Membangun  Generasi  Tangguh  Melalui  Pembelajaran  IPS  Terintegrasi  Isu Kesetaraan Gender

## Azril Azifambayunasti
Universitas Sebelas Maret, Surakarta azrilazifa@student.uns.ac.id
Article History received 1/12/2021 revised 8/12/2021 accepted 15/12/2021

## Abstract
Build  a  strong  generation  in  the  midst  of  the  rapid  flow  of  information  and  communication technology  development  requires  not  only  the  ability  to  think  critically  and  creatively,  but  also good synergy within the scope of the generation itself without any gender bias. This study aims to analyze the integration of gender equality issues in social studies learning as an effort to build a  resilient  generation.  Through  a  literature  study,  this  paper  seeks  to  describe  a  portrait  of gender equality in Indonesia and the importance of this issue to be integrated into social studies learning. Thus,  the  result  is  that  gender  bias  is  still  found  in  many  sectors,  so  the  struggle  for gender equality still has a long way to go. Therefore, social studies learning becomes a  formal means  to  voice  the  importance  of  gender  equality,  a  reality  that  must  be  realized  in  order  to optimize the birth of a resilient and golden generation of Indonesia in the future.
Keywords: Gender, Learning, Social Studies, Generation

## Abstrak
Membangun  generasi  yang  tangguh  di  tengah  derasnya  arus  perkembangan  teknologi informasi  dan  komunikasi  tidak  hanya  membutuhkan  kemampuan  berpikir  kritis  dan  kreatif, tetapi  juga  sinergi  yang  baik  dalam  lingkup  generasi  itu  sendiri  tanpa  adanya  bias  gender. Kajian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  integrasi  isu  kesetaraan  gender  dalam  pembelajaran IPS  sebagai  upaya  membangun  generasi  tangguh.  Melalui  studi  pustaka,  kajian  ini  berusaha memaparkan  potret  kesetaraan  gender  di  Indonesia  dan  pentingnya  isu  tersebut  untuk diintegrasikan  ke  dalam  pembelajaran  IPS.  Dengan  demikian,  diperoleh  hasil  bahwa  bias gender masih banyak ditemui di berbagai sektor, sehingga perjuangan akan kesetaraan gender masih  harus  melalui  jalan  yang  panjang.  Oleh  karena  itu,  pembelajaran  IPS  menjadi  sarana formal  untuk  menyuarakan  pentingnya  kesetaraan  gender,  sebuah  realita  yang  harus diwujudkan  guna  mengoptimalkan  lahirnya  generasi  tangguh  dan  generasi  emas  Indonesia  di masa depan.
Kata Kunci: Gender, Pembelajaran, IPS, Generasi
Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series https://jurnal.uns.ac.id/shes
p-ISSN 2620-9284 e-ISSN 2620-9292

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi yang begitu pesat telah menghadirkan era digital, yang mana hal tersebut sudah pasti menuntut generasi penggeraknya untuk menyesuaikan diri  melalui  berbagai  cara.  Oleh  karena  itu,  generasi  milenial  dan  generasi  Z  dituntut untuk  menjadi  generasi  tangguh  yang  adaptif  dengan  berbagai  kecakapan  sebagai bekal menghadapi dunia yang terus bergerak maju. Seperti yang dikatakan Herman (6 April 2021) dalam laman Beritasatu.com, bahwa generasi milenial dan generasi Z saat ini benar-benar dituntut untuk menjadi tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan yang  muncul,  tentunya  dengan  berbagai  cara.  Lebih  lanjut,  Herman  mengungkapkan bahwa  menurut  Alamanda  Shantika  Santoso  dalam  acara Next  Gen  Summit 2021, imajinasi  dan curiosity ,  adaptasi  dan agility ,  kemampuan  berpikir  inovatif  dan  kreatif, kemampuan  memecahkan  masalah, decision-making  skill, kemampuan  berpikir rasional atau kritis, serta kolaborasi sangat diperlukan untuk menjadi generasi tangguh di  era  ini.  Kemampuan-kemampuan  itu  akan  menjadi  pegangan  utama  dan survival skill generasi tangguh sebagai penggerak era digital yang serba maju.
Pemaparan  terkait  tuntutan  menjadi  generasi  tangguh  juga  sejalan  dengan pernyataan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Nadiem  Makarim  dalam Indonesia Outlook 2021 yang digagas Tempo pada bulan Desember 2020 lalu. Pada kesempatan tersebut,  Nadiem  menjelaskan  bahwa  tantangan  zaman  tidak  akan  pernah  berhenti, melainkan  akan  terus  berakselerasi.  Generasi  yang  tangguh  harus  mau  belajar  dari kegagalan dan kesulitan. Selain itu, sesuai dengan kerangka kerja Kemendikbud untuk menyiapkan  generasi  muda  melalui  Profil  Pelajar  Pancasila,  ditekankan  bahwa generasi  yang  tangguh  perlu  memaknai  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  keberagaman, bergotong  royong,  kreatif,  inovatif  dan  adaptif,  berpikir  kritis  untuk  memecahkan masalah,  serta  mandiri  (Tempo.co,  11  Desember  2020).  Dengan  demikian,  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  membentuk  dan  membangun  generasi  tangguh  merupakan tugas yang urgent demi menghadapi tuntutan perkembangan zaman. Salah satu sektor yang mengemban tugas tersebut adalah sektor pendidikan.
Dilansir dari laman Tempo.co (11 Desember 2020), menyiapkan generasi muda yang  tangguh  tentu  menjadi  tanggung  jawab  sektor  pendidikan,  apalagi  mengingat penduduk  usia  muda  yang  saat  ini  berjumlah  sekitar  64,19  juta  atau  24%  dari  total populasi  Indonesia.  Angka  tersebut  telah  banyak  diprediksi  mengalami  peningkatan pada  tahun  2030  menjadi  71%.  Oleh  karena  itu  lah  Indonesia  disebut-sebut  tengah menyongsong  generasi  emas  pada  2045  mendatang,  karena  kunci  keberhasilan pembangunan  terletak  pada  kesuksesan  dalam  memanfaatkan  bonus  demografi tersebut.  Namun,  jika  ditelaah  lebih  lanjut,  kunci  utama  dari  pembentukan  generasi tangguh  ini  ada  pada  kemampuan  kolaborasi.  Masing-masing  individu  dapat  dengan mudah  mengasah  berbagai  kemampuan  seperti  berpikir  kritis,  kreatif,  dan  imajinatif, tetapi kemampuan tersebut tidak akan mampu mewujudkan sebuah tujuan besar tanpa adanya kolaborasi.
Faktanya,  dalam  mewujudkan  kolaborasi  yang  seharusnya  menjadi  jalan  utama bagi generasi tangguh untuk menghadapi tantangan kemajuan zaman, masih terdapat banyak  rintangan,  salah  satunya  yaitu  adanya  bias  gender.  Bias  gender  jelas  akan menghambat  sinergi  dari  generasi  itu  sendiri  untuk  terus  berkembang  maju,  karena kesempatan  yang  ada  tidak  merata.  Mengutip  pernyataan  Pelaksana  tugas  Kepala BKKBN, Fasli Jalal dalam laman Republika.co.id (Sasmita, 3 Februari 2015), stereotip terhadap  perempuan  dalam  dunia  kerja  masih  begitu  dominan.  Hal  tersebut  dapat dilihat  dari  masih  dominannya  diksriminasi  dalam  hal  upah,  kesempatan  kerja,  jenis pekerjaan, kesempatan karir, sistem perlindungan dan sistem perlindungan kesehatan. Lebih lanjut, Kirnandita (16 Maret 2017) dalam laman Tirto.id menyatakan bahwa bias gender  dalam  dunia  kerja  disebabkan  adanya  seksisme  yang  telah  mengakar,  yang
ditandai  dengan  adanya  stereotip  gender.  Salah  satu  contohnya  adalah  anggarapan bahwa perempuan tidak bisa mengerjakan hal-hal yang dilakukan oleh laki-laki.
Dalam laman The Conversation (18 Maret 2020), dijelaskan bahwa berdasarkan data  yang  dihimpun  oleh  Organisasi  Buruh  Internasional  (ILO)  pada  tahun  2018, diketahui  bahwa  hanya  setengah  dari  populasi  perempuan  Indonesia  yang  memiliki pekerjaan, dan jumlah tersebut tidak pernah bertambah. Sementara itu, pada laki-laki, tingkat  ketenagakerjaannya  mencapai  hampir  80%  populasi.  Tidak  hanya  itu,  Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT) UGM (14 Januari 2020) memaparkan bahwa gap upah antar gender di Indonesia masih tinggi berdasarkan Global Gender Gap Report . Kemudian, sejak pemilu 1999-2014, jumlah keanggotaan perempuan di DPR RI belum mencapai  angka  30%  meskipun  syarat  keterwakilan  perempuan  sudah  diatur  dalam undang-undang.  Lebih  lanjut,  dijelaskan  pula  bahwa  berdasarkan  Survei  Pusat  Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Kemendikbud pada tahun 2013, persentase pengajar perempuan di perguruan tinggi sebesar 40,58%, sedangkan pengajar laki-laki sebesar 59,42%.  Sangat  disayangkan  lagi,  bias  gender  juga  masih  ditemukan  dalam  proses pembelajaran  di  dunia  pendidikan,  sebagaimana  dilansir  dari The  Conversation (19 Maret 2020) dimana riset yang mereka lakukan dan dipublikasikan dalam Jurnal PLOS ONE menunjukkan bahwa bias gender masih ada pada buku pelajaran di Indonesia. Pemaparan tersebut rasanya sudah lebih dari cukup untuk menjadikan persoalan gender sebagai isu penting yang harus segara ditangani, apalagi jika negeri ini benar- benar  bertekad  untuk mempersiapkan  dan  membangun generasi  yang tangguh. Oleh karena  itu,  pendidikan  gender  sangat  perlu  untuk  dikembangkan  sejak  dini  supaya pemahaman  dan awareness terhadap  persoalan  gender  di  Indonesia  menjadi  lebih baik.  Pendidikan  gender  dapat  dilakukan  melalui  pembelajaran  formal  dengan  mata pelajaran  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  (IPS). Isu kesetaraan gender  dapat diintegrasikan ke  dalam  kurikulum  IPS  tingkat  SMP/MTs.  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  bertujuan memaparkan  konsep  dan  relasi  gender  di  Indonesia,  pembelajaran  IPS,  dan menganalisis  integrasi  isu  kesetaraan  gender  ke  dalam  kurikulum  pembelajaran  IPS. Dengan  demikian,  bias  gender  diharapkan  dapat  benar-benar  ditekan,  sehingga generasi  yang  dibentuk  sebagai  generasi  tangguh  ini  dapat  berkolaborasi  dan bersinergi secara optimal.

## METODE
Pembahasan  ini  dikaji  menggunakan  metode  studi  pustaka.  Metode  tersebut dilakukan  dengan  memanfaatkan  sumber  pustaka  yang  telah  tersedia  untuk memperoleh  data  yang  diperlukan.  Menurut  Zed  (2004:4-5),  metode  studi  pustaka mempunyai empat ciri, antara lain: (1) peneliti berhadapan langsung dengan teks; (2) data  pustaka  bersifat  siap  pakai;  (3)  data  pustaka  umumnya  merupakan  sumber sekunder;  dan  (4)  kondisi  data  pustaka  tidak  dibatasi  ruang  dan  waktu.  Dalam pembahasan ini, pustaka yang digunakan adalah buku, website atau laman berita, dan artikel  jurnal  terkait  isu  kesetaraan  gender  di  Indonesia,  pembelajaran  Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan generasi tangguh Indonesia. Selain itu, pembahasan ini juga  menggunakan  sumber  berupa  dokumen  silabus  mata  pelajaran  IPS  kelas  VII tingkat SMP/MTs untuk mencari relevansi antara isu sosial yang hendak diintegrasikan dengan kurikulum pembelajaran IPS tersebut.  Setelah mengumpulkan pustaka sesuai dengan  kebutuhan  tema,  penulis  kemudian  membaca  dan  menuliskan  pernyataan- pernyataan yang dianggap dapat membangun narasi sesuai dengan pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsep dan Relasi Gender di Indonesia
World  Health Organization atau WHO (https://www.who.int/health-topics/gender ) mendefinisikan  gender  sebagai  karakteristik  yang  melekat  pada  perempuan  dan  laki-
laki, yang mana karakteristik tersebut bukan sesuatu yang alamiah, melainkan muncul dari  suatu  konstruksi  sosial.  Gender  juga  merujuk  pada  perilaku  dan  peran  yang diasosiasikan  dengan  jenis  kelamin.  Sebagai  contoh,  peran  perempuan  adalah  di ranah domestik, sedangkan laki-laki lebih fleksibel karena menjadi penopang ekonomi keluarga.  Senada  dengan  penjelasan  tersebut,  Putry  (2016:165)  juga  memaparkan bahwa  gender  adalah  sesuatu  yang membedakan  banyak  hal  antara  perempuan  dan laki-laki berdasarkan konstruksi sosial dan budaya. Kemudian, menurut Pryzgoda dan Chrisler (2000:554), gender pada umumnya merujuk pada karakteristik perilaku, sosial, dan  psikologis  laki-laki  dan  perempuan.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI),  kata  gender  diartikan  sebagai  jenis  kelamin,  tetapi  sesungguhnya  dua  istilah tersebut  tidak  lah  sama.  Seperti  yang  dikatakan  Byrke  (1986:90)  bahwa  pemahaman akan  istilah  gender  seharusnya  dibedakan  dengan  jenis  kelamin.  Hal  tersebut disebabkan karena gender adalah hasil dari konstruksi sosial, sementara jenis kelamin adalah  sesuatu  yang  membedakan  manusia  secara  biologis.  West  dan  Zimmerman (1987:125)  juga  membedakan  gender  dengan  jenis  kelamin,  dimana  gender  adalah sesuatu  yang  dikonstruksi  secara  psikologis,  kultural,  dan  sosial,  sedangkan  jenis kelamin adalah bawaan biologis yang berkaitan dengan anatomi, hormon, dan fisiologi.
Pada  awal  pembahasan  bab Subjects  of  Sex/Gender/Desire ,  Butler  (1990:3) mengutip  pernyataan  Simone  de  Beauvoir,  “ one  is  not  born  a  woman,  but  rather becomes  one ”.  Ungkapan  yang  cukup  tepat  untuk  menggambarkan  bagaimana menjadi seorang perempuan dan laki-laki lebih banyak dibentuk dan diatur oleh sosial dan  kultur  masyarakat.  Lebih  lanjut,  Butler  (1990:9-10)  mengungkapkan  pembedaan jenis  kelamin  dan  gender  memberikan  argumen  bahwa  apa  pun  yang  tampaknya dimiliki  oleh  jenis  kelamin,  gender  tetap  sesuatu  yang  dikonstruksi  secara  kultural.  Ia bukan  jenis  kelamin  dan  juga  bukan  hasil  kausal  dari  jenis  kelamin  tersebut.  Dengan demikian,  dapat  disimpulkan  secara  sederhana  bahwa  gender  adalah  konstruk  sosial kultural  masyarakat  tentang  apa  yang  harus  dimiliki  dan  dilakukan  oleh  individu berdasarkan  jenis  kelaminnya.  Santrock  (2003:365)  juga  menyederhanakan  gender sebagai  sesuatu  yang  mengacu  pada  dimensi  sosial  budaya  seorang  laki-laki  dan perempuan,  sedangkan  jenis  kelamin  mengacu  pada  dimensi  biologis.  Namun  di  sisi lain,  Penelope  dan  Sally  (2003:1)  menyatakan  bahwa  gender  telah  tertanam  begitu kuat dalam institusi, tindakan, keyakinan, dan keinginan individu, sehingga ia kemudian tampak  alamiah.  Kaburnya  fakta  bahwa  gender  adalah  konstruksi  sosial  kultural masyarakat  yang  sesungguhnya  dapat  berubah  kemudian  menyebabkan  terjadinya bias dalam relasi gender antara perempuan dan laki-laki di berbagai sektor.
Bias gender muncul ketika perempuan dan laki-laki mendapatkan penilaian yang berbeda, yang mana penilaian tersebut tidak dapat dijelaskan secara obyektif (Mengel, dkk., 2017:1). Bias gender kemudian memunculkan stereotip gender, seperti anggapan bahwa salah satu gender lebih inferior dan tidak mungkin untuk disetarakan. Stereotip tersebut pada akhirnya juga mendorong tingginya diskriminasi gender. Secara umum, perempuan  distereotipkan  bersifat  komunal,  mendukung,  dan  mengasuh,  sedangkan laki-laki  adalah  agen  yang  mandiri  dan  mampu  memimpin  (Sullivan,  dkk.,  2018:2). Stereotip gender semacam itu jelas memposisikan perempuan di bawah laki-laki dalam sistem  masyarakat.  Kesempatan  yang  ada  menjadi  tidak  seimbang  dan  ruang  gerak perempuan dalam masyarakat pada akhirnya sangat terbatas. Namun ketika beberapa pihak  berusaha mencoba  menyetarakan gender,  dimensi  sosial kultural yang melekat pada laki-laki dan perempuan, ada sebuah hambatan besar  yang terlanjur mengakar, seperti  yang  dikatakan  Sullivan,  dkk.  (2018:1)  bahwa  upaya  yang  bertujuan  untuk mengurangi bias gender sering menghadapi penolakan dari budaya yang lebih luas.
Perbedaan  sifat  di  antara  perempuan  dan  laki-laki  seolah telah  diyakini sebagai sebuah  kodrat  dan  terus  disosialisasikan  melalui  legitimasi  simbolik  yang  dilakukan oleh negara dan pusat-pusat sosial kultural (Abdullah, dkk., 2001:46). Oleh karena itu, relasi  gender  menjadi  bias,  dan  bias gender tidak jarang menjadikan  perempuan  dan
laki-laki  menghadapi  serangan  ketika  mereka  melanggar  stereotip  gender  yang  telah dilanggengkan  itu.  Sebagai  contoh,  perempuan  akan  dianggap  tidak  pantas  ketika menginginkan jabatan politik, mengekspresikan kemarahan, atau bersaing untuk peran manajerial.  Di  sisi  lain,  laki-laki  yang  melanggar  stereotip  gender  juga  menghadapi reaksi  yang  sama,  seperti  ketika  mereka  bekerja  di  pendidikan  dasar  awal,  meminta cuti keluarga dari pekerjaan,  dan berperilaku sopan ketika wawancara kerja (Sullivan, dkk.,  2018:2).  Realita  semacam  itu  tentu  masih  banyak  ditemui  di  berbagai  belahan dunia,  tidak  terkecuali  di  Indonesia.  Hampir  di  seluruh  sektor,  fenomena  bias  gender masih banyak dijumpai. Bahkan menurut Purnamasari (13 Oktober 2021) dalam laman Kompas.com,  Indonesia  berada  di  peringkat  101  dari  156  berdasarkan Gender  Gap Report 2021, yang mana kesenjangan gender tersebut diukur melalui  empat indikator yakni  partisipasi  dan  peluang  ekonomi,  pencapaian  pendidikan,  kesehatan  dan kelangsungan hidup, serta pemberdayaan politik.
Fundrika  dan  Varwati  (8  Juni  2021)  dalam  laman  Suara.com  juga  memaparkan Data  Kementerian  PPPA  yang  menunjukan  bahwa  tingkat  Indeks  Pembangunan Manusia  (IPM)  laki-laki  pada  tahun  2020  sebesar  75,98,  sedangkan  perempuan  baru 69,19.  Dalam  Indeks  Pemberdayaan  Gender  (IDG),  perempuan  juga  masih  lebih rendah  dibandingkan  laki-laki.  Mengutip  pernyataan  dari  Menteri  PPPA,  kesetaraan gender  yang  diimpikan  belum  dapat  sepenuhnya  tercapai  hingga  saat  ini  karena diskriminasi,  stigmatisasi,  stereotip,  bahkan  kekerasan  masih  menjadi  momok  bagi perempuan. Selain itu, pada sektor ekonomi, berdasarkan  Data Badan Pusat Statistik (BPS)  diketahui  bahwa  tingkat  partisipasi  angkatan  kerja  perempuan  masih  jauh tertinggal  dari  laki-laki.  Tingkat  partisipasi  angkatan  kerja  perempuan  baru  53,13%, sedangkan  laki-laki  telah  mencapai  82,41%.  Selain  itu,  Chotim  (2020:77)  juga menyebutkan  bahwa  laki-laki  yang  terlibat  di  sektor  formal  berjumlah  sekitar  87%, sedangkan  perempuan  hanya  11%.  Bahkan  terkait  dengan  upah,  BPS  pada  tahun 2019  mencatat  kesenjangan  antar  gender  semakin  lebar,  dimana  upah  untuk  pekerja laki-laki lebih tinggi daripada perempuan (Jayani, 11 Oktober 2019). Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa dengan produktivitas yang sama, pekerja laki-laki dan perempuan bisa mendapatkan upah yang berbeda (Laili & Damayanti, 2018:2).
Pada  sektor  pendidikan,  sebagaimana  dilansir  dari The  Conversation (19  Maret 2020),  proporsi  perempuan  dan  laki-laki  yang  mengenyam  pendidikan  dasar  dan menengah telah dapat dikatakan seimbang. Namun, dalam riset yang dipublikasikan di Jurnal PLOS ONE menunjukkan bias gender masih ada pada buku pelajaran sekolah di  Indonesia,  salah  satu  contohnya  yaitu  buku  mata  pelajaran  Bahasa  Inggris  untuk kelas  IX  SMP  sederajat  yang  menggambarkan  karakter  laki-laki  dengan  jenis pekerjaan  yang  lebih  beragam  dan  maskulin.  Sementara  itu,  karakter  perempuan digambarkan  memiliki  pekerjaan  yang  cenderung  lebih  rendah,  seperti  penyanyi  atau penari.  Juliana,  dkk. (2019:26-27) juga memaparkan  penelitiannya  di  kelas XI  MAN  1 Buleleng yang menunjukkan adanya bias gender dalam pembelajaran Sosiologi, mulai dari  RPP  yang  hanya  merujuk  kata  “siswa”  tanpa  “siswi”,  perhatian  guru  yang  lebih banyak kepada murid laki-laki, stereotip bahwa murid laki-laki tidak rajin mengerjakan tugas yang diberikan guru, hingga buku teks yang lebih banyak menampilkan gambar laki-laki  dibandingkan  perempuan.  Ada  pula  penelitian  Murfi  (2014:267)  yang menunjukkan  bahwa  bias  gender  lagi-lagi  ditemukan  dalam  buku  teks  Pendidikan Agama  Islam  dan  Kristen.  Ia  menyatakan  bahwa  buku  teks  Pendidikan  Agama  Islam dan  Kristen  yang  dipelajari  oleh  siswa  saat  ini  hanya  sedikit  memuat  nilai  norma gender.
Dalam  ranah  hukum,  Harahap  (2003:96)  mengemukakan  adanya  bias  gender terutama  dalam  konteks  hukum  positif  atau  hukum  tertulis.  Ia  memaparkan  beberapa undang-undang  tentang  perkawinan  yang  secara  tersurat  menyatakan  perempuan atau  istri  sebagai  pengatur  urusan  rumah  tangga.  Ada  pula  undang-undang  tentang pemerkosaan  yang  merujuk  pada  pengertian  bahwa  setiap  pemerkosa  pasti  laki-laki,
padahal  perempuan  pun  bisa  menjadi  pelaku.  Kemudian,  undang-undang  tentang larangan  aborsi  yang  seolah  menunjukkan  bahwa  perempuan  tidak  punya  otonomi atas tubuhnya  sendiri,  serta  undang-undang tentang  pengurusan  harta  rumah  tangga yang lebih banyak memihak laki-laki atau suami. Tidak hanya berhenti sampai di situ, bias gender juga ditemukan di media massa, seperti yang dikatakan Haryati (2012:42) bahwa  secara  tidak  langsung  media  massa  telah  berperan  dalam  mendefinisikan realita  bias  gender  dalam  masyarakat.  Media  massa  mungkin  tidak  secara  langsung juga melahirkan ketidaksetaraan gender, tetapi ia memperkokoh, melestarikan, bahkan memperburuk  ketidakadilan,  terutama  terhadap  perempuan.  Penggambaran  yang dilakukan  oleh  media  massa  selalu  mengarah  pada  dominasi  laki-laki.  Laki-laki  lebih sering  ditampilkan  sebagai  sosok  yang  kuat,  berkuasa,  dan  mandiri,  sedangkan perempuan  ditampilkan  sebagai  sosok  lemah  yang  sangat  bergantung  pada  laki-laki. Sebuah  penggambaran  yang  tidak  banyak  menyimpang  dari  gagasan  tradisional patriarki.
Dewasa ini, relasi dan kesetaraan gender pun belum lebih baik, apalagi di tengah kondisi  masyarakat  yang  dilanda  pandemi  global Covid-19 .  Dalam  laman  Suara.com, Fundrika  dan  Varwati  (8  Juni  2021)  menjelaskan  bahwa  perempuan  pada  umumnya mengalami  kesulitan  dalam  memulai,  mempertahankan,  dan  mengembangkan  usaha jika  dibandingkan  dengan  laki-laki.  Salah  satu  kesulitan  tersebut  adalah  terbatasnya akses  modal  dan tingginya  beban  pekerjaan tidak  berbayar, terlebih  selama  pandemi Covid-19 .  Dalam  laman  Sinarpaginews.com  (18  September  2021)  disebutkan  pula bahwa  perempuan  lebih  banyak  bekerja  di  sektor-sektor  yang  paling  terpukul  oleh kebijakan lockdown dan  di  sisi  lain,  beban  domestik  mereka  semakin  bertambah karena  penutupan  sekolah.  Lebih  lanjut,  Iswara  (24  November  2020)  memaparkan laporan UN  Women dimana  19%  perempuan  Indonesia  mengalami  peningkatan intensitas  pekerjaan  rumah  tangga  tak  terbayar.  Banyaknya  beban  pekerjaan  rumah tangga  dan  berkurangnya  pendapatan  keluarga  pada  akhirnya  membuat  perempuan rentan  menjadi  korban  kekerasan.  Realita  tersebut  menunjukkan  betapa  pandemi Covid-19 di  Indonesia  semakin  memperlebar  kesenjangan  gender  yang  merugikan perempuan.
Potret relasi gender di Indonesia yang begitu bias dan menunjukkan kesenjangan di  berbagai  sektor  tentu  tidak  dapat  dibiarkan  hanya  sebagai  cerita  pilu  sepanjang sejarah. Berapa banyak potensi para perempuan di negeri ini yang tenggelam karena tingginya  bias  dan  stereotip  gender.  Oleh  karena  itu,  kesetaraan  gender  kemudian menjadi isu yang sangat penting dan krusial untuk senantiasa diperjuangkan, terutama melalui  pendidikan  dan  proses  pembelajaran  secara  formal.  Dengan  demikian, pembangunan generasi tangguh diharapkan dapat lebih optimal.

## Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
Istilah pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS menurut Daldjoeni (1981:6) merupakan  terjemahan  dari  Social  Studies  yang  umum  diterapkan  dalam  pendidikan dasar  dan  lanjutan  di  Amerika  Serikat.  Somantri  (2001:74)  kemudian  menyatakan bahwa  IPS  adalah  penyederhanaan  disiplin  ilmu-ilmu  sosial,  ideologi  negara  dan disiplin  ilmu  lainnya  secara  ilmiah  untuk  tujuan  pendidikan  pada  jenjang  dasar  dan menengah.  Dalam  laman National  Council  for  The  Social  Studies atau  NCSS (https://www.socialstudies.org/about), pendidikan IPS atau Social Studies didefinisikan sebagai berikut.
Social  studies  is  the  integrated  study  of  the  social  sciences  and  humanities  to promote  civic  competence.  Within  the  school  program,  social  studies  provides coordinated,  systematic  study  drawing  upon  such  disciplines  as  anthropology, archaeology,  economics,  geography,  history,  law,  philosophy,  political  science, psychology,  religion,  and  sociology,  as  well  as  appropriate  content  from  the humanities,  mathematics,  and  natural  sciences.  The  primary  purpose  of  social
studies  is  to  help  young  people  develop  the  ability  to  make    informed  and reasoned  decisions  for  the  public  good  as  citizens  of  a  culturally  diverse, democratic society in  an interdependent world.
Pendidikan  IPS  merupakan  studi  terpadu  dari  ilmu-ilmu  sosial  dan  humaniora guna  mempromosikan  kompetensi  kewarganegaraan.  Dalam  program  sekolah,  IPS menyediakan  studi  terkoordinasi  dan  sistematis  yang  mengacu  pada  disiplin  ilmu seperti  antropologi,  arkeologi,  ekonomi,  geografi,  sejarah,  hukum,  filsafat,  ilmu  politik, psikologi, agama, dan sosiologi, serta konten yang sesuai dari humaniora, matematika, dan  ilmu  alam.  Tujuan  utama  dari  Pendidikan  IPS  adalah  membantu  generasi  muda mengembangkan  kemampuan  untuk  membuat  keputusan  yang  terinformasi  dan beralasan  guna  kepentingan  publik  sebagai  warga  dari  masyarakat  demokratis  yang beragam  secara  budaya  di  dunia  yang  saling  interdependen.  Berdasarkan  definisi Pendidikan  IPS  atau Social  Studies yang  dikemukakan  NCSS  tersebut,  dapat disimpulkan bahwa Pendidikan IPS mencakup ilmu-ilmu sosial dan humaniora dengan tujuan membentuk generasi muda  yang  berpengetahuan sosial  dan  mampu  bersosial dengan baik di masyarakat.
Pembelajaran  IPS  lebih  menekankan  pada  aspek  pendidikan  daripada  transfer konsep.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  dalam  pembelajaran  IPS,  peserta  didik diharapkan memperoleh pemahaman terhadap sejumlah konsep dan mengembangkan serta  melatih sikap, nilai, moral, dan keterampilannya berdasarkan konsep yang telah mereka  miliki  (Martoella,  1987).  Dalam  kurikulum  pendidikan  di  Indonesia,  IPS merupakan  satu  bidang  studi  atau  mata  pelajaran  yang  menurut  Wijayanti  (2015) mempunyai  tujuan  kurikuler  sebagai  berikut:  (1)  membekali  siswa  dengan pengetahuan  sosial  yang  berguna  dalam  masyarakat;  (2)  membekali  siswa  dengan kemampuan  mengidentifikasi,  menganalisis,  dan  menyusun  alternatif  pemecahan masalah  sosial  yang  terjadi  di  masyarakat;  (3)  membekali  siswa  kemampuan berkomunikasi  dengan  sesama  warga  masyarakat  dan  dengan  berbagai  bidang keilmuan  serta  berbagai  keahlian;  (4)  membekali  siswa  dengan  kesadaran,  sikap mental  yang  positif,  dan  keterampilan  terhadap  lingkungan;  dan  (5)  membekali  siswa dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembagan kehidupan, masyarakat, serta ilmu dan teknologi.
Dalam Kurikulum 2013, pembelajaran IPS dirancang dengan tujuan agar peserta didik  menguasai  kompetensi-kompetensi  sebagai  berikut:  (1)  mensistematisasikan bahan,  informasi,  dan  atau  kemampuan  yang  telah  dimiliki  tentang  manusia  dan lingkungannya menjadi lebih bermakna; (2) lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah  sosial  secara  rasional  dan  bertanggung  jawab;  dan  (3)  mempertinggi  rasa toleransi  dan  persaudaraan  di  lingkungan  sendiri  dan  antar  manusia  (Purnomo,  dkk., 2016:15).  Ruang  lingkup  IPS  sebagai  bidang  studi  dalam  kurikulum  berdasarkan Permendiknas  2006 tentang  Standar Isi  adalah sebagai  berikut:  (1)  manusia,  tempat, dan  lingkungan;  (2)  waktu,  keberlanjutan,  dan  perubahan;  (3)  sistem  sosial  dan budaya;  dan  (4)  perilaku  ekonomi  dan  kesejahteraan.  Mengingat  ruang  lingkupnya yang  cukup  luas,  maka  penyampaian  materi  IPS  juga  harus  disesuaikan  dengan dengan  kemampuan  peserta  didik  di  setiap  jenjang  pendidikan.  Oleh  karena  itu  lah cakupan  pembelajaran  IPS  pada  jenjang  pendidikan  dasar  berbeda  dengan  jenjang pendidikan menengah (Darsono & Karmilasari, 2017:6).
Pada jenjang pendidikan dasar, cakupan pembelajaran IPS hanya terbatas pada gejala dan masalah sosial yang dapat dijangkau pada geografi dan sejarah, utamanya gejala dan masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar peserta didik. Sementara itu, pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, cakupan pembelajaran IPS diperluas,  begitu  juga  dengan  bobot  dan  keluasan  materi  yang  semakin  dipertajam dengan  berbagai  macam  pendekatan.  Hal  tersebut  dilakukan  dengan  tujuan  melatih daya  pikir  dan  daya  nalar  peserta  didik  atau  mahasiswa  secara  berkesinambungan. Karena yang dipelajari dalam IPS adalah manusia sebagai anggota masyarakat, maka
materi  pembelajaran  IPS  meliputi  ilmu-ilmu  sosial  yang  terkait  dengan  masyarakat serta  gejala,  masalah,  dan  peristiwa  sosial  (Darsono  &  Karmilasari,  2017:6-7).  Selain itu,  Erianjoni  (2011:5-6)  juga  menjelaskan  pembelajaran  IPS  sebagai  suatu  proses membelajarkan  peserta  didik  untuk  memahami  masyarakat  sebagai  suatu  kesatuan sistem  dengan  berbagai  permasalahan  dan  pemecahannnya  yang  memerlukan pendekatan interdisipliner. Pembelajaran IPS dalam hal ini tidak bertujuan membentuk peserta  didik  menjadi  ahli-ahli  ilmu  sosial,  melainkan  membentuk  sikap  hidup  yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.
Lebih  lanjut,  Erianjoni  (2011:6-9)  mengemukakan  model-model  yang  umumnya diterapkan  dalam  pembelajaran  IPS,  khususnya  pembelajaran  IPS  Terpadu.  Model- model  tersebut  antara  lain  yaitu:  (1)  model  integrasi  berdasarkan  potensi  utama;  (2) model  berdasarkan  tema;  dan  (3)  model  integrasi  berdasarkan  permasalahan.  Di  sisi lain,  menurut  Chapin  dan  Messick  (1996),  pendidikan  mempunyai  tugas  utama  untuk mempersiapkan  peserta  didik  agar  mampu  bertahan  di  era  modern  dimana  informasi dalam  masyarakat  dapat  berubah  dengan  begitu  cepat.  Oleh  karena  itu,  pendidikan harus  mampu  menolong  generasi  muda  tersebut  untuk  sukses  di  masa  depannya. Sejak  dini,  mereka  harus  dididik  untuk  siap  mengarungi  abad  ke-21,  jangan  sampai menunggu  abad  tersebut  menggilas  generasi  mereka.  Dalam  kondisi  semacam  ini, pembelajaran  IPS  secara  khusus  mengemban  tugas  mempersiapkan  generasi  muda untuk  hidup  dengan  kualitas  personal  dan  sosial  guna  memahami  dunianya.  Dengan demikian,  pembelajaran  IPS  sangat  perlu  untuk  dilakukan  dengan  mengintegrasikan masalah sosial di sekitar atau isu-isu penting dewasa ini, salah satunya yaitu isu terkait kesetaraan gender.

## Pembelajaran IPS Terintegrasi Isu Kesetaraan Gender Guna Membangun Generasi Tangguh
Dalam  pembahasan  sebelumnya,  telah  dipaparkan  mengenai  apa  itu  gender, bagaimana  ia  kemudian  memunculkan  bias  dan  kesenjangan  yang  bahkan  sampai saat  ini  masih  terus  dilanggengkan  dalam  sosial  kultural  masyarakat  Indonesia. Padahal,  era  ini  telah  mengalami  perkembangan  dan  kemajuan  yang  begitu  pesat. Menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman jelas mensyaratkan banyak tuntutan, mulai  dari  perlunya  berbagai  macam  kecakapan  individu  hingga  kolaborasi  yang optimal  antar  elemen  masyarakat.  Bias  dan  kesenjangan  gender  tentu  akan  menjadi batu  sandungan  ketika  kita  berusaha  untuk  adaptif  dengan  cepatnya  zaman  ini bergerak  maju.  Terlebih,  negeri  ini  dengan  lantang  mengatakan  berkomitmen  untuk mempersiapkan dan membangun generasi yang tangguh serta menyongsong lahirnya generasi emas 24 tahun mendatang. Maka problem terkait kesenjangan gender sudah seharusnya mendapat perhatian serius, salah satunya dengan membawanya ke dalam ruang akademik di sekolah.
Kesetaraan gender di Indonesia sesungguhnya telah tampak sebagai isu krusial yang diperjuangkan, terutama sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000  tentang  Pengarusutamaan  Gender.  Peraturan  tersebut  bertujuan  menurunkan kesenjangan  antara  perempuan  dan  laki-laki  dalam  mengakses  dan  memperoleh manfaat  pembangunan  serta  meningkatkan  partisipasi  dalam  penguasaan  terhadap proses  pembangunan  (https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/51014-35739-1.- pengarusutamaan-gender.pdf).  Peraturan  tersebut  juga  mengamanatkan  kepada semua  lembaga  baik  pusat  maupun  daerah  untuk  mengintegrasikan  aspek  gender dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya (Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia,  27 Agustus 2020). Tidak  cukup  sampai  di  situ,  isu  terkait  kesetaraan  gender  juga  sudah  seharusnya disosialisasikan,  ditanamkan,  dan  dicari  solusi  strategis  pemecahan  permasalahan yang  ada  di  dalamnya  melalui  proses  pembelajaran  formal  di  sekolah.  Mengingat  isu kesetaraan  gender  erat  kaitannya  dengan  sosial  kultural  masyarakat,  maka  bidang
studi  dalam  kurikulum  di  Indonesia  yang  dapat  mengakomodasi  pengintegrasian  isu kesetaraan gender adalah IPS.
Ketika mengintegrasikan isu kesetaraan gender pada proses pembelajaran IPS, perlu  diperhatikan terlebih  dahulu  elemen  penting  dalam  pembelajaran tersebut,  yaitu guru.  Dalam  hal  ini,  posisi  guru  sangat  strategis,  seperti  yang  dikatakan  Adriana (2009:148) bahwa guru harus berperspektif gender karena ia merupakan ujung tombak pendidikan.  Pada  akhirnya,  akan  percuma  apabila  proses  pembelajaran  berbicara tentang kesetaraan  gender  hingga mengintegrasikannya ke  dalam  buku-buku  bacaan atau  bahan  ajar  jika  gurunya  tidak  mendukung.  Martanti  (2017:79)  mengatakan  pula bahwa  guru  adalah  pihak  yang  secara  langsung  berinteraksi  dengan  peserta  didik, sehingga  perannya  dirasa  cukup  penting  untuk  dapat  memahamkan  konsep  yang benar  tentang  gender.  Dengan  demikian,  sebelum  isu  terkait  kesetaraan  gender diintegrasikan  ke  dalam  kegiatan  pembelajaran  IPS,  maka  guru  juga  harus  benar- benar  mendukung  isu  tersebut.  Jika  guru  telah  berperspektif  gender,  maka  proses penyusunan  rancangan  kegiatan  pembelajaran  dan  materi  ajar  yang  terintegrasi  isu kesetaraan gender akan lebih mudah dan mungkin untuk dilakukan.
Isu  kesetaraan  gender  dapat  diintegrasikan  ke  dalam  materi  pembelajaran  IPS dengan  tema  atau  Kompetensi  Dasar  (KD)  yang  mempunyai  keterkaitan.  Dengan demikian, isu kesetaraan gender kemudian menjadi sebuah materi yang diajarkan dan didiskusikan di dalam kelas. Berdasarkan analisis dokumen silabus mata pelajaran IPS tingkat  SMP/MTs,  dapat  disimpulkan  bahwa  materi  tentang  isu  kesetaraan  gender berkaitan  dengan  KD  3.1  Memahami  konsep  ruang  (lokasi,  distribusi,  potensi,  iklim, bentuk  muka  bumi,  geologis,flora,  dan  fauna)  dan  interaksi  antarruang  di  Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya dan  pendidikan.  Pada  KD  tersebut,  terdapat  pembahasan  materi  terkait  potensi sumber  daya  manusia  yang  meliputi  jumlah,  sebaran,  dan  komposisi,  pertumbuhan, kualitas,  serta  keragaman  etnik.  Isu  gender  jelas  berkaitan  dengan  potensi  sumber daya  manusia,  sehingga  ia  dapat  diintegrasikan  ke  dalam  pembahasan  mengenai materi tersebut.
Apabila KD yang relevan telah diperoleh dan materi ajar tentang isu kesetaraan gender telah disusun,  lalu bagaimana mengajarkannya? Isu kesetaraan gender dapat diajarkan dalam pembelajaran IPS melalui model integrasi berdasarkan permasalahan. Guru menjadikan isu kesetaraan gender sebagai permasalahan utama dalam kegiatan pembelajaran,  dan  peserta  didik  didorong  untuk  meninjau  dan  menganalisis  faktor- faktor  yang  mempengaruhinya.  Seperti  yang  dijelaskan  Erianjoni  (2011:9),  dimana permasalahan  yang  menjadi  topik  utama  dalam  kegiatan  pembelajaran  kemudian dianalisis faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang mempengaruhinya. Selain itu, faktor historis,  kronologis,  dan  kausalitas  serta  perilaku  masyarakat  terhadap  aturan/norma juga perlu untuk ditinjau.
Integrasi  isu  kesetaraan  gender  dalam  pembelajaran  IPS  tidak  boleh  hanya berhenti  pada  ranah  kognitif,  karena  jika  demikian,  maka  upaya  mewujudkan kesetaraan  gender  melalui  pembelajaran  hanya  akan  menjadi  hal  yang  sia-sia.  Guru juga  perlu  dan  harus  senantiasa  telaten  mendorong  peserta  didik  untuk  terampil berpikir  logis  dan kritis  dalam  menghadapi  suatu  permasalahan  yang  disajikan  dalam kegiatan  pembelajaran.  Jadi,  peserta  didik  tidak  hanya  pasif  menerima  materi  yang disampaikan  oleh  guru,  tetapi  juga  turut  menunjukkan  keterampilan  mereka  dalam pemecahan masalahan. Selain itu, guru juga sangat perlu dengan jelas memahamkan konsep  gender  dan  menanamkan  nilai-nilai  kesetaraan  gender  kepada  peserta  didik. Hal  tersebut  diharapkan  dapat  menjadikan  mereka  paham  dan  sadar  bahwa  gender adalah sebuah konstruk sosial kultural masyarakat yang dapat berubah seiring dengan perkembangan  zaman,  bahwa  perempuan  dan  laki-laki  mempunyai  potensi  dan kesempatan  yang  sama  di  berbagai  sektor,  bahwa  bias  dan  stereotip  gender  yang selama ini berkuasa dalam sistem masyarakat sudah seharusnya diakhiri.
Integrasi  isu  kesetaraan  gender  ke  dalam  pembelajaran  IPS  ini  dilakukan  di  jenjang pendidikan  menengah  karena  seperti  yang  disebutkan  Darsono  dan  Karmilasari (2017:7)  bahwa  pembelajaran  IPS  di  jenjang  pendidikan  menengah  sudah  bertujuan melatih daya pikir dan daya nalar  secara berkesinambungan. Isu tentang gender bisa saja  diintegrasikan  dalam  pembelajaran  IPS  di  jenjang  pendidikan  dasar,  tetapi  tentu dengan  penyampaian  materi  yang  lebih  sederhana.  Oleh  karena  itu,  dalam pembahasan yang lebih kompleks dan menuntut pemecahan masalah, isu kesetaraan gender  ini  tepat  diintegrasikan  di  jenjang  pendidikan  menengah.  Dengan  demikian, peserta didik di usia jenjang pendidikan menengah akan mempunyai bekal yang cukup terkait isu kesetaraan gender  untuk nantinya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih  tinggi.  Jika  generasi  muda  telah  sejak  dini  mempunyai  bekal  yang  memadai terkait isu kesetaraan gender, maka bukan tidak mungkin fenomena bias dan stereotip gender  dalam  masyarakat  akan  berangsur-angsur  runtuh.  Perempuan  dan  laki-laki tidak  akan  lagi  identik  dengan  label-label  yang  menghambat  mereka  untuk berkolaborasi membentuk generasi tangguh yang tengah dibangun di negeri ini .

## SIMPULAN
Gender  dapat  diartikan  sebagai  karakteristik,  perilaku,  dan  peran  yang diasosiasikan  dengan  laki-laki  dan  perempuan,  yang  mana  hal  tersebut  berasal  dari konstruk  sosial  kultural,  bukan  biologis  seperti  jenis  kelamin.  Gender  kerap  kali memunculkan bias, stereotip yang kemudian menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan akses  dan  kesempatan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Dalam  hal  ini,  perempuan seringkali  menjadi  pihak  yang  termarjinalkan.  Di  Indonesia  sendiri,  ketidaksetaraan gender  masih  sangat  banyak  ditemuikan  di  berbagai  sektor.  Pada  sektor  ekonomi terdapat  kesenjangan  upah  dan  rendahnya  ketenagakerjaan  perempuan  di  sektor formal,  dan  di  sektor  pendidikan  pun,  proses  pembelajaran  serta  bahan  ajar  yang digunakan  masih  cukup  bias  gender.  Pada  sektor  hukum,  masih  ada  pula  beberapa undang-undang yang dinilai menyudutkan perempuan bahkan dan laki-laki. Bahkan di media  massa,  ketidaksetaraan  gender  masih  begitu  subur  pula,  ditambah  dengan pandemi  Covid-19  yang  semakin  memperlebar  gender  gap  antara  laki-laki  dan perempuan.
Isu  kesetaraan  gender  tentu  dapat  dikembangkan  melalui  pembelajaran  formal, salah  satunya  yaitu  pembelajaran  IPS.  Pembelajaran  IPS  atau  Social  Studies merupakan penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, ideologi negara dan disiplin ilmu lainnya  untuk  tujuan  pendidikan.  Ia  tidak  bertujuan  membentuk  peserta  didik  menjadi ahli-ahli  ilmu  sosial,  melainkan  membentuk  sikap  hidup  yang  diharapkan  sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Model-model yang umumnya diterapkan dalam pembelajaran  IPS,  khususnya  IPS  Terpadu  antara  lain:  (1)  model  integrasi berdasarkan  potensi  utama;  (2)  model  berdasarkan  tema;  dan  (3)  model  integrasi berdasarkan  permasalahan.  Pembelajaran  IPS  secara  khusus  mengemban  tugas mempersiapkan generasi muda untuk hidup dengan kualitas personal dan sosial guna memahami dunianya.
Mengintegrasikan  isu  kesetaraan  gender  pada  proses  pembelajaran  IPS  perlu memperhatikan  posisi  guru  terlebih  dahulu.  Akan  percuma  apabila  proses pembelajaran  berbicara  tentang  kesetaraan  gender  hingga  mengintegrasikannya  ke dalam  buku-buku  bacaan  atau  bahan  ajar  jika  gurunya  tidak  berperspektif  gender. Berdasarkan  analisis  dokumen  silabus  mata  pelajaran  IPS  tingkat  SMP/MTs,  isu kesetaraan gender dapat diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran IPS dengan KD 3.1  dimana  terdapat  pembahasan  materi  terkait  potensi  sumber  daya  manusia  yang meliputi  jumlah,  sebaran,  dan  komposisi,  pertumbuhan,  kualitas,  serta  keragaman etnik.  Materi  tersebut  kemudian  dapat  dikemas  ke  dalam  bahan  ajar  seperti  buku suplemen,  handout,  atau  modul.  Alangkah  lebih  baik  pula  jika  bahan  ajar  tersebut berbasis  digital.  Kemudian,  materi  tersebut  dapat  diajarkan  dalam  pembelajaran  IPS
melalui  model  integrasi  berdasarkan  permasalahan.  Integrasi  isu  kesetaraan  gender dalam  pembelajaran  IPS  tidak  boleh  hanya  berhenti  pada  ranah  kognitif,  tetapi  juga harus mencakup ranah afektif dan psikomotorik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, I. dkk. (2001). Bias Gender Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Secara Litigatif. Populasi , 12 (2), 45 –75.
Adriana, I. (2009). Kurikulum Berbasis Gender (Membangun Pendidikan yang Berkesetaraan). TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam , 4 (1), 137-152. Butler, J. (1990). Gender Trouble: Feminism And The Subversion of Identity . New York and London: Routledge.
Byrke, L. (1986). Women, Feminism And Biology: The Feminist Challenge . New York and Brighton: Prentice Hall.
Chapin, J. R. & Messick, R. G. (1996). Elementary Social Studies: A Practical Guide .
New York: Longman.
Chotim, E. E. (2020). Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia: Keinginan dan Keniscayaan Pendekatan Pragmatis (Studi Terhadap UKM Cirebon Home Made). AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional , 2 (1), 70 –82. Daldjoeni. (1981). Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan Sosial (Buku Pengantar Bagi Mahasiswa dan Guru) . Bandung: Penerbit Alumni. Darsono & Karmilasari, W. A. (2017). Sumber Belajar Penunjang PLPG 2017 Kompetensi Profesional Mata Pelajaran: Guru Kelas SD Unit IV: Ilmu Pengetahuan Sosial . Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Dilema Bias dan Pendidikan Gender pada Anak Usia Dini. (14 Januari 2020). Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT) UGM , (https://pssat.ugm.ac.id/id/dilema- bias-dan-pendidikan-gender-pada-anak-usia-dini/).
Eckert, P; McConnell-Ginet, S. (2003). Language And Gender . Cambridge: Cambridge University Press.
Erianjoni. (2011). Pembelajaran IPS: (Konsepsi, Strategi dan Refleksi) . Padang:
Universitas Negeri Padang.
Fundrika, B. A. & Varwati, L. (8 Juni 2021). Menteri PPPA: Kesetaraan Gender di Indonesia Masih Belum Sepenuhnya Tercapai. Suara.com ,
(https://www.suara.com/lifestyle/2021/06/08/113332/menteri-pppa-kesetaraan- gender-di-indonesia-masih-belum-sepenuhnya-tercapai).
Gender and Health. (Tanpa Tahun). World Health Organization ,
(https://www.who.int/health-topics/gender).
Harahap, Z. (2003). Menggugat Hukum yang Bias Gender. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 10 (22), 90 –101.
Haryati. (2012). Konstruktivisme Bias Gender Dalam Media Massa. Penelitian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika , 10 (1), 41 –55.
Herman. (6 April 2021). Untuk Milenial dan Gen Z, Ini Syarat Jadi Generasi Tangguh.
Berita Satu , (https://www.beritasatu.com/nasional/756133/untuk-milenial-dan- gen-z-ini-syarat-jadi-generasi-tangguh). Implementasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. (27 Agustus 2020). Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia , (https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3150).
Iswara, M. A. (24 November 2020). Bagaimana Kesetaraan Gender di Ujung Tanduk Saat Pandemi Menerjang. Tirto.id , (https://tirto.id/bagaimana-kesetaraan-gender- di-ujung-tanduk-saat-pandemi-menerjang-f7b2).
Jayani, D. H. (11 Oktober 2019). Perempuan Indonesia Digaji Lebih Rendah dari Pekerja Laki-laki. Databoks ,
(https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/11/kesenjangan-upah-antar- gender-semakin-melebar).
Juliana, G. dkk. (2019). Bias Gender Dalam Pendidikan (Studi Kasus Pembelajaran Sosiologi Kelas XI dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sosiologi di MAN 1 Buleleng. e-Journal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha . 1 (1), 23 –32.
Kasus Aice: Dilema Buruh Perempuan di Indonesia dan Pentingnya Kesetaraan Gender di Lingkungan Kerja. (18 Maret 2020). The Conversation , (https://theconversation.com/kasus-aice-dilema-buruh-perempuan-di-indonesia- dan-pentingnya-kesetaraan-gender-di-lingkungan-kerja-133010).
Kirnandita, P. (16 Maret 2017). Ketika Perempuan Dinomorduakan di Dunia Kerja.
Tirto.id , (https://tirto.id/ketika-perempuan-dinomorduakan-di-dunia-kerja-ckPK). Laili, M. H., & Damayanti, A. (2018). Kesenjangan Upah Antargender di Indonesia:
Bukti Empiris di Sektor Manufaktur. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia , 1 –21.
Martanti, F. (2018). Penanaman Konsep Gender Pada Mata Pelajaran Ips Sd. MAGISTRA: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar Dan Keislaman , 8 (1), 78 –95. Martoella, P. H. (1987). Social Studies for Elementary School Children, Developing Young Citizens . New York: McMillan College Publishing Company.
Mengel, F., dkk. (2017). Gender Bias inTteaching Evaluations. Journal of the European Economic Association , 17 (2), 535 –566.
Menjadi Milenial Tangguh Hadapi Tantangan. (11 Desember 2020). Tempo.co , (https://nasional.tempo.co/read/1413501/menjadi-milenial-tangguh-hadapi- tantangan).
Murfi, A. (2014). Bias Gender dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Kristen. Jurnal Pendidikan Islam , 3 (2), 267. Pandemi Menjadi Faktor Adanya Kesenjangan Gender. (18 September 2021).
Sinarpaginews.com , (https://sinarpaginews.com/destinasi/44370/pandemi- menjadi-faktor-adanya-kesenjangan-gender.html). Pengarusutamaan Gender. (19 Juni 2011). Kertas Kebijakan ,
(https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/51014-35739-1.-pengarusutamaan- gender.pdf).
Pryzgoda, J. & Chrisler, J. C. (2000). Definitions of Gender and Sex: The Subtleties of Meaning. Sex Roles , 43 (7/8), 553 –569.
Purnamasari, D. M. (13 Oktober 2021). Menteri PPPA: Indonesia Peringkat 101 Dari 156 Dalam Hal Gender Gap. Kompas.com , (https://nasional.kompas.com/read/2021/10/13/12391921/menteri-pppa- indonesia-peringkat-101-dari-156-dalam-hal-gender-gap?page=all).
Purnomo, A. dkk. (2016). Model Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Pada Materi Kontroversi (Controversy Issues) di Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Kota Semarang. Jurnal Penelitian Pendidikan , 33 (1), 13 –25.
Putry, R. (2016). Manifestasi Kesetaraan Gender Di Perguruan Tinggi. JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling , 2 (2), 164 –182.
Riset: Ada Bias Gender Dalam Buku Pelajaran di Indonesia dan Beberapa Negara Mayoritas Muslim Lain. (19 Maret 2020). The Conversation ,
(https://theconversation.com/riset-ada-bias-gender-dalam-buku-pelajaran-di- indonesia-dan-beberapa-negara-mayoritas-muslim-lain-134143). Santrock, J. W. (2003). Adolescence (Perkembangan Remaja) . Erlangga. Sasmita, I. (3 Februari 2015). Bias Gender Ketenagakerjaan Perempuan di Indonesia Masih Tinggi. Republika ,
(https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/02/03/nj77xl-bias-gender- ketenagakerjaan-perempuan-di-indonesia-masih-tinggi). Somantri, N. (2001). Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS . Bandung: PPS-FPIPS UPI dan Remadja Rosda Karya.
Sullivan, J., dkk. (2018). Backlash against gender stereotype-violating preschool children. PLoS ONE , 13 (4), 1 –24.
West, C., & Zimmerman, D. H. (1987). Doing gender and health. Journal of Chemical Information and Modeling , 1 (2), 125 –151.
Wijayanti,  I.  (2015). Studi  Kasus  Belajar  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  Bagi  Anak Penyandang  Masalah  Sosial .  Thesis.  Lampung:  Pascasarjana  FKIP Universitas Lampung .