PENYELESAIAN PROBLEM HUKUM MELALUI PENDEKATAN MAQASID SHARI’AH
Edi Susilo
Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung Email: edi_susilo13@yahoo.com

## Abstrak
The Maqasid Shari'ah theory finds its urgency when it is formulated as an alternative to solve  various matters  related  to the  formulation of law. Interestingly  Maqasid Shari'ah can be transformed in the present context, in the field of law, social and even economic issues, and others. Because indeed the Maqasid Shari'ah theory is formulated to deal with changes, the induction method which is the basis of the theory is the keyword that causes it to be dynamic and can be applied in different contexts. This research is library research. It will explore Maqasid Sharia as a method in istinbath Law. The results of the study are, that    Maqasid  Shar'iah  can  be  used  as  an  approach  in  ijtihad  to  respond  to  the development of the times by still referring to the al-Qur'an and al-Hadith, by combining particular texts and global intentions. Whereas to find out the  Maqasid Shari'ah can be done  through istiqra '(taking several samples) for  the shari'at applied, and by studying the arguments of the verses of the al-Quran.
Keywords: Maqasid, Syari’ah, Istinbath, Law.

## A. Pendahuluan
Tidak  ada  satupun  hukum  yang  telah  ditetapkan  oleh  Allah  swt.  untuk hambaNya,  kecuali  untuk  kebaikan  dan  kemaslahatan.  Oleh  karena  itu,  semua pembebanan  syari’at  kepada  manusia  adalah  untuk  memelihara  sebuah kemaslahatan.  Tujuan  syari’at  yang  telah  diformulasikan  oleh  Allah  tersebut tidaklah  keluar  dari  tiga  bagian,  yakni: Pertma,  Daruriyyat,  Kedua,  Hajiyyat  dan Ketiga Tahsiniyyat. 1 Abu  Ishaq  al-Shatiby ,  dalam  kitabnya  yang  sangat  terkenal,  berjudul: Al- Muwafaqat  fi  Usul  al-Shari’ah begitu  pula  Al-Ghazali  dan  gurunya  Al-Juwaini, sudah mulai melihat hukum Islam dari aspek tujuan syari’at.
Memahami tujuan syari’at adalah inti dari semua penelitian dan pengkajian dalam ilmu usul fiqh. 2 Sedangkan Al-Quran dan  Sunnah menjadi landasan untuk mengkaji  hukum shar’i .  Sebagaimana  telah  dipahami  bahwa  hukum terus berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  zaman,  maka  ephistemologi pembahasan  tentang  hal  tersebut  harus  terus  berkembang  pula.  Seperti  dalam fiqh  klasik  yang  membahas  tentang  kewajiban  mengeluarkan  zakat  tumbuh- tumbuhan, hanya dibatasi pada tumbuhan yang menadi makanan pokok, seperti wajibnya  zakat gandum,  padi, jagung  dan  makanan  pokok  lainnya.  Sedangkan kelapa, sawit, serta biji-bijian lainnya termasuk rempah-rempah walaupun mahal harganya    tidak  digolongkan  dalam  tumbuhan  yang  wajib  dizakati.  Begitu halnya  dengan  zakat  profesi,  gaji  dan  pengasilan  yang  sah  lainnya  selain perniagaan,  juga  tidak  wajib  dizakat,  dengan  alasan  tidak  ada ‘illat hukum  dan tidak ada dalil teks dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
1 Wahbah  az-Zuhaily, al-Wajiz  fi  Usul  al-Fiqh, (Beirut:  Dar  al-Fikr,  2010)  hal  219-222.  Lihat juga Abu Ishaq Al-Shatiby, Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah , (Libanon: Dar al-Ma’rifah,1997), h. 324.
2 Firdaus, Ushul Fiqh, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 236.
Namun,  setelah  para  ulama  Islam  terus  mengkaji  hukum shar’i ini  pada aspek al-Maqasid  al-Shari’ah, menemukan  perkembangan  ‘ llah hukum  makanan pokok menjadi ‘illah “produktif”.  Sehingga,  sederet  benda  yang  dulunya  belum masuk dalam daftar benda wajib zakat, maka kemudian menjadi wajib dizakati karena illah nya produktif.
Maka menarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Maqasid Syariah sebagai metode dalam menemukan sebuah hukum seiring problematika kehidupan saat ini semakin kompleks, begitu pula hukum  akan terus berkembang dan berubah seiring dengan perubahan peradaban manusia.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  adalah  penelitian kepustakaan ( library  research ) dengan pendekatan kualitatif. Karena pendekatan yang dipakai kualitatif, maka aspek yang menonjol adalah upaya memecahkan makna  berdasarkan  objek  kajiannya.  Atas  dasar  ini,  data  yang  diburu  dalam penelitian  ini  adalah  penjelasan  tentang Maqasid  Syariah sebagai  metode  dalam istinbath  Hukum  seiring  dengan  berkembangnya  problematika  kehidupan  saat ini, berikut mengkaji kehujan dari Maqasid Syariah . Sumber data yang digunakan adalah  bahan-bahan  kepustakaan.  Rujukan  utama  berupa  Al-Qur’an  dan  Al- Hadis  kemudian  didukung  oleh  rujukan-rujukan  berupa  kitab-kitab  yang membahas seputar Maqasid Syariah .

## C. Pembahasan

## C.1. Ephistimologi Maqasid Shari’ah
Makna Syari’at adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambaNya tentang  urusan  agama,  baik  berupa  ibadah  atau mu’amalah ,  yang  dapat menggerakkan  kehidupan  manusia. 3 Maksud-maksud  syari’at  adalah  tujuan yang  menjadi  target  teks  dan  hukum-hukum  partikular  untuk  direalisasikan dalam  dalam  kehidupan  manusia,  baik  berupa  perintah,  larangan  dan  mubah, untuk individu, keluarga, jamaah dan umat. 4 Maksud-maksud juga bisa disebut dengan  hikmah-hikmah  yang  menjadi  tujuan  ditetapkannya  hukum.  Karena setiap hukum yang disyari’atkan Allah untuk hambaNya, pasti terdapat hikmah, yang  bisa  diketahui  oleh  orang  yang  mengetahuinya,  karena  tidak  mungkin Allah  membuat  syari’at  dengan  sewenang-wenang,  sia-sia,  atau  kontradiksi dengan sebuah hikmah. 5
Maksud-maksud syari’at ini bukanlah illat yang disebutkan oleh para ahli ushul  fiqh  dalam  bab  qiyas,  dan  didefinisikan  dengan  sifat  yang  jelas,  tetapi seasuai  dengan  hukum. Al-Shatiby menguraikan  bahwa Maqasid  al-Shari’ah , ditinjau dari dua bagian. Pertama, berdasar pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. Kedua, berdasar pada tujuan manusia yang dibebani syariat. Pada tujuan awal,  yang pertama ,  berkenaan  dengan  segi  tujuan  Tuhan  dalam  menetapkan prinsip ajaran syariat, dan dari segi ini Tuhan bertujuan menetapkannya untuk
3 Yusuf  al-Qardhawi, Dirasah  fi  Fiqh  Maqasid  al-Syari’ah  Bayna  al-Maqasid  al-Kulliyah  wa  al- Nushush al-Juz`iyah , (Beirut: Dâr al-Syurûq, 2006), h. 12.
4 Ali  Mutakin, Teori Maqsid  Syariah  dan Hubungannya dengan Metode Istibath Hukum, Kanun Jurnal Ilmu Hukum-Vol.19,.No3, (Agustus-2017) h. 542.
5 Nispan Rahmi, “Maqasid al-Syariah: Melacak Gagasan Awal” , Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Vol.17, Nomor 2 Desember 2017, h.160.
dipahami,  juga  agar  manusia  yang  dibebani  syariat  dapat  melaksanakan,  juga agar  mereka  memahami  esensi  hikmah  syariat  tersebut.  Untuk  dapat memahami Maqasid  Shari’ah atau  tujuan  syari’ah  itu  secara  sempurna,  maka terlebih  dahulu  paparkan  beberapa  unsur  dari Maqasid  Shari’ah ,  yaitu Hakim, Hukum, Mahkum Fih dan Mahkum Alaih. 6
Dalam  syariat  Islam,  maka  tujuan  syariat  Islam  lebih  tinggi  dan  bersifat abadi.  Artinya  tidak  terbatas  kepada  lapangan  materil  saja  yang  bersifat sementara,  karena  faktor-faktor  individu,  masyarakat  dan  kemanusiaan  pada umumnya  selalu  diperhatikan  dan  dirangkaikan  satu  sama  lain,  dan  dengan hukum Islam dimaksudkan agar kebaikan umat manusia dapat terwujud.

