PENGUATAN ALAT BUKTI MELALUI SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN RACUN (ANALISIS PUTUSAN PN LHOKSUKON NOMOR: 216/PID.B/2019/PN LSK DAN 217/PID.B/2019/PN LSK)

## STRENGTHENING EVIDENCE THROUGH SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION IN THE CRIME OF MURDER WITH POISON
Andra Fanizha Mendrofa 1 , Jamaluddin 2 , Budi Bahreisy 3
1 Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh 2,3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Alat  bukti  dalam  perkara  tindak  pembunuhan  dengan  racun  sangat  minim  dan memiliki  nilai  kekuatan  pembuktian  yang  lemah  sehingga  penyidik  meminta bantuan teknis penyidikan dari Labfor Polri untuk mengungkap penyebab kematian korban.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  metode scientific  crime investigation yang  digunakan  dalam  pembuktian  tindak  pidana  pembunuhan dengan  racun  dan  menganalisis  putusan  hakim  terhadap  penguatan  alat  bukti melalui scientific  crime  investigation dalam  tindak  pidana  pembunuhan  dengan racun  (Analisis  Putusan  PN  Lhoksukon  Nomor:  216/Pid.B/2019/PN  Lsk  dan 217/Pid.B/2019/PN  Lsk).  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif dengan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan konseptual ( conceptual approach ), dan pendekatan kasus ( case approach ). Bahan hukum  yang  diperoleh  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  menggunakan  teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian (1) metode scientific crime investigation (SCI) yang  digunakan  dalam  pembuktian  tindak  pidana  pembunuhan    tersebut,  yaitu melalui  pemeriksaan  secara  kimia  forensik  dengan  menggunakan  metode/alat pemeriksaan Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS); (2) metode SCI tersebut menghasilkan alat bukti lain yang menguatkan alat bukti keterangan saksi mahkota  tunggal,  yaitu alat  bukti  “keterangan  ahli”  dan  “surat”  yang  merupakan konkretisasi dari metode SCI. Hakim menggunakan ketiga alat bukti tersebut dalam Putusan PN Lhoksukon Nomor: 216/Pid.B/2019/PN Lsk dan 217/Pid.B/2019/PN Lsk.
Kata Kunci: Alat Bukti, Scientific Crime Investigation, Pembunuhan

## Abstract
The evidence in the case of murder with poison is minimal and has the strength of evidence to assist in the investigation of the investigation from the National Police Laboratory to reveal the cause of death of the victim. This study aims to examine the scientific crime investigation methods used in proving the crime of murder with poison and analyze the decision on strengthening evidence through scientific crime
investigations in the crime of murder with poison (Analysis of the Decision of the Lhoksukon  District  Court  Number:  216/Pid.B/2019  /  PN  Lsk  and 217/Pid.B/2019/PN  Lsk).  This  research  is  a  normative  juridical  research  with  a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal material obtained was analyzed qualitatively by using prescriptive analysis techniques. The results  of  the  research  (1)  scientific  crime  investigation  method  (SCI)  used  in proving  the  crime  of  murder,  namely  through  a  forensic  chemical  examination using  the  Gas  Chromatography-Mass  Spectrometry  (GC-MS)  examination method/equipment;  (2)  the  SCI  method  produces  other evidence  that  strengthens the  single  crown  evidence,  namely  evidence  of  "expert  statements"  and  "letters" which are tangible evidence of the SCI method. The judge used the third piece of evidence  in  the  Lhoksukon  District  Court  Decision  Number:  216/Pid.B/2019/PN Lsk and 217/Pid.B/2019/PN Lsk.

## Keyword: Evidence, Scientific Crime Investigation, Murder

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan dan kecanggihan teknologi yang sangat pesat pada era Revolusi Industri  4.0  seperti  sekarang  ini  telah  mengubah  kehidupan  masyarakat  secara fundamental.  Penyidik  harus  meninggalkan  metode-metode  konvensional  yang  hanya mengandalkan  pengakuan  saksi/tersangka  dan  harus  bertransformasi  dengan menggunakan  metode scientific  crime  investigation .  Metode scientific  crime investigation adalah  penyelidikan/penyidikan  kejahatan  secara  ilmiah  yang  didukung oleh berbagai disiplin ilmu, baik ilmu murni maupun terapan. 1
Upaya  penyelidikan/penyidikan  yang  dilakukan  oleh  Polri  dalam  penegakan hukum  terhadap  suatu  perkara  pidana  tidak  hanya  didasarkan  pada  upaya  pembuktian yang  sifatnya  konvensional  saja  seperti  pemeriksaan  tersangka  dan  saksi-saksi  yang dituangkan  dalam  format  BAP,  tapi  juga  didasarkan  pada  nilai-nilai  keilmiahan  yang diterapkan dalam proses penyidikan melalui serangkaian metode yang disebut scientific crime investigation .
Penyidik/Penyidik  Pembantu  Satuan  Reserse  Kriminal  Polres  Lhokseumawe selanjutnya  meminta  bantuan  teknis  penyidikan  dari  Laboratorium  Kriminal  Forensik Polri Cabang Medan setelah menemukan kejanggalan pada kematian korban. Tindakan yang  dilakukan  oleh  Penyidik/Penyidik  Pembantu  Satuan  Reserse  Kriminal  Polres
1 Pusat  Laboratorium  Forensik  Polri,  (2012),  “Company  Profil;  Pusat  Laboratorium  Forensik Polri”, Jakarta: Pusat Laboratorium Forensik Polri, p. 4.
Lhokseumawe  adalah  memeriksakan  sampel  jaringan  lambung  ( gaster ),  jaringan  usus ( intestinal ),  jaringan  hati  ( hepar ),  dan  cairan  lambung  dan  darah  milik  korban  dengan bantuan teknis dari Laboratorium Kriminal Forensik Polri Cabang Medan. Setelah diteliti oleh Ahli dari Laboratorium Kriminal Forensik Polri Cabang Medan, pada sampel tubuh korban  ditemukan  zat Aldicarb .  Menurut  keterangan  Ahli  dari  Laboratorium  Kriminal Forensik Polri Cabang Medan a.n. Donna Purba, S.Si. Apt. 2 , jika Aldicarb dimakan atau diminum atau dimasukkan ke dalam tubuh manusia ataupun mahluk hidup lainnya maka dapat  menyebabkan  keracunan  dengan  gejala-gejala  seperti  muntah,  mual,  nyeri lambung, tremor, kejang bronkhi, diare, lakrimasi, hipotensi yang dapat mengakibatkan kematian. 3
Penyebab  kematian  korban  dapat  diungkap  setelah  dilakukan  pemeriksaan secara  laboratoris  oleh  Laboratorium  Kriminal  Forensik  Polri  Cabang  Medan,  yaitu disebabkan karena racun jenis aldicarb . Selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah korban tidak sengaja keracunan, sengaja meracuni diri sendiri (bunuh diri), atau sengaja dibunuh  oleh  orang  lain  dengan  menggunakan  racun.  Untuk  mengungkap  hal  tersebut maka scientific  crime  investigation sangat  berperan  dalam  menguatkan  konstruksi pembuktian  dan  mendukung  alat-alat  bukti  lain  yang  telah  dikumpulkan  oleh Penyidik/Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe. Pada saat Penyidik/Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe melakukan interogasi  terhadap  Zulisupandi  alias  Om  Pandi  bin  Selamat  Sukiran  (ayah  angkat korban),  awalnya  Zulisupandi  alias  Om  Pandi  bin  Selamat  Sukiran  berpura-pura tidak mengetahui  tentang  peristiwa  kematian  korban.  Namun  saat  itu  Penyidik/Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe menemukan kejanggalan pada ekspresi wajah Zulisupandi alias Om Pandi bin Selamat Sukiran yang sama sekali tidak terlihat  sedih  layaknya  seseorang  kehilangan  keluarganya.  Kejanggalan  tersebut membuat  Penyidik/Penyidik  Pembantu  Satuan  Reserse  Kriminal  Polres  Lhokseumawe ingin menggali lagi lebih dalam ( depth interrogation ) keterangan Zulisupandi alias Om
2 Ahli  dari  Laboratorium  Kriminal Forensik  Polri  Cabang  Medan  berdasarkan  Surat  Perintah Tugas dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor: Sprint / 124 / V / Res. 9.5 / 2019, tanggal 3 Mei 2019.
3 Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  Ahli  dari  Laboratorium  Kriminal  Forensik  Polri  Cabang Medan atas nama Donna Purba, S.Si. Apt., yang dimintai keterangannya oleh Penyidik/Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Lhokseumawe pada tanggal 3 Mei 2019.
Pandi  bin  Selamat  Sukiran.  Dengan  teknik  interogasi  yang  dimiliki  oleh Penyidik/Penyidik  Pembantu  Satuan  Reserse  Kriminal  Polres  Lhokseumawe  akhirnya Zulisupandi  alias  Om  Pandi  bin  Selamat  Sukiran  mengakui  bahwa  dirinya  menyuruh ( doen pleger ) seseorang bernama Suryadi alias Isur bin Sunardi untuk melakukan ( pleger ) pembunuhan terhadap korban atas nama M. Amin. 4
Berdasarkan metode scientific crime investigation yang telah dilakukan tersebut, maka  saat  itu  Penyidik/Penyidik  Pembantu  Satuan  Reserse  Kriminal  Polres Lhokseumawe  memperoleh  bukti  bahwa  penyebab  kematian  korban  adalah  karena sengaja dibunuh dengan racun sehingga penyidikan dilakukan hingga proses penuntutan dan  peradilan.  Tanpa scientific  crime  investigation ,  tentu  sulit  menemukan  fakta penyebab kematian korban sehingga dikhawatirkan Penyidik/Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe keliru dalam menyimpulkan penyebab kematian korban.
Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa scientific crime investigation memilik peran  yang  sangat  penting  untuk  pengungkapan  suatu  peristiwa  pidana  dalam  rangka penegakan  hukum  yang  profesional  dan  berkeadilan.  Metode scientific  crime investigation yang dituangkan dalam bentuk nyata melalui pemeriksaan secara laboratoris forensik  dan  keterangan  ahli  forensik  kepolisian  menjadi  titik  sentral  ( hub )  dalam menghubungkan  keterkaitan  pelaku,  korban,  dan  barang  bukti  dengan  TKP  sehingga konstruksi  pembuktian  tindak  pidana  menjadi  lebih  kuat  dan  dapat  memberikan keyakinan kepada hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan adil dan sesuai dengan fakta-fakta  yang  sebenarnya.  Namun,  banyak  kendala  yang  menjadi  penghambat  saat scientific crime investigation diterapkan dalam penanganan kasus  pembunuhan dengan racun  tersebut.  Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas  maka  dalam  penelitian  ini penulis  ingin  meneliti  mengenai  metode scientific  crime  investigation yang  digunakan dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan racun dan menganalisis putusan hakim terhadap penguatan alat bukti melalui scientific crime investigation dalam tindak pidana  pembunuhan  dengan  racun  (Analisis  Putusan  PN  Lhoksukon  Nomor: 216/Pid.B/2019/PN Lsk dan 217/Pid.B/2019/PN Lsk).
4 Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Zulisupandi als Om Pandi bin Selamat Sukiran, tanggal  9 Maret  2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Suryadi  als Isur bin  Sunardi, tanggal 9 Maret 2019.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan konseptual ( conceptual approach ), dan  pendekatan  kasus  ( case  approach ).  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan dengan  studi  pustaka  dan  studi  dokumen  terhadap  bahan-bahan  hukum,  berupa  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum  yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis preskriptif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Metode  Scientific  Crime  Investigation  yang  Digunakan  dalam  Pembuktian Tindak  Pidana  Pembunuhan  dengan  Racun  (Putusan  PN  Lhoksukon  Nomor: 216/Pid.B/2019/PN Lsk Dan 217/Pid.B/2019/PN Lsk)
a.  Kasus Posisi Tindak Pidana Pembunuhan dengan Racun (Laporan Polisi Nomor: LP- A/03/III/2019/Aceh/Res Lsmw/Sek Sawang, tanggal 9 Maret 2019)
Pada bulan Januari 2019, terdakwa a.n. Zulisupandi yang memiliki anak angkat dari  perkawinannya  dengan  saksi  a.n.  Agustina  bersepakat  dengan  istrinya  untuk membawa korban a.n. M. Amin ke panti asuhan di Kota Medan karena korban M. Amin yang memiliki keterbelakangan mental dalam waktu beberapa bulan belakangan sudah sulit  untuk  diatur  sikap  dan  perilakunya  oleh  terdakwa  a.n.  Zulisupandi.  Untuk mewujudkan  rencana  itu  kemudian  terdakwa  a.n.  Zulisupandi  menghubungi  temannya yang bernama terdakwa a.n. Suryadi als Isur yang berada di Kota Medan untuk membantu membawa korban a.n. M. Amin ke panti asuhan yang berada di Kota Medan. Selanjutnya pada  hari  Minggu  tanggal  3  Maret  2019  sekira  pukul  13.00  WIB  terdakwa  a.n. Zulisupandi  menelepon  dan  meminta  terdakwa  a.n.  Suryadi  als  Isur  untuk  datang  ke rumah terdakwa di Bireuen untuk menjemput dan membawa korban M. Amin. Memenuhi permintaan terdakwa a.n. Zulisupandi kemudian terdakwa Suryadi als Isur tiba di rumah terdakwa a.n. Zulisupandi pada hari Senin tangal 4 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB. Sebelum  membawa  korban  M.  Amin  ke  Kota  Medan,  terdakwa  a.n.  Suryadi  als  Isur sempat menginap selama dua hari di rumah terdakwa a.n. Zulisupandi.
Pada  hari  Selasa  tanggal  5  Maret  2019  sekira  pukul  16.00  WIB  dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario BL 4544 ZAL warna hitam milik terdakwa a.n. Zulisupandi,  terdakwa  a.n.  Suryadi  als  Isur  mengajak  korban  a.n.    M.  Amin  untuk berjalan-jalan  sore  sambil  terdakwa  a.n.  Suryadi  als  Isur  mencari  toko  untuk  membeli racun tersebut. Sekitar satu jam kemudian terdakwa a.n. Suryadi als Isur dan korban a.n. M. Amin kembali ke rumah terdakwa a.n. Zulisupandi, kemudian terdakwa a.n. Suryadi als Isur memperlihatkan kepada terdakwa a.n. Zulisupandi racun yang akan digunakan untuk dicampur dalam teh hangat yang akan diminum oleh korban a.n. M. Amin. Pada saat isi bungkusan racun dibuka dan dituang, terlihat serbuk warna putih, lalu terdakwa a.n.  Zulisupandi  mengatakan  kepada  terdakwa  a.n.  Suryadi  als  Isur  untuk  menyimpan racun tersebut. Pada malam harinya, terdakwa a.n. Zulisupandi masih sempat berbincang untuk  mematangkan  rencana  pembunuhan  itu  dengan  terdakwa  a.n.  Suryadi  als  Isur, dalam perbincangan itu kemudian terdakwa a.n. Zulisupandi mengatakan kepada Suryadi als Isur untuk melakukan pembunuhan itu di Jalan Elak karena lokasinya sepi dan gelap.
b.  Metode Scientific  Crime  Investigation yang  Digunakan  dalam  Pembuktian  Tindak Pidana Pembunuhan dengan Racun (Putusan PN Lhoksukon Nomor: 216/Pid.B/2019/PN Lsk dan 217/Pid.B/2019/PN Lsk)
Pada saat mayat korban a.n. M. Amin ditemukan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 di pinggir Jln. Elak Desa Lagang Kec. Sawang Kab. Aceh Utara, Penyidik/Penyidik Pembantu  Satuan  Reserse  Kriminal  Polres  Lhokseumawe  belum  dapat  memastikan penyebab kematian korban, apakah kematian korban wajar (karena penyakit/kecelakaan) ataupun tidak wajar (sengaja dibunuh). Pada tubuh korban juga tidak ditemukan bekas luka  yang  tidak  wajar  seperti  luka  tembak,  luka  bakar,  luka  lecet,  luka  robek,  luka tusuk/iris/bacok  akibat  trauma  benda  tajam  maupun  luka  memar  akibat  trauma  benda tumpul.
Selanjutnya  dokter  forensik  RSUD  dr.  Zainoel  Abidin  melakukan pembungkusan dan penyegelan sampel mayat, antara lain:
1)  1 (satu) kemasan toples berisi jaringan lambung ( gaster ).
2)  1 (satu) kemasan toples berisi jaringan usus ( intestinal ).
3)  1 (satu) kemasan toples berisi jaringan hati ( hepar ).
4)  1 (satu) kemasan toples berisi cairan lambung dan darah.
Pembungkusan  dan  penyegelan  sampel  mayat  korban  dilakukan  dengan  cara masing-masing  sampel  di  atas  dimasukkan  ke  dalam  toples  transparan,  selanjutnya dilakban dan dibungkus dengan plastik untuk dikirim ke Laboratorium Kriminal Forensik Polri Cabang Medan guna pemeriksaan toksikologi.
Penyidik/Penyidik  Pembantu  Satuan  Reserse  Kriminal  Polres  Lhokseumawe selanjutnya  membawa  sampel  jaringan  lambung  ( gaster ),  jaringan  usus  ( intestinal ), jaringan hati ( hepar ), dan cairan lambung dan darah korban ke  Laboratorium Kriminal Forensik  Polri  Cabang  Medan  guna  meminta  bantuan  teknis  penyidikan  dari Laboratorium Kriminal Forensik Polri Cabang Medan setelah menemukan kejanggalan pada kematian korban yang diduga tidak wajar.
Setelah  menerima  permintaan  bantuan  teknis  penyidikan  berupa  permohonan pemeriksaan  laboratoris  kriminalistik  sampel  mayat  korban  dari  pihak  Polres Lhokseumawe, selanjutnya pihak Laboratorium Kriminal Forensik Polri Cabang Medan menggunakan  metode scientific  crime  investigation melalui  pemeriksaan  secara  kimia forensik,  yaitu  pemeriksaan  teknis  kriminalistik  TKP  dan  pemeriksaan  laboratoris kriminalistik  barang  bukti  yang  menggunakan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  bidang kimia sebagai metode/instrumen utamanya.
Sampel  jaringan  lambung  ( gaster ),  jaringan  usus  ( intestinal ),  jaringan  hati ( hepar ),  serta  cairan  lambung  dan  darah  korban  dianalisis  secara  kimia  forensik  guna mengetahui  apakah  sampel  mayat  korban  tersebut  mengandung  zat  racun  dan/atau  zat berbahaya atau tidak. Sampel mayat korban dianalisis dengan menggunakan metode/alat pemeriksaan yang disebut Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS). GC-MS adalah  metode  pemisahan  senyawa  organik  yang  menggunakan  dua  metode  analisis senyawa,  yakni  kromatografi  gas  (GC)  untuk  menganalisis  jumlah  senyawa  secara kuantitatif dan spektrometri massa (MS) untuk menganalisis struktur molekul senyawa analit. Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) menggabungkan kromatografi gas dan spektrometri massa untuk mengidentifikasi senyawa yang berbeda dalam analisis sampel. 5
Dari  hasil  pemeriksaan  sampel  mayat  korban  tersebut,  tim  pemeriksa  dari
5 Pavia, Donald L., et. al, (2006), “ Introduction to Organic Laboratory Techniques (4 th Ed.)”, Thomson Brooks/Cole, p. 97.
Laboratorium  Kriminal  Forensik  Polri  Cabang  Medan  menyimpulkan  bahwa  sampel jaringan lambung ( gaster ), jaringan usus ( intestinal ), jaringan hati ( hepar ), serta cairan lambung  dan  darah  korban  ditemukan  zat aldicarb .  Hasil  pemeriksaan  tersebut dituangkan  ke  dalam  Berita  Acara  Pemeriksaan  Laboratorium  Kriminalistik  No.  Lab.: 2843/KTF/2019, tanggal 11 April 2019.
Aldicarb merupakan  insektisida  golongan  karbamat  dengan  toksisitas  tinggi LD50<50  mg/kg,  dapat  menimbulkan  toksisitas  yang  tinggi  terhadap  manusia  setelah digunakan karena dapat terserap oleh kulit, terhirup oleh saluran pernafasan kemudian masuk  pada  saluran  pencernaan.  Efek  pertama  penghambat  kolinesterase  umumnya terjadi  pada  pernafasan  dan  dapat  meliputi  hiperemia  dan  pengeluaran  air  di  bagian hidung,  batuk,  ketidaknyamanan  dada,  sesak  nafas,  dan  nafas  berbunyi  karena meningkatnya  sekresi  dan  penyempitan  bronkhial. Efek  sistemik  lainnya  dapat  terjadi dalam waktu beberapa menit atau tertunda hingga beberapa jam setelah paparan. Gejala dapat meliputi mual, muntah, diare, kejang perut, sakit kepala, pusing, nyeri mata, kejang otot silia, penglihatan kabur atau buram, miosis atau dalam beberapa kasus, khususnya gejala awal, midriasis, pengeluaran saliva dan keringat, dan rasa bingung. 6
c.  Hambatan  saat  Metode  Scientific  Crime  Investigation  Digunakan  dalam  Tindak Pembunuhan dengan Racun
Dalam  praktiknya  terdapat  beberapa  faktor  yang  menjadi  hambatan  pada  saat metode scientific crime investigation digunakan dalam tindak pembunuhan dengan racun tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut:
1)  Barang  Bukti  Sampel  Mayat  Korban  Membutuhkan  Penanganan  Khusus  agar Memenuhi Syarat untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
Barang  bukti  sampel  mayat  merupakan  barang  bukti  yang  mudah  rusak  dan membusuk, terlebih dalam perkara tindak pidana pembunuhan dengan racun tersebut mayat  korban  telah  membusuk  selama  tiga  hari  sewaktu  ditemukan.  Pengambilan barang bukti berupa  organ tubuh/jaringan tubuh dan cairan   tubuh untuk korban yang telah meninggal dunia harus dilakukan oleh ahli pada bidangnya, yaitu dokter forensik pada saat autopsi. Untuk mencegah rusaknya barang bukti maka sampel mayat tersebut
6 Mashuni, et.al. ,  (2018),  “Green  Pestisida  berbasis  Limbah  Organik”,  Yogyakarta:  Buana Grafika, p. 10-11.
harus  diawetkan  dengan  menggunakan  alkohol  berkadar  96%  hingga  terendam. Barang bukti sampel mayat harus ditempatkan ke dalam wadah toples yang baru dan bersih  (tidak  terkontaminasi  zat  lain)  dan  ditutup  serapat  mungkin  dengan menggunakan cellotape atau yang sejenis untuk menghindari kebocoran.
Keseluruhan  proses  penanganan  barang  bukti  sampel  mayat  korban  tersebut mengacu pada Pasal 59 Peraturan Kapolri  Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan  Persyaratan  Permintaan  Pemeriksaan  Teknis  Kriminalistik  Tempat  Kejadian Perkara  dan  Laboratoris  Kriminalistik  Barang  Bukti  kepada  Laboratorium  Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2)  Jumlah Cabang Laboratorium Forensik Polri yang Masih Minim
Jumlah  cabang  Labfor  Polri  yang  masih minim  dan  belum  merata  di  tiap-tiap provinsi/satuan  kewilayahan  di  tingkat  Polda  membuat  jarak  yang  harus  ditempuh untuk memeriksakan barang bukti menjadi jauh dan memakan waktu. Sebagai contoh, kasus tindak pembunuhan dengan racun yang ditangani di Polres Lhokseumawe yang berjarak  sekitar  332,5  kilometer  dari  Labfor  Polri  Cabang  Medan,  harus  ditempuh dengan  estimasi  tujuh  hingga  delapan  jam  perjalanan  darat.  Bahkan  dalam  kasus tersebut, mayat korban harus dibawa terlebih dahulu ke Bagian Forensik RSUD dr. Zainoel Abidin guna dilakukan autopsi, yang berjarak sekitar 273 kilometer dari Polres Lhokseumawe  atau  sekitar  lima  hingga  enam  jam  perjalanan  darat.  Sehingga Penyidik/Penyidik Pembantu harus menempuh perjalanan darat selama kurang lebih 12-14 jam dari RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh ke Labfor Polri Cabang Medan. Jarak dan waktu tempuh yang cukup jauh tersebut tentu berisiko pada barang bukti yang rentan rusak/membusuk atau wadah barang bukti yang rentan bocor/rusak akibat benturan  selama  dalam  perjalanan.  Hal  ini  juga  tentu  akan  mempengaruhi  kualitas barang bukti yang akan diperiksa di laboratorium forensik.
3)  Laboratorium Forensik Polri Tidak Terintegrasi dengan Kedokteran Forensik Polri Berdasarkan Perpol Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perkap Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara struktural organisasi  Laboratorium  Forensik  Polri  terpisah  dengan  Kedokteran  Kepolisian (Dokpol) yang membawahi Sub Bidang Kedokteran Forensik (Subbid Doksik) Polri. Tidak terintegrasinya Laboratorium Forensik Polri dengan Kedokteran Forensik Polri
tentu akan membuat penyidikan tidak efektif dan efisien.
Idealnya Laboratorium Forensik Polri haruslah terintegrasi dengan Kedokteran Forensik Polri di tiap-tiap provinsi/satuan kewilayahan di tingkat Polda sehingga akan memudahkan  Penyidik/Penyidik  Pembantu  saat  hendak  membawa  mayat  korban untuk diautopsi oleh dokter forensik. Barang bukti sampel mayat setelah diautopsi oleh dokter forensik juga dapat diperiksa dengan cepat oleh pihak Laboratorium Forensik Polri  guna  menghindari  kerusakan  barang  bukti  sampel  mayat  yang  rentan rusak/membusuk sehingga kualitas barang bukti tetap terjaga.
Pembahasan  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di  atas  sangat  relevan  jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum 7 . Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan  suatu  upaya  untuk  merealisasikan  ide-ide  mengenai  kepastian  hukum, kemanfaatan,  dan  keadilan  menjadi  konkret.  Proses  dalam  merealisasikan  kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan tersebut merupakan substansi dari penegakan hukum. 8 Upaya  yang  dilakukan  oleh  penyidik  tersebut  juga  relevan  dengan  teori penyidikan.  Salah  satu  tahapan  penting  dalam  proses  penegakan  hukum  pidana  adalah penyidikan.  Penyidikan  merupakan  serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang  untuk  mencari  serta  mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada tahap penyidikan dititikberatkan pada tindakan “mencari dan mengumpulkan bukti” agar tindak pidana yang ditemukan menjadi terang serta agar dapat menemukan tersangkanya. 9
Hambatan-hambatan  yang  teridentifikasi  pada  saat  metode scientific  crime investigation digunakan  dalam  penegakan  hukum  terhadap  perkara  tindak  pidana pembunuhan dengan racun tersebut juga sangat relevan apabila dikaitkan dengan faktor- faktor  yang  menjadi  hambatan  dalam  teori  penegakan  hukum  sebagaimana  yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yakni:
a.  Faktor peraturan perundang-undangan.
7 Mukhsalmina,  Mukhlis,  Yusrizal,  (2021),  Peran  Kepolisian,  BNNP  dan  Masyarakat  dalam Penanggulangan Narkotika di Aceh Timur, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Vol. 9, No. 2, p, 11.
8 Satjipto  Rahardjo,  (2009),  “Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis”,  Cet.  Pertama, Yogyakarta: Genta Publishing, p. 12.
9 M.  Yahya  Harahap,  (2000),  “Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP”,  Jakarta: Sinar Grafika, p. 109.
b.  Faktor penegak hukum.
c.  Faktor fasilitas/sarana pendukung dalam penegakan hukum.
d.  Faktor masyarakat.
e.  Faktor kebudayaan. 10
2.  Penguatan  Alat  Bukti  Melalui  Scientific  Crime  Investigation  dalam  Tindak Pidana  Pembunuhan  dengan  Racun  (Analisis  Putusan  PN  Lhoksukon  Nomor: 216/Pid.B/2019/PN Lsk DAN 217/Pid.B/2019/PN Lsk)
a. Kekuatan  Alat  Bukti-Alat  Bukti  yang  Digunakan  dalam  Tindak  Pidana Pembunuhan dengan Racun (Putusan PN Lhoksukon Nomor: 216/Pid.B/2019/PN Lsk dan 217/Pid.B/2019/PN Lsk)
Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah mengatur alat bukti yang sah menurut undang- undang secara limitatif. Selain dari alat bukti tersebut, tidak dibenarkan digunakan untuk pembuktian  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa.  Majelis  hakim,  penuntut  umum, terdakwa, dan penasehat hukum, terbatas dan terikat hanya dibenarkan menggunakan alat bukti  yang  sesuai  dengan  aturan  hukum  acara  pidana  saja.  Pembuktian  dengan menggunakan alat bukti selain alat bukti yang diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang mengikat.
Alat-alat  bukti  memiliki  peran  sentral  dalam  proses  menemukan  kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana. Oleh sebab itu, secara praktik teoritik suatu alat bukti harus digunakan dan diberikan penilaian secara cermat untuk tercapainya kebenaran sejati tanpa mengabaikan hak-hak asasi terdakwa.
Dalam  perkara  tindak  pidana  pembunuhan  dengan  racun  (Putusan  PN Lhoksukon  Nomor:  216/Pid.B/2019/PN  Lsk  dan  217/Pid.B/2019/PN  Lsk),  terdapat empat alat bukti yang diajukan ke persidangan di Pengadilan Negeri Lhoksukon, yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa. Kekuatan dari masing-masing alat bukti tersebut akan diuraikan sebagai berikut, yakni:
1)  Kekuatan alat bukti keterangan saksi
Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi adalah sebagai berikut:
a)  Memiliki kekuatan pembuktian bebas.
10 Soerjono Soekanto, (2011), “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”,  Jakarta: Raja Grafindo, p. 105.
Pada alat bukti keterangan saksi tidak melekat pembuktian yang sempurna ( volledig bewijskracht )  dan  juga  tidak  melekat  padanya  karakter  kekuatan  pembuktian  yang mengikat dan menentukan ( besliessende wewijs kracht ). Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah yang memiliki nilai pembuktian bebas. Oleh karenanya, alat  bukti  keterangan  saksi  sebagai  alat  bukti  yang  sah  tidak  memiliki  kekuatan pembuktian  yang  sempurna  dan  juga  tidak  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang mengikat dan menentukan.
b)  Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim.
Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak memiliki nilai kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan  tidak  menentukan,  sama  sekali  tidak mengikat  hakim.  Hakim  bebas  untuk  mempertimbangkan  kebenaran  dan kesempurnaannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk menilainya sempurna atau tidak. Bukan merupakan keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran dari setiap keterangan  saksi.  Hakim  memiliki  kebebasan  untuk  menilai  kekuatan  ataupun kebenaran  yang  melekat  pada  keterangan  saksi  itu  dan  dapat  menerima  atau mengesampingkannya. Namun demikian, hakim harus benar-benar bertanggung jawab dalam  memggunakan  kebebasan  menilai  kekuatan  pembuktianalat  bukti  saksi. Kebebasan penilaian hakim tidak boleh menjurus pada kesewenang-wenangan tanpa moralitas dan integritas. 11
c)  Tidak semua keterangan saksi memiliki nilai sebagai alat bukti.
Keterangan  saksi  yang  memiliki  nilai  sebagai  alat  bukti  ialah  yang  sesuai  dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP, yakni yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri, serta menjelaskan alasan dari pengetahuannya tersebut. Lebih lanjut, agar keterangan saksi  memiliki  nilai  sebagai  alat  bukti,  maka  keterangan  saksi  tersebut  harus dinyatakan di sidang pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Keterangan  saksi  yang  dinyatakan  di  luar  sidang  pengadilan  bukan  alat  bukti  tidak dapat  dinilai  sebagai  alat  bukti  dan  tidak  dapat  dipergunakan  untuk  membuktikan kesalahan terdakwa. 12
d)  Keterangan  satu  orang  saksi  saja  belum dapat  dinilai  sebagai  alat  bukti  ( unus  testis
11 Bambang Waluyo, (1996), “Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia”, Jakarta: Sinar Grafika, p. 18-19.
12 M. Yahya Harahap, Op. Cit. , p. 287.
nullus testis ).
Meskipun  keterangan  seorang  saksi  (tunggal)  sedemikian  rupa  jelasnya,  namun terdakwa menyangkal kesaksian itu dan saksi tunggal tersebut tidak didukung dengan alat  bukti  lain,  maka  keterangan  saksi  yang  demikian  tidak  memiliki  kekuatan pembuktian.  Beda  halnya  apabila  dalam  persidangan,  terdakwa  mengakui  tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, maka keterangan saksi tunggal sudah cukup membuktikan  kesalahan  terdakwa,  karena  selain  keterangan  seorang  saksi  tersebut telah didukung dengan alat bukti lain, yaitu keterangan terdakwa.
Dalam  perkara  tindak  pidana  pembunuhan  dengan  racun  (Putusan  PN Lhoksukon  Nomor:  216/Pid.B/2019/PN  Lsk  dan  217/Pid.B/2019/PN  Lsk),  pada  tahap penyidikan terdapat sebelas orang saksi yang diperiksa oleh Penyidik/Penyidik Pembantu Satuan  Reserse  Kriminal  Polres  Lhokseumawe.  Namun  dalam  prosesnya,  pada  saat berkas perkara diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa dalam berkas perkara kedua tersangka tersebut banyak sekali  saksi  yang  diajukan  yang  menurut  pandangan  Jaksa  Penuntut  Umum  cukuplah saksi yang nilai keterangannya vital saja yang diajukan ke persidangan.
Melalui Surat P-19 Nomor: B-1275/N.1.14/Epp.1/05/2019, tanggal 15 Mei 2019 dan  Surat  P-19  Nomor:  B-1276/N.1.14/Epp.1/05/2019,  tanggal  15  Mei  2019,  Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama Novalia binti Usman dan Banta Suryadi bin Abdurrahman dikeluarkan dari berkas perkara kedua tersangka.
Keterangan  seorang  saksi  mahkota  (tunggal)  juga  belum  dapat  dinilai  sebagai alat  bukti,  sesuai  dengan  asas unus  testis  nullus  testis (satu  saksi  bukan  saksi).
Pengecualian terhadap asas ini secara implisit tersirat dalam ketentuan Pasal 185 ayat (3) KUHP, yaitu asas unus testis nullus testis tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti  yang  sah  lainnya.  Dengan  demikian,  agar  keterangan  saksi  mahkota  (tunggal) tersebut memiliki nilai sebagai alat bukti maka harus disertai/didukung dengan alat bukti yang sah lainnya.
2)  Kekuatan alat bukti keterangan ahli
Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli adalah
sebagai berikut: 13
a)  Alat bukti keterangan ahli tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan  menentukan.  Nilai  kekuatan  pembuktian  keterangan  ahli  sifatnya  sama  dengan nilai kekuatan alat bukti keterangan saksi, yakni memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas ( vrijn bewijskracht ). Hakim bebas memberikan penilaian dan tidak terikat, akan tetapi  penilaian  hakim  haruslah  benar-benar  berlandaskan  moril  dan  bertanggung jawab  untuk  mewujudkan  kebenaran  hakiki  dan  untuk  tegaknya  hukum  serta memberikan kepastian hukum.
b)  Berdasarkan  prinsip  minimum  pembuktian  yang  ditentukan  di  dalam  Pasal  183 KUHAP, keterangan ahli yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh salah satu alat bukti lainnya,  tidak  cukup  untuk  membuktikan  kesalahan  terdakwa.  Dengan  demikian, supaya keterangan ahli dapat dinilai cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka harus didukung dengan salah satu alat bukti lain.
Dalam  perkara  tindak  pidana  pembunuhan  dengan  racun  (Putusan  PN Lhoksukon  Nomor:  216/Pid.B/2019/PN  Lsk  dan  217/Pid.B/2019/PN  Lsk),  pada  tahap penyidikan  terdapat  satu  orang  ahli  yang  diperiksa  oleh  Penyidik/Penyidik  Pembantu Satuan  Reserse  Kriminal  Polres  Lhokseumawe,  yaitu  ahli  dari  Laboratorium  Forensik Polri Cabang Medan, atas nama Donna Purba, S.Si. Apt.
3)  Kekuatan alat bukti surat
Dalam  perkara  tindak  pidana 14 pembunuhan  dengan  racun  (Putusan  PN Lhoksukon  Nomor:  216/Pid.B/2019/PN  Lsk  dan  217/Pid.B/2019/PN  Lsk),  alat  bukti surat yang terdapat di dalam Berkas Perkara Nomor: BP/31/III/2019/Reskrim, atas nama tersangka  Suryadi  alias  Isur  bin  Sunardi  dan  Berkas  Perkara  Nomor: BP/32/III/2019/Reskrim, atas nama tersangka Zulisupandi alias Om Pandi bin Selamat Sukiran,  yaitu  berupa  1  (satu)  eksemplar  Berita  Acara  Pemeriksaan  Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 2843/KTF/2019, tanggal 11 April 2019. Alat bukti surat tersebut merupakan  berita  acara  dalam  bentuk  resmi  yang  dibuat  oleh  pejabat  umum  yang berwenang dalam pemeriksaan kriminalistik forensik, yaitu Laboratorium Forensik Polri
13 Rusli  Muhammad,  (2007),  “Hukum  Acara  Pidana  Kontemporer”,  Bandung:  Citra  Aditya Bakti, p. 195.
14 Leni  Dwi  Nurmala,  (2021),  Studi  Komparatif  tentang  Asas  Legalitas  Berdasarkan  Hukum Pidana  Positif  Indonesia  Dan  Hukum  Pidana  Islam, Suloh:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas Malikussaleh, Vol. 9, No. 1,  p. 51.
yang  memuat  keterangan  dari  ahli  yang  berisikan  pendapat  berdasarkan  keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi untuk pembuktian penyebab kematian korban.
Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.:
2843/KTF/2019, tanggal 11 April 2019 dikualifikasikan sebagai alat bukti surat karena memenuhi semua unsur yuridis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf a, b, dan  c  KUHAP.  Berita  Acara  Pemeriksaan  Laboratorium  Kriminalistik  tersebut  tidak dapat  dikualifikasikan  sebagai  alat  bukti  keterangan  ahli  karena  Pasal  186  KUHAP dengan tegas menyatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan digolongkan sebagai alat bukti surat (Pasal 187 huruf c KUHAP). 15

## 4)  Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa
Dalam  perkara  tindak  pidana  pembunuhan  dengan  racun  (Putusan  PN Lhoksukon Nomor: 216/Pid.B/2019/PN Lsk dan 217/Pid.B/2019/PN Lsk), baik terdakwa Zulisupandi als  Om  Pandi  bin  Selamat  Sukiran  maupun terdakwa  Suryadi  als  Isur  bin Sunardi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan maupun di persidangan yang pada pokoknya mengakui bahwa benar terdakwa Zulisupandi als Om Pandi bin Selamat Sukiran telah menyuruh terdakwa Suryadi als Isur bin Sunardi untuk membunuh korban a.n. M. Amin dengan menggunakan racun jenis aldicarb .
b.  Penguatan  Alat  Bukti  Melalui Scientific  Crime  Investigation dalam  Tindak  Pidana Pembunuhan dengan Racun (Putusan PN Lhoksukon Nomor: 216/Pid.B/2019/PN Lsk dan 217/Pid.B/2019/PN Lsk)
Kekuatan alat bukti 16 keterangan saksi-saksi dalam perkara tindak pembunuhan dengan racun tersebut belum cukup kuat menurut penilaian penulis karena alasan-alasan yuridis sebagai berikut:
1)  Keterangan  saksi  adalah  salah  satu  alat  bukti  dalam  perkara  pidana  yang  berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. 17 Dalam
15 Bambang Waluyo, Op. Cit. , p. 20.
16 Siti Salwa, Yulia, Hamdani, (2019), Penerapan Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar’iyah Bireun, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Vol. 7, No. 1, p.5.
17 Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
perkara tindak pembunuhan dengan racun tersebut tidak ada satu orangpun saksi selain saksi  mahkota,  yang  mendengar,  melihat,  dan  mengalami  sendiri  peristiwa pembunuhan tersebut.
2)  Dalam  berkas  perkara  masing-masing terdakwa  hanya terdapat  satu  saksi  saja  yang dapat membuktikan  kesalahan  masing-masing  terdakwa,  yaitu  saksi  mahkota,  maka sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk  membuktikan  bahwa  terdakwa  bersalah terhadap perbuatan  yang didakwakan kepadanya.  Namun  dalam  Pasal  185  ayat  (3)  KUHAP  ditegaskan  bahwa  ketentuan tersebut  tidak  berlaku  apabila  disertai  dengan  suatu  alat  bukti  yang  sah  lainnya, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi dalam perkara tindak pembunuhan dengan racun tersebut harus didukung dan dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya.
Metode scientific  crime  investigation yang  dituangkan  dalam  bentuk  nyata melalui pemeriksaan secara laboratoris forensik dan keterangan ahli forensik kepolisian menjadi titik sentral ( hub ) dalam menghubungkan keterkaitan pelaku, korban, dan barang bukti dengan TKP sehingga konstruksi pembuktian tindak pidana menjadi lebih kuat dan dapat  memberikan  keyakinan  kepada  hakim  dalam  memutuskan  suatu  perkara  dengan adil  dan  sesuai  dengan  fakta-fakta  yang  sebenarnya.  Dalam  perkara  tindak  pidana pembunuhan  dengan  racun  tersebut,  keterangan  saksi-saksi  dan  keterangan  kedua terdakwa terangkai dan saling berhubungan satu sama lain setelah metode scientific crime investigation diterapkan.
Keterangan masing-masing saksi mahkota yang juga merupakan terdakwa pada berkas yang terpisah ( splitsing ) mengungkapkan fakta bahwa benar terdakwa Zulisupandi als Om Pandi bin Selamat Sukiran telah menyuruh terdakwa Suryadi als Isur bin Sunardi untuk membunuh korban a.n. M. Amin dengan menggunakan racun jenis aldicarb . Fakta tersebut  dikuatkan  dengan  hasil  pemeriksaan  sampel  mayat  korban  oleh  ahli  dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang menyimpulkan bahwa sampel jaringan lambung ( gaster ), jaringan usus ( intestinal ), jaringan hati ( hepar ), serta cairan lambung dan  darah  korban  ditemukan  zat aldicarb .  Keterangan  saksi-saksi  atas  nama  Agustina binti Kasim, Muhammad Iqbal bin Iskandar, dan Zulisumardi als Marsani bin Selamat Sukiran  yang  pernah  melihat  terdakwa  Suryadi  als  Isur  bin  Sunardi  berada  di  rumah terdakwa Zulisupandi als Om Pandi bin Selamat Sukiran pada tanggal 6 Maret 2019 juga dapat membantu hakim dalam menilai fakta bahwa benar terdakwa Suryadi  als Isur bin
Sunardi yang notabenenya berdomisili di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal  tersebut  pernah  berada  di  rumah  terdakwa  Zulisupandi  als  Om  Pandi  bin Selamat Sukiran yang berada di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Keterangan saksi- saksi  tersebut  dapat  dijadikan  bahan  pertimbangan  bagi  hakim  apabila  di  persidangan terdakwa Suryadi als Isur bin Sunardi menyangkal dengan alibi. 18
Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa awal mulanya alat bukti yang didapatkan oleh  Penyidik/Penyidik  Pembantu  Sat  Reskrim  Polres  Lhokseumawe  sebelum  kedua tersangka mengakui perbuatannya hanya keterangan saksi-saksi yang tidak mendengar, melihat,  dan  mengalami  sendiri  peristiwa  pembunuhan  tersebut.  Meskipun  kedua tersangka  dapat  dijadikan  sebagai  saksi  satu  sama  lain  sebagai  saksi  mahkota  dalam berkas  perkara  yang  terpisah  ( splitsing ),  namun  nilai  kekuatan  pembuktian  alat  bukti keterangan saksi yang seperti itu sangat lemah apabila tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya  sesuai  dengan  prinsip  minimum  pembuktian  yang  ditentukan  oleh  Pasal  183 KUHAP, yaitu minimal dua alat bukti yang sah.
c.  Analisis  Putusan  PN  Lhoksukon Nomor:  216/Pid.B/2019/PN  Lsk  dan 217/Pid.B/2019/PN  Lsk  terhadap  Penguatan  Alat  Bukti  Melalui Scientific  Crime Investigation dalam Tindak Pidana Pembunuhan dengan Racun
Pasal 1 angka 8 KUHAP menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat  peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sesuai dengan teori penegakan hukum, hakim sebagai salah satu unsur penegak hukum harus mengutamakan tiga aspek dalam penegakan hukum, yaitu kepastian hukum (aspek yuridis), kemanfaatan hukum (aspek sosiologis), dan keadilan (aspek filosofis). Hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya  terhadap  masyarakat.  Profesionalisme  hakim  yang  teraktualisasi  dalam putusan-putusan yang dibuat oleh hakim dipengaruhi oleh penguasaan ilmu hukum yang baik,  kemampuan  bernalar  yuridik,  keterampilan  yuridik  yang  mahir,  dan  komitmen profesional.
Dalam  Putusan  PN  Lhoksukon  Nomor:  216/Pid.B/2019/PN  Lsk  dan
18 Alibi  adalah  metode  peradilan  penyangkalan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  untuk membuktikan bahwa terdakwa sedang berada di  tempat lain  sewaktu  suatu  peristiwa sedang terjadi  atau sewaktu tindak  pidana  sedang dilakukan. The Judge Advocate General’s School,  (2010), “ The Criminal Law Deskbook of Criminal Procedure , Charlottesville, U.S.: Army, p. 15.
217/Pid.B/2019/PN Lsk yang akan dianalisis, terdapat tiga aspek yang merupakan cita- cita hukum yang harus diwujudkan, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Karena menurut teori penegakan hukum, proses perwujudan cita-cita hukum (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) tersebut merupakan hakikat dari penegakan hukum. Dalam penegakan hukum harus ada titik temu antara ketiga unsur di atas. Ketiga aspek tersebut  harus  mendapatkan  perhatian  secara  seimbang  meskipun  dalam  kenyataannya tidak selalu mudah mengupayakan titik temu secara proporsional di antara ketiga aspek tersebut.
Terkait  dengan  putusan  majelis  hakim  Pengadilan  Negeri  Lhoksukon  yang menyatakan  kedua  terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana”, sebagaimana dakwaan kesatu yang didakwakan oleh  penuntut  umum  menurut  penulis  sudah  tepat.  Penuntut  umum  menggunakan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu, Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun; atau dakwaan kedua, Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Bentuk-bentuk  penyertaan  ( deelneming )  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  55  dan Pasal 56 KUHP, yaitu sebagai berikut:
a) Pleger ,  yaitu  orang  yang  melakukan  rumusan  delik  secara  keseluruhan.  Lazim disebut  sebagai  “pelaku”,  karena pleger melakukan  suatu  perbuatan  yang  akibat perbuatan  itu  menyebabkan  terpenuhinya  rumusan  delik. Pleger diklasifikasikan sebagai  salah  satu  peserta  karena pleger dianggap  sebagai  salah  seorang  yang terlibat di dalam suatu perbuatan pidana yang melibatkan beberapa orang. 19
b) Doenpleger , yaitu orang yang melakukan tindak pidana melalui perantaraan orang lain, sedangkan orang lain sebagai perantara tersebut digunakan hanya sebagai alat. Lazimnya doenpleger disebut  dengan  “orang  yang  menyuruh  melakukan”  suatu perbuatan pidana. Oleh karenanya, terdapat dua orang yang terlibat, yakni manus auctor  physicus/manistra (pembuat  langsung)  dan auctor  intellectualis/manus
19 Frans Maramis,  (2012), “Hukum Pidana Umum dan Tertulis di  Indonesia”,  (Edisi  Kesatu), Jakarta: Rajawali Pers, p. 21.
domina (pembuat tidak langsung). 20
c) Medepleger ,  yaitu  orang  yang  secara  sengaja  turut  serta  berbuat  atau  turut  serta mengerjakan terjadinya sesuatu perbuatan yang dapat dipidana. Medepleger lazim disebut dengan “orang yang turut serta melakukan” suatu perbuatan pidana. Dengan demikian, kualitas masing-masing peserta perbuatan tersebut adalah sama. Menurut Moeljatno, medepleger setidak-tidaknya semua peserta itu melakukan unsur delik, yang perlu ditegaskan dalam hal ini adalah dalam medepleger terjadi kerja sama yang sistematis di antara peserta sewaktu melakukan tindak pidana. 21
d. Uitlokker ,  yaitu  orang  yang  menggerakkan/menganjurkan  orang  lain  untuk melakukan  perbuatan  pidana  dimana  orang  lain  itu  tergerak  untuk  memenuhi anjurannya  akibat  dipengaruhi  atau  digoda  dengan  upaya-upaya  yang  dilakukan oleh penganjur sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP. Uitlokker lazim  disebut  sebagai  “orang  yang  menganjurkan”  suatu  perbuatan pidana. 22
e. Medeplichtigen ,  yaitu  orang  yang  dengan  sengaja  memberikan  bantuan  seperti informasi,  saran, ataupun  kesempatan terhadap  orang  lain  yang melakukan  suatu perbuatan  pidana,  dimana  bantuan  itu  diberikan  baik  pada  saat  ataupun  saat sebelum  perbuatan  pidana  tersebut  terjadi.  Diklasifikasikan  sebagai  pembantuan ( medeplichtigen ) jika terdapat dua orang atau lebih, salah satunya sebagai pembuat ( de hoofd dader ) dan yang lainnya sebagai pembantu ( de medeplichtige ). 23
Salah  satu  poin  putusan  lainnya  dalam  Putusan  PN  Lhoksukon  Nomor: 216/Pid.B/2019/PN Lsk dan 217/Pid.B/2019/PN Lsk, yaitu menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menurut analisis penulis, putusan ini sudah tepat karena sesuai dengan ketentuan hukum  acara  pidana  yang  diatur  di  dalam  Pasal  193  ayat  (2)  huruf  b  KUHAP  yang menyebutkan  bahwa  dalam  hal  terdakwa  ditahan,  pengadilan  dalam  menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila  terdapat  alasan  cukup  untuk  itu.  Dalam  Putusan  PN  Lhoksukon  Nomor: 216/Pid.B/2019/PN Lsk dan 217/Pid.B/2019/PN Lsk, majelis hakim menyatakan kedua
20 P.A.F. Lamintang, (2014), “Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia”, Jakarta: Sinar Grafika, p. 609
21 Moeljatno, (2008), “Asas-asas Hukum Pidana”, Cet. ke-8, Jakarta: Rineka Cipta, p. 113.
22 Ibid. , p. 124.
23 Ibid .
terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana “Pembunuhan Berencana”. Dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai  alasan  pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Alat bukti keterangan ahli dan surat dalam perkara tindak pidana pembunuhan dengan racun tersebut merupakan konkretisasi dari metode scientific crime investigation yang  digunakan  saat  tahap  penyidikan.  Bantuan  teknis  penyidikan  dari  Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang menggunakan metode scientific crime investigation berhasil membuat terang penyebab kematian korban, yaitu karena racun jenis aldicarb yang  dapat  menyebabkan  keracunan  dengan  gejala-gejala  seperti  muntah,  mual,  nyeri lambung, tremor, kejang bronkhi, diare, lakrimasi, hipotensi yang dapat mengakibatkan kematian. Scientific  crime  investigation yang  teraktualisasi  dalam  Berita  Acara Pemeriksaan  Laboratorium  Kriminalistik  No.  Lab.:  2843/KTF/2019,  tanggal  11  April 2019  dan  keterangan  ahli  dari  Laboratorium  Forensik  Polri  Cabang  Medan  atas  nama Donna Purba, S.Si. Apt. juga digunakan sebagai alat bukti yang membuat terang tindak pidana pembunuhan yang terjadi.
Berkaitan dengan teori hukum pembuktian, M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif ( negatief wettellijk stelsel ), ada dua unsur untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, yaitu:
a.  Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah yang telah diatur oleh undang-undang;
b.  Keyakinan hakim yang juga harus didasari atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah yang telah diatur oleh undang-undang. 24
Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 216/Pid.B/2019/PN Lsk dan  217/Pid.B/2019/PN  Lsk,  majelis  hakim  menggunakan  tiga  alat  bukti  yang  sah menurut undang-undang, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat. Ketiga alat bukti  tersebut  menjadi  dasar  bagi  hakim  untuk  menguatkan  keyakinannya  dalam memutuskan  bahwa  terdakwa  a.n.  Zulisupandi  als  Om  Pandi  bin  Selamat  Sukiran  dan Suryadi  als  Isur  bin  Sunardi  bersalah  telah  melakukan  tindak  pidana  pembunuhan sebagaimana dakwaan penuntut umum. Hal ini sejalan dengan teori hukum pembuktian,
24 M. Yahya Harahap, Op.Cit. , p. 277-280.
yang  salah  satunya  menjelaskan  tentang  sistem  pembuktian  undang-undang  secara negatif  ( negatief  wettellijk  stelsel ),  yaitu  sistem  pembuktian  yang  diterapkan  dalam hukum  pidana  Indonesia.  Seorang  hakim  dalam  memutus  suatu  perkara  pidana  wajib berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Jika minimum dua alat bukti yang  sah itu tidak terpenuhi maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman atas perbuatannya. 25

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  terhadap  permasalahan  dalam  penelitian  ini, maka dapat disimpulkan:
1.  Metode scientific crime investigation yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan racun (Putusan PN Lhoksukon Nomor: 216/Pid.B/2019/PN Lsk dan  217/Pid.B/2019/PN  Lsk),  yaitu  melalui  pemeriksaan  secara  kimia  forensik. Sampel  jaringan  lambung  ( gaster ),  jaringan  usus  ( intestinal ),  jaringan  hati  ( hepar ), serta cairan lambung dan darah korban dianalisis dengan menggunakan metode/alat pemeriksaan yang disebut Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS).
2.  Berdasarkan  hasil  analisis  penulis  terhadap  Putusan  Pengadilan  Negeri  Lhoksukon Nomor:  216/Pid.B/2019/PN  Lsk  dan  217/Pid.B/2019/PN  Lsk,  majelis  hakim menggunakan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan alat bukti keterangan ahli dan surat untuk memperoleh keyakinan dalam  menjatuhkan  pidana  penjara  selama  20  (dua  puluh)  tahun  kepada  kedua terdakwa. Sehingga asas minimum pembuktian sebagaimana yang ditentukan secara eksplisit dalam Pasal 183 KUHAP telah terpenuhi dalam sidang perkara tindak pidana pembunuhan dengan racun tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Andi Hamzah, (2000), “Hukum Acara Pidana Indonesia”, Jakarta: Sinar Grafika.
Bambang Waluyo, (1996), “Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia”, Jakarta: Sinar Grafika.
25 Andi Hamzah, Op.Cit. , p. 257.
Badan  Reserse  Kriminal  Polri,  (2017),  “Standar  Operasional  Prosedur  Penyelidikan”,
Jakarta: Bareskrim Polri.
Dokfor  dan  Labfor  Polri,  (2001)  “Kedokteran  Forensik  dan  Laboratorium  Forensik”, Sukabumi: Secapa Lemdiklat Polri.
Frans  Maramis,  (2012),  “Hukum  Pidana  Umum  dan  Tertulis  di  Indonesia”,  (Edisi Kesatu), Jakarta: Rajawali Pers.
H.P.  Panggabean,  (2011),  “Hukum  Pembuktian  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia”, Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
Mashuni, et.al. , (2018), “Green Pestisida berbasis Limbah Organik”, Yogyakarta: Buana Grafika.
Moeljatno, (2008), “Asas-asas Hukum Pidana”, Cet. ke-8, Jakarta: Rineka Cipta.
P.A.F.  Lamintang,  (2014),  “Dasar-dasar  Hukum  Pidana  di  Indonesia”,  Jakarta:  Sinar Grafika.
M. Soekry Erfan Kusuma, et. al., (2012), “Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal”, Surabaya: Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.
M.  Yahya  Harahap,  (2003),  “Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”, Edisi Kedua . Jakarta: Sinar Grafika.
-----------------------,  (2000),  “Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP”, Jakarta: Sinar Grafika.
Pavia,  Donald  L.,  et.  al,  (2006),  “Introduction  to  Organic  Laboratory  Technique s (4 th Ed.)”, Thomson Brooks/Cole.
Pusat  Laboratorium  Forensik  Polri,  (2012),  “Company  Profil;  Pusat  Laboratorium Forensik Polri”, Jakarta: Pusat Laboratorium Forensik Polri.
Rusli Muhammad, (2007), “Hukum Acara Pidana Kontemporer”, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Satjipto Rahardjo, (2009), “Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis”, Cet. Pertama, Yogyakarta: Genta Publishing.
Soerjono  Soekanto,  (2011),  “Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum”, Jakarta: Raja Grafindo.
The Judge Advocate General’s School, (2010), “The Criminal Law Deskbook of Criminal Procedure, Charlottesville, U.S.: Army.

## B. Artikel/Jurnal/Dokumen
Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP),  (2019),  dari  Laboratorium  Kriminal  Forensik  Polri Cabang Medan yang dimintai keterangannya oleh Penyidik/Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Lhokseumawe.
Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, (2019),  atas nama Zulisupandi als Om Pandi bin Selamat Sukiran, tanggal 9 Maret 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Suryadi.
Leni Dwi Nurmala, (2021), Studi Komparatif tentang Asas Legalitas Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 9, No. 1.
Mukhsalmina,  Mukhlis,  Yusrizal,  (2021),  Peran  Kepolisian,  BNNP  dan  Masyarakat dalam Penanggulangan Narkotika di Aceh Timur, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Vol. 9, No. 2.
Siti  Salwa,  Yulia,  Hamdani,  (2019),  Penerapan  Saksi  Testimonium  De  Auditu  dalam Perkara  Itsbat  Nikah  Di  Mahkamah  Syar’iyah  Bireun, Suloh:  Jurnal  Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Vol. 7, No. 1.

## C. Internet
Wartawan  Kompas  Tewas  Dokter:  Berbusa  &  Lebam  Bisa  Karena  Keracunan  Bahan Kimia, https://news.detik.com/berita/d-1406610/dokter-berbusa--lebam-bisa- karena-keracunan-bahan-kimia, diakses pada tanggal 4 Januari 2021, pukul 15.45 WIB.

## D. Perundangan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.