## Ilmu Hukum Dalam Pusaran  Perkembangan Ilmu Pengetahuan

## (Law Science in the Development Cycle of Science)

## BAMBANG SUGIRI
Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl.MT.Haryono Nomor 169 Malang 65145

## ABSTRACT
Early  development  of  Law  Science  as  a  part  of  science  definitely  continues  to  have advanced  progression.  At  certain  age,  law  science  idealism  has  been  accompanied with natural  law  idealism.  At  other  age,  normative-positivist  idealism  also  dominates  all thoughts  about  law .  The  charming  appeal  of  normative-positivist  idealism  brings some people  to  regard  it  as  the  sole  perspective  and  the  underlying  characteristic  of  law science.  In  the  midst  of  recently  uproarious  science  development,  normative-positivist mainstream  paradigm  finally  faces  a  challenge,  questioning  w hether  it  refers  to  a  sole perspective  of  law  science.  Do  any  other  more  progressive  law  perspectives  exist  with capability  to  take  law   science  into  a  genuine  science?  In  the  midst  of  recent  science development,  law   science  seems  incapable  to  deny  a  fact  that  it  has  a  susceptibility  to the effect of more developing science.
Key words : Ilmu hukum (law science) , ilmu pengetahuan (science)

## PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang Masalah
Pertanyaan  klasik  yang  senantiasa muncul  dalam  diskursus  ilmu  pengetahuan sepanjang  berkaitan  dengan  ilmu  hukum adalah,  apakah  ilmu  hukum  itu  ilmu pengetahuan  atau  bukan  ?  Jika  benar  ia tergolong  ke  dalam ilmu  pengetahuan, apakah ia memiliki sekalian prasyarat yang dibutuhkan  agar  ia  layak  disebut sebagai  ilmu pengetahuan  ?  Pertanyaan  berikutnya  adalah, sebagai salah satu bidang ilmu pengetahuan, di manakah  letak  ilmu  hukum  di  belantara kelompok  ilmu  pengetahuan  ?  apakah  ia tergolong ke dalam kelompok ilmu alam, ilmu sosial,  ilmu    humaniora  ataukah,      seperti dinyatakan sebagian orang,  ilmu hukum tidak tergolong ke dalam kelompok ilmu pengetahuan  manapun,  ia  ilmu  pengetahuan yang  khas  yang  memiliki  karakter  tersendiri, sui  generic (Lihat  antara  lain:  Philipus  M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005 : 1). Pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut layak dijawab terlebih dahulu sebelum beranjak  pada  pertanyaan  berikutnya  yang menyangkut  dinamika    ilmu  hukum  di  tengah arus  pusaran  ilmu  pengetahuan:  apakah  ilmu
hukum  akan  tetap  pada  arogansinya  sebagai ilmu  yang  berdiri  sendiri  dengan  konsekuensi ia  gagal    menangkap  isyarat  kemajuan  ilmu pengetahuan  dalam  menjawab  tantangan jaman  dan  akibatnya  dipandang  sebelah  mata oleh  komunitas  ilmuwan  lain  karena  sikap konservatif para pengampunya; ataukah ia ikut dalam gelombang perkembangan ilmu pengetahuan  sehingga  eksistensinya  ikut mewarnai  perkembangan  ilmu  pengetahuan dan  sekaligus  memberikan  kontribusi  bagi kemajuan kemanusiaan ?
Melacak  ke  belakang  polemik  perihal keraguan  terhadap  keilmiahan  ilmu  hukum sebenarnya  telah  muncul  sejak  abad  ke sembilanbelas.  Kritik  terhadap  keilmiahan terhadap  ilmu  hukum    bersumber  pada  objek ataupun  metode  kajiannya.  Tahun  1848,  JH von  Kirchmann  dalam  pidatonya yang berjudul  : Die  Wertlosigkeit  der  Jurisprudenz als  Wissenchaft (ketidakberhargaan  ilmu hukum),  sebagaimana  dikutip  oleh  Paul Scholten  (Sidharta,  2005  :  v  ),  menyatakan ilmu  hukum  itu  bukanlah  ilmu.  Argumentasi yang  dikembangkan  didasarkan  pada  jalan pikirannya bahwa objek studi dari ilmu hukum adalah  hukum  positif  yang  hidup  dan  berlaku dalam  masyarakat.  Menurutnya,  begitu  ilmu
hukum  itu  selesai  memaparkan  sistem  hukum positif yang berlaku, maka hasil pemaparannya  itu  sudah  tidak  sesuai  lagi dengan  hukum  positif  itu,  sebab  terbawa  oleh hakikatnya  sendiri,  bahwa  sistem  hukum positif  itu  selalu  bergerak  terus  menerus  dan berubah-ubah  mengikuti perubahan  kebutuhan masyarakat  itu  sendiri.  Objek  ilmu  hukum  itu tidak  dapat  “dipegang”  katanya,  karena sebagai objek, hukum selalu berubah-ubah dan berbeda-beda  dari  waktu  ke  waktu  dan  dari satu tempat ke tempat yang lain. Sementara itu pada  tahun  1932,  AV.  Lundstedt  lewat karyanya yang berjudul Die Inwissenschaftichkeit der Rechtswissenschaft (
Ketakilmiahan Ilmu Hukum ) mengkritik ilmu hukum  dari  segi  metodenya  (Sidharta,  2005  : vi).
Menanggapi polemik ini, Paul Scholten pada tahun 1942 mencoba mengurai keterhubungan  antara  hukum,  keadilan  dan ilmu  hukum.  Lewat  tulisannya  yang  berjudul De  Structuur  der  Rechtswetenschap ia mencoba  menjelaskan  karakter  keilmuan  dari ilmu hukum. Baginya positivisme ilmu hukum model  Kelsen  yang  tercermin  dalam Reine Rechtlehre (ajaran  murni  tentang  hukum) adalah  pandangan  yang  tidak  riil  sekaligus keliru dalam memahami ilmu hukum (Sidharta,  2005  :11).  Seperti  diketahui positivisme Kelsen memandang hukum adalah pengaturan  yang  ditetapkan  oleh  kekuasaan negara, yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan  pada  wilayah  tertentu.  Dengan  demikian dalam  perspektif  Kelsen,  objek  dan  lingkup dari studi hukum semata-mata adalah pengolahan  logikal  bahan-bahan  positif,  yakni undang-undang  dan  keputusan-keputusan  baik yang  dibuat  oleh  penguasa  negara  maupun keputusan-keputusan  yang  dibuat  oleh  hakim.
