## Jurnal Indonesia Sosial Sains

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

## Fariaman Laia
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan, Sumatera Utara, Indonesia
Email: fariamanlaia35@gmail.com Artikel info Artikel history Diterima : 29-03-2021 Direvisi : 06-04-2021 Disetujui : 17-04-2021 keywords:
criminal liability; criminal act; environmental pollution.
Abstract:The  crime  of  environmental  pollution  is  increasing. One way to overcome this is by giving severe criminal sanctions to  perpetrators  of  criminal  acts  of  environmental  pollution  in order to provide a deterrent effect to the perpetrators, while the purpose of this study is to find out and analyze criminal liability for perpetrators of criminal acts of environmental pollution. The type of research used in this research is normative legal research with a statutory regulation approach method, and an analytical approach  method  by  collecting  secondary  data  consisting  of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal  materials.  The  data  analysis  used  was  descriptive qualitative data analysis. Based on the findings of research and discussion, it can be concluded that the criminal responsibility for the perpetrators of criminal acts of environmental pollution is  in  fact  the  perpetrators  have  been  legally  and  convincingly proven  to  have  committed  a  criminal  act  of  environmental pollution  in  accordance  with  the  facts  revealed  in  the  trial. However,  the  imposition  of  criminal  responsibility  to  the perpetrator  is  not  in  accordance  with  the  criminal  provisions formulated in Article 98 paragraph (1) of the UUPPLH which is charged with the defendant with the threat of imprisonment for a minimum of 3 (three) years and a maximum of 10 (ten) years and a fine of at least Rp. 3,000,000,000.00 (three billion rupiah) and a maximum of Rp.10,000,000,000.00 (ten billion rupiah). Which means  imprisonment  and  cumulative  fines.  But  in  Decision Number 18 / Pid.Sus-LH / 2016 / PN Klk, the judge only imposes a fine without being accompanied by imprisonment as referred to in Article 98 paragraph (1) UUPPLH, so that it does not give a deterrent effect to the perpetrator.
Abstrak: Tindak pidana pencemaran lingkungan hidup semakin meningkat. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut dengan memberikan  sanksi  pidana  yang  berat  kepada  pelaku  tindak pidana  pencemaran  lingkungan  hidup  guna  memberikan  efek jera  kepada  pelaku,  adapun  yang  menjadi  tujuan  penelitian  ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pencemaran  lingkungan hidup.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  metode  pendekatan
Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana; tindak pidana; pencemaran lingkungan hidup.
peraturan perundang-undangan, dan metode pendekatan analisis dengan  dengan  mengumpulkan  data  sekunder  yang  terdiri  dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif secara deskriptif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan,
maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana pencemaran  lingkungan  hidup  adalah  sesungguhnya  pelaku sudah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak pidana pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Namun, penjatuhan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tidak sesuai dengan ketentuan  pidana  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  98  ayat  (1)
UUPPLH  yang  dijeratkan  kepada  terdakwa  dengan  ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp  3.000.000.000,00 (tiga  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp  10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Yang artinya pidana penjara dan pidana denda  bersifat  kumulatif.  Tetapi  dalam  Putusan  Nomor 18/Pid.Sus-LH/2016/PN Klk, hakim hanya menjatuhkan pidana denda  tanpa  disertai  dengan  pidana  penjara  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  98  ayat  (1)  UUPPLH,  sehingga  tidak memberi efek jera kepada pelaku.
Koresponden author: Fariaman Laia Email: fariamanlaia35@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA 2022

## Pendahuluan
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  ( rechtstaad )  dan  tidak  berdasarkan  atas kekuasaan belaka ( mochsstaad ) (Arifin, 2012). Sebagai negara hukum, maka selayaknya segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat juga harus berada dalam koridor hukum.Indonesia sebagai negara hukum, menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi (supremasi) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara  (Supramono, 2016). Segala tindakan dan perbuatan baik secara individu maupun kelompok, rakyat atau pemerintah dalam  melakukan  suatu  tindakan  harus  berdasarkan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  di Indonesia,  dan  perbuatan  tersebut  apabila  melanggar  hukum  maka  akan  dijerat  sanksi  dan pemberlakuannya sama dihadapan hukum atau sering disebut dengan equality be for the law (Agus Rusianto, 2016) .
Sebagaimana  diketahui  bahwa  hukum  akan  dapat  dirasakan  peranan  dan  manfaatnya apabila dipertahankan dan dioperasikan melalui pelayanan, penerapan dan penegakan hukum. Jika penagakan hukum dilakukan secara konsisten dan berkelnajutan merupakan syarat penting
bagi  tegak  dan  kokohnya  pilar-pilar  Negara  hukum  Indonesia.  Namun,  demikian  bila penagakan hukum tidak dilakukan secara konsisten, maka akan menimbulkan, ketidakadilan, ketidakpastian  hukum  dan  kemorosotan  wibawa  hukum  serta  melahirkan  dan  mengekalkan krisis di bidang hukum (Bambang Waluyo, 2006).
Di era globalisasi ini, kejahatan di Indonesia semakin meningkat dan sangat beragam, misalnya kejahatan yang bersifat modern yaitu kejahatan dunia maya ( cyber crime ) , kejahatan yang  bersifat  konvensional  yaitu  pencurian,  perampokan,  pemerkosaan  bahkan  keserakahan manusia  yang  semakin  marak  terhadap  lingkungan  hidup,  seperti  perusakkan  lingkungan hidup,  dan  pencemaran  lingkungan  hidup  (Hamid,  2016).  Penyebab  terjadinya  kerusakan lingkungan  hidup di pengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu: (Hunaepi, 2011)
1. Akibat  peristiwa  alam  (seperti:  letusan  gunung  berapi,  tsunami,  tanah  longsor, puting beliung, gempa bumi dan banjir bandar) dan;
2. Akibat  ulah  manusia  (seperti:  pembalakan  liar  ( illegal  logging ),  pertambangan, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan lain sebagainya).
Pasal  1 angka 14  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang  Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (selanjutnya  disebut  UUPPLH)  bahwa  pencemaran lingkungan  hidup  adalah  masuk  atau  dimasukkannya  makhluk  hidup,  zat,  energi  dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup  oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan (Erwin, 2011). Contoh pencemaran lingkungan hidup  yaitu  pembakaran  sampah,  pembuangan  sampah  di  sembarang  tempat,  asap  rokok, penggunaan racun dan bahan peledak untuk menangkap ikan, pembuangan limbah di sungai yang dapat membuat orang berpenyakit seperti kudisan, alergi, keracunan, dan lain sebagainya. Dengan banyaknya kasus pencemaran lingkungan hidup, contoh tercemarnya baku mutu udara ambien,  baku  mutu  air,  baku  mutu  air  laut  yang  akan  mengakibatkan  masalah  serius  bagi kesehatan  makhluk  hidup  (Dalinama  Telaumbanua,  2021).  Pencemaran  lingkungan  hidup, bukan hanya akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang ada sekarang ini, namun mengancam pada kelangsungan hidup anak cucu di masa yang akan dating (Ruslan Renggong, 2018).
Menurut  M.  Daud  Silalahi  menegaskan  bahwa  masalah  lingkungan  terutama disebabkan oleh perkembangan ilmu dan karena itu harus dikaji serta dipecahkan melalui ilmu. Pandangan  tersebut  memberikan  wawasan  baru  dalam  sistem  hukum  lingkungan  bahwa AMDAL sebagai  analisis keilmuan,  mengenai  prediksi  terhadap lingkungan. AMDAL suatu kegiatan  atau  suatu  usaha  yang  disertai  dengan  pengendali  dampak,  memberikan  deskripsi tentang  kegiatan  atau  usaha  yang  layak  dan  tidak  layak  secara  ekologis  serta  pengukuran perbuatan yang selayaknya harus dilakukan (Nomen Sinamo, 2010).
Masyarakat  maupun  pemerintah  wajib  serta  aktif  berperan  dalam  pelestarian lingkungan  hidup.  Negara  berupaya  memberikan  perlindungan  melalui  berbagai  pertaturan perundang-undangan, dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  memuat  prinsip-prinsip pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  berfungsi  memberikan  arahan  ( direction )  bagi  system hukum lingkungan nasional, dan setelah 15 tahun akhirnya undang-undang ini dicabut karena dianggap kurang sesuai (Saprillah, 2018). Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dengan  alasan  menyesuaikan perkembangan  zaman  demi  terciptanya sustainable  development, bahkan  tidak  perhatian  di
dalam  setiap  undang-undang  tersebut  terdapat  penjatuhan  sanksi  pidana  yang  cukup  berat (Arianus Harefa, 2021). Akan tetapi, tetap tidak membuat efek jera bagi setiap pelaku tindak pidananya (Wahidin, 2014).
Packer  berpendapat  di  dalam  kutipan  Muladi  menyatakan  sanksi  pidana  harus digunakan secara tepat mencangkup hal-hal sebagai berikut: (Muladi, 2012).
1). Perbuatan pidana yang dilarang;
2). Penerapan sanksi pidana terhadap suatu perbuatan;
3). Pemberantasan perbuatan lain yang menghalangi perilaku masyarakat;
4). Perilaku dapat dihadapi dengan cara yang tidak membeda-bedakan antara individu satu dengan individu lainnya;
5). Berlakunya sistem hukum;
6). Tidak adanya pilihan beralasan dari sanksi pidana tersebut
Dalam  mengatasi  masalah  pencemaran  lingkungan  hidup  di  Indonesia,  pemerintah membentuk  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UUPPLH pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa: (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun, 2009).
“Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk  hidup,  termasuk  manusia  dan  perilakunya,  yang  mempengaruhi  alam  itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesajahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”
Instrumen  yang  mendukung  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  lingkungan  hidup  pada UUPPLH  sudah  cukup  lengkap  untuk  melindungi  lingkungan  hidup  dari  pencemaran  dan kerusakan  lingkungan  hidup.  Namun  pada  kenyataannya  masih  banyak  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  orang  perseorangan  dan/atau  badan  usaha.  Pemerintah  harus  berperan  aktif dalam menanggapi hal tersebut, meskipun banyak peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tapi  kalau  ketegasan  dalam  memberikan  sanksi  terhadap  pelanggar  aturan  tersebut  maka kejahatan tidak akan pernah menurun sampai kapanpun.
Menoleh pada beberapa tahun kebelakang perusakan dan pencemaran lingkungan hidup baik yang diakibatkan oleh kondisi alam maupun disebabkan oleh ulah manusia yang semakin memperburuk  kondisi  lingkungan  dan  ketersediaan  sumber  daya  alam  di  Indonesia.  Maka, pencegahan  pencemaran  lingkungan  hidup,  peran  serta  masyarakat  diwajibkan.  Sehingga menjadi suatu yang mutlak dalam kerangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat tanpa pengrusakan atau pencemaran lingkungan hidup.
Pencemaran  lingkungan  hidup  merupakan  tindak pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  98 UUPPLH mengatakan bahwa:
“setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun  dan  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp 3.000.000.000,00  (tiga  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp  10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Selanjutnya  dalam  prakteknya  putusan  hakim  tidak  sesuai  dengan  undang-undang lingkungan hidup, seperti pada Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2016/PN Klk dimana terdakwa
telah terbukti dan meyakinkan secara sah melakukan tindak pidana Pencemaran Lingkungan Hidup,  akan  tetapi  hukuman  yang  diberikan  hakim  justru  lebih  meringankan  hanya  bersifat denda dan tidak disertai hukuman penjara (Muhammad, 2014). Dalam putusan tersebut hakim belum  menentukan  apabila  terdakwa  tidak  sanggup  membayar  denda,  maka  akan mengantikannya dengan pidana penjara, sehingga tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di Indonesia tidak memberi efek jera bagi pelaku maupun bagi masyarakat luas. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik mengkaji dan menganalisis lebih dalam tentang tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dengan mengangkat judul Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku  Tindak  Pidana  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  (Studi  Putusan  Nomor  18/Pid.Sus- LH/2016/PN Klk).

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian      yang      dipergunakan  dalam  penulisan  jurnal  ini  adalah  penelitian hukum  normative yaitu meneliti hukum dari perspektif  internal  dengan objek penelitiannya adalah norma hukum (I Made Pasek Diantha, 2016). Pokok kajian penelitian hukum normatif adalah hukum  yang dikonsepkan sebagai  norma kaidah yang berlaku dalam masyarakat  dan menjadi  acuan  perilaku  setiap  orang.  Tujuan  penelitian  hukum  normatif  adalah  untuk memberikan  penjelasan  tentang  penerapan  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.Penelitian hukum normatif yang dimaksud adalah menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan.
Penelitian normatif atau kepustakaan mencakup:
a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
c. Penelitian terhadap sinkronisasi peraturan perundang-undangan;
d. Perbandingan hukum; dan
e. Penelitian sejarah hukum.
Adapun yang menjadi metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  peraturan  Perundang-undangan  ( statuteapproach )  dan  pendekatan  kasus  ( case approach ).    Dengan  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  penelurusan  kepustakaan untuk  mencari  data sekunder yang terdiri  dari  bahan hukum  primer, bahan hukum  sekunder dan  bahan  hukum  tersier.  Kemudian  setelah  data  dikumpulkan  disusun  dan  dikelompokkan sesuai  dengan  bahan  hukum  yang  ada  dan  untuk  analisis  data  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,  mengorganisasikan  data,  memilah-milahnya  menjadi  satuan  yang  dapat  dikelola, mensintensiskanya, mencari  dan menemukan pola. Pendekatan deskriptif yaitu metode yang digunakan  untuk  menggambarkan  atau  menganalisis  hasil  penelitian.Kemudian  penarikan kesimpulan  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  induktif  dan  metode  deduktif.  Metode induktif adalah penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

## Hasil dan Pembahasan
Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pencemaran  lingkungan hidup  pada  prinsipnya  setiap  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  pencemaran  lingkungan hidup  wajib  bertanggungjawab  secara  hukum  atas  tindak  pidana  yang  dilakukan.
Pertanggungjawaban pidana tersebut  harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam artian bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan karena adanya kesalahan.
Kesalahan  merupakan  salah  satu  unsur  yang  fundamental  di  samping  sifat  melawan hukum  dari  perbuatan,  dan  harus  dipenuhi  agar  suatu  subjek  hukum  dapat  dijatuhi  pidana. Menurut  Sudarto,  dipidananya  seseorang  tidaklah  cukup  apabila  orang  itu  telah  melakukan perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum  atau  bersifat  melawan  hukum.  Jadi  meskipun pembuatnya  memenuhi  rumusan  delik  dalam  undang-undang  dan  tidak  dibenarkan  ( an objective  brach  of  a  penal  provision ),  namun  hal  tersebut  belum  memenuhi  syarat  untuk menjatuhkan  pidana.Untuk  pemidanaan  masih  perlu  adanya  syarat,  bahwa  orang  yang melakukan  perbuatan  itu  mempunyai  kesalahan  atau  bersalah  ( subjective  guild ).  Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat  dari  sudut  perbuatannya  baru  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  orang  tersebut. Dalam hal ini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (Huda, 2011).
Asas  tiada  pidana  tanpa  kesalahan  sering  dikenal  dengan  istilah  asas  legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal  1 ayat  (1) KUHP  yang menentukan bahwa suatu  perbuatan tidak  dapat  dipidana,  kecuali  berdasarkan  kekuatan  ketentuan  perundang-undangan  pidana yang telah ada. Rumusan ini dikenal dengan istilah nullum delictum nulla poena sine praevia lege  poenali yaitu  tidak  ada  delik,  tidak  ada  pidana  tanpa  ketentuan  pidana  yang mendahuluinya.
Pertanggungjawaban  pidana  adalah  mengenakan  hukuman  terhadap  pembuat  karena perbuatan  yang  melanggar  larangan  atau  menimbulkan  keadaan  yang  terlarang.  Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana menjadi bagian yang sangat penting dalam mewujudkan sistem  peradilan  pidana  yang  baik.  Maka  penjatuhan  pidana  tersebut  harus  berdasarkan peraturan  perundang-undangan.  Penjatuhan  pidana  didasarkan  pada  surat  dakwaan  jaksa penuntut umum dan fakta-fakta yang lengkap dalam persidangan (Chazawi, 2013).
Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan rangkaian peristiwa dalam persidangan  tentang  pembuktian  fakta  persidangankesalahan  yang  didakwakan  kepada terdakwa.  Tujuan  pembuktian  perkara  pidana  adalah  bertujuan  untuk  mencari  kebenaran materiil,  yaitu  kebenaran  sejati  atau  yang  sesungguhnya  (Andi  Sofyan,  2013).  Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan  kebenaran  adalah  suatu  peristiwa,  sehingga  dapat  diterima  oleh  akal  terhadap kebenaran  peristiwa  tersebut.  Dalam  hukum  acara  pidana,  acara  pembuktian  adalah  dalam rangka  mencari  kebenaran  materiil  dan  KUHAP  yang  menetapkan  tahapan  dalam  mencari kebenaran  sejati  yaitu  melalui  penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di  persidangan, pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan.Sehingga, acara pembuktian hanyalah merupakan salah  satu  fase  atau  prosedur  dalam  pelaksanaan  hukum  acara  pidana  secara  keseluruhan. Kekuatan  pembuktian  dalam  hukum  acara  pidana  terletak  pada  Pasal  183  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: (Kuffal, 2004).
“Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang  kecuali  apabila  dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya.”
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  bahwa  seseorang  hakim  dalam  memutuskan  suatu
perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat  bukti yang sah.Apabila sebaliknya maka terdakwa  tidak  dapat  dijatuhi  hukuman  atas  tindakannya.  Di  dalam  KUHAP  dikenal  sistem pembuktian yaitu sistem pembuktian secara negatif ( negatief wettwlijk ) yang berarti hakim di dalam  mengambil  keputusan  tentang  salah  atau  tidaknya  seorang  terdakwa  terikat  oleh  alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim itu sendiri (Harahap et  al., 2008). Pada sistem pembuktian secara negatif ada 2 (dua) hal  yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni:
1. Wettelijk : adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang, dan
2. Negatief :  adanya  keyakinan  (nurani)  hakim,  yakni  berdasarkan  bukti-bukti tersebut  hakim  meyakini  kesalahan  terdakwa.  Alat  bukti  yang  telah  ditentukan undang-undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti  yang  diajukan  di  persidangan  seperti  yang ditentukan  oleh  undang-undang tidak bisa memaksa seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.
Setelah  hakim  berkeyakinan  bahwa  terdakwa  telah  melakukan  tindak  pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan jenis pidana dan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhi kepada terdakwa dengan berdasar pada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terbagi 2 (dua) yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis (sosiologis).
Perumusan  dakwaan  didasarkan  pada  hasil  pemeriksaan  pendahuluan  yang  dapat disusun  tunggal,  kumulatif,  alternatif  maupun  subsidair.  Dakwaan  disusun  secara  tunggal apabila seseorang atau lebih melakukan satu perbuatan saja. Apabila lebih dari satu perbuatan, dakwaan  disusun  secara  kumulatif.  Dalam  praktek  tidak  dapat  dibedakan  dengan  dakwaan subsidair karena umumnya dakwaan alternatif disusun menurut subsidair yakni tersusun atas primair dan subsidair (Syamsuddin, 2014).
Berdasarkan  temuan  penelitian  tentang  dakwaan  jaksa  penuntut  umum,  dapat  dilihat bahwa  dakwaan  jaksa  penuntut  umum  pada  putusan  tersebut  adalah  dakwaan  alternatif. Dakwaan alternatif pada putusan tersebut terdiri dari dakwaan primair yaitu Pasal 98 ayat (1) Juncto Pasal 116 UUPPLH dan dakwaan subsidair adalah Pasal 99 ayat (1) Juncto Pasal 116 UUPPLH.  Dalam  menjatuhkan  putusan  pidana  hakim  akan  memilih  salah  satu  di  antara dakwaan  primair  dan  dakwaan  subsidair  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam persidangan.
Dakwaan primair yaitu Pasal 98 ayat (1) Juncto Pasal  116 UUPPLH dalam dakwaan jaksa penuntut umum menjadi pilihan hakim untuk menjerat terdakwa. Unsur-unsur Pasal 98 ayat  (1)  UUPPLH  adalah  setiap  orang,  dengan  sengaja,  mengakibatkan  dilampauinya  baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
Setelah  hakim  menguraikan  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan  dengan menguraikan pertimbangan yurdis, pertimbangan non yuridis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman, maka selanjutnya hakim menjatuhkan pertanggungjawan (sanksi pidana)  kepada  terdakwa  berdasarkan  Pasal  10  KUHP.Pasal  10  KUHP  menentukan  bahwa pidana terdiri dari pidana pokok, dan pidana tambahan.Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana  seumur  hidup,  pidana  penjara,  pidana  kurungan,  pidana  denda,  dan  pidana
tutupan.Sedangkan  pidana  tambahan  terdiri  dari  pencabutan  hak-hak  tertentu,  perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.
Penjatuhan  salah  satu  pidana  pokok  bersifat  imperatif  (keharusan),  sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif. Maksud dari penjatuhan pidana pokok bersifat imperatif adalah jika seseorang telah terbukti di persidangan melakukan suatu tindak pidana, maka  hakim  harus  menjatuhkan  salah  satu  jenis  pidana  pokok  tersebut,  yang  dalam  hal  ini terdapat dua kemungkinan dalam rumusan kejahatan atau pun pelanggaran yaitu diancam satu jenis pidana pokok saja, dan tindak pidana yang diancam dengan dua atau lebih jenis tindak pidana pokok di mana sifatnya alternatif, dan hakim harus memilih salah satunya. Sedangkan penjatuhan jenis pidana tambahan bukan merupakan suatu keharusan apabila menurut hakim dalam  penilaiannya  diancam  dengan  jenis  pidana  tambahan  (Arianus  Harefa,  2020). Penjatuhan pidana pokok tidak harus menjatuhkan pidana tambahan, tetapi penjatuhan pidana tambahan tidak boleh tanpa penjatuhan pidana pidana pokok.Artinya pidana pokok merupakan jenis pidana yang berdiri sendiri.
Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum. Dakwaan jaksa  penuntut  umum  berdasarkan  surat  dakwaan  yaitu  dakwaan  primair  Pasal  98  ayat  (1) Juncto Pasal  116  UUPPLH  dan  dakwaan  subsidair  Pasal  99  ayat  (1) Juncto Pasal  116 UUPPLH.
Hakim  dalam  menjatuhkan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  terdakwa  memilih Pasal 98 ayat (1) Juncto Pasal 116 UUPPLH. Pasal 98 ayat (1) UUPPLH menentukan bahwa setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan  dilampauinya baku  mutu  udara  ambien,  baku  mutu  air,  baku  mutu  air  laut,  atau  kriteria  baku  kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp  3.000.000.000,00  (tiga  miliar  rupiah)  dan paling  banyak  Rp  10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah).  Artinya  pidana  penjara  dan pidana  denda  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  98  ayat  (1)  UUPPLH  harus  dijatuhkan secara bersamaan. Dengan kata lain, pidana yang dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH tersebut bersifat kumulatif. Akan tetapi dalam amar putusan, hakim hanya menjatuhkan pidana denda.Artinya hakim menganggap bahwa yang dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH tersebut  bersifat  alternatif.Dalam  putusan  ini  juga  hakim  tidak  menegaskan  apabila  denda tersebut tidak sanggup dibayarkan terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan atau pidana penjara.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  98  ayat  (1)  UUPPLH  tersebut,  maka  menurut  peneliti bahwa  hakim  menjatuhkan  hukuman  pidana  terhadap  terdakwa  tidak  berpedoman  pada ketentuan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH. Artinya adanya kekeliruan hakim dalam menjatuhkan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa.Mestinya hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam bentuk pidana penjara dan pidana denda, bukan hanya menjatuhkan pidana denda.
Dalam  Pasal  10  KUHP,  pidana  penjara  dan  pidana  denda  merupakan  pidana  pokok. Sistem pemidanaan di dalam KUHP tidak boleh menjatuhkan 2 (dua) atau lebih pidana pokok secara bersamaan. Dengan kata lain, penjatuhan pidana pokok hanya bersifat alternatif. Akan tetapi, sistem pemidanaan di luar KUHP boleh menjatuhkan 2 (dua) atau lebih pidana pokok sekaligus. Maka penjatuhan pidana penjara dan pidana denda dalam UUPPLH diperbolehkan
karena  berlakunya  asas lex  specialis  derogate  legi  generalis, yang  artinya  ketentuan  khusus mengesampingkan ketentuan umum.

## Kesimpulan
Berdasarkan  temuan  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pencemaran  lingkungan  hidup (studi  putusan  Nomor  18/Pid.Sus-LH/2016/PN  Klk)  adalah  sesungguhnya  pelaku  sudah terbukti secara sah dan meyakinkan  melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Namun, penjatuhan pertanggungjawaban  pidana  kepada  pelaku  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  pidana  yang dirumuskan  dalam  Pasal  98  ayat  (1)  UUPPLH  yang  dijeratkan  kepada  terdakwa  dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda  paling  sedikit  Rp  3.000.000.000,00  (tiga  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah).  Yang  artinya  pidana  penjara  dan  pidana  denda bersifat  kumulatif.  Tetapi  dalam  Putusan  Nomor 18/Pid.Sus-LH/2016/PN  Klk,  hakim  hanya menjatuhkan pidana denda tanpa disertai dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH, sehingga tidak memberi efek jera kepada pelaku.
Agus Rusianto, S. H. (2016). Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya . Prenada Media.
Andi Sofyan. (2013). Hukum Acara Suatu Pengantar . Rangkang Education.
Arifin,  S.  (2012). Hukum  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  di  Indonesia . Sofmedia.
Chazawi, A. (2013). Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Edisi Pert). Rqajawali Pers.
Erwin,  M.  (2011). Hukum  Lingkungan:  dalam  sistem  kebijaksanaan  pembangunan Lingkungan Hidup . PT Refika Aditama.
Hamid, M. A. (2016). P enegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara . Journal of Law , 6 (1).
Harahap, M. Y., Gugatan, H. A. P. T., & Persidangan, P. (2008). Pembahasan Permasalahan dan  Penerapan  KUHAP:  Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan ,  Banding,  Kasasi,  dan Peninjauan Kembali. In Jakarta: Sinar Grafika (Edisi Ke-2).
Harefa, Arianus. (2021). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga . Jurnal Panah Keadilan. Vol. 1, No. 1
Harefa, Arianus. (2020). Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Minimal  Kepada  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi .  Jurnal  Education  And  Development. Vol. 8, No. 1
Huda,  C.  (2011). Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan , cetakan ke 4. Jakarta: Prenada Media.
Hunaepi. (2011). Perusakan dan Pencemaran Lingkungan . PT. Sofmedia.
I Made Pasek Diantha. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Predana Media Grup, Jakarta.
Kuffal, H. M. A. (2004). Penerapan KUHAP dalam Praktek . UMM, Malang.
Muhammad, A. (2014). Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada .
Muladi. (2012). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun.  (2009). tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .
Ruslan  Renggong,  S.  H.  (2018). Hukum  Pidana  Lingkungan (Cetakan  Ke).  Prenadamedia Group.
Sinamo, Nomen, (2010). Hukum Lingkungan Indonesia , Pustaka Mandiri, Tangerang.
Syaprillah, Aditia. (2018). Hukum Lingkungan . Deepublish.
Supramono, G. (2016). Penyelesaian Sengkata Lingkungan Hidup Di Indonesia . Rineka Cipta.
Syamsuddin, A. (2014). Tindak Pidana Khusus . Sinar Grafika.
Telaumbanua, Dalinama. (2021), Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pinjam Meminjam Yang Dilakukan Di Luar Pengadilan . Jurnal Panah Keadilan. Vol. 1, No. 1
Wahidin, S. (2014). Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup . Pustaka Pelajar.
Waluyo, Bambang. (2006). Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum , Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.