## Wajah Hukum, 3(1), 65-73
ISSN 2598-604X (Online) DOI 10.33087/wjh.v3i1.56 Abdul Hariss, Nurul Wulan Kasmara

## Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Perjanjian Harta Bersama yang Dibuat Oleh Suami Istri Setelah Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
Abdul Hariss 1 , Nurul Wulan Kasmara 2

## Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
Abstrak. Perkawinan  merupakan  suatu  perjanjian  yang  diadakan  oleh  dua  orang  dalam  hal  ini  perjanjian  antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk  keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila. Dalam perkawinan yang dilakukan salah satunya akan melahirkan akibat perkawinan terhadap harta kekayaan. Semakin berkembangnya situasi dan kondisi di masyarakat banyak para calon pasangan yang akhirnya memutuskan untuk membuat Perjanjian Kawin mengingat hal ini dikarenakan baik pihak laki-laki maupun perempuan mampu menghasilkan harta kekayaan masing- masing dan masih banyak alasan lain kenapa harus membuat perjanjian kawin. Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan  antara suami  dan  istri.  Konsep  harta  bersama pada awalnya berasal  dari  adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep  ini  kemudian  didukung  oleh Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku dinegara kita. Maka di buatlah perjanjian harta bersama. Perjanjian Kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang (calon suami istri) sebelum dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian Kawin telah diatur dalam Pasal  29  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  namun  dengan  lahirnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  69/PUU- XIII/2015  terjadi  beberapa  perubahan  dalam  Perjanjian  Kawin  yang  saat  ini  masih  menjadi  Pro  Kontra  di  dalam masyarakat.  Permasalahan  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini  adalah:  bagaimana  pengaturan  perjanjian  kawin  di Indonesia  dan  bagaimana  akibat  hukum  perjanjian  kawin  yang  dibuat  setelah  perkawinan  yang  didasarkan  pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.  Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  sumber  bahan  hukum  primer  dan  sumber  bahan  hukum sekunder  berupa  buku-buku  dan  Perundang-Undangan.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  studi dokumenya itu membaca dan mempelajari buku-buku peraturan Perundang-Undangan. Adapun analisis bahan hukum di  dalam  penelitian  ini,  dilakukan  dengan  mengolah  dan  menganalisis  secara  kualitatif  dan  dituangkan  secara deskriptif.  Hasil  penelitian  pada  simpulan  pertama  bahwa  pengaturan  perjanjian  kawin  di  Indonesia  terdapat  dalam beberapa Undang-Undang antara lain KUHPerdata, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, KHI dan Putusan Mahkamah Konstitusi  No.  69/PUU-XIII/2016,  dan  pada  simpulan  hasil  penelitian  yang  kedua  terdapat  perbedaan  antara Perjanjian  Kawin  yang  di  atur  dalam  Pasal  29  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  dengan  Perjanjian  Kawin  yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.
Kata Kunci : Perjanjian Harta Bersama, Perjanjian Perkawinan, Akibat Hukum.
Abstract. A marriage is a commitment between two people, in this case a man and woman, with material purpose to build a happy and everlasting family (household) based on Belief in the one and only God which is the first principle of Pancasila(Five Principles). Asset/property issue may arise due to marriage. The development of society’s mindset lead them to enter into a prenuptial agreement before they get married  considering that both husband and wife are able to earn asset/property. Besides that, there are many other reasons to enter into a prenuptial agreement. Basically there is no mixture of wealth in marriage between husband and wife. The bconcept of shared assets originally came from  customsnor  traditions  that  developed  in  indonesia.  This  concept  is  then  suported  by  islamic  law  and  positive laws  that  apply  in  our  country.  Then  a  joint  proprty  agreement  was  made.    Prenuptial  Agreement  is  an  agreement which is made by two people (betrothed couple) before they get married. Prenuptial Agreement had been stipulated in Article  29  Law  No. 1  of 1974. However,  since  the  Constitutional  Court  issued  the  Decision  No.  69/PUU-XIII/2015, Prenuptial Agreement has several modifications which are presently being pros and cons in society. The matter which is  being  researched  in  this  thesis  is:  what  is  the  legal  consequence  of  a  prenuptial  agreement  which  is  made  after marriage and based on the Decision of Constitutional Court No. 69/PUU-XIII/2015. The approach method which is used  herein  is  normative  legal  research.  The  law  material  sources  are  primary  law  material  and  secondary  law material in form of books and Legislation. Data analyses used in this research are processing and analyzing the data
1 Abdul Hariss, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
2 Nurul Wulan Kasmara, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
qualitatively  andthen  descriptively  drawn  up.  The  result  of  this  research  found  the  differences  between  Prenuptial Agreement  which is  stipulated in Article 29 Law No. 1 of 1974 and the Prenuptial Agreement  which is stipulated in the Decision of Constitutional Court No. 69/PUU-XIII/2015.
