NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUSEN KOSMETIKA YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN JUAL BELI ONLINE
Vitasha Riyanti Putri, F.X. Joko Priyono Magister Kenotariatan, UniversitasDiponegoro Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: vitashariyantip@yahoo.com

## Abstract
Nowadays, the transaction of buying and selling online raises many legal issues both detrimental to the seller and  buyer.   Therefore, this research  is to  study and analyze online  buying and selling to meet  the  legal  requirements  of  the  agreement  and  legal  protection  for  cosmetics  manufacturers through the electronic trading system in buying and selling online. The approach method used in this research is the empirical juridical approach method, namely the enforcement or implementation of normative legal provisions in action on any particular legal event that occurs in society. The result of the discussion of the problem is that electronic transactions can be done based on electronic contracts or other forms of contractual as a form of the agreement made by the parties. An electronic contract or online purchase agreement is considered valid if there is an agreement of the parties and conducted by  competent  legal  subjects  or  authorized  representatives  in  accordance  with  statutory  provisions, and then,there are certain things, and d. The object of the transaction must not be in conflict with the laws and regulations, decency and public order. Legal protection for producers in buying and selling cosmetics online by obtaining permission from the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM).

## Keywords: Transaction online;Cosmetics;Legal Protection.

## Abstrak
Maraknya jual beli online saat ini memunculkan banyak permasalahan hukum baik yang merugikan pihak penjual maupun pembeli. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang jual beli  secara  online  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian  dan  perlindungan  hukum  bagi  produsen kosmetik  melalui  sistem  perdagangan  elektronik  dalam  jual  beli  online.Metode  pendekatan  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi  dalam  masyarakat.Hasil  pembahasan  permasalahan  adalah  transaksi  elektronik  dapat dilakukan  berdasarkan  kontrak  elektronik  atau  bentuk  kontraktual  lainnya  sebagai  bentuk kesepakatan  yang  dilakukan  oleh  para  pihak.  Kontrak  elektronik  atau  perjanjian  jual  beli online dianggap sah apabila terdapat kesepakatan para pihak, dan ilakukan oleh subyek hukum yang cakap atau  yang  berwenang  mewakili  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  serta terdapat  hal tertentu,  dan d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Perlindungan hukum  bagi Produsen dalam  melakukan jual beli kosmetik secara online dengan mendapatkan ijin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Kata kunci : Jual Beli Online ; Kosmetika;Perlindungan Hukum.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
- 1702

## A. Pendahuluan
Media  internet  telah  menjadi  salah  satu  sarana  promosi  produk  yang  memiliki prospek  sangat  baik  saat  ini,  dimana  melalui  media  internet  penjual  dapat  menjangkau konsumen secara luas. Bahkan sekarang ini internet telah masuk ke berbagai pelosok negeri, masyarakat yang tinggal jauh dari kota pun dapat memanfaatkan  fasilitas internet ini(Fuad, 2000).  Perkembangan  internet  yang  sangat  signifikan  ini  menyebabkan  banyaknya perusahaan besar maupun kecil menawarkan produk dagangannya melalui internet. Internet dirasa  sangat  efektif  untuk  memperkenalkan  produk  dagangan  yang  diperdagangkan  oleh perusahaan.
Internet dipandang sebagai media advertising yang lebih murah, efisien, dan efektif dibandingkan media lain. Strategi bisnis melalui internet tersebut dikenal dengan sebutan e- commerce . Bisnis secara online melalui sistem aplikasi e-commerce sangat efisien. Mereka dapat melakukan pertukaran data dan informasi dengan perusahaan lain melalui mekanisme EDI ( Electronic Data Interchange ), atau berhubungan dengan pelanggan/customer ( Business to Customer ) tanpa harus bertatap muka secara langsung(Sunarto, 2009).
Peluang jual beli dengan menggunakan media e-commerce atau dikenal dengan jual beli online ini tidak disia-siakan oleh para pengusaha dan pedagang produk kosmetik untuk dapat memasarkan produkproduknya kepasaran. Sasaran konsumen produk kosmetik adalah perempuan, karena wanita lebih banyak menggunakan kosmetik dalam kehidupannya sehari- hari dalam beraktifitas.Kosmetik adalah zat perawatan yang digunakan untuk meningkatkan penampilan  atau  aroma  tubuh  manusia.  Kosmetik  umumnya  merupakan  campuran  dari beragam senyawa kimia, beberapa terbuat dari sumber-sumber alami dan kebanyakan dari bahan  sintetis.  Perihal  atau tata  cara  menggunakan  kosmetik  disebut  dengan  tata  rias  atau make up .
Praktik  jual  beli online  memberikan kemudahan bagi pengusaha dan penjual untuk memamerkan produk-produk kosmetik dengan berbagai  merek, baik yang berasal dari luar negeri maupun produk kosmetik produksi dalam negeri. Sebagai contoh di Negara Amerika Serikat, Food  and  Drug  Administration  (FDA) ,  badan  yang  mengatur  industri  kosmetik, mendefinisikan kosmetik sebagai "produk yang dimaksudkan untuk digunakan pada tubuh manusia untuk membersihkan, mempercantik,  mempromosikan daya tarik, atau mengubah penampilan  tanpa  mempengaruhi  struktur  atau  fungsi  tubuh".  Definisi  ini  juga  mencakup
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
bahan  apapun  yang  digunakan  sebagai  komponen  produk  kosmetik.  FDA  secara  khusus mengecualikan sabun dari kategori ini, meskipun secara luas sabun juga tergolong kosmetik.
Kosmetik yang beredar di pasaran haruslah memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan  perundang-undangan  dan  pemerintah.  Agar  produk  kosmetik  tersebut  tidak menimbulkan kerugian dan ancaman kepada konsumen. Kosmetik yang dibuat dan diedarkan oleh  pelaku  usaha  pada  dasarnya  sudah  ditetapkan  harus  dibuatsesuai  dengan  aturan kesehatan dan bahan-bahan yang aman bagi tubuh manusia .
Persyaratan lainnya produk kosmetik tersebut harus terdaftar dan mendapatkan izin dari  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  Republik  Indonesia  sebagai  lembaga negara  yang  diberikan  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengeluarkan  izin  edar  produk- produk  yang  dikonsumsi.  Hal  ini  diatur  didalam  pasal  8  ayat  1  huruf  a  Undang-undang Nomor  8  Tahun  1999  yang  menyatakan :  “pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,”.
Transaksi  jual  beli  melalui  internet  ini  dilakukan  tanpa  tatap  muka  antara  para pihaknya.  Mereka  mendasari  transaksi  tersebut  atas  rasa  kepercayaan  satu  sama  lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik pula dengan mengakses halaman web yang disediakan, berisi klausula atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (penjual), dan pihak yang lain (pembeli) hanya tinggal menekan tombol  yang disediakan sebagai tanda persetujuan atas isi perjanjian  yang telah ada, tanpa perlu  membubuhkan  tanda  tangan  seperti  perjanjian  pada  umumnya,  tetapi  menggunakan tanda  tangan  elektronik  atau digital  signature sehingga  para  pihak  tidak  perlu  bertemu langsung untuk mengadakan suatu perjanjian(Mansur, 2005).
Melakukan pembelian  melalui transaksi online pasti ada keuntungan  dan kerugian baik dari pihak pelaku usaha maupun pihak pembeli, seperti modus penipuan yang dilakukan oleh  pelaku  atau  konsumen  yang  berpura-pura  sebagai  pembeli  adalah  dengan  cara mengirimkan  bukti  transfer  uang  kepada  penjual.  Bukti  transfer  dari  ATM  difoto  lalu dikirimkan  ke  penjual  barang  menggunakan  media  WhatsApp,  BBM  maupun  FB.  Bukti transfer ATM bisa didapatkan pelaku dengan cara mendownload bukti transfer yang diupload oleh  pembeli  lain  di  grup  jual  beli  FB,  lalu  file  diedit  menggunakan  aplikasi  tertentu, dimodifikasi dan disesuaikan sesuai keinginan pelaku. Setelah file bukti transfer diedit lalu dikirimkan  kepada  penjual  dan  meminta  penjual  untuk  segera  mengirimkan  barang  yang dipesan.  Modus  ini  dapat  berhasil  jika  penjual  tidak  menggunakan  aplikasi  sms  banking maupun mobile banking di hpnya sehingga akan kesulitan untuk memeriksa keaslian transfer
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
uang  yang  dilakukan  oleh  pembeli  (konsumen).  Padahal  dalam  Pasal  6  ayat  1  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Pelindungan  Konsumen  sudah  menjelaskan  bahwa produsen/ pelaku usaha berhak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
Jual  beli  online  memiliki  fungsi  integrasi  dari  pemasaran,  penerapan  strategi e- commerce selain  bertujuan  untuk  mempertahankan  dan  meningkatkan  jumlah  pelanggan, tujuan  utamanya  adalah  untuk  meningkatkan  jumlah  penjualan.  Indonesia  kini  mulai dipercaya lagi oleh dunia internasional untuk melakukan pembayaran secara online karena jumlah kejahatan lewat internet juga sudah mulai berkurang dan transaksi online di Indonesia dinilai terus  memperlihatkan perkembangan  yang signifikan, terutama pada usaha  – usaha kecil.  Kondisi  itu  terkait  dengan  kondisi  masa  lalu,  dimana  transaksi  lewat  kartu  kredit banyak  menjadi  sasaran  kejahatan  lewat  internet.  Kepercayaan  itu  juga  ditopang  adanya alternative  pembayaran  lain  seperti paypal yang  data  pembelinya  telah  dijamin kebenarannya(Nugroho, 2006).
Atas dasar latar  belakang tersebut di atas, maka  yang  hendak dikaji dalan penulisan adalah  mengenai  apakah  jual  beli  secara  online  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian, danbagaimana  perlindungan  hukum  bagi  produsen  kosmetika  melalui  system  perdagangan elektronik dalam jual beli online.
Ada beberapapenelitianterdahulu yang membahasmengenaiperlindunganhukumbagikonsumen  yang  melakukantransaksi  online. Bagus  Made  Bama  Anandika  mengkajitentangdasar  pelaku  usaha  dan  yang  menjadi  dasar gugatan  pelaku  usaha  terhadap  konsumen  terkait  wanprestasi  yang  dilakukan  konsumen dengan  caradanbagaimanaPerlindungan  hukum  terhadap  pelaku  usaha  dan  yang  menjadi dasar gugatan pelaku usaha terhadap konsumen terkait wanprestasi yang dilakukan konsumen dengan cara hit and run(Berata, 2016).
Setia  Putramengkajitentang  tanggungjawab  para  pihak  dalam  transaksi  jual-beli e- commerce , dan bagaimana upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual- beli e-commerce (Putra. 2014).
Eddy PutraMelialamengkajitentang bagaimana pengaturanyayasan menurut Undang- Undang  Nomor  16Tahun  2001  jo.  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun2004,  bagaimana kepailitan  pada  Yayasan,  serta  bagaimana  pertanggungjawaban  pengurusyayasan  terhadap pailitnya yayasan(Meliala, 2013).
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
- 1702

## B. Metode Penelitian
Penelitianinimenggunakanmetodependekatanyuridis  normative  atauhukumnormative denganmetodepenelitianhukumkepustakaandimanapenulismengumpulkanliteratur-literatur, peraturanperundang-undangan, jurnal, tesis, disertasi, ataupunlaporan yang berkaitandenganperlindunganhukumterhadapkonsumen pada jualbeli online.

## C. Hasil Dan Pembahasan

## Jual Beli Secara Online Yang Memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian
Keabsahan  perjanjian  perdagangan  atau  kontrak  perdagangan  yang  dibuat  melalui sistem elektronik. Sudah menjadi kebiasaan  jika setiap  kesepakatan-kesepakatan transaksi perdagangan selalu dituangkan dalam sebuah perjanjian atau kontrak. Mengacu kepada teori perdata  pada  umumnya,  sebuah  transaksi  adalah  perbuatan  hukum  yang  melibatkan  dua belah pihak yang saling membutuhkan dalam hal yang memiliki nilai ekonomis tertentu, dan biasanya  direalisasikan  melalui  sebuah  perikatan  yang  disebut  dengan  sebuah  istilah kontrak,(Rahman,  2003)  karena  kontrak  sendiri  berfungsi  untuk  mengamankan  sebuah transaksi.(Marzuki, 2001)
Sebuah kontrak perdagangan dianggap sah secara hukum jika memenuhi persyaratan secara  subyektif  dan  obyektif,  jika  salah  satu  syarat  tidak  dapat  dipenuhi  maka  kontrak perdagangan tersebut dapat dimintakan pembatalan (syarat subyektif tidak terpenuhi) atau dapat  batal  demi  hukum  (syarat  obyektif  tidak  terpenuhi).  Secara  yuridis,  di  Indonesia, syarat-syarat  sahnya  sebuah  perjanjian  tertuang  dalam  Pasal  1320  Kitab  Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dimana pasal tersebut  mensyaratkan 4 hal agar perjanjian dianggap sah secara hukum yaituadanya kesepakatan dari para pihak, kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya sebab yang halal, dan adanya objek tertentu. Dua syarat pertama dikategorikan  sebagai  syarat  subyektifyakni  yang  berkenaandengansubjekhukumnya  dan dua syarat terakhir dikategorikan sebagai syarat obyektif yang berkenaandenganobjekhukumnya.
Pada  dasarnya,  seiring  dan  sejalan  dengan  pesatnya  perkembangan  perdagangan elektonik  ini,  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  merespon  dengan  membentuk UNCITRAL  ( United  Nations  Comission  on  Internasioanal  Trade  Law )  sebuah  lembaga yang diberi tugas mengembangkan hukum perdagangan internasional.(Adolf, 2007)Selanjutnya pada tahun 1996 dirumuskan sebuah aturan hukum  yang cukup penting yaitu UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce. Untuk melengkapi Model Law on
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702
Electronic Commerce , UNCITRAL juga memiliki sebuah aturan penting di bidang hukum kontrak internasional khususnya kontrak yang menggunakan elektronik ( e-contract ) dalam sebuah  konvensi  yang  disebut  C onvention  on  the  Use  of  Electronic  Communications  in International  Contracting ,  yang  tujuan  utamanya  adalah  menghilangkan  ganjalan  atau rintangan  yang  mungkin  timbul  sehubungan  dengan  penggunaan  komunikasi  secara elektronik,  dalam  kontrak  internasional,  juga  bertujuan  diharapkan  akan  menciptakan kepastian hukum di kalangan dunia usaha.
Pihak-pihak dalam Transaksi Jual Beli melalui Internet Pada transaksi jual beli secara elektronik,  sama  halnya  dengan  transaksi  jual  beli  biasa  yang  dilakukan  di  dunia  nyata, walaupun dalam jual beli secara elektronik ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu  sama  lain,  tetapi  berhubungan  melalui  internet.  Dalam  transaksi  jual  beli  melalui internet, pihakpihak yang terkait antara lain:(Komalasari, 2019)
a. Penjual atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha;
b. Pembeli  atau  konsumen,  yaitu  setiap  orang  yang  tidak  dilarang  oleh  undang- undang,  yang  menerima  penawaran  dari  penjual  atau  pelaku  usaha  dan berkeinginan  untuk  melakukan  transaksi  jual  beli  produk  yang  ditawarkan  oleh penjual/pelaku usaha;
c. Bank  sebagai  pihak  penyalur  dana  dari  pembeli  atau  konsumen  kepada  penjual, karena  pada  transaksi  jual  beli  secara  elektronik,  penjual  dan  pembeli  tidak berhadapan  langsung,  sebab  mereka  berada  pada  lokasi  yang  berbeda  sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara, dalam hal ini adalah bank.
d. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet.
Penentuan kecakapan seseorang dalam membuat transaksi elektronik mungkin akan menjadi  kendala  karena  para  pihak  tidak  bertemu  secara  langsung.  Untuk  itu,  sebaiknya pelaku usaha  memberikan  batasan umur bagi konsumen untuk dapat melakukan transaksi elektronik. Bagaimanapun, apabila syarat kecakapan ini dilanggar dan suatu saat ada pihak yang merasa dirugikan, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat meminta agar perjanjian dibatalkan(Subekti,  2008).  Selain  itu,  penting  untuk  memastikan  bahwa  tanda  tangan elektronik di suatu kontrak/perjanjian jual beli elektronik telah memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan untuk memastikan legalitas/ keabsahannya. Menurut Pasal 1 ayat (19) Peraturan Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik  :    “Tanda  Tangan  Elektronik  adalah  tanda  tangan  yang  terdiri  atas  Informasi
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Elektronik  yang  dilekatkan,  terasosiasi  atau  terkait  dengan  Informasi  Elektronik  lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”.
Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  (yang berisi  tanda  tangan  elektronik)  dapat  menjadi  alat  bukti  hukum  yang  sah  dan  merupakan perluasan dari alat bukti yang telah ada menurut Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, namun  hanya  apabila  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  tersebut menggunakan Sistem Elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Diundangkannya  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (selanjutnya  disebut  dengan  UU  ITE)  adalah  wujud  konkrit  dari Pemerintah  Indonesia  untuk  proaktif  dan  responsif  dalam  pembangunan  nasional  sebagai suatu proses yang berkelanjutan dan harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat; khususnya untuk mengisi kekosongan hukum pada permasalahan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi.

## Perlindungan  Hukum  Bagi  Produsen  Kosmetik  Melalui  Sistem  Perdagangan Elektronik Dalam Jual Beli Online
Untuk kasus-kasus kerugian produsen kosmetika dalam transaksi perdagangan secara elektronik, gugatan akan lebih tepat bila didasarkan atas wanprestasi dan bukan perbuatan melanggar  hukum,  yaitu  dengan  merujuk  pada  kewajiban-kewajiban  pelaku  usaha  dalam kontrak  elektronik  yang  telah  dilanggar  dan  karenanya  menimbulkan  kerugian.  Selain penyelesaian  secara  perdata,  pelanggaran  dalam  transaksi  elektronik  yang  mengandung unsur  pidana  seperti  penipuan  juga  dapat  diproses  secara  pidana,  sebagaimana  yang disebutkan  dalam  Pasal  19  ayat  (4)  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  yang menyatakan  bahwa  “pemberian  ganti  rugi  tidak  menghapuskan  kemungkinan  adanya tuntutan  pidana  berdasarkan  pembuktian  lebih  lanjut  mengenai  adanya  unsur kesalahan,”(Latumahina, 2015).
Jika kejahatan e-commerce sudah masuk pada ranah pidana maka ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengaturnya, yakni dalam  Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain dalam Pasal 30, sebagai berikut :
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702 1) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
2) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses Komputer  dan/atau  Sistem  Elektronik  dengan  cara  apa  pun  dengan  tujuan  untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses Komputer  dan/atau  Sistem  Elektronik  dengan  cara  apa  pun  dengan  melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
Selanjutnya ketentuan hukumnya tercantum dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,adalah sebagai berikut:
1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling  lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual ), sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,adalah:
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. Memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan  penggunaan,  perbaikan  dan pemeliharaan;
c. Memperlakukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
d. Menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. Memberi  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji,  dan/atau  mencoba  barang dan/atau  jasa  tertentu  serta  memberi  jaminan  dan/atau  garansi  atas  barang  yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
f. Memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas  kerugian  akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Kontrak Elektronik itu sendiri menurut Pasal 48 ayat (3) PP PSTE setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut:
a. Data identitas para pihak;
b. Objek dan spesifikasi;
c. Persyaratan Transaksi Elektronik;
d. Harga dan biaya;
e. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
f. Ketentuan  yang  memberikan  hak  kepada  pihak  yang  dirugikan  untuk  dapat mengembalikan  barang  dan/atau  meminta  penggantian  produk  jika  terdapat  cacat tersembunyi; dan
g. Pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.
Dengan demikian, pada transaksi elektronik dapat menggunakan instrumen UU ITE dan/atau PP PSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan.Terkait dengan perlindungan konsumen, Pasal 49 ayat (1) PP PSTE menegaskan bahwa Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan  benar  berkaitan  dengan  syarat  kontrak,  produsen,  dan  produk  yang  ditawarkan.  Pada ayat  berikutnya  lebih  ditegaskan  lagi  bahwa  Pelaku  Usaha  wajib  memberikan  kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.

## D. SIMPULAN
Transaksi  elektronik  dapat  dilakukan  berdasarkan  kontrak  elektronik  atau  bentuk kontraktual  lainnya  sebagai  bentuk  kesepakatan  yang  dilakukan  oleh  para  pihak.  Kontrak elektronik atau perjanjian jual beli online dianggap sah apabila terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan  oleh  subyek  hukum  yang  cakap  atau  yang  berwenang  mewakili  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat hal tertentu, dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.
Perlindungan  hukum  bagi Produsen dalam  melakukan  jual  beli kosmetik  secara online dengan mendapatkan ijin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).  Biasanya ketika
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702 mendaftarkan produk ke BPOM akan dilabelin dengan kode SP,MD atay ML baik untuk produk makanan,  minuman,  obat-obatan  maupun  kosmetik.  Peraturan  perundang-  undangan  yang pertama  kali  mengatur  tentang  izin  edar  adalah  Permenkes  No.326/MENKES/PER/XII/1976 tentang Wajib Daftar Kosmetika dan Alat Kesehatan, yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya Permenkes No. 140/MEN.KES/PER/III/1991 tentang Wajib Daftar Alat Kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Adolf, Huala. (2007). Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional .Bandung: Refika Aditama. Apeldoorn, L. J. Van. (1996). Pengantar Ilmu Hukum .Cetakan Kedua Puluh Enam. Jakarta: Pradnya Paramita.
Fuad, M. (2000). Pengantar Bisnis .Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Komalasari. (2019). Penjual Kosmetika Online .Semarang.
Latumahina, Rosalinda Elsina. (2015). Aspek-Aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik .Surabaya.
Mansur,  Gultom,  Elisatris  Dan  Dikdik  M.  Arif.  (2005). Cyber  Law  Aspek  Hukum  Teknologi Informasi. Bandung: PT Reflika Aditama.
Marzuki, Peter Mahmud. (2001). Kontrak Bisnis Internasional, .Surabaya.
Nugroho,  Adi.  (2006). E-Commerce  Memahami  Perdagangan  Di  Dunia  Maya .Bandung: Informatika.
Rahman,  Hasanuddin.  (2003). Contract  Drafting  Seri  Ketrampilan  Merancang  Kontrak Bisnis .Bandung: Citra Aditya Bakti.
Soekanto,  Soerjono,  Dan  Sri  Mamuji.  (2009). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat .Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Subekti. (2008). Pokok-Pokok Hukum Perdata .Jakarta: Intermasa.
Sunarto, Andi. (2009). Seluk Beluk E-Commerce : Panduan Bagi Pemula Untuk Menjual Produknya Melalui Internet . Yogyakarta: Garailmu.

## Jurnal
Berata, Bagus Made Bama Anandika. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit And Run.” Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana .
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702 Meliala,  Eddy  Putra.  2013.  “Pertanggungjawaban  Pengurus  Yayasan  Terhadap  Pailitnta  Yayasan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Serta Perubahannya (Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan).” Transparency Journal Of Economic Law 1 (2).
Putra, Setia. 2014. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce.” Fakultas Hukum Universitas Riau .

## Undang-Undang
Pasal 1 Ayat (19) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Yang Menyatakan Bahwa “Pemberian
Ganti  Rugi  Tidak  Menghapuskan  Kemungkinan  Adanya  Tuntutan  Pidana  Berdasarkan Pembuktian Lebih Lanjut Mengenai Adanya Unsur Kesalahan.
Pasal 46 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata).
Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Antara Lain Dalam Pasal 30.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektroni.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Yang Menyatakan :  “Pelaku Usaha Dilarang Memproduksi Dan/Atau Memperdagangkan  Barang Dan/Atau Jasa Yang Tidak Memenuhi Standar Yang Dipersyaratkan Dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.”