## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 - 1104

## PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN MELAWI
Redin
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM  RUMAH TANGGA (KDRT) DI  KECAMATAN SINTANG Kartika Agus Salim AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK  TANPA PENETAPAN PENGADILAN

## Rini Safarianingsih
HUKUM ADAT TERHADAP PENCEMARAN DAN PENGERUSAKAN LINGKUNGAN DI DESA SUNGAI ULUK PADA MASYARAKAT SUB SUKU KANTUK KOTA PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT Genpepa Sedia
AMBIGU PENDIDIKAN DERADIKALISASI BAGI TERPIDANA TERORISME

## Patrisia Mutia Jersi Hartiana

## Diterbitkan oleh :
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang PERAHU Volume 9 Nomor 2 Halaman 1 - 55 Sintang September 2021 ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 – 1104

## PERAHU
ISSN 2338 – 333X e-ISSN 2775-1104
Volume 9, Nomor 2, September 2021, Halaman 1- 55

## DAFTAR ISI

## PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN MELAWI
Redin ............................................................................................................................................. 1-10

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KECAMATAN SINTANG
Kartika Agus Salim ...................................................................................................................... 11-20

## AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN
Rini Safarianingsih ...................................................................................................................... 21-32

## HUKUM  ADAT  TERHADAP  PENCEMARAN  DAN  PENGERUSAKAN  LINGKUNGAN  DI DESA  SUNGAI  ULUK  PADA  MASYARAKAT  SUB  SUKU  KANTUK  KOTA  PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT
Genpepa Sedia ............................................................................................................................. 33-44

## AMBIGU PENDIDIKAN DERADIKALISASI BAGI TERPIDANA TERORISME
Patrisia Mutia Jersi Hartiana ...................................................................................................... 45-55

## PENGANTAR REDAKSI
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.
Jurnal PERAHU, Volume 9 Nomor 2, September 2021 kali ini menyajikan topik-topik mengenai :  Hpengawasan  Pekerjaan  Konstruksi  Oleh  Pejabat  Pembuat  Komitmen  Terhadap  Penyedia  Jasa Konstruksi Di Kabupaten Melawi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  (Kdrt)  Di  Kecamatan  Sintang,  Akibat  Hukum  Pengangkatan  Anak  Tanpa Penetapan Pengadilan, Hukum Adat Terhadap Pencemaran Dan Pengerusakan Lingkungan Di Desa Sungai Uluk Pada Masyarakat Sub Suku Kantuk Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat , Ambigu Pendidikan Deradikalisasi Bagi Terpidana Terorisme
Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan  hukum  sebagai  upaya  meningkatkan  pengetahuan  mahasiswa  dan  dapat  menimbulkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Selamat Membaca.

## AMBIGU PENDIDIKAN DERADIKALISASI BAGI TERPIDANA TERORISME
Patrisia Mutia Jersi Hartiana
Abstract
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Jalan Y.C. Oevaang Oeray No. 92 Sintang Email: jersihartiana@gmail.com
Keywords: Deradicalization Education, Deradicalization is a war of mind against radicalism,  therefore  theological  dialogue  is the  core.  Deradicalization  of  education  is  a planned, integrated, systematic, andcontinuous process  that  is  carried  out  to  eliminate  or reduce  and  restore  the  radical  understanding of  terrorism  that  has  occurred.  Furthermore, it  needs  to  be  reinforced  by  other  programs such  as  psychological,  intellectual,  and  skill
development. Families as the community involvement  is  needed  to  support  convicted terrorists  to  socialize  and  well  integrated  toward general public. Nevertheless, the currently problem is  deradicalization  education  for convicted terrorists  cases  still  focuses on rights rather than obligations. Thus, the arrangements of deradicalization  education  are  needed  to  be included  as  an  obligation for convicted terrorists. as well as for those convicted of terrorism. It needs
to conduct the deradicalizationeducationatthosepenitentiary.
Essentially, the government and legal drafters should  make  provisions  of  obligation  as  the formulation  stage  for  convicted  terrorism. The  correctional  institutions  are  expected  to provide deradicalization education.
Convicts, Terrorism

## PENDAHULUAAN
Pendidikan deradikalisasi yang dilaksanakan  untuk  memerangi  kejahatan terorisme  kiranya  perlu  dijelaskan  terlebih dahulu, sejauh mana pengaruh faham radikal terhadap tindak pidana terorisme.  Irfan  Idris, menyebutkan bahwa salah satu akar terorisme di  Indonesia  adalah  faham  radikalisme  yang diwujudkan  dalam  bentuk  tindakan  radikal yang memaksakan kehendak. 1
Secara  spesifik,  Mbai  melihat  adanya ideologi  tersebut  dalam  perilaku  teror  di masyarakat  sejak  tahun  2000-an. 2 Pendapat serupa  juga  disampaikan  oleh  Rais  Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi,  bahwa  fenomena  terorisme  yang melanda  Indonesia  dalam  12  tahun  terakhir dipengaruhi  oleh  faktor  mewabahnya  faham radikalisme  agama.  “Terorisme  berkembang seiring  dengan  massifnya  perkembangan faham  radikalisme  agama.  Maraknya
1 Irfan Idris, “Deradikalisasi terorisme di Indo- nesia” <http: //damailahindonesiaku. com.> diakses pada tanggl 12 Mei 2013.
2 Arsyad Mbai, “Radikalisme Adalah Akar Ter- orisme“< http://www.  forumbebas.  com >,  diunduh  27 -2-2014.
gerakan  radikalisme  agama  menjadi  ladang subur  bagi  terorisme.” 3 Pandangan  tersebut juga  ditemukan  dari  hasil  penelitian  Setara Institut,  bahwa  organisasi  radikal  dan  teroris menunjukkan relasi yang cukup dekat. 4
Dari  paparan  tersebut  menunjukkan bahwa terdapat relasi kausal antara terorisme dan  radikalisme.  Atau  dapat  ditegaskan bahwa  pemahaman  radikal  menjadi  factor penggerak terjadinya tindak pidana terorisme di  Indonesia.  Besarnya  peran  paham  radikal tersebut  kiranya  perlu  diperhatikan  dalam konteks  hukum  pidana  Indonesia,  apakah pengaturan mengenai perang terhadap paham radikal yang di ejawantahkan oleh pendidikan deradikalisasi sudah seirama dengan besarnya peran paham radikal sebagai factor penggerak tindak pidana terorisme.
Ambigu dalam pendidikan deradikalisasi yang  diatur  saat  ini  dalam  reguasi  Indonesia kiranya  masih  menjadi  masalah  yang  harus dipcahkan, mengigat ada beberapa perbedaan dalam  hal  melihat  pendidikan  deradikalisasi apakah sebagai hak karena dimasukan dalam BAB  III  Pasal  14  ayat  (1)  huruf  c  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan,  secara  tegas  menyatakan narapidana berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 5

## METODE PENELITIAAN
Pendekatan yang digunakan oleh
3 Republika.co.id, Kamis, 28 Juli 2011.
4 Ismail  Hasaani  dan  Bonar Tigor  N  (ed), Op.  Cit , hlm. 190.
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
penulis  yaitu  pendekatan  yuridis  normative (kepustakaan) terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yaitu: 6
a. Pendekatan  undang-undang  ( statue approach ),  yaitu  dilakukan  dengan menelaah      semua      undang-undang dan      regulasi        yang        bersangkut paut        dengan        ilmu        hukum.
b. Pendekatan Konseptual, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang
berkembang dalam ilmu hukum.
Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalampenyusunanpenelitianinimenggunakan:
1. Mengumpulkan  bahan  hukum  yang menggunakan  pendekatan  perundang- undangan (statue approach)
dilakukan  dengan  mencari  peraturan perundang-undangan atau yang
berkaitan  dengan  maslah  yang  diteliti. 7
2. Mengumpulkan  bahan  hukum  yang menggunakan  pendekatan  konseptual, yaitu  penelusuran  buku-buku  hukum (Treatises) , yang dimana buku-buku yang mengandung    konsep-konsep    hukum. 8
3. Melakukan  Penelusuran  bahan  pustaka dengan  mengumpulkan  buku-buku,
laporan penelitian, baik itu skripsi, tesis,
6 Ibid, hlm.237
7 Ibid, hlm.237
8
Ibid, hlm.239.
maupun  disertai  bahan  acuan  lainnya yang  digunakan  untuk  penyusunan laporan  penelitian  yang  di  bahas. 9
4. Data  yang  diperoleh  melalui  proses penelitian  baik  data  primer  maupun data  sekunder  dikumpulkan  kemudian dianalisis  secara  kualitatif,  selanjutnya disajikan  secara  deskriptif      yaitu dengan  menjelaskan,  menguraikan  dan menggambarkan  permasalahan  terkait penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis. 5. Menggunakan  teknik content  analysis ,
yaitu  pengumpulan  bahan  bahan  hukum dan  diinterpretasi,  dan  untuk  ketentuan hukum dipakai interpretasi teleologis yaitu berdasar pada tujuan norma. Selain itu juga digunakan  pendekatan  Undang-Undang.

## PEMBAHASAN
A. Pendidikan Deradikalisasi Bagi Terpidana Terorisme Di Indonesia, Apakah Menitik Beratkan Pada Hak

## Ataukah Kewajiban
Perubahan paradigma tempat pemidanaan dari penjara menjadi lembaga pemasyarakatan sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang- undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan membawa konsekuensi
yuridis berupa perubahan tujuan pemidanaan dari pembalasan menuju pembinaan. 10 Dalam 9 Soerjono  Soekanto,  2013, Penelitian  Hukum Normatif. Jakarta,  Raja  Grafindo  Persada,
hlm.28
10 Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana Bagian  I , Stelsel  Pidana,  Tindak  Pidana,  Teori-teori
kerangka  pembinaan  terhadap  narapidana, lembaga pemasyarakatan memiliki dua peranan  penting  yakni  sebagai  tempat  dan sarana atas reedukasi dan resosialisasi.
Terorisme secara simplifikasi dan epistemologi,  dapat  dibedakan  menjadi  kata “teror” dan “isme” (paham). Kata teror dalam kamus  Bahasa  Indonesia  berarti  kekejaman tindak kekerasan dan kengerian. Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia W.J.S. Prwadarminta  dikatakan  bahwa  terorisme adalah praktek-praktek tindakan teror, penggunaan  kekerasan  untuk  menimbulkan ketakutan  dalam  usaha  mencapai  sesuatu (terutama  tujuan  politik). 11 Pendapat  lain dikemukakan  oleh Suzanne  Uniacke  yang menyatakan  bahwa  dalam  penjelasan  terkait dengan  terorisme,  kita  perlu  menjelaskan „terorisme‟ dalam arti yang digunakan sehari- hari, sebagai lawan dari bagaimana „terorisme‟ yang  didefinisikan  dalam  kebijakan  atau hukum. Sebagaimana dipahami secara umum, terorisme  memiliki  batas-batas  yang  agak tidak  tepat,  motivasinya  mungkin  bersifat keagamaan  atau  ideologis  serta  politis,  itu bisa  mencakup  tindakan,  seperti  serangan dunia maya, yang tidak sepenuhnya berbicara kekerasan, dan itu dapat meluas ke, misalnya, pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok- kelompok    yang    menggunakan    terorisme
Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, ( Ja- karta: RajaGrafindo Persada, 2002) hal 38.
11 King Faisal Sulaiman, Who is The Real Ter- rorist?  (Menguak  Mitos  Kejahatan  Terorisme) ,  Ce- takan  Pertama,  (Yogyakarta:  elMATERA  Publishing, 2007), hlm. 5.
48 Perahu, Volume 9 Nomor 2, September 2021, Hlm 45-55
sebagai bagian dari agenda politik yang lebih luas. 12
Sedangkan  defenisi  secara  yuridis  dari tindak  pidana  terorisme  dapat  dilihat  dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan  tindak  Pidana  Terorisme Menjadi  Undang-Undangyang  menyatakan bahwa  “  Tindak  pidana  terorisme  adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”. 13
Selanjutnya,  setelah  diuraikan  defenisi dari  terorisme,  akan  diuraikan  tipologi  dari tindak  pidana  terorisme  itu  sendiri.  Terdapat tiga bentuk  atau tipologi  kejahatan terorisme berdasarkan motif yang melatar belakanginya ataupun tujuan yang hendak dicapai oleh para teroris yaitu: 14
1. Political  Terrorism ,  merupakan  terorisme yang  bersifat  politik  dimana  perilaku atau  tindakan  yang  dilakukan  oleh seseorang  atau  sekelompok  orang  secara sistematik,  menggunakan  pola-pola
12 Suzanne  Uniacke  The  Oxford  Handbook  of Ethics of War Edited by Seth Lazar and Helen Frowe Oxford University Press, 2018. Hlm. 1-18.
13 Lihat  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Re- publik  Indonesia  nomor  5  Tahun  2018  tentang  peru- bahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti un- dang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pember- antasan tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Un- dang
kekerasan, intimidasi, dan ditujukan terutama  untuk  menumbuhkan  ketakutan dalam  suatu  masyarakat  demi  mencapai tujuan-tujuan     yang     bersifat     politik.
2. Criminal  Terrorism, yaitu      terorisme yang  tidak  diarahkan  untuk  tujuan- tujuan politik tetapi dilakukan berdasarkan kepentingan
suatu kelompok  atau  komunitas  tertentu  dalam memperjuangkan  tujuan  kelompok  atau organisasinya.  Kelompok  yang  termasuk dalam  pengertian  ini  adalah  kelompok yang  bermotif  idiologi,  agama,  aliran atau  mempunyai  paham-paham  tertentu.
3. State  Terrorism, merupakan    kegiatan terorisme  yang  disponsori  oleh  negara atau  dilakukan  atas  nama  negara   yaitu aksi teror yang dilakukan oleh negara terhadap individu atau kelompok-kelopok masyarakat  teretntu   ataupun  terhadap bangsa-bangsa atau negara-negara tertentu. Dalam sistem peradilan    pidana internasional,  tindak  pidana  teroris  menjadi materi  diskusi  yang  cukup  menarik.  Hampir semua ahli hukum pidana dan kriminolog mengatakan  bahwa  tindak  pidana  terorisme merupakan extra ordinary crime dan proses peradilannya pun berbeda dengan tindak pidana biasa.
