## Analisis Pemangku Kepentingan
dalam Upaya Pemulihan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau Toba

## Stakeholder Analysis on Ecosystem Restoration of Lake Toba Catchment Area
Leti  Sundawati 1* dan  Sanudin 2
1 Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB, Bogor
2 Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara

## Abstract
Increasing population and exploitation of Toba Lake catchment area had caused environmental degradation. Various institutions attempt to rehabilitate the area, including Ministry of Forestry through the ITTO project. The project aims to  gather all stakeholders  of restoration of Toba Lake catchment  area  ecosystem and  facilitate them  to  exchange knowledge  and  information,  so  that  they  could  have  same  understanding  and  build  a  network.  This  study  was conducted in 3 districts, i.e. Samosir, Simalungun, and Karo. The respondents were selected using snowball sampling. The data was analyzed using stakeholder mapping. The study shows that key stakeholders of Lake Toba catchment area ecosystem restoration are  government institutions which their  role and functions are still  limited according their main tasks   which hindered  synergic activities among them.  There are potential conflict  and  collaboration among stakeholders which should be managed for the benefit of the project.
Keywords:  restoration,catchmentarea,stakeholders,conflict,collaboration
*Penulis untuk korespondensi,e-mail: leti_sunda@yahoo.com

## Pendahuluan
Danau Toba yang terletak di Provinsi Sumatera Utara pada ketinggian sekitar 905 m dpl merupakan danau terluas di Indonesia dan danau volcano-tectonic terbesar di dunia.
Luas Danau Toba sekitar 110.000 ha dengan luas daerah tangkapan air (DTA) sekitar 280.000 ha. Kawasan DTA Danau Toba sebagian besar merupakan kawasan hutan dan lahan pertanian.
Saat  ini  kawasan  DTA  Danau  Toba  mengalami kerusakan lingkungan yang cukup besar terutama sebagai akibat  dari  berbagai  aktivitas  masyarakat  sekitarnya. Menurut Oelim 2000, diacu dalam ITTO 2005 pada periode tahun 1985 sampai 1997, DTA Danau Toba telah kehilangan lebih dari 16.000 ha kawasan hutan. Penyebab utamanya adalah konversi hutan secara ilegal menjadi lahan pertanian. Degradasi  lingkungan  DTA  Danau  Toba  tidak  saja men gan cam  kelestar ian   Dan au  Toba  tetapi  juga penghidupan masyarakat, baik masyarakat sekitar Danau Toba maupun seluruh Provinsi Sumatera Utara.
Upaya  un tuk  men gur an gi  laju  degr adasi  dan memulihkan kondisi ekosistem kawasan DTA Danau Toba telah banyak dilakukan, baik atas inisiatif pemda maupun inisiatif  kelompok  masyarakat  serta  berbagai  lembaga swadaya masyarakat. Namun upaya-upaya tersebut belum membuahkan  hasil  nyata  dalam  memperbaiki  kondisi ekosistem maupun kesejahteraan masyarakat di  kawasan DTA  Danau  Toba.  Belum  berhasilnya  upaya  tersebut
dikarenakan antara lain kurangnya koordinasi antar pihak yang berkepentingan.
Proyek ITTO yang berjudul “ Restoring The Ecosystem Functions  of  Lake  Toba  Catchment  Area  Through Community Development and Local Capacity Building for Forest  and Land  Rehabilitation ” bermaksud  antara  lain mempertemukan semua pihak yang berkepentingan terhadap pemulihan  ekosistem  kawasan  DTA  Danau  Toba  dan memfasilitasi  pertukaran  pemikiran,  pengalaman,  dan informasi  di  antara  para  pihak  guna  membangun  suatu pemahaman bersama serta jejaring antar pihak tersebut. Komunikasi  dan  koordinasi  yang  baik  antar  pemangku kepen tingan  dih arapkan   terbangun   melalui  proses pembelajaran bersama.
Tulisan ini bermaksud untuk memetakan para pihak yang  berkepentingan  dalam  pemulihan  ekosistem  DTA Danau Toba serta mengkaji potensi konflik dan kolaborasi para pihak untuk mewujudkan suatu collective action .

## Metode
Kajian  dilakukan  pada  Mei – Agustus  2008  di  3 kabupaten yang menjadi lokasi kegiatan proyek ITTO, yaitu Kabupaten   Samosir,  Kabupaten   Simalun gun ,  dan Kabupaten Karo. Inventarisasi para pemangku kepentingan dilakukan terhadap lembaga pemerintah dan non pemerintah, perusahaan/swasta, serta masyarakat yang berkepentingan dalam  pengelolaan  DTA  Danau  Toba.  Penentuan  para
Tabel 1  Matriks analisis para pemangku kepentingan pemulihan ekosistem DTA Danau Toba Pemangku kepentingan Tingkat kepentingan Tingkat pengaruh Pemangku kepentingan kunci Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Samosir Tinggi Tinggi Badan Lingkungan Hidup dan Litbang Kab. Samosir Tinggi Tinggi Dinas Kehutanan Kab. Simalungun Tinggi Tinggi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kab. Karo Tinggi Tinggi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Asahan Barumun Tinggi Rendah Badan Koordinasi Pelestarian Ekosistem Danau Toba Tinggi Rendah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kab. Simalungun Tinggi Tinggi Pemangku kepentingan utama Masyarakat Desa Sipangan Bolon Tinggi Rendah Masyarakat Desa Martoba Tinggi Rendah Pemangku kepentingan pendukung Dinas Perkebunan Kab. Simalungun Rendah Rendah Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Samosir Rendah Rendah Dinas Pariwisata Kab. Simalungun Rendah Rendah Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kab. Simalungun Rendah Rendah Yayasan KSPPM (Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat) Rendah Tinggi Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Parapat Rendah Rendah CV. Luhur Rendah Rendah Dewan Paroki St. Fidelis Rendah Tinggi
pemangku kepentingan dilakukan dengan menggunakan metoda snowballing. Mereka  dipilih   ber dasarkan pengamatan/pengetahuan awal dan bergulir sesuai dengan kondisi di lapangan. Wawancara dilakukan kepada informan kunci yang dalam hal ini umumnya adalah kepala lembaga atau  yang  bertanggung  jawab  terhadap  lembaga  yang ber sangkutan   ser ta  beber apa  in for man  kun ci  dar i masyarakat.
Data  dan  informasi  dikumpulkan  dengan  metode wawancara semi terstruktur dengan berpedoman kepada daftar  topik  yang  telah  disusun  sebelumnya.  Data  dan informasi tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan menyajikan hasil pemetaan para pemangku kepentingan dan melakukan  pembahasan  dengan logika ilmiah berdasarkan data dan informasi yang diperoleh.

## Hasil  dan  Pembahasan
Pemangku  kepentingan  dalam  pemulihan  ekosistem Danau Toba Mitchell et al. (1997) mendefinisikan pemangku kepentingan ( stakeholder ) sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan Fletcher et al . (2003) secara  singkat  mendefenisikan  pemangku  kepentingan merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan. Para pemangku kepentingan ini sering diidentifikasi dengan pertimbangan tertentu, yaitu dari segi kekuatan  dan  kepentingan  relatif  mereka  terhadap  isu
(Mitchell et al . 1997), atau posisi penting dan pengaruh yang dimiliki mereka (Fletcher et. al . 2003).  Dengan demikian para pemangku kepentingan umumnya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu pemangku kepentingan primer   (utama),  peman gku  kepentingan   sekun der (pendukung), dan pemangku kepentingan kunci.
Pemangku kepentingan utama merupakan pemangku kepentingan  yang  memiliki  kaitan  kepentingan  secara langsung atau memperoleh manfaat dan terkena dampak langsung  dari  suatu  kebijakan,  program,  dan  proyek. Pemangku  kepentingan  pendukung  adalah  pemangku kepentingan yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Pemangku kepentingan kunci merupakan pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. Berdasarkan  definisi  tersebut,  maka  para  pemangku kepentingan  kunci,  utama  dan  pendukung  dalam  upaya pemulihan  ekosistem  DTA  Danau  Toba  dijabarkan sebagaimana tercantum pada Tabel 1.
