Jurnal Manajemen, Volume 10  No 3, Juli 2022 Available online http://jurnal.unpal.ac.id/index.php/jm
Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS) Studi Pada Mal Pelayanan Publik Kota Palembang

## Andri Trisna, M. Usman Maliki, Nurul Hikma
Program Studi Magister Administasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya ejausman7686@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelayanan perizinan melalui Online Single  Submission  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP) Kota  Palembang  pada  Mal  Pelayanan  Publik.  Hasil  pembahasan  menunjukkan  mengenai pelayanan  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  melalui Online  Single  Submission  (OSS)  bertujuan  mewujudkan  pelayanan  perizinan  yang    mudah, cepat    dan    transparan,  meningkatkan  kepercayaan  publik  atas    pelayanan  kepada masyarakat. Beberapa  inovasi  pelayanan  publik  yang  telah  terintegrasi  dengan  OSS   seperti Sistem  Pelayanan  Perizinan  (SIPPERI)  dan  Aplikasi  SiCantik.  Namun,  beberapa  kendala dalam  penggunaan  layanan  ini  terjadi  pada  faktor  masyarakat  seperti  keberagaman  tingkat pengetahuan  masyarakat  terhadap  perkembangan  teknologi  informasi  sehingga  masyarakat kesulitan  mengakses  inovasi  pelayanan  publik.  Untuk  itu,  Pemerintah  Kota  Palembang berupaya  mengatasi  kelemahan  yang  terjadi  pada  masyarakat  dengan  menyediakan  pegawai pendamping  khusus  di  Mal  Pelayanan  Publik  sehingga  masyarakat  yang  awam  terhadap teknologi informasi masih dapat mampu mengakses   layanan   secara   optimal.   Maka   dari itu,    Pemerintah    Kota    Palembang    terus    berupaya mensosialisasikan berbagai  platform layanan  publik,  memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  tentang  layanan  publik  dengan harapan  masyarakat  mampu  mengikuti  dan  memanfaatkan  perkembangan  kemajuan  teknologi terutama penggunaan inovasi pelayanan publikdi era digital saat ini.
Kata Kunci : Inovasi Pelayanan, Perizinan, Online Single Submission

## I. PENDAHULUAN
Pelayanan  publik  telah  menjadi  isu sentral  dalam  pembangunan  di  Indonesia pada  saat  ini,  karena  pada  dasarnya  setiap manusia  membutuhkan  pelayanan,  dan konsep  pelayanan  akan  selalu  ada  pada kehidupan  setiap  manusia  yang  secara aktual  selalu    dibicarakan.  Sesuai    dengan Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik  diuraikan  bahwa Pelayanan  Publik  adalah  segala  bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan,
bimbingan, penyediaan
fasilitas, jasa, dan lainnya yang dilaksanakan  oleh  aparatur  pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
Namun,  pelayanan  perizinan  di  Indonesia masih  tergolong  belum  baik  dibanding negara-negara  maju  maupun  berkembang baik  di  Asia  maupun  di  luar  Asia,  Salah satunya  ialah  dalam  prosedur  pelayanan perizinan  yang  rumit  dan  berbelit-belit. Berdasarkan  penelitian  dari  World  Bank, untuk berinvestasi dan mendapatkan
Jurnal Manajemen, Volume 10  No 3, Juli 2022 Available online http://jurnal.unpal.ac.id/index.php/jm
perizinan  di  Indonesia  harus  melalui prosedur  yang  sangat  banyak,  waktu  yang paling  lama,  serta  biaya  yang  dikeluarkan lebih banyak  daripada negara-negara lain  di Asia.  Berikut  data  terbaru  terkait  peringkat kemudahan berusaha di negara ASEAN.

## Grafik  1
Perbandingan  Kemudahan  Menjalankan Usaha Negara-Negara ASEAN Tahun 2020
Dari  grafik  diatas  berdasarkan Laporan  Ease    of  Doing  Business  Tahun 2020  yang  dirilis  World  Bank,  di  tingkat ASEAN  Indonesia  ada  di  urutan  ke-6  dari 10  negara.  Sedang  di  tingkat  dunia Indonesia  ada  di  urutan  ke-73  dari  190 negara.  Indonesia  masih  tertinggal  dari Singapura,  Malaysia,  Thailand,  Vietnam, Ukiraina,  Armenia,  bahkan  Uzbekistan. Menanggapi hal tersebut, pemerintah selalu berupaya  memberikan  langkah  terbaik dalam  hal  peningkatan  kualitas  pelayanan publik  salah  satunya  dengan  mempercepat izin investasi dengan sistem perizinan yang terintegrasi  dalam  Jaringan  Online  Single Submission (OSS). Dalam Undang-
Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan  Publik,  yang  kemudian  diatur lebih  jelas  pada  Pasal  8    ayat  (3) menyatakan  bahwa:  “penyelenggara  dan seluruh  bagian  organisasi  penyelenggara bertanggung  jawab  atas    ketidakmampuan, pelanggaran,
dan kegagalan
penyelenggaraan pelayanan.” Sehingga setiap  bagian  dalam  struktur  organisasi
bertanggungjawab  atas  kualitas  pelayanan dari setiap organisasi atau institusi masing- masing    serta    kemampuan    memberikan inovasi  bagi  perbaikan  dan  kemajuan struktur birokrasi sehingga dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Sehubugan  hal tersebut,  untuk mewujudkan  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2009 yang menuntut pelayanan yang cepat,  mudah,  dan  akuntabel  dikeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi    Republik Indonesia  (MENPAN-RB)  Nomor  23
Tahun 2017 Tentang  Penyelenggaraan Mal Pelayanan  Publik  sebagai  terobosan  dan inovasi untuk  mewujudkan pelayanan  yang prima. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP merupakan tempat terlaksananya kegiatan penyelenggara layanan  publik  baik  barang  ataupun  jasa pada suatu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel.
Inovasi    merupakan  suatu  hal penting    yang  harus  dimiliki  oleh  sebuah organisasi sektor publik. Instansi pemerintah sebagai pemberi layanan dituntut memiliki inovasi untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  kepada masyarakat.  Selama  ini  masih  banyak permasalahan  dalam  kegiatan  dan  proses pemberian   layanan   kepada   masyarakat. Beberapa    pemerintah    daerah    berlomba- lomba bersaing dan berupaya   memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kota  Palembang  salah  satunya  yaitu dengan  penerapan  sistem  online  single submission (OSS). DPMPTSP Kota Palembang   telah    menerapkan   integrasi layanan  dengan  OSS  antara  lain  dalam pelayanan perzinan (SIPPERI) dan  aplikasi si-Cantik.  Mekanisme  penggunaan  OSS yang  diterapkan  saat  ini    sebagai  media perizinan  awal  atau  sebagai  syarat  utama untuk memperoleh perizinan lainnya di luar
OSS  dan  pemenuhan  komitmen  berusaha, serta  pengecekan  validasi  dan  verifikator pemenuhan komitmen perizinan
Maka  dari  itu,  Kota  Palembang dalam  upaya  memberikan    pelayanan publik   yang   cepat,  mudah dan akuntabel bagi masyarakat satunya dengan membangun  Mal  Pelayanan  Publik  (MPP) melalui  Dinas    Penanaman    Modal    dan Pelayanan    Terpadu  Satu      Pintu (DPMPTSP)      dengan      total      cakupan layanan yang diberikan MPP sebanyak 373 jenis  layanan    bekerjasama    dengan    29 instansi.  Berdasarkan  Peraturan  Walikota Palembang  Nomor 41  Tahun  2018  tentang  Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan  Non  Perizinan  Kepada  Kepala  Dinas Penanaman Modal  dan Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu  dijelaskan  bahwa:  Dinas Penanaman    Modal    dan    Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  adalah unsur  pendukung  tugas      walikota      di bidang    pelayanan    perizinan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota  Sesuai  dengan  perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan Rencana STrategis
DPMPTSP  Sumatera      Selatan      2019      - 2023,      penentuan      isu  strategis  dapat dilihat dari permasalahan sektor Penanaman Modal  dalam  skala  nasional  dan  daerah serta  hasil  evaluasi  dan  identifikasi  potensi dan  sumber  daya  yang  ada  di  Sumatra Selatan.
Melalui  MPP,  Pemerintah  berupaya membangun sistem
terintegrasi menggunakan  kemajuan  teknologi  digital, sehingga  memungkinkan  seluruh  bentuk dan  fungsi  layanan  publik  menjadi  lebih adaptif  dengan  mengedepankan  prinsip keterbukaan. Selain mengoptimalkan pelayanan publik, keberadaan MPP
berkontribusi  dalam  meningkatkan  daya saing,  mendorong  produktifitas  sektor usaha  dengan  mendapatkan  kemudahan
akses  layanan    perizinan    dan    non perizinan.    MPP  merupakan  salah  satu terobosan inovatif Pemerintah dalam memberikan    layanan    publik    salah satunya  yaitu  penerapan  sistem  online single  submission  (OSS)  dengan  tujuan untuk  mewujudkan  reformasi  birokrasi yang  bersih  dan  akuntabel,  mewujudkan birokrasi  yang  kapabel,  dan  pelayanan publik  yang  prima  serta  memberikan perubahan serta mampu berinovasi meningkatkan  pelayanan  publik  sekalipun dalam  masa  pandemi  Covid-19,  karena terdapat  perubahan  yang  signifikan  pada setiap  aspek  kehidupan  terlebih  dalam pelayanan publik. Berbagai instansi penyelenggara   pelayanan   publik   sempat tutup  layanan  pada  awal  kemunculan pandemi  tersebut.  Dampaknya  masyarakat sebagai pengguna layanan publik mengalami    kesulitan    dalam  mengakses pelayanan  publik.  Maka  dari  itu  sangat diperlukan  perubahan  dan  inovasi  dalam upaya memberikan perlayanan prima kepada masyarakat.
Bedasarkan  latar  belakang  tersebut maka  rumusan  masalah  dalam  artikel  ini adalah Bagaimana penerapan Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online  Single Submission    (OSS)    Pada    Mal  Pelayanan Publik  Kota  Pale  bagaimana  pelayanan perizinan melalui Online Single Submission Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kota Palembang  pada  Mal  Pelayanan  Publik Kota Palembang, sehingga tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pelayanan  perizinan  melalui  Online  Single Submission  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota  Palembang  pada  Mal  Pelayanan Publik.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Menurut  Budi  Winarno  (2005:101) implementasi  kebijakan  merupakan  alat adminitrasi  hukum,  dimana  sebagai  aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama  untuk  menjalankan  kebijakan untuk  meraih  dampak  atau  tujuan  yang diinginkan.  Dalam  proses  implementasi, kontribusi dan peran street level bureaucracy sangatlah penting. Dari persfektif bottom up, implementasi  kebijakan  publik  tidak  selalu sesuai  dengan  apa  yang  digariskan  dalam tujuan kebijakan karena ada ragam kendalajalur hierarki yang berpotensi
mereduksi  tujuan  asal  dari  sebuah  kebijakan publik.  Kemudian  situasi  realitas  yang majemuk di tingkat bawah, sangimplementingagency harus
menyesuaikan dengan situasi kondisi tertentu (Faedlulloh, 2016:24).
Maka  setelah  mengetahui  literasi mengenai kebijakan publik, kemudian kebijakan tersebut diimplementasikan dengan  salah  satu  inovasi  yaitu  Online
Single Submission.
Inovasi tersebut dipraktekkan  di  Dinas  Penanaman  Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Berdasarkan Rencana Strategis DPMPTSP Sumatera Selatan, terdapat maksud  dan  tujuan  disusunnya    Renstra DPMPTSP   Sumatera   Selatan 2019 – 2023 adalah :
1)  Dijadikan    dokumen    perencanaan    yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan,  dan  tolak  ukur  kinerja  Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu  Satu  Pintu  Provinsi  Sumatera Selatan dalam pencapaian Visi  dan  Misi serta  Tujuan  Dinas  Penanaman  Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendukung  tercapainya  Visi,  Misi,  dan Tujuan  Pemerintah  Provinsi  Sumatera Selatan periode tahun 2019-2023.
2)  Sebagai    penjabaran    implementatif    dari Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Daerah  (RPJMD) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu      Satu      Pintu      Provinsi
Sumatera      Selatan  periode  tahun  2019- 2023.
3)  Menjadi    salah    satu    pedoman    dan bahan acuan pekerjaan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Provinsi  Sumatera Selatan  untuk  menjamin  konsistensi perencanaan,  pemilihan  program      dan kegiatan      sesuai      dengan      RPJMD Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2019-2023.
Perizinan      Berusaha      Terintegrasi Secara  Elektronik  atau  Online  Single Submission  yang  (OSS)  adalah    Perizinan Berusaha    yang    diterbitkan    oleh  Lembaga OSS      untuk      dan      atas      nama      menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali  kota  kepada  Pelaku  Usaha melalui  sistem  elektronik  yang  terintegrasi sebagaimana      diatur      dalam      Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  tentang Pelayanan  Perizinan    Berusaha    Terintegrasi secara    Elektronik.  (PP    No.    24/2018). Dengan    diterbitkannya    PP    No.  24/2018, seluruh      peraturan      perundang-undangan yang   secara   hierarkis   lebih   rendah   dari pada Peraturan Pemerintah seperti: Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga,  Peraturan  Daerah, Peraturan Kepala  Daerah  harus    mengikuti  dan melakukan  penyesuaian dengan  sistem  OSS. Sistem  OSS  ditujukan  untuk  percepatan  dan peningkatan penanaman modal dan berusaha    serta  mempermudah  Pelaku Usaha, baik perorangan  maupun  non perorangan. Untuk mempermudah pendaftaran  /  pengurusan  perizinan  kegiatan usaha seperti misalnya Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan, dan lain sebagainya.
Menurut  Dwiyanto  dalam  Daraba (2014:19),  beberapa  hasil  studi  tentang kinerja birokrasi pelayanan publik membuktikan  buruknya  proses  birokrasi  di
Indonesia  seperti:  sikap  aparat  dalam menghadapi keluhan  masyarakat,  penolakan pelayanan oleh aparat, inisiatif yang rendah ketika tidak ada pimpinan, keputusan    aparat    dalam menindaklanjuti kesulitan,  diskriminasi  pelayanan,  serta ketidakpastian
waktu dan
biaya penyelesaian  pelayanan.  Oleh  sebab  itu diperlukan  inovasi  dalam  pelayanan  publik dalam  hal  ini adalah  Online  Single Submission atau disingkat OSS.
Menurut  Dewan  Nasional  Kawasan Ekonomi  Khusus  (2021)  Perizinan  Berusaha Terintegrasi  secara  elektronik  atau  OSS adalah  perizinan  berusaha  yang  diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui sistem elektronik yang  terintegrasi.  Dalam    artikel    tersebut juga   dijelaskan   mengenai manfaat menggunakan OSS yaitu :
1.  Mempermudah berbagai pengurusan dan perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha.
2.  Memberikan  fasilitas    kepada    pelaku usaha    untu  dapat  terhubung  secara terintegrasi dengan stakeholder dan izin secara aman, tepat dan real time.
3.    Memfasilitasi  para  pelaku  usaha  dalam melakukan  pelaporan  dan  pemecahan masalah perizinan di satu tempat.
4.  Memfasilitasi  pelaku  usaha  untuk menyimpan  data  perizinan  dalam  suatu identitas berusaha (NIB).

## III. METODE PENELITIAN
Metode  yang digunakan dalam pembahasan artikel  ini   menggunakan  studi literasi.  Studi    literasi  bertujuan  untuk memberikan  gambaran  terkait  objek  yang diteliti yang sumbernya  berasal dari penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan  dengan  judul  artikel  yang  akan dikaji  sehingga  penggunaan  sumber  data dalam  artikel  ini  adalah  data  sekunder seperti dokumen
dan peraturan (Creswell,2009:41).
IV. PEMBAHASAN Pelayanan Perizinan Online Single Submission di Mal Pelayanan Publik Berdasarkan Rencana Strategis DPMPTSP  Sumatera Selatan, adapun Strategi dan Arah kebijakan Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu  Provinsi  Sumatera  Selatan memuat  langkah-langkah  berupa  program- program  indikatif  yang  berguna  untuk memecahkan berbagai permasalahan strategis  dan  mendesak  untuk  segera ditindaklanjuti  dalam  jangka  menengah guna  mencapai    visi,    misi,    tujuan,    dan sasaran strategis DPMPTSP dan
Pemerintah Daerah Provinsi  Sumatera Selatan  periode  2018-2023.  Penyusunan konsep strategi dan arah kebijakan
DPMPTSP  Provinsi Sumatera Selatan
berpedoman pada strategi dan arah kebijakan :
1.  Strategi  dan  arah  kebijakan  Nasional
Penanaman Modal yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019
2.  Strategi    dan    arah    kebijakan    Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)      Republik      Indonesia  2015- 2019 3.  Strategi    dan    arah    kebijakan Penanaman    Modal  daerah  Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang didalam  RPJMD    Provinsi    Sumatera Selatan  2018-2023 Dengan adanya arah strategi
kebijakan tersebut, maka diharapkan terdapat  pengembangan  setiap  program  di DPMPTSP terutama inovasi OSS. Pemerintah Kota Palembang mengembangkan program Palembang Smart  City  dengan  didasari  peraturan Walikota  Palembang  Nomor  14  Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi  Informasi  Dan  Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah  Menuju  Palembang  Smartcity,  dan Peraturan  Walikota  Nomor  15  Tahun  2020
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat  Berbasis  Elektronik.  Selain didukung peraturan walikota untuk mewujudkan    kota    pintar,    Pemerintah
Kota  Palembang  juga  mengembangkan berbagai aplikasi
yang mampu
mengintegrasikan data di 107 kelurahan dan 18  kecamatan  di  Kota  Pelembang.  Pada pelayanan  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu (DPMPTSP) telah menerapkan Online Single Submission (OSS). Online Single Submission adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan  oleh  Lembaga  OSS  untuk  dan atas  nama  menteri,  pimpinan  lembaga, gubernur,  atau  bupati/wali  kota  kepada Pelaku  Usaha  melalui  sistem  elektronik yang  terintegrasi  (Humas  Lembaga  OSS  - Kementerian  Investasi/  BKPM,  2021). Tujuan  adanya  Online  Single  Submission untuk  mewujudkan  pelayanan  perizinan yang mudah, cepat dan transparan, meningkatkan  kepercayaan  publik  atas pelayanan  kepada  masyarakat.      Beberapa inovasi  pelayanan  publik  DPMPTSP  Kota Palembang  yang  telah  terintegrasi  dengan OSS  seperti  Sistem  Pelayanan  Perizinan (SIPPERI)  dan  Aplikasi  SiCantik  yang kemudian  telah  diterapkan  pada  mal pelayanan publik (Syamsurizal, 2021).
Dalam    pengaplikasiannya,    ada beberapa    tahap  yang  dilakukan  dalam mengurus  perizinan  terutama  secara  online sebagai berikut:
1.  Masyarakat  perlu  mengakses  pada laman  secara  online  pada  website www.mpp.palembang.go.id,  kemudian klik pada menu pendaftaran.
2. Pada     menu      pendaftaran,    masyarakat membuat  sebuah  akun  virtual  yang kemudian  memerlukan  verifikasi email elektronik.
3.  Setelah    telah    melakukan    verifikasi kemudian  kembali  lagi  pada  laman DPMPTSP Kota Palembang.untuk
masuk menggunakan akun virtual yang telah terverifikasi.
4.  Kemudian  masyarakat  diminta  untuk mengisi  data  pribadi  sesuai  dengan Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK) secara lengkap.
5.  Setelah data pribadi telah diisi, selanjutnya  klik  menu  permohonan untuk membuat permohonan izin.
6.    Pada    laman    permohonan    izin,    klik pengajuan permohonan izin baru
7.    Pada    laman    pengajuan    permohonan izin    baru,  masyarakat  diminta  untuk memilih  kategori  izin  dan  jenis  izin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
8.  Setelah   masyarakat  telah   menentukan izin    yang  akan  dibuat.  Masyarakat selanjutnya  akan  mengisi  sejumlah data pemohon berkaitan izin yang akan dibuat untuk melengkapi berkas permohonan.
9. Selanjutnya  masyarakat    akan    diminta untuk  mengupload  sejumlah  dokumen yang  dibutuhkan  seperti  pas  foto, fotokopi  kartu  tanda  penduduk  dan sebagainya sesuai syarat agar mempermudah  penerbitan  izin  yang dibutuhkan oleh pemohon
10.Setelah   masyarakat   telah   mengupload berkas,  masyarakat      akan      dapat mencetak      bukti      tanda  pendaftaran sementara.  Bukti  tanda  pendaftaran sementara diberikan kepada masyarakat karena telah menyelesaikan prosedur sesuai pelayanan pada website. Namun, izin pemohon akan di proses  lebih  lanjut  apabila  telah terverifikasi  oleh  sistem  sehingga berkas        yang        tidak        lengkap tidak        akan        diproses  (DPMPTSP Kota Palembang, 2019).
Berdasarkan  data  statistik  di  laman Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kota Palembang  pada  tahun  2022  menunjukkan
Jurnal Manajemen, Volume 10  No 3, Juli 2022 Available online http://jurnal.unpal.ac.id/index.php/jm
sebanyak  673  permohonan  yang  ditolak, 2863 permohonan dibatalkan dan 36 permohonan selesai. Untuk angka permohonan selesai lebih
sedikit dibandingkan  dengan  permohonan  yang ditolak.  Dalam  pelaksanaannya,  ditemukan beberapa kendala dalam penggunaan layanan ini  terjadi  terutama  pada  faktor  masyarakat seperti  keberagaman  tingkat  pengetahuan masyarakat terhadap perkembangan teknologi  informasi  sehingga  masyarakat kesulitan    menggunakan    inovasi  pelayanan public  (Syamsurizal,  2021).  Untuk  itu,
Pemerintah Kota Palembang tetap menyediakan pendampingan dari
staf/pegawai  khususnya  di  Mal  Pelayanan Publik  sehingga  masyarakat awam teknologi informasi  masih  tetap  mampu  mengakses layanan dengan optimal. Untuk itu
Pemerintah Kota Palembang terus menyosialisasikan berbagai platform layanan publik, memberikan edukasi kepada masyarakat  tentang  layanan  publik  sehingga masyarakat  dapat  mengikuti  perkembangan kemajuan  teknologi  terutama  penggunaan inovasi digital dalam pelayanan publik.

## V. KESIMPULAN
Inovasi  pelayanan  publik  adalah sebuah cara baru maupun    ide-ide    kreatif dengan   memanfaatkan teknologi pelayanan, memperbaharui,  penyederhanaan,  maupun menciptakan terobosan dalam aturan, prosedur,  mekanisme,  pendekatan,  struktur organisasi  sehingga  memiliki  nilai  baik darisegi kualitas maupun kuantitas pelayanan. Penggunaan Online Single Submission  (OSS)  yang  dijalankan  oleh Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)      menjadi kunci  utama  dalam  memangkas    pelayanan birokrasi yang  terlalu berbelit-belit terutama di bidang perizinan karena dengan memanfaatkan  pelayanan  publik  berbasis digital, masyarakat terutama dalam pengurusan  perizinan  lebih  mudah,    cepat dan  aman.  Maka,  untuk  mewujudkan pelayanan  publik  yang  inovatif  harus dimulai dari penguasaan di bidang teknologi dan  pola  mikir    masyarakat    yang    semakin pintar    sehingga  kedua    konsep    ini digunakan    sebagai    modal    awal  untuk membentuk  masyarakat  digital  5.0  yang maju dan kreatif.

## Daftar Pustaka
Creswell,  J.  W.  (2009).  Research  Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed  Methods   Approaches (Third ed.). SAGE Publications. DPMPTSP    Kota    Palembang.    (2019). Prosedur Pelayanan Perizinan Online.https://mpp.palembang.go.id/ publik/bantuanH umas Lembaga
OSS - Kementerian Investasi/BKPM.
(2021).  Presiden  Jokowi  Resmikan
Peluncuran OSS Berbasis Risiko. Lembaga  OSS  –Kementerian  Investasi /BKPM.https://oss.go.id/baca/artikel ?id=50&title= Presiden Jokowi Resmikan  Peluncuran  OSS  Berbasis Risiko Syamsurizal. (2021). LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK  KOMISI    II  DPR  RI  KE PEMERINTAH KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA  SELATAN  MASA PERSIDANGAN V TAHUN
SIDANG    2020  -  2021  TANGGAL 28  MEI  2021.  https://www.dpr.go.id /dokakd/dokumen/K2-12-87396d652 7cff6b768699a126a0a6fa2.pdf Dewan Nasional Kawasan  Ekonomi Khusus Republik  Indonesia.  2021.  Online Single  Submission.    Online  Single Submission (kek.go.id). Diakses
pada 22 Mei 2022.
Jurnal Manajemen, Volume 10  No 3, Juli 2022 Available online http://jurnal.unpal.ac.id/index.php/jm
Dinas      Penanaman    Modal    dan      PTSP. Rencana      Strategis  DPMPTSP Sumatera    Selatan    2019    -    2023. 12.-  RENCANA  -  STRATEGIS-
DPMPTSP.pdf (sumselprov.go.id). Diakses pada 22 Mei 2022. Faedlulloh, D. (2016). Implementasi Undang  Undang  No.  25 Tahun 1992
tentang  Perkoperasian  di  Kabupaten Banyumas:  Studi  Transisi  Pasca Regulasi  yang  Inkonstitusional.  The Indonesian Journal of Public Administration(IJPA), 2(2).
Winarno,    Budi.    2002.  Teori    dan    Proses Kebijakan  Publik.  Media  Pressindo. Yogyakart