JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.1, Januari – Juni 2014 ISSN 1693-8054

## MENGEVALUASI ULANG DAKWAH PADA PEMELUK AGAMA LOKAL:
Studi Kasus Pada Komunitas Samin

## Moh. Rosyid
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus Email: Mrosyid72@yahoo.co.id

## Abstract
Indonesia  has  a  variety  of  cultures,  ethnicity,  race,  creed,  and  religion. Unfortunately,  between  people  and  the  state  have  different  views  toward religions and faiths. The state does not categorize Samin as a religion but a cult  that  is  a  part  of  cultures.  Accordingly,  Samin  people  likely  become  the target  of  da’wah.  If  we  refer  to  the  Presidential  Decree  No.  1/PNPS  /1965, the  legitimate  religions  accepted  in  Indonesia  include  Islam,  Christianity,
Catholicism,  Hinduism,  Buddhism  and  Confucianism  (Confucius).  In  other words, the State does not restrict particular religions as long as they do not conflict  with  the  law.  Thus,  Samin  might  live  in  Indonesia  as  an  Adam’s religion because it does not conflict with the law. As well, Samin people have a  legitimate  religion  and  they  should  not  become  a  target  of  da’wah  again because they are a part of religious groups.
***
Bangsa  Indonesia  memiliki  berbagai  budaya,  suku,  ras,  kepercayaan,  dan agama.  Terdapat  perbedaan  cara  pandang  negara  dan  warganya  terhadap agama  dan  aliran  kepercayaan.  Agama  Adam  yang  dipeluk  masyarakat Samin  oleh  negara  dikategorikan  aliran  kepercayaan  yang  merupakan bagian  dari  budaya,  bukan  agama.  Imbasnya  warga  Samin  dijadikan  obyek dakwah.  Akan  tetapi,  bila  memahami  Perpres  Nomor 1/PNPS/1965  bahwa yang  dimaksud  dengan  “agama  yang  dianut  di  Indonesia”  adalah  Islam, Kristen,  Katolik,  Hindu,  Budha  dan  Khong  Hu  Cu  (Confusius).  Dengan demikian, Negara tidak membatasi agama tertentu saja, prinsip dasar agama yang boleh eksis di Indonesia adalah agama yang tidak bertentangan dengan UU.  Dengan  demikian,  agama  Adam  yang  dipeluk  warga  Samin  pun  boleh hidup  di  Indonesia  karena  agama  Adam  tidak  bertentangan  dengan  UU. Dengan  demikian,  warga  Samin  telah  beragama  dan  sah  keberadaannya maka warga Samin tidak boleh didakwahi karena telah beragama.
Keywords : da’wah, local religion, dan state protection
Moh. Rosyid                                                         Mengevaluasi Ulang Dakwah pada Pemeluk Agama Lokal ...
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.1, Januari – Juni 2014 ISSN 1693-8054 2

## A. Pendahuluan
Fitrah  manusia  dalam  batinnya  sejak  masih  di  dalam  alam  ruh adalah  bertuhan  sehingga  secara  kodrati  manusia  beragama.  Dengan demikian,  anggapan  adanya  seorang  ateis,  tentu  bila  hanya  dilihat  aspek non-batin atau ungkapan kekecewaan seseorang yang dianggap ateis atas realitas  hidup  yang  sedang  dialaminya  yang  belum  mendapat  jalan penyelesaian. Akan tetapi, bila kita telaah secara mendalam, pada dasarnya manusia  tidak  berkarakter  ateis  (tak  bertuhan)  karena  bila  menghadapi musibah atau posisi yang membutuhkan pertolongan mendesak pada saat tertentu  dan  belum  mendapatkan  uluran  tangan  dari  pihak  manapun, mereka  akan  bertanya  dalam  batinnya,  siapa  yang  dijadikan  tempat menghamba untuk menyelesaikan problemnya.
Agama yang dipeluk seseorang semakin kuat manakala  difasilitasi oleh  negara  dalam  beragama.  Dengan  demikian,  peran  negara  sangat diharapkan  bagi  warga  negaranya.  Akan  tetapi,  dalam  konteks  fasilitas beragama,  terdapat  satu  hal  yang  perlu  didiskusikan  kaitannya  dengan pengakuan negara terhadap agama ’tertentu’ yang tak tertulis secara eks- plisit dalam perundangan. 1 Sejatinya, pemerintah RI mengakui keberadaan setiap  agama,  bila  keberadaan  agama  tidak  bertentangan  dengan  per- undangan.  Penyelenggara  negara  menyadari  bahwa  wilayah  Indonesia membentang  dari  Sabang  (Aceh)  hingga  Merauke  (Papua)  memiliki berbagai budaya, suku, ras, kepercayaan, dan agama. Tetapi dalam konteks agama yang diakui masyarakat tertentu (masyarakat adat) ada yang belum secara utuh diakui, bahkan agama tersebut dikategorikan aliran kepercaya- an oleh negara. Sebagaimana agama Adam yang diyakini komunitas Samin. Dalih  pemerintah,  kepercayaan  merupakan  bagian  dari  budaya,  bukan agama.  Meskipun  demikian,  komunitas  Samin  tetap  kokoh  bahwa  ke- percayaan versi pemerintah tersebut diakuinya sebagai agama. Pengakuan bahwa  komunitas  Samin  beragama  Adam  tidak  dipahami  publik  pada
1 Perpres  Nomor  1/PNPS/1965  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “agama  yg  dianut  di Indonesia” adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius) . Hal ini dapat dibuktikan  dalam  sejarah  perkembangan  agama-agama  di  Indonesia,  keenam  agama  ini  yang dipeluk  hampir  seluruh  penduduk  Indonesia.  Maka  selain  mendapat  jaminan  Pasal  29  ayat  2 UUD 1945, keenam agama tersebut mendapat bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal bahwa agama-agama lain, misalnya Yahudi, Zaratustrian, Shinto, dan Thaoism tak dilarang di Indonesia. Agama tersebut mendapat jaminan penuh  oleh  Pasal  29  ayat  2  UUD  1945,  dan  agama  tersebut  dibiarkan  adanya,  asal  tidak mengganggu  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  peraturan  ini  atau  peraturan perundangan  lain  dan  PP  Nomor  55  Tahun  2007  tentang  Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan Keagamaan secara eksplisit menyebut 6 agama.
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.1, Januari – Juni 2014 ISSN 1693-8054
tataran  luas  karena  publik  masih  memahami  berdasarkan  doktrin  yang ditanamkan sejak  kolonial  Belanda  hingga  kini  bahwa  warga  Samin  ateis, kolot,  miskin,  dan  introfet,  imbasnya  warga  Samin  dijadikan  sasaran dakwah ( mad’u). Didukung argumen bahwa dakwah pada pemeluk agama Adam  sah  berdasarkan  produk  perundangan. 2 Da’i yang  selama  ini  dapat memerankan diri adalah guru agama Islam di sekolah formal, modin desa, dan guru mengaji di kampung. Warga Samin yang kawin dengan cara Islam di  KUA,  modin  desa  dapat  berperan  sebagai  pendakwah  sejak  belajar membaca syahadatain dan  dididik  memahami  ajaran  Islam  pasca-nikah ( mualaf ).  Begitu  pula  guru  mengaji  dapat  berperan  sebagai  pendakwah dengan memberi bekal pemahaman pada mualaf (eks-Samin) dalam forum nonformal  seperti  kajian  agama  secara  personal  atau  kelompok. 3 Tetapi pasca-keputusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  hasil judicial  reviu ,  peta dakwah menjadi berubah, sebagaimana kajian naskah ini.
Naskah  ini  merupakan  pijakan  awal  untuk  mengkritisi  kebijakan negara  yang  memilah  antara  pemeluk  agama  dengan  pemeluk  aliran kepercayaan.  Keduanya  sama-sama  menghamba  pada  Tuhannya  masing- masing,  meskipun  terdapat  perbedaan  penyebutan  nama  Tuhan  dan perbedaan  peribadatan  lainnya.  Perbedaan  itu  bukanlah  hal  mendasar, tetapi hanya perbedaan wilayah ’sebutan’ masing-masing pemeluk agama atau  aliran  kepercayaan.  Esensi  bertuhan  bagi  pemeluk  agama/aliran kepercayaan  terletak  pada  ketaatannya  menjalankan  perintah  dan ketaatannya  meninggalkan  larangan  agama/kepercayaan.  Bahkan  umat beragama  berpeluang  mengalami  perubahan  dinamis,  fluktuatif  atau konsisten  dalam  memegangi  ajaran  agama/kepercayaannya  karena berbagai  hal  di  antaranya  faktor  psikis,  lingkungan,  kebijakan  penguasa, petunjuk  dari  Yang  Kuasa  atau  karena  satu  hal  atau  perpaduan keempatnya.  Esensi  dasar  apa  pun  agama/kepercayaan  adalah  penebar kedamaian  bagi  sesama  manusia.  Pola  pikir  umat  beragama  yang  sempit
2 Keputusan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 1978 dan GBHN 1978 bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang  Maha Esa (TYME) bukan agama. Diperkuat oleh Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1978 bahwa pembinaan kepercayaan di bawah Dirjen Kebudayaan Depdikbud, bukan  oleh  Menteri  Agama.  Pedoman  yang  ditetapkan  bahwa  Kepercayaan  terhadap  TYME merupakan budaya spiritual berunsur tuntunan luhur dalam wujud perilaku, hukum dan ilmu suci yang dihayati penganutnya  dengan hati nurani dalam  kesadaran dan keyakinan  terhadap TYME.  Didukung  Keputusan  Mendikbud  30  Juni  1979  Nomor  0145/0/1979  tugas  pokok Direktorat  Penghayat  Kepercayaan  adalah  pembinaan  kehidupan  penghayat  kepercayaan terhadap TYME.
3 Moh. Rosyid. Obyek Dakwah yang Ternafikan: Studi Kasus pada Komunitas Samin dalam Makalah  Konferensi  Dakwah  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta.  November 2013.
Moh. Rosyid                                                         Mengevaluasi Ulang Dakwah pada Pemeluk Agama Lokal ...
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.1, Januari – Juni 2014 ISSN 1693-8054 4
menimbulkan sikap sempit beragama. Jika tak terkendali muncul pengafir- an  ( takfir ),  pemusyrikan  ( tasyrik ),  pembid’ahan  ( tabdik ),  dan  penanaman keraguan  ( tasykik ).  Idealnya  dakwah  mengedepankan  aspek  humanis (mengedepankan  aspek  kemanusiaan)  berupa  saling  menghormati,  tak memaksa  atau  beragama  tak  karena  tendensi  menyelamatkan  jiwa  dari stereotip negatif sesamanya.
Obyek penelitian ini warga Samin di Kudus Jateng. Pembeda Samin dengan  non-Samin  adalah  bila  orang  Samin  beragama  Adam  imbasnya dalam beribadah terdapat perbedaan dengan komunitas di lingkungannya (Islam). 4 Di sisi lain, pandangan minir publik terhadap warga Samin imbas reaksi  Samin  era  penjajah  perlu  diluruskan  berpijak  pada  realitas  kini. 5 Warga  Samin  pascakemerdekaan  ’ well  come’ terhadap  komunitas  non- Samin  dalam  interaksi,  sebagaimana  dengan  para  peneliti  Samin. 6 Dirisetnya  komunitas  Samin  dengan  pertimbangan,  penulis  menelitinya sejak  2004  hingga  kini  dalam  hal  geneologi,  jender,  pendidikan  formal, perkawinan,  kodifikasi  ajaran,  dan  konversi  agama  sehingga  perlu pendalaman apakah  warga Samin dijadikan obyek dakwah (Islam) pasca- keputusan  MK  masih  sah  atau  perlu  dikritisi  dalam  konteks  akademik. Agar  pelaksanaan  dakwah  Islam  tergapai  tanpa  melanggar  perundangan, menurut  Muhyiddin  dan  Agus  riset  yang  topiknya  tentang  dakwah  harus terencana didasarkan hasil penelitian. 7
Mengulas Samin pada dasarnya menggali ‘hatinya’ sehingga temuan saat ini, berpeluang terjadi perbedaan jika ‘hatinya’ digali secara mendalam dan  lebih  intensif  oleh  peneliti  dan  peneliti  lain.  Pembaca  kemungkinan
4 Seperti kawin tak melibatkan KUA/Kantor Catatan Sipil, jenazah tak selalu dimandikan dan tak disalati, menyembelihan hewan berpola sendiri (khususnya doa), mentradisikan puasa Sura dan puasa hari lahir ( weton ), profesinya mayoritas petani, ajarannya diwariskan secara oral tradition yang memuat prinsip hidup dan pantangan hidup oleh tokohnya ( botoh ). 5 Sebagaimana tokoh Samin dari Desa Larekrejo, Undaan, Kudus, Budi Santoso, mendapat undangan  kehormatan  pada  acara  forum  temu  tani  nasional  dan  sarasehan  petani  pada  Dies Natalis IPB ke-32 4 s.d 7 September 1995 di Bogor. Warga non-Samin di lingkungan Samin pun menunjuknya  sebagai  Ketua  RT,  RW,  dan  aktif  dalam  Kelompok  Bantuan  Desa  (Pokmas Bangdes) bidang pertanian. Pak Wargono, botoh Samin Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kec. Undaan, semasa Bondan Gunawan menjadi staf Presiden Gus Dur, warga Samin pernah singgah di istana negara, Jakarta. Budi Santoso sebagai narasumber seminar dengan topik Budaya Lokal dan Globalisasi di Universitas Wahid Hasyim Semarang pada Desember 2013.
6 Sebagaimana Heni Purbaningrum (tahun ‘84-an), Amrih Widodo (tahun ‘84-an), Antok Kukusima dari Jepang (tahun ‘85-an), Sarah Wis dari Belanda (tahun ‘87-an), Beni Fuad. S (tahun ‘87-an), Hermanu (tahun ‘87-an), Linda dari Filipina (tahun ‘90-an), Agung Suryanto (tahun ‘90- an), dan Bondan Gunawan mantan sekretaris era Presiden Gus Dur (tahun ‘90-an).
7 Asep  Muhyiddin  dan  Agus  Ahmad  Safei, Metode  Pengembangan  Dakwah,  ( Bandung : Pustaka Setia, 2002), hlm. 17.
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.1, Januari – Juni 2014 ISSN 1693-8054
menjumpai  perbedaan  esensial  memahami  Samin  karena  kental  dengan muatan yang ‘baru’ jika terus digali. Hal ini merupakan bagian esensial dari penelitian etnografi bahwa data dinamis yang didukung hasil wawancara. Warga  Samin  menjawab  sesuai  pertanyaan  ( ana  pitakon  ana  jawaban ) peneliti dalam hal ajaran Samin yang bersifat umum, bukan ajaran ‘dalam’ yakni  ajaran  yang  hanya  diperuntukkan  bagi  pemeluk  agama  Adam ( sedulur  jero ).  Samin  tak  memiliki  konsep  dakwah/mengajak  secara terbuka  pada  pihak  lain  untuk  menjadi  pemeluk  agamanya,  prinsipnya kana  ya kana,  kene  ya  kene , yeng  penting  rukun .  Hal  tersebut  didukung dengan  sumber  ajaran  yang  tak  tertulis  sehingga  mengandalkan  tradisi lisan. Hingga kini penulis belum mendapatkan bentuk riil kitab sucinya.
Permasalahan  riset  ini  (1)  Siapa  komunitas  Samin  Kudus?,  (2) Seperti  apa  ajaran  agama  Adam  yang  dipeluk  komunitas  Samin?,  (3) Apakah  mendakwahi  komunitas  Samin  tak  melanggar  perundangan? Tujuan  riset  ini  untuk  memahami  jati  diri  komunitas  Samin,  mendalami ajaran  dalam  agama  Adam  yang  dipeluk  warga  Samin,  dan  mengetahui aspek  hukum  bila  warga  Samin  didakwahi.  Manfaat  penelitian  kualitatif bidang  dakwah  yakni  pengembangan  teori;  penyempurnaan  praktik; penentuan  kebijakan  (memberikan  sumbangan  bagi  perumusan, implementasi,  dan  perubahan  kebijakan);  klarifikasi  isu  dan  tindakan sosial;    sumbangan  studi  khusus  (kontroversial).  Kegunaan  penelitian kualitatif  dalam  konteks  naskah  ini  mewujudkan  kelima  kegunaan tersebut.

## B. Kerangka Teori
Islam  merupakan  agama  dakwah  maka  konsekuensinya  pen- dakwah mengembangkan manajemen dakwah dengan memahami kondisi obyek  dakwah  agar  Islam  tersiar  tanpa  batas  ruang  dan  waktu.  Untuk mewujudkannya  perlu  mengaplikasikan  substansi  dakwah  dengan  empat kata  kunci:  apa,  siapa,  dengan  apa,  dan  untuk  apa.  ‘Apa’  bentuk  materi dakwah  bersumber  dari  al-Quran,  hadis,  dan  ijtihad  mujtahid.  ‘Siapa’ berupa  subyeknya  ( da’i) dan  obyeknya  ( mad’u ).  ‘Dengan  apa’  merupakan media  berdakwah  agar  diterima mad’u sesuai  kapasitas  dan  porsinya. ‘Untuk  apa’  sebagai  tarjet/tujuan  dakwah  (terwujudnya  insan muttakin). Riset  ini  memfokuskan  bagaimana  bila da’i berperan  sebagai    penyuluh agama  meliputi  modin  desa,  guru  mengaji,  dan  guru  agama  pada pendidikan  formal  dengan mad’u komunitas  Samin  dalam  perspektif perundangan.  Manajerial  dakwah  ( al-Idariyyah )  merupakan  aktivitas kelompok  dakwah  yang  berusaha  mewujudkan  tujuan  dengan  cara
Moh. Rosyid                                                         Mengevaluasi Ulang Dakwah pada Pemeluk Agama Lokal ...
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.1, Januari – Juni 2014 ISSN 1693-8054 6
pengumpulan  sumber  daya  dakwah  dan  segala  bentuk  fasilitasnya  dan orientasi  serta  pemanfaatan  sumber  daya  secara  optimal.  Aktivitas manajerial  meliputi  perencanaan  strategis  ( takhthith ),  pengorganisasian/ penyusunan ( tanzhim ), pengarahan dan orientasi ( tawjih ), dan pengawas- an ( riqabah ). Merencanakan dakwah menyangkut rumusan sasaran/tujuan dakwah dengan menetapkan strategi untuk mencapai tujuan sekaligus me- nyusun hirarkhi secara lengkap untuk merencanakan dan mengoordinasi- kan  kegiatan.  Perencanaan  pada  dasarnya  menentukan  sasaran,  secara garis  besar  terpilah  rencana  besar/rencana menyeluruh  ( grand  planning ) dan rencana biasa. Tugas perencanaan mengkaji kondisi yang berkembang dan  mengetahui  potensi  yang  dimiliki.  Perencanaan  dinyatakan  baik,  jika didasarkan  pada  keyakinan  bahwa  apa  yang  dilakukan  itu  baik, bermanfaat, didasarkan pada ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan apa yang  dilakukan,  studi  banding  ( benchmark ),  prediksi  dan  analisis  yang kemudian aksi. 8 Tahap perencanaan dakwah meliputi menetapkan tujuan; identifikasi  kondisi mad’u dalam  kemudahan  dan  hambatan;  dan mengembangkan rencana dakwah dalam hal alternatif kegiatan. 9
Pengorganisasian  ( at-Thanzhim )  adalah  seluruh  proses  penge- lompokan  orang-orang,  alat-alat,  tugas,  tanggung  jawab,  dan  wewenang sehingga  tercipta  suatu  organisasi  yang  dapat  digerakkan  sebagai  suatu kesatuan  dalam  rangka  mencapai  tujuan  yang  ditentukan.  Penggerakan dakwah ( tawjih ) merupakan usaha menggerakkan semua elemen dakwah untuk  beraktivitas  yang  direncanakan  dan  direalisasikan  secara  efektif. Penggerakan  dakwah  berupa  motivasi,  bimbingan,  menjalin  hubungan, dsb. 10 Dakwah  mengedepankan  aspek  ketepatan,  keterpaduan,  keahlian da’i ,  skala  prioritas,  tarjet,  dan  tujuan.  Ketepatan  menyampaikan  materi dan  praktik  pembelajaran,  misalnya  wudu,  salat,  dsb.  Keterpaduan bermakna  kombinasi  antara  mendidik  dengan  mendakwahkan  ajaran agama  yang  tertuang  dalam  silabi/kurikulum.  Evaluasi/pengawasan dakwah merupakan usaha menciptakan hasil dakwah dengan pengawasan pendahuluan ( feed forward control ), mengantisipasi masalah dakwah yang menyimpang  dari  tujuan;  pengawasan  pelaksanaan  dakwah  ( concurrent control ); umpan balik ( feed back control/pastaction control ); dan mengukur hasil. 11
8 M. Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah , (Jakarta:Kencana,2009),hlm.93.
9 Asep Muhyiddin dan Agus A Safei, Metode Pengembangan Dakwah,  ( Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm.134. 10 M. Munir dan Wahyu Ilaihi, Op.Cit .hlm.141.
11 Asep Muhyiddin dan Agus Ahmad Safei, Op.Cit . hlm.136.
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.1, Januari – Juni 2014 ISSN 1693-8054
Pengembangan dakwah meliputi aspek kualitas, materi, media dan sarana dakwah. Aspek kualitas dakwah meliputi dai, mad’u , materi, media, dan sarana dakwah. Pengembangan da’i dapat berupa pola pikir, wawasan, dan  keterampilan  agar  proses  dakwah  terasah.  Pengembangan  materi dakwah  dengan  prinsip  sesuai  kebutuhan mad’u dalam  hal  kadar intelektual  dan merespon  kebutuhan asasinya.  Media dan  sarana  dakwah dikembangkan  berdasarkan  prinsip  optimalisasi  kinerja  dakwah.  Model dakwah merupakan aktivitas da’i menyesuaikan kondisi lingkungan mad’u . Dakwah  dinyatakan  sukses  jika da’i dan mad’u sama-sama  meningkat kualitas  jati  dirinya.  Untuk  mengukurnya  tercermin  sebagai  hamba muttakin .

## C. Metode Penelitian Dakwah
Wilayah  kajian  penelitian  dakwah  meliputi  pengembangan masyarakat  Islam  (optimalisasi  mad’u/obyek  dakwah),  optimalisasi sumber  daya  dakwah,  optimalisasi  sarana  dakwah,  pemikiran  tokoh dakwah  atau  pemikiran  dakwah,  aksi  dakwah,  dan  relasi  unsur  dakwah atau  bentuk  (sasaran  dakwah),  problem,  maupun  akibat  dakwah.  Naskah ini  mengedepankan  aspek  hukum  berdakwah  pada  pemeluk  agama  lokal (aliran  kepercayaan)  kibat  keputusan  MK.  Kegunaan  penelitian  kualitatif bidang  dakwah  untuk  pengembangan  teori;  penyempurnaan  praktik; penentuan  kebijakan  (sumbangan  perumusan,  implementasi,  dan perubahan kebijakan); klarifikasi isu dan tindakan sosial; dan sumbangan studi khusus (kontroversi). Riset ini mengedepankan aksi dakwah dengan analisis deskriptif kualitatif.
Teknik  perolehan  data  dengan  wawancara  dengan  tokoh  ( botoh ) Samin  dan  warga  Samin  yang  melek  huruf  serta  observasi  partisipatif secara berkesinambungan. Warga Samin menjawab sesuai pertanyaan ( ana pitakon ana jawaban ) peneliti dalam hal ajaran Samin yang bersifat umum, bukan ajaran ‘dalam’ yakni ajaran yang hanya diperuntukkan bagi pemeluk agama Adam ( sedulur jero ). Riset ini dengan analisis deskriptif kualitatif.

## D. Pembahasan

## 1. Komunitas Samin Kudus
Samin merupakan komunitas yang eksis sejak 1890-an di Kampung Karangpace,  Desa  Klopoduwur,  Kecamatan  Banjarejo,  Kabupaten  Blora,
Moh. Rosyid                                                         Mengevaluasi Ulang Dakwah pada Pemeluk Agama Lokal ...
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.1, Januari – Juni 2014 ISSN 1693-8054 8
Jawa  Tengah. 12 Keberadaannya  karena  peran  Raden  Kohar,  anak  Bupati Sumoroto,  Tulungagung  Jawa  Timur  yang  berkelana  di  daerah  pinggiran hutan  dan  hidup  bersama wong  cilik .  R.Kohar  melihat  arogansi  Belanda merampas  hasil  bumi  petani  gurem  yang  diresponnya  dengan mengumpulkan  warga  membuat  komunitas.  Agar  keningratannya  tak terdeteksi,  Raden  Kohar  mengganti  namanya  menjadi  Ki  Samin.  Bersama warga  yang  didzalimi  Belanda,  Ki  Samin  gerakannya  secara  diam-diam ( sirep ).  Tatkala  komunitasnya  bertambah  dilakukan  konfrontasi  hingga dianggap gerombolan pembangkang, bahkan setiap aktivitas warga Samin dipantau  Belanda  beserta  perangkat  desa  yang  menjilat  pada  kolonial. Untuk mendeskriditkan nama baik warga Samin, Belanda memberi julukan tak beragama, kolot, miskin, dan pembangkang. Stereotipe tersebut masih menjadi  anggapan  publik  hingga  kini  terhadap  warga  Samin  di  Kudus, Pati, 13 Purwodadi, 14 dan  Blora  Jateng  karena  tak  intensnya  warga  non- Samin  berinteraksi  dengan  warga  Samin.  Perbedaan  mendasar  warga Samin  masa  kolonial  dengan  masa  kini  yakni  kehidupannya  terbuka (ekstrofet),  sumber  ekonominya  tak  hanya  pertanian,  sebagian  telah sekolah  formal  dan  melek  teknologi  informasi.  Kehidupan  warga  Samin pascakolonial,  karakternya  meliputi Dlejet/Dledek (memegang  murni ajaran Samin), Sangkak (memegang ajaran Samin tapi dalam berinteraksi menggunakan  bahasa sanepo /kiasan),  dan Amping-amping atau samiroto (memegang  ajaran  Samin  tapi  terpengaruh  ajaran  non-Samin). 15 Tipe ketiga berpeluang dijadikan mad’u karena Samin yang tak kaffah lagi imbas sekolah  formal  dan  pergaulan  dengan  warga  non-Samin  secara  terbuka. Hasil riset penulis pada 2010-2012 warga Samin melakukan pindah agama (konversi) dari agama Adam menjadi muslim. Hal ini hanya strategi adaptif agar  perkawinannya  di  KUA  terlaksana  karena  calon  isteri/suami  tak direstui orangtua, bila direstui kawin secara Samin tak di KUA. Pasca-kawin keislamannya tak kokoh karena tak memahami ajaran Islam. 16
12 Keberadaan  Samin  di  Blora  kini  tertebar  antara  lain  di  Dukuh  Karangpace,  Desa Klopoduwur, Kec.Banjarejo; Dukuh Blimbing, Desa Sambongrejo, Kec. Sambong; Dusun Tambak, Desa Sumber, Kec. Kradenan; Dukuh Tanduran, Desa Klagen, Kec. Kedungtuban; Dukuh Mbelik, Desa Tambaksari, Kec.Tunjungan; Desa Sitirejo, Kec.Tunjungan; Desa Jurang, Kec.Bogorejo.
13 Tertebar di berbagai desa di wilayah Kecamatan Sukolilo.
14 Keberadaan  warga  Samin  Purwodadi  di  Dukuh  Karangdosari,  Desa  Dumpil  Krajan, Kec.Ngaringan, Kab.Grobogan.
15 Moh.Rosyid. Samin Kudus Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
16 Moh. Rosyid. Konversi Agama Masyarakat Samin Studi Kasus di Kudus, Pati, dan Blora . Disertasi IAIN Walisongo, Semarang Juni 2013.
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.1, Januari – Juni 2014 ISSN 1693-8054
Menurut  Sartroatmodjo,  munculnya  komunitas  Samin  karena pertama,  merosotnya  wibawa  penguasa  pribumi  yang  direspon  dengan gerakan  ritual,  mistis,  dan  isolasi  diri. Aksinya  menolak  membayar  pajak karena  untuk  penjajah,  bukan  untuk  pribumi.  Gerakannya  “sirep”  tanpa bersenjata karena tak ingin tertumpah nyawa, dan dengan kesabaran. Fase perlawanan  ekspresif  dengan  pasukan  gerombolan,  merampok  warga pribumi  kaya  pengikut  penjajah  hasilnya  untuk  pribumi,  menamakan  diri “Tiyang Sami Amin”, maksudnya, sesama manusia adalah saudara sehingga perlawanannya  mengobarkan  semangat  kebersamaan.  Gerakan  per- tempuran fisik mengumpulkan pemuda dengan ilmu kanuragan, kekebalan, dan  olahbudi  untuk  mengusir  penjajah.  Dipimpin  Ki  Samin  (semula pujangga  Jawa  pesisiran  pasca-Ronggowarsito)  menyamar  sebagai  petani menghimpun kekuatan melawan Belanda. 17 Pada 1905 setelah banyaknya pengikut,  Samin  melawan  Belanda  sehingga  pada  1907  Ki  Samin  diculik Belanda  dibawa  ke  Rembang  beserta  8  pengikutnya  dibuang  di Sawahlunto, Padang, Sumbar wafat pada 1914 sebagai tawanan. 18
Agar  citra  negatif  terhadap  ’nama’  komunitas  Samin  tak  ber- kepanjangan,  warga  Samin  mengubahnya  menjadi  komunitas  sedulur sikep.  Pertimbangannya,  pertama,  anggapan  pembangkang  oleh  Belanda agar  tak  meluas  pada  publik.  Hal  ini  diawali julukan  yang  diberikan  oleh aparat desa di wilayah Blora bagian selatan dan wilayah Bojonegoro pada 1903-1905  karena  tindakan  Samin  yang  menentang  aparat  desa  (di  era penjajahan  Belanda)  dengan  cara  tak  membayar  pajak  dan  memisahkan diri  dengan  masyarakat  umum, 19 penolakan  itu  muncul  kata: nyamin . 20 Kedua, wujud simbolisasi penamaan diri dengan filosofi bahwa munculnya kelahiran-kehidupan  manusia  berawal  dari  proses  “sikep”  atau berdekapan  (Jawa:  bentuk  hubungan  seksual  suami-istri)  atau  proses menanak  nasi  secara  tradisional  dengan  proses  “nyikep”  (ditanak).  Nasi sebagai simbol sumber kekuatan hidup.
17 Soerjanto Sastroatmodjo, Masyarakat Samin Siapakah Mereka? (Yogyakarta: Nuansa, 2003). 18 Dhanik Dhewanty, Solidaritas Sosial Masyarakat Samin Di Desa Baturejo Kec.Sukolilo, Kab.Pati dalam Jurnal Forum Ilmu Sosial. Fakultas Ilmu Sosial. Vol.31 No.2 Desember 2004 . UNNES Press: Semarang. hlm.124.
19 Deden Faturrahman, Hubungan Pemerintahan dengan Komunitas Samin dalam Agama Tradisional Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger. (Yogyakarta: LkiS, 2003).
20 Terdapat pula istilah yang identik yakni Shaminisme yang berasal dari bahasa Siberia, suatu keyakinan terhadap kekuatan dukun, tukang sihir, atau ahli lain menggunakan kekuatan gaib mencapai tujuan hidup. Samin adalah gerakan yang muncul di daerah Blora sekitar tahun 1890,  dipimpin  Ki  Samin  Surosentiko  melibatkan  2.300  KK  tertebar  di  Rembang,  Ngawi, Grobogan, Pati, dan Kudus, Jawa Tengah (ENI, 2004: 4).
Moh. Rosyid                                                         Mengevaluasi Ulang Dakwah pada Pemeluk Agama Lokal ...
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.1, Januari – Juni 2014 ISSN 1693-8054 10
Komunitas Samin eksis di wilayah Kudus sejak respon Sosar warga Desa  Kutuk,  Radiwongso  warga  Dukuh  Kaliyoso,  Desa  Karangrowo,  dan Proyongaden  warga  Desa  Larekrejo,  ketiganya  di  Kecamatan  Undaan, Kudus. Adapun di Dukuh Mijen, Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kudus  direspon  Ngadiyono.  Alur  penyebaran  Samin  di  Kudus  terdapat beberapa versi, pertama, berasal dari Klopoduwur Blora pada 1890, ketika Sosar,  Radiwongso,  dan  Proyongaden  warga  Kudus  bertemu  Surokidin. Sumber  tak  menyajikan  tahun  kedatangan,  penyebaran,  tidak meninggalkan  kitab,  dan  lainnya  yang  dijadikan  data.  Kedua,  dari  Dukuh Ploso  Wetan,  Desa  Kediren,  Kecamatan  Randublatung,  Blora,  dimotori Surokidin  tatkala  bertemu  Sosar,  Radiwongso,  dan  Proyongaden  dari Kecamatan Undaan, Kudus. Ketiga, menurut Soerjanto ajaran Samin datang di  Desa  Kutuk  melalui  Ki  Samin  Surowijoyo  dari  Randublatung,  Blora, membawa  kitab Serat  Jamus  Kalimasada berbahasa  Jawa  kuno  berbentuk sekar  macapat  dan  prosa  ( gancaran ).  Sumber  ini  tidak  mendata  personil yang  membawa  kitab.  Keempat,  ekspansi  dilakukan  R.Kohar  membangun pusat  perlawanan  terhadap  Belanda.  Kelima,  tahun  1916  pengikut  Samin Surosentiko  gagal  mengekspansi  ke  Tuban,  sehingga  dikembangkan  di Kudus. 21 Masyarakat Samin dalam berperilaku memiliki pantangan: Drengki (memfitnah), Srei (serakah), Panasten (mudah tersinggung atau membenci sesama), Dawen (mendakwa  tanpa  bukti), Kemeren (iri  hati/syirik, keinginan memiliki barang yang dimiliki orang lain), Nyiyo Marang Sepodo (berbuat nista terhadap sesama penghuni alam) karena prinsip Bejok reyot iku  dulure,  waton  menungso  tur  gelem  di  ndaku  sedulur (cacat  seperti apapun,  asal  manusia  adalah  saudara  jika  mau  dijadikan  saudara).  Jika berinteraksi terdapat pantangan berupa bedok; menuduh, c olong; mencuri, pethil; mengambil  barang  yang  melekat  dengan  sumber  kehidupan, misalnya  sayur-mayur  masih  di  ladang, Jumput; mengambil  barang (komoditas di pasar) misalnya beras, hewan piaraan, dan kebutuhan hidup lainnya, nemu  wae  ora  keno; (pantangan  menemukan  barang).  Hal  ini bukan  berarti  warga  Samin  melaksanakan  secara  serta  merta,  tetapi tergantung kesadaran diri sebagai manusia yang memiliki nafsu.
21 Sebagai  perbandingan,  Kabupaten  Kudus  tahun  2007  jumlah  penduduknya 747.488.000 jiwa tertebar di 9 kecamatan, 9 kelurahan, 123 desa, 701 RW, 3662 RT, dan 363 perdukuhan (BPS Kudus 2007), sedangkan komunitas Samin Kudus tahun 2013 tertebar di (1) Desa Kutuk, 5 KK, (2) Desa Karangrowo, Dukuh Kaliyoso, 52 KK, dan (3) Desa Larekrejo, 15 KK, ketiganya  di  wilayah  Kecamatan  Undaan,  (4)  Dukuh  Mijen  dan  Karangrowo,  Desa Bulungcangkring, Kec. Jekulo, 5 KK, dan (5) Dukuh Goleng, Desa Pasuruhan Lor, Kec. Jati 2 jiwa.
Dasar  ajaran  Samin  meliputi  pantangan:  sekolah,  bercelana panjang, berpeci, berdagang, dan beristri lebih dari satu, esensinya sebuah gerakan  yang  ‘berbeda’  dengan  penjajah.  Awal  keberadaannya  karena unsur  dukungan  dari  arus  bawah  (petani)  dan  gerakannya  terpolakan menjadi (1) Samin sangkak , jika berinteraksi dengan pihak lain, menjawab dengan kiratabasa, misalnya, teko ngendi , dijawab teko mburi (dari mana?, dijawab  dari  belakang). Lungo  ngendi, dijawab lungo  ngarep (dari  mana?, dijawab  ke  depan).  Samin Sangkak lebih  suka  menutupi  kegiatannya  jika ditanya oleh pihak lain. Hal ini terbawa karakter Samin masa lalu agar tak teridentifikasi Belanda. Model ini sudah tak ditemukan penulis. (2) Samin ampeng-ampeng ;  mengaku  Samin,  perilakunya  tak  sebagaimana  ajaran Samin  atau  jika  berbicara  seperti  Samin sangkak perilakunya  tak  Samin sejati. (3) Samin samiroto ; mengaku Samin juga mengikuti adat non-Samin, dan  (4)  Samin Sejati  atau  dlejet/dledek ;  berpegang  prinsip  Samin  secara utuh. 22 Keempat  tipe  dianggap  Samin,  pembeda  antara  Samin  atau  non- Samin  adalah  yang  berprinsip tindak  sepecak,  gunem  sekecap (konsisten antara  ucapan  dengan  perbuatan)  berlandaskan  sumber  ajaran  kitabnya. Kitab dipilah menjadi dua: kitab garing (kering) berupa buku/cetakan dan kitab teles (basah)  berupa  ucapan.  Keberadaan  kitab  diakui  warga  Samin dengan ungkapan Siro son puji kang  minongko dadi kitab suci  kang sejati. Kang demunung ono ing jiwo iro kang aran kitab yoiku Adam makna . Kamu (kitab)  aku  puja  sebagai  kitab  suci  sejati  yang  keberadaannya  ada  dalam hati kita yang disebut kitab Adam Makna . Gerakannya disimbolkan dengan istilah mapah  gedang bermakna  simbolisasi  gerakan  taat  diserupakan dengan  daun  pisang  yang  mengering  pada  pohon  karena  proses  alamiah. Setelah  mengering,  melemah,  dan  menggantung  di  dahannya.  Misalnya, membayar  pajak  dan  sekolah.  Meski  sebagian  bersikap  semi propemerintah, yakni membayar pajak tapi tak sekolah formal.

## 2. Agama Adam
Prinsip  komunitas  Samin  beragama: aku  wong  Jawa, agamaku njawa (Aku  orang  Jawa,  agamaku njowo ).  Proses  transformasi  ajarannya sabdo tanpo rapal (ajaran tak tertulis) dengan dasar sahadat, panetep, lan panoto  agomo. Penggunaan  kata  ’Adam’  menyangkut  hal pengucap (ungkapan), laku (perilaku), dan penganggo (pakaian). Pengucap bermakna ketika  jagat  tak  berpenghuni  maka  keberadaan  dunia  dihuni  Adam. Laku diwujudkan  tak  melanggar  prinsip  Samin. Penganggo adalah  segala aktivitas bersandar pada Adam, keberadaannya dianggap orang pertama di
22 Moh. Rosyid. Kodifikasi Ajaran Samin. (Yogyakarta:Kepel Prees, 2008), hlm. 61.
Moh. Rosyid                                                         Mengevaluasi Ulang Dakwah pada Pemeluk Agama Lokal ...
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.1, Januari – Juni 2014 ISSN 1693-8054 12
dunia  agar  dunia  sejahtera  ( donyo  rejo )  dan  berkedudukan  sebagai penguasa  tunggal  yang  disebut Yai .  Agama  Adam  berprinsip  etika adiluhung  berpegang  pada  kitab Jamus  Kalimasada berbahasa  Jawa berbentuk  puisi  tradisional  ( tembang  macapat )  dan  prosa  ( gancaran ), dibawa  sejak  lahir,  kitab  diduga  musnah  ketika  Ki  Samin  Surosentiko ditahan  Belanda.  Esensinya  jika  pemeluk  memegang  teguh  prinsip  ajaran dan  menjauhkan  prinsip  pantangan  Samin.  Agama  Adam  sebagai perwujudan  “ucapan” (tandeke  neng  pengucap,  opo  wae  thukule  soko pengucap), laku (perilaku), dan penganggo (pakaian). Pengucap bermakna ketika  jagat  nihil  keberadaan  dunia  dihuni  Adam. Laku diwujudkan  tak melanggar  prinsip  Samin.  Ukuran  kebenaran  pemeluk  agama  jika aktivitasnya  ( tindak-tanduknya )  benar. Penganggo adalah  segala  aktivitas bersandar  pada  Adam,  keberadaannya  dianggap  orang  pertama  di  dunia agar dunia sejahtera ( donyo rejo ) dan sebagai penguasa tunggal ( Yai) . 23
Agama  Adam  bagi  warga  Samin  merupakan  ajaran  yang mengedepankan  nilai-nilai  etika  dan  dalam  realitanya  memegang  teguh pada prinsip hidup yang bersifat hubungan horisontal berupa ikhlas, nrimo, tak iri hati-benci kepada siapapun, dan tak ingin merugikan siapapun. Hal tersebut merupakan aplikasi prinsip dan pantangan hidup Samin. Pertama, ikhlas, muncul diawali dari prinsip bahwa ‘semua adalah saudara’ sehingga muncul  gaya  hidup  ( life  style) yang  bersifat permisif dan egaliter. Dengan motto: dhuwek ku yo dhuwek mu, dhuwek mu yo dhuwekku, yen dibutuhke sedulur yo diikhlaske (milikku (barang) juga milikmu, milikmu juga milikku, jika  dibutuhkan  ya  diikhlaskan).  Konsep  ini  menumbuhkan  sikap  saling tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan sedikitpun (ikhlas). Kedua, nrimo, konsep mendasari sikap tidak “meri” karena berprinsip kono-kono, kene-kene. Maksudnya,  apa  yang  diperbuat  orang  lain  itu  haknya  dan  tak latah  mengikutinya.  Ketiga,  tak  iri  hati-benci  kepada  siapapun.  Keempat, tak  ingin  merugikan  siapapun.  Konsep  ini  berpangkal  dari  prinsip  dasar hidup  Samin  berupa ”ora  panesten-dawen” terhadap  siapapun.  Meskipun perilaku tersebut wilayah pribadi, sehingga kebenaran perilakunya sangat pribadi,  tak  dapat  ‘dipotret’,  jika  tidak  interaktif  dengan  kehidupannya. Sebagai  manusia  wajar,  individu  diberi  potensi  Tuhan  berupa  akal  dan nafsu,  sehingga  (berpeluang)  terjadi  ketidakkonsistenan  melaksanakan ajaran agama secara sempurna.
Lahirnya  Adam  karena  sabdo  tunggal Yai ,  adanya Yai (Tuhan) karena adanya Adam ( Ono iro ono ingsun, wujud iro wujud ingsun. Aku yo
23 Komunitas  Samin  memiliki  istilah  berkaitan  dengan  keberagamaannya  yakni Yai (Tuhan), Yai Adam (Nabi Adam), Nyai Adam (Hawa), Putu Adam (orang Samin).
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.1, Januari – Juni 2014 ISSN 1693-8054
kuwe, kuwe yo Aku, wes nyawiji ). Yai ( yeng ngayahi samubarang kebutuhane putu) putu duwe kewajiban, putu njaluk Yai kanti ngeningke cipto, roso, lan karso  kang  supoyo  biso  kasembadan  sejo  lan  karep  kanti  neng,  nheng,  lan nep .Yai  bermakna  dzat  pemenuh  hajat  hidup  makhluk,  makhluk  pun memiliki  kewajiban.  Jika  makhluk  memohon  hanya  pada-Nya  dengan mengheningkan cipta (semedi) dan diwujudkan dengan aktivitas yang baik. Munculnya istilah “Adam” bermakna ugeman atau pegangan hidup sebagai bukti  pemahaman  Samin  sebagai  nama  manusia  pertama  ciptaan  Tuhan ( Yai ) di dunia. Tradisi bermuatan ajaran etika hidup menjadi kepercayaan yang  dipertahankan  dalam  pendidikan  keluarga  dengan  tradisi  lisan  dan tauladan oleh figur ( botoh dan orangtua ) . Prinsip  ajaran  Samin  tak  mendakwahkan  pada  publik  (pasif) dengan  prinsip,  pertama, kulak  warto  adol  pitakon (mendapat  informasi dan memberi informasi pada lingkungannya yang berinteraksi). Kedua, ono pitakon kudu ono jawaban (jika ada pertanyaan harus dijawab). Berpegang prinsip bahwa ajaran ’dalam’ agama Adam hanya bagi pemeluknya. Ketiga, jenenge wong ora keno mekso awake liyan, wong yeng kepengen ngerti ora keno dipekso ben tukul songko atine dewe (orang jangan dipaksa pihak lain dalam  menerima/memberi  ajaran  Samin,  jika  orang  ingin  tahu  tentang ajaran  Samin  biar  tumbuh  dari  hatinya). Di  sisi  lain,  adanya  sanksi  dan hadiah, bagi yang tak melaksanakan ajaran akan menerima sanksi dan bagi yang meninggalkan pantangan mendapat hadiah berupa bila berbuat baik semasa  hidupnya,  maka  pascakematian  ruhnya  menyatu  dengan  anak cucunya menjadi anak cucu yang taat beragama (reinkarnasi). Begitu pula, bila  semasa  hidup  perbuatannya  melanggar  ajaran  agama  Adam  maka pasca-kematian, ruhnya akan menempel pada hewan atau tumbuhan.
Esensi  agama  Adam terpilah  bidang  peribadatan  dan  etika bersesama.  Ibadah  berupa  semedi,  puasa,  dan  beramal  yang  diawali dengan  doa. 24 Pertama,  semedi  berprinsip nindakno  neng-neng  meneng, nenuwun marang yeng momong jiwo rogo, bakale keturutan pengangenane
24 Seperti ” mugo-mugo ketekan sejo, lan  kekarepane.  Asale wong, bali wong, seng becek kelakuane . Pak-pak  bo,  pak-pak  bo.  Ojo  dadi,  dadio  kebo,  dadio  wong  neh.  Ojo  mangan  suket, mangano sego liwet. Ojo ngumbe banyu  kali  ngombeo  banyu  kendi” . Adapun doa  menyembelih ” Yang  bumi,  aji  aku  jaman . Jamanku… . (menyebutkan  nama  diri)  sandang-pangan  tukule  bumi . Etika  dan  tata  cara  berdoanya  adalah ngenengno  cipto,  roso,  lan  karso  kang  supoyo  biso kasembadan  sejo  lan  karep  kanti  neng,  nEng  (kudune  meneng),  lan  nep  (ngenepno  roso  yoiku onone siro utowo ingsun, wujud iro wujud ingsun) kalayan rungu tan rinungu, ono roso tan rinoso, ono gondo tan ginondo.
Moh. Rosyid                                                         Mengevaluasi Ulang Dakwah pada Pemeluk Agama Lokal ...
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.1, Januari – Juni 2014 ISSN 1693-8054 14
(konsentrasi dengan diam, mohon pada Yai (Tuhan) 25 sebagai pemelihara jiwa  dan  raga  agar  harapan  terpenuhi. 26 Semedi  merupakan  bagian  dari jalan  menuju  ketenangan  dan  kebahagiaan  hidup  manusia  karena  proses introspeksi  diri  ( eling )  terhadap  diri  dan  perilakunya.  Dalam  bersemedi dengan nyuwung (diam  diri)  di  dalam  kamarnya  ( sanggar  pamujan ), meskipun beribadah ( semedi ) merupakan aktivitas yang bersifat individual sebagai  karakter  kesalihan  batin.  Tempat  beribadah  idealnya  (perspektif Samin)  di  tempat/kamar  tertentu  yang  disebut sanggar  pamujan dan waktu  terbaik  adalah  pada  tengah  malam  ( tengah  wengi/tengah  latri ), sedangkan  waktu  yang  baik  adalah esuk (pagi)  atau  sore.  Esensi  berdoa ( manembah ) adalah mengakui diri bahwa terdapat (dzat) yang lebih tinggi yakni Tuhan ( Yai ) yang berkedudukan sebagai tempat peribadatan. 27
Kedua, puasa merupakan aktivitas prihatin dilakukan dengan lapar dan  dahaga  sebagai  wujud  memahami  pihak  lain  yang  miskin  materi. Diharapkan  terjenihkan  dari  pikiran  keruh  karena  kesadaran  diri pascaprihatin.  Kata  puasa  ( poso/sireh )  bagi  Samin dlejet diapahami ngepasno  roso dikiratabahasakan ngepaske  roso , utowo  keno  mangan,  ora keno  mlanggar  aturan  Samin  arupo  goroh,  kudu  jujur,  lan  ngepasno rembukan (menyelaraskan  rasa  atau  boleh  makan,  tetapi  tak  boleh melanggar  prinsip  Samin  berupa  jangan  bohong,  harus  jujur,  tak  boleh melanggar  prinsip  Samin,  sebagai  esensi  berpuasa),  rasa  bersesama. Penafsiran  makna  peribadatan  tergantung  kemampuan  diri  Samin
25 Kata ‘Yai’ bermakna kabeh yeng ngayahi (semua kebutuhan hidup manusia dicukupi Tuhan)  dan  keberadaan  manusia  sebagai putu  Adam .  Kata  ’Yai’  juga  sebagai  panggilan  bagi sebagian warga Pantura terhadap orangtua atau si mbah laki-laki.
26 Permohonan  masyarakat  Samin  kepada  Tuhan  jika  menyertakan  peran  lingkungan- nya  yang  non-Samin,  misalnya  kematian,  sunatan  ( ngislamke/brahikke/teta-an )  berbentuk brokohan bertujuan berdoa agar yang masih hidup selamat dan yang telah mati tercapai angan- angan  berupa  asal  manusia  yang  baik  diikuti  dan  anak  cucu  menjadi  baik.  Doa brokohan ditujukan pada (1) anak yang disunat, (2) sedulur tua dan muda. Saudara tua yang lahir bersama kakang  kawah  adi  ari-ari (plasenta), dulur  papat (indra  pencium,  perasa,  penglihat,  dan pendengaran ( penggondo, pengroso, peningal, lan pengrungu ) dan lima wujud berupa kelahiran bayi, (3) danyang , dan (5) meroi dino (mengetahui hari) dengan dalih ketika alam dunia belum terhuni ( whong-whong ) sudah ada hari. Prinsip dalam menyembah ”wong urip kudu percoyo, ora keno mujo kayu-watu, sing dipujo awae dewe” (orang hidup harus percaya adanya Yai (Tuhan), tidak  boleh  memuja  kayu-batu,  yang  dipuja  dirinya  ( awak  dewe )  terdiri  dari  kesatuan
( manunggaling kawulo marang gusti ) dan adanya manusia karena adanya Tuhan.
27 Dalam konteks kepercayaan dikenal sarana penghayat ( srana ) yakni alat bantu untuk memantapkan perilaku penghayat dan melaksanakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alat bantu tersebut dapat berupa perilaku (mengagungkan) atau simbolisasi atau lambang, seperti  ’semangka’  melambangkan  anjuran ojo  sumengko (jangan  bernafsu,  bijaksanalah)  atau bermakna pengayom (warna hijau di luar), juga bermakna brangasan (warna merah di dalam), dan berperilaku yang tidak baik (biji warna hitam di dalam) (ENI, 2004:414).
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.1, Januari – Juni 2014 ISSN 1693-8054
memahami pesan leluhurnya yang terwariskan secara lisan. Puasa ( sireh ) bagi Samin dipilah poso pati geni , ketika puasa tak melihat atau tak terkena sinar apapun dan poso ngebleng yakni puasa selama 7 hari, hari ke-7 tanpa tidur  semalam  sehari.  Bentuk  puasa  Samin  berupa  puasa  hari  kelahiran, puasa  suro,  dan  puasa  pati  geni.  Sebelum  melakukan  puasa,  disyaratkan mandi  keramas (mandi  besar)  yakni  menyiram  air  seluruh  tubuh.  Puasa hari lahir ( weton ) bertujuan mengenang hari kelahiran sekaligus media doa diri  menuju  kehidupan  berikutnya  agar  diberi  keselamatan  Yang  Kuasa. Puasa Sura dilaksanakan satu di antara pilihan, selama 40 hari, 21, 7, 3, 1 hari  1  malam,  sesuai  kemampuannya.  Puasa  diakhiri  tak  tidur  ( melek ) semalam  sehari  (malam  tak  tidur  dan  siangnya  tak  tidur, ngebleng ,  atau puasa pati  geni diakhiri  dengan  slametan  ( brokohan ).  Puasa  ini dilaksanakan pada bulan Sura atau puasa hari kelahiran sesuai seleranya. Puasa  bagi  Samin  bertujuan  (1) ngurangi  sandang-pangan  sak  untoro (mengurangi  konsumsi  makanan  dalam  waktu  tertentu) sejak terbenam matahari hingga terbenamnya matahari hari berikutnya (semalam-sehari) dan diakhiri brokohan (slametan), khususnya puasa pati geni , (2) ngurangi roso (mengurangi  rasa/bumbu  makanan  non-garam)  tatkala  berbuka/ sahur ,  (3)  netepno  roso  sejati (menetapkan/meneguhkan  ajaran  yang diwujudkan dalam perilaku (puasa). Berupa rasane wong urip yeng digayuh ngemeno  artikel (angan-angan  dalam  batin), partikel (menimbang- nimbang), kelakuan,  ngeningno  ati  lan  pikiran,  gayuh  apik  tekan  becik, manjinge  ngilmu  kanggo  penganggo (tujuan  manusia  hidup  jika dilaksanakan  dengan  ucapan  dan  tindakan  didasari  perasaan,  sehingga ‘ngilmu’  meresap  dalam  kehidupan),  (4)  menjalani  kehidupan  menggapai kebahagiaan  bermodalkan  perilaku  (sesuai  prinsip  hidupnya)  terciptanya kehidupan sejahtera, (5) puasa diharapkan mendapatkan ilmu ( kanuragan, mantra ),  (6)  menjadi  sehat  ( dadi  waras  lan  slamet ).  Ketujuh,  wujud prihatin  berupa sireh untuk  mensikapi  kehidupan.  Dalam  puasa  ( sireh ) terdapat  pantangan  (1)  tidak  mengonsumsi  garam  ketika  berbuka  atau sahur.  Garam  bermakna  sumber  rasa  (makanan)  untuk  tujuan  hidup ( gegayuhan  supoyo  kasembadan ),  bentuk  keprihatinan  hidup  dengan makanan  sederhana,  (2)  buah-buahan,  dan  (3)  tak  memakan  sembelihan hewan  yang  bernyawa,  (4)  tak  mengonsumsi  beras  ( woh  dami ).  Hal  itu sesuai ajaran yang diwariskan leluhurnya dilaksanakan apa adanya ( taken for  granted) .  Jika  pelaksanaan  puasa  dapat  teraih  dengan  sukses,  pada dasarnya meraih esok surut, sore nanggal (di pagi hari meninggal dunia, di sore  harinya  reinkarnasi  pada  generasinya)  karena  tercipta  kehidupan yang baik.” mugo-mugo ketekan sejo, lan kekarepane. Asale wong, bali wong, seng  becek  kelakuane . Pak-pak  bo,  pak-pak  bo.  Ojo  dadi,  dadio  kebo,  dadio
Moh. Rosyid                                                         Mengevaluasi Ulang Dakwah pada Pemeluk Agama Lokal ...
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.1, Januari – Juni 2014 ISSN 1693-8054 16
wong  neh.  Ojo  mangan  suket,  mangano  sego  liwet.  Ojo  ngumbe  banyu  kali ngombeo banyu kendi” .
Ketiga,  beramal  maksudnya  bila  hasil  pertaniannya  baik  maka menyembelih hewan berkaki empat (kerbau atau kambing) dan bila hasil panennya  tidak  maksimal  maka  menyembelih  hewan  berkaki  dua  (ayam, itik,  dsb.)  yang  disembelih  dan  dagingnya  didistribusikan  pada lingkungannya yang Samin dan non-Samin.
Masyarakat  Samin  dalam  beragama  memiliki  standar  dianggap berhasil  hidup  jika  mampu  memiliki kitab yang  dipilah  dua,  kitab teles (basah)  diwujudkan  dalam  perilaku  baik  seseorang  dan  kitab garing (kering)  yakni  catatan  yang  terdapat  dalam  buku.  Kata  ’kitab’  diberi julukan  ( aran ) kitab  adam  makno bahwa  kata  ’kitab’  dari  suku  kata  ’ki’ bermakna  ’kito’  (kita),  ’adam’  bermakna pengucap (ucapan)  dan  ’makno’ ( no ) bermakna wujud. Dengan ungkapan: siro son puji kang minongko dadi kitab suci, kang sejati kang demunung ono ing jiwo iro kang aran kitab suci adam makna . Orang dianggap memiliki ’kitab’ jika benar dalam berujar dan berperilaku diukur ketaatan pada perintah dan menjauhi pantangan ajaran Samin.

## 3. Berdakwah pada Komunitas Samin Perspektif UU
Komunitas Samin mengaku beragama Adam, perspektif pemerintah agama  tersebut  dikategorikan  aliran  kepercayaan,  bukan  agama.  Hal  ini terbukti dikosonginya kolom agama dalam KTP warga Samin. Sebagaimana amanat  Pasal  12  UU  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan  (Adminduk)  yang  diperbarui  dalam  UU  Nomor  24  Tahun 2014  bahwa  pemeluk  agama  lokal  atau  penghayat  kepercayaan  kolom agamanya dalam KTP dikosongi dan didata dalam database kependudukan.

## a. Dinamika Aliran Kebatinan
Aliran kebatinan keberadaannya mengalami dinamika. Akan tetapi, karena  berbagai  kepentingan  yang  melibatkan  di  dalamnya,  keberadaan- nya  mengalami  perubahan  kebijakan  dari  pemerintah.  Tujuan aliran kebatinan berbeda antara satu  dengan yang lain, ada  yang meminta pada negara  agar  diakui  sebagai  agama.  Untuk  memperoleh  legalitas,  aliran kebatinan mengadakan simposium nasional pada 7 s.d 9 November 1970 di Yogyakarta.  Simposium  menyimpulkan  bahwa  kata  ’kepercayaan’  yang tertuang  dalam  UUD  ’45  Pasal  29  (2)  kepercayaan  (kebatinan,  kejiwaan, kerohanian)  disamakan/disejajarkan  dengan  agama.  Pada  27  s.d  30
Desember  1970  diselenggarakan  Munas  I  di  Yogyakarta  membentuk Sekretariat  Kerja  Sama  Kepercayaan  (kebatinan,  kejiwaan,  dan kerohanian)  [SKK]  wadah  pengganti  Badan  Kongres  Kebatinan  Indonesia (BKKI).  Munas  III  18  November  1979  di  Tawangmangu,  SKK  diubah menjadi  Himpunan  Penghayat  Kepercayaan  terhadap  TYME  (HPK)  dari tingkat pusat, Dati I dan II, dan kecamatan secara nasional. HPK bertujuan (1)  terlaksananya  pedoman  penghayatan dan  pengamalan  Pancasila  (P4), (2) terpeliharanya budaya bangsa dan kepribadian nasional terutama yang berhubungan  langsung  dengan  perikehidupan  kepercayaan  terhadap TYME  dalam  usaha  membangun  manusia  Indonesia  seutuhnya,  (3) tertampungnya  segala  aspek  perikehidupan  kepercayaan  terhadap  TYME dalam  perlindungan  hukum  negara  RI,  (4)  menjadi  wadah  tunggal  bagi masyarakat  Penghayat  Kepercayaan,  (5) memayu hayuning  bawana . Adapun  fungsi  HPK  adalah  penghimpun  dan  sarana  pembinaan  dan bimbingan  kerja  sama,  menampung  serta  menyalurkan  aspirasi  dan menjembatani  antara  kepentingan  masyarakat  penghayat  kepercayaan dengan  pemerintah  dan  masyarakat.  Fungsi  HPB  berpedoman  pada  azas kerukunan  dan  kedamaian  atas  dasar  musyawarah  mufakat,  tanpa mencampuri  urusan  intern  anggotanya.  Sejak  itu,  istilah  kata  ’kebatinan’ diganti ’kepercayaan’.
Sidang  MPR-RI  tahun  1973,  1978,  dan  1983  memasukkan ’kepercayaan’ dalam GBHN sebagaimana Tap MPR Nomor IV ’bidang agama dan  kepercayaan  terhadap  TYME,  sosial  budaya’. Tetapi  Tap  MPR  Nomor IV/MPR/1978 dan 1983 serta Tap dalam GBHN 1988 bahwa ’Kepercayaan’ terhadap TYME tidak merupakan agama dan pembinaannya tak mengarah pembentukan agama baru. Berdasarkan pidato presiden di hadapan DPR RI tanggal 16 Agustus 1978 menegaskan kepercayaan merupakan bagian dari kebudayaan  nasional  dan  merupakan  budaya  yang  hidup  dan  dihayati bangsa. Tahun 1978, ’kepercayaan’ yang semula berada dalam wewenang Depag  –pelaksanaannya  pada  subbag  umum  bagian  TU  Kanwil  Depag Provinsi-  dialihkan  pada  Direktorat  Pembinaan  Penghayat  Kepercayaan (PPK)  terhadap  TYME  di  bawah  Dirjen  Kebudayaan,  Depdikbud, 28 berdasarkan  Keppres  Nomor  27  Tahun  1978    pada  31  Agustus  1978. Keputusan  Mendikbud  pada  30  Juni  1979  Nomor  0145/0/1979  tugas pokok  Direktorat  PPK  adalah  pembinaan  kehidupan  penghayat kepercayaan  terhadap  TYME  berfungsi  (1)  mempersiapkan  perumusan kebijakan  teknis  pembinaan  penghayat  kepercayaan  sesuai  kebijakan
28 Kini di bawah naungan Direktur Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa  dan  Tradisi,  Subdirektorat  Program  dan  Evaluasi  Direktorat  Pembinaan  Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kemendiknas.
Moh. Rosyid                                                         Mengevaluasi Ulang Dakwah pada Pemeluk Agama Lokal ...
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.1, Januari – Juni 2014 ISSN 1693-8054 18
teknis  Dirjen,  (2)  menyusun  materi  dan  program  pembinaan  penghayat kepercayaan,  (3)  penyelenggaraan  bimbingan  dan  penyuluhan  serta mempublis  dan  mendokumentasi  pelaksanaan  pembinaan  penghayat kepercayaan, dan (4) meneliti kegiatan pembinaan penghayat kepercayaan. Tugas  pembinaan  berdasar  Pedoman  Pembinaan  Penghayat  Kepercayaan terhadap  TYME  berdasarkan  keputusan  Dirjen  Kebudayaan  Nomor 021/A.I/1980  pada  4  Juni  1980  meliputi  perencanaan,  pengaturan, pengendalian  dan  penilaian  terhadap  kegiatan  untuk  kepentingan penghayat  kepercayaan  berupa  penggalian,  inventarisasi,  dokumentasi, penelitian, pengolahan, pemanfaatan, penyediaan fasilitas dan peningkatan apresiasi  penghayat  bagi  penganutnya  sesuai  dasar  ketuhanan  menurut kemanusiaan yang adil dan beradab.
GBHN  1978  menegaskan,  kepercayaan  terhadap  TYME  bukan agama, sehingga bukan wilayah kerja Depag, pembinaannya dilakukan (1) agar  tak  mengarah  pada  pembentukan  agama  baru,  (2)  untuk mengefektifkan  pengambilan  langkah  yang  perlu  agar  pelaksanaan Kepercayaan  terhadap  TYME  benar-benar  sesuai  dasar  Ketuhanan menurut  dasar  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab.  Kepres  Nomor  40 Tahun  1978,  pembinaannya  di  bawah  Dirjen  Kebudayaan,  Depdikbud. Pedoman yang ditetapkan bahwa Kepercayaan terhadap TYME merupakan budaya  spiritual  berunsurkan  tuntunan  luhur  dalam  wujud  perilaku, hukum dan ilmu suci, yang dihayati penganutnya dengan hati nurani dalam kesadaran dan keyakinan terhadap TYME. Penghayatan dilakukan dengan membina  keteguhan  tekad  dan  kewaspadaan  batin  serta  menghaluskan budi  pekerti  dalam  tata  pergaulan  menuju  kebersihan  jiwa  (hati)  dan kedewasaan  rohani  (spiritual)  untuk  mencapai  kesejahteraan  dan kesempurnaan hidup di dunia dan di alam kekal.
Agar  jumlah  agama  di  Indonesia  tidak  terlalu  banyak  maka  pada 1951  Depag  membentuk  lembaga  penelitian  gerakan/aliran  kerohanian bertujuan meneliti dan mengurus aliran kepercayaan di luar agama. Tugas pokoknya  (1)  menyalurkan  aliran  kepercayaan  ke  arah  pandangan  yang sehat,  (2)  menyalurkan  perkembangan  kepercayaan  ke  arah  Ketuhanan Yang  Maha  Esa,  dan  (3)  menjaga  keamanan  dan  kesejahteraan  rohani bangsa. Pada 1954 diterbitkan Surat Keputusan Perdana Menteri RI Nomor 167/PM/1954    pada  1  Agustus  1954  dibentuk  Biro  Pengawas  Aliran Kepercayaan  Masyarakat  (PAKEM).  Pada  1964  direorganisasi  menjadi Panitia  Interdepartemental  PAKEM  dengan  Surat  Keputusan  Presidium Kabinet  Nomor  A/C/121/1964  pada  6  Oktober  1964  beranggotakan Depag, Kejagung, Depdagri, dan Depkeh. Tugasnya untuk koordinasi, advis (saran),  penelitian,  penyelidikan,  pengolahan  dalam  menyelesaikan
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.1, Januari – Juni 2014 ISSN 1693-8054
persoalan  bidang  aliran  kebatinan.  Selanjutnya  dibentuklah  Pusat Penelitian  dan  Pengembangan  (Puslitbang)  Depag  berdasarkan  Keppres Nomor  45  Tahun  1974.  Panitia  Interdepartemental  PAKEM  dari  tingkat pusat  (Dephankam  dan  Kopkamtib,  Depag,  Depdagri,  Kejagung,  dan Kapolri)  hingga  daerah  (Laksuswil  dan  Laksusda,  Gubernur,  Kakanwil Depag, Kajati Provinsi, dan Kapolda) dinyatakan tidak berfungsi. 29

## b. Dakwah  pada  Komunitas  Samin  Pasca  Keputusan  Mahkamah Konstitusi
Dakwah,  zending,  dan  misionarisasi  bila  tidak  diberi  aturan  main, dikhawatirkan  muncul  konflik  di  tengah  masyarakat.  Berdasarkan Keputusan  Menag  Nomor  70  Tahun  1978  yang  substansinya,  Pertama, pelarangan  menyebarluaskan  agama  pada  orang  yang  sudah  beragama. Kedua,  dilarang  membujuk/memberi  materi,  uang,  pakaian,  makanan/ minuman,  obat-obatan,  dll.  agar  orang  tertarik  memeluk  suatu  agama. Ketiga, dilarang menyiarkan agama dengan menyebarkan pamflet, buletin, majalah,  buku-buku,  dsb  di  daerah/di  rumah  umat  atau  orang  yang beragama  lain.  Keempat,  dilarang  menyiarkan  agama  dengan masuk/keluar dari rumah ke rumah orang yang telah memeluk agama lain dengan dalih apapun. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag dan  Mendagri  Nomor  1  Tahun  1979  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.  Pasal  4  penyiaran  agama  tak  dibenarkan  ditujukan  pada orang/kelompok pemeluk agama lain dengan (1) bujukan atau pemberian barang, uang, pakaian, makanan atau  minuman, (2) menyebarkan pamflet, majalah,  buletin,  buku-buku,  dan  bentuk  barang  penerbitan/cetakan lainnya,  dan  (3)  mengunjungi  dari  rumah  ke  rumah  umat  yang  memeluk agama lain.
Prinsip  berdakwah/mengajak  pada  umat  untuk  memeluk  suatu agama  adalah  jika  pelaksanaannya  tidak  melanggar  hukum  positif  agar tercipta  dakwah  yang  efektif  yakni  memberi  pemahaman  pada mad’u (obyek  dakwah)  dan  dipahami  materi  dakwahnya.  Selanjutnya  mad’u mengubah  sikapnya  menjadi  lebih  baik  dan  termotivasi  untuk  selalu beribadah.  Para da’i atau  pendeta  perlu  memahami  bahwa  berdakwah pada  warga  Samin  dihadapkan  dengan  Keputusan  Mahkamah  Konstitusi (MK)  Nomor  140/PUU-VII/2009  hasil judicial  review oleh  Aliansi Kebangsaan  untuk  Kebebasan  Beragama  dan  Berkeyakinan  (AKKBB)  di
29 Ridin  Sofwan, Menguak  Seluk-Beluk  Aliran  Kebatinan  (Kepercayaan  terhadap  Tuhan Yang Maha Esa), (Semarang : Aneka Ilmu,1999), hlm.3.
Moh. Rosyid                                                         Mengevaluasi Ulang Dakwah pada Pemeluk Agama Lokal ...
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.1, Januari – Juni 2014 ISSN 1693-8054 20
dalamnya  terdapat  Imparsial,  Elsam,  PBHI,  Demos,  Perkumpulan Masyarakat  Setara,  Desantara  Foundation,  dan  YLBHI.  Adapun  pemohon atas nama pribadi yakni K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Prof. Musdah Mulia,  Prof.  Dawam  Rahardjo,  dan  K.H  Maman  Imanul  Haq  mereka memberi kuasa pada Tim Advokasi Kebebasan Beragama (TAKB). Gugatan tertuang  dalam  Perkara  Nomor  140/PUU-VII/2009.  Menurut  para pemohon,  pasal-pasal  dalam  UU  Nomor  1/PNPS/1965  menunjukkan adanya  kebijakan  yang  diskriminatif  antaragama,  bertentangan  dengan prinsip  toleransi,  keragaman,  dan  pemikiran  terbuka,  membatasi  serta bertentangan dengan jaminan kebebasan beragama seperti dalam UUD ’45.
Pada Senin, 11 April 2010 sembilan Majelis MK yang diketuai Moh. Mahfud memutuskan bahwa permohonan para pemohon ditolak. Argumen MK antara lain UU Nomor 1/PNPS/1965 bukan merupakan UU kebebasan beragama,  UU  mencegah  melakukan  tindakan  anarki  dan  penyelesaian masalah  dengan  pendekatan  hukum.  Meskipun  terdapat  pendapat  yang berbeda  ( dissenting  opinion )  yang  disampaikan  oleh  hakim  mahkamah Maria  Farida  bahwa  UU  Nomor  1/PNPS/1965  terdapat  permasalahan mendasar  dan  harus  dicabut  karena  pelaksanaannya  cenderung  represif terhadap  agama  tidak  resmi.  Hasil  Judicial  Review  MK  dalam  klausul “… bahwa  terhadap  kepentingan  masyarakat  penganut  kepercayaan  yang sudah  lama  hidup  di  Indonesia,  Mahkamah  berpendapat,  masyarakat penganut kepercayaan adalah masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang  sama  dalam  meyakini  kepercayaannya  sesuai  dengan  jaminan  yang diberikan  dalam  Pasal  28E  ayat  (2)  UUD  1945.  Praktik  diskriminasi  yang dialami  oleh  masyarakat  penganut  kepercayaan  adalah  bentuk  dari kesalahan  penerapan  norma  dalam  hukum  administrasi. Demikian  juga terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sejak awal lahir dan tumbuh di bumi Indonesia tetap diakui dan dihormati. Adapun mengenai bukti surat edaran dari Departemen Dalam Negeri yang diajukan oleh para Pemohon  (vide  Bukti  P-12),  menurut  Mahkamah  seharusnya  negara memenuhi  hak-hak  konstitusional  mereka  tanpa  memberikan  perlakuan yang diskriminatif....”
Persoalannya, sejauhmana aksi dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah  dalam  menindaklanjuti  perintah  MK  tersebut?  Hingga ditulisnya  naskah  ini,  belum  terlihat  aksi  riil  yang  dilakukan  pemerintah, sebagaimana  hasil  revisi  UU  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Adminduk. Sejak  diberlakukannya  UU  tersebut  telah  dilakukan  revisi  dua  kali,  tetapi tidak  sedikit  pun  mengangkat/memperbaiki  kaitannya  dengan agama/aliran kepercayaan yang dianut warga lokal/adat. UU tetap dengan pembedaan,  misalnya  kolom  agama  di  KTP  bagi  pemeluk  aliran
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.1, Januari – Juni 2014 ISSN 1693-8054
kepercayaan  atau  pemeluk  agama  local  tetap  diberi  tanda  strip  “  –  “ (dikosongi).

## E. Penutup
Dengan  memahami  paparan  naskah  di  atas,  dapat  disimpulkan dengan  menarik  benang  merah  bahwa  selama  ini  terjadi  praktik diskriminasi  yang  dialami  oleh  masyarakat  penganut  kepercayaan  dan pemeluk  agama  lokal  oleh  negara.  Hal  ini  terjadi  karena  agama didefinisikan  oleh  akademisi  dengan  unsur  yang  dimiliki  agama  berupa adanya penyampai risalah (nabi/rasul), kitab suci, dianut oleh umat, sistem tatanilai (norma), dan memiliki Tuhan. Muncul pertanyaan, siapa penentu menyebut  kibat  suci?  Apakah  pemeluk  agama  lain  dengan membandingkannya?  Siapa  yang  disebut  utusan?  semua  itu  jawabannya ditentukan oleh pihak mayoritas yang diamini negara. Idealnya pengakuan batiniyah  dan  mendasar  itu  diserahkan  sepenuhnya  pada  pemeluknya, tidak  tergantung  jumlah,  bentuk,  tata  cara,  perangkat,dsb.  Hal  ini menghindari kriminalisasi, diskriminasi dan membangun toleransi.
Diakuinya sebuah agama berpangkal pada Perpres Nomor 1 Tahun 1965  yang  secara  eksplisit  menyebutkan  “agama  yg  dianut  di  Indonesia” adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius). Hal  ini  dapat  dibuktikan  dalam  sejarah  perkembangan  agama-agama  di Indonesia,  keenam  agama  ini  yang  dipeluk  hampir  seluruh  penduduk Indonesia.  Maka  selain  mendapat  jaminan  Pasal  29  ayat  2  UUD  1945 keenam agama tersebut mendapat bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan  oleh  pasal  ini.  Padahal  lebih  lanjut  dalam  penjelasan  Pasal  1 Perpres tersebut bahwa agama-agama lain, misalnya Yahudi, Zaratustrian, Shinto,  dan  Thaoism  tak  dilarang  di  Indonesia,  mendapat  jaminan  penuh oleh Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, dan agama tersebut dibiarkan adanya, asal tidak mengganggu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.
Cerminan dari diskriminasi yang paling konkret adalah pelayanan administrasi  negara,  khususnya  kepada  kelompok  penghayat,  pemeluk agama  lokal,  dan  minoritas  lainnya.  Walau  ada  UU  Administrasi Kependudukan  yang  mengakuimeski  belum  utuh,  karena  tetap  dengan pembedaan, misalnya kolom agama di KTP diberi tanda “  – “ (dikosongi). Hal  ini  merupakan  bentuk  kesalahan  penerapan  norma  dalam  hukum administrasi.  MK  mengamanatkan  pada  negara  agar  mengakui  dan menghormati keberadaan aliran kepercayaan. Persoalannya, hal itu untuk didiskusikan dan telaah melibatkan berbagai pakar, seperti bidang agama, hukum,  sosiologi,  sosiologi  agama,  sosiologi  hukum,  dan  lainnya  agar
Moh. Rosyid                                                         Mengevaluasi Ulang Dakwah pada Pemeluk Agama Lokal ...
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.1, Januari – Juni 2014 ISSN 1693-8054 22
terwujud pengayoman terhadap warga negara oleh penyelenggara negara berbekal  kajian  akademik.  Bila  pengayoman  terwujud  maka  tergerusnya toleransi  beragama  karena  mendefinisikan  agama  yang  benar  secara politik  oleh  penguasa,  politik  penyingkiran,  sasaran  misi  pada  pihak tertentu  menimbulkan  kesenjangan  sosial  menjadi  terbuka  dan  tercipta toleransi  sejati.  Bila  sebelum  yudicial  reviu,  keberadaan  pemeluk  agama lokal/aliran  kepercayaan  yang  dipeluk  warga  adat  sangat  leluasa  bagi pendakwah  untuk  dijadikan  obyek  dakwah  ( mad’u ).  Akan  tetapi,  pasca- yudicial  reviuw  sebagaimana  tertuang  dalam  hasil  Keputusan  MK  maka pendakwah perlu memahami ulang bila mendakwahi. Terutama adanya PP baru (bila ada) hasil revisi UU Nomor 23 Tahun 2006 dan perundangan lain dijadikan pijakan berdakwah.
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 34, No.1, Januari – Juni 2014 ISSN 1693-8054
23

## DAFTAR PUSTAKA
Dhewanty,  Dhanik, Solidaritas  Sosial  Masyarakat  Samin  Di  Desa  Baturejo Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati dalam Jurnal Forum Ilmu Sosial. Fakultas  Ilmu  Sosial.  Vol.31  No.2  Desember  2004, UNNES  Press: Semarang.
Faturrahman,  Deden, Hubungan  Pemerintahan  dengan  Komunitas  Samin dalam Agama Tradisional Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger. (Yogyakarta: LKiS, 2003).
Muhyiddin, Asep dan Agus Ahmad Safei, Metode Pengembangan Dakwah, (Bandung:Pustaka Setia, 2002).
Munir, M dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah , (Jakarta: Kencana, 2009).
Rosyid,  Moh, Samin  Kudus  Bersahaja  di  Tengah  Asketisme  Lokal , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
______, Kodifikasi Ajaran Samin . (Yogyakarta: Kepel Press, 2010).
______, Konversi  Agama  Masyarakat  Samin  Studi  Kasus  di  Kudus,  Pati,  dan Blora . Disertasi IAIN Walisongo, Semarang Juni 2013.
______, Obyek Dakwah  yang Ternafikan: Studi Kasus pada Komunitas Samin dalam Makalah Konferensi Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. November 2013.
Sofwan, Ridin, Menguak Seluk-Beluk Aliran Kebatinan (Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa), (Semarang:Aneka Ilmu, 1999).
Sastroatmodjo,  Soerjanto, Masyarakat  Samin  Siapakah  Mereka? , (Yogyakarta: Nuansa, 2003).