DEVELOPMENT OF E-DESA POLICY MODEL IN BANDUNG REGENCY (EDUCATION QUALIFICATION TECHNOLOGY OF PERANGKAT DESA)

## PENGEMBANGAN MODEL KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN E-DESA DI KABUPATEN BANDUNG

## (KUALIFIKASI PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERANGKAT DESA)
Abstract. Electronic  Desa  (e-Desa)  is  a  system  that  based  on  cloud  computing technology,  then  the  government  shouldn't  bothered  by  infrastructure  suplly  such  as  server, aplication,  and  system  tendance.  The  hope  with  the  introduction  of  this  e-  Desa  system  are village government is able to self-financed in the information management and administrative conducted. The aims of developing e-Desa are specificly for getting a management information model  and  administrative  conducted  by  village  government  to  increase  service  in apropriate with vission and mission Bandung Regency in regional autonomy spirit. This research has for giving  basic  contribution  in  government  science  esspecially  to  new  concept  about  e- Government.  This  research  used  description  method  with  qualitative  approach  then  the determination technique of informants using purposive (taking informants based on the aims). Collecting data technique that used in this research is  library studies and range studies long data  validity  in  this  research  using  triangulation.  Result  of  the  research  showed  that development of e-Desa policy model can be successful if it's supported by adequate technology educational  qualifications  of  the  village  government.  In  fact,  there  was  still  lacking  in  the village government of bandung district government environment.
Keywords : Policy, e-Desa , e-Government .
Abstrak. Electronic  Desa ( e-Desa )  merupakan  sistem  yang  dapat  didasarkan  pada teknologi cloud  computing .  Dengan e-Desa maka  pemerintah  desa  tidak  perlu  direpotkan dengan penyediaan infrastruktur sistem seperti server, aplikasi dan perawatan sistem. Harapan dengan  adanya  sistem e-Desa ini  adalah  pemerintah  desa  dapat  mandiri  dalam  pengelolaan informasi dan administrasi  yang  dilakukan.  Pembangunan e-Desa ini  ditujukan khusus  untuk mendapatkan model pengelolaan informasi dan administrasi yang dilakukan pemerintahan desa guna  meningkatkan  pelayanan  sesuai  dengan  visi  dan  misi  Kabupaten  Bandung  dalam semangat  otonomi d aerah.  Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  memberikan  kontribusi mendasar  pada  Ilmu  Pemerintahan  khususnya  tentang  konsep  baru  tentang e-Government . Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  dengan  teknik penentuan  informan  yang  digunakan purposive (pengambilan  informan  berdasarkan  tujuan). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi  pustaka dan studi lapangan  serta  validitas  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  triangulasi.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pengembangan  model  kebijakan  pembangunan e-Desa dapat  berhasil bilamana  ditunjang  oleh  kualifikasi  pendidikan  teknologi  perangkat  desa  yang  memadai. Kenyatannya,  hal  ini  masih  kurang  di  kalangan  perangkat  desa  di  lingkungan  Pemerintah Kabupaten Bandung.
Kata Kunci : Kebijakan, E-desa, E goverment
Oleh : Melly Maulin Purnawingwulan , Dewi Kurniasih , Irawan Afrianto Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia Email : Maulinmelly@yahoo.com

## A. PENDAHULUAN
Latar belakang penelitian ini diawali dengan pemahaman  bahwa  dsa sebagai  bagian  terkecil  dari  sistem pemerintahan  di  Indonesia  memiliki peluang  yang  sangat  besar  untuk memanfaatkan  Teknologi  Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam operasional  kerja  pemerintahannya. TIK  dianggap  memiliki  kemampuan yang sangat baik untuk  menyampaikan informasi  tanpa  batasan  tempat,  jarak dan  waktu.  Pemanfaatan  TIK  dapat membantu  desa  dalam  hal  pengolahan administrasi pemerintahannya agar lebih  cepat,  efektif  dan  efisien.  Hal  ini diharapkan  dapat  memberikan  solusi terhadap  permasalahan  yang  dihadapi oleh Kabupaten Bandung terkait kondisi  wilayahnya  yang  luas  dengan geografis  yang  dikelilingi  gunung  dan bukit.
Cloud  Computing muncul  sebagai layanan  yang  dapat  memungkinkan pemerintah  desa  untuk  melakukan akses secara elektronik terhadap sebuah informasi  khususnya  terkait  pelayanan pada masyarakat. Akses data dari mana saja  dapat  menggunakan  perangkat fixed atau mobile  device menggunakan internet cloud sebagai tempat menyimpan data dengan sebuah
aplikasi  yang  dapat  memudahkan  kita mengambil data, download dan berpindah  ke cloud lainnya.  Hal  ini akan  memberikan  banyak  keuntungan baik  dari  sisi  pemerintah  desa  sebagai pemberi  layanan  ( provider )  atau  dari sisi  masyarakat  sebagai  pengguna ( user ).  Salah  satu  keuntungan  yang dapat dirasakan pemerintah desa adalah tidak  perlu  memikirkan  sumber  daya infrastrukur  sistem,  aplikasi  dan  media penyimpanan,  karena  hal  ini  telah disiapkan oleh penyedia cloud .
Electronic Desa ( e-Desa ) merupakan  sebuah  sistem  yang  dapat didasarkan pada teknologi cloud computing .  Dengan e-Desa maka pemerintah desa  tidak perlu direpotkan dengan penyediaan infrastruktur sistem seperti  server,  aplikasi  dan  perawatan sistem. pemerintah desa cukup menyewa sistem cloud e-Desa nya saja, mengisi  konten  didalamnya  maupun menggunakan aplikasi administrasi yang telah disediakan didalam cloud e- Desa .
Masalah  dalam  penelitian  ini dirumuskan  sebagai  berikut  bagaimana pendidikan  teknologi  perangkat  desa mampu mengembangkan model kebijakan e-Desa di Kabupaten
Bandung?
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengembangkan  model  kebijakan e- Desa di Kabupaten Bandung.
Sedangkan  manfaat  penelitian  ini memberikan kemudahan perangkat desa  dalam  mengelola  informasi  dan administrasi pemerintah desa, sehingga proses  pelayanan  kepada  masyarakat dalam  semangat  otonomi  desa  dapat meningkat.
Pembahasan  dalam  tulisan  ini adakan  dimulai  dari  tinjauan  pustaka yang  terkait  dengan  beberapa  konsep dan  teori  yang  digunakan.  Anderson yang  dikutip  Wahab,  merumuskan “Kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh  seseorang  aktor  atau  sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah  atau  persoalan  tertentu  yang sedang  dihadapi.”  (Anderson  dalam Wahab,  2004:3).  Oleh  karena  itu, kebijaksanaan merupakan langkah tindakan  yang  sengaja  dilakukan  oleh aktor  yang  berkenaan  dengan  adanya masalah yang sedang dihadapi.
Implementasi
kebijakan
merupakan  aspek  yang  penting  dari seluruh  proses  kebijakan.  Michael  Hill dan Peter Hupe (2002:3-4)
berpendapat:
“ …  means  just  what  Webster  and Roger  say  it  does:  to  carry  out,
accomplish, fulfill, produce, complete. But  what  is  it  being  implemented? A policy,  naturally.  There  must  be something out there prior to implementation; otherwise there would  be  nothing  to  move  toward  in the process of implementation. A verb like  ‘implement’  must  have  an  object like  ‘policy’.  But  policies  normally contain  both  goals  and  the  means  for achieving  them.  How,  then,  do  we distinguish  between  a  policy  and  its implementation? ” Pendapat  di  atas  menunjukkan konsep  implementasi  berasal  dari Bahasa  Inggris  yaitu to  implement . Implementasi  merupakan  penyediaan sarana  untuk  melaksanakan  sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap  sesuatu.    Sesuatu  tersebut dilakukan  untuk  menimbulkan  dampak atau  akibat  itu  dapat  berupa  undang- undang, peraturan pemerintah, keputusan  peradilan  dan  kebijakan yang  dibuat  oleh  lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.
Pembangunan  desa  adalah  suatu usaha  menuju keadaan  yang  lebih  baik berdasarkan pada norma-norma
tertentu  berupa  perubahan-perubahan yang direncanakan
dengan mendayagunakan  segala  potensi  yang ada,  baik  potensi  alam,  manusia,  dan sosial budaya. Menurut Soedjadi (1989:4):
“Pembangunan adalah sebagai keseluruhan  proses  penyelenggaraan kerjasama  antar  aparatur  negara  dan pemerintahan dengan dukungan
partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pertumbuhan, perbaikan, dan  perkembangan  positif  disegala bidang  kehidupan  masyarakat  dalam rangka  pembinaan  bangsa  secara keseluruhan”.
Definisi di atas menjelaskan bahwa pembangunan  sebagai  suatu  gejala dalam  masyarakat  harus  dilaksanakan
secara berkesinambungan oleh
pemerintah bersama masyarakat. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan bekesinambungan.
Pengertian desa menurut Siagian
(1989:3) sebagai berikut:
“Desa  adalah  suatu  daerah  hukum yang  ada  sejak  beberapa  keturunan dan  mempunyai  ikatan  sosial  yang hidup  serta  tinggal  menetap  disuatu daerah  tertentu  dengan  adat  istiadat yang  dijadikan  landasan  hukum  dan mempunyai seorang pemimpin formal yaitu kepala desa. Kehidupan penduduk  desa  umumnya  tergantung dari  usaha  tani,  nelayan  dan  sering disertai dengan usaha kerajinan tangan dan dagang kecil-kecilan”.
Pembangunan  masyarakat  desa merupakan salah satu bentuk pembangunan  yang  menjadi  sasaran dalam pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan. Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan  nasional  pada  dasarnya dilakukan  untuk mengubah  suatu kondisi  masyarakat  desa  kearah  yang
lebih  baik  disegala  aspek  kehidupan baik  itu  fisik,  material,  dan  mental spiritual.
Kemampuan  pemerintah  sebagai organisasi  kekuasaan  seharusnya  dapat menerapkan berbagai model kebijakan, termasuk  di  dalam  penerapan e- Government yang menyediakan layanan  dalam  bentuk  elektronik. Douglas  Holmes  (2001:2)  memberikan definisi  dari e-Government yaitu: “ electronic government, or e- Government,  is  the  use  of  information technology,  in  particular  the  internet, to  deliver  public  services  in  a  much more  convenient,  customer-oriented, cost-effective,  and  altogether  different and  better  way” .  Definisi  tersebut menggambarkan pelayanan yang diberikan  pemerintah  secara online akan memudahkan warga negara untuk ikut  berpartisipasi  dalam  berbagai penyelenggaraan  pemerintahan.  Selain itu,  pelayanan  yang  diberikan  secara online juga bermanfaat untuk mengurangi biaya, proses yang berbelit-belit,  menambah  kecepatan, serta  membuat  proses  lebih fleksibel dan responsif.

## Gambar 1
Unsur-unsur e-Government
Sumber: http://e-gov.cs.ui.ac.id/wp-content/uploads/2008/09/unsur_egov.jpg
Wacana dan upaya  membangun e- Government di Indonesia sudah berjalan  sekitar  12  tahun.  Sejumlah dana  telah  dibelanjakan  oleh  instansi pemerintah  pusat  dan  daerah  untuk
membangunnya,
melaksanakan
kegiatan seminar, sosialisasi dan edukasi masyarakat pun telah
diselenggarakan guna meyakinkan para
pembuat kebijakan agar bersedia mendanai  pembangunan e-Government ini.
Pelaksanaan e-Government oleh pemerintah tidak lepas dari tujuan yang ingin  dicapai.  Tujuan  penerapan e- Government menurut Anwar
(2004:126)  adalah:
1. Terciptanya hubungan secara elektronik  antara  pemerintah dengan  masyarakat  sehingga dapat  mengakses  berbagai informasi  dan  layanan  dari pemerintah.
2. Melaksanakan perbaikan dan peningkatan pelayanan masyarakat  ke  arah  yang lebih  baik  dari  apa  yang telah berjalan saat ini.
3. Menunjang good governance dan keterbukaan.
4. Meningkatkan pendapatan asli daerah
Secara  singkat  tujuan  yang  ingin dicapai dengan penerapan e- Government adalah untuk  menciptakan customer  online dan  bukan in-line (www.defkominfo.go.id).  Aplikasi e- Government bertujuan  memberikan pelayanan  tanpa  adanya  intervensi pegawai  institusi  publik  dan  sistem antrian  yang  panjang  hanya  untuk mendapatkan  suatu  pelayanan  yang sederhana.  Penggunaan  teknologi  yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi  dengan  cara  meningkatkan
transparansi  dan  akuntabilitas  lembaga publik.
Pemerintahan  desa  mengatur  dan mengurus kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan  asal-usul  dan adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  pemerintahan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI).  Setiap  desa  memiliki  profil Desa  yang  menggambarkan  karakter desa  secara  menyeluruh  yang  meliputi data  dasar  penduduk,  potensi  sumber daya  alam,  sumber  daya  manusia, kelembagaan,  prasarana  dan  sarana serta  perkembangan  kemajuan  dan permasalahan  yang  dihadapi  desa. Selain itu, setiap desa memiliki potensi desa  yang  menjelaskan  keseluruhan sumber  daya  yang  dimiliki  atau digunakan oleh  desa  baik  sumber daya alam,  sumber  daya  manusia  dan kelembagaan  maupun  prasarana  dan sarana  untuk  mendukung  percepatan kesejahteraan masyarakat.
Potensi  desa  di  atas  inilah  yang dapat  dimasukkan  kedalam  model kebijakan  e-desa  yang  dapat  diakses oleh  masyarakat.  Model  Kebijakan e- Desa menggunakan  teknologi cloud computing.  Cloud  computing terdiri dari dua kata yaitu “ cloud ” yang berarti awan  dan  “ computing ”  yang  berarti
komputasi. Kunci dari cloud computing sebenarnya  terletak  pada  kata  “ cloud ” atau  “awan”,  ini  dapat  dikatakan  juga sebagai  internet  yang  merupakan suatu lingkungan  yang  cukup  besar  yang didalamnya  terdapat  komputer  yang saling berhubungan. Komputer tersebut dapat  berupa PC  Personal atau  suatu jaringan komputer.
1. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif.  Pendekatan kualitatif digunakan karena peneliti merupakan perencana, penafsir  data/informasi,  dan  pada akhirnya sekaligus menjadi
pelapor  hasil  penelitian.  Teknik penentuan informan yang digunakan adalah purposive (pengambilan informan
berdasarkan tujuan). Dalam hal  ini peneliti menentukan anggota
informan berdasarkan
pertimbangan peneliti  sendiri  yang sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan penelitian. Informan pada penelitian  ini  adalah  kepala  desa dan perangkatnya,
aparatur
BPPMD, Bapapsi Kabupaten Bandung dan masyarakat.
Teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah: a. Studi Pustaka dengan mengumpulkan  data  berupa bahan-bahan  dalam  pelbagai tulisan,  buku,  dokumen  atau penjaringan data hasil
penelitian yang relevan.
b. Studi Lapangan dengan mengamati dan terjun langsung  ke  lapangan  untuk mengetahui pembangunan model  kebijakan e-Desa di
Kabupaten  Bandung  yang menjadi  objek  penelitian  ini. Studi  lapangan  dilakukan dengan  cara  observasi  dan wawancara  mendalam  ( in- depth interview ).
c. Dokumentasi
dengan mencari  data  mengenai  hal- hal  atau  konsep  berupa catatan  buku,  majalah  dan sebagainya yang terkait dengan pengembangan model kebijakan e-Desa
dalam  pembangunan  desa  di Kabupaten Bandung. Analisis  data  yang  digunakan adalah  analisa  deskriptif  kualitatif. Data  dikumpulkan  terlebih  dahulu
sebelum  diinterprestasikan  melalui tahapan umum prosedur
pengolahan data kualitatif, sebagai berikut:
a. Data Reduction (reduksi data),  yaitu  bagian  dari proses analisia dengan bentuk analisis untuk mempertegas,
memperpendek, membuat fokus,  membuang  hal  yang tidak  penting  dan  mengatur data sehingga dapat disimpulkan.
b. Data Display (penyajian
data), yaitu susunan informasi yang memungkinkan dapat
ditariknya  suatu  kesimpulan, sehingga memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.
c. Conclusion Verification (penarikan kesimpulan),
yaitu  suatu  kesimpulan  yang diverifikasi dengan cara melihat dan
mempertanyakan kembali,
dengan  meninjau  kembali secara  sepintas  pada  catatan lapangan  untuk  memperoleh pemahaman yang lebih
cepat.    (Sugiyono,2007:92- 99) Validitas data dalam penelitian ini menggunakan
triangulasi.  Triangulasi  dilakukan dengan  mengecek  kebenaran  data mengenai pengembangan  model kebijakan e-Desa dalam pembangunan  desa  di  Kabupaten Bandung dengan membandingkannya  dengan  data yang  diperoleh  dari  sumber  lain pada  berbagai  fase  penelitian  di lapangan, pada waktu yang berlainan,  dan  sering  dengan menggunakan metode yang
berlainan. B. HASIL DAN PEMBAHASAN Pembangunan e-Desa dimaksudkan untuk memudahkan pengolahan
administratif kependudukan  di  desa.  Tujuan  utama pengolahan administrasi kependudukan di  desa  seperti  yang  dipaparkan  di dalam  Perda  Nomor  32  Tahun  2008 tentang Pengelolaan
Administrasi Kependudukan adalah untuk mengelola data  penduduk  secara  lebih  akurat dimulai  tingkat  desa  dan  kelurahan, lalu ke tingkat kecamatan dan kabupaten/kota.  desa  di  Kabupaten Bandung  dalam  mengimplementasikan Sistem Informasi melalui e-Desa diwujudkan  melalui  adanya  komponen yang berupa aplikasi informasi khususnya dalam administrasi kependudukan.  Salah  satu  desa  yang menjadi pilot  project dalam  penelitian ini adalah Desa Cibeureum  Kecamatan Kertasari  Kabupaten  Bandung  sebagai
penyelenggara pelayanan kependudukan.  Kejelasan  isi  program e-Desa di  Desa  Cibeureum  telah dipahami oleh pemerintah desa sehingga  dapat  memberikan  instruksi kepada  tenaga  ahli/ engineer untuk membangun  situs  desanya  yang  berisi informasi dan arsip-arsip desa . Pengelola  desa  membutuhkan  berbagai infrastruktur ( server, storage, software, wireless,  hosting )  untuk  mendukung, mengakses dan mengelola situs informasi desanya .
Secara teoritis e-Desa dapat dikatakan  masuk  kedalam  kajian e- Government yang  sedang trend saat ini  di  lingkungan  pemerintahan. Model e-Desa diharapkan  dapat membantu  mengembangkan  teori e- Government yang dimaksud. Pengembangan e-Desa dapat  juga melahirkan  desa-desa  teknologi  di lingkungan  Pemerintah  Kabupaten
Bandung. Ketersediaan finansial
khusus  untuk e-Desa sendiri  masih belum ada di Desa Cibeureum saat ini. Namun  untuk  pembangunan web desa sendiri  sudah  disiapkan  dari  Alokasi Dana Desa (ADD)  yaitu sebesar 5  juta rupiah  pada  setiap  anggaran.  Hal tersebut  telah  diatur  sesuai  dengan nomenklatur yang berlaku di Kabupaten Bandung. Pemerintah  Kabupaten  Bandung belum dapat mengakomodir
pelaksanaan  program e-Desa ini.
Menurut  hasil  wawancara  diketahui bahwa  tidak  pernah  ada  bantuan apapun  dari  Bapapsi  ataupun  dinas- dinas  terkait  lainnya.  BPPMD  dalam hal  ini  yang  lebih  aktif  dalam memberikan dukungan kepada pemerintah desa terkait e-Desa .
Hasil  wawancara  dan  observasi  di lapangan,  peneliti  menemukan  fakta bahwa  kesulitan  teknis  dari  Desa Cibeureum dalam pengembangan kebijakan model e-desa adalah:
1. Keterbatasan  fasilitas  komputer
dan penunjangnya Kantor Desa Cibeureum
hanya  memiliki  3  perangkat komputer  dan  1  buah printer untuk  menunjang  pelaksanaan administrasi dan pelayanan
kepada publiknya. Dari 3
perangkat komputer tersebut hanya  1  yang  masih  dalam kondisi maksimal untuk digunakan.
2. Belum masuk jaringan telepon
Desa Cibeureum belum tersentuh  jaringan  telepon,  sudah beberapa kali pihak desa
mengajukan permohonan jaringan,  namun  sampai  saat  ini belum  terealisasikan.  Selama  ini untuk kegiatan yang memerlukan koneksi  internet,  pihak  desa menggunakan modem yang disisihkan dari anggaran desa.
3. Kondisi  geografis  dari  Desa Cibeureum
Dengan  kondisi  geografis Desa  Cibeureum  yang  berada  di pegunungan mengakibatkan masalah dalam jaringan.
Beberapa  provider  mengalami gangguan  jaringan  atau  bahkan tidak  bisa  digunakan  di  Desa Cibeureum.
4. Kebergantungan masyarakat desa pada staf desa yang tinggi Masyarakat  Desa  Cibeureum sangat  tergantung  pada  kantor desa, mereka menyerahkan segala  sesuatunya  pada  desa.
Peranan  Rukun  Tetangga  (RT) dan  Rukun  Warga  (RW)  tidak terlihat. Apapun kepentingan
mereka  misalnya  membuat surat- surat, semua langsung mendatangi kantor desa. Kebergantungan masyarakat kepada kantor desa tidak terlepas dari  kompetensi  RT  dan  RW yang mereka nilai kurang.
Kondisi  ini  akan  segera  berubah karena  Kepala  Desa  Cibeureum sedang melakuan Reformasi
Struktur  Desa.  Staf-staf  desa yang  tidak  kompeten  diganti dengan  standarisasi  yang  jelas, seperti  minimal  lulusan  SMA, lebih  diutamakan  bahkan  lulusan S1 dengan kemampuan mengoperasikan komputer.
Belum  ada  kader  khusus  yang akan  membina  masyarakat  untuk melek teknologi.
5. Tidak  ada  dukungan leading sector
Kepala Desa Cibeureum mengungkapkan  bahwa  selama kepemimpinannya dari tahun 2011,  tidak  ada  dukungan  dari dinas yang terkait dengan pengembangan e-Desa baik tingkat  kabupaten  maupun  pusat.
Bahkan  janji  pemerintah  yang menjanjikan fasilitas internet gratis  bagi  masyarakat  Desa Cibeureum karena ditunjuk menjadi  Desa  Teknologi  pada tahun 2013 sampai saat ini belum terealisasikan dan tidak jelas.
Kemajemukan  masyarakat  Desa Cibeureum terlihat dari tingkat pendidikan yang beragam. Keberhasilan penerapan e-Desa di desa
Cibeureum ditentukan oleh pemahaman  masyarakat  desa  tentang kemajuan  teknologi  informasi  dan komunikasi. Desa
Cibeureum merupakan icon dari  desa-desa  di Kecamatan  Kertasari.    Sasaran  dari penerapan  kebijakan  e-desa  adalah seluruh  masyakakat  terutama  untuk pelayanan  administrasi  dan  informasi, khususnya  buruh  tani  dan  wirausaha dalam pencarian informasi dan pengembangan potensi
Desa Cibeureum. Dalam pengembangan kebijakan  model  e-Desa  di  Desa Cibeureum  tentu  saja  perlaku  yang diharapkan adalah perilaku yang positif, dalam Ilmu Komunikasi dikenal  dengan  istilah  Efek  Prososial Behavioral. Artinya  bahwa  masyarakat memiliki  kemauan  dan  kemampuan keterampilan dalam menggunakan
fasilitas online e-Desa . Namun, sebelum pada tahapan perilaku memang diawali oleh adanya kesadaran, pengetahuan dan pemahaman  yang  baik  tentang  fasilitas online e-Desa . Perkembangan dan hasil
pembangunan  di  Kabupaten  Bandung secara umum dapat dilihat dari beberapa indikator makro, yaitu
indikator makro ekonomi dan indikator makro  sosial  budaya,  yang  pada akhirnya akan bermuara pada
peningkatan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM). Di Kabupaten
Bandung, media dan fasilitas
komunikasi,  seperti  televisi,  radio, telepon  (atau handphone ),  surat  kabar, buku,  majalah  dan  sebagainya,  hampir menjangkau ibukota desa-desa .
Menurut CRI (2002), di Kabupaten dan Kota Bandung terdapat sekitar 17 radio komunitas dan sekitar 34 radio komersial (PRSSNI Jawa Barat, 2004). Secara  umum,  masyarakat  Kabupaten Bandung  juga dapat  mengakses sekitar 12  siaran  televise  nasional,  4  siaran televisi  lokal,  7  surat  kabar  nasional dan 5 surat kabar lokal.
Kebijakan publik diartikan sebagai keputusan-keputusan  yang  mengikat bagi  orang  banyak  pada  tataran
strategis  atau  bersifat  garis  besar  yang dibuat  oleh  pemegang  otoritas  publik. Kebijakan  publik  sebagai  keputusan yang  mengikat  publik  maka  kebijakan publik  haruslah  dibuat  oleh  otoritas politik,  yakni  mereka  yang  menerima mandat  dari  publik  atau  orang  banyak. Kebijakan  publik  akan  dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.
Prosedur  pelayanan  administrasi penduduk yang dilakukan oleh aparatur desa  mencakup  hal-hal  sebagai  berikut :
1. Prosedur  Permohonan Surat Kartu Keluarga
2. Prosedur Permohonan Surat Kartu Penduduk
3. Prosedur Permohonan Surat Keterangan Serbaguna
4. Prosedur  Permohonan  Surat Keterangan Kematian
5. Prosedur  Permohonan  Surat Keterangan Kelahiran
6. Prosedur  Permohonan  Surat Keterangan Tidak Mampu
7. Prosedur  Permohonan  Surat Keterangan Pindah
8. Prosedur  Permohonan  Surat Keterangan Nikah
9. Prosedur  Permohonan  Surat
Keterangan Kelakuan Baik
E-Desa merupakan layanan berbasis web guna  menfasilitasi  desa
dalam mengelola data dan
menyampaikan  informasi  secara  luas kepada  masyarakat,  maupun  pihak- pihak  lain.  Dengan  menggunakan sistem E-Desa , diharapkan pengelolaan data-data desa yang bersifat konvensional,  lebih  dapat  berjalan efisien,  mudah  dan  lebih  aman. Informasi  yang disampaikan pun dapat diakses  oleh  semua  orang,  baik masyarakat maupun pengampu kepentingan  lainnya. E-Desa berbasis web dapat  digunakan  sebagai  media promosi bagi desa untuk dapat menampilkan potensi dan dan keunggulannya  secara  luas.  Disamping itu,  kegiatan-kegiatan  pengolahan  data desa  dapat  dilakukan  lebih  teroganisir, lebih teratur dan lebih aman. Sistem e- Desa dilengkapi  dengan  fitur-fitur pelayanan  administrasi    kependudukan masyarakat  desa  seperti  pengurusan permohonan SKK (Surat Kartu
Keluarga),  SKTP  (Surat  Kartu  Tanda Penduduk),  SKP  (Surat  Keterangan Pindah),  SKKL  (Surat  Keterangan Kelahiran),  SKKM  (Surat  Keterangan Kematian),  SKKB  (Surat  Keterangan
Kelakuan Baik), SKSG (Surat
Keterangan  Serbaguna),  SKU  (Surat Keterangan  Usaha),  SKNA  (Surat Keterangan  Nikah),  dan  SKTM  (Surat Keterangan  Tidak  Mampu),  sehingga dapat  mempermudah  masyarakat  desa dalam  pengurusan  dokumen-dokumen tersebut.
Sistem e -Desa memungkinkan masyarakat  untuk  dapat  mengakses informasi  yang  disampaikan  oleh  desa secara lebih luas, disamping itu dengan berbasis web maka informasi-informasi tersebut dapat digunakan oleh pemangku  kepentingan  lainnya  untuk mendapat  informasi  mengenai  desa tersebut. Dari sisi aparatur desa, sistem e-Desa diharapkan akan mempermudah dalam  pengelolaan  data-data  desa  dan pelayanan administrasi penduduk desa.
Sistem E-Desa Penduduk, Masyarakat Umum, Pemerintah, Swasta Pengelola E-Desa ` ` Gambar 2. Sistem e-Desa
Komponen Sistem e-Desa :
1) Pengelola e-Desa adalah  aparatur desa  yang  diberikan  tugas  untuk menjadi administrator dan operator sistem e-Desa . Administrator adalah user yang  memiliki  hak akses untuk mengkonfigurasi sistem E-Desa ,  sedang  operator bertugas  memasukkan  data-data pada sistem E-Desa .
2) Penduduk, masyarakat umum, pemerintah, swasta dapat
mengakses informasi-informasi yang  disajikan  oleh  desa  melalui sistem e-Desa .
3) Penduduk  desa  dapat  melakukan pengurusan dokumen-dokumen
4) kebutuhannya  secara online ,  atau
melalui  kantor  desa  untuk  memepercepat cpelayanan  desa,  serta  pelayanan administrasi  penduduk desa  secara online .
5) Infrastuktur  pendukung  teknologi Informasi e-Desa , perangkat-
perangkat pendukung seperti
komputer, modem, jaringan komputer  dan  koneksi  internet guna  mendukung  keberlangsungan berjalannya sistem e-Desa .
Stakeholder  dari  pemerintah  desa yaitu perangkat desa, sangatlah
menentukan
keberhasilan
pengembangan  model e-Desa ini. Namun  disayangkan  ketika  pemerintah mulai  Pusat  dan  Daerah  sedang  giat- giat  mendengungkan e-Government , justru  pemerintah  desa  dibiarkan  tetap beroperasi  secara konvensional. Belum semua  desa  memiliki  komputer  yang memadai,  apalagi  tersambung  internet. Padahal  pelaporan  sekarang  sudah berbasis  IT.  Terlebih  lagi  dengan kemampuan IT para perangkat desanya yang masih sangat kurang, termasuk di Kabupaten Bandung.
Kelak,  desa    harus  kuat  untuk melaksanakan pembangunan. Oleh
karena  itu  diperlukan  upaya  penguatan kelembagaan  di  desa.    Kelembagaan desa  nantinya  akan  mendapatkan  dana desa yang cukup besar. Untuk mengelola dana desa yang cukup besar tersebut, dibutuhkan SDM dan pengetahuan,  sehingga  pengelolaannya nanti sesuai seperti yang diharapkan.
Perangkat desa yang harus memiliki keterampilan dan pengetahuan  yang  cukup  agar  bisa mengelola pemerintahan desanya.
Salah  satu  syarat  bagi  perangkat  desa adalah  harus  bisa  mengoperasikan komputer dan internet. Hal ini dikarenakan masyarakat informasi
tidak  lepas  dari  tiga  komponen  utama yang  menjadi  pendorongnya  yaitu dinamika  informasi  dan  komunikasi,
perkembangan dalam teknologi informasi (komputer), dan perkembangan dalam teknologi
komunikasi.
Idealnya  ada  seorang  perangkat desa yang memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer dan
internet  di  kantor  desa.  Sehingga program pemerintah yang
memanfaatkan  IT  ini  dapat  berjalan dengan optimal.

## C. SIMPULAN DAN
REKOMENDASI
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  di  atas,  dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:
1. Kondisi  wilayah Kabupaten Bandung mendorong pengembangan model kebijakan e-Desa harus  segera direalisasikan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 2. Tingkat kesulitan teknis pelaksanaan  pembangunan e- Desa di  Kabupaten  Bandung meliputi keterbatasan  fasilitas komputer  dan  penunjangnya, jaringan telepon , ketergantungan
masyarakat desa pada staf desa yang tinggi , belum  ada  kader  khusus  yang akan membina masyarakat untuk  melek  teknologi  dan belum  ada  dukungan leading sector.
3. Tingkat
kemajemukan kelompok sasaran dari
kebijakan e-Desa di  Kabupaten Bandung sistem kehidupan masyarakat yang pada
umumnya  berkelompok  dengan dasar kekeluargaan dimana
sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari
pertanian  khususnya  sebagai buruh  tani.  Masyarakat  desa tersebut homogen, seperti dalam  hal  mata  pencaharian, agama, dan adat istiadat.
4. Proporsi  kelompok  sasaran  dari pelaksanaan e-Desa di
Kabupaten Bandung dapat mempermudah dalam menyebarkan informasi
mengenai  desa  berbasis web dan  bersifat online .  Proses administrasi desa dapat menjadi otomatis, sehingga dapat memberikan  pelayanan  yang akurat, cepat, mudah dan murah kepada  masyarakat.  Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan dari adanya
kebijakan  model e-Desa di Kabupaten Bandung adalah perilaku  yang  positif  dimana masyarakat  memiliki  kemauan dan  kemampuan  keterampilan dalam  menggunakan  fasilitas
online e-Desa .
5. Variabel lingkungan dalam pengembangan e-Desa di
Kabupaten Bandung dapat dilihat  dari  beberapa  indikator makro,  yaitu  indikator  makro
ekonomi  dan  indikator  makro
sosial budaya, yang pada akhirnya  akan  bermuara  pada peningkatan Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM). Kabupaten Bandung merupakan salah satu contoh daerah pinggiran kota dari Kota
Bandung (Ibukota Provinsi Jawa  Barat),  infrastruktur  dan sumber-sumber  produktif  jauh lebih  lengkap  dan  lebih  banyak jumlahnya dibandingkan
daerah-daerah lainnya. Di
Kabupaten Bandung, media dan fasilitas  komunikasi,  seperti televisi,  radio,  telepon  (atau handphone ),  surat  kabar,  buku, majalah dan sebagainya, hampir menjangkau  ibukota  desa-desa. Disamping  itu,  di  Kabupaten Bandung juga terdapat kelompok  sosial  dan  lembaga ekonomi pedesaan, seperti: pesantren, koperasi simpan pinjam, bank perkreditan rakyat,  lumbung  desa,  toko sarana  produksi  pertanian  dan kelembagaan non formal lainnya.
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas, dirumuskan saran sebagai berikut:
1. Rancanglah web  desa untuk mempromosikan  potensi  desa yang ada di Kabupaten Bandung.
2. Tingkatkan  perangkat  lunak ( Software ), kebutuhan perangkat  keras  ( Hardware ) dan    kebutuhan  perangkat  pikir ( Brainware )  sesuai  kebutuhan pengembangan e-Desa di Kabupaten Bandung .
3. Bentuklah koordinator/kaderisasi untuk pendidikan  dan  pelatihan  TIK kepada  masyarakat  desa  di Kabupaten Bandung.

## D. DAFTAR PUSTAKA
Anwar, M. Khoirul dan  Asianti Oetojo
S. 2004. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi
Pemerintahan  di  Era  Otonomi
Daerah  SIMDA. Yogayakarta: Pustaka Pelajar.
Holmes,  Douglas.  2001. E-Gov,  E- Business Strategies fot
Government .  London:Nicholas
Brealey Publishing.
Hill,  Michael  and  Peter  Hupe.  2002.
Implementing  Public  Policy . London:SAGE Publications, Ltd.
Mazmanian,  Daniel.  A  and  Paul  A. Sabatier.  1983. Implementation and Public Policy. United State Of  America:Scott,  Foresman and Company.
Meter,  Donald  S.  Van    and  Carl  E.
Vanhorn.  1975. The  Policy
Implementation Prosess:A Conceptul  Framework. Ohio State University:Sage Publications Inc. Miller, Michael. 2008 . Cloud Computing Web-based Application  That  Change  The Way You Work and Collaborative Online. Indianapolis:quepublishing. Siagian, H. 1989. Pokok-pokok Pembangunan Desa, Masyrakat Desa. Bandung:  Citra  Aditya Bhakti.
Soedjadi,  FX.  1989. Organisasi  dan Metode, Penunjang Berhasilnya Manajemen . Jakarta: Haji Masagung
Sugiyono. 2007. Memahami  Penelitian Kualitatif . Bandung:Alfabeta.
Wahana Komputer. 2011. Kupas
Tuntas Bermacam Aplikasi Generasi  Cloud  Computing. Yogyakarta:Andi.
Internet :
http://e-gov.cs.ui.ac.id/wp-
content/uploads/2008/09/unsur_egov.jp
g
Undang-undang :
Peraturan  Daerah  Nomor  32  Tahun
2008