## Pengawasan Pegawai Negeri Sipil Melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg)
Mukarramah 1 , Tri Suhendra Arbani 2
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : 10400116009@uin-alauddin.ac.id

## Abstrak
Permasalahan  pokok  pada  penelitian  ini  yaitu  sebagaimana  pelaksanaan  PNS melalui  Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  (SIMPEG),  dan  kendala-kendala yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  pengawasan  melalui  system  Informasi  manajemen kepegawaian (SIMPEG) pada kementerian agama kabupaten soppeng.Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan sosiologis yuridis, yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan guna memperoleh data lengkap dan valid.  Adapun  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu interview, observasi, dan dokumentasi.Dari hasil penelitian menunjukan bahwa prasarana yang tersedia cukup memadai kemudian didukung dengan lingkungan nyaman, kehadiran SIMPEG ini mempermudah dalam melakukan pengawasan PNS melalui system informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) pada kementerian agama kabupaten soppeng, serta ketersediaan  data  yang  valid  mendukung  pelaksanaan  pemerintahan  yang  baik.  Yang menjadi kendala utama yaitu kekuatan sinyal/ koneksi internet. Meskipun dikelolah oleh satu orang tetapi hal tersebut sudah cukup seimbang antara sarana dan prasarana dengan jumlah  pegawai  yang  berada  dalam  lingkup  Kementerian  agama  kabupaten  soppeng Implikasi  dari  penelitian  bahwa  untuk  lebih  meningkatkan  pengawasan  kepada  seluruh pegawai, maka kepada pihak penentu kebijakan perlu adanya upgrade pada SIMPEG ini, selain memuat data PNS juga memuat data Non PNS.

## Kata  Kunci:  Pengawasan,  Pegawai  Negeri  Sipil,  Sistem  Informasi  Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

## Abstract
The main problems in thisstudy are as the implementation of civil servants through personnel management information system (SIMPEG), and the obstacles that occur in the implementation  of  supervision  through  the  staffing  management  information  system (SIMPEG)  at  the  soppeng  district  religious  ministryIn  this  study  using  descriptive qualitative research, with a juridicial sociological approach, namely research concucted directly to the field in order to obtain complete and valid data. The data collection methods used in this study are interviews, observation, and documentation.From the results of the study show that available infrastructure is adequate and then supported by a comfortable environment, the presence of SIMPEG makes it easier to conduct civil servant supervision
through the personnel management information system (SIMPEG) at the soppeng distict religious ministry, as well as the availability of valid data supporting the implementation of  good  governance.  The  main  obstacle  is  the  signal  strength/  internet  connection. Although  managed  by  one  person,  it  is  already  quite  balanced  between  facilities  and infrastructure with the number of employees who are within the scope of the ministry of religion  in  soppeng  regencyThe  implication  of  the  research  is  that  to  further  improve supervision  of  all  employees,  policy  makers  need  to  upgrade  this  SIMPEG,  besides loading PNS data, it also includes non PNS data.

## Keywords : Supervision, Civil Servants, Personnel Management Information System

## Pendahuluan
Penggunaan  teknologi  informasi  dalam  suatu  lembaga  atau  instansi  dapat mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Terutama lingkungan kerja  yang  berperan  dalam  memberikan  pelayanan  jasa  kepada  masyarakat,  sehingga dengan  keberadaan  teknologi  informasi  akan  sangat  mendukung  pemberian  pelayanan yang baik, mudah dan tepat.
Sesuai  dalam  instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2003 mengenai  kebijakan  dan  strategi  nasional  pengembangan e-government ,  bahwa pemanfaatn  dalam  teknologi  komunikasi  dan  informasi  dalam  proses  pemerintahan e- governmnet akan  meningkatkan  efisensi,  efektifitas,  transparansi  dan  akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Upaya  dari  perwujudan e-government yaitu  pemerintah  mengembangkan  suatu system  informasi  manajemen  kepegawaian.  Sebagaimana  apa  yang  diinginkan  dengan berlakunya otonomi daerag yakni setiap daerah dituntut agar dapat lebih mandiri dalam mengatur  dan  melaksanakan  urusan  rumah  tangganya  sndiri,  sehingga  hal  ini  dapat mengurangi ketergantungan daerah ke pemerintah pusat.
Pada keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 lebih lanjut diatur mengenai penyelenggaraan system informasi manajemen kepegawaian. Sistem informasi manajemen kepegawaian departemen dalam negeri dan pemerintah daerah Pasal 3 (Ayat 3)  bahwa  SIMPEG  Kabupaten/  Kota  berkedudukan  di  Kabupaten/  Kota  yang  dikelola secara fungsional oleh bagian kepegawaian.
Pegawasan  merupakan  salah  satu  fungsi  dari  manajemen,  fungsi  pengawasan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau telah direncanakan dalam suatu  lemabaga  atau  instansi.  Pentingnya  dilaksanakan  pengawasan  untuk  mengetahui pelaksanaan perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya, sejauh mana hal tersebut
telah dilaksanakan. Berikut ayat Al-Qur’an yang menjelaskan pentingnya pengawasan: 1 (QS. Ash-Shaff/ 61:3):

## َفْعََُونََ  َا مَا تْعُْعََُ فَن  للََُّت  َندلَ مَقوَُا  َبعرََ
Artinya: “amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan”.
Dalam  kaitannya  dengan  pengawasan,  pengawasan  juga  perlu  kesadaan  yang ditanamkan pada diri masing-masing. Selalu menganggap bahwa Allah SWT senantiasa mengawasi  setiap  gerak-gerik  kita  dimanapun  dan  kapanpun.  Jika  hal  tersebut  telah tertanam  dalam  setiap  diri  maka  berbagai  pelanggaran  hukum  dan  penyalagunaan kewenangan tidak lagi sering kita jumpai. 2

## Metode Penelitian
Indonesia secara umumnya, sebagai Negara yang berkembang masala organisasi pelayanan public masih tergolong belum sepenuhnya memuaskan masyarakat. Misalnya kendala dalam system perizinan pada sector angkutan darat dan laut, belum optimalnya hal  tersebut  sehingga  akan  menimbulkan  kerugian  dan  beberapa  masalah  pelayanan public  lainnya,  pegawai  negeri  sipil  sebagai  salah  satu  pilar  dalam  terwujudnya good governance. 3

## Pembahasan Dan Hasil Penelitian
Penggunaan  sistem  Informasi  Manajemen  kepegawaian  (SIMPEG)  di  kantor kementerian agama kabupaten soppeng dimulai sejak tahun 2010, tetapi pada tahun 2010 dikenal  dengan  istilah  SIMPADU  (sistem  informasi  manajemen  terpadu).  Atau  bias dikatakan SIMPADU ini merupakan Versi 1.0 dari SIMPEG. Barulah kemudian di tahun 2012  mengalami  perkembangan  dan  berubah  menjadi  SIMPEG  (Sistem  informasi manajemen kepegawaian), dan juga mengalami peningkatan menjadi versi 2.0.
Secara  khusus,  tujuan  dari  adanya  pengembangan  sistem  informasi  manajemen kepegawaian (SIMPEG) yaitu untuk mendukung integritas, dan valid data, kemudahan
1 Al-Kitab, Quran dan Terjemahan, (Cet. I Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2011), h. 551.
2 Ahkam Jayadi, peran nilai religiositas dalam pembangunan dan penegakan hukum negara. Jurisprudentie 6, no. 1(2019): h. 9.
3 Muh. Kadarisman, manajemen aparatur sipil negara (cet; 1: depok: rajawali pers, 2018), h. 58.
dalam mengakses, kemudahan dalam pengelolaan sehingga akan mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi-fungsi dalam bidang administrasi pegawai.
Sistem  informasi  manajemen  kepegawaian  (SIMPEG)  yang  sebelumnnya  disebut SIMPADU  terdapat  beberapa  perbedaan.perbedaan  yang  paling  utama  yaitu  pada SIMPADU, semua data di ketik secara manual kemudian di input, sistem ini juga masih belum sepenuhnya online seperti SIMPEG yang ada sekarang ini. Pada SIMPEG, data yang  dimasukan  di  data  baase  itu  diinput  langsung  dan  dokumen-dokumen  penunjang lainnya di scan  lalu dimasukan di data base SIMPEG.
A. Pelaksanaan  pengawasan  PNS  melalui  sistem  informasi  manajemen  kepegawaian (SIMPEG) pada kementerian agama kabupaten soppeng.
Pelaksanaan  pengawasan  PNS  melalui  sitem  informasi  manajemen  kepegawaian (SIMPEG), memiliki tujuan yang sangat penting, berikut tujuannya:
1. Kenaikan gaji berkala (KGB)
Kenaikan gaji berkala (KGB0 bagi PNS merupakan kenaikan gaji yang diberikan kepada PNS  yang telah mencapai masa kerja berdasarkan golongan  yang telah ditentukan. Untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun, dan apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan menurut perundang-undangan yang berlaku
2. Sasaran kerja pegawai (SKP)
Merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam penilaian prestasi kinerja PNS yang dalam peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2011.
Dalam hal SKP tidak mencapai sasaran kerja maka aka nada penilaian, apakah dinilai baik, buruk, atau kurang. Sanksinya bisa saja berupa  kenaikan gaji yang tertunda atau bahkan sampai jabatannya diberhentikan.
3. Penyajian data
Tujuan SIMPEG untuk menyajikan data-data para PNS. Menyajikan data yang valid serta mudah untuk diakses.
Peranan  kepala  kantor  dalam melakukan pengawasan  melalui  sistem  informasi manajemen  kepegawaian  (SIMPEG)  tentunya  sangat  penting.  Akan  tetapi sebagai atasan / kepala kantor tidak perlu lagi untuk susah dalam mengawasi para pegawai,  karena  semua  telah  tersedia  dalam  SIMPEG  tersebut.  Dimana pengawasan kinerja pegawai akan dilaporkan setiap bulannya, dan pada tiap awal bulan setiap tahun barunya setiap pegawai akan menyusun SKP.
Dalam  hal  terjadinya  pelanggaran,  kepala  kantor  akan  langsung  mengambil tindakan  untuk  melakukan  pendisiplinan  terhadap  pegawai  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  mengenai PNS/ ASN.
“kalua masalah pengawasan tentu lebih baik, meningkat. Karena itu tadi kita bisa semua tahu data-data pegawai, kenaikan gaji, kematian dan sebagainya. Sehingga
apabila  ada  pegawai  yang  seharusnya  bulan  depan  sudah  akan  pension  kan muncul, jadi sudah bisa diketahui lebih awal sehingga pelaporannya juga  cepat sampai.  Jadi  untuk  tunjangannya  juga  segera  diurus.  Kemudian  contoh selanjutnya  kan  di  SIMPEG  itu  juga  ada  tunjangan  anak,  jadi  kalua  missal seseorang anak telah menyelesaikan pendidikannya yang ditanggung oleh Negara segera  juga  dilapor  supaya  dana  tunjangannya  juga  terhenti.  Dalam  hal pengawasan saya kira itu terkait SKP dan KGB, karena seperti itu tadi jadi setiap pegawai itu wajib menyusun SKP, dan pegawai yang akan menerima KGB jadi sudah diketahui lebih awal” 4
Terkait tanggapan para pegawai degan adanya SIMPEG ini, sangat mendukung, dan meilai positif keberadaan SIMPEG di kantor kementerian agama kabupaten soppeng.
B. Kendala dalam pengelolaan dan pelaksanaan pengawasan PNS melalui sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG)
Dalam  melaksanakan  suatu  kegiatan  maupun  pekerjaan  tentu  saja  sering  ada  yang menjadi  kendala  atau  penghambat,  apakah  itu  kendala    dari  eksternal  maupun internal.  Begitupun  dalam  melakukan  pengelolaan  pengawasan  melalui  sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG). Berikut hal-hal yang kadang menjadi penghambat  atau  kendala  yang  biasa  terjadi  dalam  pengawasan  melalui  sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG):
1. Kesalahan data
Adanya  kesalahan  data  yang  biasa  dijumpai  dalam  melakukan  pengawasan umumnya  adalah  disebabkan  oleh  adanya  salah  cetak  dari  penerbit  SK,  atau dalam  hal  penetapan  NIP  bagi  pegawai.  Adapun  mengenai  keterlambatan penyetoran data untuk di input biasanya disebabkan karena SK yang diterbitkan disetiap  kegiatan  mengalami  hambatan,  sehingga  mempengaruhi  juga  pegawai dalam penyetoran data untuk dikelola di SIMPEG.
2. Koneksi internet
Mengenai koneksi internet, untuk saat ini tentu saja kita telah ketahui bersama bahwa  internet  dapat  mempengaruhi  segalanya.  Koneksi  internet  yang  lemah tentu saja akan berdampak terhadap pengawasan. Karena untuk mengakses data- data yang dibutuhkan tentu saja memerlukan koneksi internet. Mengenai kendala berat,  ataupun  kendala  yang  sulit  diatasi  hamper  tidak  dijumpai  dalam pengelolaan maupun pengawasn PNS melalui SIMPEG, karena semua data telah di input dan rapi dalam suatu sistem. Hal ini dapat dikuatkan dengan wawancara
4 Muhammad yunus, S. Ag., M. Pd, I (44t tahun) kepala seksi PLH, wawancara di kantor kementerian agama kabupaten soppeng, tanggal 29 November 2019
yang dilakukan peneliti kepada pengelola SIMPEG  Kantor kementerian agama kabupaten soppeng:
“kendala kita disini itu bisa dikatakan hamper tidak ada kendala, karena itu saja dari  jaringan/  koneksi  intenet,  kalua  lancer  intenet  bisa  juga  lancer  kita  input. Kalua kendala masalah keterlambatan tidak ada juga yang biasa itu hanya karena terlambat  keluar  SK  jadi  kita  pengelola  SIMPEG  juga  biasa  telambat  input. Kemudian biasa juga terjadi kesalahan penetapan NIP, misalnya yang punya NIP jenis kelamin laki-laki seharusnya kan kode itu 1, tapi biasanya disitu yang punya NIP  laki-laki  tetapi  kode  2.  Ini  biasa  dikategorikan  kesalah  cetak,  masalah pengaruhnya itu semua bisa teratasi.
Kalau  kepala  kantor  itu  mengawasi  kami  secara  berkala,  biasanya  ditanya bagaimana SIMPEGnya, sudah di input, dan sebagainya. Tetapi kalau seperti ada pegawai  yang  melanggar  maka  langsung  ditindaki  dari  kepala  kantor,  yang biasanya dilihat dari indisiplinnya di SIMPEG. 5
Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  tersebut  diatas,  maka  penulis  menganalisa bahwa untuk kendala dalam pengeolaan maupun pengawasan melalui SIMPEG bisa dikatakan tidak ditemui kendala yang begitu besar. Yang menjadi kendala utama hanya saja factor jaringan/ koneksi intenet.
Kemudian  mengenai  masalah  lainnya,  seperti  kesalahan  data  dan  penempatan NIP,  menurut  peneliti  sendiri  itu  tidaklah  terlalu  berpengaruh  karena  masalah tersebut dapat ditanggapi dengan cepat dan diselesaikan dengan cepat pula oleh pengelola SIMPEG.

## KESIMPULAN
Pengawasan  yang  dilakukan  melalui  sistem  informasi  manajemen  kepegawaian cukup  optimal,  karena  semua  data  pegawai  sudah  masuk  di  data  base  SIMPEG, memudahkan  untuk  diakses  dan  data  tersebut  tejamin  kerahasiaannya,  dan  dapat menghasilkan data lebih cepat, dan valid.
Selain itu juga pengawasan dengan menggunakan sistem informasi manajemen kepegawaian bisa dikatakan benar dapat menciptakan efisiensi, efektifitas, transparansi dan  akuntabilitas  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  sesuai  dengan  instruksi presiden republic Indonesia nomor 3 tahun 2003 tekait kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government, dalam  hal  ini  pemanfaatan  teknologi  komunikasi  dan informasi dalam pemerintahan ( e-government ).
5 Nur awal Mide, S. Ag (45 Tahun). Pengelola/ admin SIMPEG, wawancara di kantor kementerian agama kabupaten soppeng, tanggal 26 November 2019.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Kitab, Quran dan Terjemahan, (CV. Penerbit Diponegoro, 2011).
Ahkam Jayadi, peran nilai religiositas dalam pembangunan dan penegakan hukum negara. Jurisprudentie 6, no. 1(2019).
Muh. Kadarisman, Manajemen Aparatur Sipil Negara (rajawali pers, 2018) Muhammad yunus, S. Ag., M. Pd, I (44t tahun) kepala seksi PLH, wawancara, Soppeng, 29 November 2019 Nur awal Mide, S. Ag (45 Tahun). Pengelola/ admin SIMPEG, wawancara, Soppeng, 26 November 2019.