Accepted  : 21 Juni 2024 Published  : 28 Juni 2024 Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung
Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 32, Nomor: 3, (2024), Juni: 435 - 448 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i3.4405

## IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI NEGERI RUMAH TIGA KOTA AMBON
Wa Firda  Wabula 1) , Pieter  Sammy Soselisa 2) , Hengky V.R. Pattimukay 3)
Fakultas  Ilmu  Sosial  & Ilmu  Politik  Universitas  Pattimura,  Ambon,  Indonesia 1,2,3) Corresponding Author: astivikawabula@gmail.com 1)

## Abstrak
Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Ambon  adalah  melaksanakan  Program Rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni.  Program  ini  diluncurkan  berdasarkan  Peraturan  WaliKota Nomor: 12 Tahun 2018 yang membahas Petunjuk Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Alasan di  balik  pelaksanaan  Program  Rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni  ini  adalah  untuk  mengurangi tingkat kekumuhan dan menanggulangi serta menurunkan angka kemiskinan di Kota Ambon. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian dan standar implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Negeri Rumah Tiga. Metode pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi dan wawancara.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  bantuan  program  rumah  tidak  layak  huni  ini memberikan manfaat bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak dan  memberikan  semangat  kepada  mereka  yang  kurang  mampu  dalam  kehidupan  sehari -hari  serta dalam fungsi sosial mereka.

## Kata Kunci: Implementasi; Rehabilitasi;  Rumah tidak  layak huni

## Abstract
One  of  the  efforts  undertaken  by  the  Ambon  City  Government  is  to  implement  the  Uninhabitable  House Rehabilitation  Program.  This  program  was  launched  based  on  Mayor  Regulation  Number  12  of  2018  which discusses  the  Technical  Guidelines  for  Uninhabitable  House  Rehabilitation.  The  reason  behind  the  implementation  of this  Uninhabitable  House  Rehabilitation  Program  is  to  reduce  the  level  of  slum  areas  and  to  address and decrease the poverty  rate  in  Ambon  City.  This  research  aims  to  evaluate  the  level  of  suitability  and  implementation  standards  of the  Uninhabitable  House  Program  in  Negeri  Rumah  Tiga.  The  data  collection  methods  used  include  observation  and interviews.  The  research  results  indicate  that  this  uninhabitable  house  program  assistance  benefits  the  poor community  in  meeting  their  housing  needs  and  provides  encouragement  to  those  who  are  less  privileged  in  their daily lives and social functions.

## Keywords:  Implementation;  Rahabilitation;  Uninhabitable  House

## PENDAHULUAN
Pembangunan  yang  diidamkan  oleh  masyarakat  melampaui  sekadar  pemenuhan kebutuhan  fisik.  Ini  mencakup  akses  yang  merata  terhadap  pendidikan,  layanan kesehatan,  air  bersih,  pangan,  tempat  tinggal  layak,  dan  kesempatan  pekerjaan(Sovira, 2020).  Dalam  konteks  ini,  pembangunan  yang  sukses  harus  menciptakan  kesetaraan dan  keberlanjutan  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar  setiap  individu.  Selain  itu, pembangunan  yang  diinginkan  juga  melibatkan  perlindungan  lingkungan  dan pemanfaatan  sumber  daya  alam  secara  bertanggung  jawab.  Partisipasi  aktif  masyarakat dalam  proses  pembangunan,  bersama  dengan  kerjasama  antara  pemerintah,  sektor swasta,  dan  organisasi  masyarakat  sipil,  penting  untuk  mencapai  tujuan  tersebut. Dengan  inovasi  dan  adaptasi  terhadap  perubahan  lingkungan  eksternal,  pembangunan yang  diidamkan  adalah  visi  untuk  menciptakan  masyarakat  yang  berkelanjutan  secara ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan,  di  mana  semua  individu  memiliki  kesempatan  yang sama untuk  hidup  dengan  layak dan berkontribusi  pada  kemajuan bersama.
Kemiskinan  merupakan  masalah  serius  yang  mempengaruhi  berbagai  aspek kehidupan  seseorang,  tidak  hanya  secara  finansial  tetapi  juga  secara  sosial  dan emosional.  Salah  satu  dampak  paling  nyata  dari  kemiskinan  adalah  ketidakmampuan untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar,  terutama  dalam  hal  tempat  tinggal  yang  layak.
Orang-orang  yang  terperangkap  dalam  lingkaran  kemiskinan  sering  kali  tidak  memiliki akses  atau  sumber  daya  yang  cukup  untuk  membangun  atau  memperoleh  rumah  yang sesuai  dengan  standar  keamanan  dan  kelayakan  hidup.  Mereka  mungkin  tinggal  dalam hunian  yang  tidak  layak,  seperti  rumah  yang  tidak  memiliki  atap  yang  kokoh,  dinding yang retak, atau bahkan tanpa akses  ke fasilitas  sanitasi  yang memadai.
Kondisi  perumahan  yang  buruk  ini  tidak  hanya  menciptakan  lingkungan  fisik  yang tidak  sehat,  tetapi  juga  berdampak  pada  kesejahteraan  sosial  dan  psikologis  individu dan  komunitas.  Rumah  yang  tidak  layak  dapat  menyebabkan  stres  dan  kecemasan, terutama  ketika  individu  merasa  tidak  aman  di  rumah  mereka  sendiri.  Hal  ini  juga dapat  memengaruhi  harga  diri  dan  harga  diri  mereka,  karena  mereka  mungkin  merasa malu atau merasa  tidak  berdaya untuk  memperbaiki  situasi  mereka  sendiri.
Kurangnya  pengetahuan  tentang  bagaimana  membangun  atau  memperbaiki  rumah yang  layak  juga  merupakan  kendala  besar  dalam menangani masalah ini. Banyak orang yang  tinggal  dalam  kemiskinan  mungkin  tidak  memiliki  akses  ke  pelatihan  atau sumber  daya  yang  diperlukan  untuk  meningkatkan  kondisi  perumahan  mereka. Mereka  mungkin  tidak  mengetahui  tentang  praktik-praktik  konstruksi  yang  aman  atau cara  memperoleh  material  bangunan  yang  berkualitas  dengan  harga  terjangkau. Akibatnya,  mereka  mungkin  terjebak  dalam  lingkaran  di  mana  mereka  terus-menerus tinggal  dalam  kondisi  perumahan  yang  buruk  tanpa  kemungkinan  untuk meningkatkannya.Karena  itu,  pemerintah  perlu  memprioritaskan  penanganan  masalah rumah  tidak  layak  huni.  Melalui  penyelenggaraan  perumahan  yang  layak,  pemerintah dapat  memberikan  perlindungan  kepada  seluruh  warga  Indonesia,  memastikan  bahwa mereka  memiliki  tempat  tinggal  yang  aman,  sehat,  dan  terjangkau.  Langkah  ini  tidak hanya  akan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  tetapi  juga  mendukung kelestarian  lingkungan  hidup  serta  prinsip  demokrasi  dan otonomi  daerah.
Tempat  tinggal  memiliki  peran  penting  dalam  kehidupan  manusia.  Kehidupan  yang layak  tidak  hanya  berkaitan  dengan  kebutuhan  akan  sandang  dan  pangan,  tetapi  juga dengan  memiliki  tempat  tinggal  yang  memadai.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  telah meluncurkan  berbagai  program,  termasuk  program  rehabilitasi  rumah  tidak  layak huni,  untuk  membantu  mengatasi  masalah  kemiskinan,  khususnya  dalam  hal perumahan.  Program-program  ini  diharapkan  dapat  membantu  masyarakat  miskin memenuhi  kebutuhan  tempat  tinggal  mereka,  memungkinkan  mereka  meningkatkan taraf hidup  mereka  secara  layak.
Salah  satu  inisiatif  yang  diambil  oleh  Kota  Ambon  adalah  implementasi  Program Rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni.  Pemerintah  setempat  memulai  program  ini dengan  merujuk  pada  Peraturan  Wali  Kota  Nomor  12  Tahun  2018  tentang  Panduan Praktis  Rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni.  Langkah  ini  diambil  sebagai  langkah strategis  untuk  mengatasi  tingkat  kumuh  dan  mereduksi  tingkat  kemiskinan  di  wilayah tersebut.  Berdasarkan  data  BPS  tahun  2021,  terdapat  sekitar  35.070  penduduk  yang tergolong  dalam  kategori  miskin.  Oleh  karena  itu,  langkah  rehabilitasi  rumah  tidak layak  huni  di  Kota  Ambon  diarahkan  untuk  memberikan  solusi  konkret  terhadap tantangan  tersebut,  serta  memberikan  dampak  positif  bagi  kualitas  hidup  masyarakat setempat..  (Sumber  : Badan Pusat Statistik  Kota  Ambon  2021).
Selain  alasan  tersebut,  Pemerintah  Kota  Ambon  menjalankan  Program  Rehabilitasi Rumah  Tidak  Layak  Huni  sebagai  bagian  dari  sejumlah  program  pembangunan  yang menjadi  prioritas.  Dengan  kondisi  Kota  Ambon  seperti  yang  telah  dijelaskan,  terdapat sejumlah  masalah  yang  perlu  diselesaikan,  salah  satunya  adalah  masalah  rumah  tidak layak  huni.  Menurut  data  yang  tercatat  dalam  Buku  Profil  Dinas  Perumahan  dan Kawasan  Permukiman  Kota  Ambon  2023,  terdapat  sekitar  14.600  rumah  yang  tidak layak huni  di  Kota Ambon  dalam  rentang waktu  2018 hingga  2023.
Dalam  upaya  menangani  masalah  Rumah  Tidak  Layak  Huni,  Kota  Ambon  juga didukung  oleh  program  serupa  dari  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat  (PUPR),  yang  dikenal  dengan  nama  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya
(BSPS),  serta  program  serupa  dari  Provinsi  Jawa  Barat  yang  dikenal  sebagai  Program Rumah  Tidak  Layak Huni (RTLH).
Dalam  penyelenggaraan  Program  Rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni,  Dinas Perumahan  dan  Permukiman  Kota  Ambon  bertanggung  jawab,  melibatkan  berbagai instansi  seperti  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  Kota  Ambon, Dinas  Sosial  Kota  Ambon,  serta  tingkat  kelurahan  yang  melibatkan  aparat  kelurahan bersama  dengan  Ketua  RW dan masyarakat setempat.
Namun,  meskipun  Kota  Ambon  telah  menunjukkan  kemajuan  pesat  terutama  dalam pembangunan  dan  peningkatan  jumlah  penduduk,  hal  ini  juga  berimplikasi  pada peningkatan  beban  tugas  dan  wewenang  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  serta pelayanan  kemasyarakatan.  Oleh  karena  itu,  peningkatan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan,  pembangunan,  dan  pelayanan  masyarakat  menjadi  hal  yang  sangat diperlukan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di Kota  Ambon.
Meski  demikian,  implementasi  Program  Rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni  di Kota  Ambon  masih  dihadapkan  pada  sejumlah  kendala  dan  masalah  yang mempengaruhi  keberhasilannya.  Salah  satu  masalah  utama  adalah  keterbatasan sumber  daya,  baik  dalam  hal  dana  maupun  tenaga  kerja,  yang  dapat  memperlambat progres  program.  Selain  itu,  tantangan  lainnya  termasuk  koordinasi  antarinstansi  yang kurang  efektif,  birokrasi  yang  kompleks,  serta  masalah  teknis  yang  mungkin  muncul selama  proses  rehabilitasi  rumah.  Selain  itu,  kurangnya  partisipasi  aktif  dari masyarakat  setempat  juga  dapat  menjadi  hambatan,  karena  tanpa  dukungan  dan keterlibatan  mereka,  implementasi  program  tersebut  mungkin  tidak  akan  mencapai hasil  yang  diinginkan.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  terus  mengidentifikasi  dan mengatasi  kendala-kendala  ini  agar  program  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan memberikan  dampak yang signifikan  bagi masyarakat yang membutuhkannya.
Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  dari  masyarakat  penerima  bantuan  Program Rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni  serta  sumber  informasi  dari  pelaksana  program, ditemukan  sejumlah  masalah  dalam  pelaksanaan  program  tersebut.  Salah  satunya adalah  ketidaksesuaian  program  dengan  produk  hukum  yang  digunakan,  kurangnya partisipasi  swadaya  masyarakat,  alokasi  anggaran  yang  tidak  memadai,  keterbatasan sumber  daya  manusia,  serta  campur  tangan  politik  dan  tingginya  tingkat  kecemburuan sosial  di  antara  masyarakat.  Karena  kompleksitas  masalah  ini,  penyelesaian  program Rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni  menjadi  sulit  dilakukan  dalam  batas  waktu  yang ditetapkan.
Analisis  terhadap  masalah  Rumah  Tidak  Layak  Huni  (RTLH)  di  Kota  Ambon menunjukkan  dampak  signifikan  yang  diberikannya  terhadap  kehidupan  manusia secara  keseluruhan.  Hal  ini  menggambarkan  pentingnya  pemahaman  akan  tata kehidupan  kota  dan  perlunya  intervensi  yang  tepat  dalam  menangani  permasalahan tersebut.  Rumah  yang  tidak  layak  huni  tidak  hanya  menjadi  tanggung  jawab  eksklusif Pemerintah  Kota  Ambon.  Dalam  penanganannya,  diperlukan  keterlibatan  lintas  sektor, termasuk  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Provinsi,  serta  partisipasi  aktif  dari  seluruh elemen  masyarakat.  Kolaborasi  ini  diperlukan  untuk  merumuskan  kebijakan  yang komprehensif  dan  efektif  dalam  menangani  masalah  perumahan  di  Kota Ambon.
Pemerintah  Kota  Ambon  perlu  memainkan  peran  sentral  dalam  mengoordinasikan upaya-upaya  ini,  sementara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Provinsi  dapat memberikan  dukungan  dalam  bentuk  sumber  daya,  kebijakan,  dan  bantuan  teknis. Selain  itu,  melibatkan  organisasi  non-pemerintah,  lembaga  swadaya  masyarakat,  dan sektor  swasta  juga  menjadi  kunci  dalam  memperluas  cakupan  program  dan memastikan  keberlanjutan  inisiatif  penanganan  Rumah  Tidak  Layak  Huni.  Partisipasi aktif  masyarakat  lokal  juga  merupakan  elemen  penting  dalam  menangani  masalah  ini. Dengan  melibatkan  masyarakat  dalam  proses  perencanaan,  implementasi,  dan  evaluasi program,  kebijakan  yang  dihasilkan  akan  lebih  relevan  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi masyarakat  setempat.  Selain  itu,  partisipasi  masyarakat  juga  dapat  meningkatkan
pemahaman  akan  pentingnya  perumahan  yang  layak  huni  dan  mendorong  adopsi perilaku  yang  lebih  berkelanjutan  dalam  pengelolaan  rumah  dan  lingkungan sekitarnya.
Dengan  kerja  sama  yang  kokoh  antara  semua  pihak  terkait,  diharapkan  masalah Rumah  Tidak  Layak  Huni  di  Kota  Ambon  dapat  ditangani  secara  efektif.  Program- program  rehabilitasi  dan  peningkatan  perumahan  yang  dijalankan  dengan  baik  akan membawa  dampak  positif  bagi  kesejahteraan  masyarakat  secara  keseluruhan, mengurangi  tingkat  kemiskinan,  dan  meningkatkan  kualitas  hidup  penduduk  Kota Ambon.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mendasarkan  perumusan  masalah  dan  tujuan  yang  ingin  dicapai  pada jenis  penelitian  kualitatif  dengan  sifat  deskriptif(Ramdhan,  2021).  Menurut  Strauss  dan Corbin,  pendekatan  kualitatif  tidak  hanya  mengandalkan  prosedur  statistik  atau kuantifikasi,  melainkan  lebih  menekankan  pada  proses  penemuan  melalui  pemahaman mendalam  terhadap  fenomena  yang  diamati.  Penelitian  kualitatif  ini  fokus  pada kehidupan  individu,  narasi,  perilaku,  serta  fungsi  organisasi,  gerakan  sosial,  atau interaksi  sosial  yang  terjadi.  Selain  itu,  menurut  Moleong,  salah  satu  ciri  deskriptif dalam  penelitian  kualitatif  adalah  pengumpulan  data  dalam  bentuk  kata-kata,  gambar, atau  narasi,  bukan  dalam  bentuk  angka.  Hal  ini  sejalan  dengan  metode  kualitatif  yang digunakan,  yang  lebih  menekankan  pada  pemahaman  mendalam  dan  interpretatif terhadap  fenomena  yang  diteliti.  Data  yang  terkumpul  dalam  penelitian  ini  memiliki potensi  besar  untuk  menjadi  kunci  pemahaman  yang  mendalam  terhadap  subjek penelitian,  memungkinkan  peneliti  untuk  menggali  pemahaman  yang  lebih  dalam  dan kontekstual  terhadap  fenomena  yang diamati.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Rumahtiga,  yang  terletak  di  Kecamatan  Teluk Ambon,  Kota  Ambon,  pada  bulan  Maret  2024.  Lokasi  penelitian  dipilih  dengan  cermat berdasarkan  pertimbangan  kebutuhan  akan  aksesibilitas,  ketersediaan  subjek  penelitian yang  relevan,  dan  potensi  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  mendalam  terhadap fenomena  yang  diteliti.  Melalui  lokasi  ini,  peneliti  berharap  dapat  mendapatkan wawasan  yang  lebih  kaya  dan  representatif  terhadap  dinamika  dan  konteks  yang terkait  dengan  subjek  penelitian.  Dengan  demikian,  pemilihan  lokasi  penelitian  menjadi langkah penting  dalam memastikan  kesuksesan  dan validitas  hasil  penelitian.
Selain  lokasi,  metode  pengumpulan  data  juga  menjadi  bagian  integral  dari  desain penelitian  ini.  Pendekatan  kualitatif  yang  digunakan  memungkinkan  peneliti  untuk menggunakan  berbagai  teknik  pengumpulan  data  yang  sesuai  dengan  konteks penelitian  dan  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Teknik  pengumpulan  data  seperti  wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen digunakan untuk mendapatkan  pemahaman  yang  komprehensif  dan  mendalam  terhadap  fenomena  yang diamati.  Dengan  kombinasi  teknik-teknik  ini,  peneliti  berharap  dapat  menggali berbagai dimensi  dari  subjek  penelitian  secara  holistik  dan kontekstual.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Program  Rumah  Tidak  Layak  Huni  (RTLH)  bagi  masyarakat  miskin  di Negeri  RumahTiga  menjadi  langkah  penting  dalam  proses  kebijakan  untuk  mengatasi masalah  kemiskinan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  sosial.  Tingkat  keberhasilan program  ini  sangat  bergantung  pada  kemampuan  implementasi  setiap  keputusan  atau kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah.  Dalam  konteks  Negeri  RumahTiga, pelaksanaan  kebijakan  bantuan  rumah  tidak  layak  huni  merupakan  inisiatif  pemerintah kabupaten  yang  kemudian  didelegasikan  kepada  Kepala  Pemerintah  Negeri RumahTiga  untuk  memantau  dan  mengawasi  proses  pelaksanaannya.  Proses  ini melibatkan  koordinasi  antarinstansi  pemerintah,  termasuk  pemerintah  kabupaten, kecamatan,  dan  desa,  serta  partisipasi  aktif  dari  berbagai  pemangku  kepentingan,
seperti  tokoh  masyarakat  dan  warga  setempat.  Dengan  demikian,  implementasi program  ini  tidak  hanya  mencakup  aspek  teknis  pembangunan  rumah,  tetapi  juga melibatkan  upaya  koordinasi,  monitoring,  dan  evaluasi  yang  berkelanjutan  untuk memastikan  efektivitas  dan  keberlanjutan  program  dalam  mengatasi  masalah  rumah tidak  layak huni  di Negeri  RumahTiga.
Secara  esensial,  implementasi  kebijakan  perumahan  merupakan  proses  yang melibatkan  partisipasi  aktif  dari  masyarakat  serta  dirancang  baik  oleh  pemerintah pusat  maupun  daerah  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  yang  telah  ditetapkan.  Kebijakan ini  bertujuan  utamanya  untuk  mengatasi  masalah  kemiskinan  dan  mengurangi pemukiman  kumuh  di  wilayah  tersebut,  dengan  arah  yang  telah  ditetapkan  oleh lembaga  yang  bertanggung  jawab  atas  kebijakan  tersebut.  Langkah-langkah  yang diambil  dalam  implementasi  kebijakan  perumahan  seringkali  dilakukan  dalam  jangka waktu  tertentu  atau  sebagai  bagian  dari  upaya  berkelanjutan  untuk  mencapai perubahan  yang diinginkan  oleh  para pembuat  kebijakan.
Dalam  proses  implementasi  kebijakan  perumahan,  partisipasi  masyarakat  menjadi faktor  kunci  dalam  menentukan  keberhasilan  dan  keberlanjutan  dari  program  tersebut. Masyarakat  harus  dilibatkan  secara  aktif  dalam  setiap  tahapan,  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan,  hingga  evaluasi,  sehingga  kebijakan  yang  dihasilkan  dapat  lebih  responsif terhadap  kebutuhan  nyata  masyarakat.  Selain  itu,  peran  pemerintah  pusat  dan  daerah juga  sangat  penting  dalam  menyelaraskan  berbagai  kepentingan  dan  sumber  daya yang ada untuk  mencapai  tujuan  yang telah  ditetapkan.
Pada  tingkat  praktis,  implementasi  kebijakan  perumahan  melibatkan  berbagai kegiatan  seperti  pembangunan  infrastruktur  perumahan  yang  layak,  penyediaan fasilitas  publik  yang  memadai,  pengaturan  tata  ruang  yang  terencana,  serta  pemberian bantuan  finansial  bagi  masyarakat  yang  membutuhkan.  Selain  itu,  pendekatan  yang holistik  dan  terpadu  juga  diperlukan  dalam  menangani  berbagai  masalah  terkait perumahan,  termasuk  aspek-aspek  sosial,  ekonomi,  dan  lingkungan.  Dengan  demikian, implementasi  kebijakan  perumahan  bukanlah  sekadar  tentang  pembangunan  fisik, tetapi  juga melibatkan  transformasi  sosial  dan pembangunan  manusia  secara  lebih  luas.
Implementasi  Program  Rumah  Tidak  Layak  Huni  di  Negeri  RumahTiga  diinisiasi sebagai  respons  terhadap  eskalasi  masalah  kemiskinan  yang  telah  menjadi  isu  sentral yang  membebani  Negeri  RumahTiga.  Tingginya  tingkat  pengangguran  dan pendapatan  rendah  masyarakat  menjadi  pemicu  utama  kondisi  kemiskinan  yang merajalela,  mengakibatkan  pemukiman  yang  tidak  teratur,  tidak  bersih,  dan  sebagian warga  terpaksa  tinggal  di  rumah  yang  tidak  layak  huni.  Penanggulangan  kemiskinan telah  menjadi  sorotan  serius  bagi  pemerintah,  yang  mendorong  penerapan  Program Rumah  Tidak  Layak  Huni  sebagai  bagian  dari  upaya  mengatasi  masalah  ini.  Dengan demikian,  perlunya  keterlibatan  semua  pemangku  kepentingan,  terutama  pemerintah dan  masyarakat,  dalam  mendukung  program  ini  secara  menyeluruh,  terpadu,  dan berkelanjutan  untuk  mencapai  pembangunan  desa  yang  berkelanjutan  dan kesejahteraan  yang lebih  baik bagi warga Negeri  RumahTiga.
Pelaksanaan  Program  Rumah  Tidak  Layak  Huni  (RTLH)  mencerminkan  perhatian pemerintah  terhadap  masyarakat  miskin  yang  tidak  memiliki  tempat  tinggal  layak. Kemiskinan,  dalam  konteks  ini,  mengacu  pada  kondisi  di  mana  individu  atau  keluarga mengalami  kekurangan  atau  ketidaklayakan  hidup  menurut  standar  tertentu, terbatasnya  akses  terhadap  pelayanan  dasar,  dan  kesulitan  dalam  proses  pengambilan keputusan.  RTLH  di  Negeri  RumahTiga  adalah  bagian  dari  upaya  pemerintah  dalam mengatasi  kemiskinan,  diatur  oleh  Peraturan  Bupati  sesuai  dengan  regulasi  daerah.
Berdasarkan  pengamatan  lapangan,  kebutuhan  sandang  dan  pangan  seluruh penduduk  Negeri  RumahTiga  sudah  terpenuhi.  Namun,  sebagian  masyarakat  masih kesulitan  memenuhi  kebutuhan  tempat  tinggal.  Program  RTLH  merupakan  kebijakan pemerintah  yang  bertujuan  mengentaskan  kemiskinan  dengan  memberikan  bantuan
langsung  berupa  rumah  yang  didanai  oleh  APBN  dan  dana  infrastruktur  dari  anggaran kabupaten  sesuai  dengan  Perbup  yang berlaku.
Program  bantuan  rumah  tidak  layak  huni  (RTLH)  di  kecamatan  Negeri  RumahTiga telah  dimulai  sejak  pertengahan  tahun  2023  sebagai  bagian  dari  program  pembangunan baik  di  pedesaan  maupun  perkotaan.  Program  ini  memberikan  subsidi  untuk pembangunan  rumah  yang  bertujuan  meningkatkan  kualitas  tempat  tinggal  dan memberikan  hunian  yang  sehat,  dengan  jumlah  bantuan  yang  telah  ditentukan sebelumnya.

## A. Ketepatan Kebijakan
Kebijakan  Program  Rumah  Tidak  Layak  Huni  (RTLH)  di  Kota  Ambon,  terutama dalam konteks penanggulangan kemiskinan,  menunjukkan  ketepatan  dalam menargetkan  masyarakat  yang  membutuhkan  bantuan.  Di  Negeri  RumahTiga, implementasi  RTLH  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  (Pemdes)  melalui  program  fisik pembangunan  Pemdes,  yang  diputuskan  melalui  rapat  musyawarah.  Dalam  rapat tersebut,  terjadi  pengumpulan  nama-nama  masyarakat  miskin  di  Negeri  RumahTiga dan  penilaian  mereka  berdasarkan  standar  kemiskinan  yang  telah  ditetapkan. Pendekatan  ini  memungkinkan  penyaringan  yang  cermat  untuk  menentukan  siapa yang  layak  menerima  bantuan,  sehingga  bantuan  dapat  dialokasikan  dengan  efektif kepada  mereka  yang  membutuhkannya  secara  langsung.  Dengan  demikian,  kebijakan RTLH  tidak  hanya  menjadi  solusi  yang  tepat  dalam  menanggulangi  masalah perumahan  yang  tidak  layak,  tetapi  juga  membawa  dampak  positif  dalam  memperbaiki kondisi  sosial  dan  ekonomi  masyarakat miskin  di  Negeri  RumahTiga.
Berdasarkan  kesepakatan  yang  dipimpin  oleh  Bapak  S  Ridwan  Para,  Kepala  Desa Negeri  RumahTiga,  bersama  dengan  perangkat  desa  dan  beberapa  warga,  diputuskan melalui  musyawarah  untuk  memberikan  bantuan  perumahan  kepada  11  penduduk yang  terpilih.  Tujuan  dari  program  ini  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  tempat tinggal  yang  layak  bagi  warga,  sehingga  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  mereka. Sebelas  orang yang telah  dipilih  untuk menerima  bantuan  rumah layak huni  adalah:
No Nama Alokasi Dana 1 Mana Rp. 50.000.000 2 Arisma Rp. 50.000.000 3 Ismail Rp. 50.000.000 4 Wahyudi Rp. 50.000.000 5 Zulkifli Rp. 50.000.000 6 Muazir Rp. 50.000.000 7 S almiati Rp. 50.000.000 8 Abu Bakar Rp. 50.000.000 9 Mulki Rp. 50.000.000 10 Fauzon Rp. 50.000.000 11 Muhammad  Ali Rp. 50.000.000
Menurut  data  tersebut,  setiap  penerima  bantuan  program  Rumah  Tidak  Layak  Huni (RTLH)  di  Negeri  RumahTiga  menerima  dana  sebesar  Rp.  50.000.000,00  per  unit  rumah bantuan.  Dalam  wawancara  dengan  Kepala  Negeri  RumahTiga,  disampaikan  bahwa dana  tersebut  tidak  diserahkan  langsung  kepada  penerima  bantuan,  tetapi  perangkat Negeri  RumahTiga  akan  mengambil  tanggung  jawab  langsung  dalam  proses pembangunan  di lokasi  yang telah  disediakan  oleh  warga  Pemdes,  RumahTiga.
Peran  Bapak  S.  Ridwan  Para,  kepala  pemerintahan  di  Negeri  RumahTiga,  memiliki peran  yang  sangat  penting  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaan pembangunan  rumah  layak  huni.  Persyaratan  umum  untuk  menjadi  penerima  bantuan ini,  selain  dari  kriteria  kemiskinan  sesuai  dengan  peraturan  kelurahan,  juga  termasuk memenuhi  syarat-syarat  berikut:Laki-laki  yang sudah  berkeluarga
1. Menetap  di  Ambon  dengan  membuktikannya  melalui  Kartu  Keluarga  (KK), Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  atau dokumen  identitas  resmi  lainnya.
2. Memenuhi  kriteria  keluarga  miskin  yang  tidak  mampu  sesuai  dengan  regulasi
kabupaten.
3. Memiliki  lahan  sendiri  dan memiliki  dokumen  kepemilikan  tanah yang sah.
4. Lokasi  pembangunan  rumah berada  di wilayah  RumahTiga.
5. Memeriksa  kondisi  rumah  sebelumnya  secara  teliti,  baik  dari  segi  estetika maupun  fisik,  untuk memastikan  bahwa  bangunan tersebut  layak huni.

## B. Pelaksana Kebijakan yang Tepat
Program  bantuan  rumah  tidak  layak  huni  di  Negeri  RumahTiga  merupakan  langkah strategis  yang  diambil  oleh  pemerintah  kabupaten  sebagai  respons  atas  meningkatnya angka  kemiskinan  di  wilayah  tersebut.  Menurut  Bapak  S.  Ridwan  Para,  yang  menjabat sebagai  Kepala  Pemerintahan  di  Negeri  RumahTiga,  program  ini  dirancang  untuk mengatasi  masalah  kesejahteraan  masyarakat  dan  meratakan  pembangunan  di perkampungan.
Dukungan  penuh  untuk  program  ini  tidak  hanya  datang  dari  pemerintah  kabupaten, tetapi  juga  dari  pemerintah  provinsi.  Ini  mencerminkan  kesadaran  akan  pentingnya menciptakan  lingkungan  yang  sehat  dan  layak  huni  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat, terutama  mereka  yang  terpinggirkan.  Sebagai  inisiatif  pemerintah,  program  ini memperoleh  bantuan  dan  sumber  daya  yang  cukup  untuk  memastikan  pelaksanaannya yang  efektif  dan  berkelanjutan.  Salah  satu  fokus  utamanya  adalah  memastikan  bahwa kebutuhan  tempat tinggal  yang layak dapat dipenuhi  bagi masyarakat  miskin.
Selain  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  kabupaten,  implementasi  program  ini juga  menjadi  tugas  utama  pemerintahan  lokal  di  Negeri  RumahTiga.  Mereka bertanggung  jawab  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  bersih,  sehat,  dan  aman  bagi penduduknya,  serta  memastikan  bahwa  bantuan  rumah  layak  huni  tersedia  untuk mereka  yang  membutuhkan.  Namun,  meskipun  tujuannya  mulia,  program  ini  juga dihadapkan  pada  berbagai  tantangan.  Salah  satunya  adalah  pengelolaan  sumber  daya yang  tepat  guna  dan  efisien  agar  bantuan  tersebut  dapat  dinikmati  oleh  mereka  yang benar-benar  membutuhkannya.
Selain  itu,  penting  untuk  melibatkan  masyarakat  secara  aktif  dalam  proses pelaksanaan  program  ini.  Partisipasi  mereka  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  dan evaluasi  program  akan  memastikan  bahwa  program  tersebut  sesuai  dengan  kebutuhan dan  aspirasi  lokal.  Dengan  kerja  sama  yang  kuat  antara  pemerintah  kabupaten, pemerintah  provinsi,  dan  pemerintahan  lokal  di  Negeri  RumahTiga,  diharapkan program  ini  dapat  memberikan  dampak  positif  yang  signifikan  dalam  mengurangi tingkat kemiskinan  dan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.

## C. Target Ketepatan Kebijakan RTLH
Program  Rumah  Tidak  Layak  Huni  (RTLH)  di  Negeri  RumahTiga  bertujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  miskin  di  wilayah  tersebut.  Untuk  mencapai target  ketepatan  kebijakan,  langkah-langkah  konkret  harus  diambil  untuk  memastikan bahwa  sasaran  program  benar-benar  mencerminkan  kebutuhan  dan  kondisi masyarakat yang menjadi  target.
Pertama,  penting  untuk  melakukan  analisis  mendalam  terhadap  tingkat  kemiskinan di  wilayah  tersebut.  Data-data  terkini  mengenai  jumlah  rumah  tidak  layak  huni, pendapatan  per  kapita,  tingkat  pengangguran,  dan  indikator  lainnya  harus  dipelajari secara  seksama.  Dari  analisis  ini,  pemerintah  dapat  mengidentifikasi  area-area  yang paling  membutuhkan  bantuan  perumahan  dan  menentukan  sasaran  program  secara tepat.
Kedua,  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  program  sangat penting.  Melibatkan  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  akan  membantu memastikan  bahwa  kebijakan  yang  diambil  memperhatikan  kebutuhan  nyata  dan aspirasi  mereka.  Dengan  melibatkan  mereka  dalam  identifikasi  masalah,  perencanaan
solusi,  dan  implementasi  program,  akan  lebih  mungkin  tercapainya  hasil  yang berkelanjutan  dan sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat setempat.
Selanjutnya,  penting  juga  untuk  memastikan  alokasi  sumber  daya  yang  memadai untuk  mendukung  pelaksanaan  program  RTLH.  Dana  yang  cukup  dan  penggunaannya yang  efisien  akan  memastikan  bahwa  pembangunan  rumah  yang  layak  huni  dapat dilakukan  secara  menyeluruh  dan  tepat  sasaran.  Selain  itu,  monitoring  dan  evaluasi secara  berkala  juga  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  program  RTLH  berjalan sesuai  dengan  yang  direncanakan  dan  memberikan  manfaat  yang  diharapkan  bagi masyarakat.  Dari  hasil  evaluasi  ini,  dapat  dilakukan  perbaikan  atau  penyesuaian kebijakan agar program  dapat  lebih  efektif  dan efisien  dalam  mencapai  tujuannya.
Dengan  mengacu  pada  target  ketepatan  kebijakan,  program  RTLH  di  Negeri RumahTiga  dapat  terlaksana  dengan  baik  dan  memberikan  manfaat  yang  nyata  bagi masyarakat  miskin  di  wilayah  tersebut.  Dengan  demikian,  program  ini  tidak  hanya akan  membantu  mengurangi  tingkat  kemiskinan,  tetapi  juga  akan  meningkatkan kesejahteraan  dan  kualitas  hidup  masyarakat  secara  keseluruhan.Program  RTLH  telah dirancang  dan  dilaksanakan  dengan  alokasi  dana  yang  telah  disediakan  oleh pemerintah  pusat  dan  daerah.  Target  atau  sasaran  dari  program  ini  adalah  masyarakat miskin  yang  telah  melalui  proses  musyawarah  atau  mufakat  oleh  pemerintah  setempat di  Negeri  RumahTiga,  melalui  pendataan  dan  observasi  yang  dilakukan  oleh  perangkat masyarakat.  Penjelasan  mengenai  sasaran  program  disampaikan  melalui  wawancara dengan  informan,  yaitu  Bapak  S.  Ridwan,  yang  menjelaskan  bahwa  sasaran  penerima manfaat  program  RTLH  ditentukan  melalui  pendataan  yang  dievaluasi  kembali berdasarkan  kriteria  kemiskinan  yang ditetapkan  oleh  aparat Negeri  RumahTiga.
Kemampuan  penyelenggaraan  program  dalam  menyampaikan  informasi  kepada masyarakat  dan  ketepatan  sasaran  peserta  sangat  penting  untuk  kelancaran  program tersebut.  Sosialisasi  telah  dilakukan  sejak  akhir  2022  oleh  pemerintah  daerah  dan  Dinas Perumahan  dan  Pemukiman  Rakyat  kepada  masyarakat  di  perkampungan,  dengan tujuan  memberikan  informasi  yang  jelas  dan  konkret  serta  menjadi  langkah  awal  untuk memastikan  kelancaran  pelaksanaan  program  tersebut.

## D. Faktor  pendukung  dalam  cpelaksanaan  Program  Rumah  Tidak  Layak  Huni (RTLH)
Distribusi  bantuan  program  Rumah  Tidak  Layak  Huni  (RTLH)  seringkali  menjadi sumber  konflik  karena  pengaruh  kepentingan  pribadi  dari  perangkat  pemerintah  desa yang  tersebar  di  masyarakat.  Kebijakan  yang  terpengaruh  oleh  kepentingan  individu ini  menyebabkan  ketidakadilan  dalam  penyaluran  bantuan,  sehingga  masyarakat merasa  bahwa  ada  praktik  nepotisme  yang  merugikan  dalam  pelaksanaan  program tersebut.
Di  Negeri  RumahTiga,  masalah  ini  semakin  terasa  karena  kebijakan  distribusi bantuan  RTLH  tidak  melibatkan  masyarakat  secara  langsung.  Tidak  ada  proses pendaftaran  terbuka  bagi  masyarakat  yang  membutuhkan  bantuan  perumahan  layak huni.  Sebaliknya,  keputusan  tentang  siapa  yang  berhak  mendapatkan  bantuan ditentukan  oleh  pemerintah  desa  melalui  observasi  dan  musyawarah  dengan  beberapa anggota masyarakat yang dipilih.
Akibatnya,  masyarakat  merasa  tidak  terlibat  secara  langsung  dalam  proses penentuan  siapa  yang  berhak  mendapatkan  bantuan,  sehingga  merasa  bahwa keputusan  tersebut  tidak  adil.  Perasaan  bahwa  kebijakan  yang  diterapkan  didasarkan pada  preferensi  personal  dan  nepotisme  semakin  menguatkan  ketidakpercayaan terhadap  pemerintah  desa.
Untuk  mengatasi  masalah  ini,  perlu  adanya  reformasi  dalam  mekanisme  penyaluran bantuan  RTLH.  Transparansi  dan  akuntabilitas  harus  ditingkatkan  dengan  memastikan bahwa  proses  seleksi  penerima  bantuan  dilakukan  secara  adil  dan  terbuka.  Masyarakat harus  diberi  kesempatan  untuk  mendaftar  dan  memberikan  masukan  dalam  proses
penentuan  penerima  bantuan,  sehingga  keputusan  yang  diambil  mencerminkan kebutuhan  dan aspirasi  mereka.
Selain  itu,  perlunya  pengawasan  yang  ketat  dari  pihak  terkait,  baik  dari  pemerintah daerah  maupun  masyarakat  sipil,  untuk  memastikan  bahwa  distribusi  bantuan  RTLH dilaksanakan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  keadilan  dan  kebersamaan.  Dengan demikian,  program  RTLH  dapat  menjadi  instrumen  yang  efektif  dalam  mengatasi permasalahan  perumahan  tidak  layak  huni  dan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  secara  menyeluruh.Beberapa  anggota  masyarakat  mengungkapkan ketidakpuasan  terhadap  program  ini,  merasa  bahwa  penyalurannya  tidak  tepat sasaran.  Mereka  mengamati  bahwa  beberapa  penerima  program  sebenarnya  tidak membutuhkan  bantuan  tersebut,  sementara  yang  benar-benar  membutuhkan  tidak terakomodasi.  Seorang  tokoh  masyarakat  menyoroti  bahwa  sebagian  penerima  adalah individu  yang  sebenarnya  mampu  dan  memiliki  standar  kehidupan  yang  lebih  baik daripada  yang  lain.  Ada  suara  yang  menyatakan  bahwa  program  ini  akan  lebih bermanfaat  jika  ditujukan  kepada  mereka  yang  lebih  membutuhkan,  seperti  janda miskin  seperti  Ibu  Nurjana,  yang  hanya  mendapat  penghasilan  Rp.  10.000  per  are sebagai  pengrajin.  Namun,  pemerintah  mempertahankan  persyaratan  bahwa  penerima harus  memiliki  tanah  dan  surat  kepemilikan.  Sebagai  alternatif,  tokoh  masyarakat  di Pemdes  RumahTiga  menyarankan  penggunaan  tanah  di  Negeri  Rumah  3  untuk mendukung  program  bantuan,  yang mendapat  dukungan  dari  masyarakat.
Akibatnya,  sebagian  masyarakat  merasa  bahwa  program  ini  tidak  tepat  sasaran, yang  berkontribusi  pada  meningkatnya  kesenjangan  sosial  dan  potensi  konflik.  Oleh karena  itu,  solusi  yang  diusulkan  adalah  melakukan  pembaruan  data  dan  pengkajian ulang  terhadap  penerima  bantuan rumah  tidak layak huni  di Negeri  RumahTiga.
Manfaat  umum  dari  program  bantuan  rumah  layak  huni  adalah  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  secara  keseluruhan  dan  mengurangi  tingkat  kemiskinan  di kalangan  mereka  yang  kurang  mampu.  Hasil  observasi  menunjukkan  bahwa  program ini  sangat  penting  bagi  masyarakat  miskin  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar  mereka, khususnya  tempat  tinggal  yang  layak,  yang  pada  akhirnya  akan  menciptakan lingkungan  yang sehat,  nyaman, dan  memperkuat  keseimbangan  sosial  di masyarakat.
Wawancara  dengan  salah  satu  penerima  bantuan  juga  mengungkapkan  bahwa program  ini  sangat  membantu  masyarakat  miskin  di  Negeri  RumahTiga  dalam mendapatkan  tempat  tinggal  yang  layak  dan  memperbaiki  fungsi  sosial  mereka  dengan meningkatkan  kualitas  lingkungan  tempat  tinggal.  Selain  itu,  melalui  pengamatan lapangan,  program  ini  juga  memicu  semangat  gotong  royong  dan  nilai  solidaritas  di antara masyarakat dalam  memperbaiki  lingkungan  tempat  tinggal  mereka.
Tujuan  utama  yang  diharapkan  oleh  masyarakat  miskin  penerima  bantuan  adalah perubahan  dari  kehidupan  yang  sebelumnya  penuh  kekurangan  dalam  hal  tempat tinggal  menjadi  memiliki  rumah  yang  layak  huni,  yang  tidak  hanya  berfungsi  sebagai tempat  tinggal  yang  layak,  tetapi  juga  sebagai  pusat  pembinaan  keluarga  serta  sebagai simbol  martabat  dan  keberhasilan  bagi  penghuninya.  Fasilitas-fasilitas  yang  memadai dalam  pembangunan  rumah  layak  huni  mencakup  penyediaan  air  bersih,  sistem pembuangan  limbah,  fasilitas  dapur,  serta  ruang keluarga  yang nyaman.
Melalui  inisiatif  program  bantuan  perumahan  yang  layak  huni  ini,  diharapkan  dapat menjamin  kelangsungan  hidup  serta  mengurangi  kesenjangan  sosial  di  kalangan anggota  masyarakat  yang  terlibat  di  dalamnya.  Pemerintah  memiliki  peran  sentral sebagai  pengatur  kebijakan  dalam  program  perumahan  yang  tidak  layak  huni  (RTLH) di Negeri RumahTiga, dan juga memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan,  mengatur  organisasi,  menafsirkan,  dan  menetapkan  kebijakan yang  akan  diterapkan.  Pemerintah  pusat,  sebagai  wakil  dari  kabinet  negara,  memiliki tugas  untuk  mengimplementasikan  program  bantuan  kepada  pemerintah  kabupaten yang  kemudian  disosialisasikan  oleh  kecamatan  kepada  Pemdes-Pemdes  di  setiap wilayah  kecamatan.
Rumusan  kebijakan  yang  jelas  dan  spesifik  adalah  fondasi  yang  diperlukan  untuk memastikan  implementasi  yang  efektif  dan  efisien  dari  program-program  pemerintah. Hal  ini  menegaskan  bahwa  keputusan  pelaksanaan  berasal  dari  pemerintah  pusat,  yang kemudian  dijalankan  oleh  perangkat  Pemerintah  Desa  (Pemdes).  Pemdes  memiliki peran  penting  dalam  merumuskan  kebijakan  yang  terkait  dengan  berbagai  aspek selama  proses  implementasi  berlangsung.
Dalam  konteks  ini,  Pemdes  bertanggung  jawab  untuk  mengidentifikasi  kebutuhan lokal,  mengumpulkan  masukan  dari  masyarakat  setempat,  dan  menyusun  kebijakan yang  sesuai  dengan  konteks  dan  kondisi  di  tingkat  desa.  Ini  mencakup  pemilihan program  kegiatan  yang  tepat  dan  alokasi  dana  yang  sesuai  untuk  mencapai  tujuan yang telah  ditetapkan.
Proses  merumuskan  kebijakan  di  tingkat  desa  juga  memerlukan  koordinasi  yang baik  dengan  pemerintah  pusat  dan  instansi  terkait  lainnya.  Hal  ini  penting  untuk memastikan  bahwa  kebijakan  yang  dirumuskan  di  tingkat  desa  sejalan  dengan  arah dan  prioritas  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat,  serta  memastikan  penggunaan sumber  daya  yang  efisien  dan  efektif.  Selain  itu,  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam proses  pengambilan  keputusan  juga  menjadi  hal  yang  sangat  penting.  Pemdes  perlu melibatkan  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  untuk  memastikan representasi  kepentingan  yang  adil  dan  memastikan  dukungan  serta  partisipasi  aktif dari  masyarakat  dalam  implementasi  kebijakan.Kebijakan  tersebut  harus  didukung oleh  sumber  daya  yang  memadai,  baik  dalam  hal  sumber  daya  manusia  maupun sumber  daya  finansial.  Sumber  daya  manusia  meliputi  kecukupan  kualitas  dari implementor  (perangkat  Negeri  RumahTiga)  yang  dapat  merangkul  semua  aspek sasaran  yang  dituju.  Sementara  itu,  sumber  daya  finansial  merupakan  modal  yang cukup dalam menjalankan sebuah program kebijakan. Keduanya harus dipertimbangkan  dengan  cermat  dalam  mengimplementasikan  suatu  kebijakan.  Tanpa keahlian  dari  implementor,  kebijakan  akan  berjalan  lambat.  Sedangkan,  sumber  daya finansial  merupakan  jaminan  untuk  kelangsungan  kebijakan.  Tanpa  dukungan finansial  yang  memadai,  program  tidak  akan  efektif  dan  lambat  dalam  mencapai  tujuan serta  sasaran  yang telah  ditetapkan.
Menurut  hasil  penelitian,  Bapak  S.  Ridwan  Para  telah  ditunjuk  untuk  mengelola Program  bantuan  rumah  layak  huni  di  Negeri  RumahTiga,  di  mana  beliau  bertindak sebagai  pelaksana  selama  pelaksanaan  kegiatan  program  bantuan  tersebut.  Kegiatan fisik  ini  melibatkan  proyek  pembangunan  yang  memanfaatkan  sumber  daya  manusia (SDM),  termasuk  tukang  dan  semua  komponen  terkait  dalam  pembangunan  yang melibatkan  partisipasi  fisik  dari  masyarakat  selama  proses  pembangunan  rumah tersebut.  Selain  itu,  sumber  daya  finansial  untuk  pembangunan  program  rumah  tidak layak  huni  (RTLH)  berasal  dari  alokasi  dana  infrastruktur  yang  terbagi  menjadi pembangunan  (40%),  Pemberdayaan  (20%),  Pembinaan  (20%),  dan  Atk  (20%).  Total dana  pembangunan  untuk  program  RTLH  setiap  tahunnya  tidak  hanya  bergantung pada  alokasi  dana  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Desa,  tetapi  juga  dana  yang disediakan  oleh  kabupaten  melalui  anggaran perbup  (Peraturan  Bupati).

## E. Perspektif masyarakat tentang Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Berdasarkan  hasil  pengamatan  peneliti,  salah  satu  hal  yang  menjadi  sorotan  di kalangan  masyarakat  adalah  persyaratan  memiliki  tanah  sendiri  beserta  surat kepemilikannya.  Beberapa  warga  menyatakan  keberatan  terhadap  persyaratan  tersebut, mengingat  kendala-kendala  yang  terkait,  terutama  dalam  hal  pengeluaran  untuk pengurusan  tanah  dan  surat  kepemilikan.  Melalui  voting  dalam  musyawarah  di  Negeri RumahTiga,  diputuskan  bahwa  bagi  warga  yang  tidak  memiliki  surat  tanah,  cukup dengan  mengumpulkan  tiga  tanda  tangan  anggota  keluarga  beserta  materai  jika  tanah tersebut  merupakan  bagian  pekarangan  keluarga  lainnya.  Dengan  demikian,  masalah tersebut  dapat  diselesaikan  melalui  musyawarah  warga Pemdes  itu  sendiri.
Dari  hasil  penelitian,  beberapa  penduduk  menekankan  bahwa  sejumlah  warga Negeri  RumahTiga  lebih  layak  untuk  menerima  bantuan  program  rumah  tidak  layak huni  daripada  yang  telah  disebutkan  sebelumnya.  Pengamatan  peneliti  menunjukkan bahwa  kehidupan  sebagian  warga  sangat  memprihatinkan  dan  jauh  dari  kata  layak. Rumah-rumah  mereka  hanya  terbuat  dari  bahan  kayu  sederhana  di  atas  tanah  yang mereka  tempati  yang  sebenarnya  masih  dimiliki  oleh  warga  lainnya,  bahkan  tinggal  di sekitar  peternakan  sapi.  Mereka  bahkan  harus  mengandalkan  penerangan  dari  warga lain  dan  belum  memiliki  fasilitas  dasar  seperti  MCK,  bahkan  untuk  mandi  pun  masih harus  memikul  air dari  tempat  pemandian  umum.
Ketidakadilan  ini  telah  menimbulkan  keprihatinan  di  kalangan  masyarakat  saat mereka  melakukan  musyawarah  untuk  membahas  situasi  beberapa  warga  Pemdes yang  terjerat  dalam  kemiskinan,  seperti  janda  miskin,  imigran  yang  telah  menetap selama  5  tahun  namun  masih  berada  di  bawah  standar  kehidupan  yang  layak,  dan pekerja  masyarakat  lainnya.  Akar  permasalahannya  adalah  ketidakmampuan  memiliki tanah  untuk  membangun  rumah  yang  layak  huni.  Dalam  wawancara  dengan  seorang tokoh  masyarakat,  dikonfirmasi  bahwa  ketidakadilan  (nepotisme)  memang  terjadi dalam  pelaksanaan  program  bantuan  rumah  tidak  layak  huni  (RTLH).  Setiap  tahun, lima  nama  masyarakat  miskin  ditunjuk  untuk  menerima  bantuan,  dan  program  ini dimulai  sejak  tahun  2020  dengan  sedikit  penundaan.  Ketidaktepatan  dalam  penentuan sasaran  ini  telah  menjadi  topik  diskusi  dalam  musyawarah  dengan  masyarakat  pada tahun  kedua  pembangunan  program  RTLH  karena  masyarakat  merasa  bahwa penetapan  nama-nama  pada tahun  pertama  tidak sesuai  sasaran.
Pandangan  masyarakat  Pemdes  tentang  keadilan  dari  Bapak  Kepala  Negeri RumahTiga  tentu  bervariasi.  Berdasarkan  hasil  observasi,  beberapa  warga  berasumsi bahwa  penerima  manfaat  dipilih  berdasarkan  pendapatan  ekonomi,  tempat  tinggal sebelumnya,  atau  latar  belakang  kehidupan  mereka.  Dalam  musyawarah  antara perangkat  desa  dan  penduduk  asli  yang  memahami  kondisi  mereka,  terungkap  bahwa jika  syarat  atau  kriteria  kemiskinan  di  Negeri  RumahTiga  diumumkan  kepada penduduk,  akan  muncul  pro  dan  kontra  serta  berbagai  asumsi  publik.  Hal  ini  karena lebih  dari  setengah  penduduk  di  Negeri  RumahTiga  menganggap  diri  mereka  miskin, dan  setiap  kali  pendataan  dilakukan  untuk  menerima  bantuan  lainnya,  masyarakat cenderung  memperbesar  masalah  kemiskinan  tersebut.
Sikap  tertutup  dalam  pandangan  masyarakat  terhadap  bantuan  yang  disediakan oleh  pemerintah  merupakan  fenomena  yang  diungkapkan  oleh  seorang  tokoh masyarakat  Negeri  RumahTiga  dalam  wawancara  dengan  peneliti.  Menurutnya,  sikap ini  tercermin  dalam  kebijakan  seleksi  penerima  program  bantuan  rumah  layak  huni (RTLH),  di  mana  beberapa  warga  miskin  yang  sebenarnya  memenuhi  syarat  untuk mendapatkan  bantuan tersebut  tetapi  tidak  termasuk  sebagai  penerima.
Salah  satu  alasan  di  balik  ketertutupan  ini  adalah  karena  beberapa  warga  miskin telah  menerima  bantuan  lain  dari  pemerintah.  Misalnya,  mereka  telah  menerima bantuan  Langsung  Tunai  (BLT),  subsidi  pangan  bulanan,  uang  miskin  tunai  dari  dana APBN  Pemdes,  bantuan  uang  langsung  tunai  untuk  BBM,  bantuan  pemenuhan kebutuhan  pokok  seperti  beras,  minyak,  dan  bantuan  janda  miskin  yang  diberikan setiap  minggu,  baik dalam  bentuk pemenuhan  pangan maupun  uang tunai.
Meskipun  rumah  mereka  memenuhi  syarat  sebagai  rumah  tidak  layak  huni  dan seharusnya  memenuhi  syarat  untuk  mendapatkan  bantuan  RTLH,  kebijakan  yang berlaku  mengabaikan  situasi  ini.  Hal  ini  dapat  menciptakan  ketidakpuasan  dan kebingungan  di  kalangan  warga  miskin,  yang  merasa  bahwa  mereka  tidak diperlakukan  secara  adil  oleh  pemerintah.  Dalam  konteks  ini,  penting  untuk memahami  bahwa  bantuan  yang  diterima  oleh  warga  miskin  seringkali  tidak mencukupi  untuk  memenuhi  semua  kebutuhan  dasar  mereka,  termasuk  perumahan yang  layak.  Meskipun  mereka  menerima  bantuan  lain  seperti  BLT  atau  subsidi  pangan, hal  itu  tidak  menjamin  bahwa  mereka  memiliki  rumah  yang  layak  huni.  Oleh  karena
itu,  penanganan  masalah  perumahan  tidak  layak  huni  tetap  menjadi  tanggung  jawab pemerintah,  terlepas  dari  bantuan lain  yang diterima  oleh  masyarakat.
Selain  itu,  sikap  tertutup  dalam  pandangan  masyarakat  terhadap  bantuan  juga  dapat mencerminkan  kurangnya  pemahaman  tentang  pentingnya  penanganan  perumahan yang  layak  sebagai  bagian  dari  upaya  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Mungkin ada  persepsi  bahwa  bantuan  lain  yang  diterima  sudah  cukup  untuk  memenuhi kebutuhan  dasar,  sehingga  pembangunan  atau  perbaikan  rumah  tidak  menjadi prioritas.
Untuk  mengatasi  masalah  ini,  diperlukan  pendekatan  yang  lebih  holistik  dalam penanganan  kemiskinan  dan  perumahan  tidak  layak  huni.  Pemerintah  perlu mengkoordinasikan  berbagai  program  bantuan  yang  ada  untuk  memastikan  bahwa mereka  saling  melengkapi  dan  memberikan  manfaat  yang  maksimal  bagi  masyarakat miskin.  Selain  itu,  edukasi  dan  sosialisasi  tentang  pentingnya  perumahan  yang  layak huni  juga  perlu  ditingkatkan,  baik  di  tingkat  pemerintah  maupun  masyarakat,  agar sikap  tertutup  dapat  diatasi.Seorang  penerima  bantuan  mengeluhkan  ketidaksesuaian dalam  pembangunan  rumah  bantuan  yang  baru  saja  diselesaikan.  Ia  menyatakan bahwa  fasilitas  yang  disediakan  dalam  rumah  bantuan  tersebut  tidak  sesuai  dengan yang  diharapkannya.  Menurutnya,  pada  tahun  2022,  tiga  rumah  bantuan  tersebut dibangun  dengan  fasilitas  yang  lebih  lengkap  dan  memadai.  Ia  memberikan  beberapa contoh  perbedaan  dengan  rumah  sebelumnya,  seperti  lantai  yang  diberi  keramik, plafon  yang  dipasang,  sumur  bor,  dinding  yang  dilapisi  plester  dan  dicat,  serta  kamar mandi  yang  menyatu  dengan  rumah.  Beberapa  penerima  bantuan  telah  mengajukan pertanyaan  mengenai  hal  ini  kepada  Kepala  Negeri  RumahTiga,  namun  jawaban  yang diterima  tidak  memuaskan.  Mereka  diberitahu  bahwa  pencairan  dana  pada  awal  2022 lebih  besar  dari  sebelumnya,  dan  dana  tersebut  berasal  dari  dana  infrastruktur kabupaten.

## SIMPULAN
Program  bantuan  rumah  tidak  layak  huni  (RTLH)  memiliki  dampak  yang  signifikan bagi  masyarakat  miskin  dengan  menyediakan  tempat  tinggal  yang  layak  dan membangkitkan  kembali  fungsi  sosial  dalam  menciptakan  lingkungan  yang  baik  bagi mereka.  Dalam  konteks  Negeri  RumahTiga,  program  RTLH  tidak  hanya  memberikan dorongan  kepada  masyarakat  kurang  mampu  untuk  memiliki  rumah,  tetapi  juga memulihkan  interaksi  sosial  dalam kehidupan  berkelompok.
Salah  satu  manfaat  utama  dari  program  RTLH  adalah  memberikan  tempat  tinggal yang  layak  bagi  masyarakat  miskin.  Bagi  mereka  yang  sebelumnya  tinggal  dalam kondisi  rumah  yang  tidak  layak,  seperti  rumah  yang  rusak  parah  atau  tidak  memiliki akses  sanitasi  yang  memadai,  program  ini  membawa  harapan  baru.  Dengan  memiliki rumah  yang  layak,  mereka  dapat  merasa  lebih  aman,  nyaman,  dan  memiliki  privasi yang  lebih  baik.  Hal  ini  juga  dapat  meningkatkan  kesehatan  dan  kesejahteraan  secara keseluruhan,  karena  lingkungan  yang  bersih  dan  sehat  merupakan  faktor  penting dalam  meningkatkan  kualitas  hidup.
Selain  manfaat  fisik,  program  RTLH  juga  memiliki  dampak  sosial  yang  signifikan. Pembangunan  rumah  baru  atau  perbaikan  rumah  yang  dilakukan  melalui  program  ini seringkali  melibatkan  partisipasi  aktif  dari  masyarakat  setempat.  Proses  ini  tidak  hanya menciptakan  hubungan  yang  lebih  erat  antara  tetangga  dan  anggota  komunitas lainnya,  tetapi  juga  memperkuat  rasa  kebersamaan  dan  saling  membantu  di  antara mereka.  Aktivitas  bersama  dalam  membangun  rumah  juga  dapat  meningkatkan  rasa memiliki  terhadap  lingkungan  tempat  tinggal  mereka dan memperkuat  identitas  lokal.
Meskipun  program  RTLH  memiliki  potensi  besar  untuk  memberikan  manfaat, implementasinya  seringkali  dihadapkan  pada  sejumlah  hambatan.  Salah  satu  hambatan utama  adalah  kurangnya  kepemilikan  tanah  yang  diperlukan  untuk  pembangunan rumah  layak  huni.  Bagi  sebagian  masyarakat  miskin,  memiliki  tanah  sendiri  untuk
membangun  rumah  merupakan  hal  yang  sulit  dicapai  karena  keterbatasan  ekonomi atau  kendala  hukum  yang  kompleks.  Sehingga,  meskipun  mereka  memenuhi  syarat untuk  menerima  bantuan  rumah,  mereka  tetap  terhalang  oleh  masalah  kepemilikan tanah.
Selain  itu,  ada  masalah  terkait  dengan  seleksi  penerima  bantuan  dalam  program RTLH.  Beberapa  warga  Negeri  RumahTiga  yang  lebih  membutuhkan  tidak mendapatkan  bantuan  tersebut,  sementara  beberapa  penerima  dianggap  kurang berhak.  Contohnya,  ada  kasus  di  mana  seorang  janda  miskin  dianggap  lebih  memenuhi syarat  daripada  beberapa  penerima  yang  baru  saja  menikah.  Hal  ini  menimbulkan dugaan  nepotisme  di  kalangan  masyarakat  terhadap  perangkat  setempat,  yang  dapat mengurangi  kepercayaan  masyarakat  terhadap  keadilan  dan  keberlanjutan  program tersebut.
Untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  ini,  langkah-langkah  perlu  diambil  untuk memperbaiki  implementasi  program  RTLH.  Pertama,  pemerintah  perlu  memberikan bantuan  teknis  dan  finansial  kepada  masyarakat  yang  kesulitan  dalam  memiliki  tanah, misalnya  dengan  memberikan  akses  ke  tanah  komunal  atau  menyediakan  skema pinjaman  tanah  yang  terjangkau.  Hal  ini  akan  membantu  memastikan  bahwa  mereka yang  membutuhkan  bantuan  rumah  benar-benar  dapat  menerima  manfaat  dari program  ini.
Kedua,  penting  untuk  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  proses seleksi  penerima  bantuan.  Pemerintah  desa  harus  menjalankan  proses  seleksi  secara adil  dan  objektif,  tanpa  memihak  kepada  individu  tertentu  atau  melakukan diskriminasi  terhadap  yang  lain.  Melibatkan  masyarakat  secara  lebih  aktif  dalam  proses ini,  misalnya  dengan  melibatkan  mereka  dalam  pemantauan  dan  evaluasi  program, juga  dapat  membantu  memastikan  bahwa  keputusan  yang  diambil  mencerminkan kebutuhan  dan aspirasi  masyarakat secara  lebih  akurat.
Selain  itu,  perlunya  memperkuat  mekanisme  pengawasan  dan  penegakan  hukum terhadap  praktik-praktik  korupsi  dan  nepotisme  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan program  RTLH.  Dengan  memastikan  bahwa  proses  seleksi  dan  distribusi  bantuan dilakukan  secara  transparan  dan  adil,  dapat  membangun  kepercayaan  masyarakat terhadap  pemerintah  dan  memastikan  keberlanjutan  program  ini  dalam  jangka panjang.
Dengan  langkah-langkah  tersebut,  diharapkan  bahwa  program  RTLH  dapat  lebih efektif  dalam  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  miskin  di  Negeri  RumahTiga  dan membantu  mengatasi  masalah  perumahan  tidak  layak  huni  secara  lebih  menyeluruh. Dengan  demikian,  program  ini  dapat  menjadi  salah  satu  instrumen  penting  dalam upaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  memperkuat  ketahanan  sosial  ekonomi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ashari,  W.  (2023).  Rehabilitasi  renovasi  rumah  yang  tidak  layak  huni  di  Desa Mappesangka  Kabupaten  Bone.  JESD:  Journal  of  Education  Social  and Development,  2(2), 348-359.
Ering,  M.  C.,  Bogar,  W.,  &  Mamonto,  F.  (2021).  Implementasi  Program  Rehabilitasi sosial  rumah  tidak  layak  huni  (RS-RTLH)  di  kota  Tomohon.  Jurnal  Kajian Kebijakan  dan Ilmu  Administrasi  Negara  (JURNAL  ADMINISTRO),  2(2).
Magdalena-Magdalena,  C.  (2021).  Efektivitas  Program  Csr  Bank  Jateng  Dalam Kebijakan  Rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni  (Rtlh)  Di  Kota  Surakarta.  Jurnal Administrasi  Publik, 12(1).
Na’iema,  A.  N.  S.,  Mulyo,  H.,  &  Widiastuti,  N.  A.  (2022).  Klasifikasi  penerima  bantuan program  rehabilitasi  rumah  tidak  layak  huni  menggunakan  algoritme  K-Nearest Neighbor.  Jurnal  Teknologi  dan  Sistem Komputer,  10(1), 32-37.
Rahayu,  N.  S.,  Solihat,  Y.,  &  Priyanti,  E.  (2021).  EFEKTIVITAS  DINAS  TATA  RUANG DAN  PERMUKIMAN  DALAM  PROGRAM  REHABILITASI  RUMAH  TIDAK LAYAK  HUNI  KABUPATEN  PURWAKARTA  (Studi  Kasus  Rumah  Tidak  Layak Huni  Di  Desa  Cibening  Kabupaten  Purwakarta).  Dinamika:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Administrasi  Negara, 8(1), 77-90.
Rahmayanti,  N.  P.  (2022).  Implementasi  Program  Rehabilitasi  Sosial  Rumah  Tidak Layak  Huni  Di  Desa  Kawengen  Kecamatan  Ungaran  Timur  Kabupaten  Semarang (Doctoral  dissertation,  FAKULTAS  ILMU  SOSIAL  DAN  ILMU  POLITIK UNIVERSITAS  DIPONEGORO).
Ramdhan,  M. (2021). Metode penelitian. Cipta Media  Nusantara.
Sakir,  A.  R.  (2024).  PENERAPAN  MODEL  SERVQUAL  (SERVICE  QUALITY)  DALAM PELAYANAN  PUBLIK:  STUDI  KASUS  KANTOR  CAMAT  LAPPARIAJA KABUPATEN  BONE. Jurnal  Darma Agung,  32(2), 845-860.
Setiawan,  A.  R.,  &  Nawangsari,  E.  R.  (2023).  Dynamic  Governance  Program  Rehabilitasi Sosial  Rumah  Tidak  Layak Huni.  Jurnal  Kebijakan  Publik, 14(1), 92-100.
Setyawan,  J.  A.  P.,  &  Prathama,  A.  (2024).  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  PROGRAM REHABILITASI  RUMAH  TIDAK  LAYAK  HUNI  DI  KOTA  SURABAYA  (STUDI KASUS KELURAHAN SAWUNGGALING). JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN),  7(1), 70-87.
Sovira,  N. V. (2020). Analisis Pengaruh Indeks Kebahagiaan dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Indonesia Dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah. UIN Ar- Raniry.
Syaputra,  D.  A.,  Prakasita,  D.  G.,  Aulia,  C.,  Roring,  D.,  &  Aditama,  F.  (2021).  Program Rehabilitasi  Sosial  Rumah  Tidak  Layak  Huni  untuk  Pengentasan  Kemiskinan. Jurnal  Kommunity  Online,  1(2).
Tursilarini,  T.  Y.,  &  Udiati,  T.  (2020).  Dampak  Bantuan  Rumah  Tidak  Layak  Huni (RTLH)  bagi  Kesejahteraan  Sosial  Keluarga  Penerima  Manfaat  di  Kabupaten Bangka. Media  Informasi  Penelitian  Kesejahteraan  Sosial,  44(1), 1-21.
Wulansari,  R.,  &  Ma'ani,  K.  D.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Rehabilitasi  Rumah Tidak  Layak  Huni  Menjadi  Layak  Huni  di  Kabupaten  Pasaman  Barat.  Jurnal Manajemen  dan Ilmu  Administrasi  Publik (JMIAP),  3(2), 163-171.