## PENYIMPANGAN ASAS LEGALITAS DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA Oleh :

## ALI DAHWIR BARHAMUDIN
Jalan Darmapala Palembang Abstrak Abstract Asas  legalitas  merupakan  asas fundamental  bagi  negara-negara yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, namun  berlakunya  tidak  mutlak. Landasan pemikiran pengecualian asas legalitas bahwa  nullum  crimen  sine  lege sebenarnya bukan batasan kedaulatan  tetapi  merupakan prinsip  keadilan  (principle  of justice)  sehingga  menjadi  tidak adil  ketika  yang  bersalah  tidak dihukum  dan  dibiarkan  bebas (unpunished);
The  principle  of legality is  a fundamental principle for countries that  use the  criminal law as  a means of crime prevention, but the entry into force is not absolute. The rationale  for the  exception  of the principle  of  legality that crimen crimen sine  lege is  not  really  a limitation of sovereignty but it is a principle of  justice (principle  of justice) to be unfair when the guilty are  not punished and left  free (unpunished);

## Kata Kunci: Legalitas, Hak Asasi Manusia
A. Pendahuluan Negara  merupakan  organisasi  manusia  yang  paling  besar  dimana masyarakat  menundukkan  diri.  Negara  adalah  lembaga  yang  memiliki kekuasaan yang sangat besar didalam sebuah masyarakat, kekuasaan yang sangat  besar  ini  diperoleh  karena  negara  merupakan  pelembagaan  dari kepentingan umum. Kekuasaan besar yang dimiliki oleh negara cenderung disalah  gunakan,  yakni  dengan  menjadikan  negara  sebagai  alat  untuk melegalisasi  kesewenangan  penguasa  terhadap  warganya.  Kenyataan  ini dapat  dilihat  pada  awal  abad  pertengahan  yakni  banyak  negara  yang bersifat  otoriter,  dan  keadaan  ini  berlaku  sampai  dengan  akhir  abad pertengahan  yakni  pada  masa  pencerahan (renaissance). Kekuasaan negara harus pula dibatasi agar tidak berlaku sewenang-wenang terhadap
warganya.  Adapun  yang  dapat  membatasi  kekuasaan  negara  adalah hukum. Inilah yang disebut dengan negara hukum.
Negara hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan  antar  manusia,  yakni  menjamin  prediktabilitas,  dan  juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku. 1 Dalam menegakkan  hukum,  ada  tiga  unsur  yang  harus  diperhatikan  yaitu: kemanfaatan,  keadilan  dan  kepastian  hukum.  Hukum  diciptakan  untuk manusia,  maka  pelaksanaan  penegakan  hukum  harus  memberi  manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai  justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
Kepastian  hukum  merupakan  perlindungan justisiabel terhadap tindakan  sewenang-wenang,  yang  berarti  bahwa  seseorang  akan  dapat memperoleh  sesuatu  yang  diharapkan  dalam  keadaan  tertentu.  Setiap orang  mengharapkan  dapat  diterapkannya  hukum  dalam  hal  peristiwa konkrit,  bagaimana  hukumnya  itulah  yang  berlaku.  Pada  dasarnya  tidak dibolehkan  menyimpang  dari ketentuan  yang  telah  ada.  Itulah  yang  di inginkan  kepastian  hukum. 2 Negara  hukum  adalah  negara  yang penyelenggaraan  pemerintahannya  dijalankan  berdasarkan  dan bersaranakan hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak normatif, berupa  asas-asas  dasar  sebagai  asas-asas  yang  menjadi  pedoman  dan kriteria penilai pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah. 3
Untuk  mewujudkan  tujuan  hukum,  terdapat  beberapa  instrumen yang  ada  yaitu  asas    dan  sistim  hukum.  Menurut  J.J.H  Bruggink yang dikutip  oleh Saut  P  Panjaitan, asas-asas  hukum  merupakan  ukuran
1 Untuk  mewujudkan  tujuannya,  negara  tersebut  harus  memenuhi  unsur  petugas, kewenangan  (tugas),  menurut  teori  yang  dikemukakan  oleh  Montesquieu  (trias  Politica)  agar suatu  pemerintahan  berjalan  dengan  baik  harus  melakukan  pemisahan  kekuasaan,  dan  masing- masing kekuasaan harus mengawasi kekuasaan yang lainnya.
2 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum  (Suatu  Pengantar)  edisi  keempat, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal 145
3 B.  Arief  Sidharta, Rule  of  Law  (kajian  kefilsafatan  tentang  negara  hukum), Pusat  Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 123
penilaian  yang  fundamental  dari  suatu  sistim  kaidah  hukum. 4 Berdasarkan batasan tersebut, asas hukum berperan sebagai meta kaidah dari  kaedah  hukum  yang  terimplementasi  melalui  norma  dan  sikap tindak/perilaku.  Jadi, Asas  hukum  merupakan  jantungnya  peraturan hukum. Namun demikian ia bukan merupakan peraturan hukum  karena hanya mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis. Asas hukum merupakan landasan yang paling fundamental bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Salah  satu  prinsip  yang  membedakan  antara  sistim hukum  Eropa Kontinental dengan sistim hukum Anglo Saxon adalah asas legalitas dalam hukum  pidana  ( nullum  delictum  nulla  poena  sine  praevia  lege  poenali) Asas  ini  merupakan  salah  satu  asas  yang  sangat  penting  dalam  sistim hukum  Eropa  Kontinental  yang  berlaku  secara  universal.  Hal  ini dipertegas lagi dalam Pasal 1 ayat 1  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa: Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan  atas  kekuatan  ketentuan  pidana  dalam  undang-undang,  yang ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu. 5
Asas legalitas yang dikenal dalam hukum pidana modern muncul dari lingkup  sosiologis  abad  pencerahan  yang  mengagungkan  doktrin perlindungan  rakyat  dari  perlakuan  sewenang-wenang.  Asas  legalitas menghendaki  bahwa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang merumuskan  tindak  pidana  tidak  dapat  diberlakukan  secara  surut ( retroaktif ).  Pemberlakuan  secara  surut  merupakan  suatu  kesewenang- wenangan, yang berarti pelanggaran hak asasi manusia. Namun demikian, dalam  prakteknya  penerapan  asas  legalitas  ini  terdapat  penyimpangan. Sebagai  contoh,  kasus  Bom  Bali,  kasus  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia Timor-Timur, dan kasus Tanjung Priok. Dalam kasus-kasus tersebut, asas legalitas  disimpangi  dengan  memberlakukan  asas  retroaktif. Hal  ini
4 J.J.H Bruggink dalam Saut P Panjaitan, Dasar-dasar Ilmu Hukum (Asas Pengertian dan Sistematika), Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998, hal. 113
5 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, hal. 27
menuntut  untuk  menemukan  hukum-hukum  baru  yang  sesuai  dengan tuntutan masyarakat.
Dalam KUHP yang berkaitan dengan penjelasan asas legalitas (Pasal 1  KUHP),  diterangkan  bahwa  tidak  ada  perbuatan  yang  dilarang  dan dikenai  sanksi  sebelum  ada  undang-undang  yang  menyatakan  suatu perbuatan  tersebut  dilarang  dan  dikenai  sanksi. Dengan  demikian,  tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana sebelum adanya aturan hukum yang berlaku terlebih dahulu, 6 Tersirat asas ini juga tercantum dalam Undang- undang  Dasar  1945  yang  di  amandemen. Pasal  28D  ayat  1  menyatakan bahwa:  setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan lebih jelas lagi dalam ketentuan Pasal 28I ayat 1: hak untuk hidup, hak untuk  tidak  disiksa,  hak  kemerdekaan  fikiran  dan  hati  nurani,  hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan  hukum,  dan  hak  untuk  tidak  dituntut  atas  dasar  hukum  yang berlaku  surut  adalah  hak  asasi  manusia  yang  tidak  dapat  dibatasi  dalam keadaan apapun.
Namun  dalam  kenyataan  yang  ada  dalam  Undang-undang  Nomor 26  Tahun  2000  Tentang  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia,  terdapat ketentuan  yang  menyimpangi  asas  legalitas  tersebut,    yang  merupakan asas umum hukum pidana.

## B. Permasalahan
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penyusun merumuskan masalah dalam penelitian  ini sebagai beriku:
1. Apakah landasan  pemikiran    pengecualian  asas  legalitas  tersebut  oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia?
6 Berdasarkan  penjelasan  Rancangan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (RUU  KUHP 2005)  pasal  1  ayat  (1),  ayat  ini  mengandung  asas  legalitas,  asas  ini  menentukan  bahwa  suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana apabila ditentukan demikian oleh atau didasarkan pada Undang-undang.

## 2. Bagaimana  pengecualian  asas  legalitas  dalam  Undang-Undang  Nomor
26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ?

## C. Metode Penelitan
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  yuridis-normatif  bersifat eksplanatoris    yaitu  suatu  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menjelaskan, memperkuat atau menguji dan bahkan menolak suatu teori atau hipotesa- hipotesa serta hasil-hasil penelitian yang telah ada. Dengan menggunakan pendekatan  Perundang-undangan,  pendekatan  komparatif,  pendekatan dan pendekatan kasus.
Bahan  hukum  yang  telah  dikumpul  dianalisis  secara deskriptif- kualitatif kemudian  dianalisis  dengan  metode  analisis  isi (content analysis) atau  menggunakan  interpretasi  ( hermeneutik )  berdasarkan ajaran-ajaran hukum atau pandangan para ahli hukum. Setelah diperoleh gambaran yang jelas, maka akan disimpulkan dengan metode induksi dan metode deduksi.

## D. Pembahasan
D.1 . Landasan Pemikiran  Pengecualian  Asas  Legalitas  Dalam Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2000  Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Asas  hukum  adalah  konsep-konsep  dasar  pembimbing  bagi pembentukan hukum, yang dalam proses pembentukan hukum dijabarkan lebih  lanjut  dan  dikonkritkan.  Asas-asas  hukum  mempunyai  peranan penting  dalam  penemuan  hukum,  apakah  penemuan  hukum  akan dipandang  sebagai  proses  atau  produk,  asas-asas  hukum  akan  selalu muncul  sebagai  fenomena  penting.  Oleh  karena  itu  harus  diakui  bahwa asas-asas  hukum  mengambil  tempat  sentral  dalam  hukum  positif. Perkembangan  modus  kejahatan  modern  tidak  dapat  lagi  dijangkau  oleh peraturan perundang-undangan pidana yang masih menggunakan produk kolonial,  karena  hanya  menjangkau  tindak  pidana  konvensional,  yang
umum  saja.  Politik  pemerintahpun  banyak  dipengaruhi  oleh berkembangnya  kejahatan-kejahatan  modern  yang  terjadi  diseluruh dunia.  Hal  ini  banyak  dilakukan  oleh  pemerintah  dengan  telah diberlakukannya undang-undang yang bersifat khusus.
Dalam konsiderans Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menentukan bahwa hak asasi manusia merupakan hak  dasar  yang  secara  kodrati  melekat  pada  diri  manusia,  bersifat universal  dan  langgeng,  oleh  karena  itu  harus  dilindungi,  dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.  Dalam  rangka  untuk  ikut  serta  memelihara  perdamaian  dunia dan  menjamin  pelaksanaan  hak  asasi  manusia  serta  memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun  masyarakat, perlu  segera  dibentuk  suatu  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  104  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  dan  pembentukan  Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi  manusia yang  berat  telah  diupayakan  oleh  Pemerintah  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1999  tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  menjadi undang-undang,  dan  oleh  karena  itu  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-undang tersebut perlu dicabut.
Namun  demikian  dalam  pelaksanaan  pemerintahan  yang berdasarkan  pada  aturan  hukum, dalam  upaya  perlindungan  Hak  Asasi Manusia  dibutuhkan  aturan  yang  khusus  yang  secara  formil  berfungsi untuk mempertahankan kebenaran dari Undang-undang Nomor 39 tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  sebagai  hukum  pidana  materiil  yang mengatur  tentang  hak  asasi  manusia.  Dalam  penjelasan  Undang-undang nomor  26  tahun  2000  dinyatakan  hak  asasi  manusia  yang  tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Deklarasi Universal tentang hak asas
manusia,  Ketetapan  MPR-I  Nomor  XVIIIMPR/1998  tentang  hak  asasi manusia, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM harus dilaksanakan  dengan  penuh  rasa  tanggung  jawab  sesuai  dengan  falsafah yang  terkandung  dalam  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945  dan asas-asas hukum internasional.
Landasan  legitimasi  untuk  dapat  digunakannya  asas  retroaktif adalah  bahwa  asas  legalitas  ( nullum  crimen  sine  lege )  mempunyai landasan fundamen moral yaitu hendak melindungi rakyat dari kezaliman penguasa. Dalam praktek peradilan internasional, pada awalnya peradilan terhadap  para  pelaku  kajahatan internasional  (pelanggaran  HAM  yang berat) ditempuh oleh masyarakat internasional dengan membentuk ad hoc extra judicial tribunal . Argumen lainnya yaitu bahwa nullum crimen sine lege sebenarnya  bukan  batasan  kedaulatan  tetapi  merupakan  prinsip keadilan  ( principle  of  justice )  sehingga  menjadi  tidak  adil  ketika  yang bersalah tidak dapat dihukum dan dibiarkan bebas ( unpunished ). 7
Atas  dasar International  Customary  Law ,  alasan  dapat digunakannya asas retroaktif adalah :
1. atas dasar principle of justice yang artinya bahwa impunity terhadap pelaku  pelanggaran  HAM  berat  akan  dirasakan  lebih  tidak  adil dengan  tidak  menerapkan  asas  legalitas,  yang  ditujukan  untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan;
2. dalam  pelanggaran  HAM  tidak  ada  persoalan  asas  legalitas,  sebab tidak  ada  perundang-undangan  yang  baru,  tetapi  penerapan  hukum kebiasaan  internasional  dalam  peradilan  ad  hoc  dengan locus dan tempos  delicti tertentu  yang  sudah  dikenal  dalam  praktek  hukum internasional    dalam  hal  ini  berlaku  asas nullum  delictum  nulla poena sine iure . 8
7 Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  Ad  Hoc, http://ini-ano.blogspot.com, diakses  21 September 2013
8 Tanggapan/Pendapat  Atas  Nota  Keberatan/Eksepsi  Penasihat  Hukum  Terdakwa Kejaksaan Agung RI Perkara Pelanggaran HAM Berat Timor-Timur, http://www.elsam.or.id, di akses 2 November 2013
Kejahatan terhadap kemanusiaan telah diakui sebagai kejahatan yang mengguncang  nurani  umat  manusia  sehingga  penghukuman  pelaku mutlak  diperlukan  tanpa  dibatasi  waktu  dan  tempat  maka  praktek internasional  telah  menghapuskan  batas  daluwarsa  pemeriksaan sebagaimana  disebutkan  dalam  penjelasan  UU  No.  26  Tahun  2000 menyatakan  bahwa  pelanggaran  HAM  yang  berat  merupakan extra ordinary  crime dan  berdampak  secara  luas.  Dengan  ungkapan  lain  asas retroaktif  dapat  diperlakukan  dalam  rangka  melindungi  HAM  itu  sendiri berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. 9
Terlepas dari pemberlakuan asas retroaktif yang berdasarkan praktek internasional tersebut, majelis hakim dalam peradilan Pelanggaran HAM Berat di Timor-Timur juga menyatakan nilai keadilan lebih tinggi daripada kepastian  hukum  terlebih  perwujudan  keadilan  universal  seperti  kasus- kasus  pelanggaran  HAM  yang  berat  tidak  mengenal  ruang  dan  waktu. Karena  itu  dalam  hal  ini  non  retroaktif  dapat  dikesampingkan  dan masalah ini sebagai aturan khusus. Argumen tentang masalah apakah ada pertentangan  antara  kepastian  hukum  dengan  keadilan,  majelis  hakim menyatakan bahwa apabila terjadi pertentangan antara dua prinsip maka yang  didahulukan  adalah  prinsip  yang  dapat  mewujudkan  keadilan  yang lebih nyata. 10
Keadilan  hanya  bisa  dipahami jika  ia  diposisikan  sebagai  keadaan yang  hendak  diwujudkan  oleh  hukum.  Upaya  mewujudkan  keadilan hukum  merupakan  proses  yang  dinamis  yang  memakan  banyak  waktu. Upaya  ini  seringkali  didominasi  oleh  kekuatan  yang  bertarung  dalam kerangka  umum  tatanan  politik  untuk  mengaktualisasikannya.  Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahamannya hanya bisa didapatkan  secara  parsial  dan  melalui  upaya  filosofis  yang  sangat  sulit,
9 Pengadilan  HAM  Ad  Hoc  Jakarta  Pusat  Perkara Pelanggaran  HAM  Berat  di  Timor Timur, http://www.elsam.or.id, hal. 12, diakses Tanggal 2 November 2013
10 Putusan No. 03/PID /HAM AD HOC/2002, Perkara Pelanggaran HAM Berat di Timor- Timu (Putusan Sela), http://www.komnasham.go.id, diakses 22 September 2013
atau  orang dapat  menganggap  keadilan  sebagai  hasil  dari  pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jika begitu, orang dapat mendefinisikan keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini. 11
Ajaran asas legalitas ini sering dirujuk sebagai nullum delictum, nulla poena  sine  praevia  lege  poenali,  artinya:  tiada  delik,  tiada  pidana,  tanpa didahului  oleh  ketentuan  pidana  dalam  perundang-undangan.  Walaupun menggunakan  bahasa  Latin,  menurut  Jan  Remmelink,  asal-muasal adagium di atas bukanlah berasal dari hukum Romawi Kuno, akan tetapi dikembangkan oleh juris dari Jerman yang bernama von Feuerbach, pada abad ke-19 dan oleh karenanya harus dipandang sebagai ajaran klasik.
Berkaitan  dengan  semangat  penegakan  hak  asasi  manusia  dan Tindak Pidana Terorisme, yang menerapkan asas retroaktif,   di Indonesia masih  terdapat  perbedaan  pendapat  diantara  para  pakar  hukum,  namun demikian  perbedaan  pendapat  dalam  ilmu  pengetahuan  tersebut  dalam hal  ini  ilmu  pengetahuan  hukum  adalah  merupakan  hal  yang  biasa,  oleh karena ilmu pengetahuan itu dapat dipandang dari berbagai sudut, tinggal tergantung  dari  sudut  mana  memandangnya.  Bagi  orang  yang  menganut paham keadilan kolektif akan melihat bahwa pemberlakuan asas retroaktif tersebut  merupakan  sesuatu  yang  urgen  dan  di    lain  pihak,  akan menganggap  bahwa  pemberlakuan  asas  retroaktif  tersebut  merupakan pelanggaran  terhadap  asas  legalitas  itu  sendiri,  dan  ini  merupakan  hal yang  tidak  mungkin  dilakukan  karena    hal  ini  akan  menimbulkan ketidakpastian hukum.
Prinsip hukum  dan  keadilan  menyatakan  “tidak  seorangpun  boleh diuntungkan  oleh  penyimpangan  dan  pelanggaran  yang  dilakukannya sendiri  dan  tidak  seorang  pun  boleh  dirugikan  oleh  penyimpangan  dan pelanggaran  yang  dilakukan  orang  lain”.  Tujuan  utama  hukum  adalah keadilan juga dibahas Gustav Radbruh yang menyoroti perbedaan atas keadilan  substansi  ( substantive  justice ),  dengan  keadilan  prosedural
11 Ahmad  Zaenal  Fanani, Teori  Keadilan  dalam  Perspektif  Filsafat  Hukum  dan  Islam, http://www.badilag.net, diakses 14 September 2013
( procedural  justice ).  Menurut Gustav  Radbruh ,  hukum  harus mengandung  tiga  nilai.(1).Asas  kepastian  hukum  ( rechtmatigheid ), asas ini meninjau dari sudut yuridis. (2). Asas keadilan hukum ( gerectigheit ), asas  ini  meninjau  dari  sudut  filosofis.(3).  Asas  kemanfaatan  hukum ( zwechmatigheid ) atau doelmatigheid atau utility , asas ini meninjau dari sosiologis. 12
Dardji  Darmodihardjo 13 menguraikan  tentang  keadilan  menjadi  (1) Keadilan  hukum  ( gerechtigkeit ).  (2)  Kepastian  hukum  ( rechtssicherkeit );
dan (3). Kemanfaatan hukum ( zeweckmassigkeit ). Keadilan atau kepastian yang  lahir  dari  hakim  adalah  keadilan  atau  kepastian  yang  dibangun  atas dasar dan menurut hukum. 14 Hal tersebut disebabkan keadilan merupakan kebajikan yang lengkap dan seutuhnya karena keadilan bukanlah nilai yang harus  dimiliki  dan  berhenti  pada  tarap  memilikinya  bagi  diri  sendiri, melainkan juga merupakan pelaksanaan aktif dalam arti harus diwujudkan dalam  relasi  dengan  orang  lain. 15 Tujuan  lain  hukum  adalah  kepastian hukum,  ini  yang  selalu  diagungkan  oleh  kaum  positivisme,  yang menjadikannya  sebagai  landasan  perlindungan  HAM.  Asas  legalitas dianggap  sebagai  salah  satu  wujud dari  perjanjian  antara  penguasa  dan individu,  dalam  artian  kebebasan  individu  mendapatkan  jaminan perlindungan kontraktual melalui asas legalitas. Melalui asas legalitas inilah terjadi  suatu  pembenaran  kepada  negara  untuk  menjatuhkan  pidana sehingga  ada  kepastian  hukum.  Asas  legalitas  tersebut  diperlukan  untuk menjamin  kepastian  hukum  dan  sebagai  perlindungan  hak  asasi  manusia dari perlakuan yang tidak wajar dan tidak adil dari penguasa dan hakim.
Adanya  kontroversi  tentang  prinsip  retroaktif  ini  karena  dalam hukum  pidana  terdapat  asas  kardinal  yang  dipegang  teguh  yaitu  asas legalitas  dimana  tidak  ada  penghukuman  tanpa  adanya  pemidanaan
12 Memahami  Pandangan  Mahkamah  Konstitusi  Mengenai Pemilukada  (Analisis  Putusan MK  tentang  Pemilukada  ditinjau  dari  Filsafat), http://musri-nauli.blogspot.com, diakses  13 Agustus 2013
13 Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, Loc. Cit.
14 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., hal. 148
15 Aristoteles dalam John Rawls, A Theory of Justice. Teori Keadilan, (diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal. Cover Belakang
terlebih  dahulu.  Di  luar  ketentuan  KUHP,  larangan  untuk  pemberlakuan pengaturan  yang  berlaku  surut  juga  terdapat  dalam  Pasal  28I  Undang- Undang  Dasar  1945.  Dalam  Konvensi  Internasional  untuk  hak  sipil  dan politik  juga  dilarang  digunakannya  peraturan  yang  bersifat  surut.  Dalam Undang-undang  nomor  26  Tahun  2000,  disinggung  mengenai  dasar yuridis digunakannya prinsip retroaktif. Landasan yang digunakan adalah UUD1945  Pasal  28j  ayat  (2)“  dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya setiap  orang  wajib  tunduk  kepada  pembatasan  yang  ditetapkan  dengan undang-undang”  dengan  maksud  semata-mata  untuk  menjamin pengakuan  serta  penghormatan  atas hak  dan  kebebasan  orang  lain  dan untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral, nilai-nilai  agama,  keamanan,  ketertiban  umum  dalam  suatu  masyarakat demokratis.  Dengan  ungkapan  lain  bahwa  asas  retroaktif  dapat diberlakukan dalam rangka melindungi hak asasi manusia itu sendiri. 16
Ketentuan  Pasal  5  Undang-undang  No.  48  tahun  2009  membuka peluang  adanya rechtsvinding dengan  menyatakan  bahwa  Hakim  dan hakim  konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai hukum  dan  rasa  keadilan yang  hidup  dalam  masyarakat.  Dalam masyarakat  internasional  beberapa  tahun  yang  lalu  terdapat  peradilan Nuremberg  dan  Tokyo  yang  menggunakan  prinsip  retroaktif  untuk mengadili  kejahatan  terhadap  kemanusiaan.  Hasil  dari  dua  peradilan tersebut  dirasakan  oleh  masyarakat  sangat  memberikan  keadilan  secara kolektif.  Dengan rechtsvinding ini  Indonesia  bisa  merujuk  nilai-nilai hukum  masyarakat  internasional,  dalam  hal  ini  terdapat  landasan  untuk menerapkan prinsip retroaktif. 17

## D.2. Pengecualian  Asas  Legalitas  Dalam  Undang-Undang Nomor  26  Tahun  2000  Tentang  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia
Bertitik  tolak  dari  perkembangan  hukum,  baik  ditinjau  dari
16 Landasan yuridis diberlakukannya asas retroaktif adalah Pasal 28 j ayat (2) 17 Ibid.
kepentingan  nasional  maupun  dari  kepentingan  internasional,  maka untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan  mengembalikan  keamanan  dan  perdamaian  di  Indonesia  perlu dibentuk  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  yang  merupakan  pengadilan khusus  bagi  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat.  Pembentukan Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
1. Pelanggaran  HAM  berat  merupakan  “ extra  ordinary  crimes ”  dan berdampak  luas  pada  tingkat  nasional  maupun  internasional  serta menimbulkan  kerugian  materiil  maupun  immateriil  yang mengakibatkan  perasaan  tidak  aman  masyarakat,  sehingga  perlu dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum;
2. Terhadap  perkara  pelanggaran  HAM  berat  diperlukan  langkah- langkah  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan yang bersifat khusus.
Asas  retroaktif  dapat  diberlakukan  dalam  rangka  melindungi  hak asasi  manusia  itu  sendiri  berdasarkan  Pasal  28J  ayat  (2)  UUD  1945 tersebut.  Oleh  karena  itu  Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2000 mengatur  pula  tentang  Pengadilan  HAM  ad  hoc  untuk  memeriksa  dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum  diundangkannya  Undang-undang  ini.  Pengadilan  HAM  ad  hoc dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden  dan  berada  dilingkungan  Peradilan  Umum. 18 Pengadilan  HAM bertugas  dan  berwenang  memeriksa juga  memutus  perkara  pelanggaran hak  asasi  manusia  yang  berat.  Pengadilan  HAM  berwenang  juga memeriksa  dan  memutus  perkara  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang berat  yang  dilakukan  di  luar  batas  teritorial  wilayah  negara  Republik Indonesia  oleh  warga  negara Indonesia.  Walaupun  Pengadilan  HAM  ad hoc  yang  dibentuk  berdasarkan  UU  No.  26  Tahun  2000  sebagai  upaya untuk  menegakkan  HAM  dan  menjerat  para  pelaku  pelanggaran  HAM
18 Ibid.
berat,  akan  tetapi  dalam  prakteknya  harus  tetap  memperhatikan  asas hukum yang berlaku karena asas hukum sendiri merupakan “jantungnya” suatu  peraturan  perundangan.  Tujuan  asas  legalitas  adalah  memperkuat kepastian  hukum,  menciptakan  keadilan  bagi  terdakwa,  tercegahnya penyalahgunaan  kekuasaan  yang  tanpa  batas  dari  pemerintah.  Asas  ini mengisyaratkan  terikatnya  hakim  pada  undang-undang.  Ini  menegaskan agar  acara  pidana  dijalankan  menurut  acara  yang  telah  diatur  undang- undang.
Menurut Francis  Bacon ada  empat  aspek  asas  legalitas  yang diterapkan  secara  ketat  diberlakukan  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana,
yaitu: lex  scripta , lex  certa ,  analogi  dan retroaktif.  Mengenai  keempat aspek ini akan dijelaskan sebagai berikut 19 :
1. Lex Scripta atau penghukuman yang harus didasarkan pada undang- undang, dengan kata lain berdasarkan hukum yang tertulis.
2. lex  certa atau  adanya  perumusan  delik  jelas  dengan  kata  lain  UU harus  dirumuskan  setajam  dan  sejelas  mungkin  serta  harus dipercaya.
3. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi 4. Tidak ada kekuatan surut (non retroaktif atau lex temporis delicti ).
Penerapan UU No. 26 Tahun 2000 dengan  dibentuknya Pengadilan HAM  ad  hoc  atas  kasus  pelanggaran  HAM  pasca  jajak  pendapat  Timor- Timur  dan  Tanjung Priok  tersebut  dikategorikan  bersifat retroaktif atau berlaku surut yakni apabila dilihat dari tempus delicti atau waktu kejadian perkaranya  maka  dapat  diketahui  bahwa  kedua  kasus  tersebut  terjadi  di bawah  tahun  2000  dimana  pada  saat  itu  belum  terbentuk  UU  No.  26 Tahun  2000  yang  mengatur  mengenai  Pengadilan  HAM  ad  hoc.  Pasal yang  menjelaskan  tentang  pemberlakuan  asas retroaktif sehingga Pengadilan  HAM  ad  hoc  bisa  diterapkan  untuk  kedua  kasus  tersebut, diatur  dalam  Pasal  43  ayat  1  UU  No.  26  Tahun  2000  berbunyi  : “Pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat  yang  terjadi  sebelum diundangkannya  Undang-undang  ini,  diperiksa  dan  diputus  oleh Pengadilan  HAM  ad  hoc.”  Ini  berarti  pembentukan  Pengadilan  HAM  ad
19 ELSAM, Asas Legalitas dalam Rancangan KUHP, Op.Cit., hal. 3
hoc tersebut jelas-jelas melanggar asas legalitas karena bersifat retroaktif atau  berlaku  surut.  Ketentuan  penyimpangan  dari  asas  tersebut  dapat dipastikan disadari oleh pembentuk UU, akan tetapi demi keadilan dibuat aturan khusus yang mengecualikan keberlakua asas legalitas.
Pengadilan  HAM  ad  hoc  yang  sudah dibentuk  adalah  Pengadilan HAM  ad  hoc atas  peristiwa  pasca  jajak  pendapat  tahun  1999  di  Timor- Timur  dan  Pengadilan  HAM  ad  hoc  atas  Peristiwa  Tanjung  Priok  tahun 1984.  Lingkup  kejadian-kejadian  tersebut  termasuk  dalam  lingkup kejadian  perkara  sipil-militer berupa  pembunuhan,  penyiksaan  dan  lain- lain yang dilakukan oleh militer. Salah satu yang mendasari adalah tempus delicty dari delik yang dilakukan dimana semua kejadian tersebut terjadi sebelum tahun 2000 yakni sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000.
Larangan  pemberlakuan  surut  suatu  peraturan  pidana  (retroaktif) yang  tercantum  dalam  Pasal  28i  ayat  (1)  UUD  1945  Amandemen  kedua menimbulkan  implikasi  peraturan  di  bawah  UUD  1945  tidak  dapat mengeyampingkan  asas  legalitas. Kenyataan  yang  timbul  adalah  ada pengecualian terhadap larangan tersebut yang diatur “hanya” dengan UU yang  dalam  hirarkis  perundang-undangan  masih  berada  di  bawah  UUD 1945. Problematika ini menimbulkan persoalan dalam hukum pidana dan hirarki  perundang-undangan.    Selain  itu  larangan  penerapan  peraturan pidana  secara  retroaktif  ternyata  menimbulkan  persoalan  yang  rumit terutama dalam menghadapi kejahatan baru yang tidak ada bandingannya dalam KUHP atau peraturan pidana khusus lainnya.
Jelaslah  dari  uraian  diatas  dapat  dilihat  telah  terjadi  pengecualian asas  legalitas  dalam  Undang-undang  nomor  26  tahun  2000  tentang Pengadilan  Hak  Asasi  manusia,  yakni  diperbolehkannya  Undang-undang tersebut  berlaku  surut  seperti  tercantu  dalam  Pasal  43  ayat  (1)” Pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat  sebelum  diundangkannya undang-undang  ini,  diperiksa  dan  diputus  oleh  pengadilan  Hak  Asasi Manusia (HAM) ad hoc”

## E. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu tentang pengecualian asas  legalitas  dalam  Undang-undang  Nomor  26  tahun  2000  tentan€g Pengadilan Hak-Asasi Manusia dapatlah disimpulkan bahwa:
1. Landasan  pemikiran  pengecualian  asas  legalitas  dalam    Undang- Undang  Nomor  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia adalah:
a. Bahwa nullum  crimen  sine  lege sebenarnya  bukan  batasan kedaulatan  tetapi  merupakan  prinsip  keadilan  ( principle  of justice );
b. Ketentuan  dalam  hukum  internasional  menentukan  berlakunya asas  legalitas,  bukan  berarti  tidak  ada  kecualian,  artinya kesempatan untuk memberlakukan asas retroaktif tetap terbuka.;
c. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
d. Pasal. 5 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
e. Ketentuan  dalam  Pasal  28  Konvensi  Wina  1969,  Pasal  28 konvensi Wina 1986, dan ketentuan dalam Pasal 103 Piagam PBB.
2.  Pengecualian  asas  legalitas  dalam  UU  No.  26  Tahun  2000  Tentang Pengadilan  HAM  menentukan  asas  retroaktif  dapat  diberlakukan dalam rangka melindungi hak asasi manusia itu sendiri berdasarkan Pasal 44 UU No. 26 Tahun 2000, mengatur pula tentang Pengadilan HAM  ad  hoc untuk  memeriksa  dan  memutus  perkara  pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang tersebut.

## F. Daftar Pustaka
Abdulkadir Muhammad, Hukum  dan  Penelitian  Hukum , Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2004
AM Fatwa, Pengadilan  HAM  Ad  Hoc  Tanjung  Priok ,  Dharmapena,
Jakarta, 2005
Amirudin  dan  H.  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
Arief  B Sidharta, Rule  of  Law  (kajian  kefilsafatan  tentang  negara hukum), Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan  Indonesia,  Jakarta,
2004
Arief Budiman, Teori  Negara,  Kekuasaan  dan  Ideologi , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
Bahder  Johan Nasution, Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum, Mandar  Maju, Bandung, 2008
Bansar  A Harahap dan Nawangsih, Hak Asasi Manusia dan Hukumnya ,
Edisi  Baru,  Perhimpunan Cendikiawan  Independen  Republik Indonesia (PERCIRINDO), Jakarta, 2007
Carl  Joachim Fredrich, Filsafat  Hukum  Perspektif  Historis ,
(diterjemahkan  oleh  Raisul  Muttaqien)  Nuansa  dan  Nusamedia, Bandung, 2004
Darji Darmodihardjo dan  Shidarta, Pokok-pokok  Filsafat  Hukum.  Apa dan  Bagaimana  Filsafat  Hukum  Indonesia , Gramedia  Pustaka
Utama, Jakarta, 1995
Dikdik  M.  Arief Mansur,  dan  Elisatris  Gultom, Urgensi  Perlindungan Korban  Kejahatan  Antara  Norma  dan  Realita, Rineka  Cipta,
Jakarta, 2006
Eddy  O.S Hieariej, Asas  Legalitas  &  Penemuan  Hukum  Dalam  Hukum Pidana , Erlangga, Jakarta, 2009
______, Pengantar  Hukum  Pidana  Internasional , Erlangga,  Jakarta, 2009
ELSAM, Asas  Legalitas  Dalam  Rancangan  KUHP ,  Lembaga  Studi  dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005
Fajrimei  A Gofar, Asas  Legalitas  Dalam  Rancangan  KUHP  2005 , ELSAM-Lembaga studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005
H.M.  Rasyid Ariman dan  Fahmi  Raghib, Hukum  Pidana  Indonesia , Universitas Sriwijaya Palembang, 2007
H.R.  Abdussalam, HAM  Dalam  Proses  Peradilan , PTIK  PRESS,  Jakarta, 2010
Hamzah,  Andi Hamzah, Asas-Asas  Hukum  Pidana  (edisi  revisi) ,  Rineka
Cipta, Jakarta, 2004
Huala Adolf, Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional , Rajawali Pers, Jakarta, 2002
Jan Remelink, Hukum  Pidana:  Komentar  Atas Pasal-pasal  Terpenting dari  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  Belanda  dan Padanannya dalam KUHP Indonesia , Gramedia Jakarta, 2003
Jeremy Bentham, Teori Perundang-undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum  Perdata  dan  Hukum  Pidana ,  (diterjemahkan  oleh Nurhadi), Nuansa, Bandung, 2006
John Rawls, A  Theory  of  Justice.  Teori  Keadilan, (diterjemahkan  oleh Uzair  Fauzan  dan  Heru  Prasetyo),  Pustaka  Pelajar,  Yogyakarta, 2006
Johni  Ibrahim, Teori  &  Metodologi  Penelitian  Normatif,  Cetakan  III , Bayumedia Publishing, Malang, 2007
Lexy. J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Edisi Revisi), Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007
Lili Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat Hukum, Alumni, Bandung, 1982
M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track  System  &  Implementasinya, PT  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2004
M. Syamsudin, Operasionalisasi  Penelitian  Hukum ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2007
Mardjono Reksodiputro, Pembaharuan  Hukum  Pidana,  Buku  Keempat Cetakan  Pertama, Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta,
1995
Muhammad Erwin dan  Amrullah  Arpan,
Filsafat  Hukum  (Mencari Hakekat Hukum), Universitas Sriwijaya, Palembang, 2008
Munir Fuady, Filsafat  dan Teori  Hukum  Postmodern ,  PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2005
Mustafa Abdullah dan  Ruben  Achmad, Intisari  Hukum  Pidana ,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
Nyoman Serikat Putra Jaya, Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana .PT Citra Aditya, Bandung, 2008
Rhona  K.M Smith,  dkk, Hukum  Hak  Asasi  Manusia ,  PUSHAM  UII, Yogyakarta, 2008
Satjipto Rahardjo, Biarkan  Hukum  Mengalir  Catatan  Kritis  Tentang Pergulatan Manusia dengan Hukum , Buku Kompas, Jakarta, 2008
Satochid Kartanegara, Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah Bagian I) , Balai Lektur Mahasiswa
Soerjono Soekanto, Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2002 Sudikno Mertokusumo, Mengenal  Hukum  (Suatu  Pengantar)  edisi keempat , Liberty  Yogyakarta, 2002