EVALUASI PENGAMANAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 (STUDI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA)
Oleh : Wayan Sukrawan 1 dan Dewa Nyoman Redana 2

## Abstraksi
Dalam  setiap  tahapan  pelaksanaan  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati Jembrana tahun 2020, Polri bekerjasama dengan unsur TNI melaksanakan proses pengamanan untuk mengantisipasi hal-hal  yang tidak diinginkan  yang berpotensi mengganggu jalannya tahapan Pilkada tersebut.
Terkait  dengan  penelitian  tersebut,beberapa  pokok  permasalahan  dapat dirumuskan  yaitu  :  1)  bagaimanakah  pelaksanaan  pengamanan  Pemilihan  Bupati dan  Wakil  Bupati  Jembrana  tahun  2020  ?;    2)  apa  sajakah  yang  menjadi  faktor pendukung  dan  penghambat  pelaksanaan  pengamanan  pemilihan  Bupati  dan Wakil  Bupati  Jembrana  tahun  2020  ?;  dan  3)  bagaimanakah  evaluasi  terhadap pelaksanaan  pengamanan  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Jembrana  tahun 2020  ?
Dari  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  pelaksanaan  pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana tahun 2020 didukung oleh variabel komunikasi,  sumberdaya,  disposisi  dan  struktur  birokrasi  yang  memungkinkan terlaksananya pengamanan Pilkada tersebut sehingga Pilkada berlangsung dengan aman, tertib dan lancar.
Juga  ditemukan  bahwa  faktor  pendukung  pelaksanaan  pengamanan Pilkada Jembrana tahun  2020 adalah adanya SDM dan  anggaran  yang memadai, bantuan  BKO  dari  Polda  Bali,  Polres  Buleleng  dan  SPN  Singaraja.  Sedangkan faktor penghambatnya adalah adanya rasa lelah, bosan yang dialami oleh aparat di lapangan  karena  panjangnya  tahapan  Pilkada.  Juga  karena  Kabupaten  Jembrana ada pelabuhan penyeberangan Gilimanuk sehingga terjadi keluar masuk penduduk yang berpotensi mengganggu jalannya Pilkada dan mengganggu kamtibmas.
Evaluasi  terhadap  pelaksanaan  Pilkada  Jembrana  tahun  2020  perlu dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  tingkat  kinerja  pengamanan  tersebut, mengukur  dan  mengetahui  berapa  biaya  dan  manfaat  dari  kegiatan  tersebut,  dan sebagai  bahan  masukan  bagi  proses  dan  kegiatan  yang  sama  di  masa  yang  akan datang.
Kata kunci : Pilkada, Pengamanan, Evaluasi.
1 Alumni FIA Universitas Panji Sakti, email: wayansukrawan19@gmail.com 2 Staf Pengajar Universitas Panji Sakti, email: dewa.redana@unipas.ac.id

## 1. Pendahuluan
Di  negara-negara  demokratis  pemilihan  umum  merupakan  alat  untuk memberikan  kesempatan  kepada  rakyat  untuk  ikut  serta  mempengaruhi
kebijaksaan  pemerintah  dan  sistem  politik  yang  berlaku.  Pemilihan  umum merupakan  bentuk  partisipasi  politik  rakyat.  Pelaksanaan  partisipasi  politik masyarakat  melalui  keputusan  politik  oleh  masyarakat  dan  menyangkut  serta mempengaruhi  kehidupan  warga  Negara,  hal  ini  didukung  oleh  pedapat  bahwa, “partisipasi  politik  adalah  kegiatan  warga  negara  yang  bertujuan  untuk mempengaruhi  pengambilan  keputusan  politik  (Sandiasa,  2018:  1).  Masyarakat berhak ikut serta mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan itu, bahkan  tingkat  partisipasi  politik  memiliki  hubungan  erat  dengan  pertumbuhan sosial-ekonomi.  Partisipasi  politik  masyarakat  mendorong  tingginya  tingkat partisipasi  rakyat.  Partisipasi  berhubungan  dengan  kepentingan-kepentingan masyarakat,  sehingga  apa  yang  dilakukan  rakyat  dalam  partisipasi  politiknya menunjukkan  derajat  kepentingan  mereka.  Munculnya  orde  yang  membangun sistem  politik  dan  tatanan  kelembagaan  secara  konstitusional  berdasarkan Pancasila  dan  UUD  1945,  memiliki  pengaruh  terhadap  partisipasi  politik  rakyat. Orde  itu cenderung untuk menciptakan kondisi  sosial politik dan sosial  ekonomi yang mapan sebagai sarana dalam melaksanakan pembangunan.
Indonesia  sebagai  negara  demokrasi  menyediakan  ruang  gerak  seluas- luasnya bagi publik untuk bersuara dan berpendapat dengan tidak melepaskan diri dari  aturan  yang  berlaku  sesuai  konteks  pasal  28e  ayat  3  UUD  1945  yang berbunyi  :(1)  Setiap  orang  bebas  memeluk  agama  dan  beribadat  menurut agamanya,  memilih  pendidikan  dan  pengajaran,  memilih  pekerjaan,  memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan,  menyatakan  pikiran  dan  sikap,  sesuai  dengan  hati  nuraninya.  (3) Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan  mengeluarkan pendapat.
Pemilihan  Kepala  Daerah  (  Pilkada  )  merupakan  salah  satu  sarana demokrasi  dan  pelaksanaan  kedaulatan  bagi  rakyat  Indonesia  untuk  memilih secara  langsung  para  pemimpinnya  di  daerah.  Pilkada  di  Indonesia  tediri  dari Pemilihan  Gubernur/Wakil  Gubernur,  Pemilihan  Bupati/Wakil  Bupati,  dan Pemilihan Walikota/wakil Walikota ( Pasal 1 PKPU RI Nomor 13/ 2020 ). Untuk
tahun  2020  ini  Pilkada  serentak  dilaksanakan  di  270  daerah  dengan  rincian  9 provinsi,    224  kabupaten,  dan  37  kota.  Pelaksanaan  Pilkada  serentak  2020 awalnya  dijadwalkan  diselenggarakan  pada  23  September  2020,  tetapi  karena adanya pandemi Covid-19 akhirnya pelaksanaannya diundur menjadi 9 Desember 2020.
Untuk  provinsi  Bali,  Pilkada  serentak  2020  dilaksanakan  di  6 kabupaten/kota,  yakni  Kabupaten  Badung,  Kabupaten  Tabanan,  Kabupaten Jembrana,  Kabupaten  Karangasem,  Kabupaten  Bangli,  dan  Kota  Denpasar. Berbagai  tahapan dalam Pilkada serentak 2020 tersebut  telah dilaksanakan  yakni Pendaftaran  pasangan  calon  pada  tanggal  3  sampai  dengan  6  September  2020, Penetapan  pasangan  calon  pada  23  September  2020,  Pengundian  dan pengumuman  nomor  urut  pasangan  calon  pada  24  September  2020,  Pelaksanaan kampanye  pada  26  September  sampai  dengan  5  Desember  2020,  Masa  tenang pada  6  Desember  sampai  dengan  8  Desember  2020,  pemungutan  suara  pada  9 Desember  2020,  Rekapitulasi  penghitungan  suara  dan  penetapan  hasil  Pilkada pada 10 Desember sampai dengan 20 Desember 2020.
Kabupaten  Jembrana  merupakan  salah  satu  daerah  di  provinsi  Bali  yang menyelenggarakan  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  pada  Pilkada  serentak  9 Desember  2020.  Penyelenggaraan  Pilkada  serentak  tahun  2020  khususnya  di Kabupaten  Jembrana  berpotensi  menimbulkan  kerawanan  Keamanan  dan Ketertiban Masyarakat ( Kamtibmas ) pada setiap pentahapan Pilkada sejak tahap pendaftaran  pasangan  calon  sampai  dengan  pelantikan  Bupati  dan  Wakil  Bupati terpilih,  diprediksikan  akan  banyak  dijumpai  pelanggaran-pelanggaran  maupun upaya-upaya  untuk  menggagalkan  Pilkada  termasuk  penghambatan  penyaluran kotak  suara,  manipulasi  perhitungan  suara,  pemalsuan  serta  pelanggaran administratif  lainnya.  Untuk  mengembangkan  sistem  penyelenggaraan  Pilkada yang  demokratis  dan  senantiasa  menghormati  keberagaman  aspirasi  politik  serta menjunjung  tinggi  Supremasi  Hukum  dan  Hak  Asasi  manusia,  maka  Polri mempunyai kewajiban untuk mengamankan Pilkada sehinga mampu mengantarkan  masyarakat  Kabupaten  Jembrana  untuk  memilih  pemimpinnya secara demokratis.
Keamanan  merupakan  aspek  yang  sangat  penting  dan  juga  salah  satu kebutuhan  masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan  lahir  batin,  seperti  pendapat Abraham  H  Maslow  di  dalam  bukunya Moti vation  and  Personali ty yang dijelaskan  sebagai  motivasi  (  Irawan,  2010  :  44)  menggolongkan  kebutuhan manusia  menjadi  lima  tingkat  kebutuhan ( Fi ve  hierrarchi  of  needs) yang salah  satunya  adalah  kebutuhan  keamanan,  keselamatan,  jaminan  atau perlindungan dari ancaman yang membahayakan kehidupan dan segala aspeknya (Saf et y  needs ) antara  lain  kebutuhan  akan  keamanan  jiwa,  termasuk  kemanan jiwa pada saat jam kerja. Kebutuhan keamanan barang milik pekerjaan pada jam kerja.
Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kabupaten  Jembrana  tahun  2020 diikuti  oleh  2  pasangan  calon  yakni  pasangan  calon  nomor  urut  1  :  I  Made Kembang Hartawan dan I Ketut Sugiasa. Pasangan calon nomor urut 2 : I Nengah Tamba  dan  I  Gede  Ngurah  Patriana  Kisna.  Kedua  pasangan  calon  Bupati  dan Wakil  Bupati  Jembrana  periode  2020  –  2025  tersebut  memperebutkan  suara rakyat  Jembrana  yang  sesuai  dengan  Daftar  Pemilih  Tetap  (  DPT  )  sebanyak 236.748 orang pemilih yang  menyalurkan aspirasi politiknya di 640 TPS (Tempat Pemungutan  Suara  ).  Setelah  dilakukan  proses  penghitungan  suara,  KPU Kabupaten  Jembrana  akhirnya  menetapkan  pasangan  nomor  urut  2  yakni  I Nengah  Tamba  dan  I  Gede  Ngurah  Patriana  Krisna,  sebagai  pemenang  dalam Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Jembrana  dengan  perolehan  suara  sebanyak 95.491 ( 52 % ). Sedangkan pasangan nomor urut  1,I Made Kembang Hartawan dan I Ketut Sugiasa, memperoleh suara sebanyak 88.176 ( 48 % )
Dalam  setiap  tahapan  pelaksanaan  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati Jembrana  tahun  2020,  Polri  bekerjasama  dengan  unsur  TNI  (  Tentara  Nasional Indonesia ) melaksanakan proses pengamanan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang berpotensi mengganggu jalannya tahapan Pilkada tersebut. Adapun  sandi  operasi  yang  digunakan  dalam  pengamanan  Pilkada  Kabupaten Jembrana  tahun  2020  adalah  ”Mantap  Praja  Agung-2020”.  Untuk  tahapan pemungutan  suara  pada  9  Desember  2020  Polri  menerjunkan  806  personelnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban proses pemungutan suara tersebut.
Pelaksanaan  pengamanan  Pilkada  serentak  tahun  2020  ini  tentunya berbeda  dengan  proses  pengamanan  pada  gelaran  pesta  demokrasi  terdahulu. Dimana pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 ini berlangsung di tengah situasi dan  kondisi  masyarakat  yang  sedang  terkena  bencana  wabah  virus  Covid-19. Penerapan  protokol  kesehatan  (memakai  masker,  menjaga  jarak  aman,  dan mencuci  tangan  pada  air  mengalir)  secara  ketat  menjadi  hal  yang  wajib dilaksanakan  oleh  pelaksana  Pilkada  dan  masyarakat  pemilih  untuk  menjamin Pilkada serentak berjalan sesuai rencana dan kesehatan masyarakat tetap terjaga.
Permasalahan  lain  yang  juga  muncul  dalam  perhelatan  pemilihan  Bupati dan Wakil Bupati Jembrana tahun 2020 adalah adanya potensi gesekan antar para pendukung  pasangan  calon  karena  Pilkada  ini  diikuti  oleh  dua  pasangan  calon, yang memungkinkan suara dan dukungan rakyat terbelah menjadi dua kubu yang berseberangan.  Hal  ini  tentunya  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  proses pengamanan Pilkada tersebut.
Berkaitan dengan latar belakang masalah yang peneliti kemukakan di atas maka dapat dikemukakan rumusan permasalahannya sebagai berikut :
1.  Bagaimanakah  Pelaksanaan  Pengamanan  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati Jembrana Tahun 2020  ?
2.  Apa  sajakah  yang  menjadi  faktor  pendukung  dan  penghambat  pelaksanaan pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati jembrana Tahun 2020 ?
3.    Bagaimanakan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  pengamanan  Pemilihan  Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 ?

## 2. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif.  Menurut  Bungin  (2012  :  32  ),  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif  mengenai  kata-kata  lisan  maupun  tertulis  dan tingkah laku yang dpat diamati dari orang-orang yang diteliti. Sedangkan menurut Trianto  (2011  :  179)  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  percaya  bahwa kebenaran  adalah  dinamis  dan  dapat  ditemukan  hanya  melalui  penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dngan situasi sosial mereka.
Yang menjadi  informan  dalam penelitian ini terutama adalah Wakapolres Jembrana  beserta  jajarannya,  KPU  Kabupaten  Jembrana,  Bawaslu  Kabupaten Jembrana,  dan  personel  lainnya  yang  terlibat  dalam  pengamanan  Pilkada Jembrana Tahun 2020.  Informan tersebut akan ditunjuk secara purposive dengan mempertimbangkan pengetahuan mereka tentang masalah yang ditelaah.
Hal  pertama  yang dilakukan sebelum memulai seluruh tahapan penelitian kualitatif adalah menetapkan research question  atau fokus penelitian ( Hendarso, 2011  :  170).  Menurut  Moleong  (2007),  fokus  penelitian  kualitatif  berkaitan  erat dengan rumusan masalah, masalah penelitian dijadikan acuan dalam menentukan fokus penelitian, sehingga fokus penelitian dapat berkembang atau berubah sesuai dengan  pola  pikir  yang  bersifat  “ emercial  induktif ”  (kenyataan  dan  induktif) segalanya ditentukan dari data yang sebenarnya diperoleh di lapangan Pernyataan ini  dipertegas  oleh  Burhan  Bungin  (2012  :  41),  bahwa  fokus  penelitian perpadanan  dengan  rumusan  masalah  pada  penelitian  kualitatif.  Adapun  yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :
1.  Pelaksanaan  Pengamanan  Pilkada  Kabupaten  Jembrana  tahun  2020,  yang meliputi: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.
2.Faktor  pendukung  dan  faktor  penghambat  pelaksanaan  pengamanan  Pilkada Kabupaten Jembrana tahun 2020, yang meliputi :
- Faktor  internal
- Faktor eksternal
3.  Evaluasi  pelaksanaan  pengamanan  Pilkada  Kabupaten  Jembrana  tahun  2020, yang meliputi : (1) Tujuan evaluasi; (2) alasan evaluasi
Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di  Kabupaten  Jembrana  dengan  tujuan untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana tahun 2020. Selanjutnya pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Analisia datanya menggunakan analisis  data  diskriptif  kualitatif  dengan  mengacu  pada  yang  disampaikan  oleh Milles  dan  Huberman  (  Sugiyono,  2013  ),  yakni  dengan  empat  tahapan  analisis data yakni, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan simpulan/verifikasi.
3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

## 3.1 Pelaksanaan Pengamanan Pilkada Kabupaten Jembrana Tahun 2020
Penyelenggaraan  Pilkada  serentak  Tahun  2020  khususnya  Pemilihan Bupati  dan  Wakil  Bupati  Jembrana  berpotensi  menimbulkan  kerawanan Kamtibmas  pada  setiap  pentahapan  Pilkada  sejak  tahap  pendaftaran  pasangan calon  sampai  dengan  pelantikan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  terpilih.  Untuk  itulah Kepolisian  Resor  (  Polres)  Jembrana  menggelar  Operasi  Pengamanan  Pemilihan Bupati  dan  Wakil  Bupati  Jembrana  Tahun  2020,  dengan  Sandi  Operasi: “MANTAP  PRAJA  AGUNG-2020”.  Kebijakan  yang  ditetapkan  berdasarkan Keputusan  Kapolres  Jembrana  Nomor  :  R/Renops/14/VII/OPS.1.3/2020  tersebut bertujuan  agar  Pilkada  Kabupaten  Jembrana  tahun  2020  berjalan  dengan  aman, tertib dan lancar.
Berdasarkan    hasil  wawancara  dengan  para  informan,  didukung  dengan hasil observasi dan melihat dokumen yang ada, dapat diketahui bahwa kebijakan pengamanan  Pilkada  Kabupaten  Jembrana  tahun  2020,  dimulai  dari  tahapan pendaftaran  pasangan  calon  sampai  pada  pelantikan  Bupati  dan  wakil  Bupati terpilih.  Semua  kebijakan  pengamanan  tersebut  tertuang  dalam  Operasi ”MANTAP  PRAJA  AGUNG  2020”,  serta  Surat  Perintah  Kapolres  Jembrana Nomor  :  Sprin/2442/XI/OPS.1.3/2020.  semua  pelaksana  kebijakan  tersebut haruslah  memahami  dan  mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan  dalam  proses pengamanan Pilkada tersebut. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh C.  Edward  III  (Subarsono,  2014:90),  bahwa  pelaksanaan  kebijakan  dipengaruhi oleh  empat  variabel  yang  salah  satunya  adalah  komunikasi,  yakni  keberhasilan implementasi  kebijakan  mensyaratkan  agar  implementor  mengetahui  apa  yang harus  dilakukan.  Apa  yang  menjadi  tujuan  dan  sasaran  kebijakan  harus ditransmisikan  kepada  kelompok  sasaran  sehingga  mengurangi  distorsi implemantasi.
Selanjutnya,  keberhasilan  pelaksanaan  pengamanan  Pilkada  Jembrana tahun 2020 juga didukung oleh adanya sumberdaya yang memadai. Dalam hal ini sumberdaya  manusia  berupa  personel  petugas  pengamanan  dan  sumberdaya
finansial.  Seperti  telah  disebutkan  di  atas,  untuk  proses  pengamanan  Pilkada Jembrana, Polres Jembrana menerjunkan 806 personelnya, dari proses pendaftaran pasangan  calon  sampai  pada  tahap  akhir  yakni  pelantikan  Bupati  dan  Wakil Bupati terpilih.
Di  samping  sumberdaya  manusia  berupa  personel  kepolisian  dalam pengamanan  Pilkada  Jembrana  tahun  2020  tersebut,  proses  pengamanan  Pilkada Jembrana  tahun  2020  juga  didukung  oleh  sumberdaya  finansial  yang  memadai. Anggaran pengamanan Pilkada Jembrana tahun 2020 berasal dari anggaran DIPA Polres  Jembrana  tahun  anggaran  2020  bersumber  dari  Hibah  Pemkab  Jembrana sebesar Rp. 4.586.714.000,- ( Empat Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Rupian ).
Khusus  untuk  pengamanan  pada  saat  proses  pemungutan  suara,  pihak kepolisian  juga  dibantu  oleh  personel  Linmas  dari  masing-masing  desa  untuk masing  masing  TPS.  Tersedianya  personel  pengamanan  Pilkada  yang  memadai lebih  menjamin  efektifnya  proses  pengamanan  Pilkada  sehingga  Pilkada  dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.
Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan, didukung  dengan  hasil  pengamatan  di  lokasi  penelitian  serta  melihat  dokumen- dokumen  yang  ada,    dapat  diketahui  bahwa  pelaksanan  pengamanan  Pilkada Kabupaten  Jembrana  tahun  2020  berjalan  dengan  baik  dan  sukses  karena didukung oleh sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial yang memadai. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh C.Edwards III ( Subarsono, 2014 : 91 ), bahwa walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi  apabila  implementor  kekurangan  sumberdaya  untuk  melaksanakan, implementasi  tidak  akan  berjalan  efektif.  Sumberdaya    tersebut  dapat  berwujud sumberdaya  manusia,  yakni  kompetensi  implementor,  dan  sumberdaya  finansial. Sumberdaya  adalah  faktor  penting  untuk  implementasi  kebijakan  agar  efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
Hal selanjutnya yang berpengaruh dalam pelaksanaan pengamanan Pilkada Kabupaten  Jembrana  tahun  2020  adalah  watak  dan  karakteristik  dari  personel  di lapangan sebagai pelaksana langsung dari kebijakan pengamanan Pilkada tersebut.
Berdasarkan    pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  tiga  orang informan  yakni  Kabag  Ops.  Polres  Jembrana,  Personil  Kepolisian,  dan  Ketua Panwascam Melaya, dapat diketahui bahwa watak dan karakteristik yang dimiliki oleh  pelaksana  pengamanan  Pilkada  Jembrana  tahun  2020,  seperti  komitmen, kejujuran,  dan  sifat  demokratis  menjadi  faktor  pendukung  dalam  terlaksananya pengamanan  Pilkada  Jembrana  tahun  2020  dengan  baik  sehingga  minim terjadinya  gangguan  kamtibmas  dan  kriminalitas.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang disampaikan  oleh  C.Edwards  III  (  Subarsono,2014  :  91-92  ),  yang  mengatakan bahwa  apabila  implementor  memiliki  disposisi  yang  baik,  maka  dia  akan  dapat menjalankan  kebijakan  dengan  baik  seperti  yang  diinginkan  oleh  pembuat kebijakan.  Disposisi  adalah  watak  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh implementor,  seperti  komitmen,  kejujuran  dan  sifat  demokratis.  Ketika implementor  memiliki  sikap  atau  perspektif  yang  berbeda  dengan  pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
Variabel terakhir yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pengamanan Pilkada  Kabupaten  Jembrana  tahun  2020  adalah  struktur  birokrasi  dari  institusi pelaksana  pengamanan  Pilkada  tersebut,  yakni  Polres  Jembrana  di  bawah pimpinan  Kapolres  Jembrana,  Ajun  Komisaris  Besar  Polisi  (  AKBP  )  I  Ketut Gede Adi Wibawa,S.I.K.
Seperti  diketahui  bahwa  struktur  organisasi  yang  biasa  berlaku  dijajaran kepolisian  adalah  struktur  garis  komando  dengan  SOP  ( Standard  Operating Procedures )  yang  jelas  dan  pasti.  Dalam  pelaksanan  pengamanan  Pilkada Kabupaten  Jembrana  tahun  2020,  yang  dipakai  acuan  personel  dalam melaksanakan tugasnya adalah Rencana Operasi : Pengamanan Pemilihan Bupati dan  Wakil  Bupati  Jembrana  Tahun  2020,  dengan  Sandi  Operasi  :  Mantap  Praja Agung 2020. Serta Surat Perintah     ( Sprin ) Kapolres Jembrana.
Berdasarkan  hal-hal  yang  disampaikan  oleh  para  informan  tersebut, didukung  dengan  hasil  observasi  di  lokasi  penelitian  serta  memanfaatkan dokumen-dokumen  yang  ada,  dapat  diketahui  bahwa  pelaksanaan  pengamanan Pilkada  Kabupaten  Jembrana  tahun  2020  yang  dilakukan  oleh  jajaran  kepolisian Polres  Jembrana,  selalu  mengacu  pada  SOP  yang  telah  ditetapkan  serta  Surat
Printah  dari  pimpinan  yakni  Sprin  dari  Kapolres  Jembrana  Nomor: Sprin/2442/XI/OPS.1.3/2020  tentang  Pengamanan  Tempat  Pemungutan  Suara, serta Rencana Operasi dengan sandi operasi : ”Mantap Praja Agung 2020”. Hal ini sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh  C.Edwards  III  (Subarsono,  2014  :  92), bahwa  struktur  organisasi  yang  bertugas  mengimplementasikan  kebijakan memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  implementasi  kebijakan.  Salah  satu  dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar ( Standard Operating Procedures atau SOP ). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.
Berdasarkan    pemaparan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi kebijakan  khususnya  dalam  pelaksanaan  pengamanan  Pilkada  Kabupaten Jembrana  tahun  2020  bisa  berhasil  dengan  baik  karena  dipengaruhi  oleh  empat variabel yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## 3.2 Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Pelaksanaan  Pengamanan  Pilkada Kabupaten Jembrana tahun 2020
Adapun  faktor  yang  pendukung  secara  internal  pelaksanaan  pengamanan Pilkada Kabupaten Jembrana tahun 2020 adalah tersedianya SDM dan Anggaran yang  mencukupi  untuk  pelaksanaan  pengamanan  Pilkada  tersebut.  Seperti diketahui  bahwa  sejumlah  806  personel  yang  disiagakan  untuk  proses pengamanan  semua  tahapan  Pilkada  Jembrana  tahun  2020.  anggaran  yang disediakan juga lumayan banyak, yakni mencapai lebih dari 4,5 milyar rupiah.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  para  informan,  didukung  dengan hasil  pengamatan  secara  langsung  di  lokasi  penelitian  khususnya  di  lokasi pelaksanaan  tahapan  Pilkada,  serta  mengamati  dokumen-dokumen  yang  ada, maka  dapat  diketahui  bahwa  tersedianya  SDM  dan  anggaran  yang  memadai menjadi  faktor pendukung pelaksanan pengamanan Pilkada Kabupaten Jembrana tahun 2020. Dalam hal ini sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial menjadi faktor  pendukung  pelaksanaan  pengamanan  Pilkada  Kabupaten  Jembrana  tahun 2020  dapat  berjalan  dengan  aman,  tertib  dan  lancar.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang disampaikan  oleh  C.Edwards  III  (  Subarsono,  2014  :  91  )  bahwa  sumberdaya
adalah  faktor  penting  untuk  implementasi  kebijakan  agar  efektif.  Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumbrdaya finansial yakni anggaran yang memadai.
Selanjutnya  yang  bisa  disebut  sebagai  faktor  pendukung  eksternal  dari pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jembrana tahun 2020, adalah saat itu tidak semua Kabupaten/Kota  yang  ada  di  Provinsi  Bali  menggelar  Pilkada.  Dari  9 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali, 3 Kabupaten tidak menyelenggarakan Pilkada  yakni  Kabupaten  Buleleng,  Kabupaten  Gianyar,  dan  Kabupaten Klungkung.  Sedangkan  yang  menyelenggarakan  Pilkada  adalah  Kapubaten Karangasem,  Kabupaten  Bangli,  Kabupaten  Badung,  Kota  Denpasar,  Kabupaten Jembrana,  dan  Kabupaten  Tabanan.  Dengan  kondisi  seperti  itu,  personil kepolisian  yang  bertugas  di  Polda  Bali,  serta  Sekolah  Polisi  Negara  (  SPN) Singaraja,  dan  Polres  Buleleng  bisa  dikerahkan  untuk  mendukung  pengamanan Pilkada di enam Kabupaten/Kota tersebut. Salah satunya ke Kabupaten Jembrana.
berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh para informan, dapat diketahui bahwa  dengan  adanya  dukungan  dari  luar  Jembrana  yakni  personel  dari  Polda Bali, Polres Buleleng, dan SPN Singaraja, maka pelaksanaan pengamanan Pilkada Kabupaten  Jembrana  tahun  2020  bisa  terlaksana  dengan  baik  sehingga  Pilkada tersebut  dapat  terslenggara  dengan  aman,  tertib,  dan  lancar.  Hal  tersebut  juga didukung  oleh  adanya  kedewasaan  berpolitik  dari  masyarakat  Kabupaten Jembrana,  khususnya  pasangan  calon  yang  kalah  yakni  pasangan  I  Made Kembang  Hartawan  dan  I  Ketut  Sugiasa,  yang  dengan  legawa  dan  berbesar  hati menerima  kekalahannya  dengan  tidak  melakukan  gugatan  ke  Mahkamah Konstitusi ( MK ).  Begitu pula pasangan calon yang memenangkan Pilkada yaitu I  Nengah  Tamba  dan  I  Gede  Ngurah  Patriana  Krisna,  bisa  menenangkan  para pendukungnya untuk tidak terlalu bereuforia dalam menyambut kemenangannya. Keadaan  tersebut  tentunya  sangat  mendukung  terciptanya  keamanan  dan ketertiban  masyarakat  pasca  Pilkada  sampai  pada  dilantiknya  I  Nengah  Tamba dan  I  Gede  Ngurah  Patriana  Krisna  sebagai  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Jembrana pada tanggal 26 Februari 2021 untuk masa bakti tahun 2021 sampai 2026.
Selanjutnya  yang  menjadi  faktor  penghambat  internal  pelaksanaan pengamanan  Pilkada  Kabupaten  Jembrana  tahun  2020,  adalah  adanya  perilaku beberapa  oknum  aparat  kepolisian  yang  keliatan  agak  malas-malasan  dalam menjalankan tugasnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  para  informan  tersebut,  dapat diketahui  bahwa  kondisi  fisik  dan  psikologis  oknum  petugas  di  lapangan  ketika melakukan  pengamanan  kegiatan  Pilkada  bisa  saja  muncul  rasa  lelah,  bosan  dan rasa  ngantuk.  Hal  tersebut  menyebabkan  petugas  agak  malas-malasan  dalam menjalankan  tugasnya.  Kondisi  tersebut  memang  wajar  dan  manusiawi  terlebih tahapan Pilkada Jembrana tahun 2020 berlangsung cukup lama dan di saat adanya pandemi  Covid-19.  Tetapi  tetap  saja  kelakuan  seperti  tidak  dibenarkan  karena berpotensi  menghambat  pelaksanan  pengamanan  Pilkada  Jembrana  tahun  2020. Hal  ini  tentu  saja  agak  melenceng  dengan  pedoman  pengamanan  Pilkada  yang tertuang dalam Rencana Operasi Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana tahun 2020 Nomor : R/Renops/14/OPS.1.3./2020 dengan Sandi Operasi ”MANTAP PRAJA AGUNG 2020”  yang tujuan umumnya salah satunya adalah agar  Pilkada  Kabupaten  Jembrana  tahun  2020  berjalan  dengan  aman,  tertib  dan lancar terlebih saat adanya Bencana Non Alam yaitu pandemic virus Corona atau Covid-19 maka diperlukan langkah-langkah pengamanan setiap tahapan kegiatan Pilkada dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Hal  terakhir  adalah  adanya  hambatan  secara  eksternal  pelaksanaan pengamanan  Pilkada  Jembrana  tahun  2020.  Dalam  hal  ini  yang  bisa  disebutkan sebagai  hambatan  eksternal  adalah  posisi  Kabupaten  Jembrana  yang  berbatasan dengan Pulau Jawa serta aanya Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk.
Berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh para informan yang semuanya merupakan  aparat  kepolisian  dari  Polres  Jembrana  yang  bertugas  melakukan pengamanan  Pilkada  Jembrana  tahun  2020,  dapat  diketahui  bawa  posisi Kabupaten  Jembrana  yang  berbatasan  dengan  Pulau  Jawa  dan  adanya  pelabuhan penyeberangan Gilimanuk yang memungkinkan masuknya ratusan bahkan ribuan masyarakat  dari  pulau  Jawa,  berpotensi  menimbulkan  gangguan  kamtibmas  dan mengganggu serta menghambat pelaksanaan pengamanan Pilkada Jembrana tahun
2020.  Potensi  seperti  inilah  yang  harus  diantisipasi  khususnya  oleh  aparat kepolsian  Polres  Jembrana  untuk  mewujudkan  pelaksanaan  Pilkada  Jembrana tahun 2020 bisa berlangsung secara aman, tertib dan lancar.

## 3.3  Evaluasi Pelaksanaan Pengamanan Pilkada Jembrana tahun 2020
Evaluasi  adalah  kegiatan  untuk  menilai  tingkat  kinerja  suatu  kebijakan. Evaluasi  dilaksanakan  ketika  suatu  kebijakan  sudah  berjalan  cukup  waktu  atau kebijakan tersebut sudah selesai dilaksanakan ( Subarsono, 2014 : 119 ).
Untuk pelaksanaan pengamanan  Pilkada Kabupaten Jembrana tahun 2020, maka  evaluasi  terhadap  kegiatan  tersebut  multak  perlu  dilakukan.  Dalam  bagian ini yang dibahas adalah tujuan evaluasi dan alasan evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan Pilkada tersebut.

## 3.3.1 Tujuan Evaluasi
Evaluasi  terhadap  pelaksanaan  pengamanan  Pilkada  Kabupaten  Jembrana tahun  2020  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk  menentukan  tingkat  kinerja  dari pengamanan Pilkada tersebut.
Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan ,  didukung  dengan  hasil  observasi  di  lokasi  penelitian,  dapat  diketahui  bahwa evaluasi  terhadap  pelaksanaan  pengamanan  Pilkada  Jembrana  tahun  2020 memang  perlu  dilaksanakan  untuk  mengetahui  tingkat  pencapaian  sesuai  tujuan yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh  Subarsono (2014  :  120)  bahwa  evaluasi  kebijakan  salah  satu  tujuanya  adalah  untuk mengetahui  tingkat  kinerja  suatu  kebijakan.  Melalui  evaluasi  maka  dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Dan hasil evaluasi dari pelaksanaan  pengamanan  Pilkada  Jembrana  tahun  2020  adalah  bahwa  kebijakan tersebut  berhasil  menekan  gangguan  kamtibmas  selama  perhelatan  Pilkada  di Kabupaten Jembrana.
Evaluasi juga bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi suattu kebijakan, terutama  untuk  mengetahui  berapa  biaya  dan  manfaat  dari  suatu  kebijakan. Terkait  kebijakan  pengamanan  Pilkada  Jembrana  tahun  2020,  maka  evaluasi terhadap besarnya biaya yang dihabiskan serta manfaat yang diperoleh.
Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan, dapat  diketahui  bahwa  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  pengamanan  Pilkada Jembrana  tahun  2020  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  kegiatan  tersebut  bisa memanfaatkan  dengan  baik  anggaran  yang  telah  disiapkan  oleh  pemerintah.  Hal ini  sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh  Subarsono  (  2014  :  120  ),  bahwa evaluasi  kebijakan  bertujuan  untuk  mengukur  tingkat  efisiensi  suatu  kebijakan. Dengan  evaluasi  juga  dapat  diketahui  berapa  biaya  dan  manfaat  dari  suatu kebijakan.
Tujuan  akhir  dari  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  pengamanan  Pilkada Kabupaten Jembrana tahun 2020 adalah untuk memberikan masukan bagi proses pengamanan Pemilu ke depan agar menghasilkan situasi yang lebih baik.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  para  informan,  dapat  diketahui bahwa  tujuan  dilaksanakannya  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  Pilkada  Jembrana tahun  2020  adalah  untuk  memberi  masukan  bagi  pembuat  kebijakan  pada  masa yang  akan  datang  terkait  dengan  pengamanan  Pemilu  pada  tahun  2024  supaya pelaksanaan  pengamanan  bisa  berjalan  dengan  lebih  baik.  Hal  ini  sesuai  dengan yang disampaikan oleh Subarsono ( 2014 : 120 ), bahwa tujuan akhir dari evaluasi adalah  untuk  memberikan  masukan  bagi  proses  kebijakan  ke  depan  agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

## 3.3.2  Alasan Evaluasi
Selanjutnya  perlu  juga  dikemukakan  alasan  kenapa  perlu  ada  evaluasi terhadap  pelaksanaan  pengamanan  Pilkada  Jembrana  tahun  2020.  Evaluasi dilakukan  supaya  kebijakan-kebijakan  khususnya  terkait  pengamanan  Pemilu  ke depan  bisa  berjalan  dengan  lebih  baik,  dan  berbagai  kesalahan  yang  pernah dilakukan tidak diulangi lagi.
Dari  penyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  para  informan  yakni Perwira  Menengah  yang  merupakan  pejabat  di  Polres  Jembrana,  dapat  diketahui bahwa  alasan  diadakannya  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  pengamanan  Pilkada Jembrana  tahun  2020  sesungguhnya  adalah  untuk  mengetahui  apakah  kegiatan tersebut  berhasil  atau  gagal,  sebagai  bentuk  pertanggung  jawaban  kepada  publik
atas  dana  yang  telah  digunakan,  menunjukkan  kepada  instansi  terkait  tentang manfaat  diadakannya  pengamanan  Pilkada,  serta  supaya  kesalahan  yang  terjadi tidak terulang lagi di masa yang akan datang terutama pada kegiatan  yang sama. Hal  ini  sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh  Subarsono  (  2014  :  123  ),  yang memberikan  argumen  perlunya  evaluasi,  yakni  1)  untuk  mengetahui  tingkat efektifitas  suatu  kebijakan,  yakni  seberap  jauh  suatu  kebijakan  mencapai tujuannya  ;  2)mengetahui  apakah  suatu  kebijakan  berhasil  atau  gagal;
3)memenuhi  aspek  akuntabilitas  publik  ;  4)  menunjukkan  pada stekeholders manfaat suatu kebijakan; dan 5)agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Pelaksanaan  pengamanan  Pilkada  Jembrana  tahun  2020  terkait  agenda Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana masa bakti tahun 2021 sampai 2026 tergolong  sukses  dan  berhasil.  Ini  dapat  dilihat  dari  minimnya  terjadi  gangguan keamanan  dan  ketertiban  di  masyarakat  selama  berlangsungnya  semua  tahapan Pilkada.  Dengan  adanya  pengamanan  oleh  jajaran  Polres  Jembrana  dibantu  oleh Linmas  yang  ada  di  Kabupaten  Jembrana  serta  di  back-up  oleh  BKO  dari  Polda Bali,  Polres  Buleleng  dan  SPN  Singaraja,  maka  Pilkada  Kabupaten  Jembrana tahun  2020  dapat  terselenggara  dengan  aman,  tertib  dan  lancar  sesuai  rencana operasi  ”Mantap  Praja  Agung  2020”  yang  telah  dicanangkan  oleh  Kapoles Jembrana, AKBP I Ketut Gede Adi Wibawa,S.I.K.

## 4. Penutup

## 4.1 Simpulan
Dari hal-hal  yang disampaikan dalam hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Pelaksanaan  pengamanan  Pilkada  Kabupaten  Jembrana  tahun  2020  dapat berjalan dengan baik dan sukses karena didukung oleh adanya komunikasi, sumberdaya,  disposisi  dan  struktur  birokrasi,  yang  menjadi  variabel  dari pelaksanaan pengamanan Pilkada tersebut.
2. Faktor pendukung pelaksanaan pengamanan Pilkada Kabupaten Jembrana tahun  2020  adalah  tersedianya  SDM  yang  berkompeten  serta  adanya anggaran yang memadai. Juga karena saat itu tidak semua kabupaten/kota
di Bali menyelenggarakan Pilkada, sehinga personel kepolisian dari Polda Bali,  Polres  Buleleng  dan  SPN  Singaraja  di  BKO  untuk  memback-up pengamanan  Pilkada  Jembrana.  Sedangkan  faktor  penghambatnya  adalah situasi  dan  kondisi  fisik  dan  psikologis  oknum  aparat  kepolisian  yang kadang  lelah,  jenuh  dan  bosan  dengan  tugas  pengamanan  Pilkada,  juga karena wilayah Kabupaten Jembrana  yang berbatasan dengan Pulau Jawa dan adanya Pelabuhan penyeberangan Gilimanuk sehingga memungkinkan keluar masuknya penduduk dari daerah lain yang berpotensi mengganggu kamtibmas selama Pilkada.
3. Evaluasi pelaksanaan pengamanan Pilkada Jembrana tahun 2020 bertujuan untuk  mengetahui  tingkat  kinerja  pengamanan  tersebut,  mengukur  dan mengetahui  berapa  biaya  dan  manfaat  dari  kegiatan  tersebut,  dan  sebagai bahan  masukan  bagi  proses  dan  kegiatan  yang  sama  di  masa  depan.
Sedangkan  alasan  diadakannya  evaluasi  terhadap  pengamanan  Pilkada Jembrana tahun 2020 adalah untuk mengetahui berhasil tidaknya kegiatan tersebut,  memenuhi  aspek  akuntabilitas  publik,  menunjukkan  kepada stekeholders manfaat pengamanan Pilkada, serta supaya kesalahan sekecil apapun yang telah dilakkan tidak terulang lagi pada kegiatan yang sama di masa datng khususnya saat pengamanan Pemilu tahun 2024.

## 4.2  Saran-saran
Selanjutnya  dapat  diberikan  beberapa  saran  terkait  pelaksanaan pengamanan Pemilu, sebagai berikut :
1. Aparat  kepolisian sebagai  garda terdepan dalam setiap pengamanan pesta demokrasi  haruslah  selalu  menjunjung  tinggi  profesionalisme,  serta mengedepankan persuasif dan preventif dalam menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Hendaknya  senantiasa  menjadikan  faktor  pendukung  sebagai  penambah semangat  dalam  bertugas  serta  menjadikan  hambatan  sebagai  tantangan yang  harus  dihadapi  demi  kesuksesan  dalam  menjalankan  tugas  dan kewajiban sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Jajaran kepolisian juga senantiasa harus introspeksi diri dan mengevaluasi setiap kegiatan yang dilaksanakan, bersedia menerima masukan dan kritik dari  masyarakat  demi  keberhasilan  dalam  menjalankan  tugas  sehari-hari khususnya  dalam  pengamanan  event-event  besar  seperti  pesta  demokrasi yang memerlukan perhatian khusus dari seluruh aparat.

## Daftar Pustaka
Buku Panduan Rencana Operasi Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020
Bungin,Burhan,  2012, Analisis  Data  Kualitatif  :  Pemahaman  Filosofis  ke  Arah Penguasaan Model Aplikasi , Raja Grafindo Perkasa, Jakarta
Hendarso,  Emy  Susanti.  2011  . Metode  Penelitian  Sosial,  Berbagai  Alternatif Pendekatan dalam Bagong Suyanto dan Sutinah (ed), Penelitian Kualitatif : Sebuah Pengantar , Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Irawan,  Prasetya  dkk,  2010, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia, STIA-LAN, Jakarta.
Moleong,Lexy J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif , Remaja Karya : Bandung
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2020 tentang  Perubahan  kedua  Atas  PKPU  Nomor  6  Tahun  2020  tentang Pelaksanaan Pemilihan  Gubernur dan Wakil Gubernur,  Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2019 tentang  Tahapan,  Program  dan  Jadwal  Penyelenggaraan  Pemilihan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati  dan/atau  Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
Sandiasa,  Gede,  2018.  “Partisipasi  Politik  dalam  Perencanaan  Pembangunan Desa”.  Dalam  Naskah  Pengabdian  Kepada  Masyarakat-Gede  Sandiasa, http://www.fisip-unipas.com/
Subarsono,AG.,2014, Analisis  Kebijakan  Publik-Konsep,Teori  dan  Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Sugiyono,  2013, Metode  Penelitian  Kuantitatif,Kualitatif  dan  R&D ,  Alfabet, Bandung
Trianto,  2011,Pengantar Penelitian  Pendidikan  bagi  Pengembangan  Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan , Kencana, Jakarta
Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2007  tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah.