## Hukum Ayah Biologis Menikahi Anak Luar Nikah Menurut
Madzahib Arba’ah dan KHI
Hamdan 1 , Ahmad Sobari 2 , Suyud Arief 3 1,2,3 Universitas Ibn Khaldun Bogor dan.hamdan267@gmail.com 1 , ahmadsobari@fai.uika-bogor.ac.id 2 , suyud@fai.uika-bogor.ac.id 3

## ABSTRACK
This study examines the views of the fuqaha of four madhhab imams and the Compilation of Islamic Law (KHI) regarding children born out of wedlock. More detail is the problem of biological fathers marrying children born out of wedlock. This study aims to analyze the views of four madhhab imams and the Compilation of Islamic Law (KHI) on the marriage of biological fathers with children out of wedlock. This research is a research that uses quantitative descriptive method. namely describing the views of four imams of different schools of thought. Hanafi and Hanabilah scholars are of  the opinion  that  it  is  haram.  they  argue  that  adultery  can  lead  to  haraam  such  as  the prohibition of besanan (mushaharah) so that the marriage of a biological father with his child is unlawful.  Meanwhile, according to the Malikiyah scholars, it is halal. and according to the Syafi'iyah scholars it is lawful but makruh. They argue that adultery cannot  cause  haraam  such  as  the  prohibition  of  besanan  (mushaharah)  so  that  the marriage of a biological father with his child is lawful. The Compilation of Islamic Law (KHI) argues that it is halal to marry a child born out of wedlock if it triggers the market 39 and article 100 of the Compilation of Islamic Law (KHI).
Keywords : Child Out of wedlock, Marriage Bond

## ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji tentang pandangan  fuqaha empat imam madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait anak yang lahir di luar pernikahan. Lebih rinci yaitu  masalah  ayah  biologis  menikahi  anaknya  yang  lahir  di  luar  pernikahan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana  pandangan  empat  imam madzhab  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  tentang  perkawinan  ayah  biologis dengan  anak  luar  nikah.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  menggunakan metode  deskriptif  kualitatif,  yaitu  mendeskripsikan  pandangan  imam  empat madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil  dari  penelitian ini yaitu  fuqoha empat  madzhab  berbeda  pendapat.  Ulama  Hanafiyah  dan  Hanabilah  berpendapat haram.  Mereka  berpendapat  bahwa  perbuatan  zina  bisa  menyebabkan  keharaman
Volume 4 Nomor 1 (2022)  19-32  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v4i1.529
seperti keharaman besanan ( mushaharah ) sehingga pernikahan ayah biologis dengan anaknya  haram.  Sedangkan  menurut  ulama  Malikiyah  halal,  dan  menurut  ulama Syafi’iyah  halal  tapi  makruh. Mereka  berpendapat  perbuatan  zina  tidak  dapat menyebabkan  keharaman  seperti  keharaman  besanan  ( mushaharah )  sehingga pernikahan  ayah  biologis  dengan  anaknya  halal.  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) berpandangan halal menikahi anak yang lahir di luar nikah jika memicu pada pasal 39 dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Kata Kunci: Anak Luar Nikah, Ikatan Pernikahan.

## Pendahuluan
Pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi ini memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. (Saebani & Falah, 2011: 35)
Terlebih  Undang-Undang yang berlaku  di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  menyebutkan  bahwa  “  pernikahan  ialah  ikatan  lahir  bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa “. (UU No.1 Tahun 1974 Pasal 1)
Kehidupan berkeluarga merupakan cerminan semua makhluk ciptaan Allah SWT, sehingga kelangsungan kehidupan di dunia akan terus menerus berkembang. Manusia  adalah  salah  satu  makhluk  yang  sangat  sempurna  di  bandingkan  dengan makhluk  lainnya.  Manusiapun  di  takdirkan  untuk  hidup  berpasang-pasangan  satu dengan yang lainnya yakni yang berlainan jenis. ( Sudarto, 2018: 136)
Naluri berpasangan ini terjadi bukan hanya pada manusia saja, namun juga pada semua makhluk hidup agar terjadi kelangsungan hidup mereka.  Tujuan Allah SWT.  menciptakan  semua  makhluk  berpasang-pasangan  yaitu  agar  senantiasa mengingat kebesaran Allah SWT.  Inilah makna firman Allah SWT dalam surah Adz- Dzariyat ayat 49 :
َن ۡو ُرَّكَذَت  ۡمُكَّلَعَل ِنۡيَج ۡو َز اَنۡقَلَخ ٍء ۡىَش ِ لُك  ۡنِم َو
Artinya: “... dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang -pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Adz-Dzariyat : 49)
Dalam  hal  ini,  berpasang-pasangan  yang  berlaku  bagi  manusia  tentunya bukan  berarti  semata  berkumpulnya  seorang  pria  dan  wanita  seperti  layaknya binatang  yang  berkumpul  secara  bebas  tanpa  adanya  aturan.  Tetapi,  berpasang- pasangan yang dimaksud disini yaitu berkumpulnya seorang pria dan wanita dengan
jalan melalui pernikahan yang sah menurut agama dan perundang-undangan yang berlaku kemudian membentuk suatu mahligai rumah tangga yang sejahtera.
Menurut  Al  Jurjawi  (1992  :  256),  dengan  pernikahan  maka  banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan secara bersama-sama akan sulit dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan banyaknya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.
Agama Islam memiliki ajaran yang komprehensip dan terinci dalam masalah keluarga.  Ada  puluhan  ayat  Al- Qur’an  dan  ratusan  Hadits  Nabi  SAW.  yang memberikan petunjuk yang sangat jelas menyangkut persoalan keluarga, mulai dari awal  pembentukan  keluarga,  hak  dan  kewajiban  masing-masing  unsur  dalam keluarga hingga masalah kewarisan dan perwalian. (Nafis, 2009 : 6)
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nikmatullah (2019: 382), pernikahan dalam Islam merupakan ajaran yang berdasar pada Al- Qur’an dan As -Sunnah dengan berbagai macam cara mengungkapkannya.
Pernikahan yang dinilai sangat ideal yakni pernikahan yang dilandasi semata karena  Allah  SWT.  Dan  hal  tersebut  akan  mewujudkan  ketenangan  dalam  hidup, muncul rasa tentram dan menjadikannya rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 :
َّو ًةَّد َوَّم ْمُكَنْيَب َلَعَج َو اَهْيَلِا ا ْٖٓوُنُكْسَت ِل اًجا َو ْزَا ْمُكِسُفْنَا  ْن ِم ْمُكَل َقَلَخ  ْنَا ٖٓ  هِتٰيٰا  ْنِم َو ًةَمْح َر َن ْو ُرَّكَفَتَّي  ٍم ْوَق ِل ٍتٰيٰ َلَ  َكِلٰذ ْيِف َّنِاۗ
Artinya  : “...  Dan  diantara  tanda -tanda  (  Kebesaran  )  Allah  ialah  Dia  yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan  Dia  menjadikan  diantaramu  rasa  kasih  dan sayang.  Sungguh,  pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. ” (QS. Ar-Rum  : 21)
Nabi SAW juga memerintahkan kita untuk menikah, Beliau bersabda:
ِباَبَّشلا  َرَشْعَم اَي ِطَتْسَي ْمَل  ْنَم َو ِج ْرَفْلِل ُنَصْحَأ َو  ِرَصَبْلِل  ُّضَغَأ ُهَّنِإَف ْج َّو َزَتَيْلَف َةَءاَبْلا ُمُكْنِم َعاَطَتْسا ِنَم ُهَّنِإَف ِم ْوَّصلاِب ِهْيَلَعَف ْع
ءاَجِو ُهَل
“  Wahai  para  pemuda,  barangsiapa  yang  sudah  sanggup  menikah,  maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya. ” (HR. Bukhari No. 5056, Muslim no. 1400)
Mewujudkan sebuah rumah tangga melalui pernikahan yang sah merupakan perwujudan dari Sunnah Rasul. Sebagaimana dalam Hadits lain Nabi SAW bersabda:
ُحاَكِ نلا“ :َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ ُل ْوُس َر َلاَق : ْتَلاَق َةَشِئاَع  ْنَع
ْنِم ْيِتَّنُس ِ نِم  َسْيَلَف يِتَّنُسِب ْلَمْعَي ْمَل  ْنَمَف يِ نِإَف اوُج َّو َزَت َو ي
َم ْوَّصلا َّنِإَف ِماَي ِ صلاِب ِهْيَلَعَف ْد ِجَي ْمَل  ْنَم َو ْحِكْنَيْلَف ٍل ْوَط اَذ َناَك  ْنَم َو َمَمُ ْلْا ْمُكِب   رِثاَكُم هجام نبا هاور ” ءاَجِو ُهَل
“ Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Menikah itu termas uk dari  sunahku,  siapa  yang  tidak  mengamalkan  sunnahku,  maka  ia  tidak  mengikuti jalanku.  Menikahlah,    karena  sungguh  aku  membanggakan  kalian  atas  umat-umat
yang  lainnya,  siapa  yang  mempunyai  kekayaan,  maka  menikahlah,  dan  siapa  yang tidak mampu maka hendak lah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” (HR. Ibnu Majah)
Dalam  hadits  tersebut  dijelaskan  bahwa  pernikahan  adalah  merupakan Sunnah  Nabi.  Sampai-sampai  Nabi  SAW  berkata  bahwa  seseorang  yang  tidak mengamalkan SunnahNya, maka orang tersebut bukan termasuk golongannya.
Dari  dalil-dalil  diatas  jelas  bahwa  pernikahan  adalah  syariat  Islam  dan merupakan fitrah manusia yang harus terjadi dalam kehidupannya. Disamping itu, pernikahan termasuk Sunnah Nabi yang harus ditiru dan dilaksanakan oleh umatnya apabila telah mampu dan memenuhi persyaratan dan rukunnya. Pernikahan dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi demi menunjang keabsahan nikah, diantaranya  adalah  salah  satu  syarat  yang  berkaitan  dengan  calon  mempelai bahwasanya  kedua  calon  mempelai  tidak  boleh  memiliki  hubungan  darah  antara keduanya. Hal tersebut dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 23:
ِت ْخُ ْلَا  ُتٰنَب َو ِخَ ْلَا ُتٰنَب َو ْمُكُتٰل ٰخ َو ْمُكُتّٰمَع َو ْمُكُت ٰوَخَا َو ْمُكُتٰنَب َو ْمُكُت ٰهَّمُا ْمُكْيَلَع  ْتَم ِ رُح
ُمُكُت ٰهَّمُا َو ْمُكَنْعَض ْرَا ْٖٓيِتّٰلا
ُمُكِٕىۤاَس ِن  ْنِ م ْمُك ِر ْوُجُح ْيِف ْيِتّٰلا ُمُكُبِٕىۤاَب َر َو ْمُكِٕىۤاَسِن  ُت ٰهَّمُا َو ِةَعاَض َّرلا َنِ م ْمُكُت ٰوَخَا َو َّنِهِب ْمُتْلَخَد ا ْوُن ْوُكَت ْمَّل  ْنِاَف  ََّّۖنِهِب ْمُتْلَخَد ْيِتّٰلا
َح َو َّۖ ْمُكْيَلَع َحاَنُج  َلََف
ِا ۗ  َفَلَس ْدَق اَم  َّلَِا ِنْيَتْخُ ْلَا َنْيَب ا ْوُعَمْجَت  ْنَا َو  ْْۙمُكِب َلَْصَا  ْنِم َنْيِذَّلا ُمُكِٕىۤاَنْبَا ُلِٕىۤ َلَ
ًمْي ِح َّر ا ًر ْوُفَغ َناَك َ ّٰاللَّ َّن
Dalam  ayat  tersebut  telah  jelas  disebutkan  wanita-wanita  yang  haram dinikahi oleh seorang pria, baik haram secara selamanya maupun secara sementara. Dalam hal ini, Islam mengatur seorang hamba yang ingin melangsungkan pernikahan diharuskan terlebih dahulu mengetahui jelas tentang nasab antara keduanya. Sebab jika ada pertalian hubungan nasab antara calon pengantin pria dan calon pengantin wanita  maka  pernikahan  tidak  bisa  dilangsungkan  karena  salah  satu  syarat  untuk melangsungkan  pernikahan  tidak boleh adanya pertalian nasab antara keduanya.
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  juga  mengatur  hal  tersebut  yang  tertuang dalam Pasal 39. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita tidak boleh dilangsungkan karena ada pertalian nasab .
Pernikahan merupakan sebuah jalan untuk menjaga kemurnian nasab . Dalam maqashid  al  syariah (tujuan  adanya  syariah) terdapat  “ hifdzu  nasli” yang  berarti memelihara nasab . Salah satu tujuan adanya syariah yaitu untuk memelihara nasab . Maka  dari  itu,  terdapat  hukum-hukum  dalam  Al- Qur’an  yang  berbicara  mengenai hukuman  bagi  orang-orang  yang  berzina,  baik  zina mukhshan ataupun ghairu mukhshan .  Oleh  karena  itu,  Islam  sangat  menekankan  hambanya  agar  tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang keji yaitu perbuatan zina.
Zina  adalah  perbuatan  keji  dan  haram.  Namun  sifat  manusiawi  tidak  luput dari  khilaf  sehingga  bisa  saja  terjadi  perzinaan.  Kemudian  bila  sampai  terjadi perzinaan,  dan  dari  perbuatan  tersebut  lahir  seorang  anak,  maka  syariat  Islam
mempunyai  beban  untuk  mendudukkan  statusnya.  Terlepas  dari  haramnya perbuatan  zina  itu  sendiri,  para  ulama  sepakat  bahwa  anak  hasil  zina  tentu  tidak menanggung dosa atas perbuatan orang tuanya. Karena Islam tidak membebankan kesalahan seseorang kepada orang lain. Namun dalam masalah nasab , para ulama fiqh sepakat  mengenai  tersambungnya nasab anak  hasil  zina  dengan  ibu  yang melahirkannya. Sehingga hubungan anak itu dengan ibunya adalah hubungan syar’i yang  sah.  Dan  sebagai  anak  yang  sah,  khususnya  bila  anak  itu  laki-laki,  maka hubungan keduanya menjadi mahram mu’abbadah (selamanya). Kemudian anak itu juga bisa tersambungnya nasab dengan ayah biologisnya dengan jalan pernikahan.
Kemudian  masih  menjadi  perdebatan  para  ulama  khususnya madzahibul arba’ah (empat imam madzhab) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memiliki pandangan dalam masalah anak yang lahir di luar nikah atau anak hasil zina apakah perbuatan zina tersebut bisa menyebabkan keharaman seperti  keharaman besanan ( mushaharah ) atau tidak.
Terdapat  perbedaan  pendapat  dalam  hal  ini.  Ada  yang  mengatakan  bahwa perbuatan zina itu menyebabkan keharaman seperti keharaman besanan. Ada juga yang  mengatakan  bahwa  perbuatan  zina  tidak  menyebabkan  keharaman  seperti keharaman besanan. Perbedaan pendapat ini kemudian menimbulkan konsekuensi hukum  turunan.  Kalau  dikatakan  bahwa  perbuatan  zina  itu  tidak  menyebabkan keharaman  besanan,  kemudian  jika  dalam  perbuatan  zina  tersebut  terlahir  anak berjenis  kelamin  perempuan,  maka  anak  tersebut  dapat  dikatakan  tidak  memiliki nasab dengan  ayah  biologisnya  karena  keduanya  bukan  mahram.  Dan  kalau hubungan mereka bukan sebagai mahram, apakah boleh terjadi pernikahan antara ayah biologis dan puterinya sendiri di kemudian hari.
Di sinilah kemudian timbul silang pendapat. Bolehkah puteri yang lahir dari hasil zina di kemudian hari setelah dewasa dinikahi sendiri oleh ayah biologisnya? Kalau  kita  pakai  pendapat  yang  mengatakan  bahwa  perbuatan  zina  menyebabkan keharaman  seperti  keharaman  besanan,  maka  keduanya  menjadi  mahram  dengan hubungan  ayah  dan  puterinya.  Jadi  secara  hukum  tidak  boleh  puterinya  tersebut dinikahi  ayahnya  karena  tersambungnya nasab dan  menjadi  mahram  tadi.  Namun sebaliknya  kalau  kita  pakai  pendapat  yang  menolak  terjadinya  keharaman  seperti keharaman besanan, maka keduanya  bukan ayah dan anak. Kalau bukan ayah dan anak,  secara  otomatis  mereka  bukan  mahram.  Kalau  hubungan  keduanya  bukan mahram,  apakah  boleh  si  ayah  biologis  ini  menikahi  puterinya  sendiri?  Mengingat antara  keduanya  bukan  mahram.  Disinilah  terdapat  perbedaan  pendapat  ulama dalam  menentukan  hukum  tersebut.  Ada  yang  membolehkan  dan  ada  juga  yang menghukumi haram.
Jika telah tampak kebolehan seorang ayah biologis menikahi anaknya yang lahir diluar pernikahan, maka di khawatirkan dimasa yang akan datang banyak sekali manusia yang akan melakukan hal tersebut. Karena di zaman sekarang pun sudah
banyak  seorang  ayah  yang  melakukan  hubungan  badan  dengan  anaknya  sendiri. Namun  apalagi  jika  hukum  membolehkannya  sampai  ayah  tersebut  menikahi anaknya, sudah tentu banyak yang melakukannya.
Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk me neliti  permasalahan  tersebut,  dengan  judul  “  Hukum  Ayah  Biologis  Menikahi Anaknya Yang Lahir Di Luar Pernikahan Menurut Pandangan Empat Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) “
Tujuan  yang  diharapkan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui bagaimana  hukum  ayah  biologis  menikahi  anaknya  yang  lahir  di  luar  pernikahan menurut pandangan empat imam madzhab. kemudian untuk mengetahui bagaimana hukum  ayah  menikahi  anaknya  yang  lahir  di  luar  pernikahan  menurut  Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Adapun kegunaan penelitian ini di antaranya bagi penulis yaitu untuk melatih penulis untuk dapat membuat karya tulis ilmiah sesuai dengan obyek penelitian dan dapat  mengaplikasikan  ilmu  yang  didapat  saat  kuliah  dan  menambah  pengalaman dalam  penulisan  karya  tulis  ilmiah.  Kemudian  kegunaan  bagi  masyarakat  yaitu diharapkan dapat berguna untuk memperkaya pemikiran hukum Islam, khususnya bidang Hukum Keluarga Islam serta bidang lain dan bagi masyarakat pada umumnya. Dan  juga  enelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  pengetahuan  kepada masyarakat  tentang  hukum  ayah  biologis  menikahi  anaknya  yang  lahir  di  luar pernikahan menurut pandangan empat imam madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekat-an  kualitatif    dengan  jenis penelitian library  research (penelitian  kepustakaan).  Dengan  melakukan pengkajian  dan  penelitian  terhadap  referensi  atau  sumber  pustaka  serta referensi tertulis baik dalam bentuk kitab terjemah, buku, jurnal dan sumber lainnya khususnya dalam fiqh yang berkaitan dengan pembahasan.
sumber data diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur Islam,  jurnal, maupun karya tulis yang relevan dengan masalah hukum ayah biologis menikahi anaknya yang lahir diluar pernikahan menurut pandangan empat imam madzhab dan kompilasi hukum Islam (KHI).
Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari  literatur-literatur  yang  bersifat  primer  dan  sekunder.  Kemudian  menyusun seluruh  data  yang  diperoleh  sesuai  dengan  urutan  pembahasan  yang  telah direncanakan.  Lalu  selanjutnya  melakukan  interpretasi  secukupnya  terhadap  data yang telah disusun melalui
Volume 4 Nomor 1 (2022)  19-32  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v4i1.529
Metode  analisa  data  yang  dipakai  adalah  metode  kualitatif  secara  induktif. Metode  ini  dilakukan  dengan  cara  data  dikumpulkan,  disusun  dan  diklarifikasikan kedalam tema-tema yang akan disajikan, kemudian dianalisis dan dipaparkan dengan kerangka penelitian lalu diberi interpretasi sepenuhnya dengan jalan dideskripsikan apa adanya.

## Hasil dan Pembahasan

## Anak Yang Lahir Di Luar Nikah
Menurut Jauhari dalam Nadhifah (2016: 117), anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin luar nikah.  Dalam Hukum Islam anak yang dapat dianggap anak di luar nikah adalah:
1) Anak zina, adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan, karena  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  menyebabkan  kelahiran  anak tersebut.
2)  Anak  mula’anah,  adalah  anak  yang  dilahirkan  oleh  seorang  isteri  yang  mana keberadaan anak itu dibantah oleh suami sebagai  anaknya dan menuduh isterinya telah berbuat zina dengan pria lain dengan cara melakukan sumpah li’an terhadap isterinya.
3)  Anak  syubhat,  adalah  anak  yang  dilahirkan  dari  seorang  wanita  yang  digauli dengan cara syubhat, yang dimaksud dengan syubhat dalam hal ini adalah seorang laki-laki  menggauli  seorang  wanita  yang  haram  atasnya  karena  tidak  tahu  dengan keharaman itu.
Mengenai status anak luar nikah, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 43 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100 berbicara mengenai hal tersebut.
Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:
(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
(2)  Kedudukan  anak  tersebut  ayat  (1)  di  atas  selanjutnya  akan  diatur  dalam peraturan pemerintah.
Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI):
Anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Dalam  Undang-undang  no.1  tahun  1974  dan  juga  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  telah  jelas  bahwa  seorang  anak  yang  lahir  diluar  pernikahan  hanya  dapat
Volume 4 Nomor 1 (2022)  19-32  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v4i1.529
di nasab- kan  kepada  ibunya  dan  keluarga  ibunya.  Kecuali,  jika  memang  anak  yang lahir itu karena adanya ikatan perkawinan yang sah, barulah anak tersebut dapat di katakan anak sah dan memiliki nasab dengan bapaknya.

## Menikahi Anak Luar Nikah Menurut Imam Madzhab Dan Kompilasi Hukum
Islam (KHI)
Dalam masalah ini para imam madzhab yang terdiri dari madzhab Syafi’iyyah, Malikiah,  Hanafiyah,  Hanabilah  dan  juga  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  terdapat perbedaan  pendapat  mengenai  hukum  ayah  biologis  menikahi  anaknya  yang  lahir diluar pernikahan, apakah hukumnya boleh atau tidak (haram)?

## Madzhab Syafi’iyyah dan Malikiyah
Menurut  pendapat  madzhab  Syafi’i  dan  Maliki  seorang  laki -laki  boleh mengawani  anak  perempuannya  dari  hasil  zina,  saudara  perempuan,  cucu perempuan,  baik  dari  anaknya  yang  laki-laki  maupun  yang  perempuan,  dan keponakan  perempuannya,  baik  dari  saudaranya  yang  laki-laki  maupun  yang perempuan,  sebab  wanita-wanita  itu  secara syar’i adalah  orang-orang  yang  bukan mahram, dan diantara mereka berdua tidak bisa saling mewarisi. (Mughniyah, 2011: 358 )
Kemudian  Mughniyah  menjelaskan  bahwa  Imam  Syafi’i  mengatakan, perzinaan itu  tidak menyebabkan  adanya  keharaman mushaharah berdasar  hadits yang berbunyi:
ل لَحلا مرحي لَ مارحلا
“Yang  haram  itu  tidak  bisa  mengharamkan  (membuat  haram)  sesuatu  yang halal”
Dalam Fiqh  Islam  Waadillatuhu Wahbah  az-Zuhaili  mengemukakan  bahwa Madzhab  Maliki  dalam  pendapatnya  yang  masyhur  dan  madzhab  Syafi’i  juga berpendapat,  sesungguhnya  perbuatan  zina,  memandang,  dan  menyentuh,  tidak menyebabkan timbulnya pengharaman akibat hubungan besanan. Maka barangsiapa yang  melakukan  hubungan  zina  dengan  seorang  perempuan  tidak  haram  baginya untuk  menikahinya.  Juga  tidak  haram  baginya  untuk  menikahi  ibunya  atau  anak perempuannya. Dan perempuan yang di zinahi tidak haram untuk menikah dengan bapak dan keturunan orang yang menzinainya.
Adapun hujjah yang dipakai madzhab Syafi’i dan Maliki salah satunya dari dalil Al - Qur’an surah an - Nisa ayat 24 yang artinya, “Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian”. Dalam  ayat  ini  mereka  berpandangan  bahwa  wanita  yang  dizinai  tidak termasuk ke dalam golongan wanita yang haram dinikahi, oleh karena itu wanita yang dizinai dapat diartikan sama seperti wanita umum yang boleh dinikahi.
Volume 4 Nomor 1 (2022)  19-32  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v4i1.529
Selain itu juga madzhab Syafi’i dan Maliki menggunakan dalil dari hadits Nabi SAW:
مارحلا ل لَحلا مرحيلَ

## “Perkara yang haram tidak membuat haram perkara yang halal”
Hadits  ini  menunjukkan  bahwa  sesungguhnya  perbuatan  zina  tidak menyebabkan  terjadinya  pengharaman  pernikahan  akibat  hubungan  besanan. Sehingga  orang  yang  melakukan  zina  boleh  menikahi  ibu  perempuan  atau  anak perempuan yang dia zinai.

## Madzhab Hanafiyah dan Hanabilah
Sebagaimana  menurut  Imam  Ibnu  al  Himam  dalam  kitabnya syarah  fathul qodir dalam Nikmatullah (2016: 398) berkata:
كبب ىنز نأب اتنب هنم تدلو ولو
ملو هثرت مل نإو ةقيقح هتنب اهنلَ تنبلا هذه هيلع تمرح اتنب تدلو ىتح اهكسمأو ر
هيلع اهتقفن بجت
Jika  seorang  laki-laki  berzina  dengan  seorang  perempuan  maka  lahirlah seorang anak perempuan dari hasil hubungan zina tersebut, maka haramlah baginya mengawini  anak  tersebut  karena  anak  hasil  zina  menjadi  anaknya  secara  hakiki sekalipun tidak saling mewaris dan tidak diwajibkan baginya menafkahi anak tersebut.
Mughniyah dalam bukunya Fiqh Lima Mazhab mengemukakan pendapat dari madzhab Hanafi dan Hambali dalam permasalahan ini, yaitu sebagai berikut:
Imam Hanafi dan Imam Hambali menyatakan: anak perempuan hasil zina itu haram  dikawini  sebagaimana  keharaman  anak  perempuan  yang  sah.  Sebab,  anak perempuan  tersebut  merupakan  darah  dagingnya  sendiri.  Dari  segi  bahasa  dan tradisi masyarakat ( ‘urf ) dia adalah anaknya sendiri. Tidak diakuinya ia sebagai anak oleh syar’i ,  dari  sisi  hukum  waris,  tidak  berarti  ia  bukan  anak  kandungnya  secara hakiki,  namun  yang  dimaksud  adalah  menafikan  akibat-akibat syar’i -nya  saja, misalnya hukum waris dan memberi nafkah. Imam Hanafi dan Imam Hambali juga berpendapat  bahwa,  zina  itu  menyebabkan  keharaman mushaharah ,  maka  kalau seorang  laki-laki  melakukan  zina  dengan  seorang  perempuan,  maka  laki-laki  itu haram mengawini anak perempuan dan ibu wanita yang dizinainya itu. Sedangkan wanita itu sendiri haram pula dikawini oleh ayah dan anak laki-laki dari pria yang menzinainya.  Kedua  madzhab  tidak  membedakan  antara  terjadinya  perzinaan sebelum  dan  sesudah  perkawinan.  Andaikata  seorang  laki-laki  berzina  dengan mertua  wanitanya,  atau  seorang  anak  berzina  dengan  istri  ayahnya  (ibu  tirinya), maka istrinya menjadi haram bagi suaminya untuk selama-lamanya.
Lebih  lanjut  Wahbah  az-  Zuhaili  (2011:  129-130)  mengemukakan,  bahwa madzhab Hambali dan madzhab Hanafi juga  memasukkan pendahuluan perbuatan zina, seperti ciuman, dan menyentuh  dengan nafsu syahwat masuk ke  dalam jenis
perkara  yang  dikategorikan  ke  dalam  pengharaman  akibat  hubungan  besanan. Mereka  berkata,  pengharaman  akibat  hubungan  besanan  ditetapkan  dengan perbuatan  zina.  Mazhab  Hambali  juga  memasukkan  persetubuhan  lewat  anus  ke dalam perbuatan zina. Mereka berkata, pengharaman yang mutlak adalah perbuatan zina yang telah ditetapkan pengharaman untuknya.
Adapun hujjah yang dipakai oleh ulama madzhab Hanafi dan Hambali yaitu firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 23:
مكت انبو مكتهمأ مكيلع تمرح
“ Diharamkan atas kamu mengawini ibu -ibumu, anak- anakmu yang perempuan.”
Dalil tentang keharaman menikah sebab nasab tersebut secara mutlak. Baik nasab tersebut dihasilkan dari hubungan badan melalui pernikahan yang sah ataupun dari  hubungan  perzinaan.  Sebab  meskipun  secara syar’i anak  tersebut  tidak  bisa bernasab kepada ayahnya. Tetapi, anak yang dilahirkan dari hubungan zina tersebut merupakan darah dagingnya sendiri.
Kemudian diharamkannya untuk menikahi anak perempuannya secara nash. Nash  tersebut  dalam  firman  Allah  SWT.  dalam  surah  an-Nisa  ayat  23,  keberadaan anak perempuan baik dari hasil pernikahan yang sah  ataupun diluar nikah  adalah sama saja, karena adanya keumuman nash.
Selain itu juga madzhab Hanafi dan Hambali menggunakan dalil dari hadits Nabi SAW seperti yang diatas telah dijelaskan. Ketika itu ada seseorang yang berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tekah berzina dengan seorang perempuan pada masa  jahiliah,  maka  apakah  boleh  menikahi  anak  perempuannya?  Nabi  SAW menjawab:
اهنم هيلع علطت ام ىلع اهتنبا نم علطت ةأرما حكنت نأ حلصي لَو ،كل ذ ىرأ لَ
“Itu tidak boleh, dan kamu tidak boleh menikahi seorang perempuan yang dari anak perempuannya kamu lihat apa yang kamu lihat dari dia”
Kemudian  selain  itu,  ulama  Hanafiyah  dan  Hanabilah  menambahkan qiyas dengan  meng qiyas- kan  perbuatan  zina  yang  melahirkan  anak  itu  sama  seperti menggauli  seorang  perempuan  berdasarkan  akad  fasid  yang  membuat  terjadinya pengharaman  akibat  besanan  sesuai  kesepakatan  ulama,  meskipun  hubungan tersebut adalah hubungan yang haram.

## Pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Salah  satu  rujukan  bagi  hukum  pernikahan  di  Indonesia  adalah  Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 1991 yang berupa Kompilasi Hukum Islam atau
yang sering disingkat KHI. Dalam KHI sudah diatur jelas tentang anak sah dan anak yang dilahirkan di luar nikah, yaitu dalam pasal 99 dan pasal 100. Dalam pasal 99 disebutkan  bahwa,  “anak  sah  adalah  anak  ya ng  dilahirkan  dalam  atau  akibat perkawinan yang sah dan merupakan hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”. Kemudian status anak yang dilahirkan di luar  nikah  dijelaskan  dalam  pasal  100,  yang  berbunyi,  “Anak yang  lahir  di  luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”
Dalam pasal ini telah jelas bahwa seorang anak yang lahir di luar nikah hanya dapat di nasab -kan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya, status anak tersebut sama sekali tidak dapat di nasab -kan dengan ayah biologisnya. Kemudian jika anak yang lahir tersebut berjenis kelamin perempuan, maka ketika anak tersebut beranjak dewasa  kemudian  bila  seorang  ayah  biologisnya  menghendaki  untuk  menikahi puterinya  itu  maka  dalam  pandangan  KHI  dibolehkan.  Karena  KHI  berpandangan bahwa anak tersebut bukanlah mahram dengan ayah biologisnya.
Namun sejauh ini KHI sebetulnya belum mengatur lebih lanjut tentang hukum seorang ayah biologis menikahi anaknya yang lahir di luar nikah. Mengingat secara nasab syar’i ,  antara  keduanya  tidak  ada  hubungan nasab .  Ataukah  memang  anak wanita tersebut halal dinikahi oleh ayah biologisnya? Atau sebaliknya anak wanita tersebut  tidak  boleh  dinikahi  oleh  ayah  biologisnya?  Persoalaan  seperti  ini  yang memang belum dijawab oleh KHI. Di dalam Kompilasi Hukum Islam memang sudah diatur secara tersendiri tentang larangan nikah dalam bab VI, pasal 39 sampai pasal 44. Dalam pasal-pasal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

## Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam
Dilarang  melangsungkan  perkawinan  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita disebabkan:
(1) Karena pertalian nasab:
a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
(2) Karena pertalian kerabat semenda:
a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
c.  Dengan  seorang  wanita  keturunan  isteri  atau  bekas  isterinya,  kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul ;
d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
(3) Karena pertalian sesusuan:
a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
c.  Dengan  seorang  wanita  saudara  sesusuan,  dan  kemenakan  sesusuan  ke bawah;
d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya kan keturunannya.
Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam
Dilarang  melangsungkan  perkawinan  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita karena keadaan tertentu:
a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.
Nadhifah (2016: 119-123) menjelaskan bahwa dari ketentuan KHI dalam Bab VI  tentang  larangan  nikah  di  atas,  tidak  disingung  secara  jelas  tentang  boleh  atau tidaknya seorang ayah menikahi anaknya yang dilahirkan di luar nikah. Dalam bab VI tersebut hanya disebutkan tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi sesuai dengan  yang  disebutkan  secara  jelas  di  dalam  al- Qur’an  dan hadits,  baik  yang diharamkan  karena  adanya  pertalian  nasab,  pertalian  kerabat  semenda,  ataupun pertalian sesusuan.
Sebenarnya  dari  ketentuan  KHI  pasal  39,  status  seorang  ayah  menikahi anaknya yang dilahirkan di luar nikah dapat diambil hukumnya. Apabila anak yang memang lahir di luar nikah itu disimpulkan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya (Kompilasi Hukum Islam Pasal 100), maka dari pasal 39 sudah dapat diambil kesimpulan tentang status ayahnya yang menikahi anak tersebut yaitu hukumnya sah dan diperbolehkan untuk menikahi anaknya yang dilahirkan di luar nikah itu. Sebab anak  tersebut  tidak  memiliki  hubungan nasab dengan  ayahnya,  sehingga  tidak tergolong ke dalam wanita-wanita yang haram untuk dinikahi dikarenakan adanya hubungan nasab ,  akan  tetapi  wanita  tersebut  sama  halnya  dengan  wanita-wanita umum yang boleh dinikahi.  Hal ini mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 dan Pasal 39.
Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam memberikan  hukum  tersebut  selaras  dengan  pandangan  Imam  Maliki  dan  Imam Syafi’i yang menghukumi boleh dalam hal seorang ayah menikahi anaknya yang lahir diluar pernikahan .
Dari  beberapa  pandangan  mengenai  hukum  ayah  biologis  menikahi  anaknya  yang lahir  di  luar  pernikahan.  Penulis  cenderung  kepada  pandangan  ulama  madzhab Hanafiah dan Hanabilah yang menghukumi haram dengan beberapa alasan. Pertama, karena apabila hal tersebut dibolehkan, khawatir kedepan akan banyak seorang ayah yang  menikahi  anaknya  secara  bebas  dari  hasil  perbuatan  zina.  Demi  menjaga  hal tersebut, selayaknya di Indonesia hukum yang membolehkan itu tidak diterapkan.
Kedua,  menimbang  kehormatan  perempuan  itu  sendiri  bahwa  sejatinya seorang  ayah  itu  tidak  pantas  dan  tidak  patut  menikahi  anak  yang  lahir  dari perbuatannya  sendiri.  Pada  hakikatnya  anak  tersebut  lahir  semata-mata  sebab adanya  perbuatan  dari  ayah  biologisnya.  Jadi,  anak  tersebut  secara  adat  dapat dikatakan  darah  daging  dari  ayah  biologisnya  walaupun  secara syar’i tidak  bisa di nasab- kan kepada ayahnya.
Ketiga, seorang anak merupakan belahan dari keutuhan orang tuanya. Sangat aneh apabila seorang manusia menghinakan belahannya sendiri. Ada juga hadits Nabi yang  mengatakan  bahwa  Nabi  SAW  menyebutkan  Sayyidah  Fatimah  merupakan belahan dari beliau.
Keempat, menjaga keturunan dari bahaya. Syahwat dua orang yang sedarah daging cenderung lemah, disebabkan adanya rasa malu yang ada sejak awal. Apabila syahwat di antara keduanya melemah, maka kecil kemungkinan untuk memperoleh keturunan  yang  baik.  Keturunan  mereka  memiliki  potensi  besar  untuk  terkena gangguan tertentu baik gangguan fisik maupun sikis, sebagaimana yang diungkapkan oleh para ahli kesehatan.

## Kesimpulan
Dari  uraian  yang  telah  dijelaskan,  maka  dapat  diambil  sebuah  kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah dibatasi di atas.
1.  Menurut  madzhab  Syafi’i  dan  Maliki  hukum  ayah  menikahi  anaknya  yang  lahir diluar pernikahan memberikan hukum boleh untuk menikahi anak perempuan yang lahir dari hasil zina, tetapi sebagian ulama madzhab Syafi’iyyah ada mengatakan hal tersebut  makruh  jika  dilakukan.  Mereka  berpendapat  bahwa  perzinaan  itu  tidak menyebabkan adanya keharaman mushaharah . Kemudian anak yang lahir dari hasil zina itu tidak bisa di nasab- kan dengan ayahnya karena lahirnya anak tersebut tidak dalam  suatu  ikatan  pernikahan  yang  sah.  Maka  dari  itu,  menurut  mereka  seorang ayah  boleh  menikahi  anak  perempuannya  dari  hasil  zina,  karena  antara  keduanya tidak  memiliki  hubungan  nasab.  Dengan  demikian,  pernikahan  antara  keduanya dihukumi  boleh.  Sementara  itu  Madzhab  Hanafiyah  dan  Hanabilah  memberikan
hukum  haram  menikahi  anak  perempuan  yang  lahir  diluar  pernikahan.  Mereka berpendapat  bahwa  zina  itu  menyebabkan  keharaman mushaharah .  sebab,  anak perempuan yang lahir tersebut merupakan darah dagingnya sendiri. Dari segi bahasa dan  tradisi  masyarakat  dia  adalah  anaknya  sendiri.  Dengan  demikian,  pernikahan antara keduanya dihukumi haram.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 39 hanya menjelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi seperti yang diharamkan dalam Al- Qur’an d an hadits. Kemudian dalam  pasal  100  dikatakan  bahwa,  “  Anak  yang  lahir  di  luar  pernikahan  hanya mempunyai  hubungan nasab dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  “.  Dari  pasal tersebut menegaskan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal tersebut berarti menunjukkan kedudukan anak yang lahir di luar pernikahan itu tidak ber nasab atau tidak menjadikan mahram dengan ayah biologisnya. Kemudian jika anak tersebut berjenis kelamin peremuan, maka  anak  tersebut  boleh  dinikahi  oleh  ayah  biologisnya.  Karena,  keduanya  tidak memiliki hubungan nasab atau bukan mahram antara anak perempuan itu dengan ayah biologisnya. Jadi, anak perempuan itu tidak termasuk dalam kategori wanita- wanita yang haram dinikahi. Tetapi, wanita itu sama halnya dengan wanita umum yang  boleh  dinikahi.  Dalam  hal  ini  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  memberikan pandangan  bahwa  seorang  ayah  boleh  menikahi  anaknya  yang  lahir  diluar pernikahan bila memicu pada pasal 39 dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## Daftar Pustaka
Saebani, B.A. & Falah, S. (2011). Hukum Perdata Islam Di Indonesia . Bandung: CV Pustaka Setia.
Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Sudarto. (2018). Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris). Yogyakarta: Deepublish.
Al-Jurjawi, A.A. 1938. Falsafah dan Hikmah Hukum Islam . Mulyo, H. & Shobahussurur. 1992. Semarang: CV. Asy-Syfa.
Nafis, C. (2009). Fikih Keluarga . Jakarta: Mitra Abadi Press
Nikmatullah, F. (2019). Hukum Ayah Menikahi Anaknya Yang Lahir Di Luar Nikah Nadhifah, N.A. (2016). Hukum Ayah Menikahi Anaknya Yang Lahir Di Luar Nikah, Vol. 6: 110-134
Tim Penerjemah Jabal. (2011). Shahih Bukhari Muslim , Bandung: Jabal
Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al- Qur’an Departmen Agama RI, (2012). Al- Qur’an dan Terjemah nya, Yogyakarta: Diponegoro.
Undang-undang Kompilasi Hukum Islam. (2016). Bandung: Fokusindo Mandiri.
Mughniyah, M.J. (2015) Fikih Lima Mazhab , Beirut: Lentera
Az-Zuhaili. (2018). Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jakarta: Darul Fikir