Khoirruni’mah.  A.,  Asri  Agustiwi  &  Ashinta  Sekar  Bidari  (2022)  Efektivitas  Penyelesaian  Sengketa Pertanahan  Melalui  Jalur  Mediasi  Tahun  2019-2021,  Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia (7) 5.
http://
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541- 0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 5, Mei 2022

## EFEKTIVITAS  PENYELESAIAN  SENGKETA  PERTANAHAN  MELALUI JALUR MEDIASI TAHUN 2019-2021

## Afia Khoirruni’mah, Asri Agustiwi, Ashinta Sekar Bidari
Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Indonesia Email: afiakhoirrunimah@gmail.com, tiwiasri26@gmail.com, ashintasb.lawfaculty@gmail.com

## Abstrak
Sumber daya alam yang terdapat di dalam bumi juga dapat disebut dengan agraria. Salah  satu  sumber  daya  agraria  yaitu  tanah.  tanah  merupakan  permukaan  bumi. Namun,  dalam  praktiknya,  Indonesia  kerap  mengalami  Ketidakseimbangan  antara luas lahan tanah dengan jumlah masyarakat Indonesia yang sangat pesat. Dimana, hal  ini menyebabkan  terjadinya  konflik  dan  sengketa tanah.  Sengketa  tanah  dapat diselesaikan  melalui  jalur  mediasi.  Selama  tahun  2021,  BPN    Kabupaten Karanganyar menerima sebanyak 10 kasus dan hanya 4 kasus yang berakhir dengan kesepakatan damai. Sementara 6 yang lainnya gagal mencapai kesepakatan. Hal itu memunculkan  sebuah  pertanyaan,  seberapa  efektif  kah  sebuah  penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Karanganyar. Permasalahan  yang  dapat  disusun  yaitu  Bagaimana  efektivitas  penyelesaian sengketa  pertanahan  melalui  jalur  mediasi  tahun  2019-2021  di  Badan  Pertanahan Nasional  Kabupaten  Karanganyar?.  Dan  Solusi  apa  yang  dapat  diberikan  untuk meningkatkan  efektivitas  penyelesaian  sengketa  pertanahan  melalui  jalur  mediasi di  BPN  Kabupaten  Karanganyar.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian dengan  penelitian  hukum  empiris,  dimana  penelitian  yang  menjawab  masalah berdasarkan  fakta  dilapangan,  dan  wawancara  yang  dilakukan  dengan  pihak Penanganan  Sengketa,  Konflik  dan  Perkara  Pertanahan.  Hasil  Penelitian  yang didapat  yaitu  Efektivitas  penyelesaian  sengketa  tanah  melalui  jalur  mediasi  tahun 2019-2021  oleh  BPN  Kabupaten  Karanganyar  yang  dapat  dikatakan  sudah  cukup efektif, serta alternatif untuk meminimalisir kendala yang muncul pada saat proses penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi berupa online mediation atau mediasi online atau Mediasi berbasis virtual.
Kata Kunci : efektivitas, sengketa tanah, mediasi, online dispute resolution

## Abstract
Natural  resources  contained in  the earth  can  also  be  called  agrarian.  One  of  the agrarian  resources  is  land.  The  ground  is  the  surface  of  the  earth.  However,  in practice,  Indonesia  often  experiences  an  imbalance  between  land  area  and  the rapid  number  of  Indonesian  people.  Where,  this  leads  to  conflicts  and  land disputes. Land disputes can be resolved through mediation channels. During 2021, BPN Karanganyar Regency received as many as 10 cases and only 4 cases ended
in  a  peace  agreement.  The  other  six  failed  to  reach  an  agreement.  This  raises  a question,  how  effective  is  a  settlement  of  land  disputes  through  mediation conducted  by  BPN  Karanganyar  Regency.  The  problem  that  can  be  arranged  is how effective is the resolution of land disputes through mediation in 2019-2021 at the National Land Agency of Karanganyar Regency? . And what solutions can be provided to improve the effectiveness of land dispute resolution through mediation channels  in  BPN  Karanganyar  Regency. This  research  uses  a  type  of  research with  empirical  legal  research,  where  research  that  answers  problems  based  on facts in the field, and interviews conducted with parties handling disputes, conflicts and  land  cases.  The  results  of  the  research  obtained  are the  effectiveness  of  land dispute resolution through mediation channels in 2019-2021 by BPN Karanganyar Regency which can be said to be quite effective, as well as alternatives to minimize obstacles  that  arise  during  the  dispute  resolution  process  through  mediation channels  in  the  form  of  online  mediation  or  online  mediation  or  virtual-based mediation.

## Keywords: effectiveness, land disputes, mediation, online dispute resolution

## Pendahuluan
Sumber  daya  alam  yang  terdapat  di  dalam  bumi  juga  dapat  disebut  dengan agraria.  Boedi  Harsono  mengatakan  bahwa  agraria  berasal  dari  kata Agrarius  Ager (Latin), maupun Agros (Yunani), serta Akker (Belanda) yang bermakna tanah (Rosando, 2021) .  Agraria  juga  dapat  dikatakan  sebagai  ruang  atau  sebuah  kesatuan  dari  seluruh permukaan bumi, yang termasuk sumber daya Agraria meliputi tanah beserta kesuburan tanah  di  dalamnya,  hutan,  sumber  air  bawah  tanah  laut  dan  segala  jenis  air permukaannya. Tanah merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia. Tanah juga merupakan sumber pencaharian rata-rata masyarakat di Indonesia. Adanya tanah, orang- orang dapat memanfaatkan tanah tersebut sebagai lahan bisnis bagi mereka.
Pasal  4  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Undang-undang Pokok-Agraria  (selanjutnya  disingkat  UUPA),  disebutkan  bahwa,  tanah  merupakan permukaan bumi. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tanah diartikan sebagai permukaan bumi atau lapisan bumi yang diberi batas. Pasal 9 ayat 2 UUPA juga menyebutkan  bahwa  tiap  warga  negara  Indonesia  berhak  memperoleh  hak  atas  tanah. Namun,  dalam  praktiknya,  Indonesia  kerap  mengalami  Ketidakseimbangan  antara  luas lahan  tanah  dengan  jumlah  masyarakat  Indonesia  yang  sangat  pesat.  Dimana,  hal  ini menyebabkan  terjadinya  konflik  dan  sengketa  tanah.  Menurut  Pasal  1  angka  2, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Sengketa yaitu perselisihan  tanah  antara  orang  perseorangan,  badan  hukum,  atau  lembaga  yang  tidak berdampak luas.
Sengketa  tanah  dapat  diselesaikan  dengan  dua  cara,  yaitu  dapat  diselesaikan melalui  litigasi  dan  non-litigasi.  Penyelesaian  sengketa  tanah  melalui  jalur  non  litigasi salah  satunya  yaitu  mediasi.  Mediasi  yaitu  salah  satu  metode  penyelesaian  sengketa dengan  bantuan  pihak  ketiga,  yang  biasa  disebut  dengan  mediator,  untuk  memperoleh
kesepakatan para pihak. Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi merupakan salah satu  kewenangan  Badan  Pertanahan  Nasional.  BPN  berperan  sebagai  mediator  dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi.
Menurut Pasal 1, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang  Badan  Pertanahan  Nasional  menyebutkan  bahwa  Badan  Pertanahan  Nasional merupakan  Lembaga  Pemerintah  Non  Kementrian  yang  berada  di  bawah  dan bertanggung  jawab  kepada  Presiden.  Untuk  wilayah  Kabupaten  Karanganyar, penyelesaian sengketa tanah melalui jalur mediasi dapat diselesaikan di BPN Kabupaten Karangayar. Selama tahun 2021, BPN  Kabupaten Karanganyar menerima sebanyak 10 kasus  dan  hanya  4  kasus  yang  berakhir  dengan  kesepakatan  damai.  Sementara  6  yang lainnya gagal mencapai kesepakatan. Hal itu memunculkan sebuah pertanyaan, seberapa efektif  kah  sebuah  penyelesaian  sengketa  tanah  melalui  mediasi  yang  dilakukan  oleh BPN Kabupaten Karanganyar.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  penulis  paparkan  diatas,  maka  penulis memilih  melaksanakan  penelitian  dalam  rangka  untuk  menyusun  jurnal  dengan  judul, ”Efektivitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Mediasi Tahun 2019-2021 (Studi  di  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Karanganyar)”.  Permasalahan  yang dapat  disusun  yaitu  Bagaimana  efektivitas  penyelesaian  sengketa  pertanahan  melalui jalur mediasi tahun 2019-2021 di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar? Dan  Solusi  apa  yang  dapat  diberikan  untuk  meningkatkan  efektivitas  penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi di BPN Kabupaten Karanganyar?.
Berdasarkan  rumusan  permasalahan  tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui dan menguraikan efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi di BPN  Kabupaten  Karanganyar  tahun  2019-2021.  Tujuan  berikutnya  untuk memberikan solusi  yang  tepat  guna  memberikan  pandangan  kepada  pihak  terkait  dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa pertanahan melalui jelur mediasi.

## Metode Penelitian
Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu teknik pengumpulan data untuk melakukan  penelitian.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  dengan  penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata  dan  meneliti  bagaimana  perilaku  hukum  masyarakat  dan  bagaimana  bekerjanya hukum di dalam lingkungan (Bachtiar, 2019) . Metode penelitian yang digunakan salah satunya  yaitu  wawancara.  Wawancara  dilakukan  dengan  Kepala  Subseksi  Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan di BPN Kabupaten Karanganyar yaitu Bapak Wisnu Untoro, S.H., M.Hum.

## Hasil dan Pembahasan
A. Efektivitas Hukum
Menurut  Mahmudi,  efektivitas  merupakan  hubungan  antara  output  dengan tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif (Mashur, 2017) . Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah
bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, antara lain yaitu (Soekanto, 2008) :
1. Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang.
2. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan.
5. Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang  didasarkan pada karsa.
B. Tanah
Secara Kosmologis, Tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan hidup, tempat darimana manusia berasal dan akan kemana pula manusia akan pergi (Sarsono,  2017) .  Beragamnya  nilai  tanah  bagi  manusia  sedikitnya  disebabkan  oleh dua faktor, yaitu antaralain (Kurniati, 2016) :
1. Karena  Sifatnya,  tanah  merupakan  suatu  benda  kekayaan  yang  bersifat  tetap bahkan menguntungkan.
2. Terdapat suatu kenyataan bahwa tanah merupakan tempat tingal serta memberi penghidupan  bahkan  merupakan  tempat  dimana  manusia  dikebumikan  saat meninggal dunia.
C. Sengketa Tanah
Menurut  Ali  Achmad,  Sengketa  adalah  pertentangan  antara  dua  pihak  atau lebih  yang  berawal  dari  persepsi  yang  berbeda  tentang  suatu  kepentingan atau  hak milik  yang  dapat  menimbulkan  akibat  hukum  bagi  keduanya (Prasetyono,  2013) . Menurut Pasal 1 angka 2, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus  Pertanahan,  Sengketa  yaitu  perselisihan  tanah  antara  orang  perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.
Penulis  menyimpulkan  bahwa  Sengketa  dapat  diartikan  sebagai  perselisihan, pertengkaran mengenai perbedaan apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi, atas suatu objek kepemilikan yang hal tersebut menimbulkan akibat hukum antara kedua bela pihak
D. Mediasi
Menurut Rachmadi Usman, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non-intervensi)  dan  tidak  berpihak  (impartial)  kepada  pihak-pihak  yang bersengketa  serta  diterima  kehadirannya  oleh  pihak-pihak  yang  bersengketa (Syarief,  2012) .  Pasal  6  ayat  3,  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  menjelaskan  bahwa  mediasi merupakan  kelanjutan  dari  proses  penyelesaian  sengketa  melalui  negoisasi  yang gagal.  Mediasi  menempatkan  kedua  belah  pihak  memiliki  posisi  yang  sama  dan sejajar, dimana artinya tidak ada pihak yang kalah maupun pihak yang menang

## E. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Badan  Pertanahan  Nasional  atau  yang  biasa  masyarakat  sebut  dengan  BPN merupakan  lembaga  pemerintahan  non  kementrian  yang  bertugas  dalam  bidang pertanahan.  BPN  memiliki  visi  dan  misi  mewujudkan  pengelolaan  dan  pelayanan pertanahan kelas dunia dengan motto professional, terpercaya dan berkualitas. BPN juga  memiliki  fungsi  melaksanakan  tugas  pemerintahan  dalam  bidang  pertanahan sesuai  dengan  perundang-undangan  yang  telah  ditetapkan.  BPN  juga  berperan sebagai mediator dalm proses penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi.
1. Efektivitas  Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan  Melalui  Jalur  Mediasi  Tahun 2019-2021 di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar
Sejauh ini, BPN Kabuapaten Karanganyar telah menerima banyak pengaduan terkait  sengketa  pertanahan  di  wilayah  Kabupaten  Karanganyar,  dan  juga  telah menyelesaikan  cukup  banyak  sengketa  pertanahan  melalui  jalur  mediasi.  Jumlah sengketa  pertanahan  untuk  3  tahun  terakhir,  yang  telah  masuk  ke  BPN  Kabupaten Karanganyar dapat dituliskan sebagai berikut:

## Tabel 1
Data Penanganan Sengketa Pertanahan Oleh BPN Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 s/d 2021
No. Tahun Masuk Pengaduan Sepakat Damai Tidak Sepakat 1 2019 10 6 4 2 2020 12 5 7 3 2021 10 4 6
Dari data diatas, dapat diketahui bahwa pengaduan sengketa pertanahan yang masuk di BPN Kabupaten Karanganyar selama 3 tahun terakhir berjumlah sebanyak 32  pengaduan  dan  seluruh  kasus  sengketa  tanah  yang  masuk  lewat  pengaduan tersebut telah diselesaikan oleh pihak BPN Kabupaten Karanganyar tanpa terkecuali atau  dapat  diartikan  tidak  ada  kasus  sengketa  tanah  yang  tidak  selesai.  Dari keseluruhan  pengaduan  tersebut,  setelah  melewati  pemeriksaan  berkas  pengaduan dan  kajian  sesuai  dengan  kewenangan  dalam  penyelesaian  dan  penanganannya, seksi  penanganan  sengketa,  konflik  dan  perkara  pertanahan  akan  memproses mediasi tersebut.
Bahwa yang akan menjadi  indikator atau acuan yang akan digunakan penulis untuk  menentukan  tingkat  efektivitas  atas  penyelesaian  sengketa  pertanahaan melalui jalur mediasi pada data diatas yaitu meliputi:
1) Peraturan  Hukumnya,  dalam  hal  ini  yaitu  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  21  Tahun  2020  tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan
2) Organisasi atau penegak hukum yang berwenang, dalam hal ini yaitu pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karanganyar
3) Peralatan  yang  digunakan,  dalam  hal  ini  merupakan  sarana  dan  fasilitas  yang diberikan BPN Kabupaten Karanganyar
Indikator  yang  pertama  yaitu  mengenai  peraturan  hukumnya.  Penulis menggunakan data 3 tahun yaitu tahun 2019 hingga 2021. Sayangnya, ketiga tahun tersebut  memiliki  peraturan  yang  berbeda,  tepatnya  adanya  perbedaan  pada  tahun 2019  dengan    2020.  Pada  tahun  2019,  BPN  Kabupaten  Karanganyar  masih menggunakan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Kepala  Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Kemudian pada November 2020, Peraturan tersebut sudah dinyatakan  tidak berlaku dan  BPN  Kabupaten  Karanganyar  resmi  menggunakan  Peraturan  Menteri  Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Berdasarkan perbandingan yang telah penulis lakukan, bahwasanya pergantian peraturan hukum yang terjadi tidak terlalu mempengaruhi prosedur yang diterapkan oleh  BPN  Kabupaten  Karanganyar.  Bapak  Wisnu  Untoro,  S.H.,  M.Hum  juga mengungkapkan  bahwa  BPN  Kabupaten  Karanganyar  selalu  mematuhi  peraturan hukum yang ada, baik pada saat masih diberlakukan Peratruan Menteri Agraria dan Tata  Ruang  /  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  11  Tahun  2016  tentang Penyelesaian  Kasus  Pertanahan  maupun  dengan  peraturan  yang  diberlakukan sekarang.  Beliau  juga  mengungkapkan  bahwa  BPN  Kabupaten  Karanganyar  terus meningkatkan  kuliatas  pelayanan  pada  proses  penyelesaian  sengketa  pertanahan melalui jalur mediasi.
Indikator  yang  kedua  yaitu  organisasi  atau  penegak  hukum  yang  berwenang, dalam  hal  ini  yaitu  pihak  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Kabupaten Karanganyar.  Setelah  penulis  melakukan  penelitian  di  BPN  Kabupaten Karanganyar,  penulis  menyimpulkan  bahwa  BPN  Kabupaten  Karanganyar  telah melaksanakan dan mengikuti segala prosedur sesuai dengan Peraturan Menteri yang berlaku pada saat itu. Dimulai dari penerimaan pengaduan, memberikan persyaratan sesuai  peraturan  yang  berlaku  hingga  proses  penanganan  penyelesaian  sengketa pertanahan  melalui  jalur  mediasi  yang  dimulai  dengan  memeriksa  berkas permohonan  hingga  meneliti  substansi  yang  disampaikan  oleh  para  pihak  kepada BPN  Kabupaten  Karanganyar.  BPN  Kabupaten  Karanganyar  telah  menjalankan kewenangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dari tahun 2019 hingga 2021.
Terkait  menjalankan  kewenangannya  menyelesaikan  sengketa  pertanahan melalui  mediasi,  BPN  Kabupaten  Karanganyar  juga  menyediakan  fasilitas  berupa ruang mediasi yang terletak pada ruangan bidang Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian  Pertanahan.  Pada  tahun  2019  pun,  ruang  mediasi  telah ada  dan telah disediakan  hingga  saat  ini  oleh  BPN  Kabupaten  Karanganyar  guna  memberikan ruang atau tempat kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa pertanahan para pihak.  Para  pihak  yang  bersengketa  dapat  menggunakan  ruangan  tersebut  sesuai dengan  jadwal  yang  telah  ditentukan  oleh  mediator  yaitu  pihak  BPN  Kabupaten Karanganyar.
Penulis menyimpulkan bahwa selama 3 tahun terakhir, penyelesaian sengketa pertanahan  melalui  jalur  mediasi  di  BPN  Kabupaten  Karanganyar  dapat  dikatakan sudah cukup efektif. Baik dari peraturan hukumnya, BPN Kabupaten Karanganyar, dan fasilitas yang diberikan BPN Kabupaten Karanganyar.
Jumlah  pengaduan  yang  masuk  menandakan  bahwa  pada  dasarnya  cukup banyak  masyarakat  yang  bersengketa  memilih  menyelesaikan  sengketa  pertanahan melalui jalur mediasi daripada melalui jalur litigasi atau di  pengadilan. Terkait hal tersebut,  Bapak  Wisnu  Untoro,  S.H.,  M.Hum  mengungkapkan  bahwa  faktor  yang menyebabkan pihak yang bersengketa memilih untuk melakukan mediasi antara lain yaitu  biaya  yang  murah  atau  hampir  tidak  ada  biaya  yang  dikeluarkan  kecuali transportasi para pihak sendiri, waktu yang biasanya tidak terlalu lama, kemudahan langsung bertemu dengan pihak lawan sehingga komunikasi dapat langsung terjadi, walaupun dalam pelaksanaannya terkadang ada yang tidak tercapai kesepakatan atau perdamaian,  sehingga  para  pihak  sepakat  untuk  melanjutkan  melalui  gugatan  di Pengadilan  atau  jalur  litigasi.  Apabila  para  pihak  memilih  untuk  melanjutkan melalui  gugatan  di  pengadilan,  maka  peran  BPN  Kabupaten  Karanganyar  sebagai mediator pada kasus sengketa tersebut dinyatakan selesai.
Terkait  kasus  sengketa  pertanahan  yang  tidak  mencapai  kesepakatan,  bahwa apabila  gelar  mediasi  tidak  tercapai  kesepakatan/perdamaian,  maka  pihak  BPN Kabupaten  Karanganyar  akan  memberikan  saran  kepada  para  pihak  untuk musyawarah  sendiri  di  luar  Kantor  BPN  Kabupaten  Karanganyar  atau  dapat langsung  mengajukan  gugatan  di  Pengadilan,  atau  dalam  artian  melakukan penyelesaian  secara  litigasi.  Ketika  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  telah dinyatakan selesai, maka kasus akan ditutup dan BPN Kabupaten Karanganyar tidak memiliki  kewenangan  lagi  terhadap  kasus  yang  telah  ditutup  tersebut  dan  kasus akan diserahkan kepada para pihak yang bersengketa apabila mediasi kasus sengketa tersebut tidak mencapai kesepakatan.
2. Mediasi  Berbasis  Virtual  sebagai  Alternatif  Meningkatkan  Efektivitas Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan  Melalui  Jalur  Mediasi  di  BPN  Kabupaten Karanganyar
Meskipun  penulis  telah  menyatakan  bahwa  penyelesaian  sengketa  melalui jalur  mediasi  selama  tahun  2019-2021  yang  dilakukan  oleh  BPN  Kabupaten Karanganyar  sudah  cukup  efektif,  tapi  kenyataannya  belum  sampai  pada  titik tertitinggi  keefektifan.  Hal  ini  juga  disebabkan  oleh  beberapa  hal  yang  tentunya kerap  BPN  Kabupaten  Karanganyar  alami  selama  berperan  menjadi  mediator. Bapak  Wisnu  Untoro,  S.H.,  M.Hum  menyebutkan  bahwa  kendala  atau  hambatan yang pertama dan kerap terjadi dalam proses penanganan dan penyelesaian sengketa melalui  jalur  mediasi  oleh  BPN  Kabupaten  Karanganyar  yaitu  antara  lain  tidak pernah  hadirnya  salah  satu  pihak  yang  bersengketa,  sehingga  tidak  tercapai penyelesaian berdasarkan kesepakatan para pihak.
Para pihak yang bersengketa merupakan salah satu faktor penting berjalannya proses mediasi maupun keberhasilan mediasi tersebut. Hal ini dikarenakan, mediator
hanya  sebagai  pihak  netral  yang  membantu  jalannya  proses  mediasi.  Tanpa  para pihak, mediasi tidak dapan berjalan dan mediator pun tidak dapat membantu dalam proses  tersebut.  Para  pihak  diharuskan  datang  pada  proses  mediasi  untuk  saling bertatap  muka  dan  menyelesaikan  permasalahan  mereka  di  ruang  mediasi  bersama dengan mediator yang mendampingi. Untuk itulah perlu adanya alternatif lain guna meminimalisir  kendala  tersebut  agar  dapat  meningkatkan  efektivitas  proses penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi.
Alternatif yang dapat diterapkan yaitu salah satunya dengan menerapkan ODR ( Online  Dispute  Resolution ).  ODR  juga  merupakan  salah  satu  cara  penyelesaian sengketa  layaknya  ADR  (Alternative  Dispute  Resolution).  Hanya  saja  sedikit berbeda,  perbedaannya  terdapat  pada  cara  praktik.  Jika  ADR  dipraktikkan  secara tatap muka, maka ODR dipraktikkan secara virtual atau online.
ODR  memiliki  beberapa  jenis,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Esther  van  den Heuvel dalam jurnalnya, adalah sebagai berikut (Sugiarto, 2019) :
1) Online  Settlement ,  ODR  jenis  ini  merupakan  jenis  penyelesaian  sengketa  yang paling  berkembang,  walaupun  jenis  ODR  ini  tidak  selalu  berhubungan  dengan sengketa  yang  timbul  akibat  aktifitasaktifitas  yang  terjadi  di  dunia  maya  atau disebut dengan e-disputes.
2) Online  Arbitration ,  ODR  jenis  ini  lebih  sering  digunakan  atau  diterapkan  di Kanada  berdasarkan  e-Resolution  yang  merupakan  sebuah  pengadilan  yang sebenarnya untuk menyelesaikan sengketa domain name.
3) Online Resolution of Consumer Complaints , ODR jenis ini tidaklah menerapkan secara  utuh  mekanisme  penyelesaian  sengketa  melalui  online,  hanya menerapkan beberapa prosedur yang dilakukan secara online
4) Online  Mediation ,  ODR  jenis  ini  menyelesaikan  sengketa  yang  bernilai  kecil. Sesuai  dengan  istilahnya,  online  mediation  tidak  dilakukan  secara face-to-face , melainkan penyelesaian sengketa ini dilakukan secara online.
Sengketa  tanah  dapat  menggunakan  salah  satu  jenis  ODR  yaitu Online Mediation  atau  Mediasi Online atau  Mediasis  berbasis  virtual.  Meskipun  begitu, mediasi  jenis  tersebut  tidak  sesempurna  seperti  yang  dibayangkan,  tentunya memiliki  kelebihan  dan  kekurangannya  sendiri.  Kelebihan  ODR  yaitu  dapat mengehemat  biaya  perjalanan  bagi  pihak  yang  memiliki  letak  rumah  jauh.  Para pihak  tak  perlu  datang  dan  hanya  perlu  menghadiri  proses  mediasi  melalui  media virtual  seperti  panggilan  video  ataupun  sejenisnya.  Kelebihan  lainnya  yaitu  para pihak  juga  tak  perlu  merasa  terintimidasi  dengan  pihak  lain  baik  dari  percakapan maupun  dari  tatapan  secara  langsung.  Disamping  kelebihan  tersebut,  terdapat kelemahan yang dimana kelemahan ini memang sangat memberikan dampak kepada proses  praktik  ODR.  Kelemahan  tersebut  berupa  akses  internet  yang  tidak  stabil. Akses  internet  merupakan  hal  penting  yang  dalam  proses  mediasi  berbasis  virtual. Apabila  akses  internet  tidak  stabil, maka  gambar  yang  ditampilkan  pun  tidak  akan baik dan suaranya pun cenderung terdengar tidak jelas. Tetapi, ODR berupa mediasi berbasis  virtual  tetap  dapat  diterapkan  BPN  Kabupaten  Karanganyar  untuk
meminimalisir  kendala  terhadap  ketidakhadiran  para  pihak  dalam  proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi.

## Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah penulis jabarkan di pembahasan sebelumnya, penulis  menyimpulkan  bahwa  berdasarkan  indikator  atau  acuan  yang  telah  penulis teapkan,  selama  tahun  2019  hingga  2021,  penyelesaian  sengketa  pertanahan  melalui jalur  mediasi  oleh  BPN  Kabupaten  Karanganyar  telah  dapat  dikatakan  cukup  efektif. Baik  dari  peraturan  hukumnya,  BPN  Kabupaten  Karanganyar,  dan  fasilitas  yang diberikan  BPN  Kabupaten  Karanganyar.  Penulis  juga  menyimpulkan  bahwa,  untuk meningkatkan  tingkat  efektivitas  perlu  adanya  alternatif  untuk  meminimalisir  kendala yang  muncul  pada  saat  proses  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur mediasi.  Salah satu alternatif  yang  penulis  rasa  tepat  digunakan  yaitu  dengan  menerapkan  salah  satu  jenis ODR  ( Online  Dispute  Resolution )  yaitu online  mediation atau  mediasi online atau mediasi berbasis virtual.

## BIBLIOGRAFI
Bachtiar. (2019). Metode Penelitian Hukum . Tangerang Selatan: Unpam Press. Google Scholar
Kurniati,  N.  (2016). Hukum  Agraria  Sengketa  Pertanahan:  Penyelesaian  melalui Arbitrase dalam Teori dan Praktik . Bandung: PT Refika Aditama. Google Scholar
Mashur,  F.  M.  dan  D.  (2017).  Efektivitas  Fungsi  Terminal  Gerbangsari  Kecamatan Rangat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Jurnal Jom Fisip , 4 (1). Google Scholar
Prasetyono,  W.  (2013). Cara  Mudah  Mengurus  Surat  Tanah  dan  Rumah .  Yogyakarta:
Penerbit Flashbooks. Google Scholar
Rosando, M. P. K. dan A. F. (2021). Peran Badan Pertanahan Dalam Mereduksi Konflik dan  Perkara  Sengketa  Tanah  Melalui  Mediasi. Court  Review:  Jurnal  Penelitian Hukum , 1 (3). Google Scholar
Sarsono.  (2017).  Penyelesaian  Sengketa  pertanahan  melalui  mediasi  di  Kantor pertanahan Kabupupaten Boyolali. Jurnal Bedah Hukum , 1 (1). Google Scholar
Soekanto, S. (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo. Google Scholar
Sugiarto, S. (2019). Online Dispute Resolution (ODR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Era Modernisasi. Jurnal Qawanin , 3 (1). Google Scholar
Syarief,  E.  (2012). Menuntaskan  Sengketa  Tanah  Melalui  Pengadilan  Khusus Pertanahan . Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedias. Google Scholar

## Copyright holder:
Afia Khoirruni’mah, Asri Agustiwi, Ashinta Sekar Bidari (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: