## PARTISIPASI CORPORATE DALAM MENGIKUTSERTAKAN PEKERJANYA SE- BAGAI PESERTA BPJAMSOSTEK DI KOTA BENGKULU
Ahyatur Rahmania 1)* , Djonet Santoso 2) , Yorry Hardayani 3)
123 Program Studi Administrasi Publik Universitas Bengkulu, Indonesia *Email Korespondensi : ahyaturrahmania1@gmail.com

## Abstrak
BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek merupakan badan publik yang menangani jaminan sosial  terhadap  tenaga  kerja  di  Indonesia.  Realisasi  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011 pasal  15  mewajibkan  pemberi  kerja  mengikutsertakan  pekerjanya  sebagai  peserta  BP  Jam- sostek belum optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa partisipasi corporate dalam mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta BP Jamsostek di kota Bengku- lu  belum  optimal.  Metode  yang  digunakan  adalah  kualitatif  deskriptif  untuk  menguraikan hasil  pengamatan  di  lapangan  dan  menganalisis  hasil  wawancara  yang  diperoleh.  Hasil penelitian dilihat dari beberapa aspek teori Cohen dan Uphoff yaitu pembuatan keputusan ka- rena corporate hanya  mengikuti  program  yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah  saja,  lalu pelaksanaan  program  masih  ada corporate yang  belum  mendaftar  di  BP  Jamsostek  karena corporate masih  baru,  upah  sedikit,  pekerja  tidak  tetap,  sosialisasi  kurang  tanggap,  dan mengikuti asuransi lain, dari manfaat program masih belum dirasakan karena bersifat asuransi untuk  masa  yang  akan  datang,  serta  evaluasi  program  belum  terlibat  dalam  memberi  kritik atau saran  karena kurang sosialisasi  mengenai  evaluasi. Kesimpulan dari  penelitian ini  yaitu penyebab partisipasi corporate di kota Bengkulu belum optimal karena corporate baru didiri- kan, pekerja tidak tetap, telah mengikuti jaminan sosial lain, upah dan pekerja sedikit, sosial- isasi kurang tanggap serta keputusan telah ditentukan.
Kata Kunci : Partisipasi Corporate, Program BP Jamsostek

## A. Pendahuluan
Indonesia merupakan salah sa- tu  negara  yang  memiliki  jumlah penduduk  terbesar  yakni  sebanyak 274,874,562  jiwa  pada  Desember 2020  (worldometers.info).  Jumlah penduduk yang besar harus diimbangi oleh penyediaan lapangan pekerjaan  yang  cukup  agar  dapat mengurangi  jumlah  pengangguran. Lapangan  pekerjaan  juga  harus berkualitas, menjamin pekerja dalam mengembangkan  diri,  menghormati hak-hak  asasi  manusia,  dan  mem- berikan pendapatan  yang cukup bagi para  pekerja  untuk  hidup  sejahtera. Agar  tujuan  tersebut  dapat  tercapai diperlukan  komitmen  pemerintah untuk  menciptakan  lapangan  peker- jaan yang  layak bagi semua.
Penyelenggaraan  jaminan  sosial bagi  seluruh  rakyat,  telah  diamanat- kan  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  Pasal  28  huruf  H  ayat  (3)  dan Pasal 34 ayat (2). Pasal 28 H ayat (3) berbunyi  “Setiap  orang  berhak  atas jaminan  sosial  yang  memungkinkan pengembangan  dirinya  secara  utuh sebagai  manusia  yang  bermartabat”. Pasal 34 Ayat (2) berbunyi “Negara mengembangkan sistem  jaminan so- sial  bagi  seluruh  rakyat  dan  mem- berdayakan  masyarakat  yang  lemah dan  tidak  mampu  sesuai  dengan martabat kemanusiaan”.
Pekerjaan  yang  layak  merupa- kan aspek utama dalam pengentasan kemiskinan  dan  satu  faktor  keber- hasilan  pembangunan  berkelanjutan (BPS  2020).  Tujuan  pembangunan berkelanjutan (Sustainable  Devel- opment  Goals-SDGs) ke-8  yaitu  un- tuk  mempromosikan  pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, kes- empatan  kerja  penuh  dan  produktif, serta  pekerjaan  layak  bagi  semua
(www.sdg2030indonesia.org).
Pemerintah  selalu  berupaya  un- tuk  memberikan  fasilitas  yang  ter- baik untuk seluruh rakyatnya, dengan membentuk Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).  BPJS  dibagi  menjadi  dua bentuk  yaitu  BPJS  kesehatan  dan BPJS ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan atau  yang sekarang berubah nama panggilan menjadi BP Jamsostek  merupakan  badan  hukum publik  yang bertugas melindungi se- luruh  pekerja  dengan  visi  menjadi badan  penyelenggara  jaminan  sosial kebanggaan  bangsa,  yang  amanah, bertata  kelola  baik  serta  unggul  da- lam operasional dan pelayanan.
Adapun  5  program  BP  Jam- sostek  yaitu  Jaminan  Kecelakaan Kerja  (JKK),  Jaminan  Kematian (JKM),  Jaminan  Hari  Tua  (JHT), Jaminan  Pensiun  (JP)  dan  Jaminan Kehilangan  Pekerjaan  (JKP).  BP
Jamsostek membagi 4 jenis
kepesertaan  yaitu  Penerima  Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU), Jasa  Konstruksi  (JAKON)  dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Dalam  peta  jalan  jaminan  sosial ketenagakerjaan  pada  tahun  2014- 2029,  Dewan  Jaminan  Sosial  Na- sional  menargetkan  agar  seluruh pekerja  menjadi  peserta  BP  Jam- sostek  pada  tahun  2019  dengan  pri- oritas  sektor  formal  sesuai  penjela- san  umum  Undang-Undang  Sistem Jaminan  Sosial  Nasional.  Namun, jika  dilihat  dari  capaian  peserta  da- lam  5  tahun  terakhir,  pada  tahun 2019  belum  mencapai  keseluruhan pekerja  menjadi  peserta  BP  Jam- sostek.
Ta- hun Target Peserta Aktif Jumlah Peserta Aktif Jlh Pe- serta (Juta ) Juml ah Peker ja 201 7 26.155. 914 26.242.0 32 44,2 127,0 7
201
8 29.652. 831 30.460.0 72 50,7 129,3 6
201
9 34.354. 268 34.367.5 81 55,2 131,0 3 202 0 40.602. 735 27,75 juta 48,6 128,4 5 Sumber:  Data  olahan  dari bpjs-
ketenagakerjaan.go.id
Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa jumlah  penduduk   bekerja di Indonesia  belum  sepenuhnya  men- jadi peserta BP Jamsostek. Selain itu, yang  menjadi  peserta  aktif  belum mencapai  keseluruhan  peserta.  Da- lam  Jurnal  (Purba,  2020)  tentang Kesenjangan  kepesertaan  Jaminan Sosial  Tenaga  Kerja  di  Indonesia berdasarkan  analisis  Sakernas  2018 menunjukkan  bahwa  kepesertaan  ja- minan  sosial  tenaga  kerja  di  Indone- sia hanya sebesar 41,45%.
Masalah  kepesertaan  BP  Jam- sostek  seperti  pada  tahun  2019  Ke- jaksaan  Negeri  Brebes  Jawa  Tengah memanggil  155  perusahaan  karena belum  mendaftarkan  karyawannya sebagai peserta  BP  Jamsostek. Selain  itu,  Kepala  Kantor  Cabang BP  Jamsostek  Jakarta  Mangga  Dua, mendapatkan  data  sebanyak  1200 perusahaan  belum  daftar  BPJam- sostek (bpjsketenagakerjaan.go.id, 2019).  Kejaksaan  Negeri  Batang  Ja- wa Tengah, melakukan pemanggilan terhadap 12 perusahaan yang menunggak  dan  belum  daftar  BP Jamsostek.  (kejaksaan.go.id  2019). Kepala BPJS Ketenagakerjaan
Provinsi  Bengkulu,  M.  Imam  Sapu- tra mengatakan  hanya  3.000 corpo- rate dari  12.281 corporate yang mendaftarkan  tenaga  kerjanya  di BPJamsostek  (rakyatbengkulu.com, 2020). Data dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu terdapat 1054 corpo- rate di  Kota  Bengkulu  tetapi  hanya 256 corporate yang  telah  terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek.
Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  Un- dang-  Undang  Republik  Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  di- mana pada pasal 14 berbunyi “Setiap orang,  termasuk  orang  asing  yang bekerja  paling  singkat  6  (enam)  bu- lan  di  Indonesia,  wajib  menjadi  pe- serta  program  jaminan  sosial”. Kemudian  pada  pasal  15  ayat  (1) berbunyi “Pemberi Kerja secara ber- tahap  wajib  mendaftarkan  dirinya dan  pekerjanya  sebagai  peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan  Sosial  yang  diikuti”.  Ber- dasarkan  peraturan  tersebut,  jelas menerangkan bahwa pekerja ataupun pemberi kerja wajib mendaftar men- jadi  peserta  BP  Jamsostek.  Jika  hal ini tidak di laksanakan mendapatkan sanksi  dalam  Undang-Undang  No- mor 24 tahun 2011 pasal 17 ayat (2) bahwa corporate yang tidak melakukan  kewajiban  itu  dapat dikenakan  sanksi  berupa  pidana  ku- rungan atau denda dan sanksi admin- istrasi berupa teguran tertulis, denda, dan/atau  tidak  mendapat  pelayanan publik tertentu (Hakim,  2020). Ada- pun  bentuk-bentuk  perusahaan  atau corporate menurut Dharnayanti (2017)  antara  lain  perusahaan  pero- rangan  (Usaha  Dagang),  Persero, Perseroan  Firma,  Perseroan  Koman- diter,  dan  Perseroan  terbatas.  Jenis perusahaan  dari  status  hukumnya dapat dibedakan atas perusahaan ba- dan  hukum  dan  perusahaan  bukan
badan hukum (Putri, 2020).
Bengkulu  sebagai  provinsi  yang menduduki  peringkat  ketiga  Tingkat Partisipasi  Angkatan  Kerja  (TPAK) tertinggi  di  Indonesia  yaitu  sebesar 73,83% dengan Employment to Pop- ulation  Ratio (EPR)  atau  Rasio penduduk  bekerja  terhadap  jumlah penduduk usia kerja  tertinggi  ketiga sebesar  71,45  %  setelah  Bali (77,08%)  dengan  EPR  sebesar 76,14% dan Papua (75,23%) dengan EPR  sebesar  72,50%  (Badan  Pusat Statistik, 2020). Selain itu, berdasar- kan  tingkat  partisipasi  penduduk bekerja tertinggi di provinsi Bengku- lu yaitu Kota Bengkulu.
Berdasarkan  pemaparan  diatas maka  permasalahan  kepesertaan  BP Jamsosek  di  kota  Bengkulu  yaitu partisipasi corporate dalam  mengi- kutsertakan  pekerjanya  sebagai  pe- serta  BP  Jamsostek  belum  optimal. Sehingga  tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  partisipasi corporate dalam  mengikutsertakan pekerjanya  sebagai  peserta  BP  Jam- sostek di Kota Bengkulu.
B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode  pendekatan  Kualitatif  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa kata-kata.  Data  yang  dianalisis  di dalamnya  berbentuk  deskriptif  dan tidak  berupa  angka-angka  seperti halnya  pada  pendekatan  kuantitatif. Penelitian  ini  menggunakan  teknik pengumpulan  data  melalui  tahapan observasi, wawancara dan dokumen- tasi. Teknik yang digunakan digunakan  dalam  penyajian  data penelitian  ini  mengadopsi  konsep
Miles  dan  Huberman  (dalam  Emzir 2014,  h.  129),  dimana  alur  tersebut terbagi tiga  yaitu reduksi data, mod- el data dan penarikan kesimpulan.
Dalam penelitian ini
menggunakan  aspek  penelitian  dari teori  partisipasi  Cohen  dan  Uphoff yang  menjelaskan  tentang  jenis partisipasi  mulai  dari  partisipasi  da- lam pembuatan keputusan,
partisipasi  dalam  pelaksanaan  pro- gram,  partisipasi  dalam  memperoleh manfaat  dan  partisipasi  dalam  men- gevaluasi program. Penelitian mengenai  partisipasi corporate da- lam  mengikutsertakan  pekerjanya sebagai peserta BP Jamsostek di Ko- ta Bengkulu ini dilakukan di bebera- pa  tempat,  yaitu:  Kantor  BPJS Ketenagakerjaan  Cabang  Bengkulu dengan  mendatangi  beberapa corpo- rate di Kota Bengkulu.  Adapun cor- porate tersebut  yaitu  CV.  Putra Simalungun  Atas,  PT.  Kosaku  Jaya Mandiri,  CV.  Aisyah  Travel,  CV. Duta  Enim  Wisata,  PT.  Bengkulu today.com, Serta CV. BHI Travel.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penelitian  ini  berdasarkan  teori Partisipasi Cohen dan Uphoff dengan aspek jenis partisipasi (dalam
Kalesaran,  Rantung  dan  Pioh  2019 h.60).

## Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan
Berdasarkan  teori  Cohen  dan Uphoff,  partisipasi  dalam  pengam- bilan  keputusan  berkaitan  dengan pemberian kesempatan kepada masyarakat  dalam  memberikan  ga- gasan  untuk  menilai  suatu  rencana atau program  yang  ditetapkan.  Ben- tuk  partisipasi  dalam  pengambilan keputusan  seperti  ikut  serta  me- nyumbangkan gagasan demi kepent- ingan  masyarakat,  kehadiran  dalam diskusi  atau  sosialisasi  dan  tangga- pan  atau  penolakan  terhadap  pro- gram yang ditawarkan.
Suatu  keberhasilan  dari  pro-
gram membutuhkan kerjasama anta- ra  pihak  yang  terkait  dan  seluruh masyarakat.  Berdasarkan  hal  terse- but,  para  pekerja, corporate dan pihak  penyelenggara  BP  Jamsostek menjadi  tolak  ukur  keberhasilan program  BP  Jamsostek.  Dalam partisipasi  pengambilan  keputusan ini  diharapkan  program  yang  akan dijalankan  sesuai  dengan  keinginan pekerja  sehingga  dapat  menjamin kesejahteraan pekerja beserta keluarganya. Hasil  penelitian  dengan  in- forman menunjukkan bahwa partisipasi corporate dalam  pembu- atan  keputusan  mengenai  program BP Jamsostek belum optimal karena dapat  dilihat  bahwa  keputusan  atau kebijakan  mengenai  program  BP Jamsostek  telah  ditetapkan  oleh Undang-  Undang  Nomor  24  tahun 2011  tentang  Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial. Sehingga corporate hanya  mengikuti  program  yang  su- dah  ada  dan  belum  terlibat  dalam keputusannya.
Kantor  BP  Jamsostek  cabang Bengkulu  telah  melakukan  sosial- isasi  mengenai  program  BP  Jam- sostek dengan mendatangi langsung lokasi corporate . Namun, sosialisasi yang  dilakukan  oleh  pihak  penye- lenggara  BP  Jamsostek  di  Kota Bengkulu  hanya  untuk  mengajak perusahaan agar ikut serta
mendaftarkan  dirinya  dan  pekerjan- ya sebagai peserta BP Jamsostek.
Partisipasi corporate dalam pembuatan  keputusan  di  BP  Jam- sostek  belum  sesuai  dengan  teori Cohen  dan  Uphoff,  karena corpo- rate dan  pekerja  belum  sepenuhnya mengungkapkan  pendapat  terhadap program yang dilakukan. Proses da- lam pembuatan keputusan telah dil- akukan  oleh  pihak  BP  Jamsostek
saja  dan corporate belum  sepe- nuhnya  memanfaatkan  kesempatan untuk  mengemukakan pendapatnya. Namun,  dari  program  jaminan  so- sial  yang  disediakan corporate diberi  hak  untuk  memutuskan  ja- minan  sosial  mana  yang  ingin  dii- kuti.
Sehingga  peneliti  mengambil kesimpulan bahwa dalam partisipasi pengambilan  keputusan  belum  op- timal  karena corporate belum  me- manfaatkan kesempatan untuk memberikan  pendapat  mengenai program  yang  diberikan  oleh  BP Jamsostek. Hal ini disebabkan kare- na program yang akan dilaksanakan telah ditetapkan oleh penyelenggara BP Jamsostek. Selain itu, sosialisasi yang  dilakukan  oleh  BP  Jamsostek hanya  untuk  mengajak corporate dalam mengikutsertakan pekerjanya sebagai  peserta  BP  Jamsostek bukan untuk mencari tahu apa yang diharapkan corporate terkait adanya program BP Jamsostek sebagai per- timbangan pengambilan keputusan.

## Partisipasi  Dalam  Pelaksanaan Program
Menurut  Cohen  dan  Uphoff, partisipasi  dalam  pelaksanaan  pro- gram yaitu keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program  meliputi keaktifan  menjadi  peserta  program, menggerakkan  sumber  daya  dana, kegiatan  administrasi,  koordinasI dan  penjabaran  program.  Bentuk partisipasinya  bisa  berupa  tenaga, bahan,  uang,  partisipasi  langsung atau  tidak  langsung,  semangat  ber- partisipasi,  sekali-sekali  atau  beru- lang.  Dalam  pelaksanaan  program, partisipasi corporate dapat  dilihat dari  jumlah  yang  ikut  serta  dan  ber- partisipasi  aktif  dalam  program. Adapun  dari  hasil  pra  penelitian, hanya  256 corporate yang  menjadi
peserta BP Jamsostek dari 1054 cor-
porate yang  telah  terdata  di  Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu.
Dari  hasil  penelitian  bahwa corporate yang masih baru didirikan belum  ikut  serta  sebagai  peserta  BP Jamsostek.  Padahal  dalam  Undang- Undang Nomor 24 tahun 2011 pasal 14  Bagian  Kesatu  Pendaftaran  Pe- serta  menjelaskan  bahwa  setiap orang,  termasuk  orang  asing  yang bekerja  paling  singkat  6  (enam)  bu- lan  di  Indonesia,  wajib  menjadi  pe- serta  program  jaminan  sosial.  Oleh karena  itu,  dari  hasil  penelitian  bah- wa corporate tersebut belum mendapatkan  sosialisasi  langsung dari pihak BP Jamsostek.
Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 pasal 15 ten- tang  kepesertaan  yang  mewajibkan pemberi  kerja  mendaftarkan  peker- janya  sebagai  peserta  BP  Jamsostek tetapi  tidak  ada  larangan  untuk cor- porate jika ingin  mengikuti asuransi selain  BP  Jamsostek  dengan  tujuan sama-sama  untuk  jaminan  sosial pekerja.  Sehingga  dari  penelitian bahwa  salah  satu  penyebab corpo- rate tidak  mengikutsertakan  peker- janya  sebagai  peserta  BP  Jamsostek ini  karena corporate tersebut  telah ikut serta dalam asuransi pihak lain.
Corporate tidak  mengikuti  BP Jamsostek  juga  dikarenakan  upah yang masih  sedikit.  Upah  yang  kecil menyebabkan corporate merasa bahwa  membayar  iuran  BP  Jam- sostek akan menambah beban tanggungannya dan mengurangi
pendapatannya.  Padahal  iuran  BP
Jamsostek  menyesuaikan  dengan upah  yang  didapat  oleh  pekerja  se- hingga  tidak  akan  memberatkan pekerja  maupun corporate. Dalam hal  ini, corporate belum  menyadari pentingnya  jaminan  sosial  BP  Jam-
sostek untuk kehidupan para pekerja dan belum memahami sistem pelaksanaan BP Jamsostek.
Jumlah  iuran  menyesuaikan dengan  upah  pekerja,  tingkat  risiko pekerjaan,  dan corporate dapat memilih  jaminan  mana  yang  ingin diikuti.  Sehingga  pihak  penyeleng- gara  BP  Jamsostek  sebaiknya  lebih maksimal  lagi  mengadakan    sosial- isasi kepada corporate .
Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bengkulu, 2021
Meskipun  telah  mendaftar  BP Jamsostek  tetapi  masih  ada  yang hanya  sekedar  mendaftar  tetapi bukan termasuk peserta aktif. Peserta aktif  disini  ialah  peserta  yang  aktif dalam  membayar  iurannya  di  BP Jamsostek  sesuai  dengan  yang  telah dijelaskan  di  bab  pertama.  Adapun dari  informan  yang  belum  aktif membayar  iuran  ini  memiliki  alasan tersendiri  yaitu  dari  segi  pekerjanya. Pekerja  yang  bekerja  di corporate bukan termasuk pekerja  tetap seperti Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang bekerja  sampai  masa  pensiun.  Akan
No Program Rate risiko Upah Iuran 1 Jaminan Kecelakaan Kerja (Kewajiban Perusahaan) 0,24% 2.387.220 5.729,33 2 Program 12.890,99 2 Jaminan Ke- matian (Kewajiban Perusahaan) 0,30% 2.387.220 7.161,66 3 Jaminan Hari Tua : -Kewajiban Perusahaan 3,70% 2.387.220 88.327,14 3 Program 148.962,5 3 -Kewajiban Pekerja 2,00% 2.387.220 47.744,40 4 Jaminan Pensiun : -Kewajiban Perusahaan 2,00% 2.387.220 47.744,40 4 Program 220.579,1 3 -Kewajiban Tenaga Kerja 1,00% 2.387.220 23.872,20 5 Jaminan Kehilangan Pekerjaan 5 Program 231.560,3 4 0,46% 2.387.220 10.981,21
tetapi,  pekerja  yang  sewaktu-waktu bisa  mengundurkan  diri  dari  peker- jaannya.  Ketika  pekerja  tersebut  te- lah  didaftarkan  sebagai  peserta  BP Jamsostek  tapi  pekerja  itu  memilih mengundurkan  diri  sehingga corpo- rate tidak lagi membayarkan jaminan sosial untuk pekerja tersebut. Hal ini yang  menyebabkan  banyaknya  tung- gakan  iuran  yang  diterima  oleh cor- porate.
