Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No 1, 2023 |pp: 5- 12| DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1. 2208

## Pengupahan PT Sumber Izumi Mas Perkasa: UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 dan UU Cipta Kerja Tahun 2023 Mana Yang Lebih Menguntungkan
1) Siti Nur Haliza*, 2) Dhea Amanda, 3) Marlina
1)2)3) Ilmu Pemerintahan, UniversitasMaritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia Email Corresponding: halizasitinur15@gmail.com

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci:
Ketenagakerjaan Perusahaan Regulasi
Pengupahan Perubahan
UU Cipta Kerja yang diberlakukan pada tahun 2020 telah mengalami perubahan yaitu aturan PKWT, alih daya, penggunaan TKA, mekanisme PHK, serta sanksi administratif dan pidana. Salah  satu  UU  yang  terkena  dampak  perubahan  tersebut  adalah  UU  No.13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan.  UU  Ciptaker  merupakan  pemangkasan  terhadap  berbagai  macam birokrasi dalam perundang-undangan yang mengancaam terhadap berkembanganya kemajuan negara. Perppu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja resmi menggantikan sebagian undang- undang  ketenagakerjaan,  termasuk  Undang  -  Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  UU  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional,  UU Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial,  dan  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk  melihat  bagaimana  dampak  terjadinya  perubahan  Undang-Undang  dari  Undang- Undang Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenalogi deskriptif. Hasil penelitian ini ialah PT Sumber Izumi Mas Perkasa belum sepenuhnya menjalankan isi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Akan tetapi telah menjalankan sistem pengupahan dan jaminan sosial bagi para karyawan.  Hal  ini  dikarenakan  pihak  perusahaan  masih  membutuhkan  waktu  untuk melakukan  kajian  dan  pendalaman  terhadap  Undang-Undang  Cipta  Kerja  ini  sebelum  nanti sepenuhnya  diterapkan  di  PT  Sumber  Izumi  Mas  Perkasa.  adanya  pengabdian  ini  untuk mengetahui  bagaimana  dampak  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  sebagai  buruh  terghadap pemberlakuan upah yang telah ditetapkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama kaum buruh.

## ABSTRACT
Keywords: Employment Company Regulation Wages Change
The Job Creation Law enacted in 2020 has undergone changes, namely the rules on PKWT, outsourcing, the use of foreign workers, layoff mechanisms, and administrative and criminal sanctions.  One  of  the  laws  affected  by  these  changes  is  Law  No.13  of  2003  concerning Manpower. The Ciptaker Law is a pruning of various kinds of bureaucracy in legislation that threatens the development of the country's progress. Perppu number 2 of 2022 on job creation officially  replaces  some  labor  laws,  including  Law  Number  13  of  2003  on  Manpower,  Law Number 40 of 2004 on the National Social Security System, Law Number 24 of 2011 on the Social  Security  Organizing  Agency,  and  Law  Number  18  of  2017  on  the  Protection  of Indonesian Migrant Workers. This service was carried out at PT Sumber Izumi Mas Perkasa, one of  the  companies  engaged  in  bottled drinking  water.  The purpose of this  study  is  to  see how the impact of the change in law from the Manpower Law to the Job Creation Law. This research  uses  a  qualitative  research  method  with  a  descriptive  phenomenalogical  approach. The  result  of  this  research  is that  PT  Sumber  Izumi Mas  Perkasa has  not  fully  implemented the contents of the Job Creation Law. However, it has implemented a wage system and social security for employees. This is because the company still needs time to study and deepen the Job  Creation  Law  before  it  is  fully  implemented  at  PT  Sumber  Izumi  Mas  Perkasa.  The purpose of this service is to find out how the impact felt by the community as laborers on the implementation of wages that have been determined in an effort to improve the welfare of the community, especially laborers.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.

## I. PENDAHULUAN
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No 1, 2023 |pp: 5-12| DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1. 2208
Indonesia  sebagai  negara  hukum  mempunyai  peraturan  perundang-undangan  yang  merupakan bentuk  peraturan  yang  mengatur  segala  aspek  kehidupan  dalam  negara.  Pemerintah  berupaya  mengatur kehidupan  berbangsa  sesuai  dengan  ketentuan  hukum.  Hukum  dibuat  dan  digunakan  untuk  kepentingan umum,  yaitu  untuk  melindungi  kesejahteraan  rakyat.  DPR  dan  Presiden  sebagai  otoritas  pembuat  undang- undang  harus  mempertimbangkan  tujuan  hidup  negara  dan  rakyat,  bukan  hanya  kepentingan  kelompok tertentu atau kepentingan pribadi. Oleh karena itu, baik lembaga legislatif maupun administratif mempunyai tanggung  jawab  untuk  menjalankan  misi  yang  dipercayakan  oleh  rakyat  dan  menjaga  harapan  yang dipercayakan oleh rakyat (Setiyawan, Samdy, and Santoso 2021).
Anggota  parlemen  adalah  anggota  dari  sistem  pemerintahan  yang  mewakili  rakyat  di  negara demokratis  di  mana  rakyat  memegang  kekuasaan.  Berbagai  tujuan  untuk  implementasi  undang-undang  ini diuraikan  dalam  pembicaraan  yang  relevan  untuk  setiap  sektor.    Sebelum  menjadi  undang-undang, rancangan  undang-undang  harus  melewati  sejumlah  tahapan  penting.  Hal  ini  karena  undang-undang dipandang sebagai produk hukum yang mengatur masyarakat dan negara dalam segala aspeknya. Akibatnya, jika  undang-undang  disahkan  dengan  cepat  tanpa  mengikuti  prosedur  yang  tepat,  hal  ini  hanya  akan menimbulkan  polemik  di  kemudian  hari  dan  mungkin  akan  menimbulkan  ketidakpuasan  di  kalangan masyarakat terhadap pemerintah.
Hukum  ketenagakerjaan  adalah  salah  satu  dari  banyak  topik  penting  yang  perlu  dibahas  saat membicarakan  hukum  terkait.  Hubungan  antara  pemberi  kerja  dan  karyawan  dalam  menjalankan  bisnis diatur  oleh  hukum  ketenagakerjaan.  Tujuan  dari  pembahasan  hukum  ketenagakerjaan  ini  adalah  untuk menjadi  penyangga  hukum  antara  pemberi  kerja  dan  serikat  pekerja,  jika  terjadi  pembatasan  kerja.  Hal  ini untuk meminimalkan perselisihan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, tujuan dari peraturan ini adalah untuk meminimalisir tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam situasi apapun dan memberikan kesetaraan dan keadilan bagi kedua belah pihak selama proses perjanjian kerja.
Pembahasan  mengenai  ketenagakerjaan  telah  diatur  oleh  pemerintah  dalam  setiap  penrtapan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dilihat juga dari berbagai aspek kebijakan dalam srtiap pemberlakuan  peraturan  oleh  pemerintah.  Undang-Undang  Cipta  Kerja,  atau  yang  biasa  dikenal  dengan sebutan  “Omnibus  Law”,  dimana  pada  saat  ini  telah  menjadi  subjek  perdebatan  dan  pengawasan  yang mendalam  sejak  awal  diberlakukannya  undang-undang  tersebut  (Winson  et  al.  2023).  Omnibus  Law merupakan sebuah langkah transformatif yang bertujuan untuk mencapai cita-cita Indonesia Maju pada tahun 2045  dengan  memanfaatkan  bonus  demografi.  Omnibus  Law  hadir  sebagai  solusi  atas  berbagai  persoalan dalam berbagai Undang-Undang yang dapat diselesaikan tanpa harus merevisi Undang-Undang yang terkait dengan perizinan. Dengan membuat satu Undang-Undang baru yang mengamandemen pasal dalam beberapa Undang-Undang,  Omnibus  Law  bertujuan  untuk mencapai  cita-cita  Indonesia  Maju  2045 (Setiyawan  et  al. 2021).
Undang-Undang ini mengalami begitu banyak perubahan yang secara berkelanjutan sampai akhirnya final ditetapkannya undang-undang cipta kerja, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa serangkaian revisi yang dilakukan semenjak undang-undang tersebut berlaku, mulai dari Undang-Undang No. 11 tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja,  Perpu  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja,  hingga  yang  terbaru  adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk menyederhanakan berbagai  macam  terkait  regulasi,  meningkatkan  proses  dalam  investasi,  serta  mendorong  terhadap pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  baik  (Riza,  Jawahir  Gustav  &  Wedhaswary  2020).  Namun,  perubahan- perubahan ini juga berdampak pada berbagai aspek di kehidupan ekonomi dan sosial, termasuk pemenuhan upah minimum bagi pekerja.
Perubahan-perubahan yang sudah bebrapa kali direvisi diharapkan revisi pada undang-undang No 6 Tahun  2023  merupakan  final  dari  ditetaapkannya  undang-undang  cipta  kerja.  Pada  hal  yang  sebelum- sebelumnya perubahan yang terjadi atau perevisian undang-undang yang lalu dikarenakan adanya aksi protes terhadap ketidak adilan atau ketimpangan yang lebih banyak dirasakan ole para buruh/serikat pekerja yang ada di seluruh Indonesia. Aksi ricuh banyak terjadi pada saat pertamakali undang-undang ciptaker ini mulai diberlakukan,  polemik  yang  terjadi  pada  saata  itu  pemerintah  sebagai  penengah  dan  yang  menetapkan kebijakan  dianggap  memihak  kepada  kalangan  pengusaha  dan  meminggirkan  terhadap  kepentingan  buruh. Tonggak  ditetapkannya  peraturan  undang-undang  cptaker  ini  sebenarnya  dalam  artian  besar  adalah  untuk memberikan  keadilan  serta  kesetaraan  diantara  kedua  belah  pihak  yakni  serikat  buruh/pekerja  dan
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No 1, 2023 |pp: 5-12| DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1. 2208
pengusaha.  Namun  ha  ini  berbeda  pandangan  tehadap  kalangan  buruh  itu  sendiri,  dalam  undang-undang cipta kerja yang pertama kali diberlakukan ada beberapa hak-hak buruh yang dicabut alias dihapuskan yang dimana  beberapa  poin  yang  dihapuskan  merupakan  keuntungan  tersendiri  yang  didapat  oleh  pihak  buruh tersebut.
Undang-Undang Cipta Kerja mengalami perubahan pada 31 Pasal, penghapusan pada 29 Pasal, dan penambahan  13  Pasal  baru  di  dalam  UU  Ketenagakerjaan  (selanjutnya  disebut  sebagai  Undang-Undang Ketenagakerjaan).  Proses  perancangan  undang-undang  ini  menuai  berbagai  opini  masyarakat  yang  tidak sependapat terhadap penetapan undang-undng tersebut, hal ini disebabkan oleh batas waktu pengerjaan yang hanya  100  hari  oleh  Presiden  Jokowi  dan  minimnya  keterlibatan  berbagai  pihak  dalam  pembuatannya (Imawanto  2022).  Salaha  satunya  dengan  minimnya  keterlibatan  dalam  pembentukan  undang-undang  ini terutama  keterbukaan  terhadap  masyarakat.  Hal  ini  lah  yang  menjadi  salah  satu  pemicu  terhadap  ketidak setujuan dari pemberlkuan undang-undang cipateker selain dari penambahan serta perubahan dalam undang- undnag tersebut.
Para  buruh  mulai  menyuarakan  terhadap  kepentingan  serta  haknya  yang  dicabut,  hal  inilah  yang menimbulkan  polemik  bagi  kalangan  buruh  terhadap  kebijakan  pemerintah  yang  dikeluarkan.  Berkenaan denga minimnya keterlibaatn oleh masyarakat terutam kaum buruh itu senidir merasa dirugikan. Pembahasan mengenai  pemberlakuan  undang-undang  baru  setidaknye  melibatkan  dari  kalangan  masyarakat  dengan adanya  saran  serta  penolakan  terhadap  kebijaka  yang  menjadi  usulan  untuk  disahkanya  undnag-undang tersebut.
UU  Cipta  Kerja  yang  diberlakukan  pada  tahun  2020  telah  mengalami  perubahan  signifikan  pada beberapa  norma  ketenagakerjaan,  termasuk  aturan  PKWT,  alih  daya,  penggunaan  TKA,  mekanisme  PHK, serta sanksi administratif dan pidana (Thea 2021). Salah satu UU yang terkena dampak perubahan tersebut adalah  UU  No.13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Undang-undang  omnibuslaw  ini  merupakan pemangkasan  terhadap  berbagai  macam  birokrasi  didalam  regulasi  perundang-undangan  yang  dapat mengancaam terhadap berkembanganya kemajuna negara.
Perppu  nomor  2  tahun  2022  tentang  cipta  kerja  secara  resmi  menggantikan  sebagian  pasal  dalam beberapa  undang-undang  terkait  ketenagakerjaan,  termasuk  UU  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial,  dan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia.  Pasal  80  Perppu  tersebut  mengatur  penggantian  beberapa  pasal dalam keempat undang-undang tersebut untuk memperkuat perlindungan bagi tenaga kerja (Tim CNN 2023).
Upah  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  hubungan  kerja.  Upah  yang  di  berikan  oleh pengusaha atau pemebri kerja merupakan kewajiban yang diberikan kepada buruh pekerjayang telah menjadi hak  mereka  selama  terikat  dengan  perjanjian  kerja.    Upah  merupakan  sarana  yang  digunakan  oleh  pekerja dalam meningkatkan kebutuhan dan keejahteraan hidupnya dari hasil kerja yang telah dilakukan. Mengenai tentang sistem pengupahan pemerintah turut andi dalam menetapkan terkai mesalah pengupahan, hal tersebut telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan  pada  pasal  88  ayat  1  menjelaskan  bahwasannya  Setiap  pekerja/buruh  berhak  memperoleh penghasilan untuk memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Untuk  mewujudkan  kesejahteraan  dan  klayakan  hidup  para  pekerja  buruh,  peran  disini  Pemerintah menetapkan  kebijakan  terhadap  pengupahan  yang  bertujuan  untuk  melindungi  pekerja/buruh  untuk mewujudkan  penghasilan  yang  memenuhi  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan.  Sistem  upah  adalah kebijakan serta strategi dalam penentuan kompensasi yang akan diterima oleh pekerja. Kompensasi tersebut merupakan  pembayaran  atau  upah  yang  diterima  oleh  pekerja  dalam  bentuk  apapun  sebagai  imbalan  atas hasil  kerja  mereka.  Bagi  pekerja,  masalah  sistem  upah  adalah  masalah  yang  sangat  penting  karena  hal tersebut berhubungan dengan kelangsungan dan kesejahteraan hidup mereka.
Sistem pengupahan adalah kerangka yang mengatur dan menetapkan upah dalam sistem yang telah ditetapkan  berdasarkan  kebijakan  yang  telaah  datur  oleh  pemerintah  (Nuraini  2018).  Sistem  pengupahan antara  pekerj  dan  pemeri  kerja  atau  pengusahaa  tentulah  memiliki  fungsi  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah  dalam  menjaga  hubungan  antara  pemberi  kerja  dan  pekerja.  Bericara  menegenai  fungsi  dalam pengupahan  disebutkan  juga  menurut  pendapat  (Sumarsono  2009)  disebutkan  bahwa  Pengupahan  di Indonesia pada umumnya dibuat berdasarkan pada tiga aspek fungsi dari upah. Fungsi yang pertama adalah danya  jaminan  untuk  kehidupan  yang  layak  bagi  pekerja  beserta  keluarganya.  Fungsi  kedua  adalah  untuk
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No 1, 2023 |pp: 5-12| DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1. 2208
menggambarkan  imbalan  dalam  bentuk  apapun  atas  hasil  kerja  seseorang.  Fungsi  ketiga  adalah  untuk menyediakan  insentif  guna  mendorong  peningkatan  produktivitas  kerja.  Hal  tersebut  berkenaan  menganai fungsi adanya penupahan untukpara pekerja.
Pemerintah menetapkan kebijakan mengenai pengupahan dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja/buruh.  Maksud  dari  pekerja/buruh  telah  dijelaskan  dalam  peraturan  perundang-undangaan  terntang ketenagaa  kerjaan  yang  dimana  dalam pasal 1  ayat  3  undang-undang  No  13  Tahun  2003  dijelaskan  bahwa Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Ada maacam-macam  bentuk  pengupahan  yang  diberikan  oleh  pengusaha  atau  pemberik  kerja  dengan  pekerja yang disesuaikan berdasarkan kesepakatan bersama.
Pada  saat  ini  dalam  pemberian  upah  kepada  buruh/pekerja  yang  menjadi  dasar  patokan  dalam pemberian upah telah diperbarui dari yang sebelumnya undang-undang ketenagakerjaan No 13 tahun 2003, sekarang telah berlaku peraturan mengenai pengupahan yang tertuang dalam undang-undang cipta kerja (UU Ciptaker/  Omnibuslaw).  Sistem  pengupahan  pada  saat  ini  telah  berbeda  dengan  yang  sebelumnya,  ada beberapa  perbedaan  dalam  sistem  pengupahan  setelah  diberlaukannya  undang-undang  ciptaker.  Isi  dalam undang-undang  ciptaker  ada  yan  ditambah  dan  ada  yang  dikurangi  pada  peraturan  sebelumny,  ada  banyak penambahan poin-poin di undang-undang ciptaker khususunya dalam poin pengupahan.
Dilihat dari poin-poin yang ditambah, dirubah dan dihapuskan beberapa bagian tentunya dengan ini kita  dapat  memberikan  tanggapan  terkait  perbandingan  antara  undanag-undang  ketenagakerjaan  dengan undang-undang  cipta  kerja.  Bagaiman  terhapat  implementasi  yang  terjadi  pada  saat  ini,  apakah  dengan adanya poin-poin dalam undang-undnag ciptaker mampu memberikan keuntungan bagai kedua belah pihak atau bahkan sebaliknya salaha satu pihak yang diuntungkan dan satunya lagi dirugikan. adanya pengabdian ini  untuk  mengetahui  bagaimana  dampak  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  sebagai  buruh  terghadap pemberlakuan  upah  yang  telah  ditetapkan  dalam  upaya  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  terutama kaum buruh.

## II. MASALAH
Dilihat  dari  poin-poin  yang  ditambah,  dirubah  dan  dihapuskan  beberapa  bagian  tentunya  dengan  ini  kita dapat memberikan tanggapan terkait perbandingan antara undanag-undang ketenagakerjaan dengan undang- undang  cipta  kerja.  Bagaiman  terhapat  implementasi  yang  terjadi  pada  saat  ini.  Dapat  dirumuskan permasalahan  yang  hendak  diteliti  yaitu  apakah  dengan  adanya  poin-poin  dalam  undang-undnag  ciptaker mampu  memberikan  keuntungan  bagai  kedua  belah  pihak  atau  bahkan  sebaliknya  salaha  satu  pihak  yang diuntungkan  dan  satunya  lagi  dirugikan.  Lokasi  pengabdian  mengenai  analisi  pengupahan  terhadap  para buruh terletak di PT. Sumber Izumi Mas Perkasa.
Gambar 1. Lokasi pengabdian di PT Sumber Izumi Mas Perkasa

## III. METODE
Pengabdian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenalogi deskriptif. Kemudian untuk mendapatkan data Penelitian kualitatif ini yang digunakan adalah jenis penelitian yang  tidak  bergantung  pada  teknik  kuantifikasi,  perhitungan  statistik,  atau  teknik  lain  yang  menggunakan ukuran  numerik  untuk  sampai  pada  kesimpulannya  (Fitrah  and  Luthfiyah  2017).  Sukmadinata  mengatakan penelitian  deskriptif  adalah  suatu  metode  penelitian  yang  dimaksudkan  untuk  mendeskripsikan  fenomena- fenomena  yang  terjadi  saat  ini  atau  di  masa  lalu  (Fitrah  and  Luthfiyah  2017).  Hasil  penelitian  ini  hanya
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No 1, 2023 |pp: 5-12| DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1. 2208
berupa  kata-kata,  kutipan-kutipan  dan  gambar  untuk  menggambarkan  hasil  penelitian.  Adapun  tahapan dalam menyelesaikan pengabdian ini yaitu
1. Mengumpulkan data melalui media massa terhadap permasalahan yang diteliti
2. Mengirim surat izin penelitian kemudian membuat janji temu.
3. Setelah ditentukan jadwal pertemuan, mulai membahas mengenai permasalah yang diteliti.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
PT  Sumber  Izumi  Mas  Perkasa  merupakan  salah  satu  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  air mineral  kemasan.  Perusahaan  ini  beralamat  di  JL.  Lengkuas  Indah  KM  20,  Bintan,  Kepulauan  Riau. Perusahaan  ini  telah  berdiri  sejak  Oktober  1999  dan  mempekerjakan  mayoritas  masyarakat  sekitar  lokasi perusahaan sebagai karyawan.  Perusahaan ini mengedepankan prinsip kekeluargaan dalam memperlakukan para  karyawan  nya.  Hal  ini  mengingat  mayoritas  karyawan  ialah  masyarakat  sekitar  lokasi  perusahaan. Keberadaan perusahaan ini membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Pada awalnya sebelum PT Sumber Izumi Mas Perkasa berdiri, masyarakat sekitar kesulitan mencari pekerjaan.
Dalam  menjalankan  Undang  –  Undang  Cipta  Kerja,  PT  Sumber  Izumi  Mas  Perkasa  sebenarnya belum sepenuhnya menjalankan yang disebutkan di dalam Undang  – Undang tersebut. Hal ini bukan tanpa alasan, pihak PT Sumber Izumi Mas Perkasa menyampaikan bahwa pihaknya masih perlu melakukan kajian terkait Undang – Undang ini sebelum diterapkan di dalam perusahaan mengingat Undang – Undang ini baru saja  disahkan  menjadi  Undang  –  Undang.  Pihak  perusahaan  harus  memperhatikan  kondisi  para  karyawan dan melihat cara penyesuaian dari penerapan UU ini.
Terkait sistem pengupahan, PT Sumber Izumi Mas Perkasa mengikuti UMK Kabupaten Bintan dan mengikuti Undang – Undang Cipta Kerja. Selain itu, bagi para pekerja juga mendapatkan upah yang sesuai dan  gaji  tambahan  bagi  karyawan  yang  bekerja  lembur.  PT  Sumber  Izumi  Mas  Perkasa  juga  telah memberikan jaminan sosial kepada para karyawannya sesuai dengan amanat Undang – Undang Cipta Kerja. Berdasarkan yang menjadi pembasahan tulisan ini, dampak yang ditimbulkan setelah adanya perubahan yang sebelumnya menggunakan  Undang-Undang  Ketenagakerjaan menjadi  Undang-Undang  Cipta  Kerja  saat  ini memiliki dampak positif bagi karyawan PT Sumber Izumi Mas Perkasa terutama dalam hal pengupahan dan jaminan sosial yang diberikan. Di PT Sumber Izumi Mas Perkasa menjalankan kontrak karyawan selama 5 tahun lamanya baru kemudian diperpanjang. Di perusahaan ini juga setelah di tetapkan UU Cipta Kerja, yang baru di jalankan hanya persoalan kontrak antara perusahaan dan karyawan. Hal ini terjadi karena seperti yang sudah  penulis  sampaikan  di  awal  bahwasanya  rasa  kekeluargaan  antara  perusahaan  dan  karyawan  di  PT Sumber  Izumi  Mas  Perkasa  masih  sangat  kuat.  Untuk  mengikuti  UU  Cipta  Kerja  perlu  pertimbangandan perencanaan  yang  matang.  Terkait  kedua  UU  ini,  karyawan  PT  Sumber  Izumi  Mas  Perkasa  belum  merasa perbedaan ataupun kendala dan hambatan selama mereka bekerja di PT Sumber Izumi Mas Perkasa.
Undang  –  Undang  Cipta  Kerja  mengubah  sedikitnya  9  ketentuan  yang  diatur  dalam  UU Ketenagakerjaan.  Pertama,  pelatihan  kerja,  Fasilitas  pelatihan  kejuruan  swasta  diwajibkan  oleh  UU Ketenagakerjaan untuk mendaftar atau mengajukan permohonan izin dari dinas tenaga kerja kabupaten/kota. Klausul ini sebagian besar tidak diubah oleh UU Cipta Kerja, yang hanya menambahkan persyaratan untuk mematuhi izin usaha yang diberikan oleh pemerintah federal jika melibatkan modal asing.
Kedua,  penempatan  tenaga  kerja.  Menteri  Tenaga  Kerja  atau  pejabat  yang  ditunjuk  dapat memberikan  izin  kepada  lembaga  swasta  untuk  berbadan  hukum,  dan  UU  Ketenagakerjaan  mengatur aplikasi  penempatan  tenaga  kerja  baik  untuk  entitas  pemerintah  maupun  swasta.  Undang  -  Undang Ketenagakerjaan  memperjelas  bahwa  agen  tenaga  kerja  swasta  harus  mematuhi  pedoman,  peraturan, kebijakan, dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk mendapatkan izin usaha.
Ketiga, penggunaan tenaga kerja asing (TKA). Pemberi kerja yang mempekerjakan warga negara asing  harus  mendapatkan  izin  tertulis  di  bawah  UU  Ketenagakerjaan.  Pemberi  kerja  yang  mempekerjakan warga  negara  asing  sekarang  diwajibkan  oleh  UU  Cipta  Kerja  untuk  memiliki  rencana  penggunaan  tenaga kerja  asing  (RPTKA)  yang  disetujui  oleh  pemerintah  pusat.  Direktur  dan  komisaris  yang  memiliki kepemilikan saham tertentu, pekerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja untuk kegiatan produksi yang terhenti  karena  keadaan  darurat,  karyawan  kedutaan  dan  konsulat  asing,  program  pelatihan  kejuruan, perusahaan  pemula  berbasis  teknologi,  kunjungan  bisnis,  dan  proyek  penelitian  yang  bersifat  sementara, semuanya dikecualikan dari RPTKA.
Keempat, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Jika terjadi pelanggaran terkait sifat pekerjaan, jangka  waktu,  atau  perpanjangan  atau  pembaharuan  PKWT,  Undang  -  Undang  Ketenagakerjaan  mengatur
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No 1, 2023 |pp: 5-12| DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1. 2208
sanksi  berupa  pengubahan  PKWT  menjadi  PKWTT.  Hanya  dalam  kasus-kasus  pelanggaran  yang berhubungan  dengan  pekerjaan,  PKWT  dapat  diubah  menjadi  PKWTT  di  bawah  Undang  -  Undang Ketenagakerjaan. PKWT ditentukan oleh dua faktor: jumlah waktu atau penyelesaian tugas tertentu. Dalam mekanisme  PKWT,  masa  percobaan  dilarang  oleh  Undang  -  Undang  Ketenagakerjaan.  Undang  -  Undang Cipta  Kerja  juga  mengatur  hal  ini,  dan  menekankan  bahwa  masa  kerja  tetap  dihitung  meskipun  masa percobaan  tidak  berlaku.  Aspek  baru  yang  diatur  dalam  Undang  -  Undang  Cipta  Kerja  adalah  adanya kompensasi bagi pekerja setelah PKWT selesai atau menyelesaikan tugas tertentu.
Kelima,  alih  daya  (outosurcing).  Sejumlah  ketentuan  terkait  outsourcing  dari  Undang  -  Undang Ketenagakerjaan-yaitu  yang  berkaitan  dengan  kontrak  kerja  dan  penyedia  jasa  pekerja-dihapuskan  oleh Undang  -  Undang  Cipta  Kerja.  Undang  -  Undang  Cipta  Kerja memperketat  peraturan mengenai  kewajiban perusahaan  outsourcing  untuk  melindungi  upah,  kesejahteraan,  kondisi  kerja,  dan  hak-hak  pekerja  untuk menyampaikan keluhan. Putusan Mahkamah Konstitusi, yang secara efektif mengalihkan perlindungan hak- hak  pekerja  jika  terjadi  perubahan  bisnis  alih  daya  dan  selama  tujuan  pekerjaan  tetap  ada,  diadopsi  oleh ketentuan-ketentuan alih daya Undang - Undang Cipta Kerja.
Keenam,  waktu  kerja,  waktu  istirahat,  dan  cuti.  Perubahan  yang  paling  terlihat  dari  Undang  - Undang Cipta Kerja adalah peningkatan jam kerja lembur dari maksimum tiga jam per hari dan empat belas jam per minggu menjadi empat jam per hari dan delapan belas jam per minggu. Istirahat panjang tidak diatur dalam  UU  Cipta  Kerja,  namun  diatur  dalam  perjanjian  kerja  bersama,  perjanjian  kerja,  dan  kebijakan perusahaan.
Ketujuh,  upah.  Upah  minimum  sektoral  dihapuskan  oleh  UU  Cipta  Kerja,  meskipun  upah minimum  provinsi  dan  kabupaten/kota  masih  diatur  oleh  UU  tersebut.  Selain  itu,  UU  Cipta  Kerja menyatakan  bahwa  gaji  minimum  untuk  perusahaan  kecil  dan  mikro  harus  disepakati  oleh  pengusaha  dan karyawan.  Sehubungan  dengan  struktur  dan  skala  upah,  UU  Cipta  Kerja  menetapkan  bahwa  perusahaan harus  membuat  struktur  dan  skala  upah  di  dalam  organisasi  dan  secara  berkala  meninjau  upah,  dengan mempertimbangkan produktivitas dan kemampuan perusahaan.
Delapan,  PHK.  PHK  hanya  dapat  dilakukan  setelah  mendapatkan  putusan  dari  lembaga penyelesaian  hubungan  industrial,  menurut  UU  Ketenagakerjaan.  Namun,  menurut  UU  Cipta  Kerja, perusahaan  harus  memberi  tahu  karyawan  dan/atau  serikat  pekerja  tentang  rencana  dan  alasan  PHK.  PHK dapat  dilanjutkan  jika  karyawan  tidak  keberatan  dengan  pemberitahuan  tersebut.  Namun,  jika  karyawan menolak, maka pembicaraan bipartit akan dilakukan, dan jika penyelesaian tidak dapat dicapai, maka proses penyelesaian  perselisihan  perburuhan  akan  dilanjutkan.  Penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  adalah salah satu alasan baru untuk PHK yang diatur oleh Undang-Undang Cipta Kerja (PKPU).
Sejak  ditetapkan  oleh  pemerintah  pada  tanggal  31  Maret  2023,  Undang  –  Undang  (UU)  Cipta  Kerja  ini menuai  penolakan  oleh  kalangan  buruh.  Sebagian  besar  penolakan  terhadap  UU  Cipta  Kerja  disebabkan kekhawatiran bahwa regulasi tersebut dapat berpotensi merugikan hak-hak pekerja dan buruh di Indonesia. Berikut beberapa aspek menarik perhatian para pekerja dan buruh (Huzair 2023):
1. Penghapusan Cuti Bersama
Dalam UU Cipta Kerja, cuti bersama yang biasanya diberikan pada  hari-hari besar keagamaan atau nasional dihapuskan, sehingga dapat mengurangi waktu istirahat bagi para pekerja.
2. Fleksibilitas Kerja
UU Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi pengusaha untuk menerapkan fleksibilitas jam kerja, yang berpotensi mengurangi waktu istirahat atau waktu libur bagi para pekerja.
3. Perubahan Upah Minimum
Regulasi  ini  memberikan  wewenang  kepada  pemerintah  daerah  untuk  menetapkan  besaran  upah minimum,  sehingga  dapat  mengurangi  standar  upah  minimum  nasional  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.
4. Outsourcing
UU  Cipta  Kerja  mengizinkan  pengusaha  untuk  melakukan  outsourcing  atau  memperoleh  tenaga kerja  dari  perusahaan  lain,  yang  berpotensi  mengurangi  hak-hak  para  pekerja  dan  buruh,  seperti tunjangan dan jaminan sosial.
5. Dampak Lingkungan
UU  Cipta  Kerja  dianggap  dapat  berdampak  buruk  pada  lingkungan  karena  memberikan kelonggaran dalam izin lingkungan untuk sektor industri tertentu.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No 1, 2023 |pp: 5-12| DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1. 2208
Oleh  karena  itu,  banyak  kalangan  pekerja  dan  buruh  menolak  UU  Cipta  Kerja  karena  mereka  meyakini bahwa  undang-undang  tersebut  dapat  mengorbankan  hak-hak  mereka  demi  kepentingan  pengusaha  dan pemerintah.

## V. KESIMPULAN
Keberadaan  Undang  –  Undang  Cipta  Kerja  telah  mengubah  delapan  (8)  ketentuan  yang sebelumnya  telah  diatur  dalam  Undang  –  Undang  Ketenagakerjaan  sebagai  berikut:  Pelatihan  kerja, Penempatan  tenaga  kerja,  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  (TKA),  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu (PKWT),  Alihdaya,  Waktu  kerja,  Upah  dan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK).  PT  Izumi  Mas  Perkasa belum sepenuhnya menjalankan poin – poin yang tercantum di dalam Undang – Undang Cipta Kerja tersebut kecuali menerapkan sistem pengupahan dan penyediaan jaminan sosial bagi para karyawan. Pihak PT Izumi Mas  Perkasa  masih  melakukan  kajian  terkait  Undang  –  Undang  Cipta  Kerja  ini  untuk  dapat  disesuaikan dengan  kondisi  Perusahaan.  Dalam  pandangan  kedepannya  diharapkan  kajian  ini  akan  segera  tuntas  dan memberikan peluang yang besar bagi masyarakat terutama dalam hal kesejahteraan para buruh.

## UCAPAN TERIMA KASIH ( jika ada )
Disini  penulis menucapkan terimakasih  kepada anggota yang telah selesai dalam penelitian sehinga tulisan ini  telah  selesai,  dan  ucapan  terimakasih  kepada  HRD  PT  Izumi  Mas  Perkasa  yang  telah  membantu  kami dalam mendapatkan data penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Afzalurrahman. 2000. Muhammad Sebagai Pedagang. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy. AH, Zulkarnaen. 2016. “Jurnal Mimbar Justitia.” Jurnal Hukum Mimbar Justitia 2(2):765–84. Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). III. Jakarta: Balai Pustaka.
Fitrah,  Muh,  and  Luthfiyah.  2017.  Metodologi  Penelitian  Penelitian  Kualitatif,  Tindakan  Kelas  &  Studi Kasus. edited by Ruslan and M. M. Effendi.
Huzair, Ibnu. 2023. “Alasan Kenapa UU Cipta Kerja Menuai Kontroversi Dan Penolakan.” RakyatSulsel.Co. Retrieved  November  22,  2023  (https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2023/04/06/alasan-kenapa-uu-cipta- kerja-menuai-kontroversi-dan-penolakan/).
Imawanto. 2022. “Perbandingan Undang-Undang Cipta Kerja.” 1(4).
Kadarmo,  Siwi  Ultima.  2001.  Koordinasi  Dan  Hubungan  Kerja.  Jakarta:  Lembaga  Administrasi  Negara- Republik Indonesia.
Ningsih,  Wahyu,  and  Fatima  Abdullah.  2021.  “Analisis  Perbedaan  Pencari  Kerja  Dan  Lowongan  Kerja Sebelum  Dan  Pada  Saat  Pandemi  Covid-19  Di  Kota  Malang.” Journal  of  Regional  Economics Indonesia 2(1):42–56. doi: 10.26905/jrei.v2i1.6181.
Nuraini,  Putri.  2018.  “Sistem  Pengupahan  Buruh  Bongkar  Muat  Di  Pelabuhan  Wira  Indah  Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam.” 1(1):39–52.
Riza,  Jawahir  Gustav  &  Wedhaswary,  Inggried  Dwi.  2020.  “Jejak  Omnibus  Law:  Dari  Pidato  Pelantikan Jokowi Hingga Polemik RUU Cipta Kerja.” Kompas.Com.
Setiyawan, Erlangga Bagus, Maldini. Samdy, and Imam Budi Santoso. 2021. “University of Singaperbangsa Karawang.” VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum 7(2):59–69.
Sumarsono, Sonny. 2009. Teori Dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Thea, Ady. 2021. “Ada 9 Perubahan UU Ketenagakerjaan Lewat UU Cipta Kerja.” Hukum Online.Com. Tim CNN. 2023. “Perppu Ciptaker Gantikan Beberapa Pasal Di 4 UU Soal Ketenagakerjaan.” Web CNN.
Winson,  Patrick,  Salim  John,  Michael  Hizkia,  Fakultas  Hukum,  and  Universitas  Tarumanagara. 2023.  “Pengaruh  Undang  Undang  Cipta  Kerja  Terhadap  Pemenuhan  Upah  Minimum  Pekerja.” 7(2):1599–1606.