INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 10027-10036 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Legitimasi Kedudukan Dan Peran Pemerintahaan Desa (Studi Penyelesaian Sengketa Agraria Di Desa Amadanom Kecamatan Dampit

## Kabupaten Malang)
Sri Anggraini Kusuma Dewi 1 ✉ , Dedeh Kartini 2
(1) Universitas Merdeka Surabaya
(2) Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: kusumadewi2309@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Konflik agraria banyak terjadi di daerah pedesaan karena banyaknya petani yang menggantungkan mata pencahariannya  pada  usahatani.  Akibatnya,  masyarakat  pedesaan  mau  tidak  mau  menghadapi perselisihan, termasuk masalah warisan. Kajian hukum sosial ini berupaya mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi konflik tersebut dan mendalami peran kepala desa dalam penyelesaian sengketa terkait tanah.  Penyelidikan  hukum  empiris  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  mengandalkan  data primer dan sekunder yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan biasanya memilih kepala desa sebagai penengah dalam konflik agraria di wilayah pedesaan. Akibatnya, masyarakat pedesaan berpandangan bahwa kepala desa memiliki kapasitas untuk menyampaikan rasa keadilan komunal. Pendekatan yang digunakan oleh kepala desa melibatkan mediasi atau biasa dikenal dengan 'musyawarah untuk mufakat'.
Kata Kunci: Tanah, Hukum Adat, Kepala Desa, Amadanom, Malang

## Abstract
Agrarian conflicts are prevalent in rural regions due to the significant number of farmers who depend on farming  for  their  livelihoods.  Consequently,  rural  communities  inevitably  face  disputes,  including inheritance issues. This social legal study seeks to examine the factors behind these conflicts and explore the  village  head's  role  in  resolving  land-related  disputes.  This  empirical  legal  investigation  employs  a qualitative method, relying on primary and secondary data gathered from observations, interviews, and documentation. The findings reveal that rural communities typically select the head of the village as the arbitrator for agrarian conflicts in rural regions. Consequently, the rural community holds the view that the
head of the village possesses the capacity to deliver a sense of communal justice. The approach used by the village head involves mediation or commonly known as 'deliberation for consensus.
Keywords Land, Customary Law, Head of Village,  Amadanom, Malang  :

## PENDAHULUAN
Di pedesaan, masalah agraria memiliki potensi untuk menyebabkan kerusuhan sosial, sebagaimana disampaikan oleh pihak KPA yang melakukan pencatatan 241 kasus konflik agraria  pada  tahun  2020.  Permasalahan  pertanahan  pada  tahun  tersebut  menunjukkan bahwa isu agraria telah menjadi hal yang mendasar. Tanah bukan hanya mempunyai nilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan religius yang kuat. Oleh karena itu, seringkali muncul pandangan bahwa tanah harus dipertahankan hingga akhir hayat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya kolaboratif dari seluruh elemen yang ada di pemerintahan serta yang mengetahui karakter penduduk terhadap pertanahan seperti kepala desa.
Dalam  upaya  mengatasi  sengketa  agraria  di  desa,  penting  untuk  mengembangkan alternatif penyelesaian yang mendapat dukungan dari masyarakat. Banyak orang di desa dapat  menghadapi  masalah  sengketa  tanah,  seperti  tanah  milik  bersama  ataupun  milih pribadi. Oleh karena itu, peran kepala desa menjadi sangat krusial dalam menyelesaikan permasalahan  ini  sebelum  mencari  solusi  melalui  jalur  hukum.  Kepala  desa  dianggap mampu  mengatasi  konflik  ini  secara  damai  karena  dalam  kehidupan  bersama,  manusia selaku makhluk sosial membutuhkan bantuan individu lainnya untuk menyelesaikan masalah seperti sengketa tanah. (Hidayat, 2017).
Dalam upaya untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat, diperlukan pengembangan solusi  alternatif  dalam  menyelesaikan  sengketa  agraria  oleh  kepala  desa.  Tidak  dapat disangkal  bahwa  di  lingkungan  desa,  kemungkinan  besar  individu-individu  akan menghadapi masalah sengketa tanah, entah itu berkenaan dengan lahan pribadi mereka sendiri ataupun lahan yang dimiliki secara bersama-sama (seperti yang diungkapkan oleh Hidayat pada tahun 2017). Oleh karena itu, peran kepala desa menjadi sangat penting dalam mencari  penyelesaian  terhadap  permasalahan  yang  timbul  dari  warga  desa  itu  sendiri sebelum mereka memilih jalur hukum melalui proses persidangan. Dipercayai bahwa peran kepala desa ini memiliki potensi untuk menyelesaikan sengketa tanah dan melibatkan semua pihak terkait secara damai. Fenomena ini muncul karena kehidupan sosial manusia yang hidup berdampingan di perkumpulan desa membutuhkan intervensi dan campur tangan dari pihak lain guna menyelesaikan masalah ini, dan di sinilah peran kepala desa menjadi relevan. Dengan adanya kepala desa yang memiliki kewenangan dan otoritas di lingkungan desa, diharapkan dapat tercipta solusi yang lebih bijaksana dan mendapatkan persetujuan
dari  masyarakat  setempat.  Dengan  demikian,  pengembangan  metode  alternatif penyelesaian sengketa agraria yang melibatkan kepala desa akan menjadi langkah penting untuk  memperkuat  legitimasi  dari  masyarakat  dalam  mengatasi  beragam  masalah  yang berkaitan dengan sengketa tanah di wilayah desa tersebut.
Dalam  realitas  praktiknya,  menyelesaikan  sengketa  di  pengadilan  tampaknya kurang diminati oleh masyarakat karena dianggap kompleks, mahal, dan memakan waktu. Oleh karena itu, warga lebih memilih mencari  penyelesaian melalui Kepala Desa dengan tujuan dapat diselesaikan dengan lebih akrab. Kepala Desa memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa terutama dalam hal masalah tanah dan mencocokkan dengan adat setempat untuk mempertahankan tradisi desa melalui keputusan yang adil. Dalam hal ini, PP  No  11  Tahun  2019  mengenai  Desa  telah  diberlakukan  untuk  memberi  keadilan  untuk masyarakat yang mempunyai sengketa dengan mempertimbangkan sistem adat yang ada di desa (Manik, 2019).
Dari berbagai argumen di atas, penelitian ini akan mengkaji tiga isu hukum, yakni: a) faktor penyebab masyarakat pedesaan menyelesaikan sengketa agraria melalui kepala desa; b) mekanisme penyelesaian sengketa harta waris berupa tanah oleh Kepala Desa; c) dampak positif dan negatif dari penyelesaian sengketa agraria melalui kepala desa.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dipergunakan pada kajian ini ialah penelitian hukum empiris yang mana  penelitiannya  berfokus  dalam  pendekatan  kualitatif  dan  mengandalkan  hasil  dari pengumpulan  data.  Guna  memberi  jawaban  seluruh  pernyataan  yang  terdapat  pada persoalan  yang  sedang  dianalisa  maka  data  serta  informasi  dikumpulkan  melalui  studi kepustakaan.  Selanjutnya,  untuk  mencari  kebenaran  dalam  proses  penelitian,  dilakukan pengujian fakta yang melibatkan masyarakat. Penelitian hukum empiris ini didasarkan pada data primer yang didapat melalui berbagai kegiatan seperti dokumentasi, wawancara serta observasi yang dijalankan secara sistematis dan teliti.
Faktor Penyebab Penyelesaian Sengketa              Agraria Melalui Kepala Desa
Pada  konteks  masyarakat,  isu-isu  hukum  dan  keperdataan  sering  kali  diatasi melalui  sistem  tradisi  lokal,  dengan  kepala  desa  memegang  peran  yang  sangat  penting sebagai  penengah.  Dengan  demikian,  ketika  terjadi  permasalahan,  penyelesaiannya melibatkan pertemuan antara sejumlah pihak yang berselisih dengan otoritas pemerintahan desa. Pada situasi semacam ini, kepala desa kerap mengasumsikan posisi yang dianggap paling berpengetahuan tentang mekanisme penyelesaian. Sebagian banyak masyarakat di
wilayah  pedesaan  mempunyai  tingkat  pendidikan  yang  terbatas  oleh  karenanya  mereka cenderung  tidak  memahami  secara  mendalam  kompleksitas  permasalahan  hukum  yang dihadapi. Bagi mereka, yang lebih penting adalah menjamin pembagian harta warisan yang adil dan sesuai dengan kepuasan hati mereka (Tarigan and Naldo, 2022). Banyak dari mereka yang terlibat dalam pembagian harta waris seringkali tidak mengikuti prosedur yang diatur oleh  undang-undang,  melainkan  mereka  lebih  memilih  untuk  mencapai  kesepakatan bersama dengan sejumlah pihak yang memiliki hak atas harta waris yang ditinggalkan oleh pihak pewaris. Akibat dari perilaku ini adalah munculnya perselisihan di masa depan ketika beberapa  pihak  merasa  dirugikan  oleh  kesepakatan  tersebut.  Pada  penyelesaian persengketaan  ini  sebagian  besar  dari  mereka  tidak  mematuhi  aturan  ataupun  tata  cara yang telah diatur oleh undang-undang karena mereka kurang memahami tata cara yang berlaku. Sebagai hasilnya, mereka lebih cenderung mengadopsi sistem non-litigasi dengan menggunakan kepala desa sebagai mediator atau perantara dalam penyelesaian sengketa tersebut.
Menurut Rahayu, pada proses sengketa pembagian harta waris yang berupa tanah, ada beberapa faktor yang membuat jalur kepala desa lebih efektif daripada litigasi. Faktor- faktor tersebut meliputi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, lambatnya mekanisme di pengadilan yang memakan waktu lama, biaya yang banyak serta paradigma masyarakat yang tradisional ataupun konvensional. Pada umumnya tingkat pendidikan yang minim juga menyebabkan  sulitnya  mengarahkan  pola  pikir  mereka  untuk  menyelesaikan  sengketa melalui  jalur  litigasi.  Karena  itu,  jalur  non-litigasi  melalui  kepala  suku  atau  kepala  desa dianggap  lebih  cocok  karena  orang-orang  mengandalkan  mereka  sebagai  pihak  yang dipercayai serta dinilai adil dalam memberi keadilan kepada seluruh masyarakat.

## Skema Penyelesaian Sengketa Agraria Oleh  Kepala Desa
Penyelesaian perselisihan di Desa yang muncul karena konflik tentang warisan agraria sebenarnya mengacu dalam ketentuan umum hukum waris yang ada di Indonesia. Oleh karena  itu,  penyelesaiannya  tidak  hanya  mengandalkan  penyelesaian  perselisihan  di pengadilan  saja.  Dalam  konteks  waris,  penting  untuk  memahami  bahwa  hukum  waris memiliki berbagai ketentuan eksklusif yang mencakup aspek hukum perdata, seperti dari tradisi barat, adat ataupun Islam.
Pada penyelesaian perselisihan agraria, pihak yang bersengketa diberikan wewenang untuk menggunakan dasar hukum. Di Indonesia, strategi penyelesaian yang umum adalah melalui  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat  dengan  berbagai  ahli  waris.  Apabila musyawarahnya  tidak  berhasil,  pengajuan  gugatan  ke  pengadilan  juga  dapat  dilakukan.
Selain  itu,  terdapat  pemikiran  dalam  menggagas  metode  penyelesaian  sengketa  tanah alternatif dengan melalui kepala desa, yang lebih dikenal sebagai penyelesaian jalur non litigasi atau luar pengadilan, terutama dalam persoalan tanah di daerah pedesaan.
Berdasarkan  permasalahan  yang  muncul,  terdapat  sedikit  gambaran  ataupun pengantar mengenai mekanisme pengajuan suatu sengketa oleh seseorang ke pihak kepala desa.  Mekanisme  ini  mempunyai  tujuan  untuk  menciptakan  keadilan  pada  objek  yang disengketakan sampai mencapai titik temu ataupun keputusan sesuai dengan kesepakatan secara  bersama.  Pada  kasus  ini  pihak  kepala  desa  menyampaikan  pernyataan  mengenai dampak yang akan ditimbulkan oleh adanya penyelesaian sengketa tanah dengan melalui mekanisme  pihak  kepala  desa.  Di  bawah  ini  ialah  contoh  proses  pengajuan  untuk menyelesaikan sengketa tanah mulai dari munculnya persoalan hingga sampai pada kepala desa:

## Gambar 1. Mekanisme
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Desa Amadanom Kecamatan Dampit Kabupaten Malang
Skema tersebut memberi gambaran mengenai proses pengajuan penyelesaian sengketa dari masyarakat sampai kepala desa. Pengajuan tidak selamanya langsung kepada kepala desa, tetapi melibatkan berbagai tahapan seperti yang ditunjukkan dalam bagan tersebut.
Dalam skema tersebut, setelah ketua RT menerima laporan tentang indikasi sengketa, dia akan berusaha mencegahnya dengan mendatangi kedua belah pihak untuk memberikan pengertian  secara  personal.  Tujuan  dari  tindakan  preventif  ini  adalah  untuk  meredam sengketa  yang  berkepanjangan.  Jika  tindakan  preventif  tersebut  tidak  berhasil,  sehingga ketua RT akan mengundang kedua pihak untuk mediasi di kantor RT. Jika sengketa masih
Sengketa Pertanahan Kepala Desa Warga Desa Ketua RT Ketua RW / Kasun
belum terselesaikan, maka masalah tersebut akan dilaporkan kepada ketua RW, yang juga akan melakukan mediasi. Jika usaha mediasi oleh ketua RW tidak berhasil, maka sengketa bakal direkomendasikan ke kepala desa. Dimana Kepala desa akan mengumpulkan kedua belah pihak untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan yang disengketakan. Dia juga bakal memanggil ketua RW serta ketua RT sebagai saksi yang berwenang untuk memberikan keterangan mengenai latar belakang persengketaan. Dimana Para pihak bakal berkumpul untuk melakukan mediasi sebagai langkah penyelesaian yang lebih praktis dan sederhana, di luar pengadilan, yang dikenal sebagai salah satu dari empat jenis penyelesaian sengketa di Indonesia, seperti berikut: (a) Negosiasi merupakan proses komunikasi dua arah di  mana  pihak-pihak  terlibat  menyampaikan  keinginan  mereka  dengan  tujuan  mencapai kesepakatan.  Proses  ini  dinamis  dan  beragam,  melibatkan  tawar-menawar  demi  meraih kesepakatan  bersama.  (b)  Mediasi  ialah  cara  penyelesaian  sengketa  dengan  melibatkan mediator sebagai perantara. Dimana Mediator bertindak sebagai penghubung antara para pihak yang memberikan umpan balik untuk mencapai penyelesaian sengketa secara adil. Namun,  tiap  pihak  tidak  diwajibkan  untuk  mengikuti  saran  mediator.  Memilih  mediasi sebagai  cara  penyelesaian  sengketa  memiliki  keuntungan  dalam  hal  biaya,  waktu,  serta pikiran  dibanding  dengan  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan.  Hal  ini  terjadi  karena kurangnya  kepercayaan  pada  independensi  sistem  peradilan  serta  kendala  administratif yang menyertainya, menjadikan pengadilan menjadi pilihan terakhir dalam menyelesaikan masalah  sengketa  pertanahan,  seringkali  dihindari  oleh  pihak-pihak  terlibat.  Prosedur mediasi terdiri dari empat tahap utama seperti berikut: (A) Pengantar yang diberikan oleh mediator berisi penjelasan mengenai metode yang wajib diikuti serta peran komunikasi yang terbuka tanpa campur tangan. (B) Untuk memahami isu dalam sengketa, masing-masing pihak  diberi  kesempatan  untuk  menyampaikan  pendapat  tentang  berbagai  hal  yang dipermasalahkan  dan  mencari  alternatif  kesepakatannya.  (C)  konsiliasi,  meskipun  hampir serupa  dengan  mediasi,  umumnya  di  atur  oleh  perundang-undangan.  Konsiliator bertanggung jawab atas norma hukum serta langkah hukum yang bakal diambil apabila kesepakatan  tidak  bisa  diraih.  (D)  arbitrase  termasuk  penyelesaian  sengketa  oleh  pihak hakim  ataupun  para  hakim  sesuai  dengan  persetujuan  sejumlah  pihak  supaya  tunduk terhadap  keputusan  yang  sudah  diberikan  oleh  para  hakim  ataupun  hakim.  Maka  dari penjelasan  sebelumnya,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  masyarakat  desa,  kebiasaan mereka  dalam  mencari  keadilan  adalah  dengan  menggunakan  jalur  non  litigasi.  Proses penyelesaian sengketa  tanah dilakukan melalui mediasi yang  dipimpin oleh kepala desa, sebagai  penyelenggara  pemerintahan  desa,  yang  bertugas  menangani  penyelesaian tersebut.  Kepala  desa  berperan  selaku  mediator  serta  saksi  diantara  kedua  pihak  yang
terlibat dalam sengketa serta penyelesaian sengketa melalui kepala Desa ini dinilai sebagai metode yang dapat dipercaya dan bijaksana untuk mengatasi masalah tersebut.
Melihat  potensi  sengketa  yang  mungkin  terjadi,  masyarakat  mengadopsi  prosedur berjenjang dalam menyelesaikan masalah. Di tingkat paling rendah, penyelesaian dilakukan di  lingkup  desa  dengan  mengajukan  pertama  kepada  ketua  RT.  Jika  masih  belum terselesaikan,  masalah  bakal  dilimpahkan  kepada  ketua  RW  (atau  kasun  di  daerah pedesaan).  Selanjutnya,  bila  tidak  terdapat  titik  temu  diantara  kedua  pihak  yang bersengketa, kepala desa mempunyai peran selaku pihak mediator pada persoalan yang telah dihadapi oleh warga desa Amadanom.
Kepala  desa  memainkan  peran  penting  dalam  menyelesaikan  berbagai  permasalahan yang  terdapat  di  desa  Amadanom,  baik  yang  bersifat  internal  ataupun  eksternal.  Dalam realitanya,  kepala  desa  memiliki  kekuasaan  yang  lebih  tinggi  daripada  warga  desa  pada umumnya, sehingga peranannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Isu pokok dalam sengketa tanah adalah konflik antara keluarga yang bersaing untuk mendapatkan harta warisan yang seharusnya diberikan kepada ahli waris yang sah. Sengketa ini muncul ketika pewaris tidak memiliki anak kandung serta mengasuh anak hasil adopsi dari  orang  lain.  Dengan  demikian,  harta  peninggalan  pewaris  bakal  menjadi  hak  anak tersebut, meskipun keluarga kandung pewaris menolak keputusan itu karena anak tersebut bukanlah  anak  kandung  si  pewaris,  maka  seharusnya  tidak  berhak  terhadap  warisan tersebut.
Salah satu contoh permasalahan di desa Amadanom Kecamatan Dampit Kabupaten Malang adalah terkait dengan perebutan warisan yang diwariskan oleh pewaris. Perselisihan terjadi di antara para ahli waris akibat campur tangan pihak ketiga dalam proses pembagian harta waris, yang menyebabkan ketegangan dan sengketa mengenai pembagian tanah yang tidak merata di antara mereka. Persoalan ini sudah terjadi sejak tahun 2011 sampai 2016 yang merupakan  masa  kepemimpinan  dari  bapak  Setyo  Budi  Handoko  dan  merupakan  kasus warisan dari pemimpin sebelumnya yakni bapak Sarimin. Sampai sekarang ini masalah ini masih berlanjut pada proses pengadilan serta sejumlah contoh kasus lainnya telah berhasil diselesaikan, sementara beberapa lainnya masih belum bisa diselesaikan:

## Tabel 1

## Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah
Di Desa Amadanom Kecamatan Dampit Kabupaten Malang
No Tahun / Periode Jmlh Penyelesaian Kepala Desa Pengadilan 1 2002 – 2007 2 Terselesaikan - 2 2007 – 2011 2 Terselesaikan - 3          2011 – hingga  sekarang 1 Terselesaikan - 4 2012 – hingga  sekarang 1 - Dalam proses pendaftaran di pengadilan Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Desa Amadanom Kecamatan
Dampit Kabupaten Malang
Sesuai dengan data dalam tabel yang telah disajikan, bisa dipahami jika mayoritas permasalahan ataupun persoalan sengketa tanah di setiap tahunnya berhasil diselesaikan dengan  baik  berkat  peran  krusial  kepala  desa  dalam  proses  penyelesaiannya.  Dengan demikian, peran kepala desa ini masih sangat berpengaruh bagi warganya. Namun, perlu dicatat bahwa ada sebuah persoalan yang masih pada proses penyelesaian di pengadilan sebab adanya ketidakpuasan dari beberapa pihak terkait atas penyelesaian di tingkat kepala desa.  Akibatnya,  setiap  pihak  sepakat  untuk  membawa  persoalan  tersebut  ke  jalur pengadilan. Meskipun mayoritas persoalan di desa amadanom berhasil diselesaikan oleh pihak  kepala  desa,  terdapat  juga  beberapa  kasus  yang  harus  menempuh  jalur  hukum konvensional untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut.
Dalam kenyataannya, permasalahan sengketa tanah di wilayah ini sering melibatkan luas  tanah  sekitar  2000-5000  m2.  Biasanya,  setiap  pemimpin  desa  bertindak  sebagai mediator dengan menggunakan metode kekeluargaan yang terintegrasi dengan adat desa. Ketika Kepala Desa Amadanom menangani kasus semacam ini, ia mencoba menyelesaikan konflik  dengan  mengadopsi  pendekatan  kekeluargaan,  sehingga  para  pihak  yang
persengketa  mempunyai  kemauan  untuk  menjalankan  kerjasama  serta  mengikuti  aturan yang ditetapkan oleh kepala desa sebagai orang dengan otoritas paling tinggi di desa. Selain itu, Ketua RW juga berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah. Beliau juga pernah menghadapi masalah serupa di masa lalu, yaitu kasus sengketa tanah. Dalam upaya  penyelesaiannya,  beliau  mengadakan  pertemuan  antara  kedua  belah  pihak  yang mempunyai  sengketa  memberikan  sejumlah  masukan  yang  relevan  kepada  mereka,  dan bersama-sama  mencari  jalan  tengah  atau  jalan  keluar  dari  situasi  tersebut.  Menurutnya, mengajukan  kasus  sengketa  ke  pengadilan  menjadi  pilihan  yang  kurang  ideal  karena prosesnya yang  mahal, rumit, dan melibatkan banyak hambatan. Oleh karena itu,  beliau lebih mengusulkan penyelesaian melalui pendekatan kekeluargaan, di mana setiap pihak dapat menerima apa yang menjadi kesepakatan bersama.

## SIMPULAN
Sebagian  besar  penduduk  yang  tinggal  di  pedesaan  lebih  memilih  menyelesaikan sengketa tanahnya dengan melalui kepala Desa karena kurangnya pemahaman mengenai penyelesaian masalah serta mekanisme yang ada di pengadilan yang memakan waktu lama serta  biaya  tinggi,  sehingga  membuat  mereka  enggan  memilih  pengadilan  sebagai  opsi penyelesaian masalah. Penyelesaian sengketa melalui kepala desa memiliki dampak positif, seperti biaya yang lebih rendah dibandingkan pengadilan dan kesesuaian waktu bagi para pihak. Selain itu, memudahkan analisis latar belakang munculnya persengketaan. Namun, ada juga dampak buruk, seperti kompetensi kepala desa yang minim, ketidakpastian hukum dalam keputusan kepala desa, dan kemungkinan kurangnya sikap netral kepala desa. Oleh karena itu, edukasi dari stakeholder diperlukan untuk memaksimalkan peran kepala desa dan mencapai kesepakatan padamediasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  Syahrizal, Mediasi  Dalam  Hukum  Syariah,  Adat,  dan  Hukum  Nasional  (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009).
Achmad,  Ali  Chomzah, Penyelesaian  Sengketa  Hak  Atas  Tanah  (Jakarta: Prestasi  Pustaka Publisher, 2003).
Campbell, Henry Black, Black’s Law Dictionary (USA: Min West Publishing Co, 1990).
Anatami,  D,  “Tanggung  Jawab  Siapa,  Bila  Terjadi  Sertifikat  Ganda Atas  Sebidang  Tanah” (2017) 12:1 J Huk Samudra Keadilan 1 – 17.
Astuti, Ana Puji & Anike NUrmalita Rps, “Teknologi Komunikasi Dan Perilaku Remaja” (2018) 3:1 J Anal Sosiol 91 – 111.
Badruzaman, Dudi, “Perlindungan Hukum Tertanggung dalam Pembiayaan Klaim Asuransi Jiwa” (2019) 3:1 Amwaluna J Ekon dan Keuang Syariah 96 – 114.
1 – 18.
Nainggolan, Samuel Dharma Putra, “Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian” (2018) 3:1 Ubelac 54 – 67.
Ningrum,  Herlina  Ratna  Sambawa, “Analisis Hukum  Sistem  Penyelesaian  Sengketa  Atas
Tanah Berbasis Keadilan” (2014) 1:2 J Pembaharuan Huk 219 – 227.
Nurdin, Maharani, “Akar Konflik Pertanahan di Indonesia” (2018) 3:2 J Huk Positum 126 – 141. Hidayat, M.F. (2017) ‘PENYELESAIAN KONFLIK RECLAIMING DAN PENDUDUKAN TANAH DILIHAT DARI HUKUM TANAH NASIONAL: STUDI KASUS RECLAIMING DAN PENDUDUKAN TANAH ANTARA PT. AGRI ANDALAS, PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII DAN WARGA DESA TANAH ABANG DI DESA TANAH ABANG, KECAMATAN TALO’, Jurnal Bedah Hukum, 1(2), pp. 87 – 101.
Manik, H. (2019) ‘Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat’, Jurnal Selat, 6(2), pp. 145 – 246.
Suryawan, G. (2020) ‘Konflik Pertanahan Dalam Status Kepemilikan Hg u Antara
Perkebunan Swasta Dengan Masyarakat: Studi Kasus Pt Kismo Handayani Dengan Masyarakat Desa Soso Di Kabupaten Blitar’. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Tarigan, A.A. and Naldo, J. (2022) Analisis Sosiologis Perubahan Pola Pembagian Warisan Sebagai Modal Usaha Pada Masyarakat Minang di Kota Medan dan Kota Padang.

## Merdeka Kreasi Group.
Tobing, G.L. (2016) ‘Hukum Adat Sebagai Pranata Hukum Penyelesaian Perselisihan Melalui Musyawarah Mufakat Dalam Lingkungan Masyarakat’, to-ra, 2(3), pp. 401 – 412.