## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA INTELEKTUAL KARAKTER FIKSI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
I Made Surya Wahyu Arsadi 1 , Si Ngurah Ardhya 2 , Ni Ketut Sari Adnyani 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { wahyuarsadi4600@gmail.com , ngurah.ardhya@undiksha.ac.id , nitsariadnyani@gmail.com }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bahwa  karya  intelektual  karakter  fiksi  secara independen  perlu  mendapatkan  perlindungan  hukum  dan  masuk  ke  dalam  objek  hak  cipta. Rumusan masalah  yang  diajukan  yaitu  (1)  Bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap karakter  fiksi  di  Indonesia  berdasarkan  Undang –  Undang  no  28  Tahun  2014  tentang  Hak Cipta?  dan  (2)  Bagaimana  perlindungan  hukum  karakter  fiksi  di  Negara  Amerika  apabila  di bandingkan  dengan  perlindungan  hukum  karakter  fiksi  yang  ada  di  Indonesia?  Penelitian  ini merupakan  perbandingan  hukum  antara  hukum  hak  cipta  yang  ada  di  negara  Indonesia dengan  hukum  yang  mengatur  tentang  karakter  fiksi  yang  ada  di  negara  Amerika.  Hasil penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang  Hak  Cipta  karakter  fiksi  hanya  bisa  dilindungi  jika  karakter  fiksi  tersebut  masih menjadi  satu  kesatuan  dengan  naskah  cerita  dan  diwujudkan  ke  dalam  karya  cipta sinematografi,  buku  cerita,  dan  permainan  video.  Sedangkan  negara  Amerika  dimana peraturan  merek  dagang,  hak  cipta,  dan  hak  hukum  publisitas  mendorong  penulis  untuk memahami  dan  mengembangkan  karakter  fiksi  independen  dan  menawarkannya  kepada publik  untuk  dinikmati  dalam  berbagai  bentuk  media  dan  barang  dagangan  terkait  karakter fiksi.
Kata kunci: karakter fiksi, hak cipta, perlindungan hukum

## Abstract
This  research  aims  to  find  out  that  intellectual  works  of  fictional  characters  independently require to obtain legal protection and are included in the object of copyright. The formulation of the  problems  proposed  are  (1)  What  is  the  form  of  legal  protection  for  fictional  characters  in Indonesia according to Law Number 28 of 2014 regarding copyright? And (2) How is the legal protection  of  fictional  characters  in  America  if  compared  to  the  legal  protection  of  fictional characters in Indonesia? This study is a legal comparison between copyright law in Indonesia and  law  regulating  fictional  characters  in  America.  The  results  of  this  study  explain  that according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, fictional characters are only able to be protected if the fictional character is still a unity with the story script and is realized into works  of  cinematography,  story  books,  and  video  games.    Meanwhile,  in  America,  in  which trademark,  copyright,  and  legal  rights  of  publicity  laws  encourage  writers  to  understand  and develop independent fictional characters and offer them to the public to be enjoyed in the form of various medias and goods related to fictional characters.
Keywords: fictional characters, copyright, legal protection

## PENDAHULUAN
Karya  sastra  didefinisikan  hasil atau  karya  yang  setengahnya  besar tercakup  sifat  kreatif  dan  imajinatif.  Karya sastra yaitu menceritakan atau membahas tentang  permasalahan  di  sekitar  dari seorang  yang  menciptakan  karya  itu sendiri.  Berbagai  karya  sastra  tercakup atas  bermacam  wujud  yakni,  prosa,  puisi dan  drama.  Prosa  bisa  menyerupai  cerita pendek  dan  novel.  Pada  suatu  cerita  saat sastra mempu berbentuk non-fiksi ataupun fiksi.  Ketika  macam  non-fiksi,  penyusun berkewajiban  kepada  kesahihan  atau keakuratan  peristiwa,  orang,  peristiwa, atau  informasi  tersajikan  melalui  suatu cerita.  Dibaliknya,  saat  macam  fiksi  ini, menjadi  acuan  ketika  kenyataan  dan, peristiwa  informasi,  dan  penokohan  saat cerita. Prosa adalah karangan bebas yang bukan terkorelasi kepada jumlah suku kata dan  jumlah  baris  dalam  setiap  baris,  dan tidak  terikat  oleh  ritme  dan  irama  seperti puisi.  Menurut  isinya,  prosa  di  bagi menjadi  dua  bagian,  yaitu  nonfiksi  dan fiksi.  Dimana  pembahasan  prosa  fiksi terdiri  dari  cerita-cerita  yang  bersifat kreatif,  imajinatif,  dan  estetis  dalam pengertian  sastra  ini  dikenal  dengan  fiksi. Penciptaan  Karya  fiksi  mengacu  pada tindakan yang mengeneralisasi suatu yang terdapat  sifat  imajinasi  dan  karangan sesuatu yang bukan ada dan benar-benar terungkap,  hingga  tidak  perlu  mencari kebenaran  dari  cerita tersebut  pada  dunia nyata. Dalam sebuah karya fiksi, digambarkan berbagai macam jenis permasalahan  mahluk  hidup,  misalnya manusia antar manusia, manusia terhadap hewan  dan  lain-lain,  dan  sebagainya. Penulis  harus  mendapatkan  apresiasi sebagai  wujud  kesungguhannya  dalam membuat karya dalam menuangkan suatu karya  dalam  bentuk  fiksi  yang  sesuai dengan  pandangannya.  Dalam  karya intelektual cerita fiksi, unsur-unsur pembentuknya  meliputi  tema,  latar,  plot, sudut pandang, dan karakter.
Dalam  karya intelektual cerita fiksi, penokohan merupakan unsur yang penting  dalam  menciptakan  sebuah  cerita fiksi,  walaupun  alur  seolah-olah  dibuat berdasarkan  pada  sebuah  cerita,  namun
dalam  cerita  tentu  saja  ada  yang diceritakan siapa yang memiliki permasalahan, dan sebagainya itu merupakan  urusan  tokoh  yang  sudah  di konsepkan  dalam  cerita.  Ketika  karakter dengan  segala  sifat  dan  citra  yang  di bawanya  dengan  berbagai  watak  yang ada  pada  jati  dirinya,  dalam  banyak  hal menarik  perhatian  orang  lebuh  dari sekedar  plot.  Namun,  ini  tidak  berarti bahwasanya  beberapa  komponen  plot bisa  dilalaikan  saja  sebab  kebeneran karakter  dalam  banyak  hal  tergantung pada  plot.  Dalam  pembahasan  karya intelektual  cerita  fiksi,  istilah-istilah  seperti tokoh  dan  penokohan  sering  digunakan secara  bergantian  dengan  mengacu  pada makna yang hampir sama. Istilah-istilah ini sebenarnya,  tidak  menyiratkan  arti  yang sama  persis,  atau  setidaknya  dalam penelitian  ini  merujuk  pada  arti  yang berbeda,  meskipun  beberapa  diantaranya sama. Penokohan bermakna satu diantara komponen  penting  ketika  merekontruksi kerangka  yang  kehadirannya  diperlukan dalam  cerita.  Menurut  Jones,  penokohan ialah  pewujudnyataan  yang  sesuai  terkait seseorang  digambarkan  dalam  cerita, sedangkan  Sudjiman  mengatakan  bahwa penokohan adalah penyajian karakter dari seorang  tokoh  dalam  menciptakan  citra karakter.
Bagi  Aminuddin  (Putra,  2014:  10), tokoh  dimaknai  pelaku  atau  agen  yang melakukan  peristiwa  cerita.  Selain  itu penokohan  didefinisikan  metode  pembuat menghadirkan  tokoh-tokoh  dalam  cerita dan  seperti  apa  tokoh-tokohnya.  Artinya ada  dua  hal  penting,  yang  pertama berkaitan  erat,  penampilan  dan  gambaran tokoh  harus  mendukung  watak  tokoh. Tentunya  jika  deskripsi  karakter  tidak sesuai  dengan  karakter  yang  ada  di dalamnya  atau  bahkan  tidak  mendukung karakter-karakter yang dideskripsikan, jelas akan mengurangi bobot cerita.
Karakter  adalah  seorang  ataupun makhluk  lain  ketika  sebuah  cerita,  yang mana karakter tersebut dapat berasal dari orang yang nyata dan fiktif (karakter fiksi). Pencipta  karya  fiksi  yang  dimuat  dalam berupa  sinematografi,  buku,  novel,  komik, drama, karya sastra, dan permainan video
seringkali  menghasilkan  karakter  fiksi  di dalam  cerita  yang  menjadi  dasar  dalam pembuatan  karya  cerita  fiksi.  Disini, karakter  dimaknai  elemen  krusial  yang dipergunakan  pengarang  ataupun  penulis cerita  demi  menyokong  konflik  dan  tema. Tokoh  dalam  cerita  fiksi  juga  berguna dalam  mengembangkan  tema  agar  pesan pengarang  mampu  tersalurkan  secara jelas  ketika  media  sinematografi,  buku, novel,  komik,  drama,  karya  sastra,  dan game video.
Dengan  penggambaran  karakter yang  cocok,  penonton  dan  pembaca  bisa mengerti  cerita  melalui  penjelasan  atau penggambaran karakter lebih detail.
Contoh  karakter  fiksi  yang  digambarkan dengan detail melalui visualnya, Iron-man, Captain  America,  Hulk,  James  Bond, Sherlock  Holmes,  Naruto,  Mr.  Bean  dan Harry  Potter  yang  ialah  tokoh-tokoh  fiksi yang  sudah  dikenal  secara  luas  di masyarakat  atau  Gundala,  Saras  008,  Si Buta  dari  Gua  Hantu,  Wiro  Sableng  Mak Lampir,  dan  Si  Unyil  yang  juga  tokoh- tokoh  fiksi  di  Indonesia  yang  banyak dikenal  luas  pada  masyarakat  Indonesia dan  sudah  digunakan  secara  berbeda dalam  berbagai  cerita  dan  media  sejak dari  dulu.  karakter  sering  di  gambarkan dalam  film,  serial  televisi  dan  semua bentuk  fiksi,  diarahkan  dan  disutradarai oleh cerita.
Hak  Cipta  diatur  dan  dilindungi dalam  UndangUndang  Nomor  28  Tahun 2014  tentang  Hak  Cipta.  Pengertian  Hak Cipta berdasarkan ketentuan UUHC adalah  “Hak  Eksklusif”  pencipta  yang timbul secara otomatis berdasarkan dengan  prinsip  deklaratif  (Marwani  dkk, 2020:  264). Hak  Cipta  adalah  komponen sejak kepemilikan intelektual yang memiliki  cakupan  objek  yang  dilindungi terluas,  sebab  melingkup  seni,  ilmu pengetahuan, dan sastra ( art and literary ), termasuk sistem di komputer.
Pertumbuhan  ekonomi  kreatif  merupakan salah  satu  yang  paling  luas  di  Indonesia juga  beberapa  negara  lain,  ditambah majunya perkembangan teknologi komunikasi  dan  informasi  memerlukan hadirnya  perubahan  Undang-Undang  Hak Cipta,  yang  dianggap  sebagai  kriteria
terpenting  dalam  perekonomian  Nasional. Mengingat  Undang-Undang  Hak  Cipta menghormati atribut perluasan dan pelindungan  ekonomi  kreatif,  diupayakan berperan  nyata  ke  ruang  Hak  Terkait  dan Hak Cipta terhadap ekonomi pada negara semakin  baik.  Hak  Cipta  di  Indonesia dilansir  dengan  asas  deklaratif.  Asas deklaratif bertautan berlaku untuk gagasan ataupun gagasan terwujudkan oleh pencipta  ke  dalam  tampilan  konkret  dan selanjutnya lahirlah hak cipta dari realisasi atas  gagasan  itu  sendiri.  Kepunyaan  Hak Cipta  hadir  saat  karya  tersebut  pertama kali  diterbitkan  dan  masyarakat  luas mengetahuinya.
Hak  Cipta  merupakan  bagian  atas kepemilikan  intelektual  yang  diatur  ketika Undang-Undang  No.  28  Tahun  2014 terkait  Hak  Cipta  yang  mengatur  secara eksplisit media perlindungan yang menggunakan  karakter  fiksi  di  dalam karyanya  seperti,  sinematografi,  buku, novel,  komik,  drama,  karya  sastra,  dan game  video.  Urgensinya  karakter  fiksi yang  dipergunakan  untuk  dasar  dalam membuat  karya  intelektual  karakter  fiksi tersebut yang dapat menjadi sumber suatu permasalahan  karena  di  dalam  Undang- Undang  No.  28  Tahun  2014  berkait  Hak Cipta  tidak  menyebutkan  secara  jelas bahwasanya ciri-ciri fiksi secara independen merupakan objek hukum yang dapat  dilindungi  sehingga  menimbulkan kebingungan  apakah  pelindungan  itu  lahir sejak  era  hukum  Hak  Cipta  Indonesia, diberlakukan  juga  baik  ekstensif  kepada karakter  fiksi  itu  sendiri,  tidak  sekedar  di media  penjelasan  pada  cerita  aslinya secara detail. Perlindungan Hak Cipta atas karakter  fiksi  sangat  penting  jika  ditinjau masalah  akan  muncul  jika  tanpa  adanya perlindungan terhadap karakter fiksi secara  independen  di  luar  dari  cerita aslinya,  yang  mungkin  akan  melahirkan masalah  baru  atau  mungkin  masalah sudah  ada  di  sekitar  kita  namun  belum diangkat  dalam  publik.  Hukum  hak  cipta dilindunginya  ekspresi  ide,  tetapi  tidak  ide tersebut. Prinsipnya mungkin sulit diterapkan  dalam  konteks  karakter  fiksi, karena  karya  yang  dilindungi  oleh  hak cipta,  tidak  berarti  bahwa  setiap  elemen
karya  yang  terkandung  di  dalamnya dilindungi  sepenuhnya.  Secara  khusus, karakter  fiksi  dalam  sebuah  karya  hanya dapat  dianggap  sebagai  pemikiran  jika tidak  cukup  memenuhi  syarat  sebagai ekspresi  dari  pemikiran  yang  dilindungi secara hukum.
Karakter  fiksi  lahir  dari  deskripsi atau tidak dijelaskan secara langsung dari karakter  itu  sendiri.  Siapa,  apa  ciri  dan sikapnya,  bagaimana  caranya  dan  ciri-ciri lainnya  dapat  dilihat  atau  dibaca,  yang  di tulis  oleh  seseorang  dalam  ciptaannya. Pencipta  karakter  fiksi  hampir  tidak  dapat membayangkan  bahwa  karyanya  dikenal masyarakat  umum  dan  memiliki  nilai ekonomi  dan  moral  yang  sangat  tinggi, tidak  adil  bagi  mereka  jika  pihak  yang sudah  bersusah  payah  dalam  membuat karya  yang  besar  dan  dikenal  banyak orang  dan  menimbulkan  kesuksesan tanpa  adanya  imbalan  yang  pantas  bagi penciptanya dan tidak ada yang melindungi sepenuhnya dari para pengarang  cerita  fiksi  yang  memiliki karakter di dalamnya.
Karakter  fiksi  memiliki  keunikan karena  sebagai  suatu  karya  yang  di  buat dengan  orisinalitasnya  dimana  karakter fiksi ini memiliki tempat yang terpisah dari karya aslinya yang di buat oleh pengarang,  dimana  karakter  fiksi  bisa dijadikan  sebuah  obyek  perlindungan hukum Hak Kekayaan
Intelektual
utamanya pada hak cipta. Namun Undang -  Undang  No  28  Tahun  2014  terkait  Hak Cipta belum secara spesifik dalam mengatur tentang perlindungan Hak Kekayaan  Intelektual  terhadap  karakter fiksi  belum  pernah  dirumuskan  sebagai suatu  peraturan  tercatat  baik  ketika kesepahaman internasional ataupun aturan perundang undangan  menjelaskan bahwa  ciri-ciri  fiksi  untuk  sebuah  hasil pikiran  tersendirinya  yang  lepas  sejak karya  sesungguhnya  atau  berdiri  secara independen  yang  menjadikan  adanya kekosongan  hukum  terhadap  peraturan yang  secara  spesifik  mengenai  peraturan perlindungan tentang karakter fiksi.
Kasus  tentang  karakter  fiktif  yang ada  pada  negara  Indonesia  terdapat peristiwa hukum yang terjadi yaitu
permasalahan  hak  cipta  kepada  karakter fiksi  dari  karakter  Si  Unyil  dari  karya  Drs Suryadi  atau  sering  dikenal  dengan  Pak Raden.  Pada  tahun  1995  dimana  Pak Raden  telah  menandatangani  perjanjian yang  telah  dibuat  oleh  pihak  PPFN, dimana karakter Si Unyil memiliki sengketa  dengan  Perum  Produksi  Film Negara (PPFN). Dalam terjalinnya kerjasama  Pak  Raden  dengan  pihak PPFN, Pak Raden tidak pernah mendapatkan  royalti  sepersenpun  dari pihak  PPFN  selama  serial  Si  Unyil  ini ditayangkan. Padahal Pak Raden merupakan pencipta dari karakter Si Unyil. Dengan  adanya  pembaharuan  perjanjian dari  pihak  PPFN  yaitu  munculnya  ciptaan karakter  dimasukkan  ke  dalam  obyek perjanjian. Dalam perjanjian lisensi yang di tandatangani  oleh  Pak  Raden  dan  PPFN, yang  mencantumkan  bahwa  PPFN  di  beri hak atas menggunakan atau memanfaatkan secara ekonomi atas karakter Si Unyil. Dalam kasus karakter Si Unyil adalah salah satu contoh pentingnya perlindungan  hak  cipta  bagi  penciptanya dimana  dari  karakter  Si  Unyil,  Pak  Raden bisa memperoleh kegunaan ekonomi yang paling  besar  dan  olehnya  sebab  itu  mesti bisa  mendapatkan  perlindungan  secara swatantra  untuk  satu  dintara  temuan orisinil  suatu  karya  ketika  sebuah  karya masuk  hak  cipta  bukan  lagi  disamakan melalui  novelty  atau  keterbaruan  saat paten.  Asas  orisinil  termasudkan  lebih condong  ke  dalam  korelasi  sesama ciptaannya  dengan  pemilik  sendiri  yang harus dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.  Kasus  sejenis  ini  hendak  turut meluas ditemui utamanya melalui pengikutan regulasi pemerintah saat meneguhkan aspek industri kreatif membutuhkan  lindungan  terhadap  hak kekayaan intelektual.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas mengenai pentingnya perlindungan hukum dari karakter fiksi, hingga penulis beratensi untuk  menindak  lanjuti  dalam  wujud skripsi,  penelitian  skripsi  melalui  judul “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Karya Intelektual  Karakter  Fiksi  Di  Indonesia Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

## METODE
Penelitian  ini  dirancang  memakai pengguanan  jenis  studi  yuridis  normatif, yakni studi yang dipusatkan agar membahas  implementasi  aturan-aturan maupun  norma-norma  hukum  positif. Berbagai  pendekatan  yang  dipakai  oleh penulis  pada  studi  karya  ilmiah  ini  yaitu pendekatan komparatif
approach,
pendekatan peraturan
perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach)
(Mamudji dkk, 2003:14) . Adapun bahan hukum yang digunakan  adalah  adalah  Bahan  Hukum Primer,  Sekunder  dan  Tersier.  Teknik pengumpulan bahan hukum pada studi ini ialah  melalaui  cara  studi  kepustakaan. studi  ini  mempergunakan  metode  Analisa melalui  jalan  deskriptif  kualitatif.  Bahan Hukum  primer  bisa  dijabarkan  maupun diuraikan  dengan  bermutu  serta  berwujud kalimat  literatur,  logis,  runtut,  tak  adanya ketimpangan, serta efektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum Terhadap Karakter Fiksi Di Indonesia
Berdasarkan  Undang-Undang  No  28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Karya intelektual sangatlah penting untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum. Dengan  adanya  perlindungan,  pencipta karya intelektual yang sudah menciptakan karya  cipta  ke  dalam  bentuk  nyata  tidak akan  ragu  untuk  mendeklarasikannya kepada  masyarakat  luas,  setelah  di deklarasikan pencipta akan secara langsung akan mendapatkan hak eksklusif yang muncul berdasarkan prinsip deklaratif  yang  sudah  selaras  pada ketentuan  peraturan  pasal  1  angka  1 Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang  Hak  Cipta.  Ada  beberapa  karya intelektual  yang  dapat  dilindungi  oleh Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang  Hak  Cipta  yaitu  berlandaskan pasal  40  ayat  (1),  di  sebutkan  bahwa karya  cipta  yang  dapat  dilindungi  melalui bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni, terjalin atas:
a.  buku,  pamflet,  berwajahkan  karya tulis  yang  diterbitkan,  serta  segala perolehan karya tulis lainnya;
b.  pidato, kuliah, seramah, dan Ciptaan selaras lainnya;
c.  alat  peraga  yang  dirancang  bagi keperluan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d.  lagu dan/atau musik melalaui
maupun tanpa teks;
e.  Tari,  drama,  drama  musikal,  tari, perwayangan, koreografi, dan pantomim;
f. karya  seni  rupa  dengan  semua wujud seperti ukiran, lukisan, kaligrafi,  ukiran,  seni  patung  pahat,
ataupun kolase;
g.  karya seni terapan;
h.  karya arsitektur;
i. peta;
j. karya  seni  batik  muaupun  dengan motif lain;
k.  karya fotografi;
l. Potret;
m.  karya sinematograpi;
n.  adaptasi,  aransemen,  perubahan dan  karya  lain  pada  perilehan transformasi;
o.  terjemahan,  adaptasi,  aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
p.  kompilasi Ciptaan maupun data, baik dengan  format  yang  bisa  dibaca dengan  Program  Komputer  ataupun media lainnya;
q.  kompilasi  bentuk  budaya  tradisional selang kompilasi  itu  ialahkarya  yang asli;
r. permainan video; dan
s.  Program Komputer.
Di  dalam  point  Pasal  40  ayat  (1) huruf  f  dapat  di  jelaskan  bahwa  sebuah karya  cipta  yaitu  karya  seni  rupa  pada setia  wujud  selayaknya  lukisan,  ukiran, gambar,  kaligrafi,patung,  seni  pahat,  atau kolase merupakan bidang yang melingkupi hal  yang  dapat  dilindungi.  Berkaitan dengan  seni  rupa  ialah  sebuah  cabang seni  yang  bisa  menciptakan  karya  seni melalui tangkapan visual lalu disalurkan ke dalam  media.  Dengan  adanya  seni  rupa yang merupakan salah satu dilindungi oleh Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014
mengenai  Hak  Cipta,  pencipta  dapat menggunakan  hak  eksklusif  berdasarkan dua  hak  yaitu  hak  moral  maupun  hak ekonomi  berlandaskan  Pasal  4  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang Hak  Cipta.  Pada  Pasal  5  ayat  (1) dijelaskan  bawasanya  hak  moral  ( moral rights ) ialah hak yang tidak bisa dilepaskan  pada  diri  sang  pencipta  itu sendiri, mereka yang memakai ciptaannya kepada masyarakat luas atau umum harus mencantumkan  nama  pencipta  dengan menggunakan nama asli atau samarannya,  sebuah  karya  dapat  diubah agar  ciptaannya  sesuai  dengan kepatutan hal  layak  luas  yang  terdapat  pada masyarakat memodifikasi judul serta anak judul atas ciptaannya, dan mempertahankan  haknya  terhadap  hal yang  dapat  merugikan  reputasi  serta kehormatannya  dari  modifikasi  Ciptaan, distorsi Ciptaan, dan mutilasi Ciptaan.
Hak  ekonomi (economic  rights) merupakan  hak  yang  dipunyai  oleh pencipta  agar  mendapatkan  keuntungan ekonomi atas karya ciptaannya berlandaskan  Pasal  8  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dengan menggunakan hak ekonomi pencipta  dapat  memperoleh  keuntungan melalaui pemakaian ciptaannya bagi orang  lain  berdasarkan  lisensi  (Yoyo, 2020:10).  Untuk  pencipta  atau  pembuat hak  cipta  mereka  mempunyai  wewenang untuk:
a.  Penerbitan Ciptaan;
b.  Penggandaan Ciptaan dengan segala wujudnya;
c.  Penerjemahan Ciptaan;
d.  Pengadaplasian,  pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;
e.  Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
f. Pertunjukan Ciptaan;
g.  Pengumuman Ciptaan;
h.  Komunikasi Ciptaan; dan
i. Penyewaan Ciptaan. Diatur  dalam  Pasal  9  ayat  (1)
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang  Hak  Cipta,  dimana  semua  orang yang  ingin  melangsungkan  hak  ekonomi selayaknya  yang  sudah  dijelaskan  dalam Pasal  9  Ayat  (1)  wajib  untuk  memperoleh
izin terlebih dahulu kepada pencipta karya atau yang punya Hak Cipta.
Hak  eksklusif  itu  bisa  didapatkan secara  langsung  sebagai  penghargaan kepada pencipta atas hasil intelektualitasnya,  dikarenakan  tak  setiap orang  bisa  secara  gampang  dalam memikirkan  sebuah  ide  orisinal  lalu dituangkan  ke  dalam  media.  Dari  hasil sebuah  kerja  otak  yang  menghasilkan sebuah karya cipta tersebut akan mendapatkan keuntungan dari hasil komersial.
Membuat  karya  yang  kreatif  dan imajinatif  dibutuhkan  keseriusan  otak dalam berpikir dimana kita harus memikirkan  konsep  dan  bentuk  karya tersebut  agar  menghasilkan  karya  yang estetis untuk dinikmati oleh banyak orang. Dalam seni rupa sebuah gambar merupakan  hal  yang  sering  dijumpai  dari hasil  karya  seseorang,  mereka  bebas akan membuat apa saja dengan menumpahkan  isi  kepala  ke  permukaan media dan menjadi sebuah hasil visualitas hasil tersebut akan menjadi indah menurut beberapa  orang  yang  bisa  memahami atau menikmati hasil karya tersebut.
