Wicaksono Putra Hariyadi, Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Dampak Negatif Illegal Logging , Halaman 234-246

## PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT TERHADAP DAMPAK NEGATIF ILLEGAL LOGGING

## Wicaksono Putra Hariyadi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Email: wicaksono.putra90@yahoo.com

## Abstract
Forest  damage  due  to  illegal  logging  and  logging  is  known  as  illegal  logging.  Legal protection  of  the  rights  of  indigenous  and  tribal  peoples  to  the  negative  impacts  of  illegal logging based on the concept of national law and customary law can be done by protecting the interests of indigenous peoples, particularly through legislation, namely Article 67 Article (1) (2) and (3) of the Law Law No. 41 of 1999 concerning Forestry. The need for legal protection for  indigenous  peoples is  vulnerable  to  violations  or  neglect  of  their  human  rights. The state has the responsibility to promote, protect and uphold human rights against its citizens.
Keywords : Customary Law; Illegal Logging

## Abstrak
Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin atau dikenal dengan illegal logging. Perlindungan hukum hak-hak masyarakat hukum adat terhadap dampak negatif illegal logging berdasarkan  konsep  hukum  nasional  dan  hukum  adat  dapat  dilakukan  dengan melindungi  kepentingan  masyarakat  adat,  khususnya  melalui  peraturan  perundang-undangan yaitu  dalam  Pasal  67  Pasal  (1)  (2)  dan  (3)  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan.  Perlunya  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat adat rentan  terhadap  pelanggaran atau  pengabaian  hak  asasinya.  Negara  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  memajukan, melindungi serta menegakkan hak asasi manusia terhadap warganya.
Kata Kunci: Hukum Adat; Illegal Logging

## I. PENDAHULUAN
Hutan  mempuyai    kedudukan  dan peranan  yang  sangat  penting  dalam pembangunan  bangsa dan  negara. Hutan mempunyai banyak manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran    dan kesejahteraan  rakyat.  Oleh  karena  itu, hutan  harus  dilindungi  sehingga  dapat memberikan  manfaatnya  bagi kebutuhan hidup  manusia  secara  terus  menerus. Dalam ketentuan
Pasal
47
Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999
tentang  Kehutanan  ditentukan  bahwa perlindungan  hutan  dan  kawasan  hutan merupakan  usaha  untuk  (1)  mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan  hutan  dan  hasil  hutang  yang disebapkan  oleh  perbuatan  manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan  penyakit,  dan  (2)  mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan  perorangan  atas  hutan,  kawasan hutan,  hasil  hutan,  investasi  serta
Wicaksono Putra Hariyadi, Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Dampak Negatif Illegal Logging , Halaman 234-246
perangkat  yang  berhubungan  dengan pengelolaan.
Berbagai usaha perlindungan terhadap  hutan  telah    dilakukan,  namun pada penerapannya usaha yang dilakukan tersebut  masih  belum  maksimal  hal  ini dibuktikan  dengan  masih  banyaknya kerusakan  hutan  yang  terjadi.  Ada  lima golongan  kerusakan  hutan  yaitu  sebagai berikut:
a. Kerusakan hutan akibat pengerjaan atau pendudukan tanah  hutan  secara  tidak  sah, penggunaan hutan yang menyimpang  dari  fungsinya  dan pengusahaan  hutan  yang  tidak sesuai dengan fungsinya; b. Kerusakan hutan akibat pengambilan  batu,  tanah,  bahan galian  lainnya  serta  penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah;
c. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin;
d. Kerusakan hutan akibat pengembalaan  ternak  dan  akibat kebakaran;
e. Kerusakan  hasil  hutan  akibat perbuatan  manusia,  hama  dan penyakit serta daya alam. 1
1 Salim  HS, Dasar-Dasar  Hukum  Kehutanan , Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.114.
Berdasarkan macam-macam kerusakan hutan tersebut satu diantaranya adalah kerusakan hutan akibat pencurian kayu  dan  penebangan  tanpa  izin  atau dikenal  dengan illegal  logging .  Menurut Sukardi  kalau  ditelusuri  secara  cermat pengertian illegal logging dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam Undang-Undang Kehutanan  maka tidak ditemukan secara jelas  pengaturan  mengenai  hal  tersebut. Dalam The Contemporary English Indonesian Dictionary sebagaimana yang dikutip  Salim  menyatakan  bahwa illegal artinya forbidden  by law , unlawful’s artinya  yang  dilarang  menurut  hukum. Log dalam bahasa Inggris artinya batang kayu  atau  kayu  gelondongan. Logging artinya  menebang  kayu  dan  membawa ketempat gergajian.
Menurut Sukardi berdasarkan pengertian  secara  harfiah  tersebut  dapat dikatakan bahwa illegal logging menurut bahasa  berarti  menebang  kayu  dan membawa  ke  tempat  gergajian  yang bertentangan  dengan  hukum  atau  tidak sah  menurut  hukum.  Dalam  Instruksi Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  5 Tahun  2001  tentang  Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal ( illegal logging ) dan  Peredaran  hasil  hutan illegal dikawasan Ekosistem Leuser dan Taman
Wicaksono Putra Hariyadi, Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Dampak Negatif Illegal Logging , Halaman 234-246
Nasional  Tanjung  Putting  istilah Illegal Logging diartikan  sebagai  penebangan kayu  illegal  tidak  sah.  Istilah illegal logging disinonimkan dengan penebangan kayu tidak sah. 2
Berdasarkan uraian diatas menunjukkan  bahwa  adanya illegal logging yang  berlangsung  secara    terus menerus  dan  dalam  jangka  waktu  yang lama  akan  mengancam  kehidupan  suatu masyarakat  yang  memenuhi  kebutuhan hidupnya  melalui  hasil  hutan  tersebut. Dengan  adanya illegal  logging ini masyarakat yang mendiami suatu wilayah akan mengalami rasa kekahwatiran  terhadap  kelangsungan kehidupan  mereka.  Suatu  masyarakat merupakan  suatu  bentuk  kehidupan bersama,  yang  warga  negaranya  hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan.  Masyarakat  indonesia  di dalam susansa lingkungan rakyat merupakan  persekutuan  yang  disebut persekutan hukum. Masing-masing persekutuan  hukum  teresbut  merupakan kesatuan yang menmpunyai
anggota-anggota  dalam  lingkungannya
diantara anggota kesatuan tesrsbut
mempunyai hubungan erat,
2 Supriadi, Hukum  Kehutanan  dan  Hukum Perkebunan di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika,
2010, hlm. 299.
anggota-anggota  merupakan  bagian  dari kesatuan  tersbut  didalam  pertaliannya dengan kesatuan keseluruhnya. 3 Masyarakat  merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari  pola-pola  interaksi  sosial  atau hubungan interpersonal maupun hubungan  kelompok  sosial.  Masyarakat yang dimaksud disini merupakan penduduk asli ( indigenous people ).
Berdasarkan  ukuran  atau  standar kelestarian yang dikembangkan International Timber Tropical Organization (ITTO), Forest Stewardship  Council (FSC), Lembaga
Ekolabael Indonesia (LEI), Pan-European Forest Certification
(PEFC)  dan  Departemen  Kehutanan dalam kaitannya dengan istilah kelestarian  sosial  dijumpai  beberapa istilah  yang  berhubungan  dengan  istilah masyarakat lokal, salah satunya penduduk  asli  ( indigenous  people ). 4 Pengertian  masyarakat  lokal  dalam khasanah kajian peraturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya hutan terbagi atas masyarakat  hukum  adat  dan  masyarakat
3 Chairul  Anwar, Hukum  Adat  Indonesia “Meninjau Hukum Adat Minangkabau”, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 1997,    hlm.7.
4 Abdul  Muis  Yusuf  dan  Mohammad  Taufik Makarao, Hukum  Kehutanan  di  Indonesia , Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm. 246.
Wicaksono Putra Hariyadi, Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Dampak Negatif Illegal Logging , Halaman 234-246
di  dalam  dan  sekitar  hutan.  Istilah masyarakat hukum adat banyak digunakan dalam peraturan perundang-undangan  namun  belum  ada satu  peraturan  yang  memberi  penjelasan mengenai  makna  masyarakat  hukum adat.
Pengertian  masyarakat  hukum  adat menurut Terhaar adalah kelompok masyarakat  yang  teratur,  besifat  tetap mempunyai  kekuasan  dan  kekayaan sensitif  baik  berupa  benda  terlihat maupun  tidak  terlihat.  Hak  pengelolaan sumber  hutan  bagi  masyarakat  hukum adat didasarkan atas UUPA    Pasal 2 ayat 4.  Hak  masyarakat  hukum  adat  untuk mengelola sumber daya hutan adalah hak menurut sumber hukum nasional bersumber dari delegasi    wewenang hak menguasai  negara  kepada  masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
Di  dalam  bukunya  yang  berjudul Beginselen  en  Stelsel  van  het  Adatrecht, Ter Haar merumuskan masyarakat hukum sebagai kelompok-kelompok teratur  yang  sifatnya  ajek  dengan pemerintahan  sendiri  yang  memiliki benda-benda materiel maupun immateriel.
Selanjutnya Hazairin menyatakan bahwa masyarakat-masyarakat hukum adat juga terangkum dalam
Pasal 18
Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya sebagai  berikut  “Pembagian  daerah Indonesia  atas  dasar  daerah  besar  dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam  sistem  pemerintahan  negara  dan hak-hak  asal-usul  dalam  daerah  yang bersifat istimewa. 5
Berdasarkan uraian pakar ahli hukum mengenai konsep masyarakat hukum adat menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat dalam kaitannya untuk memperoleh haknya memanfaatkan  dan  menikmati  hasil  dari sumber daya hutan merupakan    hak yang telah  diatur    menurut  sumber  hukum nasional  yang  bersumber  dari  delegasi wewenang hak menguasai negara kepada masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Akan tetapi hak masyarakat  hukum  adat  ini  didalam penerapannya  terjadi  benturan  antara hukum nasional  dan hukum  adat mengenai  konsep  perlindungan  hukum yang diberikan. Dimana hukum  nasional akan  mengakui  keberadaan  hak-hak masyarakat  hukum  adat  sepanjang  tidak bertentangan dengan aturan-aturan
5 Soerjono  Soekanto, Hukum  Adat  Indonesia , Jakarta:  PT.  RajaGrafindo  Persada,  2007,  hlm. 93-94.
Wicaksono Putra Hariyadi, Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Dampak Negatif Illegal Logging , Halaman 234-246
hukum  yang  berlaku  dalam  peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan  bahwa  hukum  adat  tidak lagi  menjadi  sumber  hukum  nasional, ditambah  lagi  dengan  kenyataan  bahwa sampai  sekarang  masih  belum  terdapat kejelasan dimana letak hukum adat dalam kerangka tata urutan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini sebagaimana dijelaskan dalam Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Sementara Tahun 1960 No. II (Lampiran A) hukum adat ditegaskan sebagai  landasan hukum nasional. Ini adalah satu-satunya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang pernah ada di dalam sejarah kehidupan  Hukum  Adat  setelah  tahun 1945.  Ketetapan  Majelis  ini  dalam tahun-tahun  berikutnya  ternyata  tidak pernah  lagi  menyebutkan  dengan  tegas hukum adat adalah kerangka tata hukum nasional di Indonesia. 6 Hal ini menunjukkan  adanya  pandangan  bahwa hukum  adat  merupakan  hukum  yang masih  dapat  ditolerir  sejauh  sesuai dengan  hukum  nasional  yang  disusun secara modern. Dengan    begitu akhirnya segalanya  akan  diganti  dengan  hukum modern.
6 Moh.  Koesnoe, Hukum  Adat  Sebagi  Suatu Model  Hukum ,  Bandung:  CV.  Mandar  Maju, 1992, hlm.25.
Permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah bagaimanakah bentuk dan mekanisme perlindungan hukum hak-hak masyarakat hukum adat terhadap dampak negatif illegal  logging berdasarkan konsep hukum nasional dan hukum adat.

## II. PEMBAHASAN
A. Pengertian Perlindungan Hukum Hukum berfungsi untuk melindungi  masyarakat  dan  individu terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu tata tertib  masyarakat yang dilakukan  oleh individu-individu  lain atau pemerintah sendiri (penyalahgunaan wewenang  yang  dilakukan  oleh  para petugas  negara)  maupun  pemerintah asing (agresi atau subversi yang dilakukan  pemerintah  asing). 7 Hal  ini diperkuat dengan pendapat Roscue Pond yang  mengemukakan  bahwa  hukum untuk  melindungi  kepentingan  manusia ( law  as  tool  of  social  engineering ), dikarenakan kepantingan manusia adalah suatu  tuntutan  yang  dilindungi  dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. 8
Berbagai konsep pengertian perlindungan  hukum  ditemukan  pada berbagai peraturan perundang-undangan,
7 E.Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar dalam  Hukum  Indonbesia ,  Jakarta:    PT  Ichtiar Baru,  Anggota  IKAPI  dan  Penerbit  Sinar Harapan, 1989, hlm.15.
8 Salim  HS, Perkembangan  Teori  dalam  Ilmu Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.41-42.
Wicaksono Putra Hariyadi, Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Dampak Negatif Illegal Logging , Halaman 234-246
satu diantaranya pengertian perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa  perlindungan  hukum  adalah jaminan  perlindungan    pemerintah  dan atau  masyarakat  kepada  warga  negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam Rumah  Tangga    menyatakan  bahwa perlindungan  adalah  segala  upaya  yang ditujukan  untuk  memberikan  rasa  aman kepada kornan yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  atau pihak  lainnya  baik  sementara  maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
Sedangkan  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia yang Berat menyatakan bahwa perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan  yang  wajib  dilaksanakan  oleh aparat  penegak  hukum  atau  aparat keamanan  untuk  memberikan  rasa  aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan  saksi  dari  ancaman,  gangguan  teror,
dan  kekerasan  dari  pihak  manapun  yang diberikan  pada  tahap  penyelidikan, penyidikan,  dan  atau  pemeriksaan  di sidang pengadilan.
Hukum menurut J.C.T. Simorangkir,
SH dan Woerjono Sastropranoto, SH merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia  dalam  lingkungan  masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib,pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan  tadi  berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. 9 Hukum menurut Drs E.Utrecht,  S.H  merupakan  himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan  larangan-larangan)  yang  mengurus tata tertib masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati masyarakat itu. 10
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat
dijelaskan bahwa pengertian
perlindungan hukum adalah perlindungan  yang  diberikan  kepada subjek  hukum  yang  bersifat  preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Dengan kata  lain  perlindungan  hukum  sebagai suatu gambaran dari  fungsi  hukum  yaitu
9 C.S.T  Kansil,  C.S.T.  Kansil, Pengantar  Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm.38.
10 Ibid
Wicaksono Putra Hariyadi, Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Dampak Negatif Illegal Logging , Halaman 234-246
konsep dimana hukum dapat memberikan suatu  keadilan,  ketertiban,  kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
Salah  satu  bentuk  kejahatan  di bidang kehutanan adalah pencurian kayu atau pembalakan kayu atau lebih dikenal dengan  istilah illegal  logging .  Dalam Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan  tidak  menyebutkan secara  khusus  dengan  istilah illegal logging sebagai  suatu  tindak  pidana.
Berdasarkan terminologi, pengertian illegal berarti tidak legal, tidak sah, tidak resmi,  tidak  menurut  hukum,  atau melanggar  hukum,  sedangkan logging berarti  memotong  atau  menebang  kayu. Jadi illegal  logging berarti  kegiatan penebangan kayu yang tidak ilegal, tidak sah,  tidak  resmi,  tidak  menurut  hukum atau  melanggar  hukum.  Definisi illegal logging menurut International  Tropical Timber  Organization (ITTO)  adalah kegiatan logging yang tidak menerapkan asas  kelestarian  ( unsustainable  forest management ).  Jika  dikaitkan  dalam praktek,  pengertian  ( illegal  logging ) terbagi  2  (dua).  Yaitu  pengertian  secara sempit  dan  pengertian  secara  luas.
Pengertian secara sempit hanya menyangkut  penebangan  kayu  secara liar,  sedangkan  secara  luas  menyangkut setiap perbuatan atau tindakan
pelanggaran  dalam  kegiatan  kehutanan yang meliputi perizinan, persiapan operasi, kegiatan produksi, pengangkutan tata usaha kayu, pengolahan dan pemasaran. 11
Menurut  Forest  Watch  Indonesia (FWI), illegal  logging terdiri  dari  dua bentuk yaitu:
1. Dilakukan  oleh  operator  sah  yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimiliki;
2. Melibatkan  pencurian  kayu,  dimana pohon-pohon  ditebang  oleh  orang yang  sama  sekali  tidak  mempunyai hak untuk menebang pohon. 12
Berdasarkan  penjelasan  tersebut dapat  dijelaskan  bahwa Illegal  logging merupakan suatu mata rantai yang sangat rapi  dan  saling  terkait  diantara  beberapa instansi  dan  pelaku,  yang  dimulai  dari sumber  atau  prosedur  kayu  illegal  atau yang melakukan penebangan kayu secara illegal  hingga  pemasaran  ke  konsemen atau  pengguna  kayu  illegal  tersebut. Kayu-kayu tersebut melaui proses penebangan,  pengolahan,  penyaringan, pengiriman  dan  ekspor  yang  semuanya
11 Abdul  Hakim, Pengantar  Hukum  Kehutanan Indonesia ,  Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti, 2005, hlm. 165.
12 Suriansyah  Murhaini ,  Hukum  Kehutanan “Penegakan  Hukum  Terhadap  Kejahatan  di Bidang  Kehutanan”, Yogyakarta:  Laksbang Grafika, 2012, hlm. 30.
Wicaksono Putra Hariyadi, Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Dampak Negatif Illegal Logging , Halaman 234-246
dilakukan secara illegal. Bahkan kerapkali terjadi kayu-kayu yang mulanya  illegal  tersebut  dicuci  terlebih dahulu ( log laundering ) artinya kayu-kayu yang mulanya illegal tersebut kemudian  dilegalkan  oleh  pihak  tertentu yang  bekerjasama  dengan  oknum  aparat dan pejabat instansi kehutanan, sehingga kayu  tersebut  akan  sulit  teridentifikasi mana yang legal mana yang tidak legal. 13
Sebenarnya payung hukum untuk melakukan pengawasan dan pemberantasan illegal logging dan illegal trade sudah cukup, walaupun diperlukan penyempurnaan yakni dengan menggunakan  Undang-Undang  Nomor 41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan, Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990 tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam Hayati
dan
Ekosistemnya,
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997 tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor  28  Tahun  1985).  Apalagi  secara teknis telah diterbitkan:
1. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan,  Menteri  Kehutanan dan  Menteri  Perindustrian  dan
Perdagangan  Nomor  KM.3  Tahun
13 Ibid
2003, Nomor    22/Kpts-II/2003, dan Nomor 33/MPP/Kep/1/2003 tentang Pengawasan  Pengangkutan  Kayu melalui pelabuhan;
2. Keputusan  Menteri  Perindustrian dan Perdagangan Nonor 68/ MPP/Kep/2/2003 tentang
Perdagangan Kayu Antarpulau. 14
Yang  diperlukan  saat  ini  tinggal komitmen  semua  pihak,  terutama  aparat penegak hukum terhadap pemberantasan illegal  logging dan illegal  trade melalui penegakkan hukum secara konsisten dan konsekuen  khususnya  dalam  rangka memberikan  perlindungan  hukum  bagi hak-hak  masyarakat hukum adat sebagai akibat  adanya illegal  logging yang membawa dampak negatif pada masyarakat  adat  karena  hutan  sebagai sumber kehidupan masyarakat adat telah ditebang  tidak  resmi,  sehingga  sumber mata  air  menjadi  tidak  layak  memenuhi kesehatan akibat pencemaran lingkungan,  tanah  ulayat  diambil  secara paksa  sehingga  menyulut  terjadinya konflik dikarenakan kurangnya pengawasan  dari  pemerintah  terhadap illegal logging bahkan pemerintah turut serta  menjadi  pihak  yang  mensukseskan terjadinya illegal logging ini.
14 Abdul Hakim, Op.Cit ., hlm.170.
Wicaksono Putra Hariyadi, Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Dampak Negatif Illegal Logging , Halaman 234-246
Diperlukannya  perlindungan  hukum terhadap hak-hak masyarakat adat dikarenakan  pada  penerapannya  banyak terjadi  pelanggaran  hak  sehubungan adanya illegal  logging ini,  hal  ini menunjukkan tidak efektifnya perlindungan hukum yang diberikan bagi masyarakat  adat.  Hal  ini  diperkuat dengan tidak terdapatnya rumusan secara eksplisit  dan  spesifik  mengenai illegal logging didalam Undang-Undang Kehutanan,  dan  ini  merupakan  masalah tersendiri  dalam  upaya  penegakkan hukum.  Hanya  ada  beberapa  pasal  saja didalam  Undang-Undang  tersebut  yang menyebutkan tindakan-tindakan apa saja yang  dilarang,  dapat  dijadikan  dasar dakwaan jika terjadi pelanggaran dibidang kehutanan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 50 ayat 2,  Pasal  50  ayat  3  huruf  a,b,c,d,e,f Undang-Undang  Nomor  49  Tahun  1999 tentang  Kehutanan. 15 Kondisi  ini  akan membuka  celah  bagi  pihak-pihak  yang tidak bertanggungjawab
untuk melakukan  perbuatan-perbuatan  yang merugikan kepentingan masyarakat hukum  adat  sehubungan  adanya illegal logging .  Perlindungan  hukum  ini  akan bertambah  sulit  untuk  berlaku  efektif dikarenakan hukum adat yang dahulunya
merupakan  sumber  hukum  nasional untuk melindungi kepentingan masyarakat hukum adat, sekarang menjadi  tidak  jelas  letaknya  sebagai sumber  hukum  dalam  tata  urutan peraturan  perundang-undangan.  Hukum adat  hanya  dapat  berlaku  apabila  tidak bertentangan  dengan  ketentuan  yang berlaku  dalam  hukum  nasional.  Hal  ini mengakibatkan adanya ketimpangan dalam  pemberian  perlindungan  hukum bagi masyarakat hukum adat.
Perlindungan hukum bagi masyarakat hukum  adat  berkaitan  dengan  dampak yang  ditimbulkan  akibat  adanya illegal logging dapat  ditemukan  dalam  konsep hukum  nasional  yaitu  pada  ketentuan Pasal  67  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun 1999 menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya  memenuhi  unsur  antara lain:
1. Masyarakatnya  masih  dalam  bentuk paguyuban ( rechtsgemeenshap );
2. Ada  kelembagaan  dalam  bentuk perangkat penguasa adatnya;
3. Ada wilayah hukum adat yang jelas;
4. Ada  pranata  dan  perangkat  hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati;dan
Wicaksono Putra Hariyadi, Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Dampak Negatif Illegal Logging , Halaman 234-246
5. Masih mengadakan  pemungutan
hasil hutan  di  wilayah  hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. 16
Penjelasan  Pasal  67  ayat  (2) menyatakan  bahwa  Peratuuran  Daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian  para  pakar  hukum  adat, aspirasi masyarakat hukum setempat dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang  bersangkutan,  serta  instansi  pihak lain  yang  terkait,  selanjutnya  penjelasan Pasal  67  ayat  3  menyatakakan  bahwa Peraturan  Pemerintah  memuat  antara lain:
1. Tata cara penelitian;
2. Pihak-pihak yang diikutsertakan;
3. Materi penelitian;
4. Kriteria penilaian berdasarkan keberadaan masyarakat hukum adat.
Perlindungan  hukum  yang  diberikan bagi masyarakat hukum adat sehubungan dampak  yang ditimbulkan akibat adanya illegal  logging berkaitan  pula  dengan konsep teori keadilan dan teori perlindungan  hukum.  Dalam  bukunya “ Rhetorica” Aristoteles  mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum menghendaki  keadilan  semata-mata  dan isi  dari  pada  hukum  ditentukan  oleh kesadaran  etis  mengenai  apa  yang
16 Ibid , hlm.245.
dikatakan  adil  dan  tidak  adil.  Menurut teori  ini  hukum  mempunyai  tugas  suci dan luhur, ialah  keadilan  dengan memberikan  kepada  tiap-tiap  orang  apa yang  berhak  ia terima  yang  memerlukan peraturan  tersendiri  bagi  tiap-tiap  kasus. Oleh  karenanya  hukum  harus  membuat apa yang dinamakan “ Algemeene regels ” (peraturan atau ketentuan umum). Peraturan ini diperlukan oleh masyarakat teratur  demi  kepentingan  kepastian hukum,  meskipun  suatu  waktu  dapat menimbulkan ketidakadilan. 17
Aristoteles  dalam  tulisannya  Rhetorica, membedakan  dua  macam  keadilan  yaitu keadilan komutatif dan keadilan distributif.    Perlindungan  hukum  bagi masyarakat hukum adat mempergunakan konsep keadilan distributif yang merupakan    keadilan  yang  memberikan pembagian pada setiap orang berdasarkan haknya masing-masing. 18
Teori  perlindungan  hukum    juga dipergunakan sehubungan dengan pemberian  perlindungan  hukum  bagi masyarakat  hukum  adat.  Fitzgerald menjelaskan hukum melindungi kepentingan  seseorang  dengan  cara
17 R.  Soeroso, Pengantar  Ilmu  Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2007,    hlm.58.
18 C.S.T.  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan Tata  Hukum  Indonesia ,  Jakarta:  Balai  Pustaka, 1989, hlm .42-43.
Wicaksono Putra Hariyadi, Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Dampak Negatif Illegal Logging , Halaman 234-246
mengalokasikan  kekuasaan  kepadanya secara  terukur  untuk  bertindak  dalam rangka  kepentingannya  yang  disebut dengan  hak.  Keperluan  hukum  adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi  untuk  menentukan  kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur yang tertuang dalam bentuk peraturan. 19
Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum. 20
Menurut Lili Rasyidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif  dan  fleksibel,  melainkan  juga prediktif dan antisipatif. 21
Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa perlindungan hukum  bagi  masyarakat  hukum  adat terhadap  dampak  negatif illegal  logging berdasarkan konsep hukum  nasional dan
19 J.HAL.  Fitzgerald,  dalam  Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum ,  Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti,
2000, hlm. 69.
20 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.
21 Lili Rajidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu  Sistem ,  Bandung:  Remaja  Rusdakarya, 1993, hlm.118
hukum  adat  masing-masing  mempunyai konsep  tersendiri.  Berdasarkan  konsep hukum nasional dapat ditemukan peraturan perundang-undangan yang memberikan  perlindungan  hukum  pada masyarakat  adat    sehubungan  adanya dampak negatif dari illegal logging yaitu Pasal  67  ayat  (1)  (2)  dan  (3) Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang Pokok-Pokok Kehutanan. Peranan  pemerintah  dalam  melindungi hak-hak  masyarakat  hukum  adat  dapat ditemukan  dalam  berbagai  ketentuan peraturan  perundang-undangan  antara lain  UUD  1945,  Pasal  7  dan  11 Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Undang-Undang  Pokok  Agraria, Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1967 tentang Pertambangan. Sedangkan perlindungan  hukum  bagi  masyarakat hukum  adat  dengan  mempergunakan konsep hukum adat berisikan aturan-aturan  hukum  yang  berurat  akar kepada kebudayaan tradisional, sehingga menjelmakan  perasaan  hukum  rakyat yang nyata.

## III. PENUTUP
Bentuk dan mekanisme perlindungan hukum  hak-hak  masyarakat  hukum  adat
Wicaksono Putra Hariyadi, Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Dampak Negatif Illegal Logging , Halaman 234-246
terhadap  dampak  negatif illegal  logging berdasarkan konsep hukum  nasional dan hukum  adat  dapat  dilakukan  dengan melindungi kepentingan masyarakat adat khususnya
melalui peraturan perundang-undangan  yaitu  dalam  Pasal
67 Pasal (1) (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan. Perlunya perlindungan hukum  ini  dikarenakan  masyarakat  adat rentan terhadap pelanggaran atau
pengabaian hak asasinya. Negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan, melindungi serta menegakkan hak asasi  manusia terhadap warganya.  Sedangkan  melalui  konsep hukum adat dilakukan dengan mempergunakan aturan hukum adat yang berisikan  aturan-aturan  hukum  yang berurat akar kepada kebudayaan
tradisional, sehingga menjelmakan perasaan hukum rakyat yang nyata.
Masyarakat  hukum  adat  hendaknya mendapatkan perlindungan hukum yang  maksimal    dalam  mendapatkan haknya  untuk  dapat  memanfaatkan  dan mengelola  sumber  daya  hutan  dapat berjalan  sesuai  fungsinya  berdasarkan atas  konsep  hukum  nasional  dan  hukum adat,sehingga    tetap  dapat  dimanfaatkan bagi kebutuhan generasi berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Muis  Yusuf  dan  Mohammad Taufik Makarao, Hukum Kehutanan di Indonesia , Jakarta: Rineka
Cipta, 2011.
Abdul Hakim, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia , Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti, 2005.
C.S.T.  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Jakarta:
Balai Pustaka, 1989.
Chairul  Anwar, Hukum  Adat  Indonesia
“Meninjau
Hukum
Adat
Minangkabau”,  Jakarta:  Rineka Cipta,    1997.
E.Utrecht  dan  Moh.  Saleh  Djindang,
Pengantar dalam Hukum Indonesia ,
Jakarta:  PT  Ichtiar  Baru,  Anggota IKAPI  dan  Penerbit  Sinar  Harapan, 1989.
Lili  Rajidi  dan  I.B  Wysa  Putra, Hukum Sebagai  Suatu  Sistem ,  Bandung:
Remaja Rusdakarya, 1993.
Moh.  Koesnoe, Hukum  Adat  Sebagi Suatu Model Hukum , Bandung: CV.
Mandar Maju, 1992.
R.  Soeroso, Pengantar  Ilmu  Hukum,
Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum ,
Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti, 2000.
Wicaksono Putra Hariyadi, Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Dampak Negatif Illegal Logging , Halaman 234-246
Salim HS, Dasar-Dasar Hukum
Kehutanan ,  Jakarta:  Sinar  Grafika,
2008.
Salim  HS, Perkembangan  Teori  dalam Ilmu Hukum , Jakarta: Rajawali Pers,
2010.
Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan  di  Indonesia ,  Jakarta:
Sinar Grafika, 2010.
Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia , Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007. Suriansyah Murhaini , Hukum Kehutanan “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan  di  Bidang    Kehutanan”,
Yogyakarta: Laksbang Grafika,
2012.