## KORELASI DESENTRALISASI FISKAL DENGAN KINERJA PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH  DI TIGA PROPINSI (KALTIM, KALTENG DAN KALSEL)
Fiscal decentralization correlation with service performance of local government in three provinces (Kaltim, Kalteng and Kalsel)

## Aswin
Penulis adalah Staf Pengajar Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong

## Abstract :
This  research  aim  to  study  impact  applies  of  decentralization  of  fiscal  to  local  government performance done in local government in three provinces namely East Kalimantan, South Kalimantan and Central Kalimantan. Performance measurement of Local government is applied by approach of balanced scorecard,  where  so  far  has  not  many  researchers  adopts  the  approach  to  be  applied  at  organization  of government.  Result  of  research  indicates  that  examination  of  each  factor  meter  indicator  Fiscal decentralization  policy  tax  basis  stipulating  (X1)  and  stipulating  of  tax  type  (X2)  applied  indicator  as fiscal policy, Meanwhile to measure service performance indicator is customer information system ( Y4) and  customer  client  sigh  system  (  Y5)  so  that  two  this  indicators  becomes  main  meter  of  service performance. After done by analysis with Structural Equation Model ( SEM), Decentralization Influence of Fiscal (X) to performance  service indicates that fiscal decentralization policy doesn't have an effect on in significant to service performance.
Key word : Decentralization of Fiscal, Local Government, Service Performance

## 1. Pendahuluan
Lahirnya kebijakan otonomi daerah yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang  No.  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian disusul dengan  kebijakan  desentralisasi  fiskal  yang berlandaskan  Undang-Undang  No.  25  Tahun 1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah tidak  terlepas dari  tuntutan  reformasi  yang  bergulir  mulai beberapa  tahun  sebelumnya.    Salah  satu  isu utama yang menjadi agenda reformasi adalah adanya perubahan  sistem pemerintahan daerah  dari  sentralistik menuju ke desentralistik. Sebagaimana diketahui bersama bahwa sistem
pemerintahan  Indonesia  di    era    order aru lebih  bernuansa sentralistik, walaupun secara formal dinyatakan dalam Undang-undang No.
5 Tahun 1974 bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  salah satunya adalah prinsip desentralisasi. Menurut Bahl  dan  McMullen  (2000)  dan  Widjaja (2002)  yang  terpenting  dari  desentralisasi adalah  makin  dekatnya  hubungan  antara pemerintah  dengan  rakyat.    Jika  keinginan rakyat    sangat  beragam  dan  Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab untuk menyediakan pelayanan-pelayanan yang tidak memiliki dampak eksternal yang besar, maka manfaat yang dapat diperoleh berupa pelayanan  publik  yang  lebih  baik,  pejabat pemerintah  yang  bertanggungjawab  dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak akan meningkat.
Komponen kunci dan utama dalam kebijakan  desentralisasi  adalah  desentralisasi fiskal,  karena  dengan  desentralisasi  fiskal
wewenang  pengelolaan  keuangan  daerah menjadi lebih besar. Pengertian desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan kepada daerah  untuk  menggali  dan  menggunakan sendiri  sumber-sumber  penerimaan  daerah sesuai  dengan  potensinya  masing-masing (Sidik, 2002; Bird dan Vaillancourt, 2000).
Dalam  konteks  Pemerintah  daerah, tolok ukur perspektif pelanggan terfokus pada bagaimana Pemerintah Daerah
memperhatikan  publiknya  melalui  pelayanan yang  diberikan.  Oleh  karena  itu  indikator perspektif pelanggan dapat meliputi : kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, sistem pilihan  publik,  sistem  informasi  pelanggan, sistem  keluhan  pelanggan, jaminan  mutu (Osborne dan Plastrik, 1997).
Dalam  konteks  pemerintahan,  Thoha (1998) berpendapat bahwa untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik, organisasi  publik  (birokrasi  publik)  harus mengubah  posisi  dan  peran  (revitalisasi) dalam memberikan layanan publik. Dari yang suka  mengatur  dan  memerintah  berubah menjadi melayani, dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan berubah menjadi suka menolong menuju ke arah yang fleksibel  kolaboratis  dan  dialogis,  dan  dari cara-cara  yang  sloganis  menuju  ke  cara-cara kerja yang realistis pragmatis
Kepuasan  publik  atau  pelanggan merupakan salah satu kunci dari keberhasilan setiap  organisasi,  dalam  organisasi  publik atau  pemerintah,  dengan  menjamin  kepuasan masyarakat  akan  semakin  meningkatkan
legitimasi  atau  dukungan  publik  terhadap setiap kebijakan-kebijakan yang diambil.
Dalam  mengukur  kinerja  pemerintah dari perspektif pelayanan, kepuasan pelanggan menempati posisi penting mengingat  tujuan  dari  otonomi  daerah  salah satunya adalah untuk meningkatkan pelayanan  dan kesejahteraan  masyarakat. Kepuasan  masyarakat  perlu  selalu dibina dan ditingkatkan  guna  menciptakan  suasana  yang kondusif  di  daerah  sehingga  program- program  pemerintah  mendapat  dukungan  dan partisipasi penuh dari rakyat di daerahnya.
Banyak  peneliti  berpendapat  bahwa konsumen  yang  terpuaskan  cenderung  akan menjadi  loyal  (Anderson,  1994;  Fornell, 1992). Konsumen yang puas terhadap barang dan jasa yang dikonsumsinya akan mempunyai  kecenderungan  untuk  membeli ulang  dari  produsen  yang  sama.  Keinginan untuk  membeli  ulang  sebagai  akibat  dari kepuasan ini adalah keinginan untuk mengulang  pengalaman  yang  baik  dan menghindari pengalaman yang buruk (Solomon, 1996)
Pada  paradigma  manajemen  publik baru (the  new  public  management), yang menjadi  fokus  perhatian  dari  pelayanan publik  adalah    pelanggan  (Denhardt,  2003). Pandangan dalam new public management ini menggunakan  pijakan  pendekatan  sektor privat  untuk  diterapkan  dalam  sektor  publik (pemerintahan),  sehingga  dalam  pemberian pelayanan  publik  menggunakan  mekanisme pasar  dalam  hubungan  antara  organisasi
publik  dengan  pelanggannya.  Dalam  konteks ini,  pelanggan  diposisikan  sebagai  ‘raja’ sebagaimana  filosophi  yang  berkembang  di sektor  bisnis,  sehingga  memahami  apa  yang diinginkan  pelanggan  (masyarakat)  dan kemudian  memberikan  kepuasan  kepadanya merupakan  tujuan  utama  dari  organisasi publik.
Demikian  halnya  dengan  tujuan  dari pelaksanaan  otonomi  daerah,  tidak  lain adalah  untuk  mendekatkan  pemerintah –
sebagai
penyedia layanan — dengan masyarakat  di  daerah --sebagai  palanggan--. Konsekwensi  dari  pandangan  tersebut  adalah perlu  dikembangkannya  sebuah  mekanisme untuk  menampung  dan  memahami  harapan- harapan bahkan keluhan-keluhan para pelanggan  yang  notabene  adalah  masyarakat. Segala  macam  keluhan,  saran  atau  harapan- harapan masyarakat selaku pelanggan hendaknya dapat disalurkan melalui mekanisme  yang  mudah  dijangkau  oleh publik.
Dalam  proses  penyerapan  aspirasi pelanggan,  tentunya  organisasi  publik  lebih selektif  dan  hati-hati,  mengingat    begitu heterogennya harapan dan kepentingan publik.  Jika  tidak  berhati-hati,  organisasi publik atau pemerintah akan salah menafsirkan  kepentingan    publik  yang sebenarnya  hanya  merupakan  kepentingan golongan atau individu saja. Untuk menghindari  terjadinya  missunderstanding atau  keterbatasan yang  direkayasa,  perlu dibentuk  sebuah  media  yang  efektif  yang
dapat  diakses  publik  dengan  mudah  sehingga respon  masyarakat  terhadap  keberadaan  dan fungsi  media  tersebut  positif.    Pembentukan media tersebut merupakan bagian dari strategi penanganan  keluhan pelanggan  yang  lebih komprehensif  yang  meliputi  survey  kepuasan pelanggan  sebagai  materi  input,  perbaikan atau  optimalisasi  mekanisme  atau  prosedur pelayanan melalui inovasi proses, serta materi output yang berupa kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran. Jaminan mutu adalah komitmen organisasi  untuk  mengembalikan  seluruh uang  yang  dikeluarkan  pelanggan  atau memberi layanan pengganti secara gratis, jika pelanggan  tidak  puas  terhadap  pelayanan yang  diterimanya  (Osborne  dan  Plastrick, 1997). Sistem jaminan kualitas pada dasarnya diilhami  oleh  praktek  dunia  bisnis.  Oleh karena itu bahasa jaminan kualitas menggunakan istilah-istilah seperti pelanggan,  pelayanan,  produk  dan  efisiensi. Beberapa  keuntungan  yang  dapat  diperoleh dengan  penerapan  sistem  jaminan  kualitas adalah  semakin  tingginya  akuntabilitas,  daya saing,  dan  efisiensi.  Sistem  jaminan  kualitas bukan menciptakan kualitas, karena sebenarnya  praktek  yang  dijalankan  selama ini  sudah  mengandung  kualitas  dan  harus dipertahankan atau ditingkatkan lagi. Jaminan kualitas  bukan  pula  suatu  cara  menentukan atau  mencapai  sasaran  serta  mengembangkan prosedur  yang  dapat  mencapai  sasaran  itu untuk  selamanya.  Sistem  jaminan  kualitas hendaknya  adalah  suatu  upaya  perbaikan sistematis  dan  berkelanjutan.  Sistem  ini
mengakui  bahwa  kualitas  selalu  dapat dikembangkan. Prosedur yang dikembangkan menjamin  bahwa  staf  secara  terus  menerus mempertanyakan  kualitas proses dan produk, serta  secara  terus  menerus  pula  berusaha memperbaikinya.

## Hipotesis
Desentralisasi  Fiskal  berpengaruh langsung  positif  dan  signifikan  terhadap kinerja  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dalam perspektif Pelayanan/Pelanggan (H1).

## METODE  PENELITIAN
Deskripsi dan analisis hasil penelitian yang  diperoleh  melalui  pengukuran  dan pengujian  terhadap  hipotesis  penelitian  yang telah  ditetapkan  terdahulu.  Analisis  akan disajikan  dalam  tiga  bagian  yaitu  deskripsi variabel  penelitian,  deskripsi  hubungan  antar variabel,  dan  pengujian  model  hipotesis penelitian.

## Deskripsi Variabel Penelitian
Variabel-variabel  dalam  penelitian ini  terdiri  dari  variable  desentralisasi  fiskal
(X) dan kinerja perspektif dari pelayanan/pelanggan (Y).
Jawaban  responden  dikategorikan dalam  5  kategori  berdasarkan  skala  likert dimana  masing-masing  jawaban  mempunyai gradasi  dari  sangat  positif  (setuju)  ke  sangat negatif  (tidak  setuju)  yang  dituangkan  dalam pilihan jawaban kuesioner sebagai berikut: 1. sangat tidak setuju
2. tidak setuju
3. agak setuju
4. setuju
5. sangat setuju
Dengan demikian jawaban responden berkisar  antara  skor  1  untuk  sangat  tidak setuju  hingga  skor  5  untuk  sangat  setuju. Selanjutnya  untuk  mengkategorikan  rata-rata jawaban responden dari tiap Kabupaten/Kota, dibuat  skala  interval  yang  dihitung  dari  skor tertinggi  dikurangi  skor  terendah  dibagi  lima kategori  jawaban  maka  diperoleh  interval untuk  setiap  kategori  sebesar  0,8.      Dengan demikian kategori jawaban ditentukan berdasarkan skala sebagai berikut:
Tabel 1.  Penentuan kategori skor berdasarkan skala kategori jawaban responden  (skala Likert)
No. Skala Kategori Jawaban Kategori Skor Nilai 1 1,00 – 1,80 Sangat rendah 1 2 1,81 – 2,61 Rendah 2 3 2,62 – 3,40 Cukup 3 4 3,41 – 4,21 Tinggi 4 5 4,21 – 5,00 Sangat Tinggi 5

## Variabel Desentralisasi Fiskal (X)
Desentralisasi  fiskal  dalam  penelitian ini  dikaji  melalui  lima  indikator  sebagai berikut: a)  Kewenangan  dalam  penetapan basis  pajak  (X.1),  b)  Kewenangan  dalam penetapan  jenis  pajak  (X.2),  c)  Kewenangan dalam  penetapan  tarif  pajak  (X.3),  d) Kewenangan  dalam  penetapan  program  dan kegiatan  (X.4),  serta  e)  Kewenangan  dalam
penetapan  anggaran  program  dan  kegiatan (X.5).

## Variabel Kinerja Pelayanan
Variabel  Kinerja  dari  Perspektif Pelayanan/Pelanggan (Y) Pemerintah
Kabupaten/Kota  dalam  penelitian  ini  dikaji melalui  enam  indikator  sebagai  berikut  :  a) Kualitas  Pelayanan  (Y.1),  b)  Kepuasan Pelanggan/Masyarakat  (Y.2), c) Sistem Pilihan  Publik  (public  choice)  (Y.3),  d) Sistem  Informasi  Pelanggan  (Y.4),  e)  Sistem Keluhan  Pelanggan  (Y.5),  dan  f)  Jaminan Mutu (kualitas) (Y.6).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Hubungan antar Variabel
Setelah  melakukan  analisis terhadap masing-masing
variabel, kemudian dilakukan  analisis  hubungan  antara  variabel dengan menggunakan tabulasi silang (crosstabs)  yang  disajikan  pada  Tabel  2. Dalam tabulasi silang, masing-masing variabel  dikategorikan  menjadi  dua  kategori yakni  tinggi  dan  rendah.  Penentuan  kategori tinggi atau rendah dilakukan dengan mencari rata-rata hitung dari jawaban responden untuk setiap variabel. Rata-rata hitung tersebut yang dijadikan  kriteria,  apabila  jawaban  di  atas rata-rata  hitung  termasuk  kategori  tinggi dan yang  di  bawah  rata-rata  hitung  termasuk kategori rendah.
Tabel 2. Hubungan desentralisasi fiskal (X) dengan kinerja pelayanan (Y)
Y X
Ti n g g i % R en d ah % Ju m la h % Tinggi 10 62,6 6 37,5 16 100 Rendah 14 58,3 10 41,7 24 100 Jumlah 24 60,0 16 40,0 40 100
Dari Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal (X)
Dari  Tabel  2  menunjukkan  bahwa variabel  desentralisasi  fiskal  (X)  terdapat  16 Kabupaten/Kota yang dinilai tinggi (40% dari total  sample)  dan  24  yang  menilai  rendah (60%).  Sebaliknya  untuk  variabel  Kinerja pelayanan  (Y1)  terdapat  24 Kabupaten/Kota yang  dinilai  tinggi  (60%)  sementara  16  yang lain  dinilai  masih  rendah  (40%).    Dari  16 yang  menilai  desentralisasi  fiskalnya  tinggi, ternyata  yang  menilai  kinerja  pelayanan  juga tinggi ada 10 atau 62.5% dari Kabupaten/Kota yang  tingkat  desentralisasi fiskalnya
tinggi. Sementara yang
desentralisasi  fiskalnya  rendah  tetapi  kinerja pelayannya  tinggi  ada  14  atau  58.3  %  dari kabupaten yang desentralisasi fiskalnya dinilai rendah.
Sementara  itu, Kabupaten/Kota yang dinilai  desentralisasi  fiskalnya  tinggi  tetapi kinerja pelayanannya rendah ada 6  atau 37.5 % dari jumlah Kabupaten/Kota yang desentralisasi  fiskalnya  tinggi.  Sedangkan Kabupaten/Kota yang desentralisasi fiskalnya rendah dan kinerja pelayanannya juga rendah ada 10 atau 41.7 % dari jumlah Kabupaten/Kota yang desentralisasi fiskalnya rendah.  Karena  selisih  persentase  dari
penilaian  tentang  desentralisasi  fiskal  kurang dari  10  %  dan  antara  variabel  desentralisasi fiskal  dengan  kinerja  pelayanan  tidak menunjukkan  tren  yang  sama  (tinggi-tinggi atau  rendah-rendah),  maka  dapat  dikatakan bahwa  antara  variabel  desentralisasi  fiskal (X)  dengan  variabel  kinerja  pelayanan  (Y1) tidak  terdapat  hubungan  yang  positif  (sesuai dengan  hasil  Uji  SEM).  Hal penelitian  ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan  oleh Faguet  (2002) tentang hubungan    desentralisasi    fiskal  dengan kinerja pelayanan, yang melakukan penelitian di  Bolivia  memperoleh  kesimpulan  bahwa desentralisasi  telah  merubah  secara  nyata pola  investasi,  dan  merubah  pendidikan, sanitasi,  pengelolaan  air,  pertanian  dan pembangunan  perkotaan  sejak  reformasi tahun  1994.    Selain  itu,  Huther  dan  Shah 1998 dalam Mardiasno  (2002)  melakukan penelitian  di  80  negara  dan  menunjukkan bahwa desentralisasi memiliki korelasi positif dengan  kualitas  pemerintahan  yang  meliputi variabel gabungan dari partisipasi
masyarakat, orientasi pemerintah, pembangunan sosial, dan manajemen ekonomi  (makro),  semakin  tinggi  derajad desentralisasi  yang  ada  di  suatu  negara semakin baik pula partisipasi masyarakatnya, orientasi  pemerintah,  pembanguan  sosial  dan manajemen  ekonominya.  Hasil  penelitian
yang  berbeda  ini  kemungkinan  disebabkan kebijakan desentralisasi fiskal yang dilakukan di  Indonesia  dan  lebih  spesifik  di  empat propinsi  tersebut  masih  belum  optimal diselenggarakan  sehingga  dampak-dampak yang  dirasakan  belum  nyata  dibandingkan  di Bolivia dan di 80 negara lainnya.

## Hasil pengukuran untuk masing-masing variabel
Berdasarkan  hasil  analisis  faktor konfirmatori  melalui  Structural  Equation Model  (SEM)    yang    digunakan  untuk menganalisis masing-masing indikator variabel  dan  hubungan  antar  variabel  dalam penelitian ini sebagai berkut :
a. Indikator pengukur Kebijakan Desentralisasi Fiskal Kebijakan Desentralisasi Fiskal
diukur dengan menggunakan 5 indikator yaitu kewenangan  dalam  penetapan  basis  pajak (X.1),  kewenangan  dalam  penetapan  tarif pajak dan retribusi (X.2), Kewenangan dalam penetapan  jenis  pajak  dan  retribusi  (X.3), kewenangan dalam penetapan program (X.4), dan  kewenangan  dalam  penetapan  anggaran program  (X.5). Faktor  bobot  untuk  masing- masing  indikator  variabel  ini  ditunjukkan dalam Tabel 3.
Variab el Indikator Faktor Bobot CR P S/TS Keterangan X. 1 0,616 4,772 0.000 S Indikator yang dapat
Desent ralisasi Fiskal (x) X. 2 0,601 Fix digunakan untuk mengukur desentralisasi Fiskal adalah kewenangan penetapan basis pajak dan jenis pajak X. 3 0,031 0.234 0,815 TS X. 4 -0,033 -0,797 0.426 TS X. 5 0,207 0,230 0.818 TS
Hasil  penelitian  mengenai  indikator  pengukur  faktor  Kebijakan  Desentralisasi  Fiskal disajikan  dalam  Tabel  3.  Indikator  yang  dapat  digunakan  sebagai  pengukur  Kebijakan Desentralisasi Fiskal adalah penetapan basis pajak (X.1) dan penetapan jenis pajak (X .2).
b.   Indikator pengukur Kinerja Pelayanan
Kinerja  Pelayanan  dapat  diukur  dengan  menggunakan  6  indikator,  yaitu  kualitas layanan (Y.1), kepuasan pengguna layanan (Y.2), sistem pilihan publik (Y.3), sistem informasi pelanggan (Y.4), sistem keluhan pelanggan (Y.5), dan jaminan mutu (Y.6). Faktor bobot untuk masing-masing indikator variabel kinerja pelayanan ditunjukkan dalam Tabel 4.
Tabel 4. Indikator pengukur kinerja pelayanan
Variabel Indikator Faktor Bobot CR P S/TS Keterangan Kinerja pelayana n (Y) Y.1 0,871 19,998 0,000 S Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan adalah system informasi pelayanan dan system keluhan palanggan Y.2 0,827 Fix Y.3 0,847 11,492 0,815 TS Y.4 0,880 12,022 0,426 TS Y.5 0,891 Fix Y.6 0,826 11,883 0,000 S
Hasil penelitian mengenai indikator pengukur  tipe  konflik  disajikan  dalam Tabel  4.  Semua  indikator  dapat  digunakan sebagai  pengukur  Kinerja  Pelayanan.  Nilai tertinggi adalah system informasi pelanggan  (Y.4)  dan  system  keluhan pelanggan  (Y.5),  yang  berarti  merupakan pengukur utama kinerja pelayanan
Setelah  dilakukan  analisis  dengan
Structural Equation Model (SEM),
Pengaruh Desentralisasi Fiskal (X) terhadap Kinerja  pelayanan  menunjukkan  bahwa
Kebijakan Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap Kinerja Pelayanan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan
analisis hasil
penelitian  menunjukkan  bahwa  Indikator
yang  dapat  digunakan  sebagai  pengukur Kebijakan  Desentralisasi  Fiskal  adalah penetapan  basis  pajak  (X.1)  dan  penetapan jenis  pajak  (X  .2).  Sedangkan  indikator yang  digunakan  untuk  mengukur  kinerja pelayanan, yaitu sistem informasi pelanggan  (Y.4)  dan  system  keluhan pelanggan  (Y.5),  yang  berarti  merupakan pengukur utama kinerja pelayanan.
Desentarlisasi  Fiskal  tidak  berpengaruh langsung  positif  dan  signifikan terhadap kinerja  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  tiga propinsi  (Kalsel,  kalbar  dan  kaltim)  di dalam perspektif Pelayanan/Pelanggan (H1).

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson,  Erin.  1994.  Two  firms,  one frontier:  on  assessing  joint  venture performance. Sloan magement Review: 31/2.
Bahl,  R.  and  N.McMullen.  2000.  Aturan-
Aturan Implementasi Desentralisasi Fiskal.  Center  for  International Reform  and  The  Informal  Sector
(IRIS).  University  of  Maryland  at College Park. March 2000.
Bird,  R  and  Francois  Vaillancourt,  2000.
Fiscal Decentralization
ini developing  countries  (terjemahan), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Denhardt,J.V. and Denhardt.R.B. 2003. The New  Public  service:  Serving  not Steering. New York.M.E. Sharpe.Inc. Faguet,  J-P.  2002.  Does  Decentralization Increase Government Responsiveness  to  Local  Needs? World  Bank  Policy  Research. Working Paper. Fornell,C.  1992.  A  National  Customer Satisfaction Barometer: The
Swedish  Experience.  Journal  of
Marketing.Vol.56  (January).pp.6- 21. Mardiasmo.2002a. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi. Yogjakarta. Osborne,  D,  and  Peter  Plastrik  (1997), Banishing  Bureaucracy  :  The  five Strategies for reinventing government, terjemahan Abdul Rosyid,  Ramelan,  PPM,  2000 Jakarta Sidik,  M.  2002.    Format  Hubungan Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan Daerah yang Mengacu pada Pencapaian Tujuan Nasional. Paper  disampaikan  pada  Seminar Nasional    Public  Sector  Scorecard, Jakarta 17-18 April 2002.  Jakarta. Solomon,Michael. 1996. Consumer Behaviour.3rd edition.McGraw- Hill Inc., Singapore. Thoha,  Miftah.2003.  Birokrasi  dan  Politik di Indonesia. Rajawali Press. Jakarta. Widjaja, M. 2002. Capital Mobility Among Provinces in Indonesia. International  Studies  Programme. Georgia  State  University.  Working Paper.