Penulis : a lilianatedjo @ gmail .com

## JURNAL SPEKTRUM HUKUM

## PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO
18/PUU-XVII/2019

## TERHADAP OBYEK JAMINAN FIDUCIA
Liliana Tedjosaputro a , a Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

## Abstrak
Obyek  Jaminan  Fidusia  mencerminkan  adanya  jaminan  kebendaan  dalam  bentuk  baru  yang mempresentasikan  “Penyerahan  Hak  Milik  atas  dasar  kepercayaan  sebagai  jaminan”,  sehingga pemilik benda jaminan Fidusia masih dapat memakai benda yang dijaminkan secara kepercayaan. Bentuk  Fidusia  ini  merupakan  solusi  akan  syarat “in  bezit  stelling” dalam  jaminan  gadai,  dimana benda yang digadaikan harus diletakkan di luar kekuasaan si pemberi gadai. Pada sertipikat Fidusia ada grosse acte yaitu dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga  mempunyai  kekuatan  seperti  Keputusan  Pengadilan.  Perumusan  masalahnya  adalah Bagaimana Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 terhadap Obyek Jaminan Fidusia ? Metode penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 terjadi 3 (tiga) syarat yang ditentukan bahwa Pasal 15 ayat (2) dan (3) serta penjelasan Pasal 15 ayat (2)  Undang-Undang  No  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  berlaku  secara  inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitusional) yaitu : 1. Syarat wanprestasi/cidera janji harus disepakati antara  Kreditur  dan  Debitur.  2.  Jika  Debitur  wanprestasi/cidera  janji,  Debitur  harus  sukarela menyerahkan jaminannya. 3. Jika Debitur keberatan menyerahkan secara sukarela obyek jaminan Fidusia maka eksekusi Sertipikat jaminan Fidusia tidak bisa dipaksa, tapi harus melalui gugatan ke Pengadilan  Negeri,  4.  Selama  gugatan  berlangsung,  Debitur  wajib  memelihara  barang  jaminan secara  baik  dan  layak  jika  terjadi  kehilangan  atau  kerusakan  menjadi  tanggung  jawab  Debitur sepenuhnya. 5. Selalu diasuransikan baik kebakaran dan/atau kehilangan benda jaminan Fidusia.
Kata Kunci : Jaminan, Obyek Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi

## Abstract
Fiduciary  object  reflects  the  existence  of  a  material  guarantee  in  a  new  form  which  presents "Submission of Property Rights on the basis of trust as a guarantee", so that the owner of the Fiduciary object can still use the object guaranteed by trust. This form of Fiduciary is a solution to conditions "in bezit stelling" in a pawn guarantee, where the object being pawned must be placed outside the control of  the  pawner.  On  a  fiduciary  certificate  there  is  grosse  acte  namely  with  the  statement  "Demi Keadilan  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa",  so  that  it  has  the  judicial  power  like  a  Court Decision. The formulation of the problem is How is the Impact of the Constitutional Court Decision No 18  /  PUU-XVII  /  2019  on  the  Fiduciary  Object  ?  The  normative  juridical  research  method  uses secondary  data  as  the  main  data  and  primary  data  as  supporting  data.  The  Constitutional  Court Decision No. 18 / PUU-XVII / 2019 occurred 3 (three) conditions stipulated that Article 15 paragraph (2) and (3) and the explanation of Article 15 paragraph (2) of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee apply in a conditionally unconstitutional, namely: 1. Terms of default / breach of contract must be agreed upon between the creditor and the debtor. 2. If the Debtor defaults / breach of contract on  his  promises,  the  Debtor  must  voluntarily  submit  his  guarantee.  3.  If  the  Debtor  objects  to voluntarily  handing  over  the  Fiduciary  object,  the  execution  of  the  Fiduciary  Certificate  cannot  be forced, but must go through a lawsuit to the District Court. 4. During the lawsuit, the Debtor is obliged to maintain collateral in a good and well maintained manner hence in case of loss or damage it is the full responsibility of the Debtor. 5. Always be insured for both fire and / or loss of fiduciary object. .

## LATAR BELAKANG
Jaminan Fiducia sebagai  jaminan  kebendaan,  bentuk baru  dari  jaminan  kebendaan, gadai yang mempunyai syarat in bezit stelling yaitu benda yang digadaikan harus diletakkan di luar kekuasaan si pemberi gadai.
Keadaan  ekonomi  berubah  sehingga  gadai  sudah  tidak  sesuai  dengan  keadaan  ekonomi yang  menghendaki  barang  yang  dipakai  jaminan  tetap  dapat  dipakai  oleh  pemberi  gadai karena  pemberi  gadai  tidak  mempunyai  barang  lain  yang  dipakai  untuk  usahanya  dan mendapat keuntungan untuk membayar cicilan dan bunga bank.
Yang  pertama dahulu adalah asset kedai  kopi  yang  dipakai untuk  menjaminkan  hutang  ke Bank,  pemilik  kedai  kopi  bisa  memakai  barang-barang  yang  dipakai  untuk  berjualan  kopi sehingga mendapat keuntungan untuk membayar hutangnya.
Di dunia perekonomian muncul bentuk jaminan baru yaitu Fiducia atau Fiduciare Eigendom Overdracht (FEO) atau Penyerahan Hak Milik secara Kepercayaan,  Pada sertipikat Fidusia tercantum grosse  acte yaitu  irah-irah  “Demi  Keadilan  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa” sehingga mempunyai kekuatan seperti Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde ) untuk mempermudah eksekusi tanpa melalui gugatan  ke  Pengadilan  karena  Fidusia  diperuntukkan  untuk  jaminan  benda  bergerak sehingga prosedur eksekusinya tidak terlalu panjang.
Di  kalangan  pengusaha  cukup  memudahkan  untuk  menjual  benda  jaminan  Fidusia  yang diserahkan secara kepercayaan atas kekuasaan sendiri.

## PERMASALAHAN
1.  Bagaimana  dampak  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No  18/PUU-XVII/2019  terhadap obyek jaminan Fidusia ?

## METODE PENELITIAN
Metode penulisan yang digunakan metode yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Sumber data penelitan meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  18/PUU-XVII/2019  dan  Undang-Undang  No  42 Tahun  1999.  Sumber  data  sekunder  yang  digunakan  antara  lain  mencakup  dokumen- dokumen resmi, buku-buku, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya diperoleh dengan cara studi pustaka. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN
Fidusia  adalah  pengalihan  hak  kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar  kepercayaan  dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Pasal 1 Undang-Undang No 42/1999). Sehingga sering disebut Penyerahan Hak Milik atas dasar kepercayaan sebagai jaminan dengan obyek Fidusia adalah :
a.  Benda  bergerak berwujud seperti  mobil,  kendaraan bermotor,  mesin-mesin, barang dagangan dan lain-lain, benda bergerak tidak berwujud seperti piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian.
b.  Benda  tidak  bergerak  yang  tidak  dapat  dibebani  Hak  Tanggungan  seperti  rumah dengan Hak Guna Bangunan yang habis jangka waktunya
Jaminan  Fidusia  merupakan  perjanjian  ikutan  dari  perjanjian  pokok  yang  menimbulkan kewajiban  bagi  para  pihak  untuk  memenuhi  suatu  prestasi  sehingga  tidak  ada  perjanjian jaminan Fidusia tanpa adanya perjanjian pokok tetapi ada perjanjian pokok tanpa didampingi dengan  perjanjian  Fidusia,  karena  perjanjian  Fidusia  itu  termasuk  perjanjian assesoir yang mempunyai ciri sebagai berikut :
- Mempunyai sifat droit de suite - Memberikan hak preferent
- Bersifat accessoir
- Mempunyai asas specialitas dan publisitas
- Memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan
- Mudah dan pasti pelaksanaannya
Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia diasuransikan.
Hutang yang pelunasannya dijamin dengan Fidusia dapat berupa :
- Hutang yang telah ada
- Hutang  yang  akan  timbul  di  kemudian  hari  yang  telah  diperjanjikan  dalam  jumlah tertentu
- Hutang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.
Pada  Sertipikat  jaminan  Fidusia  dicantumkan  kata-kata  “Demi  Keadilan  berdasarkan Ketuhanan  yang  Maha  Esa”  yang  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang  sama  dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde ). Bila Debitur cidera janji, penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri
Hapusnya Fidusia bila :
- Hapus piutangnya.
- Pelepasan hak atas jaminan Fidusia oleh penerima Fidusia
- Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan Fidusiasehingga obyek jaminan Fidusia biasa diasuransikan.
Penerima  Fidusia  memiliki  hak  yang  didahulukan  terhadap  Kreditur  yang  lain  artinya  hak penerima  Fidusia  untuk  mengambil  pelunasan  piutangnya atas  hasil  eksekusi  benda  yang menjadi obyek jaminan Fidusia.
Hak  yang  didahulukan  dari  penerima  Fidusia  sudah  hapus  karena  adanya  kepailitan  atau likuidasi  pemberi  Fidusia,  Adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No  18/PUU-XVII/2019 terjadi 3 (tiga) syarat yang ditentukan bahwa Pasal 15 ayat (2) dan (3) serta penjelasan Pasal 15  ayat  (2)  Undang-Undang  No  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  berlaku  secara inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitusional) yaitu :
1.  Syarat wanprestasi/cidera janji harus disepakati antara Kreditur dan Debitur.
2.  Jika  Debitur  wanprestasi/cidera  janji,  Debitur  harus  sukarela  menyerahkan jaminannya.
3.  Jika  Debitur  keberatan  menyerahkan  secara  sukarela  obyek  jaminan  Fidusia  maka eksekusi Sertipikat jaminan Fidusia tidak bisa dipaksa, tapi harus melalui gugatan ke Pengadilan  Negeri,  Kreditur  tidak  lagi  dapat  melakukan  eksekusi  serta-merta  saat terjadinya  cidera  janji  dengan grosse  acte yaitu  dengan  irah-irah  “Demi  Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 telah mewajibkan kepada para pihak dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia untuk adanya klausula :
- Kesepakatan adanya cidera janji/wanprestasi yang harus disepakati oleh Kreditur dan Debitur.
- Kesepakatan dan kerelaan Debitur untuk menyerahkan jaminan kepada Kreditur jika Debitur cidera janji
Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 menimbulkan beberapa implikasi yaitu :
Implikasi  yuridis,  pemahaman  mengenai  kekuatan  titel eksekutorial  terhadap  proses bisnis lelang  sebagai  lelang  eksekusi  jaminan  Fidusia. Implikasi  praktek  di Pengadilan,  membuat banyaknya  jumlah  perkara  jaminan  Fidusia.  Implikasi  yang  lain  yaitu  Debitur  sengaja memperpanjang  jangka  waktu  penyelesaian  dengan  proses  gugatan  yang  bisa  naik  ke Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali.
Padahal nilai untuk barang bergerak itu tidak terlalu mahal, bisa-bisa habis untuk membayar biaya perkara.
Implikasi Ekonomi meliputi ;
- Kepercayaan perusahaan pembiayaan kepada Debitur menurun
- Dinaikkannya suku bunga pembiayaan
- Menurunnya penjualan industri otomotif karena menurunnya pembiayaan perusahaan pada  industri  leasing,  perbankan,  pegadaian,  kesemuanya  itu  berdampak  pada perekonomian negara
- Pemerintah semakin sulit mengundang investasi masuk ke Indonesia
- Biaya penjaminan bertambah mahal karena harus diasuransikan

## PENUTUP

## Kesimpulan
Paska Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 maka perjanjian jaminan Fidusia harus memuat tambahan yaitu :
1.  Jika  Debitur  wanprestasi  maka  Debitur  harus  sukarela  untuk  menyerahkan jaminan obyek Fidusia kepada Kreditur untuk dijual atas kekuasaan sendiri.
2.  Jika obyek jaminan Fidusia tidak diserahkan kepada Kreditur maka Kreditur akan menggugat Debitur ke Pengadilan Negeri
3.  Selama gugatan berlangsung, Debitur wajib memelihara barang jaminan secara baik  dan  layak  jika  terjadi  kehilangan  atau  kerusakan  menjadi  tanggung  jawab Debitur sepenuhnya.
4.  Selalu diasuransikan baik kebakaran dan/atau kehilangan benda jaminan Fidusia

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal Ilmiah:
Agung  Pitra  Maulana,  Muhamad  Azhar.  2020. Penafsiran  Cidera  Janji  Oleh  Mahkamah Konstitusi Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia dan Implikasinya. Notarius. 13 (2) : 763 – 776.
Eko  Surya  Prasetyo.  2020 .  Implikasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU- XVII/2019  Terhadap  Pelaksanaan  Eksekusi  Lembaga  Jaminan. Jurnal  Ilmu Hukum. 5 (1) : 43 – 62
Endang  Pandamdari.  2020. Analisis  Kepastian  Hukum  Terhadap  Hak  Eksekutorial  Objek Jaminan Fidusia Yang Dimiliki Kreditur Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia  Setelah  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 . Jurnal Hukum Adigama. 3 (1) : 645 - 668.
James  Ridwan  Efferin.  2020. Eksekusi  Objek  Jaminan  Fidusia  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 . Jurnal Ilmu Hukum. 12 (1) : 39 – 49.
Jazau  Elvi  Hasani  dkk.  2020. Implikasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU- XVII/2019  Terhadap  Pelaksanaan  Perjanjian  Yang  Berobjek  Jaminan  Fidusia. Jurnal Hukum Magnum Opus. 3 (2) : 223 - 235.
Joni  Alizon.  2020. Rekonstruksi  Pelaksanaan  Eksekusi  Jaminan  Fidusia  Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Eksekusi. 2 (1) : 58 – 82.
Syafrida,  Ralang  Hartati.  2020. Eksekusi  Jaminan  Fidusia  Setelah  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 . Jurnal Hukum. 11 (1) : 107 - 127.
Vera  Rimbawani  Sushanty.  2020. Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Debt  Collector  dan  Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Gorontalo Law Review. 3 (1) : 59 - 75.

## BUKU
Fuady, Munir, 2003, Jaminan Fidusia, PT.Citra Adiya Bakti, Bandung.
Isnaeni, Moch, 2016, Hukum Jaminan Kebendaan , PT.Revka Petra Media, Surabaya.
___________,  2017, Noktah  Ambigu  Norma  Lembaga  Jaminan  Fidusia ,  PT.Revka  Petra Media, Surabaya.
Satrio,  J,  1993, Hukum  Jaminan,  Hak-Hak  Jaminan  Kebendaan, PT.Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
______, 1996, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Tentang Perjanjian Penanggungan dan Peruikatan Tanggung Menanggung , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
______,  1997, Hukum  Jaminan,  Hak  Jaminan  Kebendaan,  Hak  Tanggungan  (Buku  1) , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
______,  1998, Hukum  Jaminan,  Hak  Jaminan  Kebendaan,  Hak  Tanggungan  (Buku  2) , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
Kamello,  Tan,  2014, Hukum  Jaminan  Fidusia  (Suatu  Kebutuhan  Yang  Didambakan) , PT.Alumni, Bandung.
O.K.Brahn, 2001. Fidusia, Penggadaian Diam-Diam dan Retensi Milik Menurut Hukum Yang Sekarang  dan  Yang  Akan  Datang .  Terjemahan  oleh  Linus  Doludjawa. PT.Tatanusa, Jakarta.
Widyadharma, Ignatius Ridwan, 1999, Hukum Jaminan Fidusia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Yurizal,  2015, Aspek  Pidana  dalam  Undang-Undang  No.42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia , Media Nusa Creative, Malang.

## UNDANG-UNDANG
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia