http://jiss.publikasiindonesia.id/

## SP3 KPK Atas Kasus SKL BLBI dalam Perspektif Hukum Progresif
Damaida Hatina 1* , Fadjrin Wira Perdana 2 , Purboyo 3 , Irwan 4 , Sri Kelana 5
Universitas Muhammadiyah Palembang 1 Universitas Diponegoro 2
Politeknik Transportasi SDP Palembang 3,4,5
Email: dhatinadh@gmail.com 1 , fadjrinwira@gmail.com 2 , purboyo58@gmail.com 3 , irwanpasang07@gmail.com 4 , kelanasribu@gmail.com 5
Artikel info Artikel history:
Diterima : 15-11-2021
Diterima dalam bentuk revisi : 10-12-2021 Disetujui : 15-12-2021
Kata Kunci: SP3; perspektif;
hukum progresif
Keywords: SP3; perspective;
progressive law

## Abstrak
Korupsi    merupakan    masalah    yang serius   di   Indonesia.   Banyak   usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas  korupsi  namun  tampak sia-sia.  Banyak  sekali  komentar  negatif  bahkan  umpatan-umpatan  terhadap perilaku dan pelaku tindak pidana korupsi. Muak, jengkel, gregetan, putus asa, marah,  dan  hal-hal  negatif  lain  atas  langgeng  dan  menjamurnya  perilaku korupsi. Terlebih dalam tayangan televisi, tersangka, terdakwa, dan bahkan terpidana  seakan-akan  menunjukkan show  of  force ataupun  berperilaku sebagai celebrity Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis bagaimana langkah KPK menghentikan penyidikan kasus SKL BLBI dalam perspektif hukum progresif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris  untuk  mengetahui  dan  menentukan  bagaimana  hukum  itu  berlaku sebagai  norma  atau das  sollen .  Hasil  penelitian  dijelaskan  bahwa  dalam perspektif  Hukum  Progresif,  SP3  atas  Kasus  SKL  BLBI  menegaskan  cara pandang KPK yang masih mendasarkan diri kepada ajaran ilmu hukum positif ( analytical jurisprudence ). Resistensi dari kelompok masyarakat atas langkah KPK  tersebut  menegaskan  posisi  KPK  yang  tidak  mampu  menghadirkan keadilan substantif.

## Abstract
Corruption is a serious problem in Indonesia. Many attempts have been made by the government to eradicate corruption but it seems in vain. There are so many  negative  comments  and  even  curses  against  the  behavior  and perpetrators of corruption. Disgusted, annoyed, angry, hopeless, angry, and other negative things for the lasting and mushrooming of corrupt behavior. Especially in television shows, suspects, defendants, and even convicts seem to show a show of force or behave as celebrities. This study aims to examine and analyze how the KPK took steps to stop the investigation of the BLBI SKL case from a progressive legal perspective. This research is a type of empirical juridical research to find out and determine how the law applies as a norm or das  sollen.  The  results  of  the  study  explained  that  in  the  perspective  of Progressive Law, SP3 on the BLBI SKL Case confirms the KPK's perspective which still bases itself on the teachings of positive legal science (analytical jurisprudence).  The  resistance  from  community  groups  to  the  KPK's  move underscores the position of the KPK which is unable to provide substantive justice.
Koresponden author: Damaida Hatina Email: dhatinadh@gmail.com artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi
CC BY SA 2021

## Pendahuluan
Menurut istilah dari segi bahasa, kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruptio . Kata  ini  sendiri  memiliki  kata  kerja corrumpere yang  berarti  busuk,  rusak,  menggoyahkan, memutarbalikkan atau menyogok. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Beberapa negara di Asia memiliki beragam istilah korupsi  yang  pengertiannya  mendekati  definisi  korupsi.  Adapun  negara  seperti  di  China, Hongkong  dan  Taiwan,  korupsi  dikenal  dengan  nama  yum  cha,  atau  di  India  korupsi diistilahkan bakhesh , di Filipina dengan istilah lagay dan di Thailand dengan istilah gin muong ( Badjuri , 2011).
Korupsi    merupakan    masalah    yang serius   di   Indonesia.   Banyak   usaha   telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas  korupsi  namun  tampak  sia-sia ( Handayani , 2019). Banyak sekali komentar negatif bahkan umpatan-umpatan terhadap perilaku dan pelaku tindak pidana korupsi. Muak, jengkel, gregetan, putus asa, marah, dan hal-hal negatif lain atas langgeng  dan  menjamurnya  perilaku  korupsi.  Terlebih  dalam  tayangan  televisi,  tersangka, terdakwa, dan bahkan terpidana seakan-akan menunjukkan show of force ataupun berperilaku sebagai celebrity (Waluyo , 2017).
Menjamurnya tindak pidana korupsi tentu membuat segenap bangsa Indonesia gundah gulana. Ternyata korupsi terjadi pada pelbagai sektor dan juga kekuasaan eksekutif, legislatif, dan  yudikatif  serta  sektor  swasta  ( private  sector ).  Oleh  karena  itu  pemberantasan  korupsi merupakan  salah  satu  fokus  utama  Pemerintah  dan  Bangsa  Indonesia.  Upaya-upaya  telah ditempuh,  baik  untuk  mencegah  maupun  memberantas  korupsi  secara  serentak,  mengingat tindak  pidana  korupsi  sebagai white  collar  crime serta  sebagai  kejahatan  luar  biasa  ( extra ordinary  crime ).  Upaya-upaya  itu  sebenarnya  telah  dilakukan  dan  diupayakan  agar membuahkan  hasil  berupa  tumbuhnya  itikad  pemberantasan  korupsi  hingga  ke  pelosok Indonesia.  Pada  masa  reformasi,  selain  Kepolisian  dan  Kejaksaan  sejumlah  instansi pelaksanaan  dan  pendukung  pemberantasan  korupsi  juga  dibentuk,  antara  lain  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), juga telah dibentuk pengadilan khusus tindak  pidana  korupsi.  Semua  itu  dilakukan  dalam  rangka  mengoptimalkan  upaya pemberantasan korupsi ( Dina , 2019).
Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim menuai kontroversi. Diketahui KPK menerbitkan SP3 Sjamsul dan Itjih Nursalim pada pada 31 Maret 2021 dengan alasan tak adanya unsur penyelenggara negara yang terlibat. Sebab dalam perkara ini,  eks  Ketua  BPPN,  Syafruddin  Arsyad  Temenggung,  divonis  lepas  di  tingkat  kasasi Mahkamah Agung (MA). Sedangkan Sjamsul dan Itjih Nursalim merupakan pihak swasta yang dijerat bersama-sama melakukan korupsi bersama Syafruddin Temenggung.
Kontroversi  langkah  KPK  tersebut  di  atas  berkaitan  dengan  alasan  yang  digunakan sebagai dasar penerbitan SP3 oleh KPK atas Kasus BLBI yang mengacu kepada Pasal 40 ayat (1) UU KPK Hasil Revisi,  yang  menyatakan bahwa:  “Komisi  Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan  penyidikan  dan  penuntutan  terhadap  perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun”.
Penyelesaian  kasus  korupsi  BLBI  atau  pengembalian  utang  dana  BLBI  yang diselewengkan  yang  diatur  melalui  tiga  skema  perjanjian  yaitu Master  Of  Settlement  And Acquisition  Agreement  MSAA yang  disepakati  apabila  aset-aset  debitur/pemegang  saham pengendali  yang  diserahkan/dijaminkan  ke  BPPN  melalui  perusahaan Holding  Co senilai dengan  utang  BLBInya  yang  dikorupsi  atau  kewajibannya  di  BPPN, Master  Of  Refinancing And  Note  Issuances  Agreement  MRNIA ,disepakati  apabila  aset  pemegang  saham  pengendali yang diagunkan/diserahkan ke BPPN melalui Holding Co belum mencukupi utang BLBI-nya. sehingga  tanggung  jawab  itu  dilunasi  dengan  cara  memberikan  personal  guarantee  sebagai tambahan pembayaran dan pengakuan utang (APU) disepakati apabila pembayaran utang BLBI atau kewajiban pemegang saham dibayar secara tunai melalui penandatangan akta pengakuan utang  dan  pengikatan  jaminan.  Demikian  mekanisme  penyelesaian  pengembalian  utang  dari aspek perdata untuk mendapatkan SKL dalam rangka memperoleh pembebasan/pengampunan dari tuntutan hukum pidana dalam hal debitur yang bersangkutan terkait langsung dengan aspek pidana sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2002 ( Awalin , 2007).
Perkara hasil penyidikan  terhadap tersangka korupsi  BLBI secara yuridis  yang  sudah lengkap dan memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Sehingga tidak bisa serta merta dihentikan penyidikan/penuntutan oleh penuntut umum apalagi oleh Jaksa Agung dengan cara pemberian SP3, meskipun pemberian SP3 tersebut didasarkan atas perjanjian-perjanjian perdata  dalam  bentuk  apapun,  dalam  ini  adalah  MSAA,  MRNIA,  dan  APU  sebagai  dasar pemberian SKL sebagaimana yang diatur dalam instruksi Presiden No. 8 Tahun 2002 ( vide Psl. 23 Algemeene bepalingen van wetgeving (S 1847 No 23) jo Psl. 1337 BW).
Langkah KPK menghentikan penyidikan kasus SKL BLBI tersebut membelah pendapat dan pandangan masyarakat (termasuk akademisi) terhadap SP3 yang diterbitkan KPK. Uraian di  bawah  ini  merupakan  analisis  dan  pembahasan  terhadap  langkah  KPK  menghentikan penyidikan kasus SKL BLBI dengan perspektif hukum progresif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji  dan  menganalisis  bagaimana  langkah  KPK  menghentikan  penyidikan  kasus  SKL BLBI dalam perspektif hukum progresif.

## Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris, atau penelitian lapangan, yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apa yang terjadi dalam realitas sosial.  Penelitian  yuridis  empiris  adalah  penelitian  hukum  tentang  pelaksanaan  atau pelaksanaan  ketentuan  hukum  normatif  dalam  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  di masyarakat ( Ali , 2021).
Penelitian  yuridis  empiris  adalah  penelitian  hukum  mengenai  pemberlakuan  atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu  penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk  mengetahui  dan  menemukan  fakta  fakta  dan  data  yang  dibutuhkan,  setelah  data  yang dibutuhkan  terkumpul  kemudian  menuju  kepada  identifikasi  masalah  yang  pada  akhirnya menuju pada penyelesaian masalah ( Muhammad , 2004).
Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  empiris.  Pendekatan  yuridis  yang dimaksudkan adalah hukum  dilihat sebagai  norma atau das sollen , karena dalam melakukan
pembahasan  masalah  dalam  penelitian  ini  menggunakan  bahan-bahan  hukum  (baik  hukum yang  tertulis  maupun  hukum  yang  tidak  tertulis  atau  baik  bahan  hukum  primer,  sekunder maupun  tersier.  Sedangkan  pendekatan  empiris  adalah  dengan  melihat  hukum  sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein ( Saddhono et al., 2017).

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Kasus SKL BLBI
Kasus sebelumnya Syafruddin diketahui divonis 13 tahun oleh Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Putusan itu dibacakan pada 24 September 2018. Syafruddin tidak puas atas putusan  Pengadilan  Tipikor  dan  mengajukan  banding.  Tetapi  hukuman  Syafruddin diperberat menjadi 15 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar. Hukumannya ditambah, Syafruddin  mengajukan  upaya  hukum  kasasi.  Vonis  MA  atas  kasasi  Syafruddin menggugurkan  putusan  pengadilan  tingkat  pertama  dan  tingkat  banding.  Syafruddin divonis lepas dari segala tuntutan hukum.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  mengeluarkan  Surat  Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap obligor Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI). Dengan penerbitan SP3 ini, secara otomatis KPK melepas status tersangka yang sempat disematkan kepada pemilik Bank Dagang Negara  Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim  dan istrinya, Ijtih  Nursalim.  Menurut  Wakil  Ketua  KPK  Alexander  Marwata  menyebut  alasan penerbitan  SP3  untuk  Sjamsul  dan  Ijtih  Nursalim  berdasarkan  putusan  kasasi  yang dijatuhkan  Mahkamah  Agung  (MA)  terhadap  mantan  Kepala  Penyehatan  Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. Putusan MA atas kasasi Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019  tanggal  9  Juli  2019  dengan  terdakwa  Syafruddin  Arsyad  Temenggung menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana, dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ( onslag van alle rechtsvervolging ) ( Santriana et al., 2014).
Lantaran  Syafruddin  divonis  lepas  oleh  MA,  maka  unsur  penyelenggara  negara dalam  perkara  sudah  tidak  ada.  Sjamsul  dan  Itjih  merupakan  pihak  swasta.  KPK berkesimpulan syarat adanya perbuatan penyelenggara negara dalam perkara tersebut tidak terpenuhi.  KPK  sempat  mengajukan  upaya  hukum  peninjauan  kembali  (PK)  terhadap putusan  Syafruddin,  namun  ditolak,  sehingga  KPK  tidak  mempunyai  upaya  hukum  lain untuk menindaklanjuti perkara BLBI.
Menurut KPK penghentian penyidikan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat  (1)  UU  KPK,  yang  menetapkan  ketentuan:  “Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan  dan  penuntutannya  tidak  selesai  dalam  jangka  waktu  paling  lama  2  (dua) tahun”. Lebih lanjut KPK menyatakan "Penghentian penyidikan ini sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat Pasal 5 UU KPK, yaitu “Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK berasaskan pada asas Kepastian Hukum” ( Raharja , 2019).

## 2. Teori Hukum Progresif
Sebagaimana diuraikan oleh ( Nonet et al ., 2017), bahwa di Amerika pada tahun 70- an  timbul  persoalan-persoalan  sosial,  kejahatan,  kemerosotan  lingkungan,  protes  massa, hak-hak sipil, kemiskinan, kerusuhan di kota-kota serta abuse of power pada tahun 1960- an, masyarakat merasakan betapa hukum gagal untuk menangani berbagai problema sosial tersebut ( Rahardjo , 2009).
Kondisi hukum di Amerika tersebut memunculkan suatu kritik pada pakar hukum di  Amerika  melalui  “ Critical  Legal  Studies  Movement ”.  Kemudian  dengan  tulisan  dari ( Nonet et al ., 2017) yang bertitik tolak dari teori sosial tentang hukum membedakan 3 (tiga) tipe hukum, yaitu hukum represif, hukum otonom dan hukum responsif.
Sebagaimana evolusi yang terus berkembang dari sisi keilmuan, maka pemikiran untuk  mengukuhkan  keberadaan  ilmu  hukum  untuk  menjadi  sebenar  ilmu  juga  terus berkembang. Hukum bukanlah sesuatu yang final ( finite scheme ) akan tetapi terus bergerak dan dinamis mengikuti perubahan zaman. Sehingga, hukum  harus terus ditelaah dengan melakukan review melalui  upaya-upaya  yang  progresif  sehingga  kebenaran  yang  hakiki dapat dicapai dan menghadirkan kemerdekaan manusia dalam menggapai keharmonisan, kedamaian,  ketertiban  yang  pada  akhirnya  mewujudkan  kesejahteraan  yang  adil  dan beradab sesuai dengan semangat nilai-nilai Pancasila
Negara  Indonesia,  muncul  yang  dinamakan  hukum  Progresif  yang  muncul  pada sekitar tahun 2002 dengan penggagasnya Satjipto Rahardjo. Hukum progresif lahir karena selama  ini  ajaran  ilmu  hukum  positif  ( analytical jurisprudence )  yang  dipraktikkan  pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan hukum progresif muncul karena prihatin  terhadap  kualitas  penegakan  hukum  di  Indonesia  terutama  sejak  terjadinya reformasi pada pertengah tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan  persoalan  kemasyarakatan  secara  ideal,  maka  yang  dialami  dan  terjadi Indonesia  sekarang  ini  adalah  sangat  bertolak  belakang  dengan  cita-cita  ideal  tersebut ( Rahardjo , 2006).
Guna  mencari  solusi  dari  kegagalan  penerapan analytical  jurisprudence ,  Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak  dari  pandangan  kemanusiaan,  bahwa  manusia  pada  dasarnya  adalah  baik, memiliki  sifat-sifat  kasih  sayang  serta  kepedulian  terhadap  sesama.  Dengan  demikian, asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum  tidak  hadir  untuk  dirinya-sendiri  sebagaimana  yang  digagas  oleh  ilmu  hukum positif-tetapi  untuk  manusia  dalam  rangka  mencapai  kesejahteraan  dan  kebahagiaan manusia.  Posisi  yang  demikian  mengantarkan  satu  predisposisi  bahwa  hukum  itu  selalu berada  pada  status  “ law  in  the  making ”  (hukum  yang  selalu  berproses  untuk menjadi).( Bojangan ,  2017), Gagasan  yang  demikian  ini  jelas  berbeda  dari  aliran  hukum positif  yang  menggunakan  sarana analytical  jurisprudence yang  bertolak  dari  premis peraturan dan logika. Bagi Ilmu Hukum Positif (dogmatik), kebenaran terletak dalam tubuh peraturan. Ini yang dikritik oleh Hukum Progresif, sebab melihat hukum yang hanya berupa pasal-pasal jelas tidak bisa menggambarkan kebenaran dari hukum yang sangat kompleks. Ilmu  yang  tidak  bisa  menjelaskan  kebenaran  yang  kompleks  dari  realitas-empirik  jelas sangat  diragukan  posisinya  sebagai  ilmu  hukum  yang  sebenar  ilmu  ( genuine  science ). Hukum Progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan
manusia dan masyarakat. Dalam posisi yang demikian ini, maka Hukum Progresif dapat dikaitkan dengan developmental model hukum dari ( Nonet et al ., 2017). Hukum Progresif juga berbagi paham dengan Legal Realism dan Freirechtslehre . Meminjam istilah ( Nonet et al ., 2017), Hukum Progresif memiliki tipe responsif.( Kusumah & Baut , 1988). Dalam tipe yang demikian itu, hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Atau sebagaimana disebutkan oleh Mulyana dan Paul  S. Baut bahwa hukum  responsif  mencoba  mengatasi  kepicikan  (parokialisme)  dalam  moralitas masyarakat serta mendorong pendekatan yang berorientasi pada masalah yang secara sosial terintegrasi ( Nuryadi & SH , 2016).
Terkait  dengan  Legal Realism dan Freie  Rechtslehre ,  Hukum  Progresif  melihat hukum  tidak  dari  kacamata  hukum  itu  sendiri,  melainkan  melihatnya  dari  tujuan  sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Oleh sebab kehadiran  hukum  dikaitkan  dengan  tujuan  sosialnya,  maka  Hukum  Progresif  juga  dekat dengan Sociological  Jurisprudence ( Taekema ,  2019) dari  Roscoe  Pound  yang  menolak studi  hukum  sebagai  studi  tentang  peraturan-peraturan.( Nuryadi  &  SH ,  2016) Dengan demikian dalam berolah ilmu, Hukum Progresif melampaui peraturan dan dokumen hukum yang  positivistic.( Nuryadi  &  SH ,  2016) Hukum  Progresif  juga  dekat  dengan  teori-teori Hukum Alam yakni pada kepeduliannya terhadap hal-hal yang oleh Hans Kelsen disebut ‘ meta-juridical ’. Dengan demikian, Hukum Progresif mendahulukan kepentingan manusia yang  lebih  besar  daripada  menafsirkan  hukum  dari  sudut  ‘logika  dan  peraturan’.  Meski hampir mirip dengan Critical Legal Studies Movement yang muncul di Amerika Serikat tahun 1977 ( Swardhana , 2010) tapi Hukum Progresif tidak hanya berhenti pada kritik atas sistem hukum liberal. Hukum Progresif mengetengahkan paham bahwa hukum itu tidak mutlak  digerakkan  oleh  hukum  positif  atau  hukum  perundang-undangan,  tetapi  ia  juga digerakkan pada asas non-formal .
Hukum progresif melihat dunia dan hukum dengan pandangan yang mengalir saja, seperti Panta Rei (semua mengalir) dari filsuf Herakleitos. Apabila orang berkeyakinan dan bersikap  seperti  itu,maka  ia  akan  membangun  suatu  cara  berhukum  yang  memiliki karakteristiknya sendiri, yaitu:
1. Paradigma  dalam  hukum  progresif  adalah  bahwa  “hukum  adalah  untuk  manusia”. Pegangan, optic atau  keyakinan  dasar  ini  tidak  melihat  hukum  sebagai  sesuatu  yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum.  Hukum  itu  berputar  di  sekitar  manusia  sebagai  pusatnya.  Hukum  ada  untuk manusia,  bukan  manusia  untuk  hukum.  Apabila  kita  berpegangan  pada  keyakinan, bahwa  manusia  itu  adalah  untuk  hukum,  maka  manusia  itu  akan  selalu  diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.
2. Hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan status quo dalam berhukum. Mempertahankan  status quo memberi  efek  yang  sama,  seperti  pada  waktu  orang berpendapat,  bahwa  hukum  adalah  tolak  ukur  untuk  semuanya  dan  manusia  adalah untuk  hukum.  Cara  berhukum  yang  demikian  itu  sejalan  dengan  cara  positivistik, normatif dan legalistik.
Untuk  mendapatkan  tujuan  hukum  yang  maksimal  menurut  ( Rahardjo ,  2006) dibangun  dengan  istilah  Hukum  Progresif  yaitu  yang  digantungkan  kepada  kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum  yang  mengutamakan  nilai  moral  keadilan  pada  masyarakat.  Di  samping  itu  ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan,  berdasarkan  kepada  kehidupan  yang  baik,  bersifat  responsif,  mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spiritual serta bersifat membebaskan ( Tripa , 2019).

## 3. Kasus BLBI dalam Perspektif Hukum Progresif
Sampai  dengan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  mengeluarkan  Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas  Bank  Indonesia  (BLBI)  terhadap  obligor  Bank  Dagang  Negara  Indonesia (BDNI), kasus BLBI telah menjalani proses peradilan pidana yaitu dengan Vonis terhadap Syafruddin selama 13 tahun oleh Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Putusan Pengadilan Tipikor  Jakarta  Pusat  tersebut  dibacakan  pada  tanggal  24  September  2018.  Terhadap Putusan  Pengadilan  Tipikor  tersebut  Syafruddin  mengajukan  banding.  Namun  oleh Pengadilan  Tinggi  Tipikor  hukuman  Syafruddin  diperberat  menjadi  15  tahun  pidana penjara dan denda Rp 1 miliar. Selanjutnya Syafruddin mengajukan upaya hukum kasasi ke  Mahkamah  Agung  dan  oleh  Majelis  Hakim  Kasasi  Mahkamah  Agung  Syafruddin divonis  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  ( onslag  van  alle  rechtsvervolging ).  Kemudian KPK  terhadap  putusan  kasasi  tersebut  mengajukan  Peninjauan  Kembali  (PK)  ke  MA namun  ditolak.  Hal  ini  kemudian  mendorong  dikeluarkannya  Surat  Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap obligor Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI). Dengan penerbitan SP3 ini, secara otomatis KPK melepas status tersangka yang sempat disematkan kepada pemilik Bank Dagang Negara  Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim  dan istrinya, Ijtih Nursalim.
Dalam perspektif Hukum Progresif, SP3 atas Kasus SKL BLBI menegaskan cara pandang  KPK  berdasarkan  ajaran  ilmu  hukum  positif  ( analytical  jurisprudence ).  Cara pandang terhadap hukum yang terbukti gagal dalam praktik berhukum di Amerika Serikat tahun  1960-an  dalam  merespon  persoalan-persoalan  sosial,  kejahatan,  kemerosotan lingkungan, protes massa, hak-hak sipil, kemiskinan, kerusuhan di kota-kota serta abuse of power . Menguatkan bahwa KPK dalam Kasus SKL BLBI berdasarkan ajaran ilmu hukum positif  ( analytical  jurisprudence )  dapat  diamati  pada  argumentasi  hukum  yang dikemukakan  Wakil  Ketua  KPK  sebagai  dasar  SP3  tersebut,  yaitu  bahwa  berdasarkan putusan kasasi yang dijatuhkan Mahkamah Agung (MA) Syafruddin Arsyad Temenggung yang  menyatakan  bahwa  perbuatan  terdakwa  bukan  merupakan  tindak  pidana,  dan melepaskan  terdakwa  dari  segala  tuntutan  hukum  ( onslag  van  alle  rechtsvervolging ), sehingga  KPK  berkesimpulan  syarat  adanya  perbuatan  penyelenggara  negara  dalam perkara tersebut tidak terpenuhi, sehingga terpenuhi rumusan  Pasal 40 ayat (1) UU KPK, yang  menetapkan  ketentuan:  “Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dapat  menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya  tidak  selesai  dalam  jangka  waktu  paling  lama  2  (dua)  tahun”.  KPK
berpendapat  SP3  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dalam  proses  penegakan  hukum sebagaimana amanat Pasal 5 UU KPK.
Dalam perspektif Hukum Progresif, maka argumentasi hukum yang menjadi dasar KPK mengeluarkan SP3 SKL BLBI telah dengan sengaja “melokalisir” kebenaran hanya yang Nampak secara tekstual dalam pasal-pasal perundang-undangan, yang oleh Hukum Progresif justru hal itu dikritik karena sama sekali tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks (keadilan substantive ). Dalam perspektif Hukum Progresif, maka hukum selalu dikaitkan  pada  tujuan-tujuan  di  luar  narasi  tekstual  hukum  itu  sendiri.  Sehingga  hukum harus  memihak  kepada  kepentingan  Rakyat  dan  demi  kepentingan  Keadilan  itu  sendiri. Alasan  KPK  bahwa  SP3  diterbitkan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  justru  tidak memberikan  keadilan  bagi  kepentingan  rakyat.  Koneksitas  kepentingan  rakyat  terhadap Kasus BLBI sangat jelas karena Kasus BLBI menjadi salah satu variabel yang memberi kontribusi terjadi krisis ekonomi di Indonesia. Sehingga SP3 terhadap kasus tersebut secara /kasar  telah  melukai  rasa  keadilan  masyarakat  luas.  Di  samping  itu,  paradigma  KPK berlawanan  dengan  sifat  dinamis  hukum,  yang  selalu  bergerak  dalam  proses  perubahan ( law  as  a  process,  law  in  the  making )  dengan  tujuan  mengantarkan  manusia  kepada kesejahteraan  dan  kebahagian.  Hukum  menekankan  kehidupan  yang  lebih  baik  sebagai dasar hukum yang baik, sehingga membangun negara hukum yang berhati nurani.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  dalam perspektif Hukum Progresif, SP3 atas Kasus SKL BLBI menegaskan cara pandang KPK yang masih  mendasarkan  diri  kepada  ajaran  ilmu  hukum  positif  ( analytical  jurisprudence ). Resistensi dari kelompok masyarakat atas langkah KPK tersebut menegaskan posisi KPK yang tidak mampu menghadirkan keadilan substantive . Menggunakan ketentuan Pasal 40  ayat (1) dan Pasal 5 UU KPK sebagai dasar SP3 atas Kasus SKL BLBI hanya untuk menegaskan cara dan  posisi  KPK  yang  hanya  terbatas  berupaya  mengungkap  kebenaran  yang  hanya  bersifat tekstual.

## Bibliografi
Ali, Z. (2021). Metode Penelitian Hukum . Sinar Grafika.
Awalin,  N.  u  r.  (2007). Tinjauan  Yuridis  Normatif  Pemberian  SP3  Terhadap  Tersangka Korupsi BLBI Berdasarkan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam Perspektif Hukum Acara Pidana . University of Muhammadiyah Malang.
Badjuri,  A.  (2011).  Peranan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  Sebagai  Lembaga  Anti Korupsi di Indonesia. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi , 18 (1).
Bojangan, W. A. (2017). Perspektif dalam Membangun Sistem Hukum yang Progresif sebagai Salah Satu Ilmu Pengetahuan Hukum. Jurnal Hukum Unsrat , 23 (8).
Dina, A. (2019). Nilai-Nilai Pancasila dalam Menyikapi Korupsi di Indonesia . 10.31219/osf.io/zaxvt
Handayani,  D.  M.  (2019).  KORUPSI. Pengarah:  Jurnal  Teologi  Kristen , 1 (1),  1–8. https://doi.org/10.36270/pengarah.v1i1.3
Kusumah, M. W., & Baut, P. S. (1988). Hukum Politik dan Perubahan Sosial .
Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Nonet,  P.,  Selznick,  P.,  &  Kagan,  R.  A.  (2017). Law  and  society  in  transition:  Toward responsive law . Routledge.
Nuryadi, H. D., & SH, M. H. (2016). Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Hukum  DE’JURE:  Kajian  Ilmiah  Hukum , 1 (2),  394–408. https://doi.org/10.35706/dejure.v1i2.515
Rahardjo. (2006). Membedah Hukum Progresif . Buku Kompas.
Rahardjo, S. (2009). Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis .
Raharja,  K.  M.  (2019). Penyidikan  oleh  Kpk  dalam  Perkara  Korupsi  yang  Menimbulkan Kerugiaan Keuangan Negara di Bawah Rp. 1.000. 000.000, 00 (Satu Milyar Rupiah) Dihubungkan  dengan  Uu  No.  30  Tahun  2002  Tentang  Kpk  Skripsi  Diajukan  untuk Memenuhi Salah . Fakultas hukum unpas.
Saddhono, K., Waluyo, H. J., & Raharjo, Y. M. (2017). Kajian sosiologi sastra dan pendidikan karakter dalam novel Nun Pada Sebuah Cermin Karya Afifah Afra serta relevansinya dengan  materi  ajar  di  SMA. JPI  (Jurnal  Pendidikan  Indonesia) , 6 (1),  16– 27. http://dx.doi.org/10.23887/jpi-undiksha.v6i1.8627
Santriana,  S.,  Febrian,  F.,  &  Utama,  M.  (2014). Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam Menjatuhkan  Putusan  Lepas  dari  Segala  Tuntutan  Hukum  (Onslag  Van  Alle Rechtsvervolging) . University of Sriwijaya.
Swardhana,  G.  M.  (2010).  Pergulatan  Hukum  Positivistik  Menuju  Paradigma  Hukum
Progresif. Masalah-Masalah Hukum , 39 (4), 378–384.
Taekema, S. (2019). How to Be a Transnational Jurist. Reflections on Cotterrell’s Sociological Jurisprudence. Ratio Juris , 32 (4), 509–520.
Tripa, S. (2019). Rekonseptualisasi Hukum Indonesia . Bandar Publishing.
Waluyo,  B.  (2017).  Optimalisasi  pemberantasan  korupsi  di  indonesia. Jurnal  Yuridis , 1 (2), 162–169. http://dx.doi.org/10.35586/.v1i2.149