How to cite: Andrian (2022)  Komunikasi Politik Partai Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Rakyat Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis, (7) 09. Doi: 10.36418/syntax-literate.v7i9.14332 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 09, September 2022
KOMUNIKASI POLITIK PARTAI

## POLITIK
UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI RAKYAT DALAM

## MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS

## Andrian
Magister Hukum Universitas Tarumanagara, Indonesia Email: surelandrian@gmail.com

## Abstrak
Sebagai  sebuah  negara  demokratis,  rakyat  Indonesia  menentukan  struktur pemerintahannya, baik itu presiden dan wakil presiden maupun parlemen melalui pemilihan umum. Orang-Orang yang terpilih melalui pemilu tersebut adalah orang- orang  yang  dicalonkan  oleh  partai  politik.  Di  Indonesia,  partai  politik  memiliki peran  penting  untuk  memajukan  demokrasi.  Partai  politik  berperan  sebagai komunikator  politik  dalam  rangka  untuk  meningkatkan  partisipasi  publik.  Suara dukungan  dari  masyarakat  akan  membantu  partai  politik  dan  calonnya  untuk memenangkan  pemilihan  umum.  Akan  tetapi,  partai  politik  hanya  melibatkan partisipasi  rakyat  pada  proses  kampanye  dan  pemungutan  suara.  Realita  yang terjadi adalah publik tidak dilibatkan dalam proses pencalonan. Keputusan akhir pencalonan  berada  di  tangan  internal  partai  politik.  Hal  ini  berarti  partai  politik hanya  mementingkan  kepentingan  organisasinya,  bukan  kepentingan  rakyat. Dengan  demikian,  tindakan  partai  politik  tersebut  membatasi  hak-hak  politik rakyat.  Pada  saat  ini,  tingkat  kepercayaan  publik  terhadap  parlemen  dan  partai politik  sangatlah  rendah.  Ini  membuktikan  bahwa  fungsi  partai  politik  sebagai komunikator  politik  tidak  efektif.  Artikel  ini  akan  menggunakan  dan mengelaborasikan  berbagai  regulasi  dan  teori  yang  berhubungan  dengan  aspek demokrasi dan partisipasi publik untuk menganalisis permasalahan mengenai tidak efektifnya  fungsi  partai  politik  sebagai  komunikator  politik.  Hasil  akhir  dari penelitian  ini  adalah  terdapat  solusi  hukum  yang  dapat  dilakukan  untuk meningkatkan partisipasi publik, khususnya dalam proses rekrutmen politik.
Kata Kunci : komunikasi politik, pemilihan umum, partisipasi publik

## Abstract
As a democratic country, the people of Indonesia choose their government structure ( president and  parliament)  through  general  election.  People  who  are  elected through general election are nominated by political parties. In Indonesia, political
party  have  an  important  role  in  promoting  democracy.  Political  party  acts  as political  communicator  in  order  to  promote  public  participation.  The  vox  from community helps political party and their candidate to win the election. However, political party involves the community only in campaign and voting process. The truth is the community is not involved in the nomination process. The decision to nominate is in the hands of the political party. It means that process only prioritizes the  interest  of  political  party,  not  the  interest  of  the  community.  Therefore,  that action of political party limits the political rights of the community. Currently the level of people’s trust in parliament and political party are very low. This proves that political party’s function as political communicator is ineffective. This article will use and elaborate regulation and theories that related to democracy and public participation  aspects  to  analyze  the  problem  of  ineffectiveness  political communication  fungsi  that carried out  by political  party. The final  result of  this research  is  the  legal  solution  that  can  be  done  to  promote  public  participation, especially in political recruitment.

## Keywords: political communication, general election, public participation

## Pendahuluan
Pemilihan  umum  merupakan  sarana  bagi  masyarakat  untuk  memilih  pejabat- pejabat  negara  yang  akan  menduduki  jabatan-jabatan  pemerintahan,  baik  itu  eksekutif (Presiden  dan  Wakil  Presiden),  maupun  lembaga  legislatif  (DPR,  DPD,  DPRD). Pemilihan  umum  menjadi  perwujudan  dari  kehidupan  bernegara  yang  demokratis,  di mana  pada  proses  inilah  partisipasi  rakyat  dibutuhkan.  Namun,  perlu  menjadi  catatan bahwa eksistensi dan penyelenggaraan pemilihan umum tidak secara serta-merta menjadi tolak  ukur  tingkat  partisipasi  rakyat  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Kenyataan  yang  terjadi  saat  ini  adalah  bahwa  partisipasi  rakyat  hanya  sebatas  pada pemberian  hak  suara  terhadap  calon-calon  pejabat  yang  telah  ditetapkan  oleh  partai politik.  Kekhawatiran terhadap  fenomena ini adalah bahwa masyarakat  harus memilih calon pejabat yang tidak dikenal atau bahkan mungkin tidak diinginkan oleh masyarakat. Dikarenakan  pilihan  yang  tersedia  terbatas  pada  calon-calon  pejabat  yang  disodorkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, masyarakat mau tidak mau harus memilih pada situasi keterbatasan tersebut.
Sistem kekuasaan pemerintahan di Indonesia pernah mengalami era kelam pada masa orde baru, di mana pada saat itu praktik-praktik oligarkis menyelimuti seluk beluk kehidupan bernegara, mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial, maupun hukum (Endang Retnowati, 2018). Pada saat itu peran partai politik jelas hanya sebagai kendaraan politik bagi Presiden untuk memantapkan kekuasaannya selama bertahun-tahun. Setelah era orde baru runtuh karena adanya gerakan revolusi dari masyarakat, muncullah era pemerintahan yang baru yang dikenal saat ini sebagai era reformasi. Namun, pada era reformasi-pun juga  terjadi  hal  yang  serupa  dengan  era  orde  baru,  yaitu  partai  politik  hanya  menjadi kendaraan politik bagi  elit-elit  partai.  Sebagaimana dikatakan oleh Jeffrey A. Winters,
rakyat  Indonesia datang ke pemungutan suara untuk memilih calon pejabat  yang tidak kompeten dan tidak sejak tahun 1998 sampai 2011 (Jeffrey A. Winters, 2011). Menurut Winters, kontes demokrasi Indonesia hanya permainan pindah-pindah kelompok oligarki dan elit-elit partai yang berusaha meraih kekuasaan demi mempertahankan kekayaan dan memperkaya diri/ kelompok. Realita yang terjadi saat ini adalah calon-calon pejabat yang dicalonkan oleh partai politik dalam pemilihan umum merupakan pilihan elit-elit partai politik, bukan pilihan rakyat.
Apabila  kita  melihat  kepercayaan  publik  terhadap  praktik  bernegara  yang dilakukan oleh para pejabat, menurut survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI),  pada  Oktober  2022,  penilaian  publik  terhadap  penegakan  hukum  adalah  buruk dengan  rasio  34,9%  (29,2%  buruk  dan  13,7%  sangat  buruk)  dan  hanya  23,4%  yang menilai baik (20,1% baik dan 3,3% sangat baik). LSI juga melakukan survei terhadap 12 lembaga  negara,  dan  fakta  yang  cukup  miris  adalah  bahwa  DPR  dan  Partai  Politik menjadi  dua  lembaga  negara  yang  paling  tidak  dipercayai  oleh  publik.  Rasio ketidakpercayaan publik terhadap DPR senilai 47% (35% kurang percaya dan 12% tidak percaya  sama  sekali)  dan  rasio  ketidakpercayaan  publik  terhadap  partai  politik  senilai 49% (38% kurang percaya dan 11% tidak percaya sama sekali). Tren yang cukup positif muncul  pada  hasil  survei  LSI  pada  bulan  April  2023,  di  mana  tingkat  penilaian masyarakat  terhadap  kondisi  penegakan  hukum  adalah  baik  dengan  rasio  34,4%  dan hanya 28,5% yang menilai buruk. Sedangkan survei kepercayaan publik terhadap DPR dan Partai Politik masih tergolong sama, tidak ada fluktuasi  yang signifikan, sehingga dari 10 lembaga negara, DPR dan Partai Politik masih menjadi dua lembaga negara yang tidak dipercayai publik. Naiknya kepercayaan publik terhadap kondisi penegakan hukum pada survei terakhir yang dilakukan LSI adalah wajar mengingat akhir-akhir ini terdapat isu  terbukanya  skandal  tindak  pidana  pencucian  di  salah  satu  badan  Kementerian, sehingga rakyat sangat antusias dan memberikan apresiasi terhadap pejabat pemerintahan yang berusaha untuk mengungkapkan dan menerangkan permasalahan tersebut ke publik.
Citra  buruk  yang  dimiliki  parlemen  saat  ini  kemudian  diperparah  dengan pernyataan salah satu anggota parlemen dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara  Komisi  III  DPR  RI  dengan  Komite  Koordinasi  Nasional  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada 29 Maret 2023. Pada saat RDPU tersebut muncul sebuah pernyataan dari salah satu anggota parlemen dari salah satu  fraksi  partai  politik  bahwa  anggota  legislatif  tidak  bisa  mengesahkan  RUU Perampasan Aset maupun RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal jika tidak diperintah oleh ketua umum partai politik (Nirmala Maulana Achmad, 2023). Peneliti dan tentunya masyarakat  sangat  menyayangkan  pernyataan  anggota  legislatif  tersebut  karena kepercayaan yang selama ini diberikan rakyat kepada parlemen adalah hal yang sia-sia. Legislatif memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi  memberikan  kewenangan  bagi  legislatif  untuk  membentuk  undang-undang. Namun, dengan pernyataan salah satu anggota parlemen di atas, maka timbul pertanyaan retorika berupa siapakah yang berwenang membentuk undang-undang, DPR atau partai politik.  Terlepas  dari  kualitas  pernyataan  anggota  legislatif  tersebut,  apabila  kita
membahas  permasalahan  ini  pada  tataran  teoretis,  tentunya  hal  tersebut  tidak mencerminkan  konsep  legal  structure  dan  praktik  good  governance.  Rendahnya tingkatnya  kepercayaan  publik  terhadap  DPR  dan  Partai  Politik  merupakan  bentuk penilaian publik terhadap kinerja dua lembaga tersebut yang merupakan bagian daripada legal structure NKRI. Apabila lembaga atau institusi tersebut tidak memperbaiki kinerja dan  citranya,  maka  yang  terjadi  adalah  buruknya  kinerja  DPR  dan  partai  politik  akan menjadi budaya hukum (legal culture) di masyarakat.
Beberapa  penelitian  terdahulu  telah  mengkaji  peran  partai  politik  dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, dengan fokus pada aspek-aspek seperti komunikasi politik,  pendidikan  politik,  dan  penyelenggaraan  pemilu.  Penelitian  ini  menyajikan analisis baru dengan memfokuskan pada (1) partisipasi publik dalam pencalonan pejabat oleh partai politik, (2) fungsi partai politik sebagai komunikator politik, dan (3) usulan perbaikan  perundang-undangan  terkait  partai  politik  dan  pemilihan  umum  untuk meningkatkan  partisipasi  publik.  Dalam  menjawab  permasalahan  ini,  penelitian  akan mengeksplorasi  fungsi  komunikator  politik  partai  politik  sesuai  peraturan  perundang- undangan  dan  upaya  hukum  yang  dapat  memaksimalkan  partisipasi  rakyat  dalam pemilihan  umum.  Harapannya,  penelitian  ini  memberikan  manfaat  bagi  rakyat,  partai politik,  dan  pemerintah  dengan  memberikan  landasan  pengetahuan,  mendorong peningkatan fungsi komunikasi politik partai, dan memberikan masukan untuk merevisi peraturan  perundang-undangan  terkait  partai  politik  dan  pemilihan  umum.  Metode penelitian  yang digunakan adalah  yuridis  normatif dengan pendekatan kualitatif untuk analisis data, mencakup aspek hukum positif, teoretis, dan filosofis.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mencakup  dua  aspek utama, yaitu teori negara dan pemerintahan demokrasi serta teori kedaulatan rakyat. Teori negara  dan  pemerintahan  demokrasi  membahas  karakteristik  demokrasi,  perbedaan antara  demokrasi  langsung  dan  tidak  langsung,  serta  tiga  jenis  demokrasi  perwakilan menurut  Kranenburg.  Di  sisi  lain,  teori  kedaulatan  rakyat,  yang  dipelopori  oleh  J.J. Rousseau,  menjelaskan  konsep  kedaulatan  sebagai  kekuasaan  tertinggi  yang diselenggarakan melalui perjanjian rakyat. Proses ini mengubah natural liberty menjadi civil liberty, dengan kekuasaan tetap berada di tangan rakyat melalui badan perwakilan berdasarkan suara terbanyak. Dengan memadukan kedua teori ini, penelitian ini menggali aspek-aspek konseptual demokrasi dan kedaulatan rakyat untuk memahami dinamika dan peran rakyat dalam sistem pemerintahan demokratis.

## Hasil dan Pembahasan
A. Partai Politik sebagai Komunikator Politik menurut Hukum Positif
Pemilihan  umum  merupakan  bentuk  pelaksanaan  dan  perwujudan  dari pelaksanaan prinsip demokrasi (Taufiqurrohman Syahuri, 2011). Di dalam UUD NRI Tahun 1945, prinsip demokrasi dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat. Adapun amanat pemilihan umum dalam UUD NRI
1945 tercantum dalam Bab VIIB tentang Pemilihan Umum. Menurut Pasal 22E ayat (2),  pemilihan  umum  diselenggarakan  untuk  memilih  anggota  Presiden  dan  Wakil Presiden,  DPR,  DPD,  dan  DPRD.  Demokratis  bukan  hanya  istilah  yang merepresentasikan  bentuk  negara  ataupun  sistem  pemerintahan,  namun  juga  suatu gaya  hidup  dan  tata  masyarakat  tertentu  (Henry Arianto,  2004).  Menurut  Henry  B. Mayo,  terdapat  enam  prinsip  yang  terkandung  dalam  demokrasi,  yaitu:  (1) penyelesaian  perselisihan  dengan  damai  dan  melembaga;  (b)  menjamin terselenggaranya  perubahan  secara  damai  dalam  suatu  yang  sedang  berubah;  (c) menyelenggarakan  pergantian  pimpinan  secara  teratur;  (d)  membatasi  pemakaian kekerasan  sampai  minimum;  (e)  mengakui  dan  menganggap  wajar  adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, dan tingkah laku; dan (f) menjamin tegaknya keadilan ( Miriam Budiardjo, 1992) . Berdasarkan prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Henry B. Mayo di atas,
terlihat bahwa pemilihan umum merupakan realisasi dari prinsip pergantian pimpinan secara teratur. Akan tetapi,  perlu diingat  bahwa pemilihan umum tidak serta merta menjadi  parameter  pelaksanaan  demokrasi  suatu  negara.  Pemilihan  umum  akan menentukan pelaksanaan demokrasi menjadi tidak terwujud atau menjadi konsekuen sesuai  amanat  konstitusi.  Konsekuensi  logis  dari  pemikiran  tersebut  adalah  bahwa pejabat  yang  dipilih  oleh  rakyat  pada  saat  pemilihan  umum  menentukan  arah pelaksanaan hukum dan demokrasi ke depannya. Namun, permasalahan yang terjadi adalah  rakyat  tidak  dilibatkan  pada  saat  proses  pencalonan,  rakyat  hanya  menjadi subjek  pasif  dalam  pencalonan,  sehingga  rakyat  hanya  akan  memilih  calon-calon pejabat yang dicalonkan oleh elit-elit partai politik. Dengan demikian, rakyat menjadi subjek yang aktif dalam proses pemungutan suara (pemilihan), namun menjadi subjek yang pasif dalam proses pencalonan pejabat oleh partai politik, yang mana seharusnya partai  politik  merupakan  wadah  aspirasi  dan  representasi  rakyat,  bukan  wadah aspirasi dan representasi elit-elit internal partai politik.
Partai politik pada hakikatnya memiliki kedudukan dan peranan yang sentral dalam sistem demokrasi. Partai politik memegang peran yang penting dalam sistem demokrasi  karena  partai  politik  menjadi  penghubung  antara  pemerintahan  negara ( state ) dan warga negaranya ( the citizens ) ( Jimly Asshiddiqie, 2007) . Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Partai  Politik  memberikan  definisi  mengenai  partai politik yaitu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Bagi negara yang menganut konsep demokrasi dalam pemerintahannya, partai politik  merupakan  pilar  yang  penting  untuk  mewujudkan  konsep  demokrasi  itu sendiri. Partai politik dalam hal ini bertindak sebagai lembaga politik yang menjadi alat  politik  dari  semua  lapisan  masyarakat  dalam  menyuarakan  aspirasi  dan mengkaderisasi  calon-calon  pemimpin  negara.  Peran  partai  politik  tersebut  sejalan
dengan  tujuan  utama  partai  politik  di  negara  demokrasi  yaitu  untuk  memperoleh kekuasaan  dengan  memenangi  pemilihan  umum  dan  mengimplementasikan kebijakan publik mereka setelah berkuasa (Rika Ramadhanti, 2018).
Partai  politik  memiliki  dua  tujuan,  yaitu  tujuan  umum  dan  tujuan  khusus. Tujuan umum partai politik antara lain: (1) mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945; (2)  menjaga dan memelihara keutuhan  NKRI;  (3)  mengembangkan  kehidupan  demokrasi  berdasarkan  Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat; dan (4) mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh  rakyat  Indonesia.  Sedangkan  tujuan  khusus  partai  politik  terdiri  dari:  (1) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat; (2) memperjuangkan cita- cita  partai  politik:  dan  (3)  membangun  etika  dan  budaya  politik  dalam  kehidupan bersmasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Adapun  fungsi  dari  partai  politik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 antara lain sebagai sarana (1) pendidikan politik, (2) penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan  dan  kesatuan,  (3)  penyerap,  penghimpun,  dan  penyalur  aspirasi  politik masyarakat, (4) partisipasi politik warga negara Indonesia, dan (5) rekrutmen politik dalam  proses  pengisian  jabatan  politik  melalui  mekanisme  demokrasi.  Menurut Miriam Budiarjo, fungsi partai politik terdiri dari 4, yaitu (i) komunikasi politik, (ii) sosialisasi  politik, (3) rekrutmen politik;  dan (iv) pengatur konflik. Sebagai  sarana komunikasi  politik,  partai  politik  berperan  untuk  mengartikulasikan  kepentingan politis  dalam  masyarakat.  Partai  politik juga  berperan  untuk  melakukan  sosialisasi politik sebagai komunikator politik. Ide, visi, dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan  partai  politik  untuk  disebarluaskan  kepada  masyarakat  untuk  mendapatkan dukungan yang luas. Kegiatan sosialisasi politik yang dilakukan oleh partai politik juga menjadi sarana bagi partai untuk melakukan pendidikan politik dan rekrutmen politik.  Tentunya  praktik-praktik  komunikasi  politik  yang  dilakukan  oleh  partai politik  bertujuan  untuk  mendapatkan  animo  dari  masyarakat  dalam  menuangkan suara-suara politisnya (Doni Muhammad Dahlan, 2019).
Menurut  Schattscheider,  partai  politik  membentuk  demokrasi.  Partai  politik merupakan  pilar  penting  dalam  setiap  sistem  politik  yang  demokratis.  Terdapat pandangan  skeptis  mengenai  partai  politik  yang  menyatakan  bahwa  partai  politik hanya  menjadi  kendaraan  politik  bagi  sekelompok  elit  yang  berkuasa  untuk memuaskan  hasrat  kekuasaannya  sendiri.  Pandangan  tersebut  melihat  partai  politik hanya berfungsi sebagai alat bagi orang-orang yang memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu (Jimly  Asshiddiqie,  2018).  Realita  di  lapangan  menunjukan  bahwa  tingkat kepercayaan  dan  kepuasan  publik  terhadap  kinerja  partai  politik  sangat  rendah. Dengan  demikian  terdapat gap antara das  sollen dengan das  sein ,  apa  yang  dicita- citakan oleh konstitusi dan undang-undang tidak tercapai di masyarakat.  Fenomena kompromi politik sejak era demokrasi di mulai menjadi sebuah ciri khas dari sistem pemerintahan kita. Tidak jauh berbeda dengan era orde baru yang saat itu diliputi oleh praktik-praktik oligarki, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Praktik-praktik tersebut juga
masih dilakukan hingga rezim pemerintahan pasca reformasi. Kabinet di era Gus Dur dan Megawati merupakan contoh yang sarat dengan kompromi politik untuk bagi-bagi “kue”  kekuasaan  (Zainal  Abidin  Saleh,  2008).  Praktik  kompromi  politik  dan pembagian pos-pos jabatan pemerintahan sudah menjadi rahasia umum di masyarakat, di mana koalisi partai politik yang memenangi pemilihan umum mendapatkan jabatan strategis  dan  mendominasi  pemerintahan.  Praktik  semacam  ini  merupakan  pisau bermata dua, bisa menjadi dampak positif bagi kelangsungan demokrasi, namun bisa juga  berdampak  negatif  yang  menyebabkan  keruntuhan  demokrasi. Apabila  sistem pemerintahan  yang  dikuasai  oleh  partai-partai  pemenang  pemilihan  umum  disusupi oleh motif-motif yang sifatnya menguntungkan diri sendiri/ kelompok tertentu, maka kebijakan  publik  yang  diciptakan  pada  rezim  tersebut  akan  menjauhi  orientasi kepentingan rakyat.
B. Maksimalisasi  Partisipasi  Rakyat  dalam  Mewujudkan  Pemilihan  Umum  yang Demokratis
Pemilihan  umum  merupakan  instrumen  penting  dalam  negara  demokrasi sebagai sarana penyaring terhadap politikus-politikus yang mewakili dan membawa suara rakyat di dalam sistem pemerintahan (Moh. Mahfud MD, 2019). Sama halnya dengan pemilihan umum, partai politik pun merupakan komponen yang penting dalam negara  demokrasi.  Hal  ini  dikarenakan  partai  politik  mengambil  peran  untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi  bagi  pendapat  yang  berlawan,  serta  menyediakan  sarana  suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai (Ichlasul Amad, 1998).
Fungsi  partai  politik  sebagai  komunikator  politik  yang  mengemban  amanah untuk  melibatkan  partisipasi  publik  sejatinya  sudah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yaitu pada Pasal 13, Pasal 29 dan Pasal 31. Pasal 13 huruf d dan k  menyatakan  kewajiban  partai  politik  untuk  menjunjung  tinggi  demokrasi  dan melakukan  sosialisasi  program  partai  politik  kepada  masyarakat.  Pasal  29  ayat  (1) menyatakan bahwa partai politik melakukan rekrutmen terhadap WNI untuk menjadi anggota partai, bakal calon anggota DPR dan DPRD, bakal calon presiden dan wakil presiden, dan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.  Pasal 29 ayat (2) menyatakan rekrutmen dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ ART dan peraturan perundang-undangan. Pasal 31 ayat (1) menyatakan partai politik melakukan pendidikan politik dengan tujuan untuk (1) meningkatkan kesadaran hak dan  kewajiban  masyarakat;  (2)  meningkatkan  partisipasi  politik  dan  inisiatif masyarakat;  dan  (3)  meningkatkan  kemandirian,  kedewasaan,  dan  membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Baik pasal 13 huruf d dan k, pasal 29 maupun pasal 31 tidak diberikan penjelasan lebih lanjut.
Keberadaan  pasal-pasal  di  atas  tidak  cukup  untuk  mewujudkan  pemilihan umum yang aspiratif dan demokratis, terutama pada tahap rekrutmen politik. Faktanya, partisipasi rakyat hanya akan muncul secara masif saat pemungutan suara, bukan pada saat pencalonan. Terlebih, di dalam Pasal 29 di atas menyebutkan bahwa rekrutmen politik didasarkan pada AD/ ART partai. Artinya, berdasarkan ketentuan tersebut partai
memiliki  keleluasaan  atau  kebebasan  untuk  menetapkan  mekanisme  rekrutmen politiknya, baik itu dengan melibatkan partisipasi dan aspirasi rakyat, maupun tidak melibatkan partisipasi dan aspirasi rakyat. Hal yang terjadi saat ini dan sudah menjadi rahasia  umum  adalah  pencalonan  ditentukan  oleh  internal,  baru  kemudian disosialisasikan kepada rakyat. Alhasil, terkadang masyarakat tidak mengetahui pihak- pihak yang dicalonkan di daerah pemilihannya (dapil) oleh partai politik, namun harus tetap memberikan hak suaranya.
Keadaan kemudian diperparah dengan adanya presidential threshold (PT) yang mengakibatkan  terbatasnya  partai  politik  yang  dapat  berpartisipasi  dalam  proses pemilihan  umum.  Ketentuan  PT  saat  ini  diatur  dalam  Pasal  222  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Beberapa dampak  yang  ditimbulkan  dari  adanya  ketentuan  PT  adalah:  (1)  menyalahi  konsep sistem demokrasi presidensil yang diadopsi  Indonesia; dan (2) menyalahi hak asasi manusia  menurut  Pasal  28D  UUD  NRI  1945  (Asep  Wijaya,  et.al.,  2020).  Perihal dampak  pertama,  bahwa  Indonesia  merupakan  negara  demokrasi  dengan  sistem presidensil, yang berarti terdapat pemisahan kekuasaan antar lembaga. Dalam sistem presidensil, presiden tidak bertanggung jawab terhadap parlemen seperti halnya dalam sistem  parlementer.  Hal  ini  berarti  ketentuan  PT  inkonstitusional  dan  telah menyimpangi sistem presidensil yang diadopsi oleh Indonesia. Perihal dampak kedua, bahwa Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan adanya PT, maka terdapat pembatasan hak politik sebagian partai yang tidak memenuhi ketentuan PT.    Apabila  PT  dihapuskan  atau  sekurang-kurangnya  nilai  PT  diminimalisir,  tentu partisipasi publik akan lebih berkembang. Hal ini karena semakin banyaknya partai politik  yang  dapat  berpartisipasi  dalam  pemilihan  umum,  maka  semakin  banyak pilihan masyarakat untuk memilih dan menyuarakan aspirasinya kepada partai politik yang sesuai dengan ideologi politik setiap rakyat.
Hukum  ditentukan  oleh  politik,  sedangkan  politik  negara  digerakkan  oleh orang-orang yang berkuasa, yang ditunjuk oleh rakyat melalui pemilihan umum. Arah politik yang demokratis akan menciptakan produk hukum yang responsif dan humanis. Sedangkan  arah  politik  yang  otoriter  akan  menghasilkan  produk  hukum  yang konservatif/ ortodoks. Dalam sejarahnya, Indonesia pernah mengalami dua arah politik di atas. Arah politik otoriter dan hukum yang konservatif pernah terjadi pada fase orde baru, di mana hukum saat itu bersifat sentralistik dan positivis. Ketika masuk pada era reformasi, Indonesia mengalami perubahan arah politik menjadi demokratis, sehingga hukum  yang  diciptakan  adalah  hukum  yang  berdasarkan  partisipasi  dan  aspirasi masyarakat (Moh. Mahfud MD, 2017).
Seperti  yang  tergambar  dalam  pandangan  di  atas,  dinamika  politik  negara ditentukan oleh pemerintah yang berkuasa (rezim). Namun, pemerintah yang berkuasa
saat ini tentu adalah orang-orang yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Ketika  orang-orang  yang  terpilih  tersebut  pada  saat  pencalonan  tidak  melibatkan partisipasi dan aspirasi rakyat, tentu patut dicurigai bahwa orang-orang yang terpilih tersebut membawa motif-motif tertentu dari para partai pengusungnya. Akan tetapi, motif-motif  tersebut  belum  tentu  akan  menghasilkan  kebijakan  yang  pro  terhadap rakyat, karena bisa saja motif-motif tersebut disusupi oleh iktikad-iktikad tidak baik dari  oknum-oknum  tertentu.  Bukti  nyata  yang  terjadi  saat  ini  adalah  tingkat kepercayaan  publik  terhadap  parlemen  dan  partai  politik  sangat  rendah,  artinya masyarakat memiliki trust issue terhadap kinerja partai politik dan parlemen. Dengan demikian, partisipasi masyarakat pada proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai  politik  sangat  penting,  karena  nantinya  orang-orang  yang  terpilih  dalam pemilihan umum tersebut akan menentukan arah politik dan kebijakan negara. Dalam mendukung  partisipasi  masyarakat  tersebut,  fungsi  komunikasi  politik  partai memegang  peran  yang  sentral.  Sebagai  komunikator  politik,  partai  tidak  hanya melakukan sosialisasi dan komunikasi janji-janji politis terhadap masyarakat, namun juga perlu membuka diri dan menyediakan saluran komunikasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya mengenai orang-orang yang dirasa layak untuk menduduki sistem pemerintahan dan memenuhi kriteria yang diharapkan oleh masyarakat. Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, diperlukan perubahan-perubahan hukum positif, terkhususnya dalam undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu. Adapun beberapa solusi perubahan hukum tersebut antara lain:
1. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; Keberadaan pasal 13 saat ini belum cukup untuk meningkatkan partisipasi publik  karena  rakyat  hanya  dijadikan  sebagai  objek  sosialisasi  politik,  bukan sebagai  subjek  yang  saling  berkomunikasi  dengan  partai  politik.  Hal  ini  dapat dilihat  pada  Pasal  13  huruf  e  mengenai  pendidikan  politik  kepada  rakyat,  dan Pasal 13 huruf k mengenai sosialisasi program partai politik kepada masyarakat. Pasal  13  mengenai  kewajiban  partai  politik  perlu  direvisi  yaitu  penambahan muatan/ rumusan pasal mengenai kewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam setiap  tahapan  pemilu,  baik  itu  pada  proses  pencalonan,  kampanye,  maupun pemungutan suara.
2. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; Pasal  29  mengatur  tentang  rekrutmen  politik.  Keberadaan  pasal  ini memberikan  kebebasan  pada  partai  politik  untuk  mengatur  sendiri  mekanisme rekrutmen  politik  dalam  AD/ART  partai.  Artinya,  terdapat  celah  hukum  bagi partai  politik  untuk  melakukan  rekrutmen  politik  tanpa  melibatkan  partisipasi publik. Dengan demikian, pasal 29 ini perlu dilakukan revisi berupa penambahan syarat rekrutmen politik berdasarkan partisipasi dan aspiratif publik. Penambahan muatan  pasal  ini  akan  memperluas  indikator  penilaian  publik  terhadap  partai dalam  proses  rekrutmen  politik.  Jika  partai  melibatkan  publik  dalam  proses rekrutmen, tentu elektabilitas partai akan meningkat karena menerapkan prinsip demokrasi secara konsekuen. Namun, jika partai tidak melibatkan publik dalam
proses  rekrutmen,  tentu  elektabilitas  dan  tingkat  kepercayaan  publik  terhadap partai akan semakin turun.
3. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; Pasal  31  menyatakan  bahwa  partai  politik  melakukan  pendidikan  politik bagi  masyarakat.  Salah  satu  tujuan  dilakukannya  pendidikan  politik  tersebut adalah  untuk  meningkatkan  partisipasi  politik  dan  inisiatif  masyarakat.  Tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada masyarakat. Pasal 31 ini juga tidak memiliki sanksi apabila tidak dilaksanakan oleh partai politik. Pasal 31 ini memerlukan  revisi berupa penjelasan lebih lanjut  mengenai maksud dan ruang lingkup  partisipasi  politik  dan  inisiatif  masyarakat,  yang  mana  salah  satunya namun tidak terbatas pada penyampaian aspirasi masyarakat dalam mengusulkan calon pejabat dalam proses rekrutmen politik. Terhadap pemberlakuan pasal 31 ini  juga  perlu  diperkuat  dengan  adanya  sanksi  bagi  partai  politik  yang  tidak melaksanakan pendidikan politik bagi terhadap masyarakat.
4. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal  222  mengatur  mengenai presidential  threshold. Sebagaimana  telah disampaikan  di  atas  bahwa  ketentuan  ini  pada  hakikatnya  tidak  sesuai  dengan sistem  pemerintahan  presidensial  yang  secara  konstitusional  diadopsi  oleh Indonesia.  Pasal  ini  juga  membatasi  hak  politik  rakyat  yaitu  persamaan kesempatan  dalam  pemerintahan  sebagaimana  diatur  dalam  konstitusi.  Dengan demikian, menurut peneliti pasal ini perlu dihapus atau setidaknya diminimalisasi nilai  ambang  batas  yang  ditentukan.  Tujuannya  adalah  untuk  memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi rakyat untuk terlibat dalam pemerintahan. Penghapusan  atau  perubahan  pasal  ini  akan  memberikan  dampak  positif  bagi partai-partai  yang  elektabilitasnya  rendah  untuk  berkesempatan  maju  dalam proses pemilihan umum. Sejak era reformasi bergulir hingga saat ini, tidak ada perubahan  secara  signifikan  terhadap  kedudukan  partai-partai  besar,  sehingga pergantian kekuasaan pemerintahan hanya berputar pada poros partai-partai besar tersebut. Diharapkan dengan perubahan atau penghapusan pasal ini, akan semakin banyak partai yang dapat mencalonkan hasil rekrutmen politiknya. Partai politik idealnya berperan sebagai wadah aspirasi dan representasi masyarakat. Semakin banyak partai yang dapat mengikuti pemilu, maka semakin banyak pula corong representasi masyarakat, sehingga banyak aspirasi masyarakat yang terserap.

## Kesimpulan
Partai  politik  merupakan  pilar  penting  dalam  negara  demokrasi.  Partai  politik menjadi  penghubung  antara  negara  ( state )  dan  warga  negara  ( citizen ).  Partai  politik berperan  sebagai  kendaraan  politik  bagi  masyarakat  untuk  menduduki  jabatan pemerintahan, baik  itu legislatif (DPR, DPRD, dan DPD) maupun eksekutif (Presiden dan  Wakil  Presiden)  melalui  pemilihan  umum.  Sebagai  negara  yang  demokratis, Indonesia  memiliki  sistem  pemilihan  umum  yang  sarat  akan  partisipasi  publik.  Partai
politik  sebagai  komunikator  politik  memegang  peranan  yang  sentral  dalam memaksimalkan  partisipasi  publik  dalam  proses  pemilihan  umum.  Bentuk-bentuk komunikasi politik partai dilakukan dalam bentuk pendidikan politik, sosialisasi politik, maupun rektrutmen politik.
Permasalahan yang terjadi saat ini adalah partisipasi publik hanya terlihat pada proses  kampanye  hingga  pemungutan  suara.  Rakyat  tidak  terlibat  dalam  proses pencalonan  pejabat  legislatif  ataupun  eksekutif  oleh  partai  politik.  Dampak  yang ditimbulkan adalah seringkali rakyat  hanya mengetahui partai  yang dipilihnya, namun tidak mengenali siapa calon pejabat yang dicalonkan partainya. Proses penetapan calon pejabat legislatif atau eksekutif yang dicalonkan oleh partai politik merupakan keputusan internal partai berdasarkan AD/ ART. Tidak terlibatnya rakyat dalam proses pencalonan oleh  partai  politik  tentu  menunjukkan  tidak  terwujudnya  hak-hak  politik  rakyat  dan proses pemilihan umum yang demokratis.
Upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  memaksimalkan  peran  partai  politik sebagai komunikator politik adalah dengan cara melakukan revisi pada undang-undang partai  politik  dan  undang-undang  pemilu.  Pemuatan  kewajiban  partai  politik  untuk melibatkan  partisipasi  dan  aspirasi  masyarakat  dalam  proses  pencalonan  perlu dicantumkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang kewajiban partai politik. Selain itu, Pasal 29 mengenai rekrutmen politik juga harus ditambahkan kewajiban  partai  untuk  melibatkan  rakyat  dalam  proses  rekrutmen  politik.  Dengan dimuatnya ketentuan ini, maka rakyat  memiliki perluasan indikator penilaian terhadap kinerja  partai  politik.  Jika  partai  melibatkan  publik  dalam  proses  rekrutmen,  tentu elektabilitas  partai  akan  meningkat  karena  menerapkan  prinsip  demokrasi  secara konsekuen. Namun,  jika partai  tidak melibatkan publik dalam proses rekrutmen, tentu elektabilitas dan tingkat kepercayaan publik terhadap partai akan semakin turun.

## BIBLIOGRAFI
Amad, Ichlasul. (1988). Teori-Teori Mutakhir Partai Politik. Tiara Wacana Yogya. 1988.
Asshiddiqie,  Jimly.  (2018).  Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara.  PT.  Rajagrafindo Persada.
Asshiddiqie,  Jimly.  (2007).  Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia:  Pasca Reformasi. Bhuana Ilmu Populer.
Budiardjo, Miriam. (1992). Dasar-Dasar dalam Ilmu Politik . Gramedia.
Fuady, Munir. (2013). Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum. Kencana.
Kranenburg & Sabaroedin. (1981). Ilmu Negara Umum . Pradnya Paramita.
MD, Moh. Mahfud. (2019). Politik Hukum di Indonesia. Rajawali Pers.
MD,  Moh.  Mahfud.  (2017).  Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi. Rajawali Pers.
Purwaka, Tommy Hendra. (2011). Metodologi Penelitian Hukum. Penerbit Universitas Atma Jaya.
Retnowati, Endang. (2018). Tatanan Orde Baru: Distorsi Ideologi Pancasila. LIPI Press.
Sabon, Max Boli. (2018). Ilmu Negara. Penerbit Universitas Atma Jaya Jakarta.
Syahuri, Taufiqurrohman. (2011). Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum. Kencana.
Winters, Jeffrey A. (2011). Oligarki. Gramedia Pustaka Utama.
Arianto,  Henry.  (2004).  “Peranan  Partai  Politik  dalam  Demokrasi  di  Indonesia” Lex Jurnalica 1, No. 2, April 2004, 77-89.
Dahlan,  Doni  Muhammad.  (2019).  “Peningkatan  Peran  Partai  Politik  di  Indonesia: Sebuah Paradigma Baru Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Partai Politik, Jurnal Hukum Responsif 7, No.2, April 2019, 40-52.
Muchtar, Khoiruddin. (2016). “Komunikasi Politik dan Pembentukan Citra Partai” Jurnal Ilmu Komunikasi 14, No. 2, Agustus 2016, 136-147.
Muslih, et.al . (2021). “Peran Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratif” Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum 6, No. 1, September 2021, 180- 202.
Ramadhanti, Rika. (2018). “Partai Politik dan Demokrasi”, Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah 16, No. 3, September 2018, 251-256.
Sabhana. (2017). “Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum” Jurnal Warta Edisi 51, Januari 2017.
Saleh, Zainal Abidin. (2008). “Demokrasi dan Partai Politik”, Jurnal Legislasi Nasional 5, No. 1, Maret 2008, 56-80.
Wijaya, Asep, et.al. (2020).  “Problematika  Hukum  Penerapan  Presidential  Threshold dalam Pemilihan Umum di Indonesia”, Risalah Hukum 16, No. 1, Juni 2020 45-54.
Lembaga  Survei  Indonesia,  “Survei  Nasional  Kepercayaan  Publik  terhadap  Lembaga Penegakan Hukum dan Persepsi terhadap Kasus Kanjuruhan”, Rilis LSI, 20 Oktober 2022.
Lembaga  Survei  Indonesia,  “Survei  Nasional  Kepercayaan  Publik  terhadap  Lembaga Penegakan Hukum, Isu Piala Dunia U-20, Aliran Dana Tak Wajar Di Kemenkeu, Dugaan Korupsi BTS dan Peta Politik Terkini”, Rilis LSI, 9 April 2023.
Nirmala  Maulana  Achmad,  “Pernyataan  Bambang  Pacul  Dinilai  sebagai  Tanda Keputusan DPR Bergantung pada Modal dan Elite Partai”, Kompas, 3 April 2023. https://nasional.kompas.com/read/2023/04/03/19324471/pernyataan-bambang- pacul-dinilai-sebagai-tanda-keputusan-dpr-bergantung-pada, 2 April 2023.
Copyright holder:
Andrian (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: