- Raudah dan Minhaj al- Talibin , karya al-Nawawi
10). Tuhfah al-Muhtaj Sharah al-Minhaj , karya Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali 11). Al-Mughni  al-Muhtaj  ila  Ma’rifati  Alfaz  al-Minhaj ,  karya  al-Khatib  al- Sharbini
12). Nihayah al-Muhtaj Sharah al-Minhaj , karya al-Ramli
13). I’anah al- Talibin , karya al-Dimyati
14). Fath al-Muin , karya Zainudin al-Malibari 15). Bujairimi al-Fath al-Wahhab , karya Bujairimi Selain  itu  ada  pula  kitab-kitab  karya  pemikir  modern  yang  digunakan sebagai metodologi bagi ulama NU, 19 seperti :
1). Al- Risalah , karya Al-Shafi’i
2). Al-Burhan , karya Al-Juwaini
3). Al- Mustasfa’ , karya Al-Ghazali
4). Al- Muwafaqat , karya al-Shatibi
Dalam  prakteknya,  penggunaan  kitab-kitab  metodologis  itu,  pada  forum LBM  yang  dikembangkan  Ulama’/Kiyai  NU,  tidak  tegas  menyertakan pembaharuan Manhaji dalam BM. Dari minimnya penggunaan  kitab metodologis tersebut,  tampak  ada  upaya  desakralisasi  atas  madh-hab  Shafi’i  yang  selama  ini menjadi handbook Kiyai NU. 20
d. Objek yang dikaji
Objek yang dikaji dalam forum LBM bermacam-macam, mulai dari hukum- hukum  Islam  yang  berkaitan  dengan masa’il al-fiqhiyyah maupun  masalah
18 Ibid., xiii.
19 Imam Yahya, Bahthu al-Masa’il NU: Media Pemikiran Hukum Islam . Dalam http://buntetpesantren.org .(28 Mei 2009).
20 Imam Yahya, Dalam http://buntetpesantren.org . (28 Mei 2009).
Pelu, Ibnu Elmi A.S / Jurnal Al-Qardh, Vol. 1, No. 4, Juli (2016)
ketauhidan  dan  tasawuf.  Masalah-masalah  yang  dibahas,  umumnya  merupakan kejadian (waqi’ah) yang dialami oleh masyarakat yang diajukan kepada Shuriyah oleh organisasi /perorangan. 21 Secara umum, masalah  yang menjadi  objek Bahthu al-Masa’il  diantaranya,  adalah  masalah  ibadah,  kesehatan,  teknologi,  keamanan, prilaku dan moralitas, dan lain-lain.
Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan, bahwa objek masalah yang  dikaji  dalam  forum  LBM  adalah  masalah  apa  saja    yang  dicari  hukumnya yang  bersifat ahkam  al-shar’iyyah .  Jika  masalah  yang  dibahas  terkait  masalah tasawuf,  tentu  saja  masalah  dibidang  tasawuf    yang  ditinjau  dari  segi ahkam  al- shar’iyyah nya, dan seterusnya (dimensi hukumnya).

## 2. Aspek pada prosedur penetapan hukum Islam NU
Sejak awal berdirinya, NU telah menjadikan madh-hab Shafi'i sebagai salah satu anutan  yang  dominan.  Meskipun,  pengaruh  madh-hab  Shafi'i  ini  terlihat  sangat  kuat dikalangan  NU,  bukan  berarti  dalam  perjalanan istinbat hukum  Shar’iyyah,  NU menolak  apalagi  antipati  dengan  Ulama’  atau  madh-hab  lain.  Sejak  dulupun  para Kiyai/Ulama’  NU  juga  tidak  mengharuskan  Shafi'i    saja,  tetapi  juga  merujuk  pada madh-hab lain.
Namun, sebelum membahas lebih dalam bagaimana prosedur penetapan  hukum
Islam NU, terlebih dahulu dijelaskan apa pengertian  istilah “ Istinbat ” dalam  konteks ke-NU-an.
Pengertian istinbat  al-ahkam di  kalangan  NU  bukan  mengambil  langsung  dari sumber  aslinya,  yaitu  al-Qur’an  dan  al-Hadith,  akan  tetapi  men- tatbiq -kan (memberlakukan)  secara  dinamis nas-nas fuqaha’  dalam  konteks  permasalahan  yang dicari  hukumnya. Istinbat dalam  pengertian  menggali  secara  langsung  dari  al-Qur’an dan  al-Hadith  yang  cenderung  kearah  ijtihad  dirasa  Kiyai  NU  sangat  sulit,  bahkan tidak  mungkin  dilakukan,  karena  keterbatasan-keterbatasan  yang  disadari  oleh mereka.Mengatasi  hak  tersebut,  maka istinbat dalam  pengertian  hanya  men- tatbiq - kan  itulah,  selain  praktis, istinbat model  tersebut dapat dilakukan  oleh  semua  ulama NU yang telah memahami ibarat-ibarat kitab fikih sesuai dengan terminologinya yang baku.  Oleh  karena  itulah,  kalimat istinbat di  kalangan  NU  -  terutama  dalam  kerja Bahthu al- Masa'il Shuriyah -  tidak  popular  karena  kalimat  itu  terkenal  dekat  sekali dengan terminologi ijtihad.Sementara bagi Shuriyah , ijtihad adalah sesuatu yang sulit dilakukan  karena  keterbatasan  pengetahuan.Sebagai  gantinya  dipakailah  kalimat Bahth al- Masa'il yang artinya membahas masalah-masalah waqi’ah melalui referensi yaitu Kutub al-Fuqaha’ . 22
Eksistensi  forum  BM  dapat  disebut  sebagai  evolusi  dalam  perkembangannya untuk  sampai  ketingkat  melakukan Istinbat Jama’i .  sejak  sebelum  berdirinya  NU pada ahun 1926, baru pada tahun 1992 di MUNAS Lampung telah diputuskan, bahwa BM  NU  boleh  melakukan  penetapan  hukum  dengan  kerangka  bermadh-hab  secara Manhaji. Wacana  ini muncul  karena pertama , pergumulan warga NU dengan wacana
21 LTN  NU, Solusi Problematika Aktual  Hukum Islam , (Surabaya:  LTN NU Jawa  Timur dan  Diantama, 2005), x.
22 Ibid., xiii.
Pelu, Ibnu Elmi A.S / Jurnal Al-Qardh, Vol. 1, No. 4, Juli (2016)
baru yang menuntut adanya pembaharuan disegala aspek kehidupan manusia terutama yang  berkaitan  dengan  hukum  Islam. Kedua ,  munculnya  intelektual  muda  NU  yang mencoba membangun paradigma baru yang secara umum bertujuan menkaji teks-teks fikih  klasik  dengan  mengikutsertakan  sosio-historisnya.  Dalam  praktiknya,  tidak hanya mengkaji teks ansich melainkan juga menganalisis metodologi yang digunakan oleh  para  Ulama’  terdahulu.  Pasca  munas  Lampung,  penetapan  hukum  Islam  sudah mulai  didominasi  semangat  dalam  kerangka  bermadhhab,  yakni  dengan  mengikuti pendapat  atau  kerangka  berfikir  yang  ditempuh  Imam  Mujtahid  dari nas al-Qur’an dan  al-al-Hadith.Ini  dapat  diartikan  bahwa  Ulama’  NU  sudah  ada  pergeseran  alur metodologi istinbat yang terbudaya mengarah kepada ijtihad, walaupun tidak sampai pada derajat ijtihad mutlaq. Atas dasar ini pula,  secara konsisten sikap bermadh-hab seperti  itu  ditindaklanjuti  dengan  merumuskan  metodologi  penetapan  hukum Bahth al- Masa'il dalam kerangka bermadh-hab, baik secara qawli maupun manhaji .
Bermadh-hab secara qawli artinya mengikuti  hukum-hukum  yang telah diambil para  Imam  madh-hab  atau ‘ asab -nya  yang  berbentuk qawl dan wajh . Qawl artinya pendapat atau beberapa pendapat Imam madh-hab  seperti Hanafi, Maliki, Shafi’i dan Hanbali  yang terdapat dalam kitab karangannya maupun yang dikutip para muridnya, dan wajh berarti pendapat para ulama madh-hab tentang suatu masalah  yang terdapat dalam kitab karangan mereka. Sedangkan bermadh-hab secara manhaji artinya dalam menetapkan  hukum  suatu  masalah  mengikuti  kaidah  dan  metode  yang  telah ditetapkan oleh para Imam madh-hab atau mengambil jalan pikiran mereka. 23
Adapun  prosedur  metodologis  yang  ditempuh  dalam  penetapan  hukum  NU, yang  telah  dihasilkan  melalui  MUNAS  tahun  1992  dalam  kerangka  bermadh-hab secara qawli , 24 yaitu :
a. Ketika  jawaban  bisa  bisa  dicukupi  oleh  ibarat  kitab  dan  hanya  terdapat  satu qawl/wajh ,  maka  disepakatilah qawl/wajh sebagaimana  diterangka  dalam  ibarat tersebut.
b. Dalam  kasus  ketika  jawaban  bisa  dicukupi  oleh  ibarat  kitab  dan  disana  terdapat lebih  dari  satu qawl/wajh ,  maka  dipakailah taqrirjama’i untuk  memilih  satu qawl/wajh .
c. Dalam  kasus  tidak  ada qawl/wajh yang  dapat  memberikan  penyelesaian  sama sekali,  maka    dilakukan  prosedur ilhaq al- masa'il bi nazairiha secara jama’i oleh para ahlinya.
d. Sedangkan  dalam  kasus  tidak  ada qawl/wajh sama  sekali  dan  tidak  ada kemungkinan  dilakukan ilhaq ,  maka  bisa  dilakukan istinbat  jama’i dengan prosedur madh-hab secara manhaji oleh para ahlinya.
Sementara  itu,  jika  terdapat  kasus  yang  memerlukan taqrir  jama’i , Munas  juga memberikan ketentuan prosedur yang harus dilakukan, 25 yaitu:
a. Mengambil pendapat yang lebih maslahah atau yang lebih kuat
b. Sedapat mungkin  melaksanakan  ketentuan Muktamar NU ke  1, bahwa  perbedaan pendapat diselesaikan dengan mamilih :
23 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh , (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 63.
24 PBNU, Keputusan Munas Alim Ulama’ Tahun 1992, No. 01/Munas/1992 , (Jakarta: Lajnah Ta’lif wa al- Nasr PBNU, 1992), 5-6.
25 Ibid., 7-8.
Pelu, Ibnu Elmi A.S / Jurnal Al-Qardh, Vol. 1, No. 4, Juli (2016)
1). Pendapat yang disepakati oleh al-Shaikhani (al-Nawawi dan al-Rafi’i) 2). Pendapat yang disepakati oleh al-Nawawi
3). Pendapat yang disepakati oleh al-Rafi’i
4). Pendapat yang didukung oleh mayoritas Ulama’
5). Pendapat Ulama’ yang terpandai
6). Pendapat Ulama’ yang paling wira’i .
Dalam  penetapan  hukum,  NU  juga  memakai  dasar  pertimbangan  yang  umum dipakai oleh para Ulama’ yaitu maqasid al-shari’ah . 26 NU pernah merumuskan hal ini dalam konteks maslahah al-‘ammah , 27 sebagai berikut : a. Maslahah al-‘ammah adalah  sesuatu  yang  mengandung  manfaat  dilihat  dari kepentingan  manusia  dan  tidak  ada  nilai madarat yang  terkandung  didalamnya, baik meliputi jalb al- masalih atau daf’ al- mafasid . b. Maslahah al-‘ammah harus selaras dengan tujuan shari’ah yaitu terpeliharanya lima hak dan jaminan dasar manusia (al- usul al-khamsah) . c. Maslahah al-‘ammah harus  benar-benar  untuk  kepentingan  umum,  tidak  untuk kepentingan  khusus.  Adapun  sesuatu  yang  membawa  manfaat  dan  meniadakan, yang  hanya  menguntungkan  atau  untuk  kepentingan  pihak-pihak  tertentu,  bukan termasuk maslahah al-‘ammah .
d. Maslahah al-‘ammah tidak  boleh  mengorbankan  kepentingan  umum  lain  yang sederajat, apalagi lebih besar.
e. Maslahah al-‘ammah harus  bersifat al-haqiqiyyah (nyata)  dan  tidak wahmiyyah (hipotesis).  Karena  itu  untuk  menentukan maslahah al-‘ammah harus  dilakukan melalui  kajian  yang  cermat  atau  penilaian,  musyawarah  dan  ditetapkan  secara bersama-sama.
f. Maslahah al-‘ammah tidak  boleh  bertentangan  dengan  al-Qur’an,  al-Hadith, Ijma’,  dan  Qiyas.  Karena  itu,  setiap  kebijakan  yang  diambil  dengan  dalih  untuk kepentingan  umum,  tetapi  bertentangan  dengan  landasan  tersebut,  maka  harus ditolak.
Dari  rumusan-rumusan  metodologis  di  atas,  dapat  di  ambil  kesimpulan  bahwa penetapan  hukum  dalam  NU,  sebagaimana  dikutip  Nurul  Hanani, 28 tidak  menggali hukum langsung dari sumbernya, melainkan hanya mengeluarkan hukum dengan cara memberlakukan  secara  dinamis nas-nas yang  telah  dielaborasi  ahli  fikih  kepada persoalan  yang  hendak  dicari  hukumnya.  Dalam  pola  pikir  NU,  istilah istinbat al- ahkam didefinisikan  sebagai  suatu  upaya  mengeluarkan  hukum  shara’  dengan al- qawa’id  al-fiqhiyah dan al-qawa’id  al- usuliyyah ,  baik  berupa adillah  ijmaliyyah, adillah tafsiliyyah , maupun adillah al- ahkam . 29
Sedangkan  istilah Ilhaq di  kalangan  NU,  dalam  penggunaannya  hampir  sama dengan Qiyas . 30 Ulama  NU  mengartikan Ilhaq dengan  menyamakan  hukum  suatu
26 Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, Maqasid al-Shari’ah fi al-Islam , Terj. Khikmawati, (Jakarta: AMZAH, 2009), xv.
27 PBNU, Hasil-hasil Muktamar ke 29 Nahdlah al-Ulama’ , (Jakarta: Lajnah Ta’lif wa al-Nashr, 1996), 35- 36. 28 Nurul Hanani, Ijtihad dan Taklid Perspektif KH. Hashim Ash’ari , (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009),
77.
29 Ibid., 77.
30 Moh. Riva’i, Ushul Fiqih , (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1995), 116.
Pelu, Ibnu Elmi A.S / Jurnal Al-Qardh, Vol. 1, No. 4, Juli (2016)
kasus  yang  belum  ada  dalam  kitab (kutub  al-mu’tabarah) 31 dengan  hukum  suatu masalah serupa  yang telah dijawab oleh teks  kitab, sedangkan Qiyas adalah aktivitas manyamakan  hukum  suatu  masalah  yang  belum  ada  hukumnya,  dengan  persoalan yang  telah  diketahui  hukumnya  dalam  al-Qur’an  dan  al-Sunnah.  Kedua  model prosedur  tersebut, memiliki persamaan  yakni sama-sama  harus disangga oleh adanya empat softwere pendukung. Jika di dalam Qiyas ada asl , furu’, hukum asl dan ‘illat al- hukm , 32 sementara  dalam Ilhaq juga  harus  ada softwere pendukung  yaitu mulhiq , mulhaq ‘alaih, hukum mulhiq dan ‘illat al- hukm yang sama. 33
Meskipun  modelnya  sama, Ilhaq tetap  berbeda  dengan Qiyas . Ilhaq lebih ditekankan pada masalah  yang parsial (juz’iyyah) , sedangkan Qiyas , lebih ditekankan pada masalah  yang makro (kulliyyah) . Dengan kata lain, objek  yang mejadi sandaran hukum dalam Ilhaq adalah kitab rujukan, sementara Qiyas merujuk kepada al-Qur’an dan al-Sunnah. 34
Secara  umum,  mengenai  contoh-contoh  masalah  dan  produk  hukum  LBM melalui  berbagai  metode  seperti  di  atas,  dapat  dilihat  dalam  buku  yang  berjudul: Solusi  Problematika  Aktual  Hukum  Islam ,  yang  diterbitkan  atas  kerjasama  LTN  NU Jawa Timur dan Diantama Surabaya, pada tahun  2005.
Berikut  adalah  contoh  kasus  yang  diangkat  dalam  forum  LBM,  yaitu  berkaitan dengan  masalah  bagaimana  hukum  mengubur  mayat  dalam  peti.Masalah  ini  terdapat dalam  buku  di  atas,  nomor  masalah  59,  halaman  60,  Kep.  Muktamar  NU  ke-4  di Semarang  pada  taggal  14 Rabi’  al-Thani 1348  H./19  September  1929  M.  Prosedur penyelesaian kasus ini, diawali dengan sebuah pertanyaan :
Soal :   Bagaimana  pendapat  Muktamar  tentang  kuburan  yang  mengeluarkan  air, dan  selalu  tergenang  air  sebelum  selesai  penanaman  mayat.  Apakah penanaman  mayat  dalam  kuburan  itu  termasuk  penghinaan  kepada mayat?kalau  demikian  halnya,  apakah  mayat  itu  wajib  dikebumikan  di dalam peti yang dapat mencegah masuknya air? ataukah sama sekali tidak diperbolehkan menanam mayat di dalam kuburan itu?
Jawab :   Memang  benar,  bahwa  menanam  mayat  dalam  kuburan  yang mengeluarkan air, itu termasuk penghinaan kepada si mayat, dan menanam mayat di dalam peti  itu hukumnya boleh, demikian menurut keterangan di dalam  kitab Tuhfah ,  sedang  di  dalam  kitab I’anah diterangkan  apabila keadaan demikian, maka menanam mayat dalam peti itu hukumnya wajib.
Keterangan tersebut dalam Kitab Tuhfah bab “Menanam Mayat” sebagai berikut : Artinya  :  “Sesuai  kesepakatan  Ulama,  dimakruhkan  mengubur  jenazah  dalam  peti, karena  temasuk bid’ah ,  kecuali  kalau  ada udhur ,  seperti  di  tanah  yang
31 Kitab-kitab (khususnya fikih) yang menjadi rujukan Imam madh-hab dan Ulama’ madh-hab.
32 ‘Abd al-Wahhab Khalaf, ‘Ilm Usul al-Fiqh , (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 52.
33 Nurul Hanani, Ijtihad dan Taklid Perspektif KH. Hashim Ash’ari , (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009),
78.
34 Bandingkan  metode ilhaq dengan  metode qiyas dalam    usul  fikih. Dalam qiyas , maqis ‘alaih nya  adalah nas-nas.Sedangkan ilhaq ,  yang  menjadi mulhaq  ‘alaih nya  adalah  teks-teks/redaksi/pendapat-pendapat  Imam madh-hab  yang  dikutip  ulama’-ulama’  fikih  dalam  kitab  fikih.Lihat  :  Wahbah  al-Zuhaili, Usul  al-Fiqh  al- Islami , Juz I,  (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 603. Bandingkan  dengan ‘Abd al-Hakim ‘Abd al-Rahman As’ad al- As’adi, Mabahith  al-‘Illah  fi  al-Qiyas  ‘Inda  Usuliyyin ,  (Beirut:  Dar  al-Basa’ir  al-Islamiyyah,  1986),  25. Bandingkan dengan M. Yusuf Musa, Al-Madkhal li Dirasat al-Fiqh al-Islami , (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 193.
Pelu, Ibnu Elmi A.S / Jurnal Al-Qardh, Vol. 1, No. 4, Juli (2016)
lembab  atau  gembur,  berair  atau  adanya  binatang  buas  yang  akan menggalinya  walaupun  sudah  padat,  yang  sekiranya  tidak  akan  bisa terlindungi  kecuali  dengan  dimasukkan  dalam  peti,  atau  jenazah  yang wanita  yang tidak punya muhrim. Dalam hal ini, maka tidak dimakruhkan menggunakan  peti  mati  untuk  kemaslahatan,  bahkan  bila  diperkirakan adanya binatang buas, maka hukumnya menjadi wajib.”
Sedangkan keterangan yang diambil dari kitab I’anah juz II, yaitu :
Artinya  :  “Dimakruhkan  menggunakan  peti  mati  kecuali  semisal  berada  tanah  yang lembab berair, maka hukumnya wajib.”
Produk  hukum  di  atas,  tentu  relevan  sekali  jika  dikaitkan  dengan  kondisi  alam masing-masing  daerah  di  Nusantara  ini.Sebut  saja  di  sebagian  besar  pulau  Sumatera dan  pulau  Kalimantan,  yang  struktur  tanahnya  berupa  rawa-rawa.  Menurut  penulis, alasan  kebolehan  menggunakan  peti,  tidak  hanya  berdasar  karena  adanya  binatang buas dan prestise manusia, tetapi lebih itu, penggunaan peti akan memudahkan dalam proses menenggelamkan jenazah  kedalam  lubang  kubur. Sementara itu, untuk proses menenggelamkan  jenazah  tersebut,  biasanya  harus  di  injak  terlebih  dahulu  oleh tukang  kubur,  sekaligus  memasukkan  tanah  kedalamnya.  Dari  fakta  itu,  dapat dibayangkan,  apa  jadinya,  jika  dalam  kondisi  seperti  itu,  jenazah  tidak  diberi casing berupa  peti,  agar  dapat  mempermudah  memasukkan  ke  dalam  kubur  dan  menjaga kondisi jenazah agar tidak terinjak langsung oleh tukang kubur.
Selain  contoh  di  atas,  tentu  masih  banyak  contoh  lain  yang  tidak  dapat dimasukkan  dalam  makalah  ini.  Namun,  dapat  digarisbawahi,  bahwa  dari  sekian contoh yang ada, forum dan perangkat dalam LBM senantiasa menggunakan  hierarki dan kerangka metodologi sebagaimana dijelaskan di atas.
Adapun  istilah “Ijtihad” menurut  NU  hanya  berlaku  bagi  ijtihad mutlaq mustaqil , sehingga mujtahid pada tingkat itu dapat disebut sebagai mujtahid.Sedangkan  tingkatan  dibawahnya,  termasuk  dalam  ketegori  taklid.Dengan demikian  jelaslah bahwa dalam prinsip pemikiran hukum, NU tidak menyatakan diri sebagai  golongan  mujtahid  tetapi  mengakui  dirinya  sebagai  kelompok muqallid . Aktualisasi  prinsip taklid dalam  pemikiran  NU  dapat  disimpulkan  dari  ungkapan berikut :
“…Meskipun  sudah  mahir,  sudah  hafal  puluhan  Hadi<th  dan  tahu  persis kelemahan serta kekuatan dalil-dalil yang dipergunakannya, bukan berarti sudah lepas dari tingkatan taklid . Sebab persyaratan  yang diperlukan bagi orang  yang tidak  mau  menerima  predikat taklid tidaklah  sederhana.Karena  itu  NU  tetap mendidik  warganya  untuk  tidak  bersikap  seperti  orang  yang  sudah  mampu berijtihad sendiri. 35
Dari  pemikiran  ini,  maka  sikap  NU,  bertaklid  kepada  Imam  madh-hab  secara manhaji bukanlah  suatu  hal  yang  buruk,  karena  hal  ini  “sama  dengan”  peringkat mujtahid  muntasib  bi  al-madhhab . 36 Klaim  istilah  “sama  dengan”  peringkat mujtahid
35 Ahmad Siddiq, Khittah Nahdliyyah , (Jakarta: PBNU, t.t.), 40.
36 Mujtahid  Muntasib adalah  mujtahid  yang  kemampuannya  masih  terbatas  (ralatif),  masih  menggunakan pola atau metode yang diciptakan atau dirumuskan  oleh  mujtahid lain (yang mutlaqmustaqil ). Imam al-Ghazali misalnya, sudah tergolong mujtahid, tetapi masih menggunakan metode ijtihadnya Imam al-Shafi’i, maka Imam al-Ghazali  disebut mujtahidmuntasib  ila  al-Imamal-Shafi’i (berhubungan  dengan  madh-hab  Imam  Shafi’i).
Pelu, Ibnu Elmi A.S / Jurnal Al-Qardh, Vol. 1, No. 4, Juli (2016)
muntasib bi al-madhhab ini, menurut penulis, sebagaimana menganalisa ungkapan di atas,  bukan  berarti  mampu  mencapai  peringkat  itu,  melainkan  hanya  disejajarkan dengan peringkat tersebut.

## E. Kesimpulan
NU  berdiri    di  Jawa  Timur,  pada  tanggal  31  Januari  1926.  Organisasi  ini  didirikan oleh KH. Hashim Ash’ari, KH. Wahab Hasbullah dan KH. Bisri Samsuri.
Corak pemikiran hukum Islam NU, yaitu menganut madh-hab Shafi’i.Corak ini menjadi karakter  NU  dalam  menentukan  dan  menetapkan  hukum  terhadap  masalah  yang  dicari hukumnya.
Adapun epistemologi istinbat al- ahkam , NU memiliki 2 aspek. Aspek tersebut yaitu:
1. Aspek  prosedur  teknis  struktural,  meliputi  :  para  Kiyai/Ulama’  NU,  forum Bahth al- Masa'il , referensi, dan objek yang dikaji.
2. Sedangkan  aspek  epistemologi istinbat  al-ahkam ,  NU  menggunakan  metode ilhaq  al - masa’il bi nazairiha . Ilhaq al-masa’il bi nazairiha adalah menyamakan hukum suatu kasus yang  belum  ada  dalam  kitab-kitab  fikih  yang  menjadi  rujukan,  dengan  hukum  suatu masalah  serupa  yang  telah  dijawab  oleh  teks  dalam  kitab-kitab  tersebut  dengan berpatokan  pada  unsur-unsur/rukun  di  dalamnya.  Unsur-unsur/rukun  tersebut,  yaitu mulhiq , mulhaq‘alaih,  hukummulhiq dan ‘illat  al-hukm yang  sama.  Teknisnya  NU memiliki kerangka metodologis secara qawli sebagai berikut :
a. Ketika  jawaban  bisa  dicukupi  oleh  ibarat  kitab  dan  hanya  terdapat  satu qawl/wajh , maka disepakatilah qawl/wajh sebagaimana diterangka dalam ibarat tersebut.
b. Dalam kasus  ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana terdapat lebih dari satu qawl/wajh , maka dipakailah taqrir jama’i untuk memilih satu qawl/wajh .
c. Dalam  kasus tidak  ada qawl/wajh yang dapat memberikan penyelesaian  sama  sekali, maka  dilakukan prosedur ilhaq al- masa'il bi nazairiha secara jama’i oleh para ahlinya.
d. Sedangkan  dalam  kasus  tidak  ada qawl/wajh sama  sekali  dan  tidak  ada  kemungkinan dilakukan Ilhaq ,  maka  bisa  dilakukan istinbat  jama’i dengan  prosedur  madh-hab secara manhaji oleh para ahlinya.
3. Sedangkan  jika  terdapat  kasus  yang  memerlukan taqrir  jama’i ,  ketentuan  prosedur  yang harus dilakukan, yaitu:
a. Mengambil pendapat yang lebih maslahah atau yang lebih kuat
b. Sedapat  mungkin  melaksanakan  ketentuan  Muktamar  NU  ke  1,  bahwa  perbedaan pendapat diselesaikan dengan mamilih :
1). Pendapat yang disepakati oleh al-Shaikhani (al-Nawawi dan al-Rafi’i)
2). Pendapat yang disepakati oleh al-Nawawi
3). Pendapat yang disepakati oleh al-Rafi’i
4). Pendapat yang didukung oleh mayoritas Ulama’
5). Pendapat Ulama’ yang terpandai
6). Pendapat Ulama’ yang paling wira’i .
Lihat : Muchith Muzadi, NU dan Fikih Kontekstual, (Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1994), 10; Nurul Hanani, Ijtihad dan Taklid Perspektif KH. Hashim Ash’ari , (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), 79.
Pelu, Ibnu Elmi A.S / Jurnal Al-Qardh, Vol. 1, No. 4, Juli (2016)

## F. DAFTAR PUSTAKA
As’adi,  ‘Abd  al-Hakim  ‘Abd  al-Rahman  As’ad, Mabahith al-‘Illah  fi  al- Qiyas ‘Inda Usuliyyin , Dar al-Basa’ir al-Islamiyyah: Beirut, 1986.
Daman, Rozikin, Membidik NU , Gama Media: Yogakarta, 2001.
Haidar, M. Ali, NU dan Islam di Indonesia; Pendekatan Fikih dalam Politik , PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1994.
Hanani,  Nurul, Ijtihad  dan  Taklid  Perspektif  KH.  Hasyim  Asy’ari ,  STAIN  Kediri  Press: Kediri, 2009.
Jauhar,  Ahmad  al-Mursi  Husain, Maqasid al-Shari’ah  fi  al- Islam ,  Terj.  Khikmawati, AMZAH: Jakarta, 2009.
Khalaf, Abd al-Wahhab, ‘Ilm Usul al-Fiqh , Dar al-Fikr: Beirut, 1978.
LTN NU, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam , LTN NU Jawa Timur dan Diantama: Surabaya, 2005.
Malik,  Dedy  Djamaluddin,  at.,  al, Zaman  Baru  Islam  Indonesia:  Pemikiran  dan  Aksi Politik  Abdurrahman  Wahid,  M.  Amin  Rais,  Nurchalish  Madjid,  dan  Jalaluddin Rakhmat, Zaman Wacana Mulia: Bandung, 1998.
Musa, M. Yusuf, Al- Madkhal li Dirasat al-Fiqh al- Islami , Dar al-Fikr: Beirut, t.t.
Muzadi, Muchith, NU dan Fikih Kontekstual , LKPSM NU DIY: Yogyakarta, 1994.
PBNU, Hasil-hasil Muktamar ke 29 Nahdah al-Ulama’ , Lajnah Ta’lif wa al-Nashr: Jakarta,
1996.
PBNU, Keputusan Munas Alim Ulama’ Tahun 1992, No. 01/Munas/1992 , Lajnah Ta’lif wa al-Nasr PBNU: Jakarta, 1992.
Riva’i, Moh., Usul al-Fiqh , PT. Al-Ma’arif: Bandung, 1995.
Salam,  ‘Abd, Sejarah  dan  Dinamika  Sosial  Fikih  Reformis  dan  fikih  Tradisionalis  di Indonesia , dalam Jurnal Islamica, Volume 4, No. 1, Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya: Surabaya, 2009.
Shodiq, Ja’far, Pertemuan antara Tarekat dan NU, Studi hubungan Tarekat dan Nahdlatul Ulama’  dalam  Konteks  Komunikasi  Politik  1955-2005 ,  Pustaka  Pelajar:  Yogyakarta, 2008.
Siddiq, Ahmad, Khittah Nahdliyyah , PBNU: Jakarta, tt.
Yahya,  Imam, Bahtsu al-Masa’il  NU:  Media  Pemikiran  Hukum  Islam .  Dalam http://buntetpesantren.org .(28 Mei 2009).
Zahrah,  Imam  Muhammad  Abu, Aliran  Politik  dan  Aqidah  dalam  Islam ,  Logos:  Jakarta, 1996.
Zuhaili, Wahbah al-, Al-Fiqh Al- Islami wa Adillatuh , Dar al-Fikr: Beirut, 1981.
Zuhaili, Wahbah al-, Usul al-Fiqh al-Islami , Juz I, Dar al-Fikr: Beirut, 1986.