## TELAAH TERHADAP ASAS TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
Andi Safriani
UIN Alauddin Makassar Email: aydinriany13@gmail.com

## Abstract
The principle of Transparancy in Managing Village fund is certainly very necessary,  society  or  public  needs  open  access  to  information  regarding  village fund  management.  Therefore  with  the  principle  of  transparency  I  every  village fund  management  automatically  the  government  or  village  apparaturs  will  be more carefull in exercising their authority properly by promoting the principle of tranparancy, so that the community later give trust entirely to the government to provide welfare or benefit through management or utilization the village fund. Keyword: Transparancy, Management, Village Fund

## Abstrak
Asas  Transparansi  dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  tentunya  sangat diperlukan,  Masyarakat  atau  Publik  membutuhkan  akses  informasi  yang  terbuka terkait pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu dengan adanya Asas Transparansi tersebut  di  setiap  pengelolaan  Dana  Desa  secara  otomatis  aparatur  negara  dalam hal  ini  pemerintah  atau  perangkat  desa  akan  lebih  berhati-hati  dalam melaksanakan  kewenangannya  secara  baik  dengan  mengedepankan  asas transparansi  tersebut,  sehingga  masyarakat  nantinya  akan  memberikan kepercayaan  sepenuhnya  kepada  pemerintah  untuk  memberikan  kesejahteraan atau manfaat  yang sebesar-besarnya melalui  pengelolaan atau pemanfaatan Dana Desa tersebut.
Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan, Dana Desa

## PENDAHULUAN
ndonesia  adalah  Negara  hukum.  Demikian  ditegaskan  dalam  UUD  Tahun 1945  Pasal  1  Ayat  3.  Sistem  pemerintahan  daerah  di  indonesia,  menurut Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  bahwa seluruh  daerah  di  Indonesia  akan  dibagi  dalam  daerah  provinsi  dan  dibagi  pula dalam  daerah  yang  lebih  kecil.  Pada  daerah-daerah  yang  bersifat  otonom  atau daerah  yang  bersifat  administratif  semuanya    berdasarkan  dengan  perundang- undangan.  Dalam  menjalankan  pemerintahan  pada  daerah  otonom  tidak  dapat terlepas dari sistem tata kelola pemerintahan, dalam penerapan sistem tata kelola pemerintahan  harus  berlandaskan  pada  asas-asas  pemerintahan  yang  baik  untuk dapat  menjamin  pemerintahan  yang  baik  ( Good  Governance ).  Bahkan  SF. Marbun 1 mengemukakan, bahwa di dalam sebuah negara hukum, pasti mengalami berbagai  persoalan  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  negara,  utamanya untuk  mencapai  tujuan  negara.  Hal  ini  dapat  dihindari  apabila  penyelenggara negara  yang  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  pejabat  tata  usaha  negara  dalam menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  mengindahkan  aturan  hukum  dan AAUPB  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  negara  hukum  dan  tidak  melanggar  hak asasi warga negara. AAUPB merupakan nilai etik yang berkembang dalam hukum administrasi  negara  yang  berfungsi  untuk  mencegah  perselisihan  kepentingan antara  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara  dan  dipakai  sebagai  pedoman  bagi badan atau pejabat tata usaha negara dalam mengeluarkan suatu penetapan/keputusan  ( beschikking ).  Henk  Addink 2 menyatakan,  bahwa  ada  tiga landasan utama dalam negara hukum  modern,  yakni: the rule of  law (penegakan hukum), democrazy (demokrasi),  dan good  governance (tata  pemerintahan  yang baik).
Berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang  mempunyai wewenang  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan,  dan  kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik
1 S.F. Marbun, Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia , UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 1
2 Henk Addink, Gordon Anthony, Antoine Buyse & Cees Flinterman, et.al, Sourcebook Human Rightt & Good Governance .
I
Indonesia  (NKRI). 3 Perubahan  sistem  pemerintahan  dari  Sentralisasi  pada  masa Orde Baru menjadi Desentralisasi membuat perubahan kebijakan yang baru pada kewenangan  pemerintah  daerah.  Dalam  undang-undang  Desa  juga  memberikan satu  jaminan  pada  setiap  Desa  menerima  kucuran  dana  Desa  dari  pemerintah melalui  Anggaran  Pendapat  dan  Belanja  Negara(APBN),  Menurut  Undang- Undang  No.  6  tahun  2014,  Dana  Desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari  APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  (APBD)  kabupaten/kota  kemudian  di  transfer  ke  rekening  desa dengan  jumlah  yang  berlipat  ganda,  jauh  lebih  banyak  dari  anggaran  dana  desa pada  tahun  sebelumnya  dan  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintah,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan pemberdayaan  masyarakat.  Setiap  desa  akan  mengelola  tambahan  anggaran berupa Dana Desa yang diterima secara bertahap.
Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk,  luas  wilayah,  angka  kemiskinan  dan  kesulitan  geografis.  Dana  Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa  pada  bidang  pembangunan  desa  seperti  sarana  dan  prasarana  permukiman, ketahanan  pangan,  kesehatan,  pendidikan  dan  untuk  membiayai  bidang pemberdayaan  masyarakat  yaitu  program  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kapasitas  masyarakat  desa  dalam  pengembangan  wirausaha,  peningkatan pendapatan,  serta  perluasan  skala  ekonomi  individu  warga  atau  kelompok masyarakat. Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap Desa  akan  meningkat.  Meningkatnya  pendapatan  Desa  yang  diberikan  oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa. 4
Dalam  UU  Nomor  6  tahun  2014  menegaskan  bahwa  komitmen  dari pemerintah  untuk  membangun  Desa  agar  menjadi  mandiri  dan  demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Namun demikian, tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang  pengelolaan  dana  desa.  Pemerintah  Desa  memiliki  kewajiban  untuk memberikan  informasi  kepada  masyarakat  tentang  sistem  pengelolaan  dana  desa yang berkaitan dengan regulasi sehingga mampu mewujudkan Pemerintahan yang transparansif di dalam mengelola anggaran desa tersebut
3 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
4 Musliadi, Undang-Undang Desa Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan  dan Belanja Negara, (cet. Terbaru. permata press).
Dana  Desa  wajib  digunakan  untuk  empat  urusan,  yaitu  penyelenggaraan pemerintahan,  pembangunan,  pembinaan,  dan  pemberdayaan  masyarakat. Semakin  menguatnya  posisi  desa  dalam  proses  pembangunan  menunjukkan tuntutan  publik,  yaitu  tata  kelola  pemerintahan  desa  harus  berlangsung  secara akuntabel. Transparansi  pengelolaan  keuangan  Dana  Desa  wajib  dilakukan  guna memastikan  bahwa  desa  dapat  memenuhi  prinsip  atau  asas  transparansi. Berdasarkan  hal  tersebut  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  lebih  mendalam  terkait bagaimana urgensi asas Transparansi dalam pengeloaan Dana Desa?

## PEMBAHASAN
A. Asas  Transparansi  dalam  AAUPB  (Asas-Asas  Umum  Pemerintahan Yang Baik)
Transparansi  atau  keterbukaan  berarti  sebuah  keputusan  yang  diambil  dan pelaksanaannya  dilakukan  dengan  cara  atau  mekanisme  yang  mengikuti  aturan atau regulasi  yang ditetapkan oleh sebuah lembaga, transparansi juga bisa berarti bahwa informasi yang berkaitan dengan institusi harus tersedia secara mudah dan bebas  serta  bias  diakses  oleh  mereka  yang  terkena  dampak  kebijakan  yang dilakukan  oleh  suatu  institusi  tersebut. 5 Transparansi  juga  bisa  berarti  bahwa transparansi  haruslah  dibangun  dalam  kerangka  kebebasan  alirani  informasi, informasi tersebut mudah untuk diakses, dan informasinya harus dapat disediakan secara  memadai  dan  mudah  dimengerti  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  alat pengawasan dan evaluasi.
Transparansi  merupakan  sesuatu  yang  nyata,  jelas,  terbuka  dan  dapat dipertanggungjawabkan  keberadaannya,  adanya  konsep  transaparansi  dibutuhkan dan  diwajibkan  untuk  dilakukan  di  dalam  institusi  atau  lembaga  publik  yang memiliki kepentingan terhadap orang banyak, hal tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk  pengawasan  awal  terhadap  setiap  tindakan  yang  telah  atau  akan  diambil oleh setiap institusi-institusi tertentu.
Ridwan  HR 6 memberikan  penjelasan  terkait  dengan  asas-asas  umum pemerintahan  yang  baik  bahwa  pemahaman  mengenai  asas-asas  umum pemerintahan yang baik tidak hanya dapat dilihat dari segi kebahasaan saja namun
5 Hamid Abidin dan Mimin Rukmini, Kritik dan Otokritik LSM (Jakarta : Piramedia),2004, h.63-65
6 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara ,( Jakarta: PT Raja GRafindo Persada) 2011,h. 45-46
juga dari segi sejarahnya, karena asas ini timbul berdasarkan dari sejarah terlebih dahulu.  Bersandar  pada  kedua  konsep  tersebut,  asas-asas  umum  pemerintahan yang  baik  dapat  dipahami  sebagai  asas-asas  umum  yang  dijadikan  dasar  serta tatacara  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  layak,  yang  dengan  cara demikian  penyelenggaran  pemerintahan  menjadi  lebih  baik,  sopan,  adil, terhormat, bebas dari kedzaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan yang sewenang-wenang.
Merujuk  dengan  lahirnya  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  banyak perbedaan pendapat dikalangan para pakar terkait atas asas apa saja yang termuat menjadi  AAUPB,  namun  apabila  kita  berdasar  pada  Pasal  3  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  1999  tentang  penyelenggaraan  Negara  yang  bersih  dan bebasdari  KKN,  terdapat  beberapa  asas  yang  didalamnya  termuat Asas Transparansi atau asas keterbukaan.
Asas  transparansi  atau  asas  keterbukaan  yang  dimaksud  dalam  UU  No.  28 Tahun  1999  adalah  asas  yang  membuka  diri  terhadap  hak  masyarakat  untuk memperoleh  informasi  yang  benar,  jujur,  dan  tidak  diskriminatif  tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,  golongan maupun rahasia Negara. Bukan hanya pada UU No. 28 Tahun 1999 setelah lahirnya Undang-UndangNomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pada Pasal 10 ayat (1) dibahas pula AAUPB yang juga ternuat asas keterbukaan atau transparansi di dalamnya.
Kehadiran asas transparansi memberikan pengaruh besar dalam setiap langkah yang  akan  diambil  pada  sebuah  institusi  terutama  dalam  hal  transparansi keuangan,  karena  keuangan  merupakan  sektor  yang  paling  riskan  yang  paling mungkin  untuk  diselewengkan.  Adanya  transparansi  dalam  keuangan  bertujuan untuk  menghindari  adanya  praktek  korupsi  serta  untuk  menjaga  kepercayaan antara  pihak-pihak  yang  berkepentingan  di  dalam  sebuah  institusi  atau  lembaga, terutama dalam hal keuangan desa karena keuangan desaa adalah semua hak dan kewajiban  yang  dapat  dinilai  dengan  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  uang dan  barang  serta  berhubungan  langsung  dengan  pelaksanaan  dan  pengelolaan keuangan  dengan  berlandaskan  pada  prinsip  keterbukaan  agar  tidak  terjadi penyelewengan.  Konsep  transparansi  yang  digunakan  dalam  hal  ini  adalah transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah  khususnya  terkait  alokasi  dana  desa, yang  mana  sangat  penting  untuk  terbukanya  akses  bagi  masyarakat  dalam memperoleh  informasi  mengenai  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan  serta pertanggungajwaban terkait dengan alokasi dana desa. Transparansi dalam hal ini berarti  bahwa  pemerintah  desa  mengelola  keuangan  secara  terbuka,  sebab
keuangan  merupakan  milik  rakyat  atau  barang  publik  yang  sudah  seharusnya diketahui oleh masyarakat.Pemerintah desa wajib untuk menyampaikan informasi secara  terbuka  APBDes  kepada  masyarakatnya.  Adanya  keterbukaan  atau transparansi  terkait  pengelolaah  dana  desa  akan  meningkatkan  kepercayaan  dan penghormatan masyarakat pada pemerintah desanya dan begitu pun sebaliknya.

## B. Pemerintah Desa
Kedaulatan  yang  terdapat  dalam  negara  kesatuan  tidak  dapat  dibagi-bagi secara menyeluruh namun bentuk pemerintahan desentralisasi dalam suatu Negara kesatuan  adalah  sebagai  usaha  mewujudkan  pemerintahan  yang  demokratis  di mana  pemerintahan  daerah  dijalankan  secara  efektif  dan  berkelanjutan  guna pemberdayaan bagi kemaslahatan rakyat.
Kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, meliputi kewenangan  untuk  membuat  Peraturan  Daerah  atau  Perda (zelfwetgeving) dan penyelenggaraan  pemerintahan (zelfbestuur) yang  diemban  secara  demokratis.
Pelimpahan  atau  penyerahan  wewenang  dari  pemerintah  pusat  kepada  daerah- daerah otonom bukanlah karena hal itu ditetapkan dalam konstitusinya.Melainkan disebabkan  oleh  hakikat  sebuah  Negara  kesatuan  itu  sendiri.Prinsip  pada  negara kesatuan  ialah  bahwa  yang  memegang  tampuk  kekuasaan  tertinggi  atas  segenap urusan  negara  adalah  Pemerintah  Pusat (central  government), tanpa  adanya gangguan  oleh  suatu  delegasi  atau  pelimpahan  kekuasaan  kepada  pemerintah daerah (local  government). Pengaturan  pelaksana  kekuasaan  negara  mempunyai dua bentuk, yaitu dipusatkan atau dipancarkan. Jika kekuasaan negara dipusatkan maka  terjadi  sentralisasi,  demikian  pula  sebaliknya,  jika  kekuasaan  negara dipencarkan  maka  terjadi  desentralisasi.  Dalam  berbagai  perkembangan pemerintahan,  dijumpai  arus  balik  yang  kuat  ke  sentralistik,  yang  disebabkan faktor-faktor tertentu. 7
Kekuasaan  pemerintah  pusat  tidak  terganggu  dengan  adanya  kewenangan pada daerah otonom yang diberikan otonomi yang luas dan tidak bermakna untuk mengurangi  kekuasaan  pemerintah  pusat.Pemberian  sebagian  kewenangan (kekuasaan)  kepada  daerah  berdasarkan  hak  otonomi  (negara  kesatuan  dengan sistem desentralisasi), tetapi pada tahap akhir, kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah  pusat.Jadi,  kewenangan  yang  melekat  pada  daerah  tidaklah  berarti bahwa  pemerintah  daerah  itu  berdaulat  sepenuhnya  sebab  pengawasan  dan
7 Agus Salim AndiGadjong, P e merintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 27.
kekuasaan  tertinggi  masih  tetap  berada  di  tangan  pemerintah  pusat.Hubungan pusat  dengan  daerah  di  mana  suatu  negara  kesatuan  yang gedecentraliseerd, pemerintahan  pusat  membentuk  daerah-daerah,  serta  menyerahkan  sebagian  dari kewenangannya  kepada  daerah  untuk  dapat  mengatur  daerahnya  sendiri. 8 Hal tersebutlah yang saat ini banyak dikenal dalam suatu Negara khusunya Indonesia yaitu  Otonomi  Daerah,  berarti  bahwa  kepala  Pemerintah  daerah  dilimpahkan wewenang  dari  pemerintah  pusat  untuk  mengatur  dan  mengelola  wilayah  agar mencapai  kemakmuran  bagi  masyarakatnya  dan  tetap  di  bawah  pengawasan pemerintah pusat.
Pemberian  otonomi  kepada  daerah  pada  hakekatnya  merupakan  sebuah manifestasi  dari  sistem  desentralisasi  dalam  pemerintahan  di  suatu  negara. Desentralisasi  dalam  sistem  pemerintahan  di  Indonesia  mengacu  kepada pembentukan suatu area yang disebut daerah otonom yang merupakan tempat atau lingkup  dimana  kewenangan  yang  diserahkan  dari  pusat  akan  diatur,  diurus  dan dilaksanakan.
Pemerintahan Menurut S.Pramudji dapat di artikan secara luas dan sempit, pengertian  secara  luasnya  adalah  perbuatan  pemerintah  oleh  Organ-organ  atau badan-  badan  Legislatif,  Eksekutif,  dan  yudikatif  dalam  rangka  mencapai  tujuan pemerintahan  Negara,  Sedangkan  pemerintahan  dalam  Arti  sempit  adalah perbuatan memerintah  yang di lakukan oleh organ eksekutif dan jajaranya dalam rangka  mencapai  tujuan  pemerintah  Negara.  Pendapat  yang  sama  di  sampakan oleh Ramlan Surbakti yang menjelaskan, bahwa pemerintahan dalam arti luas itu menyangkut  3  fungsi  utama  Dalam  penyelenggaraan  Negara,  yaitu  Fungsi legislatif,  eksekutif,  yudikatif,  Sedangkan  dalam  arti  sempitnya  hanya menjelaskan fungsi eksekutifnya saja. 9
Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  Pasal  1 Pemerintahan  Desa  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan kepentingan masyarakat setempat dalam sisitem pemerintahan Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Sedangkan  menurut  Widjaja  pemerintahan  desa  adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksakan oleh Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa.Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  merupakan  subsistem  dari  system penyelenggaraan  pemerintahan  sehingga  desa  memiliki  kewenangan  untuk
8 Michael Barama, Pelaksanaan Pemerintah Daerah dan Penerapan Sanksi Administrasi dalam Peraturan Daerah, Jurnal Hukum Unsrat Vol. 22 No. 5, Januari 2016, h. 30
9 Moch. Solekhan. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat . (Cet: Ke 3. Malang, Setara press, 2014). h. 22
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
Selanjutnya  dalam  angka  7  Dijelaskan  pula  bahwa  yang  dimaksud dengan  “Pemerintah  Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  adalah  Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
Pemerintah  desa  adalah  unsur  penyelenggaraan  Pemerintahan  desa, menurut Nurcholis Pemerintah mempunyai tugas pokok:
1. Melaksanakan  urusan  rumah  tangga  desa,  urusan  pemerintahan  umum, membangun dan membinamasyarakat
2. Menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan PemerintahKabupaten  Pemerintah  Desa  yang  dimaksud  di  sini  Kepala Desa.  Ini  sebagai  lembaga  eksekutif  Pemerintah  Desa  yang  berfungsi sebagai  kepala  Pemerintah  di  desa,  kemudian  dalam  menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa.
Berdasarkan  Pasal  24  UU  Nomor  6  Tentang  Desa,  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Asas:
a. KepastianHukum
b. Tertib penyelenggaraanpemerintahan
c. Tertib kepentinganUmum
d. Transparansi (Keterbukaan)
e. Proporsionalitas
f. Profesionalitas
g. Akuntabilitas
h. Efektivitas danefisiensi
i. Kearifan lokal
j. Keberagaman,dan
k. Partisipatif
Menurut  Widjaja  dalam  menjalankan  fungsi  dan  tugasnya  pemerintahan desa memiliki beberapa tujuannya,  anatara lain:
a. Penyeragaman Pemerintahan Desa
b. Belum terlaksana sepenuhnya masih berkisar pada sumbangan-sumbangan desa
c. Memperkuat Pemerintahan Desa
d. Mamapu  menggerakkan  masyarakat  dalam  partisipasinya  dalam pembangunan,  baik  pembangunan  yang  di  gerakkan  dari  “atas”  tidak berasal dari “bawah”.
e. Masyarakat digerakkan secara mobilisasi
f. Penyelenggaraan  administrasi  desa  yang  semakin  meluas  dan  efektif
masih  jauh  dari  yang  diharapkan  khususnya  Sumber  Daya  Manusia (SDM)
g. Memberikan  arah  perkembangan  dan  kemajuan  masyarakat  (ketahanan masyarakat desa).
Dalam  pelaksanaan  Pemerintahan  Desa  terdiri  dari  berbagai  perangkat- perangkat sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing.
a. Kepala Desa
Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak merupakan mekanisme baru dalam  penyelenggaraan  pemilihan  Kepala  Desa  yang  merujuk  pada  Undang- udang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  Serta  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  112  tahun  2014  tentang  Pemilihan  Kepala  Desa.  Yang  dari  segi waktu pelaksanaannya secara serentak di setiap Kabupaten/Kota dan dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 tahun.
Kepala  Desa  merupakan  pimpinan  dari  pemerintah,  masa  jabatan  Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya.
Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  diakui  keberadaannya  berlaku ketentuan,  hukum  adat  setempat  yang  ditetapkan  dalam  Perda  dengan berpedoman pada UU dan PeraturanPemerintah.
Kepala  Desa  pada  dasarnya  bertanggung  jawab  kepada  rakyat  desa  yang dalamtatacaradanprosedurpertanggungjawabannyadisampaikankepada Bupati atau Walikota melalui camat. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan  keterangan  laporan  pertanggungjawabannya  kepada  rakyat, menyampaikan  informasi  pokok-pokok  pertanggungjawabannya,  namun  harus tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk  menanyakan  dan/atau  meminta  keterangan  lebih  lanjut  terhadap  hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.
b. Perangkat Desa
Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, Ayat (3) Sekretaris  Desa  yang  ada  selama  ini  merupakan  Pegawai  Negeri  sipil  secara bertahap  dipindahkan  di  Instansi  induk  sesuai  peraturan  Perundang- undangan. 10 Sesuai  dengan  Undang-undang  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa, pengisian sekretaris desa dilakukan dengan seleksi tingkat desa oleh Kepala Desa
10 Sarman dan Mohammad Taufik Makarso, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia , Cet: Pertama, (Jakarta: Rineka cipta 2012). h. 288
dan  dilaporkan  ke  Camat.  Juga  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri (Permendagri) Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Sekretaris Desa sepenuhnya di tangan Kepala Desa melalui rekomendasi Camat.
Selain sekretaris desa, perangkat desa yang menjadi jajaran pemerintahan eksekutif  antara  lain:  Kaur  Keuangan,  Kaur  Umum,  Kasi  Pemerintahan,  kasi Kesra  ,  Kepala  Dusun  (kepala  Kewilayahan).  Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja pemerintah Desa.

## C. Dana Desa
Dana  Desa  merupakan  dana  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  yang  diperuntukkan  bagi  Desa  yang  ditransfer  melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayaipenyelenggaraan  pemerintah,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Dana  desa  yang  diperoleh  oleh desa  akan  digunakan  untuk  Penyelenggaraan  Pemerintah,  Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat. 11
Alokasi  dana  desa  merupakan  bagian  dari  keuangan  desa  yang  pusat  dan daerah  yang  diterima  oleh  kabupaten  untuk  desa  paling  sedikit  10  % (sepuluhpersen).  Seluruh  kegiatan  yang  berasal  dari  anggaran  alokasi  dana  desa direncanakan,  dilaksanakan,  dan  dievaluasi  secara  terbuka  dengan  melibatkan seluruh masyarakat desa. 12
MenurutPermendagri  No  113  Tahun  2014  komponen  anggaran  tersebut terdiri atas sebagai berikut: 13

## 1. Pendapatan
Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun
11 Musliadi, Undang-Undang Desa Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan  dan Belanja Negara, (Cet. Terbaru. permata press). h. 222
12 FaizatulKarimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie. PengelolaanAlokasi Dana DesaDalamPemberdayaanMasyarakat(StudipadaDesaDeketKulonKecamatanDeketKabupatenLa mongan). JurnalAdministrasiPublik (Jap), Vol. 2, No. 4. UniversitasBrawijaya. Malang.
13 http://www.keuangandesa.com/2017/08/komponen-dalam-anggaran-desa-2/ . Disarikandaribuku: AkuntansiDesa, Penulis: V. WiratnaSujarweni, h 40-45.
anggaran  yang  tidak  perlu  dibayar  kembali  oleh  desa.  Pendapatan  desa  dapat berasal dari:
a. Pendapatan Asli Desa
1) Hasil  usaha  desa.  Contoh  desa  mempunyai  badan  usaha  milik  desa (Bumdes)
2) Hasil  kekayaan  desa.  Contoh  tanah,  kas  desa,  pasar  desa,  bangunan desa, wisata yang dikelola desa, pemandian desa, hutan desa, dll.
3) Hasil  swadaya  dan  partisipasi  masyarakat  adalah  membangun  dengan kekuatan  sendiri  yang  melibatkan  peran  serta  masyarakat  berupa tenaga  atau  barang  yang  dinilai  dengan  uang,  contoh:  urunan  desa, iuran penitipan kendaraan.
4) Lain-lain pendapatan asli desa. Contoh ganti ongkos cetak surat-surat, biaya legalisasi surat-surat, sewa tanahdesa.
b. Transfer
1) Dana Desa adalah sumber dana yang berasaldari anggaran pendapatan dan  belanja  Negara  ditransfer  melalui  anggaran  pendapatan  dan belanja daerah kabupaten/Kota
2) Bagi  hasil  pajak  daerah  kabupaten/kota  danretribusidaerah.  Misalnya: bagi hasil pajak bumi dan bangunan.
3) Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  adalah  dana  yang  dialokasikan  oleh kabupaten  untuk  desa.  Sumber  ADD  ini  adalah  dana  perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa.
4) Bantuan keuangan APBD Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota
c. Kelompok pendapatan lain-lain, jenis:
1) Hibah  dan  sumbangan  pihak  ketiga  yang  tidak  mengikat  dapat  berbentuk hadiah,  donasi,  wakaf,  hibah  atau  sumbangan  lain.  Sumbangan  yang berbentuk barang (bergerak maupun tidak bergerak) dicatat sebagai barang inventaris  kekayaan  milik  desa  sesuai  UU,  dapat  juga  berbentuk  uang, tetapi tidak mengikat.
2) Lain-lain  pendapatan  desa  yang  sah,  antara  lain  hasil  kerjasama  dengan pihak ketiga, bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.
2. Belanja Desa
Menurut  Permendagri  No  113  Tahun  2014  belanja  desa    meliputi  semua pengeluaran  dari  rekening  desa  yang  merupakan  kewajiban  desa  dalam  1  tahun anggaran  yang  tidakakan  diperoleh  pembayarannya  kembali  oleh  desa.  Belanja desa  dipergunakan  dalam  rangka  mendanai  penyelenggaraan  kewenangan  desa. Belanja desa terdiri dari:
a. Belanja  Bidang  Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa.  Belanja  ini  meliputi beberapa jenis yaitu:
1) Penghasilan  tetap  dan  tunjangan,  ini  terdiri  dari  belanja  pegawai (penghasilan tetap kepala desa, tunjangan kepala desa, tunjagan BPD).
2) Operasional  perkantoran  terdiri  dari:  (i)  Belanja  barang  dan  jasa, belanja  alat  tulis  kantor,  bendapos,  bahan/material,  pemeliharaan, cetak/penggandaan,  sewa  kantor  desa,  sewa  perlengkapan  dan peralatan  kantor,  makanan  dan  minuman  rapat,  pakaian  dinas  dan atributnya,  perjalanan  dinas,  upah  kerja,  honorarium  narasumber/ahli,
operasional  Pemerintah  Desa,  opersional  BPD,  insentif  Rukun Tetangga/RukunWarga  (bantuan  untuk  opersional  lembaga  RT/RW dalam rangka membantupelaksanaantugaspelayananpemerintahan, perencanaan  pembangunan,  ketentraman  dan  ketertiban,  serta pemberdayaan  masyarakat  desa),  dan  pemberian  barang    pada masyarakat/kelompok  masyarakat  dilakukan  untuk  menunjang pelaksanaan kegiatan. (ii) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam  rangka  pembelian/pengadaan  barang  atau  bangunan  yang  nilai manfaatnya  lebih  dari  12  (duabelas)  bulan.  Pembelian/pengadaan barang  atau  bangunan  digunakan  untuk  kegiatan  penyelenggaraan kewenangan desa, misalnya: beli komputer, beli meja.
b. Bidang  Pelaksanaan  Pembangunan  Desa.  Belanja  jenis  ini  merupakan belanja  yang  digunakan  untuk  pembangunan  desa,  contoh  perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan, dll.
c. Bidang  Pembinaan  Kemasyarakatan.  Belanja  jenis  ini  digunakan  untuk pembinaan  masyarakat  desa,  misalnya  pendanaan  untuk  pelatihan perangkatdesa. Pendanaan untuk kegiatan taruna.
d. Bidang  Pemberdayaan  Masyarakat.  Belanja  jenis  ini  digunakan  untuk pemberdayaan  masyarakat  desa,  misalnyapendanaanuntukpengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah mandiri.
e. Bidang  Tak  Terduga.  Belanja  ini  digunakan  untuk  hal-hal  yang  tidak terduga.  Kegiatan  dalam  keadaan  darurat  misalnya  kegiatan  sosial bencana.
3. Pembiayaan
Pembiayaan terdiri dari:
a. Penerimaan pembiayaan mencakup:
1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
2) Mencakup  pelampauan  penerimaan  pendapatan  terhadap  belanja, penghematan  belanja,  sisa  dana  kegiatan  lanjutan.  Hal  tersebut  seperti kelebihan  penerimaan  pendapatan  asli  desa.  Kelebihan  penerimaan alokasi  dana  desa,  kelebihan  penerimaan  lain-lain,  kelebihan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, sisa dana kegiatan.
3) Pencairan  dana  cadangan  digunakan  untuk  menganggarkan  pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai  kegiatan  di  luar  yang  sudahditetapkan  sebelumnya  dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
4) Hasil  penjualan  kekayaan  desa  yang  dipisahkan  digunakan  untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
5) Penerimaan pinjaman
b. Pengeluaran pembiayaan mencakup:
1) Pembentukan  dan  penambahan  dana  cadangan  digunakan  untuk membiayai  kegiatan  yang  sudah  ditetapkan  dalam  pembentukan  dana cadangan.  Dana  cadangan  tidak  dapat  sekaligus  dibebankan  dalam  1 tahun  anggaran  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  desa.  Pembentukan dana cadanganditetapkan dengan peraturan desa, paling sedikit memuat: penetapan  tujuan  pembentukan  dana  cadangan,  program  dan  kegiatan yang  akan  dibiayai  dari  dana  cadangan,  besaran  dan  rincian  tahunan dana  cadangan  yang  harus  dianggarkan,  sumber  dana  cadangan, dantahunanggaranpelaksanaan  dana  cadangan.  Pembentukan  dana cadangan  dapat  bersumber  dari  penyisihan  atas  penerimaan  desa, kecuali  dari  penerimaan  yang  penggunaannyatelahditentukan  secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan  ditempatkan  pada  rekening  tersendiri.  Penganggaran  dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
2) Penyertaan  modal  desa.  Pemerintah  desa  dapat  melakukan  investasi pada  Bumdes  (  Badan  Usaha  Milik  Desa)  atau  badan  swasta  lain. Penyertaan  modal  ini  dilakukan  oleh  kepala  desa  dan  disetujui  BPD setelah  ada  ketetapan  peraturandesa.  Penyertaan  modal  desamasuk dalam pengeluaraan pembiayaan dan digunakan  untuk  menganggarkan kekayaan  pemerintah  desa  yang  diinvestasikan  baik  jangka  pendek maupun jangka panjang.
3) Pembayaran  hutang.  Pembayaran  kewajiban  desa  yang  timbul  akibat pinjaman desa pada pihak lain.
Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang- undangan,  efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan  bertanggungjawab  dengan memperhatikan  rasa  keadilan  dan  kepatutan  serta  mengutamakan  kepentingan masyarakat  setempat.Pengalokasian  Dana  Desa    berdasarkan  jumlah  Desa  dan dialokasikan  dengan  memperhatikan  jumlah  penduduk,  angka  kemiskinan,  luas wilayah,  dan  tingkat  kesulitangeografis.Pengelolaan  Dana  Desa  dalam  APBD kabupaten/kota  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa.

## PENUTUP
Kewenangan dan tanggungjawab pemerintah termasuk dalam menyelenggarakan  kepentingan  masyarakat  senantiasa  berdasarkan  pada  Asas- Asas  Umum  Pemerintahan Yang  Baik  (AAUPB), salah satu  asas tersebut adalah Asas  Transparansi.  Asas  Transparansi  dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  tentunya sangat  diperlukan,  dengan  adanya  Asas  Transparansi  tersebut  di  setiap pengelolaan Dana Desa secara otomatis aparatur negara dalam hal ini Pemerintah /PerangkatDesa  akan  lebih  berhati-hati  dalam  melaksanakan  kewenangannya secara  transparan  atau  terbuka,  sehingga  masyarakat  akan  memberikan kepercayaan  sepenuhnya  kepada  pemerintah  untuk  memberikan  kesejahteraan atau manfaat yang sebesar-besarnya melalui pengelolaan serta pemanfaatan Dana Desa tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Salim  AndiGadjong,  2004. P e merintahan  Daerah  Kajian  Politik  dan Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta
FaizatulKarimah,  Choirul  Saleh,  Ike  Wanusmawatie. Pengelolaan  Alokasi  Dana DesaDalam  Pemberdayaan  Masyarakat  (Studi  pada  Desa  Deke  t  Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). JurnalAdministrasiPublik (Jap), Vol. 2, No. 4. Universitas Brawijaya. Malang.
Hamid  Abidin  dan  Mimin  Rukmini,2004. Kritik  dan  Otokritik  LSM ,  Piramedia, Jakarta
Henk  Addink,  Gordon  Anthony,  Antoine  Buyse  &  Cees  Flinterman,  et.al, Sourcebook Human Rightt & Good Governance
Musliadi,  Undang-Undang  Desa  Tentang  Dana  Desa  yang  Bersumber  Dari Anggaran  Pendapatan    dan  Belanja  Negara,  Cet.  Terbaru.  permata  press, Jakarta
Michael  Barama, Pelaksanaan  Pemerintah  Daerah  dan  Penerapan  Sanksi Administrasi dalam Peraturan Daerah, Jurnal Hukum Unsrat Vol. 22 No. 5, Januari 2016
Moch. Solekhan.2014, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat . (Cet: Ke 3. Setara Press Malang Ridwan  HR,2011, Hukum  Administrasi  Negara ,  PT  Raja  GRafindo  Persada, Jakarta
Sarman dan Mohammad Taufik Makarso, 2012, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia , Cet: Pertama, Rineka Cipta, Jakarta
S.F. Marbun,2003, Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia , UII Press, Yogyakarta
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa