## FUNGSI BEDAH MAYAT FORENSIK (AUTOPSI) UNTUK MENCARI KEBENARAN MATERIIL
DALAM SUATU TINDAK PIDANA
Oleh Kastubi
Fakultas Hukum UNTAG Semarang

## ABSTRAK
Autopsi (Bedah mayat forensik) sangat periu dilakukan untuk pengungkapan suatu perkara  pidana.Untuk  adanya  suatu  tindak  pidana  yang  berakibat  kematian  terhadap korban  yang  disebabkan  karena  pembunuhan,  pemerkosaan,  penganiayaan  dsb  perlu dilakukan  Bedah  mayat  forensik  dalam  rangka  mencari  kebenaran  materiil,  sehingga membuat terang dalam pemeriksaan disidang pengadilan. Autopsi merupakan tindakan medis  yang  dilakukan  oleh  dokter  kehakiman  atas  permintaan  penyidik  guna penyelidikan  maupun  penyidikan  suatu  perkara  pidana  yang  mengakibatkan  kematian atas  korbannya.  Oleh  karena  itu  apakah  kematian  korban  disebabkan  adanya  tindakan kekerasan dari orang lain  atau mati  karena  alamiah (natural  death), sehingga kematian atas korban tersebut menjadi terang demi tercapainya kebenaran materiil.
Kata Kunci : fungsi bedah mayat forensik, kebenaran materiil, tindak pidana

## ABSTRACT
Autopsy (post-mortem forensic) is highly needed to disclosure a criminal case. The existence of a crime resulting in death of the victim caused by murder, rape, persecution, etc requires post-mortem forensic in order to find the material truth so as to clarify the examination  before  the  court.  Autopsy  is  a  medical  procedure  performed  by  a  judicial doctor at the request of investigators for the research and investigation of a criminal case that results in tire death of the victim. Therefore, it is to prove whether the victim's death is caused by violence from others or natural death, so the death of the victim is clear for the achievement of material truth.
Keywords : post-mortem forensic function, material truth, crime.

## A. Pendahuluan
Secara  etimologi  Bedah  mayat forensik  adalah  tindakan  dengan  jalan memotong  bagian  tubuh  seseorang. Dalam  bahasa  Arab  dikenal  dengan istilah Al- Jirahah 1 yang berarti melukai,
1 Gunawan Graha, Bedah Mayat Dalam Dunia
mengiris, atau operasi pembedahan Sedangkan  secara  terminologi Bedah  mayat  forensik  adalah  suatu penyelidikan  atau  pemeriksaan  tubuh mayat,  tennasuk  alat-alat  organ  tubuh dan  susunannya  pada  bagian  dalam. Setelah dilakukan pembedahan , dengan
Kedokteran, diakses Internet tanggal 1 2016, jam 16.00 wib
tujuan  menentukan  sebab  kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran  maupun  menjawab  misteri suatu tindak pidana.
Dalam  tahap  pemeriksaan  di sidang pengadilan, bantuan dari seorang ahli  sangat  dibutuhkan  dalam  suatu proses  pemeriksaan  perkara  pidana. Seorang  ahli  mempunyai  peran  penting dalam  hal  membantu  aparat  penegak hukum yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, dengan cara mengumpulkan  bukti  -  bukti  yang berkaitan sesuai dengan bidang ahlinya, dan  memberikan  petunjuk  yang  lebih kuat  dan  lebih  mengarah  kepada  siapa pelaku  tindak  pidana  tersebut,  serta memberikan  bantuan  bagi  hakim  untuk menjatuhkan  putusan  dengan  tepat  dan adil terhadap perkara yang diperiksanya.
Sebagaimana  ditentukan  dalam Pasal  6  ayat  (2)  Undang  -  Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang
menyatakan  bahwa:  “Tidak  seorangpun dapat  dijatuhi  pidana,  kecuali  apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang - Undang, mendapat  keyakinan  bahwa  seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah  bersalah  atas  perbuatan  yang didakwakan atas dirinya.”.
Pihak  penegak  hukum  telah melak-  sanakan  tugasnya  sebagaimana mestinya, namun dalam meminta persetujuan  keluarga  untuk  diadakan Bedah  mayat  forensik,  pihak  keluarga keberatan  yang  akhirnya  kasus-  kasus tersebut tidak  menemukan  penye- lesaian, sehingga gagal dalam menentukan  siapa  pelaku  dari  tindak pidana  tersebut,  yang  memebunuh  atau menganiaya terhadap korban.