Berdasarkan  teori  Cohen  dan Uphoff,  partisipasi  dalam  pelaksa- naan  program  sudah  terjadi  namun belum  optimal  karena  masih  ada corporate yang  tidak  ikut  serta mendaftarkan  pekerjanya  sebagai peserta  BP  Jamsostek  dan  dalam keaktifan  membayar  iuran  bulanan belum  sepenuhnya  optimal  karena masih  ada corporate yang  menung- gak  pembayaran.  Sehingga  peneliti mengambil kesimpulan bahwa
penyebab corporate belum mengiku- tsertakan  pekerjanya  sebagai  peserta BP  Jamsostek  ini  karena  jumlah pekerja  yang  masih  sedikit, corpo- rate masih  baru  didirikan,  upah pekerja yang belum memadai, peker- ja yang tidak tetap, persyaratan pen- daftaran yang masih tergolong rumit oleh corporate sehingga  mendaftar di  asuransi  lain  dan  yang  utama  so- sialisasi dari BP Jamsostek yang be- lum  terjadwal  dan  tanggap  terhadap corporate yang ada.

## Partisipasi  Dalam  Memperoleh Manfaat
Berdasarkan  teori  Cohen  dan Uphoff, partisipasi dalam pengambi- lan manfaat yaitu masyarakat menikmati  hasil  pelaksanaan  pro- gram  yang  telah  dicapai.  Pada partisipasi  ini  dapat  dilihat  dari penikmatan  hasil-hasil  program  dan dampak  hasil  terhadap  tingkat  ke- hidupan  masyarakat.  Manfaat  dari
program  dapat  dirasakan  ketika masyarakat  telah  berpartisipasi  da- lam  pelaksanaan  program.  Dalam penelitian  ini,  manfaat  dari  program BP  Jamsostek  dapat  dirasakan  oleh corporate dan  pekerjanya  ketika mengalami  kecelakaan  kerja,  men- galami  kematian  akibat  kerja,  ke- hilangan  pekerjaan,  ataupun  ketika telah  mencapai  masa  pensiun  dan hari tua.
Berdasarkan  hasil  penelitian, corporate yang  telah  ikut  serta  da- lam  program  BP  Jamsostek  ini  be- lum  merasakan  secara  langsung manfaat dari program BP Jamsostek. Walaupun  demikian,  ada corporate yang  sudah  merasakan  manfaatnya ketika  ada  pekerjanya  yang  men- galami  kecelakaan  kerja  sehingga semua biaya pengobatan pekerja su- dah  menjadi  tanggungan  dari  BP Jamsostek  yang  merupakan  hasil keaktifan corporate dalam  mem- bayar iuran BP Jamsostek.
Apabila salah satu  pekerja men- galami  kecelakaan  kerja,  maka  pen- gurus corporate dapat  melakukan pelaporan  kepada  petugas  kantor cabang,  dengan  tahap  I  pelaporan maksimal  2x24  jam  beserta  foto- copy identitas peserta, kartu peserta, kronologis  kejadian,  dan  absensi karyawan. Pelaporan tahap II dengan mengisi  formulir  tahap  II  setelah pekerja  dinyatakan  sembuh  oleh dokter  yang  bersangkutan.  Namun, manfaat  dari  BP  Jamsostek  ini  be- lum  dapat  dirasakan  ketika  pekerja membayar  iuran,  sehingga  me- nyebabkan  ada  pekerja  yang  merasa keberatan  saat  harus  menyisihkan upahnya  untuk  membayar  iuran  BP Jamsostek.
Dari  teori  Cohen  dan  Uphoff terkait  partisipasi  dalam  pengambi- lan  manfaat  menjelaskan  bahwa
manfaat  ini  merupakan  hasil  dari pelaksanaan  program  sehingga  bagi corporate yang  belum  ikut  serta  di BP Jamsostek tidak dapat merasakan manfaatnya.  Selain  itu,  bagi corpo- rate yang sudah ikut serta pun belum bisa  merasakan  manfaat  langsung ketika  mengikuti  BP  Jamsostek kecuali  terjadi  hal-hal  yang  tidak diinginkan oleh pekerja tersebut. Se- hingga  dalam  hal  ini,  pengambilan manfaat belum di rasa optimal kare- na program BP Jamsostek hanya ter- fokus di masa yang akan datang dan hal-hal yang tidak terduga saja tanpa ada  program  yang  bisa  dirasakan manfaatnya untuk saat ini.
Partisipasi  dalam  Evaluasi  Pro- gram
Menurut  Cohen  dan  Uphof, partisipasi  dalam  evaluasi  yaitu  kei- kutsertaan masyarakat dalam menilai dan      mengawasi      kegiatan      pro- gram    serta  hasil    dari    pelaksanaan program.  Evaluasi  ini  dapat  dil- akukan  dengan  memberikan  kritik atau  saran  dalam  memberikan  ma- sukan  atau  umpan  balik  demi  per- baikan  pelaksanaan  program.  Dalam mengevaluasi  program  bertujuan agar  mengetahui  sudah  sejauh  mana keberhasilan yang  dicapai  dari pelaksanaan  program  dalam  mem- beri  manfaat  kepada  masyarakat. Sehingga  intinya  masyarakat  dapat mengevaluasi  program  yang  sudah berjalan untuk mengetahui pengaruhnya pada masyarakat.
Pada  penelitian  ini,  partisipasi corporate dalam  memberikan  eval- uasi terhadap program BP Jamsostek belum  terlaksana  sepenuhnya.  Hal ini dapat dilihat dari corporate yang masih  belum  memberi  kritik  dan sarannya terkait program yang diiku- ti. Akan tetapi,  dari pihak corporate mengharapkan  bahwa  program  BP
Jamsostek  ini  dapat  terus  memberi manfaat kepada para pekerja kedepannya.  Namun,  didapatkan bahwa  program  ini  telah  ditetapkan dari  pihak  penyelenggara  BP  Jam- sostek  sehingga corporate ataupun pekerja  hanya  mengikuti  saja.  Tapi, tetap  disediakan call  center di web- site BP Jamsostek  jika  ada  dari cor- porate ataupun  pekerja  yang  ingin memberi  kritik  dan  sarannya  tanpa harus  mendatangi  kantor  BP  Jam- sostek.
Partisipasi  dalam  evaluasi  pada penelitian  ini  belum  sesuai  dengan teori  Cohen  dan  Uphoff  karena  be- lum ada umpan balik dari corporate setelah  mengikuti  program  BP  Jam- sostek. Corporate belum  melakukan evaluasi  karena  merasa  tidak  men- galami  hambatan  saat  pelaksanaan program. Hal ini dapat menyebabkan tidak  adanya  perbaikan-  perbaikan dari program BP Jamsostek sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh corporate . Selain itu, corporate belum disosialisasikan untuk melakukan monitoring evaluasi  ter- hadap program jaminan yang corpo- rate ikuti.
Penyebab Partisipasi Corporate Belum Optimal
Corporate baru didirikan
Corporate yang  ada  di  Kota Bengkulu  tidak  semuanya  tergolong perusahaan  lama.  Ada corporate atau  perusahaan  yang  sifatnya  baru memulai  menjalankan  usaha,  se- hingga corporate ini  masih  merasa keberatan  untuk  membayar  iuran bulanan  BP  Jamsostek  bagi  tenaga kerjanya  dengan  alasan corporate masih  mencari  keuntungan  dan masih  fokus  untuk  pembayaran  pa- jaknya.

## Pekerja yang Tidak Tetap
Dalam  pelaksanaan  kegiatan usaha di corporate tentu ada pekerja yang  tetap  maupun  pekerja  kontrak.
Corporate dalam hal ini PT, CV, dan UD  juga  memiliki  pekerja  yang terkadang hanya sebentar dan mengundurkan    diri    secara    tidak terduga.  Sehingga  ketika corporate mengikutsertakan  pekerja  tersebut ke  BP  Jamsostek  maka  jaminan  so- sial  untuk  pekerja  ada  yang menjadi tanggungan  dari corporate. Hal  ini menyebabkan corporate menunggak pembayaran  dan  tidak  ingin  mengi- kutsertakan  pekerjanya  sebagai  pe- serta di BP Jamsostek.

## Telah  Mengikuti  Jaminan  Sosial Lain
Adanya  perusahaan  asuransi swasta  menjadi  salah  satu  alasan corporate tidak  mengikutsertakan pekerjanya  sebagai  peserta  BP  Jam- sostek.  Peraturan  undang-  undang mengenai  kewajiban corporate da- lam mengikutsertakan pekerjanya ke BP  Jamsostek  bukan  berarti corpo- rate dilarang mengikutsertakan pekerjanya  sebagai  peserta  di  asur- ansi  lain.  Kedua  asuransi  ini  juga memiliki  tujuan  untuk  memberi  ja- minan  sosial  kepada  pekerja.    Ber- dasarkan  informasi  dari  wawancara dengan  informan  M  bahwa corpo- rate M  lebih  memilih  mendaftarkan pekerjanya  ke  asuransi  lain  selain BP  Jamsostek  karena  persyaratan dari  asuransi  lain  lebih  mudah  da- ripada persyaratan di BP Jamsostek. Upah dan Pekerja Sedikit Upah  setiap corporate tentunya berbeda-beda sehingga corporate dan pekerja  yang  memiliki  upah  kecil merasa  keberatan  jika  harus  mem- bayar  iuran  pekerja  untuk  jaminan sosial  ketenagakerjaan.  Selain  itu, corporate yang  memiliki  jumlah
pekerja  sedikit  dalam  penelitian  ini di  bawah  10  pekerja lebih  memilih tidak  mengikutsertakan  pekerjanya sebagai  peserta  BP  Jamsostek  pa- dahal  sesuai  informasi  dari  staff  bi- dang kepesertaan di  Kantor BP  Jam- sostek  cabang  Bengkulu  bahwa mendaftar  BP  Jamsostek  memiliki minimal satu orang pekerja.

## Sosialisasi  BP  Jamsostek  Kurang Tanggap
Sosialisasi  menjadi  salah  satu hal  penting  untuk  meningkatkan kepesertaan  di  BP  Jamsostek  dan  ju- ga untuk  memberi pemahaman kepa- da  pekerja  tentang  pentingnya  ja- minan sosial ketenagakerjaan. Sosial- isasi yang dilakukan BP Jamsostek di Kota  Bengkulu  belum  terjadwal  dan sosialisasi  belum  cepat  tanggap  ter- hadap corporate yang masih baru se- hingga corporate tersebut kekurangan informasi  terkait  program  BP  Jam- sostek. Adanya corporate yang masih menganggap upah dan jumlah peker- ja  menjadi  faktor  tidak  mendaftar  di BP  Jamsostek  menandakan  bahwa corporate belum memahami ketentu- an dari program BP Jamsostek.

## Keputusan yang Telah ditentukan
Program  yang  telah  ditetapkan oleh perundang-undangan  menyebab- kan  partisipasi corporate dalam pengambilan keputusan menjadi tidak optimal  karena corporate hanya mengikuti  saja  program  yang  telah ditentukan.  Adanya call  center yang disediakan  BP  Jamsostek  belum  di- pergunakan  oleh corporate untuk memberi  pendapat  yang  dapat  meli- batkan corporate dalam  pembuatan keputusan di BP Jamsostek.

## D. Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
1. Partisipasi  dalam  pembuatan keputusan Partisipasi corporate dalam pembuatan  keputusan  belum  sepe- nuhnya  terlaksana,  karena  program dari  BP  Jamsostek  telah  ditetapkan oleh  penyelenggara  BP  Jamsostek. Sehingga corporate hanya  diberi kesempatan  untuk  memilih  jaminan sosial mana yang ingin diikuti tetapi tidak  dalam  pengambilan  keputusan dari program BP Jamsostek.
2. Partisipasi  dalam  pelaksanaan program
Partisipasi  dalam  pelaksanaan program  BP  Jamsostek  belum  dil- akukan seluruhnya karena masih ada corporate yang  belum  menjadi  pe- serta  BP  Jamsostek.  Penyebab cor- porate belum ikut serta  program BP Jamsostek  yaitu  karena corporate baru  didirikan,  upah  masih  kecil, pekerja  sedikit  dan  tidak  tetap, cor- porate telah  mengikuti  asuransi  lain dan sosialisasi yang belum terjadwal dan  belum cepat tanggap.
3. Partisipasi  dalam  memperoleh manfaat
Partisipasi  dalam  memperoleh manfaat  belum  dirasakan  secara langsung  karena  manfaat  dari  pro- gram  BP    Jamsostek  ini  bersifat asuransi yang  dirasakan  ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja, kematian,  hari  tua  atau  mencapai usia  pensiun  dan  kehilangan  peker- jaan. Sehingga dalam hal ini, corpo- rate belum  merasakan  langsung manfaat  dari  adanya  BP  Jamsostek. Namun,  ketika  pekerja  mengalami kecelakaan  kerja,  ada corporate yang  terbantu  untuk  memberi    pen- gobatan kepada pekerjanya.
4. Partisipasi  dalam  evaluasi program
Partisipasi  dalam  evaluasi  pada penelitian  ini  belum  sesuai  dengan teori  Cohen  dan  Uphoff  karena  be- lum  ada  umpan  balik  dari corporate setelah  mengikuti  program  BP  Jam- sostek. Corporate belum  melakukan evaluasi  karena  merasa  tidak  men- galami  hambatan  saat  pelaksanaan program. Selain itu, corporate belum disosialisasikan  untuk  melakukan monitoring evaluasi  terhadap  pro- gram jaminan yang mereka ikuti.
Berikut hal yang menjadi penyebab partisipasi corporate dalam program  BP  Jamsostek  belum  opti- mal :
1. Corporate baru didirikan Corporate yang  ada  di  Kota Bengkulu  tidak  semuanya  tergolong perusahaan lama. Ada corporate atau perusahaan yang sifatnya baru
memulai menjalankan usaha, sehing- ga corporate ini  masih  merasa keberatan untuk membayar iuran bu- lanan BP Jamsostek bagi tenaga ker- janya dengan alasan corporate masih mencari keuntungan dan masih fokus untuk pembayaran pajaknya. 2. Pekerja yang Tidak Tetap Dalam  pelaksanaan  kegiatan usaha di corporate tentu ada pekerja yang  tetap  maupun  pekerja  kontrak. Corporate dalam hal ini PT, CV, dan UD  juga  memiliki  pekerja  yang terkadang hanya sementara dan dapat mengundurkan  diri  secara  tidak  ter- duga.  Hal  ini  menyebabkan corpo- rate menunggak  pembayaran  dan tidak  ingin  mengikutsertakan  peker- janya  sebagai  peserta  di  BP  Jam- sostek.
3. Telah  Mengikuti  Jaminan  Sosial Lain
Adanya  perusahaan  asuransi swasta  menjadi  salah  satu  alasan corporate tidak  mengikutsertakan pekerjanya  sebagai  peserta  BP  Jam- sostek.  Peraturan  undang-  undang
mengenai  kewajiban corporate da- lam  mengikutsertakan  pekerjanya  ke
BP  Jamsostek  bukan  berarti corpo- rate dilarang mengikutsertakan
pekerjanya sebagai peserta di asuran-
si lain.
4. Upah dan Pekerja Sedikit Upah  setiap corporate ten- tunya  berbeda-beda  sehingga corpo- rate dan pekerja yang memiliki upah kecil  merasa  keberatan  jika  harus membayar  iuran  pekerja  untuk  ja- minan  sosial  ketenagakerjaan.  Selain itu, corporate yang memiliki jumlah pekerja  sedikit  dalam  penelitian  ini di  bawah  10  pekerja  lebih  memilih tidak  mengikutsertakan  pekerjanya sebagai peserta BP Jamsostek. 5. Sosialisasi  BP  Jamsostek  Kurang
Tanggap
Sosialisasi  menjadi  salah  satu hal  penting  untuk  meningkatkan kepesertaan di BP Jamsostek dan ju- ga untuk memberi pemahaman kepa- da  pekerja  tentang  pentingnya  ja- minan  ketenagakerjaan.  Sosialisasi yang dilakukan BP  Jamsostek di Ko- ta Bengkulu belum terjadwal dan so- sialisasi  belum  cepat  tanggap  ter- hadap corporate yang  masih  baru sehingga corporate tersebut  keku- rangan informasi terkait program BP Jamsostek.
6. Keputusan yang Telah ditentukan
Program yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan me- nyebabkan  partisipasi corporate da- lam  pengambilan  keputusan  menjadi tidak  optimal  karena corporate han- ya mengikuti saja program yang telah ditentukan.  Adanya call  center yang disediakan  BP  Jamsostek  belum  di- pergunakan  oleh corporate untuk memberi  pendapat  yang  dapat  meli- batkan corporate dalam  pembuatan keputusan di BP Jamsostek.

## Saran
Berdasarkan penelitian tersebut maka  peneliti  memberikan  saran  se- bagai berikut:
1. Pada partisipasi pengambilan keputusan, sebaiknya pihak BP Jamsostek  juga  melibat- kan corporate dengan  mengajak
corporate untuk memberikan masukannya  terkait  yang  di- harapkan  dari  program  BP  Jam- sostek.
2. Pada partisipasi pelaksanaan pro- gram,  sebaiknya  BP  Jamsostek melakukan  sosialisasi  secara  me- nyeluruh  dengan  terjadwal  se- hingga corporate lebih  me- mahami  prosedur  dari  BP  Jam- sostek
3. Pada partisipasi pengambilan manfaat, sebaiknya BP
Jamsostek  membuat    kegiatan atau program yang bisa dirasakan oleh  peserta  tanpa  menunggu jaminan-  jaminan  yang  dapat  di klaim di masa yang  akan datang.
4. Dalam  partisipasi  evaluasi  pro- gram,  sebaiknya  BP  Jamsostek selain  sosialisasi  mengenai  pro- gram juga sosialisasi agar corpo- rate melakukan  evaluasi  atau memberi  kritik  dan  sarannya  pa- da BP Jamsostek.
5. Dari adanya permasalahan penelitian tersebut, peneliti mengharapkan  agar  sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan mengenai bagaimana strategi yang  tepat  untuk  meningkatkan partisipasi corporate
dalam mengikutsertakan  pekerjanya  se- bagai peserta BP Jamsostek, serta bagaimana  jika corporate lebih memilih  asuransi  lain  daripada BP  Jamsostek  sebagai  jaminan sosial untuk pekerja.

## Daftar Pustaka
Badan  Pusat  Statistik.  (2020). Indikator
Pekerjaan  Layak  di    Indonesia 2019 . Jakarta : BPS RI Badan  Pusat  Statistik.  (2020). Booklet  Sur- vei  Angkatan  Kerja  Nasional 2020 . Jakarta: BPS RI Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Bengkulu.
(2021). Provinsi  Bengkulu  dalam Angka  2021. Bengkulu:  BPS
Provinsi Bengkulu BPJS  Ketenagakerjaan.  (2018). Laporan Tahunan Terintegrasi 2018 . www.bpjsketenagakerjaan.go.id//a ssets/uploads/laporan_tahunan/BPJ
S  19_    LO23_FS.pdf  diakses  pada 19 November 2020 BPJS  Ketenagakerjaan.  (2019). Tak  Ikut BPJS Ketenagakerjaan,Kejari Brebes  panggil  155  Perusahaan . www.bpjsketenagakerjaan.go.id/
BPJS Ketenagakerjaan. (2019). BPJS Ketenagakerjaan Lacak Perus- ahaan  Belum  Daftar  Kepesertaan. www.bpjsketenagakerjaan.go.id/ Dharnayanti,  Ni  Made  Pratiwi,  (2017). Hubungan  Hukum  Perusahaan  In- duk Berbentuk Perseroan Terbatas dengan  Anak  Perusahaan  Ber- bentuk  Persekutuan  Komanditer . Acta  Comitas  1  :  66-74,  ISSN: 2502-8960 I e-ISSN: 2502-7573 Dewan  Jaminan  Sosial  Nasional.  (2014).
Peta  Jalan  Penyelenggaraan  Ja- minanSosial Ketenagakerjaan 2013-2019 . djsn.go.id diakses
tanggal 20 November 2020 Emzir. (2014). Metodologi Penelitian
Kualitatif  Analisis  Data .  Depok:
Rajawali Pers
Hakim,  Khaerul  Umar,  Santoso,  Imam Budi.,  &  Putra,  Pamungkas  Satya. (2020). Partisipasi  Perusahaan dalam Program BP Jamsostek dan
Penegakkan Hukumnya . Sin- gaperbangsa  Law  Review,  Vol  1
No. 1, Oktober 2020, hal 184-202. Kalesaran, Ferdinand., Rantung, V.V., & Pioh,  R.N.  (2015). Partisipasi  Da- lam Program  Nasional  Pem- berdayaan  Masyarakat  Mandiri
Perkotaan    Kelurahan  Taas  Kota Manado .  Jurnal  Ilmiah  Society, Vol.1 No.15 ISSN: 2337-4004 Kejaksaan  Negeri.  (2019). Kejari  Batang Panggil Perusahaan
yang
Menunggak  dan  Belum  daftar  BP
Jamsostek. https://www.kejaksaan.go.id/ https://www.sdg2030indonesia.org/page/1 6-tujuan-delapan diaksespada tanggal 19 November 2020 https://www.worldometers.info/world-  pop-
ulation/indonesia-population/ di- akses  pada  tanggal  20  Desember 2020
Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2021 tentang  Penyelenggaraan  Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Putri, Claudia Rizha. (2020). Bentuk Hukum Perusahaan  Persekutuan  di  Indo- nesia  dan  Perbandingannya  di Malaysia. Jurnal  Fakultas  Hukum Unila,  Vol  4  No.1,  E-ISSN:  2598- 3105 P-ISSN: 2723-2581
Purba,  Yanti  Astrelina,  Aini,  Yulinda  N., Asiati,  Devi  dan  Ngadi.  (2020). Kesenjangan Kepesertaan Ja- minan  Sosial  Tenaga  Kerja  di  In- donesia:  Analisis  Data  Sakernas 2018. Jurnal Ketenagakerjaan, vol. 15 No.2. Edisi Juli-Desember 2020 ISSN: 1907-6096 Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011 tentang  Badan  Penyelenggara  Ja- minan Sosial.