## KONSEP EKONOMI PANCASILA
Oleh: Zainol Hasan & Mahyudi Universitas Ibrahimy Situbondo hasansideas02@gmail.com & Mahyudiorind@gmail.com
Abstract:
Pancasila is a philosophy as well as a source of law for all policies that are a reference for state administration, including in the economic field. The  Pancasila  economy  is  an  economic  concept  that  is  explored  and built from the values adopted in Indonesian society. It is also built on the values  that  exist  in  Indonesian  society.  That  is  derived  from  religious values, norms, customs, or culture. Even though the world economy has become unified and the market has become global, as long as there is an Indonesian  nation  and  state,  the  concept  of  Pancasila  economy  is  still dedicated to the Indonesian people. In addition, the economic concept of
Pancasila is not only materialistic but also faith and piety. This is moral and ethical for the administration in the economic field. Therefore, the concept  of  Pancasila  economy  is  controlled  by  moral  and  ethical principles
Keyword: Kultur, Ekonomi and Pancasila

## A. Pendahuluan
Bangsa  Indonesia  memiliki  ciri  khas  serta  pandangan  hidup  yang berbeda  dengan  bangsa  lain.  Setiap  bangsa  di  dunia  dalam  hidup bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  senantiasa  memiliki  suatu pandangan  hidup,  filsafat  hidup,  serta  pedoman  hidup  agar  tidak mengalami  kebingungan  pada  kancah  masyarakat  Internasional.  Negara komunisme  dan  liberalisme  meletakkan  dasar  filsafat  negaranya  pada suatu  konsep  ideologi  tertentu,  misalnya  komunisme  mendasarkan ideologinya pada suatu konsep pemikiran Karl Marx. 1
Berbeda  dengan  bangsa  lain,  bangsa  Indonesia  mendasarkan pandangan  hidupnya  dalam  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara pada suatu asas kultur yang dimiliki  dan melekat pada bangsa Indonesia sendiri.  Nilai-nilai  dasar  kenegaraan  dan  kemasyarakatan  yang
1 Muhammad Hatta, Politik Kebangsaan dan Ekonomi, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2015), 393.
terkandung  dalam  sila-sila  bukanlah  hanya  konseptual  seseorang  saja. Melainkan  merupakan  suatu  hasil  karya  bangsa  Indonesia,  diangkat  dari nilai-nilai  kultur  yang  dimiliki  oleh  bangsa  Indonesia  sendiri,  melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara seperti Soekarno, M. Yamin, M. Hatta,  Soepomo  serta  tokoh  pendiri  negara  lainnya.  Secara  filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan  dan  berkemanusiaan.  Hal  ini  berdasarkan  kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila adalah  sebagai  dasar  filsafat  negara  dan  pandangan  filosofis  bangsa Indonesia. Hal ini berdasarkan pada suatu kenyataan secara filosofis dan objektif  bahwa  bangsa  Indonesia  dalam  hidup  bermasyarakat  dan bernegara  mendasarkan  pada  nilai-nilai  yang  tertulis  dalam  sila-sila pancasila  yang  secara  filosofis  merupakan  filosofi  bangsa  Indonesia sebelum  mendirikan  negara.  Oleh  karena  itu,  telah  merupakan  suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2
Atas  dasar  pengertian  filosofis  tersebut,  maka  dalam  hidup bernegara nilai-nilai pancasila merupakan filsafat negara. Konsekuensinya dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai- nilai  pancasila,  termasuk  sistem  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia. Dengan demikian, dalam realisasi kenegaraan termasuk dalam proses  reformasi  dewasa,  ini  merupakan  suatu  keharusan  bahwa pancasila sebagai sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan, baik dalam pembangunan  nasional,  politik,  hukum,  sosial  budaya,  pertahanan, keamanan  dan  maupun  ekonomi.  Berangkat  dari  permasalahan  inilah penulis tertatarik untuk menkaji tentang konsep ekonomi pancasila.

## B. Pancasila Secara Kronologis
1. Pancasila dalam Pandangan Etimologis
Istilah  pancasila  terdapat  diperpustakaan  Buddha  di  India  yang bersumber  dari  kitab  suci Tri  Pitaka yang  terdiri  dari  berbagai  macam buku  besar Suttha  Pitaka , Abidhama dan Vinaya  Pitaka .  Dalam  ajaran Buddha, Pancasyiila yang memberikan lima aturan larangan bagi pemeluk agamanya, yaitu:
1) Larangan mencabut nyawa makhluk hidup atau larangan membunuh.
2) Dilarang mengambil barang yang tidak diberikan. Maksudnya dilarang mencuri.
3) Dilarang berhungan kelamin. Artinya dilarang berzina.
2 Kaelan, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta: Paradigma, 2014), 4-5.

## 4) Dilarang berkata palsu. Artinya berdusta.
5) Dilarang  minum-minuman  yang  menghilangkan  pikiran.  Artinya dilarang minum-minuman keras. 3
Masuknya  kebudayaan  India  ke  Indonesia  melalui  penyebaran agama  Hindu  dan  Buddha,  maka  ajaran  pancasila  Buddhismepun  masuk kedalam  perpustakaan  Jawa,  terutama  pada  zaman  Majapahit.  Istilah tersebut,  dalam khasanah kesusastraan  nenek  moyang  bangsa  Indonesia di zaman keemasan kerajaan Majapahit, dibawah raja Hayam Wuruk dan Maha  Patih  Gajah  Mada,  dapat  ditemukan  dalam  keropak 4 Negarakertagama, yang berupa kakawin 5 dalam pujangga istana bernama Empu  Prapanca  yang  selesai  ditulis  pada  tahun  1365.  Dimana  dapat ditemukan dalam sarga 53 bait ke 2 yang berbunyi sebagai berikut: Yatnaggegwani  pancasyiila  kertasangkarbgisekaka  karma ,  yang  artinya Raja menjalankan dengan setia kelima pantangan (Pancasila) begitu pula upacara-upacara ibadat dan penobatan. 6
Bersamaan  dengan  runtuhnya  kerjaan  Majapahit,  agama  Islam mulai  tersebar  keseluruh  Nusantara,  walaupun  masih  terdapat  sisa-sisa pengaruh  ajaran  Buddha  yang  dikenal  oleh  masyarakat  Jawa  dengan sebutan  Pancasila.  Lima  larangan  tertulis  dalam  ajaran  pancasila diantaranya  meliputi  larangan  membunuh,  mencuri,  berzina,  minum- minuman keras dan berjudi.

## 2. Pancasila dalam Pandangan Historis
Tanggal  1  Juni  1945  berlangsung  proses  perumusan  pancasila. Berawal  ketika  dalam  sidang  BPUKI  pertama,  Radjiman  Widyodiningrat. Dalam  sidang  tersebut  membahas  tentang  rumusan  yang  menjadi  dasar negara  Indonesia,  kemudian  tampillah  tiga  orang  sebagai  pembicara: Mohammad  Yamin,  Soepomo  dan  Soekarno.  Dalam  pidatonya  Soekarno secara  lisan  menyampaikan  usulan  lima  asas  sebagai  dasar  negara Indonesia,  yang    rumusannya  sebagai  berikut:  1)  Nasionalisme  atau kebangsaan  Indonesia,  2)  Internasionalisme  atau  Perikemanusiaan,  3)
3 Ibid ., 8. 4 Lihat. Daun Lontar Bertulis (Naskah Kuno di Jawa dan Bali).
5 Arti  dari  kakawin  adalah  Sya’ir  Pujian.  Secara  etimolog i,  kata  kakawin  sebagai campuran dari kata Sanskerta Kawi “penyair”  serta afiks Jawa (Kuna) “ka dan  n”, yang berarti  “karya  seorang  penyair”  atau  “syair  (puisi)  karya  penyair”.  Misalnya  cerita tentang Ramayana, Bharatayudha, Arjunawiwaha, Smaradahana, Sutasoma, Nagarakrtagama, dan lain-lain.
6 Kaelan , Pendidikan Pancasila, 13.
Mufakat atau Demokrasi, 4) Kesejahteraan Sosial, dan 5) Ketuhanan yang Berkebudayaan. 7
Selanjutnya,  Soekarno  meringkas  lima  asas  tersebut  menjadi Tri Sila yang  rumusannya  sebagai  berikut:  1)  Sosio  Nasional  yaitu Nasionalisme dan Internasionalisme, 2) Sosio Demokrasi yaitu Demokrasi dengan Kesejahteraan Rakyat, dan 3) KetuhananYang Maha Esa.
Adapun Tri  Sila tersebut  masih  diperas  lagi  menjadi Eka  Sila atau Satu Sila yang intinya adalah gotong-royong. 8

## 3. Pancasila dalam Pandangan Terminologis
Dalam bagian pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alenia, tercantum  rumusan  pancasila  sebagai  berikut:  1)  Ketuhanan  Yang  Maha Esa,  2)  Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  3)  Persatuan  Indonesia,  4) Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan perwaakilan, dan 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 9
Rumusan  pancasila  sebagaimana  tercantum  dalam  pembukaan UUD 1945, inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar Negara  Republik  Indonesia,  dan  disahkan  oleh  PPKI  yang  mewakili seluruh  rakyat  Indonesia.  Sejarah  telah  membuktikan  bahwa ketatanegaraan Indonesia dalam upaya bangsa Indonesia
mempertahankan Proklamasi dan eksistensi negara dan bangsa Indonesia maka terdapat pula rumusan-rumusan pancasila sebagai berikut:
Pertama ,  Dalam  konstitusi  RIS  (Republik  Indonesia  Serikat)  yang berlaku  pada  tanggal  29  Desember  1949  dan  Undang-Undang  Dasar Sementara yang berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli  1959,  tercantum  rumusan  pancasila  sebagai  berikut:  1)  Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Peri Kemanusiaan, 3) Kebangsaan, 4) Kerakyatan, dan 5) Keadilan Sosial.
Kedua ,  Rumusan  Pancasila  dikalangan  masyarakat  memiliki rumusan  yang  beranekaragam,  antara  lain  terdapat  rumusan  sebagai berikut:  1)  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  2)  Peri  Kemanusiaan,  3) Kebangsaan, 4) Kedaulatan Rakyat, dan 5) Keadilan Sosial. 10
7 Cindy Adam, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, (Jakarta: Gunung Agung, 1965), 237.
8 Kaelan, Pendidikan Pancasila, 15.
9 Lihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke Empat.
10 Ibid ., 16-17.
Berbagai  macam  rumusan  pancasila  tersebut  yang  sah  adalah rumusan  pancasila  yang  diakui  oleh  konstitusional,  sebagaimana  yang tercantum  dalam  pembukaan  UUD  1945. 11 Pancasila  merupakan  salah satu  unsur  dari  empat  pilar  berbangsa  dan  bernegara.  Diantara  empat pilar  tersebut  adalah  Undang-undang  Dasar  1945,  Pancasila,  Binneka Tinggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pancasila  sebagai  hasil  perenungan  jiwa  yang  mendalam,  proses kontemplasi  penyelidikan  cipta  yang  teratur  dan  seksama  diatas  basis pengetahuan  dan  pengalaman  dasar.  Pancasila  apabila  ditinjau  dari perspektif pengetahuan, memiliki dua makna. Pertama , sebagai pensifatan yang sebenarnya dari cita-rindu-kalbu bangsa Indonesia. Kedua , setiap sila dalam  pancasila  memiliki  ikatan  kuat  dalam  suatu  kesatuan  yang  dapat dipertahankan.  Misalnya  ketuhanan  bukan  hanya  keyakinan  biasa,  akan tetapi  dapat  dipahami  dengan  teori  ilmu  pengetahuan.  Hal  ini  dapat dibuktikan dengan kebutuhan ciptaan Tuhan terhadap Sang Pencipta. 12

## 4. Wacana Ekonomi Pancasila
Seiring  dengan  derasnya  arus  globalisasi,  sistem  pasar-pasar mampu  termasuk  kehidupan  ekonomi  banyak  negara  dibelahan  dunia, bahkan  negara  yang  semula  bertentangan  dengan  sistem  pasar  bebas, yakni  negara  yang  berpaham  komunisme  kemudian  secara  terus  terang telah memberlakukan sistem yang dulu dikutuknya. Adapaun sistem pasar bebas  adalah  konsepsi  derivatif  dari  sistem  liberalisme  dan  kapitalisme Barat.  Ini  berarti  bahwa  terbukanya  perdagangan  antar  negara  tanpa batas  atau  campur  tangan  siapapun. 13 Demikian  pula  yang  terjadi  pada negara Indonesia. Tidak ada pengecualian yang steril dari pengaruh pasar bebas,  meskipun  secara  normatif  unsur  bebas  tidak  diinginkan.  Namun kebijakan  pragmatis  seperti  diregulasi  (tindakan  yang  tidak  mengikuti aturan  semula  secara  resmi)  dan  debirokratisasi  (penyimpangan  aturan dalam  birokrasi)  nampaknya  telah  memberikan  kelonggaran  bagi
11 Hal  ini  diperkuat  dengan  ketetapan  No.  XX/MPRS/1996,  dan  Inpres  No.  12 tanggal  13  April  1968  yang  menegaskan  bahwa  pengucapan,  penulisan  dan  rumusan Pancasila Dasar Negara republik Indonesia yang sah dan benar adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
12 Sukarno, Filsafat  Pancasila  Menurut  Bung  Karno, (Jakarta:  Media  Prassendo, 2016), 29.
13 Dawam  Rahardjo, Pragmatisme  dan  Utopia  Corak  Nasionalisme  Indonesia ,
(Jakarta: LP3ES, 1992), 5.
berlangsungnya unsur tersebut. Walaupun kebijakan pemerintah tersebut sebenarnya cukup beralasan. 14
Dalam  persaingan  sistem  pasar,  masyarakat  mudah  terdesak  oleh sektor  yang  besar,  padat  modal  dan  padat  teknologi.  Tidak  jarang,  skala ekonomi  kecil  menjadi  tidak  memiliki  kekuatan  untuk  berpartisipasi dalam persaingan pasar bebas. Oleh karena itu, lebih baik jika pasar bebas tidak  dipraktekkan  di  Indonesia,  tetapi  yang  perlu  dipraktekkan  adalah sistem  ekonomi  pasar  yang  terkendali  oleh  pemerintah  sehingga  usaha masyarakat  bawah  tidak  dirugikan. 15 Dawam  Rahardjo  mengatakan bahwa  Indonesia  memang  berada  dalam  kondisi  yang  dilematis. Menurutnya,  pemerintah  berada  dalam  dua  kecenderungan,  yakni; kecenderungan pragmatis dalam arti mengikuti perkembangan dunia saat ini,  dan  kecenderungan  untuk  berpegang  teguh  pada  prinsip  yang  telah ditetapkan  oleh para ekonom Indonesia. Misalnya  Bung  Hatta  yang  telah terpengaruh oleh pancasila sebagai ideologi dan UUD 1945 terutama pasal 33, kemudian terbentuk sistem ekonomi pancasila sebagai alternatif dari sistem ekonomi Indonesia. 16
Pembahasan  tentang  ekonomi  Indonesia  tidak  bisa  lepas  dari peristiwa  dramatis.  Sejak  kemerdekaan,  krisis  ekonomi  datang  silih berganti.  Tahun  1945-1966  masa  pancaroba  (peralihan  musim) perekonomian  karena  sebagian  besar  kegiatan  domestik  ditindih  oleh krisis politik, yang tidak pernah bosan hadir di tengah-tengah masyarakat. Tahun  1966  ekonomi  ambruk,  yang  ditandai  dengan  inflasi  nyaris  tanpa batas.  Penggangguran  tak  terbendung  dan  kemiskinan  semakin  meluas. Bila hanya ada satu perbedaan besar antara sistem ekonomi pancasila dan sistem ekonomi yang masih belum sempurna yang sekarang masih belum berlaku  di  Indonesia,  maka  sistem  ekonomi  pancasila  haruslah  lebih berkeadilan. 17 Dalam  ketetapan  MPR  No.II/MPR/1978  disebutkan pancasila  merupakan  jiwa,  kepribadian  serta  pandangan  hidup  bangsa Indonesia.  Disamping  itu  juga,  pancasila  merupakan  dasar  dan  ideologi Negara  Republik  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  pancasila  merupakan  satu- satunya  asas  yang  menjadi  pedoman  dan  pegangan  bagi  warga  negara
14 Mohammad Bedjoui, Menuju Tata Ekonomi Baru , (Jakarta: Gunung Agung, 1985), Cet. Ke-2, 15.
15 Mubyarto, Ekonomi  Pancasila:  Gagasan  dan  Kemungkinan, (Jakarta:  LP3ES, 1987), 7.
16 Ibid ., 16.
17 Mubyarto, Ekonomi  Pancasila:  Gagasan  dan  Kemungkinan, (Jakarta:  LP3ES, 1987), 7.
Indonesia  dalam  kehidupan  sosial  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara. 18
Pancasila  diterima  sebagai  satu-satunya  asas  berbangsa, bermasyarakat  dan  bernegara,  mengimplikasikan  bahwa  pembangunan nasional  juga  merupakan  proses  transformasi  kearah  masyarakat pancasila.  Dengan  kata  lain,  pembangunan  nasioanl  juga  sekaligus merupakan  upaya  agar  nilai  yang  terkandung  dalam  lima  sila  pancasila, tercermin  dalam  praktik  kehidupan  sosial  sehari-hari.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  pancasila  harus  dapat  tercemin  pada  lembaga- lembaga  yang  ada,  pada  nilai-nilai,  norma-norma  dan  pada  mekanisme kerja  serta  aturan  permainan  yang  mengikat  pada  lembaga-lembaga dalam kehidupan sosial bangsa Indonesia. 19
Arah  pembangunan,  sasaran,  bentuk  dan  jiwa  aspek  kehidupan ekonomi dan prilaku ekonomi, baik dalam tubuh masing-masing maupun dalam  keterkaitannya  satu  dengan  yang  lain,  haruslah  jelas  agar kehidupan  ekonomi  yang  akan  dicapai  benar-benar  sesuai  dengan  yang dicita-citakan  seperti  amanat  pancasila  dan  UUD  1945.  Apabila  tidak demikian,  para  pelaku  ekonomi  tidak  akan  berperan  sebagaimana mestinya dan sasaran kehidupan ekonomi yang dicapai tidak akan sesuai dengan  yang  dicita-citakan. 20 Mubyarto  menegaskan  bahwa  sistem ekonomi  pancasila  berbeda  dengan  sistem  ekonomi  koperasi,  bahkan selama ini sistem ekonomi pancasila diidentikkan dengan sistem ekonomi koperasi. Padahal kenyataannya emang benar-benar berbeda. 21
Pasal  33  UUD  1945,  yang  dirumuskan  oleh  Bung  Hatta  sebagai tokoh  ekonomi  sangatlah  jelas  mencantumkan  tujuan  akhir  sistem kemakmuran  rakyat  secara  maksimal.  Perekonomian  harus  disusun berdasarkan demokrasi ekonomi. Dimana kemakmuran masyarakat lebih diutamakan  dari  pada  kemakmuran  individu.  Apabila  kemakmuran perorangan  yang  justru  diutamakan,  maka  pusat  produksi  akan  jatuh  ke tangan perorangan yang berkuasa. Jika ini yang terjadi, maka rakyat yang jumlahnya banyak akan tertindas. 22
18 Lemhannas (Budisantoso Suryosumarto ), Ekonomi Pancasila, (Jakarta: PT. New Aqua Press, 1989), 3.
19 Abdul  Madjid  dan  Sri-Edi  Swasono, Wawasan  Ekonomi  Pancasila, (Jakarta:  UI Press, 1998), 1.
20 Ibid., 5. 21 Mubyarto, Ilmu  Ekonomi,  Ilmu  Sosial  dan  Keadilan, (Jakarta:Yayasan  Agro Ekonomika, 1980), 88.
22 Mubyarto, Ekonomi Pancasila, 126.
Kemerdekaan  yang  diproklamasikan  pada  tahun  1945  telah memberikan  kesempatan  kepada  bangsa  Indonesia  untuk  mewujudkan cita- citanya  “Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  dalam  wadah negara  yang  merdeka,  bersatu,  berdaulat,  adil  dan  makmur  berdasarkan Pancasila“.  Tata  ekonomi  Indonesia  selalu  ditekankan  berdasarkan Pancasila.  Hal  ini  merupakan  argumentasi  yang  sangat  bagus.  Sistem perekonomian  yang  dijadikan  sebagai  pedoman  dasar  bagi  tata  susunan ekonomi  nasional  dan  sikap  mental  yang  mendasarinya.  Idealnya  sistem ekonomi  Indonesia  adalah  suatu  tata  ekonomi  yang  dijiwai  oleh  ideologi pancasila,  suatu  ekonomi  nasional  yang  merupakan  usaha  bersama  dan yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan dibawah pimpinan pemerintah.  Sistem  ekonomi  pancasila  secara  finansial  tidak  begitu menguntungkan,  tetapi  lebih  bersifat  manusiawi,  karena  mengutamakan unsur sosial, keadilan dan persaudaraan, atau dapat disebut tata ekonomi yang bermoral. Inilah cita-cita bangsa Indonesia, pedoman yang normatif, tetapi  sayangnya  belum  menjadi  kenyataan. 23 Sistem  ekonomi  pancasila sangat  berkaitan  dengan  sistem  ekonomi  kerakyatan,  didalam  sistem ekonomi  pancasila  itu  digali  dan  dibangun  dari  nilai-nilai  yang  dianut dalam  masyarakat  Indonesia.  Beberapa  prinsip  dasar  yang  ada  dalam sistem  ekonomi  pancasila  tersebut  antara  lain  berkaitan  dengan  prinsip kemanusian, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan dan keadilan.

## 5. Ikhtilaf Penafsiran
Sejak  tahun  1980-an,  istilah  ekonomi  pancasila  identik  dengan tokoh  yang  bernama  Mubyarto.  Beliau  menegaskan  bahwa  ekonomi pancasila  harus  terkait  langsung  dengan  ekonomi  masyarakat  kecil  dan bertumpu  pada  moralitas  sosial,  egalitarianisme,  nasionalisme  ekonomi, koperasi dan keseimbangan antara perencanaan pusat dan daerah. 24
Pada  awalnya,  yang  mengintroduksikan  ekonomi  pancasila  adalah Emil Salim, kisaran tahun 1965. Pembahasan mengenai model sistem dan teori mengenai sistem ekonomi yang sesuai dengan letak geografis negara Indonesia.  Pada  kerangkanya,  Emil  Salim  membahas  model  sistem ekonomi,  yaitu;  ekonomi  swasta,  ekonomi  kontrol,  ekonomi  kolektif  dan ekonomi  perencanaan  sentral.  Emil  Salim  awalnya  menggunakan  istilah
23 Tarli  Nugroho, Polemik  Ekonomi  Pancasila:  Pemikiran  dan  Catatan,  1965-1985, (Yogyakarta: Mubyarto Institute, 2016), 452.
24 Abdurrahman  Wahid, Islamku,  Islam  Anda,  Islam  Kita, (Jakarta:  Projeck Demokrasi, 2011), 183.
Sistem  Ekonomi  Sosialisme  Pancasila ,  namun  pada  artikel  yang  ditulis berikutnya, yang sangat menekankan pentingnya pemerintah memikirkan masalah  pembangunan  ekonomi,  untuk  mengimbangi  keberhasilan Indonesia dalam pembangunan politik, istilah yang digunakan Emil Salim berubah menjadi Ekonomi Pnacasila . 25
Istilah  ekonomi  pancasila,  terdapat  perbedaan  mendasar  antara istilah  ekonomi  pancasila  yang  dimaksudkan  oleh  Emil  Salim  dengan Mubyarto.  Mubyarto  menggunakan  ekonomi  pancasila  sebagai  bentuk teori  kritis,  untuk  mengkritik  teori  ekonomi  arus  utama  (mainstream economis ), dalam hal ini Neoklasik. Berbeda dengan Mubyarto, Emil Salim menerjemahkan  istilah  ekonomi  pancasila  sebagai  gagasan  mengenai sistem perekonomian atau politik perekonomian. 26
Perbedaan  antara  ekonomi  pancasila  versi  Emil  Salim  dengan ekonomi pancasila perspektif Mubyarto, sebenarnya secara umum terletak pada dua pendekatan yang berbeda, yakni antara pendekatan konseptual dengan  pendekatan  politik. Pertama ,  Pendekatan  konseptual  yang dimaksudkan Emil Salim tidak sedang bertendensi memperkenalkan teori ekonomi baru dan juga tidak sedang berusaha melakukan kritik teori. Emil menganggap  bahwa  ilmu  ekonomi  itu  universal.  Jika  terdapat ketidaksesuaian  antara  teori  ekonomi  dengan  praktik,  maka  kekeliruan terletak pada praktiknya. Jadi, menurut Emil tidak ada gunanya menyusun teori  baru  karena  memang  ilmu  ekonomi  tidak  ada  yang  keliru,  hanya pengimplementasiannya  saja  yang  mungkin  keliru.  Sebagaimana pernyataan  Mubyarto  (awal  1980-an),  Emil  Salim  tidak  pernah mengemukakan  pandangan  bahwa  ada  yang  keliru  dari  ilmu  ekonomi mainstream (neoklasik). 27 Sementara  itu,  Mubyarto  menempatkan gagasan ekonomi pancasila pada posisi teoritis. Sebagaimana dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada:
“ Tujuan  yang  berbeda  tidak  dapat  dicapai  hanya  dengan  mengubah kebijaksanaan  dan  strategi,  tetapi  harus  dengan  mengubah  teorinya. Tidakkah  sudah  tiba  saatnya,  ekonom  Indonesia  mulai  mawas  diri  dan
25 Emil  Salim,  “ Politik  dan  Ekonomi  Panjtasila ”,  dimuat  dalam  Widjo jo  Nitisastro dkk., Masalah-Masalah  Ekonomi  dan  Faktor-faktor  IPOLOS  (Ideologi,  Politik,  Sosial) , (Jakarta: LEKNAS, 1965), 81-97.
26 Tarli  Nugroho, Polemik  Ekonomi  Pancasila:  Pemikiran  dan  Catatan,  1965-1985, (Yogyakarta: Mubyarto Institute, 2016), 12
27 Wawancara Majalah Prisma dengan Emil Salim, “ Emil Salim: Bukan  Kesalahan Ilmu Ekonomi”, dalam Majalah Prisma , No. 1/IX, Januari 1980, 56-61.
mempertanyakan  relevansi  teori  Neoklasik  Ortodoks  sebagai  ilmu  yang mendasari berbagai kebijaksanaan dan strategi ekonomi. ” 28
Pidato tersebut menunjukkan bahwa Mubyarto melakukan kritikan terhadap  teori  ekonomi  neoklasik  ( maintream  economis ),  yang  dianggap bukan  hanya  tidak  mampu  mendistribusikan  porsi  ekonomi  secara merata,  tetapi  sebagai  sebuah  masalah  yang  dihadapi  perekonomian Indonesia  pada  tahun  1970-an  hingga  saat  ini.  Teori  tersebut,  secara konseptual  tidak  bersifat  mendukung  terhadap  gagasan  keadilan  sosial. Dalam  pandangan  Mubyarto,  bukan  hanya  diperlukan  perubahan kebijakan untuk mendistribusikan porsi  ekonomi nasional secara merata dan  adil,  tetapi  diperlukan  juga  sebuah  teori  ekonomi  baru  untuk melakukannya. Kedua ,  menggunakan  pendekatan  politik.  Penjelasan politis yang melatar belakangi munculnya istilah ekonomi pancasila pada tahun 1965. Dengan pendekatan ini, istilah ekonomi pancasila bisa dikaji sebagai  bentuk  usaha untuk  menutupi  lapangan  pemikiran  ekonomi dari pengaruh  ideologi  yang  dianggap  bertentangan  dengan  kemurnian pancasila.  Ekonomi  pancasila  dimunculkan  sebagai barrier agar masyarakat  tidak  lagi  menggunakan  idiom-idiom  Sosialis,  Komunis  dan Islamis. Kekhawatiran itu benar-benar terjadi pasca lengsernya Soekarno, sekaligus sebagai penjelasan tambahan tentang jeda panjang antara tahun 1966 hingga istilah ekonomi pancasila muncul kembali pada  akhir tahun 1970-an. 29
Perbedaan  antara  gagasan  ekonomi  pancasila  versi  Mubyarto dengan  Emil  Salim  terletak  pada  istilah  ekonomi  pancasila  yang  dipakai pada awal dekade tahun 1965 dengan tahun 1980-an. Jika pada awalnya, istilah ekonomi pancasila dimunculkan sebagai basis legitimasi bagi jalan ekonomi  yang  kemudian  ditempuh  oleh  Orde  Baru,  maka  ditangan Mubyarto  dan  teman-temannya  ekonomi  pancasila  pada  tahun  1980-an justru  dijadikan  senjata  untuk  mengkritik  pemerintahan  Orde  Baru. Terdapat  tiga  hal  yang  membuat  rezim  Orde  Baru  bereaksi  serius terhadap gagasan ekonomi pancasila, yaitu:
a. Ekonomi  pancasila  secara  politis  telah  dimaksudkan  sebagai  kritik terhadap  jalan  pembangunan  ekonomi  yang  sedang  dipraktekkan pemerintah, sehingga tentu saja kritik tersebut tidak disukai.
28 Mubyarto,  Gagasan  dan  Metode  Berpikir  Tokoh-tokoh  Besar  Ekonomi  dan Penerapannya Bagi Kemajuan Kemanusiaan, (Yogyakarta: BPFE, 1979). Ini adalah naskah pidato  pengukuhan  Mubyarto  sebagai  Guru  Besar  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Gajah Mada, diucapkan pada tanggal 19 Mei 1979.
29 Ibid., 24.
b. Sejak  tahun  1978  pemerintah  Orde  Baru  memulai  usaha  untuk memonopoli dan mengkonsolidasi produksi tafsir atas pancasila.
c. Penggunaan label pancasila dalam istilah ekonomi pancasila dari sudut pandang  pemerintah  sepertinya  telah  mendatangkan  trauma.  Jika kembali  pada  tahun  1966,  pemerintah  menjadikan  pancasila  sebagai alat untuk mendelegitimasi rezim Soekarno, lalu tiba pada awal dekade 1980-an  sekelompok  ekonom  menggunakan  label  tersebut  sebagai kritik terhadap pemerintah. 30
Menurut  Gunawan  Sumodiningrat,  ekonomi  pancasila  sebagai perjuangan,  seperti  perjuangan  untuk  merealisasikan  cita-cita kemerdekaan  sehingga  tercapai  Indonesia  yang  benar-benar  merdeka, bersatu  berdaulat  adil  dan  makmur.  Menurutnya,  ekonomi  pancasila, sejalan dengan perjuangan kedaulatan politik, menetapkan pembangunan ekonomi  nasional  melalui  perjuangan  kedaulatan  ekonomi. 31 Sedangkan menurut  Sri-Edi  Swasono,  ekonomi  pancasila  merupakan  ekonomi sosialistis  yang  berakar  pada  adat-istiadat  Indonesia  (Kolektivisme)  dan pedoman  perjuangan  bangsa  yang  berorientasi  pada  kelima  sila pancasila. 32 Bahkan  menurut  Gunawan  Sumodiningrat  bahwa  ekonomi pancasila  bukan  hanya  untuk  perjuangan  bangsa,  melainkan  sebagai pandangan  filsafat  dalam  kehidupan.  Sistem  ekonomi  yang  dipengaruhi atas  diterimanya  pancasila  sebagai  asas  atau  dasar  negara  Indonesia. 33 Namun  bagi  Mubyarto,  ekonomi  pancasila  didefinisikan  sebagai  sistem ekonomi yang dijiwai oleh ideologi pancasila, yaitu sistem ekonomi yang merupakan  usaha  bersama  yang  berasaskan  kekeluargaan  dan ketogotong-royongan nasional. Kegotong-royongan nasional, bukan hanya kegotong-royongan  di  pedesaan,  di  kampung,  tetapi  kegotong-royongan pada tingkat nasional. 34

## 6. Prinsip Dasar Ekonomi Pancasila
Pancasila  merupakan  falsafah  sekaligus  sebagai  sumber  hukum segala kebijakan yang menjadi rujukan penyelenggaraan negara. Disinilah kelemahan  bangsa  Indonesia,  ketika  diwilayah  oprasional  meskipun banyak  kalangan  yang  mengakui  sebagai  pengikut  setia  pancasila
30 Ibid ., 25. 31 Abdul Madjid dan Sri-Edi Swasono, Wawasan Ekonomi, 18.
32 Ibid ., 19.
33 Gunawan  Sumodiningrat, Sistem  Ekonomi  Pancasila  dalam  Perspektif, (Jakarta: Impac Wahana Cipta, 1999), Cet. Ke-1, 1.
34 Abdul  Madjid  dan  Sri-Edi  Swasono, Wawasan  Ekonomi  Pancasila, (Jakarta:  UI Press, 1998), 32-33.
sekalipun, bisa berbeda bahkan berlawanan. Hal ini tidak hanya terkait hal yang  abstrak,  namun  yang  tidak  nyata  juga  termasuk  didalamnya. Misalkan  dalam  mengamalkan  sila  pertama  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Bagaimana  menyikapi  kerukunan  antarumat  beragama?  Bagaimana mengatur perekonomian negara? sedangkan modal asing dan pasar bebas telah menguasai sumber daya bangsa Indonesia. Bagaimana mewujudkan sila kelima? Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat, ketika banyak kalangan meributkan  orang  miskin  dilarang  sakit.  Hal  ini  mengindisikan  bahwa pengalaman  pancasila  tidak  boleh  berhenti  pada  tataran  makro,  sekedar menyepakati  empat  pilar  berbangsa  dan  bernegara,  tetapi  juga  perlu menyamakan  persepsi  ditataran  mikro,  operasional the  road  map atau proses  mewujudkan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  sesuai  dengan pancasila. 35
UUD  1945  telah  mengalami  perubahan  secara  drastis,  seiring dengan  diamandemennya  Undang-Undang  Dasar  1945  pada  tahun  2002. Namun  perubahan  tersebut  tidak  sampai  merubah  terhadap  formula pancasila  dan  pembukaan  UUD  1945.  Salah  satu  pasal  yang  mengalami perubahan pada tahun 2002 adalah pasal 33 dan 34 UUD 1945. 36
Dalam  pasal  33  UUD  1945  tercantum  dasar  demokrasi  ekonomi, produksi  dikerjakan  oleh  semua  untuk  keseluruhan  dibawah  pimpinan atau  pemilikan  anggota  masyarakat.  Kemakmuran  masyarakatlah  yang diutamakan,  bukan  kemakmuran  individu.  Oleh  sebab  itu,  sebagai  usaha bersama  berdasar  azas  kekeluargaan.  Bangunan  perusahaan  yang  sesuai dengan  prinsip  tersebut  adalah  koperasi.  Peran  perekonomian  memang sangat besar didalam kehidupan setiap bangsa. 37
Pilihan  sistem  ekonomi  menjadi  tulang  punggung  mewujudkan kesejahteraan.  Bahkan  sistem  ekonomilah  yang  menjadi  landasan kebijakan  kesejahteraan  sosial.  Hal  ini  terlepas  bahwa  kesejahteraan rakyat  masih  tetap  merupakan  tujuan  utama  setiap  bangsa.  Landasan konstitusional  ekonomi  pancasila  adalah  dipergunakan  UUD  1945 terutama pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 yang merupakan dasar dari demokrasi ekonomi dalam negara Indonesia. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa: 1)  Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas kekeluargaan,  2)  Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  dikuasai  oleh  negara,  dan  3)
35 Sulastomo, Cita-cita Negara Pancasila, (Jakarta: PT. KOMPAS Media Nusantara, 2014), 6.
36 Ibid ., 44.
37 Ibid ., 45.
Bumi  dan  air  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 38 Berdasarkan  pasal  33  tersebut,  maka  dapat  dikemukakan  bahwa untuk  memecahkan  masalah  ekonomi  adalah  ditangani  oleh  koperasi, swasta  dan  pemerintah.  Usaha  yang  relevan  dengan  ayat  1  adalah koperasi. Koperasi dalam bentuk kerjasama antar manusia untuk bekerja sama  menolong  diri  sendiri.  Untuk  memupuk  solidaritas  antar  anggota dalam  kelompok  kekeluargaan,  semangat  kekeluargaan  atau  solidaritas inilah  moralitas  ekonomi  pancasila,  tapi  bukan  berarti  ekonomi  keluarga dalam  arti  mementingkan  keluarga  atau  kelompok  sendiri. 39 Ayat  2 menunjukkan adanya peranan pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan pemerintahan,  tetapi  dalam  batas-batas  tertentu,  yaitu  hanya  pada cabang-cabang produksi yang terpenting bagi negara dan yang menguasai hajat  hidup  orang  banyak.  Tentu  saja  kegiatan  ekonomi  diluar  sektor pemerintah dan koperasi, ditangani oleh perusahaan swasta. Perusahaan sebenarnya dapat dilaksanakan berdasarkan jiwa ayat 1, yaitu berazaskan kekeluargaan. 40
Pengertian dikuasai negara dalam ayat 2 dan 3 dalam pasal 33 UUD 1945  tersebut  tidak  berarti  bahwa  negara  melakukan  penguasaan  atas semua  kegiatan  ekonomi  yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak. Negara bukan menjadi pengusaha, sebab dalam demokrasi ekonomi justru menghindarkan  diri  dari  unsur  monopoli  negara. 41 Lebih  tepatnya,  jika penguasaan  negara  diartikan  bahwa  negara  berhak  dan  berkewajiban mengatur  dan  mengarahkan  kebijakan  ekonomi  secara  tepat,  sehingga dapat  menghindari  terjadinya:  1)  Penghisapan  kelompok  lemah  oleh pemilik  modal;  yang    pada  dasarnya  telah  dijamin  oleh  pasal  27  ayat  2 UUD 1945, sehingga kewajiban pemerintahlah dengan legalitas kekuasaan yang  dimilikinya  untuk  mengatur  perekonomian  negara,  2)  Konsentrasi modal  disatu  tangan  atau  kelompok  tertentu,  sehingga  menjurus  pada monopoli  usaha  yang  bisa  menciptakan  penghisapan  pemilik  modal terhadap pihak yang lemah. 42
38 Ibid ., 33. 39 Mohammad  Hatta, Pelaksanaan  Undang-Undang  Dasar  1945  pasal  33, Kongres ISEI VIII, Juni 1979.
40 Ibid ., 33-34.
41 Demokrasi  ekonomi  berarti  tidak  adanya  tempat  bagi  ciri-ciri  negatif liberalisme-kapitalisme  yang  menciptakan survival  of  the  fittest ,  maupun  ekonomi sosialistis-komunis  yang  bersifat  etatisme  (monopoli  negara)  maupun  penguasaan ekonomi monopoli.
42 Tarli Nugroho, Polemik Ekonomi, 153.
154

## 7. Sistem Ekonomi Pancasila
Sistem  ekonomi  pancasila  berisi  aturan  prilaku  ekonomi  yang mengacu  pada  ideologi  bangsa  Indonesia,  yaitu  pancasila.  Dalam  sistem ekonomi  pancasila  pemerintah  dan  masyarakat  berpihak  kepada kepentingan ekonomi rakyat sehingga terwujud kemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Emil Salim menyatakan bahwa ekonomi pancasila  itulah  koperasi  yang  dikembangkan,  tetapi  sekaligus  fungsi koperasi  adalah  mengarahkan  perkembangan  ekonomi  Indonesia  kearah sistem  ekonomi  pancasila.  Oleh  karena  itu,  hanya  dalam  sistem  ekonomi pancasila  inilah  koperasi  dapat  tumbuh  dan  berkembang,  penuh  isi  dan integritas. 43
Sistem ekonomi pancasila mencakup kesepakatan dan aturan main sebagai berikut:
a. Ketuhanan  Yang  Maha  Esa:  perilaku  setiap  warga  negara  digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral.
b. Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab:  ada  tekad  seluruh  bangsa  untuk mewujudkan kemerataan sosial.
c. Persatuan nasional: nasionalisme ekonomi.
d. Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusywaratan/ perwakilan: demokrasi.
e. Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia:  desentralisasi  dan otonomi daerah. 44
Perkembangan  yang  berlangsung  selama  kurun  waktu  1968-1978 adalah  gerak  reaksi  terhadap  perkembangan  ekonomi  selanjutnya. Berbagai  kehancuran  yang  diderita  ekonomi  perlu  dipulihkan.  Landasan ekonomi  perlu  dikokohkan  untuk  memungkinkan  pertumbuhan selanjutnya.  Oleh  karena  itu,  Emil  Salim  juga  memberikan  konsepsi tentang sitem ekonomi pancasila sebagai berikut:
a. Manusia  pancasila  harus  menyeimbangkan  antara  kerja  dengan  doa sebagai makhluk yang berketuhanan, berprikemanusiaan,
berkedaulatan rakyat, berkeadilan sosial dan berkebangsaan.
b. Ekonomi  pancasila  tidak  mentolerir  cara-cara  produksi  yang mengeksploitasi sesama manusia.
43 Sri-Edi  Swasono, Sistem  Ekonomi  dan  Demokrasi  Ekonomi, (Jakarta:  UI  Press,
1987), Cet. Ke-2, 122.
44 Gunawan Sumodiningrat, Sistem Ekonomi , 59.
c. Sistem  ekonomi  yang  memungkinkan  pengembangan  unsur kemanusiaan  dan  memperoleh  akar  yang  kuat  dalam  hati  sanubari masyarakat Indonesia.
d. Sistem  ekonomi  yang  cenderung  berada  ditengah  antara  sistem ekonomi  terpimpin  dengan  sistem  ekonomi  pasar  dalam  posisi equilibrum .
e. Sistem  ekonomi  yang  secara  ideologis  menganut  paham  demokrasi ekonomi asas perikehidupan keseimbangan.
f. Sebuah sistem ekonomi yang mengarahkan perkembangan ekonomi ke arah yang sesuai dengan prioritas dalam perencanaan.
g. Sistem  ekonomi  yang  memiliki  unsur  pasar  bekerja  aktif  dan mekanisme  harga  terpakai  untuk  alokasi  sumber-sumber  dana  dan faktor produksi. 45
Sumber  lain,  sistem  ekonomi  Indonesia  mengacu  pada  nilai-nilai pancasila  sebagai  ideologi  bangsa  Indonesia  yang  tujuannya  adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu nilai intrinsiknya  adalah  ekonomi  pancasila  memiliki  nilai-nilai  dasar  sebagai berikut:
a.  Ketuhanan,  dimana  roda  kegiatan  ekonomi  bangsa  digerakkan  oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral.
b.  Kemanusiaan,  yaitu  kemerataan  sosial,  yakni  ada  kehendak  kuat masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, tidak membiarkan terjadinya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.
c.  Kepentingan nasional (nasionalisme ekonomi), didalam era globalisasi makin jelas urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat dan mandiri.
d.  Kepentingan  rakyat  banyak,  demokrasi  ekonomi  berdasar  kerakyatan dan  kekeluargaan,  koperasi  dan  usaha-usaha  kooperatif  menjiwai perilaku ekonomi individu dan kolektif.
e. Keadilan  sosial,  yaitu  keseimabangan  yang  harmonis,  efisien  dan  adil antara  perencanaan  nasional,  desentralisasi  ekonomi,  otonomi  yang luas, bebas dan bertanggungjawab menuju terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 46

## 8. Karakteristik Ekonomi Pancasila
Istilah ekonomi pancasila diidentikkan dengan demokrasi ekonomi. GBHN/TAP  MPR  IV/1978,  memberikan  ciri-ciri  positif  yang  harus
45 Emil Salim, Sistem Ekonomi Pancasila, 123
46 http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sembul//59.htm.
dilaksanakan  dan  ciri-ciri  negatif  yang  semestinya  dihindari.  Macam- nacam cirinya adalah sebagai berikut: Pertama , Ciri-ciri Positif: 1) Warga negara  memiliki  kebebasan  dalam  memilih  pekerjaan  yang  dikehendaki serta  mempunyai  hak  akan  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak,  2) Sumber-sumber  kekayaan  dan  keuangan  negara  digunakan  dengan pemufakatan  lembaga-lembaga  perwakilan  rakyat,  serta  pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula, 3) Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, 4) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, 5) Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  menguasai  hajat hidup  orang  banyak  dikuasai  negara,  6)  Hak  milik  individu  diakui  dan pemanfaatannya  tidak  boleh  bertentangan  dengan  kepentingan masyarakat,  7)  Potensi,  inisiatif  dan  daya  kreasi  setiap  warga  negara diperkembangkan  sepenuhnya  dalam  batas-batas  yang  tidak  merugikan kepentingan  umum,  dan  8)  Fakir  miskin  dan  anak-anak  yang  terlantar dipelihara oleh negara.
Kedua ,  Ciri-ciri  Negatif  yang  harus  dihindari  diantaranya  yaitu:  1) Sistem  etatisme,  ekonomi  serba  dikuasai  negara  sehingga  mematikan usaha-usaha  disektor  swasta  dan  koperasi,  unit-unit  ekonomi  diluar sektor  negara,  2)  Sistem free-fight liberalism yang  menimbulkan eksploitasi  terhadap  manusia  seperti  penghisapan  kelompok  bermodal terhadap  kelompok  lemah,  dan  3)  Pemusatan  ekonomi  pada  suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. 47
Jadi,  jelaslah  yang  dimaksud  ciri  positif.  Tidak  lain  merupakan pengulangan saja dari yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 pada ayat 1, 2 dan 3, pasal 23 ayat 4, pasal 27 ayat 2, pasal 28 ayat 4 dan pasal 34 ayat 8. 48
Dalam  formulasi  yang  lain,  Mubyarto  menyebutkan  ciri-ciri  sistem ekonomi pancasila sebagai berikut:
a.  Roda  perekonomian  digerakkan  oleh  rangsangan  ekonomi,  sosial  dan moral.
b.  Ada  kehendak  kuat  dari  seluruh  anggota  masyarakat  untuk mewujudkan keadaan kemerataan sosial ekonomi.
c.  Prioritas  kebijaksanaan  ekonomi  adalah  pengembangan  ekonomi nasional  yang  kuat  dan  tangguh,  yang  berarti  nasionalisme  selalu menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi.
47 Tarli Nugroho, Polemik Ekonomi, 154-155.
48 Ibid., 160.
d.  Kooperasi merupakan suko guru perekonomian nasional. e.  Adanya keseimbangan yang jelas, tegas sentralisme dan desentralisme kebijaksanaan  ekonomi  untuk  menjamin  keadilan  ekonomi,  keadilan sosial  sekaligus  menjaga  prinsip  efisiensi  serta  pertumbuhan ekonomi. 49
Ciri  khas  atau  karakteristik  lain  ekonomi  pancasila  adalah semangat solidaritas sosial untuk mencapai masyarakat yang berkeadilan sosial,  seperti  yang  termaktub  pada  sila  kelima  dalam  pancasila. Masyarakat pancasila yang berkeadilan adalah masyarakat yang sosialistik dimana  nasib  rakyat  yang  tertinggal  menadapat  perhatian  besar.  Inilah yang disebut dalam pasal 34 UUD 1945, yang berbunyi bahwa fakir miskin dan  anak-anak  terlantar  dipelihara  oleh  negara.  Bahkan  yang  tercantum pada  pasal  33,  dianggap  sebagai  pedoman  dasar  pengelolaan perekonomian Indonesia. 50
Berbagai karakteristik yang dikemukakan, tampaklah bahwa sistem ekonomi  pancasila  mengandung  nilai-nilai  ke  Indonesiaan,  yaitu kekeluargaan  dan  kemandirian  sebagai  jati  diri  budaya  bangsa. Kemandirian yang dibangun dengan semangat kekeluargaan itu tidak bisa dipisahkan  dari  akar  budaya  dan  nilai-nilai  religius  yang  hidup  dalam masyarakat.  Demokrasi  politik,  tidak  akan  mengabaikan  cita-cita demokrasi  ekonomi.  Demokrasi  ekonomi,  tidak  membunuh  demokrasi politik.  Dengan  landasan  berpikir  demikianlah,  demokrasi  politik  dan demokrasi  ekonomi  hendak  dibangun  dalam  suasana  lingkungan kehidupan simbiosis-mutualisme yang saling mendukung dan tidak saling menegasikan. 51

## C. Simpulan
Konsep  ekonomi  pancasila  merupakan  perilaku  ekonomi  yang berpondasikan  terhadap    ideologi  negara  Indonesia,  yakni  pancasila. Ekonomi pancasila merupakan usaha bersama yang berasaskan kegotong- royongan  nasional  bertujuan  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial  dalam kemakmuran  dan  kesejahteraan  bersama.  Hal  ini  sebagaimana  yang tertuang dalam sila kelima pancasila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.  Ini  merupakan  tujuan  utama  dari  terbentuknya  konsep ekonomi  pancasila.  Selain  itu,  konsep  ekonomi  pancasila  merupakan
49 Yudi  Latif, Negara  Paripurna:  Historis,  Rasionalitas  dan  Aktualitas  Pancasila, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2015), 587.
50 Abdul Madjid dan  Sri-Edi Swasono, Wawasan Ekonomi , 93-94.
51 Yudi Latif, Negara Paripurna , 592.
sistem  ekonomi  yang  digali  dan  dibangun  dari  nilai-nilai  yang  dianut dalam  masyarakat  Indonesia.  Beberapa  prinsip  dasar  yang  ada  dalam sistem ekonomi pancasila adalah berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme  ekonomi,  demokrasi  ekonomi  yang  diwujudkan  dalam ekonomi  kerakyatan  dan  keadilan.  Tentu,  konsep  ekonomi  pancasila bukan  hanya  sekedar  teori  praktis  belaka  dalam  prilaku  ekonomi,  tetapi merupakan  suatu  disiplin  ilmu  ekonomi  berprinsip  guna  melakukan alokasi sumber daya yang langka dan terbatas untuk dimanfaatkan secara rasional  sehingga  mencapai  hasil  yang  maksimal  bagi  kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam  Cindy, Bung  Karno  Penyambung  Lidah  Rakyat  Indonesia, Jakarta, Gunung Agung, 1965. Bedjoui  Mohammad, Menuju  Tata  Ekonomi  Baru ,  Jakarta,  Gunung  Agung,
1985.
Gunawan  Sumodiningrat, Sistem  Ekonomi  Pancasila  dalam  Perspektif,
Jakarta, Impac Wahana Cipta, 1999.
Hatta Muhammad, Politik Kebangsaan dan Ekonomi, Jakarta,  PT. Kompas Media Nusantara, 2015.
_______________, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, Kongres ISEI VIII, Juni 1979.
Kaelan, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta, Paradigma, 2014. Latif  Yudi, Negara  Paripurna:  Historis,  Rasionalitas  dan  Aktualitas Pancasila, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka, 2015.
Lemhannas (Budisantoso Suryosumarto ), Ekonomi Pancasila, Jakarta, PT.
New Aqua Press, 1989.
Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan, Jakarta: LP3ES,
1987.
______________,  Gagasan  dan  Metode  Berpikir  Tokoh-tokoh  Besar  Ekonomi dan  Penerapannya  Bagi  Kemajuan  Kemanusiaan,  Yogyakarta: BPFE, 1979.
______________, Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan, Jakarta, Yayasan Agro Ekonomika, 1980.
Nugroho  Tarli, Polemik  Ekonomi Pancasila:  Pemikiran  dan Catatan,  1965-
1985, Yogyakarta, Mubyarto Institute, 2016. Rahardjo Dawam, Pragmatisme dan Utopia Corak Nasionalisme Indonesia , Jakarta, LP3ES, 1992.
Sri-Edi Swasono dan Abdul Madjid, Wawasan Ekonomi Pancasila, Jakarta: UI Press, 1998.
Sukarno, Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno, Jakarta, Media Prassendo, 2016.
Sulastomo, Cita-cita  Negara  Pancasila, Jakarta,  PT.  KOMPAS  Media Nusantara, 2014.
Swasono  Sri-Edi, Sistem  Ekonomi  dan  Demokrasi  Ekonomi, Jakarta:  UI Press, 1987.
Wahid  Abdurrahman, Islamku,  Islam  Anda,  Islam  Kita, Jakarta,  Projeck Demokrasi, 2011.
Widjojo  Nitisastro  dkk., Masalah-Masalah  Ekonomi  dan  Faktor-faktor IPOLOS (Ideologi, Politik, Sosial) , Jakarta, LEKNAS, 1965.
Majalah Prisma , No. 1/IX, Januari 1980. http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sembul//59.htm.