Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.609

## Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Perkapita melalui Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

## Dian Yustriawan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dianyustriawan@umsu.ac.id
*Penulis Korespondensi
Diajukan : 10 Oktober 2021 Disetujui : 11 Nopember 2021
Dipublikasi : 15 Nopember 2021

## ABSTRAK
Dana  perimbangan  keuangan  pusat  ke  daerah  apabila  dialokasikan  secara  optimal  dan mengacu pada skala prioritas, maka daerah akan berkembang. Pelayanan publik beserta sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perkembangan perekonomian daerah merupakan faktor penting  dalam  pertumbuhan  pendapatan  daerah.  Pengalokasian  belanja  modal  pada  daerah  di dasarkan  pada  tingkat  kebutuhan  daerah  terhadap  sarana  dan  pra  sarana  dalam  memberikan fungsi pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Peningkatan pelayanan publik akan meningkatkan  perndapatan  per  kapita  masyrakat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial dana perimbangan, pendapatan asli daerah terhadap belanja modal  dan  bagaimana  pengaruh  belanja  modal  terhadap  pendapatan  per  kapita  masyarakat. Untuk  mengetahui  bagaimana  pengaruh  dana  perimbangan  terhadap  pendapatan  perkapita melalui  belanja  modal  sebagai  variabel  intervening.  Penelitian  ini  menggunakan  data  Dana Perimbangan, dan Belanja Modal dalam tahun 2011-2015 yang terdapat di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Analisis data dengan analisis deskriptif dan analisis Structural Equation Modelling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan Dana perimbangan  ( dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil) berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Belanja modal  tidak  berpengaruh  terhadap  pendapatan  per  kapita.  Dana  perimbangan  berpengaruh signifikan terhadap pendapatan perkapita melalui belanja modal sebagai variabel intervening.
Keywords: Dana Perimbangan, belanja modal dan pendapatan per kapita

## PENDAHULUAN
Transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah di Indonesia diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan.  Hal  tersebut  terdapat  pada  Undang–Undang  No.32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  Undang–Undang  No.33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Pemerintah  daerah  diharapkan  mampu memanfaatkan  berbagai  sumberdaya  daerah  secara  optimal  untuk    peningkatan  pendapatan perkapita  masyarakat.  Pendapatan  perkapita  daerah  menunjukkan  rata-rata  tingkat  pendapatan masyarakat pada suatu daerah. Pendapatan perkapita dapat mendeskripsikan kondisi perekonomian masyarakat  pada  suatu  daerah.  Besaran  nilai  pendapatan  perkapita  pada  satu  daerah  akan tergantung pada perkembangan kegiatan perekonomian pada daerah yang didukung oleh berbagai sarana dan prasarana serta pelayanan publik yang baik.  Demikian juga Provinsi Sumatera Utara dengan  33  kabupaten/kota  memiliki  pertumbuhan  pendapatan  perkapita  daerah  yang  ditentukan oleh    perkembangan  kegiatan  ekonomi  daerah  yang  ditunjang  oleh  sarana  dan  prasarana  serta pelayanan publik.
Total Pendapatan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 sebesar Rp.8,488 trilyun rupiah dengan PAD sebesar Rp.4,944.502 atau 58,25%. Rasio kemandirian keuangan daerah dan derajat
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.609
desentralisasi  keuangan  sangat  baik  58,25%.  Artinya  kebutuhan  biaya  pembangunan  untuk percepatan  pembangunan  di  Provinsi  Sumatera  Utara  memiliki  ketergantungan  pada  dana pusat/fiskal    sebesar  Rp.  3,544  trilyun  rupiah  atau  41,75%.      Tetapi  nilai  tersebut  belum  bisa dijadikan sebuah indikator bahwa  tingkat pendapatan perkapita daerah kabupaten/kota  Sumatera Utara lebih bagus dari pada daerah-daerah lainnya. Pelayanan publik beserta sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perkembangan perekonomian daerah merupakan faktor penting dalam pertumbuhan  pendapatan  daerah.    Peningkatan  pendapatan  daerah  secara  langsung  akan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat daerah.
Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan berbagai  pelayanan  publik  bagi  masyarakat  tidak  terlepas  dari  pemerintah  pusat.  Sebagaimana Simanjuntak (2002:23) menyatakan bahwa transfer dari pusat untuk pemerintah daerah berperan untuk  menjamin  tercapainya  standar  pelayanan  publik  minimum  di  seluruh  negeri  dan  untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. Adapun pendapatan perkapita daerah merupakan hal penting dalam menentukan seberapa besar dana alokasi umum (DAU) yang akan diterima daerah dari pusat, sebagaimana yang terdapat pada penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan.
Bentuk Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat sesuai dengan Undang–Undang No.33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan Daerah,  terdiri  dari  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  dan  Dana  Bagi Hasil (DBH). Tujuan pemberian dana perimbangan adalah untuk mengurangi kesenjangan  fiskal antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah  dan  juga  untuk  membantu  daerah  dalam membiayai kewenangannya. Selanjutnya dengan pemanfaatan sumber pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang optimal, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik masyarakat  yang  akan  mendorong  investor  dalam  melakukan  kegiatan    yang  membantu perkembangan ekonomi daerah. Kondisi demikian akan secara langsung meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Sebagaimana penelitian Walidi (2008) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan perkapita.
Kualitas  pelayanan  publik  berhubungan  dengan  tingkat  belanja  modal  daerah  dalam menyediakan berbagai sarana dan pra sarana untuk kelancaran tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Situngkir. 2009:17). Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran pemerintah untuk pembentukan modal daerah dalam peningkatan kualitas daerah baik yang bersifat fisik dan non  fisik.  Dalam  hal  pembiayaan  belanja  modal,  pemerintah  daerah  dituntut  agar  menggunakan anggaran  pengeluaran  yang  mampu  membangun  kemandirian  ekonomi  daerah  dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat diwujudkan oleh peningkatan pendapatan perkapita. Penelitian Walidi  (2008)  menunjukkan  bahwa  belanja  modal  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap pendapatan perkapita.
Pemerintah kabupaten/kota yang terdapat di provinsi Sumatera Utara dituntut untuk mampu mengendalikan keuangan daerah secara optimal, efisien, ekonomis dan efektif.  Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya adalah seperti rendahnya kualitas sumberdaya manusia, rendahnya potensi  sumber  daya  alam,  terbatasnya  anggaran  pembiayaan  daerah  dan  sebagainya.  Munir (2004;3)  mengemukakan  bahwa  anggaran  daerah,  khususnya  pengeluaran  daerah  belum  mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan di daerah.  Hal tersebut ditunjukkan dengan  pengalokasian  anggaran  yang  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  skala  prioritas  serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Berdasarkan uraian sebelumnya maka  saya  tertarik  untuk  menganalisis  bagaimana  pengaruh  Dana  Perimbangan  terhadap pendapatan  perkapita  melalui  belanja  modal  sebagai  variabel  intervening  Di  Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

## STUDI LITERATUR
Dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan  satu  kesatuan  sumber  pendanaan  daerah  yang  secara  umum  memiliki  tujuan untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  daerah  dan  sekaligus  mengatasi  ketimpangan vertikal yaitu antara pusat dan daerah serta mengatasi ketimpangan horizontal yaitu antar
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.609
daerah (Simanjuntak dan Hidayanto, 2002). Menurut Simanjuntak dalam Sidik, dkk (2002) pemberian transfer pusat ke daerah selain ditujukan untuk mengatasi disparitas horizontal dikarenakan adanya kesenjangan fiskal juga ditujukan untuk menjamin tercapainya standar pelayanan publik.
Dana  perimbangan  diharapkan  mampu  membantu  pembiayaan  daerah  dalam rangka untuk menyelenggarakan pembangunan daerah pada berbagai bidang antara lain; pendidikan,  kesehatan,  sanitasi,  ekonomi  dan  berbagai  sarana  pra  sarana  penunjang lainnya.  Pembangunan  daerah  juga  harus  memperhatikan  aspek  keberlanjutan  sehingga berimplikasi  pada  peningkatan  pendapatan  perkapita  yang  berkelanjutan.  Sebagaimana Kuncoro  (2003)  menyatakan  bahwa  perlu  menjaga  suatainabilitas  pembangunan  dalam jangka yang lebih panjang sehingga pembangunan bukan hanya merupakan tujuan tetapi juga merupakan alat proses instrumental untuk menurunkan kemiskinan, menyerap tenaga kerja, dan menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan.
Pembangunan daerah dengan berbagai perbaikan dan peningkatan fungsi pelayanan pada  sektor  publik  akan  meningkatkan  investasi.  Investor  akan  terdorong  untuk mengembangkan  kegiatan  ekonomi  dengan  munculnya  berbagai  usaha-usaha  produksi barang  dan  jasa  yang  pada  gilirannya  akan  mampu  menyerap  tenaga  kerja  sehingga pendapatan masyarakat meningkat. Penelitian Hasyimah (2012) dengan judul Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan perkapita  (Studi  empiris  pada  Kabupaten  dan  Kota  pemerintah  daerah  tingkat  II  Provinsi  Jawa Tengah.  Adapun  metode  analisis  data  menggunakan  analisis  jalur  dengan  Structural  Equation Modelling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan  pendapatan  asli  daerah,  pendapatan  asli  daerah  dengan  pendapatan  perkapita,  dan  dana alokasi umum dengan belanja modal memiliki korelasi yang signifikan. Sedangkan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi, belanja modal terhadap pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap pendapatan perkapita memiliki korelasi yang tidak signifikan.
Dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  pada  sektor  publik,  pemerintah  harus mampu  mengelola  keuangan  daerah  dengan  mengalokasikan  pengeluaran  daerah  untuk mendorong  produktivitas  daerah.  Sebagaimana  Harianto  dan  Adi  (2007;8)  menyatakan bahwa alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian akan  mendorong  tingkat  produktivitas  penduduk  yang  pada  gilirannya  meningkatkan pendapatan  masyarakat  dan  secara  umum  akan  meningkatkan  pendapatan  per  kapita daerah. Nurhaida  (2011)  dengan  judul  Pengaruh  Kemampuan  Keuangan  Daerah  Terhadap Pendapatan  Perkapita  Dengan  Belanja  Modal  Sebagai  Variabel  Intervening  Di  Kabupaten/  Kota Provinsi  Sumatera  Utara.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  secara  simultan  pajak  daerah, retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  lain-lain  pendapatan  asli daerah  yang  sah  berpengaruh  signifikan  terhadap  pendapatan  perkapita  melalui  belanja  modal. Secara parsial hanya variabel retribusi yang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan perkapita, pengaruh  variabel  belanja  modal  tersebut  adalah  intervening  sebagian  karena  koefisien  tidak langsung lebih kecil dari koefisien langsungnya. Demikian juga penelitian Afriani (2014) Pengaruh Belanja Modal dalam memediasi hubungan antara PAD dan DAU terhadap pendapatan perkapita Kabupaten/Kota  Provinsi  Jambi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  PAD  berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan perkapita Kabupaten/Kota Provinsi Jambi sedangkan DAU berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  pendapatan  perkapita  kabupaten/kota  Provinsi  Jambi. Terdapat  pengaruh  positif  yang  signifikan  PAD  terhadap  belanja  modal  dan  DAU  berpengaruh negatif  signifikan  terhadap  belanja  modal  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jambi.  Belanja  modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. PAD berpengaruh negatif terhadap pendapatan perkapita melalui belanja modal sedangkan DAU berpengaruh secara negatif terhadap pendapatan perkapita melalui belanja modal Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. Sedangkan penelitian Ristriardani (2011) Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Perkapita Dan Disparitas Pendapatan Antar Daerah  Di Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil analisis Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil  memiliki pengaruh signifikan terhadap
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.609
pertumbuhan Pendapatan Perkapita daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Dana Alokasi Khusus  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  tidak  signifikan  mempengaruhi  Pendapatan  Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
Ketersediaan  pelayanan  publik  akan  mendorong  investor  untuk  berinvestasi sehingga  mampu  menyerap  tenaga  kerja  yang  tersedia  di  daerah  yang  pada  gilirannya mengurangi  tingkat  pengangguran.  Tingkat  kegiatan  ekonomi  akan  meningkatkan pendapatan masyarakat dan secara langsung mampu meningkatkan pendapatan perkapita daerah. Pendapatan perkapita merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan standar  hidup.  Negara  yang  memiliki  pendapatan  perkapita  tinggi  umumnya  memiliki standar hidup yang tinggi juga. Perbedaan pendapatan mencerminkan perbedaan kualitas hidup. Negara kaya memiliki kualitas hidup yang lebih baik, hal tersebut tercermin antara lain  dalam  angka  harapan  hidup,  tingkat  kesehatan  dan  tingkat  pendidikan  jika dibandingkan  dengan  negara  miskin.  Pertumbuhan  ekonomi  daerah  merupakan  faktor penting yang perlu diperhatikan dalam mencapai tingkat pendapatan perkapita.
Belanja  modal  menurut  Halim  (2002:73)  merupakan  pengeluaran  anggaran  yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang memberikan  manfaat  lebih  dari  satu  periode  akuntansi  serta  melebihi  batasan  minimal kapitalisasi  asset  tetap  atau  asset  lainnya  yang  ditetapkan  pemerintah.  Pengalokasian belanja modal pada daerah di dasarkan pada tingkat kebutuhan daerah terhadap sarana dan pra sarana dalam memberikan fungsi pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya Abdullah dan Halim (2006;19) mengemukakan bahwa aset tetap yang dimiliki sebagai  akibat  adanya  belanja  modal  merupakan  prasyarat  utama  dalam  memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.
Dengan demikian belanja modal dapat juga disimpulkan sebagai pengeluaran yang dilakukan  dalam  rangka  pembentukan  modal  yang  sifatnya  menambah  asset tetap/inventaris  yang  memberikan  manfaat  lebih  dari  satu  periode  akuntansi,  termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau  menambah  masa  manfaat,  rneningkatkan  kapasitas  dan  kualitas  aset.  Penelitian Hardiningsih  dan  Oktaviani  (2013)  dengan  judul  Determinan  Belanja  Modal  dan  Konsekwensi terhadap pendapatan perkapita (Studi kasus wilayah Jawa Tengah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi kepada kabupaten/kota yang  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  belanja  modal  pada  kabupaten/kota  sedangkan alokasi DAU dan PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja modal.  Jumlah Belanja Modal yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kabupaten/kota di  wilayah  administrasi  Pemerintah  Propinsi  Jawa  Tengah  disimpulkan  berpengaruh  terhadap peningkatan pendapatan perkapita yang ada pada masyarakat yang  ada di wilayah kabupaten/kota di wilayah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

## METODE

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  menggunakan  metode  deskriptif  dan  metode  kausal komparatif.  Penelitian  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  adalah  penelitian  yang  bertujuan untuk  menggambarkan  sifat  sesuatu  yang  tengah  berlangsung  pada  saat  riset  dilakukan  dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu (Umar, 2008:22). Selanjutnya penelitian dengan menggunakan  metode  kausal  komparatif  adalah  desain  penelitian  pencarian  empirik  yang sistematik,  dimana  variabel  independennya  diperlakukan  secara  terkendali  oleh  peneliti  untuk melihat dampaknya pada variabel dependennya secara langsung (Umar, 2008:28)
Populasi dan Sampel Penelitian Sugiyono (2007:72) menyatakan bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintahan  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Utara  berjumlah  33  kabupaten  dan  kota.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.609
Adapun seluruh populasi penelitian digunakan dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan  dalam  penelitian  adalah  teknik  sampling  jenuh  (sensus).  Dengan  demikian  jumlah sampel yang digunakan adalah 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Menurut Sugiyono (2007) istilah lain dari sampling jenuh adalah sensus yaitu keseluruhan populasi dijadikan sampel penelitian.

## Jenis Data dan  Metode Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data  sekunder  yaitu data yang sudah diolah  secara  statistik.  Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik  dokumentasi  yaitu memperoleh  data  langsung  dari  tempat  penelitian,  meliputi  buku-buku  yang  relevan,  laporan- laporan dan data-data yang relevan dengan penelitian (Riduwan, 2003:58). Adapun data sekunder penelitian adalah data Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal dalam tahun 2011-2015 yang terdapat di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara yang diperoleh dari situs Dirjen  Perimbangan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  melalui  www.depkeu.djpk.go.id.  dan  Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.

## Metode Analisis Data Analisis Deskriptif
Analisis  deskriptif  menggunakan  alat  seperti  rata-rata,  nilai  maksimum  dan  nilai  minimum. Adapun  analisis  deskriptif  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran    pada  variabel-variabel  yang diteliti.

## Analisis Structural Equation Modelling (SEM)
Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan Analisis Model Persamaan Struktural atau disebut dengan Structural Equation Modelling (SEM). SEM adalah merupakan sekumpulan teknik-teknik statistik yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan secara simultan. Ferdinand  (2006:7)  mengungkapkan  bahwa  SEM  memungkinkan  mampu  menjawab  penelitian yang  bersifat  regresif  maupun  dimensional  (yaitu  mengukur  apa  dimensi-dimensi  dari  sebuah konsep).  SEM  juga  dapat  digunakan  secara  bersamaan  untuk  mengukur  pengaruh  atau  derajat hubungan  antar  faktor  yang  telah  diidentifikasi  dimensinya.  Selanjutnya  dalam  pengolahan  data penulis menggunakan bantuan software AMOS V.21.

## HASIL

## Deskripsi Data Penelitian
Penelitian  yang  dilakukan  terhadap  33  Kabupaten  dan  Kota  yang  terdapat  di  Provinsi Sumatera  Utara  menggunakan  data  tahun  2011  –  2015..  Variabel  yang  digunakan  yaitu  Dana Perimbangan  (X 1 ),  Belanja  Modal  (Z 1 )  dan  pendapatan  perkapita  (Y).  Statistik  deskriptif  dari vaariabel yang dianalisis tersebut sebagaimana disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1 Deskriptif Statistik Descriptive Statistics (dalam 000) Variabel N Minim um Maximu m Mean Std. Deviation Dana Perimbangan (X1) 1 65 251,02 1,410 1,681,94 8,783 605,90 8,704 296,389, 459 Belanja  Modal (Z) 1 65 70,238, 473 956,334, 028 196,22 4,841 128,677, 933 Income Perkapita (Y) 1 65 7,930 74,471 27,022 12,997
Variabel  Dana  Perimbangan  (X1)  menunjukkan  jumlah  dana  yang  berasal  dari  transfer pemerintah pusat ke daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dari Tabel 5.1 menunjukkan bahwa secara umum rata-rata Dana  Perimbangan  tahun  20011-2015  adalah  sebesar  Rp.  605,908,704  Milyar  Rupiah,  dengan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.609
Dana Perimbangan tertinggi sebesar Rp. 1,681,948,783  Trilyun Rupiah dan yang terendah sebesar sebesar Rp. 251,021,410 Milyar Rupiah.
Variabel Belanja Modal (Z) yaitu belanja daearah yang berasal dari belanja langsung yang terkait  dengan  program  ataupun  kegiatan  menyangkut  masyarakat  secara  langsung.  Berdasarkan Tabel 5.1. terlihat bahwa rata-rata Belanja Modal sebesar Rp. 196.224.840 Milyar Rupiah dengan nilai tertinggi Rp. 956.334.028 Milyar Rupiah dan terendah sebesar Rp. 70.238.473 Milyar Rupiah.
Pendapatan  perkapita  (Y)  yang  diperoleh  adalah  sebesar  Rp.  27.022.879  Juta  Rupiah. Pendapatan  per  kapita  tertinggi  sebesar  Rp.  74.471.405  Juta  Rupiah  dan  terendah  sebesar  Rp. 7.930.884 juta Rupiah. Rata-rata pendapatan perkapita tertinggi adalah Rp.  74,471,406 dan rata- rata pendapatan perkapita terendah sebesar Rp. 7,930,884 pada setiap tahunnya.

## Evaluasi atas Regression Weight untuk Uji Kausalitas
Setelah  secara  overall  sebuah  structural  model  dapat  dianggap fit, maka  dilakukan convergent  validity untuk  masing-masing  indicator.  Analisis  ini  untuk  mengetahui  apakah  ada hubungan  yang signifikan dan erat  antara variable independen dengan variable dependent. Hasil analisis Regression Weights dapat dilihat pada Tabel pada tabel 2. sebagaimana berikut.
Tabel 2 : Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
Hubungan Kausal Estimate S.E. C.R. P Label Kesimpulan BMD  <---  DNP .823 .229 3.594 *** Signifikan (Higly) DAU  <---  DNP 1.000 DAK  <---  DNP .586 .077 7.612 *** Signifikan (Higly) DBH  <---  DNP 1.241 .094 13.268 *** Signifikan (Higly) PKP  <---  DNP -.454 .282 -1.613 .107 Tidak Signifikan PKP  <---  BMD .205 .099 2.076 .038 Signifikan
Sumber : Output AMOS 21
Evaluasi atas Regression Weight untuk kausalitas menggunakan nilai Critical Ratio (CR) . Kekuatan dimensi-dimensi yang membentuk faktor laten dapat diuji menggunakan Critical Ratio (CR)  terhadap regression  weight yang  dihasilkan  oleh  model.  CR  identik  dengan  t hitung dalam analisis  regresi.  CR  yang  lebih  besar  dari  2.0  (Ferdinand,  2000)  menunjukkan  bahwa  variabel- variabel itu secara signifikan merupakan dimensi dari faktor. Selain itu juga ditunjukkan oleh tanda hasil output AMOS dengan tanda ***  yang menunjukkan probabilitas dibawah alpha 5 % (0.05).
Berdasarkan Tabel 5.6 yang menunjukkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa:
1. Dana Perimbangan (X 1 )  secara signifikan berpengaruh terhadap Belanja Modal (Z)  dengan nilai p = *** (  ***  <  0,05 )
2. Belanja  Modal  (Z)  secara  signifikan  tidak  berpengaruh  terhadap  Pendapatan  perkapita  (Y) dengan nilai p = 0,038 ( 0,038 > 0,05).
3. Dana  perimbangan  (X1)  secara  tidak  signifikan  tidak  berpengaruh  terhadap  pendapatan perkapita (Y) dengan nilai p = 0,107 ( 0,107 > 0,05).
Selanjutnya  untuk  menjelaskan  seberapa  erat  hubungan  variable  independent  dengan variable dependent dapat diketahui dari hasil standardized Regression Weight sebagaimana pada Tabel 3.
Tabel 3. Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
Estimate BMD <--- DNP .712 BMD <--- PAD .058 DAU <--- DNP .973 DAK <--- DNP .529 DBH <--- DNP .758 PKP <--- DNP -.395 PKP <--- BMD .207
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.609
Sumber : Output AMOS 21
Dikatakan memenuhi convergent validity jika nilai loading factor ( standardized regression weight) > 0,5. Berdasarkan Tabel 5.7. dapat diketahui bahwa; 1. Dana Perimbangan (X 1 )  memiliki korelasi yang erat dengan Belanja Modal (Z)  dengan nilai loading factor = 0,712 (  0,712  >  0,5 )
2. Belanja  Modal  (Z)  tidak  memiliki  korelasi  dengan  Pendapatan  perkapita  (Y)  dengan  nilai loading factor = 0,207 ( 0,207 < 0,5).
3. Dana perimbangan (X1) tidak memiliki korelasi dengan pendapatan perkapita (Y) dengan nilai loading factor = - 0, 395 ( - 0,395 <  0,5).

## PEMBAHASAN
Transfer dana dari pusat ke daerah yaitu dana perimbangan pusat ke daerah merupakan hal penting  untuk  dilakukan,  karena  bertujuan;  1).  Untuk  mengatasi  ketimpangan  fiscal  vertical,  2). Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiscal horizontal, 3). Untuk menjamin tercapainya standar pelayanan  publik  minimum  pada  setiap  daerah  (Simanjuntak,  2003;24).  Selanjutnya  Halim  dan Abdullah  (2006;28)  mengemukakan  bahwa  90-95%  total  penerimaan  pemerintah  daerah  dalam APBD  bersumber  dari  dana  perimbangan.  Hal  tersebut  menunjukkan  tingginya  ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.
Dana  perimbangan  pemerintah  pusat  kepada  daerah  dalam  jangka  pendek  berfungsi untuk  mengatasi  ketidaksiapan  fiskal  daerah  dalam  berbagai  pembiayaan  daerah.  Dana perimbangan tersebut diharapkan mampu mendorong daerah untuk berkembang dan dalam jangka panjang daerah mampu menciptakan perekonomian yang maju. Pertumbuhan ekonomi daerah dari berbagai sektor akan mampu menciptakan kemandirian ekonomi daerah sehingga tidak bergantung dengan pemerintah pusat. Adapun dana perimbangan pemerintah pusat kepada daerah terdiri dari; 1) Dana Alokasi Umum, 2). Dana Alokasi Khusus, dan 3). Dana Bagi Hasil.

## Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal.
Hasil  analisis convergent  validity penelitian  menunjukkan  bahwa  dana  perimbangan berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja  modal  (  ***  <  0,05).  Hasil  penelitian  yang  diperoleh tersebut  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Harianto  dan  Adi  (2007)  dan  Hasyimah  (2012),    bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Dengan demikian besaran rata-rata dana perimbangan  yang  terdiri  dari  DAU,  DAK  dan  DBH  sebesar  Rp.201.969.568  Milyar  rupiah memberikan  pengaruh  terhadap  belanja  modal  di  kabupaten/kota  provinsi  Sumatera  Utara.  Atau dapat dikatakan bahwa pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi  manfaat  lebih  dari  satu  periode  akuntansi  diperoleh  dari  dana  perimbangan  pusat  ke daerah. Hal tersebut juga ditunjukkan dengan adanya korelasi yang erat antara Dana Perimbangan dengan Belanja Modal (0,712 > 0,5). Selanjutnya juga dapat diketahui dari hasil pengaruh langsung Dana Perimbangan dengan Belanja Modal yaitu 0,712.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dana  perimbangan  merupakan  pembiayaan pemerintah yang secara langsung mendorong pembangunan daerah pada berbagai bidang seperti; pendidikan, kesehatan, ekonomi, social dan berbagai sarana prasarana. Hasil penelitian Halim dan Abdullah (2006;28) menjelaskan bahwa 90-95% total penerimaan pemerintah daerah dalam APBD bersumber  dari  dana  perimbangan.  Sebagaimana  fungsi  dari  dana  perimbangan  daerah  dalam jangka  pedek  adalah  untuk  mengatasi  ketidaksiapan  fiscal  daerah  dalam  berbagai  pembiayaan daerah. Maka dana perimbangan yang diterima daerah juga akan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah.

## Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan perkapita
Belanja modal tidak signifikan dan tidak tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita (0,038 > 0,05). Demikian juga hasil loading factor 0,207 < 0,5 menjelaskan bahwa Belanja Modal tidak  memiliki  korelasi  dengan  Pendapatan  perkapita.  Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa perbaikan  pelayanan  public  yang  dilakukan  pemerintah  tidak  memberikan  pengaruh  terhadap pendapatan perkapita masyarakat kabupaten/kota yang terdapat di provinsi Sumatera Utara. Hal ini
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.609
disebabkan  rata-rata  kabupaten/kota  provinsi  Sumatera  Utara  memiliki  tingkat  pendapatan  asli daerah yang mampu menggerakkan perekonomian daerah.
Hasil penelitian yang diperoleh tersebut tidak sejalan dengan penelitian Harianto dan Adi (2007;15) yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh  negarif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita. Demikian juga penelitian Walidi (2009) menunjukkan hasil bahwa belanja modal  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  pendapatan  perkapita.  Hasil  penelitian  yang dilakukan  sejalan  dengan  penelitian  Hasyimah  (2012)  yang  menunjukkan  bahwa  belanja  modal memiliki korelasi yang tidak signifikan terhadap pendapatan perkapita

## Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pendapatan perkapita
Hasil  penelitian  pengaruh  dana  perimbangan  daerah  terhadap  pendapatan  per  kapita diketahui  nilai  p  =  0,107  >  0,05.  Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  dana  perimbangan  tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita. Selanjutnya diketahui juga bahwa nilai loading  factor adalah  -0,395    <  0,5  yang  artinya  bahwa  dana  perimbangan  tidak  memiliki korelasi dengan pendapatan perkapita. Selanjutnya diketahui pengaruh langsung (direct effect) dana perimbangan terhadap pendapatan perkapita adalah -0,395. Adapun hasil pengaruh tidak langsung dana  perimbangan  terhadap  pendapatan  perkapita  sebagaimana  pada  Tabel  5.8.  menunjukkan 0,147. Demikian juga hasil dari perkalian antara koefisien jalur variabel independen (DNP) dengan variabel  dependen  (BMD)  meunjukkan  hasil  yang  sama  yaitu  0,147.  Hal  ini  mengandung  arti bahwa Belanja Modal merupakan variabel intervening untuk pengaruh Dana Perimbangan terhadap pendapatan perkapita.
Pengaruh  total (total  effect) dana  perimbangan  terhadap  pendapatan  perkapita  melalui Belanja  modal  sebagai  variabel  intervening  sebagaimana  pada  Tabel  5.9.  menunjukkan  hasil  - 0,248. Demikian juga hasil dari penjumlahan nilai yang diperoleh dari pengaruh langsung dengan pengaruh  tidak  langsung  yaitu  -0,248  <  0,05.  Nilai  yang  diperoleh  tersebut  artinya  bahwa  Dana perimbangan secara signifikan berpengaruh terhadap pendapatan perkapita melalui Belanja modal sebagai  variabel  intervening.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  Harianto  dan  Adi  (2007) menunjukkan bahwa Dana alokasi umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan asli daerah melalui belanja modal sebagai variabel intervening.

## KESIMPULAN
Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah :
1.  Dana perimbangan  ( dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil) berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.
2.  Belanja modal tidak berpengaruh terhadap pendapatan per kapita
3.  Dana  perimbangan  berpengaruh  signifikan  terhadap  pendapatan  perkapita  melalui  belanja modal sebagai variabel intervening.

## REFERENSI
Abdullah,  Syukriy  dan  Abdul  Halim.  2003.  “Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  Belanja  Pemerintah  Daerah:  Studi  Kasus Kabupaten/Kota  di  Jawa  dan  Bali”. Makalah  Simposium  Nasional  Akuntansi  (SNA)  VI, Yogyakarta.
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. 2015. Ferdinand  A,  2006,  Structural  Equation  Modelling  Dalam  Penelitian  Manajemen,  Semarang:
Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim, Abdul. 2007. Seri Akuntansi Sektor Publik:Akuntansi Keuangan Daerah . Salemba Empat. Jakarta.
Harianto, David dan Priyo Hari Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan  Asli  Daerah,  dan  Pendapatan  per  Kapita . Makalah  Simposium  Nasional Akuntansi X. UNHAS. Makasar. Nazir. Moh. 2003. Metode Penelitian. Jakarta. Ghalia Indonesia. Riduwan. 2003. Dasar-dasar Statistika . Cetakan ke tiga. Alfabeta. Bandung.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.609
Ristriardani  2011.  Pengaruh  Dana  Perimbangan  Terhadap  Pendapatan  Perkapita  Dan  Disparitas Pendapatan Antar Daerah  Di Provinsi Kalimantan Selatan. Tesis . Universitas Indonesia. Sidik,  Machfud.  Raksaka  Mahi,  Robert  Simanjuntak.  2002. Dana  Alokasi  Umum:  Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah . Penerbit Buku Kompas. Jakarta. Simanjuntak, Robert A. dan Hidayanto, Djoko. 2002. Dana Alokasi Umum di Masa depan. Penerbit Buku Kompas. Jakarta Situngkir,  Anggiat.  2009. Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Alokasi  Umum  dan  Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap  Anggaran  Belanja  Modal  Pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara . Tesis. Universitas Sumatera Utara.
Walidi. 2008. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. Tesis . Universitas Sumatera Utara. Medan.