Volume 8, No 2, Mei 2024
Hal 211-220 Disetujui: 3 Juni 2024

## ANALISIS JARINGAN KERJA PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN
BERLAYAR (SPB) KAPAL PENANGKAP IKAN DI PPP TASIKAGUNG,

## REMBANG
Analysis of the Work Network for Issuing Sailing Approval Letters (SPB) for Fishing Vessels at PPP Tasikagung, Rembang
Oleh:
Irvan Nur Rokhim 1 * , Izza Mahdiana Apriliani 1 , Ine Maulina 1 , Pringgo Kusuma Dwi Noor Yadi Putra 2
1 Program Studi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran, Jl. Ir Soekarno km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363, Indonesia
2 Program Studi Perikanan Laut Tropis, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran, Jl. Cintaratu,
Parigi, Pangandaran 46393, Indonesia
* Korespondensi penulis: irvan20003@mail.unpad.ac.id

## ABSTRAK
Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah dokumen penting yang harus dibawa kapal penangkap ikan saat akan berlayar. Sering terjadinya ketidakpastian waktu penerbitan SPB menjadi masalah bagi kapal yang sudah menjadwalkan keberangkatan sehingga mengakibatkan kerugian. Salah satu upaya untuk mengatasi ketidakpastian waktu yaitu dengan menganalisis jaringan kerjanya. Riset ini bertujuan untuk menerangkan jaringan kerja, menentukan jalur kritis dan menemukan faktor pendukung serta penghambat penerbitan SPB. Tahapan dan waktu penerbitan SPB dianalisis menggunakan jaringan kerja  dengan Critical  Path  Method  (CPM).  Hasil  riset  memperlihatkan  penerbitan  SPB  di  kantor syahbandar PPP Tasikagung membutuhkan waktu selama 81 menit dan berdasarkan perhitungan CPM dapat diselesaikan selama 56 menit dengan jalur kritis terletak pada kegiatan: 1) Pengajuan melalui aplikasi e-PIT (A), 2) Pemeriksaan dan verifikasi dokumen persyaratan (C), 3) Penyusunan laporan administratif (E), 4) Validasi pemeriksaan administratif, teknis dan nautis (F), 5) Pencetakan SPB (G), 6) SPB diberikan kepada nelayan (H). Faktor-faktor yang memengaruhi penerbitan SPB terdiri dari faktor pendukung (hukum dan koordinasi antara instansi) dan faktor penghambat (sistem teknologi, ketidakcermatan pemohon dan cuaca).
Kata kunci: CPM, faktor pengaruh, penerbitan SPB

## ABSTRACT
The Sailing Approval Letter (SPB) is an important document that fishing vessels must carry when sailing. Frequent uncertainty about the timing of SPB issuance becomes a problem for ships that have scheduled departures, resulting in losses. One effort to overcome time uncertainty is by analyzing the work network. This research aims to explain the working network, determine the critical path and find supporting and inhibiting factors for the issuance of SPB. The stages and timing of SPB issuance were analyzed using a network with the Critical Path Method (CPM). The research results show that the issuance of SPB at the Tasikagung PPP harbormaster's office takes 81 minutes and based on CPM calculations  it  can  be  completed  in  56  minutes  with  the  critical  path  lying  in  the  activities:  1) Submission via the e-PIT (A) application, 2) Inspection and verification of required documents (C), 3) Preparation  of  administrative  reports  (E),  4)  Validation  of  administrative,  technical  and  nautical
inspections (F), 5) Printing of SPB (G), 6) SPB given to fishermen (H).. The factors that influence SPB issuance consist of supporting factors (law and coordination between agencies) and inhibiting factors (technological systems, applicant carelessness and weather).
Key words: CPM, influence factors, SPB issuance

## PENDAHULUAN
Setiap  kapal  penangkap  ikan  yang  berbendera  Indonesia  memerlukan  Surat  Persetujuan Berlayar (SPB) pada saat akan melakukan operasi penangkapan ikan (Kirwelakubun et al. 2018). Surat tersebut diterbitkan dan disahkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan agar dapat berlayar untuk menangkap  ikan  di  laut  dan  bersandar  di  sebuah  pelabuhan  perikanan  untuk  bongkar  muat  ikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di  Pelabuhan  Perikanan  menyatakan  bahwa  kapal  harus  memiliki  SPB  dengan  memenuhi  syarat administratif,  nautis,  teknis  kapal,  alat  bantu  penangkapan  ikan  dan  alat  penangkapan  ikan. Kesyahbandaran mempunyai peran vital dalam penerbitan SPB di pelabuhan perikanan salah satunya mengeluarkan dan mengesahkan (Putri et al. 2016). Selain pelayanan yang berupa fasilitas, pelabuhan perikanan juga memberi pelayanan kepada nelayan berupa kebutuhan untuk melaut melalui kantor syahbandar  pelabuhan  perikanan  berupa  penerbitan  SPB,  perbekalan  kapal  yang  dibutuhkan  serta kebutuhan saat kapal akan bersandar di pelabuhan (Adlina et al. 2019). Salah satu pelabuhan perikanan yang menerbitkan SPB bagi kapal penangkap ikan yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung yang berada di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.
Penerbitan  SPB  bagi  kapal  merupakan  salah  satu  bentuk  dukungan  dalam  peningkatan  dan pengembangan operasi penangkapan ikan (Burhani et al. 2021). Berdasarkan kondisi lapangan di PPP Tasikagung, penerbitan SPB sering kali terjadi ketidakpastian waktu penerbitan. Hal ini mengakibatkan keterlambatan  jadwal  keberangkatan  kapal  dalam  operasi  penangkap  ikan.  Ketidakpastian  waktu penerbitan tersebut dikarenakan salah satunya Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan SPB yang  sudah  ada  di  PPP  Tasikagung  tidak  dijalankan  dengan  baik  sehingga  terjadi  kendala  dalam penerbitan  SPB.  Menurut  Teturan  dan  Megawati  (2021)  kendala  penerbitan  SPB  di  Pelabuhan Perikanan dapat terjadi di antaranya karena SOP yang tidak dijalankan dengan baik ataupun pemiliki kapal yang tidak mempersiapkan persyaratan yang lengkap.
Salah satu upaya untuk menanggulangi ketidaksesuaian SOP penerbitan SPB yang ada di PPP Tasikagung  yaitu  dengan  menggunakan  analisis  jaringan  kerja.  Menurut  Purba  (2021)  kelebihan penggunaan analisis jaringan kerja yaitu didapatkan perencanaan yang optimal pada suatu mekanisme, urutan  penjadwalan  yang  efisien  dan  praktis,  sehingga  hambatan  dan  keterlambatan  dapat dikendalikan.  Hasil  observasi  di  PPP  Tasikagung  bahwa  pihak  pelabuhan  perikanan  belum  pernah melakukan evaluasi jaringan kerja untuk menanggulangi ketidaksesuaian SOP penerbitan SPB. Dengan demikian,  perlu  dilakukan  analisis  jaringan  kerja  pada  mekanisme  penerbitan  SPB  untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan penerbitan SPB kapal penangkap ikan di PPP Tasikagung.
Tujuan  secara  spesifik  dari  riset  ini  yaitu  (1)  menerangkan  jaringan  kerja  dan  menemukan kegiatan apa saja yang menjadi jalur kritis atau jalur yang mempunyai sekelompok bagian kegiatan dengan jangka waktu tercepat dan terlama dalam penyelesaiannya pada kegiatan penerbitan SPB di kantor  syahbandar  PPP  Tasikagung  dengan  menggunakan Critical  Path  Method  (CPM);  (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi cepat atau lambatnya penerbitan SPB. Hasil riset diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan monitoring pada pengelolaan dan mekanisme penerbitan SPB serta meminimalisir kerugian nelayan akibat keterlambatan penerbitan SPB di PPP Tasikagung.

## METODE PENELITIAN
Riset  lapangan  dilaksanakan  pada  bulan  Desember  2023-Januari  2024  di  kantor  syahbandar Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah (Gambar 1) dengan menggunakan metode studi kasus. Kasus dalam riset ini yaitu kendala dalam penerbitan SPB yang mengakibatkan keterlambatan jadwal keberangkatan kapal penangkap ikan di PPP Tasikagung. Data primer yang diambil berupa tahapan dan waktu setiap kegiatan penerbitan SPB yang diperoleh melalui  pengamatan  langsung  di  kantor  syahbandar  PPP  Tasikagung  dan  wawancara  kepada  21 responden yang terdiri dari 6 pegawai syahbandar dan 15 anggota paguyuban pengurus berkas kapal yang  terlibat  langsung  dalam  penerbitan  SPB.  Data  yang  di  dapatkan  diolah  menggunakan  analisis jaringan kerja dengan Critical Path Method (CPM). Menurut Amalia (2020) langkah-langkah analisis jaringan kerja dengan CPM terdiri dari:
1. Penyusunan tata urutan kegiatan
Tata  urutan  kegiatan  merupakan  komponen  penting  dalam  membuat  analisis  jaringan  kerja. Penyusunan tata urutan kegiatan harus sesuai urutan logika antar ketergantungan menjadi jaringan kerja.

## 2. Perkiraan waktu masing-masing kegiatan
Hasil dari tata urutan kegiatan dapat ditentukan waktu masing-masing kegiatan. Pada proses ini, data yang dibutuhkan berupa perhitungan waktu setiap komponen kegiatan penerbitan SPB di PPP Tasikagung  yang  sudah  diurutkan  dari  awal  sampai  akhir.  Urutan  dan  waktu  kegiatan  yang  sudah didapat kemudian dirangkai ke dalam bentuk diagram jaringan kerja.

## 3. Pengidentifikasian jalur kritis
Pengidentifikasian  jalur  kritis  dapat  dilakukan  setelah  penyusunan  diagram  jaringan  kerja dengan melakukan perhitungan menggunakan metode algoritma sehingga didapatkan jalur kritis yang menghambat  kegiatan  serta  waktu  penyelesaian  total  kegiatan  dari  awal  sampai  akhir  kegiatan penerbitan SPB. Jalur kritis tersebut kemudian dirangkai ke dalam bentuk diagram jalur kritis.
Menurut Utomo dan Mulyono (2021), metode Algoritma dapat digunakan dalam perhitungan CPM dengan rumus sebagai berikut:
𝐸𝑆 = 𝐸𝐹 !" (1) 𝐸𝐹 = 𝐸𝑆 + 𝑡 (2) 𝐿𝐹 = 𝐿𝑆 !" (3) 𝐿𝑆 = 𝐿𝐹 − 𝑡 (4) Keterangan: ES = Earliest Start Time
EF = Earliest Finish Time LF = Latest Finish Time LS = Latesh Start Time t = Waktu

## Gambar 1 Peta lokasi riset

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kantor syahbandar PPP Tasikagung merupakan instansi yang dibentuk oleh pemerintah sebagai Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  (UPTD)  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Jawa  Tengah  yang mempunyai fungsi pengawasan langsung terhadap aktivitas kapal penangkap ikan yang akan berlayar maupun bersandar di pelabuhan. Menurut Turang et al. (2019) menjelaskan bahwa kantor syahbandar berfungsi sebagai pengawas terhadap kapal-kapal yang akan keluar dan masuk pelabuhan serta wajib mematuhi peraturan yang ada untuk kelancaran dan ketertiban lalu lintas kapal di pelabuhan. Sebagai pengawas kapal penangkap ikan yang ada di Kabupaten Rembang, kantor syahbandar PPP Tasikagung berwenang untuk mengeluarkan perizinan administratif kepada setiap kapal yang melakukan aktivitas di pelabuhan. Kantor syahbandar PPP Tasikagung memiliki 6 pos pelayanan administratif yang terdiri dari pos penerbitan Surat Tanda Setoran (STS) retribusi daerah, penerbitan Surat Keterangan (SK) BBM, pembayaran  jaminan  sosial,  penerbitan  Surat  Tanda  Bukti  Lapor  Kedatangan  Kapal  (STBLKK), penerbitan SPB dan penerbitan Lembar Awal (LA). Pos pelayanan penerbitan SPB merupakan salah satu pos penting dalam kantor syahbandar PPP Tasikagung karena melayani kapal penangkap ikan yang akan berangkat melakukan operasi penangkapan ikan dengan rata-rata jumlah penerbitan SPB adalah 15 berkas kapal per hari.
Sarana  dan  prasarana  penunjang  pelayanan  administrasi  untuk  nelayan  yang  ada  di  kantor syahbandar  PPP  Tasikagung  dikelola  dan  dirawat  dengan  baik  untuk  menghindari  kerusakan  dan membuat kenyamanan bagi pegawai. Menurut Supriadi dan Fitri (2019) menjelaskan bahwa kondisi sarana dan prasarana yang baik sangat berpengaruh terhadap kenyamanan pegawai untuk melayani pemohon.  Komputer  dan  printer  merupakan  komponen  penting  yang  di  bagi  ke  beberapa  pos pelayanan  kesyahbandaran  untuk  menunjang  kelancaran  pelayanan  kepada  nelayan  yang  akan mengurus perizinan administratif.
Pegawai yang ada di kantor syahbandar PPP Tasikagung berjumlah 26 orang dengan pembagian tugas sesuai struktur organisasi berupa sub bagian tata usaha mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi  penyusunan  rencana  pelabuhan  dan  kesyahbandaran  seperti  penyusunan  anggaran, kepegawaian, hukum, pelaksanaan program, keuangan, pelaksanaan pengendalian lingkungan, barang milik  negara,  evaluasi  dan  pelaporan.  Bagian  seksi  tata  kelola  dan  pelayanan  usaha  bertugas
melaksanakan  pengawasan,  pengembangan,  pembangunan,  pemeliharaan,  pengendalian  dan pendayagunaan sarana serta prasarana yang ada di pelabuhan. Bagian seksi operasional pelabuhan dan kesyahbandaran  bertugas  melakukan  pengumpulan  data,  publikasi,  informasi,  inspeksi,  bimbingan teknis dan pengaturan administrasi dan lalu lintas bagi kapal yang akan berangkat maupun bersandar di pelabuhan. Sedangkan kelompok jabatan fungsional merupakan kelompok jabatan yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi tertentu dalam pelabuhan atau kelompok jabatan yang opsional menurut apa yang dibutuhkan (Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2018).

## Analisis Jaringan Kerja Penerbitan SPB
Tahapan  penerbitan  SPB  mengacu  pada  SOP  yang  sudah  ada  di  kantor  syahbandar  PPP Tasikagung  sedangkan  perhitungan  waktu  setiap  kegiatan  penerbitan  SPB  dilakukan  observasi langsung di kantor syahbandar dengan mengikuti rangkaian kegiatannya. Langkah tersebut bertujuan untuk merincikan, menghitung waktu dan membuat logika ketergantungan setiap kegiatan penerbitan SPB  secara  detail  (Tabel  1).  Menurut  Perdana  dan  Rahman  (2019)  menjelaskan  bahwa  penentuan tahapan dan perhitungan waktu suatu kegiatan sangat penting dilakukan agar semua kegiatan dapat berjalan secara sistematis sesuai jadwal yang sudah ditetapkan dan dapat memperlihatkan hubungan antara kegiatan dengan kegiatan lainnya serta dapat menunjukkan perkiraan waktu sebenarnya untuk setiap kegiatan.
Tabel 1. Tahapan dan waktu penerbitan SPB
No Nama Kegiatan Kode Kegiatan Pendahulu Lama Kegiatan (Menit) 1  Pengajuan melalui aplikasi e-PIT A - 15 2  Penyerahan  dokumen  persyaratan  ke  kantor syahbandar B - 5 3  Pemeriksaan dan verifikasi dokumen persyaratan C A,B 10 4  Pemeriksaan teknis dan nautis kapal D C 30 5  Penyusunan laporan administratif E C 10 6  Validasi  pemeriksaan  administratif,  teknis  dan nautis F D,E 5 7  Pencetakan SPB G F 3 8  SPB diberikan ke nelayan H G 3
Berdasarkan Tabel 1 tahapan penerbitan SPB terdiri atas 8 kegiatan yang dimulai dari pengajuan mandiri oleh nakhoda atau pengurus kapal melalui aplikasi elektronic-Penangkapan Ikan Terukur (e- PIT)  yang  harus  dimiliki  setiap  kapal  penangkap  ikan  meliputi  pengisian  identitas  kapal,  daftar perbekalan dan anak buah kapal serta pengunggahan dokumen penunjang seperti foto kapal, mesin, alat tangkap dan alat keselamatan berlayar. Pengajuan melalui aplikasi e-PIT bisa dilakukan bersamaan dengan penyerahan dokumen persyaratan ke kantor syahbandar dan menunggu antrian. Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi keabsahan dokumen melalui website teman SPB yang terintegrasi  dengan  aplikasi e-PIT  dan  syahbandar  menunjuk  petugas  lain  untuk  melakukan pemeriksaan teknis dan nautis serta melakukan dokumentasi di atas kapal langsung untuk mengetahui kelayakan kapal tersebut untuk berlayar. Setelah menerima hasil pemeriksaan teknis maupun nautis, petugas administrasi menyusun laporan untuk diserahkan kepada kepala syahbandar untuk di validasi. Selanjutnya petugas akan mencetak laporan hasil validasi dari kepala syahbandar berupa SPB untuk diserahkan  kepada  nakhoda  atau  pengurus  kapal.  Tahapan  kegiatan  penerbitan  SPB  yang membutuhkan waktu paling lama yaitu pemeriksaan teknis maupun nautis yang dilakukan langsung di atas  kapal.  Hasil  pemeriksaan  tersebut  dijadikan  perbandingan  dengan  dokumentasi  yang  sudah  di unggah mandiri oleh nakhoda atau pengurus kapal melalui aplikasi e-PIT. Tahapan dan waktu kegiatan penerbitan SPB digambarkan ke dalam diagram jaringan kerja yang ditunjukkan pada Gambar 2.

## Gambar 2 Diagram jaringan kerja penerbitan SPB

## Jalur Kritis Penerbitan SPB
Perhitungan  dan  penentuan  jalur  kritis  serta slack  menjadi  langkah  selanjutnya  setelah penyusunan hubungan antara kegiatan-kegiatan dan pembuatan diagram jaringan kerja penerbitan SPB di  kantor  syahbandar  PPP  Tasikagung  dengan  menggunakan  metode  Algoritma  yang  terdiri  dari Earliest Start Time (ES), Latest Start Time (LS), Earliest Finish Time (EF) dan Latest Finish Time (LF). Slack merupakan waktu untuk setiap kegiatan dapat diperpanjang tanpa menimbulkan keterlambatan pada keseluruhan proyek (Putra & Gandhi 2019). Lebih lanjut menurut Mulia et al. (2023) menjelaskan bahwa penentuan jalur kritis dapat dilakukan dengan perhitungan maju Earliest Start Time dan Earliest Finish Time dan perhitungan mundur Latest Start Time dan Latest Finish Time serta menghitung nilai slack-nya atau nilai batas toleransi keterlambatan. Perhitungan dikelompokkan ke dalam sebuah tabel untuk mempermudah penentuan jalur kritis. Perhitungan waktu kerja menggunakan metode algoritma penerbitan SPB di kantor syahbandar PPP Tasikagung dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Jumlah ES, EF, LS, LF dan slack penerbitan SPB Kegiatan Kode t ES (Menit) (1) LS (Menit) (2) EF (Menit) (3) LF (Menit) (4) Slack (1-2) atau (3-4) A 1,3 15 0 0 15 15 0 B 2,3 5 0 10 5 15 10 C 3,4 10 15 15 25 25 0 D 4,5 30 25 10 55 40 15 E 4,6 10 25 25 35 35 0 F 6,7 5 35 35 40 40 0 G 7,8 3 40 40 43 43 0 H 8,9 3 43 43 46 46 0
Hasil  perhitungan  menggunakan  metode  algoritma  (Tabel  2)  menunjukkan  jalur  kritis  yang ditandai dengan nilai slack = 0 yang berarti kegiatan tersebut waktunya terbatas atau sempit. Menurut Putra  dan  Gandhi  (2019)  kegiatan  kritis  harus  segera  dimulai  dan  dilaksanakan  setelah  kegiatan sebelumnya selesai dilaksanakan. Sehingga kegiatan kritis dapat menyelesaikan waktunya tanpa harus mengganggu  atau  memperlambat  waktu  total  kegiatan.  Jalur  kritis  kegiatan  penerbitan  SPB  kapal penangkap ikan di kantor syahbandar PPP Tasikagung terdapat pada kegiatan A-C-E-F-G-H yaitu pada kegiatan pengajuan melalui aplikasi e-PIT oleh nakhoda atau pengurus kapal, pengecekan dan verifikasi keabsahan dokumen persyaratan oleh petugas, penyusunan laporan administratif oleh petugas, validasi pemeriksaan administratif, nautis dan teknis oleh kepala syahbandar, pencetakan SPB oleh petugas dan pemberian  SPB  kepada  nelayan  atau  pengurus  berkas  kapal.  Menurut  Apriliani et  al.  (2016) menjelaskan bahwa kegiatan yang masuk ke dalam jalur kritis harus diutamakan untuk dikerjakan agar tidak  terjadi  keterlambatan.  Penghematan  waktu  penerbitan  SPB  yang  bisa  didapatkan  bila
memperhatikan jalur kritis yaitu selama 25 menit dari waktu perhitungan 81 menit menjadi 56 menit. Jalur kritis ditandai dengan anak panah tebal berwarna hitam. Hasil perhitungan menggunakan metode algoritma digunakan untuk membuat diagram jalur kritis disajikan pada Gambar 3. Pembuatan dan penyusunan jalur kritis menurut Apriliani et al. (2016) yaitu menuliskan ES di atas dan EF di bawah pada setiap kegiatan. Jika besarnya nilai ES sama dengan nilai EF maka kegiatan tersebut dapat masuk dalam jalur kritis. Jalur kritis penerbitan SPB dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3 Diagram jalur kritis penerbitan SPB
Ukuran kapal perikanan yang melakukan aktivitas di PPP Tasikagung berkisar antara 20-120 GT dengan alat tangkap berupa Jaring Tarik Berkantong (JTB) dan purse seine. Sepanjang tahun 2023 total produksi  hasil  tangkapan  ikan  sebesar  78.678.377  kg  dengan  nilai  total  produksi  sebesar Rp623.969.898.520.  Jumlah  penerbitan  SPB  dan  STBLKK  selama  tahun  2023  bervariasi.  Jumlah penerbitan SPB tertinggi pada bulan Agustus sebesar 426 kapal dan penerbitan terendah pada bulan April sebesar 167 kapal. Sedangkan jumlah permohonan STBLKK tertinggi pada bulan Oktober sebesar dan permohonan terendah pada bulan Januari sebesar 157 kapal. Tinggi dan rendahnya permohonan penerbitan SPB dan STBLKK dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti musim yang kurang mendukung untuk operasi penangkapan ikan dan waktu tertentu seperti hari besar nasional yang mengharuskan untuk  menunda  permohonan  penerbitan  SPB  atau  STBLKK  dikarenakan  kantor  syahbandar  tutup. Jumlah penerbitan STBLKK dan SPB disajikan pada Gambar 4.
Gambar 4 Jumlah Penerbitan SPB dan STBLKK di Kantor Syahbandar PPP Tasikagung Sepanjang Tahun 2023 (Sumber: Website Teman SPB).

## Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerbitan SPB
Faktor-faktor yang memengaruhi penerbitan SPB di kantor syahbandar PPP Tasikagung terdiri dari faktor pendukung atau faktor yang mempercepat dan faktor penghambat atau faktor yang menjadi gangguan yang dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

## 1. Faktor Pendukung
a. Hukum
Adanya  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  tugas,  fungsi  dan  tanggung jawab syahbandar dalam menerbitkan SPB kapal penangkap. Dasar hukum kegiatan penerbitan SPB di kantor syahbandar PPP Tasikagung mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu di kantor syahbandar PPP Tasikagung sudah terdapat SOP atau SPP penerbitan SPB dengan jaminan pelayanan ISO 9001: 2015. Menurut Alhogbi et al. (2018) menjelaskan bahwa pelaksanaan SOP penerbitan SPB dengan baik dapat mendukung kelancaran dan optimalnya waktu pelayanan serta menetapkan tanggung jawab setiap petugas untuk pelayanan penerbitan SPB.
b. Koordinasi Antara Instansi Terkait
Kantor  syahbandar  PPP  Tasikagung  dalam  menerbitkan  SPB  berkoordinasi  dengan  berbagai instansi  seperti  kantor  Pengawasan  Sumberdaya  Kelautan  dan  Perikanan  (PSDKP)  Kabupaten Rembang, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan Polisi Air (Polair). Lebih lanjut menurut Alhogbi et al. (2018) tugas dari PSDKP yaitu menerbitkan Surat Laik Operasi (SLO) sedangkan untuk tugas Keamanan Laut (Kamla) yang terdiri dari TNI AL dan Polair yaitu pengisian identitas kapal pada buku laporan kedatangan. Dokumen-dokumen tersebut menjadi lampiran penerbitan SPB yang dapat diteruskan pada pos-pos pelayanan di kantor syahbandar pelabuhan. Koordinasi antara instansi yang  baik  akan  memberikan  dampak  pelayanan  yang  baik  dan  cepat  untuk  kepengurusan  sebuah dokumen. Sukrisno (2019) menambahkan untuk menunjang proses kerja yang mudah, cepat, aman dan nyaman pada pelaksanaan penerbitan SPB, seluruh instansi terkait harus saling terintegrasi dengan baik.
2. Faktor Penghambat
a. Sistem Teknologi
Sistem  teknologi  berupa  aplikasi  dan website  yang  digunakan  untuk  proses  penerbitan  SPB
sering  kali  terjadi error  sehingga  mengakibatkan  tersendatnya  proses  pelayanan  penerbitan  SPB  di kantor  syahbandar  PPP  Tasikagung. Website yang di pakai petugas administrasi syahbandar untuk mengolah permohonan penerbitan SPB bernama Teman SPB yang terintegrasi dengan aplikasi android bernama e-PIT.  Menurut  Ruskamto  et  al.  (2020)  menjelaskan  bahwa  kualitas  sistem  teknologi terkhusus website yang baik, efektif dan efisien dapat mewujudkan pelayanan publik yang baik untuk masyarakat atau pengguna jasa yang menggunakannya.
b. Ketidakcermatan Pemohon
Ketidakcermatan pemohon dapat menghambat proses penerbitan SPB di kantor syahbandar PPP Tasikagung seperti e-logbook pada aplikasi e-PIT yang tidak diisi secara mandiri oleh nakhoda atau pengurus,  terdapat  kesalahan  dalam  mengunggah  hasil  produksi  ikan,  dokumen  persyaratan  tidak lengkap, masa berlaku dokumen kapal yang dikeluarkan oleh instansi lain sudah kedaluwarsa sehingga mengakibatkan pengajuan ditolak. Menurut Gunawan et al. (2023) menjelaskan tidak akan tercapai dengan  maksimal  sebuah  kebijakan  atau  aturan  apabila  tidak  terdapat  kerja  sama  yang  baik  antara pemerintah dengan pengguna jasa atau masyarakat.
c. Cuaca
Cuaca yang buruk menjadi salah satu hambatan dalam penerbitan SPB di kantor syahbandar PPP  Tasikagung.  Pihak  syahbandar  pelabuhan  perikanan  mempunyai  wewenang  dan  tugas  untuk memastikan keselamatan bagi awak kapal yang akan berlayar, sehingga ketika cuaca buruk syahbandar dapat menunda penerbitan SPB dan tidak akan mengizinkan kapal penangkap ikan untuk berlayar. Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  3  Tahun  2013  tentang Kesyahbandaran  di  Pelabuhan  Perikanan  menjelaskan  bahwa  syahbandar  di  pelabuhan  perikanan dapat menunda keberangkatan kapal perikanan setelah SPB diterbitkan apabila cuaca buruk.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  analisis  riset  yang  sudah  dilakukan  diperoleh  kesimpulan  berupa  kantor syahbandar PPP Tasikagung Kabupaten Rembang sudah terkelola dengan baik dari segi pembagian struktur organisasi, sumberdaya manusia yang memadai dan kompeten, pelayanan dan fasilitas yang diberikan. Jalur kritis penerbitan SPB kapal penangkap ikan di PPP Tasikagung pada kegiatan A-C-E- F-G-H yaitu berturut-turut pada kegiatan pengajuan permohonan melalui aplikasi e-PIT, pemeriksaan dan  verifikasi  dokumen  persyaratan  oleh  petugas,  penyusunan  laporan  administratif,  validasi pemeriksaan administratif, teknis dan nautis oleh syahbandar, pencetakan SPB dan pemberian SPB ke nelayan. Penghematan waktu penerbitan SPB yang bisa didapatkan bila memperhatikan jalur kritis yaitu selama 25 menit dari waktu perhitungan 81 menit menjadi 56 menit. Faktor pendukung yang memengaruhi penerbitan SPB di kantor syahbandar PPP Tasikagung berupa faktor hukum dan faktor koordinasi  antara  instansi.  Sedangkan  faktor  penghambat  terdiri  dari  faktor  sistem  teknologi, ketidakcermatan pemohon dan cuaca.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  Terima  Kasih  ditujukan  kepada  pihak  kantor  syahbandar  PPP  Tasikagung  dan Paguyuban Pengurus Kapal Tasikagung yang sudah memberikan bantuannya selama riset.

## DAFTAR PUSTAKA
Adlina, S. K., Abdul, K. M., Dian, W. 2019. Analisis Tingkat Kepuasan Nelayan Terhadap Pelayanan Penyediaan  Kebutuhan  Melaut  Di  Pelabuhan  Perikanan  Pantai  (PPP)  Sadeng  Kabupaten Gunungkidul  Yogyakarta. Journal  of  Fisheries  Resources  Utilization  Management  and Technology, 8(4), 16–25.
Alhogbi, B. G., Arbogast, M, Labrecque, M. F., Pulcini, E., Santos, M., Gurgel, H., Laques, A., Silveira, B. D., De Siqueira, R. V., Simenel, R., Michon, G., Auclair, L., Thomas, Y. Y., Romagny, B.,
Guyon, M., Sante, E. T., Merle, I., Duault, A. L., Anthropologie, U. N. E., Du, Q. 2018. Penerapan Standar  Operasional  Prosedur  Pada  Pelayanan  Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  Kapal Perikanan  di  Pelabuhan  Perikanan  Samudera  Cilacap  Provinsi  Jawa  Tengah. Gender  and Development, 120(1), 1-22.
Amalia,  H.  2020.  Perencanaan  Jaringan  Kerja  Perakitan  Blok  Lambung  Kapal  Feri  Ro-Ro  750gt Terintegrasi Sistem Perpipaan Air Tawar & Air Laut untuk Pendingin Mesin. PENA TEKNIK : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik, 5(1), 44-53
Apriliani,  I.  M.,  Wisudo,  S.  H.,  Iskandar,  B.  H.,  Novita,  Y.  2016.  Jaringan  Kerja  dan  Efektivitas Perbaikan Kapal di Galangan KPNDP DKI Jakarta, Muara Angke. Marine Fisheries : Journal of Marine Fisheries Technology and Management, 5(1), 79–89.
Burhani, S., Amir, S. M., Syamsul, H. 2021. Tingkat Kepuasan Nelayan Terhadap Pelayanan Penerbitan Surat  Persetujuan  Berlayar  di  Pelabuhan  Perikanan  Untia. Seminar  Nasional  Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan, 3(1), 443-445.
Gunawan, T., Kurniawan, R., Muhaddis, M. 2023. Implementasi Kebijakan tentang Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) (Studi pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV  Lhokseumawe). Publik:  Jurnal  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Administrasi  Dan Pelayanan Publik, 10 (1) : 155–166
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia [KKP RI]. 2013. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03 tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan. Jakarta (ID): Sekretariat Menteri Kelautan dan Perikanan.
Kirwelakubun, N., Kayadoe, M. E., Polii, J. F., Kaparang, F. F., Pangalila, F. P. T. 2018. Studi Tentang Pelayanan  Terhadap  Kapal  Perikanan  di  Pelabuhan  Perikanan  Pantai  (PPP)  Tumumpa  Kota Manado. Jurnal Ilmu Dan Teknologi Perikanan Tangkap, 3(1), 32–40.
Mulia, T. N., Surbakti, S., Riny, C. 2023. Analisis Penjadwalan Proyek Menggunakan Critical Path Method (CPM) Studi Kasus pada Pembangunan Gapura Taman Hutan Lindung Kota Langsa. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI), 7(1), 82–90.
Perdana,  S.,  Rahman,  A.  2019.  Penerapan  Manajemen  Proyek  Dengan  Metode  CPM  ( Critical Path Method) Pada Proyek Pembangunan SPBE. Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 242–250.
Pemerintah  Jawa  Tengah.  2018. Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  47  Tahun  2018  tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  UPT  pada  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Jawa  Tengah. Semarang (ID). Sekretariat Pemerintah Jawa Tengah.
Purba, S. A. 2021. Analisis Jaringan Kerja dengan Metode Critical Path Method (CPM) dan Model Program Linier. Jurnal Absis: Jurnal Pendidikan Matematika Dan Matematika, 4(1), 429–438.
Putra, Y. E., Gandhi, H. K. 2019. Analisis Jalur Kritis Pada Proyek Relokasi Mesin Flexo Dengan Metode CPM Dan Pert. Jurnal InTent, 2(1), 65–75.
Putri, N. E., Soemarmi, A., Untung, D. W. 2016. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Syahbandar dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan. Diponegoro Law Journal, 5(3), 1-8.
Ruskamto, M., Anhar, M., Pragiwani, M. 2020. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Masyarakat Pada Kantor Administrasi Hukum Umum Cikini Jakarta (Kemenkumham). STIE Indonesia Jakarta, 1,
1-17.
Sukrisno,  C.  D.  P.  2019.  Proses  Pengurusan  Perpanjangan  Dokumen  Kapal  Sebagai  Sebagai  Syarat Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Di KSOP Kelas III Tanjung Wangi Oleh PT Varia Usaha Lintas Seera TBK Cabang Banyuwangi. MUARA: Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional, 2(1),
1-8.
Supriadi,  D.,  Fitri  M.  2019.  Tingkat  Kepuasan  Nelayan,  Kesyahbandaran,  Kejawanan  Cirebon .
Barakuda, 1(1), 18–26.
Teturan, Y. E., Megawati. 2021. Pelayanan Administrasi Dokumen Kapal Perikanan. Societas: Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial, 10(2), 112–127.
Turang, V. S., Kayadoe, M. E., Pangalila, F. P. T., Kaparang, F. E. 2019. Kajian Tugas Dan Wewenang Kesyahbandaran  Pelabuhan  Perikanan  Pantai  (PPP)  Tumumpa. Jurnal  Ilmu  dan  Teknologi Perikanan Tangkap, 4(1), 10.
Utomo, F. P., Mulyono. 2021. Penjadwalan Ulang Proyek Konstruksi Menggunakan Metode PDM Dan CPM  (Studi  Kasus  Pada  Pembangunan  Toserba  Yogya  Di  Pekalongan). UNNES  Journal  of Mathematics, 10(1), 63–72.