## KEBIJAKAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU MENGENAI TAKSI BERBASIS APLIKASI (ONLINE)
Chana Oktavia Harefa  , Ampuan Situmeang 
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum UIB

## Abstract
Public service is a function of the state apparatus as an embodiment in the context of the welfare of society. Transportation is a basic need for urban communities and is  able  to  affect  all  aspects  of  life,  so  that  transportation  affects  people's accessibility. Transportation in Indonesia has progressed very rapidly apart from private  vehicles,  the  public  also  requires  public  transportation  or  public transportation  which  at  this  time  apart  from  conventional  methods  is  also  held online.  So  then  an  in-depth  study  was  carried  out  on  the  following  discussion points:  1)  How  was  the  effectiveness  of  the  Riau  Islands  Governor's  policy regarding  application-based  taxis  (online)  in  Batam  City;  2)  What  are  the obstacles  to  implementing  the  Riau  Islands  Governor's  Policy  regarding  online taxis; and 3) What is the solution to the policy of the Governor of the Riau Islands regarding online taxis.
Keywords : transportation, taxi, online, society, riau archipelago, policy

## Abstrak
Pelayanan  publik  merupakan  suatu  fungsi  aparatur  negara  sebagai  perwujudan dalam  rangka  mensejahterakan  masyarakat.Transportasi  merupakan  suatu kebutuhan  mendasar  bagi  masyarakat  perkotaan  serta  mampu  mempengaruhi segala  aspek  di  kehidupan,  sehingga  transportasi  berpengaruh  terhadap aksesibilitas  masyarakat.Transportasi  di  Indonesia  mengalami  kemajuan  yang sangat pesat selain kendaraan pribadi, masyarakat juga membutuhkan transportasi umum atau transportasi publik yang kemudian pada saat ini selain melalui metode konvensional  juga  diselenggarakan  secara  online.  Sehingga  kemudian  dilakukan pengkajian  mendalam  pada  beberapa  point  pembahasan  berikut  :  1)  Bagaimana efektivitas  kebijakan  Gubernur  Kepulauan  Riau  mengenai  taksi  berbasis  aplikasi (online) di Kota Batam; 2) Apa saja kendala pada pelaksanaan Kebijakan Gubernur Kepulauan  Riau  mengenai  taksi  online;  dan  3)Bagaimana  solusi  untuk  kebijakan Gubernur Kepulauan Riau mengenai taksi online.
Kata Kunci : transportasi, taksi, online, masyarakat, kepulauan riau, kebijakan

## A. Latar Belakang Masalah
Pelayanan  publik  merupakan  suatu  fungsi  aparatur  negara  sebagai perwujudan  dalam  rangka  mensejahterakan  masyarakat.  Pemerintah mempunyai  tanggung  jawab  dalam  memberikan  pelayanan  publik  yang baik.  Pemerintah  juga  harus  memperhatikan  penyediaan  layanan  dibidang transportasi.  Transportasi  merupakan  suatu  kebutuhan  mendasar  bagi masyarakat  perkotaan  serta  mampu  mempengaruhi  segala  aspek  di kehidupan,  sehingga  transportasi  berpengaruh  terhadap  aksesibilitas masyarakat.  Transportasi  diberbagai  kota  besar  di  Indonesia  mempunyai
 Alamat korespondensi: 1 852002.chana@uib.edu
 Alamat korespondensi: ampuan.situmeang@gmail.com
jaringan  transportasi  umum  yang  sangat  bervariasi,  antara  lain  meliputi angkutan  perkotaan,  taksi,  kereta  api,  kapal  penyeberangan  dan  pesawat udara. 1
Jika  perpindahan  antara  transportasi  tersebut  dapat  dibuat  menjadi lebih  mudah,  lebih  terjangkau,  lebih  cepat,  lebih  baik  dan  lebih  nyaman, maka  integrasi  dan  fleksibilitas  dari  jaringan  secara  keseluruhan  akan berkembang  dengan  pesat.  Transportasi  di  Indonesia  mengalami  kemajuan yang sangat pesat selain kendaraan pribadi, masyarakat juga membutuhkan transportasi  umum  atau  transportasi  publik.  Transportasi  publik  yang nyaman dan murah menjadi harapan masyarakat saat ini.
Pemerintah  harus  memperhatikan  penyediaan  layanan  transportasi sesuai  dengan Undang-Undang Nomor 22  Tahun  2009 tentang Lalu  Lintas dan  Angkutan  Jalan. 2 Kendaraan  bermotor  umum  adalah  setiap  kendaraan yang  digunakan  untuk  angkutan  barang  dan/atau  orang  dengan  dipungut bayaran. Sedangkan perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan  jasa  angkutan  orang  dan/atau  barang  dengan  Kendaraan Bermotor Umum. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu  tempat  ke  tempat  lain  dengan  menggunakan  kendaraan  di  ruang  lalu lintas. Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas  angkutan  orang  dengan  kendaraan  bermotor  umum  dalam  trayek  dan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
Transportasi merupakan alat yang membantu manusia mencapai suatu tempat  dengan  waktu  yang  lebih  cepat.  Transportasi  semakin  berkembang mengikuti  perkembangan  zaman  ada  saat  ini.  Transportasi  sendiri  terdiri dari  tiga  sektor  yaitu  transportasi  darat,  udara,  dan  laut.  Setiap  sektor terdapat  berbagai  jenis  transportasi,  baik  yang  bersifat  transportasi  publik maupun privat. Transportasi telah mengalami perubahan dan perkembangan yang  semakin  modern.  Di  Indonesia  terdapat  berbagai  macam  transportasi yang  bisa  digunakan  masyarakat,  namun  di  kota-kota  besar  transportasi yang tersedia lebih beragam. Misalnya di Kota Batam yang merupakan kota metropolitan  tersedia  berbagai  macam  transportasi  banyaknya  jumlah angkutan  umum,  mulai  dari  bus  kota,  angkutan  umum  Jono  (Jodoh- Nongsa), Carry ,  Dapur  12, taxi  bluebird dan  taksi  umum  lainnya.  Hal  ini menyebabkan persaingan yang ketat antar angkutan umum.
Masyarakat  selalu  menginginkan  kemudahan  dalam  menggunakan transportasi,  dengan  cara  membayar  yang  lebih  ekonomis.  Salah  satu transportasi  publik  yang  dianggap  lebih  nyaman  oleh  sebagian  masyarakat yaitu  taksi.  Layanan  yang  ditawarkan  taksi  tentu  saja  menjadi  daya  tarik tersendiri, karena tidak perlu ada antrian panjang, dengan layanan privat dan tidak dibatasi oleh rute-rute tertentu sangat mendukung aktivitas masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi.  Perkembangan  transportasi  juga mencakup pada  cara  pemesanan  dan  pembayaran  transaksi  atas  jasa  transportasi. Dahulu  transaksi  pengguna  jasa  transportasi  memesan  melalui  via  telepon
1 Budi Winarno. 2012. Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: Cet I, CAPS.
2 Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”
suatu agen transportasi dan perusahaan terkait atau dengan cara memanggali taksi  di  tepi  jalan  dan  tempat-tempat  taksi  mangkal.  Kemudian  sistem pembayarannya hanya dengan uang tunai saja. Tetapi zaman sudah berubah, karena  semakin  maju  dan  berkembangan  teknologi  yang  modern,  sehingga pelayanan  transportasi  pun  sekarang  sudah  melalui  sistem  elektronik  atau dengan  kata  lain  dengan  menggunakan  suatu  sistem  aplikasi  ( online ). Sebelum  adanya  taksi online di  Kota  Batam  yang  ada  hanyalah  taksi konvensional.
Adanya  kehadiran  taksi online di  dalam  kehidupan  masyarakat  pada saat  ini  di  Kota  Batam  semakin  mempermudah  masyarakat  dalam menggunakan pelayanan dalam bertransportasi. Dengan adanya taksi online masyarakat  tidak perlu lagi  menelepon ke agan taksi  atau memanggil  taksi dipinggir  jalan  ataupun  tempat  mangkalnya  taksi.  Dengan  mudah  saja masyarakat  bisa  memesan  atau  mengorder  taksi  dengan  menggunakan handphone pribadi dan dapat mengetahui harga sesuai dengan jarak tempuh tempat  yang  ingin  dituju.  Serta  pembayaran  yang  dilakukan  bisa  dengan uang tunai atau dengan menggunakan aplikasi juga.
Akan  tetapi  kehadiran  taksi online di  Kota  Batam  tersebut  tidak disambut  baik  oleh  taksi  konvesional.  Supir  taksi  konvensional  merasa dirugikan  dengan  adanya  taksi  yang  berbasisi  aplikasi  ini.  Adapun  fakta yang ditemukan penulis  mengenai  permasalahan  kericuhan dan bentroknya taksi online dengan  taksi  konvensional  didasari  oleh  kutipan  berita  dari TribunBatam  pada  hari  Sabtu,  19  Januari  2019  terjadinya  keributan  dan bentrok antara driver taksi online dan supir taksi konvensional  disebabkan, mengambil penumpang di BCS Mall Batam oleh driver taksi online . 3 Taksi online merupakan transportasi masa kini sebagai efek dari kemajuan zaman ke  modern  yang  sangat  disenangi  masyarakat  apalagi  yang  bermobilitas tinggi selain nyaman taksi online juga murah dan terjangkau.
Berdasarkan  temuan  peneliti  konflik  yang  terjadi  antara  taksi online dan  taksi  konvensional  di  Kota  Batam  adalah  konflik  horizontal.  Konflik terjadi  antara  kalangan  masyarakat  yang  memiliki  kedudukan  yang  sama yaitu  sebagai  supir  taksi.  Berbeda  hanya  pada  sistemnya  saja  yaitu konvensional masih memakai sistem yang lama tidak online tetapi mangkal di  Pelabuhan,  Mall,  Hotel  dan  menunggu  telepon  panggilan  di  kantor sedangkan, taksi online merupakan transportasi masa kini sebagai efek dari kemajuan zaman ke modern yang sangat disenangi masyarakat apalagi yang bermobilitas  tinggi  selain  nyaman  taksi online juga  murah  dan  terjangkau tetapi belum punya izin resmi.
Kericuhan  tersebut  sudah  beberapa  kali  kerap  terjadi  di  Kota  Batam. Sehingga  pemerintah  Kota  Batam  pun  harus  dengan  cepat  mengatasi permasalahan  tersebut.  Apabila  tidak  diselesaikan  akan  mengakibatkan ketidaknyamanan  bagi  masyarakat  lokal  maupun  turis  dari  luar  negeri. Untuk  mengatur  beroperasinya  taksi online di  seluruh  Indonesia  termasuk
3 Batam.tribunnew.com,” penyebab keributan driver taksi online dan taksi konvensional di Batam” http://batam.tribunnews.com/2019/01/19/ini-penyebab-keributan-driver-taksi-online-dan-taksi- konvensional-di-batam
Kota  Batam  pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Menteri  Perhubungan (Permenhub)  Nomor  26  Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan  Angkutan Orang  dengan  Kendaran  Bermotor  Umum  Tidak  Dalam  Trayek.  Namun masih banyak yang perlu direvisi kemudian pemerintah membuat Peraturan Menteri  Perhubungan  (Permenhub)  Nomor  108  Tahun  2017  Tentang Penyelenggaraan  Angkutan  Orang  dengan  Kendaran  Bermotor  Umum Tidak Dalam Trayek. Menurut berita dari Hukumonline.com pada Minggu, 02 April 2017 mengatakan Permenhub 26 Tahun 2017 itu, terdapat 11 poin revisi  yang  telah  dibahas  dan  disepakati  bersama  antar  pemangku kepentingan,  seperti  akademisi,  pengamat  transportasi,  asosiasi  terkait  dan pelaku  usaha  jasa  transportasi  baik  yang  reguler  maupun  berbasis  aplikasi ( online ).
Dengan  adanya  Peraturan  Menteri  Perhubungan  (Permenhub)  revisi diharapkan pemerintah daerah mampu memerankan fungsi sebagai regulator untuk mengantisipasi perkembangan kebutuhan masyarakat terutama terkait angkutan sewa khusus (taksi online ).
Namun pada kenyataanya masih saja terjadi kericuhan dan kontroversi antara  taksi online dan  taksi  konvensional.  Maka  dari  itu  Gubernur Kepulauan  Riau,  Dinas  Perhubungan  Kepulauan  Riau,  Walikota  Batam, Asosiasi  Driver Online ,  Asosiasi  Forum  Taksi Online dan  SKPD  Kota Batam. Membuat suatu kesepakatan yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan Gubernur Kepulauan Riau mengenai taksi berbasis aplikasi ( online ) di Kota Batam.
Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian  dengan  judul “Kebijakan  Gubernur  Kepulauan  Riau  Mengenai Taksi Berbasis Aplikasi ( Online ) di Kota Batam”.

## B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana efektivitas kebijakan Gubernur Kepulauan Riau mengenai taksi berbasis aplikasi ( online ) di Kota Batam ?
2. Apa  saja  kendala  pada  pelaksanaan  Kebijakan  Gubernur  Kepulauan Riau mengenai taksi online ?
3. Bagaimana  solusi  untuk  kebijakan  Gubernur  Kepulauan  Riau mengenai taksi online ?

## C. Metode Penelitian
Dalam  melakukan  penelitian  seseorang  dapat  menggunakan  metode penelitian  sesuai  dengan  masalah,  tujuan,  kegunaan  dan  kemampuan  yang dimilikinya.  Metode  penelitian  yang  terkenal  terbagi  menjadi  dua  metode penelitian  yang  kualitatif  dan  kuantitif.  Dalam  jurnal  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dimana  dalam  penelitian  ini  lebih menekankan  pada  pengungkapan  fakta,  keadaan,  fenomena,  variabel,  dan keadaan yang terjadi saat penelitian dilakukan.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang mana ia berupaya menggambar  dan  mengungkapkan  fakta,  keadaan,  fenomena,  variabel  dan keadaan  yang  terjadi  di  lapangan  atau  tempat  yang  akan  diteliti.  Menurut
(Sugiyono,  2011)  “Penelitian  deskriptif  kualitatif  adalah  penelitian  yang dilakukan  untuk  mengetahui  nilai  variabel  mandiri,  baik  satu  variabel  atau lebih  (independen)  yang  dinyatakan  dalam  bentuk  kata,  kalimat  dan gambaran  tanpa  membuat  perbandingan,  atau  menghubungkan  antar variabel satu dengan variabel lainnya”. 4

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Kebijakan  Gubernur  Kepulauan  Riau  Mengenai  Taksi  Berbasis Aplikasi (Online) di Kota Batam . Transportasi  adalah  pemindahan  manusia  atau  barang  dari  satu tempat  ke tempat  lainnya dengan menggunakan  sebuah wahana yang digerakkan  oleh  tenaga  manusia  atau  tenaga  mesin.  Transportasi digunakan  untuk  memudahkan  manusia  dalam  melakukan  aktivitas sehari-hari.  Alat  transportasi  merupakan  salah  satu  kemajuan teknologi  yang  membantu  manusia  dalam  berbagai  kegiatan  sehari- hari dalam menempuh perjalanan ke suatu tempat. Transportasi dapat berupa  mobil  pribadi,  taksi,  angkutan  umum,  kereta  api,  kapal  laut bahkan  pesawat  terbang.  Dan  berbagai  alat  transportasi  tersebut merupakan  hasil  dari  pemikiran  akal  manusia  dalam  mempermudah seseorang  mencapai  tujuan  yang  jaraknya  jauh  dengan  waktu  yang relatif lebih singkat atau cepat. Agar transportasi di Indonesia dapat berjalan dengan teratur dan tertib  akan  hukum,  maka  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  22
Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  dimana pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu  kesatuan  sistem  yang  terdiri  atas  Lalu  Lintas,  Angkutan  Jalan, Jaringan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  Prasarana  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan,  Kendaraan,  Pengemudi,  Pengguna  Jalan,  serta pengelolaannya”. 5
Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  sebagai  bagian  dari  sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan  keamanan,  keselamatan,  ketertiban,  dan  kelancaran berlalu  lintas  dan  Angkutan  Jalan  dalam  rangka  mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.
Untuk memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan  serta  menampung  perkembangan  kebutuhan  masyarakat dalam  penyelenggaraan  angkutan  umum,  perlu  menyempurnakan Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  26  Tahun  2017  tentang Angkutan  Orang  dengan  Kendaraan  Bermotor  Umum  Tidak  Dalam Trayek,  Maka  perlunya  revisi  dan  dikeluarkanlah  Peraturan  Menteri Perhubungan  (Permenhub)  Nomor  108  Tahun  2017  tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaran Bermotor Umum Tidak  Dalam  Trayek.  Yang  dimana  dalam  Peraturan  Menteri
4 Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . (Bandung: Alfabeta)
5 Ibid, hlm 2
Perhubungan  tersebut,  tentang  aturan,  jenis  pelayanan,  penetapan wilayah  beroperasi,  penyelenggaran  dan  pengawasan  semua  diatur  di dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan  (Permenhub)  Nomor  108 Tahun 2017.
Namun  Permenhub  ini  bersifat  umum  atau  nasional,  tetapi permasalahan  dan  konflik  yang  terjadi  di  tiap  daerah-daerah  itu berbeda-beda. Maka perlu adanya kebijakan dari pemerintah setempat untuk  menyelesaikan  permasalahan  dan  konflik  yang  terjadi  dan kebijakan  tersebut  dilihat  dari  sisi  sosiologi  dan  politik  kehidupan, serta  kebiasaan  masyarakat  di  daerahnya  tersebut.  Kebijakan  yang dibuat juga harus berdasarkan atas Undang-Undang yang berlaku.
Menurut  Thomas  R.  Dye  (1992)  (dalam  Anggara  Sahya
2014;35) “ Public  policy  is  whatever  the  government  choose  to  do  or not  to  do ” (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu). 6 Tentu  ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Kebijakan  publik  yang  ditempuh  pemerintah  dengan  cara  melakukan tindakan  mencari  solusi  yang  tepat  dengan  berbagai  alternatif  agar meredam konflik dan menyelesaikan masalah yang terjadi antara taksi konvensional dan taksi online di Kota Batam. Kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh  seseorang,  kelompok  atau  pemerintah  dalam  suatu  lingkungan tertentu  di  mana  terdapat  hambatan-hambatan  (kesulitan-kesulitan) dan  kemungkinan-kemungkinan  (kesempatan-kesempatan)  di  mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. (Friedrich dalam Agustino, 2012:7).
Dilihat  dari  maksud  dan  tujuan  pemerintah  yang  terdapat  pada
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  108  Tahun  2017  tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaran Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pada Pasal (2) menyebutkan maksud dan tujuan pengaturan  Angkutan  Orang  dengan  Kendaraan  Bermotor  Umum Tidak dalam Trayek, yaitu: a. Terwujudnya pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan  Bermotor  Umum  Tidak  Dalam  Trayek  yang memanfaatkan  penggunaan  aplikasi  berbasis  teknologi informasi  untuk  mengakomodasi  kemudahan  aksesibilitas bagi masyarakat; b. Terwujudnya pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan  Bermotor  Umum  Tidak  Dalam  Trayek  yang selamat, aman, nyaman, tertib, lancar, dan terjangkau; c. Terwujudnya  usaha  yang  mendorong  pertumbuhan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.
Untuk  mengurangi  polemik  yang  berkepanjangan  mengenai kehadiran  taksi online di  Kota  Batam.  Yang  dimana  membuat
6 Sahya Anggara, Kebijakan Publik (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014) 35
ketidaknyaman  bagi  masyarakat  lokal  maupun  pendatang.  Apalagi Kota  Batam  merupakan  Kota  Pariwisata  yang  dimana  berkali-kali perselisihan  muncul  yang  dapat  membuat  kota  ini  kenyamanannya jadi agak terganggu. Maka dari itu dikeluarkanlah kebijakan Gubernur Kepulauan  Riau  mengenai  taksi  berbasis  aplikasi  ( online )  di  Kota
Batam.
Terdapat  4  poin  penting  dalam  kebijakan  Gubernur  Kepulauan
Riau mengenai taksi berbasis aplikasi ( online ) di Kota Batam sebagai berikut:
a. Kebijakan Gubernur tersebut diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang kerap terjadi di lapangan. b. Gubernur  menetapkan  jumlah  kuota  sementara  sebanyak tiga ratus unit taksi.
c. Menghentikan  perekrutan  driver  baru  kepada  setiap perusahaan  aplikator.  Hal  itu  sesuai  dengan  kebijakan Moratorium Nasional.
d. Gubernur  mewajibkan  seluruh  aplikator,  Badan  Usaha Angkutan  Khusus  dan  Asosiasi  Driver Online melakukan proses  penyeleksian  guna  menyesuaikan  dengan  jumlah kuota yang ditetapkan Gubernur. Pada poin yang pertama menjelaskan bahwa dengannya adanya kebijakan Gubernur Kepulauan Riau mengenai taksi berbasis aplikasi ( online )  di  Kota  Batam,  yang  diharapkan  dapat  mengurangi  dan menyeselaikan  permasalahan  serta  konflik  yang  terjadi  di  lapangan.
Yang  pada  kenyataannya  permasalahan,  kericuhan  dan  bentrok  yang terjadi antara driver online dan taksi konvensional masih saja terjadi. Belum  adanya  kepastian  hukum  yang  jelas  mengenai  cara  kerja  dan beroperasinya taksi berbasis aplikasi ( online ).
Pada  poin  kedua  disebutkan  oleh  Gubernur  mengenai  jumlah kuota  yang  telah  ditetapkan  yaitu  sebanyak  300  unit  taksi.  Dalam pelaksanaanya  ada  juga  badan  usaha  atau  koperasi  yang  ikut  aturan dengan  mau  mendaftarkan  diri  menjadi  angkutan  resmi  agar  bisa beroperasi  sama  dengan  taksi  konvensional  tetapi,  ada  juga  yang masih  menolak  karena  memikirkan  biaya,  risiko  serta  syarat  yang cukup  banyak  untuk  menjadi  taksi online resmi.  Jumlah  kuota  yang telah  ditetapan  memang  belum  bisa  menampung  semua  taksi online ,
karena  taksi online di  Kota  Batam  sudah  ribuan  sedangkan  kuotanya hanya 300 unit.
Pada  poin  yang  ketiga  dalam  kebijakan  Gubernur  Kepulauan Riau  mengenai  taksi  berbasis  aplikasi  ( online )  di  Kota  Batam menyebutkan bahwa memberhentikan adanya perekrutan driver baru. Hal ini dilakukan agar tidak melonjaknya jumlah driver online terlalu banyak,  yang  dapat  menyebabkan  keadaan  yang  kurang  kondusif. Tetapi pada kenyataannya masih ada saja perusahan yang diam-diam terus  merekrut driver-driver baru,  padahal  sudah  ditetapkan  jumlah
kuota  dalam  kebijakan  Gubernur  Kepulauan  Riau  mengenai  taksi berbasis aplikasi ( online ) di Kota Batam yaitu sebanyak 300 unit. Dalam poin yang keempat, Gubernur menghimbau untuk badan usaha yang bergerak dibidang Angkutan Khusus  dan Asosiasi Driver
Online untuk  mengajukan  izin  angkutan  sewa  khusus  pada  Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dan meminta untuk mengikuti tentuan  dan  syarat  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaran Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Kebijakan  tersebut  sudah  disepakati  secara  tertulis  oleh Walikota  Batam,  Dinas  Perhubungan  Provinsi  dan  Kota,  Asosiasi
Driver Online , Asosiasi Forum Taksi Online dan SKPD Kota Batam. Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  formulasi  kebijakan  Gubernur Kepulauan  Riau  mengenai  taksi  berbasis  aplikasi  ( online )  di  Kota Batam sudah berjalan dengan cara rapat, sosialisasi, melibatkan semua pihak yang terkait untuk menentukan zonasi, syarat dan kuota. Hal ini dapat dilihat dari pemerintah memberi keputusan 300 unit kuota taksi online dan  syaratnya.  Tetapi  dalam  pelaksanaan  kebijakan  tersebut masih ada hambatan dan pelanggaran yang masih kerap terjadi di Kota Batam.  Hal  ini  dapat  dilihat  masih  banyaknya  taksi online yang beroperasi walaupun tanpa izin resmi. Tidak  semua  masalah  publik  akan  masuk  ke  dalam  agenda kebijakan.  Masalah-masalah  tersebut  saling  berkompetisi  antara  satu dengan  yang  lain.  Hanya  masalah-masalah  tertentu  yang  pada akhirnya  masuk  ke  dalam  agenda  kebijakan.  Masalah  angkutan  di Provinsi  Kepulauan  Riau  sudah  sangat  banyak  baik  dari  angkutan umum,  bus,  taksi  konvensional,  ojek  dan  lainnya.  Kemudian datangnya  taksi online sebagai  dampak  dari  kemajuan  zaman  dan teknologi  yang  modern.  Keberadaanya  membuat  jumlah  angkutan umum di Kota Batam semakin bertambah.
Pemerintah  sudah  mengagendakan  masalah  taksi online dan konvensional di Kota Batam. Dengan memberhentikan operasionalnya untuk  sementara  waktu  selama  proses  perizinan  sedang  dibuat. Pemerintah  juga  menyampaikan  syarat  yang  harus  dilengkapi  jika memang  mau  tetap  beroperasi  di  Kota  Batam,  sehingga  tidak  terjadi keributan dan kericuhan lagi. Agar terwujudnya transportasi yang baik dan  nyaman.  Efektivitas  kebijakan  Gubernur  Kepulauan  Riau mengenai taksi berbasis aplikasi ( online ) di Kota Batam untuk saat ini belum berjalan dengan baik. Perlunya peraturan yang lebih mendetail untuk persoalan tersebut.
2. Kendala  Pada  Kebijakan  Gubernur  Kepulauan  Riau  Mengenai Taksi Berbasis Aplikasi (Online) di Kota Batam.
Kebijakan  Gubernur  Kepulauan  Riau  mengenai  taksi  berbasis
aplikasi  ( online )  di  Kota  Batam  pada  kenyataannya  sudah  cukup membantu dalam menangi konflik dan kericuhan yang terjadi. Tetapi
kebijakan  tersebut  hanya  bersifat  sementara.  Karena  diperlukannya peraturan  daerah  yang  lebih  jelas  dan  lengkap.  Serta  belum  adanya produk  hukum  dalam  yang  kuat  untuk  menyelesaikan  permasalahan mengenai beroperasinya taksi berbasis aplikasi ini ( online ).
Adapun  kendala  pertama  yang  terjadi  pada  saat  ini  yaitu terjadinya  kericuhan  dan  bentrok  antara  taksi online dan  taksi konvensional.  Mengamati  fenomena  angkutan  umum  yang  terjadi, akan  tetapi  banyak  manfaat,  tapi  ada  pula  kekurangannya.  Terutama pada dampak sosiologis pada kalangan taksi konvensional/pangkalan. Dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  108  Tahun  2017 tentang  Penyelenggaraan  Angkutan  Orang  Dengan  Kendaran Bermotor  Umum  Tidak  Dalam  Trayek  pada  Pasal  1  Ayat  15 menyebutkan  “Angkutan  Orang  dengan  Menggunakan  Taksi  adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum yang diberi tanda  khusus  dan  dilengkapi  dengan  argometer  yang  melayani Angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam Kawasan Perkotaan”. 7
Walaupun  sama-sama  disebut  taksi  tetapi,  perbedaan  jelas terlihat  dari  segi  pendapatan  yang  jauh  berbeda  dengan  taksi konvensional.  Transportasi  yang  berbasis online /taksi online maanfaatnya lebih terasa bagi penumpang. Taksi online jelas menjadi pilihan utama bagi masyarakat, bukan berarti mengesampingkan taksi konvensional.  Untuk  di  kota-kota  besar  yang  sudah  maju  dan berkembang  memang  sudah  seharusnya  mengikuti  perkembangan zaman,  yaitu  menggunakan  aplikasi  berbasis online dengan menggunakan internet. Untuk didaerah terpencil dan agak pedalaman, taksi  kenvensional  masih  diperlukan  sebagai  sarana  transportasi.
Adapun  kesenjangan  dan  perbedaan  antara  taksi online dan  taksi konvesional sebagai berikut. a. Taksi Konvensional/Pangkalan: 1) Kurang canggih. 2) Penumpang harus mencari pelayanan transportasi. 3) Untuk  tarif  bisa  bervariasi  dan  kadang  tawar- menawar  dulu  baru  sepakat  dengan  pelayanan  baru bisa jalan. 4) Pembayaran hanya melalui uang tunai. 5) Promosi pelayanan taksi konvensional/pangkalan ini cukup  memakai  papan  atau  tripleks  dipinggir  jalan. Biasanya mereka membuat pangkalan sendiri. 6) Penghasilan  yang  didapat  kurang  banyak  karena tidak pasti dapat per harinya.
7) Kurangnya  keamanan  dan  kenyamanan  bagi penumpang.
7 Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  108  tahun  2017  Tentang  “Penyelenggaraan  Angkutan Orang dengan Kendaran Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek”
8) Penumpang  tidak  dapat  melihat  berapa  lama  rute yang  ditempuh  dan  harga  yang  diberikan  terkadang tidak sesuai dengan jarak tempuh. b. Taksi Berbasis Aplikasi ( Online ) 1) Sudah menggunakan teknologi yang canggih 2) Menggunakan  aplikasi  melalui handphone yang berbasis internet 3) Tarif  sudah  ditentukan  oleh  penyedia  layanan  taksi online dan  sesuai  dengan  jarak  tempuh.  Baik  jarak dekat maupun jarak jauh.
4) Promosi  sudah  canggih  di  media online intenet, iklan  media  internet  dan handphone tersambung  ke internet atau penyedia layanan. 5) Pembayaran bisa menggunan nontunai. 6) Penghasilan  tergolong  banyak,  dikelola  perusahaan, pembagian trayek diatur merata. 7) Lebih nyaman dan aman. Melihat perbedaan yang sangat kompleks antara taksi online dan taksi  konvensional  ini  yang  menyebabkan  terjadinya  permasalahan dan  konflik  yang  masih  saja  kerap  terjadi.  Meskipun  sudah  adanya kebijakan  Gubenur  Kepulauan  Riau  mengenai  taksi  berbasis  aplikasi ( online )  di  Kota  Batam  belum  cukup  tegas  untuk  menyelesaikan permasalahan  tersebut.  Perlunya  landasan  hukum  yang  jelas  untuk mengaturnya  dan  perlu  adanya  politik  hukum  yang  pasti  dalam permasalahan  ini.  Apabila  merujuk  pada  teori  politik  hukum permasalahan ini perlu diketahui dulu apa itu politik hukum. Menurut Satjipto  Rahardjo,  politik  hukum  adalah  aktivitas  untuk  menentukan suatu  pilihan  mengenai  tujuan  dan  cara-cara  yang  hendak  dipakai untuk  mencapai  tujuan  hukum  dalam  masyarakat. 8 Menurut  Padmo Wahjono  disetir  oleh  Kotam  Y.  Stefanus,  politik  hukum  adalah kebijaksanaan  penyelenggara  negara  tentang  apa  yang  dijadikan kriteria  untuk  menghukumkan  sesuatu  (menjadikan  sesuatu  sebagai hukum). Kebijaksanaan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum dan penerapannya.
Oleh  sebab  itu  penulis  menggunakan  salah  satu  teori  politik hukum  menurut  Prof.  Mahfud  MD  dalam  bukunya  Politik  Hukum  di Indonesia  untuk  menganalisis  kasus  tersebut  halaman  4, 9 cakupan studi politik hukum itu sendiri terdiri dari 3 cakupan yaitu:
a. Kebijakan  negara  (garis  resmi)  tentang  hukum  yang  akan diberlakukan  atau  tidak  diberlakukan  dalam  rangka pencapaian tujuan negara.
b. Latar  belakang  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya  atas lahirnya produk hukum; dan
8 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2014).
9 Mahfud, Md. (2017). Politik Hukum Diindonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
c. Penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.
Untuk itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah
Kota Batam mengambil keputusan yaitu membuat kebijakan Gubernur Kepulauan  Riau  mengenai  taksi  berbasis  aplikasi  ( online )  di  Kota Batam yang dimaksud tujuan hukum tersebut untuk tujuan negara dan masyarakat.  Politik  hukum  bertugas  untuk  meneliti  perubahan- perubahan  mana  yang  perlu  diadakan  terhadap  hukum  yang  ada  agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru didalam kehidupan masyarakat.
Kendala  kedua  pada  efektivitas  kebijakan  Gubernur  Kepulauan
Riau  mengenai  taksi  berbasis  aplikasi  ( online )  di  Kota  Batam  yaitu kuota  yang  ditetapkan  yaitu  sebanyak  300  unit  dan  syaratnya.  Pada realitanya  kuota  yang  diberikan  malah  lebih.  Dalam  pelaksanaannya masih  banyak  hambatan  yang  terjadi.  Ada  saja driver  online yang tidak  mau  taat  aturan  contohnya  saat  pemerintah  meminta  kepada badan usaha aplikasi untuk pemberhentian sementara taksi online tapi di  lapangan  masih  banyak  juga  yang  beroperasi  walaupun  tanpa  izin resmi.  Mengambil  penumpang  tanpa  memperhatikan  wilayah beroperasi yang dimana ada taksi konvensional yang mangkal. Masih adanya driver  online yang  tidak  memenuhi  syarat-syarat  yang  telah ditentukan  oleh  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  108  Tahun 2017  tentang  Penyelenggaraan  Angkutan  Orang  dengan  Kendaran Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
Kendala  yang  ketiga  yaitu  belum  adanya  perlindungan  dan kepastian hukum bagi driver dan konsumen. Meskipun sudah adanya Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  108  Tahun  2017  tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaran Bermotor Umum Tidak  Dalam  Trayek  dan  kebijakan  Gubernur  Kepulauan  Riau mengenai taksi berbasis aplikasi ( online ) di Kota Batam. Belum cukup untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi driver online dan konsumen. Perlindungan  hukum  terhadap driver bukanlah  perlindungan bagi  pekerja  seperti  halnya  perjanjian  kerja,  melainkan  perlindungan sebagai  pihak  dalam  sebuah  perjanjian  kemitraan.  Oleh  sebab  itulah Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam hubungan antara penyedia aplikasi, driver dan  penumpang,  hubungan  hukum  antara  perusahaan penyedia  aplikasi driver  online sebagai  penyedia  layanan  untuk penumpang (konsumen) adalah hubungan kemitraan karena tidak ada unsur upah dan perintah, sehingga bukan merupakan hubungan kerja.
Oleh  sebab  itu  kebijakan  Gubernur  Kepulauan  Riau  mengenai  taksi berbasis  aplikasi  ( online )  di  Kota  Batam,  pada  poin  yang  ketiga  (3) menghentikan  perekrutan driver baru  kepada  setiap  perusahaan aplikator.  Sesuai  dengan  kebijakan  Moratorium  Nasional.  Namun masih  ada  saja  perusahaan/badan  usaha  angkutan  berbasis  aplikasi diam-diam  tetap  merekrut driver  online .  Sehingga  kualitas  layanan transportasi online saat ini kian menurun dan memprihatinkan, karena
mitra  pengemudi/ driver sudah  terlalu  banyak  sehingga  menyebabkan pendapatan menjadi berkurang.
3. Solusi  Untuk  Kebijakan  Gubernur  Kepulauan  Riau  Mengenai Taksi Berbasis Aplikasi (Online) di Kota Batam
Adapun  solusi  untuk  kebijakan  Gubernur  Kepulauan  Riau mengenai  taksi  berbasis  aplikasi  ( online )  di  Kota  Batam  yang diharapkan  Pemerintah  Daerah  berani  membuat  aturan  atau kesepakatan bersama dengan transportasi online , pengusaha swasta di Kota  Batam  dan  sesuai  dengan  khas  kultur  daerah.  Karena  kebijakan tersebut  masih  kurang  mendetail  dan  tidak  memperhatikan  masalah wilayah  angkutan  serta  belum  adanya  perlindungan  dan  kepastian hukum  terhadap driver  online dan  konsumen.  Harusnya  transportasi online tidak  ada  pelarangannya  untuk  beroperasi  di  Kota  Batam. Sebab, aturan hukumnya untuk ketentuannya sudah ada melalui wujud Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  108  Tahun  2017  tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaran Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Solusi  dari  kendala  berikutnya  yaitu  mengenai  ketentuan  kuota yang  diberikan  hanya  sebanyak  300  unit,  sebaiknya  ketentuan  ini dapat  dipertegas  dan  apabila  sudah  kelebihan  batas  harus  segera dihentikan.  Apabila  di  lapangan  kedapatan  taksi online yang beroperasi diluar jumlah yang ditentukan itu dianggap ilegal dan dinas terkait serta pelaksana penegak hukum atau polisi segera melanjutinya seperti  mengambil  tindakan  penilangan.  Harus  adanya  ketegasan  dan penegakan hukum dalam permasalahan ini.
Mengenai  persyaratan  untuk  mendapatkan  izin  beroperasi  yang resmi.  Badan  usaha  harus  mengajukan  izin  angkutan  sewa  khusus kepada  Dinas  Perhubungan  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Badan  usaha yang  bergerak  dibidang  angkutan  itu  diminta  mengikuti  ketentuan yang  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor  108  Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan  Angkutan  Orang dengan Kendaran Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
Pemerintah  Daerah  Kota  Batam  agar  segera  mensosialisasikan himbauan  dan  aturan  ini  kepada  masyarakat  maupun  para driver online baik  secara  langsung  ataupun  melalui  media  sosial.  Sehingga dapat  dipahami  dan  dilakukan  agar  tidak  terjadi  lagi  kericuhan  dan bentrok  antara  taksi online dan  taksi  konvensional  di  Kota  Batam. Agar  terciptanya  kenyaman,  keamanan  dan  ketertiban  bagi  seluruh masyarakat terutama di Kota Batam.

## E. Kesimpulan
Kesimpulan  atas  “Penelitian  Kebijakan  Gubernur  Kepulauan  Riau Mengenai  Taksi  Berbasis  Aplikasi  ( online )  di  Kota  Batam”  diantaranya yaitu:
1. Efektivitas kebijakan Gubernur Kepulauan Riau mengenai taksi berbasis aplikasi ( online ) di Kota Batam belum berjalan dengan
baik, karena masih terjadinya kericuhan dan bentrok antara taksi online dan taksi konvensional.
2. Kendala yang terjadi pada kebijakan Gubernur Kepulauan Riau mengenai  taksi  berbasis  aplikasi  ( online )  di  Kota  Batam  yaitu belum  adanya  ketegasan  dari  pembuat  kebijakan,  sehingga masih  ada  badan  usaha  transportasi online yang  diam-diam beroperasi tanpa izin resmi. 3. Agar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kota Batam  membuat  Peraturan  Gubernur  yang  lebih  mendetail  dan jelas  hukumnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik . Pustaka Setia.
Indonesia.  (2009). Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan . Mahmodin, M. M. (2017). Politik Hukum di Indonesia . Raja Grafindo Persada.
Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia.  (2017). Peraturan  Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek . Rahardjo, S. (2014). Ilmu Hukum . Citra Aditya. Simamora,  A.  (2019). Ini  Penyebab  Keributan  Driver  Taksi  Online  dan  Taksi Konvensional di Batam . TribunBatam.Id. http://batam.tribunnews.com/2019/01/19/ini-penyebab-keributan-driver- taksi-online-dan-taksi-konvensional-di-batam
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Alfabeta. Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus (First Ed). CAPS.