## PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

## ASRULLAH DIMAS, ASHABUL KAHFI, RAHMATIAH HL Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : ashabulkahpi@gmail.com

## Abstrak
Analisis sosiologi hukum Max Weber tentang form of domination yaitu dialektika antara doktrin  hukum  dan  sosiologi  yang  mana  masyarakat  menerima  doktrin  hukum  yang termuat  dalam  aturan  hukum  serta  penegakan  hukum  di  kota  Makassar  dengan  kultur, patologi,  ekonomi  serta  edukasi  yang  masih  perlu  dikembangkan.  Masyarakat memandang pendidikan perlu diperoleh tiap masyarakat sehingga nilai dan norma dapat tertanam  dalam  diri  masyarakat  dan  stigmatisasi  yang  mendarah  daging  dalam masyarakat dapat ditepis oleh edukasi dan pengembangan ekonomi.
Kata Kunci : Sosiologi Hukum, Tindak Pidana, Kekerasan.

## Abstract
Max Weber's legal sociology analysis of the form of domination is the dialectic between legal  doctrine  and  sociology,  in  which  the  community  accepts  the  legal  doctrine contained  in  the  law  and  law  enforcement  in  the  city  of  Makassar  with  culture, pathology,  economics  and  education  that  still  needs  to  be  developed.  The  public  views education as needed by every community so that values and norms can be embedded in the community and ingrained stigmatization in society can be brushed aside by economic education and development.
Keywords: Legal Sociology, Violence, Crime.

## Pendahuluan
Perkembangan  dan  pembangunan  masyarakat  membawa  perubahan  sosial, termasuk  perubahan  nilai,  sikap  dan  pola  tingkah  laku.  Hal  ini  yang  menyebabkan adanya pergeseran pandangan terhadap perbuatan warga masyarakat.  Pergeseran norma- norma  dalam  masyarakat  memicuh  munculnya  berbagai  konflik  di  tengah  masyarakat baik itu konflik  yang terjadi anatarindividu dengan individu, individu dengan kelompok dan  konflik  antarkelompok  masyarakat.  Hal  tersebut  secara  langsung  ataupun  tidak langsung  lambat  laun  akan  mengakibatkan  rusaknya  tatanan  masyarakat,  di  berbagai bidang utamanya dalam hal keamanan warga masyarakat yang hidup di wilayah konflik. Kejahatan  merupakan  gejala  sosial  yang  senantiasa  dihadapi  oleh  setiap masyarakat  di  dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan  sangat  meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal  mungkin  untuk  menanggulangi  kejahatan  tersebut.  Dalam  kurun  waktu beberapa  tahun  ini  maraknya  kejahatan  khususnya  pencurian  dalam  bentuk  kekerasan atau  ancaman  dalam  hal  ini  biasanya  kita  sebut  “Begal”  menjadi  momok  yang menakutkan  bagi  kalangan  masyarakat,  hingga  adanya  sikap  was-was  bagi  pengendara khususnya  kaum  hawa.  Seiring  perkembangan  zaman,  berbagai  macam  permasalahan akibat  krisis  ekonomi  serta  menurunnya  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap pelaksanaan  pembangunan,  baik  aparatur  pemerintah  maupun  lapisan  masyarakat  sipil, dan permasalahan kemiskinan sampai tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan.  Kondisi  pelaku  kejahatan  seringkali  dapat  dipengaruhi  oleh  tingkat perekonomian,  pendidikan  serta  iman  yang  lemah  sehingga  dengan  mudah  melakukan tindak kejahatan.
Pada kenyataannya, para pelaku kejahatan sepertinya semakin merajalela. Berbagai upaya  telah  dilakukan  untuk  menanggulangi  kejahatan  namun  kejahatan  tersebut  tidak pernah termakan zaman dari muka bumi, bahkan semakin meningkat cara hidup manusia maupun  teknologi  semakin  canggih  pula  ragam  dan  pola  kejahatan  yang  muncul. Kejahatan  sejak  dahulu  hingga  sekarang  selalu  mendapatkan  sorotan,  baik  itu  dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Persoalan kejahatan bukanlah merupakan  persoalan  yang  sederhana  terutama  dalam  masyarakat  yang  sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia ini. Dengan adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai, di mana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat  pada  kehidupan  masyarakat  yang  harmonis  dan  sejahtera,  sedangkan perubahan tata nilai bersifat negatif menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya yang sudah ada.
Sebenarnya  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  terdapat  pasal yang mengatur hukuman bagi pelaku pencurian dengan kekerasan. Dalam koridor hukum positif, aksi  begal  biasanya dikenakan Pasal  365  Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP)  mengenai  pencurian  dengan  kekerasan  dan/atau  Pasal  368  KUHP  mengenai pemerasan  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan.  Keberadaan  pasal-pasal  ini sepertinya  tidak  menimbulkan  efek  jera  sehingga  kasus  kejahatan  ini  bukannya berkurang  atau  tidak  ada  sama  sekali,  bahkan  sebaliknya  malah  bertambah  terus  setiap tahunnya. 1 Di sisi lain, hukuman kurungan atau pembinaan pelaku kejahatan di lembaga pemasyarakatan  pun  dinilai  kurang  efektif  melihat  banyaknya  permasalahan  internal yang  terjadi  pada  lembaga  pemasyarakatan.  Beberapa  permasalahan  yang  khas  di
1 Roni,  “Hirabah  (begal)  dalam  perspektif  Islam,” Jurnal  Aldaulah Volume  7 Nomor 4 (2018), hlm.4.
lembaga  pemasyarakat  tidak  dapat  menghasilkan  binaan  yang  baik  pada  narapidana, diantaranya  persoalan  sumber  daya  yang  ada  pada  lembaga  pemasyarakat,  maupun kerusuhan  dan  konflik  internal.  Tak  jarang  pelaku  kejahatan  yang  telah  dibina  dalam lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan akan melakukan kejahatan kembali dan beberapa  kali  keluar  masuk  lembaga  pemasyarakatan  atau  rumah  tahanan  dikarenakan pembinaan tidak terlaksana secara maksimal. 2
Residivis  merupakan  narapidana  yang  lebih  dari  dua  kali  menjadi  penghuni lembaga  pemasyarakatan  atau  narapidana  yang  melakukan  kejahatannya  kembali, sehingga  terkena  hukuman  pidana  kembali  di  lembaga  pemasyarakatan.  Pengulangan atau  residivis  terdapat  dalam  hal  seseorang  telah  melakukan  beberapa  perbuatan  yang masing-masing  merupakan  tindak  pidana  yang  berdiri  sendiri,  diantara  perbuatan  mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. 3 Residivis terdiri atas umum dan khusus, Residivis umum, yaitu apabila seorang melakukan kejahatan  yang telah dikenai hukuman,  dan  kemudian  ia  melakukan  kejahatan  pidana  dalam  bentuk  apapun  maka terhadapnya  dapat  dikenakan  pemberatan  hukuman.  Sedangkan  residivis  khusus  yaitu apabila  seseorang  melakukan  kejahatan  yang  telah  dikenai  hukuman,  dan  kemudian  ia melakukan  kejahatan  pidana  yang  sama  (sejenis)  maka  kepadanya  dapat  dikenakan pemberatan hukuman. 4
Pengulangan  tindak  pidana  bukanlah  hal  yang  baru  dalam  dunia  hokum  karena dimana  ada  kejahatan  maka  disitu  ada  pengulangan  kejahatan.  Pengulangan  kejahatan dianggap  sebagai  penerusan  dari  niat  jahat  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Bartolus seorang  ahli  hukum,  bahwa “humamum  enimestpeccare,  angilicum,  seemendare, diabolicum  perseverare” atau  kejahatan  dan  pengulangan  kejahatan  dianggap  sebagai penerusan  dari  niat  jahat,  maka  dapat  dipastikan  bahwa  praktik  pengulangan  kejahatan itu  sendiri  sama  tuanya  dengan  praktik  kejahatan. 5 Pendapat  ini  dikemumukan  untuk menjelaskan  betapa  pentingnya  kedudukan  pengulangan  tindak  pidana  dalam  ilmu pengetahuan hukum  pidana.Hal  ini terbukti dengan dimasukkannya pengulangan tindak pidana itu kedalam bagian  yang esensi dalam ajaran hukum pidana di berbagai Negara. Residive terjadi  dalam  hal  seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  dan  telah  dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), kemudian melakukan tindak pidana lagi. Sama seperti dalam concursus relais , dalam residive terjadi beberapa tindak pidana. Namun, dalam residive telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
Seseorang melakukan pengulangan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor seperti  kurang  bekerjanya  salah  satu  subsistem  secara  efektif  dari  salah  satu  sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia, dan juga karena faktor ekonomi, sosial, budaya. Dalam KUHP Indonesia, pengulangan tindak pidana hanya dikenal dalam bentuk residivisme, tanpa menentukan dengan jelas berapa batasan jumlah pengulangan. 6 Kerangka  berfikir  diatas,  selanjutnya  akan  dipergunakan  sebagai  titik  tolak  dalam
2 Laily  Lolita  Sari,  “Pengaruh  harapan  terhadap  kecenderungan  residivis  pada narapidana” , Jurnal Psikologi Volume 1 Nomor 1 (2017).
3 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana , (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.121.
4 Frendrich  Stumpl  dikutip  oleh  Stephen  Hurwitz  dalam  bukunya  Kriminologi Sansuran Ny. L. Moeljatno. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982, hlm.161.
5 Farid Abidin Zainal, Hukum Pidana I , (Jakarta: Sinar Grafikah, 1995), hlm.432.
6 Diatur  di  dalam  Buku  II  Bab  XXXI  Pasal  486  sampai  dengan  Pasal  488  Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
membicarakan  masalah  tindak  pidana,  khususnya  yang  berhubungan  dengan  pelaku residivis tindak pidana pencurian (begal) di kota Makassar melalui pendekatan sosiologi hukum yaitu suatu kesatuan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai gejala sosial yang  meliputi  si  pelaku,  kejahatan  dan  reaksi  sosial  terhadap  kejahatan  dan  pelaku kejahatan  serta  secara  yuridis  yaitu  meninjau  putusan  dan  bedah  implementasi  pasal terkait pencurian (begal). Dari penjelasan diatas penulis   tertarik    untuk    mengangkat masalah  tentang  Tinjauan  Sosiologi  Hukum  Terhadap  Pelaku  Residivis  Tindak  Pidana Pencurian (Begal) di Kota Makassar.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis  penelitian  hukum  sosiologis  dan  dapat  disebut  pula  dengan  penelitian  lapangan, yaitu  yang  mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta  apa  yang  terjadi  dalam kenyataannya  di  masyarakat.  Dan  penelitian  perpustakaan  merupakan  penelitian  yang mengkaji  stadi  dokumen,  yakni  menggunakan  berbagai  data  skunder  seperti  peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, Kepolisian, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Dan data lain yang diperoleh dilapangan untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian.

## Analisis  Sosiologi  Hukum  Terkait  Pelaku  Residivis  Tindak  Pidana  Pencurian dengan Kekerasan di Kota Makassar.
Penganut  aliran  sosiologis  di  bidang  ilmu  hukum,  dapat  dibedakan  antara  yang menggunakan sociology  of  law sebagai  kajiannya,  dan  yang  menggunakan sociological jurisprudence sebagai  kajiannya. Sociology  of  law lahir  di  Italia  dan  pertama  kali dikenalkan  oleh  Anzilotti,  olehnya  itu  berkonotasi  Eropa  Daratan,  sedangkan sociological  jurisprudence berasal  dari  pemikiran  orang  Amerika  bernama  Roscoe Pound  olehnya  itu  berkonotasi  Anglo  Saxon. Sociology  of law adalah  sosiologi  tentang hukum  yang  merupakan  cabang  sosiologi  dengan  melihat  bahwa  hukum  merupakan bagian dari masyarakat  yang  ada.  Hukum menjadi  variabel  dalam masyarakat  bersama- sama  dengan  variabel  lainnya.  Yang  pertama-tama  dilihat  adalah  masyarakat  bukan hukumnya.  Misalnya  kajian  tentang  interaksi  sosial,  maka  yang  dilihat  terlebih  dahulu adalah  bagaimana  interaksi  sosial  itu  pada  faktanya  secara  empiris  berjalan  dalam masyarakat,  hukum  baru  dilihat  kemudian.  Bagi  disiplin  ini,  hukum  sangat  tergantung dengan masyarakat.
Sedangkan sociological  jurisprudence adalah  ilmu  hukum  sosiologis,  yang merupakan  cabang  ilmu  hukum.  Olehnya  itu  yang  digunakan  adalah  metodologi  ilmu hukum.  Ilmu  ini  memfokuskan  diri  pada  pembuatan  hukum  dan  prinsip-prinsipnya  dan keberlakuan  secara  efektif  di  masyarakat.  Para  pemikir  dari sociological  jurisprudence melihat  bahwa  hukum  harus  berjalan  seiring  dengan  perubahan  masyarakat.  Mereka menyerang  formalisme  dan  legalisme.  Contoh  dari  kajian  ini  adalah  kajian  Pound. Pertama-tama ada postulasi yang sifatnya normatif, lalu postulat normatif tersebut dilihat dalam masyarakat.  Jadi pertama-tama berangkat  dari hukumnya, normanya apa, dan itu tidak selalu hukum positif. 7
Perkembangan  aliran  hukum  sosiologis,  sebagai  respon  terhadap  hukum  normatif yang dianut oleh aliran positivisme hukum,  tidak lepas dari peran  yang  dimainkan para
7 Cahyadi dan Fernando, Pengantar ke Filsafat Hukum, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.121.
tokoh yang beraliran sosiologis. Di sisi lain penulis lebih condong kepada teori “form of domination” yang digagas oleh pakar sosiologi hukum yaitu Max Weber seorang Filsuf dari  Jerman,  Weber  melihat  bahwa  hukum  (hukum  positif/  peraturan  perundang- undangan)  tidak  hanya  berdimensi  normatif  tetapi  juga  dipengaruhi  oleh  dimensi  lain seperti  politik,  agama  dan  ekonomi.  Jadi,  hukum  berkembang  dalam  dimensi  normatif dan  non-normatifnya.  Karena  itu,  Weber  membedakan  antara  doktrin  hukum  dan sosiologi hukum.
Doktrin hukum berusaha untuk menumbuhkan, mengembangkan dan memantapkan  makna  intrinsik  yang  terkandung  dalam  peraturan  hukum  dan  menjaga konsistensi logisnya berkaitan dengan peraturan hukum lainnya yang berada dalam satu sistem  yang  sama.  Sementara,  sosiologi  hukum  mencoba  memahami  tingkah  laku (behaviour) anggota  masyarakat  berkaitan  dengan  hukum  yang  dilaksanakan  dan mencari keyakinan masyarakat yang seperti apa yang membuat hukum dapat valid /sah. 8
Weber  membahas  perkembangan  masyarakat  dan  perkembangan  hukum  dengan membagi  3  (tiga)  tahap  dari “form  of  domination” .  Untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat pada tabel berikut ini: 9
Tabel 1: Analisa Penulis Terhadap Pemikiran Max Weber

## No
. Tahap Bentuk Legitimasi Bentuk Administrasi Dasar Ketataannya Bentuk Proses Peradilan Bentuk Keadilan Tpe Pemikiran Hukum 1. Tradi sional Tradisional, otoritas pribadi raja atau ratu Patrimonial, asas turun temurun. Tradisional, beban kewajiban yang sifatnya individual Empiris, substantif, dan personal . Empiris Formal – irrasional dan substantive rationality . 2. Kharis matik Otoritas yang kharismatik dengan kesetiaan personal. Tidak mengenal administrasi, tetapi hanya mengenal rutinisasi dari kharisma. Respons terhadap karakter- karakter yang bersifat sosiopsikol ogis dari individu Pewah yuan ( revelati ons), empiric al justice formalism) Keadilan, kharis matik Formal irrasional, substatantif - irrasional
8 Ibid., hlm.98-99.
9 Ahmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum ,  (Jakarta:  Gunung  Agung,  2002),  hlm.283- 284.
3. Rational Legal Rasional – Legal, otoritas bersumber pada sistem hukum, yang diperankan secara rasional dan sadar. Birokrasi dan profesionalis me. Impersonal ( not to individual, not to office ). Rasiona l. Pelaksa naan secara rasional. Aturan- aturan yang abstrak melalui staf yang professi onal. Formal rationality ( Logical
Formal Rationality )
Sumber: Hasil olah data sekunder.
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dipahami  bahwa  Weber  mengklasifikasikan kecenderungan umum dalam perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum dari yang bersifat tradisional dengan tipe pemikiran hukumnya yang formal irrasional karena didominasi oleh otoritas raja, mengalami kemajuan dalam perkembangan hukum modern yang semakin rasional. Dalam perkembangan yang berkaitan dengan form of domination , Weber mengaitkannya kepada tiga tipe dasar dari kekuasaan yang sah, yaitu: 10
1. Kharismatis,  bertumpu  pada  kesetiaan  kepada  keistimewaan  yang  menonjol  dari seseorang  dan  kepada  tatanan  yang  dikeluarkan  oleh  orang  yang  menjadi sanjungan kesetiaan itu;
2. Tradisional,  didasarkan  pada  kepercayaan  yang  telah  mapan  dan  melembaga mengenai  tradisi  turun-temurun,  termasuk  kepercayaan  kepada  legitimasi  dari mereka yang menjalankan kekuasaan atas dasar tradisi itu.
3. Rasional,  bertumpu  pada  kepercayaan  terhadap  kesahihan  pola-pola  dari  kaidah- kaidah  normatif  dan  terhadap  hak  dari  mereka  yang  memiliki  otoritas  untuk mengeluarkan perintah-perintah.
Weber membagi 2 (dua) permasalahan dalam sosiologi hukum yaitu berdasarkan:
1. Pada suatu lokasi;
2. Pada sifat aktivitas-aktivitasnya.
Khususnya  dalam  masyarakat  modern,  kekuasaan  untuk  memaksa,  termasuk kekuasaan  untuk  menghilangkan  nyawa  seseorang  berdasarkan  kesalahan  atas  suatu kejahatan  berat,  disediakan  bagi  hukum  dan  perlengkapan  penegakan  hokum  negara. Oleh  karena  itulah,  sehingga  Weber  mendefinisikan  negara  modern  sebagai “the monopoly of control of society’s means of force and violence under the control of law.” (Monopoli pengendalian terhadap alat-alat perlengkapan kekuasaan dan masyarakat dan monopoli terhadap penggunaan kekerasan yang berada di bawah pengendalian hukum.) Setelah  pengkajian  teori  Max  weber,  penulis  bermaksud  mengadopsi  pendapat tersebut  untuk  membedah  tinjauan  sosiologi  hukum  terhadap  pelaku  residivis  tindak pidana  pencurian  di  kota  Makassar  dalam  teori  “ form  of  domination” Weber,    adanya tiga tahap perkembangan sosiologi hukum masyarakat dalam hal ini kota Makassar yang telah mencapai  umur era milenial  masuk dalam tahap rational  legal , di mana  peraturan hukum  dibuat  oleh  pemangku  kekuasaan  yang  dipoles  oleh  pengamat  hukum  dengan
10 Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.225.
tinjauan  analisa  kondisi  dan  aktifitas  masyarakat  tanpa  melupakan  norma  yang berkembang  di  kota  Makassar.  Kajian  Weber  terhadap  sosiologi  hukum  membagi  dua dialektika yang memuat sebuah diskursus antara sosiologi hukum dan doktrin hukum.
Tabel 2 : Analisa Penulis Terhadap Pemikiran Max Weber
Sosiologi Hukum Doktrin Hukum 1. Kausalitas : Ekonomi, Edukasi 2. Kultur :  Nilai
3. Patologi Sosial 1. Aturan Hukum 2. Penegak Hukum 3. Pelaksanaan : Persuasif
Preventif Represif
Sumber: Hasil olah data sekunder.
Dari  hasil  pengamatan  tabel  2  di  atas,  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  sosiologi hukum  menganggap  pelaku  residivis  tindak  pidana  begal  di  kota  Makassar  sangat dipengaruhi  oleh  dialektika  antara  doktrin  hukum  dan  masyarakat  itu  sendiri.  Sosiologi hukum menganggap bahwa dalam pandangan masyarakat pun perlu peningkatan doktrin hukum agar supaya masyarakat dapat memahami bahaya dari begal itu sendiri.

## Pandangan  Masyarakat  dan  Instansi  Terkait  untuk  Meminimalisir  Terjadinya Residivis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Begal) di Kota Makassar
Hasil wawancara bersama bapak Palancoi, “Masyarakat kota Makassar mengangap bahwa pelaku residivis hanya kurang dibekali wadah untuk mengaplikasikan keahliannya sehingga tak ada lagi pikiran untuk melakukan tindak kriminal”, adapun hasil wawancara Bersama  Bapak  Amiruddin  bahwa  “seharusnya  Kepolisian  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  I  Makassar  seharusnya  memiliki  strategi  khusus  untuk  menumpas  begal  dan pelaku  residivis”.  Dari  hasil  wawancara  masyarakat  tersebut,  penulis  secara  langsung mengonfirmasi  kepada  instansi  terkait  sehingga  terjadi  yang  namanya  siklus feedback antara penegak hukum dan masyarakat itu sendiri.
1. Strategi Polrestabes Makassar Terkait Pencurian dengan Kekerasan
Strategi  dalam  melaksanakan  sosialisasi  kewaspadaan  masyarakat  pada  isu tindak  kriminal  begal  yaitu  melakukan  partoli  dan  penyuluhan  dalam  meningkatkan kesadaran  masyarakat  agar  selalu  berhati-hati  terhadap  kriminal  begal  dengan  cara memberikan  informasi  melalui  media  cetak  seperti  sepanduk,  koran  yang  bekerja sama  dengan  media  Makassar  dan  menggunakan  radio  agar  bisa  memberikan informasi  yang  berguna  bagi  masyarakat  tentang  berbagai  kejadian  kriminal  begal agar  masyarakat  mampu  meningkatkan  kesadaran  diri  untuk  berhati-hati  terhadap kriminal begal sehingga tidak menjadi korban.
Dalam  melaksanakan  sosialisasi  kewaspadaan  masyarakat  pada  isu  tindak kriminal begal di mana terlebih dahulu Polrestabes mengadakan rapat penentuan dan penjadwalan  anggota  tim  yang  melakukan  patroli  dan  menentukan  tim  yang memberikan penyuluhan tentang bahaya kriminal begal kepada kelompok- kelompok masyarakat melalui kelurahaan sehingga perencanaan  yang ditentukan sesuai dengan tugas  yang  Polrestabes  diterapkan.  Adapun  tugas  Polrestabes  kota  Makassar  yaitu memberikan  pelayanan  informasi  demokrasi  humas  Polresta  dan  melakukan pembinaan kepada masyarakat.
Program  yang  diterapkan  Polrestabes  Kota  Makassar  untuk  mewujudkan masyarakat  terbebas  dari  kriminal  begal  yaitu  meningkatkan  kualitas  penegakan hukum  di  bidang  kriminal;  meningkatkan  pendayagunaan  potensi  dan  kemampuan masyarakat  dalam  melakukan  interaksi  dengan  pihak  kepolisian  meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi sebagai sarana informasi tindakan kejahatan bagi masyarakat melakukan upaya dukungan koordinasi, kualitas kemampuan sumber daya manusia,  administrasi,  anggaran,  sarana  dan  prasarana  dengan  masyarakat, membangun  sistem  dan  model  perencanaan  dan  pengembangan  partisipasi  dalam pencegahan  dan  penanggulangan  kriminal  begal,  menyelengarakan  kampanye nasional  dan  sosialisasi  tentang  kriminal  begal  dan  mengembangkan  penyidikan  dan penegakan hukum di bidang kriminal begal.
Faktor  penghambat  Polrestabes  Kota  Makassar  melakukan  sosialisasi kewaspadaan  masyarakat  pada  isu  tindak  kriminal  begal  yaitu  kurangnya  kesadaran dari masyarakat untuk memperhatikan berbagai informasi  yang sudah diberikan oleh pihak  kepolisian  agar  bisa  meminimalisir  tindakan  kejahatan.  Kegiatan  pokok  yang dilakukan  polisi  untuk  mencegah  faktor  penghambat  strategi  yaitu;  pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat anti kejahatan; pemberdayaan  anggota  masyarakat  untuk  pengamanan  swakarsa;  dan  pemberian bimbingan dan penyuluhan keamanan.
Dalam  mengurangi  faktor  penghambat  Polrestabes  kota  Makassar  melakukan sosialisasi  kewaspadaan  masyarakat  pada  isu  tindak  kriminal  begal  maka  program rencana  strategi  yang  digunakan  harus  mampu  mewujudkan  penegakan  supremasi hukum  dalam  menghadapi  tindak  kriminalitas  serta  pelanggaran  hukum  lainnya. Kegiatan  pokok  yang  dilaksanakan  yaitu;  melakukan  intensifikasi  penyelidikan  dan penyelidikan  tindak  pidana  serta  pelanggaran  hukum  secara  non-diskriminatif; menyelengarakan penanggulangan dan penanganan terhadap kejahatan transnasional; dan  melakukan  koordinasi  dengan  ketua  RT,  RW,  dan  lurah  sehingga  pengawasan teknis  penyidik  kepolisian  dalam  memberantas  kriminal  begal  bisa  berkurang  dan ditangani oleh pihak kepolisian.
Untuk menyikapi isu tindak kriminal begal maka polres memiliki strategi dalam pemulihan  keadilan  dapat  meningkatkan  perdamaian  karena  menunjukkan  bahwa Polrestabes  kota  Makassar  bertindak  sebagai  fasilitator,  bukan  hanya  penghukum yang  menjurus  represif  melainkan  mengutamakan  perdamaian  bagi  penanggulangan konflik  dan  ketidaktertiban.  Polresta  bertujuan  mewujudkan  keamanan  dalam  negeri yang  meliputi  terpeliharanya  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  tertib  dan tegaknya  hukum,  terselenggaranya  perlindungan,  pengayoman,  pelayanan  kepada masyarakat,  serta  terbinanya  ketentraman  masyarakat  dengan  menjunjung  tinggi  hak asasi manusia.
2. Strategi Lapas Kelas I Kota Makassar
Narapidana  atau  mantan  narapidana  walaupun  dibekali  dengan  keterampilan khusus  namun  tidak  disertai  dengan  penyaluran  ke  bursa  kerja  ataupun  pemberian modal  sehingga  mantan  narapidana  tidak  dapat  mengembangkan  bakat  dan keterampilannya,  padahal  satu-satunya  peluang  bagi  mantan  narapidana  adalah berwiraswasta  atau  membuka  usaha  sendiri  yang  kemudian  dari  dalam  diri  mantan narapidana  muncul  persepsi  bahwa  dirinya  tidak  lagi  diterima  di  lingkungannya  dan mengalami  kesulitan  dalam  mendapatkan  pekerjaan  serta  satu-satunya  jalan  adalah mencari jalan pintas yaitu mengulangi lagi perbuatannya dengan melanggar hukum.
Tahap-tahap pembinaan lembaga pemasyarakatan kelas I Makassar, pembinaan yang dilakukan harus berdasarkan pada  Pancasila dan konsep pemasyarakatan. Pada hakikatnya proses pembinaan narapidana dimulai sejak narapidana tersebut masuk ke lembaga pemasyarakatan sampai berakhirnya masa pidana (bebas). Tahap-tahap yang harus  dilalui  dalam  proses  pembinaan  narapidana  adalah  admisi  dan  orientasi  atau pengenalan, tahap pembinaan, tahap asimilasi, dan tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat.  Tahap-tahap  dari  pembinaan  tersebut  yaitu  tahap  admisi  dan  orientasi atau pengenalan,  tahap  pembinaan  dan  tahap  asimilasi,  serta  tahap  integrasi  dengan lingkungan masyarakat.

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan:
1. Teori Max Weber, tentang tinjauan sosiologi hukum terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian di kota Makassar, dalam teori “ form of domination” Weber adanya tiga tahap perkembangan sosiologi hukum masyarakat, dalam hal ini kota Makassar yang  telah  mencapai  umur  era  milenial  masuk  dalam  tahap rational  legal ,  dimana peraturan  hukum  dibuat  oleh  pemangku  kekuasaan  yang  dipoles  oleh  pengamat hukum  dengan  tinjauan  analisa  kondisi  dan  aktifitas  masyarakat  tanpa  melupakan norma yang berkembang di kota Makassar. Dari hal tersebut maka dialektika antara sosiologi  (masyarakat)  dan  doktrin  hukum  sebagai  pengaruh  yang  besar  untuk menyorot kajian terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) di Kota Makassar.
2. Kasus  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  di  Kota  Makassar  mengalami siklus  meningkat  di  Tahun  2017  dan  2018.  Pada  tahun  2015  dan  2016  dibawah angka  50  sedangkan  2017  mencapai  77  kasus  dan  2018  ada  134  kasus.  Namun demikian, pelaku begal sama halnya siklus dari tabel di atas menjelaskan tahun 2018 mengalami  peningkatan  yang  signifikan  mencapai  12  pelaku.  Hasil  pengamatan penulis  menganggap  bahwa  penyebab  jangka  panjang  yaitu  kultur,  edukasi,  dan ekonomi. Ada perdebatan di kalangan elit yaitu adanya perputaran konstalasi politik karena  di  tahun  2018  momentum  Pilwalkot  yang  mewarnai  gonjang  ganjing kriminal sebagai salah satu variable menggoyahkan struktural pemerintahan. Dalam lingkungan  masyarakat  prilaku  orang  yang  tidak  sesuai  dengan  norma  atau  tidak seharusnya  dikatakan  sebagai  prilaku  yang  menyimpang,  dampak  dari penyimpangan prilaku tersebut kemudian memunculkan berbagai akibat yaitu positif dan negatif.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ahmad Ali. Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Gunung Agung, 2002. Cahyadi dan Fernando. Pengantar ke Filsafat Hukum. Jakarta: Kencana, 2007.
Farid Abidin Zainal. Hukum Pidana I . Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
Frendrich  Stumpl  dikutip  oleh  Stephen  Hurwitz  dalam  bukunya  Kriminologi  Sansuran Ny. L. Moeljatno. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982.
Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006. Teguh Prasetyo. Hukum Pidana . Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

## Jurnal
Laily  Lolita  Sari.  “Pengaruh  harapan  terhadap  kecenderungan  residivis  pada narapidana” . Jurnal Psikologi Volum 1 Nomor 1 (2017). Roni.  “Hirabah  (begal)  dalam  perspektif  Islam.” Jurnal  Aldaulah Volume  7  Nomor  1 (2018).