INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 7744-7756 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Aspek Hukum Terhadap Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Illegal Looging
Josia Situmorang 1 ✉ , T Riza Zarzani 2
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains (Fasosa), Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia Email : josiasitumorang.msiswa@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Hal  mendasar  yang  menyebabkan  sulitnya  memberantas  perdagangan  kayu  ilegal  adalah  karena perdagangan kayu ilegal adalah termasuk kategori "kejahatan teroganisasi". Kegiatan ini melibatkan banyak pelaku yang teroganisasi dalam suatu jaringan yang sangat solid, luas rentang kendalinya, kuat dan mapan. Oleh karena itu penegakan hukum perlu diwujudkan melalui sistem peradilan pidana. Proses penegakan hukum di bidang kehutanan khususnya terhadap pelaku perdagangan kayu ilegal dilakukan melalui suatu sistem yang dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system). Kekayaan alam berupa hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan yang Maha Esa yang tak ternilai harganya.  Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui mengenai aturan hukum illegal  logging,  pertanggungjawaban  yang  diberikan  kepada  pelaku  illegal  loging  baik  korporasi maaupun perorangan serta upaya dan peran masyarakat sserta penegak hukum dalam mencegah terjadinya illegal logging. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Alat pengumpul data digunakan melalui bahan perpustakaan serta pertaturan perundang-undang yang terkait serta data diambil yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana illegal logging. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pada dasarnya kejahatan illegal logging, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu  pengerusakan,  pencurian,  pemalsuan  surat,  penggelapan  dan  penadahan.  kelompok  yang sangat  potensial  sebagai  ujung  tombak  perlindungan  hutan  unuk  ikut  serta  berperan  dalam merundingkan kebijakan pengelolaan hutan, sedangkan peran penegak hukum dalam hal mencegah terjadinya illegal logging ialah Deteksi terhadap adanya kegiatan penebangan liar. Kegiatan-kegiatan deteksi mungkin saat ini telah dilakukan, namun walaupun diketahui atau ada dugaan terjadi kegiatan illegal logging tindak lanjutnya tidak nyata dan serta melakukan tindakan preventif.
Kata Kunci: Hukum, Pertanggung Jawaban, pelaku, Tindak Pidana, Illegal Looging

## Abstract
The basic thing that makes it difficult to eradicate illegal timber trade is because illegal timber trade is included in the category of "organized crime". This activity involves many actors who are organized in a network that is very solid, has a wide span of control, is strong and well-established. Therefore, law enforcement needs to be realized through the criminal justice system. The process of law enforcement in the forestry sector, especially against illegal timber trade actors, is carried out through a system known as the Criminal Justice System. Natural wealth in the form of forests is a priceless gift and trust from  Almighty  God.  This  study  aims  to  find  out  about  the  legal  rules  of  illegal  logging,  the accountability given to illegal logging actors, both corporations and individuals, as well as efforts and the role of society and law enforcement in preventing illegal logging. This type of research is normative juridical. The data collection tool is used through library materials and related laws and regulations and data is taken related to the problem of illegal logging crimes. The Criminal Code (KUHP), Basically the crime of illegal logging, in general its relation to elements of general crimes in the Criminal Code, can be grouped into several forms of crime in general, namely vandalism, theft, forgery of documents, embezzlement  and  collection.  groups  that  have  the  potential  to  spearhead  forest  protection  to participate in negotiating forest management policies, while the role of law enforcement in preventing illegal logging is the detection of illegal logging activities. Detection activities may have already been carried out, but even if illegal logging is known or suspected, the follow-up is not real and preventive measures are taken.
Keyword: Law, Responsibility, perpetrators, Crime, Illegal Looging

## PENDAHULUAN
Perdagangan kayu merupakan perdagangan produk yang berasal dari sumber daya alam (SDA) yang terbarukan, namun jika pemanfaatan dan pengelolaannya tidak dilakukan secara  berkelanjutan,  sumber  daya  hutan  akan  habis  juga  (Dakhi  &  Amajihono,  2023). Karakter terbarukan ini menyebabkan sistem perdagangan harus menjamin keberlanjutan pemanfaatan,  dimana  keseluruhan  rangkaian  sistem  dari  produksi  ke  konsumsi  harus disusun sedemikian rupa sehingga konsumsi atas hasil hutan saat ini tidak menyebabkan sumber  daya  hutan  tidak  dapat  dinikmati  oleh  generasi  yang  akan  datang.Banyak pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  sehingga  menimbulkan  kerusakan  hutan yang  salah  satunya  adalah  perdagangan  kayu  ilegal  (Mahmudah,  2022).  Tindak  pidana perdagangan  kayu illegal  sangat marak diIndonesia dan melibatkan banyak  pelaku  dan merupakan tindak pidana yang rapi dan teroganisasi.
Hutan  adalah  salah  satu  penyangga  kehidupan  dan  sumber  kesejahteraan  rakyat. Seiring perkembangan kehidupan manusia, hutan banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan  hidup  sehingga  lambat  laun  menurun  keadaannya.  Pemanfaatan  hutan  ini dilakukan dengan berbagai cara dan intensitas yang bervariasi, baik itu pemanfaatan yang
tidak banyak mempengaruhi kondisi hutan hingga pada tindakan yang dapat menimbulkan perubahan signifikan terhadap komponen-komponen hutan (Hasrul et al., 2021). Tindakan- tindakan yang menimbulkan perubahan terhadap komponen-komponen hutan tersebut di antaranya adalah perusakan hutan berupa pembalakan liar (illegal logging), penambangan tanpa izin, hingga  pembukaan lahan  perkebunan tanpa  izin telah  banyak  menimbulkan kerugian  negara  (Baert  et  al.,  2021).  Kerusakan  tatanan  kehidupan  sosial  budaya  dan lingkungan hidup, serta peningkatan pemanasan global yang dampaknya sudah mulai kita rasakan (Lubis & Siddiq, 2021).
Hal mendasar yang menyebabkan sulitnya memberantas  perdagangan kayu ilegal adalah karena perdagangan kayu ilegal adalah termasuk kategori "kejahatan teroganisasi". Kegiatan ini melibatkan banyak pelaku yang teroganisasi dalam suatu jaringan yang sangat solid, luas rentang kendalinya, kuat dan mapan. Oleh karena itu penegakan hukum perlu diwujudkan  melalui  sistem  peradilan  pidana.  Proses  penegakan  hukum  di  bidang kehutanan khususnya terhadap pelaku perdagangan kayu ilegal dilakukan melalui suatu sistem  yang  dikenal  dengan  istilah  Sistem  Peradilan  Pidana  (criminal  justice  system). Kekayaan alam berupa hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan yang Maha Esa yang tak ternilai harganya (Wirasaputri, 2019).
Oleh karenanya, hutan yang wajib diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha  Esa.  Hutan  banyak  manfaatnya  bagi  kesinambungan  kehidupan  manusia  dan makhluk hidup lainnya. Salah satu manfaat hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu  yang  mempunyai  nilai  ekonomi  tinggi.  Kayu  tersebut  ditebang  dan  kemudian dimanfaatkan  oleh  masyarakat.  Pemanfaatan  kayu  tersebut  harus  berdasarkan  ijin  dari Departemen  Kehutanan  (Firdiansyah,  2022).  Persoalan  lingkungan  bukan  merupakan persoalan domestic semata, tetapi telah menjadi persoalan global, hal ini terjadi karena konteks lingkungan, antara sumber atau penyebab dan akibat yang ditimbulkan tidak bisa dilokalisasi dengan damarkasi tertentu. Seiring dengan perkembangan kehidupan modern dalam  menghadapi  globalisasi  serta  adanya  proses  industrialisasi  dan  modernisasi, terutama  industrialisasi  kehutanan  telah  berdampak  besar  pada  kelangsungan  hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan mahluk hidup didunia (Brown et al., 2018).
Hutan merupakan sumber daya yang  sangat  penting tidak hanya  sebagai  sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu bagian komponen lingkungan hidup. Sehingga Hutan  Indonesia  merupakan  salah  satu  pusat  keanekaragaman  hayati  di  dunia,  dimana Indonesia  merupakan  urutan  ketiga  dari  ketujuh  Negara  yang  disebut  Megadiversity Country.Penebangan  hutan  Indonesia  yang  tidak  terkendali  selama  puluhan  tahun  dan
menyebabkan  terjadinya  penyusutan  hutan  tropis  secara  besar-besaran.  Dalam  hal  ini Negara  dirugikan  hingga  Rp  45  trilyun  per  tahun.  Setiap  tahunnya  kerusakan  hutan  di Indonesia akibat illegal logging mencapai 1,6 juta hingga 2,4 juta hektar (Mahmud, n.d.). Sedangkan menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) konservasi lingkungan, Wetlands International,  ada  sekitar  48%  lahan  gambut  di  Indonesia  sudah  dirusak,  dan  sebagian besar pengrusakan disebabkan penebangan hutan secara liar (Aswin et al., 2021). Bahkan dari pembersihan sampah dalam penebangan liar di lahan gambut saja, Indonesia. Dalam praktek penanganan kasus perdagangan kayuilegal, proses penegakan hukum terhadap perdagangan  kayu  ilegal  sangat  lemah.  Salah  satu  faktor  lemahnya  penegakan  hukum terhadap  tindak  pidana  perdagangan  kayu  ilegal  ditandai  dengan  penanganan  tindak pidana perdagangan kayu ilegal yang tidak integral (menyeluruh) karena pelaku intelektual yang berkaitan langsung seperti pemodal, pemesan, pengirim, pemalsu dokumen, saw mill yang  berperan  sebagai  penghubung  jarang  sekali  dipidana  dan  hanya  orang-orang lapangan Baja yang dipidana (Montolalu, 2018).
Illegal  logging  merupakan  suatu  rangkaian  kegiatan  kegiatan  ekspor  kayu  tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.  Penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga dapat merusak hutan tersebutSelain itu banyak faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdag angan kayu ilegal sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam penegakan hukum (Harahap, 2020). Dalam Penegakan hukum diperlukan sinkronisasi dalam sisitem hukum yaitu sinkronisasi substansial sinkronisasi struktual dan sinkronisasi kultural (Siregig et al., 2023) .  Istilah “Kerusakan hutan” yang  dimuat dalam peraturan  perundangundangan  dibidang  kehutanan  yang  berlaku  ditafsirkan  bahwa kerusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme yaitu  diantaranya adalah 1. kerusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum.
2. Kerusakan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum  dan  bertentangan  dengan  kebijaksanaan  atau  tanpa  adanya  persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan.

## METODE PENELITIAN
Metode merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dunia ilmu pengetahuan, seperti  yang  dikemukakan  oleh  Descartes  tentang  metodologis  (Dedet,  2018).  Bahwa memiliki pemikiran yang jelas saja tidaklah cukup ,mengenai untuk beberapa point yang
paling  penting  adalah  mengaplikasikannya  dan  menerapkannya  secara  metodologis (Permana  &  Heniarti,  2022).  Penelitian  hukum  sebagai  suatu  aktivitas  ilmiah  senantiasa harus dikaitkan  dengan arti  yang dapat diberikan pada  hukum, yang berkaitan dengan metode pendekatan yang digunakan (Fajrina & Waspiah, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  proses  pengelolaan  pemanfaatan  hutan  diperlukan  konsep  yang dapatmengintegrasi  upaya  pemanfaatan  fungsi  ekonomis  dan  upaya  perlindungan kemampuan lingkungan agar keadaan lingkungan tetap serasi dan seimbang sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan yang berkelanjutan/lestari (sustainable forest management) dan pembangunan  berkelanjutan (sustainable  development)  (Sahab, 2019).  Perusakan hutan menurut aturan Undang-Undang Nomor. 41 tahun 1999 dalam kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat illegal logging menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan  dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Yang menjadi dasar adanya perbuatan illegal logging adalah karena adanya kerusakan hutan (Wahyudi, 2021).  Unsur-unsur  tindak  pidana  yang  terkait  dengan  kegiatan  illegal  logging  dalam undang-undang diatas antara lain :
Dalam  penyelenggaraan  social  forestry  tidak  diperkenankan  memberikan  hak kepemilikan atas kawasan hutan dari suatu pengelolaan hutannamun  tidak parsial tetapi dilaksanakan  secara  utuh.  Untuk  menumbuhkan  kesadaran  hukum  masyarakat  dalam pemberantasan  pembalakan  liar  atau  illegal  loging  yang  tidak  terlepas  dari  adanya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan (Tumiwa, 2018). Contohnya yang  telah  dilakukan  dalam  mengelola  Taman  Nasional  Bukti  Barisan  Selatan  (TNBBS), khususnya bidang perlindungan dan konservasi alam dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan dengan kebijakan sebagai berikut :
1. Pengelolaan  TNBBS  diarahkan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan,  membangun  dan memberdayakan masyarakat sekitar Taman Nasional
2. Pengelolaan  TNBBS  dengan  pradigma  konservasi  berbasis  masyarakat  (Community Based Conservation and Park Management) dilaksanakan dengan merubah fungsi zona- zona  tertentu    untuk  memberikan  lebih  banyak  akses  masuk  bagi  masyarakat  dan berpera serta aktif dalam pengelolaan.
3. Sesuai  dengan  kebijaksanaan  tekistersebut,  maka  strategi  pengelolaan  TNBBS dkembangkan dengan menjalankan dan meningkatkan fungsi kawasan TNBBS yang titik prioritasnya, pengelolaan
4. Dalam  rangka  meningkatkan  pengelolaan  dan  menjalankan  fungsi-  fungsi  kawasan diperlukan upaya-upaya pemantapan kawasan terutama tata batas
5. Pengembangan TNBBS diarahkan tidak saja pada aspek-aspek lingkungan hidup, tetapi juga untuk perlindungan dan pembangunan masyarakat baik yang secara indigenous berada dalam kawasan maupun yang berada disekitar kawasan TNBBS
6. Dalam rangka pengelolaan TNBBS perlu terus digalang dan ditingkatkan upaya-upaya koordinasi dan kemitraan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi secara menyeluruh, terpandu dan berkesinambungan
7. Dalam rangka mencapai pengelolaan diperlukan upaya-upaya pengenalan, pemberian informasi,  penyaman  persepsi  dan  promosi  untuk  menarik  minat,  menumbuhkan apresiasi dan dukungan seluruh pihak terkait dan masyarakat luas terhadap keberadaan integritas dan pengelolaan kawasan TNBBS.
Bahkan hal ini yang dapat diperparah dengan lemahnya penegakan hukum dalam penyelesaian  kasus  illegal  logging  karena  menjamurnya  praktek  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme yang berkelindan dengan kepentingan sesaat aparat penegak hukum (bahkan pejabat  birokrasi)  di  seluruh  jenjang  peradilan,  mulai  polisi,  jaksa,  hingga  hakim. Akibatnya illegal logging masih marak terjadi di belahan bumi Indonesia (Simanjuntak et al., 2022).
Deteksi  terhadap  adanya  kegiatan  penebangan  liar.  Kegiatan-kegiatan  deteksi mungkin saat ini telah dilakukan, namun walaupun diketahui atau ada dugaan terjadi kegiatan  illegal  logging  tindak  lanjutnya  tidak  nyata.  Meski  demikian  aksi  untuk mendeteksi  adanya  illegal  logging  tetap  harus  terus  dilakukan,  namun  harus  ada komitmen  untuk  menindaklanjuti  dengan  proses  penegakan  hukum  yang  tegas  dan nyata di lapangan. Kegiatan deteksi dapat dilakukan melalaui kegiatan- kegiatan sebagai berikut.
a) Deteksi  secara  makro,  misalnya  melalui  potret  udara  sehingga  diketahui  adanya indikator penebangan liar seperti jalur logging, base camp, dsb.
b) Ground checking dan patroli.
c) Inspeksi di tempat-tempat yang diduga terjadi penebangan liar.
d) Deteksi di sepanjang jalur-jalur pengangkutan.
e) Inspeksi di log pond IPKH.
f) Inspeksi di lokasi Industri.
g) Melakukan timber tracking.
h) Menerima dan menindaklanjuti adanya informasi yang dating dari masyarakat.
i) Pemeriksaan  dokumen  (ijin,  angkutan  dan  laporan)  perlu  lebih  intensif,  terutama dokumen laporan dengan meneliti lebih seksama laporan-laporan yang mengandung kejanggalan- kejanggalan.
2. Tindak prefentif untuk mencegah terjadinya illegal logging
Tindakan  preventif  merupakan  tindakan  yang  berorientasi  ke  depan  yang  sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan (Martseniuk, 2022). Kegiatan preventif dapat dilakukan melalui :
a) Pembangunan  kelembagaan  (Capacity  Building)  yang  menyangkut  perangkat  lunak, perngkat.
b) Keras dan SDM termasuk pemberian reward and punishment.
c) Pemberdayaan  masyarakat  seperti  pemberian  akses  terhadap  pemanfaatan  sumber daya hutan agar masyarakat dapat ikut menjaga hutan dan merasa memiliki, termasuk pendekatan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  lebih  bertanggung  jawab  terhadap kelestarian hutan.
d) Pengembangan  sosial  ekonomi  masyarakat  seperti  menciptakan  pekerjaan  dengan tingkat upah/  pendapatan yang melebihi upah menebang  kayu liar : misalnya upah bekerja di kebun kelapa sawit diusahakan lebih tinggi/sama dengan menebang kayu liar, pemberian saham dan sebagainya.
e) Peningkatan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang profesionalisme SDM.
f) Pemberian  insentif  bagi  masyarakat  yang  dapat  memberikan  informasi  yang menjadikan pelaku dapat ditangkap
g) Pengembangan program pemberdayaan masyarakat.
h) Melakukan seleksi yang lebih ketat dalam pengangkatan pejabat (fit and proper test).
i) valuasi dan review peraturan dan perundang-undangan.
j) Perbaikan mekanisme pelelangan kayu hasil tangkapan datau temuan.
k) Relokasi fungsi kawasan hutan dengan lebih rasional.
l) Penegasan Penataan batas kawasan hutan.
m) Restrukturisasi industri  pengolahan kayu, termasuk  penghentian HPHH dan ijin HPH skala kecil
2. Tindakan supresi (represif)
Tindakan  represif  merupakan  suatu  tindakan  penegakan  hukum  yang    mulai  dari penyelidikan,  penyidikan sampai  ke  pengadilan. Untuk itu harus ada  kesamaan persepsi antara  masing-masing  unsur  penegak  hukum  yaitu  penyidik  (Polri  dan  PPNS),  jaksa
penuntut dan hakim. Karena besarnya permasalahan ilegal logging, tindakan represif harus mampu menimbulkan efek jera sehinga pemberian sanksi hukum harus tepat
Dari  definisi  tersebut  di  atas,  peran  serta  masyarakat  jelas  merupakan  sarana (instrument)  untuk  mencapai  suatu  tujuan  tertentu,  di  mana  tujuan  tersebut  biasanya dikaitkan dengan keputusan atau tindakan yang lebih baik yang menentukan kesejahteraan mereka  yang  berperanserta  (Erlianto  et  al.,  2021).  Pemberdayaan  berarti  pembagian kekuasaan yang adil (equitable sharing of power) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan  kekuasaan  kelompok  yang  lemah  serta  memperbesar  pengaruh  mereka  terhadap pembangunan,  sedangkan  dari  perspektif  lingkungan  pemberdayaan  mengacu  pada pengamanan  akses  terhadap  sumber  daya  alam  dan  pengelolaan  secara  berkelanjutan (Witasari & Arif, 2019). Pemberdayaan disini juga menyangkut masyarakat hukum adat yang hidup  secara  tradisional  di  dalam  kawasan  hutan  maupun  diluar  kawasan  hutan  yang keberadaannya  telah  diakui  oleh  pemerintah.  Dalam  rangka  pengelolaan  hutan  dengan konsep pemberdayaan yang berbasis pada peranserta masyarakat, prinsip dasar yang harus dikembangkan adalah :
1. Prinsip  Co-Ownership,  yaitu  bahwa  kawasan  hutan  adalah  milik  bersama  yang  harus dilindungi secara bersama- sama, untuk ada hak-hak masyarakat di dalamnya yang harus diakui namum juga perlindungan yang harus dilakukan bersama
2. Prinsip Co-Operation/Co-Management yaitu bahwa kepemilikan bersama mengharuskan pengelolaan  hutan  untuk  dilakukan  bersama-sama  seluruh  komponen  masyarakat (steakholder) yang terdiri dari pemerintah, masyaraka dan Organisasi yang harus bekerja bersama
3. Prinsip Co-Responsibility yaitu bahwa keberadaan kawasan hutan menjadi tanggung jawab bersama karena pengelolaan kawasan hutan merupakan tujuan bersama.
Ketiga prinsip tersebut, dilakukan secara terpadu sehingga fungsi kelestarian hutan dapat tercapai dengan melibatkan secara aktif peran serta masyarakat sekitar hutan.Namun demikian  agar  masyarakat  dapat  mampu  berpartisipasi,  maka  perlu  keberdayaan pemerintah  untuk  memberdayakan  masyarakat  sekitar  hutan  agar  meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah dalam mendukung peran serta masyarakat wajib  mendorong berbagai  kegiatan  di  bidang  kehutanan  yang  berdayaguna  dan  berhasil  guna  (Polina- Stashevskaya, 2022). Demikian halnya pemerintah daerah, memiliki peran yang sangat besar dalam  pelaksanaan  peran  serta  tersebut.  Peran  serta  masyarakat  sebagai  insentif  moral guna mewujudkan insentif material dapat dirinci sebagai berikut:
a. Peran serta masyarakat sebagai suatu kebijaksanaan, Paham ini berpendapat bahwa peran  serta  masyarakat  merupakan  suatu  kebijaksanaan  yang  tepat  dan  baik  untuk
dilaksanakan.Paham  ini  dilandasi  oleh  suatu  pemahaman  bahwa  masyarakat  yang potensial  dikorbankan  oleh  suatu  proyek  pembangunan  memiliki  hak  untuk dikonsultasikan (right to be consulted).
b. Peran serta masyarakat sebagai suatu strategy peran serta masyarakat strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan kepada suatu paham yang apabila masyarakat memiliki akses terhadap proses pengambilan keputusan  dan  kepedulian  masyarakat  pada  tiap  tingkat  pengambilan  keputusan didokumentasikan dengan baik, maka kredibilitas dari keputusan tersebut akan dengan sendirinya timbul. Kemudian mengenai kearifan local yang dimiliki oleh berbagai daerah di  Indonesia  diharapkan  dapat  mencegah  pemlakan  liar,  bahkan  kalau  diperlukan dibuatkan  Rancangan  Undang-Undangnya  (RUU)  meskipun  tentu  saja  untuk merealisasikannya bukanlah  pekerjaan yang mudah  karena memerlukan  kajian yang matang  mengingat  setiap  suku  mempunyai  kearifan  lokal  yang  berbeda-beda  dan berlaku pada daerahnya masing-masing. Artinya tidak ada keseragaman di setiap sub suku yang ada, walaupun ada benang merah yang dapat ditarik dari kearifan lokal yang berbeda-beda itu. Apalagi jika tujuannya adalah untuk mencegah aktivitas pembalakan hutan dan kebakaran hutan (Santri et al., 2022).
c. Peran serta masyarakat sebagai alat komunikasi, Peran serta masyarakat didayagunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandasi oleh  suatu pemikiran bahwa pemerintah  dirancang untuk  melayani  masyarakat,  sehingga  pandangan  dan  preferensi  dari  masyarakat tersebut adalah input yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif.
d. Peran serta masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa, Dalam konteks ini peran serta  masyarakat  didayagunakan  sebagai  suatu  cara  untuk  mengurangi  atau meredakan ketegangan/konflik melalui usaha pencapaian consensus pendapat. Asumsi yang  melandasi  persepsi  ini  adalah  berbagai  pengertian  dan  toleransi  serta meredakan/mengurangi rasa ketidak percayaan (mistrust) dan kerancuan (beases.
e. Peran serta masyarakat sebagai terapi. Peran serta masyarakat menurut persepsi ini dilakukan  s ebagai  upaya  untuk  ’mengobati’’  masalah -masalah  prikologi  masyarakat seperti halnya perasaan ketidak berdayaan (sense of powerlessiness).
Tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka (participants) bukan sebagai komponen  penting  dalam  masyarakat.  Mengenai  peran  serta  masyarakat  dalam pemberantasan  pembalakan  liar  atau  penebangan  liar  atau  penebangan  liar  (illegal logging) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain, yaitu :
1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Dalam Undang- Undang  Nomor    26  Tahun  2007  tentang  penataan  ruang,  mengenai  peran  serta masyarakat diatur dalam Pasal 60 huruf a menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang. Kemudian Pasal 60 huruf a ini ditindaklanjuti dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  68  Tahun  2010  tentang  Bentuk  dan  Tata  Cara Peran  Serta  masyarakat  dalam  penataan  ruang.  Pasal  2  peraturan  pemerintah tersebut mengatur mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang, yaitu dalam kegiatan penataan ruang masyarakat berhak berperan serta dalam proses perencanaan pemanfaatan ruang  dan  mengetahui  secara  terbuka  rencana  tata  ruang  wilayah,  rencana  tata ruang kawasan dan rencana rinci tata ruang kawasan.
2) Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  yang  telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang - Undang  Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Illegal logging dapat disebabkan oleh beberapa hal: pertama, tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam kontek demikian dapat  terjadi  bahwa  permintaan  kebutuhan  kayu  sah  (legal  logging)  tidak  mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu (Teresz kiewicz & Południak -Gierz, 2023). Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas  terpasang  industri  kayu  dalam  negeri/konsumsi  lokal.  Tingginya  permintaan terhadap  kayu  di  dalam  dan  luar  negeri  ini  tidak  sebanding  dengan  kemampuan penyediaan industri perkayuan (illegal logging).  Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 yang mengatur tentang Hak Pengusahaan Hutan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 309/Kpts-II/1999 yang mengatur tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok Dalam Pengelolaan Hutan Produksi. Ketidaksinambungan kedua peraturan perundang-undangan  tersebut  terletak  pada  ketentuan  mengenai  jangka  waktu  konsesi hutan (Noussia, 2021).
Upaya kepolisian Polres Labuhanbatu dalam mengurangi tindak pidana perdagangan kayu illegal adalah dengan cara melakukan penegakan hukum secara sinergis oleh berbagai pihak pada semua tingkatan serta berefek jera dan tidak menimbulkan kecemburuan akibat ketidakadilan. Dengan demikian diharapka masyarakat atau oknum.

## SIMPULAN
Aturan  hukum  mengenai  illegal  logging  diatur  dalam  Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Keutanan yang telah diubah menjadi Undang-
Undang  Nomor  19  Tahun  2009,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1995 tentang Perlindungan Hutan. Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Pada  dasarnya  kejahatan  illegal  logging,  secara  umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu pengerusakan, pencurian, pemalsuan surat, penggelapan dan penadahan. kelompok yang sangat potensial sebagai ujung tombak perlindungan hutan unuk ikut serta berperan dalam merundingkan kebijakan pengelolaan hutan, sedangkan peran penegak hukum dalam hal mencegah terjadinya illegal logging ialah  Deteksi  terhadap  adanya  kegiatan  penebangan  liar.  Kegiatan-kegiatan  deteksi mungkin  saat  ini  telah  dilakukan,  namun  walaupun  diketahui  atau  ada  dugaan  terjadi kegiatan illegal logging tindak lanjutnya tidak nyata dan serta melakukan tindakan preventif.

## DAFTAR PUSTAKA
Aswin, Suhendro, & Indra Afrita. (2021). Settlement Of Defaults In The Life Insurance Policy Between The Insurer And The Insured. Jilpr Journal Indonesia Law And Policy Review,
2(2), 57 – 72. Https://Doi.Org/10.56371/Jirpl.V2i2.44
Baert, B. S., Neyt, B., Siedler, T., Tobback, I., & Verhaest, D. (2021). Student Internships And Employment  Opportunities  After  Graduation:  A  Field  Experiment. Economics  Of Education Review, 83, 102141. Https://Doi.Org/10.1016/J.Econedurev.2021.102141
Brown, C., Willett, J., Goldfine, R.,  & Goldfine, B. (2018). Sport Management  Internships: Recommendations For Improving Upon Experiential Learning. Journal Of Hospitality, Leisure,
Sport & Tourism Education, 22, 75 – 81. Https://Doi.Org/10.1016/J.Jhlste.2018.02.001
Dakhi, D., & Amajihono, K. D. (2023). Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak  Pidana  Illegal  Logging. Jurnal  Panah  Keadilan,  2(2),  1 – 5. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.57094/Jpk.V2i2.977
Dedet, G. P. (2018). Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  Ii  A  Padang.  Universitas  Andalas. Http://Scholar.Unand.Ac.Id/Id/Eprint/39917
Erlianto, R., Siwi, G. R., & Donri, W. (2021). Analisis Yuridis Tindak  Pidana Illegal Logging Ditinjau  Dari  Perbandingan  Hukum  Indonesia,  Filiphina,  Dan  Malaysia. Unes  Law Review, 4(1), 35 – 47. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V4i1.212
Fajrina, R. N., & Waspiah, W. (2021). Supervision By The Financial Services Authority On Investment-Based  Life  Insurance  (Unit  Link). Unnes  Law  Journal,  7(1),  1 – 22. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.15294/Ulj.V7i1.38802
Firdiansyah, R. (2022). Eksistensi Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan
Pembalakan Hutan (Illegal
Loging). Universitas Islam Malang. Http://Repository.Unisma.Ac.Id/Handle/123456789/3927
Harahap, A. P. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Perdagangan Hasil Illegal Logging. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 6(1), 55 – 62. Https://Doi.Org/10.30596/Edutech.V6i1.4395
Hasrul,  H.,  Yunus,  A.,  &  Baharuddin,  H.  (2021).  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam Menanggulangi  Tindak  Pidana  Illegal  Logging. Journal  Of  Lex  Generalis  (Jlg),  2(2),
400 – 414. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.52103/Jlg.V2i2.334
Lubis, M. A., & Siddiq, M. (2021). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi  Atas  Pengrusakan  Hutan. Jurnal  Rectum:  Tinjauan  Yuridis  Penanganan Tindak Pidana, 3(1), 35. Https://Doi.Org/10.46930/Jurnalrectum.V3i1.818
Mahmud, K. A. (N.D.). Aspek Hukum Terhadap Pembelian Kayu Dari Hasil Penebangan Liar (Illegal Logging)(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 252/Pid. B/2013/Pn.  Bkl).  Fakultas  Syariah  Dan  Hukum  Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah Jakarta.
Mahmudah, N. (2022). Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia. Sinar Grafika.
Martseniuk,  O.  (2022).  Current  Trends  And  Problems  Of  The  Market  Of  Civil  Liability Insurance  Of  Vehicle  Owners  And  Ways  To  Solve  It. Publishing  House  “Baltija Publishing.”
Montolalu,  H.  (2018).  Hukum  Terhadap  Modus  Operandi  Pengrusakan  Hutan  (Illegal Logging) Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). Lex Et Societatis, 6(7). Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.35796/Les.V6i7.21608
Noussia,  K.  (2021).  Liability  Insurance  In  The  Context  Of  The  Covid-19  Pandemic. Icade. Revista De La Facultad De Derecho, 110, 1 – 18.
Https://Doi.Org/10.14422/Icade.I110.Y2020.006
Permana, D., & Heniarti, D. D. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ilegal Fishing. Bandung  Conference  Series:  Law  Studies,  2(1),  680 – 685. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.29313/Bcsls.V2i1.1117
Polina-Stashevskaya,  A.  L.  (2022).  Some  Issues  Of  Proof  In  Insurance  Disputes  In  The Conditions  Of  Digital  Transformation  Of  Law  In  Russia.  In New  Technology  For Inclusive And Sustainable Growth: Technological Support, Standards And Commercial Turnover (Pp. 85 – 91). Springer. Https://Doi.Org/10.1007/978-981-16-9808-8_10
Sahab, M. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana
Santri,  S.  H.,  Yaswirman,  Y.,  Warman,  K.,  &  Fauzi,  W.  (2022).  Accountability  Answers Company  Insurance  Life  Based  Investing  Against  The  Risk  Of  Failure  To  Pay  For Policyholders. Linguistics And Culture Review, 6(S1), 427 – 437. Https://Doi.Org/10.21744/Lingcure.V6ns1.2087
Simanjuntak,  M.,  Widiarty,  W.  S.,  &  Damian,  E.  (2022).  Legal  Protection  Consumers Associated With  Insurance  Regulations  Especially  Claims  Settlement  In  Indonesia’s Economic Development (Case Study Of Marine Hull Insurance). Journal Of Positive Psychology And Wellbeing, 6(1), 1220 – 1235.
Siregig, I. K., Anggalana, A., & Fadhilah, M. (2023). Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Tahura Wan Abdul Rahman (Putusan Nomor 793/Pid. B/Lh/2020/Pn. Tjk). Case Law, 4(1), 64 – 78.
Tereszkiewicz, P., & Południak -Gierz, K. (2023). Consumer Protection In Polish Insurance Law.  In Protecting  Financial  Consumers  In  Europe  (Pp.  25 – 45).  Brill  |  Nijhoff. Https://Doi.Org/10.1163/9789004534391_003
Wirasaputri,  N.  M.  (2019).  Tindak  Pidana  Illegal  Logging  Keterkaitan  Aparat  Dalam Penegakan Kebijakan Hukum Pidana. Progresif: Jurnal Hukum, 13(1), 1 – 22.
Witasari, A., & Arif, M. S. (2019). Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Jurnal  Hukum,  35(2),  165. Https://Doi.Org/10.26532/Jh.V35i2.11052