## RELASI ANTARA TINDAKAN KORUPSI DENGAN ETIKA DAN AKHLAQ
Oleh: Nihayatur Rohmah

## A. PENDAHULUAN
Pada  tanggal  9  Desember  seluruh  masyarakat  yang  bermoral  di  dunia memperingati  hari  anti  korupsi.  Hari  anti  korupsi  harus  dijadikan  sebagai momentum  untuk  memperbaharui  komitmen  dalam  memberantas  korupsi. Setiap  masyarakat  dapat  berperan  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi  sesuai dengan  peranan  masing-masing.  Agaknya  jargon  tentang  “membiasakan kebenaran  dan  bukan  membenarkan  kebiasaan”  yang  belakangan  ini dikampanyekan  oleh  berbagai  pihak  patut  untuk mendapat  apresiasi  dan  tindak lanjut.  Dalam  lingkungan  keluarga  pun  kita  masih  dapat  memberikan  andil dalam  memberantas  korupsi,  apalagi  dalam  kehidupan  sosial  kemasyarakatan pasti ada hal yang dapat dilakukan.
Motto” mulailah dari diri sendiri dan kemudian baru kepada orang lain” sangat  tepat  diterapkan  untuk  persoalan  pemberantasan  korupsi.  Untuk mewujudkan  kondisi  tersebut  tentu  komitmen  diri  yang  kuat  untuk melaksanakan  segala  aturan  Tuhan  dan  seluruh aturan  yang  berlaku  dan dalam waktu yang bersamaan menjauhkan diri dari segala larangan sangat diperlukan. Menciptakan iklim atau zona bebas korupsi di setiap lini kehidupan di manapun kita  berada.  Praktik  korupsi  akan  terjadi  ketika  ada  niat  dari  pelaku,  kemudian ada kesempatan serta kemampuan untuk melakukannya.
Corruption  atau  Corruptus  (latin)  merupakan  suatu  perbuatan  yang busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian,  kata-kata  atau ucapan  yang  menghina  atau  memfitnah.  Korupsi  tidak hanya sebagai suatu perbuatan yang jelas-jelas buruk untuk menggelapkan uang
demi keuntungan diri sendiri, namun termasuk juga aktifitas suap dimana sebuah sistem  tidak  lagi  bekerja  dengan  baik  yang  kesemuanya  itu  melibatkan penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi.
Korupsi  kini  sudah  menjadi  suatu  budaya  baru  yang  berkembang  di dalam  masyarakat.  Tidak  hanya  kalangan  pejabat  pemerintah  saja  namun  di berbagai bidang budaya korupsi nampaknya mulai mewabah  di dunia.  Ada yang mengatakan  bahwa  budaya  korupsi  ini  muncul  karena  adanya  pengaruh  dari sistem feodal, dimana segala kebijakan dibuat  oleh raja untuk diberlakukan pada semua masyarakat dan masyarakat menganggap bahwa segala yang diperintahkan oleh  raja  merupakan  titah  Tuhan. Banyak  upaya  yang  sudah  dilakukan  tentunya, namun  sampai  saat  ini  upaya  pemberantasan  korupsi  belum  menunjukkan kemajuan signifikan.

## B. DEFINISI  DAN  KATEGORISASI KORUPSI
Secara etimologi, kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptus yang  merupakan  kata  sifat  dari  kata  kerja  corrumpere  yang  bermakna menghancurkan  (com  memiliki  arti  intensif  atau  keseungguh-sungguhan, sedangkan  rumpere  memiliki  arti  merusak  atau  menghancurkan.  Dengan gabungan  kata  tersebut,  dapat  ditarik  sebuah  arti  secara  harfiah  bahwa  korupsi adalah suatu tindakan menghancurkan yang dilakukan secara intensif.
Sebenarnya  ada  banyak  pengertian  dari  korupsi  yang  disampaikan  oleh para ahli. Di antaranya adalah  Huntington (1968) memberikan pengertian korupsi sebagai  perilaku  pejabat  publik  yang  menyimpang  dari  norma-norma  yang diterima  oleh  masyarakat,  dan  perilaku  menyimpang  ini  ditujukan  dalam  rangka memenuhi kepentingan pribadi. Menurut Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah
laku  individu  yang  menggunakan  wewenang  dan  jabatan  guna  mengeduk keuntungan  pribadi,  merugikan  kepentingan  umum.  Korupsi  juga  sering dimengerti  sebagai  penyalahgunaan  kekuasaan  dan  kepercayaan  untuk keuntungan  pribadi.  Namun  korupsi  juga  bisa  dimengerti  sebagai  perilaku  tidak mematuhi  prinsip  “mempertahankan  jarak”.  “Mempertahankan  jarak”  ini maksudnya adalah dalam mengambil sebuah keputusan, baik di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya, permasalahan dan kepentingan pribadi atau keluarga tidak memainkan  peran. 1 Selain  itu,  korupsi  juga  dapat  dikatakan  sebagai  representasi dari rendahnya akuntabilitas birokrasi publik. 2
Korupsi  merupakan bentuk kecurangan, penyelewengan/penyalahgunaan jabatan  untuk  kepentingan  diri  sendiri. 3 Sedangkan  dalam  fatwa  MUI 4 menyebutkan  definisi  dari  korupsi  dan  berikut  istilah-istilah  lain  yang dikategorikan dalam ranah korupsi:
- Risywah  adalah  pemberian  yang  diberikan  oleh  seseorang  kepada  orang  lain (pejabat)  dengan  maksud  meluluskan  suatu  perbuatan  yang  batil  (tidak  benar menurut  syariah)  atau  membatilkan  perbuatan  yang  hak.  Pemberi  disebut dengan rasyi, dan penerima disebut dengan murtasyi. 5
- Suap,  uang  pelicin,  money  politic,dan  lain  sebagainya  dapat  dikategorikan sebagai  risywah 6 apabila  tujuannya  untuk  meluluskan  sesuatu  yang  batil  atau membatilkan perbuatan yang hak.
1 (Agus Suradika, 2009: 2)
2 (Wahyudi Kumorotomo, 2005: V)
3 Pius A Partanto & M. Dahlan al Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 1994), 375.
4 Ma’ruf Amin dkk, Himpunan FATWA MUI sejak 1975, Jakarta: MUI, 2011), 391.
5 Ibn al-Atsir, al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar jilid II, (tt:tt), 226.
6 ﻢﻜﺤﻟا ﻰﻓ ﻰﺸﺗﺮﻤﻟاو ﻰﺷاﺮﻟا ﷲ لﻮﺳر ﻦﻌﻟ
- Hadiah  kepada  pejabat  adalah  suatu  pemberian  dari  seorang  dan/masyarakat yang  diberikan  kepada  pejabat,  karena  kedudukannya  baik  pejabat  di lingkungan pemerintahan atau lainnya.
- Korupsi adalah tindakan pengambilan sesuatu yang ada dibawah kekuasaannya dengan  cara  yang  tidak  benar  menurut  syariat  Islam  dan  hukum  melakukan korupsi adalah haram.
Dalam literatur Islam klasik, padanan terdekat dari terma korupsi adalah ghulul,  yang  berarti  menyelewengkan  atau  menggelapkan  sebagian  harta rampasan  perang  (ghanimah)  sebelum  dibagi-bagi  kepada  pihak-pihak  yang berhak menerima. Penegasan tentang istilah kemudian hukum dari ghulul ini telah ditegaskan dalam ayat 161 surat al-Imran:
                                                                                                                   
         
“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa  yang  berkhianat  dalam  urusan  rampasan  perang  itu,  Maka  pada hari  kiamat  ia  akan  datang  membawa  apa  yang  dikhianatkannya  itu,  kemudian tiap-tiap  diri  akan  diberi  pembalasan  tentang  apa  yang  ia  kerjakan  dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”.
Adapun  kategori  korupsi  berdasarkan  identifikasi  yang  penulis  peroleh dari buku bertajuk Corruption in The UK 7 disajikan dalam bagan berikut:
CATEGORY DEFINITION Bribery The  offering,  promising,  giving,  accepting  or  soliciting of an advantage as an inducement for an action which is illegal, unethical or a breach of trust. Inducements can take the form of gifts, loans, fees, rewards or other advantages (taxes, services, donations,
etc.).
7 Chandrashekhar Krishnan & Robert Barrington, Corruption in The UK: Overview and Policy Recommendations, (UK: Transparency International (TI), 2011), 6-7. and Robert Barrington
Collusion A secret agreement between parties, in the public and/or private  sector,  to  conspire  to  commit  actions  aimed  to deceive  or  commit  fraud  with  the  objective  of  illicit financial gain. The parties involved often are referred to as ‘cartels’. Cronyism or nepotism Form of favouritism based on acquaintances and familiar relationships  whereby  someone  in  an  official  position exploits his or her power and uthority to provide a job or favour to a family member or friend, even though he or she may not be qualified or deserving. Money laundering The  process  of  concealing  the  origin,  ownership  or destination of illegally or dishonestly obtained money by hiding it within legitimate economic activities. Lobbying Any  activity  carried  out  to  influence  a  government  or institution’s policies and decisions in favour of a specific cause or outcome. Even when allowed  by law, these acts can  become  distortive  if  disproportionate  levels  of influence  exist  —  by  companies,  associations,
organisations and individuals.
Berikutnya jenis-jenis korupsi dapat penulis paparkan sebagai berikut 8 :
 Korupsi  ekstortif  (extortive  corruption),  yaitu  korupsi  yang  merujuk  pada situasi  di  mana  seseorang  terpaksa  menyogok  agar  dapat  memperoleh  sesuatu atau  mendapatkan  proteksi  atas  hak  dan  kebutuhannya.  Misalnya,  seorang pengusaha dengan sengaja memberikan sogokan pada pejabat tertentu agar bisa mendapat  ijin  usaha,  perlindungan  terhadap  usaha  sang  penyogok,  yang  bisa bergerak dari ribuan sampai miliaran rupiah.
 Korupsi  manipulatif  (manipulative  corruption),  yaitu  korupsi  yang  merujuk pada  usaha  kotor  seseorang  untuk  mempengaruhi  pembuatan  kebijakan  atau keputusan pemerintah dalam rangka memperoleh keuntungan setinggi-tingginya. Misalnya pemberian uang kepada bupati, gubernur, menteri dan sebagainya agar peraturan  yang  dibuat  dapat  menguntungkan  pihak  tertentu  yang  memberikan uang tersebut Peraturan ini umumnya dapat merugikan masyarakat banyak.
8 http://sai.ugm.ac.id/site/artikel/korupsi-definisi-dan-jenisnya diakses pada tanggal 18/04/2014.
 korupsi  nepotistik  (nepotistic  corruption),  yaitu  perlakuan  istimewa  yang diberikan pada keluarga: anak-anak, keponakan atau saudara dekat para pejabat dalam  setiap  eselon.  Dengan  perlakuan  istimewa  itu  para  anak,  menantu, keponakan dan istri sang pejabat juga mendapatkan keuntungan.
 korupsi  subversif  (subversive  cossuption),  yaitu  berupa  pencurian  terhadap kekayaan  negara  yang  dilakukan  oleh  para  pejabat  negara  dengan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya.
C. RELASI  ANTARA  TINDAKAN  KORUPSI  DENGAN  ETIKA  &

## AKHLAQ
Akhlaq  merupakan  bentuk  tunggal  dari  “khuluq” 9 didefinisikan  sebagai kondisi kejiwaan seseorang yang bisa mendorong munculnya sikap atau perilaku tanpa  memerlukan  pemikiran  dan  refleksi  yang  mendalam  sebelumnya.  Jadi, akhlaq  lebih  merupakan internalisasi nilai dan  ajaran  keagamaan  yang kemudian mewujud pada tindakan yang mudah (tanpa pemikiran yang mendalam), jauh dari paksaan  pihak  lain,  dan  perbuatan  yang  sifatnya  semu.  Akhlaq  bukanlah perbuatan  yang  spontan,  akan  tetapi  merupaka    buah  dari  pembiasaan,  latihan, refleksi  dan  penalaran  yang  kemudian  menginternalisasi  dalam  diri  seseorang sehingga menimbulkan perbuatan yang mudah.
Secara  substansial,  akhlaq  sepadan  dengan  istilaj  “budi  pekerti’,  yakni perilaku  manusia  yang  didasari  oleh  kesadaran  berbuat  baik,  didorong  oleh kesadaran  hati  dan  pertimbangan  akal.  Perbuatan  dan  perilaku  yang  bisa  disebut akhlaqi  adalah  perbuatan  yang  yang  sudah  tertanam  kuat  dalam  sanubari seseorang,  tidak  adanya  paksaan  dan  dorongan  dari  luar, bukan  perbuatan  main-
9 Ibn  Misykawayh,  Tahdhib  al-Akhlaq  wa  tatsir  al-A’raq,  Ibn  al-Khatib(Muhaqqiq),  (tt: Maktabah al-Tsaqafah al-Diniyah, tt), 41.
main  dan  semu  belaka  dan  perbuatan  tersebut  dilakukan  dengan  mudah  tanpa pemikiran  yang  mendalam.  Kemudian  yang  menjadi  pertanyaan  adalah  apakah parameter  yang  digunakan  akhlaq  dalam  menilai  perilaku  manusia?  Secara normatif parameter tersebut adalah agama (wahyu), karena akhlaq pada dasarnya adalah  ajaran  dan  doktrin  moralitas.  Hal  ini  untuk  membedakan  dengan  filsafat moral  (etika)  yang  sumbernya  adalah  akal  dan  penalaran  manusia.  Akan  tetapi pilahan yang bersifat diametral tentang parameter dalam penilaian perilaku antara akhlaq  dan  etika  ini  perlu  mendapatkan  klarifikasi  lebih  lanjut.  Parameter penilaian  terhadap  baik  dan  buruknya  perilaku  manusia  dalam  ilmu  akhlaq  pada dasarnya  juga  melibatkan  peran  nalar  selain  wahyu.  Baik  wahyu  maupun  nalar adalah  potensi  yang  diberikan  kepada  manusia  oleh  sumber  yang  satu  yaitu Tuhan.  Karenanya  keduanya  tidak  mungkin  bertentangan,  sehingga  ilmu  akhlaq dan  filsafat  moral  (etika)  juga  tidak  saling  bertentangan,  sebaliknya  saling mengisi. 10
Sejarah  pemikiran  Islam  pernah  diramaikan  oleh  perdebatan  tentang konsep baik dan buruk. Masalah kriteria baik dan buruk ini timbul sebagai buntut dari  masalah  akal  dan  wahyu  dan  masalah  ini  merupakan  salah  satu  persoalan paling  kontroversial  dalam  teologi  Islam.  Bagi  kalangan  Mu’tazilah  untuk mengetahui apakah perbuatan itu baik atau buruk tidak perlu menunggu petunjuk wahyu  melainkan  akal  manusia  mampu  menentukan.  Sedangkan  menurut kalangan  Ash’ariyah  akal  secara  independen  tidak  dapat  menentukan  perbuatan itu  baik  atau  buruk  melainkan  harus  ada  penjelasan  atau  perintah  dari  wahyu. Adapun  kalangan  Maturidiyah  hadir  sebagai  penengah  untuk  mengakomodir
10 Abid Rohmanu, Reinterpretasi Jihad: Relasi Fikih dan akhlak, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2012), 40.
kedua pendapat sebelumnya bahwa perbuatan buruk memiliki sifat obyektif yang terdapat  dalam  perbuatan  itu  sendiri  sehingga  akal  mampu  menilai  esensi perbuatan  itu  baik  atau  buruk.  Namun  dalam  kondisi  tertentu  ketika  berbicara tentang  pahala  dan  dosa  Maturidiyah  mengatakan  selain  akal  dapat  menentukan harus dikuatkan pula oleh wahyu. 11
Menurut pendapat A. Malik Madany 12 tidak ada korelasi yang signifikan antara  semaraknya  ritual  keagamaan  dengan  perbaikan  moralitas  bangsa.  Pola keberagamaan    (tadayyun)  lebih  dikonsentrasikan  pada  pembentukan  kesalehan ritual  (shalih  al-‘ibadat)  dan  tidak  berlanjut  kepada  kesalehan  moral  (shalih  al- akhlaq).  Padahal  the  ultimate  goal  dari  keberagamaan  adalah  shalih  al-akhlaq 13 .
Seharusnya terjadi keseimbangan antara shalih al-ibadat dengan shakih al-akhlaq (kesalehan ibadah berbanding lurus dengan kesalehan moral).
Persoalan  etika  memang  berbeda  dengan  persoalan  hukum,  karena  jika seseorang melanggar etika tidak akan mendapatkan sanksi hukum, sementara jika seseorang  melanggar  aturan  hukum  akan  mendapatkan  sanksi  hukum.  Namun demikian  sanksi  moral  sesungguhnya  juga  tidak  kalah  penting  dibandingkan dengan sanksi hukuman, karena sanksi moral sangat menentukan nasib seseorang terutama  ketika  kesadaran  masyarakat  tentang  sudah  sedemikian  tinggi. Sayangnya  kondisi  masyarakat  saat  ini  sangat  jauh  dari  ideal,  sehingga  sanksi
11 Nihayatur  Rohmah,  Perdebatan  teolog  tentang  baik  dan  buruk  terhdap  konsep  Maslahah, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2013),  67-70.
12 A. Malik Madany, Makalah Seminar: Korupsi sebagai Extra Ordinary Crime dalam Perspektif Hukum Islam. Diseminarkan dalam Studium General 12 Maret 2014 di STAIN Ponorogo.
13 ﺎﻣﻧا تﺛﻌﺑ مﻣﺗﻻ ﺢﻟﺎﺻ قﻼﺧﻻا
moral  sama  sekali  tidak  ada  pengaruhnya  dan  bahkan  seseorang  yang  diberikan sanksi moral malah merasa terhormat. 14
Ironis  memang,  tetapi  kita  masih  juga  menyaksikan  beberapa  lembaga yang masih mempertahankan komisi etik tersebut, walaupun sudah tidak mempan lagi  untuk merubah  keadaan.  Himbauan  untuk  ber  etika  dalam  berbagai  aktifitas juga seolah hanya angin lalu yang tidak perlu digubris. Toh sama sekali tidak ada akibatnya  dan  masyarakat  juga  tidak  mempersoalkannya.  Kondisi  semacam  ini sesungguhnya  merupakan  kondisi  yang  sangat  memprihatinkan,  karena  aspek- aspek  pendukung  kesadaran  masyarakat  untuk  berbuat  baik  sudah  runtuh. Sebagaimana  kita  sepakati  bersama  bahwa  bangsa  Indonesia  ini  sebagai  bangsa yang  etis  dan  agamis,  meskipun  dalam  kenyataannya  cukup  banyak penyimpangan  dari  etika  dan  agama.  Praktik  kemaksiatan,  suap,  korupsi  dam lainnya yang saat ini marak di negara kita tentu sangat jauh dari etika dan agama yang dianut oleh mayoritas bangsa ini.

## D. PENYEBAB TERJADINYA KORUPSI
Setiap orang telah mengetahui bahwa korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela (very despicable act). Seorang koruptor sangat dekat dengan image seorang  pejabat  pemerintahan  yang  tidak  melaksanakan  kedudukan/jabatan mereka dengan baik.  Terdapat beberapa indikasi yang dianggap sebagai penyebab terjadinya  korupsi,  di  antaranya  adalah  income  yang  tidak  mencukupi  sehingga dengan rendahnya gaji pejabat pemerintah memaksa mereka untuk menggunakan jalan korupsi, adanya penyalahgunaan kesempatan untuk memperkaya diri sendiri dan menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkuat dan memperkaya diri. Selain
14 Muhibbin Noor, Tegakkan Hukum & Lawan Korupsi, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), 469.
itu,  berikut  penulis  paparkan  beberapa  penyebab  pendorong  munculnya tindakan korupsi:
 Perilaku hidup mewah dan hedonism
 Sifat manuasia yang tidak pernah puas
 Minimnya kualitas dan pengetahuan agama
 Kualitas  moral  dan  kualitas  karakter  manusia  yang  buruk  sehingga  mudah tergoda oleh kemewahan korupsi
 Lemahnya  penegakkan  hukum,  baik  sistem  yang  ada  dan  personil  pelaku penegakkan hukum baik polisi, jaksa dan hakim
 Korupsi terjadi karena adanya perubahan sistem nilai dan kualitas etika dari para pelaku, sehingga moralitas dan kejujuran mengalami kekaburan makna.
 Korupsi  mencapai  klimaks  pada  saat  pemilu  digelar.  Para  politisi  disibukkan mencari simpatisan untuk mencari pengaruh dan mencari suara, belum lagi biaya pemilu  yang  sangat  mahal  dan  hal  tersebut  mendorong  pelaku  untuk  mencari celah untuk melaksanakan aksi suap dan korupsi.

## E. IMPLIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI
Korupsi  kian  berkembang secara  sistemik.  Bahkan  sebagian  masyarakat sudah  mulai  menganggap  bahwa  melakukan  tindakan  korupsi  bukan  lagi merupakan  suatu  pelanggaran  hukum  melainkan  sekedar  suatu  kebiasaan  atau setidaknya  tidak  lagi  dianggap  sebagai  dosa.  Masalah  korupsi  saat  ini  tengah hangat  dibicarakan  oleh  publik.  Banyak  para  ahli  mengemukakan  pendapatnya tentang  masalah  korupsi  dan  pada  dasarnya  ada  pro  kontra  bukan  dalam  arti kejahatannya, melainkan dalam hal upaya yang dilakukan untuk memberantasnya. Akan  tetapi  walau  bagaimanapun  tindakan  korupsi  ini  sangat  merugikan  negara
dan  dapat  merusak  sendi-sendi  kebersamaan  bangsa.  Karena  itu  seharusnya seluruh bangsa secara bersama-sama memberantasnya. 15
Korupsi merupakan produk dari sikap hidup suatu kelompok masyarakat yang menjadikan uang sebagai standart kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Hakikatnya,  korupsi  adalah  “benalu  sosial”  yang  merusak  struktur  pemerintahan dan  menjadi  penghambat  utama  terhadap  jalannya  pemerintahan  dan pembangunan  pada  umumnya.  Praktek  korupsi  ini  sendiri  mempunyai  dampak sosial yang luar biasa dalam tatanan kehidupan bernegara, diantaranya:
a. Pemborosan  sumber-sumber,  larinya  modal, gangguan  terhadap  penanaman modal, terbuangnya keahlian, dan lenyapnya bantuan.
b. Terjadinya ketidakstabilan, revolusi sosial, pengambilalihan kekuasaan oleh militer, timbulnya ketimpangan sosial budaya.
c. Pengurangan  kemampuan  aparatur  pemerintah,  pengurangan  kapasitas administrasi, hilangnya kewibawaan administrasi.
d. Menurut  Mc  Mullan  (1961)  menyatakan  bahwa  korupsi  dapat mengakibatkan  ketidakefisienan,  ketidakadilan,  ketidakpercayaan,  rakyat kepada pemerintah, pemborosan sumber-sumber negara, tidak terdorongnya perusahaan  untuj  berusaha  terutama  perusahaan  asing,  ketidakstabilan politik, pembatasan dalam kebijaksanaan pemerintah dan tidak represif.
e. Terciptanya  iklim  yang  tidak  sehat  dalam  investasi  dan  di  sektor  swasta terjadi peningkatan biaya bisnis.
f. Kondisi  masyarakat  miskin  semakin  miskin,  melemahkan  pembangunan bangsa.
15 Muhibbin Noor, Tegakkan Hukum.., v.
g. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat
h. Menyusutnya  pendapatan  Negara,  rapuhnya  keamanan  dan  ketahanan
Negara
i. Perusakan mental pribadi dan hukum tidak lagi dihormati

## F. RAGAM BENTUK HUKUMAN KORUPSI
Hampir semua elemen masyarakat, termasuk pada pejabat dan parlemen semuanya  menyatakan  siap  berperang  melawan  korupsi  tetapi  kenyataannya korupsi masih saja marak terjadi. Secara teori, sudah akan lenyap dari muka Bumi ini karena seluruh elemen masyarakat menyatakan perang melawan korupsi.
Di  Indonesia  peraturan  perundang-undangan  yang  khusus  mengatur tentang  tindak  pidana  korupsi  sudah  ada.  undang-undang  tentang  tindak  pidana korupsi sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan. Adapun peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang korupsi, yakni :
1. UU no. 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
2. UU no. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
3. UU no. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
4. UU  no.  20 Tahun  2001 tentang perubahan  atas Undang-undang  pemberantasan tindak pidana korupsi.
Berdasarkan  ketentuan  undang-undang  nomor  31  Tahun  1999    undang- undang  nomor  20  tahun  2001,  jenis  penjatuhan  pidana  yang  dapat  dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:
Terhadap Orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi
1. Pidana Mati
Dapat  dipidana  mati  karena  kepada  setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  Negara  atau  perekonomian  Negara sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  nomor  31  tahun 1999  jo  Undang-undang  nomor  20  tahun  2001  tentang  pemberantasan  tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.
2. Pidana Penjara
1. Pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat) tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp. 200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  Negara  atau  perkonomian Negara. (Pasal 2 ayat 1)
2. Pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu) tahun  dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp.  50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah)  dan  paling  banyak  satu  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain  atau  suatu korporasi,  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan, atau sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3)
3. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun  dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp.150.000.000,00  (seratus  lima  puluh juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  600.000.000,00  (enam  ratus  juta)  bagi
setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara  langsung  atau  tidak  langsung  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan di siding pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21)
4. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.
3. Pidana Tambahan
1. Perampasan  barang  bergerak  yang  berwujud atau  yang  tidak  berwujud  atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana  korupsi,  termasuk  perusahaan  milik  terpidana  dimana  tindak  pidana korupsi  dilakukan,  begitu  pula  dari  barang  yang  menggantikan  barang- barang tersebut.
2. Pembayaran  uang  pengganti  yang  jumlahnya  sebanyak-banyaknya  sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
3. Penutupan  seluruh  atau  sebagian  perusahaan  untuk  waktu  paling  lama  1 (satu) tahun.
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau  sebagian  keuntungan  tertentu  yang  telah  atau  dapat  diberikan  oleh pemerintah kepada terpidana.
5. Jika  terpidana  tidak  membayar  uang  pengganti  paling  lama  dalam  waktu  1 (satu)  bulan  sesudah  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan
hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
6. Dalam  hal  terpidana  tidak  mempunyai  harta  benda  yang  mencukupi  untuk membayar  uang  pengganti  maka  terpidana  dengan  pidana  penjara  yang lamanya  tidak  memenuhi ancaman  maksimum dari pidana  pokoknya sesuai ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun  2001  tentang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  dan  lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
Dalam  literatur  Islam  klasik,  pandangan  terdekat  dari  terma  korupsi adalah ghulul. Ghulul dihukumi haram berdasarkan atas penegasan ayat 161 surat al-  Imran 16 .  Hukuman  bagi  para  pelaku  ghulul  dalam  ayat  ini  berupa  hukuman ukhrawi. Sedangkan dalam hadits ada hukuman tambahan yang berupa hukuman moral  yakni  tidak  dishalati  jenazahnya  oleh  imam  (pemimpin  umat)    مﺎﻣﻻا  كﺮﺗ لﺎﻐﻟا ﻰﻠﻋ ةﻼﺼﻟا 17 .
Korupsi dengan dampaknya yang sangat serius bagi kepentingan bangsa dan  negara  harus  direspons  dengan  penjatuhan  hukuman  yang  berat  bagi pelakunya.  Hal  ini  sejalan  dengan  penyebutannya  sebagai  extra  ordinary  crime (kejahatan  luar  biasa).  Dalam  Islam  dikenal  istilah  kabirah  min  kabair  al-itsm (salah  satu  dosa  besar).  Ghulul    sebagai  padanan  dari  korupsi  termasuk  dalam
16                                                                                                                               “  Tidak  mungkin  seorang  Nabi  berkhianat  dalam  urusan  harta  rampasan  perang.  Barangsiapa  yang berkhianat  dalam  urusan  rampasan  perang  itu,  Maka  pada  hari  kiamat  ia  akan  datang  membawa  apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”.
17 Redaksi selangkapnya adalah ﻠﺻ ﷲ لﻮﺳﺮﻟ ﺮﻛذ ﮫﻧاو ﺮﺒﯿﺨﺑ ﻲﻓﻮﺗ ﻦﯿﻤﻠﺴﻤﻟا ﻦﻣ ﻼﺟر نا ﻲﻨﮭﺠﻟا ﺪﻟﺎﺧ ﻦﺑ ﺪﯾز ﻦﻋ تﺮﯿﻐﺘﻓ ﻢﻜﺒﺣﺎﺻ ﻰﻠﻋاﻮﻠﺻ لﺎﻘﻓ ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰ ﻦﯿﻤھرد ىوﺎﺴﯾ ﺎﻣ دﻮﮭﯿﻟا ازﺮﺧ ﮫﯿﻓ ﺎﻧﺪﺟﻮﻔﮭﻋﺎﺘﻣ ﺎﻨﺸﺘﻔﻓ ﷲ ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻓ ﻞﻏ ﻢﻜﺒﺣﺎﺻ نا لﺎﻗ ﻢﮭﺑ ىﺬﻟا ىآر ﺎﻤﻠﻓ ﻚﻟاﺬﻟ مﻮﻘﻟا هﻮﺟو }
هاور
يﺬﻣﺮﺘﻟاﻻا ﺔﺴﻤﺨﻟا
{ al-Syawkani,  Nayl al-Awthar juz IV , tt , 84.
kategori  dosa  yang  dimaksud. 18 Kendatipun  ghulul  termasuk  odsa  besar  namun para  fuqaha  tidak  memasukkannya  dalam  kategori  jarimah  hudud  yang  secara definitif  ada  7  (tujuh ).  Oleh  karena  itu,  berbagai  upaya  memperberat  hukuman pelaku  tindak  pidana  korupsi  dalam  perspektif  hukum  Islam  dengan memasukkannya  dalam lingkup jarimah  sariqah (shughra) atau  jarimah hirabah (sariqah kubra) pun tidak  cukup  beralasan. 19 Dengan demikian, korupsi (ghulul) dalam  hukum  pidana  Islam  (al-Fiqh  al-Jinayah  al-Islami)    termasuk  dalam kategori  jarimah  ta’zir  yang  besar  kecilnya  hukuman  diserahkan  kepada  hakim (qadli)  dan  Ulul  amri  untuk  menetapkan  sesuai  dengan  pertimbangan kemaslahatan  pada  setiap  masa  dan  tempat.  Ulul  amri  dalam  konteks ketatanegaraan  di  Indonesia  direpresentasikan  oleh  otoritas  pembuat  Undang- undang, yakni DPR bersama presiden.
Meskipun  korupsi  (ghulul)  termasuk  jarimah  ta’zir  tidak  berarti  bahwa hukumannya  menjadi  ringan.  Seperti  disimpulkan  oleh  Abd  al  Qadir  al  Awdah dari uraian para fuqaha berbagai madzhab, hukuman ta’zir adalah:
ﻮﻘﻌﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺲﺒﺤﻟﺎﻛ تﺎﺑﻮﻘﻌﻟاﺪﺷﺂﺑ ﻲﮭﺘﻨﺗو راﺬﻧﻻاو ﺢﺼﻨﻟ ﺎﻛ تﺎﺑﻮﻘﻌﻟا ﮫﻔﺗﺂﺑ آﺪﺒﺗ ةرﺪﻘﻤﻟاﺮﯿﻏ تﺎﺑ ﺔﻤﯾﺮﺠﻠﻟ ﺔﻤﺋﻼﻤﻟا ﺔﺑﻮﻘﻌﻟا ﺎﮭﻨﯿﺑ ﻦﻣ رﺎﺘﺨﯾ نا ﻰﺿﺎﻘﻠﻟ كﺮﺘﯾو ةﺮﯿﻄﺨﻟا ﻢﺋاﺮﺠﻟا ﻰﻓ ﻞﺘﻘﻠﻟ ﻞﺼﺗﺪﻗ ﻞﺑ ﺪﻠﺠﻟاو
ﮫﻘﺑاﻮﺳو ﮫﺘﯿﺴﻔﻧو مﺮﺠﻤﻟا لﺎﺤﻟاو } ج ﻰﻣﻼﺳﻻا ﻰﺋﺎﺠﻟا ﻊﯾﺮﺸﺘﻟا ١ ص ٢٥٨ {
Dengan  demikian  hukuman  mati  atau  penjara  seumur  hidup  atau hukuman  berat  yang  lain  sepertu  penyitaan  harta  koruptor  dalam  rangka dimiskinkan,  merupakan  sesuatu  yang  sejalan  dengan  hukum  Islam.  Hal  ini mengingat  dampak  serius  yang  ditimbulkan  oleh  perilaku  korupsi  terhadap kelangsungan  hidup    bangsa  dan  negara.  Ditambah  dengan  berbagai  hukuman
18 Al-Hafidz al-Dzahabi, al-kabair , (tt), 94.
19 Malik Madany, Korupsi sebagai Extra Ordinary Crime, 2.
moral  dan  sosial  terhadap  para  koruptor,  hukuman  fisik  dan  materiil  yang  berat diharapkan  dapat  memberikan  efek  jera  kepada  mereka.  Demikian  pula  kepada orang lain diharapkan untuk tidak berani mencoba-coba untuk melakukannya.
Bagaimanapun, upaya pencegahan terjadinya korupsi adalah lebih utama daripada upaya penindakannya. Pepatah Arab mengatakan:
جﻼﻌﻟا ﻦﻣ ﻞﻀﻓا ﺔﯾﺎﻗﻮﻟا
Oleh karena itu, pembangunan dan pembangunan sistem politik, ekonomi dan  aspek-aspek  tata  pemerintahan  yang  baik  serta  penciptaan  lingkungan  yang bersih  dari  budaya  yang  merangsang  korupsi  merupakan  prasyarat  mutlak  bagi keberhasilan gerakan pemberantasan korupsi.
G. UPAYA & STRATEGI ELIMINASI KORUPSI
Banyak  upaya  yang  telah  dilakukan  untuk  memberantas  tindak  pidana korupsi.  Segala  pendekatan  telah  dilakukan,  mulai  dari  pendekatan  agama, budaya,  sosial  serta  pendekatan  ekonomi  dan  semua  level  pemerintahan  secara sinergi  bekerja  bersama-sama  untuk  meruntuhkan  kinerja  korupsi  yang  kian menggerogoti pondasi bangsa.
1. Awareness. Kesadaran dari berbagai pihak, mulai dari elemen masyarakat dan pemerintah harus bekerja bersama-sama secara efektif memberantas korupsi.
2. Effectiveness of law enforcement. Tidak ada ruang toleransi untuk para pelaku korupsi,  hukum  diberlakukan  sama  untuk  semua  kalangan  agar  penegakan hukum bisa berjalan efektif.
3. Danger  of  dismantling of  anti-corruption  defences.  Ada  lembaga  anti-korupsi yang independen yang bertugas membongkar sindikat kejahatan korupsi.
4. Urgent need for coordination. Dibutuhkan koordinasi yang baik dari berbagai pihak,  pemerintah,  masyarakat,  media  dan  politisi  untuk  bekerjasama membiasakan kebenaran.
5. Payroll system viable. Mengaktifkan sistem penggajian yang proporsional agar para  pejabat  terkontrol  perolehan  kekayaannya  dan  penggajian  sesuai kinerjanya.
6. Prohibition  of  accepting  bribes  and  gifts.  Ada  larangan  yang  tegas  tentang penerimaan suap dan hadiah.
7. Calculation of wealth. Penghitungan kekayaan para pejabat pemerintah.
8. Exemplary leader. Keteladanan dari pimpinan (Uswah Hasanah)
9. Retribution.  Perlunya  pemberian  penghargaan  atau  balas  jasa  dari  pimpinan kepada  anak  buah  yang  memiliki  prestasi  atau  jasa  sehingga  menumbuhkan kompetisi yang sportif (fastabiq al-khairat).
10. Community  supervision.  Adanya  komunitas  mandiri  dan  independen  yang
bertugas memberikan pengawasan pada kinerja para pejabat publik.
Dalam  buku  bertajuk  ”National  Strategy  of  Corruption  prevention  &
Eradication” 20 menetapkan visi misi yang dirangkum dalam lima strategi:
a. Prevention.  Melalui  strategi  preventif  ini  diharapkan  ada  tahapan-tahapan selanjutnya yang dapat memberikan kontribusi demi perbaikan sistem di masa yang  akan  datang.  Strategi  ini  lebih  difokuskan  sebagai  aksi  represiv (menekan).  Motto  “lebih  baik  mencegah  dari  pada  mengobati”lebih  tepat diterapkan untuk masalah pemberantasan korupsi.
20 Goverment of Indonesia – Presidential Decree No 55 Year 2012 Annex National Strategy on Corruption Prevention and Eradication 2012-2014 and 2012-2025
b. Law  Enforcement.  Penegakan  hukum  lebih  ditegaskan  kembali  untuk  para koruptor dengan memberikan hukuman yang benar-benar mampu memberikan efek jera dan tiada kompromi untuk kejahatan yang bermodus korupsi dengan segala bentuknya.
c. Harmonizing the Laws and Regulations. Perlunya harmonisasi antara hukum
dan regulasi yang mengatur tentang korupsi.
d. Anti-Corruption  Education  and  Culture.    Menanamkan  pendidikan  dan budaya  anti  korupsi  sejak  dini,  dengan  membudayakan  hidup  bersih  tanpa korupsi dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan negara.
e. Mechanism  of  Reporting  Corruption  Eradication  Actions.  Aksi  membasmi kuman  korupsi  harus  dilakukan  secara  serentak  oleh  berbagai  pihak  disertai pelaporan sehingga  para  pelaku tidak ada  celah  mengambil  posisi  lengah  dari pengawasan dari semua elemen masyarakat dan dengan demikian negara tidak kecolongan aset yang merugikan negara.

## H. KESIMPULAN
Korupsi adalah kejahatan atau penyimpangan berupa pelanggaran hukum yang  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan  sebesar-besarnya demi kepentingan pribadi, di mana tindakan tersebut menimbulkan kerugian yang besar bagi negara dan masyarakat.
Korupsi  pada  dasarnya  dapat  terjadi  kapan  saja  dan  di  mana  saja, menyentuh  semua  kalangan   di  dalam  masyarakat.  Korupsi  muncul  bukan  tanpa sebab.  Korupsi  merupakan  akibat  dari  sebuah  situasi  kondisi  di  mana  seseorang membutuhkan  penghasilan  lebih,  atau  merasa  kurang  terhadap  apa  yang  dia peroleh  jika  menjalankan  usaha  dengan  cara-cara  yang  sah.  Korupsi  merupakan
tindakan yang tidak lepas dari pengaruh kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh  individu  maupun  kelompok,  dan  dilaksanakan   baik  sebagai  kejahatan individu  (professional)  maupun  sebagai  bentuk  dari  kejahatan  korporasi (dilakukan  denga  kerjasama  antara  berbagai  pihak  yang  ingin  mendapatkan keuntungan  sehingga  membentuk  suatu  struktur  organisasi  yang  saling melindungi dan menutupi keburukan masing-masing).
Semua  faktor-faktor  itu  sangat  mempengaruhi  diri  individu  untuk melakukan kejahatan korupsi. Hal ini disebabkan kurangnya rasa kesadaran akan pentingnya  tanggung  jawab  moral  bagi  mereka  yang  memiliki  jabatan  dan kekuasaan  juga  kurangnya  pendidikan  agama  pengetahuan  agama  mengenai hukum  agama  tentang  perbuatan  korupsi  yang  jelas-jelas  merupakan  tindakan yang dilarang bahkan dibenci oleh agama.
Maraknya  korupsi  di  Indonesia  disebabkan  masih  banyaknya  orang Indonesia  yang  mengalami  krisis  akhlak.  Jadi,  obat  yang  paling  pas  dan  manjur untuk  mengobati  dan  memberantas  penyakit  korupsi  adalah  dengan  pendidikan akhlak,  pendidikan  moral,  dan  pendidikan  etika.  Meskipun  terkesan  klise,  tetapi memperbaiki  kesadaran  seseorang  dan  mengembalikan  rasa  tanggung  jawab moralnya  serta  agamanya  memang  salah  satu  cara  yang  paling  ampuh  untuk mencegah  dan  menghentikan  korupsi  di  negeri  ini.  Pendidikan  agama  dan memperkuat  iman  adalah  metode  yang  harus  ditingkatkan  demi  mendapatkan orang-orang  yang  memiliki  hati  nurani  bersih  dan  jujur  berlandaskan  Hukum Negara maupun hukum Agama.