PERATURAN KESEHATAN INTERNASIONAL 2005: PERKEMBANGAN SUBSTANSIAL UNTUK HUKUM INTERNASIONAL DAN KEAMANAN KESEHATAN GLOBAL 1
Rika Kurniaty Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jalan Veteran, Malang, Indonesia, 65145 rika_kurniaty@ub.ac.id

## Abstract
This article elaborates IHR 2005 as the umbrella rule for handling infectious diseases across the world. Globalization and the existence of emerging and re-emerging infectious diseases that do not recognize national boundaries become a driving factor for the establishment of global health security.  The  international  community  has  long  recognized  the  need  for  international collaboration  to  control  the  spread  of  infectious  diseases  across  national  borders.  Under  the World Health Organization, many countries have drafted a collective agreement to reduce the risk  of  expanding  transmission  through  the  International  Health  Regulation  (IHR  2005).  IHR 2005 is the result of the IHR 1969 revision. The World Health Assembly adopted the 2005 IHR as  an  international  treaty  that  binds  member  countries.  The  2005  IHR  regulates  the  main substantive changes of the previous regime and has the principle of respecting human rights and controlling infectious diseases without having hampering travel and trade proportionally.
Keywords : International  Health  Regulation  2005;  Global  Health  Security;  World  Health Organization; Human Rights.

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  IHR  2005  sebagai  aturan  umum  untuk  menangani  penyakit  menular. Munculnya ancaman emerging maupun re-emerging infectious diseases dan globalisasi penyakit yang  tidak  mengenal  batas  wilayah  menjadi  faktor  pendorong  pentingnya  perhatian  terhadap keamanan kesehatan global. Masyarakat internasional telah lama menyadari perlunya kolaborasi dan  tata  kelola  internasional  untuk  mengendalikan  penyebaran  penyakit  menular  yang  mampu melalui lintas batas Negara. Dibawah Organisasi Kesehatan Dunia, negara-negara anggota PBB telah  merancang  sebuah  kesepakatan  bersama  untuk  mengurangi  resiko  perluasan  penularan melalui  Peraturan  Kesehatan  Global  ( International  Health  Regulation 2005)  yang  merupakan hasil  revisi  peraturan  tahun  1969.  Majelis  Kesehatan  Dunia  mengadopsi  IHR  2005  sebagai perjanjian internasional yang mengikat negara anggota. IHR 2005 mengatur perubahan substantif utama  dari  rezim  sebelumnya,  dan  memiliki  prinsip  penghormatan  HAM,  dan  pengendalian penyakit menular tanpa harus menghambat perjalanan dan perdagangan secara proporsional.
Kata Kunci : Peraturan Kesehatan Internasional 2005; Keamanan Kesehatan Global; Organisasi Kesehatan Dunia; HAM.
1 Artikel ini merupakan hasil penelitian yang didanai oleh LPPM Universitas Brawijaya melalui DIPA 2020 dalam rangka kompetisi hibah Guru Besar dan Doktor.

## A. Pendahuluan
Pandemi  global  yang  muncul  dalam beberapa dasawarsa terakhir (Wabah Pes, flu Spanyol,  dan  Covid-19)  menjadi  fokus masyarakat internasional. Pandemi Covid-19 yang  dihadapi  negara-negara  di  dunia  pada saat ini menjadi permasalahan serius karena mengganggu  kesehatan  masyarakat  dan stabilitas  negara  (Tobing,  2020),  khususnya dalam  aspek  ekonomi.  Covid-19  ditetapkan sebagai peristiwa darurat keamanan kesehatan global oleh Organisasi Kesehatan Dunia  ( World  Health  Organization ,  WHO) yang bertindak sebagai koordinator kesehatan  umum  internasional  (World Health Organization, 2020).
Dalam komunitas internasional kesehatan  dikategorikan  sebagai  hak  dasar setiap  orang  yang  harus  dilindung.  Melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), negara- negara  pada  tahun  1948  telah  menetapkan Universal  Declaration  of  Human  Rights , yang  di  dalamnya  mengatur  hak  atas kesehatan.  Pasal  25  menyatakan  bahwa: “ Everyone  has  the  right  to  a  standard  of living  adequate  for  the  health  and  well- being of himself and of his family, including food,  clothing,  housing  and  medical  care and necessary social services, and the right to  security  in  the  event  of  unemployment, sickness,  disability,  widowhood,  old  age  or other  lack  of  livelihood  in  circumstances beyond his control .”
Hak  dalam  pasal  25  tersebut  terkait dengan  pengakui  bahwa  kesehatan  semua orang  adalah  dasar  untuk  pencapaian perdamaian dan keamanan.
Guna  menjamin  keamanan  kesehatan, Majelis  Kesehatan  Dunia  ( World  Health Assembly, WHA)  sebagai  organ  dibawah WHO,  mengadopsi  Peraturan  Kesehatan Internasional 2005 atau Internasional Health Regulations 2005  (selanjutnya  disebut  IHR 2005  pada  artikel  ini)  pada  23  Mei  2005 (Plotkin  B,  2007).  IHR  2005  mewakili langkah  kritis  perbaikan  dalam  melindungi keamanan  kesehatan  masyarakat  global (Baker, 2006). IHR 2005 merupakan puncak dari  proses  revisi  selama  satu  dekade  dan perkembangan penting bagi hukum
internasional  dan  kesehatan  masyarakat global.  IHR  2005  muncul  pada  saat kesehatan  masyarakat,  keamanan,  dan demokrasi  telah  menjadi  hal  yang  saling terkait serta menjadi persoalan internasional.
IHR  2005  merupakan  satu-satunya perjanjian  hukum  internasional  yang  secara eksplisit mengatur kewajiban negara kepada masyarakat internasional tentang penyebaran penyakit menular. IHR 2005 menjadi upaya reformasi  hukum  internasional  yang  sering menjadi  polemik  dan  diawasi  secara  ketat sejak  pecahnya  Sindrom  Pernafasan  Akut (SARS)  pada  tahun  2003  di  Cina  dan beberapa  negara  lain  (Fidler,  2008).  Pakar kesehatan  masyarakat  berpendapat  bahwa IHR  baru  sangat  dibutuhkan  untuk membantu  melindungi  masyarakat  global dari  berbagai  penyakit  menular.  Hal  ini terkait dengan dengan kekhawatiran tentang potensi  wabah  flu  burung  di  Asia  yang dipicu  oleh  penularan  dari  manusia  ke manusia (Angus, 2005).
Hukum  internasional  terkait  kesehatan masyarakat  telah  mengalami  inovasi  dan perubahan signifikan di masa lalu, termasuk pengembangan hak asasi manusia internasional  atas  kesehatan,  pertumbuhan hukum lingkungan internasional dan pembentukan Organisasi Perdagangan
Dunia  (WTO)  (Widagdo,  2019).  IHR  2005 merupakan  salah  satu  perubahan  paling radikal dan jauh dalam hukum internasional tentang  kesehatan  masyarakat  sejak  awal kerjasama  kesehatan  internasional  pada pertengahan  abad  ke-19.  IHR  2005 mengatur bagaimana negara-negara anggota dan  WHO  secara  kolektif  menangani penyebaran penyakit global dan menghindari  gangguan  yang  tidak  perlu dengan  lalu  lintas  dan  perdagangan internasional.  IHR  2005  WHO  untuk bertindak  sebagai  institusi  pusat  dari  semua informasi  pengawasan  penyakit  yang diperlukan,  dan  merinci  keadaan  di  mana negara  memiliki  kewajiban  hukum  untuk melaporkan  wabah  penyakit  ke  seluruh dunia (Aktieva, 2013).
Analisa  IHR  2005  terhadap  keamanan kesehatan  global  merupakan  hal  yang
signifikan, karena pada akhir abad 20 hingga sekarang  pandemi  penyakit  menular  dan masalah keamanan kesehatan global menjadi ancaman  banyak  negara  dan  lebih  sering muncul  dalam  agenda  forum  internasional.
Termasuk juga adanya
fenomena penyebaran Covid-19 yang menjadi tantangan  kesehatan  dan  perekonomian hampir  di  semua  negara  di  dunia  saat  ini. IHR  2005  dan  isu  kesehatan  global  sangat penting dan relevan untuk dibahas dan dikaji di  era  sekarang.  Namun  studi-studi  terkait IHR  sebagai  salah  perjanjian  internasional yang  mengikat  negara-negara  angota  masih sedikit dikaji, khususnya di Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam studi ini adalah  Yuridis  Normatif.  Penelitian  ini bermaksud  untuk  mengkaji  implemantasi dari  International  Health  Regulation  2005 terkait  perlindungan  keamanan  kesehatan global.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik pengumpulan data berdasarkan studi dokumentasi  dan  studi  pustaka  ( library research )  dengan  cara  mengumpulkan  data dan  informasi  dari  berbagai  sumber dokumen dan literatur.
Data primer dalam studi ini adalah data yang  diperoleh  melalui  dokumen-dokumen resmi/literatur-literatur  yang  sesuai  dengan permasalahan  terkait  global  health  security dan  hak  asasi  manusia  yang  diperoleh melalui  bahan-bahan  kepustakaan.  Data primer  dalam  penelitian  ini  meliputi: International  Health  Regulations  (1969); International  Health  Regulations  (2005); Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia 1948;  The  Charter  of  the  United  Nations 1945;  UU  No.  39  Th  1999  tentang  Hak Asasi  Manusia;  dan  Vienna Convention  on the Law of Treaties.
C. Hasil dan Pembahasan
1. Perkembangan  Gagasan  Keamanan Kesehatan Internasional
a. Peraturan Sanitasi Internasional:

## Awal kolaborasi
Masyarakat  internasional  telah lama  menyadari  perlunya  kolaborasi dan  tata  kelola  internasional  untuk mengendalikan  penyebaran  penyakit menular.  Pada  era  1800-an,  perjanjian dan diskusi internasional berfokus pada pada  penyakit  tertentu  (kolera,  wabah, dan  demam  kuning).  Negara-negara pada  masa  itu  masih  berpusat  pada peraturan  karantina  yang  diperlukan untuk  mencegah  penyakit  menular melintasi perbatasan internasional melalui perdagangan dan pengangkutan. Sebelum dimulainya
kerjasama internasional  mengenai  penyebaran penyakit  menular  tersebut,  masing- masing  negara  menegakkan  kebijakan nasional  melalui  karantina  kapal  dan pendatang. Karantina kapal dan pendatang  tersebut  merupakan  respons kebijakan nasional yang hampir universal  terhadap  ancaman  penyakit impor (Davies, 2015) .
Pertemuan konferensi sanitasi internasional  pertama  pada  tahun  1851 mencerminkan kesimpulan dari  negara- negara  Eropa  utama  bahwa  penyebaran penyakit  menular  internasional  tidak lagi  dapat  ditangani  sebagai  masalah pemerintahan  nasional  saja.  Masalah penyakit yang menyebar lintas perbatasan  melalui  perdagangan  dan perjalanan  internasional menuntut  kerja sama  internasional.  Konvensi  Sanitasi
Internasional tahun 1893
mengungkapkan  tujuan  tersebut  dalam pernyataan  pembukaan  bahwa  Negara- negara telah memutuskan untuk menetapkan  langkah-langkah  umum untuk melindungi kesehatan masyarakat selama epidemi kolera tanpa
menghalangi  transaksi  komersial  dan lalu lintas penumpang secara sia-sia.
Pendekatan kerjasama internasional untuk  penyakit  menular  dimulai  pada pertengahan  abad  ke-19  ketika  negara- negara Eropa berjuang untuk mengatasi gelombang kolera epidemi yang datang
berturut-turut.    Wabah  tersebut  tidak hanya  menyebabkan  penularan  dan mortalitas  yang  serius  di  seluruh  Eropa tetapi  juga  meningkatkan  beban  pada arus perdagangan internasional.
Motivasi  pendorong  adanya  kerja  sama kesehatan internasional pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 adalah untuk melindungi  Eropa  dan  Amerika  Utara dari  impor  dan  penyebaran  "penyakit Asia"  (Fidler,  2008).  Tiga  penyakit besar  menular  —  kolera,  wabah,  dan demam kuning — adalah penyakit yang tidak  dianggap  berasal  dari  Eropa  dan Amerika  Utara  dan  menyebar  dari wilayah  selatan,  non-Eropa  ke  Utara. Dengan  demikian,  perhatian  mendasar adalah mengurangi beban pada
perdagangan  Eropa  dan  Amerika  Utara yang  diciptakan  sebagai  tanggapan nasional  atas  ancaman  impor  "penyakit Asia".  Dibuatnya  perjanjian  tentang pengendalian  penyakit  menular  tidak hanya  melibatkan  masalah  tradisional perdagangan  laut,  perjalanan  dan karantina  tetapi  juga  perluasan  ke navigasi udara karena teknologi transportasi  ini  muncul  pada  paruh pertama abad kedua puluh. Diskusi  dan  negosiasi  mengenai penyakit menular dikodifikasi ke dalam Konvensi Sanitasi Internasional Pertama  tahun  1892.  Pada  tahun  1969,
peraturan  tersebut  direvisi  dan  diganti namanya  menjadi  Peraturan  Kesehatan Internasional  (IHR).  Kemudian  WHA mengubah  IHR  dan  menghilangkan cacar  dari  daftar  penyakit  yang  tunduk pada  Peraturan  tersebut  di  tahun  1981.
Amandemen IHR ini mewakili perubahan stagnasi pengaturan kesehatan  internasional  sebelumnya.
ISR  dan  IHR  1969,  walau  sedikit, berkontribusi  terhadap  pemberantasan cacar  global.  Pemberantasan  cacar global  tersebut  menjadi  salah  satu pencapaian kesehatan masyarakat terbesar  dalam  perlindungan  kesehatan manusia.

## b. Pendirian  Organisasi  Kesehatan Dunia dan Hak Asasi kesehatan
Perjanjian  internasional  tentang pengendalian  penyakit  menular  yang lama  membuktikan  bahwa  kerjasama internasional  dalam  bidang  kesehatan tidak  cukup  hanya  tambal  sulam  dari kebiasaan  interansional  lama,  tetapi harus mengatur juga masalah prosedural.  Proses  berbeda  dalam mengadopsi  dan  mengubah  hukum internasional mengenai kontrol penyakit menular  diperlukan;  dan  Konstitusi WHO  yang  mulai  berlaku  pada  tahun 1948  membuka  peluang  untuk  proses baru  tersebut.  Di  bawah  Konstitusi WHO, Mejelis Kesehatan diberi wewenang untuk mengadopsi peraturan tentang  persyaratan  sanitasi,  karantina, dan prosedur lain yang dirancang untuk mencegah penyebaran penyakit internasional  (Pasal  21(a)  Konstitusi WHO).  Peraturan  tersebut  mengikat
Negara-negara  Anggota  WHO  kecuali mereka menolaknya (Pasal 22,
Konstitusi WHO)
Pendirian WHO juga berarti bahwa seperangkat  aturan  penyakit  menular akan  dikelola  oleh  satu  organisasi kesehatan internasional dengan keanggotaan  universal  hampir  seluruh negara-negara  yang  ada.  Pendirian WHO  membawa  pandangan  baru tentang kerjasama kesehatan internasional.  Perubahan  prosedural yang dipengaruhi oleh Konstitusi WHO menciptakan  kemungkinan  bagi  WHO untuk  mengadopsi  satu  set  aturan hukum internasional untuk menggantikan  tambal  sulam  konvensi sanitasi  internasional  yang  lalu.  Selain itu,  Konstitusi  WHO  memastikan bahwa seperangkat aturan akan diterapkan  secara  luas  dalam  sistem internasional.  Pembukaan  Konstitusi WHO  mengungkapkan  visi  baru  ini. Tiga  prinsip  pertama  memberikan pengertian
tentang bagaimana pandangan  tersebut  ini  berbeda  dari tujuan pengaturan kesehatan
sebelumnya, sebagaimana tertulis dalam bagian pembukaan bahwa: 1) Kesehatan adalah  kondisi  fisik,  mental,  dan  sosial yang  lengkap  dan  bukan  sekadar  tidak adanya  penyakit  atau  kelemahan;  2) Menikmati  standar  kesehatan  tertinggi yang dapat dicapai adalah salah satu hak dasar setiap manusia tanpa membedakan  ras,  agama,  kepercayaan politik, kondisi ekonomi atau sosial; dan 3) Kesehatan semua orang adalah dasar untuk mencapai kedamaian dan keamanan,  dan  bergantung  pada  kerja sama penuh individu dan Negara. Pembukaan Konstitusi WHO menyatakan  bahwa  standar  kesehatan tertinggi adalah hak asasi manusia yang mendasar  (World  Health  Organization, 2006). Pernyataan ini menandai dimulainya pengembangan dalam hukum  hak  asasi  manusia  internasional tentang  "hak  atas  kesehatan",  yang muncul  dalam  Kovenan  Internasional tentang  Hak-Hak  Ekonomi,  Sosial  dan Budaya/  ICESCR  1966.  Dalam  hal ekonomi  internasional,  pengembangan kerangka  kerja  multilateral  untuk perdagangan barang dalam Kesepakatan Umum  tentang  Tarif  dan  Perdagangan (GATT)  pada  tahun  1947  memicu pergeseran  ke  GATT  sehubungan dengan  perimbangan  perdagangan  dan kesehatan  masyarakat.  GATT  termasuk pengecualian umum yang memungkinkan  pihak  kontraktor  untuk melanggar  kewajiban  GATT  jika pelanggaran  tersebut  diperlukan  untuk melindungi  kehidupan  manusia  atau kesehatan.
Aturan  GATT  yang  diterapkan pada  perdagangan  yang  membatasi tindakan kesehatan yang diadopsi untuk mengatasi  ancaman  dari  penyakit menular  dan  tidak  menular,  membuat ruang  lingkup  kesehatan  publik  GATT menjadi luas.
Disamping  itu,  munculnya  minat dalam perlindungan lingkungan internasional pada 1960-an dan 1970-an (Konferensi Stockholm tentang
Lingkungan  Manusia  pada  tahun  1972) membantu menghasilkan hukum
internasional  baru  yang  relevan  dengan perlindungan kesehatan manusia. Negara-negara merundingkan perjanjian polusi laut dan polusi udara lintas batas jarak jauh ( Konvensi terkait Intervention on the High Seas in Cases of  Oil  Pollution  Casualties,  29 November  1969  dan  Konvensi  for  the Prevention  of  Marine  Pollution  by Dumping  of  Wastes  and  Other  Matter, 29  December  1972 )  yang  berupaya mengurangi  ancaman  bentuk-bentuk polusi tersebut  bagi kesehatan manusia dan lingkungan.
c. Perbaikan  Aturan  Kesehatan
Internasional
Sebagaimana  paparan  sebelumnya, Konvensi Sanitasi Internasional ( International  Sanitary  Regulation, ISR)  direvisi  dan  diganti  namanya menjadi Peraturan Kesehatan
Internasional  pada  tahun  1969.  IHR 1969  dimaksudkan  untuk  memperkuat penggunaan  prinsip-prinsip  keamanan kesehatan sebagaimana diterapkan secara  internasional,  untuk  mendeteksi, mengurangi atau menghilangkan sumber  dari  mana  infeksi  menyebar. Juga  untuk  meningkatkan  sanitasi di/dan  sekitar  pelabuhan,  dan  bandara. IHR  1969  juga  bertujuan  untuk mencegah  penyebaran  penyakit  dan untuk mendorong kegiatan epidemiologi  di  tingkat  nasional. Perjanjian  yang  tertuang  dalam  IHR 1969  tersebut  membahas  kewajiban negara  yang  terletak  pada  kapasitas untuk  melaporkan  penyakit  tertentu (seperti kolera ke WHO) dan mempertahankan kemampuan kesehatan masyarakat  minimal  di  pelabuhan  dan perbatasan (Nadilla, 2020).
Seiring  waktu,  kepatuhan  terhadap peraturan IHR 1969 berkurang, sebagian karena negara melihat manfaat terbatas  bagi  kepentingan  nasional  dari persyaratan pelaporan penyakit.
Relevansi dan efektivitas sistem
pengawasan global di bawah IHR 1969 secara  bertahap  memudar.  Pada  tahun 1990-an,  konsensus  muncul  di  antara komunitas  kesehatan  global  bahwa muncul  ancaman  kesehatan  yang  baru (misalnya  virus  Ebola)  dan  penyakit menular  yang  muncul  kembali  (seperti demam  berdarah)  (Gostin  LO.,  2004). Emerging dan re-emerging desease akan  meningkat  di  periode  mendatang. Globalisasi  yang  berjalan  sangat  cepat memfasilitasi  penyebaran  penyakit- penyakit  tersebut  melewati  batas negara.  Regulasi  yang  ada  dianggap tidak  memberi  jawaban,  baik  dalam pengawasan  atau  tanggapan  terhadap penyakit  (seperti  meningkatnya  krisis HIV  /  AIDS  internasional).  Alat  yang tersedia  untuk  mengatur  respons internasional  terhadap  wabah  lintas- perbatasan  tidak  memadai,  sehingga para  negara-negara  dibawah  WHO memandang  perlu  adanya  amandemen terhadap IHR 1969.
Secara  singkat,  masalah  utama perlunya  revisi  IHR  terkait:  (1) terbatasnya  jumlah  penyakit  menular yang  tunduk  pada  IHR;  (2)  kegagalan Negara-negara  Pihak  untuk  memberi tahu  WHO  tentang  wabah  penyakit yang  dapat  diberitahukan;  dan  (3) kegagalan  Negara-negara  Pihak  untuk mematuhi  langkah-langkah  maksimum yang  dapat  mereka  terapkan  pada perdagangan  dan  perjalanan  yang datang dari negara-negara yang menderita wabah penyakit  yang tunduk pada IHR.

## d. SARS Sebagai Momentum Proses Revisi IHR
Wabah  Sindrom  Pernafasan  Akut/ SARS  yang  terjadi  pada  tahun  2003 menjadi  faktor  pedorong  utama  untuk mewujudkan dan mengimplementasikan revisi IHR 1969. Meskipun WHO telah menerbitkan Draft IHR sementara pada bulan Januari  1998  dan meskipun telah memproduksi  naskah  teks  untuk
tinjauan  internal  sejak tanggal  itu,  baru pada Januari 2004 WHO mengeluarkan proposal  lengkap  untuk  IHR  baru. Untuk  mewujudkan  perubahan  IHR, WHO terlibat dalam konsultasi regional dan  menjadi  tuan  rumah  sesi  negosiasi antar  pemerintah  mengenai  proposal revisi  IHR  pada  November  2004. Negosiasi  tersebut  dihadiri  lebih  dari 500 delegasi dari lebih dari 150 Negara Anggota  WHO.  Semua  kegiatan  dalam waktu satu tahun tersebut menggambarkan bagaimana WHO bertindak untuk memanfaatkan momentum  untuk  revisi  IHR  yang distimulasi oleh wabah SARS. Negosiasi terwujudnya revisi peraturan kesehatan
tersebut berlangsung  cukup  panjang.    Para delegasi  negosiasi  antar  pemerintah pada November 2004 belum menyetujui draf akhir dari IHR yang direvisi. WHO menjadwalkan  sesi  negosiasi  kedua untuk  akhir  Februari  2005.  Negosiasi antar  pemerintah  di  bulan  Februari membuat  kemajuan  tetapi  juga  tidak dapat  menyelesaikan  revisi  IHR.  Sesi negosiasi  lainnya  harus  dijadwalkan pada  pertengahan  Mei  2005  guna menyelesaikan  revisi IHR  untuk diadopsi pada pertemuan tahunan WHA pada akhir Mei. Salah satu masalah sulit yang  memperpanjang  negosiasi  revisi IHR  karena  melibatkan  ketentuan  yang diusulkan  mengenai  keharusan  Negara- negara Pihak untuk memberikan semua informasi  kesehatan  masyarakat  yang relevan, bahan-bahan dan sampel untuk keperluan verifikasi  dan tanggapan jika Negara-negara  Pihak  memiliki  bukti pelepasan  yang  disengaja  dari  agen biologis, kimia atau radiologis di dalam wilayah mereka (Burkle, 2015). Persyaratan semacam itu
menghubungkan  proses  revisi  IHR dengan politik sensitif dan kontroversial mengenai  senjata  pemusnah  massal ( Weapon  of  Mass  Destruction ,  WMD). Beberapa  negara,  terutama  Amerika Serikat,  menginginkan  IHR  yang
direvisi untuk memasukkan persyaratan seperti  itu.  Negara-negara  lain,  seperti Brasil dan Iran, berpendapat persyaratan dihapus dari IHR yang direvisi (Angus, 2005).  Setelah  negosiasi  sulit,  para delegasi akhirnya mencapai
kesepakatan pada tanggal 14 Mei 2005. WHA  akhirnya  mengadopsi  Regulasi Kesehatan  Internasional  Revisi,  yang dikenal sebagai IHR 2005. IHR 2005 ini mengikat  194  Negara,  termasuk  semua Negara Anggota WHO.
2. Implementasi IHR  2005
a. Ruang Lingkup dan Tujuan IHR
2005
IHR 2005 mulai berlaku pada 2007, meskipun Negara-negara Anggota WHO sepakat untuk memulai
implementasi  sukarela  pada  Mei  2006. Negara-negara memiliki waktu memulai penilaian  kapasitas  inti  mereka  hingga Juni  2009,  dan  memiliki  waktu  hingga 2012 untuk mencapai kepatuhan penuh. Salah  satu  tema  yang  tetap  konsisten selama  proses  revisi  IHR  adalah kebutuhan  untuk  memperluas  ruang lingkup  aplikasi  IHR.  Ruang  lingkup tersebut  meliputi  kerangka  kerja  dan peralihan  pendekatan  khusus  dalam merespon ancaman kesehatan
masyarakat  dalam  jumlah  yang  lebih besar dan lebih luas, termasuk ancaman penyakit  yang  tidak  diperkirakan sebelumnya.  Tema  perluasan  ruang lingkup  yang  direvisi  tersebut  juga mencakup tujuan IHR 2005, peningkatan sumber informasi pengawasan  yang  tersedia  bagi  WHO,
sifat  kewajiban  yang  harus  dilakukan oleh Negara-negara Pihak IHR, wewenang  dan  tanggung  jawab  WHO dalam  pengawasan  dan  respons,  dan penggabungan. prinsip-prinsip hak asasi manusia.
IHR  2005  berisi  lima  perubahan substantif utama dari rezim sebelumnya, yaitu:  (1)  perluasan  signifikan  cakupan IHR;  (2)  penciptaan  kewajiban  pada
Negara-negara  untuk  mengembangkan kapasitas  pengawasan  dan  tanggapan inti  minimum;  (3)  memberi  WHO wewenang  untuk  mengakses  dan menggunakan sumber informasi pengawasan nonpemerintah; (4) memberi WHO kekuatan untuk menyatakan keberadaan keadaan darurat  kesehatan  publik  yang  menjadi perhatian internasional dan
mengeluarkan  rekomendasi  tentang bagaimana  Negara-negara  Pihak  harus menangani  keadaan  darurat  semacam itu  dan  risiko  kesehatan  masyarakat rutin;  dan  (5)  penggabungan  konsep- konsep  HAM  ke  dalam  implementasi IHR oleh Negara-negara Pihak. Perubahan  tersebut  dapat  dilihat  di tabel 1 .
Maksud  dan  ruang  lingkup  IHR 2005 adalah untuk mencegah,
melindungi, mengendalikan, dan memberikan respons kesehatan masyarakat terhadap penyebaran penyakit internasional dengan cara yang sesuai  dan  terbatas  pada  risiko kesehatan
masyarakat, serta menghindari gangguan yang tidak perlu dengan  lalu  lintas  dan  perdagangan internasional.  Ketentuan  ini  sejalan dengan  tujuan  IHR  1969:  keamanan maksimum terhadap penyebaran penyakit internasional dengan gangguan minimum  pada  perdagangan  dan perjalanan dunia. Meskipun ada kesamaan  tujuan  antara  IHR  lama  dan baru, kesamaannya tidak boleh mengaburkan  ruang  lingkup  IHR  yang baru diperluas (Plotkin B, 2007).
Disamping itu,
IHR 2005
memperluas  ruang  lingkup  dengan melibatkan  prinsip-prinsip  HAM.  IHR 2005  mensyaratkan  bahwa  peraturan tersebut harus diimplementasikan dengan  rasa  hormat  penuh  terhadap martabat,  hak  asasi  manusia  dan kebebasan mendasar manusia. Sejumlah ketentuan  dalam  IHR  2005  berisi ketentuan  revisi  dengan  mendukung penerapan prinsip umum yang
menghormati  martabat,  hak  asasi manusia,  dan  kebebasan  mendasar manusia lainnya. (lihat Tabel 2 ).
Ketentuan tersebut di atas
menimbulkan  pertanyaan  apakah  IHR 2005  sesuai  dengan  prinsip-prinsip HAM  internasional  yang  ada.  Agar suatu  tindakan  kesehatan  masyarakat yang  membatasi  hak  sipil  dan  politik dianggap  sah,  tindakan  tersebut  harus (1)  menanggapi  kebutuhan  publik  atau sosial  yang  mendesak;  (2)  mengejar tujuan  yang  sah;  (3)  proporsional dengan  tujuan  yang  sah;  dan  (4)  tidak
lebih  ketat  dari  yang  diperlukan  untuk mencapai  tujuan  yang  dicari  dengan membatasi hak. Pengukuran pembatasan hak juga harus dilaksanakan  dengan  cara  yang  tidak diskriminatif (sesuai Kovenan
Internasional  tentang  Sipil  dan  Hak Asasi  Manusia)  (Kurniaty,  2020). Individu  yang  dirampas  kebebasannya harus diperlakukan dengan kemanusiaan dan menghormati martabat manusia yang melekat (United Nations Human Rights, n.d.) Tabel 1.

## Perbandingan Substansi IHR 2005 dan IHR 169
IHR 2005 IHR 169 Bagian (Pasal) Subjek Bagian (Pasal) Subjek Bag. I (1–3) Definisi, tujuan dan ruang lingkup, prinsip dan otoritas yang bertanggung jawab Bag. I (1) Definisi Bag. II (5–14) Informasi dan respons kesehatan masyarakat Bag. II (2–13) Pemberitahuan dan informasi epidemiologis Bag. III (15–18) Rekomendasi Bag. III (14–22) Organisasi kesehatan Bag. IV (19–22) Tempat masuk Bag. IV (23–49) Tindakan dan prosedur kesehatan Bag. V (23–34) Langkah-langkah kesehatan masyarakat Bag. V (50–75) Ketentuan khusus yang berkaitan dengan masing-masing penyakit yang tunduk pada Peraturan Bag. VI (35–39) Dokumen kesehatan Bag. VI (76–81) Dokumen kesehatan Bag. VII (40–41) Biaya Bag. VII (82) Biaya Bag. VIII (42–46) Ketentuan umum Bag. VIII (83–85) Berbagai ketentuan Bag. IX (47–53) Daftar Ahli IHR, Komite Darurat dan Komite Peninjau Bag. IX (86–94) Ketentuan akhir Bag. X (54–66) Ketentuan akhir
Sumber: Modifikasi dari Katz, R. and Fischer, J. (2010)
Tabel 2 .

## Ketentuan IHR 2005 yang Relevan dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia
Pasal Subjek 3.1 IHR  yang baru harus  dilaksanakan  dengan  rasa  hormat  penuh terhadap  martabat,  hak asasi manusia, dan kebebasan mendasar bagi setiap orang 23.2 Atas dasar bukti risiko kesehatan masyarakat, Negara-negara Pihak dapat menerapkan langkah-langkah  kesehatan  tambahan  untuk  wisatawan,  termasuk  pemeriksaan  medis yang  paling  tidak  mengganggu  dan  invasif  yang  akan  mencapai  tujuan  kesehatan masyarakat untuk mencegah penyebaran penyakit internasional. 23.3 Tidak  ada  pemeriksaan  medis,  vaksinasi,  profilaksis  atau  tindakan  kesehatan  yang boleh dilakukan pada wisatawan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya, kecuali dalam situasi di mana langkah-langkah wajib dijamin 23.4 Wisatawan yang akan divaksinasi atau ditawarkan profilaksis harus diberitahu tentang risiko  apa  pun  yang  terkait  dengan  vaksinasi  atau  non-vaksinasi  dan  dengan penggunaan atau tidak digunakannya profilaksis 23.5 Setiap  pemeriksaan  medis,  prosedur  medis,  vaksinasi  atau  profilaksis  lain  yang melibatkan  risiko  penularan  penyakit  harus  dilakukan  atau  diberikan  hanya  sesuai dengan  pedoman  dan  standar  keselamatan  nasional  atau  internasional  yang  telah ditetapkan. 31.1 Pemeriksaan  medis  invasif,  vaksinasi,  atau  profilaksis  lainnya  tidak  diperlukan  dari setiap wisatawan kecuali dalam keadaan yang ditentukan dalam IHR baru 31.2 Negara-negara  Pihak  dapat  menerapkan  langkah-langkah  kesehatan  wajib  terhadap wisatawan jika ada bukti risiko kesehatan masyarakat yang akan segera terjadi; setiap pemeriksaan  medis  wajib  akan  menjadi  pemeriksaan  yang  paling  tidak  invasif  dan mengganggu yang akan mencapai tujuan kesehatan masyarakat 32 Dalam  menerapkan  langkah-langkah  kesehatan,  Negara-negara  Pihak  harus memperlakukan para wisatawan dengan menghormati martabat, hak asasi manusia dan kebebasan  dasar  mereka  dan  meminimalkan  segala  ketidaknyamanan  atau  kesulitan yang  terkait  dengan  tindakan-tindakan  tersebut,  termasuk  dengan  tidak  membedakan masalah gender, sosial budaya, etnis atau agama dari para wisatawan; dan menyediakan makanan  dan  air  yang  memadai,  akomodasi  dan  pakaian,  perlindungan  bagasi, perawatan medis, sarana komunikasi dan bantuan lain yang sesuai bagi para wisatawan yang  dikarantina,  diisolasi  atau  dikenai  pemeriksaan  medis  atau  prosedur  lain  untuk tujuan kesehatan masyarakat 42 Tindakan  kesehatan  yang  dilakukan  berdasarkan  IHR  baru  harus  dimulai  dan diselesaikan tanpa penundaan dan diterapkan secara transparan dan tidak diskriminatif 43.2 Langkah-langkah  kesehatan  tambahan  yang  memberikan  tingkat  perlindungan kesehatan  yang  sama  atau  lebih  besar  daripada  rekomendasi  WHO  atau  yang sebaliknya  dilarang  oleh  IHR  baru  tidak  boleh  lebih  invasif  atau  mengganggu  orang daripada alternatif yang tersedia secara wajar yang akan mencapai tingkat perlindungan kesehatan yang sesuai. 45.1 Negara-negara Pihak harus melindungi kerahasiaan informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi yang diterima atau dikumpulkan di bawah IHR yang baru 45.2 Dalam  mengungkapkan  dan  memproses  data  pribadi  untuk  keperluan  menilai  dan mengelola  risiko  kesehatan  masyarakat,  Negara-negara  Pihak  dan  WHO  harus  data tersebut  diproses  secara  adil  dan  sesuai  hukum,  relevan  dengan  tujuan  kesehatan masyarakat,  akurat  dan  tetap  terbaru  dan  disimpan  tidak  lebih  lama  dari  yang diperlukan
45.3 WHO harus menyediakan individu yang meminta data pribadinya dengan akses ke sana dan untuk mengoreksi data tersebut bila perlu
b. Kebutuhan Pelaporan dan Pengawasan Diskusi  dalam  bagian  sebelumnya sudah  menyatakan  bahwa  tujuan  IHR 2005 adalah untuk mencegah, melindungi, mengendalikan, dan memberikan respons kesehatan masyarakat terhadap penyebaran penyakit internasional dengan cara yang sepadan  dan  terbatas  pada  risiko kesehatan masyarakat, dan menghindari gangguan  yang  tidak  perlu  dengan  lalu lintas  internasional  dan  perdagangan. Dan  salah  satu  mekanisme  agar  tujuan tersebut  dapat  tercapai  adalah  dengan pelaporan  dan  pengawasan.  IHR  2005 dengan  10  bagian  dan  9  lampiran, memiliki  beberapa  ketentuan  utama yang  perlu  diperhatikan.  Pertama  dan terutama,  ruang  lingkup  IHR  (2005) berkembang melampaui daftar penyakit tertentu  untuk  memasukkan  peristiwa apa  pun  yang  merupakan  keadaan darurat  kesehatan  masyarakat  yang menjadi  perhatian  internasional  ( public health  emergencies  of  international concern ,  PHEIC).  Kedua,  IHR  2005 menekankan  pentingnya  komunikasi global dan kerjasama untuk deteksi dini dan  mitigasi  potensial  PHEIC.  Hal  ini termasuk  kewajiban  bagi  setiap  negara untuk  mengembangkan  sarana  untuk mendeteksi, melaporkan,
dan menanggapi  keadaan  darurat  kesehatan masyarakat. Untuk itu, IHR 2005 mensyaratkan setiap Negara Anggota untuk membentuk  Focal  Point  IHR  Nasional untuk berkomunikasi ke dan dari WHO (baik kantor pusat dan kantor regional), dan  memenuhi  kapasitas  inti  untuk pengawasan dan respons penyakit. Pada Juli 2009, 99 persen dari semua Negara Anggota  telah  menunjuk  Focal  Point Nasional,  tersedia  untuk  komunikasi dengan  Poin  Kontak  IHR  WHO  yang ditunjuk 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Delapan  puluh  enam  persen  dari National  Focal  Points  (NFP)  telah mengakses  Situs  Informasi  Acara  IHR
(situs  web  aman  yang  diselenggarakan oleh WHO yang memposting informasi mengenai  acara  kesehatan  masyarakat dan rekomendasi) (Fidler, 2008).
Dibawah  mekanisme  IHR  2005, negara-negara  berkewajiban  memberi tahu  WHO  dalam  waktu  24  jam  dari penilaian  nasional  atas  peristiwa  apa pun  yang  dapat  menimbulkan  risiko kesehatan  masyarakat  bagi  Negara  lain yang  membutuhkan  respons  dan koordinas  internasional.  Selanjutnya, WHO akan mengoordinasikan komunikasi  lintas  negara,  memberikan bantuan  teknis  kepada  negara-negara yang  merespons,  dan  bekerja  dengan para  pakar  ilmiah  internasional  untuk mengembangkan  rekomendasi  untuk mengurangi  konsekuensi  dari  peristiwa tersebut.  IHR  2005  mempertahankan arahan  tentang  pentingnya  menanggapi keadaan  darurat  kesehatan  masyarakat dengan  cara  yang  meminimalkan dampak pada perjalanan dan perdagangan,  dan  pada  saat  yang  sama menghormati  hak  asasi  manusia  para individu. IHR  2005  sangat  memperluas otoritas WHO dalam tata kelola global, yang  memungkinkan  WHO  untuk menggunakan sumber informasi eksternal untuk mengidentifikasi kemungkinan PHEIC, membuat penyelidikan otoritas nasional
berdasarkan  sumber  informasi  tidak resmi,  dan  menetapkan  rekomendasi walau  tanpa  adanya  kerjasama  atau persetujuan  dari  Negara  Anggota  yang terkena dampak.
WHO membangun dan menggunakan platform dan strategi baru untuk  pengawasan  dan  tanggapan penyakit  menular  global.  Inti  dari strategi tersebut adalah Global Outbreak  Alert  dan  Response  Network (GOARN),  yang  digunakan  WHO untuk  memperkuat  pengawasan  global terhadap  kejadian  penyakit  menular. Yang  sangat  penting  bagi  berfungsinya GOARN adalah akses WHO ke sumber informasi  selain  yang  diterima  dari
pemerintah. WHO mulai memanfaatkan revolusi  dalam  teknologi  informasi untuk  tujuan  kesehatan  masyarakat global.  WHO  pertama  kali  secara informal membangun jaringan
peringatan  dan  respons  wabah  global pada  1997  dan  kemudian  meresmikan jaringan  tersebut  di  bentuk  GOARN pada  tahun  2000.  Dukungan  kebijakan tingkat  tinggi  untuk  pendekatan  baru WHO  terhadap  pengawasan  penyakit menular  global  datang  dari  WHA  pada Mei  2001,  ketika  Majelis  menyatakan dukungannya  untuk  kolaborasi  antara WHO dan semua mitra teknis potensial. Mitra  teknis  tersebut  termasuk  sektor publik  yang  relevan,  organisasi  antar pemerintah,  organisasi  nonpemerintah, dan  sektor  swasta.    Melalui  GOARN, WHO  secara  aktif  mencari  informasi pengawasan  dari  semua  sumber. Teknologi informasi baru dan penyebaran  penyakit  secara  global mengubah tidak hanya konteks
teknologi tetapi juga realitas politik dan ekonomi  dari  pelaporan  penyakit menular  (Sedyaningsih, ER., 2008).
Dengan  demikian,  poin  utama  dari IHR 2005 adalah mandat yang mengikat secara  hukum  bahwa  Negara  Pihak memenuhi  persyaratan  kapasitas  inti minimum  untuk  deteksi,  penilaian, pelaporan,  dan  respons  penyakit. Kegiatan-kegiatan  ini  dibangun  di  atas kompetensi inti WHO sebagai instrumen  utama  tata  kelola  kesehatan global:  menetapkan  prioritas  dan menetapkan  norma  untuk  membantu otoritas  nasional  mempersiapkan  diri menghadapi krisis kesehatan masyarakat.  IHR  2005  memberikan otoritas  baru  bagi  WHO  untuk mengumpulkan informasi tentang potensi krisis kesehatan masyarakat dari sumber  tidak  resmi,  dari  LSM  ke
Wabah Global, Peringatan dan Jaringan Respon, dan untuk mengajukan pertanyaan  tentang  peristiwa  langsung ke negara-negara anggota.
c. Efektivitas, Penegakan, dan Dukungan terhadap IHR 2005
Penerapan  IHR  2005  diuji  secara kuat  untuk  pertama  kalinya  pada peristiwa  influenza  H1N1  2009.  IHR 2005 dikritisi karena kurangnya implemenatasi dalam mekanisme penegakannya.  Disatu  sisi,  semua Negara Anggota secara hukum berkewajiban  untuk  mengikuti  IHR 2005,  namun  disisi  lain  tidak  ada hukuman  formal  bagi  kegagalan  untuk memberi  tahu  WHO  tentang  potensi PHEIC, atau untuk kegagalan mencapai kapasitas  inti  untuk  pengawasan, pelaporan  dan  tanggapan.  WHO  tidak memiliki  kekuatan  untuk  memaksa negara untuk mematuhi kewajiban IHR 2005.
IHR 2005 tidak memiliki mekanisme penyelesaian sengketa wajib di  mana  ketidakpatuhan  terhadap kewajiban pelaksanaan tindakan
kesehatan  dalam  IHR  2005  dapat diatasi.
Ketentuan penyelesaian perselisihan  IHR  2005  mensyaratkan penerimaan  sukarela  oleh  Negara- negara  Pihak.  Dengan  demikian, Negara-negara Pihak tidak akan menghadapi  “ punishment ”  jika  mereka memilih  untuk  menerapkan  langkah- langkah kesehatan yang melanggar IHR 2005, (seperti mengganggu perdagangan  internasional  atau  tidak memberikan penghormatan penuh untuk martabat,  hak  asasi  manusia,  dan kebebasan  mendasar  setiap  orang). WHO  secara  historis  lebih  bergantung pada  rekomendasi  dan  pedoman  yang tidak  mengikat  untuk  Negara-negara Anggotanya daripada menyusun kewajiban  yang  mengikat  secara hukum.  Rekam  jejak  Negara-negara Anggota  WHO  yang  mengadopsi  dan mengikuti  rekomendasi  WHO  tidak merata  sama  sekali.  Ketentuan  dalam IHR  2005  yang  memungkinkan  WHO untuk mengeluarkan rekomendasi sementara mungkin tidak menghasilkan
kepatuhan,  dan  lebih  dilihat  sebagai ' soft law ' dalam hukum internasional. IHR  2005  hanya  memiliki  dampak terbatas  kecuali  Negara  Anggota,
terutama negara-negara besar, berkomitmen memberikan modal politik dan  ekonomi  untuk  membuat  strategi keamanan  kesehatan  global  dapat bekerja.  IHR  2005  memaksakan  tugas dan  tanggung  jawab  pada  Negara Anggota, dan WHO yang membutuhkan dukungan politik kuat secara berkelanjutan. Keberhasilan penanganan wabah SARS menunjukkan pentingnya  dukungan  dan  komitmen tersebut.  Selain  itu,  membangun infrastruktur  nasional  dan  global  untuk menjadikan  jaminan  kesehatan  global menjadi  kenyataan  memerlukan  biaya tinggi,  sehingga  dibutuhkan  investasi ekonomi  yang  serius  dan  berkelanjutan di tingkat nasional.

## D. Simpulan
Implementasi  IHR  2005  merupakan peristiwa  penting  dalam  sejarah  hukum internasional  dan  keamanan  kesehatan masyarakat.  Dalam  sejarah  kesehatan masyarakat,  Konvensi  konvensi  sanitasi internasional dan IHR 1969 pada perkembangannya tidak mampu
mengimbangi  pesatnya kemajuan teknologi, pergolakan  politik  antar  negara,  dan globalisasi  ekonomi  yang  memecah  batas wilayah.  IHR  2005  mencoba  menjawab tantangan  baru,  di  mana  keamanan kesehatan  merupakan  tantangan  tata  kelola mendasar  bagi  semua  umat  manusia  dari tingkat lokal hingga internasional.
Keamanan kesehatan global adalah dunia di mana pemerintah,
organisasi antar pemerintah, dan aktor non-negara
berkolaborasi  dalam  ''  cara  kerja  baru'' dengan berkontribusi menuju tujuan bersama  melalui  sains,  teknologi,  dan hukum.
IHR  2005  berisi  pendekatan  untuk pengawasan  dan  respons  penyakit  global yang  sangat  berbeda  dari  peraturan internasional  yang  telah  ada  sebelumnya.
IHR  2005  mengatur  bagaimana  masyarakat manusia  harus  memikirkan  dan  secara kolektif  mengatur  kerentanan  mereka terhadap peristiwa penyakit akut yang serius pada abad ke-21. IHR 2005 mengemukakan perlunya untuk beralih dari pendekatan yang sempit yang berpusat pada negara (tradisional) menuju strategi tata kelola yang diperluas  yang  mengintegrasikan  berbagai ancaman, actor, dan tujuan dalam cara yang universal-fleksibel-dan berwawasan ke depan. Argumen utama keamanan kesehatan global  adalah  bahwa  penyakit  akan  terus mengancam  kesehatan  manusia,  sehingga tata  kelola  ancaman  penyakit  secara  efektif diatur didalam IHR 2005 dengan fokus pada keamanan  manusia  sebagai  inti  dari dukungan  dan  operasi.  Perlu  dicatat  bahwa IHR  2005  mengamanatkan  pembagian  dan koordinasi  informasi  antar  negara,  semua tindakan  kesehatan  masyarakat  masih berasal  dari  masyarakat  dan  membutuhkan kapasitas  pemerintah  di  tingkat  lokal  dan nasional.  Pandemi  Covid-19  yang  dihadapi masyarakat  sekarang  ini  dan  wabah influenza  H1N1  2009  menegaskan  kembali bahwa  IHR  2005  belum  mencapai  titik tujuan.  Masyarakat  internasional  perlu mengkaji  ulang  efektivitas  IHR  2005 sebagai respon atau tanggapan atas pandemi penyakit sekarang dan masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA
Aktieva,  T.  T.  (2013). Masalah  Keadilan Pelaksanaan  Kewajiban  Virus  Sharing dalam Sistem IHR. 25 (1).
Angus,  N.  .  .  et  al.  (2005).  Proposed  New
International Health Regulations. British Medical Journal , 330. Baker, M. G. ; D. P. F. (2006). Global public health surveillance under new
international health
regulations.
Emerging  Infectious  Diseases , 12 (7),
1058–1065.
Burkle,  F.  (2015).  Global  Health  Security Demands  a  Strong  International  Health Regulations Treaty and Leadership from
a  Highly  Resourced  World  Health
Organization. Disaster  Med  Public Health Prep , 9 (5), 568–580.
Davies,  S.  E.  .  A.  K.-S.  and  S.  R.  (2015).
Disease diplomacy: International norms and global health security . JHU Press.
Fidler,  D.  P.  (2008).  Influenza  Virus Samples, International Law, and Global Health Diplomacy. Emerging Infectious Diseases , 14 (1).
Gostin  LO.  (2004).  International  infectious disease  law:  revision  of  the  World Health  Organization’s  International Health  Regulations. JAMA , 291 (21),
2623–2627. https://doi.org/doi:
10.1001/jama.291.21.2623.
Kurniaty, R. (2020). Democracy and Human Security. Proceedings  of  the  Brawijaya International Conference on Multidisciplinary Sciences and Technology . https://doi.org/https://doi.org/10.2991/as sehr.k.201021.067 Nadilla,  S.  (2020).  Krisis  Covid-19: Perspektif Hukum Internasional Terhadap Pandemi Covid-19 (Crisis: An International  Law  Perspective  to Pandemics). Majalah  Hukum  Nasional ,
50 (2).
Plotkin  B.  (2007).  Human  rights  and  other provisions  in  the  revised  International Health  Regulations  (2005). Public Health , 121 (11), 840–845.
Sedyaningsih,  ER.,    dkk.  (2008).  Towards
Mutual Trust, Transparency and Equity in  Virus  Sharing  Mechanism:  The Avian  Influenza  Case  of  Indonesia. Annals Academic of Medicine , 37 (6).
Tobing,  S.  (2020). Kinerja  WHO  dalam
Sorotan, Apa Perannya selama Pandemi Corona?. Katadata. https://katadata.co.id/sortatobing/berita/
5ec3a811b500a/kinerja-who-dalam- sorotan-apa-perannya-selama-pandemi- corona.
United  Nations  Human  Rights.  (n.d.). International  Covenant  on  Civil  and Political  Rights:  Adopted  and  opened for signature, ratification and accession by  General  Assembly  resolution  2200A (XXI)  of  16  December  1966  entry  into force  23  March  1976,  in  accordance with Article 49 .
Widagdo, S. dkk. (2019). Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan  Internasional .  Universitas Brawijaya Press. World Health Organization. (2006). Constitution  of  The  World  Health Organization .
World Health Organization. (2020). Pernyataan  Direktur  Jenderal  tentang Komite  Darurat  IHR  tentang  Novel Coronavirus (2019-nCoV) .
https://www.who.int/dg/
speeches/detail/who-director-general-s- statement-on-ihr-emergencycommittee- on-novel-coronavirus-(2019-nCoV).