INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 5404-5419 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Anak Sebagai Korban
Bambang Hartono 1 ✉ , Zainudin Hasan 2 , Muhammad Dioluvans Virnanda 3
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Email: bambanghartono@ubl.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Anak yang merupakan subjek hukum juga mempunyai hak-hak dan kewajiban dihadapan hukum yang berlaku di Indonesia. Seiring dengan perkembangan waktu tidak jarang anak yang berhadapan dengan hukum, baik menjadi korban maupun menjadi pelaku dari perbuatan hukum tersebut, sehingga anak tersebut menanggung suatu akibat hukum. Berdasarkan latar belakang, penelitian ini berfokus pada implementasi sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan dengan anak  sebagai  korban.  Permasalah  penelitian  yang  akan  dibahas  dalam  penulisan  ini  adalah  faktor penyebab anak melakukan persetubuhan dengan anak dan bagaimana implementasi sanksi pidana terhadap anak pelaku persetubuhan dengan anak sebagai korban.  Metode penelitian dilaksanakan secara yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  yuridis  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  diketahui  faktor  penyebab  anak  pelaku  tindak  pidana  persetubuhan  yang  dilakukan dengan anak sebagai korban yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu dari kurangnya pemahaman agama dan ketidakmampuan si anak untuk menahan hawa nafsunya, sedangkan faktor eksternal yang pertama adalah kurangnya pengaruh orang tua dalam mendidik anak dan pengaruh dari  media  sosial  &  teknologi.  Implementasi  sanksi  pidana  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana persetubuhan  yang  dilakukan  dengan  anak  sebagai  korban  dengan  Pidana  Penjara  di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lampung Di Masgar selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di LPKS Insan Berguna Lampung.
Kata kunci: Sanksi Pidana, Pidana Anak, Pidana Persetubuha

## Abstract
Children who are legal subjects also have rights and obligations before the laws in force in Indonesia. As time progresses, it is not uncommon for children to come into conflict with the law, either becoming victims  or  perpetrators  of  legal  acts,  so  that  the  child  suffers  legal  consequences.  Based  on  the background, this research focuses on the implementation of criminal sanctions against children who commit criminal acts of sexual intercourse committed with children as victims. The research problem that will be discussed in this paper is the factors that cause children to have sexual relations with children and how to implement criminal sanctions against children who commit sexual relations with children as victims. The research method was carried out in a normative and empirical juridical manner. The types of data used in this research are secondary and primary data, obtained from literature studies and field studies. The data analysis technique in this research uses qualitative juridical analysis. Based on  the  results  of  the  research  and  discussion,  it  is  known  that  the  factors  causing  children  to  be perpetrators of criminal acts of sexual intercourse committed with children as victims are internal and external factors. Internal factors are a lack of understanding of religion and the child's inability to restrain his desires, while the first external factor is the lack of parental influence in educating children and the influence of social media & technology. Implementation of criminal sanctions against children who commit criminal acts of sexual intercourse with children as victims. Subject to imprisonment at the  Special  Children's  Development  Institute  (LPKA)  Lampung  in  Masgar  for  1  (one)  year  and  job training for 1 (one) month at LPKS Insan Berguna Lampung.
Keywords: Criminal Sanctions, Child Crimes, Sexual Intercourse Crimes

## PENDAHULUAN
Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang harus dijaga, dilindungi, dirawat serta diberikan kasih sayang. Adapun pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Menurut Bambang Hartono yang dikutip dari  jurnalnya memberikan definisi, anak adalah makhluk sosial sama halnya dengan orang dewasa, anak juga membutuhkan seseorang  untuk  mengembangkan  kemampuannya  karena  pada  dasarnya  anak  lahir sebagai  sosok  yang  lemah  sehingga  tanpa  bantuan  dari  orang  lain  anak  tidak  mungkin mencapai taraf kehidupan yang  normal (Hartono, 2015:75).
Pada  konteks  perlindungan  HAM,  di  muka  bumi  ini  anak  juga  memiliki  hak  yang setara dengan manusia yang lain, hak yang dengan alami telah ada sejak ia dilahirkan, yaitu hak-hak yang melekat (inherent) dan  dengantidak adanya hak  itu, maka anak tidak  bisa berkembang dan hidup selayaknya manusia secara wajar. Bila tidak terpenuhinya hak anak, sehingga hal tersebut memperlihatkan bahwa adanya diskriminasi yang dialami anak (Hasan et al, 2023:58).
Anak  yang  merupakan  subjek  hukum  juga  mempunyai  hak-hak  dan  kewajiban dihadapan hukum yang berlaku di Indonesia. Seiring dengan perkembangan waktu tidak jarang anak yang berhadapan dengan hukum, baik menjadi korban maupun menjadi pelaku dari perbuatan hukum tersebut, sehingga anak tersebut menanggung suatu akibat hukum.
Hal tersebut menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan  anak,  serta  guna  menjamin  terlaksananya  hukum  formildalam  sistem peradilan  anak  maka  terlahirlah  Undang-  Undang  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  sistem peradilan  pidana  anak.  Sejak  disahkannya  Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentangPerlindungan  Anak  yang  kemudian  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab bersama dalam perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) (Hasan et al, 2003:112).
Sifat pemidanaan dalam pidana anak  bukan  sesuatu yang bersifat  punitif (Teguh, 2018:42). Sesuai dengan asas ini maka pemidanaan seharusnya menjadi pilihan/opsi terakhir apabila anak sedang berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini negara seharusnya bersifat proaktif  terhadap  fenomena-fenomena  anak-  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum. Dalam sistem peradilan anak dikenal adanya suatu konsep keadilan restoratif dan konsep diversi.
Diversi  seperti  yang  tercantum  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun2012 merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Konsep diversi ini pula bisa dilakukan oleh para penegak hukum di Indonesia dengan menggunakan hak diskresi, ada pula konsep restoratif justice sendiri pula bisa  dikembangkan  dengan  cara  menghidupkan  nilai-  nilai  kesamaan,  persatuan, musyawarah dan mufakat dalam memutuskan hukuman ke padaanak pelaku tindak pidana (Marlina, 2012:15).
Teori kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan konsep teori yang digunakan untuk menganalisa permaslahan konsep diversi dan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak. Diversi merupakan usaha untuk mengajak masyarakat taat dalam menegakkan hukum  dengan  tetap  dalam  mempertimbangkan  rasa  keadilan  sebagai  prioritas  utama selain memberikan kesempatan kedua kepada pelaku.
Restoratif justice adalah proses penyelasaian perkara di luar sistem peradilan pidana anak. Dalam melakukan restoratif justice harus melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan  keluarga  pelaku,  dan  masyarakat.  Menurut  konsep  restoratif  justice  penanganan kejahatan  tidak  hanya  menjadi  beban/tanggung  jawab  negara  akan  tetapi  menjadi tanggung jawab elemen-elemen di masyarakat yang nantinya harus berperan aktif untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.
Menurut  ahli  muladi  keadilan  restoratif  merupakan  suatu  pendekatan  terhadap keadilan  atas  dasar  falsafah  dan  nilai-nilai  tanggungjawab,  keterbukaan,  kepercayaan, harapan,  penyem buhan,  dan  “inclusivenes”  dan  berdampak  terhadap  pengambilan keputusan  kebijakan  sistem  peradilan  pidana  dan  praktisi  hukum  di  seluruh  dunia  dan menjanjikan  hal  positif  ke  depan  berupa  sistem  keadilan  untuk  mengatasi  konflik  akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana  apabila  fokus  perhatian  diarahkan  pada  kerugian  akibat  tindak  pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku  untuk  bertanggung  jawab,  kesempatan  untuk  dialog  antara  pelaku  dan  korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerjasama dan reintegrasi.
Menurut  ahli  bagir  manan  Secara  umum  pengertian restorative  justice  adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun Masyarakat.
Berdasarkan putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk merupakan suatu kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak dan korbannya juga merupakan seorang anak yang sesuai pengertian Undang-Undang adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Pelaku yang selanjutnya disebut Anak belum berusia 18 tahun melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban berusia 14 tahun. Seperti yang ada di dalam putusan bahwa tindak pidana pencabulan ini dilakukan sebanyak 3 kali dalam waktu yang berbeda-beda. Bahwa Anak yang berinisial MAK melakukan tindak pidana pencabulan pertama pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 14:30 WIB, kedua pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar  pukul 14:30 WIB dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2023 pada pukul14:38  WIB.  Tindak  pencabulan  ini  terjadi  bertempatan  di  Kosan  Rumah  Suki  di  Jl. Pramuka GG. Karya Kel. Rajabasa Nunyai Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung.
Pada  hari  pertama  Anak  menjemput  Anak  Korban  di  rumah  Anak  Korban  untuk mengajak  makan  dan  menemani  Anak  menggunting  rambut  di  daerah  Kemiling  Bandar Lampung. Namun Anak membawa Anak Korban ke tempat kosan rumah Suki di Jl. Pramuka GG. Karya Kel.Rajabasa Nunyai Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung tanpa sepengetahuan Anak Korban.
Setelah di dalam kamar lalu Anak langsung memeluk Anak Korban dan meraba-raba pantat Anak Korban, lalu Anak meremas kedua payudara AK dengan menggunakan kedua tangannya,  lalu  AK  mendorong  Anak  namun  Anak  masih  memeluk  Anak  Korban  Anak mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh di atas Kasur dengan posisi Anak Korban terduduk, lalu Anak membuka pakaian dan celana yang Anak Korban gunakan lalu
Anak menciumi payudara Anak Korban dan setelah itu Anak meminta Anak Korban untuk melakukan oral seks terhadap alat kelamin Anak, lalu Anak memegang alat kemaluan Anak Korban  dengan  posisi  tiduran,  lalu  Anak  memasukan  alat  kelaminnya  ke  dalam  alat kemaluan Anak Korban dan setelah masuk lalu Anak menggerakan pantatnya maju mundur dan kurang lebih 5 (lima) menit alat kelamin anak mengeluarkan cairan sperma di luar alat kemaluan Anak Korban di dalam kondom yang sebelumnya Anak pakai dan Anak Korban melihat di  kondom tersebut ada cairan darah  berwarna  merah,  lalu  setelah  selesai  Anak Korban dan Anak menggunakan pakaian dan celana masing-masing. Dikarenakan kejadian tersebut Anak Korban merasa dirugikan secara fisik maupun mental.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian dilakukan  secara yuridis normatif dan empiris. Jenis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  sekunder,  yang  diperoleh  dari penelitian  kepustakaan  dan  studi  lapangan.  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  analisis  yuridis  kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  penelitian hukum  normatif  dengan  menelaah  Putusan  nomor  55/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.  Tjk  serta menggunakan data pendukung yang dapat diperoleh dari sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Faktor Penyebab Anak  Melakukan Persetubuhan Dengan Anak Berdasarkan Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk.
Faktor penyebab anak melakukan persetubuhan dengan anak ialah hal-hal yang dapat mempengaruhi  seseorang untuk melakukan  suatu  tindakan,  apakah tindakan itu berakibat baik ataupun buruk. Berdasarkan putusan Nomor 55/Pid.Sus- Anak/2023/PN.Tjk merupakan  suatu  kasus  pencabulan  yang  dilakukan  oleh  anak  dan  korbannya  juga merupakan seorang anak yang sesuai pengertian Undang-Undang adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Pelaku yang selanjutnya disebut Anak belum berusia 18 tahun melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban berusia 14 tahun. Seperti yang ada di dalam putusan bahwa tindak pidana pencabulan ini dilakukan sebanyak 3 kali dalam waktu  yang  berbeda-beda.  Bahwa  Anak  yang  berinisial  MAK  melakukan  tindak  pidana pencabulan pertama pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 14:30 WIB, kedua pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 14:30  WIB dan yang terakhir pada hari Minggu  tanggal  02  Juni  2023  pada  pukul  14:38  WIB.  Tindak  pencabulan  ini  terjadi bertempatan di Kosan Rumah Suki di  Jl. Pramuka GG. Karya Kel. Rajabasa Nunyai Kec.
Rajabasa kota Bandar Lampung.
Pada  hari pertama Anak menjemput Anak Korban di rumah Anak Korban untuk mengajak makan dan menemani Anak menggunting rambut di daerah  Kemiling Bandar Lampung.  Namun  Anak  membawa  Anak  Korban  ke  tempat  kosan  rumah  Suki  di  Jl. Pramuka  GG.  Karya  Kel.Rajabasa  Nunyai  Kec.  Rajabasa  Kota  Bandar  Lampung  tanpa sepengetahuan Anak Korban.
Setelah di dalam kamar lalu Anak langsung memeluk Anak Korban dan meraba- raba pantat Anak Korban, lalu Anak meremas kedua payudara AK dengan menggunakan kedua tangannya, lalu AK mendorong Anak namun Anak masih memeluk Anak Korban Anak mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh di atas Kasur dengan posisi Anak  Korban  terduduk,  lalu  Anak  membuka  pakaian  dan  celana  yang  Anak  Korban gunakan lalu Anak menciumi payudara Anak Korban dan setelah itu Anak meminta Anak Korban untuk melakukan oral seks terhadap alat kelamin Anak, lalu Anak memegang alat kemaluan Anak Korban dengan posisi tiduran, lalu Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban dan setelah masuk lalu Anak menggerakan pantatnya maju  mundur  dan  kurang  lebih  5  (lima)  menit  alat  kelaim  anak  mengeluarkan  cairan sperma di luar alat kemaluan Anak Korban di dalam kondom yang sebelumnya Anak pakai dan  Anak  Korban  melihat  di  kondom  tersebut  ada  cairan  darah  berwarna  merah,  lalu setelah selesai Anak Korban dan Anak menggunakan pakaian dan celana masing-masing.
Berdasarkan  wawancara  yang  telah  penulis  lakukan  kepada  bapak  AKP  Toni Suherman selaku penyidik Polresta Bandar Lampung, Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak, ditemukan faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah faktor dari dalam diri sendiri dan faktor dari luar.
Berikut adalah faktor internal atau dari dalam diri pelaku adalah:
1. Ketidakmampuan mengontrol hawa nafsu
Salah  satu  pengaruh  seseorang  tidak  dapat  mengontrol  hawa  nafsunya  yaitu lingkungan yang  mendukung untuk seseorang  melakukan tindakan hal-hal yang tidak seharusnya.
2. Kurangnya ilmu agama
Agama merupakan pedoman hidup yang sangat penting bagi seseorang.  Tidak dapat dipungkiri  banyak  hal-hal  yang  tidak  dapat  dijelaskan  dengan  logika  namun  dapat dirasakan efeknya di dalam kehidupan itu yang dimaksud dengan  ilmu agama, semakin jauh  hubungan  seseorang  dengan  tuhannya  dapat  mempengaruhi  sesorang  untuk melakukan kejahatan, seperti halnya tindak pidana persetubuhan.
Adapun faktor eksternal atau dari luar diri pelaku adalah:
1. Kurangnya peran orang tua
Peran orang tua sangatlah penting bagi seorang anak yang belum berusia 18 tahun. Oarng  tua  sangatlah  bertanggung  jawab  bagi  tumbuh  kembang  seorang  anak, dengan adanya peran orang tua dapat memberikan efek yang positif pada seorang anak.  Dikarenakan  kurangnya  peran  orang  tua  mengakibatkan  anak  dapat melakukan hal-hal yang kurang pantas. Seperti contoh kurangnya peran orang tua dalam mendidik anak seperti halnya terjadi dalam kasus ini.
2. Media dan Teknologi
Maraknya  kemudahan  mengakses  teknologi  di  zaman  sekarang,  mengakitbatkan mudahnya seorang anak menyalahgunakan teknologi tersebut. Dengan kemudahan mengakses teknologi tersebut beberapa anak menyalahgunakan teknologi tersebut dengan  membuka  semacam  situs-situs  porno  dan  gambar  yang  tidak  senonoh. Adanya  hal  tersebut  mengakibatkan  seorang  anak  melakukan  tindak  pidana persetubuhan.
Berdasarkan wawancara dengan ibu Diah Aprilia, selaku  jaksa di Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung. Menurut beliau ada beberapa faktor mengapa anak  melakukan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan dengan anak sebagai korban. Yaitu:

## 1. Kurangnya peran orang tua
Kurangnya peran orang tua dapat berdampak kepada perkembangan seorang anak. Anak seharusnya dituntun  dan  diawasi oleh orang tua selama ia  masih dalam masa pertumbuhannya. Tanpa perannya orang tua anak bisa saja melakukan perbuatan yang negatif. Maka dari itu menurut beliau bahwa peran orang tua  sangatlah penting bagi perkembangan seorang anak.
2. Sama-sama suka
Kedua belah pihak baik itu korban ataupun pelaku, mereka menjalin sebuah hubungan untuk beberapa waktu. Dengan didasarinya rasa suka antara satu sama lain menjadi alasan utama mengapa pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan kepada korban.
Berdasarkan  wawancara  dengan  ibu  Elsa  Lina  Por.  Purna,  selaku  Hakim  di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA mengatakan ada beberapa faktor mengapa anak melakukan tindak pidana asusila.
1. Lingkungan Pergaulan
Lingkungan merupakan salah satu faktor utama untuk anak dapat berkembang. Dengan adanya lingkungan yang baik maka anak dapat menjadi pribadi yang baik tapi, jika anak bergaul  dilingkungan  yang  kurang  baik  maka  anak  dapat  mengarah  ke  arah  yang
kurang baik atau negatif.
2. Orang tua
Menurut ibu Elsa selaku Hakim mengatakan bahwa orang tua adalah pihak utama yang mendidik anak.  Kurangnya  pengawasan dari orang tua dapat berpengaruh terhadap perkembangan  seorang  anak  di  kehidupannya.  Tanpa  mereka  sadari  dengan kurangnya peran  orang  tua maka dapat berpengaruh buruk kepada perkembangan hidup anak.
Berdasarkan uraian diatas maka dapat dianalisis bahwa terdapat beberapa faktor mengapa anak melakukan tindak pidana persetubuhan. Terdapat 2 faktor yaitu faktor dari dalam dan dari luar. Faktor dari dalam terdiri dari kurangnya paham agama dan anak tidak bisa  mengntrol  hawa  nafsunya,  sedangkan  faktor  dari  luar  orang  tua,  lingkungan  dan media teknologi. Peran orang tua sangatlah penting bagi tumbuh kembang si anak, karena dengan adanya peran orang tua maka anak akan dapat terarah hidupnya dan dari sisi pergaulannya juga. Agama juga sangatlah penting karena dengan adanya agama, anak akan  lebih  dekat  dengan  Tuhan  dan  akan  lebih paham untuk tidak  melakukan  hal-hal tersebut.
B. Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan  Dengan  Anak  Sebagai  Korban  Berdasarkan  Putusan  Nomor  55/Pid.Sus- Anak/2023/PN.Tjk
Menurut wawancara yang telah penulis lakukan kepada bapak AKP Toni Suherman selaku  penyidik  Polresta  Bandar  Lampung,  bahwa  pihak  kepolisian  sudah  melakukan proses penyelidikan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Dimulai  dari proses naiknya laporan, penyelidikan, pemeriksaan atau BAP terhadap pelaku, korban serta saksi- saksi  yang terkait  dengan kasus ini. Setelah  dilakukan  seluruh  proses penyelidikan dan mendapatkan faktor serta alasan terjadinya tindak pidana oleh ABK, kemudiadilimpahkan kepada pihak kejaksaan.
Berdasarkan wawancara dengan ibu Diah Aprilia, selaku jaksa di Kejaksaan Tinggi Bandar  Lampung,  beliau  menjelaskan  bahwa  pertanggungjawaban  pidana  merupakan penerapan  tanggung jawab  seseorang  untuk  menerima  konsekuensi  pidana  penjara yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya.
Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, Penuntut Umum a quo menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan secara sah  melakukan tindak pidana “Membujuk anak  untuk  melakukan  persetubuhan dengannya” sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU dalam surat dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak  dengan  Pidana  Penjara  di  LPKA  Lampung  Di Masgar  selama  1  (satu)  Tahun  dan  6  (enam)  Bulan  dikurangi  selama  Anak  ditahan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan di LPKS Insan Berguna Lampung.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
a. 1 (satu) potong baju sweter warna cokelat muda;
b. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
c. 1 (satu) potong celana dalam warna cokelat;
d. 1 (satu) potong BH warna pink;
e. 1 (satu) potong jilbab warna pink;
f. 1 (satu) potong baju kemeja warna putih;
g. 1 (satu) potong celana warna merah;
h. 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
i. 1 (satu) potong BH warna cokelat, dan 1 (satu) buah tanktop warna cream; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya anak dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
Bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu. Berdasarkan wawancara dengan Elsa Lina  Por. Purna, S.H., M.H selaku hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang,  beliau  menyatakan  bahwa  Penuntut Umum a quo mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum a  quo  dengan  dakwaan  yang  berbentuk  alternatif,  sehingga  Penuntut  Umum  a  quo memperhatikan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan,  bahwa  ternyata perbuatan  Terdakwa  termasuk  ke  dalam  unsur-unsur  tindak  pidana  pada  dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur  dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2016 tentang Perubahan  Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Setiap Orang
Bahwa kata “setiap orang” di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal  yang  menunjuk  pada  setiap  orang  yang  menjadi  subjek  hukum  sebagai
pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum.
Di muka  persidangan oleh  Penuntut  Umum telah diajukan Terdakwa berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau error in persona; Menimbang, bahwa dengan  demikian  unsur ”setiap orang” yang  diarahkan  kepada  Terdakwa  telah terpenuhi.
2. Dengan   sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
Bahwa unsur  ini bersifat  alternatif,  sehingga apabila salah satu  frasa dalam unsur  ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;
Dengan  demikian  unsur  dengan  sengaja  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan persetubuhan dengannya  atau dengan orang lain ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah melanggae Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  Menjadi Undang-Undang dapat hakim buktikan seluruhnya, maka dengan demikian ABH telah terbukti secara sah dan meyakinkan
Menimbang,  bahwa  sebelum  hakim  menjatuhkan  putusan,  terlebih  dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi ABH:
1. Keadaan yang memberatkan :
a. Perbuatan  ABH  telah  merusak  masa  depan  anak  korban  yang  masih  dibawah umur;
b. Perbuatan ABH menimbulkan trauma psikologi terhadap anak korban kelak sampai dewasa nanti;
2. Keadaan yang meringankan:
a. ABH telah menyesali perbuatannya.
b. ABH bersikap sopan dipersidangan.
c. ABH hendak melanjutkan pendidikannya.
d. ABH belum pernah dihukum.
Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang  -Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak, dan Pidana, pasal-pasal pada Bab XVI Bagian Ketiga  dan Keempat  KUHAP serta undang-undang yang bersangkutan;
Menurut  Ibu  Elsa  Lina  Por.  Purna,  S.H.,  M.H  selaku  hakim,  pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan dengan anak  sebagai korban sebagaimana dalam  dakwaan  alternatif  yang  tertuang  di  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri TanjungKarang Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk adalah
1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan secara sah  melakukan tindak pidana “Membujuk anak  untuk  melakukan  persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU dalam surat dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak  dengan  Pidana  Penjara  di  LPKA  Lampung  Di Masgar  selama  1  (satu)  Tahun  dan  6  (enam)  Bulan  dikurangi  selama  Anak  ditahan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan di LPKS Insan Berguna Lampung.
3. Menyatakan barang bukti berupa
a. 1 (satu) potong baju sweter warna cokelat muda;
b. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
c. 1 (satu) potong celana dalam warna cokelat;
d. 1 (satu) potong BH warna pink;
e. 1 (satu) potong jilbab warna pink;
f. 1 (satu) potong baju kemeja warna putih;
g. 1 (satu) potong celana warna merah;
h. 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
i. 1 (satu) potong BH warna cokelat, dan 1 (satu) buah tanktop warna cream;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya anak dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
Muhamad  Fajar  Santoso,  S.H.  selaku  direktur  eksekutif  daerah  Lembaga Perlindungan  Anak  PKBI  Lampung.  Menurut  beliau  bahwa  sebagai  aktivis  harus  bisa
melihat dari sisi korban. Dalam hal ini dikatakan bahwa anak menjadi korban dari tindak pidana  persetubuhan yang dilakukan  oleh anak juga, bahwa harus diperjuangkan juga hak- haknya sebagai anak seperti hak pendidikan, hak kesehatan dan hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang. Menurut beliau bahwa peran orang tua sangatlah penting dalam hal  apapun  itu  ketika  anak  belum  menyentuh  18  tahun.  Dikatakan  di  dalam  Undang- Undang  bahwa  anak  dikatakan  anak  jika  belum  berusia  18  tahun  dan  dapat  kita simpulkan bahwa anak yang belum menyentuh usia 18 tahun masih dalam tanggung jawab orang tuanya. Orang tua seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendidik anak dan memberikan  sebuah  arahan  kepada  anak  tersebut.  Beliau  pun  berkata  bahwa  sangat disayangkan  seorang  anak  yang  belum  berusia  18  tahun  itu  yang  di  mana  seharusnya mereka mendapatkan pembinaan saja tetapi mereka harus disidangkan dan dihukum 1 tahun  1  bulan.  3  lembaga  yang  berperan  penting  di  dalam  kasus  ini  tidak  hanya  bisa melihat hanya dari 1 sisi permasalahan saja tetapi mereka harus melihat dari banyak sisi seperti mental, psikis, dan masa depan anak. Bukanlah sebuah solusi seorang anak yang terlibat  dengan  hukum  dimasukkan  ke  LPKA,  tetapi  mungkin  mereka  memiliki  sudut pandang lain dalam memutus ini bahwasanya asas keadilan seorang pelaku yang harus mendapatkan efek jera  itulah yang  dipertimbangkan oleh  kepolisian,  jaksa,  dan hakim. Mungkin  hal  itu  yang  menyebabkan  bahwasanya  3  lembaga  ini  melanjutkan  ranah  ke persidangan dan munculah keputusan 1 tahun 1 bulan.
Menurut  bapak  Anwar  selaku  pembimbing  kemasyarakatan  di  Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung, mengatakan bahwa implementasi sanksi pidana terhadap  anak  tentu  memiliki  sebuah  perbedaan  dari  sanksi  pidana  dewasa.  Yang membedakan sanksi penjara anak dan orang dewasa dibagi berdasarkan penempatannya yaitu penjara dewasa yang disebut dengan lapas. Seseorang yang  dikatakan dewasa itu memiliki  umur  di  atas  18  tahun,  sedangkan  untuk  penjara  anak  akan  ditempatkan  di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau yang sering disebut sebagai LPKA.
Dalam LPKA seorang anak atau yang disebut sebagai klien akan tetap memiliki hak- haknya sebagai anak, seperti hak pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Anak yang sedang menjalani masa hukuman akan tetap menjalani pendidikannya di dalam LPKA serta akan digali potensi dari anak tersebut untuk masa depan anak tersebut. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 bahwa anak akan diberikan sebuah binaan selama masa hukuman berlangsung seperti menjalani ibadahnya sesuai kepercayaanya masing- masing, mendapatkan perawatan baik jasmani dan rohani, mendapatkan makanan yang bergizi tinggi serta mendapatkan penyuluhan dan bantuan hukum.
Berdasarkan uraian di atas implementasi sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana  persetubuhan  dapat  disimpulkan  bahwa  anak  mendapatkan  hukuman  penjara selama 1 tahun 6 bulan di LPKA. Menurut penulis, hukuman yang diberikan oleh ketiga instansi tersebut sudah tepat tetapi alangkah baiknya jika anak tidak perlu disidangkan. Seharusnya  anak  bisa  melewati  jalur  diversi  agar  mendapatkan  jalan  tengahnya. Seharusnya anak hanya mendapatkan pembinaan saja seperti membantu masyarakat dan lain-lain. Tetapi, mungkin ketiga instansi ini melihat dari sisi lain yang tidak dilihat dari sisi penulis seperti memberikan efek jera kepada ABH, maka dari itu ABH tetap disidangkan dan dihukum selama 1 tahun 6 bulan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dipaparkan  di  atas, maka  dapat disimpulkan bahwa:
1. Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan dengan anak sebagai korban yaitu terdapatnya beberapa faktor. Seperti faktor internal yaitu dari  kurangnya  pemahaman  agama  dan  tidak  ketidakmampuan  si  anak  untuk menahan hawa nafsunya. agama sangatlah bagi seluruh umat manusia apa lagi anak, kurangnya  pemahaman  agama  yang  membuat  si  anak  melakukan  tindak  pidana persetubuhan  tersebut.  Jika  si  anak  lebih  memahami  ilmu  agama  maka  anak  akan merasa lebih dekat dengan Tuhan dan jika anak merasa seperti itu maka anak tidak akan melakukan hal-hal tersebut. Anak tidak bisa menahan hawa nafsu dikarenakan salah satunya faktor lingkungan. Lingkungan menjadi salah satu alasan kenapa anak tidak  bisa  menahan  hawa  nafsunya.  Dikarenakan  lingkungan  yang  salah  dan  tidak memberikan  pengaruh  positive  maka  anak  akan  melakukan  hal-hal  yang  tidak seharusnya dilakukan seperti melakukan tindak pidana persetubuhan. Berikutnya ada faktor  eksternal  yang  menjadi  pengaruh  kenapa  anak  melakukan  tindak  pidana persetubuhan. Faktor eksternal yang pertama adalah kurangnya pengaruh orang tua dalam mendidik anak. Peran orang tua dalam mendidik anak sangatlah penting untuk memberikan  pengarahan  hidup  agar  anak  tidak  melakukan  tindakan  yang  tidak seharusnya. Orang tua adalah orang pertama yang akan ditemui anak Ketika anak itu lahir di dunia ini dan anak akan mencontoh apa  yang yang  dilakukan  oleh  orang tuanya  tersebut.  Maka,  sangatlah  penting peran orang  tua  dalam  mendidik  dan memberikan  contoh  yang  baik  kepada anaknya.
Faktor eksternal yang berikutnya adalah dari media sosial dan teknologi. Perkembangan teknologi  di  jaman  sekarang  sangatlah  penting.  Dengan  adanya  perkembangan
teknologi  sangatlah  memudahkan  dalam  melakukan  segala  hal.  Anak  akan  dapat mengakses segala hal yang ada di dunia ini. Sebelum diberikan akses internet dan teknologi  anak  seharusnya  diberikan  pengarahan  dan  diawasi  dalam  mengakses internet.  Tanpa  adanya  pengarahan  dan  tidak  diawasi  maka  anak  akan  dapat melakukan  hal  yang  tidak  pantas  seperti  contohnya  di  dalam  kasus  ini,  anak  akan melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak sebagai korban.
2. Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan  Dengan  Anak  Sebagai  Korban  Berdasarkan  Putusan  Nomor  55/Pid.Sus- Anak/2023/PN.Tjk dengan Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lampung Di Masgar selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di LPKS Insan Berguna Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU-BUKU
Harrys Pratama Teguh. 2018. Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana. C.V Andi Offset. Yogyakarta.
Marlina. 2012. Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Refika Aditama, Bandung.
Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Ilmu Hukum. UI-Press, Depok.
Maria Silvya E. Wangga. 2016. Hukum Acara Pengadilan Anak. Universitas Trisakti, Jakarta. Moeljatno. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
Tim Penyusun Kamus. 2008. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.
Tholib Setiady. 2010. Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia, Alfabeta, Bandung.

## B. PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAINYA
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang  Kepolisian  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal-pasal Pada Bab XVI Bagian Ketiga dan Keempat KUHAP serta Undang-Undang yang bersangkutan.
Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2012 Tentang Manajemen Penyidik Tindak Pidana.
Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## C. SUMBER HUKUM LAINYA
Bambang Hartono. 2015. Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Konteks Ultimum Remedium sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak, Pranta Hukum, Volume 10 Nomor 2.
Bambang  Hartono.  2015. Penyelesaian  Perkara  Melalui  Diversi  Sebagai  Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana, Pranata Hukum, Volume 10 Nomor 1
Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke-  59 dengan tema. 2012 “Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia” , Jakarta.
Majalah Varia Peradilan. 2006. Tahun XX. No. 247 “ Penerbit Ikatan Hakim Indonesia” . Zainudin Hasan, Intan Annisa, Aulia Rizky Hafizha, Anis  Nurhalizah.  2023. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan diBawah Umur, Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol.1, No.2.
Zainudin  Hasan,  Nathaniel  Benecia  Simanjuntak,  M.  Al  Barade  Umaru  Jaya.  2023.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol.1, No.3.