## KEBERLAKUAN ASAS LAMPAUNYA WAKTU (RECHTVERWERKING) DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH
Muhammad Irfan 1 , Marilang 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar iciola1996@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui keberlakukan asas  lampaunya waktu ( Rechtverwerking) dalam  sistem hukum  pertanahan  di  Indonesia  serta  untuk  mengetahui  hal-hal  yang  memengaruhi  pertimbangan  hukum  hakim dalam  menerapkan rechtverwerking terhadap  kasus  sengketa  kepemilikan  tanah  berdasarkan    Putusan  Mahkamah Agung  Nomor  1083/K/Pdt/2016.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  pengumpulan  bahan hukum dilakukan dengan cara menerapkan studi kepustakaan. Bahan-bahan yang telah diperoleh, baik berupa bahan hukum  primer,  sekunder,  maupun  tersier  akan  dianalisis  dengan  metode  deksriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian menemukan  bahwa  keberlakuan rechtverwerking dalam  hukum  pertanahan  di  Indonesia  telah  ada  sejak  zaman kolonial  dan  diterapkan  dalam  berbagai  yurisprudensi  pengadilan  sehingga  dalam  penerapannya rechtverwerking sangat  digantungkan  pada  putusan  hakim  yang  mengadili  perkara.  Keberadaan rechtverwerking saat  ini  telah diwujudkan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah  yang tujuannya adalah untuk mengatasi kelemahan dari sistem publikasi negatif pendaftaran dan sebagai bentuk jaminan kepastian  dan  perlindungan  hukum  kepada  pemegang  sertipikat  hak  atas  tanah  sebagaimana  diwujudkan  dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1083K/PDT/2016. Hal-hal yang mempengaruhi pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara dalam Putusan Mahkamah Mahkamah Agung No. 1083K/PDT/ 2016 adalah hakim melihat pada unsur/syarat  rechtverwerking  sebagaimana  dikemukakan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah,  yakni telah diterbitkan sertipikat, lewat waktu 5 (lima) tahun, dikuasai  oleh pemegang sertipikat,  dan  tidak  adanya  protes  atas  gugatan  dalam  waktu  yang  ditentukan.  Namun,  dalam  pertimbangan hukumnya,  hakim  kurang  mempertimbangkan  mengenai  unsur  itikad  baik  Penggugat  maupun  Tergugat  dalam perolehan tanah yang menjadi objek sengketa.
Kata Kunci : Hak, Tanah, Rechtverwerking.

## Abstract
This study aims to determine the application of the principle of time lapse (Rechtverwerking) in the land law  system  in  Indonesia  and  to  find  out  the  things  that  affect  judges'  legal  considerations  in  applying rechtverwerking to land ownership disputes based on the Supreme Court Decision Number 1083 / K /  Pdt / 2016. This  research  is  a  normative  legal  research  in  which  the  collection  of  legal  materials  is  carried  out  by  applying literature  study.  Materials  that  have  been  obtained,  both  in  the  form  of  primary,  secondary,  and  tertiary  legal materials  will  be  analyzed  using  a  qualitative  descriptive  method.  The  results  of  the  study  found  that  the applicability of rechtverwerking in land law in Indonesia has existed since colonial times and is applied in various court jurisprudences so that in its application rechtverwerking is highly dependent on the verdict of the judge who hears the case. The current existence of rechtverwerking has been embodied in Article 32 paragraph (2) Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration whose purpose is to overcome the weaknesses of the negative  registration  publication  system  and  as  a  form  of  guarantee  of  legal  certainty  and  protection  to  certificate holders  of  land  rights  as  manifested  in  Supreme  Court  Decision  No.  1083K  /  PDT  /  2016.  Matters  that  affect the legal considerations of judges in adjudicating cases in the Decision of the Supreme Court No. 1083K / PDT / 2016 is a judge looking at the elements / requirements of rechtverwerking as stated in Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, namely that a certificate has been issued, has passed 5 (five) years, is controlled by the certificate holder, and there is no protest against the lawsuit. within the allotted time. However, in his legal considerations, the  judge did  not consider the element of good faith of the Plaintiff or Defendant  in acquiring the land which was the object of the dispute.

## Keywords: Rights, Land, Rechtverwerking

## PENDAHULUAN
Perkembangan  pesat  yang  terjadi  dalam pembangunan  di  Indonesia  tidak  bisa  dilepaskan begitu  saja  dengan  hubungannya  dengan  tanah.  Tanah  merupakan  suatu  hal  yang  berperan penting dalam kehidupan manusia. Penggunaan tanah hampir meliputi seluruh aspek kehidupan, seperti tanah  dibutuhkan  sebagai  sarana untuk  mendirikan  hunian  di  atasnya,  dijadikan  sebagai sumber  penghasilan  di  sektor  pertanian,  perkebunan  dan  peternakan,  bahkan  dibutuhkan  untuk keperluan perkuburan. Menyadari hampir seluruh kebutuhan manusia digantungkan pada tanah, maka dapat dikatakan bahwa tanah sangat berperan dalam kehidupan manusia.
Pasar  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun  1945), bahwa “Bumi dan air beserta seluruh kekayaan yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar kemamakmuran rakyat.” Hal ini memberikan isyarat dan pemahaman, bahwa tanah air Indonesia berupa  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  tersebut,  haruslah  menjadi alat perekat Negara Kesatuan Repubik Indonesia dan pengelolaannya diserahkan kepada negara untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945  tersebut merupakan  landasan  konstitusional,  sebagai  pembentukan  politik  dan  hukum  agraria  nasional yang berisi perintah kepada Negara dan pengelola oleh negra, agar bumi, air dan kekayaan alam yang  terkandung  di  dalamnya  yang  berada  dalam  penguasaan  Negara  itu  digunakan  untuk mewujudkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
Berpangkal  dari  amanat  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945  tersebut,  maka pada  tanggal  24  September  1960  telah  diundangkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  yang  populer  dengan  sebutan  Undang-Undang Pokok  Agraria  (disingkat  UUPA)  sebagai  kebijakan  di  bidang  pengelolaan  bumi,  air,  ruang angkasa,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  (sumber  daya  agraria),  kemudian ditindaklanjuti  dengan  peraturan  pelaksanaan  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan yang  bersifat  organik,  baik  dalam  bentuk  undang-undang,  peraturan  pemerintah,  keputusan presiden, peraturan menteri, dan lain-lain.
Sebagai  wujud  pengaturan  atas  penguasaan,  pemilikan  dan  penggunaan  tanah,  pada Tahun 1960 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar dan Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Tujuan pembentukan UUPA, yaitu : 1
1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria Nasional, yang merupakan alat untuk  membawa  kemakmuran,  kebahagiaan,  dan  keadilan  bagi  negara  dan  rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur.
2. Meletakkan  dasar-dasar  untuk  mengadakan  kesatuan  dan  kesederhanaan  dalam  hukum pertanahan.
3. Meletakkan  dasar-dasar  untuk  memberikan  kepastian  hukum  mengenai  hak-hak  atas tanah bagi rakyat seluruhnya.
Berdasarkan  tujuan  utama  pembentukan  UUPA  di  atas  terlihat  bahwa  UUPA  berlaku sebagai alat untuk mencapai kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan, menghilangkan dualisme hukum  pertanahan  dan  mewujudkan  kepastian  hukum  kepada  masyarakat  Indonesia  akan  hak- hak  atas  tanah.  Kepastian  hukum  terhadap  hak-hak  atas  tanah  menyangkut  kepemilikan  tanah dan  penguasaannya  akan  memberikan  kejelasan  mengenai  orang  atau  badan  hukum  yang menjadi  pemegang  hak  atas  tanah  maupun  kepastian  mengenai  letak,  batas-batas,  luasnya  dan sebagainya.  Mengenai  kepastian  tersebut  sangat  besar  artinya  terutama  kaitannya  dalam perencanaan pembangunan suatu daerah maupun pengawasan pemilikan tanah dan penggunaan tanah.
Kepastian  hukum  terhadap  hak-hak  atas  tanah  sebagaimana  ditegaskan  dalam  ketentuan Pasal  19  ayat  (1)  UUPA  menentukan  bahwa  “untuk  menjamin  kepastian  hukum  pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah.”  Kegiatan  pendaftaran  tanah  yang  dimaksud  dalam Pasal  19  ayat  (1)  UUPA  meliputi  kegiatan  pengukuran,  perpetaan,  dan  pembukuan    tanah; pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan hak-hak tersebut; dan pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (Pasal 19 ayat (2) UUPA).
Selanjutnya,  sebagai  wujud  dari  ketentuan  Pasal  19  UUPA  tersebut,  diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat yang dimaksud dalam Peraturan
1 Dasar-Dasar Dari Hukum Agraria Nasional dalam Penjelasan Umum UUPA.
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebut dengan sertipikat hak atas tanah. Berdasarkan Pasal 4 ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  menentukan  bahwa  kegiatan  pendaftaran tanah dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, dimana dari hasil kegiatan  pendaftaran  tanah  diterbitkan  sertipikat  hak  atas  tanah  sebagai  bukti  kepemilikan  dari pemegang hak atas yang dinyatakan berhak.
Sertipikat  tersebut  berfungsi  sebagai  surat  tanda  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat pembuktian  yang  kuat,  dengan  syarat  sesuai  dengan  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  terdapat dalam  buku  tanah  dan  surat  ukur  yang  bersangkutan.  Kekuatan  pembuktian  sertipikat  hak  atas tanah sebagai alat bukti yang kuat (tetapi tidak mutlak) didasarkan pada sistem pendaftaran tanah stelsel  negatif  yang  dianut  di  Indonesia,  sehingga  meskipun  sertipikat  hak  atas  tanah  telah didaftarkan tetapi masih dapat digugat keabsahannya, yakni tidak lewat dari 5 (lima) tahun sejak sertifikat diterbitkan.
Hal  tersebut  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  32  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  yang  menyatakan  bahwa  dalam  hal  atas  suatu  bidang  tanah  sudah diterbitkan  sertipikat  secara  sah  atas  nama  orang  atau  badan  hukum  yang  memperoleh  tanah tersebut  dengan  itikad  baik  dan  secara  nyata  menguasainya,  maka  pihak  lain  yang  merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis  kepada  pemegang  sertipikat  dan  Kepala  Kantor  Pertanahan  yang  bersangkutan  ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.
Berdasarkan  Pasal  32  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  merupakan jelmahan  dari  lembaga  rechtverwerking  yang  telah  dikenal  di  dalam  hukum  adat,  yang keberadaannya untuk menutupi kelemahan dari sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia serta  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pemegang  sertifikat.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  salah satu  kasus  yang  terjadi,  yaitu  pada  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1083/K/Pdt/2016,  yakni antara Ahmad Faisal Harahap (Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding) melawan Drs. Yopie S. Batubara (Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding). Lahirnya gugatan disebabkan karena  Ahmad  Faisal  merasa  bahwa  dirinya  adalah  pemilik  atas  sebuah  tanah  seluas  6.720  m² (enam ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) berdasarkan alas hak kepemilikan berupa Surat Keterangan  Tanah  Nomor  54/3/MT/78  tanggal  15  Maret  1978  yang  dikuatkan  dan  dibenarkan
oleh Kepala Lorong Kampung Namo Gajah dan Kepala Kampung Namo Gajah yang dikeluarkan oleh Camat Medan Tuntungan.
Terhadap tanah objek perkara saat ini tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Ahmad Faizal (Penggugat)  telah  dikuasai  oleh  Yopie  S.  Batubara  (Tergugat)  bahkan  saat  ini  telah  dipagari dengan  pagar  kawat  dan  telah  berhasil  diterbitkan  Sertipikat  Hak  Guna  Bangunan  No.  50  atas nama  Yopie  S.  Batubara.  Adapun  Putusan  Hakim  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 1083/K/Pdt/2016,  Majelis  Hakim  menyatakan  mengabulkan  permohonan  kasasi  dari  Pemohon Kasasi Drs. YOPIE S. BATUBARA tersebut dimana dalam pertimbangannya telah menerapkan asas rechtverwerking sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  dimana rechtverwerking merupakan  suatu  sarana pelengkap  untuk  mengatasi  kelemahan  sistem  publikasi  negatif  yang  dianut  di  Indonesia. Namun,  di  sisi  lain,  kedudukan  pihak  yang  sebelumnya  dinyatakan  berhak  akan  kehilangan haknya atas tanah yang bersangkutan dan tidak mendapatkan ganti kerugian. 2

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif. Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  yang  bertujuan  untuk  melihat  kesesuaian  antara aturan  hukum  dengan  norma  hukum  dan  menemukan  kebenaran  koherensi;  kesesuaian  antara perintah atau larangan dengan prinsip hukum; serta melihat kesesuaian antara tindakan seseorang dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan perintah hukum) atau prinsip hukum. 3

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1083/K/Pdt/2016
Di  dalam  menelaah  dan  mengkaji  lebih  jauh  mengenai  keberlakuan  asas  lampau  waktu ( rechtverwerking ) terlebih dahulu dibutuhkan pemaparan contoh kasus/sengketa pertanahan yang di  dalamnya  terdapat  2  (dua)  subjek  hukum  atau  lebih  yang  merasa  berhak  atas  tanah  yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan suatu putusan yang bekenaan dengan  lampau  waktu  atas  kepemilikan  tanah  ( rectverwerking ),  yakni  Putusan  Mahkamah Agung Nomor 1083/K/Pdt.2016.
1. Posisi Kasus
2 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya , (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), h. 156.
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta :  Prenadamedia Grup,  2015), h. 47.
Berdasarkan  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1083/K/Pdt/2016  yang  berkedudukan sebagai  penggugat  adalah  AHMAD  FAISAL  HARAHAP  melawan  DRS.  YOPIE  S. BATUBARA  sebagai  tergugat.  Berdasarkan  surat-surat  maupun  bekas  perkara  yang  ajukan dimuka persidangan, Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Medan  yang  tercatat  dalam  Putusan  Nomor  561/Pdt.G/2013/PN.Mdn  tanggal  24  April  2014, yang kemudian dilanjutkan dengan banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang tercatat dalam Putusan Nomor 335/Pdt/2014/PT. Mdn tanggal 17 Desember 2014, serta kasasi pada Mahkamah Agung  sebagaimana  tercatat  dalam  Nomor  1083/K/Pdt/2016.    Adapun  pokok  permasalahan diuraikan berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :
1) Penggugat merupakan salah seorang ahli waris dari pasangan almarhum M. Rasul Harahap yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 1984 dan almarhumah Robiah Nasution yang  meninggal  dunia  pada  tanggal  9  Januari  1979  sesuai  dengan  Surat  Keterangan  Ahli Waris tanggal 1 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tembung dan diketahui Camat Medan Tembung;
2) Semasa  hidup  orang  tua  penggugat    (i.c.  M.  Rasul  Harahap)  pada  tanggal  20  Maret  1977 telah  membeli  sebidang  tanah  seluas  6.720  m²  (enam  ribu  tujuh  ratus  dua  puluh  meter persegi)  dari  Nembai  Br.  Ginting  yang  terletak  di  Kampung  Namo  Gajah,  Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, sesuai dengan Surat Penyerahan dengan Ganti Rugi tanggal 20 Maret 1977 Nomor 12 C/N.G./1977 yang diketahui oleh Kepala Kampung Namo Gajah Kecamatan Medan Tuntungan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah M. Rasul Harahap (d/h. tanah Benamuli Sitepu);
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Serimpi (d/h. tanah Jendam Sitepu);
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Serimpi (d/h. tanah Kumpul Sembiring);
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Serimpi Raya (d/h. Sei Belawan);
3) Tanah objek perkara tersebut telah dikuatkan atas hak kepemilikan sebagai berikut :
a. Surat Keterangan Tanah Nomor 54/3/MT/78 tanggal 15 Maret 1978 yang dikuatkan dan dibenarkan  oleh  Kepala  Lorong  Kampung  Namo  Gajah  dan  Kepala  Kampung  Namo Gajah yang dikeluarkan oleh Camat Medan Tuntungan;
b. Surat  Keterangan  Nomor  169/N.G/1980  tanggal  15  Januari  1980  yang  dikeluarkan  oleh Kepala Kampung Namo Gajah dan diketahui oleh Camat Medan Tuntungan;
4
2
c. Akta Keterangan Nomor 80 tanggal 29 Februari 1980 yang diperbuat dihadapan Barnang Armino Poeloengan, S.H., Notaris di Medan;
4) Pada sekitar tahun 1983, orang tua Penggugat telah mengagunkan tanah objek perkara pada PT  Bank  Sumut  Cabang  Utama  Medan  (d/h.  Bank  Pembangunan  Daerah  Sumatera Utara/BPDSU).  Setelah  orang  tua  Penggugat  meninggal  dunia  tahun  1984,  terhadap  tanah objek  perkara  telah  Penggugat  lunasi  pada  tahun  2003  dan  terhadap  tanah  perkara  yang merupakan  objek  jaminan  telah  diserahkan  kepada  Penggugat  sesuai  Surat  Serah  Terima Jaminan tersebut pada tanggal 27 Maret 2003;
5) Akan  tetapi,  terhadap  tanah  objek  perkara  saat  ini  tanpa  sepengetahuan  dan  tanpa  seizin Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat bahkan saat ini telah dipagari dengan pagar kawat;
6) Penggugat telah berulang kali menegur baik secara lisan maupun tertulis terhadap Tergugat agar  menyerahkan  tanah  objek  perkara  tersebut  kepada  Penggugat,  akan  tetapi  Tergugat tidak pernah mematuhi segala teguran dan permintaan Penggugat tersebut, bahkan Tergugat tetap  bertahan  dan  tidak  bersedia  mengosongkan/menyerahkan  tanah  tersebut  kepada Penggugat hingga saat gugatan ini diajukan;
7) Pada  tahun  2006,  atas  tanah  yang  diklaim  sebagai  milik  Penggugat  kemudian  terbit Sertipikat  Hak  Guna  Bangunan  (SHGB)  Nomor  50  tanggal  24  November  tahun  2006  atas nama Tergugat.
Penggugat mengklaim bahwa perbuatan Tergugat yang tanpa hak menguasai tanah milik Penggugat  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  ( onrechtmatige  daad )  yang  merugikan Penggugat, karena Penggugat tidak dapat menempati dan menguasai tanah terperkara serta tidak dapat mengambil manfaat ekonomis atas tanah terperkara yang telah Penggugat peroleh dengan itikad baik.
1) Keberlakuan  Asas  Lampaunya  Waktu  Dalam  Sistem  Hukum  Pertanahan  di Indonesia
Di  dalam  sistem  pertanahan  dikenal  adanya  lampau  waktu  ( rechtverwerking )  yang menunjuk  pada  istilah  daluwarsa,  namun  berbeda  dengan  konsepsi  daluwarsa  menurut  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata. 4 Melihat  pada  permasalahan  yang  di  kaji,  penerapan  asas rechtverwerking dalam  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1083/K/Pdt/2016  sebelumnya  telah
4 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak-Hak Atas Tanah , (Jakarta : Kencana, 2014) . h. 83.
diterapkan  pada  berbagai  putusan  pengadilan  dalam  mengadili  kasus-kasus  serupa.  Menurut  J. Satrio, rechtverwerking telah dipakai sebagai dasar pertimbangan yang ada sejak masa kolonial bahkan sampai Indonesia merdeka, termasuk para pihak dalam perkara adalah orang-orang yang tunduk  pada  hukum  adat. 5 Dengan rechtverwerking ,  pihak  yang  mempunyai  tanah  karena lampaunya waktu kehilangan haknya untuk memperoleh kembali tanah tersebut. Terkait dengan berbagai sumber yurisprudensi yang menjadi landasan hukum diberlakukannya rechtverwerking oleh hakim dalam mengadili kasus serupa, putusan Mahkamah Agung Nomor 1083/K/Pdt/2016 yang  membahas  mengenai  gugatan  kepemilikan  tanah  berdasarkan  bukti  kepemilikan  berupa Surat Keterangan Tanah melawan Sertipikat Hak Guna Bangunan, dimana dengan melihat waktu penerbitan  Sertipikat  Hak  Guna  Bangunan,  hakim  memutuskan  perkara  tersebut  dengan menyatakan  berlakunya rechtwerwerking atas  tanah  yang  menjadi  objek  sengketa.  Putusan tersebut  selanjutnya  akan  digunakan  sebagai  bahan  analisis  dalam  melihat  keberlakuan rechtverwerking dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia.
Adapun  sebagai  pihak  yang  berperkara  adalah  Ahmad  Faisal  Harahap  (Penggugat)  yang mengajukan gugatan terhadap Yopie S. Batubara pada Pengadilan Negeri Medan yang kemudian dilanjutkan  dengan  upaya  banding  pada  Pengadilan  Tinggi  Medan  dan  pada  akhirnya  berujung pada  upaya  kasasi  melalui  Mahkamah  Agung.  Mengenai  dasar  gugatan  diajukan  oleh  Ahmad Faisal  Harahap  adalah  terhadap  sebidang  tanah  yang  terletak  di  Kampung  Namo  Gajah, Kecamatan  Medan  Tuntungan,  Kota  Medan  yang  diklaim  sebagai  miliknya,  dimana  tanah tersebut  merupakan  warisan  dari  orang  tua  Penggugat  (Alm.  Rasul  Harahap)  yang  sebelumnya dibeli dari Nembai Br. Ginting pada tahun 1977.
Gugatan  kepemilikan  tanah  yang  dilakukan  oleh  Ahmad  Faisal  Harahap  dilakukan berdasarkan  pada  bukti  berupa  Surat  Keterangan  Tanah  Nomor  54/3/MT/78  tanggal  15  Maret 1978  yang  dikuatkan  dan  dibenarkan  oleh  Kepala  Lorong  Kampung  Namo  Gajah  dan  Kepala Kampung  Namo  Gajah  yang  dikeluarkan  oleh  Camat  Medan  Tuntungan;  Surat  Keterangan Nomor  169/N.G/1980  tanggal  15  Januari  1980  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kampung  Namo Gajah dan diketahui oleh Camat medan tuntungan; dan  Akta Keterangan Nomor 80 tanggal 29 Februari 1980 yang diperbuat di hadapan Barnang Armino Poeloengan, S.H., Notaris di Medan. Ketiga surat tersebut dijadikan sebagai dasar penguatan oleh Ahmad Faisal Harahap bahwa tanah
5 J.  Satrio, Pelepasan  Hak,  Pembebasan  Hutang,  Dan  Merelakan  Hak  (Rechtsverwerking), (Jakarta  :  Raja Grafindo Persada, 2016),  h. 99.
yang  menjadi  objek  sengketa  benar  merupakan  miliknya  yang  telah  diperoleh  berdasarkan kewarisan dari orang tua Penggugat.
Adapun dasar digunakannya Surat Keterangan Tanah sebagai bukti kepemilikan tanah oleh Penggugat adalah karena pada saat transaksi jual beli tanah pada tahun 1977 yang dilakukan oleh Alm. Rasul Harahap (orang tua Penggugat) dengan Nembai Br. Ginting belum ada alas hak atas tanah  sehingga  alas  hak  kepemilkannya  baru  dikeluarkan  pada  tahun  1978  dan  tahun  1980. Sedangkan,  terhadap  Tergugat  Yopie  S.  Batubara,  berdasarkan  sertipikat  Hak  Guna  Bangunan Nomor  50  yang  menunjuk  pada  letak  bidang  tanah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Surat Keterangan  Tanah  Nomor  54/3/MT/78  tanggal  15  Maret  1978  juga  menyatakan  bahwa dirinyalah sebagai pihak yang berhak atas tanah yang menjadi objek sengketa.
Surat  Keterangan  Tanah  pada  dasarnya  merupakan  surat  keterangan  yang  menyatakan seseorang menggarap tanah Negara yang dikeluarkan oleh pejabat daerah dan bukan merupakan kepemilikan hak menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), 6 sedangkan menurut UUPA bukti kepemilikan atas tanah hanya dibuktikan dengan adanya sertipikat hak atas tanah (Pasal 19 UUPA  jo.  Pasal  4  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah). Surat keterangan tanah berisikan riwayat tanah yang menjadi dasar yang digunakan oleh Kantor Pertanahan dalam melakukan pendaftaran tanah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  (selanjutnya  disingkat PP 24/1997) bahwa :
Untuk  keperluan  pendaftaran  hak,  hak  atas  tanah  yang  berasal  dari  konversi  hak-hak lama  dibuktikan  dengan  alat-alat  bukti  mengenai  adanya  hak  tersebut  berupa  bukti-bukti tertulis,  keterangan  saksi  dan  atau  pernyataan  yang  bersangkutan  yang  kadar  kebenarannya oleh  Panitia  Ajudikasi  dalam  pendaftaran  tanah  secara  sistematik  atau  oleh  Kepala  Kantor Pertanahan  dalam  pendaftaran  tanah  secara  sporadik,  dianggap  cukup  untuk  mendaftar  hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
Dari penjelasan di atas, seyogyanya dapat dipahami bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP No.  24/1997  telah  menentukan  kedudukan  Surat  Keterangan  tanah  sebagai  bukti  tertulis pembuktian hak-hak lama yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran hak. Dengan demikian,
6 Dono Doto Wasono, Kekuatan Hukum Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Sebagai Bukti Hukum Penguasaan Atas Sebidang Tanah (Studi di Kota  Pontianak). Jurnal Nestor Magister Hukum Vol. 1 No. 1 (2017), Pontianak : Universitas Tanjungpura, h. 6.
Surat  Keterangan  tanah  merupakan  alas  hak  yang  digunakan  untuk  mengajukan  permohonan penerbitan  sertipikat  hak  atas  tanah  kepada  kantor  pertanahan  dan  bukan  merupakan  bukti kepemikan tanah yang sah.
Terkait  dengan  penjelasan  tersebut,  melihat  dari  segi  alat  bukti  yang  ditunjukkan  oleh Penggugat  maupun  Tergugat  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1083/K/Pdt/2016, Penulis  berpendapat  bahwa  keberadaan  sertipikat  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  50  yang ditunjukkan  oleh  Tergugat  Yopie  S.  Batubara  memiliki  kedudukan  yang  lebih  kuat  jika dibandingkan  dengan  Surat  Keterangan  Tanah  yang  ditunjukkan  oleh  Penggugat  Ahmad  Faisal Harahap.  Hal  ini  didasarkan  karena  mengingat  Surat  Keterangan  Tanah  hanyalah  surat  yang berisikan  keterangan  riwayat  tanah  dan  bukan  sebagai  bukti  kepemilikan  yang  sah.  Oleh  sebab itu, seharusnya setelah penerbitan Surat Keterangan Tanah Nomor 54/3/MT/78 tanggal 15 Maret 1978  oleh  Kepala  Lorong  Kampung  Namo  Gajah  dan  Kepala  Kampung  Namo  Gajah  yang dikeluarkan oleh Camat Medan Tuntungan pada tahun 1978, serta surat keterangan lainnya yang dapat  menguatkan  kepemilikan  tanah  dari  Alm.  Rasul  Harahap  (orang  tua  Penggugat)  segera dilanjutkan  dengan  permohonan  sertipikat  hak  atas  tanah  pada  Kantor  Pertanahan  guna  untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum kepada pihak yang berhak.
2) Hal-Hal  yang  Mempengaruhi  Pertimbangan  Hukum  Hakim  Dalam  Menerapkan Rechtverwerking  Terhadap  Kasus  Sengketa  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1083/K/Pdt/2016
Sebagai  lembaga  hukum  yang  tidak  tertulis,  penerapan  dan  pertimbangan  mengenai terpenuhinya  persyaratan  mengenai rechtverwerking ,  dalam  kasus-kasus  konkrit  ada  di  tangan hakim  yang  mengadili  sengketa,  namun  hakim  tidak  dibenarkan  menerapkannya  apabila  tidak diajukan  sendiri  oleh  yang  berperkara.  Yang  menarik  adalah  di  dalam  keputusan-keputusan pengadilan  di  Indonesia  sejak  masa  kolonial  sudah  banyak  dipakai  lembaga rechtverwerking termasuk  kalau  para  pihaknya  dalam  berperkara  adalah  orang-orang  yang  tunduk  pada  hukum adat. 7
Sebagaimana  telah  dikemukakan  sebelumnya  bahwa  keberadaan rechtverwerking adalah sebagai lembaga untuk menutup kelemahan dari sistem publikasi negatif  yang kemudian diatur dalam Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997 yang menegaskan bahwa :
7 J.  Satrio, Pelepasan  Hak,  Pembebasan  Hutang,  Dan  Merelakan  Hak  (Rechtsverwerking), (Jakarta  :  Raja Grafindo Persada, 2016),  h. 99.
a. Sudah di terbitkan sertifikat.
b. Lewat waktu 5 tahun
c. Dikuasai oleh pemegang sertifikat
d. Tidak mengajukan protes atau gugatan
e. Itikad baik

## KESIMPULAN
1. Keberlakuan rechtverwerking dalam hukum pertanahan di Indonesia telah ada sejak zaman kolonial  dan  diterapkan  dalam  berbagai  yurisprudensi  pengadilan  sehingga  dalam penerapannya rechtverwerking sangat  digantungkan  pada  putusan  hakim  yang  mengadili perkara.  Keberadaan rechtverwerking saat  ini  telah  diwujudkan  dalam  Pasal  32  ayat  (2) Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  yang  tujuannya adalah  untuk  mengatasi  kelemahan  dari  sistem  publikasi  negatif  pendaftaran  dan  sebagai bentuk  jaminan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  kepada  pemegang  sertipikat  hak  atas tanah sebagaimana diwujudkan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1083K/PDT/2016.
2. Hal-hal  yang mempengaruhi pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara dalam Putusan Mahkamah Mahkamah Agung No. 1083K/PDT/ 2016 adalah hakim melihat pada unsur/syarat  rechtverwerking  sebagaimana  dikemukakan  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yakni telah diterbitkan sertipikat, lewat waktu  5  (lima)  tahun,  dikuasai  oleh  pemegang  sertipikat,  dan  tidak  adanya  protes  atas gugatan  dalam  waktu  yang  ditentukan.  Namun,  dalam  pertimbangan  hukumnya,  hakim kurang mempertimbangkan mengenai unsur itikad baik Penggugat maupun Tergugat dalam perolehan tanah yang menjadi objek sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

## Arba, H.M,. Hukum Agraria Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2015
Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement.
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.
Handoko,  Widhi. Kebijakan  Hukum  Pertanahan  Sebuah  Refleksi  Keadilan  Hukum  Progresif, Yogyakarta : Thafa Media, 2014
Harsono,  Boedi. Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria,  Isi  dan  Pelaksanaannya. Cetakan  Kedua  Belas,  Edisi  Revisi,    Jakarta  : Djambatan, 2008
Kurniati, Nia. Hukum Agaria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melali Arbitrase dalam Teori dan Praktik, Bandung : PT. Refika Aditama, 2015
Limbong,  Bernhard. Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan .  Jakarta  :  Pustaka  Margaretha, 2015
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta : Prenadamedia Grup, Jakarta, 2015
Mertokusumo,  Sudikno. Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar ,  Yogyakarta  :    Cahaya  Atma Pustaka, 2019
Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. Hak-Hak Atas Tanah , Jakarta : Kencana, 2014
Nur  Fuady,  M.  I.  (2014). Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana Terkait  Budaya  Hukum  Masyarakat  Sulawesi  Selatan  Di  Kabupaten  Gowa (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
Parlindungan, A.P. Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Bandung : Alumni, 1986 Perangin,  Effendi. Hukum  Agraria  di  Indonesia,  Suatu  Telaah  dari  Sudut  Pandang  Praktisi Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005
Sahnan. Hukum Agraria Indonesia (Edisi Revisi). Malang : Setera Press, 2018
Santoso, Urip. Hukum Agraria Kajian Kompherhensif, Jakarta :  Kencana Prenadamedia Group, 2013
Satrio, J. Pelepasan Hak, Pembebasan Hutang, Dan Merelakan Hak (Rechtsverwerking), Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016
Sutedi, Adrian. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta: Sinar Grafika, 2018 Sumardjono, Maria S.W. Tanah Dalam Perspektif  Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya , Jakarta : Kompas, 2008
Usman,  Rachmadi. Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan. Bandung  :  PT.  Citra Aditya Bakti, 2003
Arie S. Hutagalung. Penerapan Lembaga Rechtverwerking Untuk Mengatasi Kelemahan Sistem Publikasi  Negatif  Dalam  Pendaftaran  Tanah  (Suatu  Kajian  Sosioyuridis), Jurnal  Hukum dan Pembangunan. Universitas Indonesia. Oktober-Desember, 2000.
Dono  Doto  Wasono, Kekuatan  Hukum  Surat  Keterangan  Penguasaan  Tanah  (SKPT)  Sebagai Bukti Hukum Penguasaan Atas Sebidang Tanah  (Studi di Kota Pontianak). Jurnal Nestor Magister Hukum Vol. 1 No. 1, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2017.
Elyana. Peranan Pengadilan Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
Makalah  dalam  Seminar  Kebijakan  Baru  di  Bidang  Pertanahan,  Dampak  dan  Peluang Bisnis Properti dan Perbankan, 1997.
Firtoh  Oelem. Jaminan  Kepastian  Hukum  Hak  Atas  Tanah  Dalam  Sistim  Pendaftaran  Tanah Negatif Bertendensi Positif. Universitas Brawijaya, Malang, 2015.
Irene  Eka  Sihombing. Lembaga  Rechtverwerking  dalam  Mengatasi  Sengketa  Tanah. Jurnal Prioritis, Volume 2 Nomor 1, September 2008.
Nurhasan  Ismail. Rechtsverwerking  dan  Pengadopsiannya  Dalam  Hukum  Tanah  Nasional. Mimbar  Hukum  Volume  19  Nomor  2  Universitas  Gadjah  Mada ,  Yogyakarta,  Juni 2007.Dewi,