## PROSEDUR PELAPORAN SPT TAHUNAN BADAN LEBIH BAYAR PADA KPP MAKASSAR BARAT
(Reporting Procedure of Tax Notification Annual Corporation Over Payment at Tax Office West Makassar)
Lina Mariana
(Politeknik Informatika Nasional) linamariana90@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Prosedur  Pelaporan  SPT Tahunan Badan Lebih Bayar pada KPP Makassar Barat. Jenis penelitian yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif,  yaitu  penulis  memberikan gambaran  dan  menjelaskan  tentang  topik  penelitian  secara  objektif berdasarkan  keadaan  yang  sebenarnya  diteliti.  Penelitian  ini  dilakukan selama  kurang  lebih  satu  bulan,  yaitu  pada  bulan  Juli  2018.  Data  yang didapatkan  oleh  penulis  berasal  dari  data  yang  diberikan  langsung  oleh tempat penelitian dan data yang juga didapatkan melalui wawancara serta observasi  langsung.  Data  ini  yang  kemudian  diolah  oleh  penulis  untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa  prosedur  dalam  melakukan  pelaporan  SPT  Tahunan  badan  yaitu pertama  sebelum  melapor  wajib  pajak  badan  harus  terlebih  dahulu mengisi  SPT  Badan  kemudian  Jika  SPT  Tahunan  badan  berstatus  lebih bayar,  maka  wajib  pajak  bisa  mengajukan  restitusi  atau  kompensasi  dan jika pelaporan SPT Tahunan badan lebih bayar melalui e-filling maka akan diarahkan  untuk  melapor  manual  ke  KPP  dengan  membawa  file csv .
Wajib  pajak  dapat  memperoleh  restitusi  dan  kompensasi  setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak.
Keyword : Pajak, SPT  Lebih Bayar, Badan

## I.  PENDAHULUAN
Pembangunan  infrakstruktur  dan  pengembangan  sumber  daya manusia  tentunya  memerlukan  biaya  yang  sangat  besar.  Pembangunan ini  memerlukan  dana  investasi  yang  tidak  sedikit.  Sumber  dari pembiayaan  ini  tentu  adalah  kas  negara  atau  disebut  APBN  (Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Negara).  Untuk  kas  negara  ini  berasal  dari pendapatan negara tersebut seperti pendapatan dari sektor Pajak, sektor sumber  daya  alam  (migas  dan  non  migas),  pendapatan  pembagian BUMN, dan sumber pendapatan lainnya (Muaya, 2016:748-749).
Pajak  pusat  terdiri  atas  Pajak  Penghasilan  (PPh),  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  Pajak  atas  Barang  Mewah  (PPNBM)  Pajak Materai dan Pajak Bumi Bangunan (PBB). Jenis pajak penghasilan (PPh) merupakan  pajak  yang  dipungut  dari  penghasilan  orang  pribadi  atau badan.  Pajak  penghasilan  ini  harus  dilaporkan  setiap  masa  dan  setiap tahun  dimana  ketika  wajib  pajak  tidak  melaporkan  pajaknya  maka  akan dikenakan  denda  dari  Direktorat  Jendral  Pajak.  Wajib  pajak  melaporkan pajaknya  dengan  melampirkan  SPT  yang  nantinya  diserahkan  kepada kantor pajak atau dilaporkan secara online (Pajak, 2011) .
Kadang  dalam  perhitungan  pajak  orang  pribadi  atau  badan ditemukan adanya kelebihan pembayaran pajak atau disebut lebih bayar. Itu  terjadi  ketika  pajak  terutang  lebih  kecil  dari  jumlah  kredit  pajak  dalam satu  tahun  pajak.  Menurut  pasal  28A  UU  36  tahun  2008  tentang  pajak penghasilan  menyatakan  bahwa  apabila  pajak  yang  terutang  untuk  satu tahun  pajak  ternyata  lebih  kecil  dari  jumlah  kredit  pajak  sebagaimana dimaksud dalam pasal  28 ayat (1),  maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang  pajak  beserta  sanksi-sanksinya.      Berdasarkan  pasal  28A  diatas dapat  diketahui  bahwa  kelebihan  pembayaran  pajak  dapat  dikembalikan kepada wajib pajak dengan syarat harus dilakukan pemeriksaaan terlebih dahulu  agar  dapat  dipastikan  uang  yang  dikembalikan  tersebut merupakan  hak wajib pajak tersebut.  Hal inilah  yang  belum banyak  wajib pajak memahaminya sehingga  membuat beberapa wajib pajak tidak mau mengurus  kelebihan  pembayaran  pajaknya  karena  tidak  mengetahui prosedurnya.
Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Badan Lebih Bayar Pada KPP Makassar Barat ”.

## II.  TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Landasan Teori
1.  Pengertian Pajak
Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani mengemukakan bahwa :
“Pajak adalah iuran kepada  negara (yang  dapat dipaksakan) yang terutang  oleh  yang  wajib  membayarnya  menurut  peraturan- peraturan,  dengan  tidak  mendapat  prestasi  kembali,  yang langsungdapat  ditunjuk,  dan  yang  gunanya  adalah  untuk membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubungan  dengan tugas  negara  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan ”  (Pohan,
2014).
Menurut Undang-undang KUP No.6 Tahun 1983 yang terakhir diubah  sebagaimana  mestinya  dengan  Undang-Undang  No.  16 Tahun  2009: “Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ”
Dari  beberapa  defenisi  tersebut,  Mardiasmo  (2016:10) menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :
a.  Iuran dari rakyat kepada negara
Yang  berhak  memungut  pajak  hanyalah  negara.  Iuran  tersebut berupa uang (bukan barang).
b.  Berdasarkan undang-undang
Pajak  dipungut  berdasarkan  atau  dengan  kekuatan  undang- undang serta aturan pelaksanaannya.
c.  Tanpa  jasa  timbal  atau  kontraprestasi  dari  negara  yang  secara langsung  dapat  ditunjuk.  Dalam  pembayaran  pajak  tidak  dapat ditunjukkan adanya kontaprestasi individual oleh pemerintah.
d.  Digunakan  untuk  membiayai  rumah  tangga  negara,  yakni pengeluaran-pengeluaran  yang  bermanfaat  bagi  masyarakat luas.
2.  Fungsi Pajak
Menurut (Mardiasmo, 2016) fungsi pajak ada dua, yaitu:
a. Fungsi anggaran ( budgetair )
Pajak  berfungsi  sebagai  salah  satu  sumber  dana  bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
b. Fungsi mengatur ( regulerend )
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaanpemerintah dalam bidang sosial ekonomi
3.  Sistem Pemungutan Pajak
Menurut (Pohan, 2014), sistem pemungutan pajak terdiri dari:
a. Self assessment system (sistem menghitung pajak sendiri)
b. Official  assessment  system (pemungutan  dengan  sistem ketetapan)
c. Withholding tax system
4.  Stelsel Pajak (cara pemungutan pajak)
Menurut  Resmi  (2012:8)  dalam  (Nesare,  Tinangon,  & Warongan, 2016) bahwa cara pemungutan pajak atau stelsel pajak terdiri atas:
a.  Stelsel nyata
Stelsel  nyata  yakni  pengenaan  pajak  didasarkan  pada objek  yang  sesungguhnya  terjadi  (yakni  penghasilan  yang nyata)  sehingga  pemungutan  pajak  baru  dapat  dilakukan  pada
akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya dari tahun yang bersangkutan diketahui.
b.  Stelsel anggapan
Stelsel anggapan yakni pengenaan pajak didasarkan pada suatu  anggapan  yang  diatur  oleh  undang-undang.  Misalnya, penghasilan  suatu  tahun  dianggap  sama  dengan  tahun sebelumnya,  sehigga  pada  awal  tahun  pajak  sudah  dapat ditetapkan  besarnya  pajak  yang  terutang  untuk  tahun  pajak berjalan.
c.  Stelsel campuran
Stelsel  ini  merupakan  kombinasi  antara  stelsel  nyata  dan stelsel  anggapan.  Pada  awl  tahun,  besarnya  pajak  dihitung berdasarkan  suatu  anggapan,  kemudian  pada  akhir  tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila  besarnya  pajak  sesungguhnya  lebih  besar  daripada menurut  anggapan,  maka  wajib  pajak  harus  membayar kekurangannya. Sebaliknya, jika lebih kecil, maka kelebihannya dapat  diminta  kembali  (restitusi)  atau  dikompensasikan  pada tahun-tahun berikutnya.
5.  Surat Pemberitahuan (SPT)
a.  Pengertian SPT
Surat pemberitahuan (SPT) adalah  surat yang oleh  wajib pajak digunakan  untuk  melaporkan  perhitungan  atau  pembayaran pajak,  objek  pajak  atau  bukan  objek  pajak,  dan  harta  serta kewajiban  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan perpajakan. (Pohan, 2014)
b.  Fungsi SPT
Menurut  (Pohan,  2014)  fungsi  surat  pemberitahuan  bagi  wajib pajak  penghasilan  adalah  sebagai  sarana  untuk  melaporkan dan  mempertanggung  jawabkan  penghitungan  jumlah  pajak syang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
1)  Pembayaran  dan  pelunasan  pajak  yang  telah  dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
2)  Penghasilan  yang  merupakan  objek  pajak  dan  bukan  objek pajak
3)  Harta dan kewajiban
4)  Pembayaran  dari  pemotong  atau  pemungut  tentang pemotongan  atau  pemungutan  pajak  orang  pribadi  atau badan  lain  dalam  1  (satu)  masa  pajak  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
c.  Jenis SPT
Menurut  (Pohan,  2014)  surat  pemberitahuan  terdiri  dari  dua jenis, yakni :
1)  Surat pemberitahuan masa yakni surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak, terdiri dari :
a)  SPT Masa PPh Pasal 21/26
b)  SPT Masa PPh Pasal 22
c)  SPT Masa PPh Pasal 23/26
d)  SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) final
e)  SPT Masa PPh Pasal 15
f)  SPT Masa PPN dan PPnBM
g)  SSP  PPh  pasal  25  sebagai  media  pelaporan  angsuran
PPh badan / orang pribadi.
2)  Surat  pemberitahuan  tahunan  yakni  SPT  untuk  suatu  tahun pajak atau bagian tahun pajak yang terdiri dari:
a)  SPT Tahunan PPh Badan
b)  SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
d.  Batas waktu penyampaian SPT
Batas waktu penyampaian SPT adalah :
1)  Untuk  surat  pemberitahuan  masa,  paling  lama  20  (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak
2)  Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang  pribadi,  paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak
3)  Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak  badan,  paling  lama  4  (empat)  bulan  setelah  akhir tahun pajak
e.  Perpanjangan batas waktu penyampaian SPT tahunan
1)  Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian  SPT  tahunan  PPh  untuk  paling  lama  dua bulan  dengan  cara  menyampaikan  pemberitahuan  secara tertulis  atau  dengan  cara  lain  kepada  Dirjen  Pajak  yang ketentuannya  diatur  dengan  atau  berdasarkan  peraturan Menteri Keuangan
2)  Pemberitahuan harus disertai dengan penghitungan sementara pajak yang terutang  dalam satu tahun pajak dan surat  setoran  pajak  sebagai  bukti  pelunasan  kekurangan pembayaran  pajak  yang  terutang,  yang  ketentuannya  diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
3)  Apabila  SPT  tidak  disampaikan  sesuai  batas  atau  batas waktu  perpanjangan  penyampaian  SPT  tahunan,  dapat diterbitkan surat teguran.

## III.  METODELOGI PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  berlangsung  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Makassar  Barat  sedangkan  waktu  penelitian dilaksanakan  dalam  jangka  waktu  kurang  dari  1  (satu)  bulan  yaitu  pada bulan Oktober 2018.

## Jenis dan Desain Penelitian
Dalam  penelitian  ini  Jenis  dan  Desain  yang  digunakan  adalah metode  kualitatif  deskriptif,  yaitu  untuk  mengetahui,  menjelaskan  serta menggambarkan  Prosedur  Pelaporan  SPT  Tahunan  Badan  Lebih  Bayar pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Barat.

## Metode Analisis Data
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  deskriptif  kualitatif.  Analisis  dilakukan  dengan  metode  deskriptif kualitatif  yaitu  data  dikumpulkan,  disusun,  dikelompokkan,  dan  dianalisa. Deskriptif  kualitatif  juga  merupakan  analisis  yang  dilakukan  dengan  cara mengambarkan  fakta  atau  keadaan  yang  terjadi  di  lapangan  atas  suatu obyek  dalam  bentuk  uraian  kalimat  berdasarkan  informasi  dari  pihak berwewenang  melalui  wawancara,  pengamatan  langsung  di  lapangan serta laporan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dari hasil tersebut kemudian  disimpulkan  untuk  memperoleh  gambaran  yang  jelas  terhadap permasalahan yang diajukan.

## IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Penyajian Data Hasil Penelitian
Dalam  penelitian  ini  data  yang  didapatkan  oleh  penulis  berasal dari  data  yang  diberikan  langsung  oleh  KPP  Makassar  Barat  serta  juga data  yang      didapatkan  melalui  wawancara  dan  observasi  langsung. Berikut ini adalah data yang berhasil diperoleh penulis :
1.  Jumlah Wajib Pajak KPP Makassar Barat
Selain data tentang prosedur penulis juga mendapatkan data tentang jumlah  wajib  pajak  di  KPP  Makassar  Barat.  Adapun  jumlahnya  dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1 Jumlah dan Realisasi Pelaporan SPT Tahunan WP Badan
Tahun Jumlah Wajib Pajak Pelaporan SPT Tepat Waktu Total 2013 9.994 1.718 2.190 2014 10.478 1.940 2.316 2015 10.930 1.900 2.395 2016 11.493 1.734 2.416 2017 11.928 1.727 2.260 Sumber : KPP Makassar Barat 2018
Tabel 2 Jumlah WP yang Melapor Lebih Bayar, Kurang Bayar,Nihil
Tahun Lebih Bayar Kurang Bayar Nihil TOTAL 2013 - - - 2.190 2014 - - - 2.316 2015 1 392 2.002 2.395 2016 2 313 2.101 2.416 2017 7 317 1.936 2.260
Sumber : KPP Makassar Barat periode pelaporan tahun 2015-2017

## Pembahasan
1.  Jumlah WP Badan Yang Melaporkan SPT Tahunan

## Tabel  3 Jumlah WP Yang Melaporkan SPT Tahunan
Tahun Tidak Melaporkan Melaporkan Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu 2013 7.804 1.718 472 2014 8.162 1.940 376 2015 8.535 1.900 495 2016 9.077 1.734 682 2017 9.668 1.727 533
Sumber: Data diolah, 2018
Berdasarkan  Tabel  3  (tiga)  jumlah  wajib  pajak  badan  yang  tidak melaporkan pajaknya semakin bertambah tiap tahunnya dapat dilihat pada tahun  2013  yang  tidak  melaporkan  SPT  Tahunan  sebesar  7.804, kemudian meningkat pada tahun 2014 sebanyak 8.162, pada tahun 2015 sebesar  8535, pada tahun 2016 sebanyak 9.077 dan meningkat lagi pada tahun  2017  sebesar  9.668  wajib  pajak  yang  tidak  melaporkan  SPT Tahunannya.  Hal  ini  bisa  disebabkan  karena  jumlah  wajib  pajak  badan yang  juga  semakin  bertambah  setiap  tahunnya  yang  dapat  dilihat  pada tabel 1.
Untuk  wajib  pajak  yang  melaporkan  SPT  Tahunan  tepat  waktu masih  tidak  menentu  atau  mengalami  kenaikan  dan  penurunan  tiap tahunnya  seperti  pada  tahun  2013  jumlah  wajib  pajak  yang  melaporkan SPT Tahunan  secara  tepat  waktu  sebanyak  1.718,  kemudian  mengalami kenaikan  pada  tahun  2014  sebesar  1.940,  setelah  itu  terus  mengalami penurunan  pada  tahun  2015  sebesar  1.900,  pada  tahun  2016  sebanyak 1.734  dan  kembali  mengalami  penurunan  pada  tahun  2017  sebesar 1.727.  Hal  ini  juga  cenderung  terjadi  pada  wajib  pajak  yang  melaporkan SPT  Tahunan  tidak  tepat  waktu  dimana  pada  tahun  2013  jumlahnya sebesar 472, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2014 sebanyak 376, setelah itu mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi 495, pada tahun  2016  kembali  mengalami  peningkatan  menjadi  682  dan  kembali mengalami  penurunan  pada  tahun  2017  sebanyak  533  wajib  pajak  yang melaporkan SPT Tahunannya tidak tepat waktu.
2.  Jumlah WP Melapor Lebih Bayar, Kurang Bayar dan Nihil
Tabel 4 Jumlah WP yang Melapor Lebih Bayar, Kurang Bayar, Nihil
Tahun Lebih Bayar Kurang Bayar Nihil TOTAL 2013 - - - 2.190 2014 - - - 2.316 2015 1 392 2.002 2.395
2016 2 313 2.101 2.416 2017 7 317 1.936 2.260
Sumber : KPP Makassar Barat periode pelaporan tahun 2015-2017
Berdasarkan  tabel  4  diatas  dapat  dilihat  untuk  pelaporan  SPT Tahunan  Badan  yang  mengalami  lebih  bayar  mengalami  peningkatan dimulai  pada  tahun  2015  hanya  1  wajib  pajak  yang  melapor  lebih  bayar kemudian  meningkat  menjadi  2  wajib  pajak  pada  tahun  2016  setelah  itu kembali  mengalami  peningkatan  pada  tahun  2017  dimana  ada  7  wajib pajak  yang  melaporkan  SPT  Tahunannya  lebih  bayar.  Untuk  pelaporan SPT  Tahunan  Badan  kurang  bayar  pada  tahun  2015  terdapat  392  wajib pajak yang berstatus kurang bayar kemudian mengalami penurunan pada tahun  2016  menjadi  313  dan  kembali  mengalami  kenaikan  menjadi  317 pada  tahun  berikutnya  yaitu  2017.  Sedangkan  untuk  pelaporan  SPT Tahunan Nihil pada tahun 2015 terdapat 2.002 wajib pajak yang  melapor nihil  kemudian  mengalami  kenaikan  pada  tahun  2016  menjadi  2.101  dan setahun  kemudian  atau  pada  tahun  2017  mengalami  penurunan  menjadi 1.936 wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan nihil.
3.  Persentase Jumlah WP yang Melapor
Tabel 5. Jumlah WP Yang Melaporkan SPT Tahunan
Tahun Jumlah WP Pelaporan SPT Persentase 2013 9.994 2.190 21,91% 2014 10.478 2.316 22,13% 2015 10.930 2.395 21,91% 2016 11.493 2.416 21,02% 2017 11.928 2.260 18,94%
Sumber : data diolah, 2018
Dari  data  diatas  dapat  dilihat  bahwa  tingkat  persentase  pelaporan SPT  Tahunan  wajib  pajak  badan  pada  KPP  Makassar  Barat  tidak
menentu atau mengalami kenaikan maupun penurunan setiap tahunnya. Pada  tahun  2013  tingkat  persentase  pelaporan  mencapai  21,91% kemudian mengalami kenaikan  pelaporan SPT pada tahun 2014 menjadi 22,13%. Setahun kemudian atau pada tahun 2015 mengalami penurunan yaitu  sebesar  21,91%  dan  pada  tahun  2016  kembali  mengalami penurunan  menjadi  21,02%.  Setelah  itu  mengalami  penurunan  pada tahun  2017  menjadi  18,94%.  Walaupun  jumlah  wajib  pajak  terus bertambah  tiap  tahun  tapi  tidak  menjamin  jumlah  wajib  pajak  yang melapor SPT juga akan terus meningkat setiap tahunnya.
4.  Pelaporan SPT Tahunan Badan
Dalam  pelaporan  SPT  Tahunan  wajib  pajak  badan  seringkali ditemui  beberapa  masalah,  berdasarkan  prosedur  yang  telah  ada  pada bagian  B  maka  penulis  akan  membahas  prosedur  pelaporan  SPT Tahunan  Badan  tersebut  terutama  jika  terjadi  lebih  bayar.  Adapun pembahasannya sebagai berikut:
a.  Pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan dengan cara:
1)  Disampaikan  secara  langsung  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar
2)  Dikirim melalui pos, jasa ekspedisi, atau kurir
3)  Melalui  saluran  tertentu,  termasuk e-filling ( djponline )  atau jasa pelayanan pelaporan e-filling lainnya.
b.  Batas waktu pelaporan SPT Tahunan wajib pajak badan adalah pada akhir bulan april. Bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT  Tahunannya  maka  akan  menerma  sanksi  denda administrasi sebesar Rp 1.000.000 (Untuk WP badan).
c.  Wajib  pajak  (WP)  yang  melaporkan  Surat  Pemberitahuan Tahunan        (SPT)  pajaknya  akan  menerima  pemberitahuan apakah  laporan  mereka  statusnya  nihil,  kurang  bayar,  atau lebih bayar. Bila keterangannya lebih atau kurang bayar, maka ada  tahapan  yang  mesti  dilalui  oleh  WP  untuk  menyelesaikan laporan  tersebut.  Jika  lebih  bayar  berarti  ada  kelebihan
pembayaran pajak yang dapat diminta oleh WP melalui Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP)  tempatnya  terdaftar.  Sedangkan kurang  bayar  artinya  ada  kekurangan  pajak  yang  harus ditambah  lagi  oleh  WP  sehingga  laporan  pajaknya  bisa rampung alias nihil. Bagi yang kurang bayar, bisa setor di ATM, tidak perlu ke bank.
d.  Bagi wajib pajak (WP) yang melakukan pelaporan secara online melalui e-filling yang  mengalami  lebih  bayar  kadang  tidak  bisa menyelesaikan  pelaporan  tersebut  pada e-filling dan  harus melapor  secara  manual  dengan  datang  langsung  ke  Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP)  dimana  WP  terdaftar  dengan membawa file CSV . Akan tetapi berdasarkan wawancara  yang dilakukan dengan pelaksana Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon 1) bapak Helmi mengatakan bahwa sebenarnya untuk pelaporan  SPT  Tahunan  WP  badan  yang  mengalami  lebih bayar  dan  dilaporkan  melalui e-filling dapat  diselesaikan dengan  cara  pada  bagian  terakhir  pada  proses  pelaporan mencentang  bagian  13  a  atau  b  atau  mencentang  17D  UU KUP,  nanti  bagian  pelayanan  akan  memprint  SPT  tersebut untuk selanjutnya dikirim ke bagian Waskon 1 untuk diproses.
e.  Wajib  pajak  yang  dalam  pelaporan  pajaknya  berstatus  lebih bayar  dapat  mengajukan  restitusi  atau  kompensasi  atas kelebihan  pembayaran  pajak  tersebut.  Untuk  pengajuan restitusi menurut bapak Helmi adalah sebagai berikut:
1)  Wajib pajak mengajukan permohonan restitusi ke Direktorat Jendral Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dimana wajib pajak terdaftar.
2)  Setelah  SPTLB  (Surat  Pemberitahuan  Pajak  Lebih  Bayar) masuk jangka waktu 30 hari kerja termasuk akan dilakukan pemeriksaan.  dan  akan  diterbitkan  SKPPKP  (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak).
3)  Setelah  diterbitkan  SKPPKP  juga  dibutuhkan  waktu  30  hari untuk  diterbitkannya  SPMKP  (Surat  Perintah  Membayar Kelebihan Pajak).
4)  Setelah  SPMKP  terbit  dengan  jangka  waktu  3  hari  akan terbit SPPPD (Surat Perintah Pembayaran Pencairan Dana) yang selanjutnya akan dicairkan di KPPN.
f. Menurut  bapak  Helmi  untuk  pengajuan  restitusi  ini  tidak memiliki  batas  nominal  tapi  dalam  prosesnya  akan  berbeda berdasarkan nominal pengajuan restitusi tersebut.
1)  Nominal  Rp  0 –  Rp  1.000.000.000  akan  diproses  di  seksi
Waskon 1 (pengawasan dan konsultasi)
2)  Sedangkan  untuk  nominal  diatas  Rp  1.000.000.000  akan diproses dibagian seksi pemeriksaan
Begitupun dengan restitusi dan kompensasi memiliki perbedaan dimana restitusi akan diproses di bagian Waskon 1 tentunya dengan nominal dibawah Rp 1.000.000.000 sedangkan kompensasi akan diproses di bagian Pemeriksaan.
5.  Prosedur Pelaporan SPT Badan Lebih Bayar
Adapun  prosedur  pelaporan  SPT  Badan  lebih  bayar  adalah  sebagai berikut :
a.  Jika WP melapor dengan menggunakan E-Filling dan ternyata SPT tahunan  badannya  menunjukkan  “Lebih  Bayar”  maka  secara otomatis  sistem  akan  memerintahkan  WP  Badan  untuk  melapor SPT  tahunan  secara  manual  ke  KPP  dimana  WP  tersebut terdaftar.
b.  WP Badan lalu datang ke KPP tempat terdaftar dengan membawa hardcopy SPT hasil print out dari E-SPT dan membawa file CSV .
c.  SPT  Tahunan  Badan  Lebih  Bayar  hanya  bisa  dilaporkan  apabila telah mendapat persetujuan dari AR (Account Representative) dan telah di tanda tangani oleh AR.
d.  Setelah  itu  WP  bisa  melaporkan  SPT  Tahunan  Badan  Lebih Bayarnya  dan  akan  menerima  bukti  penerimaan  surat  lapor tahunan “Lebih Bayar”
e.  WP  akan  menunggu  kurang  lebih  4  (empat)  bulan  untuk mendapatkan  konfirmasi  dari  KPP  tentang  status  kelebihan  bayar pajaknya

## V.  KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kesimpulan  yang  bisa  ditarik  berdasarkan  pembahasan  pada  bab sebelumnya  tentang  Prosedur  Pelaporan  SPT  Tahunan  Badan  Lebih Bayar adalah sebagai berikut:
1.  Jika  Pelaporan  SPT  Tahunan  badan  melalui e-filling dan  terjadi status  SPT  lebih  bayar,  maka  wajib  pajak  akan  diarahkan  oleh sistem  untuk  melapor  secara  manual  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak dengan membawa file CSV
2.  Pelaporan SPT Tahunan Badan Lebih Bayar hanya bisa di laporkan jika  sudah  diperiksa  dan  mendapat  persetujuan  dari  AR  ( Account Representative ).
3.  Jika  SPT  Tahunan  Badan  Lebih  Bayar,  maka  WP  berhak  untuk mengajukan restitusi atau kompensasi setelah dilakukan pemeriksaan oleh KPP

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  maka saran yang penulis dapat sampaikan adalah:
1. Disarankan  kepada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Makassar  Barat  agar lebih  mensosialisasikan  mengenai  prosedur  pelaporan  pajak  jika terjadi  lebih  bayar  karena  masih  banyak  wajib  pajak  yang  belum mengerti tentang prosedurnya pelaporan SPT Tahunan Lebih Bayar.
2. Disarankan  kepada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Makassar  Barat  untuk lebih  meningkatkan  sosialisasi  tentang  pelaporan  SPT  Tahunan badan  karena  masih  rendahnya  tingkat  pelaporan  SPT  Tahunan badan  atau  KPP  dapat  mendata  ulang  jumlah  wajib  pajaknya  agar pelaporan pajak lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Aina, M.  (2017, November). Faktor-Faktor Kesulitan Pengisian Spt Masa Dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kecamatan Pamekasan. Aktiva Jurnal Akuntansi, 2 (2), 69-70.
Dwi  Nugroho,  D.  A.,  Handayani,  S.  R.,  &  Saifi,  M.  (2014).  Pengaruh  Layanan Drop Box Dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan  (Spt)  Tahunan  Pajak  Penghasilan. Jurnal  E-Perpajakan, 1 (1), 3.
Mardiasmo. (2016). Perpajakan - Edisi Revisi 2016. Yogyakarta: Cv Andi Offset.
Muaya,  A.  (2016).  Analisis  Perhitungan,  Penetapan  Dan  Pelaporan  Pajak Penghasilan  Pasal  21  Pada  Yayasan  Perguruan  Tinggi  Katolik Keuskupan Manado. Jurnal Emba, 4 (2), 748-749.
Mulyadi. (2013). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
Nesare, V. C., Tinangon, J., & Warongan, J. (2016, September). Analisis Potensi Dan Efektivitas Pungutan Pajak Air Tanah Di Kabupaten Minahasa Utara.
Jurnal Emba, 4 (4), 1231.
Pajak. (2011, Agustus Jumat). Dipetik Juli Kamis, 2018, Dari Direktorat Jenderal
Pajak Kementrian Keuangan: Http://Www.Pajak.Go.Id/Content/Article/Jenis-Pajak Pohan,  C.  A.  (2014). Perpajakan  Indonesia  Teori  Dan  Kasus. Jakarta:  Mitra Wacana Media.
Pohan,  C.  A.  (2014). Perpajakan  Indonesia  Teori  Dan  Kasus. Jakarta:  Mitra Wacana Media.
Usman,  S.  (2017).  Restitution  And  Restitution  Examination  Managerial  Process Kppn Value Added Tax In Manokwari. Jurnal Nusamba, 2 (1), 60.