Bagi Kelsen aspek kesejarahan, kemasyarakatan  dan  etikal baik  sebagai  bahan pembuatan  hukum  maupun  penerapan  hukum haruslah  disingkirkan.  Kemurnian  tentang hukum    dapat  dijamin  hanya    semata  karena logika    dan  rasionalitas  sebuah  peraturan hukum.
Scholten  menolak  cara  berpikir  model Kelsen  demikian  itu.  Baginya  dalam  hukum selain  terdapat  unsur  logikal  juga a  logikal sekaligus.  Dengan  demikian  aspek-aspek
kesejarahan  dan  aspek-aspek  kemasyarakatan menjadi  bagian  penting  sebagai  objek  kajian ilmu  hukum.  Dengan  kata-katanya  sendiri Scholten menulis:
“Bahan  positif  ini,  yakni  undang- undang,  vonis-vonis  dan  sebagainya, ditentukan secara historis dan kemasyarakatan.  Penetapan  undang- undang adalah sebuah peristiwa historis, ia juga merupakan akibat dari serangkaian fakta yang dapat ditentukan  secara  kemasyarakatan. Dalam  pengolahan  undang-undang oleh  ilmu  hukum,  bahan  terberi  ini tidak  kehilangan  karakter  historikal dan  sosialnya.  Sebaliknya,  justru karakter historikal dan
kemasyarakatan  bahan  hukum  itu menyebabkan pengolahan bahan hukum  itu  tidak  dapat  sepenuhnya terolah. Ilmu hukum sendiri mempertahankan  unsur  historikal  dan sosial  bahan  olahannya”  (Sidharta, 2005 : 12).
Dengan  cara  berpikir  demikian  itu, Scholten  tidak  menafikan  unsur  logikal sebagai  muatan  materi  kajian  ilmu  hukum, namun  demikian  unsur  logikal  saja  tidaklah mencukupi,    ilmu  hukum  berusaha  dan  harus berusaha  mensistematisasi  semua  bahan  yang ada    itu,  meletakkannya  dalam  skema  logikal dan  mengolahnya  dalam  satu  kesatuan. (Sidharta, 2005 : 12).
Dalam kacamata Scholten, ilmu hukum adalah ilmu tentang hukum positif. Hanya saja ilmu  hukum  yang  dipahami  bukanlah  ilmu tentang  hukum  positif  yang  hanya  berkutat pada  logika  peraturan  semata.  Baginya  ilmu hukum  harus  tetap  memperhatikan  aspek- aspek non hukum (sosiologikal dan historikal) sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari objek  kajian  hukum  positif.  Tentang  aspek- aspek  non  hukum  sebagai  kajian  ilmu  hukum ini  diingatkan:  “Ilmu  hukum  adalah  sesuatu yang  lain  (berbeda)  dari  sosiologi  hukum  dan sejarah  hukum.  Kedua  ilmu  yang  terakhir  ini hanyalah  menghendaki  adanya  penjelasan kemasyarakatan  dan  pemahaman  historikal tanpa usaha untuk mensistematisi dan menghubungkannya ke dalam hukum positif”.
B.  Perumusan Masalah Uraian
panjang lebar tentang pandangan  tokoh  ilmuwan  hukum  di  atas hanyalah  pembuka  untuk  sebuah  diskusi tentang  hakikat  keilmuan  dari  ilmu  hukum sekaligus sebagai pengantar untuk menjelajahi perkembangan  pemikiran  tentang  ilmu  hukum di tengah arus perkembangan ilmu pengetahuan. Masihkah kita bersikukuh dengan  pemikiran  ilmu  hukum  model  Kelsen yang  positivistik  itu?  atau  haruskah  kita mengamini cara berpikir model Scholten  yang membuka  peluang  bagi  masuknya  kajian- kajian  non  hukum  namun  masih  dalam kerangka kajian ilmu hukum positif? Mungkinkah  ada  pemikiran  ilmu  hukum  lain yang  lebih  progresif  yang  berbeda  dari keduanya  dan  mampu  memberikan  penjelasan secara  lebih  arif,    tidak  dangkal  lagi  sempit, yang  tidak  hanya  mampu  melihat  sisi “kulitnya”  tetapi    menyentuh  sampai  pada aspek hakikat dari hukum dan ilmu hukum itu sendiri ?

## PEMBAHASAN

## A.  Ilmu Hukum: Ihwal Perkembangan
Hukum  sebagai  objek  kajian  ilmu pengetahuan  telah  mengalami perkembangan sejak  kehadirannya  hingga  saat  sekarang. Begitu  eksotisnya  “dunia”  yang  satu  ini sehingga  menarik  perhatian  banyak  orang untuk  memikirkan  sekalian  hal  ihwal  tentang keberadaanya. Pertanyaan-pertanyaan mendasar  dicoba  untuk  dicari  dan  dijelaskan  : muasalnya, hakikat keberadaannya, fungsinya, hingga  tujuan  yang  hendak  dicapai.  Tak  ayal riuh  rendah  pemikiran  tentang  hukum  ini melahirkan  aliran-aliran  dalam  ilmu    hukum. Segenap  pemikiran  tentang  hukum  ini  tidak hanya  memperlihatkan  warna  kosmologi  dan semangat  jamannya,  tetapi  juga  memunculkan pergeseran  cara  pandang.  Oleh  karena  itu  di samping  dapat  ditemui  para  pemikir  abad klasik,  pemikir  abad  pertengahan,  pemikir abad  abad  modern  dan  pemikir  abad kontemporer,  juga  dapat  dijumpai  pula generasi-generasi  pendukungnya,  mulai  dari generasi  hukum  alam,  generasi  rasionalisme, sosio-historisme,  positivisme  hingga  generasi- generasi sesudahnya. Jatuh bangunnya
dominasi  pemikiran  pada  suatu  masa  dan digantikan oleh pemikiran yang lahir kemudian,  menandakan  bahwa    ilmu  hukum sesungguhnya  tidaklah  mengalami  stagnasi,  ia terbuka  dan  mengalir  mengikuti  arus  dan irama  masyarakat  dimana  hukum  itu  ada  dan berkembang.
Di  awal  kehadirannya,    ilmu  hukum didominasi  oleh  pemikiran  hukum  alam. Dalam  pemikiran  hukum  alam,  hukum dipahami  sebagai    perwujudan  dari  tatanan hukum  yang  lebih  tinggi,  yang  seharusnya ditaati. Pendekatan hukum alam berpijak pada pandangan  teologis  dan  sekuler.  Pandangan yang  teologis  mendasarkan  pada  moralitas ketuhanan,  sementara  yang  sekuler  berpijak pada moralitas yang bersumber pada akal budi manusia  (Cahyadi  dan  Manulang,  2007  :  43). Pemikiran  hukum  alam  ini  berkembang terbilang  ribuan  tahun  yang  untuk  selanjutnya sejalan  dengan  kebangunan  hukum  modern kedudukannya  digantikan  oleh  pemikiran positivisme hukum. Sekalipun ajaran positivisme mampu mengggantikan  cara
pandang  ajaran  hukum  alam,  namun  teori hukum  alam  tidaklah  hilang  sama  sekali, hanya  saja  gaungnya  sudah  tidak  lagi  sekeras sebelumnya.  Sebagai  catatan,  di  antara  kedua arus  utama  pemikiran  ilmu  hukum  ini  masih bisa dijumpai pemikiran ilmu hukum yang lain yang  tak  kalah  bernasnya,  semisal  aliran sejarah,  aliran  sosiologis,  realisme  hukum hingga aliran kritis.
Sampai saat sekarang, aliran positivisme
memang
masih cukup
mendominasi.  Pesona  yang  dimiliki  seolah tanpa  tandingan,  sekalipun  bukan  sama  sekali tanpa
gugatan. Kritik terhadapnya menandakan  bahwa,  posivistisme  hukum dipandang  sudah  tidak  lagi  mencukupi  dan memuaskan guna memberi penjelasan terhadap fenomena hukum yang berkembang. Melacak ke belakang sejarah perkembangan pemikiran tentang hukum  yang melahirkan  ilmu  hukum  tidaklah  berbeda  dari sejarah  perkembangan  ilmu  pengetahuan  pada umumnya. Mengutip pendapat Satjipto Rahardjo ( Rahardjo, 2004 :2), kehadiran ilmu atau ilmu pengetahuan dimungkinkan oleh dua hal,  yaitu  :  pertama,  adanya  alam-kehidupan yang  terbentang  dan  kedua,  manusia  dengan
karakteristik  biologisnya.  Kekhasan  fisiologis manusia,  otak  utamanya,    menyebabkan manusia  senantiasa  gelisah  menghadapi  alam dan kehidupan yang membentang di hadapannya  sekaligus  gelisah  berhadapan dengan  dirinya  sendiri.  Kegelisahan  itu menyebabkan  adanya  kegiatan  intelektual yang
akhirnya menghadirkan
ilmu pengetahuan.  Kegelisahan  manusia  menjadi kata  kunci  dari  sikap  ingin  tahu,  ingin memperoleh  penjelasan  bahkan  kehendak untuk menguasai alam dan kehidupan.
Awal sebelum kehadiran ilmu pengetahuan,  alam  dan  kehidupan  dipahami manusia  sebagai  sebuah  misteri.  Lambat  laun melalui  bekerjanya  otak  manusia  secara pelahan  manusia  mulai  mampu  menguak rahasia  dan  kegaiban  alam  kehidupan  yang membentang  di  hadapannya.  Corak  pemikiran mitologik  menguasai  awal  kelahiran  ilmu pengetahuan.  Segala  yang  terbentang  di  alam raya  dijelaskan  melalui  kepercayaan,  bahwa para  dewa-dewilah  sebagai  penentu  terhadap segala  sesuatu  yang  ada.  Bagaimanapun  ujud dan  corak  pemikiran    mitologik  ini,    ia  telah mendorong  upaya  manusia  untuk  berani menerobos  lebih  jauh  dunia  penggejalaan, untuk  mengetahui  adanya  sesuatu  yang tunggal,  yang  tetap  dan  abadi  di  balik  yang bhineka,  berubah  dan  sementara.  Barulah setelah  adanya  gerakan  demitologisasi  yang dipelopori  oleh  pemikir-pemikir  pra  Socrates, embrio  ilmu  pengetahuan  mulai  berkembang setapak demi setapak berkat kemampuan kerja rasionalitasnya.  Trio  pemikir  besar,  Socrates, Plato  dan  Aristoteles  adalah  tokoh-tokoh Yunani  berikutnya  yang  berhasil  meletakkan dasar-dasar  ke  arah  perkembangan  ilmu pengetahuan modern.
Menyebut  beberapa  tokoh  terkemuka dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern  antara  lain  adalah  Copernicus  dengan astronominya,  Versainus  dengan  anatomi  dan biologi  serta  Newton  dengan  mekanikanya yang  berjaya  sampai  dengan  abad  ke  18.  Tak pelak  dengan  latar  belakang  situasi  yang terjadi  pada  abad-abad  itu,  maka  ilmu-ilmu sosial  juga  terkena  imbasnya.  Model-model ala  ilmu  alam  yang  berjaya  ketika  itu mengilhami  pula  model-model  ilmu  sosial, karena  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  akurat
dan terbuktikan secara empirik demi apa  yang disebut kebenaran dan kenyataan itu.
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan juga  ilmu  sosial  dengan  gaya  semacam  itu mencapai puncaknya dengan kehadiran Auguste  Comte  di  awal  abad  ke  sembilan belas.  Dengan grand  theory yang  digelar dalam karyanya: Cours de Philosophi Positive , Comte  mengajarkan,  bahwa  cara  berpikir manusia,  juga  masyarakat  di  manapun  akan mencapai  puncaknya  pada  tahap  positif, setelah melampaui tahap teologik dan metafisik.  Istilah  positif  dipakai  sebagai  cara menerangkan  bahwa  yang  benar  dan  yang nyata haruslah yang konkrit, eksak, akurat dan memberi manfaat  (Wibisono, 2003 : 5).
Francis  Bacon  adalah  tokoh  lain  lagi yang  tak  kalah  besar  kontribusinya  bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang mengilhami  Darwin,  Maxwell  dan  Pasteur dalam  menemukan  hal-hal  baru  dalam penelitian  ilmiahnya.  Ini  semua  menunjukkan betapa  manusia  telah  berusaha  mengarungi samudera  ilmu  pengetahuan  yang  tiada bertepi. Seruan Bacon: “ Knowledge is Power ” tampak  tak  lagi  sebagai  mitos,  tetapi  telah menjadi etos yang melahirkan corak dan sikap pandang  manusia  yang  meyakini  kemampuan rasionalitasnya untuk menguasasi dan meramalkan masa depan, dan dengan optimisnya  berinovasi  secara  kreatif  untuk membuka rahasia-rahasia alam.
Lalu  bagaimana  dengan  dunia  ilmu hukum  ketika  itu?  Terlepas  dari  pemikiran- pemikiran  yang  ada  sebelum  itu,  maka  pada abad  ke  sembilan  belas,  seperti  telah dinyatakan  di  atas,  ilmu  hukum  juga  terkena imbas  model  pemikiran  ala  ilmu  alam  (Lihat Rahardjo,  2004  :  39),  yang  kelak  kemudian dikenal  dengan  aliran  positivisme  hukum. Tokoh  lagendaris  abad  ini  antara  lain  adalah John  Austin,  Hans  Kelsen,  Ronald  Dworkin dan  Fuller.  Para  pemikir  hukum  abad  ini disibukkan  oleh  kenyataan  empirik  sebagai basis  penggarapan  definisi,  konsep  serta deskripsi hukum secara rasional. Sebagian dari mereka  berkonsentrasi  pada  penyusunan bentuk  seperti  terlihat  pada  karya  Austin  dan Kelsen, sementara sebagian yang lain berkonsentrasi  pada  isi,  seperti  terlihat  dari pemikiran Dworkin dan Fuller.
Betapa kuatnya pengaruh model berpikir  ala  ilmu  alam  seperti  tercermin  pada pemikiran  Hans  Kelsen.  Kelsen  sangat tercekam  oleh  keinginan  untuk  menyejajarkan ilmu  hukum  dengan  ilmu-ilmu  eksakta,  dan oleh  karena  itu  ia  merancang  suatu  ajaran hukum  yang  disebutnya: Reine  Rechtslehre . Dengan  merancang  suatu  bangunan  tata hukum  yang  bebas  nilai,  ia  berharap  akan mencapai tujuannya itu.
Positivisme hukum mempelajari hukum  sebagai  bangunan  atau  tatanan  yang logis  rasional.  Cara-cara  logis  rasional  ini dipakai untuk membuat rumusan-rumusan atau definisi-definisi  yang  spesifik  tentang  hukum yang  untuk  selanjutnya  dipilah,  digolongkan dan  disistematisasi  ke  dalam  undang-undang. Kredo  yang  dipakai  adalah  :  peraturan  dan logika ( rules and logic ). Dalam  kacamata positivis, hukum tidak lain  adalah  perintah  penguasa  ( law  is command  of  the  lawgivers )  dan  memandang perlu  ada  pemisahan  secara  tegas  antara hukum  dan  moral  (hukum  yang  berlaku  dan hukum  yang  seharusnya,  antara das  sein dan das  sollen ),  bahkan  bagi  penganut  ajaran legisme,  bahwa  hukum  itu  adalah  undang- undang  (Darmodiharjo,  1999  :  112-133). Maraknya  posivitisme  hukum  menumbuh kembangkan ilmu hukum sebagai ilmu tentang hukum  positif  yang  dalam  bahasa  Belanda, ilmu  hukum  demikian  itu  dikenal  dengan nama Rechtsdogmatiek . Arus  kuat  ilmu  hukum  positif  ternyata tidak secara serta merta berhasil membungkam semangat  ilmuwan  hukum  lain  untuk  keluar dari keterpenjaraan dan kungkungan pemikiran  tunggal  tentang  ilmu  hukum  ala kaum positivis. Gagasan-gagasan segar sebagai  alternatif  pemikiran  segera  muncul, sebut saja Aliran Sejarah ( Historische Rechtsscule ),    Aliran  Sosiologi  Hukum ( Sosiological Jurisprudence ),  Aliran  Realisme Hukum  ( legal Realism )  dan  aliran-aliran berikutnya  semacam  Aliran  Kritis  Tentang Hukum ( Critical Legal Studies ) dan sebagainya.
Aliran  Sejarah  misalnya,  secara  terang- terangan  menolak  cara  berpikir  positivisme. Baginya,  berpikir  tentang  hukum  bukanlah
mendasarkan pada logika perundang-undangan positif,    basis  berpikir  ilmu  hukum  haruslah dimulai  dari  kesadaran  keadilan  yang  tumbuh di  masyarakat.  Hukum  itu  tidak  dibuat,  tetapi tumbuh  dan  berkembang  dalam  sanubari masyarakat. Kredo  yang dipakai adalah law is an experience. Mengikuti  cara  berpikir demikian  ini,  maka  ilmu  pengetahuan  hukum yang dikembangkan bukanlah ilmu pengetahuan  yang  steril  dari  riwayat  suatu masyarakat,    dan  oleh  karena  itu  studi-studi tentang  sejarah  menjadi  bagian  yang  tak terpisahkan  dari  studi  hukum  (Darmodiharjo, 1999 : 123).
Ekstremitas  berpikir  model  positivism di satu pihak dan model historis di pihak yang lain, melahirkan pandangan sosiological jurisprudence. Bagi aliran ini bangun peraturan  yang  logis  dan  rasional  diakui menjadi  sebuah  keniscayaan  bagi  pengaturan masyarakat,  namun  rasionalitas  saja  tidaklah mencukupi. Hukum juga harus memperhatikan kenyataan-kenyataan  empirik  yang  ada  dalam masyarakat. Sintesis model berpikir positif dan model sejarah  menghasilkan  tesis  baru: law is logic and experiance too . Perubahan-perubahan  dalam  masya- rakat  pada  abad  kesembilanbelas  telah memberi  pengaruh  kepada  cara-cara  baru pendekatan  terhadap  hukum.  Aliran  sosio- historis  seperti  di  singgung  di  muka,  telah menarik  perhatian  orang  dari  analisis  hukum yang abstrak dan ideologis kepada lingkungan sosial
yang membentuk
hukumnya. Perkembangan masyarakat di abad kesembilanbelas  dengan  revolusi  industri  dan kuatnya  campur  tangan  negara  ke  hampir semua  sektor  kehidupan  sosial  masyarakat ketika  itu    telah  memunculkan  problem- problem  sosial  baru.  Keadaan  demikian  ini membawa  serta  peranan  dan  pengaturan melalui  hukum  dan  melontarkan  bahan  baru untuk  digarap  oleh  para  ilmuwan  hukum. Sekali  lagi  seperti  yang  telah  berulang dikemukakan  di  muka,    bahwa  analisis  murni formal  dirasakan  kekurangannya.  Segenap kegiatan  dalam  masyarakat  yang  harus ditangani  ketika  itu  menghendaki  agar  ilmu hukum  mampu  memberikan  jawaban  atas
persoalan  yang  terjadi  suatu  tuntutan  yang tidak dapat dipenuhi oleh ilmu hukum positif.
Cara-cara lama analisis terhadap hukum,  baik  yang  berbasis  moral  (hukum alam)  maupun    yang  berbasis  peraturan (positivis)  hanya  sesuai  dengan  masyarakat yang  berada  dalam  kondisi  yang  relatif  stabil, tetapi  tidak  lagi  sesuai  manakala  orang  telah mulai mengeluh tentang adanya ketidakstabilan sosial. Seturut dengan perkembangan
masyarakat  yang  terjadi  di  abad  kesembilan belas  dan  berkelanjutan  di  abad  kedua  puluh telah  melahirkan  cara-cara  baru  dalam memandang  hukum. Sociology  of  Law dan Critical  Legal  Studies menjadi  anak  jaman yang  mencoba  mencari  jawab  atas  segala persoalan  yang  menyelimuti  suasana  hukum yang  berkembang.  Jika  sosiologi  hukum mencoba  menjelaskan  kerterkaitan  secara timbal  balik  antara  hukum  dan  masyarakat, maka  studi  kritis  tentang  hukum  mencoba secara  lebih  radikal    membongkar  selubung kepentingan di balik peraturan yang dianggapnya lebih berpihak kepada
kepentingan penguasa ketimbang rakyat jelata. Studi  kritis  tentang  hukum  diilhami oleh  pemikiran  Karl  Marx,  penggagas  teori kelas  yang  tersohor  di  abad  sembilan  belas. Hukum  tak  bisa  dilepaskan  dari  ekonomi, begitu  teriak  Marx.  Hukum  adalah  alat legitimasi  dari  kelas  ekonomi  tertentu. Mengapa  hukum  di  bidang  perburuhan cenderung  menggelisahkan  buruh?  Menurut Marx,  karena hukum telah dikuasai  oleh kelas pemilik  modal.  Isu  utama  dalam  hukum bukanlah  keadilan,  karena menurutnya, bahwa hukum  itu  adalah  tatanan  keadilan  adalah omong  kosong.  Faktanya,  hukum  melayani kepentingan  orang  berpunya.  Ia  tidak  lebih dari  sarana  penguasaan  dan  piranti  para penguasa  untuk  menggunakannya  sesuai dengan  kepentingan  mereka  (Tanya,  2007  : 114).  Penganjur  studi  kritis  kritis  yang  lain bisa disebut di sini antara lain Ralf Dahrendorf yang  mengajukan  motif-motif  kekuasaan (bukan  ekonomi  sebagaimana  Marx)  di  balik aturan  hukum  (Ralf  Dahrendorf,  1959;
Roberto M Unger, 1986)). Begitulah,
sepanjang perjalan sejarahnya  ilmu  hukum  menampilkan  wajah
yang  beragam.  Konteks  lingkungan  di  mana hukum  itu  hadir  telah  mendorong  segenap pemikiran  orang  untuk  menjelaskan  dan memahami  eksistensi  hukum  dengan  segala persoalan  yang  melingkupinya.  Kondisi  akhir abad  keduapuluh  memasuki  milenium  baru abad  keduapuluh  satu  barang  tentu  juga  akan membawa  warna  tersendiri  bagi  studi-studi hukum, sebut saja munculnya gagasan Hukum Responsif  yang  dimotori  Nonet  dan  Selznick (Philippe  Nonet  dan  Philip    Selznick  :  1978) serta  gagasan  Hukum  Progresif  sebagaimana diintrodusir oleh Satjipto Rahardjo (Rahardjo : 2005),  cukuplah  untuk  bisa  meyakinkan bahwa  studi-studi  hukum  yang  melahirkan ilmu  hukum  sesungguhnya  bukanlah  hanya milik  kaum rechtsdogmatiek yang  normatif- posivistik itu.

## B.   Ilmu  Hukum  :  Yang  Praktis  dan Teoritis
Andai  saja  ada  kesadaran  bahwa sesungguhnya  ilmu  hukum  itu  bisa  dipilah menjadi  dua  kelompok,  yakni  yang  praktis ( practical science ) dan yang teoritis ( teoritical science )  maka  persoalannya  dapat  lebih ditangkap  secara  jernih.  Silang  sengkerut dalam  menjawab  pertanyaan  perihal  hakikat keilmuan  dari  ilmu  hukum--  walaupun  tanpa bermaksud  untuk  menyederhanakan  masalah, maka    sesungguhnya  dapat  dicari  jawabnya dari sudut pemilahan ini.
Hukum  adalah  tatanan  normatif,  dan oleh karena itu ilmu  yang mempelajari hukum juga  harus  berkarakter  normatif.  Pernyataan demikian  tidaklah  keliru,  namun  harus  segera ditambahkan  bahwa  pandangan  demikian  itu tidaklah  menangkap  esensi  dari  hukum  secara utuh,  yang  dengan  demikian  ada  kekurangan dalam  memahami  ilmu  hukum  secara  utuh pula.  Pengingkaran  terhadap  keberadaan  sub- sub  sistem  lain  dalam  hukum,  dan  hanya berfokus  pada  sistem  peraturan  sembari melupakan  adanya  subsistem  kelembagaan ( legal  structure )  dan  subsistem  budaya  ( legal culture )  menjadikan  ilmu  hukum  menjadi berat  sebelah.  Dalam  khasanah  ilmu  hukum dapat  dijumpai,  mereka  yang  berada  dalam kubu  ilmu  hukum  normatif  telah  melahirkan ajaran-ajaran: Ideenjurisprudenz , Algemeine Rechtsleer ; Begriffsjurisprudenz ; Analitical
Jurisprudence, selain    juga Rechtsdogmatiek. Sementara  itu  dari  kubu  yang  non-normatif dijumpai  ajaran-ajaran Interessenjurisprudenz , Freirechtslehre , Socilogical  Jurisprudence dan Critical Legal Studies . Ilmu  hukum  normatif  yang  berbasis peraturan  ( rechtsdogmatiek ),  dapatlah  disebut sebagai ilmu hukum praktis. Bidang penggarapannya  hanyalah  sebatas  pada  teks- teks  normatif  yang  disebut  hukum  positif. Dengan  cara  kerja  yang  serba  deduktif,  ilmu hukum  ini  berusaha  mencari  kaitan  logis antara  peraturan  dengan  fakta  yang  terjadi. Kesibukan  hanya  berputar pada pencarian  dan pengkaitan  antara  asas,  doktrin,  norma  dan fakta  hukum.  Ilmu  hukum  yang  berkualitas demikian  inilah  yang  saat  ini  mendominasi penguasaan  ilmu  hukum  di  Indonesia.  Pada pendidikan ilmu hukum, kendatipun  diberikan pada  level  perguruan  tinggi  (Strata  1),  namun karena  dalih  untuk  menciptakan  tenaga profesional  di  bidang  hukum  (hakim,  jaksa, pengacara, polisi,dsb), maka kualitas keilmuan  yang  diberikan  hanyalah  sebatas ilmu  hukum  praktis  yang  menekankan  pada pembelajaran  dan  pemberian  keterampilan ( skill )  tanpa  menukik  ke  dalam  asal  muasal, landasan  filosofis,  landasan  teleologis  serta relevansi  sosial  dimana  norma  hukum  itu berada.
Sisi  lain  dari  ilmu  hukum  juga menampakkan  dirinya  sebagai  ilmu  hukum teoritis.  Berbeda  dengan  ilmu  hukum  yang praktis sebagaimana dijelaskan di muka,  ilmu hukum teoritis tidak sekedar memaknai dirinya sebagai  ilmu  tentang  peraturan  positif.  Dalam perspektif ilmu hukum teoritis aspek peraturan hanyalah  dipakai  sebagai  sandaran  untuk kemudian  dicari  penjelasannya,  baik  yang berkait dengan keabsahan idealitas, normativitas  maupun  sosialitas  berlakunya. Berkaitan  dengan  keabsahan  idealitas,  ilmu hukum teoritik berusaha menjelaskan keterkaitan  antara  norma  hukum  dengan sandaran  filosofis  yang  memuat  cita  keadilan sebagai  nilai  dasariahnya.  Sementara  itu, keabsahan  normativitas  dari  hukum  haruslah dijelaskan oleh ilmu hukum tidak sekedar dari segi  bentuk  dan  dasar  berlakunya  secara juridis semata, lebih dari pada itu normativitas di  sini  harus  juga  menunjuk  pada  hakikat
hukum  sebagai  kaidah  (nilai-nilai)  bukannya sekedar  aturan  formal  (Tanya,  2007  :  263). Akhirnya  keabsahan  sosialitas  juga  menuntut ilmu  hukum  untuk  memberi  penjelasan seberapa  jauh  norma-norma  hukum  tersebut dikukuhi  oleh  masyarakat  dan  memberi dayaguna  bagi  kemaslahatan  masyarakat  yang bersangkutan.  Uraian  perihal  nilai-nilai  dasar dan  dasar  keabsahan  dari  hukum  ini    telah dikupas  oleh  Gustav  Radbruch,  sebagaimana dikutip  oleh Satjipto  Rahardjo  dalam bukunya Ilmu Hukum (Rahardjo, 2000 : 11).
Dengan menyadari karakteristik keilmuan  dari  ilmu  hukum  di  atas,  baik  yang praktis  maupun  yang  teoritis,  maka  pencarian kebenaran  sebagaimana  menjadi  tujuan  bagi segenap  ilmu  pengetahuan,  bagi  ilmu  hukum praktis kebenaran itu sudah tercukupi manakala  terdapat  hubungan  yang  logis, rasional dan sistematis antara peraturan di satu pihak  dengan  fakta  atau  kenyataan  hukum  di pihak  yang  lain.  Sementara  itu  bagi  ilmu hukum  teoritis,  tujuan  yang  hendak  dicapai adalah  kebenaran  yang  lebih    utuh,    yaitu, meminjam  istilah  yang  dipakai  oleh  Satjipto Rahardjo  adalah  kebenaran  ilmu  hukum sebagai  sebenar  ilmu  ( genuine  science ) (Rahardjo, 2004 : 19). Dalam pengertiannya yang terakhir ini, yakni ilmu hukum sebagai sebenar ilmu, maka ilmu  hukum  ingin  menjelaskan  segala  seluk- beluk  yang  berkaitan  dengan  hukum,  segala hal  untuk  bisa  menjelaskan    kenyataan  yang penuh  tentang  hukum,  yakni  menjelaskan, memahami, mencari asal-usul, mencari makna di  belakang  kenyataan  dan  sebagainya. Menjelaskan  hukum  secara  penuh  berarti  pula menerima  apa  saja  yang  terjadi  pada  dan berhubungan  dengan  hukum,  tidak  saja  ketika hukum  itu  tampil  dalam  wujud  keteraturan ( ordered ), tetapi juga ketika hukum itu adalah sesuatu  yang disordered (Rahardjo,  2004  : 27).

## C.    Ilmu  Hukum:  Di  tengah  Pusaran  Ilmu Pengetahuan
Berulangkali  di  atas  disebutkan  bahwa ilmu  hukum  senantiasa  berkembang  sejalan dengan  perubahan  kenyataan  yang  ada  di belakangnya.  Ketika  alam  dipahami  sebagai kenyataan  yang  serba  misteri,  maka  demikian
pula  corak  ilmu  hukumnya.  Pun  ketika  alam dipahami sebagai  karya cipta para dewa-dewi, maka  ilmu  hukum  diwarnai  oleh  suasana mitologik.  Selanjutnya,  berkat  kemajuan  cara berpikir manusia, maka alam yang membentang  dipandangnya  sebagai  objek yang  harus  ditundukam  demi  mewujudkan segala  keinginannya.  Rasionalitas  menjadi anak  jaman  yang  menghadirkan  kekuasaan atas  segala  alam  beserta  isinya. Cogito  Ergo Sum demikian  pekik  Descartes,  yang menandai  lahirnya  peradaban  baru  umat manusia.  Mulailah  babakan  baru  dimana berpikir merupakan kategori tersendiri dihadapkan  dengan  objek  yang  ditelaahnya  – terpisahnya  antara mind dengan matter. Pikiranlah  yang  mendominasi  dan  objek adalah  yang  terdominasi,  akibatnya  objek dapat dimanipulasi sepanjang pikiran menghendaki.  Persis  di  titik  ini,  tidak mengherankan  jika  objek  ilmu  pengetahuan menjadi  sasaran  manipulasi  pikiran,  seperti halnya ketika Newton melihat dan menafsirkan alam secara atomistik, mekanistis dan bekerja seperti mesin.
Rasionalisme  model  Cartesian  dan pemahaman  atomistik  --  mekanistik  model Newtonian  menghadirkan  cara  berpikir,  atau tepatnya  ilmu  pengetahuan  yang    terkotak- kotak,  terfragmentasi,  dan  serba  parsial.  Ilmu pengetahuan menjadi kukuh dengan identitasnya  masing-masing  dan  tak  saling menyapa,  —  suasana  yang  tak  dialogis. Sementara  itu  pengagungan  terhadap  akal secara  berlebihan  telah  pula  menelantarkan intuisi, semata karena alasan tidak tampak oleh mata  pikiran  dan  mata  fisik.  Tak  diingkari bahwa  berkat  ide-ide  genius  para  ilmuwan  di atas  dunia  semakin  memperoleh  kemajuan. Namun  di  balik  itu  semua,  siapa  yang  dapat menyangkal bahwa duniapun semakin mengalami degradasi dan dehumanisasi. Konsepsi antropocentris sungguh  tak  ramah terhadap  ekologi  –  semata  karena  manusia dengan  segala  rasionalitasnya  memandang dirinya sebagai penguasa atas alam lingkungannya.
Titik  Balik,  demikianlah  Fritjof  Capra lewat  bukunya  yang  terkenal The Turning Point (Fritjof  Capra,  2007)  mencoba  untuk mengajak  keluar  dari  kemelut  yang  melanda
dunia  yang  semakin  absurd.  Baginya  konsep Descartes  dan  Newton  yang  atomistis  dan mekanistis itu harus segera ditinggalkan untuk kemudian  menuju    ke  arah  pandangan  yang holistik dan ekologis. Dalam pemikiran Capra, masalah dalam kehidupan tidak bisa dimengerti secara terpisah. Masalah kehidupan adalah  masalah  sistemik, artinya semua saling terkait dan tergantung satu sama lain. Tentang pemahaman  makna  holistik-ekologis,  dalam bukunya  yang  lain,  yaitu The  Web  of  Life, Capra  mengatakan:  istilah  ekologis  harus dipahami secara luas, yaitu kesadaran mendalam
yang mengakui saling ketergantungan  yang  fundamental  semua fenomena  dan  fakta  bahwa,  sebagai  individu dan  masyarakat  semuanya  terlekat  dan tergantung  pada  siklus  alam.  Sementara  sifat holistik  itu  tidak  berhenti  pada  pengertian hubungan  fungsional  antar  bagian-bagian, dimana  pada  masing-masing  bagian  terjadi saling  ketergantungan,  tetapi  harus  segera ditambahkan adanya keterkaitan dengan lingkungan  alamiah sosialnya. Akhirnya menurut  Capra,  kesadaran  ekologis  tidak  lain adalah  kesadaran  spritual  dan  religius,  yaitu ketika  jiwa  manusia  dimengerti  sebagai  pola kesadaran  dimana  individu  merasakan  sesuatu rasa  memiliki  dan  rasa  keterhubungan  kepada kosmos  sebagai  keseluruhan  (Capra,  2001  : 18).
Fritjof  Capra  adalah  fisikawan  yang pemikirannya mengguncang kemapapan pemikiran  keilmuan  dunia.  Gagasannya  yang kontroversial  tentang  kesejajaran  antara  fisika modern  dan  mistisisme  timur: The  Tao  of Physics (Capra,  1997)  telah  menginspirasi banyak  kalangan,  tak  hanya  di  kalangan fisikawan,  tetapi  bahkan  di  kalangan  ilmuwan sosial.  Sengaja  di  sini  dipilihkan  pikirannya sebagai  referensi,  mengingat  gagasannya memberikan  visi baru tentang realitas. Sebuah visi  yang  akan  memungkinkan  munculnya sebuah  daya  yang  mampu  menstransmisikan dunia  ke dalam sebuah  aliran  yang padu  yang bisa memberi energi bagi perubahan sosial.
Getar  perubahan  tengah  melanda  ilmu pengetahuan,  untuk  itu    sudah  saatnya  dalam tertib  berpikir  keilmuan    lebih  mendasarkan diri  pada  cara-cara  yang  holistik,  integralistik dan  intuitif.  Arogansi  simbol-simbol  identitas
keilmuan  yang  serba  tersekat-sekat  layak diakhiri,  mengingat  sebagaimana  dikatakan oleh  Edward  O. Wilson  bahwa  ilmu pengetahuan  itu  merupakan  satu  kesatuan ( unity )  yang  dimulai  dari  sel  (biologi)  dan berakhir  pada  ilmu-ilmu  sosial.  Dan  masih menurut  Edward  O.  Wilson  sebagaimana dikutip  Satjipto  Rahardjo,  ilmu-ilmu  sosial menjadi  kerdil  dan  kasar  manakala  ia  hanya melihat  persekutuan  di  antara  sesama  ilmu- ilmu  sosial  dan  tidak menukik  sampai  ke  akar biologisnya (Rahardjo, 2004 :12).
Dari  paparan  di  atas,  pertanyaan  yang dapat  diajukan  adalah:  hikmah  apakah  dari semua  itu  yang  bisa  diambil    bagi  ilmu hukum?  Haruskah  ilmuwan  hukum  bersikap: biarlah  anjing  menggongong  khalifah  tetap berlalu,  dengan  dalih  hukum  sebagai  sesuatu yang  unik  dan  khas  dan  terlarang  untuk direcoki  ilmu-ilmu  lain?  Pilihan  sikap  ini menjadi  penting  tidak  saja  ketika  berbicara tentang  hakikat  keilmuan  dari  ilmu  hukum, lebih daripada itu hal ini juga menyangkut soal martabat keilmuan di tengah  keramaian ketika ilmu-ilmu  lain  berusaha  mengembangkan dirinya masing-masing.
Ilmu hukum barang tentu tidak berbeda dengan  ilmu-ilmu  pengetahuan  yang  lain. Sebagai  ilmu  pengetahuan,  tugasnya  adalah memberikan pencerahan kepada umat manusia ketika  mengarungi  alam  kehidupan  ini. Sebagaima  juga  laiknya  ilmu  pengetahuan, ilmu  hukum  juga  berbasis  pada  kenyataan, dalam  hal  ini  adalah  kenyataan  yang  terjadi tentang dan pada hukum. Oleh karena itu, ilmu hukum  bukanlah  merupakan  aktivitas  berpikir yang datang secara tiba-tiba karena kerja keras otak  manusia,  melainkan  kerja  otak  yang mengikuti dan dituntun oleh kenyataan tentang hukum  yang  ada  di  depannya.  Sebuah peraturan  hukum  ada  bukan  karena  ia dilahirkan oleh ilmu hukum. Ilmu hukum tidak menciptakan  peraturan  tersebut,  melainkan “hanya” menemukan kenyataan yang terjadi di sekelilingnya  dan  tugasnya  sebagai  ilmu adalah  menggarap  kenyataan  itu  untuk menjadi  sebuah  kaidah.  Dimaksudkan  dengan mengarap  di  sini  adalah  mencoba  memahami, menjelaskan,  mencari  asal-usul,  serta  mencari makna di belakang kenyataan itu.
Telah  dinyatakan  ilmu  hukum  tidaklah berbeda dengan ilmu-ilmu  yang lain. Selain ia terikat  dengan  kenyataan,  semestinya  juga tidak kedap dari pengaruh ilmu-ilmu yang lain. Dalam kapasitasnya sebagai ilmu pengetahuan ia memiliki kewajiban untuk bisa menjelaskan secara  utuh  dan  penuh  kejujuran  terhadap segala  hal  yang  berkaitan  dengan  hukum. Untuk  itu  amat  mustahil  ketika  ilmu  hukum dipahami  secara  sempit  sebagai  ilmu  tentang peraturan per-se . Kenyataan-kenyataan sebagai  objek  garapan  ilmu  hukum  itu sungguh  amat  kompleks  dan  multi  dimensi. Maka  ketika  pada  kemudian  hari    muncul dimensi  ekonomi,  psikologi,  sosiologi  dalam hukum,  hal  itu  sesungguhnya  bukan  karena kemunculan ilmu-ilmu sosial tersebut, melainkan  dimensi-dimensi  itu  sudah  muncul sejak  adanya  hukum  itu  sendiri.  Dan  untuk bisa  menjelaskan  itu  semua,    pilihannya  tidak lain  adalah  keterbukaan  untuk  meminjam  dan menerima  kehadiran  ilmu-ilmu  tersebut  ke dalam  ilmu  hukum.  Kesadaran  demikian  ini, menjadi  teramat  penting  ketika  kita  ingin menelisik  lebih  dalam  ke  jantung  hukum- bukan  hanya  hukum  yang  nampak  pada kulitnya.

## PENUTUP
Menutup  uraian  ini  ingin  sekali  lagi disampaikan  bahwa  hakikat  keilmuan  dari ilmu  hukum  terkait  dengan  kedalaman pemahaman tentang hukum itu sendiri. Ketika hukum hanya dipahami dari sisi kulitnya maka yang  nampak  hanyalah  ilmu  hukum  yang berkualitas  sebagai  ilmu  tentang  peraturan ( rechts  dogmatiek ).  Berbeda  halnya  jika hukum  dipahami  tidak  sebatas  sebagai peraturan  namun  mencakup  segala  hal  yang melingkupi  peraturan  itu,  maka  ia  akan berwatak  sebagai  ilmu  hukum  yang  sejati. Sebagai  ilmu  sejati,  ilmu  hukum  demikian  itu tidak  steril  dari  pengaruh  perkembangan  ilmu lain  di  luarnya.  Ia  hanya  sebagai  bagian  dari satu  kesatuan ilmu  pengetahuan. Bangun ilmu hukum  yang  demikian  itu  tidaklah  berwajah eksklusif,  melainkan  integratif,    holistik bahkan intuitif.

## DAFTAR PUSTAKA
Cahyadi, Antonius dan Manullang, E. Fernando , 2007, Pengantar ke Filsafat Hukum , Kencana, Jakarta. Capra, Fritjof , 1997, The  Tao  of    Physics : Menyingkap Kesejajaran Fisika Modern dan Mistisisme Timur , Jalasutra, Jogjakarta. _______ ,2007, The Turning Point : Titik Balik Peradaban Sains,  Masyarakat  dan Kebudayaan ,  Jejak, Jogjakarta. _______ ,2001, The  Web  of  Life  :  Jaring-Jaring Kehidupan ; Visi  Baru  Epistimologi  dan Kehidupan , Fajar Pustaka Baru. Darmodiharjo,  Dardji  dan  Shidarta ,  1999, Pokok- Pokok Filsafat Hukum , Gramedia, Jakarta. Hadjon,  Philipus  M.  dan  Djatmiati,  Tatiek  Sri ,  2005,
Argumentasi Hukum, Gajah Mada Press, Jogjakarta. Nonet,  Philippe  &  Selznick,  Philip ,  2003, Hukum Responsif : Pilihan Masa Transisi , Huma, Jakarta. Rahardjo,  Satjipto ,  2004, Ilmu  Hukum  :  Pencarian, Pembebasan  dan  Pencerahan ,  Muhamadiyah University Press. _______, 2000, Ilmu  Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung. Sidharta,  Bernard  Arief ,  2005, Struktur  Ilmu  Hukum , Alumni, Bandung. Tanya, Bernard L. , 2007, Teori Hukum , Kita, Surabaya. Unger,  Roberto  Mangabeira ,  1986, The  Critical  Legal Studies Movement , Havard, University Press. Wibisono, Koento , 1996, Ilmu Pengetahuan Sebah Sketsa Umum Mengenai Kelahiran dan
Perkembangannya  Sebagai  Pengantar  Untuk Memahami  Filsafat  Ilmu,  dalam Filsafat  Ilmu , Liberty, Jogjakarta.