Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                       Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                  DOI: 10.36526/js.v3i2.3260
Research Article e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

## THE ROLE OF THE DUTCH EAST INDIES GOVERNMENT IN BUILDING PONTIANAK CITY CENTER
Peran Pemerintah Hindia Belanda Dalam Membangun Pusat Kota Pontianak Andang Firmansyah 1a* , Edwin Mirzachaerulsyah 2b
12 Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia
a andang.firmansyah@fkip.untan.ac.id
b edwin.mirzachaerulsyah@fkip.untan.ac.id
(*) Corresponding Author andang.firmansyah@fkip.untan.ac.id
How to Cite: Firmansyah, A., dkk. (2023). Peran Pemerintah Hindia Belanda Dalam Membangun Pusat Kota Pontianak. Santhet, 7(2), doi : 10.36526/js.v3i2. Received    : 30-08-2023 Revised      : 06-10-2023 Accepted   : 06-11-2023 Keywords: Pontianak, Netherlands, Buildings Abstract  This  research  aims  to  discuss  the  role  of  the  Dutch  East  Indies Government in developing the Tanah Seribu area which is now known as Pontianak Kota  District.  Pontianak  Kota  District  is  currently  the  center  of  Pontianak  City because of the infrastructure that the Dutch built. Dutch heritage buildings contain history that people have begun to forget due to the times. This research method uses  a  historical  method  which  consists  of  five  stages,  namely  topic  selection, source collection, verification, interpretation and writing. The results of this research reveal the history of buildings left by the Indies government as evidence that the Dutch played a role in forming the center of Pontianak City. Several Dutch heritage buildings were very useful for the Pontianak City Government in the early days of Indonesian  independence.  Indonesia's  unstable  conditions  do  not  allow  the government  to  build  facilities,  so  the  City  Government  utilizes  Dutch  heritage buildings.  Some  of  the  buildings  are  still  in  use  today,  and  have  even  become Pontianak City Cultural Heritage because they contain historical significance. This determination shows that the Dutch East Indies Government also left good things for Indonesia.

## PENDAHULUAN
Sebagai warga negara, kita dituntut untuk mengetahui sejarah bangsanya. Warga negara yang paham dengan sejarahnya akan memiliki kerakter yang kuat dan membentuk identitas bangsa. Indonesia adalah negara majemuk yang kaya akan kebudayaan dan sejarah. Indonesia yang saat ini kita jumpai adalah hasil dari percampuran kebudayaan nenek moyang bangsa Indonesia. Mulai dari  Masa  Prasejarah,  Peradaban  Hindu-buddha,  Peradaban  Islam,  Masa  Kolonial,  dan  Masa Kemerdekaan.  Semua  masa  tersebut  digambarkan  sebagai  masa  keemasan  bangsa  Indonesia kecuali masa kolonial. Pada masa kolonial, bangsa yang mendiami wilayah Indonesia atau pada masa lalu dikenal dengan Nusantara adalah bangsa yang lemah, karena mudah dikendalikan oleh bangsa asing berkulit putih seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Jepang (Zed, 2017). Kerajaan- kerjaan di wilayah Nusantara seakan hanya menjadi boneka bangsa asing terutama Belanda. Para Raja banyak yang menjadi perpanjangan tangan Belanda dalam menindas rakyat. Tidak heran ketika kursi Presiden Indonesia pertama diduduki oleh Soekarno, beliau sangat membenci bangsa barat terutama Belanda. Bahkan pada tahun 1950 orang Belanda totok dan Indo (campuran Indonesia dan Belanda) diusir dari negara Indonesia (Putra, 2023).
Konsep klasik yang tidak pernah hilang hingga saat ini adalah kalimat “sejarah ditulis oleh pemenang”. Indonesia bisa dikatakan pemenang dalam pertempuran melawan penjajah Belanda,
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                       Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                  DOI: 10.36526/js.v3i2.3260
Research Article e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523
sehingga berhak menulis sejarahnya (Hagijanto, 2022). Namun pada kenyataannya banyak sejarah yang dilupakan atau sengaja ditutupi oleh pemerintah. Ada dugaan bahwa tujuan pemerintah hanya menyampaikan  sisi  buruk  Belanda  di  Indonesia  karena  ingin  menumbuhkan  semangat Nasionalisme.  Kebencian  pemerintah  Orde  Lama  terhadap  bangsa  Barat  menyebabkan  sejarah masa kolonial yang disampaikan kepada masyarakat tidak utuh (Putra, 2023) Pada dasarnya, setiap peristiwa yang terjadi tentu akan memberikan dampak negatif dan positif,  tergantung  sudut  pandang  yang  kita  gunakan.  Belanda  memang  banyak  menerapkan kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia, seperti tanam paksa, politik adu domba, kerja paksa, dan masih banyak lagi (Hasanuddin, 2014).Namun perlu diingat juga bahwa mungkin jika bangsa asing  terutama  Belanda  tidak  menjajah  Indonesia,  wilayah  negara  Indonesia  masih  menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang sering berkonflik. Negara Indonesia masih menggunakan warisan yang Belanda  buat  pada  masa  lalu,  salah  satunya  adalah  wilayah  negara.  Wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  saat  ini  adalah  bekas  wilayah  Hindia  Belanda,  yang  dibentuk  oleh  Belanda dengan cara penaklukan kerajaan-kerajaan di Nusantara (Zed, 2017).
Selain wilayah negara, pemerintah Indonesia masih banyak yang memanfaatkan bangunan peninggalan pemerintah Hindia Belanda, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pontianak, Provinsi  Kalimantan  Barat.  Pemerintah  Hindia  Belanda  memiliki  peran  yang  cukup  besar  dalam pembentukan  Kota  Pontianak.  Kota  Pontianak  pada  masa  Belanda  difungsikan  sebagai  pusat perdagangan pulau Borneo bagian Barat atau Kalimantan Barat. Sehingga banyak infrastruktur yang dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Pontianak (Listiana, 2009). Insfrasruktur yang Belanda buat hingga saat ini masih digunakan dan ada yang sementara waktu dikosongkan karena belum ada pihak yang mengajukan peminjaman gedung kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.  Infrastruktur  tersebut  berupa  bangunan  yang  didesain  dengan  arsitektur  Indis.  Menurut (Tutuko,  2003)  arsitektur  Indis  adalah  seni  dalam  mendesain  wujud  bangunan  dengan mencampurkan seni bangunan dari Eropa dan lokal karena mempertimbangkan kondisi dan situasi daerah  Indonesia.  Beberapa  bangunan  peninggalan  Belanda  di  Kota  Pontianak  bahkan  sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
Hal ini menunjukan bahwa bangsa asing juga berperan dalam pembentukan kebudayaan dan  sejarah  bangsa  Indonesia,  namun  berusaha  untuk  ditutupi  oleh  pihak  yang  memiliki kepentingan. Sama halnya dengan sejarah beberapa bangunan peninggalan Belanda masih belum ditulis secara lengkap. Berdasarkan pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, salah satu syarat suatu objek ditetapkan sebagai Cagar Budaya adalah memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu  pengetahuan,  pendidikan,  agama,  dan/atau  kebudayaan.  Berdasarkan  bunyi  pasal  tersebut sudah sangat jelas bahwa kajian tentang sejarah sangat penting dilakukan bagi suatu objek agar dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
Berdasarkan  uraian  diatas,  Penelitian  ini  berfokus  pada  sejarah  Pontianak  agar merekonstruksi ulang ingatan masyarakat bahwa bangsa asing berperan dalam terciptanya sejarah Indonesia  khususnya  Kota  Pontianak  dan  sejarah  bangunan  peninggalan  Pemerintah  Hindia Belanda agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian penetapan Objek Cagar Budaya. Penelitian ini juga salah satu bentuk pengembangan Cagar Budaya karena dapat memperdalam kajian nilai sejarah yang terkandung dalam bangunan Cagar Budaya maupun bangunan Objek Diduga Cagar Budaya (Atmodjo et al., 2023)

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  sejarah  yang  mengkaji  peran  pemerintah  Hindia Belanda dalam membangun infrastruktur di Kota Pontianak dan sejarah dari bangunan peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang masih digunakan hingga saat ini. Dalam penelitian ini, deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang penulis gunakan. Metode penelitian ini menggunakan prosedur
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                       Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                  DOI: 10.36526/js.v3i2.3260
Research Article
e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523
penelitian sejarah Kuntowijiyo, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, verivikasi, interpretasi, dan penulisan. Pengumpulan sumber penulis lakukan dengan studi kearsipan di Kota Pontianak, penulis  menemukan  arsip  dan  buku-buku  sejarah  yang  berkaitan  dengan  topik  penelitian. Selanjutnya penulis melakukan verivikasi atau kritik sumber yang bertujuan untuk menilai apakah sumber yang ditemukan kredibel atau dapat dipercaya. Interpretasi atau penafsiran adalah tahap berikutnya  yang  penulis  lakukan.  Sintesis  adalah  jenis  Interpretasi  yang  penulis  gunakan  dalam penelitian  ini.  Tahap  terakhir  yang  penulis  lakukan  adalah  penulisan  atau  historiografi.  Dalam penulisan sejarah aspek kronologi sangat penting, penulis menyusun fakta yang ditemukan menjadi tulisan yang lengkap (Kuntowijoyo, 2013)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Berdasarkan  studi  pustaka  yang  penulis  lakukan,  penulis  berhasil  menemukan  bahwa bangsa  asing  turut  serta  dalam  pembangunan  wilayah  Pontianak.  Peradaban  Pontianak  dimulai pada  tahun  1771,  ketika  Syarif  Abdulrahman  Alkadrie  mulai  menapakan  kaki  di  daratan  sekitar persimpangan Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Sekitar tahun 1775 Syarif Abdulrahman Alkadrie dinobatkan  sebagai  Sultan  pertama  Kesultanan  Pontianak  (Purwana  et  al.,  2004).  Syarif Abdulrahman Alkadrie berperan besar dalam masuknya bangsa asing ke wilayah Pontianak, sifatnya yang selalu ramah terhadap pendatang semakin memuluskan keinginan Belanda untuk menguasai Pontianak.  Seluruh  bangsa  yang  mendatangi  Pontianak,  baik  dari  wilayah  Nusantara  atau  luar Nusantara diizinkan untuk datang dan pergi serta melakukan aktivitasnya di Pontianak, bila  para pendatang ingin bermukim, Sultan Syarif Abdulrahman Alkadrie akan memberikan tempat. Namun para pendatang wajib membantu Kesultanan Pontianak bila terjadi hal genting seperti perang (Veth, 2012)
Pada tahun 1779 terjadi dualisme pemerintahan di wilayah Pontianak, yaitu Pemerintahan Tradisional dan Pemerintahan Kolonial. Pemerintahan Tradisional dipimpin oleh Sultan Pontianak, Istana  Kesultanan  Pontianak  yang  berada  di  daerah  Kelurahan  Dalam  Bugis  menjadi  pusatnya. Pemukiman  penduduk  yang  mayoritas  beragama  islam  menjadi  pemandangan  yang  menghiasi sekitar  Istana  Kadriah  Kesultanan  Pontianak.  Sungai  Kapuas  menjadi  pemisah  Pemerintahan Tradisional dan Pemerintahan Kolonial. Pemerintahan Kolonial berada di seberang Sungai Kapuas, dipimpin oleh pejabat Belanda. Pada masa Hindia Belanda daerah tersebut dikenal sebagai wilayah Tanah Seribu atau Duizend Vierkanten Paal, lalu oleh masyarakat pribumi Pontianak dikenal sebagai Kampung  Belanda.  Saat  ini  wilayah  Kampung  Belanda  menjadi  bagian  dari  wilayah  Kecamatan Pontianak Kota dan Kecamatan Pontianak Barat (Burn dalam Listiana, 2009) Belanda  gencar  melakukan  pembangunan  infrastruktur  di  kawasan  Tanah  Seribu. Pembangunan ini bertujuan untuk menunjang segala aktivitas kompeni selama di Pontianak. Sarana pertahanan,  sarana  ekonomi,  dan  sarana  transportasi  menjadi  prioritas  utama  (Listiana,  2009). Pembangunan  kawasan  Tanah  Seribu  sempat  berhenti  karena  VOC  mengalami  masalah  dan akhirnya  runtuh.  Pembangunan  mulai  dilanjutkan  ketika  Syarif  Kasim,  Sultan  kedua  Pontianak mengundang  Belanda  untuk  datang  lagi  ke  Pontianak  (Hasanuddin,  2014).  Pembangunan infrasutuktur di Tanah Seribu kembali dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-19. Infrastruktur yang dibangun pada pusat kota kolonial umumnya adalah kanal dan jalan tanah yang pada  masa  lalu  disebut  dengan  istilah  Tembok.  Selain  itu  beberapa fasilitas  penunjang  aktivitas masyarakat Belanda juga dibuat (Burn dalam Listiana, 2009)
Kawasan pemukiman kolonial didesain semirip mungkin dengan kampung halaman bangsa kulit putih, yaitu Negara Belanda. Namun mereka tetap memperhatikan ketersediaan bahan baku dan juga kondisi geografis kawasan yang akan mereka manfaatkan sebagai pemukiman. Beberapa
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                       Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                  DOI: 10.36526/js.v3i2.3260
Research Article
e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523
ciri khusus dari sebuah pusat pemerintahan kolonial adalah terdapat Taman Alun yang berfungsi sebagai  sarana  rekreasi  warga  Eropa,  sekolah  untuk  anak-anak  Eropa,  komplek  perkantoran Belanda, tempat beribadah, dan rumah dinas pejabat Pemerintahan Hindia Belanda (Handinoto & Soehargo,  1996) . Berdasarkan pengamatan penulis, di kawasan Tanah Seribu yang kini bagian dari  wilayah  Kecamatan  Pontianak  Kota  dan  Kecamatan  Pontianak  Barat  terdapat  beberapa bangunan yang mewakili masa gaya awal abad ke-20. Pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda yang kini menjadi Indonesia, memang tengah menjamur bangunan yang didesain dengan arsitektur Indis.  Beberapa  bangunan  penting  peninggalan  Pemerintah  Hindia  Belanda  di  Pontianak  dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1. Bangunan Penting Peninggalan Pemerintah Hindia Belanda No Bangunan Pengelola Saat Ini 1 Komplek perkantoran resident Westerafdeeling van borneo Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak 2 Rumah Pejabat Pemerintah Hindia Belanda Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat 3 Holland Indische School SDN 14 Pontianak 4 de Javasche Bank Pontianak Bank Indonesia 5 Post Telegraf Kantoor PT Pos Indonesia
Beberapa  bangunan  yang  tercantum  dalam  Tabel  di  atas  berdampak  besar  bagi  Kota Pontianak pada masa awal kemerdekaan.  Kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan bisa dikatakan kurang stabil. Masih banyak daerah yang bergejolak karena rakyat jelata lebih berpihak kepada Republik Indonesia sedangkan kaum bangsawa di Nusantara lebih memilih bersama dengan Belanda  (Putra,  2023).  Pada  tahun  1949,  Kalimantan  Barat  resmi  bergabung  dengan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (Purwana  et  al.,  2004).  Pemerintah  Kota  Pontianak  langsung memanfaatkan  bangunan  peninggalan  Hindia  Belanda  untuk  menjalankan  roda  pemerintahan. Tentunya  hal  ini sangat  membantu  pemerintah  Indonesia  karena  dapat  menghemat  pengeluaran negara  Indonesia  dalam  hal  membangun  fasilitas.    Bahkan beberapa bangunan yang  tercantum dalam tabel diatas sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya oleh pemerintah Kota Pontianak karena memiliki nilai penting bagi sejarah.

## Pembahasan
Berdasarkan pengamatan penulis, Kecamatan Pontianak Kota dapat dikatakan sebagai pusat  Kota  Pontianak  pada  masa  Hindia  Belanda  hingga  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Roda pemerintahan Kota Pontianak berputar di wilayah Kecamatan Pontianak Kota. Insfrastruktur yang dibangun oleh Pemerintahan Hindia Belanda adalah salah satu penyebab dipilihnya wilayah Kecamatan  Pontianak  Kota  sebagai  pusat  Pemerintahan  Kota  Pontianak.  Wilayah  Kecamatan Pontianak Kota terdapat beberapa bangunan penting seperti sekolah pertama di Kota Pontianak, gedung  Balai  Kota  Pontianak  pertama,  rumah  pejabat,  Bank  Pertama  di  Kalimantan  Barat,  dan kantor pos pertama di Pontianak. Semua bangunan tersebut mengandung nilai sejarah. Sebelum memahami sejarah dari bangunan tersebut perlu terlebih dahulu mengetahui sejarah Kota Pontianak agar mempermudah proses pemahaman peristiwa lampau.
1. Sejarah Kota Pontianak
Penyebaran agama Islam di Kalimantan Barat diyakini datang dari daerah pedalaman yang  disebarkan  oleh  para  pedagang,  baik  pedagang  dari  Sarawak  maupun  pedagang  dari daerah  pedalaman  Kalimantan  Barat.  Terdapat  pula  rombongan  para  ulama  agama  Islam  di
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                       Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                  DOI: 10.36526/js.v3i2.3260
Research Article
e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523
antara  para  pedagang  tersebut,  yang  memiliki  tujuan  untuk  menyampaikan  dakwah  mereka. Agama Islam kemudian semakin menyebar luas di Kalimantan Barat. Tidak sedikit pula wilayah- wilayah  kerajaan  yang  penduduk  dan  juga  pemimpinnya  menganut  agama  Islam.  Kemudian, Kesultanan Pontianak menjadi kerajaan terakhir yang berdiri dengan pengaruh Islamnya. Seperti yang  telah  kita  ketahui,  tahun  1771  merupakan tahun  pendirian  Kota  Pontianak  yang sejalan dengan dibangunnya Masjid Sultan Abdurrahman. Pendirian masjid tersebut kemudian menjadi awal  permulaan  dibukanya  permukiman di  tanah tersebut. Diketahui  pula,  bahwa  pendiri dari masjid itu adalah Syarif Abdurrahman Alkadri yang merupakan putra Alhabib Husein, seorang ulama besar yang menurut sejarahnya berasal dari penduduk Kota Trim Hodralmaut negeri Arab (Ajisman, 1998)
Letak  wilayah  Pontianak  yang  strategis  membuat  wilayah  ini  menjadi  magnet  bagi pedagang-pedagang lokal dan asing untuk datang dan menetap di Pontianak sembari mendirikan perkampungan  di  sana,  seperti  Bugis,  Melayu,  Cina,  Sanggau,  Sukadana  Mempawah,  dan Sambas  (Firmansyah,  2021a).  Sehingga  terciptalah  keberagaman  etnis  di  Pontianak, perkampungan-perkampungan  tersebut  juga  masih  berdiri  di  Pontianak  hingga  sekarang. Semenjak banyak masyarakat yang mendiami Pontianak, kegiatan di pelabuhan juga semakin ramai. Komoditi perdagangan yang dihasilkan Pontianak juga menjadi faktor mengapa banyak pedagang-pedagang  yang  kemudian  memilih  untuk  menetap  di  Pontianak,  komoditi  yang dihasilkan berupa lada, kopra, kelapa, rotan, tengkawang, sarang burung, gambir, pinang, lilin, sagu,  dan  juga  hasil  pertambangan  seperti  emas  dan  instan  (Poeponegoro,  et  al.,  dalam Purwana  et  al.,  2004).  Tak  hanya  menarik  perhatian  masyarakat-masyarakat  yang  telah disebutkan  sebelumnya,  dengan  dibukanya  jalur  perdagangan  di  Pontianak  juga  menarik perhatian VOC untuk memperkuat pengaruhnya di Kalimantan Barat. Meskipun sebenarnya VOC telah  lama  memiliki  hubungan  perdagangan  dengan  Sukadana  dan  Sambas,  namun  mereka tetap ingin memperkuat pengaruhnya di daerah yang perdagangannya sedang berkembang dan naik (Veth, 2012).
Pada  perkembangannya,  VOC  kemudian  membawa  pengaruh  yang  besar  dalam mengubah keadaan politik dan juga ekonomi di Kerajaan Pontianak. Tepat tanggal 5 Juli 1779 VOC  membuat  perjanjian  dengan  Kerajaan  Pontianak  untuk  mendapatkan  hak  monopoli perdagangan  dan  politik  mereka.  alat  transaksi  dagang  di  Kota  Pontianak  kemudian  beralih menggunakan mata uang semenjak diberlakukannya perjanjian tersebut. (Purwana et al., 2004). Perjanjian 5 Juli 1779 juga berdampak pada proses terbentuknya Duizen Vierkanten Paal yaitu istilah dalam bahasa Belanda untuk menyebut tanah 1000. Tanah ini merupakan pemberian dari Sultan  Pontianak  kepada  VOC  di  wilayah  selatan  Istana  yang  dibatasi  oleh  Sungai  Kapuas. Disebut  dengan  tanah  1000  dikarenakan  tanah  ini  meliputi  areal  1000x1000  meter  untuk dijadikan tempat pendudukan Belanda. Seperti halnya yang dilakukan oleh VOC kepada wilayah jajahannya,  di  Pontianak  VOC  juga  membangun  benteng  yang  kemudian  dinamakan  “fort Mariannen”  sebagai  pusat  pemerintahan  dan  pertahanan  mereka  di  Pontianak  (Firmansyah, 2021).  Dengan  masuknya  Kolonial  Hindia  Belanda  ke  Pontianak,  pembangunan  sarana  dan prasarana  dilakukan  oleh  pihak  Hindia  Belanda  dan  sejak  saat  itu  wilayah  Pontianak  juga didominasi oleh bangunan-bangunan kolonial.
Hingga tahun 1791 VOC mengalami kemunduran, menutup seluruh kantor dagangnya di Borneo Barat akibat kas VOC yang menurun dikarenakan banyaknya pegawai-pegawai VOC yang  korupsi  serta  penyelundupan  barang.  Dampak  dari  ditutupnya  kantor  dagang  VOC  di wilayah Borneo Barat menyebabkan perdagangan di Pontianak mulai sepi, Adapun faktor-faktor lain yang juga menjadi penyebab sepinya perdagangan di Pontianak seperti adanya bajak laut di pantai Borneo Barat, perang antara Inggris dan Belanda, dan adanya perdagangan yang lebih menarik di Pulau Pinang (Veth, 1854). Tidak lama berselang, pada tahun 1811 wilayah Pontianak kemudian  diambil  alih  oleh  Inggris  untuk  memulihkan  perekonomian  di  Pontianak.  Setelah perekonomian  berangsur-angsur  membaik,  tahun  1816  Inggris  kemudian  mengembalikan
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                       Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                  DOI: 10.36526/js.v3i2.3260
Research Article
e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523
wilayah Pontianak kepada Kerajaan Belanda sehingga perjanjian baru antara pihak kesultanan dan pemerintah Belanda pun dimulai kembali.
Pada  tahun  1834,  Pelabuhan  di  Pontianak  mulai  ramai  dikunjungi  kembali  dan Pontianak  mendapati  kemajuan  besar  dikarenakan  Pelabuhan  kapal-kapal  dagang  milik kerajaan-kerajaan  yang  ada  di  Kalimantan  Barat.  Meskipun  demikian,  Pihak  Belanda memperketat  peraturan  dengan  memberikan  pajak  ekspor  dan  impor  yang  tinggi.  Dengan berkembang  pesatnya  Pontianak,  pembangunan-pembangunan  infrastruktur  juga  didominasi oleh arsitektur kolonial. Kawasan Tanah Seribu yang telah disepakati dalam perjanjian dulu, kini mulai  dikembangkan  pada  tahun  1919-1942.  Rumah  Residen  dan  kantor  Residen,  awalnya terletak  di  Heeren  Straat  (sekarang  Jalan  Zainuddin),  menjadi  pusat  kompleks  perkantoran Pemerintah Hindia Belanda. Kompleks tersebut melibatkan berbagai fasilitas, termasuk kantor polisi reserce, kantor pajak, kantor pertanahan, kantor pemungut pajak, kantor pengadaan air daerah,  kantor  kontrolir,  kantor  pengawas  pertanian,  kantor  sekretaris  keresidenan,  kantor keresidenan, Javasche Bank, kantor  pos  dan  telegraf, kantor kehutanan,  kantor  telepon,  dan kantor transportasi di sekitar pelabuhan, serta pusat pertahanan angkatan bersenjata di Benteng Du Bus. Peningkatan jumlah penduduk Eropa di Pontianak mendorong Pemerintah Keresidenan untuk  meningkatkan  fasilitas  publik,  termasuk  pembangunan  sekolah,  rumah  sakit,  tempat ibadah, dan tempat hiburan Bangunan yang dibuat oleh Belanda di wilayah tanah seribu dibuat semirip mungkin dengan bangunan yang ada di Belanda. Namun, bangunan-bangunan ini juga telah disesuaikan dengan kondisi iklim di Pontianak. Namun, bangunan-bangunan yang telah dibuat  oleh  Belanda  ini  beberapa  telah  mengalami  kerusakan  akibat  adanya  serangan  dari Jepang pada tanggal 19 Desember 1941.
Pada  tahun  1941  terjadi  serangan  militer  Jepang  di  Pontianak.  Serangan  tersebut berupa  penjatuhan  bom  di  wilayah Tanah  Seribu,  serangan  ini menewaskan 150  warga  sipil. Tentara Belanda tidak mampu menghadapi militer Jepang karena Kerajaan Belanda diduduki Jerman sejak tahun 1940 dan masyarakat pribumi tidak mendukung Belanda. Jepang berhasil mengambil alih Pontianak pada tanggal 2 Februari 1942. Tentara Belanda di Pontianak melarikan diri ke arah Hulu Sungai Kapuas. Pasukan Jepang memasukan orang Belanda di Pontianak ke penjara, ada juga yang menjadi tahanan rumah dan ada yang langsung dibunuh. Masyarakat Tionghoa melarikan ke hulu Sungai Kapuas, ada juga yang bertahan hidup di kebun karet dan ladang  mereka.  Pada  Agustus  1942  Jepang  menerapkan  kebijakannya  di  Pontianak,  seperti menerapkan  sistem  pemerintahan  Jepang,  menutup  sekolah  Belanda,  melarang  kegiatan organisasi,  media  massa  dikontrol  Jepang,  dan  orang  Belanda  diasingkan  ke  Kuching (Firmansyah et al., 2022).
Beberapa  kebijakan  Jepang  cukup  memberatkan  masyarakat  Pontianak,  seperti kebijakan  Seikerei.  Kebijakan  ini mewajibkan  penduduk  Pontianak  untuk  menundukan  kepala dan  badan  ketika  bertemu  dengan  tentara  Jepang  dan  ketika  matahari  terbit.  Pada  masa pendudukan  Jepang,  disekitar  Taman  Alun  Kapuas terdapat  tempat  bernama  Yasukuni Jinja. Tempat tersebut selalu dijaga oleh tentara Jepang sehingga siapapun yang melawati Yasukuni Jinja  wajib  berhenti  dan  melakukan  Seikerei,  jika  melanggarnya  akan  dipukuli.  Pada  1943, Jepang  membentuk  rumah  bordil,  Wanita  pribumi  dan  Tionghoa  direkrut  sebagai  pasukan pemuas  nafsu.  Kebutuhan  pokok  seperti  sembako  semakin  langka  karena  Jepang  menutup impor.
Puncak kekejaman Jepang terjadi pada tahun 1944, dikenal sebagai Peristiwa Mandor. Peristiwa ini bermula ketika Jepang khawatir masyarakat Kalimantan Barat akan memberontak seperti di Kalimantan Selatan. Sehingga sejak 23 Oktober 1943 Jepang melakukan penangkapan para  raja,  tokoh  masyarakat,  cendekiawan  di  Kalimantan  Barat.  Nasib  korban  penangkapan Jepang baru diketahui tahun 1944. Melalui koran Borneo Shinbun edisi 1 Juli 1944 termuat berita bahwa mereka yang diculik dianggap akan memberontak kepada Jepang sehingga mendapat hukuman  mati.  Beberapa  tokoh  masyarakat  Pontianak  yang  menjadi  korban  adalah  Syarif
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                       Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                  DOI: 10.36526/js.v3i2.3260
Research Article
e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523
Muhammad  Alkadri  (Sultan  Pontianak),  dr.  Roebini  (Kepala  RS  Umum  Pontianak),  dr.  R.M Agoesdjam  (Pegawai  RS  Umum  Pontianak),  dr.  Soenarjo  Martowardjojo  (Kepala  RS  Jiwa Pontianak), dan masih banyak lagi (Prabowo, 2019).
Pada  tahun  1945  ketika  Indonesia  merdeka,  berita  proklamasi  terlambat  sampai  ke telingan  masyarakat  Pontianak  karena  jumlah  radio  yang  terbatas.  Masyarakat  prorepublik berpendapat  jika  Kesultanan  Pontianak  harus  bersatu  dengan  Republik  Indonesia  sehingga terbentuk  organisasi  Pemuda  Penyongsong  Republik  Indonesia  (PPRI).  PRRI  Pontianak menyebarkan berita kemerdekaan RI melalui telegram dan telepon. Suasana Pontianak masih mencekam,  tentara  Jepang  masih  bersiaga.  Tentara  Australia  atas  nama  Sekutu  diboncengi NICA  datang  kembali  ke  Pontianak  untuk  membentuk  kembali  kekuasaan  Belanda.  PRRI menyatakan  Kalimantan  Barat  adalah  bagian  dari  Republik  Indonesia,  Asikin  Nour  diangkat menjadi Residen Republik Indonesia Kalimantan Barat.
Asikin Nour melakukan penghianatan, dia menyerahkan jabatan Residen kepada Dr. Van  der  Zwaal,  kekuasaan  NICA  di  Pontianak  dan  Kalimantan  Barat  kembali  berdiri.  NICA mengangkat Syarif Hamid II Alqadrie sebagai Sultan Pontianak. Sultan Hamid II lebih condong kepada Belanda. Masyarakat sipil Pontianak mendukung Republik Indonesia sedangkan kaum bangsawan menolak. Pada 1 Oktober 1946 Kesultanan Pontianak mengangkat R. Soepardan sebagai  Syahkota.  Tugasnya  adalah  mengamankan  aset  pemerintah  kolonial  dan  membuat aturan yang selaras dengan Kesultanan Pontianak. Pada 12 Mei 1947 NICA membentuk Daerah Istimewa  Kalimantan  Barat  (DIKB).  Pembentukan  DIKB  dikecam  organisasi  GAPI  (Gabungan Persatuan Indonesia) (A. Firmansyah et al., 2022) Pada masa DIKB Pontianak menjadi pusat pemerintahan dan belum bergabung dengan Indonesia.  Berdasarkan  Konferensi  Meja  Bundar  pada  1949,  Belanda  mengakui  Indonesia negera merdeka, penyerahan kedaulatan Indonesia dilakukan di Pontianak 27 Desember 1949. Pontianak menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950. Status Pontianak pada tahun 1951 menjadi Kota Administratif, pengangkatan Wali Kota masih diatur oleh  pihak  Kesultanan  Pontianak  namun  dilantik  oleh  Menteri  Dalam  Negeri  Indonesia, Mohammad  Roem  (Purwana  et  al.,  2004).  Pada  masa  awal  kemerdekaan,  Pemerintah  Kota Pontianak  belum  mampu  membangun  infrastruktur  yang  memadai  sehingga  bangunan- bangunan  peninggalan  Belanda  dimanfaatkan  oleh  Pemerintah  Kota  Pontianak.  Beberapa bangunan tersebut adalah komplek Perkantoran Resident Westerafdeeling van borneo, gedung Landschaps  Telefoon  Kantoor,  gedung  Holland  Indische  School,  gedung  de  Javasche  Bank Pontianak, dan gedung Post Telegraf Kantoor.
2. Bangunan Peninggalan Belanda di Pontianak
- Gedung de Javasche Bank Pontianak
De  Javasche  Bank  (DJB)  adalah  bank  sirkulasi  di  bawah  naungan  pemerintah Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1828. Awalnya bank ini hanya berwilayah kerja di Jawa dan Madura, namun seiring berkembangnya perekonomian dan pembangunan daerah di  luar  Pulau  Jawa,  maka  cabang  DJB  diperluas  lagi  hingga  ke  Pulau  Kalimantan.  De Javasche Bank Agentschap Pontianak merupakan kantor cabang ketiga di luar Pulau Jawa setelah  Padang  dan  Makassar  sekaligus  merupakan cabang de  Javasche  Bank  pertama yang ada di Pulau Kalimantan (Krisdiana et al., 2019)
Kantor de Javasche Bank Pontianak dibuka pada tanggal 1 April 1906, pada saat pelaksanaan  Oktroi  kedelapan  (Pedoman  bagi  DJB  dalam  menjalankan  usahanya) Kemudian di tahun 1922, Pemerintah Belanda mengeluarkan Undang-undang de Javasche Bankweer  yang  menetapkan  DJB  sebagai  bank  sirkulasi  yang  bertugas  sebagai  sarana pelayanan pemerintah tanpa pungutan biaya serta bertugas sebagai perantara pemerintah ketika ingin menerbitkan uang kertas atau obligasi perbendaharaan negara. Dengan adanya
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                       Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                  DOI: 10.36526/js.v3i2.3260
Research Article
e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523
kebijakan Bankweer 1922, bangunan lama dari DJB ini kemudian dibongkar pada tanggal 22 April 1926 dan dibangun kembali. De Javasche Bank Pontianak sendiri berlokasi di Larive Park No. 3 atau yang sekarang dikenal dengan Jalan Rahadi Oesman (Asma dZ, 2013).
Dalam laporan Verslag van den President van de Javasche Bank en van den Raad van Commissarissen (1936), pembangunan gedung-gedung De Javasche Bank di Hindia
Belanda  dimulai  sejak  tahun  1910,  ditangani  agensi  Arsitek  Ed.  Cuypers  en  Hulswit. Sehingga diyakini juga perancang pembangunan Gedung de Javasche Bank di Pontianak pada tahun 1926 adalah arsitek yang sama, yaitu Ed. Cuypers dan A.A. Fermont (Krisdiana et al., 2019) Bangunan de Javasche Bank yang dirancan g oleh Ed. Cuypers mengadaptasi aliran  Amsterdam  Shool  yang  mengutamakan  orisinalitas  dan  spiritualitas  hal  ini  dapat terlihat pada penggunaan balustrade pada balkon depan bangunan, jendela panjang arah vertikal, beberapa moulding pada aksesoris pintu jendela dan masih banyak lagi.
Pengaruh  Amsterdam  School  pada  bangunan  de  Javasche  Bank  sudah  tidak murni lagi. Gaya arsitektur yang terdapat dalam Gedung de Javasche Bank Pontianak juga telah disesuiakan dengan kondisi iklim di Pontianak. Pada tahun 1953, de Javasche Bank
Pontianak  berganti  menjadi  Kantor  Cabang  Bank  Indonesia  Pontianak.  Tidak  didapati perubahan pada bangunan ini setelah menjadi Kantor Cabang Bank Indonesia Pontianak.
Hingga  tahun  1976,  gaya  arsitektur  bangunan  mengalami  perkembangan  dengan mengadaptasi  aliran  arsitektur  modern  yang  menekankan  pada  bentuk  dan  aspek fungsional.  Arsitektur  kolonial  yang  masih  bertahan  pada  bangunan  Bank  Indonesia Pontianak adalah Ruangan Khazanah yang memiliki akses terbatas untuk dimasuki. Pada tahun 2011, Bangunan Bank Indonesia Pontianak yang berada di Jalan Rahadi Oesman tidak  lagi  difungsikan  menjadi  kantor  Bank  karena  dianggap  sudah  tidak  kondusif  dan memiliki  keterbatasan  untuk  pengembangannya.  Sehingga,  dibangun  Gedung  baru  yang berada di Jalan Ahmad Yani yang berdekatan dengan Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Hingga saat ini, Gedung lama Bank Indonesia Pontianak difungsikan sebagai Gedung Pelatihan dan Pengembangan Inkubator Bisnis UMKM.
- Gedung Post Telegraf Kantoor (Kantor Pos Lama)
Sebelum  abad  ke-21,  masyarakat  berkirim  pesan  melalui  surat  memanfaatkan jasa pos. Indonesia mulai mengenal sistem pos modern ketika Vereenigde Oost Indische Compagnie atau VOC menduduki wilayah Nusantara, pada abad ke-18. Pengirim hanya meletakan surat atau paketnya di gedung penginapan kota, kemudian penerima mencari sendiri surat atau paket miliknya (Aji, 2017). Kantor pos pertama berdiri pada tanggal 17 Agustus 1746 di Batavia. Gubernur Jendral G.W. Baron ingin arus surat menyurat semakin lancar, namun pos modern baru diterapkan di Pulau Jawa Saja. Pada masa pemerintahan Hindia  Belanda  yaitu  abad  ke-19,  pos  berstatus  Jawatan  atau  perusahaan yang  berdiri sendiri (Wirjono, 2017)
Pemerintah Hindia Belanda yang berkedudukan di Pontianak membuat kantor pos pada  tahun  1858.  Kantor  ini  berada  di  simpang  Heerenstraat  atau  kini  Jalan  Zainudin, berdekatan dengan bangunan de Javasche Bank Pontianak dan bundaran Plain Resident Kater yang kini menjadi tugu pancasila. Sejak awal berdiri hingga saat ini, bangunan ini selalu difungsikan sebagai kantor pos (Asma dZ, 2013). Diduga perubahan hanya terjadi pada  nama kantor,  menyesuaikan  penambahan fungsi  karena  perkembangan teknologi. Umumnya  perubahan  fungsi  sebuah  instansi  akan  mengikuti  perubahan  yang  terjadi  di pusat  pemerintahan.  Seperti  ketika  penggunaan  telegraf  sebagai  media  pengirim  pesan mulai berkembang dikalangan masyarakat pada pertengahan abad ke-19. Menyikapi hal tersebut,  pada  tahun  1875  Pemerintah Hindia  Belanda menggabungkan Dinas  Pos  dan Dinas Telegraf.
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                       Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                  DOI: 10.36526/js.v3i2.3260
Research Article
e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523
Post Kantoor berubah nama menjadi Post en Telegaaf Dienst Kantoor. Post en Telegaaf Dienst atau Pelayanan Pos dan Telegraf bekerja di bawah naungan Departement der  Burgerh'jkke  Openbae  Werkn  atau  Departemen  Pekerjaan  Umum  (Wirjono,  2017). Ketika Jepang menguasai Hindia Belanda fasilitas yang dibangun Belanda diambil alih oleh Jepang, namun fungsinya tetep sama hanya nama yang berubah. Kantor Pelayanan Pos dan  Telegraf  berubah  nama  menjadi  Kokusai  Denki  Tsusinkyoku  dan  dikelola  oleh perusahaan swasta.  Kantor Kokusai Denki Tsusinkyoku tidak lagi menjadi layanan publik, mereka  hanya  digunakan  untuk  lalu  lintas  berita  dan  pesan  militer  Jepang  (Aji,  2017). Gedung berarsitektur Eropa yang dibangun oleh Belanda menjadi pusat kegiatan Kantor Pos  Pontianak  berlangsung.  Pada  tahun  1980  gedung  yang  berlokasi  di  Jalan  Rahadi Usman  ini  sudah  tidak  memadai,  sehingga  manajemen  Kantor  Pos  Pontianak memindahkan  kantor  pusatnya  ke  gedung  baru  yang  berlokasi  di  Jalan  Sultan Abdurrahman. Kantor Pos Pontianak yang lama difungsikan sebagai kantor bagian logistik karena pengguna jasa ini tidak terlalu banyak (Hartati, 2006).
- Gedung Landschaps Telefoon Kantoor (Bekas Kwarda Kalbar)
Bangunan ini sudah berdiri pada abad ke-20. Berdasarkan Platte Grond Van De Hoofdplaats  Pontianak  1934  atau peta  Pontianak  tahun  1934  bangunan  ini  diberi tanda nomor 26. Pada legenda peta tersebut nomor 26 adalah  Landschaps Telefoon Kantoor. Diduga  pada  masa  Pemerintahan  Hindia  Belanda  di  Pontianak  bangunan  ini  berfungsi sebagai kantor yang melayani telepon. Pada awal abad ke-20 telepon mulai berkembang di  Hindia  Belanda  sehingga  Pemerintah  Hindia  Belanda  mendirikan  layanan  telepon (Ahmad et al., 2011). Bangunan ini berada di komplek perumahan pejabat Hindia Belanda, tepatnya di Heerenstraat atau kini menjadi Jalan Zainudin. Ada dugaan bahwa bangunan ini juga pernah berfungsi sebagai rumah pejabat Belanda (Asma dZ, 2013). Orang Belanda memanfaatkannya sebagai tempat beristirahat (H.Firmansyah, 2021). Pada  14  Oktober  1945  ketika  tentara  Australia  atas  nama  Sekutu  datang  ke Pontianak  dengan  tujuan  melucuti  senjata  Jepang  dan  mengadili  tentara  Jepang.
Kedatangan tentara Sekutu ternyata diboncengi oleh NICA (Nederlandsch Indische Civiele Administratie).  NICA  memiliki  tujuan  yang  berbeda  dengan  tentara  Australia,  Belanda berusaha kembali menanamkan kekuasaannya di Pontianak (A. Firmansyah et al., 2022). Para pejuangan di Pontianak menentang keinginan Belanda, bangunan ini pernah dijadikan tempat pertemuan para pejuang dalam mempertahankan Kemerdekaan Indonesia (Asma dZ, 2013). Pada tahun 1947, Persatuan Buruh Indonesia (FBI) menggunakan bangunan ini sebagai  markasnya.  Ketika  Kalimantan  Barat  bergadung  dengan  NKRI  tahun  1950, bangunan  ini  beralih  fungsi  sebagai  Markas  Komando  Daerah  Angkatan  Kepolisian. Instansi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga sempat menggunakan  bangunan  ini.  Pada  akhir  tahun  1980  hingga  tahun  2022,  bangunan  ini difungsikan sebagai kantor Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Barat. Saat ini Badan Keuangan dan Aset Daerah Kalimantan Barat menjadi pemilik bangunan ini (Tim Disbudpar Pontianak, 2016).
- Komplek Perkantoran Resident Westerafdeeling van borneo (Bappeda Kota Pontianak)
Bangunan  Bappeda  merupakan  salah  satu  bangunan  bersejarah  yang  juga mengadaptasi  arsitektur  pada  masa  kolonial  Belanda.  Bangunan  ini  diperkirakan  telah berdiri  sekitar  abad  19-20.    Awalnya  bangunan  ini  merupakan  bangunan  Balai  Kota  di Pontianak yang berada di areal kompleks Jalan Heerenstraat atau sekarang dikenal dengan Jalan  Zainuddin  (Asma  dZ,  2013).  Jika  merujuk pada  Platte  Ground  van  de Hoofdplaats
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                       Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                  DOI: 10.36526/js.v3i2.3260
Research Article
e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523
Pontianak (Peta Pontianak 1934) bangunan Bappeda/Balai Kota ini belum berdiri. Namun, lokasi dimana akan berdirinya bangunan ini berada di antara Kantoor Pol. Recherche dan Kantoor  Boschwezen.  Bangunan-bangunan  tersebut  kini  telah  menjadi  tempat  berdirinya Kantor  Satpol  PP  Kota  Pontianak.  Fungsi  bangunan  dari  awal  dibangun  hingga  saat  ini masih sama. Bangunan ini masih digunakan sebagai bangunan perkantoran.
Bangunan ini berjenis rumah panggung bertiang kayu dengan denah berbentuk huruf "W" dengan panjang bangunan ±30 m. Bangunan Bappeda menghadap ke arah timur.
Bangunan  Bappeda  menggunakan  atap  sirap  berbahan  kayu  berbentuk  pelana  dengan kemiringan yang curam dengan puncak atapnya yang menyerupai gada. Lantai bangunan berbahan  papan  kayu  ulin  berwarna  coklat  tua  yang  disusun  melintang.  Dinding  pada bangunan  berwarna  putih  dengan  tiang  yang  berwarna  coklat.  Bagian  utama  yang digunakan sebagai penyangga dinding berbahan kayu dengan penutup dinding terbuat dari campuran pasir dan kapur yang digunakan sebagai bahan plester atau lapisan permukaan untuk memberikan  kekuatan  dan tampilan tertentu  pada  dinding  dengan  rangka  dari  plat persegi panjang berbahan besi yang disusun menyilang. Pintu dan jendela pada bangunan menggunakan  kusen  kayu  dan  daun  jendela  berbahan  kayu  dan  kaca.  Jendela  berupa jendela  sayap  ganda.  Pintu  berupa  pintu  sayap  ganda  berbahan  kayu  dengan  jendela dibagian atasnya.
Pada bagian depan bangunan, terdapat 3 buah anak tangga sebelum memasuki pintu utama. Pada bagian barat tegak lurus dengan pintu masuk, terdapat sebuah aula yang diberi  nama  “Rohana  Mutholib”  sedangkan  di  sisi  kiri  dan  kanan  terdapat  selasar  yang memanjang. Bangunan dari kantor Bappeda sendiri sangat luas, diperkirakan bangunan ini memiliki  18  ruangan.  Pada  bagian  belakang  bangunan  terdapat  selasar  yang  berfungsi sebagai  penghubung  antar  ruang.  Selasar  ini  memiliki  atap  yang  menyatu  dengan  atap utama.  Pada  bagian  dinding  pelana  di  bangunan  belakang  memilliki  ornamen  bermotif floralistik
- Gedung Holland Indische School (SDN 14 Pontianak Kota)
Pada awal abad ke-20, Pemerintah Hindia Belanda mulai menerapkan kebijakan Ethische  Politic  atau  Politis  Etis.  Politik  Etis  dapat  diartikan  sebagai  upaya  balas  budi Belanda  kepada  rakyat  Indonesia  atas  desakan  orang-orang  Belanda  yang  prihatin terhadap kondisi pribumi. Mereka menganggap bahwa pribumi Indonesia adalah pahlawan bagi  Kerajaan Belanda,  sehingga  Belanda  wajib membalas  jasa  pribumi.  Belanda resmi melaksanakan  Politik  Etis  pada  September  1901  meski  tanpa  keiklasan  hati.  Kerajaan Belanda melalui Pemerintah Hindia Belanda merapkan tiga program dalam kebijakan Politik Etis, yaitu irigasi atau pengairan, emigrasi atau perpindahan penduduk, dan edukasi atau pendidikan (Hasanuddin, 2014).
Penerapan  program  ini  hampir  diseluruh  wilayah  Hindia  Belanda,  termasuk
Pontianak.  Terdapat  satu  bangunan  peninggalan  Belanda  yang  cukup  erat  kaitannya dengan kebijakan Politik Etis program pendidikan, yaitu bangunan Holland Indische School. Holland Indische School atau biasa disingkat dengan HIS adalah sekolah setingkat Sekolah Dasar  pada  masa  sekarang  (Rahmah  et  al.,  2022).  Bangunan  yang  diperkirakan  mulai dibangun  pada  tahun  1918  ini  berlokasi  di  Jalan  Muntinghe,  Kampung  Mariana,  Tanah Seribu  atau  saat  ini  dikenal  dengan  nama Jalan Tamar, Kelurahan Tengah,  Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pada tahun 1921 penerimaan peserta didik dibuka, kegiatan belajar mengajar yang  efektif  baru  dimulai  tahun  1922.  Holland  Indische  School  Pontianak  adalah  jenis sekolah kelas satu dengan lama pendidikan 6 tahun. Maksud dari sekolah kelas satu adalah sekolah yang hanya diperuntukan bagi kaum bangsawan dan golongan terkemuka. Menir
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                       Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                  DOI: 10.36526/js.v3i2.3260
Research Article
e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523
Van Dellen adalah kepada sekolah yang pertama, sekolah ini didominasi oleh anak-anak Eropa. Bahasa Belanda menjadi bahasa pengantar ketika kegiatan belajar mengajar di HIS. Ilmu  pengetahuan  yang  diberikan  menyesuaikan  dengan  kebutuhan  anak-anak  pribumi namun pelajaran sejarah tidak diberikan karena bersiat sensitif. Pada tahun 1934 durasi belajar di HIS bertambah menjadi 7 tahun karena pihak guru merasa jam untuk memberikan pelajaran kurang.
Pada  tahun  1941,  sekolah  ini  sempat  ditutup  karena  Jepang  menyerang pemukiman Belanda di Pontianak. Ketika Jepang berhasil menguasai Pontianak, segala aktivitas  kompeni  berhenti.  HIS  sempat  ditutup  sementara,  kemudian  dibuka  kembali dengan  nama  Kokumin  Gakko  atau  Sekolah  Rakyat  (Andhini,  2013).  Belum  ditemukan informasi  bagaimana  keadaan  dan  fungsi  bangunan  pada  masa  Daerah  Istimewa Kalimantan  Barat  berdiri.  Pada  tahun  1950,  ketika  Kalimantan  Barat  mulai  bergabung dengan Indonesia bangunan ini resmi menjadi sekolah yang diperuntukan semua golongan (Asma dZ, 2013).
Pada  tahun  1956  pemerintah  Indonesia  mengubah  nama  sekolah  ini  menjadi
Sekolah  Dasar  Negeri  26.  Pada  tahun  1775,  gedung  bekas  HIS  ini  difungsikan  untuk kegiatan oprasional dua sekolah, yaitu Sekolah Dasar Negeri 26 dan Sekolah Dasar Negeri 46.  Perubahan  nama  sekolah  kembali  dilakukan pemerintah  pada  tahun  1984,  Sekolah Dasar Negeri  26  diubah  menjadi  Sekolah  Dasar Negeri  14 yang  hingga  kini  digunakan, sedangkan  Sekolah  Dasar  Negeri  46  dipindahkan  (Hartati,  2006).  Sejak  awal  berdiri bangunan ini tidak mengalami perubahan bentuk. Renovasi pernah dilakukan pada tahun 1990 dan 2008 untuk mengganti atapnya dan mencat ulang bangunan (Andhini, 2013). Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 591.1/DISDIKBUD/TAHUN 2021 Tentang Cagar Budaya Kota Pontianak, bangunan bekas Holland  Indische  School  yang  saat  ini  dikelola  oleh  SDN  14  Pontianak  Kota  ditetapkan sebagai Cagar Budaya kategori bangunan. Panjang bangunan 59 M, lebar 12,22 M, dan total  luas  bangunannya  adalah  720,98  m².  Berdasarkan  pengamatan  penulis,  desain bangunan  ini  adalah  arsitektur  Indis.  Pengaruh  arsitektur  kolonial  terlihat  pada  jendela susun sirih atau jalusi berukuran besar, dua tiang di ujung atapnya, platfon bangunan tinggi, dan  pagar  bermotif  geometri.  Sedangkan pola  arsitektur  tradisional terlihat  pada  bentuk atap tumpang dua yang berbahan sirap, konstruksi bangunan berbentuk rumah panggung panjang dan bertangga. Atap tumpang dua mengadopsi arsitektur bangunan di Pulau Jawa sedangkan  konstruksi  rumah  panggung  dan  bentuk  bangunan  yang  memanjang mengadopsi arsitektur rumah adat masyarakat Dayak dan Melayu.

## PENUTUP
Peradaban  di  Pontianak  mulai  terbentuk  pada  abad  ke-18  ketika  Nusantara  memasuki masa  Kerajaan  Islam.  Syarif  Abdurrahman  Alkadrie  mendirikan  sebuah  pemerintahan  di persimpangan  Sungai  Kapuas  dan  Sungai  Landak,  pemerintahan  tersebut  bernama  Kesultanan Pontianak.  Kesultanan  Pontianak  bukanlah  satu-satunya  pemerintahan  yang  mengembangkan wilayah Pontianak. Bangsa Belanda juga turut serta dalam membangun wilayah Pontianak. Ketika Belanda  atas  nama  VOC  datang,  Sultan  Syarif  Abdurrahman  Alkadrie  memberikan  izin  kepada Belanda untuk menetap di Pontianak. Mereka mendirikan basisnya di wilayah Tanah Seribu atau Duizend  Vierkanten  Paal,  saat  ini  menjadi  bagian  Kecamatan  Pontianak  Kota  dan  Kecamatan Pontianak  Barat.  Belanda  gencar  melakukan  pembangunan  di  wilayah  tersebut,  namun  sempat berhenti pada akhir abad ke-18 karena VOC runtuh. Pembangunan kembali dilakukan pada abad ke-19  ketika  Belanda  datang  atas  nama  Pemerintah  Hindia  Belanda.  Belanda  mendesain pemukiman  mereka  semirip  mungkin  dengan  pemukiman  di  Belanda.  Terdapat  kanal  untuk
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                       Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                  DOI: 10.36526/js.v3i2.3260
Research Article
e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523
mengatasi  banjir  dan  jalur  transportasi  air,  Taman  Alun  yang  berfungsi  sebagai  sarana  rekreasi warga  Eropa,  sekolah  untuk  anak-anak  Eropa, komplek  perkantoran  Belanda, tempat  beribadah, dan rumah dinas pejabat Pemerintahan Hindia Belanda.
Tidak mengherankan bila disekitar Kecamatan Pontianak Kota dapat ditemukan bangunan- bangunan  dengan  arsitektur  Indis  atau  bangunan  yang  didesain  dengan  mencampurkan  seni bangunan Eropa dan bangunan Tradisional (Melayu). Beberapa bangunan tersebut sangat berjasa bagi Pemerintah Kota Pontianak pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Kondisi Indonesia yang belum  stabil  tentunya  sangat  sulit  untuk  membangun  infrastruktur.  Pemerintah  Kota  Pontianak memanfaatkan beberapa bangunan peninggalan Belanda untuk menjalankan roda pemerintahan. Seperti penggunaan komplek perkantoran Resident Westerafdeeling van borneo sebagai Balai Kota Pontianak,  penggunaan  gedung  de  Javasche  Bank  sebagai  Bank  Indonesia  Cabang  Pontianak, penggunaan  gedung  Post  Telegraf  Kantoor  sebagai  kantor  Pos,  penggunaan  gedung  Telefoon Kantoor sebagai Markas Komando Daerah Angkatan Kepolisian, dan penggunaan gedung Holland Indische School sebagai sekolah. Keberadaan bangunan-bangunan tersebut menyebabkan pusat Kota Pontianak berada di Kecamatan Pontianak Kota. Insfrastruktur tersebut masih digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia, bahkan beberapa diantaranya ada yang sudah berstatus sebagai Cagar Budaya. Hal ini menunjukan bahwa bangsa asing (Belanda) turut serta dalam membentuk sejarah dan kebudayaan Kota Pontianak serta berperan dalam membentuk pusat Kota Pontianak.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, I., Novianto, K., Basundoro, P., Effendy, B., Irawan, T. T., Ansari, T. S., Nurbawono, A., &
Ahsanto, N. (2011). Melayani Rakyat Menjaga Negara Sejarah Sosial, Politik dan Ekonomi PT  Pos  Indonesia  (Persero)  (I.  Ahmad,  Ed.).  Lembaga  Studi  dan  Pengembangan  Etika Usaha (LSPEU) Indonesia, dan PT Pos Indonesia (Persero).
Aji,  Y.  W.  (2017).  Perkembangan  Pt.  Pos  Indonesia  Tahun  1961-1995. Risalah, 4(1). https://journal.student.uny.ac.id/index.php/risalah/article/view/9466
Ajisman. (1998). Perkembangan Agama  Islam di Kotamadya Pontianak (Pada Akhir Abad 20) (J. Musa, Ed.). Kalimantan Barat : BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL PTK., 1997/1998.
Andhini, E. S. (2013). Peran Holland Inlandsche School (HIS) Dalam Pendidikan Kota Pontianak Tahun 1922-1941. Skripsi Sarjana, STKIP-PGRI, Pontianak.
Asma  dZ,  A.  (2013).  Pontianak  Heritage  dan  Beberapa  yang  Berciri  Khas.  Pontianak:  Literer Khatulistiwa.
Atmodjo, J. S., Ashari, C., Bismantara, K., Safei, Pasariu, Y. A., Hadi, A., Prasetyo, D., & Nugroho, Y. A. (2023). Modul Ajar Pendataan Cagar Budaya. Direktorat Pelindungan Kebudayaan Kemendikbudristek.
Firmansyah, A., Andi, U. F., Mirzachaerulsyah, E. (2022). Sejarah Berdirinya Kota Pontianak Masa kesultanan, Kolonial Hingga Kemeridekaan. Pontianak: Untan Press.
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                       Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                  DOI: 10.36526/js.v3i2.3260
Research Article e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523
Firmansyah, H. (2021). Colonial Town Pontianak: Proses Terbentuk dan Perkembangannya pada Masa Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) Tahun 1779-1791. Artefak, 8, 111–118. Firmansyah, H. (2021). Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya di Area Duizen Vierkanten Paal Kota
Pontianak sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah. 1, 15–28.
https://doi.org/10.29408/fhs.v5i1.3554
Firmansyah, H. (2021). Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya di Area Duizen Vierkanten Paal Kota Pontianak sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah. Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan
Pendidikan, 5(1), 15-28. https://doi.org/10.29408/fhs.v5i1.3554
Hagijanto, A. D. (2022). Museum Reenactor Arek Ngalam: Simulakra Sejarah Perjuangan Menuju Nasionalisme. Jurnal  Desain  Komunikasi  Visual  Nirmana, 22(2),  115-128. https://doi.org/10.9744/nirmana.22.2.115-128
Handinoto & Soehargo, P. H. (1996). Perkembangan kota & arsitektur kolonial Belanda di Malang. Yogyakarta: Andi.
Hartati, S. (2006). Peta Sejarah dan Budaya Kalimantan. Pontianak: Balai Kajian Sejarah dan Nilai
Tradisional.
Hasanuddin. (2014). Pontianak Masa Kolonial. Yogyakarta: Ombak.
Krisdiana, R., Usman, S., Andi, U. F., Akbar, A., & Wibawa, M. A. (2019). Menegakkan Kedaulatan dan  Ketahanan  Ekonomi:  Bank  Indonesia  Dalam  Pusaran  Sejarah  Kalimantan  Barat (Nawiyanto, Ed.). Bank Indonesia Institute.
Kuntowijoyo. (2013). Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Listiana, D. (2009). IBUKOTA PONTIANAK 1779 - 1942 (Lahir dan Berkembangnya Sebuah Kota Kolonial). Pontianak: BPSNT.
Prabowo, M. R. (2019). Peristiwa Mandor 28 Juni 1944 Di Kalimantan Barat: Suatu Pembunuhan Massal Di Masa Penduduk Jepang. BIHARI: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN ILMU SEJARAH, 2(1). https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/bihari/article/view/868
Purwana, B., Hasanuddin, Sulistyorini, P., & Asnaini. (2004). Sejarah Pemerintahan Kota Pontianak
Dari Masa Ke Masa. Pontianak: Pemerintah Kota Pontianak.
Putra, A. S. (2023). Lembaran Berdarah Sejarah Indonesia. PT. Neosphere Digdaya Mulia.
Rahmah, K. N., Firmansyah, A., & Firmansyah, H. (2022). Pemanfaatan Cagar Budaya â€˜ SDN 14
Pontianakâ€™  Sebagai  Sumber  Pembelajaran  Sejarah  pada  Kelas  XI  SMA  Islam Bawari. Jurnal Kewarganegaraan, 6(2), 4019-4030. https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3616
Tim  Disbudpar  Pontianak.  (2016).  Buku  Pendataan  Cagar  Budaya  Kota  Pontianak.  Pontianak:
Disbudpar Kota Pontianak.
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                       Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                  DOI: 10.36526/js.v3i2.3260
Research Article
e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523
Tutuko,  P.  (2003).  Ciri  khas  arsitektur  rumah  Belanda  (studi  kasus  rumah  tinggal  di Pasuruan). Mintakat: Jurnal Arsitektur, 4(1). https://doi.org/10.26905/mintakat.v4i1.1954
Veth, P. J. (2012). Borneo Bagian Barat: Geografis, Statistis, Historis Jilid 1, Terjemahan Borneo’s wester-  Afdeeling,  Geographisch,  Statistisch, Historisch  voorafgegaan  door  eene algemeene schets des ganschen eilands a.b P.O.C.Yeri. (Vol. 1). Institut Dayakologi.
Wirjono, L. V. (2017). Elemen-Elemen Arsitektural Post Kantoor di Tanah Deli. Prosiding Seminar Haritage Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia, 295-302. Program Studi Arsitektur, Institut Teknologi Bandung.
Zed, M. (2017). Warisan penjajahan Belanda di Indonesia pasca-kolonial (perspektif perubahan dan kesinambungan). Diakronika, 17(1),  88-103. https://doi.org/10.24036/diakronika/vol17- iss1/18