Volume 10 No. 1, Juni 2024
AKPP
J Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik
Journal Homepage: journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp

## Strategi dan Implementasi Kebijakan Program Sustainable Development Goals (SDGs) untuk Pengentasan Kemiskinan di Desa
Strategy and Policy Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs) Program for Poverty Alleviation in Villages
Abd. Haris 1 , Ali Anas 2 *, Muhammad Nurjaya 3 , Hermanu Iriawan 4 , Muh. Tang Abdullah 5
1 Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sinjai, Indonesia.
2 Administrasi Negara, Universitas Bosowa Makassar, Indonesia.
3 Universitas Muslim Maros, Indonesia.
4 Administrasi Publik, IISIP Yapis Biak, Papua, Indonesia.
5 Administrasi Publik, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. *E-mail: alianas@universitasbosowa.ac.id

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Sustainability Development Goals; Policy Implementation; Poverty; Village Government; Institutional Capacity

## Kata kunci:
Sustainable Depelopment Goals; Implementasi Kebijakan; Kemiskinan; Pemerintah Desa; Kapasitas Kelembagaan
How to cite: Haris, A., Anas, A., Nurjaya, M., Iriawan, H., & Abdullah, M. T. (2024). Strategi dan Implementasi Kebijakan Program Sustainable Development Goals (SDGs) untuk Pengentasan Kemiskinan di Desa. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik), 10(1), 65 – 78
This research aims to find out the programme in alleviating poverty in an  economic  perspective  through  the  SDGs  in  Bone  Regency.  By describing economic equality, equitable access to services and providing guarantees for disasters that will have an impact on the economic losses of  the  community.  The  method  used  in  this  research  is  a  qualitative approach by describing the SDGs programme in alleviating poverty in Bone  Regency,  Massangkae  Village.  The  data  collection  process  was carried out by means of observation, interviews with key informants and documentation.  Thus,  the  research  results  show  that  the  village government  has  made  efforts  to  alleviate  poverty  that  occurs  with strategic  steps  through  increasing  the  income  of  underprivileged communities; providing guarantees and ease of access to services in the village  government;  providing  guarantees  and  protection  of  the community from various disaster threats; with several indicators so that the village government has a very strong role in improving community welfare.  However,  the  implementation  of  these  policies  still  requires coordination across stakeholders who have links and authority because poverty is a multidimensional problem. Meanwhile, the implications of this  research  in  the  future  are  expected  to  be  carried  out  in  a  more comprehensive  study,  especially  the  methods  used  with  research locations that reach a larger area.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  program  dalam mengentaskan  kemiskinan  dalam  perspektif  ekonomi  melalui
SDGs Di Kabupaten Bone. Dengan mendeskripsikan pemerataan ekonomi,  akses  pelayanan  yang  merata  serta  memberikan jaminan  atas  terjadinya  bencana  yang  akan  berdampak  pada kerugian  secara  ekonomi  masyarakat.  Adapun  metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif dengan  mendeskripsikan  program  SDGs  dalam  mengentaskan kemiskinan  di  Kabupaten  Bone  Desa  Massangkae.  Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dengan  informan  kunci  dan  melakukan  dokumentasi.  Dengan demikian  maka  diperoleh  hasil  penelitian  bahwa  pemerintah Desa  telah  melakukan  upaya  dalam  mengetaskan  kemiskinan yang  terjadi  dengan  langkah  strategis  melalui  peningkatan pendapatan masayarakat kurang mampu; memberikan jaminan dan kemudahan dalam mengakses pelayanan pada pemerintahan  desa;  memberikan  jaminan  dan  perlindungan terhadap  masyarakat  dari  berbagai  ancaman  bencana;  dengan beberapa  indicator  tersbut  sehingga  pemerintah  desa  memiliki peranan  yang  sangat  kuat  dalam  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Namun,  dalam  implementasi  kebijakan  tersebut masih  membutuhkan  koordinasi  lintas  stakeholder  yang memiliki  keterkaitan  dan  kewenangan  karena  kemiskinan merupakan  masalah  secara  multidimensi.  Sementara  itu implikasi  penelitian  ini  kedepan  diharapkan  agar  dilakukan kajian  secara  lebih  komprehensif  terutama  metode  yang digunakan  dengan  lokasi  penelitian  yang  menjangkau  daerah yang lebih besar.

## Pendahuluan
Kemiskinan masih menjadi suatu isu utama bagi negara berkembang seperti Indonesia,  kemiskinan  ini  menjadikan  seseorang  tidak  mampu  memenuhi kebutuhan dasar. Kendati demikian kemiskinan antara satu negara dengan negara lain memiliki perbedaan. Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki indikator dan karakteristik  yang  berbeda-beda  pula.  Data  kemiskinan  dikeluarkan  oleh  Badan Pusat Statistik (BPS) melalui pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs approach . Masyarakat kehilangan kesejahteraan akibat kemiskinan, ketidakmampuan dalam memenuhi hak dasar dan pendapatan perkapita dibawah rata-rata perbulan. Kemiskinan pada umumnya berkaitan dengan ekonomi yang menyebabkan gagalnya memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan ( Syahputra, 2021).
Dengan  melihat  bahwa  kemiskinan  dari  berbagai  multidimensi  atau  yang biasa  di  istilahkan  dengan Multidimention  Poverty  Approach (MPA).  Kemiskinan dapat dilihat dari indikator kesehatan yang buruk, minimnya pendidikan, standar hidup yang kurang memadai, minimnya pendapatan, kualitas kerja yang buruk, ketidakberdayaan  serta  rentan  terjadinya  kekerasan.  Dengan  ragam  persoalan kemiskinan  tersebut  membutuhkan  pendekatan  kebijakan  yang  dapat mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bone (Hasan Warso Syahputra, 2021).
Lebih lanjut, Agenda Sustainable Depelopment Goals (SDGs) merupakan suatu program yang berorientasi pada pembangunan khusunya pembangunan manusia.
hal  ini  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  negara  maju,  berkembang  dan tertinggal memiliki hak yang sama dalam proses pembangunan, akses pelayanan dan  juga  perlindungan  dari  terjadinya  bencana.  Dengan  adanya  program  SDGs maka masyarakat desa dapat mengidentifikasi karakteristik serta prioritas sesuai dengan  tingkat  permasalahan  yang  sedang  dialami  oleh  masyarakat.  dengan mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat di Desa Massangkae nantinya akan memajukan kesejahteraan di desanya.
Agenda SDGs pada pembangunan sektor ekonomi di desa fokus pada tujuan program  berikut,  yaitu  meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi  yang  inklusif  dan berkelanjutan,  memberikan  kesempatan  kerja  yang  produktif  dan  menyeluruh serta pekerjaan yang layak bagi semua; membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan  industri  inklusif  dan  berkelanjutan  dalam  mendorong  inovasi; mengurangi terjadinya kesenjangan intra dan antar negara; memberikan jaminan pola  produksi  dan  konsumsi  yang  berkelanjutan;  memberikan  penguatan masyarakat  yang  inklusif  dan  damai  untuk  pembangunan  secara  berkelanjutan, memberikan  persediaan  dalam  mengakses  keadilan  bagi  semua,  terbentuknya sistem kelembagaan yang  mampu diakses  secara efektif, insklusif pada berbagai tingkatan (Hasan Warso Syahputra, 2021); (Solomon et al., 2022).
Dalam  perkembangannya  program  SDGs  dalam  prakteknya  seringkali dianggap  tidak  terbuka,  dimana  yang  menjadi  sasaran  adalah  negara  dengan tingkat  kemandirian  dan  kemajuan  mendominasi  ekonomi  secara  global (Woodbridge ,2015). Program SDGs terdiri atas 169 sasaran dan 241 indikator yang saling  berkaitan  satu  sama  lain.  Dukungan  kebijakan  ini  sejalan  dengan  arahan presiden Joko Widodo, 12 Oktober 2019 yang menegaskan bahwa dana desa harus mampu dirasakan oleh masyarakat kebermanfaatannya. Selain itu dana desa juga harus mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan ekonomi di desa yang selanjutnya ditegaskan melalui Perpres No.59 Tahun 2017, maka di susunlah  SDGs  Desa.  SDGs  Desa  merupakan  turunan  dari  implementasi  SDGs global  di  Indonesia  yang  sebelumnya  sudah  diratifikasi  oleh  Bappenas  RI  yang telah  menyusun  dokumen  perencanaan  berupa  metadata  indikator  pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 59 Tahun  2017.  Dengan  adanya  SDGs  Desa,  Pemerintah  mengharapkan  adanya kontribusi  sebesar  74  persen  terhadap  pencapaian  tujuan  pembangunan berkelanjutan (Linggarwati et al., 2021).
Olehnya  itu,  keberadaan  program  SDGs  dimaksudkan  sebagai  stimulus dalam  mengembangkan  dan  memacu  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  desa, dengan  agenda  utama  yakni  pemberdayaan  masyarakat  dan  membantu masyarakat untuk memberdayakan diri dan mendapatkan penghasilan yang pada akhirnya  mendapatkan  penghasilan  yang  layak.  Dengan  demikian  ekonomi masyarakat  akan  menglami  peningkatan  dan  secara  berkesinambungan  akan keluar dari predikat miskin. (Linggarwati et al., 2021)
Lebih lanjut konsep SDGs yang di kembangkan pada desa menitikberatkan pada pembangunan harus mampu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat desa tanpa terkecuali melalui 18 agenda tujuan pembangunan. Adapun kedelapan tipe
Desa adalah sebagai berikut  Siswanto (2021) dalam  (Zaini, 2021) (1) Desa tanpa Kemiskinan  dan  Kelaparan;  (2)  Desa  Ekonomi  Tumbuh  Merata;  (3)  Desa  Peduli Kesehatan;  (4)  Desa  Peduli  Lingkungan;  (5)  Desa  Peduli  Pendidikan;  (6)  Desa Ramah  Perempuan;  (7)  Desa  Berjejaring;  (8)  Desa  Tanggap  Budaya.  Kabupaten Bone  sebagai  Daerah  dengan  kepadatan  penduduk  cukup  tinggi,  sehingga pembangunan  di  orientasikan  pada  pedesaan.  Pemerintah  Kabupaten  Bone  juga telah banyak menerapkan program-program pembangunan yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan.
Namun  demikian,  program-program  ini  belum  memiliki  strategi  dan kebijakan  yang  tepat  karena  tidak  langsung  berpihak  pada  lapisan  masyarakat yang paling miskin. Sehingga hal ini membuktikan bahwa kemiskinan merupakan salah  satu  masalah  sosial  yang  menyangkut  ekonomi  dimana  kesejahteraan masyarakat  di  desa  dinilai  masih  kurang  jika  menggunakan  indikator  yang ditetapkan oleh SDGs.
Oleh sebab itu, maka dalam penelitian ini dilakukan penelitian terkait dengan implementasi  program  SDGS  pada  Desa  Massangkae,  Kecamatan  Kajuara, Kabupaten  Bone.  Hal  ini  karena  jumlah  penerima  bantuan  program  pemerintah untuk  masyarakat  miskin  di  desa  Massangkae  dari  tahun  2018  sampai  2021 mengalami kenaikan (lihat Tabel 1). Desa Massangkae memiliki jumlah penduduk sebanyak  2.400  jiwa  dengan  jumlah  kepala  keluarga  558  KK  berdasarkan  data skunder Desa Massangkae (Bakri & , Bernard Sagrim , Andi Sutra Rimba, 2020). Hal ini  mengindikasi  bahwa  program  pengentasan  kemiskinan  di  Desa  Massangkae masih belum berjalan efektif.
Tabel 1. Data Penduduk Berdasarkan  Penerima Bantuan Pemerintah Tahun 2021
No Tahun PKH BPNT Jumlah KK 1. 2018 139 287 426 2. 2019 145 294 439 3. 2020 148 320 468 4. 2021 176 324 500

## Sumber: Pemerintah Desa Massangkae (2022)
Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis melakukan  penelitian ini  yang bertujuan untuk melihat proses implementasi program SDGs Desa yang dilakukan oleh  pemerintah  desa  dalam  mengentaskan  kemiskinan,  dengan  studi  kasus  di Desa Massangkae, Kabupaten Bone.

## Kajian Literatur
Implementasi  suatu  kebijakan  memang  telah  disadari  bukanlah  suatu  hal mudah,  sebab  beragam  kepentingan  yang  ada  untuk  dapat  diakomodir. Kadangkala suatu kebijakan telah melalui suatu proses perencanaan yang matang belum tentu dapat di implementasikan dengan baik. Penelitian ini menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn (1975) dalam (Elih Yuliah, 2020) yakni A model
of  the  policy  implementation  process. Sebuah  model  dalam  proses  implementasi kebijakan menekankan pada sasaran dan juga standar yang hendak dicapai oleh pelaksana  kebijakan,  kemudian  untuk  menilai  sasaran  tersebut  melalui  kinerja suatu  kebijakan.  Sehingga  konsep  dari  Van  Meter  dan  Van  Horn  ini  dianggap relevan  dengan  program  Desa  tanpa  kemiskinan  pada  Desa  Massangkae Kabupaten Bone.
Kebijakan dapat diatikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  Handoyo  (2012). Kebijakan tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam menjalankan suatu program guna mencapai tujuan yang ingin dicapai, kebijakan juga menjadi upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik tertentu. Hal ini sejalan dengan program kegiatan SDGs yang dicanangkan di Kabupaten Bone dimana  masyarakat  masih  banyak  yang  termasuk  dalam  kategori  miskin. Sementara itu, menurut Dafid Easton (1913) (Anas & Abdullah, 2021). “public policy is the authoritative allocation of values for the whole society”. Kemudian ditegaskan lebih mendalam oleh Edwards III & Ssharkansky (1978) sebagaimana dikutip oleh  (Akib, 2010) bahwa “public policy is what government say and do, or do not do. It is the goals or purposes of government programs”. Serta Lasswell & Kaplan (1970). Public policy is a projected  program  of  goals,  values  and  practices”. Dari  uraian  berdasarkan  pada pendapat ahli yang di rujuk oleh penulis bahwasannya kebijakan merupakan suatu tindakan  baik  yang  dilakukan  ataupun  tidak  dilakukan  oleh  pemerintah  guna memecahkan  masalah  publik  yang  beraikan  langsung  dengan  kebutuan masyarakat.
Suatu  kebijakan  pubik  tidak  berhenti  dengan  adanya  suatu  program,  akan tetapi  kebijakan  tersebut  harus  mampu  dilaksanakan  dalam  bentuk  program sehingga dapat menjawab kebutuhan masayarakat. Sejalan dengan pendapat Udoji, 1981 dalam  (Yuliah,  2020)  yang  kemudian  mengatakan  bahwa  impelentasi kebijakan  merupakan  sesuatu  yang  sanagt  penting  bahkan  jauh  lebih  penting daripada  membuat  kebijakan  itu  sendiri.  Hal  ini  kemudian  ditegaskan  oleh  Van meter  dan  Van  Horn  (1975)  yang  dikutip  oleh  (Abdal,  2015)  bahwa  suatu implementasi kebijakan dapat dilihat melalui enam syarat berikut, yaitu 1) standar dan tujuan serta ukuran dari tujuan kebijakan yang ingin dicapai; 2) sumber daya keuangan;  3)  karakteristik  daripada  organisasi  yang  menjadi  pelaksana;  4) komunikasi  yang  terjalin  antar  organisasi  dan  dukungan  penguatan  dari  lintas stakeholder;  5)  sikap  dari  pelaksana;  6)  kondisi  ekonomi  sosial  dan  politik. Kemudian  untuk  memastikan  bahwa  suatu  implementasi  kebijakan  tercapai dengan baik perlu memperhatikan hal-hal seperti: 1) ketetapan suatu kebijakan; 2) ketetapan pelaksana; 3) adanya target yang telah ditetapkan; 4) kondisi lingkungan yang menjadi fokus pelaksanaan program implementasi kebijakan.
Kebijakan  pelaksanaan  program  SDGs,  mengacu  pada  prioritas  anggaran dana  Desa  pada  tahun  2021  yang  fokus  pada  pelaksanaan  SDGs  Desa  melalui Peraturan  Menteri  Desa  PDTT  Nomor  13  Tahun  2021  tentang  prioritas pembangunan Desa pada tahun anggaran 2021 yang kemudian dikaitkan dengan 17 ditambah 1 agenda pelaksanaan SDGs Desa (Hubbah, 2021), kemudian dari 18
program  tersebut  maka  dalam  penelitian  ini  fokus  pada  prioritas  pada  bidang ekonomi,  yang  sesuai  dengan  tipologi  Desa  Massangkae  yakni  Desa  dengan pertumbuhan  perekonomian  yang  merata  melalui  peningkatan  pendapatan penduduk; memberikan akses dan jaminan terhadap pelayanan secara merata; dan memberikan  perlindungan  terhadap  resiko  bencana  yang  mungkin  akan  terjadi (Dzulqarnain et al., 2022).
Sejalan  dengan  pemikiran  Purwanto  (2014)  dan  Rusmaniah  (2021)    dalam (Rizayani  et  al.,  2022)  mengungkapkan  bahwa  kemiskinan  akan  menimbulkan berbagai  dampak  dan  sifatnya  menyebar  kedalam  tatanan  masyarakat  secara meluas.  Penelitian  lain  diungkapkan  oleh  Suharto,  (2009)  dalam  (Rorong  et  al., 2018);  Roidah,  (2016);  dan  Annisa,  (2020)  sebagaimana  yang  dikutip  dalam (Rizayani  et  al.,  2022)  yang  meneliti  terkait  dengan  penanggungan  kemiskinan melalui  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  sengaja  dihadirkan  sebagai  program untuk mengurangi beban bagi keluarga miskin. Lebih lanjut tujuan dari pemberian dana kepada keluarga akan dapat mendorong efektivitas dari program PKH dalam meningkatkan  kualitas  pendidikan  dan  kesehatan  bagi  penerima  bantuan (Kemensos, 2019). (Rizayani et al., 2022) Dalam studi yang dilakukan oleh SMERU, 2020  (Rizayani  et  al.,  2022)  juga  menemukan  bahwa  program  pengentasan kemiskinan memiliki manfaat yang lebih berguna bagi peningkatan kesejahteraan penerima bantuan.
Kendati demikian penerima seringkali di berikan kepada perempuan. Peran secara  tradisional  sebagai  ibu  rumah  tangga  membuatnya  memahami  tanggung jawabnya dalam mengelolah dana yang diberikan. Hal ini ditegaskan dalam studi Hairudinor,  (2020)  (Rizayani  et  al.,  2022)  terkait  dengan  peluang  dan  tantangan serta  harapan  memiliki  relasi  yang  cukup  kuat  sebagaimana  juga  penelitian (Rizayani et al., 2022) tentang dampak kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan  menemukan  bahwa  program  pengentasan  kemiskinan  melalui Program  Keluarga  Harapan  di  kota  Banjar  Baru  mampu  mengubah  pola  pikir masyarakat yang semula tidak terlalu memperhatikan kesehatan dan pendidikan anak, kini sudah mulai aktif dan sadar akan pentingnya kesehatan dan pendidikan bagi  anak  untuk  masa  depan  yang  lebih  baik.  Berdasarkan  pada  penelitian sebelumnya tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemerintah Desa Massangkae dalam mengimplementasikan program SDGs Desa untuk mengentaskan kemiskinan di desa.

## Metode Penelitian
Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif dengan studi kasus untuk mendeskrispikan  implementasi  SDGs  dalam  mengentaskan  kemiskinan  di  Desa Massangkae,  Kabupaten  Bone.  Pendekatan  kualitatif  dianggap  relevan  guna memberikan  deskripsi  secara  mendalam  kemudian  jenis  penelitian berupa  data lisan  dan  tertulis  sesuai  dengan  karakteristik  dan  prilaku  yang  menjadi  objek pengamatan sebagai dikatakan Moeloeng (2001) (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018). Memberikan  gambaran  secara  sistematis  terhadap  objek  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan  program  SDGs  dalam  bidang  ekonomi  dalam  mengentaskan
kemiskinan.  Data  yang  di  gunakan  terdiri  data  primer  dan  data  sekunder, kemudian  data  dikumpulkan  oleh  peneliti  di  hubungkan  dengan  referensi  yang berkaitan dengan kajian literatur, dokumen-dokumen yang relevan lainnya.
Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan juga  dokumentasi.  Adapun  informan  dalam  penelitian  ini  berjumlah  10  dengan rincian  sebagai  berikut:  1)  Kepala  Desa;  2)  Pejabat/Staf  yang  membidangi perencanaan; 3) OPD yang berkaitan dana tau yang terlibat dalam program SDGs; 4) warga Desa Massangkae. Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah daerah Kabupaten  Bone  pada  Desa  Massangkae,  yang  menjadi  target  pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui program SDGs di Kabupaten Bone.
Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan proses reduksi data yang dilakukan dengan menyalin semua hasil wawancara, pengamatan terkait lalu memilah dan memilih data yang relevan dengan objek penelitian untuk selanjutnya disajikan  dalam  bentuk  naratif,  melakukan  verifikasi  dan  dihubungkan  dengan dokumentasi  seperti  jurnal  buku  dan  referensi  lain  untuk  mendukung  hasil penelitian  serta  menarik  kesimpulan  penelitian.  Penelitian  ini  pula  dilakukan selama dua bulan untuk mendapatkan keakuratan data, terhadap objek penelitian (Arwildayanto et al., 2022).

## Hasil dan Pembahasan

## Peningkatan Jumlah Penduduk
Lazimnya  kemiskinan  disebabkan  karena  ketidakberdayaan  masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan dan papan. Dengan adanya  program  SDGs  terdapat  18  indikator  program  prioritas  dalam  bidang ekonomi  yang  bertujuan  untuk  menekan  angka  kemiskinan  di  Kabupaten  Bone pada  Desa  Massangkae.  Implementasi  kebijakan  dari  program  diawali  dengan proses  input  sampai  menghasilkan output dan  atau outcomes yang  berguna  bagi masyarakat. Oleh karena itu, melalui Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai konsep  pembangunan  berkelanjutan  menjadi  acuan  melalui  surat  edaran kementerian  desa  terkait  dengan  pelaksanaan  program  SDGs  bagi  seluruh masyarakat desa di seluruh Indonesia. Dengan adanya surat edaran ini maka setiap Desa di dorong untuk mempercepat dan menekan angka kesenjangan sosial yang terjadi serta dapat menekan angka kemiskinan di Desa.
Lebih  lanjut  akan  di  uraikan  hasil  penelitian  terkait  dengan  strategi implementasi  kebijakan  dalam  pengentasan  kemiskinan  di  Desa  Massangkae Kabupaten Bone dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan dari Van meter dan Van Horn (1975) dalam (Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih, 2023) sebagai berikut.

## Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Kebijakan yang  baik harus menetapkan target dan tujuan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Demikian juga dalam program pengetasan kemiskinan di Desa Massangkae,  pemerintah  desa  menindaklanjuti  hasil  surat  edaran  kementerian
desa  terkait  implementasi  SDGS  desa.  Keberadaan  program  ini  memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat dan juga pemerintah Desa Massangkae. Hal ini  dibuktikan  dengan  masyarakat  yang  sudah  mulai  menyadari  pentingnya permasalahan  dan  upaya  dalam  menangani  permasalahan  tersebut  dengan melibatkan unsur lain selain pemerintah secara kolaboratif bukan hanya sekedar formalitas  akan  tetapi  harus  dapat  di  wujudkan  dalam  bentuk  kegiatan  secara nyata. Dari hasil analisis ditemukan bahwa tujuan dan ukuran dari mplementasi kebijakan telah dicapai oleh pelaksana kebijakan itu sendiri yakni kepala desa dan perangkat desa serta lintas instansi sebagaimana hasil wawancara dengan Informan SD yang juga Sekretaris Desa Massangkae sebagai berikut:
“ Pemerintah desa telah melakukan upaya serius untuk menjadikan Desa Massangkae sebagai  desa  tanpa  kemiskinan,  kita  telah  melakukan  beberapa  program  secara terencana  agar  program  ini  dapat  di  ukur  kinerja  dan  pencapaiannya  melalui peraturan  desa  yang  tertuang  dalam  APDes.  Pemerintah  desa  telah  mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Bone juga antusias dari masyarakat itu sendiri. Sekalipun harus kami akui bahwa masih ada kendala yang kami hadapi akan tetapi secara perlahan akan dilakukan perbaikan” (Wawancara pada 11 Juli 2022)
Secara garis besar penduduk Desa Massangkae yang melaksanakan program SDGs  di  Kabupaten  Bone  cukup  padat  sebagaimana  dapat  dilihat  pada  tabel berikut:
Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian
No  Jenis Pekerjaan Dusun Laggoppo I Dusun Laggoppo II Dusun Ellue Dusun Hulo Jumlah 1 Petani 78 82 200 125 485 2 Pedagang/Wirasw asta 15 21 10 15 61 3 PNS/TNI/POLRI 2 2 1 2 7 4 Karyawan Swasta 12 10 3 2 27 5 Nelayan 170 175 32 125 502 6 Tenaga Kontrak/Sukarela 5 1 5 2 13 7 Buruh/Tenaga Lepas 3 6 8 5 22 8 Pensiunan 2 1 2 0 5 9 IRT 194 196 103 130 623 10 Belum/Tidak Bekerja 305 289 141 197 932 TOTAL 786 783 505 603 2677

## Sumber Data: Pemerintah Desa Massangkae (2021)
Jika  dilihat  pada  tabel  diatas  sebagian  besar  masyarakat  bergantung  pada mata  pencaharian  sebagai  petani.  Aktivitas  ini  tentu  membutuhkan  upaya  dan strategi yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah Desa.
Terutama karena kondisi masyarakat desa tersebut terdapat 485 berprofesi sebagai petani,  sementara  yang  belum  bekerja  yakni  932  orang.  Hal  ini  tentu  saja  akan menjadi masalah dan  menggantungkan hidupnya pada bantuan  yang  dilakukan oleh  pemerintah.  Keterbatasan  kemampuan  keuangan  desa  dan  daerah,  serta minimnya  kreativitas  masyarakat  juga  menjadi  penyebab  terjadinya ketergantungan  tersebut.  Sementara  program  pemberdayaan  masyarakat  yang menjadi  prioritas  dari  alokasi  anggaran  dana  desa  belum  mampu  menyentuh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi SDGs Desa di Kabupaten Bone, dilakukan  secara  bersama-sama  dengan  melibatkan  seluruh  stakeholders  terkait mulai dari pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah dan aparat desa.
Dengan demikian diharapkan program SDGs ini kiranya mampu mengurangi kemiskinan  yang  ada  di  desa  dengan  peningkatan  keberdayaan  ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, dibutuhkan peran serta masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses implementasi SDGs di Desa.

## Sumberdaya
Dari  segi  sumberdaya  dalam  mengimplementasikan  program  pengentasan kemiskinan  melalui  SDGs  Desa  sudah  cukup  baik,  namun  masih  ada  kendala terkait  dengan  pemahaman  dari  pada  penerapan  SDGs  masih  perlu  dilakukan kajian secara mendalam agar tepat sasaran. Sumberdaya manusia dengan kualitas yang  baik  diperlukan  dalam  implementasi  program  desa  tanpa  kemiskinan, kendati  demikian  kualitas  juga  perlu  disesuaikan  dengan  keahlian  dan  juga pekerjaan  sebagaimana  telah  di  rumuskan  dalam  kebijakan  yang  dimaksud. Berdasarkan  Hasil  wawancara  dari  Informan  AA  selaku  aparat  desa  yang menyatakan bahwa:
“ Pemerintah Desa sudah semaksimal mungkin memberikan   pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam melaksanakan program SDGS desa tanpa kemiskinan dan tentunya menjamin  hak  yang  sama  dalam  kemudahan  mengakses  pelayanan.” (Wawancara pada 11 Juli 2022)
Lebih lanjut hasil wawancara dengan Informan B yang juga staf pemerintah Desa Massangkae menyatakan Bahwa:
“ Kemudahan  pelayanan  itu  sepatutnya  di  dapatkan  tiap-tiap  Masyarakat,  namun pelayanan itu tergantung dengan pemberi dan si penerima pelayanan sebab sifat yang di miliki tiap-tiap individu itu berbeda, serta kemudahan pelayanan itu tergantung urusan apa yang sedang di urus sebab ada berapa hal yang mesti berkasnya harus di lengkapi dan dibutuhkan waktu lama .” (Wawancara pada 11 Juli 2022)
Berdasarkan pada hasil penelitian diantas di temukan bahwa sumberdaya di Desa  Massangkae  sudah  berupaya  untuk  memberikan  pelayanan  yang  terbaik. Walaupun juga disadari bahwa sumberdaya yang lain patut menjadi pertimbangan seperti  sumberdaya  keuangan,  dan  juga  waktu.  Sebab  jika  suatu  program  di dukung sumberdaya yang baik, namun tidak di dukung oleh penganggaran dan target penyelesaian tidak dapat ditentukan berdasarkan ketersediaan waktu maka tentu dampak dari implementasi suatu program akan sulit untuk diterima dengan baik (Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih, 2023).

## Komunikasi antar organisasi
Pada dimensi ini sistem komunikasi yang terbangun lintas organisasi dalam mengimplementasikan program SDGS desa tanpa kemiskinan sesuai dengan hasil penelitian  belum  berjalan  secara  maksimal,  hal  ini  dikarenakan  lintas  instansi belum terbangun sistem pembagian kerja dalam bentuk kolaborasi dengan tugas dan kewenangan yang kemudian berbeda pula. namun memiliki keterkaitan yang saling  bergantung.  Seperti  misalnya  Dinas  Perencanaan  Pembangunan  Daerah hanya berfokus pada bagaimana program tersebut dapat di jalankan dan menjadi draft perencanaan yang di ajukan, sementara itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat mengalami kesulitan karena kewenangan sesungguhnya  menjadi domain kepala desa  sementara  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  juga  memiliki  program  yang berbeda  sekaliupn  lokasi  di  Desa  Massangkae.  Selain  itu  keuangan  dan penganggaran dari keuangan daerah hanya bertumpu pada kemampuan APBdes tahun  berjalan.  Sehingga  pengimplementasian  program  desa  tanpa  kemiskinan rawan terjadinya tumpang tindih.

## Karakteristik agen pelaksana
Dari  segi  pelaksanan  kegiatan  dari  program  SDGs  desa  tanpa  kemiskinan, Implementasi  Kebijakan  merupakan  Aktivitas  yang  terlihat  setelah  dikeluarkan pengarahan yang Sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelolah input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.
Sustainable  Development  Goals (SDGs)  desa  tanpa  kemiskinan  merupakan upaya  pembangunan  berkelanjutan  yang  menjadi  acuan  pembangunan  Desa termaksud soal Kemiskinan. Mengingat Surat Edaran Kementerian Desa tentang pelaksanaan program SDGs ini menjadi perhatian semua orang di desa khususnya di  Desa  Massangkae,  di  harapkan  program  ini  bisa  menekan  angka  kemiskinan dengan cepat dan menekan kesenjangan sosial di Desa Massangkae.
Berdasarkan  wawancara  dengan  informan  SD  selaku  Sekretaris  Desa Massangkae pada tanggal 11 juli 2022 menyatakan bahwa:
“ Program SDGs ini telah di Implementasikan di Desa Massangkae pada bulan April 2021 sampai bulan Mei 2021 dengan di hadiri oleh     kecamatan, pendamping Desa, Pemerintah Desa, dan Tokoh     Masyarakat dengan menugaskan Nama-Nama untuk Pemukhtahiran  data SDGs di Wilayah Desa Massangkae yang di lakukan dengan pendataan manual dan pengimputan Online.” (Wawancara pada 11 Juli 2022)
Program  SDGs  ini  tentunya  mendapat  respon  yang  baik  dari  pihak masyarakat  terkait  tentang  pelaksaaan  Program  SDGs  ini,  baik  yang bertanggung  jawab  dalam  pelaksanaan  maupun  pengawasan  dari  proses pengimplementasian SDGs ini.

## Lingkungan ekonomi, sosial dan politik
Apabila  dilihat  secara  keseluruhan,  jumlah  penduduk  di  Desa  Massangkae mencapai angka 2.400 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 558 KK. Dengan melihat jumlah  penerimah  bantuan  miskin  dari  tahun  2018  sampai  2021  mengalami
kenaikan yang cukup tinggi, dapat di nilai bahwa pengetasan kemiskinan di Desa Massangkae masih di nilai belum baik.
Program SDGs ini mampu mengurangi angka kemiskinan yang ada di Desa tergantung  bagaimana  pemerintah  Desa  mengelolah  data  SDGs  yang  harus  di perbaraui  sekali  dalam  3  bulan  karna  keberhasilan  suatu  program  itu  di  ukur daripada  bagaimana  keseriusan  pemerintah  dan  keterlibatan  masyarakat  dalam program itu sendiri. Ada tiga hal yang perlu di lakukan dalam pengimplementasian program SDGs di Desa Massangkae yang   mampu mengurangi tingkat kemiskinan sesuai dengan tujuan SDGs yaitu; 1)Meningkatkan pendapatan penduduk miskin; 2) Menjamin akses pelayanan Desa; 3) Melindungi masyarakat dari segala bentuk bencana.
Berdasarkan wawancara dengan Informan S selaku warga Desa Massangkae yang bertempat di Dusun Laggoppo bahwa:
“ SDGs Desa yang berfokus pada desa tanpa kemiskinan merupakan perhatian utama pemerintah Desa Massangkae untuk mengentaskan kemiskninan, potensi desa cukup menjanjikan  karena  kami  berdekatan  dengan  pesisir  laut  sehingga  dengan memaksimalkan potensi desa program tersebut kami optimis bisa memberikan nilai keberdayaan terhadap masyarakat. (Wawancara pada 20 juli 2022)
Lebih lanjut, sebaran kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Massankae dapat diliat pada tabel distribusi sebagai berikut :
Tabel 3. Jumlah Masyarakat Miskin selaku penerima Bantuan PKH dan BPNT
2021 di Desa Massangkae No Dusun PKH BPNT Jumlah KK 1 Laggoppo I 47 92 139 2 Laggoppo II 41 84 125 3 Ellue 49 77 126 4 Hulo 39 71 110 Jumlah 176 324 500
Sumber Data : Pemerintah Desa Massangkae dan beberapa sumber lainnya, (2021)
Berdasarkan pada tabel diatas diperoleh data bahwa dari 4 dusun yang ada di Desa Massangkae penduduk miskin lebih banyak pada Dusun Lagoppo I dengan jumlah kepala Keluarga 139 orang sementara terendah terdapa pada Dusun Hulo dengan jumlah kepala keluarga 110 orang.

## Sikap atau kecenderungan pelaksana
Berbagai aspek yang menjadi perhatian pada pembangunan yang ada di desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dari segi ekonomi, perluasan dan kesempatakn dalam mengakses pendidikan, dan pelayanan masyarakat yang partisipatif  tanpa  membeda-bedakan  antara  satu  dengan  yang  lainnya  termasuk hak  dalam  menjalankan  kehidupannya  sebagai  manusia.  Kemudian  dalam implementasi pelaksanaan SDGs Desa tanpa kemiskinan
Hal ini dicanangkan sebagai bagian dari upaya mencapai 2030 dengan tingkat kemiskinan di desa mencapai nol persen, oleh karena itu kepala desa di Kabupaten Bone  mengatakan  bahwa  dibutuhkan  seperangkat  kebijakan  yang  mencakup semua stakeholder dalam pemerintahan mulai dari desa, pemerintah kabupaten, pemerintah  provinsi  dan  pemerintah  pusat.  Hal  ini  akan  dapat  meningkatkan pendapatan bagi penduduk desa, memberikan akses bagi jaminan pelayanan dasar. Sementara itu rata-rata pendapatan perkapita pada tahun 2019 yaitu 913,649 yang dikategorikan  miskin.  Kemudian  program  yang  dicanangkan  pula  oleh  desa  di Kabupaten Bone adalah BUMDes, Koperasi Desa, dan jaminan bagi aparat desa.
Di  Desa  Massangkae  sesuai  dengan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pelaksana khususnya di desa telah menggunakan SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah  desa.  Hanya  saja  memahami  dari  SOP  tersebut  perlu  difahami  pula sebab  karakteristik  dan  kondisi  pelaksana  dan  masyarakat  berbeda-beda  sesuai dengan tingkat kebutuhan dan lingkungannya sehingga implementasi SDG Desa tanpa kemiskinan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Van meter dan Van Horn (1975) yang dikutip (Rolifola Cahya  Hartawan  &  Fitriyani  Kosasih,  2023)  bahwa  keberhasilan  implementasi suatu  program  kegiatan  ditentukan  oleh  karakteristik  pelaksana.  Hal  ini dikarenakan  situasi  dan  kondisi  masyarakat  di  Desa  Massangkae  diharapkan memiliki kesadaran dalam berpartisipasi hanya saja program kegiatan SDGs Desa tanpa  kemiskinan  bersifat top  down sehingga  hal  ini  terkadang  membuat masyarakat  merasa  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  keinginan  berdasarkan karaktersitik permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat.
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  dan  observasi    yang  telah  saya  lakukan tentang  Implementasi  Kebijakan  Program Sustainable  Development  Goals (SDGs) Desa  Massangkae  dapat  di  simpulkan  bahwa    di  Desa  Massangkae  SDGS  Desa sudah di implementasikan di lihat dari pendataan yang di lakukan dalam 1 kali dalam 3 bulan dan di buktikan juga dengan hasil penelitian dari penulis. Persoalan pengimplementasian  SDGs  dalam  mengurangi  kemiskinan  yaitu  dalam  hal meningkatkan pendapatan penduduk miskin, pemerintah  Desa Massangkae hanya melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan. Seharusnya pemerintah Desa Massangkae membuatkan  usaha  untuk  warga  miskin  agar  masyarakat  bisa  keluar  dari kemiskinan,  menjamin  akses  terhadap  pelayanan  desa,  tidak  adanya  pelatihan administrasi untuk aparat Desa Massangkae sehingga hanya sedikit  orang yang mengatur persoalan akses pelayanan di Desa Massangkae.

## Kesimpulan
Pengimplementasian Kebijakan Program Sustainable Development Goals (SDGs) melalui  desa  tanpa  kemiskinan  di  Desa  Massangkae,  Kabupaten  Bone  telah  di lakukan  sesuai  dengan  surat  edaran  Kementrian  Desa  tentang  pelaksanaan Program  SDGs.  Hasil  dari  data  inilah  yang  menjadi  acuan  dari  pemerintah  itu sendiri untuk membuat perencanaan Desa mulai dari perencanaan pembangunan dan  strategi  yang  harus  dilakukan  khususnya  di  bidang  kemiskinan.  Namun, pengimplementasian  SDGs  dalam  mengurangi  kemiskinan  di  Desa  Massangkae
Kabupaten Bone belum efektif di lihat dari enam indikator konsep dan teori yang digunakan  dimana  pemerintah  Desa  Massangkae  hanya  melakukan  satu  kali pelatihan  dan  sampai  sekarang  pelatihan  tersebut  tidak  berkelanjutan  padahal tujuan dari SDGs desa tanpa kemiskinan merupakan agenda yang terus dilakukan secara berkelanjutan untuk mengurangi kemiskinan yang ada di Desa Massangkae Kabupaten Bone. Pada penelitian ini pula ditemukan bahwa mekanisme koordinasi antar penyelenggara program masih rawan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan  juga  kepentingan  dalam  skala  prioritas  padahal  suatu  program  akan terimplementasi dengan baik manakala tercipta suatu kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan.

## Referensi
Ahmad  &  Kurtubi,  Dodi.  (2018). Sustainable  Goals  (SDGs)  dan  pembangunan kesehjateraan sosial . Satuan kerja perangkat daerah Website resmi Pemerintah Provinsi  Riau  diakses  pada 26  mei  2020  pada  pukul  20.00. https://www.riau.go.id/home/skpd/partisipasi
Abdal. (2015). Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik). UIN Sunan Gunung Djati Bandung , 173.
http://repository.unimal.ac.id/3602/1/Pertemuan2Kebijakan.pdf Akib,  H.  (2010).  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN:  Apa,  Mengapa,  dan  Bagaimana HAEDAR AKIB Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar. Jurnal Administrasi Publik , 1 (1), 1 – 11.
Anas,  A.,  &  Abdullah,  M.  T.  (2021).  Kepemimpinan  inovatif  dalam  pelaksanaan program  swasembada  pangan  nasional  di  Kabupaten  Bone. Publisia:  Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 6 (2), 90 – 99. https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i2.6091 Arwildayanto,  A.,  Zubaidi,  M.,  &  Tuasikal,  J.  M.  S.  (2022).  Pendampingan Manajemen Daya Saing Pemerintahan Desa Dalam Pencapaian Suistainable Development Goals. MONSU’ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat , 5 (1), 119. https://doi.org/10.32529/tano.v5i1.1523
Bakri, R., & , Bernard Sagrim , Andi Sutra Rimba, M. J. (2020). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Policy Implementation of the Hope Family Program in the Bone Regency . 2 (2), 139 – 148.
Dzulqarnain, G. Z., Meigawati, D., & Basori, Y. F. (2022). Implementasi Program Sustainable  Development  Goals  (  SDGs  )  dalam  Upaya  Penanggulangan Kemiskinan  di  Kota  Sukabumi. PROFESSIONAL:  Jurnal  Komunikasi  & Administrasi Publik , 9 (1), 109 – 116.
Elih  Yuliah.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Pendidikan. Jurnal  At-Tadbir:  Media Hukum Dan Pendidikan , 30 (2), 129 – 153.
Hasan  Warso  Syahputra.  (2021).  PROSES  INTEGRASI  DAN  IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (Sdgs) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN  DI  PROVINSI  RIAU. Jurnal  Sumber  Daya  Manusia  Unggul (JSDMU) , 2 (1), 6 – 13. https://doi.org/10.46730/jsdmu.v2i1.33
Hubbah, M. M. (2021). Dampak Medioker di Era Jokowi-Jk terhadap Welfare State Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2007 tentang  RPJP Nasional. Rechtenstudent ,
1 (3), 240 – 250. https://doi.org/10.35719/rch.v1i3.33
Linggarwati,  T.,  Haryanto,  A.,  Miryanti,  R.,  &  Darmawan,  A.  B.  (2021).
Implementasi  SDGs  Di  Desa  Pandak,  Kecamatan  Baturraden,  Kabupaten Banyumas. Prosiding  Seminar  Nasional  Dan  Callfor  Papers ,  361 – 368. https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/3415/mendes-pdtt-jadikan- sdgs-desa-sebagai-langkah-
Rizayani, S., Syaharuddin, S., Handy, M. R. N., Abbas, E. W., & Jumriani, J. (2022). Kebijakan  Pengentasan  Kemiskinan  melalui  Program  Keluarga  Harapan  di Kota Banjarbaru. PAKIS (Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial) , 2 (1), 74 – 82. https://doi.org/10.20527/pakis.v2i1.5209
Rolifola Cahya Hartawan, & Fitriyani Kosasih. (2023). Implementation of the Van Meter and Van Horn Zoning System Policies Model. International Journal Of Humanities  Education  and  Social  Sciences  (IJHESS) , 2 (4),  1348 – 1358. https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i4.373
Rorong,  M.  M.,  Arie  Junus  Rorong,  &  Y.Londa,  V.  (2018).  Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Walewangko Kecamatan Langowan Barat. Jurnal Administrasi … . https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/viewFile/19242/18793 Solomon, B. D., Dzulqarnain, G. Z., Meigawati, D., & Basori, Y. F. (2022). Sustainable Development  Goals  (SDGs). PROFESSIONAL:  Jurnal  Komunikasi  &
Administrasi Publik , 9 (1), 526 – 527. https://doi.org/10.4337/9781788974912.S.104
Zaini, I. F. (2021). Kebijakan Sustainable Goals (SDGS) dalam Penggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa .
Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. Diakom :  Jurnal  Media  Dan  Komunikasi , 1 (2),  83 – 90. https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  (2016). [Online]  Avaible  at Diakses  21  juni 2016. https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/10/kamus-besar- bahasa-indonesia-edisi-kelima-tersedia-secara-daring