Bimbingan Teknis (BIMTEK) Inovasi Pelayanan Publik Bagi Pemerintah Desa/Kelurahan di Kantor Kelurahan Fontein Kota Kupang
Indriyati 1*) , Fransiska D. Setyaningsih 2) , Yohanes K. Ethelbert 3)
Program Studi Administrasi Publik, Universitas Katolik Widya Mandira 1),3)
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Katolik Widya Mandira 2)
Email: banoindriyati@gmail.com 1*) ; fransiskadesiana04@gmail.com 2) ; ethgatus@unwira.ac.id 3) Dikirim: 20, 11, 2023 Direvisi: 08, 02, 2024 Diterbitkan: 29, 02, 2024

## Abstrak
Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Inovasi Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Fontein- Kota Kupang, adalah bagian program inkubasi inovasi pelayanan publik Provinsi NTT dalam rangka peningkatan  kualitas  pelayanan  publik.    Metode  pelaksanaan  dilakukan  dengan  survey  awal,  dept interview, paparan materi, diskusi dan pendmpingan. Hasil pelaksanaan Bimtek menunjukan masalah mendasar  dalam  menciptakan  inovasi  pelayanan  publik  di  Kantor  Kelurahan  Fontein  Kota  Kupang, yaitu masih rendahnya ketrampilan berbasis teknologi informasi pada pegawai dan pimpinan Kantor Lurah.  Hal ini cukup krusial mengingat beberapa pola pelayanan administrasi desa/kelurahan saat ini mulai  menggunakan  inovasi  berbasis  aplikasi.  Sehingga  kegiatan  Bimtek  perlu  diteruskan  dengan pendampingan untuk dapat terus diikuti progress pengetahuan maupun ketrampilan para aparat Kantor Lurah.    Dan  secara  keseluruhan  kegiatan,  dapat  disimpulkan  bahwa  kegiatan  bimtek  inovasi pelayanan  publik  perlu  dilakukan  dalam  meningkatkan  ketrampilan  dan  pengetahuan  aparat desa/kelurahan  guna  meningkatkan  kualitas  pelayanan  administrasi  desa/kelurahan.  Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan terapan dari hasil penelitian inovasi pelayanan publik dengan  judul  “Garugiwa  In  Line”  a  Portrait  of  The  Success  of  Local  Wisdom  Based  Population Administration Service Innovation In Ende District, pada Tahun 2023.
Kata Kunci: Bimtek, Inovasi, Pelayanan Publik

## Abstract
The Public Service Innovation Technical Guidance activity at the Fontein Subdistrict Office-Kupang City,  is  part  of  the  NTT  Province  public  service  innovation  incubation  program  in  the  context  of improving the quality of public services. The implementation methods is carried out using an initial survey,  in-deph  interview,  material  presentation  discusion  and  mentoring.    The  result  of  the implementation of Bimtek show that the basic thing in creating public service innovation at the fontein subdistrict office, Kupang City, is that there is still a low level of imformation technology based, skill among  employess  and  leader  of  the  lurah  office.    This  is  quite  crusial  considering  that  several village/subdistrict  administration  service  patern  are  currenly  starting  to  use  aplication-based innovation.  So bimtek activities need to be continue with assistence to continue to follow the progress of  knowladge  and  skill  of  the  head  of  village  office  oficial.    And  as  a  whole  activity,  it  can  be concluded  the  public  service  innovation  technical  guidance  activities  need  to  be  carried  out  to improve  the  skill  and  knowladge  of  village/subdistrict  officials  in  order  to  improve  the  quality  of village/subdistrict  administrative  service.  This  community  service  activity  is  an  application  of  the
results of public service innovation research entitled "Garugiwa In Line" a Portrait of The Success of Local Wisdom Based Population Administration Service Innovation In Ende District, in 2023.

## Keywords: Bimtek,Innovation, Public Service

## PENDAHULUAN
Perhatian  terhadap  inovasi  dalam  pelayanan  publik  terus  menjadi  semakin  penting dalam tata kelola pemerintahan, hal ini bertujuan meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan  publik.  Sebagaimana  komitmen  serius  dari  pemerintah  pusat  yang  melakukan pembenahan  tata  kelola  pemerintahan  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Presiden  (PP) Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang menjadi landasan  bagi  Kementrian/Lembaga,  Pemerintah  Daerah,  BUMN  dan  BUMD  dalam melakukan  reformasi  birokrasi  dalam  rangka  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang baik (Pratama, 2013). Maka guna mendukung kebijakan tersebut,  Kemenpan-RB juga telah menerbitkan  Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  (PAN-RB)  No.  15  Tahun  2008  tentang  Pedoman  Umum  Reformasi  Birokrasi, untuk  menunjukkan  keseriusan  pemerintah  dalam  langkah  awal  terhadap  penyelenggaraan pemerintah  yang  bersih.  Selaras  dengan  komitmen  pemerintah  pusat,  komitmen  terkait reformasi birokrasi juga sampai kepada pemerintah daerah, dengan mulai menata sistem tata kelola pemerintahanya yang mampu mengedepankan kepentingan dan kepuasan masyarakat terhadap  pelayanan  publik.  Tidak  dipungkiri  penyelenggaraan  pelayanan  publik  menjadi tolak  ukur  kinerja  pemerintah.  Maka  peningkatan  pelayanan  publik (public  service) harus mendapatkan perhatian utama dari pemerintah, sebab pelayanan publik merupakan hak-hak sosial dasar dari  masyarakat berupa social rihgts ataupun fundamental rights (E.S, 2011)
Salah  satu  faktor  menstimulus  inovasi-inovasi  di  sektor  publik  pemerintah  adalah melalui  Kementrian  Pendayagunaan  Aparatur  dan  Reformasi  Publik  (PANRB)  yang  pada tahun  2014  mencanangkan  kompetisi  inovasi  pelayanan  publik  (KIPP)  di  lingkungan kementerian/lembaga/pemerintah  daerah.  Bahkan  tahun  2014  dicanangkan  sebagai  tahun inovasi  pelayanan  publik.  Hal  itu  dimaksudkan  untuk  mendorong  instansi  pusat  dan  daerah agar  dalam  melakukan  inovasi  pelayanan  publik  lebih  fokus,  terarah,  mendalam,  dan berkesinambungan.  Di  samping  itu  kompetisi  inovasi  pelayanan  publik  (KIPP)  ini  untuk melakukan evaluasi, sejauh mana upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di tanah air.  Selain  penilaian  Kementerian  PAN  dan  RB  memberikan  saran-saran  dan  rekomendasi perbaikan,  namun  tidak  lagi  semata-mata  menerapkan  hal-hal  formal,  dan  kaku  dengan aturan-aturan,  tetapi  lebih  fleksibel.  Program  kompetisi  ini  mendapat dukungan  dari  banyak pihak,  terbukti  banyaknya  instansi  pemerintah,  baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah mengikuti program ini. Dalam rangka mewujudkan inovasi publik tersebut peranan pemimpin sebagai  motor  penggerak  organisasi  sangat  diperlukan.  Oleh  karena  itu  “peningkatan kompetensi  pemimpin,  baik  level  eselon  4,  eselon  3  maupun  eselon  2  dan  eselon  1 dalam  melakukan  inovasi-inovasi  di  unit  organisasi  sangat  diperlukan”  (Robi  cahyadi Kurniawan, 2016)
Sangkala  (2013)  menyatakan  inovasi  dalam  manajemen  sektor  publik  juga  dapat didefinisikan  sebagai  pengembangan  desain  kebijakan  baru  dan  standar  operasi  baru  yang dihasilkan  oleh  organisasi  yang  ditujukan  kepada  masalah  kebijakan  publik  sebuah  inovasi
dalam administrasi publik adalah efektivitas, kreativitas, dan jawaban unik terhadap masalah baru  atau  jawaban  baru  terhadap  masalah  lama.  Sebuah  inovasi  tidaklah  harus  merupakan solusi yang sempurna atau berupa penyelesaian akhir, tetapi suatu solusi terbuka yang dapat di  transformasi  oleh  mereka  yang  mengadopsi.  Menurut  Bartos  (Sangkala,  2013),  inovasi yang  tepat  bagi  manajemen  yaitu  mengarah  kepada  perbaikan  terbaru  dalam  level  layanan baik  kuantitas  atau  kualitas  output  oleh  suatu  organisasi.    Sementara    (Prabowo  Hadi, Suwanda  Dadang,  2022)  menjelaskan  bahwa  “Inovasi  pelayanan  publik  merupakan  suatu terobosan  pelayanan  publik,  baik  yang  merupakan  gagasan/ide  kreatif  orisinal  maupun adaptasi/modifikasi  yang  dapat  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat,  secara  langsung  dan tidak  langsung”. Dua  pengertian  inovasi  diatas  pada  dasarnya  mendukung  bahwa  “Inovasi sektor publik muncul dari studi yang didominasi oleh inovasi pada sektor swasta” (Torfing J. Undersen,  L.B,.  Greve,  C,.  &  Klausen,  2020).    Maka  dari  pendapat  pemahaman  definisi inovasi menurut para ahli tersebut, inovasi pelayanan publik pada prinsipnya dapat dilakukan oleh  organisasi  manapun,  baik  dengan  menciptakan  inovasi  sendiri  maupun  dengan mereplikasi  inovasi  lain  yang  telah  berhasil  dilakukan  oleh  organisasi  yang  lain.    Maka  hal tersebut  dapat  mendorong  instansi  pemerintah  di  semua  level  untuk  dapat  menerapkan  satu model  inovasi  pelayanan  publik  yang  dapat  membantu  peningkatan  kualitas  kinerja pelayanan, sehingga tingkat kepuasan masyarakat juga akan dapat meningkat. Hasil penelitian (Djamrut,  2015)  menunjukan  bahwa  tuntutan  kepuasan  masyarakat  yang  makin  tinggi terhadap  penyelenggaraan  pelayanan  publik  juga  dapat  dipengaruhi  dari  faktor  pendidikan masyarakat  yang  lebih  baik,  sehingga  masyarakat  tersebut  lebih  paham  tentang  kualitas pelayanan publik. Sebagaimana Kelurahan Fontein sebagai instansi penyelenggara pelayanan publik bidang administrasi kelurahan/desa, yang secara geografis berada pada area perkotaan maka  masyarakat  Kelurahan  Fontein  juga  memiliki  pemahaman  kualitas  pelayanan  publik relatif lebih baik.
Berdasarkan hasil wawancara awal diketahui sebagai deskripsi beban kinerja layanan admnistrasi di Kantor Kelurahan Fontein menunjukan capaian kinerja yang belum maksimal. Hal tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:
1. Data layanan surat keterangan domisili terhitung 2018 sampai dengan 2021, diketahui total  jumlah  permohonan  selama  4  tahun  tersebut  sebesar  337  permohonan,  target layanan  sebesar  500  permohonan,  namun  realisasinya  sebanyak  317  permohonan, artinya persentase realisasi layanan surat keterangan domisili hanya 67 %.
2. Data  layanan  surat  keterangan  kelahiran  terhitung  tahun  2018  sampai  dengan  2021 diketahui total jumlah permohonan selama 4 tahun tersebut sebesar 180 permohonan, target  layanan  sebesar  350  permohonan,  namun  realisasinya  sebanyak  173 permohonan,  artinya  persentase  realisasi  layanan  surat  keterangan  domisili  hanya 49,4%.
3. Data  layanan  surat  pengantar  KTP  terhitung  tahun  2018  sampai  dengan  2021 diketahui total jumlah permohonan selama 4 tahun tersebut sebesar 346 permohonan, target  layanan  sebesar  500  permohonan,  namun  realisasinya  sebanyak  324 permohonan,  artinya  persentase  realisasi  layanan  surat  keterangan  domisili  hanya 64,8%.
Deskripsi  data  temuan  survey  awal  diatas  menunjukan,  bahwa  realisasi  layanan
administrasi  desa  di  Kantor  Kelurahan  Fontein  belum  mencapai  maksimal.  Hal  ini  dapat dianalisis pada perbedaan jumlah realisasi layanan dibandingkan dengan jumlah permohonan layanan.  Sementara  jumlah  realisasi  permohonan  layanan,  juga  masih  kurang  dari  jumlah target  layanan.    Hal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  adanya  kinerja  layanan  administrasi yang belum maksimal.  Salahsatu factor penyebabnya adalah volume beban kerja.
Dengan  volume  beban  kerja  layanan  sebagaimana  pada  deskripsi  data  awal  diatas, Kantor  Kelurahan  Fontein  belum  memiliki  satu  model  inovasi  pelayanan  publik  yang  dapat membantu  proses  layanan,  sehingga  dapat  berdampak  pada  kualitas  layanan.  Dalam Dept Interview Lurah  Fontein  menyatakan  bahwa  Kantor  Kelurahan  Fontein  membutuhkan  input pengetahuan  dari  Ketua  Pelaksana  Pengabdian,  karena  beliau  mengetahui  latar  belakang ketua baik sebagai akademisi  maupun  anggotan Tim Koordinasi Inkubasi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi  Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tertuang dalam SK  Gubernur NTT  No. 320/KEP/HK/2022  Tentang  Tim  Koordinasi  Pelaksanaan  Inkubasi  dan  Kompetisi  Inovasi Pelayanan  Publik  Provinsi  NTT  Tahun  2022.  Oleh  karena  itu  latar  belakang  inilah  yang memotivasi  tim  pelaksanan  pengabdian  masyarakat  untuk  menyelenggarakan  satu  kegiatan bimbingan teknis.

## METODE
Bimbingan  Teknis  Inovasi  Pelayanan  Publik  Bagi  Pemerintah  Tingkat  Desa/ Kelurahan”,  dilaksanakan dari bulan Oktober – Desember 2023. Kegiatan ini melibatkan seluruh  Aparat  Kelurahan  Fontein,  beberapa  masyarakat  kelurahan  fontein,  guna memberikan  input  atau  masukan  terkait  kebutuhan  layanan  administrasi  dan  non administrasi desa, tingkat kepuasan layanan administrasi  dan non administrasi desa yang diharapkan. Metode yang digunakan antara lain: ceramah, diskusi, tanya jawab, simulasi serta  pendampingan  teknis.  Keseluruhan  kegiatan  ini  akan  mengikuti  langkah-langkah sebagai berikut:
1. Tahap  survey  awal: Melakukan  input  data  awal  dan  informasi  kondisi  eksisting dari  Mitra  kegiatan  PKM.    Maka Peran  Mitra adalah  memberikan  informasi sebanyak  mungkin  terkait  kondisi  eksisting  daripada  Kantor  Kelurahan  Fontein. Metode  survey  awal  dilakukan  dengan  melalukan Dept  Interview kepada  Lurah Fontein dan beberapa aparat Kantor Kelurahan Fontein. Dept  Interview dilakukan guna  mendapat  data  dan  informasi  sedetail  mungkin  yang  dapat  memberikan deskripsi menyeluruh terkait kondisi eksisiting dari lokus kegiatan (Creswell, John, 1994).  Hasil  survey  awal  tersebut  dilakukan  pemetaan  persoalan  kinerja  layanan administrasi dan non administrasi desa di Kantor Kelurahan Fontein;
2. Tahap  pelaksanaan dilakukan  dengan  beberapa  metode  antara  lain,  ceramah, diskusi,  simulasi  dan  sesi  tanya  jawab. Peran  mitra adalah  berpartisipasi  aktif dalam  penyampian  materi,  serta  menggali  menggali  sedalam  mungkin  hal-hal terkait kendala kinerja layanan Kantor Kelurahan Fontein, kendala kondisi eksisting yang  dimiliki,  sehingga  mendapatkan  solusi.    Materi  metode-metode  yang dijalankan  Tim  Pelaksana  PKM  antara  lain  menjelaskan  regulasi  sebagai  paying hukum  program  inovasi  pelayanan  publik,  serta  urgensi  penerapaan  satu  model inovasi pelayanan publik, yang telah menjadi kebijakan nasional sejak tahun 2014,
dan telah dilaksanakan dilingkup pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten/kota, maupun  tingkat  kelurahan/desa.    Dan  penerapan  satu  model  inovasi  pelayanan publik di banyak instansi pemerintah, telah terbukti dapat berdampak positif dalam kinerja  pelayanan  publik;  Sosialisasi  melalui  ceramah,  diskusi  dan  tanya  jawab terkait  manfaat  penerapan  satu  model  inovasi  pelayanan  publik  berbasis  digital, sesuai perkembangan teknologi dewasa ini; Mendesain dan mendiskusikan bersama satu  model  inovasi  pelayanan  publik  berbasis  digital  yang  dapat  dilaksanakan  di Kantor  Kelurahan  Fontein,  berdasarkan  kondisi  eksisting,    Mendorong  pimpinan Kantor Kelurahan Fontein beserta jajarannya, untuk dapat menciptakan satu model inovasi  pelayanan  publik.    Pelaksanaan  pemaparan  materi  PKM  juga  dengan simulasi  memberikan  deskripsi  contoh-contoh  berbagai  model  inovasi  pelayanan publik yang dapat direplikasi melalui video inovasi pelayanan publik.  Maka Peran Mitra adalah berpartisipasi secara aktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Bimbingan  Teknis  (Bimtek)  Inovasi  Pelayanan  Publik  di  Kantor Kelurahan  Fontein  -  Kota  Kupang  merupakan  bagian  dari  program  Inkubasi  Inovasi Pelayanan  Publik  (KIPP)  Provinsi  NTT  yang  bertujuan  mendorong  instansi  pemerintah penyelenggara  pelayanan  publik  untuk  dapat  menciptakan  satu  model  inovasi  pelayanan publik  guna meningkatkan kualitas pelayanan.

## • Tahap Survey Awal
Kegiatan diawali dengan mengidenfikasi masalah real di target lokasi bimbingan teknis, dan  proses  identifikasi  tersebut  dilakukan  dengan  metode  survey  lapangan  dan Dept Interview baik dengan pimpinan Kantor Lurah Fontein, maupun dengan para aparat pegawai Kantor  Lurah.    Hasil  identifikasi  masalah  dilapangan  menunjukan  bahwa  rendahnya pengetahuan dan ketrampilan menguasai tehnologi informatika menjadi faktor terbesar yang menjadi  kendala  bagi  aparat  Kantor  Kelurahan  Fontein  dalam  menciptakan  satu  model inovasi  pelayanan  publik.  Berikut  adalah  gambar  kegiatan dept  interview dengan  Lurah Fontein – Kota Kupang:

## Gambar 1.Survei Lapangan &Dept Interview
Setelah survey lapangan guna menghimpun data dan informasi terkait kondisi eksisting aparat  Kantor  Kelurahan  Fontein  sebagai  target  kegiatan  Bimtek  Inovasi  Pelayanan  Publik, maka  selanjutnya  Tim  Pelaksana  menyiapkan  materi  dan  beberapa  hal  pendukung  kegiatan bimtek.    Bimtek  dilaksanakan  pada  Senin,  16  Oktober  2023  bertempat  di  Aula  Kantor Kelurahan Fontein, yang terdiri dari seluruh aparat Kantor Kelurahan Fontein sebagai peserta bimtek,  dan  Ketua  Tim  Pelaksana  sebagai  pemateri.    Secara  metode  materi  bimtek
disampaikan melalui presentasi dan sesi diskusi.   Hasil diskusi ditemukan beberapa kendala aparat Kantor Kelurahan Fonten dalam menciptakan inovasi pelayanan publik, yaitu :
1. Lurah,  dan  pegawai  Kantor  Kelurahan  Fontein  umumnya  belum  memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait definisi dan proses inovasi pelayanan publik.
2. Inovasi  pelayanan  publik  yang  saat  ini  dilaksanakan  oleh  Kantor  Kelurahan  Fontein merupakan  REPLIKASI  inovasi  dari  Instansi  pemerintah  pusat,  yang  telah  menjadi kebijakan  pemerintah  pusat  untuk  dilaksanakan  diseluruh  tingkatan  pemerintahan  di Indonesia. Contoh:  Inovasi  PRODESKEL yang  merupakan inovasi pelayanan publik yang bertujuan membantu pengelolaan keuangan dan administrasi milik Kementerian Dalam  Negeri  melalui  Dirjen  Bina  Administrasi  Kewilayahan,  namun  sudah direplikasi di pemerintahan tingkat kelurahan/desa di seluruh Indonesia.
3. Lurah, dan pegawai Kantor Kelurahan Fontein umumnya belum memiliki ketrampilan berbasis digital yang dapat menjadi salahsatu model/jenis inovasi pelayanan publik.
4. Aparat  Kantor  Kelurahan  Fontein  masih  memiliki  ketrampilan  cukup  rendah  dalam operasionalisasi  aplikasi  salahsatu  model  inovasi  layanan  publik  milik  pemerintah pusat    yang  direplikasi,  yaitu  aplikasi  PRODESKEL.  Hal  tersebut  disebabkan kompetensi  yang  terbatas,  terbukti    Aparat  Kantor  Kelurahan  Fontein  juga  belum pernah  mengikuti  kegiatan  bimbingan  teknis  terkait  inovasi  pelayanan  publik,  yang diselenggarakan  pihak  manapun.  serta  motivasi  kerja  yang  relatif  rendah.    Aparat Kantor  Kelurahan  Fontein  juga  belum  pernah  mengikuti  kegiatan  bimbingan  teknis terkait inovasi pelayanan publik, yang diselenggarakan pihak manapun.
5. Realitas menunjukan aparat Kantor Kelurahan Fontein mengalami volume beban kerja pelayanan  publik  bidang  administrasi  desa  yang  cukup  tinggi,  sehingga  ini membutuhkan satu strategi pola pelayanan yang dapat membantu mengatasi tingginya volume beban kerja pelayanan tersebut.

## • Tahap Pelaksanaan
Materi bimtek terdiri dari informasi beberapa regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan inovasi  pelayanan  publik  bagi  instansi  pemerintah  penyelenggara  pelayanan  publik; pemahaman terkait pengertian inovasi dan beberapa contoh model inovasi pelayanan publik yang  telah  berhasil  diterapkan  di  beberapa  Kantor  Kelurahan/Desa,  serta  deskripsi  video- video  inovasi  pelayanan  publik.    Berikut  disajikan  gambar  pelaksanaan  Bimtek  Inovasi Pelayanan Publik:
Gambar 2. Pelaksanaan Bimtek Inovasi Pelayanan Publik
D alam  forum  diskusi  juga  diketahui  faktor  lain  dari  kendala  menciptakan  satu  model inovasi  pelayanan  publik  adalah  keterbatasan  anggaran  Kantor  Kelurahan/Desa.    Masalah
serupa  tampaknya  menjadi  fenomena  yang  umum  dijumpai  pada  instansi  penyelenggara pelayanan publik (Sahraini, 2022). Sehingga berdasarkan kondisi tersebut, disepakati bahwa pasca  kegiatan  bimtek  inovasi  pelayanan  publik,  sebagai  bentuk  pendampingan  Ketua  Tim Pelaksana  mengikutsertakan  Lurah  Fontein  bersama    beberapa  Lurah  di  Lingkup Pememerintah Kota Kupang, sebagai peserta kegiatan “Workshop & Desk Riview Proposal dan  Video  Inovasi  Pelayanan  Publik  dalam  Ajang  Kompetisi  Inovasi  Pelayanan  Publik (KIPP)  2023”,  guna  mendapat  deskripsi  model-model  inovasi  pelayanan  publik  yang  telah diterapkan  di  instansi  pemerintah  provinsi,  yang  dapat  menjadi  role  model  inovasi  yang relevan  dengan  layanan  publik  di  lingkup  Kantor  Kelurahan.    Berikut  beberapa  gambar kegiatan tersebut:

## Gambar 3. Rangkaian Kegiatan Pendampingan/Advocasi Inovasi Pelayanan Publik
Dari rangkaian kegiatan  bimtek ini, penulis menganalisis hasil/capaian kegiatan dengan adanya  peningkatkan  pada  pengetahuan  terkait  inovasi  pelayanan  publik  aparat  Kantor Kelurahan  Fontein,  pemahaman  pentingnya  kualitas  pelayanan  administrasi  desa,  serta mendorong  aparat  Kantor  Kelurahan  Fontein  dapat  menciptakan  satu  model  inovasi pelayanan  administrasi  desa  sesuai  kondisi  eksisting  Kelurahan  Fontein.    Capaian  kegiatan tersebut dapat penulis deskripsikan dalam gambar dibawah ini:
Pengetahuan  dan  ketrampilan  Inovasi pelayanan  publik  aparat  kantor  kelurhaan fontein rendah (5 %)
Rendahnya pengetahuan regulasi inovasi pelayanan publik (10%) Kesadaran pentingnya tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik (50%) Kesadaran pentingnya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik (100%)
Peningkatan pengetahuan informasi regulasi-regulasi inovasi pelayanan publik(100%)
Penyusunan  Modul  Inovasi  Pelayanan Publik  guna  meningkatkan  pengetahuan dan  ketrampilan  aparat  kantor  kelurahan fontein meningkat (100%) dengan
Gambar 4. Bagan deskripsi hasil/capaian sebelum dan sesudah bimtek.

## KESIMPULAN
Kegiatan  bimtek  inovasi  pelayanan  publik  dapat  menjadi  satu  metode  pendampingan dalam  meningkatkan  pengetahuan  dan  ketrampilan  terkait  praktik  baik (Best  Practise) dari inovasi  pelayanan  publik,  sehingga  akan  dapat  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik. Selaras  dengan  pendapat  (Khoirul,  2008)menyatakan  bahwa  salah  satu  upaya  peningkatan kualitas  pelayanan  publik  ditingkat  kelurahan/desa  adalah  dengan  menerapkan  satu  model inovasi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanannya. Dari persentase peningkatan pengetahuan  dan  ketrampilan  aparat  Kantor  Lurah  Fontein,  sebelum  dan  sesuah  kegiatan bimtek,  sebagaimana  dideskripsikan  pada  Gambar  4.  Bagan  Deskripsi  Hasil/Capaian Sebelum  dan  Sesudah  Bimtek,  menggambarkan  capaian  hasil  kegiatan  cukup  berhasil sehingga menunjukan bahwa kegiatan dalam bentuk pendampingan suatu program tata kelola pemerintahan  menjadi  suatu  kebutuhan.    Sebagaimana  hasil  penelitian  inovasi  pelayanan publik  juga  menganalisis  bahwa  program  pendampingan  aparat  Pemerintah  Desa/Kelurahan dalam  menciptakan  inovasi  pelayanan  publik  telah  banyak  membantu  kinerja  aparat Pemerintah  Desa/Kelurahan  dalam  menciptakan  ataupun  menerapkan  inovasi  pelayanan publi,  sehingga  tujuan  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  dapat  tercapai,  dan  program inkubasi inovasi pelayanan publik di lingkup Pemprov. NTT dapat menunjukan manfaatnya (Indriyati, n.d.).

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada :
1. Pater  Rektor  dan  Pimpinan  LPPM  Universitas  Katolik  Widya  Mandira  yang  telah mendanai PkM melalui program Hibah UNWIRA.
2. Lurah  Fontein  beserta  jajarannya  yang  telah  berkenan  untuk  bekerjasama  dalam kegiatan Bimtek Inovasi Pelayanan Publik.
3. Pemerintah  Provinsi  NTT  melalui  Biro  Organisasi  Setda  Provinsi  NTT  yang  telah berkenan  memberikan  kepercayaan  kepada  penulis  sebagai  Tim  Pelaksana  Inkubasi Inovasi  Pelayanan  Publik  dan  Kompetisi  Inovasi  Pelayanan  Publik  (KOIN-YANLIK) Provinsi NTT.
4. USAID-ERAT  yang  telah  mensupport  Program  Inkubasi  Inovasi  Pelayanan  Publik  dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOIN-YANLIK) Provinsi NTT.

## DAFTAR PUSTAKA
Creswell,  John,  W.  (1994). Research  Design:  Qualitative  &  Quantitative  Approaches. Thousand Oaks, CA. Sage.
Djamrut,  D.  E.  (2015).  Inovasi  Pelayanan  Publik  Di  Kecamatan  Sungai  Kunjang  Kota Samarinda. EJournal Ilmu Pemerintahan , 3 (3).
Pemahaman arti penting inovasi dalam pelayanan publik masih relatif rendah (10%) Belum memiliki satu model inovasi hasil cipta aparat Kantor Kelurahan Fontein Pemahaman arti penting inovasi dalam pelayanan publik meningkat 100% Menumbuhkan inisiasi menciptakan satu model inovasi pelayanan publik sehingga
misi inkubasi inovasi pelayanna publickdapat tercapai
E.S,  H.  (2011). Pelayanan  Publik  Melalui  E-Government:  Upaya  meminimalisir  praktek maladministrasi dalam meningkatkan public service . PT. Media Aksara Globalindo. Indriyati,  E.  &  S.  (n.d.).  Garugiwa  In  Line”  sebuah  potret  keberhasilan  inovasi  pelayanan publik  (Studi  Inovasi  Pelayanan  Publik  di  Disdukcapil  Kabupaten  Ende. Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP: Universitas Negeri Padang. , 5 (3). Khoirul,  M.  (2008). Knowledge  Management  Kunci  Sukses  Pemerintahan  Daerah . Bayumedia Publishing.
Prabowo Hadi, Suwanda Dadang,  dan S. W. (2022). [3] Holle E.S (2011) “Pelayanan Publik Melalui E-Government: Upaya meminimalisir . PT. Remaja Rosdakarya.
Pratama,  M.  R.  (2013).  Inovasi  Pelayanan  Publik  (Studi  Deskripstif  Tentang  Nilai  Tambah (Vallue  Added)  Inovasi  Pelayanan  Perizinan  Bagi  Masyarakat  Di  Kota  Kediri). Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik , 1 (2).
Robi  cahyadi  Kurniawan.  (2016).  Inovasi  Kualitas  Pelayanan  Publik  Pemerintah  Daerah.
FIAT JUSTISIA, Faculty Of Low, LLmpung University , 10 (3), 413.
Sahraini,  R.  (2022).  Inovasi  Pelayanan  Kesehatan  Melalui  Program  Rumah  Singgah  Pasien Dan  Keluarga  Pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Sinjai”. Kajian  Ilmiah  Mahasiswa Administrasi Publik , 3 (1). Sangkala.  (2013). Innovative  Government:  Konsep  dan  Aplikasi .  PT.  Media  Aksara Globalindo.
Torfing J. Undersen, L.B,. Greve, C,. & Klausen, K. . (2020). Public Governance Paragims; Competing and Co-existing . Edward Elgar Publishing.