Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)
Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com

## Cyber Terrorism: Analisis Hukum Pidana Mengenai Serangan Bjorka Terhadap Data Negara

## INFO PENULIS
Yuko Fitrian Universitas Panca Bhakti Yuko.fitrian@upb.ac.id
+6285754934074

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 3, No. 3, Desember 2023 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2023 Arden Jaya Publisher All rights reserved
Saran Penulisan Referensi:
Fitrian,  Y.    (2023).  Cyber Terrorism:  Analisis  Hukum  Pidana  Mengenai  Serangan  Bjorka  Terhadap  Data Negara. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 3 (3), 164-174.

## Abstrak
Pemanfaatan  dunia  maya  bagaikan  pedang  bermata  dua.  Selain  memberikan  dampak yang  baik  bagi  masyarakat,  tidak  jarang  ada  yang  memanfaatkan  dunia  maya  sebagai sarana  memecah  belah  suatu  bangsa,  ancaman  bagi  kedaulatan  bangsa  dan  lain sebagainya.  Dampak  negatif  dari  dunia  maya  ini  sejalan  dengan  kasus  bocornya  data pribadi  milik  penduduk  Indonesia  dan  data  pribadi  negara  Indonesia  yang  dilakukan oleh  seorang  hacker  yang  dikenal  dengan  nama  bjorka.  Bjorka,  seperti  diketahui, menjadi viral karena mengaku telah meretas data pribadi penduduk Indonesia dan data pribadi  negara  Indonesia.  Data-data  tersebut  kemudian  dijual  dan  disebarkan  di  situs Breach Forums. Kajian hukum yang dilakukan adalah kajian hukum normatif terhadap ketentuan  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Data  hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Artikel ini bertujuan untuk membedah dan mendapatkan konsep yang ideal mengenai perspektif hukum pidana, khususnya Pidana di  bidang  Teknologi  dan  Informasi,  dalam  mengkaji  Cyber  Terrorism  yang  dilakukan oleh  Bjorka.  Pemangku  kepentingan,  akademisi,  dan  masyarakat  seharusnya  terlibat dalam  menyusun  kesimpulan  terkait  regulasi  baru  mengenai  terorisme  cyber. Sementara  itu,  semua  pihak  harus  menyatukan  pikiran  dan  tekad  untuk  melakukan konsolidasi  guna  membawa  angin  segar  untuk  membentuk  payung  hukum  khusus terkait cyber terrorism yang semakin hari semakin memasuki ruang-ruang maya bangsa Indonesia.  Perkembangan  jaman  yang  selalu  bergerak  maju  harus  diimbangi  dengan ketentuan hukum yang relevan dengan masyarakat saat itu.
Kata Kunci: Cyber-Terrorism, Bjorka, Hukum Cyber

## A. Pendahuluan
Pada saat ini, teknologi internet sudah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat. Teknologi  juga  berdampak  positif  dalam  memajukan  suatu  negara,  misalnya  dalam sistem  perdagangan  yang  mulai  berubah  dari  konvensional  transaksi  secara  langsung menjadi  berbentuk  online  atau  sering  disebut e-commerce .  Selain  berdampak memajukan  perekonomian  suatu  bangsa,  teknologi  internet  juga  memudahkan  para individu  manusia  untuk  berkomunikasi  secara  luas  sehingga  memudahkan  para individu bersosialiasi.
Teknologi internet merupakan sebuah sistem jaringan telekomunikasi secara global yang  mana  sistem  tersebut  manifestasi  dari  sebuah  dunia  nyata  atau  biasa  disebut dengan cyberspace . Cyberspace adalah sebuah dunia yang terdiri dari data digital yang dibuat, disimpan, dan semua data tersebut, dibagikan didalam realitas maya (Singer & Friedman,  2014).  Dalam cyberspace banyak  data-data  elektronik  yang  terintegrasi  di dalamnya seperti data-data kependudukan, kesehatan, catatan kriminal, sampai rahasia suatu negara. Data-data dalam dunia cyber tersebut seperti halnya data kependudukan merupakan  data  pribadi  yang  mana  dalam  aksesnya  hanya  dapat  diakses  oleh  pihak- pihak tertentu yang berkaitan dan berkepentingan terhadap data tersebut.
Adapun  ketentuan  mengenai  perlindungan  data-data  dunia  maya  diatur  dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elekronik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru disahkan. Terkait dengan beberapa ketentuan tersebut, tujuan adanya pengaturan terkait cyberspace di Indonesia yaitu guna memastikan pengakuan dan  penghormatan  terhadap  hak  dan  kebebasan  setiap  individu,  yang  selaras  dengan dengan  pertimbangan  keamanan  dan  ketertiban  umum  serta  untuk  meningkatkan pemahaman  publik  tentang  pentingnya  menjaga  keamanan  data  pribadi  dalam masyarakat yang demokratis.
Data-data  individu  serta  data  dari  dokumen  negara  yang  tersebar  dalam  realitas virtual  atau  dunia  maya  meski  telah  diatur,  tetap  tidak  terlepas  dari  kebocoran  data. Sifat  dunia  maya  yang borderless menyebabkan  banyak  data-data  yang  semulanya bersifat pribadi atau bersifat khusus (rahasia suatu negara) dibocorkan oleh orang yang tidak  bertanggung  jawab.  Pembocoran  terhadap  data-data  tersebut  dianggap  sebagai penyerangan  atau  peretasan  terhadap  data  yang  bersifat  pribadi  atau  khusus,  yang

## Abstrak
The  utilization  of  cyberspace  is  like  a  double-edged  sword.  Apart  from  having  a  good impact on people, it is not uncommon for some to use cyberspace as a means of dividing a nation, a threat to a nation's sovereignty and so on. The negative impact of cyberspace is  in  line  with  cases  of  leaking  personal  data  belonging  to  Indonesian  residents  and Indonesian  state  personal  data  carried  out  by  a  hacker known  as  bjorka.  Bjorka,  as  is well  known,  went  viral  because  he  claimed  to  have  hacked  the  personal  data  of Indonesian  residents  and  Indonesian  state  personal  data.  The  data  was  then  sold  and distributed on the Breach Forums website. The legal study is a normative legal study of applicable legal provisions or statutory regulations. Legal data is in the form of primary and  secondary  legal  materials.  This  article  aims  to  dissect  and  get  an  ideal  concept regarding the perspective of criminal law, especially Criminal in the field of Technology and  Information,  in  studying  Cyber  Terrorism  committed  by  Bjorka.  Stakeholders, academics and the public need Conclusion New regulations related to cyber terrorism. Meanwhile,  all  parties  should  unite  their  minds  and  determination  to  consolidate  to bring fresh air to form a legal umbrella specifically related to cyber terrorism, which is increasingly  entering  the  virtual  spaces  of  the  Indonesian  nation.  The  development  of the  era,  which  is  always  moving  forward,  must  be  balanced  with  legal  provisions relevant to society at that time.
Kata Kunci: Cyber-Terrorism, Bjorka, Cyber Law
mana  peretasan  tersebut  dibagi  dalam  beberapa  bentuk,  antara  lain  seperti joycomputing atau  penggunaan  jaringan  atau  komputer  yang  tidak  sah, hacking atau suatu tindakan tidak sah untuk masuk kedalam sebuah server atau jaringan milik orang lain  dengan  cara-cara  memaksa  maupun  tidak,  tindakan  menambahkan trojan pada suatu  program  sehingga  akhirnya  program  tersebut  dapat  bekerja  tanpa  diketahui (disusupi),  data leakage atau  pengungkapan/pembocoran  data  rahasia  dengan menuliskan data tersebut dalam kode-kode tertentu, spionase maya atau kegiatan mata- mata terhadap data-data penting jaringan pihak lain yang telah menjadi target sasaran dan kegiatan peretasan lain yang berbagai macam bentuk (Wisnubroto, 2011).
Pemanfaatan  terhadap cyberspace ibarat  pedang  bermata  dua,  selain  memiliki dampak yang baik bagi tidak jarang ada yang memanfaatkan cyberspace sebagai sarana pemecah  belah  bangsa,  ancaman  terhadap  suatu  kedaulatan  bangsa  dan  sebagainya (Sugeng,  2020).  Dampak  negatif  dari cyberspace tersebut  selaras  dengan  kasus-kasus pembocoran  data  pribadi  milik  penduduk  Indonesia  serta  data-data  rahasia  negara Indonesia  yang  dilakukan  oleh hacker yang  dikenal  bernama bjorka . Bjorka sebagaimana  yang  diketahui  menjadi  viral  karena  mengklaim  telah  melakukan peretasan  terhadap  data-data  pribadi  penduduk  Indonesia  maupun  data-data  rahasia negara Indonesia, data tersebut kemudian dijual dan disebarluaskan pada situs Breach Forums (Shalihah, n.d.).
Aksi  yang  dilakukan  oleh  hacker  bernama  Bjorka  ini  merupakan  suatu  tindakan pidana  terorisme  selaras  dengan  Pasal  6  Undang-Undang  No.  5  Tahun  2018  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi  Undang-Undang,  Pasal  6  tersebut  berbunyi,  “suatu tindakan  yang  menimbulkan  suasana  teror  serta  rasa  takut  yang  bersifat  massal  dan menimbulkan suatu kehancuran terhadap objek vital yang dapat diartikan sebagai hajat hidup  orang  banyak,  pertahanan  keamanan  yang  sangat  tinggi  serta  harkat  martabat bangsa“.
Selaras dengan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme tersebut dalam Pasal 30 ayat  (1),  (2),  dan  (3)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang    Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  juga  telah  mengatur  mengenai  tindakan  peretasan  atau  hacking beberapa diantaranya ialah pembobolan sistem keamanan di cyberspace , penyerangan data-data pribadi milik orang lain, akses tidak sah dan sebagainya. adapun dalam  Pasal 31  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik secara  eksplisit  melarang  penyadapan  atas  komputer  atau  data  orang  lain  serta melakukan perubahan atas data tersebut. Hal ini selaras dengan penggambaran James A. Lewis terkait cyberterrorism sebagai  penggunaan  jaringan  komputer  untuk  tujuan terorisme  yang  mana  melumpuhkan  infrastruktur  nasional,  mengganggu  atau mengancam suatu pemerintah atau warga negara lain (Qalbi, Marinda, & Yulianti, 2020).
Tindakan  yang  dilakukan  oleh  hacker  yang  bernama bjorka ini  dapat  diartikan sebagai  tindakan  terorisme  di  dunia  maya  atau  siber,  hal  ini  dapat  ditelaah  dari  aksi- aksinya  yang  mencoba  menganggu  keamanan  nasional  dengan  menyebarkan  rahasia- rahasia  negara  serta  pembocoran  data  pribadi  warga  negara  indonesia.  Terorisme  di dunia  maya  meskipun  tidak  sama  dengan  tindakan  terorisme  pada  umumnya  atau konvensional  tetapi  tetap  hasil  dari  tindakan  yang  dilakukan  di cyberspace tersebut menggangu keamanan nasional indonesia, sehingga diperlukan pengkajian lebih lanjut berlandasakan  ketentuan  hukum  nasional  indonesia  lebih  khususnya  hukum  pidana yang  mengatur  mengenai  sanksi-sanksi  terhadap  tindak  pidana  terorisme  (Marpaung, Astuti, & Ibrahim, 2017).
Berdasarkan beberapa uraian diatas maka, maka artikel ini akan mengulas tentang “ Cyber Terrorism:  Analisis  Hukum  Pidana  Mengenai  Serangan  Bjorka  Terhadap  Data Negara”

## B. Metode Penelitian
Studi  hukum  yang  digunakan  adalah  studi  hukum  normatif  yaitu  studi  mengenai ketentuan  hukum  yang  berlaku  atau  peraturan  perundang-undangan.  Data  hukum berupa  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Artikel  ini  bertujuan  untuk membedah  dan  mendapatkan  konsep  ideal  mengenai  perspektif  hukum  pidana terkhususnya  Pidana  dalam  bidang  Teknologi  dan  Informasi  dalam  mengkaji Cyber Terrorism yang dilakukan oleh Bjorka .

## C. Hasil dan Pembahasan
Kemajuan teknologi telah berkembang dengan sangat masif, hal ini ditandai dengan kemampuan setiap orang dalam mengendalikan dunia hanya dengan beberapa klik dan sentuhan  jari  di  perangkat  pintar  mereka.  Kemajuan  teknologi  tersebut  termasuk menopang  segala  aktivitas  pekerjaan,  hubungan  sosial,  dan  ekonomi.  kemajuan teknologi yang biasanya disebut dengan internet atau ruang siber tersebut merupakan lingkungan virtual yang diciptakan sebagai hasil dari evolusi manusia dan teknologi.
Paradigma  sosial  dunia  nyata  yang  lalu  hanya  berinteraksi  secara  langsung  dan fisik, kini bergerak ke arah ruang siber. Interaksi-interaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung jelas sudah memiliki ketentuan-ketentuan yang membatasinya, hal ini berbeda  dengan  ruang  siber  yang  saat  ini  masih  abu-abu.  Aturan-aturan  mengenai ketentuan pada ruang siber masih sangat terbatas terutama di Indonesia.
Meskipun  di  dalam  ruang  siber  masih  sulit  menemukan  tentang  batasan-batasan apa yang mengaturnya, ruang siber juga mengakui adanya hak asasi manusia. Hak asasi manusia tersebut dapat ditemukan dalam ruang siber (cyberspace) , pengakuan tersebut antara  lain  adalah  hak  anonimitas  di  internet.  Hak  anonimitas  tersebut  merupakan suatu  hak  untuk  tetap  memiliki  eksistensi  di  ruang  siber  tetapi  dengan  tidak menggunakan  identitas  aslinya,  hal  ini  didasarkan  kepada  pemahaman  bahwa  ruang siber merupakan ruang bagi kebebasan berekspresi.
Ruang virtual di internet atau yang disebut sebagai ruang siber merupakan ruang tanpa  pemilik,  maksud  dari  kata  ruang  tanpa  pemilik  tersebut  adalah  setiap  orang mempunyai hak untuk berinteraksi pada ruang virtual tersebut. Interaksi di ruang siber tersebut  akan  menghasilkan  hubungan  hukum  baik  langsung  maupun  secara  tidak langsung. Ketentuan hukum pada ruang siber ternyata sangat sulit dirumuskan, karena pada  prinsipnya  ruang  siber  merupakan  ruang  terhadap  kebebasan  berekspresi  serta biasa juga dianggap sebagai borderless (tanpa pembatas).
Perumusan ketentuan hukum yang sulit di ruang siber mengakibatkan banyaknya kejahatan-kejahatan  siber  yang  bermunculan.  Kejahatan  siber (cyber  crime) tersebut seperti penyebaran konten palsu atau hoax , penipuan identitas yang muncul atas dasar dari  kebebasan  untuk  menjadi  anonim  di  ruang  siber,  dan  penyebaran  virus  di  ruang siber. Kebebasan berekspresi di ruang siber, memunculkan suatu bentuk kejahatan baru yang dikenal dengan sebutan cybercrime .
Dalam  mendefinisikan kejahatan siber, maka mengacu pada perilaku atau tindakan ilegal  yang  dilakukan  secara  melawan  hukum  pidana  tanpa  adanya  pembenaran  atau pembelaan  dan  tindakan  tersebut  bertentangan  dengan  hukum  negara  atau  sebagai kejahatan atau pelanggaran. kejahatan siber menjadi tindakan ilegal dengan medianya berupa  teknologi  didalam  dunia  maya  atau  virtual.  Kejahatan  siber,  seperti  halnya kejahatan konvensional, terdiri dari berbagai kegiatan atau tindakan yang dilarang oleh masyarakat  karena  mengancam  keamanan  publik.  Adapun,  definisi  hukum  kejahatan dan  kejahatan  siber  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  mengadili  terkhususnya  dalam peradilan  pidana  perilaku-perilaku  yang  berpotensi  melawan  hukum  dan membahayakan masyarakat umum secara keseluruhan (Payne & Hadzhidimova, 2018).
Kriminologi  adalah  ilmu  yang  mempelajari  mengenai  tindak  kriminal  untuk mencegah  ataupun  mengurangi  tindakan-tindakan  kriminal.  Adapun,  seorang  yang mempelajari  kriminologi  secara  professional  disebut  juga  sebagai  kriminolog.  Dalam
bidang  kriminologi,  kejahatan  didefinisikan  secara  luas.  Dalam  perspektif  yang  lebih luas  ini,  para  kriminolog  mungkin  menunjukkan  beberapa  acuan  sebagai  dasar  untuk mendefinisikan  berbagai  jenis  kejahatan  siber,  beberapa  kejahatan  siber  yang didefinisikan tersebut antara lain:
1. Mendefinisikan  kejahatan  siber  dari  dampak  bahaya  yang  ditimbulkan,  misalnya apakah  tindakan  kejahatan  siber  tersebut  dapat  menyakiti  seseorang,  apakah kejahatan  siber  tersebut  merupakan  sebuah  pelanggaran  menurut  ketentuan hukum yeng berlaku.
2. Mendefinisikan  kejahatan  siber  dari  etis  atau  tidaknya  sebuah  tindakan  di  dalam dunia virtual. Misalnya, etiskah sebuah perusahaan untuk mengetahui atau melacak keberadaan karyawannya.
3. Mendefinisikan  kejahatan  siber  dari  perspektif  konstruksi  sosial  yang  berfokus pada  bagaimana  pelanggaran  yang  terjadi  dalam  realitas  virtual  kemudian didefinisikan  sebagai  ilegal  atau  tindakan  pelanggaran,  serta  bagaimana  norma telah berubah dari waktu ke waktu, dan proses yang memandu kepada perubahan tersebut.
4. Mendefinisikan  kejahatan  siber  dari  perspektif  tindakan  atau  kelakuan  yang menyimpang  yang  mana  lebih  berfokus  pada  pola  perilaku  yang  abnormal  dan menganalisisnya batas kewajarannya dalam dunia virtual.
5. Mendefinisikan kejahatan siber dari orientasi kejahatan kerah putih yang berfokus pada sebuah pandangan yang menekankan kegiatan virtual secara melawan hukum dilakukan  oleh  pemerintahan  yang  sah  untuk  melancarkan  serta  menyukseskan kegiatan pemerintahan tanpa adanya perlawanan dari rakyat.
6. Mendefinisikan kejahatan dunia maya dari orientasi penyimpangan di tempat kerja yang  berfokus  pada  pola  perilaku  dunia  realitas  virtual  di  tempat  kerja  yang mungkin bertentangan dengan aturan ditempat kerja, tetapi belum mengarah pada tindakan kriminal. Misalnya: menggunakan email kantor untuk urusan pribadi.
Adapun kejahatan siber terkait dengan kejahatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari (konvensional), beberapa kejahatan siber tersebut antara lain:
1. Pemalsuan  produk  dari  web  atau  penipuan  yang  dilakukan  oleh  pihak  penjual dalam e-commerce .
2. Konten ilegal seperti musik bajakan dan pornografi anak.
3. Kejahatan pada jaringan elektronik seperti peretasan dan serangan denial of service yang  mana  pelaku  dalam  aksinya  melakukan  penyerangan  terhadap  sebuah  web dengan  tujuan  mematikan  sistem  web  tersebut  sehingga  tidak  dapat  berjalan normal  sebagaimana  mestinya  akhirnya  para  pengguna  yang  mencoba  terhubung tidak dapat mengaksesnya.
4. Kejahatan siber yang bertujuan untuk mempengaruhi sistem fisik dan atau di dunia fisik  secara  langsung,  misalnya  manipulasi  dari  realitas  virtual  ke  sistem  kontrol di  jaringan  gas  yang  terhubung  ke  internet sehingga  menyebabkan  pecahnya  pipa gas yang mana dapat menimbulkan ledakan dan korban jiwa.
Kejahatan  siber  merupakan  sebuah  tindakan  yang  berbahaya,  yang  mana  tidak hanya  mempengaruhi  realitas  virtual  tetapi  dari  realitas  virtual  tersebut  dapat mempengaruhi  realitas  nyata  atau  fisik,  sebab  peranan  teknologi  yang  sangat  besar pada  abad  ini  memunculkan  sebuah  mekanisme  mekanik  melalui  sistem  virtual  atau maya  untuk  menjalankan  roda-roda  kehidupan  manusia.  Tindakan  dari  dunia  maya yang  dapat  mempengaruhi  realitas  fisik  tersebut  bukan  hanya  ditujukan  untuk keuntungan  pribadi  pelakunya  semata  tetapi  dapat  dimanfaatkan  sebagai  sarana kelompok atau organisasi teroris dalam melancarkan aksinya.
Tindakan cybercrime yang  mengarah  kepada cyberterrorism belum  diatur  secara eksplisit  oleh  hukum  konvensional  Indonesia,  hal  ini  terkait  penggunaan  fasilitas teknologi  seperti  ponsel  pintar,  komputer,  atau  sistem  komputer  untuk  kejahatan seperti  teror,  yang  juga  dikenal  sebagai  cyberterrorism  atau  terorisme  siber  (Dina, 2021).  Aktivitas  terorisme  siber,  misalnya  menggunakan  perangkat  ponsel  pintar ataupun komputer dalam mengakses ruang siber untuk menyebarkan paham terorisme.
Menurut  Gabriel  Weimann,  seorang  pakar  terkemuka  di  bidang  keamanan  siber, menjelaskan terkait  kerentanan  internet  yang  menyediakan  sebuah tempat  yang  ideal dalam banyak hal untuk dimanfaatkan oleh para teroris (Dilipraj, 2019).
Manfaat  internet  sebagai  bagian  dari  aktifitas  terorisme  adalah  kemudahan  akses yang ditawarkan, sedikitnya kontrol, sensor, maupun regulasi yang mengatur, memiliki banyak  pengguna  diseluruh  dunia  sehingga  mudah  dalam  penyebaran  paham-paham radikal, anonimitas komunikasi yang mengurangi risiko tertangkap, arus informasi yang cepat,  Pengembangan  dan  pemeliharaan  web  yang  murah,  penggunaan  yang  mudah, menawarkan kemampuan multimedia sehingga dapat mengirim foto atau video disuatu jaringan,  kemampuan  membentuk  liputan  di  media  massa  konvensional,  yang  mana internet sebagai sumber cerita mereka.
Pada saat ini, sulit menemukan definisi serta literatur yang cocok secara universal dalam  membahas  terorisme  siber.  Istilah  terorisme  siber  pertama  kali  dipopulerkan pada pertengahan tahun delapan puluhan oleh Barry C. Collin, seorang peneliti senior dari Institute for Security and Intelligence di California. Barry C. Collin, mendefinisikan terorisme  siber  sebagai  kombinasi  antara  siberentika  yaitu  sebuah  sistem-sistem kompleks  yang  bersatu  padu  membentuk  sebuah  jaringan  pada  dunia  maya  dan dihubungkan dengan tindakan terorisme (Plotnek & Slay, 2021).
Definisi  tentang  terorisme  siber  yang  dicetuskan  oleh  Barry  C.  Collin  tersebut dianggap  terlalu  sederhana  yang  mengakibatkan  kurangnya  kekhususan  untuk pemahaman  lebih  lanjut  mengenai  terorisme  siber.  Adapun  menurut  Biro  Investigasi Federal  dari  Amerika  Serikat,  mendefiniskan  terorisme  siber  sebagai  serangan terencana  dan  bermotivasi  politik  terhadap  informasi,  sistem  komputer,  program komputer,  dan  data  yang  menghasilkan  kekerasan  terhadap  target  non-pejuang  oleh kelompok sub-nasional atau intelejen negara lain (Papathanasaki, Dimitriou, Maglaras, Vasileiou, & Janicke, 2020).
Adapun  maksud  dari  motivasi  politik  tersebut  dapat  diartikan  sebagai  terorisme siber  mencoba  mengobarkan  pemberontakan  di  jantung  suatu  bangsa,  sehingga menyebabkan  kegaduhan,  kerusuhan,  dan  pada  tahap  yang  lebih  ekstrim  dapat menghancurkan suatu bangsa. Tindakan terorisme siber tidak hanya tentang sabotase infrastruktur  nasional.  Peretasan  terhadap  suatu  jaringan  publik  dengan  tujuan menyebarkan  propaganda,  manipulasi,  atau  ancaman  ketakutan  terhadap  khalayak ramai  dianggap  sebagai  sebuah  aktivitas  terorisme  yang  mana  hal  tersebut  dilakukan karena motif tertentu (Singgi, Suryawan, & Sugiartha, 2020).
Definisi  terorisme  siber  kemudian  lebih  di  spesifikasi  oleh  Eric  Luiijf,  sebagai penggunaan,  persiapan,  atau  ancaman  tindakan  yang  dirancang  untuk  menyebabkan perubahan  tatanan  sosial,  untuk  menciptakan  suasana  ketakutan  atau  intimidasi  di antara  (sebagian)  masyarakat  umum,  atau  untuk  mempengaruhi  pengambilan keputusan  politik  oleh  pemerintah  atau  negara  lain  yang  mana  dibuat  untuk  tujuan politik, agama, ras atau ideologi, dengan memengaruhi integritas, kerahasiaan, dan atau ketersediaan informasi, sistem dan jaringan informasi, atau dengan tindakan tidak sah yang  memengaruhi  kontrol  berbasis  teknologi  informasi  dan  komunikasi  atas  proses fisik dunia nyata; dan itu melibatkan atau menyebabkan kekerasan yang mengakibatkan penderitaan,  cedera  serius,  atau  kematian  pada  orang  lain,  kerusakan  serius  pada properti,  risiko  serius  terhadap  kesehatan  dan  keselamatan  publik,  kerugian  ekonomi yang  serius,  pelanggaran  serius  terhadap  keamanan  ekologis,  pelanggaran  serius terhadap kehidupan sosial dan stabilitas politik suatu bangsa (Luiijf, 2014).
Selaras  dengan  definisi  oleh  Eric  Luiijf  tersebut,  Daniel  Wagner  juga  memberikan definisi terorisme siber sebagai setiap tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, bisnis,  pemerintah,  atau  pihak  lain  yang  memiliki  tujuan  untuk  mempropagandakan kepentingannya  sekaligus  menyerang,  mengintai,  menyebabkan  kerusakan,  atau menyebabkan  ketakutan  pada  target  maupun  bukan  target  secara  langsung  maupun tidak  langsung  (Wagner,  2017).  Daniel  wagner  juga  mengkategorisasi  terorisme  siber dari beberapa tingkat kemampuan, kecanggihan dan kerusakan aktifitasnya, antara lain: sederhana  tidak  terstruktur (Simple  Unstructured) adalah  kemampuan  untuk
melakukan  peretasan  dasar  terhadap  tiap  sistem  menggunakan  alat  yang  dibuat  oleh orang lain.
Pelaku  memiliki  kemampuan  dasar  untuk  menganalisis  komando  dan  kontrol targetnya,  terstruktur  lanjutan (Advanced  Structured) adalah  kemampuan  untuk melakukan  serangan  yang  lebih  canggih  terhadap  banyak  sistem  atau  jaringan  dan untuk  memodifikasi  atau  membuat  alat  peretasan  dasar,  dan  kompleks  terkoordinasi (Complex  Coordinated) adalah  kemampuan  untuk  melakukan  serangan  terkoordinasi mampu menimbulkan gangguan massal terhadap sistem, pertahanan umum (termasuk kriptografi). Pelaku memiliki kemampuan untuk membuat alat peretasan yang canggih, berkemampuan  tinggi  untuk  menganalisis  target,  komando  dan  kontrol,  dan  memiliki kemampuan pelatihan dari organisasi.
Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, telah menjelaskan tindak pidana terorisme secara  detail  yang  mana  dalam  pasal  tersebut  setiap  orang  yang  dengan  sengaja mengancam  dengan  kekerasan  ataupun  menggunakan  kekerasan  yang  mana menimbulkan suasana mencekam sehingga menyebabkan ketakutan secara meluas dan berdampak timbulnya korban secara massal dengan cara merampas kemerdekaan dan hilangnya harta benda orang lain.
Perampasan  kemerdekaan  yang  dimaksud  dapat  diartikan  sebagai    hilangnya nyawa seseorang, hilangnya hak seseorang untuk menentukan hidupnya sendiri (tidak dimanipulasi),  hilangnya  hak  seseorang  dalam  pengamanan  data  pribadinya  dan sebagainya.  Pengamanan  data  pribadi  sebagaimana  dimaksud  mengacu  pada  Pasal  31 ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik yang  mana  penyadapan  terhadap  data  orang  lain  secara  tidak  sah  dan  memasuki merubah ataupun tidak merubah data orang lain secara tidak sah.
Berdasarkan  hal  tersebut,  akses  tidak  sah  terhadap  data  pribadi  orang  lain, penyadapan,  atau  mengumpulkan  data-data  pribadi  orang  lain  tersebut  jelas merupakan  tindakan  yang  melanggar  kemerdekaan  orang  lain.  Terlebih,  apabila  data- data tersebut dijual kembali maka dapat menimbulkan kepanikan masyarakarat secara massal,  karena  ada  beberapa  data  pribadi  yang  harus  benar-benar  dirahasiakan.  Data tersebut  meliputi  kartu  kependudukan,  alamat  rumah,  rekam  jejak  medis,  kartu keluarga,  informasi  finansial  dan  sebagainya  sesuai  dengan  Pasal  4  ayat  (2)  dan  (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Dalam kurun waktu beberapa bulan lalu tahun 2022, publik Indonesia dihebohkan dengan hacker bernama Bjorka . Bjorka melakukan  aktivitas  kejahatan  siber  seperti pencurian  data,  pengumpulan  data,  pembelian  serta  penjualan  data  pribadi  warga negara  indonesia  serta  aset-aset  rahasia  negara  indonesia.  Aset-aset  rahasia  tersebut sebagaimana diketahui adalah data-data yang sangat rahasia dari pemerintah indonesia, yang kemudian disebarkan ke publik dengan maksud untuk membuat kekacuan secara meluas dengan memanipulasi publik agar menyerang pemerintahan negaranya sendiri. Adapun menurut klaim Bjorka , data-data hasil peretasan yang telah dikumpulkan pada saat ini, antara lain 1,3 miliar data kartu pendaftaran nomor handphone sampai ke surat rahasia negara.
Kegiatan  kriminal  yang  dilakukan Bjorka merupakan  tindakan  peretasan  melalui internet  sebagai  medianya.  Peretasan  adalah  kemampuan  membuat  program  maupun menggunakan  atau  mendayagunakan  program  yang  sudah  ada  kemudian disalahgunakan  oleh  oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab  secara  melanggar  norma atau  hukum  yang  berlaku  sehingga  merugikan  banyak  pihak  yang  semula  menjadi sasaran yang dituju.
Dalam UU ITE di indonesia, diatur beberapa pasal mengenai peretasan, pasal-pasal tersebut antara lain: Pasal 30 mengenai akses tidak sah, Pasal 31 mengenai penyadapan, Pasal 32 mengenai pencurian data, dan Pasal-Pasal lainnya di dalam UU ITE. Selain UU
ITE, Bjorka diduga melanggar beberapa Pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi  (UU  PDP)  yang  mengatur  secara  rinci  mengenai  kebocoran  data-data  pribadi milik warga negara Indonesia.
Tindakan yang dilakukan oleh Bjorka diduga melanggar beberapa pasal dalam UU ITE dan UU PDP, adapun pasal-pasal yang diduga dilanggar ialah:
1. Pasal  30  ayat (1),  (2)  dan  (3)  UU  ITE terkait akses tidak sah, Bjorka sebagaimana yang  diketahui  mengklaim  bahwa  dirinya  telah  meretas  atau  menjebol  sistem keamanan beberapa situs milik pemerintah Indonesia secara tidak sah.
2. Pasal  31  ayat  (1)  dan  (2)  UU  ITE terkait  penyadapan  atas  data  maupun  dokumen pada situs milik pemerintah Indonesia.
3. Pasal  32  ayat  (1),  (2)  dan  (3)  UU  ITE  terkait  pencurian  data  rahasia  milik pemerintah Indonesia yang yang diklaim oleh Bjorka .
4. Pasal 67 UU PDP terkait pencurian data pribadi milik individu lain, penjualan data pribadi milik individu lain dan penggunaan data pribadi milik individu lain.
5. Pasal 68 UU PDP terkait dengan pemalsuan identitas atau anonimitas seperti yang diketahui bahwa nama Bjorka hanya merupakan identitas samaran.

## Gambar 1: Ilustrasi Teror Bjorka
Secara  garis  besar,  tindakan  yang  dilakukan Bjorka merupakan  penyerangan terhadap  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  sebagaimana  diketahui  bahwa Bjorka merupakan  warga  negara  asing  terlebih  lagi  Bjorka  menjual  sebagian  besar  data-data warga  negara  indonesia  disitus  Breached  Forum  dan  mengklaim  dirinya  berhasil mendapatkan  data-data  rahasia  negara  indonesia.  Tak  hanya  itu, Bjorka kembali memperkeruh  suasana  dengan  unggahan-unggahannya  pada  platform  twitter  dengan membeberkan data rahasia negara terkait pelaku pembunuhan seorang aktifis bernama Munir.
Berdasarkan  beberapa  tindakan  yang  dilakukan  oleh Bjorka tersebut,  diduga bertujuan  untuk  menciptakan  suasana  kepanikan  pada  masyarakat  indonesia  dan pemerintah indonesia. Adapun dalam Undang-Undang Terorisme, terkhususnya dalam definisi  terorisme  yang  mana  kepanikan  tersebut  diciptakan  untuk  suatu  tujuan tertentu seperti ideologi, maksud politik atau hanya ingin menganggu keamanan negara lain. Tetapi, dalam Undang-Undang Terorisme disebutkan selain menganggu keamanan ataupun  menciptakan  kekerasan,  perbuatan  terorisme  diasumsikan  haruslah  secara “nyata”  dan  “konvensional”  artinya  harus  memiliki  banyak  korban  jiwa  serta menciptakan kerusakan atau kehancuran dibeberapa objek vital (Enggartyasto & Hafid, 2022).

## Gambar 2: Unsur Definisi Terorisme
Ketentuan  mengenai  terorisme  di  Indonesia  digambarkan  secara  fisik,  nyata,  atau kegiatan  yang  memang  benar-benar  terlihat  ada  dalam  realitas  fisik.  Definisi  terkait tindakan  terorisme  dalam  UU  Terorisme  dianggap  menimbulkan  kebingungan  dalam pemaknaanya,  sebuah  tindakan  dapat  menjadi  suatu  tindakan  terorisme  apabila memiliki  jumlah  korban  yang  banyak,  menimbulkan  kerusakan  atau  menghancurkan beberapa objek vital (Pradnyana & Rofii, 2020). Kalimat ini kontradiktif dengan kalimat sebelumnya  yang  terdapat  dalam  pendefinisian  terorisme  yang  mana  ditulis, “menimbulkan suasana kepanikan atau ketakutan yang meluas”.
Selain  hal  tersebut  didalam  definisi  penyerang  atau  peneror  dalam  UU  Terorisme dianggap  harus  memiliki  tujuan  menganggu  keamanan  publik,  tujuan  ideologi  dan politik,  tetapi  Pasal  5  UU  No.  5  Tahun  2018  tentang  Terorisme  tersebut  dituliskan bahwa “tindakan teror dalam uu ini, harus dianggap bukan tindakan politik” (Nasrullah, 2012).
Kerancuan  dalam  Undang-Undang  No.  5  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Terorisme  Menjadi  Undang-Undang,  tidak  hanya  dapat  membuat  penafsiran terhadap  tindakan terorisme  salah  atau  hanya  mengartikannya  secara sempit,  adapun kemungkinan  terburuknya  dapat  berdampak  pada  putusan atau  penilaian hakim  yang salah atau terbalik terkait tindakan terorisme atau hanya tindakan pencurian data yang dilakukan oleh peretas.
Sebab,  dalam  UU  Terorisme  menitikberatkan  pada  unsur  timbulnya  korban  jiwa yang  banyak  dan  penyerangan  terhadap  fasilitas  umum  secara  fisik  (Iskandar  & Budiman,  2021).  Banyaknya  celah  kosong  dalam  UU  Terorisme  maupun  UU  ITE  di Indonesia,  menyebabkan  penyerangan  terhadap  negara  melalui  perantara  maya  atau siber tak terbendung. Produk hukum seperti UU ITE dan UU Terorisme jelas berdampak mencederai tujuan hukum yang berupa keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan yang dimaksud adalah bahwa hukum harus mampu memberikan pertolongan maupun perlindungan terhadap warga negara yang datanya dimanfaatkan untuk tujuan pribadi negara lain atau bahkan untuk memancing kerusuhan di Indonesia.
Kepastian  yang  dimaksud  adalah  dalam  UU  ITE  dan  UU  Terorisme  yang  begitu banyak celah tidak dimungkinkan menganggap tindakan Bjorka yang sudah memenuhi unsur-unsur terorisme secara maya terkhususnya menghasut, menyebabkan teror dan melakukan penyerangan terhadap data-data pribadi warga negara maupun data pribadi negara  indonesia.  Kemanfaatan  yang  dimaksud  adalah  produk  hukum  berupa  UU  ITE
dan  UU  Terorisme  belum  memiliki  manfaat  terkhususnya  mendeteksi  kegiatan terorisme secara siber (Argastya & Supanto, 2022).
Berdasarkan  teori  hukum  responsif  bahwa  ketentuan  hukum  tidak  seharusnya menutup  diri  terhadap  faktor-faktor  sosial  lain  terlebih  dengan  perkembangan  jaman yang terjadi. Hukum responsif menekankan pencapaian tujuan hukum di luar ketentuan hukum  yang  bersifat  baku.  Dalam  hukum  responsif,  tatanan  hukum  dicapai  dengan diskusi  atau  negosiasi  bukan  dengan  sifat-sifat  represif.  Pencarian  nilai-nilai  dasar dalam perundang-undangan dan kebijakan merupakan ciri dari hukum responsif. Dalam model  hukum  responsif,  ada  ketidaksesuaian  antara  doktrin  dan  apa  yang  dianggap sebagai  interpretasi  yang  ketat  dan  konvensional.  Dengan  kata  lain,  apabila dihubungkan dalam UU ITE dan UU Terorisme maka interprestasi yang diambil adalah UU ITE yang dikaitan dengan UU Terorisme atau sebaliknya. Hakim dalam penjatuhan putusan tidak boleh hanya seperti corong, hakim harus menggali lebih dalam nilai-nilai yang berkaitan dengan kejahatan siber dihubungkan dengan kejahatan terorisme. Lebih baik  lagi,  produk  hukum  yang  khusus  terkait  pengaturan  terorisme  siber  sudah harusnya diberikan tempat dalam payung hukum di Indonesia.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan ketentuan hukum pidana terkhususnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi  Elektronik,  Undang-Undang  No.  5  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Terorisme  Menjadi  Undang-Undang,  dan  Undang-Undang  No.  27  Tahun  2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Terkait beberapa Ketentuan Hukum tersebut belum adanya  pengaturan  secara  ekspilit  yang  mengatur  terkait  dengan  Terorisme  Siber, tetapi apabila dikaji lebih jauh lagi terkhususnya dalam UU ITE dan UU Terorisme maka akan ditemukan benang merah bahwa tindakan kejahatan secara siber yang dilakukan Bjorka berindikasi kegiatan terorisme.
Oleh sebab itu, apabila dikaji melalui interprestasi teori hukum responsif yang mana tidak hanya baku melihat peraturan perundang-undangan secara absolut tetapi dengan tetap  memperhatikan  gejala  sosial  yang  ada  di  masyarakat,  tindakan Bjorka dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme secara siber karena memenuhi unsur-unsur: teror,  menyebabkan  kepanikan,  menyebabkan  keamanan  nasional  terganggu,  atau memiliki maksud lain terkhususnya politik serta ideologi tertentu.
Beberapa celah dalam UU Terorisme dan UU ITE menyebabkan kebingungan dalam penyelesaian  kasus  terkhususnya  indikasi  serangan  terorisme  siber  di  Indonesia. Regulasi  baru  terkait  terorisme  siber  dibutuhkan  para  pihak  pemangku  kepentingan, akademisi, dan masyarakat. Adapun seluruh pihak seharusnya menyatukan pikiran dan tekad untuk berkonsolidasi sehingga membawa angin segar untuk terbentuknya payung hukum  secara  khusus  terkait  terorisme  siber  yang  semakin  marak  memasuki  ruang- ruang virtual bangsa indonesia. Perkembangan jaman yang selalu bergerak maju, harus diimbangi  dengan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  relevan  dengan  masyarakat  pada masanya.

## E. Referensi
Argastya,  A.  Y.,  &  Supanto.  (2022).  Penerapan  Hukum  Pidana  Pada  Penyidikan Kepolisian Untuk Menanggulangi Kejahatan Cyberterrorism. Recidive: Jurnal Hukum
Pidana
Dan
Penanggulangan Kejahatan, 11 (1), 10–28. https://doi.org/10.20961/recidive.v11i1.67425
Dilipraj, E. (2019). Cyber Enigma: Unravelling The Terror In The Cyber World . London: Routledge.
Dina,  H.  A.  I.  (2021).  Aksi  Cyber-Terrorism  di  Amerika  Serikat  dalam  Perspektif Keamanan Global. Global & Policy, 9 (2),
130–134. https://doi.org/10.33005/jgp.v9i2.3005
Enggartyasto,  D.,  &  Hafid,  I.  (2022).  Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Upaya Pemberantasan  Terorisme  Siber  Di  Indonesia. LEX  Renaissance,  1 (7),  84–99. https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art7
Iskandar,  B.,  &  Budiman,  E.  A.  (2021).  Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Tentang Penanggulangan  Tindak  Pidana  Terorisme  Siber  (cyber  terorism)  di  Indonesia. Jurnal Hukum IUS PUBLICUM, 2 (1), 119–138. https://doi.org/10.55551/jip.v3i3.27 Luiijf,  E.  (2014). Definitions  of  Cyber  Terrorism.  In  Cyber  Crime  and  Cyber  Terrorism Investigator’s Handbook (pp. 11–17). Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/B978-0- 12-800743-3.00002-5
Marpaung,  E.  L.,  Astuti,  M.,  &  Ibrahim,  A.  (2017).  Analisis  Cyber  Law  dalam Pemberantasan  Cyber  Terorism  di  Indonesia. In  Annual  Research  Seminar  (ARS) 3 (1), 17–21.
Nasrullah,  R.  (2012).  Politik  Siber  Dan  Terorisme  Virtual. ESENSIA:  Jurnal  Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 13 (1), 109–122. https://doi.org/10.14421/esensia.v13i1.724
Papathanasaki,  M.,  Dimitriou,  G.,  Maglaras,  L.,  Vasileiou,  I.,  &  Janicke,  H.  (2020).  From Cyber  Terrorism  to  Cyber  Peacekeeping:  Are  we  there  yet?  ACM  International Conference  Proceeding  Series,  334–339. Association  for  Computing  Machinery . https://doi.org/10.1145/3437120.3437335
Payne, B., & Hadzhidimova, L. (2018). Cyber Security and Criminal Justice Programs in the  United  States:  Exploring  the  Intersections. International  Journal  of  Criminal Justice Sciences, 13 (2), 385–404. https://doi.org/10.5281/zenodo.2657646 Plotnek, J. J., & Slay, J. (2021). Cyber terrorism: A homogenized taxonomy and definition. Computers and Security, 102 . https://doi.org/10.1016/j.cose.2020.102145 Pradnyana,  I.  P.  H.,  &  Rofii,  M.  S.  (2020).  Ancaman  Cyberterrorism  di  Indonesia  dan Respons Negara. Literatus, 2 (2), 181–191. https://doi.org/10.37010/lit.v2i2.92 Qalbi,  N.  S.,  Marinda,  F.,  &  Yulianti,  R.  (2020).  Asean  Against  Cyber  Terorrism:  Upaya Mengatasi  Propaganda  Hitam  Sebagai  Kejahatan  Siber  Terorganisir. LEGISLATIF (Lembaran Gagasan Mahasiswa Yang Solutif Dan Inovatif), 4 (1), 106–123.
Shalihah,  N.  (n.d.). Warganet  Ikut  Menyebarkan  Data  Pribadi  yang  Diungkap  Bjorka, Adakah
Sanksinya? Retrieved October 16, 2022, from https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/13/080500265/warganet-ikut- menyebarkan-data-pribadi-yang-diungkap-bjorka-adakah?page=all
Singer, P., & Friedman, A. (2014). Cyber Security and Cyber War: What Everyone Needs to Know® . New  ork, United  tates   Oxford University Press. Singgi,  I.  G.  A.  S.  K.,  Suryawan,  I.  G.  B.,  &  Sugiartha,  I.  N. G.  (2020).  Penegakan  Hukum Terhadap  Tindak  Pidana  Peretasan  Sebagai  Bentuk  Kejahatan  Mayantara  (CYBER CRIME). Jurnal Konstruksi Hukum, 1 (2), 334–339. https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2553.334-339
Sugeng. (2020). Hukum Telematika Indonesia . Jakarta: K E N C A N A. Wagner,  D.  (2017). Virtual  terror :  21st  century  cyber  warfare  (1st  ed.) .  California: CreateSpace Independent Publishing Platform.
Wisnubroto, A. (2011). Konsep Hukum Pidana Telematika . Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.