## PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN INDRAMAYU
Suhendar, Riva Rahmi Kusumah, Suhaendi Salidja
Universitas Wiralodra,
Email : suhendarabas_sap@yahoo.com , rivarachmikusmah@unwir.ac.id , suhendi.fhunwir@gmail.com

## ABSTRACT
The granting of power to local governments aims to accelerate the realization of welfare for  the  people  in  the  area  through  good  service,  bureaucracy  and  empowerment.  In addition,  the  regional  government  is  expected  to  be  able  to  increase  regional competitiveness  by  using  all  the  potential  and  diversity  of  the  region  so  that  it  will  also have an impact on the welfare of the regional community. One of the factors that need to be  considered  by  the  Regional  Government  is  the  economic  sector.  Local  governments need to pay attention to the regional economic sector by paying attention to the potential and diversity of the area so that the area can be economically  independent and the local community  becomes  prosperous.  Therefore,  local  governments  can  form  policies  in  the form  of  regional  regulations  in  districts/cities  in  accordance  with  their  authority  in providing empowerment and development to micro, small and medium enterprises.

## Keywords: Local Government, Empowerment, Development

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang  merata  material  dan  spiritual  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dalam  wadah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  yang merdeka,  bersatu,  dan  berkedaulatan  rakyat  dalam  suasana  perikehidupan bangsa  yang  aman,  tertib,  dan  dinamis  dalam  lingkungan  yang  merdeka,  bersahabat,  dan damai 1 .
Pembangunan  nasional  yang  mencakup  seluruh  aspek  kehidupan  bangsa diselenggarakan  bersama  oleh  masyarakat  dan  pemerintah.  Masyarakat  menjadi  pelaku utama  pembangunan,  dan  pemerintah  berkewajiban  mengarahkan,  membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang. Usaha Mikro, Kecil, dan  Menengah  merupakan  kegiatan  usaha  yang  mampu  memperluas  lapangan  kerja  dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam
1 Penjelasan Undang-Undang  20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah alinea 1.
proses  pemerataan  dan  peningkatan  pendapatan  masyarakat,  mendorong  pertumbuhan ekonomi,  dan  berperan  dalam  mewujudkan  stabilitas  nasional.  Selain  itu,  Usaha  Mikro, Kecil,  dan  Menengah  adalah  salah  satu  pilar  utama  ekonomi  nasional  yang  harus memperoleh  kesempatan  utama,  dukungan,  perlindungan  dan  pengembangan  seluas- luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara 2 .
Dengan  demikian  UMKM  merupakan    sektor  yang  paling  banyak  berperan terhadap perkembangan perekonomian nasional dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas  pada  masyarakat,  serta  berperan  dalam  mewujudkan  stabilitas  nasional.  Salah  satu pusat kajian yang mengkhususkan pada masalah UMKM  ini,  Social Economic Research Indonesia  (SERI),  memaparkan  bahwa  Usaha  Kecil  memberikan  sumbangan  besar  dalam Pendapatan  Domestik  Bruto  (PDB)  yang  mampu  menggerakkan  dan  memacu  percepatan pertumbuhan  perekonomian  dalam  negeri.  Nilai  ekspor  UMKM  juga  terus  meningkat, karena ada ciri khas lokal Indonesia dan merupakan produk budaya (culture product), sifat UMKM yang flexsible serta dapat dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat bawah dan menengah,  dengan  mudah  berpartisipasi    di  dalamnya.  Fleksibilitas  yang  dimiliki  oleh UMKM dan tingkat skala yang kecil, telah meningkatkan semangat untuk memulai usaha kapan saja bersifat mudah untuk mengawalinya. Mengingat modal yang diperlukan untuk memulai  usaha  hanya  skala  kecil,  membutuhkan  teknologi  lokal  yang  bersifat  sederhana dan apa adanya, yang bertumpu pada kemampuan masyarakat lokal. Kategori usaha mikro, kecil dan menengah juga merupakan kesempatan kerja yang paling realistis bagi golongan ekonomi lemah. Gambaran distribusi penyebaran perusahaan menurut skala usaha menurut Sensus Ekonomi 2019 (BPS, 2019)  terlihat sebagai berikut:
Gambar 1
Sumber : BPS Statistik Indonesia
2 Ibid
Grafik  pie-chart  memberikan  gambaran  dan  penjelasan  lebih  detail    mengenai penyebaran  usaha  di  Indonesia.  Terlihat  bahwa  UMKM  mendominasi  sebesar  99,75 persen, dan hanya 0,19 persen merupakan usaha skala besar. Dominasi skala usaha mikro sebesar  83,27  persen  atau  sebanyak  18,933  juta  usaha  dan  15,81  persen  usaha  kecil.  Ini jelas memberi gambaran bahwa UMKM  di Indonesia sangat penting, dan kebijakan yang menyentuh  kepadanya  harus  sistematis  dan  jelas.  Permasalahanya  adalah  bagaimana menciptakan agar  UMKM  terus  bergerak  menuju  skala  meningkat  di  atasnya,  dari  mikro menjadi  kecil,  dari  yang  kecil  menuju  usaha  menengah,  dan  dari  usaha-usaha  strata menengah berkembang menjadi usaha besar.
Data  lain  yang  cukup  penting  adalah    adanya  serapan  tenaga  kerja  yang  mampu diciptakan oleh sektor UMKM, mencapai  83,87 persen dari 49,67 juta total tenaga kerja Indonesia  Kontribusi  UMKM  yang  besar  dalam  perekonomian  Indonesia  memang  sudah bisa  diakui.  Namun,  ada  kendala  yang  dihadapi  oleh  pelaku  UMKM,  salah  satunya mengenai  keterbatasan  modal.  Sumber  permodalan  terbanyak  masih  berasal  dari  modal sendiri.  Sementara  akses  perbankan  belum  dapat  dijangkau  dikarenakan  beberapa hambatan, seperti ketidaktahuan tentang prosedur pengajuan kredit (kelemahan informasi), prosedur  pengajuan  kredit  yang  berbelit-belit  dan  banyak  persyaratan,  serta  adanya kekhawatiran kredit yang diajukan tidak memenuhi standar 3 .
Namun  upaya  untuk  mengembangkan  UMKM  tidak  bisa  dilakukan  jika  hanya dilihat  dari  sisi  permodalan  saja.  Masih  banyak  masalah-masalah  lain  diluar  pendanaan yang menjadi kendala berkembangnya UMKM, seperti penguasaan teknologi, pemasaran, sember  daya  manusia,  dan  manajemen  usaha 4 .  Kelompok  ini  masih  menerapkan manajemen tradisional dan belum bankable sehingga untuk dapat akses kepada permodalan dibutuhkan lembaga keuangan alternatif 5 .
3 Tulus  TH  Tambunan ,  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  di  Indonesia:  Isu-Isu  Penting ,  LP3ES,  Jakarta, 2012 hlm. 141.
4 Dewan  Perwakilan  Daerah  RI, Integrasi  Sektor  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  dalam Strategi  Perencanaan  Ekonomi  Nasional ,  Pusat  Kajian  Kebijakan  dan  Hukum  Sekretariat  Jenderal  DPD RI, Jakarta, 2010, hlm 40.
5 Euis  Amalia, Keadailan  Distributif  Dalam  Ekonomi  Islam  :  Penguatan  Peran  LKM  dan  UKM  di Indonesia, Rajawali Pers,  Jakarta , 2009, hlm. 15.
Secara  lebih  spesifik,  masalah  dasar  yang  dihadapi  UMKM  yakni: 6 a)  kelemahan dalam  memperoleh  peluang  pasar  dan  memperbesar  pangsa  pasar;  b)  kelemahan  dalam struktur  permodalan  dan  keterbatasan  untuk  memperoleh  jalur  terhadap  sumber-sumber permodalan;  c)  kelemahan  dibidang  organisasi  dan  manajemen  sumber  daya  manusia;  d) keterbatasan  jaringan  usaha  kerja  sama  antar  pengusaha  kecil  (sistem  informasi pemasaran);  e)  iklim  usaha  yang  kurang  kondusif  karena  persaingan  yang  saling mematikan;  f)  pembinaan  yang  telah  dilakukan  masih  kurang  terpadu  dan  kurangnya kepercayaan  serta  kepedulian  masyarakat  terhadap  usaha  kecil;  g)  biaya  transportasi  dan energi yang tinggi; keterbatasan komunikasi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi  yang  kompleks  khususnya  dalam  pengurusan  izin  usaha,  dan  ketidakpastian akibat  peraturan  dan  kebijaksanaan  ekonomi  yang  tidak  jelas  atau  tak  menentu  arahnya; dan  h)  tidak  ada  pendampingan  untuk  mendapatkan  akses  dan  untuk  pengelolaan  usaha serta penguasaan dan pengenalan teknis perbankan syariah masih kurang.
Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020 diperoleh data bahwa kendala  yang  dihadapi  usaha  kecil  di  20  provinsi  adalah  masalah  modal,  yaitu  sebesar 31%,  bahan  baku  26%,  kompetisi  17%,  teknik  produksi  2%,  dan  manajemen  2% 7 .  Data diatas  menunjukan  bahwa  masalah  modal  memegang  peranan  yang  sangat  penting  bagi pengembangan  sektor  usaha  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  dipandang  perlu  untuk  terus meningkatkan kemampuan khususnya bagi usaha kecil untuk dapat mengakses sum-WERF berdana  dari  berbagai  sumber  keuangan  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  akan permodalan.
Dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah,  keikutsertaan  pemerintah  Pusat/Pemerintah Daerah  dalam  usaha  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  daerah  tetap  diperlukan, mengingat bahwa "mekanisme pasar tidak mampu menciptakan penyesuaian dengan cepat kalau terjadi perubahan, serta tidak mampu menciptakan laju pembangunan yang cepat".
Keikutsertaan  pemerintah  Pusat/Pemerintah  Daerah  tersebut,  dimaksudkan  untuk mencegah akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati pelaku ekonomi daerah. Hal tersebut
6 Mudrajad Kuncoro , Ekonomika Pembangunan: Masalah, Kebijakan, dan Politik , Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 196.
7 http;www.bps.go.id, kendala-kendala usaha pengusaha kecil, diakses pada tanggal 3 Juni 2021
sangat  dimungkinkan  mengingat  bahwa,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 menganut  sistem  otonomi  seluas-luasnya,  dimana  kewenangan  Kabupaten/kota sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  14  ayat  (1)  huruf  i  adalah  “fasilitasi  pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah”.
Bahwa  pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  di  Kabupaten  Indramayu memiliki  potensi  yang  cukup  besar.  Produk-produk  yang  mereka  miliki  sangat  bervariasi dan  pontensi  untuk  dikembangkan,  didukung  dengan  program  pembangunan  daerah  yang disusun  oleh  pemerintah  daerah  serya  tingginya  motivasi  dan  semangat  pelaku  Usaha Mikro untuk berkembang. Namun mereka masih menghadapi banyak permasalahan dalam pengembangan  usaha.  Permasalahannya  tidak  sekedar  permasalahan  klasik  seperti keterbatasan  modal,  tehnologi,  pemasaran,  pengadaan  bahan  baku,  dan  pertambahan minimarket maupun supermarket yang sudah banyak berdiri di sekitar usaha mereka, selain itu  Adapun  beberapa  Permasalahan  yang  di  dapati  oleh  SKPD  yang  membidang  Urusan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam hal ini Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Dan Perindustrian Adapun permasalahan yang sebagaiman dimaksud ialah sebagai berikut:
a. Masih Rendahnya Sumber Daya Manusia Para Pelaku UMKM.
b. Akses Permodalan yang belum menjangkau secara luas.
c. Masih Rendahnya Penguasaan Teknologi Dan Informasi.
d. Masih Rendahnya Standar Mutu Produk.
e. Jaringan Pemasaran Yang Belum Begitu Kuat.
f. Kurangnya  Tenaga  Pendamping  Dan  Penyuluh  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menegah Yang Kompetitif dan Profesional.
g. Cakupan Wilayah Binaan Yang Sangat Luas.
h. Perencanaan dan Koordinasi antara Sektor yang belum terjalin secara kuat.
i. Aspek  Keterbatasan  Kemampuan  APBD  dalam  Menunjang  Program  dan Kegiatan UMKM.
j. Kebijakan Pemerintah yang Kurang Berpihak Kepada Kelembagaan UMKM.
Untuk  itu  penguatan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  di  Kabupaten  Indramayu diarahkan  untuk  mengatasi  berbagai  tantangan  maupun  permasalahan  tersebut.  Karena produk-produk  UMKM  Indramayu  memiliki  potensi  besar  untuk  memasuki  pasar  global jika  bisa  dikembangkan.  Keunikan  dan  kekhasan  produk  dari  tangan  kreatif  pengusaha
UMKM merupakan modal dasar pembangunan ekonomi nasional yang bernilai tinggi dan perlu  dikembangkan.  Artinya,  upaya  penguatan  ekonomi  kreatif  termasuk  UMKM  harus mempertimbangkan  pula  dinamika  pasar  global.  Karena  perkembangan  ke  depan  dalam bingkai  pasar  bebas,  pasti  berhadapan  dengan  para  pelaku  pasar  bebas,  termasuk  pelaku ekonomi  global.  Untuk  itu  harus  ada  regulasi  peraturan  daerah  sebagai  dasar  upaya penguatan  ekonomi  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  di  Kabupaten  Indramayu  para pelaku  IKM  dituntut  untuk  mampu  menghasilkan  produk  yang  berkualitas  dan  memiliki karakteristik  yang  khas  sehingga  memiliki  keunggulan  dibandingkan  dengan  produk- produk  pesaingnya.  Beberapa  produk  unggulan  yang  dihasilkan  IKM  di  Kabupaten Indramayu pada dasarnya telah memiliki kriteria tersebut sehingga memiliki peluang yang cukup besar dan kompetitif untuk menarik minat konsumen baik ditingkat lokal, regional maupun nasional. Namun, masyarakat umum terutama di luar Kabupaten Indramayu belum banyak  mengetahui  produk-produk  unggulan  yang  dihasilkan  oleh  pelaku  IKM  di Kabupaten Indramayu yang saat ini semakin tumbuh dan berkembang.
Adapun  produk  unggulan  Kabupaten  Indramayu  antara  lain:  Industri  Kerupuk Udang  dan  Ikan,  Kerajinan  Batik,  Kerajinan  Bordir,    Kerajinan  Logam,  Industri Pengolahan Ikan, Industri Pengolahan Buah, Industri Garam, Industri Kapal/Perahu Kayu, Kerajinan Topeng, Keripik Melinjo dan lain sebagainya.
Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, dan untuk memberdayakan Usaha Mikro,  Usaha  Kecil,  dan  Usaha  Menengah  dalam  upaya  meningkatkan  kemampuan  dan kualitas  usahanya,  keberpihakan  untuk  lebih  memberikan  perlindungan  dan  kepastian usaha serta untuk menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, Dunia Usaha  dan  masyarakat,  maka  perlu  disusun  Peraturan  Daerah  tentang  Pemberdayaan  dan Pengembangan  Usaha  Mikro,  Usaha  Kecil,  dan  Usaha  Menengah  di  Kabupaten Indramayu.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
1. Persoalan  apakah  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Indramayu untuk  mewujudkan  kesejahteraan  terhadap  pelaku  Usaha  Mikro  kecil  dan menengah?
2. Bagaimana  Kewenangan  dan  Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  Pemberdayaan  dan Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Indramayu?

## III. METODE
Sifat  penelitian  dalam  penulisan  ini  ialah  deskriptif  yang  dilakukan  dengan pendekatan yuridis normative jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakuakn terutama dengan teknik studi dokumen ( library research and online  research )  dengan  menginvestasikan  data  sekunder  yang  diperlukan,  baik  berupa bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun  tersier,  kemudian  melakukan  penelusuran sejarahnya  dan  singkronisasi  antar  bahan  hukum  tersebut.  Bahan  hukum  primer  yang dipergunakan  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  terutama  yang  berkaitan  dengan Pengembangan  dan  Pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah.  Bahan  hukum sekunder  yang  akan  digunakan  antara  lain  berupa,  karya  ilmiah  hasil  penelitian  dan literatur  yang  berkaitan  dengan  subtansi  penelitian.  Bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan- bahan yang menunjang informasi bahan hukum primer dan sekunder, antara lain data dari jurnal, kamus hukum, maupun ensiklopedia.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hambatan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Indramayu  untuk  mewujudkan kesejahteraan terhadap pelaku Usaha Mikro kecil dan menengah di Kabupaten Indramayu
Koperasi  dan  UMKM  dijadikan  sebagai  tiang  ekonomi  kerakyatan,  perlu  untuk mendapatkan  dukungan  dari  pemerintah  daerah,  sehingga  dapat  berkembang  dan memberikan  manfaat  secara  ekonomi  bagi  anggotanya.  Pada  tahun  2016,  persentase koperasi  aktif  32,62%.  Angka  ini  meningkat  di  tahun  2020  menjadi  92,46  %.  Selain koperasi,  salah  satu  penggerak  ekonomi  masyarakat  di  daerah  adalah  adanya  aktivitas usaha  kecil  dan  mikro  yang  berkembang  di  tengah-tengah  masyarakat.  Pada  tahun  2020 persentase usaha kecil dan menegah (UKM) non BPR/LKM sebanyak 100%.
Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2020
Berkaitan  dengan  Pemberdayaan  dan  Pengembangan  UMKM  di  Kabupaten Indramayu berkorelasi dengan Penetapan Kawasan Segitiga Rebana oleh Pemerintahan Provinsi  Jawa  Barat  sebagai  kawasan  pusat  pertumbuhan  ekonomi  baru  di  Jawa  Barat menjadikan  Kabupaten  Indramayu  sebagai  salah  satu  kabupaten  yang  memiliki  posisi yang  sangat  strategis.  Kawasan  Segitiga Rebana  diproyeksikan  sebagai lokasi  berbagai zona industry yang berorientasi ekspor dan memiliki daya saing. Kabupaten Indramayu berpotensi sebagai lokasi dari berbagai industri sekaligus sebagai daerah yang berfungsi sebagai pendukung sumber daya bagi kawasan tersebut dapat mendukung perekonomian masyarakat di daerah dengan mengembangkan produk UMKM dan dapat meningkatkan pembedayaan  masyarakat.  Lebih  jauh,  terbukanya  aksesibilitas  melalui  Bandar  Udara Kertajati,  jalan  tol  dan  jalur  kereta  api  akan  meningkatkan  peluang  pengembangan pariwisata  dan  perluasan  pemasaran  produk-produk  unggulan  yang  ada  di  Kabupaten Indramayu.
Dalam  menghadapi  persaingan  yang  semakin  ketat  di  era  pasar  bebas,  para pelaku  IKM  dituntut  untuk  menghasilkan  Produk  yang  berkualitas  dan  memiliki karakteristik  yang  khas  sehingga  memiliki  keunggulan  dibandingkan  dengan  produk- produk  pesaingnya.  Beberapa  produk  unggulan  yang  dihasilkan  IKM  di  Kabupaten Indramayu  pada  dasarnya  telah  memiliki  kriteria  tersebut  sehingga  memiliki  peluang yang  cukup  besar  dan  kompetitif  untuk  menarik  minat  konsumen  baik  ditingkat  lokal, regional  maupun  nasional.  Namun,  masyarakat  umum  terutama  di  luar  Kabupaten Indramayu  belum  banyak  mengetahui  produk-produk  unggulan  yang  dihasilkan  oleh pelaku  IKM  di  Kabupaten  Indramayu  yang  saat  ini  semakin  tumbuh  dan  berkembang. Kondisi  geografis  Kabupaten  Indramayu  yang  terletak  di  wilayah  pesisir  utara  Jawa, mempengaruhi  juga  terhadap  produk-produk  industry  kreatif  yang  dihasilkan  yang berkaraktersitik  dan  bercirikan  daerah  pesisir  sehingga  menjadi  produk  Unggulan yang khas yang dapat diandalkan. Namun terkait pemberdayaan dan Pengembangan terhadap Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  di  Kabupaten  Indramayu  terdapat  beberapa hambatan diantaranya:
1. Masih Rendahnya Sumber Daya Manusia Para Pelaku UMKM.
2. Akses Permodalan yang belum menjangkau secara luas.
3. Masih Rendahnya Penguasaan Teknologi Dan Informasi.
4. Masih Rendahnya Standar Mutu Produk.
5. Jaringan Pemasaran Yang Belum Begitu Kuat.
6. Kurangnya  Tenaga  Pendamping  Dan  Penyuluh  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menegah Yang Kompetitif dan Profesional.
7. Cakupan Wilayah Binaan Yang Sangat Luas.
8. Perencanaan dan Koordinasi antara Sektor yang belum terjalin secara kuat.
9. Aspek Keterbatasan Kemampuan APBD dalam Menunjang Program dan Kegiatan UMKM.
10. Kebijakan Pemerintah yang Kurang Berpihak Kepada Kelembagaan UMKM.

## B. Kewenangan  dan  Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  Pemberdayaan  dan Pengembangan Usaha Mikro kecil dan menengah
Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah yang  mengganti  posisi  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004,  sudah  memperlihatkan bahwa  kekuasaan  tidak  berpusat  hanya  di  Pemerintah  Pusat  tetapi  mulai  ada  pembagian beberapa  kewenangan  dari  pusat  kepada  daerah  guna  menjalankan  urusan  pemerintah secara mandiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Pemberian  kekuasaan  kepada  Pemerintah  Daerah  bertujuan  untuk  mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat di daerah tersebut melalui pelayanan, birokrasi dan  pemberdayaan  yang  baik.  Selain  itu  Pemerintah  daerah  diharapkan  mampu meningkatkan  daya  saing  daerah  dengan  menggunakan  seluruh  potensi  dan keanekaragaman  daerah  tersebut  sehingga  berdampak  juga  terhadap  kesejahteraan masyarakat  daerah.  Salah  satu  faktor  yang  perlu  diperhatikan  Pemerintah  Daerah  adalah sektor ekonomi.
Pemerintah  Daerah  perlu  memerhatikan  sektor  ekonomi  daerahnya  dengan memerhatikan potensi dan keanekaragaman daerah tersebut sehingga daerah tersebut dapat mandiri secara ekonomi dan masyarakat daerah tersebut menjadi sejahtera.
Dalam  mewujudkan  pengembangan  usaha  nasional,  usaha  kecil  perlu  dibina menjadi  usaha  menengah  yang  makin  efisien  dan  mampu  berkembang  secara  mandiri, meningkatkan  pendapatan  masyarakat,  membuka  lapangan  kerja  dan  diharapkan  makin mampu  meningkatkan  peranan  dalam  penyediaan  barang  dan  jasa  serta  berbagai komponen,  baik  untuk  keperluan  pasar  dalam  negeri  maupun  luar  negeri.  Dalam  kaitan dengan  pembentukan  sebuah  usaha,  tentu  mekanisme  dalam  pembentukan  yang  benar
yaitu dengan prosedur serta bantuan fasilitator dari sebuah kerjasama instansi. UMKM di Indonesia sendiri telah berperan sebagai pelaku utama kegiatankegiatan ekonomi, penyedia kesempatan  kerja  dan  penggerak  ekonomi  daerah  serta  masyarakat.  UMKM  dapat dikatakan  salah  satu  solusi  masyarakat  untuk  tetap  bertahan  dalam  menghadapi  krisis ekonomi dengan hal ini maka persoalan pengangguran sedikit banyak dapat tertolong dan implikasinya  juga  dalam  hal  pendapatan . Peran  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari:
1. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sector.
2. Penyedia lapangan kerja.
3. Pemain  penting  dalam  pengembangan  kegiatan  ekonomi  lokal  dan  pemberdayaan masyarakat.
4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi.
5. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.
Pemerintah  memiliki  peran  penting  dalam  pemberdayaan  UMKM.    menyatakan beberapa  strategi  pemberdayaan  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  ialah sebagai berikut:
a. Strategi  Peningkatan  Kemampuan  Finansial  Berkembangnya  beberapa  model penguatan  finansial  bagi  usahawan  kecil  akhir-akhir  ini  menunjukkan  telah semakin  menguatnya  komitmen  pemerintah,  upaya  pemerintah  tersebut  terwujud dengan  membantu  pengembangan  usaha  kecil  melalui  “Pemberian  Modal Sementara.”
b. Pengembangan Pemasaran Pada era pasar bebas dimana dunia menjadi tanpa batas terdapat  penyatuan  pasar  domestik  dengan  pasar  internasional.  Hal  ini  merupakan peluang,  tantangan  dan  sekaligus  ancaman  bagi  pengusaha  kecil.  Maka  dari  itu terdapat 2 cara dalam strategi pengembangan pemasaran, yaitu:
1. Meningkatkan  Akses  Usaha  Kecil  Kepada  Pasar  Caranya  adalah  menciptakan pola  hubungan  produksi  subkontrak  dan  promosi  yang  berkaitan  dengan  pola subkontrak  yang  lebih  diprioritaskan  bagi  usaha-usaha  indusri  secara  vertikal. Pola yang subkontrak memberikan manfaat positif bagi pengusaha kecil karena secara  ekonomi  usaha  kecil  menjadi  subkontraktor  memperoleh  jaminan  pasar dan kontinuitas produksi.
2. Proteksi  Pasar  Bentuk  produksi  dalam  hal  ini  melalui  konsumsi  sekitar  10% dari total anggaran pemerintah digunakan untuk mengkonsumsi produk-produk badan usaha kecil.
c. Pengembangan Sumber Daya Manusia Diharapkan dapat terjadi melalui perbaikan sistem pendidikian formal, peningkatan keterkaitan dunia pendidikan dengan pasar kerja  melalui  sistem  permagangan  pada pusat-pusat  penelitian  dan  pengembangan mengembangkan  SDM  dan  teknologi  seperti  melakukan  pembinaan  terhadap industri  kecil  melalui  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  secara  rutin  dan berkelanjutan harus ada dalam setiap program kerja pemerintah.
Pemberdayaan  UMKM  sendiri  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  20  Tahun 2008, maka dari itu Pemerintah Daerah harus memerhatikan UMKM di derahnya masing- masing  sebagai  perpanjangan  tangan  dari  Pemerintah  Pusat  dalam  menjalankan  Undang- undang  yang  sudah  diatur  dan  disepakati.  Menurut  bab  II  pasal  4  dan  pasal  5  Undang- undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  UMKM  dan  dijelaskan  secara  ekspilit  dalam lampiran Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  Adapun  Kewenagan  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM diantaranya adalah sebagai berikut:
Pada Lampiran Huruf Q Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil,  Dan  Menengah  terkait  Pemberdayaan  dan  Pengembangan  UMKM  dapat  dilihat pada  Sub  Urusan  angka  7  dan  8  dalam  pembangian  urusan  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah terbagi atas:
a. Pemerintah Pusat memiliki Kewenangan :
“ Pemberdayaan  usaha  menengah  dilakukan  melalui  pendataan,  kemitraan, kemudahan  perijinan,  penguatan  kelembagaan  dan  koordinasi  dengan  para pemangku kepentingan.”
“Pengembangan usaha menengah  dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha besar.”
b. Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan:
“ Pemberdayaan  usaha  kecil  yang  dilakukan  melalui  pendataan,  kemitraan, kemudahan  perijinan,  penguatan  kelembagaan  dan  koordinasi  dengan  para pemangku kepentingan.”
“ Pengembangan  usaha  kecil  dengan  orientasi  peningkatan  skala  usaha menjadi usaha menengah.”
c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan:
“Pemberdayaan  usaha  mikro  yang  dilakukan  melalui  pendataan,  kemitraan, kemudahan  perijinan,  penguatan  kelembagaan  dan  koordinasi  dengan  para pemangku kepentingan . ”
“ Pengembangan  usaha  mikro dengan  orientasi peningkatan  skala  usaha menjadi usaha kecil.”
Dalam  Pemberdayaan  dan  Pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah sebuah  daerah  tentu  kita  harus  mengetahui  bagaimana  karatersitik  dan  potensi  daerah tersebut, maka dari itu perlu identifikasi guna mengethaui itu semua sehingga potensi yang ada  dapat  dimaksimalkan  selain  itu  Kewenangan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  terkait Pemberdayaan  dan  Pemberdayaan  hanya  dapat  dilakukan  untuk  Usaha  Mikro,  Kaitanya dengan  pendataan,  kemitraan,  kemudahan  perijinan,  penguatan  kelembagaan  dan koordinasi  dengan  para  pemangku  kepentingan  dengan  orientasi peningkatan  skala  usaha menjadi usaha kecil.

## V. PENUTUP

## A. Simpulan
1. Persoalan  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Indramayu  untuk mewujudkan kesejahteraan terhadap pelaku Usaha Mikro kecil dan menengah ialah berkaitan  dengan  praktik  penguatan  Pemberdayaan  dan  Pengembangan  terhadap pelaku  UMKM  di  Kabupaten  Indramayu  secara  umum  belum  optimal  dalam  arti langkah pemerintah daerah yang ada belum diikuti secara konsisten, terkoordinasi dan  bersinergi  dalam  rangka  meningkatkan  ekonomi  kecil  pada  Pelaku  UMKM. Adapun kendala yang ada diantaranya:
a. Masih Rendahnya Sumber Daya Manusia Para Pelaku UMKM.
b. Akses Permodalan yang belum menjangkau secara luas.
c. Masih Rendahnya Penguasaan Teknologi Dan Informasi.
d. Masih Rendahnya Standar Mutu Produk.
e. Jaringan Pemasaran Yang Belum Begitu Kuat.
f. Kurangnya  Tenaga  Pendamping  Dan  Penyuluh  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menegah Yang Kompetitif dan Profesional.
g. Cakupan Wilayah Binaan Yang Sangat Luas.
h. Perencanaan dan Koordinasi antara Sektor yang belum terjalin secara kuat.
i. Aspek  Keterbatasan  Kemampuan  APBD  dalam  Menunjang  Program  dan
Kegiatan UMKM.
j. Kebijakan  Pemerintah  yang  Kurang  Berpihak  Kepada  Kelembagaan UMKM.
Dari  beberapa  persoalan  tersebut  diharapkan  Perangkat  Daerah  yang membidangi  urusan  UMKM  dapat  mendampingi,  monitoring  dan  melakukan evaluasi  sesuai  dengan  ketentun  peraturan  perundang  -undangan  dalam merealisasikan  Pemberdayaan  dan  Pengembangan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah di Kabupaten Indramayu.
2. Dalam  Pemberdayaan  dan  Pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah sebuah  daerah  tentu  kita  harus  mengetahui  bagaimana  karatersitik  dan  potensi daerah  tersebut,  maka  dari  itu  perlu  identifikasi  guna  mengethaui  itu  semua sehingga potensi yang ada dapat dimaksimalkan selain itu Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota  terkait  Pemberdayaan  dan  Pemberdayaan  hanya  dapat  dilakukan hanya  untuk  Usaha  Mikro  berdasar  Pada  Pembagian  urusan  kewenangan  Pada Lampiran Q Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah namun  apablia  disuatu  daerah  terdapat  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Pemerintah Daerah  cukup  memfasilitasi  sesuai  dengan  kewenangannya,  Adapun  lingkup pemberdayaan  dan  pengembangan  yang  dapat  dilakuakan  oleh  Pemerintah Kabupaten/Kota    Kaitanya  dengan  pendataan,  kemitraan,  kemudahan  perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

## B. Saran
1. Dalam mengentas permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu  terkait  Pemberdayaan  dan  Pengembanagan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah    perlu memperhatikan  kondisi  sosial  budaya  masyarakat  lokal,  Potensi Produk Unggulan Daerah maupun pelaku UMKM misalnya terkait Masih Rendahnya Sumber  Daya  Manusia  Para  Pelaku  UMKM  hal  ini  tentunya  berkaitan  dengan pembiayaan  dalam  melaksanakan  kegiatan  usaha,  oleh  karena  itu  pemerintah daerah dapat bermitra dengan Lembaga pembiayaan untuk dapat memberikan akses kemudahan bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Indramayu.
2. Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  Pengembagan  dan  Pemberdayaan  usaha  mikro  di Kabupaten  Indramayu  belum  Optimal,  oleh  karna  itu  dalam  penelitian  ini disarankan adanya Produk Hukum Daerah  untuk dapat mempermudah Pemerintah Daerah  dan  Pelaku  UMKM  dalam  mendapatkan  kepastian  hukum  sekaligus mengejawantahkan  Kewenagan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  dalam Pengembangan dan Pemberdayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  dan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku/Jurnal
Dewan Perwakilan Daerah RI, Integrasi Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Strategi Perencanaan Ekonomi Nasional , Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI, Jakarta, 2010
Euis Amalia, Keadailan Distributif Dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
Mudrajad  Kuncoro ,  Ekonomika  Pembangunan:  Masalah,  Kebijakan,  dan  Politik , Erlangga, Jakarta, 2010.
Perencanaan  Ekonomi  Nasional ,  Pusat  Kajian  Kebijakan  dan  Hukum  Sekretariat Jenderal DPD RI, Jakarta, 2010.
Tulus TH Tambunan , Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting , LP3ES, Jakarta, 2012

## B. Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaiaman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.