Pernikahan dan Dispensasi: Kajian Analitik Maslahah Terhadap

## Problematika di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020

## M. Muhsin
Institut Agama Islam Negeri  Ponorogo muhsinpo@gmail.com
Abstrak :  Penelitian  ini  melihat  bagaimana  Hakim  dalam  memutuskan  perkara  tentang dispensasi  pernikahan  di  Pengadilan  Agama  Ponorogo  tahun  2020.  Di  mana  ditemui permohonan  dispensasi  pernikahan  yang  cukup  signifikan  dibandingkan  tahun  sebelumnya dan  jumlah  perkara  yang  masuk  selama  bulan  Januari  sampai  Desember  mencapai  236 perkara.  Dalam  hal  ini  hakim  memutuskan  perkara  tersebut  dengan  berbagai  cara  salah satunya  dengan  menggunakan Maslahah  Mursalah. Maka  dari  itu,  peneliti  menganalisisnya dengan  penelitian  lapangan  (field  research)  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Ponorogo menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  berfikir  induktif  dan  memanfaatkan  teori Maslahah Mursalah. Dari hasil penelitian ini dapat kami simpulkan bahwa: pertama , maksud dan  tujuan  dispensasi  perkawinan  adalah  untuk  membantu  calon  suami  dan  istri  serta menghindari  dosa  zina  yang  dilarang  oleh  agama. Kedua, hakim  dalam  memutuskan  untuk setiap  putusan  atau  penetapan  yang  dibuat  dalam  suatu  perkara  yang  mempunyai  alasan hukum,  yakni  didasarkan  pada  atas  masalah  dispensasi  nikah  ini  adalah  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  yang  mengatur  tentang  batasan  usia  untuk  menikah,  dan  penetapan hakim juga berdasarkan prinsip fiqhiyah.
Kata kunci: Pernikahan, Dispensasi, Maslahah

## PENDAHULUAN
Dalam  Islam  perkawinan  merupakan  sebuah  proses  yaitu  akad  diantara  laki-laki  dan perempuan  yang  sangat  kuat  ( mitsaqan  ghalizan )  guna  mentaati  perintah  Allah  sekaligus sebagi  bentuk  ibadah. 1 Sebab  itu  dalam  perkawinan  perlu  didukung,  baik  dari  internal maupun  eskternal.  Dalam  internal  seperti  kesiapan  fisik  dan  kematangan  jiwa  dari  kedua mempelai.  Hal  ini  diperlukan  untk  menimbulkan  rasa  tanggung  jawab  mereka  pada perkawinan    tersebut.  Bukan  sekedar  memenuhi  kebutuhan  biologis  saja.  Namun  proses perkawinan  ini  merupakan  perbuatan  hukum  yang  menimbulkan  akibat,  yakni  berupa  hak maupun  kewajiban  bagi  kedua  belah  pihak.  Bahkan  lebih  dari  itu,  selain  persoalan  hukum dan  ibadah  namun  perkawinan  merupakan  ikatan  atau  hubungan  lahir  batin  antara  seorang pria dan wanita. 2 Maka dari itu, pernikahan yang baik memerlukan persiapan yang matang.
1 RI  Departemen  Agama,  “Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia,” Jakarta:  Direktorat  Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Depag RI , 2000, 14.
2 Djoko Prasodjo dan Ketut Murtika, Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm.56
Kendati demikian, beberapa dekade ini di Indonesia sering kali terjadi pernikahan dini. Memang  pernikahan  ini  dilatarbelakangi  dengan  berbagai  macam  alasan.  Bisa  dikarenakan alasan  faktor  ekonomi,  faktor  pemahaman  agama,  bahkan  faktor  dekandasi  moral  sosial. Sementara itu dalam undang-undang di Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan batas usia  perkawinan  adalah  19  tahun,  “Perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  dan  wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. 3
Untuk  mengatasi  hak  tersebut,  sering  kali  Pengadila  agama  diantaranya  memberikan dispensasi  nikah.  Di  mana  surat  ini  merupakan  sebuah  perkara  permohonan  yang  diajukan oleh pemohon perkara agar pengadilan memberikan izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk  bisa  melangsungkan  pernikahan.  Karena  terdapat  syarat  yang  tidak  dipenuhi,  yakni batas usia perkawinan. 4
Begitu  juga  di  Pengadilan  Agama  yang  berada  di  Kabupaten  Ponorogo.  permohonan dispensasi  nikah  Di  Ponorogo  pada  Tahun  2020  terdapat  sebanyak  sebanyak  236  perkara. Pada  bulan  Januari  sebanyak  13  perkara,  Februari  18  perkara,  Maret  38  perkara,  April  10 perkara, Mei 5 perkara, Juni 22 perkara, Juli 27 perkara, Agustus 18 perkara, September 28 perkara, Oktober 27 perkara, November 19 perkara, Desember 11 Perkara. 5 Dari 236 perkara yang masuk, semua permohonan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo.
Memang  ada  banyak  alasan  yang  melatarbelakanginya. Pertama, karena  faktor dekandansi moral seperi hamil duluan. Kedua, disebabkan rasa kepanikan moral, di mana ada rasa  kekhawatiran  orang  tua  terhadap  anak  takut  melakukan  perbuatan  zina,  maka  memilih untuk menikahkannya, meski di usia dini.
Sementara itu, setiap tahun di Kabupaten Ponorogo terdapat peningkatan kasus. Bahkan tahun  2020  meningkat  100%.  Melihat  persoalan  tersebut  menyisakan  banyak  persoalan. Dapat  dilihat  karena  kasus  semakin  bertambah  maka  sektor  pendidikan,  agama  dan pengawasan  orang  tua  kepada  anak-anaknya  menjadi  perhatian.  Padahal  dampak  yang ditimbulkan oleh dispensasi karena hamil sangat besar.
3 Majalah  Pengadilan  Agama, Perlindungan  Hak-hak  Anak  Di  Peradilan  Agama, (Jakarta:  Direktorat Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9, 2016), 38.
4 Dispensasi kawin termasuk hukum perdata yaitu masuk hal perkawinan. Maka dari itu permohonannya diajukan  kepada  Pengadilan  Agama  yang  memiliki  kewenangan.  Pengadilan  bisas  saja  memutuskan  untuk mengaabulkan  maupun  menolak,  sesuai  dengan  pertimbangan  hakim  yang  telah  diberi  kewenangan  untuk mengadili  perkara  tersebut.  Lihat  Ali  Imron,  “Perlindungan  Dan  Kesejahteraan  Anak  Dalam  Perkawinan  Di Bawah Umur,” Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 13, no. 2 (2013): 253–72.
5 Dokumen Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020.
Kendati  demikian,  persoalan  batas  umur  perkawinan  ini  dari  data  yang  diperoleh  di Pengadilan Agama Ponorogo, kenaikan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini justru membawa dampak yang lebih atas kenaikan permintaan dispensasi nikah. di Pengadilan Agama Ponorogo. Permintan dispensasi naik mencapai 50% lebih. Dari tahun 2019 yang hanya 93 perkara pada tahub 2020 menjadi 236 perkara. 6
Dengan  mendasarkan  pada  logika  di  atas,  maka  menarik  untuk  diteliti,  bagaimana perkara permohonan dispensasi  nikah di  Pengadilan Agama Ponorogo dipandang dari sudut mas}lah}ah. Untuk mempermudah penelitian ini, maka peneliti merumuskan tiga pertanyaan, pertama, bagaimana  analisis  mas}lah}ah  terhadap  pertimbangan  hakim  dalam  penetapan dispensasi  nikah  di  Pengadilan  Agama  Ponorogo  Tahun  2020?. Kedua, Bagaimana  analisis mas}lah}ah  terhadap  Amar  Putusan  Hakim  tentang  dispensasi  nikah  di  Pengadilan  Agama Ponorogo  tahun  2020?.  Tujuan  dari  pertanyaan  pertama  untuk  menjawab  bagaimana  hakim memberi pertimbangan dan menetapkan dispensasi dengan analisis maslahah. Kedua, Untuk mengetahui amar putusan hakim tentang dipsensasi nikah di pengadilan agama Ponorogo.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  dalam  penyusunan  skripsi  ini  adalah  penelitian  lapangan  (field research)  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Ponorogo.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif dengan berfikir induktif dan memanfaatkan teori Maslahah Mursalah. Berikut uraiannya:
Istilah maslahah berasal dari kata ( shalaha ) yang berasal dari kata ( shalah ) yang berarti "manfaat".    Menurut  bahaa  dalam  bahasa  Arab  bermakna  “Tindakan  yang  meningkatkan keutamaan manusia,”. Maslahah juga dapat didefinisikan sebagai tindakan yang memberikan kebaikan  atau  manfaat  sambil  menolak  kerusakan  atau  keburukan.  Di  mana Maslahah mengacu pada sesuatu yang menguntungkan orang lain sementara menolak atau menghindari bahaya. 7 Maslahah  adalah  kemaslahatan  yang  dimaksudkan  Allah  bagi  umat-Nya  berupa pemeliharaan  agama,  pemeliharaan  jiwa,  pemeliharaan  harga  diri  dan  pemeliharaan  akal, serta pemeliharaan harta. 8
6 Perkawinan  dini  yang  ada  di  Ponorogo  beragam  usia,  ada  yang  berumur  16,  17,  18  bahkan  ada  juga yang kurang dari 15 tahun. Dalam permohonan dispensasi nikah tidak kedua belah pihak yang usianya diabawah 19 tahun, kadang kala ada kasus yang mana salah satu pihak usianya dibawah 19 tahun dan pihak lainnya sudah melewati 19 tahun, bahkan ada juga yang memang kedua belah pihak baik pria dan wanita masih dibawah usia 19 tahun. Dokumen Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020.
7 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqhi  Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008), 345.
8 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2013), 128.
Adapun dalam kajian Ushul Fiqh Maslahah setidaknya terdapat tiga macam, berikut urainnya:
1. Dari  segi  kekuatannya  sebagai  Hujjah  dalam  menetapkan  hukum  ada  tiga  macam, yakni: maslahah dharuri, maslahah hajiyah, dan maslahah tahsiniyah.
2. Dari  segi  adanya  keserasian  dan  kesejalanan  akal  dan  tujuan  shara’  dalam menentukan  hukum, maslahah dibagi  menjadi  3  jenis  yaitu: Al-Maslahah  Al- mu’tabarah , Maslahah Mulghah serta Maslahah Mursalah .
3. Dari  segi  kandungan  maslahah  para  ulama  ushul  fiqh  membagi  menjadi  sebagai berikut: Maslahah Al-‘Ammah dan Maslahah Al-Khashshah .
Seperti  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  dalam  kelompok  mazhab  Maliki,  sebagai pengemban pelopor maslahah mursalah , mengajukan tiga alasan untuk menetapkan hukum:
1. Terdapat praktek sahabat yang telah menggunakan maslahah mursalah , seperti dalam kasus:
a) Ketika para sahabat mengumpulkan al-Qur’an ke dalam beberapa mushaf. Padahal hal terebut  tidak dilakukan di masa Rasulullah Saw.
b) Para sahabat menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal, bahwasannya kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan (amanah).
c) Kasus  Umar  Ibn  al-Khattab  meintruksikan  para  penguasa  untuk  memisahkan harta  kekayaannya,  diantaranya  kekayaan  pribadi  atau  diperoleh  dari kekuasaannya.
2. Adanya maslahah sesuai dengan tujuan syara’ ( maqasid al-shari’ah) , artinya dengan mengambil manfaat berarti sama dengan merealisasikan maqasid al-shari’ah. 9
3. Keyika  persoalan maslahah tidak  diambil  pada  setiap  kasus  yang  jelas  mengandung maslahah ketika  dalam  konteks maslahah-maslahah  shar’iyyah ,  maka  orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan. 10
Berikut  alasan  Para  jumhur  ulama  menggunakan Maslahah  mursalah sebagai  metode istinbath hukum, diantaranya adalah:
1. Hasil  induksi  ayat  atau  hadits  mengungkapkan  bahwa  setiap  aturan  memiliki manfaat bagi umat manusia.
9 Udin Safala, Eksemplar Hukum Islam Indonesia:(Perspektif Jasser Auda) (CV Nata Karya, 2019), 22.
10 M Noor Harisudin, “Pengantar Ilmu Fiqh,” 2019, 82.
2. Kemanfaatan manusia selalu dipengaruhi oleh periode dan lingkungannya. Tidak mungkin  menerapkan  hukum  Islam  jika  dibatasi  pada  peraturan  perundang- undangan yang ada. 11

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hakim  dan  Dispensasi  Nikah:  Pertimbangan  Terhadap  Penetapan  Permohonan Dispensasi Nikah di Pengandilan Agama Ponorogo
Dispensasi  perkawinan  di  Pengadilan  Agama  Ponorogo  merupakan  hal  yang  biasa, meskipun  gugatan  cerai  jarang  terjadi.  Pengadilan  Agama  Ponorogo  mengadili  masyarakat Ponorogo  masalah  hal-hal  yang  menyangkut  perkawinan,  salah  satunya  adalah  dispensasi perkawinan.
Menurut Drs. H. Misnan Maulana, hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Ponorogo mengenai kasus dispensasi nikah adalah sebagai berikut: “Karena banyaknya kasus dispensasi  nikah  di  Pengadilan  Agama  Ponorogo  pada  tahun  2020,  jumlah  kasus  dispensasi nikah  mengalami  terus  meningkat.  Jumlah  perkara  dispensasi  nikah  di  Pengadilan  Agama Ponorogo  meningkat  lebih  dari  50%.  Jumlah  perkara  dispensasi  pada  2019  hanya  93. Sedangkan pada 2020, akan ada 236 perkara”. 12
Ada  236  pemohon  dalam  daftar  kasus  yang  masuk  pada  tahun  2020,  dan  pengadilan mengabulkan  236  di  antaranya,  tidak  ada  yang  ditolak.  Sementara  138  kandidat  ditolak karena kekhawatiran orang tua dan batasan hukum, 98 pelamar ditolak karena mereka sudah hamil. 13
Salah satu penyebab meningkatnya dispensasi nikah adalah perubahan Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019,  yang  mengubah  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan menaikkan  usia  perkawinan  dari  19  tahun  untuk  laki-laki  dan  16  tahun  untuk  perempuan menjadi  19  tahun  untuk  laki-laki.  dan  wanita.  -  pria  dan  wanita  19  tahun  RUU  ini ditandatangani  menjadi  undang-undang  pada  bulan  Oktober  tahun  ini.  Pengadilan  Agama Ponorogo  telah  menggunakan  undang-undang  tersebut  dalam  menyelesaikan  masalah dispensasi perkawinan sejak diundangkan. 14
11 Wahyu  Abdul  Jafar,  “Kerangka  Istinbath  Maslahah  Mursalah  Sebagai  Alternatif  Problem  Solving Dalam Hukum Islam,” Istinbath: Jurnal Hukum 13, no. 1 (2016): 89–108.
12 Drs. H. Misnan Maulana, Hasil Wawancara, Pengadilan Agama Ponorogo, 8 Februari 2021.
13 Ibid.,
14 Ibid.,
Dan,  setelah  penerapan  Undang-Undang  tersebut,  calon  pengantin  yang  telah merencanakan untuk  menikah pada usia 17 atau  18 tahun sebelum dikeluarkannya  Undang- Undang Nomor 16  Tahun 2019 menemukan diri  mereka dibatasi oleh undang-undang baru, memaksa  mereka  untuk  melamar  ke  pengadilan  untuk  dispensasi  perkawinan.  Agama. Alhasil,  ada  sekitar  140  calon  pengantin  yang  meminta  dispensasi  nikah  karena  batasan hukum. 15
“Sejak diundangkannya undang-undang ini, peningkatan kasus Dispensasi Perkawinan di  Pengadilan  Agama  Ponorogo  meningkat  drastis  dibandingkan  tahun  2019,”  kata  Titik Nurhayati  dalam  kasus  ini.  Hanya  ada  93  kasus  dispensasi  sebelum  berlakunya  undang- undang ini pada tahun 2019, tetapi ada 236 kasus setelah berlakunya undang-undang ini dari Januari hingga Desember 2020, dan jumlahnya terus bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang  memiliki  dampak  yang  signifikan  meskipun  pemahaman  masyarakat terhadap  undang-undang  masih  terbatas”. 16 Jadi,  ketika  permohonan  dispensasi  nikah diajukan ke Pengadilan Agama, peningkatan usia perkawinan ini berdampak pada Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil penelitian, dampak yang paling dirasakan oleh Pengadilan Agama adalah meningkatnya permohonan dispensasi nikah.
Alasan  lain  yang  dikutip  oleh  banyak  hakim  mempertimbangkan  faktor  yang  berbeda dalam  setiap  permintaan.  Hal  ini  bergantung  pada  adanya  keadaan  atau  fakta  hukum  di masyarakat  sekitar.  Menurut  hasil  wawancara  dengan  Ahmad  Edi  Purwanto,  tujuan pemberian dispensasi nikah karena ada hal mendesak yang harus dilakukan, seperti seseorang yang  sudah  hamil  dan  khawatir  jika  tidak  segera  menikah,  perlindungan  masyarakat.  anak- anak  akan  terancam.  Jika  seorang  anak  telah  lahir  tanpa  sepengetahuan  orang  tua. 17 Jadi, aspek dispensasi perkawinan lebih menguntungkan dari segi penegakan hukum, dan menjadi alasan  yang  digunakan  untuk  mengajukan  suatu  kebijakan  di  pengadilan  dengan  melihat syariat.

## Pengadilan Agama Ponorogo dan Dispensasi Nikah : Tentang Amar Putusan
Hakim  dalam  Pengadilan  Agama  Ponorogo  tidak  memutuskan  semua  perkara dispensasi  nikah  membuahkan  hasil.  Akan  tetapi  didasarkan  pada  kelengkapan  dan pembuktian persyaratan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo diperlukan untuk memutuskan  dikabulkannya  permohonan  dispensasi  nikah  atau  tidak.  Kata  Bapak  Misnan
15 Dokumen Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020.
16 Ibu Titik Nurhayati, Hasil Wawancara, Pengadilan Agama Ponorogo, 29 Oktober 2021.
17 Ahmad Edi Purwanto, Hasil Wawancara, Pengadilan Agama Ponorogo, 18 Oktober 2021.
sebagai  hakim  di  Pengadilan  Agama  “Keputusan  hakim  dalam  kasus  dispensasi  didasarkan pada  pemberian  perlindungan  kepada  keluarga  pemohon  dan  termohon  agar  terhindar  dari pencemaran  nama  baik  dan  mengurangi  risiko.  Sebagai  hakim,  kami  menganalisis  semua bahaya  dan  hukum  Islam  (fiqh),  serta  undang-undang  seperti  hukum  dan  yurisprudensi, dengan mengutamakan kemaslahatan”. 18
kata  Bu  Titik  “Sebagai  hakim,  kami  akan  selalu  berhati-hati  dalam mempertimbangkan  situasi  dispensasi  perkawinan,  terutama  yang  diinduksi  kehamilan,”. Menggunakan  semua  norma  hukum  Islam  (fiqh)  untuk  menentukan  konsekuensi  apakah kasus  ini  disetujui  atau  ditolak.  Setelah  diskusi,  hakim  sering  melihat  lebih  banyak  bahaya jika  tidak  diberikan,  dan  lebih  sedikit  risiko  jika  dibiarkan.  Akibatnya,  hakim  menemukan bahwa  prioritas  ini  diizinkan  karena  manfaat". 19 Jadi,  sebagaimana  dapat  dilihat  dari penjelasan  sebelumnya,  hakim  memutuskan  masalah  secara  menyeluruh,  terutama  dengan meneliti dan menerapkan berbagai  metode, seperti hukum,  hukum  Islam (fiqh), dan metode lainnya, yang kesemuanya berusaha menawarkan kepastian hukum dan rasa aman bagi kedua belah pihak. sisi keluarga Intinya, keuntungan lebih penting bagi hakim.
Manfaat  bagi  calon  mempelai  yang  akan  menikah  meskipun  pembatasan  usia perkawinan  belum  terpenuhi,  menjadi  pertimbangan  hakim  Pengadilan  Agama  Ponorogo dalam  menilai  permohonan  dispensasi  perkawinan,  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019. Maslahah ad-daruriyat menjelaskan pada prinsipnya bahwa semua  masalah  yang  berhubungan  dengan  kebutuhan  dasar  manusialah  yang  membawa masah atau harus diambil dan dilakukan.
Oleh  karena  itu,  dalam  memutuskan  suatu  izin  dispensasi  perkawinan,  pengadilan berwenang  untuk  memeriksa  alasan-alasan  permohonan  tersebut.  Pengadilan  dapat mengabulkan  permohonan  mafsadah  di  kemudian  hari  jika  permohonan  tersebut  mendesak dan  sesuai  dengan  kriteria  dan  keadaan  yang  telah  ditetapkan,  dan  jika  permohonan dispensasi perkawinan dapat dibuktikan.
Jika  ditelaah  melalui  kacamata  kaidah  fiqh  maslahah,  Hal  ini  sejalan  dengan pengertian  hukum  dispensasi  nikah  serta  konsep  kaidah  fiqih  maslahah  yang  menunjukkan bahwa  mencegah  kerugian  lebih  penting  daripada  memperoleh  keuntungan.  Dalam  hal  ini hakim  boleh  memutuskan  perkara  berdasarkan  ijtihadnya,  sepanjang  hukum  atau  hukum Islam tidak bertentangan atau mengatur perkara dengan pasti.
18 Drs. H. Misnan Maulana, Hasil Wawancara, Pengadilan Agama Ponorogo, 18 Oktober 2021.
19 Titik, Hasil Wawancara , Pengadilan Agama Ponorogo, 8 Februari 2021.
Hakim  dan  Permohonan  Dispensasi  Nikah  :  Analisis Maslahah Di  Pengadilan  Agama Ponorogo
Ada  berbagai  alasan  untuk  memikirkan  aspek  kemaslahatan.  Karena  alasan  paling umum untuk meminta dispensasi perkawinan adalah bahwa pasangan tidak dapat dipisahkan, bahwa  mereka  telah  berhubungan  seks,  dan  bahwa  mereka  hamil,  pengadilan  memiliki sedikit  pilihan  selain  menyetujuinya.  Keduanya  harus  divalidasi  dengan  cepat,  pikir  hakim, untuk menghindari pencemaran nama baik dan kerusakan agar segera disahkan.
Kehamilan  di  luar  nikah  merupakan  faktor  atau  alasan  paling  umum  berkembangnya dispensasi perkawinan. Alasannya karena pengaruh pergaulan bebas sekarang sudah meluas. Akibatnya,  hampir  semua  permohonan  dispensasi  nikah  dalam  situasi  hamil  di  luar  nikah dikabulkan  oleh  hakim,  karena  jika  tidak,  calon  bayi  akan  menghadapi  mafsadah.  Seperti yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  salah  satu  definisi  maslahah  adalah  menarik  atau mengambil  kemaslahatan,  yang  mengandung  makna  menolak  kejahatan. 20 Maslahah memiliki  beberapa  cabang,  tetapi  yang  digunakan  oleh  para  hakim  ini  disebut maslahah dariyah , di mana mengacu pada ketahanan hidup atau keturunan mereka serta mendapatkan nasab yang jelas.
Dalam situasi ini, hakim mengevaluasi beberapa kitab atau sumber hukum Islam untuk mencapai  putusan  yang  menguntungkan  pemohon  dispensasi  nikah.  Dalam  skenario  ini, masalah memainkan peran penting. Hampir menjadi konsensus di antara para ahli usul fikih bahwa tujuan utama syari'at Islam adalah untuk menentukan apa yang bermanfaat bagi umat manusia dan apa yang membawa kemudharatan bagi mereka.
Seperti  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  penulis  percaya  bahwa  memberikan dispensasi  pernikahan  dibenarkan  karena  mereka  hamil.  Hakim  menggunakan  ijtihad  untuk mengidentifikasi  manfaat  dalam  memutuskan  putusan,  selain  melihat  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Hal ini didukung oleh fakta bahwa ulama ushul fiqh percaya bahwa maslahah  mursalah  dapat  digunakan  sebagai  bukti  dalam  menegakkan  hukum,  untuk  apa maslahah mursalah digunakan dalam kasus ini.
Jadi,  berdasarkan  beberapa  alasan  di  atas,  tidak  semua  kasus  dispensasi  nikah  dapat menghasilkan  maslahah  tetapi    ada  juga  mafsadah.  Seperti  alasan  pengajuan  dispensasi karena  unsur  perjodohan,  di  mana  anaknya  belum  siap  menikah.  Faktor-faktor  tersebut berpotensi  menyebabkan  perceraian  karena  banyak  masalah  yang  muncul  setelah  menikah,
20 Rahmat Ilyas, “Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,” JPED (Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam)(Darussalam Journal of Economic Perspectives) 1, no. 1 (2015): 9–24.
antara lain masalah ekonomi, sosial, dan psikologis. Remaja yang belum siap secara fisik atau psikologis  untuk  menikah  sangat  rentan  terhadap  perceraian  di  usia  muda.  Akibatnya, tuntutan  perceraian  meningkat,  begitu  pula  dengan  banyaknya  pernikahan  dini,  ini  akan membawa mafsadah atau kemudharatan .
Adanya  aturan  seperti  pandangan  hakim  antara  pengingkaran  dan  pemberian  terkait dengan  penerapan  dispensasi  perkawinan  harus  dibenahi,  terutama  bagi  masyarakat  itu sendiri.  Tata  cara  pengajuan  dispensasi  perkawinan  di  Pengadilan  Agama  bagi  masyarakat tampak  begitu  sederhana,  seolah-olah  Hakim  Pengadilan  Agama  memberikannya  tanpa pertimbangan,  dan  satu-satunya  landasan  adalah  maslah.  Terlepas  dari  itu  tugas,  hakim Pengadilan  Agama  mempunyai  tugas,  pokok,  dan  fungsi  yang  bertujuan  untuk  memberikan keringanan,  perlindungan  hukum,  kemudahan,  dan  bekal  bagi  generasi  yang  akan  datang. Seperti  dalam  hal  mentalitas  atau  arahan  ketika  perkawinan  berlangsung  di  di  tengah masyarakat yang beragam.
Amar Putusan dan Dispensasi Nikah: Sebuah Analisis Maslahah Terhadap Keputusan Hakim Di Pengadilan Agama Ponorogo
Dalam  kenyataannya  atau  dalam  praktek,  mayoritas  para  pemohon  dispensasi perkawinan  di  Pengadilan  Agama  Ponorogo  adalah  anak-anaknya  yang  belum  berumur  18 tahun atau belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Meski di luar hukum yang berlaku,  orang  tua  pemohon  tetap  mengajukan  permohonan  ke  Pengadilan  Agama  agar anaknya bisa menikah dengan calonnya.
Menurut hemat penulis,  dalam hal  perkawinan usia muda, pertimbangan hakim dalam menolak  permohonan  dispensasi  anak  perlu  pertimbangan.  Karena  jika  hakim  mengizinkan kasus yang melibatkan anak yang dianggap belum dewasa, sikap hakim dalam kasus tersebut dianggap  cukup  buruk.  Hal  tersebut  dapat  meningkatkan  banyak  orang  tua  yang  ingin menikahkan anaknya di usia muda.
Dalam  keadaan  ini,  ada  banyak  skenario  yang  perlu  dipertimbangkan,  seperti kehamilan di luar nikah yang harus segera dinikahkan karena mempengaruhi garis keturunan anak  di  masa  depan,  serta  fakta  bahwa  kedua  belah  pihak  ingin  menikah  dan  telah merencanakan  upacara  pernikahan.  Dua  pembenaran  dalam  permohonan  dispensasi  nikah diperbolehkan  dan  ditentukan  karena  bermanfaat,  dan  jika  tidak  dikabulkan  akan mengakibatkan mafsadah . Seperti putusan Pengadilan Agama nomor 152/ Pdt. P/ 2020/ PA. Po.
Putusan  ini  didasarkan  pada  kenyataan  bahwa  pemohon  bermaksud  untuk mengawinkan  anaknya  dan  telah  terdaftar  di  KUA  Kabupaten  Ponorogo,  namun  ditolak karena  usia  putrinya  tidak  memenuhi  usia  minimum  untuk  menikah,  sesuai  dengan  putusan Pengadilan  Agama  Ponorogo  nomor  152/  Rev.  P/  2020/  PA.  po.  Akibatnya,  pemohon mengajukan  permohonan  izin  perkawinan  ke  Pengadilan  Agama  Ponorogo.  Permohonan tersebut  menyatakan  bahwa  pernikahan  ini  mendesak  karena  keduanya  sudah  saling  kenal selama sekitar tiga tahun dan anak pemohon sedang hamil delapan bulan pada saat itu. 21
Hakim  memutuskan  untuk  mengizinkan  kedua  calon  pengantin  menikah  karena pemohon  sedang  hamil  8  bulan,  sebagaimana  dijelaskan  di  atas.  Karena  jika  mereka  tidak segera  menikah,  maka  akan  mengakibatkan  madharat  yang  lebih  besar,  memungkinkan mereka untuk melakukan perzinahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Mereka juga akan menghadapi  sanksi  sosial  dari  masyarakat,  seperti  dikucilkan  karena  hamil  tanpa  suami, sehingga mereka adalah pilihan terbaik bagi kedua belah pihak.
Sepeeti  kasus  tersebut  jika  tidak  diberikan  dispensasi  maka  akan  berdampak  panjang. Jadi  hakim  memikirkan  tentang  usia  saja.  Jika  ditolak  atau  diberikan  dispensasi,  maka  si wanita akan menderita dua kali, pertama, calon istrinya hamil, dan setelah melahirkan, maka status  anak  tidak  jelas  karena  perkawinannya  tidak  sah.  Majelis  hakim  adalam  mengambil keputusan berdasarkan pendapat  para ahli  Fiqhiyah,  yang diharapkan dapat  menguntungkan kedua pemohon.
Mengenai  masalah  penetapan  dispensasi  dalam  perkara  152/Pdt.P/2020/PA.Po  yang diputus  oleh  majelis  hakim  Pengadilan  Agama  Ponorogo,  keuntungan  yang  bisa  diperoleh adalah  pernikahan  pemohon  dapat  diakui,  sehingga  membawa  manfaat  bagi  calon  keluarga, khususnya anak dari perkawinan tersebut.
Akibatnya,  dalam  memutuskan  permohonan  dispensasi  nikah,  hakim  Pengadilan Agama Ponorogo akan mempertimbangkan manfaat bagi calon pengantin yang akan menikah meskipun batas usia perkawinan tidak terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019. Karena  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  kebutuhan  dasar manusia memberikan maslahah atau kebaikan, menurut doktrin maslahah ad-daruriyat harus diambil dan dilakukan. Oleh karena itu, dalam memutuskan suatu izin dispensasi perkawinan, hakim  berwenang  untuk  memeriksa  alasan-alasan  permohonan  tersebut.  Jika  permohonan diajukan  sesuai  dengan  kriteria  dan  keadaan  yang  ditetapkan,  serta  permohonan  dispensasi
21 Putusan, Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Po, Pengadilan Agama Ponorogo, 29 Oktober 2021.
nikah bersifat mendesak dan dapat dibuktikan, maka hakim dapat mengizinkan permohonan dispensasi nikah agar tidak terjadi mafsadah di kemudian hari.

## PENUTUP
Dalam penelitian ini penulis dapat menyimpulkan: pertama, pertimbangan hakim merupakan faktor terpenting dalam menghasilkan putusan yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan  keuntungan  bagi  semua  pihak  yang  terlibat.  Sedangkan  pemberian  dispensasi  nikah sesuai dengan maksud dan tujuan Maslahah Mursalah , antara lain memberikan kemaslahatan bagi calon suami istri dan menghindari zina yang dilarang agama. Kedua, Setiap keputusan atau penetapan yang dibuat oleh hakim dalam suatu perkara harus mempunyai dasar hukum yang  didasarkan  pada  alasan-alasan  hukum.  Karena  Peradilan  Agama  adalah  domain  umat Islam,  maka  dasar  hukum  yang  digunakan  untuk  masalah  dispensasi  nikah  ini  adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang batasan usia untuk menikah. Hakim  dalam  menentukannya  juga  berdasarkan  prinsip  fiqhiyah.  Maka  untuk  menghindari persepsi  negatif  masyarakat,  kemungkinan  terjadinya  hal-hal  yang  tidak  diinginkan,  dan mafsadat yang lebih besar dari keduanya, mereka harus segera menikah. Akibatnya, putusan hakim dalam kasus dispensasi nikah mengikuti asas mashlahah.

## DAFTAR RUJUKAN
Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah, 2013.
Departemen Agama, RI. “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.” Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Depag RI , 2000.
Dokumen Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020.
Harisudin, M Noor. “Pengantar Ilmu Fiqh,” 2019.
Ilyas, Rahmat. “Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.” JPED (Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam)(Darussalam Journal of Economic Perspectives) 1, no. 1 (2015): 9–24.
Imron, Ali. “Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur.”
Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 13, no. 2 (2013): 253–72.
Jafar, Wahyu Abdul. “Kerangka Istinbath Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam.” Istinbath: Jurnal Hukum 13, no. 1 (2016): 89–108.
Safala, Udin. Eksemplar Hukum Islam Indonesia:(Perspektif Jasser Auda) . CV Nata Karya, 2019.
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqhi  Jilid 1 . Jakarta: Kencana, 2008.