## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.3010/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Implementasi Presensi Berbasis Retina Scanning Di Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi
Fiori Anugerah Nasution
Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
Article Info ABSTRACT Article history: Received : 13 Febuari 2022 Publish: 10 Maret 2022 This  article  aims  to  describe  the  purpose  of  the  problem  in  the  form  of  the implementation  of  retina-based  scanning  presence  at  the  Bukittinggi  State Prosecutor's Office. Researchers describe clearly how the implementation of retina- based presence scanning on ASN at the Bukittinggi State Prosecutor's Office affects the discipline and work culture. Furthermore, the purpose of the study is to find out the  implementation  as  well  as  supporting  factors  and  efforts  to  implement  retina scanning-based presence at the Bukittinggi State Prosecutor's Office. The research method that researchers use is qualitative research with descriptive methods, where researchers use purposive sampling  informant selection research techniques. Data collection  in  research  is  conducted  with  observations,  interviews  and documentation  studies.  It  can be known that the results of this study show that the implementation  of  retina-based  presence  scanning  provides  a  significant  update that  has  a  positive  effect  on  discipline  and  works  culture  in  the  Bukittinggi  State Prosecutor's Office.
Keywords:
Implementation,
Presence, Retina Scanning.
Info Artikel ABSTRAK Article history: Received : 13 Febuari 2022 Publish: 10 Maret 2022 Artikel  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  tujuan  permasalahan  berupa implementasi  presensi  berbasis  retina  scanning  di  Kantor  Kejaksaan  Negeri Bukittinggi.  Peneliti  mendeskripsikan  dengan  jelas  bagaimana  implementasi penerapan presensi berbasis retina scanning pada ASN di Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi  berpengaruh  terhadap  disiplin  dan  budaya  kerja  yang  ada.  Selanjutnya tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi serta faktor pendukung dan upaya pelaksanaan penerapan presensi berbasis retina scanning di Kantor Kejaksaan Negeri  Bukittinggi.  Metode  penelitian  yang  peneliti  gunakan  adalah  penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, dimana peneliti menggunakan teknik penelitian pemilihan  informan  purposive  sampling.  Pengumpulan  data  dalam  penelitian dilakukan  dengan  observasi,  wawancara  dan  studi  dokumentasi.  Dapat  diketahui hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwasanya    implementasi  penerapan  presensi berbasis  retina  scanning  memberikan  pembaharuan  yang  cukup  signifikan berpengaruh  positif  terhadap  kedisiplinan  dan  budaya  kerja  di  lingkungan Kejaksaan Negeri Bukittinggi.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Fiori Anugerah Nasution
Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

## 1. PENDAHULUAN
Pada  era  teknologi  digital  yang  semakin  berkembang  pesat  dewasa  sekarang  ini berhubungan dengan era globalisasi yang tidak bisa dihindari. Hal itu mengartikan bahwa informasi mengenai  keseluruhan  pengetahuan  mengenai  hidup  bermasyarakat  telah  makin  bertumbuh  dan berkembang di segala sektor elemen di tengah-tengah masyarakat.
Dalam upaya peningkatan pemerintahan yang baik, pemerintah harus melakukan pergerakan ke  arah  yang  lebih  maju  lagi  sebagai  upaya  meningkatkan  disiplin  pegawai,  salah  satunya  dapat
diaplikasikan  melalui  presensi  berbasis  elektronik  di  lingkungan  instansi  pegawai.  Perkembangan teknologi  yang  makin  pesat  sekaligus  berpengaruh  kepada  sistem  presensi  berbasis  elektronik  di lingkungan  sebagian instansi pemerintah. Dibuktikan dengan banyaknya instansi pemerintah yang melakukan penerapan sistem presensi berbasis elektronik dalam sarana dan prasarananya.
Hadirnya  teknologi  informasi  memberikan  dampak  positif  ini  bagi  kelompok  organisasi ataupun  instansi.  Dampak  positif  ini  seperti  adanya  kemudahan  dan  kecepatan  serta  keakuratan dalam  memproses  data  dan  memberikan  laporan  yang  dituntut  harus  serba  cepat.  Hal  ini  perlu didukung  oleh  pegawai  yang  disiplin  dalam  pekerjaan  yang  dilaksanakan  teknologi  informasi  ini untuk  mengantisipasi  dan  meminimalisir  terjadinya  pelanggaran  pegawai,  instrumen  yang  dapat digunakan untuk meminimalisir disiplin pegawai tersebut adalah sistem presensi biometrik.
Ini  diwujudkan  melalui  penggunaan  sistem  presensi  biometrik  yang  mengidentifikasi  atau mengenali  seseorang  berdasarkan  karakteristik  fisik  atau  perilaku  yang  khas  dan  hanya  dimiliki oleh  dirinya  sendiri.  Modalitas  biometrik  saat  ini  dapat  menggunakan  sidik  jari,  telapak  tangan, suara,  wajah,  gerbang,  iris  mata,  dan  bahkan  DNA  pengakuan.  Teknik  biometrik  lain  yang diketahui  melibatkan  identifikasi  subjek  menggunakan  retina  pencocokan  pola  pembuluh  darah mata.
Modalitas biometrik saat ini termasuk sidik jari, telapak tangan, suara, wajah, gerbang, iris mata,  dan  bahkan  DNA  pengakuan.  Teknik  biometrik  lain  yang  diketahui  melibatkan  identifikasi subjek menggunakan retina pencocokan pola pembuluh darah mata. Penggunaan sistem biometrik di lingkungan instansi pemerintah telah berubah dengan pesat. Sistem biometrik presensi berbasis retina  scanning  menggunakan  pengolahan  citra  mata  yang  kemudian  diintrodusir  dengan merancang  algoritma  dalam  bentuk  pembacaan  iris  mata  ke  dalam  aplikasi  biometrik  secara spesifik.
Untuk  mengetahui  kehadiran  pegawai  terutama  untuk  mencegah  atau  mengurangi  indisipliner pegawai  Kejaksaan  Negeri  Bukittinggi,  pihak  Kejaksaan  Negeri  Bukittinggi  menggunaan  sistem presensi  berbasis  retina  scanning  dalam  pengukuran  kehadiran  pegawai.  Presensi  ini  bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai yang berkaitan langsung dengan kehadiran yang sifatnya merupakan rutinitas.
Hadirnya presensi berbasis retina scanning merupakan bentuk solusi  yang memiliki alasan dalam  mengatasi  adanya  persoalan  mengenai  kehadiran  pegawai.  Makanya  sarana  mesin pengukuran  retina  scanning  dihadirkan  dalam  sistem  absensi  di  lingkungan  Kejaksaan  Negeri Bukittinggi.
Hal  ini  juga  yang  menjadi  dasar  Kejaksaan  Negeri  Bukittinggi  dalam  melakukan  inovasi untuk  presensi  kehadiran  pegawainya.  Dalam  kegiatan  pengamatan  lapangan  di  bagian  Pidana khusus Kejaksaan Negeri Bukittinggi disebutkan bahwa sebelumnya Kejaksaan Negeri Bukittinggi memakai  sistem  presensi  berbasis  finger  print.  Namun  dikarenakan  sering  diotak-atik  yang mengakibatkan  kekacauan  dari  finger  print  tersebut  pihak  kejaksaan  berinisiatif  untuk menggantinya ke sistem presensi berbasis retina scanning pada awal tahun 2020.
Peralihan  ini  dilaksanakan  karena  sistem  presensi  sebelumnya  sering  terjadi error  system dikarenakan mesin tidak bisa mengidentifikasi sidik jari yang kotor atau sudah terlalu banyak bekas sidik  jari  yang  tertempel  dimesin  sebelumnya  yang  mengakibatkan  data  kehadiran  yang  terekam dari  mesin  presensi  finger  print  tidak  real  time  sehingga  memerlukan  rekapitulasi  secara  manual walau data yang digunakan sudah berbentuk spreadsheet.
Penggunaan  presensi  retina  scanning  ini  sendiri  sesuai  dengan  instruksi  Kejaksaan  Agung yang  tertuang  dalam  laporan  surat  Kepala  Biro  Perlengkapan  Nomor:  B-666/C.6/CPL.2/09/2019 tanggal 2019 tentang daftar pengiriman pengadaan Aplikasi Secure-Data System (ARSSYS) tahap II  Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia  tahun  anggaran  2019  untuk  Kejaksaan  Tinggi  Sumatera Barat.
Selain lebih mudah dan dapat meminimalisir error system, penggunaan presensi retina juga akan  lebih  higienis,  mengingat  sekarang  sedang  masa  pandemi  Covid-19.  Proses  penggantian sistem presensi ini diprediksi akan lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari kehadiran serta transparansi  pegawai  di  Kejaksaan  Negeri  Bukittinggi.  Implementasi  presensi  berbasis  retina scanning ini sendiri juga dimaksudkan agar meningkatkan kedisiplinan pegawai.
Dimana  pada  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  53  Tahun  2010  tentang Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  disebutkan  bahwa  disiplin  pegawai  negeri  sipil  merupakan  bentuk kesanggupan  pegawai  negeri  sipil  untuk  menaati  kewajiban  dan  menghindari  larangan  yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan atau Peraturan Kedinasan yang apabila tidak ditaati  atau  dilanggar  dijatuhi  hukuman  disiplin.  Sesuai  dengan  Peraturan  Gubernur  Provinsi Sumatera  Barat  Nomor  55  Tahun  2012  Tentang  Disiplin  Dan  Kode  Etik  Pegawai  Negeri  Sipil Dilingkungan  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  yang  menyebutkan  bahwa  hari  kerja  ASN dimulai  hari  Senin  sampai  dengan  Jum’at  dengan  pembagian  Senin  sampai  Kamis  pukul  07.30- 16.00 WIB dan Jum’at pukul 07.30-16.30 WIB.
Sebagai  maksud  dalam  melakukan  penegakkan  kedisiplinan  waktu,  Kejaksaan  Negeri Bukittinggi menerapkan presensi berbasis retina scanning. Selain itu ditemukan juga permasalahan seperti  masih  banyaknya  pegawai  yang  gagap  teknologi  terutama  di  kalangan  staff  sehingga pemakaian sistem absensi berbasis retina scanning berjalan tidak efektif. Masalah seperti ini dapat berpengaruh kepada disiplin dan budaya kerja dari pegawai di Kejaksaan Negeri Bukittinggi.
Urgensi penggunaan scan retina dikarenakan penggunaan presensi ini masih menjadi barang baru  bagi  pegawai  di  Kejaksaan  Negeri  Bukittinggi.  Sehingga  proses  komunikasi  dan  advokasi terhadap  digitalisasi  terbarukan  yang  merupakan  transisi  dari  finger  print  kepada  retina  scanning perlu  untuk  dilaksanakan  secara  berkelanjutan  di  lingkungan  Kejaksaan  Negeri  Bukittinggi,  serta bagaimana kaitannya dengan kedisiplinan pegawai di Kejaksaan Negeri Bukittinggi.
Berdasarkan  hasil  analisis  data  observasi  awal  dalam  bentuk  pengamatan  lapangan  atau observasi  lapangan  dan  hasil  wawancara  yang  peneliti  laksanakan  pada  tanggal  15  Oktober  2021 bersama  Bapak  Hendriko  yang  merupakan  pegawai  Kejaksaan  Negeri  Bukittinggi,  maka  penulis menilai  terdapat  beberapa  masalah  yang  berkaitan  dengan  presensi  berbasis  retina  scanning  di Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi.
Ditemukan beberapa hal yang dibuktikan dengan hasil analisa menjadi beberapa persoalan yaitu  terjadinya  berbagai  permasalahan  sebelum  penerapan  retina  scanning  dalam  hal  tingkat kehadiran  pegawai  yang  tidak  terdata  dengan  baik  di  Kejaksaan  Negeri  Bukitinggi,  terjadinya peningkatan  masalah  error  system  dalam  penggunaan  finger  print  pada  pengambilan  presensi pegawai.  Maka  dari  itu  hadirlah  inovasi  sistem  presensi  berbentuk  retina  scanning  di  Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  desain  penelitian  Kualitatif  semu  ( quasi qualitatif  design ).  Penggunaan  Desain  kuasi  kualitatif  menurut  Bungin  (2020:  183)  disebabkan karena  pendekatan  kualitatif  masih  dipengaruhi  oleh  positivism  yang  kuat  dalam  penerapannya, terutama dalam memperlakukan teori yang bersifat deduktif. Pada dasarnya, desain kuasi kualitatif memiliki  dua  sisi  utama,  yaitu  sisi  positivism  ketika  penelitian  dimulai  dari  sisi  deduktif, menggunakan teori. Dari sisi lain, maka desain ini akan menjadi kuantitatif secara utuh. Kemudian pada  saat  menganalisis  data,  desainnya  berubah  menjadi  kualitatif.  Dimana  cara  berpikir  yang dilakukan oleh peneliti menjadi induktif.
Bungin  (2020:  183)  juga  menjelaskan  bahwa  kuasi  kualitatif  sangat  cocok  untuk menarasikan kehiduan dari sumber informasi yang dijelaskan secara deskriptif. Demikian juga pada penelitian  relasi  publik,  model  paradigma  ini  sangat  cocok,  terutama  pada  penelitian  yang  media yang memanfaatkan big data dan sebagainya, namun pada studi komunikasi intrapersonal, apabila
metode ini dipaksa untuk digunakan maka akan mampu menggali dan mengungkapkan pengalaman pribadi para informan, terutama sifatnya yang tersebunyi.
Berdasarkan  jabaran  di  atas,  selanjutnya  penelitian  ini  bertujuan  untuk  melaksanakan penelusuran, deskripsi, dan analisis  mengenai Implementasi Presensi Berbasis Retina scanning Di Kejaksaan  Negeri  Bukittinggi.  Lokasi  penelitian  berada  di  Kantor  Kejaksaan  Negeri  Bukittinggi. Teknik  pengambilan  informan  adalah  dengan  metode  purposive  sampling  yang  ditujukan  untuk menentukan  berbagai  informan  yang  bisa  mewakili  sejumlah  informasi  yang  peneliti  butuhkan  di dalam  penelitian.  Kemudian  teknik  dan  alat  pengumpulan  data  menggunakan  cara  wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1.Presensi Berbasis Retina Scanning di Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi
Sebagaimana  dalam  aturan  yuridis  penyelenggaraan  pemerintahan  di  wilayah  Provinsi Sumatera Barat pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  sangat  mendukung  implementasi  dari penerapan  presensi  retina  scanning  di  Kejaksaan  Negeri  Bukittinggi,  karena  dalam  amanat Perda tersebut mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi.
Sementara itu implementasi secara defenitif disebutkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam  (Winarmo,  2002)  sebagai  bentuk  perbuatan  yang  dilakukan  baik  itu  oleh  individu, pejabat,  kelompok  dalam  tataran  instansi  publik  atau  swasta  yang  mengarah  pada  pencapaian tujuan  dari  organisasi  yang  dibunyikan  dalam  putusan  kebijakan.  Dalam  maksud  lain,  Ripley (1986)  menjelaskan  bahwa  implementasi  seringkali  dicap  sebagai  satu  bentuk  utama  dan tahapan yang sangat vital pada sebuah proses perumusan kebijakan.
Implementasi  dalam  temuan  ini  lebih  diarahkan  pada  pengenalan  retina  scanning sebagai  sebuah  sistem  elektronik  yang  berbasis  aplikasi  pada  komputer  dengan  metode identifikasi atau pengenalan iris mata pada wajah pegawai pada gambaran digital. A. Raj (2013) mendefenisikan penggunakan aplikasi sistem elektronik yang berbasis metode pembacaan scan retina  ini  banyak  ditemukan  dalam  bidang  layaknya  interaksi  manusia  dan  komputer, pengamanan sistem, dan masih banyak hal lainnya.
Maka  dari  itu  untuk  mempermudah  analisa  mengenai  temuan  penelitian,  peneliti  akan menggunakan  pendekatan  teoritis  keberhasilan  dalam  sebuah  proses  implementasi  diukur melalui 3 indikator yang dirujuk oleh Ripley dan Franklin dalam Agostiono (2010), antara lain:

## Tingkat Kepatuhan pada Ketentuan yang Berlaku
Indikator utama yang menjadi rujukan berhasilnya sebuah proses implementasi menurut Ripley  dan  Franklin  ialah  kepatuhan  para  implementor  dalam  melaksanakan  kebijakan  yang tertuang  dalam  dokumen  kebijakan  (bisa  dalam  bentuk  aturan  perundang-undangan,  peraturan pemerintah, ataupun program).
Sesuai  hasil  temuan  diatas  dapat  kita  lihat  bahwa  tingkat  kepatuhan  paling  awal  yang diperlihatkan ialah pada saat melakukan sosialisasi kepada ASN mengenai penggunaan presensi berbasis  retina  scanning.  Pihak  Kejaksaan  Negeri  Bukittinggi  melakukan  peragaan  secara langsung  dalam  memandu  ASN  untuk  melakukan  pengambilan  absensi  lewat  alat  retina scanning.
Akibat  berasal  dari  kebutuhan  yang  bisa  dibilang  mendesak  karena  urgensinya  sudah mencapai  titik  klimaks  dimana  presensi  finger  print  sebelumnya  sering  diotak-atik  dan  terjadi error  system  yang  mengganggu  proses  perekapan  absensi  pegawai  yang  ada  di  lingkungan Kejaksaan Negeri Bukittinggi, maka tingkat kepatuhan pada ketentuan yang  berlaku cenderung berjalan baik.
Namun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  penyakit  klise  dalam  kerangka  kerja  pegawai seperti tindakan indisipliner dalam kehadiran masih tetap ada, semisal masih ada yang setelah melakukan absensi langsung keluar ruangan dan meninggalkan tugasnya begitu saja.

## Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas Fungsi
Berhasilnya  implementor  kebijakan  melaksanakan  rutinitas  harian  menjadi  salah  satu indikator  pelaksanaan  yang  dilakukan  tanpa  adanya  permasalahan  yang  berarti.  Pelaksanaan fungsi ini dijalankan pada rutinitas yang bersandar pada aturan yang berlaku dalam lingkungan tersebut, atau dalam hal ini di lingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi.
Dari  hasil  temuan  penelitian  dapat  diketahui  bahwa  pelaksanaan  rutinitas  dari penggunaan  presensi  berbasis  retina  scanning  di  Kantor  Kejaksaan  Negeri  Bukittinggi cenderung  berjalan  lancar  tanpa  adanya  hambatan  berarti.  Bahkan  kelancaran  ini  diketahui semenjak awal transisi dari presensi berbasis finger print kepada retina scanning.
Antusiasme  dan  atensi  positif  yang  dihadirkan  oleh  para  ASN  di  lingkungan  Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi pada awalnya menjadi salah satu faktor pendukung penting yang mempengaruhi lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi dari presensi berbasis retina scanning.
Sayangnya  kelancaran  ini  ditakutkan  tidak  terkelola  dengan  optimal  jika  saja  pihak Kejaksaan Negeri Bukittinggi tidak memiliki sumber daya manusia yang mumpuni di bidang IT (informasi  dan  teknologi)  yang  bisa  membantu  terkelolanya  alat  dan  kelengkapan  presensi dengan  baik  secara  berkelanjutan,  kemudian  ditemukan  komunikasi  dan  advokasi  terhadap hadirnya  retina  scanning  belum  sepenuhnya  mengakomodir  masih  adanya  kegagapan  dalam teknologi bagi beberapa pegawai di Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

## Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki
Tingkat  dari  berhasilnya  proses  implementasi  dapat  dibuktikan  dengan  konsekuensi manfaat  dan  dampak  yang  sebelumnya  direncanakan  dapat  berjalan  dengan  maksimal.  Untuk mewujudkan  sistem  pemerintahan  yang  berbasis  digital  teknologi  seperti  penggunaan  presensi retina scanning  tentu memiliki wujud kinerja dan dampak yang dikehendaki oleh implementor.
I  Gore  dan  Tony  Blair  dalam  Indrajit  (2002)  sendiri  menjelaskan  secara  detail  bahwa manfaat  dan  dampak  dari  diterapkannya  konsep E-Government dalam  sebuah  organisasi  atau instansi, yakni; memperbaiki kualitas layanan terutama pada bidang pengkajian efektivitas dan efisiensi  kinerja  dalam;  Peningkatkan  transparansi,  bentuk  kontrol,  dan  akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Coorporate Governance . Selanjutnya  ialah  efisiensi  pengurangan  yang  signifikan  pada  biaya  dari  total administrasi,  relasi,  serta  interaksi  yang  dikeluarkan  pemerintah  maupun  stakeholder  dalam pemenuhan rutinitas keseharian di lingkungan tersebut, sama halnya dengan perekapan absensi di  lingkungan  kerja.  Kemudian  pemberian  peluang  dan  manfaat  pada  pemerintah  dalam memiliki sumber pendapatan lainnya.
Dari  hasil  temuan  dapat  kita  ketahui  bahwa  tujuan  dari  Kejaksaan  Negeri  Bukittinggi untuk  mendisiplinkan  kehadiran  pegawai,  mengubah  presensi  yang  mana  sering  diotak-atik sehingga terjadi error system, serta pemaknaan digitalisasi dalam pemerintahan berjalan sesuai dengan  harapan.  Namun  ini  belum  sejalan  dengan  jangkauan  tujuan  berjalan  di  lapangan terhadap keseluruhan dari ASN di lingkungan Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

## 3.2.Faktor Pendukung Penerapan Presensi Berbasis Retina Scanning
Implementasi  dalam  pendapat  Usman  (2004)  dijelaskan  sebagai  bentuk  perluasan aktivitas  yang  saling  berkaitan.  Secara  etimologis  dalam  kamusnya,  Webster  dalam  Wahab (2008)  disebutkan  bahwa  implementasi  ialah  proses  dari  tersediannya  sarana  dan  prasarana untuk  melakukan  suatu  kegiatan  yang  menimbulkan  konsekuensi  langsung  kepada  sesuatu turunannya.
Faktor  pendukung  dan  upaya  pelaksanaan  dirasa  sangat  penting  bagi  keberhasilan sebuah  kebijakan,  karena  dalam  temuan  ini,  implementasi  presensi  berbasis  retina  scanning
sendiri juga dimaksudkan agar meningkatkan kedisiplinan serta budaya kerja dari pegawai. Ini termaktub  dalam  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor.  53  Tahun  2010  Tentang  Disiplin  Pegawai Negeri  Sipil  serta  didukung  oleh  Peraturan  Gubernur  Sumatera  Barat  Nomor  55  Tahun  2012 Tentang  Disiplin  dan  Kode  Etik  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan  Pemerintah  Provinsi Sumatera Barat.
Dalam  Peraturan  Gubernur  Sumatera  Barat  Nomor  55  Tahun  2012  disebutkan  bahwa hari kerja ASN dimulai dari hari Senin  hingga Jum’at dengan pembagian Senin sampai Kamis pukul  07.30-16.00  WIB  dan  Jum’at  pukul  07.30-16.30  WIB.  Makanya  untuk  itu  dalam penegakkan  kedisiplinan  waktu  di  kalangan  ASN  Kejaksaan  Negeri  Bukittinggi  dibutuhkan faktor pendukung  yang selanjutnya akan diupayakan untuk dimaksimalkan sebagai penyokong berjalannya sebuah kebijakan.
Untuk  mempermudah  analisis  mengenai  faktor  pendukung  dan  upaya  pelaksanaan penerapan  presensi  berbasis  retina  scanning  di  Kantor  Kejaksaan  Negeri  Bukittinggi,  peneliti akan  menggunakan  pendekatan  teoritis  dari  George  C.  Edwards  dalam  Subarsono  AG  (2013) dimana terdapat  4  indikator  besar  yang  mempengaruhi  sebuah implementasi  kebijakan,  antara lain:

## Komunikasi
Menurut  Geoge  C  Edwards  dijelaskan  bahwa  keberhasilan  implementasi  kebijakan mengharuskan implementor untuk mengetahui apa yang harusnya dilaksanakan. Karena proses dari  implementasi  dari  sebuah  kebijakan tidak  dilakukan  hanya  kepada  pelaksana saja,  namun lebih jauh ini juga dilakukan kepada sasaran kebijakan ( target group ) yang langsung berkaitan dengan kebijakan.
Dari hasil temuan dapat sama-sama kita ketahui komunikasi yang dibangun oleh  pihak Kejaksaan  Negeri  Bukittinggi  sudah  cukup  bagus,  ini  dibuktikan  dengan  diadakannya sosialisasi  atau  penyeluhan  langsung  yang  menjadi  pedoman  dalam  pelaksanaan  teknis pemakaian  presensi  berbasis  retina  scanning  pada  ASN  di  Kantor  Kejaksaan  Negeri Bukittinggi.

## Sumber Daya
Sumber  daya  adalah  salah  satu  faktor  penting  dalam  pelaksanaan  sebuah  kebijakan karena  apabila  implementor  dari  kebijakan  kekurangan  sumber  daya  untuk  melaksanakan kebijakan  tersebut,  maka  dapat  dipastikan  bahwa  sebuah  implementasi  tidak  akan  berjalan efektif.
Dari hasil temuan penelitian dapat kita lihat bahwa sumber daya secara kelengkapan alat sebenarnya sudah mencukupi sehingga ini menjadi daya dukung tersendiri untuk menengakkan penggunaan  presensi  berbasis  retina  scanning  ini  di  Kantor  Kejaksaan  Negeri  Bukittinggi, walau  diketahui  juga  bahwa  sumber  daya  manusia  di  bidang  IT  masih  menjadi  satu  hal  lain yang dibutuhkan untuk pengelolaan presensi secara berkelanjutan kedepan.

## Perilaku Pelaksana Kebijakan
Perilaku  merupakan  cerminan  karakter  dari  implemetor  kebijakan  bentuk  watak  dan karakteristik  yang  dimiliki  oleh  pelaksana  kebijakan  ketika  melaksanakan  kebijakan. Implementor  yang  memiliki  perilaku  pelaksana  yang  bisa  dikatakan  baik,  selanjutnya implementor  juga  akan  melakukan  kebijakan  turunan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  tujuan organisasi atau instansinya.
Jika  diperhatikan  dari  hasil  temuan,  perilaku  pelaksana  kebijakan  di  Kejaksaan  Negeri Bukittinggi  sudah  berada  di  level  yang  baik  karena  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  sesuai dengan  aturan-aturan  yang  berlaku.  Ini  menjadi  satu  dukungan  penting  bagi  kelangsungan sebuah  kebijakan  seperti  halnya  dalam  konteks  kebijakan  presensi  berbasis  retina  scanning  di Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

## Struktur Birokrasi
Birokrasi dalam hal ini dimaksudkan oleh George C. Edwards bukan hanya yang berada pada  lingkungan  pemerintahan,  tapi  juga  pada  organisasi  yang  berkaitan  dan  berhubungan langsung  dengan  hasil  kebijakan  tersebut.  Struktur  dalam  lingkungan  birokrasi  merupakan elemen  penting  yang  mempengaruhi  jalannya  kebijakan  di  lapangan  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan.
Dari  temuan  hasil  penelitian  sendiri  diketahui  bahwa  struktur  birokrasi  yang  ada  di Kantor  Kejaksaan  Negeri  Bukittinggi  memiliki  standar  kerangka  yang  cukup  kokoh  karena melandasi  basis  ASN  sesuai  dengan  keahlian  masing-masing  sehingga  ini  dapat  menciptakan kebijakan  yang  berjalan  menjadi  lancar  sesuai  dengan  harapan  dan  tujuan  dari  kebijakan  itu sendiri.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil temuan yang peneliti lakukan, maka bisa ditarik kesimpulan, yaitu: Implementasi  penerapan  presensi  berbasis  retina  scanning  di  Kantor  Kejaksaan  Negeri Bukittinggi  berjalan  cukup  lancar  sesuai  dengan  ukuran  indikator  Ripley  dan  Franklin  dalam Agostiono  (2010)  yang  berdasar  pada  tingkat  kepatuhan  pada  ketentuan,  lancarnya  pelaksanaan rutinitas, dan terwujudnya kinerja serta dampak yang dikehendaki. Namun persoalan masih terlihat dalam  hal  pemenuhan  sumber  daya  manusia  di  bidang  IT  (informasi  dan  teknologi)  yang  bisa membantu  pengelolaan  alat  dan  kelengkapan  presensi  retina  scanning  secara  berkelanjutan,  serta komunikasi  dan advokasi  hadirnya  retina  scanning  secara  intensif  yang  belum  secara  menyeluruh mengakomodir tingkat pemahaman ASN terhadap teknologi digital dan substansinya.
Faktor  pendukung  dan  upaya  pelaksanaan  presensi  berbasis  retina  scanning  di  Kantor Kejaksaan  Negeri  Bukittinggi  yang  selanjutnya  diketahui  secara  tidak  langsung  dapat meningkatkan  kedisiplinan  serta  budaya  kerja  pegawai  sesuai  degnan  Peraturan  Pemerintah  RI Nomor  53  Tahun  2010  Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  terlaksana  akibat  komunikasi edukatif  di  awal  yang  dibangun  mengenai  pelaksanaan  presensi  berbasis  retina  scanning,  sumber daya berupa alat dan kelengkapan yang memadai, perilaku pelaksana kebijakan yang menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, serta struktur birokrasi yang mumpuni dengan melandari basis ASN sesuai dengan keahlian dan bidangnya masing-masing.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terimakasih  disampaikan  kepada  seluruh  pihak  yang  berkecimpung  membantu menyelesaikan  penelitian  ini.  Terimakasih  kepada  seluruh  perangkat  pegawai  Kejaksaan  Negeri Bukittinggi  dan  juga  terimakasih  kepada  Prodi  Ilmu  Administrasi  Negera  Universitas  Negeri Padang.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
AG,  Subarsono.  2010. Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi .  Pustaka  Pelajar  : Yogyakarta.
Budiman  Haris  Al-Tadzkiyyah.  2017.  P eran  Teknologi  Informasi  Dan  Komunikasi  Dalam Pendidikan. Jurnal Pendidikan Islam. Volume 8 No (1). Burhan Bungin. 2010. Analisis Data Penelitian Kualitatif . Rajawali Press : Jakarta. Febriana,  Kurnia,  2004. Aplikasi  Jaringan  Syaraf  Tiruan  Backpropagation  untuk  Pengenalan Wajah. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya-ITS : Surabaya. Heriawanto, Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Motivasi  Kerja  Karyawan .  FP  ITB  : Bogor.
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Republik Indonesia.
Keputusan Jaksa Agung Nomor 074 Tahun 1978 Tentang Pengesahan Panji Adhyaksa Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif . PT Remaja Rosdakarya : Bandung. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  018/A/J.A/08  Tahun  2008  Tentang  Penggunaan  Lambang  Korps Adhyaksa
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Raj, A. 2013. Real Time Multiple Face Recognition Security System (RTMFS). Research Gate. Surat  Kepala  Biro  Perlengkapan  Nomor:  B-666/C.6/CPL.2/09/2019  tanggal  2019  tentang  daftar pengiriman pengadaan Aplikasi Secure-Data System (ARSSYS) tahap II Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun anggaran 2019 untuk Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat