Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA
Imron *
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda aliimron.untag1945@gmail.com
Naskah diterima: 22 April 2021; revisi: 20 Mei 2021; disetujui: 9 Juni 2021

## 2018

## Abstract
Basically, the legal force of the contract of sale and purchase agreement of land Marriage is the bond of birth between a man and a woman as husband and wife with the purpose  of  forming  a  happy  and  eternal  family  (household)  based  on  the  Supreme Godhead.  divorce  is  one  of  the  reasons  for  the  termination  of  the  marriage  outside  the other  cause  of  death  and  or  upon  the  verdict  as  stated  in  Article  38  No.  1  of  1974  The Marriage Law. In practice, there are sometimes various problems in the divorce process that  are  filed  by  the  wife  or  divorce  application  submitted  by  the  husband  through  the religious court, so they must be terminated in verses. Whereas for the verdict of the verses which grant the lawsuit, they must fulfill conditions such as petitum not against the law and have sufficient reasons
Keywords: Marriage, Divorce, Verstek Decision
* Alamat korespondensi: Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda E-mail: aliimron.untag1945@gmail.com

## LATAR BELAKANG
Dasar  hukum  proses  perceraian  di  Indonesia  adalah  Undang-Undang  No.  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Berdasarkan Undang-Undang  tersebut,  dimungkinkan  salah  satu  pihak  dengan  cara  mengajukan Permohonan  Cerai  Talak  yang  diajukan  oleh  suami  atau  Gugatan  Cerai  yang  diajukan oleh Isteri yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Samarinda. 1
Didalam  Prakteknya  kadang  kala  terjadi  berbagai  permasalahan  dalam  proses Gugatan Cerai yang diajukan oleh Isteri maupun Permohonan Talak yang diajukan oleh Suami melalui Pengadilan Agama sehingga harus di putus secara verstek , permasalahan tersebut antara lain diakibatkan oleh : ketidak hadiran para pihak saat sidang berlangsung dengan  sengaja  ,  surat  panggilan  tidak  sampai  ke  tangan  pihak  yang  berperkara  dan keinginan  pihak  Tergugat  atau  Termohon  yang  ingin  perkaranya  cepat  selesai  karena malu atau tidak punya waktu untuk menghadiri persidangan .
Putusan verstek merupakan  untuk  mewujudkan  tercapainya  asas  peradilan  yang diselenggarakan  dengan  cepat  dan  biaya  ringan.  Putusan  verstek  dapat  menjadi  sarana untuk  mencegah  tindakan  Tergugat  atau  Termohon  yang  tidak  mau  menghadiri  sidang peradilan  dengan  alasan  yang  tidak  layak  dengan  maksud  untuk  mengulur  ulur  waktu sidang atau adanya sikap masa bodoh terhadap Gugatan Cerai atau Permohonan Talak. Berhubung  dengan  ini  maka  putusan verstek juga  dapat  dijatuhkan  dalam  perkara perceraian. Hal  tersebut  dapat  juga  berarti  bahwa  hakim  tidak  boleh  menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai dasar bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi  kesempatan  untuk  mengeluarkan  pendapatnya.  Jadi  dalam  pemeriksaan  perkara dimuka  persidangan  harus  berlangsung  dengan  hadirnya  kedua  belah  pihak,  kalau  satu pihak  saja  yang  hadir  maka  tidak  boleh  dimulai  dengan  pemeriksaan  perkara  tetapi sidang harus ditunda.
Berpandangan pada azas tersebut diikuti dengan kaku maka akan terjadi kekacauan, karena  sering  terjadi  dalam  praktek  pengadilan,  kedua  pihak  yang  berperkara  telah dipanggil  secara  patut  untuk  hadir  pada  hari  sidang  yang  telah  ditentukan  oleh  hakim, tetapi ternyata diantara kedua belah pihak yang berperkara tersebut pihak penggugat atau pemohon saja yang hadir.
Sehubungan  dengan  hal  di  atas,  hukum  acara  perdata  memberi  jalan  keluar  dengan memberikan  peraturan  tentang Verstek .  Jika  tergugat,  meskipun  dipanggil  dengan  sah, tidak  datang  pada  hari  yang  ditentukan,  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  menghadap sebagai  wakilnya,  maka  tuntutan  itu  diterima  dengan  keputusan  tanpa  kehadiran Tergugat  atau  Termohon (verstek ),  kecuali  kalau  nyata  bagi  pengadilan  negeri  bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan.
1 Artikel berjudul Proses Perceraian Berdasarkan Hukum di Indonesia . https://pengacaraperceraian.xyz/proses-perceraian-berdasarkan-hukum-di-indonesia/, diakses tanggal 31 Januari 2020 jam 00.53 Wita.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  Berdasarkan  pada  subyek  studi dan  jenis  masalah  yang  ada,  maka  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode penelitian library research atau penelitian kepustakaan dan field research atau penelitian lapangan  untuk  menunjang  penelitian  normatif.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa penulis  menggunakan  jenis  penilitian  hukum  normatif  –  empiris.  Tipe  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif,  yaitu  penelitian  hukum  yang  bersifat memaparkan apa adanya tentang peristiwa hukum atau kondisi hukum. 2

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pertimbangan  hakim  sebelum  menjatuhkan  putusan Verstek terhadap  perkara perceraian di Pengadilan Agama Samarinda, pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan verstek terhadap  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Samarinda berdasarkan hasil wawancara pada tanggal selasa, 5 Mei 2020  dengan Ketua Pengadilan Agama  Samarinda,  yaitu  Bapak  Drs.  H.  Syahruddin,  S.H.,  M.H  adalah  perkara perceraian verstek di  Pengadilan  Agama  Samarinda  adalah  perkara  yang  sama  dengan perkara perdata verstek pada umumnya, verstek adalah perakara yang tidak dihadiri oleh pihak tergugat atau termohon. Sebelum menjatuhkan putusan verstek harus mempunyai alasan hukum atau gugatan mempunyai dasar dan mempunyai alasan untuk dikabulkan, khusus  untuk  perkara  perceraian  harus  mempunyai  alasan-alasan  untuk  dikabulkan sesuai  dengan  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  yang  berbunyi  :  “Perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan” :
a. Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabok,  pemadat,  penjudi,  dan  lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin  pihak  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain  diluar kemampuannya;
c. Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukuman  yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan pihak yang lain;
e. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
f. Antara  suami  dan  isteri  terus-menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Dan ditambah lagi berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:
“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan”:
a. Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabuk,  pemadat,  penjudi  dan  lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
2 Made  Pasek  Diantha,  2016, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi  Teori  Hukum , Penerbit Kencana, Jakarta, Hal 152.
c. Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukuman  yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan pihak lain;
e. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badab  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
f. Antara  suami  dan  isteri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
g. Suami melanggar taklik talak;
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.
Jika tergugat atau termohon tidak menghadiri sidang dan dipanggil secara patut dan resmi selama 3 kali dan tidak menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain hadir selaku wakilnya,  maka  pemeriksaan  perkara  dilanjutkan  dengan  pembacaan  permohonan  atau gugatan  dan  memang  beralasan  dengan  posita  yang  dikemukakan  oleh  penggugat  atau pemohon agar tidak ada penyelewengan artinya sekongkol antara pihak suami atau isteri yang ingin bercerai namun tidak mempunyai alasan agar salah satu pihak untuk tidak hadir pada  jadwal  sidang  perkara  perceraian,  namun  untuk  menghindari  kebohongan  dalam perkara perceraian, pihak penggugat atau pemohon harus menghadirkan saksi dari pihak keluarga  karena  perkara  perceraian  harus  mempunyai  alasan-alasan  perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan  Pasal  116 Kompilasi Hukum Islam, jadi pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan verstek terhadap  perkara  perceraian  adalah  harus  mempunyai  alasan-alasan  perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan  Pasal  116 Kompilasi  Hukum  Islam  dan  harus  dibuktikan  karena  perkara  perceraian  bukan  terjadi karena kesepakatan untuk bercerai antara suami dan isteri.

## KESIMPULAN
Pertimbangan  hakim  sebelum  menjatuhkan  putusan verstek terhadap  perkara perceraian  di  Pengadilan  Agama  Samarinda  adalah  setiap  perkara  perceraian  yang diajukan  oleh  penggugat  atau  pemohon,  didalam  positanya  harus  mempunyai  alasan- alasan untuk dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  dan  berdasarkan  Pasal  116  Kompilasi  Hukum  Islam  namun  untuk menghindari kebohongan dalam perkara perceraian, pihak penggugat atau pemohon harus menghadirkan  saksi  dari  pihak  keluarga  dan  harus  dibuktikan  karena  perkara  perceraian bukan terjadi karena kesepakatan untuk bercerai antara suami dan isteri.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## REFERENSI
Bambang  Sugeng  dan  Sujayadi,  2012, Pengantar  Hukum  Acara  Perdata  &  Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata , Penerbit Kencana, Jakarta.
Budi Susilo, 2007, Prosedur Gugatan Cerai , Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta. Fajlurrahman Jurdi, 2019, Logika Hukum: Edisi Pertama, Cet. II, Penerbit Kencana.
H.A.  Mukti  Arto,  2008, Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama ,  Penerbit Pustaka    Pelajar, Yogyakarta.
Jonaedi  Efendi  dkk,  2018, Metode  Penelitian  Hukum:  Normatif  dan  Empiris, Cet.  II, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta
Jonaedi Efendi, 2016, Kamus Istilah Hukum Populer , Cet. I, Penerbit Kencana, Jakarta. Made  Pasek  Diantha,  2016, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi Teori Hukum , Penerbit Kencana, Jakarta.