## EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA ERA DIGITAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (STUDI PADA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PANDEGLANG)
EVALUATION OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE IN THE DIGITAL ERA ACCORDING TO LAW NUMBER 14 OF 2008 CONCERNING PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE (STUDY AT THE CENTER FOR STATISTICS OF PANDEGLANG REGENCY)

## Muchsinin
Program Studi Magister Administrasi Publik, Sekolah Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Korespondensi: Muchsinin. Email: 775210019@untirta.ac.id
(Diterima: 14-11-2021; Ditelaah: 06-01-2022; Disetujui: 01-03-2022)

## ABSTRACT
The Central Statistics Agency (BPS) of Pandeglang Regency  is a Public Agency, one of which plays a role in providing information as a form of fulfilling the rights of citizens. One form of public service, BPS Pandeglang Regency provides facilities through a website to make it easier for the public to access the data and information needed, without having to come directly to BPS Pandeglang Regency. The purpose of the study was to evaluate the  disclosure  of  information  on  public  services  at  BPS  Pandeglang  Regency.  The  research  method  used  is interview techniques and literature study. The results of the study indicate that the disclosure of information through the website has not been implemented optimally, which can be seen from the data and information presented is not always updated due to limited human resources and the availability of secondary data that depends  on  other  public  agencies.  The  conclusion  is  that  the  disclosure  of  public  information  through  the website at the BPS Pandeglang Regency has not been implemented optimally so the rights of citizens to obtain up-to-date information on the demands of the digital era have not been fulfilled.
Keywords: Openness, Information, Public.

## ABSTRAK
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kabupaten  Pandeglang  sebagai  Badan  Publik  yang  salah  satunya  berperan memberikan informasi sebagai wujud pemenuhan hak warga negara. Salah satu bentuk pelayanan publik, BPS Kabupaten Pandeglang menyediakan sarana melalui website guna memudahkan masyarakat dalam mengakses data  dan  informasi  yang  diperlukan,  tanpa  harus  datang  langsung  ke  BPS  Kabupaten  Pandeglang.  Tujuan penelitian  dilakukan  untuk  mengevaluasi  keterbukaan  informasi  pada  pelayanan  publik  BPS  Kabupaten Pandeglang.  Metode  penelitian  yang  digunakan  melalui  teknik  wawancara  dan  studi  kepustakaan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa, keterbukaan informasi melalui website belum dilaksanakan secara optimal, yang dapat dilihat dari data dan informasi yang disajikan tidak selalu diupdate karena keterbatasan SDM dan ketersediaan  data  sekunder  yang  tergantung  pada  Badan  Publik  lain.  Kesimpulan  yang  didapat,  bahwa keterbukaan  informasi  publik  melalui  website  di  BPS  Kabupaten  Pandeglang  belum  dilaksanakan  secara optimal, sehingga hak warga untuk  mendapatkan informasi yang uptodate pada tuntutan era digital belum terpenuhi.
Kata kunci : Keterbukaan, Informasi, Publik.
Muchsinin.  (2021).  Evaluasi  Keterbukaan  Informasi  Publik  Pada  Era  Digital  Berdasarkan    Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang). Jurnal GOVERNANSI , 8 (2) Oktober 2022 : 99-108

## PENDAHULUAN
Konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengamanatkan, bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan informasi. Hal ini tercermin dari ketentuan Pasal  28  F  Undang-Undang  Dasar  tahun 1945  (UUD  1945)  yang  rumusannya berbunyi: “Setiap  oran g  berhak  untuk berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi untuk  mengembangkan  pribadi  dan lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang terse dia”.
Sebagai wujud pelaksanaan Pasal 28 F UUD  1945,  Pemerintah  menerbitkan Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008 Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik. Latar  belakang  dibentuknya  undang- undang tersebut didasarkan pada beberapa alasan  yang  disebutkan  dalam  konsideran dalam  hal  menimbang. Pertama ,  informasi merupakan  kebutuhan  pokok  setiap  orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya  serta  merupakan  bagian  penting bagi  ketahanan  nasional. Kedua ,  hak memperoleh  informasi  merupakan  hak asasi  manusia  dan  keterbukaan  informasi publik  merupakan  salah  satu  ciri  penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan  rakyat  untuk  mewujudkan penyelenggaraan  negara  yang  baik. Ketiga , keterbukaan  informasi  publik  merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik  terhadap  penyelenggaraan  negara dan  Badan  Publik  lainnya  dan  segala sesuatu  yang  berakibat  pada  kepentingan publik. Dan keempat , pengelolaan informasi publik  merupakan  salah  satu  upaya  untuk mengembangkan masyarakat informasi.
Nurudin  (2008)  dalam  Aprilia,  dkk (2014:  126-127)  menyebutkan,  bahwa banyak media yang bisa dijadikan alat oleh pemerintah untuk menyampaikan informasi  kepada  masyarakat.  Salah  satu cara  untuk  memberikan  layanan e-
government kepada  masyarakat,  yaitu berupa website Pemerintah  Daerah,  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  layanan Elektronik (EService) , dimana memudahkan masyarakat  dalam  mengakses  informasi, layanan, dan lain-lain.
Penelitian  yang  dilakukan  Penulis, ditemukan  salah  satu  lembaga  publik  di daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat  tidak  saja  dilakukan  secara offline , namun juga dilakukan secara online melalui website , yaitu Badan Pusat Statistik (BPS)  Kabupaten  Pandeglang  dengan alamat Pandeglanghttps://pandeglangkab. bps.go.id .  Sebagai  bentuk  keterbukaan informasi  publik,  banyak  informasi  yang disajikan  atau  disampaikan  pada website tersebut  guna  kepentingan  masyarakat, diantaranya tentang sosial dan kependudukan, ekonomi dan perdagangan, pertanian dan pertambangan, atau informasi tentang penyelenggaraan pemerintah yang perlu diketahui masyarakat  luas  dan  lain  sebagainya. Namun,  berdasarkan  penelusuran  pada sub-sub informasi yang disajikan di website BPS  Kabupaten  Pandeglang,  nampak banyak  data  dan  informasi  yang  disajikan dengan tahun-tahun lama (tidak uptodate ), mengindikasikan bahwa data dan informasi tidak seluruhnya di update . Misalnya: Indeks Pembangunan  Manusia,  update  data terakhir  tahun  2017,  Data  Kemiskinan, update  data  terakhir  tahun  2017,  Data Kesehatan,  update  data  terakhir  tahun 2017, Data Kesehatan, update data terakhir tahun 2017, Data Ketenaga Kerjaan, update data terakhir tahun 2017, Data Parawisata, update data terakhir tahun 2017.
Berdasarkan  pada  temuan  di  atas, menurut  hemat  Penulis  tidak  sejalan dengan  tuntutan  kebutuhan  masyarakat akan informasi-informasi terkini khususnya dalam  era  digital  sekarang  ini.  Oleh  sebab itu,  Penulis  sebagai  bagian  dari  warga negara  yang  mempunyai  hak  untuk mendapatkan  informasi  dari  lembaga publik  tersebut  dipandang  perlu  kiranya
untuk  melakukan  evaluasi  terhadap keterbukaan  informasi  di  BPS  Kabupaten Pandeglang  sebagai  bentuk  partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadapat  pelayanan  publik  yang  lebih transparan dan akuntabel melalui penelitian ini.

## TINJAUAN PUSTAKA Fungsi Pemerintahan
Secara teoritik, Osborne (1996) dalam Mulyawan  (2016)  menyebutkan,  bahwa birokrasi pemerintahan memiliki tiga fungsi utama,  yaitu:  fungsi  pelayanan,  fungsi pembangunan  dan  fungsi  pemerintahan umum. Pertama , fungsi pelayanan, berhubungan  dengan  unit  organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan  masyarakat.  Fungsi  utamanya, memberikan  pelayanan  ( service )  langsung kepada masyarakat. Kedua , fungsi pembangunan,  berhubungan  dengan  unit oganisasi  pemerintahan  yang  menjalankan salah  satu  bidang  tugas  tertentu  disektor pembangunan.  Fungsi  pokoknya  adalah development function /fungsi pembangunan dan adaptive  function /  fungsi  adaptasi. Ketiga ,  fFungsi  pemerintahan  umum, berhubungan  dengan  rangkaian  kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugastugas pemerintahan umum (regulasi), temasuk  di  dalamnya  menciptakan  dan memelihara  ketentraman  dan  ketertiban. Fungsinya  lebih  dekat  pada  fungsi pengaturan ( regulation function ).
Sebagai  salah  satu  fungsi  birokrasi pemerintahan  yang  dikemukakan  di  atas, maka keterbukaan informasi sebagai bagian dari  pelayanan  publik  merupakan  syarat yang  tidak  kalah  pentingnya  untuk mengukur kinerja pemerintahan, khususnya kinerja Badan Publik.

## Pelayanan Publik
Mahmudi (2010) dalam Sellang (2019: 23)  mengemukakan  bahwa  pelayanan publik  adalah  segala  kegiatan  pelayanan
yang  dilaksanakan  oleh  penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan.  Dalam  hal  ini,  yang dimaksud  penyelenggara  pelayanan  publik adalah instansi pemerintah yang meliputi:
a. Satuan  kerja  atau  satuan  organisasi kementerian;
b. Departemen;
c. Lembaga pemerintah non departemen;
d. Kesekretariatan  lembaga  tertinggi  dan tinggi  negara,  misalnya;  sekretariat dewan  (setwan),  sekretariat  negara (setneg), dan sebagainya;
e. Badan usaha milik negara (BUMN);
f. Badan hukum milik negara (BHMN);
g. Badan usaha milik daerah (BUMD);
h. Instansi  pemerintah  lainnya,  baik  pusat maupun  daerah  termasuk  dinas-dinas dan badan.
Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2009,  bahwa pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Menurut  Mahmudi  (2010)  dalam Sellang (2019: 24-25) menyebutkan, bahwa dalam memberikan pelayanan publik, harus memperhatikan  asas  pelayanan  publik sebagai berikut:
a. Transparansi , yaitu pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah  dan  dapat  diakses  oleh  semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
b. Akuntabilitas ,  yaitu  pelayanan  publik harus  dapat  dipertanggungjawabkan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
c. Kondisional ,  yaitu  pemberian  pelayanan publik  harus  sesuai  dengan  kondisi  dan
kemampuan  pemberi  dan  penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
d. Partisipatif , yaitu mendorong peran serta masyarakat  dalam  penyelenggaraan pelayanan  publik  dengan  memperhati- kan  aspirasi,  kebutuhan  dan  harapan masyarakat.
e. Tidak diskriminatif (kesamaan hak), yaitu pemberian pelayanan publik tidak boleh bersifat  diskriminatif,  dalam  arti  tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, status sosial dan ekonomi.
f. Keseimbangan  hak  dan  kewajiban ,  yaitu pemberi dan penerima pelayanan publik harus  memenuhi  hak  dan  kewajiban masing-masing pihak.
Setiap  Penyelenggaraan  pelayanan publik  harus  memiliki  standar  pelayanan, sebagai  jaminan  adanya  kepastian  bagi pemberi  didalam  pelaksanaan  tugas  dan fungsinya  dan  bagi  penerima  pelayanan dalam  proses  pengajuan  permohonannya. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan  publik  sebagai  pedoman  yang wajib  ditaati  dan  dilaksanakan  oleh penyelenggara  pelayanan,  dan  menjadi pedoman  bagi  penerima  pelayanan  dalam proses  pengajuan  permohonan,  serta sebagai  alat  control  masyarakat  dan/atau penerima layanan atas kinerja penyelenggara  pelayanan (Hardiyansyah, 2018: 36-37).

## Keterbukaan Informasi Publik
Menurut  Pasal  1  angka  2  Undang Undang  Nomor  14  Tahun  2008  Tentang Keterbukaan
Informasi Publik
menyebutkan  bahwa,  “Informasi  Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,  dikirim,  dan/atau  diterima  oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai  dengan  UndangUndang  ini  serta
informasi  lain  yang  berkaitan  dengan kepentingan publik.
Selanjutnya,  Pasal  2  ayat  (1)  Undang Undang  Nomor  14  Tahun  2008  Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan  bahwa,  “Setiap  Informasi Publik  bersifat  terbuka  dan  dapat  diakses oleh  setiap  Pengguna  Informasi  Publik”. Kemudian,  dalam  Pasal  3  Undang  Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa keterbukaan informasi bertujuan:
a. Menjamin  hak  warga  negara  untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan  publik,  program  kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam  proses  pengambilan  kebijakan publik;
c. Meningkatkan  peran  aktif  masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
d. Mewujudkan  penyelenggaraan  negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan  efisien,  akuntabel  serta  dapat dipertanggungjawabkan;
e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi  hajat  hidup  orang banyak;
f. Mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan  informasi  di  lingkungan Badan  Publik  untuk  menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif.  Menurut  Moleong  (2010:  6), bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami  fenomena  tentang  apa  yang dipahami  oleh subyek  penelitian,  misalnya perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan,
secara  holistik  dan  dengan  cara  deskripsi dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan dengan  memamfaatkan  berbagai  metode ilmiah.  Menurut  Kirl  dan  Miller  dalam Moleong  (2010:  6),  bahwa  penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental  bergantung  dari  pengamatan pada  manusia,  baik  dalam  kawasannya maupun dalam peristilahannya. Relevansinya  dengan  penelitian  ini,  bahwa Penulis
melakukan pengamatan, mendeskripsikan  pelayanan  publik  di  BPS Kabupaten Pandeglang.
Penelitian dilakukan melalui pendekatan  Undang  Undang  Nomor  14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi  Publik  dan  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayan Publik, dan peraturan perundang-undangan lainnya  yang  bersangkut  paut  dengan penelitian  ini.  Sumber  data  menggunakan data  primer  dan  sekunder.  Data  primer didapat  melalui  wawancara  dengan  pihak BPS Kabupaten Pandeglang sebagai tempat objek penelitian, sedangkan data sekunder didapat  melalui  studi  kepustakaan.  Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif.

## HASIL PENELITIAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  Penulis  melalui  wawancara dengan  Oom  Rahmawati,  Kasubag  Umum BPS Kabupaten Pandeglang pada tanggal 5 September 2011  di  Kantor  BPS  Kabupaten Pandeglang  diperoleh  data  primer  sebagai berikut:
Badan Pusat Statistik (BPS)
Kabupaten  Pandeglang  sebagai  Badan Publik  berdiri  sejak  tahun  1984.  Bentuk layanan yang diberikan kepada masyarakat, di  antaranya:  perpustakaan  tercetak, konsultasi statistik, layanan email/telp., dan website BPS.  Penyelenggaraan  pelayanan publik memenuhi minimal
penyelenggaraan, yaitu pelaksanaan pelayanan
pengelolaan pengaduan
masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan  internal  dan  pelayanan konsultasi.  Standarisasi  untuk  setiap pelayanan  dituangkan  dalam  prosedur oprasional,  standar  untuk  setiap  layanan yang  diberikan,  seperti  SOP  layanan konsutasi statistik, SOP layanan digital, SOP layanan  tercetak,  dan  lain-lain.  Sarana  dan prasaranan  sebagai  faktor  pendukung pelayanan  publik  yang  dimiliki,  1  ruangan khusus,  yaitu  ruang  pelayanan  statistik terpadu  yang  dilengkap  AC,  Rak  untuk koleksi pustaka, komputer, wifi (free) , 1 set meja  kursi  baca,  publikasi  tercetak (pustaka)  dan  poster-poster. Website dibangun  untuk  memudahkan  pengguna data  dalam  mengakses  data,  tanpa  harus datang  langsung  ke  BPS  Kabupaten Pandeglang. Data informasi melalui website banyak  yang  tidak  diupdate  disebabkan, karena  kurangnya  SDM  yang  menangani website  dan  padatnya  pekerjaan,  sehingga data  yang  ada  belum  bisa  diupdate. Disamping itu, ada juga data yang memang tidak  lagi  tersedia  dari  Badan  Publik  lain sebagai sumber data sekunder. Pengawasan layanan  publik  BPS  Kab.  Pandeglang dilaksanakan secara internal dan eksternal. Internal  dilakukan  oleh  pihak  BPS  sendiri, baik  BPS  Kabupaten  Pandeglang,  BPS Provinsi Banten, maupun BPS Pusat melalui monitoring  dan  evaluasi  yang  dilakukan setiap  bulan.  Pengawasan  secara  eksternal dilakukan oleh pengguna data, melalui SKD (survey kebutuhan data). Kendala pelayanan  publik  yang  dihadapi  adalah kurangnya SDM.

## PEMBAHASAN
Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung  jawab  langsung  kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat  Statistik  yang  dibentuk  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1960 tentang Sensus dan Undang-Undang Nomor 7  Tahun  1960  tentang  Statistik.  Sebagai pengganti  kedua  undang-undang  tersebut ditetapkan  Undang-Undang  Nomor  16
Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan undang-undang  statistik  tersebut  yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan  dibawahnya,  secara  formal, nama  Biro  Pusat  Statistik  diganti  menjadi Badan  Pusat  Statistik.  Sebagai  lembaga publik, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran,  salahsatunya  adalah  menyediakan kebutuhan  data  bagi  pemerintah  dan masyarakat  (data  primer  dan  sekunder) (https://pandeglangkab.bps.go.id/).
Evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan Penulis terhadap BPS
Kabupaten
Pandeglang menggunakan empat  indikator  penilaian  sesuai  yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi  Informasi  (PerKI)  Nomor  5  Tahun 2016  tentang  Metode  dan  Tehnik  Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik, yaitu pengumuman informasi publik, menyediakan  informasi  publik,  pelayanan permohonan informasi publik, dan pengelolaan  informasi  dan  dokumen informasi publik, namun terbatas pada data dan informasi yang disajikan dalam website dan hasil wawancara terbatas.
1. Pengumuman Informasi Publik
Sebagaimana yang telah disampaikan di  atas,  bahwa  Pasal  1  ayat  (2)  Undang- undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  adalah berkaitan dengan informasi yang dihasilkan,  disimpan,  dikelola,  dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang  berkaitan  dengan  penyelenggara  dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang- undang  tentang  Keterbukaan  Informasi Publik  serta  informasi  lain  yang  berkaitan dengan kepentingan publik”.
Merujuk  pada  Pasal  1  ayat  (2) Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi  Publik  di  atas,  dikaitkan  dengan hasil  temuan  di  BPS  Pandeglang,  bahwa pengumuman  informasi  publik  yang disampaikan melalui website BPS
Pandeglang  ditampilkan  pada  menu “Berita”  yang  berisi  informasi  tentang penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan  Badan  Publik  lainnya, misalnya  penyelenggaraan  dari  BPS Pandeglang,  Pemda  Pandeglang  dan Provinsi.  Namun,  pengumumam  yang ditampilkan  untuk  diketahui  publik  tidak banyak yang ditampilkan dengan informasi terbaru,  contoh  pengumumam  informasi publik  yang  ditampilkan  terakhir,  terkait dengan  seleksi  penerimaan  tenaga  kerja pada bulan Februari 2020.
2. Menyediakan Informasi Publik
Menyediakan informasi publik berkaitan  dengan  daftar  informasi  publik. Menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Komisi Informasi  Nomor  1  Tahun  2010  Tentang Standar  Layanan  Informasi  Publik,  bahwa Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh  Informasi  Publik  yang  berada  di bawah  penguasaan  Badan  Publik  tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
Penyediaan informasi publik diikaitkan  dengan  ketersediaan  informasi publik  yang  disediakan  BPS  Pandeglang menurut  Oom Rahmawati,  Kasubag Umum BPS Kabupaten Pandeglang dalam wawancaranya,  diantaranya  ketersediaan perpustakaan  tercetak,  konsultasi  statistik, layanan email/telp., dan website BPS.
Kemudian,  penyediaan  informasi publik  melalui website ,  berdasarkan pengamatan  Penulis,  nampak  data  dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat cukup  tersedia.  Kelemahan  yang  dapat dilihat pada data yang disajikan adalah data dan informasi tidak selalu di update . Hal ini ditemukan pada data Indeks Pembangunan Manusia, Data Kemiskinan, Data Kesehatan, Data Kesehatan, Data Ketenaga Kerjaan, dan Data  Parawisata,  yang  kesemuanya  update data terakhir tahun 2017.
Terkait  dengan  data  yang  tidak  di update  sebagaimana  tersebut  di  atas,
Volume 8 Nomor 2, Oktober 2022
menurut  Oom Rahmawati,  Kasubag Umum BPS Kabupaten
Pandeglang dalam wawancaranya  menyebutkan,  bahwa  hal tersebut  dikarenakan  kurangnya  tenaga manusia  (SDM)  yang  menangani website dan padatnya pekerjaan, sehingga data yang ada belum bisa diupdate. Disamping itu, ada juga  data  yang  memang tidak lagi  tersedia dari Badan Publik lain sebagai sumber data sekunder  yang  dikirim  ke  BPS  Kabupaten Pandeglang.
3. Pelayanan Permohonan Informasi Publik
Menurut  Pasal  1  ayat  (6)  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2008  Tentang Keterbukaan  Informasi  Publik,  bahwa “ Pemohon  Informasi  Publik  adalah  warga negara  dan/atau  badan  hukum  Indonesia yang  mengajukan  permintaan  Informasi Publik  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dikaitkan dengan temuan di lapangan, bahwa  pelayanan  permohonan  informasi publik di BPS Kabupaten Pandeglang secara fisik  menurut  Oom  Rahmawati,  Kasubag Umum  BPS  Kabupaten  Pandeglang  dalam wawancaranya menyebutkan, bahwa untuk pelayanan  permohonan  informasi  publik telah  disediakan  1  ruangan  khusus,  yaitu ruang  pelayanan  statistik  terpadu  yang dilengkapi  dengan  AC  guna  memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Sedangkan  permohonan  informasi  publik secara online melalui  website  disediakan melalui menu  “Layanan  Pengadaan  Secara Elektronik”.  Disamping  itu,  seba gai  bentuk keterbukaan  informasi,  BPS  Pandeglang melalui website tersedia  informasi  bagi masyarakat  yang  membutuhkan  data  BPS untuk  datang  ke  Pelayanan  Statistik Terpadu BPS Kabupaten Pandeglang dalam teks berjalan.
4. Pengelolaan  Informasi  dan  Dokumen Informasi Publik
Pengelolaan
informasi dan
dokumentasi  informasi  publik  pada  Badan Publik menjadi tanggung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam Pasal  1  ayat  (5)  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tanggung jawab PPID dalam pengelolaan  informasi  dan  dokumentasi informasi  publik  di  Badan  Publik  lebih lanjut  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010  Tentang  Standar  Layanan  Informasi Publik,  bahwa informasi  wajib  disediakan dan  diumumkan  secara  berkala,  tersedia setiap  saat,  dan  informasi  terbuka  lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
Ketentuan  Pasal  7  ayat  (2)  di  atas, dikaitkan dengan temuan di lapangan dapat disampaikan  sebagai  berikut. Pertama , informasi wajib disediakan dan diumumkan secara  berkala.  Dalam  hal  informasi  yang wajib disediakan, menurut Oom Rahmawati, Kasubag Umum BPS Kabupaten Pandeglang dalam
wawancaranya menyebutkan,  bahwa  data  dan  informasi telah  disediakan  dalam  ruang  pustaka sebagai  publikasi  tercetak.  Namun,  dalam hal informasi yang wajib diumumkan secara berkala  sebagaimana  yang  ditampilkan dalam  websitenya  dan  telah  dikemukakan sebelumnya,  tidak  disampaikan  secara berkala. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya data  dan  informasi  yang  ditampilkan  di website tidak uptodate , artinya tidak selalu di update .  Kondisi  tersebut  menurut  Oom Rahmawati, Kasubag Umum BPS Kabupaten Pandeglang
disebabkan karena keterbatasan tenaga kerja yang menangani website . Kedua ,  informasi  wajib  tersedia setiap  saat.  Dikaitkan  dengan  temuan  di lapangan, diketahui  bahwa  informasi  tidak disediakan  setiap  saat.  Menurut  Oom Rahmawati, Kasubag Umum BPS Kabupaten Pandeglang,  disebabkan  karena  tidak adanya  data  sekunder  yang  dikirim  dari
Badan  Publi  lain,  sekalipun  ada  data  yang dikirim  oleh  Badan  Publik  lain  sering mengalami keterlambatan. Ketiga , informasi  wajib  dilakukan  secara  terbuka. Dikaitkan  dengan  hasil  penelitian,  dapat disampaikan  bahwa  BPS  Kabupaten Pandeglang  telah  melakukan  upaya-upaya sedemikian  rupa  guna  mewujudkan keterbukaan  informasi  melalui  sarana websitenya.
Guna  memenuhi  4  indikator  tersebut di  atas,  BPS  Kabupaten  Pandeglang  telah menjalankan  fungsi  pengawasan  sebagai upaya ketersediaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut Oom Rahmawati, Kasubag Umum BPS Kabupaten Pandeglang dalam wawancaranya menyebutkan,  bahwa  pengawasan  layanan publik BPS Kabupaten Pandeglang dilaksanakan secara internal dan eksternal. Internal  dilakukan  oleh  pihak  BPS  sendiri, baik  BPS  Kabupaten  Pandeglang,  BPS Provinsi Banten, maupun BPS Pusat melalui monitoring  dan  evaluasi  yang  dilakukan setiap  bulan.  Pengawasan  secara  eksternal dilakukan oleh pengguna data, melalui SKD (survey  kebutuhan  data)  yang  tersedia  di websitenya.
Untuk  membedakan  penelitian  yang dilakukan  dan  telah  disampaikan  oleh Penulis  di  atas  dengan  penelitian  yang relevan dengan penelitian terdahulu, dapat disampaikan,  bahwa  berdasarkan  hasil penelusuran,  terdapat  beberapa  penelitian terdahulu  yang  relevan  dengan  topik  yang berbeda.
Pertama ,  Febriananingsih  (2012) dalam penelitiannya berjudul “Keterbukaan Informasi  Publik  Dalam  Pemerintahan Terbuka  Menuju  Tata  Pemerintahan  Yang Baik” .  Permasalahan  yang  diangkat  dalam penelitiannya  adalah  bagaimana  kesiapan lembaga-lembaga pemerintah dalam mengimplementasikan UU KIP dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Penelitian yang dilakukan dilatarbelakangi, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  memberikan  jaminan  kepada
masyarakat  untuk  mengakses  informasi dari  badan  publik.  Hasil  penelitiannya menyimpulkan, bahwa lembaga pemerintah belum siap mengimplentasikan UU KIP yang terlihat  dari  belum  tersedianya  informasi terkait dengan urusan tata kepemerintahan seperti  kebijakan  publik  dan  pelayanan publik,  sehingga  Pemerintah  perlu  segera mengimplementasikan  UU  KIP  sesuai dengan  yang  diamanatkan  oleh  PP  Nomor 61  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan  UU KIP.
Kedua ,  Nupikso  (2017),  dalam penelitiannya  berjudul “Kinerja  Badan Publik Dalam Implementasi UU Keterbukaan  Informasi  Publik  Di  Daerah Istimewa  Yogyakarta”.  Permasalahan  yang diangkat  dalam  penelitiannya  adalah sejauhmana  kinerja  badan  publik  dalam mengimplementasikan  UU  KIP.  Dengan metode campuran, yaitu kuantitatif (survey dan  analisis  isi)  dan  kualitatif (wawancara dan observasi), penelitian ini menggunakan strategi  Eksplanatoris  Sekuensial.  Hasil penelitian  menyebutkan  kinerja  badan publik  dikategorikan  sedang.  Informasi mengenai  anggaran  publik  masih  sangat rendah,  badan  publik  vertikal  lebih  baik dibanding  badan  publik  lainnya.  Secara umum  badan  publik  belum  mampu mengimplementasikan keterbukaan informasi  publik secara  baik  karena  faktor sumber  daya  dan  komitmen.  Selain  itu, munculnya  disharmonisasi  regulasi  di antara pengambil kebijakan ikut memperlemah  kinerja  implementasi  UU KIP.
Ketiga ,  penelitian  yang  dilakukan Indah  dan  Hariyanti  (2018)  berjudul “Implementasi  Kebijakan  Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya”. Masalah yang dian gkat dalam penelitiannya adalah bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh Dinas Komunikas  dan  Informatika  Pemerintahan Kota  Tasikmalaya.  Penelitian  ini  dilakukan dengan  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif, dengan pengambilan data melalui
wawancara dan observasi langsung baik di kantor  Dinas  Kominfo  Kota  Tasikmalaya maupun pada media sosial yang digunakan oleh  petugas  dalam  menyebarluaskan informasi  publik.  Hasil  yang  diperoleh adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi  keberhasilan  implementasi kebijakan yaitu Faktor Komunikasi, Sumber Daya,  Disposisi  dan  Struktur  Birokrasi sudah cukup terpenuhi dengan baik, hanya saja  terdapat  kendala  pada  faktor  sumber daya  yaitu  kurangnya  jumlah  staf  seksi pelayanan informasi publik yang merupakan  implementor  dalam  kebijakan tersebut,  selain  itu  belum  terpenuhinya fasilitas penunjang seperti kamera profesional.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang terbatas  berikut  dengan  pembahasannya, maka dapat disampaikan bahwa keterbukaan  informasi  publik  di  BPS Kabupaten Pandeglang pada era digital saat ini  belum  dilaksanakan  secara  optimal khususnya  pelayanan  yang  diberikan melalui website ,  mengingat  data  dan informasi  yang  disampaikan  tidak  selalu diupdate,  sehingga  masyarakat  luas  yang membutuhkan  data  dan  informasi  yang uptodate tidak  dapat  dipenuhi.  Dalam kondisi  demikian,  maka  hak  warga  negara untuk  mendapat  informasi  sebagaimana yang  diamanatkan  dalam  Pasal  28  F  UUD 1945, dan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor
14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan  Informasi  Publik  belum terpenuhi  secara  optimal  dalam  rangka kebutuhan  informasi  pada  era  digital. Penyebabnya  adalah  kurangnya  sumber daya manusia yang menangani website , dan pengiriman  sumber  data  sekunder  dari Badan  Publik  lainnya  yang  sering mengalami  keterlambatan  bahkan  tidak tersedia.

## SARAN
Sebagai  konsekuensi  tuntutan  era digitalisasi,  maka  adanya  keterbukaan informasi publik sangat penting dan tidak bisa  dihindari.  Sehubugan  dengan  hal tersebut,  saran  yang  dapat  disampaikan adalah, pertama ,  pemerintah  pusat  perlu memperhatikan  kecukupan  sumber  daya manusia guna menjamin pengelolaan data dan  informasi  yang  transparan  dan akuntabel. Kedua ,  Pemda  Kabupaten Pandeglang sebagai partner BPS Kabupaten Pandeglang  dalam  menyediakan  data sekunder,  diharapkan  dapat  memenuhi kebutuhan  data  sekunder  tepat  waktu, sehingga  masyarakat  dapat  memperoleh data  dan  informasi  yang uptodate melalui website BPS Kabupaten Pandeglang

## IMPLIKASI
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat dikemukakan  implikasi  secara  teoritis  dan praktis.  Implikasi  secara  teoritis,  bahwa keterbukaan informasi yang transparan dan akuntabel  diperlukan  sebagai  hak  warga negara,  terlebih  tuntutan  kebutuhan  data dan  informasi  pada  era  digital  saat  ini. Sedangkan  implikasi  praktis,  bahwa  hasil penelitian  ini  digunakan  sebagai  masukan bagi  BPS  Kabupaten  Pandeglang  untuk melakukan perbaikan keterbukaan informasi bagi masyarakat dengan mengajikan data dan informasi yang selalu uptodate  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat  pada  era  serba  digital.  Sebab, Website dibangun  untuk  memudahkan pengguna  data  dalam  mengakses  data, tanpa  harus  datang  langsung  ke  BPS Kabupaten Pandeglang. Disamping itu, hasil penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik oleh Badan Publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Aprilia,  T.  dkk.  (2014). Pembangunan Berbasis  Masyarakat:  Acuan  bagi pratisi,  akademis,  dan  pemerhati pengembangan masyarakat . Bandung:
Alfabeta.
Mulyawan,  Rahman.  (2016). Birokrasi  dan Pelayanan Publik . Cetakan I. Bandung:
Unpad Press.
Sellang  Kamaruddin,  dkk.  (2019). Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan  Publik : Dimensi,  Konsep, Indikator dan Implementasinya.
Cetakan  Pertama.  Pasuruan:  Qiara Media.
Hardiyansyah.  (2018). Kualitas  Pelayanan Publik .  Cetakan  I.  Yogyakarta:  Gava Media.
Moleong,  Lexy  J.  (2010). Metodologi Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Jurnal:
Febriananingsih, Nunuk.
(2012).
Keterbukaan  Informasi  Publik  Dalam Pemerintahan  Terbuka  Menuju  Tata Pemerintahan Yang Baik. Jurnal Rechts Vinding ,  ISSN  2089-9009,  Volume  1 Nomor  1  Januari-April  2012.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN. 135-154.
Nupikso, Daru. (2017). Kinerja Badan Publik Dalam Implementasi UU Keterbukaan Informasi  Publik  Di  Daerah  Istimewa Yogyakarta.
Jurnal Penelitian Komunikasi  dan  Opini  Publik . Vol.  21 No.  1,  Juni  2017:  43-60.
Balai Pengkajian dan
Pengembangan Komunikasi  dan  Informatika  (BPPKI) Yogyakarta. 43-60.
Indah,  Tiara  dan  Puji  Hariyanti.  (2018). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota  Tasikmalaya. Jurnal  komunikasi . P-ISSN:  1907-898X,  E-ISSN:  2548- 7647 Volume 12, Nomor 2, April 2018.
Prodi  Ilmu  Komunikasi  Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 127-138.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor  25  Tahun  2009  Tentang Pelayan Publik
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010  Tentang  Standar  Layanan Informasi Publik
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  61  Tahun  2010  Tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016  tentang  Metode  dan  Tehnik Evaluasi Keterbukaan Informasi
Badan Publik Laman: Badan Pusat Statistik Kabupaten. Pandeglang.  https://pandeglangkab. bps.go.id.