## Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Jasa Transportasi Dalam Memberikan Pelayanan Maksimal dan Kompensasi Kepada Konsumen
(Legal Liability of Transportation Services Companys in Giving Maximal

## Service and Compensation to Consumer)

## INSAN TAJALI NUR
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119 0541 – 7095092

## ABSTRACT
The services from any transportation companys sometimes have a negative implication to consumer.   Sometimes its caused by the companys itself such as they always run against time to reach  an  huge  profit,  human  resource  weaknesses,  the  limited  facilities,  lack  of  management coordination. As a result, it can affecting a loss of time, energy or financial by consumer. In that case, transportation campanys can be told “wanprestasi”. In this situation consumer can claim an indemnation  and  compensation  in  the  form  of  replacement  of  goods  and/or  service  if  which  is accepted  disagree  with  agreement  according  to  Article  4  point  h  Undang-undang  Perlindungan Konsumen.
Key words: perlindungan konsumen ( protection of consumerism ), konsumen ( consumer ), pelaku usaha jasa transportasi ( transportation services companys )

## PENDAHULUAN

## A.Latar Belakang
Pembangunan dan perkembangan perekonomian  di  bidang  perindustrian  dan perdagangan  nasional  telah  menghasilkan berbagai  variasi  barang  dan/atau  jasa  yang dapat  dikonsumsi.  Kemajuan  globalisasi  dan perdagangan  bebas  didukung  oleh  kemajuan teknologi telekomunikasi  kiranya memperluas ruang  gerak  arus  transaksi  barang  dan/atau jasa.  Akibatnya,  barang  dan/atau  jasa  yang ditawarkan  bervariasi  baik  produksi  dalam negeri  maupun  produksi  luar  negeri.  Kondisi seperti  ini  disatu  pihak  mempunyai  manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, karena adanya kebebasan untuk memilih aneka jenis  dan  kualitas  barang  dan/atau  jasa  sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.
Dari sekian banyak jasa yang ditawarkan  kepada  konsumen,  salah  satu  jasa yang  paling  sering  digunakan  atau  dinikmati konsumen  adalah  jasa  transportasi.  Adapun masyarakat  yang  ingin  menikmati  jasa transportasi  antara  lain  berasal  dari    kalangan
atas  maupun  bawah.  Konsumen  sebagai pengguna  jasa  transportasi  juga  mempunyai hak  untuk  mendapat  perlindungan  hukum  dan pelayanan  maksimal. Namun  demikian, dalam situasi  mudik  lebaran,  natal,  tahun  baru  atau sejenisnya  kondisi  sarana  transportasi  publik sangat  berbeda  apabila  dibandingkan  dengan situasi normal. Mobilitas masyarakat mengalami  eskalasi  yang  cukup  tinggi  dalam jumlah  yang  besar  dan  dalam  waktu  hampir bersamaan.
Pelaku usaha jasa tranportasi memanfaatkan  momentum  tersebut  dengan menawarkan  banyak  jasa  transportasi  berupa rute  antar  kota  dan  provinsi,  serta  penawaran harga yang cukup terjangkau. Selain rute, jenis transportasi  yang  digunakan  perusahaan  jasa transpotasi  cukup  beraneka  ragam.  Sesuai dengan  kebutuhan  dan  kemampuan  jelajah transportasi  tersebut.  Adapun  fasilitas  yang disediakan  oleh    tranportasi  ini  beraneka ragam  baik  mulai  dari  pelayanan  pembelian tiket sampai pelayanan tiba ditempat tujuan.
Kenyataannya  pada  hari  biasa  atau pada saat mudik lebaran, natal, tahun baru dan
sejenisnya  terkadang  banyak  kendala-kendala dalam  rangka  pemberian  jasa  oleh  pelaku usaha  dan  penerimaan  oleh  konsumen  berupa pelayanan maksimal selama transaksi berlangsung.  Sehingga  membawa  implikasi tidak terpenuhinya pelayanan secara maksimal kepada  konsumen,  baik  berupa  kerugian waktu,  finansial,  tenaga,  barang,  kenyamanan, keselamatan dan lainnya.
Implikasi  lain  yaitu  kedudukan  pelaku usaha  dimana  konsumen  menjadi  tidak seimbang  dan  konsumen  berada  diposisi  yang lemah, sehingga menjadi objek aktivitas bisnis untuk  meraup  keuntungan  yang  sebesar- besarnya oleh pelaku usaha, melewati berbagai promosi  yang  belum  tentu  kebenaran  dan kepercayaannya,  cara  penjualan,  penerapan kontrak baku yang dapat merugikan konsumen ( Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo,2004: 37)

## B.  Perumusan Masalah
Dari uraian latar belakang tesebut dapat ditarik  rumusan  masalah  yaitu  apakah  pihak pelaku  usaha  jasa  transportasi  yang  tidak memenuhi  pelayanan  terhadap  konsumen secara  maksimal  dapat  dikatakan  wanprestasi jika  ditinjau  dari  Undang-undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ? dan apakah konsumen mendapatkan
kompensasi  jika  pelaku  usaha  jasa  tranportasi terbukti wanprestasi hasil dari pelayanan yang kurang maksimal ?

## PEMBAHASAN
A.  Undang-undang Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen,  kita  harus  memahami  dulu  istilah perlindungan  konsumen,  konsumen,  pelaku usaha,  wanprestasi,  klausula  baku  (eksonarsi), dan lembaga mana yang berwenang menampung  segala  keluhan  dan  memberikan bantuan hukum pada konsumen dari kesewenangan  pelaku  usaha  dalam  kurangnya pelayanan  jasa  yang  mengakibatkan  kerugian dari  konsumen  itu  sendiri,  serta  mendapatkan hak dan kewajibannya.

## 1.  Pengertian Konsumen
Pasal  1  angka  2  Undang-undang Nomor    8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  (UUPK)  menyatakan  “Konsumen adalah  setiap  orang  pemakai  barang  dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain, maupun  makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan”.      Penjelasan  dari  Pasal  1 angka  2  UUPK  menyebutkan  bahwa  di  dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen  akhir  dan  konsumen  antara. Konsumen  akhir  adalah  pengguna  atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen  antara  adalah  konsumen  yang menggunakan  suatu  produk  sebagai  bagian dari  proses  produksi  suatu  produk  lainnya. Pengertian  konsumen  dalam  Undang-undang ini adalah konsumen akhir.

## 2.  Pengertian Perlindungan Konsumen
Dalam  Pasal  1  angka  1  UUPK mengatakan  bahwa  “perlindungan  konsumen adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada konsumen”.
Rumusan pengertian perlindungan konsumen  yang  terdapat  dalam  Pasal  1  angka 1  UUPK  tersebut  cukup  memadai.  Kalimat yang  menyatakan  “segala  upaya  yang menjamin adanya kepastian hukum,….” diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan  sewenang-wenang  yang  merugikan dari  pelaku  usaha hanya  demi  untuk kepentingan perlindungan konsumen.
Meskipun  undang-undang  ini  disebut
sebagai Undang-undang
Perlindungan Konsumen  (UUPK)  namun  bukan  berarti kepentingan  pelaku  usaha  tidak  ikut  menjadi perhatian,  teristimewa  karena  keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh pelaku  usaha.  Kesewenang-wenangan  akan mengakibatkan  ketidakpastian  hukum.  Oleh karena  itu,  agar  supaya  memberikan  jaminan akan  kepastian  hukum,  ukurannya  secara kualitatif  ditentukan  oleh  Undang-  Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan undang- undang  lainnya  yang  juga  dimaksudkan  dan masih berlaku
untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, baik
perlindungan  dalam  bidang  privat  (Perdata) maupun bidang hukum publik (Hukum Pidana dan  Hukum  Administrasi  Negara)  (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo,2004: 2).

## 3.  Pengertian Pelaku Usaha
Pelaku  usaha  menurut  Pasal  1  angka  3 UUPK  adalah  setiap  perseorangan  atau  badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan  dan  berkedudukan  atau  melakukan kegiatan  dalam  wilayah  hukum  Negara Republik  Indonesia,  baik  sendiri  maupun bersama- sama melalui perjanjian menyelenggarakan  kegiatan  usaha  dalam berbagai bidang ekonomi.
Penjelasan  dari  Pasal  1  angka  3  UUPK pelaku  usaha  yang termasuk  dalam pengertian ini  adalah  perusahaan,  korporasi,  BUMN, koperasi,  importir,  pedagang,  distributor  dan lain-lain.

## 4.  Pengertian Jasa
Pengertian  jasa  menurut  Pasal  1  angka 5 UUPK adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan  atau  prestasi  yang  disediakan  bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
Dalam  hukum  perlindungan  konsumen kadang-kadang digunakan istilah produk, yang meliputi  barang  dan/atau  jasa.  Sebagai  contoh dalam  dunia  perbankan  dikenal  dengan  istilah produk  perbankan  yang  tidak  lain  jasa perbankan.
Adanya  kompensasi  dan  ganti  rugi diberlakukan mengingat pelaku usaha diharapkan  dapat  memenuhi  semua  prestasi yang  sudah  mereka  tawarkan.  Sehingga apabila  terjadinya  wanprestasi  atau  hanya sebagian  saja  prestasi  yang  akan  dipulihkan dengan  maksimal,  maka  konsumen  perlu mendapatkan pelayanan  kompensasi  dan ganti rugi  dengan  berdasar  kepada  asas  dan  tujuan perlindungan konsumen.
5.  Asas dan Tujuan
Perlindungan

## Konsumen
Asas  Perlindungan  konsumen  terdapat dalam  Pasal  2  UUPK,  pasal  tersebut menyatakan  bahwa  “Perlindungan  konsumen
berasaskan  manfaat,  keadilan,  keseimbangan, keamanan,  dan  keselamatan  konsumen,  serta kepastian  hukum”.  Penjelasan  dari  asas perlindungan konsumen adalah bahwa
perlindungan konsumen diselenggarakan
sebagai  usaha  berdasarkan  5  (lima)  asas  yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu: a Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan  bahwa  segala  upaya dalam  menyelenggarakan  perlindungan konsumen  harus  memberikan  manfaat sebesar- besarnya bagi kepentingan konsumen  dan  pelaku  usaha  secara keseluruhan.
b Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen  dan  pelaku  usaha  untuk memperoleh  haknya  dan  melaksanakan kewajibannya secara adil. c Asas  keseimbangan  dimaksudkan  untuk memberikan
keseimbangan
antara
kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah  dalam  arti  materiil  dan spiritual. d Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan
untuk memberikan  jaminan  atas  keamanan  dan keselamatan  kepada  konsumen  dalam penggunaan  pemakaian,dan  pemanfaatan barang  dan  /atau  jasa  yang  dikonsumsi atau digunakan.
e Asas  kepastian  hukum  dimaksudkan  agar pelaku  usaha  maupun  konsumen  menaati hukum  dan  memperoleh  keadilan  dalam menyelenggarakan perlindungan
konsumen, serta negara menjamin
kepastian hukum.
Adapun tujuan dari perlindungan konsumen seperti yang tercantum dalam Pasal 3 UUPK adalah :
a Meningkatkan  kesadaran,  kemampuan,
dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; b Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghin- darkannya  dari  ekses  negative  pemakaian barang dan/atau jasa;
c Meningkatkan  pemberdayaan  konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; d Menciptakan sistem perlindungan konsumen  yang    mengandung  kepastian hukum  dan  keterbukaan  informasi  serta akses untuk mendapatkan informasi; e menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen  sehinga  tumbuh  sikap  yang jujur  dan  bertanggung  jawab  dalam berusaha;
f Meningkatkan  kualitas  barang  dan/atau jasa  yang  menjamin  kelangsungan  usaha produksi  barang  dan/atau  jasa,  kesehatan, kenyamanan,  keamanan, dan  keselamatan konsumen.

## 6.  Klausula Baku
Walaupun  dalam  hukum  perdata  tidak mengenal  istilah  klausula  baku,  karena bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak,  tetapi  istilah  klausula  baku didalam  UUPK  ini  memiliki  itikad  baik, apabila  pihak  konsumen  tidak  sepakat  dengan klausula  tersebut  maka  tidak  ada  paksaan untuk  tidak  menerima  tawaran  dan  transaksi tersebut. Apabila kita kaitkan dengan pelayanan  maksimal, dari  pelaku usaha boleh menawarkan jasa yang terbaik dengan perjanjian  yang  sudah  dibuat  terlebih  dahulu. Oleh  karena  itu  UUPK  membatasi  kepada pihak  pelaku  usaha  dengan  mencantumkan ketentuan  di  dalam  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  f UUPK yaitu pelaku  usaha dalam  menawarkan barang  dan/atau  jasa  yang  ditujukan  untuk diperdagangkan  dilarang  membuat  dan/atau mencantumkan  klausula  baku  setiap  dokumen dan/atau  perjanjian  apabila  memberi  hak kepada  pelaku  usaha  untuk  mengurangi manfaat  jasa  atau  mengurangi  harta  kekayaan konsumen  yang  menjadi  objek  jual  beli  jasa. Perlu diingat bahwa kajian kali ini memaparkan  peran  UUPK  dalam  melindungi pihak
konsumen
dalam memberikan
pemahaman yang sejalan dengan UUPK untuk tidak  ragu-ragu  menuntut  apabila  pelayanan dari  pelaku  usaha  tidak  maksimal,  walaupun dalam  draft  perjanjian  tidak  mencantumkan hak  konsumen  apabila  tidak  mendapatkan
pelayanan  secara  maksimal.  Bahkan  ada pelaku  usaha  membuat  draft  yang  sifatnya menghindar  dari  tuntutan  konsumen  jika pelaku usaha tersebut tidak mampu memberikan pelayanan secara maksimal.
7.  Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran,  dan/atau  kerugian  konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (Pasal 19 ayat (1) UUPK). Memperhatikan  subtansi  Pasal 19 ayat  (1)  dapat  diketahui  bahwa  tanggung jawab  pelaku  usaha  salah  satunya  adalah tangung  jawab  ganti  kerugian  atas  kerugian konsumen
Secara  umum,  tuntutan  ganti  kerugian atas  kerugian  yang  dialami  oleh  konsumen sebagai akibat penggunaan produk (jasa) yang kurang  maksimal,  baik  yang  berupa  kerugian materi,  fisik  maupun  jiwa,  dapat  didasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan,  yang  secara  garis  besarnya  hanya ada  dua  kategori  salah  satunya,  yaitu  tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi.
Ganti  kerugian  yang  diperoleh  karena adanya  wanprestasi  (ingkar  janji)  merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban  tambahan  yang  berupa  kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan/garansi  dalam  perjanjian.  Bentuk- bentuk  wanprestasi  ini  dapat  berupa  (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo,2004: 127-128): a tidak memenuhi prestasi sama sekali;
b terlambat dalam memenuhi prestasi;
c berprestasi  tidak  sebagaimana  seharusnya .
Hal  tersebut  diatas  tentu  tidak  terlepas dari  tanggung  jawab  pelaku  usaha  disaat mereka  dipercayakan  oleh  konsumen  dalam pemenuhan  pelayanan  jasa.  Pelaku  usaha dilarang    untuk  tidak  menepati  yang  dipesan dan/atau kesepakatan serta tidak menepati janji (Pasal  16  UUPK).  Konsumen  memiliki pemikiran  bahwa  apa  yang  ditawarkan  oleh pelaku  usaha  semua  terpenuhi  tanpa  adanya kekurangan  sekalipun  serta  dilayani  secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif (Pasal 4 huruf g UUPK).
B.  Pelayanan Kurang Maksimal

## Merupakan Wanprestasi
Pelaksanaan  prestasi  atau  pelayanan dari  pelaku  usaha  yang  tidak  maksimal, disebabkan  karena  setiap  perusahaan  jasa tranportasi  terkadang  mengejar  waktu,  target usaha  yang  ingin  dicapai,  sumber  daya manusia  kurang  optimal,  terbatasnya  sarana dan prasarana, kurangnya kordinasi manajemen  dan  kerja  sama  baik  dalam  atau luar  perusahaan  serta  kentungan  finansial yang tidak mungkin mereka abaikan.
Peningkatan intensitas lalu lintas transaksi  transportasi  dan  pelayanan  kurang begitu maksimal dalam perjalanan, berimplikasi  terjadinya  potensi  pelanggaran hak-hak konsumen yang cukup tinggi. Sekurang-kurangnya  ada  tiga  kategori  yang berpotensi  menimbulkan  pelanggaran  hak konsumen  dalam  pelayanan  transportasi, khususnya  pada  saat  mudik  lebaran,  natal, tahun baru dan sejenisnya yang mengakibatkan kewajiban utama atau tambahan  tidak  terlaksana,  hal  tersebut  diatas antara lain (Sudaryatmo,2002:1):
1. Tahap  pra-perjalanan,  seperti  praktik percaloan  tiket, main  paksa  dalam pemasaran  tiket,  tidak  memadainya  ruang tunggu keberangkatan, tidak adanya kejelasan informasi tarif yang jelas.
2. Pada  tahap  perjalanan,  seperti  ketepatan waktu  keberangkatan  dan  kedatangan, kesesuaian  antara  fasilitas  yang  dijanjikan seperti  pendingin  udara  dan  kamar  kecil dengan  realitas,  pengemudi  yang  ugal- ugalan,  adanya  biaya  tambahan  di  tengah jalan, penumpang dipindah ke transportasi lain  yang  fasilitasnya  lebih  jelek,  dan diturunkan  tidak  sesuai  trayek  tujuan semula.
3. Tahap pasca-perjalanan, seperti ada tidaknya
mekanisme
mengajukan keberatan
atau keluhan berikut kompensasi  yang  diterima  konsumen apabila  layanan  tidak  sesuai  dengan  yang dijanjikan, tanggung jawab operator terhadap kerusakan, dan kehilangan barang milik konsumen.
Pelanggaran hak konsumen yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dapat  dikatakan
wanprestasi  dalam  bentuk  berprestasi  tidak sebagaimana  seharusnya.  Wanprestasi  (ingkar janji)  merupakan  akibat  tidak  dipenuhinya kewajiban  utama  atau  kewajiban  tambahan yang  berupa  kewajiban  atas  prestasi  utama atau kewajiban jaminan/garansi dalam perjanjian (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004:127-128).
Hal  ini  dapat  dikaji  bahwa  tindakan pelaku  usaha  jelas  bertentangan  dengan Undang-undang  Pelindungan  Konsumen.  Di dalam salah satu asas dan tujuan perlindungan konsumen  sudah  jelas  menyatakan  bahwa konsumen  sepatutnya  diberikan  pelayanan secara  menyeluruh  dan  maksimal  mulai adanya penawaran sampai akhir dari
implementasi  transaksi  kedua  belah  pihak tanpa  adanya  kekurangan  apapun.  Asas  dan tujuan UUPK
juga
mengutamakan perlindungan  dan  pemberian  hak  berupa kompensasi ganti rugi apabila adanya kekurangan  atau  tidak  terjadi  prestasi  yang ditawarkan oleh pelaku usaha (Pasal 7 huruf  f UUPK).
Kemudian apabila kita mencermati dari pelanggaran  hak  konsumen  dengan  klausula baku  yang  dibuat  oleh  pelaku  usaha  yang tercantum  pada  karcis  atau  tiket  transportasi darat,  jarang  terdapat  klausula  baku  yang berisi tanggung jawab penuh apabila terjadinya pelayanan kurang maksimal.
Klausula  tersebut  hanya  berisikan tempat  tujuan  yang  dikehendaki,  tidak  ada jaminan  bila  barang  dari  penumpang  hilang, jenis  transportasi  yang  belum  tentu  sesuai dengan  yang  dijanjikan  oleh  pelaku  usaha, fasilitas  yang  tidak  sesuai  dengan  yang ditawarkan  sebagaimana  tertera  pada  karcis dengan  contoh  pendingin  udara  sudah  rusak, kurang atau tidak ada pelayanan konsumsi dan apabila  ada  keterlambatan  perjalanan  serta tarif  yang  tercantum  dalam  tiket  tidak  jelas sehingga dimanfaatkan untuk pungutan tambahan  diluar  dari  ketentuan  harga  karcis yang sudah ditentukan.
Dari  pemasalahan  tersebut  pelaku usaha tidak konsisten dan mengurangi manfaat pelayanan  maksimal  pada  klausula  baku  yang dibuat dan disepakati, sehingga memanfaatkan kelemahan klausula baku dari karcis atau tiket
tersebut  untuk  beritikad  tidak  baik.  Hal  ini jelas  bertentangan  apabila  dikaitkan  dengan maksud  klausula  baku  dalam  UUPK  harus berlandaskan itikad baik, dapat dipertanggungjawabkan dan
berdasarkan kesepakatan  dari  konsumen  tanpa  mengurangi pelayanan jasa transportasi tersebut.

## C.   Kompensasi  Merupakan  Perwujudan
Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Yang Wanprestasi
Untuk menghindari terjadinya kerugian bagi  konsumen  karena  terjadinya  wanprestasi, maka  konsumen  sepatutnya  dapat  menuntut salah satu dari lima kemungkinan :
1. Pembatalan (pemutusan) perjanjian
2. Pemenuhan perjanjian
3. Pembayaran ganti kerugian
4. Pembatalan  perjanjian  disertai  ganti kerugian
5. Pemenuhan  perjanjian  disertai  ganti kerugian
Hal  ini  membawa  dampak  perlunya
hak konsumen kembali terhadap nilai pelayanan  maksimal  dari  pelaku  usaha  berupa kompensasi  dan  ganti  rugi.  Kompensasi  dan ganti  rugi  yang  dimaksud  baik  berupa konsumsi  barang,  pengembalian  penuh  dari harga  tiket  yang  sudah  dibeli  oleh  konsumen atau  lainnya.  Kompensasi  dan    ganti  rugi berlaku  apabila  pemakai  jasa  transportasi mengalami keterlambatan dari jadwal keberangkatan atau tidak melakukan
pemberangkatan,  hilangnya  barang-  barang yang dibawa konsumen selama dalam perjalanan,  maupun  kekurangan  fasilitas  yang disediakan oleh perusahaan transportasi
selama pelayanan keberangkatan sedang berlangsung  (Ahmadi  Miru  dan  Sutarman Yodo,2004:127-128).  Kompensasi  dan  ganti rugi  atas  pelayanan  kurang  maksimal  menjadi hal  yang sangat vital (penting) apabila adanya wanprestasi dari implementasi suatu perjanjian terlebih  dahulu  sewaktu  terjadinya  suatu penawaran  dan  disepakati  oleh  kedua  belah pihak.
Adanya  sikap  wanprestasi  dari  pelaku usaha  terhadap  konsumen  maka  berlaku
kompensasi dan ganti rugi berupa penggantian barang  dan/atau  jasa  apabila  yang  diterima tidak  sesuai  dengan  perjanjian    atau  tidak sebagaimana  mestinya  (Pasal  4  huruf  h UUPK),  kemudian  apabila  hak  konsumen tersebut  tidak  dipenuhi  maka  hak  untuk mendapatkan  advokasi,  perlindungan  hukum, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen  bisa  saja  terjadi  (Pasal  4  huruf  e UUPK)

## PENUTUP

## A.  Kesimpulan
1. Pelaksanaan  prestasi  atau  pelayanan  dari pelaku  usaha  tidak  maksimal,  disebabkan perusahaan  jasa  tranportasi  terkadang mengejar  waktu,  target  usaha  yang  ingin dicapai,  sumber  daya  manusia  kurang optimal, terbatasnya sarana dan prasarana, kurangnya  koordinasi  manajemen  dan kerja  sama  baik  dalam  dan  luar  dari perusahaan    serta  mengejar  kentungan finansial.hal  tersebut  menyebabkan  tidak terpenuhinya  kewajiban  utama  pelaku usaha. Akibatnya berdampak pada kerugian  baik  waktu,  tenaga  dan  finansial yang dialami oleh konsumen. Pelaku usaha dapat dikatakan  wanprestasi dalam bentuk berprestasi tidak sebagaimana seharusnya.
2. Dalam  hal apabila terjadi wanprestasi dari pelaku  usaha,  konsumen  dapat  menuntut kompensasi dan ganti rugi berupa penggantian  barang  dan  /atau  jasa  apabila yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian    atau  tidak  sebagaimana mestinya  sesuai  dengan  Pasal  4  huruf  h UUPK.

## B.  Saran
1. Agar  para  pelaku  usaha  transportasi  lebih memperhatikan  hak-hak  yang  seharusnya diterima  oleh  konsumen,  termasuk  dalam memberikan  pelayanan  yang  maksimal sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan
sebelumnya  agar  tidak  menimbulkan permasalahan  (wanprestasi)  di  kemudian hari.
2. Kepada  para  konsumen,  terutama  kepada konsumen pengguna jasa transportasi agar lebih selektif dalam memilih atau menggunakan jasa transportasi yang ditawarkan agar tidak mengalami berbagai macam  bentuk  kerugian  yang  ditimbulkan akibat  pelaku  usaha  transportasi  tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Literatur
Miru,  Ahmadi  dan  Yodo,  Sutarman ,  2004,  Hukum Perlindungan  Konsumen,  PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor 8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen
C. Lain-lain Sudaryanto ,  Perlindungan  Konsumen  Tranportasi  Mudik Lebaran dalam www.kompas.com .