## TINJAUAN INSENTIF PPh BAGI SDM DI BIDANG KESEHATAN DALAM MASA
PANDEMI VIRUS COVID-19
Irawan Purwo Aji Balai Diklat Keuangan, Balikpapan Email: irpurwoaji@gmail.com

## ABSTRACT
In the time of the Covid-19 virus pandemic, human health resources are essential to treating patients  or  communities  affected  by  the virus.  In  a  form  of  appreciation  for their work,  Governments provide income tax incentives on income received by human resources or taxpayers working in the field of health, especially those dealing with patients or communities affected by the Covid-19 virus. There are some forms or schemes of tax incentives that are taxpayers receive. This research goal wants to study and explore what forms of incentives taxpayers receive. The study will provide a simulation of incentives that taxpayers will receive. Thus, taxpayers that treat patients or communities affected by the Covid-19 virus can understand the application and accounting of income tax incentives it receives.
Keywords: incentive, income tax, health, Covid-19

## ABSTRAK
Dalam  masa  pandemi  virus  Covid-19  ini,  peran  sumber  daya  manusia  di  bidang  kesehatan sangat  penting  dalam  menangani  pasien  maupun  masyarakat  yang  terdampak  virus  ini.  Sebagai bentuk  apresiasi  terhadap  pekerjaan  mereka,  Pemerintah  memberikan  insentif  Pajak  Penghasilan (PPh)  terhadap  pendapatan  yang  didapatkan  oleh  SDM  atau  Wajib  Pajak  yang  bekerja  di  bidang kesehatan,  khususnya  yang  menangani  pasien  atau  masyarakat  yang  terdampak  virus  Covid-19. Terdapat  beberapa  bentuk  atau  skema  insentif  perpajakan  yang  diterima  oleh  Wajib  Pajak  yang dimaksud.  Hal  yang  ingin  dijelaskan  pada  pembahasan  studi  ini  yakni  guna  menjelaskan  atau mendeskripsikan  apa  saja  bentuk  insentif  perpajakan  yang  diterima  oleh  Wajib  Pajak.  Penelitian  ini akan memberikan simulasi penghitungan insentif PPh yang akan diterima oleh Wajib Pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak yang menangani pasien atau masyarakat yang terdampak virus Covid-19 dapat memahami penerapan dan penghitungan insentif PPh yang diperolehnya.
Kata kunci: Insentif, Pajak Penghasilan, Kesehatan, Covid-19

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa perpajakan merupakan  bagian  terpenting  dari  pendapatan  negara  yang  ditujukan  guna  pembentukan infrastruktur yang diperlukan untuk kepentingan rakyat, artinya dapat dikatakan dimana tujuan dari  diterapkannya  pajak  secara  tersirat  merupakan  dengan  diberikannya  kewajiban pembayaran pajak terhadap masyarakat, sebagai contoh PPh serta bentuk lainnya memiliki sifat wajib, dimana hal tersebut tertera pada undang-undang (Sari dkk., 2020).
Namun  dengan  munculnya  kasus  pandemi  Covid-19,  sehingga  melalui  Keputusan Presiden  Nomor  12  Tahun  2020,  menyebarnya Corona  Virus  Disease  2019, atau  dengan nama lainnya yang sering disebut virus Covid-19, ditetapkan sebagai bencana nasional non- alam  (KEPPRES,  2020).  Pelaksanaan  penanggulangan  dan  penanganan  virus  Covid-19 tersebut  dikoordinir  oleh  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  Virus  Covid-19  yang
Submitted : 5 September 2020. Revised : 20 November 2020. Published : 19 Desember 2020
bersinergi  dengan  kementerian atau  lembaga pemerintah  serta pemerintah daerah.  Dalam menangani  virus  Covid-19  ini,  tanpa  mengecilkan  peran  masyarakat  lainnya,  peran  serta sumber daya manusia di bidang kesehatan sangat penting. Mereka menjadi garda terdepan dalam penanganan virus ini.
Sedangkan  menurunnya  perekonomian  masyarakat  membuat  dampak  terhadap bidang-bidang  usaha.  Alasan  tersebut  didukung  oleh  jawaban  dari  Kamar  Dagang  dan Industri (KADIN) Indonesia yang menyatakan dimana banyak bidang usaha perdagangan di Indonesia  yang  terkena  dampak  dari  Covid-19    (Bayu,  2020).  Politisi  pusat  yang  bertugas untuk menyelesaikan permasalahan Covid-19 serta mengembalikan perekonomian Indonesia harus  menerapkan  kebijakan  guna  menurunkan efek buruk  dari  Covid-19  terhadap  bidang ekonomi. Sehingga guna menurunkan efek buruk yang dimaksud, para pembuat kebijakan dapat  membentuk  keputusan  bidang  perdagangan  yang  dapat  membantu  penyelesaian permasalahan Covid-19 (Gourinchas, 2020). Contoh penerapan keputusan bidang ekonomi yang bisa diambil oleh para pembuat kebijakan yaitu melalui pemberian bantuan keuangan serta  menerapkannya  pada  aturan  undang-undang,  yang  bentuk  contohnya  merupakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona yang mulai diterapkan 1 April 2020 (Kartiko, 2020).
Perkembangan  peraturan  mengenai  insentif  pajak  berawal  Ketika  DPR  beserta eksekutif menyepakati pengurangan nilai pajak pada PPh Pasal 21 yang semula memiliki tarif progresif  tertinggi  35%  menjadi  30%  dimana  diatur  dalam  UU  No.  36  Tahun  2008  yang disahkan pada tanggal 23 September 2008 serta wajib diterapkan semenjak 1 Januari 2009. Ketika  periode  akhir  Februari  2009,  DPR  mengesahkan  insentif  PPh  Pasal  21  ditanggung Pemerintah  (DTP)  untuk  para  pegawai  swasta  dan  juga  turut  diterapkan  kepada  petugas Kesehatan yang merasakan berkurangnya kemampuan ekonomi dikarenakan dampak Covid- 19. Sehingga fokus dari diterapkannya insentif penurunan tarif PPh Pasal 21 dan DTP tahun 2009  yakni  untuk  para  pegawai  beserta  petugas  Kesehatan  yang  masih  diwajibkan  untuk membayar pajak namun dengan subsisdi tarif 0% yang ditanggung oleh pemerintah  (Hartini, 2009).
Penjelasan  mendalam  mengenai  PPh  Pasal  21  yaitu  sebuah  peraturan  mengenai perpajakan yang dibebankan pada pendapatan milik perseorangan yang diberikan atas hasil pekerjaan  yang  dilakukan  dan  telah  menjadi  kewajiban  bagi  badan  usaha  yang  menaungi pekerja  tersebut  dalam  mengurangi  pajak  atas  penghasilan  yang  dibebankan  dalam  gaji perseorangan  yang  dimaksud.  Waluyo  (2011:  201),  menjelaskan  bahwa  PPh  Pasal  21 merupakan pajak penghasilan yang dibebankan kepada pendapatan dalam bentuk apapun atas  hasil  pekerjaan  yang  telah  dilakukan  serta  dimiliki  leh  perseorangan  sehingga dibebankan  atas Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam  negeri.  Sehingga  insentif  PPh 21  yang
ditetapkan adalah dalam bentuk PPh 21 yang ditangguhkan oleh negara, artinya pekerja bisa memiliki pendapatan keseluruhan dengan tidak dikurangi oleh beban pajak. Insentif tersebut diterapkan semenjak April 2020 hingga September 2020. Ciri-ciri dari perseorangan yang bisa mendapatkan insentif pajak tersebut merupakan pekerja yang mendapatkan pendapatan dari badan  usaha  yang  mempunyai  nomor  Klasifikasi  Lapangan  Usaha  (KLU)  serta  nomor Perusahaan  Kemudahan  Impor  Tujuan  Ekspor  (KITE).  Pekerja  yang  dimaksud  juga  wajib untuk mempunyai keanggotaan NPWP dan juga pendapatan yang dimiliki tidak diperbolehkan melebihi sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) (Selvi dan Ramdhan, 2020).
Menurut perhitungan tarif pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan no 36 tahun 2008, disebutkan bahwa tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi yang bisa dipakai dalam menilai jumlah pajak penghasilan pasal 21 pegawai (UU, 2008).
Tabel 1. Tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan no 36 tahun 2008
Jumlah Penghasilan Tarif 1  Sampai dengan Rp 50.000.000 5% 2  Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000 15% 3  Di atas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000 25% 4  Di atas Rp 500.000.000 30%
Penerapan  perhitungan  tersebut  terbatas  kepada  para  pekerja  serta  pensiunan, namun dalam hal penerapan pajak penghasilan pasal 21 kepada para non-pekerja, beserta anggota  lainnya  diterapkan  perhitungan  yang  lain,  yakni  dibebankan  kepada  pendapatan kotor  beserta  tarif 5%  (Arniati,  2012). Sebagai bentuk apresiasi atas peran penting  tenaga kesehatan,  pemerintah  memberikan  insentif  di  bidang  perpajakan.  Pemberian  insentif  dari pemerintah tersebut di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-28/PMK.03/2020 yang mengatur insentif perpajakan atas penghasilan tenaga kesehatan yang berupa imbalan jasa  (PERMENKEU,  2020a),  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  PMK-86/PMK.03/2020 yang mengatur insentif perpajakan atas penghasilan tetap tenaga Kesehatan (PERMENKEU, 2020b),  serta  Peraturan  Pemerintah  Nomor  29  Tahun  2020  yang  mengatur  insentif perpajakan atas penghasilan tenaga kesehatan yang berupa bantuan kemanusiaan secara finansial terhadap  petugas  medis  yang bertugas dalam  menangkal  dampak  virus  Covid-19 (PP, 2020).
Tujuan dari pembahasan studi ini yakni guna menjelaskan atau mendeskripsikan apa saja  bentuk  insentif  perpajakan  yang  diterima  oleh  tenaga  kesehatan  selaku  Wajib  Pajak berdasarkan ketentuan tersebut di atas serta dampak insentif tersebut terhadap penghitungan PPh  yang  tetap  wajib  dibayarkan  dalam  periode  Tahun  Pajak  2020.  Penelitian  ini  akan memberikan  simulasi  penghitungan  insentif  perpajakan,  dalam  hal  ini  insentif  Pajak
Penghasilan  (PPh)  yang  akan  didapatkan  pada  Wajib  Pajak.  Sehingga  dalam  memahami ketentuan ini, maka tenaga kesehatan dapat memanfaatkan insentif perpajakan dan tujuan pemberian insentif perpajakan dapat tercapai.
Tenaga  kesehatan  yang  menangani  pasien  atau  masyarakat  yang  terdampak  virus Covid-19 yang terbentuk atas dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam penelitian  ini,  yang akan dibahas  adalah  insentif perpajakan atas penghasilan dokter  yang menangani pasien atau masyarakat yang terdampak virus Covid-19.

## TELAAH LITERATUR
Penjelasan  Pajak  dalam  Pasal  1  ayat  1  UndangUndang  Republik  Indonesia  No.  6 Tahun 1983 yang mendapat amandemen dalam Undang- Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  merupakan  pemberian  yang  harus  diberikan pada  pemerintah  dan  dibebankan  terhadap  pendapatan  milik  perseorangan  dan  juga organisasi  yang  sifatnya  paksaan  berlandaskan  perundangan,  serta  tidak  ada  timbal  balik apapun  dan  juga  dipakai  dalam  kebutuhan pemerintahan untuk  memajukan  kesejahteraan masyarakat luas  (Muda, 2017). Di sisi lainnya penjelasan pajak dari  Meliala dan Francisca (2010:  4),  merupakan  pembayaran  masyarakat  terhadap  keuangan  pemerintahan  yang didasari peraturan perundangan untuk menjadi bentuk sukarela serta kontribusi masyarakat guna pembiayaan pemerintahan serta kesejahteraan negara.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa Perpajakan merupakan bentuk realisasi mengenai kontribusi  masyarakat  yang  memiliki  kewajiban  membayar  pajak  terhadap  negara  beserta keseluruhan  masyarakat  lainnya  guna  pembiayaan  pemerintahan  serta  kesejahteraan negara. Menurut pemerintah pajak adalah salah satu kontributor keuangan negara yang dapat dipakai  guna  pembiayaan  pemerintahan  yang  dapat  berupa  pengeluaran  rutin  dan  juga pengeluaran  pembangunan.  Pada  sisi  perekonomian  pajak  adalah  bentuk  transfer kemampuan  keuangan  dari  individu  maupun  badan  usaha  kepada  pemerintah.  Transfer kemampuan  keuangan  yang  dimaksud  dapat  berdampak  pada  keuangan  dari  wajib  pajak tersebut (Runtuwarow dan Elim, 2016).
Direktorat  Jenderal  Pajak  sudah  membentuk  Peraturan  Direktorat  Jenderal  Pajak Nomor  PER-31/PJ/2009  tentang  pedoman  teknis  tata  cara  pemotongan,  penyetoran  dan pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  sehubungan  dengan  pekerjaan,  jasa  dan  kegiatan orang  pribadi.  Kebijakan  yang  dimaksud  adalah  tata  cara  penerapan  pajak  oleh  Menteri Keuangan-252/PMK.03/2008, mengenai tata cara pengurangan terhadap pendapatan yang berhubungan  pada  bidang  kerja,  kemampuan  serta  hasil  tindakan  milik  perseorangan. Perhitungan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21, harus mengetahui sebelumnya mengenai landasan  penerapannya.  Bagi  Wajib  Pajak  dalam  negeri  serta  Badan  Usaha  Tetap,
menggunakan landasan penerapan aturan Penghasilan Kena Pajak. Pajak penghasilan bagi Wajib  Pajak  diukur  melalui  pengalian  Penghasilan  Kena  Pajak  dengan  tarif  pajak  sesuai dalam  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  Pasal  17  didasarkan  pada  tarif  Progresif,  yakni beban  pajak  dengan  berlandaskan  terhadap  aturan  Penghasilan  Kena  Pajak,  sehingga ukuran beban pajak yang dibebankan akan bertambah seiring nilai pajak yang juga meningkat (Malia dan Jasilah, 2016).
Menurut  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983  tentang  Pajak  Penghasilan  yang mendapat perubahan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, focus penerapan pajak oleh  PPh  merupakan  pendapatan, yaitu pada  tiap  peningkatan  keuangan  yang  didapatkan disertai  penambahan  Wajib  Pajak,  yang  bersumber  dari  dalam  negeri  dan  juga  dari  luar negeri, yang bisa digunakan sebagai alat tukar serta meningkatkan pembayaran Wajib Pajak dari  pihak  yang  memiliki,  disertai  bukti  kepemilikan  secara  resmi  dan  bisa dipertanggungjawabkan (UU, 2008). Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 51/PJ.43/1995,  penghasilan  dokter  bersumber  dari  gaji  tetap,  tunjangan  tetap,  honorarium dan  imbalan  lainnya,  serta  penghasilan  dari  pasien  atau  penghasilan  atas  jasa  medis (SEDIRJENPAJAK, 1995).
Di  masa  penanganan  virus  Covid-19  ini,  dokter  dan  tenaga  kesehatan  lainnya mendapatkan  tambahan  penghasilan  berupa  insentif  dan  santunan  kematian.  Pemberian tambahan  penghasilan  ini  diatur  melalui  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor HK.01.07/MENKES/278/  2020  mengenai  Pemberian  Insentif  dan  Santunan  Kematian  bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19 (PERMENKES, 2020).
Besaran  tambahan  penghasilan  yang  diterima  oleh  petugas  medis  yang  bertugas dalam menangkal dampak virus Covid-19 di rumah sakit dengan penilaian sejumlah:
1)  Dokter Spesialis sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per orang per bulan;
2)  Dokter  Umum  serta  Dokter  Gigi  sejumlah  Rp10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah)  per orang per bulan;
3)  Bidan serta Perawat sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); beserta Tenaga  Medis  Lainnya  sejumlah  Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah).  Sedangkan tambahan pendapatan petugas medis pada  Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) dan Balai Besar Teknik  Kesehatan  Lingkungan  dan  Pengendalian  Penyakit  (BBTKL-PP),  Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Puskesmas dan laboratorium yang ditetapkan oleh  Kementerian  Kesehatan  dengan  nominal  sejumlah  Rp.  5.000.000,00  (lima  juta rupiah)  memiliki  nilai  yang  sama  jika  dibandingkan  tambahan  pendapatan  petugas Kesehatan yang lain.
Sebagai bentuk penghargaan kepada petugas kesehatan yang menangani penderita atau masyarakat yang terdampak virus Covid-19, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan insentif perpajakan kepada tenaga medis tersebut selaku Wajib Pajak. Insentif perpajakan  yang  diberikan  kepada  tenaga  medis,  yang  dalam  penelitian  ini  dikhususkan dokter, berbeda-beda tergantung bentuk dan sumber penghasilan tenaga medis atau dokter tersebut.
Insentif perpajakan yang diberikan untuk penghasilan dokter berupa gaji, tunjangan, serta penghasilan tetap dan teratur lainnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid- 19.  Dalam  ketentuan  ini,  penghasilan  tetap  dan  teratur  dokter  akan  diberikan  insentif perpajakan berupa PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (PPh Pasal 21 DTP). Dokter yang mendapatkan insentif perpajakan ini harus memenuhi persyaratan:
1)  Menerima pendapatan dari badan usaha yang mempunyai  Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sebagaimana ditetapkan pada PMK-86/PMK.03/2020;
2)  Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); serta,
3)  Ketika periode pajak dari pihak penerima dan juga mendapatkan pendapatan kotor yang sifatnya permanen serta terstruktur dimana dalam waktu satu tahun kurang dari jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Insentif  ini  diberikan  secara  tunai  kepada  Wajib  Pajak  dan  dapat  digunakan  dalam periode pajak April 2020 hingga  Desember 2020. Berdasarkan  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016, yang disebut sebagai pendapatan permanen serta terstruktur dimana pendapatan yang berbentuk gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang dibayarkan dalam kurun waktu tertentu berlandaskan aturan dari badan usaha, insentif lembur juga masuk di dalamnya (PERDIRJENPAJAK, 2016).
Pendapatan  dokter  yang  menangani  Covid-19  berupa  pendapatan  dari  pasien  atau jasa  medis, diberikan  insentif  perpajakan yang  diatur  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor PMK-28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19. Dalam ketentuan tersebut, Wajib  Pajak  milik  sendiri  sebagai  warga  Indonesia  yang  mendapatkan  insentif  oleh  suatu entitas  dari  pekerjaan  yang  diselesaikan  oleh  Wajib  Pajak  milik  sendiri  sebagai  warga Indonesia yang dibutuhkan untuk  menyelesaikan  penyebaran  Covid-19, dibebaskan dalam pemotongan PPh Pasal 21 pada periode pajak April 2020 hingga periode pajak September 2020. Yang dimaksud dengan bentuk entitas adalah:
1)  Badan/Instansi  Pemerintah  adalah  suatu  organisasi  pemerintahan,  yang  berada  di ibukota  ataupun  wilayah  lainnya,  yang  diberikan  arahan  guna  menangani  penyebaran virus Covid-19;
2)  Rumah  Sakit  merupakan  lokasi  yang  dipilihkan  menjadi  tempat  pengobatan  guna menyebuhkan penderita Covid-19; dan,
3)  Pihak  Lain  merupakan  entitas  yang  bukan  termasuk  Badan/Instansi  Pemerintah  atau Rumah  Sakit  yang  ditunjuk  oleh  Badan/Instansi  Pemerintah  atau  Rumah  Sakit  guna menyelesaikan permasalahan Covid-19.
Tambahan  penghasilan  yang  diterima  oleh  tenaga  kesehatan,  terutama  dokter, mendapatkan insentif perpajakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020  tentang  Fasilitas  Pajak  Penghasilan  dalam  rangka  Penanganan  Covid-19.  Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa tambahan penghasilan dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final dengan tarif sebesar 0% (nol persen) dari seluruh nilai pendapatan kotor yang didapatkan. Pengenaan insentif ini berlaku sampai dengan 30 September 2020.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  mendeskripsikan,  menjelaskan,  serta  memberikan  simulasi  mengenai insentif  perpajakan  yang  diterima  oleh  tenaga  kesehatan  yang  menangani  pasien  atau masyarakat  yang  terdampak  Covid-19.  Teknik  pembahasan  yang  diterapkan  pada pembahasan  studi  ini  merupakan  teknik  pembahasan  hukum  normatif.  Menurut  Diantha (2016)  dalam  Novitasari  (2020),  teknik  pembahasan  hukum  normatif  berguna  dalam memberikan  penjelasan  secara  hukum  apabila  ditemukan  tidak  adanya,  kerancuan,  serta perselisihan  aturan,  yang  berfungsi  sebagai  pertahanan  argumen  serta  dasar  ilmu  hukum yang diterapkan  menjadi landasan keilmuan. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan insentif perpajakan  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  tenaga  kesehatan  serta  dampaknya  terhadap penghitungan  PPh  yang  tetap  wajib  dibayarkan  dari  pihak  tenaga  kesehatan  Ketika berakhirnya  periode  Tahun  Pajak  2020.  Sumber  data  penelitian  ini  adalah  peraturan- peraturan  perpajakan  dan  peraturan  lain  yang  terkait  dengan  insentif  perpajakan  yang diberikan  kepada  tenaga  kesehatan  yang  menangani  pasien  atau  masyarakat  yang terdampak Covid-19.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Insentif  perpajakan  yang  diterima  oleh  dokter  berbeda-beda  sesuai  dengan  bentuk dan sumber penghasilan. Pada bagian ini akan dibahas simulasi penghitungan PPh Pasal 21 dan insentif perpajakan yang akan diterima oleh dokter.

## Insentif Perpajakan atas Penghasilan Tetap dan Teratur
Pendapatan permanen serta terstruktur yang didapatkan oleh dokter bersumber gaji, tunjangan,  imbalan  yang  diberikan  secara  periodik,  serta  uang  lembur.  PPh  Pasal  21
mengenai  pendapatan  permanen  serta  terstruktur  dari  para  dokter  yang  memenuhi persyaratan  pemberian  insentif  perpajakan  sebagaimana  dimaksud  pada  PMK- 86/PMK.03/2020,  ditanggung  pemerintah.  PPh  Pasal  21  DTP  tersebut  dapat  dikreditkan dalam penghitungan PPh yang tetap wajib dibayarkan pada periode akhir tahun pajak. Contoh mengenai penerapan pemberian insentif tersebut adalah sebagai berikut:
1.  Dokter  A,  memiliki  NPWP,  status  menikah  dengan  jumlah  tanggungan  2  (dua)  orang (K/2),  dia  adalah  dokter  spesialis  di  bawah  naungan  Rumah  Sakit  Swasta  X  sebagai pegawai tetap. Pada bulan Agustus 2020, Dokter A menerima penghasilan bruto tetap dan  teratur  sejumlah  Rp14.500.000,00  (empat  belas  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  serta membayar  iuran  pensiun  sejumlah  Rp300.000,00  (tiga  ratus  ribu  rupiah).Sehingga, Dokter  A  memenuhi  persyaratan  untuk  memperoleh  insentif  perpajakan  sebagaimana dimaksud  dalam  PMK-86/PMK.03/2020  karena  Dokter  A  bekerja  pada  pemberi  kerja yang  terdapat  dalam  lampiran  PMK-86/PMK.03/2020  (KLU  86103  Jasa  Rumah  Sakit Swasta),  memiliki  NPWP,  dan  penghasilan  bruto  apabila  dihitung  dalam  periode  satu tahun kurang dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penghasilan bruto memiliki sifat tetap dan teratur dari Dokter A jika disetahunkan sebesar Rp14.500.000,00 x 12 = Rp174.000.000,00.
Insentif  perpajakan  yang  diterima  oleh  Dokter  A  adalah  PPh  Pasal  21  DTP. Perhitungan PPh Pasal 21 DTP periode Agustus 2020 adalah sebagai berikut:
PPh Pasal 21 dengan piutang dari pendapatan permanen serta terstruktur Dokter A periode  Agustus  2020  ditangguhkan  oleh  negara.  PPh  Pasal  21  DTP  ini  dibayarkan secara tunai pada Dokter A. Dengan demikian, penghasilan yang diterima oleh Dokter A dalam periode Agustus 2020 sebesar:
2.  Dokter  B,  memiliki  NPWP,  status  menikah  dengan  jumlah  tanggungan  2  (dua)  orang (K/2),  dia  adalah  dokter  spesialis  di  bawah  naungan  Rumah  Sakit  Swasta  X  sebagai pegawai tetap. Pada bulan Agustus 2020, Dokter B menerima penghasilan bruto tetap dan  teratur  sebesar  Rp17.000.000,00  (tujuh  belas  juta  rupiah)  serta  membayar  iuran pensiun sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
Atas hal tersebut, Dokter B tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh insentif perpajakan  sebagaimana  dimaksud  dalam  PMK-86/PMK.03/2020  karena  penghasilan bruto apabila dihitung dalam periode satu tahun melebihi jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus  juta  rupiah). Penghasilan bruto  memiliki  sifat  tetap dan  teratur  dari  Dokter B  jika disetahunkan sebesar Rp17.000.000,00 x 12 = Rp204.000.000,00. Dokter B akan dikenai pemotongan PPh Pasal 21 sesuai ketentuan umum PPh.
Ketiga syarat untuk mendapatkan insentif perpajakan merupakan  syarat kumulatif, artinya ketika ada satu bagian persyaratan tidak terpenuhi, sehingga dokter atau Wajib Pajak tidak dapat memanfaatkan insentif perpajakan tersebut. Dari kedua contoh di atas, Dokter A memenuhi ketiga persyaratan, sehingga memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP dan insentif tersebut akan diberikan secara tunak kepada Dokter A. Dokter B tidak dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP karena pendapatan permanen serta terstruktur yang  didapatkan  apabila  dihitung  dalam  periode  satu  tahun  melebihi  jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) meskipun Dokter B bekerja pada pemberi kerja yang memiliki KLU sesuai ketentuan dan telah memiliki NPWP.
Penghasilan yang diterima oleh Dokter A dan Dokter B wajib dibayarkan pada  SPT Tahunan PPh Orang Pribadi masing-masing dan digunakan untuk menghitung PPh yang terutang  di  akhir  Tahun  Pajak  2020.  PPh  Pasal  21  DTP  yang  diterima  Dokter  A  bisa dihitung menjadi kredit pajak Ketika melakukan perhitungan PPh yang terutang di akhir Tahun Pajak 2020.

## Insentif Perpajakan atas Penghasilan dari Jasa Medis
Penghasilan dokter  berupa  penghasilan dari  jasa  medis  yang  mendapatkan  insentif perpajakan adalah penghasilan dari jasa medis yang terkait dengan penanganan Covid-19. Apabila  dokter  tersebut  menangani  pasien  Covid-19  dan  pasien  selain  Covid-19,  maka
pemberi  kerja  harus  memisahkan  penghasilan  dokter  tersebut.  Penghasilan  jasa  medis penanganan  pasien  yang  tidak  terkait  Covid-19  tidak  dapat  diberikan  insentif  perpajakan. Insentif  perpajakan  yang  diberikan  atas  penghasilan  jasa  medis  dokter  yang  menangani Covid-19 adalah pembebasan pemotongan PPh Pasal 21.
Perlu  pemahaman  oleh  dokter  dan  pemberi  kerja  terkait  insentif  perpajakan  ini, pembebasan PPh Pasal 21 berbeda dengan insentif PPh Pasal 21 DTP. Di akhir tahun pajak, dokter harus menghitung semua pendapatan yang sudah didapatkan pada tahun pajak serta PPh yang terutang. PPh Pasal 21 DTP bisa dihitungkan  pada perhitungan PPh  yang tetap wajib  dibayarkan,  sedangkan  atas  PPh  Pasal  21  yang  dibebaskan  tersebut  harus  disetor sendiri oleh dokter. Contoh dari penerapan pemberian insentif ini adalah sebagai berikut:
1.  Dokter A, memiliki NPWP, dia adalah  dokter spesialis di bawah naungan  Rumah Sakit Swasta X. Pada bulan Agustus 2020, Dokter A menerima penghasilan atas jasa medis terkait penanganan Covid-19 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Misalkan penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan jasa medis tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka PPh Pasal 21 tersebut tidak dipotong dari badan usaha atau dibebaskan.
2.  Dokter B, memiliki NPWP, dia adalah  dokter spesialis di bawah naungan  Rumah Sakit Swasta X. Pada bulan Agustus 2020, Dokter B menerima penghasilan atas jasa medis terkait  penanganan  pasien  selain  Covid-19  sebesar  Rp30.000.000,00  (tiga  puluh  juta rupiah). Misalkan penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan jasa medis tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka PPh Pasal 21 tersebut tetap dipotong oleh pemberi kerja.
Penghasilan  atas  jasa  medis  yang  mendapatkan  insentif  perpajakan  hanya penghasilan jasa medis yang terkait penanganan Covid-19. Apabila Dokter A menerima penghasilan jasa medis penanganan pasien Covid-19 dan selain pasien Covid-19, maka yang mendapatkan insentif PPh Pasal 21 dibebaskan hanya atas penghasilan dari jasa medis penanganan pasien Covid-19.
PPh Pasal 21 dibebaskan bukan berarti penghasilan atas jasa medis tersebut tidak terutang  pajak,  namun  Dokter  A  harus  menggabungkan  penghasilan  atas  jasa  medis
terkait Covid-19 tersebut ke dalam penghitungan PPh yang terutang di akhir Tahun Pajak 2020. Dengan demikian, PPh yang tetap wajib dibayarkan pada akhir Tahun Pajak 2020 oleh Dokter A akan lebih besar dibandingkan dengan Dokter B.  PPh yang masih harus dibayar oleh Dokter B lebih kecil karena dapat mengkreditkan PPh Pasal 21 yang sudah dikurangi sebelumnya dari badan usaha. Atas hal ini, baik dokter maupun pemberi kerja harus  memahami  dengan  baik  insentif  perpajakan  ini.  Dokter  dapat  menyampaikan kepada  pemberi  kerja  apakah  akan  memanfaatkan  insentif  perpajakan  sesuai  PMK- 28/PMK.03/2020 atau tidak karena akan berpengaruh pada pembayaran PPh yang tetap wajib dibayarkan pada akhir Tahun Pajak 2020.

## Insentif Perpajakan atas Tambahan Penghasilan
Tambahan  penghasilan  yang  diterima  oleh  dokter  dalam  penyelesaian  Covid-19 adalah  bantuan  keuangan  resiko  kerja  yang  diberikan  oleh  pemerintah  sesuai  ketentuan Kementerian Kesehatan. Pendapatan yang dimaksud itu diberikan tambahan  PPh Pasal 21 yang  tidak  dapat  diubah  disertai  tarif  0%  (nol  persen).  Contoh  dari  penerapan  insentif  ini adalah sebagai berikut:
Dokter  A,  memiliki  NPWP,  merupakan  dokter  spesialis  di  Rumah  Sakit  X  dan ditugaskan  untuk  menangani  pasien  Covid-19.  Sesuai  ketentuan,  Dokter  A  menerima tambahan penghasilan  dari  pemerintah  sejumlah  Rp15.000.000,00  (lima  belas  juta  rupiah) per periode selama penugasan penanganan Covid-19. Tambahan penghasilan bulan Agustus 2020 baru dibayarkan oleh pemerintah pada bulan Oktober 2020. Atas tambahan penghasilan tersebut dipotong PPh Pasal 21 yang tidak dapat diubah disertai tarif 0% (nol persen). Rumah Sakit X, selaku pemberi kerja, wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Final Masa Pajak Agustus 2020 dan memberikannya kepada Dokter A.
Rumah  Sakit  X  juga  harus  memberitahukan  pengurangan  PPh  Pasal  21  yang dimaksud  pada  SPT  Masa  PPh  Pasal  21  Masa  Pajak  Agustus  2020.  Dokter  A  harus melaporkan tambahan penghasilan tersebut ke dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada akhir  Tahun  Pajak  2020.  Tambahan  pendapatan  yang  dimaksud  tidak  boleh  dicampurkan pada pendapatan yang lain Ketika menghitung PPh yang masih harus dibayar karena telah dikenakan PPh Pasal 21 yang bersifat final.

## SIMPULAN
Di masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah memberikan insentif perpajakan terhadap penghasilan yang diterima oleh petugas kesehatan yang berusaha menyembuhkan penderita serta seluruh kelompok yang terkena dampak  Covid-19. Insentif perpajakan yang diberikan adalah  PPh  DTP  mengenai  pendapatan  permanen  serta  terstruktur  yang  didapatkan  oleh
tenaga  kesehatan  yang  menangani  Covid-19,  PPh  Pasal  21  dibebaskan  dari  pendapatan tenaga  kesehatan  yang  berupa  imbalan  jasa  medis  terkait  penanganan  Covid-19,  dan dibebankan  PPh  Pasal  21  yang  tidak  dapat  dirubah  disertai  tarif  0%  pada  tambahan penghasilan  yang  diberikan  kepada  petugas  medis  dan  sudah  disahkan  pada  Peraturan Menteri Kesehatan.
Insentif  perpajakan  yang  diberikan  bukan  berarti  penghasilan  yang  diterima  oleh dokter atau tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 menjadi tidak terutang PPh, namun penghasilan  tersebut  tetap  harus  dihitung  kembali  pada  akhir  Tahun  Pajak  2020.  Dokter, selaku  Wajib  Pajak,  dan  pemberi  kerja  harus  memahami  dengan  baik  penerapan  dan pemanfaatan insentif perpajakan ini karena akan berdampak pada penghitungan PPh yang tetap wajib dibayarkan oleh dokter dalam periode akhir Tahun Pajak 2020.

## DAFTAR PUSTAKA
Arniati, M. (2012). Dampak Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Jumlah Pajak Penghasilan Tahunan. Jurnal Integrasi, Vol. 4 (No. 2), 187-193.
Bayu, D. J. (2020, 19 April 2020). Kadin: Sektor Pariwisata Paling Terdampak Corona, Ribuan Hotel Tutup. Diambil dari:
https://katadata.co.id/marthathertina/berita/5e9c3e548dc39/kadin-sektor-pariwisata- palingterdampak-corona-ribuan-hotel-tutup.
Gourinchas,  P.  O.  (2020).  Flattening  the  Pandemic  and  Recession  Curves. Mitigating  the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes, Vol. 1 (No. 1), 31-40.
Hartini. (2009). Analisis Manfaat Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi PPh Pasal 21 dan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Tahun 2009 Bagi Wajib Pajak. (Magister Akuntansi Thesis). Universitas Diponegoro, Semarang.
Kartiko,  N.  D.  (2020).  Insentif  Pajak  Dalam  Merespons  Dampak  Pandemi  Covid-19  Pada Sektor Pariwisata. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, Vol. 2 (No. 1), 124-137.
KEPPRES. (2020). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan  Bencana  Nonalam  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19) sebagai Bencana Nasional . Jakarta: Presiden Republik Indonesia
Malia, E., & Jasilah. (2016). Penerapan Akuntansi untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada  Puskesmas  Palengaan  Pamekasan. Wacana  Equiliberium  (Jurnal  Pemikiran Penelitian Ekonomi), Vol. 5 (No. 2), 1-11.
Meliala,  T.  S.,  &  Francisca.  (2010). Perpajakan  dan  Akuntansi  Pajak (6th  ed.).  Jakarta: Penerbit Semesta Media.
Muda,  M.  (2017).  Tinjauan  Perhitungan  dan  Pemotongan  PPh  Pasal  21  Pada  CV  Saga Retailindo Sorong. Jurnal Electronic Politeknik Katolik Saint Paul Sorong, Vol. 1 (No. 1), 1-15.
Novitasari, I. (2020). Selebgram Dikenakan Pajak? Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 3 (No. 1), 54-68.
PERDIRJENPAJAK.  (2016). Peraturan  Direktur  Jenderal  Nomor  Per-16/PJ/2016  tentang Pedoman  Teknis  Tata  Cara  Pemotongan,  Penyetoran  dan  Pelaporan  Pajak Penghasilan  Pasal  21  dan/atau  Pajak  Penghasilan  Pasal  26  Sehubungan  Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi . Jakarta: Direktur Jenderal Pajak
PERMENKES.  (2020). Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang  Pemberian  Insentif  dan  Santunan  Kematian  bagi  Tenaga  Kesehatan  yang Menangani Corona Virus Disease 2019 . Jakarta: Menteri Kesehatan
PERMENKEU. (2020a). Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-28/PMK.03/2020 tentang Pemberian  Fasilitas  Pajak  terhadap  Barang  dan Jasa  yang  Diperlukan dalam  rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 . Jakarta: Menteri Keuangan PERMENKEU. (2020b). Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-86/PMK.03/2020 tentang Insentif  Pajak  Untuk  Wajib  Pajak  Terdampak  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019 . Jakarta: Menteri Keuangan
PP.  (2020). Peraturan  Pemerintah  Nomor  PP  29  Tahun  2020  tentang  Fasilitas  Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 . Jakarta: Presiden Republik Indonesia
Runtuwarow, R., & Elim, I. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA, Vol. 4 (No. 1), 283-294.
Sari, C. Y. P., Priono, H., & Widayantie, T. D. (2020). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan  Bea  Balik  Nama  Terhadap  Kinerja  dengan  Pendapatan  Asli  Daerah  Sebagai Variabel Intervening. Jurnal MEBIS: Manajemen dan Bisnis, Vol. 5 (No. 1), 24-30. SEDIRJENPAJAK. (1995). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ.43/1995 tentang Pemotongan PPh  Pasal 21 atas  Honorarium  Dokter  yang  Praktek di  Rumah Sakit . Jakarta: Direktur Jenderal Pajak
Selvi, & Ramdhan, A. (2020). Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak dalam Mengatasi Dampak  Virus  Corona  di  Indonesia  Tahun  2019. Transparansi  :  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Administrasi, Vol. 3 (No. 1), 96-100.
UU. (2008). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008 .  Jakarta:  Presiden Republik Indonesia
Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia . Jakarta: Salemba Empat.