## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF CEDAW (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN)
(STUDI KASUS HONOUR KILLING DI PAKISTAN)
Nadia Aurelia Tasya Putu 1 , Dewa Gede Sudika Mangku 2 , Ni Putu Rai Yuliartini 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {nadiatasya1705@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com }

## Abstrak
Negara Pakistan sebagai salah satu negara muslim masih dapat ditemukan praktik-praktik hukum yang diskriminatif  secara  gender  terutama  terhadap  kaum  perempuan  sebagai  korban  kasus  tindakan kekerasan.  Salah  satu  kasus  berat  yang  terjadi  di  negara  tersebut  adalah  kasus honour  killing atau pembunuhan  demi  kehormatan.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  dan  mengkaji mengenai  pengaturan  dan  perlindungan  hukum  mengenai  hak  asasi  perempuan  di  Pakistan.  Guna menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  korban  kasus honour  killing di  Pakistan ditinjau  ditinjau  dari  perspektif  CEDAW.  Melalui  metode  penelitian  tersebut  diperoleh  hasil  bahwa penerapan  peraturan  hukum  mengenai  penegakan  hak  asasi  perempuan  di  Pakisatan  belum  dapat terlakasana  secara  penuh  karena  beberapa  faktor,  seperti  kurangnya  penegakan  hukum  yang  kuat  di masyarakat, adat dan budaya patriarki yang masih sangat melekat dalam masyarakat Pakistan, hingga kurangnya  kesadaran  dan  pemahaman  yang  dimiliki  oleh  kaum  perempuan  itu  sendiri  mengenai  hak- hak  apa  saja  yang  mereka  miliki  sebagai  perempuan.  Dan  penerapan  CEDAW  yang  telah  diratifikasi oleh  Pakistan  tidak  berjalan  dengan  optimal,  hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  tindakan  diskriminasi terhadap  perempuan  dan  kasus honour  killing .  Sedangkan,  di  setiap  pasal  dalam  CEDAW  telah mengatur bagaimana seharusnya hak-hak perempuan dipenuhi.
Kata Kunci: Kekerasan Perempuan, Honour Killing , CEDAW

## Abstract
As  a  Muslim  country,  Pakistan  can  still  find  legal  practices  that  are  gender-discriminatory,  especially against women as victims of cases of violence. One of the serious cases that occurred in this country is the case of honor killing. The purpose of this study is to find out and  examine the regulation and  legal protection of women's rights in Pakistan. In order to answer the formulation of the problem in this study, normative legal research is used which examines the legal protection of women victims of honor killing cases in Pakistan from the perspective of CEDAW. Through this research method, it was found that the application of legal regulations regarding the enforcement of women's human rights in Pakistan has not been  fully  implemented  due  to  several  factors,  such  as  the  lack  of  strong  law  enforcement  in  society, customs  and  patriarchal  culture  that  are  still  very  much  embedded  in  Pakistani  society,  to  a  lack  of awareness. and the understanding that women themselves have about what rights they have as women. And the implementation of CEDAW which has been ratified by Pakistan is not running optimally, this is evidenced by acts of discrimination against women and cases of honor killing. Meanwhile, every article in CEDAW has regulated how women's rights should be fulfilled.
Keywords: Women's Rights, Honor Killing, CEDAW

## PENDAHULUAN
Tindakan  kekerasan  dan  penindasan terhadap perempuan merupakan salah satu pelanggaran  hak  asasi  manusia  (HAM) yang  sangat  kejam.  Hampir  di  seluruh negara  di  dunia  terjadi  peristiwa-peristiwa yang  menyangkut  perampasan  hak asasi perempuan. Pelanggaran terhadap hak-hak asasi perempuan pada hakikatnya merupakan  suatu  kejahatan  yang  diawali dengan  penyalahgunaan  kekuasaan  atau kekuatan  dari  orang  lain.  Fenomena tersebut  juga  telah  menjadi  kecemasan bagi  setiap  negara,  termasuk  pula  negara- negara maju  yang dikatakan sangat peduli dan  menghargai  dengan  penuh  hak-hak asasi  manusia  warga  negara,  khususnya hak  asasi  terhadap  perempuan.  Kekerasan pada  kaum  perempuan  tidak  semata-mata hanya  kekerasan  secara  fisik,  melainkan kekerasan  tersebut  dapat  berupa  masalah emosional, keuangan, psikologis, dan seksual (Sujatmoko, 2016 : 45).
Pada  tingkat  internasional,  isu  terkait penegakan  hukum  HAM  tidak  dapat dilepaskan  dari  intervensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB).  Kontribusi  yang dilakukan  oleh  PBB  memiliki  peran  yang sangat sentral dalam memberikan perlindungan  dan  penghormatan  terhadap HAM  di  dunia  (Sujatmoko,  2016  :  45). Tahap  pertama  yang  dilakukan  oleh  PBB terkait dengan perkembangan hukum HAM internasional modern adalah dengan memberlakukan
Piagam
PBB dan
berlanjut  hingga  disahkannya Universal Declaration of Human Rights di tahun 1948 dan  dua  Konvenan  (ICCPR  ( International Convenant on Civil and Political Rights ) dan CESCR  ( Convenant  on  Economic,  Social and  Cultural  Rights ))  di tahun  1966. Tahap kedua,  yaitu  pembentukan  kelembagaan. Pada  tahap  ini,  evolusi  hukum  HAM internasional  dimulai  pada  akhir  tahun 1960-an.
Regulasi  tentang  penegakan  hak asasi perempuan secara internasional telah tertuang  dalam  bentuk  konvensi  mengenai penghapusan  segala  bentuk  diskriminasi terhadap  perempuan  yang  disebut  dengan CEDAW  ( Convention  on  the  Elimination  of All Forms of Discrimination Against Women ). CEDAW merupakan suatu instrumen standar internasional yang
diadopsi  oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa pada  tahun  1979  dan  mulai  berlaku  pada tanggal  3  Desember  1981.  Negara-negara yang  menandatangani  konvensi  ini sepakat untuk mengutuk  segala bentuk  diskriminasi terhadap  perempuan.  Secara  universal, selain CEDAW, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-  Bangsa  telah  mengesahkan The Universal  Declaration  on  Human  Rights (Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia atau DUHAM). DUHAM merupakan sebuah deklarasi  yang  disahkan  dan  diumumkan oleh  Majelis  Umum  PBB  pada  tanggal  10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris, Perancis melalui General Assembly Resolution 217  A  (III).  Sejak  saat  itu, DUHAM  menjadi pedoman  global  dan standar  umum  bahwa  seluruh  hak  asasi manusia  secara  internasional  patut  untuk dilindungi.  Terdapat  3  (tiga)  nilai  utama yang  terkandung  di  dalam  DUHAM,  yaitu tentang  penghormatan  martabat  manusia, kemerdekaan,  dan  kesetaraan.  Deklarasi ini  dapat  dikatakan  sebagai  pernyataan umum  yang  pertama  dari  masyarakat internasional  mengenai  HAM  dan di dalam DUHAM memuat  30 pasal. Eksistensi  DUHAM  mengilhami  munculnya berbagai  macam  perjanjian  internasional, instrumen  HAM  pada  tingkat  regional, konstitusi  masing-masing  negara,  dan undang-undang  di  setiap  negara  yang berkaitan  dengan  permasalahan  hak  asasi manusia  ( Institute  for  Criminal  Justice Reform ).
Negara  Pakistan  sebagai  salah  satu subjek  hukum  internasional  dan  tergabung dalam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB) pada tanggal 30 September 1947 yang ikut serta dalam meratifikasi konvensi internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita Convention on the Elimination of All Forms  of  Discrimination  Against  Women (CEDAW) pada  Maret  1996.  Dengan meratifikasi  konvensi  ini  berarti  telah sepakat pula untuk ikut berpartisipasi dalam menghapus segala bentuk diskriminasi dan penegakan  hak  asasi  perempuan  di  dunia, khususnya  di  negara  Pakistan  itu  sendiri. Selain CEDAW, Pakistan memiliki konstitusi  yang  berisi  tentang  konten signifikan  mengenai  hak  asasi  manusia yang dimana konsep hak asasi manusianya
dapat  dilihat  di  bagian  pembukaan, “ the Chapter  on  Fundamental  Rights dan the Chapter  on  Principles  of  Policy”, yang menegaskan  prinsip  persamaan  hak  dan perlakuan  yang  sama  untuk  semua  warga negara, tanpa pembedaan termasuk perbedaan  jenis  kelamin.  Dalam  konstitusi Pakistan  bagian  II  Bab  1  pasal  9 tertulis bahwa  “ No  one  shall  be  deprived  of  life  or liberty  save  in  accordance  with  law ”,  yang artinya “Tidak seorang pun dapat dirampas kehidupan  atau  kebebasannya  kecuali sesuai  dengan hukum”,  hal  tersebut dipenuhi  untuk  mematuhi  isi  dari  Piagam PBB  bahwa  setiap  negara  anggota  harus menjamin  hak  hidup  dan  hak  untuk kebebasan (Pakistani.org).
Dari berbagai regulasi tersebut, penegakan  hak-hak  asasi  perempuan  di Pakistan  masih  saja  tidak  dapat  dilakukan dengan  lancar,  hal  ini  dikarenakan  oleh salah  satu  faktor  yang  fundamental  dari budaya  tradisional  yang  belum  bisa  lepas dari  negara  tersebut.  Di  negara  Pakistan masih  dapat  ditemukan  praktik-praktik hukum  yang  diskriminatif  secara  gender terutama terhadap kaum perempuan sebagai  korban  kasus  tindakan  kekerasan. Eksistensi  dari  praktik  hukum  yang  tidak adil ini semakin diperparah dengan adanya institusi-institusi  yang  menekankan  pada nilai-nilai  tradisional  dan  budaya  patriarki yang  sebenarnya  sudah  tidak  relevan  lagi apabila  diterapkan  di  masa  kini.  Pakistan masuk ke dalam salah satu negara muslim dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan  yang  sangat  tinggi.  Salah  satu kasus berat yang terjadi di negara tersebut adalah kasus honour killing atau pembunuhan demi kehormatan. Pengertian sederhana dari kekerasan demi kehormatan, termasuk pembunuhan ( honour  killing ),  adalah  respons  kekerasan yang  direncanakan  dan dilakukan  terhadap seorang  anggota  keluarga  oleh  para anggota  keluarga  lainnya,  yang  dalam  hal ini  seorang  wanita,  sebagai  seorang  istri atau anak perempuan, yang telah melanggar kehormatan keluarganya dengan  melewati  batas  atau  sesuatu  hal yang  sangat  memalukan  dan/atau  tidak terhormat terhadap keluarga tersebut (Korteweg,  2012).  Secara  umum,  terdapat beberapa  faktor  yang  memicu  tindakan
diskriminasi ini terjadi, yaitu korban menolak untuk mengikuti pernikahan dengan sistem perjodohan, menjalin hubungan  dengan  orang  lain  yang  tidak disetujui  oleh  pihak  keluarga,  melakukan hubungan  seks  di  luar  nikah,  hingga menjadi korban pemerkosaan.
Dari  sekian  banyak  kasus  mengenai honour killing , peneliti mengambil beberapa contoh kasus yang terjadi di Pakistan, yaitu pembunuhan model asal Pakistan bernama Qandeel  Baloch  pada  tahun  2016  yang dibunuh  oleh  kakak  laki-lakinya,  Waseem, dengan cara menaruh obat penenang pada makanannya  dan  mencekiknya.  Qandeel yang  berprofesi  sebagai  model  dianggap telah  mencoreng  nama  baik  keluarga karena foto-fotonya tergolong seksi. Kehidupan Qandeel sebagai seorang perempuan juga sebenarnya sangat terdiskriminasi oleh budaya dan tradisi yang dianut  oleh  keluarga  tersebut,  seperti mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan dipaksa  menikah  saat  umurnya  masih  16 tahun.  Qandeel  memiliki  mimpi,  Ia  sangat ingin  bersekolah  dan  memiliki  hak  untuk berkreasi. Berprofesi sebagai model juga Ia manfaatkan  untuk  membantu  ekonomi keluarganya, namun sayang sekali impiannya  itu  terpaksa  harus  berhenti karena  budaya honour  killing tersebut (hai.grid.id).
Seperti  itulah  kondisi  hak  asasi perempuan di Pakistan, walaupun pelakunya  dapat  dihukum  mati  tetapi masalah mengenai penindasan, pemerkosaan,  ataupun  diskriminasi  di negara  tersebut  masih  marak  terjadi. Pakistan  masuk  ke  dalam  10  negara terburuk  untuk  perempuan  (Kirana,  2018). Hal tersebut dikarenakan kurangnya pendidikan, frustasi seksual, dan implementasi  undang-undang  yang  buruk. Pada  tahun  2020,  Presiden  Pakistan,  Arif Alvi,  telah  mengesahkan  aturan Anti-Rape Ordinance  2020 atau  Undang- Undang  Anti Pemerkosaan  2020  guna  mempercepat kasus  hukum  pelecehan seksual  terhadap perempuan dan anak-anak. Dengan banyaknya pelanggaran hak asasi perempuan  yang  terjadi  terhadap  kaum perempuan  di  Negara  Pakistan  walaupun negara  tersebut  telah  memiliki  konstitusi mengenai  HAM  dan  telah  meratifikasi
CEDAW,  maka  peneliti  ingin  menganalisis mengenai pelanggaran yang terjadi dengan mengangkat  judul “Perlindungan  Hukum Terhadap  Perempuan  Korban  Kekerasan Dalam  Perspektif  Cedaw  (Convention  On The Elimination Of All Forms Of Discrimination  Against  Women)  (Studi Kasus Honour Killing Di Pakistan)”.
Adapun  pembatasan  masalah  yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  terkait dengan perlindungan hak asasi perempuan yang  ditinjau  dari  hukum  internasional terhadap  kaum  perempuan  di  negara Pakistan yang mengalami kekerasan dengan  menggunakan  perspektif  CEDAW. Selain  itu,  pembatasan  masalah  juga dilakukan terhadap  urgensi  penegakan  hak asasi  perempuan  atas  tindakan  kekerasan di Pakistan. Terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu (1) bagaimana pengaturan  hukum  mengenai  hak  asasi perempuan  di  Pakistan?;  (2)  bagaimana perlindungan      hukum      terhadap perempuan      korban      kasus honour  killing di Pakistan ditinjau dari perspektif CEDAW?
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pengaturan  hukum  mengenai  hak  asasi perempuan di Pakistan, serta untuk mengetahui dan mengkaji mengenai perlindungan  hukum  terhadap  perempuan korban  kasus honour  killing di  Pakistan ditinjau ditinjau dari perspektif CEDAW.

## METODE
Proses  penelitian  hukum  memerlukan metode  penelitian  yang  akan  menunjang hasil  penelitian  tersebut.  Jenis  penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  hukum normatif.  Penelitian  hukum  normatif  adalah penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara mengkaji  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  atau  diterapkan  terhadap suatu  isu  hukum  tertentu  atau  dapat  pula disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian  hukum  normatif  yang  nama lainnya  pula  adalah  penelitian  hukum kepustakaan karena penelitian ini dilakukan atau  ditujukan  hanya  pada  peraturan- peraturan  yang  tertulis  atau  bahan-bahan hukum  yang  lain  (Soekanto  dan  Mamudji,
2004:  14).  Dalam  penelitian  ini  mengkaji aspek-aspek perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam perspektif  CEDAW.  Dengan harapan  dapat membantu  kaum  perempuan  di  dunia, khususnya di Pakistan mendapatkan keadilan  yang  seadil-adilnya  karena  setiap perempuan  sebagai  manusia  memiliki  hak asasi  manusia  yang  telah  melekat  dan dibawa sejak lahir.
Dalam penulisan penelitian ini, peneliti  menggunakan  tiga  pendekatan, yaitu  pendekatan perundang-undangan yang ditujukan untuk menelaah dan menganalisa
ketentuan-ketentuan mengenai  perlindungan  hukum  terhadap perempuan korban kekerasan dalam perspektif  CEDAW  dengan  mengambil kasus honour  killing di  Pakistan  dan undang-undang atau peraturan yang terdapat  di  negara  Pakistan  yang  sesuai dengan  kajian  yang  dibahas.  Kedua, menggunakan  pendekatan  kasus  ( case approach ) yang bertujuan untuk mengetahui kronologi  dan  akibat  yang  ditimbulkan  dari kasus  yang  bersangkutan  sehingga  dapat diketahui  bagaimana  upaya  penyelesaian yang  dapat  diberikan  dari  kasus  tersebut. Ketiga, menggunakan pendekatan konseptual  ( conceptual  approach )  yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami  pandangan  atau  doktrin  yang telah  berkembang  dalam  ilmu  hukum, khususnya  hak  asasi  perempuan  dan gender internasional. Keempat, menggunakan pendekatan komparatif ( comparative  approach )  yang  digunakan untuk  membandingkan  konstitusi  yang  ada di  negara  Pakistan  dengan  peraturan internasional, yaitu CEDAW.
Adapun  sumber  bahan  hukum  yang digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  terdiri dari  bahan  hukum  primer  diperoleh  dari aturan-aturan  yang  digunakan  sebagai acuan penelitian adalah konvensi internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita ( Convention on the Elimination of all Forms  of  Discrimination  Against  Woman disingkat CEDAW), ketentuan yang berasal dari  hukum  internasional  yang  berkaitan dengan  kajian  yang  akan  dibahas,  dan undang-undang  yang  dimiliki  oleh  negara Pakistan  yang  khusus  digunakan  untuk
melindungi  hak-hak  asasi  perempuan. Kemudian bahan hukum sekunder diperoleh  dari  buku-buku,  hasil  penelitian sebelumnya,  artikel  dan  jurnal,  serta pendapat  para  ahli  yang  berhubungan dengan  permasalahan-permasalahan  yang diangkat  oleh  peneliti.  Serta,  bahan  hukum tersier  yang  digunakan  sebagai  penunjang penelitian  ini  adalah  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,  Kamus  Bahasa  Inggris,  dan kamus hukum.
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Dilakukan dengan  cara  menelaah  dan  mengkaji ketentuan mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap kaum perempuan  korban  kekerasan  di  Pakistan. Bahan  hukum  primer  maupun  bahan hukum  sekunder  dikumpulkan  berdasarkan topik  permasalahan  yang  dirumuskan, kemudian  peneliti  akan  menganalisis  dan mengklasifikasi sesuai dengan sumber dan hirarkinya  untuk  dikaji  lebih  lanjut  secara komprehensif.    Penelitian  ini menggunakan teknik  analisis  deskriptif  kualitatif  yang bersifat pemaparan, penjelasan, dan menggambarkan  apa  adanya  mengenai peristiwa  hukum  yang  terjadi  di  tempat tertentu  pada  saat  tertentu  agar  diperoleh suatu  gambaran  yang  menyeluruh  dan sistematis terhadap peristiwa yang diangkat dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaturan  Hukum  Mengenai  Hak  Asasi Perempuan di Pakistan
Keberadaan  suatu  aturan  hukum  di setiap negara memiliki fungsi untuk mengatur  seluruh  warga  negara  dalam melaksanakan  kehidupan  bermasyarakat yang  tertib  dan  aman.  Hukum  merupakan seperangkat  aturan  dalam  bentuk  norma dan sanksi yang dibuat oleh lembaga yang berwenang,  serta  memiliki  tujuan  untuk mengatur  tingkah  laku  manusia  agar  dapat mencegah  terjadinya  kekacauan,  sehingga dapat menjaga ketertiban  dan  mewujudkan keadilan  di  suatu  negara.  Pada  setiap negara  pasti  memiliki  sistem  hukum  yang sesuai  dengan  budaya  masyarakat  yang telah berkembang di negara yang bersangkutan tersebut. Budaya-budaya yang  telah  tertanam  tersebut  juga  secara
tidak langsung memberikan suatu karakteristik  bagi  negara  penganut.  Sama halnya seperti negara Islam di dunia, salah satunya  adalah  negara  Pakistan  yang menginduksi  hukum  Inggris  ke  dalam sistem  hukum  Islam.  Sistem  hukum  di negara  Pakistan  berdasarkan  pada  sistem hukum Anglo-Saxon yang telah disesuaikan dengan  status  negara  Pakistan  sebagai negara Islam.
Negara  Pakistan  merupakan  negara bagian  Asia  Barat  yang  besar  dan  terlahir atas  nama  ajaran  Islam,  oleh  karena  itulah dan  ajaran  Islam  selalu  menjadi  inti  dan landasan  terhadap  setiap  konstitusi  di negara tersebut. Oleh karena ajaran agama Islam  dijadikan  sebagai  landasan,  maka hukum  positif  negara  Pakistan  harus disesuaikan  dengan  syariat  Islam  dengan tujuan  dapat  memberikan  dampak  yang positif  terhadap  kehidupan  masyarakat. Namun,  dewasa  ini,  idealisme  seperti  itu sangat  sulit  untuk  diimplementasikan  di Pakistan  karena  tidak  semua  masyarakat Pakistan  menikmati  hak-hak  yang  mereka miliki  sebagai  warga  negara,  terutama kaum  perempuan  di  sana  sangat  dirugikan oleh  isu  kemiskinan  dan  ketidaksetaraan gender. Hal demikian terjadi  karena kesenjangan  anatara  hukum  positif  yang ideal  dengan  konsep  patriarki  yang  masih melekat  dalam  budaya  bermasyarakat  di negara tersebut (Hadi, 2003 : 148). Melalui ratifikasi CEDAW, Pakistan memikul kewajiban untuk mengubah undang-undang dan  kebijakan,  serta  merubah  sikap  untuk melindungi  perempuan  dari  diskriminasi berbasis  gender  dan  tindakan  kekerasan. Pemerintah meratifikasi konvensi ini adalah titik  penting  bagi  gerakan  perempuan  di Pakistan. Sebagai contoh, Pasal 1 mengharuskan  negara  membuat  kebijakan untuk  menghapus  diskriminasi  terhadap perempuan  termasuk  'setiap  pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dilakukan'  berdasarkan  jenis  kelamin  atas dasar kesetaraan laki-laki atau perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental (Weiss, 2003).
Berdasarkan  hal  di  atas,  pemerintah telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk membantu memulihkan hak asasi manusia, khususnya  hak  asasi  perempuan  dengan mengeluarkan undang-undang yang
diharapkan mampu mempengaruhi masyarakat secara signifikan demi terwujudnya  keadilan  terhadap  hak  yang seharusnya didapatkan oleh setiap individu. Secara  umum,  terdapat  dua  pengaturan hukum  yang  secara khusus mempengaruhi hak-hak  asasi  kaum  perempuan  di  negara Pakistan,  yaitu  sebagai berikut (Hadi,  2003 : 149).
1. Muslim Family Law Ordinance 1961
(MFLO)
Di  dalam  peraturan  ini  banyak ajaran  Islam  yang  dikodifikasikan mengenai perkawinan dan putusnya perkawinan.  Kedua  hal  ini  memiliki pengaruh  yang  sangat  mendalam terhadap  kehidupan  perempuan  di Pakistan  dan  masyarakat  secara umum.
2. Hudood Ordinance 1979 Hudood merupakan kata dari
bahasa  Arab  yang  berarti  larangan.
Dalam  pengertian  ini,  larangan tersebut diterapkan
terhadap
larangan-larangan yang
diberlakukan oleh agama Islam.
Peraturan  hukum  yang  berhubungan mengenai penegakan hak asasi perempuan di  Pakistan  tidak  hanya  2  (dua)  undang- undang  yang  telah  dijabarkan  di  atas  saja, tetapi  terdapat  pula  beberapa  peraturan yang  telah  disahkan  oleh  parlemen  untuk melindungi  hak-hak  kaum  perempuan  di Pakistan. Beberapa peraturan hukum tersebut adalah sebagai berikut.
1. The Pakistan Penal Code, 1860
Mengatur
tentang larangan
merampas harta benda miliki perempuan  dan  larangan  kawin paksa.
2. The  Child  Marriage  Restraint  Act, 1929 Mengatur tentang pencegahan
kasus pernikahan anak.
3. Criminal  Law  (Amandement)  Act, 2004
Dalam  peraturan  ini  mengatakan bahwa honour  killing bersifat  ilehal dan  pelaku  wajib  diberi  hukuman dan  menetapkan  hukuman  minimal 10  tahun  penjara  pada kasus-kasus pelanggaran
dengan alasan kehormatan.
4. The  Protection  Against  Harassment at The Work Place Act, 2010
Pengaturan hukum yang melindungi kaum  perempuan  dari  pelecehan seksual di tempat kerja.
Peraturan-peraturan hukum yang telah  di  atas  secara  ideal  diharapkan mampu  melindungi  dan  menegakkan  hak asasi  perempuan  di  Pakistan  dengan optimal agar tercipta kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dan tertib.

## Tinjauan  Khusus Mengenai  Pelanggaran Hak  Asasi  Perempuan  dan  Honour
Killing di Pakistan
Negara  Pakistan  merupakan  salah satu negara dengan tingkat kasus kekerasan terhadap perempuan yang sangat  tinggi.  Menurut  laporan  dari Human Rights  Watch yang  dirilis  pada  awal  tahun 2021,  menunjukkan  bahwa  antara  bulan Januari hingga Maret 2020 terjadi peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), data ini diambil dari hotline kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  seluruh Pakistan.  Pada  tahun  2020,    negara Pakistan  hampir  berada  pada  bagian terbawah  indeks  gender  global  dalam Forum  Ekonomi  Dunia  (WEF),  yaitu  pada posisi  153  dari  156  negara.  Ada  banyak jenis  kekerasan  terhadap  perempuan, seperti  yang  terjadi  di  Pakistan,  yaitu tindakan  diskriminasi  karena  perbedaan sikap  dan  perlakuan  yang  tidak  adil  oleh laki-laki  terhadap  perempuan.  Disini  posisi perempuan ditempatkan sebagai subordinat,  dimana  peran  laki-laki  lebih dominan  dari  pada  perempuan.  Jadi  peran kaum perempuan di Pakistan selalu berada di bawah kendali laki-laki. Perempuan yang menjadi  korban  dan  memiliki  hambatan untuk  mengakses  identitas  hukum  adalah yang berpeluang besar mengalami diskriminasi. Diskriminasi
gender
merupakan ancaman keamanan non- tradisional  yang  dihadapi  Pakistan  dan berimplikasi pada keamanan negara. Perempuan  dibatasi  dalam  hubungan  yang kasar dan tidak memiliki kemampuan untuk melarikan  diri  dari  penculiknya  karena tekanan sosial dan budaya. Orang tua tidak mendorong  anak  perempuannya  untuk pulang kampung karena takut dicap dengan
status cerai, sama saja dengan menjadi aib sosial.  Selain  itu,  jika  seorang  wanita meninggalkan  suaminya,  orang  tuanya harus  membayarnya  untuk  mengganti kerugiannya. Sikap budaya terhadap kesucian  perempuan  dan  kehormatan  laki- laki berfungsi untuk membenarkan kekerasan  terhadap  perempuan  (Niaz, 2004).
Salah  satu  negara  yang  memiliki sejumlah  pelanggaran  hak-hak  perempuan adalah  negara  Pakistan,  dimana  terdapat kasus  sebuah  keluarga  dapat  memberikan hukuman  berupa  pembunuhan  terhadap anggota  keluarga  jika  anggota  keluarga tersebut  telah  melanggar  atau  merusak kehormatan  keluarganya.  Ini  dikenal  dalam buday a  lokal  Pakistan  sebagai  “karokari” atau  dalam  istilah  internasional  adalah honour killing (pembunuhan demi kehormatan)  (umy.ac.id).  Kasus honour killing yang  sering  terjadi  di  Pakistan merupakan  tindakan  pembunuhan  yang dilakukan terhadap seorang anggota keluarga  oleh  para  anggota  keluarga lainnya,  tindakan  ini  dilakukan  kerena pelaku  meyakini  bahwa  korban  telah melakukan  sesuatu  hal  yang  sangat memalukan dan/atau tidak terhormat terhadap keluarga tersebut. Kasus pembunuhan  demi  kehormatan  ini  sering terjadi sebagai akibat dari rasa hormat yang tinggi,  sehingga  rasa  hormat  membuat seseorang  begitu  melindungi  kehormatan keluarganya  sehingga  menjadi  sesuatu yang dianggap mengerikan bagi perempuan  di  Pakistan.  Sehingga  tindakan tersebut dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak-hak  perempuan.  Hukuman  semacam ini  telah  ada  sejak  zaman  Romawi  kuno ketika pria yang memimpin sebuah keluarga  diberi  hak  untuk  membunuh  anak perempuan  atau  istri  mereka  yang  diyakini telah  melakukan  perzinahan.  Bahkan  di jazirah  Arab  pada  masa  Ottoman,  banyak ditemukan  kasus  serupa.  Hingga  saat  ini, fenomena honour  killing paling  sering terjadi  di  Pakistan,  terutama  di  Punjab Selatan, Baluchistan, dan Sindh. (umy.ac.id).  Dapat  disimpulkan  bahwa  ada banyak  faktor  yang  menyebabkan  tindak kekerasan terhadap perempuan di Pakistan kian  menjamur,  yaitu  mulai  dari  adat
budaya,  agama,  dan  penegakan  hukum yang dapat dikatakan masih sangat lemah.

## Pengaturan  Perlindungan  Hak  Asasi Perempuan dalam CEDAW
Pembahasan  mengenai  hak  asasi perempuan  tidak  dapat  dipisahkan  dengan hak  asasi  manusia,  hak  konstitusional  dan Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms Discrimination  Against  Women (Konvensi CEDAW)  atau  konvensi penghapusan diskriminasi  terhadap perempuan.  Hak Asasi Perempuan  diartikan  sebagai  suatu hak  yang  dimiliki  oleh  seorang  perempuan, baik  dari  segi  ia  sebagai  seorang  manusia maupun  kodratnya  sebagai  perempuan. Pengaturan  atau  sistem  hukum  mengenai hak  asasi  manusia  secara  internasional, khususnya  mengenai  pengakuan  terhadap hak  perempuan  sebagai  salah  satu  hak asasi  manusia  berawal  pada  Deklarasi Umum  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM)  yang dikeluarkan pada tahun 1947 dan disahkan oleh  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB)  pada  tanggal  10  Desember 1948. DUHAM ini merupakan awal dibentuknya  kodifikasi  mengenai  tolok  ukur pengakuan  hak  asasi  manusia  yang  di dalamnya  juga  terkandung  mengenai  hak perempuan.  Majelis  Umum  PBB  pada tanggal 18 Desember 1979 telah menyetujui  sebuah  rancangan  Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi  terhadap  Perempuan  atau CEDAW  ( Convention  on  Elimination  of  All Forms  of  Discrimation  Againts  Women ). Pada  saat  itu,  Majelis  Umum  PBB  juga mengundang  negara-negara  anggota  yang berpartisipasi dalam  PBB untuk ikut meratifikasi  konvensi  tersebut.  CEDAW dinyatakan  berlaku  pada  tahun  1981  dan dengan  disetujuinya  keberadaan  konvensi ini merupakan puncak dari upaya internasional  dalam  bidang  perempuan yang  ditujukan  untuk  melindungi  dan mempromosikan  hak-hak  asasi  perempuan di  seluruh  dunia.  Komisi  Kedudukan Perempuan ( UN Commission on the Status of  Women ),  sebuah  badan  yang  dibentuk pada  tahun  1947  oleh  PBB  yang  memiliki tugas untuk mempertimbangkan dan menyusun  kebijakan  yang  diharapkan dapat  meningkatkan  posisi  perempuan, juga  berperan  besar  dalam  hal  ini  karena
komisi  ini  yang  menginisiasi  terwujudnya CEDAW (Jamil, 2014 : 178).
Dalam  CEDAW  terdapat  3  (tiga) prinsip  yang  digunakan,  yaitu  prinsip  non diskriminasi,  kewajiban  negara,  dan  prinsip persamaan  substantif.  Selain  tiga  prinsip tersebut, terdapat pasal-pasal yang mengatur  tegas  mengenai  hak-hak  asasi perempuan  yang  harus  dipenuhi  namun masih  sangat  sulit  untuk  diwujudkan  di negara Pakistan, seperti:
1. Pada  Pasal  7  CEDAW,  “hak perempuan  dalam  kehidupan  politik dan kemasyarakatan”.
2.  Pada Pasa l  8  CEDAW,  “hak
perempuan untuk mendapat kesempatan  mewakili  pemerintah mereka  pada  tingkat  internasional dan  berpartisipasi  dalam  pekerjaan organisasi- organisasi internasional”.
3. Pada  Pasal  9  CEDAW,  “hak  yang sama dengan pria untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya,  hak  untuk mendapat jaminan bahwa perkawinan  dengan  orang  asing tidak secara otomatis dapat mengubah kewarganegaraannya atau menghilangkan kewarganegaraannya, dan hak yang sama  dengan  pria  menyangkut tentang penentuan kewarganegaraan anak-anak mereka”.
Hak  Asasi  Manusia  dalam  bidang ekonomi, sosial dan budaya dapat ditemukan  di  dalam  Deklarasi  Umum  HAM dan  Kovenan  Internasional  Hak  Ekonomi, Sosial  dan  Budaya.  Pasal  2  Kovenan tersebut  menyatakan  bahwa  hak  yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati,  hak-hak  ekonomi,  sosial  dan budaya yang meliputi:
1.  Hak  untuk  mencari  nafkah  dan memilih pekerjaan (pasal 6)
2.  Hak  menikmati  kondisi  kerja  yang adil dan menguntungkan (pasal 7)
3.  Hak untuk membentuk serikat pekerja, terlbiat dalam serikat pekerja (pasal 8)
4.  Hak atas  jaminan  sosial dan asuransi sosial (pasal 9)
5.  Hak  mendapat  perlindungan  dalam membentuk keluarga (pasal 10)
6.  Hak mendapat perlindungan khusus terhadap kehamilan (pasal 10)
7.  Hak  mendapat  perilaku  yang  non diskriminatif (pasal 10)
8.  Hak  atas  standar  kehidupan  yang layak (pasal 11) 9.  Hak atas standar tertinggi kesehatan (pasal 12) 10. Hak atas pendidikan (pasal 13)
11. Hak  berpartisipasi  dalam  kehidupan budaya, penikmatan manfaat teknologi  dan  kemajuan  teknologi (pasal 15)
12. Hak  mendapat  perlindungan  atas karya dan budaya (pasal 15)

## Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban Kasus Honour Killing di Pakistan
Melihat  kasus honour  killing yang terjadi,  terdapat  butir-butir  pasal  yang dilanggar,  seperti  untuk  memilih  suami secara  bebas  dan  untuk  memasuki jenjang perkawinan  hanya  dengan  persetujuan yang  bebas  dan  sepenuhnya.  Hal  ini dibuktikan dari berbagai kasus yang terjadi, seperti  jika  seorang  perempuan  yang berkencan  dengan  pria yang  tidak  disetujui oleh  pihak  keluarga,  maka  perempuan tersebut  akan  dihukum  karena  dianggap telah membawa aib untuk keluarga. Honour Killing pada  umumnya  terjadi  karena  atas dasar  sistem  patriarki  yang  diperparah dengan  eksistensi  dari  adanya  budaya hormat dan rasa malu yang telah berkembang  di  dalam  masyarakat  ( honour and shame ). Kebudayaan ini menempatkan kehormatan  keluarga  di  atas  segala- galanya.  Tindakan honour  killing dilakukan untuk tujuan memulihkan kehormatan seseorang ataupun keluarga.
Budaya  patriarki  sendiri  merupakan budaya  yang  dibangun  atas  dasar  struktur dominasi dan sub ordinasi yang mengharuskan  hierarki  di  mana  laki-laki dan  pandangan  laki-laki  menjadi  suatu norma. Tradisi ini membenarkan dilakukannya pembunuhan terhadap wanita dan  cenderung  terjadi  pada  wanita  yang sudah menikah. Alasan-alasan yang digunakan sebagai landasan untuk melakukan  tindakan  kejam  ini  adalah karena  perempuan  yang  bersangkutan
melakukan perzinahan atau ketidaksetiaan. Bagi  yang  wanita  yang  belum  menikah, maka yang paling berhak untuk membunuh wanita  terseut  adalah  ayah  dan  saudara laki-laki.  Masyarakat  penganut  tradisi  ini beranggapan bahwa kehormatan seseorang  diyakini  sebagai  nilai  yang sangat sakral. Hilangnya kehormatan disamakan  dengan  hilangnya  nyawa,  dan dengan  membunuh  dianggap  sebagai  cara yang  tepat  untuk  ditempuh  agar  dapat memulihkan kehormatan keluarga.
Berdasarkan  fakta  di  atas,  sebagai salah  satu  negara  yang  ikut  meratifikasi CEDAW,  negara  Pakistan  telah  berupaya untuk  memberikan  perlindungan  terhadap korban  dengan  lingkup  kasus  hak  asasi manusia,  yaitu  membentuk  Komisi  Hak Asasi  Manusia  Pakistan  ( Human  Rights Comission Pakistan ). Komisi ini melaporkan mengenai jumlah perempuan yang dibunuh atas nama kehormatan pada setiap tahunnya. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Pakistan dalam rangka menekan  jumlah  korban  dari  kasus honour killing juga  tercermin  dari  pembentukan Criminal Law (Amendment) (Offences in the Name or on pretext of Honour) (Act XLIII of 2016) yang  di  dalamnya  berisi  tentang Mengamandemen  KUHP  Pakistan  tahun 1860  dan  KUHAP  tahun  1898  dengan meningkatkan hukuman untuk pembunuhan demi  kehormatan  dan  mengubah  definisi dan  ruang  lingkup  pelanggaran  yang berkaitan dengan pembunuhan demi kehormatan. Dalam peraturan ini menerangkan  kasus  pembunuhan  demi kehormatan  sebagai  "Fasad-fil-ard"  yang hukumannya  disarankan  adalah  penjara seumur hidup yang tidak dapat dicabut atau diperparah.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pembahasan dari kesluruhan  hasil  penelitian  yang  dilakukan penulis,  maka  dapat  disimpulkan,  bahwa pengaturan  hukum  tentang  hak  asasi perempuan  di  Pakistan  diatur  dalam beberapa peraturan nasional negara Pakistan,  yaitu  dalam The  Pakistan  Penal Code ,  1860,  pada  Bab  20A  mengenai Offences  Against  Women ,  bagian  498A – 498B  yang  mengatur  tentang  larangan merampas  harta  benda  milik  dan  larangan
kawin; The  Child  Marriage  Restraint  Act, 1929,  yang  dibuat  dengan  tujuan  untuk mencegah  kasus  pernikahan  anak  (yang telah  diubah  menjadi Prohibition  of  Child Marriage Act , 2006); Criminal Law (Amendment)  Act 2004  yang  mengatur tentang  pemerintah  Pakistan  menyatakan bawha  tindakan honour  killing bersifat illegal; dan The Protection Against Harassment  at  The  Work  Place  Act,  2010, merupakan sebuah peraturan yang dikeluarkan  oleh  lembaga  legislatif  di Pakistan  yang  berusaha  untuk  melindungi kaum perempuan dari pelecehan seksual di tempat kerja.
Sementara  itu,  upaya  perlindungan hukum  terhadap  perempuan  korban  kasus honour  killing di  Pakistan  telah  dilakukan oleh pemerintah Pakistan dengan membentuk  Komisi  Hak  Asasi  Manusia Pakistan ( Human Rights Comission Pakistan )  dan  menetapkan  peraturan  yang telah  berpedoman  pada  CEDAW,  yaitu KUHP  Pakistan  tahun  1860  dan  KUHAP tahun 1898.
Berdasarkan kesimpulan tersebut, adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut.
1.  Pemerintah  Pakistan  hendaknya segera  bertindak  lebih  tegas  dalam menegakkan semua peraturan hukum  nasional  yang  telah  dibuat demi melindungi hak asasi perempuan Pakistan, dengan bebas diskriminasi dan menghilangkan praktik budaya kuno yang menyebabkan  implementasi  hukum masih belum optimal. 2.  Pemerintah Pakistan bersama dengan partisipasi masyarakat seharusnya mampu mengimplementasikan peraturan tentang hak asasi perempuan dengan  baik  sebagaimana  yang tertuang  lebih  dalam Convention  on the  Elimination  of  All  Forms  of Discrimination Against Women (CEDAW). Karena realisasi
penegakan  hak  asasi  manusia, khususnya  hak  asasi  perempuan tidak  hanya  mengandalkan  peran dari pihak pemerintah sebagai penegak  hukum,  tetapi  kontribusi dari masyarakat juga sangat
diperlukan untuk mengubah persepsi sosial mengenai perlakuan terhadap  kaum  perempuan  agar tidak bersifat diskriminatif. 3.  Seharusnya  pemerintah  Pakistan tidak hanya berfokus pada penegakan  aturan,  namun  juga membentuk  lembaga  khusus  untuk perempuan  korban  kekerasan  yang mana  lembaga  tersebut  mampu mengembalikan  kesehatan  mental korban.

## DAFTAR PUSTAKA
Constitution of Pakistan , Part II: Chapter 1: Fundamental Rights. Tersedia pada http://www.pakistani.org/pakistan/co nstitution/part2.ch1.html (diakses pada tanggal 2 September 2021).
Hadi,  Sibte.  2003. Women’s  Rights  in Pakistan:  A  Forensic  Perspective. Medicine,  Science,  and  the  Law .
Volume 43 (No. 2). Louisiana State University  Health  Sciences  Centre, New  Orleans,  LA  70112,  USA. Tersedia pada https://journals.sagepub.com/doi/ab s/10.1258/rsmmsl.43.2.148
(diakses  pada  tanggal  21  Januari 2022).
Hai.grid.id. 2018. Ini 7 Kisah Tragis Cewek yang  Dibunuh  atas  Nama  ‘Honour Killing’ . Tersedia pada https://hai.grid.id/amp/07605349/ini-
7-kisah-tragis-cewek-yang-dibunuh- atas-nama-honor-killing?page=all (diakses  pada  tanggal  3  Desember 2021).
Institute  For  Criminal  Justice  Reform (ICJR).  2011. Deklarasi  Universal Hak  Asasi  Manusia .  Tersedia  pada https://icjr.or.id/deklarasi-universal- hak-asasi- manusia/  (diakses  pada tanggal 24 September 2021).
Jamil, Nuraida. 2014. Hak Asasi Perempuan  Dalam  Konstitusi  Dan
Konvensi  CEDAW .  Volume  6  (No.
2).  MUWAZAH.  Tersedia  pada http://e- journal.iainpekalongan.ac.id/index.p
hp/Muwazah/article/view/442/688 (diakses  pada  tanggal  21  Januari 2022).
Kirana,  Febi  Anindya.  2018. Ini  Daftar  10 Negara  Terburuk  untuk Perempuan Menurut  Penelitian ,  Tersedia  pada https://www.fimela.com/lifestyle/rea d/3766843/ini- daftar-10-negara- terburuk-untuk-perempuan- menurut-penelitian  (diakses  pada tanggal 1 September 2021).
Korteweg,  Anna  C.  2012. Understanding Honour  Killing  And  Honour-Related Violence In The Immigration Context: Implications For The Legal Profession  And  Beyond .  Tersedia pada http://cdhpi.ca/sites/cdhpi.ca/files/ko rteweg_cclr-understanding-honour- killing.pdf (diakses  pada  tanggal  16 November 2021).
Niaz,  Unaiza.  2004. Women’s  Mental Health  in  Pakistan .  Volume  3  (No.
1). Wolrd Psychiatry. Tersedia pada https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ar ticles/PMC1414670/  (diakses  pada tanggal 21 Januari 2022).
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji. 2004. Penelitian  Hukum  Normatif, Cetakan  ke-8 .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Sujatmoko,  Andrey.  2016. Hukum  HAM dan  Hukum  Humaniter .  Rajawali Pers: Jakarta.
Weiss,  Anita  M.  2003. Interpreting  Islam and Women's Rights: Implementing CEDAW in Pakistan . Volume 8 (No. 3). International Sociology. Tersedia pada https://journals.sagepub.com/doi/ab s/10.1177/02685809030183007 (diakses  pada  tanggal  21  Januari 2022).