Bertalian  dengan  tindak  pidana  terorisme sebagai  tindak  pidana  luar  biasa (extra ordinary  crime) ,  maka  kejahatan  terorisme patut diatur sebagai tindak pidana yang
14 King Faisal Sulaiman, op. Cit ., hlm. 15.
bersifat  khusus.  Kejahatan  terorisme  sebagai bentuk  tindak  pidana  luar  biasa  nampak  dari beberapa indikator: 15
1. Membahayakan  nilai-nilai  hak  asasi manusia  yang  absolut  (nyawa,  bebas dari  rasa  takut  dan  sebagainya).
2. Serangan  terorisme  bersifat “random, indistricminate,  and  non  selective” yang kemungkinan
menimpa orang-orang  yang  tidak  bersalah. 3. Selalu mengandung unsur-unsur kekerasan,  ancaman  kekerasan,  koresif dan  intimidasi  pada  penduduk  sipil  dan menimbulkan rasa takut yang bersifat luas.
4. Kemungkinan  keterkaitannya  dengan kejahatan terorganisasi, bahkan
kejahatan transnasional terorganisasi.
5. Kemungkinan digunakan teknologi
canggih  seperti  senjata  kimia,  biologi, bahkan nuklir. Selain itu, untuk mengetahui sifat kejahatan sebagai  suatu  kejahatan  yang  bersifat extra  ordinary  crime ataukah  bukan, ada  beberapa  parameter  atau  batu  uji yang dapat dijadikan landasan yaitu: 16
1. Delik tersebut dampak viktimisasinya sangat luas dan multidimensi.
2. Delik tersebut bersifat transnasional
terorganisasi dan didukung oleh
teknologi  modern  di  bidang
15 Ibid. 16
Eddy  O.S  Hiariej,  2018,
Tulisan dimuat dalam Kolom Komentar Har- ian Kompas tentang “ Kegagalan KPK Dalam Memahami  Konsep  Kejahatan  Luar  Biasa” , hlm.5.
komunikasi dan
informatika.
3. Delik  tersebut  merupakan predicate crimes  tindak  pidana  pencucian  uang.
4. Delik  tersebut  memerlukan  pengaturan hukum acara pidana yang bersifat khusus.
5. Delik  tersebut  memerlukan  lembaga- lembaga          pendukung          penegakan hukum          yang          bersifat            khusus dengan kewenangan yang luas.
6. Delik        tersebut        dilandasi        oleh konvensi internasional
yang
merupakan treaty  based  crimes.
7. Delik tersebut merupakan super mala per se (sangat jahat dan tercela) dan sangat dikutuk oleh  masyarakat  ( people  condemnation ),
baik nasional maupun internasional.
Selanjutnya,    jika     memperhatikan
2  (dua)  parameter  yang  penulis  angkat untuk menunjukan apakah suatu kejahatan bersifat extra  ordinary  crime ataukah bukan,  maka  terhadap  tindak  pidana terorisme  dihubungkan  dengan  parameter yang ada secara ekspresive verbis tergolong kedalam  kejahatan  yang  bersifat  luar biasa atau extra ordinary crime.
Dalam  kerangka  sistem  peradilan pidana, deradikalisasi narapidana terorisme pada dasarnya merupakan suatu  proses  yang  terkait  dengan  tahap eksekusi  atau  pelaksanaan  pidana  penjara di  Lembaga  pemasyarakatan.  Meskipun demikian  sebagai  bagian  dari  bekerjanya sistem peradilan pidana, maka proses
deradikalisasai  tidak  terlepas  dari  tahapan sistem  yang  berjalan  sebelumnya,  yaitu dimulai dari penetapan kebijakan formulasi oleh  pembentuk  undang-undang, dan tahap  aplikasi  mulai  dari  penyidikan  oleh penyidik,  tahap  penuntutan  oleh  penuntut umum,  dan  tahap  mengadili/menjatuhkan putusan oleh hakim. Oleh karena itu dilihat dari kerangka sistem hukum pidana, maka deradikalisasi  narapidana  terorisme  tidak hanya  terkait  dengan  hukum  pelaksanaan pidana,  tetapi  juga  merupakan  fungsi  dari hukum pidana materiel dan hukum pidana formil  sebagai satu kesatuan. 17
Awal mula lahirnya gerakan terorisme di  Indonesia,  diawali  dari  serangan  yang terjadi di Bali pada awal tahun 2002. Pada tahun  2002  pasca  serangan  terorisme  di Bali  tersebut,  Indonesia  belum  memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana terorisme itu  sendiri.  Pengaturan  mengenai  tindak pidana terorisme ini, diawali dari lahirnya Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2002  yang  lalu disahkan  dalam  bentuk  Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Jika    diperhatikan    dalam    undang-
undang  tentang  pemberantasan  tindak pidana  terorisme  tersebut  dengan  segala perubahannya, ketentuan mengenai pendidikan  deradikalisasi  sudah  mulai dituangkan  dalam  ketentuan  perundang- undangan  tentang  terorsime  tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat dilihat dalam  BAB  VII  A  Pencegahan  Tindak Pidana Terorisme Pasal 43A ayat (3) huruf C serta Pasal 43C dan Pasal 43D yang secara eksplisist  mengatur  mengenai  Kontra Radikalisasi dan deradikalisasi bagi semua pihak  yang  terpapar  paham  radikal  serta dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga terkait  lainya.Selanjutnya,  terhadap  focus dari  yang penulis angkat  yaitu  pendidikan deradikalisasi  bagi  terpidana/narapidana tindak  pidana  terorisme  yang  artinya orang  yang  sedang  menjalani  hukuman karena  tindak  pidana  atau  orang  yang dipidana  berdasarkan  putusan  pengadilan yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap. 18 ,  maka  akan  melibatkan  pula ketentuan mengenai pemasyarakatan yaitu Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang  Pemasyarakatan  serta  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Apabila diperhatikan, dari ketentuan dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang  Pemasyarakatan  serta  Peraturan
Barda Arief  Nawai, RUU  KUHP  Sebuah  Restruktur- isasi/Rekonstruksi  Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia , Semarang: Pustaka Magister, 2007,  hlm. 4.
18  Lihat  Pasal  1  nomor  32  Kitab  Undang-Un- dang Hukum Acara Pidana.
Pemerintah  Nomor  32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak  Warga Binaan Pemasyarakatan, tidak  mengatur  secara  eksplisit  terkait dengan  kewajiban  bagi  para  terpidana terorisme untuk menjalani atau melakukan pendidikan deradikalisasi tersebut.
Contoh, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang tidak  memasukan  ketentuan  mengenai pendidikan  deradikalisasi,  namun  frasa kata pendidikan yang ada dalam ketentuan perundang-undangan  tersebut  dimasukan sebagai  hak  dari  warga  binaan  yang terdapat  dalam  Pasal  14  ayat  (1)  huruf C  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995  tentang  Pemasyarakatan,  bahwa warga  binaan  berhak  untuk  mendapat pendidikan dan pembinaan.
Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,  tidak  mengatur  pula secara  eksplisit  terkait  dengan  kewajiban bagi  para  terpidana  terorisme  untuk menjalani  atau  melakukan  pendidikan deradikalisasi. Kewajiban yang dibebankan dalam peraturan pemerintah tersebut terkait dengan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh  warga  binaan  tertuang  dalam  Pasal 4  “Setiap  Narapidana  dan  Anak  Didik Pemasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan  dan  bimbingan  agama  sesuai
dengan  agama  dan  kepercayaannya.”. 19
Ketentuan  mengenai  kewajiban  bagi terpidana  terorisme  untuk  mengikuti pendidikan  deradikalisasi  tesebut,  justru ditemui di dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu  Peraturam  Pemerintah  Nomor  32 Tahun  1999  Tentang  Syarat  Dan  Tata Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan, sebagaimana diubah dengan  Peraturan  Pemerintah  Republik
Indonesia  Nomor 99 Tahun 2012
Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat  Dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Dalam  peraturan  pemerintah  tersebut, terkait  dengan  hak-hak  narapidana  tindak pidana terorismeterdapat beberapa hak yang diatur secara khusus, yaitu: hak  remisi; hak asimilasi;  hak  cuti  mengunjungi  keluarga; hak cuti menjelang bebas; hak pembebasan bersyarat. 20 Bagi  narapidana  teorisme, selain harus memenuhi persyaratan umum, yang juga berlaku untuk setiap narapidana juga  harus  memenuhi  persyaratan  khusus sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal 34A PP Nomor 32 Tahun 1999, yaitu:
a. bersedia  bekerjasama  dengan  penegak hukum  untuk  membantu  membongkar 19 Lihat Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
20 Lihat Pasal 34 Peraturan Pemerintah Repub- lik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubah- an Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
perkara tindak pidana yang dilakukannya;
b. telah “mengikuti program deradikalisasi”
yang  diselenggarakan  oleh  LAPAS  dan/ atau  Badan  Nasional  Penanggulangan Terorisme,  serta menyatakan ikrar:
1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
secara  tertulis  bagi  Narapidana Warga   Negara    Indonesia, atau
2) tidak  akan  mengulangi  perbuatan tindak  pidana   terorisme  secara tertulis   bagi  Narapidana  Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan  tindak  pidana  terorisme. Demikian  halnya  dalam  mendapatkan asimilasi. Selain harus memenuhi persyaratan umum, berdasarkan Pasal 38A PP Nomor 32 Tahun  1999  ,  Asimilasi  untuk  Narapidana terorisme diberikan dalam bentuk kerja sosial pada  lembaga  sosial.  Dengan  syarat  setelah: a. selesai
mengikuti
program
deradikalisasi yang diselenggarakan oleh  LAPAS  dan/atau  Badan  Nasional Penanggulangan        Terorisme,        dan
b. menyatakan ikrar:
1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara  tertulis  bagi  Narapidana
Warga  Negara  Indonesia,  atau
2) tidak  akan  mengulangi  perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga NegaraAsing.
Dengan  adanya  persyaratan  ini,  maka
sudah  seharusnya  pada  setiap  lemabaga pemasyarakatan yang di dalamnya melakukan  pembinaan  terhadap  narapidana terorisme  wajib  menyelenggarakan  program deradikalisasi. Jika tidak, bagaimana mungkin narapidana  terorisme  dapat  memenuhi  syarat untuk mendapatkan remisi maupun asimilasi. Persoalnnya,  apakah  ketentuan  tersebut berarti menjadi norma atau dasar hukum yang mewajibkan  adanya  program  deradikalisasi bagi setiap narapaidana terorisme?
Sehubungan  dengan  persoalan  tersebut, dapat ditafsirkan menjadi dua versi. Pertama, berdsarkan penafsiran secara  gramatikal atau menurut  bahasa  yang  memaknai  ketentuan undang-undang dengan menguraikan menurut bahasa  sehari-hari  yang  umum, 21 ketentuan tersebut  hanya  merupakan  syarat  saja  bagi narapidana  untuk  dapat  mengajukan  remisi dan  asimilasi.  Terlepas  dari  apakah  lembaga pemasyarakatan  atau  pihak  terkait  lainnya wajib  menyelenggarakan  atau  tidak  program deradikalisi  dalam  lembaga  tersebut.  Jika terdapat program deradikalisasi dan narapidana mengikuti, maka hal tersebut dapat dijadikan syarat untuk mendapatkan remisi dan asimilasi. Namun  jika  di  dalam  lembaga  tesebut  tidak diselenggarakan program deradikalisasi, maka hak untuk mendapat remisi dan asimilasi bagi narapidana  terorisme  tidak  dapat  diajukan kaena  tidak  dapat  memenuhi  syarat    terlah mengikuti  deradikalisasi.  Selain  penafsiran 21 Soedikno  Mertukusumo,  2005, Mengenal Hukum Suatu Pengantar: Cetakan Ke-5, Liberty, Yog- yakarta, hlm. 170-171.
tersebut,  kedua  dapat  ditafsirkan  seecara sistematis  yaitu  menafsirkan  undang-undang sebagai  bagian  dari  keseluruhan  perundang- undangan 22 dengan  adanya  persyaratan tersebut, maka menjadi kewajiban pada setiap lembaga  pemasyarakatan  yang  di  dalamnya melakukan  pembinaan  terhadap  narapidana terorisme  untuk  menyelenggarakan  program deradikalisasi. Karena tanpa adanya kewajiban tersebut maka ketetentuan tentang persyaratan remisi  dan  asimilasi  bagai  narapidana terorisme tidak akan ada artinya.
Jika  penafsiran  yang  kedua  tersebut dapat  disepakati, maka dapat  dikatakan telah ada  dasar  hukum  derdikalisasi  narapidana teorisme. Meskipun demikian hal tersebut baru terbatas  pada  kewajiban  menyelenggarakan program deradikalisasi. Persoalnnya bagaimana  konsep  hukum  dan  tata  cara  atau teknis  deradikalisasi  narapidana  terorisme tersebut juga belum jelas.
Masalah yang selanjutnya muncul, adalah terkait  apakah  pendidikan  deradikalisasi  ini menjadi kewajiban bagi terpidana/narapidana terorisme  seperti  pada  pertanyaan  pertama dalam rumusan masalah, maka untuk menilai apakah  hal  tersebut  wajib,  dapat  dilihat  dari beberapa  ketetuan  yang  mengatur  mengenai pendidikan deradikalisasi itu sendiri.
Seperti  yang  telah  diuraikan  diatas, berdasarkan  ketentuan  mengenai  tindak pidana terorisme, pemasyarakatan, serta
22 Achmad  Ali,  2008, Menguak  Tabir  Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 132.
dalam  peraturan  pemerintah  tentang  syarat dan  tata  cara  pelaksanaan  hak  warga  binaan pemasyarakatan,  tidak  dapat ditemukan aturan  yang  mewajibkan  bagi  terpidana/ narapidana  untuk  melaksanakan  pendidikan deradikalisasi.  Padahal patut diketahui bahwa  aksi      terorisme      erat      kaitanya dengan  ideology  yang  radikal,  sehingga pendidikan  deradikalisasi  menjadi  salah  satu kebijakan  sentral  yang  harus  dimasukan guna  mengantisipasi  dan  menanggulangi aksi  terorisme  di  Indonesia.  Walaupun dapat  disimpulkan  secara  sederhana  bahwa pendidikan  deradikalisasi  lebih  bersifat  hak daripada kewajiban bagi terpidana/narapidana di  Indonesia,  kiranya  hal  ini  dapat  menjadi perhatian  bagi  aparat  pembentuk  undang- undang untuk memasukan ketentuan mengenai kewajiban  bagi  terpidana/narapidana  tindak pidana  terorisme  untuk  melakukan  atau melaksanakan pendidikan deradikalisasi guna mengefektifkan kontra radikal serta mencegah dan  menanggulangi  kejatahan  terorisme  di Indonesia.
Dalam  peraturan  lain  yang  mengatur tentang  narapidana,  dapat  ditemui  rumusan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga  Binaan  Pemasyarakatan,  meskipun terdapat  beberapa  ketetnuan  yang  secara umum  memberrikan  arahan  terkait  dengan deradikalisasi  narapidana  terorisme,  namun belum  secara  sepsifik  mengatur  tentang
deradikalisasi narapidana terorisme.

## KESIMPULAN
Dari uraian tentang program deradikalisasi tersebut,  menunjukkan  bahwa  deradikalisasi pada  dasarnya  merupakan  upaya  perang pemikiran  terhadap  paham  radikal,  oleh karena  itu  dialog  teologis  merupakan  yang utama.  Meskipun  demkikian  tidak  cukup hanya  dilakukan  melalui  debat  pemahaman agama  saja.  Selain  itu  perlu  didukung dengan  program  lainnya  seperti  pembinaan psikologis, intelektualnya serta keterampilan. Selain  itu  keterlibatan  masyarkat,  terutama keluarga  diperlukan  untuk  mendukung  agar narapidana terorisme dapat bersosialisasi dan berintegrasi dalam masyarakat umum dengan baik.

## SARAN
Diupayakan  bagi  Negara  termasuk  di dalamnya  adalah  pemeriintah  dan  legal drafter,  untuk  membuat  ketentuan  dalam tahap  formulasi  terkait  dengan  kewajiban bagi  terpidana  terorisme  serta  bagi  lembaga pemasyarakatan untuk mengadakan pendidikan deradikalisasi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Ali, Achmad, Menguak Tabir Hukum , Ghalia
Indonesia, Jakarta, 2008.
Ali  ,  Mahrus, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana,
Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015.
Anwar,  Yesmil,  Adang, Kriminologi:  Edisi Kedua, Refika  Aditama,  Bandung, 2013.
Bakhri,  Syaiful, Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia,  Dalam  Prespektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan. Pustaka Pelajar. Yo- gyakarta, 2014.
Chazawi  ,  Adami, Pelajaran  Hukum  Pidana Bagian  I , Stelsel  Pidana,  Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas  Berlakunya  Hukum  Pidana,
RajaGrafindo Persada , Jakarta, 2002.
Hiariej,  Eddy  O.S, Prinsip-Prinsip  Hukum Pidana: Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,  2016. Mertukusumo,  Soedikno, Mengenal  Hukum Suatu  Pengantar:  Cetakan  Ke-5, Liberty, Yogyakarta, 2005. Muhamad, Rusli, 2011, Sistem Peradilan Pi- dana Indonesia, UII Press, Yogya- karta.
Muladi, Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan  Hukum  Pidana:Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 1992. Nawai, Barda Arief, RUU KUHP Sebuah Re- strukturisasi/Rekonstruksi  Sistem Hukum  Pidana  Indonesia ,  Sema- rang: Pustaka Magister, 2007.
Sarwono,  Sarlito  Wirawan, Terorisme  di  In- donesia Dalam Tinjauan Psikologi , Jakarta : Pustaka Alvabet dan Lem-
baga Kajian Islam dan Perdamaian (LAKIP), 2012.
Suharsono dan Ana Retnoningsih, Kamus Be- sar  Bahasa  Indonesia:  Edisi  Lux, Widya Karya, Semarang, 2014. Sulaiman, King Faisal, Who is The Real Ter- rorist? (Menguak Mitos Kejahatan Terorisme) , Cetakan  Pertama ,  el- MATERA Publishing, Yogyakarta, 2007.

## Naskah Internet
http://www.eramuslim.com,  “Deradikalisasi di  Beberapa  Negara”.Hasibullah  Satrawi, “Deradikalisasi Berbasis Ideologi, ”http:// budisansblog.blogspot.com. http://www.eramuslim.com,  “Deradikalisasi di Beberapa Negara”,
Irfan  Idris,  “Deradikalisasi  terorisme  di Indonesia”  <http:  //damailahindonesiaku. com.> .
Arsyad  Mbai,  “Radikalisme  Adalah  Akar Terorisme“<http://www.  forumbebas.  com>. Republika.co.id,

## Peraturan Perundang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik In- donesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 ten-
tang Pemasyarakatan
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia Undang-Undang Republik  Indonesia  nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Un- dang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Ten- tang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No- mor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksa- naan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

## Jurnal
The  New  Peology:  Notes  on  the  emerging Strategy of corrections and its Iplicatioan, 30 Criminology 449. (1992).
Suzanne  Uniacke  The  Oxford  Handbook  of Ethics of War Edited by Seth Lazar and Helen Frowe Oxford University Press, 2018.

## Lain-Lain
Eddy O.S Hiariej, 2018, Tulisan dimuat dalam Kolom  Komentar  Harian  Kompas  tentang “ Kegagalan KPK Dalam Memahami Konsep Kejahatan Luar Biasa” .