Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 4, No. 8 Agustus 2019
PELAKSANAAN iiiiiiiii PENDAMPINGAN iiiiiiiii PSIKOSOSIAL iiiiiiiiiii SEBAGAI PERLINDUNGAN  KHUSUS  TERHADAP  ANAK  KORBAN  KEJAHATAN SEKSUAL  (Studi  di  Dinas  Sosial  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak Kab. Kuningan)”

## Tina Marlina
Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon Email: Tinamarlina64@gmail.com

## Abstrak
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan nn pendampingan m psikososial terhadap p anak kk korban  kejahatan  seksual  yang  diatur  secara  khusus  dalam Undang-undang  No  35  Tahun  2014  Tentang  Pelindungan  anak,  dengan  rumusan masalah  :  1).  Pelaksanaan  pendampingan  psikososial  terhadap  anak  korban kejahatan  seksual,  serta  2).  Mengetahui  berbagai  kendala  yang  dihadapi  oleh Dinas  Sosial  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kab.  kuningan dalam  melakukan  pendampingan  psikososial  terhadap  anak  korban  kejahatan seksual. Metode  pendekatan  yuridis  empiris  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini, yakni penelitian terhadap keadaan yang dialami masyarakat secara langsung atau lingkungan  dari  pada  masyarakat  dengan  maksud  dan  tujuan  guna  menemukan fakta  (fact-finding),  yang  selanjutnya  menuju  pada  identifikasi  (problem- identification) dan di akhir menuju pada penyelesaian masalah (problem-solution) berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Adapun  hasil penelitian  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  pendampingan  psikososial  terhadap anak  korban  kejahatan  seksual  oleh  pekerja  sosial  Dinas  Sosial  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kuningan  dilakukan pada setiap tingkat pengecekan  baik  dikepolisian,  persidangan  maupun  setelah  persidangan  sesuai dengan kebutuhan korban. Selanjutnya masalah yang ditemukan dalam melakukan pendampingan  adalah  sarana  dan  prasarananya  kurang  memadai,  kurangnya anggaran  dalam  melakukan  pendampingan,  tidak  terbukanya  korban  pada  saat assesment  serta  adanya  pihak  lain  yang  ikut  campur  dalam    melakukan pendampingan.
Kata kunci : Pendampingan Psikososial, Anak, Korban Kejahatan Seksual.

## Pendahuluan
Buah  hati  yaitu  amanah  dan  karunia  Allah  SWT,  yang  selalu  harus  dijaga  dan dilindungi.  Dalam  diri  mereka  melekat  harkat  dan  martabat  sebagai  insan  yang  harus dihargai. Hak asasi  mereka pula  adalah bagian dari Hak Asasi  Manusia (HAM) secara universal yang tertuang dalam hak-hak anak.
Memelihara  kelangsungan  hidup  anak  merupakan  kewajiban  seorang  ayah  dan ibu  yang  tidak  boleh  dianggap  mudah.  Sesuai  yang  tertera  pada  Pasal  45  Undang- Undang  No  1 iii Tahun  1974  tentang  Pokok-pokok kk Perkawinan,  menentukan  bahwa  : “Orang  tua  wajib iii memelihara  dan nn mendidik  anak-anak  yang  belum  dewasa  sampai anak-anak  tersebut  dewasa  atau  dapat  berdiri  sendiri”.  Adapun  hubungan  dengan  pola asuh dan pendidikan keluarga  yang telah disampaikan ayah dan ibu memiliki pengaruh yang cukup penting (Alim, 2017).
Selanjutnya,  dalam  Pasal iiii 9  Undang-Undang  No  4  Tahun  1979 iii tentang Kesejahteraan  Anak  : “Orang  tua  merupakan  yang  pertama-tama  bertanggung  jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.
Pada  hakikatnya  seorang  anak  membutuhkan  orang  lain  untuk  melindungi  diri. Setiap  anak  pun  harus  memperoleh  perlindungan  dari  peraturan  perundang-undangan yang diterapkan secara tidak sesuai terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian fisik dan  sosial  bahkan  mental.  Perlindungan  anak  seperti  ini  adalah  perlindungan hukum/yuridis ss (legal protection) (Gultom, 2014).
Oleh  karena  anak  baik  secara iiii jasmani, ,,, rohani iii maupun  sosial  belum  tentu memunyai  kemampuan  untuk  mandiri,  maka  menjadi  tanggung  jawab  bagi  generasi sebelumnya,  untuk  mengamankan,  menjamin  dan  memelihara  kepentingan  anak  itu (Wijaya  &  Ananta,  2016).  Asuhan  anak,  merupakan  hal  yang  paling  utama  menjadi kewajiban  dan  tanggung  jawab  orang  tua  di  lingkungan  keluarga,  akan  tetapi  demi kelangsungan tata sosial maupun demi kepentingan anak itu sendiri, perlu adanya pihak yang  menjadi  pelindung  (Makarao,  Bukamo,  &  Azri,  2013).  Dalam  keadaan berbahaya/membahayakan,  anaklah  yang  pertama-tama  mendapat  perlindungan, pertolongan dan  bantuan (Waluyadi, 2009).
Pada  perkembangan  masyarakat  akibat  globalisasi  saat  ini  rupanya  berdampak pula pada dunia kejahatan.  Khususnya dalam tindakan  seksual seperti  perbuatan cabul, pemerkosaan,  dan  kekerasan  seksual.  Merajalelanya  kejahatan  ini  semakin mencemaskan  masyarakat  khususnya  pada  orang  tua  yang  mana  menyebabkan kekhawatiran  dan  kecemasan  bagi  masyarakat,  karena  tak  sedikit  korban  kejahatan seksual ini adalah seorang anak (Gosita, 2009).
Kejahatan  seksual  terhadap  anak  merupakan  salah  satu  masalah  hukum  yang sangat penting untuk dikaji. Sebagaimana diketahui kejahatan seksual adalah perbuatan
yang  melanggar  norma  sosial  yaitu  agama,  kesopanan,  dan  kesusilaan.  Selain  itu merusak  psikologis  korbannya  apalagi  jika  korbannya  adalah  seorang  anak  yang memiliki  masa  depan  yang  masih  panjang.kejahatan  seksual  juga  melanggar  hak esensial anak yakni hak perlindungan dari kekerasan fisik dan kekerasan psikologis.
Kasus asusila pada anak semakin marak terjadi. Tindakan asusila seperti ini perlu menjadi  perhatian  yang  tak  main-main  dari  pemerintah,  karena  dampak  dari  kejahatan tersebut  dapat  membuat  anak  mengalami  trauma  yang  sangat  hebat  bahkan  dapat membahayakan  bagi  perkembangan  jiwa  anak  yang  mengakibatkan  anak  tidak  dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Untuk itu, anak sebagai korban kejahatan seperti ini sangat perlu memperoleh perlindungan khusus berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya.
Perlindungan  khusus  yang  diberikan  terhadap  korban  dilakukan  melalui  upaya Pendampingan  Psikososial  yakni  semua  bantuan  dan  pelayanan  psikologis  serta  sosial guna  membantu  melindungi  dan  meringankan  memulihkan  kondisi  fisik,  psikologis, spiritual  dan  sosial  korban  sehingga  mampu  menjalankan  fungsi  sosialnya  kembali secara wajar.
Upaya pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi permasalahan kejahatan pada perempuan dan anak,  di sektor kepolisian membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan  Anak  (PPA)  yang  mengemban  tugas  memberikan  perlindungan  sebagai  bentuk pelayanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Tentunya dalam melaksanakan tugasnya Unit PPA bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dan pihak terkait lainnya seperti Dinas  Sosial  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  yang  tugas  pokoknya adalah membantu kepala pemerintah setempat melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi  kewenangan  Daerah  dan  Tugas  Pembantuan  dibidang  Sosial,  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Berdasarkan laporan yang masuk ke Unit PPA Polres Kuningan, selama 3 tahun terakhir, kasus kejahatan seksual terhadap anak di Kab. Kuningan terbilang cukup tinggi dan  pada  Tahun  2018  angka  kejahatan  seksual  terhadap  anak  mengalami  peningkatan yang signifikan, ada sebanyak 31 laporan kejahatan seksual terhadap anak, diantaranya :
Tabel 1. Data Laporan Kejahatan Seksual Tahun 2016-2018 Polres Kuningan Rincian Kasus Tahun 2016 2017 2018 Persetubuhan / Perkosaan 5 - 3 Pencabulan 20 14 18 Sodomi - 1 10 Pelecehan - 2 - Jumlah 25 17 31
Brigadir  Dadang  Ernawan  selaku  anggota  unit  PPA  di  Polres  Kuningan  pada tanggal  16  Januari  2018  pukul  14.40  WIB  menuturkan  bahwa “ data  diatas  merupakan angka  kejahatan  seksual  yang  cukup  serius  dan  banyak  dari  pelakunya  adalah  orang terdekat  korban.  Disinyalir  angka  tersebut  belum  termasuk  dengan  kasus-kasus  yang tidak dilaporkan ke Kepolisian. Awalnya banyak orang tua yang tidak mau melaporkan kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anaknya  karena  mereka  merasa  kejahatan  seksual tersebut merupakan aib bagi keluarga”.
Dalam  hal  ini,  kejahatan  seksual  terhadap  anak  telah  diatur  dalam  perangkat perundang-undangan di Indonesia, yaitu antara lain diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.,Undang-Undang No  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Undang-Undang  No  31 Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  Undang-Undang  No.  35  Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

## Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  akan  penulis  gunakan  adalah  metode  pendekatan yuridis empiris, artinya penelitian yang dilaksanakan dalam keadaan masyarakat seacra langsung  atau  lingkungan nn masyarakat  dengan  maksud  dan  tujuan  guna  menemukan fakta ( fact-finding ),  yang selanjutnya menuju pada identifikasi ( problem-identification ) dan  akhirnya  menuju  pada  penyelesaian  masalah  ( problem-solution )  berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Spesifikasi  yang  penulis  gunakanan  adalah  bersifat  deskriptif  analisis  yaitu menggambarkan realitas sosial dari fakta-fakta yang ditemukan dalam penyelenggaraan pendampingan psikososial terhadap anak korban kejahatan seksual.
Objek penelitian ini mengenai  peran Unit  Perlindungan nn Perempuan dan Anak Polres ss Kuningan  dan  Dinas sss Sosial  Pemberdayaan nn Perempuan  dan  Perlindungan Anak kkk Kab.  Kuningan  dalam  memberikan  Pendampingan  Psikososial  terhadap  anak korban kejahatan seksual. Para pihak yang menjadi sasaran penelitian ini adalah pekerja sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kuningan.
Data  Sekunder  ialah  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan  atau Library Research yang artinya penelitian yang dilakukan penulis terhadap masalah yang berhubungan  dengan  penelitian  ini,  yang  penulis  dapatkan  dengan  cara  mempelajari bahan-bahan  hukum,  seperti  Undang-Undang  dan  peraturan  hukum  lainnya  maupun buku-buku penunjangnya.
Untuk    memperoleh    data    dalam    penelitian    ini    maka    penulis  menggunakan teknik  Metode  Wawancara  dan  Metode  Studi  Pustaka.  Metode  analisis  data  yang digunakan peneliti adalah analisis data kualitatif yaitu dengan menguraikan gejala atau fenomena  dan  fakta-fakta  yang  didapat  dari  lapangan  secara  objektif  untuk  menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## Hasil Penelitian
A. Pelaksanaan  Pendampingan  Psikososial  Terhadap  Anak  Korban  Kejahatan Seksual
Berdasarkan  Pasal  1  butir  2  Undang-Undang  No  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan  Anak: “Perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Perlindungan anak diusahakan oleh siapapun orang baik orang tua, keluarga, masyarakat,  pemerintah  maupun  negara.  Pasal  20  Undang-Undang  No  35  Tahun 2014  Tentang  Perlindungan  Anak  menetapkan: “Negara,  pemerintah,  pemerintah daerah,  masyarakat,  keluarga,  dan  orang  tua  atau  wali  berkewajiban  dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.
Anak  membutuhkan  perawatan  dan  perlindungan  khusus  termasuk perlindungan  hukum  yang  berbeda  dari  orang  dewasa.  Hal  ini  didasarkan  pada alasan  mental  dan  fisik  setiap  anak  yang  belum  dewasa.  Anak  perlu  mendapatkan
perlindungan  yang  telah  disebutkan  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan. Sehingga  harus  memperoleh  kesempatan  yang  sangat  luas  untuk  tumbuh  dan berkembang secara optimal baik  sosial, mental,  fisik dan berakhlak mulia perlu di dilakukan  upaya  perlindungan  serta  memberikan  kesejahteraan  anak  dengan memenuhi semua hak-haknya.
Secara khusus di dalam pasal 69 A Huruf (c) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya :
a. Edukasi  tentang  penguatan  nilai  agama,  kesehatan  reproduksi,  dan  nilai kesusilaan;
b. Rehabilitasi sosial;
c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai tahap pemulihan; dan
d. Pemberian  pendampingan  dan  perlindungan  pada  setiap  tingkat  pemeriksaan mulai  dari  penyidikan,  penuntutan,  sampai  dengan  pemeriksaan  disidang pengadilan.
Berdasarkan penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban:  “Pendampingan  psikososial/Rehabilitasi psikososial  adalah  semua  bentuk  pelayanan  dan  bantuan  psikologis  serta  sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik,  psikologis,  sosial  dan  spiritual  korban  sehingga  mampu  menjalankan  fungsi sosialnya kembali secara wajar”.
Selanjutnya,  dalam  Pasal  10  Undang-Undang  No  23  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  menentukan:  “Korban  berhak  mendapatkan pendampingan  oleh  pekerja  sosial  dan  bantuan  hukum  pada  setiap  tingkat  proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan  Anak:  “Pendamping  adalah  pekerja  sosial  yang  mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya”
Pelaksanaan  pendampingan  psikososial  dilakukan  oleh  Bidang  Rehabilitasi Sosial  yang  bertugas  untuk  menangani  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum (ABH),  Antar/Anjar,  Anak  Balita  Terlantar,  Anak  dengan  Disabilitas  dan  AMPK (Anak Memerlukan Perlindungan Khusus).
Berdasarkan hasil wawancara  yang dilakukan oleh penulis dengan Brigadir Dadang  Ernawan  Selaku  Anggota  di  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak (PPA)  Polres  Kuningan,  dimulainya  pendampingan  psikososial  terlebih  dahulu dengan  adanya  laporan  yang  masuk  ke  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak Polres Kuningan. Unit PPA apabila menerima laporan terkait dugaan tindak pidana baik  pencabulan  atau  persetubuhan  yang  mana  korbannya  dibawah  umur,  setelah kasus tersebut telah naik ke tingkat penyidikan, pihak Unit PPA mengirimkan surat Permohonan  ke  Dinas  Sosial  untuk  pemeriksaan  bantuan  Pekerja  Sosial  (Peksos) untuk melakukan assesment terhadap korban.
Sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Pasal  17  Undang-Undang  No  23  Tahun 2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga:  “Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban”
Untuk  Pekerja  Sosial  sendiri  mempunya  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  sebagai berikut :
1. Dampingam  progressa (Program  Sosial Anak)  yang ada di  LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak).
2. Pendampingan LKSA (validasi dan verifikasi).
3. Dampingan/respon kasus anak.
4. Tugas Khusus (mendampingi  Dinas Sosial atau  Kementerian Sosial jika  ada kegiatan)
Setelah Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan  Anak  menerima  Surat  Permohonan  dari  Unit  Perlindungan Perempuan  dan  Anak  Polres  Kuningan,  Bidang  Rehabilitasi  Sosial  tersebut  akan menugaskan  Pekerja  Sosial  (yang  selanjutnya  disebut  sebagai  Peksos)  untuk melakukan serangkaian Proses Penyelesaian Masalah, diantaranya :
1. INTAKE . Merupakan Kontak Awal yang dilakukan oleh Peksos dan Klien.
2. KONTRAK .  Merupakan  kesediaan  baik  anak  maupun  keluarganya  untuk didampingi oleh peksos. Dengan catatan “jika dari pihak keluarga menolak, peksos tidak boleh memaksa”.
3. ASSESMENT .  Merupakan  tahap  pengungkapan  dan  pemahaman  masalah anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Dilakukan  kepada  anak,  keluarga maupun  lingkungan  sekitarnya  yang  memberikan  pengaruh  bagi  anak tersebut. Assesment sendiri  terbagi  menjadi  dua  tahap,  ada assesment awal dan assesment lanjutan. Assesment awal merupakan pendekatan awal antara peksos dengan korban, dari sana akan tergali bagaimana kronologisnya, latar belakang  keluarga,  latar  belakang  pengasuhan,  ciri  fisik  klien,  riwayat pendidikan,  riwayat  penyakit,  pontensi  dan  kebutuhan  terhadap  psikososial (fisik,  emosional,  mental,  sprititual  dan  sosial).  Selanjutnya  ada Assesment lanjutan  ( re-assesment )  dilakukan  apabila  ada  keterangan  yang  kurang lengkap.
Pada  saat  melakukan Assesment ada  beberapa  instrumen  yang digunakan  oleh  Pekerja  Sosial  untuk  membantu  menggali  informasi  dalam rangka menyelesaikan masalah terhadap klien. Intrumen tersebut diantaranya:
a. Body  Map .  Dengan  menggunakan body  map klien  akan  bercerita tentang kondisi tubuhnya dimana klien mengalami pelecehan. Dengan cara  tersebut,  klien  hanya  menunjukkan  bagian-bagian  tubuh  dimana klien mengalami pelecehan. Ini pada umumnya digunakan untuk anak umur  12  tahun  keatas.  Namun,  untuk  anak  umur  12  tahun  kebawah biasanya  lebih  tepatnya  menggunakan  boneka  dan  gambar (mewarnai),  nantinya  pekerja  sosial  akan  mengikuti.  Sebenarnya gambar dan boneka itu hanya sebagai perangsang saja dalam menggali informasi dari si anak.
b. Hystory  Map .  Klien  ataupun  keluarganya  akan  bercerita  tentang sejarah  hidup  mereka  dari  kecil  sampai  sekarang.  Dari  sana  akan terlihat  bagaimana  pengasuhan  klien  anak  sewaktu  kecil.  Hal  ini dilakukanuntuk  mengetahui  pola  asuh  dalam  keluarga.  Karena  pola asuh dalam keluarga juga memiliki peranan ketika anak sudah dewasa.
c. Genogram .  Untuk  mengetahui  silsilah  keluarga.  Nantinya  akan terlihatbagaimana  kondisi  keluarganya.  Apakah  utuh,  broken  home, dsb.
d. Eco  Map .  Untuk  mengetahui  pergaulan  klien  dengan  lingkungannya Dari sanaakan terlihat bahwa anak tersebut dikeluarganya lebih dekat dengan  siapa.  Apakah  hubungan  anak  dengan  anggota  keluarganya baik-baik saja ataukah ada yang tidak disukai oleh anak tersebut. Jadi eco map memberikan gambaran bagaimana relasi antara anak dengan anggota  keluarga  dan  antara  anak  dengan  teman  sekolah  atau  teman sepermainannya.
e. Life  Road  Map .Dilakukan  dengan  cara  memberikan  gambar  kepada anak.  Gambar  yang  senang  di  atas  dan  yang  sedih  di  bawah  Nanti akan ditanyakan “sedih pada saat apa dan senang pada saat apa“ yang nantinya  akan  ditulis  sendiri  oleh  si  anak  dikertas  gambar  tersebut.
Life  road  map dilakukan  untuk  mengetahui  pengalaman  suka  duka anak.
4. RENCANA  INTERVENSI .  Merupakan  rencana  penyelesaian  masalah  yang diambil  berdasarkan  hasil  assesment  yang  nantinya  akan    tergali  apa  saja yang  dibutuhkan  oleh  klien.  Peksosakan  merencanakan  penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi oleh klien.
5. INTERVENSI . Merupakan pelaksanaan dari rencana intervensi.
6. TREATMENT . Merupakan penghentian bantuan atau penghentian pertolongan  jika  pendampingan  dianggap  sudah  selesai.  Pendampingan dianggap  sudah  selesai  apabila  tidak  ada  permasalahan  dalam  diri  korban anak baik psikologis, sosial maupun pendidikannya.
7. BINJUT (Bimbingan Lanjut). Dilakukan ketika klien membutuhkan hal lain setelah treatment.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis,  media  yang digunakan  pada  saat assesment untuk  membantu  menggali  informasi  dari  korban terutama  anak  sangatlah  efektif,  karena  dengan  menggunakan  media  tersebut  baik body  map ,  boneka  ataupun  gambar,  anak  cenderung  akan  lebih  mudah  bercerita karena mereka dibuat seperti sedang bermain. Sehingga memudahkan para pekerja sosial  dalam  menggali  informasi  yang  tentunya  disertai  dengan  dukungan  dari keluarga  korban.  Peran  pekerja  sosial  itu  sendiri  memposisikan  dirinya  sebagai
teman korban, agar korban dapat secara gamblang memaparkan apa yang telah dia alami dan butuhkan.
Untuk assesment itu sendiri dilakukan dengan mendatangi langsung tempat kediaman klien ( Home Visit ), terkadang juga dilakukan di TK Bhayangkari Polres Kuningan. Biasanya rata-rata dilakukan hanya dalam 1-3 kali pertemuan saja.
Setelah  pekerja  sosial  selesai  melakukan  assesment  terhadap  korban kejahatan  seksual,  mereka  akan  membuat  Laporan  Sosial  (Lapsos)  dari  hasil assesment  tersebut.  Lapsos  tersebut  nantinya  akan  diserahkan  kepada  penyidik, yang oleh penyidik tersebut digunakan untuk melengkapi Berkas Perkara.
Peran  Pekerja  Sosial  dalam  melakukan  pendampingan  tidak  hanya  sebatas pada  tingkat  penyidikan  saja,  tetapi  pada  setiap  tingkat  pemeriksaan  mulai  dari penyidikan di tingkat kepolisian, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bahkan  setelah  pemeriksaan  sidang  pengadilan  sudah  selesaipun  Pekerja  Sosial akan  melakukan  pendampingan  psikososial  untuk  memulihkan  kembali  kondisi psikologis  korban agar  mereka bisa menjalankan kembali  fusngsi  sosialnya secara wajar  sehingga  dapat  kembali  kedalam  lingkungan  keluarga  dan  lingkungan masyarakat sesuai dengan perkembangan kondisi psikologis korban.
Pendampingan  tersebut  dilakukan  hingga  korban  dapat  kembali menjalankan  fungsi  sosialnya secara wajar.  Hal  ini  ditandai  dengan meningkatnya kembali  kepercayaan  diri  anak,  sudah  kembali  berinteraksi  dengan  lingkungan sekitar,  bermain  dengan  teman-teman  sebayanya  dan  kembali  bersekolah  seperti sedia kala.
Selanjutnya  Pendampingan  setelah  persidangan  dilakukan  sesuai  dengan kebutuhan  klien  itu  sendiri  rata-rata  dilakukan  3-6  kali  dalam  kurun  waktu  3-4 bulan.
Dalam  melakukan  pendampingan  tersebut  tidak  hanya  dalam  bentuk pemberian  motivasi  terhadap  korban,  tetapi  juga  berkoordinasi  dengan  dinas  atau instansi lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi korban.
Hasil  dari  dilakukannya  pendampingan  oleh  pekerja  sosial  terhadap  anak korban  kejahatan  seksual  sangat  terlihat  secara  signifikan.  Dimana  pada  awalnya korban  anak  tidak  bisa  berinteraksi  selama  proses  pemeriksaan  baik  di  kepolisian maupun  persidangan,  setelah  didampingi  oleh  pekerja  sosial,  proses  pemeriksaan
berjalan dengan lancar. Kemudian ketika korban anak menarik diri dari lingkungan, tidak  mau  berinteraksi  dengan  lingkungan  sekitar  baik  dengan  keluarga,  teman sepermainan  dan  bahkan  ketika  mereka  tidak  mau  lagi  melanjutkan  sekolahnya, setelah  dilakukan  pendampingan  dan  diberikan  penguatan  oleh  pekerja  sosial, korban  anak  dapat  mulai  berinteraksi  dengan  lingkungan  sekitar,  kepercayaan dirinya  meningkat,  serta  dapat  lagi  melanjutkan  sekolahnya  dan  bergaul  bersama teman-temannya seperti sedia kala.
Selanjutnya,  berdasakan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  penulis dengan  ibu  Rini  selaku  Pekerja  Sosial  di  Bidang  Rehabilitasi  Sosial  Dinas  Sosial Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kab.  Kuningan,  untuk memberikan  pemahaman  yang  luas  mengenai  kekerasan  terhadap  anak,  bidang rehabilitasi  sosial  menyelenggarakan  kegiatan  yang  bernama “Peksos  Goes  To School” . Peksos  Goes  To School merupakan penyuluhan tentang “Anti  Kekerasan Terhadap Anak” yang dilaksanakan berdasarkan Surat Kementrian Sosial Republik Indonesia dan ditindaklanjuti oleh surat tugas dari Dinas Sosial. Kegiatan “Peksos Goes To School” dilaksanakan dalam mensosialisasikan stop kekerasan pada anak dengan menjelaskan bentuk-bentuk, tanda-tanda, tipe-tipe dan dampak dari macam- macam  kekerasan  agar  anak  lebih  mengetahui  bahwa  dirinya  beresiko  mengalami tindak  kekerasan  dalam  lingkungan  keluarga,  sekolah  dan  masyarakat  tempat  dia tinggal. Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat kepada anak dan bertujuan agar anak  dapat  melakukan  pencegahan  dan  dapat  menolong  serta  melakukan  tindakan ketika  dia,  temannya  atau  orang  lain  mengalami  tindak  kekerasan.  Serta menghubungi pihak-pihak terkait agar hak-haknya dapat terpenuhi. Hingga saat ini kegiatan tersebut baru menyentuh 5 sekolah di wilayah Kab. Kuningan.
Untuk  kedepannya  sendiri  saat  ini  Dinas  Sosial  Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak akan mengadakan tim penanganan Anak yang Berhadapan dengan  Hukum  (ABH)  berbasis  masyarakat.  Dengan  tujuan  untuk  menjangkau penanganan kasus ABH tersebut.
Pelaksanaan  pendampingan  tidak  hanya  menjadi  tanggung  jawab  pekerja sosial,  melainkan  peran  orang  tua  sangat  penting  dalam  membantu  pekerja  sosial mengembalikan kondisi fisik maupun psikis korban, mengingat para pekerja sosial tidak  akan  mungkin  mendampingi  anak  selamanya.  Jadi  orang  tua  harus  tetap
menjaga  kondisi  baik  fisik  ataupun  psikis  anak,  mengontrol  pergaulannya, memberikan perhatian  yang penuh  kepada anak agar anak tidak merasa sendirian dan  anak  dapat  termotivasi  untuk  dapat  bangkit  kembali  menjalankan  fungsi sosialnya secara wajar.

## B. KENDALA  YANG  DIHADAPI  OLEH  DINAS  SOSIAL  PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  DAN  PERLINDUNGAN  ANAK  DALAM  MELAKUKAN PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Rini selaku  Pekerja  Sosial  di  Bidang  Rehabilitasi  Sosial  Dinas  Sosial  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kab.  Kuningan,  ada  beberapa  kendala  yang dihadapi oleh pekerja sosial dalam melakukan pendampingan psikososial  terhadap anak korban kejahatan seksual, diantaranya:
Pertama,  sarana  dan  prasarananya  belum  memadai,  terlihat  belum  adanya mobil  operasional,  belum  adanya  ruang  ramah  anak  ataupun  ruang  khusus assesment, sehingga  dalam  pelaksanaan assesment itu  sendiri  dilakukan  dengan mendatangi  langsung  tempat  kediaman  korban  ( Home  Visit )  dan  belum  terdapat LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial).
Kedua, kurangnya anggaran dalam melakukan pendampingan. Sehingga jika ada kebutuhan tertentu dalam menangani klien harus berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan terkadang menggunakan dana pribadi pekerja sosial dahulu.
Menurut  Ibu  Rini  selaku  pekerja  sosial  di  Dinas  Sosial  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  mengatakan  bahwa  ongkos  untuk  melakukan pendampingan  seperti  transport,  membeli  bingkisan  untuk  korban  dan  membeli intrumen media seperti boneka, gambar, dsb, menggunakan uang pribadi :
“ Memang  untuk  beberapa  tahun  kita  bisa  Reimburst  Dana  Respon  Kasus biasanya  si  itu  memang  dari  Kemensos  tapi  dititipkan  di  Yayasan  yang menangani  ABH.  Kalau  kita  kuningan,  Cirebon  kota/kabupaten  sama Indramayu  dan  Majalengka  kita  ke  YCPAB,  awalnya  tetap  kita mengeluarkan uang sendiri dulu nanti di rekap untuk apa saja terus dijumlah nanti diganti uangnya dari situ. Itupun kalau dananya masih ada, kalau tidak ada ya itu pakai uang sendiri”
Yang  kemudian  di  perjelas  oleh  Ibu  Tita  Rianti  sebagai  Pekerja  Sosial Madya  di  Bidang  Rehabilitasi  Sosial  Dinas  Sosial  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak Kab. kuningan :
“Untuk  penanganan  ABH  setiap  Kabupaten/kota  itu  harus  mempunyai LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) dimana fungsinya itu selain sebagai tempat penitipan juga tempat rujukan. Maksud rujukan disitu untuk  misalnya  putusan  pengadilannya  itu  rehabilitasi,  kita  itu  tidak mempunyai  itu,  padahal  LPKS  itu  sangat  dibutuhkan.  Apakah  bentuknya mau LPKS, rumah aman, atau rumah singgah, selain itu juga belum adanya ruang  konseling,  dan  kurangnya  biaya-biaya  penaganagan  lainnya  seperti biaya untuk visum, pelaksanaan pendampingan, dsb. Kalau untuk program- program ada seperti “Peksos Goes To School” namun dana yang diberikan oleh Kemensos terbatas hanya mengcover beberapa sekolah, Jadi pendanaan itu  ada  tetapi  tidak  maksimal,  untuk  anggaran  pelaksanaan  pendampingan itu  sendiri  belum  ada  secara  khusus  jadi  selama  ini  kita  mengcover  saja sebisa  kita  mengambil  dari  anggaran  untuk  kepentingan  yg  lain.  Kita  suka dapat  bantuan  dari  YCPAB  namun  itu  juga  setahun  sekali  dan  dibatasi hanya  untuk  beberapa  penanganan  kasus  saja  sedangkan  kenyataan dilapangan  kan  kasus  banyak,  banyak  yang  harus  ditangani,  kadang  pakai uang  sendiri  dulu  nanti di  jumlah  nanti  akan  diganti  oleh  YCPAB  tersebut atau  juga  kembali  lagi  kita  mengatur  pendanaan  itu  sendiri.  Itu permasalahan yang kita hadapi selama ini yang dimaksud dengan kurangnya anggaran itu dalam hal sarana dan prasarana”.
Ketiga,  dari  korbannya  yang  tidak  terbuka  kepada  Pekerja  Sosial. Mengingat  korbannya  merupakan  seorang  anak,  terkadang  korban  juga  tidak mengerti  apa  yang  sedang  dialaminya  sehingga  sulit  untuk  menjelaskan  apa  yang terjadi pada dirinya dan menjawab pertanyaan pada saat assesment.
Keempat,  adanya  campur  tangan  pihak  lain  yang  membuat  berkurangnya kepercayaan keluarga korban terhadap Pekerja Sosial, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Rini pada saat wawancara:
“jadi  sebelum  kita  melakukan  pendampingan  sudah  ada  pihak  lain  yang masuk,  jadi  keluarga  itu  sudah  bloking  sudah  tidak  mau  didampingin  oleh peksos  misalkan  “ah  akumah  udah  didampingin  sama  ini,  udah  ditanya- tanya”, pas kita dateng jadi keluarganya bilang “ibu ngapain lah anak saya ditanya-tanya lagi, udah ada ko yang nanya, udah ada ko yang dampingin”. Itu  biasanya  dari  organisasi  non  pemerintah  seperti  LSM.  Kalau  banyak tangan  kan  kepercayaan  keluarga  korban  kepada  kami  hilang  ya.  Mungkin mereka itu ingin sama-sama berperan tapi kan kalau untuk kasus kaya gini ada jalannya ga bisa langsung masuk aja”.
Untuk  mengatasi  beberapa  kendala  tersebut  diatas  diantaranya  mengenai sarana  dan  prasarana  yang  tidak  memadai  dan  kurangnya  anggaran  untuk
pelaksanaan pendampingan psikososial,  pekerja sosial    akan berkoordinasi  dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan klien. Misalnya pihak klien harus direhabilitasi  maka  peksos  akan  meminta  kepada  lembaga  rehabilitasi  untuk melakukan  penjemputan  terhadap  klien  tersebut.  Pihak  Dinas  Sosial  sebetulnya sudah  meminta  kepada  Pemerintah  Daerah    setempat  untuk  diberikan  sarana  dan prasarana  dalam  menunjang  pelaksanaan  pendampingan  terhadap  ABH,  namun sampai sekarang hal tersebut belum terealisasikan.
Selain itu mengenai kurangnya anggaran dalam pelaksanaan pendampingan psikososial. Pekerja sosial terkadang menggunakan anggaran lain agar pelaksanaan pendampingan terhadap klien tetap berjalan.
Kemudian  mengenai  tidak  terbukanya  korban  pada  saat assesment dilakukan,  pihak  peksos  akan  terus  berusaha  menggali  informasi  dengan menggunakan serangkaian instrumen yang digunakan dengan menggunakan media seperti bodymap , ecomap , life  road  map , genogram ,  dan  lain  sebagainya  seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
Selanjutnya,  mengenai  adanya  pihak  lain  yang  ikut  masuk  melakukan pendampingan  yang  mengakibatkan  keluarga  klien  menutup  diri  pada  saat  peksos datang,  peksos  akan  memberikan  pemahaman    kepada  keluarga  klien  agar  lebih selektif dalam menerima pihak lain dalam memberikan perhatian terhadap kondisi yang dialami klien.
Dari  hasil  penelitian  diatas,  menurut  hemat  penulis,  kelancaran  dan keberhasilan dalam melakukan sebuah pendampingan tentunya harus didukung oleh beberapa  faktor  diantaranya  fasilitas  yang  memadai,  tenaga  kerja  yang  kompeten, motivasi  yang  tinggi  baik  dari  pihak  klien  maupun  keluarganya.  Dibutuhkan sinergitas  yang baik  dari klien, keluarga maupun pemerintah dalam  hal  ini  peksos agar  anak  yang  mengalami  kejahatan  seksual  mendapatkan  haknya  dan  mendapat jaminan agar masa depannya tertata dengan baik.

## Kesimpulan
1. Pelaksanaan pendampingan psikososial  dimulai dari adanya permohonan Assesment dari  pihak  kepolisian  pada  tingkat  penyidikan  kepada  Pekerja  Sosial  bidang Rehabilitasi  Sosial  Dinas  Sosial  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak
terhadap anak korban kejahatan seksual. setelah pekerja sosial melakukan assesment terhadap  anak  korban  kejahatan  seksual,  mereka  akan  membuat  laporan  sosial berdasarkan assesment yang  telah  dilakukan.  Kemudian  laporan  sosial  tersebut diserahkan  kepada  pihak  kepolisian  untuk  kemudian  dicocokkan  dan  untuk melengkapi berkas perkara penyidikan. Assesment itu sendiri dilakukan secara Home Visit dengan  mendatangi  langsung  tempat  kediaman  korban  dan  terkadang  di  TK Bhayangkari Polres Kuningan. Pendampingan psikososial tersebut dilakukan disetiap tingkat  pemeriksaan baik di  kepolisian maupun  persidangan, bahkan pendampingan tersebut  akan  terus  berlanjut  meskipun  tahap  persidangan  sudah  selesai  jika dibutuhkan.
2. Kendala  yang  dihadapi  oleh  Pekerja  Sosial  dalam  melakukan  pendampingan terhadap  anak  korban  kejahatan  seksual  diantaranya  sarananya  dan  prasarananya belum  memadai,  kurangnya  anggaran  dalam  melakukan  pendampingan,  tidak terbukanya korban pada saat melakukan assesment dan adanya campur tangan pihak lain  yang  membuat  berkurangnya  kepercayaan  keluarga  korban  terhadap  Pekerja Sosial.

## BIBLIOGRAFI
Alim, A. (2017). KONTRIBUSI POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP PRESTASI BELAJAR  SISWA  PADA  MATA  PELAJARAN  AKIDAH  AKHLAK  KELAS VIII  MTS  MIFTAHUL  ULUM  CIREBON. Syntax  Literate;  Jurnal  Ilmiah Indonesia , 2 (7), 15–25.
Gosita,  A.  (2009). Masalah  korban  kejahatan:  kumpulan  karangan .  Penerbit Universitas Trisakti.
Gultom,  M.  (2014). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Refika Aditama.
Makarao,  M.  T.,  Bukamo,  W.,  &  Azri,  S.  (2013). Hukum  perlindungan  anak  dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga . Rineka Cipta.
Waluyadi. (2009). Hukum Perlindungan Anak . Bandung: Mandar Maju.
Wijaya, A., & Ananta, W. P. (2016). Darurat kejahatan seksual . Sinar Grafika.