Selaku suatu  karya imajinatif, fiksi menyuguhkan sebagai persoalan manusia juga kemanusiaan, hidup serta kehidupan. Pengarang menghayati segala pemasalah itu berdasarkan penuh kesungguhan yang nantinya dituangkan lagi berdasarkan fiksi selaras  pada  pandangannya  (Nurgiyanto, 2018:2).  Pada  visual  karakter  fiksi  juga merupakan  gambar  yang  terlahir  dari pikiran  pencipta  maupun  itu  tertulis  atau tidak  tertulis  dari  karakter  fiksi  itu  sendiri, dengan  sifat,  perilaku,  apa  tujuannya dalam  cerita  dan  ciri  khasnya  membuat ciptaan  karakter  fiksi  membutuhkan  hal yang  dipikirkan  untuk  membuatnya  orisinil dan  perlunya  perlindungan  kepada  sang pencipta  agar  karya  yang  ingin  di beritahukan kepada masyarakat luas tidak mengalami  kecurangan dalam unsur intelektual dari karyanya tersebut.
Karakter  memiliki  keunikan  mulai dari  watak  dan  peran  yang  diberikan  oleh pengarang  dalam  suatu  cerita.  Dalam karakter  fiksi  memiliki  hasil  pemikiran imajinatif sehingga karakter biasa berbeda
degan  karakter  fiksi  yang  di  buat  oleh imajinatif  pengarang,  konsep  pembuatan karakter  juga  memiliki  banyak  rupa  mulai dari manusia yang memiliki badan setengah hewan, monster, robot, penyihir, super hero, dan masih banyak lainnya.
Terkait karakter fiksi dengan melihat apakah di Indonesia mendapatkan perlindungan  secara  independen  atau terlepas  dari  karya  asalnya,  karena dengan  memisahkan  cerita  asli  dari karakter  fiksi  dan  menjadi  karakter  yang mandiri untuk dikenal masyarakat diperlukan  campur  tangan  pengarang untuk  menjadikan  karakter  fiksi  bisa digunakan  untuk  pihak  ketiga  dalam perizinan ciptaan turunan (derivative work). Dilihat dari ketentuan Pasal 40 ayat (1)  Undang-Undang  No  28  Tahun  2014 Tentang  Hak  Cipta  dijelaskan  bahwa hanya  karya  cipta  yang  di  sebutkan  yang dapat  dilindungi  dan  untuk  yang  tidak disebutkan bukan hal yang dapat dilindungi  dari  hal  ini  bisa  dirangkum bawasanya  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  belum secara eksplisit. Dengan tidak disebutkannya  karakter  fiksi  bukan  suatu ciptaan  yang  dapat  dilindungi  secara independen  atau  diluar dari  cerita  aslinya. Namun  karakter  fiksi  yang  masih  melekat dengan  cerita  aslinya  terkadang  ada  saja oknum  yang  memisahkan  karakter  fiksi tersebut  dan  di  komersilkan  menjadi sebuah  desain  merchant  tanpa  adanya izin  dari  pencipta  karya.  Dari  kasus tersebut karakter fiksi dikarenakan karakter  fiksi  masih  menjadi  satu  dengan cerita  aslinya  hal  ini  dapat  dilindungi berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perlindungan karakter fiksi dapat di penuhi tergantung  dalam  bentuk  cerita  yang  di buat  oleh  pengarang,  jika  pengarang membuat  ke  dalam  bentuk  cerita  buku, karya sinematografi, dan permainan video. Dengan terpenuhinya unsur untuk mendapatkannya perlindungan kasus untuk  menduplikasikan  dan  memisahkan karakter  fiksi  tanpa  izin  dari  pengarang cerita karakter fiksi hal ini ada pada Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28
Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta,  yang dijelaskan sebagai berikut;
1)  Semua Orang yang berdasarkan tiada hak  melaksanakan  pelanggaran  hak ekonomi  selayaknya  dimaksud  pada Pasal  9  ayat  (1)  huruf  i  bagi pemakaian dengan Komersial dipidana  pada  pidana  penjara  paling lama  1  (satu)  tahun  dan/atau  pidana denda  paling  banyak  Rp  100.000.000 (seratus juta rupiah).
2)  Semua  Orang  yang  berlandaskan tiada hak dan/atau tanpa izin Pencipta maupun pemegang Hak Cipta melaksanakan pelanggaran hak ekonomi  Pencipta  selayaknya  yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c,  huruf  d,  huruf  f,  dan/atau  huruf  h mengenai Penggunaan dengan Komersial  dipidana  pada  pidana penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah).
3)  Semua  orang  yang  berlandaskan tiada  hak  dan/atau  tanpanya  izin pencipta  maupun  pemegang  Hak Cipta  melangsungkan  pelanggaran hak  ekonomi  Pencipta  selayaknya yang  dimaksud  pada  Pasal  9  ayat  (l) huruf  a,  huruf  b,  huruf  e,  dan/atau huruf  g  melalui  pemakaian  dengan komersial  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4)  Semua  individu  yang  melalapaui unsur seperti diartikan melalui ayat (3) yang  dilaksanakan  dengan  wujud pembajakan,  dipidana  melalui  pidana penjara  paling  lama  10  (sepuluh) tahun  atau  pidana  denda  paling banyak  Rpa.O00.000.000,00  (empat miliar rupiah).
Sementara untuk pelaku pelanggar hak  cipta  yang  melakukan  penggandaan gambar dari karakter fiksi dan menjadikannya  sebagai  produk  komersial dapat  dikatakan  melakukan  tindakan penggandaan yang tertera melalui Pasal 1 angka  12  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  yang
merupakan  tindakan  dalam  hal  menyalin satu  atau  lebih  ciptaan  dengan  berbagai mekanisme  dan  wujud.  Dan  tindakan penggandaan  adalah  perbuatan  yang telah merampas dari hak ekonomi maupun hak  moral  dari  pengarang  atau  pencipta berlanaskan  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  b Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang  Hak  Cipta.  Dari  kasus  ini  jika ingin menggandakan gambar dan memisahkan  karakter  fiksi  dari  cerita aslinya  kita  mesti  memperoleh  izin  lebih dulu  dan  menempelkan  nama  pencipta sebagai tanda autentikasi untuk menghindari  dari  pelanggaran  hak  cipta yang sudah dijelaskan diatas.
Namun  ketentuan  pidana  tersebut hanya  dapat  diberikan kepada  pihak  yang melakukan  pelanggaran  pembajakan  dan penggandaan tanpa izin terhadap karakter fiksi  yang  belum  independen  atau  diluar dari cerita aslinya, dan jika pemegang hak cipta  ingin  mengajukan  gugatan  terhadap pelanggaran  tersebut  maka  pelaku  yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi pidana apabila diajukannya  tuntutan dari  pencipta  karena merupakan suatu delik aduan.
Perlindungan  Hukum  Karakter  Fiksi  di Negara Amerika
Hukum kekayaan intelektual Amerika  disusun  agar  memberi  hak  moral dan  hak  ekonomi  kepada  penulis  untuk pencipta  karya  sastra,  seni,  dan  karya kepenulisan baru lainnya, dengan demikian  menambah  budaya  Amerika akan  menjadi  populer,  kaya  dan  terus berkembang.  Untuk  mencapai  tujuan  ini, Undang-Undang  hak  cipta  dan  konstitusi, memberikan hak eksklusif tertentu kepada penulis  dalam  karya  hak  cipta  mereka, termasuk karakter asli yang terkandung di dalamnya, sehingga penulis dapat memperoleh  pengembalian  yang  adil  atas upaya  mereka.  Pada  saat  yang  sama,
menurut Undang-Undang U.S.
Constitution  article  1,  §  8,  clause  8 membatasi  monopoli  pemilik  karakter dengan:
a. membatasi perlindungan yang diberikan  kepada  karakter  fiksi  hanya
untuk  karakter  fiksi  yang  sepenuhnya berkembang;
b. mengizinkan orang lain untuk membuat dan mengeksploitasi karakter fiksi yang serupa, tetapi tidak melanggar,  memiliki  sifat  dan  jenis karakteristik atau genre yang sama;
c. mengizinkan pihak ketiga untuk menggunakan  karakter  fiksi  secara wajar; dan
d. memastikan  bahwa  hak  cipta  dalam karakter  fiksi  yang  dilindungi  pada akhirnya akan kedaluwarsa, jika sudah  mengalami  kedaluwarsa  maka karakter  fiksi  tersebut  masuk  ke dalam domain publik.
Sementara  pemilik  karakter  fiksi memiliki  berbagai  produk  hukum  yang tersedia untuk melindungi ciptaan mereka, produk  hukum  ini  tidak  mutlak,  publik dapat  memanfaatkan  karakter  fiksi  yang dimiliki  oleh  orang  lain  tanpa  perlu mendapatkan  hak  dari  pemiliknya  melalui tahapan  seperti  tata  cara  penggunaan yang adil dan hak kebebasan berbicara.
Pemilik  karakter  fiksi  dan  pencipta baru  harus  membiasakan  diri  dengan perlindungan hukum yang diberikan
kepada karakter fiksi. Untuk
mengeksploitasi  dan  melindungi  karakter fiksi  dengan  baik  dari  waktu  ke  waktu, pembuat karakter fiksi harus mempertimbangkan  perlindungan  hukum saat  menyusun  dan  mendesain  karakter fiksi.  Kreator  baru  harus  memahami bagaimana  karakter  fiksi  yang  dapat memengaruhi  kemampuan  mereka  untuk membuat  dan  mengeksploitasi  karakter fiksi  baru  yang  mirip  atau  mengingatkan pada  karakter  fiksi  yang  ada.  Di  sisi  lain, pencipta  dan  pemilik  karakter  fiksi  yang sudah  ada  harus  menyadari  batasan  hak eksklusif  mereka,  sehingga  mereka  dapat menghindari untuk membuang tenaga dan pikirannya untuk mengambil tindakan yang kurang cerdik terhadap pelanggar.
Undang-Undang  hak  cipta  pada negara Amerika memberikan hak eksklusif untuk karya kreatif, termasuk karakter fiksi yang  (1)  asli,  dan  (2)  tetap  dalam  media nyata  menurut  U.S.  Code  Title  17  §  102 (a) (2012). Kasus-kasus yang menafsirkan
arti  “keaslian”  umumnya  mengharuskan dari ciptaan independen
untuk menambahkan sedikit modifikasi
kreativitas.  Adapun  juga  ketika  ekspresi asli diperlukan, ekspresi asli yang diberikan  ke  sebuah  karya  tidak  perlu dipisahkan dari karya
secara keseluruhan”.
Tujuan  hak  cipta  adalah  untuk mempromosikan kemajuan seni dan memperkaya  budaya  publik.  Tujuan  ini dicapai dengan memberikan penghargaan kepada  pencipta  untuk  berkreasi  dengan memberikan mereka hak eksklusif tertentu untuk  jangka  waktu  terbatas.  Dengan membatasi  durasi  hak  cipta,  kepentingan publik dalam kekayaan publik domain dan terus berkembang secara seimbang dengan  kepentingan  pencipta.  Dengan memberikan  perlindungan  kepada  yang punya hak cipta pada karya-karya mereka, Undang-Undang hak cipta juga
menguntungkan publik dengan mendorong  penulis  untuk  menghasilkan karya-karya  asli.  Ini  tidak  dirancang  untuk membiarkan pencipta menghindari kebosanan  namun  mengurangi  dalam mengerjakan  suatu  hal  baru  hanya dengan menyalin karya yang sudah ada.
Hukum  merek  dagang  melindungi kata,  nama,  simbol,  dan  yang  lainnya, hukum ini digunakan untuk mengidentifikasi  sumber  atau  asal  suatu produk.  Dengan  demikian,  sepanjang indikasi  karakter  fiksi  berfungsi  untuk mengidentifikasi  sumber  atau  asal  suatu produk atau layanan, indikasi karakter fiksi tersebut  berhak  atas  perlindungan  merek dagang.  Sementara  merek  dagang  pada negara  Amerika  memiliki  hak  eksklusif atas  gambar.  Ini  bukan  pengenalan gambar  karakter  fiksi  yang  memberikan hak  abadi  dalam  gambar  itu.  Tetapi pemilik  karakter  fiksi  yang  akan  terus menggunakan gambar itu sebagai pengidentifikasi sumber yang memungkinkan
untuk menerima perlindungan  merek  dagang  tanpa  batas. Perlindungan  hak  cipta  dalam  karakter fiksi  memiliki  durasi  jangka  waktu  sampai pemilik  dari  hak  cipta  itu  terus  ingin memanfaatkannya.    Pemilik  hak  cipta dapat  mengizinkan  karya  mereka  tidak
dicetak  lagi  atau  memilih  untuk  tidak menerbitkan  atau  melisensikan  apa  pun terhadap  pihak  ketiga  untuk  menerbitkan karya baru apa pun menggunakan karakter,  dan  tetap  mempertahankan perlindungan  hak  cipta  untuk  karakter tersebut.
Hukum  merek  dagang,  disisi  lain, mengharuskan  pemilik  merek  dagang terus-menerus menyampaikan karakternya  kepada  masyarakat  untuk mempertahankan hak merek dalam karakter  fiksi.  Hak  kepemilikan  lain  yang dapat  melindungi  karakter  fiksi  dari penggunaan  yang  tidak  sah  adalah  hak publisitas.    Setiap  orang  terkenal  atau tidak, mempunyai hak milik atas nama dan rupa  dirinya.    Beberapa  orang  menjadi terkenal karena karakter fiksi yang mereka gambarkan  atau  persona  yang  mereka pilih, dan nama serta rupa karakter fiksi itu atau persona dapat memiliki nilai substansial.    Tidak  seperti  hak  cipta  dan hukum  merek  dagang,  hak  publisitas berbasis  negara  (keduanya  berdasarkan Undang-Undang  dan  hukum  umum),  dan karena  itu  tidak  seragam  di  seluruh negara.    Umumnya,  Undang-Undang negara  Amerika  melarang  penggunaan yang  tidak  sah  atas  nama  atau  rupa karakter  fiksi  untuk  tujuan  komersial  yang sudah dijelaskan dalam peraturan RESTATEMENT  (THIRD)  OF  UNFAIR COMPETITION  §  46  (1995).  Hak  privasi, yang  melindungi  perasaan  seseorang yang menciptakan suatu karakter fiksi, hak publisitas dari seseorang yang memberikan hak eksklusif untuk mengontrol  eksploitasi  komersial  atas nama  dan  rupa  pencipta.  Sering  disebut sebagai  pelengkap  hak  merek  dagang, Undang-Undang  hak  publisitas  negara Amerika  telah  digunakan  oleh  individu untuk  melarang  orang  lain  dari  komersial mengeksploitasi karakter fiksi atau persona  yang  mereka  gambarkan.  Klaim publisitas  tidak  akan  didahului  oleh  hak cipta atau Undang-Undang merek dagang jika  klaim  tersebut  membahas  hak  yang berbeda  dari  yang  dilindungi  oleh  hak cipta  dan  merek  dagang,  seperti  persona atau kemiripan.
Hak Cipta memberikan perlindungan  eksklusif  untuk  karya  asli dari  pengarang  yang  ditetapkan  dalam wujud media. Undang-Undang tidak memberikan monopoli atas ide, tema, atau konsep, yang ada pada publik domain dan tersedia  untuk  semua  orang.  Untuk mendapatkan  hak  cipta  eksklusif  dalam sebuah  karakter  fiksi,  pencipta  karakter fiksi  tidak  hanya  boleh  membuat  karya orisinal, tetapi juga harus menyempurnakan karakter mereka dengan  ekspresi  asli  untuk  membuat mereka  berbeda.  Pengadilan  Amerika memiliki  tes  untuk  menentukan  apakah karakter  memiliki  tingkat  perbedaan  untuk memberikan hak eksklusif kepada karakter fiksi  yang  unik  kompilasi  dari  sifat-sifat karakter.
Dalam  kasus  Nichols  v.  Universal Pictures  tahun  1930,  Pengadilan  Banding Ninth Circuit pada  negara Amerika menggunakan  tes  "cukup  digambarkan" yang  sekarang  sering  dikutip  dalam See Nichols  v.  Universal  Pictures  Corp.,  45 F.2d  121  (2d  Cir.  1930).  Berdasarkan  tes ini, jika seorang penulis telah memberikan karakter  fiksi  dengan  detail  asli  yang cukup,  karakter  fiksi  akan  berhak  atas beberapa  tingkat  perlindungan.  Semakin tinggi kesulitan dalam pembuatan karakternya, maka semakin besar perlindungan  yang  tersedia.    Pada  diri Nichols,  pengadilan  menemukan  bahwa karakter  fiksi  penggugat  tidak  cukup berkembang  dan  dengan  demikian  tidak berhak  cipta  karena  mereka  hanyalah karakter  pola  dasar  yang  sering  muncul dalam  karya  sastra.  Menurut  dari  Judge Learned  Hand  memperingatkan  calon penggugat bahwa “ia kurang mengembangkan  karakter  fiksi  dalam sebuah  drama,  maka  semakin  kecil  hak cipta  yang  di  dapatkan,  itu  hukumnya sebagai seorang pencipta atau pengarang,  mereka  harus  menanggung untuk  meningkatkan  karakter  fiksi  yang tidak memiliki perbedaan dari karakter fiksi lain”.
Tes yudisial yang lain juga terkenal untuk  hak  cipta  dari  karakter  fiksi  adalah tes  “cerita  yang  diceritakan”  yang  berasal dari  Pengadilan  Banding  Second  Circuit
pada  tahun  1954  Pada  negara  Amerika. Dalam  Siaran  Warner  Bros.  v.  Columbia Sistem,  pengadilan  menemukan  bahwa karakter  fiksi  hanya  bisa  menjadi  subjek perlindungan  hak  cipta  di  mana  karakter fiksi  merupakan  “cerita  yang  diceritakan”. Berdasarkan  tes  ini,  karakter  fiksi  harus lebih  dari  sebuah  pengantar  belaka  untuk bercerita,  tetapi  harus  benar- benar  “cerita yang  diceritakan”.  Mengambil  pandangan yang  lebih  terbatas  tentang  hak  cipta  dari suatu  karakter  fiksi  selain  dari  karya  di mana  dia  muncul,  pengadilan  di  sini beralasan  bahwa  karena  “karakter  fiksi dari  imajinasi  seorang  penulis  dan  seni dari bakat deskriptifnya. Namun terkadang dari  seorang  penulis  selalu  terbatas  dan selalu  terjerumus  ke  dalam  pola  yang terbatas”, yang memungkinkan seseorang penulis  untuk  mengklaim  monopoli  atas karakter  fiksi  itu  dan  akan  melanggar tujuan  Undang-Undang  hak  cipta  untuk mempromosikan  seni  yang  bermanfaat kecuali  karakter  fiksi  tersebut  merupakan cerita. Dalam  kasus itu pengadilan menemukan  bahwa  Sam  Spade  hanyalah pengantar untuk memberi tahu bahwa The Maltese  Cerita  Falcon,  dan  karena  itu karakter fiksinya tidak memiliki hak cipta. Sebagian  besar  pengadilan  telah menolak untuk mengikuti Warner Brothers, menyarankan  bahwa  tes  “cerita  yang diceritakan” yang diusulkan adalah diktum. Yang lain beralasan bahwa sementara tes "cerita  yang  diceritakan"  mungkin  berlaku untuk karakter fiksi sastra, itu tidak berlaku untuk karakter fiksi visual. Pengadilan lain telah menerapkan unsur-unsur dari masing-masing  tes  sebelumnya,  melihat baik  pada  bagaimana  mengembangkan karakter  fiksi,  dan  peran  karakter  fiksi dalam  karya  di  mana  ia  muncul.  Di Anderson v. Stallone, pengadilan menyatakan bahwa karakter dari tiga yang pertama  pada  film-film  dari  serial  film Rocky  termasuk  di  antara  karakter  yang sangat digambarkan dalam sinema Amerika modern, dan sangat berkembang penting  bagi  film-film  sehingga  dari karakter  fiksi  tersebut  dapat  dikatakan cerita  yang  diceritakan.  Beberapa  tahun kemudian,  di  Metro-  Goldwyn-Mayer  v. American  Honda,  pengadilan  yang  sama
menemukan  bahwa  karakter  James  Bond cukup  digambarkan  dan  cerita  yang diceritakan  sepanjang  enam  belas  film  di mana dia telah muncul, sehingga karakter itu layak mendapatkan hak cipta perlindungan.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan yang telah dipaparkan,
dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut. 1.  Perlindungan  karakter  fiksi  secara independen belum diatur pada
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014  Tentang  Hak  Cipta  namun dalam  hal  suatu  karakter  fiksi  ada  di dalam  karya  cipta  lainnya  seperti halnya karakter fiksi dalam karya cipta sinematografi, buku cerita, dan permainan video maka sesungguhnya, dapat dikatakan bahwa karakter fiksi dilindungi sebagai  satu  kesatuan  yang  tidak terpisah dengan karya cipta sebagaimana dimaksud diatas.
2.  Di  Indonesia  karakter  fiksi  secara independen belum diatur ketika
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014  Tentang  Hak  Cipta  berbeda halnya dengan Negara Amerika dimana peraturan merek dagang,  hak cipta,  dan  hak  hukum  publisitas mendorong  penulis  untuk  memahami dan  mengembangkan  karakter  fiksi independen dan menawarkannya kepada  publik  untuk  dinikmati  dalam berbagai  bentuk  media  dan  barang dagangan terkait karakter fiksi.
Undang-Undang juga melindungi publik  dan  penulis  lain  dengan menyangkal  pencipta  dan  pemilik karakter fiksi independen memiliki hak untuk mempertahankan monopoli atas karakter fiksi mereka dengan membatasi ruang lingkup
perlindungan  eksklusif  yang  telah tersedia untuk karakter fiksi.
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan yakni sebagai berikut.
1.  Pemerintah  sebaiknya  menambahkan Pengadilan  banding  seperti  pada negara  Amerika  untuk  ciri-ciri  fiksi untuk  objek  pengayoman  hak  cipta sebagai bentuk menghormati kreativitas penyusunan karya pengarang karakter fiksi membutuhkan imajinasi dan kemahiran  demi  mewujudnyatakan pada  wujud  langsung.  Daripada  itu, menyokong  karakter  fiksi  bilamana objek  pengayoman  hak  cipta  supaya dikurangi  ketidaktaan  hak  cipta  ketika ciri-ciri  fiksi  juga  melalui  hadirnya penambahan  objek  lindungan  hak cipta  itu  sendiri,  pengarang  karakter fiksi  bisa  terwakili  hak  moral  dan  hak ekonomi  melalui  karakter  fiksi  yang sudah dihasilkan.
2.  Mengizinkan  pembuat  dan  penerima tugas  untuk  mengeksploitasi  karakter mereka  melalui  hak  cipta,  merek dagang,  dan  hak  publisitas  pada dasar  eksklusif  yang  tunduk  pada pengecualian tertentu untuk
mendorong  penulis,  seniman,  dan pemain  untuk  menambah  budaya yang menguntungkan semua masyarakat. Dengan memberikan kepercayaan  kepada  pemilik  karakter bahwa  orang  lain  tidak  dapat  secara tidak  adil  menukar  karya  asli  mereka dan  niat  baik  mereka  telah  dihasilkan sehubungan  dengan  karakter  fiksi mereka,  pemilik  karakter  fiksi  akan didorong  untuk  menghabiskan  waktu dan  uang  untuk  mengembangkan karakter  fiksi  favorit  kepada  publik. Jika  diberi  insentif,  pemiliknya  akan berinvestasi dalam memproduksi lebih banyak produk hiburan yang mengandung karakter itu untuk dinikmati  publik.    Hak  eksklusif  dalam karakter  juga  bermanfaat  bagi  publik dalam mendorong pemilik untuk menghasilkan  lebih  banyak  produk hiburan  karakter  memastikan  bahwa pemiliknya  akan  menjaga  kualitas produk  hiburan,  terus  memenuhi ekspektasi  tinggi  konsumen  terhadap produk karakter fiksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnyani,  N.  K.  S.  (2014).  Correlation Analysis Between The Improvement  Tax  With  Tourism Development  In  The  Lovina Singaraja  Area  (Case  Study  In The Buleleng District). International Journal of Business,  Economics  and  Law , 4 (2).
Adnyani,  N.  K.  S.  (2016,  November).
Perlindungan  Hukum  Indikasi Geografis  Terhadap  Kerajinan Tradisional Tenun Gringsing Khas  Tenganan.  In Seminar
Nasional  Pengabdian  kepada
Masyarakat (Vol. 1). Adnyani,  Ni  Ketut  Sari.  “Peranan  Ibu Rumah Tangga Dalam Perlindungan Konsumen.” Jurnal Komunikasi Hukum, Volume1, No. 1 (Pebruari 2015):
68-80.
Mamudji,  Soekanto  Soerjono  dan  Sri.
2003. Penelitian  Hukum  Normatif.
Jakarta: Raja Grafindo Persada. Nurgiyantoro  Burhan, Teori  Pengkajian Fiksi , UGM PRESS, 2018.
Putra,  Fajri  Prima.  2014. Penokohan  Dan Perwatakan  Novel  Bumi  Cinta Karya.
Restatement (Third) Of Unfair Competition § 46 (1995) Komunitas Yustisia , 2 (3), 131-140. U.S. Code Title 17 § 102 (a) (2012
U.S. Constitution article 1, § 8, clause 8
Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa ( Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 138  dan  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3872) Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981
tentang  Hukum  Acara  Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1997 Tentang  Hak  Cipta  ( Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor
266  dan  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5599)
Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2002 Tentang  Hak  Cipta  ( Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor
4220)
Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang  Hak  Cipta  ( Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 266  dan  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5599)
Undang-undang  Nomor  6  Tahun  1982 Tentang  Hak  Cipta  ( Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor
3217)
Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1987 Tentang  Hak  Cipta  ( Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3362  dan  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor
3362) Yoyo,  Arifardhani.  2020 ,  Hukum  Hak  Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar, Jakarta: Prenada Media.