## NAHDLATUL ULAMA DAN NEGARA BANGSA

## Muhammad Adnan

## Abstract
Nahdlatul Ulama (NU), as one of the pillars of Indonesian Muslim Organization who participated in formulating a national consensus of Indonesia as a nation state, is known to have a moderate credo of Islam and capable of maintaining harmony and continuity of life of the Indonesian nation state. However, in line with the increasing threat of transnational Islamic forces that bring radical ideas and even terrorism in the people and the nation, the challenges faced by Indonesia is not only a threat to social harmony that has been established, but also his destiny as a country describes nation-state. This paper explains NU’s approach toward Islamic  law  which  is  called  fiqhi  approach  in  deciding  Indonesia  as  a  nation  state;  NU consistency with these choices so that believes that the Unitary Republic of Indonesia (NKRI) is the final form of the struggle of Indonesian Muslims; and its ability to use fiqhi approach to address the threat to the nation of Indonesia.
Keywords: NU, Nation State

## A. PENDAHULUAN
Alinea  ketiga  pembukaan  Undang- Undang  Dasar  1945  menyebutkan  bahwa kemerdekaan  yang  diraih  oleh  bangsa Indonesia  merupakan  rahmat  Allah  Yang Maha Kuasa. Statemen didalam kalimat  ini mengandung  beberapa  makna,    pertama bahwa the  founding  fathers ;  para  pendiri negara  ini  merupakan  orang-orang  religius yang mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia  bukan  semata-mata  hasil  dari perjuangan  fisik  mereka  akan  tetapi  juga karena pertolongan Allah yang maha kuasa. Kedua,  dengan  menggunakan  kata  “ Allah ” menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka adalah  beragama  Islam.  Ketiga,  kalimat “Yang Maha Kuasa” menunjukkan perpaduan  antara semangat Islam dan non Islam  karena  tidak  menggunakan  kalimat “ Subhanahu  Wata’ala ”  yang  merupakan standar  penyebutan  ketika  umat  Islam mengucapkan  nama  “ Allah ”.  Keempat, dengan  tidak    menggunakan  kata  “Tuhan” dapat  diartikan  kelegawaan  mereka  yang tidak  beragama  Islam.  Demikian  pula perdebatan  dalam  merumuskan  Pancasila sebagai  dasar  negara.  Kompromi  antara kelompok  Islam  dan  nasionalis/Kristen tentang sila pertama yang diganti dari Allah Yang  Maha  Esa  menjadi Ketuhanan  Yang Maha  Esa.    Dari  sini  sebenarnya  sudah harus  dipahami  meski  melalui  perdebatan namun terjadi proses dialogis yang bersifat kompromis antara kekuatan Islam dan non Islam  bahkan  antara  kekuatan  Islam  dan
Nasional. Statemen awal seperti ini penting karena pada perjalanan bangsa dan negara ini  berikutnya,  selalu  diwarnai  kompromi- kompromi   baik  dalam menentukan  bentuk negara,  apakah  negara  Islam  atau  negara bangsa  ( sekuler )  atau  sintesa  dari  kedua bentuk tersebut, dan permasalahan bangsa lainnya.
Selain  aspek  religiusitas,  para pendiri  bangsa  ini  adalah  tokoh-tokoh pergerakan dengan latar belakang organisasi  sosial,  politik    dan  keagamaan yang beraneka ragam, sehingga sejak awal mereka  sudah  menyadari  tentang  adanya potensi  perbedaan.  Akan  tetapi semangat untuk  mencari  persamaan lebih  kuat daripada menonjolkan perbedaan tersebut .
Bahkan dengan kebesaran yang dimiliki hati tidak ragu untuk mengakui keunggulan dan kelebihan  pihak  lain.  Sebagai  ilustrasi  dari sikap-sikap seperti ini sebagaimana ditunjukkan  oleh  KH  Hasyim  Asy’ari  yang merupakan  salah  satu  tokoh  pergerakan dari  golongan  Islam.  Ketika  ditanya  oleh Laksmana  Maeda,  pemimpin  tertinggi tentara  pendudukan  Jepang  di  Indonesia, siapa yang bisa menjadi pemimpin tertinggi di negeri ini untuk diajak berunding dengan Jepang,  dengan  tegas  beliau  menjawab yang pantas memimpin bangsa ini kedepan adalah  Soekarno,  seorang  tokoh  nasionlis. Beliau tidak menyebut tokoh dari golongan Islam  apalagi  menyebut  nama  putranya sendiri,    Wahid  Hasyim,  yang  menjadi
anggota  Badan  Penyelidik  Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Golongan  Islam  ( mainstream )  itu sendiri  dapat    dibagi  dua,  mereka  yang bergabung dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) sosial keagamaan seperti;  Muhammadiyah  dan  Nahdlatul Ulama  (NU)  dan  yang  mewakili  gerakan politik;  Syarikat  Islam  (SI).  Baik  SI, Muhammadiyah  dan  NU  merupakan  pilar kekuatan  umat  Islam  yang  tidak  hanya mewarnai  akan  tetapi  turut  menentukan nasib  bangsa  Indonesia,  baik  pada  masa perjuangan, masa kemerdekaan dan masa pergolakan-pergolakan politik.
Sebagai salah satu pilar bangsa, NU yang  dilahirkan    pada  tahun  1926, menyadari  sepenuhnya  akan  dua  hal pertama,    pluralitas  bangsa  ini  baik  secara sosial,  agama,  bahasa,  etnis  dan  lain-lain merupakan Sunnatullah (hukum  alam)  dan aset yang harus menjadi kekuatan, bukannya  faktor  penghambat  eksistensi bangsa. Kedua, kemerdekaan yang diperoleh  bangsa  ini  merupakan    hasil perjuangan bersama, meski mengakui umat Islam  memiliki  saham  yang  terbesar. Kesadaran ini dilandasi sikap dan positioning NU terhadap masyarakat Indonesia bahwa Jam’iyyah (organisasi) ini didirikan dengan semangat ke Islaman dan ke  Indonesiaan.  Sikap  kebangsaan  NU bukan  hanya  dari  segi  toleransinya  dalam beragama,  tapi  juga  kontribusinya  pada pembentukan identitas kebangsaan.
Tidak  lama  setelah  negara  bangsa Indonesia dideklarasikan, pergolakan politik  untuk  mengubah    bentuk  dan  dasar negara  terjadi  dengan  adanya  berbagai pemberontakan  baik  dalam  skala  nasional maupun kedaerahan.  Sebut saja misalnya pemberontakan  komunis  ( Madiun affairs ) tahun  1948,  Permesta.  DI/TII  dan  lain-lain. Sejak  itu  pergolakan  politik  tidak  pernah sepi  dalam  sejarah  politik  kontemporer Indonesia,  baik  yang  dilakukan  oleh kekuatan yang  menginginkan terbentuknya negara  Islam  maupun  negara  komunis, yang menghendaki dirubahnya dasar negara  atau  dengan  kata  lain  gugatan terhadap negara bangsa Indonesia.
Lebih dari enam dasawarsa setelah
Indonesia    berdiri  sebagai  negara  bangsa, tantangan yang dihadapi semakin kompleks.    Salah  satu  persoalan yang
muncul  pasca  reformasi  pada  tahun  1998 adalah gerakan terorisme dan ideologi garis keras  yang  bersifat  transnasional,  yang tidak  hanya menjadi  ancaman  bagi  negara bangsa Indonesia akan tetapi ancaman bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Tantangan ini sebenarnya  bukan  hanya  bagi  Indonesia, namun  merupakan  ancaman    bagi  negara bangsa  secara  keseluruhan.  Akan  tetapi bagi  Indonesia,  keseriusan  masalah  ini menjadi akut karena posisi Indonesia yang tidak  hanya  sebagai  negara  berkembang tetapi  juga  sebagai fragile  state bahkan cenderung mengarah menjadi failed state .
Secara  teoritis,  hanya  ada  empat kategori  klasifikasi  negara  yaitu, strong state,  fragile state, failed state dan collapse state. Failed  state atau  negara  gagal ditandai dengan tidak tersalurkannya political  goods kepada  masyarakat------ keamanan, pendidikan, pelayanan kesehatan, opotunitas ekonomi, ketahanan lingkungan,  kerangka  kerja  legal  sistem yudisial,  infrastruktur  fundamental  seperti kondisi dan kualitas jalan, fasilitas komunikasi.  Negara  bangsa  yang  gagal juga  ditandai  dengan  ketidakmampuan negara  memberikan  atmosfer  keamanan bahkan menjaga batas-batas negara dengan  negara  lain,  meluasnya  praktek korupsi,  menurunnya  standar  kehidupan yang  ditandai  dengan  kekacauan  ekonomi dan  hilangnya  legitimasi  yang  disebabkan oleh  batas-batas  nominal  negara  menjadi tidak  relevan  dan  tuntutan  satu  atau beberapa  kelompok  yang  menghendaki otonomi  sampai  pemisahan  dalam  bentuk perlawanan dan pembangkangan terhadap kewenangan  pemerintah  pusat  dengan perlawanan sipil maupun militer.
Sulit untuk tidak mengatakan bahwa negara  bangsa  Indonesia  tidak  dalam bahaya. Hampir semua persyaratan terpenuhi  untuk  menempatkan  Indonesia sebagai kandidat negara gagal. Persoalannya  bukan  karena  ini  sebuah musibah  atau  kecelakaan  yang  bersifat alam.  Meminjam  istilah  Robert  I.Rotberg “ state  failure  is  man-made...leadership decisions  and  leadership  failures  have destroyed  states  and  continue  to  weaken the fragile polities that operate on the cusp of failure ”.
Persoalannya disini adalah
bagaimakah
negara ini harus
mempertahankan  diri  dari  kegagalan.  NU, baik  melalui  tokoh-tokohnya  yang  telah berjuang maksimal mempertahankan bentuk  dan  dasar  negara  ini,    maupun secara  kelembagaan  yang  telah  secara konsisten membela nasionalisme Indonesia,  bagamanakah    NU  harus merespon  dan  menyelamatkan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI). Apakah  kaidah-kaidah fiqhiyyah yang  dulu digunakan masih relevan dalam menjawab persoalan  kebangsaan  masa  kini,  apakah cukup dengan romantisme sejarah
sedangkan  tantangan  yang  muncul  tidak akan  bisa  menyelamatkaan  masa  depan dan  sekaligus  menghapuskan  periode sejarahnya?  Apakah  NU  masih  mampu memberikan  jawaban  terhadap  terhadap persoalan  kebangsaan  mutakhir  dengan menggunakan  resep  masa  lalu?  Jika  tidak mampu, resep  mujarab  apa  yang  telah, sedang  atau  akan  diberikan  oleh  NU? karena  seperti  senantiasa  terbukti  dalam perjalanan  sejarah  politik  bangsa  ini,  NU selalu  menemukan way  out ,  ia  selalu  bisa menghindar tetapi memberikan jawaban.

## B. PEMBAHASAN
Secara  substantif,  pemikiran  ke Islaman dan kebangsaan NU tidak terlepas dari  ijtihad  keagamaannya  yang  bersifat Sunny .    Peran-peran  sosial  dan  lebih khususnya lagi peran politik, NU senantiasa melandasi  pemikiran  dan  keputusannya dengan  pertimbangan-pertimbangan fikih (hukum  Islam)  baik  kerangka  teoritis  ( usul al-fiqh )  maupun  kaidah-kaidah  fikih  ( al- qawaid  al-fiqhiyyah ).  Beberapa  prinsip dasar  pemikiran  tersebut  adalah:  1.  Jika tidak bisa mendapatkan semua, maka tidak boleh  melepaskan/meninggalkan  semua ( maa  laa  yudroku kulluhu  la  yutroku kulluhu );  2.  Mencegah  kerusakan  lebih diutamakan  daripada  mengambil  manfaat yang  bisa  didapat  ( dar  u  al-mafasid muqoddamu  ala  jalbi  al  masholih );    3.  jika kesulitan  memutuskan  dua  kemadharatan yang  sama  maka  harus  dipilih  yang  paling ringan   kerusakannya  (al  akhdzu  bi akhoffi al dhararain ); 4. Melestarikan hal lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik ( al muhafadhah ala al qodimi al shalih wa al akhdzu  bi  al  jadidi  al  ashlah) ;  5.  Adat kebiasaan bisa dijadikan sandaran hukum ( Al  adat  muhakkamah );  6.  Kebaikan  dan kejelekan ( al maslahat wa al mafsadat ); 7. Menutup  Jalan  menuju  bahaya  atau pencegahan ( Saddu al dzariah ); 8. Darurat membolehkan  yang  semula  dilarang  ( Al dzarurat tubihu al mahdhurat ); 9. Apa yang menjadi syarat terpenuhinya suatu kewajiban, maka  syarat  itu  menjadi  wajib ( Ma  la  yatimmu  al  wajib  illa  bihi  fahuwa wajib );  10.  Bahaya  tidak  boleh  dihilangkan dengan  bahaya  ( Al  dharar  la  yuzalu  bi  al dharar ).
Penulis  meyakini,  pada  saat Wahid Hasyim khususnya dan beberapa tokoh NU
yang  terlibat  dalam  memutuskan  dasar negara dan UUD, menerima bentuk negara ini  bukan  negara  Islam,  bahkan  ketika bersama  dengan  tokoh  nasionalis  muslim lainnya  antara  lain;  Kasman  Singodimejo dan Bagus Hadikusumo menerima hilangnya  tujuh  kata  pada sila  pertama Pancasila yaitu “dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluknya-pemeluknya”,  mindset  kaidah- kaidah ushul  al  fiqhi ini  menjadi  kekuatan pendirian.  Wahid  Hasyim  bahkan  tidak bertindak  sendiri,  sebelum  memberikan jawaban terhadap permintaan Hatta tentang penghapusan tujuh kata, beliau
berkonsultasi dengan ayahnya; KH Hasyim Asy’ari, rois akbar NU. Atas dasar nasehat ayahnya Wahid Hasyim kemudian mengatakan kepada Hatta bahwa NU tidak keberatan    dengan  hapusnya  tujuh  kata tersebut.    Dengan  demikian  ancaman pisahnya Indonesia Timur, pecahnya persatuan  bagi  jabang  bayi  Indonesia apalagi  tekanan  dari  Hatta  atapun  Maeda, penguasa militer Jepang pada saat itu, tidak hanya dipertimbangkan dalam nalar politik, akan tetapi mendapatkan kekuatan landasan  agama  ( syar’i dalam  perspektif sunny ).  Padahal  tujuh  kata  itu  sebenarnya merupakan kompromi dari wakil Islam yang merupakan  hasil  dari  panitia  kecil  yang dibentuk  karena  sidang  BPUPKI  berjalan alot dan kekhawatiran tidak bisa memutuskan  dasar  negara  maupun  UUD bagi  republik  yang  baru  lahir.  Dengan keyakinan  bahwa  meskipun  tanpa  tujuh kata,  sila  pertama  mencerminkan  esensi tauhid. Maka dengan kebesaran hati wakil- wakil Islam bersedia menerima yang dalam bahasa Alamsyah Ratuprawiranegara
sebagai kado terbesar umat Islam. Hilangnya tujuh kata itu berarti pula pilihan bukan  pada  negara  Islam  akan  tetapi negara  kebangsaan.  Meski  demikian, Wahid Hasyim berpandangan bahwa pemisahan  agama  dan  negara  hanyalah bersifat  teoritik  dan  tidak  akan  pernah berlaku  dalam  negara  manapun  kecuali negara atheis. Oleh sebab itu ia mengusulkan  pembentukan  departemen agama sebagai bentuk pelayanan pemerintah  karena  negara  tetap  harus manangani  urusan  agama  dari  rakyat sesuai  dengan  dasar  nagara  Pancasila. Hilangnya  tujuh  kata  dan  berdirinya departemen agama, sekali lagi menunjukkan kompromi dialogis dari kekuatan  Islam  dan  non  Islam  dalam mempertahankan kemerdekaan dan lahirnya  sebuah  negara  dan  bangsa. Secara tegas Wahid Hasyim mengatakan:
Di  dalam  pikiran  kami  pertanyaan yang  terpenting  bukanlah  dimana akhirnya  tempat  Islam  (di  dalam negara), akan tetapi pertanyaan yang terpenting  ialah,  dengan  jalan manakah  akan  kami  jamin  tempat agama  kami  di  dalam  Indonesia merdeka.
Secara teoritis, terdapat tiga paradigma  hubungan  agama dan  negara. Pertama,  agama  dan  negara  tidak  dapat dipisahkan;  Kedua,  agama  dan  negara berbeda tetapi saling membutuhkan secara simbiotik;  Ketiga,  agama  dan  negara berbeda  dan  harus  dipisahkan  satu  sama lain.
Dapat dipahami, dari ketiga paradigma tersebut, NU mengikuti paradigma kedua, yaitu sinergi agama dan Negara karena saling membutuhkan. Yang menarik  justru  pendapat  Ibarahim  Hosein yang  menganggap  Indonesia  termasuk Negara  Islami  dengan  argumentasi  bahwa umat  Islam  dijamin  dan  mendapatkan kebebasan menjalankan ajaran agamanya, meskipun  Negara  dan  pemerinah  tidak mengatasnamakan  Islam  secara  formal. Menurutnya, sebuah nagara pemerintahannya  bisa  disebut  Islami  jika memenuhi  persyaratan:  (i)  ditetapkan melalui  musyawarah  ( wasyawirhum  fil amri );  (ii)  tidak mempersulit  umat  ( raf’ul haraj );  (iii)  menutup  akibat  negatif  ( saddud dzariah );  (iv)  mewujudkan  kemaslahatan
umum  ( jalbul  masalih  al  amah );  (v) menciptakan keadilan ( tahliqul ‘adalah ); (vi) tidak  bertentangan  dengan  dan  semangat naash qath’i .
Mengapa  NU  tidak  memilih  bentuk Negara Islam? Dalam pandangan NU, Islam tidak mempunyai konsep negara yang baku. Al  Quran  tidak  menyebut  secara  eksplisit apakah  Negara  yang  harus  dibentuk  itu wujudnya mamlakah , daulah atau jumhuriyah .  Yang  disebut  dalam  al  Quran adalah  komunitas  Islam  sebagai  umat terbaik  ( kuntum  khauira  ummatin ).  Yang kedua,  Islam  juga  tidak  menentukan  tata cara  pemilihan  pemimpin,  apakah istikhlaf , baiat atau ahlul halli wal aqdi . Sepeninggal Nabi,  era Khulafaur  Rasyidin menentukan suksesi  dengan  musyawarah,  akan  tetapi model  musyawarahnya  juga  beraneka ragam. Dengan demikian NU berkeyakinan bahwa  bentuk  negara  diserahkan  kepada ummat  sebagai  wilayah  ijtihad  dan  itu berkonsekuensi  munculnya  alternatif  dan opsi  sesuai  dengan  ijtihad  masing-masing. Ijtihad  NU,  dalam  persoalan  ini  adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah Negara Bangsa, yang  oleh  Rais’  Am  KH  Ahmad  Shiddiq disebut  sebagai  bentuk  final  dalam  kita berbangsa dan bernegara.
Bentuk  dan  dasar  negara  telah ditetapkan,  Indonesia  bukanlah  negara Islam,  akan  tetapi  juga  bukan  negara sekuler.  Tidak  hanya  secara fiqhi ,  pilihan untuk menjadikan negara bangsa sebenarnya  sudah  tepat  dan  realistis  baik dalam  perspektif  sosiologis  dan  politis. Sebagai  sebuah nation, Indonesia  telah memiliki semua persyaratan yang dibutuhkan. Pluralitas bangsa yang meliputi keragaman  bahasa,  etnis,  agama  dan budaya tidak menghalangi untuk mengikatkan  diri  dalam  sebuah  kesatuan dengan  identitas  nasional  baru.  Dalam sebuah tulisannya, Phil Howison
mengatakan  bahwa Language,  culture, history  and  religion  can  all  contribute  to national  identity.  State  can  not  operate without  some  legitimacy.  A  state  which gains legitimacy from its claim to represent a  nation  is  a    nation-state . Kebangkitan Nasional  1908  diikuti  dengan  Sumpah Pemuda  1928  yang  mengakui  kesatuan bahasa,  tanah  air  dan  bangsa  Indonesia merupakan modal awal yang strategis bagi
kelahiran  bangsa Indonesia.  Kemerdekaan yang dicapai pada tahun 1945 memberikan kekuatan  legitimasi  dari  rakyat  kepada pemerintah  Indonesia  untuk  mewujudkan cita-cita sosial, ekonomi dan politik sehingga lahirlah negara bangsa . Bagi  NU,  substansi  kita  bernegara jauh lebih penting daripada memperjuangkan simbol dan sebuah label. Oleh  sebab  itu,  sejak  Indonesia  belum merdeka, wilayah  nusantara  sebelum  dan bahkan  setelah  dijarah  oleh  penjajah Belanda, dianggap oleh NU sebagai darul Islam ,  yaitu  wilayah  yang  dihuni  oleh  umat Islam. Mengapa demikian? Dalam keyakinan  NU,  bumi  nusantara  dan  tanah Jawi  yang  mayoritas  diperintah  oleh  para sultan dan raja yang memerintah berdasarkan  ajaran  dan  tradisi  Islam. Setelah dijajah oleh Belanda pun, masyarakat  masih  bisa  mempraktekkan ajaran Islam. Penetapan Nusantara sebagai darul Islam ini terjadi pada Muktamar NU ke 11  tahun  1936  di  Banjarmasin.  KH  Ahmad Shiddiq  memberikan  penjelasan  tentang darul Islam ini sebagai berikut:
Pendapat  NU  bahwa  Indonesia (ketika masih dijajah Belanda) adalah Darul Islam sebagaimana diputuskan dalam  Muktamar  (NU)  Banjarmasin 1936, kata Darul Islam disini bukanlah sistem  politik  atau  ketatanegaraan, tetapi sepenuhnya istilah keagamaan (Islam), yang lebih tepat diterjemahkan wilayatul Islam (daerah Islam) bukan Negara Islam.
Dengan  demikian  apa  yang  disebut sebagai  Darul  Islam  oleh  NU  ketika menggambarkan wilayah
Nusantara sebelum  dan  saat  dalam  penjajahan Belanda  bukanlah Daulah  Islamiyah atau Negara  Islam  dalam perspektif    politik  dan hukum.
Meskipun demikian ada pertanyaan menarik yang muncul, bagaimana mungkin NU  menetapkan  Indonesia  yang  sedang dijajah  Belanda sebagai  Darul  Islam,  yang berarti  pemerintah  Hindia  Belanda  juga Islam?.  Jika  wilayah  Nusantara  sebelum penjajahan  disebut  sebagai  Darul  Islam mungkin  masih  bisa  diterima  berdasarkan alasan  kesejarahan,  karena  para  pengusa pada  saat  itu  memang  menerapkan Islam dan Islam secara de facto maupun de jure hidup  ditengah-tengah  masyarakat.  Akan
tetapi  bagaimana  NU  sampai  berani mengambil keputusan hukum yang implikasi politiknya sangat besar seperti itu?
Pemerintah  Hindia  Belanda  pada saat itu mendirikan pengadilan agama untuk mengurusi persoalan wakaf dan nikah bagi umat  Islam.  Apakah  hal  ini  merupakan pragmatisme  politik  NU  pada  saat  itu. Jawabannya tidak, karena dibuktikan dengan  penolakan  NU  untuk  duduk  dalam Volksrad  (Parlemen)  yang  dibentuk  oleh pemerintah Hindia  Belanda  dan  gelar kehormatan dari ratu Belanda kepada Rais Akbar NU KH Hasyim Asy’ari.
Keputusan  Darul  Islam  itu  lebih dilandasi  pada  kepentingan  terjaminnya keabsahan  kehidupan  syariat  sehari-hari. Penetapan  status  Darul  Islam  sebenarnya demi  kepentingan  status  hukum  fiqih  yang dikeluarkan  oleh  institusi  keagamaan, khususnya pengadilan agama yang dibentuk  oleh  pemerintah  Hindia  Belanda yang kafir. Keputusan ini tidak mengurangi status  daerah  perang  ( dar  harb )  wilayah Hindia  Belanda,  yang  memungkinkan  NU mengeluarkan seruan Jihad (resolusi jihad) pada  tahun  1945;  yang  dalam  garis besarnya  berisi  seruan  wajib  bagi  setiap orang  ( fardhu  ‘ain )  untuk  mengangkat senjata  memerangi  orang  kafir  yang merintangi  kemerdekaan  (tentara  Inggris dan  tentara  Belanda  yang  numpang kekuatan  Inggris).  Baik  penetapan  Darul Islam  maupun  resolusi  jihad  adalah  hasil ijtihad  fiqih  NU  dalam  menyelesaikan persoalan  hubungan  agama  dan  Negara. Oleh  sebab  itu  ketika  kemerdekaan Indonesia  sudah  diproklamirkan  dan  dan terjadi  kegoncangan  politik  tentang  dasar dan  bentuk  Negara,  maka  NU  tidak  ngotot memperjuangan  Negara  Islam,  hingga hilangnya  Sembilan  kata  dalam  Piagam Jakarta.  Seperti  yang  sudah  disinggung didepan dalam tulisan ini.
Bagi NU, umat Islam Indonesia tidak perlu membentuk Negara lain berdasarkan syariat  Islam  karena  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  yang  dirumuskan  telah memenuhi aspirasi Islam, dimana didalamnya  ada  jaminan  bagi  umat  Islam untuk  mengamalkan  ajaran  dan  beribadah menurut ajaran Islam. Tidak hanya sampai disitu, umat Islam bahkan memiliki kebebasan
mengajarkan dan
menyebarluaskan  ajaran  agama  Islam.
Dengan  kombinasi  kekuatan qawaid  al fiqihiyah , ushul al fiqihi dan bermadzhab fi al aqwal (dalam  pendapat  hukum) dan  di  al manhaji (dalam metodologi) sebagai istinbath  al  ahkam atau  pengambilan sumber hukum tidak langsung dari sumber aslinya,  yaitu  al  quran  dan  Sunnah,  akan tetapi  memberlakukan  secara  dinamis nash-nash para  ahli  hukum  Islam  dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya,  maka  NU  telah  membuktikan kemampuan menjawab dan memberi solusi kebangsaan.  Diawali  sejak  munculnya pemberontakan DI/TII, Komunis, dan khususnya  lagi  penetapan  asas  tunggal Pancasila. Mayoritas umat Islam mengalami kegamangan  karena  ormas  Islam  harus mengganti  asas  Islam  menjadi  Pancasila, yang khawatir akan menyebabkan runtuhnya iman dan tauhid umat, maka NU dengan  elegan  menerima  dan  bersedia mengganti  asas  NU  dengan  Pancasila tetapi kemudian menempatkan Islam sebagai  aqidah  organisasi.  Rongrongan terhadap  negara  bangsa  yang  muncul  dari kelompok yang masih menghendaki bentuk negara Islam yang dikenal dengan
komando
Jihad, hingga munculnya
terorisme,  ideologi  radikal  transnasional  di era reformasi sekarang ini, yang menghendaki bentuk khilafah Islamiyah dan daulah Islamiyah.
Oleh sebab itu NU tampaknya tidak pernah  bingung  dan  kehabisan  dalil  untuk meyakinkan  bangsa  ini,  bahwa  ancaman terorisme,  radikalisme,  tuntutan  khilafah hingga  kekerasan  yang  menggunakan agama  sebagai  tameng,  bukanlah  bagian dari  ajaran  Islam  dan  justru  bertentangan dengan sifat Islam yang “ rahmatan lilalamin ”,  pembawa  rahmat  bagi  sekalian alam. Gangguan dan ancaman ini bertabrakan  dengan  sifat  dasar  NU  yang bersifat plural, humanistik dan mengutamakan
perdamaian dengan menempatkan  Islam  dalam    semangat  ke Indonesiaan. Sehingga tidak
mengherankan  jika  cinta  tanah  air  dan bangsa  adalah  bagian  dari  iman  ( hubb  al wathan  minal  iman )    diyakini  sebagai perkataan  atau  hadits  Nabi  bukan  hanya sekedar kata-kata bijak. Kalimat ini bahkan menjadi  lagu  mars  penyemangat  gelora kecintaan  kepada  bangsa  dan  negara Indonesia,  dan  menjadi  ringtone  yang popular dilakangan anak muda NU.

## C. PENUTUP
Sebagai salah satu pilar bangsa, NU bersama komponen bangsa yang lain, telah berusaha mempertahankan negara bangsa Indonesia,  sebuah  pendirian  yang  telah mengemuka sebelum proklamasi kemerdekaan. Dengan Pendekatannya yang khas yaitu fiqhi, NU telah membuktikan mampu meletakkan fiqih klasik dan pendekatan  madzhab  secara  qouli  untk menyelesaikan persoalan hubungan agama dan  Negara.  Meskipun  persoalan  Negara bangsa  belum  muncul  ketika  moral  fiqih tersebut disusun. Akan tetapi NU senantiasa  mampu  menemukan  jawaban dan  jalan  keluar  elegan  dari  persoalan kekinian  tanpa  kehilangan  jati  diri  atau
keluar dari perspektif fiqih. Namun demikian bukan  berarti  persoalan  hubungan  dan kedudukan  agama  dalam  negara  atau kedudukan  negara  dalam  agama    sudah selesai. Masalah ini akan menjadi perdebatan  dan  tarik  menarik  kepentingan sepanjang  sejarah.    Hubungan  agama (baca:Islam)  dan  negara  akan  senantiasa menjadi titik  masalah  yang  paling  krusial dalam  kehidupan  politik  Indonesia;  dahulu, masa  kini  dan  masa  datang.    Gangguan terhadap status negara bangsa akan selalu ada  terlebih  lagi  dengan  munculnya terorisme  dan  gerakan  Islam  transnasional radikal  baik  yang  mengusung  khilafah maupun daulah islamiyah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Haidar. 1998. Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia; Pendekatan Fikih dalam Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Baso, Ahmad. 2002. NU Studies . Jakarta: Penerbit Erlangga. DZ, Mun’im Abdul. 2011. Piagam Perjuangan Kebangsaan . Setjen PBNU-NU Online. Call,  Carles. 2008. The Fallacy of the Failed State, Third World Quarterly , 29 (8), 1491-1507. Howison,. Phil. 2006. “The Decline of the Negara bangsa”, Pacific Empire.org.nz, diunduh 16 Januari 2012 pk.21.00.
Musa  Masykur Ali.  2002. Nasionalisme  di  Persimpangan:  Pergumulan  NU  dan  Paham Kebangsaan Indonesia . Jakarta: Erlangga.
Natasha Ezrow & Erica Frantz. 2013. Revisiting the Concept of the Failed State: bringing the state back in, Third World Quarterly , 34:8, 1323-1338.
Rotberg, Robert I. 2002. “The New Nature of  Nation State Failure,”, The Washington Quarterly , Summer.
Rotberg, Robert I. 2002. Failed State in a World of terror, Foreign Affairs 81.4: 127-140. Said, As’ad Ali. 2008. Pergolakan di jantung Tradisi; NU yang Saya Amati. Jakarta: LP3ES.