Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 4 No. 1 (2016), pp. 103-120, link: https://www.academia.edu/31855485 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

## Kritik Hukum Islam Terhadap
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia *

## (ISLAMIC LAW CRITICISM AGAINST LAW NUMBER 42 YEAR 2008 ABOUT
GENERAL ELECTION OF PRESIDENT AND VICE PRESIDENT
IN INDONESIA)

## Sutisna
FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Jl. KH. Sholeh Iskandar Bogor E-mail: sutisna@yahoo.com
Abstract: Islam is a comprehensive religion, which means organizing all aspects of  human  life.  One  arranged  in  Islam  is  about  the  election  of  the  head  of  state. Islam  set  the  global  mechanism,  so  it  is  possible  to  modify  and  adapt  with  the times.  Islam  in  the  contemporary  era  contributed  a  model  state  elections  which are applied in the selection of the head of state in Indonesia. The method used is a normative  legal  studies  with  a  qualitative  approach,  because  the  data  is qualitative. This study shows that the mechanism of selecting the head of state in Islam is not regulated in detail, so it is possible to modify it.
Keyword: Head of State, Elections, President
Abstrak: Islam adalah agama komprehensif, yang berarti mengatur seluruh sendi kehidupan  manusia.  Salah  satu  hal  yang  diatur  dalam  Islam  adalah  mengenai pemilihan kepala negara. Islam mengatur secara global mekanismenya sehingga sangat  memungkinkan  untuk  memodifikasi  dan  menyesuaikan  dengan perkembangan  zaman.  Islam  di  era  kekinian  memberikan  kontribusi  model pemilihan kepala negara yang teraplikasikan dalam pemilihan kepala negara di Indonesia.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  normatif  legal  studies dengan  pendekatan  kualitatif,  karena  data-data  yang  digunakan  bersifat kualitatif.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  mekanisme  pemilihan  kepala negara  dalam  Islam  tidak  diatur  secara  detail,  sehingga  sangat  memungkinkan untuk memodifikasinya.
Keyword: Kepala Negara, Pemilu, Presiden
* Diterima tanggal naskah diterima: 20 April 2016, direvisi: 21 Mei 2016, disetujui untuk terbit: 30 Mei 2016.

## Pendahuluan
Kebutuhan akan adanya pemimpin sudah dirasakan sejak dahulu kala, kepemimpinan  pada  waktu  itu  lebih  ditekankan  pada  faktor  keturunan geneologis  dimana  seorang  raja  akan  dipilih  karena  ada  garis  keturunan dengan  raja  tersebut. 1 Ketika  Islam  masuk  ke  Indonesia,  kepemimpinan berkembang  di  beberapa  daerah,  diantaranya  kerajaan  Islam  Demak  di Jawa Tengah,  Kerajaan  Islam  di  Gowa  di  Sulawesi  Selatan,  kerajaan  Islam  Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur dan sebagainya. Kerajaan-kerajaan tersebut menggunakan  gelar  sultan,  namun  pola  kepemimpinannya  tidak  jauh berbeda dengan sistem kerajaan dimana seorang sultan dipilih karena faktor keturunan,  yang  membedakan  antara  sistem  kerajaan  dengan  sistem kesultanan hanya pada pedoman hukum yang digunakan.
Memasuki  awal  abad  ke-19  seiring  dengan  berakhirnya  masa kolonialisme  di  Indonesia,  terbentuklah  negara  Indonesia  yang  berbentuk republik dimana pola kepemimpinannya beralih dari sistem kerajaan menjadi republik  kemudian  sistem  pemerintahan  berubah  lagi  menjadi  presidensial sebagaimana  dikatakan  oleh  Miriam  Budihardjo“.  Pada  masa  pra  demokrasi terpimpin,  yaitu  pada  bulan  November  tahun  1945  sampai  bulan  Juni  tahun 1959,  kita  mengenal  badan  eksekutif  yang  terdiri  dari  presiden  dan  wakil presiden,  sebagai  bagian  dari  badan  eksekutif  yang  tidak  dapat  diganggu gugat,  dan  menteri-menteri  yang  dipimpin  oleh  seorang  perdana  menteri yang  bekerja  atas  dasar  azas  tanggung  jawab  menteri.  Kabinet  merupakan kabinet  parlementer  yang  mencerminkan  konstalasi  politik  dalam  badan perwakilan  rakyat.  Hal  ini  sesuai  dengan  sistem  parlementer  yang  dianut pada  waktu  itu,  walaupun  demikian  ada  beberapa  kabinet  yang  dipimpin oleh  Wakil  Presiden  Moh.  Hatta  yang  karena  itu  dinamakan  kabinet presidensial.” 2
Pada  masa  Orde  Lama  terbukti  ada  beberapa  penyimpangan  yang dilakukan  oleh  MPR,  salah  satunya  pernah  menetapkan  Sukarno  sebagai presiden  seumur  hidup.  Setelah  tumbang  Orde  Lama  maka  digantikan dengan  Orde  Baru. 3 Selanjutnya  pada  tahun  1998  setelah  runtuh  dan berakhirnya  rezim  Orde  Baru  terjadilah  reformasi,  di  mana  dalam
1 Miriam Budiharjo, Pengantar Ilmu Politik , (Jakarta: Gramedia Pustaka. 2000), hlm.  54.
2 Ibid., hlm. 220.
3 Sjamsuddin, et.al. dalam  Pribadi  Toto,  dkk. Sistem  Politik  Indonesia, (Jakarta:Penerbit Universitas Terbuka.2007),Cet.ke-2., hlm. 610-611.
perjalanannya  telah  dipimpin  oleh  beberapa  presiden  dan  wakilnya.  Pada pelaksanaannya  sering  mengalami  perubahan,  salah  satunya  melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan maksud agar tidak terulang  lagi  penyimpangan  dalam  praktik  kelembagaan  negara  tersebut meskipun  pada  awalnya  sempat  terjadi  pro  kontra,  namun  Undang-Undang Dasar  1945  pun  telah  beberapa  kali  diamandemen,  termasuk  perundang- undangannya pada undang-undang pemilu presiden dan wakil presiden.
Penduduk  Indonesia  menurut    Biro  Pusat  Statistik,  pada  tahun  2012 berjumlah  244.775.796  jiwa 4 ,  mayoritas  dari  penduduknya  adalah  beragama Islam.  Oleh  karena  itu  disini  ada  persoalan  yang  menarik  untuk  dikaji  dan diteliti  yaitu  kenapa  umat  Islam  yang  mayoritas  di  Indonesia  namun  sistem pemilihan kepala negaranya menggunakan sistem yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Tentu saja ada beberapa pertimbangan kenapa hal ini terjadi. Bila  kita  runut  ke  dalam  sistem  sosial  keagamaan  di  Indonesia,  maka  kita akan mendapatkan beberapa hasil penelitian, diantaranya penelitian Clifford Geertz  yang  membagi  Islam  Indonesia  menjadi;  Islam  Abangan,  santri  dan priyayi. 5
Indonesia pasca reformasi memiliki beberapa peraturan terkait dengan kepemimpinan.  Salah  satu  dari  peraturan  tersebut  adalah  Undang-undang tentang Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden yaitu  Undang-Undang Pemilu No. 23 Tahun 2003 dan kemudian mengalami perubahan ke undang- undang berikutnya yaitu disempurnakan dengan keluarnya Undang-Undang No. 42 Tahun 2008, tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia . Ada  beberapa  bab,  pasal,  ayat  dan  butir  dalam  Undang-undang  tentang Pemilihan  Umum    Presiden  dan  Wakil  Presiden yaitu  Undang-Undang  Pemilu No.  23  Tahun  2003  dan  kemudian  disempurnakan  dengan  Undang-Undang No.  42  Tahun  2008,  tentang Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  di  Indonesia yang    cukup  menarik  untuk  dijadikan  bahan  penelitian  mengingat  substansi persoalan yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut memiliki persinggungan  yang  cukup  penting  dengan  prinsip-prinsip  ajaran  Islam mengenai pemilihan kepala negara dalam Islam. 6
4 Badan  Pusat  Statistik. Statistik  Indonesia:  Statistical  Yearbook  of  Indonesia  2012 ,  (Jakarta: Badan  Pusat  Statistik.  2012).  Versi  Online.Diakses  melalui  http://www.bps.go.id/ hasil_publikasi/si_2012/index3.php?pub=Statistik%20Indonesia%202012, 5 Agustus 2014.
5 Clifford Geertz. The Religion of Java , (Chicago: Chicago Press. 1976). 6 Abu Tamrin, "Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung di Era Reformasi" Jurnal Cita Hukum [Online], Volume 1 Number 2 (2 December 2013), h. 187-194.

## Mekanisme Pemilihan Kepala Negara dalam Islam
Istilah  kepemimpinan  dalam  hukum  Islam  ada  beberapa  yang digunakan, yaitu khilafah, imamah, imarah, sultan, mulk dan ri’asah . Kata khilafah berasal dari kata فلخ - فلخي - فلخ khalafa-yakhlifu-khalfun yang berarti al-‘aud atau al-balad yakni mengganti, yang pada mulanya berarti belakang. 7
Adapun  pelakunya  yaitu  orang  yang  mengganti  disebut khalifah dengan  bentuk  jamak khulafa’ yang  berarti  wakil,  pengganti  dan  penguasa. Kata khalifah sering  diartikan  sebagai  pengganti,  karena  orang  yang menggantikan  datang  sesudah  orang  yang  digantikan  dan  ia  menempati tempat  dan  kedudukan  orang  tersebut. Khalifah juga  bisa  berarti  seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan- ketentuan  orang  memberi  wewenang.    Menurut  Al-Ragib  al-Asfahani  arti “menggantikan yang lain” yang dikandung kata khalifah berarti melaksanakan sesuatu  atas  nama  yang  digantikan,  baik  orang  yang  digantikannya  itu bersamanya atau tidak. 8
Syarat  untuk  menjadi  calon  kepala  Negara  Islam  seperti  yang disyaratkan oleh ahli hukum Islam yaitu Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyah sebagai berikut: 9
1. Keseimbangan ( al-adalah ) yang memenuhi semua kriteria.
2. Mempunyai  ilmu  pengetahuan  yang  membuatnya  dapat  melakukan ijtihad  untuk  menghadapi  kejadian-kejadian  yang  timbul  dan  untuk membuat kebijakan hukum.
3. Pancaindranya  lengkap  dan  sehat  dari  pendengaran,  penglihatan, lidah,  dan  sebagainya-  sehingga  ia  dapat  menangkap  dengan  benar dan tepat apa yang ditangkap oleh indranya itu.
4. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun.
5. Visi pemikirannya baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka.
6. Mempunyai  keberanian  dan  sifat  menjaga  rakyat,  yang  membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh.
7 Ibnu Manzhur, Lisaan al-Arab, (Kairo: Daarul Ma’arif. T.th.), hlm. 1235.
8 Al-Raghib  al-Asfahani, Mu’jam  Mufradat  li  Alfazh  al-Qur’an ,  (Beirut-Libanon:  Dar  al- Kutub al-‘Ilmiyah. 2004), hlm. 174-175.
9 Abu  al-Hasan  Ali  bin  Muhammad  bin  Habib  al-Basri  Al-Baghdadi  Al-Mawardi  al- Syafi’i. Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah ,(Mesir: Dar al-Fikr. 1960 M./ 1380 H.), Cet. ke-1, hlm. 6.
7. Ia  mempunyai  nasab  dari  suku  Quraisy  karena  adanya  nash  tentang hal itu  dan telah terwujudnya ijma ulama tentang masalah itu.
Mendengar  itu  mereka  mengubah  posisi  dan  selanjutnya  berusaha melakukan  negosiasi  dengan  menawarkan,  ”Dari  kami  ada  pemimpin tersendiri  dan  dari  kalian  ada  pemimpin  tersendiri,”  karena  mereka membenarkan  hadits  tadi  dan  menerimanya.  Akhirnya,  mereka  dengan senang hati menerima tawaran terakhir yang diberikan Abu Bakar r.a saat ia berkata  kepada  mereka,  “Dari  kami  para  pemimpin  dan  dari  kalian  para menteri.  “Rasulullah  Saw.  Bersabda, “Angkatlah  individu  dari  suku  Quraisy dan jangan kalian langkahi mendahului mereka Nash yang telah diterima ini tidak  mengandung  kesamaran  yang  perlu  dipertanyakan,  juga  tidak  ada pendapat yang menentangnya. 10
Menurut ulama lain persyaratan bagi yang hendak memegang jabatan kepala negara Islam lebih banyak lagi persyaratannya  yaitu:
1. Islam. Kepala negara Islam harus beragama Islam. Orang kafir sehebat apapun tidak dibenarkan memegang jabatan penting ini secara mutlak.
2. Dewasa,  Aqil  baligh. Mencapai  usia  dewasa  (baligh)  sebagaimana diketahui menjadi prasyarat beban agama (taklif).
3. Berakal. Akal  juga  perangkat taklif oleh  sebab  itu  tidak  dibenarkan mengangkat  orang  yang  tidak  sempurna  akalnya  (gila)  menjadi pemimpin  karena  Allah  apabila  mengambil  apa  yang  dia  berikan secara kodrati- berarti menggugurkan apa yang dia wajibkan.
4. Merdeka . Hamba sahaya, atau hamba yang akan dibebaskan bersyarat tidak  dapat  memegang  kepemimpinan  negara  karena  mereka  terikat dengan pekerjaan dan hak orang lain.
5. Laki-laki . Para ulama salaf dan juga khalaf telah sepakat bahwasanya tidak dibenarkan perempuan memegang kepemimpinan negara Islam, karena  sabda  Rasulullah  Saw.  “Tidak  akan  beruntung  suatu  kaum yang  menyerahkan  urusan  kepemimpinan  mereka  kepada  seorang perempuan.”
6. ‘ Adalah (kelayakan  moral). Yang  dimaksud  dengan  adil  atau  layak moral  bagi  calon  kepala  negara  Islam  tidak  berarti  ia  terpelihara  dari kesalahan ucapan, perbuatan dan sikapnya.
7. Mempunyai  kemampuan. Ibnu  Khaldun  berkata  jika  kepala  negara tegas dalam menegakkan hukum pidana dan mendobrak peperangan,
10 Ibid . hlm. 17-19.
memahami politik hukum dan perang, mampu mengarahkan manusia, mengetahui  liku-liku  persekongkolan,  kuat  menghadapi  beratnya politik,  maka  dengan  demikian  ia  mampu  melindungi  agama, memerangi musuh, menegakan hukum, dan mengurus kepentingan. 11
8. Berpengetahuan. Para ulama membuat persyaratan hendaknya kepala negara Islam memiliki ilmu pengetahuan.
9. Tidak  meminta  Imarah. Islam  melarang  seseorang  meminta  jabatan kepemimpinan  sebab  dengan  demikian  merupakan  pengakuan  diri suci  dan  ini  tercela.  Allah  berfirman:  “Maka  janganlah  kamu mengatakan dirimu suci.”(QS Anajm: 32).
10. Berdiam  di  dalam  negeri. Khalifah  harus  warga  negara  Islam  yang bertempat  tinggal  didalam  negeri  dan  hidup  bersama  warganya  dan ikut  merasakan  apa  yang  mereka  hadapi.  Dengan  demikian  calon khalifah tidak dibenarkan orang yang hidup di negeri kafir, meskipun ia berakhlak mulia, memiliki sifat-sifat yang baik.
11. Sehat Indra dan Anggota Badan. Maksud persyaratan ini adalah sehat indra  dan  anggota  badan  yang  tidak  menyebabkan  gangguan  serius dalam  kepemimpinan  seperti  tidak  mempunyai  daya  penglihatan, wicara,  pendengaran,  dan  lain-lain  yang  memberi  pengaruh  pada penalaran dan analisa.
12. Keturunan Quraisy. Khalifah disyaratkan dari keturunan, yakni nasab berakhir Fihr bin Malik dan dikatakan oleh sebahagian pendapat pada Nadhar  bin  kinanah.  Persyaratan  ini  dipandang  secara  berbeda  oleh para ulama dan menjadi perdebatan sengit di kalangan mereka baik di masa lalu maupun masa mu’takhir.

## Pemilihan Kepala Negara di Indonesia dan Perkembangannya
Teori  Hukum  Tata  Negara  (HTN)  berlandaskan  pada  prinsip  negara hukum (rechtstaat) seperti  Indonesia,  studi  tentang  pengangkatan  kepala negara  melalui  pendekatan  yuridis  menjadi  sebuah  keharusan,  telah  banyak diintrodusir oleh para pakar hukum tata negara. 12 Salah satu asas penting dari negara hukum  adalah asas legalitas yang menekankan bahwa substansi dari
11 Ibnu Khaldun, Muqaddimah ..., hlm. 66.
12 Abraham Amos, Sistem Ketata Negaraan Indonesia , (Jakarta: Rajawali Pers. 2007),  hlm. 12-40.
asas legalitas adalah bahwa setiap aktivitas badan/pejabat administrasi negara harus  berdasarkan  undang-undang. 13 Pendekatan  yuridis  yang  penulis kemukakan  di  sini  adalah  pendekatan  melalui  peraturan  perundang- undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain; Undang-Undang dasar 1945 Pasca revolusi 14 hingga Pasca reformasi 15 , Undang-Undang Tentang  Pemilu, 16 dan Undang-Undang lain yang berkaitan dengan proses pengangkatan kepala negara. 17
Mekanisme  pengangkatan  presiden  dan  wakilnya  di  Indonesia didasarkan  kepada  Undang-Undang  Dasar  1945,  tepatnya  pada  era Demokrasi  liberal  tahun  1945-1949.  Pasca  ditetapkannya  konstitusi  pertama negara  Republik  pada  tanggal  18  Agustus  1945,  yakni  sehari  setelah dinyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, secara yuridis-konstitusional (HTN)  Undang-Undang  Dasar  tersebut  dikenal  dengan  nama  Undang- Undang  Dasar  1945.  Konstitusi  ini  dapat  dikatakan  sebagai ”revolusi grondwe’t. 18 Konstitusi tertulis yang menjadi sandaran Hukum Ketatanegaraan (HTN) Indonesia secara konstitusional terdapat lima bentuk konstitusi yakni: Periode  antara  Agustus  1945  yang  berlaku  sampai  27  Desember  1949, Konstitusi  RIS  berlaku  pada  tahun  1949-1950,  UUDS    yang  berlaku    pada tahun 1950-1959, UUD 1945 Pasca Dekrit presiden. Berlaku pada tahun 1959- 1998,  UUD  1945  Pascareformasi  periode  1998  sampai  sekarang  (sebelum maupun sesudah amandemen). 19
Pengangkatan  presiden  Republik  Indonesia  pada  era  kemerdekaan awal secara konstitusional  diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945,  pasal 6 dengan ketentuan sebagai berikut:
(1)  presiden ialah orang Indonesia asli.
(2)  presiden  dan  wakil  presiden  dipilih  oleh  Majelis  Permusyawaratan Rakyat   dengan suara terbanyak. 20
13 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara ..., hlm.78.
14 UUD 1945 yang di tetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, dan UUD 1945 pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
15 UUD 1945 setelah amademen, I, II, III dan ke IV.
16 UU  No.  12  Tahun  2003  tentang  Pemilihan  Umum.  Lihat  UU  No.  10  Tahun  2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
17 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
18 Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif , (Jakarta, Aksara Baru, 1983), h. 13.
19 Ni’matul Huda, Hukum  Tata Negara , (Jakarta, Rajagrafindo, 2010), h .124.
20 Moh.  Mahfud  MD. Demokrasi  dan  Konstitusi  Indonesia ,  (Jakarta.  Rineka  Cipta  2003), hal.195.
Ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  atas  menunjukkan bahwa  untuk  pertama  kali  secara  konstitusional  mekanisme  pengangkatan kepala    negara    dilakukan  secara  demokrasi  ( representative ),  yakni  melalui perwakilan.  Dalam  hal  ini  seluruh  rakyat  Indonesia  baik  secara  yuridis ataupun  secara  politis  telah  mendelegasikan    hak  konstitusionalnya  kepada para wakil rakyat yang ada di lembaga permusyawaratan rakyat. Sehubungan lembaga  tersebut  secara  organik  belum  eksis  dikarenakan  berbagai  kondisi, maka  presiden  dan  wakil  presiden  Indonesia  dipilih  dan  ditetapkan  oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). 21
Peraturan pemilihan Presiden pada masa  Orde baru tahun 1966-1997. Pasca sistem demokrasi terpimpin jatuh, maka digantikan oleh sistem politik baru yang lebih terkenal dengan sistem demokrasi Pancasila. Sistem baru ini lahir  berbarengan  dengan  munculnya  rezim  Orde  Baru  di  bawah  pimpinan Jenderal  Soeharto.  Terlepas  dari  kontroversialnya  sistem  demokrasi  yang dibangun  Soekarno  era  1945-1965,  eksistensi    Undang-Undang  Dasar  1945 pasca Dekrit presiden ini, selain telah meletakan dasar-dasar konstitusi, juga telah  mampu  menyelenggarakan  9  kali  pemilu  (1971;  1977;  1982;  1987;  1992; 1997; 1999, 004 dan 2009) untuk memilih Anggota Dewan Legislatif atau wakil rakyat,  yang  kemudian  diteruskan  dengan  pemilihan  presiden  dan  wakil presiden  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat (MPR) hasil  pemilu. 22 Proses pelaksanaan pemilu era orde baru layak untuk dicermati, mengingat pada era ini  meskipun  setiap  pemilu  sejak tahun  1972-1997  diikuti  oleh banyak partai politik sebagai peserta pemilu.
Pemilu  dilakukan  setiap  lima  tahun  sekali  untuk  memilih  anggota legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden. Masyarakat bebas memilih partai yang disukainya yang ikut dalam pemilu. Pada masa itu masyarakat hanyalah memilih partai. Anggota legislatif ditentukan oleh pemerintah yang berkuasa (Soeharto) berdasarkan daftar yang diajukan oleh panitia yang ditunjuk oleh presiden.  Pada  masa  itu,  panitia  yang  bertugas  mencari  calon  anggota legislatif  ialah  militer  di  setiap  daerah.  Daftar  nama  calon  itu  kemudian diserahkan kepada presiden. Biasanya setiap masa pemilihan, presiden selalu menyeleksi anggota legislatif tersebut.
21 Ni’matul Huda. Hukum Tata Negara Indonesia, Ibid., hal  110.
22 Gatara; Ilmu Politik …… hlm  214
Analisis  Undang-Undang  No.  42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Presiden dan Wakil Presiden
Hukum  Islam  sebagai  hukum  yang  datang  dari Allah  ta’ala  memiliki nilai-nilai  Ilahiyah  yang  bersumber  dari  Alquran  dan  al-Sunnah.  Nilai-nilai Ilahiyah  tersebut  tercermin  dari  sifatnya  yang  selaras  dengan  nilai-nilai kemanusiaan.  Sehingga  hukum  Islam  adalah  hukum  yang  diciptakan  oleh Allah  ta’ala  sebagai  Sang  Pencipta  manusia  itu  sendiri.  Sebagai  Pencipta manusia,  Allah  ta’ala  pasti  mengetahui  sesuatu  yang  baik  bagi  para ciptaanNya  tersebut.  Hal  ini  yang  membedakannya  dengan  hukum-hukum yang  dibuat  oleh  manusia.  Jika  hukum-hukum  yang  dibuat  oleh  manusia seringkali  adanya  amandemen  dan  revisi,  maka  hukum-hukum  Allah  akan tetap abadi selamanya hingga akhir dunia ini.
Undang-undang  No.  42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Presiden  dan Wakil  Presiden  di  Indonesia  adalah  hukum  yang  dibuat  oleh  manusia,  tapi manusia  yang  membuatnya  adalah  manusia  yang  beragama,  sehingga  apa yang  mereka  lakukan  tidak  akan  terlepas  dari  bingkai  ajaran  agama.  Untuk membuktikan  tesis  itu,  penulis  menganalisis  relevansi  syarat-syarat pencalonan  presiden  dan  wakil  presiden  yang  terdapat  dalam  Pasal  5 Undang-undang  No.  42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil Presiden  di  Indonesia  dengan  hukum  Islam.  Syarat-syarat  tersebut  adalah sebagai berikut;
Syarat  pertama,  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.Ini  syarat yang sangat relevan dengan ajaran Islam. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  Persyaratan  seorang  calon  kepala  negara  yang  disebutkan  pada  Pasal  5 ayat  adalah  bahwa  ia  haruslah  seorang  yang  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang maha  Esa.  Oleh  karena  itu  sudah  selayaknya  bagi  seluruh  masyarakat Indonesia  untuk  menjadikan  kepala  negara  di  Indonesia  adalah  seorang muslim.  Syarat  ini  tidak  bisa  ditawar  lagi,  hanya  saja  perlu  ditegaskan  lebih spesifik  dalam  ayat  ini.  Jangan  sampai  ia  memiliki  tafsir  ganda  yang menganggap  bolehnya  pemimpin  selain  muslim.  Padahal  sebagaimana diketahui bahwa syarat ini hanya ada pada masyarakat muslim yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Allah SWT. berfirman:
“Wahai umat manusia sesungguhnya kamu kami jadikan terdiri dari pria dan wanita, dan  kami  ciptakan  kamu  berkaum  dan  berbangsa  untuk  saling  berkenalan  bahwa
orang yang paling mulia dlam pandangan Allah yaitu yang paling bertaqwa. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti”. (QS. Al-Hujurat [49]:13). 23
Ketakwaan merupakan unsur sangat penting dalam ajaran Islam yang harus  melekat  pada  diri  seorang  pemimpin.  Islam  tidak  menomorsatukan garis  ketrurunan;  tapi  mengedepankan  ketakwaan.  Hadits-hadits  yang menyatakan  bahwa  pemimpin  harus  dari  suku  Quraisy  pun  telah  dipahami berbeda-beda oleh para ulama. Kaum Khawarij, Jumhur kalangan Mu’tazilah, sebagian Murji’ah, Qadhi  Abu  Bakar  Al-Bâqilâni,  sebagian  kelompok  Ghulat al-Imâmiyyah, Ibnu Khaldun, Imam Ibnul Hajar Al-‘Asqalani, dan para ulama kontemporer  berpendapat  bahwa  nasab  Quraisy  tergolong  syarat afdhaliyyah bukan termasuk syarat in’iqad . 24
Begitu  pula  hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Ath-Thabarani  dalam Al- Mu’jam  As-Shaghîr dan Al-Ausath dari  Tsanban  berkata:  Rasulullah  Saw. bersabda:  “Peganglah  janji  setia  kepada  Quraisy  selama  mereka  setia  (tidak khianat)  memimpin  kalian.  Jika  mereka  tidak  melakukan  (khianat  dalam memimpin  umat)  maka  angkatlah  pedang  kalian  di  atas  pundak  kalian  dan musnahkanlah pemimpin-pemimpin (Quraisy) itu.” 25
Syarat  kedua,  warga  Negara  Indonesia  sejak  kelahirannya  dan  tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Syarat ini  sangat  Islami,  karena  dalam  ajaran  Islam  kesetiaan  itu  merupakan  salah satu  unsur  yang  sangat  penting  dalam  hal  kepemimpinan  dan  salah  satu unsur atau indikator dari kesetiaan adalah tidak berubahnya kewarganegaraan seseorang. Jika seseorang berganti kewarganegaraan, maka kesetiaan  akan  diragukan.  Hadits-hadit  yang  menjelaskan  bahwa  pemimpin harus  dari  Quraisy,  menurut  penulis  sesungguhnya  semangat  ajarannya adalah bahwa pemimpin harus warga pribumi dan harus dari kelompok yang memiliki kapasitas yang pada saat itu di Saudi Arabia adalah suku Quraisy.
Syarat  ketiga,  tidak  pernah  mengkhianati  negara,  serta  tidak  pernah melakukan  tindak  pidana  korupsi  dan  tindak  pidana  berat  lainnya.  Seorang kepala negara haruslah seorang yang memiliki loyalitas tinggi kepada negara. istilah lain dari loyalitas ini adalah ia memiliki sikap nasionalisme yang tinggi, yaitu cinta kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Selain itu ia juga seorang yang  bersih  dari  tindak  pidana  korupsi  dan  tindak  pidana  lainnya  yang
23 Soenarjodkk., Al-Qur’an dan ..., hlm. 847.
24 Al-Amidi, Al-Fashl fil Milal wal Ahwâ wan Nihal , Juz 4, hlm. 89
25 Al-Haitsami, Majmau’ az Zawâid , Juz 5, hlm. 228.
dianggap  kejahatan  yang  berat.  Seseorang  yang  terbukti  melakukan  tindak pidana berat tersebut maka ia tidak diperbolehkan menjadi kepala negara.
Syariah  Islam  telah  menetapkan  syarat-syarat  yang  harus  ada  bagi calon kepala negara atau khalifah.  Syarat-syarat tersebut ada yang disebutkan secara qath’i di  dalam  Alquran  dan  al-Sunnah,  namun  ada  pula  yang merupaka  ijtihad  para  ulama  berdasarkan  kedua  sumber  hukum  Islam tersebut. Buku Al Imamatul Udzma ‘Inda Ahlil Sunnati wal Jama’ah karya Syekh Ad  Dumaijiy  menjelaskan  tentang syurutul  Imam ,  atau  syarat-syarat  seorang Imam  (kepala  negara/khalifah),  yakni:  1.Islam,  2.  Baligh,  3.  Berakal,  4. Merdeka,  5.  Laki-Laki,  6.  Berilmu,  7.  Adil,  8.  Mampu  Jiwanya,  9.  Mampu Fisiknya, 10. Tidak ada penghalang untuk menjadi Khalifah , dan yang terakhir atau  ke-11.  Quraisy.  Sementara  itu,  Syekh  An-Nabhany  dalam  Kitab Muqaddimah Dustur menjelaskan bahwa syarat kepala negara adalah, 1.Laki- laki,  2.  Muslim,  3.  Merdeka,  4.  Baligh,  5.  Berakal,  6.  Adil,  dan  yang  ke-7. Mampu.
Imam  Al  Mawardi  dalam  bukunya Al  Ahkamu  Al  Sulthaniyah menjelaskan  bahwa  ada  tujuh  syarat  yang  harus  dimiliki  oleh  orang  yang berhak dicalonkan sebagai Kepala Negara (Khalifah ), yakni: 1. Al-Adalah atau adil  dalam  semua  kriteria,  2.  Berilmu,  untuk  ijtihad,  3.  Sehat  (panca  indra lengkap),  4.  Tidak  cacat  yang  menghalangi  dari  bergerak  dan  cepat  dalam bertindak,  5.  Memiliki  visi  yang  baik,  6.  Berani  dan  menjaga  rakyat,  7. Quraisy.
Syarat  kelima,  “bertempat  tinggal  di  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Syarat  ini  diaksudkan  supaya  kepala  Negara  mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sehingga terjadi kepemimpinan  yang  efektif  dan  efisien,  tidak  melakukan  kemubadzdziran atau  pemborosan  karena  kemubadzdziran  sangat  ditentang  oleh  Islam sebagaimana  ditegaskan  dalam  surat  Al-Isra  ayat  27  yang  artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan  itu  adalah  sangat  ingkar  kepada  Tuhannya”.  (QS.  Al-Isra,  17:  27). 26 Dalam  ajaran  Islam,  Khalifah  harus  warga  negara  Islam  yang  bertempat tinggal didalam negeri dan hidup bersama warganya dan ikut merasakan apa yang mereka hadapi dengan demikian calon khalifah tidak dibenarkan orang yang  hidup  dinegeri  kafir  meskipun  ia  berahlak  mulia,  memiliki  sifat-sifat yang baik. Sebab hijrah kedarul Islam adalah wajib dan dengan hijrah jumlah
26 Ibid ., hlm. 428.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 4 No 1 Juni 2016. ISSN: 2089-032X - 114
warga  muslim  bertambah  banyak.  Serta  menambah  jumlah  pembela  kaum muslimin. Hal ini dijelaskan dalam (QS: Al-Anfal : [8]: 72).
Syarat keenam, “Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang  memeriksa  laporan  kekayaan  penyelenggara  Negara”.  Semangat dari  syarat  ini  adalah  untuk  mencegah  kepala  Negara  dan  wakilnya  dari melakukan  tidakan  korupsi  untuk  memperkaya  diri,  keluarga,  dan kelompoknya  dengan  cara  mengikuti  kehendak  hawa  nafsu,  sebagaiana dilarang dalam QS.Shaad: 26. 27
Syarat  ketujuh,  “tidak  sedang  memiliki  tanggungan  utang  secara perseorangan  dan/atau  secara  badan  hukum  yang  menjadi  tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara”. Syarat ini sangat penting demi menjaga  kelancaran  pemerintahan.  Apabila  seorang  presiden  dibebani  oleh utang  pribadi  atau  kelompok,  maka  dia  tidak  akan  bisa  konsentrasi  dalam menjalankan tugasnya, bahkan bisa juga beban utang dia pikul akan menjadi salah  satu  pemicu  untuk  melakukantindkan  korupsi.  Korupsi  sangat bertentangan dengan ajaran karena korupsi bisa menyengsarakan masyarakat luas,  padahal,  Islam  sangat  mengutamakan  kepentingan  masyarakat  luas daripada  kepentingan  pribadi  atau  kelompok.  Seorang  pemimpin  harus amanah sebagaimana sebagaimana firman Allah ta’ala:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak  menerimanya  dan  menyuruh  kamu,  apabila  menetapkan  hukum diantara  manusia,  supaya  menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah memberi  pengajaran  yang  sebaik-baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S. Al-Nisa [4]: 58). 28
Syarat kedelapan “tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan”.  Seseorang  yang  dinyatakan  pailit  oleh  putusan  pengadilan berarti  dia  sedang  berada  dalam  kondisi  kesulitan  dalam  mengelola kepentingan pribadinya. Jika seseorng sudah tidak mampu mengatur dirinya sendiri,  maka  bagaimana  mungkin  dia  akan  bisa  mengatur  Negara  yang demikian  kompleks.  Dalam  ajaran  Islam  orang  yang  tengah  pailit  (jatuh bangkrut/ gharimiin )  bukanharus  dibebani  dengan  cara  dijaikan  pemimpin; tapi  harus  ditolong  dengan  cara  diberikan  bagian  dari  harta  zakat, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Taubah: 60. 29
27 Ibid ., hlm. 736.
28 Ibid., ..., hlm. 128. 29 Ibid., ..., hlm. 288.
Syarat kesembilan “tidak pernah melakukan perbuatan tercela.” Dalam ajaran  Islam,  seorang  pemimpin  haruslah  orang  yang  berakhlak  mulia  yang tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Yang dimaksud dengan adil atau layak  moral  bagi  calon  kepala  negara  Islam  tidak  berarti  ia  terpelihara  dari kesalahan  ucapan,  perbuatan  dan  sikapnya.  Sebab  sifat  ma’syum  hanya dimiliki  para  rasul,  yang  memang  dapat  perlindungan  istimewa  dari  Allah dari  perbuatan  dan  maksiat.  Sedangkan  muslim  biasa  tidak  tertutup kemungkinan melakukan kesalahan dan dosa-dosa kecil tidak menggugurkan kelayakan  moralnya  melainkan  cukup  dengan  istigfar  dari  perbuatan  salah dan  dosa  kecil  yang  disadari  dengan  tetap  berniat  untuk  memperbaiki  diri. “Rasulullah  Saw.  Bersabda:  “Demi  Allah  yang  jiwaku  ada  ditangannya, seandainya  kalian  tidak  melakukan  dosa,  niscaya  Allah  melenyapkan  kalian dan  mendatangkan  suatu  kaum  yang  berdosa,  lalu  mereka  memohon ampunan lalu Allahpun mengampuni mereka. (Muslim).” 30
Syarat  kesepuluh,  “terdaftar  sebagai  pemilih”.  Warga  negara  yang terdaftar  sebagai  pemilih  merupakan  salah  satu  indikasi  bahwa  dia  adalah seorang  warga  negara  yang  baik,  yang  aktif,  dan  disiplin;  dan sebaliknya.Islam  telah  memerinthkan  setiap  Muslim  untuk  menjadi  orang yang taat kepada Allah dan juga sebagai warga Negara taat terhadap Negara. Allah berfirman:
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil  amri  di  antara  kamu.  Kemudian  jika  kamu  berlainan  pendapat  tentang sesuatu,  maka  kembalikanlah  ia  kepada  Allah  (Alquran)  dan  Rasul (sunnahnya),  jika  kamu  benar-benar  beriman  kepada  Allah  dan  hari kemudian.  Yang  demikian  itu  lebih  utama  (bagimu)  dan  lebih  baik akibatnya”. (QS. Al-Nisa [4] : 59). 31
Syarat  kesebelas  “memiliki  nomor  pokok  wajib  pajak  (NPWP)  dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang  dibuktikan  dengan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak  Penghasilan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi”.    Memiliki  NPWP  dan  bukti  pembayaran  pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan  Pajak  Penghasilan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dimaksudkan  untuk
30 Al-Tabrizi, Misykat  Al-Mashabi ,  (Mesir:  Mansurat  al-Maktab  al-Islamy.  T.th.),  hlm. 176.
31 Ibid ., hlm. 128.
mengetahui  kekayaan  dan  ketaatannya  terhadap  pemertintah  dalam  hal mmbayar pajak. 32
Syarat  kedua  belas  “belum  pernah  menjabat  sebagai  Presiden  atau Wakil Presiden  selama  2  (dua)  kali  masa jabatan  dalam  jabatan  yang  sama”. Tujuan dari syarat ini sangat baik untuk kemajuan sebuah Negara, yaitu agar kemajuan  yang  dicapai  terus  meningkat  dan  agar  kekuasaan  tidak  hanya berada  pada  segelintir  orang,  tapi  berputar  antara  individu-individu  yang berkualitas  dalam  setiap  generasi.  Syarat ini  sangat  relevan  dengan  kehendk Syaari (Allah SWT.) sebagaimana dalam firman-Nya:
“Jika  kamu  (pada  perang  Uhud)  mendapat  luka,  maka  sesungguhnya  kaum (kafir)  itupun  (pada  perang  Badar)  mendapat  luka  yang  serupa.  Dan  masa (kejayaan  dan  kehancuran)  itu  Kami  pergilirkan  diantara  manusia  (agar mereka  mendapat  pelajaran);  dan  supaya  Allah  membedakan  orang-orang yang  beriman  (dengan  orang-orang  kafir)  supaya  sebagian  kamu  dijadikan- Nya  (gugur  sebagai)  syuhada'.  Dan  Allah  tidak  menyukai  orang-orang  yang zhalim”. (QS. Ali’Imran, 3:140). 33
Syarat  ketiga  belas  “setia  kepada  Pancasila  sebagai  dasar  negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi  17  Agustus  1945”.  Pancasila  adalah  falsafah  bangsa  Indonesia yang  dirumuskan  oleh  tokoh-tokoh  Muslim  pendiri  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  yang  memperhatikan  kepentingan  warga  negara  yang berasal  dari  agama  lain.  Ajaran  Islam  dikemas  dalam  falsafah  dan  dasar Negara yang bernama Pancasila.Seluruh sila-sila dari Pancasila pada dasarnya adalah ajaran Islam terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena  itu  kesetiaan  terhadap  Pancasila  sama  dengan  kesetiaan  terhadap ajaran Islam. 34
Syarat  keempat  belas  “tidak  pernah  dijatuhi  pidana  penjara berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Syarat ini merupakan syarat yang sangat dijunjung oleh  ajaran  Islam,  karena  menyangkut  akhlak  seseorang.  Siapa  pun  yang
32 Ibid ., hlm. 67.
33 Ibid ., hlm. 99.
34 Ibid. , hlm. 93.
pernah  dijatuhi  hukuman  penjara  selama  lebih  dari  5  tahun  berarti  telah melakukan perbuatan tercela; sedangkan pemimpin harus berakhlak mulia. 35
Syarat  kelima  belas  “berusia  sekurang-kurangnya  35  (tiga  puluh  lima) tahun”. Manurut para ahli psikologi usia 35 tahun itu adalah usia yang sudah mendekati  pada  kematangan.  Penentuan  usia  35  tahun  sebagai  syarat  bagi seorang pemimpin meskipun Islam tidak menentukan seperti itu, tapi cukup Islami karena melihat fakta sejarah para pemimpim dalam Islam lebih banyak yang  mulai  memimpin pada  usia  lebih  tua  dari  35  tahun,  sebagaimana  Nabi sendiri pada usia 40 tahun. 36
Syarat  keenam  belas  “berpendidikan  paling  rendah  tamat  Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat”. Di  Indonesia,  rata-rata  pencapaian  pendidikan  warga  Negara  belum  sampai pada  tamat  SLA,  oleh  karena  itu  syarat  SLA  sudah  berada  di  atas  rata-rata. Calon kepala Negara menurut Islam harus memliki pengetahuan yang luas.
Syarat  ketujuh  belas  “bukan  bekas  anggota  organisasi  terlarang  Partai Komunis  Indonesia,  termasuk  organisasi  massanya,  atau  bukan  orang  yang terlibat  langsung  dalam  G.30.S/PKI”.  Partai  Komunis  Indonesia  merupakan partai  terlarang  di  Indonesia  karena  ajarannya  bertentangan  dengan  ajaran Islam. Sangat jelas syarat ini diajukan oleh para tokoh Muslim supaya Negara ini dipimpin oleh individu yang bertqwa kepada Allah SWT.QS. Al-Nisa: 141- 144.
Syarat  kedelapan  belas  “Memiliki  visi,  misi,  dan  program  dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia”. Memiliki visi, misi, dan program merupakan syarat yang harus dimiliki oleh seorang calon kepala Negara  menurut  Islam.  Syarat  untuk  menjadi  calon  kepala  Negara  menuru Islam  sangat  ketat  untuk  memberikan  persyaratannya  salah  satunya  seperti yang disyaratkan oleh ahli hukum Islam yang sangat terkenal dan mumpuni dibidangnya  seperti  yang  disampaikan  oleh  ulama  besar  Imam  Al-Mawardi dalam kitab nya Al-Ahkam al-Sulthaniyah 37
35 Al-Tabrizi, Misykat  Al-Mashabi ,  (Mesir:  Mansurat  al-Maktab  al-Islamy.  T.th.),  hlm. 176.
36 Ibnu Khaldun, Muqaddimah ..., hlm. 66.
37 Abu  al-Hasan  Ali  bin  Muhammad  bin  Habib  al-Basri  Al-Baghdadi  Al-Mawardi  al- Syafi’i. Al-Ahkam al-Sulthaniyyah ... , hlm. 6.

## Penutup
Berdasarkan  pembahasan  mengenai  kritik  hukum  Islam  terhadap Undang-undang  No.  42  Tahun  2008  tentang Pemilihan  Umum  Presiden  dan Wakil  Presiden ,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut:  Pertama, Pemilihan presiden dan wakil presiden menurut hukum Islam adalah dengan menggunakan beberapa mekanisme yang telah dicontohkan dalam pemilihan para Khulafa  al-Rasyidin di  Madinah.  Perbedaan  mekanisme  pemilihan  dapat difahami  sebagai  dinamika  cara  pemilihan  kepala  Negara  dalam  Islam  yang akan terus berlangsung sesuai perguliran waktu, situasi, dan kondisi.
Kedua,  Pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  di  Indonesia  telah mengalami  perubahan  yang  cukup  signifikan.  Pada  masa  Orde  Lama  dan Orde  Baru  pemilihan  presiden  dan  wakilnya  dilakukan  oleh  anggota  MPR. Sedangkan  sejak  Era  Reformasi  sampai  sekarang  pemilihan  presiden  dan wakilnya dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Ketiga,  Sistem  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  dan  syarat- syarat  calon  presiden  dan  wakil  presiden  di  Indonesia  sebagaimana diuraikandalam  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sudah sesuai dengan hukum Islam. Bahkan, menurut  penulis  syarat-syarat  calon  presiden  dan  wakil  presiden  yang terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  itu  bukan  hanya sesuai, tapi diadopsi dari ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan Al- Sunnah.

## Pustaka Acuan:
Al-Aamidi, Al-Ihkâm fi Ushûlil Ahkâm , Juz 2.
Al-Amidi, Al-Fashl fil Milal wal Ahwâ wan Nihal , Juz 4.
Al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar. t.th. Fathu al-Baariy bi Syarhi Shahihi al- Bukhariy . Beirut: Dar al-Ma'rifah.
Al-Haitsami, Majmau’ az Zawâid , Juz 5.
Al-Mawardi,  Abu  Al-Hasan  Ali  bin  Muhammad  bin  Habib  al-Basri  Al- Baghdadi Al-Syafi’i, Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah , Mesir: Dar al-Fikr, 1960 M./ 1380 H.
Al-Mawardi,  Abu  al-Hasan  Ali  bin  Muhammad  bin  Habib  al-Basri  Al- Baghdadi  al-Syafi’I,  1960  M./  1380  H. Al-Ahkam  al-Sulthaniyyah  wa  al- Wilayah al-Diniyyah .  Cet. ke-1. Mesir: Dar al-Fikr.
Al-Mawardi,  Imam, Al-Ahkam  As-Sulthaniyyah ,  Jakarta:  Gema  Insani  Press. 1996.
Al-Nabhani,  Taqiyuddin,  1997. Nizhamul  Hukmi  fil  Islam  (Sistem  Pemerintahan Islam) . Bangil: Al-Izzah.
Al-Raghib  al-Asfahani, Mu’jam  Mufradat  li  Alfazh  al-Qur’an ,  Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 2004.
Al-Tabrizi, Misykat Al-Mashabi , Mesir: Mansurat al-Maktab al-Islamy. T.th.
Amos, Abraham, Sistem Ketata Negaraan Indonesia , Jakarta: Rajawali Pers. 2007.
Anonimous. 2001. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hasil Amandemen 1-4. Jakarta: Penerbit Palito Media.
Anonimous.  2008.  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden .
As-Sarkhasy, Muntaha as Sûl fi ilmil Ushul ..., Juz 1.
Budiharjo, Miriam, Pengantar Ilmu Politik , Jakarta: Gramedia Pustaka. 2000.
Clifford Geertz. The Religion of Java , Chicago: Chicago Press. 1976.
Hanbal, Ahmad bin. T.th. Musnad Ahmad bin Hanbal wa bi Hamisyihi Muntakhab Kanzul Ummal fi al-Aqwal wa al-Af'al . Beirut: Dar al-Fikr.
Huda, Ni’matul, Hukum  Tata Negara , Jakarta, Rajagrafindo, 2010.
Ibn Khaldun, Abd al-Rahman. 1284 H. Muqaddimah yaitu Jilid I dari Kitab Al- ‘Ibar  wa  al-Diwan  al-Mubtada’  wa  al-Khabar .  Baghdad:  Al-Mutsanna. 1284 H.
Ibnu Manzhur, Lisaan al-Arab, Kairo: Daarul Ma’arif. T.th.
Moh.  Mahfud  MD. Demokrasi  dan  Konstitusi  Indonesia ,Jakarta.  Rineka  Cipta 2003.
Sjamsuddin, et.al. dalam  Pribadi  Toto,  dkk. Sistem  Politik  Indonesia, Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2007, Cet. ke-2.
Soenarjo  dkk.  1986, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya .  Jakarta:  Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Departemen Agama
RI.
Suny, Ismail, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif , Jakarta, Aksara Baru, 1983.
Tamrin, Abu, "Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung di  Era  Reformasi" Jurnal  Cita  Hukum [Online],  Volume  1  Number  2  (2 December 2013).
UU  No.  12  Tahun  2003  tentang  Pemilihan  Umum.  Lihat  UU  No.  10  Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.