## Beyond Consensus: Democratic Element in ASEAN Plus Three Economic Cooperation

## Melampaui Konsensus: Elemen Demokrasi dalam Kerja Sama Keuangan ASEAN Plus Three

## Eko NM Saputro
Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

## ABSTRAK
Forum kerja sama keuangan ASEAN Plus Three (APT) telah menunjukkan kemajuan signifikan  sebagai  sebuah  kerja  sama  regional.  Hal  ini  terbukti  dari  beberapa  perjanjian kerja  sama  yang  disepakati  dan  diimplementasikan.  Menariknya,  kemajuan  ini  dicapai di tengah eksistensi berbagai sistem politik maupun ekonomi di kawasan tersebut; sebuah kondisi  yang  sering  dijadikan  alasan  atas  sulitnya  proses  demokratisisasi.  Alhasil,  selain menciptakan  manfaat  bagi  ekonomi,  kerja  sama  keuangan  APT  telah  memfasilitasi pengenalan  elemen-elemen  demokrasi  melalui  inisiatif-inisiatif  yang  ada.  Terkait  hal  ini, penelitian  ini  mencoba  mengeksplorasi  unsur-unsur  demokrasi  dalam  inisiatif  keuangan APT, khususnya pada inisiatif dukungan likuiditas regional dan fasilitas penjaminan kredit. Penelitian  ini  mengungkap  bahwa  proses  pengambilan  keputusan  pada  kedua  inisiatif tersebut telah mengadopsi prinsip-prinsip dasar demokrasi prosedural. Temuan awal juga menunjukkan bahwa proses adopsi prinsip-prinsip demokrasi prosedural dipicu oleh proses bisnis kedua inisiatif tersebut, daripada perubahan ideologi politik di dalam negeri negara- negara anggota forum APT.
Kata-kata kunci: ASEAN Plus Three, kerja sama keuangan, prinsip demokrasi, tata kelola regional
T he ASEAN Plus Three (APT) financial cooperation forum has shown significant progress as regional cooperation. It could be seen from several cooperation agreements that were agreed upon  and  implemented.  Interestingly,  th e progress  made  amid  the  existence  of  various political and economic systems in the region; a condition that often used as an excuse for the difficulty of the process of democratization. As a result, besides creating economic benefits, APT’s financial cooperation has facilitated the introduction of elements of democracy through existing  initiatives. Furthermore ,  this  research  tries  to  explore  the  elements  of  democracy in  APT  financial  initiatives,  especially  in  regional  liquidity  support  initiatives  and  credit guarantee facilities. Research reveals that the decision-making process of the two initiatives has adopted the basic principles of procedural democracy. Preliminary findings also indicate that the adoption of the principles of procedural democracy was triggered by the business process of the two initiatives rather than changes in the political ideology within the APT forum member countries .
Keywords: ASEAN  Plus  Three,  financial  cooperation,  democratic  principles,  regional governance
Kerja sama keuangan forum ASEAN Plus Three (APT) yang beranggotakan negara- negara ASEAN, ditambah Cina, Korea Selatan, dan Jepang, telah menunjukkan kemajuan  signifikan  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Kerja  sama  ini  mencakup kebijakan keuangan regional, termasuk di dalamnya pengembangan pasar obligasi, akses  pembiayaan,  stabilisasi  keuangan,  dan  harmonisasi  pasar  modal.  Beberapa inisiatif kerja sama forum ini juga telah menghasilkan program nyata yang dilaksanakan di  negara-negara  anggotanya.  Kemajuan  dari  kerja  sama  keuangan  APT  ini  juga mengirim pesan kuat akan adanya upaya yang mengarah pada integrasi ekonomi sebagaimana terjadi di Eropa.
Sementara inisiatif kerja sama keuangan forum APT menjanjikan integrasi ekonomi yang lebih besar, beragam sistem politik dan tingkat perkembangan ekonomi dari negara-negara anggota menjadi tantangan tersendiri (Akhtar 2004, 15 ).  Berbagai jenis infrastruktur politik serta tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda, diyakini menjadi hambatan untuk tata kelola kerja sama di kawasan. Setiap negara anggota forum APT memiliki sistem politik yang beragam, mulai dari rezim militer di Myanmar, hingga rezim demokratis seperti halnya di Indonesia. Selain itu, dalam hal ekonomi, negara-negara anggota APT juga memiliki berbagai kondisi ekonomi yang berbeda. Mulai dari Cina atau Jepang yang memiliki ekonomi besar, hingga sejumlah ekonomi kecil di kawasan ASEAN (Beeson 2003, 259). Oleh karena itu, tidak mudah menemukan pendekatan yang tepat untuk proses pengambilan keputusan di tingkat kawasan, yang dapat memfasilitasi berbagai ideologi politik dan status ekonomi yang berbeda .
Menariknya, perkembangan kerja sama keuangan forum APT saat ini menunjukkan arah menuju tata kelola yang lebih demokratis. Dalam proses pengambilan keputusan misalnya, kerja sama in telah memberikan tanda adanya mekanisme di luar model konsensus (yang selama ini dianut khususnya oleh ASEAN), dengan diperkenalkannya mekanisme pemungutan suara dalam dua inisiatifnya, yaitu Chiang  Mai  Initiative Multilateralization (CMIM) dan Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF). Bagi beberapa negara anggota forum APT, penerapan mekanisme pemungutan suara dapat menjadi tantangan serius karena berpotensi melemahkan kedaulatan politik yang mereka anut selama ini. Faktanya, tidak ada negara anggota yang mengekspresikan reaksi berlawanan terhadap mekanisme ini.
Dengan  latar  belakang  tersebut,  penelitian  ini  mencoba  mengeksplorasi  penerapan prinsip-prinsip demokrasi pada proses pengambilan keputusan dalam kerja sama keuangan  APT  dengan  mengambil  CMIM  dan  CGIF  sebagai  studi  kasus.  Hipotesis yang diajukan adalah bahwa elemen demokrasi prosedural telah diperkenalkan dalam kedua inisiatif tersebut, yang mencakup aspek adanya kesetaraan dalam memberikan suara, kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan kemampuan untuk menentukan agenda kerja sama.

## Konsep Demokrasi Prosedural
Sebagai kerangka acuan, penelitian ini mengikuti karya Robert Dahl (1989) tentang kriteria proses demokrasi, terutama untuk memberikan pemahaman dasar tentang bagaimana  demokrasi  prosedural  beroperasi.  Secara  umum,  karya-karya  Dahl
memberikan kontribusi terhadap pengembangan demokrasi prosedural yang mensyaratkan kriteria dasar tertentu untuk demokrasi. Dalam bukunya yang berjudul Democracy and Its Critics , Dahl (1989) menyampaikan lima kriteria demokrasi yaitu: partisipasi yang efektif, kesetaraan memilih, pemahaman yang mencerahkan, kontrol agenda, dan keterbukaan bagi siapapun. Bagi Dahl, kelima kriteria ini idealnya ada dalam sebuah demokrasi, meski sulit untuk direalisasikan secara penuh.
Dalam bukunya yang lain, On Democracy (1998, 37-38), Dahl menguraikan kelima kriteria  demokrasi  ini  sebagai  berikut.  Pertama,  partisipasi  yang  efektif  diartikan sebagai sebuah proses yang memungkinkan semua orang/anggota/pihak memiliki peluang yang sama dan efektif, untuk membuat pandangan mereka diketahui oleh pihak lain. Ini artinya, demokrasi harus memfasilitasi semua pihak untuk menyampaikan pendapatnya.  Kedua,  kesetaran  dalam  memilh  (memberikan  suara).  Kriteria  ini diartikan bahwa setiap pihak harus memiliki kesempatan yang sama dan efektif dalam memberikan suara untuk memutuskan sesuatu. Frasa sama dan efektif menunjukkan perhatian  Dahl  bahwa  demokrasi  tidak  hanya  semata  pembagian  suara  secara  adil, namun  juga  bagaimana  suara  tersebut  dapat  digunakan.  Ketiga,  pemahaman  yang mencerahkan.  Dalam  pandangan  Dahl,  demokrasi  harus  memberikan  kesempatan yang sama dan efektif bagi setiap pihak untuk mempelajari alternatif-alternatif kebijakan  yang  relevan  dan  kemungkinan  konsekuensinya.  Secara  implisit,  Dahl ingin menegaskan perlunya pilihan-pilihan dalam sebuah demokrasi, sekaligus tahu konsekuensi dari pilihan-pilihan tersebut. Keempat, kontrol agenda. Bagi Dahl, setiap anggota memiliki kesempatan memastikan bagaimana dan apa agenda-agenda yang akan diambil jika mereka memberikan suaranya. Dengan demikian, proses demokrasi selalu  bersifat  terbuka  manakala  anggota  memiliki  pendapat  lanjutan.  Kelima, keterbukaan bagi orang dewasa. Dalam kriteria ini Dahl menegaskan perlunya semua individu dewasa untuk memiliki hak-hak warga negara, sebagaimana disebutkan pada empat kriteria pertama tadi. Hal ini untuk memastikan bahwa secara politik, semua individu yang telah dewasa memiliki kesetaraan.
Dalam  penelitian  ini,  kelima  kritieria  yang  Dahl  ajukan  sebagai  elemen  demokrasi prosedural  dimodifikasi  sebagai  kerangka  dasar  untuk  memeriksa  apakah  benih demokrasi telah menyebar ke dalam kerja sama keuangan di forum APT. Modifikasi utama  atas  konsep  demokrasi  prosedural  Dahl  dalam  penelitian  ini  terletak  pada partisipan proses demokrasi di mana Dahl lebih berfokus pada warga negara (individu/ orang), sementara penelitian ini menerapkan konsepnya pada negara-negara anggota APT.

## Demokrasi di Wilayah ASEAN Plus Three
Dalam hal sistem politik, sebagian besar negara anggota forum APT kurang demokra - tis.  Menurut  Freedom  House  Report  2019  tentang  hak  politik  dan  kebebasan  sipil, Jepang dan Korea Selatan dikategorikan sebagai negara bebas ( Free ), sementara Cina tetap tidak bebas. Di blok ASEAN, negara-negara ASEAN 5 ( Big Five ), semua dikla- sifikasikan  dengan  peringkat  bebas  sebagian  ( Partly Free ).  Negara-negara  BCLMV (Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam) masih dikategorikan sebagai Tidak Bebas  ( Not Free ).  Parahnya,  Indonesia  yang  sebelumnya  pernah  ditekategorikan
sebagai negara bebas, justru tidak mampu mempertahankan kemajuan demokrasin- ya. Konfigurasi ini mencerminkan kemajuan adopsi nilai-nilai demokrasi di kawasan tersebut, meski belum maksimal.
Tabel 1. Skor Negara-negara anggota APT berdasarkan 2019 Global Freedom Negara Skor Total Status Indonesia 61 Party Free Thailand 32 Party Free Malaysia 52 Party Free Singapura 50 Party Free Filipina 59 Party Free Vietnam 20 NotFree Kamboja 25 Not Fee Myanmar 30 Not Fee Brunei 28 Not Free Laos 14 Not Fee Japan 96 Free China 10 Not Free Korea Selatan 83 Free (Sumber: Freedom House 2019)
Kurangnya kohesi politik di Asia Timur telah menghambat implementasi prinsip-prin- sip demokrasi dalam kerja sama regional di Asia. Akibatnya, demokrasi tidak dapat menyebar ke seluruh kawasan APT dengan mudah. Isu-isu pelanggaran hak asasi ma - nusia, kurangnya pemilihan yang bebas dan adil, serta keterlibatan mendalam milit- er dalam pemerintahan, adalah beberapa contoh yang diambil oleh para akademisi untuk menunjukkan kurangnya demokrasi di kawasan ASEAN maupun Plus Three. Pada saat Piagam ASEAN berusaha memperkuat demokrasi serta mempromosikan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, misalnya, kasus genosida Muslim Rohing - ya yang terjadi di Myanmar justru merusak upaya ASEAN untuk menerapkan prin- sip-prinsip demokrasi. Emmerson (2008, 82 ) menunjukkan bahwa Piagam ASEAN dapat bertindak sebagai pendukung sekaligus antitesis dari proses demokratisasi di kawasan Asia Tenggara, mengingat sebagian besar negara anggota ASEAN masih di bawah rejim otoriter. Sementara itu, dalam kelompok Plus Three, satu-satunya nega- ra yang tidak demokratis adalah Cina. Kebijakan terbuka yang diterapkan beberapa tahun yang lalu tentu saja telah membuka negara yang paling padat penduduknya ini berinteraksi dengan dunia internasional, terutama dalam urusan ekonomi. Namun, meskipun Cina telah memprakarsai beberapa perubahan menuju liberalisasi, ia tetap mempertahankan sistem partai tunggal yang berlawan dengan nilai-nilai demokrasi (Shelly 2005 ).
Lebih lanjut , kurangnya kondisi esensial di kawasan APT telah memperlambat laju demokrasi di Asia Timur. Menurut Dahl (1998, 147 ) kondisi esensial tersebut men- cakup  adanya  kontrol  sipil  atas  militer  dan  polisi,  budaya  politik  yang  demokratis,
dan  tidak  adanya  intervensi  oleh  kekuatan  asing.  Dalam  isu-isu  spesifik,  beberapa pengamat  telah  mengidentifikasi  elemen-elemen  tertentu  di  Asia  yang  berpotensi menghambat  penyebaran  demokrasi.  Keterbatasan  struktural  (Christiansen,  1994 ), identitas nasional ( Brown 2004 ), multi-etnis ( Reilly 2006 ), dan dalam beberapa kasus menyangkut agama, khususnya Islam (Elisabeth 2007), dinilai sebagai penghalang bagi kawasan Asia Timur untuk mengadopsi demokrasi gaya Barat yang memerlukan kebebasan politik, homogenitas dalam nilai-nilai, penghormatan atas kebebasan dan hak asasi manusia, serta komitmen terhadap supremasi hukum.
Demokratisasi di negara-negara Asia Timur terutama berkaitan dengan cara kawasan mengadopsi  demokrasi,  masih  merupakan  sebuah  perdebatan.  Sen  (1999 ) meman- dang demokrasi pada dasarnya adalah nilai universal yang dapat diterapkan di negara mana pun. Dengan demikian, prasyarat demokrasi dapat berbeda antara negara satu dengan  yang  lainnya.  Pada  titik  ini,  beberapa  pemimpin  negara-negara  di  kawasan APT berpendapat bahwa mereka telah memiliki demokrasi sendiri yaitu demokrasi gaya Asia ( Reilly  2007).  Soeharto  dengan  demokrasi  Pancasila;  Than  Shwe  dengan demokrasi  yang  berkembang  secara  disiplin  (Emmerson  2008);  atau  Lee  Kwan  Yu dengan demokrasi pragmatis ( Kausikan 1998). Secara sederhana, demokrasi bergerak berdasarkan nilai-nilai dan aturan bersama ( Green & Twining 2008).
Beragam  versi  demokrasi  ala  negara-negara  di  Asia  Timur,  yang  pada  dasarnya mencerminkan sistem politik domestik dan juga kepentingan nasional, menciptakan kesulitan tersendiri dalam membentuk lembaga regional yang demokratis. Situasi ini berbeda dibanding Eropa di mana demokrasi di tingkat kawasan merupakan perpan- jangan dari nilai-nilai demokrasi di masing-masing negara anggota, yang relatif sama. Oleh karena itu, negara-negara Eropa relatif dapat membangun institusi regional ber - dasar demokrasi formal secara lebih mudah.

## Karakter Demokrasi Dalam Kerja Sama Regional Asia Timur: Perbandingan Dengan Uni Eropa
Dalam  banyak  isu,  regionalisme  Asia  Timur  memiliki  modalitas  yang  berbeda  dib - andingkan  dengan  Uni  Eropa  (UE).  UE  telah  memasukkan  prinsip-prinsip  kebeba - san, demokrasi, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, serta aturan hukum, ke dalam traktatnya yaitu dalam pasal  6  Perjanjian  Maastricht. Sehingga, sistem demokrasi menjadi penting sebagai salah satu landasan normatif menuju regional- isme Eropa. Sementara itu, Asia memiliki doktrin nasionalis, kekuatan statistik, dan budaya, sebagai dasar ( He 2004, 107 ). Di Eropa, institusi regional dan masing-masing pemerintah mempromosikan demokrasi ( Shin 2008, 105). Sebaliknya, Acharya ( 2010, 354 ) mengklaim bahwa tidak ada kerja sama regional di Asia yang mempromosikan demokrasi ke dalam negara-negara anggotanya.
Lebih jauh, negara-negara di Asia Timur masih memegang kedaulatan negara dengan kuat atas regionalisme. Hal ini berbeda dengan UE yang telah menerapkan kerangka kerja  legalistik  atas  anggotanya.  Oleh  karenanya,  supremasi  UE  memiliki  kekuatan untuk mendukung keputusan maupun kebijakannya, atas hukum nasional negara an- ggota ( Richardson 2006, 4). Sebaliknya, negara-negara di kawasan Asia Timur masih
perlu memastikan bahwa suatu kerja sama regional harus berdasarkan perjanjian yang dapat mengamankan kedaulatannya ( Davis  2010).  Akibatnya,  UE  relatif  lebih  mu - dah untuk membangun dan mengoperasikan institusi regionalnya berdasarkan prin- sip-prinsip demokrasi, dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Timur.
Terkait proses pengambilan keputusan, integrasi Eropa memiliki pengalaman den- gan  konsensus  dan  mekanisme  pemungutan  suara  di  lembaganya.  Lord  (1998,  47 ) menyebutkan  bahwa  Dewan  UE  pada  dasarnya  cenderung  menerapkan  konsensus sebagai preferensi dalam mekanisme pengambilan keputusan, walaupun opsi untuk menggunakan suara terbanyak juga tersedia. Lord menambahkan bahwa super ma- jorities sering diterapkan untuk menanggapi masalah mengenai Komunitas Ekonomi ( Economic  Community ).  Untuk  mempercepat  proses  pengambilan  keputusan,  Par - lemen Eropa melibatkan apa yang disebut sebagai prosedur pengambilan keputusan bersama ( co-decision procedure ) untuk menangani isu-isu spesifik seperti pasar inter - nal, lingkungan, dan perlindungan konsumen ( Laffan & Mazey 2006, 44). Kemajuan ini dapat dipandang sebagai pergeseran dalam proses pengambilan keputusan UE, dari pengambilan keputusan teknokratis menuju kepada keputusan yang lebih ber- dampak menentukan terhadap perwakilan masyarakat yang dipilih secara langsung ( Delmatino  2005,  22).  Alhasil,  prinsip-prinsip  demokrasi  berkembang  dalam  pros - es-proses yang berlangsung di UE.
Lebih lanjut, hubungan antara demokrasi dan status ekonomi di kawasan Asia Timur masih merupakan perdebatan. Beberapa fakta menunjukkan hal ini. Sebagai contoh, ditemukan bahwa orientasi pasar yang kuat adalah kata kunci untuk demokrasi yang sukses di Taiwan (Wood 2004, 61). Selain itu, transisi demokrasi Korea Selatan juga dimulai dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Haynes 2001, 97). Di sisi lain, meski mampu mempertahankan tingkat ekonomi yang tinggi, Singapura masih tetap merupakan negara yang kurang demokratis dibanding Indonesia (Emmerson 2008, 79). Sedangkan China yang menikmati pertumbuhan ekonomi tertinggi di dun- ia dalam beberapa tahun terakhir, masih berada di bawah rezim otoriter. Dalam kasus yang berbeda, reformasi politik yang berkembang di Indonesia, justru didorong oleh gejolak ekonomi ketika kekayaan rakyatnya merosot. Menurut pandangan Laothama - tas ( 1997, 17 ) pembangunan ekonomi tidak diperlukan atau setidaknya tidak cukup untuk menjadi syarat bagi transisi demokrasi di Asia Timur maupun Asia Tenggara.
Beberapa pihak percaya bahwa ketergantungan ekonomi dapat menyebabkan penye - barluasan  benih-benih  demokrasi. Kondisi ini dapat dijelaskan dari adanya keter- gantungan ekonomi satu sama lain, yang berkontribusi untuk menstabilkan transi- si demokrasi ( Lind  dalam  Acharya  2010).  Selain  itu,  ketergantungan  ekonomi  juga dikaitkan dengan perdamaian di tingkat internasional ( Acharya  2010,  352).  Dalam hal ini, suatu kerja sama regional, sampai batas tertentu, akan mendorong anggotanya untuk lebih transparan terhadap situasi domestik mereka. Namun, Shin & Co (2010, 32) menemukan bahwa masyarakat Asia Timur pada dasarnya cenderung lebih men - gutamakan keamanan ekonomi atau kesetaraan ekonomi, daripada kebebasan untuk membangun demokrasi. Oleh karena itu, meski peran ekonomi terhadap demokrasi di kawasan ini tetap kabur, tidak cukup alasan untuk mengeluarkannya dari diskusi akademis.

## Kemajuan Kerja Sama Keuangan ASEAN Plus Three
Tumbuhnya saling ketergantungan dalam hubungan ekonomi, khususnya perdagan- gan, telah mendorong negara-negara Asia Timur berinteraksi secara lebih dekat. Den - gan mengambil krisis keuangan Asia 1997 sebagai momentum, para pemimpin dari 13 negara APT berinisiatif untuk bekerja sama dalam urusan luar negeri, kerja sama ekonomi, dan masalah keuangan-moneter ( Hidetaka 2005). Pada tahun 1999, beber - apa menteri anggota forum APT memulai proses-proses sektoral di bawah kerangka APT (Suzuki 2004, 7 ). Dalam perkembangan selanjutnya, meskipun berbagai isu juga dibahas dalam proses-proses di bawah forum APT, kerja sama keuangan-moneter tam- paknya  secara  eksklusif  mendapatkan  fokus  lebih,  dibanding  masalah-masalah  lain karena trauma krisis Asia tak terlupakan bagi beberapa anggota APT (Pempel 2010, 219).  Negara-negara  APT  mengakui  bahwa  mereka  perlu  menemukan  cara  mereka sendiri untuk menghadapi krisis ekonomi, karena AS tidak dapat lagi diandalkan un- tuk krisis ekonomi semacam itu (Soesastro 2003). Tumbuhnya saling ketergantungan ekonomi di Asia Timur juga diyakini sebagai batu loncatan menuju regionalisme ke - uangan di Asia Timur.
Namun, regionalisme keuangan di Asia Timur menghadapi banyak tantangan. Pada kenyataannya, kawasan ini berlimpah dengan berbagai nilai, sistem politik, dan ting- kat perkembangan ekonomi yang beragam, yang dapat menghambat kerja sama dan integrasi  negara-negara  di  Asia Timur. Perselisihan  teritorial  dan  klaim kedaulatan yang tumpang tindih, tetap belum terselesaikan di bawah permukaan politik yang relatif damai (Alatas 2001 ). Bagi He (2004, 118 ) prinsip kedaulatan juga mengham- bat regionalisme Asia. Selain itu, kerja sama akan menjadi kompleks dan menantang dengan keragaman Asia Timur serta perbedaan dalam tingkat keterlibatan terhadap sistem internasional ( Beeson 2003, 264).
Dalam  sudut  pandang  optimis,  Davis  ( 2010, 45) berpendapat bahwa regionalisme masih mungkin dibangun walaupun suatu kawasan menghadapi berbagai perbedaan dalam sistem sosial ekonomi, politik, dan budaya. Stubbs (2002, 463 ) memandang bahwa proses-proses di bawah forum APT memfasilitasi upaya membangun rasa ke- samaan tujuan dan identitas Asia Timur yang mengarah pada kemudahan bentuk regionalisme.  Paralel  dengan  Stubbs,  Emmerson  (2008,  12 ) menunjukkan bahwa regionalisme secara sengaja membawa negara, masyarakat, atau ekonomi di tingkat yang berbeda ke arah tujuan dan kegiatan bersama. Perubahan dinamika politik saat ini antara dua kekuatan utama dia Asia, Jepang dan Cina, diyakini justru berkontri- busi dalam mempromosikan kerja sama yang lebih erat di kawasan ini, mengingat beberapa pihak berupaya mencari cara untuk memastikan kestabilan kawasan (Chey 2009 , 466 ).

## Perkembangan Chiang Mai Initiative Multilateralization
Seperti disebutkan sebelumnya, inisiatif paling maju dari kerja sama keuangan APT adalah CMIM dan CGIF. CMIM merupakan dukungan likuiditas multilateral yang ber - tujuan mengatasi kesulitan neraca pembayaran dan likuiditas jangka pendek, sekali - gus melengkapi pengaturan internasional yang telah ada (APT 2010 ). CMIM dibangun sebagai mekanisme mandiri ( self-help mechanism ) di kawasan, melanjutkan inisiatif
Chiang Mai Initiative (CMI), yang sebelumnya telah diprakarsai oleh para Menteri Keuangan APT pada tahun 2000 untuk membantu negara-negara di Asia yang terke- na krisis, dengan pendekatan bilateral. Bedanya, CMIM beroperasi berdasarkan pada kontrak tunggal dan bukan perjanjian bilateral seperti yang digunakan dalam CMI. Pengalaman menantang selama Krisis Keuangan Asia 1997 dan keterlibatan kontro - versial dari Dana Moneter Internasional (IMF) tentang manajemen krisis, telah men - dorong kawasan untuk memperkuat mekanisme asuransi mandiri dalam menghadapi krisis ekonomi (Jomo 2010, 47 ). Hal ini juga menjadi respon atas keengganan AS un - tuk memberikan bantuan keuangan ketika beberapa anggota APT mengalami krisis ekonomi ( Yeo 2010, 326).
CMIM diyakini akan membangun lembaga kolektif di masa depan untuk mewujud- kan gagasan Dana Moneter Asia (Asian Monetary Fund/AMF) yang gagal karena tidak adanya dukungan dari AS (Saputro 2017). Secara teknis, CMIM memberikan dukun - gan likuiditas melalui mekanisme swap mata uang. Dalam hal ini, negara yang mem - butuhkan likuiditas akan menerima dukungan dana dari negara anggota APT dalam bentuk dolar Amerika Serikat untuk meningkatkan cadangan devisa. Nantinya, nega - ra penerima bantuan akan mengembalikan sejumlah dana yang diterima dalam mata uangnya.
Perjanjian CMIM resmi mulai berlaku pada 24 Maret 2010 dengan modal awal USD 120 miliar (APT 2010 ). Total dana ini terdiri dari 20 persen dana yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN, dan 80 persen sisanya disediakan oleh negara-negara Plus Three (Jepang, Korea Selatan, dan China). Terdapat 27 pihak dalam CMIM, yang terdiri  dari  13  Otoritas  Keuangan  dan  13  Bank  Sentral  dari  negara-negara  anggota APT, ditambah satu Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA). Total dana CMIM telah meningkat  hingga  USD  240  miliar  untuk  meningkatkan  kapasitasnya  dalam  mem - berikan dukungan keuangan.
Dalam rangka mewujudkan fungsinya sebagai suplemen dari lembaga internasional yang ada, CMIM menciptakan pengaturan hubungan dengan IMF, yang disebut se - bagai IMF- linked  portion .  Porsi  ini  mewajibkan  negara-negara  anggota  APT  untuk membuat kerja sama dengan IMF, ketika mereka akan mengaksesnya. Porsi ini awal - nya senilai 80 persen dari total dana CMIM. Sisanya yang 20 persen merupakan duku - ngan dana yang dapat ditarik oleh negara anggota APT, tanpa harus terikat kerja sama dengan IMF. Porsi ini lebih dikenal sebagai IMF de-linked portion . Dalam perkem - bangan selanjutnya, sebagian besar negara anggota ASEAN mengusulkan untuk men- ingkatkan IMF de-linked  portion agar memiliki akses lebih banyak terhadap fasili- tas CMIM, tanpa keterlibatan IMF. Pada 2012, porsi IMF -linked portion berkurang menjadi 70 persen, yang memungkinkan negara-negara anggota APT mengakses dana dukungan CMIM lebih besar (30 persen), tanpa terlibat program-program IMF.
Perkembangan Credit Guarantee and Investment Facility
Inisiatif lainnya di bawah kerja sama keuangan APT adalah Fasilitas Jaminan Kredit dan Investasi ( Credit Guarantee and Investment Facility / CGIF). Sebelumnya, inisi - atif ini disebut sebagai Mekanisme Jaminan Kredit dan Investasi ( Credit Guarantee
and Investment Mechanism /CGIM), sebelum akhirnya pada pertemuan mereka bu- lan Mei 2010, para menteri keuangan APT sepakat untuk mengubah nama tersebut.
CGIF bertujuan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi, ketahanan pasar keuangan,  dan  mencegah  gangguan  atas  tatanan  keuangan  internasional,  dengan mengembangkan penggunaan mata uang lokal yang likuid serta pasar obligasi region- al. Pada langkah awal, CGIF berfokus pada jaminan kredit daripada fasilitas investasi. Fasilitas ini beroperasi melalui peningkatan kredit untuk obligasi korporasi di kawa- san APT, dalam mata uang lokal. Dengan mendapatkan peningkatan kredit, obligasi korporasi diharapkan memiliki lebih banyak kemungkinan untuk memperoleh akses pasar.
Total dana awal CGIF adalah USD 700 juta ( APT 2010 ). Dana tersebut dikelola oleh Asian Development Bank (ADB) sebagai wali amanat, sementara negara-negara ang - gota forum APT menjadi kontributornya. Secara praktis, ADB akan mengelola semua aset CGIF. Keterlibatan ADB dalam CGIF mencerminkan peran penting ADB sebagai pemain non-negara ( non-state actor ) di kawasan ( Jayasuriya 2009). Di tingkat oper - asional, begitu sebuah perusahaan memenuhi standar minimum, ADB akan menilai kelayakan obligasi korporasi tersebut untuk mendapatkan peningkatan kredit dengan menerapkan apa yang disebut sebagai standar teknis internasional.

## Pengambilan Keputusan dalam Chiang Mai Initiative Multilateralization
Terdapat dua tingkat badan pembuat keputusan dalam CMIM, yaitu Badan Pembuat Keputusan Tingkat Menteri ( Ministerial Level Decision-Making Body /MLDMB) dan Badan  Pembuat  Keputusan  Tingkat  Eksekutif  ( Executive  Level  Decision-Making Body /ELDMB) ( APT 2010 ). Berdasarkan Articles of Agreeement CMIM, kedua badan ini  dibentuk  berdasarkan  isu-isu  yang  mereka  tangani.  MLDMB  berwenang  untuk memberikan keputusan mengenai masalah-masalah mendasar seperti ukuran kontri- busi CMIM dari masing-masing anggota, jumlah maksimum swap untuk penarikan dan pembaruan, ketentuan partisipasi, ketentuan pemulihan untuk setiap anggota yang mengusulkan untuk berpartisipasi kembali, atau hal-hal lain yang disepakati se- bagai masalah mendasar (fundamental issues). Anggota MLDMB adalah 13 Menteri Keuangan negara-negara anggota APT.
Dalam praktiknya, setiap keputusan MLDMB hanya efektif melalui mekanisme kon - sensus. Hal ini berarti bahwa setiap keputusan MLMB membutuhkan persetujuan bu - lat dari para anggota. Tidak ada mekanisme pemungutan suara di MLDMB. Untuk menghindari stagnasi dalam proses pengambilan keputusan MLDMB, masalah men - dasar yang akan diputuskan, harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ELDMB yang pada dasarnya bekerja di tingkat teknis. Dalam hal ini, pertemuan MLDMB ha - rus dalam format tatap muka, tanpa ada kesempatan untuk menggunakan teknologi audio visual apapun. Untuk masalah tingkat eksekutif/operasional, proses pengam- bilan keputusan menjadi ranah ELDMB. Masalah eksekutif lebih terkait pada isu-isu operasional seperti persetujuan penarikan dana, persetujuan atas pembaruan penar- ikan dana, pengabaian atas kondisi-kondisi tertentu, pengumunan atas gagal bayar, dan persetujuan untuk tidak ikut serta berpartisipasi dalam membantu negara lain.
ELDMB terdiri dari 13 perwakilan Kementerian Keuangan dari negara-negara anggota APT, ditambah 14 perwakilan Bank Sentral dari negara-negara anggota APT termasuk Hong Kong.
Dalam  hal  proses  pengambilan  keputusan,  selain  memiliki  mekanisme  konsensus, ELDMB  juga  dilengkapi  dengan  mekanisme  pemungutan  suara.  Suara  dari  mas - ing-masing  anggota  ELDMB  dibagi  berdasarkan  kontribusi  negara-negara  anggota dalam CMIM. Setiap keputusan mengenai masalah-masalah tingkat eksekutif dinya - takan efektif jika setidaknya dua pertiga (2/3) dari pemegang hak suara efektif setuju (APT 2010 ). Hak suara yang efektif adalah hak suara dari setiap anggota CMIM di - kurangi jumlah suara dari setiap anggota CMIM yang menyatakan tidak ikut berparti- sipasi, ditambah pihak yang mengajukan dana bantuan. Tabel 2 berikut menunjukkan distribusi kekuatan suara anggota-anggota CMIM.

## Tabel 2
Kontribusi dan pembagian suara dalam CMIM 1 Coun- tries Financial Coun - tribution
(miliar USD) Share (%) Pur- chasing Multi- ple Max.Swap Amount (miliar USD) Basic Vote % Vote based on Contribu- tion
Total  Voting Power Plus Tiga 192.00 80,00 117.30 9.60 192.00 201.60 71.59 China China ( K e - c u a l i H o n g
Kong) 76.80
68.40 32.0 28,50 0,5 34.20 3.20 68.40 71.60 25.43 Hong - k o n g 8.40 3,50 2.5 6.30 0,00 8.40 8.40 2.98 Jepang 76.80 32.00 0,5 38.40 3.20 76.80 80,00 28.41 Korea 38.40 16.00 1 38.40 3.20 38.40 41.60 14.77 ASEAN 48.00 20.00 126.20 32.00 48.00 80,00 28.41 Indonesia 9.104 3.793 2.5 22.76 3.20 9.104 12.304 4.369 Thailand 9.104 3.793 2.5 22.76 3.20 9.104 12.304 4.369 Malaysia 9.104 3.793 2.5 22.76 3.20 9.104 12.304 4.369 Singapura 9.104 3.793 2.5 22.76 3.20 9.104 12.304 4.369 Filipina 9.104 3.793 2.5 22.76 3.20 9.104 12.304 4.369
1 Dalam mekanisme pemungutan suara, masing-masing pihak dari negara yang sama (kecuali Otoritas Moneter Hong Kong/HKMA) harus bersatu karena kekuatan memilih mewakili negara, bukan para pihak (Kementerian Keuangan atau Bank Sentral). Jika para pihak dalam satu negara memiliki posisi yang ber - beda, suara mereka akan dihitung sebagai abstain .
Vietnam 2,00 0,833 5 10.00 3.20 2,00 5.20 1.847 Kamboja 0,24 0,100 5 1.20 3.20 0,24 3.44 1.222 Myanmar 0,12 0,050 5 0,60 3.20 0,12 3.32 1.179 Brunei 0,06 0,025 5 0,30 3.20 0,06 3.26 1.158 Lao PDR 0,06 0,025 5 0,30 3.20 0,06 3.26 1.158 Total 240.00 100.00 243,50 41.60 240.00 281.60 100.00 (Sumber: ASEAN Plus Three 2012)
Dalam hal format pertemuan, pertemuan ELDMB diselenggarakan dalam format tat - ap  muka.  Namun,  terdapat  kemungkinan  untuk  melakukan  pertemuan  melalui tel - econference atau pertemuan dalam bentuk komunikasi tertulis, jika satu atau lebih negara anggota tidak mungkin menghadiri pertemuan tatap muka. Selain itu, sebelum mekanisme pemungutan suara diadakan, penyediaan semua data dan informasi yang terkait dengan negara yang meminta dukungan dana, khususnya kondisi ekonomi ter- akhir, harus didistribusikan kepada semua pihak sebagai pertimbangan. Semua pihak juga harus memiliki informasi yang cukup tentang agenda, waktu, format, dan hal-hal lain dari pertemuan tersebut. Bisa ditekankan bahwa pandangan, atau bahkan keber- atan tentang pengaturan proses pengambilan keputusan dimungkinkan untuk disam- paikan oleh anggota jika dirasa perlu.
Dua mekanisme berbeda yang diterapkan pada badan pengambilan keputusan CMIM, pada dasarnya dibentuk sebagai respon atas tingkat urgensi masalah yang dihadapi. Ketika masalah tersebut terkait hal-hal operasional yang membutuhkan tanggapan cepat  dan  tidak  mengganggu  keanggotaan  suatu  negara  dalam  CMIM,  mekanisme pemungutan  suara diterapkan. Mekanisme ini merupakan alat pragmatis bagi para pihak dalam CMIM, untuk mempercepat proses pengambilan keputusan. Namun de - mikian, apabila masalah yang dihadapi menyangkut isu sensitif seperti kontribusi, maka CMIM memberikan hak veto kepada semua anggota, melalui mekanisme kon- sensus, yang memaksa adanya persetujuan dengan suara bulat.

## Pengambilan Keputusan dalam Credit Guarantee
and Investment Facility
Berdasarkan Perjanjian CGIF, terdapat dua organ pengambilan keputusan CGIF, yai - tu Pertemuan para Kontributor ( Meeting of Contributors ) dan Rapat Dewan Direksi ( Board of Directors Meeting ). Pertemuan para kontributor merupakan lembaga/forum pengambil keputusan tertinggi di CGIF. Kontributor CGIF terdiri dari negara-negara anggota  APT,  termasuk  Japan  Bank  for  International  Cooperation  (JBIC)  mewakili Pemerintah Jepang, ditambah ADB. Selain itu, pertemuan para kontributor memiliki kekuatan yang luas termasuk menentukan tujuan strategis, meninjau kinerja, memilih ketua dan anggota direksi CGIF. Bahkan, forum ini juga memiliki kewenangan untuk menunda atau menghentikan operasional CGIF. Dalam kaitan ini, kontribusi modal awal yang disetorkan oleh tiap anggota mencerminkan hak kepemilikan (saham) yang
akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan CGIF. Dari total USD 700 juta, Jepang dan Cina masing-masing menyumbang USD 200 juta; Korea Selatan USD 100 juta; ADB sebanyak USD 130 juta; dan ASEAN secara bersama menyetor USD 70 juta ( ADB 2010).
Setiap tahun, pertemuan para kontributor diadakan pada lima bulan setelah akhir Tahun Anggaran. Jika diperlukan, rapat kontributor khusus dapat dilaksankan jika terdapat kontributor yang memegang setidaknya 10% dari saham, meminta untuk dilakukan. Dalam hal ini, kehadiran fisik kontributor tidak diperlukan karena partisi - pasi melalui telepon, perangkat komunikasi lain, atau bahkan sarana elektronik lain- nya dianggap sebagai sebuah kehadiran. Pengaturan ini memungkinkan semua kon - tributor untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Kuorum rapat ditentu - kan berdasarkan mayoritas jumlah kontributor yang ada, yang secara kolektif memi - liki mayoritas sederhana dari total saham yang dimiliki. Aturan mayoritas sederhana juga diterapkan dalam mekanisme pemungutan suara. Semua hal yang disampaikan dalam pertemuan para kontributor akan diputuskan oleh para kontributor yang hadir, dan secara kolektif memegang mayoritas saham yang diwakili dalam pertemuan terse - but. Dalam hal kontributor tidak dapat menghadiri pertemuan tersebut, mereka dapat memberikan suara melalui perwakilannya, dengan terlebih dahulu menyampaikannya kepada direksi.
Badan  pembuat  keputusan  kedua  di  CGIF  adalah  Dewan  Direksi,  yang  terdiri  dari delapan anggota termasuk Kepala Eksekutif ( Chief Executing Officer /CEO). Badan ini terutama mewakili dan melindungi kepentingan Kontributor. Berdasarkan kontribu - si mereka dalam CGIF, China dan JBIC masing-masing berhak untuk menempatkan dua  direktur,  sementara  ASEAN  (sebagai  satu  kelompok),  Korea  Selatan,  dan  ADB masing-masing  seorang  direktur.  CEO,  juga  menjadi  anggota  Direksi  dan  memiliki hak suara yang sama dengan anggota lainnya. Direksi memastikan bahwa manajemen CGIF beroperasi dengan baik dan sepenuhnya sesuai dengan Perjanjian CGIF. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan strategis rapat para kontributor dilak- sanakan dengan sepenuhnya. Secara umum, Dewan Direksi meninjau rencana bisnis, anggaran, serta hal-hal operasional dan keuangan lainnya.
Direksi  harus  bertemu  setidaknya  empat  kali  dalam  setahun.  Rapat  tambahan  di - mungkinkan untuk diadakan atas permintaan setidaknya dua anggota direksi. Mirip dengan pengaturan pertemuan para kontributor, direksi juga dapat menggunakan sa- rana komunikasi dan elektronik sebagai media alternatif jika terdapat direktur yang tidak dapat menghadiri rapat secara fisik. Penggunaan wakil juga diizinkan jika direk - tur tidak dapat berpartisipasi dalam rapat apa pun.
Perhitungan mayoritas sederhana diterapkan untuk kuorum serta mekanisme pemu- ngutan suara untuk segala hal yang diajukan ke rapat direksi. Setiap direktur memi - liki hak satu suara. Pada tahap ini, ketua Dewan Komisaris berhak untuk memiliki satu suara tambahan jika terdapat jumlah suara yang sama. Selain itu, anggota direksi diharuskan untuk tidak mengikuti pemungutan suara yang berpotensi menimbulkan benturan  kepentingan.  Semua  peserta  dalam  pertemuan  para  kontributor  maupun rapat dewan direksi berhak atas informasi yang sama terkait materi, agenda, waktu, dan tempat sebelum pertemuan. Pemberian informasi pada dasarnya penting untuk menjamin bahwa semua peserta dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan
secara adil.
Berbeda dari CMIM yang masih mempertahankan mekanisme konsensus dalam pros - es pengambilan keputusannya, CGIF hanya menerapkan mekanisme pemilihan suara. Karakter kegiatan CGIF yang lebih bersifat komersial mendorong adanya pengutama- an operasional bisnis yang efektif, dibanding isu kedaulatan para kontributor, layak- nya yang terjadi pada CMIM. Lebih lanjut, partisipasi JBIC dan ADB dalam CGIF menunjukkan dua hal. Pertama, terkait dengan kriteria Dahl mengenai keterbukaan ( inclusion ). Keterlibatan kedua lembaga tersebut menunjukkan adanya keterbukaan untuk menerima lembaga di luar negara ( non-state actor ) dalam proses kerja sama di kawasan APT. Dengan kata lain, forum kerja sama keuangan APT telah memberikan ruang bagi aktor lain untuk turut serta berpartisipasi dalam menentukan arah kerja sama.
Kedua, masalah kedaulatan tidak lagi sensitif, karena CGIF beroperasi secara komer - sial. Perlu dicatat bahwa CGIF didirikan untuk membantu obligasi korporasi, bukan obligasi pemerintah ( sovereign bond ). Oleh karena itu, sifat bisnis operasinya harus komersial (berorientasi laba) dan bebas dari konflik kepentingan. Penerapan mekan - isme konsensus dalam kegiatan komersial akan berpotensi membuahkan hasil yang tidak pasti, mengingat penolakan satu pihak akan berpotensi melahirkan keputusan yang tidak tegas, dan menghilangkan potensi keuntungan. Selain itu, adanya pengatur - an bagi anggota dewan direksi CGIF yang diminta untuk tidak terlibat dalam pengam- bilan keputusan yang berpotensi mengakibatkan konflik kepentingan, menunjukkan bahwa CGIF beroperasi secara komersial. Normalnya, jika sebuah lembaga bergerak secara non-komersial, keberadaan perwakilan negara dalam negara justru harus men - yampaikan/membela kepentingan nasionalnya.

## Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Proses Pengambilan Keputusan
Dari diskusi mengenai proses pengambilan keputusan dalam CMIM dan CGIF, dapat dikatakan bahwa inisiatif kerja sama keuangan forum APT telah mengadopsi beber- apa  prinsip  demokrasi.  Temuan  ini  sesuai  dengan  konsep  Dahl  (1998 ) tentang kri- teria proses demokratisasi. Pertama, selain mempertahankan mekanisme konsensus sebagai nilai dasar dari proses pengambilan keputusan di ASEAN, mekanisme pe- mungutan suara telah diperkenalkan ke dalam kerja sama keuangan regional forum APT. Dalam kaitan ini, mekanisme konsensus telah memfasilitasi semua anggota ber - partisipasi secara efektif melalui diskusi dan konsultasi. Prinsip ini menjamin semua anggota untuk memberikan pandangan mereka secara adil tentang masalah-masalah yang relevan.
Lebih  lanjut,  inisiatif  CMIM  dan  CGIF  juga  telah  mendistribusikan  hak  suara  ber - dasarkan nilai kontribusi masing-masing pihak, untuk memastikan baik kepentin- gan kontributor besar maupun kecil terfasilitasi secara adil. Selain itu, kedua inisiatif ini juga telah mengupayakan partisipasi maksimum bagi semua pihak dalam proses pengambilan keputusan, melalui penggunaan alat komunikasi sebagai wahana alter- natif maupun melalui perwakilan. Pilihan untuk menggunakan perangkat elektronik maupun sarana komunikasi lainnya sebagai pengganti pertemuan tatap muka, mer-
upakan cara untuk memfasilitasi para pihak dalam kerja sama keuangan APT demi dapat menggunakan hak-hak mereka secara efektif. Dahl (1998) menekankan bahwa setiap pihak harus memiliki kesempatan yang sama dan efektif untuk memilih, seh- ingga suara mereka dapat dinilai setara. Namun demikian, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menyelidiki apakah semua anggota CMIM maupun CGIF dapat mendisk- usikan atau memberikan suara mereka secara bebas, tanpa adanya tekanan dari ne - gara manapun. Studi lebih lanjut ini juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah keputusan dalam CMIM atau CGIF tidak akan memengaruhi kerja sama lainnya, baik secara regional maupun bilateral.
Adanya pemberian informasi yang sama kepada semua peserta, sebagai persyaratan wajib sebelum proses pengambilan keputusan CMIM atau CGIF, juga menunjukkan bahwa  prinsip  demokrasi  telah  diadopsi  dalam  kerja  sama  keuangan  forum  APT. Ketentuan ini memastikan bahwa setiap anggota CMIM maupun CGIF memiliki kes- empatan yang sama untuk mempelajari masalah yang akan diputuskan. Hal ini pada dasarnya  mengikuti  kriteria  Dahl  tentang  pemahaman  yang  mencerahkan  ( enlight - ened understanding ). Dengan bahan dan sumber informasi yang sama, setiap anggota memiliki pertimbangan yang cukup untuk membangun posisinya, dan memperkira - kan konsekuensi yang akan terjadi sebagai akibat dari pengambilan sebuah posisi ter- tentu.
Kriteria demokrasi prosedural lain yang muncul dalam kerja sama keuangan APT ada - lah adanya kemampuan yang sama di antara para pihak untuk mengendalikan agen- da bersama. Dalam kaitan ini, komposisi kontribusi CGIF misalnya, telah memenuhi kriteria dimaksud karena semua kontributor CGIF memiliki setidaknya USD 70 juta (10% dari USD 700 juta), yang memungkinkan mereka untuk dapat mengajukan agen - da guna dibahas bersama. Dengan kata lain, kemampuan untuk mengendalikan agen - da tidak hanya dimiliki oleh kontributor besar semata.

## Simpulan
Perkembangan ekonomi regional di Asia Timur, telah menunjukkan adanya adopsi prinsip-prinsip demokrasi prosedural ke dalam proses pengambilan keputusan kerja sama keuangan khususnya kawasan APT. Dalam hal ini, kerja sama tersebut secara formal mencakup konsensus dan mekanisme pemungutan suara sebagai dasar dari proses pengambilan keputusan. Kedua mekanisme ini memberikan tingkat keterika - tan yang lebih besar dalam menghadapi krisis keuangan regional dan kerangka liber- alisasi pasar obligasi. Adanya kekuatan hak suara yang sama, kesempatan untuk mem- berikan suara melalui berbagai media, kesetaraan dalam mengakses informasi yang relevan, dan kemampuan untuk mengendalikan agenda kerja sama, telah membangun jalan bagi kawasan APT menjadi lebih demokratis. Kerja sama keuangan APT, disadari atau tidak, telah mendorong negara-negara anggotanya yang belum demokratis untuk mendukung prinsip-prinsip demokrasi dalam derajat tertentu.
Lebih jauh, keterlibatan ADB sebagai kontributor CGIF yang juga memegang kekua - saan suara seperti halnya yang dimiliki oleh negara-negara anggota, menjanjikan era baru regionalisme Asia yang mengakui partisipasi lembaga di luar negara. Memang,
pendekatan yang berpusat pada negara masih tetap menjadi pilihan utama dalam kerja sama keuangan Asia Timur. Namun, keterlibatan ADB dalam proses pengam - bilan keputusan menjadi bukti bahwa kekuatan regional mulai membuka diri untuk lebih mengakomodir partisipasi aktor di luar negara. Perkembangan ini memperkuat kemungkinan untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi lebih kuat di kawasan. Pada akhirnya, penelitian ini memberikan gambaran bahwa prinsip-prinsip demokrasi dap- at diadopsi lebih lanjut ke dalam kerja sama keuangan Asia Timur di masa mendatang. Dalam proyeksi jangka panjang, kerja sama keuangan, dapat didedikasikan sebagai kerangka kerja untuk proses domestikasi nilai-nilai eksternal, termasuk prinsip-prin- sip demokrasi di luar aspek prosedural.

## Referensi

## Buku dan Bab dalam Buku
Brown,  D avid, 2004 .  ‘The  Democratization  of  National  Identity’, dalam Henders, Susan J . (ed.), Democratization and Identity: Regimes and Ethnicity in East and Southeast Asia , Lexington Books: Maryland .
Christiansen, Flemming, 1994. “ Democratization  in  China:  structural  constraints ”, dalam Gerald P & Michael M (eds), Democracy and democratization , R outledge : London.
Dahl, R obert A, 1989. Democracy and its critics , Yale University Press: Yale.
Dahl, R obert A, 1998. On Democracy, Yale University Press: Yale.
Delmatino,  F rank, 2005 .  ‘The  Experience  of  European  Integration  in  an  Historical Perspective ”,  dalam M  Woosik  &  AO  Bernadette  (eds), Regional  Integration  – Europe and Asia Compared , Ashgate : England.
Elisabeth, Adriana, 2007 . ‘The Indonesian Experience in Implementing Democracy’’, dalam Hasan, Zoya (ed.), Democracy in Muslim Societies: The Asian Experience , Sage Publication India: New Delhi.
Emmerson, Donald K, 2008.”Critical terms: Security, democracy, and regionalism in Southeast Asia.” Hard choices: Security, democracy and regionalism in Southeast Asia .
Haynes,  Jeffrey,  2013. Democracy  in  the  Developing  World:  Africa,  Asia,  Latin America and the Middle East . John Wiley & Sons.
Jomo, K . S, 2010 . “ Regional financial cooperation in East Asia ”, dalam U Volz & A Caliari (eds), Regional and Global Liquidity Arrangements , German Development Institute : Bonn.
Kausikan, B , 1998. ‘The “Asian Values” Debates: A View from Singapore’, in Larry D & Marc F.P. (eds), Democracy in East Asia , The John Hopskin University Press, London.
Laffan, Brigid, and Sonya Mazey, 2006.”European Integration: The European Union–
reaching  an  equilibrium?”,  dalam  J.  Richardson. European  Union.  Power  and policy making .
Lord, C hristoper, 1998. Democracy in the European Union , Sheffield Academic Press:
Sheffield.
Reilly, B enjamin, 2006 . Democracy and diversity: political engineering in the Asia- Pacific Online-Ausgabe,” Druckausgabe: Oxford
Richardson, J eremy, 2006 . ‘Theoretical and Historical Perspectives’, dalam European Union: Power and Policy-making , Routledge: Oxon.
Saputro, Eko, 2017 . Indonesia and ASEAN Plus Three Financial Cooperation: Domestic Politics, Power Relations, and Regulatory Regionalism, Palgrave Macmillan.
Shelly, Becky, 2005 . Democratic Development in East Asia , Routledge.
Wood, Alan T, 2004 . Asian democracy in world history , Rouletge.

## Jurnal dan Jurnal Daring
Acharya,  A mitav, 2010 . “ Democracy  or  death?  Will  democratisation  bring  greater regional instability to East Asia? ”, The Pacific Review , 23 ( 3): 335-58.
Beeson, M ark, 2003. “ ASEAN Plus Three and the Rise of Reactionary Regionalism ”, Contemporary Southeast Asia , 25 (2) .
Chey,  H young-kyu, 2009, “ The  changing  political  dynamics  of  East  Asian  financial cooperation: the Chiang Mai initiative ”, Asian Survey , 49 ( 3): 450-67.
Davis, J. R yan, 2010 . “ East Asian Regionalism: Origins, Development and Prospects for the Future”, Politikon , 16 (1 ): 34-49.
Green, M ichael J & Daniel Twining, 2008. “Democracy and American grand strategy in Asia: The realist principles behind an enduring idealism ”, Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs , 30 (1 ): 1-28.
He, B aogang, 2004, “ East Asian ideas of regionalism: a normative critique ”, Australian Journal of International Affairs , 58 (1 ): 105-25.
Hidetaka,  Y oshimatsu, 2005 . “ Political  Leadership,  Informality,  and  Regional Integration in East Asia: The Evolution of ASEAN Plus Three ”, European Journal of East Asian Studies , 4 (2 ): 205-32.
Jayasuriya, Kanishka, 2009. “ Regulatory  regionalism  in  the  Asia-Pacific:  drivers, instruments and actors ”, Australian Journal of International Affairs , 63 ( 3): 335- 47.
Laothamatas, Anek. 1997. “DEVELOPMENT AND DEMOCRATIZATION A Theoretical Introduction with Reference.” Democratization in Southeast and East Asia 76: 1.
Pempel, Thomas J, 2010 . “ Soft Balancing, Hedging, and Institutional Darwinism: The
Economic-Security  Nexus  and  East  Asian  Regionalism ”, Journal  of  East  Asian Studies , 10 (2): 209-38.
Reilly, B en, 2007 . “ Political Engineering in the Asia-Pacific ”, Journal of Democracy , 18 (1 ): 58-72.
Sen, Amartya Kumar, 1999. “ Democracy as a universal value ”, Journal of Democracy ,
10 ( 3): 3-17.
Shin,  D oh  Chull, 2008. “ The  Third  Wave  in  East  Asia  Comparative  and  Dynamic Perspectives ”, Taiwan Journal of Democracy , vol. 4, no. 2, pp. 91-131.
Shin, D oh Chull & Youngho Cho . 2010, “ How East Asians Understand Democracy: From a Comparative Perspective ”, ASIEN , 116 : 21-40.
Soesastro, H adi, 2003. “ An Asean Economic Community and ASEAN+3: How Do They Fit Together? ”, Pacific Economic Papers , 338.
Stubbs, Richard, 2002 . “Asean Plus Three: Emerging East Asian Regionalism?’, Asian Survey , 42 ( 3): 440-55.
Suzuki,  Sanae,  2004.  “East  Asian  cooperation  through  conference  diplomacy: Institutional aspects of the ASEAN Plus Three (APT) framework”, IDE APEC study center working paper series , 3 (04).
Yeo, Lay Hwee, 2010 . “ Institutional regionalism versus networked regionalism: Europe and Asia compared ”, International Politics , 47 ( 3-4): 324-37.

## Artikel Daring
Asian  Development  Bank , 2010 . “ ADB  to  contribute  to  ASEAN+3  Guarantee Facility ” [daring] http://www.adb.org/media/Articles/2010/13200-asian-credits- guarantees [diakses pada 11 Maret 2011].
Bangko Sentral Ng Pilipinas , 2011 . “Chiang Mai Initiative Multilateralisation” [daring] http://www.bsp.gov.ph/downloads/Publications/FAQs/CMIM.pdf [diakses pada 7 September 2011].
Freedom House, 2019. “Reports” [daring] https://freedomhouse.org/reports [diakses pada 28 Mei 2020].
Saputro, Eko NM, 2011 . “ Where to for ASEAN+3’s Macroeconomic Research Office? ”, East Asia Forum [daring]  h ttp://www.eastasiaforum.org/2011/06/18/where-to- for-asean3-s-macroeconomic-research-office/ [diakses pada 29 Juni 2011].
Sen, Amartya, 2003. “ Democracy  and  Its  Global  Roots ”, Human  Development Resource  Net [daring] http://hdrnet.org/462/1/Democracy_Global_Roots.pdf [diakses pada 10 Maret 2011].

## Beyond Consensus: Democratic Element in ASEAN Plus Three Economic Cooperation

## Lain-lain
Akhtar, MS, 2004 . “ Economic  integration  in  East  Asia:  trends,  challenges  and opportunities”,  artikel dipresentasikan pada Symposium The Challenges and Opportunities of Economic Integration in East Asia di the Royal Society, London, 27 October 2004.
Alatas, Ali, 2001 . “ Asean  Plus  Three:  Equals  Peace  plus  Prosperity ”,  artikel dipresentasikan pada the 2001 Regional Outlook Forum, Bangkok.
ASEAN Plus Three . 2012,  “ The  Joint  Ministerial  Statement  of  The  13 th ASEAN+3 Finance Ministers’ Meeting ” , ASEAN Plus Three, Tashkent.