Al Falah: Journal of Islamic Economics , Vol. 3, No. 1, 2018 STAIN Curup|E-ISSN: 2548-3102, P-ISSN: 2548-2343 Available online: http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alfalah

## Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf di Indonesia
Khalifah Muhamad Ali Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB khalifahma@apps.ipb.ac.id
Meida Yuliani Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB meida.yuliani@gmail.com
Sri Mulatsih Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB

## Zaki Abdullah
Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB zakieksyar50@apps.ipb.ac.id

## Abstract
One of the most potential Islamic economic instruments in Indonesia to improve the quality of people's welfare is waqf. This is supported by the demographic condition of Indonesia which majority is Muslim with  big  potential  of  waqf.  Practically,  the  optimization  of  the  potential  is  not  yet  in  maximum condition  and  productive.  The  priority  analysis  of  problems,  solutions  and  strategies  in  waqf management  in  Indonesia  is  done  in  this  research  in  order  to  maximize  priority  to  made  waqf management  is  more  productive.  This  study  uses  primary  and  secondary  data  using  Analytical Network Process (ANP) method. The result of the analysis shows that the lack of competence and lack of nazhir professionalism become the priority of the internal waqf management problem. While the priority of external problems is the lack of society understanding about waqf and also regulations that are less supportive. Improving the competence, guidance and mentoring of nazhir becomes the priority of internal  solutions,  while  the  priority  of  external  solution  is  the  optimization  of  the  role  of  Badan Wakaf  Indonesia  (BWI)  by  improve  the  regulation  by  looking  at  the  reality.  Short  term  priority strategy that can be done is to socialize and educate about waqf to all elements.
Keywords: ANP, management waqf, strategy, waqf

## Abstrak
Salah  satu  instrumen  ekonomi  Islam  yang  sangat  potensial  di  Indonesia  untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat adalah wakaf. Hal ini didukung dengan kondisi demografi Indonesia yang mayoritas adalah muslim dengan potensi wakaf yang besar.  Dalam  praktiknya,  optimalisasi  potensi  belum  dalam  kondisi  maksimal  dan
2 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.3, No.1, 2018
produktif. Analisis prioritas masalah, solusi dan strategi dalam manajemen pengelolaan wakaf di Indonesia dilakukan dalam penelitian ini agar dapat memaksimalkan prioritas supaya pengelolaan wakaf lebih produktif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder  dengan  menggunakan  metode  Analytical  Network  Process  (ANP).  Hasil analisis  menunjukkan  bahwa  rendahnya  kompetensi  dan  kurangnya  profesionalisme nazhir  menjadi  prioritas  masalah  internal  pengelola  wakaf.  Sedangkan  yang  menjadi prioritas  masalah  eksternal  adalah  kurangnya  pemahaman  para  wakif  mengenai  wakaf ditambah regulasi yang kurang mendukung. Meningkatkan kompetensi, pembinaan dan pendampingan  nazhir  menjadi  prioritas  solusi  dari  internal,  sedangkan  prioritas  solusi eksternal  adalah  optimalisasi  peran Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  dengan  melakukan revisi  regulasi  dengan  melihat  realita  yang  ada.  Strategi  prioritas  jangka  pendek  yang dapat  dilakukan  adalah  melakukan  sosialisasi  dan  edukasi  mengenai  wakaf  terhadap semua elemen.
Kata Kunci: ANP, pengelolaan wakaf, strategi, wakaf

## PENDAHULUAN
Salah  satu  instrumen  terpenting  dan  potensial  dalam  ekonomi  Islam  adalah wakaf.  Wakaf  adalah  amalan  yang  bersifat  multidimensi.  Selain  ibadah,  wakaf juga  merupakan  muamalah  yang  memiliki  fungsi  penting  dalam  menunjang kesejahteraan masyarakat.
Dalam  sejarah  Islam,  wakaf  telah  berperan  sangat  penting  untuk pengembangan  kegiatan-kegiatan  sosial,  ekonomi  dan  kebudayaan  masyarakat serta telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan menyelesaikan studi mereka. Berbagai  program  didanai  dari  hasil  wakaf  seperti  penulisan  buku, penerjemahan,  dan  kegiatan-kegiatan  ilmiah  dalam  berbagai  bidang  termasuk kesehatan.  Wakaf  tidak  hanya  mendukung  pengembangan  ilmu  pengetahuan, tetapi  juga  menyediakan  berbagai  fasilitas  yang  diperlukan  mahasiswa  maupun masyarakat. 1
Mayoritas penduduk muslim di Indonesia ditambah dengan wilayah yang luas,  menyimpan  potensi  wakaf  yang  sangat  besar.  Namun,  potensi  tersebut belum  dikelola  secara  optimal.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari Kementerian  Agama  RI  tahun  2017,  aset  tanah  wakaf  di  Indonesia  seluas  47 643.03  Ha  yang  tersebar  di  317  135  lokasi  dengan  total  wakaf  yang  sudah bersertifikat sebanyak 64.91%. Penggunaan tanah wakaf tersebut sebagian besar masih  berupa  wakaf  langsung  (konsumtif),  sebagaimana  dapat  dilihat  pada
1 Hasanah, Potensi Wakaf Uang untuk Pembangunan Perumahan Rakyat , (Jakarta: BWI Indonesia, 2010) h. 34-35
Musholla 28.50% Masjid 45.05% Makam 4.66% Sekolah 10.44% Pesantren 3.03% Sosial lainnya 8.32%
Gambar  1  yang  menunjukkan  penggunaan  tanah  wakaf  didominasi  untuk pembangunan masjid sebesar 45.05% dan musholla sebesar 28.50%. 2
Sumber : SIWAK (2017)
Gambar 1  Persentase penggunaan tanah wakaf di Indonesia
Hal  ini  didukung  dengan  penelitian  Pusat  Bahasa  dan  Budaya  UIN Jakarta  tahun  2006  yang  dilakukan  terhadap  500  responden nazhir (pengelola wakaf) di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa harta wakaf yang bersifat diam sebesar 77%, dan yang dikelola produktif hanya sebesar 33%. 3
Potensi  yang  dijelaskan  di  atas  belum  termasuk  potensi  wakaf  benda bergerak seperti wakaf uang. Potensi wakaf uang di Indonesia mencapai 3 triliun per tahun dengan perkiraan jumlah umat muslim yang dermawan sebesar 10 juta jiwa dan rata-rata penghasilan per bulan sebesar Rp 500 000 hingga Rp 10 000 000 seperti terlihat pada Tabel 1. Dana ini akan terus bertambah jika diserahkan
2 [SIWAK] Sistem Informasi Wakaf, Data Penggunaan Tanah Wakaf Indonesia, http://siwak.kemenag.go.id, diakses pada 26 Desember 2017, pukul 20.00 WIB
3 Najib TA, al-Makassary, Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan , (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), 2006) h. 84
4 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.3, No.1, 2018
kepada pengelola yang profesional dan diinvestasikan di sektor yang produktif, ia akan menjadi sumber dana yang luar biasa besar bagi umat Islam. 4

## Tabel 1  Potensi wakaf uang
Tingkat Penghasilan/Bulan (Rp) Jumlah Muslim (Jiwa) Tarif Wakaf/Bulan (Rp) Potensi Wakaf Uang/Bulan (Rp) Potensi Wakaf Uang/Tahun (Rp) 500 000 4 juta 5 000 20 milyar 240 milyar 1 – 2 juta 3 juta 10 000 30 milyar 360 milyar 2 – 5 juta 2 juta 50 000 100 milyar 1.2 triliun 5 – 10 juta 1 juta 100 000 100 milyar 1.2 triliun Total 3 triliun Sumber : Nasution dan Hasanah (2005)
Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, maka perkembangan wakaf di  Indonesia  masih  tertinggal  sebagaimana  ditunjukkan  pada  Tabel  2. Pemanfaatan dana wakaf di Indonesia baru mencapai 2%, perbedaannya sangat signifikan  dengan  pemanfaatan  dana  wakaf  Singapura  yang  mencapai  92%, padahal jumlah penduduk muslim dan luas wilayahnya tidak sebanding dengan Indonesia.  Sebagai  negara  dengan  jumlah  penduduk  muslim  paling  besar seharusnya  dana  wakaf  yang  berhasil  dihimpun  juga  besar,  tetapi  realitanya masih sangat kecil.
Tabel 2  Pemanfaatan dana wakaf di beberapa negara Negara Presentase (%) Singapura (Lokal) 92 Saudi Arabia 4 India 2 Indonesia 2 Total 100 Sumber : Karim (2007)
4 Nasution ME, Hasanah U, Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat , (Jakarta: PKTTI-UI, 2005) h. 37
Khalifah Muhammad Ali dkk — Aspek-Aspek Priotitas... | 5
Wakaf yang ada di Indonesia dikelola oleh nazhir yang dibagi menjadi tiga kategori  yaitu nazhir perorangan, nazhir organisasi,  dan nazhir badan  hukum. Peran nazhir dalam pengelolaan wakaf menjadi faktor yang sangat penting bagi berkembang  atau  tidaknya  suatu  wakaf. Nazhir adalah  orang  yang  paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf  itu  sendiri  maupun  terhadap  hasil  dan  upaya-upaya  pengembangannya. Setiap  kegiatan nazhir terhadap  harta  wakaf  harus  dalam  pertimbangan kesinambungan  harta  wakaf  untuk  mengalirkan  manfaatnya  bagi  kepentingan mauquf ‘alaih atau penerima wakaf. 5
Masih  banyak  masalah-masalah  yang  dihadapi  dalam  pengelolaan  tanah- tanah  wakaf  secara  produktif  di  Kabupaten  Bandung,  di  antaranya  sebagian besar  tanah  wakaf  digunakan  untuk  sarana  ibadah  dan  sebagian  lagi  letaknya tidak  strategis.  Selain  itu,  pengetahuan  dan  pemahaman nazhir terhadap peraturan perwakafan masih kurang. 6
Prioritas  masalah  dari  aspek  masyarakat  adalah  rendahnya  kesadaran masyarakat  untuk  berwakaf  dan  rendahnya  pemahaman  masyarakat  tentang perwakafan.  Prioritas  masalah  dari  aspek  pengelola  adalah  rendahnya  biaya operasional  dan  lemahnya  sumber  daya nazhir .  Prioritas  masalah  pemerintah adalah  kurangnya  sosialisasi  Undang-Undang  Perwakafan  dan  rendahnya  biaya APBN  untuk  sertifikasi  tanah  wakaf.  Prioritas  solusi  atas  permasalahan  dari aspek  masyarakat  adalah  sosialisasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat  serta pendekatan  dari  sisi  agama.  Prioritas  solusi  atas  permasalahan  dari  aspek pengelola  adalah  peningkatan  biaya  operasional  dan  training  serta  perbaikan sistem  rekrutmen nazhir .  Prioritas  solusi  atas  permasalahan  wakaf  dari  aspek pemerintah  adalah  peningkatan  sosialisasi  Undang-Undang  Perwakafan  dan peningkatan biaya APBN sertifikasi tanah wakaf. 7
Di  daerah  Sumatera  Barat  (Sumbar)  aspek  paling  bermasalah  dalam pengelolaan  wakaf  adalah nazhir ,  sedangkan  di  Riau  aspek  paling  bermasalah adalah wakif .  Permasalahan nazhir yang  paling  utama  di  Sumbar  adalah nazhir bukan  sebagai  profesi  utama,  sementara  di  Riau  adalah  rendahnya  kompetensi nazhir dalam  mengelola  wakaf.  Prioritas  permasalahan wakif di  Riau  adalah pemberian wakaf secara langsung kepada personal, sementara di Sumbar adalah
5 Aziz  M,  “Kompetensi Nazhir dalam  Mengelola  Wakaf  Produktif”.  Jurnal  Al - Awqaf, Vol. 7, No. 1 (2014). h. 60
6 Fathurrohman  T, Wakaf  dan  Penanggulangan  Kemiskinan  Tinjauan  Hukum  Islam Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia  (Studi  Kasus  Pengelolaan  Wakaf  di  Kabupaten Bandung) , (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012). h. 44
7 Wadud  AMA, Solusi  Permasalahan  Wakaf  Produktif  di  Indonesia  Pendekatan Modifikasi Analytic Network Process , (Depok: Universitas Indonesia, 2013) h. 53
6 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.3, No.1, 2018
wakif tidak koordinasi dengan ahli waris. Prioritas masalah di Sumbar dan Riau dari  aspek  regulator  adalah  sosialisasi  UU  yang  masih  kurang.  Prioritas  solusi terhadap  masalah  sosialisasi  UU  yang  masih  kurang  di  Sumbar  adalah optimalisasi melalui media online, sedangkan di Riau adalah pembuatan buletin wakaf.  Prioritas  solusi  aspek nazhir di  Sumbar  adalah  meningkatkan  insentif nazhir ,  sedangkan  di  Riau  adalah  pelatihan  intensif  bagi nazhir .  Prioritas  solusi aspek wakif sebagai  aspek  prioritas  masalah  di  Riau  adalah  kemudahan mendapatkan  informasi  mengenai wakif ,  sedangkan  di  Sumbar  dengan  adanya koordinasi antara nazhir dengan ahli waris dalam pemberian wakaf. 8
Pembinaan  terhadap nazhir wakaf  yang  merupakan  implementasi  dari Pasal  13  UU  No.41  Tahun  2004  tentang  wakaf  sudah  dilaksanakan  oleh Kementerian Agama Kota Padang dan BWI Sumatera Barat akan tetapi belum efektif. Dampak dari adanya pembinaan ini diantaranya, nazhir telah menjalankan tugasnya yang tercantum dalam pasal 11 UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pembinaan  dikarenakan beberapa faktor,  yakni  faktor  penegak  hukum  tidak  mendata  dengan  baik nazhir wakaf sehingga ketika ada pembinaan banyak nazhir yang tidak diikutsertakan. Faktor sarana dan fasilitas yakni dana atau anggaran yang minim dalam melaksanakan pembinaan,  serta  dari  faktor  kebudayaan  yang  masih  berkembang  yakni  ikrar wakaf  yang  hanya  diucapkan  secara  lisan  tanpa  adanya  ikrar  di  depan  Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). 9
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu di bidang wakaf adalah penelitian ini dilakukan dengan metode ANP dengan pendekatan aspek  masalah,  solusi,  dan  strategi  sehingga  lebih  melihat  kondisi  riil  dan menerapkan hasil analisis dalam bentuk kebijakan dan strategi-strategi prioritas yang  dapat  diterapkan  dalam  tenggat  antar  waktu  tertentu  dalam  upaya optimalisasi pengelolaan wakaf agar menjadi lebih produktif.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apa  saja  prioritas  permasalahan  yang  menyebabkan  pengelolaan  wakaf  di Indonesia belum produktif?
8 Huda  N,  Anggraini  D,  Rini  N,  Hudori,  Mardoni  Y,  “Akuntabilitas  sebagai Solusi Pengelolaan Wakaf”. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 5, No. 3 (2014) h. 485-497.
9 Putri KS, Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf  Indonesia  Sumatera  Barat  (Studi  Implementasi  Pasal  13  Undang-Undang  No.41  Tahun 2004 Tentang Wakaf , (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).
Khalifah Muhammad Ali dkk — Aspek-Aspek Priotitas... | 7

## 2. Bagaimana  solusi  dan  strategi  untuk  meningkatkan  pengelolaan  wakaf  di Indonesia supaya lebih produktif?
Penelitian  ini  dilakukan  melalui  wawancara  dengan  beberapa  pakar  dan praktisi  di  institusi  dan  organisasi  pengelola  wakaf  di  Indonesia.  Penelitian  ini dilakukan pada bulan Maret hingga Mei 2017.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  data  primer  dan  data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan pengisian kuesioner terhadap para pakar dan praktisi yang memahami bidang wakaf. Data sekunder diperoleh  dari  dokumen,  literatur,  dan  jurnal  ilmiah  yang  relevan  dengan penelitian.
Metode  penelitian  ini  yaitu  Analytical  Network  Process  (ANP)  dimana dilakukan  kuantifikasi  model  dari  analisis  kualitatif  yang  didapatkan  dari responden  yang  berjumlah  tujuh  orang  expert  dalam  bidang  wakaf.  Dalam metode  ANP  jumlah  sampel/responden  tidak  digunakan  sebagai  patokan validitas. 10
Tujuan  yang  diharapkan  berdasarkan  permasalahan  yang  ada  adalah sebagai berikut:
1. Menganalisis permasalahan prioritas yang menyebabkan pengelolaan wakaf di Indonesia belum produktif.
2. Menganalisis  solusi  dan  strategi  prioritas  untuk  meningkatkan  pengelolaan wakaf di Indonesia supaya lebih produktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian dengan Model Analytic Network Process (ANP)
Berdasarkan  hasil literatur  review dan  wawancara  mendalam  ( indepth  interview ) kepada para pakar dan praktisi wakaf, terdapat dua masalah yang menyebabkan pengelolaan  wakaf  di  Indonesia  belum  produktif,  yaitu  masalah  internal  dan masalah  eksternal.  Masalah  internal  terdiri  dari  lima  aspek  yaitu  rendahnya kompetensi nazhir ,  kurangnya  profesionalisme nazhir ,  mayoritas nazhir perorangan,  kurangnya  pemahaman nazhir tentang  wakaf,  dan  profesi  sebagai nazhir yang tidak begitu menarik. Masalah eksternal terdiri atas lima aspek yaitu penunjukkan nazhir oleh wakif ,  kurangnya  pemahaman wakif ,  kurangnya  peran dan  dukungan  pemerintah,  regulasi  yang  kurang  mendukung,  dan  minimnya biaya  operasional.  Sedangkan  solusi  untuk  mengoptimalkan  pengelolaan  wakaf
10 Ascarya, Analytic Network Process (ANP) Pendekatan Baru Studi Kualitatif , (Jakarta: Seminar Internasional Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi, 27 Januari 2005)
8 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.3, No.1, 2018
agar  lebih  produktif  terbagi  menjadi  dua  yaitu  solusi  internal  dan  solusi eksternal.  Solusi  internal  terdiri  dari  lima  aspek  yaitu  peningkatan  kompetensi nazhir ,  pembinaan  dan  pendampingan nazhir ,  konsolidasi  antar nazhir , transformasi nazhir menjadi  lembaga,  dan  meningkatkan  insentif nazhir .  Solusi eksternal  terdiri  atas  lima  aspek  yaitu  perbaikan  sistem  rekrutmen nazhir , sosialisasi  dan  edukasi  kepada wakif atau  calon wakif ,  optimalisasi  fungsi  dan peran  BWI,  revisi  regulasi  yang  kurang  mendukung,  dan  meningkatkan  biaya operasional. Strategi yang dirumuskan berdasarkan masalah dan solusi yang ada dibagi  menjadi  tiga  yaitu  sinergi  dan  kolaborasi  antar  lembaga/instansi  terkait, sosialisasi  dan  edukasi  secara  komprehensif  kepada  semua  elemen,  dan optimalisasi  sumber  daya  yang  sudah  ada.  Aspek-aspek  tersebut  menghasilkan sebuah model ANP seperti pada Gambar 2.
Gambar 2 Model Analytic Network Process (ANP) Optimalisasi Pengelolaan Wakaf di Indonesia Masalah Solusi Masalah Internal 1. Rendahnya kompetensi nazhir
2. Kurangnya profesionalisme nazhir 3. Mayoritas nazhir perorangan
4. Kurangnya pemahaman nazhir tentang wakaf
5. Profesi sebagai nazhir tidak menarik Masalah Eksternal 1. Penunjukkan nazhir oleh wakif 2. Kurangnya pemahaman wakif 3. Kurangnya dukungan dan peran pemerintah 4. Regulasi kurang mendukung 5. Minimnya biaya operasional

## Solusi Internal
1. Peningkatan kompetensi nazhir 2. Pembinaan dan pendampingan nazhir 3. Konsolidasi bersama antar nazhir
4. Transformasi nazhir menjadi lembaga 5. Meningkatkan insentif nazhir Solusi Eksternal 1. Perbaikan sistem rekrutmen
nazhir 2. Sosialisasi dan edukasi kepada wakif 3. Optimalisasi fungsi dan peran
BWI
4. Revisi regulasi yang kurang mendukung
5. Meningkatkan biaya
operasional
Strategi
1. Sinergi dan kolaborasi antar lembaga/ instansi terkait 2. Sosialisasi dan edukasi secara komprehensif ke semua elemen 3. Optimalisasi sumber daya yang sudah ada

## Aspek Pendekatan Masalah Pengelolaan Wakaf di Indonesia
Masalah  yang  menyebabkan  pengelolaan  wakaf  di  Indonesia  belum  produktif terbagi  menjadi  dua yaitu  masalah  internal  dan  masalah  eksternal.  Berdasarkan hasil  pengolahan  data,  prioritas  utama  masalahnya  adalah  masalah  internal dengan nilai geometric mean (GMk) sebesar 0.75, sedangkan prioritas kedua adalah masalah  eksternal  dengan  nilai geometric  mean (GMk)  sebesar  0.25.  Tingkat prioritas  tersebut  dapat  dilihat  pada  Gambar  3.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa masalah yang paling besar memengaruhi pengelolaan wakaf di Indonesia berasal  dari  internal,  sehingga  masalah  internal  harus  mendapatkan  perhatian yang  lebih  besar  untuk  dapat  diatasi.  Perhitungan rater  agreement menghasilkan nilai Kendall’s  Coefficient  of  Concordance atau  W  sebesar  1  yang  menunjukkan kesepakatan yang  sempurna  artinya  seluruh  responden  sepakat  bahwa  masalah utama pengelolaan wakaf yang paling prioritas adalah masalah internal.

## Gambar 3 Tingkat prioritas masalah

## Masalah Internal
Masalah internal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masalah yang berasal dari dalam aspek pengelola ( nazhir ). Masalah internal terbagi menjadi lima yaitu rendahnya kompetensi nazhir , kurangnya profesionalisme nazhir , mayoritas nazhir perorangan,  kurangnya  pemahaman nazhir tentang  wakaf,  dan  profesi  sebagai nazhir yang  tidak  begitu  menarik.  Berdasarkan  hasil  pengolahan  data,  tingkat prioritas  masalah  internal  ini  dapat  dilihat  pada  Gambar  4.  Prioritas  pertama yaitu rendahnya kompetensi nazhir dengan geometric mean sebesar 0.33. Prioritas kedua yaitu kurangnya profesionalisme nazhir dengan geometric mean sebesar 0.24. Prioritas  ketiga  yaitu  kurangnya  pemahaman nazhir tentang  wakaf  dengan geometric mean sebesar 0.18. Prioritas keempat yaitu mayoritas nazhir perorangan dengan geometric  mean sebesar  0.16.  Prioritas  kelima  yaitu  profesi  sebagai nazhir tidak begitu menarik dengan geometric mean sebesar 0.09. Hasil perhitungan rater agreement menghasilkan nilai Kendall’s Coefficient of Concordance atau W sebesar 0.67,
10 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.3, No.1, 2018
yang  menunjukkan  bahwa  tingkat  kesepakatan  para  pakar  (responden)  cukup tinggi.
Gambar 4 Tingkat prioritas masalah internal

## Rendahnya Kompetensi Nazhir
Prioritas  pertama  masalah  internal  yaitu  rendahnya  kompetensi nazhir dengan nilai geometric  mean sebesar  0.33.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  rendahnya kompetensi nazhir menjadi  masalah  internal  yang  paling  besar  memengaruhi pengelolaan wakaf di Indonesia.
Menurut  para  pakar,  rendahnya  kompetensi nazhir disebabkan  oleh penunjukkan nazhir yang  dilakukan wakif .  Umumnya nazhir yang  ditunjuk  oleh wakif hanya  berdasarkan  pada  hubungan  kekerabatan  dan  kepercayaan  pada tokoh  agama  setempat  saja,  bukan  berdasarkan  pada  kompetensi  yang dimilikinya.  Hal  tersebut  menjadikan nazhir yang  ditunjuk  tidak  memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola wakaf, sehingga wakaf bukan hanya tidak produktif bahkan bisa menjadi sumber konflik di masyarakat.
Kompetensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kompetensi yang diperlukan nazhir dalam mengelola wakaf. Kompetensi tersebut terbagi menjadi dua  yaitu  kompetensi diniyah (agama)  dan  kompetensi kifayah (bisnis). 11
11 Aziz  M,  “Kompetensi Nazhir dalam  Mengelola  Wakaf  Produktif”.  Jurnal  Al - Awqaf, Vol. 7, No. 1 (2014). h. 63
Khalifah Muhammad Ali dkk — Aspek-Aspek Priotitas... | 11
Kompetensi diniyah adalah  kompetensi nazhir yang  berhubungan  dengan keagamaan, seperti ilmu syar'i dan pengamalannya, ditambah lagi dengan maksud institusi wakaf yaitu dalam rangka berdakwah dan menyampaikan ajaran agama Islam  kepada  umat  manusia.  Adapun  kompetensi  kifayah  adalah  kompetensi yang  mengacu  kepada  kemampuan nazhir dalam  memelihara,  menjaga, melindungi, memanfaatkan, mengembangkan, menginvestasikan dan mendistribusikan hasil atau keuntungan wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.
Realitanya mayoritas nazhir saat ini hanya memiliki kompetensi dalam hal agama  saja,  namun  sedikit  dari  mereka  yang  memiliki  kompetensi  dalam  hal bisnis.  Padahal  kompetensi  bisnis  juga  sangat  diperlukan  bagi nazhir ,  karena  di dalam wakaf ada mekanisme mengelola aset.

## Kurangnya Profesionalisme Nazhir
Prioritas  masalah  internal  yang  kedua  yaitu  kurangnya  profesionalisme nazhir dengan nilai geometric mean sebesar 0.24. Masalah ini disebabkan oleh mayoritas nazhir yang  menjadikan  pekerjaannya  hanya  sebagai  sampingan  bukan  menjadi pekerjaan  utama.  Menurut  salah  satu  responden,  umumnya nazhir sudah berumur  tua  dan  hanya  menjadikan  pekerjaannya  sebagai  bentuk  pengabdian akhirat,  sehingga  tidak  dapat  mengelola  wakaf  secara  penuh.  Survei  yang dilakukan  Pusat  Bahasa  dan  Budaya  (PBB)  UIN  Jakarta  tahun  2006  terhadap 500 nazhir di 11 propinsi memperlihatkan bahwa hanya sedikit nazhir wakaf yang benar-benar mengelola wakaf secara penuh ( full time ) yaitu sebesar 16%, sisanya 84% mengakui tugasnya sebagai nazhir hanyalah pekerjaan sampingan ( part time ). Seorang nazhir dikatakan profesional jika nazhir tersebut melakukan pekerjaannya sesuai  dengan  keahlian  dibidangnya,  mengerahkan  waktu,  pikiran  dan  tenaga untuk pekerjaannya serta memiliki komitmen yang kuat terhadap pekerjaannya. 12
Selain  itu,  penunjukkan nazhir oleh wakif yang  berlandaskan  kekerabatan atau kepercayaan pada tokoh agama juga dapat menyebabkan nazhir kurang bisa mengelola wakaf secara profesional. Salah satu responden mengatakan:
“... dal am wakaf si wakif punya hak di awal ikrar wakaf untuk menunjuk nazhir. Dari dulu sampai sekarang, soal trust itu penting artinya wakif harus percaya pada nazhir. Biasanya  yang  dipercaya  oleh  wakif  itu  ahli  agama  atau  tokoh  setempat.  Konsekuensinya nazhir bukanlah seorang profesional yang seharusnya, bukan juga orang yang berkompeten, karena  pemilihannya  hanya  dari  modal  kepercayaan  saja.  Yang  kita  inginkan  adalah percaya  boleh,  tapi  kepercayaan  itu  untuk  orang-orang  yang  profesional.  Hal  ini  perlu
12 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif . (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) h. 62
12 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.3, No.1, 2018
diberikan sosialisasi untuk apa wakaf itu sebenarnya, karena cara berpikir wakaf produktif itu belum ada pada wakif ...” 13

## Pemahaman Nazhir yang Kurang
Prioritas masalah internal yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman nazhir tentang wakaf  dengan  nilai geometric  mean sebesar  0.18.  Masalah  ini  terjadi  karena kurangnya  sosialisasi  tentang  wakaf  secara  komprehensif,  baik  mengenai  fikih wakaf ataupun perundang-undangan wakaf. Hal tersebut menjadikan nazhir pada umumnya  memiliki  pemahaman  yang  masih  tradisional.  Mereka  memahami bahwa  wakaf  hanya  berupa  sarana  ibadah  atau  makam.  Selain  itu,  mayoritas nazhir wakaf  di  Indonesia  juga  menganut  mazhab  syafii,  sehingga  pemahaman fikihnya  cenderung  kaku  dalam  aspek  barang-barang  yang  boleh  diwakafkan, peruntukkan  wakaf,  dan  pertukaran  wakaf.  Hal  ini  menyulitkan  pengelolaan wakaf menuju ke arah produktif.
Sosialisasi UU wakaf yang masih kurang membuat banyak pengelola wakaf khususnya nazhir tidak  paham  dalam  mengelola  wakaf,  mulai  dari  pengurusan sertifikat wakaf sampai kepada pengembangan harta wakaf tersebut. Akibatnya, harta  wakaf  yang  ada  selama  ini  menjadi  tidak  produktif  dan  membuat akuntabilitas pengelola wakaf makin rendah dan tidak mendapatkan kepercayaan masyarakat  dalam  mengelola  wakaf.  Dengan  kondisi  seperti  ini,  tanah-tanah wakaf agak sulit untuk dikelola secara produktif sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Mayoritas Nazhir Perorangan
Prioritas  masalah  internal  yang  keempat  yaitu  mayoritas nazhir perorangan dengan nilai geometric mean sebesar 0.16. Masalah ini disebabkan oleh para wakif yang  menyerahkan  urusan  wakafnya  kepada  orang-orang  yang  dianggap  dekat atau tokoh setempat, sehingga umumnya wakaf dikelola oleh nazhir perorangan bukan lembaga. Selain itu, kepercayaan dan akses wakif terhadap nazhir lembaga yang  masih  rendah  juga  membuat  para wakif lebih  cenderung  memilih nazhir perorangan.
Hasil  survei  yang  dilakukan  oleh  Pusat  Bahasa  dan  Budaya  UIN  Jakarta tahun  2006  terhadap  500 nazhir di  11  propinsi  menunjukkan  bahwa  praktik pengelolaan  wakaf  umumnya  dikelola nazhir perorangan  sebesar  66%, nazhir badan  hukum  18%,  dan nazhir organisasi  16%.  Prioritas  masalah  pada wakif
13 Wawancara dengan Nadratuzzaman Hosen, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan BWI di Jakarta, 26 September 2017
Khalifah Muhammad Ali dkk — Aspek-Aspek Priotitas... | 13
adalah  budaya  pemberian  wakaf  langsung  kepada  personal,  sehingga  wakaf kurang berkembang menjadi lebih produktif.

## Profesi Nazhir Kurang Diminati
Prioritas  masalah  internal  yang  kelima  yaitu  profesi  sebagai nazhir yang  tidak begitu  menarik  dengan  nilai geometric  mean sebesar  0.09.  Menurut  salah  satu responden,  profesi nazhir masih  dipandang  sebelah  mata  dan  tidak  menjadi profesi  yang  menarik  bagi  masyarakat  karena  sisi  finansial  yang  juga  kurang menarik, ini mindset yang umum terjadi. Selain itu, umumnya masyarakat masih menganggap  bahwa nazhir hanyalah  pekerjaan  yang  bersifat  sukarela,  sehingga kurang tertarik untuk terjun di dalamnya.
Hal ini sesuai dengan survei yang dilakukan oleh Pusat Bahasa dan Budaya UIN  Jakarta  yang  menunjukkan  bahwa  hanya  16% nazhir yang  benar-benar mengelola  wakaf  secara  penuh  dan  84% nazhir mengakui  tugasnya  hanyalah pekerjaan  sampingan.  Data  tersebut  menggambarkan  bahwa  profesi nazhir bukanlah profesi impian dalam masyarakat, terutama karena rendahnya imbalan ( reward) sebagai nazhir .  Survei  juga  membuktikan  bahwa  hanya  8% nazhir yang mengaku mendapat imbalan. 14

## Masalah Eksternal
Masalah  eksternal  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  masalah  yang berasal dari luar aspek pengelola ( nazhir ) yang menyebabkan pengelolaan wakaf di Indonesia belum optimal. Masalah ini terbagi menjadi lima yaitu penunjukkan nazhir oleh wakif , kurangnya pemahaman wakif , kurangnya peran dan dukungan pemerintah, regulasi yang kurang mendukung, dan minimnya biaya operasional. Berdasarkan hasil pengolahan data, prioritas masalah eksternal yang utama yaitu kurangnya  pemahaman wakif dengan  nilai geometric  mean sebesar  0.25.  Prioritas kedua yaitu regulasi yang kurang mendukung dengan geometric mean sebesar 0.247. Prioritas ketiga yaitu kurangnya peran dan dukungan pemerintah dengan geometric mean sebesar  0.209.  Prioritas  keempat  yaitu  penunjukkan nazhir oleh wakif dengan geometric  mean sebesar  0.183.  Prioritas  kelima  yaitu  minimnya  biaya operasional dengan geometric mean sebesar 0.111. Gambar 5 menunjukkan tingkat prioritas  dari  masalah  eksternal  tersebut.  Hasil  perhitungan rater  agreement menghasilkan  nilai Kendall’s  Coefficient  of  Concordance atau  W  sebesar  0.37,  yang menunjukkan  bahwa  tingkat  kesepakatan  para  pakar  (responden)  cukup beragam atau bervariatif.
14 Najib TA, al-Makassary, Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan , (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), 2006) h. 30

## Gambar 5  Tingkat prioritas masalah eksternal

## Pemahaman Wakif yang Kurang
Prioritas  masalah  eksternal  yang  pertama  yaitu  kurangnya  pemahaman wakif dengan nilai geometric mean sebesar 0.25. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman wakif menjadi  masalah  eksternal  yang  paling  besar  pengaruhnya terhadap pengelolaan wakaf di Indonesia.
Masalah  ini  disebabkan  oleh  kurangnya  sosialisasi  tentang  wakaf  secara komprehensif,  baik  tentang  peraturan  wakaf  dalam  Islam  maupun  perundang- undangan.  Kurangnya  sosialisasi  tersebut  menjadikan  pemahaman wakif mengenai  wakaf  masih  cenderung  tradisional  dan  belum  memiliki  pola  pikir wakaf  yang  produktif,  sehingga  mayoritas  wakaf  yang  diberikan  hanya  berupa wakaf langsung bukan wakaf produktif.
Menurut  responden,  sampai  saat  ini  masih  ditemukan wakif yang menganggap  bahwa  harta  yang  ia  wakafkan  masih  miliknya  dan  pada  akhirnya diberikan  pada ahli  waris,  sehingga  wakaf  tersebut  tidak  bisa  lagi  dikelola  oleh nazhir untuk kepentingan mauquf ‘alaih (penerima wakaf).

## Regulasi yang Kurang Mendukung
Prioritas  masalah  eksternal  yang  kedua  yaitu  regulasi  yang  kurang  mendukung dengan  nilai geometric  mean sebesar  0.247.  Kurangnya  peran  dan  dukungan  dari pemerintah  menyebabkan  regulasi  yang  ada  saat  ini  belum  mendukung
sepenuhnya  upaya  optimalisasi  pengelolaan  dan  pengembangan  wakaf  di Indonesia.
Menurut para pakar, adanya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf perlu diapresiasi.  Namun,  sampai  saat  ini  aplikasi  dari  regulasi  tersebut  belum memberikan  dampak  yang  terasa  pada  perkembangan  praktik  wakaf  di Indonesia. Regulasi yang ada belum sepenuhnya mendukung upaya optimalisasi pengelolaan  wakaf  secara  produktif,  terutama  dalam  hal  pengaturan  biaya operasional, penunjukkan nazhir , dan perubahan status nazhir menjadi lembaga. Regulasi  tersebut  juga  mengharuskan  para nazhir melewati  jalur  birokrasi  yang berbelit,  seperti  dalam  proses  izin  perubahan  tanah  untuk  mendapatkan sertifikat wakaf. Padahal, alur birokrasi yang cepat dan mudah sangat dibutuhkan guna menunjang kinerja nazhir dalam pengelolaan wakaf.

## Peran dan Dukungan Pemerintah yang Kurang
Prioritas  masalah  eksternal  yang  ketiga  yaitu  kurangnya  peran  dan  dukungan pemerintah dengan nilai geometric mean sebesar 0.209. Sampai saat ini, peran dan dukungan  Pemerintah  Indonesia  masih  kurang  dirasakan  terhadap  pengelolaan dan  pengembangan  wakaf  terutama  dalam  hal  fasilitas,  regulasi,  investasi  dan bantuan dana. Hal ini disebabkan belum adanya pemahaman yang komprehensif tentang  pentingnya  wakaf  dan  potensinya  dalam  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat jika dikelola secara produktif.
Jika merujuk ke negara lain seperti Arab Saudi, maka perkembangan wakaf disana  sangat  berkembang  karena  mendapat  dukungan  penuh  dari pemerintahnya, bahkan ada kementerian khusus yang menangani masalah wakaf. Begitupun  dengan  negara-negara  lain  yang  wakafnya  sudah  berkembang,  hal tersebut tidak lepas dari peran dan dukungan dari pemerintahnya.
Pengelolaan  wakaf  di  Indonesia  jauh  tertinggal  dari  beberapa  negara muslim  dikarenakan  kurangnya political  will dari  pemerintah  dalam  pengelolaan wakaf. Dalam sisi regulasi, pengelolaan wakaf baru memiliki payung hukumnya di tahun 2004, padahal praktik pengelolaan wakaf telah berlangsung cukup lama. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  salah  satu  prioritas  masalah  dalam  pengelolaan wakaf produktif di Indonesia adalah dari aspek pemerintah. 15

## Penunjukan Nazhir oleh Wakif
Prioritas  masalah  eksternal  yang  keempat  yaitu  penunjukan nazhir oleh wakif dengan nilai geometric mean sebesar 0.183. Mayoritas wakif di Indonesia menunjuk
15 Suwaidi  A, ” Wakaf  dan  Penerapannya  di  Negara  Muslim ” .  Jurnal  Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 2 (2011) h. 14
16 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.3, No.1, 2018
nazhir wakaf hanya berdasarkan pada faktor kekerabatan dan kepercayaan pada tokoh  agama  setempat  saja.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kurangnya  pemahaman wakif tentang  esensi  wakaf,  sehingga  ia  menunjuk nazhir bukan  berdasarkan kompetensi yang dimiliki untuk mengelola wakaf secara produktif.
Penunjukan nazhir oleh wakif juga  disebabkan  oleh  kurangnya  regulasi yang  mendukung.  Dalam  UU  No.  41  Tahun  2004,  tidak  dijelaskan  secara eksplisit  siapa  yang  berhak  mengangkat nazhir ,  hanya  saja  Pasal  6  PP  No.42 Tahun 2006 menunjukkan bahwa penunjukan dan pemberhentian nazhir dapat diusulkan oleh wakif .
Hal ini sesuai dengan survei yang dilakukan oleh Pusat Bahasa dan Budaya UIN  Jakarta  tahun  2006.  Mereka  yang  menunjuk nazhir sepertiganya  adalah masyarakat umum, nazhir yang diangkat oleh wakif 27%, nazhir sebelumnya yang berasal dari keluarga 11% dan bukan keluarga 6%, pengurus organisasi 12%, dan pemerintah 9%. Namun, penunjukkan nazhir oleh masyarakat biasanya diwakili wakif , dan juga beberapa kalangan yang dianggap tokoh atau orang berpengaruh di  daerah  setempat.  Selain  itu,  survei  juga  menunjukkan  bahwa  alasan  atau pertimbangan pemilihan nazhir 93% karena masih merupakan sanak saudara atau memiliki  hubungan  keluarga,  46%  karena  dapat  dipercaya,  dan  30%  karena paham manajemen.

## Biaya Operasional yang Minim
Prioritas  masalah  eksternal  yang  kelima  yaitu  minimnya  biaya  operasional dengan  nilai geometric  mean sebesar  0.209.  Minimnya  biaya  operasional  untuk keperluan pengelolaan wakaf merupakan masalah yang seringkali dihadapi oleh sebagian besar pengelola ( nazhir ). Hal tersebut disebabkan kurangnya kerja sama yang dilakukan nazhir dengan para investor muslim.
Menurut salah satu responden, minimnya biaya operasional juga menjadi kendala  bagi  BWI  dalam  melakukan  pembinaan  dan  pelatihan nazhir .  Hal tersebut  terjadi  karena  kurangnya  dukungan  berupa  dana  dan  fasilitas  dari pemerintah, sehingga pembinaan dan pelatihan nazhir belum berjalan efektif.
Hal  ini  sejalan  dengan  ungkapan  penelitian  bahwa  kendala  yang  umum dalam  pengelolaan  wakaf  di  Indonesia  adalah  masalah  dana  dan  masih  adanya para  pengelola  wakaf  yang  kurang  memahami  peraturan  perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  wakaf.  Di  Indonesia  masih  sedikit  orang  yang mewakafkan  tanahnya  yang  produktif,  kalau  pun  ada,  untuk  mengelolanya
Khalifah Muhammad Ali dkk — Aspek-Aspek Priotitas... | 17
diperlukan biaya yang banyak dan harus diusahakan.  Selain itu minimnya biaya operasional adalah masalah prioritas dalam pengelolaan wakaf produktif. 16

## Aspek Pendekatan Solusi Pengelolaan Wakaf di Indonesia
Solusi untuk meningkatkan pengelolaan wakaf di Indonesia agar lebih produktif terbagi menjadi dua yaitu solusi internal dan solusi eksternal. Berdasarkan  hasil pengolahan data, prioritas utama solusi dalam meningkatkan pengelolaan wakaf adalah solusi internal dengan nilai geometric mean (GMk) sebesar 0.67, sedangkan prioritas  kedua  adalah  solusi  eksternal  dengan  nilai geometric  mean sebesar  0.33. Hasil  ini  sejalan  dengan  tingkat  prioritas  permasalahan  yang  menunjukkan bahwa  prioritas  utama  adalah  masalah  internal  dan  prioritas  kedua  adalah masalah  eksternal.  Tingkat  prioritas  solusi  dapat  dilihat  pada  Gambar  6.  Hasil perhitungan rater  agreement menghasilkan  nilai Kendall’s  Coefficient  of  Concordance atau W sebesar 0.51 yang menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan para pakar (responden) masih cukup tinggi.

## Gambar 6 Tingkat prioritas solusi

## Solusi Internal
Solusi  internal  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  solusi  yang  dapat diberikan untuk mengatasi masalah internal. Solusi ini terbagi menjadi lima yaitu peningkatan  kompetensi nazhir ,  pembinaan  dan  pendampingan nazhir , konsolidasi antar nazhir , transformasi nazhir menjadi lembaga, dan meningkatkan insentif nazhir .  Berdasarkan  hasil  pengolahan  data,  tingkat  prioritas  solusi internal  ini  dapat  dilihat  pada  Gambar  7.  Prioritas  pertama  yaitu  peningkatan kompetensi nazhir dengan nilai geometric mean sebesar 0.36. Prioritas kedua yaitu pembinaan  dan  pendampingan nazhir dengan  nilai geometric  mean sebesar  0.26. Prioritas ketiga yaitu transformasi nazhir menjadi lembaga dengan nilai geometric
16 Fathurrohman  T, Wakaf  dan  Penanggulangan  Kemiskinan  Tinjauan  Hukum  Islam Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia  (Studi  Kasus  Pengelolaan  Wakaf  di  Kabupaten Bandung) , (Jakarta, Universitas Indonesia, 2012)
18 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.3, No.1, 2018
mean sebesar  0.18.  Prioritas  keempat  yaitu  konsolidasi  antar nazhir dengan geometric  mean sebesar  0.11.  Prioritas  kelima  yaitu  meningkatkan  insentif nazhir dengan  nilai geometric  mean sebesar  0.10.  Hasil  perhitungan rater  agreement menghasilkan  nilai Kendall’s  Coefficient  of  Concordance atau  W  sebesar  0.76  yang menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan para pakar (responden) cukup tinggi.
Gambar 7 Tingkat prioritas solusi internal

## 1. Peningkatan Kompetensi Nazhir
Prioritas  solusi  internal  yang  pertama  yaitu  peningkatan  kompetensi nazhir dengan  nilai geometric  mean sebesar  0.36.  Peningkatan  kompetensi  ini  perlu dilakukan  karena  mayoritas nazhir belum  memiliki  kompetensi  yang  memadai dalam mengelola wakaf terutama dalam hal kompetensi bisnis.
Berdasarkan wawancara, dalam mengelola kekayaan umat tidaklah mudah. Para  pengelola  wakaf  harus  mulai  memperbaiki  diri  menerima  amanah  Allah dalam  hal  ini  terpilih  sebagai nazhir ,  mesti  didampingi  dengan  kemampuan mengelola. Salah satu perbedaan lembaga wakaf dengan lembaga sosial lainnya adalah  adanya  mekanisme  mengelola  aset,  sehingga  disamping  memiliki
Khalifah Muhammad Ali dkk — Aspek-Aspek Priotitas... | 19 kompetensi  dalam  hal  agama, nazhir juga  harus  mempunyai  kompetensi  dalam hal bisnis. 17

## 2. Pembinaan dan Pendampingan Nazhir
Prioritas  solusi  internal  yang  kedua  yaitu  pembinaan  dan  pendampingan nazhir dengan nilai geometric mean sebesar 0.26. Solusi ini perlu dilakukan karena tugas dan  tanggung  jawab nazhir yang  cukup  berat,  namun  tidak  didampingi  dengan kompetensi  yang  memadai.  Selain  itu,  dalam  peraturan  perundang-undangan wakaf telah dijelaskan bahwa nazhir berhak mendapatkan pembinaan dari BWI untuk  menunjang  kinerjanya  agar  bekerja  lebih  profesional,  akan  tetapi  belum berjalan  efektif.  Dengan  adanya  pembinaan  dan  pendampingan nazhir yang intensif  diharapkan  kompetensi  dan  profesionalitas  para nazhir meningkat sehingga bisa mengelola dan mengembangkan wakaf dengan lebih optimal dan produktif.

## 3. Transformasi Nazhir menjadi Lembaga
Prioritas  solusi  internal  yang  ketiga  yaitu  transformasi nazhir menjadi  lembaga dengan nilai geometric mean sebesar 0.18. Solusi ini perlu dilakukan karena nazhir perorangan meskipun diakui oleh undang-undang wakaf, masih memiliki banyak sekali  kelemahan. Nazhir perorangan  biasanya  tidak  memiliki  struktur kepengurusan  yang  jelas,  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  seperti  akta  notaris, dan kurang memiliki akuntabilitas.
Berdasarkan wawancara dengan para pakar, mereka berpandangan bahwa nazhir berbasis  lembaga  lebih  memiliki  peluang  berkembang  daripada nazhir perorangan  dikarenakan  struktur  manajemennya  yang  sudah  modern.  Solusi yang  mungkin  dapat  dilakukan  agar  pengelolaan  wakaf  lebih  optimal  adalah dengan mentransformasikan diri menjadi nazhir berbasis lembaga seperti nazhir organisasi  atau  badan  hukum.  Jika  belum  memungkinkan  bertransformasi menjadi  lembaga,  maka  setidaknya nazhir perorangan  harus  mulai  mengadopsi manajemen  modern  agar  aset  wakafnya  dapat  lebih  berkembang.  Urgensi mengarahkan nazhir perorangan  kepada nazhir berbasis  lembaga  karena nazhir berbasis  lembaga  telah  mengaplikasikan  manajemen  wakaf  dengan  lebih  baik dibandingkan dengan nazhir perorangan.

## 4. Konsolidasi antar Nazhir
Prioritas solusi internal yang keempat yaitu konsolidasi antar nazhir dengan nilai geometric  mean sebesar  0.11.  Menurut  salah  satu  responden,  solusi  ini  perlu
17 Wawancara  dengan  Nanda  Putera  Setiawan,  Direktur  Wakaf  Al  Azhar  di Jakarta, 16 Agustus 2017
20 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.3, No.1, 2018
dilakukan  karena  tidak  semua nazhir memiliki  kompetensi  yang  sama  dalam mengelola  wakaf,  bahkan  ada  yang  sama  sekali  belum  berkompeten.  Dengan adanya  konsolidasi  antar nazhir ,  diharapkan  bisa  menjadi  sarana  untuk  saling bertukar pikiran dalam menghadapi permasalahan wakaf, saling sharing informasi dan  keahlian  yang  dimiliki,  serta  saling  menguatkan  satu  sama  lain  agar  terus berjuang bersama mengelola kekayaan umat.

## 5. Meningkatkan Insentif Nazhir
Prioritas  solusi  internal  yang  kelima  yaitu  meningkatkan  insentif nazhir dengan nilai geometric mean sebesar 0.10. Solusi ini perlu dilakukan agar semakin banyak orang tertarik menjadi nazhir dan bekerja lebih profesional. Meski insentif bukan menjadi prioritas utama karena orientasi akhirat harus lebih penting bagi nazhir , hal  tersebut  tidak  menafikan  bahwa nazhir akan  terdorong  lebih  bersemangat dan  bekerja  lebih  profesional  ketika  mendapatkan  insentif  yang  layak  sesuai dengan  tanggung  jawab  dan  tugas  mereka  yang  cukup  berat  dalam  mengelola wakaf.  Peningkatan  insentif  bagi nazhir mendorong  totalitas nazhir dalam mengelola  aset  wakaf,  sehingga  profesionalisme nazhir akan  terwujud  dengan sendirinya. 18

## Solusi Eksternal
Solusi  eksternal  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  solusi  yang  dapat diberikan  untuk  mengatasi  masalah  eksternal.  Solusi  ini  terbagi  menjadi  lima yaitu  perbaikan  sistem  rekrutmen nazhir ,  sosialisasi  dan  edukasi  kepada wakif /calon wakif , optimalisasi fungsi dan peran BWI, revisi regulasi yang kurang mendukung, dan meningkatkan biaya operasional. Berdasarkan hasil pengolahan data, tingkat prioritas solusi eksternal ini dapat dilihat pada Gambar 8. Prioritas pertama  yaitu  optimalisasi  fungsi  dan  peran  BWI  dengan  nilai geometric  mean sebesar  0.27.  Prioritas  kedua  yaitu  revisi  regulasi  yang  kurang  mendukung dengan  nilai geometric  mean sebesar  0.24.  Prioritas  ketiga  yaitu  sosialisasi  dan edukasi  kepada wakif /calon wakif dengan  nilai geometric  mean sebesar  0.22. Prioritas keempat yaitu perbaikan sistem rekrutmen nazhir dengan nilai geometric mean sebesar 0.17. Prioritas kelima yaitu meningkatkan biaya operasional dengan nilai geometric  mean sebesar  0.10.  Perhitungan rater  agreement menghasilkan  nilai Kendall’s Coefficient of Concordance atau W sebesar 0.72, yang menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan para pakar (responden) cukup tinggi.
18 Huda  N,  Anggraini  D,  Rini  N,  Hudori,  Mardoni  Y, “ Akuntabilitas  sebagai Solusi Pengelolaan Wakaf ”. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 5, No. 3, (2014) h. 485-497

## Gambar 8 Tingkat prioritas solusi eksternal

## Optimalisasi Fungsi Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Prioritas solusi eksternal yang pertama yaitu optimalisasi fungsi dan peran BWI dengan  nilai geometric  mean sebesar  0.27.  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI) merupakan lembaga independen yang mempunyai tanggung jawab besar dalam memajukan  dan  mengembangkan  perwakafan  di  Indonesia  yang  telah  diatur dalam  undang-undang,  namun  sampai  saat  ini  belum  bekerja  secara  efektif, sehingga perlu dioptimalisasikan kembali fungsi dan peranannya. Solusi ini dapat berjalan dengan baik, ketika mendapat dukungan penuh dari pemerintah berupa fasilitas dan juga biaya operasional.
Fungsi dan peran BWI sangat penting dalam hal pembinaan dan pelatihan yang  intensif  bagi nazhir .  Ketika  pembinaan  dapat  dilakukan  dengan  baik  dan efektif  maka  kompetensi nazhir akan  meningkat,  sehingga  pengelolaan  wakaf dapat  dilakukan  lebih  optimal  dan  produktif.  Peran  BWI  ini  sangat memengaruhi kualitas nazhir sebagai pengelola wakaf, karena sesuai dengan Pasal 49  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  BWI  memiliki  tugas  dalam pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf. 19
19 Hamzah  Z, Analisis  Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi  Pengelolaan  Wakaf  di Kabupaten Bogor , (Bogor: 2016) h. 34-35
22 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.3, No.1, 2018

## Revisi Regulasi yang Kurang Mendukung
Prioritas  solusi  eksternal  yang  kedua  yaitu  revisi  regulasi  yang  kurang mendukung  dengan  nilai geometric  mean sebesar  0.24.  Kehadiran  UU  No.41 Tahun  2004  dan  PP  No.42  Tahun  2006  perlu  diapresiasi  dalam  upaya pengembangan wakaf di Indonesia. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan terutama  terkait  dengan  petunjuk  pengelolaan  wakaf  yang  produktif,  biaya operasional, penunjukkan nazhir , dan perubahan nazhir menjadi lembaga.
Selain  itu,  regulasi  yang  ada  mengharuskan  para nazhir melewati  jalur birokrasi  yang  berbelit.  Padahal,  alur  birokrasi  yang  cepat  dan  mudah  sangat dibutuhkan  guna  menunjang  kinerja nazhir dalam  pengelolaan  wakaf.  Oleh karena itu, perbaikan atau revisi regulasi yang kurang mendukung ini diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut, sehingga birokrasi perwakafan di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan.

## Sosialisasi dan Edukasi kepada Wakif atau Calon Wakif
Prioritas  solusi  eksternal  yang  ketiga  yaitu  sosialisasi  dan  edukasi  kepada wakif atau  calon wakif dengan  nilai geometric  mean sebesar  0.22.  Solusi  ini  perlu dilakukan karena mayoritas masyarakat atau wakif mempunyai pemahaman yang masih tradisional tentang wakaf. Mereka hanya memahami bahwa wakaf sebatas sarana ibadah atau kuburan dan belum memiliki pola pikir wakaf yang produktif, sehingga  perlu  diberikan  pemahaman  dengan  melalui  sosialisasi  dan  edukasi secara  komprehensif,  baik  mengenai  peraturan  dalam  islam  maupun  peraturan perundang-undangan.  Ketika  para wakif telah  memiliki  pemahaman  tentang wakaf  secara  komprehensif,  maka  mereka  akan  lebih  cenderung  memilih  atau menunjuk nazhir yang sudah profesional dan kompeten, sehingga lebih mudah mengelola wakaf secara produktif.

## Perbaikan Sistem Rekrutmen Nazhir
Prioritas solusi eksternal yang keempat yaitu perbaikan sistem rekrutmen nazhir dengan  nilai geometric  mean sebesar  0.17.  Mayoritas nazhir wakaf  yang  ditunjuk oleh masyarakat atau wakif hanya didasarkan pada hubungan kekeluargaan atau aspek  ketokohan,  bukan  pada  aspek  profesionalisme  atau  kemampuan mengelola. Hal tersebut menjadikan banyak aset-aset wakaf yang akhirnya tidak terurus atau terkelola dengan baik. Oleh karena itu, perbaikan sistem rekrutmen nazhir diharapkan dapat memperbaiki kualitas nazhir sehingga pengelolaan wakaf menjadi  lebih  optimal.  Perbaikan  sistem  rekrutmen nazhir ini  dapat  dilakukan dengan adanya standarisasi atau sertifikasi nazhir dan juga bisa dilakukan melalui perbaikan regulasi.

## Meningkatkan Biaya Operasional
Prioritas  solusi  eksternal  yang  kelima  yaitu  meningkatkan  biaya  operasional dengan geometric  mean sebesar  0.10.  Solusi  ini  perlu  dilakukan  karena  biaya operasional  merupakan  salah  satu  masalah  yang  dikeluhkan  oleh  para nazhir dalam  mengelola  wakaf  dan  juga  BWI  untuk  keperluan  pembinaan nazhir . Peningkatan  biaya  operasional  ini  sangat  memerlukan  dukungan  dan  bantuan dari  pemerintah,  baik  melalui  regulasi  ataupun  bantuan  dana  secara  langsung. Selain  itu,  biaya  operasional  juga  bisa  didapatkan  melalui  sumbangan  dari masyarakat ataupun bermitra dengan para investor muslim.
Pemerintah  memiliki  peran  sebagai  fasilitator  dan  juga  memiliki  tugas penting  terhadap  pengelolaan  wakaf  produktif,  yaitu  memberikan  dua  bentuk pengawasan  yang  layak  seperti  pengawasan  administrasi  dan  keuangan. Meningkatkan  biaya  operasional  merupakan  solusi  prioritas  dalam  pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. 20

## Perumusan  Strategi  Optimal  berdasarkan  Pendekatan  Masalah  dan Solusi
Strategi  yang  dirumuskan  berdasarkan  masalah  dan  solusi  yang  ada  untuk meningkatkan  pengelolaan  wakaf  di  Indonesia  agar  lebih  produktif  terbagi menjadi  tiga  yaitu  sinergi  dan  kolaborasi  antar  lembaga  atau  instansi  terkait, sosialisasi dan edukasi wakaf secara komprehensif kepada  semua elemen, serta optimalisasi sumber daya yang sudah ada. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa  prioritas  utama  strategi  adalah  melakukan  sosialisasi  dan  edukasi  wakaf secara  komprehensif  kepada  semua  elemen  dengan  nilai geometric  mean sebesar 0.5,  sedangkan  prioritas  kedua  terbagi  menjadi  dua  aspek  karena  nilai geometric mean yang sama yaitu optimalisasi sumber daya yang sudah ada dan melakukan sinergi serta kolaborasi antar lembaga/instansi terkait dengan nilai geometric mean sebesar 0.25. Perhitungan rater agreement menghasilkan nilai Kendall’s Coefficient of Concordance atau W sebesar 0.55 yang menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan para pakar (responden) cukup tinggi. Tingkat prioritas strategi  ini dapat dilihat pada Gambar 9.
20 Qahaf  M, Manajemen  Wakaf  Produktif ,  (Jakarta:  Pustaka  Al-Kautsar  Group, 2005) h. 43-46
Gambar 9 Tingkat prioritas strategi
Prioritas  strategi  yang  pertama  adalah  sosialisasi  dan  edukasi  secara komprehensif  kepada  semua  elemen  dengan  nilai geometric  mean sebesar  0.5. Strategi  ini  perlu  dilakukan  karena  ilmu  atau  pemahaman  merupakan  kunci dalam melakukan suatu amalan atau pekerjaan. Mayoritas masalah yang muncul disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang wakaf dari berbagai pihak, baik nazhir , wakif ,  pemerintah,  maupun  masyarakat.  Selain  itu,  solusi  pun  bisa dilaksanakan  dengan  baik  jika  semua  pihak  memiliki  pemahaman  yang  sama tentang wakaf. Alasan tersebut menjadikan sosialisasi dan edukasi sangat penting digencarkan kembali untuk menyamakan pemahaman dan persepsi antar pihak, sehingga  lebih  mudah  bekerja  sama  dalam  mengelola  dan  mengembangkan wakaf di Indonesia.
Prioritas  strategi  yang  kedua  terbagi  menjadi  dua aspek  yaitu  sinergi  dan kolaborasi antar lembaga serta optimalisasi sumber daya yang sudah ada, dengan nilai geometric  mean yang  sama  sebesar  0.25.  Permasalahan  wakaf  yang  begitu kompleks  tidak  dapat  diatasi  oleh  satu  pihak  saja.  Hal  tersebut  memerlukan sinergi dan kolaborasi antar lembaga-lembaga yang terkait dengan wakaf seperti BWI, Kementerian Agama, Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Zakat, Badan Pertanahan  Nasional,  Majelis  Ulama  Indonesia,  dan  instansi  lainnya  untuk merumuskan  pembagian  peran,  sehingga  tidak  terjadi  tumpang  tindih  atau penumpukan  tugas.  Selain  itu,  optimalisasi  sumber  daya  yang  sudah  ada  juga perlu dilakukan karena Indonesia memiliki potensi wakaf dan sumber daya yang sangat besar, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lahannya. Sumber daya  tersebut  harus  dimanfaatkan  seoptimal  mungkin,  sehingga  diharapkan dapat  meningkatkan  pengelolaan  dan  pengembangan  wakaf  di  Indonesia  dan hasilnya dapat dirasakan untuk kesejahteraan umum.

## PENUTUP
Hasil penelitian terbukti bahwa masalah internal pengelolaan wakaf yang paling prioritas adalah kurangnya kompetensi pengelola wakaf atau nazhir dengan nilai geometric mean (GMk) sebesar 0.33 dan profesionalisme nazhir dengan nilai GMk sebesar 0.24. Sedangkan kurangnya pemahaman wakif menjadi prioritas masalah eksternal dengan nilai GMk sebesar 0.25 dan regulasi yang kurang mendukung dengan nilai GMk sebesar 0.247.
Prioritas  aspek  solusi  internal  manajemen  wakaf  di  Indonesia  pada  hasil analisis  adalah  peningkatan  kompetensi nazhir dengan  nilai  GMk  sebesar  0.36 serta pembinaan dan pendampingan nazhir dengan nilai GMk 0.26.  Disamping itu, prioritas solusi eksternal adalah optimalisasi fungsi BWI dengan nilai GMk sebesar  0.27  dan  revisi  regulasi  yang  kurang  mendukung  dengan  nilai  GMk sebesar 0.24.
Berdasarkan masalah dan solusi tersebut, terdapat tiga strategi yang dapat menjadi  alternatif,  yaitu  sinergi  dan  kolaborasi  antar  lembaga,  sosialisasi  dan edukasi  secara  komprehensif  kepada  semua  elemen,  serta  optimalisasi sumberdaya yang sudah ada. Namun, yang menjadi prioritas paling penting dari alternatif  strategi  adalah  dengan  melakukan  sosialisasi  dan  edukasi  secara komprehensif kepada semua elemen dengan nilai GMk sebesar 0.5.
Saran yang dapat diberikan kepada pembuat kebijakan dan praktisi wakaf berdasarkan hasil analisis penelitian ini adalah:
1. Masalah utama bagi para nazhir adalah kompetensi dan profesionalitas. Oleh karena  itu, nazhir harus  terus  mendapatkan  pembinaan  dan  pendampingan serta pelatihan yang intensif agar mampu mengelola wakaf dengan lebih baik. Pembinaan dan pelatihan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan formal atau informal serta pembinaan fisik, spiritual maupun mental.
2. BWI memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap nazhir sebagaimana telah diatur  dalam  perundang-undangan,  sedangkan  fungsi  lembaga  tersebut realitanya belum optimal, sehingga perlu adanya revitalisasi dan optimalisasi fungsi dan peran dari BWI. Salah satu cara agar fungsi dan peran BWI lebih optimal  adalah  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  ada  di dalamnya.  Selain  itu,  peran  dan  dukungan  pemerintah  baik  melalui  bantuan dana, fasilitas atau regulasi akan sangat berarti.
3. Pemahaman wakif yang  kurang  juga  menjadi  masalah  yang  menyebabkan pengelolaan  wakaf  belum  optimal.  Oleh  karena  itu,  sosialisasi  yang menyeluruh  tentang  wakaf  dan  peraturannya,  baik  dalam  islam  maupun perundang-undangan harus terus digencarkan.
26 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.3, No.1, 2018
4. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi wakaf harus tetap dilakukan dari waktu ke waktu kepada semua elemen secara komprehensif karena masih banyak pihak dari nazhir , wakif ,  pemerintah,  maupun  masyarakat  umum  yang  belum memahami  wakaf.  Program  ini  memerlukan  kerja  sama  dan  dukungan  dari pemerintah, para ulama, akademisi, dan praktisi di bidang wakaf.
5. Optimalisasi  sumber  daya  yang  ada,  baik  sumber  daya  manusia  maupun sumber  daya  lahan.  Hal  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  mendata  terlebih dahulu seluruh aset wakaf dan juga data nazhir secara akurat. Selain itu, aset wakaf  yang  sudah  tidak  memberikan  manfaat  dapat  dioptimalkan  kembali dengan  melakukan  pertukaran  harta  wakaf  ( istibdal) kepada  aset  wakaf  yang dapat memberikan maslahat yang lebih besar.
6. Sinergisasi  dan  kolaborasi  dengan  berbagai  pihak  atau  instansi  yang  terkait dengan wakaf seperti BWI, Kementerian Agama, Lembaga Zakat, MUI, BPN dan  Lembaga  Keuangan  Syariah,  sehingga  langkah-langkah  dalam pengembangan wakaf dapat berjalan baik dan hasilnya dapat dirasakan untuk kesejahteraan umat.
7. Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  prioritas  strategi  yang  utama  adalah dengan  melakukan  sosialisasi  dan  edukasi  wakaf.  Oleh  karena  itu,  perlu adanya  penelitian  lebih  lanjut  untuk  mencari  strategi  yang  tepat  dan  efektif dalam  melakukan  sosialisasi  dan  edukasi  wakaf  kepada  semua  elemen masyarakat agar perkembangan wakaf di Indonesia lebih baik. ∎

## DAFTAR PUSTAKA
[PP] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
[PP] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004.
[UU]  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang Wakaf.
Al-Kabisi MAA, Hukum Wakaf , (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika, 2004).
Ascarya, Analytic Network Process (ANP) Pendekatan Baru Studi Kualitatif , (Jakarta: Seminar  Internasional  Program  Magister  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi, 2005).
Aziz  M,  “Kompetensi Nazhir dalam  Mengelola  Wakaf  Produktif”.  Jurnal  Al - Awqaf, Vol. 7, No. 1 (2014).
Khalifah Muhammad Ali dkk — Aspek-Aspek Priotitas... | 27
Badan  Wakaf  Indonesia, Sejarah  dan  Perkembangan  Wakaf ,  (Jakarta:  BWI Indonesia, 2007).
David FR, Manajemen Strategis Konsep Edisi ke-10 , (Jakarta: Salemba Empat , 2006).
Djamil  F, Standarisasi  dan  Profesionalisme  Nazhir  di  Indonesia ,  (Jakarta:  BWI Indonesia, 2011).
Fathurrohman  T,  “Wakaf  dan  Penanggulangan  Kemiskinan  Tinjauan  Hukum Islam  Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia  (Studi  Kasus Pengelolaan  Wakaf  di  Kabupaten  Bandung)”,  (Jakarta:  Universitas Indonesia, 2012).
Hamzah  Z,  “Analisis  Faktor -Faktor  yang  Memengaruhi  Pengelolaan  Wakaf  di Kabupaten Bogor”, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2016).
Hasanah  U, Inovasi  Pengembangan  Wakaf  di  Berbagai  Negara ,  (Jakarta:  BWI Indonesia, 2008).
Hasanah  U, Potensi  Wakaf  Uang  untuk  Pembangunan  Perumahan  Rakyat (Jakarta: BWI Indonesia, 2010).
Huda N, Anggraini D, Rini N, Hudori, Mardoni Y, “Akuntabilitas sebagai Solusi Pengelol aan  Wakaf”.  Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma.  Vol.  5,  No.  3 (2014).
Karim  SA, Contemporary  Waqf  Administration  and  Development  in  Singapore .  The Singapore  International  Waqf  Conference.  (pp.  2-10),  Singapore,  SGN: 2007.
Kementerian  Agama  RI ,  Al- Qur’an  dan  T erjemahannya ,  (Bekasi:  Cipta  Bagus Sagara, 2012).
Khadijah, Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi  Tingkat    Penghimpunan  Wakaf  Uang  di Indonesia , (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2016).
Nafis  C, Menggagas  Nazhir  Wakaf  Profesional ,  http://www.bwi.or.id.  [Internet], diakses pada pada 25 Februari 2017 pukul 17.00 WIB.
Najib  TA,  al-Makassary  R, Wakaf,  Tuhan,  dan  Agenda  Kemanusiaan, (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), 2006).
Nasution ME, Hasanah U, Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat , (Jakarta: PKTTI-UI, 2005).
Putri  KS, Pembinaan  Nazhir  Wakaf  di  Kementerian  Agama  Kota  Padang  dan  Badan Wakaf  Indonesia  Sumatera  Barat  (Studi  Implementasi  Pasal  13  Undang-Undang No.41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf ,  (Yogyakarta:  UIN  Sunan  Kalijaga, 2016).
28 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.3, No.1, 2018
Qahaf M, Manajemen Wakaf Produktif . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Group, 2005).
Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif . (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
Saaty TL, Fundamentals of the Analytic Network Process , Tokyo, Jepang, 1999.
Saaty TL, Vargas LG, Decision Making with the Analytic Network Process: Economic, Political,  Social  and  Technological  Applications  with  Benefits,  Opportunities,  Costs and Risks , (Pittsburgh: Springer, 2006).
Siagian SP, Manajemen Stratejik . (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008).
Suwaidi A, “Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim”. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 1. No. 2 (2011).
Wadud  AMA, Solusi  Permasalahan  Wakaf  Produktif  di  Indonesia  Pendekatan Modifikasi Analytic Network Process , (Depok: Universitas Indonesia, 2013)
Wheelen  TL,  Hunger  JD, Strategic  Management  and  Business  Policy,  Ninth  Edition , (New Jersey: Pearson Education, Inc, 2004)