## ANALSISIS DISPARITAS PENDAPATAN ANTAR WILAYAH DI DAERAH PENYANGGA SURABAYA

## Dwi Reza Khusnul Khuluk
Email: Dwirezakhusnul21@gmail.com Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Nasional Veteran” Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota SBY, Jawa Timur 60294
Sri Muljaningsih Email: muljaningsihsri@gmail.com
Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Nasional Veteran” Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota SBY, Jawa Timur 60294
Kiki Asmara Email: kikyasmara25@gmail.com
Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Nasional Veteran” Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota SBY, Jawa Timur 60294

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  besarnya  disparitas  antar  Daerah, serta  mengetahui  sektor-sektor  yang  mnejadi  basis  dari  daerah-daerah  tersebut  yang  nantinya  dapat dikembangan  oleh  Pemerintah  Daerah  yang  bersangkutan,  dan  juuga  mengklasifikasikan  daerah Kabupaten/Kota  yang  berdasarkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  juga  pendapatan  perkapita  masinh- masing  daerah.  meenggunakan  metode  analisis  Location  Quontient  (LQ),  Shift-Share  (SS),  Tipologi Klassen,  Indeks  Williamson,  dan  juga  pembuktian  hipotesis  Kuznets  “U”  Terbalik.    daiantara  6 Kabupaten/Kota  yang  ada  di  daerah  penyangga  Surabaya  terdapat  1  wilayah  yang  termasuk  kedalam daerah  tertinggal,  tingkat  disparitas  di  daerah  penyangga  Surabaya  sesuai  Indeks  Williamson  sebesar 0,90.  Hipotesis  Kuznets  tentanng  teori  “U”  terbalik  tidak  berlaku  di  wilayah  ini,  hal  ini  berarti  seiting bertambahnya  pembangunan  tidak  mengurangi  tingkat  ketimpangan  di  daerah  penyangga  Surabaya yang memiliki tingkat disparitas yang tinggi
Kata  Kunci:  Ketimpangan  Pendapatan  antar  daerah;  Indeks  Williamson;  Tipologi  Klassen;  Hipotesis Kuznet

## ABSTRACT
This research aims to find out and analyze the magnitude of disparity between regions, knowing the sectors that are the basis of these areas that can later be developed by the local government concerned, and also to classify districts / cities based on economic growth and income per capita of each region. using Location  Quontient  (LQ),  Shift-Share  (SS),  Klassen  Typology,  Williamson  Index,  and  also  proof  of  The Reverse  Kuznets  "U"  hypothesis.  Among  of  6  districts  /  cities  in  the  buffer  zone  of  Surabaya  there  is  1 area that belongs to the lagging area, the level of disparity in the buffer area of Surabaya according to the Williamson Index of 0.90. Kuznets hypothesis tentanng the theory of "U" upside down does not apply in this  region,  this  means  that  the  increase  in  development  does  not  reduce  the  level  of  inequality  in  the buffer area of Surabaya which has a high level of disparity.
Key Words:   Income inquality, Indeks Williamson, Tipologi Klassen, Hipotesis Kuznet

## PENDAHULUAN
Daerah  Penyangga  Surabaya  sendiri  yang  terletak  di  Satuan  Wilayah  Pengembangan Gerbangkertasusila yang dibuat untuk mendorong pembnagunan dan pertumbuhan ekonomi si wilayah-willayah  tersebut  dengan  Kota  Surabaya  sebagai Growth  Pole namun  pada realisasinya masih adanya daerah yang pertumbuhan ekonominya belum baik dan lebih kecil dibanding  daerah  lainnya.  Sesuai  dengan  gambar  1  dapat  diketahui  bahwa  Pertumbuhan ekonomi  di  Daerah  Penyangga  Kota  Surabaya  sesuai  dengan  yang  dikeluarkan  Badan  Pusat Statistik  Provinsi  Jawa  Timur  terlihat  bahwa  terdapat  bahwa  pertumbuhnya  memiliki perbedaan yang besar diantara beberapa wilayahnya. Selama tahun 2014 sampai dengan 2019 terlihat  bahwa  Kabupaten  Sidoarjo  dan  Kabupaten  Mojokerto  memiliki  pertumbuhan  yang cukup  stabil,  Kabupaten  Gresik,  Kabupaten  Lamongan,  Kota  Mojokerto  dan  Kabupaten Bangkalan  memiliki  pertumbuhan  yang  fluktuatif.  Namun  Kabupaten  Bangkalan  memiliki pertumbuhan  yang  cenderung  menurun  dimana  pada  tahun  2014  memiliki  pertumbuhan sebesar 7% namun dan menjadi pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi namun pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan memiliki nilai sebesar -2%.

## Gambar.1Pertumbuhan Ekonomi Daerah Penyangga Surabaya 2014-2019 Sumber: BPS Jawa Timur, 2020 (data diolah)
Disparitas  Pendapatan  di  wilayah  ini  sesuai  dengan  data  yang  terbitkan  oleh  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  Jawa  Timur  menunjukkan  bahwa  tingkat  Gini  rasio  pada  tahun  yang  ada  di Daerah penyangga Surabaya tertinggi terjadi pada tahun 2017 yakni Kota Mojokerto dengan nilai  0,39.  Namun  secara  keseluruhan  Daerah  Penyangga  Surabaya  memiliki  tingkat ketimpangan yang rendah jika dihitung dengan indeks gini,
Tabel 1 Indeks Gini Daerah Penyangga Surabaya 2015-2019 Indeks Gini 2015  2016 2017 2018  2019 Kabupaten Sidoarjo 0.35 0.37 0.34 0.35 0.31 -4 -2 0 2 4 6 8 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sidoarjo
Mojokerto Lamongan Gresik Bangkalan Mojokerto
Kabupaten Mojokerto 0.31 0.3 0.32 0.31 0.27 Kabupaten Lamongan 0.3 0.3 0.32 0.31 0.32 Kabupaten Gresik 0.31 0.33 0.29 0.27 0.28 Kabupaten Bangkalan 0.32 0.31 0.3 0.29 0.31 Kota Mojokerto 0.36 0.37 0.39 0.34 0.31 Jawa Timur 0.42 0.4 0.4 0.38 0.37

## Sumber: BPS Jawa Timur (2020)
Pendapatan  perkapita  dari  daerah  Penyangga  Surabaya  yang  terbesar  dimiliki Kabupaten  Gresik  dalam  kurun  waktu  tahun  2015  sampai  dengan  2016.  Sedangkan  untuk yang terkecil dimiliki Kabupaten Bangkalan.
Tabel 2 Pendapatan Perkapita Daerah Penyangga Surabaya 2015-2019 kabupaten/  kota 2015 2016 2017 2018 2019 Kab. Bangkalan 17,716.50 17,676.20 22,304,00 24,362.00 25,009.00 Kab. Lamongan 18,788.40 19,882.00 28,836.00 31,312.00 33,415.00 Kota Mojokerto 31,753.20 33,398.30 45,791.00 49,375.00 52,780.00 Kab. Mojokerto 43,310.20 45,245.30 64,359.00 69,164.00 73,716.00 Kab. Sidoarjo 52,903.60 54,954.30 79,764.00 85,300.00 90,697.00 Kab. Gresik 64,762.00 67,549.50 92,232.00 100,39.00 105,907.00
Sumber: BPS Jawa Timur,2020
Perbedaan  pertumbuhan  ekonomi,  pendapatan  perkapita  tiap  daerah  yang  terjadi menunjukkan  bahwa  adanya  ketimpangan  pendapatan  antara  Kabupaten/Kota  yang  ada  di Daerah Penyangga Surabaya, wilayah yang ada di Daerah Penyangga Surabaya ini memiliki kecenderungan  geografi  yang  serupa  dan  sama-sama  memiliki  kedekatan  dengan  Kota Surabaya yang merupakan Growth Pole yang diharapkan dapat memudahkan mobilisasi dan pembangunan  ekonomi  di  setiap  daerah.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Denny  Iswanto menunjukkan  bahwa  dua  dari  6  wilayah  yang  ada  di  daerah  penyangga  Surabaya  tergolong kedalam  daerah  tertinggal  yakni  Kabupaten  Bangkalan  dan  Kab  Mojokerto.  Kabupaten Sidoarjo  dan  Kota  Mojokerto  masuk  kedalam  daerah  berkembang.  Kabupaten  Lamongan masuk kedalam daerah maju tapi tertekan dan yang terakhir Kabupaten Gresik masuk kedalan daerah yang maju dan bertumbuh cepat (Denny Iswanto,2012)
Oleh  karena  itu  penelitian  ini  ditujukan  untuk  mengetahui  seberapa  besar ketimpangan  pendapatan  yang  ada  di  daerah  Penyangga  Surabaya,  yang  kemudian menentukan sektor-sektor unggulan yang ada di kawasan tersebut agar nantinya pertumbuhan ekonomi akan tercapai secara optimal sehingga nantinnya ketimpangan pendapatan penduduk
antara  daerah-daerah  tersebut.  sehingga  nantinya  ketimpangan  menjadi  lebih  rendah, menurunkan  kesenjangan  sosial,  serta  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  penduduk  yang berada di daerah-daerah tersebut.
Mankiw  (2006)  menafsirkan  sebenarnya  teori  pertumbuhan  baru  akan  memberikan kerangka  teoritis  yang  nantinya  digunakan  untuk  menganalisis  pertumbuhan.  Kemajuan teknologi  bersifat  endogen.  Pertumbuhan  adalah  bagian  dari  keputusan  peserta  ekonomi untuk  berinvestasi  dalam  pengetahuan.  Ketika  modal  yang  berkembang  tidak  hanya  modal fisik  tetapi  juga  modal  manusia,  maka  peran  modal  bukan  hanya  sebagai  bagian  dari pendapatan.  Kemajuan  teknologi  bersifat  endogen;  pertumbuhan  merupakan  bagian  dari keputusan  pelaku  ekonomi  untuk  berinvestasi  dalam  pengetahuan.  Pertumbuhan  ekonomi dilihat  dari  bagaimana  pertumbuhan  Pendapatan  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  yang  di dapatkan  oleh  masing  masing  daerah,  semakin  besarnya  PDRB  daerah  maka  dapat  dinilai bahwa pertumbuhan ekonomi yang dimiliki daerah tersebut semakin besar.
Menurut  KBBI  disparitas  adalah  perbedaan,  biasanya  disparitas  di  sebut  juga ketimpangan  yang  berarti  hal  yang  tidak  sebagaimana  mestinya.    Smith  dan  Todaro  (2006) ketimpangan  pendapatan  merupakan  disparitas  pendapatan  yang  didapatkan  masyarakat sehingga menimbulkan tidak meratanya distribsusi pendapatan dalam suatu wilayah di tengah masyarakat.  Sukirno  (2006)  menjelaskan  bahwa  ketimpangan  dsitribusi  pendapatan  dapat dibedakan  menjadi  dua  yakni  ketimpangan  absolut,  dimana  ketimpangan  ini  menggunakan parameter nilai mutlak, dan yang kedua adalah ketimpangan realtif ketimpangan yang dinilai dari  membandingkan  besar  kecilnya  pendapatan  yang  diterima  seseorang  atau  sekelompok anggota  masyarkat  dengan  total  pendapatan  yang  diterima  oleh  masyarakat  yang  ada  di wilayah  tertentu  secara  keseluruhan.    Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  ketimpanngan pendapatan  adalah  adanya  perbedaan  atau  ketidakmerataan  pendapatan  antar  daerah  yang disebabkan  karena  adanya  perbedaan  jenis  faktor  ekonomi  dan  sumberdaya  yang  dimiliki oleh daerah tertentu.

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan merupakan penilitian Kuantitatif yang dalam pengerjaan dan analisisnya di fokuskan pada data-data numerical (angka) yang nantinya diolah penulis, alat analisi yang dugunakan penulis adalah sebagai berikut:

## A. Analisis Location Quotient (LQ)
Sebuah  alat  hitung  digunakan  untuk  mengevaluasi  kinerja  sektoral  PDRB,  melihat sektor  yang  menjadi basis dan bukan basis di suatu daerah.  Teknik analisis LQ dihitung menggunakan rumus:
𝐿𝑄𝐽𝑖 = 𝑉𝐴𝐽𝑖 𝑉𝐴𝐼𝑖 ⁄ 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝐽 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝐼 ⁄
Keterangan: LQJi= Location Quatient
VAJi= Nilai  sektor i di daerah Kota/Kabupaten VAIi= Nilai sektor i di tingkat Provinsi PDRBJ=PDRB Kota/Kabupaten PDRBI = PDRB Provinsi  (Morrissey, 2014)
Nantinya  hasil  yang  diperoleh,  dapat  diartikan  ke  dalam  dua  kategori  sektor yaitu:
1. Basis: apabila nilai LQ >  1.
2. Non Basis  : apabila nilai LQ </=1.

## B. Analisis Shift Share
Sebuah alat analisis yang digunakan untuk menetapkan bagaimana produktivitas kerja dari  perekonomian  daerah  dengan  cara  membandingkan  daerah  yang  kecil  dengan  daerah yang  lebih  besar.  Metode  ini  dapat  digunakan  untuk  memprediksi  pertumbuhan  ekonomi pada  suatu  wilayah,  dan  sebagai  alat  analisis  untuk  mempelajari  pembangunan  desa (Khusaini,2015) .  Analisis  ini  memiliki  tiga  informasi  dasar  yang  saling  berhubungan, yaitu:

## 1. Pertumbuhan ekonomi nasional (National Share)
Melihat  bagaimana  Pengaruh  pertumbuhan  ekonomi  nasional  atas  perekonomian daerah,  nilai  dari  uji  bernilai  positif  apabila  pertumbuhan  ekonomi  daerah  lebih  cepat ketimbang pertumbuhan ekonomi dari daerah yang lebih besar.
2. Pergeseran Proporsional (Proposional Shift)
Melihat  bagaimana  kondisi  ekonomi      di  suatu  wilayah  apakah  wilayah  tersebut  lebih memfokuskan  pada  industri  yang  memiliki  pertumbuhan  lebih  cepat  dibandingkan perekonomian di wilayah yang menjadi acuan wilayah teresbut.
3. Pergeseran Differensial (Differensial Shift)
DS Bertujuan untuk menghitung seberapa besar Shift regional netto yang dikarenakan sektor-sektor  industri  tertentu  yang  tumbuh  lebih  cepat  atau  lebih  lambat  dari  faktor
lokasional  internal.  Untuk  pengukuran  Shift  Share  dapat  di  hitung  dengan  persamaan dibawah ini:
      − = 1 0 0 Y Y Q PR t ij ij …… (1)
      − = 0 0 0 Y Y Q Q Q PS t i t i ij ij ….. (2)         − = 0 0 0 i t i ij t ij ij ij Q Q Q Q Q DS ….. (3)
Dimana: Yt = PDRB Provinsi periode tahun n Y0 = PDRB Provinsi pada periode tahun dasar Qit = PDRB Provinsi sektor i pada tahun n Qi0 = PDRB Provinsi sektor i pada tahun dasar Qijt = PDRB Kabupaten/Kota pada tahun n Qijt = PDRB Kabupaten/Kota pada tahun dasar (Khusaini, 2015)

## C. Tipologi Klaseen
Tipologi  klassen  sebuah  alat  yang  berfungsi  untuk  mengklasifikasikan  daerah.
Tipologi klassen menggunakan dua indikator paling utama yakni pertumbuhan ekonomi serta  pendapatan  perkapita  daerah,  dengan  menggunakan  dua  variabel  akan diklasifikasikan menjadi empat model, yakni
Tabel 3. Klasifikasi tipologi klassen
Sumber: Emilia Imelia, 2006
Keterangan:
Ri: Tingkat  Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota r : Tingkat Pertumbuhan ekonomi Provinsi
y r
ri > r
Daerah
Berkembang Cepat (III) Daerah Maju Cepat dan Cepat Tumbuh (I)
ri < r Daerah Relatif Tertinggal
(IV) Daerah
Maju Tapi
Tertekan
(II) yi < y yi > y
yi: PDRB per kapita Kabupaten/Kota y : PDRB per kapita Provinsi

## D. Indeks Williamson
Menganalisis  bagaimana  kesenjangan  antar  wilayah/daerah  melalui  perhitungan Indeks Williamson , menggunakan  perhitungan PDRB per kapita dengan jumlah penduduk di daerah tertentu. Untuk menghitung ketimpangan pendapatan antar daerah menggunakan Indeks Williamson menggunakan rumus:
𝐶𝑉 𝑤 = √ Σ(𝑌𝑖 − 𝑌𝑥) 2 𝑓𝑖 𝑛 ⁄
𝑌𝑥
Keterangan:
CVw  = Indeks Williamson
Fi = ∑ penduduk provinsi ke-i (jiwa)
N = ∑ penduduk indonesia (jiwa)
Yi = PDRB per kapita provinsi ke-i
Yx = PDRB per kapita rata-rata indonesia
Hasil  yang  didapatkan  dari  hasil  perhitungan  Indeks  Williamson  nantinya  akan disimpulkan kedalam kriteria sebagai berikut:
Nilai 0,0 s/d  0,2  menandakan ketimpangan distribusi  pendapatan yang rendah.
Nilai  0,21 s/d  0,35 menandakan tingkat ketimpangan  dstribusi pendapatan sedang.
Nilai > 0,35 menandakan ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi (Saputra,2016)

## E. Pembuktian Teori Kuznets
Kuznets  dalam (Kuncoro,2006) Kuzents  menyatakan  bahwa  tahap  awal  saat dilakukannya  pembangunan  ekonomi  akan  mengakibatkan  penurunan  dari  distrobusi pendapatan  dan  ketika  sudah  berada  ditahap  yang  lebih  tinggi  maka  dsitribusi pendaoatnnnya  akan  meningkat,  namun  nantinya  akan  menurun  kembali.  Hak  ini digambarkan  di  dalam  kurva  3.1,  yang  memperlihatkan  bahwa  dalam  jangka  pendek terdapat hubungna yang positif antara pertunbuhan pendapatan perkapita dengan distribusi pendapatan.  Tetapi  jika  di  bandingkan  dengan  jangka  panjang  maka  keduanya  akan memberikan korelasi yang negatif
Gambar 2. Kurva “U” Terbalik Kuznets
Sumber : Todaro, 2000

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. ANALISIS LQ
Hasil  perhitungan  LQ  diatas  terlihat  bahwa  Kabupaten/Kota  yang  ada  di  Daerah Penyangga  Surabaya  memiliki  sektor  basis  dan  non  basis  yang  berbeda.  Sektor  basis  dari masing-masing wilayah adalah sebagai berikut:
Tabel 4. Locatipn Quotient Daerah Penyangga Surabaya Tahun 2015-2019
Sumber: BPS, Data diolah (2020)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  LQ  Pertanian,  Kehutanan,  Perikanan  Menjadi  sektor basis  di  beberapa  daerah  yakni,  Kabupaten  Bangkalan  dan  Kabupaten  Lamongan. Pertambangan & Penggalian Sektor ini menjadi basis di dua wilayah Kabupaten Bangakalan dan Kabupaten Gresik. Industri Pengolahan adalah Sektor basis di daerah Kabupaten Gresik, Kabupaten  Sidoarjo,  Kabupaten  Mojokerto.  Pengadaan  listrik  &  gas  Sektor  ini  menjadi sektor basis di  dua daerah yakni  Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo.  Pengadaan air, pengelolaan,  sampah,  limbah  dan  daur  ulang  menjadi  sektor  basis  di  Kabupaten  Lamongan
SEKTOR Bangkalan Gresik  Lamongan Sidoarjo  Mojokerto  Kota Mojokerto Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 1.87 0.58 3.08 0.19 0.66 0.05 Pertambangan dan Penggalian 6.04 2 0.24 0.02 0.17 0 Industri Pengolahan 0.08 1.6 0.3 1.68 1.83 0.36 Pengadaan Listrik dan Gas 0.14 1.76 0.25 2.91 0.23 0.3 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0.75 0.62 1.13 0.79 0.7 1.34 Konstruksi 1.22 0.99 1.17 1 0.98 1.18 Perdagangan Besar dan Eceran 0.78 0.66 1.09 0.88 0.58 1.62 Transportasi dan Pergudangan 0.45 0.73 0.28 2.71 0.4 0.88 Penyediaan akomodasi dan makanan 0.2 0.22 0.29 0.65 0.37 1.19 Informasi dan Komunikasi 0.91 0.76 1.42 0.76 1.16 2.53 Jasa Keuangan dan Asuransi 0.63 0.41 0.79 0.46 0.57 2.84 Real Estate 0.63 0.74 1.28 0.56 0.91 1.61 Jasa Perusahaan 0.28 0.34 0.36 0.2 0.2 0.95 Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial 2.17 0.52 1.82 0.77 1.04 2.04 Jasa Pendidikan 1.33 0.32 1.04 0.44 0.5 1.64 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.55 0.57 1.37 0.49 0.59 1.78 Jasa Lainnya 0.49 0.19 1.36 0.27 0.65 2.62
dan  Kota  Mojokerto.  Sektor  Konstruksi  menjadi  sektor  basis  Kabupaten  Bangkalan,
Kabupaten Lamongan, Kota Mojokerto. Pengadaan besar dan eceran menjadi sektor basis di Kabupaten  Lamongan  dan  Kota  Mojokerto.  Transportasi  dan  Pergudangan  sektor  basis  ini hanya  dimiliki  Kabupaten  Sidoarjo.  Informasi  dan  Komunikasi  menjadi  sektor  basis  di wilayah Kabupaten Lamongan, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto. Jasa keuangan dan asuransi menjadi sektor basis di Kota Mojokerto. Real estate Sektor ini menjadi sektor basis di Kota Mojokerto.  Administrasi  pemerintahan,  pertanahan,  dan  jaminan  sosial  Sektor  ini  menjadi basis  di  Kabupaten  Bangkalan,  Kabupaten  Lamongan,  Kabupaten  Mjojokerto.  Jasa Pendidikan  Menjadi  sektor  basis  di  Kabupaten  bangkalan,  Kabupaten  Lamongan,  Kota Mojokerto.  Jasa  Kesehatan  dan  kegiatan  sosial  merupakan  sektor  basis  di  Kabupaten Lamongan, Kota Mojokerto. Jasa lainnya Sektor basis ini dimiliki Kabupaten Lamongan dan Kota Mojokerto. Sedangkan untuk sektor jasa perusahaan dan penyedaian akomodasi makan dan minum tidak menjadi sketir basis di antara seluruh daerah penyangga Surabaya.

## B. ANALISIS SHIFT SHARE

## • PS

## Tabel 5. Analisis PS
Daerah Penyangga Surabaya Tahun 2015-2019

## Sumber; BPS , data diolah (2020)
Melalui  tabel  di  atas diketahui  bahwa keseluruhan dari kab/kota yang  ada di  Daerah penyangga Surabaya memiliki sepuluh sektor ekonomi yang mendapatkan nilai nilai PS > 0, yang memiliki arti pertmbuhan ekonomi yang ada di daerah lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Jawa  Timur.  Sepuluh  sektor  tersebut  adalah  Pertambangan dan Penggalian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi
SEKTOR
Kab. Bangkalan Kab. Gresik Kab. Lamongan Kab. Sidoarjo Kab. MojokertoKota Mojokerto Pertanian, Kehutanan dan Perikanan -154640.56 -250835.37 -359933.46 -109322.87 -162134.27 -1062.17 Pertambangan dan Penggalian 78720.61 95860.43 2667.95 1563.75 4691.54 0.00 Industri Pengolahan 2248.82 243488.04 12943.18 348904.21 160383.51 2709.06 Pengadaan Listrik dan Gas -394.67 -25597.16 -947.31 -61862.17 -1902.87 -208.75 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang -41.57 -180.73 -90.07 -314.84 -116.55 -18.97 Konstruksi 5098.40 23237.07 6533.15 28690.34 11271.18 1176.58 Perdagangan Besar dan Eceran 11999.92 52870.50 23674.68 95589.50 26314.05 6275.58 Transportasi dan Pergudangan 666.49 5465.27 526.75 30713.17 1928.85 331.58 Penyediaan akomodasi dan makanan 4088.81 23481.71 8231.31 94530.73 22332.23 6204.85 Informasi dan Komunikasi 13076.67 666397179.53 343326946.84 944427331.64 604046152.68 111458967.27 Jasa Keuangan dan Asuransi -1506.92 -5304.98 -2720.77 -7985.67 -4105.68 -1717.94 Real Estate -341.39 -1987.31 -910.57 -2212.83 -1544.70 -236.43 Jasa Perusahaan 200.15 1284.34 360.21 1020.15 414.17 169.18 Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial -12162.46 -15044.91 -14410.54 -30930.66 -17276.65 -2891.60 Jasa Pendidikan 2043.74 2497.92 2230.61 4656.04 2227.80 617.32 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 665.10 3627.41 2364.12 4264.47 2146.17 552.15 Jasa Lainnya -478.23 -947.29 -1862.70 -1850.99 -1882.11 -650.87 PDRB
dan  pergudangan,  penyediaan  akomodasi  dan  makanan,  informasi  dan  komunikasi,  jasa perusahaan, jasa pendidikan, dan jasa kesehtan dan kegiatan sosial.
• PR
Jika  score  yang  diapatkan  1  maka  sektor  tersebut  adalah  sektor  pendorong ekonomi di wilayah tersebut. dimana nilai PR > ∆Qij
Tabel 6 Hasil hitung PR Daerah Penyangga Surabaya 2015-2019
Sumber: BPS, Data diolah (2020)
Berdasarkan  hasil  perhitunga  yang  ditunjukkan  oleh  tabel  di  atas,  Pertambangan  & Penggalian menjadi sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan. Industri  Pengolahan  menjadi  sektor  yang  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten Lamongan,  Kabupaten  Mojokerto,  Kabupaten  Mojokerto  dan  Kota  Mojokerto.      Pengadaan air, pengelolaan, sampah, limbah dan daur ulang menjadi pendorong ekonomi di Kabupaten Gresik,  Kabupaten  Lamongan,  Kota  Mojokerto.  Konstruksi  menjadi  sektor  yang  menjadi pendorong  ekonomi  di  dua  daerah  yakni  Kabupaten  Bangkalan  dan  Kabuapten  Gresik. Pengadaan  besar  dan  eceran  menjadi  sektor  pendorong  ekonomi  adalah  Kabupaten  Gresik, Kabupaten  Lamongan,  Kabupaten  Kota  Mojokerto.  Transportasi  dan  Pergudangan merupakan sektor yang  mendorong pertumbuhan ekonomi di  Kabupaten  Gresik,  Kabupaten Lamongan,  Kabupaten  Mojokerto.  Penyediaan  akomodasi  makan  &  minum  Menjadi  sektor pendorong  di  beberapa  daerah  yakni  Kabupaten  Bangkalan,  Kabupaten  Gresik,  Kabupaten Lamongan,  Kabupaten  Mojokerto.  Informasi  dan  Komunikasi  Menjadi  sektor  yang mendorong  ekonomi  di  Kabupaten  Bangkalan,  Kabupaten  Gresik,  Kabupaten  Lamongan, Kabupaten  Sidoarjo.  Jasa  keuangan  dan  asuransi  merupakan  sektor  pendorong  ekonomi  di wilayah  Kabupaten  Gresik,  Kabupaten  Lamongan,  Kabupaten  Mojokerto,  Kabupaten
PR SEKTOR
RATA-RATA Rata-Rata ∆Qij RATA-RATA  Rata-Rata ∆Qij RATA-RATA Rata-Rata ∆Qij RATA-RATA  Rata-Rata ∆Qij RATA-RATA  Rata-Rata ∆Qij RATA-RATA  Rata-Rata ∆Qij Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 198324.30 58428.20 318,095.24 161,824.65 227,806.29 128,862.86 26,166.71 22,490.14 1,364.63 280.31 208,512.37 39,702.03 Pertambangan dan Penggalian 323119.84 -334781.60 509,284.12 262,607.48 68,471.20 9,678.20 115,418.69 7,302.54 0.00 0.00 25,147.55 12,812.59 Industri Pengolahan 20948.02 18848.40 2,274,742.91 2,240,647.36 42,623.01 112,199.94 580,519.83 603,384.12 24,938.33 24,653.61 1,465,299.31 1,730,264.22 Pengadaan Listrik dan Gas 403.64 321.60 26,090.25 19,202.19 460.66 688.38 2,676,539.48 3,209,387.82 213.03 163.99 1,943.50 1,616.05 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 684.86 508.20 2,879.71 2,956.63 697.11 1,053.88 50,429.66 -15,078.62 308.47 232.75 1,871.10 1,530.26 Konstruksi 101792.47 132997.20 421,087.85 715,488.07 76,488.68 115,251.60 110,617.83 75,245.58 25,366.74 24,286.63 246,424.86 222,096.76 Perdagangan Besar dan Eceran 132101.96 155140.20 577,363.45 775,752.10 128,922.87 188,498.36 679,299.96 722,861.92 69,235.57 74,641.75 290,372.93 305,953.99 Transportasi dan Pergudangan 12057.73 13189.20 101,083.67 143,658.73 6,570.86 9,054.54 962,261.59 1,048,316.98 5,981.03 6,967.99 31,902.41 42,599.12 Penyediaan akomodasi dan makanan 9584.23 14592.20 55,070.14 89,308.17 9,162.42 23,837.34 480,770.04 169,511.04 14,525.45 19,445.72 52,281.19 70,755.19 Informasi dan Komunikasi 46957.42 68633.80 202,160.74 318,170.13 49,769.37 89,002.08 232,520.39 323,940.04 33,226.31 42,282.38 178,795.91 219,014.61 Jasa Keuangan dan Asuransi 15093.04 13824.60 50,888.78 54,579.43 13,621.94 14,545.80 247,375.25 321,920.42 17,147.52 15,018.46 40,198.59 37,775.80 Real Estate 10033.83 11178.60 60,134.09 82,771.07 13,010.82 21,419.10 75,456.11 65,024.28 6,540.65 4,984.83 43,125.62 35,337.50 Jasa Perusahaan 2048.70 2100.80 12,707.02 17,229.67 1,860.71 2,070.78 53,705.87 55,385.28 1,729.70 1,667.97 4,236.95 4,382.40 Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial 44364.12 38112.40 54,568.02 50,118.18 30,638.33 19,144.70 29,554.86 17,446.10 10,523.71 8,708.64 63,097.87 42,779.01 Jasa Pendidikan 32365.02 33498.80 39,364.33 55,001.85 20,678.69 23,716.96 105,695.04 81,072.18 10,116.42 9,626.20 36,103.15 35,235.42 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3303.71 4237.00 17,976.87 24,522.86 5,081.86 9,897.10 66,704.05 66,155.94 2,766.74 2,630.03 10,747.52 11,513.44 Jasa Lainnya 6554.21 5689.00 13,267.46 16,011.51 11,463.94 12,124.48 22,122.85 21,947.72 8,827.77 7,615.70 25,786.95 22,371.33 Kab. Mojokerto Bangkalan Gresik Lamongan Sidoarjo
Kota. Mojokerto
Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto. Real estate adalah sektor yang menjadi sektor pendorong ekonomi di Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten  Mojokerto.  Jasa  Perusahaan  Menjadi  sektor  pendorong  ekonomi  di  Kabupaten Gresik,  Lamongan,  Kota  Mojokerto.  Administrasi  pemerintahan,  pertanahan,  dan  jaminan sosial  merpakan  Sektor  pendorong  ekonomi  di  Kabupaten  Lamongan  dan  Kota  Mojokerto. Jasa Pendidikan pendorong ekonomi di Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, kabupaten Sidoarjo,  Kabupaten  Mojokerto  dan  kota  mojokerto.  Jasa  Kesehatan  dan  kegiatan  sosial Kabupaten  Bangkalan,  Kabupaten  Gresik,  Kabupaten  Lamongan  memiliki  pendorong ekonomi sektor ini. Jasa lainnya menjadi sektor pendorong ekonomi di Kabupaten Gresik dan Kabupaten  Lamongan.  Sedangkan  untuk  sektor  jasa  pertannian,  kehutanan,  perikanan  dan sektor pengadaan listrik dan gas tidak menjadi sektor pendorong ekonomi makan dan minum tidak menjadi sketir di antara seluruh daerah penyangga Surabaya

## • DS
Tabel 7. Analisis DS Daerah penyangga Surabaya 2015-2019

## S umber: BPS, data diolah 2020
Hasil  dari  perhitungan  Differentsial  shift  diambil  kesimpulan  bahwa  apabila  nilai hitung > 0 maka sektor tersebut  memiliki keuntungan lokalisional. Dari 17 sektor yang  ada terdapat  satu  sektor yang tidak  memiliki keuntungan lokasional  yakni  sektor Pertambangan, dan  penggalian  dikeseluruhan  daerah.  Pertanian,  Kehutanan,  Perikanan  Sektor  yang mempunyai  keuntungan  lokasional  ini  dimiliki  oleh  4  kabupaten/kota  yakni  Kabupaten Bangkalan,  Kabupaten  Lamongan,  Kabupaten  Gresik,  Kabupaten  Sidoarjo.  Industri Pengolahan  menjadi  sektor  yang  memiliki  keuntungan  lokasional  di  Kabupaten  Lamongan
DS
SEKTOR Bangkalan Gresik Lamongan Sidoarjo Kab. MojokertoKota Mojokerto Pertanian, Kehutanan dan Perikanan RATA-RATA  RATA-RATA RATA-RATA RATA-RATA  RATA-RATA  RATA-RATA Pertambangan dan Penggalian 3665177.19 94,564.77 33,353.17 1,772.09 -6,676.07 -22.15 Industri Pengolahan 5543637.33 -342,537.07 -141.62 -8,724.96 -17,026.50 0.00 Pengadaan Listrik dan Gas 399768.14 -277,583.59 147,761.85 230,376.24 104,581.40 -2,993.78 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 7660.80 18,709.10 983.95 -23,996.32 1,575.42 159.71 Konstruksi 12961.35 257.65 308.44 -446.74 -224.29 -56.75 Perdagangan Besar dan Eceran 1983927.54 271,163.15 31,353.32 7,366.79 -35,599.27 -2,256.69 Transportasi dan Pergudangan 2557321.54 145,518.15 35,601.94 -33,972.53 -10,733.00 -869.41 Penyediaan akomodasi dan makanan 232449.34 37,109.78 5,224.82 -362,884.89 8,767.87 655.38 Informasi dan Komunikasi 188858.92 10,756.32 8,755.71 2,128.50 -3,858.23 -1,284.58 Jasa Keuangan dan Asuransi 922256.97 -666,281,170.14 21,712.53 4,998.27 -9,515.30 -191.24 Real Estate 288291.75 8,995.63 2,028.16 848.81 1,682.88 -411.12 Jasa Perusahaan 193633.95 24,624.29 10,436.14 4,635.89 -6,243.42 -1,319.39 Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial 39353.54 3,238.31 344.91 -391.59 -268.72 -230.91 Jasa Pendidikan 844853.36 10,595.07 2,734.12 -10,944.80 -3,042.22 1,076.53 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 622022.94 13,139.60 9,072.20 -580.25 -3,095.52 -1,107.54 Jasa Lainnya 64308.53 2,918.59 3,650.56 -3,534.15 -1,380.24 -688.86 PDRB 124874.15 3,691.34 868.58 -862.75 -1,533.51 33,038.47
dan Kabupaten Sidoarjo. Pengadaan listrik & gas Sektor ini memiliki kentungan lokasional di Kabupaten  Bangkalan,  Kabupaten  Gresik,  Kabupaten  Mojokerto,  dan  Kota  Mojokerto. Pengadaan  air,  pengelolaan,  sampah,  limbah  dan  daur  ulang  menjadi  sekor  yang  memiliki keuntungan  lokasional  di  Kabupaten  Gresik,  Kabupaten  Lamongan,  Kota  Mojokerto. Konstruksi  memiliki  keuntungan  lokasional  di  Kabupaten  Bangkalan,  Kabupaten  Gresik, Kabupaten  Sidoarjo,  Kabupaten  Lamongan  memiliki  keuntungan  lokasional  di  sektor  ini.
Pengadaan  besar  dan  eceran  Sektor  ini  memiliki  keuntungan  lokasional  di  Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan. Transportasi dan Pergudangan menjadi sektor  yang  memiliki  keuntungan  lokasional  di  Kabupaten  Bangkalan,  Kabupaten  Gresik, Kabupaten  Lamongan,  Kabupaten  Mojokerto,  Kota  Mojokerto.  Penyediaan  akomodasi makanan  dan  minuman  menjadi  sektor  yang  memilki  keuntungan  lokasional  di  Kabupaten Bangkalan,  Kabupaten  Gresik,  Kabupaten  Sidoarjo,  Kabupaten  Lamongan.      Informasi  dan Komunikasi Sektor ini memiliki keuntungan lokasional di Kabupaten bangkalan, Kabuapaten Lamongan,  Kabupaten  Sidoarjo.  Jasa  keuangan  dan  asuransi  menjadi  sektor  yang  memiliki keuntungan lokasional di Kabupaten bangkalan, Lamongan, Gresik, Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto. Real  estate Sektor  ini  memiliki  keuntungan  lokasional  di  empat  daerah  yakni Kabupaten  Bangkalan,  Kabupaten  Gresik,  Kabupaten  Lamongan,  Kabupaten  Sidoarjo.  Jasa Perusahaan  Jasa  perusahaan  memiliki  keuntungan  lokasional  di  Kabupaten  Gresik  dan Lamongan.  Administrasi  pemerintahan,  pertanahan,  dan  jaminan  sosial  Sektor  ini  memiliki keuntungan lokasional di Kabupaten Bangkalan, kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan dan Kota Mojokerto. Jasa Pendidikan Sektor ini memiliki keuntungan lokasional di Kaupaten Gresik  dan  Kabupaten  Lamongan.Jasa  Kesehatan  dan  kegiatan  sosial  Kabupaten  Lamongan dan Kabupaten Gresik memiliki sektor yang mempunyai keuntungan lokasional. Jasa lainnya Sektor ini mempunyai keuntungan lokasional di kabupaten Gresik dan Kota Mojokerto.

## C. Tipologi Klassen
Tabel 8.
Hasil Klasifikasi Tipologi Klassen Daerah Penyangga Surabaya
KUADRAN I KUADRAN II Kabupaten Gresik - Kabupaten Sidoarjo - Kabupaten Mojokerto - KUADRAN III KUADRAN IV Kota Mojokerto Kabupaten Bangkalan Kota Lamongan Sumber: BPS, data diolah (2021)
Melihat  dari  tabel  diatas  terlihat  bahwa  dari  keseluruhan  Kota/kabupaten  di  daerah Penyangga  Surabaya  yang  masuk  kedalam  daerah  relatif  tertinggal  atau  Kuadran  IV  adalah Kabupaten  Bangkalan.  Kabupaten  Lamongan  dan  Kota  Mojokerto  masuk  kedalam  kuadran III  yakni  wilayah  berkembang  cepat  sedangkan  untuk  tiga  Kabupaten  lainnya  yakni Kabupaten  Sidoarjo,  Kabupaten  Gresik,  Kabupaten  Mojokerto  masuk  kedalam  Kuadran  I yaitu Daerag maju dan cepat berkembang. Untuk kuadran II tidak ada Kabupaten/Kota yang masuk kedalam kalsifikasi.

## D. Indeks Williamson

## Tabel 9
Indeks Williamson Daerah Penyangga Surabaya 2015-2019

## Sumber: BPS data diolah penulis (2021)
Tabel  diatas  menunjukkan bahwa angka ketimpangan pendapatan di  wilayah Penyangga Surabaya  tinggi  dimana  dari  tahun  2015  sampai  dengan  2019  selalu  berada  di  angka  lebih dari  0,35  dengan  rata-rata  nilai  0,90  hal  ini  menunjukkan  bahwa  di  wilayah  penyangga Surabaya  pendapatan  daerah  relatif  tidak  merata.  Pada  tahun  2016  tingkat  ketimpangan sempat  menurun  mnejadi  0,87  dimana  tahun  sebelumnya  2015  memiliki  nilai  sebesar  0,90 untuk  untuk  tahun  selanjutnya  selalu  meningkat  hingga  tahun  2019  mencapai  puncak  yakni dengan nilai 0,92.

## E. Pembuktian Teori Kuznets
Gambar 3 Kurva Kuznets
Sumber : BPS data diolah (2021)
Tahun Indeks Williamson 2015 0.90 2016 0.87 2017 0.91 2018 0.91 2019 0.92 Rata-Rata 0.90
Gambar  diatas  menunjukkan  bahwa  hukum  hipotesis  “U”  terbaik  kuznets  tidak berlaku di daerah penyangga Surabaya, hal ini berarti meskipun terdapat pembangunan yang terus terjadi tidak mengurangi tingkat ketimpangan yang ada di daerah penyangga Surabaya.
Faktor-faktornya  dari  sumber  daya  yang  dimiliki  setiap  daerah  berebeda,  jumlah  penduduk, kepadatan penduduk, serta tingkat kemiskinan di setiap daerah, pendapatan masyarakat yang berbeda, atau kebijakan pemerintah yang tidak berfokus pada pembangunan.
Nilai ketimpangan pendapatan antar daerah yang dimiliki daerah penyangga Surabaya masih  tergolong  tinggi,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  belum  meratanya  pembangunan  dan pendapatan daerah. oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi dan meningkatkan pembangunan ekonomi  di  setiap  daerah,  dimulai  dari  melihat  dan  memilah  sektor  ekonomi  yang  menjadi basis  dan  non  basis  dari  setiap  daerah,  serta  melihat  bagaimana  pengaruh  setiap  sektor terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  setiap  daerah  yang  nantinya  dapat  dikembangkan  dalam pembangunannya sehingga akan berdampak pada pendapatan yang diterima daerah dan dapat mengurangi tingkat disparitas antar daerah.

## KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis di bab IV sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:wa
1. Basis  ekonomi  di  Daerah  Penyangga  Surabaya  masih  didominasi  oleh  sektor Pertanian,  kehutanan,  perikanan,  Konstruksi,  serta  sektor  jasa-jasa  menjadi  sektor basis  di  hampir  tiap  Kabupaten/Kota  yang  ada.  Sektor  ekonomi    yang    menjadi potensial  dan  memiliki  kenuntungan  lokasional  dimana  sumber  daya  yang  ada melimpah dapat dikembangkan agar dapat menambah pendapatan daerah.
2. Daerah  Penyangga  Surabaya  memiliki  klasifikasi  daerah  dari  6  Kabupaten/Kota  1 diantara nya masuk kedalam  kategori daerah tertinggal yakni Kabupaten Bangkalan,
2  daerah  masuk  kedalam  kategori  berkembang  cepat  merupakan  Kabupaten Lamongan dan Kota Mojokerto, dan 3 daerah lainnya masuk kedalam kategori cepat maju  dan  cepat  berkembang  adalah  Kabupaten  Gresik,  Kabupaten  Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto.
3. Ketimpangan  pendapatan  antar  daerah  di  daerah  penyangga  Surabaya  tergolong Tinggi  dimana  dengan  rata-rata  0,90.  Hipotesis  Kuznets  tidak  berlaku  di  daerah penyangga  Surabaya  karena  seiring  bertambahnya  waktu    pertumbuhan  ekonomi meningkat yang juga meningkatkan tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah

## SARAN
Sesuai dengan kesimpulan diatas maka dibawah ini merupakan saran yang di berikan penulis yang nantinya dapat menjadi pertimbangan:
1. Mengurangi  ketimpangan  pendapatan  yang  tinggi  pemerintah  daerah  I  (Provinsi) bersama Pemerintah daerah  II (Kota/Kabupaten)  dapat  memprioritaskan daerah yang termasuk  kedalam  daerah  tertinggal  dan  tetap  terus  membangun  daerah  yang  sudah maju atau sedang berkembang.
2. Pemerintah  daerah  II  (Kota/Kabupaten)    memprioritaskan  pembangunan  dan pengembangan sektor ekonomi yang belum menjadi sektor basis daerah tersebut agar meningkatkan  pendapatan  daerah  tanpa  mengabaikan  sektor  lainnya  agar  tetap berkembang.
3. pemerintah  terus  membangun  sumberdaya  yang  manusia  di  wilayah  masing-masing, meningkatkan  kualitas  pendidikan  dan  kesehatan  akan  meningkatkan  tingkat  IPM sehingga  nantinya  sumber  daya  manusia  yang  ada  dapat  berkontribusi  lebih  banyak terhadap pendapatan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, Lincolin. 2010. Ekonomi Pembangunan . Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Badan Pusat Statitik. 2020. Kabupaten Bangkalan dalam Angka 2020. BPS Kabupaten Bangkalan _________________.2020. Kabupaten Gresik dalam Angka 2020. BPS  Kabupaten Gresik _________________.2020. Kabupaten Lamongan dalam Angka 2020. BPS  Kabupaten Lamongan _________________.2020. Kabupaten Mojokerto dalam Angka 2020. BPS  Kabupaten Mojokerto _________________.2020. Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2020. BPS  Kabupaten Sidoarjo _________________.2020. Kota Mojokerto  dalam Angka 2020. BPS  Kota Mojokerto Badan  Pusat  Statitik.  2020.  Produk  Domestik  Regional  Bruto  Lapangan  Usaha  Atas  Dasar  Harga Konstan Kabupaten Bangkalan. BPS Jawa Timur
_________________.2020. Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha       Atas Dasar Harga
Konstan Kabupaten Gresik. BPS Jawa Timur
_________________  2020.  Produk  Domestik  Regional  Bruto  Lapangan  Usaha  Atas  Dasar  Harga
Konstan Kabupaten Kabupaten Mojokerto. BPS Jawa Timur
__________________2020.  Produk  Domestik  Regional  Bruto  Lapangan  Usaha  Atas  Dasar  Harga Konstan Kabupaten Kabupaten Lamongan. BPS Jawa Timur
_________________2020Produk  Domestik  Regional  Bruto  Lapangan  Usaha  Atas  Dasar  Harga Konstan Kabupaten Sidoarjo. BPS Jawa Timur
_________________  2020Produk  Domestik  Regional  Bruto  Lapangan  Usaha  Atas  Dasar  Harga
Konstan Kota Mojokerto. BPS Jawa Timur
_________________2020  Produk  Domestik  Regional  Bruto  Lapangan  Usaha  Atas  Dasar  Harga
Konstan Kota Surabaya. BPS Jawa Timur
Badan  Pusat  Statitik.  2020.  Produk  Domestik  Regional  Bruto  Lapangan  Usaha  Atas  Dasar  Harga Konstan Provinsi. BPS Jawa Timur
Badan  Pusat  Statitik.  2020.  Jumlah  Penduduk  Provinsi  Jawa  Timur  menurut  Kabupaten/Kota.  BPS
Jawa Timur
Eka Raswita, Ngakan, and Made Utama. 2013. “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan Di Kabupaten Gianyar.” E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana 2(3): 119–28.
Fitrah  afrizal,  Analisis  Pengaruh  Tingkat  Investasi,  Belanja  Pemerintah  dan  Tenaga  Kerja  Terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011,Makasar,hlm.12
Fitriyah,  Lailatul,  Fakultas  Ekonomi,  and  Kampus  Ketintang  Surabaya.  2013.  “3646-5990-1-Pb.”
ANALISIS  KETIMPANGAN  PEMBANGUNAN  DAERAH  SERTA  HUBUNGANNYA  DENGAN KESEJAHTERAAN  MASYARAKAT  DI  KAWASAN  GERBANGKERTOSUSILA  PROVINSI JAWA TIMUR . Indonesia,  Bank.  2016a.  “(Dated:  3  September  2014)  1.” LAPORAN  POSISI  INVESTASI INTERNASIONAL INDONESIA TRIWULAN IV 2016 08544(September 2014): 1–12.
———.  2016b.  “(Dated:  3  September  2014)  1.” laporan  possisi  investasi  internasional  indonesia truiwulan IV 2019 08544(September 2014): 1–12.
Iswanto,  Denny.  2015.  “KETIMPANGAN  PENDAPATAN  ANTAR  KABUPATEN/KOTA  Dan PERTUMBUHAN  EKONOMI  Di  PROPINSI  JAWA  TIMUR.” Signifikan:  Jurnal  Ilmu Ekonomi 4(1): 41–66.
Musfidar, Ma’mun.(2012).Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi  Selatan  Tahun  2001-2010.  Skripsi  Sarjana  Jurusan  Ilmu  Ekonomi  pada  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanudin Makasar.
Rangkuty,  Dewi  Mahrani,  and  Maya  Macia  Sari.  2019.  “Analisis  Utang  Luar  Negeri  Dan  Inflasi Indonesia.” Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 19(1): 57–66. Rahardjo  Adisasmita,  Pertumbuhan  Wilayah  dan  Wilayah  Pertumbuhan,  Graha  Ilmu,  Yogyakarta, 2014, hlm. 91.
Rendi Kurniawan, Syamsul Huda. 2020. “Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan ( JDEP ).” JDEP (Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan) 3(2): 368–75.
http://jdep.upnjatim.ac.id/index.php/jdep/article/view/121. Sari, Norma Rita. 2013. “Provinsi Di Indonesia Tahun 2004-2010.”
Setiono, Dedi N.S. (2011). Ekonomi Pengembangan Wilayah: Teori dan Analisis. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
Statistik, badan pusat. “PDRB Kota Surakarta Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha.” https://surakartakota.bps.go.id/statictable/2020/02/28/150/pdrb-kota-surakarta-atas-dasar-harga- berlaku-menurut-lapangan-usaha-juta-rupiah-2010-2019.html.
Statistik, Badan Pusat. 2016. “PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010.” : 10–19.
Supartoyo, Yesi Hendriani, Jen Tatuh, and Recky H. E. Sendouw. 2014. “The Economic Growth and the Regional Characteristics : The Case of Indonesia.” Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan 16(1): 3–18.
Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta. Tarigan, Robinson. (2004). Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Bumi aksara, Jakarta
Todaro, M.P., dan Smith, S.C. 2006. Pembangunan Ekonomi . Jakarta: Erlangga.. __________________________ 2006. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga . Jakarta: Erlangga. OKTARI,  ASTI (2017) PENGARUH  TINGKAT  INVESTASI  DAN  BELANJA  PEMERINTAH TERHADAP  PRODUK  DOMESTIK  REGIONAL  BRUTO  DI  PROVINSI  LAMPUNG  DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung Wicaksono,  Cholif  Prasetio.  2010.  “Analisis  Disparitas  Pendapatan  Antar  Kabupaten/Kota  Dan Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Propinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2003-2007.” Universitas  Diponegoro : 155.
YULIANI,  TUTIK.  2015.  “Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Ketimpangan  Pendapatan  Antar  Kabupaten Di Kalimantan Timur.” Jejak 8(1).