## PATOLOGI BIROKRASI DALAM TRANSFORMASI POLITIK LOKAL( TINJAUAN TERHADAP FENOMENA “PAJAK NANGGROE” DI ACEH )

## Abstract
The term of Pajak Naggroe born post-conflict Vertical volume II in Aceh, with Birth of Local Government The dominant one is filled by the ex-combatant GAM (Aceh Sumatra Merdeka) The members of hearts Containers political parties Local (Partai Aceh / PA), part GAM elite are  transformed  Become  a  member  local  legislative  besides  Also  An  advanced  as  the regional  administrations,  entrepreneurs  and  others  -  others.  But  behind  the  phenomenon  of political  transformation,  timbulah  A  new  attitude  among  Brirokrat  Aceh  Nanggroe  Called WITH  Tax  Forms  Which  is  illegal  Quotes  * According  to  the  Constitution  of  Indonesia  but massive  and  commonplace  *  According  to  the  new  habits  in  Aceh.  This  article  is  trying  to portray how the nanggroe tax Form hearts forming Pathology Bureaucracy in Aceh.Abstrak
Keyword: Pathology Bureaucracy, Pajak Nanggroe
*Ferizaldi
*Adalah Dosen Prodi Administrasi Negara FISIP Universitas Malikussaleh Aceh

## Latar Belakang Masalah
Persoalan pajak nanggroe bukan hal baru di Aceh. Pada tahun 2008, ketika Kapolda Aceh masih dijabat  Irjen  Pol  Rismawan  ia  sempat  membentuk dua  tim  khusus  untuk  memburu  oknum  pengutip pajak  ilegal  itu  dan  pelaku  pembalakan  liar. Tujuannya untuk mewujudkan rasa aman, tenteram, serta  tercapainya  pembangunan  sesuai  harapan  dan tuntutan masyarakat.
Tim itu beranggotakan personel Densus 88, Brimob, Reskrim, dan Samapta. Sedangkan sebelumnya, berdasarkan survei salah satu grup supporting  Bank  Dunia  (World  Bank),  yakni International Finance Corporation (IFC), terungkap  bahwa  para  investor  di  Aceh  ketika itu  mulai  mengeluhkan  pungutan  pajak nanggroe yang tak kunjung hilang, meski Aceh bukan lagi daerah konflik bersenjata.
Kondisi ini dikhawatirkan akan mengganggu iklim investasi di Aceh, sehingga
perihal  pajak  nanggroe  itu  dimasukkan  ke dalam  salah  satu  dari  sepuluh  hambatan pertumbuhan  ekonomi  Aceh.  Terlebih  lagi, pungutan  pajak  tersebut ternyata  tidak  hanya menyasar  para  investor  luar  dan  dalam negeri, namun juga para pengusaha, pemerintahan, hingga pelaksana proyek.
Wakil Gubernur Aceh terpilih, Muzakir Manaf  sering  pula  mendengar  laporan  dan pengaduan kepala-kepala Satuan Kerja
Pemerintah  Aceh  (SKPA)  bahwa  kinerja mereka  di  lapangan  terhambat,  karena  masih ada  pihak  yang  meminta  pajak  nanggroe  saat proyek pascatender hendak diimplementasikan. ( Serambi Indonesia, 18 September 2013 )
Pajak Nanggroe bukanlah kondisi sebagaimana  digambarkan  oleh  Kapolda  yang dilangsir  Koran  serambi  tersebut,  tetapi  ternyata lebih jauh dari itu, ternyata berdasarkan observasi dan  pengalamaan  penulis  keberadaanya  sudah menjadi patologi birokrasi baru di Aceh pasca
berkuasanya Partai Politik Lokal, karena faktanya kutipan  pajak  Nanggroe  tersebut  sudah  masif terjadi  hampir  di  semua  satuan  kerja  perangkat Aceh  (SKPA)  dan  satuan  kerja  perangkat kabupaten/kota(SKPK)  dengan  bermacam  – macam bentuk dan dalil yang membenarkan.
Mantan  Bupati  Aceh  Utara  Ilyas  Pasee (Eks.  Kombatan  Aceh  Meredeka  )  didakwa  oleh Hakim  melalukan  Korupsi  APBD  dengan  Investasi ( Deposito Bank Mandiri ), didepan media mengaku mengeluarkan uang miliaran rupiah setiap tahunnya untuk  konstituenya  serta  koleganya  sesama  mantan kombatan  dengan  bentuk  Uang  Meugang,  Kauri Yatim,  Peng  Mulod  dll  (  Uang  Membeli  Daging hari  raya,  Kenduri  Anak  Yatim  dan  Peringatan Maulid Nabi, dll ) dari mana uang tersebut, ternyata ada  mekanisme  terselubung  dibalik  Birokrasi Pemerintahan yang dijalankan.
Wawancara penulis dengan seorang Kontraktor  Lokal 1 sebut  saja  Mr.  X.  membeberkan bahwa  untuk  mendapatkan  proyek  di  lingkungan Pemerintahan  Aceh  harus  ada peng Intat  Linto , yang  harus  diserahkan  kepada Pegawai  Pemerintah setempat,  dan  Pegawai  tersebut  membaginya dengan  kelompok  yang  berafiliasi  dengan  kepala daerah  untuk  kepentingan  pribadi  dan  golongan. Sehingga  tindakan  pengutipan  Pajak  Nanggroe menjadi  hal  yang  biasa  dikalangan  Birokrasi Pemerintahan  di  Aceh,  bahkan  dapat  disebut sebagai bentuk Kleptokrasi.
Bukan  hanya  sebatas  itu,  bahkan  untuk pejabat  pelaksana  seperti  kepala  sekolah  harus menyetorkan  10%  dari  total  nilai  kegiatan anggaran  di  instasinya  untuk  pajak  nanggroe, jikalau  tidak  maka  pagu  anggaran  bisa  dipotong dan bahkan jabatannya bisa digantikan oleh orang lain.  (wawancara  penulis  dengan  salah  seorang kepala sekolah di Aceh Utara, tahun 2015 )
Jadi  fenomena  patologi  Birokrasi  pajak Naggroe  tersebut  sudah  sanggat  urgen  untuk dihilangkan, tetapi kuatnya pengaruh Kepala Daerah kepada  penegakan  Hukum  di  Aceh  menjadikan  hal ini  sangat  sulit  untuk  dihilangkan,  efeknya  adalah rendahnya  kualitas  pembangunan  dan  pelayanan publik yang di nikmati masyarakat,
dan  kerugian  psikologis  yang  timbul  akan mempengaruhi mental birokrasi kedepan.
Fenomena pajak nangroe tersebut dapat dilihat  sebagai  sebuah  siklus  birokrasi  baru yang dimulai dari lobi politik dalam menentukan proyek-proyek pembangunan infrastruktur, Ketika pembangunan dimulai pun selalu harus ada Pajak Nanggroe yang wajib di bayarkan  oleh  pihak  rekanan  kepada  sejumlah oknum-oknum  tertentu  dan  ini  merupakan penghambat pembangunan di Aceh, selanjutnya ketika dalam tahapan pemeriksaan dan pengawasan  juga  dilakukan  hal  yang  sama. Sehingga  sebahagian  dana  pembangunan  itu mengalir  lagi  ke  Birokrasi  dan  luar  birokrasi yang menopang pemerintahan (Kleptokrasi ).

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah tersebut diatas, maka yang dijadikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
Bagaimankah  bentuk  pajak  nanggroe tersebut dalam membentuk patologi birokrasi di Aceh dikaitkan dengan transformasi politik Gerakan Aceh Merdeka ?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian kualitatif  dengan  deskriptif  analys  dengan, metode  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  wawancara  mendalam  ,  observasi  dan penelitian pustaka sehingga teknik pengumpulan data hanya dilakukan dengan dua metode yaitu data primer dan data skunder.

## Landasan Teoritis

## A. Birokrasi
Organisasi  birokrasi  muncul  sebagai bagian  dari  instrumen  yang  dijadikan  sebagai medium untuk menjembatani adanya kepentingan

## Hasil Penelitian
negara ( pemerintah ) dengan masyarakat, dengan mengedepankan  isu  –  isu  publik  yaitu  yang berkaitan  dengan  kebutuhan  masyarakat  secara komprehensif,  seperti  keadilan,  kesejahterahan, demokrasi,  HAM,  keamanan  dan  sebagainya. kata kunci yang mesti dijadikan sebagai pedoman para  birokrat  adalah  bagaimana  mereka  mampu merespon  secara  baik  terhadap  denyut  nadi kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakat  untuk diaktulisasikan secara profesional dalam pelayanan  dan  tugas  –  tugas  operasional  lainnya, ( Siti Hidajatul, 2004 : 21 )
Secara  teoritik  istilah  birokrasi  muncul pertama kali oleh Vincent de Gourmay yang hidup pada  abad  ke  –  19,  istilah  birokrasi  mulai berkembang  di  Inggris  awal  abad  ke-19  saat timbulnya upaya penentangan sentralisasi mengatasi  masalah  kemiskinan  dan  peningkatan kesehatan  masyarakat.  Birokrasi  sebagai  ilmu pengetahuan  pertama  kali  diperkenalkan  oleh Max Weber dalam  karyanya The  Theory  of  Social  and Economic Organization , Soekanto ( 1983 : 150) Sedangkan defenisi Birokrasi memiliki term yang  sangat  vareatif  dikalangan  para ahli.  Yahya Muhaimin  (  1990  :  21  )  mendefinisikannya sebagai  keseluruhan  aparat  pemerintahan,  sipil maupun militer yang melakukan tugas membantu pemerintah  dan  menerima  gaji  dari  pemerintah dari statusnya itu, dari definisi tersebut mendeskripsikan  betapa  luas  dan  besarnya birokrasi  itu,  sehingga  dengan  kondisi  tersebut wajar  jika  permasalahan  didalamnya  cukup kompleks dan menarik untuk ditelaah.
Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh  berbagai  faktor  yang  datangnya  dari  dalam organisasi  (  faktor  internal  )  maupun  faktor  yang datangnya  dari  luar  organisasi  (  faktor  eksternal  ). Berbagai  perspektif  yang  dikemukakan  para  ahli dalam mengkaji faktor – faktor tersebut dipengaruhi oleh sudut pandang dan latar keilmuannya masing – masing.  Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  David Osborne  dan  Peter  Plastrik  mengindentifikasi bahwa  model  birokrasi  yang  diterapkan  oleh kebanyakan Negara didunia adalah paradigma lama, yaitu konsep weberian dengan
penekanan  kepada  5  (  lima  )  konsep.  Osborne mengindentifikasikan  bahwa  kegagalan  birokrasi dewasa  ini  disebabkan  oleh  implementasi  dari konsep  weberian  yang  tidak  sesuai  lagi  dengan perkembangan zaman, Osborne ( 2004 : 20 ).
Birokrasi digambarkan sebagai sistem yang dirancang  orang  jenius  tetapi  untuk  dijalankan  oleh orang  tolol.  Maksudnya  adalah  bahwa  5  (  lima  ) konsep  dari  birokrasi  tradisional  weber  justru  akan tidak  efektif  dan  justru  akan  mengekang  kreativitas dan  inovasi.  Osborne  mengatakan  bahwa  tatanan yang  berubah  dengan  drastis  persaingan  ekonomi global,  demasalisasi  pasar,  membanjirnya  tenaga kerja  terdidik  dan  pelangan  (  masyarakat  )  yang semakin  menuntut,  sehingga  monopoli  dari  atas  ke bawah  (  birokrasi  weberian  )  yang  tidak tersentralisasi menjadi lamban, tidak responsif serta tidak mampu menampung perubahan dan inovasi.
Berkenaan dengan hal tersebut, Sarundajang  (  2005  :  32  )  juga  menguatkan persepsi  Osborne.  Bahwa  karakteristik  birokrasi weber  dengan  menempatkan  manusia  sebagai objek  pasif,  dimana  manusia  dipandang  sebagai bahagian  dari  mesin  birokrasi.  Birokrasi  tersebut menciptakan konsep “ kerajaan pejabat “ dimana para pejabat birokrasi tidak mempunyai tanggungjawab  publik  melainkan  bidang  tugas yang dibebankan kepadanya. Sepanjang tugas dan tanggungjawab  itu  sesuai  dengan  prosedur  – prosedur  yang  dibuat,  maka  akuntabilitas  pejabat birokrasi itu telah diwujudkan.
Kiranya  disinilah  letak  permasalahanya, bahwa  konsep  birokrasi  tradisional  tidak  relevan diterapkan dalam masa sekarang. Lemahnya kinerja birokrasi  dewasa  ini  ditenggarai  disebabkan  oleh aplikasi  konsep  weberian.  Syarat  –  syarat  yang ditetapkan  oleh  weber  berkisar  pada  melihat birokrasi  dari  dalam  bukan  melihat  faktor  –  faktor diluarnya  yang  dapat  mempengaruhi  birokrasi, Thoha ( Sarundajang, 2005 : 31 ) sehingga lahir dan membentuk  berbagai  patologi  birokrasi  baik  yang masif maupun yang tidak kentara.

## B. Patologi Birokrasi
Menurut  Ndraha  sebagaimana  dikutip oleh Miftah Thoha ( 2003 ) Patologi birokrasi adalah  penyakit,  perilaku  negatif,  atau penyimpangan  yang  dilakukan  pejabat  atau lembaga  birokrasi  dalam  rangka  melayani publik, melaksanakan tugas, dan menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.
Pengertian  Patologi  birokrasi  atau  biasa disebut  penyakit  –  penyakit  birokrasi  adalah “hasil  interaksi  antara  struktur  birokrasi  yang salah  dan  variabel-variabel  lingkungan  yang salah”  (Dwiyanto,  2011:  63).  Interaksi  dimaksud berupa  proses  sosialisasi  dan  komunikasi  antar individu  dalam  birokrasi  dan  degan  diluar lingkungan  birokrasi.  Patologi  birokrasi  muncul akibat  disharmonisnya  salah  satu  sistem  dari struktur dan proses organisasi ( birokrasi ) itu.
Bentuk  disharmonis  tersebut  dari  sudut struktur  adalah  dikarenakan  pola  hirarkhis  dan rantai  sakelar  yang  terlalu  panjang,  sedangkan dari sudut proses adalah terkendalanya pendelegasian wewenang dan pola komando yang bersifat  paternalistic,  sehingga  memunculkan space  yang  menghidupkan  system  perantara untuk  menjembatani  celah  struktur  dan  proses organisasi yang bermasalah tersebut.
Bentuk  –  bentuk  Patologi  Birokrasi berkembang sesuai dengan celah struktur dan proses organisasi yang bermasalah diantaranya adalah:
1. Paternalistik,  yaitu  atasan  bagaikan  seorang raja  yang  wajib  dipatuhi  dan  dihormati, diperlakukan spesial, tidak ada kontrol secara ketat,  dan  pegawai  bawahan  tidak  memiliki tekad  untuk  mengkritik  apa  saja  yang  telah dilakukan atasan. Seakan-akan nyawa mereka  ada  dalam  genggaman  atasan/ penguasa sehingga segala sesuatunya dilakukan  untuk  atasan,  ini  juga  disebut Komando  system.  Patologi  Birokrasi  yang demikian  sangat  merukikan  masyarakat, dimana Birokrasi cenderung patuh dan taat
untuk kepentingan Pejabat disbanding dengan kepentingan Publik.
2. Pengelembungan anggaran, tindakan ini adalah yang  massif  dilaksanakan  diseluruh  dunia bahkan  di  Indonesia,  cara  demikian  dirasakan sangat  mudah  untuk  mengatasi  berbagai permasalahan  yang  instan  pada  luar  konteks kebijakan  anggaran.  Disatu  sisi  dimunculkan karena  untuk  mengcover  berbagai  kegiatan turunan  akibat  adanya  program,  disisi  lain diadakan  untuk  ajang  mencari  keuntungan pribadi  dan  golongan.  Dewasa  ini  istilah pengelembungan  anggaran  disebut  oleh  KPK sebagai  tindakan  mark-up.  Ketatnya  aturan manajemen  keuangan  Negara  tidak  bisa mengurangi  tindakan  mark-up,  tetapi  tindakan itu  bergeser  dari  level  birokrasi  kepada pengusaha  dan  berganti  nama  menjadi  uang balas  jasa,  inilah  yang  disebut  dengan Pajak Nanggroe di Aceh tetapi maknanya diperluas, sebagai  kompensasi  kepada  mantan  pejuang
Aceh Merdeka dalam menciptakan “ Kemerdekaan Aceh ”. Dimana para kombatan  telah  berjuang  untuk  menciptakan keadilan,  maka sepantasnyalah diberikan balas jasa  dengan  yang  dikorbankanya,  walaupun bersifat  pemaksaan  dan  premanisme.  Bahkan timbul  perilaku  pengelembungan  anggaran untuk  menjawab  atau  menfasilitasi  adanya pajak nanggroe tersebut.
3. Prosedur berbelit  –  belit  yang berlebihan akan mengakibatkan  pelayanan  menjadi  rumit  dan kurang  menguntungkan  bagi  masyarakat. masyarakat  menginginkan  pelayanan  yang cepat  dan  mudah,  dengan  pelayanan  yang berbelit  –  belit  akan  menimbulkan  resistensi kepada pelayanan yang diberikan pemerintah.
4. Birokrasi  yang  Gemuk,  Ini  akibat  dari  Pola Hirarkhisnya  Konsep  Klasik  dari  Max Weber,  lebih  mengedepankan  struktur  bukan proses,  akibatnya  jabatan  dalam  sebuah struktur  Birokrasi  menjadi  gemuk,  hal  ini akan  merugikan  Negara  dari  segi  Anggaran Belanja  Pegawai  dan  merugikan  masyarakat akibat lambatnya proses pelayanan.
5. Fragmentasi birokrasi, adalah semakin bertambahnya  Dinas  atau  SKPD  yang  jika dilihat  dari  tupoksinya  dirasakan  serumpun, maka  akan  menimbulkan  perebutan  kegiatan dalam  penyerapan  anggaran,  yang  pada akhirnya  terjadi  kekembaran  program  yang sangat merugikan masyarakat.
Adanya  bentuk  –  bentuk  Patologi Birokrasi  tersebut  diakibatkan  dari  berbagai hal diantaranya adalah :
1. Patologi yang timbul karena persepsi dan  gaya manajerial  para  birokrat.  Contohnya  adalah penyalahgunaan wewenag dan jabatan, menerima suap,arogansi dan intimidasi, kredibilitas rendah, dan nepotisme.
2. Patologi yang disebabkan karena kurangnya  pengetahuan  dan  keterampilan para petugas pelaksana birokrasi. Contohnya  adalah,  ketidaktelitian  dan ketidakcekatan, ketidakmampuan
menjabarkan  kebijakan  pimpinan,  rasa puas diri,bertindak tanpa pikir, kemampuan rendah, tidak produktif, dan kebingungan.
3. Patologi  yang  timbul  karena  tindakan  para birokrat yang melanggar norma hukum dan peraturan  perundang-undangan.  menerima suap,  korupsi,  ketidakjujuran,  kleptokrasi, dan mark up anggaran sebagai contohnya.
4. Patologi  yang  dimanifestasikan  dalam perilaku  para  birokrat  yang  bersifat disfungsional.  Diantara  patologi  jenis  ini antara  lain,  bertindak  sewenang-wenang, konspirasi, diskriminatif, dan tidak disiplin.
5. Patologi  yang  merupakan  akibat  situasi dalam  berbagai  analisis  dalam  lingkungan pemerintahan.
Dimisalkan
dengan eksploitasi  bawahan,  motivasi  tidak  tepat, beban  kerja  berlebihan,  dan  kondisi  kerja kurang kondusif. Dsb, Siagian ( 1993 )
Berdasarkan uraian secara teoritis tersebut, disimpulkan  bahwa  sebenarnya  patologi  birokrasi kebanyakan  muncul  dari  perilaku  individu  yang mempengaruhi  interaksinya  didalam  organisasi, sehingga  patologi  birokrasi  dapat  diistilahkan dengan penyimpangan karakteristik individu dalam
berinteraksi  dalam  sistem  formal  pada orgaisasi publik

## Pembahasan
Fenomena  Pajak  Nanggroe  ibarat  penyakit yang  ikut  dilahirkan  dari  proses  persalinan  yang tidak  komprehensif,  ia  lahir  seiring  dengaan lahirnya  birokrasi  baru  di  Aceh,  sulit  untuk membasminya  jika  diibaratkan  dengan  virus  maka sel  dari  virus  tersebut  lahir  bersamaan  dengan transformasi  birokrasi,  maka  jika  merujuk  pada sebab  musabab  lahirnya,  semua  aspek  penyebab sebagaimana  yang  disebutkan  oleh  Siagian  dalam teori  diatas,  adalah  terpenuhi,  naiknya  birokrasi baru  yang  dari  partai  politik  lokal  yang  sebahagian besar  anggotanya  tidak  mengenyam  pendidikan yang  memadai,  bahkan  ada  kepala  daerah  hanya berbekal  ijazah  kesetaraan  atau  Paket-C,  demikian juga dengan anggota legislatif  daerah ( DPR Aceh) yang  didominasi  oleh Partai Aceh  yang sebahagian besar Alumni SLTA.
Maka dapat dibayangkan bagaimana model birokrasi  baru  pasca  perdamaian,  penuh  dengan ketidak jelasan kompetensi, yang biasanya memegang  senjata  di  hutan,  turun  menjadi  kepala daerah  memimpin  Aparatur  Sipil  Negara  yang terdidik  dengan  kualifikasi  pendidikan  sampai jenjang  Magister  dan  Doktoral.  Ditambahlagi dengan  adanya  hubungan  social  yang  erat  dengan sesama  mantan  pejuang  yang  kurang  beruntung  di birokrasi,  mereka  akan  menjadi  influence  dalam setiap  pengambilan  decision,  dan  kebanyakan mereka  adalah  beralih  profesi  sebagai  kontraktor instan yang selalu melekat pada kekuasaan.
Sekda Aceh Utara ( Drs. Isa Ansari, MM ) pernah penulis wawancarai untuk sebuah riset yang dibiayai  dikti  tahun  2015  dan  2016  (  Hibah, bersama Cut Sukmawati dan Murniati ), membenarkan  bahwa  apapun  kebijakan  Birokrasi dipengaruhi  oleh  adanya  kepentingan  pihak  kiri (Eks  GAM/KPA  )  terutama  perihal  mutasi  Pejabat, Penentuan  Pemenang  Tender  dan  lain  –  lain,  ini semua  merupakan  bentuk  patologi  birokrasi  yang lahir dari tindakan birokrat yang melangar norma,

## Hasil Penelitian
tidak  kompeten  dan  adanya  kesepakatan politik diluar konteks birokrasi itu sendiri.
Berkaitan dengan Pajak Nanggroe merupakan  turunan  dari  adanya  tindakan  influence tersebut,  yang  tidak  dapat  dihindari  walaupun Kapolda Aceh sudah beberapa kali diganti. Memang rumit  bagi  aparat  penegak  hukum  Indonesia  untuk memberantasnya karena sakralnya UU No. 11 Tahun 2006 Tentang
Pemerintahan  Aceh,  telah  secara  tidak langsung  memprotek  hak  veto  Gubernur untuk mempengaruhi peradilan sipil di Aceh.
Dilihat  dari  prespektif  Birokrasi  maka pajak Nanggroe tersebut merupakan bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan secara massif di Aceh yang  disebabkan  oleh  perilaku  para  birokrat  yang bersifat disfungsional, bertindak sewenang-wenang, konspirasi, diskriminatif, dan tidak disiplin, ini juga disebabkan  oleh  efek  buruk  demokrasi  lokal  yang salah  kaprah  yang  mana  melahirkan  konspirasi eksekutif dan legislatif yang menciptakan konspirasi latent,  jadi  apapun  tindakan  yang  dilakukan eksekutif  dan  didukung  penuh  oleh  legsilatif disamping juga adanya konspirasi dari pihak  kanan yang  merupakan  penyokong  utama  pemerintahan Partai  Aceh/  Komite  peralihan  Aceh  (  PA/KPA  ) sehingga  konspirasi  anggota  PA/KPA  bersama pemerintah  dan  legislatif  yang  didomonasi  oleh anggota  PA/  KPA  tersebut  melahirkan  tindakan kesewenang  –  wenangan  dengan  bentuk  Pajak Nanggroe.
Mayority
Rule , sebagaimana digambarkan  oleh  Miftah  Thoha  (  2004:105  ) menghasilkan  adanya  pihak  yang  menang  dan yang kalah, maka konsekwensi dari pihak yang menang  adalah  akan  menghalalkan  segala  cara untuk  mencapai  berbagai  kepentingannya, bahkan  akan  lahir  tirani  minoritas,  tindakan pajak nanggroe merupakan bentuk pembenaran secara  konspirasi  antara  pemerintah  yang berkuasa,  pihak  penyokong  pemerintah  dan legislatif.  Sehingga  peran  penegak  hukum menjadi lemah akibat konspirasi besar tersebut.
Antara  etika,  kekuasaan  dan  politik mempunyai korelasi, sehingga dapat disimpulkan
bahwa  fenomena  pajak  nanggroe  merupakan wujud  dari  kekuasaan  dan  polotik  yang kurang  mempertimbangkan  etika,  sehinga berimbas  kepada  birokrasi  yang  dibangun, berkenaan dengan hal ini Rivai ( 2009 : 348 ) menyebutkan  bahwa  ada  3  perilaku  yang berorientasi politik, yaitu :
1. Perilaku yang biasanya diluar sistem kekuasaan legitimasi yang diakui 2. Perilaku yang dirancang untuk
menguntungkan  seseorang,  sering  dengan pengorbanan organisasi secara keseluruhan
3. Perilaku yang dimaksudkan dan
dirancang untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.
Dari  Perspektif  Rivai  tersebut,  maka fenomena  pajak  nanggroe  termasuk  kedalam  ke tiga  bentuk  perilaku  yang  berorientasi  politik tersebut.  Dengan  demikian  maka  tindakan birokrasi melakukan pajak nanggroe baik berafiliasi  dengan  kelompok  diluar  pemerintahan seperti  mencerminkan  perilaku  politik  yang negative  dengan  pemanfaatan  kekuasaan  yang dimiliki oleh kepala pemerintahan daerah.
Remedy terhadap birokrasi sebagaimana yang  dianjurkan  oleh  Martin Albrow ( 2007 : 149) untuk mengobati penyakit ini  adalah  dengan  dibentuknya  badan  kontrol formal  baru  diluar  lembaga  hukum  yang  sah akan  menjaga  tindakan  administratif  secara konstan  melalu  perilaku  yang  normal.  Namun banyak juga kritikan mengenai adanya lembaga baru ini, yang dinilai akan tumpang tindih.
Sulit  untuk  memberantas  perilaku  pajak naggroe  tersebut,  menginggat  dia  lahir  seiring dengan  metamorfosa arah perjuangan GAM yang masuk  kedalam  birokrasi  pemerintahan  melalui proses  demokrasi  yang  tidak  sehat.  Sehingga apapun  tindakan  konspiratif  yang  bersifat  negatif sekalipun  menjadi  sebuah  budaya  baru  yang berlaku  secara  massif  disemua  lini  brirokrasi dipemerintahan  tidak  hanya  dilembaga  daerah bahkan menjalar ke instansi vertikal pusat daerah.
Penulis menyarankan untuk memberantasnya diperlukan tindakan besar dari

## Hasil Penelitian
pemerintah  Pusat  sebagai  lembaga  pemerintahan yang  tertinggi  dengan  kerjasama  yang  baik  dengan DPR-RI.  Tindakannya  adalah  mengubah  UUPA No.  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh, kerana  dengan  legalitas  formal  tersebut  dapat ditafsirkan  kekuasaan  hukum  menjadi  bagian  dari kewenangan  kepala  pemerintahan  Aceh,  jadi kesimpulan  saya  sangat  salah  dengan  UUPA tersebut  tetapi  merubah  UUPA  tidaklah  mudah karena itu buah perjuangan politik dari transformasi perjuangan GAM dan dijadikan kitap sucinya orang PA/KPA  yang  dengan  legalitas  tersebut  dapat menyuburkan patologi birokrasi lainnya.
Jadi diperlukan shokteraphi dari pemerintah  Pusat  sebagai  bentuk  eksistensinya atas  daerah  otonom,  KPK  harus  dihadirkan segera  ke  Aceh  untuk  masuk  kesemua  aspek pemerintahan  baik  eksekutif  maupun  legislatif. Kemudian  kualitas  demokrasi  lokal  harus diperbaiki, dengan mengurangi bentuk pemaksaan  pilihan  kepada  masyarakat  yang selama  ini  berlangsung.  Trias  Politika  harus terwujud  baru  terjadi  kesimbangan  pemeintahan, selama  pemerintahan  di  kelola  denga  system otoritarisme  lokal,  maka selama itu juga patologi birokrasi akan lahir dan tumbuh dengan subur.
Selama  ini  penulis  menilai  pemerintah Pusat  kurang  respon  dengan  kondisi  Aceh, Aparat penegak hukum seperti main mata dengan kepala  daerah  dan  partai  penguasa,  sementara urusan  –  urusan  yang  bersifat  lokal  dilaksanakan tanpa  pengawasan  yang  jelas.  Sakralnya  UUPA No.  11  Tahun  2006  dan  Hegemoni  Partai  politik Penguasa  pemerintahan  di  Aceh  sulit  untuk ditundukkan,  maka  diperlukan  upaya  yang sistematis  untuk  memangkas  semua  tindakan birokrasi  yang  menyimpang,  Hal  itu  hanya  dapat dilakukan  dengan  ketegasan  dan  kehadiran Negara secara besar di pemerintahan lokal.

## Kesimpulan
Bahwa patologi Birokrasi dalam bentuk pajak  Nanggroe  lahir  seiring  dengan  lahirnya pemerintahan baru Aceh yang merupakan buah
dari  kesepakatan  politik  antara  Pemerintah Indonesia  dengan  Pemberontak  GAM,  dimana pemerintahan  lokal  yang  terbentuk  di  Aceh didominasi  oleh  Partai  Politik  Lokal  yang merupakan trasnformasi politik perjuangan GAM tersebut,  maka  tindakan  pengutipan  pajak Nanggroe  kepada  SKPD  dan  lainnya  menjadi sebuah kebiasaan baru yang ikut lahir dan berlaku secara  massif  dan  sulit  untuk  dicari  alasan pembenaranya,  tindakan  ini  dilakukan  oleh penyokong  pemerintahan  lokal  yang  acapkali juga  mempengaruhi  setiap  kebijakan  yang dilahirkan  pemerintah.  yang  jelas  jikalau  tidak diberikan  kepada  yang  meminta  maka  akan  ada tindakan/  konsekwensinya  yang  jelas,  bahkan tindakan  ini  sudah  mengarah  kepada  kleptokrasi, yaitu  birokrasi  yang  jahat  yang  memungut  pajak dari rakyat untuk kepentingan kelompoknya.

## Rekomendasi
Penulis menyarankan untuk menghilangkan patologi  birokrasi  pajak  naggroe  tersebut  harus melakukan  reformasi  pemerintahan  lokal,  yaitu dengan  memperbaiki kaulitas demokrasi lokal yang akan  melahirkan  pemerintahan  yang  bersih  dan berkualitas  yang  bebas  dari  pengaruh  politik  dari pihak  manapun.  Merevitalisasi  UU  Otonomi Khusus  Aceh  secara  persuasif,  dan  mengahdirkan kekuasaan hukum yang kuat melalui BPK dan KPK untuk  memprotek  eksistensi  pemerintahan  Pusat  di Daerah, jadi harus ada kerjasama yang besar antara lembaga legislative untuk merevisi UUPA, kekuatan Eksekutif melalui mendagri yang memberikan  advokasi  dan  kekuasaan  hukum  yang bertindak tegas, serta perbaikan mind-set masyarakat  melalui  pendidikan  politik  yang  benar untuk  dapat  memilih  pemerintahan  daerah  yang bersih,  juga  disertai  stimulus  ekonomi  untuk mengalihkan  kegiatan  pajak  Nanggroe  kearah  yang lebih baik.

## Daftar Pustaka
Albrow,  Martin.  2007,  Birokrasi,  Tiara Wacana. Jogjakarta

## Hasil Penelitian
Thoha,  Miftah,  2004,  Birorasi  dan  Politik  di Indonesia,  PT.  RajaGrafindo  Persada. Jakarta.
Osborne,  David  &  Plastrik  P,  2004, Memangkas Birokrasi lima startegi menuju pemerintahan wirausaha , PPM, Jakarta
Sarundajang, 2005, Birokrasi dalam Otonomi Daerah, Upaya Mengatasi Kegagalan ,
KatahastaPustaka, Jakarta .
Dwiyanto,  Agus.  2011. Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi . PT Gramedia Pustaka
Utama.Jakarta Sondang P. Siagian, 1994, Patologi Birokrasi Analisis  Identifikasi  dan  terapinya ,
Ghalia Indonesia, Jakarta
Soekanto, Soejono,1983, Beberapa Teori
Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat ,
CV Rajawali, Jakarta
Muhaimin, Yahya, 1990, Beberapa Segi Birokrasi di Indonesia , dalam Prisma
No.10 Oktober 1990, Jakarta
Hidajatul  H,  Siti,  2004, Birokrasi  dan Pembentukan  Civil  Society,  Analisis Peran dan Fungsi Birokrasi di
Indonesia , Pukad-Hali, Surabaya Veithzal  Rivai  dan  Deddy  Mulyana,  2009. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, RajawaliPres. Jakarta Serambi Indonesia, 18 September 2013