## C.2. Klasifikasi Maqasid Syariah
Pemebebanan  hukum  syari’at  melekat  dengan  maksud-maksudnya  pada makhluk.  Maksud-maksud  syari’at  tersebut  dapat  diklasifikasikan  kepada  tiga macam, yaitu: daruriyyat, hajjiyyat, dan tahsiniyyat.
1. Daruriyyat
Adapun daruriyyat artinya sesuatu yang semestinya harus ada untuk menegakkan  kemaslahatan,  baik  agama  dan  dunia.  Seandainya  hal  itu tidak  ada,  maka  rusaklah  kemaslahatan  dunia  tidak  bejalan  dengan  baik kegiatan dunia tersebut,  dan dari aspek agama, tidak terlepas siksa Allah di akhirat dan berada dalam kerugian besar. 7
Daruriyyat ini mencakup masalah dasar-dasar ibadah, adat kebiasaan dan  mu’amalat.  Maka  masalah  pokok  ibadah  dari  aspek  perbuatan  yang harus  dilaksananakan  untuk  memelihara  agama,  seperti  beriman, mengucap  dua  kalimat  syahadah,  mendirikan  shalat,  membayar  zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, berhaji dan lain sebagainya, yang termasuk dalam hal-hal yang wajib dikerjakan.
Masalah adat kebiasaan meliputi hal-hal yang dapat memelihara jiwa dan  akal, yaitu makan, minum, sandang dan papan, dan  lain sebagainya. Dari  sudut  pandang daruriyyat dalam  hal  mu’amalat  adalah  memelihara keturunan  dan  harta,  termasuk  juga  memelihara  jiwa  dan  akal. 8 Dengan demikian maka daruriyyat seluruhnya ada lima macam, yaitu:
a. Memelihara agama;
b. Memelihara jiwa;
c. Memelihara keturunan;
d. Memelihara harta, dan;
e. Memelihara akal. Kelima  hal  tersebut  ini  berlaku  secara  universal  dan  dalam  agama apapun  di  dunia  ini  dan  termasuk  dalam darurah  ‘ainiyyah. Karena  setiap pribadi Muslim diwajibkan hal-hal tersebut di atas.
Menurut Al-Shatiby ada  lima  hal  yang  termasuk  dalam  kategori  ini yaitu  memelihara  agama,  jiwa,  kehormatan,  keturunan  dan  harta.  Untuk
6 Abu Ishaq Al-Shatiby, Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah, h. 324. 7 Andriyaldi,  “Ijtihad  Maqasidy  (Kontekstualisasi  Teori  Maqasid  Syariah  di  Era  Modern” Jurnal al-Hurriyah, Vol.14, Nomor 01 Januari-Juni 2013, h. 24.
8 Alvan  Fathony,  “Maqasid  al-Syariah  Sebagai  Konsep  Dasar  dalam  Terori  Pembentukan Hukum  Islam di  Indonesia”,  Jurnal Islam Nusantara,  Vol. 02, Nomor  02  (Juli-Desember 2018), h. 269.
memelihara lima hal pokok inilah syariat Islam diturunkan. Dalam setiap ayat hukum apabila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak  lain  adalah  untuk  memelihara  lima  hal  pokok  di  atas.  Seperti kewajiban qisas pada QS. al-Baqarah ayat 179 yang artinya:
"Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang bertakwa" 9
Dari  QS.  al-Baqarah  ayat  179  ini  dapat  diketahui  bahwa disyariatkannya qisas karena  dengan  itu  ancaman  terhadap  kehidupan manusia dapat dihilangkan.
Al-Shatiby, membagi darurah, kepada dua bagian, yaitu:
a. Darurah yang  ada  porsi  mukallaf  di  dalamnya,  yang  bersifat  segera dan  urgen.  Seperti,  mewujudkan  kemasalahatan  diri  dan keluarganya  dari  makan,  minum,  pakaian  dan  papan  serta  hal-hal lainnya  yang  dianalogikan  kepadanya,  seperti  jual  beli,  akad  nikah dan lain-lain. 10
b. Darurah yang tidak ada porsi mukallaf di dalamnya, yang bersifat segera dan  urgen,  baik  fardhu ‘ain atau kifayah .  Seperti,  ibadah badaniyyah atau ibadah maliyah. Contohnya fardhu ‘ ain, adalah taharah, shalat, zakat, puasa, haji dan lain sewbagainya. Dalam hal fardu  kifayah ,  seperti,  pemerintahan,  peradilan,  jihad  dan  lain sebagainya yang bersifat kepentingan umum. 11

## 2. Hajjiyyat
Adapun hajjiyyat, artinya  sesuatu  yang  sangat  diperlukan  untuk menghilangakan  kesulitan  yang  dapat  membawa  kepada  hilangnya sesuatu  yang  dibutuhkan,  tetapi  tidak  sampai  merusak  kemaslahatan umum.
Hajjiyyat ini  berlaku  baik  pada  berbagai  macam  ibadah,  adat kebiasan,  mu’amalat  dan  pada  kriminal  atau  jinayat.  Pada  ibadah, umpamanya,  pada  dispensasi  ringan  karena  sakit  atau  bermusafir,  boleh meninggalkan  puasa  dan  menjamakkan  shalat  dan  memendekkannya. Pada  masalah  adat  kebiasaan,  umpanya  pembolehan  berburu,  dan memakan  makanan  yang  halal  dan  bergizi,  dan  lain  sebagainya. Sedangkan  pada  mu’amalah  dan  jinayah  adalah  seperti  melaksanakan transaksi qirad ,  jual  beli  salam  dan  lain-lain.  Pada  jinayah,  seperti  hukum sumpah  atas  pembunuhan  berdarah  ( qasamah )  dan  kewajiban membayar diyat pembunuhan kepada keluarga pembunuh. 12

## 3. Tahsiniyyat
Adapun  makna tahsiniyyat adalah  mengambil  sesuatu  yang  terlebih baik  dari  yang  baik   menurut  adat  kebiasaan  dan  menjauhi  hal-hal  yang jelek  yang  tidak  dirima  oleh  akal  yang  sehat,  atau  dalam  arti lain, tahsiniyyat adalah  apa  yang  terhimpun  dalam  batasan  akhlak  yang
9 QS. al-Baqarah ayat 179.
10 Abu Ishaq Al-Shatiby, Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah..., h. 480.
11 Ibid., h. 480.
mulia. 13 Baik  dalam  masalah  ibadah,  seperti  menghilangkan  najis, melakukan  berbagai  macam  cara  dalam  bersuci,  maupun  dalam  adat kebiasaan,  seperti  adab  makan  dan  minum.  Begitu  juga  dalam  hal mu’amalat,  seperti  dilarang  jual  beli  najis  dan  dicegah  membunuh  orang merdeka  dengan  sebab  dia  membunuh  budak  pada  masalah  jinayat  atau kriminal. 14

## C.3. Kehujjahan Maqasid Al-Shari’ah (mashlahah
Maslahah dalam  bingkai  pengertian  yang  membatasinya  bukanlah  dalil yang berdiri sendiri atas dalil-dalil syara' sebagaimana al-Qur'an, al-Hadits, Ijma' dan  Qiyas.  Dengan  demikian  tidaklah  mungkin  menentukan  hukum parsial (juz'i  atau  far'i) dengan  berdasar  kemashlahatan  saja.  Sesungguhnya mashlahah  adalah  makna  yang  universal  yang  mencakup  keseluruhan  bagian- bagian hukum far'i yang diambil dari dalil-dalil atau dasar syariah. Kesendirian maslahah sebagai  dalil  hukum,  tidak  dapat  dilakukan  karena akal  tidak  mungkin  menangkap  makna maslahah dalam  masalah-masalah juz'i . Hal ini disebabkan dua hal: 15
1. Kalau  akal  mampu  menangkap Maqasid  al-Shari’ah secara  parsial  dalam tiap-tiap ketentuan hukum, maka akal adalah penentu atau hakim sebelum datangnya syara' . Hal ini mungkin menurut mayoritas ulama.
2. Kalau anggapan bahwa akal mampu menangkap Maqasid Al-Shari’ah secara parsial  dalam  tiap-tiap  ketentuan  hukum  itu  dianggap sah-sah  saja maka batallah  keberadaan atsar atau  efek  dari  kebanyakan  dalil-dalil  rinci  bagi hukum, karena kesamaran substansi maslahah bagi mayoritas akal manusia. Bagi ‘Abd  al-Wahhab  Khallaf , Maqasid  Al-Shari’ah adalah  suatu  alat  bantu untuk  memahami  redaksi  Al-Qur'an  dan  Al-Hadits,  menyelesaikan  dalil-dalil yang  bertentangan  dan  menetapkan  hukum  terhadap  kasus  yang  tidak tertampung dalam Al Qur'an dan Al Hadits. 16 Dari apa yang disampaikan ‘Abd al-Wahhab Khallaf ini, menunjukkan Maqasid Al-Shari’ah tidaklah mandiri sebagai dalil  hukum  tetapi  merupakan  dasar  bagi  penetapan  hukum  melalui  beberapa metode pengambilan hukum.

## C.4. Maqasid Shari’ah Sebagai Metode dalam Penemuan Hukum
Hal  yang  menarik  ketika  membahas  tentang Maqasid  Syar’iah sebagai metode  dalam  penemuan  hukum  adalah  melalui Maqasid  Syar’iah dapat dijadikan  pendekatan  dalam  berijtihad  dalam  rangka  merespon  perkembangan zaman  dengan  tetap  mengacu  pada  al-Qur’an  dan  al-Hadis,  maka  dengan menggunakan Maqasid Syar’iah akan Menuju fiqh baru yakni Madrasah Moderat; dengan  menggabungkan  teks-teks  partikular  dan  maksud-maksud  global.  Fiqh baru  ini  dibangun  oleh  madrasah  moderat  yang  tidak  melupakan  teks-teks partikular  dari  Al-Quran  dan  Sunnah,  tetapi  dalam  satu  waktu  juga  tidak
13 Abu Ishaq Al-Shatiby, Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah..., h. 327. 14 Retna  Gumati,  “Maqasid  al-Syariah  Menurut  Jasser  Auda  Pendekatan  Sistem  dalam Hukum Islam”, Jurnal Al-Himayah, Vol. 2, Nomor 01 (Maret 2018), h. 97.
15 Nispan Rahmi, “Maqasid al-Syariah: Melacak Gagasan Awal” , Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Vol.17, Nomor 2 Desember 2017, h.163.
16 Maman Suherman, “Aliran Ushul Fiqh dan Maqasid Syari’ah”, Jurnal Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 2, Nomor 04, h. 353.
memisahkannya  dari  maksud-maksud  global.  Bahkan  teks-teks  partikular  tersebut dipahami dalam bingkai maksud-maksud global.
Mengembalikan furu’ kepada usul, particular  kepada  global, mutashbihat kepada muhkamat ,  juga  memegang  teguh  ijma’  ulama  dan  menjadikan  jalan orang-orang mukmin tidak boleh dilanggar. Manhaj inilah yang ditempuh para ulama penggagas dan penerus teori Maqasid  Shari’ah, seperti al-Juwaini , al-Gazali , Rashid  Rida , Al-Shatiby , Ibn  ‘Ashur , Qaradawi dan  lain  sebagainya. Madrasah  ini yang dipercaya, dijadikan sebagai gambaran yang benar tentang hakekat Islam, membantah  kebatilan  orang-orang  yang  memusuhinya,  serta  berbaik  sangka kepada  Allah  dan  RasulNya  dalam  semua  hukumNya. 17 Fiqh  yang  dihasilkan oleh  mereka,  bisa  menjelaskan  tujuan,  menerangi  jalan,  menyinari  pandangan menuju manhaj Islam yang  lurus. Dan kita  tidak ditimpa  oleh kegelapan  dalam memahami agama daan dunia. 18 Sedangkan  untuk  menetapkan Maqasid  Syariah dalam  penemuan  hukum dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni:
1. Dengan  cara istiqra’ (pengambilan  beberapa  sampel)  bagi  syari’at  yang diterapkan.  Cara  ini  adalah  yang  terbaik  dalam  mendapatkan Maqasid Shari’ah, dan terbagi ke dalam dua macam dan yang paling baik dari dua macam  itu  adalah  memeriksa  sampel  hukum-hukum  yang  telah diketahui illat-nya, kemudian memeriksa illat tersebut pada proses pengambilan  hukum.  Maka,  dengan  demikian  dimungkinkan  akan dipaham maksud syari’at melalui istiqra’ . 19
2. Metode  mengkaji  dalil  ayat-ayat  al-Quran  yang  jelas dilalah nya,  sehingga dengan  demikian  kecil  kemungkinan  maksud  suatu  ayat  bukan  seperti lahir  penggunaan  kaedah  bahasa  Arab  atau  diragukan  maksud  lahir maknanya. 20 3. Metode melihat hadis mutawatir , baik mutawatir ma’nawi atau mutawatir ‘amali.  Mutawatir  maknawi adalah mutawatir yang  diperoleh  dari pengamatan prilaku para sahabat mengamalkan semuanya apa  dilihat dari pada Nabi saw. Dengan demikian dapat menghasilakan ilmu yang meyakinkan pada  masalah  agama.  Sedangkan mutawatir ‘amali adalah  apa  yang diperoleh oleh seorang sahabat dari perbuatan Nabi yang berulang-ulang, sehingga dia berkesimpulan bahwa begitulah maksud syari’at di situ. 21 Sedangkan Ibn  ‘Ashur menyimpulkan  bahwa,  maksud Syari’ dapat diketahui dengan beberapa jalan:
1. Semata-mata perintah atau larangan yang jelas sejak awalnya;
2. Memperhatikan illat perintah atau larangan, dan;
3. Bagi Syari’ dalam menetapkan hukum pasti ada maksud-maksud baik asli atau  cabang,  maka  ada  yang  sudah  dijelaskan,  ada  yang  dengan  isyarat
17 Yusuf  al-Qardhawi, Dirasah  fi  Fiqh  Maqasid  al-Syari’ah  Bayna  al-Maqasid  al-Kulliyah  wa  al- Nushush al-Juz`iyah , h. 12.
18 Ibid., h. 9. 19 Muhammad Tahir ibn ‘Ashur, Maqasid Shari’ah Islamiyah , (Tunisia: Dar as-Salam, 2006), h.
17.
20 Ibid., h. 19. 21 Ibid.,
dan  ada pula lewat penelitian sampel pada nash-nash hukum. Dari situlah akan dipahami maksud Syari’ . 22
Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Shatiby  seperti  hal  yang  merupakan  kepatutan  menurut  adat-istiadat menghindari  hal  yang  tidak  enak  dipandang  mata  dan  berhias  dengan keindahan  yang  sesuai  dengan  tuntutan  norma  dan  akhlak,  dalam  berbagai bidang  kehidupan  seperti  ibadah muamalah ,  dan ‘uqubah .  Allah  swt  telah mensyariatkan  hal  yang  berhubungan  dengan  kebutuhan tahsinat .  Contoh anjuran berhias ketika hendak ke masjid, anjuran memperbanyak ibadah sunnah, larangan penyiksaan mayat dalam peperangan.
Al-Shatiby membagi maslahah dalam tiga hal: 23
1. Maslahah  mu’tabar ,  yaitu  kemashlahatan  yang  berhubungan  dengan penjagaan  pada  lima  hal  sebagaimana  diungkap  di  atas.  Usaha pemeliharaan  kemashlahatan  yang  lima  ini  adalah  pemeliharaaan yang doruri (yang  paling  utama).  Itulah  sebabnya  diharuskannya  berjihad kepada  yang  kuat  fisiknya  untuk  melawan  serangan  musuh  yang bermaksud  menghancurkan  agama  dan  tanah  air.  Ditetapkannya hukuman qisas untuk menjamin keselamatan jiwa, dan lain-lain.
2. Maslahah  mulgha , yaitu  sesuatu yang  sepintas  lalu  terlihat maslahah ,  tetapi ada maslahah yang  lebih  besar  sehingga maslahah yang  kecil  itu  boleh diabaikan.  Sebagai  contoh,  pada  suatu  ketika ‘Abd  ar-Rahman  ibn  Hakam , gubernur Andalusia, meminta fatwa kepada Imam al-Laithi tentang kafarat karena  telah  membatalkan  puasa  Ramadhan  dengan mencampuri  istrinya  di  siang  hari. Al-Laithi memfatwakan  bahwa kafaratnya  harus  berpuasa  dua  bulan  berturut-turut.  Pengambilan keputusan ini diambil dengan argumen bahwa memerdekakan budak atau memberi  makan  60  oarang  miskin  terlalu  ringan  bagi  seorang  gubernur, maka dikawatirkan sang gubernur  meremehkannya. Kemashlahatan yang lebih besar dalam kasus ini adalah kemashlahatan agama.
3. Maslaha  mursalah ,  yaitu  kemashlahatan  yang  tidak  terkait  dengan  dalil yang  memperbolehkan  atau  melarangnya,  contoh  untuk  mengatasi merajalelanya  pemalsuan  hak  milik  atas  barang-barang  berharga  atau pemalsuan  isteri  agar  dapat  bebas  kumpul  kebo  maka  atas pertimbangan maslahah  mursalah boleh  diadakan  ketentuan  kewajiban mencatat  dan  keharusan  mempunyai  keterangan  yang  sah  setiap  terjadi akad jual beli, nikah, hibah dan lain sebagainya.
Sedangkan  Ketentuan Maqasid  Syar’iah, Wahbah  az-Zuhail  berpendapat tidak setiap yang diduga sebagai maqasid itu dapat diterima untuk memutuskan hukum,  meskipun  disinyalir  ada  nilai  kemaslahatan  di  dalamnya  karena letaknya  yang  tersembunyi menjadikan  ia  bersifat  relatif-subyektif  yang  rentan hanya didasarkan pada rasio akal manusia, sehingga perlu adanya syarat dalam penetapan maqasid al-shari‘ah . 24 Syarat-syarat tersebut di antaranya adalah harus nyata, jelas, terukur, dan dapat berlaku selamanya: 25
22 Ahmad  al-Mursi  Husain  Jauhar, Maqashid  Syariah  fi  al-Islam, Terj.Hikmawati,  (Jakarta: Amzah, 2012), h. 26.
23 Abu Ishaq Al-Shatiby, Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah..., h. 480.
24 Mayoritas dari syarat-syarat tersebut adalah sesuai dengan syarat ’illah, sebab para ulama’ menyebutkan  bahwa ‘illah sebenarnya  adalah  bagian  dari maqasid  al-shari‘ah .  Muhammad  Sa‘id
1. Nyata (Thubut) ,  yakni maqasid tersebut  adalah sifat  yang  benar-benar  ada atau diduga kuat ada.
2. Jelas (dzuhur), yakni  sudah  jelas  tanpa  diperdebatkan  pemahamannya seperti  tujuan hifz  al-nasb terhadap  disyariatkanya  nikah.  Tujuan  ini  jelas dan  tidak  ada  konsep  lain  selain  nikah.  Sifat  yang  tidak  jelas  seperti perasaan  “ridlo”  karena  perbuatan  hati  sehigga  tidak  bisa  ditetapkan sebagai maqasid dalam jual-beli, kemudian shara’ menetapkan adanya ijab- kabul sebagai petunjuk “ridlo” tersebut.
3. Terukur (indlibat), yakni memiliki batasan yang jelas, tepat dan akurat.
4. Dapat  berlaku  selamanya (ittirad) sehingga  tidak  berubah  dalam  situasi dan kondisi yang berbeda.
Ketika suatu sifat telah sesuai dengan keempat ketentuan di atas, maka itu adalah Maqasid Syar’iah.

## D. Simpulan
Disini  penulis  bisa  menyimpulkan  Bahwa Maqasid    Shari’ah merupakan konsep  untuk  mengetahui  Hikmah (nilai-nilai  dan  sasaran syara’ yang  tersurat dan tersirat dalam al-Qur’an dan Hadits). yang ditetapkan oleh al-Syari’ terhadap manusia  adapun  tujuan  akhir  hukum  tersebut  adalah  satu,  yaitu maslahah atau kebaikan  dan  kesejahteraan  umat  manusia  baik  didunia  (dengan  Mu’amalah) maupun  di  akhirat  (dengan  ‘aqidah  dan  Ibadah).  sedangkan  cara  untuk tercapainya  kemaslahatan  tersebut  manusia  harus  memenuhi  kebutuhan D{aruriyyat (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan Hajiyyat (sekunder), dan Tahsiniyyat atau Kamaliyya t  (tersier)  berdasarkan  skala  prioritas.  Secara substansial maqasid  al-shari’ mengandung kemashlahatan , kalau  dilihat  dari sudut Maqasid  Shari’ (tujuan Tuhan) kemeslahatan itu bisa terbagi kepada empat aspek pertama tujuan  tuhan adalah  Penetapan  syariah  untuk  kemashlahatan  manusia di dunia dan akhirat. untuk tercapainya kemashlahatan tersebut tidak ada pilihan lain  kecuali  melalui  pemeliharaan  lima  unsur  pokok,  yaitu agama,  jiwa,  Aqal, keturunan  dan  harta. Mengabaikan  hal  ini  sama  juga  dengan  merusak  visi  dan misi  hkum  islam.  Dengan  demikian  akan  menuai  kemudharatan  atau kesengsaraan  hidup.  