## MEMBERANTAS KORUPSI MELALUI BUDAYA HUKUM YANG BAIK DAN CITA-CITA HUKUM DI DUNIA PERADILAN INDONESIA

## Muhammad Afif
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbankan Indonesia afif@gmail.com

## ABSTRACT
Upaya  pemberantasan  mafia  korupsi  harus  tetap  dilakukan.  Sehingga  apa  yang  disebut  mafia peradilan yang eksistensinya cenderung abadi karena ia telah berubah menjadi virus mentalitas yang  membudaya  dalam  proses  penegakan  hukum  di  negeri  ini  bisa  diberangus.  Berbicara tentang  penegakan  hukum (law  enforcement) maupun  pemberian  sanksi,  tidaklah  bisa  dengan hanya  memecat  hakim,  jaksa,  polisi  dan  advokat  yang  korup,  perbaikan  tersebut  haruslah dimulai  dengan  pembangunan  pendidikan  dengan  pendekatan  pembangunan  kebudayaan mentalitas  kita  sebagai  bangsa dan  pembangunan moral force  dan  etika  kebangsaan  yang  kuat berlandaskan  pada  Iman  dan  taqwa.
Kata Kunci: Korupsi, Budaya Hukum, Cita-Cita Hukum, Peradilan, Indonesia.

## ABSTRACT
This paper addresses how to eradicate corruption through good legal culture and the ideals of law in the world of Indonesian justice. Efforts to eradicate corruption mafia must continue. So that  what  is  called  the  judicial  mafia  whose  existence  tends  to  be  perpetual  because  it  has turned into a cultured mentality virus in the process of law enforcement in this country can be suppressed.  Talking  about  law  enforcement  and  sanctions,  it  cannot  be  done  by  simply  firing judges,  prosecutors,  police  and  corrupt  advocates,  these  improvements  must  begin  with  the development of education with the approach of building our cultural mentality as a nation and moral force development and national ethics that strong based on faith and piety.
Keywords: Corruption, Legal Culture, Legal Aspects, Justice, Indonesia.

## PENDAHULUAN
Peradilan  merupakan  suatu  sistem  atau  proses  penegakan  hukum  dan  keadilan. Proses  memberikan  keadilan  dilakukan  oleh  hakim  di  Pengadilan  dengan  cara menerima,  memeriksa  dan  memutuskan  serta  menyelesaikan  setiap  perkara  yang diajukan  kepadanya,  sesuai  dengan  aturan  hukum  acara.  Dengan  proses  tersebut  maka hukum  yang  dilanggar  dapat  ditegakkan  kembali,  dan  pada  akhirnya  keadilan  bisa ditegakkan (H.  Asasriwarni dan Nurhasnah, 2007).  Peradilan ( judiaciary,  rechtspraak ) berpaut  dengan  fungsi  pemberian  keadilan  ( justice,  gerechtgheid )  dilakukan  oleh Pengadilan  atau  badan  peradilan  ( court,  rechtbank ).  Fungsi  Pemberian  keadilan  lazim disebut rechts  prekendefunctie .  Dalam  sistem  ketatanegaraan  Republik  Indonesia  (RI), Peradilan  diselenggarakan  oleh  Kekuasaan  Kehakiman,  disebut  pula  Kekuasaan Peradilan, la puissance de jugger, judiciary power . Pasal 24 ayat (1) UUD NKRI tahun 1945  (redaksi  baru  hasil  perubahan)  menetapkan  bahwa  kekuasaan  kehakiman merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan hukum (Laurensius Arliman S, 2018).
Kehadiran lembaga peradilan dalam kehidupan masyarakat tidak hanya sekedar
menerima  dan  menyelesaikan  sengketa,  akan  tetapi  mengandung  makna  filosofis  yang lebih  dalam  dari  itu  yakni  pengadilan  bertindak  sebagai  wali  masyarakat  (M.  Yahya Harahap,  2005).  Oleh  karena  itu,  hakim  yang  berfungsi  dalam  peradilan  itu  harus berperan  dan  bertindak  sebagai  wali  dan  bapak  yang  berbudi  luhur  kepada  setiap anggota  masyarakat  pencari  keadilan.  Setiap  anggota  masyarakat  yang  teraniaya  atau hak  dan  kepentingannya  dilanggar  oleh  pihak  lain,  pengadilan  melalui  tangan  hakim harus  memberi  perlindungan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  dan  rasa  keadilan  yang berlaku.  Hakim  harus  berpegang  teguh  kepada  prinsip  negara  hukum,  yang menempatkan hukum yang berlandaskan Pancasila diatas segala-galanya sesuai dengan supremasi  hukum  yakni  harus  ditempatkan  diatas  segala  kehidupan  bernegara  dan bermasyarakat.
Praktik  Peradilan  di  Indonesia    sampai  saat  ini  menunjukkan  bahwa  moralitas para penegak hukum  mulai  dari polisi  advokat,  jaksa, hakim  atau badan panitera atau staf  di  Pengadilan,  sudah  sampai  pada  titik  yang  mengkhawatirkan.  Banyak  diantara mereka yang tidak bisa dilepaskan dari praktik korupsi dan mafia peradilan. Istilahnya pada saat ini sangat sulit sekali mencari aparat penegak hukum yang benar-benar bersih. Penilaian  masyarakat  bahwa  sistem  peradilan  kita  sudah  bobrok  terlihat  dari mencuatnya  kasus-kasus  yang  terjadi  belakangan  ini  (Adnan  Buyung  Nasution,  2007). Satjipto Raharjo (2002) mengingatkan agar mewaspadai hal-hal yang negatif yang dapat muncul  dari  hukum.  Salah  satu  kemungkinannya  adalah  bergesernya  hukum  menjadi permainan  dan  bisnis  yang  pada  akhirnya  menyebabkan  menurunnya  derajad  hukum sebagai  alat  untuk  memberikan  keadilan.  Praktik  hukum  yang  seperti  itu  tidak  murni lagi dapat menjalankan urusan hukum, karena menjalankan dua hal sekaligus.
Korupsi  peradilan  di  Indonesia  menunjukkan  kondisi  sangat  parah,  seperti menurut Daniel Kaufmann dalam laporannya Bureaucratic and Judiciary Bribery tahun 1998  ( Position  Paper  LeIP) dan  Konsorsium  Reformasi  Hukum  Nasional  (KRHN). Laporan tersebut menjelaskan bahwa tingkat korupsi peradilan di Indonesia adalah yang paling  tinggi  diantara  negara-negara  Ukraina,  Venezuela,  Rusia,  Kolombia,  Mesir, Yordania, Turki, Malaysia, Brunei, Afrika Selatan, Singapura dan lain-lain. Lebih parah lagi,  korupsi  di  peradilan  merupakan  hal  yang  biasa,  advokat  tidak  malu-malu  lagi menawarkan  uang  kepada  hakim  untuk  memenangkan  perkara,  ada  juga  advokat  yang “menggaji”  bulanan  hakim,  jaksa.  Jaksa,  hakim  dan  panitera  tidak  merasa  risih menerima  uang  dari  advokat,  artinya  korupsi  di  peradilan    tidak  dilakukan  lagi  secara diam-diam akan tetapi sudah dilakukan secara terang-terangan (Uli Parulian Sihombing, 2004).
Hasil  survei Political  and  Economic  Risk  Consultancy (PERC)  2010  yang memposisikan  Indonesia  sebagai  negara  terkorup  di  Asia-Pasifik  dengan  nilai  9,07 semestinya  bukan  sesuatu  yang  mengejutkan.  Tahun  ini  peringkat  Indonesia  pertama (sebelumnya  7,69).  Dengan  skor  9,07  itu,  PERC  menyimpulkan  bahwa  korupsi  di Indonesia semakin parah, terjadi di semua lembaga dan semua level. Kesimpulan PERC tersebut  bukan  dianggap  aneh,  melainkan  hal  yang  biasa,  karena  Indonesia  memiliki kultur yang aneh. Pejabat negara dan para koruptor tidak ada yang jera. Bahkan, orang yang  belum  memiliki  kesempatan  untuk  korupsi  pun  bercita-cita  bila  suatu  saat  ada peluang  akan  melakukan  hal  itu.  Budaya  seperti  itu  yang  menjadikan  penangkapan banyak pejabat,  politisi,  dan pihak swasta oleh Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK)
tidak  menimbulkan  efek  jera.  Filosofi  yang  berkembang  di  kalangan  koruptor  adalah ditangkap  KPK  atau  penegak  hukum  yang  lain  hanya  karena  sial.  Fenomena  tersebut sama  dengan  fenomena  tenaga  kerja  Indonesia  di  luar  negeri.  Banyak  kenistaan  dan penderitaan yang dialami para tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri. Namun, minat untuk menjadi TKW tidak berkurang, tapi malah bertambah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  karya  ilmiah  ini,  berjenis  penelitian  hukum  normatif  ( yuridis normatif) (Zainuddin  Ali,  2010,  302) . Pada  penelitian yuridis  normatif penelitian  ini difokuskan  untuk  mengkaji  dan  meneliti  pengaturan  penanaman  modal,  yaitu  meneliti memberantas korupsi melalui budaya hukum yang baik dan cita-cita hukum. Penelitian ini akan melihat nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal issue dengan  cara  pendekatan-pendekatan (approach) yang  digunakan,  antara  lain:  1) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai  aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian  (Johnny  Ibrahim,  2006,  302).  Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan  tentang  korupsi  memang  akan  menemukan  kenyataan  semacam  itu karena  korupsi  menyangkut  segi-segi  moral,  sifat  dan  keadaan  yang  busuk,  jabatan dalam  instansi  atau  aparatur  pemerintah,  penyelewengan  kekuasaan  dalam  jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke  dalam  kedinasan  di  bawah  kekuasaan  jabatannya  (Evi  Hartanti,  2005).  Kata peradilan yang dikenal dalam tata hukum di Indonesia secara etimologi berasal dari kata adil yang mendapat  awalan “per” dan akhiran “an”. Menurut kamus  bahasa Indonesia peradilan berarti: ”segala sesuatu mengenai perkara pengadilan” (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, 1990).
Pengertian peradilan sebagaimana terdapat dalam kamus bahasa Indonesia diatas belum  memberikan  makna  jelas.  Pakar  Hukum  di  Indonesia,  Sudikno  Mertokusumo menjelaskan,  Pengadilan  disini  bukanlah  diartikan  semata-mata  sebagai  badan  untuk mengadili,  melainkan pengertian yang abstrak yaitu “hal  yang memberikan keadilan”. “Hal memberikan keadilan” berarti yang bertalian dengan tugas badan pengadilan atau hakim  dalam  memberikan  keadilan,  jaitu  memberikan  kepada  jang  bersangkutan- kongkritnya  kepada  yang  mohon  keadilan  apa  jang  menjadi  hak  atau  apa  hukumnya. Dalam  hal  hakim  atau  pengadilan  memberikan  kepada  jang  bersangkutan-kongkritnya kepada  yang  mohon  keadilan  apa  yang  menjadi  hak  atau  apa  hukumnja  selalu dipergunakannya atau mendasarkannya pada hukum yang berlaku jang tidak lain berarti melaksanakan  dan  mempertahankan  hukum  atau  menjamin  ditaatinya  hukum  materil dengan  putusan  (Sudikno  Mertokusumo,  2006).  Istilah  peradilan    dapat  ditemukan
dalam  Undang-Undang  Dasar  (UUD)  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dalam Pasal 24 (Ayat) 1 dan (Ayat) 2. Selanjutnya istilah tersebut juga terdapat dalam Pasal 1, Pasal  2,  Pasal  3  serta  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  4  tahun  2004,    tentang Kekuasaan  Kehakiman.
Penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  diserahkan  kepada  badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa,  mengadili,  dan  menyelesaikan  setiap  perkara  yang  diajukan  kepadanya. Sejalan  dengan  tugas  pokok  tersebut,  maka  pengadilan  tidak  boleh  menolak  untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau  kurang  jelas.  Hal  ini  berarti  pengadilan  wajib  untuk  memeriksa  dan  mengadili suatu  perkara (Bambang Sutiyoso  dan Sri Hastuti  Puspitasari, 2004). Dalam ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan-badan  peradilan  di bawahnya,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah  Konstitusi.  Adapun  badan  peradilan  yang berada  di  bawah  Mahkamah  Agung  meliputi  badan  peradilan  dalam  lingkungan:  (a) Badan Peradilan Umum; (b) Badan Peradilan Agama; c) Badan Peradilan Militer; dan (d) Badan Peradilan Tata Usaha Negara.
Arti  mafia  peradilan  dari  segi  bahasa,  sejalan  dengan  pandangan  Komisi Pemantau  Peradilan  yang  dalam  siaran  persnya,  mengutip  hasil  penelitian  yang dilakukan Indonesia Corruption  Watch (ICW) pada tahun 2001-2002, mengungkapkan bahwa  telah  ada  pola  kerja  sama  yang  melibatkan  hampir  seluruh  pelaku  di  dunia peradilan,  mulai  dari  hakim,  pengacara,  jaksa,  polisi,  panitera  sampai  karyawan  dan tukang  parkir  di  pengadilan,  dengan  tujuan  menghindari  proses  penanganan  perkara yang  semestinya.  Hal  ini  terjadi  mulai  dari  pengadilan  negeri  hingga  MA.  Mafia Peradilan  adalah  suatu  kondisi  dimana  adanya  suatu  rekayasa  yang  terjadi  di  dalam proses peradilan sehingga proses hukum yang dimulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan,  menghasilkan  putusan  yang  tidak  sesuai  dengan  yang  seharusnya diputuskan  dan  sangat  tidak  sesuai  dengan  keadilan  yang  seharusnya  ditegakkan sehingga rasa keadilan memang terinjak- injak oleh praktik ini. Praktik ini tidak terlepas dari  tangan  penegak  hukum  yang  telah  menjual  jabatannya  (Laurensius  Arliman  S, 2016).
Berdasarkan  investigasi  Tempo  praktik  jual  beli  perkara  di  Mahkamah  Agung telah merambah dari hulu hingga hilir, dari staf rendahan sampai ke petingginya. Praktik jual  beli  perkara  tersebut  biasanya  dijembatani  oleh  para  calo  (makelar)  perkara  yang berada  di  gedung  maupun  dalam  gedung  Mahkamah  Agung.  Bahkan  anak  Sarwata, Ketua Mahkamah Agung yang pensiun pada bulan Agustus tahun 2000, yang bernama Wawan  Sarwata  juga  ikut  terlibat  bisnis  ‘jual  beli’  perkara  di  lingkungan  Mahkamah Agung.
Krisis  yang  dialami  pengadilan  selama  ini  tidak  dapat  dilepaskan  dari keberadaan para hakim yang merupakan fungsionaris dari kekuasaan kehakiman. Citra pengadilan di masyarakat ditentukan oleh kinerja, kredibilitas, dan profesionalitas para hakim  di  pengadilan  negeri,  pengadilan  tinggi,  dan  Mahkamah  Agung  ketika  mereka menangani  atau  memutus  perkara.  Oleh  karena  itu,  kalau  sekarang  ini  gedung pengadilan  tidak  lagi  memancarkan  kewibawaan,  tapi  justru  menjadi  gedung  tempat terjadinya  transaksi  putusan  atau  vonis  dan  menjadi  tempat  sasaran  amuk  masa  yang
merasa  keadilannya  dirampas,  maka  hakim  merupakan  salah  satu  pihak  yang  dapat dipersalahkan  sebagai  penyebab  timbulnya  kondisi  tersebut.  Bentuk-bentuk  mafia peradilan,  misalnya  makelar  kasus,  suap  menyuap,  pemerasan,  jual-beli  perkara, mengancam  saksi,  mengancam  pihak-pihak  lain  pungutan-pungutan  yang  tidak semestinya. Mafia peradilan tidak bisa dibuktikan keberadaaanya. Jika  bisa dibuktikan berarti bukan “mafia” namun kejahatan biasa (Laurensius Arliman S, 2017).
Dengan  kata  lain  mafia  peradilan  ini  tidak  akan  terlihat  karena  mereka berlindung  dibalik  penegakan  dan  pelayanan  hukum.  Mereka  akan  tampil  seolah-olah sebagai  pahlawan  keadilan.  Media  massa  ikut    mengelu-elukan  mereka  sebagai pemberantas  korupsi  padahal  yang  dielu-elu  adalah  aktivis  atau  penegak  hukum  yang sedang  berada  dalam  pengaruh  mafioso,  siaktor  intelektualis  korupsi.  Masyarakat menjadi  sulit  untuk  mengenali  mana  penegak  hukum  yag  jujur  dan  tidak  terpengaruh mafioso  dengan  para  penegak  hukum  yang  sudah  terkontaminasi.  Kekaburan  ini  telah mengecoh masyarakat sehingga masyarakat memberi pujian kepada yang tampil sebagai pemberantas korupsi ketika yang sebenarnya yang dipuja itu sedang melakukan korupsi besar-besaran. Oleh karena itu mafioso peradilan bisa hidup secara terhormat ditengah- tengah masyarakat tanpa bisa disentuh hukum.
Kita  belum  mendengar  Mahkamah  Agung  (MA)  melakukan  langkah  progresif untuk  memecati  para  hakim  nakal.  Sebagian  besar  hakim  nakal  hanya  diberi  sanksi berupa larangan menangani perkara, atau menjadi hakim nonpalu. Sejak dahulu seperti itu.  Dunia  peradilan  dibersihkan  dengan  cara  usang  dan  formalistis.  Sampah  yang mestinya  dibuang,  tapi  hanya  dipinggirkan.  Tak  ada  perubahan.  Pantas  jika  lembaga yudisial  tetap  pada  wibawanya  yang  rendah,  dicibir  bibir  sosial.  Kalau  hakim  tak bermoral  tetap  dipelihara  sama  halnya  menimbun  sampah.  Dunia  peradilan  kita  kini ibarat tubuh manusia yang berpenyakit komplikatif. Ada kanker, tumor, diabetes, sakit liver,  hipertensi  dan  lain-lain,  bahkan  usus-ususnya  ditumbuhi  varises  serta  kurap. Penyakit  peradilan  kita  dimulai  dari  penyakit  korup  polisi,  jaksa,  advokat  (pengacara) dan  hakim,  ditambah  lagi  hobi  masyarakat  berduit  untuk   merampas  keadilan  dengan cara membeli melalui jalur-jalur mafioso tersebut.
Sementara korupsi peradilan memang memiliki sejumlah faktor yang saling kait mengkait. Tapi paling tidak ada tiga faktor utama yang menentukan. Pertama, masalah transparansi  pelayanan  umum  dan  administrasi  Pengadilan.  Masalah  ini  gejalanya muncul  dalam  bentuk-bentuk  putusan-putusan  pengadilan  ganda  atau  pemalsuan putusan,  surat  sakti  untuk  menggagalkan  eksekusi  putusan,  penunjukan  hakim  yang dilatarbelakangi  favoritisme  dan  sebagainya.  Kasus-kasus  demikian  mendominasi keluhan  masyarakat  yang  diterima  Komisi  Ombudman  Nasional.  Data  pengaduan masyarakat  ke  Komisi  Ombudsman  Nasional  pada  tahun  2001  menunjukkan  bahwa Pengadilan  adalah  lembaga  yang  paling  banyak  diadukan,  yaitu  sebanyak  45  %  (261 laporan) dari total laporan yang masuk, 59% mengenai Pengadilan Negeri, meliputi 19 %  laporan  mengenai  Mahkamah  Agung,  13  %  mengenai  Pengadilan  Tinggi,  5  % Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dan  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara,  dan  4  % mengenai  Peradilan  Agama. Kedua, tidak  berfungsinya  sistem  pengawasan  internal. Meskipun  korupsi  peradilan  di  Indonesia  sudah  terkenal  keseantero  jagat,  tapi  hampir tidak  ada  kasus  di  mana  Mahkamah  Agung  dan  Menteri  Kehakiman  melakukan pemecatan  terhadap  hakim-hakim  yang  terlibat  dalam  putusan-putusan  yang
menyimpang. Padahal UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, kedua institusi itu  memiliki  kewenangan  luar  biasa  untuk  melakukan  tindakan  administratif    terhadap para hakim yang tidak jujur.
Khusus dalam kasus Manulife, Presiden Megawati mengeluarkan Keppres untuk melakukan  pemberhentian  sementara  terhadap  tiga  orang  majelis  hakim  Pengadilan Tata  Usaha  Negara  yang  dinilai  telah  membuat  keputusan  kontroversial  dengan mempailitkan PT. Manulife, perusahaan asuransi asal canada, tanpa alasan hukum yang memadai, harus dilihat karena ada faktor tekanan internasional. Ketiga, masalah sistem rekruitmen  dan  karier  hakim.  Bukan  omong  kosong  penempatan  hakim  senantiasa diwarnai  kolusi  dan  nepotisme.  Hakim-hakim  muda  di  daerah  sering  mengeluh  untuk bisa jadi hakim di kota-kota tertentu hampir tidak mungkin kalau tidak berkolusi dengan pihak yang mengatur masalah itu. Sementara rekruitmen Hakim Agung oleh DPR saat ini  diragukan  masyarakat  di  tengah  korupsi  politik  yang  semakin  menggila.  Pendek kata,  ketika  sistem  rekruitmen  dan  karier  itu  diwarnai  kolusi,  politik  uang  dan kepentingan-kepentingan  untuk  mengamankan  rezim  penguasa  yang  korup,  maka dengan  sendirinya  hakim-hakim  yang  jujur  dan  cakap  tidak  akan  pernah  terpilih  dan menduduki  posisi-posisi  penting.  Bahkan  mungkin  lulusan-lulusan  fakultas  hukum terbaik dan ideal tidak tertarik lagi untuk menjadi hakim.
Hasan Hambali (2005) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sumber korupsi mencakup dua hal pokok yaitu “kekuasaan kelompok kepentingan dan hegemoni elit”. Kekuasaan  kelompok  kepentingan  cenderung  lebih  berwawasan  politik,  hegemoni  elit lebih  berkait  dengan  ketahanan  ekonomi.  Piranti  korupsi  umumnya  menggunakan perlindungan  politis  dan  penyalahgunaan  kekuasaan.  Interaksi  sumber  dan  piranti menimbulkan  empat  klasifikasi,  Manipulasi  &  suap  (interaksi  antara  penyalahgunaan kekuasaan  dan  hegemoni  elit),  Mafia  dan  Faksionalisme  (golongan  elit  menyalah gunakan  kekuasaan  dan  membentuk  pengikut  pribadi),  Kolusi  dan  Nepotisme  (elit mapan  menjual  akses  politik  dan  menyediakan  akses  ekonomi  kepada  keluarga  untuk memperkaya  dirinya,  keluarga  dan  kroni),  Korupsi  Terorganisir  dan  Sistem  (korupsi yang  terorganisir  dengan  baik,  sistematik,  melibatkan  perlindungan  politik  dari kekuasaan kelompok kepentingan).
Praktik-praktik  mafia  peradilan  korupsi  yang  selama  ini  terjadi  sudah  menjadi bagian  dari  rekayasa  para  penegak  hukum  dibalik  penyelesaian  setiap  kasus  kecil maupun  besar.  Semakin  besar  kasus  yang  diperiksa  semakin  besar  pula  ”pendapatan” yang diperoleh para mafia peradilan ini. Mafia peradilan menjadi sebuah momok yang sangat  menakutkan  dalam  proses  rekonstuksi  hukum  dan  supremasi  hukum  dinegara kita.  Praktik  mafia  peradilan  bisa  dilawan  dengan  gerakan  radikal-revolusioner  di bidang  hukum.  Dengan  adanya  fakta  praktik  mafia  peradilan  yang  menjamur  di Mahkamah  Agung,  argumen  bahwa  kemandirian  kekuasaan  kehakiman  tidak  dapat diintervensi  adalah  menyesatkan.  Prinsip  independensi  demikian  memang  diakui, namun  hanya  berlaku  bagi  sistem  peradilan  yang  bersih  dari judicial  corruption .  Di dalam sistem peradilan yang sarat dengan praktik kotor, di mana putusan dapat dipesan dan  diperjualbelikan,  intervensi  justru  menjadi  wajib  hukumnya.  Di  Amerika  Serikat, misalnya, konstitusinya secara jelas mengatakan, para hakim sangat independen selama mereka  berada  dalam  pagar good  behaviour .  Sekali  sang  hakim  melakukan  perbuatan tercela,  apalagi  suap-menyuap,  dia  harus  siap  diberhentikan  dan  dipidanakan.  Artinya,
independensi  kekuasaan  kehakiman  hanyalah  satu  sisi  koin  yang  harus  dimiliki  dunia peradilan.  Sisi  lain  adalah  integritas-moralitas  yang  terjaga.  Hanya  sistem  peradilan yang  terhormat,  bersih,  dan  jujur  yang  berhak  mengklaim  agar  putusannya  tidak diintervensi.  Sebaliknya,  jika  suatu  putusan  pengadilan  nyata-nyata  dihasilkan  dari praktik mafia peradilan, maka menggunakan hujah independensi kekuasaan kehakiman sebagai tameng adalah argumentasi yang memalukan, sekaligus menyesatkan.
Secara  teori,  diperlukan  aturan  hukum  yang  memberikan  hukuman  seberat- beratnya  bagi  para  hakim,  polisi,  dan  jaksa  yang  telah  memperjualbelikan  dan mengkhianati  keadilan  yang  seharusnya  mereka  jaga.  Bahkan,  untuk  tingkat  korupsi peradilan yang sudah parah, perlu dipertimbangkan untuk membatasi privasi para hakim khususnya  hakim  agung    agar  mereka  tidak  dapat  bertemu  dengan  siapa  pun  yang berhubungan dengan perkara, lalu dapat memiliki satu nomor rekening bank; dan hanya memiliki  satu  nomor  telepon  pribadi  yang  kesemuanya  terus  dapat  dimonitor penggunaannya. Pada tingkat strategi lapangan, perang melawan mafia peradilan dapat dimulai  dengan  terlebih  dahulu  membersihkan  Mahkamah  Agung  (MA).  Jikalau  MA sudah dapat dikuasai, melalui hakim-hakimnya yang tidak hanya mempunyai kapasitas intelektual  yang  mumpuni  tapi  juga  integritas-moralitas  yang  tinggi,  maka  satu  rantai utama jaringan praktik mafia peradilan dapat diputus. Apabila putusan MA sudah bersih dari  praktik  mafia  peradilan,  praktik-praktik  korupsi  peradilan  lainnya  yang  dilakukan oknum  kejaksaan  dan  kepolisian  akan  menjadi  sia-sia  dan  lambat-laun  berkurang dengan sendirinya.
Langkah-langkah  yang  juga  bisa  dilakukan  dalam  menyelesaikan  persoalan- persoalan  dalam  proses  peradilan  di  negara  ini,  antara  lain  :  Perumusan  peraturan perundang-undangan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  peradilan  ,  meliputi proses  peradilan,  putusan  pengadilan  yang  merupakan  bagian  dari  proses  penegakan hukum dalam konteks supremasi hukum, sehingga dalam menjalankan praktik peradilan dilakukan dengan baik dan terhindar dari praktik-praktik kotor. Melakukan peningkatan kualitas peradilan kita yang tentunya terkait dengan berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas  penegakan  hukum.  Aspek  –  aspek  itu  meliputi  kualitas  individu  atau  Sumber Daya  Manusia  yang  bersinggungan  langsung  dengan  penegakan  hukum  baik  secara moral maupun dalam konteks keilmuan, kualitas institusi peradilan, kualitas mekanisme tata  kerja  atau  manajemen  peradilan,  kualitas  sarana  dan  prasarana  yang  berhubungan dengan  penegakan  hukum  dan  segala  hal  yang  mempengaruhi  kualitas  penegakan hukum.
Menumbuhkan  kesadaran  taat  hukum  dalam  masyarakat  yang  dimulai  dari tingkatan  yang  lebih  tinggi  yaitu  para  pejabat  negara,  penegak  hukum  hingga  ke tingkatan yang paling rendah dalam masyarakat  dan menciptakan budaya hukum  yang sehat  serta  mendukung  proses  supremasi  hukum  di  negara  ini.    meningkatkan  kualitas pada    sendi  –  sendi  kehidupan  masyarakat  terutama  bidang  sosial  dan  ekonomi  yang ternyata  bisa  juga  mempengaruhi  budaya  hukum  yang  tidak  baik  dalam  masyarakat. Dengan taraf hidup masyarakat yang rendah bisa menyebabkan kondisi masyarakat juga akan  menjauh  dari  budaya  hukum  yang  baik.  Sehingga  tak  heran  mafia  peradilan  bisa terjadi hanya karena masalah uang dan ekonomi.
Maraknya  korupsi  di  peradilan  salah  satunya  disebabkan  karena  lemahnya pengawasan  terhadap  lembaga  peradilan    baik  pengawasan  internal  dari  lembaga  itu
Muhammad Afif, Memberantas Korupsi Melalui Budaya Hukum Yang Baik... Page 104
sendiri  ( internal  control )  maupun  pengawasan  eksternal  dari  luar  lembaga  tersebut ( external  control )  yang  biasanya  dilakukan  oleh  masyarakat.  Salah  satu  upaya  yang dapat  dilakukan  untuk  menutupi  kelemahan  ini  adalah  dengan  meningkatkan pengawasan,  yaitu  peran  dan  kapasitas  masyarakat  dalam  melakukan  pengujian  dan penilaian  terhadap  produk  atau  putusan  yang  dihasilkan  oleh  lembaga  peradilan  atau yang lebih dikenal dengan istilah eksaminasi public. Eksaminasi dapat dilakukan untuk kepentingan  praktis  yakni  sebagai  social  control  dengan  melakukan  pengujian, pemeriksaan  atau  pengujian  berkas  perkara  untuk  meneliti  secara  cermat  apakah putusan  yang  telah  telah  dibuat  sesuai  dengan  aturan  hukum  dan  asas-asas  penegakan hukum berdasarkan atas fakta hukum yang terbukti dipersidangan dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat (Chandera, 2004).
Istilah  eksaminasi  dapat  diartikan  sebagai  pemeriksaan,  sehingga  eksaminasi putusan  peradilan  diartikan  sebagai  pemeriksaan  terhadap  putusan  pengadilan.  Istilah yang  mirip  dengan  eksaminasi  adalah  legal  annotation,  yaitu  semacam  ulasan  ataupun pemberian  catatan  terhadap  putusan  pengadilan.  Istilah  eksaminasi  sendiri  berasal  dari kata  Belanda,  examinatie  yang  berarti  memeriksa  dan  menilai/menguji  putusan  badan pengadilan,  meskipun  sebetulnya  dalam  hal  ini  kata  anotasi  lebih  tepat  untuk menggambarkan  aktivitas  tersebut.  Eksaminasi  putusan  pengadilan  belum  menjadi tradisi yang dikenal dalam system peradilan di Indonesia. Dalam hal ini, SEMA No. 1 Tahun 1967 belum secara tegas mendorong tradisi eksaminasi putusan pengadilan, dan surat  edaran  ini  hanya  memberi  acuan  bagi  adanya  eksaminasi  internal,  bukan dimaksudkan  sebagai  control  publik.  Eksaminasi  putusan  pengadilan  didorong  oleh banyaknya  putusan  pengadilan  yang  dirasa  jauh  dari  rasa  keadilan  masyarakat, sementara tradisi dissenting opinion tidak dikenal dalam sistem peradilan di Indonesia. Memang  dalam  beberapa  tahun  terakhir,  dalam  putusan  Mahkamah  Agung  (Kasus Akbar  Tanjung), dissenting opinion  mulai  diintroduksi.  Dorongan  untuk  melakukam eksaminasi  putusan  pengadilan  kemudian  mulai  mendapatkan  acuan  formal,  seperti antara lain dalam UU No. 9 Tahun 2004 (sebagai revisi UU No. 5 Tahun 1986).
Obyek  yang  dapat  dieksminasi  adalah  proses  peradilan  dan  produk  peradilan, misalnya SP-3, Penetapan Pengadilan, Putusan Pengadilan, dan sebagainya. Mengingat banyaknya  jumlah  putusan  pengadilan  setiap  bulan  ataupun  tahun  dan  terbatasnya waktu pertemuan kuliah, maka perlu ditetapkan kriteria obyek putusan pengadilan yang perlu  dilakukan  eksaminasi.  Adapun  kriterianya  adalah  sebagai  berikut:  a)  putusan pengadilan  yang  menjadi  perhatian  luas  masyarakat  karena  dianggap  jauh  dari  rasa keadilan; b) putusan pengadilan yang mengundang perdebatan di kalangan hukum; dan c)  putusan  pengadilan  yang  penting  dijadikan  pegangan/  landmark,  sehingga mempunyai nilai tinggi bagi mahasiswa dalam mengembangkan legal reasoning.
Selain itu yang tak kalah penting dalam memberantas korupsi Pengadilan adalah dengan melakukan Pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi managemen untuk  menjaga  agar  tujuan  organisasi  dapat  tercapai  sesuai  dengan  apa  yang direncanakan.  Menurut  Sudibyo  Triatmojo,  bahwa  pengawasan  adalah  suatu  bentuk pengamatan  yang  pada  umumnya  dilakukan  secara  menyeluruh,  dengan  jalan mengadakan perbandingan antara kenyataan yang dilaksanakan dengan yang seharusnya dilaksanakan  atau  terjadi.  Petugas  yang  melaksanakan  tugas  kekuasaan  kehakiman
adalah hakim (pasal 12 ayat (1) UU No 8 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No 2 tahun 1986 tentang Peradilan umum (Laurensius Arliman S, 2018).
Sistem Pengawasan ini dapat dibagi atas tiga, yaitu: Pertama , pengawasan yang dilakukan  oleh  MA.  Fungsi  ini  diatur  dalam  pasal  11  ayat  4  UU  No.  4  tahun  2004 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  menyebutkan,  ”Mahkamah  Agung  melakukan pengawasan  tertinggi  atas  perbuatan  pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan  yang berada  dibawahnya  berdasarkan  berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang”; Kedua, Pengawasan  oleh  Komisi  Kehormatan  Profesi  Hakim,  hasil  munas  IKAHI  ke  XIII  di Bandung pada bulan Maret 2001 berhasil menetapkan Kode Etik Profesi hakim. Dalam kode  etik  Profesi  hakim  tersebut  diatur  keharusan  sikap  seorang  hakim,  yaitu  sebagai berikut: Sikap dalam persidangan, sikap sesama rekan, sikap terhadap bawahan/pegawai,  sikap  terhadap  masyarakat.  Disamping  mengatur  sikap  seorang hakim  juga  mengatur  tentang  kewajiban  dan  larangan.  Larangan  bagi  hakim  misalnya melakukan  kolusi,  menerima  pemberian  atau  janji  dari  pihak.  Apabila  seorang  hakim dilaporkan  dan  diadukan  oleh  masyarakat  atas  tingkah  lakunya  yang  melanggar  kode etik, maka komisi kehormatan berwenang memeriksa hakim tersebut. Pemeriksaan oleh Komisi  Kehormatan  dilakukan  secara  tertutup  dan  kepada  yang  diperiksa  diberikan kesempatan  untuk  melakukan  pembelaan  diri  dan  pembela  dapat  ditunjuk  sendiri  oleh yang  bersangkutan  atau  ditunjuk  oleh  organisasi; Ketiga ,  Pengawasan  yang  dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 tahun 2004. Apabila hasil  pemeriksaan  dari  KY  ternyata  laporan  itu  terbukti,  maka  hakim  yang  diperiksa dapat  dijatuhkan  sanksi  sesuai  dengan  tingkat  kesalahannya  berupa  teguran  tertulis, pemberhentian  sementara  dan  pemberhentian.  Hal  ini  juga  dimuat  dalam  ketentuan pasal  13  A  ayat  (2)  UU  No.  49  tahun  2009  tentang  Perubahan  kedua  atas  UU  No.  2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Begitu  juga  untuk  tiga  aparat  penegak  hukum  lainnya,  juga  perlu  dilakukan pengawasan dan penegakan kode etiknya. Menurut Lawrence Friedman, budaya hukum bisa  diartikan  sebagai  pola  pengetahuan,  sikap,  dan  perilaku  sekelompok  masyarakat terhadap  sebuah  sistem  hukum.  Dari  pola-pola  tersebut,  dapat  dilihat  tingkat  integrasi masyarakat  tersebut  dengan  sistem  hukum  terkait.  Secara  mudah,  tingkat  integrasi  ini ditandai  dengan  tingkat  pengetahuan,  penerimaan,  kepercayaan,  dan  kebergantungan mereka  terhadap  sistem  hukum  itu.  Dalam  masyarakat  yang  tingkat  integrasi  dengan sistem hukumnya tinggi, anggota-anggotanya memiliki pengetahuan hukum umum yang relatif baik, merasa bahwa sistem hukum itu ada dan mewakili kepentingan mereka, dan percaya  bahwa  sistem  itu  dapat  dijadikan  sandaran  untuk  mencapai  kebutuhan  mereka akan kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan.
Budaya  Hukum,  meskipun  dianggap  komponen  yang  kurang  jelas  namun dianggap sebagai pondasi dari sistem hukum. Tanpa budaya hukum, sistem hukum tidak akan berlaku. Budaya hukum tampak dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapan. Budaya  hukum  adalah  kata  lain  untuk  suasana  dan  kekuatan  sosial  yang  bisa menentukan  bagaimana  hukum  itu  digunakan.  Hubungan  antara  struktur  hukum, subtansi  hukum  dengan  kultur  hukum  diibaratkan  dengan  ilustrasi  sebagai  berikut: Stuktur  hukum  sebagai  mesin,  subtansi  hukum  adalah  apa  yang  dikerjakan  dan dihasilkan  oleh  mesin  dan  kultur  hukum  adalah  siapa  saja    yang  memutuskan  untuk
menghidupkan  atau  mematikan  mesin  tersebut,  termasuk  digunakan  untuk  apa  saja (Rival Ahmad dan Rikardo Simarmata, 2006).
Faktor  lain  yang  menyebabkan  bangsa  ini  mengalami  keterpurukan  diberbagai bidang  kehidupan,  terutama  dibidang  hukum  dan  penegakan  hukum  tidak  lain  karena kultur  malu  yang  mencakup  harga  diri  dan  rasa  malu  sudah  termaginalkan  oleh  kultur komsumtif  materialistis.  Kultur  komsumtif  materialistis  ini  kemudian  pada  tahapan yang sangat parah menciptakan keinginan untuk korupsi, dana pada tahapan yang lebih parah  adalah  kelainan  jiwa.  Semua  suku  bangsa  dan  semua  bangsa  didunia  memiliki kultur  malu  dan  harga  diri  didalam  niali-nilai  kultur  mereka,  tentunya  dengan  nama yang  berbeda-beda.  Ajaran  Islam  mengenal  ghirah,  orang  Jepang  mengenal giri ,  dan orang Sulawesi  mengenal  sirik.  Hal  itu sangat  mudah dipahami, karena perasaan malu dan  harga  diri  itulah  yang  membedakan  manusia  dengan  binatang  (Ahmad  Ali, Reaktualisasi, 2008).

## III.  Penutup
Upaya  pemberantasan  mafia  korupsi  harus  tetap  dilakukan.  Sehingga  apa  yang disebut  mafia  peradilan  yang  eksistensinya  cenderung  abadi  karena  ia  telah  berubah menjadi virus mentalitas yang membudaya dalam proses penegakan hukum di negeri ini bisa  diberangus.  Berbicara  tentang  penegakan  hukum (law  enforcement) maupun pemberian sanksi, tidaklah bisa dengan hanya memecat hakim, jaksa, polisi dan advokat yang  korup,  perbaikan  tersebut  haruslah  dimulai  dengan  pembangunan  pendidikan dengan  pendekatan  pembangunan  kebudayaan  mentalitas  kita  sebagai  bangsa  dan pembangunan  moral  force  dan  etika  kebangsaan  yang  kuat    berlandaskan    pada    Iman dan  taqwa.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## A. Buku
Adnan  Buyung  Nasution,  2007, Arus  Pemikiran  Konstitusionalisme  Hukum  & Peradilan , Katahasta Pustaka, Jakarta.
Achmad  Ali  Menguak  Realitas  Hukum,  Rampai  Kolom  dan  Artikel  Pilihan  dalam Bidang Hukum, Kencana Predana Media Grup, 2008.
Bambang  Sutiyoso  dan  Sri  Hastuti  Puspitasari,  2004, Aspek-Aspek  Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia , UII Press, Yogyakarta. Chandera, Modul Mata Kuliah Eksaminasi, Kerjasama Fakultas Hukum Univ. Katolik, Atmajaya dengan ICW, Jakarta, 2004
Evi Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika.
H. Asasriwarni dan Nurhasnah, 2007, Peradilan Di Indonesia , Hayfa Press, Padang. Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Jawa Timur, Bayu  Media Publishing.
M.  Yahya  Harahap,  2005, Hukum  Acara  tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan , Sinar Grafika, Jakarta. Patra  M  Zen, Panduan  Bantuan  Hukum  di  Indonesia ,  2006,  Sentaralisme Production,YLBHI dan PSHK.
Satjipto Raharjo, Sisi lain dari Hukum di Indonesia , Buku Kompas, Jakarta, 2006. Sudikno  Mertokusumo,  2006, Sedjarah  Peradilan  dan  Perundang-Undangannya  di Indonesia Sedjak 1942 dan Apa Kemanfaatan bagi Kita Bangsa Indonesia
Uli  Parulian  Sihombing  dkk,  2004, Korupsi  Peradilan:  Wajah  Peradilan  Kita,  Mafia Peradilan , LBH Jakarta, Jakarta.
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa  Indonesia,  1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka.
Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika

## B. Jurnal dan Penelitian
Laurensius Arliman S, Kodifikasi RUU KUHP Melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2018.
Laurensius Arliman S, Konsep dan Gagasan Pengenalan Pendidikan Antikorupsi Bagi Anak dalam Rangka Mewujudkan Generasi yang Bebas Korupsi, Jurnal Nurani (Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat), Volume 17, Nomor 1, 2017.
Laurensius Arliman S, Peran Badan Pengawas Pemilu untuk Mengisi Kekosongan Hukum Eksploitasi Anak dalam Pelaksanaan Kampanye, Volume 4, Nomor 1, 2018.
Syofyan Zen, Sistem Pengawasan Peradilan dan Hambatan-hambatannya dalam Jurnal Analisa Hukum Kritis, Bantuan Hukum Struktural, Antara Hidup dan Mati, LBH Palembang dengan Yayasan Tifa, Tahun ke I/2005/Juni-Agustus.