## REVIVALISME ISLAM VERSUS NASIONALISME ARAB: MEMBANDING PEMIKIRAN DAN GERAKAN POLITIK SAYYID QUTHB - GAMAL ABDUL NASSER
Hamdan 1
1 Dosen Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: hamdanunasman@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  track  and  find  the  point  of  equality  and  point  of difference between the two Islamic political figures in Egypt. Sayyid Quthb is  known  as  the  Islamic  Revivalism  and  Gamal  Abdul  Nasser  as  a national  Arabic  figure.  The  exploration  is  done  through  the  library.  The equation  of  these  two  figures  is  their  movement  appear  as  resistance (reaction)  to  Western  Imperialism.  The  difference,  through  Islamic revivalism, Quthb wants the application of Islam as the basis or principles of politics life. While through Arab nationalism, Nasser more wishes the implementation  of  the  principal  of  nationalism,  and  religion  as  an instrument to achieve the goal.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menelusuri  dan  menemukan  titik persamaan  dan  titik  perbedaan  antara  dua  tokoh  politik  Islam  di Mesir.  Sayyid  Quthb  yang  dikenal  sebagai  tokoh  Revivalisme  Islam dan Gamal Abdul Nasser sebagai tokoh Nasionalisme Arab. Eksplorasi dilakukan melalui penelusuran pustaka.  Persamaan dari kedua tokoh ini  adalah  gerakan  mereka  muncul  sebagai  perlawanan  (reaksi) terhadap  imperialisme  Barat.  Perbedaannya,  melalui  revivalisme Islam,  Quthb menghendaki penerapan  Islam  sebagai  dasar  atau  azas kehidupan  berpolitik.  Sementara  melalui  Nasionalisme  Arab,  Nasser lebih  menghendaki  penerapan  azas  nasionalisme,  dan  agama  sebagai instrumen untuk mencapai tujuan.
Keywords: Revivalisme  Islam,  Sayyid  Quthb,  Nasionalisme  Arab, Gamal Abdul Nasser.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  kajian  terhadap  sumber  ajaran  Islam  (al-Qur‟an  dan Sunnah),  setiap  muslim  meyakini  bahwa  kedua  sumber  ajaran  tersebut memberikan semacam skema kehidupan (the scheme of life) yang sangat jelas. Skema  kehidupan  ini  bermakna  bahwa  sejatinya  karakter  masyarakat  yang mesti  dibangun  oleh  setiap  muslim  adalah  masyarakat  yang  tunduk  pada kehendak  Ilahi.  Sehingga,  klasifikasinya  tentang  nilai  baik  dan  nilai  buruk harus  menjadi  kriteria  serta  landasan  etis-moral  dalam  pengebangan  seluruh aspek kehidupan.
Karena  itu,  pembumian  nilai-nilai  Islam  merupakan  tuntutan  terhadap setiap  pribadi  muslim.  H.A.R.  Gibb  dalam  bukunya  Wither  Islam,  yang dikutip oleh M. Amin Rais melalui bukunya Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta,  menyatakan  bahwa  Islam  bukan  hanya  a  system  of  theology,  tetapi lebih  dari  itu  merupakan  a  complete  civilization.  Dalam  nada  serupa,  Nasir juga mengkonfirmasi bahwa Islam tidak dapat dipisahkan dari seluruh dimensi kehidupan (Amin Rais, 1997: 50-55), termasuk di antaranya dimensi politik.
Sayyid  Quthb  (selanjutnya  ditulis  Quthb)  merupakan  salah  satu  tokoh politik  Islam  yang  sangat  konseren  dengan  pergerakan  Islam  dan  memiliki pengaruh  cukup  luas  di  dunia  Islam.  Sebagai  tokoh  politik  Islam  dan  aktivis pergerakan  Islam,  Quthb  sangat  populer  dan  popularitasnya  bahkan  dapat menyamai  pendahulunya;  Hasan  al-Banna,  pendiri  gerakan  al-Ikhwan  al- Muslimin (selanjutnya ditulis IM). Quthb disebut-sebut sebagai tokoh ideologi gerakan  IM,  karena  berperan  besar  dalam  memformulasi  ideologi  (fikrah) gerakan  IM  dan  mensosialisasikan  dalam  gerakan-gerakannya  (Amin  Rais, 1997: 197).
Sejak  bergabung  dengan  IM  pada  tahun  1953,  Quthb  berperan  besar dalam  mengembangkan  dan  memajukan  IM.  Ia  mencoba  memperjelas  dan mempertegas  tujuan  dan  cita-cita  IM  ke  arah  terwujudnya  system  Islam. Dalam  setiap  kesempatan,  Quthb  selalu  mengajak  kaum  muslim  melawan semua system yang disebutnya jahiliyah, baik yang ada di negeri-negeri Islam maupun  negeri-negeri  lain.  selanjutnya  digantikan  dengan  fikrah  atau  system Islam,  tak terkecuali  juga  dalam  bidang  politik.  Untuk  mewujudkan  cita-cita ini, tentu saja Quthb harus berhadapan dengan konspirasi-konspirasi penguasa dari  Negara  luar  dan  di  dalam  negaranya  sendiri,  yang  tidak  menghendaki system Islam tegak. Berkali-kali Quthb disiksa dan dijebloskan dalam penjara sampai  akhirnya  dieksekusi  di  tiang  gantungan  rezim  penguasa  Mesir  tahun 1996 (A. Ilyas Ismail, 2006: 17-18).
Dengan  gambaran  sepak  terjang  seperti  itu,  tak  dapat  disangkal  lagi eksistensi  Sayyid  Quthb  sebagai  salah  seorang  pemikir  dan  aktivis  politik
Islam.  Sebagai  politikus  Islam,  Quthb  memperlihatkan  komitmennya  yang tinggi  terhadap  perjuangan  dan  semangat  menegakkan  politik  Islam,  yakni semangat  untuk  mewujudkan  system  Islam,  baik  pada  tataran  individu maupun sosial budaya.
Menurut Quthb, masyarakat dunia kontemporer dihadapkan dengan dua pilihan  konsep  politik,  yakni; system jahiliyah dan system  Islam .  Konsep pertama merupakan produk masyarakat sekuler dan konsep kedua merupakan produk  agama.  Kedua  pilihan  konsep  ini  sangat  jelas  perbedaaanya,  dan kemudian menjadi polemik di kalangan cendekiawan muslim ketika pilihan ini diberikan oleh Negara adikuasa yang memimpin dunia (A. Ilyas Ismail, 2006: 68-69).