Aspek kedua tujuan  Allah  adalah Penetapan  syariah  sebagai sesuatu  yang  harus  dipahami. Aspek  ini  berkaitan  dengan  dimensi  bahasa  agar syariat  dapat  dipahami  sehingga  dicapai  kemashlahatan  yang  dikandungnya. Aspek ketiga adalah Penetapan  syariah  sebagai  hukum taklifi yang  harus dilaksanakan. Aspek  ini  berkaitan  dengan  kemampuan  manusia  untuk melaksanakannya. Sedangkan aspek yang terakhir adalah Penetapan Syari’ah guna membawa manusia terhindar dari mengikuti Hawa nafsu. Aspek ini berkaitan dengan kepatuhan  manusia  sebagai  mukallaf  terhadap  hukum-hukum  Allah  Swt. Sedangkan  untuk  memahami Maqasid    al-Shari’ah perlu  adanyanya  metode ijtihad ( Ijtihad istinbati dan Ijtihad Muntabiqi ) oleh karena itu Maqasid  al-Shari’ah ada  keterkaitan  antara  Ijtihad,  keterkaitan  antara Maqasid    al-Shari’ah dengan Ijtihad  adalah  keterkaitan  antara  teori  perumusan  hukum  dengan  metodelogi perumusan  hukum-hukum  Islam. Maqasid    al-Syari’ah membicarakan  persoalan
Ramadan al-Buti, Dawabit al-Maslahah fi al-Shari‘ah al-Islamiyyah. (Damaskus: Muassasah al-Risalah, 1973), hal 218
25 Auda,  Jasser, Maqasid  al-Shari‘ah  as  Philosophy  of  Islamic  Law. (London:  Washington:  IIT, 2008), h. 47.
hukum  pada  level  tioritis,  sedangkan  Ijtihad  menyajikan  prosedur  dan  teknis- teknis Istimbat hukum. Selain itu menurut Wahbah az-Zuhaily ketentuan untuk menilai  apakah  probelmatika  yang  muncul  dimsayarakat  itu  bisa  diselesaikan dengan  maqasid  as-Syari’ah  atau  tidak  harus  memenuhi  syarat  yaitu:  nyata (Thubut) . jelas (dzuhur), terukur (indibath), dan dapat berlaku selamanya (ittirad).
Referansi:
Abu  Ishaq  Al-Shatiby, Al-Muwafaqat  fi  Usul  al-Shari’ah ,  Libanon:  Dar  al- Ma’rifah,1997.
Ahmad  al-Mursi  Husain  Jauhar, Maqashid  Syariah  fi  al-Islam, Terj.Hikmawati, Jakarta: Amzah, 2012.
Ali Mutakin, Teori Maqsid Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istibath Hukum,
Kanun Jurnal Ilmu Hukum-Vol.19,.No3, (Agustus-2017)
Alvan  Fathony,  “Maqasid  al-Syariah  Sebagai  Konsep  Dasar  dalam  Terori Pembentukan Hukum Islam di Indonesia”, Jurnal Islam Nusantara, Vol. 02, Nomor 02 (Juli-Desember 2018).
Andriyaldi,  “Ijtihad  Maqasidy  (Kontekstualisasi  Teori  Maqasid  Syariah  di  Era Modern” Jurnal al-Hurriyah, Vol.14, Nomor 01 Januari-Juni 2013.
Auda,  Jasser, Maqasid  al-Shari‘ah  as  Philosophy  of  Islamic  Law. London: Washington: IIT, 2008.
Firdaus, Ushul Fiqh, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
Maman  Suherman,  “Aliran  Ushul  Fiqh  dan  Maqasid  Syari’ah”,  Jurnal  Al- Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 2, Nomor 04. Muhammad  Sa‘id  Ramadan  al-Buti, Dawabit  al-Maslahah  fi  al-Shari‘ah  al- Islamiyyah. Damaskus: Muassasah al-Risalah, 1973. Muhammad Tahir ibn ‘Ashur, Maqasid Shari’ah Islamiyah , Tunisia: Dar as-Salam,
2006.
Nispan  Rahmi, “Maqasid  al-Syariah:  Melacak  Gagasan  Awal” , Jurnal  Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Vol.17, Nomor 2 Desember 2017.
Retna  Gumati,  “Maqasid  al-Syariah  Menurut  Jasser  Auda  Pendekatan  Sistem dalam Hukum Islam”, Jurnal Al-Himayah, Vol. 2, Nomor 01 (Maret 2018).
Wahbah az-Zuhaily, al-Wajiz fi Usul al-Fiqh, Beirut: Dar al-Fikr, 2010
Yusuf al-Qardhawi, Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Syari’ah Bayna al-Maqasid al-Kulliyah wa al-Nushush al-Juz`iyah , Beirut: Dâr al-Syurûq, 2006.