Yustisia Tirtayasa
Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 1 Nomor 1, Agustus 2021, hlm. (145-154) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2862 | E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam

## Arya Pradana Putra
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan E-mail: aryapradana78@gmail.com

## H. E. Rakhmat Jazuli
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan E-mail: jazuli@untirta.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i1.11679
Info Artikel
|Submitted : 24 Juni 2021 |Revised : 23 Juli 2021 |Accepted : 04 Agustus 2021
How to cite: Arya Pradana Putra, H. E. Rakhmat Jazuli, “ Perbandingan Prosedur Pengangkatan  Anak  Menurut  Hukum  Positif  Indonesia  Dengan  Hukum  Islam ”, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 1 No. 2, (Desember, 2021 )”, hlm. 1 45-154.

## ABSTRACT
There are various law systems in Indonesian civil law system. This kind of condition makes child adoption could use one of the governing law systems. This research is focusing on finding civil law systems that  is  actively  governing  in  Indonesia  and  comparing  the  child  adoption  law  between  Islamic  law  and Indonesian  civil  law.  This  research  uses  normative-comparative  approach,  descriptive  method,  secondary data, and qualitative analysis. The result of this research shows that at least there two civil law systems in Indonesia, they are Islamic civil law (which uses Islamic Law Compilation) and Indonesian civil law (which uses various regulations made by the Indonesian parliament and government). Child adoption is regulated in Indonesian civil law and legally implicated to all parties involved. On the other hand, child adoption is not allowed in Islamic law. So that, child adoption in Islamic law will have no legal consequences to every parties involved, except the obligatory testament.
Keyword : Islamic Law, Indonesian National Law, Child Adoption.
Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam

## ABSTRAK
Indonesia  berlaku  berbagai  sistem  hukum  perdata,  sehingga  pengangkatan  anak  dapat menggunakan  salah  satu  sistem  hukum  yang  berlaku.  Penelitian  ini  mengkaji  masalah  sistim hukum perdata yang berlaku di Indonesia serta perbandingan pengangkatan anak menurut sistem hukum  perdata  di  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  normatif  komparatif, penelitian deskriptif, data sekunder serta analisisnya kualitatif. Hasil penelitian bahwa setidaknya terdapat  2  (dua)  sistem  hukum  perdata  Indonesia  yaitu  hukum  Islam  yang  menggunakan kompilasi hukum Islam dan hukum nasional dengan menggunakan hukum yang telah dibuat oleh Parlemen bersama pemerintah. pengangkatan anak dikenal pada hukum adat dan hukum nasional dan  mempunyai  akibat  hukum  baik  terhadap  hubungan  hukum  keduanya,  hak  alimentasi maupun hak waris, akan tetapi dalam hukum Islam pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum  sama  sekali  sehingga  tidak  saling  mewaris  dan  tidak  ada  hubungan  hukum  diantara keduanya, dan berhak atas wasiat wajibah.
Kata Kunci : Hukum Islam, Hukum Nasional Indonesia, Pengangkatan Anak .

## Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam

## Pendahuluan
Anak adalah amanah dan
karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan  serta  dipercayakan  kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dididik serta  dibesarkan  hingga  kelak  sampai dewasa  dan  mampu  berdiri  diatas kemampuannya sendiri dalam
mencukupi  kebutuhannya  serta  juga pada  akhirnya  kelak  mampu  berganti membalas  budi  kepada  orang  tua dengan  sikap  berbakti,  taat,  patuh  serta merawat  dan  mengasihi  ketika  orang tuanya beranjak pada usia lanjut. 1 Selain itu,  anak  merupakan  bagian  dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan  bangsa  dan  sumber  daya manusia  bagi  pembangunan  nasional. Untuk  mewujudkan  sumber  daya manusia  Indonesia  yang  berkualitas diperlukan  pembinaan  sejak  dini  yang berlangsung  secara  terus  menerus  demi kelangsungan  hidup,  pertumbuhan  dan perkembangan  fisik,  mental  dan  sosial anak.
Untuk  itu  perlu  diusahakan  agar generasi  muda  memiliki  pola  perilaku yang  sesuai  dengan  norma-norma  yang berlaku  dalam  masyarakat.  Guna mencapai  maksud  tersebut  diperlukan usaha-usaha  pembinaan,  pemeliharaan, dan  peningkatan  kesejahteraan  anak. Bagi bangsa Indonesia Pancasila merupakan pandangan hidup dan dasar tata masyarakat. Karena itu, usaha-usaha untuk  memelihara,  membina,  dan meningkatkan
kesejahteraan anak haruslah  didasarkan  falsafah  Pancasila dengan  maksud  untuk  menjamin kelangsungan  hidup  dan  kepribadian bangsa.  Kondisi  ekonomi  nasional  yang kurang mendukung sangat mempengaruhi  kondisi  perekonomian keluarga  dan  berdampak  pada  tingkat kesejahteraan anak Indonesia. Kenyataan yang  kita  jumpai  sehari-hari  di  dalam
1 Lulik Djatikumoro, Hukum
Pengangkatan  Anak  Di  Indonesia (Bandung:  PT Citra Aditya Bakti, 2011). hlm. 1.
masyarakat  masih  banyak  dijumpai anak-anak  yang  hidup  dalam  kondisi yang  tidak  menguntungkan,  dimana banyak  ditemui  anak  jalanan,  anak terlantar,  yatim  piatu  dan  anak penyandang  cacat  dengan  berbagai permasalahan  mereka  yang  kompleks yang memerlukan penanganan, pembinaan  dan  perlindungan,  baik  dari pihak Pemerintah maupun masyarakat.
Ketika  seorang  anak  tidak  ada orang  tuanya  maka  negaralah  yang menjamin melalui perlindungan hukum. Negara memberikan perlindungan kepada  anak-anak  yang  tidak  memiliki kemampuan baik secara materil maupun Immateril, sehingga negara memberikan persyaratan  pengangkatan  anak  sebagai dasar  untuk  kemampuan  tanggung jawab dalam mendidik dan memberikan kebutuhan ekonomi. Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan  anak  sebagaimana  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah yang  mengatur  tentang  Pengangkatan Anak  yaitu  Peraturan  Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak.  Selain itu,  terdapat  pula  ketentuan  hukum perdata lainnya yang mengatur prosedur pengangkatan  anak,  seperti  dalam hukum Islam.
Yang  menjadi  titik  berat  dalam pengkajian  penelitian  ilmiah  ini  adalah bagaimana  sistem  hukum  perdata  yang berlaku  di  Indonesia  dan  perbandingan prosedur  pengangkatan  anak  baik menurut  hukum  perdata  nasional Indonesia  dengan  hukum  Islam  yang berlaku di Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif ( Normative Legal Research ),  yaitu  penelitian  hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan
Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam
perundang-undangan. 2 Fokus kajiannya 3 adalah  hukum  positif 4 ,  hukum  positif yang  dimaksud  adalah  hukum  yang berlaku  suatu  waktu  dan  tempat tertentu,  yaitu  suatu  aturan  atau  norma tertulis  yang  secara  resmi  dibentuk  dan diundangkan oleh penguasa 5 , di samping  hukum  yang  tertulis  tersebut terdapat  norma  di  dalam  masyarakat yang  tidak  tertulis  yang  secara  efektif mengatur perilaku anggota masyarakat. 6

## Sistem Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia
Sejak  zaman  Penjajahan  Belanda pada  wilayah  jajahan  Hindia  Belanda telah  terjadi  penggolonggan  beberapa penduduk,  berdasarkan  pasal  33  IS penduduk  Hindia  Belanda  dibagi Menjadi  3  golongan  yaitu:  golongan Eropah,  Golongan  Timur  Asing  dan golongan  Pribumi.  Masing-  masing golongan  penduduk  tunduk  pada ketentuan hukum dari sistem hukumnya masing-masing.  Golongan  Eropa  dan Timur  asing  masyarakat  Tionghoa mengunakan  sistem  hukum  barat  yaitu menggunakan BW/KUHPerdata, golongan  Timur  asing  masyarakat  arab menggunakan hukum Islam dan golongan  Bumiputera  menggunakan hukum adatnya sendiri-sendiri .
Setelah  Indonesia  merdeka  pasal 33  IS  tidak  lagi  berlaku  sehingga  tidak ada lagi penggolongan penduduk seperti pada jaman penjajahan
Belanda, masyarakat  Indonesia  sebagian  besar
2 Jimmly  Asshiddiqie, Konstitusi  Dan Konstitusionalisme  Indonesia (Jakarta:  Konstitusi Press, 2005). hlm. 160.
3 Asshiddiqie. Hlm. 161.
4 Andrey  Sujatmoko,  “Pengadilan Campuran  (‘Hybrid  Tribunal’)  Sebagai  Forum Peneyelesaian  Atas  Kejahatan  Internasional,”
Jurnal Hukum Humaniter 3, no. 5 (2007): 977 – 978.
5 Azyumardi  Azra,  “Agama  Dan Otentisitas Islam,” Republika.co.id, 2002, http://www.republika.co.id/kolomactail.asp?id=
101205dikatid:16. diakses tanggal 23 Juni 2003.
6 Asshiddiqie, Konstitusi Dan
Konstitusionalisme Indonesia . hlm. 162.
sudah  bersatu  menjadi  warganegara Indonesia.  Meskipun  tidak  ada  lagi penggolongan  penduduk  setelah  negara Indonesia  merdeka,  akan  tetapi  masih terdapat  berbagai  macam  sistem  hukum yang  berlaku  di  Indonesia  yang digunakan  oleh  masyarakat  Indonesia yang  pluratistis,  khususnya  sistem hukum  perdatanya.  Berlakunya  sistem hukum perdata di dasarkan pada pasal II aturan  peralihan  UUD  NRI  1945  yang berbunyi  “segala  Badan  negara  atau peraturan  yang  ada  masih  lansung berlaku,  selama  belum  diadakan  yang baru menurut undan gundang Dasar ini” Sistem  hukum  perdata  yang berlaku di Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini ada 4 macam, antara lain: sistem  hukum  perdata  barat  dengan menggunakan  ketentuan  KUHPerdata, sistem hukum adat dengan menggunakan  ketentuan  hukum  adat masing-masing  daerah  adat,  sistem hukum  Islam  dengan  menggunakan ketentuan  hukum  kompilasi  hukum Islam,  sistem  hukum  nasional  dengan menggunakan ketentuan hukum nasional  yang  telah  berhasil  dibuat  oleh lembaga  pembentuk  Undang-undang yaitu DPR bersama pemerintah. 7 Tidak  semua  ketentuan  hukum pada  masing-masing  sistem  hukum perdata  tersebut  di  atas  dianut  oleh golongannya sendiri sendiri,  akan tetapi bagi  ketentuan  hukum  yang  sudah dibuat secara nasional  digunakan secara nasional  oleh  warga  negara  Indonesia, seperti pada ketentuan hukum pertanahan dan hukum perkawinan kini telah berhasil dilakukan unifikasi hukum dari  berbagai  sistem  hukum  perdata yang berlaku di Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya  UU  No.5  tahun  1960 tentang  Pokok  Agraria  (selanjutnya disingkat dengan UUPA) dan  UU No. 1
7 Aminah,  “Perbandingan  Pengangkatan Anak Dalam Sistim Hukum Perdata Yang Berlaku Di  Indonesia,” Jurnal  Diponegoro  Private  Law Review 3, no. 1 (2018): 288.

## Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam
tahun 1974 tentang Perkawinan
(selanjunya  disingkat  dengan  UUP). Sedangkan  yang  belum  dapat  di  buat secara  nasional  maka  ketentuan  hukum yang  berlaku  pada  ketentuan  hukum masing  masing  yaitu  seperti  pada hukum pewarisan kembali pada ketentuan  waris  KUHPerdata  bagi masyarakat  Indonesia  yang  beragama non-Islam,  pada  ketentuan  waris  dalam kompilasi hukum Islam bagi masyarakat Indonesia  yang  beragama  Islam  dan pada  ketentuan  hukum  waris  adat  bagi masyarakat  adat  masing-masing  daerah adat.
Lain  halnya  mengenai  ketentuan
hukum yang mengatur masalah pengangkatan  anak  meskipun  telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan  yang  bersifat  nasional, akan  tetapi  tidak  harus  menggunakan ketentuan  hukum  nasional  seluruhnya, melainkan  bisa  menggunakan  hukum adat, jadi ketentuan
mengenai pengangkatan  anak  bisa  dilakukan menurut Undang-undang (nasional) dan menurut  hukum  adat,  kemudian  bagi yang bergama Islam jika mau melakukan pengangkatan  anak  berlaku  hukum nasional dan kompilasi hukum Islam.
8 Ketentuan Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Islam
Menurut  Hukum  Islam  tidak dikenal  adanya  pengangkatan  anak, sebab  berdasarkan  hukum  Islam  ada larangan  menisbahkan  anak  angkat tersebut  kepada  orang  tua  angkatnya, menyamakan  dengan  anak  kandung, yaitu  turunya  larangan  tersebut  dalam QS. Al-Ahzaab:
4 yang jika diterjemahkan  sebagai  berikut:  “ Dan allah  tidak  menjadikan  anak-anak  angkatmu sebagai  anak  kandungmu  (sendiri).  Yang demikian  itu  hanyalah  perkataanmu  di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya  dan  dia  menunjukkan  jalan (yang benar) ”.
Dengan  adanya  larangan  dalam QS.  Al-Ahzaab:  4  tersebut  di  atas  maka pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang  yang  bergama  Islam  tidak mempunyai  konsekuensi  hukum  secara Islam,  dengan  kata  lain  seorang  yang beragama  Islam  apabila  mengangkat anak  hanya  untuk  tujuan  pemeliharaan dan  kepentingan  anak  semata  bukan menjadikan  anak  angkat  sebagai  anak kandungnya.  Sehingga  anak  angkat tidak  mempunya  hak-hak  yang  sama sepert anak kandung, yakni anak angkat tidak  berhak  mencantumkan  nama bapak angkat sebagai nama Bin/Binti di depan  namanya,  anak  angkat  tidak berhak  mewaris  terhadap  orang  tua nagkatnya dan anak angkat tetap bukan mahram dari orang tua angkatnya. 9 Hak  dan  kewajiban  yang  ada hanya bersifat sosial saja yakni orang tua angkat dapat melakukan upaya pemiliharaan dan perlindungan terhadap anak angkatnya demi kepentingan  dan  kesejahteraan  anaknya dan  hal  itu  bisa  dilakukan  dengan  niat menolong  dengan  memohon  Ridho  dan pahala  dari  Allah  Swt,  sedangkan  anak angkatnya seharusnya menghormati dan menghargai bahkan memperhatikan dan membantu orang tua angkatnya terlebih jika  orang  tua  angkat  sudah  tua  dan tidak mampu. Bagi yang beragama islam yang  ingin  melakukan  pengankatan anak  semata  hanya  bertujuan  untuk kesejahteraan  anak  semata  jadi  hanya bersifat menolong, pengajuan permohonan  pengangkatan  anak  atau mengajuan  pengesahan  pengangkatan anak ke pengadilan Agama.
Meskipun anak angkat dan orang tua  angkat  dalam  hukum  Islam  tidak saling  mewaris  akan  tetapi  dalam kompilasi  hukum  Islam  yaitu  pasal  209 yaitu  berisi  ketentuan  tentang  wasiat
9 Sasmiar,  “Pengangkatan  Anak  Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No. 54  Tahun  2007  Tentang  Pengangkatan  Anak,”
Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 1 (n.d.): 6..
Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam
wajibah  yaitu  wasiat  yang  diberikan untuk anak angkat atau orang tua angkat yang  dilakukan  oleh  negara. 10 Melalui jalur  yudikatif  dan  sebagai  kompetensi absolut hakim agama yang berdasar asas keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan  Bagian  penerima  wasiat adalah  sbanyakbanyaknya  atau  tidak boleh  melebihi  1/3  (satu  pertiga)  dari harta peninggalan Pewaris. Menurut Hukum Islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 11 1. Tidak  memutuskan  hubungan darah  antara  anak  yang  diangkat dengan  orang  tua  biologis  dan keluarganya
2. Anak  angkat  tidak  berkedudukan sebagai  pewaris  orang  tua  angkat, melainkan  tetap  sebagai  pewaris dari  orang  tua  kandungnya, demikian  juga  orang  tua  angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya. 3. Anak angkat tidak boleh menggunakan  nama  orang  tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenal/alamat. 4. Orang  tua  angkat  tidak  dapat bertindak  sebagai  wali  dalam perkawinan terhadap anak angkatnya. Selanjutnya  pendapat  Majelis ulama  yang  dituangkan  dalam  surat
Nomor U-335/MUI/VI/1982 Tanggal 10
Juni 1982 adalah sebagai berikut:
1. Adopsi yang bertujuan pemeliharaan,  pemberian  bantuan dan  lain-lain  yang  sifatnya  untuk kepentingan  anak  yang  diangkat dimaksud  adalah  boleh  saja menurut Hukum Islam
2. Anak-anak  yang  beragama  Islam hendaknya  dijadikan  anak  angkat
10 “Pasal  209  Kompilasi  Hukum  Islam”
(n.d.). 11 Muderis  Zaini, Adopsi  Suatu  Tinjauan Dari  Tiga  Sistem  Hukum (Jakarta:  Sinar  Grafika, 1995). hlm 54.
(adopsi) oleh ayat/ibu angkat yang beragama Islam 3. Pengangkatan anak angkat (adopsi) tidak akan mengakibatkan hak  kekeluargaan  yang  biasa dicapai  dengan  nasab  keturunan. Oleh  karena  itu  adopsi  tidak mengakibatkan  hak  waris/wali mewali  dan  lain-lain.  Oleh  karena itu,  ayah/ibu  angkat  jika  akan memberikan  apa-apa  kepada  anak angkatnya  hendaklah  dilakukan pada  masa  sama-sama  hidup sebagai hibah biasa
4. Adapun  adopsi  yang  dilarang adalah  adopsi  oleh  orang-orang yang berbeda agama. Prinsip pengangkatan anak menurut  hukum  Islam  adalah  bersifat pengasuhan  anak  dengan  tujuan  agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita  dalam  pertumbuhan  dan perkembangannya tanpa harus memutuskan  hubungan  hukum  dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya,  serta  tidak  menjadikannya sebagai  anak  kandung  dengan  segala hak-haknya. Anak angkat tidak memiliki hak  waris  sama  dengan  anak  kandung atau pengangkatan anak tidak mengakibatkan  akibat  hukum  saling mewarisi,  serta  orangtua  angkat  tidak menjadi wali terhadap anak angkatnya. 12 Ketentuan Pengangkatan Anak Menurut  Sistem  Hukum  Nasional Indonesia Dasar hukum pengangkatan anak menurut sistem hukum nasional Indonesia antara lain: 1. Pasal 21 Konvensi Hak-Hak Anak
2. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 3. UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
12 Sasmiar, “Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak.”

## Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 5. Peraturan  Menteri  Sosial  RI
No.110/HUK/2009 yang mengatur tentang  persyaratan  pengangkatan anak 6. Peraturan  Menteri  Sosial  RI No.37/HUK/2010 tentang Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak Pusat (PIPA) Menurut ketentuan hukum
nasional  anak  adalah  setiap  manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun  dan  belum  menikah,  terrnasuk anak  yang  masih  dalam  kandungan apabila  hal  tersebut  adalah  demi kepentingannya  (dalam UU  no.35  tahun 2014 tentang perlindungan anak dan UU 39 tahun 1999 tentang HAM). Salah satu haknya adalah hak pengasuhan. Menurut  Deklarasi  Universal  tentang Hak-hak  Asasi  Manusia,  Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa anak-anak  berhak  atas  pengasuhannya dan bantuan khusus.
Anak adalah anugrah dari Tuhan yang  Maha  Esa  yang  memiliki  hak seperti halnya orang orang dewasa. Hak anak  adalah  bagian  dari  hak  asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan  dipenuhi  oleh  orang  tua,  keluarga, masyarakat,  pemerintah,  dan  negara. Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia menjamin  kesejahteraan  tiap-tiap  warga negaranya sebagaimana tercantum dalam, termasuk perlindungan terhadap hak  anak  yang  merupakan  hak  asasi manusia  anak  adalah  amanah  dan karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang dalam  dirinya  melekat  harkat  dan martabat  sebagai  manusia  seutuhnya. Pelaksanaan
perlindungan anak menurut  hukum  nasional  Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan
UndangUndang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  serta  prinsip-
prinsip  dasar  Konvensi  Hak-Hak  Anak meliputi: 13 1. Non-diskriminasi;
2. Kepentingan  yang  terbaik  bagi anak;
3. Hak  untuk  hidup,  kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 4. Penghargaan  terhadap  pendapat anak. Pengangkatan  anak  adalah  suatu perbuatan  hukum  yang  mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan  dan  membesarkan  anak tersebut,  ke  dalam  lingkungan  keluarga orang  tua  angkat.  sehingga  dalam pengangkatan anak juga harus senantiasa  di  dasarkan  pada  upaya perlindungan anak. Kepentingan terbaik anak  dan  kesejahteraan  anak  yang bersangkutan  merupakan  pertimbangan paling  utama,  di  sahkan  oleh  pejabat yang  berwenang  dan  sesuai  dengan hukum  dan  prosedur  yang  beraku yang didasarkan  pada  informasi  yang  terkait dan layak dipercaya.
Prosedur  Pengangkatan  Anak  dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pengaturan  mengenai  Proses pengangkatan  anak  di  Indonesia  diatur juga  dalam  dalam  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak,  dalam  pengaturan Undang-Undang  tersebut  dinyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan  hubungan  darah  antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Mengenai hak dan kewajiban secara umum adalah hak dan kewajiban  yang  ada  antara  anak  dan orangtua  baik  secara  agama,  moral
13 Raissa Lestari, “Implementasi Konvensi  Internasional  Tentang  Hak  Anak (Convention  on  The  Rights  of  The  Child)  Di Indonesia  (Studi  Kasus:  Pelanggaran  Terhadap Hak  Anak  Di  Provinsi  Kepulauan  Riau  2010- 2015),” Jurnal JOM FISIP 4, no. 2 (2017): 5.
Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam
maupun  kesusilaan.  Undang-undang tentang  Perlindungan  Anak  nomor  23 Tahun 2002 yaitu diatur dalam pasal 39, 40 dan pasal 41.
Prosedur  Pengangkatan  Anak  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pengaturan  mengenai  Prosedur lebih  lengkapnya  tentang  permohonan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun 2007  yaitu  dijelaskan  dalam  Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan  Departemen  Sosial  Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan  Rehabilitasi  Sosial  Direktorat  Bina
Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut:
1. Permohonan  pengangkatan  anak diajukan  kepada  instansi  sosial kabupaten/kota dengan melampirkan: a. Surat  penyerahan  anak  dari orang  tua/walinya  kepada instansi sosial;
b. Surat  penyerahan  anak  dari instansi sosial provinsi/kab/kota kepada organisasi sosial (orsos);
c. Surat  penyerahan  anak  dari orsos  kepada  calon  orang  tua angkat;
d. Surat  keterangan  persetujuan pengangkatan anak dari keluarga  suami-istri  calon orang tua angkat;
e. Fotokopi  surat  tanda  lahir calon orang tua angkat;
f. Fotokopi  surat  nikah  calon orang tua angkat;
g. Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan  keterangan  dari dokter pemerintah;
h. Surat  keterangan  sehat  secara mental berdasarkan keterangan dokter psikiater; i. Surat  keterangan  penghasilan dari  tempat  calon  orang  tua angkat bekerja.
2. Permohonan  izin  pengangkatan anak  diajukan  pemohon  kepada kepala  dinas  sosial/instansi  sosial provinsi/kab/kota dengan ketentuan sebagai berikut: a. Ditulis  tangan  sendiri  oleh pemohon  di  atas  kertas bermaterai cukup;
b. Ditandatangani  sendiri  oleh pemohon (suami-isteri);
c. Mencantumkan  nama  anak dan  asal  usul  anak  yang  akan diangkat.
3. Dalam  hal  calon  anak  angkat tersebut  sudah  berada  dalam asuhan  keluarga  calon  orang  tua angkat  dan  tidak  berada  dalam asuhan  organisasi  sosial,  maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan  kelengkapan  surat- surat  mengenai  penyerahan  anak dan  orang  tua/wali  keluarganya yang  sah  kepada  calon  orang  tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat kabupaten/kota setempat, termasuk surat keterangan  kepolisian  dalam  hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).
4. Proses penelitian kelayakan
5. Siding  tim  pertimbangan  izin pengangkatan anak (PIPA) daerah 6. Surat  keputusan  kepala  dinas sosial/instansi sosial provinsi/kab/kota  bahwa  calon orang tua angkat dapat diajukan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan  ketetapan  sebagai orang tua angkat 7. Penetapan pengadilan 8. Penyerahan surat penetapan pengadilan. 14 14 Diana  Kusumasari,  “Anak  Angkat,
Prosedur Dan Hak Warisnya,” Hukumonline.com2, 11AD, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ul asan/cl107/bagaimana-cara-mengadopsi-anak.
diakses tanggal 21 Juni 2021.

## Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam

## Penetapan  dan  Status  Hukum  Anak Angkat Yang Berlaku di Indonesia
Tujuan  suatu  proses  di  muka pengadilan  adalah  untuk  memperoleh putusan  hakim  yang  berkekuatan  tetap, artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat  diubah  lagi.  Dengan  putusan  ini hubungan  antara  kedua  belah  pihak yang  berperkara  ditetapkan  untuk selama-lamanya dengan maksud supaya, apabila  tidak  ditaati  secara  sukarela dipaksakan  dengan  bantuan  alat-alat negara  (“dengan  kekuatan  hukum”). 15 Penetapan  anak  angkat  di  Indonesia termasuk  dalam  kategori  Putusan Deklarator  yaitu  putusan  yang  bersifat menyatakan  atau  menegaskan  suatu keadaan hukum semata-mata.
Contoh  lain  Putusan  deklarator adalah putusan yang menyatakan ikatan perkawinan sah, perjanjian jual  beli sah, hak  pemilikan  atas  benda  yang disengketakan sah atau tidak sah sebagai milik  penggugat;  penggugat  tidak  sah sebagai  ahli  waris  atau  harta  terperkara adalah  harta  warisan  penggugat  yang berasal  dari  harta  peninggalan  orang tuanya. Atau  putusan  yang  menyatakan peralihan  saham  dari  pemegang  saham semula  kepada  penggugat  adalah  sah karena  telah  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  49 UU PT  No.  1  Tahun 1995. Dari berbagai  contoh  di  atas,  putusan  yang bersifat  deklarator  atau  deklaratif (declaratoir  vonnis)  adalah  pernyataan hakim  yang  tertuang  dalam  putusan yang  dijatuhkannya.  Pernyataan  itu merupakan  penjelasan  atau  penetapan tentang  sesuatu  hak  atau  titel  maupun status.  Dan  pernyataan itu  dicantumkan dalam amar atu diktum putusan, dengan adanya  pernyataan  itu,  putusan  telah menentukan  dengan  pasti  siapa  yang berhak  atau  siapa  yang  mempunyai kedudukan  atas  permasalahan  yang disengketakan.  Putusan  yaitu  yang amarnya  menyatakan  suatu  keadaan
15 R.Subekti, Hukum  Acara  Perdata (Bandung: Bina Cipta, 1999). hlm 124.
sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum. 16

## Penutup
Prosedur  pengangkatan  anak  di
Indonesia diatur dalam beberapa peraturan  perundang-undangan,  seperti dalam  penjelasan  berikut:  (a)  Dalam Kompilasi  Hukum  Islam  sebenarnya tidak  mengenal  adanya  adopsi  anak sehingga  pengangkatan  anak  dalam hukum  Islam  murni  hanya  untuk membantu kepentingan anak dan bukan untuk  menjadikan  anak  angkat  tersebut sebagai  anak  kandung  pada  umumnya. (b)  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan  bahwa  pengangkatan  anak tersebut  harus  seagama  dan  tidak memutuskan  hubungan  darah  anak angkat  dengan  orang  tua  kandungnya. (c)  Pengaturan  Peraturan  Pemerintah Nomor  54  Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak  yaitu bahwa Tata cara pengangkatan anak antar Warga  Negara  Indonesia  bahwa  seorang dapat  mengangkat  anak  paling  banyak  2 (dua)  kali  dengan  jarak  waktu  paling singkat 2(dua) tahun.
Untuk  sahnya  pengangkatan anak  di  Indonesia,  setelah  permohonan pengangkatan  anak  melalui  prosedur dari  aturan  dalam  perundangundangan yang ada, pengangkatan anak selanjutnya  disahkan  melalui  langkah terakhir  yaitu  dengan  adanya  putusan pengadilan  yang  dikeluarkan  oleh pengadilan  dengan  bentuk  penetapan pengadilan atau dikenal dengan putusan deklarator, yaitu pernyataan dari Majelis hakim  bahwa  anak  angkat  tersebut adalah  sah  sebagai  anak  angkat  dari orang  tua  angkat  yang  mengajukan permohonan pengangkatan anak. Putusan  pengadilan  juga  mencakup mengenai  status  hukum  dari  anak angkat  dalam  keluarga  yang  telah
Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam
mengangkatnya,  mengenai  hak  mewaris dari  anak  angkat  diatur  secara  beragam baik dari hukum adat maupun peraturan perundang-undangan,  hak  waris  anak menurut  hukum  adat  mengikuti  aturan adat dari masing-masing daerah.

## Daftar Pustaka
Aminah.  “ Perbandingan  Pengangkatan Anak Dalam Sistim Hukum Perdata Yang  Berlaku  Di  Indonesia.” Jurnal Diponegoro Private Law Review 3, no. 1 (2018): 288.
Asshiddiqie,  Jimmly. Konstitusi  Dan
Konstitusionalisme  Indonesia .  Jakarta:
Konstitusi Press, 2005. Azra, Azyuma rdi. “Agama Dan Otentisitas  Islam.”  Republika.co.id,
2002.
http://www.republika.co.id/kolom actail.asp?id=101205dikatid:16.
Djatikumoro, Lulik. Hukum Pengangkatan Anak  Di  Indonesia .  Bandung:  PT Citra Aditya Bakti, 2011.
Kusumasari,  Diana.  “Anak  Angkat,
Pros edur  Dan  Hak  Warisnya.” Hukumonline.com2,
11AD.
https://www.hukumonline.com/kl inik/detail/ulasan/cl107/bagaiman
a-cara-mengadopsi-anak.

## Lestari,  Raissa.  “Implementasi  Konvensi
Internasional  Tentang  Hak  Anak (Convention  on  The  Rights  of  The Child)  Di  Indonesia  (Studi  Kasus: Pelanggaran  Terhadap  Hak  Anak Di  Provinsi  Kepulauan  Riau  2010- 2015).” Jurnal  JOM  FISIP 4,  no.  2 (2017): 5. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (n.d.). R.Subekti. Hukum Acara Perdata .
Bandung: Bina Cipta, 1999.
Sasmiar.  “Pengangkatan  Anak  Diti njau Dari  Hukum  Islam  Dan  Peraturan Pemerintah  No.  54  Tahun  2007
Tentang Pengangkatan Anak.” Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 1 (n.d.): 6. Sujatmoko, Andrey. “Pengadilan Campuran (‘Hybrid Tribunal’)
Sebagai  Forum  Peneyelesaian  Atas
Kejahatan  Internasional.” Jurnal
Hukum  Humaniter 3,  no.  5  (2007): 977 – 78. Zaini,  Muderis. Adopsi  Suatu  Tinjauan Dari  Tiga  Sistem  Hukum .  Jakarta: Sinar Grafika, 1995.