Setidaknya,  sejak  kurun  waktu  abad  ke-13  sampai  ke-19,  dunia  Islam terseok-seok  dan  takluk  dalam  menghadapi  agresi  Eropa  dalam  segala  aspek. Dunia  Islam  menjadi  lemah  antara  lain  karena  perebutan  kekuasaan  dalam internal  Islam  sendiri.  Peradaban  Barat  dengan  segala  kamajuannya,  setelah berusaha membebaskan diri dari "cengkraman agama" (gereja), menjadi sangat bangga  dengan  kesuksesan  yang  diraihnya  sebagai  sebuah  keberhasilan sekularisasi.  Melalui  atau  atas  nama  kemajuan  peradaban  itulah,  model  serta system  dalam  segala  aspek  kehidupan  baik  ekonomi,  politik,  budaya, keamanan, dan sebagainya, ditawarkan—jika tidak ingin disebut didesakkan— ke  Negara-negara  lain  di  seuruh  dunia  termasuk  ke  negara-negara  Timur Tengah  yang  berpenduduk  muslim.  Bagi  Negara-negara  mayoritas  muslim tersebut,  pilihannya  hanya  dua;  menyokong  sebagai  kawan  atau  menentang sebagai lawan?
Awal abad ke-20, umat Islam, setelah sadar akan ketertinggalannya dari dunia  Barat,  mencoba  untuk  bangkit  kembali.  Kebangkitan  Islam  ini dipelopori  oleh  cendekiawan-cendekiawan  terkemuka  di  berbagai  Negara muslim,  dengan  melakukan  berbagai  gerakan  (sosial,  politik  dan  budaya) melalui organisasi-organisasi gerakannya masing-masing.
Di  Timur  Tengah,  telah  munocul  tiga  bentuk  nasionalisme  pribumi sebagai  identitas  pengganti  yakni; Turki,  Iran,  dan  Arab/Mesir.  Para  reformis nasionalisme  Turki  Liberal  yang  dipimpin  oleh  Ahmad  Reza  memberi  jalan pertama  bagi  Pan-Turkisme  dari  gerakan  Turki  Muda  dan  bagi  nasionalisme Turki  sekuler  Attaturk,  yang  segera  mendapat  tantangan  dari  kalangan revivalis  Islam.  Di  Iran,  nasionalisme  pribumi  Persia  berkembang  menjadi ideologi Pan-Iran di bawah pimpinan Syah Reza yang di dasarkan pada masa lalu  bangsa  Aria  pra-Islam,  dan  kemudian  dihancurkan  oleh  Revolusi  Iran tahun  1979  serta  berdirinya  sebuah  Negara  Islam.  Di  lingkungan  Arab, nasionalisme Arab dan Mesir berkembang secara terpisah sampai tahun 1950-an ketika  Gamal  Abudul  Nasser  memimpin  sebuah  gerakan  Pan-Arabisme.
Kekalahan  Arab  pada  perang  Arab-Isreal  tahun  1967  dan  kematian  Nasser, membuat  bangunan  Pan-Arabise  mulai  runtuh.  Bangsa-bangsa  Arab  mulai mundur  dan  mengarah pada issu-issu revivalisme  Islam (R. Hrair  Dekmejian, 2001: 8-10).
Para  ideolog  revivalis  Islam  kontemporer  yang  terkemuka  misalnya; Hasan  al-Banna,  Abu  A‟la  al-Maududi,  Sayyid  Quthb,  Ruhullah  Khumaini, Muhammad  Baqir  al-Sadr,  Abd  al-Salam  Faraq,  dan  Juhaiman  al-Utaibi. Pandangan-pandangan  mereka  cukup  beragam,  namun  mereka  secara substansial  sepakat  dengan  prinsip  pokok  tertentu,  yang  dapat menggambarkan  kerangka  ideologi  secara  umum  dari  gerakan  revivalisme Islam Kotemporer (R. Hrair Dekmejian, 2001: 13).
Menarik kiranya  untuk membahas  pemikiran  politik  dari  Sayyid Quthb dan Gamal Abdul Nasser yang keduanya merupakan tokoh Islam berpengaruh di Mesir dan bahkan berpengaruh ke sejumlah Negara muslim di belahan dunia, meskipun orientasi perjuangan kedua tokoh ini saling berbeda.

## PEMBAHASAN

## Biografi Sayyid Quthb dan Gamal Abdul Nasser

## Riwayat Sayyid Quthb
Mama lengkapnya adalah Sayyid Quthb  Ibrahim Husain Syudzili, lahir pada 09 Oktober 1906 di Desa Musya, dekat Kota Asyut, Mesir Atas, sebagai anak  sulung.  Ia  memiliki  tiga  saudari  perempuan  dan  satu  saudara  laki-laki. Ayahnya,  al-Hajj  Quthb  Ibrahim,  adalah  anggota al-Hizb  al-Watani (Partal Nationalis)  pimpinan  Musthafa  Kamil  dan  berlangganan  surat  kabar  partai tersebut, al-Liwa’ .  Meski  keadaan  keuangan  keluarga  Quthb  sodang  menurun pada  saat  Iahir,  keluarga  ini  tetup  berwibawa  berkat  status  ayahnya  yang bcrpendidikan (John L. Esposito, 2002: 69).
Disebutkan bahwa pada usia 10 tahun, Quthb suduh menghafal seluruh isi al-qur‟an. Meski sedang mengikuti khuttab (sekolah agama) di Desanya, dia segera  pindah  ke  sekolah  pemerintah  dan  lulus  pada  tahun  1918.  Setelah  itu Quthb  pindah  ke  pinggiran  kota  Mesir,  yakni  kota  al-Hulwan  dan  tinggal bertama  pamannya  yang  berprofesi  sebagai  jurnalis.  Ia  mengikuti  pendidikan keguruan  tahun  1925  dan  lulus  pada  tahun  1928.  Mengikuti  kuliah  secara informal  di Dar  al-‘Uluum (Univcrsitas  Mesir  Modern  bermodel  Barat)  dan lulus  sebagai  sarjana  pada  tahun  1933  dengan  gelar  Sarjana  Muda  dalam bidang  pendidikan.  Sebagai  pengakuan  atas  prestasinya,  ia  diangkat  menjadi dosen  di Dar  al-‘Uluum .  Tetapi  ia  memperoleh  nafkah  pokoknya  antara  1933 sampai  1951  sebagai  pegawai  di  Kementrian  Pendidikan,  dimana  ia  sempat
menjabat  sebagai  inspektur  (pengawas)  selama  beberapa  tahun  (John  L. Esposito, 2002: 69).
Sewaktu  bekerja  sebagai  inspektur  sekolah,  Quthb  mendapat  tugas belajar  ke  Amerika  Serikat  untuk  memperdalam  pengetahuannya  di  bidang pendidikan,  selama  dua  tahun.  Ia  membagi  waktu  studinya  antara Wilson’s Teacher’s  College di  Washington,  dan  Greeley  College  di  Collorado,  serta Stanford University di California. Ia berkesempatan mengunjungi banyak kota di Amerika Serikat, dan sempat berkunjung ke Inggris, Swiss, dan Italia. Hasll studi  dan  pengalaman  luas  inilah  yang  membuat  wawasannya  semakin  luas menyangkut  problem-problem  sosial  kemasyarakatan  yang  ditimbulkan  oleh paham  materialism  yang  gersang  atas  nilai  ketuhanan.  Ketika  kembali  ke Mesir,  Quthb  semakin  yakin  bahwa  Islam-lah  yang  sanggup  menyelamatkan manusia dari cengkraman materialism akut (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1997: 145).
Awalnya  memang,  Quthb  termasuk  seorang  pengagum  Barat  beserta segala  kemajuannya  yang  dapat  ia  ketahui.  Namun  setelah  menyaksikan langsung  dari  dekat  peradaban  Barat,  Quthb  berbalik  arah  dan  menjadi seorang  yang  melawan  Barat  dan  berjuang  untuk  menawarkan  Islam  sebagai solusi bagi permasalahan sosial politik di Mesir. Menurut Yvonne Y. Haddad, ada dua hal yang menyebabkan Quthb beralih pemikiran. Pertama, ia melihat Barat membela dan mendukung berdirinya Negara Zionis Israel tahun 1948. Ini dianggapnya sebagai sebuah penolakan terhadap hak-hak bangsa Arab. Ketika berada  di  Washington  dan  California,  Quthb  melihat  langsung  bagaimana dukungan  luas  pemeritttah  dan  pens  Amerika  terhadap  Israel.  Kedua,  ia menyaksikan  langsung  kermgnya  peradaban  Barat  dari  nilai-nilai  spiritual. Quthb  melihat  sendiri  bagaimana  orang-orang  berdansa  di  gedung  gereja (Yvone  Y.  Haddad,  19S7:  70-73).  Inilah  yang  membuatnya  berubah  dan dengan komitmen yang tinggi menjadikan Islam sebagai ideologi.
Al-Khalidi  (Nama  lengkapnya  adalah;  Abd  al-Salah  al-Khalidi,  penulis kitab  Sayyid  Quthb  al-Syahid  al-Hayy,  yang  diterbitkan  di  Amman  tahun 1981),  menyebutkan  bahwa  perkenalan  Quthb  dengan  John  Houritz  Dunn— seorang  intelijen  Inggris  yang  menetap  di  Amerika  yang  kemudian  masuk agama Islam—semakin menyadarkan Quthb akan perjuangan Hasan al-Banna dan  IM.  Disebutkan  oleh  al-Khalidi,  Dunn  pernah  menyodorkan  berbagai dokumen  tentang  rencana-rencana  Inggris  dan  Amerika  di  Mesir,  khususnya sikap  mereka  terhadap  IM  sejak  organisasi  ini  didirikan  tahun  1928  hingga terbunuhya  Hasan  al-Banna  tahun  1949.  Dokumen  Dunn  itu  juga menyebutkan  bahwa  manakala  Inggris  angkat  kaki  dari  Mesir,  maka Amerikalah  yang  akan  menggantikan  kedudukan  Inggris  (Badarussyamsi, 2013: 171-172).
Sejak  saat  itulah  terjadi  perubahan  pada  diri  Quthb  untuk  tebih mengabdikan  sepenuh  hidupnya  pada  perjuangan  Islam,  khususnya  melalui organisasi  IM.  Hal ini  pernah  diakui  oleh Quthb  sendiri,  sebagaimana  dikutip Abdullah „Azzam, Quthb menyatakan; “Kini terungkaplah kebenaran itu, dan saya  yakin  bahwa  organisasi  ini  (IM)  berada  di  pihak  yang  benar,  dan  pasti tidak ada ampunan untuk saya di sisi Allah manakala saya tidak mengikutinya. Lihatlah  Amerika ini,  ia berusaha  menindas  Hasan  al-Banna  dan  Inggris  pun mengerahkan  seluruh  personil  dan  media  propagandanya,  bahkan  di  Amerika Serikat  sekalipun,  untuk  memerangi  IM.  Karena  itu  saya  tegaskan  pada  diri saya bahwa saya bergabung dengan IM saat saya belum lagi keluar dari rumah intelijen Inggris ini” (Badarussyamsi, 2013: 172).
Pada  tahun  1953  (keterangan  lain  menyebutkan  tahun  1951)  setelah pulang dari Amerika, Quthb masuk bergabung dengan kelompok al-Ikhwan al- Muslimin,  dan  di  sinilah  ia  mulai  mengembangkan  gagasan-gagasannya.  Jika kita  merujuk  pada  keterangan  tahun  di  atas  (1953)  dan  dikaitkan  dengan keterangan  paragraf  sesudahnya  yang  sama  bersumber  dari  John  L.  Esposito dalam The  Oxford  Encyclopedia  of  The  Modern  Islamic  World ,  menunjukkan bahwa  keterlibatan  Quthb  dalam  revolusi  (1952)  bcrlangsung  sebelum  Quthb bergabung dalam IM (1953). Artinya gerakan Quthb belum ada hubungannya dengan,  atau  tidak  atas  representasi  organisasi  IM.  Keterangan  ini  berbeda dengan  keterangan  Abdullah  „Azzam  yang  dikutip  oleh  Al-Khalidi  bahwa tahun  1951  merupakan  tahun  dimana  Quthb  mulai  mempersembahkan pengabdiannya  kepada  IM,  dalam  rangka  perjuangan  Islam.  Begitu bergairahnya Quthb sehingga ia menyebut tahun ini sebagai tahun „kelahiran‟- nya.  “Saya  lahir  tahun  1951”,  katanya.  Hal  ini  karena  waktu  45  tahun sebelumnya ia anggap dirinya tidak pernah ada (Badarussyamsi, 2013: 173.
Selanjunya,  Quthb  ditunjuk  menjadi  Penyunting  pada  surat  kabar mingguannya,  al-ikhwan  al-muslimin,  dan  tak  lama  setelah  itu  ia  menjadi Direktur  Bagian Propaganda ,  Ialu  dipilih  untuk  mengabdi  pada  badan tertingginya,  Komite  Kerja  dan  Dewan  Pembimbing.  Istilah  “propaganda” yang digunakan John L. Esposito ini, berbeda dengan istilah yang digunakan dalam Ensiklopedi Islam, yang disebut dengan istilah “dakwah”. Penggunaan kedua  terminologi  ini  dapat  menciptakan  perbedaan  persepsi  para  pembaca terhadap  Sayyid Quthb  dan  IM.  Terminologi  “propaganda”  lebih  bcrkonotasi negative  yang  identik  dengan  gerakan  penghasutan  dan  pembusukan.  Lebih negatif  dari  pada terminologi  “dakwah”,  yang  lebih  berikonotasi  pada ajakan berpikir dan beitindak kritis atas dasar ajaran agama terhadap perkembangan sosial politik (John L. Esposito, 2002: 70).
Pada  bulan  Juli  1952,  terjadi  revolusi  di  Mesir  yang  menggulingkan kekuasaan monarki. Usaha-usaha kudeta mendapat dukungan kuat dari Sayyid Quthb.  Disebutkan  bahwa  Quthb  adalah  juru  kunci  penghubung  antara  IM
dengan para pegiat kudeta. Sebagian dari pegiat kudeta, termsuk Gamal Abdul Nasser mengunjungi rumah Quthb sebelum melakukan kudeta. Bahkan Quthb merupakan  orang  sipil  satu-satunya  yang  menghadiri  rapat  Dewan  Komando Revolusioner  (RCC)  setelah  perebutan  kekuasaan  terjadi.  Quthb  bersedia menjadi penasehat RCC untuk masalah budaya dan sempai mengepalai Pawai Pembebasan,  sebuah  organisasi  mobilisasi  massa  yang  disponsori  oleh pemerintah (John L. Esposito, 2002: 70).
Revolusi  Mesir  tahun  1952  ternyata  telah  menempatkan  Quthb  pada posisi  terhormat,  di  samping  Muhammad  Najib,  Gamal  Abdul  Nasser  dan lainnya. Pada Agustus 1952 atau beberapa hari setelah revolusi, para pemimpin revolusi meminta Quthb menyampaikan pidatonya di depan para prajurit di al- Zamalik,  Diceritakan  bahwa  pemimpin  tertinggi  revolusi  yakni  Muhammad Najib  akan  menyambut  sendiri  kedatangan  Quthb.  Karena  tidak  bisa  hadir, Najib  mengirimkan  sambutan  tertulis  lewat  Anwar  Sadat,  dimana  isinya antara  lain  memuji  diri  Quthb.  Najib  mengatakan,  “Sayyid  Quthb  adalah Pencetus  Revolusi  ( ra’id  al-tsaurat ),  Pemimpin  dari  Para  Pemimpinnya  ( qa’id qadatih )  dan  Ketua  dari  Ketua-ketuanya  ( ra’is  ru’asaih ).  Pidato  Quthb disambut dengan antusias yang tinggi oleh pendengarnya dimana di dalamnya ia menyatakan, “Sekarang revolusi betul-betul telah dimulai. Akan tetapi kita tidak  boleh  menyanjung-nyanjungnya,  sebab  dia  belum  memberikan  sesuatu yang  berarti.  Diturunkannya  Raja  Fu‟ad  bukanlah  tujuan  revolusi  ini,  akan tetapi  tujuannya  adalah  mengembalikan  negeri  ini  kepada  Islam” (Badarussyamsi,  2013:  173-174).  Nampaknya  revolusi  1952  merupakan momentum pertemuan antara Sayyid Quthb dan Gamal Abdul Nasser. Kedua tokoh ini bersama-sama berjuang menggulingkan rezim monarki Fu‟ad.
Pasca  revolusi,  Quthb  pernah  menduduki  posisi  sebagai  Penasehat Dewan  Pimpinan  Revolusi  untuk  urusan  kebudayaan  dan  dalam  negeri. Jabatan  ini  hanya  dipangkunya  selama  beberapa  bulan  saja.  Terdapat beberapa  jabatan  strategis  yang  pernah  ditawarkan  kepada  Quthb  namun  ia tolak,  yakni  jabatan  Menteri  Pendidikan  Mesir  dan  Direktur  Umum Penerangan. Akhirnya Quthb setuju menerima jabatan Sekretaris Umum Liga Pembebasan (hai‟at al-tahrir). Jabatan ini cukup strategis karena menyangkut penentuan  kebijaksanaan  politik  Mesir.  Jabatan  ini  dipegangnya  selama beberapa bulan (Badarussyamsi, 2013: 174).
Revolusi  mengantar  Gamal  Abdul  Nasser  ke  tampuk  kepemimpinan tertinggi Mesir. Tidak begitu lama, kedua tokoh ini menampakkan perbedaan. Nasser  dipandang  lebih  membangun  visi  sosialis  sekuler  dan  Quthb menginginkan  Negara  Islam.  Gagasan-gagasan  militan  Quthb  cukup  kuat mempengaruhi  kaum  muda  IM.  Mereka  menuntut  berdirinya  Negara  Islam Mesir, dan karena tidak disetujui oleh Nasser, gerakan mereka semakin frontal menuntut presiden mundur, bahkan hingga melakukan percobaan pembunuhan
terhadap  Nasser.  Tetapi  usaha  itu  gagal  dan  berakibat  pada  penangkapan sejumlah  aktivis  IM  serta  diadili.  Ada  yang  dihukum  gantung,  ada  yang dihuknm  kerja  paksa,  dan  ada  yang  dipenjarakan  selama  I5  tahun.  Quthb termasuk  salah  seorang  yang  mendapat  hukuman  penjara  (Muhammad  Iqbal dan Amin Husai Nasution, 2010: 210).
Setelah  keluar  dari  penjara  tahun  1964  atas  permintaan  presiden  Irak Abdul  Salam  Arif,  Quthb  tetap  aktif  dalam  IM  dan  menuangkan  gagasannya melalui  buku  dan  media  massa.  Namun  masa  bebasnya  tidak  lama,  lalu  ia ditahan  kembali  dengan  tuduhan  mengkoordinasi  anggota  IM  untuk menggulingkan  presiden  Nasser  dengan  cara  kekerasan.  Akhiraya  Quthb dikenakan  hukuman  mati  pada  22  Agustus  1966  di  Kairo  (Muhammad  Iqbal dan Amin Husai Nasution, 2010: 210).

## Riwayat Gamal Abdul Nasser
Gamal  Abdul  Nasser  dilahirkan  di  Bany  Mor  I5  Januari  1918  dan meninggal  28  September  1970  di  Kairo.  Tanah  lahimya  ini  tidak  jauh  dari tempat  terjadinya  peristiwa  pemberontakan  1919  yang  melibatkan  penduduk Bany  Mor  melawan  kolonial  Inggris.  Gencatan  senjata  antara  Inggris  dengan Mesir  dan  berakhirnya  perang  dunia  I  menjadi  moment  yang  menandai kelahirannya.  Masa  pertumbuhan  Nasser  diwarnai  dengan  gencarnya perbincangan  poitik  tersebut  dan  sedikit  banyaknya  mebentuk  kepribadian Nasser (Usman Jafar, 2012: 269).
Pendidikannya  dimulai  dari  Madrasah  Awwaliyah,  Ibtidaiyyah, Tsanawiyah,  kemudian  kuliah  pada  fakultas  hukum  ( kulliyat  al-huquq ). Beberapa bulan kemudian ia pindah ke akademi militer dengan  pertimbangan bahwa  dengan  jalan  itulah  ia  dapat  mewujudkan  cita-citanya  membebaskan Mesir  dari  kolonialisme  dan  imperialism.  Ketika  lulus  dan  menjadi  perwira, Nasser yang baru berusia 20 tahun, terpilih bersama Anwar Sadat dan perwira lainnya  untuk  mengikuti  kursus  lanjutan  selama  dua  setengah  bulan.  Saat inilah  Nasser  dan  teman-teman  membantu  organisasi  rahasia  yang  bertujuan untuk mewujudkan ide nasionalisme Mesir. Setelah kursus, Nasser di kirim ke Sudan  namun  tetap  berhubungan  dengan  organisasi  tersebut.  Sekembalinya dari  Sudan,  ia  mengambil  alih  pimpinan  organisasi  menggantikan  Sadat  yang dipenjara. Pada saat inilah, Nasser menjalin hubungan baik dengan gerakan IM karena memiliki tujuan yang sama; mendirikan Negara Mesir merdeka (Usman Jafar, 2012: 270).
Selain  itu  pada  tahun  1942,  Nasser  juga  diangkat  menjadi  pengajar  di Akademi  Militer  dan  sekaligus  diberi  kesempatan  untuk  melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Ia memperoleh kenaikan pangkat Mayor setelah menyelesaikan pendidikan tersebut tahun 1948. Peristiwa perang Arab-Israel  memberikan  banyak  inspirasi  baginya  untuk  memperjuangkan
kepentingan  Arab.  Tahun  1949  ditetapkan  sebagai  pengajar  pada  sekolah administrasi  pemerintehan.  Dan  tahun  1951  memperoleh  kenaikan  pangakat Letnan Kolonel (Usmaji Jafar, 2012: 271).
Setelah  berubah  menjadi  negara  Republik,  Mesir  dipimpin  oleh  seorang presiden.  Muhammad  Najib  ditunjuk  sebagai  presiden  yang  pertama. Keberadaan  Republik  Mesir  tidak  terlepas  dari  peran  Jenderal  Muhammad Gamal  Abdul  Nasser,  panglima  militer  pada  saat  itu.  Tetapi  ia  “enggan” menjadi  presiden  karena  banyak  pertimbangan.  Tatkala  pemerintahan  Najib mengalami  hambatan  keamanan,  Najib  dianggap  tidak  mampu.  Lalu digantikan  secara  paksa  oleh  Gamal  Abdul  Nasser  sebagai  Presiden  Republik Mesir  kedua.  Sejak  memerintah  negara  tersebut,  banyak  pembaruan  yang  ia lakukan,  beberapa  di  antaranya  terkait  dengan  masalah  pertahanan, keamanan, sosial, politik, dan ekonomi, baik menyangkut masalah dalam negeri maupun terkait dengan dunia luar. Banyak  karya besar yang telah diukirnya, terutama  di  bidang  ekonomi  dan  politik,  misalnya  ia  menyebut  negaranya dengan  nama al-Jumhuriyyat  al-Arabiyyah atau  Republik  Persatuan  Arab (RPA),  ikut  menggagas  terwujudnya Konferemi  Asia  Afrika di  Bandung,  dan merancang  sistem  ekonomi  Sosialis  Islam,  menggerakkan  perang  Arab-Israil tahun 1967 (Muhammad Nurudin, 2015: 57-58).
Para  tokoh  Mesir  modern  terutama  Nasser,  umumnya  terinspirasi  oleh kebesaran  yang  telah  dicapai  para  pendahulunya.  Sejak  bangsa  Mesir  Kuno seperti  Kaisar  Pharao  (Ramsec  Akbar)  hingga  pemerintahan  Islam  terutama dinasti  Fatimiyah  yang  sempat  menggemparkan  dunia.  Oleh  karenanya  di zaman  modem  mereka  hendak  bangkit  menjadi  sebuah  negara  modern  yang menjadi  pusat  budaya  Islam  dan  kekuatan  politik  Timur  Tengah.  Untuk  itu mereka  menggelorakan  ide  nasionalisme  (semangat  kebangsaan)  sebagai  cikal bakal dalam mewujudkan cita-cita luhur yaitu meraih kembali kebesaran Mesir di zaman modern (Muhammad Nurudin, 2015: 58).

## Pemikiran Politik Sayyid Quthb
Para  pemikir  politik  Islam  dalam  periode  pembaharuan  dapat diklasifikasi  dalam  tiga  varian  besar. Pertama ,  kelompok  konservatif  dengan ciri  yang  menonjol  adalah  adanya  aksioma  ideologis  yang  dibangun berdasarkan ajaran Islam bahwa; Islam adalah agama yang sempurna, lengkap, konfrehensif. dan bcrlaku universal untuk seluruh ummat manusia. Varian ini diwakili oleh sejumlah tokoh seperti Sayyid Quthb, Hasan al-Banna, Hasan al- Turabi,  dan  Abu  A‟la  a-Maududi. Kedua ,  kelompok  modernis  yang mengupayakan  reformasi  dalam  rangka  menemukan  kembali  rasionalisme, saintisme dan progresivisme dalam Islam. Varian ini diwakili oleh tokoh seperti Jamaluddin a1-Afghani dan Muhammad Abduh. Ketiga . kelompok liberal yang ingin  melihat  perubahan  dalam  pola  berfikir  umat  Islam  yang  dianggap
stagnan, dengan mengedepankan semangat rekonstruksi pemikiran Islam yang telah  mapan.  Varian  ini  diwakili  oleh  tokoh  seperti  „Ali  „Abd  al-Raziq  dan Thaha Husein (Munawir Sjadzali, 1990: 19).
Sayyid Quthb menyatakan bahwa segala permasalahan kehidupan umat manusia  telah  diatur  dalam  Islam,  termasuk  masalah  politik  kctatanegaraan. Sebagai  konsepsi  poitik,  Islam  memiliki  karakteristik  tersendiri  yang  tidak dimiliki  ideologi-ideologi  lain  di  seluruh  jagad  dunia  ini.  Sayyid  Quthb mengemukakan seidaknya ada tujuh karakter politik Islam (Muhammad Iqbal dan Amin Husai Nasution, 2010: 210), yakni;
a. Rabbaniyah (ketuhanan); merupakan konsep utama yang menjadi sumber bagi  karakteristik lainnya. Islam bersumber dari al-qur‟an yang beraaal dari  Allah.  Sebagai  ajaran  dari  Allah,  manusia  hanyalah  menerima, memahami,  beradaptasi  dengannya  dan  menerapkan  dalam  kehidupan. Ia  tidak  boleh  dicampur  baur  dengan  konsep-konsep  menurut  kemauan manusia.
b. Konstan ;  yakni  dalam  Islam  terdapat  nilai-mlai  universal  yang  bersifat konstan,  tidak  boleh  diubah-ubah.  Ia  tidak  berkembang  dengan berkembangnya realitas kehidupan manusia. Nilai ini adalah kebutuhan manusia yang  diperlukan untuk mengendalikan  gerak kemanusiaan  dan perkembangan kehidupan manusia, sehingga mereka tidak tersesat.
c. Konfrehensif dan universal ;  karena  Islam  berasal  dari  Allah  maka  ia terlepas  dari  segala  kekurangan,  kelemahan,  kelalaian  dan  kontradiksi. Islam tidak hanya mementingkan persoalan duniawi tapi juga ukhrawi.
d. Keseimbangan ;  bahwa  ada  doktrin  Islam  yang  dapat  dipahami  dan  ada yang  tak  dapat  dipahami.  Sebuah  akidah  yang  tidak  mengandung hakekat yang lebih besar dari yang sanggup diketahui manusia, bukanlah aqidah.  Keseimbangan  ini  juga  terlihat  pada  kehendak  mutlak  Tuhan dan kehendak relative manusia. Hal ini meniscayakan
pertanggungjawaban perbuatan manusia di hadapan Tuhan.
e. Keaktifan ;  Islam  mengajarkan  kepada  umatnya  untuk  bersifat  aktif dalam  kehidupan  dunia.  Manusia  sebagai  khalifah  harus  kreatif melakukan  kerja-kerja  progresif  untuk  menciptakan  kemajuan  dalam kehidupannya,
f. Realistis ;  Islam  berpijak  pada  hal-hal  yang  realistis  dan  tidak membebankan sesuatu di luar kemampuan manusia.
g. Tawhid ,  merupakan  doktrin  universal  yang  dibawa  oleh  setiap  rasul Tuhan.  Doktrin  ini  mengajarkan  bahwa  Islam  hanya  menerima  Allah sebagai  sumber  segala  pengarahan  dan  syariat,  system  kehidupan  dan tatanan sosial.
Berdasarkan  karakter  tersebut,  sebagaimana  dikutip  Munawir  Sjadzali, Quthb  mengemukakan  tiga  pokok  pikirannya  tentang  Negara  atau
Volume 3, Nomor 1, Mei 2018 | 69
pemerintahan  Islam  yang  ia  uraikan  dalam  buku  karyanya al-Adalah  al- Ijtima'iyat fi al-lslam (Munawir Sjadzali, 1990: 149-151). Ketiga pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut;
1. Pemerintahan supranasional
Negara  atau  pemerintahan  Islam  menurut Quthb  adalah  supranasional, meskipun ia menolak menggunakan istilah imperium. Wilayah Negara meliputi seluruh  dunia  Islam  dengan  sentralisasi  kekuasaan  pada  pemerintah  pusat, yang dikelolah atas prinsip persamaan penuh antara sesama umat Islam yang terdapat  di  seluruh  penjuru  dunia  Islam,  tanpa  adanya  fanatisme  ras  dan kedaerahan  serta  agama.  Wilayah-wilayah  di  luar  pusat  pemerintahan  tidak diperlakukan sebagai daerah-daerah jajahan, dan tidak pula dieksploitasi untuk kepentingan  pusat.  Karenanya,  pendapatan  daerah  lebih  diutamakan  untuk kepentingan  daerah,  dan  sisanya  (jika  ada)  disetor  ke Bait  al-Mal atau perbendaharaan  pemerintah  pusat  sebagai  milik  bersama  dan  dimanfaatkan bagi kepentingan bersama.
2. Persamaan hak antar pemeluk agama
Bahwa  negara  Islam  menjamin  hak-hak  bagi  orang zimmi dan  kaum musyrikin yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, dan jaminan itu  harus  ditegakkan  berdasarkan  atas  asas  kemanusiaan  tanpa  perbedaan antar  pemeluk  agama.  Islam  memberikan  kebebasan  sepenuhnya  kepada pemeluk  agama  lain,  dan  memberikan  jaminan  persamaan  yang  mutlak  dan sempurna  kepada  masyarakat,  dan  bertujuan  merealisasi  kesatuan kemanusiaan dalam bidang peribadatan dan system kemasyarakatan
3. Tiga asas politik Islam
Menurut  Quthb,  politik  pemerintahan  Islam  didasarkan  atas  tiga  asas, yakni  keadilan  penguasa,  ketaatan  rakyat,  dan  permusyawaratan  antara penguasa  dan  rakyat.  Seorang  penguasa  harus  adil  secara  mutlak,  keputusan dan  kebijakannya  tidak  terpengaruh  oleh  perasaan  senang  atau  benci.  suka tidak suka, hubungan kerabat, suku, dan hubungan khusus lainnya.
Ketaatan  rakyat  merupakan  manifestasi  dari  kewajiban  taat  kepada Allah  dan  Rasul-Nya,  sebab taat  kepada penguasa  bukan  karena  jabatannya, tetapi  karena  mereka  menegakkan  syariat  Allah  dan  Rasul-Nya.  Quthb menegaskaa  bahwa  seorang  penguasa  Islam  sama  sekali  tidak  memiliki kekuasaan yang diterima dari langit. Dia semata-mata karena dipilih oleh umat berdasarkan  hak  dan  kebebasan  mereka  yang  mutlak.  Ini  berarti  bila  umat sudah tidak menghendakinya, maka kekuasaan tidak lagi berada di tangannya. Lebih  lanjut  Quthb  menegaskan  bahwa  pemerintahan  Islam  tidak  harus dibentuk  atas  suatu  sistem  atau  pola  tartentu.  Pemerintahan  Islam  dapat menganut  sistem  mana  pun  asalkan  melaksanakan  syariat  Islam.  Sebaliknya,
pemerintahan  yang  tidak  mengakui  syariat  Islam,  meski  dilaksanakan  oleh organisasi berlebel Islam, tetap tidak dapat disebut pemerintahan Islam.
Permusyawaratan  merupakan  salah  satu  prinsip  pemerintahan  Is1am, sedangkan  teknis  pelaksanaannya  tidak  secara  khusus  ditetapkan.  Dengan demikian.  bentuk  penyelenggaraan  dan  pelaksanaannya  terserah  kepada kepentingan  dan  kebutuhan.  Islam memberikan  ruang  gerak yang  luas  dalam menentukan  huknm  bagi  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kepentingan masyarakat,  yang  hukumnya  tidak  tercantum  dalam  dua  sumber  hukum, Karena  itu,  penguasa  Islam  mempunyai  hak  untuk  melakukan  pembaharuan hukum sesuai problema yang dihadapinya.

## Pemikiran Politik Gamal Abdul Nasser
Gerakan  yang  dilakukan  Nasser  lebih  berlandaskan  pada  gagasan- gagasan  pembebasan  kawasan  dan  orang-orang  Arab  dari  dominasi  Eropa, transformasi  sosial  masyarakat  Arab,  kontrol  masyarakat  terhadap penghasilan,  serta  demokrasi  bagi  rakyat  dalam  mencari  dan  memperoleh pendapatannya.  Sehingga  gerakan  Nasser  lebih  dikenal  dengan  istilah nasionalisme  Arab.  Meskipun  ia  seorang  muslim  tetapi  Islam  tidak  menjadi landasan  utama  dari  gagasannya.  Perbedaannya  sangat  jelas  yakni  Nasser memperjuangkan  orang-orang  Arab  dan  bukan  kepentingan  umat  Islam  yang hidup  dalam  kawasan  dunia  Arab.  Islam  cenderung  digunakan  sebagai  alat perjuangan  untuk  memperoleh  dukungan-dukungan  dari  umat  Islam  (Usman Jafar, 2012: 272-273).
Dalam  Piagam  1962,  Nasser  mengajukan  garis  besar  perjuangan  masa depan  Mesir.  Gagasannya  sangat  dipengaruhi  oleh  prinsip  Marxisme  yang kemudian  dipegang  secara  luas.  Dalam  piagam  itu  agama  hampir  tidak tercantum. Islam hanya sekali disebut sebagai penentu sejarah perkembangan pemikiran  dan  spiritual  Mesir.  Akan  tetapi  Nasser  bukanlah  seorang  atheis seperti  Lenin  atau  sekuler  seperti  Attaturk.  Dia  menghargai  Islam  sebagai bahagian  penting  dalam  kehidupan  Mesir  yang  harus  disertakan  untuk melanjutkan  tujuan  revolusi  sosialis.  Tidak  ada  usul-usulnya  yang bertentangan  dengan  prinsip  agama yang dianutnya  secara  teguh  itu.  Namun demikian Nasser tidak mau prinsip ini menghambat perkembangan masyarakat yang  progresif  dan  menjadi  modern.  Nilai-nilai  Islam  harus  digunakan  secara positif untuk memperkuat keabsahan sistem politik Negara (John L. Esposito, 2002: 160).
Piagam ini menggaris-bawahi “nilai-nilai moral dari agama-agama yang kekal”,  tetapi  bukan  Islam  semata;  “semua  agama  mengandung  pesan kemajuan.  Inti  dari  semua  agama  adalah  membela  hak manusia  untuk  hidup dan  merdeka”.  Para  pemimpin  agama  di  Universitas  Al-Azhar  lebih  jauh menegaskan  bahwa  tujuan  Islam  dan  sosialisme  itu  sama  persis,  yakni
pencapaian  keadilan  sosial,  kesetaraan,  kebebasan  dan  martabat,  serta penghapusan  kemiskinan.  Universitas  Al-Azhar  menjadi  organ  propaganda Negara  dan  Nasser  sendiri  menggunakan  mimbar  masjid  sebagai  sarana  bagi pencanangan kebijakannya (John L. Esposito, 2002: 160-161).
Dalam  bukunya Philosofi  of  Revolution ,  Nasser  menjelaskan  bahwa Nasionalisme  Arab  (Pan  Arabisme)  adalah  persatuan  bangsa  Arab  dalam menghadapi  bangsa  asing  dan  Israil,  dalam  satu  persamaan  senasib  akibat penjajahan,  persamaan  agama,  persamaan  cultural,  persamaan  bahasa,  yaitu bahasa Arab (John Obert Voll, 1997: 5).
Pertatuan bangsa Arab muncul dari ide nasionalisme (kebangsaan) Mesir, yaitu suatu perasaan senasib sebagai bangsa Mesir. Ide Nasser tersebut dimulai setelah terjadi revolusi Mesir, tanggal 23 Juli 1952 penggulingan atas penguasa zalim  Raja  Faruq.  Setelah  menggulingkan  penguasa  kerajaan,  Nasser melakukan  perubahan  Undang-Undang  (Konstitusi  Mesir)  tahun  1956.  Isinya sangat  kontroversial,  yang  mengubah  konstitusi  Islam  menjadi  sekuler, Kemudian ia mengubah UU Pendidikan terutama dengan merubah kurikulum Al-Azhar,  Perguruan  Tinggi  Islam  pertama  dengan  memasukkan  mata  kuliah umum  di  perguruan  tinggi  tersebut,  karena  semula  tidak  ada.  Nasser  juga memberlakukan  UU  Pokok  Agraria  (UUPA),  sebuah  peraturan  yang menyangkut  hajad  hidup  masyarakat  banyak,  mengingat  mayoritas  orang Mesir adalah petani. Sementara kebanyakan tanah-tanah di sana dimiliki para tuan tanah. Untuk itu ia bermaksud membatasi kepemilikan para tuan tanah. Dalam salah satu ketetapannya bahwa para tuan tanah hanya dibatasi sampai 200 fiddain atau 209,400 m 2 (M. Riza Syihbudi, dkk, 1993: 91).
Pada tahun 1956 dia melakukan nasionalisasi Terusan Suez dari tangan penjajah  Inggris.  Dengan  nasionalisasi  tersebut  menyebabkan  perdagangan Asia-Eropa terhambat karena harus membayar retribusi terhadap pemerintah Mesir.  Apalagi  segala  sesuatu  yang  bersifat  rahasia  sulit  ditembus,  mraaka pihak  penjajah  merasa  rugi.  Dalam  waktu  yang  hampir  bersamaan  terjadi perang  antara  Nasser  dengan  penjajah  Israil.  Nasser  menderita  kekalahan sehingga mempersulit geraknya. Namun demikian dengan kegigihannya Nasser tetap  mengambil  keputusan  di  pihak  rakyat.  Sikap  inilah  yang  menambah harum namanya dan bangsanya, terutama di mata bangsa Arab (Zikwan, 1997: 11).
Kegagalan  Naser  mewujudkan  cita-citanya  karena  banyak  faktor  yang mempengaruhinya. Pertama , sikapnya yang ambisius dianggap sebagai bagian dari  kepentingan  pribadinya  bukan  representasi  bangsa  Mesir  secara  umum. Kedua ,  pertentangan  dengan  kelompok  tradisionalis  Islam  belum  cair  seratus persen. bahkan ia dianggap menelikungnya. Oleh karenanya gerakannya selalu mendapat  rintangan  dari  dalam  negeri. Ketiga ,  dari  Saudi  Arabia,  penguasa
tanah  suci  Mekkah  dan  Madinah  merasa  terusik  dengan  ekspansi  Nasser  di wilayah Arab. Oleh karenanya Raja Faisal, penguasa waktu itu merasa terusik. Dia  berkolusi  dengan  Syekh  Iran  mempelopori  konferensi  Umat  Islam.  Pada tahun 1965 konferensi itu menghasilkan munculnya gagasan ideologisasi Islam. Tidak  berhenti  di  situ,  Saudi  juga  memotori  berbagai  even  dan  gerakan kebudayaan  Islam  dengan  biaya  yang  cukup.  Bahkan  pada  tahun  1969 berdirilah Organisasi Konferensi Islam yang lebih dikenal dengan sebutan OKI (Muhammad Nurudin, 2015: 58).
Meski demikian, pengaruh pemikiran Nasser begitu kuat mempengaruhi dunia  Islam.  Hal ini  dapat terlihat  dengan  munculnya  sebuah  arus  pemikiran baru yang dinamakan Nasserisme, yang berpihak pada pembebasan Arab dan seluruh  Negara  Afro-Asia  yang  dijajah  atau  didominasi  oleh  kekuatan  Barat. Ideologi Nasserisme memperoleh darah segar dari Konfrensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955 (John L. Esposito, 2002: 161-162).

## KESIMPULAN
Dari  uraian  yang  singkat  tentang  Pemikiran  Politik Sayyed  Quthb  dan Gamal Abdul Nasser di atas, dapat diaimpulkan sebagai bcrikut;
1. Sayyod  Quthb  maupun  Nasser,  meski  tumbuh  dan  berkembang  dalam lingkungan yang berbeda (akademik dan militer), keduanya memperoleh pengaruh  besar  atas  kondisi  kuatnya  Imperialisme  Barat  ke  wilayah- wilayah  Arab  dan  Islam,  serta  kekuasaan  monarki  pemerintahan  Mesir saat itu.
2. Sayyed  Quthb  dan  Nasser  menjadi  berbeda  terkait  dengan  soal; bagaimana  dan  seperti  apakah  bentuk  Negara  di  Mesir.  Quthb menawarkaa konsep Islam satu-satunya sebagai dasar dalam bernegara, sedangkan  Nasser  lebih  menghendaki  Mesir  dibangun  atas  azas-azas nasionalisme.

## SARAN-SARAN
Artikel  ini  tentunya  terlalu  singkat  untuk  menjelaskan  banyak  hal terkait pemikiran politik dari dua tokoh besar Sayyed Quthb dan Gamal Abdul nasser.  Masih  banyak  aspek  yang  perlu  dieksplorasi  lebih  dalam  untuk memperoleh gambaran konfrehensif tentang kedua tokoh tersebut. Oleh karena itu,  diperlukan  eksplorasi  atau  penelitian  lebih  jauh.  Kritik  konstruktif  bagi artikel  ini  penting  untuk  menjadi masukan  bagi  penelitian  selanjutnya  dalam tema yang serupa.

## DAFTAR PUSTAKA
Badarussyamsi. 2015. “Pemikiran Politik Sayyid Quthb tentang Pemerintahan Islam”. Tajdid , Vol. XIV, No. 1, Januari-Juni.
Dekmejian,  R.  Hrair.  2001.  “Kebangkitan  Islam:  Katalisator,  Kategori  dan Konsekweusi”,  dalam  Shireen  T.  Hunter,  “The  Politics  of  Islamic Revivalism  Diversity  and  Unity”,  diterjemahkan  oleh:  Ajat  Sudrajat dengan judul; Politik Kebangkitan Islam; Keragaman dan Kesatuan. Cet.
1; Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
Dewan  Redaksi  Ensiklopedi  Islam.  1997. Ensiklopedi  Islam .  Cet.  4;  Jakarta:
Ichtiar Bam van Hoeve.
Esposito,  John  L.  2002.  “The  Oxford  Encyclopedia  of  The  Modern  Islamic World”,  diterjemahkan  oleh  Eva  YN,  dkk.,  dengan  judul; Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern . Jilid 4, Cet. 2; Bandung: Mizan.
Haddad, Yvone Y., dalam John L, Esposito (editor), diterjemahkan oleh Bakri Siregar. 1987. Sayyid Quthb: Perumus Ideologi Kebangkitan Islam . Cet 1; Jakarta: Rajawali Pres.
Iqbal,  Muhammad dan  Amin  Husai Nasution.  2010. Pemikiran  Politik  Islam: dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer . Edisi I, Cet. 1; Jakarta:
Kencana.
Ismail,  A.  Ilyas.  2006. Paradigma  Dakwah  Sayyid  Quthb:  Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah . Cet 1; Jakarta: Penamadani.
Nurudin.  Muhammad.  2015.  “Pemikiran  Nasionalisme  Arab  Gamal  Abden Nasser  dan  Implikasinya  terhadap  Persatuan  Umat  Islam  di  Mesir”. Addin , Vol 9, No. l, Febraari.
Rais,  M.  Amin.  1997. Cakrawala  Islam:  Antara  Cita  dan  Fakta .  Cet.  1;
Bandung: Mizan.
Sjadzali,  Munawir.  1990. Islam  dan  Tata  Negara:  Ajaran,  Sejarah  dan Pemikiran . Cet. 1; Jakarta: UI Press.
Syihbudi, M. Riza, dkk. 1993. Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah. Cet 1; Bandung: Eresco.
Voll,  John  Obert,  diterjemahkan  oleh:  Ajad  Sudrajad.  1997. Politik  Islam: Kelangsungan  dan  Perubahan  di  Dunia  Modern. Cet  1;  Yogyakarta.
Titian Ilahi Press.
Zikwan. 1997. Konsep Sosialisme Arab, Kajian Pemikiran Qamal Abdun Nasser . Cet 1; Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry.