Volume 6 Issue 1, 2022 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## KEBERADAAN POLITIK KEKERABATAN DALAM KONSEP NEGARA HUKUM PANCASILA
Umi Muslikhah 1 , Halimah Nur Izzati 2 &  Ahmad Fuadi 3
1. Universitas Islam Riau, Indonesia. E-mail: muslikhah@law.uir.ac.id
2. Universitas Islam Riau, Indonesia. E-mail: halimahnurizzati@law.uir.ac.id
3. Universitas Islam Riau, Indonesia. E-mail: ahmadfuadi@student.uir.ac.id
Abstract: The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD) Article 1 paragraph (3) states that "The Indonesian state is a state of law" so that it can be clearly explained that Indonesia is a state of law, not a Machtsstaat state which is based on mere power, the  existence  of  dynasties.  Politics  in  the  Indonesian  constitutional  system  has  recently become  a  very  disturbing  phenomenon.  In  the  development  of  political  dynasties  in Indonesia with a pattern of centralizing power in certain families or relatives, it can kill the potential of other citizens who have integrity and credibility as leaders in the region and the democratic process does not run healthily and fair play.
Keywords: Dynasty Politics, Rechtsstaats, Pancasila

## 1. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  berdaulat,  Indonesia  sejak  awal kemerdekaanya  telah  menentukan  konsep  negara  hukum  yang  dicitakan  yaitu  negara hukum  demokratis  yang  secara  aktif  bertujuan  mewujudkan  perlindungan  terhadap segenap  Bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  Bangsa  dan  ikut  serta  memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Penegasan  bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum  tertuang  dalam    Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD)  Pasal  1  ayat  (3)  bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”  sehingga dengan demikian dapat di jabarkan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum bukanlah negara Machtsstaat yang mendasarkan  pada  kekuasaan  belaka.  Di  dalamnya  terkandung  pengertian  adanya pengakuan  terhadap  prinsip  supremasi  hukum  dan  konstitusi.  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi bangsa atau Staatsgroundnorm bangsa  Indonesia  memiliki  kedudukan  tinggi  dan  menjadi  rujukan  dari  segala  jenis Peraturan-Peraturan hukum yang diterapkan. Keberadaan UUD 1945 sendiri merupakan representasi  penerjemahan  dari  nilai-nilai  luhur  yang  ada  dalam  Pancasila  sebagai Staatsfundamentalnorm bangsa.
Pancasila  sebagai Staatsfundamentalnorm bangsa,  menurut  Ismail  Saleh, Pancasila  sebagai  pandangan  hidup  bangsa  Indonesia,  maka  seluruh  segi  kehidupan bangsa Indonesia harus diwarnai oleh nilai-nilai luhur Pancasila, termasuk segi kehidupan hukumnya. Oleh karena itu, sistem hukum nasional kita tidak dapat lain harus merupakan sistem hukum Pancasila. Beberapa ciri dari sistem hukum Pancasila, adalah:(Saleh, 2007)
1. Kehidupan  beragama  perlu  mendapat  jaminan  dan  perlindungan  hukum sepenuhnya.
2. Perlu ada ketentuan-ketentuan hukum yang melindungi harkat dan martabat manusia yang hidup di negara Indonesia tanpa membedakan asal keturunan dan  status  sosial.  Ini  berarti  hukum  memancarkan  rasa  kemanusiaan  yang dapat dilihat.
3. Hukum nasional berlaku sama bagi setiap lapisan masyarakat Indonesia tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, keduduka sosial.
4. Memiliki  wajah  kerakyatan  yang  perlu  diatampilkan  dalam  Peraturan Perundang-Undangan.  Artinya,  Peraturan  Perundang-Undangan  yang diciptakan adalah untuk kepentingan rakyat, memberi manfaat untuk rakyat.
5. Konsep keadilan. Ukuran keadilanharus berdasar pada rasa keadilan seluruh rakyat  Indonesia.  Setiap  warga  negara  atau  penduduk  harus  merasa mendapat perlindungan dan pengayoman dari para aparat penegak hukum.
Jimly  Asshiddiqie  berpendapat,  bahwa  gagasan  Negara  Hukum  itu  dibangun dengan  mengembangkan  “perangkat  hukum”  itu  sendiri  sebagai  suatu  sistem  yang fungsional  dan  berkeadilan,  dikembangkan  dengan  menata  suprastruktur  dan infrastruktur  kelembagaan  politik,  ekonomi  dan  social  yang  tertib  dan  teratur,  serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu sistem hukum itu perlu  dibangun  ( law  making )  dan  ditegakkan  ( law  enforcing )  sebagaimana mestinya.(Asshiddiqie,  2004) Dalam  konsep  Negara  Hukum  itu,  diidealkan  bahwa  yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggeris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah ‘the rule of law, not of man’ . Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya. (Asshiddiqie, 2017)
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD) menyebutkan  bahwa  Negara  Republik  Indonesia  itu  adalah  Negara  Hukum  yang demokrasi  ( democratische  rechtstaat) dan  sekaligus  adalah  Negara  Demokrasi  yang berdasarkan  atas  hukum  ( constitutional  democracy) yang  tidak  terpisahkan  satu  sama lain.(Asshiddiqie, 2018)

## 2. Hasil dan Pembahasan
Negara  hukum  merupakan  konsep  negara  yang  sudah  diterapkan  oleh  negara- negara modern saat ini yang menjunjung tinggi kedaulatan hukum. Namun, interpretasi dan pelaksanaan dari masing-masing negara berbeda-beda. Hal ini terlihat dari beberapa contoh  negara  dan  pemerintahan  mengakui  sebagai  negara  hukum,  namun perwujudanya dalam menjalankan pemerintahan tidak demokratik atau tidak berpihak pada  rakyat.  Sehingga  konsep  negara  hukum  yang  dijalankan  itu  harus  diikuti  dengan perkataan  demokratik,  mengandung  terje mahan  seperti  “ een  democratische reechsstaat”. (CF. Krisna Harahap, 2004)
Oemar  Senoadji  berpendapat  Negara  Hukum  Indonesia  memiliki  ciri-ciri  khas Indonesia.  Karena  Pancasila  harus  diangkat  sebagai  dasar  pokok  dan  sumber  hukum, maka  negara  hukum  Indonesia  dapat  pula  dinamakan  Negara  Hukum  Pancasila.  Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap freedom of religion atau  kebebasan  beragama.  Tetapi,  kebebasan  beragama.  Tetapi  kebebasan beragama  di  negara  hukum  Pancasila  selalu  dalam  konotasi  yang  positif,  artinya  tiada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di Bumi Indonesia.(Azhary, 2003)
Padmo Wahyono menelaah Negara Hukum Pancasila dengan bertitik pangkal dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD 1945. Dalam asas kekeluargaan maka yang diutamakan adalah ”rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai”. Pasal 33 UUD 1945 mencerminkan secara khas asas kekeluargaan ini. Dalam Pasal ini ada suatu  penjelasan  bahwa  yang  penting  ialah  kemakmuran  masyarakat  dan  bukan kemakmuran orang seorang, namun orang seorang berusaha sejauh tidak mengenal hajat hidup orang banyak. Maka konsep Negara Hukum Pancasila harus dilihat dari sudut asas kekeluargaan itu.(Azhary, 2003)
Abdul Mukthie Fadjar mengemukakan, di Indonesia negara hukum yang hendak diwujudkan  adalah  negara  hukum  yang  minimal  memiliki  tiga  elemen, Pertama, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yaitu hak yang inherent kepada kodrat manusia  yang  melekat  pada  pribadi  manusia  sejak  manusia  dilahirkan,  untuk mempertahankan  nilai  dan  martabatnya  sebagai  manusia  ( human  wroth  and  dignity). Kedua, peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam artian bahwa hakim (pengadilan) yang akan menangani peradilan harus bebas dari campur tangan, pengaruh dan tekanan kekuasaan apapun baik legislatif maupun eksekutif atau hakim yang lebih tinggi, partai politik,  militer  dan  juga  pengaruh  dan  godaan  materi  uang. Ketiga, dianutnya  asas legalitas dalam artian bahwa setiap tindakan, tingkah laku dan perbuatan, baik penguasa maupun warga negara harus sesuai ketentuan hukum yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis.(Tim Penulis, 2013)
Pandangan  mengenai  negara  hukum  Indonesia  dikemukakan  juga  oleh Muhammad Tahir Azhary.  Konsep rechsstaat yang dianut oleh Negara Indonesia bukan konsep negara hukum Barat (Eropa Kontinental) dan bukan pula konsep rule of law dari Anglo-Saxon, melainkan konsep Negara Hukum Pancasila sendiri.(Azhary, 2003) adapun unsur-unsur pokok negara hukum Indonesia, yaitu:(Azhary, 2003)
1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah;
2. Prinsip musyawarah;
3. Prinsip keadilan;
4. Prinsip persamaan;
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
6. Prinsip peradilan yang bebas;
7. Prinsip perdamaian;
8. Prinsip kesejahteraan;
9. Prinsip ketaatan rakyat
Dalam  perkembangnya perwujudan  negara  hukum  dalam  kerangka democratische  rechsstaat di  tuangkan  juga  dalam  beberapa  Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan. Adanya pengaturan atau ketentuan norma hukum bertujuan agar pemerintahan  yang  berjalan  tidak  cenderung  menjalankan  pemerintahan  yang
berorientasi  pada  kekuasaan  atau  kepentingan  kelompok-kelompok  tertentu  saja. Apabila  jalanya  pemerintahan  cenderung  orientsinya  terhadap  kepentingan  kelompok tertentu  bukan  lagi  kepentingan  umum  (kehendak  rakyat)  akan  berimplikasi  pada kebijakan-kebijakan  yang  tidak  berpihak  pada  rakyat.  Atau  bergesernya  konsep demokrasi  ke  arah  oligarki.  Serta  tujuan  dari  negara  hukum  tidak  tercapai,  bergeser kepada negara kekuasaan ( machsstaat). Pernyataan paling populer dari Lord Acton 126 tahun  yang  lalu  (1887)  bahwa:  “ Power  tends  to  corrupt  and  absolute  power  corrupt absolutely. Great men are almost always bad men, even when they exercise influence and not authority; still more when you superadd the tendency of the certainty of corruption by authority. ” (Girling,  1997)  Pernyataan  tersebut  mengandung  makna  bahwa  kekuasaan cenderung  di  salah  gunakan,  potensi  penyalahgunaan  kekuasaan  tersebut  cenderung dilakukan  oleh  pemerintah,  pemegang  otoritas  serta  representative  dari  kedaulatan rakyat.
Keberadaan  dinasti  Politik  dalam  system  ketatanegaraan  Indonesia  menjadi fenomena  yang  belakangan  sangat  meresahkan.  System  pewarisan  jabatan  Kepala Daerah dengan mekanisme pelaksanaan Pemilukada di berbagai daerah banyak terjadi.
Upaya  untuk  membatasi  keberadaan  dinasti  politik  telah  dilakukan  dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  No.  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  PERPPU  No.  1  Tahun  2014  tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota khususnya di Pasal 7 huruf r berbunyi,  “ Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang  memenuhi  persyaratan  sebagai  berikut:…..  r.  tidak  memiliki  konflik  kepentingan dengan petahana ” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda  satu  kali  masa  jabatan.  Pasal  ini  mempertegas  larangan  mengenai  suksesi  Kepala Daerah agar dijauhkan dari konflik kepentingan dengan petahana.
Ketentuan  dalam  peraturan  di  atas  adalah  salah  satu  upaya  untuk  membatasi adanya fenomena suksesi jabatan public melalui mekanisme electoral system yang terjadi di  pemerintahan,  baik  tingkat  nasional  ataupun  daerah.  Keberadaan  fenomena  dinasti politik  mendapat  perhatian  dari  masyarakat,  karena  dampak  keberadaanya  di  rasakan langsung oleh masyarakat terutama mengenai peningkatan dan efektivitas pelaksanaan kinerja demi tujuan kesejahteraan masyarakat.
Namun,  keberadaan  Pasal  7  huruf  r  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No.  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota,  dianggap  telah melanggar  hak-hak  konstitusional  warga  negara  dan  diajukan Judicial  Review oleh Pemohon  atas  nama  Adnan  Purichta  Hasan  yang  berstatus  sebagai  Anggota  DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Oleh  Mahkamah  Konstitusi Judicial  Review tersebut  dikabulkan  dengan  dasar dimana melanggar hak warga negara terutama berkaitan dengan hak untuk memilih dan dipilih  terutama  dalam  dunia  politik.  Dalam  amar  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.
33/PUU-XIII/2015  yang  membatalkan  keberadaan  Pasal  7  huruf  r  beserta  penjelasan Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun  2014.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  dengan  sendirinya  menjadikan ketentuan Pasal a quo tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga tidak  ada  lagi  pembatasan  politik  dinasti  karena  terbukanya  peluang  bagi  kerabat keluarga Pejabat yang sedang berkuasa untuk ikut serta dalam pemilihan Calon Gubernur dan  Calon  Wakil  Gubernur,  Calon  Bupati  dan  Calon  Wakil  Bupati,  Calon  Walikota  dan Calon  Wakil  Walikota  dikarenakan  merupakan  hak  konstitusional  setiap  warga  negara menurut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
Prof. Saldi Isra dalam Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015 pada  penyampaian  Keterangan  ahli  menyampaikan,  “... Setidaknya  ada  dua  catatan penting terkait petahana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: Pertama,  petahana (baik  kepala daerah maupun wakil kepala daerah) dinilai atau dianggap sebagai  posisi yang  paling  rawan  untuk  disalahgunakan  dibanding  jabatan  politik  lainnya.  Sehingga pembentuk Undang-Undang merasa perlu memberi berbagai batasan agar jabatan atau posisi  politik  sebagai  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  tidak  disalahgunakan; Kedua, dari dua putusan Mahkamah Konstitusi terkait restriksi petahana kepala daerah dan wakil kepala daerah (pengujian UU Pemda dan UU Pemilu anggota Legislatif), dapat ditarik  benang  merah  bahwa  pembatasan  kekuasaan  petahana  ditujukan  agar  tidak disalahgunakan  tetap  harus  menghormati  hak-hak  yang  melekat  padanya.  Dalam  arti, segala pembatasan yang ditentukan bagi petahana mesti ditujukan pada kekuasaan yang dipegangnya bukan ditujukan kepada pihak Iain dan diatur secara proporsional. Sehingga menurut  Prof,  Saldi  Isra,  terkait  Pokok  Permohonan  yang  diajukan  Pemohon  yaitu keberadaan Pasal 7 huruf r beserta penjelasan Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2014,  dalam  hal  ini  pembentuk Undang-Undang  semestinya  menyadari  bahwa  objek  yang  dibatasi  adalah  petahana, yaitu  individu  yang  sedang  memegang  jabatan  politik  kepala  daerah  atau  wakil  kepala daerah. Sebab, kekuasaan di tangan petahana itulah yang potensiai ia salahgunakan guna memenangkan dirinya, kolega ataupun keluarganya dalam Pilkada.
Tegasnya, pembatasan harus ditujukan pada bagaimana membatasi petahan agar tak  menggunakan  atau  memanfaatkan  segala  macam  fasilitas  yang  berkaitan  dengan jabatannya dalam kontestasi politik Pilkada (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU- XIII/2015.)
Dalam  hal  ini,  Mahkamah  Konstitusi  dalam  pendapatnya  menyampaikan,  “ Bahwa,  dengan  seluruh  pertimbangan  di  atas  bukan  berarti  Mahkamah  menafikan kenyataan di mana kepala daerah petahana (incumbent) memiliki berbagai keuntungan, sebagaimana dikemukakan oleh Presiden, sehingga karenanya penting untuk dirumuskan pembatasan-pembatasan  agar  keuntungan-keuntungan  itu  tidak  disalahgunakan  oleh kepala  daerah  petahana  untuk  kepentingan  dirinya  (jika  ia  hendak  mencalonkan  diri kembali),  anggota  keluarganya,  kerabatnya,  atau  kelompok-kelompok  tertentu  yang dekat  dengannya.  Namun,  pembatasan  demikian  haruslah  ditujukan  kepada  kepala daerah petahana itu, bukan kepada keluarganya, kerabatnya, atau kelompok-kelompok tertentu  tersebut.  Sebab,  keuntungan-keuntungan  itu  melekat  pada  si  kepala  daerah
petahana  sehingga  kemungkinan  penyalahgunaannya  juga  melekat  pada  si  kepala daerah petahana. Keluarga kepala daerah petahana atau kelompok-kelompok tertentu hanya mungkin diuntungkan oleh keadaan demikian jika ada peran atau keterlibatan si kepala  daerah  petahana,  terlepas  dari  persoalan  apakah  peran  atau  keterlibatan  si kepala daerah petahana itu dilakukan secara langsung dan terang-terangan atau secara tidak  langsung  dan  terselubung.  Terhadap  kemungkinan-kemungkinan  yang  demikian itulah  seharusnya  pembatasan-pembatasan  terhadap  kepala  daerah  petahana dirumuskan dalam norma Undang- Undang”.
Suksesi  kepemimpinan  adalah  penting  bagi  semua  institusi  agar  tidak  terjadi matinya  kepemimpinan,  kata  Barbara  Kellerman  (2012)  dalam  bukunya  “ The  End  of Leadership ”  yang  ditandai  telah  hilang  kepercayaan  pengikut  akibat  dusta  diantara mereka  dan  kehilangan  harapan  pengikut  terhadap  pemimpinnya.  Wafatnya  seorang pemimpin  tidak  berarti  matinya  kepemimpinan.  Demi  keberlangsungan  hidup  sebuah institusi, kepemimpinan harus tetap hidup.( Suksesi Kepemimpinan - FKIP UNTAN , n.d.) Akibat Dari Politik Dinasti ini maka banyak pemimpin lokal menjadi politisi yang mempunyai  pengaruh.  Sehingga  semua  keluarga  termasuk  anak  dan  istri  berbondong- bondong untuk dapat terlibat dalam system pemerintahan. Menurut Zulkieflimansyah Dampak Negatif Apabila Politik Dinasti Diteruskan (dikutip dari website resmi Mahkamah Konstitusi RI):
1. Menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekruitmen  partai  lebih  didasarkan  pada  popularitas  dan  kekayaan  caleg  untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, “darah hijau” atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi.
2. Sebagai  konsekuensi  logis  dari  gejala  pertama,  tertutupnya  kesempatan masyarakat  yang  merupakan  kader  handal  dan  berkualitas.  Sirkulasi  kekuasaan hanya  berputar  di  lingkungan  elit  dan  pengusaha  semata  sehingga  sangat potensial  terjadinya  negosiasi  dan  penyusunan  konspirasi  kepentingan  dalam menjalankan tugas kenegaraan.
3. Sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang  baik  dan  bersih (clean  and  good  governance) .  Fungsi  kontrol  kekuasaan melemah  dan  tidak  berjalan  efektif  sehingga  kemungkinan  terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme Keberadaan  dinasti  politik  di  pemerintahan  Indonesia  saat  ini,  belum  begitu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Local strongmen atau dinasti politik yang ada cenderung berakhir dengan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Hal ini  terlihat  dari  beberapa  kasus  yang  mengemuka,  pejabat  publik  di  level  lokal  yang terjerat tindak pidana KKN berasal dari beberapa daerah otonom yang keberadaan dinasti politiknya  mengakar  kuat.  Contohnya,  Banten  (Gubernur  Banten  Ratu  Atut  Chosiyah), Riau (Gubernur Riau Rusli Zainal dan Annas Maamun), Kendari (Walikota Adriatma Dwi Putra dan Asrun), Kutai Kertanegara ( Bupati Rita Widyasari dan Syaukani Hassan Rais), dan beberapa daerah lainya.(Muslikhah et al., 2019)

## Tabel 1.1
Suksesi Kepemipinan Kepala Daerah Hubungan Kekerabatan di Indonesia pada
Pemilukada Serentak Tahun 2020 NO PROVINSI NAMA DAERAH PEMILIHAN KETERANGAN 1 Sumatera Utara Bobby Afif Nasution Walikota Medan Bobby Afif Nasution merupakan menantu Presiden Jokowi
2 Riau Kasmarni Bupati Kab. Bengkalis Istri  dari  Bupati  Bengkalis sebelumnya  (2015-2020) Amiril Mukminin yang saat ini  terjerat  tindak  pidana KKN (OTT KPK) Rezita Meylani Bupati Kab. Indragiri Hulu Istri  Bupati  Indragiri  Hulu (Inhu)  dua  periode  2010- 2020, Yopi Arianto - Andy Putra - Adam Sukarmis - Bupati Kab. Kuantan Singingi - Ketua DPRD Kab. Kuansing Andy Putra saat ini terjerat tindak  Pidana  Kasus  Suap Izin  HGU  (OTT  KPK)  dan Keduanya Merupakan Anak Dari Bupati Kuantan Singingi  Periode  2006- 2016, Sukarmis 3 Jawa Tengah Gibran Rakabuming Raka Walikota Surakarta Gibran  Rakabuming  Raka adalah anak Presiden Jokowi . 4 Banten Pilar Saga Ichsan Wakil Walikota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan merupakan anak dari calon Bupati  Serang  petahana, Ratu Tatu Chasanah. Sementara Ratu Tatu adalah  adik  kandung  dari mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah sekaligus  ipar  dari  Wali
Kota  Tangerang  Selatan saat  ini,  Airin  Rachmi Diany. Di Pilkada Tangerang Selatan, Pilar Saga bertarung  dengan  dua pasangan calon yang sama-sama terpapar dinasti politik, yakni Rahayu  Saraswati  sebagai keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto,  serta  Siti  Nur Azizah  sebagai  anak  Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin . 5 Jawa Timur Hanindhito Himawan Pramana Bupati Kediri Hanindhito Himawan merupakan anak dari Sekretaris Kabinet, Pramono Anung 6 Kepulauan Riau Marlin Agustina Wakil Gubernur Kepulauan Riau Marlin Agustina merupakan  istri  dari  Wali Kota  Batam,  Muhammad Rudi 7 Banten Ratu Tatu Chasanah Bupati Kab. Serang Ratu Tatu Chasanah adalah  adik  kandung  dari mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah 8 DI. Yogyakarta Kustini Sri Purnomo Bupati Kab. Sleman Kustini  merupakan  istri dari  Bupati  Sleman,  Sri Purnomo 9 Jawa Timur Ipuk Fiestiandani Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani merupakan istri dari Bupati Banyuwangi, Azwar Anas
10 Sulawesi Selatan Muhammad Yusron Lagogau Bupati Pangkajene dan Kepulauan, Yusron Lagogau merupakan keponakan dari  Bupati  Pangkajene dan Kepulauan, Syamsudin A.  Hamid.  Calon  lainya  di Pilkada  Pangkajene  dan Kepulauan,  yakni  nomor urut  03  Andi  Ilham  - Rismayani juga merupakan ipar dan istri dari Syamsudin. 11 Sumatera Barat Benny  Dwifa Yuswir Bupati Sijunjung Benny  merupakan  anak dari Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin 12 Maluku Safitri Malik Soulisa Bupati Buru Selatan Safitri merupakan istri dari Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono Soulisa

## Sumber: Tempo. 10 Desember 2020
Menurut  Mahfud  MD,  yang  menyebabkan  keadaan  ironis  KKN  merajalela  dan hukum  tetap  tak  tegak  adalah(Mahfud  MD,  2010):  (1)  Reformasi  hanya  memotong puncak;  (2)  Masih  dominanya  pemain  lama;  (3)  Politisi  baru  yang  tanpa  visi;  (4) Rekrutmen politik yang tertutup.
Menurut Agustino (2010), di tingkat politik lokal di Indonesia masih ditawan oleh pengaruh  local  strongmen  dan  roving  bandits  sehingga  walaupun  telah  berlaku transformasi politik lebih satu dekade, namun demokrasi di tingkat lokal masih terpenjara oleh  kepentingan  elit  politik  lokal.  Selanjutnya,  Agustino  menambahkan,  bahwa kehidupan  warga  menjadi  sangat  suram.  Dalam  lima  tahun  menjabat,  kepala  daerah mesti  mengembalikan  dana  pinjamannya  beserta  bunga  (yang  telah  ditetapkan sebelumnya). Tidak hanya itu, keinginan kepala daerah untuk memperkaya diri (sendiri) pun menjadi motivasi lain yang dapat dipastikan akan semakin menyengsarakan rakyat. Langkah  yang  kerap  kali  dilakukan,  antaranya  adalah:  (i)  intensifikasi  dan  ekstensifikasi pajak serta retribusi, (ii) manipulasi anggaran proyek, (iii) penjualan asset (milik) daerah, sampai dengan (iv) penjualan sumber daya alam milik daerah dan negara.(Bathoro, 2011)
Surya  Thandra  yang  mengatakan  bahwa  munculnya  dinasti  politik  disebabkan oleh  kegagalan  gerakan  sosial  terutama  yang  dilakukan  oleh  aktivis  LSM  dan  kekuatan civil society, karena kita justru menjauh dari masyarakat. Sementara apa yang dilihat dan dirasakan oleh masyarakat dalam menghadapi persoalan kehidupan ini terutama terkait dengan keberhasilan incumbent dalam membangun daerahnya tanpa adanya penjelasan
dan  pembelajaran  politik  yang  berarti  dari  kekuatan  civil  society.  Padahal  diperlukan perlawanan politik agar ruang kreatifitas dan inovasi masyarakat agar tidak hilang. Hal ini juga  disebabkan  kecenderungan  para  aktivis  pro-demokrasi  terlalu  fokus  dalam membangun  jaringan  rakyat,  tanpa  mencoba  masuk  ke  struktur  resmi  kekuasaan  dan berjuang dari dalam kekuasaan.(Hady, 2018)
Di  hampir  semua  masyarakat  di  negara  manapun  di  dunia  ini  semua  orang memandang,  bahwa  tindakan  pemerintah  yang  dijalankan  melalui  mesin  birokrasinya adalah merupakan cara terbaik untuk menciptakan otorisasi dan menetapkan peraturan yang  mengikat  semua  pihak.  Birokrasi  pemerintahan  merupakan  institusi  yang  bisa memberikan peran politik dalam memecahkan konflik politik yang timbul di antara orang dan kelompok orang-orang.(Miftah Thoha, 2009)
Sejatinya, hukum merupakan rule of the  game (aturan-aturan permainan) yang akan  mencegah  atau  mengahalangi  penguasa  dan  manusia  biasa  berbuat  sewenang- wenang.  Hukum  merupakan  batas-batas  individu  dan  penguasa  dalam  setiap  interaksi kemasyarakatan, sehingga hukum merupakan perlindungan atas ketentraman umum dan keadilan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.(Manan, 2018)
Untuk  mencapai  tujuan  utama  Negara  Indonesia  sebagai  Negara  Hukum  yaitu menciptakan  kesejahteraan  bangsa.  Maka  untuk  itu  diperlukan  seperangkat  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  kehidupan  masyarakat  agar  tercipta  ketertiban hukum (rechtsorde, legal order). Peraturan perundang-undangan sangat penting karena tujuan  utama  pembentukan  perundang-undangan  di  negara  hukum  adalah  untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam tatanan kehidupan masyarakat, yakni kondisi sistem hukum yang mendukung cita-cita kesejahteraan itu.
Hal  ini  berkaitan  dengan  apabila  konfigurasi  politik  dalam  berhadapan  dengan hukum,(Satjipto  Rahardjo,  1985)  apa  yang  dikemukakan  oleh  Dahrendorf  dapat memperjelas mengapa hukum menjadi cermin dari kehendak pemegang kekuasaan atau identik dengan kekuasaan. Dengan merangkum karya tiga sosiolog (Pareto, Mosca dan Aron) Dahrendorf (Dahrendrof, 1986) mencatat ada enam ciri kelompok dominan atau kelompok pemegang kekuasaan politik. Pertama, jumlahnya selalu lebih kecil dari jumlah kelompok  yang  dikuasai.  Kedua,  memiliki  kelebihan  kekayaan  khusus  untuk  tetap memelihara dominasinya berupa kekayaan material, intelektual dan kehormatan moral. Ketiga,  dalam  pertentangan  selalu  terorganisir  lebih  baik  daripada  kelompok yangditundukkan.  Keempat,  kelas  penguasa  hanya  terdiri  dari  orang-orang  yang memegang posisi dominan dalam bidang politik sehingga elit penguasa diartikan senagai elit penguasa dalam bidang politik. Kelima, kelas penguasa selalu berupaya memonopoli dan mewariskan kekuasaan politiknya kepada kelas/ kelompoknya sendiri. Keenam, ada reduksi perubahan social terhadap perubahan kompsisi kelas penguasa.
Sehingga  dalam  perkembangan  dinasti  politik  yang  ada  di  pemerintahan Indonesia, enam ciri kelompok dominan atau kelompok pemegang kekuasaan politik yang dikemukakan oleh Dahrendorf penulis nilai cukup sesuai. Terutama yang terdapat pada poin  ke  kelima  yang  kelas  penguasa  selalu  berupaya  memonopoli  dan  mewariskan kekuasaan  politiknya  kepada  kelas/  kelompoknya  sendiri.  Karena  dinasti  politik  yang berkembang penguasa cenderung meletakkan rekan, kerabat dan teman sejawat pada posisi-posisi  pemerintahan  yang  cukup  strategis  untuk  melindungi  dan  mengamankan jabatanya.
Pepatah  bahwa blood  is  thicker  than  the  water semakin  menampakkan  wujud nyatanya dalam perpolitikan di Indonesia. Politik kekerabatan dan dinasti atau keluarga politik  semakin  tampak  menguat.  Ini  tidak  terlepas  dari  buruknya  proses  rekrutmen politik  yang  dilakukan  parpol  dalam  pemilu  dan  khususnya  pada  pemilukada.  Politik kekerabatan  identik  dengan  pemusatan  kekuasaan  di  keluarga  atau  kerabat  politik tertentu. Menguatnya politik kekerabatan seperti ini tentu saja sangat mengkhawatirkan. Jika kecenderungan ini semakin meluas, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat politik Indonesia  akan  seperti  yang  terjadi  di  Filipina,  dimana  bossism  berbasis  teritorial menguasai  politik.  Negara  dijalankan  oleh  segelintir  elite  dari  beberapa  keluarga, klan, atau  dinasti  politik  yang  kuat  di  wilayah-wilayah  tertentu,  dan  karenanya  sangat  sulit untuk mengharapkan adanya perluasan akses kekuasaan maupun proses demokrasi yang sehat dan substansial, realitas tersebut semakin menggejala dalam alam demokrasi lokal kita  yang  terpotret  dari  daerah-daerah  yang  telah  membangun  dinasti  politik,  tetapi belum mampu menjamin kesejahteraan bagi masyarakatnya.(Hady, 2018)
Secara  teoritik  praktik  politik  kekerabatan  menimbulkan  berbagai  ancaman problematis dalam kehidupan politik di aras lokal. Dalam kerangka konsolidasi demokrasi lokal,  praktik  politik  kekerabatan  mempersempit  ruang  partisipasi  publik  sekaligus menegasikan  salah  satu  prinsip  dasar  demokrasi,  yakni  kesetaraan  politik.  Selain  itu, politik  kekerabatan  juga  hanya  akan  memperkokoh  gejala  oligarkis  di  daerah  yang berpotensi  melemahkan  mekanisme  check  and  balance  karena  jabatan-jabatan  politik dikuasai oleh satu keluarga. Dalam pandangan Amich Alhumami (2016), peneliti sosial di University of Sussex Inggris politik kekerabatan atau dinasti politik tidak sesuai dengan prinsip  meritokrasi.  Sebab,  proses rekrutmen  didasarkan  pada  sentimen  kekeluargaan, bukan kompetensi. Menurutnya, jika terus berlanjut, gejala ini bisa kontraproduktif bagi ikhtiar membangun sistem demokrasi modern. Dominasi kekuasaan oleh sekelompok elit lokal  atau  keluarga  yang  demikian  itu  pada  akhirnya  akan  menimbulkan  kerawanan terjadinya  berbagai  bentuk  penyalahgunaan  (korupsi)  kekuasaan  politik  maupun ekonomi.(Suryani, 2011)
Keberadaan  politik  kekerabatan  memberikan  dampak  juga  pada  eksistensi keberadaan  demokrasi  di  tingkat  lokal.  Pengaruh  kekayaan,  penguasaan  terhadap
wilayah,  maupun  kontrol  perekonomian  serta  animo  masyarakat  menjadi  keunggulan untuk memenangkan proses demokrasi di tingkat lokal, dibandingkan dengan calon lain yang masih minim dukungan dan sumber daya.
Di Indonesia, politik kekerabatan identik dengan pemusatan kekuasaan di keluarga atau  kerabat  politik  tertentu.  Menguatnya  politik  kekerabatan  seperti  ini  tentu  saja sangat mengkhawatirkan. Jika kecenderungan ini semakin meluas, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat politik Indonesia akan seperti yang terjadi di Filipina, dimana bossism berbasis teritorial menguasai politik. Negara dijalankan oleh segelintir elite dari beberapa keluarga, klan, atau dinasti politik yang kuat di wilayah-wilayah tertentu, dan karenanya sangat  sulit  untuk  mengharapkan  adanya  perluasan  akses  kekuasaan  maupun  proses demokrasi yang sehat dan substansial.(Harjanto, 2011)
Marcus  Mietzner  (2009)  dalam  paper  yang  berjudul Indonesia’s  2009  Elections: Populisme,  Dynasties  and  the  Consolidation  of  the  Party  System ,  menilai  bahwa kecenderungan  politik  dinasti  cukup  menguat  dalam  politik  kontemporer  Indonesia. Praktik politik dinasti menurutnya tidak sehat bagi demokrasi, antara lain karena kontrol terhadap pemerintah yang diperlukan dalam demokrasi, misalnya checks and balances, menjadi lemah. Dinasti politik dalam dunia politik modern dikenal sebagai elit politik yang berbasiskan  pertalian  darah  atau  perkawinan  sehingga  sebagian  pengamat  politik menyebutnya  sebagai  oligarkhi  politik.  Dalam  konteks  Indonesia,  kelompok  elit  adalah kelompok  yang  memiliki  kemampuan  untuk  mempengaruhi  proses  pembuatan keputusan politik. Sehingga mereka relatif mudah menjangkau kekuasaan atau bertarung memperebutkan kekuasaan.(Mietzner, 2009)
John  Rawls  menyebutkan  dalam  bukunya A  Theory  of  Justice, kekuasaan merupakan  cara  yang  paling  masuk  akal  untuk  mengejawantahkan  tujuan-tujuan tertentu.(Rawls, 2017)
Rawls juga berpendapat perlu perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama.(Darmodiharjo & Sidharta, 2006) Keseimbangan perlindungan antara  perlindungan  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  menampakkan  fungsi  hukum yang menurut Roscoe Pound sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan  kepentingan-kepentingan  yang  ada  dalam  masyarakat  atau  dengan kata lain sebagai sarana control sosial.(Peter Mahmud Marzuki, n.d.)
Menurut  Jimly,  nilai-nilai  etika  politik  Bangsa  Indonesia  dalam  tataran  praktek cenderung mengedepankan persaingan dengan mengabaikan aspek moral. Aspek politik moral tidak memiliki kekuatan filosofis yang mendalam yang mengakar dalam jiwa para penyelenggara  negara.  Pangkat,  jabatan,  wewenang  kekuasaan  dan  kedudukan dimanfaatkan bukan untuk kemaslahatan bangsa melainkan disalahgunakan dengan cara mengambil keuntungan sesaat.(MUSLIKHAH, 2016)

## 3. Kesimpulan
Keberadaan  politik  kekerabatan  memberikan  dampak  juga  pada  eksistensi keberadaan  demokrasi  di  tingkat  lokal.  Pengaruh  kekayaan,  penguasaan  terhadap wilayah,  maupun  kontrol  perekonomian  serta  animo  masyarakat  menjadi  keunggulan untuk memenangkan proses demokrasi di tingkat lokal, dibandingkan dengan calon lain yang masih minim dukungan dan sumber daya. Di Indonesia, politik kekerabatan identik dengan  pemusatan  kekuasaan  di  keluarga  atau  kerabat  politik  tertentu.  Menguatnya politik kekerabatan seperti ini tentu saja sangat mengkhawatirkan.

## Daftar Pustaka
Asshiddiqie, J. (2004). Konstitusi & Konstitutionalisme Indonesia . Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Asshiddiqie,  J.  (2017).  Gagasan  Negara  Hukum  Indonesia. Pn-Gunungsitoli ,  8 – 15. http://www.docudesk.com
Asshiddiqie,  J.  (2018). Konstitusi  Keadilan  Sosial:  Serial  Gagasan  Konstitusi  Sosial  Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia . Kompas Media Nusantara.
Azhary,  M.  T.  (2003). Negara  Hukum  Suatu  Studi  tentang  Prinsip-Prinsipnya  dilihat  dari  Segi Hukum  Islam,  Implementasinya  pada  Periode  Negara  Madinah  dan  Masa  Kini .  Prenada Media Group,.
Bathoro, A. (2011). Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi. Jurnal FISIP UMRAH , 2 (2), 115 – 125.
CF. Krisna Harahap. (2004). Konstitusi Republik Indonesia . PT. Grafitri Budi Utama.
Dahrendrof, R. (1986). Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri . Rajawali.
Darmodiharjo, D., & Sidharta. (2006). Pokok-Pokok Filsafat Hukum . PT. Gramedia Pustaka Utama.
Girling, J. (1997). Corruption, Capitalism, and Democracy (Routledge Studies in Social and Political Thought (Ed.)).
Hady, N. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/Puu-Xiii/2015 Dalam Upaya Memutus Dinasti Politik Dan Antisipasi Pada Pilkada Mendatang. Arena Hukum , 11 (3), 484 – 499. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.4
Harjanto, N. (2011). Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia. Analisis CSIS , 40 (2), 138 – 159.
Mahfud MD. (2010). Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu . Rajawali Press. Manan, A. (2018). Perbandingan Politik Hukum Islam & Barat . Prenada Media Group,.
Mietzner, M. (2009). Indonesia’s 2009 Elections: Populism, Dynasties and the Consolidation of the Party System. Sydney: Lowy Institute for International Policy , May , 1 – 24. Miftah Thoha. (2009). Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi . Kencana Prenadamedia group.
MUSLIKHAH,  U.  (2016).  PERMISSION  TO  LEAVE  FOR  ENFORCEMENT  IN  ELECTION  CANDIDATE PETAHANA ASSOCIAteD REGIONAL HEAD WITH. UNES Journal Of Law , 1 (2).
Muslikhah, U., Hajri, W. A., & Santoso, D. (2019). Political dynasty and its implications for people’s
welfare. International Journal of Innovation, Creativity and Change , 10 (2), 246 – 252. Peter Mahmud Marzuki. (n.d.). Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia . Universitas Airlangga. Rawls, J.  (2017). A theory of justice. In Applied  Ethics:  A  Multicultural  Approach:  Sixth  Edition .
Harvard University Press. https://doi.org/10.4324/9781315097176
Saleh, I.  (2007). Faham Negara  Hukum  Yang  Dianut  di  Indonesia,  Ilmu  Negara,  Konstitusi  dan Keadilan .
Satjipto  Rahardjo.  (1985). Beberapa  Pemikiran  tentang  Ancangan  Antar  Disiplin  dalam Pembinaan Hukum Nasional, . Sinar Baru.
Suksesi Kepemimpinan - FKIP UNTAN . (n.d.).
Suryani, H. H. (2011). Politik Indonesia. Politik Indonesia , 1 (2), 206 – 222. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/31700/3/Haniah Hanafie.pdf
Tim Penulis. (2013). Membangun Negara Hukum yang Bermartabat . Penerbit Setara Press.