Tawazun: Journal of Sharia Economic Law P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2655-9579 Volume 1, Nomor 2, September 2018 http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index
Fleksibelitas Hukum Ekonomi Syariah
Murtadho Ridwan Institut Agama Islam Negeri Kudus murtadhoridwan@gmail.com

## Abstract
This study aims to examine the flexibility of Islamic law in general and the flexibility of Islamic law in particular. This study is a literature review. Data is collected from various works that have been produced by the scholars and analyzed descriptively. The results of the study show that in general, Islamic law is divided into two types; First, Islamic law is static (fixed) and will not change, this type of law is based on Nash qath'i. Second, Islamic law that is flexible (dynamic) that can change according to the demands of the times, this type of law is based on the results of ijtihad. Many flexible laws are found in the law of muamalat (Islamic economics) and this has happened since the beginning of Islam. There are  many examples of the  flexibility of Islamic economic law, including: Umar stopped distributing the land from the war, even though the Messenger of Allah had distributed the land; Umar stopped the portion of the zakat property for the convert group even though they belonged to eight groups who were entitled to receive zakat shares; Umar made a policy to excise non-Muslim traders as big as Usyur (10%) and Dzimmah Expert traders by 5% when they entered the Islamic region; and Umar founded the Diwan (Baitul Mal) even though it never existed at the time of the Prophet.
Keywords: Islamic Law, Economic Law, Changing Law

## Abstrak
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji fleksibelitas hukum Islam secara umum dan fleksibelitas hukum ekonomi syariah secara khusus. Kajian ini merupakan kajian pustaka. Data dikumpulkan dari berbagai karya yang telah dihasilkan oleh para ulama dan dianalisis secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara umum,  hukum  Islam  dibagi  menjadi  dua  jenis;  Pertama,  hukum  Islam  yang bersifat statis (tetap) dan tidak akan berubah, hukum jenis ini didasarkan pada nash  qath’i.  Kedua,  hukum  Islam  yang  bersifat  fleksibel  (dinamis)  yang  bisa berubah sesuai dengan tuntutan zaman, hukum jenis ini  didasarkan pada hasil ijtihad. Hukum  yang  bersifat fleksibel banyak  terdapat  pada  hukum  muamalat (ekonomi syariah) dan hal itu sudah terjadi sejak masa awal Islam. Banyak sekali contoh tentang fleksibelitas hukum ekonomi syariah, diantaranya adalah: Umar menghentikan  pembagian  tanah  hasil  peperangan,  padahal  Rasulullah  telah membagikan  tanah  tersebut;  Umar  menghentikan  bagian  harta  zakat  bagi golongan  Muallaf  meskipun  mereka  termasuk  delapan  golongan  yang  berhak mendapat  bagian  zakat;  Umar  membuat  kebijakan  untuk  menarik  cukai  pada pedagang non-muslim sebesar Usyur (10%) dan pedagang Ahli Dzimmah sebesar 5% ketika mereka masuk ke kawasan Islam; dan Umar mendirikan Diwan (Baitul Mal) meskipun itu tidak pernah ada di masa Rasulullah.
Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Ekonomi, Perubahan Hukum

## Murtadho Ridwan

## PENDAHULUAN
Manusia adalah makhluk sosial yang hanya bisa bertahan hidup jika berinteraksi dengan yang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia saling bergantung dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Interaksi sosial antar individu, antar kelompok, dan antar bangsa pada era globalisasi  ini  semakin  mempercepat  laju  perubahan  sosial.  Dampak perubahan  sosial  dapat  menimbulkan  kesenjangan  antara  hukum  yang sudah ada di masyarakat dengan realitas sosial yang berubah. Dan salah satu dampak dari perubahan sosial itu juga berpengaruh pada konsep serta pranata hukum Islam (Muhammad Khalid, 1999: 1).
Hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah merupakan tatanan dan peraturan Allah yang  bertujuan untuk mengatur  kehidupan manusia,  namun  keduanya  memiliki  daya  jangkau  yang  terbatas. Turunnya Alquran sudah berakhir dan munculnya Sunnah sudah tidak ada lagi karena Rasulullah SAW telah wafat. Sedangkan peru bahan sosial dan permasalahan  sosial  selalu  tumbuh  berkembang  dengan  cepat,  apalagi dalam bidang ekonomi, dan menuntut kepastian hukum.
Hukum Islam memiliki karakter statis dan fleksibel. Karakter inilah yang  mengindikasikan  kemampuan  hukum  Islam  merespon  dan menjawab  setiap  permasalahan  yang  baru  muncul,  khususnya  dalam bidang  muamalah  (ekonomi)  yang  hukumnya  tidak  terdapat  dalam Alquran  dan  Sunnah  (Ibnu  Rusy,  142).  Dengan  metode  ijtihad,  para  ahli fikih dan cedikiawan Muslim dari berbagai disiplin ilmu berkumpul dan membahas  permasalahan  umat  yang  tidak  ditemukan  hukumnya  dalam Alquran  dan  Sunnah.    Mereka  mengunakan  segala  daya  upaya  untuk menghasilkan  hukum  baru  dan  merekontruksi  hukum  yang  pernah dihasilkan ulama sebelumnya untuk disesuaikan dengan kondisi zaman.
Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang fleksibilitas hukum islam  karena  perubahan  waktu,  tempat  dan  keadaan  masyarakat, khususnya hokum yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

## KAJIAN LITERATUR Hukum Islam
Sebelum  membahas  tentang  fleksibilitas  hukum  ekonomi  syariah yang menjadi topik inti pembahasan, perlu dijelaskan tentang hukum Islam terlebih  dahulu  karena  hukum  ekonomi  syariah  merupakan  bagian  dari hukum  Islam.  Hukum  Islam  dalam  bahasa  Inggris  biasa  diterjemahkan dengan Islamic  Law dan dalam bahasa Arab disebut dengan al-Syariah al- Islamiyah (Syariat Islam).
Istilah syariat dapat memiliki arti luas dan juga arti sempit. Secara luas, syariat diartikan dengan segala yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah  SAW  berupa  wahyu,  baik  yang  terdapat  dalam  Alquran

## Fleksibelitas Hukum Ekonomi Syariah
maupun  Sunnah  yang  kebenarannya  tidak  diragukan  lagi  (Jaser  Auda, 2012:  22)  Sedangkan  arti  sempit  syariat  sebagaimana  yang  dikemukakan sebagian  ulama  adalah  segala  perintah  Allah  yang  berkaitan  dengan perilaku  manusia  selain  akhlak.  Sehingga  syariat  merupakan  nama  lain bagi hukum-hukum yang bersifat amaliyah ( Amir Syarifuddin, 2011: 41).
Istilah lain yang sangat erat dengan arti syariat secara sempit adalah kata  fikih.  Istilah  fikih  diartikan  dengan  ilmu  tentang  hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci (Wahbah Al-Zuhaily, 1996: 19) Istilah syariat dan fikih dapat menunjukkan hukum  Islam  karena  keduanya  sama-sama  membahas  hukum  Islam meskipun ada perbedaan mendasar dalam penggunaan.
Perbedaan  mendasar  antara  keduanya  adalah,  syariat  berasal  dari Allah  dan  rasul-Nya  sebagai  pembuat  syariat  (al-Shari’)  karena  syariat hanya mengandungi wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah (Alquran dan  Sunnah).  Sedangkan  fikih  merupakan  kandungan  syariat  yang diketahui  oleh  para  ahli  fikih  atau  mujtahid  setelah  mereka  melakukan ijtihad ( Abdul Malik Wello, 2010: 114). Oleh karena fikih merupakan hasil ijtihad,  maka  fikih  merupakan  rumusan  hukum  Islam  untuk  diterapkan pada suatu kasus, di suatu tempat, keadaan dan masa tertentu.
Jadi,  istilah  hukum  Islam  di  dalamnya  mengandungi  dua  unsur; pertama,  unsur  hukum  statis,  artinya  hukum  tersebut  selalu  tetap  di sepanjang  masa.  Hukum  statis  tidak  mengalami  perubahan  ataupun pembaharuan meskipun zaman berubah dan diterapkan pada masyarakat yang  berbeda-beda.  Ketentuan  hukum  Islam  yang  statis  telah  dijelaskan dan  ditetapkan  Alquran  dan  Sunnah  secara  pasti,  jelas,  dan  terperinci. Ketentuan  hukum  seperti  ini  tidak  menjadi  objek  ijtihad.  Hukum  Islam yang  memenuhi  unsur  statis  tidak  boleh  berubah  karena  jika  ketentuan hukum ini mengalami perubahan maka akan terjadi kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan manusia, karena ia berkaitan dengan permasalah yang asasi (dharuriyah) (Yusuf Al-Qardhawi, 2001: 18-19)
Kedua,  unsur  fleksibel  (dinamis),  artinya  hukum  Islam  dapat berubah sesuai dengan waktu, tempat dan keadaan dimana ia diterapkan. Hukum  Islam  yang  bersifat  fleksibel  bisa  berubah  karena  diterapkan  di masyarakat yang berbeda meskipun waktunya sama. Hukum Islam yang bersifat fleksibel juga dapat berubah karena diterapkan di masyarakat yang sama, namun waktunya berbeda. Pemahaman terhadap hukum Islam yang menerima perubahan karena perubahan zaman, tempat dan keadaan sesuai dengan  teori  fleksibilitas  hukum  Islam  yang  dianut  oleh  mayoritas  ahli fikih kontemporer, mereka mengikuti teori Maslahah dan juga Maqasid al- Shari’ah (Jamaluddin Athiyyah, 2003, 76)
Fleksibilitas  hukum  Islam  dalam  praktik  menunjukkan  bahwa hukum  Islam  bisa  beradaptasi  dengan  perubahan  sosial.  Tanpa  adanya

## Murtadho Ridwan
upaya  pembaharuan  dan  perubahan  hukum  Islam,  maka  akan  kesulitan dalam  menerapkannya.  Di  era  global  seperti  sekarang  ini,  perubahan perilaku sosial masyarakat cepat sekali terjadi, termasuk juga dalam bidang ekonomi, sehingga perlu adanya satu tatanan hukum Islam yang mengatur perilaku  sosial  di  masyarakat  sesuai  dengan  tuntutannya.  Maka,  para ulama  harus  merespon  untuk  membuat  rumusan  hukum  Islam  sesuai kondisi sosial masyarakat ( Muhammad Khalid Mas’ud , 1999: 23).
Ada  dua  ketentuan  bagi  hukum  Islam  yang  bersifat  fleksibel (dinamis);  pertama,  hukum  Islam  yang  diambil  dari  Dalil  Dzanni  yang menerima perubahan, dan kedua, hukum Islam yang dihasilkan dari ijtihad akibat perubahan zaman.