Keywords: Joint Property Agreement,  Postnuptial Agreement, Legal Effect.

## PEDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum,  termuat  dalam  Pasal  1  Ayat  (3)  UUD  1945  perubahan ke-4.    Ketentuan   pasal    tersebut   merupakan    landasan   konstitusional    bahwa    Indonesia   adalah    negara yang    berdasarkan    atas    hukum,    hukum    ditempatkan    sebagai    satu-satunya    aturan    main    dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  ( supremacy  of  law ). Ketentuan   ini   berasal   dari Penjelasan   Undang-Undang   Dasar   Negara   Republik Indonesia Tahun 1945 yang “diangkat” ke dalam Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Unsur  konsepsi  negara  hukum  yang berasal  dari  tradisi Anglo  Saxon (the  rule  of  law)  di  dalam  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terlihat dari bunyi  pasal  27  ayat  (1) yang  menegaskan  bahwa  “Segala  warga negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam hukum dan pemerintahan  dan  wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
Salah  satu  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah  hukum  Perdata.  Hukum  bisa  dilihat  sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma dalam bermasyarakat.
Takdir  hidup  berkelompok  dalam  suatu  gugus  yang  disebut  masyarakat,  kenyataannya  banyak membawa kegunaan. Berjuta-juta manfaat dapat digunakan oleh manusia lewat hidup bersama,  baik dalam urusan pemenuhan kebutuhan hayati raga maupun jiwa. Bahkan cara hidup berdampingan serta berinteraksi dengan sesamanya, kian menjadi mudah memenuhi segala jenis kebutuhan yang di perlukan. Interaksi antara anggota  kelompok,  terbukti  dapat  mengujudkan  jaringan  eklusif  untuk  membentuk  pola  pemenuhan kebutuhan yang amat efisien 3 . Manusia  sebagai  makhluk  sosial  memiliki  naluri  untuk  berinteraksi  dan  hidup  bersama  dengan sesamanya.  Naluri  tersebut  menimbulkan  dorongan  dalam  diri  setiap  manusia  untuk  hidup  bersama,  yang diwujudkan  dalam  bentuk  perkawinan.  Perkawinan  merupakan  satu-satunya  bentuk  kehidupan  bersama antara dua individu yaitu laki-laki dan perempuan yang diakui secara sah oleh Negara dan dilindungi oleh hukum yang berlaku, sebagaimana dikatakan oleh Paul Scholten bahwa “Perkawinan adalah hubungan pria dan wanita untuk hidup bersama yang mana hubungan itu bersifat kekal dan diakui negara.” 4
Peraturan tentang perkawinan itu sendiri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam pasal 1 mendefinisikan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang  bahagia  dan  kekal  yang  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.”  Berdasarkan  definisi  perkawinan dalam  UndangUndang  Nomor  1  Tahun  1974,  dapat  disimpulkan  bahwa  perkawinan  adalah  ikatan  antara laki-laki dan perempuan yang mana ikatan tersebut tidak hanya sekedar ikatan jasmani saja, melainkan juga termasuk  ikatan  rohani  di  dalamnya.  Disini  ikatan  rohani  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 juga berperan penting terhadap pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
Berbeda  dengan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata perkawinan hanyalah sebatas ikatan keperdataan saja. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  menyatakan  “Undang-undang  memandang  soal  perkawinan  hanya dalam  hubungan-hubungan  perdata”.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  diketahui  bahwa  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  mengesampingkan  urusan  kerohanian  dan  hal  tersebut  dianggap  tidak  penting selama tidak diatur dalam hubungan hukum perdata. 5
Perkawinan  sebagai  lembaga  hukum,  mempunyai  akibat  yang  penting  dalam  kehidupan  para  pihak yang melangsungkan perkawinan. Akibat hukum yang timbul dibagi menjadi dua kelompok, yang pertama
3 Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia , PT Refika Aditama, Bandung, 2016, Hal. 14
4 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga , Alumni, Bandung, 1985, Hal. 10
5 Khomariah, Hukum Perdata , UMM Press, Malang,  2004,  Hal. 38
akibat  hukum  terhadap  individu  atau  diri  pribadi  suami  istri  itu  sendiri,  dan  yang  kedua  adalah  akibat kebendaan  yaitu  akiba-takibat  hukum  terhadap  harta  kekayaan  suami  istri  tersebut,  baik  yang  sudah  ada maupun  yang  akan  diperoleh  selama  perkawinan  berlangsung.  Pengaturan  mengenai  harta  benda  dalam perkawinan diatur di dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami atau istri secara tertulis  yang menyatakan bahwa mereka telah saling setuju dan mufakat untuk  membuat  pemisahan  atas  harta  benda  mereka  masing-masing  dalam  perkawinan,  dimana  dengan ditandatanganinya perjanjian perkawinan tersebut maka semua harta mereka, baik harta yang mereka bawa sebelum  mereka menikah  maupun  harta yang  mereka  peroleh  setelah  mereka menikah  akan tetap  menjadi milik  mereka  masing-masing.  Demikian  juga  halnya  dengan  utang  dari  masing-masing  pihak,  akan  tetap menjadi tanggung jawab dari pihak yang memiliki utang tersebut. 6
Perjanjian  perkawinan  bukanlah  perjanjian  yang  dibuat  dalam  rangka  perceraian.  Meski  banyak anggapan  di  masyarakat  apabila  ada  pasangan  yang  hendak  melangsungkan  perkawinan  kemudian memutuskan  untuk  membuat  perjanjian  perkawinan,  maka  mereka  mempersiapkan  untuk  perceraiannya. Terlepas  dari  anggapan  negatif  masyarakat  tentang  perjanjian  perkawinan,  ada  nilai-nilai  positif  dibalik maksud  dibuatnya  perjanjian  perkawinan  tersebut,  yaitu  untuk  memberikan  perlindungan  bagi  suami  istri yang akan terikat dalam suatu perkawinan. Sebagai contoh adalah, perjanjian  perkawinan yang dibuat oleh pasangan  yang  berasal  dari  dunia  bisnis,  dimana  salah  satu  pihak  memiliki  bidang  usaha  yang  beresiko tinggi yang ada kalanya dapat mengalami kemunduran karena sangat tergantung pada situasi perekonomian.
Apabila salah satu pihak ingin mengajukan kredit pada bank dengan jaminan harta yang dimilikinya, maka  utang  yang  akan  timbul  setelahnya  hanya  akan  mengikat  pihak  yang  terkait  saja,  sedangkan pasangannya  akan  terbebas  dari  kewajiban  dan  resiko  pembayaran  utang.  Kemudian  apabila  debitur dinyatakan  bangkrut  maka  harta  kekayaannya  saja  yang  akan  disita  oleh  kreditur,  sementara  harta pasangannya  tidak.  Dengan  demikian  keluarganya  masih  bisa menjalankan  kehidupan  sehari-hari  terutama menjamin  kesejahteraan  kedua  belah  pihak  dan  anak-anak  dengan  menggunakan  harta  yang  dimiliki pasangannya  sehingga  tidak  ada  pihak  lain  yang  dirugikan  dalam  hal  ini.  Pemahaman  yang  sesungguhnya mengenai  perjanjian  kawin  akan  merubah  pandangan  masyarakat  mengenai  pasangan  yang  membuat perjanjian kawin sebelum melangsungkan perkawinan dan memberikan kepastian bagi tiap pasangan dalam menjalankan bahtera rumah tangga.
Perihal  perjanjian  perkawinan  diatur  di  dalam  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974. Adapun ketentuan dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :
a) persetujuan  bersama  dapat  mengadakan  perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh  Pegawai  Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
b) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan.
c) Perjanjian tersebut berlangsung semenjak perkawinan dilangsungkan.
d) Selama  perkawinan  berlangsung  perjanjian  tersebut  tidak  dapat  diubah,  kecuali  bilamana  dari  kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas adalah salah satu pasal yang bersifat pelaksanaan, yang  merupakan  dasar  hukum  kebolehan  bagi  calon  suami istri  untuk  mengadakan  perjanjian  perkawinan, sebab  masalah  harta  benda  dalam  perkawinan  telah  diatur  oleh  sistem  hukum  sebelumnya,  yakni  menurut pola  hukum  yang  ada  berdasarkan  pemisahan  harta,  dimana  semua  harta  kekayaan  pribadi  dari  suami maupun istri berada dibawah penguasaan masing-masing. Sehingga pada intinya Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengatur bahwa :
a. Perjanjian perkawinan dapat diadakan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan;
b. Perjanjian perkawinan harus tertulis, yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan;
c. Perjanjian tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan;
6 Annisa  Istrianty, Akibat  Hukum  Perjanjian  Perkawinan  Yang  dibuat  Setelah  Perkawinan  Berlangsung ,  Privat  Law, Volume 3, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015, Hal. 85
d. Perjanjian perkawinan berlaku terhadap pihak ketiga setelah perjanjian tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat  Perkawinan.  Sedang  berlaku  terhadap  kedua  belah  pihak,  sejak  perkawinan  tersebut dilangsungkan;
e. Selama  perkawinan  berlangsung,  perjanjian  tersebut  tidak  dapat  diubah,  kecuali  bila  dari  kedua  belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
Jika  suatu  perkawinan  dilangsungkan  tanpa  adanya  perjanjian  perkawinan,  maka  sesuai  dengan ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  harta  yang  diperoleh  setelah  perkawinan  menjadi harta  bersama,  sehingga  utang-utang  yang  timbul  setelah  dilangsungkannya  perkawinan  tersebut  juga menjadi  tanggung  jawab  bersama  antara  suami  dan  istri.  Sedangkan  apabila  sebelum  melangsungkan perkawinan pasangan calon suami istri sepakat untuk membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu, maka semua  harta  mereka  baik  harta  yang  mereka  bawa  sebelum  menikah  maupun  harta  yang  mereka  peroleh setelah menikah akan tetap menjadi milik mereka masing-masing.
Pada  tanggal  27  Oktober  2016,  Mahkamah  Konstitusi  mengeluarkan  Putusan  Nomor  69/PUU- XIII/2015, dimana putusan tersebut telah merubah dan menambah norma pengaturan perjanjian perkawinan yang  sebelumnya  diatur  dalam  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974.  Adapun  perubahan  dan penambahan norma tersebut adalah sebagai berikut :
a. Perjanjian  perkawinan  dapat  dibuat  sebelum,  pada  waktu  dilangsungkan,  atau  selama  dalam  ikatan perkawinan dan dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau oleh Notaris;
b. Perjanjian  perkawinan  mulai  berlaku  sejak  perkawinan  dilangsungkan,  kecuali  ditentukan  lain  dalam perjanjian perkawinan;
c. Perjanjian  perkawinan  dapat  diubah  atau  dicabut  dengan  persetujuan  para  pihak  sepanjang  tidak merugikan pihak ketiga.
Adanya  beberapa  perubahan  dan  penambahan  norma  pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  69/2015 menimbulkan  banyak  problematika  hukum,  khususnya  terkait  dengan  perjanjian  perkawinan  yang  dibuat dalam  masa  ikatan  perkawinan.  Salah  satu  permasalahan  yang  dianggap  menarik  yaitu  tentang  akibat terhadap  harta  bersama  yang  timbul  setelah  perkawinan  berlangsung  apabila  pasangan  suami  istri memutuskan  untuk  membuat  perjanjian  perkawinan  dalam  masa  ikatan  perkawinan  tersebut.  Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi  69/2015  ini  yang  membuka  peluang  bagi  suami  istri  untuk  membuat  perjanjian  perkawinan selama dalam masa ikatan perkawinan, muncul permasalahan salah satunya terkait dengan penyelesaian atas harta bersama.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  yang  digunakan  dalam  penyusunan  proposal  skripsi  ini  merupakan  tipe  penelitian hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normantif  dilakukan  dengan  cara  meneliti  peraturan  Perundang- Undangan  dan  kepustakaan  hukum.  Sedangkan  pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah  peraturan Perundang-Undangan,konseptual  dan  perbandingan  hukum.  Sumber  bahan  hukum  yang  penulis  gunakan adalah sumber bahan hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinjauan  Yuridis  Akibat  Hukum  Perjanjian  Harta  Bersama  Yang  Dibuat  Oleh  Suami  Istri  Setelah Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  69/Puu-Xiii/2015
Di  Indonesia,    terdapat  3  (tiga)  produk    peraturan    perundang-undangan  yang  mengatur    masalah perjanjian perkawinan, yaitu:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk    Wetboek(BW)
Menurut  Pasal  1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Pasal  139  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan Dalam aturan pasal 147BW dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat  sebelum  perkawinan  dilangsungkan  dan  perjanjian  perkawinan  harus  dibuat  dihadapan  notaris. Jika perjanjian perkawinan tidak dibuat dihadapan notaris maka perjanjian itu batal dari hukum.
Perjanjian  atau  perikatan,  perikatan  mempunyai  arti  yang  lebih  luas  dan  umum  dari perjanjian,sebab dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih dijelaskan secara jelas. Adapun yang
dimaksud  dengan  perikatan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Pasal  1233  “Perikatan,  lahir karna suatu persetujuan atau karna undang-undang”.
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun l974 mengenai  Perkawinan
Dalam Undang-undangPerkawinanNo. 1 tahun 1974 pasal 29
3. Kompilasi Hukum Islam
Dalam Kompilasi hukum Islam pasal 47.
Sejak  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974,  sehingga  di  negara  Indonesia  telah  terjadi unifikasidalam  bidang  Hukum  Perkawinan,  kecuali  sepanjang  yang  belumatau  tidak  diatur  dalam  undang- undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan. 7
Pengajuan uji materiil terhadap pasal tersebut di Mahkamah Konstitusi menghasilkan keputusan yang cukup  signifikan.  Hal  demikian  sesuai  dengan  pendapat  Herma  yanti  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, dalam rangka menegakkan supremasi konstitusi. 8 Oleh karena itu, pada tanggal 27 Oktober 2016, dengan nomor 69/PUU-XIII/2015, dalam amarnya majelis memutuskan  bahwa,  “Pada  waktu,  sebelum  dilangsungkan  atau  selama  dalam  ikatan  perkawinan  kedua belah  pihak  atas  persetujuan  bersama  dapat  mengajukan  perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh  pegawai pencatat  perkawinan  atau  notaris,  setelah  mana  isinya  berlaku  juga  terhadap  pihak  ketiga  sepanjang  pihak ketiga tersangkut”. Dengan demikian, sebelum Oktober 2016 hanya boleh dibuat sebelum perkawinan atau dikenal dengan Prenuptial Agreement, maka setelahnya bisa juga selama perkawinan atau disebut Perjanjian Pasca  Pernikahan  (“Postnuptial  Agreement“).  Hukum    Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU- XIII/2015:
a. Pada  waktu,  sebelum  dilangsungkan,  atau  selama  dalam  ikatan  perkawinan,  kedua  belah  pihak  atas persetujuan  bersama  dapat  mengajukan  perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh  Pegawai  pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
c. Perjanjian  tersebut  mulai  berlaku  sejak  perkawinan  dilangsungkan,  kecuali  ditentukan  lain  dalam Perjanjian Perkawinan.
d. Selama  perkawinan  berlangsung,  perjanjian  perkawinan  dapat  mengenai  harta  perkawinan  atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.
Pasca  dikeluarkannya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.69/PUU-XIII/2015  terjadinya  perubahan yang  berkaitan  dengan  pembuatan  perjanjian  perkawinan,  adanya  putusan  tersebut  yang  mana  atas permohonan seorang warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara Asing, yang melangsungkan perkawinannya dengan tanpa membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu. Dengan  seiring  berjalannya  waktu  pasangan  tersebut  bermaksud  untuk  membeli  rusun  (rumah susun/apartement),  akan  tetapi  dalam  ranahnya  ada  peraturan  yang  berlaku  dalam  konteks  hukum  tanah nasional  yaitu  ketentuan  pada  Undang-Undang  Pokok  Agraria  dianutnya  asas  nasionalitas,  yang  artinya bahwa hanya Warga Negara Indonesia saja yang berhak memiliki hak atas tanah di negara Indonesia. Oleh sebabnya maka pemohon yang berkewarga negaraan Indonesia mengajuan permohonan constitution review (pengujian konstitusional) ke Mahkamah Konstitusi karena merasa dirugikan oleh  adanya Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UUPA, Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan.
Sebagai WargaNegara Indonesia (WNI) yang apabila menikah dengan Warga Negara Asing (WNA), maka  perkawinan  tersebut  nerupakan  perkawinan  campuran  yang  mana  diatur  dalam  Pasal  57  Undang- Undang  No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  menyatakan  :“yang  dimaksud  dengan  perkawinan campuran  dalam  Undang-undang  ini  ialah  perkawinan  antara  dua  orang  yang  di  Indonesia  tuntuk  pada hukum  yang  berlainan,  karena  perbedaan  kewarga  negaraan  dan  salah  satu  pihak  berkewarganegaraan
7 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hal. 6
8 Herma Yanti, Gagasan constitutional Complaint Sebagai kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi  dalam Perlindungan Hak Konstitusional , Jurnal Wajah Hukum, Volume 2 Nomor 2 (Oktober 2018), Hal. 186
Indonesia”.Warga  Negara  Indonesia  yang  menikah  dengan  Warga  Negara  Asing,  setelah  perkawinannya tidak diperbolehkan untuk memiliki hak atas tanah yang berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha ataupun Hak Guna  Bangunan.  Karena  dengan  Pasal  35  UU  Perkawinan  yang  menjelaskan  bahwa  harta  benda  yang diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama.  Oleh  karena  itu,  ada  pencampuran  harta  yang diperoleh  setelah  perkawinan,  dan  Warga  Negara  Asing  akan  turut  menjadi  pemilik  atas  harta  bersama tersebut.  Kemudian  meliat  lagi  pada  ketentuan  undang-undang  No.5  Tahun  1960  tentangPeraturan  Dasar Pokok-Pokok  Agraria,  bahwa  Warga  Negara  Asing  tidak  diperbolehkan  meniliki  Hak  Milik,  Hak  Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan. 9
Permohonan  tersebut  Mahkamah  Konstitusi  memberikan  pendapat  dalam  pertimbangan  hukumnya menyebutkan  bahwa,  ketentuan  yang  berlaku  pada  saat  ini  hanya  mengatur  perjanjian  perkawinan  yang dibuat sebelum atau sesudah dilangsungkannya perkawinan, tetapi dalam kenyataannya bahwa ada kejadian yang  mana  antara  suami  isteri  yang  dengan  alasan  tertentu  baru  merasakan  adanya  kebutuhan  untuk membuat  perjanjian  kawin  selama  mereka  dalam  ikatan  perkawinan.  Dengan  adanya  mengenai  Pasal  29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perjanjian perkawinan seperti demikian yang dimaksud harus diadakan  sebelum  perkawinan  dilangsungkan  dan  harus  dicantuMahkamah  Konstitusian  dalam  suatu  akta Notaris. Perjanjian ini tentunya berlaku pada saat suami istri melangsungkan perkawinan. Kemudian isi dari perjanjian perkawinan tersebut hanya tergantung pada para pihak antara calon suami dan istri, dan tentunya tidak  bertentangan  dengan  Undang-Undang,  agama,  dan  kesusilaan  serta  dalam  pembuatan  perjanjian perkawinan para pihak suami isteri diberikan kebebasan (kebebasan berkontrak).
Menurut  pendapat  saya,  walaupun  di  dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  69/PUU-XII/2015 dinyatakan bahwa para pihak dapat menetapkan kapan saat mulai berlakunya Postnuptial Agreement,namun kami  berpendapat  bahwa  Postnuptial  Agreement  hanyalah  mengatur  terhadap  harta-harta  yang  akan diperoleh  kemudian  sejak  akta  Postnuptial  Agreement  tersebut  dibuat.  Artinya  tidak  termasuk  pada  harta- harta  yang  diperoleh  sebelum  Postnuptial  Agreement  tersebut  dibuat.  Demikian  pula,  mengenai  syarat berlakunya  Postnuptial  Agreement  ini  harus  secara  tegas  menyebutkan  bahwa  postnup  ini  tidak  boleh merugikan pihak ketiga.
Jadi,  walaupun  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  69/PUU-XII/2015  Notaris  berhak  untuk membuat  dan  mengesahkan  suatu  Perjanjian  Pasca  Pernikahan  atau  Postnuptial  Agreement,  namun  agar Postnuptial Agreement tersebut sah mengikat bagi pihak ketiga baru bisa terjadi jika sudah di daftarkan pada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT)  Instansi Pelaksana,  yaitu  Kantor Catatan Sipil untuk pasangan kawin non muslim dan Kantor Urusan Agama untuk yang muslim.
Menurut  Analisis  saya  dari  data  yang  telah  di  uraikan  sebelumnya,  Akibat  dari  putusan  Mahkamah Konstitusi  ini  yang  mana  telah  menciptakan  atau  meniadakan  satu  keadaan  hukum  yang  baru  atau membentuk hukum yang baru kemudian putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diumum-kannya.Terkait  dengan  pencatatan  perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  sepanjang  perkawinan tentunya  harus  juga  diperhatikan  dimana  ketika  melakukan  praktek  ternyata  masih  adanya  hambatan- hambatan  teknis  di  dalam  melakukan  pencatatan  perjanjian  perkawinan,  karena  ternyata  pejabat  kantor catatan  sipil  hanya  berpegang  pada  petunjuk  teknis  terkait  dengan  pencatatan  perkawinan,  yang mengabaikan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  ditentukan  terkait  dengan  pencatatan perjanjian perkawinan.
Maka  akibat  perjanjian  perkawinan  yang  berkenaan  dengan  harta  kekayaan,  terdapat  perbedaan prinsipil antara ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan Undang- Undang  Perkawinan.  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  ditentukan  apabila  tidak  diadakan perjanjian,  sejak  perkawinan  berlangsung  “terjadi  penyatuan  harta  kekayaan”  suami  dan  istri.  Sebaliknya, dalam  Undang-Undang  Perkawinan  ditentukan  apabila  tidak  diadakan  perjanjian  perkawinan,  sejak perkawinan  dilangsungkan  “harta  kekayaan  suami  dan  harta  kekayaan  istri  tetap  dikuasai  oleh  masing- masing pihak” (Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan).
Akibat hukum adanya perjanjian perkawinan antara suami dan istri adalah sebagai berikut:
9 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c529ced60c02/permasalahan-perkawinan-campuran-dan-harta-bersama  di akses tanggal 5 Februari 2019, Pukul 14.45 WIB
a) Perjanjian mengkiat pihak suami dan pihak istri;
b) Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan;
c) Perjanjian  hanya  dapat  diubah  dengan  persetujuan  kedua  pihak  suami  dan  istri,  dan  tidak  merugikan kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh  pegawai pencatat perkawinan.
Akibat hukum yang ditimbulkan oleh persatuan harta kekayaan  perkawinan adalah perbuatan hukum atas  persatuan  hanya  sah  apabila  dilakukan  bersama-sama  oleh  suami  dan  isteri,  karena  pemilik  benda adalah  kedua  orang  suami  isteri  itu  secara  bersama-sama.  Misalnya  suami  dalam suatu    perkawinan  tanpa perjanjian kawin membawa sebidang tanah yang sebelum  perkawinan diselenggarakan tanah tersebut telah disertifikatkan atas namanya.

## 1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Jika  sebelum  perkawinan  dilangsungkan  calon  suami  isteri  tidak  membuat  perjanjian  kawin (tentang  pembatasan  atau  peniadaan  persatuan  harta  kekayaan  perkawinan),  maka  dalam  perkawinan tersebut terjadipersatuan bulat harta kekayaan perkawinan (Pasal 119 KUH Perdata). Persatuan bulat ini terjadi demi hukum. Hal ini berarti bahwa dengan dilangsungkannya perkawinan, maka secara otomatis demi  hukum  harta  kekayaan  suami  isteri  menjadi  milik  bersama  suami  isteri  yang  bersangkutan,  tanpa diperlukan  adanya  penyerahan  atau  perbuatan  hukum  lainnya.  Dengan  kata  lain,  begitu  begitu  seorang pria  kawin  dengan  seorang  wanita  tanpa  didahului  pembuatan  perjanjian  kawin,  maka  demi  hukum terjadilah   persatuan  bulat  harta  kekayaan  perkawinan  di  antara  mereka.  Persatuan  itu  sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu  persetujuan antar suami-istri.
Menurut Pasal 120-121 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, persatuan bulat, meliputi:
a. Benda bergerak dan tidak bergerak baik yang dimiliki sekarang maupun kemudian hari.
b. Hasil, penghasilan dan keuntungan yang diperoleh selama  perkawinan.
c. Utang-utang suami/istri sebelum dan sesudah perkawinan.
d. Kerugian-kerugian yang dialami selama perkawinan.
2. Menurut Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
Pasal  35,36,  dan  37  Undang-Undang  Perkawinan  mengatur  tentang  harta  kekayaan  dalam perkawinan.  Menurut  ketentuan  pasal  tersebut,  harta  kekayaan  dalam  perkawinan  dibedakan  menjadi  2 macam. Pertama, harta  bersama yang diperoleh suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan. Kedua, harta bawaan yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri ketika terjadi perkawinan.
Tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan :
a. Membatasi atau meniadakan sama sekali kebersamaan harta kekayaan menurut undang-undang.
b. Pemberian hadiah kepada istri atau sebaliknya atau pemberian timbal balik antara suami istri
c. Membatasi kekuasaan suami terhadap barang bersama yang ditentukan undang-undang.
d. Pemberian pihak ketiga kepada suami istri.
Dengan  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor    69/PUU-XIII/2015,  yang  mana  putusan tersebut besifat final, berkekuatan hukum tetap dan mengikat sejak di ucapkan atau diputuskannya. Artinya bahwa  putusan  tersebut  mengikat  para  pihak  yang  berperkara  dan  juga  mengikat  seluruh  warga  negara Indonesia,  lembaga  ataupun  badan  hukum  lainnya.  Selain  itu  juga  tentunya  mengikat  para  Notaris  yang manawewenangnya  sebagai  pejabat  dalam  pembuatan  akta  perjanjian  serta  juga  dinas  kependudukan  dan pencatatan sipil maupun kantor urusan agama selaku pejabat  yang berwenang mencatatkan akta perjanjian perkawinan.Pelaksanaan pembuat perjanjian perkawinan di dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasca  putusan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor    69/PUU-XIII/2015,  tentunya  di  dalam  membuat perjanjian  diantara  kedua  belah  pihak  yang  ingin  membuat  perjanjian  tersebut  harus  memenuuhi  syarat- syarat  yang  telah  di  tentukan  dalam  Pasal  1232  KUH  Perdata.  Pelaksanaan  pembuatan  perjanjian perkawinan bisa dilakukan pada waktu sebelum ataupun selama dalam masa ikatan perkawinan. Karena hal ini  telah  diatur  dalam  Pasal  29  Undang-Undang  Perkawinan  jo.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 69/PUU-2015.  Bawa pembuatan perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum maupun sesudah perkawinan berlangsung.  Pasca  putusan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor    69/PUU-XIII/2015  pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat Notaris hanya mengganti pada bagian premisse saja. Kemudian dari pada
itu pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris tentunya akta tersebut dibuat atas dasar para pihak  yang  menghendaki  pembuatan  perjanjian  perkawinan  itu  sendiri  dan  tentunya  tidak  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  berlaku.Hambatan  dan  solusi  dalam  pelaksanaan pembuatan  perjanjian  perkawinan  di  dalam  UU  No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  pasca  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor    69/PUU-XIII/2015  terhadap  Notaris,  hambatan  yang  ada  dari  pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan belum dibuatnya ketentuan yang baru untuk mengatur tata cara pencatatan perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  pada  saat  perkawinan  telah  berlangsung.  Mengatasi  hambatan  tersebut tentunya  Menteri  dalam  Negeri  harusnya  menyegerakan  untuk  mengeluarkan  peraturan  terkait  dengan pencatatan  perjanjian  perkawinan,  juga mengenai  pencatatan  perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  sepanjang perkawinan, yang  segera diikuti dengan  dikeluarkannya perihal pencatatan perjanjian perkawinan tersebut. Oleh  sebab  itu  jika  sepanjang  belum  adanya  ketentuanmengenai  pencatatan  perjanjian  perkawinan  yang dibuat  pada  saat  perkawinan  berlangsung  maka  tentunya  pencatatan  belum  dapat  dilakukan,  dan  jika perjanjian  perkawinan  belum  dicatatkan  maka  perjanjian  perkawinan  tersebut  tidak  mengikat  pihak  ketiga dan  hanya  berlaku  diantara  para  pihak.  Kemudian  hambatan  jika  dalam  pembuatan  perjanjian  perkawinan yaitu misalnya apabila para pihak tidak berterus terang terhadap pengajuan akta yang dikehendakinya terkait dengan data-data ataupun tentang apa saja isi dari perjanjian perkawinan tersebut. Untuk itu solusinya maka seorang Notaris jika ingin membuatkan akta perjanjian perkawinan harus lebih teliti lagi atas data data yang diberikan oleh para pihak yang menghadap untuk melakukan pembuatan perjanjian perkawinan.

## SIMPULAN
1. Berdasarkan  paparan  diatas, maka  ketentuan  untuk membuat  perjanjian  harta  bersama  yang  dibuat  oleh suami  istri  setelah  perkawinan  menggunakan  Pasal  29  Undang-Undang  Perkawinan  jo    Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara  Asing,  setelah  perkawinannya  diperbolehkan  untuk  memiliki  hak  atas  tanah  yang  berupa  Hak Milik, Hak Guna Usaha ataupun Hak Guna Bangunan, apabila telah melaksanakan perjanjian perkawinan yang  catat  di  Notaris  yang  manawewenangnya  sebagai  pejabat  dalam  pembuatan  akta  perjanjian  serta juga  dinas  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  maupun  kantor  urusan  agama  selaku  pejabat  yang berwenang mencatatkan akta perjanjian perkawinan.
2. Akibat  hukum  dari  perjanjian  perkawinan  yaitu  mengikat  pihak-pihak  yang  membuatperjanjian perkawinan  sebagai  Undang-Undang  bagi  kedua  belah  pihak  dan  pihak  ketiga  tersangkut.    Dibuatnya perjanjian  kawin  yang  dibuat  setelah  perkawinan  pasca  putusan  Mahkamah  Kontitusi  No.  69/PUU- XIII/2015 membawa akibat terhadap perubahan status hukum harta benda yang terdapat atau diperoleh di dalam perkawinantersebut. Dengan demikian seharusnya pembuatan perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga. Bagi pihak ketiga yang menjadi kreditur, adalah penting untuk mengetahui bagai mana kedudukan harta kekayaan suami-istri. Hal ini berkait dengan kepastian terlunasinya piutang. Kedudukan hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan terhadap pihak ketiga kekuatan mengikatnya  adalah  terhitung  sejak  didaftarkan.  Dalam  hubungannya  dengan  pihak  ketiga,  perjanjian kawin tersebut mengikat kedepan dan tidak berlaku surut.

## DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku
Annisa  Istrianty, Akibat  Hukum  Perjanjian  Perkawinan  Yang  dibuat  Setelah  Perkawinan  Berlangsung , Privat Law, Volume 3,  Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015
H.A.  Damanhuri  HR, Segi-Segi  Hukum  Perjanjian  Perkawinan  Harta  Bersama ,  Mandar  Maju,  Jakarta, 2007
K. Wantjik Saleh,Hukum Perkawinan Indonesia ,Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982. Khomariah, Hukum Perdata , UMM Press, Malang, 2004 Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia , PT Refika Aditama, Bandung, 2016 Rusdi Malik, Undang-undang Perkawinan , Penerbit Universitas Trisakti, 2003 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga , Alumni, Bandung, 1985 Jurnal
Herma  Yanti, Gagasan  constitutional  Complaint  Sebagai  kewenangan  Baru  Mahkamah  Konstitusi  dalam Perlindungan Hak Konstitusional , Jurnal Wajah Hukum, Volume 2 Nomor 2 (Oktober 2018) Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Internet http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c529ced60co2/permasalahan-perkawinan-campuran-dan- harta-benda-bersama