SHARE: SOCIAL WORK JURNAL VOLUME: 6
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )

## PRAKTEK PEKERJAAN SOSIAL BAGI “ STIGMATIZED GROUP ”: UPAYA MEWUJUDKAN KESERASIAN SOSIAL BERBASIS HAM DAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
OLEH:
SITI NAPSIYAH ARIEFUZZAMAN 1 , S.AG.BSW.MSW
1 Dosen Program Studi Kesejahteraan Sosial UIN Jakarta

## Abstrak
Kelompok  terstigmatisasi  ( stigmatized  group )  merupakan  kelompok  orang  yang  memiliki pengalaman diskriminasi dan eksklusi di masyarakat karena stigma yang dilekatkan kepada mereka. Stigma negatif yang diarahkan kepada kelopok ini beragam latar belakangnya: fisik, status ekonomi, identitas social, dan sebagainya. Bagaimana kelompok ini bertahan di masyarakat, dan apa yang harus dilakukan  oleh  pekerja  social  untuk  membantu  kelompok  ini  agar  bisa  keluar  dari  masalah  yang dihadapi di masyarakat.
Tulisan  ini  berusaha  menjelaskan  tentang  pengalaman  terstigmatisai  di  kalangan  anak-anak  dari keluarga terduga dan terpidana kasus  terorisme.  Kelompok ini mendapatkan stigma sebagai  “anak teroris”.  Stigma  tersebut  menjadikan  anak-anak  mengalami  eksklusi  social  dan  diskriminasi  di masyarakat.  Dampaknya  anak-anak  dari  keluarga  ini  semakin  “eksklusif”  di  masyarakat  dan berpotensi untuk tetap berada dalam rantai jaringan kelompok “radikal”.
Pekerja social dapat bekerja bersama keluarga terduga dan terpidana kasus terorisme melalui program pendampingan  psikososial,  pelayanan  social  berbasis  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan  pendidikan multikulturalisme bagi masyarakat atau lingkungan tinggal keluarga. Hal ini karena di antara benih terjadinya aksi gerakan radikal dan teror berasal dari tidak adanya keserasian social di masyarakat.
Kata Kunci : Radikal, Stigma, psikososial, eksklusi social, keserasian social,

## Abstract
This  study  aims  to  challenge  social  work  practice  in  Indonesia  on  anti-discrimination approach,  social  work  practice  in  multicultural  society,  human  right  based  approach,  and  child protection; seeks the need of social service for stigmatized children of terrorist family. They should not be seen as “criminal” instead as a ‘victim’ who need help from other to disengage from the cycle of terrorist family, link or group; Develops a framework that helps us examine and thereby understand the problem of being stigmatized children and the impact of that stigmatization on children behavior; expected that the findings of this study will help to create new terrorism prevention and intervention in Indonesia.
SHARE: SOCIAL WORK JURNAL VOLUME: 6
The study shows the experience of children of parents who are  “defendant or convict with terrorism” social stigma and social exclusion.   They find difficulties to get access to education, social service  and  other  rights.  The  worst  thing  from  social  exclusion  is  the  potential  rise  of  inherited revenge. Although there is no valid number yet about the number of children of terrorist in Indonesia, but  it  is  predicted  around  2000  children  whom  the  parent  are  suspected  terrorism,  committed terrorism, prisoned, recidivist, or died.
Keywords : radical, stigma, social exclusion, social harmony, psychosocial

## Pendahuluan
Kekerasan  social,  terorisme  konflik sosial  berbasis  ras,  agama,  dan  syara  (RAS) merupakan  bentuk  kejahatan  kemanusiaan yang memiliki dampak  dan masalah social di masyarakat. Seperti munculnya trauma, hancurnya  sarana  publik,  bahkan  hilangnya nyawa.  Jumlah  keluarga  yang  terdampak karena  kasus  kekerasan  sosial  dan    terorisme terus meningkat di Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di antaranya adalah program Keserasian  sosial  yang  dicanangkan  oleh Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia. Program  ini  berusaha  untuk  memberikan dukungan  dan  program  bagi  kelompok masyarakat  atau  budaya  tertentu  yang  sudah mengalami ketertinggalan dalam masyarakat.
Selain  itu,  pemerintah  juga  telah membentuk  badan  khusus  yang  menangani masalah  terorisme,  yaitu  Badan  Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).Selain itu pemerintah juga telah mengamanahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHam RI) untuk membuat
4 Petrus Golose (2009), mendefinisikan Deradikalisasi  sebagai  segala  upaya  untuk menetralisasi  paham-paham  radikal  melalui pendekatan  interdisipliner,  seperti  hukum, psikologi,  agama,  dan  sosial  budaya  bagi mereka yang dipengaruhi atau terkontaminasi
kebijakan  dan  pembinaan  bagi  narapidana kasus terorisme baik di Lembaga
Pemasyarakatan (lapas) maupun Balai Pemasyarakatan  (Bapas).Diantara  program untuk  mengatasi  masalah  terorisme  adalah program  deradikalisasi 4 .Namun  fenomena radikalisme,  militanisme,  premanisme,  dan terorisme  seakan  semakin  tumbuh  subur  di Indonesia.
Program deradikalisasi menuntut keterlibatan semua pihak untuk dapat menjangkau  seluruh  elemen  masyarakat  atau kelompok  yang  dinilai  memiliki  kerentanan untuk  dapat  terlibat  dalam  jaringan  atau mengarah  kepada  kelompok  tertentu  yang memiliki  potensi  untuk  terlibat  dalam  aksi terorisme. Hal ini karena di antara akarmunculnya serta masih  suburnya konflik, kekerasan social dan terorisme adalah adanya “dosa  yang  diwariskan”  atau  “dendam  yang diturunkan”  dalam  keluarga,  kelompok,  dan masyarakat.
Artikel ini tidak akan membahas secara detail  tentang  terorisme  dan  radikalisme  di Indonesia.  Akan  tetapi  akan  lebih  berusaha
paham radikal atau pro-kekerasan. Dalam hal ini  mereka  termasuk;  narapidana,  mantan narapidana,  individu  militan  radikal  yang pernah  terlibat,  keluarga,  simpatisannya  dan masyarakat umum.
SHARE: SOCIAL WORK JURNAL VOLUME: 6
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
mendiskusikan  tentang  upaya  mewujudkan keserasian  social  di  masyarakat  melalui pendekatan  kesejahteraan/pekerjaan  sosial bagi  kelompok  terstigmatisasi  ( stigmatized group ) dari kelompok anak-anak dan keluarga dari seorang terduga, terdakwa, terpidana dan mantan narapidana kasus terorisme.
Dalam  praktek  pekerjaan  sosial,  ada banyak kelompok rentan yang sangat potensial untuk mendapatkan pelayanan sosial. Pelayanan sosial dalam pengertian yang lebih luas  yaitu  meliputi  aspek  kebijakan,  program pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan. Di antaranya adalah kelompok anak dan keluarga yang terstigmatisasi secara sosial.  Dari  sekian  kelompok  yang  paling rentan  mengalami  stigmatisasi  social  di masyarakat  adalah  anak  dan  keluarga  yang lebih  sering  dikaitkan/lekatkan  kepada  “istri” atau  “orang  tua”  dari  terpidana  kasus terorisme. Nasib seorang anak teroris sebagaimana  dalam  pepatah  “sudah  jatuh tertimpa tangga pula”.
Pekerjaan  sosial/kesejahteraan  social sebagai sebuah aktivitas ( activity ) dan profesi ( profession )  memiliki  tanggung  jawab  untuk memikirkan  tentang  kebijakan  dan  program social  yang  tepat  bagi  anak  yang  mengalami stigma  social  ( stigmatized  group ).  Sebagai kelompok  yang  mendapatkan  stigma  social (tersitgmatisasi)  dalam  masyarakat,  mereka pasti mengalami kehidupan yang tidak mudah di  masyarakat.  Akses  dan  relasi  social  yang terhambat akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan  psikologis  mereka  kelak  di kemudian hari.
Hal ini karena pelayanan terhadap anak dan  keluarga  selama  ini  lebih  banyak ditargetkan  kepada  mereka  yang  tergolong sebagai pengemis, anak terlantar, anak korban kekerasan  dalam  rumah  tangga,  dan  lain-lain tapi  masih  sangat  jarang  yang  benar-benar
menyentuh  kepada  anak-anak  dari  keluarga kasus terorisme.Stigma sosial yang dialamatkan  kepada  anak  dan  keluarga narapidana  teroris  semakin  menyudutkan keberfungsian sosial mereka di masyarakat.Mereka akan mengalami gangguan kepribadian, dan lain-lain.
Oleh  karena  itu,  artikel  ini  berusaha untuk  mendiskusikan  tentang  peluang  dan tantangan  praktek  pekerjaan  social  bagi kelompok  yang  rentan  mendapatkan  stigma social  sebagai  upaya  untuk  mewujudkan keserasian  social  di  masyarakat.  Keserasian social  tidak  hanya  dipahami  sebagai  sebuah “keseragaman”,  keharmonisan  ( harmony ), akan  tetapi  masyarakat  yang  dinamis,  yang beragam  (seragam  sangat  berbeda  jauh maknanya  dengan  beragam),  inklusif,  dan toleran.Hal  ini patut menjadi  catatan bersama bahwa  gerakan  radikalisme,  terorisme  dan ISIS  tidak  muncul  karena  latar  belakang idiologi,  namun  sangat  kompleks  diantaranya karena factor kesenjangan ekonomi, dan lain- lain. Menurut penulis, ini saatnya Negara hadir untuk  merebut  kembali  hati  dan  simpati keluarga  yang  selama  ini  sudah  terlanjur dicocokin/diinternasilasi tentang Negara
sebagai  “ thoghut ”  sebagai  pihak  yang  lepas tanggung jawab terhadap kesejahteraan mereka.
Pada  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa hak anak adalah bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  wajib dijamin,  dilindungi,  dan  dipenuhi  oleh  orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
Selain  itu  pada  pasal  59  dijelaskan bahwa  perlindungan  khusus  kepada  anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: (a) anak dalam situasi darurat; (b) anak yang berhadapan dengan hukum; (c) anak dari kelompok  minoritas  dan  terisolasi;  (d)  anak
SHARE: SOCIAL WORK JURNAL VOLUME: 6
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
yang  dieksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau seksual;  (e)  anak  yang  menjadi  korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat  adiktif lainnya;  (f) anak yang  menjadi  korban  pornografi;  (g)  anak dengan HIV/AIDS; (h) anak korban penculikan,  penjualan,  dan/atau  perdagangan; (i) anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; (j)  anak  korban  kejahatan  seksual;  (k)  anak korban jaringan terorisme. 5

## A. Sekilas  tentang  Program  Keserasian Sosial  Kementerian  Sosial  Republik Indonesia
Keserasian  sosial  yang  dicanangkan oleh  Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia sebagai  bagian  dari  penguatan  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan  keadaan  dan  proses  kehidupan bersama. Tujuan keserasian social diantaranya adalah membangun, memantapkan dan mengembangkan  serta  memelihara  kembali kehidupan  bersama  diantara  masyarakat  di lokasi  domisili  dalam  persaudaraan  sejati, kebersamaan, senasib sepenanggungan, saling setia  satu  dengan  yang  lain  serta  solideritas sesama  warga  masyarakat.  Sedangkan  tujuan dari  keserasian  social  berbasis  masyarakat adalah mewujudkan integarsi social, penerimaan  social  dalam  tatanan  hidup berdampingan  secara  damai    melalui  sistim dan  mekanisme  kerukunan  sosial  diantara kelompok  masyarakat yang bertikai. 6
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Diakses melalui situs KPAI http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35- tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf
Sebagai  payung  hukum  dari  program keserasian  social  adalah  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2012  tentang  Penanganan Konflik Sosial.Dalam UU ini dijelaskan bahwa ketika  terjadi  konflik  social,  maka  pranata social  dan  adat  mengedepankan  kearifan lokal.Hingga saat ini, Kementerian Sosial telah memetakan daerah rawan konflik social.Terdapat  143  Kabupaten  Kota  yang terindikasi rawan social, yang sudah diintervensi sebanyak 131 Kabupaten/Kota. 7
Menurut fungsinya program keserasian social  adalah  membaurkan  kembali  para korban  bencana  sosial  dengan  masyarakat dalam  sistim  kehidupan  bersama,  kerukunan dan berdampingan secara damai, mempercepat adaptasi  serta  memelihara  dan  memantapkan sistem kerukunan sosial yang dilandasi dengan semangat non diskriminasi, kesamaan hak dan kewajiban, kesepakatan bersama, non prasangka dan berkelanjutan.
Program  keserasian  social  memiliki nilai  dasar  yang  harus  dijadikan  pedoman kerja, yaitu:
1. Keseimbangan, keselarasan dan keharmonisan,  artinya  kegiatankeserasian sosial dilakukan  untuk  mewujudkan sebuah  kehidupanbersama  yang  selaras, seimbang dan harmonissehingga terwujudmasyarakat yang damai.
2. Mutualitas , artinya  keserasian  sosial  akan terpelihara bilamanakegiatan yang diusulkan merupakan kesepakatan
6 Disarikan dari dari situs Republika online http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum /15/12/31/o0723y365-mensos-program-keserasian- sosial-jangkau-520-desa
7 Program Keserasian Sosial KEmenterian Sosial http://metrotevenews.com
SHARE: SOCIAL WORK JURNAL VOLUME: 6
bersama, tidakmerugikan salah satu  pihak dan saling menguntungkan.
3. Kesetaraan, artinya bahwa setiap kegiatan keserasian  sosial  didasarkanpada  non diskriminasi,  tidak  berprasangka    dan menghindarkan  dirimemberikan  labeling kepada  kelompok  lain,  setiap  pihak mempunyaikedudukan  yang  ama  pada setiap proses.
4. Kesepakatan bersama artinya setiap kegiatan keserasian sosialmerupakan konsesus bersama atau kesepakatan bersama.
5. Inisiatif  bersama,  artinya  keserasiann sosial  yang  dikembangkandilingkungan masyarakat  didasarkan  pada  prakarsa  dari bawah.
6. Keberlanjutan,  artinya  bahwa  kegiatan keserasian  dilakukan  secaraberkelanjutan dengan menggali sumber-sumber pembiayaan dariswadaya masyarakat.
Menteri Sosial Khofifah Indar
Parawansa  menjelaskan  tentang  program keserasian  sosial  saat  ini  sudah  menjangkau 520  desa  di  136  kabupaten  dan  21  provinsi. Menurut Khofifah, untuk menjangkau permasalahan sosial di masyarakat akan lebih efektif jika mendidik sumberdaya manusia dari lingkungan  sekitar.  Diharapkan,  forum  yang sudah  terbentuk  di  kecamatan  akan  menjadi contoh di desa dan menyebar ke kecamatan di sekitarnya. Hal ini karena Indonesia terdiri dari suku  dan  budaya  maka  akan  memungkinkan munculnya dinamika yang tidak jarang bahkan melahirkan gesekan hingga timbul konflik baik sosial,  ekonomi  maupun  agama.  Forum keserasian  sosial  akan  berfungsi  untuk menjangkau berbagai kebutuhan teknis masyarakat yang paling kecil seperti kebutuhan akan sarana kegiatan olahraga, dan lainnya.  Khofifah  mengatakan,  tiap  titik program tersebut dibantu anggaran sebesar Rp 109 juta.
Bentuk  kegiatan  keserasian  social selama  ini  dilaporkan  meliputi  kegiatan  fisik dan non fisik.Kegiatan fisik seperti pembuatan jalan  kampong,  rehabilitasi  sarana  ibadah, pembuatan  lapangan  olah  raga,  rehabilitasi saluran  air  lingkungan,  pengadaan  air  bersih, pembuatan sarana penerangan lingkungan dan pembuatan tugu keserasian social.

## B. Anak  dan  Keluarga  Kasus  Terorisme sebagai  Kelompok  Terstigmatisasi    di Masyarakat
Pengalaman  dan  cerita  menghadapi stigma  social  di  masyarakat  banyak  dialami oleh  anak  dan  keluarga  terduga,  terdakwa, terpidana  dan  mantan  narapidana  kasus terorisme.Walaupun belum ada data yang valid tentang jumlah anak-anak teroris di Indonesia, baik  yang  orangtuanya  ditahan  maupun meninggal dunia, namun diprediksi anak-anak teroris itu mencapai lebih 2000 orang.Mereka hidup  dalam  kondisi  yang  memprihatinkan, ada yang terpaksa bekerja sebagai buruh anak, bahkan  ada  di  antaranya  yang  putus sekolah.Tidak  seharusnya  anak-anak  itu menanggung  beban  'dosa'  yang  tak  pernah mereka  lakukan.  Membiarkan  mereka  tentu saja  merupakan  pelanggaran  HAM  secara sistematis.Negara  memiliki  kewajiban  untuk memberikan  perlindungan  terhadap  mereka termasuk  memenuhi  hak  mereka  untuk mendapatkan akses pendidikan.
Munculnya  cap  buruk  atau  stigma negatif  yang  diberikan  oleh  orang  lain  atau lingkungan  sosialnya  dikhawatirkan  akan sangat mengganggu kepribadian dan perilakunya.  Sebagai  contoh,  cap:  “Anak Teroris!”  Pemberian  label  itu  selain  dapat meruntuhkan  rasa  percaya  diri  si  anak,  sang anak  jadi  minder,  mudah  tersinggung,  atau juga  bisa  membuat  anak  terus-menerus dihantui  rasa  bersalah,  yang  sesungguhnya
SHARE: SOCIAL WORK JURNAL VOLUME: 6
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
bukanlah  tanggung  jawab  dirinya.  Dampak negatif  yang  ekstrim  bagi  si  anak,  dia  bisa nekat  mewujudkan  apa  yang  telah  dilabelkan oleh lingkungan sosialnya pada dirinya itu.
Memberikan  stigma  negatif  kepada mereka  bukan  hanya  melanggar  HAM  akan tetapi  merupakan  bentuk  kekerasan  terhadap orang  lain.  Teori labeling tepat  digunakan untuk pelaku kejahatan sebagai salah satu cara pengendalian  sosial,  tetapi  bukan  untuk keluarga  terdakwa  atau  tersangka  teroris. Mereka belum tentu tahu yang dilakukan ayah mereka  di  luar  sana,  tiba-tiba  saja  mereka mendapat  cap  “anak  teroris”  tentu  bukanlah sesuatu  yang  adil.  Padahal  yang  terjadi  jika labeling dilakukan secara berlebihan dan tidak terkontrol  maka  sama  saja  kita  membentuk teroris-teroris baru di masa depan.
Beberapa  nama  pelaku  teror  kelas kakap  seperti  Noordin  M  Top,  Ali  Imron, Amrozi,  dan  Imam  Samudra,  diketahui memiliki  keturunan  rata-rata  lebih  dari  dua anak. Ketika akhirnya mereka dieksekusi mati, mau tidak mau keluarganya pun ikut terekspos, termasuk  anak-anaknya.Sebagai  konsekwensi dari  pemberitaan  media  pada  akhirnya masyarakat    memberikan  stigma  negatif kepada  keluarga  dan  anak  pelaku  teror tersebut.
Memberikan stigma dan bully terhadap anak  terdakwa,  terpidana  atau  manta  teroris seperti:  “eh,  ada  anak  teroris...”;  “dasar  anak teroris”;  ”anak  tukang  bom!”;  dan  lain-lain merupakan  bentuk  dari labeling .  Labeling adalah  proses  melabel  seseorang.  Menurut A Handbook  for  The  Study  of  Mental  Health , label  dapat  dimaknai  ketika  diberikan  pada seseorang  akan  menjadi  identitas  diri  orang tersebut,  dan  menjelaskan  orang  dengan  tipe bagaimanakah dia. Dengan memberikan label pada diri seseorang, kita cenderung melihat dia secara keseluruhan kepribadiannya, dan bukan
pada  perilakunya  satu  persatu.  Dalam  teori labeling ada  satu  pemikiran  dasar,  dimana pemikiran  tersebut  menyatakan  “seseorang yang  diberi  label  sebagai  seseorang  yang devian dan  diperlakukan  seperti  orang  yang devian akan menjadi devian ”.
Anak-anak ini tentu harus mendapatkan  pendampingan  dari  semua pihak.Bentuk  pendampingan  harus  dilakukan secara  lebih  moderat  dan  intens  sehingga mereka  secara  perlahan  dapat  dijauhkan  dari paham-paham  radikal  yang  dilakukan  oleh orang  tuanya.Mereka  perlu  ditanamkan  nilai- nilai kehidupan positif dan pengetahuan tegas bahwa  terorisme  adalah  kejahatan  yang  tidak pantas dicontoh. Di sisi lain, perlu ada edukasi serupa terhadap masyarakat. Pemahaman yang benar  mengenai  nilai-nilai  kemanusiaan  dan perdamaian yang benar perlu ditanamkan sejak dini.  Masyarakat  perlu  diberikan  pemahaman tegas  bahwa  mereka  tidak  berhak  untuk menghakimi  orang  lain  apalagi  memberikan stigma negatif, khususnya terhadap anak-anak pelaku teror yang tidak tahu apa-apa mengenai kesalahan  orang  tuanya.  Kekerasan  dalam berbagai  wujud  tidak  pernah  menyelesaikan persoalan,  kecuali  justru  akan  melahirkan bentuk  kekerasan  baru.  Anak-anak  harus diberikan  bekal  pemahaman  nilai  dasar kemanusiaan  sejak  dini,  agar  mata  rantai kekerasan dapat terputus.
Salah  satu  contoh  “kegalauan”  yang diekspresikan  dalam  bentuk  tulisan  adalah sebuah  novel  kontroversial  yang  ditulis  oleh Abidah  el  Khalieqy  tentang  Bagaimana rasanya  menjadi  'istri  teroris'?  Novel  ini mengangkat sudut pandang perempuan dalam isu terorisme. Abidah el Khaleqy kepada BBC Indonesia mengatakan novel berjudul 'Akulah Istri  Teroris'  pada  intinya  ingin  mengangkat stigma  negatif  yang  diterima  para  istri  yang suaminya ditangkap karena dugaan terorisme.
SHARE: SOCIAL WORK JURNAL VOLUME: 6
Stigma  berasal  dari  bahasa  Yunani yang  artinya  "tanda"  atau  "bercak".  Pada zaman  dulu  merupakan  tanda-tanda  yang dimiliki  seseorang  pada  tubuhnya  berupa bekas  bakaran  atau  torehan  yang  lain menandakan  bahwa  orang  itu  adalah  budak, penjahat,  atau  pengkhianat.  Ia  adalah  orang yang  cacat  moralnya  dan  karena  itu  harus dihindari,  khususnya  di  tempat  umum.  Kata stigma juga dipergunakan dalam istilah stigma sosial,  yaitu tanda bahwa seseorang dianggap ternoda dan karenanya mempunyai watak yang tercela,  misalnya  seorang  bekas  narapidana yang  dianggap  tidak  layak  dipercayai  dan dihormati.
Aris Merdeka Sirait, mantan Sekretaris Jenderal  Komnas  Perlindungan  Anak,  pernah menyatakan bahwa anak-anak yang orangtuanya  ditangkap  polisi  karena  diduga terkait terorisme mempunyai hak dan kesempatan yang sama dengan anak-anak lain untuk tumbuh dan berkembang. Menurut Aris, anak-anak  tidak  boleh  dikaitkan  dengan keyakinan  yang  dipilih  orangtuanya.  Anak- anak itu tidak tahu apa-apa tentang terorisme, termasuk juga perbuatan orangtuanya. "Peristiwa 1965 jangan terulang lagi. Dulu ada label  anak  PKI,  jangan  sampai  sekarang muncul  label  anak  teroris,  sehingga  terjadi diskriminasi.  Perbuatan  itu  sama  saja  dengan menghilangkan Hak Asasi Manusia". 8
Asti Wulandari dari Fakultas Psikologi Unika Atmajaya Jakarta kepada Liputan6.com mengatakan bahwa anak-anak pada masa usia perkembangan (5-16 tahun) yang orang tuanya
8 Aris Merdeka Sirait disarikan dari situs: http://news.liputan6.com/read/240331/jangan- cap-mereka-anak-teroris
9 http://news.liputan6.com/read/240331/jangan- cap-mereka-anak-teroris
sedang  mengalami  kasus  hukum  (terorisme) perlu  pendampingan  khusus.  Sedikit  demi sedikit,  secara  bertahap  anak  diberikan pemahaman  tentang  persoalan  yang  sedang dihadapi  orangtuanya  sesuai  dengan  tingkat pemahaman  si  anak.  Secara  psikologis  anak pada  usia  perkembangan  seperti  ini,  amat gemar  mengikuti  model  yang  menjadi  figur kekaguman dirinya. Bisa orang tua, sosok ayah atau  ibu,  atau  tokoh  personal  orang  lain  di sekitarnya. 9
Perlakuan  dan  penanganan  terhadap anak-anak tak selalu bisa disamaratakan. Tapi paling tidak, menurut psikolog Asti Wulandari sedikitnya  ada  tiga  hal  yang  bisa  dilakukan untuk 'menyelamatkan' anak-anak itu. Pertama , edukasi terhadap masyarakat. Warga masyarakat harus paham benar, bahwa mereka atau  siapa  pun  tidak  berhak  ikut  menghakimi apalagi  memberikan  stigma  negatif  apa  pun terhadap anak-anak para teroris. Kedua , anak- anak  dipindahkan  ke  lingkungan  sosial  yang baru.Tapi  tempat  yang  baru  pun,  tak  selalu tepat  bagi  anak.  Karena  kemungkinan  akan memunculkan  kembali  masalah  baru,  di antaranya  penyesuaian  terhadap  lingkungan sosial  yang  baru. Ketiga ,  memberikan pemahaman  terus-menerus  secara  bertahap terhadap si anak tentang duduk persoalan yang dihadapi  orangtuanya.Tentu  saja  dengan menyesuaikan  kondisi  mental  dan  tingkat pemahaman si anak. 10
Semua  pihak  termasuk  di  dalamnya orang tua, guru, para tokoh agama, dan seluruh masyarakat,  dan  kalangan  profesional  harus
10 Asti Wulandari, Jangan Cap Mereka Anak Teroris.
http://news.liputan6.com/read/240331/jangan- cap-mereka-anak-teroris
SHARE: SOCIAL WORK JURNAL VOLUME: 6
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
menanamkan nilai-nilai kehidupan positif dan pengetahuan  yang  tegas  kepada  anak-anak: Terorisme  itu  adalah  kejahatan  yang  tidak pantas dicontoh.
Sementara  itu,  Dr  Tjipto  Subadi  MSi, dalam  sebuah  tulisannya  di Harian  Suara Karya mengatakan,  seorang  teroris  anak  dan juga anak teroris harus kembali dididik dengan pendidikan Islam yang benar dalam memahami  makna  jihad.  Terlebih  lagi, Indonesia  dalam  keadaan  aman  dan  damai ( darussalam ) bukan dalam kondisi peperangan ( darulharb )  seperti  Palestina,  Irak,  dan Afghanistan.Sehingga semangat jihad melawan  orang  kafir  barat  tidak  berlaku  di Indonesia.
Pendidikan  seperti  inilah  yang  harus ditanamkan kepada anak-anak sejak dini, agar mereka  tidak  terjerumus  ke  dalam  semangat jihad  yang  keliru  sehingga  kelak  pada  hari kemudian menjadi teroris sebagaimana orangtuanya.Dengan  demikian,  seorang  anak teroris harus dididik kembali untuk dimasukkan  ke  dalam  sekolah  khusus,  agar pola  berpikir  mereka  yang  keliru  dalam memahami agama bisa kembali benar.
Tjipto
Subadi menambahkan, seharusnya  pemerintah  membentuk  sekolah khusus tidak hanya bagi teroris anak dan anak teroris,  tetapi  juga  para  teroris  yang  telah selesai  menjalani  hukuman  penjara  akibat perbuatannya  yang  merugikan  masyarakat, sekaligus  mendiskreditkan  Islam  sebagai agama damai dan rahmatan lil alamin , seperti yang dilakukan pemerintahan Arab Saudi dan Mesir,  sehingga  mampu  mengembalikan mereka  ke  tengah masyarakat dengan kehidupannya yang normal. 11
11 http://news.liputan6.com/read/240331/jangan- cap-mereka-anak-teroris
C. Praktek Pekerjaan Sosialbagi Anak dan keluarga  Terstigmatisasi  Sosial  karena Kasus Terorisme

## Perserikatan  Bangsa-Bangsa  mendefinisi- kan terorisme:
“Criminal  acts  intended  or  calculated  to provoke  a  state  of  terror  in  the  general public,  a  group  of  persons  or  particular persons  for  political  purposes  are  in  any circumstance  unjustifiable,  whatever  the considerations of a political, philosophical,  idiological,  racial,  ethnic, religious or any other nature that may be invoked to justify them ”. 12
Sementara  dalam  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjelaskan bahwa terorisme  adalah  perbuatan  melawan  hukum secara  sistematis  dengan  maksud  untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan  membahayakan  bagi  badan,  nyawa, moral,  harta  benda  dan  kemerdekaan  orang atau  menimbulkan  kerusakan  umum  atau suasana  teror  atau  rasa  takut  terhadap  obyek- obyek  vital  yang  strategis,  kebutuhan  pokok rakyat,  lingkungan  hidup,  moral,  peradaban, rahasia  negara,  kebudayaan,  pendidikan,
12 See http://www.un.org/documents/ga /res/49/a49r060.htm.
SHARE: SOCIAL WORK JURNAL VOLUME: 6
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
perekonomian, idiologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional. 13
Sedangkan  inti  dari  pekerjaan  social ( social  work )  sebagaimana  Global  Definition of  Social  Work  oleh  International  Federation of  Social  Worker  (IFSW)  pada  Juli  2014 adalah sebagai berikut:
Social  work  is  a  practice-based profession and an academic discipline that  promotes  social  change  and development,  social  cohesion,  and  the empowerment and liberation of people.
Principles  of  social  justice,  human rights,  collective  responsibility  and respect  for  diversities  are  central  to social work.  Underpinned by theories of  social  work,  social  sciences, humanities and indigenous knowledge, social  work  engages  people  and structures  to  address  life  challenges and enhance wellbeing.” 14
Selain  itu,  Zastrow  mendefinisikan pekerjaan  sosial  sebagai  sebuah  aktivitas profesional dalam menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan  atau  memperbaiki  kapasitas mereka agar berfungsi secara sosial dan untuk menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif dalam mencapai tujuannya. 15
Keberfungsian
sosial ( social functioning) oleh  karenas  itu  menjadi  ruh dalam  praktek  pekerjaan  sosial.Pekerjaan social berusaha untuk memperbaiki, mempertahankan atau meningkatkan keberfungsian  social  orang,  kelompok  atau masyarakat.Menurut  Bartlett  (1970)  yang dikutip  oleh  Prof.  Adi  Fahrudin  (2012) menjelaskan  keberfungsian  social  merupakan
13 Abdul Wahid, dkk, 2004. Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum. Bandung: PT Rafika Aditama hal. 29-30
14 Global Definition of Social Work: http://ifsw.org/policies/definition-of-social-work/
focus  utama  pekerjaan  social.Keberfungsian adalah kemampuan mengatasi ( coping )
tuntutan ( demand ) lingkungan yang merupakan tugas-tugas kehidupan. Sedangkan Siporin (1975) menyatakan bahwa keberfungsian  social  merujuk  pada  cara individu-individu  atau  kolektivitas  seperti keluarga, perkumpulan, komunitas, dan sebagainya –berperilaku untuk dapat melaksanakan  tugas-tugas  kehidupan  mereka dan  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  mereka. Karena  orang  berfungsi  dalam  arti  peranan- peranan  social  mereka,  maka  keberfungsian social  menunjukkan  kegiatan-kegiatan  yang dipandang pokok untuk pelaksanaan beberapa peranan  yang  karena  keanggotaaanya  dalam kelompok-kelompok  social,  setiap  orang diminta untuk melakukannya.Singkatnya, menurut Siporin keberfungsian social menunjukkan keseimbangan pertukaran, kesesuaian,  kecocokan,  dan  penyesuaian timbal  balik  antara  orang,  secara  individual atau  secara  kolektif,  dan  lingkungan  mereka (Adi Fahrudin, 2012:63).
Salah  satu  program  yang  menurut penulis  layak  diapresiasi  adalah  program pendampingan  yang  dijalankan  oleh  Prof. Sarlito  beserta  Tim  dari  Kepolisian  Republik Indonesia  bekerjasama  dengan  Lembaga Pemasyarakatan.Meskipun program ini sementara masih difokuskan kepada para istri narapidana  kasus  terorisme.  Program  yang dilakukan  masih  dalam  level  memberikan edukasi dan pendidikan deradikalisasi. Itu pun dalam prakteknya masih mengalami hambatan di  antaranya  tidak  mendapat  persetujuan  dari para  suami  yang  saat  ini  masih  berada  dalam lembaga pemasyarakatan.Hal ini terkait
15 Sebagaimana dikutip oleh Miftahul Huda, 2013. Ilmu Kesejahteraan Sosial: Paradigma dan Teori . Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, ha. 5
SHARE: SOCIAL WORK JURNAL VOLUME: 6
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
dengan  izin  suami  yang  tidak  membolehkan bagi  Tim  untuk  memberikan  program pembinaan bagi para istri mereka.
Minimnya  pelayanan  sosial  bagi  anak terpidana  kasus  terorisme  di  Indonesia  justru tanpa  disadari  akan  memberikan  kontribusi pada  tumbuh  suburnya  penanaman  nilai-nilai militanisme  dan  radikalisme  dalam  keluarga. Stigma  sosial  yang  dilekatkan  kepada  anak teroris  secara  psikologis  akan  membekas dalam  jiwa  dan  pikiran  seorang  anak.  Anak menjadi “pendendam” dan memiliki resistensi yang tinggi terhadap orang lain. Perkembangan psikologis anak akan menutup diri,  merasa  bukan  bagian  dari  masyarakat, merasa penyakit social, merasa harus menanggung beban social, dan sebagainya.
Padahal  anak  dan  keluarga  dari terdakwa,  tersangka  dan  terpidana  bahkan yang  dieksekusi  mati  karena  kasus  teror meninggalkan anak istri yang tetap mempunyai hak hidup.Anak juga memiliki hak pendidikan yang lebih baik, anak harus diberi pemahaman tentang bahaya terorisme sebagai sebuah  bentuk  kejahatan  yang  tidak  patut untuk dicontoh.
16 Definisi yang disepakati oleh Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia dan IFSW dan IPPSI

## D. Intervensi Berbasis Hak Asassi Manusia (HAM) dan Pendidikan multikultural
Pekerjaan  sosial  adalah  profesi pemberian  bantuan  untuk  penyelesaian masalah,  pemberdayaan  dan  mendorong perubahan sosial dalam interaksi manusia serta lingkungannya pada tingkat individu, keluarga,  kelompok  dan  masyarakat  untuk meningkatkan  kesejahteraannya.  Pekerjaan sosial  mendasarkan  intervensinya  pada  teori prilaku  manusia  dan  lingkungan  sosial  serta prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan dengan memperhatikan faktor budaya masyarakat Indonesia (IFSW-IPPSI). 16
The purpose of social work is “to (1) to enhance  the  problem  solving  and coping  capacities  of  people,  (2)  link people  with  the  systems  that  provide them  with  resources,  services,  and opportunities, (3) promote the effective and human operation of these systems, and (4) contribute to  the development and  improvement  of  social  policy” (Pincus and Minahan, 1973, p.8)
SHARE: SOCIAL WORK JURNAL VOLUME: 6

## Social service sebagai ranah profesi peksos
(Laksmono, 2013)
participation opportunities redistribution empowerment protection social policy social administration social services social planning Institutional based and community based approach
Dalam  literatur  pendidikan Ilmu
Kesejahteraan/Pekerjaan  sosial  salah  satu
Mata  Kuliah  yang  wajib  diberikan  kepada mahasiswa adalah tentang pendidikan Multikulturalisme,  dengan  berbagai  nama mata  kuliah  seperti  “pekerjaan  sosial  dalam masyarakat  multikultural”  dan  lain-lain.
Pendidikan  multikultural  sangat  penting  guna memberikan  pemahaman  bagi  terwujudnya masyarakat  multikultur  dan  terwujudnya keserasian sosial di masyarakat.
Sebagai  dasar  teori  dari  pendekatan berbasis  HAM  dan  Pendidikan  Multikultural adalah teori tentang pendekatan non- diskriminasi, pendekatan anti penindasan, teori system,  teori  attachment,  teori  psikodinamik,
dan  lain-lain.Praktik  anti  diskriminasi( anti discrimination )adalah praktik menentang tindakan  diskriminatif  yang  berdasarkan  ras, jender,  jenis  kelamin,  disabilitas,  orientasi seksual dan umur.Praktik anti penindasan ( anti oppression ) adalah praktik yang berfokus pada upaya melakukan efek-efek penindasan diskriminasi,  di  mana  kelompok  masyarakat yang  memiliki  kekuatan  mempertahankan kekuasaanya dengan cara menciptakan stereotype yang negative. Pendekatan sensitive multicultural  adalah  pemikiran  perbedaan budaya yang mengedepankan respon terhadap perbedaan budaya serta etnis yang ditemukan dalam masyarakat.
SHARE: SOCIAL WORK JURNAL VOLUME: 6
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
Andersen  dan  Cusher  (  1994:320  ) menjelaskan  bahwa  pendidikan  multikultural dapat  diartikan  sebagai  pendidikan  mengenai keragaman  kebudayaan.  Sebagaimana  juga dijelaskan oleh James Banks ( 1993:3 ) bahwa pendidikan multikultural merupakan pendidikan untuk orang kulit hitam “ people of colour ”.  Artinya,  pendidikan  multikultural ingin  mengeksplorasi  perbedaan  sebagai keniscayaan ( anugrah tuhan atau sunatullah ). Muhaemin  el  Ma’hady  mendefinisikan pendidikan  multikultural  sebagai  pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam meresponi  perubahan  demografi  dan  kultural lingkungan  masyarakat  tertentu  bahkan  dunia secara keseluruhan ( global ). Hilda Hernandez menjelaskan  bahwa  pendidikan  multikultural sebagai  prespektif  yang  mengakui  realitas politik,sosial,dan  ekonomi  yang  dialami  oleh masing-masing  individu  dalam  pertemuan manusia  yang  kompleks  dan  beragam  secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas, agama, gender, etnisitas, status sosial, ekonomi, dan pengecualian- pengecualian dalam proses pendidikan.
James  Banks  (  1994  ),  menjelaskan bahwa  pendidikan  multikultural  memiliki beberapa  dimensi  yang  saling  berkaitan  satu dengan  yang  lain,  yaitu  :  (1) Content
Intergration , mengintegrasikan berbagai budaya  dan  kerealisasi  dan  teori  dalam  mata pelajaran/disiplin  ilmu;  (2) the  knowledge construction  process ,  yaitu  membawa  siswa
untuk  memahami  implikasi  budaya  ke  dalam sebuah mata pelajaran ( disiplin ); (3) an equity paedagogy ,  yaitu  menyesuaikan  metode pengajaran  dengan  cara  belajar  siswa  dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang  beragam  baik  dari  segi  ras,  budaya ataupun  social;  (4) prejudice  reduction ,  yaitu mengidentifikasi  karakteristik  ras  siswa  dan menentukan metode pengajaran mereka.
Seseorang  dapat menjadi pelaku terorisme  dan  berani  melakukan  tindakan radikal  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor.Di antara  beberapa  faktor  tersebut  adalah  faktor pemahaman  agama,  faktor  diskriminasi  atau kesenjangan  sosial,  faktor  ekonomi,  faktor balas  dendam,  kecemburuan  sosial  dan  lain- lain.Namun  diantara  semua  faktor  tersebut faktor  yang  paling  dominan  menjadikan seseorang  melakukan  tindakan  teror,  radikal dan  kriminal  adalah  faktor  idiologi.Tepatnya pemahaman  agama  yang  salah  dan  berlebih (Prof. Asep Usman Ismail, Guru Besar Bidang Tasawuf  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta, 2016).
Pendapat ini tentu saja berbeda dengan pendapat  yang disampaikan oleh Prof. Paulus Tandilintin, Guru Besar bidang Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan  Sosial  yang  menjelaskan bahwa  seseorang  dapat  berubah  menjadi radikal,  menjadi  jahat  dan  menjadi  teroris  itu bukan karena kesalahan orang tersebut semata. Akan  tetapi  karena  faktor  pendidikan  atau sosialisasi  yang  salah  ( malsosialisasi )  yang
SHARE: SOCIAL WORK JURNAL VOLUME: 6
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
diterima  oleh  orang  tersebut.  Sederhananya seorang  teroris  itu  menjadi  teroris  karena  ia mendapat informasi dan sosialisasi dari orang lain  bahwa  menjadi  teroris  itu  benar  dan dibenarkan.
“…..Menurut  saya  orang  itu  tidak dilahirkan menyimpang! Orang menjadi menyimpang (menjadi teroris) itu  pasti  karena  faktor  lingkungannya. Jadi  ….”kejahatan  itu  dipelajari!”
.Kapan  seseorang  itu  mulai  salah?  Ini pasti  karena malsosialisasi .  Apakah karena didikan? Apakah karena mendapatkan  pengaruh  dari  media? Dan sebagainya yang saya kira saat ini semakin  rumit  urusannya  apalagi setelah  kebebasan  media.Orang  sudah saling  mempengaruhi  sudah  di  luar batas wilayah dan negara.Sebagaimana yang terjadi saat ini isu yang terjadi di sana (Arab) menjadi begitu
berpengaruh  di  sini  (pengikutnya  – ISIS, dll red.)”. 17

## E. Penutup
Mewujudkan  keserasian  social  di masyarakat  dapat  dilakukan  oleh  siapa  saja termasuk oleh kita sebagai pekerja
social.Diantaranya dengan melakukan
pendampingan  dan  advokasi  kebijakan  dan program  pelayanan  social  bagi  kelompok terstigmatisasi  social  dari  kalangan  anak  dan keluarga  kasus  terorisme.Praktek  pekerjaan social berbasis HAM dan pendidikan multukultural.Oleh karena itu, sudah tepat jika seluruh penyelenggara pendidikan ilmu pekerjaan/kesejahteraan social dibawah naungan  Ikatan  Pendidikan  Pekerjaan  Sosial
17 Wawancara prof. Paulus
Indonesia  (IPPSI)  untuk  terus  menjadikan mata kuliah pekerjaan social dalam masyarakat multikultur dan semua mata kuliah inti lainnya diberikan  kepada  mahasiswa.Aksi  nyata  dan pelayanan  sosial    yang  paling  konkret  kita lakukan  adalah  dengan  bekerjasama  dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam mensukseskan  program  Keserasian  Sosial  di perguruan tinggi di mana kita bekerja. Diantara yang  dapat  kita  usulkan  adalah  program bantuan beasiswa pendidikan bagi anak korban kekerasan social, anak korban pelaku kekerasan  social  atau  kasus  terorisme.Ini merupakan  langkah  konkret  untuk  memutus mata rantai terwariskannya benih-benih primordialisme, militanisme, dan
radikalisme.Selain  itu  agar  mereka  kelak menjadi pribadi yang memiliki wawasan yang inklusif, moderat, dan memiliki jiwa yang setia terhadap Negara.

## DAFTAR BACAAN
Ali, Mahrus. (2012). Hukum Pidana Terorisme Teori  dan  Praktik .  Jakarta:  Gramata Publishing (anggota IKAPI)
Antonowicz,  D.  H.  &  Ross,  R.R.  (1994).
Essential  components  of  successful rehabilitation  programs  for  offenders . International  Journal  of  Offender  and Comparative  Criminology  38  (2):  97– 104.  25
Bjørgo,  T.  and  Horgan,  J.  (Eds.)  (2009).
Leaving  Terrorism  Behind:  Individual and Collective Disengagement .
London: Routledge;
SHARE: SOCIAL WORK JURNAL VOLUME: 6
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
Børgo & Horgan (2009); Chowdhury Fink, N.
&  Hearne,  E.B.  (2008). Beyond
Terrorism: Deradicalization and
disengagement from violent extremism.
International Peace Institute.
Clear, T.R. & Sumter, M.T. (2002). Prisoners, Prison,  and  Religion.  Religion  and Adjustment  to  Prison .  Journal  of Offender Rehabilitation, 35 (3/4).
Cullen  &  Gendreau  (2000);  Cullen,  F.  T.,  & Applegate,  B.  K.  (1997). Offender rehabilitation:  Effective  correctional intervention . Aldershot, Hants, England: Ashgate, Dartmouth.
Cullen,  F.  T.,  &  Gendreau,  P.  (2000). Assessing  correctional  rehabilitation: Policy,  practice,  and  prospects (pp. 109‐175). In J. Horney (Ed.). National
Institute  of  Justice  criminal  justice 2000: Changes in decision making and discretion  in  the  criminal  justice system.  Washington,  DC:  Department of Justice, National Institute of Justice, p.114.
Dale,  Orren,  et.  Al.  (2006). Human  Behavior and  the  Social  Environment:  Social System  Theory .  Library  or  Congres USA
Golose,  Petrus  Reinhard,  Dr.  (2009). Deradikalisasi  Terorisme:  Humanis,  Soul Approach,  dan  Menyentuh  Akar  Rumput .
Jakarta:  Yayasan  Pengembangan  Kajian Ilmu Kepolisian. Hasan, Noorhadi. (2010). Idiologi, Identitas  dan  Ekonomi  Politik  Kekerasan: Mencari Model Solusi Mengatasi Ancaman  Radikalisme  dan  Terorisme  di Indonesia.  Majalah  Prisma.  Islam  dan Dunia: Perjumpaan di Tengah
Perbenturan. Vol. 29 Oktober 2010.
Hashmi,  Arshi  Saleem.  (2009). Terrorism, Religious  radicalism  and  Violence Perspectives from Pakistan . IPCS Issue
Brief 121, September 2009
Hendropriyono,  AM.  (2013). Dari  Terorisme sampai Konflik TNI-POLRI: Renungan dan Refleksi Menjaga Keutuhan NKRI . Jakarta: Kompas Gramedia.
Hendropriyono,  AM  (2009). Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam .
Jakarta: PT Kompas Media Nusantara Horgan,  J.  (2008). Deradicalization  or disengagement?  A  Process  in  Need  of Clarity and a Counterterrorism Initiative  in  Need  of  Evaluation . Perspectives on Terrorism, 2, 4 .
Horgan,  J.  (2008). Deradicalization  or disengagement?  A  Process  in  Need  of Clarity and a Counterterrorism Initiative  in  Need  of  Evaluation . Perspectives on Terrorism, 2, 4.
Horgan,  J.  (2009). Walking  Away  from Terrorism: Accounts of Disengagement from Radical and Extremist
Movements .  London  and  New  York:
Routledge;
Horgan,  J.  and  Braddock,  K.  (2010).
‘ Rehabilitating the Terrorists?
Challenges in Assessing the Effectiveness  of  De‐radicalization
Programs. ’  Terrorism  and  Political Violence, 22 (1), 1‐25;
Huda,  Miftahul  &  Hanjarwati,  Astri.  (2012).
Interkoneksi  Islam  dan  Kesejahteraan Sosial:  Teori,  Pendekatan  dan  Studi Kasus. Yogyakarta: Samudra Biru Istiqomah,  Milda.  (2011). Deradicalization Program  in  Indonesian  Prisons: Reformation  on  the  Correctional
Institution .  University  of  Indonesia. Autralian Counter Terrorism Conference. Kementerian  Koordinator  Bidang  Politik, Hukum  dan  Keamanan,  Republik Indonesia  (2006),  Kebijakan  dan
Strategi Nasional Pemberantasan Terorisme. Hal. 1-2. Kementerian  Koordinator  Bidang  Politik, Hukum, Dan Keamanan Republik Indonesia. (2009). Buku Petunjuk Deradikalisasi Terpadu . Jakarta. Kementerian Pertahanan. (2003).
Mempertahankan  Tanah  Air  Memasuki Abad 21 (Buku Putih Pertahanan)
SHARE: SOCIAL WORK JURNAL VOLUME: 6
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
Kruglanski,  A.  W.,  Gelfand,  M.  J.,  &
Gunaratna (2011). Aspects of deradicalization.  In  L.  Rubin,  R. Gunaratna,  &  J.  A.  Gerard  (Eds.), Terrorist  Rehabilitation  and  counter‐ radicalization . London: Routledge.
Kushner, Harvey W. (2003). Encyclopedia of Terrorism . London: Sage Publications.
Laqueur,  Walter.  (1987). The  Age  of Terrorism . Boston: Little, Brown.
Muhammad, Afif. Prof. Dr. (2013). Agama dan  Konflik  Sosial:  Studi  Pengalaman Indonesia. Bandung: MARJA Nelson-Jones,  Richard.  (2011). Teori  dan Praktek  Konseling  dan  Terapi .  (edisi  ke empat). Jakarta: Pustaka Pelajar
Neumann,  P.  (2010). Prisons  and  Terrorism: Radicalisation and de‐radicalisation in
15 countries . London: The International  Centre  for  the  Study  of Radicalisation and Political Violence.
Newman,  W.  Lawrence.  (2006). Social Research  Methods:  Qualitative  and Quantitative Approaches . Pearson International Edition.
O’Hare,  Thomas.  (2009). Essential  Skills  of Social  Work  Practice:  Assessment, Intervention  and  Evaluation .  Chicago, Illionis: Lyceum Books, Inc.
Pawson,  R.  &  Tilley,  N.  (1997). Realistic Evaluation. London: SAGE
Publications;
Purwanto,  Wawan  H.  (2011). One  Decade  of Terrorism in Indonesia . Jakarta: CMB Press.
Purwawidada,  Fajar.(2014). Jaringan  Baru Teroris  Solo .  Jakarta:  Kepustakaan Populer Gramedia.
Rabasa,  A.,  Pettyjohn,  S.L.,  Ghez,  J.J.  & Boucek,  C.  (2010).  Deradicalizing Islamist Extremist. RAND
Cooperation. Retrieved
from:
http://www.dtic.mil/cgi‐ bin/GetTRDoc?AD=ADA534160
Rapoport,  David  C.  (2006). Terrorism: Critical  Concepts  in  Political  Science . United  States  Of  America:  Taylor  and Francis.
Rappoport,  A.,  Veldhuis,  T.M.,  Guiora,  A.N.
Homeland  Security  and  the  Inmate Population:  The  Risk  and  Reality  of Islamic Radicalization in Prison. In L. Gideon  (Ed.) Special  Needs  of Offenders  in  Correctional  Institutions.
Thousand Oaks:  SAGE  Publishing (in press).
Ronald,  Y.  (2011). Social  Work  Intervention with Prisoners: The case of Varhad in Maharashtra .  Rajagiri  Journal  of
Social Development. Volume 3,
Numbers 1&2, December 2011
Rubbin  &  Babbie. (2008). Research Methods for Social Work : 6th edition.
Solomon,  A.,  Johnson,  K.,  Travis,  J.  & McBride,  E.  (2004). From  Prison  to Work:  The  employment  dimensions  of prisoner  reentry:  A  report  of  the reentry  roundtable. Washington,  DC: Urban Institute.
Toseland, W. Ronald. (2001). An Introduction to Group Work Practice .4th edition.
Veldhuis, Tinka. (2012). Designing Rehabilitation and Reintegration Programmes  for  Violent  Extremist Offenders : A Realist Approach. International  Crisis  Group.  (2007).
“Deradikalisasi” dan Lembaga
Pemasyarakatan  di  Indonesia .  Asia report No 142-19 November 2007.
Kirst-Ashman, Karen, K & Hull, Grafton, H.Jr.
“ Understanding Families ” in “ Understanding  Generalist  Practice ”. P.341-376