Bedah mayat forensik semata-semata guna kepentingan peradilan,  dan  kejelasan  yang  dapat diungkapkan dari Bedah mayat forensik diantaranya  untuk  mengetahui  sebab kematian,  cara  kematian,  pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan atau mati karena penyakit.  Upaya  ini  sangat  dibutuhkan dalam  proses  peradilan  dari  tahap penyidikan,  penuntutan,  sampai  pada pemeriksaan  di  persidangan.  Terkait adanya  ketentuan  perundangan  seperti telah  diuraikan  diatas,  maka  dalamp roses  penyelesaian  perkara  pidana penegak  hukum  wajib  mengusahakan pengumpulan  bukti  dan  fakta  mengenai perkara  pidana  yang  ditangani  dengan selengkap mungkin, sebagaimana pemeriksaan  suatu  perkara  pidana  di dalam proses peradilan adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil
terhadap suatu perkara pidana. Berdasarkan Pasal 134 KUHAP,yaitu: (1) Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian Bedah mayat  forensik  tidak  mungkin  lagi diindari, penyidik wajib
memberitahukan  terlebih  dahulu kepada keluarga korban.
(2) Dalam  hal  keluarga  keberatan, penyidik wajib menerangkan
dengan  sejelas-  jelasnya  tentang maksud dan tujuan periu dilakukannya pembedahan tersebut.
(3) Apabila  dalam  waktu  dua  hari tidakada  tanggapan  apapun  dari keluargaatau pihak yang diberi tahu tidak  diketemukan,  penyidik  segera melaksanakan ketentuan sebagimana dimaksud dalam
Pasall33  ayat  (3)  Undang-Undang ini.
Pasal  ini,  yang  menetapkan tentang  perlunya  Bedah  mayat  forensik guna untuk  pembuktian, maka penyidik dapat  memberitahukan  kepada  keluarga korban  dengan  tujuan  dari  diadakannya Bedah  mayat  forensik  forensik.  Jika keluarga korban merasa keberatan, maka penyidik harus menerangkan sejelas-jelasnya tujuan pembedahan tersebut. Jika penyidik telah
menerangkan pentingnya diadakan Bedah  mayat  forensik,  namun  keluarga tetap  bersih  keras  menunjukan  sikap keberatan dan berujung pada penolakan dilakukannya  Bedah  mayat  forensik forensik, maka hal inilah yang menimbulkan permasalahan antara pentingnya  ditemukan  kebenaran  dari jasad orang mati untuk keadilan dan hak yang  dimiliki  oleh  keluarga  korban. Inkonsistensi  pada  Pasal  134  KUHAP tentang Bedah mayat forensik, dan juga penerapannya,  dinilai  dapat  membuat kabur  kasus-kasus  kematian  yang  tidak wajar, sehingga sulit untuk diketemukannya kebenaran materiil.
Sebagaimana  penjelasan  diatas, pasal  inipun  tidak  mengatur  tentang konsekuensi  terhadap  keluarga  apabila keluarga tidak mengizinkan diadakannya  Bedah  mayat  forensik forensik.  Sedangkan  jelas  pada  Pasal 222  KUHP  dapat  menjatuhkan  pidana kepada  barangsiapa  yang  mencegah, menghalangi.

## B. Permasalahan
1. Apakah  fungsi  Visum  et  Repertum (V.e.R) terhadap suatu tindak pidana?
2. Bagaimana  pertanggung  jawaban Dokter terhadap Visum et Repertum
(V.e.R)  dalam  mencari  kebenaran materiil?

## C. Pembahasan
1) Pengertian  Visum  et  Repertum
(V.e.R) tidak ditemui dalam
KUHAP,  yang  ada  di  dalam KUHAP adalah penyidik berwenang mengajukan  permintaan  keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainya  seperti  yang  tercantum  di dalam  pasal  133  ayat  (1)  KUHAP. Pengertian  Visum  et  Repertum (V.e.R) tercantum dalam Staatsblad 1937  Nomor.  350  yang  berbunyi sebagai berikut: "Visum et Repertum (V.e.R)  adalah  suatu  keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat  dan  ditemukan  pada  henda yang diperiksanya, yang mempunyai daya  bukti  yang  sah  di  pengadilan,
dan dibuat berdasarkan
pengetahuan sebaik baiknya " 2
Sedangkan pengertian menurut pendapat  ahli  adalah  suatu  surat keterangan  dokter  yang  memuat kesimpulan  suatu  pemeriksaan  yang telah  dilakukannya,  misalnya  atas
2 A.M Idries, Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik, Binarupa Aksara, Jakarta, hal.3.
mayat  seseorang  untuk  menentukan sebab kematian dan lain sebagainya, keterangan  mana  diperlukan  oleh Hakim  dalam  memriksa  perkara pidana.
2 . Macam-macam Visum et
Repertum(V.e.R)
a. Visum  et  Repertum  (V.e.R)  pasien hidup;  Visum  ini  diberikan  apabila setelah dilakukan pemeriksaan, korban memerlukan perawatan lebih lanjut  untuk  observasi.  Karena korban  belum  sembuh,  maka  Visum et Repertum (V.e.R) sementara tidak memuat kualifikasi luka;
b. Visum  et  Repertum  (V.e.R)  pasien meninggal  (Jenazah);  Visum  ini dibuat setelah dilakukan pemeriksaan  mayat dan pemeriksaan Bedah mayat forensik atas permintaan dari penyidik.
c. Visum et Repertum (V.e.R)
Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara;  Visum  ini  dibuat  setelah dokter selesai melakukan
pemeriksaan  di  tempat  kejadian perkara.
d. Visum et Repertum (V.e.R) Penggalian Jenazah;Visum ini dibuat setelah  dokter  selesai  melakukan penggalian jenazah. Penggalian
jenazah  ini  biasanya  dilakukan  pada jenazah yang semula diduga meninggal  dengan  wajar,  tetapi setelah  dimakamkan  ternyata  ada kecurigaan  bahwa  meninggalnya karena  sebab-sebab  yang  mencu- rigakan.  Dapat  juga  penggalian jenazah  dilakukan  pada  jenazah korban  pembunuhan  yang  korbanya dikubur pada tempat yang tersembunyi,  atau dapat  juga korban sudah  dilakukan  bdah  mayat  dan sudah  dikubur,  akan  tetapi  hakim masih  belum  yakin  dengan  hasil visum  bdah  mayat  tersebut  serta hakim  memerintahkan  pemeriksaan ulang dengan jalan menggali kembali jenazah tersebut yang sudah dikubur. sebagai  contohnya  adalah  dalam kasus pembunuhan Marsinah (Tokoh buruh di Sidoarjo)
e. Visum  et  Repertum  (V.e.R)  Korban Kejahatan Kesusilaan; Biasanya visum  ini  terdapat  pada  korban perkosaan, perbuatan cabul.
f. Visum  et  Repertum  (V.e.R)  Korban Keracunan;
g. Visum et Repertum (V.e.R)
Psikiatrik; Visum terhadap terdakwa yang diperiksa di pengadilan menunjukkan  gejala-gejala  penyakit
jiwa.
h. Visum  et  Repertum  (V.e.R)  sebagai barang  bukti;  Visum  ini  contohnya seperti  visum  terhadap  barang  bukti yang ditemukan yang ada hubungannya  dengan  tindak  pidana. Contoh pada visum ini adalah darah, bercak  mani,  selongsong  peluru, pisau. 3
Ditinjau dari aspek dan tujuannya, bedah mayat forensik dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu : a. Bedah mayat forensik Pendidikan
Yaitu  pembedahan  mayat  dengan tujuan menerapkan teori yang diperoleh oleh mahasiswa kedokteran atau peserta didik  kesehatan  lainnya  sebagai  bahan praktikum  tentang  ilmu  viral  tubuh manusia (anatomi).
Praktik  yang  dilakukan  oleh  dunia Kedokteran  yaitu  untuk  mengetahui seluk- beluk  organ tubuh manusia, agar bisa mendeteksi organ tubuh yang tidak normal  atau  terserang  penyakit  untuk mengobatinya  sedini  mungkin  atau tujuan lainnya seperti untuk mengetahui penyebab  kematian  seiring  maraknya dunia kriminal saat ini, dengan membedah jasad manusia.
Autopsi  jenazah  untuk  umat muslim  guna  belajar  ilmu  kedokteran,
3 Hamdani N. Ilmu Kedokteran Kehakiman, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,hal.26
Islam  sebagai  agama  yang  telah disempumakan  oleh  Allah  SWT  telah menetapkan  beberapa  kaidah  untuk menjawab  permasalahan  yang  belum teijadi  pada  masa  Rasulullah  S.A.W diantara kaidah tersebut adalah “Apabila berben-  turan  duct  kemashlahatan, maka  yang  dilakukan  yang  paling banyak  mashlahat-  nya,  juga  apabila berbenturan  dua  mufsa-  dat,  maka dilakukan yang paling ringan
mufsadatnya. ” Tema penggunaan jenazah sebagai objek penelitian termasuk kasus baru  yang  jawabannya  tidak  dipandu langsung  oleh  Al-  Qur’an  dan  hadits (nash).  Padanan  eksplisit  dalam  nash pun tidak dijumpai. Sehingga tidak bisa dipakai  metode  Qiyas  (analogi).  Kasus demikian,  dalam  kajian  Fiqih,  dicari solusinya  dengan  metode  tarkhrir. Yakni, dicari analogi pada norma hukum yang  dihasilkan  lewat  ijtihad  karena tidak dipaparkan langsung oleh nash.
b. Bedah mayat forensik Keilmuan
Yaitu pembedahan yang
dilakukan terhadap mayat yang meninggal  di  rumah  sakit,  setelah mendapat  perawatan  yang  cukup  dari para dokter.
Dengan  melakukan  otopsi  ini seorang dokter dapat mengetahui
penyakit  yang  menyebabkan  kematian jenazah tersebut, sehingga kalau memang  itu  suatu  wabah  dan  di khawatirkan akan menyebar bisa segera diambil tindakan preventif, demi kemashlahatan.
c. Bedah mayat
forensik Kehakiman(forensik)
Yaitu Bedah mayat forensik yang bertujuan  untuk  mencari  kebenaran menurut  hukum  dari  suatu  peristiwa yang teijadi, seperti dugaan
pembunuhan, bunuh diri atau kecelakaan.
Bedah  mayat  forensik  semacam ini  biasanya  dilakukan  atas  permintaan pihak  kepolisian  atau  kehakiman  untuk memastikan  sebab  kematian  seseorang. Misalnya, karena tindak pidana kriminal atau kematian alamiah melalui visum et repertum  (V.e.T)  yang  biasanya  akan diperoleh penyebab sebenarnya, dan dari hasil  visum  ini  akan  mempengaruhi keputusan  hakim  dalam  menentukan pidana yang akan dijatuhkan.
Jika sebelum divisum telah diketahui  pelakunya,  maka  visum  ini berfungsi  sebagai  penguat  atas  dugaan yang  teijadi.  Akan  tetapi  jika  tidak diketahui secara pasti pelakunya dan jika bukan  karena  kematian  secara  alamiah, maka Bedah mayat forensik ini
merupakan alat bukti bahwa
kematiannya  bukan  secara  alamiah dengan dugaan pelakunya adalah
orang-orang tertentu. Seorang hakim
wajib memutuskan suatu perkara pidana secara benar  dan  adil  dengan  diperlukan bukti-bukti yang sah dan akurat. Autopsi Forensik merupakan salah satu cara atau media  untuk  menemukan  serta  mencari kebenaran materiil.
Selain  hal  tersebut  dicantumkan pula mengenai hak-hak pasien, diantaranya  mendapatkan  pelayanan medis sesuai dengan standart yang telah ditetapkan, mendapatkan informasi yang memadai atas keadaan diri dan penyakitnya  beserta  upaya  yang  akan dilakukan  dokter  dan  resiko  atas  upaya yang  penyakitnya  beserta  upaya  yang akan  dilakukan  dokter  dan  resiko  atas upaya  yang  akan  dilakukan  itu,  dan hams adanya informed consent.
Bedah mayat forensik yang selanjutnya  disebut  autopsi, Informed Consent sangat diperlukan dalam melakukan tindakan autopsi yang dilakukan  oleh  dokter  terhadap  pasien guna  mencari  tahu  sebab  kematian  dari pasien.
Dalam dunia kedokteran proses kematian terjadi karena dua hal yaitu :
a. Meninggal  secara  wajar ,  pasien meninggal  karena  proses  sakit  yang dideritanya, misalnya seperti meninggal  karena  penyakit  jantung, diabetes, ginjal dan sebagainya;
b. Meninggal  secara  tidak  wajar , biasanya  proses  kematian  karena adanya  unsur paksaan misalnya seperti pembunuhan, bunuh diri, atau meninggal karena kecelakaan.
Saat  ini  telah  banyak  kasus kematian akibat pembunuhan, pemerkosaan,  penganiayaan,  over  dosis ataupun  dari  tindak  pidana  lain  yang menjadikan  korban  dari  tindak  pidana tersebut  meninggal  dunia  dan  perlu dilakukan tindakan autopsi untuk mengetahui sebab kematian korban.
Pelaksanaan  proses  autopsi  tidak boleh  sembarangan  dan  harus  ada permintaan  surat  Visum  et  Repertum (V.e.R) dari pihak kepolisian (penyidik) dan  surat  persetujuan  dari  keluarga korban  yang  bempa informed  consent agar  proses  autopsi  bisa  dilakukan terhadap  jenazah.  Sedangkan  dalam  hal korban tersebut tidak mempunyai identitas,  sehingga  tidak  diketahui keluarganya, maka dokter dapat melakukan  tindakan  Bedah  mayat forensik  atau  autopsi  hanya  dengan berdasarkan permintaan Visum et
Repertum  (V.e.R)  dari  pihak  kepolisian (penyidik)  sesuai  pasal  133  KUHAP berbunyi :
(1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan  peradilan  menangani seorang korban baik luka, keracunan,  ataupun  mati  yang diduga  karena  peristiwa  yang merupakan  tindak  pidana,  ia berwenang mengajukan
permintaan keterangan ahli kepada ahli  kedokteran  kehakiman  atau dokter dan atau ahli lainya;
(2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (I)  dilakukan  secara  tertulis,  yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan  mayat  dcm  atau pemeriksaan Bedah mayat forensik.
(3) Mayat  yang  dikirim  kepada  ahli kedokteran  kehakiman  atau  dokter pada rumah sakit harus diperlakukan  secara  baik  dengan penuh penghormatan terhadap mayat  tersebut  dan  diberi  label yang memuat identitas mayat , dilak dengan  diberi  cap  jabatan  yang dilekatkan  pada  ibu  jari  kaki  atau bagian lain badan mayat.
Dalam  pasal  tersebut  di  atas dijumpai dua istilah yaitu pemeriksaan
mayat dan pemeriksaan Bedah mayat forensik. Apa  yang  diartikan  dengan kedua  istilah  itu,  tidak  ada  penjelasan. Akan  tetapi,  dapat  disimpulkan  bahwa pemeriksaan  mayat  adalah  pemeriksaan bagian luar mayat saja dan pemeriksaan Bedah mayat forensik adalah pemeriksaan  bagian  luar  dan  bagian dalam  mayat  atau  lazimnya  disebut autopsy.
Mengapa pemeriksaan mayat hams dilakukan bagian  luar dan bagian dalam yaitu  dengan  adanya  beberapa alasan:
1.  Dalam  Visum  et  Repertum  (V.e.R) mayat,  harus disebut sebab kematian korban  dan  untuk  itu  mayat  mutlak harus  dibedah.  Dengan  diketahuinya sebab  kematian,  diketahui  pula hubungannya dengan modus operandi.  Bila  sebab  kematian  tidak sesuai  dengan  modus  operandi, berarti ada sesuatu  yang  tidak benar, misalnya: korban mati karena jantungnya tertembus peluru
(tertembak) sedangkan menurut modus operandi ia ditusuk.
2. Dokter  melakukan  autopsi  bertindak sebagai  ahli,  sehingga  apa  yang mereka  lakukan  haruslah  menurut pengetahuannya yang sebaik -baiknya  dalam  menentukan  sebab
kematian, mayat mutlak harus dibedah.
3. Pembatasan  pemeriksaan  luar  mayat saja,  dapat  diibaratkan  penyidik diminta  untuk  memeriksa  jumlah uang  dalam  brankas,  tetapi  dilarang membukanya.
4. Penyidik  tidak  pemah  memberi alasan mengapa ia minta pemeriksaan luar mayat saja.
Biasanya  Ini  disebabkan  karena penyidik tidak dapat menolak
desakan keluarga supaya mayat tidak dibedah. Akhimya, penyidik menyerahkan dan mengajukan pemeriksaan luar mayat saja.
5. Instruksi  Kapolri  No.  Pol.  Ins/E/20/
IX/75.

## Pasal 3:
Dengan  Visum  et  Repertum  (V.e.R) atas  mayat,  berarti  mayat  harus dibedah. Sama sekali tidak dibenarkan  mengajukan  permintaan Visum  et  Repertum  (V.e.R)  atas mayat  berdasarkan  pemerikasaan luar  saja.  Persetujuan  medis  dan pihak pasien maupun keluarga pasien yang berupa informed consent merupakan  unsur  pokok  yang  harus dipenuhi  dalam  pelaksanaan  profesi kedokteran. Oleh karena itu sebelum dilakukan  autopsi  terhadap  jenazah
informed consent terhadap pelaksanaan autopsi seharusnya telah mendapat  persetujuan  dari  pihak keluarga jenazah.
Permasalahan mengenai penggunaan informed consent dalam hal dilakukannya  bedah  mayat  pada kenyataannya tidak selalu memberikan hasil yang positif terhadap  upaya  penyidik  untuk melakukan  autopsi.  Tidak  jarang keluarga  jenazah  merasa  keberatan akan dilakukannya pembedahan mayat  (autopsi)  terhadap  jenazah keluarganya, sehingga proses pencarian penyebab kematian terhadap jenazah pun menjadi terhambat.

## Macam-macam Bedah mayat forensik
(Autopsi)
Pada umumnya dikenal tiga macam autopsi, yaitu:
a. Autopsi Klinik
Jenis  Autopsi  ini  dilakukan  di rumah sakit dengan persetujuan keluarga terdekat  jenazah.  Tujuanya  tidak  hanya untuk  menemukan  kelainan-kelainan, penyebab kelainan, hubunganya dengan gejala-gejala  klinik  maupun  sebab kematian dari jenazah, tetapi juga untuk menentukan kebenaran- kebenaran
maupun  kesalahan-kesalahan  dokter dalam  mendiagnosa  penyakit  maupun dalam  memberikan  pengobatan.  Jenis autopsi  ini  dilakukan  oleh  dokter  ahli ilmu urai dalam sakit (Patologi Anatomi)  yang  mempunyai  keahlian khusus  untuk  hal  tersebut.  Biasanya yang  meminta  jenis  autopsi  ini  adalah pihak  keluarga  dari  jenazah  untuk mengetahui sebab kematian dari jenazah.
b. Autopsi Anatomis
Jenis autopsi ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa kedokteran untuk mem- pelajari  susunan  alat-alat  dan  jaringan tubuh  manusia  dalam  keadaan  sehat. Jenis  autopsi  ini  dilakukan  dalam bangsal  anatomi  di  bawah  pengawasan dari dokter ahli anatomi.
c. Autopsi Kehakiman
Autopsi  ini  adalah  autopsi  atas permintaan  dari  pihak  yang  berwajib (Kepolisian/Penyidik).  Penyidik  akan meminta  dilakukanya  autopsi  dengan terlebih  dahulu  memberikan  suatu permintaan yang disebut surat permintaan  Visum  et  Repertum  (V.e.R) atas jenazah.
Pada  autopsi  kehakiman  perlu ditentukan hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh seseorang  atau  beberapa  orang  dengan
akibat  yang  terjadi  pada  tubuh  korban. Berdasarkan  hubungan  sebab  akibat  ini hakim  bisa  memberikan  pertimbangan dalam  memutus  suatu  perkara  pidana. Autopsi  kehakiman  ini  dilakukan  oleh dokter ahli forensik.
Kepentingan dilakukanya autopsi kehakiman ini adalah :
1) Menentukan  sebab  kematian  dari korban  secara  pasti.  Hal  ini dikarenakan tanpa dilakukan autopsi  kehakiman,  maka  sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan  kemudian  dituangkan dalam  surat  yang  disebut  Visum  et Repertum (V.e.R) jenazah.
2) Membantu penyidik dalam mengungkap
suatu  perkara  pidana,  misalnya pengakuan  dari  tersangka,  korban dibunuh  dengan  senjata  tajam, sedangkan barang bukti  yang disita dari  pelaku  adalah  benda  tumpul. Sehingga  dari  hasil  dilakukanya autopsi  ini  dapat  diperkirakan senjata  mana  yang  dipakai  oleh pelaku untuk
menghabisi
korbannya.
3) Membantu memperkirakan saat kematian  dari  korban.  Pada  korban pembunuhan, perkiraan saat
kematian  adalah  sangat  penting
karena dipergunakan untuk
mencocokkan  dengan  pengakuan
tersangka.  Benarkah  alibi  yang dikemukakan tersangka sesuai dengan  perkiraan  saat  kematian korban.  Suatu  autopsi  kehakiman hanya dilakukan apabila sebelumnya ada  permintaan  dari  pihak  penyidik yaitu  yang  berupa  surat  permintaan Visum  et  Repertum  (V.e.R)  atas jenazah.
Tanpa  adanya  surat  permintaan Visum et Repertum (V.e.R) jenazah, maka  dokter  tidak  mempunyai kewajiban untuk melakukan autopsi. Kenyataan ini tercantum dalam pasal
179 ayat (1) KUHAP,
mengatakan :"Setiap  orang  yang diminta  pendapatnya  sebagai  ahli kedokteran  kehakiman  atau  dokter atau  ahli  lainya,  wajib  memberikan keterangan ahli demi keadilan ."
Syarat  lain  yaitu  adanya  ijin  dari pihak keluarga korban untuk dilakukanya  autopsi. Tanpa  adanya surat ijin dari keluarga, dokter tidak berani  melakukan  autopsi,  karena bukan tidak mungkin dokter dipermasalahkan karena tidak memperhatikan hak dari pasien atau keluarganya.
Orang yang Berhak Meminta Visum et Repertum (V.e.R)
1) Penyidik
Dalam hal ini adalah penyidik Polri dengan  pangkat  serendah  -rendahnya adalah Bripda. Di daerah terpencil untuk jenjang  kepangkatan  ini  bisa  lebih rendah asal yang bersangkutan bertugas sebagai penyidik.
2) Hakim Pidana
Hakim  Pidana  biasanya  tidak langsung  meminta  Visum  et  Repertum (V.e.R) pada dokter, tetapi memerintahkan  kepada  jaksa  untuk melengkapi  berita  acara  pemeriksaan- nya dengan Visum et Repertum (V.e.R). Misalnya  terhadap  terdakwa  yang  pada persidangan  menunjukkan  gejala-gejala kelainan jiwa.
3) Hakim Perdata
Karena di sidang pengadilan perdata  tidak  ada  jaksa,  maka  hakim perdata  meminta  Visum  et  Repertum (V.e.R) langsung kepada dokter. Misalnya  sidang  mengenai  pergantian kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya.
4) Hakim Agama
Hakim  agama  mengadili  perkara yang bersangkutan dengan agama Islam,
sehingga permintaan Visum et Repertum (V.e.R)  hanya  mengenai  hal-hal  yang berkaitan  dengan  syarat  untuk  poligami guna proses sidang perkara perceraian. 4
Konsekuensi  Yuridis  Atas Informed Consent Yang  Tidak  Dilakukan  Oleh
Dokter Terhadap Pasien Bedah mayat forensik (Autopsi);
Dokter  dalam  setiap  melakukan tindakan  Bedah  mayat  forensik  selalu melalui  prosedur-prosedur  yang  telah ditetapkan. Prosedur yang harus dilakukan  sebelum  tindakan  autopsi dilaksanakan adalah:
1) Harus ada surat permintaan Visum et Repertum (V.e.T) dari pihak kepolisian dalam hal ini adalah dari pihak penyidik.
2) Penyidik bersama tim dokter forensik  memberikan  pengarahan dan penjelasan mengenai arti pentingnya tindakan autopsi tersebut guna kepentingan penyidikan.
3) Apabila pihak keluarga sudah setuju, maka  dokter  memberikan  formulir persetujuan (informed consent) kepada  pihak  keluarga  jenazah. Surat persetujuan ini ditandatangani setelah  keluarga  jenazah  sepakat untuk dilakukan tindakan autopsi.
Dalam  rangka  menghormati  hak
4 Ibid,hal.5.
pasien,  maka  dokter  tidak  berani melakukan  tindakan  Bedah  mayat forensik  tanpa  persetujuan  dari  pihak keluarga.Surat keberatan dilakukan Bedah  mayat  forensik  ini  dibuat keluarga jenazah diatas kertas
bermaterai cukup. Dalam surat pemyatan tersebut menerangkan tentang identitas dari keluarga, identitas jenazah, disertai dengan alasan mengapa keluarga jenazah  keberatan  untuk  dilakukan tindakan  autopsi.  Surat  pemyataan  ini dibuat  keluarga  jenazah  dan  disaksikan oleh dua orang saksi.
Dokter  dalam  melakukan  tindakan Bedah mayat forensik harus berdasarkan atas permintaan surat Visum et Repertum  (V.e.T)  dari  penyidik  dengan persetujuan  dari  keluarga  jenazah. Dokter  berkedudukan  sebagai  ahli memberikan  keterangan  dalam  hal pemeriksaan jenazah.
Sesuai  pasal  133  KUHAP,  maka secara yuridis dokter forensik berkedudukan  sebagai  ahli  terhadap pihak penyidik dan di depan persidangan mengenai sebab-sebab kematian korban.
Apabila  prosedur-prosedur  dalam melakukan  tindakan  Bedah  mayat forensik  tidak  dilakukan  oleh  dokter,
yaitu  tidak  melakukan  tindakan  Bedah mayat forensik tanpa prosedur dan tanpa informed consent dari keluarga jenazah, maka  dokter  tersebut  telah  melanggar ketentuan  perundang-  undangan  ada. Akan  tetapi  peraturan  tersebut  dapat disimpangi  yaitu  sesuai  dengan  pasal 134 KUHAP yang berbunyi:
1. Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk  keperluan  pembuktian  Bedah mayat  forensik  tidak  mungkin  lagi
dihindari, penyidik wajib memberitahukan  terlebih  dahulu kepada keluarga korban;
2. Dalam hal keluarga korban keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas -jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukan
pembedahan tersebut;
3. Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau  pihak  yang  perlu  diberitahu tidak  diketemukan,  penyidik  segera melaksanakan
ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.
Dari  ketentuan  pasal  134  KUHAP tersebut, dokter dapat melakukan tindakan  Bedah  mayat  forensik  tanpa adanya informed consent apabila jenazah  tersebut  dalam  waktu  2  (dua)
hari  tidak  ada  konfirmasi  dari  pihak keluarga dan hanya dengan permintaaan surat  Visum  et  Repertum  dari  pihak penyidik,  maka  tindakan  Bedah  mayat forensik  dapat  dilakukan.  Akan  tetapi apabila dokter melakukan tindakan bdah mayat  tanpa  adanya informed  consent sebelum  pihak  keluarga  memberikan persetujuan,  secara  hukum  tindakan dokter  tersebut  dapat  dikenakan  sanksi hukum.
Menurut  Permenkes  RI  No. 585/1989,  sebagai  persetujuan  tindakan medis (informed  consent )  yang  termuat dalam pasal 1 memuat bahwa persetujuan tindakan medis atau informed  consent adalah  persetujuan yang  diberikan  oleh  pasien  atau keluarganya  atas  dasar  penjelasan mengenai  tindakan  medis  yang  akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Dari Permenkes  tersebut bila  dikaitkan dengan tindakan  Bedah  mayat  forensik, maka dokter dalam melakukan tindakan Bedah mayat forensik haruslah mendapat persetujuan dari pihak keluarga,  sehingga  tidak  melanggar ketentuan Permenkes tersebut.
Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor  29  Tahun  2004,  tentang  Praktik Kedokteran,  dokter  yang  melakukan tindakan  Bedah  mayat  forensik  tanpa
adanya  persetujuan  dari  keluarga  dapat dikenakan  pasal  45  tersebut,  karena informed consent merupakan hal mendasar  yang  harus  dilakukan  dokter sebelum  melakukan  tindakan  medis khususnya  dalam  melakukan  tindakan Bedah  mayat  forensik.  Dalam  pasal  45 ayat  (3)  dokter  harus  memberikan penjelasan  tentang  tindakan  medis. Dihubungkan  dengan  Bedah  mayat forensik, maka dokter sebelum melakukan  tindakan  Bedah  mayat forensik  harus  memberikan  penjelasan dan  pengarahan  bersama  penyidik terhadap pihak keluarga tentang pentingnya  tindakan  Bedah  mayat forensik  guna  kepentingan  penyidikan dalam mengungkap suatu perkara pidana. Apabila dokter dalam melakukan  tindakan  Bedah  mayat forensik  tanpa  adanya  persetujuan  dari pihak keluarga, maka dokter melanggar pasal  45  Undang-  Undang  Nomor.  29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

## Konsekuensi
Yuridis
Terhadap Keluarga  Korban  Yang  Menolak Untuk Dilakukan Bedah mayat forensik (Autopsi);
Secara teknis, Bedah mayat forensik  dilakukan  atas  permintaan penyidik  sehubungan  dengan  adanya
penyidikan suatu perkara pidana. Biasanya  pihak  dari  keluarga  jenazah mengajukan keberatan atas dilakukanya tindakan  autopsi  dengan  alasan  agama. Sebenamya  tidak  ada  satu  agama  pun yang melarang tindakan autopsi term as uk  agama  Islam.  Hal  ini  dinyatakan dalam Keputusan Majelis Pertimbangan Kesehatan  dan  Syara’  Kementerian Kesehatan  Republik  Indonesia  yaitu Fatwa Nomor.4 Tahun 1955 yang berisi:
1) Bedah  mayat  forensik  itu  mubah atau boleh hukumnya untuk kepentingan  ilmu  pengetahuan, pendidikan dokter, dan penegakan keadilan di antara umat manusia.
2) Membatasi kemubahan ini sekadar darurat  saja  menurut  kadar  yang tidak  boleh  dan  tidak  harus dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

## D. Penutup

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan :
1.        Bahwa  autopsi  (Bedah  mayat forensik)  sangat  perlu  dilakukan untuk  pengungkapan  suatu  perkara pidana.  Untuk  adanya  suatu  tindak pidana  yang  berakibat  kematian terhadap  korban  yang  disebabkan karena  pembunuhan,  pemerkosaan, penganiayaan  dsb  perlu  dilakukan Bedah mayat forensik untuk mencari kebenaran
materiil,
sehingga  membuat  terang  dalam pemeriksaan disidang pengadilan.
2.      Bedah  mayat  forensik  (autopsi) merupakan  tindakan  medis  yang dilakukan  oleh  dokter  kehakiman atas  permintaan  penyidik  guna penyelidikan  maupun  penyidikan suatu perkara pidana yang
mengakibatkan kematian atas
korbannya.  Oleh  karma  itu  apakah kematian korban disebabkan adanya tindakan  kekerasan  dari  orang  lain
atau  mati  karena  alamiah  (natural death),  sehingga  kematian  atas korban tersebut menjadi terang demi tercapainya kebenaran materiil.

## DAFTAR PUSTAKA
A M Idries, Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik, Binarupa Aksara, Jakarta,
1997,
Andhi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta,
1983;
Anny Isfandysrie, Tanggung Jaw ah Hukum dan Sanksi Bagi Dokter, Prestasi  Pusaka, Jakarta, 2006;
Chada, Ilmu Forensik dan Toksikologi,
PT. WidyaMedika, Jakarta, 1995;
Djoko Prakoso, Penyidik, penuntut umum, Hakim, Bina Aksara, Jakarta,
1987;
Ferdinandus, Petunjuk Pratika Forensik, Mecphiso Grafika, Surabaya,
1984;
Gunawan, Memahami Etika
Kedokteran, Kanisius, Yogyakarta,
1992;
N. Hamdani, Ilmu kedokteran Kehakiman, PT Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, 1992;
Perundang-undangan:
UU Nom or. 8 Tahun 1981,
tent ang Kitab Vndang-undang Hukum Acara Pidana.
UU Nomor. 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran.