Yurisdiksi Interna onal Criminal Court (ICC) Terhadap Warga Negara Non-pihak * Statuta Roma dan Dampaknya Terhadap Indonesia
Diajeng Wulan Chris an **

## Abstrak
Prinsip pacta ter is nec nocent nec prosunt menegaskan bahwa perjanjian internasional dak melahirkan kewajiban dan hak bagi negara ke ga tanpa adanya consent . Tulisan ini akan  mengkaji  persoalan  yurisdiksi Interna onal  Criminal  Court (ICC)  terhadap  warga negara  non-pihak  Statuta  Roma  dihubungkan  dengan  prinsip  di  atas  dan  dampaknya terhadap  Indonesia.  Hasil  peneli an  menunjukan  bahwa  dak  ada  pelanggaran  hukum perjanjian  internasional  dalam  hal  kewenangan  ICC  mengadili  warga  negara  non-pihak meskipun  dak ada consent dari negara non-pihak tersebut. Fakta Indonesia bukan negara pihak Statuta Roma  dak lantas menghalangi warga negara Indonesia untuk diadili dimuka ICC.
Kata Kunci : ICC, Statuta Roma, negara non-pihak, yurisdiksi, perjanjian internasional.

## The Jurisdic on of Interna onal Criminal Court over Non-party States and Its Implica on to Indonesia

## Abstract
Principle of pacta ter is nec nocent nec prosunt underlines that a treaty does not create either  obliga ons  or  rights  for  a  third  State  without  its  consent.  This  paper  examines Interna onal Criminal Court's (ICC) jurisdic on over na onals of non-state par es according to  the  said  Principle  and  its  implica ons  for  Indonesia.  The  research  shows  that  ICC's jurisdic on over na onals of non-state par es, without their consent, does not violate the law of treaty. Consequently, the fact that Indonesia is not party to ICC does not hamper the Court's power to prosecute Indonesian na onals.
Keywords : ICC, Rome Statute, non- state party, jurisdic on, interna onal treaty.

## A.   Pendahuluan
Pada Pasal 34 1969 Vienna Conven on on the Law of Trea es (VCLT) secara tegas diatur bahwa: “ A treaty does not create either obliga ons or rights for a third State without its consent ”. Pasal ini memperlihatkan hubungan antara negara non pihak¹
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
* Hasil Peneli an dengan sumber dana DIPA BLU Universitas Padjadjaran Tahun 2014.
** Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipa  Ukur No. 35 Bandung, wulanchris an @gmail.com, S.H. (Universitas Padjadjaran), LL.M. (The Graduate Ins tute Geneva).
¹ peneli an ini is lah negara non-pihak yang memiliki ar  yang  sama dengan is lah ‘ third party ’
Pada digunakan dalam Pasal 2 (h) (i) dan Pasal 2 (1) (g) 1969 Vienna Conven on on the Law of Trea es VCLT . ayat ( )
dengan perjanjian internasional adalah dengan adanya consent .² Prinsip ini dikenal dengan  prinsip pacta  ter is  nec  nocent  nec  prosunt .  Prinsip  ini  sekaligus menegaskan bahwa hanya negara pihak dari suatu perjanjian internasional yang terikat  oleh  norma  dalam  perjanjian  tersebut  atau  yang  dikenal  dengan  prinsip pacta  sunt  servanda .  Prinsip pacta  sunt  servand a  telah  dinyatakan  dalam Pembukaan VCLT sebagai prinsip yang telah diakui secara universal.³ Pada hukum perjanjian  internasional  ditegaskan  bahwa  negara  dak  dapat  dipaksa  untuk menerima  suatu  aturan  dalam  perjanjian  internasional  atau  dipaksa  terikat terhadap suatu aturan dalam perjanjian internasional dimana negara tersebut  dak pernah menyatakan menerima aturan tersebut.
Statuta  Roma  adalah  salah  satu  bentuk  perjanjian  internasional  yang mendasari  didirikannya Interna onal  Criminal  Court (ICC).  Sejak  berlaku  tahun 2002, hingga saat ini Statuta Roma sudah dira ﬁkasi oleh 123 negara.⁴ ICC memiliki kewenangan  untuk  mengadili  kejahatan  yang  paling  serius  ( the  most  serious crimes ⁵) yakni kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, dan agresi.⁶  Pada  Pasal  12  ayat  (2)  Statuta  Roma  diyatakan  bahwa  ICC  memiliki kewenangan  untuk  mengadili  individu  yang  melakukan  kejahatan  di  wilayah teritorial negara pihak dari ICC atau individu yang berasal dari negara yang sudah menjadi pihak dari ICC.⁷ Pasal tersebut mengar kan bahwa ICC  dak hanya dapat mengadili  individu  yang  berasal  dari  negara  yang  sudah  mengakui  yurisdiksi  ICC atau  menjadi  pihak  Statuta  Roma,  namun  juga  semua  individu  (termasuk  yang berasal dari negara non-pihak ICC) sepanjang kejahatan yang dilakukan terjadi di
²  Is lah consent dalam bahasa Inggris masih digunakan karena belum ada padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia bagi is lah consent. ³  Pembukaan VCLT menyatakan bahwa “… No ng that the principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are universally recognized …”.
⁴  Coali on for Interna onal Criminal Court, “Press Release: Pales ne Joins ICC: Ending Impunity Key to Las ng Peace”, , diunduh 6 h p://www.coali onfortheicc.org/documents/CICCPR_Pales neAccession_FINAL_ENG.pdf
Januari 2015.
⁵  Pasal 1 Statuta Roma 1998 (Statuta Roma): “… shall have the power to exercise its jurisdic on over persons for the most serious crimes of interna onal concern …” ⁶  Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma: “ The  jurisdic on  of  the  Court  shall  be  limited  to  the  most  serious  crimes  of  concern  to  the  interna onal community as a whole. The Court has jurisdic on in accordance with this Statute with respect to the following crimes:
(a)  The crime of genocide; (b)  Crimes against humanity; (c)   War crimes; (d)  The crime of aggression .” ⁷  Pasal  12  ayat  (2)  Statuta  Roma: “In  the  case  of  ar cle  13,  paragraph  (a)  or  (c),  the  Court  may  exercise  its jurisdic on if one or more of the following States are Par es to this Statute or have accepted the jurisdic on of the Court in accordance with paragraph 3.”
(a)  The State on the territory of which the conduct in ques on occurred or, if the crime was commi ed on board a vessel or aircra , the State of registra on of that vessel or aircra ;
(b)  The State of which the person accused of the crime is a na onal”
wilayah  negara  yang  menjadi  pihak  dari  ICC.  Statuta  Roma  juga  memberikan kewenangan  kepada  Dewan  Keamanan  (DK)  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB) untuk  merujuk  situasi  suatu  negara  yang  dinilai  DK  memenuhi  kriteria  Bab  VII Piagam  PBB⁸  untuk  dibawa  ke  muka  ICC  meskipun  negara  tersebut  bukan merupakan negara pihak Statuta Roma.⁹ Kewenangan ICC tersebut memunculkan banyak kri kan dari berbagai pihak.
Salah satu yang menjadi alasan Amerika Serikat untuk  dak mera ﬁkasi Statuta Roma  adalah  bahwa  warga  negara  Amerika  Serikat  dapat  diadili  dimuka  ICC sekalipun Amerika Serikat  dak terikat dengan Statuta Roma dan hal ini dianggap bertentangan dengan VCLT.¹⁰ Anggapan tersebut segera dibantah oleh banyak ahli bahkan  dalam Commentary Pasal  12  ICC  yang  dinyatakan  bahwa  pasal  ini  dak bertentangan  dengan  VCLT  karena  pasal  ini  hanya  menegaskan  bahwa  negara berhak  menerapkan  yurisdiksi  teritorialnya  sebagai  manisfestasi  dari  kedaulatan Negara.¹¹
Hakikat didirikannya ICC adalah sebagai pengadilan pidana internasional yang memiliki  kewenangan  untuk  mengadili  kejahatan  internasional.  Penegakan terhadap  kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  kejahatan  perang,  bahkan  genosida telah diakui sebagai ius cogens ¹² yang melahirkan kewajiban erga omnes bagi semua negara untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut ( duty to punish ).¹³ Prinsip duty to
⁸  Pasal  39  Bab  VII  Pigam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  menyatakan  bahwa:  “ The  Security  Council  shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommenda ons, or decide what measures shall be taken in accordance with Ar cles 41 and 42, to maintain or restore interna onal peace and security .” ⁹  Pasal  13  Statuta  Roma  menyatakan  bahwa: “The  Court  may  exercise  its  jurisdic on  with  respect  to  a  crime referred to in ar cle 5 in accordance with the provisions of this Statute if:
(a) A situa on in which one or more of such crimes appears to have been commi ed is referred to the Prosecutor by a State Party in accordance with ar cle 14;
(b) A situa on in which one or more of such crimes appears to have been commi ed is referred to the Prosecutor by the Security Council ac ng under Chapter VII of the Charter of the United Na ons; or
(c)  The Prosecutor has ini ated an inves ga on in respect of such a crime in accordance with ar cle 15.”
¹⁰  Pernyataan  David  Scheﬀer,  U.S. bahwa:  “ Ambassador-at-Large  for  War  Crimes  Issues the  treaty  purports  to establish an arrangement whereby U.S. armed forces opera ng overseas could be conceivably prosecuted by the interna onal court even if the United States has not agreed to be bound by the treaty This is contrary to the ..... most fundamental principles of treaty law ”, diku p dari Madeline Morris, “High Crimes and Misconcep ons: The
ICC  and  Non-party  State   dalam  buku s” Interna onal  Crimes,  Peace,  and  Human  Rights:  The  Role  of  the
Interna onal Criminal Court , yang disusun oleh Dinah Shelton (eds), USA: Transna onal Publisher Inc, 2002, hlm.
220.
¹¹ Pasal 12 paragraf 2 Statuta Roma, diku p dari O o Tri erer (eds),
Commentary Commentary  on the Rome
Statute  of  the  Interna onal  Criminal  Court:  Observers'  Notes,  Ar cle  by  Ar cle ,  Baden-Baden:  Nomos Verlagsgessellscha , 1999, hlm. 341.
¹²  Deﬁnisi berdasarkan Pasal 53 VCLT: ius cogens “norm accepted and recognized by the interna onal community of States  as  a  whole  as  a  norm  from  which  no  deroga on  is  permi ed  and  which  can  be  modiﬁed  only  by  a subsequent norm of general interna onal law having the same character.”
¹³  Pengakuan bahwa penegakan hukum bagi pelanggaran HAM berat termasuk diantaranya kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida merupakan dapat dilihat di beberapa putusan pengadilan. ius cogens
Furundjiza
(ICTY Case IT-95-17/1-T, Judgment of 10 Dec 1998, para 153ﬀ) “… prohibi on of torture as a rule of ius cogens
punish bagi semua negara terhadap pelaku kejahatan internasional tanpa melihat kewarganegaraan  pelaku  serta  wilayah  di  mana  terjadinya  kejahatan  tersebut kemudian dikenal sebagai prinsip yurisdiksi universal bagi kejahatan internasional. Prinsip universalitas dari penegakan kejahatan internasional inilah yang seharusnya menjadi alasan ICC untuk  dak mensyaratkan consent dari negara tempat terjadinya ndak  pidana,  atau  negara  pelaku  atau  korban  berasal  untuk  melaksanakan yurisdiksi  mengadili  pelaku  kejahatan  tersebut.¹⁴  Terlebih  lagi,  ke ka  melihat karakteris k kejahatan dalam ICC yang kerapkali dilakukan baik langsung maupun dak langsung oleh negara ( state actor ),¹⁵ maka kemungkinan negara pelaku akan melindungi organ negaranya sendiri sangat besar ( impunity ), sehingga diperlukan mekanisme  internasional  untuk  menghukum  pelaku  tanpa  perlu consent .  Pada kenyataannya,  ICC  tetaplah  pengadilan  pidana  internasional  yang  dibentuk berdasarkan  perjanjian  internasional  sehingga  terikat  pada  norma  perjanjian internasional dalam VCLT. ICC sendiri melihat bahwa aturan consent negara sebagai dasar ICC melaksanakan yurisdiksinya lebih kepada bentuk penghormatan terhadap kedaulatan  suatu  negara  sehingga  diharapkan  ICC  akan  didukung  oleh  negara- negara secara luas.¹⁶
Kewenangan DK PBB untuk merujuk situasi suatu negara non-pihak ke muka ICC berdasarkan Pasal 13 ayat (b) Statuta Roma¹⁷ juga mengundang banyak kontroversi. Hingga saat ini tercatat individu-individu dari dua negara non-pihak Statuta Roma, yakni Sudan dan Libya, telah diadili di muka ICC. Negara-negara besar seper  India dalam perumusan rancangan Statuta Roma menyatakan bahwa “ some members of the Council do not plan to accede to the ICC, will not accept its obliga ons imposed
…”. Commentary to ILC  Ar cles of State Responsibility Pasal 26 ayat (5) Interna onal Law Commission ( ) 2001
menyatakan bahwa “those peremptory norms that are clearly accepted and recognized include the prohibi on of aggression, genocide, slavery, racial discrimina on, crimes against humanity and torture and the right to self determina on”. General Comment 29: Deroga ons during a state of emergency, at para 11: Selain itu Pasal. 4 , UN  HR  Commi ee  has  referred  to  the  following  as  acts  which  would  violate  ius  cogens  norms:  arbitrary depriva ons  of  life,  torture  and  inhuman  degrading  treatment,  taking  of  hostages,  impossing  collec ve punishments, arbitrary depriva ons of liberty, or devua ng from fundamental principles of fair trial, including the presump on of innocence.”
¹⁴  Hal ini dapat dilihat dari Pembukaan Statuta Roma yang menyatakan: “ … Aﬃrming that the most serious crimes of concern to the interna onal community as a whole must not go unpunished and that their eﬀec ve prosecu on must  be  ensured  by  taking  measures  at  the  na onal  level  and  by  enhancing  interna onal  coopera o n;
Determined to put an end to impunity for the perpetrators of these crimes and thus to contribute to the preven on of such crimes, Recalling that it is the duty of every State to exercise its jurisdic on over those responsible for interna onal crimes…” ¹⁵ Interna onal Criminal Law : . Antonio Cassese, , New York Oxford University Press, 2008, hlm. 54 ¹⁶ . Law
Michael P  Scharf, “The ICC Jurisdic ons over Na onals of Non Party States: A Cri que of the US Posi ons”,
and  Contemporary  Problems ,  Volume  64,  Nomor  1, 2001, h p://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent. cgi?ar cle =1201&context=lcp
9 Januari 2015 hlm. , diunduh
, 77.
¹⁷ Pasal 13 (b) Statuta Roma:
“ The Court may exercise its jurisdic on with respect to a crime referred to in ar cle 5 in accordance with the provisions of this Statute if: … (b) A situa on in which one or more of such crimes appears to have been commi ed is referred to the Prosecutor by the Security Council ac ng under Chapter VII of the Charter of the United Na ons; or … ” .

## Yurisdiksi Interna onal Criminal Court
by the Statute, but want the privilege to refer cases to it. This is too unacceptable. ”¹⁸ Negara-negara non-pihak Statuta Roma (Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok¹⁹), hanya  dikarenakan  fakta  bahwa  mereka  anggota  tetap  dari  DK,  diberikan kewenangan oleh ICC untuk membawa negara non-pihak lainnya ke muka ICC. Hal ini dianggap melanggar prinsip persamaan kedaulatan semua negara anggota PBB ( sovereign equality of all UN Members ).²⁰ Prinsip sovereign equality ini diatur dalam Pasal  2  ayat  (1)  Piagam  PBB  dan  diakui  sebagai peremptory  norm  of  general interna onal  law .²¹  Pada  Pasal  53  VCLT  juga  dinyatakan  bahwa  pelanggaran terhadap prinsip ini mengharuskan suatu perjanjian internasional tersebut batal ( void ).²²
Berdasarkan  uraian  di  atas,  permasalahan  keterikatan  negara  non-pihak menjadi hal yang pen ng untuk dikaji terlebih bagi Indonesia yang hingga sat ini belum mera ﬁkasi Statuta Roma. Sejak tahun 2004, dalam Rancangan Aksi Nasional Hak  Asasi  Manusia  (RANHAM)  2004-2009,  Indonesia  telah  merencanakan  untuk mera ﬁkasi  Statuta  Roma  pada  tahun  2008,  namun  belum  terwujud  hingga sekarang.²³ Fakta bahwa Indonesia belum mera ﬁkasi Statuta Roma  dak lantas menjadikan warga negara Indonesia  dak dapat diadili di muka ICC.
Warga negara Indonesia sangat dimungkinkan untuk melakukan kejahatan di wilayah negara pihak ICC. Mereka dapat ditangkap  dak hanya oleh negara pihak ICC  tempat  kejahatan  terjadi,  namun  juga  di  semua  negara  pihak  ICC.  Apakah Indonesia  berhak  untuk  menuntut  negara  tersebut  dengan  alasan  pelanggaran hukum  internasional?  Indonesia  selayaknya  segera  mengan sipasi  berbagai  hal yang berkaitan dengan penerapan yurisdiksi ICC tersebut khususnya dalam rangka memberikan perlindungan yang lebih terhadap warga negaranya sendiri. Peneli an ini  bahkan  diharapkan  dapat  menjadi  masukan  akademis  bagi  Pemerintah Indonesia untuk menentukan kebijakan hukum dan poli snya untuk mera ﬁkasi ICC dan menyiapkan peraturan perundang-undangan implementasi Statuta Roma.
¹⁸ Jus ce Denied: The Reality of Interna onal Criminal Court London: David Hoile, ,
The African Research Center,
2014, hlm. 24. ¹⁹  Hingga saat ini negara-negara besar tersebut (Amerika Serikat, Rusia dan Tiongkok) belum mera ﬁkasi Statuta Roma, lihat www.iccnow.org diakses 22 Agustus 2014 , . ²⁰  L Jus ce Denied..., Op.cit., . ihat pendapat Prof Hans Kohchler dalam David Hoile, hlm. 58 ²¹ , Rafael  Nieto-Navia “Interna onal  Peremptroy  Norm  (Ius  Cogens)  and  Interna onal  Humanitarian  Law”, Coali on  of  Interna onal  Criminal  Court , , ,  www.iccnow.org/documents/Wri ngColombiaEng.pdf hlm.  13 diunduh . 20 Oktober 2014 ²² Trea es conﬂic ng with a peremptory norm of general interna onal law (“jus cogens”) A treaty is Pasal 53 VCLT:
.
void if, at the  me of its conclusion, it conﬂicts with a peremptory norm of general interna onal law. For the purposes of the present Conven on, a peremptory norm of general interna onal law is a norm accepted and recognized by the interna onal community of States as a whole as a norm from which no deroga on is permi ed and which can be modiﬁed only by a subsequent norm of general interna onal law having the same character.
²³  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia  Tahun  2004-2009,  h ps://www.kontras.org/uu_ri_ham/RAN%20HAM%202004-2009.pdf , diunduh 22 Agustus 2014.
B.   Kewenangan  ICC  untuk  Mengadili  Warga  Negara  Non-pihak  Berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 13 (b) Statuta Roma Tanpa Adanya Consent dari Negara Asal Pelaku Tidak Melanggar VCLT
Hasil peneli an memperlihatkan bahwa kewenangan ICC untuk mengadili warga negara  non-pihak  Statuta  Roma  dak  bertentangan  dengan  VCLT  dengan pembahasan sebagai berikut:
1.   Pasal 12 Statuta Roma Terkait Kewenangan ICC Tidak Bertentangan dengan
VCLT
a.  Penerapan Prinsip Yurisdiksi Teritorial
Pada Pasal 12 ditegaskan bahwa ICC memiliki yurisdiksi terhadap negara pihak di mana kejahatan terjadi. Pada Pasal tersebut diatur bahwa:
“... the Court may exercise its jurisdic on if one or more of the following States are Par es to this Statute or have accepted the jurisdic on of the Court in accordance with paragraph 3:
(a). The State on the territory of which the conduct in ques on occurred or, if the  crime  was  commi ed  on  board  a  vessel  or  aircra ,  the  State  of registra on of that vessel or aircra  …”
Negara pihak Statuta Roma berhak untuk menerapkan yurisdiksinya terhadap pelaku  kejahatan  dari  negara  non-pihak  selama  pelaku  tersebut  melakukan kejahatan dan berada di wilayahnya. Pada proses negosiasi Statuta Roma, terlihat bahwa Pasal 12 hanya menerapkan prak k yurisdiksi teritorial yang sudah diakui oleh hukum internasional dan menegaskan bahwa consent disini berar consent dari  negara  tempat  kejahatan  terjadi  yakni  negara  pihak.  Penerapan  prinsip  ini dapat  dalam  bentuk  mengadili  pelaku  di  muka  pengadilan  nasionalnya, mengekstradisinya  ke  negara  lain  atau  bahkan  memberikannya  ke  pengadilan internasional yang memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan tersebut.
Pada hakikatnya, walaupun negara memiliki kedaulatan terhadap wilayahnya dan warga negaranya sendiri, namun kedaulatan tersebut  dak diar kan sebagai kedaulatan yang eksklusif khususnya ke ka warga negaranya melakukan kejahatan di  negara  lain.  Sama  halnya  dengan  penerapan  yurisdiksi  teritorial  suatu  negara terhadap  pelaku  kejahatan  yang  bukan  warga  negaranya  dak  lantas  diar kan sebagai bentuk intervensi urusan dalam negeri negara teritorial terhadap negara asal  pelaku.  Pasal  12  hanyalah  penerapan  yurisdiksi  pidana,  yakni  yurisdiksi teritorial  dan  yurisdiksi  universal  yang  diakui  dalam  hukum  internasional berdasarkan hukum kebiasaan internasional.

