INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 3132-3139 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Pemerintahan Daerah Ibu Kota Nusantara
Jemmy Sondakh 1 , Kurnia Gracella Lumingkewas 2 ✉ , Dani Robert Pinasang 3
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado Email : kurniagracella@gmail.com 2 ✉

## Abstrak
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Ibu  Kota  Negara  (UU  IKN)  telah  disahkan  dan diundangkan pada tanggal 15 Februari 2022. Dengan hadirnya UU IKN maka dibentuklah Ibu Kota Nusantara sebagai IKN dan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di IKN. Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan setingkat provinsi dan wilayahnya  menjadi  tempat  kedudukan  IKN.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  untuk mengetahui dan memahami  bagaimana pengaturan Ibu Kota Nusantara berdasarkan UU IKN dan untuk menganalisis terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah Ibu Kota Nusantara berdasarkan peraturan  perundang-undangan.  Dengan  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif, disimpulkan UU IKN menjadi landasan terbentuknya Ibu Kota Nusantara dengan membawa inovasi baru  dalam  sistem  pemerintahan  daerah  di  Indonesia.  Berdasarkan  hal  tersebut:,  perlu  adanya penyesuaian  pengaturan  Ibu  Kota  Nusantara  dengan  Konstitusi,  dimana  istilah  daerah  setingkat provinsi yang digunakan Ibu Kota Nusantara jelas berbeda dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang hanya mengenal daerah provinsi. Dan juga, perlu adanya penyesuaian bentuk dan unsur penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara, serta istilah Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dengan sistem pemerintah daerah yang seyogyanya mengacu pada  Konstitusi. Selain itu, kedudukan dan kewenangan Otorita sebagai lembaga setingkat menteri perlu diperjelas terkait hubungannya dengan kementerian dan pemerintah daerah lainnya dan  perlu  dipertimbangakan  adanya  pengawasan  terhadap  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  dengan membentuk DPRD yang dipilih langsung oleh rakyat di daerah Ibu Kota Nusantara.
Kata Kunci : Pemerintahan Daerah, Ibu Kota Nusantara, Kekhususan

## Abstract
National Capital Act No. 3, 2022 (UU IKN) was adopted and proclaimed on February 15, 2022. With the  presence  of  the  IKN  Law,  the  Capital  City  of  the  Nusantara  was  formed  as  the  IKN  and  the Nusantara Capital Authority as a ministry-level institution that organizes Regional Government at IKN. The capital city of the archipelago is a special regional government unit that organizes government affairs at the provincial level and its territory is the seat of IKN. This study aims to know and understand how the regulation of the Capital City of the Archipelago based on the IKN Law and to analyze related to the implementation of the regional government of the Capital City of the Archipelago based on laws and regulations. By using normative juridical research methods, it was concluded that the IKN Law  became  the  basis  for  the  formation  of  the  Capital  City  of  the  Archipelago  by  bringing  new innovations in the local government system in Indonesia. Based on this, it is necessary to adjust the regulation of the Capital City of the Archipelago with the Constitution, where the term provincial- level area used by the Capital City of the Archipelago is clearly different in Article 18 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 which only recognizes provincial areas. Also, it is necessary to adjust the form and elements of the administration of the Nusantara Capital City Authority, as well as the term Head of the Nusantara Capital City Authority to a local government system that should refer to the Constitution. In addition, the position and authority of the Authority as a ministerial-level institution needs to be clarified regarding its relationship with other ministries and local governments and needs to be considered for supervision of the Nusantara Capital City Authority by forming a DPRD directly elected by the people in the Nusantara Capital City area. Keywords : Regional Government, Capital City of the Archipelago, Specificity

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  yang  merdeka  tentu  saja  mempunyai  konstitusi  sebagai landasan  menjalankan  pemerintahan  negara.    Konstitusi  mempunyai  fungsi  dan  kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyatakan  bahwa  “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Sebagai negara kesatuan, Indonesia tentunya  mengakui  keberadaan  pemerintahan  daerah  dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Pada  hakikatnya  pemerintahan  daerah  di  Indonesia merupakan  bagian  yang  tidak  terpisah  dalam  sistem  pemerintahan  nasional,  dikarenakan pemerintah daerah merupakan subsistem dari sistem pemerintahan nasional, sehingga unsur pemerintahan nasional dengan unsur pemerintahan daerah merupakan satu kesatuan dalam bagian  NKRI. Pemerintahan  daerah  di  Indonesia  diberi  wewenang  untuk  mengatur  dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, dan juga Gubernur menjadi kepala pemerintah daerah provinsi yang dipilih
secara demokratis. Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terdIri dari unsur pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).
Pasal  18B  UUD  NRI  1945  menjelaskan  bahwa,  Negara  Indonesia  mengakui  dan menghormati adanya satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat  khusus atau bersifat istimewa, dan menjadi landasan konstitusional bagi pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa. P. M. Hadjon mengatakan bahwa prinsip yang terkandung dalam pasal tersebut merupakan pengakuan negara terhadap pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa,  dan  prinsip  eksistensi  hak-hak  tradisional  masyarakat  adat,  serta  mendukung keberadaan berbagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.
Ibu  Kota  Nusantara  adalah  satuan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan  Ibu  Kota  Negara  (IKN).    Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  adalah  Pemerintah  Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh kepala Otorita yang merupakan  pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN.  Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota NKRI  yang  menjadi  tempat  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  pusat,  serta  tempat kedudukan  perwakilan  negara  asing  dan  perwakilan  organisasi  atau  lembaga  internasional. Sebagai satuan dari pemerintah daerah yang bersifat khusus, Pemerintahan Daerah Ibu Kota Nusantara mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Adapun, Kepala otorita Ibu Kota Nusantara berkedudukan setingkat menteri yang  ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.
Status ibu  kota negara (Nusantara) bersifat  otorita, dalam konteks  ini Otorita bersifat spasial dan sentralistik. Spesial karena berisi wewenang pemerintah dalam mengatur ibu kota negara.  Kewenangan  spesialis  itu  bahkan  mengecualikan  semua  ketentuan  yang  mengatur sentral pemerintahan, termasuk undang-undang pemerintahan daerah. Pejabatnya top down yang ditunjuk sesuai kebutuhan. Semua kriteria bergantung prerogatif pemerintah sesuai aturan teknis  oleh  presiden.  Dalam  kaitan  itu  tak  ada  arus bottom  up  berbasis  komunitas,  apalagi otonomi. Semua serba koordinatif dan atas nama pemerintah. Pendek kata jabatannya setingkat menteri yang membantu presiden di bidang Otorita Ibu kota Negara, dengan posisi itu kepala otorita dan wakilnya dapat bertindak.
Dalam perspektif pemerintahan, daerah sendiri dapat bersifat otonom juga administratif. Dalam kasus Indonesia, daerah otonom ada yang bersifat simetrik dan asimetrik. Seperti Jakarta, Aceh, Jogja, dan Papua menjadi contoh asimetrik. Sekalipun asimetrik, Jakarta tetap berstatus daerah (otonom) di level provinsi.  Kecuali sub wilayah dibawahnya, semua entitas berstatus administratif seperti Jakarta Selatan, Utara, Timur, Barat, Pusat & Kepulauan Seribu.  Lewat proses selection, semua pejabat di wilayah itu diangkat sesuai standar oleh gubernur. Selain otonomi
di level provinsi, tak ada lembaga politik sebagaimana daerah simetrik di luar Jakarta. Secara normatif, konstitusi hanya mengenal daerah biasa dan daerah khusus. Pemerintahan setingkat provinsi  dan  kedudukan  kepada  otorita  setingkat  menteri  yang  digunakan  oleh  Ibu  Kota Nusantara merupakan hal yang baru dan jelas berbeda dengan bentuk pemerintahan daerah yang ada pada Pasal 18 ayat (1) dan (4) UUD NRI 1945. Dalam pasal tersebut hanya mengenal daerah  Provinsi  yang  dipimpin  oleh  Gubernur  sebagai  pemerintah  daerah  untuk  membantu pemerintah (pusat) dalam menjalankan roda pemerintahan.
Kekhususan yang diberikan kepada Ibu Kota Nusantara amatlah berbeda dengan daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI dan daerah yang bersifat khusus lainnya (Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Aceh, dan Papua yang berkedudukan sebagai daerah Provinsi). Walaupun ada beberapa daerah yang diberikan kekhususan dan keistimewaan berdasarkan konstitusi, namun bentuk daerahnya pun sama dengan Provinsi lain. Berbeda dengan Ibu Kota Nusantara yang diberikan kekhususan namun bentuk pemerintahannya sangat berbeda dengan daerah Provinsi lain. Dapat dilihat dalam konsideran mengingat yang ada dalam UU IKN, Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 menjadi salah satu landasan terbentuknya UU IKN. Namun, tidak ada pasal dalam UU IKN yang berunjuk pada  Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 (contohnya dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat 2 UU IKN). Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara yang merupakan lembaga setingkat kementerian  yang  diberikan  tanggung  jawab  untuk  melakukan    kegiatan  persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus  Ibu  Kota  Nusantara.  Merupakan  hal  yang  baru  dalam  bentuk  penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini yaitu bagaimana  pengaturan Ibu  Kota Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun  2022  dan  bagaimana  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  Ibu  Kota  Nusantara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan/teoritis yakni penelitian yuridis normatif serta jenis data sekunder yang merupakan bentuk interpretasi yang diperoleh dari seluruh bahan hukum primer, sekunder, serta bahan hukum tersier. Contoh bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu UUD NRI 1945, UU No. 3 Tahun 2022, dan Perpres No. 62 Tahun 2022.  Teknik  Pengumpulan  data  yang  digunakan  yakni  Studi  pustaka  dengan  pengkajian informasi  tertulis  mengenai  hukum  yang  berasal  dari    berbagai  sumber  dan  dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Teknik pengolahan data yang dipakai dalam menganalisis bahan hukum diatas ialah memakai penelitian hukum dari sudut
yuridis  normatif.  Analisis  data  yang  dilakukan  adalah  mempersiapkan  literatur  yang  relevan dengan  judul  penelitian  ini.  Pendekatan  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan undang-undang ( statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022
Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Ibu  Kota  Negara  telah  disahkan  dan diundangkan pada tanggal 15 Februari 2022. UU IKN merupakan fondasi dan sebuah kepastian hukum  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan  pemindahan  ibu  kota  baru.    Landasan  yuridis lahirnya UU IKN terdapat dalam konsideran UU IKN, yakni : Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI 1945. Dengan menimbang bahwa,  NKRI  dibentuk  untuk  mewujudkan  tujuan  bernegara;  upaya  untuk  memperbaiki  tata kelola wilayah IKN dan mewujudkan IKN yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, serta  menjadi  acuan  bagi  pembangunan  dan  penata  wilayah  lainnya  di  Indonesia;  sebelum adanya UU IKN, belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang IKN.
Ibu kota Nusantara adalah IKN yang memiliki Pemerintah Daerah Khusus yang disebut Otorita  dan  juga  merupakan  lembaga  setingkat  kementerian  yang  menyelenggarakan Pemerintahan  Daerah  Khusus  Ibu  Kota  Nusantara.  Dalam  pembentukan  Ibu  kota  Nusantara tidak serta merta mengalihkan kedudukan, fungsi, dan peran IKN. Melainkan, hal tersebut masih tetap  berada  di  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  sampai  dengan  dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang penetapan pemindahan IKN ke Ibu kota Nusantara.
Penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah Otorita Ibu Kota Nusantara  yang  dipimpin  oleh  Kepala  Otorita  dan  dibantu  Wakil  Kepala  Otorita.  Dengan mengesampingkan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  pemerintahan daerah, di Ibu Kota Nusantara dibentuk Otorita yang diberi kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan  fungsi  pemerintahan  daerah,  sehingga  Otorita  tidak  hanya  terbatas  pada pelaksanaan  persiapan,  pembangunan,  pemindahan,  dan  pengelolaan  Ibu  Kota  Negara. Kemudian,  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  merupakan kewenangannya  sebagai  penyelenggara  pemerintahan  daerah  dengan  kekhususan  yang membuatnya  berbeda  dengan  pemerintahan  daerah  pada  umumnya.  Kekhususan  yang dimaksud  berupa  kewenangan  pemberian  perizinan  investasi,  kemudahan  berusaha,  serta pemberian  fasilitas  khusus  kepada  pihak  yang  mendukung  pembiayaan  dalam  rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mita.
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan.
Pada  tanggal  18  April  2022  telah  ditetapkan  dan  diundangkan  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  62  Tahun  2022  tentang  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.  Untuk melaksanakan ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, pembentukan peraturan Ibu Kota Negara, pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, serta ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja Otorita Ibu Kota Nusantara.
Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  dipimpin  oleh  Kepala  Otorita  yang  merupakan  pejabat pembina kepegawaian; Wakil Kepala Otorita; dan dibantu oleh Perangkat Otorita yang terdiri dari Sekretariat, Deputi Kepala Otorita, dan Unit Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita. Dan  juga,  Kepala  Otorita  dan  Wakil  Kepala  Otorita  ditunjuk,  diangkat,  dan  diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR RI, serta memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama, juga dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh presiden sebelum masa jabatannya berakhir. Kepala Otorita yang dibantu oleh Wakil Kepala Otorita mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita  Ibu  Kota  Nusantara,  dan  bertanggung  jawab  kepada  Presiden.  Lebih  lanjut,  terkait Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022.
Dalam UU IKN, penyelenggaraan pemerintahan daerah di Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan  memberikan  pengaturan  atas  berbagai  kekhususan  yang  berbeda  dengan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  ada  selama  ini.  Kekhususan  Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara, yakni satuan pemerintahan daerah setingkat provinsi, Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian, unsur penyelenggaraan pemerintahannya, dan hanya melaksanakan pemilihan umum ditingkat nasional.
Pemerintahan  daerah  setingkat  provinsi  yang  digunakan  oleh  Ibu  Kota  Nusantara merupakan hal yang baru dan jelas berbeda dengan bentuk pemerintahan daerah yang ada pada Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 yang dimana hanya terbatas pada daerah provinsi bukan daerah setingkat provinsi yang digunakan oleh Ibu Kota Nusantara. Berdasarkan hal tersebut tidak  memungkinkan  adanya  konsep  pemerintahan  daerah  lain  selain  yang  tertuang  dalam konstitusi.  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  Aceh,  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta,  dan  Provinsi Papua diberikan kekhususan atau keistimewaan berdasarkan konstitusi serta memiliki bentuk daerah yang sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia yakni berbentuk provinsi. Berbedah
dengan  Ibu  Kota  Nusantara  yang  juga  diberikan  kekhususan  atau  keistimewaan  yang  sama, namun bentuk daerahnya setingkat dengan provinsi yang yang belum dikenal dalam Konstitusi di Indonesia.
Lembaga setingkat kementerian Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan hal yang baru dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di  Indonesia.  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara mendapatkan  delegasi  dari  Pemerintah  Pusat  untuk  melaksanakan  kegiatan  persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Hal ini berpotensi menimbulkan kerancuan pengaturan wewenang dan kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai  lembaga setingkat  menteri dan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, pengaturan wewenang dan hubungan Otorita Ibu Kota Nusantara  dengan  kementerian,  dan  pengaturan  wewenang  hubungan  Otorita  Ibu  Kota Nusantara dengan pemerintahan daerah lainnya.
Unsur penyelenggara pemerintahan daerah secara umum terdiri dari Pemerintah Daerah dalam hal  ini adalah Gubernur beserta dengan  perangkatnya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditingkat Provinsi. Sedangkan di Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagai satu bentuk kekhususan yang ada, Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara diselenggarakan oleh Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  dengan  menjalankan  pemerintahan  tanpa  keberadaan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  untuk  menghindari  campur  tangan  hal-hal  politis  dalam  kegiatan persiapan,  pembangunan,  dan  pemindahan  Ibu  Kota  Negara,  serta  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Namun dengan tidaknya DPRD dalam Ibu Kota  Nusantara,  dipandang  perlu  adanya  pengawasan  terhadap  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara dengan pengawasan yang melibatkan representasi rakyat daerah Ibu Kota Nusantara.
Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang diberikan kekhususan untuk tidak menyelenggarakan pemilihan umum selain pemilihan umum di tingkat nasional dikarenakan dalam Ibu Kota Nusantara tidak ada  DPRD yang menjadi saluran aspirasi politik  masyarakat daerah. Dalam hak memilih di IKN, hanya melaksanakan pemilihan umum untuk Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, dan anggota DPD. Secara sederhana DPR akan memegang peran penting fungsi pengawasan Ibu Kota Nusantara. Dan juga, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tidak dipilih oleh masyarakat sebagaimana kepala pemerintahan daerah lain.

## SIMPULAN
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) menjadi dasar hukum terbentuknya Ibu Kota Nusantara yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan bagi Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang baru. Akan tetapi, selama belum ada Keputusan Presiden tentang  penetapan  pemindahan  IKN    ke  Ibu  kota  Nusantara  maka  Provinsi  Daerah  Khusus
Ibukota Jakarta masih berstatus sebagai IKN. Dan juga, Ibu Kota Nusantara juga menjadi salah satu daerah yang diberikan kekhususan atau keistimewaan berdasarkan Konstitusi. Kekhususan yang  diberikan  berupa  satuan  pemerintah  daerah  yang  bersifat  khusus  setingkat  provinsi, Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian, unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu  Kota Nusantara adalah Kepala  Otorita Ibu  Kota Nusantara yang  berkedudukan  setingkat  dengan  menteri,  ditunjuk,  diangkat,  dan  diberhentikan  oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR, dan dikecualikan dengan daerah lain karena di Ibu Kota Nusantara hanya melaksanakan pemilihan umum tingkat nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad. Wantu, Fence M. Nggilu, Novendri M. 2020. HUKUM KONSTITUSI Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi. (Yogyakart: UII Press Yogyakarta).
Fikri,  Ahmad  Habib  Al. Diskursus  Prinsip  Negara  Hukum  Demokrasi  Atas  Permasalahan Konstitusionalitas  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2022  Tentang  Ibu  Kota  Negara. Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Volume 3 Nomor 8, Agustus 2022 P-ISSN: 0126- 0227; E-ISSN: 2772-0664
Labolo, Muhadam. Toana, Ahmad Averus . 2022.  Relokasi Ibu Kota Negara (Studi Alternatif). Purbalingga: Eureka Media Aksara.
Rudy.  2013. Konstitusionalisme  Indonesia.  (Lampung:  PKKPUU  Fakultas  Hukum  Universitas Lampung).
Rauf,  Rahyunir.  2018. Asas  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  (Dekonsentrasi,
Desentralisasi, dan Tugas Pembantuannya. (Riau: Zanafa Publishing).
Sesung,  Rusdianto.  2013. Hukum  Otonomi  Daerah  Negara  Kesatuan,  Daerah  Istimewa,  dan Daerah Otonomi Khusus. Bandung: PT Refika Aditama.