E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 4, April 2022
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI: SUATU STUDI

## PERBANDINGAN  LEMBAGA  ANTI-KORUPSI  DI  INDONESIA  DAN  HONG
KONG

## Ulul Albab
Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia Email: dr.ululalbab@gmail.com

## Abstrak
Korupsi  sudah  ada  di  Indonesia  sejak  zaman  dahulu.  Pada  masa  penjajahan Belanda,  korupsi  diperparah  dengan  ulah  pejabat  Belanda.  Setelah  Kemerdekaan pada tahun 1945, korupsi berkurang untuk waktu yang singkat. Setelah tahun 1955, korupsi  kembali  meningkat.  Korupsi  semakin  parah  setelah  Soeharto  mengambil alih kekuasaan dari Soekarno pada tahun 1966. Korupsi sebagian besar terjadi tanpa pengawasan.  Pemberantasan  korupsi  telah  muncul  sebagai  komponen  utama  dari program  reformasi  resmi  Indonesia  sejak  Mei  1998.  Agenda  anti  korupsi  telah diterima,  setidaknya  secara  retorika,  oleh  Presiden  B.J.  Habibie,  Gus  Dur, Megawati,  dan  Susilo  Bambang  Yudoyono  (SBY)  untuk  ekonomi  dan  alasan politik.  Setelah  Mei  1998  Indonesia  memulai  program  reformasi  politik  dan kelembagaan  yang  ekstensif.  Pada  masa  SBY,  Indonesia  memiliki  dua  Badan Nasional  Pemberantasan  Korupsi,  yaitu  “KPK”  dan  “TimTasTipikor”.  Artikel  ini merangkum dan membahas bagaimana Lembaga Antikorupsi Nasional di Indonesia dapat  menjadi  pemain  kunci  dalam  perang  melawan  suap,  seperti  Independent Commission Against Corruption (ICAC) di Hong Kong. Sebelum penyerahan Hong Kong  ke  China  pada  Juli  1997,  ICAC  bertanggung  jawab  langsung  kepada Gubernur,  dan  Komisarisnya  melapor  langsung  kepada  Chief  Executive  Daerah Administratif  Khusus  Hong  Kong  dan  bertanggung  jawab  langsung  kepadanya. Hong  Kong  menerapkan  pola  pemberantasan  korupsi  yang  paling  efektif  dengan kombinasi  legislasi  antikorupsi  komprehensif  yang  dilaksanakan  secara  imparsial oleh  lembaga  antikorupsi  independen.  Saya  kira  KPK  di  Indonesia  sudah diterapkan seperti ICAC di Hong Kong, tapi ada kendala.
Kata Kunci: korupsi; Lembaga anti-korupsi; KPK

## Abstract
Corruption  has  been  in  existence  in  Indonesia  since  ancient  times.  During  the Dutch colonial period, corruption is made worse by the action of Dutch officials. After Independence in 1945, corruption descreased for a short period. After 1955, corruption increased again. Corruption grew even worse after Soeharto took over power  from  Soekarno  in  1966.  Corruption  is  mostly  going  on  unchecked. Fighting  corruption  has  emerged  as  a  major  component  of  Indonesia’s  official reform  program  since  May  1998.  An  anti-corruption  agenda  has  been  accepted, rhetorically at least, by Presidents B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, and Susilo Bambang  Yudoyono  (SBY)  for  economic  and  political  reasons.  After  May  1998
Indonesia embarked on an extensive political and institutional reform program. In the  SBY  period,  Indonesia  has  two  National  Anticorruption  Agencies,  they  are “KPK”  and  “TimTasTipikor”.  This  article  summarises  and  discuss  how  the National Anticorruption Agencies in Indonesia can become key players in the war against  bribery,  like  Independent  Commission  Against  Corruption  (ICAC)  in Hong Kong. Before the handover of Hong Kong to China in July 1997, the ICAC was directly responsible to the Governor, and its Commissioner reported directly to  the  Chief  Executive  of  Hong  Kong  Special  Administrative  Region  and  is directly  responsible  to  him.  Hong  Kong  implemented  most  effective  pattern  of fighting  corruption  with  the  combination  of  comprehensive  anti-  corruption legislation  which  is  impartially  implemented  by  an  independent  anti-corruption agency.  I  think  KPK  in  Indonesia  was implemented  as  ICAC in  Hong  Kong,  but with any problems.
Keywords: corruption; Anti-corruption agencies; KPK

## Pendahuluan
Korupsi  seringkali  didefinisikan  sebagai “as  exercise  of  official  powers against  public  interest  or  the  abuse  of  public  office  for  private  gains” (Shah,  2006) . Keberadaan  korupsi  di  suatu  negara  mencerminkan  kegagalan  pemerintah  negara tersebut.  Kepedulian  terhadap  pemberantasan  korupsi dengan  demikian  menjadi  isu yang sangat penting. Dan mendesain kebijakan anti-korupsi serta merumuskan strategi implementasinya  adalah  hal  yang  jauh  lebih  penting.  Mengapa?  Karena  fenomena korupsi  merupakan  penyakit  dan  kejahatan  yang  sudah  ada  berabad-abad  lamanya. Saat  ini  isu  pemberantasan  korupsi  telah  merebak  di  seluruh  penjuru  dunia,  dan meningkat  tajam  seiring  dengan  munculnya  berbagai  bukti  adanya  dampak  negatif korupsi  World  Bank,  2004.  Dari  berbagai  penelitian  kita  dapat  mengetahui  bahwa korupsi berakibat buruk pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (Abed & Davoodi, 2000) ,  menurunkan  mutu  pendidikan (Sanjeev  Gupta,  Davoodi,  &  Tiongson,  2000) , menurunkan  kuantitas  dan  kualitas  infra  struktur  publik (Tanzı  &  Davood,  1997) , memperburuk  layanan  kesehatan (Tomaszewska  &  Shah,  2000) ,  berpengaruh  buruk pada  akumulasi  modal (Shah,  2006) ,  dan  mengurangi  efektivitas  bantuan pembangunan serta meningkatkan kemiskinan (Mr Sanjeev Gupta, 1998) .
Yang jelas, “di negara manapun fenomena korupsi itu terjadi dampaknya akan sama  saja,  yaitu  kombinasi  antara  hilangnya  citra  dan  prestise  di  negara  tersebut, melemahnya  akhlak  masyarakat,  merosotnya  standard  etika  dalam  hidup berpemerintahan, meningkatnya ketidakstabilan politik dan rasa ketidakamanan sosial akibat melebarnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin, serta beban ekonomi yang amat berat bagi pihak yang disebut terakhir” (Wahab, 2005) .
Ada  banyak  cara  yang  dapat  dilakukan  untuk  memberantas  korupsi.  Salah satunya  melalui  Lembaga  Anti  Korupsi  Nasional.  Karena  “national  anticorruption agencies,  which  could  be  vital  force  in  preventing  corruption (Pope  &  Vogl,  2000) . Cara ini terbukti sukses dijalankan di Chili, Hong Kong, New South Wales (Australia) dan  Singapura (Wahab,  2005) .  Tentu  saja  lembaga  anti  korupsi  tersebut  harus
Korupsi di Indonesia dan Hong Kong
independen  dan  bebas  dari  pengaruh  politik  supaya  dapat  bekerja  secara  efektif.  Di Indonesia,  pemberantasan  korupsi,  baik  pada  masa  pemerintahan  orde  lama  (1945- 1965),  orde  baru  (1966-1998),  maupun  orde  reformasi  (1998-sekarang),  selalu dilakukan  dengan  membentuk  Badan Anti-Korupsi  (Anti-Corruption  Agencies).  Di masa Orde Lama, kebijakan anti-korupsi untuk pertama kali dibentuk pada awal tahun 1960-an.  Melalui  “Undang-Undang  Keadaan  Bahaya”,  pemerintah  membentuk PARAN  (Panitia  Retooling  Aparatur  Negara),  dan  “OPERASI  BUDHI”.  Di  masa pemerintahan  Orde  Baru,  lahir  lembaga  anti-korupsi  dengan  nama  TPK  (Tim Pemberantasan Korupsi), KOMITE EMPAT dan OPSTIB (Operasi Tertib).
Bagaimana  di  masa  reformasi?  Diantara  Presiden  yang  pernah  ada  pada  era reformasi,  B.J.  Habibie  tercatat  paling  produktif  membentuk  badan  antikorupsi. Setelah  mengeluarkan  Undang-Undang No.28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Negara  Yang  Bersih  dan  Bebas  KKN,  B.J.  Habibie  membentuk  berbagai  badan  anti- korupsi,  yaitu;  KPKPN,  KPPU  dan  KOMISI  OMBUSDMAN.  Di  era  Presiden  K.H. Abdurrahman  Wahid  (Gus  Dur),  dibentuk  TGPTPK  (Tim  Gabungan  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Di era Presiden Megawati hingga sekarang di masa Presiden SBY  dibentuk  KPK  dan  bahkan  Timtastipikor.  Saat  awal  kepemimpinan  SBY  kita mengenal  dua  badan  yang  bertugas  memberantas  KKN,  yaitu;  KPK  (Komisi Pemberantasan  Korupsi)  dan  TimTasTipikor  (Tim  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi).
Kita  berharap,  pemerintah  mengambil  pelajaran  berharga  dari  keberhasilan negara-negara  lain  dalam  memberantas  korupsi,  terutama  yang  menggunakan pendekatan  kelembagaan.  Misalnya;  Negara  Bagian  New  South  Wales  di  Australia, Thailand,  Singapura,  Malaysia,  dan  juga  Hong  Kong.  Berkaitan  dengan  ini pengalaman Hong Kong sangat menarik untuk dipelajari. Mengapa? Karena disamping Hong Kong  telah  diakui  sebagai  pusat  dunia  untuk  belajar  pemberantasan  korupsi, Hong Kong juga memiliki latar belakang yang sangat relevan dengan apa yang terjadi di  Indonesia.  Hong  Kong  30  tahun  yang  lalu diwarnai  oleh  membabi  butanya  tindak korupsi.  Tetapi  kini,  setelah  dilakukan  serangkaian  tindakan  pemberantasan  korupsi secara  sistimatis  dan  konsisten,  Hong  Kong  menjadi  salah  satu  negara  di  dunia  yang sistem  kenegaraan  dan  kemasyarakatanya  sangat  bersih.  Keberhasilan  Hong  Kong memberantas  korupsi  telah  menjadikan  negeri  itu  memiliki  prestasi  yang  sangat menakjubkan dalam kemajuan ekonominya.
Permasalahannya  adalah;  bagaimanakah  seharusnya  Badan  Anti-Korpusi mengimplementasikan kebijakan anti korupsi di Indonesia supaya lebih efektif? Paper ini  disusun  untuk  mendiskusikan  bagaimana  cara  mengefektifkan  peran  Badan  Anti- Korupsi  di  Indonesia.  Meminjam  istilah (Pope  &  Vogl,  2000) ,  paper  ini  bertujuan untuk,  “ Making  National  Anticorruption  Agencies  More  Effective ”.  Sebagai  bahan perbandingan,  paper  ini  mempelajari  bagaimana  hal  tersebut  dilakukan  dan dipraktekkan di Hong Kong.

## Metode Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penyusunan  paper  ini.  Sebelum memutuskan  pendekatan  mana  yang  diambil,  terlebih  dahulu  dikemukakan  berbegai pendekatan  yang  ada  dalam  Studi  Comparative  Public  Policy  (CPP),  yang  menurut (Parsons  &  Wand,  1997) ada  5,  yaitu:  (1). Socio-Economic  Approaches ;  yang menganalisis  seberapa  jauh  dampak  kebijakan  tersebut  mempengaruhi  factor-faktor ekonomi  dan  social.  (2). Party  Government  Approaches ;  yang  mengkaji  bagaimana kompetisi  (persaingan)  antara  partai  politik  dan  partisan  dalam  hal  mengontrol pemerintah,  terutama  dalam  mengontrol  kebijakan  public.  (3). Class  Struggle Approaches ;  yang  menjelaskan  perjuangan  masing-  masing  kelompok  dalam masyarakat  yang  berkaitan  dengan  format  politik  dalam  kaitannya  dengan  kebijakan public,  yang  berbeda  diantara  negara-negara  kapitalis.  (4). Neo-Corporatist Approaches ; yang  lebih  memfokuskan  pada  analisis  pengaruh  organisasi-organisasi kepentingan (kelompok kepentingan) dalam menentukan kebijakan public. Dengan kata lain,  memfokuskan  pada  persaingan  organisasi-organisasi  kepentingan.  (5). Institutionalist Approaches ; yang mengkaji peran negara dan lembaga-lembaga social dalam mendefinisikan maupun menyusun kebijakan public.
Pendekatan  yang  diambil  dalam  penulisan  paper  ini  agaknya  adalah Institutionalist  Approaches . Paper  ini  mencoba  mengungkap  sejauhmana  negara  dan kelembagaan  yang  dibentuknya  berperan  dalam  mengimplementasikan  kebijakan. Negara  yang  dibandingkan  adalah  Indonesia  dan  Hong  Kong.  Dalam  kaitan  ini, kelembagaan yang dimaksud adalah Badan atau Lembaga Anti Korupsi. Di Indonesia dikenal ada  dua,  yaitu:  KPK  (Komisi  Pemberantasan  Korupsi)  dan  TimTasTipikor (Tim  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi).  Sedangkan  di  Hong  Kong  hanya  ada satu, yaitu: ICAC (Independent Commission Against Corruption) . Di dalam beberapa penelitian,  kelembagaan  ICAC  di  Hong  Kong  ternyata  sangat  efektif  memberantas korupsi di negara itu. Karena itu pengalaman Hong Kong layak untuk diambil sebagai pelajaran.

## Hasil dan Pembahasan
Pertanyaan  mendasar  yang  harus  dijawab  adalah “what  drives  corruption?”, “why corruption persists?”, dan “what can be a useful antidote?”. Pertanyaan  dasar ini oleh para pakar dijawab dengan merumuskan  2  perspektif,  yaitu  perspektif empiris dan  perspektif  konseptual.  Pada  tingkat  konseptual  ada  3  model,  yaitu:  (i). Principal-Agent  or  Agency  Models ;  (ii). New  Public  Management  Perspectives ;  dan (iii). Neo-Institutional  Economics  Frameworks .  Dari  3  moel  tersebut,  model  yang pertama  yang  relevan  dengan  topik  bahasan  ini.  Model  ini  merupakan  strategi pemberantasan  korupsi  yang  paling  sering  digunakan.  Menurut (Stanley,  1983) dan (Klitgaard,  1991) ,  model  “Principal-Agent”  ini  cocok  diterapkan  pada;  (a). Pemerintahan  yang  dipimpin  diktator  yang  baik (a  benevolent  dictator) ;  (b). Pemerintahan  yang  kepala (principal) -nya  memotivasi  pegawai  agar  memiliki integritas  dalam  menggunakan  sumberdaya  publik.  Becker  menyebut  model  ini
sebagai Crime and Punishment Model .
Apapun modelnya, yang harus diwaspadai adalah adanya kekuasaan monopoli yang  cenderung  tidak  terbatas  dan  kewenangan  pejabat  pemerintah  dalam  membuat kebijakan. Mengapa? karena menurutnya “corruption equals monopoly plus discretion minus  accountability” .  Untuk  mengurangi  korupsi  dengan  kerangka  kerja  ini  maka negara  harus  memiliki  pemerintahan  yang  mampu  menegakkan peraturan (a  rules- driven government) dengan pengawasan internal yang ketat (strong  internal controls) dan  dengan  diskresi  yang  terbatas (little  discretion) pada  para  pejabat  publik (Klitgaard, 1988). Menurut model ini, korupsi bisa dikurangi dengan; (i). Mengurangi jumlah transaksi melebihi kewenangan yang dimiliki pejabat publik; (ii).  Mengurangi kesempatan  memperoleh  keuntungan  dari  setiap  transaksi;  (iii).  Meningkatkan kemungkinan  untuk  pendeteksian;  dan  (iv).  Meningkatkan  hukuman  bagi  koruptor. Lebih dari itu, pemerintah harus membentuk satu badan anti-korupsi yang independen dan memiliki integritas tinggi.
Korupsi  di  Indonesia  sudah  merupakan extra-ordinary  crime ,  karenanya disamping  mempertimbangkan  4  rekomendasi  dari Agency  Models tersebut, pembentukan  badan  anti-korupsi  juga  sudah  seharusnya  dilakukan.  KPK  dan TimTasTipikor,  dua  badan  anti-korupsi  di  Indonesia,  dibentuk  dalam  kerangka  itu. KPK  dimaksudkan  untuk  memerangi  korupsi  dari  ekstra  pemerintah,  sedangkan TimTasTipikor  dibentuk  untuk  memberantas  korupsi  dari  dalam  pemerintah.  Secara politis,  KPK  sangat berpotensi  karena  merupakan  hasil  proses  reformasi  sebagaimana tertuang dalam  Tap.MPR No.XI/1998, sehingga memperoleh dukungan luas, baik dari LSM,  Perguruan  Tinggi,  Media  Massa,  maupun  anggota  masyarakat  pada  umumya. Bahkan,  KPK  yang  dibentuk  berdasarkan  UU  No.30/2002  bisa  dikatakan  sebagai organisasi  superbodi  karena  memiliki  beberapa  kewenangan  yang  tidak  dimiliki lembaga  penegak  hukum  lain,  khususnya  dalam  penyelidikan,  penyidikan,  dan penuntutan perkara (Hehamahua, 2006) .
Sejak didirikan pada 29 Desember 2003 hingga sekarang (2 tahun lebih), KPK telah  membuktikan  sebagai  badan  anti-korupsi  yang  cukup  memadai.  Beberapa keberhasilan  KPK  dapat  dicatat,  antara  lain:  (i).  Banyak  pejabat  yang  korup  diproses dan  diadili;  (ii).  Fungsi  “Trigger  Mechanism”  KPK  berhasil  mendorong  aparat penegak  hukum,  khususnya  di  Daerah,  berani  menindak  pejabat  daerah  yang melakukan korupsi, baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun DPRD.
(iii). Mendorong  dan  membantu  penerapan “Island  of  Integrity” dan “Good Governance” ,  yang  hingga  akhir  tahun  2005  ada  7  wilayah  (propinsi  dan kabupaten/kota)  yang  menerapkan “Island  of  Integrity” dan “Good  Governance” . (iv).  Di  bidang  Teknologi  Informasi  (IT),  secara  internal  KPK  telah  memiliki  portal dan software forensik, secara eksternal KPK telah memiliki website dan menyediakan software sekaligus pelatihan bagi 33 provinsi se Indonesia agar mereka bisa langsung mengakses data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Tetapi  ternyata  di  balik  potensi,  keberhasilan  dan  kelebihan  KPK  seperti disebutkan di atas, ada beberapa kelemahan dan kendala yang mempengaruhi kinerja
KPK. Diantaranya adalah: (i). Keterbatasan sarana-prasarana; (ii). Keterbatasan SDM; (iii).  Kendala  dari  desain  kebijakan  (Undang-Undang)  yang  berkaitan  dengan mekanisme kerja operasional KPK itu sendiri; dan (iv). Masih belum kondusifnya sikap masyarakat  dalam  usaha  memerangi  korupsi  (kurangnya  pemahaman  masyarakat tentang tindak korupsi dan fungsi  serta kewenangan KPK,  sikap permisif masyarakat terhadap  tindak  korupsi  masing  tinggi,  dan  rendahnya  kepercayaan  masyarakat terhadap institusi penegak hukum lainnhya).
UU tentang KPK masih berstandar ganda. Di satu sisi KPK diberi kewenangan sebagai superbodi .  sementara  di  sisi  lain,  dalam  pelaksanaan  tugas  di  lapangan  KPK dipaksa  bekerja  dengan  cara-cara  tradisional.  Misalnya;  (i).  KPK  baru  dibenarkan memeriksa rekening bank seseorang setelah orang tersebut sudah berstatus tersangka. Ketentuan  kebijakan  seperti  ini  jelas  merepotkan.  Sebab  koruptor  sangat  canggih dalam  melaksanakan  kejahatannya,  sehingga  peluang  terbesar  untuk  menangkap mereka justeru dengan cara mengendus rekening banknya; (ii). Di satu sisi KPK diberi wewenang yang sangat besar oleh UU, tetapi di sisi lain, dalam pelaksanaannya KPK harus  tunduk  pada ketentuan  KUHAP  yang  lama.  Untuk  penggeledahan  KPK  masih harus  memperoleh  ijin  dari  Pengadilan  Negeri.  (iii).  Dalam  hal  penyidikan,  KPK diberi  wewenang  oleh  UU  untuk  melakukan  penyidikan  sendiri.  Tetapi  dalam praktiknya KPK tidak boleh merekrut penyidik sendiri dan harus mengikuti ketentuan dalam  KUHAP  yang  menyatakan  bahwa  penyidik  harus  polisi  atau  jaksa;  (iv).Tidak adanya  UU  perlindungan  saksi.  Ini  menyulitkan  penyidik  KPK  dalam  memperoleh informasi  yang  signifikan,  karena  masyarakat  atau  pejabat  yang  mengetahui  adanya korupsi  menjadi  enggan  mengadukannya,  takut  terkena  resiko.  Hal  ini  pernah  terjadi dan  menimpa  Khairiansyah  sebagai  saksi  yang  melaporkan  kasus  korupsi  (suap)  di KPU,  karena  tidak  adanya  UU  perlindungan  saksi  maka  dia  terkena  resiko  untuk disidik juga.
Meskipun  demikian,  dibandingkan  dengan  ICAC  di  Hong  Kong  yang  sejak dibentuknya membutuhkan waktu 3 tahun untuk bisa beroperasi, KPK termasuk sukses dan  berhasil.  Dalam  kurun  waktu  2  tahun  saja  sudah  banyak  hasil  yang  dicapai.  Hal yang  perlu  dicatat  adalah,  jika  kendala  kebijakan  (UU)  dapat  diatasi  maka  bukan mustahil kinerja KPK akan lebih baik.

## Kesimpulan
Dari uaraian di atas dapat disimpulkan bahwa; (1). Korupsi adalah masalah di semua  pemerintahan  dan  di  semua  negara  di  dunia;  (2).  Untuk  memberantas  korupsi dibutuhkan  komitmen  dan political  will  dari  dalam  pemeritahan  di  suatu  negara  itu sendiri,  disamping back-up oleh  negara-negara  lain  dalam  hubungan  dan  jejaring internasional  yang  dikomandani  PBB  melalui  konvensi  anti-korupsi;  (3).  Salah  satu cara yang efektif untuk memberantas korupsi adalah melalui badan anti-korupsi yang independen.  Untuk  itu  banyak  negara  yang  menggunakan  cara  dan  pendekatan  ini, termasuk  Hong  Kong  dan  Indonesia;  (4).  Hong  Kong  memiliki  pengalaman  yang menarik  dan  sangat  sukses  melakukan  pemberantasan  korupsi  melalui  pendekatan
kelembagaan  anti-korupsi  (ICAC)  yang  independen  dan  dilindungi  oleh  UU.  (5). Indonesia  juga  membentuk  badan  anti-korupsi.  Bahkan  ada  dua  badan  anti-  korupsi, yaitu  KPK  dan  TimTasTipikor.  Badan  anti-korupsi  di  Indonesia,  khususnya  KPK, telah menjalankan tugasnya dan berhasil cukup baik; (6). Bahwa masih ada beberapa kelemahan  dan  kendala  yang  dihadapi  KPK,  mulai  dari  kelemahan  dan  kendala internal, hingga eksternal yaitu kendala UU; (7).  Bahwa dari pengalaman Hong Kong dapat ditarik beberapa pelajaran untuk diterapkan di Indonesia.

## BIBLIOGRAFI
abed,  George  T.,  &  Davoodi,  Hamid  R.  (2000). Corruption,  Structural  Reforms,  And Economic Performance In The Transition Economies . Google Scholar
Gupta,  Mr  Sanjeev.  (1998). Does  Corruption  Affect  Income  Inequality  And  Poverty? International Monetary Fund. Google Scholar
Gupta,  Sanjeev,  Davoodi,  Hamid  Reza,  &  Tiongson,  Erwin.  (2000). Corruption  And The Provision Of Health Care And Education Services . Google Scholar
Hehamahua,  Abdullah.  (2006).  Dua  Tahun  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (Kpk): Meneguhkan Fungsi Trigger Mechanism. Jawa Pos .
Klitgaard,  Robert.  (1991). Adjusting  To  Reality:  Beyond  ‘State  Versus  Market  In Economic Development.’ Routledge. Google Scholar
Parsons,  Jeffrey,  &  Wand,  Yair.  (1997).  Choosing  Classes  In  Conceptual  Modeling.
Communications Of The Acm , 40 (6), 63–69. Google Scholar
Pope, Jeremy, & Vogl, Frank. (2000). Making Anticorruption Agencies More Effective. Finance & Development , 37 (002). Google Scholar
Shah, Anwar. (2006). 19 Corruption And Decentralized Public Governance. Handbook Of Fiscal Federalism , 478. Google Scholar
Stanley,  Becker  Gary.  (1983). Human  Capital: A  Theoretical  And Empirical  Analysis, With  Special  Reference  To  Education .  University  Of  Chicago  Press. Google Scholar
Tanzı,  Vito,  &  Davood,  Hamid.  (1997). Corruption,  Public  Investment,  And  Growth . Imf  Working  Paper,  139.  Washington  Dc:  International  Monetary  Fund. Google Scholar
Tomaszewska,  Ewa,  &  Shah,  Anwar.  (2000).  Phantom  Hospitals,  Ghost  Schools  And Roads  To  Nowhere:  The  Impact  Of  Corruption  On  Public  Service  Delivery Performance  In  Developing  Countries. World  Bank  Working  Paper . Google Scholar
Wahab, Solichin Abdul. (2005). “Kebijakan Anti Korupsi: Prospek Dan Kendalanya”,
Makalah Seminar Nasional “Kinerja  Presiden  Dalam  Mewujudkan
Penyelenggaraan Good Governance Yang Bebas Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme . Google scholar
Copyright holder:
Ulul Albab (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: