## Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang
Trecy Austin 1) ; Siti Chola 2)
1) Ilmu Administrasi Negara, STISIPOL Candradimuka
1) Ilmu Administrasi Negara, STISIPOL Candradimuka Email: 1) trecy@stisipolcandradimuka.ac.id No. WhatsApp Author: 081222233395

## PENDAHULUAN
Undang- undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Pemerintah  tentang  Perangkat  Daerah,Perangkat  Daerah  adalah  unsur  pembantu  kepala  daerah  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Seperti Kepala Daerah,  Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan,  Kecamatan  dan  DPRD  dalam  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  dibantu  oleh  Perangkat Daerah  yang  diisi  oleh  pegawai  Aparatur  Sipil  Negara.  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah (LPPD) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan  sumber  daya  dan  pelaksanaan  kebijakan  yang  dipercayakan  kepada  setiap  instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabiltas yang memadai. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) adalah laporan yang wajib disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat tentang  capaian  kinerja  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  memuat  capaian  kinerja  makro, capaian  kinerja  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  daerah  dan  capaian  akuntabilitas  kinerja Pemerintah  Daerah  serta  capaian  kinerja  pelaksanaan  tugas  pembantuan  selama  1  (  satu)  tahun anggaran.
Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat di lihat adanya hubungan dalam penyelenggaraan  pemerintahan  yaitu,  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (LPPD)  yang menjadi  tanggung  jawab  akhir  dari  sebuah  penyelenggaraan  urusan-  urusan  pemerintahan  dan  akan

## ARTICLE HISTORY
Received [10 November 2023] Revised [19  Desember  2023] Accepted [25 Desember 2023]

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada    Bagian  Tata  Pemerintahan  Sekretariat  Daerah  Kota Palembang,  hal  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Evaluasi  Penyusunan  Laporan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Kota  Palembang  Provinsi  Sumatera  Selatan. Untuk populasi dan sampel peneliti mengambil beberapa Pejabat dan Staf pada Bagian Tata  Pemerintahan  serta    3  (Tiga)    Dinas,  Yaitu  Dinas  Perdagangan,  Dinas Ketenagakerjaan  ,dan  Dinas  Pendidikan  Kota  Palembang  yang  berjumlah  8  orang responden.  Adapun  teori  yang  digunakan  evaluasi  model  evaluasi  CIPP  oleh  Daniel  L.
Stufflebeam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder,  data yang diambil dengan menyebarkan kuisioner kepada seluruh responden yang berjumlah 8 orang dengan cara wawancara. data yang bersifat kualitatif akan digambarkan dengan kata-kata  atau  kalimat  yang  dipisahpisahkan  menurut  kategori  untuk  memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa dalam evaluasi konteks, penyusunan
LPPD Kota Palembang merupakan amanat Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 dan secara  teknis  masih  diatur  dalam  PP  Nomor  13  Tahun  2019  tentang  LPPD  kepada Pemerintah.  Dukungan  fisik  dalam  penyusunan  LPPD  ini  tertuang  dalam  pedoman penyusunan LPPD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan adanya kegiatan bimbingan teknis, fasilitasi, dan konsultasi.

## ABSTRACT
This research was carried out in the Governance Section of the Regional Secretariat of Palembang  City,  this  aims  to  determine  the  Evaluation  of  the  Preparation  of  Regional Government Implementation Reports for Palembang City, South Sumatra Province. For the  population  and  sample,  the  researchers  took  several  officials  and  staff  in  the Governance Department as well as 3 (three) departments, namely the Trade Department, the  Employment  Service,  and  the  Palembang  City  Education  Service,  totaling  8 respondents.  The  theory  used  to  evaluate  the  CIPP  evaluation  model  is  by  Daniel  L.
Stufflebeam. This  research uses  a descriptive method with a qualitative approach. The data used in this research are primary data and secondary data, data taken by distributing questionnaires  to  all  8  respondents  by  means  of  interviews.  Qualitative  data  will  be described  using  words  or  sentences  separated  according  to  categories  to  obtain conclusions. The research results show that in context evaluation, the preparation of the Palembang  City  LPPD  is  mandated  by  Law  Number  23  of  2014  and  is  technically  still regulated in PP Number 13 2019 regarding LPPD to the Government. Physical support in preparing the  LPPD is contained in the guidelines for  preparing the LPPD issued by the Ministry of Home Affairs and includes technical guidance, facilitation and consultation activities.

## KEYWORDS
Evaluation,  Report  on  the
Implementation  of  Regional Government, Palembang
This is an open access article under the CC –BY-SA license
diserahkan  kepada  Pemerintah  Nasional  (Pusat).  Peran  Pusat  dalam  kerangka  Otonomi  Daerah  akan banyak  menentukan  kebijakan  makro,  melakukan  supervisi,  monitoring,evaluasi,  kontrol  dan pemberdayaan agar daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal (Arif Siswadi, 2019 :2). Namun kondisi yang ada saat ini, dalam  Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD) didapati berbagai masalah- masalah yang ada dilapangan yaitu: pertama. masih banyak data yang belum lengkap diperoleh  dari  dinas-  dinas  menyebabkan  keterlambatan  pada  penyusunan  LPPD,sedangkan  mereka sudah mengetahui program kerja masing-masing. Kedua  terbatas nya SDM pegawai yang membidangi urusan  pelaporan,  sehingga  pengumpulan  data  penyusunan  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah (LPPD)  baik rekap ataupun memverifikasi data bisa terhenti.
Filosofis  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  adalah  untuk  terwujudnya  pelaksanaan  otonomi daerah  sejalan  dengan  upaya  menciptakan  pemerintahan  yang  bersih,  bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan  perubahan  secara  efektif  dan efisien  sesuai  dengan  prinsip  tata  pemerintahan  yang baik. Kewajiban menyampaikan laporan kepala daerah kepada pemerintah pusat merupakan bagian dari penyelenggaraan desentralisasi. Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD, LKPJ, dan informasi LPPD. Bagi Pemerintah Pusat, LPPD dapat dijadikan salah satu  bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah (Arif Siswadi, 2019 :3).
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) memiliki kedudukan dan fungsi sebagai berikut: 1.  Merupakan wujud pelaksanaan urusan yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah  daerah; 2.  Merupakan  wujud  akuntabilitas  dan  transparansi  Kepala  Daerah  sebagai  pemimpin  Daerah  kepada Pemerintah pusat dan Masyarakat;
3.  Merupakan wujud kebijakan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
4.  Sebagai  bahan  pembinaan  dan  evaluasi  pemerintah  kepada  pemerintah  daerah  dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
5.  Sebagai alat ukur  keberhasilan pemerintah dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (Arif Siswadi, 2019:4).
Adapun    Capaian  kinerja  urusan  pemerintahan  merupakan  gambaran  dari  keberhasilan  daerah dalam  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  tentang  pemerintahan  daerah.  Seperti  Indikator  kinerja  urusan pemerintahan sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur melalui: a) Indikator  Kinerja  Kunci  Keluaran;  b)  Indikator  Kinerja  Kunci  Hasil;  dan  c)  Indikator  Kinerja  Kunci  Untuk Fungsi Penunjang Urusan.
Pelaksanaan  Penyusunan  LPPD  pada  Bagian  Tata  Pemerintahan  Tahun  2021  dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pembuatan LPPD yaitu:
1.  Undang-undang Nomor 23 Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2.  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  18  Tahun  2020  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan  dan  Evaluasi  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah.
Adapun guna untuk pemahaman dalam pengiputan laporan data LPPD Bagian Tata Pemerintahan melakukan upaya berupa sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap dinas- dinas terkait
Gambar 1. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  di Hotel Aston Kota Palembang Sumber: diolah oleh penulis, 2023
Gambar 2. Rapat Asistensi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Sumber: diolah oleh penulis, 2023

## LANDASAN TEORI
Evaluasi Menurut Subarsono(2005:119)  Evaluasi merupakan suatu kebijakan atau kegiatan untuk menilai tingkat kinerja. Menurut bahasa, Echols dan Shadly mengemukakan bahwa “ kata evaluasi berasal dari  bahasa  inggris  evaluation  yang  berarti  penilaian atau  penaksiran.” (Thoha,  2003:1)  Sukardi  (2015) menyebutkan bahwa evaluasi dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: Evaluasi Pembelajaran, Evaluasi  Program,  dan  Evaluasi  Sistem.  Menurut  Micahel  Scriven  Evaluasi  dapat  mempunyai  dua kegunaan, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif.
1.  Evaluasi Formatif difungsikan sebagai pengumpulan data pada waktu pendidikan masih berlangsung. Data hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk membentuk ( to form ) dan memodifikasi program kegiatan. Jika  pada  pertengahan  kegiatan  sudah  diketahui  hal-hal  apa  yang  negative  dan  para  pengambil keputusan sudah dapat menentukan sikap tentang kegiatan yang sedang berlangsung maka terjadinya pemborosan yang mungkin akan terjadi dapat dicegah.
2.  Evaluasi Sumatif dilangsungkan jika program kegiatan sudah betul-betul selesai dilaksanakan. Evaluasi sumatif  dilaksanakan  untuk  menentukan  sejauh  mana  sesuatu  program  memiliki  nilai  kemanfaatan, terutama  jika  dibandingkan  dengan  pelaksanaan  program-program  yang  lain.  Penilaian  sumatif bermanfaat  datanya  bagi  para  pendidik  yang  akan  mengadopsi  program  yang  dievaluasi  berkenaan dengan hasil,program dan prosedur.
Menurut Arikunto (2008:40) model- model evaluasi ada yang dikelompokkan berdasarkan ahli yang menemukan  dan  yang  mengembangkannya,  serta  ada  juga  yang  diberi  sebutan  sesuai  dengan  sifat kerjanya.  Arikunto (2008:40) mengakatan bahwa model- model tersebut diberi nama berdasarkan fokus dan  penekanannya.  Lebih  jauh  Isaac  (1986)  membedakan  ada  empat  hal  yang  digunakan  untuk membedakan ragam model evaluasi, yaitu:
1.  Berorientasi pada tujuan program (good oriented) , 2.  Berorientasi pada keputusan (decision oriented) ,
3.  Berorientasi pada kegiatan dan orang-orang yang menanganinya (transactional oriented) , 4.  Berorientasi pada pengaruh dan dampak program ( research ariented)
Terdapat  beberapa  model  evaluasi  sebagai  strategi  atau  pedoman  kerja  pelaksanaan  evaluasi program,yaitu  Model  Evaluasi  CIPP.  Menurut  Arikunto  (2008:  40)  model  evaluasi  CIPP  adalah  model evaluasi yang terdiri dari empat komponen evaluasi yaitu: Context, Input, Process dan Product. Komponen evaluasi CIPP pada dasarnya merupakan komponen dari prosesi sebuah kegiatan. Penyusunan adalah proses,  cara,  perbuatan  dan  menyusun.  Menurut  Kamus  Bahasa  Indonesia  mengemukakan  pengertian tentang penyusunan adalah sebagai berikut : “Kata penyusunan berasal dari kata dasar susun yang artinya kelompok  atau  kumpulan  yang  tidak  beberapa  banyak,  sedangkan  pengertian  dari  penyusunan  adalah merupakan suatu kegiatan atau kegiatan memproses suatu data atau kumpulan data yang dilakukan oleh suatu  organisasi atau perorangan  se cara baik dan teratur”. Menurut Keraf (2001: 284). Laporan adalah suatu  cara  komunikasi  di  mana  penulis  menyampaikan  informasi  kepada  seseorang  atau  suatu  badan karena  tanggung  jawab  yang  dibebankan  kepadanya.  Menurut  Quible  dalam  Badri  Munir  dan  Sukoco (2007:  177)  menyatakan  bahwa  laporan  merupakan  perwujudan  pertanggungjawaban  dari  bawahan
kepada  atasan  atas  pemberian  kepercayaan  dalam  melaksanakan  tanggung  jawab  dan  pelimpahan wewenang untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penulis penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif karena membantu peneliti mengidentifikasi permasalahan yang aktual dan sesuai dengan realita yang muncul di lapangan. Dengan jenis penelitian deskriptif analitik, suatu masalah  dideskripsikan dan dijelaskan sesuai dengan kenyataan karena subjek penelitian  dilihat  secara  langsung,  bukan  diwakili  oleh  gambar  dan  tabel.  Penelitian  ini  dilakukan  pada bagian  Tata  Pemerintahan  Sekretariat  Daerah  Kota  Palembang.  Adapun  waktu  pelaksanaan  penelitian yaitu dari bulan Februari-Mei 2023. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan penulis ingin mengetahui Bagaimana Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah di Bagian Tata  Pemerintahan  Sekretariat  Daerah  Kota  Palembang.  Penelitian  di    dilaksanakan  pada  Bagin  Tata Pemerintahan  di  Sekretariat  Daerah  Kota  Palembang  di  Jalan  Merdeka  No.1    Bukit  Kecil,  Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30131.

## Tabel 1. Fokus Penelitian

## Sumber: diolah oleh penulis,2023
Menurut Sugiyono mengatakan bahwa “analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017: 247- 253) dengan langkah- langkah sebagai berikut: 1.  Reduksi Data Reduksi data (data reduction), yaitu merangkum, memilih hal - hal yang pokok memfokuskan pada hal- hal yang penting, dicari tema dan polanya.
2.  Penyajian data
Penyajian data (data display) , yaitu pengorganisasian data sehingga terorganisir dan tersusun dalam pola hubungan agar semakin mudah dipahami. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat atau teks yang bersifat naratif.
3.  Penarikan /Verifikasi Kesimpulan
Penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi (conclision  drawing/  verification  ) ,  merupakan  tahapan  terakhir dalam  analisis  data model Miles  dan  Huberman,  di mana  setelah  data  disajikan  dan dianalisa  maka akan dibuat  kesimpulan akhir berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  Penelitian  yang  dilakukan  dilapangan  mengenai  Evaluasi  Penyusunan  Laporan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  di  Bagian  Tata      Pemerintahan  Sekretariat  Daerah  Kota Palembang  ini  menggunakan  metode  pengumpulan  data  yaitu  wawancara  dengan  mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden untuk mendapatkan data- data yang dibutuhkan.berdasarkan fokus penelitian menggunakan teori antara lain:

## 1.  Context Evaluation ( Evaluasi Konteks)
Dari  Hasil  Penelitian  yang  dilakukan  dilapangan  mengenai  Evaluasi        Penyusunan  Laporan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  di  Bagian  Tata      Pemerintahan  Sekretariat  Daerah  Kota
Dimensi Aspek Konteks 1. Peraturan perundang- undangan dalam Penyusunan LPPD . Input 1. Komitmen Pimpinan Sekretariat Daerah dalam Penyusunan LPPD 2. Ketersediaan Juknis dari Kemendagri. 3. Ketersedian sarana dan prasarana Proses 1. Perencanaan Penyusunan LPPD . 2. Pengawasan/ control terhadap Penyusunan LPPD melalui Aplikasi SILPPD. Produk 1. Validitas LPPD Kota Palembang.
2. Waktu  penyampaian LPPD  kepada Pemerintah Pusat.
Palembang  ini  menggunakan  metode  pengumpulan  data  yaitu  wawancara  dengan  mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden untuk mendapatkan data- data yang dibutuhkan.

## 2.   Input Evaluation ( Evaluasi Masukan)
Jadi  berdasarkan  hasil  wawancara,  gambar  diatas  dan  analisa  yang  peneliti  lakukan  dapat  dibuat kesimpulan bahwa Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah  sudah baik, dimana pegawai sudah melaksanakan tugas pokok dan  fungsi  sesuai  beban  kerja  masing-masing  jabatan,  serta  ukuran  waktu  tertentu  untuk  mencapai target  atau  hasil  kerja  yang  ingin  dicapai.  Akan  tetapi  ada  hambatan  seperti  terbatasnya SDM  pada Bagian Tata Pemerintahan yang menjadi penghambat untuk mencapai hasil kerja yang telah ditentukan dalam suatu harinya. Namun selain kendala tersebut tidak ada hambatan, pegawai sama sekali tidak membatasi pekerjaan, hanya saja ada satu atau dua pengelolah data yang mengkritik karena kurang memahami penyusunan LPPD dikarenakan adanya perubahan operator pengelolah data LPPD, namun dalam  hal  ini  bisa  diatasi  dengan  adanya  sosialisasi  seperti  dilakukan  nya  Bimbingan  Teknis Penyusunan  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  (LPPD),  dan  Rapat  Asistensi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD ).

## 3.  Process Evaluation ( Evaluasi Proses)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dari  Bagian  Tata  Pemerintahan  mengenai  Evaluasi  proses    dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sudah baik sesuai dengan arahan dan aturan  Pemerintah  Pusat  yaitu  Kemendagri  yang  tertuang  dalam  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4.   Evaluasi Produk/ Hasil ( Product Evaluation)
Hasil  penelitian  di  lapangan  pada  saat  pelaksanaan  validasi  LPPD  Kota  Palembang   masih  memiliki kecenderungan bahwa LPPD di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang masih belum sepenuhnya valid sehingga mengakibatkan kesulitan pada saat validasi LPPD Kota Palembang.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi  dan  analisa  dari  peneliti  mengenai  penelitian  yang  berjudul Evaluasi  Penyusunan  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  di  Bagian  Tata  Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang dapat dibuat kesimpulan:
1.  Evaluasi  konteks,    penyusunan  LPPD  di  Bagian  Tata  Pemerintahan  Sekretariat  Daerah    Kota Palembang merupakan amanat  Undang-  undang  Nomor  23  Tahun  2014  dan  secara  teknis  masih  di atur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2007  tentang  LPPD  kepada  Pemerintah,  LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada Masyarakat. Dukungan fisik dalam penyusunan LPPD ini tertuang dalam pedoman penyusunan LPPD  yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain itu juga telah  dilakukan  dalam  bentuk  bimbingan  teknis,  fasilitasi  konsultasi,  namun  belum  maksimal  dalam pelaporan  karena  adanya    ketidakpahaman  pegawai  dan  pimpinan  yang  membidangin  pelaporan tersebut.
2.  Input
Sumber  daya  manusia  merupakan  bagian  penting  dalam  sebuah  organisasi  sebagai  penggerak  dari sebuah  keberhasilan  atau  gagalnya  suatu  program  yang  telah  direncanakan,  seperti  halnya  dalam penelitian ini anggota pegawai pada Bagian Tata Pemerintahan SDM nya terbatas untuk memaksimal tujuan suatu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tetapi pada Bagian Tata Pemerintahan  sudah  semaksimal  mungkin  untuk  tetap  menyusun  LPPD.  Dana  dalam  memenuhi kegiatan  Penyusunan  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  pada  Bagian  Tata pemerintahan  Sekretariat  Daerah  Kota  Palembang  sudah  cukup  baik  dan  memadai.  Sarana  dan Prasarana dalam menunjang kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Bagian Tata pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang sudah cukup memadai.
3.  Proses
Proses kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Bagian Tata pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang sesuai dengan aturan atau arahan pemerintah pusat atau dari petunjuk teknis kemendagri.

## 4.  Produk
Berdasarkan  hasil  observasi,  dapat  diketahui  bahwa  dalam    kegiatan  Penyusunan  Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dapat dikatakan sebagai suatu dasar atau landasan  yang terdapat  pada  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang  Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan aturan atau arahan pemerintah pusat.

## Saran
Penyusunan  laporan  diharapkan  sesuai  dengan  arahan  dan  aturan  Pemerintah  Pusat  yaitu Kemendagri yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  18  Tahun  2020  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2019  Tentang  Laporan  Dan  Evaluasi  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah LPPD di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang masih belum sepenuhnya valid disarankan semua pegawai berkoordinasi dan bertanggung jawab dengan tugas masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif.  S.  (2019).  Evaluasi  Penyusunan  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Provinsi Kalimantan Utara. Jakarta: Universitas Terbuka.
Arikunto, S. 2008. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Karya. Firiasari.  D.,  Martani.  D  dan  Khairurizka.  R.    (2013). Tingkat  Kesesuain  Laporan  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010 Terhadap PP No. 3/2007. Universitas Indonesia,
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Potret Penyelenggaraan Pemerintahan Di 18 DOB Pembentukan Tahun 2012- 2014. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Lexy. J. M,. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja   Rosdakarya. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah,   LKPJ  kepada  DPRD dan informasi LPPD kepada Masyarakat.
Peraturan Pemerintah Nomor 6  tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2008  Tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2019  tentang    Laporan  dan  Evaluasi  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  73  Tahun  2009  tentang  Tata  Cara  Evaluasi  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. (2018). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Tanjung Selor: Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Sugiyono.   (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed. Methods). Bandung : Alfabeta.
Suwatno dan Donni Juni Priansa. 2016. Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Thoha, Miftah. (2003). Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasi.Jakarta: Rajawali.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan  Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Widoyoko, P,E. ( 2010). Evaluasi Program Pembelajaran Yogyakarta : Pustaka Belajar.
Zulprima,  T,B.  (2015).  Peran  Koordinasi  Sekretariat  Daerah  (  Studi  Tentang  Penyusunan  Laporan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  (LPPD)  dan  Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban (LKPJ)  Pada  Bagian  Pemerintahan  Sekretariat  Daerah  Kota  Malang).  Jurnal  Administrasi  Publik (JAP) Universitas Brawijaya Malang