Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
( The  Meaning  and Legal Status of Proclamation Text in the Republic of Indonesia’s Constitutional System )

## JAZIM HAMIDI
Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono Nomor 169 Malang 65145 jazim@telkom.net

## ABSTRACT
The  meaning  of  proclamation  text  is  about    Indonesian  independence  proclamation.  While  the nature  of  free  nation  are  free  from  all  kinds  of  shackles  of  colonialist  (imperialism),  free  and independen  to  decide,  to  regulate,  and  to  manage  a  state  according  to  constitutional  objective. Legal status of proclamation text in “Stufenbautheorie” perspective:  Proclamation text could not qualificier  as  Grundnorm  as  Kelsen  mean.  For  Indonesia  case,    values,  nature,  and  principes which contain in proclamation text has legal status as Grundnorm. It is as a source of all sources of law  and  stand  in  out  of  legal  system  (meta  juristic).  All  people  must  appriciate  and  obey  to  the Proclamation Text and Constitution.. Proclamation text could not qualificier as Staatsfundamentalnorm as Nawiasky mean. For Indonesia case, the Preamble of the Constitution of 1945 as Staatsfundamentalnorm and inside it there are Proclamation and Pancasila value. Legal implication of it the proclamation text as a source of inspiration, base, and critical norm for legal drafting and policy of nation and state.
Key  words: the    meaning    and  legal  status  of  proclamation  text (makna  dan  kedudukan  hukum  naskah proklamasi) ,    the  republic  of  Indonesia’s  constitutional  system (sistem  ketatanegaraan Republik Indonesia) .
A. Pendahuluan Diskursus tentang makna dan
kedudukan  hukum “Naskah  Proklamasi  17 Agustus 1945” merupakan bidang kajian izlmu hukum,  khususnya  ilmu  hukum  tata  negara yang  mempunyai  nuansa  kajian  filsafat, politik, dan sejarah.
Permasalahan
mendasar dalam perspektif  ilmu  hukum  (hukum  tata  negara) adalah:  apa  makna  hukum  dari  proklamasi (Naskah  Proklamasi)  itu;  Proklamasi  itu tindakan  politik  atau  hukum;  Apa  yang menjadi  dasar  hukum  kekuatan  mengikat Naskah  Proklamasi;  serta  sejauh  mana substansi  Naskah  proklamasi  telah  dijadikan spirit dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ada. Secara  konsepsional,  apakah  Naskah Proklamasi dapat dikualifikasi sebagai
Grundnorm (perspektif  Hans  Kalsen)  atau
lebih  tepat  sebagai staatsfundamentalnorm (perspektif  Hans  Nawiasky).  Secara  praktikal penting  dipertanyakan,  di  manakah  letak kedudukan  hukum  Naskah  Proklamasi  itu: dalam  kaitan  dengan  teori  sumber  hukum maupun  dalam  hierarki  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku;  serta  sejauh  mana implikasi  hukum  yang  ditimbulkan  terhadap penyelenggaraan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.
Untuk  mengetahui  makna  hukum kemerdekaan  RI  secara  tepat  dan  benar, belumlah  cukup  hanya  dengan  membaca Naskah Proklamasi yang singkat itu. Melainkan
harus diselidiki konteks kesejarahan  yang  melatar-belakanginya,  serta faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Naskah Proklamasi  itu  diproklamasikan.  Oleh  karena itu,  perlu  dilakukan  interpretasi  atas  Naskah Proklamasi  itu  dalam  konteks  satu  kesatuan
dengan  Piagam  Jakarta    22  Juni  1945  dan Pembukaan  UUD  1945  yang  disahkan  oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.
Metode  interpretasi  secara  holistik terhadap  ketiga  dokumen  resmi  negara
tersebut,  dalam  ilmu  filsafat  dikenal  dengan metode “Hermeneutika” . 1 Berikut  ini  penulis
lukiskan bagan alur “segitiga emas pemahaman  hermeneutika”  atas  Naskah Proklamasi.
Gambar 1: Segitiga Emas Pemahaman Hermeneutika atas NP .
Sedangkan  untuk  mengetahui  letak kedudukan  hukum  Naskah  Proklamasi  dalam sistem ketatanegaraan RI, secara teoretik dapat menggunakan Stufenbautheorie (Kelsen maupun  Nawiasky)  dan  teori  sumber  hukum sebagai pisau analisisnya. Elaborasi praktikalnya dapat ditelusuri melalui kerangka hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana  telah  diatur  dalam  UU  No.  10 Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.
Problematika  kefilsafatan  yang  perlu dipertanyakan antara lain: apa makna kemerdekaan dan esensi negara yang merdeka itu;  mengapa  negara  itu  ada;  atau  dari  mana asal-mula serta tujuan  Negara  Indonesia.  Hal problematik  seperti  ini  memang  sulit  untuk dipastikan    sebelumnya,    meskipun    makna
1 Ketiga komponen interpretasi ini dalam metode filsafat sering  disebut  “ Metode  Hermaneutika”. Lihat  dalam J.J.H.  Bruggingk,  “ Rechtsreflecties”, Alih  bahasa: Arief Sidharta, Refleksi.
kemerdekaan  dan  faktor-faktor  berdirinya sebuah  negara  itu  dapat  dipelajari  dan  masih terbuka untuk silang pendapat (debatable 2 ).
Sisi  kajian  politiknya,  terletak  pada realitas bahwa proklamasi merupakan tindakan politik tunggal yang menyatakan kemerdekaan bangsa  dan  negara  Indonesia.  Permasalahan- nya  adalah  di  manakah  ditemukan  sumber legitimasi politik bagi Soekarno-Hatta “mengatasnamakan  bangsa  Indonesia”  pada waktu  proklamasi  tersebut.  Seperti  apakah konsepsi  kedaulatan  bagi  negara  yang  telah merdeka itu.
2 Paling  tidak  ada  8  teori  mengenai  terjadi/terbentuknya Negara,  yaitu:  Teori  Perjanjian  Masyarakat,  Teori Pengalihan  Hak.  Teori  Penaklukan,  Teori  Organis, Teori  Ketuhanan,  Teori  Garis  Kekeluargaan,  Teori Metafisis, dan alamiah. Lebih lanjut lihat, M. Nasroen, Asal  Mula  Negara, Beringin,  Jakarta,  1957,  hlm.  51; Soehomi, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 11-145; Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Bumi Aksara, Jakarta,  2001,  hlm.  44-48;  Teuku  May  Rudy, Pengantar  Ilmu  Politik  Wawasan  Pemikiran  dan Kegunaannya, Eresco, Bandung, 1993, halm. 27-30.
NASKAH PROKLAMASI hkkt & jiwa Proklamasi KONTEKS TEKS PEMBUKAAN UUD 1945 KONTEKTUALISASI PIAGAM JAKARTA
Sedangkan  sisi  kajian  sejarahnya adalah apakah kemerdekaan RI ini merupakan hadiah  atau  pemberian  dari  penjajah  Jepang 3 . Seperti  apakah  konsepsi  perjuangan  revolusi yang dibangun oleh para pendiri negara dalam melawan  penjajah  waktu  itu.  Berangkat  dari beberapa pokok permasalahan (main problems) di  atas,  sangatlah  urgen  dan mendesak untuk segera dilakukan penelitian/kajian ini. Dengan demikian identifikasi masalah yang penulis ajukan adalah: Pertama, apakah  makna  hukum  Naskah  Proklamasi  17 Agustus 1945 itu, sehingga dapat dikualifikasi sebagai dasar pembentukan hukum di Indonesia? Kedua, bagaimanakah  kedudukan hukum  Naskah  Proklamasi  17  Agustus  1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia? Ketiga, sejauhmana  implikasi  dari makna dan kedudukan hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945
terhadap penyelenggaraan kehidupan bernegara?

## B. Makna Hukum Naskah Proklamasi
Sebagaimana telah penulis ungkapkan di muka bahwa teori hermeneutika 4
3 Joeniarto, Sejarah  Ketatanegaraan  RI, Bumi  Aksara, Jakarta,  2001,  halm.  27;  A.W.  Widjaja, Perkuliahan Pancasila Pada Perguruan Tinggi,
Akademik Pressindo, Jakarta, 1991. Halm. 27-30.
4 Secara  garis  besar  pemahaman  atas  teori  hermeneutika dapat  diketahui  dengan  dua  pendekatan  yaitu: “Hermeneutika  sebagai  landasan  kefilsafatan  ilmu hukum”  dan  hermeneutika  sebagai  “suatu  metode  atau cara interpretasi.” interpretasi.” Pertama, Hermeneutika sebagai  landasan  kefilsafatan  ilmu  hukum  yaitu  aliran filsafat  tentang  hakikat  hal  mengerti  atau  memahami sesuatu. Filsafat hermeneutika ini memusatkan perhatiannya  pada  semua  hal  yang  memiliki  makna sejauh ihwal tersebut dapat diungkapkan dalam wahana komunikasi  yang  disebut  bahasa  dan  dapat  dimengerti. Secara umum, obyek kefilsafatan hermeneutika itu teks yang  dapat  berwujud  tulisan,  lukisan,  perilaku, peristiwa  alamiah,  dan  lain  sebagainya. Kedua, hermeneutika  sebagai  metode  interpretasi.  Proses interpretasi  itu  berlangsung  dalam  proses  lingkaran spiral  hermeneutika (hermeneutische  zirkel), yaitu gerakan  bolak-balik  antar  bagian  atau  unsur-unsur  dan keseluruhan,  sehingga  tercapai  konsumasi  (hasil  akhir) dengan  terbentuknya  pemahaman  secara  lebih  utuh. Lebih lanjut lihat dalam B. Arief Sidharta, Struktur Ilmu Hukum  Indonesia ,  Revisi  Makalah  “Paradigma  Ilmu Hukum  Indonesia  Dalam  Perspektif  Positivis”,  Pada
merupakan  salah  satu  alternatif  yang  tepat untuk  membedah/menafsirkan  makna  Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945. Meskipun, usaha menginterpretasi  atas  Naskah  Proklamasi  di sini  harus  dalam  satu  koridor  penafsiran  yang utuh antara makna yang tersurat (eksplisit) dan yang  tersirat  (implisit)  atau  antara  bunyi rumusan  hukum  dan  semangat  hukumnya. Peran bahasa (bahasa hukum) menjadi penting, karena ketepatan pemahaman ( subtilitas intelligendi ) dan ketepatan penjabaran
( subtilitas  explicandi )  adalah  sangat  relevan bagi hukum 5 .
Ada  dua  hal  yang  ingin  penulis ketahui  dari  substansi  Naskah  Proklamasi  itu yakni: makna kemerdekaan dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Pertama, secara etimologis  kata  “kemerdekaan”  terdiri  dari suku  kata  dasar  “merdeka”,  yang  mendapat awalan  ke-  dan  akhiran  -an.  Merdeka mempunyai  arti bebas (dari  penghambaan, penjajahan,  dan  lain  sebagainya);  berdiri sendiri;  tidak  terkena,  tidak  bergantung  pada orang  atau  pihak  tertentu;  dan  leluasa . Kemerdekaan  (kata  keadaan)  yang  berarti: ( hal ) berdiri sendiri  (bebas,  lepas,  tidak terjajah  lagi,  dan  lain  sebagainya);  dan kebebasan – adalah hak segala bangsa 6 . Selanjutnya, untuk menemukan orisinalitas  makna,  penulis  menggunakan sebagian  pendapat  atau  hasil  interpretasi  para pendiri  negara  atau The  Founding  Fathers 7
seminar yang diselenggarakan  oleh Universitas Diponegoro, Semarang, 10 Februari 1998, hlm 7-8. 5 E.  Sumaryono, Hermeneutik  Sebuah  Metode  Filsafat,
Kanisius, Yogyakarta, 1999, hal. 29.
6 Tim  Penyusun  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,
Kamus…,  Op.  Cit.,  hlm.  648. Menurut  J.S.  Badudu, makna  leksikal  kata  “kemerdekaan”  yang  esensinya berupa  ‘kebebasan’  dari  suatu  ikatan  tersebut,  secara gramatikal    kata  “kemerdekaan”  itu  lebih  sempit maknanya  dibanding  dengan  ‘kebebasan’.  Hasil Wawancara  dengan  J.S.  badudu  di  kediamannya  Dago Atas Bandung, 10 September 2004, Pukul. 09.00-10.00. 7 The Founding Fathers mempunyai padanan kata dalam bahasa  Arab  dalam  dua  pengertian: Pertama, Mu’assisu  al-Awwal artinya  peletak  dasar  pertama (pendiri  negara). Kedua, Majalisu  al-Ta’sisi artinya majelis  perumus  pondasi  dasar  bernegara.  Dalam konteks  Indonesia,  yang  dapat  dikategorikan  “Pendiri Negara” yaitu mereka yang namanya tercantum dalam BPUPKI  (yang  berjumlah  62  orang  anggota)  dan Proklamator Kemerdekaan  Indonesia. Sedangkan yang
(antara lain; Soekarno, Mohammad Hatta, dan Muhammad  Yamin)  atas  beberapa  masalah yang  terkait  dengan  Naskah  Proklamasi. Didukung  dengan  hasil  wawancara  dengan para ahli yang kompeten.
Menurut Soekarno 8 , kemerdekaan adalah “ politieke  onafhankelijkheid,  political independence ,  tak  lain  dan  tak  bukan,  ialah satu  jembatan,  satu  jembatan  emas.….,  di seberangnya jembatan itulah kita sempurnakan kita  punya  masyarakat.”  Kemudian  dalam pidatonya  di  hadapan  sidang  BPUPKI-PPKI, pernyataan  senada  diulangnya  kembali  dan bahkan beliau lebih menandaskan:
“…bahwa  di  dalam  Indonesia  Merdeka itulah  kita  memerdekakan  rakyat  kita. Dalam  Indonesia  Merdeka  itulah  kita memerdekakan hatinya bangsa kita. … Di dalam  Indonesia  Merdeka  itulah  kita menyehatkan  masyarakat  kita  sebaik- baiknya.  Inilah  maksud  saya  dengan perkataan ‘jembatan’. Di seberang ‘jembatan’,  ‘jembatan  emas’  inilah,  baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia  Merdeka  yang  gagah,  kuat, sehat, kekal, dan abadi.”
Berangkat  dari  definisi  kemerdekaan  dalam arti  politik  yang  dikemukakan  oleh  Soekarno di atas, menurut penulis ruh dari kemerdekaan itu harus selalu diperjuangkan. Proses kemerdekaan  itu  tidak  pernah  usai,  ia  harus terus  diisi,  dimaknai  atau  kalau  perlu  diberi makna  baru  dari  waktu  ke  waktu,  dan  terus diperjuangkan.  Jadi  ruh  kemerdekaan  itu berkarakter  dinamis,  progresif,  inovatif,  dan transformatif.
dikatagorikan  “Perumus  Dasar  Pondasi  Dasar Bernegara” yaitu mereka yang tergabung dalam Panitia Kecil  atau  Panitia  Sembilan  yang  telah  berhasil merumuskan  konsep  dasar  bernegara  sebagaimana tertuang  dalam  Piagam  Jakarta.  Lebih  lanjut  lihat dalam  Jazim  Hamidi  dan  M.  Husnu  Abadi, Intervensi Negara…, Op. cit., hlm. 113-114.
8 Lihat  dalam  Risalah  Soekarno  berjudul “Mencapai Indonesia  Merdeka  (1933)” ,  kemudian  dikutip  oleh Imam  Anshori  Saleh  dan  Jazim  Hamidi  (Ed), Memerdekakan Indonesia …, Op. cit., hlm. xvi.
Dalam  perspektif  pemahaman  yang lebih  luas,  Muhammad  Yamin  memberikan penafsiran atas  “proklamasi  kemerdekaan”  ini sebagai berikut 9 : “Proklamasi  Kemerdekaan  adalah  suatu alat hukum
internasional
untuk menyatakan  kepada  rakyat  dan  seluruh dunia,
bahwa bangsa Indonesia mengambil  nasib  ke  dalam  tangannya sendiri  untuk  menggenggam  seluruh  hak kemerdekaan yang meliputi bangsa, tanah air, pemerintahan, dan kebahagiaan masyarakat”.
Muhammad  Yamin  melalui  pledio (apologi  pembelaan)  tindakan  politik  3  Juli 1948  di  depan  Mahkamah  Tentara  Agung  di Jogjakarta juga mengatakan 10 : “Proklamasi  ialah  piranti  hukum  untuk menyatakan kepada seluruh dunia, bahwa rakyat Indonesia
merdeka telah memegang  kedaulatan de  jure di  seluruh tanah  air  dan  bangsanya,  dan  akan menyempurnakan  kedaulatan de  facto dengan  perjuangan  dan  perbuatan  yang nyata sebagai
akibat pernyataan kemerdekaan  itu.  Inilah  pemandangan hukum yang seharusnya menjadi pendirian  nasional  dari  bangsa  dan Republik  Indonesia.  Pendirian  itu  ialah pula pendirian para patriot kaum revolusioner Indonesia.”
Makna  proklamasi  kemerdekaan  yang dimaksud oleh Yamin di atas lebih berorientasi pada  lingkup  pengertian  hukum  (hukum internasional),  yaitu  proklamasi  kemerdekaan merupakan
sarana
hukum untuk
mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Konsekuensi hukumnya,
negara  Indonesia  telah  berdiri  dan  berdaulat (de facto maupun de jure), serta telah menjadi subyek  hukum  yang  mempunyai  derajat  sama tinggi  dengan  negara-negara  merdeka  di belahan dunia  yang lain.  Sejak saat itu  negara Indonesia dapat melakukan hubungan kerjasama  di  bidang  perdagangan,  ekonomi,
9 Muhammad Yamin, Pembahasan …, Op. cit. , hlm. 19 dan 23.
10 Lihat  dalam  Muhammad  Yamin, Sapta  Darma ,  N.V. Nusantara,  Bukittinggi-Djakarta-Medan,  1957,  hlm. 27.
seni/budaya, teknologi, pertahanan dan keamanan  dengan  negara-negara  lain.  Secara politik,  kedaulatan  internal  maupun  eksternal Indonesia telah berdiri kokoh. Secara internal, pemerintah Indonesia dapat mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan pemerintahan  sendiri  untuk  mensejahterakan rakyatnya. Secara eksternal, pemerintah
Indonesia dapat melakukan hubungan
diplomatik  dengan  negara-negara  merdeka lainnya.  Indonesia  dapat  berperan  aktif  dalam upaya menciptakan kedamaian dunia bersama- sama  dengan  negara-negara  anggota  PBB lainnya.
Sedangkan Mohammad Hatta memaknai  kemerdekaan  itu  lebih  bersifat ekonomis-pragmatis, yaitu
kemerdekaan bangsa  itu  merupakan  syarat  untuk  mencapai kemakmuran rakyat. Karena kesejahteraan dan kemakmuran  rakyat  itu  adalah  cita-cita  dan tujuan perjuangan revolusi selama ini.
Proklamasi  Indonesia  Merdeka  pada  tanggal 17  Agustus  1945,  tidak  dengan  sendirinya melahirkan kemerdekaan kita yang diakui oleh segala  bangsa.  Proklamasi  pada  waktu  itu, baru  berlaku  bagi  kita  sendiri,  sebagai kebulatan  tekad  untuk  hidup  sebagai  bangsa yang merdeka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain (dalam pergaulan internasional) 11 . Makna hukum (termasuk filsafat hukum  di  dalamnya)  juga  tidak  kalah pentingnya dengan perspektif yang lain seperti telah penulis kemukakan di atas, karena makna hukum  atas  naskah  proklamasi  kemerdekaan RI  merupakan  fokus  kajian  dalam  tulisan  ini. Berikut  ini,  penulis  turunkan  pendapat  para ahli  hukum  maupun  filsafat  (filsafat  hukum) yang berhasil penulis himpun.
Secara  elementer,  makna  kemerdekaan (Naskah  Proklamasi  17  Agustus  1945)  dalam perspektif  hukum  tidak  jauh  berbeda  dengan sudut pandang sejarah maupun politik. Seperti pengertian  terdahulu,  merdeka/kemerdekaan itu artinya bebas dari segala bentuk penjajahan (baik oleh pihak asing maupun oleh
11 Mohammad  Hatta, Kumpulan  Karangan  (Jilid  IV), Penerbitan  dan  Balai  Buku  Indonesia,  Jakarta- Amsterdam-Surabaya, 1954, hlm. 245 dan 251.
pemerintah  sendiri) 12 .  Alenia  pertama  pada Naskah  Proklamasi  merupakan  cerminan  dari prinsip self  determination (hak  bangsa
Indonesia untuk
menyatakan sendiri kemerdekaannya)  dan  alenia  kedua  berisi ajaran  tentang konstitusionalisme (intinya berupa pembatasan kekuasaan, yang ditafsirkan  dari  kalimat  “Hal-hal  yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l. diselenggarakan  dengan  cara  saksama  dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”) 13 . Dalam  konsepsi  pengertian  hukum yang  lebih  luas,  menurut  Bagir  Manan, proklamasi itu merupakan bentuk pemberontakan  bangsa  Indonesia  kepada Pemerintah  Hindia  Belanda  (baca,  menurut kaca  mata  pemerintah  kolonial).  Tindakan tersebut bisa diterima, karena dikehendaki dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Persoalan hukumnya adalah apa yang menjadi dasar atau tolok ukur bahwa tindakan itu dapat dikatakan legal dan legitimate? Lebih  lanjut  Manan menjelaskan,  dikatakan legal karena  tindakan itu  dibenarkan  oleh  hukum  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Meskipun beliau belum menjelaskan hukum dan peraturan  perundang-undangan    mana  yang dimaksud. 14 Sedangkan legitimate karena tindakan  itu  dalam  kenyataan  hukum  diterima oleh  masyarakat.  Berbeda  dengan  kudeta,  ia merupakan suatu tindakan yang tidak diterima secara  hukum  (oleh  peraturan  perundang- undangan), meskipun seringkali sebagai kenyataan hukum diterima oleh masyarakat. 15
12 Wawancara  dengan  Dahlan  Thaib  di Fakultas  Hukum UII  Yogyakarta,  tanggal  21  April  2003,  Pukul  11.00- 12.00.
13 Wawancara  dengan  Moh.  Mahfud  MD.,  di kediamannya  Yogyakarta,  tanggal  18  April  2003, pukul 07.15-09.00.
14 Hemat  penulis  yang  dimaksud  dengan  hukum  pada waktu  itu  adalah  hukum  tidak  tertulis  yaitu  hukum adat,    sedangkan  peraturan  perundang-undangan adalah  seperti  diatur  dalam  Pembukaan  dan  Batang Tubuh  UUD  1945  yang  disahkan  sehari  setelah proklamasi kemerdekaan.
15 Wawancara  dan  konsultasi  dengan  Bagir  Manan  di Perpustakaan
Imam Bonjol Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, tanggal 18
November 2002.
Menurut B. Arief Sidharta, 16
proklamasi  17  Agustus  1945  itu  merupakan tindakan hukum revolusioner yang memunculkan  keberadaan  negara  RI.  Makna tindakan  hukum  di  sini  adalah  tindakan pengaturan  yang  sekali  selesai (einmahlig), 17 di  mana  implikasinya  membawa  perubahan sistem  hukum  dan  perubahan  status  politik. Dengan  proklamasi  tersebut,  terbentuklah sebuah  negara  baru,  yakni  negara  Indonesia yang  merdeka,  dan  dengan  itu  tatanan  hukum kolonial  Hindia  Belanda  terhapus  dengan sendirinya,  dan  di  atasnya  terbentuk  tatanan hukum  baru.  Tatanan  hukum  baru  tersebut tidak  segera  berwujud  perangkat  kaidah hukum  positif  yang  tertulis,  melainkan  masih merupakan  tatanan  hukum  tidak  tertulis  yang belum  memperlihatkan  bentuk  yang  jelas. Karena itu, memerlukan pemositivan (positivisasi) lebih lanjut.
Melihat  keberagaman  makna  hukum dari kemerdekaan di atas, paling tidak ada dua sudut  kajian  yang  dapat  digunakan  untuk memaknai  kemerdekaan  yaitu  kemerdekaan dalam  arti  internal    dan  eksternal.  Di  antara keduanya  bertemu  dalam  satu  titik  singgung konsepsi  yang  integral.  Secara  internal, pemahaman  atas  suatu  kemerdekaan  suatu bangsa  itu  harus  berangkat  dari  konsepsi nasionalime , kemudian  ditarik  ke  dalam konsepsi  kedaulatan,  negara  hukum  dan demokrasi. Sedangkan secara eksternal, kemerdekaan  itu  merupakan    pernyataan kepada  dunia  luar  bahwa  Indonesia  telah merdeka dan sederajat dengan  negara-negara merdeka yang lain. Sementara, asas kesederajatan  merupakan  bagian  dari  prinsip
16 Wawancara  dan  konsultasi  dengan  B.  Arief  Sidharta di kediamannya Bandung, tanggal 30 Mei 2002, Pukul 17.00-17.30.
17 Norma  hukum einmahlig adalah norma  hukum  yang berlaku  sekali  selesai,  sedangkan  norma  hukum dauerhaftig adalah  norma  hukum  yang  berlaku  terus menerus. Ada juga yang disebut dengan norma hukum tunggal yaitu  norma  hukum  yang  berdiri  sendiri  atau suatu  norma  hukum  yang  tidak  diikuti  norma  hukum lainnya.  Isi  norma  hukum  tunggal  ini  hanya merupakan suatu suruhan (das Sollen) untuk bertindak atau  bertingkah  laku.  Lihat  dalam  Budiman  N.P.D. Sinaga, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 13.
tertib hukum . Tertib hukum merupakan bagian dari  konsepsi  negara  hukum dan  pada  tataran implementasinya  membutuhkan  sarana  dan mekanisme  demokrasi . Jadi  titik  singgung dari  kedua  sudut  pandang  ini  terletak  pada konsepsi  nasionalisme,  konsepsi  kedaulatan, konsepsi negara hukum, dan konsepsi demokrasi. 18
Jadi  kalau  penulis  simpulkan  bahwa dalam  perspektif  hukum,  Naskah  Proklamasi adalah naskah tentang proklamasi kemerdekaaan  bangsa  Indonesia.  Hakikat bangsa  yang  merdeka  adalah  bangsa  yang bebas “bebas dari” segala belenggu penjajahan ( imperialisme ), tetapi juga “bebas dan mandiri untuk”: menentukan, mengatur, dan mengelola bangsa dan negaranya sesuai tujuan konstitusionalnya.
Kedua, untuk mengetahui dan memahami  nilai-nilai,  prinsip-prinsip,  dan asas-asas  apa  yang  terkandung  dalam  Naskah Proklamasi, adalah tidak mungkin kalau hanya dengan menginterpretasi teks (Naskah Proklamasi yang amat singkat) itu, solusi yang ditawarkan  adalah  melakukan  interpretasi dalam  bingkai  “Segitiga  Emas  Pemahaman Hermeneutika  atas  Naskah  Proklamasi”. Segitiga  emas  yang  dimaksud  adalah  satu kesatuan keterkaitan antara Naskah Proklamasi,  Pembukaan  UUD  1945,  dan Piagam Jakarta.
Dari  pola  hubungan triangle dokumen negara  tersebut,  diketahui  bahwa  Pembukaan UUD  1945  merupakan  penjabaran  (anak kandung)  dari  NP.  Terbukti  dari  alenia  I  -  IV Pembukaan  terkandung  prinsip-prinsip,  asas- asas,  nilai-nilai  kerohanian  (Pancasila),  tujuan atau  cita  hukum  ( rechts idee )  negara Indonesia.  Sementara  secara  historis,  Piagam Jakarta telah terbukti menjiwai dan merupakan satu kesatuan dengan Proklamasi dan Pembukaan, karena rencana semula yang akan dijadikan  teks  proklamasi  adalah  Piagam Jakarta.
Pola hubungan segi tiga emas pemahaman hermeneutika atas Naskah
18 Wawancara  dengan  Yudha  Bhakti  Ardhiwisastra  di kediamannya Cigadung Bandung, tanggal 27 Agustus 2002, Pukul 16.30-17.30.
Proklamasi di atas, dibenarkan oleh sejarawan senior  Sartono  Kartodirdjo.  Sebab  tidak mungkin  Naskah  Proklamasi  yang  singkat  itu dapat  membukakan  pintu  pemahaman  yang utuh; tentang nilai-nilai proklamasi, fungsi dan tujuan  proklamasi,  serta  konsepsi  kebangsaan (nation  state) yang  dibangun.  Solusinya Naskah  Proklamasi  harus  dipahami  dalam kaitan dengan Pembukaan UUD 1945, Piagam Jakarta,  bahkan  dapat ditarik  lebih  jauh  ke belakang  yaitu  dengan  sejarah  pergerakan nasional seperti peristiwa Budi Utomo (1908), Manifesto Politik (1925) dan Sumpah Pemuda (1928). 19
Kembali  pada  tema  bahasan  sub-bab ini, permasalahan  yang  muncul adalah adakah hubungan signifikan di antara ketiga dokumen resmi  negara  (Naskah  Proklamasi,  Piagam Jakarta, dan Pembukaan UUD 1945) tersebut? Menurut  Franz Magnis Suseno, ada hubungan signifikan,  yaitu  terletak  pada  keterlibatan mereka yang bersangkutan untuk menggulingkan penjajah,
memerdekakan Indonesia,  dan  membangun  negara  yang kokoh. 20
Jadi  titik  hubungan  dari  ketiganya nampak dengan jelas dalam konteks hubungan kesejarahan , bukan  dalam  arti  hubungan kausalitas (sebab-akibat). Sejarah telah mencatat  bahwa  Piagam  Jakarta  inilah  yang semula  disiapkan  menjadi  teks  proklamasi bagi  Indonesia  merdeka,  di  dalamnya  berisi gagasan-gagasan  yang  bersumber  dari  Islam, Barat, dan Keindonesiaan. Jadi secara konsepsional,  Piagam  Jakarta  ini  yang  semula disiapkan  untuk  menjadi “gentle  agreement”
19 Wawancara dengan Sartono
Kartodirdjo di kediamannya  Yogyakarta,  16  April  2003,  Pukul 10.00-11.30.  Pendapat  senada  dikemukakan  oleh: Koento Wibisono dalam wawancara dengan penulis di kediamannya  Yogyakarta,  tanggal  22  April  2003, Pukul  10.00-12.00;  Suryanto  Puspowardoyo  dalam wawancara  dengan  penulis  di  kediamannya  Jakarta, tanggal 10 Mei 2003, Pukul 10.00-12.00. 20 Wawancara  dengan  Franz  Magnis  Suseno  berupa jawaban  tertulis  yang  dikirim  via  post  tertanggal  5 Mei 2003.
atau “contract  social” bagi Indonesia merdeka.  Namun  sejarah  membuktikan  lain, bahwa  Naskah  Proklamasi  17  Agustus  1945 yang  sudah  umum  kita  kenal  sekarang  itulah yang  akhirnya  dibacakan  Soekarno  waktu  itu. Sebaliknya, sejarah juga tidak dapat memungkiri  bahwa  senyatanya  nilai-nilai  dari rumusan Piagam Jakarta itulah  yang  menjiwai Pembukaan  UUD  1945  (minus  pencoretan tujuh katanya). 21
Secara  substantif  hal  terpenting  yang dapat  diambil  dari  hubungan  segi  tiga  emas antara  Naskah  Proklamasi,  Piagam  Jakarta, dan  Pembukaan  UUD  1945  adalah  berisi  hal- hal  yang  sangat  mendasar  bagi  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  di  Indonesia  yaitu: hak menentukan nasib sendiri (self determination), berdirinya  bangsa  dan  negara yang  merdeka (freedom  of    nation  and  state), jiwa bangsa (Volksgeist), cita negara (Staatsidee), cita  hukum (Rechtsidee), dan falsafah Negara. 22
Hal  yang  dapat  disimpulkan  dari  pola hubungan  satu  keterkaitan  antara  Naskah Proklamasi;  Pidagam  Jakarta,  dan  Pembukaan UUD  1945  di  atas  adalah  berupa  nilai-nilai, prinsip-prinsip,  dan  asas-asas  yang  mendasar dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  di Indonesia, yaitu:
a. Asas self determination (hak untuk menentukan nasib sendiri)
b. Prinsip freedom of nation and state (prinsip berdirinya  bangsa  dan  Negara  yang merdeka).
c. Asas kebebasan, persamaan, persatuan, dan keadilan.
d. Volksgeist (jiwa bangsa)
e. Staatsidee (cita negara)
f. Rechtsidee (cita hukum)
g. Falsafah Negara
Menurut penulis, butir (a) sampai (c) di atas,  lebih  lanjut  dapat  ditelusuri  dan dikembangkan melalui Pembukaan UUD 1945
21 Rangkuman  dari  hasil  wawancara  dengan  Muchsan (tanggal  24  April  2003)  dan  A.  Mukthie  Fadjar (tanggal 23 Juni 2003).
22 Wawancara  dan  konsultasi  dengan  Arief  Sidharta  di Fakultas  Hukum  Unpar  Bandung,  tanggal  24 Desember 2002, Pukul 08.00-08.30.
(alenia  I,  II,  dan  III).  Sedangkan  butir  (d) sampai (g) dapat ditelusuri dan dikembangkan melalui Pembukaan UUD 1945 alenia IV-nya.
C. Kedudukan
Hukum
Naskah Proklamasi Persoalan  penting  dalam  sub-bab  ini adalah  di  manakah  letak  kedudukan  hukum Naskah Proklamasi dalam sistem ketatanegaraan RI. Secara
teoritik,
Stufenbautheorie adalah  sebuah  teori  yang tepat untuk melihat kedudukan hukum Naskah Proklamasi itu. Sedangkan secara praktis, letak dan  kedudukan  hukum  Naskah  Proklamasi dapat  ditelusuri  melalui  hierarki  peraturan perundang-undangan Indonesia.
Dalam Stufentbautheorie Kelsen maupun Nawiasky, paling tidak ada dua ajaran yang  telah  dipopulerkan  oleh  keduanya  yaitu: Grundnorm dan Staatsfundamentalnorm .
1. Menurut Ajaran Grundnorm (Kelsen) Ajaran Grundnorm dapat dipahami atau dibedaan  paling  tidak  dalam  dua  arti  yaitu: Grundnorm dalam  pengertian  Kelsen  dan Grundnorm dalam  kaitan  dengan  ajaran asalnya sumber hukum.
Pertama,
Grundnorm dalam perspektif Kelsen. Menurut Kelsen, pengertian Grundnorm dapat  dikualifikasi  ke  dalam empat  indikator  atau  karakteristik  utama, yaitu:
a. Sesuatu  yang  abstrak,  diasumsikan,  tidak tertulis, dan mempunyai daya keberlakuan secara universal.
b. Ia  tidak gesetzt (ditetapkan),  melainkan vorausgesetzt (diasumsikan)  adanya  oleh akal budi manusia.
c. Ia  tidak  termasuk  ke  dalam  tata  hukum positif,  ia  berada  di  luar  namun  menjadi landasan  keberlakuan  tertinggi  tatanan hukum positif (jadi ia meta juristic ).
d. Seyogianya  seseorang  mentaati  atau
berperilaku  seperti  yang  ditetapkan  oleh konstitusi.
Grundnorm dalam  perspektif  ajaran “asalnya  sumber  hukum”.  Dalam  konteks  ini, Grundnorm itu merupakan sumber berlakunya hukum  yang  tertinggi  dan  terakhir (source  of the  sources) .    Ia  menjadi  dasar  mengapa hukum  itu  harus  dipatuhi  dan  sekaligus
memberikan  pertanggungjawaban  mengapa hukum  itu  harus  dilaksanakan.  Meskipun, ketidak-patuhan  terhadapnya  tidak  terdapat sanksi. Ia diterima masyarakat secara aksiomatis  (artinya  nilai  kebenarannya  tanpa perlu  pembuktian  lebih  lanjut).  Sedangkan kata  ‘norm’  dalam  terminologi “Grundnorm” itu  menunjuk  pada  suatu  norma  yang  bersifat umum,  seperti:  norma  agama,  susila,  sopan santun, hukum, dan norma-norma yang lain.
Menurut  penulis,  dengan  mengacu pada  pengertian  dan  indikator Grundnorm dalam  perspektif  Kelsen,  kedudukan  hukum Naskah  Proklamasi  tidak  dapat  dikualifikasi secara
penuh
sebagai
Grundnorm.
Argumentasinya,  karena  Proklamasi  (Naskah Proklamasi)  itu  merupakan  tindakan  politik yang  konkret,  faktual  adanya,  berbentuk tertulis, dan keberlakuannya bersifat partikular. Di samping itu, keberadaan Naskah Proklamasi  ada  yang  menetapkan  yaitu Soekarno  dan  Moh.  Hatta  atas  nama  bangsa Indonesia. 23 Itu artinya, indikator (a) dan (b) di atas  tidak  terpenuhi.  Meskipun  dua  indikator yang  lain  (butir  c  dan  d)-nya  terpenuhi  yaitu: Naskah  Proklamasi  itu  bersifat meta  juristic, artinya  berada  di  luar  sistem  hukum  dan menjadi landasan keberlakuan tertinggi tatanan hukum  positif.  Oleh  karena  itu,  seyogianya setiap  rakyat  Indonesia    menghormati  Naskah Proklamasi.
Sedangkan jika mengacu pada pengertian Grundnorm dalam  perspektif  yang lain,  yaitu  dalam  kaitan  dengan  ajaran “asalnya  sumber  hukum”,  maka  kedudukan hukum  Naskah  Proklamasi  dapat  dikualifikasi sebagai Grundnorm. Argumentasinya  adalah karena  Naskah  Proklamasi  di  samping merupakan sumber keberlakuan hukum tertinggi  dan/atau  terakhir,  ia  juga  menjadi dasar  keharusan  ditaatinya  hukum  positif.
23 Maksud  dari  kalimat  “atas  nama  bangsa  Indonesia” adalah:  Soekarno  dan  Hatta mewakili (bukan pengganti) bangsa Indonesia
dalam memproklamasikan  kemerdekaan  RI.  Dalam  teori hukum,  tidak  semua  hak  itu  dapat  digantikan (misalnya: hak  menikah,  mencari  kerja,  termasuk memproklamsikan  kemerdekaan  RI ),  melainkan hanya  boleh diwakili untuk  kepentingan  publik  dan demi alasan kepraktisan.
Logika  hukumnya  adalah,  tanpa  proklamasi tanggal  17  Agustus  1945,  maka  negara Indonesia  yang  merdeka  belum  tentu  ada  dan berdiri.  Begitu  seterusnya  tatanan  dan  sistem hukum  nasional  juga  tidak  akan  terbentuk. Realias  sejarah  ketatanegaraan  ini  justru membuktikan  sebaliknya,  bahwa  proklamasi kemerdekaan  itulah  yang  menjadi  dasar  atau landasan  untuk  segera  dibentuk  sistem  hukum nasional  (termasuk  hukum  positif  tertulisnya) dan sistem  ketatanegaraan  Republik Indonesia dibangun,  meskipun  dalam  bentuknya  yang masih sederhana. Momen itu-lah yang digunakan  oleh  para  pendiri  negara    melalui PPKI  melakukan  persidangan  pertamanya pada  tanggal  18  Agustus  1945.  Di  antara keputusan  penting  dalam  persidangan  tersebut adalah mensahkan
Pembukaan Undang-
undang  Dasar  dan  Undang-undang  Dasar Proklamasi  RI  sebagai  konstitusi  pertama  di Indonesia. Inilah realitas sejarah ketatanegaraan Indenosia. 24
Di  antara  para  ahli  ilmu  hukum  yang mempunyai pendapat senada  dengan pendapat dalam  perspektif  yang  kedua  di  atas  adalah: Muhammad  Yamin,  Roeslan  Abdulgani,
Joeniarto, dan M. Laica Marzuki. Menurut Muhammad Yamin, Proklamasi  Kemerdekaan  Indonesia  adalah “sumber  dari  pada  segala  sumber  hukum”, yang  menjadi  dasar  ketertiban  baru  di Indonesia. 25 Dalam  kesempatan  yang  lain Yamin  mengatakan,  Proklamasi  Kemerdekaan adalah  “satu-satunya  maha  sumber  dari sumber  segala  peraturan  hukum  nasional”, atau dengan kata lain; Proklamasi ialah “maha sumber  dari    sumber  hukum  nasional”,  yang menjadi dasar peraturan negara dalam Republik  Indonesia  yang  merdeka  berdaulat. Ditinjau  dari  hukum,  maka  proklamasi  itu ialah suatu “source of the sources” atau dasar induk  dari  segala  dasar  ketertiban  baru  di tanah  Indonesia  semenjak  17  Agustus  1945. Peraturan  negara  sejak  itu  bersumber  kepada
24 Bandingkan  dengan  kemerdekaan  negara  Amerika
Serikat, baru 11 tahun kemudian sejak kemerdekaannya mereka berhasil
mensahkan konstitusi bagi bangsa dan negaranya.
25 Muhammad  Yamin, Proklamasi  dan  …,  Loc.  cit., hlm. 16.
kemerdekaan, sedangkan
kemerdekaan Indonesia
sendiri dipancarkan
oleh Proklamasi. 26 Sedangkan menurut Roeslan Abdulgani, kedudukan hukum Naskah Proklamasi  seperti  yang  dikemukakan  Yamin di  atas  adalah  sama  dengan Grundnorm- nya Kelsen atas sumber hukum nasional. 27 Berbeda dengan Djokosutono, tiga istilah yang digunakan  Yamin  untuk  memberi  predikat Proklamasi  Kemerdekaan  di  atas,  bukan dialamatkan  untuk  Pancasila  dan  juga  bukan dalam  rangka  susunan  norma  Kelsen,  tetapi dalam rangkaiannya dengan ajaran Dezisionismus Carl  Schmitt  tentang  “susunan hierarkis  pengambilan  putusan-putusan  politik yang membentuk hukum”. 28
Pendapat Joeniarto (hampir sama dengan  yang  dikemukakan  Yamin  di  atas) bahwa  Proklamasi  itu  menjadi  dasar  bagi berlakunya segala macam aturan dan ketentuan hukum Indonesia. Atau dengan kata lain bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia  merupakan  “norma  pertama”  dari tata  hukum  Indonesia.  Padanan  istilah  dari “norma  pertama”  adalah  “norma  dasar”, “aturan  dasar”,  atau  menurut  Yamin  “maha sumber dari segala aturan hukum”. Itu artinya norma  dasar/norma  pertama  adalah  sumber berlakunya  segala  macam  norma,  karena  itu tidak  mungkin  dapat  dicari  dasar  hukumnya, kekuatan  berlakunya,  kepada  norma/aturan/ ketentuan  hukum  yang  lain  sebelumnya. Seandainya masih dapat dicari dasar hukumnya,  maka  proklamasi  bukan  norma pertama dan bukan norma dasar. 29
26 Muhammad Yamin, Pembahasan…, Loc. cit., hlm. 34 dan 42.
27 Roeslan  Abdulgani, Hukum  Dalam  Revolusi  dan Revolusi  Dalam  Hukum, B.P.  Prapantja,  Djakarta, 1964, hlm. 21 dan 22.
28 Djokosutono, Ilmu  Negara, Kumpulan  kuliah  yang disunting  oleh  Harun  Al  Rasyid,  Ghalia  Indonesia,
Jakarta,  1982,  hlm.  178-179.  Pendapat  Carl  Schmitt dimaksud  adalah: “eine  Gesammtentschildung  Uber Art  und  Form  einer  Politischen  Einheit” (terjemahan bebasnya  Konstitusi  merupakan  keputusan  atau konsensus  bersama  tentang  sifat  dan  bentuk  suatu kesatuan politik yang disepakati oleh suatu bangsa).
29 Joeniarto, Sejarah…, Op. cit., hlm. 7.
M. Laica Marzuki sejak awal mengingatkan  penulis  supaya  cermat  dan berhati-hati  membahas  masalah  kedudukan hukum  Naskah  Proklamasi  ini.  Menurutnya, Naskah  Proklamasi  itu  kedudukannya  sebagai Grundnorm , tetapi  bukan  dalam  pengertian norma  hukum (legal  norm). 30 Jangan  campur adukkan/jangan dikelirukan antara “tata urutan  tertib  hukum” dengan “Grundnorm” Kelsen.  Ciri  pokok  dari Grundnorm antara lain:  konsepnya  yang  abstrak  dan  universal, tetapi substansinya masih partikular. 31
Dalam  kesempatan  yang  lain,  Laica Marzuki  berpendapat  bahwa  untuk  kasus Indonesia, Proklamasi (Naskah Proklamasi) 17 Agustus  1945  adalah Grundnorm ,  sedangkan
Pembukaan UUD 1945 adalah
Staatsfundamentalnorm. Mengapa, karena salah  satu  tolok  ukur  dari Grundnorm yaitu sifatnya  yang meta  juristic .  Sebaliknya,  kalau Staatsfundamentalnorm itu  merupakan  bagian dari hukum positif.
Lebih  lanjut  Laica  Marzuki  juga menjelaskan  bahwa  tidak  selalu Grundnorm itu  adalah  proklamasi,  sebab  ada  kalanya negara  itu  terbentuk  karena  revolusi, coup d’etat, yang  kesemuanya  juga meta  juristic dan  sekaligus  menjadi  landasan  hukum  baru. Akan tetapi untuk kasus Indonesia, Grundnorm -nya adalah Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 (dan bukan konstitusi). Meskipun menurut Kelsen sendiri, ada kalanya konstitusi adalah Grundnorm, manakala dalam konstitusi  itu  mencantumkan “the birth of the state”, yang  merupakan  ‘genesis’  dari  negara yang bersangkutan (seperti Konstitusi Weimar, yaitu  Konstitusi  Pertama  di  Jerman).  Jadi
30 Grundnor  (basic-norm): “It  is  transcendental, because  it  stands  behind  the  original  constitution  and says  that  this  constitution  ought  to  be  obeyed.”  Atau Free  from  social  sciences  and  ethics  (page  1):“The Theory attempts to answer the question what and how the law is, not how it ought to be. It is a science of law (Jurisprudence),  not  legal  politics.  It  is  call  a  ‘pure’ theory of law, because it is only describes the law and attempts to eliminate from the object of this description everything that is not strictly law. It is aim is to free the science of law from alien element.” Hasil  Wawancara dengan M. Laica Marzuki, … Ibid.
31 Wawancara  dengan  M.  Laica  Marzuki  di  Kantor Mahkamah Agung Jakarta, tanggal 18 November 2002.
genesisnya  itu  yang Grundnorm, bukan konstitusi selaku naskah hukum (‘the supreme law of the land’). 32
Dalam  diskursus  masalah  ini,  penulis sependapat  dengan  para  ahli  hukum  terdahulu yang  berpendirian  bahwa  kedudukan  hukum Naskah  Proklamasi  adalah Grundnorm, namun  bukan  dalam  konteks  pengertian Kelsen (melainkan lebih tepat dalam pengertian yang lain, yaitu: Grundnorm dalam konteks  ‘asalnya  sumber  hukum’,  atau Grundnorm dalam konteks Indonesia). Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa:  pada  nilai-nilai,  asas-asas,  dan  prinsip yang  terkandung  dalam  Naskah  Proklamasi itulah  letak Grundnorm- nya  Indonesia,  jadi bukan    Naskah  Proklamasinya  .  Nilai-nilai, asas-asas,  dan  prinsip  yang  terkandung  dalam Naskah  Proklamasi  tersebut  adalah  berupa: asas kemerdekaan, persamaan, asas kepastian hukum  (taat  asas),  asas  persatuan,  nilai keadilan, nilai perikemanusiaan dan hak untuk menentukan  nasib  sendiri  atas  bangsanya . Sedangkan  Naskah  Proklamasi  itu,  buah  dari tindakan politik revolusioner yang menciptakan  hukum  baru.  Implikasi  hukum dari  tindakan  proklamasi  itu,  tercipta  tatanan sistem  hukum  nasional (meskipun pada  waktu itu  masih  belum  berbentuk  hukum  positif tertulis),  dan  baru  satu  hari  berikutnya  yaitu tanggal  18  Agustus  1945  terbentuklah  tatanan hukum  positif  tertulis  yaitu  Pembukaan  dan UUD Proklamasi.
Argumentasi  penulis  di  atas  cukuplah beralasan, karena Grundnorm dalam pengertian  Kelsen 33 itu  merupakan  sesuatu yang  abstrak,  diasumsikan  adanya,  tidak tertulis,  dan  mempunyai  keberlakuan  secara
32 Wawancara  dengan  M.  Laica  Marzuki  di  Hotel Panghegar Bandung, 11 Juni 2005, Pukul 15.00-16.00.
33 Konsep Grundnorm Kelsen  ini  menurut  penulis  juga dapat  digunakan  dalam  perspektif  teologi  bergama. Sebagai  suatu  contoh:    Bagi  ummat  Islam  Al-Qur’an merupakan sumber hukum tertinggi dalam penyelenggaraan  syari’atnya.  Dus  karena    itu, seyogianya  ummat  Islam  mentaati  dan  menghormati seluruh  isi  ketentuan  Al-Qur’an  itu.  Pada  saat  seperti ini,  berarti  seorang  muslim  telah  mencapai  tingkat keimanan  dan  takwa  secara kaffah .  Dan  sekaligus  ia telah  meyakini  akan  eksistensi  dan  ke-  Mahabesaran Tuhan.
universal. Grundnorm itu  tidak  ditetapkan tetapi  diasumsikan  adanya  oleh  akal  budi manusia  dan  ia  berada  di  luar  sistem  hukum. Oleh  karena  itu,  seyogianya  setiap  rakyat Indonesia  menghormati  dan  mentaati  asas- asas,  nilai-nilai  dan  prinsip-prinsip  yang terkandung dalam Naskah Proklamasi.
2.  Menurut  Ajaran Staatsfundamentalnorm
(Nawiasky) Pengertian
Staatafundamentalnorm (dalam  perspektif  Nawiasky)  sebagaimana telah diuraikan terdahulu, dapat dirumuskan ke dalam  beberapa  indikator  atau  karakteristik  di bawah ini, yaitu:
a. Staatafundamentalnorm itu  merupakan bagian  dari  tata  hukum  positif  dan  ia menempati  norma  hukum  yang  tertinggi dalam suatu negara.
b. Ia  merupakan  suatu  norma  yang  menjadi dasar  bagi  pembentukan  konstitusi  atau Undang-undang Dasar.
c. Maksud
‘norm’ dalam
“Staatafundamentalnorm” adalah  norma yang  bersifat  khusus  yaitu norma  hukum
dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan.
d. Ia  adalah  norma  hukum  yang  berbentuk tertulis.
e. Nilai  validitas  atau  keabsahannya  sudah jelas,  karena  ia  ditetapkan  oleh  lembaga yang berwenang. Mengacu pada pengertian dan karakteristik Staatafundamentalnorm sebagaimana  penulis  sarikan  dari  pendapat Nawiasky  di  atas,  pertanyaan  yang  relevan dikemukakan adalah apakah kedudukan hukum  Naskah  Proklamasi  dapat  dikualifikasi sebagai Staatafundamentalnorm ?  Jika  dapat apa  argumentasinya  dan  jika  tidak  dapat  apa argumentasinya. Menurut  penulis,  Kedudukan  Hukum Naskah Proklamasi tidak dapat dikualifikasikan ke dalam Staatafundamentalnorm dalam pengertian
Nawiasky.  Argumentasinya  adalah: Pertama, Naskah  Proklamasi  itu  bukan  norma  hukum, tetapi ia  merupakan  ‘tindakan politik tunggal’ yang  menyatakan  kemerdekaan  atas  bangsa Indonesia,  sekaligus  yang  menciptakan  sistem
hukum  baru.  Naskah  Proklamasi  juga  bukan merupakan norma hukum tertinggi, akan tetapi ia  justru  yang  menjadi  dasar  atau  landasan lahirnya  sistem  hukum  (hieraki  penormaan) nasional.  Jadi  keberadaannya  berada  di  atas dan/atau  di  luar  sistem  hukum  atau meta juristic sifatnya. Kedua, Naskah  Proklamasi  juga  bukan merupakan  suatu  norma  yang  menjadi  dasar bagi  pembentukan  konstitusi  atau  Undang- undang Dasar.  Sebab yang menjadi dasar bagi pembentukan  konstitusi  menurut  Nawiasky adalah Staatafundamentalnorm. Sedangkan Staatafundamentalnorm
dalam kasus Indonesia  adalah  Pembukaan  UUD  1945. Ketiga, kata ‘norm’
dalam “Staatafundamentalnorm” adalah norma  yang bersifat  khusus  yaitu norma  hukum dalam kerangka hierarki peraturan perundang- undangan.  Sedangkan  Naskah  Proklamasi  itu bukan  norma  hukum  dan  tidak  termasuk  atau tidak mendapat tempat dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia.
Keempat, meskipun Naskah Proklamasi itu  dari  segi  bentuknya  tertulis,  namun  ia bukan  norma  hukum.  Atau  lebih  jelasnya sebagaimana telah penulis kemukakan terdahulu  bahwa  Naskah  Proklamasi  itu merupakan  tindakan  politik  yang  berimplikasi hukum,  yaitu  sebagai  sumber  inspirasi  dan sumber rujukan  dalam pembentukan hukum di Indonesia.  Padahal  yang  dimaksud  norma hukum dalam konteks Indonesia itu bentuknya ada  yang  berwujud  norma  hukum  tertulis  dan ada yang tidak tertulis.
Jadi kesimpulan penulis adalah, Naskah Proklamasi  17  Agustus  1945  itu  tidak  dapat dikualifikasi sebagai Staats Fundamentalnorm dalam  pengertian  Nawiasky.  Namun  untuk kasus Indonesia, Staats Fundamentalnorm itu berupa    Pembukaan  UUD  1945,  yang  di dalamnya  memuat  unsur-unsur  atau  nilai-nilai Proklamasi  dan  Pancasila  sekaligus  (lihat Alenia  I  –  IV  Pembukaan  UUD  1945).  Atau dengan  kata  lain,  substansi  dari  Naskah Proklamasi sudah mengalami proses pemositivan (positivitas) ke dalam Pembukaan UUD 1945. Berikut ini penulis kemukakan pendapat  para  ahli  hukum  yang  telah
memberikan  pendapatnya  terhadap  masalah ini.  Pendapat  tersebut,  sebagian  penulis ambilkan  dari  karya  tulis  buku  mereka  dan sebagian  yang  lain  dari  hasil  wawancara  yang penulis  lakukan.  Di  antara  para  ahli  hukum dimaksud  adalah:    Notonagoro,  A.  Hamid  S. Attamimi,  B.  Arief  Sidharta,  dan  Ateng Syafrudin.
Pertama  sekali  penulis  mulai  dari pendapat  Notonagoro,  karena  beliaulah  yang mengkaji  masalah Staatafundamentalnorm secara  cukup  mendalam,  meskipun  bukan dalam konteks Naskah Proklamasi, akan tetapi dalam  kaitan  dengan    kedudukan  hukum Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
Notonagoro  dalam  makalah  pidato Dies Natalis pertama Universitas  Airlangga di Surabaya antara lain menjelaskan: 34 Di  dalam  tertib  hukum  dapat diadakan  pembagian  susunan  yang hierarkis  dari  pada  peraturan-peraturan hukum,  dan  dalam  susunan  itu  undang- undang  dasar,  yang  merupakan  hukum dasar  negara  yang  tertulis,  tidak merupakan  peraturan  hukum  yang tertinggi,  seperti  juga  dinyatakan  dalam penjelasan  resmi  dari  pada  Undang- undang Dasar 1945, karena diterangkan masih  mempunyai  dasar-dasar  pokok. Dasar-dasar pokok undang-undang dasar  ini,  yang  dalam  hakikatnya terpisah  dari  undang-undang  dasar, dinamakan  pokok  kaidah  negara  yang fundamental (Staatsfundamentalnorm), yang  mengandung  tiga  syarat  mutlak, yaitu ditentukan oleh pembentuk negara,  memuat  ketentuan-ketentuan pertama yang menjadi dasar negara dan kedua bukan yang hanya mengenai soal organisasi negara.
Lebih  lanjut  Notonagoro  mengatakan, untuk  memenuhi  pensifatan  atas  Pembukaan Undang-undang  Dasar  1945  yang  mempunyai hakikat  pokok  kaidah  fundamental  negara Indonesia. Dengan demikian, maka Pembukaan  UUD  1945  itu  mempunyai kedudukan  dua  macam  terhadab  tertib  hukum Indonesia,  yaitu: Pertama, menjadi  dasarnya,
34 Lihat  Notonagoro, Pemboekaan  Oendang-oendang Dasar  1945  (Pokok  Kaidah  Fundamental  Negara Indonesia), Makalah  disampaikan  pada  Acara  Dies Natalis  Pertama  Universitas  Airlangga  Surabaya  dan kemudian  dibukukan  oleh  Universitas  Gadjah  Mada Jogjakarta,  1957,  hlm.  27.  Kutipan  di  atas,  cara penulisannya  sudah  penulis  sesuaikan  dengan  kaidah penulisan bahasa menurut EYD.
karena  Pembukaan-lah  yang  memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia. Kedua, memasukkan  diri  di dalamnya  sebagai  ketentuan  hukum  yang tertinggi,  sesuai  dengan  kedudukannya  asli sebagai  asas  bagi  hukum  dasar  lainnya,  baik yang tertulis (UUD) maupun yang convention, dan  peraturan-peraturan  hukum  lainnya  yang lebih rendah.
Sedangkan  A.  Hamid  S.  Attamimi secara  eksplisit  menegaskan  bahwa  Pancasila adalah  Norma  Fundamental  Negara  Republik Indonesia.  Argumentasinya  adalah  karena Pancasila  merupakan  cita  hukum  rakyat Indonesia.  Selain  dari  itu  Penjelasan  UUD 1945 juga telah memberikan penegasan bahwa pokok-pokok  pikiran  yang  terkandung  dalam Pembukaan  dan  yang  tidak  lain  melainkan Pancasila  itu,  dijabarkan  oleh  UUD  1945  ke dalam  pasal-pasalnya,  ke  dalam  ketentuan- ketentuan  Batang  Tubuhnya.  Itu  artinya, norma-norma  hukum  yang  berada  dalam Batang  Tubuh  UUD  1945  pada  hakekatnya dibentuk  oleh  Norma  Fundamental  Negara Pancasila. 35 Atau  dengan  kata  lain,  Norma Fundamental  Negara  Pancasila  itu  menjadi dasar  dan  sumber  bagi  semua  norma bawahannya. 36
Berbeda  halnya  dengan  B.  Arief Sidharta,  bahwa  kedudukan  hukum  Naskah Proklamasi  tidak  dapat  dikualifikasi  baik sebagai Grundnorm (dalam pengertian Kelsen) maupun Staatsfundamentalnorm (dalam pengertian  Nawiasky). Akan  tetapi,  Naskah Proklamasi  itu  menjadi  dasar  lahirnya  hukum atau dasar pembentukan hukum baru, karenanya  ia  lebih  tepat  dikualifikasi  sebagai Staatsfundamentalnorm dalam konteks hierarki perundang-undangan Indonesia (namun bukan dalam pengertian Nawiasky). 37
Berangkat  dari  analisis  di  atas,  berikut  ini penulis  lukiskan  masing-masing  kedudukan hukum  Naskah  Proklamasi  baik  dalam perspektif Grundnorm Kelsen maupun Staatsfundamentalnorm Nawiasky, dalam bentuk  diagram  alur  di  bawah  ini  secara berturut-turut.
35 A.  Hamid  S.  Attamimi, Peranan  Keputusan Presiden…, Op. cit., hlm.310.
36 Ibid., hlm. 358. 37 Hasil  wawancara  dengan  B.  Arief  Sidharta  di  kampus UNPAR Bandung, 20 Juni 2005, Pkl. 09.00-09.30.
SISTEM HUKUM GN GN IND = NP NP ≠  GN Kelsen Gambar 2 : Kedudukan Hukum NP perspektif Grundnorm Kelsen
GRUNDNORM -nya Hans Kelsen ( Man soll sich so verhalten, wie die Verfassung vorschreibt .) berada di luar dan melandasi Sistem Hukum
KON-
STITUSI
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PELAKSANAAN TINGKAT NASIONAL
PERATURAN DAERAH & PERDES
PUTUSAN KONKRET : KETETAPAN DAN VONIS
Hal yang
perlu
diperhatikan dari
Stufenbautheorie di  atas  adalah  bahwa keseluruhan  hukum  positif  itu  tersusun  dalam sebuah  heiraki  logikal.  Struktur  logikal  ini memiliki  bentuk  sebuah  piramida  yang  terdiri atas  sejumlah  tataran  bertingkat/berlapis. Kaidah-kaidah  dari  konstitusi  mewujudkan tataran  tertinggi,  dan  kaidah-kaidah  dimaksud tidak  banyak.  Di  bawahnya  terdapat  kaidah- kaidah  hukum  yang  secara  langsung  timbul dari  konstitusi  seperti  Undang-undang  dalam arti  formal.  Kaidah-kaidah  ini  jumlahnya  jauh lebih banyak ketimbang kaidah-kaidah konstitusi.  Di  bawahnya  terdapat  kaidah- kaidah hukum individual, yakni kaidah-kaidah hukum yang memberikan hak atau
membebankan  kewajiban  kepada  subyek hukum  tertentu.  Mereka  adalah  ketetapan-
ketetapan  pemerintah,  putusan-putusan  hakim dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban keperdataan.
Pada akhirnya,  keberlakuan dari semua kaidah hukum yang termasuk ke dalam sebuah tatanan  hukum  sistem  piramidal  tersebut berasal  dari  konstitusi.  Konstitusi  sendiri sebagai  norma  hukum  tertinggi  dalam  suatu negara  memperoleh  keberlakuannya  atau landasan  keberlakuannya  dari Grundnorm. Sedangkan Grundnorm adalah landasan keberlakuan  tertinggi  dari  sebuah  tatanan hukum, namun ia bukan sebuah kaidah hukum positif, ia bersifat meta juristic.
Sedangkan  kedudukan  hukum  Naskah Proklamasi  dalam  perspektif Staatsfundamen- talnorm Nawiasky  dapat  digambarkan  seperti di bawah ini.
Gambar 3 : Kedudukan Hukum NP dalam perspektif Staatsfundamentalnorm Nawiasky
NP PAN-
CASILA
KONSTITUSI
UNDANG-UNDANG
PATURAN PELAKSANAAN TINGKAT NASIONAL
PERATURAN DAERAH & PERDES
PUTUSAN KONKRET :  * KETETAPAN * VONIS
Sebaliknya,  secara  praktikal  tempat atau letak kedudukan hukum Naskah itu dapat ditelusuri melalui hierarki peraturan perundang-undangan  yang  ada  dan  berlaku  di Indonesia.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  7  ayat  (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di sana disebutkan  bahwa  jenis  dan  hierarki  peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
a. Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945.
b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
c. Peraturan Pemerintah.
d. Peraturan Presiden.
e. Peraturan Daerah. Menurut penulis, mengacu pada sumber
hukum formal atau hierarki peraturan perundang-undangan  di  atas,  keberadaan  dan Kedudukan Naskah Proklamasi tidak mendapat tempat di dalamnya.
Namun, Moh. Tolchah Mansoer pernah mempersoalkan:  di  manakah  letak  keberadaan Naskah Proklamasi dalam urutan tertib hukum Indonesia itu ditempatkan? Mansoer
menjawab  dilihat  dari  kejadiannya,  ia  harus menempati  urutan  pertama,  atau  samasekali satu kesatuan dengan UUD 1945. Sebab, UUD tidak  lain  akan  melaksanakan  secara  jelas maksud  dan  tujuan  Proklamasi,  bahkan  kelak, seperti  ternyata  di  dalam  UUD  1945, Proklamasi  itu  dipertegas  peranannya  dan maksudnya oleh UUD. Dengan kata lain, UUD memberikan
bentuk
konkret kepada Proklamasi. 37 Secara  lebih  spesifik,  A.G. Pringgodigdo  menjelaskan  bahwa  Pembukaan UUD  1945  itu  merupakan  penjelmaan  dari Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia. 38
Meskipun  demikian  pendapat  dua  ahli hukum terakhir di atas, menurut penulis bukan berarti  menunjuk  pada  keberadaan  Naskah Proklamasi  berada  di  atas  atau  mendahului UUD  1945,  sebab  norma  tertinggi  dalam praktik ketatanegaraan RI itu tiada lain adalah konstitusi. Persoalan dalam konstitusi Indonesia  terdiri  dari  unsur  Pembukaan  dan
37 Moh.  Tolchah  Mansoer, Sumber  Hukum…,  Op.  cit.,
hlm. 11.
38 A.G.  Pringgodigdo, Kata  Pengantar, dalam  buku Notonagoro, Pemboekaan…, Op. cit., hlm. iii.
SISTEM HUKUM GN NP  ≠  SFN Nawiasky SFN IND = P.UUD’45
Pasal-pasal  UUD  1945,  di  mana  pada  bagian Pembukaannya terdiri dari
nilai-nilai Proklamasi  dan  Pancasila,  itu  adalah  fakta hukum yang tidak bisa dipungkiri.
Sampailah  pada  simpulan  penulis bahwa  kedudukan  hukum  Naskah  Proklamasi itu  berada  dalam  ranah  sumber  hukum materiil,  sedangkan  dalam  ranah  sumber hukum formal atau hierarki peraturan perundang-undangan keberadaan Naskah
Proklamasi tidak mendapat tempat di
dalamnya.  Atau  dengan  kata  lain,  dalam praktik ketatanegaraan RI, Naskah Proklamasi tidak  dapat  dikualifikasi  sebagai  sumber hukum formal.

## D. Implikasi Hukum Naskah Proklamasi
Berangkat  dari  kajian  tentang  makna dan  kedudukan  hukum  Naskah  Proklamasi  di atas,  penulis  menarik  benang  merah  bahwa atas  keberadaan  Naskah  Proklamasi  itu  secara tidak  langsung  dapat  berimplikasi  sabagai: sumber  inspirasi,  sumber  rujukan, dan kaidah penilai  (norma  kritik) terhadap  hukum  positif atau  hierarki  peraturan  perundang-undangan yang sudah ada atau yang akan dibuat. Berikut ini,  penulis  analisis  secara  berturut-turut sebagai berikut.

## 1. Naskah  Proklamasi  Sebagai  Sumber Inspirasi
Maksud  dari  implikasi  hukum  Naskah Proklamasi  sebagai  sumber  inspirasi  adalah bahwa  secara  materiil;  nilai-nilai,  asas-asas, dan  prinsip-prinsip  yang  terkandung  dalam Naskah  Proklamasi  dapat  dijadikan  rujukan atau  bahan  pembentukan  hukum,  baik  oleh eksekutif,  legislatif,  maupun  yudikatif.  Dalam konteks pengembanan hukum praktikal, pembentukan  hukum  itu  dapat  dilakukan melalui  proses  legislasi  berupa  peraturan perundang-undangan  untuk  tingkat  pusat maupun daerah. Dapat juga melalui pembuatan keputusan konkret, misalnya dengan ketetapan oleh  eksekutif  dan  vonis  oleh  hakim.  Bahkan melalui tindakan nyata-pun oleh antar individu di tengah-tengah masyarakat.
Nilai-nilai Proklamasi,
nilai-nilai Pancasila,  nilai-nilia  budaya  dan  adat  istiadat,
serta  nilai-nilai  luhur  beragama  sudah  saatnya dijadikan  sebagai  sumber  inspirasi  secara seimbang dalam proses pembentukan peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan kebijakan di saat ini dan ke depan.  Nilai yang paling  prinsipil  dari  proklamasi  kemerdekaan adalah kebebasan  penuh  untuk  menentukan nasibnya sendiri.
Secara  historis,  hak  dan  kebebasan untuk  menentukan  nasib  sendiri (the  right  of selfdetermination, Selbsbestimmungsrecht, zelfbeschikkingsrecht) pada  mulanya  memang merupakan  suatu  usaha  untuk  membebaskan negara-negara  jajahan  dari  induknya,  dan setelah  merdeka  negara-negara  tersebut  dapat menentukan,  memilih,  serta  menetapkan  jalan hidupnya  atau  masa  depannya  sendiri. 39 Dewasa ini, the right of selfdetermination telah menjadi  prinsip  universal  bagi  negara-negara yang beradab di dunia.

## 2. Naskah  Proklamasi  Sebagai  Sumber Rujukan
Maksud  dari  implikasi  hukum  Naskah Proklamasi  sebagai  sumber  rujukan  di  sini adalah  lebih  mengarah  pada  pembahasan tentang keberadaannya sebagai landasan pembentukan  hukum  positif  Indonesia.  Kita tahu  bahwa  sejak  proklamasi  kemerdekaan yang  dikumandangkan  pada  tanggal  17 Agustus  1945,  seketika  itu  juga  telah  terjadi penciptaan  hukum  baru,  meskipun  hukum positif  tertulisnya  belum  terbentuk.  Sejak  saat itu  tatanan  hukum  kolonial  digunting  dan dibangun di atasnya suatu tatanan hukum baru yaitu  sistem  hukum  nasional.  Satu  hari kemudian,  sistem  pemerintahan  dan  tatanan hukum  positifnya  mulai  dibangun,  dan  begitu seterusnya  berproses  dan  berbenah  hingga sekarang ini.
Pada  bagian  terdahulu  sudah  dibahas bahwa  untuk  kasus  di  Indonesia  kedudukan hukum  Naskah  Proklamasi  dapat  dikualifikasi sebagai Grundnorm (tapi  bukan  dalam pengertian Kelsen). Di mana, letak
Grundnorm- nya bukan pada Naskah
39 Bandingkan  dengan  10  prinsip  yang  berhasil diputuskan  oleh  Konfrensi  Negara-negara  Asia  – Afrika  Tahun  1955  di  Bandung  atau  sering  disebut dengan “Dasa Sila Bandung”.
Proklamasinya,  tetapi  pada  ruh  dan  jiwa  yang dikandungnya.  Sebab  ruh  kemerdekaan  yang berupa  asas  kebebasan,  persamaan,  persatuan, keadilan, dan hak menentukan nasib sendiri itu semuanya bersifat universal, abstrak, dan meta juristic sifatnya.
Proklamasi  dalam  pengertian  itulah yang  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  hukum materiil  dan/atau  sumber  dari  segala  sumber hukum  formal.  Penjelasan  logikanya  adalah mengapa  orang  mematuhi  kaidah  hukum dalam  pergaulan  sosial  di  antara  mereka, karena ada undang-undang yang mengaturnya, mengapa  orang  mentaati  undang-undang, karena  ada  konstitusi  yang  mengaturnya, sedangkan  konstitusi  merupakan  norma  yang paling tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan  Indonesia.  Pertanyaan berikutnya  adalah  dari  mana  sumber  kekuatan mengikat  dan  keberlakuan  konstitusi  atau UUD 1945 itu, jawabannya adalah karena ada Grundnorm. Untuk kasus Indonesia, Grundnorm-nya terletak  pada  ruh  dan  jiwa proklamasi  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu, seyogianya  orang  menghormati  dan  mentaati apa  yang  ditentukan  oleh  proklamasi  dan konstitusi.

## 3.  Naskah  Proklamasi  Sebagai  Kaidah Penilai (Norma Kritik)
Maksud  dari  implikasi  hukum  Naskah Proklamasi  sebagai  kaidah  penilai  (norma kritik)  adalah  nilai-nilai,  asas-asas,  dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Naskah Proklamasi  maupun  yang  telah  dijabarkan dalam  Pembukaan  UUD  1945  dapat  dijadikan sebagai  alat  uji  secara etis-filosofis. Mengapa jenis  pengujiannya  disebut  ‘etis  filosofis’, karena  secara  substantif  nilai-nilai  yang terkandung dalam Proklamasi maupun Pembukaan  UUD  1945  tersebut  berkarakter nilai  filosofis  bersamaan  dengan  nilai-nilai Pancasila di dalamnya.
Mekanisme  penilaiannya  juga  tidak dapat  dilakukan  secara  langsung  oleh  orang- perorang,  karena  sudah  ada  lembaga  yang kompeten  melakukan  pengujian  materiil. Mekanisme pengujian materiil terhadap ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di bawah  Undang-undang,  kewenangannya  ada
pada
Mahkamah
Agung.
Sedangkan mekanisme pengujian terhadap Undang-
undang  atas  UUD  1945  menjadi  kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi dapat menjadikan nilai-nilai proklamasi tersebut sebagai salah satu dasar pertimbangan atau  alat  uji  pengujian  terhadap  objek  yang dinilai.
Menurut penulis, apabila suatu peraturan  perundang-undangan  yang  nyata- nyata  materi  muatannya  bertentangan  dengan nilai-nilai  atau  spirit  proklamasi,  maka peraturan  perundang-undangan  tersebut  dapat dicabut  atau  dinyatakan  tidak  berlaku  untuk sebagian atau keseluruhannya.
Argumentasinya,  karena  keberadaan  Naskah Proklamasi  itu  sebagai  sumber  dari  segala sumber  hukum,  sekaligus  sebagai  landasan keberlakuan tatanan hukum positif itu.
Berikut  ini,  beberapa  contoh  pengujian atau penilaian secara positif terhadap peraturan perundang-undangan yang disinyalir bertentangan nilai-nilai dan spirit proklamasi: a. Misalnya  ketentuan  Pasal  163  bis  KUHP tentang “haatzaai  artikelen”, yaitu ketentuan pasal peninggalan kolonial yang hingga kini masih berlaku dan diberlakukan. Padahal ketentuan semacam ini termasuk katagori bertentangan dengan spirit  dan  nilai-nilai  proklamasi    atau bertentangan  dengan  prinsip  dan  politik konstitusi baru. Terhadap realitas ketentuan  semacam  ini,  seharusnya  sudah tidak boleh diterapkan lagi tanpa menunggu dicabut oleh pembentuk undang-undang.
b. Pasal  42  jo  Pasal  47  KUH  Perdata menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan  yang  syah  maka  status  anak menjadi  anak  ibu  yang  melahirkannya, namun  apabila  ada  lelaki  lain  (orang Belanda) misalnya mengakui dan mengangkat  anak  tersebut  maka  status anak  mengikuti  dan  beralih  kepada  lelaki itu  serta  hubungannya  putus  dengan  Ibu yang  melahirkan.  Nyata-nyata  ketentuan pasal  ini  telah  menghina  sekaligus merendahkan  martabat  wanita dan bangsa Indonesia yang merdeka.
c. Perpu  No.  2  Tahun  1998  tentang Penyampaian Pendapat di Hadapan
Publik.  Sebenarnya  ketentuan  peraturan ini  memberi  ruang  partisipasi  publik dalam  kehidupan  demokrasi.  Namun karena  harus  dengan  prosedur  dan persyaratan  yang  rigit,  maka  dalam realitasnya ketentuan ini justru membatasi kebebasan  demokrasi  itu  sendiri.  Jadi ketentuan  ini  antara  lain  bertentangan dengan spirit dan nilai kebebasan berekspresi bagi rakyat di era merdeka.
d. Peraturan  Presiden  No.  36  Tahun  2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Perpres ini disinyalir lebih buruk dan represif jika dibandingkan dengan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1999, hal ini antara lain dapat dilihat dari penambahan  satu  klausula  lagi  cara pengadaan  tanah  untuk  pembangunan yakni  dengan  pencabutan  hak  yang mengacu  pada  UU  No.  20  Tahun  1961 tentang  Pencabutan  Hak-hak  atas  Tanah dan  Benda-benda  yang  diatasnya.  Perpres ini memberikan legitimasi kepada  negara untuk mencabut hak atas tanah seseorang, badan  hukum,  dan  lain-lain,  jika  tidak terjadi kesepakatan. Substansi dari Perpres ini  juga  memberikan  peluang  peluang yang besar bagi negara untuk memberikan jaminan  kepada  para  investor  (asing  dan domestik)  untuk  menanamkan  modalnya di  Indonesia  terutama  dalam  pengadaan tanah.  Perpres  ini  dihawatirkan  akan memicu penggusuran di mana-mana, akan mengukuhkan  sistem  tuan  tanah  bagi pemilik modal
untuk selanjutnya mengeksploitasi  terhadap  kekayaan  alam dan  atas  tanah  itu  sendiri.  Menurut penulis,  Perpres  semacam  ini  seharusnya segera dicabut atau paling tidak ditangguhkan keberlakuannya seperti
yang diusulkan Ketua MPR RI. Simpulan  penulis  bahwa  nilai-nilai dan  spirit  Proklamasi  di  atas  sudah  saatnya dijadikan  kaidah  penilai  (norma  kritik) terhadap peraturan perundang-undangan, supaya  peraturan  perundang-undangan  yang bertentangan  dengannya  dapat  dicabut  atau
dinyatakan  tidak  berlaku  oleh  lembaga  negara yang  berwenang.  Harapan  ke  depannya,  tidak dijumpai lagi pembentukan peraturan perundang-undangan  dan  kebijakan  yang berwatak
represif, diskriminatif, dan kolonialis.

## E. Penutup
Berdasarkan  hasil  kajian  di  atas, maka  kesimpulannya  yaitu: Pertama, Makna Naskah  Proklamasi  adalah  naskah  tentang proklamasi  kemerdekaan  bangsa  Indonesia. Sedangkan  hakikat  bangsa  yang  merdeka adalah  bangsa  yang bebas  dari segala belenggu  penjajah (imperialisme), serta bebas dan mandiri untuk menentukan, mengatur, dan mengelola negara
sesuai tujuan konstitusionalnya. Kedua, Secara  teoretik  yaitu  dalam perspektif Stufenbautheorie: Naskah Proklamasi  tidak  dapat  dikualifikasi  sebagai Grundnorm (dalam pengertian Kelsen)
maupun Staatsfundamentalnorm (dalam pengertian    Nawiasky).  Untuk  kasus  di Indonesia, Naskah Proklamasi dapat dikualifikasi sebagai Grundnorm-nya
Indonesia,  dalam  pengertian  nilai-nilai,  asas- asas,  dan  prinsip-prinsip  yang  terkandung  di dalamnya.
Sedangkan
Staatsfundamentalnorm-nya Indonesia  adalah berupa  Pembukaan  UUD  1945  yang  di dalamnya  terdapat  spirit  Proklamasi  dan Pancasila.  Sebaliknya    secara  herarkikal, Naskah  Proklamasi  tidak  mendapat  tempat dalam  tata  urutan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Ketiga, Implikasi hukum yang ditimbulkan adalah, Naskah Proklamasi merupakan  sumber  inspirasi,  rujukan,  dan kaidah penilai (norma kritik) untuk pembuatan peraturan  perundang-undangan  dan  kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  Daud  Busroh , Ilmu  Negara ,  Bumi  Aksara,  Jakarta, 2001.
Adnan  Buyung  Nasution , Aspirasi  Pemerintahan Konstitusional  Di  Indonesia ( Studi  Sosio-Legal atas  Konstituante  1956-1959, (Terjemah  oleh Sylvia Tiwon)), Grafiti, Jakarta, 1995.
Asaat , Hukum  Tata  Negara  Republik  Indonesia  Dalam Masa Peralihan , Bulan Bintang, Djakarta, 1951. Azhari, Negara  Hukum  Indonesia;  Analisis  Yuridis Normatif  Tentang  Unsur-unsurnya, UI  Press, Jakarta, 1985. Bagir Manan , Teori dan Politik Konstitusi , FH UII Press, Yogyakarta, 2003. _______, Perkembangan  UUD  1945, FH-UII  Press, Yogyakarta, 2004. _______, Hukum  Positif  Indonesia  (Suatu  Kajian Teoretik), FH-UII Press, Yogyakarta, 2004. Bernard  Arief  Sidharta , Refleksi  Tentang  Struktur  Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung, 1999. Bruggink,  J.J.H . ,  Refleksi  Tentang  Hukum  (Alih  Bahasa B.  Arief  Sidharta) ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung 1996. Budi  Hardiman,  F ., Melampaui  Positivisme  dan Modernitas  (Diskursus  Filosofis  Tentang  Metode Ilmiah  dan  Problem  Modernitas), Kanisius, Yogyakarta, 2003. Djokosutono , Hukum  Tata  Negara ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1982. _______, Ilmu Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982. Endang  Saifuddin  Anshari , Piagam  Jakarta  22  Juni 1945 , Rajawali Press, Jakarta, 1983. Fletcher,  George  P ., Basic  Concepts  of  Legal  Thought , Oxford University Press, New York, 1996. Franz  Magnis  Suseno , Kuasa  &  Moral, PT.  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001. Friedman, Lawrence M ., American Law An Introduction , W.W.  Norton  &  Company,  New  York,  London, 1998. Gadamer, Hans-Georg , Truth and Method , The Seabury Press, New York, 1975. Harb, Ali, “At-Ta’wil  wa  al-Haqiqah:  Qira’at Ta’wiliyyah  fi  ats-Tsaqofah  al-‘Arabiyyah”,
Terjemah  oleh  Sunarwoto  Dema, Hermeneutika Kebenaran , LKiS, Yogyakarta, 2003. Harris, J.W ., Legal  Philosophies ,  Butterworths,  London, Edinburgh, Dublin, 1997. Herman  Sihombing , Hukum  Tata  Negara  Darurat  Di Indonesia , Djambatan, Jakarta, 1996. Jimly  Asshiddiqie , Format  Kelembagaan  Negara  dan Pergeseran  Kekuasaan  Dalam  UUD  1945, FH. UII-Press, Yogyakarta, 2004. _______, Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia, Diterbitkan  MARI  Bekerja  sama  dengan  PS.
HTN. Fak. Hukum, UI, Jakarta, 2004. Joeniarto , Sejarah  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia , Bumi Aksara, Jakarta, 2001. Kelsen,  Hans , General  Theory of  Law and State, Russell & Russell, New York, 1945. _______, Reine  Rechtslehre ,  Zweite,  vollstandig  neu bearbeitete und erweiterte Auflage, 1960.
_______, The  Pure  Theory  of  Law ,  Translated  by  Max Knight,  University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1970. Laica  Marzuki,  M ., Berjalan-jalan  Di  Ranah  Hukum, Penerbit Konstitusi Prees, Jakarta, 2005. Leyh,  Gregory , Legal  Hermeneutics  (History,  Theory, and  Practice), University  of  California  Press, Berkeley Los Angeles Oxford, 1992.
Lili  Rasjidi  dan  B.  Arief  Sidharta , Filsafat  Hukum, Mazhab,  dan  Refleksinya, Remadja  Karya  Cv., Bandung, 1989. Mahfud    MD .,  Moh., Politik  Hukum  Di  Indonesia , LP3ES, Jakarta, 1998. Maria  Farida  Indrati  Soeprapto , Ilmu  Perundang- undangan  Dasar-dasar  dan  Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 1998. Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta , Pengantar  Ilmu  Hukum  Suatu  Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum , Buku I, Alumni, Bandung, 2000. Mohammad Hatta , Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 , Tintamas, Djakarta, 1970. Muhammad Yamin , Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia , Djambatan, Djakarta, 1952. Nawiasky,  Hans , Allgemeine  Rechtslehre  als  System  der rechttlichen Grundbegriffe, Verlagsanstalt
Benziger  &  Co.  AG.,  Einsiedeln/Zurich/  Kuln, 1948. Notonagoro , Pemboekaan Oendang-oendang Dasar 1945 (Pokok  Kaidah  Fundamental  Negara  Indonesia), Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, 1957.
Roeslan  Abdulgani , Hukum  Dalam  Revolusi  dan Revolusi Dalam Hukum, B.P. Prapantja, Djakarta, 1964. Sartono  Kartodihardjo , Sejarah  Pergerakan  Nasional (Dari  Kolonialisme  Sampai  Nasionalisme), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999. Skocpol,  Theda , States  and  Social  Revolutions  (A Comparative  Analysis  of  France,  Russia,  and China), Cambridge  University  Press,  Melbourne Sydney, 1979. Soekarno , Indonesia  Menggugat  (Pidato  Pembelaan Bung Karno di Muka Hakim Kolonial), Teragung, Djakarta,  tt. Soewoto  Mulyosudarmo , Pembaharuan  Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, In-trans, Malang, 2004. Strong,  C.  F ., Modern  Political  Constitution ,  Sidgwick and Jackson Ltd, London, 1963. Sumarjono,  E ., Hermeneutik  Sebuah  Metode  Filsafat , Kanisius, Yogyakarta, 1999. Tolchah  Mansoer,  Moh ., Sumber  Hukum  dan  Urutan Tertib Hukum Menurut UUD RI 1945, Binacipta, Bandung, 1979. Usep  Ranawijaya , Hukum  Tata  Negara  Indonesia (Dasar-dasarnya) ,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta, 1983. Yudha Bhakti Ardhiwisastra , Penafsiran dan Konstruksi Hukum , Alumni, Bandung, 2000.
Disertasi/Tesis/Sekripsi : Hamid S. Attamimi, A., Peranan Keputusan Presiden RI Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara , Disertasi,  Pada  Fakultas  Pascasarjana  Universitas Indonesia, Jakarta, 1999. Maria Farida Indrati Soeprapto , Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang,  Peraturan  Pemerintah,  dan Keputusan  Presiden  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan  Negara  Di  Republik  Indonesia, Disertasi,  Pada  Fakultas  Hukum  Program
Pascasarjana,  Universitas  Indonesia,  Jakarta,
2002.
Suwoto , Kekuasaan  dan  Tanggung  Jawab  Presiden Republik  Indonesia  (Suatu  Penelitian  Segi-segi Teoretik dan Yuridik Pertanggungjawaban Kekuasaan), Disertasi,  Fakultas  Pasca  Sarjana Universitas  Airlangga,  Surabaya,    Surabaya, 1990.
Artikel dalam Jurnal, Makalah, dan Tulisan Lepas : Arief  Sidharta,  B ., Grundnorm-nya  Hans  Kelsen, Makalah tidak dipublikasikan, tt. _______, Struktur Ilmu Hukum Indonesia , Revisi Makalah “Paradigma  Ilmu  Hukum  Indonesia  Dalam Perspektif  Positivis”,  Pada  seminar  yang diselenggarakan  oleh  Universitas  Diponegoro, Semarang, 10 Februari 1998. Maris,  C.W ., Aliran  Filsafat  Hukum  Abad  20, Terjemahan B. Arief Sidharta, Makalah Kalangan Terbatas, Tidak Dipublikasikan.
Meuwissen, D.H.M ., Pengembanan Hukum
(Rechtsbeoefening), Artikel dimuat dalam Majalah  Hukum  Pro  Justitia,  Tahun  XII,  Nomor 1, Januari 1994.
Peraturan Perundang-undangan :
- Al-Qur’an. - Teks Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945.
- Undang Undang Dasar 1945 (setelah diamandemen).
- Ketetapan  MPRS  No.  XX/MPRS/1966  tentang Memorandum  DPR-GR  mengenai  Sumber  Tertib Hukum  RI  dan  Tata  Urutan  Peraturan  Perundang- undangan RI.
-   Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang- undangan.
- Ketetapan  MPR  No.  I/MPR/2003  tentang  Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR/S RI Tahun 1960-2002.
- Undang-undang  No.  10  Tahun  2004  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## SBR HK