NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702

## PILIHAN JENIS JAMINAN SEBAGAI PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI- HATIAN DALAM MENGANTISIPASI KREDIT BERMASALAH

## Shafira Rahma Yunani, Achmad Busro
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: sryunani@gmail.com

## Abstract
Bank  lending  is  always  based  on  trust  given  to  borrowers  so  that  bank  lending  is  considered  as giving  trust  to  customers.  In  granting  credit, the bank  must  be  absolutely  sure  that  the  debtor  can pay the debt owed, in accordance with the agreed time and agreed by both parties. Managers need to  implement  an  appropriate  selection  system  for  collateral  and  must  be  selective  in  analyzing lending based on the precautionary principle of their customers. This type of research used  in this research  is  empirical  juridical  research.  In  practice  K-BPR  Babadan  Ponorogo  uses  fiduciary collateral  for short-term credit types used  for consumer loans and working capital  loans, while  for mortgage rights guarantees are used for long-term loans as well as consumptive loans and working capital or business capital loans. However, K-BPR Babadan Ponorogo prefers to use guarantees of fixed objects tied to mortgages rather than guarantees of  immovable objects tied to fiduciary. The internal constraints of fiduciary guarantees and guarantees of equal liability include the low ability of  banks  to  conduct  a  feasibility  analysis  of  credit  requests,  the  credit  analysis  section  is  too excessive  in  collateral  assessments,  banks  are  too  chasing  targets,  banks  are  too  concerned  about collateral and binding imperfect credit guarantees.
Keywords: choice, guarantee, principle of prudence.

## Abstrak
Pemberian  kredit  bank  selalu  didasarkan  atas  kepercayaan  yang  diberikan  kepada  peminjam sehingga  pemberian  kredit  oleh  bank  dianggap  sebagai  pemberian  kepercayaan  kepada  nasabah. Pada  pemberian  kredit,  bank  harus  betul-betul  yakin  bahwa  debitur  dapat  membayar  hutang  yang dipinjam,  sesuai  dengan  ketentuan  waktu  yang  yang  disepakati  serta  disetujui  oleh  kedua belahpihak. Pengelola perlu menerapkan sistem pemilihan yang tepat terhadap barang jaminan serta harus  selektif  dalam  menganalisis  pemberian  kredit  berdasarkan  prinsip  kehati-hatian  para nasabahnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pada  praktiknya  K-BPR  Babadan  Ponorogo  menggunakan  jaminan  fidusia  untuk  jenis  kredit dengan  jangka  waktu  pendek  yang  digunakan  untuk  kredit  konsumtif  dan  kredit  modal  kerja, sedangkan  untuk  jaminan  hak  tanggungan  digunakan  untuk  jenis  kredit  dengan  jangka  waktu panjang serta kredit konsumtif dan kredit modal kerja atau modal usaha. Namun, K-BPR Babadan Ponorogo  lebih  memilih  menggunakan  jaminan  benda  tetap  yang  diikat  dengan  hak  tanggungan dibanding dengan jaminan benda tidak bergerak yang diikat dengan fidusia. Kendala intern jaminan fidusia dan jaminan hak tanggungan sama meliputi rendahnya kemampuan bank dalam melakukan analisis  kelayakan  permintaan  kredit,  bagian  analisis  kredit  terlalu  berlebihan  dalam  penilaian jaminan,  pihak  bank  terlalu  mengejar  target,  bank  terlalu  mementingkan  barang  jaminan  dan pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna.
Kata Kunci: pilihan, jaminan, prinsip kehati-hatian.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
- 1702

## A. Pendahuluan
Pemberian  kredit  bank  selalu  didasarkan  atas  kepercayaan  yang  diberikan  kepada peminjam  sehingga  pemberian  kredit  oleh  bank  dianggap  sebagai  pemberian  kepercayaan kepada  nasabah.(Badrulzaman,  1983)  Pada  pemberian  kredit,  bank  harus  betul-betul  yakin bahwa debitur dapat membayar hutang yang dipinjam, sesuai dengan ketentuan waktu yang yang disepakati serta disetujui oleh kedua belahpihak.(Bahsan, 2012)
Bank  Perkreditan  Rakyat  yang  menjadi  salah  satu  bagian  dari  bank  di  Indonesia memiliki  keikutsertaan  yang  berpengaruh  besar,  menyangkut  penyaluran  atau  pemberian kredit  dengan  menggunakan  barang  jaminan  sebagai  penerapan  dari  prinsip  kehati-hatian. Salah  satunya  melalui  K-BPR  Babadan  Ponorogo  sebagai  penunjang  dalam  pembangunan perekonomian masyarakat pada umumnya dan pengusaha kecil khususnya.
K-BPR  Babadan  Ponorogo  adalah  salah  satu  jenis  Bank  Perkreditan  Rakyat  yang menghimpun  keuangan  dari  masyarakat  berbentuk  tabungan  dan  deposito,  kemudian mengembalikan  uang  tersebut  ke  masyarakat  dalam  bentuk  pembiayaan  atau  pinjaman. Selanjutnya jenis kredit yang sering digunakan di K-BPR Babadan Ponorogo berupa:
a) Kredit Konsumtif.
b) Kredit Perdagangan.
c) Kredit Pertanian.
Guna  memberikan  kepercayaan  kepada  penerima  kredit,  bank  selalu  menerapkan prinsip  kehati-hatian  pada  masyarakat  pengambil  kredit.  K-BPR  Babadan  Ponorogo  juga membutuhkan  jaminan  yang  dapat  memberikan  keyakinan  lebih,  guna  mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah sehingga akan terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban bank dengan nasabahnya.
Berdasarkan data laporan tahunan periode 2017 K-BPR Babadan Ponorogo, ternyata barang  jaminan  yang  banyak  dipakai  oleh  debitur  untuk  menjamin  pemberian  kreditnya, adalah  barang  jaminan  berupa  benda  bergerak  yang  mana  oleh  bank  nya  diikat  dengan fidusia. Hal ini dikarenakan apabila terjadi ketidak mampuan debitur dalam pelunasan kredit maka  lebih  mudah  dan  praktis  untuk  penyelesaiannya,  sedangkan  untuk  benda  tidak bergerak harus melibatkan notaris dalam pengikatan jaminannya dan apabila terjadi masalah harus diselesaikan melewati Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berada  di  wilayah  lingkup  Kota  Madiun  yang  membawahi  Kabupaten  Ponorogo  untuk penyelesaianeksekusinya.(Kamelo, 2004)
K-BPR  Babadan  Ponorogo  pada  praktiknya  walaupun  telah  menerima  barang jaminan  sebagai  agunan  dalam  pemberian  kredit  dari  nasabahnya,  akan  tetap  memiliki
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
resiko terhadap barang jaminannya dikarenakan adanya faktor lemahnya untuk unsur kehati- hatian  dalam  penerapan  Undang-Undang  Perbankan.  Oleh  karena  itu  K-BPR  Babadan Ponorogo  dalam  mengelola  usahanya  perlu  menerapkan  sistem  pemilihan  yang  tepat terhadap  barang  jaminan  serta  harus  selektif  dalam  menganalisis  pemberian  kredit berdasarkan prinsip kehati- hatian para nasabahnya.
- Kerangka Teori (Teori Keadilan)
Pandangan  Aristoteles  tentang  keadilan  bisa  didapatkan  dalam  karyanya nichomachean ethics, politics , dan rethoric. Spesifik dilihat dalam buku nicomachean ethics , buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti  dianggap  sebagai  inti  dari  filsafat  hukumnya,  “karena  hukum  hanya  bisa  ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. (Apeldoorn, 1996)
Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan  persamarataan.  Aristoteles  membedakan  hak  persamaanya  sesuai  dengan  hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama.  Kesamaan  proposional  memberi  tiap  orang  apa  yang  menjadi  haknya  sesuai  dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.
- Rumusan Masalah
Untuk  memperjelas  dan  membatasi  permasalahan  yang  ada  dalam  penulisan  ini, maka  rumusan  masalah  yang  dianggap  relevan  dan  sesuai  dengan  tujuan  penulisan  ini adalah:  1)  Bagaimana  pelaksanaan  kebijakan  perkreditan  di  K-BPR  Babadan  Ponorogo dalam  rangka  penerapan  prinsip  kehati-hatian,  2)  Bagaimana  pilihan  jenis  jaminan  kredit bank sebagai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam  mengantisipasi kredit bermasalah, 3) Apa  faktor  kendala  dalam  menentukan  pilihan  jenis  jaminan  kredit  bank  sebagai pelaksanaan  prinsip  kehati-hatian  dalam  mengantisipasi  kredit  bermasalah  di  K-BPR Babadan Ponorogo.
- Orisinalitas Hasil Penelitian
Fakta  menunjukkan  bahwa  belum  banyak  hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan obyek penelitian baik dalam  bentuk laporan, skripsi, tesis maupun disertasi. Namun khusus untuk  penelitian  hukum,  dengan  keterbatasan  kemampuan  penulis  untuk  menelusuri  hasil- hasil  penelitian  di  bidang  hukum,  ada  beberapa  penelitian  tentang  penerapan  doktrin persamaan pada “Pilihan Jenis Jaminan Sebagai Pelaksanaan Prinsip Kehati- Hatian Dalam Mengantisipasi Kredit Bermasalah”
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Berdasarkan hasil penelusuran, penulis mendapat penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis  oleh  Agus  Iskandardi  tahun  2008  dengan  judul  “Penerapan  Prinsip  5  C's  dalam Perjanjian  Kredit  Perbankan  sebagai  Dasar  Prinsip  Kehati-hatian”,  yang  mengungkapkan pokok  permasalahan,  yaitu:  bagaimana  penerapan  prinsip  5C’s  dalam  perjanjian  kredit perbankan sebagai dasar prinsip kehati-hatian. (Iskandar, 2008)
Jurnal  yang  ditulis  oleh  Yukki  Ajeng  Puspita  pada  tahun  2015  dengan  judul “Penerapan  Prinsip  Kehati-Hatian  oleh  Pihak  Bank  dalam  Melakukan  Penagihan  Kartu Kredit  Bermasalah”  yang  mengungkapkan  dua  permasalahan  yaitu: pertama ,  bagaimana penerapan prinsip kehati – hatian oleh pihak bank dalam melakukan penagihan kartu kredit bermasalah  di  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  Kantor  Wilayah  Surabaya. Kedua, apakah  faktor  –  faktor  pendukung  dan  penghambat  penerapan  prinsip  kehati  –  hatian  oleh pihak  bank  dalam  melakukan  penagihan  kartu  kredit  bermasalah  di  PT.  Bank  Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Surabaya. (Puspita, 2015)
Jurnal  yang  ditulis  oleh  Devika  Dyah  Hadi  Yoga  pada  tahun  2014  dengan  judul “Penerapan  Prinsip  Kehati-hatian  dalam  Pemberian  Kredit  tanpa  Agunan  sebagai  Upaya Mencegah Terjadinya Kredit Macet di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota  Malang”  yang  mengungkapkan  dua  permasalahan  yaitu: pertama ,  bagaimana penerapan  prinsip  kehati-hatian  pada  Pusat  Koperasi  Pegawai  Republik  Indonesia  Kota Malang. Kedua ,  apa  hambatan  pelaksanaan  prinsip  kehati-hatian  bagi  Pusat  Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Malang. (Yoga, 2014)

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  empiris yaitu suatu metode penelitian yang bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat  sebagai  sumber  utama  dengan  melalui  penelitian  lapangan.(Waluyo,  2002) Pendekatan  yang  digunakan  yaitu  yuridis  sosiologis  yakni  dengan  mengkaji  dan  membahas permasalahan yang diperoleh dari fakta yang ada di lokasi dan realita yang ada di masyarakat, yang kemudian dikaitkan dengan peraturan hukum yang berlaku.(Amiruddin and Asikin, 2006)

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Pelaksanaan  Kebijakan  Perkreditan  di  K-BPR  Babadan  Ponorogo  dalam  Rangka Penerapan Prinsip Kehati-hatian.
Kebijakan  perkreditan  di  K-BPR  Babadan  Ponorogo  telah  menerapkan  prinsip kehati-hatian  dalam  proses  pemberian  kreditnya  kepada  masyarakat  yang  mana  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 8 dan Pasal 29.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Adanya prosedur pemberian kredit yang jelas dan tertulis serta tetap menjaga kepercayaan debitur  yang  telah  mempercayakan  dananya  kepada  bank.  Hal  ini  dilakukan  dengan berpedoman  pada  Pasal  2A  ayat  (1)  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  13/26/PBI/2011 Tentang Kebijakan Perkreditan BPR.(Rahman, 1995)
Kredit yang diberikan selalu ditutupi atau di cover dangan jaminan kebendaan yang memadai  guna  memberikan  keyakinan  lebih  dari  debitur  kepada  bank.  (Satrio,  2002) Dibuktikan dengan adanya beberapa jenis jaminan yang ada di K-BPR Babadan Ponorogo yaitu berupa jaminan benda bergerak maupun jaminan benda tidak bergerak.
2. Pilihan  Jenis  Jaminan  Kredit  Bank  Sebagai  Pelaksanaan  Prinsip  Kehati-hatian dalam Mengantisipasi Kredit Bermasalah.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Direktur dan Legal Kredit K- BPR  Babadan  Ponorogo,  diperoleh  data  mengenai  jenis  jaminan  yang  digunakan  dalam pemberian  kredit  kepada  debitur,  dari  jumlah  keseluruhan  sebanyak  810  nasabah peminjam.  Jaminan  tersebut  terdiri  dari  jaminan  berupa  kredit  karyawan/  tanpa  agunan, deposito, kendaraan dan tanah yang mana dijabarkan dalam bentuk prosentase, yaitu:

## Tabel 2
Prosentase jenis jaminan yang digunakan di K-BPR Babadan Ponorogo Periode Bulan Januari - Oktober 2017.
NO Jenis Jaminan Jumlah 1. Tanpa Agunan/ Kredit Karyawan 2.34 % 2. Deposito 0.74 % 3. Kendaraan 79.38 % 4. Tanah 17.53 %
Sumber: Data Primer, diolah, 2017
Dari tabel  yang tersebut di atas, mayoritas  jaminan  yang paling banyak digunakan adalah  jaminan kendaraan atau benda  bergerak  yang  mana diikat dengan  jaminan  fidusia. Sedangkan  jaminan  yang  berupa  tanah  atau  benda  tidak  bergerak  prosentasenya  lebih rendah dibandingan dengan jaminan benda bergerak.
Pada  dasarnya  dalam  pelaksanaan  prosedur  pemberian  kredit  dengan  jaminan fidusia  sama  dengan  prosedur  pemberian  kredit  dengan  jaminan  hak  tanggungan,  namun khusus  untuk  kredit  dengan  jaminan  fidusia  setelah  melalui  tahapan  prosedur  pemberian kredit, jaminan tersebut harus dibuatkan Akta Fidusia di notaris seperti yang tertera dalam
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia itu  kemudian  didaftarkan  ke  Kantor  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur secara elektronik atau online berdasarkan penjelasan  pada  Peraturan  Pemertintah  Nomor  21  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Jaminan Fidusia.(Ridwan, 2003)
Pendaftaran  jaminan  fidusia  melalui  sistem online semakin  jelas  keberadaanya setelah  dikeluarkannya  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor  9  Tahun  2013  Tentang  Pemberlakuan  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia Secara  Elektronik  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  dan  Biaya  Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia.  Peraturan tersebut  dikeluarkan  dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang memerlukan jasa hukum dibidang jaminan fidusia.(Rofiq, 1995)
Jaminan  benda  tetap  berupa  tanah,  setelah  melalui  prosedur  pemberian  kredit, jaminan  tersebut  harus  diikat  dengan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan/ SKMHT  atau  diikat  menggunakan  Akta  Pembebanan  Hak  Tanggungan/  APHT.  SKMHT pengikatannya  wajib  dibuat  dengan  akta  notaris  atau  akta  PPAT  sebagaimana  tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.(Tobing, 1983)  Pada  prakteknya  SKMHT  digunakan  apabila  letak  tanah  yang  menjadi  objek jaminan  fidusia  berada  di  luar  wilayah  daerah  kerja  Notaris-PPAT  dan  juga  digunakan ketika  tanah  yang  menjadi  objek  jaminan  belom  bersertifikat  atau  masih  dalam  proses pengurusan pengsertifikatannya di Kantor Badan Pertanahan Nasional.(Adisumarto, 1990)
Pada sisi  lain  APHT digunakan untuk mengikat jaminan  benda tetap berupa tanah ketika  objek  yang  menjadi  jaminan  tersebut  berada  di  dalam  wilayah  kerja  Notaris- PPAT.(Gunawan  and  Yani,  2001)  Pemberian  Hak  Tanggungan  diikuti  dengan  kewajiban untuk  mendaftarkan  ke  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  selambat-lambatnya  7  (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan  APHT tersebut, hal  ini  menurut Undang-Undang Hak Tanggungan Pasal 13 Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Hak Tanggungan terkait dengan  pendaftarannya  dilakukan  oleh  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  dengan  dasar data  yang  ada  dalam  APHT  beserta  berkas  pendaftaran  dari  PPAT  yang  mana  akan dibuatkan  buku  tanah  Hak  Tanggungan.  Hak  Tanggungan  lahir  pada  saat  dilakukannya pendaftaran Hak Tanggungan pada buku tanah Hak Tanggungan.(Hilman, 2003)
Namun  demikian,  dari  jenis  jaminan  yang  tersebut  diatas  K-BPR  Babadan Ponorogo  ternyata  tidak  selalu  memprioritaskan  jaminan  dengan  benda  bergerak,
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
dikarenakan  benda  bergerak  tersebut  apabila  diikat  dengan  fidusia  terdapat  beberapa kelemahan dan kelebihan.(Adisumarto, 1990)
Berdasarkan penjelasan tentang kelebihan dan kelemahan pemberian kredit dengan jaminan  fidusia  dan  jaminan  hak  tanggungan  seperti  dalam  tabel  diatas  K-BPR  Babadan Ponorogo  lebih  memilih  menggunakan  jaminan  hak  tanggungan  dibandingkan  dengan jaminan  fidusia  dalam  pemberian  kredit,  walaupun  proses  pembebanan  hak  tanggungan relatif memerlukan biaya lebih dan rumit serta juga membutuhkan waktu yang relatif lama, namun  resiko  terhadap  pengalihan  jaminan  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  jaminan fidusia. Selain itu objek jaminan hak tanggungan bentuknya jelas dan tetap, yang sebagian besar  berupa  tanah,  namun  apabila  jaminannya  berbentuk  kendaraan  walaupun eksekusinya  mudah  tetapi  dalam  praktiknya  sering  terjadi  pengalihan  kendaraan  tersebut ke  pihak  lain  sehingga  memperbesar  resiko  kerugian  yang  dapat  dialami  oleh pihakbank.(Munir, 2003)
Dari  gambaran  tersebut,  untuk  penilaian  pemberian  kredit  telah  ditinjau  dari  nilai ekonomis  dan  nilai  yuridisnya.(Nasution,  2012)  K-BPR  Babadan  Ponorogo  tidak  mau mengambil  resiko  yang  tinggi  sehingga  lebih  efektif  menggunakan  jaminan  benda  tetap yang diikat dengan hak tanggungan dari pada dengan jaminan benda bergerak yang diikat dengan  fidusia.  Tujuannya  guna  memperoleh  keamanan  lebih  atas  kredit  yang  diberikan kepada  debitur,  walaupun  pada  kenyataannya  dalam  praktek  di  lapangan,  banyak  debitur yang  lebih  menyukai  jaminan  fidusia  dari  pada  jaminan  hak  tanggungan.  Hal  ini dikarenakan  proses  jaminan  fidusia  dianggap  lebih  mudah,  praktis,  dan  tidak  terlalu banyak  mengeluarkan  biaya,  serta  tidak  rumit  dalam  pelaksanaan  eksekusinya  apabila nantinya terjadi kredit bermasalah oleh debitur.(Afandi, 2011)
3. Faktor  Kendala  dalam  Menentukan  Pilihan  Jenis  Jaminan  Kredit  Bank  sebagai Pelaksanaan  Prinsip  Kehati-hatian  dalam  Mengantisipasi  Kredit  Bermasalah  di  K- BPR Babadan Ponorogo.
Kendala  intern bank dalam pemberian kredit dengan  jaminan  fidusia sama dengan jaminan hak tanggungan yakni:(Indrati, 1998)
1) Rendahnya kemampuan bank dalam melakukan analisis kelayakan.
2) Bagian analisis kredit terlalu berlebihan dalam penilaian jaminan.
3) Lemahnya sistem informasi serta pengawasan kredit.
4) Pihak bank terlalu mengejar target.
5) Bank terlalu mementingkan barang jaminan
6) Pengikatan barang jaminan kredit yang kurang sempurna.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
Kendala  ekstern  bank  dalam  pemberian  kredit  dengan  jaminan  fidusia yakni:(Hermansyah, 2005)
1) Karakter debitur yang tidak memiliki itikad baik dalam pemberian jaminan.
2) Usaha debitur sulit berkembang.
3) Barang jaminan fidusia tersebut tidak ada atau musnah.
4) Nilai jaminan fidusia yang semakin tahun semakin menurun.
5) Debitur memalsukan dokumen dalam pemberian kredit.
6) Musibah yang dialami debitur atau kegiatan usaha debitur.
Kendala  ekstern  bank  dalam  pemberian  kredit  dengan  hak  tanggungan yakni:(Kamelo, 2004)
1) Kreditur tidak melakukan pengikatan hak tanggungan dengan sempurna.
2) Mengenai pelaksanaan eksekusi hak tanggungan menurut ketentuan Pasal 6 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
3) Terjadinya ketidaksesuaian harga lelang antara debitur dengan pejabat lelang.

## D. SIMPULAN
Pilihan  jenis  jaminan  kredit  dilakukan  dengan  berpedoman  pada  prinsip  kehati-hatian dan  Prinsip  6C.  Jenis  jaminan  yang  digunakan  dalam  pemberian  kredit  di  K-BPR  Babadan Ponorogo  berupa  kendaraan,  tanah,  deposito,  dan  tanpa  agunan/kredit  karyawan.  Pada praktiknya  K-BPR  Babadan  Ponorogo  menggunakan  jaminan  fidusia  untuk  jenis  kredit dengan jangka waktu pendek yang digunakan untuk kredit konsumtif dan kredit modal kerja, sedangkan untuk jaminan hak tanggungan digunakan untuk jenis kredit dengan jangka waktu panjang serta kredit konsumtif dan kredit modal kerja atau modal usaha. Namun dalam hal ini K-BPR  Babadan  Ponorogo  lebih  memilih  menggunakan  jaminan  benda  tetap  yang  diikat dengan  hak tanggungan dibanding dengan  jaminan  benda tidak  bergerak  yang diikat dengan fidusia,  dikarenakan  nilai  objek  yang  menjadi  jaminan  hak  tanggungan  semakin  tahun  akan semakin  naik  dibandingkan  dengan  jaminan  fidusia  yang  mana  nilai  objek  jaminannya semakin tahun akan semakin menurun sehingga akan memiliki risiko bagi pihak bank apabila terdapat  kredit  bermasalah  di  kemudian  hari  dikarenakan  objek  jaminan  tersebut tidak  dapat mengcover sisa pelunasan utang debitur.
Faktor  kendala  dalam  menentukan  pilihan  jenis  jaminan  kredit  sebagai  pelaksanaan prinsip kehati-hatian dibagi kedalam dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern. Kendala intern jaminan  fidusia  dan  jaminan  hak  tanggungan  sama  meliputi  rendahnya  kemampuan  bank dalam  melakukan  analisis  kelayakan  permintaan  kredit,  bagian  analisis  kredit  terlalu
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702 berlebihan  dalam  penilaian  jaminan,  pihak  bank  terlalu  mengejar  target,  bank  terlalu mementingkan  barang  jaminan  dan  pengikatan  jaminan  kredit  yang  kurang  sempurna. Sedangkan  kendala  ekstern  untuk  jaminan  fidusia  meliputi  karakter  debitur  yang  tidak memiliki itikad baik, usaha debitur sulit berkembang, dan nilai jaminan fidusia yang semakin menurun setiap tahunnya. Untuk kendala ekstern jaminan hak tanggungan yang mana kreditur tidak  melakukan  pengikatan  hak  tanggungan  dengan  sempurna  dengan  alasan  karena perjanjian  kredit  tersebut  digunakan  untuk  jangka  waktu  yang  relatif  pendek  dan  nilai pinjamannya  tidak  terlalu  besar,  terjadi  ketidaksesuaian  harga  lelang  antara  debitur  dengan pejabat  lelang,  dan  mengenai  pelaksanaan  eksekusi  hak  tanggungan  yang  masih  belum banyak  memanfaatkan  secara  maksimal  fungsi  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan Lelang tetapi masih melakukannya di Pengadilan Negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU-BUKU
Adisumarto, Harsono. (1990). Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta . Jakarta: Akademika Pressindo.
Afandi, Ali. (2011). Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian . Jakarta: Bina Aksara. Amiruddin, and Zainal Asikin. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Raja
Grafindo.
Apeldoorn, L. J. Van. (1996). Pengantar Ilmu Hukum . Cetakan Kedua Puluh Enam. Jakarta: Pradnya Paramita.
Badrulzaman, Mariam Darus. (1983). Perjanjian Kredit Bank . Bandung: Alumni.
Bahsan, M. (2012). Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Gunawan, Widjaja, and Ahmad Yani.(2001). Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Hermansyah.(2005). Hukum Perbankan Nasional Indonesia .Cetakan Ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Hilman, Hadimulyo. (2003). Hukum Perkawinan Adat . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Indrati S., Maria Farida. (1998). Ilmu Perundang-Undangan, Dasar Dan Pembentukannya . Yogyakarta: Kanisius.
Kamelo, Tan. (2004). Hukum Jaminan Fidusia . Bandung: Alumni. Munir, Fuady. (2003). Jaminan Fidusia . Cetakan Kedua Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti. Nasution, Amin Husein. (2012). Hukum Kewarisan . Jakarta: Rajawali Press.
Rahman, Hasanuddin. (1995). Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Ridwan.( 2003). Hukum Administrasi Negara . Yogyakarta: UI Press. Rofiq, Ahmad. (1995). Hukum Islam Di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Satrio, J. (2002). Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Tobing, GHS Lumban. (1983). Peraturan Jabatan Notaris .Cet. Ke-3. Jakarta: Erlangga. Waluyo, Bambang. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
- 1702 Iskandar, Agus. 2008. “Penerapan Prinsip 5 C’s Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Sebagai Dasar Prinsip Kehati-Hatian.” Pranata Hukum 3 (2).
Puspita, Yukki Ajeng. 2015. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Oleh Pihak Bank Dalam Melakukan Penagihan Kartu Kredit Bermasalah.” Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya , February.
Yoga, Devika Dyah Hadi. 2014. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Kredit Macet Di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Pkpri) Kota Malang.” Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya , February.

## UNDANG-UNDANG
Peraturan Bank Indonesia No. 13/26/PBI/2011 Tentang Kebijakan Perkreditan BPR . Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik .
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia .
Peraturan Pemertintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Akta Jaminan Fidusia .
Undang-Undang  Nomor4  Tahun  1996  Tentang  Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-
Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah .
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan .
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia .