## PENAFSIRAN KONSTITUSI DALAM BINGKAI HUKUM PANCASILA 

## Andi Desmon
Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang Jl. Veteran Dalam No.26 B Padang, Sumatera Barat e-mail: andidesmon21@gmail.com

## Abstract
Interpretive activity is an inherent activity with law and legal science. However, during this study  the  science  of  law  provides  a  limited  place  to  the  activities  of  interpretation.  In  fact,  the science of law as a practical science in charge of guiding, directing, and controlling the practical application  of  rational  law,  should  be  able  to  offer  alternative  solutions  to  legal  problems,  so  it should  provide  more  space  for  interpretation  activities.  Through  this  research,  the  researcher described that the interpretation of the constitution within the scope of Pancasila law. This research was  normative  law  research.  The  data  used  in  this  study  comes  from  primary  legal  materials, secondary  legal  materials,  and  tertiary  legal  materials.  The  legal  materials,  collected  through literature study, and analyzed qualitatively are then presented in the form of analytical descriptive. This  study  concludes  that  in  order  to  realize  a  living  constitution  that  is  responsive  to  societal change, the interpretation of constitutional norms must be based on the meaning of the word and its sentence  structure  (grammatical),  historical  (historical),  purpose  (teleological)  the  other  positive (systematic)  laws  of  the  law,  and  contextually  referring  to  social  and  economic  (sociological) factors  with  reference  to  fundamental  (philosophical)  cultural  and  humanitarian  values (predictions)  for  future  (futurological).  The  principles  and  content  of  Pancasila  as  a  limitation  or restriction  in  the  interpretation  of  the  constitution  is  a  necessity  for  the  future  of  Indonesia,  as aspired in the Preamble to the 1945 Constitution.
Keywords: Constitution, Interpretation, Pancasila

## Abstrak
Kegiatan  penafsiran  merupakan  aktivitas  yang  melekat  dengan  hukum  dan  ilmu  hukum. Namun,  selama  ini  studi  ilmu  hukum  memberikan  tempat  yang  terbatas  terhadap  kegiatan penafsiran.  Padahal,  ilmu  hukum  sebagai  ilmu  praktikal  yang  bertugas  mempedomani, mengarahkan,  dan  mengontrol  pengembanan  hukum  praktikal  secara  rasional,  harus  mampu menawarkan alternatif penyelesaian permasalahan hukum, sehingga sudah seharusnya memberikan ruang  yang  lebih  terhadap  kegiatan  penafsiran.  Melalui  penelitian  ini  diuraikan  mengenai penafsiran  konstitusi  dalam  lingkup  hukum  Pancasila.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Bahan-bahan  hukum  dimaksud,  dikumpulkan  melalui studi kepustakaan, dan dianalisis secara kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  untuk  mewujudkan  konstitusi  yang  hidup  sehingga responsif  terhadap  perubahan  masyarakat,  maka  penafsiran  terhadap  kaidah  konstitusi  harus berdasarkan  pada  makna  kata  dan  struktur  kalimatnya  (gramatikal),  latar  belakang  sejarah (historikal),  tujuannya  (teleologikal)  serta  dalam  konteks  hubungan  dengan  aturan-aturan  hukum positif  yang  lainnya  (sistematikal),  dan  secara  kontekstual  merujuk  pada  faktor-faktor  kenyataan sosial  dan  ekonomi  (sosiologikal)  dengan  mengacu  nilai  kultural  dan  kemanusiaan  fundamental (filosofikal) serta prediksi untuk masa yang akan datang (futurologikal). Asas-asas dan kandungan nilai Pancasila sebagai batasan atau sandaran dalam melakukan penafsiran konstitusi merupakan keharusan untuk masa depan Indonesia, sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945.
Kata kunci: Konstitusi, Penafsiran, Pancasila
 Naskah diterima: 08 Februari 2018, direvisi: 25 Februari 2018, disetujui untuk terbit: 06 Maret 2018

## PENDAHULUAN
Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, 1 menjiwai  materi  muatan  UUD  1945. Materi muatan UUD 1945,
mempercayakan  penyelenggaraan  negara kepada  pengaturan  (lebih  lanjut)  oleh undang-undang. 2 Berkenaan  dengan  hal ini terlihat dengan jelas bahwa keberadaan undang-undang memiliki
1 Penyebutan  resmi  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yang telah dilakukan empat kali perubahan, sebagaimana  dimuat  dalam  Republik  Indonesia, Perubahan  Pertama  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran  Negara  Nomor  11,  Lembaran  Negara Tahun  2006 ;  Republik  Indonesia, Perubahan kedua  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  Lembaran  Negara  Nomor 12,  Lembaran  Negara  Tahun  2006 ;  Republik Indonesia, Perubahan  ketiga  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, Lembaran  Negara  Nomor  13,  Lembaran  Negara Tahun  2006 ;  Republik  Indonesia, Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945,  Lembaran  Negara  Nomor 14,  Lembaran  Negara  Tahun  2006 .  Selanjutnya dalam penulisan ini ditulis UUD 1945.
2 Dalam UUD 1945 hasil perubahan, terdapat 22  butir  ketentuan  yang  menyatakan  “diatur dengan  undang-undang”  atau  “diatur  lebih  lanjut dengan  undang-undang”,  11  butir  ketentuan  yang menyatakan  “diatur  dalam  undang-undang”  atau “diatur lebih lanjut dalam undang-undang”, dan 6 butir  ketentuan  menyatakan  “ditetapkan  dengan undang-undang. Rumusan  diatur  “ dengan ” undang-undang  yang  terdapat  dalam  ketentuan UUD  1945,  diberi  makna  hal  yang  diatur  dalam ketentuan  tersebut  harus  dirumuskan  dalam sebuah  undang-undang  yang  khusus  diterbitkan untuk  kepentingan  itu.  Sedangkan  rumusan  diatur “ dalam ”  undang-undang,  diberi  makna  hal  yang diatur  dalam  ketentuan  tersebut  dapat  menjadi materi muatan suatu atau beberapa undang-undang yang  tidak  khusus  diterbitkan  untuk  kepentingan itu.  Lihat  Sekretariat  Jenderal  MPR  RI, Panduan Permasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia , Jakarta, 2012, Hlm. 35
peran  yang  strategis  dalam  sistem  hukum Indonesia.
Namun demikian, praktek
pembentukan  undang-undang  selama  ini kurang  responsif,  dimana  pembentuk undang-undang terkadang kurang memahami  perkembangan  masyarakat, sehingga  banyak  undang-undang  yang diajukan ke hadapan Mahkamah Konstitusi untuk diuji konstitusionalitasnya,  oleh  pihak-pihak yang  merasa  hak  konstitusionalnya 3
3 Jimly  Asshiddiqie  menyebutkan  bahwa yang  dikategorikan  sebagai  hak  konstitusional Warga  Negara  adalah,  a)  Hak  asasi  manusia tertentu  yang  hanya  berlaku  sebagai  hak konstitusional  bagi  Warga  Negara  Indonesia  saja. Misalnya, hak yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, b) Hak asasi manusia tertentu yang meskipun berlaku bagi setiap  orang,  akan  tetapi  dalam  kasus-kasus tertentu,  khusus  bagi  Warga  Negara  Indonesia berlaku  keutamaan-keutamaan  tertentu.  Misalnya, hak  yang  tercantum  dalam  Pasal  28D  ayat  (2), Pasal  28E  ayat  (3)  dan  Pasal  28H  ayat  (2)  UUD 1945,  c)  Hak  Warga  Negara  untuk  menduduki jabatan-jabatan  yang  diisi  melalui  prosedur pemilihan  ( elected  officials ),  seperti  Presiden  dan Wakil  Presiden,  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, Bupati  dan  Wakil  Bupati,  Wali  Kota  dan  Wakil Walikota, Kepala Desa, Hakim Konstitusi, Hakim Agung,  anggota  Badan  Pemeriksa  Keuangan, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  anggota Dewan  Perwakilan  Daerah,  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah,  Panglima  Tentara Nasional  Indonesia,  Kepala  Kepolisian  Republik Indonesia,  Dewan  Gubernur  Bank  Indonesia, anggota komisi-komisi negara dan jabatan-jabatan lain  yang  diisi  melalui  prosedur  pemilihan,  baik secara  langsung  atau  secara  tidak  langsung  oleh rakyat,  d)  Hak  Warga  Negara  untuk  diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu ( appointed officials ), seperti tentara nasional Indonesia, polisi negara, jaksa, pegawai negeri sipil beserta jabatan- jabatan struktural dan fungsional dalam lingkungan  kepegawaian  dan  jabatan-jabatan  lain yang  diisi  melalui  pemilihan.  e)  Hak  untuk melakukan  upaya  hukum  dalam  melawan  atau menggugat  keputusan-keputusan  negara  yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara
diabaikan oleh berlakunya sebuah undang-undang.
Pasal  5  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,  menyatakan  bahwa  Hakim dan  hakim  konstitusi  wajib  menggali, mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup dalam masyarakat.
Mahkamah Konstitusi
ketika melakukan pengujian undang-undang terhadap  UUD  1945,  dengan  sendirinya telah  menafsirkan  materi  muatan  UUD
1945  yang  menjadi  batu  uji  pengujian undang-undang dimaksud. Secara
teoretikal  dikenal  dua  model  metode penafsiran  undang-undang  dasar  atau konstitusi,  yaitu originalism dan non - originalism . Metode originalism , mendasarkan pada intensi pembuat
undang-undang  dasar  dan  pengertian murni  dari  teks  undang-undang  dasar.
Sedangkan metode non - originalism , mendasarkan dan berkaitan dengan pengertian  aspirasi  yang  hidup  dan kebutuhan yang berkembang serta relevan. 4
Terhadap dua metode tersebut, hakim lebih  cenderung  menggunakan  metode originalism , dibandingkan dengan metode non - originalism .  Kecenderungan  hakim
yang bersangkutan. Lihat Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia Pasca  Reformasi ,  Bhuana  Ilmu  Populer,  Jakarta, Hlm. 685-686
4 Albert Hasibuan, Masalah Hubungan Antar Lembaga  Tinggi  Negara  dan  Hak  Asasi  Manusia Berdasarkan  UUD  1945 .  Dalam  Bagir  Manan (Ed),  1996, Kedaulatan  Rakyat,  Hak  Asasi Manusia,  dan Negara  Hukum ,  Kumpulan  Esai guna menghormati Sri Soemantri Martosoewignjo, Gaya Media Pratama, Jakarta, Hlm. 100-101.
untuk  menggunakan  metode originalism merupakan  hal  yang  wajar,  karena penggunaan metode non - originalism , masih menimbulkan perdebatan di kalangan  pengembanan  hukum.  Namun demikian,  dalam  praktek  peradilan  di Mahkamah  Konstitusi,  hakim  Mahkamah Konstitusi  pernah  melakukan  penafsiran konstitusi  menggunakan  metode non - originalism terhadap  ketentuan  UUD 1945.  Hal  tersebut  diantaranya  dapat  kita telaah Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, dan Putusan Nomor 138/PUU-VII 2009.
Kegiatan penafsiran merupakan aktivitas yang melekat dengan hukum dan ilmu  hukum.  Namun,  selama  ini  studi ilmu  hukum  memberikan  tempat  yang terbatas terhadap kegiatan penafsiran. 5
Menurut  Bagir  Manan,  penafsiran merupakan cara (metode) untuk:
1. Memahami  makna  asas  dan  kaidah yang terkandung dalam aturan hukum;
2. Mengkaitkan  fakta  hukum  dengan kaidah hukum;
3. Menjamin  terlaksananya  penerapan dan  penegakan  hukum  secara  tepat, benar, dan adil;
4. Mempertemukan kaidah hukum dengan perkembangan sosial, sehingga kaidah  hukum  dapat  menyesuaikan perkembangan dinamika masyarakat. 6
Berdasarkan  uraian  tersebut,  ilmu hukum  sebagai  ilmu  praktikal  yang
5 Jimly  Asshiddiqie,  2013, Pengantar  Ilmu Hukum Tata Negara , Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 249.
6 Bagir  Manan, Beberapa  Catatan  Tentang Penafsiran ,  Makalah,  Varia  Peradilan  No.  285 Agustus 2009, Hlm. 5.
bertugas  mempedomani,  mengarahkan, dan  mengontrol  pengembanan  hukum praktikal  secara  rasional,  harus  mampu menawarkan alternatif penyelesaian permasalahan  hukum  dimaksud.  Maka dari  itu,  penulis  mencoba  menguraikan mengenai  penafsiran  konstitusi  dalam lingkup hukum Pancasila.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ( research )  ini  merupakan penelitian hukum ( legal research ). 7
Berdasarkan jenisnya, termasuk ke dalam penelitian  hukum  normatif  ( normative legal  research ). 8 Untuk  mencapai  tujuan
7 Secara  etimologi  Penelitian  atau research adalah  upaya  menemukan  informasi  kembali dengan  cermat,  hati-hati,  tekun,  telaten,  dan sungguh-sungguh.  Makna  menemukan  adalah kegiatan  mencari  sesuatu  yang  sebenarnya  telah ada namun belum diformulasikan secara sistematis. Sedangkan secara konseptual penelitian diartikan  sebagai  suatu  rangkaian  kegiatan penyelidikan yang meliputi perencanaan, perancangan, manufacturing, pengamatan, analisis dan  pengkajian  secara  sistematik  dengan  nalar yang  logis  serta  mengikuti  kaidah  ilmiah,  untuk mengungkap  rahasia  alam  atau  menyelesaikan suatu  permasalahan  yang  dihadapi  manusia  demi kesejahteraan  umat  manusia  sendiri.  Rangkaian kegiatan  dimaksud,  harus  memfokus  pada  bidang kajian tertentu. Lihat  Ade Saptomo,  2007, Pokok- pokok  Metodologi  Penelitian  Hukum ,  Unesa University Press, Surabaya, Hlm 28.
8 Menurut  Bernard  Arief  Sidharta,  metode penelitian hukum normatif bertumpu pada kaidah- kaidah  yang  mengharuskan,  yang  kepatuhannya dapat  dipaksakan  dengan  menggunakan  alat kekuasaan  (normatif),  berkiprah  dalam  dunia keharusan-keharusan  ( das  sollen ),  dan  produknya juga  bersifat  mengkaidahi.  Dunia das  sollen itu adalah  produk  proses  dialektikal  antara das  sein yang  berinteraksi  dengan  dunia das  sollen yang produknya  diarahkan  balik  untuk  mengatur  dunia das  sein yang  telah  memunculkannya.  Artinya, dunia  tempat  berkiprahnya  metode  normatif  ini adalah  dunia das  sollen-sein .  Karena  itu,  untuk mencapai  tujuannya,  maka  metode  normatif  itu harus  mengakomodasikan  cara  kerja  metode empirik  ke  dalam  kegiatan  berkiprahnya.  Lihat Bernard  Arief  Sidharta, Penelitian  Hukum
penelitian,  digunakan  metode  deskriptif analitis, 9 sehingga akan diperoleh gambaran  umum  yang  menyeluruh  dan sistematis  serta  keadaan  ataupun  fakta yang ada tentang penafsiran hukum dalam bingkai hukum Pancasila.
Data yang digunakan dalam penelitian  ini  bersumber  dari  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder dan  bahan  hukum  tersier, 10 yang  terdiri dari:
a. Bahan Hukum Primer, meliputi
Undang-undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
b. Bahan  Hukum  Sekunder,  meliputi. hasil-hasil  penelitian,  teori-teori  dan karya  tulis  dari  kalangan  sarjana hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
c. Bahan  Hukum  Tersier,  merupakan bahan  hukum  yang  berkaitan  dengan bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa  Indonesia,  Kamus  Bahasa Inggris-Indonesia, dan Kamus
Hukum. 11
Normatif:  Analisis  Penelitian  Filosofikal  dan Dogmatikal .  Dalam  Sulistyowati  Irianto  dan Shidarta  (Ed),  2009, Metode  Penelitian  Hukum: Konstelasi dan Refleksi , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Hlm. 142-143.
9 Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian  yang  berusaha  untuk  melukiskan  fakta- fakta  dengan  bahan-bahan  hukum.  lihat  Soerjono Soekanto  dan  Sri  Marnudji,  1990, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, Hlm 14-15
10 Soerjono  Soekanto,  1986, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, Hlm 51-52
11 Ibid . Hlm. 52
Bahan-bahan hukum tersebut
dikumpulkan  melalui  studi  kepustakaan ( library  research ), 12 yaitu  pengumpulan bahan hukum  dari berbagai  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum  tersier  yang  berhubungan  dengan topik penelitian. Bahan hukum yang telah diperoleh,  dianalisis  secara  kualitatif, 13 dengan  menggunakan  daya  abstraksi  dan interpretasi dengan merujuk pada kerangka  pemikiran  serta  pandangan- pandangan para ahli yang ada relevansinya  dengan  topik  penelitian, yang  untuk  selanjutnya  dideskripsikan dalam bentuk kalimat perkalimat sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. 14

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagai  ilmu  praktikal,  ilmu  hukum bertugas untuk mempedomani,
mengarahkan,
dan
mengontrol pengembanan  hukum  praktikal  secara rasional. Penetapan proposisi hukum  (apa kaidah  hukumnya)  berlandaskan  hukum positif  yang  dipahami  (diinterpretasi) berdasarkan  makna  kata  dan  struktur kalimatnya  (gramatikal),  latar  belakang sejarah (historikal),
tujuannya
(teleologikal) serta dalam konteks
12 Studi  Kepustakaan  merupakan  metode tunggal  yang  dipergunakan  dalam  penelitian hukum  normatif.  Lihat  Bambang  Waluyo,  2008, Penelitian  Hukum  Dalam  Praktek ,  Sinar  Grafika, Jakarta, Hlm. 50 13 Analisis kualitatif digunakan  untuk menganalisis  makna  dari  data  yang  tampak dipermukaan,  artinya  analisis kualitatif tidak digunakan  untuk  menjelaskan  sebuah  fakta  tetapi hanya  untuk  memahami  fakta  tersebut.  Lihat Burhan Bungin (ed),  2006, Metodologi Penelitian Kualitatif ,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,  Hlm.
54
14 Lexy J. Moleong, 2003, Metode Penelitian Kualitatif , Remaja Adikarya, Yogyakarta, Hlm. 4- 5
hubungan  dengan  aturan-aturan  hukum positif  yang  lainnya  (sistematikal),  dan secara  kontekstual  merujuk  pada  faktor- faktor  kenyatan  sosial  dan  ekonomi (sosiologikal)  dengan  mengacu  nilai kultural  dan  kemanusiaan  fundamental (filosofikal)  serta  prediksi  untuk  masa yang akan datang (futurologikal). 15
Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  serta mewujudkan konstitusi  yang hidup, maka penafsiran  terhadap  kaidah  konstitusi harus  berdasarkan  pada  makna  kata  dan struktur  kalimatnya  (gramatikal),  latar belakang  sejarah  (historikal),  tujuannya (teleologikal) serta dalam konteks hubungan  dengan  aturan-aturan  hukum positif  yang  lainnya  (sistematikal),  dan secara  kontekstual  merujuk  pada  faktor- faktor  kenyatan  sosial  dan  ekonomi (sosiologikal)  dengan  mengacu  nilai kultural  dan  kemanusiaan  fundamental (filosofikal)  serta  prediksi  untuk  masa yang akan datang (futurologikal).
Penggunaan metode-metode
dimaksud, kemungkinan dapat
menyebabkan terjadinya perubahan terhadap makna teks konstitusi. Maka dari itu, ketika pelaksanaan pengujian undang- undang, hakim konstitusi dengan sendirinya  telah  melakukan  penafsiran terhadap  kaidah-kaidah  konstitusi  yang menjadi batu ujinya. Untuk meminimalisir  jangan  sampai  terjadinya penyimpangan  dalam  artian  keluar  dari
15 Bernard  Arief  Sidharta, Konsepsi  Ilmu Hukum . Dalam Philips A Kana dan Otong Rosadi (penyunting),  2010, 70  Tahun  Bintan  R  Saragih: Percikan Pemikiran Hukum, Ketatanegaraan, dan Kebijakan  Publik ,  Wildan  Akademika  dan Universitas Ekasakti, Subang-Padang, Hlm. 3
kebersisteman konstitusi, maka diperlukan  batasan  ketika  melakukan penafsiran terhadap kaidah-kaidah konstitusi. Pembicaraan tentang
batasan penafsiran konstitusi, Bagir Manan menyebutkan sebagai berikut:
“Selain  menggunakan  berbagai  macam metode  dan  ilmu  penafsiran, the  living constitution harus dilakukan dalam batas- batas  landasan  dan  cita-cita  bernegara. Dalam  konteks  UUD  1945,  penafsiran tidak  boleh  menyinggung  dasar-dasar demokrasi,  negara  hukum,  asas-asas keindonesiaan,  dan  tujuan  bernegara (negara  kesejahteraan  atas  dasar  keadilan sosial). Itulah makna the living constitution .  Apabila  penafsiran  UUD
1945  dilakukan  diluar  dasar-dasar  diatas, bukanlah  dalam  kerangka the  living constitution ,  tetapi  meninggalkan  UUD
1945”. 16
Beranjak dari pemikiran yang dikemukakan  oleh  Bagir  Manan  tersebut, dapat dikatakan bahwa penggunaan berbagai macam metode penafsiran, perlu diberi  pembatasan.  Pembatasan  yang dimaksud tentu saja dalam lingkup sistem kaidah  hukum  negara.  Sebagai  negara yang  baru  merdeka  dan  terlepas  dari penjajahan dengan tatanan hukum kolonialnya, negara Indonesia telah memilih  untuk  menyegera  mempunyai sistem  hukum  baru  yang  berlandaskan pada  cara  berhukum  bangsa  Indonesia, 17
16 Bagir  Manan  dan  Susi  Dwi  Harijanti, 2015, Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 164.
17 Menurut  Mochtar  Kusumaatmadja,  pada negara-negara  yang  baru  merdeka  yang  sedang berkembang,  terdapat  dua  faktor  yang  mendesak
yaitu  tatanan  hukum  yang  berakar  dalam dan bersumber pada nilai-nilai dasar yang digali  dari  nilai-nilai  dan  cara  baik masyarakat nusantara, yaitu Pancasila. 18
Mochtar  Kusumaatmadja  dan  B. Arief  Sidharta  menjelaskan  bahwa  di dalam  Pancasila  terdapat  prinsip-prinsip hukum umum yang merupakan penggambaran  dari  tekad  dan  aspirasi bangsa Indonesia yang mencapai kemerdekaannya dengan perjuangan, yang terdiri dari:
1. Asas ketuhanan mengamanatkan bahwa  tidak  boleh  ada  produk  hukum nasional  yang  bertentangan  dengan agama  atau  bersifat  menolak  atau bermusuhan dengan agama;
2. Asas
Perikemanusiaan mengamanatkan  bahwa  hukum  harus melindungi warga Negara dan menjunjung tinggi martabat manusia;
3. Asas  persatuan  dan  kesatuan  atau kebangsaan  mengamanatkan  bahwa hukum  Indonesia  harus  merupakan hukum  nasional  yang  berlaku  bagi seluruh  bangsa  Indonesia.  Hukum nasional berfungsi mempersatukan bangsa Indonesia;
4. Asas demokrasi mengamanatkan bahwa  dalam  hubungan  antara  hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus
diambilnya  sikap  yang  progressip  tentang  hukum dan  peranannya  dalam  masyarakat,  yaitu:  1) keinginan  untuk  menghapus  peninggalan  kolonial secepatnya; dan 2) harapan-harapan yang ditimbulkan  pada  masyarakat  dengan  tercapainya kemerdekaan.  Lihat  Mochtar  Kusumaatmadja, 1976, Hukum,  Masyarakat,  Dan  Pembinaan Hukum Nasional , Bina Cipta, Bandung, Hlm. 3.
18 Bernard Arief Sidharta, 2013, Ilmu Hukum Indonesia:  Upaya  Pengembangan  Ilmu  Hukum Sistematik  Yang  Responsif  Terhadap  Perubahan Masyarakat ,  Genta  Publising,  Yogyakarta,  Hlm. 96-97
tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Pada  analisis  terakhir  kekuasaan  ada pada rakyat dan wakil-wakilnya;
5. Asas  keadilan  sosial  mengamanatkan bahwa semua warga Negara
mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum. 19
Kelima  asas  yang  terkandung  dalam sila-sila Pancasila,
masing-masing mengungkapkan  nilai  fundamental  dan sekaligus juga menjadi lima asas operasional  dalam  menjalani  kehidupan,
termasuk dalam penyelenggaraan
kegiatan  bernegara  dan  pengembanan hukum  (pembentukan,  penemuan,  dan penerapan hukum). 20
Senada  dengan  hal  tersebut,  Bagir Manan menyebutkan sebagai berikut:
“Pembukaan  UUD  1945  menjadi  dasar muatan hukum (pembentukan, penerapan, dan  penegakan  hukum)  yang  memuat asas-asas  hukum  ( general  principles  of law )  yang  berlaku  untuk  semua  bidang hukum.  Pembentuk  hukum,  pelaksana hukum, penegak hukum (terutama hakim) wajib  memperhatikan  asas-asas  hukum umum  sebagai  sandaran  keputusan  atau putusan.
Mengingat Pancasila
mengandung  asas-asas  hukum  umum, maka  pembentuk,  pelaksana  dan  penegak hukum,  wajib  senantiasa  memperhatikan isi Pembukaan UUD 1945, bukan sekadar formalitas belaka.  Inilah sebenarnya  yang diartikan  aspek  filosofis  sebagai  salah satu  dasar  putusan  yang  adil  dalam  arti
19 Mochtar  Kusumaatmadja  dan  B.  Arief Sidharta,  2000, Pengantar  Ilmu  Hukum:  Suatu Pengenalan  Pertama  Ruang  Lingkup  Berlakunya Ilmu Hukum , Alumni, Bandung, Hlm. 138-139.
20 Bernard  Arief  Sidharta,  2013, Op.  Cit , Hlm. 98.
mampu memberi kepuasan dan menciptakan  harmonis  sebagai  mana dikatakan oleh Leslie Lipson”. 21 Dalam pandangan
Bruggink,
Pancasila  merupakan  kaidah  penilaian yang fundamental, yang berfungsi sebagai meta-kaidah  terhadap  kaidah  hukum, karena  menentukan  interpretasi  terhadap aturan-aturan hukum dan wilayah penerapan  dari  aturan-aturan  hukum tersebut.  Di  samping  itu,  Pancasila  juga merupakan pedoman bagi perilaku, walaupun dengan cara yang tidak langsung jika dibandingkan dengan kaidah perilaku. 22
Menjadikan asas-asas dan kandungan nilai  Pancasila  sebagai  batasan  atau sandaran  dalam  melakukan  penafsiran konstitusi  merupakan  keharusan  untuk masa depan  Indonesia, sebagaimana  yang dicita-citakan  dalam  Pembukaan  UUD 1945. 23

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka pada bagian ini penulis  mencoba  menyimpulkan  hal-hal sebagai berikut:
21 Bagir  Manan  dan  Susi  Dwi  Harijanti, 2015, Op. Cit , Hlm. 164.
22 J.J.H.  Bruggink,  1999, Refleksi  Tentang Hukum ,  (Alih  Bahasa:  B.  Arief  Sidharta),  Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 119-123
23 Bandingkan dengan Otong Rosadi, Hukum Kodrat,  Pancasila  dan  Asas  Hukum  Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia , Jurnal Dinamika  Hukum , Fakultas  Hukum  Universitas Jenderal Soedirman, Volume 10 No. 3, September 2010.  Lihat  juga  Jawahir  Thontowi, Pancasila Dalam  Perspektif  Hukum:  Pandangan  Terhadap Ancaman  “The  Lost  Generation” ,  UII  Perss, Yogyakarta, 2016.
1. Untuk  mewujudkan  konstitusi  yang
hidup  sehingga  responsif  terhadap perubahan masyarakat, maka penafsiran  terhadap  kaidah  konstitusi harus  berdasarkan  pada  makna  kata dan  struktur  kalimatnya  (gramatikal), latar  belakang  sejarah  (historikal), tujuannya  (teleologikal)  serta  dalam konteks  hubungan  dengan  aturan- aturan  hukum  positif  yang  lainnya (sistematikal),  dan  secara  kontekstual merujuk  pada  faktor-faktor  kenyataan sosial  dan  ekonomi  (sosiologikal) dengan  mengacu  nilai  kultural  dan kemanusiaan fundamental (filosofikal) serta  prediksi  untuk  masa  yang  akan datang (futurologikal).
2. Asas-asas dan kandungan nilai
Pancasila sebagai batasan atau sandaran dalam melakukan penafsiran konstitusi merupakan keharusan untuk masa  depan  Indonesia,  sebagaimana yang dicita-citakan dalam  Pembukaan
UUD 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Ade Saptomo, 2007, Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum , Unesa University Press, Jakarta.
Bagir  Manan  (Ed),  1996, Kedaulatan Rakyat,  Hak  Asasi  Manusia,  dan Negara  Hukum ,  Kumpulan  Esai guna  menghormati  Sri  Soemantri Martosoewignjo, Gaya Media Pratama, Jakarta.
Bagir  Manan  dan  Susi  Dwi  Harijanti, 2015, Memahami Konstitusi:
Makna  dan  Aktualisasi, Rajawali
Pers, Jakarta.
Bambang  Waluyo,  2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Sinar
Grafika, Jakarta.
Bernard  Arief  Sidharta,  2013, Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik Yang Responsif Terhadap  Perubahan  Masyarakat , Genta Publising, Yogyakarta.
Burhan  Bungin  (ed),  2006, Metodologi Penelitian Kualitatif , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
J.J.H.  Bruggink,  1999, Refleksi  Tentang Hukum ,  (Alih  Bahasa:  B.  Arief Sidharta), Citra Aditya Bakti, Bandung.
Jawahir Thontowi, 2016, Pancasila Dalam Perspektif Hukum: Pandangan Terhadap Ancaman
“The  Lost  Generation” ,  UII  Perss,
Yogyakarta.
Jimly  Asshiddiqie,  2007, Pokok-pokok Hukum  Tata  Negara  Indonesia Pasca  Reformasi ,  Bhuana  Ilmu Populer, Jakarta.
Jimly  Asshiddiqie,  2013, Pengantar  Ilmu Hukum Tata Negara , Rajawali Pers, Jakarta.
Lexy J. Moleong, 2003, Metode
Penelitian Kualitatif , Remaja Adikarya, Yogakarta.
Mochtar  Kusumaatmadja,  1976, Hukum,
Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional , Bina Cipta, Bandung.
Mochtar  Kusumaatmadja  dan  B.  Arief Sidharta,  2000, Pengantar  Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang  Lingkup  Berlakunya  Ilmu Hukum , Alumni, Bandung.
Philips  A  Kana  dan  Otong  Rosadi
(penyunting),  2010, 70  Tahun Bintan R Saragih: Percikan Pemikiran Hukum, Ketatanegaraan, dan  Kebijakan  Publik ,  Wildan Akademika dan Universitas Ekasakti, Subang-Padang Sekretariat  Jenderal  MPR  RI,  2012, Panduan Permasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Republik Indonesia , Jakarta. Soerjono  Soekanto,  1986, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press,
Jakarta.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Marnudji,
1990, Penelitian  Hukum  Normatif, Rajawali Pers, Jakarta.
Sulistyowati  Irianto  dan  Shidarta  (Ed),
2009, Metode  Penelitian  Hukum:
Konstelasi  dan  Refleksi ,  Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

## Jurnal
Bagir Manan, Beberapa  Catatan Tentang Penafsiran , Makalah, Varia
Peradilan Nomor 285 Agustus 2009.
Darda  Pasmatuti,
Analisa  Terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor  46/Puu-Viii/2010  Mengenai
Status  Anak, Volume  3,  Nomor.  1, September 2017.
Otong  Rosadi, Hukum  Kodrat,  Pancasila dan Asas Hukum dalam Pembentukan  Hukum  di  Indonesia ,
Jurnal  Dinamika  Hukum , Fakultas Hukum Universitas Jenderal
Soedirman,  Volume  10  Nomor  3,
September 2010.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006.
Putusan Nomor 138/PUU-VII 2009.