## Kaidah Fikih tengang Perubahan Hukum
Berdasarkan  uraian  tentang  hukum  Islam  yang  bersifat  fleksibel (dinamis)  tersebut,  para  ahli  fikih  membuat  sebuah  kaidah  fikih  yang populer, ( Wahbah Al-Zuhaily , 1996: 1116) yaitu; ( ِماَكْحلأا  ُرُّيَغَت ِِةَّيِع ْرَّشلا ِةَنِكْملأا  ِرُّيَغَتِب ِةَنِم ْزلأا َو )  yang  artinya:  “Perubahan  hukum  Islam  sebab  perubahan  tempat  dan waktu.” ( Ibnu al-Qayyim, 1998: 3)
Jika  merunut  literature  Ushul  Fikih  dan  buku  Qawa’id,  kita  akan menemukan perkataan Ibnu Qayyim al-Jauzi: ( َو ِةَنِكْملأا  َو ِةَنِم ْزلأا  ِرُّيَغَتِب ى َوْتَفْلا  ُرُّيَغَت ِفا َرْعلأا  َو  ِلا َوْحلأا ) yang artinya “Sesungguhnya fatwa bisa berubah atau berbeda karena perubahan atau perbedaan waktu, tempat, keadaan atau kondisi, dan adat kebiasaan.”  Ibnu  Qayyim  berargumen  bahwa  prinsip  dan  dasar  hukum Islam adalah hikmah dan kemaslahatan untuk umat manusia, baik dalam kehidupan  dunia  maupun  kehidupan  akhirat.  Hukum  Islam  akan menciptakan  keadilan,  akan  menurunkan  rahmat,  akan  memberikan kemaslahatan bagi semua, dan akan mewujudkan hikmah. Setiap persoalan yang  keluar  dari  keadilan  hingga  timbul  kedzaliman,  atau  keluar  dari kemaslahatan hingga mengakibatkan kerusakan, maka itu bukanlah syariat Islam ( Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah , 1998: 3) Oleh karena itu, hukum Islam bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan dan adat kebiasaan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan umat manusia.
Perkataan  Ibnu  Qayyim  dikembangkan  oleh  ahli  fikih  setelahnya sehingga  menjadi  kaidah:  ( ِماَكْحلأا  ُرُّيَغَت
ِِةَّيِع ْرَّشلا
ِةَنِم ْزلأا َو  ِةَنِكْملأا  ِرُّيَغَتِب
),  “Perubahan hukum  Islam  sebab  perubahan  tempat  dan  waktu.”  Namun  kaidah  ini  tidak dapat diberlakukan secara muthlak, perlu ada rincian penerapan agar tidak bertentangan dengan aturan syara’. Ini karena, secara umum hukum Islam dikelompokkan menjadi dua seperti yang telah disebutkan.
Hukum  Islam  yang  bersifat  statis  (tetap)  bersumber  dari  Alquran dan  Sunnah.  Hukum  Islam  ini  akan  tetap  dan  tidak  akan  berubah  serta tidak  leka  dengan  perubahan  sosial.  Hukum  Islam  yang  bersifat  statis (tetap) ini tidak menjadi objek dari kaidah fikih ini. Contoh hukum Islam

## Fleksibelitas Hukum Ekonomi Syariah
yang bersifat statis adalah kewajiban dan larangan yang disebutkan secara jelas dalam Alquran dan Sunnah seperti kewajiban solat, zakat, puasa, dan haji  serta  haramnya  zina,  khamr  (minuman  keras),  membunuh,  berbuat zalim dan larangan yang lain ( Abdul Karim Zaidan, 1992: 43) Hukum Islam yang bersifat fleksibel (dinamis) bisa berubah sebab perubahan  waktu  dan    tempat.  Hukum  Islam  yang  bersifat  fleksibel jumlahnya lebih banyak daripada hukum Islam yang bersifat statis (tetap), ini  karena  persoalan  terus  terjadi  dan  pembaruan  terus  berlangsung, apalagi dalam bidang muamalah (ekonomi) ( Abdul Karim Zaidan, 1992: 43) Maka  hukum  Islam  yang  bersifat  fleksibel  merupakan  ladang  ijtihad bagi  para  ahli  fikih.  Dan  ini  merupakan  objek  diberlakukan  kaidah “Perubahan hukum Islam sebab perubahan tempat dan waktu.”
Ulama  fikih  bersepakat  bahwa  hukum  Islam  yang  bisa  berubah karena  perubahan  tempat,  waktu  dan  keadaan  adalah  hukum-hukum ijtihadi (hukum yang dihasilkan dari ijtihad). Objek ijtihad dalam hukum islam meliputi; hukum yang berdasarkan nash dzanni, hukum yang tidak ada  nash-nya,  dan  hukum  yang  tidak  disepakati  ulama  (tidak  ada  ijma’ antara ulama). Jadi tidak ada praktik ijtihad pada hukum yang sudah jelas nash-nya  karena  termasuk  dalam  kategori  hukum  Islam  yang  statis  ( Wahbah  Al-Zuhaily,  1996:  1052) Di  antara  contoh  hukum  ijtihadi adalah, hukum yang didasarkan pada maslahah tertentu. Jika maslahah yang menjadi dasar munculnya hukum sudah tidak ada, maka hukum-pun akan berubah karena tidak ada illat atau alasan yang menjadi dasar bagi hukum tersebut.
Menurut  Wahbah  al-Zuhaily,  ada  beberapa  faktor  yang menyebabkan hukum bisa berubah karena perubahan tempat, waktu dan keadaan.  Faktor  tersebut  adalah:  (1)  perubahan  Urf  (adat  kebiasaan),  (2) perubahan mashlahah umat, (3) untuk menjaga dharurah (keniscayaan), (4) kerusakan  akhlak  umat  manusia  dan  lemahnya  pemahaman  agama,  (5) perubahan  tatanan  sosial  masyarakat  (Wahbah  Al-Zuhaily,  1996:  1052 ) Pada  kondisi  tersebut,  maka  hukum  Islam  harus  berubah  untuk mewujudkan  kemaslahatan  dan  menolak  kerusakan  serta  untuk menciptakan kebaikan dan kebenaran.
Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa hanya ada dua penyebab yang mempengaruhi perubahan hukum Islam, yaitu:
1. Perubahan Urf (adat kebiasaan)
Hukum  Islam  dapat  berubah  karena  ada  perubahan  Urf  (adat kebiasaan masyarakat setempat). Al-Qarafi berkata: Hukum Islam yang dihasilkan dari adat kebiasaan akan berubah sesuai dengan perubahan adat kebiasaan tersebut. Hukum tersebut akan batal dengan sendirinya jika adat kebiasaan tersebut sudah tidak ditemukan lagi ( Shihabbudin Alqarafi, 1987: 67)

## Murtadho Ridwan
Ibnu  al-Qayyim  berkata:  Sesungguhnya  fatwa  akan  berubah sebab  perubahan  waktu,  tempat,  adat  kebiasaan  dan  kondisi masyarakat. Semua itu berasal dari Allah, dan hanya kepada Allah lah kita meminta perlindungan ( Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, 9 ). Sedangkan Al-Zarqa  berkata:  Semua  hukum  yang  didasarkan  pada  Urf  (adat kebiasaan),  maka  hukum  tersebut  akan  berubah  sesuai  dengan perubahan  Urf  (adat  kebiasaan)  tersebut.  Ini  karena,  ada  satu  kaidah yang telah ditetapkan bahwa: ( ِِةَّلِعْلاِ َعَمِ ُر ْوُدَيُِمْكُحْلا ) “Hukum Islam tergantung pada illat-nya”. Dari kaidah itu muncul kaidah fikih yang menyatakan: “Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  hukum  Islam  bisa  berubah  sebab perubahan waktu” (Al-Zarqa, 2002: 89)
Oleh  sebab  itu,  sebagian  ulama  berpendapat  bahwa  kaidah “Perubahan  hukum  Islam  sebab  perubahan  tempat  dan  waktu,” merupakan bagian dari kaidah umum: ( ةَمَّكَحُم ُةَداَعْلا ) “Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum”. Jadi, jika sebuah hukum di dasarkan pada Urf (adat kebiasaan), maka hukum tersebut dapat berubah sebab perubahan adat  kebiasaan  yang  ada  di  masyarakat.  Sebagai  contoh,  Menurut  al- Zuhaily, boleh mengambil upah atau gaji bagi guru ngaji Alquran, imam masjid, dan khatib solat Jumuat, hal ini karena adat kebiasaan yang telah berubah (Wahbah Al-Zuhaily, 1117)
2. Kerusakan akhlak umat manusia dan anggapan remeh terhadap hukum Penyebab  ini  memiliki  banyak  contoh,  diantaranya  adalah riwayat  yang  dikatakan  Aisha:  “Jika  Rasulullah  mengetahui  apa  yang terjadi pada wanita, nescaya beliau akan mencegah mereka dari masjid” (HR.  al-Bukhari).  Aisyah  berpendapat  bahwa  sikap  wanita  yang menganggap  remeh  cara  berpakaian  yang  menyebabkan  Rasulullah SAW  melarang  wanita  pergi  ke  masjid.  Artinya,  jika  Rasulullah  SAW tahu jika wanita suka meremehkan cara berpakaian, nescaya beliau akan melarang  wanita  dari  masjid.  Hal  ini  karena  kerusakan  yang  timbul akibat  wanita  meremehkan  cara  berpakaian  secara  benar,  seperti memakai  pakaian  ketat  atau  tidak  menutup  aurat,  akan  lebih  besar daripada maslahah (kebaikan) yang didapat wanita dari pergi ke masjid. Dan masih banyak lagi contoh yang dapat menjelaskan kaidah ini yang ditemukan di literature fikih, diantara contoh tersebut adalah:
Pertama, Pada suatu waktu Rasulullah SAW melarang menyimpan daging kurban hingga tiga hari, beliau bersabda: “Barang siapa melakukan kurban, maka janganlah menyimpan daging kurban itu di rumah hingga tiga hari.” Hadis ini melarang menyimpan daging kurban hingga tiga hari, Lalu di lain waktu, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya aku pernah melarang kalian dari  menyimpan  daging  kurban,  maka  makanlah,  dan  berilah  makan  (dengan daging  kurban  itu),  dan  simpanlah  (daging  kurban  itu).”  Hadis  ini  memberi petunjuk  jelas  bahwa  fatwa  bisa  berubah  sebab  perubahan  keadaan  dan

## Fleksibelitas Hukum Ekonomi Syariah
kondisi masyarakat. Artinya, pada suatu kesempatan Rasul memfatwakan untuk  tidak  menyimpan  daging  kurban  hingga  tiga  hari,  daging kurban harus  segera  dibagikan  kepada  yang  berhak  dan  tidak  boleh  disimpan melebihi tiga hari. Namun di lain waktu Rasulullah membolehkan untuk menyimpan daging kurban (Yusuf Qardhawi, 1993: 184)
Kedua,  Ijtihad  Umar  yang  menambah  hukuman  orang  yang meminum  khamr  (minuman  keras),  yang  asalnya  40  kali  cambukan ditambah  menjadi  80  kali  cambukan.  Hal  ini  ditetapkan  Umar  karena masyarakat pada saat itu sudah menganggap ringan hukuman meminum khamr  sehingga  meminum  khamr  menjadi  kebiasaan  mereka.  Lalu  Umar berijtihad untuk menambah jumlah hukuman menjadi 80 kali cambukan agar tujuan disyariatkan hukuman dapat tercapai (Yusuf Qardhawi, 1993: 187)
Ketiga,  Ijtihad  Utsman  yang  menetapkan  adanya  adzan  pertama pada  solat  Jumat.  Hal  ini  dilakukan  Utsman  karena  pada  saat  itu masyarakat  disibukkan  dengan  urusan  perniagaan  sehingga  terlewatkan solat Jumat. Adzan pertama dalam solat Jumuat merupakan sunnah yang pertama kali dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Utsman karena ada  tuntutan  untuk  itu,  ini  bukan  bid’ah.  Namun  untuk  masa  sekarang, banyak kelompok yang sudah tidak melakukan karena merasa sudah tidak ada lagi alasan untuk menjalankannya.
Keempat, Ijtihad para sahabat tentang perubahan kadar zakat fitrah. Pada masa Nabi, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah  SAW  mewajibkan  zakat  fitrah  sebesar  satu  Sha’  (4  Mud) makanan, baik berupa kurma, anggur kering (kismis), sya’ir, ataupun Aqith. Namun setelah itu, sejumlah sahabat seperti Utsman, Ali, Abu Hurairah, Jabir, Ibnu Abbas, Ibnu al-Zubair, dan Asma’ binti Abu Bakar berpendapat bahwa  setengah  Sha’  (2  Mud)  gandum  menyamai  satu  Sha’  kurma  atau sya’ir, maka para sahabat mengelurkan zakat fitrah sebesar setengah Sha’ gandum  pada  masa  mereka.  Ibnu  al-Mundir  berkata:  Saya  tidak  pernah tahu  hadis  Nabi  yang  menjelaskan  tentang  zakat  fitrah  dibayar  dengan gandum, karena pada masa Nabi di Madinah gandum masih langka. Tapi, pada  masa  sahabat  gandum  banyak  ditemukan  di  Madinah  dan  mereka berpendapat bahwa setengah Sha’ gandum sama dengan satu Sha’ kurma atau sya’ir. ( Yusuf Al-Qardhawi, 192)
Kelima,  Pencatatan  akad  nikah,  dimana  di  masa  awal  Islam  nikah tidak perlu dicatat secara resmi. Hal ini karena pada masa sekarang sedikit sekali orang yang amanah yang bisa memenuhi hak isteri, selain itu adanya kebutuhan  akan  buku  catatan  nikah.  Hakim  memerlukan  bukti  berupa buku  catatan  nikah  ketika  timbul  permasalah  atau  perselisihan  antara suami isteri sehingga hak dan kewajiban masing-masing, baik isteri, suami, dan anak dapat dilindungi. Di Indonesia ada kewajiban untuk mencatatkan

## Murtadho Ridwan
akad nikah di pejabat yang berwenang sesuai dengan regulasi yang berlaku dan  sejak  2018  istilah  yang  digunakan  adalah  pencatatan  perkawinan sesuai  dengan  PMA.  (  Peraturan  Menteri  Agama  No.  19  Tahun  2018 Tentang Pencatatan Perkawinan)

## PEMBAHASAN Fleksibelitas Hukum Ekonomi Syariah
Dalam bidang ekonomi berlaku juga pembagian hukum seperti di atas, artinya hukum ekonomi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu; hukum ekonomi  yang  bersifat  statis  (tetap)  tidak  bisa  berubah,  dan  hukum ekonomi  yang  bersifat  fleksibel  (dinamis),  bisa  berubah  sesuai  dengan perubahan  tempat,  waktu,  dan  keadaan.  Dan  klasifikasi  kedua  ini merupakan  mayoritas  dari  hukum  ekonomi  karena  ekonomi  merupakan bagian  dari  muamalah  dan  hukum  asal  dari  muamalah  adalah  boleh (ibāhah).
Hukum ekonomi yang bersifat statis (tetap) adalah hukum ekonomi yang didasarkan pada dalil-dalil nash yang tetap, tidak menerima takwil ataupun tafsir. Ketetapan hukum ini bertujuan untuk ketenteraman hidup dan  kedamaian  masyarakat.  Merubah  ketetapan  ini  dapat  menjadikan keguncangan  dan  ketidakstabilan  masyarakat.  Diantara  contoh  hukum statis dalam bidang ekonomi adalah hukum pemilikan individu yang telah ditetapkan Islam, hukum waris, perbedaan orang dalam rizki, kewajiban zakat,  kewajiban  menafkahkan  harta  di  jalan  Allah,  larangan  berlebihan dan membadzir, larangan riba, larangan memakan harta orang lain dengan cara  batil  dan  hukum  yang  lain.  Semua  itu  merupakan  hukum  ekonomi yang  telah  ditetapkan  Allah  untuk  keberlangsungan  hidup  manusia  dan untuk ketenteraman masyarakat. (Yusuf al-Qardhawi, 20)
Sedangkan  hukum  ekonomi  yang  bersifat  fleksibel  (dinamis) merupakan hukum ekonomi yang bisa berubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan keadaan. Hukum ekonomi yang fleksibel ini didasarkan pada  hasil  ijtihad  para  ahli  fikih  dan  ahli  fatwa.  Hukum  ekonomi  yang fleksibel  akan  berubah  sesuai  dengan  perubahan  tempat,  waktu  dan keadaan. Allah SWT tidak ingin mempersulit hamba-Nya dengan nash-nash yang jelas, namun Allah SWT membiarkan persoalan-persoalan ekonomi tanpa nash. Terkadang Allah SWT menjelaskan persoalan ekonomi dengan nash mujmal (global) sehingga ada ruang untuk berijtihad.
Dalam  sebuah  hadis  dijelaskan  bahwa:  “Sesungguhnya  Allah  telah menentukan  had  (batasan),  maka  janganlah  kalian  melampaui.  Sesungguhnya Allah  telah  menetapkan  kewajiban,  maka  janganlah  kalian  mensia-siakan. Sesungguhnya  Allah  telah  mengharamkan  sesuatu,  maka  janganlah  kalian menerjangnya.  Dan  sesungguhnya  Allah  meninggalkan  beberapa  perkara  (tidak

## Fleksibelitas Hukum Ekonomi Syariah
mengaturnya)  sebagai  rahmat  bagi  kalian,  maka  janganlah  kalian  mencari  dan membahasnya.” (HR. Dar al-Quthni)
Kewajiban,  keharaman,  dan  had  (batasan)  yang  sudah  ditetapkan Allah SWT  merupakan aturan yang  telah ditentukan untuk membangun sistem Islam. Sedangkan perkara lain yang tidak disebutkan Allah dengan jelas merupakan rahmat dari Allah SWT untuk kita semua. Allah SWT telah mempersilahkan kita untuk melakukan percobaan dan mempraktikan bagi kemajuan manusia. Diantara contohnya adalah: Cara memanfaatkan tanah pertanian bagi orang yang tidak memiliki. Tanah pertanian bisa dikelola dengan cara dipinjamkan, disewakan atau dengan akad Muzaraah. Contoh lain, mewajibkan pajak ke atas orang yang mampu untuk menutup defisit anggaran,  tetapi  cara  membayar  pajak,  besaran  pajak,  dan  bentuk  pajak tidak  ditentukan  dengan  pasti.  Hal  ini  bisa  berbeda  sesuai  dengan perbedaan tempat, waktu  dan keadaan. Umar pernah mewajibkan cukai 10%  (usyur)  ke  atas  pedagang  non-muslim  yang  masuk  kawasan  Islam (Monzer Kahf, 2009: 49)
Banyak sekali contoh praktik kaidah “Perubahan hukum Islam sebab perubahan tempat dan waktu” dalam bidang ekonomi (muamalah). Diantara contoh praktik dan penjelasannya adalah:

## Pertama, Pembagian tanah hasil perang
Sahabat Bilal berpendapat: Sesungguhnya tanah negeri Syam yang telah ditaklukkan harus dibagi untuk para pasukan yang ikut berperang. Bilal melakukan itu karena mengikuti perilaku Rasulullah yang membagi tanah  Khaibar  setelah  ditaklukkan  dan  juga  berdalil  dengan  ayat  yang menjelaskan tentang harta Ghanimah (QS. Al-Anfal: 41). Namun Umar tidak membagikan tanah tersebut, tanah itu tetap menjadi milik pemilik asalnya, namun  mereka  diwajibkan  untuk  membayar  kharraj  (pajak  tanah). Pendapat Umar ini bertujuan untuk kemaslahatan kaum Muslimin di masa akan datang dan menjadi simpanan bagi generasi akan datang.
Perkataan  Umar  yang  popular  tentang  hal  ini  adalah:  Bagaimana dengan kaum Muslimin yang akan datang nanti? Mereka mendapati tanah dan bangunan yang ada sudah dibagi dan diwarisi dari orang tua mereka? Lalu Abdurahman bin Auf berkata kepada Umar: Apa pendapatmu, wahai Umar? Umar menjawab: Sesungguhnya tanah dan bangunan hasil perang adalah harta Fai’, bukan Ghanimah sehingga tidak boleh dibagi, tanah dan bangunan  tersebut  untuk  anak  turun  kita  serta  untuk  para  janda (Muhammad Baltaji, 1998: 124)
Keputusan  Umar  ini  berdampak  besar  bagi  perekonomian setelahnya karena tanah dan bangunan masih dimiliki oleh para pemilik asal, dengan catatan mereka harus membayar kharraj (pajak tanah).
Kedua, Menghidupkan tanah mati (Ihya’ al-Ardh al-Mawat)

## Murtadho Ridwan
Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa menghidupkan (merawat dan memakmurkan)  tanah  mati  yang  tidak  dimiliki  oleh  seorang  pun,  maka  tanah tersebut menjadi miliknya. “
Umar  menjalankan  hadis  ini  hingga  masa  kekhalifahan  beliau, namun  ketika  ada  sebagian  orang  menguasai  tanah  mati  dengan  cara memagar  dan  membiarkannya  bertahun-tahun  tanpa  ditanami,  dan  juga tidak meminta orang lain untuk menanaminya, maka Umar pun berpidato: “Barang siapa menghidupkan (memakmurkan) tanah mati, maka tanah itu menjadi haknya, dan tidak ada hak bagi orang yang menguasai tanah mati (tanpa ditanami) setelah  tiga  tahun.”  (Muhammad  Baltaji,  1998:  199).  Umar  telah  memberi batas  selama  tiga  tahun  bagi  orang  yang  menguasai  tanah  mati,  namun tidak dimakmurkan, batasan itu tidak disebutkan Nabi. Batasan Umar itu bertujuan  agar  tanah  mati  yang  sudah  dikuasai  seseorang  tapi  tidak dimakmurkan  dikembalikan  menjadi  milik  umum  (Negara)  sehingga orang lain bisa memakmurkan tanah mati tersebut. Hal ini karena tanah merupakan  salah  satu  faktor  produksi  yang  diperlukan  masyarakat sehingga tidak dapat dikuasi oleh seseorang dengan tanpa dikelola.

## Ketiga, Zakat untuk Muallafah Qulubuhum
Pada masa Rasulullah SAW dan Abu Bakar, golongan Muallaf (orang yang  baru  masuk  Islam  atau  yang  diharapkan  masuk  Islam)  masih mendapat  bagian  dari  harta  zakat  karena  mereka  termasuk  delapan golongan yang berhak mendapat bagian zakat (QS. Al-Taubah: 60). Tapi, pada  masa  Umar  bagian  zakat  untuk  mereka  diberhentikan.  (Yusuf  Al- Qardhawi, 194)
Dikisahkan  bahwa  pada  masa  Abu  Bakar,  ada  dua  lelaki  yang datang  kepada  beliau  dan  meminta  tanah  pekarangan  dengan  berkata: Sesungguhnya  di  dekat  kami  ada  tanah  yang  tidak  terawat,  alangkah baiknya jika engkau memberikan tanah itu kepada kami. Lalu Abu Bakar menetapkan tanah tersebut untuk mereka berdua (Umar tidak mendengar kejadian itu). Ketika Umar mendengar kejadian itu, Umar berkata kepada dua  lelaki:  “Sesungguhnya  Rasulullah  mengharapkan  hati  kalian  tetap dalam  agama  Islam  dengan  cara  memberi  (bagian  zakat)  karena saat  itu Islam  masih  lemah.  Ketahuilah  bahwa  sesungguhnya  Allah  telah memuliakan  Islam  pada  hari  ini.  Pergilah  kalian  berdua,  bekerjalah sebagaimana kaum Muslimin yang lain bekerja. Sesungguhnya kebenaran hanya  ada  di  sisi  Allah,  barang  siapa  dikehendaki  Allah,  maka  ia  akan beriman dan barang  siapa dikehendaki Allah, maka ia akan tetap kufur. Lalu dua lelaki itu kembali kepada Abu Bakar dan melaporkan perkataan Umar  itu.  Dan  Abu  Bakar  menyetujui  pendapat  Umar  (tidak  memberi bagian  zakat  pada  golongan  Muallaf)  dan  menarik  balik  tanah  yang diberikan. Lalu dua lelaki itu berkata: Yang menjadi Khalifah itu Anda atau Umar?! Abu Bakar menjawab: Dia (Umar). (Muhammad Baltaji, 1998: 169)

## Fleksibelitas Hukum Ekonomi Syariah

## Keempat, Cukai perdagangan
Zakat perdagangan diwajibkan untuk para pedagang Muslim, tapi tidak  wajib  bagi  pedagang  non-Muslim.  Pedagang  non-muslim  hanya dibebani Jizyah (pajak diri) dan itu berlaku hingga masa pemerintahan Abu Bakar. Pada masa Umar, Abu Musa al-Asy’ari menulis surat kepada Umar yang isinya: “Sesungguhnya para pedagang Muslim ketika masuk ke Dar al-Harb  (kawasan  yang  belum  ditaklukkan  umat  Islam),  mereka  diminta membayar  Usyur  (10%  dari  nilai  barang  perdagangan),”  lalu  Umar membalas surat Abu Musa, beliau menulis: “Ambil dari mereka (pedagang non-muslim) sebesar Usyur (10%) ketika mereka masuk ke kawasan kita, dan  ambillah  dari  para  pedagang  Ahli  Dzimmah  separuhnya  (5%). (Muhammad Baltaji, 1998: 449)
Cukai perdagangan sebesar 10% untuk pedagang non-Muslim yang ditetapkan  Umar  merupakan  tindak  balas  terhadap  mereka  yang memberlakukan  cukai  10%  pada  pedagang  Muslim.  Namun  Umar memberlakukan kebijakan itu kepada pedagang yang barang dagangnya mencapai 200 Dirham dan itu diwajibkan hanya setahun sekali. Ini karena, jika cukai 10% ditetapkan pada barang perdagangan setiap masuk, maka akan berpengaruh pada harga. Umar juga tidak memberlakukan cukai 10% untuk barang kebutuhan pokok bagi masyarakat Muslim. Kebijakan Umar ini  diberlakukan  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  umum  bagi  umat manusia serta untuk memenuhi tersedianya barang di pasar. (Muhammad Baltaji, 1998: 450-451)

## Kelima, Membentuk Diwan (Baitul Mal)
Ide pembentukan Diwan (Baitul Mal) disampaikan oleh al-Walid bin Hisyam bin al-Mughirah, dia berkata kepada Umar: “Saya telah datang ke negeri  Syam,  dan  saya  melihat  Raja-nya  telah  mendirikan  Diwan  (untuk mencatat  keuangan  Negara)  dan  juga  telah  mengatur  tentara,  maka lakukanlah seperti itu, wahai Umar! Lalu Umar mengumpulkan Uqail bin Abu  Thalib,  Makhramah  bin  Naufal,  dan  Jubair  bin  Math’am  (dari  suku Quraisy),  dia  berkata:  Tetapkanlah  orang  sesuai  dengan  kedudukan mereka!!  Lalu  mereka  memulai  dari  Bani  Hasyim,  lalu  Abu  Bakar  dan kaumnya, lalu Umar dan kaumnya. Dan ketika Umar melihat urutan yang ditetapkan, dia berkata: Saya senang, urutan sebenarnya adalah seperti itu. Namun,  mulailah  dari  yang  paling  dekat  dengan  Rasulullah,  lalu setelahnya dan setelahnya sehingga kalian meletakkan Umar pada posisi yang diridhai Allah (Muhammad Baltaji, 1998: 462)
Diwan  (Baitul  Mal)  dibentuk  Umar  pada  tahun  20  H  dan  ini merupakan ide baru dalam Negara Islam yang belum pernah terjadi pada pasa Rasulullah maupun masa Abu Bakar. Ide ini diambil dari pengalaman kerajaan Persia dan Romawi yang selalu bermusuhan dengan tentara Islam pada masa itu. (Muhammad Baltaji, 1998: 463) Diwan (Baitul Mal) dibentuk

## Murtadho Ridwan
dengan tujuan untuk mengatur keuangan Negara agar kemaslahatan kaum Muslimin terwujud.

## KESIMPULAN
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  hukum  Islam dibagi menjadi dua; hukum Islam yang bersifat statis (tetap) dan hukum Islam  yang  bersifat  fleksibel  (dinamis).  Hukum  Islam  statis  merupakan hukum  Islam  yang  didasarkan  pada  nash  qath’i  dan  bersifat  tetap, sedangkan  hukum  Islam  fleksibel  merupakan  hukum  Islam  yang didasarkan pada nash dzanni, tidak ada dasar nash-nya, dan tidak ada ijma’ ulama, dengan kata lain hukum Islam yang dihasilkan dari ijtihad.
Ada dua hal yang menyebabkan hukum Islam, khususnya hukum ekonomi  syariah  bersifat  fleksibel,  yaitu:  pertama:  perubahan  Urf  (adat kebiasaan) dan kedua, sikap masyarakat yang meremehkan hukum Islam. Untuk hukum Islam yang statis tidak bisa berubah meskipun diterapkan di waktu dan tempat yang berbeda.
Banyak contoh tentang fleksibelitas hukum  ekonomi syariah yang terjadi sejak masa kekhalifahan, diantaranya adalah: Umar menghentikan pembagian tanah hasil peperangan, padahal Rasulullah telah membagikan tanah  tersebut;  Umar  menghentikan  bagian  harta  zakat  bagi  golongan Muallaf  meskipun  mereka  termasuk  delapan  golongan  yang  berhak mendapat  bagian  zakat.  Contoh  lain  adalah,  Umar  mendirikan  Diwan (Baitul Mal) meskipun itu tidak pernah ada di masa Rasulullah dan masih banyak  lagi  contoh  yang  bisa  dirujuk  pada  buku-buku  karya  ulama terdahulu. Wallahu a’lam

## Fleksibelitas Hukum Ekonomi Syariah

## DAFTAR PUSTAKA
Athiyah, Jamaluddin, (2003), Nahwa Taf'il Maqashid al-Syariah. Damaskus: Dar al-Fikr.
Auda, Jaser, (2012), Maqashid al-Syariah ka Falsafah li al-Tasyri' al-Islami. USA: The International Institute of Islamic Thought.
Baltaji, Muhammad, (1998), Manhaj Umar Bin Al-Khattab Fi Al-Tasyri’. Kairo:
Maktabah al-Sabab.
Ibnu  Rusyd,  Abu  Walid  Muhammad.  Bidayah  al-Mujtahid  wa  Nihayah  al- Muqtasid. Kairo: Dar al-Kutub al-Arabiyah, t.t.
Jauziyah, Ibnu al-Qayyib, (1998), I'lam al-Muaqqi'in an Rab al-Alamin. Bairut: Dar al-Fikr.
Kahf, Monzer, (2009), Daur al-Siyasah al-Maliyah wa Dzawabithaha fi Ithar al- Iqtishad  al-Islami.  Kuala  Lumpur:  The  International  Institute  of Islamic Thought.
Mas’ud, Muhammad Khalid, (1999), Filsafat Hukum: Studi Tentang Pemikiran Abu Ishaq al-Syathiby. Bandung: Pustaka Madani.
Peraturan  Menteri  Agama  No.  19  Tahun  2018  tentang  Pencatatan Perkawinan.
Qarafi, Sihabuddin, (1987), al-Furuq. Kairo: Dar al-Salam. Qardhawi, Yusuf, (2001), Daur al-Qiyam wa al-Akhlak fi al-Iqtishad al-Islami. Kairo: Maktabah Wahbah.
Qardhawi, Yusuf, (1993), Madkhal li Dirasah al-Syariah al-Islamiyah. Bairut: Muassasah al-Risalah.
Syarifuddin, Amir, (2011), Ushul Fiqh I. Jakarta: Kencana. Wello, Abd. Malik, (2010), “Karakteristik dan Kedudukan Hukum Islam,”
Jurnal al-Risalah, Mei.
Zaidan,  Abdul  Karim,  (1992),  al-Madkhal  li  Dirasah  al-Syariah  al-Islamiyah. Baghdad: Maktabah al-Quds.
Zarqa, (2002), al-Madkhal fi al-Fiqh al-Am. Kairo: Maktabah al-Ilmiyah. Zuhaily, Wahbah, (1996), Ushul al-Fiqh al-Islami. Damaskus: Dar al-Fikr.