## ANALISIS KEMISKINAN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA
Saddam Tubaka Program Studi Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Pattimura Jl. Dr. Tamaela, Kel Urimesing, Nusaniwe, Kampus PGSD,  Ambon, 97114, Indonesia ( sadamambon2019@gmail.com)

## ABSTRACT
This study was conducted to analyze the effect of economic growth, income distribution, unemployment, education and health on poverty in Eastern Indonesia in 2013-2017. Independent variables used in this study are economic growth, income distribution, unemployment, education and health and poverty as dependent variable. The data used in this study are secondary data sourced from the Central Statistics Agency of Maluku Province consisting of time series data for 2013 - 2017 and cross section data for 12 provinces in Eastern Indonesia. The analytical method used is panel data regression analysis. The results showed that economic growth had a positive  and not significant effect on poverty in Eastern Indonesia. Variable income distribution has a positive and not significant effect  on  poverty  in  Eastern  Indonesia.  The  unemployment variable  has  a  positive  and  significant  effect  on  the poverty variable in Eastern Indonesia. Education and health variables have a positive and significant effect on poverty in Eastern Indonesia. The coefficient of determination is 0.993136, meaning that the poverty variable can be  explained  by  variables  of  economic  growth,  income  distribution,  unemployment,  education  and  health  by 99.31%.  Simultaneous  test  results  (F  test),  showed  variables  of  economic  growth,  income  distribution, unemployment, education and health simultaneously had a significant effect on poverty in Eastern Indonesia.
Keywords: Poverty, Economic Growth, Income Distribution, Unemployment, Education, Health. JEL Classification : I32, F43, D33, E24, I20, I10.

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  merupakan  salah  satu  persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian bagi pemerintah di negara manapun baik di negara berkembang maupun negara maju. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi  penanggulangan  kemiskinan  adalah  tersedianya data  kemiskinan  yang  akurat  dan  tepat  sasaran.  Data kemiskinan  yang  baik  dapat  digunakan  untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan,  membandingkan  kemiskinan  antar  waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dalam rangka memperbaiki taraf hidupnya. (BPS, 2008:1).
Berdasarkan  Permendagri  No.56-2015  tentang kodefikasi  dan  tata  wilayah  administrasi  per  provinsi menyebutkan jumlah provinsi di Indonesia sebanyak 34 provinsi.Provinsi-provinsi  tersebut  terbagi  menjadi  dua kawasan yang kemudian kita kenal dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dalam  perjalanannya,  ternyata  kedua  kawasan  tersebut memperlihatkan kecenderungan bahwa provinsi-provinsi yang  terletak  di  Kawasan  Barat  Indonesia  (KBI)  pada umumnya  mengalami  perkembangan  ekonomi  yang
lebih cepat dibandingkan daerah atau provinsi yang berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI).Misalnya ketersediaan infrastruktur, sarana transportasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan di KBI jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan daerah di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Pembangunan  ekonomi  melalui  desentralisasi, dimana masing-masing daerah diberi kewenangan untuk mengurus  dan  mengelola  daerahnya  tidak  meluputkan daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia dari masalah kemiskinan.  Justru  yang  terjadi  adalah    sebagian  besar provinsi  di  wilayah  KTI  masih  memiliki  tingkat kemiskinan yang tinggi dengan angka kemiskinan di atas rata-rata nasional, kecuali provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2016menampilkan 10 provinsi dengan persentase penduduk  miskin  tertinggi  didominasi  oleh  provinsi  di Kawasan timur Indonesia yaitu, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, NTB dan Sulawesi Tengah  sedangkan  sisanya  3  provinsi  yang  berada  di Kawasan Barat Indonesia yaitu provinsi Aceh, Bengkulu dan Lampung.
Tabel (1) Persentase Kemisikinan menurut Provinsi di Kawasan Timur Indonesia (%) Kawasan Timur Indonesia Provinsi Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 NTB 17,25 17,05 16,54 16,02 15,05 NTT 20,24 19,6 22,58 22,01 21,38 Sulut 8,5 8,26 8,98 8,2 7,9 Sulteng 14,32 13,61 14,07 14,09 14,22 Sulsel 10,32 9,54 10,12 9,24 9,48 Sultra 13,73 12,77 13,74 12,77 11,97 Gorontalo 18,01 17,41 18,16 17,63 17,14 Sulbar 12,23 12,05 11,9 11,19 11,18 Maluku 19,27 18,44 19,36 19,26 18,29 Malut 7,64 7,41 6,22 6,41 6,44 Papua Barat 27,14 26,26 25,73 24,88 23,12 Papua 31,53 27,8 28,4 28,4 27,76 Total 16,68 15,85 16,31 15,84 15,32 Sumber : BPS Provinsi Maluku
Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat kita lihat provinsi yang memiliki persentase kemiskinan tertinggi pada tahun terakhir yakni 2017 berada di provinsi Papua sebesar 27 %, kemudian disusul oleh provinsi Papua Barat sebesar 23 %  dan  provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  sebesar  21%. Sedangkan provinsi di Kawasan Timur Indonesia yang menunjukan  persentase  kemiskinan  tersendah  yaitu berada  pada  provinsi  6%  lebih  baik  daripada  provinsi Sulawesi Utara dan provinsi Sulawesi Selatan yang secara factual memiliki kondisi perekonomian yang cukup baik.
Sebagai  cerminan  kesejahteraan  ekonomi  dan penduduk  suatu  daerah  maka  dapat  dilihat  melalui pertumbuhan  ekonomi  sebab  pertumbuhan  ekonomi adalah salah satu indikator yang familier dalam menentukan keberhasilan  suatu  daerah.Pertumbuhan  ekonomi digunakan  sebagai  ukuran  atas  perkembangan  atau kemajuan perekonomian dari suatu negara atau wilayah karena  berkaitan  dengan  aktivitas  kegiatan  ekonomi masyarakat  khususnya  dalam hal peningkatan  produksi barang  dan  jasa.  Peningkatan  tersebut  kemudian diharapkan  dapat  memberikan trickle  down  effect yang mampu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  yang dengan sendirinya akan menekan angka kemiskinan. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi menjadi target utama dalam pembangunan. Pembangunan harus
mencerminkan  perubahan  total  suatu  masyarakat  atau penyesuaian  system  sosial  secara  keseluruhan,  tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material maupun spiritual (Todaro, 2003).  Menurut Badan Pusat Statistik tahun  2018,  Rata-rata  laju  pertumbuhan  ekonomi  di Kawasan Timur Indonesia yang paling tertinggi di tahun 2015 yaitu sebesar 8,24%.
Sementara disisi lain, Badan Pusat Statistik  tahun 2016 menyebutkan bahwa  Pembangunan di Indonesia didominasi  oleh  provinsi-provinsi  di  Kawasan  Barat Indonesia,  sehingga  pembangunan  di  Kawasan  Timur Indonesia menjadi relatif masih jauh tertinggal. Data BPS menunjukan  bahwa  80-an  persen  PDB  Indonesia  di dominasi  oleh  provinsi-provinsi  di  Kawasan  Barat Indonesia,  sedangkan  sisanya  terdistribusi  di  seluruh provinsi di Kawasan Timur Indonesia (BPS,2016).
Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan  adalah pengangguran, salah satu  unsur  yang menentukan    kemakmuran    suatu  masyarakat  adalah tingkat pendapatan, pendapatan  masyarakat  mencapai maksimum  apabila  kondisi  tingkat  penggunaan  tenaga kerja  penuh ( full employment ) dapat terwujud. Pengangguran
akan  menimbulkan  efek  mengurangi  pendapatan masyarakat,  dan  itu  akan  mengurangi  tingkat kemakmuran  yang  telah  tercapai.  Semakin  turunnya tingkat  kemakmuran  akan  menimbulkan  masalah  lain yaitu kemiskinan (Sukirno 2000).
Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  pada  dasarnya dapat diukur dengan tingkat pendidikan dan Kesehatan. Hampir tidak ada yang membantah bahwa pendidikan adalah pionir dalam pembangunan masa depan bangsa. Jika  pendidikan  suatu  bangsa  sudah  bobrok,  maka kehancuran  bangsa  tersebut  tinggal  menunggu  waktu. Sebab  pendidikan  menyangkut  pembangunan  karakter sekaligus mempertahankan jati diri manusia. Oleh karena itu, menjadi penting bagi kita untuk memahami bahwa kemiskinan  dapat  mengakibatkan  kebodohan  dan kebodohan  identik  dengan  kemiskinan  (Winardi  2010, dalam http://winardi-andalas-putro-blogspot.com).

## LANDASAN TEORITIS

## Konsep dan Defenisi Kemiskinan
Kemiskinan  memiliki  pengertian  yang  beragam, namun secara umum kemiskinan dapat diartikan sebagai masalah yang muncul ketika seseorang atau sekelompok orang  tidak  mampu  mencukupi  tingkat  kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu.
World  Bank (2010)  mendefinisikan  kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan, dan terdiri dari banyak dimensi. Hal ini termasuk penghasilan rendah dan ketidakmampuannya  untuk  mendapatkan barang  dasar dan  layanan  yang  diperlukan  untuk  bertahan  hidup. Kemiskinan  juga  meliputi  rendahnya  tingkat  kesehatan dan  pendidikan,  akses  masyarakat  miskin  terhadap  air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang tidak memadai, kurangnya  sarana  dan  fasilitas  yang  memadai,  serta kesempatan  untuk  hidup  yang  lebih  baik.  Kemiskinan dapat  disebabkan  oleh  kelangkaan  alat  pemenuh kebutuhan  dasar,  ataupun  sulitnya  akses  terhadap pendidikan  dan  pekerjaan.  Sebagian  orang  memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang
lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan ( Wikipedia.com,2012 ).
Menurut  BPS  (2010),  bahwa  penduduk  miskin adalah  penduduk  yang  memiliki  rata-rata  pengeluaran perkapita  perbulan  di  bawah  garis  kemiskinan.  Garis kemiskinan  merupakan  penjumlahan  dari  garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis  kemiskinan  makanan  adalah  jumlah  nilai pengeluaran  dari  52  komoditi  dasar  makanan  yang  riil dikonsumsi  penduduk  yang  kemudian  disetarakan dengan  2100  kilo  kalori  perkapita  perhari.  Garis kemiskinan non makanan merupakan penjumlahan nilai kebutuhan  minimum  dari  komoditi-komoditi  non makanan  terpilih  yang  meliputi  perumahan,  sandang, pendidikan  dan  kesehatan.  Paket  komoditi  kebutuhan dasar  non  makanan  diwakili  oleh  51  jenis  komoditi  di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.
Menurut Amartya Sen dalam Bloom dan Canning, (2001) bahwa seseorang dikatakan miskin bila mengalami " capability deprivation " dimana seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Menurut Bloom dan Canning, kebebasan substantif ini memiliki dua sisi: kesempatan dan rasa aman. Kesempatan membutuhkan pendidikan dan keamanan membutuhkan kesehatan.
Disisi lain, Fernandes (2001) dalam Arsyad (2010), menambahkan tentang beberapa ciri masyarakat miskin ditinjau dari berbagai aspek, antara lain :
 Aspek  Politik:  tidak  memiliki  akses  ke  proses pengambilan  Keputusan  yang  menyangkut  hidup mereka
 Aspek sosial: tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada
 Aspek ekonomi: rendahnya kualitas SDM, termasuk kesehatan, pendidikan, keterampilan yang berdampak pada  rendahnya  penghasilan;  dan  rendahnya kepemilikan atau aset fisik, termasuk aset lingkungan hidup seperti air bersih dan penerangan
 Aspek budaya atau nilai: terperangkap dalam budaya rendahnya  kualitas  SDM  seperti  seperti  rendahnya etos kerja, berfikir pendek dan mudah menyerah.

## Garis Kemiskinan
Garis  kemiskinan  adalah  suatu  ukuran  yang menyatakan  besarnya  pengeluaran  untuk  memenuhi
kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan  miskin  bila  dipandang  dari  sudut  konsumsi. Garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda- beda,  sehingga  tidak  ada  satu  garis  kemiskinan  yang berlaku  umum.  Hal  ini  disebabkan  karena  adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Menurut BPS  (2010),  penetapan  perhitungan  garis  kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp  7.057  per  orang  per  hari  tersebut  berasal  dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan  dan  non  makanan.  Untuk  kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilokalori per  kapita  per  hari.  Sedangkan  untuk  pengeluaran kebutuhan minimum non makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan dan kesehatan.

## Penyebab Kemiskinan
World  Bank mengidentifikasikan  penyebab kemiskinan  dari  perspektif  akses  dari  individu  terhadap sejumlah aset yang penting dalam menunjang kehidupan, yakni  aset  dasar  kehidupan  (misalnya  kesehatan  dan keterampilan/pengetahuan),  aset  alam  (misalnya  tanah pertanian atau lahan olahan), aset fisik (misalnya modal, sarana  produksi  dan  infrastruktur),  aset  keuangan (misalnya  kredit  bank  dan  pinjaman  lainnya),  dan  aset sosial  (misalnya  jaminan  sosial  dan  hak-hak  politik). Ketiadaan akses dari satu atau lebih dari aset-aset di atas merupakan  penyebab  seseorang  masuk  ke  dalam kemiskinan.
Menurut  Samuelson  dan  Nordhaus  (1997), penyebab dan terjadinya penduduk miskin di negara yang berpenghasilan rendah adalah karena dua hal pokok, yaitu rendahnya  tingkat  kesehatan  dan  gizi,  dan  lambatnya perbaikan mutu pendidikan. Oleh karena itu, upaya yang harus  dilakukan  pemerintah  adalah  melakukan pemberantasan  penyakit,  perbaikan  kesehatan  dan  gizi, perbaikan mutu pendidikan, pemberantasan buta huruf, dan peningkatan keterampilan penduduknya. Kelima hal itu adalah upaya untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia.

## Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat  keberhasilan  pembangunan  dan  merupakan syarat  bagi  pengurangan  tingkat  kemiskinan.  Syaratnya adalah  hasil  dari  pertumbuhan  ekonomi  tersebut menyebar  di  setiap  golongan  masyarakat,  termasuk  di golongan penduduk miskin. (Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2007).
Penelitian  yang  dilakukan  Wongdesmiwati (2009), menemukan  bahwa  terdapat  hubungan  yang  negatif antara  pertumbuhan  ekonomi  dan  tingkat  kemiskinan. Kenaikan  pertumbuhan  ekonomi  akan  menurunkan tingkat  kemiskinan.  Hubungan  ini  menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan  tingkat  kemiskinan.  Begitu  juga  dengan penelitian  yang  dilakukan  Hermanto  Siregar  dan  Dwi Wahyuniarti  (2007)  bahwa  hubugan  pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan adalah beruhubungan signifikan negatif yang berarti jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka kemiskinan akan menurun.

## Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan
Kemiskinan meliputi  berbagai  aspek.  Kemiskinan sangat  terkait  dengan  kepemilikan  modal,  kepemilikan lahan, sumber daya manusia, kekurangan gizi, pendidikan, pelayanan kesehatan, pendapatan per kapita yang rendah, dan  minimnya  investasi.  Masih  banyak  variable kemiskinan  yang  melekat  pada  orang  miskin.  Dengan begitu, konsep kemiskinan perlu dikembangi karena akan sangat  berpengaruh  bagi  program  pengurangan kemiskinan di daerah berdasarkan corak dan karakteristik kemiskinan  itu  sendiri  dan  penyatuan  gerak  program pengurangan  kemiskinan  perku  dilakukan,  mengingat selama  ini  banyak  ukuran-ukuran  kemiskinan  yang dipakai. Misalnya, Scott (1979:5) melihat kemiskinan dari sisi pendapatan rata-rata per kapita (income per capite) dan Sen (1981:22) mengkaji kemiskinan dari sudut pandang kebutuhan dasar (basic needs).
Di  Indonesia,  ukuran  kemiskinan  yang  terkenal adalah yang dibuat oleh Sayogyo (1977:10) yaitu Parameter Kemiskinan.  Parameter  kemiskinan  tersebut  yang mengukur  kemiskinan.  Misalnya  konsumsi  beras  per
kapita  per  tahun,  yaitu  di  bawah  420  kg  bagi  daerah perkotaan dan 320 kg bagi daerah pendesaan. Perbedaan ini  dapat  kita  ketahui  karena  jumlah  penduduk  yang berbeda di kedua tempat tersebut. Penduduk di perkotaan mempunyai  kebutuhan  yang  relatife  lebih  banyak dibandingkan  penduduk  di  pendesaan  sehingga mempengaruhi pola pengeluaran.
Selain  itu,  terdapat  juga  pandangan  lain  dalam melihat  kemiskinan  di  Indonesia,  misalnya  mengukur kemiskinan  melalui  tingkat  pendapatan  dan  pola waktunya.  Kemiskinan  juga  dapat  diukur  dengan membandingkan  tingkat  pendapatan  orang  dengan tingkat  pendapatan  yang  diperlukan  untuk  mencukupi kebutuhan  dasarnya.Lembaga  pengembangan  sumber daya manusia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai ketidakmampuan  untuk  memenuhi  standar  minimum kebutuhan  hidup.  Sementara  itu,  kemiskinan  relatif didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar  hidup  sesuai  dengan  yang  diperlukan  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Kemiskinan absolut  ini  umumnya  disejajarkan  dengan  kemiskinan relatif, yang artinya adalah keadaan perbandingan antara kelompok  pendapatan  dalam  masyarakat.  Intinya membandingkan antara kelompok yang mungkin tidak miskin  dengan  kelompok  yang  relatif  kaya  dengan menggunakan  ukuran  pendapatan,  keadaan  ini  dikenal sebagai ketimpangan distribusi pendapatan.
Distribusi  pendapatan  merupakan  masalah perbedaan pendapatan antara individu yang paling kaya dengan individu yang paling miskin. Semakin besar jurang pendapatan  semakin  besar  pula  variasi  dalam  distribusi pendapatan.  Jika  ketidakseimbangan  terus  terjadi  antara kelompok kaya dan kaum miskin, maka perekonomian tersebut  benar-benar  menggambarkan  pertumbuhan yang tidak merata.

## Pengangguran dan Kemiskinan
Menurut  Sukirno  (2004),  efek  buruk  dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang  pada  akhirnya  mengurangi  tingkat  kemakmuran yang  telah  dicapai  seseorang.  Semakin  turunnya kesejahteraan  masyarakat  karena  menganggur  tentunya akan  meningkatkan  peluang  mereka  terjebak  dalam kemiskinan  karena  tidak  memiliki  pendapatan.  Apabila
pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.
Terdapat  hubungan  yang  erat  antara  tingginya jumlah  pengangguran,  dengan  jumlah  penduduk miskin.Bagi  sebagian  besar  mereka,  yang  tidak mempunyai  pekerjaan  yang  tetap  atau  hanya  bekerja paruh waktu (part time) selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin (Arsyad, 1999).Kebutuhan manusia banyak dan beragam, karena itu mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, hal yang biasa dilakukan adalah  bekerja  untuk  mendapatkan penghasilan.Apabila mereka tidak bekerja atau menganggur, konsekuensinya adalah  mereka  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhannya dengan  baik,  kondisi  ini  membawa  dampak  bagi terciptanya  dan  membengkaknya  jumlah  penduduk miskin  yang  ada.  Menurut  Octaviani  (2001),  jumlah pengangguran  erat  kaitannya  dengan  kemiskinan  di Indonesia  yang  penduduknya  memiliki  ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini.
Hilangnya  lapangan  pekerjaan  menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk  membeli  kebutuhan  sehari-hari.  Yang  artinya bahwa  semakin  tinggi  pengangguran  maka  akan meningkatkan kemiskinan. Kadangkala ada juga pekerja di perkotaan  yang  tidak  bekerja  secara  sukarela  karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan yang lebih sesuai dengan  tingkat  pendidikannya.Mereka  menolak pekerjaanpekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka  bersikap  demikian  karena  mereka  mempunyai sumber-sumber  lain  yang  bisa  membantu  masalah keuangan  mereka.Orangorang  seperti  ini  bisa  disebut menganggur tetapi belum tentu miskin.

## Pendidikan dan Kemiskinan
Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan  pemerintah  terutama  dalam  meningkatkan pembangunan  modal  manusia  ( human  capital )  dan mendorong  penelitian  dan  pengembangan  untuk meningkatkan  produktivitas  manusia.  Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia
yang  diperlihatkan  dengan  meningkatnya  pengetahuan dan  keterampilan  seseorang.  Semakin  tinggi  tingkat pendidikan  seseorang,  maka  pengetahuan  dan  keahlian juga  akan  meningkat  sehingga  akan  mendorong peningkatan  produktivitas  kerjanya.  Rendahnya produktivitas  kaum  miskin  dapat  disebabkan  oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin dan Bonar, 2004).
Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008), di dalam penelitiannya menemukan bahwa pendidikan yang diukur dengan jumlah penduduk yang lulus pendidikan SMP SMA, dan diploma memiliki berpengaruh besar dan signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Ini mencerminkan bahwa pembangunan modal manusia ( human capital ) melalui pendidikan merupakan determinan penting untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.
Dikutip  dari  chimobi  ucha  (2010)    dalam  jurnal internasional ” Poverty in Nigeria :some dimensions and contributing factors ”Beberapa faktor yg dianggap berkontribusi terhadap kemiskinan  salah  satu  diantaranya  adalah  sistem pendidikan yang buruk.

## Kesehatan dan Kemiskinan
Mengingat  kesehatan  sangat  berhubungan  erat dengan kemiskinan, maka komitmen untuk membangun kesehatan yang lebih baik, tentu menjadi hal utama dalam upaya  mengurangi  kemiskinan, (Braveman  &  Gruskin, 2003).
Persentase  penduduk  yang  memiliki  keluhan kesehatan  merupakan  salah  satu  proksiekonomi  yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan  meningkatkan  derajat  kesehatan  pada  khususnya. Dalam  membandingkan  tingkat  kesejahteraan  antar kelompok  serta  memastikan  kondisi  kesehatan masyarakatnya  maka  sangatlah  penting  untuk  melihat persentase penduduk  yang  memiliki  keluhan  kesehatan selama sebulan terakhir .
Di  negara-negara  yang tingkat  kesehatannya  lebih baik, setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama, dengan demikian secara ekonomis mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi. Selanjutnya, Arsyad (1999) menjelaskan intervensi untuk memperbaiki
kesehatan  dari  pemerintah  juga  merupakan  suatu  alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan ini adalah perbaikan kesehatan  akan  meningkatkan  produktivitas  golongan miskin.  Kesehatan  yang  lebih  baik  akan  meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output energi.

## Kerangka Pemikiran
Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini gambar kerangka pemikiran yang skematis:

## Gambar (1) Kerangka Pemikiran

## METODOLOGI PENELITIAN

## Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini dilakukan di 12 provinsi di Kawasan Timur  Indonesia  pada  tahun  2013-2017  dengan menggunakan varibel pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan,  pengangguran,  pendidikan  dan  kesehatan sebagai  variabel  independen  dan  kemiskinan  sebagai variabel  dependen.Adapun  jenis  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu jenis data yang  bersumber  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  dan berbagai  institusi  (lembaga)  yang  relevan  dengan penelitiannya.Serta  menggunaka  metode  analisis  data panel.

## Analisis Regresi Data Panel
Terdapat tiga pendekatan dalam mengestimasi data panel, pertama Pooled Least Square ( Ordinary Least Square , OLS).  Metode  ini  merupakan  metode  yang  paling sederhana, namun hasilnya tidak memadai dikarenakan setiap observasi diperlakukan seperti observasi yang berdiri sendiri. Proses estimasi yang dapat dilakukan untuk setiap unit  individu  dikarenakan  terdapatnya  asumsi  yang menyatakan bahwa komponen error pada data panel ini sama dengan komponen error dalam pengolahan kuadrat terkecil biasa (OLS).
Kedua, fixed effect ( Least Square dummy variable model ). Untuk  mengatasi  kesulitan  terbesar  dalam  pendekatan metode  kuadrat  terkecil,  kita  dapat  menggunakan pendekatan  model  efek  tetap  ( fixed  effect )  untuk memungkinkan  terjadinya  perubahan-perubahan  dalam intercept-intercept dari  unit  individu  dan  deret  waktu  mka digunakanlah peubah boneka ( dummy Variable ) sehingga akan  terjadinya  nilai  parameter,  baik  atas  unit  individu maupun deret waktu.
Ketiga, random  effect ( error  component  model , ECM),Model  random  effect  disebut  juga  sebagai  error component model  karena  dalam model  ini, parameter yang  berbeda  antar  individu  maupun  antar  waktu dimasukkan ke dalam error(Baltagi, 2002; Gujarati, 2003; Pindyck,  1998).  Di  antara  ketiga  teknik  tersebut, pendekatan yang dipilih  apakah  PLS, Fixed  Effect  Model (FEM) atau Random EffectsModel (REM) akan ditentukan melalui  suatu  pengujian  statistik  uji  Chow  dan  uji Hausman.

## Koefisien Determinasi (R 2 )
Nilai koefisien determinasi (R 2 ) ini mencerminkan seberapa  besar  variasi  dari  variabel  terikat  Y  dapat diterangkan  oleh  variabel  bebas X. Bila  nilai  Koefisien determinasi sama dengan 0 (R 2 = 0), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila R 2 = 1, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila R 2 = 1, maka

## KAWASAN TIMUR INDONESIA
Pertumbuhan Ekonomi Distribusi Pendapatan Pengangguran Pendidikan Kesehatan KEMISKINAN
semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi  ditentukan  oleh  R 2 -nya  yang  mempunyai  nilai antara nol dan satu.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan softwere Eviews 6.0, di peroleh hasil penelitian secara statistik dengan menggunakan medel anlisis data panel melalui pendekatan Random Effect Model sesuasi dengan hasil uji F statistic/uji chow dan uji hausman/ redundant fixed effect sebagaimana tampilan dibawah ini:
Tabel (2) Koefisien Regresi provinsi di Kawasan Timur Indonesia Dependent Variable: Y C 11.36742 2.733466 4.158610 0.0002 X1 0.043341 0.041213 1.051617 0.2988 X2 1.913216 5.543092 0.345153 0.7317 X3 0.128877 0.149970 0.859352 0.3949 X4 0.495336 0.149725 3.308304 0.0019 X5 0.037425 0.076662 0.488188 0.6279

## Sumber : Hasil Pengolahan data Eview
Berdasarkan tabel diatas diperoleh : 1.   Koefisien    regresi  variabel  pertumbuhan  ekonomi yang dinotasikan dengan ( β 1 ) sebesar 0.043341. Nilai koefisien variabel pertumbuhan ekonomi ( β 1 ) tersebut ternyata  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan terhadap variabel kemiskinan. Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan antara nilai probabilitas  ( p- value ) uji-t harus lebih kecil daripada α (alpha) = 5% atau membandingkan t-statistik yang harus lebih besar daripada  t-tabel.  Tampilan  hasil  estimasi memperlihatkan bahwa  uji-t  untuk  koefisien  regresi variabel  pertumbuhan  ekonomi  ( β 1 )  memiliki  nilai probabilitas ( p-value ) sebesar 0,2988 > 0,05 (α = 5%) yang  ditunjukan  juga  oleh  nilai  t-hitung  sebesar 1.051617 < t-tabel (1,67109).
Koefisien  regresi  variabel  pertumbuhan ekonomi yang dinotasikan dengan β 1 sebesar 0.043341 mengandung  arti  bahwa  apabila  pertumbuhan ekonomi  meningkat  1  (satu)  persen,  maka  akan mengakibatkan  kemiskinan  di  Kawasan  Timur Indonesia  mengalami  peningkatan  sebesar  4%
dengan  asumsi cateris  paribus (faktor-faktor  lain  di anggap konstan).
2.   Diperoleh  koefisien  regresi  variabel  distribusi pendapatan  yang  dinotasikan  dengan β 2 sebesar 1.913216. nilai koefisien variabel distribusi pendapatan ( β 2 )  tersebut  ternyata  berpengaruh  positif  dan  tidak signifikan  secara  statistik  pada  tingkat  signifikansi  α (alpha) = 5% atau tingkat kepercayaan sebesar 95%. Dapat diketahui dengan membandingkan antara nilai probabilitas  ( p-value )    uji-t  yang  harus  lebih  kecil daripada α = 5%, atau membandingkan t-tabel yang harus lebih kecil dari t-hitung/statistik. Tampilan hasil estimasi  memperlihatkan  bahwa  hasil  uji-t  untuk koefisien  regresi  variabel  distribusi  pendapatan memiliki  nilai  probabilitas  ( p-value )  sebesar  0,7317 >0,05% (α = 5%,) yang ditunjukan juga oleh nilai t- hitung/statistik sebesar  0.345153 < t-tabel (1,67109).
Koefisien regresi variabel distribusi pendapatan( β 2 )  sebesar  1.913216  mengandung  arti bahwa apabila distribusi pendpatan meningkat 1 (satu) persen  maka  akan  mengakibatkan  kemiskinan  di Kawasan  Barat  Indonesia  mengalami  peningkatan
sebesar  19%,  dengan  asumsi cateris  paribus (faktor- faktor lain dianggap konstan).
3.   Diperoleh  koefisien  regresi  variabel  tingkat pengangguran   yang  dinotasikan  dengan β 3 sebesar 0.128877. nilai koefisien  regresi variabel  ( β 3 ) tersebut ternyata berpengaruh positif dan tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi α (alpha) = 5%. Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan antara nilai probabilitas  ( p-value ) uji-t harus lebih kecil daripada α
(alpha)  =  5%  atau  membandingkan t-statistik  yang harus  lebih  besar  daripada  t-tabel.  Tampilan  hasil estimasi memperlihatkan bahwa uji-t untuk koefisien ( β 3 ) memiliki nilai probabilitas ( p-value ) sebesar  0,3949
> 0,05 (α = 5%) yang ditunjukan juga oleh nilai t- statistik sebesar 0.859352 < t-tabel (1,67109)
Koefisien regresi variabel tingkat pengangguran ( β 3 ) sebesar 0.128877 mengandung arti bahwa apabila tingkat pengangguran meningkat 1 (satu) persen maka kemiskinan di Kawasan Barat Indonesia mengalami peningkatan  sebesar  12%,  dengan  asumsi  cateris paribus (faktor-faktor lain dianggap konstan).
4.   Diperoleh  koefisien regresi variabel pendidikan  yang dinotasikan dengan β 4 sebesar 0.495336. nilai koefisien regresi variabel β 3 tersebut ternyata berpengaruh positif dan signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi α (alpha)  =  5%.  Tampilan  hasil  estimasi memperlihatkan  bahwa  uji-t  untuk  koefisien β 4 memiliki nilai probabilitas ( p-value ) sebesar  0,0019 < 0,05 (α = 5%) yang ditunjukan juga oleh nilai t-statistik sebesar 3.308304 > t-tabel (1,67109) atau berpengaruh signifikan pada tingkat signifikansi alfa sebesar 5%. Koefisien regresi variabel pendidikan ( β 4 ) sebesar 0.495336  mengandung  arti  bahwa  apabilatingkat pendidikan meningkat 1 (satu) persen maka variabel kemiskinan di Kawasan Barat Indonesia meningkat sebesar 49%, dengan asumsi cateris paribus (faktor- faktor lain dianggap konstan).
5.   Diperoleh  koefisien regresi variabel kesehatan  yang dinotasikan dengan β 5 sebesar 0.037425. nilai koefisien regresi β 5 tersebut  ternyata  berpengaruh  positif  dan tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi α  (alpha)  =  5%.  Hal  ini  dapat  diketahui  dengan membandingkan antara nilai probabilitas  ( p-value ) uji-t harus  lebih  kecil  daripada  α  (alpha)  =  5%  atau membandingkan  t-statistik  yang  harus  lebih  besar daripada  t-tabel.  Tampilan  hasil  estimasi memperlihatkan  bahwa  uji-t  untuk  koefisien β 4 memiliki  nilai  probabilitas  ( p-value )  sebesar    0.0079<
0,05 (α = 5%) yang ditunjukan juga oleh nilai t-statistik sebesar 2.488188> t-tabel (1,67109) atau berpengaruh signifikan pada tingkat signifikansi alfa sebesar 5%.
Koefisien regresi variabel kesehatan ( β 5 ) sebesar -
0.037425mengandung  arti  bahwa  apabila  tingkat tingkat  kesehatan  meningkat  1  (satu)  persen  maka akan  menurunkan  tingkat  kemiskinan  di  Kawasan Barat Indonesia  sebesar  3%,  dengan  asumsi  cateris paribus (faktor-faktor lain dianggap konstan).
Sedangkan  effect  untuk  masing-masing cross section yaitu  untuk  masing-masing  provinsi  pada Kawasan  Timur  Indonesia  merupakan differential intercept dari  persamaan  regresi.  Efek  tersebut  akan membedakan intercept untuk persamaan pada masing- masing  unit cross  section. Perbedaan intercept untuk masing-masing wilayah provinsi tersebut menunjukan adanya perbedaan faktor-faktor endowment (sumberdaya alam dan sumberdaya manusia) dan adat istiadat  setempat  serta  perbedaan  kebijakan pemerintah masing-masing provinsi di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia terutama dalam hal pengentasan Kemiskinan serta faktor-faktor lainnya, (Gujarati, 2003).
Tabel (3). Output Effect Spesification pada masing-masing provinsi di
Kawasan Timur Indonesia Province of Eastern Indonesia Cross Section Effect Spesification Nusa Tenggara Barat 3.53 Nusa Tenggara Timur 8.74 Sulawesi Utara -2.26 Sulawesi Tengah 2.42 Sulawesi Selatan -1.91 Sulawesi Tenggara 1.64 Gorontalo 6.52 Sulawesi Barat -0.81 Maluku 8.57 Maluku Utara -4.16 Papua Barat 13.99 Papua 2.46 Sumber : Hasil Pengolahan data Eviews
Dari  hasil  estimasi  dengan  menggunakan pendekatan fixed effect model , diperoleh nilai intercept masing – masing provinsi. Adapun provinsi yang mempunyai nilai fixed effect yang positif dapat diartikan bahwa jika variabel bebas ( independent ) yaitu, pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan,  pengangguran,  pendidikan  dan  kesehatan dianggap  konstan/tidak  berubah,  maka  tingkat kemiskinan  pada  provinsi-provinsi  di  Kawasan  Timur Indonesia akan mengalami kenaikan yakni provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 8,74%, Sulawesi Tengah 2,42%, Sulawesi  Tenggara  1,64%,  Gorontalo  6,52%,  Maluku 8,57%, Papua Barat 13,99% dan Papua 3,46%.
Sementara provinsi yang mempunyai nilai fixed effect yang  negatif,  dapat  diartikan  bahwa  jika  variabel  bebas ( independent )  yaitu,  pertumbuhan  ekonomi,  distribusi pendapatan,  pengangguran,  pendidikan  dan  kesehatan dianggap  konstan/tidak  berubah,  maka  tingkat Kemiskinannya  akan  menurun  yaitu  untuk  provinsi Sulawesi Utara 2,26%, Sulawesi Selatan 1,91%, Sulawesi Barat 0,81%, dan Maluku Utara 4,16%.

## Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  terhadap Tingkat Kemiskinan
Dalam  menjelaskan  kondisi  kemiskinan  yang dipengaruhi  oleh  pertumbuhan  ekonomi  khususnya  di negara Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang
maka salah satu teori yang relevan untuk dijadikan sebagai landasan  teoritiknya  adalah  Teori  Lingkaran  Setan Kemiskinan ( Vicius Sircle of Poverty theory) yang dikemukakan oleh Rugnar Nurkse pada tahun 1953.Pada intinya teori itu mengatakan bahwa negara-negara sedang berkembang itu  miskin  dan  tetap  miskin,  karena  produktivitasnya rendah.  Karena  rendah  produktivitasnya,  maka penghasilan  seseoarang  juga  rendah  yang  hanya  cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya yang minim. Karena  itulah  mereka  tidak  bisa  menabung.  Padahal tabungan  adalah  sumber  utama  pembentukan  modal masyarakat.
Pada  Kawasan  Timur  Indonesia.hasil  regresi menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan  laju  pertumbuhan  ekonomi  memberikan pengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  tingkat kemiskinan di 12 provinsi di Kawasan Timur Indonesia. Hasil  ini  mengindikasikan  terdapat  masalah  mendasar dalamproses  pertumbuhan  ekonomi  untuk  provinsi- provinsi  di  Kawasan  Timur  Indonesia,  dimana  bukan hanya bagaimana menumbuhkan perekonomian secara cepat  namun  juga  terkait  dengan  siapa  yang  berperan dalam pertumbuhan ekonomi tersebut. Jika pertumbuhan ekonomi  yang  terjadi  hanya  dihasilkan  dari  ekspansi ekonomi  kelompok  penduduk  kaya,  maka  manfaat pertumbuhan  ekonomi  tersebut  hanya  dinikmati  oleh kelompok  penduduk  kaya.Hal  ini  berdampak  pada
6.98 6.05 8.24 6.56
5.69
16.68 15.85 16.31 15.84 15.32 Pertumbuhan Ekonomi Kemiskinan
tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan yang semakin meningkat.
Hubungan  pertumbuhan  ekonomi  dengan kemiskinan  pada  Kawasan  Timur  Indonesia  yang
menunjukan  pengaruh  positif  dapat  dilihat  pada  grafik berikut:
Sumber: Hasil Pengolahan Data
Gambar (2) Grafik Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia
Pada  grafik  diatas,  terlihat  dengan  jelas  hubungan yang  positif  antara  pertumbuhan  ekonomi  dengan kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia. Atau dengan perkataan  lain,  dapat  disimpulkan  bahwa  petumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia tidak berdampak baik  bagi  kesejahteraan  penduduknya,  justru  sebaliknya mengakibatkan kemiskinan semakin tinggi.
Alasan  yang  mendasari  bahwa  pertumbuhan ekonomi tidakberpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kemiskinan karena tidak meratanya pertumbuhan ekonomi  pada  provinsi-provinsi  di  Kawasan  Timur Indonesia.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  data  laju pertumbuhan  ekonomi  pada  12  provinsi  di  Kawasan Timur Indonesia yang dapat dilihat pada data BPS tahun 2018 bahwa Pertumbuhan ekonomi tertinggi berada pada provinsi Sulawesi Tengah dan provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai infrastruktur yang lebih baik daripada provinsi lainnya.
Pertumbuhan ekonomi menjadi kurang berkualitas bila  90  persen  manfaat  pertumbuhan  ekonomi  hanya dinikmati  oleh  20  persen  penduduk.Sisanya,  10  persen manfaat pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh 80 persen penduduk.Pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonsia seharusnya melibatkan peran serta seluruh penduduk sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi  dapat  dinikmati  oleh  seluruh  penduduk  dan
dapat  terdistribusi  dengan  lebih  merata.  Pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia kurang memberikan manfaat kepada penduduk miskin dan lebih banyak dinikmati penduduk menengah keatas atau Penduduk kaya dan kebanyakan tidak berdomisili di provinsi  pada  Kawasan  Timur  Indonesia.Padahal berdasarkan  data  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pusat Statistik  menunjukan  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi bagi  provinsi-provinsi  di  Kawasan  Timur  Indonesia angkanya lebih tinggi daripada rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia. Salah satu indikasi lain yang dapat dimunculkan dalam kasus pertumbuhan ekonomi di Kawasan ini adalah dana yang mengalir keluar sehingga mempengaruhi kondisi pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut.
Hasil Penelitian ini sesuai dengan pendapat Todaro dan Smith (2006), yang mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat  kemiskinan.  Artinya  bahwa  pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu memberikan dampak bagi  pengurangan  tingkat  kemiskinan  sebab  menurut mereka,  pertumbuhan yang  cepat  akanberakibat  buruk pada  kaum  miskin,  karena  mereka  akan  tergilas  dan terpinggirkan  oleh  perubahan  struktural  pertumbuhan modern.
0.39 0.39 0.37 0.37
0.37
16.68 15.85
16.31 15.84 15.32 1 2 3 4 5 KTI Gini Ratio Kemiskinan

## Pengaruh  Distribusi  Pendapatan  Terhadap Kemiskinan
Dari  hasil  regresi  diketahui  bahwa  distribusi pendapatan yang diukur dengan gini ratio memberikan pengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  tingkat kemiskinan  pada  12  provinsi  di  Kawasan  Timur Indonesia. Kondisi ini mengandung arti bahwa jika terjadi
peningkatan pada gini ratio maka kemiskinan pun juga akan  ikut  meningkat.  Salah  satu  penyebabnya  adalah adanya  ketidaksamaan  pola  kepemilikan  sumber  daya yang selanjutnya akan menimbulkan distribusi pendapatan yang  timpang  atau  tidak  merata.  Hubungan  antara distribusi  pendapatan  dengan  kemiskinan  dapat  dilihat pada grafik berikut:
Sumber : Hasil Pengolahan Data
Gambar (3) Grafik Hubungan Gini Ratio dengan Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia
Berdasarkan  grafik  pada  gambar  4.2.diatas, menunjukan  bahwa  gini  ratio  tidak  menggambarkan hubungan  atau  pengaruh  terhadap  pengentasan kemiskinan  di  Kawasan  Timur  Indonesia.  Angka  gini ratio  dari  tahun  2013  sampai  tahun  2017  mengalami stagnasi di angka 0.3 dan masih tergolong ketimpangan rendah.
Menurut  Irma  Adelma  dan  Cynthia  Taft  Morris (dalam Lincolin Arsyad, 1997), menyebutkan beberapa hal yang  menyebabkan  ketimpangan  distribusi  di  Negara Sedang  Berkembang  diantaranya,  pertumbuhan penduduk  dan  ketidakmerataan  pembangunan daerah.Bersandar pada data Worldometers, Indonesia berada diperingkat  keempat  negara  berpenduduk  terbanyak  di dunia.Dengan demikian Indonesia berpotensi menghadapi masalah ketimpangan.Pada Kawasan Timur Indonesia, ketimpangan disebabkan oleh ketidakmerataan pembangunan.Sebab pembangunan masih terpusat pada provinsi-provinsi  yang  berada  pada  Kawasan  Barat Indonesia seperti di pulau Jawa.
Jika  kita  hendak  mengukur  tinggi  rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan, selain menggunakan
kurva Lorenz, kita juga bisa menggunakan pendekatan perhitungan  menurut  Oshima.Berdasarkan  pendekatan ini, maka provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia masuk kategori ketimpangan sedang secara rata-rata sejak periode  tahundalam  penelitian  ini.  Meskipun  demikian, pada tahun 2016, rata ketimpangan pada provinsi-provinsi di  Kawasan  Barat Indonesia   masuk  kedalam  kategori ketimpangan  berat  yaitu  sebesar  0,5.  Maka  ketika pemerintah  lambat  dalam  menangani  permasalahan distribusi pendapatan baik di Kawasan Timur Indonesia maka tentu upaya dalam mengentaskan kemiskinan juga akan sulit sebab jika gini ratio meningkat 1% maka akan mengakibatkan kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia meningkat sebesar 19%. Bersandar pada pemikiran Bruce Herrick/Charles P Kindeleberger pada 1988, kesenjangan atau ketimpangan ini pada akhirnya akan menyebabkan si kaya  semakin  kaya  dan  si  miskin  makin  miskin  sebab pendapatan riil dari yang kaya tumbuh lebih cepat dari pada yang msikin.
Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwi Atmojo pada tahun 2016  yang  menunjukan  bahwa  variabel  gini  ratio
berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  tingkat kemiskinan.  Hasil  penelitiannya  menyebutkan  bahwa apabila  gini  ratio  naik  1%  maka  akan  menyebabkan kenaikan kemiskinan sebesar 2.996614.

## Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan
Dari  hasil  regresi  diketahui  bahwa  variabel pengangguran yang diukur dengan tingkat pengangguran terbuka memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 12 provinsi di Kawasan Barat Indonesia. Hubungan ini mengandung arti bahwa jika  pengangguran  tinggi  maka  kemiskinan  akan mengalami peningkatan. Masalah pokoknya terletak pada ketersediaan  lapangan  pekerjaan.Lapangan  pekerjaan dipengaruhi oleh investasi. Maka ketika suatu daerah yang memiliki  iklim  investasi  yang  baik  maka  tentu  akan menyerap tenaga kerja. Keberadaan industry, perusahaan dan pabrik-pabrik tentu saja menjadi factor penting dalam memberikan peluang besar bagi para penganggur untuk melepaskan  diri  dari  belenggu  pengangguran.Namun Selain  keterbatasan  lapangan  pekerjaan,  masalah kepadatan penduduk juga menjadi factor penentu, sebab
penduduk yang terus bertambah secara tidak terkendali dapat  berakibat  menyempitnya  peluang  kerja  atau meningkatnya tingkat kompetisi.Faktanya adalah masalah pengangguran  di  Kawasan  Timur  Indonesia  masih ditandai  dengan  minimnya  industry,  pabrik  ataupun perusahaan, sehingga sebagian besar penduduknya masih bekerja pada sektor pertanian yang sudah menjadi tradisi turun  temurun  dari  nenek  moyang  mereka.Atau  yang dikenal  sebagai  petani  subsisten  yakni pertanian swasembada  di  mana  petani  fokus  pada  usaha membudidayakan  bahan  pangan  dalam  jumlah  yang cukup untuk mereka sendiri dan keluarga.
Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Sadono Sukirno (2004), yang menyatakan bahwa dampak buruk dari  pengangguran  adalah  mengurangi  pendapatan masyarakat,  dan  hal  tersebut  mengurangi  tingkat kemakmuran  yang  mereka  capai.  Selanjutnya penelitian yang  dilakukan  oleh  Prastyo  (2010)  yang  menyatakan bahwa  tingkat  pengangguran  berpengaruh  positif terhadap tingkat kemiskinan.Hubungan antara distribusi pendapatan dengan kemiskinan dapat dilihat pada grafik berikut :

## Sumber : Hasil Pengolahan Data
Gambar (4) Grafik Hubungan Pengangguran dengan Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia
Berdasarkan grafik pada gambar 4.3 diatas, dapat kita lihat  hubungan  yang  positif  antara  pengangguran  dan kemiskinan.  hubungan  positif  antara  pengangguran dengan kemiskinan terlihat di tahun 2014 ke 2015 dan 2015 ke 2016.
Penganguran berdampak mengurangi  pendapatan masyarakat,  sehingga  akan  menurunkan  tingkat kemakmuran  yang  mereka  capai.  Seseorang  yang menganggur tidak memiliki pendapatan dari pekerjaannya.
Kebutuhan  masyarakat  yang  banyak  dan  beragam membuat  mereka  berusaha  untuk  memenuhi kebutuhannya, hal yang dilakukan adalah bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Jika mereka tidak bekerja atau menganggur,  konsekuensinya  tidak  dapat  memenuhi kebutuhandengan  baik  dan  menyebabkan  para penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Ketika  kebutuhan  tidak  terpenuhi  dampaknya  mereka masuk  dalam  kategori  penduduk  miskin  serta
4.73 5.02 5.84 4.3 4.83 16.68 15.85 16.31 15.84 15.32 KTI pengangguran kemiskinan
4.94 4.16 3.9 3.78
3.49 16.68 15.85 16.31 15.84 15.32 KTI pendidikan kemiskinan
mengakibatkan  membengkaknya  jumlah  penduduk miskin.Menurut  Octaviani  (2001)  bahwa  jumlah pengangguran  erat  kaitannya  dengan  kemiskinan  di Indonesia  yang  penduduknya  memiliki  ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini.
Hasil  penelitian  ini  senada  dengan  penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Diah Retnowati pada tahun 2014  yang  menunjukan  bahwa  tingkat  pengangguran terbuka  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  tingkat kemiskinan. Artinya bahwa apabila tingkat pengangguran naik  maka  kemiskinan  juga  akan  ikut  naik.  Hasil penelitiannya  menyebutkan  bahwa  apabila  tingkat pengangguran  naik  1%  maka  akan  menyebabkan kenaikan kemiskinan sebesar 0.099.

## Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemiskinan
Dari  hasil  regresi  diketahui  bahwa  variabel pendidikan yang diukur denganPersentase penduduk buta huruf usia 15-44tahun memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia  yang  meliputi  12  provinsi memiliki  koefisien regresi sebesar 0.495336, mengandung arti bahwa apabila penduduk  buta  huruf  usia  15-44tahun  meningkat  1 persen maka akan mengakibatkan kemiskinan meningkat sebesar 4%.
Variabel pendidikan dalam penelitian ini merupakan factor yang paling kuat pengaruhnya terhadap kemiskinan Kawasan Timur Indonesia.Pendidikan yang dimaksudkan  tersebut  meliputi  rendahnya  sarana prasarana, kualitas guru atau pengajar dan juga kesadaran dari masyarakat itu sendiri dalam memaknai pentingnya pendidikan.
Pada  Kawasan  Timur  Indonesia  yang  secara geografis,  daerahnya  terdiri  dari  pulau-pulau  memberi dampak pada aksesibilitas.Sebagai contoh penduduk yang berada  di  pelosok  desa  yang  minim  sarana  prasarana. Mereka tentu akan membutuhkan biaya tambahan seperti biaya  transportasi  untuk  menempuh  pendidikan berkualitas yang berada di pusat kota. ketika biaya tersebut tidak  terpenuhi  maka  muncul  paradigma “masa  bodoh” sebab  meskipun  tidak  sekolah  mereka  akan  tetap  bisa hidup dari alam.
Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan, hasilnya ada yang  menunjukamn  berhubungan  negatif  terhadap variabel kemiskinan jika pendidikan diukur dengan rata- rata lama sekolah. Namun pada penelitian ini pendidikan diukur dengan persentase penduduk buta huruf usia 15-44 tahun,  sehingga  pengaruh  atau  hubungannya  menjadi positif  atau  dapat  berarti  jika  penduduk  buta  huruf meningkat  maka  kemiskinan  juga  ikut  meningkat. Hubungan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut :
Sumber : Hasil Pengolahan Data
Gambar (5) Grafik Hubungan Pendidikan ( persentase penduduk buta huruf usia 15-44 tahun)
di Kawasan Timur Indonesia
Berdasarkan grafik pada gambar 4.4. diatas, terlihat bahwa  pada  Kawasan  Timur  Indonesia,  penurunan penduduk buta huruf memang menunjukan pengaruh
yang  cukup  berarti  hanya  saja  pada  tahun  2015 kemsikinan  di  Kawasan  tersebut  mengalami  kenaikan
27.42 28.92 29.36 27.78 27.28 9.63 9.31 9.14 8.91 8.56 KTI kesehatan kemiskinan
yang  cukup  tinggi  yang  dipengaruhi  oleh  faktor  selain faktor pendidikan (penduduk buta huruf).
Hal  penelitian  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian Sitepu dan Sinaga (2005) bahwa kualitas pendidikan dapat mengurangi  kemiskinan.  Selain  itu,  Rasidin  dan  Bonar (2004)  bahwa  dengan  melakukan  investasi  pendidikan akan    mampu    meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia  yang  diperlihatkan  dengan  meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat  pendidikan  seseorang,  maka  pengetahuan  dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya.
Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008), di dalam penelitiannya menemukan bahwa pendidikan yang diukur dengan jumlah penduduk yang lulus pendidikan SMP SMA, dan diploma memiliki berpengaruh besar dan signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Ini mencerminkan bahwa pembangunan modal manusia ( human capital ) melalui pendidikan merupakan determinan penting untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.
Pengaruh  Tingkat  Kesehatan  Terhadap  Tingkat Kemiskinan
Dari hasil regresi diketahui bahwa variabel kesehatan yang diukur denganPersentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan selama sebulan terakhir memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap persentase kemiskinan di  Kawasan Timur Indonesia. Namun jika variabel  kesehatan  dengan  proksi  diatas  mengalami kenaikan 1%, maka persentse kemiskininan di Kawasan Timur  Indonesia  yaitu  3%.Salah  satu  permasalahan pokonya  adalah  pada  Kawasan  Timur  Indonesia, penduduk yang memiliki keluhan kesehatan tidak lebih tinggi dari penduduk di Kawasan Barat Indonesia, hal ini disebabkan  karena  penduduknya  yang  tidak  padat sementara  wilayah  yang  dihuni  masih  terlampau  luas seperti pulau Kalimantan dan Papua.
Sama  halnya  dengan  variabel pendidikan,  variabel kesehatan juga terdapat hubungan yang negatif maupun positif.Dalam  penelitian  ini  variabel  kesehatan  diukur dengan  persentse  penduduk  yang  memiliki  keluhan kesehatan selama sebulan terakhir menunjukan hubungan yang  positif.Artinya bahwa  jika  pada  suatu  daerah  atau kawasan  tertentu  penduduknya  masih  banyak  yang memiliki keluhan kesehatan maka bisa dipastikan daerah tersebut  rentan  dengan  kemiskinan.Hubungan  yang positif antara penduduk yang memiliki keluahan kesehatan dengan kemiskinan dapat dilihat pada grafik berikut :

## Sumber : Hasil Pengolahan Data
Gambar (6) Grafik Hubungan Kesehatan yang diukur dengan persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dengan Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia
Berdasarkan gambar pada grafik diatas, menunjukan bahwa  kesehatan  yang  diukur  dengan  persentase penduduk  yang  memiliki  keluhan  kesehatan  selama sebulan terakhir berhubungan positif dengan kemiskinan
di  Kawasan  Timur  Indonesia.Kondisi  tersebut  dapat dilihat ada tahun 2015 ke tahun 2016.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  teori  yang dikemukakan oleh Lincolin Arsyad.Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa intervensi untuk memperbaiki kesehatan
dari  pemerintah  juga  merupakan  suatu  alat  kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan ini adalah perbaikan kesehatan akan  meningkatkan  produktivitas  golongan  miskin, kesehatan yang lebih baik akan meningkatkandaya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan meningkatkan output energi.  Oleh  karena  itu,  kesehatan  yang  baik  akan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.
Juanita (2002) menyatakan salah satu modal dasar dalam  pelaksanaan  pembangunan  ekonomi  adalah kondisi  kesehatan  masyarakat  yang  baik.  Di  dalam pembangunan  ekonomi  juga  harus  diperhatikan pelaksanaan  pembangunan  kesehatan.  Keduanya  ini harus berjalan seimbang agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan  bagi  semua  yaitu  kemakmuran  dan kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. Pembangunan  kesehatan  yang  dimaksud  merupakan proses  perubahan  tingkat  kesehatan    masyarakat  dari tingkat yang kurang baik menjadi yang lebih baik sesuai dengan standar kesehatan. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan  merupakan  pembangunan  yang  dilakukan sebagai investasi untuk membangun kualitas sumber daya manusia.  Dengan  penduduk  yang  sehat  maka produktivitas  akan  meningkat  pula.  Meningkatnya produktivitas penduduk akan meningkatkan pendapatan sehingga kesejahteraan diwilayah tersebut juga meningkat.
Kesehatan  berpengaruh  terhadap  kemiskinan karena kesehatan merupakan syarat untuk meningkatkan produktivitas  seseorang.  Seseorang  yang  kondisi kesehatannya  buruk,  tidak  akan  melakukan  pekerjaan dengan efektif. Jika seseorang tidak efektif dalam bekerja, maka  produktifitasnya rendah.Jika  produktivitas  rendah, berarti penghasilannya juga rendah. Penghasilan seseorang yang  rendah  akan  membuat  orang  tersebut  kesulitan untukmemenuhi  kebutuhan  hidupnya  sehingga  orang tersebut bisa terjebak dalam kemiskinan.
Mengingat  kesehatan  sangat  berhubungan  erat dengan kemiskinan, maka komitmen untuk membangun kesehatan yang lebih baik, tentu menjadi hal utama dalam upaya  mengurangi  kemiskinan, (Braveman  &  Gruskin, 2003).

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Model  regresi  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi, distribusi pendapatan, pengangguran, pendidikan dan kesehatan  terhadap  kemiskinan  di  Kawasan  Barat Indonesia dan  Kawasan Timur Indonesia tahun 2013 – 2017 layak digunakan karena telah memenuhi dan melewati pengujian F-statistik dan uji Hausman.
2. Hasil  uji  koefisien  determinasi  ( 𝑅 2 )  pengaruh pertumbuhan  ekonomi,  distribusi  pendapatan, pengangguran,  pendidikan  dan  kesehatan  terhadap kemiskinan  di  Kawasan  Barat  Indonesia  dan Kawasan  Timur  Indonesia  tahun  2013  –  2017 menunjukan bahwa R 2 yaitu 0.993136. nilai ini berarti model  yang  dibentuk  sangat  baik,  sebab  sebesar 99,31%  variasi  variabel  dependen  yaitu  tingkat kemiskinan dapat dijelaskan dengan baik oleh variabel- variabel  independent  yakni  pertumbuhan  ekonomi, distribusi pendapatan, pengangguran, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan sisanya  0,69% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian ini. Dengan demikian diperlukan juga adanya penelitian yang lebih lanjut  untuk  menganalisis  variabel-variabel  lain  yang mempengaruhi tingkat kemiskinan.
3. Uji  F  statistik  menunjukan  bahwa  semua  variabel independen  dalam  model  regresi  pengaruh pertumbuhan  ekonomi,  distribusi  pendapatan, pengangguran,  pendidikan  dan  kesehatan  terhadap kemiskinan diKawasan Timur Indonesia tahun 2013 – 2017 secara bersama-sama mempengaruhi variabel kemiskinan.
4. Dari hasil regresi pengaruh pengaruh pertumbuhan ekonomi,  distribusi  pendapatan,  pengangguran, pendidikan  dan  kesehatan  terhadap  kemiskinan diKawasan  Timur  Indonesia  tahun  2013  –  2017 dapat disimpulkan bahwa pada taraf keyakinan 95% (α = 5%), variabel pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pngangguran, pendidikan dan kesehatan secara  signifikan  berpengaruh  terhadap  tingkat kemiskinan.

## Implikasi
1. Pemerintah    harus  benar-benar  serius  dalam mengatasi  permasalahan  pertumbuhan  ekonomi dengan  sikap  tegas,  jujur  dan  adil  dalam mengalokasikan  output  pertumbuhan  bagi  seluruh masyarakat  dan  bukan  hanya  segelintir  orang  atau kelompok  tertentu.  Selain  itu,langkah  strategis  yang perlu  diambil  adalah  penerapan tricle  down  effect dan bukan tricle up effect , sehingga masyarakat kelas bawah dapat  turut  serta  merasakan  manfaat  dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Artinya bahwa yang terpenting  adalah  bukan  pertumbuhan  ekonomi sudah tumbuh berapa persen tetapi kemiskinan suda turun berapa persen.
2. Meskipun kesenjangan atau ketimpangan di Kawasan Barat Indonesia dan Kawsan Timur Indonesia relatif mulai menurun dan stagnan, pemerintah tetap harus menaruh  perhatian  pada  masalah  ini  melalui pendekatan  wilayah  dengan  kebijakan  pemerataan pembangunan  yang  berkeadilan.  Selain  itu, pemerintah  harus  menekan  laju  pertumbuhan penduduk,  merangsang  kemampuan  berwirausaha serta  menggiatkan  usaha  kerajinan  rumah tangga/industrialisasi.
3. Pemerintah harus membuka lapangan pekerjaan yang padat  karya  khususnya  untuk  masyarakat  pribumi. Pemerintah setempat juga harusnya merangsang para pelaku usaha local dengan jalan mengadakan pelatihan keterampilan maupun bantuan modal usaha.
4. Variabel pendidikan dalam penelitian ini merupakan satu  satunya  factor  yang  berpengaruh  signifikan terhadap kemiskinan. Oleh sebab itu pendidikan dapat dijadikan prioritas dalam mengentaskan kemiskinan.
Sarana  prasarana  dan  kualitas  pengajar  menjadi  hal penting untuk ditingkatkan. Selain itu, biaya pendidikan dan  sosialisasi  pentingnya  pendidikan  terhadap masyarakat  pedesaan  juga  penting  dilakukan  agar kesadarana  dan  semangat  berpendidikan  akan menjadi modal dasar bagi mereka.
5. Kesehatan menjadi faktor penting bagi sumber daya manusia  dalam  proses  produksi.  Oleh  sebab  itu, pemerintah  wajib  memperhtikan  sarana  prsarana kesehatan atau membangun infrastruktur secara bottom up mulai dari pedesaan serta  mensosialisasikan cara
hidup  sehat  dan  memberikan  obat-obat  yang dibutuhkan secara gratis.

## DAFTAR REFERENSI
Amalia, Fitri. (2012). Pengaruh pendidikan, pengangguran dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Kawasan TimuriIndonesia,http://econosains.com/attachme nts/article/30/FITRI.pdf,VolumeX,Nomor2,Agus tus2012 Amaludin’s Blog : Ekonomi &Ekonomitrika Arsyad, Lincolin. (2010). Ekonomi Pembangunan, edisi 5. Badan  Pusat  Statistik,  2012,  Berita  Resmi  Statistik. No. 06/01/Th. XV, 2 Januari 2012 Braveman,P & Sofia Gruskin, (2003), Poverty, equity, Human RightandHelth, http://www.who.int/bulletin/volume s/81/7/Braveman0703.pdf, Bulletin of the World Health Organization 2003, 81 (7) Dasgupta.  Partha,The  Economic  of  PovertyinPoor Countries Faturrohmin,  Rahmawati,  (2011), Pengaruh  PDRB, Harapan Hidup, Melek Huruf terhadap tingkat Kemiskina (study kasus 35 kabupaten /kota di Jawa Tengah), fakultas ekonomi dan bisnis, tidak dipublikasi Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, (2008), Dampak Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Penurunan  Jumlah Penduduk Miskin . Online athttp://www.pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles /PROS_2008_MAK3.pdf.  Diakses  tanggal  15 Januari 2011.
Hadiyanti, Puji (2006). Kemiskinan & Upaya Pemberdayaan masyarakat
Ikhtisar,  (2006).  Era  Baru  Pengentasan  Kemiskinan  di Indonesia, The World Bank Office Jakarta.
Jonaidi,  Arius.(2012).  Analisis  Pertumbuhan  Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia Kusrini, D.E dan Setiawan , (2010), Ekonometrika Nachrowi, Djalal, (2006). Pendekatan populer dan praktis ekonomitrika untuk analisis ekonomi dan keuangan.
Permana, Anggit Yoga , (2012), Analisis pengaruh PDRB, pengangguran,  pendidikan,  dan  kesehatan  terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2004-2009. Fakultas Ekonomika  dan  Bisnis  Universitas  Diponegoro Semarang, tidak dipublikasi Rasidin K. Sitepu dan Bonar M. Sinaga. (2004). Dampak Investasi  Sumber  Daya  Manusia  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Indonesia: Pendekatan Model Computable
General Equilibrium. Online athttp://www.ejournal.unud.ac.id/?module=detailp
enelitian&idf=7&idj=48&idv=181&idi=48&idr= 19. Diakses tanggal 15 Januari 2011. Saputra,  Wishnu  Adhi,  (2011), Analisis  Pengaruh  Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran terhadap tingkat Kemiskinan  di  Kabupaten/Kota  Jawa  Tengah, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, tidak di publikasi Suliswanto, M.S.Wahyudi, (2010), Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia, http://www.ejournal.umm.ac.id/index.php /jep/article/viewFile/981/1048_umm_scientific_j ournl, di akses tanggal 2 desember 2010 Sari,  AyulaC.D.M.  (2012 ).  Pengaruh  Kepemilikan  Aset, Pendidikan,  Pekerjaan  dan  Jumlah  Tanggungan  terhadap kemiskinan Rumah tangga di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. fakultas Ekonomika dan bisnis Universitas Diponegoro Semarang, tidak dipublikasi Suliswanto, M.S.Wahyudi, (2010), Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia, http://www.ejournal.umm.ac.id/index.php /jep/article/viewFile/981/1048_umm_scientific_j ournl, di akses tanggal 2 desember 2010 Swastika, Dewa.K.S dan Yana Supriyatna. (2006). The
Characteristic of poverty and its alleviation in
Indonesia. Karakteristikdanpenanggulangannya di Indonesia.PusatAnalisisSosialEkonomidanKebijakn
Pertanian.
Todaro.  Michael  P.  &  Smith.  Stephen  C.  (2006). Pembangunan  Ekonomi.  Edisi  ke  9.  Jakarta:
Erlangga.
Ucha,  Chimobi.  (2010).  Povertyin  Nigeria  : SomeDimensionsandContributingFaktors . Global
MajorityE-Journal, Vol. 1, No. 1 (June 2010), pp. 46-
56 Wijayanto,  Ravi  Dwi,  (2010), Analisis  Pengaruh  PDRB, Pendidikan  dan  Pengangguran  terhadap  Kemiskinan  di Kabupaten  /  Kota  Jawa  Tengah  tahun  2005  –  2008 , fakultas  Ekonomi  Universitas  Diponegoro Semarang, tidak dipublikasi
Wongdesmiwati,  (2009).PertumbuhanEkonomi  Dan
Pengentasan  Kemiskinan  Di  Indonesia:  Analisis
Ekonometrika . Diakses tanggal7 Desember 2009. Yudha,  Okta  RP.  (2013).  Pengaruh  Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka,  dan  Inflasi  Terhadap  Kemiskinan  di Indonesia  Tahun  2009-2011.  Skripsi  Jurusan
Ekonomi  Pembangunan  Fakultas  Ekonomi Universitas Negeri Semarang.