Vol 9 No. 2 April 2023 p-ISSN : 2442-9511, e-2656-5862 DOI: 10.58258/jime.v9i1.5120/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME

## Konstruksi Perlindungan Penyandang Disabilitas Mental Dalam Instrumen Hak Asasi Manusia
Asri Reni Handayani 1 , Iga Maliga 2 , Nurarifatus Sholihah 3
1,2 Program Study Keperawatan, 3 Program Study Kesehatan Masyarakat STIKES Griya Husada Sumbawa Article Info Abstract Article history: Accepted: 29 April 2023 Publish: 30 April 2023 Terabaikan  perlindungan  penyandang  disabilitas  mental  adalah  akibat  dari  faktor  budaya, sosial,  ekonomi, serta lemahnya kebijakan penegakan hukum yang berpihak pada kelompok difabel.  Hal  ini  menjadikan  penyandang  disabilitas  mental  sebagai  kelompok  marginal  yang sering menjadi korban penganiayaan, kekerasan, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.
Kurangnya perhatian terhadap pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas mental merupakan pertanyaan  besar bagi pemerintah Indonesia,  tanggung jawab pemerintah seharusnya adalah pelaksanaan  peraturan  hukum  yang  adil  dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia.  Hak  -hak  yang harus  menjamin  dan  mengakui  hak  penyandang  disabilitas  mental  diberikan  sesuai  dengan yang diatur oleh perundang-undangan.  Penelitian ini merupakan penelitian normative. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual ( conceptual  approach ).  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  perlindungan  terhadap penyandang  disabilitas  mental  belum  terimplementasi  secara  optimal.  Masih  adanya diskiriminasi dan stigma egative yang dilekatkan pada penyandang disabilitas mental.
Keywords: First keyword: protection Second keyword: mental disabilities Third keyword: human right
Article Info Abstract Article history: Diterima: 29 April 2023 Terbit: 30 April 2023
Neglected  protection  for  persons  with  mental  disabilities  is  the  result  of  cultural,  social, economic factors, as well as weak law enforcement policies that are pro-disabled. This makes persons  with  mental  disabilities a  marginal group  who  are  often victims  of  abuse,  violence, torture and inhumane treatment. The lack of attention to the implementation of the rights of persons  with  mental  disabilities  is  a  big  question  for  the  Indonesian  government,  the government's  responsibility  should  be  the  implementation  of  fair  legal  regulations  and  the fulfillment  of  human  rights.  The  rights  that  must  guarantee  and  recognize  the  rights  of persons  with  mental  disabilities  are  given  in  accordance  with  those  regulated  by  law.  This research is normative research. The technique of collecting legal materials is carried out by means  of  a  literature  study.  The  approach  used  is  a  statutory  approach  (statute  approach) and  a  conceptual  approach  (conceptual approach). This  study  concludes  that  protection  for persons  with  mental  disabilities  has  not  been  implemented  optimally.  There  is  still discrimination and negative stigma attached to persons with mental disabilities.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Name of Corresponding Author, Asri Reni Handayani, Iga Maliga, Nur Arifatus Sholihah STIKES Griya Husada Sumbawa Email : asrireni61@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Manusia  diberi  hak  asasi  manusia  sejak  lahir.  Setiap  orang  dilahirkan  berbeda  secara  fisik, budaya,  gender  dan  psikis.  Manusia  tetap  memiliki  hak  asasi  manusia  walaupun  terdapat perbedaan, karena hak asasi manusia bersifat universal. Hak ini tidak dapat diambil atau diberikan, sekalipun perbuatan seseorang itu buruk, ia tetaplah manusia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak asasi manusia yang  paling  utama  yang  tidak  dapat  diingkari  oleh  siapapun.  Oleh  karena  itu,  negara  sebagai pelindung hak asasi warga negaranya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak warga negaranya.  Pasal  27  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945
menyatakan  bahwa  setiap warga negara berhak  atas pekerjaan dan penghidupan  yang layak. Oleh karena  itu,  nilai  universal  ini  diabadikan  dalam  dokumen-dokumen  internasional,  termasuk perjanjian-perjanjian  HAM  internasional,  dan  menjadi  acuan  bagi  penyusunan  instrumen  hukum nasional (Delfina Gusmana, 2022)
Jaminan  hak  asasi  manusia  tercantum  dalam  Pasal  28A-28J  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pencantuman    hak  asasi  manusia  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  (1945)  secara  resmi  menjadikannya  hak  konstitusional  atau “ constitutional right” bagi setiap warga negara (Ridlwan, 2013). Adanya hak konstitusional, setiap warga  negara  memiliki  jaminan  konstitusional  atas  setiap  hak  yang  terkandung  dalam  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari  warga  negara  yang  memiliki  hak  konstitusional  untuk  mendapat  jaminan  penghormatan, perlindungan,  dan  pemenuhan  hak-haknya.  Hak  asasi  Manusia  Perlindungan  Penyandang Disabilitas  Mental  (PDM)  tercermin  dalam  Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia  No.  39  Tahun 1999,  khususnya  dalam  Pasal  5  ayat  (3),  yang  menyatakan  bahwa  “Setiap  orang  yang  termasuk dalam kelompok rentan berhak untuk dilindungi.
Masalah  kesehatan  jiwa  atau  disabilitas  mental  masih  menjadi  masalah  kesehatan  utama  di dunia, termasuk Indonesia, sehingga setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Kelompok minoritas  seringkali dilecehkan dan didiskriminasi melalui kata- kata ataupun perbuatan.    Pelanggaran HAM sering terjadi  pada setiap orang di  dunia ini.  Apalagi bagi kaum minoritas seperti kaum difabel, yang seringkali dianggap lemah sehingga membutuhkan perlindungan  maksimal  agar  terhindar  dari  persoalan  yang  tidak  diinginkan.  Padahal  penyandang disabilitas  memiliki  hak  asasi  manusia  untuk  menghormati  hak-haknya  sebagai  manusia  (Muhtaj, 2017).  Menurut  Pasal  1  ayat  (1)    UU  No.  8  tahun  2016  tentang    Penyandang  Disabilitas menjelaskan  pengertian  penyandang  disabilitas  adalah  orang  yang  memiliki  hak  untuk  hidup bermasyarakat.    Hanya      saja    penyandang      disabilitas      mempunyai  keterbatasan      baik      itu fisiknya,      intelektualnya,      sensoriknya,      ataupun      mentalnya  sehingga  dapat  menyebabkan rintangan untuk beraktivitas di dalam masyarakat.
Undang-undang  No.  19  Tahun  2011  menegaskan  bahwa  setiap  penyandang  disabilitas  harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat, eksploitasi, kekerasan  dan  perlakuan  semena-mena  serta  berhak  atas  penghormatan  atas  integritas  mental  dan fisiknya  serta  kesetaraan  dengan  orang  lain.  maka  mewujudkan  hak  penyandang  disabilitas merupakan  tanggung  jawab  negara  atas  hak  penyandang  disabilitas.  Penyandang  disabilitas menyandang  stigma  ketidaksempurnaan,  termarginalkan    dari  penerimaan  social.  Penyandang disabilitas masih jauh dari keadilan dan mengalami diskriminasi dalam menjalankan haknya terkait dengan pendidikan, pekerjaan dan ruang publik.
Terabaikan  perlindungan  penyandang  disabilitas  adalah  akibat  dari  faktor  budaya,  sosial, ekonomi,  serta lemahnya kebijakan  penegakan hukum  yang  berpihak  pada kelompok difabel.  Hal ini  menjadikan  penyandang  disabilitas  mental  sebagai  kelompok  marginal  yang  sering  menjadi korban  penganiayaan,  kekerasan,  penyiksaan  dan  perlakuan  tidak  manusiawi.  Penyandang disabilitas  mental  tidak  diberikan  kesempatan  yang  sama  untuk  memenuhi  kebutuhannya  (basic need),  sehingga  diskriminasi  terhadap  penyandang  disabilitas  mental  merupakan  pelanggaran  hak asasi manusia. Stigma cacat sudah melekat atau menjadi label pada diri penyandnag diri disabilitas mental,  sehingga  kehidupan  penyandang  disabilitas  mental  jauh  dari  kata  sejahtera  (welfare) (Pakpahan, 2021).
