## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3867/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Penerapan Sanksi Kelalaian Notaris Dalam Pemalsuan Tanda Tangan Pada Minuta Akta Terhadap Pelanggaran Jabatan Notaris
(Studi Putusan No 142/Pdt.G/2021/PN.Skh)

## Muhammad Bagas Suristyo

## Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Diterima 19 September 2022 Publis 14 November 2022 Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary in article 1 paragraph 1 states that a Notary is a public official authorized to make an authentic deed. The importance of the role of a notary in the issuance of an authentic deed made before him is related to the legal status, rights, and obligations of a person in law as perfect evidence. Notaries are also responsible for complying with the Notary's code of ethics. The authority to establish a code  of  ethics  is  still  valid,  the  results  of  the  INI  Congress  held  in  2015  in  Banten.
Sanctions given to Notaries are of different levels based on the examination results by the Notary  Supervisory  Council.  However,  in  practice,  it  is  found  that  there  is  a  case  of  a
Notary signing a deed based on false information and a party that is not the owner of the Land Rights. This research aims to discover the legal consequences of a notary deed that contains forgery signing in the deed, as well as the roles and responsibilities of a notary for violating the position of a notary in the making of the deed does an unlawful act. Keywords:
E Authentic Deed; Notary Roles and Responsibilities; Sanctions of Notary Position

## Info Artikel
ABSTRAK Article history: Diterima 19 September 2022 Publis 14 November 2022 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi  bahwa  Notaris  adalah  Pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta autentik.  Pentingnya  peran  Notaris  dalam  penerbitan  akta  otentik  yang  dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum sebagai alat bukti yang sempurna. Notaris juga bertanggung jawab untuk tunduk terhadap kode etik Notaris. kewenangan untuk menetapkan kode etik sampai saat ini masih berlaku hasil Kongres INI yang dilaksanakan tahun 2015 di Banten. Sanksi yang diberikan kepada Notaris berbeda tingkatan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris. Akan  tetapi,  dalam  prakteknya  ditemukan  kasus  Notaris  yang  melakukan penandatanganan akta dengan berdasarkan keterangan palsu dan pihak yang tidak sesuai dengan pemilik Hak Atas Tanahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat  hukum  terhadap  akta  notaris  yang  terdapat  pemalsuan  dalam  penandatanganan aktanya serta peran dan tanggung jawab notaris terhadap pelanggaran jabatan notaris yang dalam pembuatan aktanya terdapat perbuatan melawan hukum.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Muhammad Bagas Suristyo Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email: suristyob@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  hukum,  diperlukan  adanya  kepastian  hukum  bagi  seluruh masyarakat Indonesia, secara khusus dalam profesi hukum yang diharapkan dapat mewujudkan dan menjunjung tinggi hukum tersebut guna memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat. Salah  satu  profesi  hukum  yang  dapat  mewujudkan  hal  tersebut  adalah  Notaris,  sebagai  pejabat yang  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Menteri  dalam  hal  ini  Menteri  Hukum  dan  HAM  dan dibawah  pembinaan  dan  pengawasan  Majelis  Pengawas  yang  telah  tercantum  dalam  Undang- Undang Nomor  2 Tahun 2014 tentang perubahan atas  Undang-Undang  Noomr  30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini  atau
berdasarkan undang-undang lainnya. Oleh karena itu di dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada  masyarakat,  perlu  mendapatkan  perlindungan  dan  jaminan  demi  tercapainya  kepastian hukum.
Lembaga  Kenotariatan  berperan  penting  dalam  kehidupan  bermasyarakat  untuk mengadakan  suatu  perbuatan  hukum,  yang  mana  dibutuhkannya  suatu  alat  bukti  tertulis  yang bersifat  autentik  dan  berkekuatan  hukum  sebagai  alat  pembuktian  yang  sempurna.  Notaris dianggap sebagai seseorang pejabat yang dapat diandalkan, segala yang ditulis dan ditetapkannya adalah  benar,  ia  adalah  pembuat  dokumen  yang  kuat  dalam  proses  hukum.  Yang  keterangan- keterangannya dapat diandalkan, dipercaya, serta tanda tangan dan capnya memberikan jaminan dan bukti yang kuat, bahwa tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya ( onkreukbaar atau unimpeachanle ).
Notaris  merupakan  profesi  yang  terhormat  dan  selalu  berkaitan  dengan  moral  dan  etika ketika  menjalankan  tugas  jabatannya.  Saat  menjalankan  tugas  jabatannya,  Notaris/PPAT berpegang  teguh  dan  menjunjung  tinggi  martabat  profesinya  sebagai  jabatan  yang  terhormat. Karena lekatnya etika pada profesi notaris disebut sebagai profesi yang mulia ( officium nobile ). Bentuk atau corak Notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama yaitu:
1. Notariat functionnel ,  dalam  mana  wewenang-wewenang  pemerintah  didelegasikan ( gedelegeerd ) dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal  dan  mempunyai  daya/kekuatan  eksekusi.  Di  Negara-negara  yang  menganut macam/bentuk notariat seperti ini terdapat pemisahan yang keras antara ” wettlelijke ” dan ” niet wettelijke”werkzaamheden ”  yaitu  pekerjaan-pekerjaan  yang  berdasarkan  undang- undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat
2. Notariat profesionel , dala kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, tetapi  akta-akta  Notaris  itu  tidak  mempunyai  akibat-akibat  khusus  tentang  kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.
Akta  autentik  dibuat  dihadapan  atau  oleh  Notaris  berkedudukan  sebagai  akta  Autentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, menurut Irawan  Soerodjo,  bahwa  ada  3  unsur  esensialia  agar  terpenuhinya  syarat  formal  suatu  akta autentik, yaitu:
1. Didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
2. Dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum;
3. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat.
Pada  hakikatnya  akta  autentik  memuat  kebenaran  formal  sesuai  dengan  apa  yang diberitahukan  para  pihak  kepada  Notaris.  Namun,  Notaris  mempunyai  kewajiban  untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta  Notaris,  serta  memberikan  akses  terhadap  informasi  mengenai  peraturan  perundang- undangan yang terkait bagi para pihak penandatangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan  dengan  bebas  untuk  menyetujui  atau  tidak  menyetujui  isi  Akta  Notaris  yang  akan ditandatanganinya.  Tanda  tangan  pada  suatu  akta  otentik  tersebut  berfungsi  sebagai  tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta.
Dalam menjalankan jabatannya Notaris berada dibawah pembinaan dan pengawasan oleh Majelis  Pengawas.  Fungsi  pengawasan  terhadap  Notaris  merupakan  kewenangan  dari  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tersebut di dalam Pasal 67 ayat 1 UUJN, yang dalam pelaksanaannya membentuk Majelis Pengawas Notaris mulai dari tingkat pusat dilaksanakan oleh Majelis  Pengawas  Notaris  Pusat,  tingkat  Provinsi  oleh  Majelis  Pengawas  Notaris  Wilayah  dan tingkat Kabupaten/Kota oleh MPD. Hal yang demikian terdapat pada Pasal 67 ayat 2, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan.
Notaris juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk tunduk terhadap kode etik Notaris. Kewenangan  untuk  menetapkan  kode  etik,  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  setidaknya  telah
melakukan beberapa kali kongres yang berkaitan dengan kode etik. Kode etik notaris tersebut telah mengalami  beberapa  kali  perubahan  yang  dilaksanakan  melalui  kongkres  Ikatan  Notaris Indonesia.  Sampai  saat  ini,  kode  etik  yang  diberlakukan  adalah  kode  etik  hasil  kongres  Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang dilaksanakan 29 Mei sampai 31 Mei 2015 di Banten. Definisi kode etik berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Kode Etik menyebutkan bahwa;
“Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia  berdasarkan  Keputusan  Kongres  Perkumpulan  dan/atau  yang  ditentukan  dan diatur  dalam  Peraturan  Perundang  –  Undangan  yang  mengatur  tentang  hal  itu  dan  yang berlaku  bagi,  serta  wajib  ditaati  oleh  setiap  dan  semua  anggota  perkumpulan  dan  semua orang  yang  menjalankan  tugas  dan  jabatan  sebagai  Notaris,  Termasuk  di  dalam  nya  para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus.”
Berdasarkan pengertian mengenai kode etik di atas, maka kedudukan kode etik sangatlah penting bagi profesi jabatan Notaris, dikarenakan dalam kode etik terkadung kaedah-kaedah moral yang hal tersebut dapat dijadikan pedoman bagi perilaku diri Notaris baik pada saat melaksanakan jabatannya juga pada kesehariannya. Sehingga dengan adanya Kode Etik Notaris, Notaris dapat menjalankan jabatannya dengan profesional dan berintegritas.
Pelanggaran jabatan Notaris yang dalam menjalankan jabatan dan profesinya masih sering terjadi meskipun dilakukan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris.  Dalam  prakteknya  ditemukan  kasus  Notaris  yang  melakukan  penandatanganan  akta dengan  berdasarkan  keterangan  palsu  dan  pihak  yang  tidak  sesuai  dengan  pemilik  Hak  Atas Tanahnya,  Notaris  berinisial  DHE  yang  diketahui  akta  SKMHT  yang  dibuatnya  terdapat pemalsuan tanda tangan dari pemilik Hak Atas Tanah, dan ketidak sesuain identitas KTP pemilik Hak Atas Tanah dengan KTP yang tercantum di dalam akta SKMHT Notaris tersebut. Hal ini jelas melanggar jabatan Notaris sebagai pejabat yang diberi kewenangan dalam membuat akta autentik dan menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terkait di dalamnya.
Dari  pemaparan  di  atas,  menunjukan  bahwa  terdapat  peran  dan  tanggung  jawab  yang dilakukan Notaris dengan adanya penandatangan dalam aktanya yang terdapat adanya pemalsuan penandatanganan. Penulis merumuskan masalah dalam kasus ini, sebagai berikut:
1. Bagaimana  Akibat  Hukum  Terhadap  Akta  Notaris  Yang  Terdapat  Pemalsuan  Dalam Penandatanganan Aktanya?
2. Bagaimana Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelanggaran Jabatan Notaris Yang Dalam Pembuatan Aktanya Terdapat Perbuatan Melawan Hukum?

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  yaitu  metode  penelitian  yuridis normatif, dengan menggunakan sumber data sekunder atau bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Adapun alat pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan studi dokumen dengan melakukan penelusuran bahan hukum sekunder di perpustakaan dan penelusuran melalui  internet.  Penelitian  pada  tulisan  ini  secara  esensial  merupakan  penulisan  dalam  bidang hukum.  Berangkat  dari  tujuan  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  perlu  dilakukan  analisis  data sekunder  terhadap  dokumen-dokumen  peraturan  perundang-undangan,  keputusan  administrasi pemerintahan, putusan pengadilan, artikel jurnal, dan referensi lainnya.
Analisis yang bersangkutan dihadirkan dalam penelitian ini guna mendapatkan gambaran umum terkait penerapan sanksi kelalaian Notaris dalam pemalsuan tanda tangan pada minuta akta terhadap pelanggaran jabatan Notaris pada Putusan No 142/Pdt.G/2021/PN.Skh. Pada penelitian tersebut,  alat  pengumpul  data  yang  dipakai  adalah  melalui  studi  dokumen.Analisis  data  dalam penulisan  artikel  ini  dilakukan  mempergunakan  metode  analisis  kualitatif.  Hal  ini  dikarenakan bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, sehingga data-data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan data-data kepustakaan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Kasus Posisi
Permasalahan yang muncul dalam kasus Putusan No 142/Pdt.G/2021/PN.Skh yang terjadi adalah pemilik dari SHM No. 3649/Sapen yang terletak di Kabupaten Sukoharjo terdaftar atas nama  SHW  dan  AYC  seorang  suami  yang  bekerja  diluar  kota  dan  meninggalkan  istri  dan anaknya di Sukoharjo. Kasus baru diketahui ketika sepeninggalan istrinya di tahun 2021 SHW mencari dokumen sertipikat  tanah tersebut  namun tidak berada di  rumah  dan sepengetahuan SHW  sertipikat  tanah  miliknya  tidak  pernah  dijaminkan  dengan  pihak  perbankan  atau perseorangan.
Seiring berjalannya waktu diketahui oleh SHW bahwa sertipikat tanahnya berada dalam penguasaan BPR SGS dengan berdasarkan PK Nomor 6489/BPR-SGS/VIII/2019 tertanggal 30 Agustus 2019, dengan Akta SKMHT No 40 tertanggal 12 Desember 2019 oleh Notaris DHE kemudian dibuatkan APHT No 572/2019 tertanggal 13 Desember 2019 oleh Notaris YS yang didaftarkan ke Kantor Pertanahan sehingga keluarlah SHT No 764/2020 tertanggal 28 Januari 2020 dengan Peringkat  Pertama jaminan pelunasan piutang sejumlah Rp. 380.000.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
Penandatanganan  PK  oleh  pihak  Bank  dan    Akta  SKMHT  oleh  Notaris  DHE  tersebut pemilik  SHM  3649/Sapen  yaiut  SHW  tidak  pernah  menandatangani  dan  tidak  pernah mengetahui  dan  mengenal  pihak  tersebut,  dan  dalam  Akta  SKMHT  diketahui  terdapat perbedaan tanggal lahir serta alamat yang tidak sesuai dengan KTP milik SHW dan dikuatkan oleh karyawan pihak Bank yang mengetahui bahwa pihak suami tidak menandatangani akta PK dan  SKMHT  yang  berdasarkan  fakta  foto  di  rumah  SHW  berbeda  dengan  orang  yang menandatangani  perjanjian  PK  dan  SKMHT  tersebut  sehingga  sudah  sangat  jelas  terdapat kelalaian dari pihak Notaris pada saat penandatanganan Akta SKMHT tersebut.

## 2. Akibat  Hukum  Terhadap  Akta  Notaris  Yang  Terdapat  Pemalsuan  Dalam Penandatangan Aktanya
Salah satu bentuk alat bukti dalam perkara adalah akta. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Yang dimaksud dengan alat bukti berdasarkan Pasal  1866  KUHPerdata  terdiri  dari  bukti  lisan,  bukti  dengan  saksi-saksi,  persangkaan- persangkaan,  pengakuan  dan  sumpah.  Pasal  1867  KUHPerdata  menyebutkan  pembuktian dengan tulisan dapat berupa tulisan autentik dan tulisan dibawah tangan.
Akta  autentik  merupakan  alat  bukti  yang  sempurna,  yaitu  apabila  diajukan  sebagai  alat bukti  dalam  persidangan  maka  tidak  diperlukan  alat  bukti  pendukung  lainnya.  Dalam  Pasal 1868  KUHPerdata  dijelaskan  yang  dimaksud  dengan  “Akta  autentik  adalah  suatu  akta  yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”.
Notaris  sebagai  pejabat  yang  diangkat  oleh  Kementerian  Hukum  dan  HAM  yang  diberi kewenangan dalam membuat akta autentik maka akta Notaris harus memiliki kekuatan hukum dengan  memberikan  suatu  pembuktian  sempurna  kecuali  dapat  dibuktikan  sebaliknya. Perjanjian dengan akta Notaris selain harus sesuai dengan ketentuan dengan format yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi ketentuan yang menjadi syarat sah nya perjanjian yaitu dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang secara tegas menentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Prinsip  kehati-hatian  dapat  diartikan  sebagai  dasar  tentang  kebenaran  yang  menjadi landasan berpikir dan bertindak dengan penuh sikap hati-hati. Notaris dalam melakukan tugas jabatannya  membuat  akta  tersebut  harus  memperhatikan  konsekuensi  atau  akibat  yang  akan datang  dikemudian  hari  oleh  karenanya  diperlukan  prinsip  kehatihatian  untuk  menghindari permasalahan  yang  timbul  setelah  dibuatkannya  akta  oleh  Notaris,  dapat  diartikan  bahwa prinsip kehati-hatian memiliki tujuan untuk mengantisipasi dan melakukan pencegahan sejak
awal terjadinya suatu akibat yang tidak pasti dari suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh manusia.
Kelalaian  atas  penandatanganan  akta  yang  bertentangan  dengan  akta  dimana  terdapat kesalahan  identitas  pihak,  pemalsuan  tanda  tangan,  dan  dengan  tidak  hadirnya  pemilik  Hak Atas Tanah pada saat penandatanganan juga tidak dibacakan kepadanya mengenai isi akta dan tidak  menandatangani  akta  tersebut.  Dengan  tidak  terpenuhinya  kententuan  para  penghadap dikenal  dan  dibacakannya  akta  maka  akta  tersebut  berdasarkan  Pasal  41  UUJN  maka  akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.
3. Peran  Dan  Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Pelanggaran  Jabatan  Notaris  Yang Dalam Pembuatan Aktanya Terdapat Perbuatan Melawan Hukum
Dalam Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris Indonesia dikelompokkan sebagai pejabat yang  memberikan  pelayanan  hukum  kepada  masyarakat,  sehingga  Notaris  sudah  seharusnya bertindak professional dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.
Profesi  Notaris  memang  menjadi  tumpuan  bagi  terwujudnya  kepastian  hukum  yang diharapkan masyarakat, mengingat pada Notaris diberikan kewenangan sebagai pejabat negara yang menyelenggarakan pembuatan akta otentik yang sangat penting sifatnya untuk menjamin perlindungan  hukum.  Banyak  aspek  praktek  hukum  yang  berhubungan  dengan  para  Notaris berkaitan dengan akta otentik dan penggunaannya dalam proses pembuktian.
Berdasarkan pasal  16 ayat  1 huruf  a dan i  Undang-Undang Jabatan Notaris yang  dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak,  dan  menjaga  kepentingan  pihak  yang  terkait  dalam  perbuatan  hukum  kemudian membacakan  isi  akta  dihadapan  penghadap  dengan  dihadiri  paling  sedikit  2  saksi  dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
Menurut  Wawan  Setiawan,  unsur  dan  ciri  yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang  Notaris profesional dan ideal, antara lain dan terutama adalah:
1. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, termasuk dan terutama ketentuan-ketentuan yang  berlaku  bagi  seorang  Notaris,  teristimewa  ketentuan  sebagimana  termaksud  dalam Peraturan Jabatan Notaris;
2. Di dalam menjalankan tugas dan jabatannya dan profesinya senantiasa mentaati kode etik yang ditentukan/ditetapkan oleh organisasi/ perkumpulan kelompok profesinya, demikian pula etika profesi pada umumnya termasuk ketentuan etika profesi/jabatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
3. Loyal terhadap organisasi/perkumpulan dari kelompok profesinya dan senantiasa turut aktif di dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi profesinya;
4. Memenuhi semua persyaratan untuk menjalankan tugas/profesinya.
Terkait  dengan  pembuktian  dan  kepastian  hak  serta  kewajiban  hukum  seseorang  dalam kehidupan  masyarakat,  salah  satunya  dilakukan  dengan  peran  yang  dimainkan  oleh  Notaris. Pentingnya  peranan  notaris  dalam  menciptakan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi masyarakat,  lebih  bersifat  preventif,  atau  bersifat  pencegahan  terjadinya  masalah  hukum, dengan  cara  penerbitan  akta  otentik  yang  dibuat  dihadapannya  terkait  dengan  status  hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, dalam hal terjadi sengketa.
Notaris bertanggung jawab atas kebenaran akta yang dibuatnya dan apabila akta Notaris tidak  dapat  dipertanggung  jawabkan  maka  berdasarkan  Pasal  84  UUJN  menjelaskan  bahwa para pihak yang menderita kerugian atas Akta yang dibuat oleh Notaris dan mengandung cacat secara  hukum  dan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sempurna  kemudian  akta  tersebut menjadi akta dibawah tangan atau akta tersebut batal demi hukum dapat menuntut penggantian atas biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.
Selain sanksi yang diberikan kepada Notaris atas akibat kesalahan dalam aktanya Notaris tersebut juga mendapatkan sanksi dari organisasi nya dan juga dari Majelis Pengawas Notaris. Karena demikian penting tugas dan kewenangan notaris  dalam pergaulan hidup  masyarakat,
maka  notaris  dalam  menjalankan  tugasnya  perlu  mendapatkan  pengawasan  agar  tugas  dan wewenang  notaris  dilakukan  secara  profesional  atau  sesuai  dengan  profesinya  dan  tidak merugikan  masyarakat.  Pasal  67  ayat  (1)  UUJN  menentukan  bahwa  Pengawasan  Notaris dilakukan oleh Menteri, yang dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan  Pasal  67  ayat  (2)  UUJN  menentukan  bahwa  Menteri  dalam  melaksanakan  tugas pengawasan, membentuk Majelis Pengawas Notaris yang disingkat MPN. Majelis Pengawas Notaris  yang  berkedudukan  di  ibu  kota  disebut  Majelis  Pengawas  Pusat  (MPP),  yang berkedudukan  di  provinsi  disebut  dengan  Majelis  Pengawas  Wilayah  (MPW)  dan  yang berkedudukan di  Kabupaten/Kota disebut dengan Majelis  Pengawas Daerah (MPD). Majelis Pengawas Notaris terdiri dari:
a. Unsur Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; b. Unsur Notaris sebanyak 3 (tiga) orang dan;
c. Unsur Akademisi atau Ahli sebanyak 3(tiga) orang.
Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I N I), diantaranya menyebutkan dalam Pasal 3 bahwa seorang Notaris wajib:
1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah Jabatan Notaris;
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
9. Memasang 1 (satu) papan nama di  depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai
c. Notaris;
d. Tempat kedudukan
e. Alamat kantor dan nomor telepon/fax
10. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama  harus  jelas  dan  mudah  dibaca.  Kecuali  di  lingkungan  kantor  tersebut  tidak dimungkinkan untuk memasang papan nama yang dimaksud;
11. Hadir,  mengikuti  dan  berpartisipasi  aktif  dalam  kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh perkumpulan;
12. Menghormati;  mematuhi,  melaksanakan  peraturan-peraturan  dan  keputusankeputusan perkumpulan;
13. Membayar uang Perkumpulan secara tertib;
14. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
15. Melaksanakan  dan  mematuhi  semua  ketentuan  tentang  honorarium  yang  ditetapkan Perkumpulan;
16. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu; Sanksi  yang  diberikan  kepada  Notaris  berbeda  tingkatan  berdasarkan  hasil  pemeriksaan dan keputusan atas laporan yang menyangkut pelanggaran Kode Etik Notaris atas Pelanggaran Jabatan  Notaris.  Dalam  organisasi  Pemerintahan,  fungsi  pengawasan  adalah  sangat  penting, karena pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara Pemerintahan  oleh  daerah  dan  oleh  Pemerintah  dan  untuk  menjamin  kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.
Wewenang  MPD  diatur  dalam  UUJN,  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Pengawas. Dalam Pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan:
(1) Untuk  kepentingan  proses  peradilan,  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim  dengan persetujuan MPD berwenang:
a. Mengambil  fotokopi  Minuta  Akta  dan  surat-surat  yang  dilekatkan  pada  Minuta  Akta atau Protokol Notaris dalarn Penyimpanan Notaris;
b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
(2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.
Wewenang MPD juga diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata  Cara  Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Struktur  Organisasi,  Tata  Kerja,  dan  Anggaran Majelis  Pengawas.  Kewenangan  MPD  yang  bersifat  administratif  dilaksanakan  oleh  ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan Pasal 70 UUJN, yaitu mengenai:
a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
b. melakukan  pemeriksaan  terhadap  Protokol  Notaris  secara  berkala  1  (satu)  kali  dalam  1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
e. menentukan tempat  penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat  serah  terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.
Kewenangan  Majelis  Pengawas  Daerah  kemudian  diteruskan  kepada  Majelis  Pengawas Wilayah  berdasarkan  Pasal  70  UUJN.  Dari  hasil  pemeriksaan  tersebut  kepada  Majelis Pengawas Wilayah diberi wewenang nerdasarkan Pasal 73 UUJN, yaitu:
(1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:
a. menyelenggarakan  sidang  untuk  memeriksa  dan  mengambil  keputusan  atas  laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
b. memanggil  Notaris  terlapor  untuk  dilakukan  pemeriksaan  atas  laporan  sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
e. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
f. mengusulkan  pemberian  sanksi  terhadap  Notaris  kepada  Majelis  Pengawas  Pusat berupa:
1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
2) pemberhentian dengan tidak hormat.
g. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.
(2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.
(3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.
Sanksi  lebih  berat  dapat  diberikan  namun  menjadi  kewenangan  dari  Majelis  Pengawas Pusat yang kewenangannya, yaitu:
a. menyelenggarakan  sidang  untuk  memeriksa  dan  mengambil  keputusan  dalam  tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
b. memanggil  Notaris  terlapor  untuk  dilakukan  pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  pada huruf a;
c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
d. mengusulkan  pemberian  sanksi  berupa  pemberhentian  dengan  tidak  hormat  kepada Menteri.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Notaris  DHE  berperan  dalam pembuatan Aktanya yaitu Akta SKMHT dilakukan pendandatangan dengan tidak sesuai dengan ketentuan  yang  tercantum  dalam  perundang-undangan  dan  Notaris  tersebut  telah  lalai  dalam mejalankan jabatannya yaitu telah melanggat Pasal 16 ayat 1 huruf a dan i UUJN dimana Notaris telah  lalai  dalam  melakukan  perbuatan  hukum  yaitu  dalam  pembuatan  aktanya  sehingga  akta tersebut menjadi tidak autentik sesuai dengan Pasal 41 UUJN dan bagi para pihak yang merasa dirugikan atas tindakan Notaris tersebut dapat menuntut secara perdata berupa penggantian atas biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris sesuai dengan pasal 84 UUJN.
Dalam hal ini Notaris tersebut harus bertanggung jawab juga dikenakan sanksi selain sanksi yang diberikan kepadanya secara pribadi atas kelalaian dalam pembuatan aktanya yang diberikan sanksi  oleh  pihak  yang  berkepentingan  di  dalam  aktanya  juga  Notaris  mendapat  sanksi  dari perkumpulannya karena telah melanggar Kode Etik Notaris yang dibuat oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan Undang-Undang Jabatan Notaris dimana Notaris tersebut dikenakan sanksi  administrasi  berupa  peringatan  tertulis  oleh  Majelis  Pengawas  Wilayah,  pemberhentian sementara oleh Majelis  Pengawas  Pusat, dan pemberhentian dengan tidak hormat  oleh Menteri Hukum dan HAM.

## 5. DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundang-undangan
Indonesia,  Undang-Undang  tentang  Jabatan  Notaris,  UU  No.  30  Tahun  2004,  LN  Nomor  117, TLN No. 4432.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjirosudibio. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero). 2017.

## Buku
Abdul  Ghofur  Anshori,  Lembaga  Kenotariatan  Indonesia,Perspektif  Hukum  dan  Etika, Yogyakarta: UII Press, 2009.
Ahdiana  Yuni  Lestari  dan  Endang  Heriyani,  Dasar-Dasar  Pembuatan  Kontrak  dan  Aqad, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008.
Komar Andasasmit, Notaris dengan Sejarah, Peran, Tugas, dan Kewajiban, Rahasia Jabatannya, Bandung: Sumur,1981.
Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2003.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Jakarta: Universitas Indonesia, 2014. Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,
2007.
Viktor  M.  Simorangkir  dan  Cormentyna  Sitanggang,  Hukum  Administrasi  Pemerintahan  di Daerah, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
Wawan Setiawan, Notaris Profesional dan Ideal, Jakarta: Media Notariat, Edisi Mei-Juni 2004.

## Jurnal
Stephanie Maria Hasan, “Pembuatan Akta Notaris yang Memuat Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan  Tanggal  20  Desember  2005  Nomor  01/B/Mj.PPN/2005)”,  Jakarta:  Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2012)
Apriza Deva, “Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang dalam Penanganan  Pelanggaran  Kode  Etik  yang  Dilakukan  Notaris,  Jurnal  Ilmiah  Hukum Kenotariatan”, Vol. 7 No. 1 Tahun 2018, FH: Universitas Sriwijaya, Palembang.
Nisaul Hasanah, “Pengawasan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Padang Terhadap Pelaku Pelanggaran Kode Etik, Jurnal Cita Hukum”, Vol. 6 No. 2 Tahun 2018, hlm. 366.