## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA PEKANBARU
Syaifullah Yophi Ardianto
Villa Melati Permai Blok I No.2 Delima Tampan Pekanbaru
Abstrak Abstract Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “setiap orang berhak   untuk   hidup   serta   berhak mempertahankan   hidup   dan kehidupannya” dan Pasal 28B ayat (2)   Undang-Undang   Dasar   1945 yang   berbunyi   :   “Setiap   anak berhak   atas   kelangsungan   hidup, tumbuh,   dan   berkembang   serta berhak   atas   perlindungan   dari kekerasan   dan   diskriminasi. Semakin   berkembangnya   zaman maka semakin banyak pula tindak pidana   yang   terjadi.   Salah   satu contoh tindak pidana yang akhir- akhir ini terjadi yaitu perdagangan anak.   Beberapa   faktor   yang melatarbelakangi
terjadinya perdagangan   anak   di   Kota Pekanbaru,   diantaranya   yaitu Faktor Ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor Pendidikan.
Section 28 A of Constitution 1945 sounding:   each   and   everyone   is entitled to live and also is entitled to live on and his life and section 28   B   article   2   Constitution   1945 sounding: every child are entitled to for continuity of life, grow, and expand and also are entitled to for protection   from   hardness   and discrimination.  The   continued development   of  the   time  so   the more  crime  is   happening.  One example of a crime that happened recently  is  the   trafficking   of children  Several   factors   are behind the  trafficking of  children in the city of  Pekanbaru,  among which   are  economic  factors, environmental   factors, and education factors
Kata Kunci : Perdagangan Anak, Perlindungan Anak

## A. Pendahuluan
Setiap   warga   negara   mempunyai   kedudukan   yang   sama   dalam peraturan perundang-undangan baik mengenai hak maupun kewajiban. Berbicara mengenai hak sebagaimana diatur dalam Pasal 28A Undang-
Undang  Dasar  1945 yang  berbunyi : “setiap  orang  berhak  untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Setiap anak berhak atas   kelangsungan   hidup,   tumbuh,   dan   berkembang   serta   berhak   atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Secara   universal   anak   mempunyai   hak   asasi   manusia   yang dilindungi   hukum,   bahkan   berlaku   sejak   dalam   kandungan,   karena   itu anak   juga   berhak   mendapat   perlindungan   hukum   atas   segala   kegiatan yang   mengarah   pada   pertumbuhan   maupun   perkembangan   di   masa mendatang.   Agar   semua   berjalan   sesuai   dengan   hak   universal   anak, diperlukan   kebersamaan   semua   pihak,   sehingga   tahun   2015   program menciptakan anak sehat bisa menjadi kenyataan, apalagi UU No. 23/2002 menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua memunyai tanggung jawab pemeliharaan dan perlindungan anak.
Dimana Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang bersifat apriori dan   merupakan   anugerah   dari   dzat   maha   pencipta,   yakni   Tuhan   Yang Maha   Esa   sejak   manusia   ada   atau   dilahirkan.   Karena   itu   HAM   dan perlindungan   HAM   sangat   erat   kaitannya   dengan   eksistensi   manusia sebagai hamba Tuhan yang paling sempurna di antara makhluk-Nya yang lainnya.
Senada   dengan   pengaturan   dalam   Undang-Undang   Dasar   1945, Hak   Asasi   Manusia   juga   diatur   dalam   Undang-Undang   Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1, pasal 3, pasal 4, pasal 20, pasal 71 dan pasal 72 yang berbunyi sebagai berikut, Pasal 1 :
“Setiap   orang   dilahirkan   bebas   dengan   harkat   dan   martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani   untuk   hidup   bermasyarakat,   berbangsa,   dan   bernegara dalam   semangat   persaudaraan.   Setiap   orang   berhak   atas pengakuan,   jaminan,   perlindungan   dan   perlakuan   hukum   yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.
Pasal 3 :
“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.
Pasal 4 :
“Hak   untuk   hidup,   hak   untuk   tidak   disiksa,   hak   kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang  berlaku  surut adalah hak asasi  manusia  yang  tidak  dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun”.
Pasal 20 :
“Tidak   seorang   pun   boleh   diperbudak   atau   diperhamba.
Perbudakan atau perhambaan,  pedagangan budak, perdagangan wanita,   dan   segala   perbuatan   berupa   apapun   yang   tujuannya serupa, dilarang”.
Pasal 71 dan 72 :
“Pemerintah   wajib   dan   bertanggung   jawab   menghormati, melindungi,   menegakkan,   dan   memajukan   hak   asasi   manusia yang   diatur   dalam   undang-undang   ini,   peraturan   perundangan lain, dan hukum internasional tentang  hak asasi  manusia yang diterima   oleh   negara   Republik   Indonesia.   Kewajiban   dan tanggung   jawab   Pemerintah   tersebut   meliputi   langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain”.
Dari   beberapa   pasal   diatas,  Undang-Undang   Republik   Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, maka dapat kita lihat bahwa setiap manusia hendaklah menghormati hak asasi manusia yang lain,   tidak   boleh   melakukan   diskriminasi   terhadap   sesama   manusia apalagi   perbuatan   yang   terkategori   sebagai   tindak   pidana.  Semakin berkembangnya  zaman   maka   semakin   banyak   pula   tindak   pidana  yang terjadi.
Salah satu contoh tindak pidana yang akhir-akhir ini terjadi yaitu perdagangan   orang.   Hal   ini   dikarenakan   tingkat   kemiskinan   semakin
meningkat, sehingga orang akan berusaha apa saja untuk memperbaiki taraf hidup. Namun hal ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin   mengambil   keuntungan   dari   hal   tersebut,   misalnya   saja   banyak pelaku perdagangan orang  berkedok sebagai orang yang ingin membantu dengan   cara   merekrut   dan   mengirim   tenaga   secara   independen,   baik secara   individu   maupun   kelompok.   Selain   itu,   banyak   juga   dari   agen perekrut   tenaga   kerja   atau   Perusahaan   Jasa   Tenaga   Kerja   Indonesia (PJTKI)   yang   membayar   agen/calo   (perorangan)   untuk   mencari perempuan   atau   anak   yang   ingin   bekerja   di   luar   negeri.   Tetapi   bukan kesejahteraan   yang   mereka   dapatkan   melainkan   malah   kesengsaraan. 1
Kemajuan   teknologi   informasi,   komunikasi   dan   transportasi   yang mengakselerasi   terjadinya   globalisasi,   juga   dimanfaatkan   oleh   pelaku kejahatan   untuk   menyelubungi   perbudakan   dan   penghambaan   itu   ke dalam   bentuknya   yang   baru   yaitu   perdagangan   orang   ( trafficking   in persons ), yang beroperasi secara tertutup dan bergerak di luar hukum.
Pelaku   perdagangan   orang   ( trafficker )   yang   dengan   cepat   berkembang menjadi   sindikasi   lintas   batas   negara,   dengan   sangat   halus   menjerat mangsanya,   tetapi   dengan   sangat   kejam   mengeksploitasinya   dengan berbagai   cara   sehingga   korban   menjadi   tidak   berdaya   untuk membebaskan diri.
Perdagangan   orang   khususnya   perdagangan   wanita   dan   anak merupakan suatu kejahatan yang banyak terjadi baik di tingkat nasional maupun   internasional.   Perdagangan   anak   dengan   jaringan   sindikatnya memiliki   bentuk   dan   tujuan   yang   beragam,   seperti   pola   untuk   tujuan seksual atau prostitusi, untuk pembantu rumah tangga, untuk tenaga kerja wanita, pengedar narkoba, perkebunan, pengamen dan lain sebagainya. Yang jelas dalam perdagangan anak selalu ada unsur eksploitasi ekonomi maupun   seksual,   merampas   kebebasan   dan   merendahkan   martabat manusia.
1 Website Pantau Peradilan;  http//www.pantauperadilan.com.
Perdagangan   wanita   dan   anak   di   Indonesia   merupakan   masalah yang   sangat   kompleks.   Wanita   dan   Anak-anak   yang   diperdagangkan bekerja   dengan   jam   kerja   relatif   panjang   dan   rawan   kekerasan   fisik, mental,   dan   seksual.   Mereka   tidak   mempunyai   dukungan   atau perlindungan minimal dari pihak luar. Kesehatan mereka juga terancam oleh infeksi seksual, perdagangan alkohol dan obat-obatan terlarang.
Perdagangan   orang   itu   sendiri   telah   ada   sejak   tahun   1949   yaitu sejak ditandatangani Convention on Traffic in Person (Konvensi tentang Perdagangan   Orang).   Hal   ini   kemudian   berkembang   ketika   banyak laporan   tentang   terjadinya   tindakan   perdagangan   perempuan   pada Beijing   Plat   Form   of   Action yang   dilanjutkan   dengan Convention   on Elimination of All Form of Descrimination Agains Women (CEDAW) dan telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan segala Bentuk Deskriminasi terhadap Perempuan. Kemudian   dipertegas   dalam   agenda Global   Alliance   Agains   Traffic   in Women atau  disingkat dengan GAATW (Persekutuan Sedunia terhadap Perdagangan Wanita) di Thailand tahun 1994. 2
Definisi   tentang   perdagangan       perempuan     menurut   GAATW adalah :
“Semua   usaha   atau   tindakan   yang   berkaitan   dengan   perekrutan, tranportasi   di   dalam   atau   melintas   perbatasan,   pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan   penipuan   atau   tekanan   termasuk   penggunaan   atau ancaman   penggunaan   dan   kekerasan   atau   penyalahgunaan kekerasan   atau   lilitan   hutang   dengan   tujuan   untuk   menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang   tidak   diinginkan   (domestik,   seksual   atau reproduktif )   dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan di dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali”.
Oleh   karena   itu,   Pemerintah   Indonesia   sampai   saat   ini     terus meningkatkan   komitmennya   untuk   mensejahterakan   kehidupan   bangsa melalui   upaya-upaya   yang   diselenggarakan   secara   konsisten   dan
2 Website Trafficking Persons; http//www.traffickingpersons.co.id.
berkelanjutan   dalam   melindungi   warga   negaranya   antara   lain   dari praktek-praktek   perdagangan   orang   dan   bentuk-bentuk   eksploitasi lainnya.  Adapun   salah   satu   komitmen   yang   dilakukan   oleh   pemerintah Indonesia   yaitu   diwujudkan   dalam   bentuk   Keputusan   Presiden   No.   88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A) serta pembentukan Gugus Tugas Lintas Sektoral untuk implementasinya dan telah menggiatkan pemberantasan perdagangan orang secara lebih terencana, terintegrasi dengan langkah- langkah untuk mengatasi akar masalahnya yaitu kemiskinan, kurangnya pendidikan   dan   keterampilan,   kurangnya   akses,   kesempatan   dan informasi serta nilai-nilai sosial budaya yang lebih mementingkan kaum perempuan. 3
Ada   beberapa   upaya   perlindungan   hukum   yang   dilakukan   oleh pemerintah  Indonesia  antara lain  melalui  pembinaan   Undang-  Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang   dan   Undang-Undang   No.   13   tahun   2006   tentang   Perlindungan Saksi   dan   Korban.   Kedua   aturan   tersebut   termasuk   peraturan   baru sehingga   belum   terlihat   efektifitas   dari   peraturan   tersebut.   Adapun definisi Perdagangan orang menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah:
“tindakan   perekrutan,   pengangkutan,   penampungan,   pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan   kekerasan,   penculikan,   penyekapan,   pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang   atau   memberi   bayaran   atau   manfaat,   sehingga  memperoleh persetujuan   dari   orang   yang   memegang   kendali   atas   orang   lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.
Selain kedua undang-undang tersebut undang-undang yang terkait dengan perizinan dan persyaratan untuk menjadi tenaga kerja di dalam
3 Website Human Trafficking; ttp//www.human_trafficking.com.
atau   luar   negeri   atau   bepergian   ke   luar   negeri,   yaitu:   Undang-Undang Nomor   13   Tahun   2003   tentang   Ketenagakerjaan   dan   Undang-Undang Nomor  39   Tahun   2004   tentang   Penempatan   dan   Perlindungan   Tenaga Kerja di Luar  Negeri. Hal ini dimaksudkan untuk  mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korbannya.
Seperti yang kita ketahui perempuan dan anak adalah yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang, menempatkan mereka   pada posisi   yang   sangat   beresiko   khususnya   yang   berkaitan   dengan kesehatannya   baik   fisik   maupun   mental   spiritual,   dan   sangat   rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan yang tak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual termasuk HIV/AIDS. Kondisi perempuan dan anak yang seperti   itu  akan  mengancam  kualitas  Ibu  Bangsa dan  generasi   penerus bangsa Indonesia.
Jumlah korban perdagangan orang sesuai data Deplu mencapai 2,5 juta orang pertahun. Korban ini berasal dari 127 negara dan dijual ke 137 negara.   Kasus   yang   paling   besar   adalah   eksploitasi   seksual   dan   kasus penjualan anak-anak dan wanita. 4
Pengguna   ( user )   perdagangan   orang   baik   yang   secara   langsung mengambil   keuntungan   dari   korban,   maupun   yang   tidak   langsung melakukan eksploitasi, antara lain adalah :
1. Germo   dan   pengelola   rumah   bordil   yang   membutuhkan perempuan dan anak-anak untuk dipekerjakan sebagai pelacur.
2. Laki-laki   hidung   belang,  pengidap pedofilia dan   kelainan   seks lainnya   serta   para   pekerja   asing   ( ekspatriat )   dan   pebisnis internasional yang tinggal sementara di suatu negara.
3. Para pengusaha yang membutuhkan pekerja anak yang murah, penurut, mudah diatur dan mudah ditakut-takuti.
4. Pengusaha bisnis hiburan yang memerlukan perempuan muda untuk   dipekerjakan  di  panti  pijat, karaoke   dan  tempat-tempat hiburan lainnya.
5. Para pebisnis di bidang pariwisata yang juga menawarkan jasa layanan wisata seks.
6. Agen penyalur tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab.
4 Batam Pos, 8 Agustus 2007, 1
7. Sindikat   narkoba   yang   memerlukan   pengedar   baru   untuk memperluas jaringannya.
8. Keluarga   menengah   dan   atas   yang   membutuhkan   perempuan dan anak untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga.
9. Keluarga yang ingin mengadopsi anak.
10. Laki-laki   Cina   dari   luar   negeri   yang   menginginkan   perempua tradisionil” sebagai pengantinnya. 5
Akibat   lemahnya   perlindungan   hukum   dan   sosial   terhadap   anak ditambah   sistem   budaya   di   masyarakat   menjadikan   posisi   anak   sangat rentan   terhadap   ancaman   dan   serangan   kekerasan,   baik   fisik,   seksual maupun   psikologis   serta   meningkatnya   perdagangan   orang   khususnya anak,   menjadikan   kekerasan   terhadap   anak   cenderung   meningkat mengutip   data   yang   dihimpun   Progressia   tahun   2005, prevalensi atau kecenderungan peningkatan korban seks komersial korban perdagangan orang berkisar antara 130.000 sampai 240.000 orang. Sedangkan buruh migran   yang   berpotensi   menjadi   korban   perdagangan   orang   berkisar antara 1,4 juta sampai 2,1 juta orang. 6
Begitu pula halnya yang terjadi di Kota Pekanbaru sebagai ibukota dari Provinsi Riau yang letak geografisnya berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia, menjadikan daerah ini sebagai daerah tujuan perdagangan anak dan perempuan ( trafficking ). Sebagian korban perdagangan  manusia itu  berasal dari  Pulau  Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Sumatera Utara. Para korban dibawa ke Riau dengan menggunakan transportasi, baik darat maupun udara. Korban trafficking yang kebanyakan anak baru gede (ABG) itu sebagian “diekspor” melalui Pelabuhan   Dumai.   Sedangkan   sebagian   lagi   dijadikan   pekerja   seks komersial   (PSK)   di   Lokalisasi   Teleju   (Pekanbaru),   Buang   Sampah (Dumai), Duri 13 (Duri) dan sejumlah daerah tingkat II di Riau. Akhir Mei 2006 lalu, misalnya, aparat Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Pekanbaru mendapat   kabar   daerahnya   dijadikan   tujuan   sindikat trafficking .
5 Website Jurnal Perempuan;  http//www.jurnalperempuan.com.
6 E. Maruapey, “ Trafficking Perangkap Maut Bagi Wanita & Anak-anak ”, Forum Hukum Volume 4 No. 3, 2007
Sebanyak   29   ABG   berasal   dari   Kabupaten   Kendal,   Jawa   Tengah   yang berada dalam sekapan kawanan pelaku perdagangan manusia. Polisi terus melakukan   upaya   pencarian   para   ABG   tersebut,   sekaligus   berusaha meringkus para pelaku. Beberapa orang dari korban dapat diselamatkan. Sementara itu, praktik perdagangan wanita di bawah umur (anak) tersebut terbongkar   setelah   salah  seorang   dari   para  korban   berhasil  meloloskan diri.   Diah   Indah   Permata   Sari   (15)   sebelumnya   diselamatkan   warga   di Jalan Gelora, Kelurahan Sidomulyo Barat. 7
Sebelum diselamatkan  warga, Diah mengaku baru saja kabur  dari sebuah   bus   yang   mengangkut   mereka   dari   Kendal.   Dalam   bus   yang dikawal sejumlah pria berbadan kekar dan menggunakan penutup wajah tersebut, berisi 29 ABG. Saat kabur, Diah bersama dua temannya bernama Lailatul Dorifah (15) dan Fitroh Sulistiani (15). Namun, ia tak tahu nasib kedua teman sekolahnya di MTs Brongsang, Kaliwungu, Kendal itu. Ada kemungkinan keduanya kembali tertangkap, sebab saat kabur Fitri juga dikejar-kejar penyekapnya.
Rapinya   jaringan   pelaku   perdagangan   manusia   membuat pengungkapan perkara ini sulit dilakukan. Kondisi itu diperparah dengan lemahnya upaya aparat penegak hukum dalam menelisik perkara tersebut. Korban trafficking ini pada umumnya merupakan kalangan wanita yang berumur   16   sampai   20   tahun.   Mereka   diperjualbelikan   sebagai   objek pemuas nafsu pria hidung belang. Modus trafficking ini biasanya dengan menawarkan   pekerjaan   pada   korban.   Korban-korban trafficking pada umumnya tidak berani mengungkapkan masalah yang menimpa mereka sebab   rasa   malu   yang   begitu   besar.   Selain   itu,   kurang   sigapnya   aparat penegak   hukum   dalam   menelisik   perdagangan   manusia,   juga   menjadi faktor   yang   semakin   mempersulit   pengungkapan   perkara   tersebut. Padahal, perdagangan manusia ini adalah extra ordinary crime atau jenis kejahatan yang seharusnya mendapat perhatian dan penanganan khusus.
7 Harian Umum Sore, 26  Desember 2006
Satu yang teranyar adalah kasus Ayu (17). Warga Jalan Singgalang Alam Mayang Pekanbaru itu, pertengahan September lalu, diperdagangkan oleh Khairul.   Ia   ditawari   untuk   bekerja   di   sebuah   restoran.   Namun kenyataannya, ia malah dipaksa melayani nafsu seks beberapa pria yang sebelumnya   sudah   melakukan   transaksi   dengan   Khairul.   Oleh   karena masih banyaknya dijumpai perdagangan sex di hotel-hotel terutam diKota Pekanbaru, dimana kebanyakan dari mereka berusia 14 sampai 17 tahun. Untuk   itu   diharapkan   kepada   Pemerintah   Pekanbaru   mampu menghapuskan   segala   bentuk   kekerasan   terhadap   anak,   pekerjaan terburuk   untuk   anak   dan   aksi   perdagangan   anak   serta   eksploitasi pekerjaan sex terhadap anak.
Dari apa yang digambarkan di atas, maka untuk melindungi anak dari korban perdagangan manusia yang bisa saja  menempatkan mereka pada   posisi   yang   sangat   beresiko   khususnya   yang   berkaitan   dengan kesehatannya baik fisik maupun mental spiritual, yang mana hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor   39   Tahun   1999   tentang   Hak   Asasi   Manusia.   Untuk   itu   perlu dilakukan suatu kajian yang dapat memberikan masukan untuk pembuat kebijakan perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak di   Kota   Pekanbaru,   karena   sejak   tahun   2008   Provinsi   Riau   sudah mempunyai   Rancangan   Peraturan   Daerah   tentang   Perdagangan   Orang yang   sampai   saat   ini   belum   disahkan   menjadi   Peraturan   Daerah. Berdasarkan   hal   tersebut   diatas,   rasanya   perlu   dilakukan   penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru.
.

## B.  Identifikasi dan Perumusan Masalah
Berdasarkan   uraian   di   atas   maka   peneliti   dapat   merumuskan permasalahannya menjadi:
1. Apakah   faktor   yang   melatarbelakangi   terjadinya   perdagangan anak di Kota Pekanbaru ?
2. Bagaimanakah  perlindungan   hukum   terhadap   anak   sebagai korban   dari   tindak    pidana   perdagangan   orang   di   Kota Pekanbaru ?

## C. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Perdagangan Anak di Kota Pekanbaru
Perdagangan anak merupakan suatu kejahatan yang banyak terjadi baik di tingkat nasional maupun internasional. Perdagangan anak dengan jaringan sindikatnya memiliki bentuk dan tujuan yang beragam, seperti pola untuk tujuan seksual atau prostitusi, untuk pembantu rumah tangga, untuk tenaga kerja wanita, pengedar narkoba, perkebunan, pengamen dan lain   sebagainya.   Yang   jelas   dalam   perdagangan   anak   selalu   ada   unsur eksploitasi   ekonomi   maupun   seksual,   merampas   kebebasan   dan merendahkan martabat manusia.
Perdagangan anak di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks.   Anak-anak   yang   diperdagangkan   bekerja   dengan   jam   kerja relatif panjang dan rawan kekerasan fisik, mental, dan seksual. Mereka tidak mempunyai dukungan atau perlindungan minimal dari pihak luar. Kesehatan   mereka   juga   terancam   oleh   infeksi   seksual,   perdagangan alkohol dan obat-obatan terlarang.
Oleh   karena   itu,   pemerintah   Indonesia   sampai   saat   ini     terus meningkatkan   komitmennya   untuk   mensejahterakan   kehidupan   bangsa melalui   upaya-upaya   yang   diselenggarakan   secara   konsisten   dan berkelanjutan   dalam   melindungi   warga   negaranya   antara   lain   dari praktek-praktek   perdagangan   orang   dan   bentuk-bentuk   eksploitasi lainnya.  Adapun   salah   satu   komitmen   yang   dilakukan   oleh   pemerintah Indonesia   yaitu   diwujudkan   dalam   bentuk   Keputusan   Presiden   No.   88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A) serta pembentukan Gugus Tugas Lintas Sektoral untuk implementasinya dan telah menggiatkan pemberantasan
perdagangan orang secara lebih terencana, terintegrasi dengan langkah- langkah untuk mengatasi akar masalahnya yaitu kemiskinan, kurangnya pendidikan   dan   keterampilan,   kurangnya   akses,   kesempatan   dan informasi serta nilai-nilai sosial budaya yang lebih mementingkan kaum perempuan. 8
Secara   universal   anak   mempunyai   hak   asasi   manusia   yang dilindungi   hukum,   bahkan   berlaku   sejak   dalam   kandungan,   karena   itu anak   juga   berhak   mendapat   perlindungan   hukum   atas   segala   kegiatan yang   mengarah   pada   pertumbuhan   maupun   perkembangan   di   masa mendatang. Agar semua berjalan sesuai dengan hak-hak universal anak, diperlukan   kebersamaan   semua   pihak,   sehingga   tahun   2015   program menciptakan anak sehat bisa menjadi kenyataan, apalagi UU No. 23/2002 telah menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang   tua   memunyai   tanggung   jawab   terhadap   pemeliharaan   dan perlindungan anak.
Akibat   lemahnya   perlindungan   hukum   dan   sosial   terhadap   anak ditambah   sistem   budaya   di   masyarakat   menjadikan   posisi   anak   sangat rentan   terhadap   ancaman   dan   serangan   kekerasan,   baik   fisik,   seksual maupun   psikologis   serta   meningkatnya   perdagangan   orang   khususnya anak,   menjadikan   kekerasan   terhadap   anak   cenderung   meningkat mengutip   data   yang   dihimpun   Progressia   tahun   2005, prevalensi atau kecenderungan peningkatan korban seks komersial korban perdagangan orang berkisar antara 130.000 sampai 240.000 orang. Sedangkan buruh migran   yang   berpotensi   menjadi   korban   perdagangan   orang   berkisar antara 1,4 juta sampai 2,1 juta orang. 9
Ada beberapa faktor yang faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan anak di Kota Pekanbaru, diantaranya yaitu :
8 Website Human Trafficking;  http//www.human_trafficking.com
9 E. Maruapey, Op.Cit, hlm. 93

## 1. Faktor Ekonomi
Salah   satu   faktor   yang   paling   dominan   menjadi   penyebab terjadinya perdagangan anak di Kota Pekanbaru  adalah faktor ekonomi.  Faktor   ekonomi   keluarga   dapat   berpengaruh   positif dan  negatif  terhadap  tumbuh kembangnya  anak  dalam  rumah tangga. Hal ini disebabkan   karena keluarga mempunyai fungsi yang   banyak   sekali  terhadap   perkembangan   keluarga. Sebenarnya   keluarga   mempunyai   fungsi   yang   tidak   hanya terbatas   selaku   penerus  keturunan   saja.  Di   bidang   pendidikan keluarga   merupakan   sumber   pendidikan   utama   karena   segala pengetahuan dan kecerdesan intelektual manusia pertama dari orang   tua   dan   anggota   keluarga   sendiri,   keluarga   merupakan produsen   dan   konsumen   sekaligus   dan   harus   mempersiapkan dan menyediakan segala kebutuhan sehari-hari seperti sandang dan   pangan.   Setiap   anggota   keluarga   dibutuhkan   dan   saling membutuhkan satu sama lain. Supaya mereka dapat hidup lebih tenang. Hasil kerja mereka, dinikmati bersama. 10
Untuk   mencukupi   kebutuhan-kebutuhan   keluarga   dilakukan oleh kedua orang tua karena terdorong oleh rasa tanggung jawab untuk   meningkatkan   taraf   hidup   keluarga.   Untuk   memenuhi kebutuhan   keluarga   yang   mempunyai   tanggung   jawab   kedua pihak   jarang   mendapatkan   masalah   yang   besar.   Dengan demikian   kebutuhan   hidup   keluarga   tidak   dapat   dipenuhi dengan   baik,   segenap   upaya   telah   dilakukan   oleh   orang   tua, namun nasib menentukan lain bahwa kebutuhan keluarga masih belum   dapat   dipenuhi   secara   baik.   Kesulitan   ekonomi   bisa menyebabkan   mulai   dari   ketidakharmonisan   dalam   rumah tangga, karena kebutuhan yang semakin meningkat sedangkan penghasilan malah justru menurun, menyebabkan anggota yang ada   dalam   keluarga   termasuk   anak   untuk   mencari   nafakh membating   tulang,   sehingga   apapun   dilakukan   untuk   mencari sesuap nasi memenuhi kebutuhan hidup, sehingga memudahkan para   pelaku   perdagangan   manusia   memanfaatkan   situasi tersebut dan melakukan perdaganang orang termasuk anak.
b.   Faktor Lingkungan
Lingkungan adalah suatu kondisi baik berupa, benda, keadaan dan pengaruh yang terdapat pada ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup yang termasuk di dalamnya manusia   itu   sendiri.   Lingkungan   sosial   akan   memberikan pengaruh   yang   lebih   banyak   terhadap   seseorang   terutama terhadap   perkembangan   pribadi   anak.   Menurut   Zahara   Idris Lingkungan   sosial   memberikan   pengaruh   yang   besar   sekali terhadap pembentukan sifat-sifat kepribadian seperti sifat jujur,
10 Singgih Gunarsa, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja , Rajawali Pers, Jakarta, 1976, hlm.11
gembira,  dapat  dipercaya,   dan   lain   sebagainya,   serta   terhadap kepercayaan nilai sikap.
Perdagangan   anak   bisa   saja   terjadi   karena   lingkungan   tempat tinggal   mereka   ada   yang   melakukan   hal   tersebut.   Karena perhatian   lingkungan   yang   kurang   sehingga   menyebabkan   si anak tidak mendapatkan perhatian dan melakukan hal-hal yang salah serta dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan orang. 11
2. Faktor Pendidikan
Terkadang   ini   juga   merupakan   faktor   penyebab   terjadinya perdagangan   anak,   karena   semakin   rendahnya   pendidikan seseorang,   semakin   mudah   untuk   dipengaruhi   oleh   para pedagang anak. Karena sedikit banyaknya pendidikan biasanya mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan.

## D. Perlindungan  Hukum   terhadap  Anak  Sebagai  Korban  dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru
Upaya-upaya  perlindungan   hukum   dan  penanggulangan   kejahatan perdagangan anak di Kota Pekanbaru telah banyak dilakukan, yang mana upaya-upaya yang dilakukan itu dapat dibagi ke dalam 2 garis besar, yakni upaya preventif dan upaya represif.
1.
Upaya Preventif
Sebagai   semboyan   dari   ilmu   pengetahuan   kriminologi   yakni “ Mencegah   kejahatan   adalah   lebih   baik   daripada   mencoba mendidik   penjahat   menjadi   orang   baik   kembali”, dengan demikian merupakan  motivasi  terhadap aparat Kepolisian  Kota Pekanbaru untuk lebih meningkatkan lagi upaya pencegahan. 12
Adapun   langkah-langkah   yang   diambil   oleh   aparat   Kepolisian Kota   Pekanbaru   dalam   mencegah   terjadinya   kejahatan
11 Zahara Idris, Dasar-dasar Kependidikan, Angkasa Raya, Padang, 1987, hlm.23
12 R. Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal ” Jakara, Penerbit Pusataka.
perdagangan   anak   dan   gangguan   Kamtibmas   pada   umumnya, antara lain sebagai berikut :
a.
Melaksanakan
Patroli Mengadakan patroli merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, yang mana aparat   Kepolisian   langsung   terjun   ke   masyarakat   dan bergabung   dalam   menjaga   keamanan   dan   meningkatkan ketertiban.   Dengan   mengadakan   patroli   seperti   ini,   aparat kepolisian dapat mengetahui dan menangani secara langsung sesuai dengan mandat yang telah diberikan kepadanya.
Tempat-tempat   atau   daerah-daerah   yang   dilakukan   patroli merupakan  daerah  yang   rawan  dan  selalu  terjadi  peristiwa- peristiwa pidana baik pelanggaran maupun kejahatan. Jenis patrolipun dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing, diantaranya :
1) Patroli   rutin, yaitu patroli yang dilakukan secara terus-menerus, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 2) Patroli   selektif, yaitu patroli yang dilakukan pada daerah-daerah tertentu atau   daerah   yang   disangka   sering   terjadi   gangguan kamtibmas. 3) Patroli
insedentil,   yaitu   patroli   yang   dilaksanakan   pada   tempat- tempat terjadinya kejadian perkara (TKP).
Kegiatan patroli yang dilakukan oleh aparat kepolisian di   jajaran   Kepolisian   Kota   Pekanbaru   dilakukan   dengan berjalan   kaki   untuk   daerah-daerah   yang   tidak   mudah terjangkau   atau   dengan   menggunakan   sarana   transportasi seperti kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat.
Adapun   daerah   atau   tempat   yang   dilakukan   patroli, baik   secara   rutin,   selektif   maupun   insidentil   mencakup daerah-daerah tertentu, seperti : tempat hiburan, jalan raya dan   pelabuhan.   Daerah   atau   tempat-tempat   patroli   yang mempunyai   target  tertinggi   adalah   di  pelabuhan.  Kemudian target   patroli   berikutnya   seperti   tempat   hiburan   dan   jalan Untuk   daerah   yang   belum   mencapai   target,   yang   menjadi faktor   penghambatnya   adalah   karena   jauhnya   daerah jangkauan,  serta  masih kurangnya  sarana yang   dimilki  oleh Kota Pekanbaru. Adapun hasil yang didapatkan dari patroli ini yaitu dapat mengurangi dan mengatasi kejahatan atau tindak pidana   yang   terjadi   di   Kota   Pekanbaru,   diantaranya dibekuknya   pelaku   atau   pengedar   narkoba,   pelaku perdagangan   orang   baik   itu   perdagangan   wanita   maupun perdagangan anak atau bayi, pelaku pencurian, penggelapan, dan lain-lain.
b.
Dibentuknya Polmas (Polisi Masyarakat) Salah satu cara yang dilakukan oleh aparat kepolisian yaitu dengan dibentuknya Polmas (Polisi Masyarakat) dalam mencegah   atau   menangani   terjadinya   kejahatan   khususnya kejahatan perdagangan anak ( trafficking in children ). Sistem ini   dilakukan   dengan   cara   meletakkan   aparat   kepolisian   di sekitar   lingkungan   masyarakat   dengan   tidak   menggunakan seragam,   hal   ini   bertujuan   selain   mendekatkan   lagi   aparat kepolisian dengan masyarakat juga bertujauan untuk mencari informasi dari masyarakat tentang kejahatan yang terjadi di lingkungan tersebut.
c.
Melakukan Kring Serse Salah satu sistem yang dilakukan oleh pihak Reskrim di jajaran   Kota   Pekanbaru   dalam   mencegah   terjadinya   tindak kejahatan,   khususnya   kejahatan   perdagangan   anak
( trafficking in children ) yaitu dengan cara kring serse. Sistem ini dilakukan denagn cara membentuk team-team khusus yang ditempatkan   pada   dearah-daerah   tertentu   yang   dipandang sebagai daerah rawan terjadinya kejahatan. Adapun daerah- daerah   yang   dibentuk   khusus   untuk   kring   serse   sebagai berikut   :   Tangkerang,   Pelabuhan   Sungai   Dukuh,   Pelabuhan Pelita Pantai Panam dan Arengka.
d. Mengadakan Penyuluhan Hukum
Upaya-upaya preventif yang   dilakukan   oleh   aparat kepolisian,   selain   di   lakukan   secara   interen   membentuk Polmas (Polisi Masyarakat), dan team-team khusus dijajaran Polres   Karimun,   juga   dituntut   dari   masyarakat   untuk membantu pihak Polres Karimun dalam menegakkan hukum.
Tingkat   kesadaran   hukum   masyarakat,   merupakan salah   satu   peran   serta   untuk   menekankan   agar   menjadi rendahnya gangguan Kamtibmas. Dengan tingginya kesadaran hukum masyarakat  tidak  akan  melakukan  delik-delik   dalam jenis apapun, apalagi sampai melakukan perdagangan anak.
Masih   rendahnya   tingkat   pendidikan   masyarakat   di wilayah hukum Kota Pekanbaru. Sehingga pengetahuan akan hukum   masih   minim.   Oleh   sebab   itu,   perlu   diadakan bimbungan-bimbingan   dan   penyuluhan   tentang  hukum   dari aparat   penegak   hukum.   Untuk   itulah   perlu   diadakan kerjasama   antara   aparat   kepolisian,   jaksa,   lembaga permasyarakatan serta aparat yang terkait lainnya.
Adapun penyuluhan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian   maupun   secara   bersama-sama   dengan   aparat hukum   lainnya   di   wilayah   hukum   Kota   Pekanbaru,   telah dilaksanakan sesuai dengan program yang ditetapkan.
Penyuluhan hukum di wilayah hukum Kota Pekanbaru, secara   teratur   menurut   jadwal   yang   telah   ditetapkan.
Sebagaimana   penyuluhan   hukum   tersebut   dilakukan   tiap bulannya   sebanyak   16   kali,   penyuluhan   yang   paling   banyak dilakukan   yaitu   penyuluhan   tentang   Polmas   (Polisi Masyarakat) agar masyarakat tahu tentang Polmas dan mau membantu pelaksanaan Polmas tersebut. Penyuluhan hukum ini tidak hanya tugas dari Binamitra saja, akan tetapi dalam penyuluhan ini juga di ikut sertakan beberapa bagian lain di jajaran   kepolisian   seperti   Serse,   Lantas,   dan   satuan   lainnya seperti Satuan Narkoba, Samapta dll.

## 2. Upaya Represif
Terhadap tindak pidana perdagangan anak ( trafficking in children ), cara penanggulangannya tidak dapat dilakukan dalam bentuk ganti rugi, akan tetapi perlu adanya pertanggung jawaban pelaku   atas   perbuatannya,   karena   kejahatan   ini   menyangkut kehidupan, nyawa atau kehormatan seseorang yang tidak dapat diganti atau dinilai dengan materi dan uang.
Dalam penyelesaian kasus perdagangan anak merupakan perkara   yang   cukup   sulit   dan   memerlukan   waktu   yang   cukup lama. Apabila pelaku perdagangan anak sampai melarikan diri, hal demikian sangat diperlukan ketelitian dan kejelian bagi aparat kepolisian dan harus adanya hubungan koordinasi dengan pihak- pihak   yang   bersangkutan,   seperti   sabandar,   patroli   pantai maupun imigrasi serta masyarakat.
Bagi   aparat   kepolisian,   khususnya   pihak   Reskrim   taktik penyidikan merupakan dasar dalam menunaikan tugasnya, yang menjadi   dasar   dalam   hal   bagaimana   harus   berbuat   ditempat kejadian perkara, mengusut bagaimana kejahatan itu dilakukan, siapa korban, bagaimana cara kerja pelaku dan apa motif yang mendorong pelaku, untuk berbuat kejahatan perdagangan anak guna   membuat   menjadi   jelas   kejahatan   yang   terjadi   dan
menemukan   pelakunya.  Upaya-upaya   represif   yang   dilakukan oleh   aparat   Polres   Kota   Pekanbaru   dapat   dilakukan   sebagai berikut:
a. Mencari   dan   mengumpulkan   informasi   ditempat   terjadinya perdagangan anak.
Kewajiban   pertama-tama   dalam   tahap   ini   adalah mengumpulkan   sebanyak   mungkin   keterangan,   hal   yang penting,   data   dan   fakta-fakta   yang   benar   tentang   peristiwa yang   terjadi.   Berdasarkan   keterangan   dan   data   tersebut kemudian   dicoba   membuat   gambaran   kembali   tentang   apa yang telah terjadi. Apabila masih terdapat kekurangan data, maka   akan   dilakukan   lagi   pencarian   fakta-fakta   untuk melengkapi   sehingga   gambaran   peristiwa   menjadi   lengkap. Sehubungan   dengan   uraian   diatas   sesuai   dengan   tata   cara hukum pidana Indonesia dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP, yang berbunyi   :   “Keterangan   saksi   adalah   salah   satu   alat   bukti dalam   perkara   pidana   yang   berupa   keterangan   dari   saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu ”.
Untuk   mendapatkan   keterangan   dari   saksi   yang   dilakukan oleh   pihak   penyidik,   tidak   dibenarkan   dengan mempergunakan kekerasan atau paksaan. Hal ini sesuai dalam Pasal   117   ayat   (1)   KUHAP   yang   berbunyi:   “   Keterangan tersangka   dan   atau   saksi   kepada   penyidik   diberikan   tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”.
b. Mengadakan Razia Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Salah   satu   upaya   yang   dilakukan   oleh   pihak   Reserse   Kota Pekanbaru yaitu dengan mengadakan razia identitas pribadi
(KTP),   hal   ini   dilakukan   sebagai   langkah   untuk   mendeteksi orang-orang   yang   dicurigai   dalam   kasus   perdagangan   anak.
Upaya   razia   KTP   dilakukan   sebagai   salah   satu   cara   untuk menjaring pelaku kejahatan, khususnya pelaku perdagangan anak. Kemudian setelah tertangkap diadakan penahanan guna diintrogasi satu persatu untuk mencari keterangan lebih lanjut selama   masa   penahanan   tersebut,   terhadap   seseorang dicurigai berdasarkan informasi yang didapat akan dilakukan penahanan oleh pihak penyidik selama 20 hari.
Dari uraian diatas, sesuai dengan sistem penyelesaian perkara pidana   berdasarkan   KUHAP   yang   menerangkan,   bahwa didalam   KUHAP   perintah   penahanan   atau   penahanan lanjutan   diadakan   pembatasan   mengenai   jangka   waktunya. Artinya   bahwa   surat   perintah   penahanan   yang   dikeluarkan oleh   masing-masing   pejabat   yang   berwenang   hanya   berlaku untuk   jangka   waktu   tertentu.   Sedangkan   apabila   masih memerlukan   penahanan   karena   pemeriksaan   yang   belum selesai, harus dimintakan perpanjangan kepada pejabat yang berwenang   mengeluarkan   perintah   perpanjangan   itu.   Pada tingkat penyidikan jangka waktu berlakunya selama 20 hari, sedangkan   perpanjangan   penahanan   yang   berwenang mengeluarkan perintah adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan jangka waktu perpanjangan selama 40 hari. Jadi jumlah hari  penahanan  dalam  tingkat penyidikan  ditambah  dengan perpanjangan penahanan selama 65 hari. Razia ini juga tidak hanya dilakukan  di  daerah  daratan tetapi  juga dilakukan  di daerah perairan wilayah hukum Polres Kota Pekanbaru yang diduga   pelaku   melarikan   diri   dengan   menggunakan   sarana angkutan air.
c. Partisipasi Masyarakat dengan pihak Polres Kota Pekanbaru
Untuk   mengadakan   pengusutan   dan   pengungkapan   serta mencari pelaku kejahatan sangat diperlukan kerja sama yang berasal   dari   khalayak   umum   (masyarakat)   walaupun   pada
prinsipnya anggota Polri merupakan aparat penegak hukum yang pertama kali harus tampil untuk mengungkapkan setiap kasus-kasus   yang   ada.   Partisipasi   atau   kerjasama   dari masyarakat adalah berupa laporan kepada pihak Polres Kota Pekanbaru dalam hal terjadinya kejahatan perdagangan anak. Laporan-laporan   yang   disampaikan   oleh   masyarakat   baik melalui   telepon,   Handphone,   pesawat   radio   (ORARI)   atau melapor langsung ke Pos-pos terdekat dijajaran Polres Kota Pekanbaru. Dengan adanya laporan inilah pihak Polres Kota Pekanbaru   segera   mengambil   tindakan   untuk   memeriksa   di tempat kejadian perkara.
Apabila ditempat kejadian  perdagangan  anak  itu  ditemukan berkas-berkas   yang   tertinggal   dan   merupakan   alat   bukti, selanjutnya   pihak   Polres   Kota   Pekanbaru   akan   mencari pelakunya.
Apabila pelaku kejahatan perdagangan anak telah tertangkap, maka   langkah   selanjutnya   akan   dilakukan   penyidikan terhadap   pelaku   sesuai   dengan   ketentuan   yang   berlaku didalam tata hukum pidana Indonesia.
Kerjasama   yang   diharapkan   oleh   pihak   kepolisian   dari masyarakat   yakni   berupa   laporan-laporan   tentang   akan terjadinya   suatu   tindak   pidana   maupun   setelah   terjadinya. Dengan adanya laporan atau informasi dari masyarakat akan mempermudah bagi pihak kepolisian untuk menindak lanjuti langkah-langkah selanjutnya.
Pelaku   tindak   pidana   perdangangan   anak   ( trafficking   in children ) yang telah di tangkap akan dilakukan pemeriksaan terlebih pendahuluan   ( vooronderzoek ),   bahwa   untuk   menyiapkan   hasil introgasi   secara   tertulis   dari   tersangka   dan   pengumpulan   bahan menjadi barang bukti atau alat bukti dalam suatu rangkaian berkas
perkara, serta kelengkapan pemeriksaan lainnya sebagai syarat untuk dapat menyerahkan kepada pengadilan.
Di dalam KUHAP diterangkan tentang tindakan penyidikan, yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 KUHAP, yang berbunyi :
“Penyidikan   adalah   serangkaian   tindakan   penyidik   dalam   hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, untuk mencari   serta   mengumpulkan   bukti   yang   dengan   bukti   itu membuat          terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ”.
Setelah   dilakukan   penyidikan   dan   dibuat   Berita   Acara Pemeriksaan   (BAP)   oleh   pihak   penyidik   selanjutnya   diserahkan kepada   JPU   (Jaksa   Penuntut   Umum)   sebagai   tindak   lanjut   untuk diajukan ke Pengadilan Negeri (PN).
Adapun tugas dari Jaksa Penuntut Umum dapat dilihat pada bagian ke 3 pasal 13 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :
“Penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang   ini   untuk   melakukan   penuntutan   dan melaksanakan penetapan hakim”.
Setelah semua bukti lengkap dan disusun oleh Jaksa selaku penuntut   umum   selanjutnya   diajukan   untuk   diadili   oleh   hakim sebagai orang yang memegang kekuasaan kehakiman, sebagaimana menurut ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 ayat 9 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :
“Bahwa mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima,k   memeriksa   dan   memutuskan   perkara   pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang Pengadilan   dalam   hal   dan   menurut  cara   yang   diatur   dalam undang-undang ini”.
Dalam   Undang-undang   Dasar   1945   yang   mengatur   secara implisit keberadaan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan, sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman (vide Pasal 24 ayat 3 UUD 1945 jo. Pasal 41 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman),   dengan   fungsi   yang   sangat   dominan   sebagai penyandang   asas   dominus   litis,   pengendali   proses   perkara   yang
menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Undang-undang,   dan   sebagai   executive   ambtenaar   pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana.
Pasal 1  butir  13  KUHAP  yang  menegaskan   bahwa Penuntut Umum   adalah   Jaksa   yang   diberi   wewenang   oleh   Undang-undang untuk melakukan penuntutan.
Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menempatkan posisi dan fungsi kejaksaan dengan karakter spesifik dalam sistem ketatanegaraan yaitu sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.
Kewenangan   penuntutan   oleh   Kejaksaan   antar   lembaga penegak hukum lainnya dalam hal :
1.     Koordinasi   berkas   perkara   antara   Kejaksaan   dan   penyidik Kepolisian pada tahap prapenuntutan.
2.   Pertanggungjawaban   penguasaan   penahanan   antara   Kejaksaan dan   Pengadilan   terhadap   status   pengalihan   penahanan   selama pemeriksaan di persidangan dan peralihan pada saat pelimpahan berkas perkara ke pengadilan.
Tanpa   pengecualian   hal   inipun   terjadi   dalam   penegakan hukum   pidana   terhadap   perdagangan   anak   yang   terjadi   di   Kota Pekanbaru. Selama tahun 2008 telah diputus peristiwa perdagangan anak yang terjadi di Kota Pekanbaru yaitu dengan Putusan Nomor 560/Pid.B/2008/PN.Pbr dan Putusan Nomor
561/Pid.B/2008/PN.Pbr   dengan   korban   yang   sama   yang   bernama Elva Susiana Boru Ginting yang berusia 17 tahun yang diperkerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di Lokalisasi Maredan Kulim Tenayan   Raya   Pekanbaru   dengan   terpidana   yang   bernama   Edi Saputra Ginting alias Edi yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2007 dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda   sebesar   Rp   120.000.000,-   (seratus   dua   puluh   juta   rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan   selama   1   (satu)   bulan.   Sedangkan   pada  Putusan   Nomor 561/Pid.B/2008/PN.Pbr   dengan   terpidana   yang   bernama   Bastanta Surbakti alias Bakti yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar  Rp  120.000.000,- (seratus  dua puluh  juta rupiah)  dengan ketentuan     apabila   denda   tidak   dibayar   diganti   dengan   pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
Proses   kegiatan   perkara   pidana   dalam   hukum   acara   pidana lain   melindungi   kepentingan   masyarakat,   juga   secara   langsung menjamin kelancaran jalannya (proses) penerapan hukum oleh alat perlengkapan   negara   yang   berwenang   dan   menjamin   bagi   setiap orang untuk menjamin hak asasinya.
Jaminan   hukum   setiap   orang   hak   asasi   manusia   sebagai sandaran untuk menjamin seseorang untuk dianggap tidak bersalah atau   bermasalah   sampai   terbukti   atau   dibuktikan   kesalahan   yang didakwakan kepadanya setelah divonis oleh hakim, yang dikenal juga dengan asas “ presumption of innocence ”.
Selain itu,  ada beberapa  upaya  refresif yang dilakukan  oleh pihak Polres Kota Pekanbaru dalam menindak lanjuti masalah tindak pidana perdagangan anak, khususnya terhadap korban dari tindak pidana perdagangan anak di wilayah hukum Polres Kota Pekanbaru :
a. Memberikan perlindungan hukum terhadap korban.
b. Melaksanakan   lidik   dan   sidik   terhadap   kasus   yang dilaporkan.
c. Melanjutkan   kasusnya   ke   Pengadilan   untuk   kasus   yang memenuhi unsur pidana.
d. Menindaklanjuti   kasus   yang   dilaporkan   sampai   ke
Pengadilan   jangan   dibiarkan   berhenti   sampai   ke   tahap   kantor polisi saja.
e. Rehabilitasi   atau   pemulihan   nama   baik   ini   sangat   perlu diberikan kepada setiap orang yang menjadi korban atas suatu tindak kejahatan seperti contohnya terhadap anak-anak korban trafficking, terutama  korban trafficking yang  dijadikan sebagai wanita   (anak-anak)   penghibur.   Usaha   pemulihan   itu   dapat terlaksana apabila  seluruh  komponen yang  terkait  memberikan andil   seperti   keluarga,   tetangga   dan   lingkungan   masyarakat sekitarnya   sebab   mereka   semua   harus   dapat   memahami   dan memberikan semangat atau dorongan agar korban dapat kembali.
f. Memberikan   konsultasi   oleh   tenaga   psikolog,   terhadap korban yang trauma dan depresi akibat kejadian yang dialaminya. Memberikan kekuatan mental dan kepercayaan dirinya lagi.
g. Memberikan   pelayanan   dan   perlindungan   kesehatan perawatan.
h. Untuk korban yang berasal dari luar Kota Pekanbaru, akan mendapatkan pemulangan kedaerah asal terutama kepada orang tua mereka. Pemulangan ini ditujukan untuk penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang khususnya anak-anak kepada   pihak   keluarga   atau   pengganti   keluarga   yang   dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.
Akan   tetapi,   dari   semua   upaya   yang   dilakukan   oleh   aparat penegak   hukum   khususnya   dari   pihak   kepolisian   Polres   Kota Pekanbaru, mereka sudah mencoba sedaya upaya dan bekerja keras dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak, hal ini dapat kita lihat dari meningkatnya jumlah kasus yang ditangani oleh Polres Kota Pekanbaru. Tetapi, seiring  perkembangan zaman tindak pidana perdagangan   anak   ini   khususnya   diwilayah   hukum   Polres   Kota Pekanbaru   terus   berkembang   dan   meningkat. Hal  ini  dikarenakan tindak   pidana   perdagangan   orang   ini,  khususnya   anak-anak,   telah
meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun yang tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi.   Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak   hanya   antar   wilayah   dalam   negeri   tetapi   juga   antar   negara seperti   Malaysia   dimana   Kota   Pekanbaru   menjadi   daerah   transit tindak   pidana   perdagangan   orang   khususnya   anak-anak,   sehingga sulit untuk penanggulangan dan memberantas tuntas tindak pidana perdagangan anak.

## E. Penutup
a.i.1. Kesimpulan
a. Ada   beberapa   faktor   yang   faktor   yang   melatarbelakangi terjadinya   perdagangan   anak   di   Kota   Pekanbaru, diantaranya   yaitu Pertama ,   Faktor   Ekonomi,   salah   satu faktor   yang   paling   dominan   menjadi   penyebab   terjadinya perdagangan anak di Kota Pekanbaru adalah faktor ekonomi. Faktor   ekonomi   keluarga   dapat   berpengaruh   positif   dan negatif   terhadap  tumbuh   kembangnya   anak   dalam  rumah tangga.   Hal   ini   disebabkan     karena   keluarga   mempunyai fungsi yang banyak sekali terhadap perkembangan keluarga. Kedua, faktor  lingkungan, lingkungan adalah suatu kondisi baik   berupa,   benda,   keadaan   dan   pengaruh   yang   terdapat pada ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup yang termasuk di dalamnya manusia itu sendiri dan Ketiga ,   faktor   Pendidikan,   terkadang   ini   juga merupakan   faktor   penyebab   terjadinya   perdagangan   anak, karena semakin rendahnya pendidikan seseorang, semakin mudah untuk dipengaruhi oleh para pedagang anak.
b. Perlindungan   hukum   terhadap   anak   sebagai   korban   dari tindak pidana perdagangan orang di Kota Pekanbaru dapat dilakukan   dengan   berbagai   cara,   diantaranya   dapat dilakukan dalam pemberantasan dan penghapusan terhadap perdagangan   anak   di   Kota   pekanbaru   antara   lain   dengan cara   pola   pencegahan   melaui   pendidikan   masyarakat, Mengoptimalkan   fungsi   kantor   Kesatuan   Pelaksana Pengamanan   Pelabuhan   (KP3).   Serta   pola   penindakan hukum   dengan   cara   membangun   hubungan   koordinasi dengan   instansi   lainnya.   Koordinasi   dilakukan   dengan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru melalui Pos Perdaduk dan   Kantor   Kesatuan   Pelaksana   Pengamanan   Pelabuhan (KP3)   dan   meningkatkan   kemampuan   serta   pengetahuan personil satuan Reskrim Unit Idik III Polres Kota Pekanbaru.

## a.i.2. Saran
a.i.2.a. Dengan   maraknya   tindak   pidana perdagangan   anak   ( trafficking   in   children )   di   wilayah hukum Polres Kota Pekanbaru, maka diharapkan kejelian dan   kewaspadaan   pihak   kepolisian   untuk   mengawasi kehidupan sosial masyarakat Kota Pekanbaru.
a.i.2.b.
Diharapkan   kepada   aparat   kepolisian untuk mengambil tindakan yang tegas kepada masyarakat Kota Pekanbaru yang tidak memiliki identitas yang jelas serta   mencurigakan   mengingat   Kota   Pekanbaru   sebagai ibukota   dari   Provinsi   Riau   yang   letak   geografisnya berbatasan   langsung   dengan   negara   tetangga   Singapura dan   Malaysia,   menjadikan   daerah   ini   sebagai   daerah tujuan   atau   daerah   transit   perdagangan   anak   dan perempuan ( trafficking ).
a.i.2.c.
Membangun   hubungan   koordinasi dengan  institusi  lainnya dan  meningkatkan  kemampuan dan   pengetahuan   personil   satuan   reskrim   unit   IDIK   III Polres   Kota   Pekanbaru.   Hendaknya   dapat   segera disahkannya   Rancangan   Peraturan   Daerah   tentang
Pemberantasan   Perdagangan   Orang   ( Trafficking )   di Provinsi   Riau   menjadi   Peraturan   Daerah   oleh   Dewan Perwakilan   Rakyat   Daerah   Provinsi   Riau   yang Ranperdanya sudah ada sejak tahun 2006.

## F. Daftar Pustaka

## Buku – buku
Abdulsyani, Sosiologis   Kriminalitas ,   Penerbit   Remadja   Karya   CV, Bandung. 1987
Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak , Penerbit Nuansa, Bandung, 2006.
Arif   Gosita, Masalah   Perlindungan   Anak ,   Penerbit   Akademia Presindo, Jakarta, 1985.
Bambang Poernomo,  “Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana”, Yogayakarta : Penerbit Liberty, 1988.
_________________,   “Perkembangan   Standar   Penegakan Hukum”,   Artikel   di   dalam   Surat   Kabar   Harian Kedaulatan Rakyat, 31 – 01 – 2001.
__________________, Asas-asas Hukum Pidana , Penerbit. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan , Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
Barda   Nawawi   Arif,   “Beberapa   Aspek   Kebijakan   Penegakan   dan Pengembangan   Hukum   Pidana”,   Penerbit   PT.   Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
Daliyo, J.B., Pengantar Hukum Indonesia , Penerbit PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001.
Fuad   Usfa,   A, Pengantar   Hukum   Pidana ,   Penerbit   Universitas Muhamadiyah Malang, Malang, 2004.
Ginanjar   Kusuma, Trafficking   Perempuan   dan   Anak   di   Indonesia Beserta   Permasalahannya ,   Penerbit   Komnas   Ham, Jakarta, 2001.
Made Darma Weda, Kriminologi , Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
Maulana   Hasan   Wadong, Pengantar   Advokasi   dan   Hukum Perlindungan Anak , Penerbit Grasindo, Jakarta, 2000.
Muladi   dan   Barda   Nawawi.   A, Teori-teori   dan   Kebijakan   Pidana , Penerbit Alumni, Bandung, 1998.
Muladi,  “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana” Semarang : Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
Pipin   Syarifin, Hukum   Pidana   Indonesia ,   Penerbit   Bustaka   Setia, Bandung, 2000
R. Soesilo, “Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal” Jakara : Penerbit Pusataka.
Rudy   T.   Erwin   Simorangkir,   dan   Prasetyo,     2000, Kamus   Hukum , Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
Rusli Muhammad, Kemandirian Pengadilan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Bebas dan Bertanggung Jawab , Disertasi, Pascasarjana (S3)   Program   Doktor   Ilmu   Hukum   Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.
Samidjo,   1985, Ringkasan   dan   Tanya   Jawab   Hukum   Pidana, Penerbit. Armico, Bandung.
_________,   1985, Pengantar   Hukum   Indonesia ,   Penerbit   CV. Armico, Bandung.
Satjipto   Rahardjo, Masalah   Penegakan   Hukum   suatu   Tinajuan Sosiologis , Bandung:Sinar Baru.
Soebroto   Brotodiredjo, Pengantar   Hukum   Kepolisian   Umum   di Indonesia , Penerbit LP3ES, Jakarta, 1997.
Soedarto,   “Hukum dan Hukum Pidana” Bandung : Penerbit Alumni., Bandung, 1977 Soerjono   Soekanto, Bantuan   Hukum   Suatu   Tinjauan   Sosio   Yuridis , Penerbit Galia Indonesia, Jakarta, 1988.
_________________, Penegakan Hukum , Jakarta:Binacipta, 1983.
_________________, Faktor-faktor   yang   Mempengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta:Rajawali Press1983
Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak , Penerbit  PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.
Waskita Yulius, Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya , Penerbit Bindaksara, Bandung, 1997.
Wirjono   Prodjodikoro, Asas-asas   Hukum   Pidana   di   Indonesia ,
Penerbit PT. Eresco, Bandung, 1981.
Yahya   Harahap,   “Pembahasan   Permasalahan   dan   Penerapan K.U.H.A.P”   (Jakarta   :   Penerbit   Pustaka   Kartini,   cet. Ketiga., 1993 a.i.2.c.i.2. Peraturan   Perundang- undangan
KUHP dan Penjelasannya.
KUHAP dan Penjelasannya
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## 3. Jurnal dan Majalah
E. Maruapey,  “ Trafficking Perangkap Maut Bagi Wanita &  Anak- anak ”, Forum Hukum Volume 4 No. 3, 2007

## 4. Surat Kabar
“ Pencegahan   dan   Pemberantasan   Perdagangan   Anak   dan Perempuan ,” Batam Pos, 8 Agustus 2007
“ Fokus Perdagangan Manusia ” , Kompas, Jumat,18 April 2008

## 5. Internet
Website Goegle. http// www.goegle.com
Website Human Trafficking. http//www.human_trafficking.com Website Jurnal Perempuan. http// www.jurnalperempuan.com
Website Pantau Peradilan. http// www.pantauperadilan.com
WebsiteTrafficking Person. http//www.traffickingpersons.co.id