Pemetaan para pemangku kepentingan di DTA Danau Toba Pemangku kepentingan kunci umumnya mempunyai tingkat kepentingan  dan  tingkat pengaruh  yang tinggi  terhadap upaya pemulihan ekosistem DTA Danau Toba. Sedangkan
Tinggi 1  Yayasan KSPPM (Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat) 2  Dewan Paroki St. Fidelis 1  Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Samosir 2  Badan Lingkungan Hidup dan Litbang
Kabupaten Samosir
3  Dinas Kehutanan Kab. Simalungun
4  Dinas Kehutanan dan Lingkungan
Hidup Kab. Karo 5  Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Daerah Kab. Simalungun
1  Dinas Perkebunan Kab. Simalungun
2  Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Samosir
3  Dinas Pariwisata Kab. Simalungun
4  Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kab.
Simalungun
5  Persatuan Hotel dan Restoran
Indonesia (PHRI) Parapat
6  CV. Luhur
1  BP DAS Asahan Barumun
2  Badan Koordinasi Pelestarian
Ekosistem Danau Toba
3  Masyarakat Desa Sipangan Bolon 4  Masyarakat Desa Martoba Tingkat pengaruh
Rendah                                                                                                                            Tinggi
Tingkat kepentingan
Gambar 1 Pemetaan para pemangku kepentingan berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya.
pemangku  kepentingan  utama  (masyarakat)  umumnya memiliki tingkat kepentingan yang tinggi namun tingkat pengaruh mereka rendah. Adapun pemangku kepentingan pendukung umumnya memiliki  tingkat kepentingan dan tingkat  pengaruh  yang  sedang  sampai  rendah.  Matriks analisis  pemangku  kepentingan  berdasarkan  tingkat kepentingan dan tingkat pengaruhnya disajikan pada Tabel 1.  Sedangkan Gambar 1 menunjukkan peta para pemangku kepentingan  berdasarkan  tingkat  pengaruh  dan  tingkat kepentingannya.
Berdasarkan  tugas  pokok  dan  fungsinya  (tupoksi), Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan  Kabupaten  Samosir, Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Simalungun,  dan  Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Karo memiliki tingkat kepentingan tertinggi dalam pengelolaan kawasan DTA Danau Toba terutama berkaitan dengan pemulihan fungsi    ekosistem  DTA  Danau  Toba.  Dalam  rangka menjalankan tupoksi tersebut, ketiga lembaga pemerintah tersebut membuat berbagai program rehabilitasi hutan dan lahan.  Apabila terjadi degradasi lingkungan serta perubahan fungsi ekosistem kawasan DTA Danau Toba maka ketiga lembaga  tersebut  yang  harus  memikul  tanggung  jawab utama sesuai dengan tupoksinya untuk memulihkan kembali kondisi kawasan DTA Danau Toba.
BP  DAS Asahan  Barumun  merupakan  satu-satunya lembaga pemerintah yang membawahi kawasan DTA Danau Toba  yang  wilayah  kerjanya  meliputi  seluruh  wilayah administratif  7  kabupaten  di DTA  Danau Toba.  Dengan demikian, lembaga ini seharusnya memiliki kepentingan tertinggi dalam kaitan pemulihan ekosistem kawasan DTA
Danau Toba karena berkaitan dengan kepentingan kawasan DAS yang luas meliputi juga daerah di hilir DTA Toba. BP DAS adalah lembaga teknis yang dikendalikan oleh lembaga yang ada di pusat dan lebih banyak menjalankan program- program yang sudah direncanakan dari pusat.
Badan Koordinasi Pelestarian Ekosistem Danau Toba (BKPEDT)  merupakan  suatu  badan  yang  dibentuk  oleh gubernur untuk mengkoordinasikan kegiatan pelestarian lingkungan DTA Danau Toba yang meliputi 7 kabupaten. Oleh karena itu, badan ini memiliki kepentingan tertinggi dalam  rehabilitasi  kawasan  DTA  Toba.  BKPEDT  juga bertugas mengkoordinasikan semua pemangku kepentingan di kawasan DTA Danau Toba dalam upaya merumuskan perencanaan tata ruang kawasan DTA Danau Toba. Namun menurut laporan hasil rapat BKPEDT tahun Desember 2007, rencana  tata  ruang  kawasan  DTA  Danau  Toba  belum tersusun. Sampai saat ini pembangunan di kawasan ini masih mengacu kepada perencanaan yang sudah diatur pada tahun 1990, meski perencanaan tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi kawasan DTA Danau Toba.
BKPEDT dan BP DAS Asahan Barumun merupakan dua  lembaga  yang  memiliki  lingkup  kerja  membawahi seluruh  kawasan  DTA  Danau Toba.    Dengan  demikian, kedua  lembaga  ini  seyogyanya  memiliki  pengaruh  yang paling tinggi dalam menentukan pengelolaan kawasan DTA Danau  Toba.  Namun  BKPEDT  adalah  lembaga  non departemen  dengan  sekretariat  yang  berkedudukan  di ibukota provinsi sehingga tidak memiliki staf atau sumber daya yang langsung berada di lapangan walaupun secara
kelembagaan pemerintah daerah di kawasan Danau Toba adalah anggota dari BKPEDT. Dengan demikian, BKPEDT kurang memiliki pengaruh dalam pengelolaan kawasan danau Toba.  Bahkan Lake  Toba  Ecosystem  Management  Plan (LTEM) yang telah disusun oleh BKPEDT sampai saat ini belum menjadi acuan pemerintah daerah di kawasan Danau Toba dalam perencanaan pengelolaan kawasan Danau Toba. Walaupun BP  DAS Asahan Barumun memiliki kawasan melingkupi seluruh kabupaten di sekitar Danau Toba serta sekitar aliran sungai Asahan dan sungai Barumun, namun lembaga ini juga merupakan instansi pusat yang berada di daerah dan berkantor di ibukota Kabupaten Simalungun serta  tidak  memiliki  fungsi  sebagai  pelaksana  namun merupakan  lembaga  yang  membuat  perencanaan  dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan. Dalam pengelolaan kawasan  DTA  Toba,  BP  DAS  Asahan  Barumun  hanya melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, seperti kegiatan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan). Lembaga  ini  hanya  menyediakan  bibit,  melakukan monitoring, dan melaksanakan pembinaan dengan bantuan LSM lokal yang dikoordinir oleh lembaga ini.
Masyarakat yang bermukim di kawasan DTA Danau Toba memiliki kepentingan yang tinggi terhadap pemulihan fungsi  ekosistem  kawasan  DTA  Toba.    Mereka  banyak bergantung pada sumber daya alam di kawasan tersebut untuk  pemenuhan  kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Mereka memanfaatkan air Danau Toba sebagai sumber air minum, keperluan  mandi,  cuci,  kakus,  untuk  pertanian,  sumber pendapatan dari  perikanan,  transportasi  penyeberangan, serta pemanfaatan sumber daya hutan (kayu bakar, pakan ternak, dll).  Kepentingan masyarakat akan pemulihan fungsi ekosistem  DTA  Danau  Toba  lebih  dipengaruhi  oleh kebutuhan  mereka  akan  kelestarian  sumber  daya  untuk menopang kelangsungan hidup mereka. Untuk itu sebagian masyarakat  bersedia  lahannya  dijadikan  lokasi  kegiatan rehabilitasi lahan dan menyediakan tenaga mereka untuk kegiatan tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa beberapa lembaga pemerintah seperti Dinas Pariwisata, Sosial Budaya dan Perhubungan Kabupaten Samosir dan Dinas Pariwisata Kabupaten  Simalungun  berkepentingan  tinggi  terhadap pemulihan  fungsi  ekosistem  DTA Danau  Toba.    Namun karena tupoksi lembaga tersebut tidak berkaitan langsung maka kepentingan mereka tidak tercermin dalam program- program yang dijalankan oleh lembaga tersebut. Terjaganya kondisi ekosistem DTA Danau Toba tentu akan menjadikan kawasan  DTA Danau Toba  menjadi obyek  tujuan wisata yang akan banyak menarik minat wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Salah satu penyebab menurunnya tingkat kunjungan wisatawan dalam hampir 5 tahun terakhir adalah  lingkungan  Danau  Toba  yang  tidak  lagi  terjaga dengan baik sehingga kurang menarik bagi pengunjung.
PHRI  sebagai  suatu  asosiasi  hotel  dan  restoran memandang  pemulihan  ekosistem  DTA  Toba  penting, namun karena tidak langsung berkaitan dengan kegiatan
usaha mereka, mereka tidak terlalu memperhatikan dan juga tidak memiliki program yang berkaitan dengan hal tersebut. Namun apabila kawasan DTA Danau Toba menjadi lebih baik dan mampu menarik jumlah pengunjung atau wisatawan yang lebih banyak, maka pemulihan ekosistem DTA Danau Toba  akan  berdampak  positif  bagi  usaha  mereka  dan akhirnya menjadi penting.
LSM umumnya lebih menekankan kepada kepentingan masyarakat  yang  menjadi  binaannya,  sehingga  masalah restorasi DTA Danau Toba lebih terbatasi  hanya apabila masyarakat  tidak  terpenuhi  kepentingannya.  Melalui advokasi dan pelatihan kepada masyarakat serta penerbitan tulisan   kritikal  di  media  massa,  Yayasan  KSPPM mempresentasikan  kepentingan  lembaganya  terhadap pengelolaan  dan  restorasi  ekosistem  DTA  Danau  Toba. Lembaga non pemerintah seperti KSPPM dan Dewan Gereja St.  Fidelis  memiliki  pengaruh  yang  tinggi  terhadap masyarakat  dan  juga  sering  didengar  pendapatnya  oleh pemerintah dalam pengambilan keputusan.
Perusahaan swasta seperti CV Luhur yang memegang izin usaha pengelolaan dan penyadapan getah pinus karena kepentingan  bisnis  tidak  terlalu  merasa  berkepentingan terhadap pengelolaan dan restorasi ekosistem DTA Danau Toba. Walaupun wilayah kerja CV Luhur merupakan bagian dari  DTA  Danau  Toba,  dan  mereka  merasa  kepastian usahanya (perpanjangan izin usaha) tidak menentu sehingga mereka memandang usaha pemulihan ekosistem DTA Danau Toba  bukan  menjadi  kewajiban  apalagi  karena  sudah membayar provisi sumber daya hutan.  Namun demikian, mereka  tetap  mendukung  upaya  restorasi kawasan  DTA Danau  Toba,  misalnya  dengan  memberikan  dukungan pinjaman  alat  (kendaraan)  untuk  kegiatan  gerakan penghijauan (Gerhan).
Potensi  konflik  dan  kolaborasi  antar  pemangku kepentingan Konflik kepentingan yang mencolok antar pemangku  kepentingan  tidak  begitu  terlihat.    Namun demikian,  terdapat potensi konflik kepentingan misalnya antara  pemilik restoran  dan  penginapan (PHRI)  dengan lembaga-lembaga pemerintah dalam hal pengaturan tata ruang.    Selain  itu  terdapat  pula  potensi  konflik  antara lembaga non pemerintah, terutama perusahaan yang sumber usahanya tergantung kepada sumber daya alam di kawasan DTA Toba baik di danau maupun di hutan/lahan dengan lembaga pemerintah. Upaya restorasi ekosistem pada satu sisi akan menguntungkan mereka karena kelestarian usaha akan ikut terjaga, namun di sisi lain akan mengganggu atau meningkatkan biaya produksi atau mengurangi pendapatan usaha  mereka.  Konflik  kepentingan  antar  lembaga pemerintah hampir tidak ada, namun terdapat tumpang tindih tupoksi  dan  kegiatan  lembaga-lembaga  tersebut  akan menghambat upaya pemulihan ekosistem DTA Danau Toba.
Semua  pemangku  kepen tin gan   pada  umumn ya men yatakan   men dukun g  kegiatan   yan g  ber sifat memperbaiki kondisi dan pengelolaan kawasan DTA Danau Toba,  sehingga  terdapat  potensi  kolaborasi  yang  sangat
Tabel 2 Peran,  fungsi,  dan  program/kegiatan  beberapa  pemangku  kepentingan  Kabupaten  Samosir,  Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Karo dalam pemulihan ekosistem DTA Danau Toba
Pemangku kepentingan Peran dan fungsi Program/kegiatan terkait peran Pemangku kepentingan kunci Dishut Kab. Samosir Peran: pelaksanaan dan pembinaan masyarakat. Fungsi: eksekusi. Kebun Bibit Desa; pengembangan lebah madu, hutan kemasyarakatan (penanaman tanaman kayu dan buah); penanaman rotan; penanaman pinus untuk penghijauan; pemberian bantuan penanaman dan pemeliharaan pohon sebesar Rp1000/pohon per bulan selama 6 bulan kepada petani. Dishut Kab. Simalungun Peran: pelaksanaan dan pembinaan masyarakat. Fungsi: eksekusi. Penyediaan bibit tanaman di luar gerakan penghijauan (Gerhan) yang diikuti dengan pemberian insentif penananaman sebesar Rp100.000–200.000,00 per ha (jenis yang ditanam: durian, petai, mahoni, pinus, dan meranti);
pelatihan terhadap masyarakat yang peduli lingkungan di luar kawasan; pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan; penanaman pohon pada kawasan industri dan hutan wisata seluas 5 ha di Girsang Sipangan Bolon; pembinaan, pengendalian, dan pengawasan gerakan penghijauan (Gerhan); pembuatan bibit tanaman hutan rakyat; penyediaan petugas lapang yang dapat bekerjasama dalam pemberdayaan masyarakat. Dishut dan LH Kab. Karo Peran: pelaksanaan dan pembinaan masyarakat. Fungsi: eksekusi. Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui pembentukan satuan tugas pemadam kebakaran hutan dan lahan di tiap kecamatan dan pembentukan regu pemadam kebakaran di desa-desa, pemasangan papan himbauan bahaya kebakaran hutan dan lahan; program peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan melalui pendataan lahan kritis di dalam dan luar kawasan hutan dan pelaksanaan reboisasi dan penghijauan, pembuatan tanaman sekat bakar/jalur hijau; penyediaan tenaga lapang yang dapat bekerjasama dalam pemberdayaan masyarakat. BP DAS Asahan Barumun Peran: perencanaan, monitoring dan evaluasi, dukungan teknis. Fungsi: koordinasi.
Rehabilitasi hutan dan lahan melalui monev tata air, penggunaan lahan, sosial ekonomi, dan kelembagaan DAS, pembuatan pedoman dan petujuk teknis pengelolaan DAS, dan pembuatan model-model pengelolaan DAS; pengembangan Areal Model Hutan Rakyat melalui pembuatan areal model hutan rakyat, hutan kemasyarakatan, agroforestry , dan pengembangan hutan rakyat; pengembangan Sistem Kelembagaan dan Kemitraan Pengelolaan DAS dalam rangka Otonomi Daerah; inventariasi dan identifikasi sistem kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan DAS; melaksanakan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam pengelolaan DAS; pengembangan dan pembinaan kelembagaan dan kemitraan pengelolaan DAS (pemerintah, pemprov, pemkab/kota); Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan dan Pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan DAS: pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengelolaan DAS terpadu; terkait dengan kegiatan rehabilitasi, lembaga ini mempunyai tupoksi dalam perencanaan dan penyediaan bibit. Sebagai lembaga yang mempunyai dukungan peralatan seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) dan sumber daya manusia, BP DAS juga berperan sebagai sumber data terkait dalam pelaksanaan rehabilitasi. BP DAS sudah mempunyai model rehabilitasi sebagai show window lembaga ini yang berada di Kabupaten Toba Samosir seluas 25 ha.
Lanjutan Tabel 2. Badan Lingkungan Hidup dan Litbang Kabupaten Samosir Peran: pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Fungsi: eksekusi. Pemangku kepentingan utama Masyarakat Desa Martoba dan Sipangan Bolon Peran: pelaksanaan. Fungsi: eksekusi. Menyediakan lahan dan tenaga kerja untuk kegiatan rehabilitasi. Pemangku kepentingan pendukung Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Perhubungan Kab. Samosir Peran: pembinaan kepada masyarakat. Fungsi: supporting . Terdapat program yang dapat dikolaborasikan: promosi dan pengembangan obyek wisata serta produk wisata. Dinas Pariwisata Kab. Simalungun Peran: pembinaan kepada masyarakat. Fungsi: supporting . Terdapat program yang dapat dikolaborasikan: penyuluhan sadar wisata kepada masyarakat yang dikaitkan dengan upaya pelestarian lingkungan. Dinas Perkebunan Kab. Simalungun Peran: pembinaan kepada masyarakat, dukungan teknis. Fungsi: supporting . Program pengembangan perkebunan rakyat terpadu, program kelembagaan, dan program peningkatan produksi
perkebunan.  Salah satu kegiatan dari program peningkatan produksi perkebunan adalah penyediaan bibit pinang, cengkeh, dan kulit manis bagi kelompok binaan Dinas Perkebunan.
Program lainnya adalah peningkatan kesejahteraan petani melalui sekolah lapang pengelolaan hama terpadu, peningkatan ketahanan pangan, pembinaan penangkar bibit,
dan pengendalian jamur akar putih.
Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Simalungun Peran: pembinaan kepada masyarakat. Fungsi: supporting . Tersedia tenaga penyuluh dalam bidang pertanian,
kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan yang dapat diajak bekerjasama dalam pemberdayaan masyarakat. Telah ada kelompok tani binaan BPPPK yang dapat dijadikan sasaran pemberdayaan.
Yayasan KSPPM (Kelompok  Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat) Peran: pembinaan kepada masyarakat dan monitoring. Fungsi: supporting dan monitoring.
Memberikan pelatihan tentang budi daya lebah madu dan kegiatan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; memonitor pengelolaan kawasan DTA Toba: memberikan advokasi kepada masyarakat. Dewan Paroki St. Fidelis Peran: pembinaan kepada masyarakat. Fungsi: supporting . Memberi dukungan terhadap upaya rehabilitasi DTA Toba melalui khutbah dan pemberian bantuan bibit kepada masyarakat. CV Luhur Peran: dukungan teknis. Fungsi: supporting . Memberi dukungan peminjaman alat (kendaraan) untuk kegiatan Gerhan.
besar. Oleh karena itu perlu ada upaya memanfaatkan potensi kolaborasi yang besar tersebut agar dapat terjadi kegiatan pengelolaan  kawasan  DTA  Danau  Toba  yang  sinergis. Pertemuan-pertemuan  yang  bersifat  koordinatif  untuk mensinergikan  berbagai  kegiatan  telah  dilakukan  oleh BKPEDT yang berkedudukan di Medan dan beranggotakan 7 Pemda kabupaten di sekitar kawasan Danau Toba. Namun
tampaknya  sampai  saat  ini  BKPEDT  belum  mampu mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk saling bekerjasama dengan baik, sehingga kegiatan yang dilakukan banyak  yang  bersifat  sporadis  dan  lebih  menekankan kepentingan  masing-masing  wilayah  (kabupaten/kota). Sebagai  salah  satu  akibatnya  adalah  belum  tersusunnya rencana tata ruang kawasan DTA Danau Toba yang sangat
JMHT  Vol.  XV,  (3):  102–108,  Desember  2009

## dibutuhkan dalam rangka pengelolaan ekosistem kawasan
DTA Danau Toba yang lebih baik.
Pemulihan ekosistem Danau Toba sebagai collective action Pemulihan ekosistem DTA Danau Toba merupakan suatu upaya atau kegiatan yang tidak dapat dikerjakan hanya oleh seseorang  atau  suatu  lembaga  secara  sendirian,  tetapi membutuhkan usaha atau kegiatan bersama dari berbagai pihak. Dengan kata lain pemulihan ekosistem DTA Danau Toba harus merupakan suatu collective action dari berbagai pihak. Collective  action menurut Stevens  (1993) adalah proses pengambilan keputusan bersama untuk kepentingan masyarakat/bangsa/negara.
Para  pemangku  kepentingan  umumnya  memiliki kepentingan yang berbeda. Namun dalam upaya pemulihan ekosistem  Danau  Toba  seluruh  pemangku  kepentingan harus  memiliki  tujuan  bersama  ( common  goal )    agar pemulihan  ekosistem  tersebut  dapat  tercapai.    Agar collective action ini dapat berjalan, maka dibutuhkan adanya koordinasi yang baik dari seluruh pemangku kepentingan terutama di antara para pemangku kepentingan kunci yang menjadi penentu dan motor penggerak seluruh proses.
BKPEDT  ber per an   men gkoor din asikan  semua pemangku kepentingan di kawasan DTA Danau Toba dalam upaya merumuskan perencanaan tata ruang kawasan DTA Danau Toba.  Menurut laporan hasil rapat BKPEDT pada bulan Desember 2007, rencana tata ruang kawasan DTA Danau Toba belum tersusun. Kondisi ini mengakibatkan pembangunan  di  kawasan  ini  masih  mengacu  kepada perencanaan  yang  sudah  diatur  pada  tahun  1990,  yang sudah   tidak  sesuai  den gan   per kemban gan   dan permasalahan  yang dihadapi kawasan DTA Danau Toba saat ini.

## Kesimpulan
Pemangku  kepentingan  dalam  pengelolaan  dan pemulihan  ekosistem  kawasan  DTA  Danau  Toba  dapat digolongkan sebagai pemangku kepentingan kunci, utama, dan pendukung.   Pemangku kepentingan kunci merupakan lembaga pemerintah kabupaten yang tupoksinya berkaitan langsung dengan pemulihan ekosistem DTA Toba seperti Dinas  Kehutanan  dan  Badan  Lingkungan  Hidup  yang memiliki peranan yang paling tinggi dalam  upaya pemulihan ekosistem DTA Toba. Hal tersebut terkait  dengan sistem pemerintahan otonomi daerah (Pemda memiliki kewenangan yang cukup besar dalam menentukan berbagai kebijakan di wilayahnya).   Meski tidak terjadi konflik kepentingan antar pemangku kepentingan yang mengemuka, namun terdapat potensi konflik di antara beberapa pemangku kepentingan. Selain itu ditemukan pula potensi kolaborasi antara beberapa pemangku kepentingan.

## Saran
Pemulihan  ekosistem  DTA  Toba  merupakan  suatu upaya atau kegiatan yang tidak dapat dikerjakan hanya oleh seseorang  atau  suatu  lembaga  secara  sendirian,  tetapi membutuhkan  suatu  usaha  atau  kegiatan  bersama  dari berbagai pihak. Dengan kata lain pemulihan ekosistem DTA Danau Toba harus merupakan suatu collective action dari seluruh pihak yang berkepentingan.  Adanya potensi konflik antar pemangku kepentingan perlu dicermati agar dapat dihindari  dan  dikelola  sedemikian  rupa  sehingga  tidak menjadi  konflik  yang  besar  di  kemudian  hari.  Peran pemerintah daerah adalah mengelola potensi konflik ini agar menjadi potensi kolaborasi.  Potensi kolaborasi yang besar antar pemangku kepentingan ini harus dimanfaatkan agar dapat diwujudkan dalam upaya pemulihan ekosistem DTA Danau Toba. Dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan  pemulihan  ekosistem  DTA  Danau  Toba,  setiap pemangku kepentingan terutama lembaga pemerintah  harus melibatkan dan atau mensinergikan rencana dan pelaksanaan kegiatannya dengan rencana dan pelaksanaan kegiatan para pemangku  kepentingan  lainnya  sehingga  tidak  terjadi kegiatan yang bersifat sporadis.  Oleh karena itu, dibutuhkan adanya leading sector yang akan menjadi penggerak upaya pemulihan ekosistem DTA Toba sehingga dapat terwujud koordinasi  dan  kerjasama yang  baik  antar  pemangku kepentingan. Dalam hal ini Dinas Kehutanan dapat berperan sebagai leading sector karena  tupoksinya  telah  sesuai, namun membutuhkan penguatan sumber daya baik manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai.

## Daftar  Pustaka
Fletcher A,  Guthrie  J,  Steane  P,  Roos  G,  Pike  S.    2003. Mapping stakeholder perceptions for a third sector organization. Journal of Intellectual Capital 4(4): 505–527.
—-. 2005. Project Proposal Part I: Restoring the Ecosystem Functions  of  Lake  Toba  Catchment Area  through Community  Development  and  Local  Capacity Building for Forest and Land Rehabilitation . Tidak dipublikasikan.
Mitchell RK, Agle  BR, Wood, DJ. 1997.  Toward a theory of stakeholder identification and salience: defining the principle of who and what really counts. Academy of Management Review 22(4): 853–888.
Stevens JB. 1993. Westview Press USA: The Economic of Collective Choice.