## PERAN DAN IMPLEMENTASI HUKUM DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA SEKTOR INFORMAL

## Wandi Subroto
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Rahmaniyah Sekayu, Indonesia Email: wandi.stihr@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  peran  serta  implementasi  hukum  dalam memberikan  kepastian  jaminan  sosial  bagi  pekerja  sektor  informal.  Penelitian  ini menggunakan  motode  yuridis-normatif.  Jenis  sumber  hukum  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  sumber  hukum  sekunder  yang  dibahas  menggunakan  perspektif sosiologis.  Analisis  dan  penulisan  dilakukan  dengan  metode  kualitataif.  Pengumpulan  data dilakukan  melalui  teknik  wawancara,  pemberian  kuisioner,  dan  studi  literatur.  Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 50 orang  yang bekerja dalam sektor informal di Kota Palembang. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik purposive sampling. Berdasarkan analisis  bahan  hukum  dan  analisis  sosiologi,  dapat  disimpulkan  bahwa  hukum  melindungi kesejahteraan  sosial  melalui  Undang-Undang  Nomor  40  tahun  2004  menyatakan  bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional menganut prinsip kepesertaan wajib bagi  seluruh penduduk di Indonesia. Dalam implementasi kebijakan ini, sektor informal masih mengalami beberapa kendala  diantaranya  adalah  karena  faktor  pendidikan,  faktor  ekonomi  dan  faktor kelembagaan  sehingga  tingkat  partisipasi  pekerja  cenderung  minim  dan  belum  terjadi pemerataan.
Kata Kunci: Jaminan Sosial, Hukum, Sektor Informal.

## Abstract
The purpose of  this study is  to  analyze  the role and implementation  of  the law in  providing social  security  certainty  for  informal  sector  workers.  This  study  uses  a  juridical-normative method. The types of legal sources used in this study are secondary sources of law which are discussed using a sociological perspective. The analysis and writing was done by qualitative method.  Data  was  collected  through  interview  techniques,  giving  questionnaires,  and literature studies. The number of respondents in this study were 50 people who worked in the informal sector in the city of Palembang. The selection of respondents was done by purposive sampling technique. Based on the analysis of legal materials and sociological analysis, it can be concluded that the law protects social welfare through Law no. 40 of 2004 states that the National Social Security System adheres to the principle of compulsory participation for all residents  in  Indonesia.  In  the  implementation  of  this  policy,  the  informal  sector  is  still experiencing  several  obstacles,  including  educational  factors,  economic  factors  and institutional factors so that the level of worker participation tends to be minimal and there is no equal distribution.
Keywords: Social Security, Law, Informal Sector.

## A. PENDAHULUAN
Pemerintah  Indonesia  telah  menjamin  jaminan  sosial  bagi  seluruh  warga  negara melalui penetapan UU  Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem  Jaminan Sosial Nasional  yang selanjutnya  disebut  dengan  SJSN.  Tujuan  dirumuskan  SJSN  adalah  agar  pekerja  beserta keluarganya terlindungi dari kecelakaan, kematian, dan sakit (Sholihah & Sabarisman, 2018). Pelaksanaan SJSN tahap pertama mencakup seluruh pekerja sektor formal dan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu untuk pekerja sektor informal seperti nelayan, petani, dan pengusaha. Untuk mencapai  tujuan tersebut,  Pemerintah membentuk badan usaha tersendiri  yang diberi nama BPJS Ketenagakerjaan, satu-satunya badan penyelenggara jaminan sosial bagi pekerja di Indonesia (Arliman, 2017).
Pada  tahun  1992,  Pemerintah  menetapkan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1992 tentang  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja.  Melalui  Peraturan  Pemerintah  No.36  Tahun  1995, Pemerintah  menetapkan  PT  Jamsostek  sebagai  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial Ketenagakerjaan.  Selanjutnya,  pada  tahun  2011,  Pemerintah  memberlakukan  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS). Sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang,  pada  1  Januari  2014,  PT  Jamsostek  berubah menjadi  badan  hukum  publik  dan  berubah  menjadi  BPJS  Ketenagakerjaan  dan  beroperasi penuh pada 1 Juli 2015 (Widiyastuti, 2019). BPJS Ketenagakerjaan ditunjuk oleh Pemerintah untuk  menyelenggarakan  program  jaminan  sosial  tenaga  kerja,  yang  meliputi  Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian menurut UU SJSN.