## b.  Penerapan Prinsip Yurisdiksi Universal
Pada  prinsipnya  yurisdiksi  universal  adalah  penerapan  yurisdiksi  pidana  suatu negara  terhadap  pelaku  tanpa  melihat  tempat  terjadinya  kejahatan  atau  warga negara  si  pelaku  atau  korban  atau  bahkan  hubungan  negara  tersebut  dengan kejahatan yang terjadi. Prinsip ini mengesampingkan prinsip yurisdiksi teritorial dan nasionalitas yang selama ini dikenal dalam hukum pidana dan hukum internasional.
Tidak  semua  kejahatan  dapat  mengakibatkan  pemberlakuan  prinsip  yurisdiksi universal. Alasan mengapa prinsip ini diberlakukan dalam perkembangan hukum pidana internasional dikarenakan adanya kejahatan yang “luar biasa” berbahaya bagi kepen ngan masyarakat internasional sehingga se ap negara berkepen ngan (berkewajiban) untuk mengadili pelaku.²⁴
Meskipun  masih  terdapat  perdebatan  mengenai  keberlakuan  prinsip universalitas dalam hal ruang lingkup dan deﬁnisi dari kejahatan dalam ICC masih terus  berlanjut  hingga  sekarang,  se daknya  “in ”  ( core )  dari  kejahatan  tersebut merupakan  pelanggaran  hukum  kebiasaan  internasional  yang  memicu diberlakukannya  prinsip  yurisdiksi  universal.  Phillipe  Kirsch,  Ketua  Konferensi Diploma k di Roma menyatakan bahwa, “ it was understood the statute was not to create  new  substan ve  law,  but  only  to  include  crimes  already  prohibited  under interna onal law ”.²⁵ Hal ini diperlukan mengingat ICC hanya mengadili kejahatan yang  diakui  berdasarkan  hukum  internasional  atau  berdasarkan  hukum  nasional negara tempat terjadinya kejahatan supaya ICC  dak dianggap melanggar prinsip nullem  crimen  sine  lege atau  prinsip  non-retroak f.  ICC  merasa  pen ng  untuk memas kan bahwa kejahatan dalam yurisdiksinya merupakan kejahatan yang telah ada sebelumnya dan merupakan pelanggaran dari hukum internasional agar  dak melanggar prinsip non-retroak f.²⁶
Penerapan prinsip yurisdiksi universal ini juga sesuai dengan tujuan pendirian ICC di Pembukaan Paragraf 5 yakni untuk menghapuskan impunity terhadap pelaku kejahatan-kejahatan  ICC  sehingga  mencegah  terjadinya  kembali  kejahatan tersebut.  Apakah  hal  tersebut  mengar kan  bahwa  ICC  dapat  memberlakukan yurisdiksinya  terhadap  semua  negara  tanpa  kesepakatan  dari  negara  yang bersangkutan?  Pada  Pasal  12  diperlihatkan  bahwa  ICC  dak  dapat  menerapkan yurisdiksi  universal  dalam  ar   yang  absolut.  Keberlakuan  penerapan  yurisdiksi universal bagi ICC terbatas sepanjang adanya consent dari negara tempat terjadinya kejahatan, negara asal dari pelaku kejahatan tersebut, atau berdasarkan pernyataan ad hoc dari negara non-pihak ICC (Pasal 12 Statuta Roma) serta kewenangan DK dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia (Pasal 13 Statuta Roma).
Pada  Perumusan  Pasal  12  ini  diperlihatkan  adanya  kompromi  antara  teori yurisdiksi pidana (dalam hal ini pemberlakuan prinsip yurisdiksi universal) dengan
²⁴ Princeton Project on Universal Marry Robinson, “Foreword: The Princeton Principles on Universal Jurisdici on”, Jurisdic on , , h ps://lapa.princeton.edu/hosteddocs/unive_jur.pdf   diakses  10  September  2014  yang menyatakan bahwa “… certain crimes are so harmful to interna onal interests that states are en tled-and even obliged-to bring proceedings against the perpetrator, regardless of the loca on of the crime or the na onality of the perpetrator or the vic m …” ²⁵ . Loc. cit. Michael P  Scharf,
²⁶ Interna onal Covenant of Civil and Poli cal Rights
Prinsip non-retroak f ini diakui dalam
(ICCPR) sebagai salah
satu hak yang  dak dapat dikurangi dalam situasi apapun (
). Lihat  asal 4 dan  asal 15 non-derogable rights P P
ICCPR.
consent sebagai syarat dari keterikatan negara berdasarkan VCLT. “In ” kejahatan- kejahatan  dalam  ICC  merupakan  pelanggaran  terhadap  hukum  kebiasaan internasional sehingga berlaku yurisdiksi universal, namun penerapan prinsip ini dak menjadikan dasar bahwa semua negara memberikan consent -nya terhadap Statuta  Roma.  Syarat consent dalam  VCLT  tetap  dihorma   oleh  ICC  dengan membatasi bahwa hanya negara pihak tempat terjadinya kejahatanlah yang berhak menyerahkan yurisdiksi teritorialnya ke ICC.

## 2.  Pasal 12 Statuta Roma Tidak Melahirkan Kewajiban Bagi Negara Non-pihak Berdasarkan Pasal 35 VCLT
Perjanjian  internasional  hanya  dapat  melahirkan  kewajiban  serta  hak  kepada negara  non-pihak  ( third  states )  sepanjang  adanya  kesepakatan  ( consent )  dari negara  tersebut  ( pacta  ter is  nec  nocent  nec  prosunt ).  Pengadilan-pengadilan internasional  telah  sepakat  untuk  mendasarkan  pada  prinsip  perjanjian internasional  yang  menyatakan  bahwa  perjanjian  internasional  baik  bilateral maupun mul lateral  dak boleh melahirkan kewajiban terhadap negara non-pihak juga dilarang untuk memodiﬁkasi hak dan kewajiban internasional mereka tanpa persetujuan.  Apakah  Statuta  Roma  betul-betul  mengatur  pasal  yang  melahirkan kewajiban  internasional  serta  hak  terhadap  negara  non-pihak  seper   yang dimaksud dalam Pasal 35 dan 36 VCLT?²⁷ Sebagai contoh, pasal yang melahirkan kewajiban seper  yang dimaksud dalam Pasal 35 VCLT adalah Pasal 2 ayat (6) Piagam PBB:
“ The Organiza on shall ensure that states which are not Members of the United Na ons act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of interna onal peace and security .” (huruf tebal oleh Penulis)
Pada Pasal 2 ayat (6) Piagam PBB di atas secara jelas diperlihatkan bahwa pihak ke-3 yang bukan merupakan pihak dari Piagam PBB diberikan kewajiban untuk ber ndak sesuai  dengan  prinsip-prinsip  PBB  guna  memelihara  keter ban  dan  keamanan dunia.
Berbeda halnya dengan Pasal 12 Statuta Roma yang  dak melahirkan kewajiban internasional per  se (dalam  ar   tugas  dan  tanggung  jawab)  kepada  negara  non-
²⁷ : “Trea es Providing for Obliga ons for Third States An obliga on arises for a third State from a Pasal 35 VCLT provision of a treaty if the par es to the treaty intend the provision to be the means of establishing the obliga on and the third State expressly accepts that obliga on in wri ng.”
Pasal 36 P
R
T S VCLT : ”Trea es  roviding for  ights for  hird  tates
1.   A right arises for a third State from a provision of a treaty if the par es to the treaty intend the provision to accord that right either to the third State, or to a group of States to which it belongs, or to all States, and the third State assents thereto. Its assent shall be presumed so long as the contrary is not indicated, unless the treaty otherwise provides.
2.  A State exercising a right in accordance with paragraph 1 shall comply with the condi ons for its exercise provided for in the treaty or established in conformity with the treaty.”
pihak seper  yang dimaksud dalam Pasal 35 VCLT. Sebagai contoh, pasal-pasal yang berisikan  kewajiban  dalam  Statuta  Roma  adalah:  kewajiban  untuk  memberikan iuran  ( funding )  kepada  ICC,²⁸  kewajiban  menangkap  dan  menyerahkan  pelaku untuk diadili di muka ICC,²⁹ dan kewajiban melakukan sejumlah kerjasama dengan ICC.³⁰ Kewajiban-kewajiban tersebut hanyalah ditujukan kepada negara pihak ICC dan bukan kepada negara non-pihak. Perlu dibedakan penger an ‘kewajiban’ bagi negara  ke ga  ( non  par es )  dalam  Pasal  35  VCLT  dengan  pelaksanaan  yurisdiksi terhadap warga negara negara non-pihak.³¹ ICC memang memiliki beberapa pasal yang  mengatur  mengenai  pihak  ke-3,  misalnya  Pasal  17  ayat  (1)  menggunakan penggunaan  is lah  ‘ state  which  has  jurisdic on ’³²  atau  Pasal  89  ayat  (1)  yang menggunakan is lah ‘ to any state. ’³³ Tidak ada dalam pasal-pasal tersebut yang melahirkan kewajiban terhadap negara non-pihak meskipun terdapat pasal yang memberikan  hak  terhadap  negara  non-pihak,  misalnya  hak  untuk  melarang  ICC mengadili pelaku yang sedang diadili di muka pengadilan negara non-pihak seper dalam  Pasal  17  ayat  (1).  Pasal  89  ayat  (1)  memberikan  kewenangan  kepada  ICC untuk  meminta  penyerahan  pelaku  kepada  ‘ any  state ’,  namun  kewajiban pemenuhan permohonan tersebut tetap ditujukan hanya kepada negara pihak.³⁴ Seper   yang  telah  ditegaskan  di  atas,  Pasal  12  Statuta  Roma  hanyalah  sebagai penegasan  penghormatan  kedaulatan  negara  yang  diwujudkan  dalam  bentuk penerapan yurisdiksi teritorial.
3.  Pasal 13 (b) Statuta Roma Bukan Merupakan Pelanggaran dari VCLT Pasal 13 (b) Statuta Roma³⁵ memperlihatkan bahwa DK memiliki kewenangan untuk merujuk suatu situasi yang diduga telah terjadi kejahatan dalam ICC tanpa melihat apakah  negara  tersebut  pihak  atau  bukan  dari  ICC.  Pasal  ini  melahirkan  banyak
²⁸ .
Pasal 115 dan 117 Statuta Roma ²⁹ , . Pasal 12, 89  dan 90 Statuta Roma
³⁰ States Par es shall, in accordance with the provisions of this Statute, cooperate fully with
Pasal 86 Statuta Roma: “
the Court in its inves ga on and prosecu on of crimes within the jurisdic on of the Court. ” ³¹ This does not bind non par es to the statute It simply conﬁrms the recognized Phillipe Kirsch menyatakan bahwa: “ principle that individuals are subject to the substan ve and procedural criminal laws applicable in the teritories to which  they  travel,  including  laws  arising  from  treaty  obliga ons ,
. “ .”   dalam  Michael  P   Scharf,  The  ICC Jurisdic ons , hlm. 98.
...”, Op.cit. ³² . Having regard to paragraph 10 of the Preamble and ar cle 1, the Court shall Pasal 17 (1) Statuta Roma: “1 determine that a case is inadmissible where: (a) The case is being inves gated or prosecuted by a , unless the State is State which has jurisdic onover it unwilling or unable genuinely to carry out the inves ga on or prosecu on;
(b)   The case has been inves gated by a and the State has decided not to State which has jurisdic on over it prosecute the person concerned, unless the decision resulted from the unwillingness or inability of the State genuinely to prosecute… ” (huruf tebal oleh Penulis). ³³  Pasal 89 ayat (1) Statuta Roma: “The Court may transmit a request for the arrest and surrender of a person, together with the material suppor ng the request outlined in ar cle 91, on the territory of which that to any State person may be found and shall request the coopera on of that State in the arrest and surrender of such a person. States Par es shall, in accordance with the provisions of this Part and the procedure under their na onal law, comply with requests for arrest and surrender.“ (huruf tebal oleh Penulis).
kri kan dari berbagai pakar dan negara yang ikut serta dalam Konferensi Roma. India misalnya, secara tegas menyatakan bahwa “ giving the Security Council power to  refer  cases  from  a  non-signatory  country  to  the  ICC  was  against  the  Law  of Trea es under which country can be bound by the provision of treaty it has not signed .”³⁶  Professor  Hans  Kochler³⁷  dalam  hal  menjelaskan  hubungan  antara  DK dengan ICC secara tegas menyatakan bahwa Pasal 13 (b) sebagai dasar kewenangan DK untuk “memberikan” yurisdiksi kepada ICC (yang  dak memiliki yurisdiksi) bagi negara  non-pihak  merupakan  pelanggaran  terhadap  prinsip  umum  hukum internasional yakni Pasal 34 VCLT.³⁸
Untuk  membahas  apakah  Pasal  13  (b)  Statuta  Roma  telah  melanggar pacta ter is  nec  nocent  nec  prosunt berdasarkan  VCLT  maka  terlebih  dahulu  pen ng kiranya  untuk  membahas  peran  DK  melaksanakan  kewenangan  memelihara perdamaian dan keamanan dunia seper  yang tertuang dalam Piagam PBB.³⁹ Pasal 25 dan 103 Piagam PBB memperlihatkan kewenangan yang besar dari DK untuk melakukan penegakan hukum.⁴⁰ Semua negara anggota PBB terikat pada kewajiban internasional  untuk  menerima  dan  melaksanakan  Keputusan  (Resolusi)  DK tersebut, dan jika terdapat konﬂik antara kewajiban dari Piagam dengan kewajiban internasional yang lahir dari perjanjian internasional yang lain maka kewajiban PBB
³⁴ ayat Sebagai contoh, Pasal dalam Piagam PBB yang menyerupai Pasal 89 (1) Statuta Roma misalnya Pasal 34 Piagam PBB yang berbunyi: “ The Security Council may inves gate any dispute, or any situa on which might lead to interna onal fric on or give  rise  to  a  dispute,  in  order  to  determine  whether the  con nuance  of  the  dispute  or  situa on  is  likely  to endanger the maintenance of interna onal peace and security .” (huruf tebal oleh Penulis)
Dewan Kemanan diberikan kewenangan untuk menginves gasi semua negara yang diduga dapat mengancam perdamaian  dan  kemanan  dunia  meskipun  kewajiban  penaatan  terhadap  keputusan  dari  Dewan  Keamanan tersebut hanya diwajibkan kepada negara pihak.
³⁵  Pasal 13 (b) Statuta Roma:
“ A situa on in which one or more of such crimes appears to have been commi ed is referred to the Prosecutor by the Security Council ac ng under Chapter VII of the Charter of the United Na ons ”. ³⁶
D
Government of India, “Explana on of Vote by Mr. Dilip Lahiri, Head of  elega on of India on the Adop on of the State of the Interna onal Criminal Court”, United Na ons Conference of Plenipoten aries on the Establishment of Interna onal Criminal Court ,
Jus ce Denied...,
, Ninth Preliminary Mee ng 19 July 1998  dalam David Hoile, Op.cit., hlm. 24. ³⁷ Life  Fellow Professor  Hans  Kochler  adalah  Profesor  di  bidang  Filsafat  di  Universitas  Innsbruck  Austria; di
Interna onal Academy for Philosophy dan President of Interna onal Progress Organiza on ; .
³⁸  Hans Kochler, “Global Jus ce or Global Revenge? The ICC and the Poli zation of Interna onal Criminal Jus ce”, The World Conference for Interna onal Jus ce: United Against the Poli ciza on of Jus ce , Sudanese Students Union, Khartoum, Sudan, April 2009, h p://www.i-p-o.org/IPO-Koechler-ICC-poli ciza on-2009.htm, diakses 5 Januari 2015.
³⁹ In order to ensure prompt and eﬀec ve ac on by the United Na ons, its Members confer Pasal 24 Piagam PBB: “ on the Security Council primary responsibility for the maintenance of interna onal peace and security, and agree that in carrying out its du es under this responsibility the Security Council acts on their behalf .” ⁴⁰ Pasal 25 Piagam PBB: “ The Members of the United Na ons agree to accept and carry out the decisions of the Security  Council  in  accordance  with  the  present  Charter ”;  Pasal  103  Piagam  PBB:  “ In  the  event  of  a  conﬂict between the obliga ons of the Members of the United Na ons under the present Charter and their obliga ons under any other interna onal agreement, their obliga ons under the present Charter shall prevail”.
harus  diutamakan.  Keputusan Interna onal  Court  of  Jus ce (ICJ)  mengenai Penafsiran Montreal  Conven on tahun  1992  memperlihatkan  bahwa  kewajiban PBB  juga  termasuk  diantaranya  kewajiban  yang  tertuang  dalam  Resolusi  Dewan Keamanan PBB.⁴¹
Consent negara-negara  khususnya  non-pihak  Statuta  Roma  yang  dibawa  ke mekanisme  ICC  berdasarkan  Resolusi  DK  PBB  berasal  dari  kepatuhan  mereka terhadap  Pasal  25  Piagam  PBB.  Permasalahan consent baru  akan  muncul  ke ka negara yang diajukan oleh DK tersebut bukan merupakan negara anggota dari PBB. Banyak  negara-negara  yang  hingga  saat  ini  belum  menjadi  negara  anggota  PBB dikarenakan statusnya sebagai negara masih dipertanyakan seper  Taiwan, Kosovo, Siprus, Abkhazia, Osse a Selatan, Demokar k Sahara Barat, dan lain-lain.
Pada Pasal 34 Piagam PBB diyatakan bahwa DK berhak untuk menginves gasi semua  kasus  antarnegara  yang  dapat  mengancam  perdamaian  dan  keamanan dunia, namun pada Pasal 25 Piagam PBB tetap ditegaskan bahwa kewajiban untuk menerima dan mematuhi Resolusi DK tersebut hanya ditujukan bagi negara pihak. Hingga saat ini memang belum ada kasus negara non-anggota PBB dibawa ke muka ICC berdasarkan Resolusi DK. Sama halnya dengan Pasal 12, Pasal 13 (b) Statuta Roma bukan merupakan pasal yang menciptakan kewajiban terhadap pihak ke-3 seper  yang dimaksud dalam Pasal 35 VCLT. Pasal ini semata hanya menegaskan kewenangan  DK  berdasarkan  Piagam  PBB  yakni  memelihara  perdamaian  dan keamanan dunia.

## C.  Dampak Keterikatan Indonesia sebagai Negara Non-pihak di ICC
Indonesia termasuk negara yang berpar sipasi dalam Konferensi Roma tahun 1998 dan menyatakan akan selalu mendukung ra ﬁkasi Statuta Roma walaupun hingga saat ini  dak kunjung dilaksanakan. Ra ﬁkasi Statuta Roma yang dicantumkan pada RANHAM tahun 2008 pun  dak dilaksanakan oleh Indonesia. Peneli an ini  dak akan  menganalisis  alasan  mengapa  hingga  saat  ini  Indonesia  belum  mera ﬁkasi Statuta  Roma.  Peneli an  ini  akan  lebih  memfokuskan  pada  dampak  Indonesia sebagai negara non-pihak Statuta Roma, khususnya dalam hal penegakan hukum bagi  ndak pidana internasional.

## 1.  Penegakan  Hukum  bagi  Warga  Negara  Indonesia  yang  Diduga  Pelaku Kejahatan di ICC
Kita  dak pernah berharap bahwa ke depannya kejahatan internasional terjadi di Indonesia atau dilakukan oleh warga negara Indonesia karena ICC memang hanya memiliki  yurisdiksi  bagi  kejahatan-kejahatan  setelah  ICC  dira ﬁkasi  oleh  negara.
⁴¹  Interna onal  Court  of  Jus ce  (ICJ),  “
I
Case  concerning  Ques ons  of  nterpreta on  and  Applica on  of  1971
Montreal  Conven on  Arising  from  the  Aerial  Incident  at  Lockerbie,  Libya  v  USA ,  ICJ  Judgment  1971,
”
h p://www.icj-cij.org/docket/ﬁles/89/7249.pdf, 4 Januari 2015 diunduh .
Ar nya, ICC memang  dak memiliki yurisdiksi bagi kejahatan-kejahatan masa lalu yang terjadi sebelum ICC berlaku, sehingga kasus Timor Timur, kekerasan G30/S PKI, dan banyak kasus kejahatan yang diduga merupakan kejahatan internasional  dak dapat diadili di ICC.
Fakta bahwa Indonesia ak f dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia, sesuai dengan tujuan negara dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Indonesia ru n mengirimkan  tentaranya  sebagai  pasukan  penjaga  perdamaian  dapat meningkatkan risiko terjadinya kejahatan internasional tersebut. Sebagai contoh, Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  ak f  berpar sipasi  dalam United  Na ons Peacekeeping  Opera ons (UN  PKO)  sejak  tahun  1957.  Tercatat  jumlah  personel Indonesia yang berpar sipasi dalam berbagai UN PKO (sesuai data United Na ons Department of Peacekeeping Opera ons per 30 November 2013) sejumlah 1.712 personel,  yang  menempatkan  Indonesia  di  urutan  ke-19  dari  120 Troops/Police Contribu ng  Countries ( T/PCC ).⁴²  Pasukan  tersebut  bertugas  di  6  (enam)  misi pemeliharaan  perdamaian  PBB  di  6  negara,  yaitu  MINUSTAH  (Hai );  MONUSCO (Republik Demokra k Kongo); UNAMID (Darfur, Sudan); UNIFIL (Lebanon); UNMIL (Liberia); dan UNMISS (Sudan Selatan).⁴³ Perlu diingat bahwa Republik Demokra k Kongo  (DRC)  dan  Liberia  merupakan  negara  pihak  dari  ICC.  Data  tersebut memperlihatkan bahwa seribu lebih personel TNI yang bertugas di daerah-daerah konﬂik terancam untuk dituduh melakukan kejahatan dalam yurisdiksi ICC.
Perlu dipahami bahwa dalam se ap tugas nya UN PKO memiliki Status of Force Agreement (SOFA) antara PBB dengan host country . Pada SOFA tersebut dinyatakan bahwa anggota dari UN PKO kebal dari proses hukum ke ka melaksanakan  ndakan dalam rangka tugasnya atau bagi anggota militer ke ka diduga melakukan  ndakan pidana, maka hukum yang berwenang mengadili adalah hukum nasional negara asal mereka.⁴⁴ Model SOFA yang dibuat oleh UN PKO kurang lebih berisi aturan yang sama dan (sayangnya) memang  dak ada pengecualian kekebalan bagi kejahatan- kejahatan dalam yurisdiksi ICC. ICC sendiri sangat menghorma  semangat dari SOFA tersebut  yang  mengandung  maksud  untuk  memberikan  kesempatan  negara pengirim  pasukan  tersebut  untuk  mengadili  pasukannya  sendiri.  Semangat  ini sejalan dengan prinsip complementarity ⁴⁵ dari ICC dan dituangkan dalam Pasal 98 ayat (2) Statuta Roma.⁴⁶
⁴² ” Press  Release ,
Kementrian  Luar  Negeri  RI,  “Par sipasi  Indonesia  dalam  Pasukan  Misi  Perdamaian  PBB , h p://www.kemlu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=10&l=id diakses 15 Januari 2015
, . ⁴³ Ibid. ⁴⁴ P Status of Force Agreement ( )
Lihat  asal 50 dan 51 (b) SOFA  Agreement UNIMISS antara PBB dengan Pemerintah
Sudan, Pasal 50 dan 51 (b) SOFA Agreement UNAMID antara PBB dan African Union dan Pemerintah Sudan . ⁴⁵  Prinsip ditegaskan  dalam  Pembukaan  Statuta  Roma  yang  berbunyi:  “ complementarity Emphasizing that  the Interna onal  Criminal  Court  established  under  this  Statute  shall  be  complementary  to  na onal  criminal jurisdic ons admissibility ” dan dalam Pasal 17 Statuta Roma sebagai syarat . ⁴⁶  Pasal 98 ayat (2) Statuta Roma menegaskan bahwa: “ The Court may not proceed with a request for surrender
Yurisdiksi Interna onal Criminal Court
Pasal di atas memperlihatkan bahwa ICC telah mengan sipasi bahwa banyak negara telah terikat dengan perjanjian dengan negara lain, misalnya SOFA yang akan sangat mungkin bertabrakan dengan kewajiban negara tersebut sebagai pihak ICC untuk menyerahkan pelaku ke ICC. Apabila negara pengirim dalam hal ini Indonesia dak  mengadili  pelaku  apakah  kemudian  ICC  dapat  meminta  Indonesia  untuk menyerahkan ke ICC? Kejahatan perang adalah kejahatan dalam ICC yang hingga saat ini belum dikriminalisasi di Indonesia sehingga pelaku kejahatan perang  dak dapat dipidana. Sebagai salah satu kejahatan yang memicu diberlakukannya prinsip yurisdiksi  universal  maka  apabila  Indonesia  gagal  menghukum  pelaku  tersebut, negara-negara lain khususnya negara pihak ICC akan membidik pelaku baik untuk diadili  di  muka  pengadilannya  maupun  diserahkan  ke  ICC.  Hal  ini  dikarenakan negara pihak dimana kejahatan terjadi berdasarkan Pasal 12 Statuta Roma berhak mengadili atau menyerahkannya ke ICC.
Hal ini memperlihatkan bahwa ini bukan permasalahan kewajiban pihak ke-3 dari perjanjian internasional, namun lebih kepada penerapan yurisdiksi teritorial suatu  negara  yang  berpengaruh  kepada  kedaulatan  negara  lain.  Hal  ini  bukan merupakan fokus dari peneli an ini, namun pertanyaan mengenai ra ﬁkasi kembali mengemuka  berkenaan  dengan  penerapan  yurisdiksi  teritorial  ini  yakni:  Apakah dak  sebaiknya  Indonesia  mera ﬁkasi  Statuta  Roma  guna  memberikan perlindungan  yang  lebih  kepada  warga  negaranya?  Tanpa  adanya  perjanjian bilateral  yang  berisi  larangan  penuntutan  TNI  di  wilayah  negara  konﬂik  yang menangkap TNI tersebut, maka menjadi negara pihak Statuta Roma akan jauh lebih memberikan  perlindungan  bagi  warga  negara  Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan sebagai negara pihak, Indonesia dapat meminta ICC untuk melaksanakan primacy jurisdic on- nya sehingga warga negara Indonesia dapat diadili di muka pengadilan internasional  yang  netral  dibandingkan  dengan  diadili  di  muka  pengadilan  asing negara lain.
Perlu diingat, bahwa ada dua hal di mana ICC berwenang untuk melaksanakan yurisdiksinya, yakni: (1) ke ka terjadi di wilayah negara pihak; dan (2) ke ka  pelaku adalah warga negara pihak. Mengingat ICC dapat secara sah mengadili warga negara Indonesia sekalipun bukan negara pihak ICC yang melakukan kejahatan di wilayah negara  pihak  ICC,  memilih  menjadi  negara  pihak  dapat  menjadikan  Indonesia memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap warga negaranya.

## 2.  Mekanisme DK PBB bagi Negara Non-pihak Termasuk Indonesia
Libya dan Sudan adalah dua negara non-pihak yang warga negaranya telah diadili di muka  ICC  dengan  menggunakan  mekanisme  DK  PBB.  Hal  ini  dak  menutup kemungkinan jika mekanisme yang sama juga bisa membawa Indonesia ke muka ICC.
Laporan Komisi Ahli PBB yang dibentuk Sekretariat Jenderal PBB ( Independent Commission  of  Expert )  dan  diserahkan  ke  DK  pernah  merekomendasikan  agar
dibuat pengadilan internasional ad hoc serupa Interna onal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) atau Interna onal Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) bagi kasus Timor Leste karena Indonesia dianggap  dak serius dalam menegakan kejahatan terhadap kemanusiaan di muka pengadilan nasionalnya sendiri.⁴⁷ Hal ini dilihat dari hasil persidangan yang membebaskan hampir seluruh terdakwa kecuali satu  orang,  Eurico  Guiterez,  pada  ngkat  pertama  hingga  peninjauan  kembali.⁴⁸ Undang-Undang 26 Tahun 2000 sebagai dasar pendirian Pengadilan HAM dengan yurisdiksi  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  dan  genosida  terkesan  tergesa-gesa disusun  karena  adanya  tekanan  internasional  yang  menuntut  Indonesia  segera mengadili pelaku kejahatan internasional. Komisi Ahli berujung pada kesimpulan bahwa Indonesia berkeinginan melindungi pelaku kejahatan dengan mengadili (dan membebaskan) di muka pengadilan nasionalnya agar pelaku tersebut  dak dapat diadili di muka pengadilan lain ( ne bis in idem ).
Pada laporan tersebut selain dicantumkan mengenai kemungkinan mendirikan Pengadilan  Pidana  Internasional ad  hoc di  Timor  Leste  ( Interna onal  Criminal Tribunal for Timor Leste ) juga dicantumkan mengenai kemungkinan menggunakan ICC untuk penyelesaian kasus Timor Leste.⁴⁹ Sebagai negara non-pihak ICC hingga sekarang,  Indonesia  dapat  dibawa  ke  muka  ICC  dengan  mekanisme  DK,  namun permasalahannya adalah kasus Timor Leste terjadi sebelum ICC berlaku sehingga ICC  dak dimungkinkan untuk menerapkan prinsip non-retroac ve .⁵⁰ Contoh di atas dapat menjadi gambaran bahwa mekanisme DK pernah membidik Indonesia, akan tetapi membidik Indonesia untuk kejahatan setelah ICC berlaku. Indonesia   harus patuh  dan  tunduk  terhadap  Resolusi  DK  tersebut  mengingat  Indonesia  sudah memberikan consent -nya  sebagai  negara  anggota  PBB.  Akibat  dikeluarkannya
which would require the requested State to act inconsistently with its obliga ons under interna onal agreements pursuant to which the consent of a sending State is required to surrender a person of that State to the Court, unless the Court can ﬁrst obtain the coopera on of the sending State for the giving of consent for the surrender “. ⁴⁷  “ If the foregoing recommenda ons relevant to Timor-Leste and Indonesia are not ini ated by the respec ve Governments within the recommended  me frames or are not retained by the Security Council, the Commission of Experts recommends that the Security Council adopt a resolu on under Chapter VII of the Charter of the United Na ons  to  create  an  ad  hoc  interna onal  criminal  tribunal  for  Timor-Leste,  to  be  located  in  a  third  State ”, Summary Report to the Secretary-General of the Commission of Experts to Review the Prosecu on of Serious Viola ons  of  Human  Rights  in  Timor-Leste  (the  then  East  Timor)  in  1999,  26  May  2005,  Annex  I,  para.  29 , h p://www.etan.org/etanpdf/pdf3/N0542617.pdf, diunduh 20 Oktober 2014. ⁴⁸ I Annex I para. 16. bid., ⁴⁹  “ U lizing the Interna onal Criminal Court: If the recommenda on to establish an interna onal criminal tribunal for Timor-Leste is not retained, the Security Council may consider the possibility of u lizing the Interna onal Criminal Court as a vehicle for inves ga ons and prosecu ons of serious crimes commi ed in East Timo Ibid r” , Annex I, para. 30. ⁵⁰  Pasal 11 Statuta Roma:
(1)  The Court has jurisdic on only with respect to crimes commi ed a er the entry into force of this Statute.
(2) If a State becomes a Party to this Statute a er its entry into force, the Court may exercise its jurisdic on only with respect to crimes commi ed a er the entry into force of this Statute for that State, unless that State has made a declara on under ar cle 12, paragraph 3.

## Yurisdiksi Interna onal Criminal Court
Resolusi DK khususnya bagi negara non-pihak adalah pelaku dapat diadili ke muka ICC  dengan  atau  tanpa  prinsip complementarity di  mana  prinsip  ini  berlaku terhadap negara pihak ICC.⁵¹
Perdebatan mengenai penerapan prinsip complementarity ini khususnya bagi mekanisme Resolusi DK masih terus berlanjut, khususnya melihat kasus Libya yang bukan  negara  pihak  dan  dibawa  ke  muka  ICC  berdasarkan  Resolusi  DK  tanpa memberikan ruang bagi prinsip complementarit y.⁵² Padahal dalam kasus tersebut Libya sudah berkeinginan untuk mengadili pelakunya berdasarkan hukum nasional Libya.  Ke ka  ICC  sudah  mengeluarkan  surat  penangkapan  internasional ( interna onal arrest warrant ) kepada semua negara pihak bagi pelaku warga negara Indonesia berdasarkan Resolusi DK, maka semua negara pihak tanpa perlu melihat asas teritorial berhak untuk menangkap dan menyerahkan pelaku ke ICC. Hal ini dikarenakan kewajiban negara pihak untuk bekerjasama penuh dengan ICC dalam hal  menangkap  dan  menyerahkan  pelaku  ke  ICC.  Sebagai  pengadilan  pidana internasional, ICC  dak memiliki aparat penegak hukum, keberhasilan ICC hanya bergantung dari kerja sama masyarakat internasional dalam mewujudkan keadilan global.
Jika  Indonesia  menjadi  negara  pihak  ICC,  Indonesia  dapat  mencegah  warga negaranya untuk diadili di muka pengadilan asing negara lain yang kenetralannya dipertanyakan dan meminta ICC untuk melaksanakan yurisdiksinya mengadili warga negara  Indonesia.  Selain  itu,  prinsip complementarity berlaku  disini,  sehingga sebagai syarat admissibility suatu kasus, maka harus terpenuhi unsur unwilling dan unable dari  negara  yang  bersangkutan.  Selama  Indonesia  memiliki  kesiapan instrumen hukum yang baik dan efek f untuk mengadili pelaku, maka  dak ada alasan ICC untuk mengadili warga negara Indonesia tersebut.

## D.  Penutup
Berdasarkan  uraian  pembahasan  dalam  peneli an  ini  maka  dapat  ditarik  dua kesimpulan  sebagai  jawaban  dari  permasalahan  di  atas. Pertama , dak  ada permasalahan consent berkaitan dengan kewenangan ICC untuk mengadili warga negara  non-pihak  Statuta  Roma.  ICC  tetap  menghorma pacta  sunt  servanda dengan  mensyaratkan  bahwa  kewenangan  mengadili  warga  negara  non-pihak tersebut hanya sepanjang kejahatan terjadi di wilayah negara pihak. Kewenangan DK  PBB  untuk  membawa  negara  non-pihak  ke  muka  ICC  dak  melanggar  VCLT
⁵¹ ayat complementarity
Lihat Pasal 18 (1) dan (2) Statuta Roma secara jelas menyatakan bahwa prinsip berlaku bagi Pasal 13 (a) dan (c) saja ( dan ). Namun, Statuta Roma masih ambigu
state referral prosecutor's propiro motu mengenai permasalahan apakah prinsip ini berlaku bagi Pasal 13 (b) (Resolusi Dewan Kemanan). ⁵²  Harry Orr Hobbs, “The Security Council and The Complementary Regime of The Interna onal Criminal Court:
Lesson  rom  Libya”,  h p://www.americanstudents.us/content/wp-content/uploads/2013/10/Hobbs- f
preview.pdf, di 11 Januari 2015, hlm. 43-50 unduh .
dikarenakan consent negara tersebut didasarkan Pasal 25 Piagam PBB terkecuali negara-negara tersebut bukan merupakan negara anggota PBB.
Kedua , dampak  penerapan  jurisidksi  ICC  terhadap  Indonesia  adalah perlindungan  Indonesia  terhadap  warga  negaranya  menjadi  tereduksi.  Menjadi negara  pihak  ICC  dapat  memberikan  perlindungan  yang  lebih  terhadap  warga negara Indonesia karena Indonesia dapat meminta primary jurisdic on ICC untuk mengadili warga negaranya agar terhindar dari pengadilan pidana nasional negara asing  yang  dak  imparsial.  Di  samping  itu,  prinsip complementarity juga  akan berlaku bagi Indonesia jika menjadi negara pihak karena belum tentu prinsip ini bisa diberlakukan ke ka warga negara Indonesia dibawa ke muka ICC dengan Resolusi DK PBB.

## Da ar Pustaka Buku
Cassese, Antonio, Interna onal Criminal Law , New York, Oxford University Press, 2008.
Hoile, David, Jus ce Denied: The Reality of Interna onal Criminal Court , The Africa Research Center, London, 2014.
Shelton, Dinah (ed), Interna onal Crimes, Peace, and Human Rights: The Role of the Interna onal Criminal Court , Transna onal Publisher Inc, USA, 2002.

## Dokumen Lain
Coali on  for  Interna onal  Criminal  Court,  “Press  Release:  Pales ne  Joins  ICC: Ending  Impunity  Key  to  Las ng  Peace”,  h p://www.coali onfortheicc.org/ documents/CICCPR_Pales neAccession_FINAL_ENG.pdf,  diunduh  6  Januari 2015.
Furundjiza (ICTY Case IT-95-17/1-T), Judgment of 10 December 1998. Interna onal Court of Jus ce, “Case concerning Ques ons of Interpreta on and Applica on of 1971 Montreal Conven on Arising from the Aerial Incident at L o c ke r b i e ” ,   L i b ya   v   U S A ,   I C J   J u d g m e n t   1 9 7 1 ,   h p : / / w w w. i c j - cij.org/docket/ﬁles/89/7249.pdf, diunduh  4 Januari 2015.
Kementrian Luar Negeri RI, “Par sipasi Indonesia dalam Pasukan Misi Perdamaian PBB, Press  Release ,  h p://www.kemlu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP =10&l=id, diakses 15 Januari 2015.
Kochler, Hans, “Global Jus ce or Global Revenge? The ICC and the Poli zaion of Interna onal Criminal Jus ce”, The World Conference for Interna onal Jus ce: United  against  the  Poli ciza on  of  Jus ce ,  Sudanese  Students  Union, Khartoum,  Sudan,  April  2009,  h p://www.i-p-o.org/IPO-Koechler-ICC- poli ciza on-2009.htm,  diakses 5 Januari 2015.
Nieto-Navia,  Rafael,  “Interna onal  Peremptroy  Norm  (Ius  Cogens)  and Interna onal  Humanitarian  Law”, Coali on  of  Interna onal  Criminal  Court , www.iccnow.org/documents/Wri ngColombiaEng.pdf,  diunduh  20  Oktober 2014.
Robinson, Marry, “Foreword: The Princeton Principles on Universal Jurisdici on”, Princeton Project on Universal Jurisdic on , h ps://lapa.princeton.edu/hosted docs/unive_jur.pdf, diunduh 10 September 2014.
Scharf,  Michael  P.,  “The  ICC  Jurisdic ons  over  Na onals  of  Non  Party  States:  A
Cri que of the US Posi ons”, Law and Contemporary Problems , Vol. 64 No. 1, 2001.2001,  h p://scholarship.law.duke.edu/cgi/view  content.cgi?ar cle= 1201&context=lcp,  diunduh 9 Januari 2015.
Summary Report to the Secretary-General of the Commission of Experts to Review the Prosecu on of Serious Viola ons of Human Rights in Timor-Leste (the then East  Timor)  in  1999,  26  May  2005,  Annex,  h p://www.etan.org/etan pdf/pdf3/N0542617.pdf , diunduh 20 Oktober 2014.

## Dokumen Hukum
Interna onal Civil and Poli cal Right 1966.
Interna onal  Law  Commission  Ar cles  of  State  Responsibility 2001  and Commentary .
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009,
Rome Statute on the Establishment of Interna oal Criminal Court 1998. Status of Force Agreement United Na ons Mission in South Sudan 2011. Status of Force Agreement United Na ons-African Union Mission in Darfur 2008. Statute of Interna onal Court of Jus ce 1945. United Na ons Charter 1945.
Vienna Conven ons on the Law of Trea es 1969.