## Potensi dan kendala usaha mikro kecil dan menengah
Tasya Aspiranti*

## Abstrak
Jumlah populasi UMKM pada tahun 2007 mencapai 99,9 % dari jumlah unit usaha di Indonesia.  Sementara  itu,  jumlah  tenaga  kerjanya  mencapai  97,3  %  dari  seluruh tenaga  kerja  Indonesia.  Di  sisi  lain,  produktivitas  per  tenaga  kerja  UMKM  masih sangat  rendah  yang  terlihat  dari  kontribusinya  terhadap  Produk  Domestik  Bruto dibandingkan  dengan  jumlah  tenaga  kerja  yang  diserap.  Indikator  ini  jelas menunjukkan  adanya  persoalan  besar  pada  UMKM.  Rendahnya  kontribusi  terhadap PDB  menunjukkan  bahwa  output  yang  dihasilkan  masih  jauh  lebih  rendah dibandingkan  dengan  tenaga  kerja  yang  diserap.  Artinya,  sumberdaya  manusia UMKM masih belum produktif, dengan kata lain sumberdaya manusia UMKM masih memerlukan  berbagai  program  pengembangan  sehingga  menjadi  lebih  berkualitas. Sumberdaya  manusia  UMKM  yang  kurang  berkualitas,  berimplikasi  pada  sejumlah persoalan  manajemen.  Persoalan  manajemen  yang  terutama  dihadapi  adalah formalitas kelembagaan, kurangnya penguasaan teknologi produksi maupun teknologi informasi,  sehingga  menghambat  fungsi  pemasaran  yaitu  akses  ke  konsumen  akhir yang  lebih  luas  maupun  berbagai  lembaga  formal,  termasuk  ke  lembaga  keuangan formal. Persoalan manajemen kelembagaan, teknologi, pemasaran dan akses terhadap lembaga  keuangan  formal  merupakan  persoalan  klasik  UMKM  yang  saling  terkait, yang memerlukan penanganan serius, tetapi terintegrasi. Kata kunci : potensi, kendala, usaha rnikro, kecil, menengah

## 1. Pendahuluan
Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  mempunyai  posisi  yang strategis  dalam  pembangunan  ekonomi  nasional,  karena  memegang  peranan  sangat penting  dalam  pertumbuhan  ekonomi  dalam  hal  penyerapan  tenaga  kerja.  Dalam krisis  ekonomi  yang  terjadi  di  Indonesia  sejak  1997,  terbukti  sektor  Usaha  Mikro Kecil  dan  Menengah  menunjukkan  ketangguhannya  sehingga  mampu  bertahan  dan survive dalam kondisi krisis, bahkan hingga saat ini. Perhatian terhadap sektor usaha sudah  sangat  selayaknya  difokuskan  pada  UMKM,  karena  dengan  potensinya  yang begitu  besar,  sektor  usaha  ini  seringkali  terabaikan  dalam  perjalanannya  menuju usaha yang lebih berkembang.
Jumlah  populasi  UMKM  pada  tahun  2007  mencapai  49,8  juta  unit  usaha atau  99,9  persen  dari  jumlah  unit  usaha  di  Indonesia.  Sementara  itu,  jumlah  tenaga kerjanya  mencapai  91,8  juta  orang  atau  97,3  persen  dari  seluruh  tenaga  kerja Indonesia.  Pada  tahun  yang  sama,  jumlah  koperasi  sebanyak  149,3  ribu  unit denganjumlah  anggota  mencapai  sekitar  29,1  juta orang.  Demikian  pula, produktivitas  per  tenaga  kerja  UMKM  pada  tahun  2007  menunjukkan  peningkatan sebesar  3,8  persen,  sedangkan  pada  tahun  2005  dan  tahun  2006  masing  meningkat sebesar 3,1 persen dan 2,7 persen (berdasarkan harga konstan tahun 2000).
* Penulis adalah Dosen Tetap Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung
Secara keseluruhan, sektor UMKM diperkirakan menyumbang sekitar lebih dari 50% PDB (kebanyakan berada di sektor perdagangan dan pertanian) dan sekitar 10  %  dari  ekspor.  Dibandingkan  dengan  negara  maju,  Indonesia  kehilangan kelompok  industri  menengah  dalam  struktur  industrinya.  Akibatnya  disatu  sisi terdapat  sejumlah  kecil  perusahaan  besar  dan  di  sisi  lain  melimpahnya  usaha  kecil yang  berorientasi  pasar  domestik.  Bukti  bahwa  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah dapat  bertahan  dan  survive  dalam  kondisi  krisis  tersebut  menumbuhkan  semangat baru  bahwa  usaha  dengan  asset  yang  kecil  akan  mampu  menjadi  tulang  punggung perekonomian.
Sudah sangat sewajarnya  bila suatu  sektor usaha  yang  mampu  memberikan kontribusi  yang  besar  bagi  masyarakat  diberi  perhatian  yang  lebih  besar  agar  dapat berkembang  lebih  kompetitif  bersama  pelaku  ekonomi  lainnya.  Pemerintah  perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UMKM disamping mengembangkan kemitraan  usaha  yang  saling  menguntungkan  antara  pengusaha  besar  dengan pengusaha  kecil,  dan  meningkatkan  kualitas sumberdaya manusia UMKM. Makalah ini akan membahas potensi dan kendala yang dihadapi, serta upaya - upaya yang telah dan  seharusnya  dilakukan  berbagai  pihak  untuk  mengatasi  berbagai  kendala  yang dihadapinya.

## 2. Pembahasan
2.1  Potensi  UMKM  dilihat  dari  Kontribusi  terhadap  Produk  Domestik  Bruto dan Penyerapan Tenaga Kerja
Pada  tahun  1997  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  merosot  menjadi  4,7%, dan  puncaknya  terjadi  pada  tahun  1998  dimana  pertumbuhan  PDB  dengan  angka negatif  13,4%  dan  konsumsi  rumah  tangga  merosot  dengan  angka  negatif  6,2%. Jumlah unit  usaha  yang  pada  tahun  1997  telah  mencapai  jumlah 39,77  juta  tiba-tiba menyusut menjadi 36,82 juta pada tahun 1998. Kondisi ini semakin memprihatinkan mengingat  bahwa  Iebilh  dari  90%  kelompok  usaha  berada  pada  usaha  berukuran mikro yang mempunyai asset kurang dari Rp. 50 Juta rupiah.
Menurut  Harvie  (2002),  tingkat  signiflkansi  peranan  UMKM  dalam  suatu perekonomian dapat dilihat dari rasio antara jumlah unit usaha di luar sektor pertanian terhadap  jumlah  penduduk.  Angka  benchmark  yang  digunakan  dan  menjadi  praktek terbaik  di dunia  dengan menjaga  perbandingan antara  jumlah  penduduk  dengan  unit industri adalah 1 berbanding 20, artinya setiap 20 orang penduduk harus ada satu unit industri.
Untuk Indonesia yang sebagian terbesar unit usaha yang ada adalah industri rumah  tangga  dan  jasa-jasa  lain  sebagai  usaha skala  micro  maka anggota yang  lebih
tepat adalah 1 berbanding 6, artinya setiap enam orang harus ditopang oleh satu unit usaha  di  luar  pertanian,  sehingga  persoalan  bekerja  karena  terpaksa  dan  beban ketergantungan  sudah  tidak  menjadi  penghalang  bagi  tumbuhnya  perkuatan  daya saing.  Hal  ini berarti  dengan  jumlah penduduk sekitar  203  juta  jiwa  harus  mencapai penumbuhan  jumlah unit  usaha  di  luar  pertanian sebanyak  34  juta  unit usaha di  luar pertanian,  atau  sebanyak  duakali  lipat  dari  yang  ada  dan  harus  tersebar  di  berbagai sektor kegiatan dan ke berbagai daerah.
Chris Hall (2002), mengemukan proyeksi bahwa hingga 2020 dibutuhkan 70 juta unit usaha baru atau wirausaha baru agar kawasan APEC menjadi kawasan yang rnaju dalam kesejahteraan yang dapat mengikut sertakan segenap lapisan masyarakat di  kawasan  tersebut.  Karena  China  dan  Indonesia  merupakan  dua  negara berpenduduk  besar  yang  masih  memerlukan  tambahan  yang  paling  besar  tersebut. Sehingga  proyeksi  menuju  2020  tersebut  Indonesia  diperkirakan  membutuhkan  20 juta  unit  usaha  baru  dalam  waktu  yang  tinggal  tujuhbellis  tahun  lagi  atau  berarti secara  garis  besar  setiap  desa  harus  mampu  menumbuhkan  satu  unit  usaha  baru  di luar sektor pertanian dalam setiap bulan.
Kesenjangan  yang  cukup  besar  antara  sekitar  pertanian  dan  non  pertanian memberikan  alasan  kuat  mengapa  banyak  ahli  yang  tidak  sependapat  jika  pertanian dimasukan  kedalam  UMKM.  Dalam  konteks  sektor  lain  juga  berlaku  sama,  yakni besarnya jurnlah usaha mikro dalam usaha kecil, kecuali sektor keuangan, persewaan dan  jasa  perusahaan,  hotel  dan  restoran  (saja)  yang  dapat  digolongkan  dalam  badan usaha.  Jika  usaha  mikro  mencapai  97,86%  dan  0,01%  usaha  besar,  sebenarnya UMKM  Indonesia  bukan  usaha mikro hanya  2,13% saja.  Dengan melihat kelompok usaha  ini  akan  mampu  melihat  kemampuan  potensial  kelompok  usaha  dalam menghasilkan pertumbuhan.
Tahun  2004  kontribusi  usaha  kecil  terhadap  PDB  yaitu  Rp.  894.776.700 jauh  melebihi  usaha  menengah  sebesar  Rp.377.223.400, akan  tetapi  rnasih berada di bawah  industri  besar  yaitu  Rp.  1.001.151.400.  Tahun  2005  teijadi  peningkatan kontribusi ketiga skala usaha berturut - turut industri kecil, menengah dan besar yaitu Rp.l.039.594.500,  Rp.440.408.400  dan  Rp.1.249.705.300.  Dibandingkan  dengan tahun  2004,  untuk  semua  sektor  dan  semua  skala  usaha  mengalami  peningkatan kontribusi  terhadap  PDB.  Berturutturut  sektor  tertinggi  usaha  kecil  yang sumbangannya  terbesar  terhadap  PDB  (2004  -  2005)  adalah  sektor  Pertanian, Petemakan, Kehutanan dan Perikanan (31,89 %-30,29 % ), Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran (30,94 %- 31,11 %), Sektor Jasa- jasa (10,11-10,83 %), Sektor Industri Pengolahan  (10,04%-9,73%),  Bangunan  (6,90-  7,25%),  Sektor  Pengangkutan  dan
Komunikasi  (4,78-5,21  %),  Sektor  Keuangan,  Persewaan,  Jasa  Perusahaan  (3,38%- 3,51  %),  Sektor  Pertambangan  dan  Penggali~n  (1,93  %-2,04%)  dan  Sektor  Listrik, Gas dan Air Bersih (1,45 %-1,46%). Dilihat dari kontribusinya terhadap PDB, sektor Pertanian,  Peternakan,  Kehutanan  dan  Perikanan  memberikan  kontribusi  yang terbesar,  tnenunjukkan  bahwa  UMKM  Indonesia  masih  berbasis  kepada  pertanian, meskipun  terjadi  sedikit  penurunan.  Sektor  Perdagangan  Hotel  dan  Restoran mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDB, yang menunjukkan bahwa UMKM pun  proporsinya  cukup  besar  di  sektor  ini.  Sektor  Jasa  dan  Industri  Pengolahan merupakan  sektor  yang  juga  menjadi  ruang  bagi  pertumbuhan  UMKM.  UMKM  di sektor-  sektor  lainnya  seperti  bangunan,  pengangkutan  dan  komunikasi,  keuangan, persewaan,  jasa,  pertambangan,listrik  gas  dan  air  tidak  berperan  menonjol.  Dengan demikian  kebijakan  pengembangan  UMKM  seharusnya  lebih  diprioritaskan  kepada sektor  -  sektor yang  memang  menjadi  tumpuan masyarakat.  Persoalannya  kemudian ·adalah  terdapat  berbagai  kendala  klasik  yang  dihadapi  oleh  UMKM,  sehingga kebijakan  pengembangan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  dan  pihak  terkait  menjadi kurang  efektif.  Program  -  program  pengembangan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah dan  pihak  terkait  akan  menjadi  lebih  efektif,  ketika  UMKM  mempunyai  kesiapan dalam  merespon  berbagai  program  tersebut.  Kesiapan  dalam  merespon  setiap kebijakan  perlu  dikondisikan  sehi'ngga  dapat  terbentuk  lebih  cepat,  sehingga  para pelaku UMKM dapat terlepas dari berbagai kendala untuk dapat mengambil peluang dari  setiap  kebijakan  yang  ditujukan  kepada  mereka.  Pembahasan  berikut  adalah fenomena  berbagai  kendala  dan  alternative  solusi  yang  dapat  dilakukan  untuk UMKM  sehingga  berbagai  kebijakan  yang  ditujukan  untuk  UMKM  dapat  menjadi lebih efektif.

## 2.2 Berbagai Kendala UMKM dan Upaya Untuk Mengatasinya
Untuk dapat mencerna secara tepat faktor-faktor yang menjadi kendala bagi UMKM maka diperlukan pendalaman dengan membuat disagregrasi kelompok usaha kecil  berdasarkan sektor-sektor usaha.  Seperti  sudah  dijelaskan  di  mukan,  mayoritas usaha kecil adalah usaha mikro dan sebagian terbesar berada di sektor pertanian dan perdagangan, hotel dan restoran.
Masalah  mendasar  yang  membatasi  UMKM  adalah  realitas  bahwa produktivitasnya  rendah  yang  diperlihatkan  oleh  rasio  (perbandingan)  nilai tambahltenaga  kerja.  Sektor  pertanian  memiliki  produktivitas  terendah  dalam pembentukan nilai tambah terutama di kelompok usaha kecil yang hanya merupakan sekitar  tiga  perempat  produktivitas  usaha  kecil  secara  keseluruhan  yang  didominasi oleh  usaha  pertanian.  Namun  pengalaman  Indonesia  di  masa  krisis  menunjukan,
bahwa  yang  terjadi  sebaliknya  dengan  demikian  dalam  suasana  krisis  masih  sangat sulit  mengharapkan  sektor  industri  kecil  kita  untuk  diharapkan  menjadi  motor pertumbuhan  untuk  pemulihan  ekonomi.  Pembentukan  nilai  tambah/tenaga  kerja untuk  kelompok  usaha  yang  sama  (usaha  kecil)  di  berbagai  sektor  dapat menggambarkan  potensi  peningkatan  produktivitas  melalui  transformasi  dari  sektor tradisional  ke  sektor  modern  misalnya  dari  sektor  pertanian  ke  sektor  industri  dan perdagangan.
Posisi UMKM, terutama usaha kecil didominasi oleh dua sektor yakni sektor pertanian dan perdagangan hotel dan restoran, sehingga fokus lebih besar juga harus ditujukan  kepada  kedua  kelompok  ini.  Pada  sektor  perdagangan,  hotel  dan  restoran persoalannya  sangat  rumit  karena  sektor  ini  sangat  mudah  dimasuki  oleh  UK  barn meskipun  dengan  keterampilan  rendah.  Sehingga  perbaikan  produktivitas  sangat tinggi  karena  adanya  kompetisi  yang  tajam  terutama  di  sub-sektor  perdagangan eceran.  Dari  laporan  BPS  pada  tahun.  1996  dilaporkan  lebih  dari  5  juta  usaha perdagangan  eceran  tanpa  badan  usaha  memiliki  penjualan  rata-rata  di  bawah  Rp.  5 juta setiap tahun.
Di sub-sektor perdagangan umum misalnya, sekitar 80% usaha perdagangan eceran  yang  tidak  berbadan  hukum  yang  diwakili  oleh  5,2  juta  unit  usaha  hanya memiliki  omset  dibawah  Rp.  5  juta/tahun,  sehingga  jumlah  usaha  ekonorni  rakyat lapis  bawah  ini  berskala  gurem.  Program  yang  secara  bersinggungan  mencoba mengatasi  masalah  ini  pada  umumnya  masih  dikaitkan  dengan  program penanggulangan kemiskinan.
Bagi  sektor  pertanian  untuk  menyelesaikan  persoalan  produktivitas  tenaga kerja  yang  rendah  harus  disertai  dengan  perubahan  mendasar  paradigma pengembangan  pertanian.  Mendorong  pertumbuhan  produktivitas  fisik  tanpa diimbangi dengan pergeseran pada kegiatan bemilai tambah tinggi hanya akan sia-sia. Untuk  itu  peningkatan  kapasitas  serap  atau  kepadatan  investasi  disektor  pertanian harns  menjadi  acuan  barn  untuk  menggerakkan  pertanian.  Sub  sektor  pertanian tanaman  pangan  barns  didorong  untuk  menghasilkan  produkproduk  yang  bernilai tambah  tinggi.  Hal  ini  sejalan  dengan  semangat  keterbukaan  dalam  perdagangan, sehingga  berbagai  hambatan  tarif  dengan  cara  perlahan  harus  mulai  diturunkan.  Di sisi  lain  untuk  pasar  domestik  tidak  hanya  sektor  pertanian  melainkan  juga manufaktur,  pemerintah  perlu  mewaspadai  era  perdagangan  bebas  yang mengakibatkan mengalimya produk asing yang datang dari berbagai Negara Asing ke Indonesia.  UMKM  belum  saatnya  lepas  sepenuhnya  dari  proteksi,  disebabkan  daya saingnya  yang  masih  jauh  dibandingkan  dengan  produk  asing,  terutama  dilihat  dari
sisi kualitas produk dan harga. Karena skala produksi yang kecil, maka harga produk UMKM  masih  kalah  jauh  efisiensinya  dibandingkan  dengan  produk  asing,  sehingga belum dapat bersaing.
Untuk Indonesia yang sebagian terbesar unit usaha yang ada adalah industri rumah  tangga  dan  jasa-jasa  lain  sebagai  usaha skala  micro  maka anggota yang  lebih tepat adalah 1 berbanding 6, artinya setiap enam orang harus ditopang oleh satu unit usaha  di  luar  pertanian,  sehingga  persoalan  bekerja  karena  terpaksa  dan  beban ketergantungan  sudah  tidak  menjadi  penghalang  bagi  tumbuhnya  perkuatan  daya saing.  Hal  ini  berarti  dengan  jumlah  penduduk  sekitar  203  juta  jiwa  kita  harus mengejar  penumbuhan  jumlah  unit  usaha  di  luar  pertanian  sebanyak  34  juta  unit usaha  di  Juar  pertanian.  Jika  dilihat  struktur  usaha  kecil,  maka  dapat  dipisahkan menjadi dua kelompok besar yaitu usaha mikro dim usaha kecil.
Jika  perubahan  besar  dalam  distribusi  antara  usaha  mikro  dan  usaha  kecil dalam  kelompok  usaha  yang  memiliki  omset  dibawah  Rp.  1  miliar  tidak  banyak berubah,  maka  sebenamya  jumlah  usaha  kecil  yang  memiliki  omset  diatas  Rp.  50 jutaltahun  hanya  dibawah  1  juta  sementara  39  juta lainnya  adalah  usaha  mikro  yang omsetnya  hanya  berada  dibawah  Rp.50  jutaltahun  dan  populasi  terbesar  berada  di sektor  pertanian  (rumah  tangga)  dan  perdagangan  umum,  terutama  perdagangan eceran. Berikut adalah berbagai kendala utama yang dihadapi oleh UMKM.

## a. Kelembagaan
Kelembagaan  menjadi  persoalan  tersendiri  bagi  UMKM,  disebabkan keterbatasannya UMKM seringkali masih sulit untuk menjadi suatu badan usaha yang berbadan  hukum.  Berbagai  kendala  birokrasi  seringkali  ditemui  di  berbagai  daerah yang enggan  ditempuh  oleh  UMKM  disebabkan  kendala waktu  dan biaya.  Berbagai penelitian  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa  kebanyakan  UMKM  terutama  Usaha Mikro  dan  Kecil  masih  belum  berbadan  hukum,  yang  sebenarnya  akan  menjadi kendala  bagi  mereka  untuk  melakukan  akses  terhadap  berbagai  lembaga  formal. Pengetahuan  yang  rendah,  sehingga  kemampuan  mengakses  informasi  yang  rendah, juga  menyebabkan  sebagian  besar  Usaha  Milcro  dan  Kecil  belum  berminat  untuk mengurus berbagai perizinan usaha secara formal.
Di  Indonesia,  jika  dibandingkan  aittara  jumlah  penduduk  dengan  badan usaha  yang  ada,  maka  setiap  perusahaan  menopang  160  orang  penduduk.  Jika demikian  sebenarnya  ruang  gerak  pengembangan  kelembagaan  usaha  masih  sangat luas,  karena  17  juta  lebih  usaha  non  pertanian  tanpa  status  badan  usaha  baik  badan hukum  seperti  CV,  NV,  dan  firma.  Data  yang  masih  memerlukan  verifikasi  lebih Janjut  menyebutkan  bahwa  saat  ini  ada  lebih  dari  800  ribu  usaha  bersama  belum
berbadan  hukum.  Sisi  lain  dari  gambaran  diatas  kita  harus  memahami  kompleksitas dari  keberadaan  41,35  juta  unit  usaha  skala  mikro  bukan  badan  usaha  pada  tahun 2003.  Suatu  jurnlah  yang  sangat  besar,  yang  akan  menjadi  kendalatersendiri  ketika usaha  mikro  akan  meningkatkan  akses  pasarnya  dan  melakukan  peningkatan  skala usaha. Peningkatan skala usaha melalui dana eksternal membutuhkan legalitas usaha. Sehingga  mudah  dipahami,  jika  jumlah  UMKM  penerima  kredit  perbankan  masih sangat  jauh  dari  target,  disebabkan  kendala  kelembagaan.  Sektor  informal  yang bertahan  dengan  status  informalnya  perlu  diberikan  pemahaman  bahwa  legalisasi bukan  semata-mata  beban  melainkan  lebih  pada  peningkatan  peluang  peningkatan usaha.  Penyederhanaan  birokrasi  pemerintah  menjadi  hal  yang  sangat  mendesak untuk  mendukung  kemudahan  legalisasi,  sehingga  kelembagaan  tidak  lagi  menjadi kendala UMKM.

## b. Sumberdaya manusia
Sumberdaya  manusia  UMKM  menemui  berbagai  kendala.  Pertama, pendidikan  dan  keahlihan  rendah  yang  menyebabkan  kesulitan  untuk  mengakses teknologi  informasi.  Teknologi  informasi  pada  saat  ini  sangat  diperlukan  untuk meningkatkan kemampuan manajemen industri, di bidang pemasaran, keuangan, dan teknologi produksi.
Di  bidang  pemasaran,  teknologi  informasi  dapat  membantu  industri memperluas pasar melalui pembuatan homepage ( web site ). Pembuatan homepage ini sebenarnya  tidak  membutuhkan  biaya  tinggi,  karena  beberapa  server  menyediakan homepage  tanpa  pungutan  biaya,  dan  maraknya  program  computer  untuk memudahkan  pembuatan  homepage.  Melalui  homepage  proses  promosi  usaha menjadi lebih efektif, karena jaringan pasar menjadi lebih luas dan terbuka.
Di  bidang  teknologi  produksi  dan  kualitas  produk,  teknologi  inofrmasi mempermudah  konsultasi  dengan  para  pakar  dibidangnya.  Pada  saat  ini,  sudah  ada mailinglist  yang  bersifat  terbuka  dipandu  oleh  pakar  di  bidang  kualitas  untuk berkonsultasi. Selain ito juga memudahkan mengakses informasi mengenai teknologi tepat  guna  yang  sudah  diteliti  oleh  para  peneliti  dari  kalangan  akademisi  maupun lembaga penelitian.
Di bidang keuangan, teknologi informasi memudahkan mengakses informasi terbaru  mengenai  peluang  kesempatan  perolehan  dana  pembiayaan  dari  berbagai lembaga keuangan dan perbankan untuk usaha kecil dan menengah. Dengan demikian tampaknya  menjadi  sangat  perlu  bagi  pelaku  UMKM  untuk  mendapatkan  pelatihan teknologi informasi.
Kedua,  berbagai  pelatihan  untuk  industri  kecil  dan  menengah  termasuk  di dalamnya  mengenai  teknologi  informasi  yang  sudah  dilakukan  selama  ini  masih belum efektif disebabkan belum adanya jalinan kerjasama antaa lebmaga pelaku riset dengan  indstri  kecil  dan  menengah.  Oleh  karenanya  diperlukan  kesungguhan pemerintah  daerah  untuk  membuat  program-program  kerjasama  antara  lembaga pelaku  riset  dengan  UMKM.  Efektivitas  program  pelatihan  kurang  optimal  juga disebabkan materi pelatihan masih bersifat teoretis sehingga tidak dapat diaplikasikan langsung dalam proses usaha. Sebaiknya materi pelatihan bersifat praktis disesuaikan dengan bidang usaha industri, termasuk di dalamnya manajemen organisasi, teknologi terapan,  teknologi  informasi,  data  base  keuangan,  konsumen,  prosedur  ekspor  dan impor,  prosedur  pengurusan  legalitas  hokum  berkaitan  dengan  perizinan  berbagai departemen,  merek,  hak cipta  dan  lisensi. Pemerintah pun sudah saatnya melakukan penertiban  aparat  yang  mempersulit  berbagai  perizinan.  Pelatihan  manajemen sebaiknya  merupakan  program  bebas  biaya  dari  pemerintah  daerah,  karena  UMK pada umumnya belum menganggarkan biaya untuk pendidikan dan pelatihan.

## c. Pemasaran
Dampak  negatif  dari  krisis  ekonomi  di  Indonesia  yang  diperburuk  dengan krisis Global 2008, adalah tingkat pendapatan ril masayarakat menjadi sangat rendah. Pendapatan rendah sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang berujung pada  menurunnya  permintaan  industri.  Konsumen  produk  UMK  adalah  masyarakat dan  perusahaan  besar.  Permintaan  masyarakat  berbentuk  produk  jadi,  sedangkan permintaan  perusahaan  berbentuk  bahan  baku  penolong  atau  komponen  melalui subkontrak dari perusahaan besar. Permasalahan kemudian muncul karena terjadinya inflasi  dan  kenaikan  harga  dollar  yang  semakin  tinggi  dipicu  Krisis  Global  2008. Usaha  besar  mengalami  penurunan  permintaan  untuk  ekspor,  yang  berdampak langsung  pada  menurunnya  permintaan  terhadap  UMK.  Permintaan  berupa  produk jadi  dari  masyarakat  pun  mengalami  penurunan  disebabkan  daya  beli  masyarakat yang  sangat  rendah.  Permintaan  masyarakat  saat  ini  lebih  terkonsentrasi  pada kebutuhan  makanan  pokok  (primer),  dan  mengurangi  permintaannya  terhadap kebutuhan  sekunder  yang  banyak  dihasilkan  UMK.  Peluang  permintaan  kebutuhan sekunder  masih  terbuka  untuk  produk  dengan  harga  terjangkau  masyarakat berpendapatan  menengah.  Upaya  yang  dapat  dilakukan  memanfaatkan  peluang  ini adalah membentuk jaringan bisnis. Jaringan bisnis berbentuk asosiasi yang difasilitasi mailing  list  beranggotakan  industri  sejenis  untuk  bertukar  informasi  mengenai peluang pasar. Peluang pasar diinformasikan melalui data pemasaran dan permintaan pasar  baik  di  dalam  maupun  luar  negeri.  Mengingat  jaringan  bisnis  ini  memerlukan
sumberdaya  untuk  mengelolanya,  maka  harus  ada  pihak  pengelola  berbentuk peruahaan atau koperasi sesuai dengan keinginan anggota. Termasuk tugas pengelola dalah  melaksanakan  monitoring  kondisi  anggota  usaha.  Jaringan  bisnis  sebaiknya berjenjang dari tingkat kota sampai kecamatan sehingga semua indstri di daerah dapat berkesempatan  menjadi  anggota.  Semua  industri  sebaiknya  diwajibkan  menjadi anggota  asosiasi  dan  melakukan  negosiasi  dengan  pihak  luar  atas  nama  asosiasi, sehingga tidak merugikan pelaku usaha lainnya. Sebagai contoh adalah bisnis industri kecil  dengan  peritel  besar  seperti  hypermarket,  supermarket  atau  department  stoer. Persyaratan  yang diminta  oleh pebisnis  tersebut  untuk  industri  kecil  erlalu berat  dan sulit dipenuhi. Persyaratan tersebut di antaranya komisi penjualan yang sangat tinggi dari  harga  jual  dan  adanya  sistem  target,  yaitu  jika  target  tidak  terpeuhi,  maka  sisas produk  tidak  terjual  dibebankan  kepada  pemasok.  Kondisi  ini  dapat  diminimisasi apabila  semua  industri  melakukan  kontrak  bisnis  atas  nama  asosiasi,  sehingga  daya tawar asosiasi menjadi lebih kuat.
Peran  pemerintah  untuk  mendukung  pemasaran  UMKM  adalah  pertama, membuat  undang-undang  menengah  etika  bisnis  ritel  besar.  Peritel  besar  dalam proses  pemasarannya  tidak  boleh  merugikan  UMK,  karena  di  Indonesia  dengan kondisi  kesenjangan  modal  yang  besar  antara  pengusaha  kecil  dan  besar  tidak  bisa sepenuhnya diberlakukan mekanisme psar bebas. Industri kecil dan menengah masih harus diproteksi oleh pemerintah mengingat sebagian besar tenaga kerja di Indonesia masih  terkonsentrasi  di  sektor  ini.  Kedua,  memfasilitasi  pemasaran  produk  murah untuk  masyarakat  menengah  ke  bawah  secara  periodik.  Pemasaran  ini  selain membantuk  UMK  juga  membantu  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  pada  masa krisis.

## d. Permodalan
Mengutip  laporan  BPS  Dibyo  Prabowo  (2004),  bahwa  35,10%  UKM menyatakan  kesulitan  permodalan.  Kesulitan  permodalan  adalah  resultante  dari kesulitan  mendapatkan  kepastian  pasar  karena  ketidakmampuan  menjamin kepastian produksi.  Oleh  karena  itu  pemecahan  masalah  pembiayaan  UKM  tidak  sebatas masalah kekurangan modal, sehingga diperlukan pemecahan yang komprehensif. Hal yang mungkin  agak kurang  dipahami  adalah praktek  terbaik dimanapun  pembiayaan usaha,  terutama  pemula,  selalu  didahului  dengan  sumber  modal  sendiri  atau  modal keluarga  atau  jika  tidak  bersumber  dari  angle  Capital  yang  dasarnya  adalah kepercayaan  dan  kegigihan  si  pelaku.  Dalam  hal  demikian  harus  menjadi  perhatian adalah  usaha  yang  menyediakan  jasa  untuk  memecahkan  pembiayaan  usaha  kecil
hingga  sampai  pada  perbankan.  Pembiayaan  bagi  UKM  di negara berkembang pada umumnya masih diharapakan dari perbankan.
Persoalannya  adalah  UMK  masih  banyak  yang  mengalami  kesulitan  untuk mengakses  informasi  mengenai  berbagai  skim  kredit  yang  ditawarkan,  prosedur mendapatkan pembiayaan dan tidak siap menjalani proses penilaian kelayakan kredit dari Bank. Pihak Bank biasanya meminta persyaratan administrasi berupa pencatatan keuangan  dan  proyeksi  keuangan  yang  sulit  dipenuhi  karena  keterbatasan kemampuan administrasi keuangan. Bagi UMK yang akan mendapatkan UC ekportir, pelayanan  perbankan  dianggap  lamban  dan  meminta agunan sangat besar.  Terutama karena masalah agunan, UMK banyak yang belum berkesempatan mendapatkan UC, padahal  dilihat  dari  sisi  pasar berpotensi  untuk  melakukan ekspor. Peran pemerintah seharusya  pertama,  memperbaiki  layanan  birokrasi  sehingga  menyederhanakan prosedur  rekomendasi  dan  prosedur  untuk  mendapatkan  pembiayaan,  biak  di  Bank, Lembaga  Keuangan Non Bank, Koperasi, pemodal  ventura  maupun  BUMN. Kedua, sebaiknya  pemerintah  memberikan  fasilitas  pinjaman  lunak  khusus  bagi  UMK  yang memerlukan agunan untuk mendapatkan UC. Sementara yang dapat dilakukan pelaku industri adalah membentuk asosiasi industri sejenis yang dapat dimanfaatkan sebagai media  informasi  mengenai  sumber-sumber  pembiayaan  (skim  kredit)  dan prosedurnya.  Pelaku  industri  juga  seharusnya  mendapatkan  pelatihan  administrasi keuangan, melalui kerjasama antara berbagai pihak terkait.
Berdasarkan  Laporan  Perekonomian  Bank  Indonesia  tahun  2003,  peran Bank  Indonesia  dalam  pengembangan  UMKM  dilakukan  dengan  tiga  pendekatan, yaitu:  (1)  kebijakan  kredit  perbankan;  (2)  pengembangan  kelembagaan;  dan  (3) pemberian  bantuan  teknis.  Keterbatasan  UMKM  dalam  memperoleh  pelayanan kepada  sektor  perbankan  merupakan  salah  satu  kendala  belum  optimalnya  fungsi intermediasi  perbankan.  Menyikapi  hal  tersebut.  Selama  tahun  2003,  upaya  yang ditempuh Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM lebih ditekankan pada upaya peningkatan  akses  UMKM  kepada  sektor  perbankan.  Melalui  pendekatan  kebijakan kredit,  upaya  yang  dilakukan  Bank  Indonesia  antara  lain  dengan  senantiasa mendorong  bank  umum  dan  BPR  untuk  meningkatkan  penyaluran  kredit  UMKM sesuai  dengan  rencana  bisnis  masing-masing  bank  dengan  tetap  memperhatikan prinsip kehati-hatian.
Usaha  mikro  sering  digambarkan  sebagai  kelompok  yang  kemampuan permodalan  UKM  rendah.  Rendahnya  akses  UKM  terhadap  lembaga  keuangan formal, sehingga hanya 12% UKM akses terhadap kredit bank karena:
a. Produk  bank  komersial  tidak  atau  kurang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kondisi UKM. Masih menjadi persoalan bagi UKM adalah permintaan yang berfluktuasi sehingga cash  in  flow yang  berkaitan  dengan pembayaran  pada pihak perbankan menjadi  memberatkan.  Untuk  sektor  tertentu  kebutuhan  kredit  biasanya  pada musim tertentu, sehingga timingnya tidak sesuai dengan program Bank.
b. Adanya anggapan  terhadap  besarnya  resiko  kredit  UKM  karena  seringkali  UKM tidak komit dengan kredit yang ditujukan untuk perluasan usaha dan tidak sustain dalam  usaha.  Disebabkan  fleksibilitasnya,  seringkali  UKM  berganti  usaha  yang lebih menguntungkan.
c. Biaya  transaksi  kredit  UKM  relatif  tinggi.  Bank  Komersial  lebih  tertarik  untuk membiayai  lebih  sedikit  usaha  besar  dibandingkan  dengan  banyak  UKM  untuk jumlah kredit yang sama, sehingga biaya transaksi lebih efisien.
d. Sebagian  besar UKM  belum  mempunyai agunan  berupa sertifikat  hak milik  dari property yang  dimilikinya,  misalnya  tanah  adat  atau  rumah  yang  belum bersertifikat sehingga tidak dapat dijadikan agunan.
e. Monitoring dan evaluasi kredit UKM tidak efisien disebabkan banyaknya debitur di berbagai pelosok daerah.
f. Bantuan  teknis  belum  efektif  dan  masih  harus  disediakan  oleh  bank  sendiri sehingga biaya pelayanan UKM mahal
g. Bank pada umumnya belum terbiasa dengan pembiayaan kepada UKM, sehingga muncul  anggapan  pembiayaan  pada  UKM  kurang  menguntungkan  dan  tidak efisien.
h. Bank  belum  mempunyai  kepercayaan  pada  UKM,  karena  sebagian  besar  UKM tidak mempunyai record meminjam pada Bank.
i. Berbagai perizinan usaha yang disyaratkan Bank seringkali belum dapat dipenuhi oleh UKM.
j. Kurang  populemya  asosiasi  atau  kelompok  usaha  di  berbagai  daerah menyebabkan  akses  informasi  perbankan  menjadi  kurang  efektif  terutama  di pelosok  daerah.  Hal  ini  diperburuk  dengan  tingkat  pendidikan  rendah,  sehingga kemampuan mengakses informasi secara individu menjadi sangat sulit.
Secara  singkat  kredit  perbankan  diselenggarakan  atas  pertimbangan komersial  membuat  UKM  sulit  memenuhi  persyaratan  teknis  perbankan,  terutama soal agunan dan persyaratan administratif lainnya. Lembaga Keuangan Mikro dengan demikian  menjadi  salah  satu  altematif  pembiayaan  selain  Bank.  Permintaan  kredit bagi Lembaga Keuangan Mikro masih sangat terbuka luas untuk dikembangkan. Hal ini mengingat sebagian besar kelompok usaha mikro belum dapat dilayani oleh bank.
Dilihat  dari  besarnya  kredit  yang  disalurkan  maka  dua  kekuatan  besar penyelenggara  kredit  mikro  adalah  BRI-unit  dan  koperasi  (KSP  dan  USP).  Ditinjau
dari jangkauan pelayanan memang koperasi yang paling doniman baik dari segi titik pelayanan  (unit  lembaga)  maupun  nasabah  (peminjam),  kemudian  BRI  menempati urutan kedua dalam jumlah nasabah dan BKD dalam titik pelayanan.
Walaupun  porsi  kredit  UMKM  per  Desember  2006  telah  mencapai  porsi 51,60%  dari  total  kredit  perbankan  yang  telah  berjumlah  Rp792,2  triliun,  namun sampai  saat  ini  masih  dijumpai  beberapa  kelemahan  kredit  untuk  UMKM  yaitu, pertama,  porsi  kredit  UMKM  temyata  masih  didominasi  jenis  kredit  konsumsi  yang mencapai  49,26% dari  total  kredit  UMKM.  Porsi  ini  jauh  berada  di atas  porsi  kredit konsumsi  nasional  yang  hanya  28,57%  dari  total  kredit  perbankan.  Walaupun  di tahun  2006,  pertumbuhan  kredit  UMKM  untuk  konsumsi  merosot  drastis  karena hanya  mencapai  12,81%  (lihat  gambar  1)  masihjauh  di  bawah  pertumbuhan  kredit UMKM  total  sebesar  15,65%,  namun  porsi  kredit  UMKM  untuk  konsumsi  masih cukup  dominan  dibandingkan  kredit  modal  kerja  (41,69%)  atau  kredit  investasi (9,05%).
Walaupun  jumlah  UMKM  di  tahun  2005  mencapai  sekitar  44  juta  unit usaha, namun hanya sekitar 12% saja yang telah mendapatkan kredit bank, sedangkan sisanya  belum  bankable.  Sesuai survey BI tentang  profil UMKM  di  Indonesia  2005, dijelaskan  bahwa  kelemahan  UMKM  adalah  tidak  adanya  ijin  usaha  dan  legalitas badan  hukum  tidak  jelas.  Jika  kondisi  ini  terns  berlanjut,  maka  sebagian  besar UMKM  tidak  akan  pemah  bankable,  karena  salah  satu  syarat  administrasi  yang diminta  perbankan  adalah  adanya  dokumen  legalitas  usaha  dan  kejelasan  badan hukum, khususnya untuk pemberian kredit di atas Rp50 juta.
Akibat  sebagian  besar  UMKM  belum  bankable,  akhimya  persaingan perbankan  di  dalam  memperebutkan  debitor  UMKM  hanya  terbatas  pada  UMKM yang  telah  dilayani  bank.  Dengan  demikian  peningkatan  kredit  UMKM  menjadi  hal yang  cukup  sulit.  Gambar  1  memperlihatkan  laju  pertumbuhan  kredit  UMKM dibandingkan  dengan  kredit  Korporasi  dan  kredit  keseluruhan.  Terjadi  peningkatan laju  pertumbuhan  kredit  yang  cukup  signifikan  pada  tahun  2004  (30,91  %) dibandingkan dengan tahun 2003 (26,84%) dan tahun 2005 laju pertumbuhan kembali meningkat meskipun tidak signifikan dibandingkan dengan tahun 2004 (30,92%).
Gambar 1 : Laju Pertumbuhan Kredit UMKM, Korporasi dan Total Kredit (%)
Sumber :  B.S  Kusmuljono.  UKM dan  Prospek Tahun  2006. Makalah. Disampaikan pada : Dialog Ekonomi 2005 dan Prospek Ekonomi Indonesia Tahun 2006. Kamar Dagang Dan Industri Indonesia 20 Desember 2005.
Kondisi yang mengejutkan adalah laju pertumbuhan tahun 2006 yang menurun drastis menjadi 15,65 %. (B.S Kusmuljono, 2005)
Gambar 2 : Pemberian Kredit UMKM berdasarkan sektor tahun 2002 - 2005
Sumber :   B.S  Kusmuljono.  UKM dan  Prospek Tahun  2006. Makalah. Disampaikan pada : Dialog Ekonomi 2005 dan Prospek Ekonomi Indonesia Tahun 2006. Kamar Dagang Dan Industri Indonesia 20 Desember 2005
Pada Gambar 2 Terlihat bahwa kredit UMKM terbesar didistribusikan untuk sektor  usaha  lain  lain,  baru  kemudian  usaha  perdagangan,  perindustrian,  dan  sektor lainnya.  Permasalahannya  adalah  justru  untuk  sektor  pertanian  dengan  proporsi jumlah  unit  usaha  paling  besar  belum  mendapatkan  proporsi  pemberian  kredit  yang memadai.  Seharusnya,  jika  pemberian  kredit  seimbang,  maka  proporsi  pemberian kredit terbesar adalah untuk sektor pertanian denganjumlah unit usaha paling besar.
Hal  lain  yang  perlu  diperhatikan  pula  berkaitan  dengan  pinjaman  kredit untuk  UMKM  adalah  program  pinjaman  bersubsidi  untuk  UKM  yang  lebih  bersifat destruktif  daripada  menolong  akses  bagi  UKM  untuk  memperoleh  kredit.  Program pinjaman  bersubsidi  telah  merusak  sistem  pinjaman  komersial  dan  menciptakan kultur  pengembalian  yang  buruk.  Hal  ini  mengurangi  insentif  bagi  bank  maupun
lembaga  keuangan  bukan  bank  untuk  melirik  sektor  ini  sebagai  tempat  usaha  yang menguntungkan.
UKM  seringkali  menghadapi  kesulitan  dalam  hal  memenuhi  persyaratan jaminan perbankan. Karena kecilnya usaha mereka, mereka cenderung tidak memiliki tanah  atau  somber  daya  penting  lainnya  untuk  melindungi  aset  keuangan  mereka. Ketika  perbankan  menerapkan  peminjaman  yang  didasari  pada arus  kas,  pemerintah harus  menciptakan  lingkungan  yang  dapat  memunculkan  perusahaan  sewa  beli (leasing)  maupun  anjak  piutang  (factoring),  yang  dapat  membantu  UKM  untuk mendapatkan akses modal tanpa harus ada sejumlah jaminan pinjaman yang besar.
Meskipun  jumlah  UMKM  yang  belum  memperoleh  kredit  sekitar  39  juta, namun  perlu  menjadi  perhatian  perbankan  bahwa  terdapat  siklus  perkembangan UMKM  yang  harus  dicermati  dalam  rangka  menentukan  timing  pemberian  kredit secara tepat. Di dalam praktik, bank mulai dapat memberikan kredit apabila UMKM telah  dapat  dikategorikan  feasible  dan  bankable.  Sedangkan  UMKM  yang  telah feasible  namun  belum  bankable  perlu  diberikan  semacam  subsidi  sehingga  bank terkadang  meminta  proteksi  melalui  pola  penjaminan  agar  UMKM  tersebut  menjadi bankable.
Di  sinilah  bank  dituntut  kejeliannya  di  dalam  mengelola  UMKM  yang belum  bankable  agar  dapat  dijadikan  bankable,  sehingga  akan  membuka  potensi penyaluran kredit UMKM. Tanpa adanya upaya bank untuk membina UMKM, maka 39  juta  UMKM  yang  belum  mendapatkan  kredit  bank  tersebut  akan  tetap  sekadar menjadi potensi yang sulit direalisasikan.
Perbankan  dituntut  mencari  terobosan  apabila  ingin  menggarap  potensi UMK.M melalui perluasan customer base. Jika perbankan hanya menggarap UMKM yang telah mendapatkan kredit bank, maka yang terjadi hanyalah intensifikasi debitor UMKM,  sehingga  manfaatnya  kurang  berdampak  bagi  pengembangan  ekonomi rakyat (muliplier effect). Oleh karena itu yang harus dilakukan oleh perbankan adalah segera  melakukan  ekstensifikasi  debitor  melalui  berbagai  cara  antara  lain  dengan melakukan  program  kemitraan  maka  perbankan  dapat  mengeluarkan  dana  CSR (Corporate  Social  Responsibility)  untuk  eaton  debitor UMKM  yang  belum  bankable dengan  pola  kredit  lunak.  Selain  itu  pemberian  kredit  kepada  Lembaga  Keuangan Mikro  di  daerah  (BPR/Koperasi  Simpan  Pinjam),  dan  end  user  dari  dana  perbankan tersebut adalah nasabah UMKM yang belum bankable. Dengan pola linkage ini maka bank dapat memonitor kinerja debitor BPR/KSP, di mana jika kinerja mereka dinilai cukup  bagus,  maka  debitor  UMKM  tadi  langsung  dapat  diberikan  kredit  oleh  bank umum  tanpa  harus  melalui  BPRJKSP.  Pola  cash  collateral  perbankan  dapat  juga
dilakukan melalui pemberian dana oleh pemerintah untuk menjarnin pemberian kredit kepada  debitor  UMKM  yang  belum  bankable.  Dengan  pola  ini  maka  bank  akan terhindar  dari  risiko  kredit  debitor  yang  belum  bankable,  namun  debitor  juga  akan terbantu  di  dalam  berhubungan  dengan  bank.  Apabila  kinerja  debitor  dalam  kurun waktu tertentu dianggap bagus, maka debitor UMKM tersebut dapat dikeluarkan dari skema  cash  collateral,  dan  dapat  diberikan  pinjaman  secara  langsung  oleh  bank melalui  pola  kredit  komersial  biasa.  Apabila  lembaga  penjarninan  kredit  dapat berfungsi  dengan  baik,  maka  perbankan  akan  semakin  berani  untuk  melakukan ekspansi  kredit  kepada  UMKM,  termasuk  kepada  UMKM  yang  masih  baru  dan berisiko  tinggi.  Persoalannya  pada  saat  ini  adalah  lembaga  penjarnin  kredit  di berbagai  daerah  tampaknya  baru  menjadi  wacana,  diperlukan  berbagai  kesiapan terutama pendanaan pemerintah daerah untuk menjadi penjarnin kredit. Untuk daerah dengan anggaran terbatas, program penjaminan kredit menjadi hal yang tidak mudah untuk  dilakukan  mengingat  berbagai  prioritas  yang  juga  harus  dipertimbangkan. Berbagai risiko juga akan dihadapi oleh pemerintah daerah mengenai komitmen dari para pelaku UMKM apabila disediakan penjarninan kredit. Kesungguhan para pelaku UMKM  untuk  komit  dengan  pembayaran  masih  perlu  diuji  jika  pemerintah  daerah memberikan  bantuan  penjarninan  kredit,  untuk  mengantisipasi  kesan  bahwa  kredit yang  diberikan  bersifat  semi  bantuan  sehingga  upaya  pengembalian  menjadi  kurang sungguh-sungguh.

## d. Integrasi
Berdasarkan  uraian  di  atas  terlihat  bahwa  berbagai  upaya  yang  dilakukan oleh  berbagai  pihak  terkait  untuk  mengatasi  berbagai  persoalan  UMKM  tampaknya akan  menjadi  kurang  efektif  apabila  tidak  terintegrasi  satu  sama  lain.  Pendekatan klaster  UMKM  akan  sangat  mendukung  proses  integrasi  UMKM,  yaitu pengelompokkan  sehingga  UMKM  yang  kebanyakan  berskala  rnikro  akan dimudahkan dengan prinsip Klaster yang integrative dan kolektif.
Kehadiran  klaster  yang  senergik  dari  kegiatan  hulu  ke  hilir,  atau  antara kegiatan inti (pokok) dengan kegiatan pendukung, penyediaan bahan baku dan outlet pemasaran  akan  mempercepat  dinamika  usaha  di  dalam  klaster  tersebut,  termasuk interaksi  dengan  usaha  besar  yang  ada  di  kawasan  tersebut  atau  terkait.  Pendekatan klaster  ini  pada  dasamya  untuk  mengefektifkan  pola  pengembangan  dengan menjadikannya sebagai titik pertumbuhan bagi bisnis UKM. Melalui kebersamaan di dalam  klaster,  diharapkan  terbentuk  modal  social  yang  akan  menjadi  kekuatan mengakses berbagai lembaga terutama lembaga yang bersifat formal yang selama ini sulit  dilakukan  UMKM  terutama  usaha  berskala  rnikro.  Dalam  prosesnya  perlu
diperkuat dengan komitmen dan konsistensi pemerintah daerah sebagai regulator dan fasilitator.  Klaster  terutama  sangat  efektif  untuk  UMKM  sektor  pertanian  dengan proporsi  jumlah  UMKM terbesar  tetapi  paling  terkendala  dengan  berbagai persoalan rnanajemen disebabkan kualitas sumberdaya manusia yang rendah.
Dari  sisi  dukungan  yang  diperlukan  maka  prasyarat  utama  adalah  bahwa dalam  semangat  otonomi  setiap  pemerintah  daerah  harus  memberikan  dukungan administratif dan lingkungan kondusif bagi berkembangnya bisnis UKM. Ini menjadi mutlak  karena  dengan  otonomi  daerah,  maka  kewenangan  pengaturan  pemerintahan dan pembangunan secara lokal berada di daerah.
Dukungan  lain  yang  penting  adalah  dukungan  non  finansial  dalam pengembangan bisnis UKM. Sejumlah praktek terbaik dalam persuasi UKM melalui inkubator,  kawasan  berikat,  konsultasi  bisnis  maupun  hubungan  bisnis  antar pengusaha  dalam  klaster  harus  dijadikanpelajaran  untuk  mencari  kesesuaian  dengan jenis  kegiatan  atau  industri  dan  kultur  masyarakat  pengusaha,  terrnasuk  didalamya pengalaman kegagalan lingkungan industri yang mencoba memindahkan lokasi untuk penciptaan klaster.
Klaster  yang  inovatif  akan  tumbuh  dengan  perkembangan  kultur  yang mendukung.  Dukungan  pengembangan  bisnis  semacam  ini  harus  ditumbuhkan menjadi  suatu  bisnis  yang  berorientasi  komersial.  Dan  akhirnya  dukungan  finansial yang  meluas  harus  didasarkan  pada  prinsip  intermediasi  yang  efesien.  Berbagai lembaga pembiayaan yang sesuai harus ditumbuhkan dan menjangkau klaster-klaster yang telah  berkembang,  sehingga  pilar  bagi  tumbuhnya  bisnis  UKM  yang didukung oleh kesatuan sistem produksi dan keberadaan bisnis jasa pengembangan bisnis serta keuangan menjadi benar-benar hadir di kawasan klaster di maksud.
Lembaga  pembiayaan  dimaksud  dapat  berupa  bank,  lembaga  keuangan bukan bank dan  lembaga-lembaga keuangan  masyarakat sendiri  (lokal).  Dengan  dua basis pendekatan tadi akan tercipta lapisan pengusaha yang dapat menjadi lokomotif penarik  bagi  kemajuan  tnasing-masing  lapisan  pengusaha.  Sasarannya  jelas memperbanyak  pengusaha  mikro  yang  dapat  segera  lepas  dari  tiap  usaha  mikro  dan selanjutnya  menjadikan  klaster  sebagai  satuan  bisnis  yang  layak  dan  mampu berkembang.  Persyaratan  ini  yang  harus  dipenuhi  untuk  menjadikan  usaha  kecil sebagai motor pertumbuhan.
Usaha  kecil  dalam  keadaannya  yang  ada  tidak  mungkin  dijadikan  motor pertumbuhan  karena  populasi  terbesar  adalah  .usaha  mikro  yang  pada  intinya  hanya bersifat subsisten,  kecuali  mereka  yang sudah  tumbuh  di  dalam  suatu  klaster. Untuk keluar dari jebakan ini maka strategi dasar adalah membebaskan diri untuk keluar dari
usaha  mikro  secara  meluas.  Untuk  pengembangan  usaha  kecil  yang  berdaya  saing maka  pendekatan  klaster  bisnis  usaha  kecil  /  industri  kecil  dapat  dijadikan  dasar penciptaan  dinamika  yang  luas  bagi  penciptaan basis pertumbuhan  yang  luas  ( broad base economic growth ) (ISEI: 2008).
Klastering tidak hanya efektif untuk UMKM di sektor pertanian, melainkan juga  di  sektor  industry  terutama  UMKM  yang  masih  menjalankan  home  industry. Melalui  klastering,  hubungan  kemitraan  antara  sesama  pelaku  UMKM  dapat terfasilitasi  untuk  mengakses  berbagai  informasi,  menggalang  bargaining  position ketika berhadapan dengan pemasok maupun konsumen, mengakses berbagai Iembaga formal  yang  mendukung  permodalan  maupun  pemasaran.  Melalui  klastering  yang terbina  dengan  baik,  maka  pembinaan  sumberdaya  manusia  UMKM  menjadi  Iebih terarah dan fokus pada kebutuhan masing- masing klaster. Berbagai lokasi geografis dan  berbagai  sektor  UMKM  seringkali  memunculkan  kekhasan  persoalan  masing  - masing  yang  solusinya  tidak  dapat  diselesaikan  secara  general,  melainkan  spesifik sesuai  dengan  karakteristik  persoalannya.  Klastering  membantu  identifikasi  masalah setiap  klaster,  analisis  masalah  dan  solusi  dari  setiap  masalah  yang  dihadapi  oleh setiap klaster. Pembinaan pada masing - masing klaster kemudian diintegrasi dengan klaster Iainnya pada Iokasi geografis yang berbeda dan pada ukuran perusahaan yang berbeda  sehingga  akan  sangat  mendukung  kemitraan  yang  berdampak  mutualisma setiap pelaku UMKM.

## 3. Kesimpulan
Jumlah populasi UMKM pada tahun 2007 mencapai 99,9 % dari jumlah unit usaha  di  Indonesia.  Sementara  itu,  jumlah  tenaga  kerjanya  mencapai  97,3  %  dari seluruh  tenaga  kerja  Indonesia.  Di  sisi  lain,  produktivitas  per  tenaga  kerja  UMKM masih sangat rendah yang terlihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto dibandingkan  dengan  jumlah  tenaga  kerja  yang  diserap.  Indikator  ini  jelas menunjukkan  adanya  persoalan  besar  pada  UMKM.  Semula,  UMKM  diandalkan sebagai  motor  pemulihan  kondisi  ekonomi  sehingga  Indonesia  dapat  bangkit  dari krisis, disebabkan ketangguhan UMKM dilihat dari survivenya yang sangat tinggi di masa  krisis  pada  tahun  1997.  Tetapi  fenomena  yang  terlihat  adalah  perkembangan yang tidak terlalu signifikan dari kontribusi terhadap PDB dari tahun ke tahun.
Fenomena  di  balik  angka  indikator  kontribusi  terhadap  PDB  menunjukkan fenomena  permasalahan  yang  cukup  kompleks  di  dalam  UMKM.  Rendahnya kontribusi  terhadap  PDB  menunjukkan  bahwa  output  yang  dihasilkan  masih  jauh lebih  rendah  dibandingkan  dengan  tenaga  kerja  yang  diserap.  Artinya,  sumberdaya manusia  UMKM  masih  belum  produktif,  dengan  kata  lain  sumberdaya  manusia
UMKM masih memerlukan berbagai program pengembangan sehingga menjadi lebih berkualitas. Sumberdaya manusia UMKM yang kurang berkualitas, berimplikasi pada sejumlah persoalan manajemen. Persoalan manajemen yang terutama dihadapi adalah formalitas kelembagaan, kurangnya penguasaan teknologi produksi maupun teknologi informasi,  sehingga  menghambat  fungsi  pemasaran  yaitu  akses  ke  konsumen  akhir yang  lebih  luas  maupun  berbagai  lembaga  formal,  termasuk  ke  lembaga  keuangan formal. Persoalan manajemen kelembagaan, teknologi, pemasaran dan akses terhadap lembaga  keuangan  formal  merupakan  persoalan  klasik  UMKM  yang  saling  terkait, yang  memerlukan  penanganan  serius,  tetapi  terintegrasi  dari  berbagai  pihak  terkait terutama pemerintah.
Persoalan  manajemen  paling  krusial  dan  urgen  tampaknya  adalah permodalan  UMKM,  oleh  karena  itu  focus  perhatian  terhadap  pengembangan permodalan  UMKM  sebaiknya  terus  ditingkatkan.  Fenomena  yang  terlihat  adalah sulitnya  meningkatkan  laju  pertumbuhan  pemberian  kredit  UMKM.  Adanya pemberian  kredit  bersubsidi  dari  pemerintah  untuk  UMKM  malah  berdampak destruktif  bagi  UMKM,  karena  tidak  hanya  dismotivasi  untuk  pengembalian  kredit, tetapi  implikasi  tidak  langsungnya  adalah  dismotivasi  untuk  meningkakan produktivitas. Oleh karenanya. tanpa mengurangi substansi pentingnya pengembangan  UMKM,  pemberian  kredit  UMKM  seharusnya  lebih  ditingkatkan tanpa  subsidi,  tetapi  memudahkan  dari  sisi  teknis,  sehingga  UMKM  dapat  lebih merespon  aktif  segala  bentuk  pengembangan  tanpa  terkendala  dengan  persoalan- persoalan teknis.
Semua strategi dan program pengembangan tersebut perlu dilakukan secara lebih  terintegrasi antara  program  Kementerian  Koperasi  dan  UKM,  pemerintah pada umumnya  mulai  dari  pusat  sampai  Propinsi  dan  Kabupaten/  Kota,  dukungan masyarakat,  perguruan  tinggi,  para  pelaku  bisnis  dan  stakeholders  lainnya. Pengelompokkan  UMKM  dalam  Klaster  akan  sangat  membantu  efektifitas  dari berbagai  program  pengembangan  disebabkan  prinsipnya  yang  integrative  dan sinergis.  Sinergitas  didalam  pemberdayaan  UMKM  menjadi  kunci  penentu  dalam rangka membangun UMKM yang tangguh dan berdaya saing tinggi di masadepan.

## Daftar Pustaka
B.S  Kusmuljono. UKM  dan  Prospek  Tahun  2006 .  Makalah.  Disampaikan  pada  : Dialog  Ekonomi  2005  dan  Prospek  Ekonomi  Indonesia  Tahun  2006.  Kamar Dagang Dan Industri Indonesia 20 Desember 2005.
Dibyo Prabowo : Development of Small and Medium-sized Enterprise , makalah pada seminar  The  Tokyo  seminar  on  Indonesia  25-26  Agustus  2004  di  Tokyo Jepang
Harvie,  Charle  : Regional  SMEs  and  Competition  in  the  Wake  of  the  Financial  and Economic  Crisis,  International  Coference  on  Impact  of  Crises  on  Trade, Regionalism  and  Globalisation  in  Asia  and  Australia ,  University  of Wollongong, Australia, 5-6 July 2002
ISEI  Bandung.2008. Kajian  Efektivitas  Model  Penumbuhan  Klaster  Bisnis  UMK Berbasis Agribisnis .
Indonesia  Policy  Briefs. Gagasan  Indonesia  Untuk  Masa  Depan.  Mendukung  Usaha Kecil dan Menengah .http://www. worldbank.or.id - January 2005
Kementerian Negara Usaha Mikro Kecil dan Koperasi. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Koperasi .. www.depkop.go.id.
Mudrajad  Kuncoro.  2005. Usaha  kecil  di  Indonesia:  Profil,  masalah  dan  strategi pemberdayaan
Noer.  Sutrisno. 2003. Ekonomi rakyat  -  usaha  mikro dan  ukm Dalam  perekonomian Indonesia Suatu pandangan struktural alternative
Stillman, Robert D ; Equity Financing for Technology, makalah pada Expert meeting on  improving  the  competitiveness  of  SME  through  enhancing  productive capacity : financing for technology 28-30 October 2002
Tasya  Aspiranti.  2006. Kinerja  Industri  Kecil  Dan  Menengah .  Proceeding  Seminar Nasional  Usaha  Kecil  Dan  Menengah  Dalam  Perspektif  Global.  Universitas Jendral Ahmad Yani. 2006.
Urata,  Shujiro.  Policy  Recommendation  for  SME  Promotion  in  the  Republic  of Indonesia, TICA Report, Jakarta, 2000