Kesejahteraan  sosial  masyarakat  Indonesia  diberikan  oleh  skema  kebijakan  dari program  jaminan  sosial.  Program  ini  diharapkan  dapat  membuat  warga  negara  dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk melindungi kerugian mereka di masa depan (Farah &  Yunanto,  2016).  Pemerintah  Indonesia  sebagai  juru  kunci  memastikan  program  berjalan sesuai  rencana  mengatur  program  semacam  ini.  Sesuai  dengan  Amandemen  UUD  1945, Pemerintah pusat berkewajiban memberikan perlindungan sosial dan ekonomi kepada rakyat Indonesia (Pulungan, 2016). Sebagai bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi, Pemerintah Indonesia  mengembangkan  program  jaminan  sosial  berbasis  jaminan  sosial  yang  didanai negara. Program jaminan sosial dilaksanakan bersama PT Jamsostek, yang kemudian berganti nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut undang-undang, Perusahaan wajib mendaftarkan semua pekerjanya ke SJSN. Pekerja  membayar  premi  berdasarkan  persentase  pendapatannya  kepada  perusahaan,  dan kemudian  perusahaan  mentransfer  uang  tersebut  ke  BPJS  Ketenagakerjaan.  Salah  satu  cara yang  digunakan  BPJS  Ketenagakerjaan  untuk  memastikan  bahwa  perusahaan  mematuhi hukum  adalah  dengan  melakukan  investigasi  rutin  atau  langsung  (Priesteta  et  al.,  2019). Investigasi  tunduk  pada  seluruh  perusahaan  yang  telah  dilisensikan  dan  diizinkan  untuk melakukan  bisnis  mereka  dari  pemerintah.  Jika  ketahuan  tidak  mendaftar  atau  tidak membayar  premi,  Perusahaan  dapat  didenda  sejumlah  besar  uang.  Investasi  dana  BPJS Tenaga Kerja disajikan dalam gambar berikut:

## Gambar 1. Penyaluran Dana Kelola BPJS TK
Sumber: Data Diolah
Hingga  pertengahan  Juli  2018,  BPJS  Ketanakerjaan  tercatat  mengumpulkan  dana sebasnyak  Rp.  333  triliun,  lebih  banyak  15%  dari  dana  terkumpul  tahun  sebelumnya. Pengembangan  aset  BPJS  Ketenagakerjaan  harus  sesuai  dengan  PP  No.  5/2015  dan  PP  No. 99/2013.  Lebih  lanjut,  UU  No.  40/2004  tentang  SJSN  merupakan  undang-undang  kerangka kerja.3  UU  tersebut  tidak  mengatur  secara  rinci  manfaat  dan  tingkat  iuran  untuk  setiap program;  melainkan  menguraikan  struktur  dasar  sistem  jaminan  sosial  yang  direformasi, diantaranya adalah: 1) Cakupan luas untuk semua warga negara Indonesia, baik untuk pekerja formal  maupun  informal  dan  tanggungan  mereka,  yang  akan  diminta  untuk  memberikan kontribusi  pada  program;  2)  Lima  program  terpisah  akan  dibuat  dalam  sistem;  3)  Empat perusahaan jaminan sosial milik negara – JAMSOSTEK, ASKES, TASPEN dan ASABRI – akan bertindak sebagai pengelola program; 4) Dewan Jaminan Sosial Nasional akan dibentuk dengan 15 anggota yang mewakili pemerintah, pengusaha, pekerja dan tenaga ahli; 5) Pekerja formal  dan  informal  akan  memberikan  kontribusi  yang  berbeda.  Kontribusi  pekerja  formal sebagai persentase dari upah dan dibagi antara pekerja dan pengusaha. Bagi pekerja informal, iuran  dalam  jumlah  nominal  dalam  rupiah;  dan  6)  Pemerintah  akan  membayar  iuran masyarakat miskin (Thoriq, 2018).
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  44,  45,  dan  60  Tahun  2015,  BPJS Ketenagakerjaan  berwenang  memeriksa,  memenjarakan,  dan  mengenakan  denda  kepada perusahaan  yang  tidak  mendaftarkan  pekerjanya  secara  penuh  atau  tidak  membayar  iuran. Juga  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  86  Tahun  2013  tentang  Pengenaan  Sanksi Administratif  Kepada  Pegawai,  Pekerja,  dan  Penerima  Jaminan  Sosial  (Widodo  &  Galang, 2019).  Yang  dimaksud  dengan  pekerja  terdaftar  adalah  setiap  orang  yang  bekerja  di Indonesia  sekurang-kurangnya  enam  bulan;  Perusahaan  wajib  mendaftarkan  seluruh pekerjanya sesuai dengan skema jaminan sosial yang didaftarkannya. BPJS Ketenagakerjaan memiliki spesialisasi rekrutmen pegawai yang akan melaksanakan tugas penyidikan (Riwanto &  Gumbira,  2017).  Selain  itu,  BPJS  Ketenagakerjaan  telah  bekerja  sama  dengan  kejaksaan setempat  untuk  mengumpulkan  iuran  yang  belum  dibayar,  denda,  atau  masalah  hukum lainnya.
UU  SJSN  menetapkan  5  program  jaminan  social  yaitu:  pension,  tabungan  hari  tua, manfaat  terkait  kesehatan,  santunan  kecelakaan  kerja,  dan  dana  hibah  kematian.  Namun, rincian  mengenai  tingkat  manfaat  dan  biaya  diserahkan  kepada  peraturan  pemerintah  dan
62% 19% 8% 10% 1% Penyaluran Dana BPJS TK Surat Hutang Saham Deposito
Reksadana
Investasi Langsung
keputusan  presiden.  Mengenai  pengaturan  kelembagaan,  UU  SJSN  mengatur  bahwa  empat perusahaan jaminan sosial milik negara yang ada akan membentuk BPJS. Namun, peran yang tepat  dari  masing-masing  lembaga  itu  akan  ditentukan  dalam  undang-undang  tersendiri. Secara  umum  kegiatan  usaha  BPJS  Ketenagakerjaan  terdiri  dari  1)  Menerima  pendaftaran peserta  dan  pengelolaan  data  kepesertaan;  b)  Menerima  iuran  kepesertaan  dan  pembayaran manfaat  melalui  penyelenggaraan  program  jaminan  sosial;  c)  Pengelolaan  Dana  Jaminan Sosial; dan d) Mengelola dan mendistribusikan fasilitas kesejahteraan peserta. Sasaran BPJS Ketenagakerjaan  adalah  meningkatkan  kepesertaan  aktif  dari  16,8  juta  pekerja  pada  tahun 2014  menjadi  45,6  juta  pekerja  pada  tahun  2018,  serta  meningkatkan  fungsi  penegakan hukum  pada  tingkat  kepesertaan  untuk  meningkatkan  kepatuhan  peserta  menjadi  80%  pada tahun 2018.
Adanya  regulasi  ini  sangat  penting  bagi  kehidupan  masyarakat  secara  luas,  namun masih  terdapat  banyak  permasalahan  yang  menghambat  tujuan  kesejahteraan  tersebut (Susanto  &  Iqbal,  2019).  Herry  Jogaswara  sebagai  kepala  Pusat  Penelitian  Kependudukan LIPI  mengatakan  bahwa  masalah  tersebut  banyak  menyangkut  penyerapan  program masyarakat yang bekerja dalam sektor informal. Padahal sebanyak 57% penduduk Indonesia justru  melakukan  aktifitas  ekonomi  yang  bergerak  dalam  sektor  informal  menurut  Survei AKN (Angkatan Kerja Nasional) pada tahun 2018. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan oleh  pemangku  kebijakan  karena  masyarakat  yang  bekerja  dalam  sektor  informal  memiliki legalitas  dan  upah  harian  yang  relatif  rendah  dibandingkan  masyarakat  yang  bekerja  dalam sektor  formal.  Menurut  Herry  Jogaswara  hal  ini  disebabkan  oleh  mininmya  tingkat pengetahuan  masyarakat  tentang  manfaat  positif  dari  jaminan  sosial  sebagai  faktor ketidakikutsertaan  pelaku  ekonomi  informal  ini.  Perbandingan  jumlah  pekerja  formal  dan informal dari tahun 2012-2019 disajikan dalam tabel berikut:

## Gambar 2. Perbandingan Jumlah Pekerja Formal dan Informal (Periode 2012-2019)
Sumber: Lokadata (Februari 2019)
Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan mencolok antara jumlah pekeraj formal dan informal di Indonesia dalam kurun waktu 8 tahun terakhir. Jumlah pekerja formal sebanyak lebih dari 55,2 juta pekerja, atau meningkat sebanyak 4,1 persen dari tahun  2018  (53  juta  jiwa).  Pada  saat  yang  sama  di  sektor  informal,  jumlah  pekerja  telah mencapai  74,09  juta  jiwa  atau  meningkat  sebanyak  0,16  persen  dari  tahun  2018.  Status pekerjaa  informal  ini  terdiri  dari:  1)  usaha  sendiri;  2)  usaha  yang  dibantu  oleh  butuh  tidak
0 10 20 30 40 50 60 70 80 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 J uta O ra ng Perbandingan Jumlah Pekerja Informal Formal
dibayar;  3)  pekerja  lepas  dalam  sektor  pertanian;  4)  pekerja  lepas  dalam  sektor  nnon- pertanan; serta 5) pekerja tak dibayar. Karena tinggnya jumlah pekerja dalam sektor ini, maka kepastian  jaminan  sosial  bagi  pekerja  sektor  informal  perlu  ditinjau  kembali  (Madya  & Nurwahyuni, 2019).

## B. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  motode  yuridis-normatif.  Jenis  sumber  hukum  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sumber  hukum  sekunder  yang  dibahas  menggunakan perspektif sosiologis (Farianto et al., 2018). Analisis dan penulisan dilakukan dengan metode kualitataif. Dengan terlebih dahulu menjelaskan tentang jaminan konstitusi ata hak sosial dan ekonomi, lalu faktor penghambat dalam implementasi program  yang telah direncanakan dan peran  serta  implementasi  hukum  dalam  memberikan  kepastian  jaminan  sosial  (Zusmelia  et al., 2019). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, pemberian kuisioner, dan studi  literatur.  Jumlah  responden  dalam  penelitian  ini  adalah  50  orang  yang  bekerja  dalam sektor informal di Kota Palembang. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik purposive sampling.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Jaminan Konstitusi atas Hak Sosial dan Ekonomi bagi Warga Negara
Amandemen Kedua menjamin hak-hak sosial-ekonomi seluruh warga negara. Namun ketentuan hak Sosial Ekonomi dalam UUD yang baru ini cukup terbatas. Amandemen Kedua hanya  mengatur  satu  ketentuan  utama  tentang  hak  sosial  ekonomi  dalam  Pasal  28H,  yang meliputi  hak atas tempat tinggal,  lingkungan  yang sehat,  perawatan kesehatan, dan hak  atas jaminan sosial. Selain itu, Amandemen Keempat, pada tahun 2002, menetapkan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan dan diperlukan anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran nasional. Ada perbedaan yang cukup kontras antara Amandemen Kedua  Indonesia dan  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM).  Dalam  DUHAM,  setidaknya  ada enam ketentuan yang secara tegas menjamin hak sosial ekonomi, termasuk hak atas pangan, sandang,  papan,  perawatan  kesehatan,  pendidikan,  dan  waktu  luang.  Ketentuan  hak-hak sosial  ekonomi  dalam  Konstitusi  Indonesia  tidak  selengkap  DUHAM  (Jatmiko,  2018; Strijobosch, 2019).
Bagian  dari  ketentuan  konstitusi  yang  terkait  dengan  perdebatan  hak  sosial  ekonomi tertuang  dalam  Pasal  33  tentang  klausul  ekonomi.  Pasal  33  mengatur  beberapa  hal, diantaranya:  (1)  perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  asas kekeluargaan;  (2)  Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang mempengaruhi  kesejahteraan  umum  dikuasai  oleh  negara;  dan  (3)  bumi  dan  air  serta kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Proses reformasi konstitusi tidak meninggalkan versi asli Pasal 33 tetapi juga menambahkan ketentuan baru yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menjunjung tinggi  prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemandirian,  serta  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  perekonomian  nasional (Jung, 2016).
Pasal  33  tidak  seharusnya  menjadi  bagian  dari  pemberian  hak  Sosial  Ekonomi. Namun,  dalam  kenyataannya,  Mahkamah  seringkali  menyamakan  pengertian  hak  sosial ekonomi dengan penguasaan negara atas sumber daya  alam berdasarkan  Pasal  33.  Alih-alih mendefinisikan  hak-hak  sosial-ekonomi  sebagai  hak  individu,  Mahkamah  secara  konsisten memberikan  hak  istimewa  kepada  negara  untuk  menguasai  sumber  daya  alam  atas  nama melindungi  hak-hak  sosial-ekonomi.  Selain  itu,  Mahkamah  sangat  mengandalkan  gagasan tentang  kewajiban  negara  untuk  memenuhi  hak  warga  negara.  Pengadilan  berulang  kali memutuskan  bahwa  negara  harus  memenuhi  hak-hak  sosial  ekonomi.  Namun,  Pengadilan jarang  menjunjung  hak  sosial-ekonomi  sebagai  hak  positif,  yang  memberikan  hak  kepada pemegang  hak  untuk  menuntut  agar  penikmatan  hak-hak  tersebut  dijamin.  Singkatnya, Pengadilan  sering  menafsirkan  ketentuan  sosial-ekonomi  dengan  unsur  komunitarian,  yang menekankan negara berperan untuk memastikan warga negara mendapat hak-hak mereka.
Hanya  dalam  waktu  empat  bulan  setelah  berlakunya  SJSN,  UU  tersebut  digugat  di Mahkamah  Konstitusi.  Dalam  kasus  SJSN  I,  beberapa  pengelola  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  (BPJS)  tingkat  provinsi  menggugat  ketentuan  pemerintah  untuk  membentuk Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS).  Mereka  tidak  mengangkat  hak  atas  jaminan sosial,  melainkan  membingkai  argumen  mereka  dalam  relasi  antara  pemerintah  pusat  dan daerah.  Para  penggugat  mendalilkan  UU  SJSN  melanggar  konstitusi  karena  memberikan kewenangan  kepada  pemerintah  pusat  untuk  mengatur  masalah  jaminan  sosial.  Akibatnya, mereka  berpendapat  bahwa  masalah  jaminan  sosial  harus  berada  di  bawah  yurisdiksi pemerintah  daerah,  bukan  pemerintah  pusat.  Menariknya,  pemerintah  pusat  menggunakan hak atas jaminan sosial (pasal 28H) sebagai justifikasi pendirian BPJS.
MK  telah  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap  proses  demokrasi  di Indonesia  dengan  memberikan  jalan  bagi  warga  negara  untuk  membela  hak-hak  mereka. Namun  demikian,  MK  belum  berhasil  melakukan  kajian  yang  berarti  atas  hak-hak  sosial ekonomi. Keputusan Pengadilan dalam rangkaian kasus hak atas jaminan sosial menunjukkan kegagalan Pengadilan untuk  melakukan penilaian  yang berarti  atas hak-hak sosial  ekonomi. Sebagian  masalahnya  adalah  bahwa  Pengadilan  telah  gagal  mengakui  sifat  horizontal  hak sosial-ekonomi, terutama hak atas jaminan sosial (Dartanto et al., 2019). Tidak semua sumber penindasan dan ancaman terhadap kebebasan individu berasal dari pemerintah. Kepentingan pribadi  yang kuat juga mempengaruhi kebebasan individu. Dalam konteks hak atas jaminan sosial,  Mahkamah  tidak  dapat  membayangkan  bahwa  hak  atas  jaminan  sosial  juga dimaksudkan  untuk  melindungi  atau  menciptakan  hak  yang  berlawanan  dengan  aktor  non- pemerintah.  Padahal  MK  hanya  menetapkan  mandat  kepada  pemerintah  untuk mengembangkan program  jaminan sosial.  Selain itu, hak  atas jaminan sosial mencakup hak untuk mengakses dan mempertahankan manfaat, baik dalam bentuk uang maupun barang. Di bawah  pengaturan  saat  ini,  Pengadilan  gagal  untuk  beralih  dari  perumusan  jaminan  sosial terkait  pekerjaan  tradisional  ke  penyertaan  penyebab  kemiskinan  yang  lebih  luas,  terutama bagi jutaan pekerja yang tidak memiliki akses ke pekerjaan formal. Dengan demikian, mereka tidak memiliki akses ke asuransi sosial yang disponsori pemerintah.

## 2. Faktor  Penghambat  Jaminan  Sosial  bagi  Warga  Negara  yang  Bekerja  dalam Sektor Informal
Banyaknya  jumlah  pekerja  yang  bergerak  dalam  sektor  informal,  yaitu  sektor ekonomi yang bergerak secara mandiri dan dalam skala yang kecil serta memiliki kebebasan ynag  tinggi  tentu  sangat  membantu  perekonomian  masyarakat  secara  luas.  Hampir  separuh dari penduduk Indonesia memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya dengan sektor tersebut. Namun  hal  ini  belum  diimbangi  dengan  pendampingan  jaminan  sosial  yang  efektif  dari pemerintah.  Hasil  temuan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Deputi  Ilmu  Pengetahuan  Sosial dan  Kebudayaan  LIPI  menemukan  bahwa  minimnya  pekerja  informal  yang  masuk  dalam proteksi  sosial  negara  tentu  menghambat  proses  kesejahteraan  sosial  itu  sendiri,  program kesejahteraan tersebut harus didukung oleh jaminan ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan. SJSN  untuk  sektor  ketanagakerjaan  informal  baru  tercapai  tiga  persen  dari  sepuluh  persen yang  dianggarkan.  Hal  ini  disinyalir  akibat  dari  minimnya  kualitas  layanan  sehingga permintaan keikutsertaan dari sektor informal sangat minim. Hasil survei LIPI tentang aspek jaminan sosial dalam sektor informal disajikan dalam gambar berikut:

## Gambar 3. Hasil Survei LIPI Tentang Jaminan Sosial Sektor Informal
Sumber: Data Diolah
Berdasarkan data di atas, dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa JKN masih belum merata, bahkan belum sesuai target minimum. Pemahaman yang minim tentang program ini juga  terjadi  di  pedesaan,  hal  tersebut  memerlukan  strategi  efektif  guna  memeprluas keberlanjutan program  dan minat  peserta dalam  mengikuti  serta mengoptimalkan pelayanan kesehatan  bagi  pekerja.  Dari  sudut  pandanga  JKN,  hanya  31,2%  masyarakat  yang  bergerak dalam  usaha  sektor  informal  yang  memiliki  pengetahuan  tentang  BPJS  Ketenagakerjaan. Faktor penghambat ini diantaranya adalah: 1) Kantor layanan yang sulit dijangkau oleh calon peserta  karena  jauhnya  jarak  rumah  dan  kantor  layanan;  2)  Tingginya  biaya  yang  harus dikeluarkan;  dan  3)  bentuk  kerjasama  dengan  penyedia  layanan  yang  sangat  minim. Optimalisasi pelayanan melalui teknologi perlu dilakukan dengan baik, melalui seni budaya, peningkatan kerjasama dan inovasi dalam kebijakan juga perlu dilakukan dengan optimal.
Aspek-aspek  yang  menghambat  realisasi  program  jaminan  sosial  bagi  pekerja informal  ini  adalah  faktor  pendidikan,  dan  2)  faktor  ekonomi.  Berdasarkan  hasil  kuisioner responden, aspek pendidikan responden disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 1. Pekerja Sektor Informal Responden Berdasarkan Pendidikan Pendidikan Jumlah Persentase Tidak sekolah 3 6% Tamat Sekolah Dasar 22 44% Tamat SMP 15 30% Tamat SMA/SMK 5 10% Sarjana 5 10% Total 50 orang Sumber: Data Diolah
Berdasarkan  data  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  pendidikan  rata-rata  responden penelitian  yang  bekerja  di  sektor  informal  cenderung  rendah,  yaitu  44%  responden  hanya tamat sekolah dasar. Rendahnya tingkat pendidikan ini sangat berspotensi menjadi hambatan bagi  penyelenggaraan  program  jaminan  sosial,  karena  minimnya  akses  guna  mendapatkan program.  Selain  itu,  kurangnya  penyerapan  pengetahuan  juga  menjadi  faktor  penghambat untuk  berkontribusi  dalam  pekerjaan  yang  dilakukan  serta  mengembangkan  usahanya. Berdasarkan survei  yang dilakukan oleh PISA di  Kota Paris menyatakan  bahwa pendidikan Indonesia  berada  di  peringkat  72  dari  77  negara.  Peringkat  enam  terbawah  ini  masih  jauh tertinggal dari negara seperti Malaysia dan Brunei Darusallam. Peringkat ini diukur dari tiga faktor utama yaitu kemampuan matematika, kemampuan membaca, dan sains.
Rendahnya  kualitas  pendidikan  ini  berpotensi  sebagai  faktor  penghambat implementasi kebijakan pemerintah, karena kualitas pendidikan menggambarkan pemahaman yang  menjadi  prasyarat  implementasi  sebuah  program  yang  direncanakan  pemerintah.  Hal yang  perlu  dilakukan  oleh  pemerintah  adalah  mengoptimalkan  sosialisasi  bagi  pekerja informal.  Dari  sudut  pandang  pendapatan  responden,  hasil  kuisioner  disajikan  dalam  tabel berikut:
Tabel 2. Pekerja Sektor Informal Responden Berdasarkan Pendidikan
Income Jumlah Persentase < 500.000 3 6% 500.000 - 1.000.000 10 20% 1.000.000 - 1.500.000 14 28% 1.500.000 - 2.000.000 11 22% 2.000.000 - 2.500.000 7 14% > 2.500.000 5 10% Total 50 orang Sumber: Data Diolah
Salah  satu  faktor  yang  mendorong  keikutsertaan  pekerja  dalam  program  jaminan sosial  adalah  faktor  pendapatan  pekerja.  Berdasarkan  data  di  atas,  mayoritas  responden menyatakan  bahwa  mereka  memiliki  pendapatan  antara  1.000.000-1.500.000,  yaitu  28% responden.  Dan  22%  responden  memiliki  pendapatan  1.500.000  -  2.000.000  per  bulan. Harapannya,  dalam  penentuan  iuran  JSN,  pemerintah  harus  memperhatikan  pendapatan pekerja  dan  memperhitungkan  kebutuhan  hidup  mereka.  Menteri  Ketenagakerjaan  Hanif Dhakiri  menyatakan  bahwa  pemerintah  akan  menaikan  upah  para  pekerja  sektor  informal
sesuai  dengan  PP  No.  78/2015  tenang  Pengupahan.  Kenaikan  sebesar  8,03%  tersebut diharapkan akan membantu para pekerja untuk ikut serta dalam program jaminan sosial yang disosialisasikan oleh Pemerintah. Penentuan upah ini menjadi faktor utama daya tarik antara supply and demand tenaga kerja.
Komitmen pemerintah untuk melaksanakan program jaminan sosial juga dapat diukur dari  seberapa  besar  anggaran  yang  dialokasikan  untuk  melaksanakan  kebijakan  ini. Kementerian  Keuangan  telah  setuju  untuk  mengalokasikan  dana  sebesar  Rp.  46,77  triliun yang  akan  digulirkan  bagi  Penerima  Bantuan  Iuran,  bantuan  tersebut  didorong  untuk memperbaiki  akses  masyarakat  miskin  yang  tidak  mendapat  pelayanan  kesehatan.  Pakar kesehatan menyatakan bahwa premi tidak akan cukup untuk  menutupi  semua jenis masalah kesehatan, termasuk penyakit katastropik seperti kanker, diabetes, dan talasemia. Lebih jauh lagi, pemerintah akan sulit memaksa rumah sakit swasta untuk mengikuti program kesehatan. dengan  alasan  karena  mereka  akan  mengharapkan  untuk  menerima  kompensasi  yang  sesuai untuk  layanan  mereka.  Sebaliknya,  para  ahli  kesehatan  ini  telah  menyatakan  bahwa pemerintah  harus  fokus  pada  rumah  sakit  dan  pusat  kesehatan  masyarakat  yang  dikelola negara  untuk  memberikan  perawatan  kesehatan  universal.  Untuk  program  ketenagakerjaan, peran  pemerintah  dalam  meng- cover pekerja  miskin,  terutama  di  sektor  informal,  masih hangat diperdebatkan. Masalah iuran pengusaha dan pekerja serta hadiah yang harus dibayar pemerintah untuk pekerja informal miskin belum dibahas.
Faktor  lain  yang  juga  sangat  berpengaruh  adalah  faktor  kelembagaan  atau  rumitnya birokrasi,  birokrasi  yang  tidak  efisien  akan  memperlambat  proses  pemerataan  program. Masyarakat cenderung enggan memanfaatkan jamkesmas karena faktor tersebut. Harapannya, pemerintah dapat menciptakan jalur birokrasi yang mudah dan efisein, sebagai contoh dalam program  jamkesmas  harus  dapat  memutus  lintas  sektoral.  Peserta  jamkesmas  hingga  kini banyak  mengalami  kendala  dalam  pengurusan  asuransi  kesehatan,  maka  pemerataan  secara luas  kepada  masyarakat  yang  tinggal  dipedesaan  perlu  dilakukan  dengan  efisein,  sehingga tidak terdapat sentralisasi jaminan sosial tidak hanya berada di masyarakat pekotaan saja.

## 3. Peran dan Implementasi Hukum dalam Memberi Kepastian Jaminan Sosial
Dalam menyediakan serta membuka lapangan kerja, pekerjaaan dalam sektor informal memiliki  peran  penting  dan  sangat  signifikan  karena  dapat  menyerap  banyak  tenaga  kerja yang  tidak  dapat  diserap  sektor  formal  sehingga  angka  pengangguaran  tidak  meningkat secara  signifikan.  Dalam  masa  krisis,  pekeraj  informal  tetap  bertahan  karena  tidak  terlalu terpengaruh krisis moneter dan mampu bertahan untuk melindungi perekonomian Indonesia. Penghasilan  yang  rendah  dan  tidak  menentu,  menyebabkan  pekerja  informal  bekerja  hanya untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari,  jarang  dari  mereka  yang  meniningkan  menjadi peserta  jaminan  sosial  tenaga  kerja,  padahal  di  sisi  lain  pekerja  informal  membutuhkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, mengingat mereka memiliki risiko yang tinggi dan rentan terhadap kecelakaan kerja.
Dalam  UUD  1945  khususnya  Pasal  28H  ayat  (3)  disebutkan  bahwa  “Setiap  orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan berkembangnya dirinya secara utuh bersama manusia yang bermartabat”, dan Pasal 34 UUD 1945 amandemen keempat tahun 2002, ayat (1) Orang miskin  dan anak terlantar diasuh oleh  negara (2) Negara mengembangkan sistem jaringan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  dan  memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  tidak
mampu  memenuhi  harkat  dan  martabat  kemanusiaan.  (3)  Negara  bertanggung  jawab  atas penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan  fasilitas  pelayanan  umum  yang  memadai. Dengan  demikian,  negara  berkewajiban  memberikan  perlindungan  atau  jaminan  sosial  bagi seluruh rakyatnya.
UU No. 40 tahun 2004 menyatakan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional menganut prinsip kepesertaan wajib bagi seluruh penduduk di Indonesia. Namun, perluasan kepesertaan dilakukan  secara  bertahap,  dengan  mempertimbangkan  kondisi  anggaran  pemerintah, perekonomian,  dan  masyarakat,  serta  kesiapan  program  jaminan  sosial.  Tahap  pertama dimulai dengan pekerja di sektor formal, sedangkan pekerja sektor informal didorong untuk mengikuti  program  secara  sukarela  sebagai  peserta  mandiri.  Perpres  No.  12  tahun  2013 menyatakan bahwa semua pekerja di sektor informal harus mendaftar ke NHIS paling lambat 1  Januari  2019.  Selain  itu,  Perpres  No.  86  tahun  2013  mengatur  sanksi  administratif  untuk mengakses  layanan  publik  seperti  paspor,  SIM,  SIM,  kendaraan  bermotor,  sertifikat  tanah, dan  izin  mendirikan  bangunan  bagi  mereka  yang  belum  terdaftar  di  NHIS.  Namun,  sanksi administratif tidak pernah diberlakukan karena alasan politik dan tekanan sosial. Oleh karena itu,  hingga  saat  ini,  pekerja  di  sektor  informal  masih  secara  sukarela  mendaftar  ke  NHIS sesuai dengan kebutuhannya sendiri.
Demikian  pula  dalam  Pernyataan  Umum  HAM  tahun  1948  pasal  22  disebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, rakyat  sebagai  warga  negara  memiliki  hak  dasar  yang  melekat  untuk  mendapatkan pemeliharaan  kehidupan  oleh  negara.  Konsekuensinya,  negara  bertanggung  jawab  untuk melindungi,  melindungi,  dan  merawat  warganya  tanpa  terkecuali,  terutama  warga  negara yang  hidup  dalam  kemiskinan.  Selanjutnya  undang-undang  Nomor  3  Tahun  1992  tentang Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  menegaskan  bahwa  Tenaga  kerja  adalah  setiap  orang  yang dapat  melakukan  pekerjaan  baik  di  dalam  maupun  di  luar  hubungan  kerja,  untuk menghasilkan  barang  atau  jasa  guna  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Namun  UU  Nomor 3/1992 hanya dapat diimplementasikan bagi tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja (pekerja  formal),  sedangkan  tenaga  kerja  informal  dengan  jumlah  yang  lebih  besar  tidak terlindungi.
Pekerja  informal  atau  bukan  penerima  upah  (BPU)  memiliki  pekerjaan  atau  usaha ekonomi  secara  mandiri  untuk  memperoleh  penghasilan  dari  kegiatan  atau  usaha  tersebut, yang  rentan  terhadap  kecelakaan  kerja  dalam  pekerjaannya.  Pekerja  informal,  sistem  kerja tidak teratur, tidak menggunakan alat keselamatan kerja dan tidak memiliki penjamin seperti yang  bekerja  di  perusahaan  atau  instansi/lembaga.  Lingkungan  kerja  seringkali  tidak menjamin  fasilitas  keamanan.  Area  rawan  bagi  pekerja  informal  adalah  tidak  tersedianya peralatan  keselamatan  yang  memadai,  sehingga  risikonya  tentu  lebih  besar  dibandingkan mereka yang bekerja di perusahaan/lembaga atau instansi.
Oleh  karena  itu,  pemerintah  perlu  memperkuat  sektor  informal  sebagai  poin  penting karena  fakta  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  pekerja  informal  masih  hidup  di  garis kemiskinan  atau  bekerja  tetapi  miskin.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  perlu  memberikan Jaminan  Sosial  bagi  pekerja  informal  untuk  bekerja  dengan  tenang  dan  nyaman  jika  terjadi risiko sosial atau ekonomi dan memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar, gangguan  keuangan,  dan  menjaga  kesejahteraan.  Selanjutnya,  jaminan  sosial  adalah  hak setiap  warga  negara  yang  dilindungi  oleh  konstitusi;  dalam  Pasal  41  ayat  (1)  UU  No.  39
Tahun  1999  tentang  HAM,  namun  pada  kenyataannya,  tidak  semua  warga  negara  memiliki jaminan  sosial  nasional.  Hal  ini  sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  dan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011 tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS);  Peran  BPJS  Ketenagakerjaan  sangat jelas  untuk  melindungi  seluruh  pekerja,  baik  formal  maupun  informal.  Perlindungan  yang harus  diberikan  meliputi  jaminan  kecelakaan  kerja  (JKK),  jaminan  hari  tua  (JHT),  jaminan hari tua (JP), dan jaminan kematian (JK).
Pekerja  informal  umumnya  adalah  pekerja  yang  paling  rentan  terhadap  berbagai risiko,  dan  mereka  adalah  kelompok  yang  paling  tidak  terlindungi.  Minimnya  informasi membuat  pekerja  informal  tidak  memahami  pentingnya  perlindungan  dalam  asuransi  atau perlindungan jaminan sosial tenaga kerja. Tenaga kerja informal yang mengalami kecelakaan kerja  akan  semakin  terpuruk  atau  semakin  kurang  sejahtera  karena  tidak  dapat  bekerja  dan sangat berdampak pada penghasilannya yang terhenti. Keluarga juga akan merasakan dampak dari  terjadinya  kecelakaan  kerja  tersebut.  Untuk  mengatasi  kecelakaan  kerja  yang mengakibatkan  cacat  total  atau  kematian,  hari  tua,  atau  pensiun,  pekerja  harus  memperoleh perlindungan  hukum  atas  jaminan  sosial  tenaga  kerja,  karena  dengan  memberikan  jaminan sosial ketenagakerjaan, pekerja akan terlindungi sejak pekerja meninggalkan rumah, bekerja, sampai  kembali  ke  rumah.  Melalui  program  ini,  pemerintah  harus  menjamin  semua  pekerja dalam risiko yang tidak terduga saat melakukan pekerjaan.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  bahan  hukum  dan  analisis  sosiologi,  dapat  disimpulkan  bahwa hukum  melindungi  kesejahteraan  sosial  melalui  Undang-Undang  Nomor  40  tahun  2004 menyatakan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional menganut prinsip kepesertaan wajib bagi seluruh  penduduk  di  Indonesia.  Namun,  perluasan  kepesertaan  dilakukan  secara  bertahap, dengan  mempertimbangkan  kondisi  anggaran  pemerintah,  perekonomian,  dan  masyarakat, serta  kesiapan  program  jaminan  sosial.  Dalam  implementasi  kebijakan  ini,  sektor  informal masih  mengalami  beberapa  kendala  diantaranya  adalah  karena  faktor  pendidikan,  faktor ekonomi dan faktor kelembagaan sehingga tingkat  partisipasi  pekerja cenderung minim dan belum terjadi pemerataan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arliman,  L.  (2017).  Perlindungan  hukum  UMKM  dari  eksploitasi  ekonomi  dalam  rangka peningkatan  kesejahteraan  masyarakat. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan Hukum Nasional , 6 (3), 387-402.
Dartanto, T., Siregar, C. H., Lumbanraja, A. U., Bintara, H., Pramono, W., & Sholihah, N. K. (2019).  Enrolment  of  Informal  Sector  Workers  on  the  National  Health  Insurance System  in  Indonesia:  A  Qualitative  Analysis. Institute  for  Economic  and  Social Research .
Farah,  A.,  &  Yunanto,  R.  (2016).  Pengaturan  dan  Pelaksanaan  Perwalian  oleh  Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Berdasar Hukum Perdata Indonesia (Studi Kasus di Panti Sosial Asuhan Anak Aisyiyah Semarang). Diponegoro Law Journal , 5 (3), 1-11.
Farianto,  W.,  Samekto,  F.  A.,  &  Uwiyono,  A.  (2018,  July).  The  Informal  Sector: Employment  Dilema  and  Solution.  In IOP  Conference  Series:  Earth  and Environmental Science (Vol. 175, No. 1, p. 012132). IOP Publishing.
Fatoni, M. F., & Surachman, S. (2019). Analisis Kebijakan Politik Hukum Pemerintah Kota Cilegon atas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010-
2015. IQTISHODUNA , 1 (1), 97-114.
Jatmiko,  L.  (2018).  Government  Responsibility  on  Legal  Protection  to  Indonesian  Migrant
Workers in Informal Sector. JL Pol'y & Globalization , 79 , 156.
Jung,  E.  (2016).  Campaigning  for  all  Indonesians:  The  politics  of  healthcare  in Indonesia. Contemporary Southeast Asia , 476-494.
Madya, S. D. O., & Nurwahyuni, A. (2019). Accident Insurance for Informal Sector Workers in Indonesia. Media Kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar , 14 (1), 95-103.
Pranoto,  E.  (2018).  Pembangunan  Sistem  Hukum  Ekonomi  Indonesia  Berlandaskan  Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi. Jurnal Spektrum Hukum , 15 (1), 89-111.
Priesteta,  A.  C.,  Widiowati,  D.,  &  Tukino,  T.  (2019).  Mengintegrasikan  Pelayanan  Sosial Melalui  Pusat  Kesejahteraan  Sosial  (Puskesos)  di  Kelurahan  Dago  Kota Bandung. Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial , 18 (1).
Pulungan,  M.  S.  (2016).  Kebijakan  Hukum  Otonomi  Daerah  Dalam  Penyelenggaraan Kesejahteraan  Sosial  (PMKS)  Di  Provinsi  Kalimantan  Timur. DiH:  Jurnal  Ilmu Hukum , 12 (24), 102-135.
Riwanto,  A.,  &  Gumbira,  S.  W.  (2017).  Politik  Hukum  Penguatan  Fungsi  Negara  Untuk Kesejahteraan  Rakyat  (Studi  Tentang  Konsep  Dan  Praktik  Negara  Kesejahteraan Menurut UUD 1945). Jurnal Hukum dan Peradilan , 6 (3), 337-360.
Sholihah,  I.,  &  Sabarisman,  M.  (2018).  Pemenuhan  Kesejahteraan  Sosial  Melalui Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kawasaan Perkotaan Dalam Perspektif Hukum dan Kebijakan. Sosio Informa , 4 (1).
Strijbosch,  F.  (2019).  Informal  social  security  among  Moluccan  immigrants  in  the
Netherlands. In Between kinship and the state (pp. 169-186). De Gruyter Mouton.
Susanto,  S.,  &  Iqbal,  M.  (2019).  Efektifitas  Peranan  Hukum  dalam  Pengelolaan  Dana  Desa Melalui  BUMDes  Sebagai  Perwujudan  Kearifan  Lokal  yang  Berdaya  Saing  Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Proceedings Universitas Pamulang , 1 (1).
Thoriiq, A. J. (2018). Analisis Yuridis Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Terhadap Anak Yang Ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) (Studi di BAPAS Kelas I Medan).
Widiyastuti, S. (2019). Politik Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Kegiatan Bisnis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial. Jurnal Law and Justice , 4 (1).
Widodo, W., & Galang, T. (2019, October). Poverty, Evictions and Development: Efforts to Build  Social  Welfare  through  the  Concept  of  Welfare  State  in  Indonesia.  In 3rd International  Conference  on  Globalization  of  Law  and  Local  Wisdom  (ICGLOW 2019) (pp. 260-263). Atlantis Press.
Zusmelia,  Z.,  Firdaus,  F.,  &  Ansofino,  A.  (2019).  Strengthening  strategies  of  the  informal sector  in  traditional  market:  an  institutional  approach. Academic  of  Strategic Management Journal , 18 (3), 1-10.