PENGEMBANGAN  MUATAN  MATERI  KONSTITUSI TENTANG HAK ASASI MANUSIA: PERBANDINGAN INDONESIA, SINGAPURA DAN REPUBLIK RAKYAT CINA
DEVELOPMENT OF HUMAN RIGHTS CONSTITUTION MATERIALS: A

## COMPARATIVE STUDY
OF

## INDONESIA,  SINGAPORE  AND  PEOPLE’S  REPUBLIC OF CHINA
Muhammad Ridzki Kharisma a

## ABSTRAK
Muatan  materi  konstisusi  secara  luas  mengatur  beberapa  hal  yang paling fundamental demi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak semua hal dapat dimasukkan dalam muatan materi konstitusi, ada hal yang  pokok  tapi  tidak  penting,  pun  sebaliknya.  Hak  asasi  manusia (human  right) menjadi  salah  satu  muatan  materi  penting  dan  pokok dalam konstitusi yang dimiliki oleh suatu negara. Namun, dewasa ini telah terjadi perkembangan HAM yang begitu pesat di setiap negara. Meskipun hakikat  dasar HAM itu  bersifat  kodrati, universalitas dan abadi,  namun  pada  kenyataannya  di  setiap  negara  memberikan klasifikasi  HAM  yang  berbeda-beda,  tergantung  pada  kondisi  dan persoalan  dalam  negara  yang  bersangkutan.  Dalam  tulisan  ini  akan dikaji  mengenai  bagaimana  urgensi  muatan  materi  HAM  dalam konstitusi negara hukum yang demokratis. Kemudian akan membahas bagaimana  perbedaan  dan  persamaan  mengenai  pengembangan muatan materi konstitusi tentang hak asasi manusia dalam konstitusi
Indonesia, Singapura dan Republik Rakyat Cina?
Kata kunci: HAM; materi konstitusi; perbandingan.

## ABSTRACT
The  content  of  constitution  material  broadly  regulates  some  of  the  most fundamental things for the life of the nation and state. Not all things can be included in the material content of the Constitution, because there are basic things but not important, however. Human right became one of the important materials  and  the  principal  in  the  Constitution  owned  by  a  country. Nowadays, however, there has been a rapid development of human rights in every country. Although the basic nature of human rights is natural, universal and eternal, in reality each country provides a different classification of human rights, depending on the conditions and problems in the country concerned. In this paper, we will examine  the urgency  of the content of human  rights material in the constitution of a democratic rule of law. Then we will discuss
a Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Banda  No.  42  Bandung,  email: ridzki.kharisma@gmail.com @gmail.com

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterbitkan: 31 Mei 2021
DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v2i2.263 Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
the differences and similarities regarding the development of constitutional material content on human rights in the constitutions of Indonesia, Singapore and the People's Republic of China?
Keywords: human rights; material constitution; comparative.

## PENDAHULUAN
Henc  van  Maarseveen  dan  Ger  van  der  Tang  menyampaikan  pandangannya terhadap  konstitusi-konstitusi  di  dunia  dalam  buku  ( Written  Constitution) ,  yang mengatakan bahwa:
1. Constitution as a menas of forming the state’s own political and legal system;
2. Constitution  as  a  national  document  dan  as  a  birth  certificate  dan  bahkan  as  a  sign  of adulthood and independence. 1
Melengkapi hal tersebut, A.A.H. Struycken berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar (grondwet) sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang mengandung  materi  muatan  mengenai,  arah  dari  perkembangan  kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. 2
Maka dapat dikatakan bahwa, konstitusi merupakan alat yang memuat mengenai sistem politik, sistem hukum, dan cita-cita suatu bangsa.
Menurut,  Wheare  idealnya  suatu  konstitusi  mengandung  muatan “the  very minimum, and that minimum to be rule of law”. 3 Menurutnya konstitusi yang ideal adalah konstitusi  yang  muatannya  sesingkat  mungkin  dan  mengatur  hal  yang  benar-benar fundamental, salah satu hal yang paling fundamental dalam konstitusi adalah adanya pengaturan mengenai  penegakan  perlindungan  hak-hak  asasi manusia.  Menurut  J.G. Steenbeek, konstitusi wajib memuat mengenai adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia  dan  warga negaranya. 4 Senada dengan  Miriam  Budiardjo  yang  mengatakan bahwa  setiap  Undang-Undang  Dasar  harus  memuat  ketentuan  yang  menyangkut mengenai hak asasi manusia. 5
Setiap  konstitusi  menjamin  perlindungan  mengenai  hak  asasi  manusia  dalam materi muatannya. Substansi utama hak asasi manusia, adalah kebebasan dan hak atas
1 Sri, Soemantri. (1996). Fungsi Konstitusi Dalam Pembatasan Kekuasaan . Jurnal Hukum, Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia . 6(3), 1-6. hlm. 4.
2 Sri, Soemantri (1997). Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi. Disertasi, Bandung: Alumni. hlm. 1.
3 K.C., Wheare. (1975). Modern Constitutions . London: Oxford University Press. hlm. 1.
4 Sri, Soemantri. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi. Disertasi , Op. Cit ., hlm. 51.
5 Miriam, Budiardjo. (2010). Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. hlm. 101.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 2, Nomor 2, Mei 2021
privasi. 6 Kebebasan  yaitu  sebuah  kemampuan  dari  seseorang  untuk  menentukan pilihannya, adapun makna secara filosofis hakekat kebebasan manusia, terletak dalam kemampuan manusia menentukan setiap pilihannya sendiri. 7
Manfred Nowak berpendapat bahwa prinsip hak asasi manusia terbagi menjadi empat  yaitu,  universal (universality) ,  tak  terbagi (indivisibility) ,  saling  bergantung (interdependent), saling terkait (interrelated) . 8 Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (equality) dan non diskriminasi (non-discrimination) . 9 Prinsip lain yang juga penting yaitu mengenai martabat manusia (human dignity) . 10 Dalam menjamin terselenggaranya HAM, Indonesia memberi penekanan penting terhadap satu prinsip lain yaitu tanggung jawab negara (state responbility). 11
Meskipun hakikat dasar HAM itu bersifat kodrati, universalitas dan abadi, namun pada kenyataannya di setiap negara memberikan klasifikasi HAM yang berbeda-beda, tergantung  pada  kondisi  kekinian  yang  menjadi  persoalan  dalam  negara  yang bersangkutan. 12
Dalam  tulisan  ini  akan  dikaji  mengenai  bagaimana  urgensi  muatan  materi  hak asasi  manusia  dalam  konstitusi  negara  hukum  yang  demokratis.  Kemudian  akan membahas  bagaimana  perbedaan  dan  persamaan  mengenai  pengembangan  muatan materi konstitusi tentang hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia, Singapura dan Republik Rakyat Cina?

## METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian  yang  bertujuan  untuk  meneliti  asas-asas  hukum,  sistematisasi  hukum, sinkronisasi isi, dan perbandingan isi. 13 Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang  deskripsi-analitis,  yaitu  menggambarkan  suatu  perundang-undangan  yang berlaku  dikaitkan  dengan  doktrin-doktrin  (teori  hukum)  dan  praktek  pelaksanaan
6 Bahder, Johan. (2018). Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia . Bandung: Mandar Maju. hlm. 219.
7 Ibid, hlm. 220.
8 Manfred, Nowak. (2003). Introduction to The International Human Rights Regime . Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. hlm. 9.
9 Rhona, K.M, Smith. (ed). (2005). Textbook on International Human Rights . Oxford, New York : Oxford University Press. hlm. 1.
10 Azmi Sharoom, Hadi Rahmat Purnama, Mattew Mullen, Melizel Asunction, Michael Hayes (Ed), An Introduction to Human Rights in Southeast Asia , Volume 1, Bangkok: SEAHRN-SIDA-RWI, Tanpa Tahun, hlm. 13.
11 Lihat Pasal 281 Ayat (4) dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
12 Nursiah, M. Yunus. (2010). Sebuah Kontemplasi Tentang Klasifikasi Hak-Hak Asasi Manusia, Jurnal INSPIRASI , 1(10) 53-68. hlm. 54.
13 Soerjono, Soekanto. (2001). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. hlm. 52.
hukum yang menyangkut permasalahan. 14 Deskriptif karena diharapkan penelitian ini dapat  memperoleh  gambaran  yang  menyeluruh  dan  sistematis  kepada  konsen penelitian. Sedangkan analitis karena dari data-data yang diperoleh akan dianalisis. 15
Metode  perbandingan  yang  digunakan  yaitu  perbandingan  hukum  penalaran ( descriptive comparative law ), yang mana memberikan suatu ilustrasi deskriptif tentang bagaimana suatu peraturan hukum itu diatur di dalam berbagai sistem hukum pada setiap  negara. 16 Dalam  perbandingan  hukum  dikenal  dua  cara  perbandingan  yaitu “ macro comparatve law ” dan “ micro comparative law ”. Perbandingan hukum makro, le bih fokus  pada  masalah-masalah  atau  tema-tema  besar/luas,  sedangkan  perbandingan hukum  mikro  berkaitan  dengan  aturan-aturan  hukum,  kasus-kasus  dan  lembaga- lembaga yang bersifat khusus/aktual. 17
Mengacu pada pendapat tersebut, maka perbandingan hukum dalam penulisan ini termasuk kedalam perbandingan hukum makro karena HAM mengatur banyak hal mengenai  hak-hak  dasar  manusia  dan  Konstitusi  merupakan  landasan  hukum  yang mengatur sendi-sendi fundamental dalam negara. Pada penelitian ini, secara spesifik akan  menganalisa  perbedaan  dan  persamaan  pengembangan  muatan  materi  tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia, Singapura dan Republik Rakyat Cina.

## PEMBAHASAN

## Urgensi Muatan Materi Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Negara Hukum yang Demokratis
Negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum. Dengan kata lain, segala sesuatu yang berlangsung di negara tersebut harus didasarkan atas hukum atau konstitusi negara. Menurut Aristoteles, ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi yaitu: pertama ,  pemerintahan  dilaksanakan  untuk  kepentingan  umum; kedua , pemerintahan  dilaksanakan  menurut  hukum  yang  berdasarkan  pada  ketentuan-
14 Ronny, Hanitijo. (1998). Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 35.
15 Dalam hubungannya dengan spesifikasi penel itian yang deskriptif ini, J. Vredenbergt mengungkapkan: “Dalam tipe penelitian deskriptif diusahakan untuk memberi suatu uraian jelas mengenai suatu kolektifitas dengan syarat bahwa representatifitas harus terjamin. Kalau kolektifitas tersebut besar maka penelitian mendasarkan diri atas suatu sampel yang selektif. Tujuan utama dari penelitian yang deskriptif ialah melukiskan realitas sosial yang kompleks sedemikian rupa, sehingga relevansi sosiologis antropologis tercapai”. Dikutip dalam buku J. Vredenberg t. (1984). Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 18.
16 Soeroso. (2007). Perbandingan Hukum Perdata . Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 24.
17 Geoffrey, Samuel. (2014). An Introduction to Comparative Law Theory and Method . Oregon: Hart Publishing. hlm. 50.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 2, Nomor 2, Mei 2021
ketentuan  umum; ketiga, pemerintahan  berkonstitusi  berarti  pemerintahan  yang dilaksanakan atas kehendak dan keinginan rakyat. 18
Salah  satu  unsur  dari  sebuah  negara  hukum  yang  demokratis  adalah  adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia di  dalam  konstitusi  negara  sebagai  hukum  tertinggi  bermakna  bahwa  Negara  pun dilarang melakukan pelanggaran HAM dan bahkan tugas utama perlindungan HAM merupakan tanggung jawab Negara.
Menurut Jimly Asshiddiqie, 19 hak asasi manusia adalah satu kata pertama dan utama yang diucapkan dan dijadikan alasan oleh seluruh umat manusia untuk mendukung kebebasan dari segala penindasan.
Menurut H.A Masykur Effendi, bahwa:
Hak  asasi  manusia  adalah  setiap  manusia  individu  dapat  menikmati  hak  asasi manusianya.  Manusia  merupakan  satu  pribadi  utuh  dan  dalam  masyarakat adalah harkat/tidak hilang jati diri/kepribadian sebagai manusia, ia mempunyai hak atas dirinya sendiri lepas dari orang lain. 20
Dalam menelaah perkembangan hak asasi manusia, Karel Vasak menggunakan istilah “generasi” untuk menunjuk substansi perkembangan hak asasi manusia. 21 Dalam pembagian  generasi  tersebut  Vasak  membuat  sebuah  slogan  revolusi  yang  terkenal, yaitu Liberty , Egalite dan Fraternite yang  artinya  kebebasan,  persamaan  dan persaudaraan. Slogan tersebut secara langsung ataupun tidak langsung mencerminkan perkembangan generasi hak asasi manusia yang berbeda satu sama lain. 22
Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia bersumber dari teori hak kodrati (natural right theory 23 ). Teori kontraksi mengenai hak-hak itu bermula dari teori hukum
18 Tahir, Azhary. (1992). Negara Hukum . Jakarta: Bulan Bintang. hlm.66, dalam Ridwan, HR. (2003) Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press. hlm.2.
19 Jimly, Asshiddiqie. (ed). (2005). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM. Jakarta: Konstitusi Press. hlm. 209.
20 H.A,  Masykur,  Effendi.  (1993) Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Hukum  Nasional  dan  Hukum  Internasional. Jakarta:  Graha Indonesia. hlm. 47.
21 Jefri, Porkonanta, Tarigan. (2017). Political of Law’s Accommodation for Human Rights in Indonesia Based on Thought Generation. Jurnal Konstitusi: Mahkamah Konstitusi R.I. , 14(1), 168-187. hlm. 173.
22 Karel, Vasak. (1977). A 30-Year Struggle; The Sustained Efforts to Give Force of Law to The Universal Declaration of Human Rights . Unesco Courier. hlm. 29.
23 Hak  kodrati  melihat  bahwa  hak  asasi  manusia  ada,  terutama  karena  kodrat  seseorang  sebagai  manusia,  tidak tergantung pada afiliasi politik, ikatan kultural, agama, atau relasi sosial apapun, karena manusia adalah martabat yang terberi (given), sehingga unik dan tak tergantikan. Dikutip dari Artikel Jurnal, Rahayu., Muslimah., Sasmini. (2013). Perlindungan  HAM  Pekerja  Migran:  Kajian  Normatif  Kewajiban  Indonesia  Berdasar  Prinsip-Prinsip  dan  Norma- Norma Hukum Internasional. Yustisia: Jurnal Hukum , 2(1), 111-122. hlm. 113-114.
kodrati (natural law theory). Sehingga dalam pembahasan hak asasi manusia tidak bisa terlepas  dari  pandangan  agama  yang  meletakkan  HAM  sebagai  otoritas Tuhan.  Sedangkan dalam pandangan positivis klasik menyangkal bahwa HAM berasal dari  Tuhan,  melainkan  timbul  karena  pemberian  negara  dan  para  pejabatnya,  teori positivisme ini juga memberikan kontribusi terhadap HAM, sehingga HAM dapat di implementasikan karena diakomodir melalui hukum positif. 24
Awal mula adanya konsep HAM modern dapat dijumpai dalam revolusi UK, USA dan Prancis  pada  abad  ke-17  dan  ke-18.  Menurut  John,  bersamaan  dengan  praktik Revolusi Inggris 1688 yang menghasilkan Bill of Right , yang intinya mengatur bahwa manusia  sebelum  memasuki  masyarakat  memiliki  hak-hak  tertentu  yang  antara  lain adalah hak untuk hidup, hak kemerdekaan (bebas dari kesewenang-wenangan) dan hak milik. 25
Sebagaimana diketahui, kebanyakan konstitusi negara Amerika Serikat dan Eropa mendukung kemerdekaan dan hak-hak rakyat dari kesewenang-wenangan negara dan dari penindasan oleh para dictator . 26 Di Inggris berlandaskan pada tradisi umum dan yurisprudensi, di Arab Saudi berasal dari syariat Islam mazhab Hambali yang dianggap undang-undang  umum  dan  pada  akhirnya  dijadikan  konstitusi  negara.  Salah  satu ketetapan terpenting tentang HAM adalah deklarasi kemerdekaan Amerika tahun 1776. Deklarasi  ini  memuat  asas  persamaan  sesama  manusia (egalites) dan  menjamin  hak kepada  rakyat  untuk  hidup,  kemerdekaan  dan  hak  untuk  menikmati  kebahagiaan. Deklarasi  ini  mengalami  beberapa  kali  perubahan,  dan  perubahan  pertama  disebut deklarasi hak-hak manusia tahun 1789. 27
Demikian  pula  setelah  terjadi  revolusi  Prancis  pada  tahun  1789,  lahir  deklarasi tentang  HAM  dan  warga  negara, 28 kemudian  dimasukkan  ke  dalam  konstitusi  pada tahun  1791.  Dalam  konstitusi  Prancis  ditegaskan  bahwa  manusia  dilahirkan,  dan senantiasa  berada  dalam  keadaan  merdeka  dan  memiliki  hak  yang  sama  menurut hukum. Konstitusi Prancis disahkan pada tahun 1958, yang secara tegas memasukkan
24 Prawitra, Thalib. (2013). Filsafat Tentang Hukum Hak Asasi Manusi. Bandung: Sarana Tutorial Nurani Sejahtera. hlm. 112.
25 Satya, Arinanto. (2008) Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia , Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 75.
26 Nadir. & Win, Yuli, Wardani. (2018). Rekognisi Hak Konstitusional Warga Negara Sebagai Upaya Penguatan Integrasi Bangsa (Solusi Alternatif Mengurangi Gerakan Radikalisme Di Indonesia). Jurnal YUSTITIA , 19 (2), 103-118. hlm. 110- 111
27 Subhi Mahmassani, Op.Cit ., hlm. 23.
28 S.  Masribut,  Sardol.  (2014).  Human  Rights  Arrangement  on  Indonesian  Law .  Jurnal  Rechtsidee:  Universitas Muhammadiyah Sidoarjo . 1 (1), 85-100. hlm. 89.
deklarasi HAM dan hak-hak warga negara. Adapun di negara Uni Sovyet yang disetujui oleh  kongres  tanggal  5  Desember  1936  dan  diubah  tahun  1977,  yang  mana  dalam konstitusi negara nya ditetapkan perlindungan mengenai HAM. 29
Terbentuknya  konsensus  internasional  tentang Universal  Declaration  of  Human Rights pada  10  Desember  1948, 30 sebagaimana  diketahui  hanya  dimotori  oleh sekelompok  negara  pemenang  perang  (PD  II),  yaitu  AS,  Perancis,  dan  Inggris. 31
Perkembangan  konsep  HAM  tidak  selalu  bebas  nilai  dan  kepentingan.  Ia  akan  terus berkaitan dengan banyak aspek mengenai tempat dan aktor perumusnya. 32 Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan HAM adalah doktrin-doktrin yang dianut. Saat konsep HAM dirumuskan negara Amerika dan Eropa, 33 konsep hukum kodrat atau hukum  alam  cukup  mempengaruhi  perumusan  konsep  HAM.  Pengaruh  konsep tersebut kemudian melahirkan sebuah konsep baru yang disebut dengan hak-hak asasi manusia. 34
Konsep  HAM  semakin  kukuh  setelah  diakui  oleh  PBB.  Semua  hak-hak  yang terdapat dalam deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) sifatnya  merupakan  sebuah  pernyataan  (deklarasi).  Deklarasi  bukanlah  sebuah perjanjian yang mengikat secara legal (a legal binding treaty). Namun dalam realitasnya, ia  merupakan  standar  HAM  terpenting  yang  diterima  oleh  organisasi-organisasi internasional. 35 Konsep  HAM  tersebut  berisi  muatan  mengenai  HAM  yang  bersifat kodrati, norma-norma dan nilai-nilai dari bangsa-bangsa beradab yang dapat dianggap secara  moral  sebagai  pengikat  pada  suatu  komunitas  bangsa-bangsa  secara keseluruhan.
Hak asasi manusia (HAM) atau human rights secara universal dapat didefinisikan sebagai hak-hak yang melekat (inherent) secara alamiah pada manusia dan tanpa hak- hak  tersebut  manusia  tidak  dapat  hidup  sebagai  manusia. 36 Oleh  sebab  itu  hak  itu
29 Prawitra Thalib, Op.Cit., hlm. 118.
30 Akhmad, Muamar. (2013) Kebebasan Beragama dan Problematika HAM Universal. K alimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam . 11(1), 55-81.  hlm. 58.
31 Candra, Perbawati. (2015). Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam . Jurnal Al- ‘Adalah, 12 (4), 843-854. hlm 844.
32 Ikhwan,  Matondang.  (2015).  Hak  Kebebasan  Beragama  dalam  Bingkai  Relatifītas  Hak  Asasi  Manusia. Jurnal  Ilmu Ushuluddin , 2(3), 345-362. hlm. 360.
33 Ngainun,  Naim.  (2015).  Islam  dan  HAM:  Perdebatan  Mencari  Titik  Temu. Ijtihad:  Jurnal  Wacana  Hukum  Islam  dan Kemanusiaan . 15(1), 83-102. hlm. 85.
34 Lubis, Todung, Mulya. (1993). In Search of Human Rights; Legal- Political Dilemmas of Indonesia’s New Order 1966 -1990 . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 15.
35 Khadduri, Madjid. (1999). Teologi Keadilan: Perspektif Islam . Surabaya: Risalah Gusti. hlm. 349.
36 Endri. (2014). Implementasi Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. JS: Jurnal Selat , 2(1), 182-187. hlm.182.
melekat  bukan  karena  diberikan  oleh  masyarakat  atau  berdasarkan  hukum  positif, melainkan  semata-mata  berdasarkan  martabatnya  sebagai  manusia. 37 Selain  bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (inalienable). Dengan kata lain hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani serta hak tersebut bersifat fundamental. 38
Hal ini senada dengan petunjuk SOP UNMIBH bahwa: 39
“The basic of human rights respect for each individual human life and human dignity, can be found in most of the world’s great religions and philosophies. HR do not have to be bought, earned or ihhereted, they are aialienable, because no one has the right to take them away from another for any reason.”
Hak  asasi  manusia  secara  umum  menghendaki  ditetapkannya  kaidah-kaidah umum  dalam  sistem  konstitusi  dan  perundang-undangan,  serta  hal-hal  yang  mesti dipatuhi  dalam  pelaksanaannya,  yang  mana  berupa  kode  etik  dalam  gelanggang percaturan politik. Hak-hak tersebut seperti tampak dari ungkapan yang umum, tidak dapat  diketahui  batasannya  dengan  konkret  dan  definitif.   Hak-hak  tersebut berkisar dalam ruang lingkup kebebasan dan prinsip persamaan.
Menurut Subhi Mahmassani bahwa: 40
“Hak -hak manusia pada hakikatnya mengacu pada prinsip tanggung jawab sosial dan keadilan sosial yang tersusun dari prinsip keadilan dan dilengkapi dengan prinsip  keseimbangan  dan  kebajikan, yang  pada  akhirnya  bertemu  dengan nilai/ide tertinggi yang diajarkan agama dan moral”.
Substansi utama hak asasi manusia, adalah kebebasan dan hak atas privasi. Untuk menjamin kebebasan tersebut maka perlu diatur melalui undang-undang, dalam hal ini pada hakekatnya berfungsi untuk mengarahkan atau mengendalikan. 41 Persoalan HAM akan  selalu  menjadi  tantangan  serius  dalam  membuktikan  komitmen  kemanusiaan. Menurut Latif, komitmen penegakan HAM tidak terbatas pada pemuliaan hak-hak sipil dan politik, melainkan juga pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya. 42
Adorno mengatakan bahwa, pengimplementasian pemikiran tentang kebebasan, secara  teoritis  akan  bertentangan  dengan  cara  mengorganisasikan  kehidupan
37 Jack, Donnely (2003) Universal Human Rights in Theory Practice . London: Cornell University and Press, hlm. 7.
38 Sri, Soemantri. (2001). Dasar Konstitusional tentang HAM di Indonesia , dalam Kapita Selekta HAM, Puslitbang Diklat Mahkamah Agung R.I. hlm. 200.
39 Michael, Haner. (1999). Introduction Training Manual For UNMIBH Operation . UN: Human Rights. hlm. 6.
40 Subhi, Mahmassani. (1993). Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia (Suatu Perbandingan dalam Syariat Islam dan Perundang- Undangan Modern) . Jakarta: Tinta Mas Indonesia. hlm 206.
41 Bahder Johan, Negara Hukum dan HAM , Op.Cit., hlm. 219.
42 Latif, Yudi. (2014). Mata Air Keteladanan Pancasila dalam Perbuatan . Bandung: Mizan. hlm. 243.
masyarakat,  apabila  pengorganisasian  diterapkan  pada  kehidupan  masyarakat  maka pada  gilirannya  akan  mengurangi  kebebasan  itu  sendiri,  karena  masyarakat  dibatasi dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah dibentuk. 43
Rusel  dalam  bukunya Roads  to  Freedom ,  melihat  dan  merasakan  belenggu  yang mengikat manusia, sehingga sebagian besar kehidupannya diwarnai oleh kekhawatiran, ketakutan  dan  ketidakpastian  akan  apa  yang  terjadi  di  masa  depan.  Maka  untuk mencegah terjadinya hal-hal yang bersifat penekanan dan pembelengguan kebebasan masyarakat, diperlukan adanya pengaturan hukum dan pemerintahan. 44 Karena hukum dan  penegak  hukumnya,  penting  sebagai  kekuatan  komunitas  untuk  mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang mengarah kepada pengurangan kebebasan. 45
Disisi  lain,  Gould  memberikan  kritik  terhadap  pandangan  tradisional  tentang kebebasan  yang  hanya  menekankan  soal  tiadanya  gangguan  dari  luar,  tiadanya halangan  dalam  mewujudkan  kehendak  sebagai  hal  mendasar  dalam  kebebasan politik. 46
Gould menegaskan bahwa: 47
Pada  prakteknya  tidak  efektif  jika  tidak  disertai  adanya  kondisi-kondisi  yang memungkinkan perwujudan kebebasan itu, misalnya kemiskinan dan kebodohan dapat  membuat  kebebasan  tidak  berguna.  Setiap  orang  bebas  untuk mengusahakan haknya serta menentukan sendiri tindakannya. Ia bebas bergerak menggunakan  kebebasannya  tanpa  seorang  pun  boleh  menghalanginya. Menghalangi  pelaksanaan  kebebasan,  berarti  menentang  hukum  kodrat (law  of nature) atau kehendak Tuhan, karena kebebasan merupakan hak setiap individu yang berasal dari Tuhan.
Kebebasan  alamiah  diartikan  sebagai  kebebasan  dari  kekuasaan  tertinggi manapun  di  dunia,  tidak  tunduk  pada  aturan  manapun  dan  hanya  hukum  kodrat sebagai aturan hidupnya, sedang kebebasan masyarakat adalah kebebasan yang tidak berada  dibawah  kekuasaan  orang  lain  yang  didasari  pada  persetujuan  diri
43 Adorno. T.W. (1993). Negative Dialectics . New York: Seabury Press. hlm. 226.
44 Russel, Bertrand. (1977). Roads to Freedom . George Allen (Publishers) Ltd. London, Unwin Papersback. hlm. 235.
45 Bertens, K. (1976). Ringkasan Sejarah Filsafat . Jakarta: Kanisius. hlm. 118.
46 Gould, C. (1993) Demokrasi Ditinjau Kembali , Yogyakarta: Tiara Wacana. hlm. 49.
47 Ibid., hlm 52.
sendiri. 48 Akan tetapi, kebebasan manusia tidak mungkin dapat dijamin sepenuhnya bila tidak ada sesuatu yang dapat digunakan untuk mengatur kebebasan itu.
Menanggapi hal tersebut, Russel berpendapat bahwa: 49
Perangkat  dan  sistem  yang  paling  tepat  untuk  mengatur  kebebasan  itu  adalah hukum  dan  pemerintahan.  Atas  dasar  hal  tersebut  kebebasan  manusia  dapat dibatasi dengan undang-undang. Cara pembatasan ini dapat dibenarkan dengan tujuan untuk mencapai suatu sistem sosial yang lebih baik.
Secara  teoritis  pengakuan  masyarakat  terhadap  pembatasan  kebebasan  melalui undang-undang,  didasarkan  pada  kesadaran  bahwa  hukum  mempunyai  fungsi mengatur  dan  menegakan  hukum  tersebut,  maka  hal  ini  dapat  berguna  untuk mewujudkan  tatanan  kehidupan  yang  lebih  baik.  Pentingnya  undang-undang  untuk mengatur  kebebasan  tersebut,  didasarkan  pada  Tiga  ciri  pokok  manusia: pertama, manusia adalah makhluk yang berakal budi; kedua, manusia memiliki jasmani; ketiga, manusia merupakan makhluk sosial. 50
Pengaturan kebebasan masyarakat melalui undang-undang dapat dilihat dalam berbagai konstitusi, misalnya dari konstitusi Perancis tahun 1791 antara lain disebutkan: “Laliberte  aux  citoyens  de  s’assembler  paisisblement  et  sansarms  en  satisfaisant  aux  lois  de police”, Sedangkan  dalam  Pasal  1  Perubahan  pertama  konstitusi  Amerika  Serikat disebutkan: 51
“Congres shall make no law respecting anestablishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceable to assemble and topetition the Government for a redress of grievances”.
Tentang sejauh mana undang-undang membatasi kebebasan dapat diketahui dari ketentuan Pasal 30 The Universal Declaration of Human Rights 1948 :
“Nothing in this declaration may be interpreted as implying for any state… any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedom set forth herein.” 52
Pemahaman akan nilai kebebasan semakin disadari pada saat orang mengalami ketidak  bebasan. 53 Akibat  dari  tidak  memiliki  kebebasan,  maka  manusia  tidak  lagi
48 Dister, Niko, S. (1996). Filsafat Kebebasan . Yogyakarta: Kanisius. hlm. 83.
49 Russel Bertrand, Op.Cit ., hlm. 23.
50 Franz, Magnis, Suseno. (2010). Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral . Yogyakarta: Kanisius. hlm. 124.
51 Forsythe, R.P. (1983). Human Rights and World Politics . Lincoln: University of Nebraska Press. hlm. 129.
52 Ian, Brownlie. (ed.) (1981). Basic Document on Human Rights . Oxford: Clarendom. hlm. 227.
53 Adorno, Op.Cit., hlm. 261.
mempunyai kesempatan untuk hidup menurut gerak hatinya yang bebas dan kreatif. Melainkan,  hanya  bergerak  mengikuti  perputaran  kehidupan  yang  penuh  dengan peraturan  dan  persaingan. 54 Hal  yang  sama  dirumuskan  oleh  Paul  Sieghart  yang menambahkan bahwa pembagian hak-hak manusia, bilamana berbenturan dengan hak- hak orang lain, harus dimusyawarahkan secara demokratis, sehingga dapat diperoleh keputusan  yang  adil. 55 Sebagai  pedoman  umum  sudah  ditentukan  di  dalam The Declaration of Human Rights pada Pasal 29 yang menyatakan bahwa: 56
Pembatasan hak dan kebebasan yang sama bagi individu untuk mencapai tujuan hidupnya, hanya dapat dilakukan sekedar untuk menjaga hak dan kepentingan orang  lain,  menjaga  moralitas  dan  menjaga  kesejahteraan  umum  dalam  suatu negara yang demokratis.
Dukungan  terhadap  pandangan  ini  dapat  dijumpai  secara  eksplisit  dalam konvensi  Eropa  dan  Amerika  di  mana  ajaran  partisipasi  demokrasi, rule  of  law dan perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  terjalin  erat  satu  sama  lain,  seperti dikemukakan  oleh  Mahkamah  Amerika  dalam Hobeas  Corpus  in  Emergency  Situations bahwa  konsep  kebebasan  maupun  jaminan  atas  kebebasan  tersebut  tidak  dapat dipisahkan dari sistem nilai dan asas yang mengilhaminya. Dalam suatu masyarakat demokratis,  kebebasan  yang  melekat  pada  manusia, jaminan  terhadap  hak  dan kebebasan itu, serta rule of law membentuk suatu Tritunggal. Agar bermakna, masing- masing komponen dari Tritunggal ini membatasi dirinya, melengkapi dan bergantung pada  komponen-komponen  lain,  intinya  adalah  bahwa  kebebasan  itu  merupakan substansi dari hak asasi manusia. 57
Pengembangan  Muatan  Materi  Konstitusi  tentang  Hak  Asasi  Manusia  dalam Konstitusi Indonesia, Singapura dan Republik Rakyat China
Materi muatan konstitusi di setiap negara segyogyanya akan mengatur mengenai HAM.  Sebagaimana  menurut  A  Kadragic, “to  day  guarantee  of  basic  human  rights  are included  in  the  constitution  of  most  country” . 58 Pengaturan  HAM  dalam  Konstitusi dimaknai sebagai upaya penguatan hukum atau “legal empowerment” bagi rakyat agar
54 Russel Bertrand, Op.Cit ., hlm. 62.
55 Sieghart, Paul. (1986). The Lawfull Right of Mankind, an Introduction to International Legal Code of Human Right. New York: Oxford University Press. hlm. 146.
56 Lihat DUHAM Article 29.
57 Waldron, J. (1987). Nonsense Upon Stills Bentham, Burke and Marx on the Rights of Man . London: Methuen. hlm. 43.
58 Kadragic, Alma. (2006) . Globalization and Human Rights . Philadelphia: Chelsea House Publisher. hlm. 14.
hak-hak  mereka  dilindungi  oleh  instrument  internasional  dan  hak  tersebut  dapat dinikmati dengan pasti. 59 Materi konstitusi negara akan mengatur mengenai jaminan terhadap  hak  asasi  manusia  untuk  setiap  warganya. 60 Hampir  di  seluruh  negara, konstitusi  memuat  materi  muatan  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  yang ditempatkan  sebagai  peraturan  tertinggi  atau “high - ranking  regulatory  law,  a  ‘statute’ fraught  with  direct  legal  consequences” . 61 Materi  muatan  tentang  HAM  hendaknya diselaraskan  (harmonisasi 62 )  dengan  falsafah  serta  kebudayaan  setiap  negaranya masing-masing. 63
Setiap  negara  memiliki  jenis  hukum,  kebiasaan,  peraturan,  agama,  dan  tradisi, yang  semuanya  itu  menjadi  ukuran  yang  membatasi  setiap  perilaku  manusia  dalam kehidupannya. 64 Maka  dari  itu  secara  sederhana,  dalam  berbagai  tingkatannya, memperbandingkan satu dan yang lainnya merupakan hal yang pasti terjadi hampir di dalam  seluruh  bidang  kehidupan  manusia,  sebagaimana  Hall  menegaskan, “To  be sapiens is t o be a comparatist.” 65 sama halnya dengan perbandingan hukum antar negara. Secara obyektif prinsip perlindungan terhadap HAM antara negara satu dengan negara lain adalah sama, tetapi secara subyektif dalam pelaksanannya tidak demikian, artinya  pada  suatu  waktu  ada  persamaan  hakikat  terhadap  apa  yang  sebaiknya dilindungi dan diatur, tetapi pada saat yang bersamaan ada perbedaan persepsi HAM antara negara yang satu dengan yang lain. 66 Keadaan ini lebih disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan juga perbedaan kepentingan nasional dari masing-masing negara tersebut. 67
59 Osiatynski, Wiktor. (2009). Human Rights and Their Limit . New York: Cambridge University Press. hlm. 102 60 Taufiqurrohman, Syahuri. (2004). Hukum Konstitusi (Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002) . Bogor: Ghalia Indonesia. hlm. 15.
61 Frank  I.  Michelman.  (2003).  The  Constitution,  Social  Rights,  and  Liberal  Political  Justification. I.CON ,  1(1),  hlm  13.
Dikutip  dalam  Jurnal,  Bagir,  Manan  &  Susi,  Dwi,  Harijanti.  (2016).  Artikel  Kehormatan:  Konstitusi  dan  Hak  Asasi Manusia. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (PJIH): Jurnal of Law , 3(3), 448-467. hlm. 449.
62 Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen  Kehakiman  memberikan  pengertian  harmonisasi  hukum,  sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisan hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis,  ekonomis  maupun  yuridis.  Pengkajian  terhadap  rancangan  peraturan  perundang-undangan,  dalam berbagai aspek apakah telah mencerminkan keselarasan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lain, hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral yang telah diratifikasi Indonesia. Dikutip dalam buku: Kusnu, Goesniadhie. (2006), Harmonisasi Hukum, Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Specialis suatu Masalah) , Surabaya: JP BOOKS, hlm. 71.
63 Yuli Asmara Triputra. (2017) Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila. Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia , 24 (2), 279-300. hlm. 291
64 Beni, Ahmad. (2016). Perbandingan Hukum Tata Negara . Bandung: Pustaka Setia. hlm. 3.
65 Hall. (1963). Comparative Law and Social Theory . Baton Rouge. hlm. 9.
66 Muhammad, Amin, Putra. (2015). Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Ham di Indonesia. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum . 9(3), 256-292. hlm. 4.
67 Susani, Triwahyuningsih. (2018). Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum . 2(2), 113-121. hlm. 115.
Sejumlah  negara  juga  melangkah  jauh  dalam  mencapai  standar  internasional HAM, yang di antaranya dilakukan dengan mendirikan Komisi Nasional untuk HAM. Terlepas dari segala motivasi dan latar belakang pendiriannya, Komisi Nasional HAM di  sejumlah  negara  Asia  dan  Pasifik  kebanyakan  didirikan  atas  saran  Perserikatan bangsa-Bangsa (United Nations). 68
Perkembangan materi muatan hak asasi manusia selalu terjadi di berbagai negara di dunia. Di Indonesia pada saat gelombang reformasi yang terjadi di Indonesia memicu perubahan yang signifikan mengenai HAM. Diantaranya perubahan UUD 1945 secara bertahap dan melakukan constitusional reform yang sebelumnya hanya memuat 71 butir menjadi 199 butir ketentuan. Pengaturan HAM dalam UUD 1945 merupakan komitmen negara untuk memenuhi syarat keberadaan Indonesia sebagai negara hukum. 69 Dampak dari  amandemen  menegaskan  bahwa  perlindungan,  pemajuan,  penegakan  dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, utamanya pemerintah, 70 meskipun pada tahun pertama reformasi ditandai oleh konflik horizontal, antara lain di Ambon, Poso,  dan  Kalimantan,  dimana  pelanggaran  hak  asasi  dilakukan  oleh  kelompok- kelompok masyarakat sendiri. 71
Republik  Singapura  juga  mempunyai  konstitusi  yang  menempatkan  jaminan perlindungan  HAM  sebagai  salah  satu  materi  muatannya.  Bagian  IV  Konstitusi Singapura  yang  terdiri  dari  Pasal  9-16  mengatur  hak-hak  yang  berkaitan  dengan: kebebasan  pribadi;  pelarangan  terhadap  perbudakan  dan  kerja  paksa;  perlindungan terhadap hukum yang berlaku surut dan prinsip nebis in idem ; persamaan di hadapan hukum  dan  perlindungan  hukum;  larangan  terhadap  proses  pembuangan  dan kebebasan  untuk  berpindah  tempat;  kebebasan  untuk  berbicara,  berserikat  dan berkumpul;  kebebasan memeluk, menjalankan dan menyebarkan ajaran agama; serta hak atas pendidikan.
Pengaturan  HAM  dalam  Konstitusi  RRC  2004  yang  paling  mencolok  yaitu terdapat  pada  Pasal  33  menegaskan  bahwa  semua  warga  negara  RRC  memiliki  hak dasar dan kewajiban dasar.
68 Kurniawan,  Kunto.  &  Nunung,  Prajarto.  (2005).  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  di  Indonesia:  Menuju  Democratic Governances, JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 8(3), 291-308. hlm. 295.
69 Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  RI.  (2011).  Panduan  Pemasyarakatan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  dan  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia.  Jakarta:  Sekretariat Jenderal MPR RI. hlm. 166
70 Lihat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 UUD 1945.
71 Miriam Budiardjo, Op.Cit. , hlm. 256
Yang menjadi daya tarik dari perkembangan materi muatan HAM, yaitu materi- materi  muatan  HAM  yang  khas  dimiliki  oleh  negara  tertentu,  maka  dari  itu  dalam pembahasan  ini  akan  melihat  perkembangan  HAM  di  Indonesia,  Singapura  dan Republik Rakyat Cina.
1. Pengembangan Materi Muatan HAM di Indonesia
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,  pemerintah,  dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta  perlindungan harkat  dan  martabat  manusia. 72 Hak  yang  melekat  pada  diri  seseorang  sebagai makhluk Tuhan merupakan hak yang mutlak dan harus dilindungi oleh negara. Hai ini terlihat dalam Pasal 28A UUD 1945 hasil perubahan kedua, menyatakan: “Setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta  berhak  mempertahankan  hidup  dan kehidupannya.” 73
Di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdapat beberapa pasal HAM diluar Bab XA 74 , rumusan hak tersebut mencakup hak dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang tersebar dari pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam  sejarah  perkembangan  Undang-Undang  Dasar  1945,  agenda perubahan  Undang-Undang  dasar  merupakan  sejarah  baru  bagi  masa  depan konstitusi  Indonesia.  Bahkan  terdapat  beberapa  agenda  demokrasi  yang dicanangkan  pada  era  reformasi,  diantaranya: 75 Constitutional  and  rule  of  law; Regional  autonomy;  Civil-military  relation;  Civil  society  Governance  structure  reform, social-economic  development,  good  governance,  and  ombudsman;  Gender;  Religion pluralism.
Hak asasi manusia dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, dirumuskan sebagai “hak  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan  apapun”, 76 termasuk  di
72 Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
73 Jimli, Asshiddqie. (2002). Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat .  Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 49
74 Arief,  Barda,  Nawawi.  (2008). Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  Perkembangan  Penyusunan  Konsep  KUHP  Baru . Jakarta: Prenada Media. hlm. 28.
75 Satya,  Arinanto. Human  Rights  in  Context  of  the  Historical  Non-Aligned  Countries  Debates  on  Universalim  and  Cultural Relativism, and Current Human Rights Development in Indonesia , Makalah disampaikan pada XVI International Annual Meeting in Political Studies on “Human Rights Today: 60th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights”.
76 Lihat Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 UUD 1945.
dalamnya  hak  untuk  hidup  dan  hak  untuk  tidak  dituntut  berdasarkan  hukum yang berlaku surut. Meskipun makna tersebut harus tetap melihat Pasal 28 J ayat (2),  sehingga  hak  untuk  tidak  dituntut  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  surut tidaklah bersifat mutlak.
Oleh karena hak-hak yang diatur dalam Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 yaitu yang termasuk  dalam  rumusan  “  hak  yang  tidak  dapat  dikurangidalam  keadaan apapun”  dapat  dibatasi,  maka  secara prima  facie berbagai  ketentuan  hak  asasi manusia diluar dari pasal tersebut, seperti misalnya kebebasan beragama (Pasal 28 E), hak untuk berkomunikasi (Pasal 28 F), ataupun hak atas harta benda (Pasal 28  G)  sudah  pasti  dapat  pula  dibatasi,  dengan  catatan  sepanjang  hal  tersebut sesuai  dengan  pembatasan-pembatasan  yang  telah  ditetapkan  oleh  undang- undang.
Ketentuan HAM dalam UUD 1945 yang menjadi basic law adalah norma tertinggi yang  harus  dipatuhi  oleh  negara. 77 Karena  itulah  Pasal  28  I  ayat  (4)  UUD  1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

## 2. Pengembangan Materi Muatan HAM di Singapura
Pengaturan  HAM  di  Singapura,  bermula  dari  adanya  keistimewaan  yang diberikan  kepada  kelompok  mayoritas  Melayu,  yang  menyebabkan  keluarnya Singapura  dari  Federasi  Malaysia  pada  7  Agustus  1965.  Hal  ini  nampaknya menjadi penyebab dari dibentuknya lembaga negara yang secara khusus diberi kewenangan untuk menangani hak-hak bagi kelompok minoritas, yaitu Dewan Kepresidenan untuk Hak-Hak Minoritas (Presidential Council for Minority Rights) dalam  Bagian  VII  Konstitusi  Singapura.  Dewan  ini  secara  umum  mempunyai tugas  untuk  mempertimbangkan  dan  melaporkan  hal-hal  yang  memengaruhi orang-orang  dari  kelompok  ras  atau  agama  kepada  parlemen  atau  pemerintah, tercantum  dalam  Pasal  76  ayat  (1). 78 Menurut  Anderson 79 hal  tersebut  terjadi
77 T.  Mulya,  Lubis.  (1993). Hak-Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Masyarakat  Dunia:  Isu  dan  Tindakan .  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia. hlm. 14
78 Budi,  Hermawan,  Bangun.  (2019).  Perbandingan  Sistem  Dan  Mekanisme  HAM  Negara-Negara  Anggota  Asean: Tinjauan  Konstitusi  Dan  Kelembagaan  (Comparison  of  The  Human  Rights  System  and  Mechanism  of  ASEAN Members: A Constitutional and Institutional Review) . Jurnal HAM , 10(1). 99-114. hlm. 106.
79 B. Anderson. (1983). Imagined Communities. London: Verso. Dikutip Simon S.C. Tay. (1996) Human Rights, Culture, and the Singapore Example, MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROITDE MCGILL , Vol. 41, 743-780. hlm. 762.
karena, “ The Singaporean approach has not been to admit that their culture is hybrid. The inherent diversity remains a problem in constructing a single Asian identity.”
Dalam Konstitusi Singapura yang mengatur mengenai materi muatan HAM terdapat pada Bab IV, Bab VII dan Bab XII. Secara singkat materi muatan HAM dalam  konstitusi  Singapura  pada  Bab  IV,  yaitu:  Pasal  9  mengatur  mengenai kebebasan  perseorangan,  ayat  (1)  s/d  ayat  (6);  Pasal  10  mengatur  mengenai larangan perbudakan dan kerja paksa; Pasal 11 mengatur, larangan tentang tidak berlaku surutnya undang-undang pidana; Pasal 12 mengatur kesetaraan didepan hukum;  Pasal  13  mengatur  mengenai  larangan  pembuangan  warga  negara  dan kebebasan bergerak diatur; Pasal 14 mengatur, Kebebasan Berbicara, Berkumpul, Berserikat  dan  Beragama;  Pasal  15  mengatur  berkenaan  dengan  kebebasan beragama;  Pasal  16  mengatur  Hak  Atas  Pendidikan.  Dalam  Bab  VII  Pasal  69 hingga  Pasal  92  mengatur  mengenai  Dewan  Kepresidenan  Untuk  Hak-Hak Minoritas.
Selanjutnya perkembangan HAM dalam konstitusi Singapura dapat dilihat juga dengan adanya pasal yang mengatur penindakan terhadap subversi yakni, Constitution of the Republic of Singapore, Legislation against subversion, Article 149: 80
(1)   If an Act recites that action has been taken or threatened by any substantial body of persons, whether inside or outside Singapore —
(a) to cause, or to cause a substantial number of citizens to fear, organised violence against persons or property;
(b) to excite disaffection against the President or the Government;
(c) to promote feelings of ill-will and hostility between different races or other classes of the population likely to cause violence;
(d) to  procure  the  alteration,  otherwise  than  by  lawful  means,  of  anything  by  law established; or
(e) which is prejudicial to the security of Singapore,
any provision of that law designed to stop or prevent that action or any amendment to  that  law  or  any  provision  in  any  law  enacted  under  clause  (3)  is  valid notwithstanding that it is inconsistent with Article 9, 11, 12, 13 or 14, or would, apart from this Article, be outside the legislative power of Parliament.
80 Lihat Constitution of the Republic of Singapore, Legislation against subversion, Article 149 Pharagraph (1)
Nampaknya  Pasal 149  ini  menjadi dasar  konstitusional  untuk  munculnya berbagai  Undang-Undang  yang  bersifat  sangat  represif,  salah  satunya  adalah Undang-Undang  tentang  keamanan  dalam  negeri (internal  security  act/ISA) . Disamping ketentuan untuk melawan subversi, konstitusi juga mengatur tentang negara dalam keadaan darurat. Pada pokoknya menurut Pasal 150, Presiden diberi kewenangan oleh konstitusi untuk menyatakan keadaan darurat dan menerbitkan peraturan pelaksanaannya. Disisi lain, ketentuan yang berkaitan dengan hak asasi manusia tercantum dalam Pasal 151 yang mengatur pembatasan masa penahanan atas  seseorang  yang  dikenakan  penahanan  untuk  pencegahan  kejahatan (preventive detention) .
3. Pengembangan Materi Muatan HAM di Republik Rakyat Cina
HAM dalam konstitusi Republik Rakyat Cina 2004 diatur dalam Bab II dari
Pasal 33 hingga Pasal 56 atau sebanyak 24 Pasal. Judul Bab ini sangat khas jika dibandingkan dengan konstitusi negara lain. Judulnya adalah “ The Fundamental Rights and Duties of Citizen” . Ini berarti bahwa; pertama, selain tentang hak dasar, konstitusi juga mengatur dengan tegas kewajiban dasar. Kedua, obyek yang diatur adalah warga negara ( citizen ) dan bukan orang asing.
Ketentuan semacam ini ditegaskan dalam Article 33 paragraph (2) , yaitu “All citizen of the people’s republic of China are equal before the law. Every citizen enjoys the rights and at the sime time must perform the duties prescribed by the Constitution and the law”. 81
Hal ini mengandung konsekuensi bahwa dalam perumusan tiap pasalnya di mulai  dengan  kata-kata every  citizen ,  bukan every  one .  Dengan  demikian  dapat dipertanyakan  bagaimana  jaminan  perlindungan  HAM  bagi  orang  asing  yang kebetulan berada di Cina, mengingat bahwa konsepsi hak-hak dasar berlandaskan pada  kemulyaan  martabat  manusia  dari  setiap  individu,  atau ”the  concept  of fundamental rights based on the dignity of the individual” . 82
Didalam konstitusi Cina pasal-pasal yang mengatur materi muatan HAM diantaranya  hak  sipil,  politik,  ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Seperti  telah disinggung  diatas,  Pasal  33  menegaskan  bahwa  semua  warga  negara  RRC
81 Lihat Article 33 Paragraph (2), The Constitution law of People's Republic of China.
82 Galina, Cornelisse . (2010). Immigration Detention and Human Rights . Martinus Nijhoff, Boston: Leiden. hlm. 97.
memiliki hak dasar dan kewajiban dasar. Selanjutnya Pasal 34 adalah satu-satunya pasal yang mengatur hak politik. Sementara Pasal 35 sampai dengan Pasal 41 dan Pasal 48 hingga Pasal 50 mengatur hak sipil, kemudian pasal yang mengatur hak ekonomi, sosial dan budaya adalah Pasal 42 hingga Pasal 47.
Pasal-pasal yang mengatur kewajiban dasar adalah Pasal 51 sampai dengan Pasal 56. Sementara kewajiban yang sangat mendasar tercantum dalam Article 52 (Unity) The Constitution law of People's Republic of China, yang menyatakan bahwa “It is the duty of citizens of the People's Republic of China to safeguard the unity of the country and the unity of all its nationalities.” 83
Pemerintah  Cina  sebagaimana  diketahui  menganut  paham  sosialis,  yang mana  lebih  berupaya  memenuhi  hak  ekonomi  masyarakatnya,  baru  kemudian hak-hak yang lainnya. Konstitusi Cina tidak hanya mengatur mengenai hak dasar saja  tetapi  juga  kewajiban  dasar  yang  disarikan  menjadi  Empat  Prinsip  Utama konstitusi (The Four Cardinal Principles), yaitu: (1) We must keep to the socialist road;
(2) We must uphold the dictatorship of the proletariat; (3) We must uphold the leadership of  the  Communist  Party;(4)  We  must  uphold  Marxism,  Leninism  and  Mao  Zedong Thought. 84
Secara  hukum The  Four  Cardinal  Principles lebih  tinggi  kedudukannya dibandingkan  hak  dasar  warga  negara  dan  memiliki  kekuatan  hukum  mutlak pula, singkatnya pemerintah RRC akan menangkap/menekan orang-orang yang ingin menghapuskan atau mengganti empat prinsip utama konstitusi itu.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Hubungan antara HAM dan Konstitusi tidak akan dapat dilepaskan khususnya dalam konsepsi negara hukum. 85 Babak baru perkembangan HAM di dunia, ditandai dengan  adanya  Deklarasi  Universal  HAM (Universal  Declaration  of  Human  Rights). Deklarasi ini disahkan oleh Majelis Umum PBB di Paris Perancis pada tahun 1948, yang memberikan  kontribusi  besar  dalam  perkembangan  HAM  di  dunia.  Hakikat  dasar
83 Lihat Article 52 (Unity) The Constitution law of People's Republic of China.
84 Erza, F. Vogol. (2011). Deng Xiaoping and the Transformation of China . Cambridge: Harvard University Press. hlm. 17 – 22
85 Montesquieu. (1977). The Spirit of Laws . diterjemahkan oleh Khoiril Anam. Bandung:  Nusa Media. hlm. 88.
HAM yang bersifat kodrati, universalitas dan abadi menjadi landasan setiap negara di dunia mencantumkan materi muatan mengenai HAM di dalam konstitusinya.
Meskipun  HAM  tetap  dipandang  sebagai  hak  yang  melekat  bukan  karena diberikan  oleh  masyarakat  atau  berdasarkan  hukum  positif,  melainkan  semata-mata berdasarkan  martabatnya  sebagai  manusia,  prinsip  dasar  HAM  sebagai  hak  yang kodrati tidak akan pernah tergantikan meski pemahaman mengenai HAM akan selalu berkembang.
Setiap  negara  memiliki  jenis  hukum,  kebiasaan,  peraturan,  agama,  dan  tradisi, yang  berbeda-beda  dalam  mengatur  kehidupan  masyarakatnya.  Termasuk  jaminan perlindungan HAM, yang ada di dalam konstitusi setiap negara di dunia. Di Indonesia pengaturan tentang hak asasi manusia tertuang dalam UUD 1945 Bab XA yang diatur secara rinci dalam Pasal 28A sampai dengan 28J. Dalam Constitution of the Republic of Singapore yang mengatur mengenai materi muatan HAM terdapat pada Bab IV, Bab VII dan Bab XII. Adapun HAM dalam The Constitution law of People's Republic of China diatur dalam Bab II dari Pasal 33 hingga Pasal 56 atau sebanyak 24 Pasal.
Dari hasil kajian mengenai perkembangan HAM di dalam Konstitusi Indonesia, Singapura dan RRC, bahwasanya tidak ada satupun hak asasi manusia yang bersifat mutlak  dan  tanpa  batas.  Hak  asasi  manusia  bukanlah  hak  yang absolute. Dalam pelaksanaannya  HAM  akan  dibatasi  oleh  hak  orang  lain,  moral,  keamanan,  dan ketertiban.  Meskipun  begitu  pada  perkembangannya  HAM  di  dalam  konstitusi Indonesia, Singapura dan RRC memiliki perbedaan antara satu sama lain yang terjadi karena faktor sejarah, jenis hukum, kebiasaan, agama, tradisi dan budaya pada setiap negaranya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adorno. T.W. (1993). Negative Dialectics . New York: Seabury Press.
Arief,  Barda,  Nawawi.  (2008). Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru . Jakarta: Prenada Media.
Bahder, Johan. (2018). Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia . Bandung: Mandar Maju.
Beni, Ahmad. (2016). Perbandingan Hukum Tata Negara . Bandung: Pustaka Setia.
Bertens, K. (1976). Ringkasan Sejarah Filsafat . Jakarta: Kanisius.
Dister, Niko, S. (1996). Filsafat Kebebasan . Yogyakarta: Kanisius.
Erza, F. Vogol. (2011). Deng Xiaoping and the Transformation of China . Cambridge: Harvard
University Press.
Forsythe, R.P. (1983). Human Rights and World Politics . Lincoln: University of Nebraska Press.
Franz,  Magnis,  Suseno.  (2010). Etika  Dasar  Masalah-masalah  Pokok  Filsafat  Moral .
Yogyakarta: Kanisius.
Galina,  Cornelisse . (2010). Immigration  Detention  and  Human  Rights .  Martinus  Nijhoff, Boston: Leiden.
Geoffrey, Samuel. (2014). An Introduction to Comparative Law Theory and Method . Oregon: Hart Publishing. hlm. 50.
Gould, C. (1993) Demokrasi Ditinjau Kembali , Yogyakarta: Tiara Wacana.
H.A,  Masykur,  Effendi.  (1993) Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Hukum  Nasional  dan  Hukum Internasional. Jakarta: Graha Indonesia.
Hall. (1963). Comparative Law and Social Theory . Baton Rouge.
Ian, Brownlie. (ed.) (1981). Basic Document on Human Rights . Oxford: Clarendom.
Jack,  Donnely  (2003) Universal  Human  Rights  in  Theory  Practice .  London:  Cornell University and Press.
Jimly,  Asshiddqie.  (2002). Konsolidasi  Naskah  UUD  1945  Setelah  Perubahan  Keempat . Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
_________________. (ed). (2005). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM. Jakarta: Konstitusi Press.
J.  Vredenbergt.  (1984). Metode  dan  Teknik Penelitian  Masyarakat .  Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama.
K.C., Wheare. (1975). Modern Constitutions . London: Oxford University Press.
Kadragic,  Alma.  (2006) .  Globalization  and  Human  Rights .  Philadelphia:  Chelsea  House Publisher.
Karel, Vasak. (1977). A 30-Year Struggle; The Sustained Efforts to Give Force of Law to The Universal Declaration of Human Rights . Unesco Courier.
Khadduri, Madjid. (1999). Teologi Keadilan: Perspektif Islam . Surabaya: Risalah Gusti.
Latif, Yudi. (2014). Mata Air Keteladanan Pancasila dalam Perbuatan . Bandung: Mizan.
Lubis,  Todung,  Mulya.  (1993). In  Search  of  Human  Rights;  Legal-Political  Dilemmas  of Indonesia’s New Order 1966 -1990 . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Manfred, Nowak. (2003). Introduction to The International Human Rights Regime . Leiden:
Martinus Nijhoff Publishers.
Michael,  Haner.  (1999). Introduction  Training  Manual  For  UNMIBH  Operation .  UN: Human Rights.
Miriam,  Budiardjo.  (2010). Dasar-Dasar  Ilmu  Politik .  Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama.
Montesquieu.  (1977). The  Spirit  of  Laws .  diterjemahkan  oleh  Khoiril  Anam,  Bandung: Nusa Media.
Osiatynski,  Wiktor.  (2009). Human  Rights  and  Their  Limit .  New  York:  Cambridge University Press.
Prawitra,  Thalib.  (2013). Filsafat  Tentang  Hukum  Hak  Asasi  Manusi. Bandung:  Sarana Tutorial Nurani Sejahtera.
Rhona, K.M, Smith. (ed). (2005). Textbook on International Human Rights . Oxford, New York : Oxford University Press.
Russel,  Bertrand.  (1977). Roads  to  Freedom .  George  Allen  (Publishers)  Ltd.  London, Unwin Papersback.
Satya, Arinanto. (2008) Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia , Jakarta: Pusat
Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Sieghart, Paul. (1986). The Lawfull Right of Mankind, an Introduction to International Legal Code of Human Right. New York: Oxford University Press.
Soerjono, Soekanto. (2001). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. hlm. 52.
Soeroso. (2007). Perbandingan Hukum Perdata . Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 24.
Sri,  Soemantri  (1997). Prosedur  dan  Sistem  Perubahan  Konstitusi. Disertasi,  Bandung: Alumni.
Subhi,  Mahmassani.  (1993). Konsep  Dasar  Hak-Hak  Asasi  Manusia  (Suatu  Perbandingan dalam Syariat Islam dan Perundang-Undangan Modern) . Jakarta: Tinta Mas Indonesia. T. Mulya, Lubis. (1993). Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia: Isu dan Tindakan .
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Tahir, Azhary. (1992). Negara Hukum . Jakarta: Bulan Bintang. hlm.66, dalam Ridwan, HR.
(2003) Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press.
Taufiqurrohman, Syahuri. (2004). Hukum Konstitusi (Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002) . Bogor: Ghalia Indonesia.
Waldron, J. (1987). Nonsense Upon Stills Bentham, Burke and Marx on the Rights of Man . London: Methuen.

## Jurnal
Akhmad,  Muamar.  (2013)  Kebebasan  Beragama  dan  Problematika  HAM  Universal.
Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam . 11(1), 55-81.
DOI: http://dx.doi.org/10.21111/klm.v11i1.484.
Azmi  Sharoom,  Hadi  Rahmat  Purnama,  Mattew  Mullen,  Melizel  Asunction,  Michael Hayes (Ed), An Introduction to Human Rights in Southeast Asia , Volume 1, Bangkok: SEAHRN-SIDA-RWI,  Tanpa  Tahun,  hlm.  13.  Available  online  from: http://shapesea.com/wp-content/uploads/2018/02/Volume-TWO-210218- fullcolor.pdf.
B. Anderson. (1983). Imagined Communities. London: Verso. Dikutip Simon S.C. Tay. (1996)  Human  Rights,  Culture,  and  the  Singapore  Example, MCGILL  LAW JOURNAL/REVUE DE DROITDE MCGILL , Vol. 41, 743-780. Available online from: https://lawjournal.mcgill.ca/wp-content/uploads/pdf/4564701-41.Tay.pdf.
Budi, Hermawan, Bangun. (2019). Perbandingan Sistem Dan Mekanisme HAM Negara- Negara Anggota Asean: Tinjauan Konstitusi Dan Kelembagaan (Comparison of The Human Rights System and Mechanism of ASEAN Members: A Constitutional and Institutional Review) . Jurnal HAM , 10(1). DOI:
http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.99-113.
Candra,  Perbawati.  (2015).  Penegakan  Hak  Asasi  Manusia  Di  Era  Globalisasi  Dalam
Perspektif  Hukum  Islam .  Jurnal  Al- ‘Adalah, 12  (4),  843-854  DOI:
https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.216.
Endri. (2014). Implementasi Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.
JS: Jurnal Selat , 2(1), 182-187, Available online from: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/122/122.
Frank  I.  Michelman.  (2003).  The  Constitution,  Social  Rights,  and  Liberal  Political
Justification. I.CON , 1(1), hlm 13. Dikutip dalam Jurnal, Bagir, Manan & Susi, Dwi, Harijanti.  (2016).  Artikel  Kehormatan:  Konstitusi  dan  Hak  Asasi  Manusia.
Padjajaran  Jurnal  Ilmu  Hukum  (PJIH):  Jurnal  of  Law ,  3(3),  448-467.  DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a1.
Ikhwan, Matondang. (2015). Hak Kebebasan Be ragama dalam Bingkai Relatifītas Hak Asasi Manusia. Jurnal Ilmu Ushuluddin , 2(3), 345-362. DOI: https://doi.org/10.15408/jiu.v2i3.2636.
Jefri, Porkonanta, Tarigan. (2017). Political of Law’s Accommodat ion for Human Rights in Indonesia Based on Thought Generation. Jurnal Konstitusi: Mahkamah Konstitusi R.I. , 14(1), 168-187. DOI: https://doi.org/10.31078/jk1418.
Kurniawan,  Kunto.  &  Nunung,  Prajarto.  (2005).  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  di Indonesia:  Menuju  Democratic  Governances, JSP:  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu Politik , 8(3), 291-308. DOI: https://doi.org/10.22146/jsp.11046.
Muhammad, Amin, Putra. (2015). Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Ham Di  Indonesia. Fiat  Justisia:  Jurnal  Ilmu  Hukum .  9(3),  256-292.  DOI: https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.600.
Nadir.  &  Win,  Yuli,  Wardani.  (2018).  Rekognisi  Hak  Konstitusional  Warga  Negara Sebagai  Upaya  Penguatan  Integrasi  Bangsa  (Solusi  Alternatif  Mengurangi Gerakan  Radikalisme  Di  Indonesia). Jurnal  YUSTITIA ,  19  (2),  103-118. DOI: http://dx.doi.org/10.0324/yustitia.v19i2.471.
Ngainun, Naim. (2015). Islam dan HAM: Perdebatan Mencari Titik Temu. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan . 15(1), 83-102. DOI: https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i1.83-102.
Nursiah,  M.  Yunus.  (2010).  Sebuah  Kontemplasi  Tentang  Klasifikasi  Hak-Hak  Asasi Manusia, Jurnal  INSPIRASI ,  1(10)  53-68.  Available  online from: http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/INSP/article/view/2801.
Rahayu.,  Muslimah.,  Sasmini.  (2013).  Perlindungan  HAM  Pekerja  Migran:  Kajian Normatif  Kewajiban  Indonesia  Berdasar  Prinsip-Prinsip  dan  Norma-Norma Hukum  Internasional. Yustisia:  Jurnal  Hukum ,  2(1),  111-122.  DOI: https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11082.
S.  Masribut,  Sardol.  (2014).  Human  Rights  Arrangement  on  Indonesian  Law. Jurnal Rechtsidee: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo . 1 (1), 85-100. DOI: http://doi.org/10.21070/jihr.v1i1.105.
Sri, Soemantri. (1996). Fungsi Konstitusi Dalam Pembatasan Kekuasaan . Jurnal Hukum, Ius  Quia  Iustum  Law  Journal  of  Islamic  University  of  Indonesia .  6(3),  1-6. DOI: https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss6.art1.
Susani,  Triwahyuningsih.  (2018).  Perlindungan  Dan  Penegakan  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  di  Indonesia. Legal  Standing:  Jurnal  Ilmu  Hukum .  2(2),  113-121. DOI: 10.24269/ls.v2i2.1242.
Yuli  Asmara  Triputra.  (2017)  Implementasi  Nilai-Nilai  Hak  Asasi  Manusia  Global  ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila. Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia , 24 (2), 279-300.
DOI: https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art6.

## Peraturan Perundang-undangan
The Universal Declaration of Human Rights 1948 (DUHAM).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Constitution of the Republic of Singapore (Konstitusi Singapura).
The Constitution law of People's Republic of China (Konstitusi RRC).
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## Sumber Lain
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  RI.  (2011).  Panduan  Pemasyarakatan  Undang-
Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
Satya, Arinanto. Human Rights in Context of the Historical Non-Aligned Countries Debates on  Universalim and  Cultural Relativism,  and  Current Human  Rights Development  in Indonesia ,  Makalah  disampaikan  pada  XVI  International  Annual  Meeting  in Political  Studies  on “Human  Rights  Today:60th  Anniversary  of  the Universal Declaration  of  Human  Rights”. Sri,  Soemantri.  (2001). Dasar  Konstitusional  tentang HAM  di  Indonesia ,  dalam  Kapita  Selekta  HAM,  Puslitbang  Diklat  Mahkamah Agung R.I.