## JIEE:

## Implementasi  Undang – Undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

## Muhammad Takdir
1
1,2 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Ekasakti Padang, Indonesia
* penulis korespondensi: muhammadtakdir@unespadang.ac.id

## ARTICLE INFO ABSTRACT

## Article history:
Implementasi  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  di Kecamatan  Muara  Bulian  Kabupaten  Batanghari  Provinsi Jambi didasari oleh Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011, tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman.  Program BSPS  merupakan  program  dari  Kementerian  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (Kementerian  PUPR)  dan bertujuan  untuk  membantu  Masyarakat  Berpenghasilan Rendah  (MBR)  agar  memiliki  rumah  yang  layak  huni.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana Implementasi Undang – undang Nomor 1 tentang Bantuan Stimulan  Perumahan  Swadaya,  serta  mengetahui  kendala dan  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala tersebut.  Dan  penelitian  menggunakan  metode  kualitatif, yaitu  metode  penelitian  yang  mendeskripsikan  data  yang berupa  kata – kata  atau  lisan  dan  dokumentasi.  Dari penelitian  yang  dilakukan  dapat  dilihat  bahwa,  (1)
Implementasi Undang – undang Nomor 1 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten  Batanghari  Provinsi  Jambi,  memiliki  beberapa faktor,  yaitu  komunikasi (penyampaian  informasi), sumber daya  yang  terdiri  dari  sumber  daya  manusia  dan  fasilitas yang  memumpuni,  disposisi  atau  keinginan  dan  struktur birokrasi yang jelas. (2) Kendala yang dihadapi adalah masih banyak masyarakat yang kurang memahami informasi yang diberikan  dan  juga  masih  kurangnya  koordinasi  di  antara camat  dengan  fasilitator  pada  saat  pelaksanaan  program BSPS. (3) Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala adalah  lebih  menyederhanakan  kata – kata  dalam memberikan  informasi  dan  memperbaiki  komunikasi sehingga  koordinasi  dapat  berjalan  dengan  baik,  serta
Standart  Operation  Procedur (SOP)  menjadi  jelas. Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu memberikan informasi mengenai  BSPS  kepada  masyarakat  sangatlah  penting, sumber  daya  manusia  dan  dana  merupakan  faktor  yang sangat  menentukan  keberhasilan  BSPS,  memiliki  sikap bersungguh – sungguh  dan  SOP  yang jelas  sangat  penting dalam pelaksanaan BSPS.
Received 18 November 2021
Received  in  revised  form  06 December 2021 Accepted 15 December 2021
Keyword: Implementasi, Bantuan Stimulan, Perumahan Swadaya

## PENDAHULUAN
Untuk  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat Indonesia sesuai dengan cita –
cita  dan  tujuan  Negara  Indonesia,  maka Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan  Rakyat  (PUPR)  membuat program  Bantuan  Stimulan  Perumahan Swadaya  (BSPS)  atau  yang  lebih  dikenal dengan  istilah  bedah  rumah.  Yang  mana program  ini  dilandasi  oleh  Undang – undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang Perumahan dan Kawasan Perumahan.1
Pada  Tahun  2018  Kecamatan Muara  Bulian  mendapatkan  138  unit rumah  dengan  masing-masing  orang menerima  RP  15.000.000,-,  pada  Tahun 2019  Kecamatan  Muara  Bulian  tidak mendapatkan BSPS dan pada Tahun 2020 Kecamatan  Muara  Bulian  mendapatkan 165  unit  rumah  Bantuan  Stimunal Perumahan  Swadaya  dengan  masing- masing penerima mendapatkan RP 17.500.000,-.2  Bantuan  tersebut  sangat membantu
masyarakat untuk memperbaiki  kualitas  rumah  mereka untuk  bisa  menjadi  rumah  yang  layak huni.  Pemerintah  desa  /  kelurahan berperan sangat penting dalam melakukan penyaringan masyarakat penerima BSPS.
Namun  dari  hasil  observasi  yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan
Batanghari  tidaklah  berjalan  dengan optimal,  seperti Kurangnya  informasi  dan sosialisasi yang diberikan oleh lurah atau kantor  desa  tentang  Bantuan  Stimulan Perumahan  Swadaya  (BSPS)  kepada masyarakat, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Muara  Bulian  belumlah  tepat  sasaran, karena  dari  hasil  observasi  peneliti  ada masyarakat  yang  penerima  manfaat  yang tidak  memenuhi  syarat  dari  bantuan  itu sendiri, dan
Masyarakat
yang mendapatkan  bantuan  terkadang  masih ada  yang  abai  akan  ketentuan  dari
program  Bantuan  Stimulan  Perumahan Swadaya,  seperti  abai  akan  ketentuan jangka  waktu  pembuatan  rumah  yang telah ditentukan.
Dalam  Kamus  Administrasi  Publik Chandler  dan  Plano,  menyatakan  bahwa kebijakan  publik  adalah  pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada  untuk  memecahkan  masalah  publik, atau  bisa  kita  katakan  bahwa  kebijakan merupakan bentuk investasi yang kontinu (terus – menerus)  oleh  pemerintah  untuk kepentingan masyarakat agar bisa berpartisipasi
dalam pemerintahan.
(Harbani, 2007)
Implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi  antara  tujuan  dan  tindakan untuk mencapai tujuan, serta melakukan jaringan  pelaksanaan  birokrasi  yang efektif.  Penelitian  ini  menggunakan  teori implementasi  George  C.  Edward  III,  yang mana pada teori Edward III, implementasi memiliki  4  (empat)  indikator,  yaitu komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan struktur  birokrasi.  Dalam  implementasi kebijakan  publik  ke – 4  indikator  ini haruslah  terlaksana  dengan  baik  agar pelaksanaan  kebijakan  publik  berjalan dengan baik. (Ali, 2017)
Berdasarkan Kemenper (Kementerian Perumahan Rakyat),
perumahan  swadaya  adalah  rumah  atau perumahan  yang  dibangun  berdasarkan atas  prakarsa  masyarakat,  baik  secara sendiri – sendiri  maupun  berkelompok yang  meliputi  perbaikan,  pemugaran (perluasan)  atau  pembangunan  rumah baru  berserta lingkungan yang  dilakukan sesuai dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal. (Wibisono & Putranto, 2019)

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian  kualitatif,  yaitu  penelitian mengumpulkan  data  deskriptif  berbentuk
kata – kata  atau  lisan  dan  dokumentasi (tulisan  dan  gambar)  dari  Implementasi Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya (BSPS)  di  Kecamatan  Muara  Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.
Analisis data merupakan rangkaian kegiatan  pengelompokan,  sistematisasi, penafsiran  dan  verifikasi  data  agar fenomena  memiliki  nilai  sosial,  akademi dan  ilmiah.  Analisis  data  dimulai  dengan reduksi  data  atau  tahap  pengumpulan data,  penyajian  data  atau  penyusunan informasi  dari  data  yang  dikumpulkan dengan cara sistematis berbentuk laporan, namun  data  masih  bisa  diubah  sesuai dengan keadaan di lapangan dan menerik kesimpulan / verifikasi merupakan langkah  terakhir  dari  analisis  data,  yang mana pada tahap ini data sudah tidak bisa di rumah kembali. (Siyoto & Sodik, 2015)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Undang – undang  Nomor  1
Tahun  2011  tentang  Bantuan  Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) di
Kecamatan  Muara  Bulian  Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.
Implementasi  Bantuan  Stimulan Perumahan  Sadaya  (BSPS)  didasari  oleh, Pasal 54 Undang - undang Nomor 1 Tahun 2011  tantang  tentang  perumahan  dan kawasan perumahan. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa Kabupaten  Batanghari  sudah  menerima BSPS dari Tahun 2017. Kecamatan Muara Bulian pertama kali menerima pada Tahun 2018 dengan jumlah anggaran sebesar RP 2.070.000.000,-  dan  menerima  kembali pada Tahun 2020 mendapatkan anggaran sejumlah RP 2.887.500.000,-.
Peneliti menggunakan Teori Implementasi  Edward  III  yang  memiliki  4 (Empat) faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan
publik, yaitu : (Mardhatillah, 2021)
1. Faktor Komunikasi
Komunikasi  yang  maksud  adalah
penyampaian
informasi mengenai
implementasi  Undang  -  undang  Nomor  1 Tahun  2011  tentang  Bantuan  Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Muara Bulian dilakukan dengan cara dari Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman,  serta  dari  kantor  camat memberikan  surat  edaran  mengenai program BSPS yang akan dilaksanakan ke pihak  pemerintah  desa  /  kelurahan. Pemerintah  desa  /  kelurahan  lah  yang memberikan  informasi  secara  langsung kepada masyarakat yang dianggap memenuhi  persyaratan  dari  program BSPS.  Jadi  hanya  masyarakat  yang diajukan oleh pemerintah desa / kelurahanlah yang mendapatkan
informasi mengenai program BSPS.
2. Faktor Sumber Daya
Sumber  daya  terbagi  menjadi  2 (dua), yaitu :
a. Sumber daya manusia Camat yaitu salah satu orang yang memiliki  wewenang  dan  tanggung  jawab untuk keberhasilan pelaksanaan BSPS.
Kepala  desa  /  lurah  yaitu  orang yang  juga  memiliki  wewenang  dan tanggung jawab untuk menyaring masyarakat calon penerima BSPS dan juga keberhasilan pelaksanaan BSPS.
Fasilitator yaitu orang yang bertanggungjawab  untuk  mendampingi masyarakat selama pelaksanaan BSPS.
Masyarakat  yang  menerima  BSPS haruslah  memenuhi  persyaratan,  yaitu syarat utama adalah (MBR).
b. Fasilitas (anggaran)
Anggaran  yang  diberikan  oleh pemerintah berbedah pada setiap pelaksanaan  BSPS  karena  disesuaikan dengan  kebutuhan  /  harga  bahan bangunan  yang  semangkin  meningkat, Kecamatan  Muara  Bulian  sendiri  pada tahun  2018,  masyarakat  menerima  dana sebesar  RP  15.000.000,-  perorangan  dan tahun  2020,  menerima  sebesar  RP 17.500.000,-  perorangan.  Namun  dari keseluruhan  anggaran  tersebut  hanya upah  tukang  saja  yang  diberikan  ke
masyarakat penerima BSPS dan
selebihnya  diberikan  dengan  berupah pembelihan bahan bangunan.
3. Faktor Disposisi
Kepala  Desa  Sungai  Baung  dan
Kepala Desa Bajubang Laut secara ruting melakuka pemantauan kepada masyarakat selama pelaksanaan
pembangunan,  selain  itu  Camat  Muara Bulian  juga  melakukan  pemantauan secara  langsung,  maupun  tidak  langsung dan fasilitator juga melakukan kunjungan secara rutin, serta melakukan komunikasi dengan  ketua  kelompok.  Setiap  desa memiliki  1  atau  2  kelompok,  kelompok sendiri  dibuat  untuk  mempermudah komunikasi dengan fasilitator dan kelancaran  pelaksanaan  pembangunan rumah BSPS.
4. Faktor Struktur Birokrasi
Implementasi  Undang  -  Undang Nomor 1 Tahun 2011 di Kecamatan Muara Bulian,  memiliki  birokrasi  yang  panjang dan birokrasi ini haruslah dilakukan agar Standart  Operation  Procedure (SOP)  dapat berjalan dengan baik
sehingga pelaksanaan  BSPS  berjalan  dengan  baik pula. Dalam program BSPS penyaringan / pengajuan  masyarakat  dilakukan  oleh pemerintah desa, dari desa akan dilanjutkan  ke  perkim  atas  pengetahuan camat  dan  konfirmasi  masyarakat  yang menerima  akan  disampaikan  langsung oleh fasilitator.
Kendala – kendala  yang  dihadapi  dalam
Implementasi Undang – undang Nomor 1
Tahun  2011  tentang  Bantuan  Stimulan Perumahan  Swadaya  (BSPS)  sangat penting dilaksankan di Kecamatan Muara Bulian  Kabupaten  Batanghari  Provinsi Jambi
Dalam  Implementasi  Undang – undang  Nomor  1  Tahun  2011,  masih terdapat  kendala  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan  program  BSPS,  berikut adalah kendala yang dihadapi :

## 1. Faktor Komunikasi
Kendala  Implementasi  Undang – undang  Nomor  1  Tahun  2011  di Kecamatan  Muara  Bulian  menghadapi permasalahan  komunikasi,  yangmana susahnya  pemberian  informasi  mengenai BSPS  oleh  masyarakat  calon  penerma BSPS,  seperti  susahnya  waktu  bertemu masyarakat  karena  masyarakat  yang bekerja  dan  masyarakat  tidak  mengerti informasi  yang  diberikan,  namun  tidak ingin bertanya.
2. Faktor Sumber Daya BSPS  merupakan  bantuan  rumah
berbentuk swadaya, namun dalam pelaksanaannya  di  Kecamatan  Muara masih memiliki kendala berupa masih ada kerja  sama  masyarakat  penerima  BSPS dalam  pelaksanaan  pembangunan  rumah dan  juga  kurangnya  dana  yang  diberikan untuk pembangunan rumah yang diberikan
membuat pembangunan
menjadi  terkendala,  karena  uang  yang diberikan hanyalah dorongan agar masyarakat  ingin  /  bisa  membangun rumah yang layak huni.
3. Faktor Disposisi Sikap  kesungguhan  masyarakat Kecamatan Muara Bulian dalam
pelaksanaan BSPS masih dipengaruhi oleh kecukupan dana, karena dana yang tidak cukup  terkadang  membuat  masyarakat menyerah  di  pertengahan  pembangunan rumah.  Pada  dasarnya  uang  yang diberikan  pemerintah  memang  tidak mencukupi  untuk  penyelesaian  rumah, bahkan  untuk  rumah  ukuran  minimum yang  dianjurkan.  Sebab  dalam  Undang – undang  Nomor  1  Tahun  2011,  sudah dijelaskan  bahwa  masyarakat  penerima BSPS  haruslah  MBR,  bukan  masyarakat kurang mampu ataupun masyarakat yang berpenghasilan tinggi. (Adam et al., 2021) 4. Faktor Struktur Birokrasi Standart  Operation  Procedur (SOP) dalam  pelaksanaan  BSPS  di  Kecamatan Muara Bulian belum berjalan dengan baik,
seperti  yang  disampaikan  oleh  Camat Muara Bulian, Bapak H. Mohd. Saman K, SE.  masih  terdapat  beberapa  fasilitator yang  tidak  melakukan  koordinasi  atau melaporkan  diri  sebagai  petugas  yang ditempatkan di Kecamatan Muara Bulian. menurut  SOP  dari  pelaksanaan  BSPS setiap  fasilitator  haruslah  berkoordinasi atau  melapor  ke  kantor  camat  setelah melapor ke Perkim.
Upaya yang dilakukan dalam menghadapi  kendala  pada  Implementasi Undang – undang  Nomor  1  Tahun  2011 tentang  Bantuan  Stimulan  Perumahan Swadaya (BSPS) sangat penting dilaksankan  di  Kecamatan  Muara  Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi Terdapatnya
kendala dalam implementasi  Undang – undang  Nomor  1 Tahun 2011, di Kecamatan Muara Bulian tentunya  membuat  Pemerintah  Muara Bulian  melakukan  upaya  agar  kendala yang  dihadapi  dapat  teratasi,  berikut adalah upaya yang dilakukan :
1. Faktor Komunikasi Upaya  yang  dilakukan  dalam komunikasi  atau  penyampaian  informasi oleh Pemerintah Kecamatan Muara Bulian dan
pemerintah desa.
Dalam
menyampaikan  informasi  BSPS  kepada masyarakat  pemerintah  desa  melakukan koordinasi  dengan  Kadus  dan  ketua  RT untuk menyampaikan informasi langsung kepada masyarakat dengan cara mendatangi  rumah  masyarakat  dan  juga penggunaan  bahasa  disederhanakan  agar masyarakat  menjadi  lebih  memahami informasi yang diberikan.
2. Faktor Sumber Daya
Untuk membuat masyarakat menjadi lebih kompak dalam pelaksanaan pembangunan rumah BSPS dan mempermudah
komunikasi antara
masyarakat  dengan  fasilitator,  maka dibuat  kelompok  untuk  setiap  desa.  Dan untuk  kendala  pada  dana,  masyarakat
dianjurkan  untuk  membangun  rumah dengan  ukuran  minimum,  yaitu  6  x  6 meter  agar  kekurangan  dana  pada masyarakat tidak banyak.
3. Faktor Disposisi
Dalam  menghadapi  kendala  pada faktor disposisi pada implementasi Undang – undang Nomor 1 Tahun 2011 di Kecamatan  Muara  Bulian,  dilakukan upaya  berupa  pemberian  motivasi  oleh camat  dan  kepala  desa  agar  masyarakat kembali  semangat  dalam  melaksanakan pembangunan. Pemerintah desa melakukan  koordinasi  dengan  fasilitator untuk  memberikan  waktu  yang  lebih banyak  lagi  agar  masyarakat  dapat menyelesaikan pembangunan rumah. 4. Faktor Struktur Birokrasi Dalam  kendala  birokrasi  pada implementasi  Undang – undang  Nomor  1 Tahun  2011di  Kecamatan  Muara  Bulian, dilakukan upaya berupa komunikasi yang lebih baik dan Standart Operation Procedur (SOP)  lebih  jelas  lagi,  sehingga  pada  saat ini koordinasi antara lembaga terjalin lebih baik dari pada sebelumnya.

## SIMPULAN
1. Implementasi Undang – undang Nomor 1  Tahun  2011  tentang  Bantuan Stimulan  Perumahan  Swadaya  (BSPS) di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Kecamatan Muara  Bulian  sudah  melaksanakan program  BSPS  sebanyak  2  kali,  yaitu Tahun  2018  dan  Tahun  2020.  Faktor terlaksananya BSPS, yaitu komunikasi yang  baik  antara  pemerintah  dan masyarakat, sumber daya manusia dan anggaran  yang  memadai,  disposisi merupakan  faktor  yang  tidak  bisa dilepaskan  dari  sumber  daya  dan struktur  birokrasi  yang  harus  jelas sehingga Standart  Operation  Procedur (SOP)  dapat  dipahami  oleh  semua pihak.
2. Kendala yang dihadapi dalam implementasi Undang – undang Nomor
1  Tahun  2011  tentang  Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yaitu  masih  banyaknya  masyarakat yang  tidak  memahami  informasi  yang diberikan  atau  disampaikan  tetapi enggan  untuk  bertanya.  Selain  itu kendala  lain  yang  dihadapi  adalah sulitnya memberikan informasi kepada masyarakat karena banyak masyarakat yang  bekerja  sehingga  sulit  untuk ditemui.  Masih  ada  masyarakat  yang kekurangan  dana.  Dan Standart Operation  Procedur (SOP)  BSPS  belum berjalan dengan baik. 3. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala pada implementasi Undang – undang Nomor 1  Tahun  2011  tentang  Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yaitu  pemerintah  desa  /  kelurahan berkoordinasi  dengan  Kadus  /  RT untuk penyampaian informasi. Pembentukan kelompok untuk mempermudah  komunikasi  antara masyarakat dengan fasilitator, masyarakat disarankan untuk membangun  rumah  dengan  ukuran minimum  6  x  6  meter  agar  tidak memakan  banyak  biaya. Standart Operation Procedur (SOP) BSPS Kecamatan  Muara  Bulian  haruslah lebih ditekankan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam, M., Salomo, R. V., & Riady, Y. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK PADA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK (PPAPP) PROVINSI DKI JAKARTA. Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi , 1 (1), 109 – 116.
Ali, M. (2017). Kebijakan pendidikan menengah dalam perspektif governance di indonesia . Universitas Brawijaya Press.
Harbani, P. (2007). Teori Administrasi
Publik. Bandung: Alfabeta .
Mardhatillah, M. (2021). Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Untuk Pemberdayaan Masayarakat Miskin di Kota Padang Panjang. Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi , 1 (1), 76 – 87.
Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar metodologi penelitian . Literasi Media Publishing.
Wibisono, I., & Putranto, A. D. (2019). Bisnis Properti dalam Perspektif Arsitektur . Universitas Brawijaya Press.