Pemaknan tentang kecacatan, baik  yang bersumber dari  pemahaman budaya  (culture)  maupun peraturan perundang-undangan (structure), merupakan hal yang utama dalam masyarakat, sehingga cara pandang tersebut seolah menjadi satu “kebenaran” dalam memaknai disabilitas. Struktur sosial inilah  yang  menciptakan  persepsi  yang  undervalued  terhadap  penyandang  disabilitas  mental. Penyandang disabilitas mental dipandang sebagai makhluk abnormal yang perlu dikasihani, beban
dan tidak produktif. Persepsi inilah yang pada akhirnya melahirkan sikap yang mendiskriminasi dan marginalisasi  penyandang disabilitas mental. (Pakpahan, 2021)
Kurangnya  perhatian  terhadap  pelaksanaan  hak-hak  penyandang  disabilitas  mental  merupakan pertanyaan    besar  bagi  pemerintah  Indonesia  tanggung  jawab  pemerintah  seharusnya  adalah pelaksanaan  peraturan  hukum  yang  adil  dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia.  Hak  -hak  yang  harus menjamin  dan  mengakui  hak  penyandang  disabilitas  mental  diberikan  sesuai  dengan    yang  diatur oleh  perundang-undangan.    Fakta  bahwa  pemerintah  tidak  memperhatikan  kehidupan  para penyandang  disabilitas    berdampak  negatif  terhadap  pembangunan  negara  dan  dengan  demikian mencerminkan rusaknya tatanan negara, yang tidak lagi menggunakan hukum  sebagai acuan.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  dengan  meninjau  data  sekunder  yang berujung  pada  terciptanya  suatu  argumentasi  atau  konsepsi  (Marzuki,  2013).  Pendekatan  yang digunakan    adalah  peraturan  perundang-undangan  ( statute  approach), dan  serta  pendekatan konseptual ( conceptual approach). Keseluruhan  bahan  hukum  dikumpulkan  dengan  metode  studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan teknik analisis metode silogisme yang menggunakan pola berpikir bersifat deduktif.

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1. Perlindungan Penyandang Disabilitas Mental
Terbentuknya  stigma  atau  stereotype  terkait  disabilitas  didasarkan  pada  pemikiran masyarakat  karena  dianggap  tidak  sesuai  dengan  nilai  dan  kebiasaan  umum  di  masyarakat. Sejak  zaman  dahulu  hingga  zaman  modern,  masyarakat  selalu  sulit  menerima  segala  sesuatu yang  tampak  berbeda  dengan  norma  masyarakat  (Dini,  2019).  Penyandang  disabilitas  adalah salah  satu  kelompok  minoritas  terbesar  di  dunia,  terdiri  dari  600  juta  orang,  dua  pertiganya berada  di  negara  berkembang.  Penyandang  disabilitas  diabaikan  selama  tiga  dekade  pertama Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB).  Para  perancang International  Bill  of  Human  Rights tidak memasukkan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM (Fajri,  2016).  Tak  satu  pun  dari  klausul  persamaan  hak  dalam  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia  (1948),  Kovenan  Internasional  tentang  Hak  Sipil  dan  Politik  (1966),  atau  Kovenan Internasional  tentang  Urusan  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  (1966)  secara  langsung menyebutkan disabilitas sebagai kategori yang dilindungi. Adapun kata disabilitas yang disebut sebagai isu hak asasi manusia dalam beberapa dokumen hanya merujuk pada kebijakan jaminan sosial dan kesehatan preventif (Fajri, 2016).
Pada  tahun  1970-an,  dengan  diterbitkannya  Deklarasi  Orang  dengan  Terbelakangan Mental  (1971),  Hak-hak  Penyandang  Disabilitas  (1975)  menjadikan  penyandang  disabilitas sebagai subjek Deklarasi Hak Asasi Manusia. Namun, instrumen awal ini terus mencerminkan konsep  disabilitas    sebagai  model  medis  (Pakpahan,  2021).  Model  ini  memandang  bahwa penyandang  disabilitas  adalah  masalah  medis  yang  perawatannya  bergantung  pada  jaminan sosial  dan  kesejahteraan  masing-masing  negara.  Pada  tahun  1970-an  dan  1980-an,  Majelis Umum  PBB  mengadopsi  beberapa  resolusi  yang  mempengaruhi  implementasi  Program  Aksi Dunia  untuk  Penyandang  Disabilitas  pada  tahun  1982.  Terkait    dengan  Dekade  Penyandang Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982-1993. Dua tujuan awal dari program aksi  adalah pencegahan  dan  rehabilitasi  (Fajri,  2016).      tujuan  selanjutnya  adalah  persamaan,  yang kemudian  menciptakan  pergeseran  paradigma  di  tingkat  internasional.  Kesetaraan  mengacu pada  proses  sistem  umum  masyarakat,  seperti  lingkungan  fisik,    budaya,  perumahan  dan transportasi,  layanan  sosial  dan  kesehatan,  kesempatan  pendidikan,  kerja,  budaya  dan kehidupan sosial, termasuk olahraga dan kesempatan rekreasi yang tersedia untuk semua.
Selama  dekade  ini,  aspek  persamaan  hak  dalam  hukum  dan  kebijakan  disabilitas menjadi  fokus  gerakan disabilitas internasional.  Momen penting  lainnya  yang  turut  mengubah paradigma medis untuk mengakomodir hak-hak disabilitas terkait dengan dua laporan tematik, yakni  HAM  di  bidang  kesehatan  mental  dan  pelanggaran  HAM  yang  berkaitan  dengan penyandang  disabilitas,  yang  dipersiapkan  oleh  Komisi  PBB.  Kedua  laporan  ini  pertama  kali mengakui  disabilitas  sebagai  isu  Divisi  Hak  Asasi  Manusia  PBB,  membantu  membentuk pemahaman  bahwa  penyandang  disabilitas  bukan  hanya  penerima  belas  kasihan  orang  lain, tetapi  juga  subyek  hak  asasi  manusia.  Namun,  tidak  ada  tindak  lanjut  yang  dilaksanakan  di bawah  naungan  Komisi  Hak  Asasi  Manusia  PBB.  Meskipun  pedoman  dan  standar  yang diadopsi  selama  pelaksanaan  Dekade  Penyandang  Disabilitas  PBB  tahun  1982-1993  dalam bentuk  rancangan  Konvensi  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Penyandang  Disabilitas  tidak mendapat dukungan mayoritas dalam rapat  Majelis Umum pada tahun 1987 (Pakpahan, 2021).
Hak asasi manusia para penyandang disabilitas tertinggal sejak awal kemunculan HAM pasca  perang  dunia  kedua.  penyandang  disabilitas  adalah  bagian  dari  kemanusiaan  yang termasuk  objek  hak  asasi  manusia.  Salah  satu  jenis  penyandang  disabilitas  adalah  disabilitas mental.  Berdasarkan  Undang-undang    No.  8  Tahun  2016  Tentang  Penyandang  Disabilitas bahwa  disabilitas  mental    mengacu  pada  gangguan  fungsi  emosional,  perilaku,  dan  berpikir, seperti  gangguan  psikososial  berupa  gangguan  bipolar,  skizofrenia,  kecemasan,  depresi,  dan gangguan  kepribadian.  Selain  itu,  gangguan  perkembangan  yang  memengaruhi  keterampilan sosial  termasuk  hiperaktif  dan  autisme.  Penjelasan  ini  menunjukkan  bahwa  ada  banyak  jenis masalah  kesehatan  mental.  Orang  yang  menderita  masalah  kesehatan  mental  membutuhkan perlindungan  dan  perlakuan  khusus.  Salah  satu  upaya  perlakuan  khusus  adalah  dihormatinya, dimajukan,  dilindungi  serta  terpenuhinya  hak-hak  asasi  manusia  secara  umum  atau  global (Sholeh, 2018). Namun nyatanya, mulai dari stigmatisasi sosial hingga kebijakan negara, masih menghambat terjaminnya hak asasi penyandang disabilitas mental.
Disabilitas  mental tidak berarti bahwa seseorang gila. Konvensi Penyandang Disabilitas merupakan  salah  satu  perjanjian  hak  asasi  manusia  internasional  dan  nasional  yang  memuat berbagai  upaya  untuk  melindungi,  mewujudkan  dan  menghormati  hak-hak  penyandang disabilitas (Prakosa, 2005). Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau CRPD, merupakan  pedoman  yang  mencakup  hak-hak  penyandang  disabilitas.  Indonesia  telah meratifikasi  konvensi  tersebut.  Konvensi  tersebut  tertuang  dalam  UU  Nomor  19  Tahun  2011 tentang  Pengesahan  CRPD.  Tujuan  Konvensi  ini  adalah  untuk  melindungi,  menjamin  dan mempromosikan persamaan hak dan kebebasan dasar penyandang disabilitas. Kebebasan dasar atau  fundamental freedom berarti  hak  untuk  hidup,  hak  untuk  bebas  dari  penganiayaan,  hak untuk  bebas  dari  tindakan  yang  tidak  manusiawi  dan  merendahkan  martabat,  hak  untuk  bebas dari perbudakan, hak untuk kebebasan berpikir dan beragama (Rompis, 2016).
Seperti halnya masyarakat pada umumnya, penyandang disabilitas mental juga memiliki hak  atas  kebebasan  bergerak  yang  terbatas.  Setiap  kebebasan  harus  dikontrol  dengan  melihat kepentingan bersama, nilai-nilai agama, budaya, dan lain-lain, agar tidak sewenang-wenang dan menimbulkan anarki. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang tidak secara khusus mengatur hak-hak penyandang disabilitas. Akan tetapi, Pasal 28 H ayat (2) menyatakan  bahwa  “setiap  orang  berhak  mendapat  kemudahan  dan  perlakuan  khusus  untuk memperoleh  kesempatan  yang  sama  dan  manfat  yang  sama  guna  mencapai  persamaan  dan keadilan”.  Diperkuat dalam Pasal 28 I ayat (2) yang menyatakan bahwa “ setiap orang berhak bebas  atas  perlakuan  diskriminatif  atas  dasar  apapun  dan  berhak  mendapatkan  perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu”. Walaupun ketentuan ini menggunakan kalimat yang universal,  tidak  ada  yang  dibatasi,  sehingga  penyandang  disabilitas  mental  termasuk  yang memiliki  hak  yang  sama  dan  perlakuan  nondiskriminatif  dengan  cara  khusus  untuk mewujudkan hak tersebut.
Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) menyatakan bahwa  negara  harus  mengembangkan  sistem  jaminan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  dan memberdayakan  masyarakat    yang  lemah  sesuai  dengan  harkat  dan  martabatnya  sebagai manusia.    Ketentuan  dalam  undang-undang  No.  39  Tahun  1999,  khususnya  Pasal  5  ayat  (3) mengatur bahwa siapa saja yang termasuk dalam kelompok  rentan berhak untuk mendapatkan perawatan  dan  perlindungan  lebih  berkenaan  dengan  kekhususannya.  Kelompok    masyarakat rentan    dalam  Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia,  meliputi  lansia,  anak-anak,  fakir  miskin, ibu hamil, dan penyandang cacat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 ayat (2) yang menyatakan bahwa  setiap  penyandang  disabilitas,  lanjut  usia,  ibu  hamil  dan  anak-anak  berhak  atas kenyamanan dan perlakuan khusus. Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Penyandang Disabilitas dari Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang cacat menjadi Undang- Undang  No.  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas.  Salah  satu  perubahan  adalah pengunaan kata “disabilitas” sebagai pengganti kata “cacat”.
Undang-Undang  No.  8  Tahun  2016  Pelaksanaan  dan  Pemenuhan  hak  Penyandang Disabilitas  Pasal    2    berasaskan:  penghormatan  terhadap  martabat,  otonomi  individu,  tanpa diskriminasi,  partisipasi  penuh,  keragaman  manusia  dan  kemanusiaan,  kesamaan  kesempatan, kesetaraan,  aksesibilitas,  kapasitas  yang  terus  berkembang  dan  identitas  anak,  inklusif,  dan perlakuan  khusus  dan  pelindungan  lebih.  Hak  yang  diaturkan  dalam  Undang-Undang  No.  18 Tahun 2016 terdapat dalam Pasal 5- Pasal 26, antara lain hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi,  hak  keadilan  dan  perlindungan  hukum,  hak  pendidikan,  hak  pekerjaan,  hak kewirausahaan,  dan  koperasi,  hak  kesehatan,  hak  politik,  hak  keagamaan,  hak  keolahragaan, hak  kebudayaan  dan  pariwisata,  hak  kesejahteraan  sosial,  hak  aksesibilitas,  hak  pelayanan publik,  hak  pelindungan  dari  bencana,    rehabilitasi,  dan  hak  Konsesi.    Indonesia  telah meratifikasi  perjanjian  HAM  internasional,  termasuk  ICCPR,  ICESCR,  CRC  dan  CRPD, sebagaimana  Indonesia  telah  menandatangani  konvensi  tersebut.  CRPD  disahkan  dengan Undang-Undang  No.  19  Tahun  2011  sehingga  memiliki  konsekuensi  hukum  dalam  kaitannya dengan  perlindungan,  pelaksanaan  dan  pemajuan  hak  asasi  manusia,  khususnya  bagi penyandang disabilitas.
Penyandang  Disabilitas  mental  termasuk  dalam  kelompok  rentan  ini  seringkali menghadapi  stigma,  antara  lain  dianggap  berbahaya,  cenderung  melakukan  kekerasan  dan  di beberapa  daerah,  Penyandang  Disabilitas  mental    dianggap  kerasukan  roh  jahat,  dikutuk,  dll. (Prakosa,  2005).  Padahal  di  Indonesia,  perlindungan,  penghormatan  dan  pemenuhan  hak penyandang  disabilitas  merupakan  tanggung  jawab  negara.  Permasalahn  ini  juga  ditekankan dalam  undang-undang.  Masyarakat  juga  seharusnya  merasa  bertanggung  jawab  sebagai  warga negara  dan  sesama  manusia  untuk  memastikan  bahwa  hak  asasi  penyandang  disabilitas dihormati  dan  dihargai.  Hak  asasi  manusia  bersifat  universal  dan  berlaku  untuk  semua  orang dan  karenanya  harus  dilindungi  dan  dihormati  terlepas  dari  apakah  orang  tersebut  memiliki disabilitas mental atau tidak. Penyandang disabilitas mental juga memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Namun, peraturan perundang-undangan tersebut tidak melindungi penyandang disabilitas mental dengan sebaik-baiknya.
3.2. Implementasi Perlindungan Penyandang Disabilitas Mental
Negara  sebagai  pemangku  kewajiban  ( duty  bearer ),  wajib  memenuhi,  melindungi, dan  menghormati  semua  hak  asasi  manusia  untuk  kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat sesuai  dengan  tugas  negara  modern  sebagai welfare  state .  Negara  sebagai  aktor  sentral  dalam implementasi  kebijakan  juga  ditekankan  dalam  hukum  internasional.  Pengakuan  HAM diimbangi dengan pengakuan kewajiban negara untuk memenuhinya melalui berbagai kegiatan internal  dan    kerjasama  global.  Amanat  konstitusi  menempatkan  upaya  perlindungan, pembinaan,  pemajuan,  dan  pelaksanaan  hak  asasi  manusia  di  bawah  tanggung  jawab  negara.
Kewajiban  wajib  suatu  negara  yang  meratifikasi  Konvensi  Hak  Asasi  Manusia,  yang  biasa dikenal dengan generic obligation, terdiri dari (Mikhael, 2022):
a. Obligation  to  Respect ,  upaya  negara  tidak  melarang  atau  tidak  membatasi  orang  yang membutuhkan akses terhadap suatu pengobatan kesehatan jiwa atau disabilitas mental
b. Obligation  to  Protect, negara  harus  dapat  melindungi  jaminan  pemenuhan  atas  suatu  hak asasi, termasuk mencegah pihak yang dapat mengintervensi terpenuhinya hak asasi.
c. Obligation  to  Fulfill, negara  harus  menempuh  langkah-langkah  strategis  baik  berupa legislasi,  administrasi,  budget,  promosi,  maupun tindakan lainnya  yang dapat  menerapkan upaya pemenuhan suatu hak asasi.
Negara Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasar yang hakiki dimiliki oleh setiap manusia. Hak dasar ini berlaku bagi semua warga negara, termasuk  Penyandang  Disabilitas  Mental  (PDM).  Sejumlah  regulasi  telah  dibuat  untuk melindungi  hak-hak  penyandang  disabilitas  mental  seperti  Peraturan  Menteri  Hukum  dan HAM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , yang menjadi pedoman penyusunan peraturan perundang- undangan  dari  perspektif  hak  asasi  manusia,  khususnya  dari  kelompok  rentan. Peraturan Presiden  Nomor  53  Tahun  2021  tentang  Rencana  Aksi  Nasional  HAM  Tahun  2021-2025 yang  diundangkan  pada  8  Juni  2021,  dengan  kelompok  sasaran  diantaranya  perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat  adat . Peraturan   tersebut  menunjukkan  bukti yang  jelas  dan  kuat  bahwa  pemerintah  bertanggung  jawab  terhadap  warganya. Sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  28a-j  UU  HAM,  khususnya  Pasal  28i  Ayat  (4)  UUD 1945  menyatakan  bahwa  perlindungan,  pemajuan,  pelaksanaan  dan  perwujudan  hak  asasi manusia merupakan tanggung jawab negara. terutama pemerintah. . “Demikian pula dengan Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  39  Tahun  1999  menegaskan  bahwa perlindungan, pemajuan, pelaksanaan dan perwujudan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung  jawab  pemerintah  (HAM,  2021).  Namun,  realisasi  hak  PDM  seringkali menghadapi  berbagai  kendala  akibat  label  negatif  yang  sering  dilekatkan  padanya.  Esensi ini  mengikuti  perkembangan kehidupan manusia itu sendiri,  baik  dari segi budaya,  social, dan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  secara  global.  Sehingga  untuk  mengoptimalkan implementasi  perlindungan  hak-hak  penyandang  disabilitas  mental  seperti  yang diamanatkan  oleh  Undang-Undang  dibuthkan  kerja  sama  antara  Pemerintah  dan masyarakat.

## 4. KESIMPULAN
Penyandang disabilitas mental adalah individu dengan   gangguan fungsi emosional, perilaku, dan  berpikir,  seperti  gangguan  psikososial  berupa  gangguan  bipolar,  skizofrenia,  kecemasan, depresi, dan gangguan kepribadian. Penyandang disabilitas mental seringkali kesulitan berinteraksi maupun berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan meratifikasi instrumen internasional terkait penyandang disabilitas dan membuat sejumlah regulasi  nasional  untuk  melindungi  hak-hak  penyandang  disabilitas  mental.  Adanya  berbagai instrumen tersebut belum secara optimal melindungi penyandang disabilitas mental dari stigma dan diskriminasi,  serta  realisasi  hak  penyandang  disabilitas  mental  seringkali  menghadapi  berbagai kendala  akibat  label  negatif  yang  sering  dilekatkan  padanya.  Esensi  ini  mengikuti  perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, baik dari segi budaya, social,  dan ilmu pengetahuan dan teknologi secara  global.    Penanggulangan  permasalahan  tersebut  patut  dilakukan  dengan  bantuan  dari berbagai  pihak  yaitu  masyarakat  hingga  pemerintah  agar  terciptanya  lingkungan  yang  bebas  dari stigma  dan  diskriminasi  dengan  cara  melakukan  sosialisasi  mengenai  Penyandang  Disabilitas Mental hingga evaluasi- evaluasi terhadap tempat-tempat pelayanan kesehatan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Delfina Gusmana, D. N. (2022). Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. RIau Law Jurnal, 6 , 231-245.
Dini, W. (2019). enyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial (Journal of Social Welfare), 20 , 127-142. Fajri, N. (2016). Kerangka Hukum DIsabilitas: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas. Jakarta: Pusat Studi dan Kebijakan Indonesia.
HAM, K. H. (2021). Penyandang Disabilitas Mental Dijamin Haknya oleh Negara . Retrieved from https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/penyandang-disabilitas-mental-dijamin- haknya-oleh-negara
Marzuki, P. M. (2013). Penelitian Hukum Edisi Revisi . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Mikhael, L. (2022). State Responsibility in the Fulfillment of the Right to Mental Health Related to Human Rights. Jurnal Ham, 13 , 151-166.
Muhtaj, M. E. (2017). Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta: Prenada media. Pakpahan, Z. A. (2021). KEBERADAAN PEKERJA DISABILITAS DALAM PANDANGAN
HAK ASASI MANUSIA. Jurnal Ilmiah “Advokasi”, 9 , 58-71.
Prakosa, P. W. (2005). Dimensi Sosial Disabilitas Mental di Komunitas Semin, Yogyakarta. Sebuah Pendekatan Representasi Sosial. Jurnal Psikologi, 32 , 61-73. Ridlwan, Z. (2013). Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities). Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, 7 , 58-71.
Rompis, K. G. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. Lex Administratum, 20 , 171-177.
Sholeh, I. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang. Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20, 20 , 63-82.
Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas