## Resensi Buku

## DEMOKRASI DAN SENTIMENTALITAS
Dari “Bangsa Setan-setan”, Radikalisme Agama sampai Post-Sekularisme
Judul Buku  : Demokrasi dan Sentimentalitas—Dari
“Bangsa Setan-setan”, Radikalisme Agama sampai Post-Sekularisme Bahasa : Indonesia Penulis :  F. Budi Hardiman ISBN :  978-979-21-5525-9 Terbit :  2018 (Cetakan Pertama) Dimensi :  153 x 229 mm Tebal :  304 halaman Penerbit :  PT. Kanisius
Peresensi  :  Paulus Eko Kristianto *

## PENDAHULUAN
F. Budi Hardiman menyadari bahwa judul buku ini (Demokrasi dan Sentimentalitas) mengandung kontradisi (hlm. 9). Hal ini diandaikan bahwa demokrasi tidak dapat dirukunkan dengan sentimentalitas karena dasarnya adalah penalaran publik. Dalam konteks buku ini, sentimentalitas bersifat peyoratif. Sentimentalitas digambarkan masuk ke dalam problem demokrasi sebagai “rasa persekutuan” yang mengancam keadilan dalam prosedur demokrasi (hlm. 9). Sentimentalitas di sini menunjuk identitas-identitas kolektif (agama, suku, ras, golongan, dan kategori kolektif lainnya) yang dapat menjadi sumber rasa persekutuan dan berpotensi mencederai netralitas prosedur demokrasi. Upaya ini cenderung diwujudkan berupa
* Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta. Email: paulusekokristianto@gmail.com
© PAULUS EKO KRISTIANTO   |   DOI: 10.21460/gema.2019.42.493 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## RESENSI: DEMOKRASI DAN SENTIMENTALITAS: DARI “BANGSA SETAN-SETAN”, RADIKALISME AGAMA SAMPAI POST-SEKULARISME
prasangka-prasangka, stigmatisasi, diskriminasi, pengadilan massa, primordialisme, dan ujaran kebencian.
Negara demokratis mengalami gangguan dari dalam. Gangguan ini berangkat dari identitas kolektif. Salah satu suara gangguan ini menyatakan sistem negara hukum demokratis yang ada sekarang berciri sekular dan tidak sesuai dengan doktrin agama, contohnya hukum syariah. Dalam aksinya, identitas kolektif turut memakai berbagai fasilitas demokrasi, di antaranya sistem elektoral, prosedur hukum, dan sistem peradilan. Penggunaan ini dilakukan untuk melancarkan agenda-agenda politis mereka yang bersifat anti-demokratis. Tidak hanya itu, mereka juga berdemonstrasi untuk menuntut solusi demokratis, tetapi jauh dari tujuan- tujuan masyarakat madani ( civil society ) dalam demokrasi. Pada konteks ini, solusi demokratis yang dimaksud menunjuk pada tujuan untuk mengakhiri demokrasi.
Demokrasi seharusnya mengatasi sentimentalitas melalui demokratisasi. Indikator kesuksesan demokratisasi yaitu bertumbuhnya penalaran publik dan berkurangnya sentimentalitas, seperti pemakaian isu suku, ras, agama dalam proses demokratis (hlm. 14). Penalaran ini dilandasi alasan yang terbuka terhadap perbedaan pendapat, kritik, dan revisi.  Hal ini terjadi karena rasionalitas tidak menetapkan kebenaran sebelum membuktikan, melainkan mencarinya dengan membuktikan. Di politik modern, sentimentalitas dibatasi sampai minimum. Dalam hal ini, birokrasi merupakan kategori modern yang mewakili rasionalitas kekuasaan. Birokrat seharusnya tidak melakukan politik, melainkan administrasi yang tidak memihak karena birokrasi harus melayani semua pihak dan tidak mengistimewakan salah satu pihak.
F. Budi Hardiman mengingatkan demokrasi bukan sekadar format kosong yang dapat diisi dengan apa saja, melainkan sudah mengandung isi normatif yang diproteksi dengan hak- hak asasi manusia dan dilandasi dengan toleransi serta kebebasan (hlm. 21). Instrumentalisasi agama sejak awal tidak hanya dapat melukai demokrasi dan merendahkan martabat manusia, melainkan juga menodai sakralitas agama itu sendiri. Oleh karenanya, kita dapat menemukan adanya ambivalensi antara rasionalitas dan sentimentalitas yang berwajah ganda. Namun, agama juga memiliki kekuatan yang dapat mengantar warga negara pada nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Hal itu berarti kekuatan normatif agama memotivasi perjuangan tanpa kekerasan untuk menegakkan keadilan dan hak-hak warga.
Demokrasi dan sentimentalitas dapat dikatakan merupakan status quaestionis ulasan dalam buku ini. Logika yang dipakai untuk mendasari kategorisasi tersebut yaitu persoalan agama di dalam demokrasi. Pada konteks ini, agama tidak hanya dipahami sekadar dunia dan
akhirat, melainkan dimensi sosial politisnya. Menurut Budi Hardiman, jika membahas dimensi sosial-politis agama, kita akan menemukan tiga gagasan besar, yaitu: (1) agama atau sentimen- sentimen agama dipandang sebagai hal yang mengganggu netralitas prosedur demokratis; (2) agama bukan sekadar mengganggu netralitas prosedur, melainkan juga mengancam demokrasi pluralistis  karena  dipakai  sebagai  alat  justiﬁ kasi  oleh  kelompok-kelompok  radikal  untuk melakukan aksi-aksi intoleran dan destruktif; (3) agama bukan ancaman bagi demokrasi, melainkan justru dianggap membawa potensi kebenaran dan ditantang untuk berkontribusi dalam demokrasi, sebagaimana melalui terminologi post-sekularisme. Ketiga gagasan besar tersebut telah dikemas Budi Hardiman melalui tiga bagian dalam buku ini: yaitu: (1) agama dan penalaran publik; (2) agama dan radikalisme; dan (3) post-sekularisme dan peran publik agama.

## AGAMA DAN PENALARAN PUBLIK
Bagian ini menjelaskan salah satu cara menggambarkan prosedur rasional yang ditujukan untuk mengatasi sentimentalitas dalam berdemokrasi dengan meminjam pemikiran Immanuel Kant dengan ilustrasi bangsa-bangsa setan. Penyebutan bangsa-bangsa setan tidak dimaksudkan Hardiman secara sinisme terhadap kelompok tertentu, melainkan sebuah ilustrasi tentang sosok manusia pragmatis dalam politik modern (hlm. 28). Secara detail, Hardiman menjelaskannya dalam enam bab. Bab 1 dan 5 menggambarkan hubungan ilustrasi bangsa-bangsa setan dengan asas netralitas dalam demokrasi liberal. Bahasan netralitas ini mengajarkan kita bagaimana kita dapat belajar dari sekularisasi Barat tentang asas tersebut. Selain kita dapat belajar terhadapnya, Hardiman juga menunjukkan kritik terhadapnya dengan menunjukkan pentingnya keterlibatan agama dan kebudayaan dalam demokrasi. Hal ini diuraikan detail pada bab 2. Bahkan, keterlibatan ini ternyata juga membentuk identitas kultural warga negara sebagaimana terurai pada bab 3. Dengan menggunakan narasi Pilkada Jakarta pada tahun 2016, Hardiman melihatnya sebagai sarana menguji asas netralitas tersebut di konteks Indonesia sebagai negeri multikultural sebagaimana diuraikan pada bab 4. Tilikan atas situasi tersebut, Hardiman menawarkan timbangan terhadapnya melalui empat model yang dapat memetakan hubungan antara penalaran publik, identitas warga negara, dan keadilan politis dalam demokrasi pluralistis sebagaimana terurai pada bab 6.
RESENSI: DEMOKRASI DAN SENTIMENTALITAS: DARI “BANGSA SETAN-SETAN”, RADIKALISME AGAMA SAMPAI POST-SEKULARISME

## AGAMA DAN RADIKALISME
Bagian ini memuat analisis-analisis tentang hubungan antara agama dan pemakaian sentimen untuk memicu aksi-aksi kekerasan (hlm. 29). Dalam proses penguraiannya, fenomena radikalisasi ditinjau dari beberapa pendekatan di antaranya etis (bab 7 dan 8), sosiologis, psikologis, teologis (bab 9), dan epistemologis (bab 10). Dalam aksinya, radikalisasi dimungkinkan berkelindan dengan kebangkitan populisme kanan (bab 11). Bagian ini kemudian ditutup dengan uraian tinjauan normatif mengenai keberanian sipil ( civil courage ) yang diharapkan dapat membantu untuk membatasi pemakaian kekerasan juga dengan berbagai alasan religius (bab 12). Memupuk keberanian sipil ( civil courage ) berarti menumbuhkan keinginan mereka yang berada di sisi kiri untuk beralih ke sisi kanan dengan mengasah empati, keberpihakan kepada yang lemah, meningkatan tanggung jawab moral dan rasa keadilan (hlm. 167). Perpindahan posisi itu tentu tidak mudah karena keberanian sipil ( civil courage ) merupakan tindakan yang penuh risiko dan hasilnya tidak pasti, namun warga yang memilikinya lebih digerakkan oleh perintah suara hatinya daripada memikirkan kepastian hasilnya (hlm. 167).

## POST-SEKULARISME DAN PERAN PUBLIK AGAMA
Dengan nuansa kembali pada prosedur demokrasi, bagian ini mencoba menghimpun bahasan- bahasan tentang peran publik agama dalam demokrasi. Gagasan ini dibangun atas asumsi bahwa agama merupakan kekuatan demokratisasi yang sangat menentukan sehingga demokrasi yang baik tidak mungkin tumbuh tanpa melibatkan agama (hlm. 29). Bagian ini dapat dikatakan merupakan sebuah aﬁ rmasi atas peran publik agama yang dibahas dalam ﬁ lsafat politis akhir- akhir ini dengan topik post-sekularisme (bab 13 dan 14). Gagasan dua ﬁ lsuf yang menjadi fokus Hardiman ketika menjelaskan topik tersebut yaitu Habermas (bab 15) dan Nurcholish Madjid (bab 16). Diskusi bahasan topik-topik tersebut mengerucut pada persoalan demokrasi dan toleransi agama (bab 17). Kemudian, bagian ini ditutup dengan sebuah telaah mengenai upaya Habermas untuk menunjukkan bagaimana para ﬁ lsuf modern (Kant, Hegel, dan Kierkegaard) membawa agama ke forum nalar agar warisan iman Kristen tersebut dapat dipahami oleh publik yang majemuk, contohnya bahasan bagaimana mengambil sikap epistemis di dalam masyarakat post-sekular (bab 18).

## PENUTUP
Demokrasi bukanlah hampa yang dapat dikendarai ke mana saja. Di dalamnya terkandung asas-asas dan batasan-batasan yang ditopang oleh hak-hak asasi manusia, contohnya proteksi atas kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan kemajemukan. John W. de Gruchy (2006: 8) menunjukkan hubungan antara agama Kristen dan demokrasi bersifat ambigu dalam sebagian besar sejarahnya. Hal tersebut tercermin dalam kecenderungan yang berlainan dalam gerakan Kristiani (konservatif, reformis, radikal) dan kecenderungan dalam evolusi demokrasi (liberalis dan sosialis). Bagaimanapun, kekristenan Barat telah memberi sumbangsih bagi terbentuknya visi demokrasi melalui kesaksiannya atas amanat nabi-nabi Yahudi kendatipun bersifat ambigu dan terlalu berkompromi. Partisipasi gereja kerap kali ambivalen dan bahkan dalam beberapa hal sekarang ini gereja lebih menghambat ketimbang memungkinkan pembebasan dan demokratisasi. Akan tetapi, menyesatkan pula bila para pengamat politik mengabaikan sampai sejauh mana gereja dan kelompok-kelompok gerejawi memberi sumbangsih bagi pergulatan demi demokrasi dan perubahan, baik yang dilakukan karena antipasti ideologis maupun karena gereja dan kelompok-kelompok gerejawi itu tidak mencakupkan persoalan-persoalan semacam itu ke dalam bidangnya (Gruchy, 2006: 8). Keterlibatan gereja dalam pergulatan demi demokrasi pada paro kedua abad ke-20 ini memperlihatkan bahwa di banyak tempat gereja sebetulnya sudah tidak dapat dipisahkan dalam proses peralihan (Gruchy, 2006: 11). Namun, apakah ini melulu soal manfaat pragmatis dan mungkin kebijaksanaan gerejawi, atau ini sesuatu yang berakar secara lebih mendalam pada keyakinan teologi? Pertanyaan ini dapat menjadi modal dasar untuk menelusuri buku Demokrasi dan Sentimentalitas dengan konteks yang lebih luas masa kini, di era post-sekularitas. Buku Demokrasi dan Sentimentalitas menyajikan gagasan yang aktual dan tajam sehingga memperluas cakrawala berpikir dan reﬂ eksi kita. Dengan kata lain, buku ini dapat dikatakan masuk dalam daftar rekomendasi bacaan bermutu. Namun, ketika pembaca hendak menelusurinya, buku ini dapat dikatakan mengandaikan pembaca sudah memiliki pemahaman yang komprehensif terlebih dahulu seputar konteks demokrasi dan masyarakat post-sekularitas. Bila pembaca belum memiliki kepekaan pemahaman ini, mereka dapat menjadi salah arah dan kesulitan dalam menafsirkan maksud penulis.
RESENSI: DEMOKRASI DAN SENTIMENTALITAS: DARI “BANGSA SETAN-SETAN”, RADIKALISME AGAMA SAMPAI POST-SEKULARISME

## DAFTAR PUSTAKA
De Gruchy, John W. 2006. Agama Kristen dan Demokrasi, Jakarta: BPK Gunung Mulia.