Problematika Akad Tijarah pada Produk Asuransi Pendidikan Mitra Iqra PT Asuransi Jiwa Bumiputra Syariah Cabang Jambi

## M. Nazori Madjid & Putri Alhidayah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Abstrak : Penelitian  ini untuk mengkaji problematika akad tijarah pada  produk asuransi pendidikan  Mitra  Iqra  PT.  Asuransi  Bumiputra  Syariah  Cabang  Jambi.  Penelitian menggunakan  prosedur  kualitatif,  melalui  metode  observasi,  wawancara  dan dokumentasi,  menemukan  bahwa akad  tijarah pada  produk  asuransi  pendidikan  Mitra Iqra PT. Asuransi Bumiputra Syariah Cabang Jambi belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  21/DSN- MUI/X/2001  Tentang  Pedoman  Umum  Asuransi  Syariah,  dan  belum  sesuai  dengan Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  Pasal  564  ayat  (1)  dan  (2).  Dalam  ayat  (1) disebutkan,  perusahaan  asuransi  ( ta’min )  selaku  pemegang  amanah  wajib  melakukan investasi dari dana yang terkumpul, ayat (2) investasi sebagaimana dalam ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Akad tijarah produk asuransi pendidikan  Mitra Iqra  PT.  Asuransi  Bumiputra  Syariah  Cabang  Jambi  masih  menjadi  problema  karena melakukan investasi kepada lembaga yang tidak berbasis syariah, sumber daya manusia yang  kurang  dalam  memahami  ekonomi  syariah  dan  nasabah  juga  tidak  mengetahui proses investasi tersebut.
Kata-kata kunci : akad tijarah ; asuransi pendidikan; asuransi jiwa Bumiputera.

## I. Pendahuluan
Asuransi  merupakan  metode  untuk  memelihara  manusia  dari  berbagai  macam resiko yang akan terjadi. Konsep asuransi merupakan konsep pertanggungan atau penjaminan.  Disadari  bahwa  tidak  semua  orang  di  dunia  ini  memiliki  tingkat ekonomi  yang  sempurna.  Pada  umumnya  memiliki  tingkat  pendapatan  yang menengah.  Hasil  pendapatan  tersebut  juga  tergantung  dari  tingkat  kebutuhan masing-masing individu.
Setiap  orang  memiliki  tingkat  kebutuhan  yang  berbeda-beda.  Semakin tinggi  tingkat  kebutuhannya,  maka  semakin  tinggi  pula  pengeluarannya.  Namun, idealnya  adalah  kebutuhan  harus  disesuaikan  terhadap  tingkat income (pendapatan) yang seimbang. Maka, atas segala kemungkinan hal-hal resiko yang akan terjadi, sebaik mungkin manusia mencari konsep untuk dapat menanggulangi segala kerugian. 1
Perbedaan  mendasar  antara  asuransi  konvensional  dengan  asuransi syariah, yaitu akad yang dilaksanakan pada asuransi syariah berdasarkan tolong- menolong  (akad  ta’awuni-yah),  sedangkan  pada  asuransi  konvensional
1 Farid Fathony Ashal, Kedudukan Akad Tijarah dan Akad Tabarru’ dalam Asuransi Syariah, Jurnal Human Falah , Volume 3. No. 2 Juli – Desember 2016, hlm. 238-239.
berdasarkan  pada  akad  jual  beli. 2 Akad  yang  terkandung  pada  asuransi  syariah hakikatnya adalah perjanjian yang bersifat takaful yang bermakna saling memikul beban  dan  tolong  menolong  antar  sesama  umat.  Sistem  operasional  asuransi syariah dibagi dalam dua akad , yaitu akad tijarah dan akad tabarru’.
Akad tijarah adalah akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dan  perusahaan  dengan  tujuan  komersial. 3 Menurut  Muhammad  Syakir  Sula, dalam  buku Asuransi  Syariah,  akad  tijarah adalah  akad  peserta  asuransi  yang diinvestasikan sebagai dana tabungan peserta, yang kemudian wajib dikembalikan dan diserahkan kepada peserta. 4
Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan sendiri terdiri atas akad  tijarah dan  akad tabarru’ . Akad  tijarah adalah  semua  bentuk  akad  yang dilakukan  dengan  tujuan  komersial.  Akad tabarru’ adalah  semua  akad  yang dilakukan  dengan  tujuan  kebaikan  dan  tolong  menolong,  bukan  semata  tujuan komersial.  Dalam akad  tijarah ( mudharabah ),  perusahaan  bertindak  sebagai mudharib pengelola dan peserta bertindak sebagai shahibul mal ‘pemegang polis’. Jenis akad  tijarah dapat  diubah  menjadi  jenis  akad tabarru’ bila  pihak  yang tertahan  haknya  dengan  rela  melepaskan  haknya  sehingga  menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Jenis akad tabarru’ tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijarah . 5
Ada beberapa bentuk akad tijarah dalam praktek asuransi syariah, yaitu meliputi:
1. Akad mudharabah adalah akad yang melibatkan dua kelompok, yaitu pemilik modal  (investor)  yang  mempercayakan  modalnya  kepada  pengelola ( mudharib ) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. 6
2. Akad  wakalah,  yaitu  Pelimpahan,  pendelegasian  wewenang  atau  kuasa  dari pihak  pertama  kepada  pihak  kedua  untuk  melaksanakan  sesuatu  atas  nama pihak pertama  dan  untuk  kepentingan  dan  tanggung  jawab  sepenuhnya  oleh pihak pertama. 7
3. Akad  wadiah  yaitu    dana  terkumpul  dari  nasabah  berupa  premi  dititipkan kepada  perusahaan  asuransi    untuk  dikelola  atau  dipelihara  sebagaimana maksud akad. 8
4. Akad musyarakah adalah akad antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu. Maksudnya  adalah adanya  keinginan  para pihak yang  bekerja  sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. 9
2 Abdul  Ghofur  Anshori, Asuransi  Syariah  di  Indonesia,  Regulasi  dan  Operasionalisasinya  di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia , Yogyakarta: UII Press, 2007, hlm. 18-20.
3 Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  18/PMK.010/2010  tentang  Penerapan  Prinsip  Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
4 Muhammad  Syakir  Sula, Asuransi  Syariah:  Konsep  dan  Sistem  Operasional, Jakarta:  Gema Insani Press, 2004, hlm. 177.
5 Ibid ., hlm. 43. 6 Ibid ., hlm. 330.
7 Ibid., hlm. 357.
8 Ibid., hlm. 356.
9 Adiwarman  A.  Karim, Bank  Syariah:  Analisis  Fiqh  dan  Keuangan, Jakarta:  IIIT-Indonesia, 2003, hlm. 90.
Konsep  ini  merupakan  formula  yang  ditawarkan  dalam  asuransi  syariah dalam  menjalankan  konsep  pertanggungan  atau  penjaminan,  dalam melepas  dan mengeleminir unsur riba, maisir , dan gharar . Asuransi syariah merupakan bagian dari keuangan syariah. Keuangan syariah adalah bentuk keuangan yang dasarkan pada bangunan hukum Islam. Syariah artinya jalan menuju sumber air”. 10
Pihak  perusahaan,  dalam  hal  ini  PT.  Asuransi  Bumiputra  Syariah  Cabang Jambi  adalah  sebagai  pemegang  amanah  dari  premi  yang  disetor  para  peserta asuransi  syariah.  Perusahaan  selaku  pemegang  amanah  membuat  dua  rekening berbeda  dari  premi  tersebut, tijarah dan tabarru’ .  Adapun  maksud akad tijarah , maka  tabungan  ini  wajib  diberikan  kepada  masing-masing  peserta.  Sementara pihak perusahaan akan mengelola kedua dana ini, bertujuan untuk diinvestasikan agar  dapat  meningkatkan  dan  mengembangkan  dana  tersebut  yang  selanjutnya akan  menambah  manfaat  bagi  peserta  pada  khususnya  dan  perusahaan.  Dalam pembagian  dana  surplus  selanjutnya  menggunakan  konsep mudharabah, yaitu membagikan  hasil  secara  proporsional  kepada  pengelola  (perusahaan  Asuransi Syariah) dan kepada peserta ( shahibul mal) . 11
Dalam akad asuransi sekurang-kurangnya disebutkan adalah:
1. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan.
2. Cara dan waktu pembayaran premi.
3. Jenis akad tijarah dan  atau  akad  tabarru’  serta  syarat-syarat  yang  disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakad. 12
Penelitian  Farid  Fathony  Ashal  (2016)  berawal  dari  permasalahan  model- model  akad  bisnis  selama  ini  seiring  perkembangan  zaman  sesuai  produk  yang dikeluarkan  variatif,  sehingga  sangat  memungkinkan  terjadinya  unsur  gharar, maisir,  dan  riba.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  menemukan  bahwa konsep kontrak yang diadopsi di Takaful di mana kontrak harus sesuai dengan fatwa DSN (Dewan  Syariah  Nasional)  No.  21  dari  Takaful.  Menurut  fatwa  ini  Takaful  terdiri dari  dua  kontrak,  kontrak  tijarah  dan  'kontrak  tabarru.  Kontrak  kedua  dianalisis dengan  hadis  yang  melarang  kontrak  ganda  dalam  satu  transaksi.  Konsep  multi akad  dalam  dalam  asuransi  syariah  bertujuan  untuk  menjauhi  dari  riba, gharar , dan maisir .  Multi  akad  yang  terkandung  dalam  asuransi  syariah  bukanlah termasuk dari hadis rasulullah mengenai “bai’ataini fi bai’atin”. Dalam hal ini perlu diperhatikan  bagi  kita  semua,  dalam  memahami  hadis  untuk  lebih  jeli  dan memahami konteks hadis tersebut. Hal ini untuk tidak mengkerdilkan makna dan maksud yang sebenarnya. Semoga tulisan ini dapat memberikan pemahaman dan dapat  dikembangkan  kembali  untuk  mencapati  tahap  kesempurnaan  demi kemajuan industri keuangan syariah nasional.
Penelitian  Tazkiah  Ashfia  (2015)  berawal  dari  permasalahan  yang  diangkat adalah  apakah  terdapat  ketidaksinkronan  antara  ketentuan  ke  empat  dan ketentuan  ke  enam  pada  Fatwa  DSN  MUI  No.21/DSN-MUI/X/2001  tentang Pedoman  Umum  Asuransi  Syariah,  serta  bagaimana  akad  asuransi  syariah  yang
10 M. Ma’ruf Abdullah, Manajemen Bisnis Syariah, Yogyakarta: Aswaja  Pressindo,  2014, hlm. 175.
11 Farid Fathony Ashal, Kedudukan Akad Tijarah dan Akad Tabarru’ dalam Asuransi Syariah , hlm. 249-250.
12 Muhammad  Syakir  Sula, Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional, Jakarta:  Gema Insani Press, 2004, hlm. 43.
tepat dan memberi kepastian hukum. Hasil penelitian ini adalah kedua ketentuan yang  terdapat  dalam  fatwa  DSN  Nomor  21/DSN-MUI/X/2001  tentang  Pedoman Umum Asuransi Syariah tentang perubahan akad tabarru’ ke akad tijarah masing- masing  mempunyai  dasar  hukum.  Namun,  agar  tidak  terjadi  keambiguan  dalam memahami  dua  ketentuan  tersebut,  seharusnya  dimasukkan  frase  terkait  subjek yang  terlibat  dalam  dua  ketentuan  tersebut  agar  lebih  jelas.  Pada  ketentuan tentang akad tabarru’ tidak dapat diubah menjadi akad tijarah , yang dimaksud di sini  adalah  ketentuan  yang  berlaku  bagi  peserta  asuransi.  Pada  ketentuan  dana premi tabarru’ dapat  diinvestasikan,  maksudnya  di  sini  adalah  bahwa  pihak perusahaan  asuransi  selaku  pengelola  dana  premi  tersebut  dibolehkan  untuk melakukan  investasi  di  bidang-bidang  dan  dengan  prosedur  yang  sesuai  dengan ajaran Islam. 13
Fenomena yang ditemukan di PT. Asuransi Bumiputra Syariah Cabang Jambi terkait  dengan akad tijarah pada  produk  asuransi  pendidikan  mitra  iqra  adalah pengelolaan  dana  asuransi  yang  terkadang  tidak diketahui  nasabah  dimana  dana dikelola dan apakah sesuai syariah perusahaan pengelola dana tersebut. Pada awal perjanjian akan, pihak asuransi tidak memberitahukan tentang hal ini. Kondisi ini tentu menjadi kendala dalam pengembangan produk asuransi syariah. Kemudian jika merujuk Pedoman Umum Asuransi Syariah tentang perubahan akad tabarru’ ke akad  tijarah masing-masing  mempunyai  dasar  hukum.  Namun,  masih  terjadi keambiguan  dalam  memahami  dua  ketentuan  tersebut,  sebab  tidak  dimasukkan frase terkait subjek yang terlibat dalam dua ketentuan tersebut agar lebih jelas.
II. Problematika Akad tijarah pada Produk Asuransi Pendidikan Mitra Iqra di PT. Asuransi Bumiputra Syariah Cabang Jambi
Asuransi pendidikan mitra iqra adalah program asuransi dalam mata uang rupiah didasarkan  pada  syariah  dan  dirancang  untuk  memberikan  perlindungan  dan membiayai pendidikan bagi anak-anak, dari sekolah dasar hingga akhir pendidikan mereka (perguruan tinggi), baik dalam keadaan kedua orang tua masih hidup atau meninggal dunia berdasarkan syariah. Menariknya, keistimewaan dari produk ini, nasabah bisa menentukan besarnya iuran premi sesuai dengan kemampuan. Dan jika peserta memutuskan untuk menghentikan program, maka diberikan alternatif pilihan  apakah  mengambil  uang  tabungan  beserta  bagi  hasilnya  atau  tetap melanjutkan proteksinya.
Menurut  Ir.  Nofiarman,  Kepala  PT.  Asuransi  Bumiputra  Syariah  Cabang Jambi mengatakan bahwa Anda dapat meningkatkan dana untuk pendidikan anak Anda sejak awal dengan menabung sebagian dari pendapatan Anda secara teratur. Kami  siap  untuk  mengelolanya  melalui  program  Mitra  Iqra  Bumiputera.  Dengan Mitra  Iqra,  Anda  bukan  hanya  mempersiapkan  dana  pendidikan,  tetapi  juga melindungi  anak-anak  Anda  jika  sesuatu  hal  yang  tidak  diinginkan  terjadi sewaktu-waktu. 14
13 Tazkiah  Ashfia,  Analisis  Pengaturan  Akad  Tabarru’  dan  Akad  Tijarah  Pada  Asuransi Syariah  Menurut  Fatwa  DSN  Nomor  21/DSN-MUI/X/2001  Tentang  Pedoman  Umum  Asuransi Syariah, Jurnal Universitas Brawijaya Malang , 2014, hlm. 249-250.
14 Wawancara, Ir Nofiarman, 2 Juli 2018
Asuransi  pendididkan  mitra  iqra  dirancang  untuk  memprogram  pendidikan anak  secara  syariah  mulai  dari  tingkat  Taman  Kanak-kanak  sampai  dengan  anak menjadi  Sarjana  Strata  1  (S1),  sekaligus  berfungsi  untuk  menata  kesejahteraan keluarga  agar  kelak  apabila  orang  tua  si  anak  meninggal  dunia,  anak  tersebut pendidikan dan kesejahteraannya tidak akan terlantar atau terabaikan. Di bawah ini data nasabah asuransi mitra iqra’ di Bumiputra Syariah Jambi:
Tabel 1 Jumlah Nasabah Produk Asuransi Pendidikan Mitra Iqra
PT. Asuransi Bumiputra Syariah Cabang Jambi No Tahun Jumlah Nasabah 1 2012 5 2. 2013 21 3. 2014 159 4. 2015 221 5. 2016 458 6. 2017 442 7. 2018 366 Jumlah 1672
Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah nasabah setiap tahun mengalami peningkatan,  kecuali  tahun  2017  menurun  dibanding  tahun  sebelumnya. Wawancara  dengan  Sugar  Dedi,  salah  satu  nasabah  AJB  Bumiputera  1912 mengatakan bahwa: “Alhamdullilah, saya ikut asuransi pendidikan Bumiputera dan mengenai  akad  tijarah  saya  tidak  tahu.  Hanya  saja  setiap  bisnis  tentu  berusaha mencari keuntungan .” 15
Di  dalam  asuransi  pendidikan  mitra  iqra,  peserta  memiliki  dua kemungkinan,  yakni  kemungkinan pertama ,  peserta  hidup  sampai  masa  kontrak berakhir, dan kemungkinan kedua , peserta meninggal dunia sebelum masa kontrak berakhir.  Apabila  peserta  asuransi  mitra  iqra  mengalami  seperti  kemungkinan pertama, yaitu hidup atau diberi umur panjang sampai masa kontrak berakhir dan pembayaran preminya lancar, maka pembayaran klaim yang berasal dari rekening tabungan  peserta  dan  porsi  bagi  hasil,  akan  diterima  oleh  peserta  yang bersangkutan  kemudian  digunakan  untuk  membiayai  pendidikan  anak.  Akan tetapi apabila peserta mengalami kemungkinan yang kedua, yaitu meninggal dunia sebelum  masa  kontrak  berakhir,  maka  pembayaran  klaim  berupa  rekening tabungan peserta, porsi bagi hasil dan dana kebajikan yang diambil dari tabungan tabarru akan diterima oleh ahli warisnya untuk biaya pendidikan setelah ditinggal mati orang tuanya.
Adapun  pelaksanaan  asuransi  pendidikan  Mitra  Iqra  PT.  Asuransi Bumiputra Syariah Cabang Jambi sebagai berikut:
1. Prosedur
Langkah-langkah  yang  dilakukan  PT.  Asuransi  Bumiputra  Syariah Cabang Jambi untuk memulai Mitra Iqra:
a. Pengisian  Form  SPAJ  (Surat  Pengajuan  Asuransi  Jiwa)  dilengkapi kelengkapannya  seperti fotocopy KTP, dan lain-lain.
b. Entry data peserta pada sistem.
c. Cetak Kuitansi Pembayaran.
d. Cetak Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
e. Berikan Kuitansi Pembayaran Titipan premi kepada nasabah.
f. Kantor Cabang mengecek kebenaran Form Pengisian SPAJ.
g. Dari Kantor Cabang mengirim SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa) tersebut kekantor  wilayah untuk mencetak polis.
h. Kantor wilayah memeriksa kembali dan mencetak polis.
i. Setelah polis jadi, polis dikirim kekantor cabang untuk diberikan ke pemegang polis Premi Mitra Iqra dihitung dengan rumus:
Manfaat Awal: Premi x Masa Asuransi Minimal Rp. 5.000.000,- 16

## 2. Akad
Akad  yaitu  perpaduan  antara  penawaran  (ijab)  dan  penerimaan  yang merupakan  suatu  cara  yang  efektif  untuk  melakukan  akuisisi  terhadap kepemilikan  dan  pemindahan  harta  benda.  Menurut  Heri  Firmansyah,  SE,  kepala tata usaha bahwa:
“Akad yang digunakan dalam asuransi pendidikan mitra iqra Bumiputera Syariah Cabang  Jambi  dalam  pembagian  keuntungan  ( tijarah )  adalah  akad  bagi  hasil ( mudharabah )  yang  menggabungkan  antara  unsur  tabungan  dan  unsur  tolong menolong ( ta’awun ) yaitu tolong menolong pada sesama peserta asuransi.” 17 Ketika ada peserta yang terkena musibah (meninggal dunia), maka peserta lain  akan  ikut  membantu  dengan  cara  memberikan  derma  atau  iuran  kebajikan atau dana tabarru’ kepada keluarga, seperti yang telah dialami oleh keluarga yang meninggal akan mendapatkan klaim dan manfaat asuransi. 18
3. Premi
Premi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang berupa  pembayaran  uang  dengan  jumlah  tertentu  secara  periodik.  Pembayaran premi  pada  dasarnya  adalah  kewajiban  pemegang  polis,  pembayaran  bisa dilakukan  dengan  cara  melalui,  lewat  agen,  peserta  langsung  datang  ke  kantor asuransi, ataupun dikirim lewat rekening Bank yang telah  ditunjuk.  Premi dalam asuransi pendidikan mitra iqra Jambi terdiri dari:
Premi Tabarru’ yaitu  sejumlah  premi  yang  dihibahkan  oleh  peserta  (dana shadaqah,  dana  infaq)  untuk  saling  tolong  menolong  ( ta’awun )  menanggulangi musibah  kematian  (risiko  meninggal)  di  antara  sesama  peserta  apabila  ada  yang meninggal dunia dalam masa asuransi.
Premi  Tabungan adalah  besarnya  bagian  premi  setelah  dikurangi  premi tabarru  dan  premi  biaya  yang  digunakan  oleh  perusahaan  untuk  diinvestasikan
16 Observasi, 2 Juli 2018
17 Wawancara, Heri Firmansyah, SE., 3 Juli 2018
18 Dokumentasi PT. Asuransi Bumiputra Syariah Cabang Jambi, 2018
secara  syariah  dan  hasil  keuntungan  dari  investasi  akan  dibagi  antara  peserta (shahibul mal) dengan perusahaan (mudharib) dengan perbandingan keuntungan 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan asuransi.
Premi Biaya adalah sejumlah premi yang dialokasikan oleh peserta kepada mudharib /pengelola  atau  perusahaan  untuk  mengelola  keuangan  peserta  agar aman,  menguntungkan  dan  halal  sehingga  peserta  tidak  rugi.  Premi  yang  harus disetor  di  asuransi  pendidikan  mitra  iqra  Jambi  besarnya  minimal  Rp.  250.000,- per triwulan sedang maksimalnya tidak terbatas. 19
Cara perhitungan premi Mitra Iqra dihitung dengan rumus, yaitu: manfaat awal dan masa asuransi. Cara pembayaran premi Mitra Iqra bisa dilakukan dengan cara  tahunan,  semesteran,    triwulan  dan  sekaligus  yang  terdiri  dari  premi tabungan, premi tabarru dan premi biaya.
a. Peserta  yang  masih  hidup  dengan  peserta  yang  sudah  meninggal  memiliki manfaat produk Mitra Iqra yang berbeda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Dalam  perhitungan  penerimaan  manfaat  asuransi  terdapat  perbedaan  antara pembayaran yang dicicil (triwulan, semester atau tahunan) dengan pembayaran secara  sekaligus.  Pembayaran  secara  sekaligus  lebih  menguntungkan  bagi nasabah  atau  pemegang  polis  manfaat  asuransi  Mitra  Iqra’  adalah:  jika  pihak yang  diasuransikan  hidup  sampai  akhir  masa  asuransi,  maka  anak  yang ditunjuk  sebagai  penerima  dana  tahapan  pendidikan  akan  menerima  dana tahapan pendidikan.
Apabila  pihak  yang  diasuransikan  meninggal  dunia  dalam  masa  asuransi, maka  peserta  dibebaskan  dari  membayar  kontribusi  (premi)  dan  pihak  yang ditunjuk  akan  menerima:  a)  Santunan  kebajikan  sebesar  manfaat  awal,  b)  Nilai Tunai,  yang  terdiri  dari  dana  Investasi  yang  telah  disetor  dan  bagi  hasil ( mudharabah ) sebesar 70% dari pengembangan dana investasi.
Menurut  Heri  Firmansyah,  SE,  sebagai  karyawan  PT.  Asuransi  Bumiputra Syariah Cabang Jambi mengatakan bahwa di asuransi pendidikan mitra iqra Jambi, premi  peserta  yang  disetor  ke  perusahaan  asuransi  paling  rendah  Rp.  250.000,- (dua  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah)/  tri  wulan,  dan  paling  tinggi  Rp.  3.000.000,- (tiga  juta  rupiah)/  tri  wulan  Dengan  Manfaat  Awal  sebesar  Rp.  204.000.000,- dengan  pengecekan  kesehatan medical chek up (MDC),  dengan  masa  kontrak  17 tahun.  Bagi  peserta  yang  ikut  asuransi  pendidikan  mitra  iqra  di  PT.  Asuransi Bumiputra  Syariah  Cabang  Jambi  dengan  manfaat  awal  sampai  dengan  Rp. 50.000.000,-(lima  puluh  juta  rupiah),  maka  akan  dilakukan  pengecekan  atau direcek  oleh  pihak  supervisor,  sedang  sampai  dengan  Rp.  100.000.000,-(seratus juta rupiah) dilakukan pengecekan oleh Kepala Cabang dan yang besarnya diatas Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) pengecekan dilakukan oleh Kepala Wilayah, sedang  di  atas  Rp.  1.000.000.000,-  (satu  milyar),  pengecekan  dilakukan  oleh Kepala Devisi atau diwakilkan yang setingkat. 20
19 Dokumentasi PT. Asuransi Bumiputra Syariah Cabang Jambi, 2018 Lihat Refky Fielnanda,. Alternatif  Perhitungan  Return  Shahibul  Mal  pada  Skema  Mudharabah  Bank  Syariah. Jurnal  An- Nahdhah 12.1 (2018).
20 Wawancara, Heri Firmansyah, SE., 3 Juli 2018
Dan bagi peserta asuransi pendidikan mitra iqra yang panjang umur sampai berakhirnya  akad,  akan  memperoleh  dana  tahapan  pendidikan  yang  diberikan sesuai dengan jadwal yang telah tertera dalam Polis sebagai berikut:
a. Taman Kanak-kanak (TK) usia 4 tahun, peserta akan menerima 10% x manfaat awal.
b. Sekolah Dasar (SD), usia 6 tahun, peserta menerima 10% x manfaat awal.
c. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), usia 12 tahun, peserta akan menerima sebesar 20% x manfaat awal.
d. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA) usia 15 tahun peserta akan menerima 25% x manfaat awal.
e. Perguruan Tinggi (PT.1), usia 18 tahun menerima 35% x manfaat awal.
f. Perguruan Tinggi (PT.2) usia 19 tahun menerima Dana Tahapan Pendidikan 25% x sisa nilai tunai.
g. Perguruan Tinggi (PT.3) usia 20 tahun memperoleh 35% x sisa nilai tunai.
h. Perguruan Tinggi (PT.4) usia 21 tahun menerima 50% x sisa nilai tunai.
i. Perguruan Tinggi (PT.5) usia 22 tahun menerima 100% x sisa nilai tunai. 21
Sedang bagi peserta yang meninggal dunia sebelum berakhirnya akad atau kontrak, peserta akan menerima dana sebagai berikut:
a. Santunan kebajikan.
b. Nilai Tunai (Premi tabungan + Mudharabah)
c. Dana Tahapan Pendidikan sebagai berikut:
1) Taman Kanak-kanak (TK) usia 4 tahun menerima 10% x manfaat awal.
2) Sekolah Dasar (SD) usia 6 tahun menerima 10% x manfaat awal.
3) Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) usia 12 tahun menerima 20% x manfaat awal.
4) Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) usia 15 tahun menerima 25% x manfaat awal.
5) Perguruan Tinggi. 1 (PT.1) usia 18 tahun menerima 35% x manfaat awal.
6) Perguruan Tinggi 2 (PT.2) usia 19 tahun menerima 15% x manfaat awal.
7) Perguruan Tinggi 3 (PT.3) usia 20 tahun menerima 20% x manfaat awal.
8) Perguruan Tinggi 4 (PT.4) usia 21 tahun menerima 20% x manfaat awal.
9) Perguruan Tinggi 5 (PT.5) usia 22 tahun menerima 25% x manfaat awal. 22
Dan apabila peserta berhenti sebelum akad berahir, maka peserta hanya bisa mengambil Nilai Tunai (Premi tabungan + Mudharabah) apabila masih ada. Peserta boleh berhenti sementara (cuti) untuk membayar premi dengan syarat:
a. Apabila dalam rentang waktu atau masa cuti, ternyata peserta mendapatkan dana tahapan pendidikan, maka peserta wajib melunasi terlebih dahulu premi yang belum terbayar, baru kemudian bisa mendapatkan dan tahapan pendidikan.
b. Apabila peserta saat cuti bayar premi ternyata meninggal dunia, selama masih ada premi tabarru’ maka:
1) Ahli waris menerima santunan kebajikan.
2) Nilai tunai (bila masih ada).
3) Dana tahapan pendidikan tidak berlaku. 23
21 Dokumentasi PT. Asuransi Bumiputra Syariah Cabang Jambi, 2018
23 Dokumentasi PT. Asuransi Bumiputra Syariah Cabang Jambi, 2018

## 4. Masa Kontrak
Masa kontrak yang telah ditetapkan dalam asuransi pendidikan mitra iqra adalah  minimal  2  tahun  dan  maksimal  17  tahun,  dengan  usia  pemegang  polis maupun  peserta  minimal  17  tahun,  atau  kurang  dari  17  tahun  tetapi  sudah menikah. Sedang umur saat mulai asuransi ditambah masa asuransi maksimal 65 tahun.  Sedang  usia  peserta  non  medical  maksimal  53  tahun  dan  dalam  kondisi sehat. 24
Menurut  Heri  Firmansyah,  SE,  sebagai  tata  usaha  PT.  Asuransi  Bumiputra Syariah  Cabang  Jambi mengatakan  bahwa  bagi  peserta  yang  membayar langsung ke  kantor,  maka  akan  diberitahu  langsung  dan  peserta  diperintahkan  untuk melengkapi  data-data  yang  diperlukan,  dan  tidak  sampai  satu  minggu  dana tahapan bisa diterima. Kecuali peserta yang mutasi dari debit lain harus dilakukan pencocokan  data  dan  konfirmasi  lebih  dulu,  sehingga  pambayarannya  bisa terlambat. 25
Dan apabila dana tahapan pendidikan terlambat diambil atau tidak diambil, maka  dana  tersebut  oleh  perusahaan  dimasukkan  ke  utang  piutang  milik perusahaan  sebagai  dana  titipan  dan  tidak  ikut  diinvestasikan,  sehingga  dana tersebut  tidak  memiliki  keuntungan,  (hal  ini  terjadi  (tidak  ikut  diinvestasikan) karena  memang  seharusnya  dana  tersebut  harus  sudah  dikeluarkan).  Klaim (meninggal) dibayar dari rekening tabarru (dana kebajikan) dari seluruh peserta yang  terkumpul,  yang  sejak  awal  sudah  diikhlaskan  oleh  peserta  untuk kesepakatan tolong menolong jika terjadi musibah pada salah satu anggota. Perusahaan  asuransi  berhak  untuk  meminta  diberikan  dokumen-dokumen lain  yang  dianggap  perlu  dalam  pengajuan  klaim,  dalam  hal  peserta  meninggal dunia,  jangka  waktu  pengajuan  berikut  bukti-bukti  yang  diperlukan  selambat- lambatnya 6 bulan sejak tanggal meninggal dunia.

## 5. Mekanisme Pengelolaan Dana Mitra Iqra
Peserta yang aktif melakukan pembayaran premi, mereka akan memperoleh dana  tahapan  pendidikan  sebagaimana  yang  tertera  di  dalam  polis.  Menurut  Ir. Nofiarman,  Kepala  PT.  Asuransi  Bumiputra  Syariah  Cabang  Jambi  mengatakan bahwa:
“Dalam  asuransi  pendidikan  mitra  iqra,  akad  atau  perjanjian  yang  dipakai adalah  akad  atau  perjanjian  bagi  hasil  ( mudharabah )  dan wakalah yang merupakan bagian dari akad tijarah , dengan perbandingan keuntungan 70% untuk peserta asuransi, dan 30% untuk perusahaan asuransi.” 26
Ini  sesuai  dengan  Pasal  562  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah)  Berdasar kontrak  bagi  hasil  ( mudharabah )  mekanisme  pengelolaan  dananya  ada  dua  cara. Pertama pengelolaan dana yang memiliki unsur tabungan, dan kedua pengelolaan dana yang tidak memiliki unsur tabungan.
24 Dokumentasi PT. Asuransi Bumiputra Syariah Cabang Jambi, 2018
25 Wawancara, Heri Firmansyah, SE., 9 Juli 2018
26 Wawancara, Ir. Nofiarman, 9 Juli 2018
III. Akad tijarah pada Produk Asuransi Pendidikan Mitra Iqra di PT.

## Asuransi Bumiputra Syariah Cabang Jambi
Akad  tijarah pada  Produk  Asuransi  Pendidikan  Mitra  Iqra  di  PT.  Asuransi Bumiputra  Syariah  Cabang  Jambi  tidak  sesuai  syariah  dikarenakan  beberapa alasan sebagai berikut:
1. Pengelolaan Dana Investasi Oleh Unit Usaha yang Tidak Syariah Asuransi  Bumi  Putra  Syariah,  merupakan  anak  cabang  dari  Asuransi  Bumi Putra,  yang  kegiatannya  diantaranya  adalah  memasarkan  asuransi  pendidikan mitra iqra. Mitra Iqra sendiri merupakan produk dari asuransi jiwa yang dirancang untuk  memprogram  pendidikan  anak  secara  syariah  mulai  dari  tingkat  Taman Kanak-kanak sampai  dengan  anak menjadi  Sarjana  S1,  sekaligus berfungsi  untuk menata  kesejahteraan  keluarga  agar  kelak  apabila  orang  tua  meninggal  tidak sampai  kesejahteraan  dan  pendidikan  anak  terabaikan.  Mitra  iqra  sendiri merupakan  gabungan  antara  unsur  tabungan  dan  unsur  tolong  menolong ( ta’awun ).
Dari  hasil  temuan  tersebut  diatas,  ternyata  dalam  fatwa  Dewan  Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, yang dijadikan dasar operasional asuransi syariah  selama  ini  telah  mewajibkan  kepada  perusahaan  asuransi  syariah,  agar dan  yang  terkumpul  dari  para  peserta  diinvestasikan,  dan  investasi  tersebut dilakukan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah 27 ,  tetapi  tidak  ada  sanksi  bagi perusahaan  asuransi  yang  tidak  menginvestasi  dana  secara  syariah,  lagi  pula sifatnya  hanya  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  yang  statusnya  belum  jelas  dari sudut kelembagaan Negara, sehingga pelaksanaan asuransi pendidikan mitra iqra di asuransi Bumiputera syariah belum sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah,  sebab  dana  atau  premi  yang terkumpul  dari  para  peserta  asuransi  pendidikan  mitra  iqra,  oleh  perusahaan asuransi dana tersebut dinvestasikan ke 21 perusahaan yang hampir kesemuanya masih  konvensional,  dan  ini  bertentangan  dengan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah pasal 564 ayat (1) Perusahaan ta’min (asuransi) selaku pemegang amanah wajib  melakukan  investasi  dari  dana  yang  terkumpul,  dan  ayat  (2)  Investasi sebagaimana  dalam  ayat  (1)  wajib  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip syariah.
Menurut Ir. Nofiarman, kepala PT. Asuransi Bumiputra Syariah Cabang Jambi mengatakan bahwa:
Setelah  dana  tersebut  terkumpul  dari  premi  peserta  asuransi  pendidikan  mitra iqra, maka dana tersebut, oleh kantor  cabang  akan disetorkan  ke kantor wilayah yang  berkedudukan  di  Jambi  sebagai  setoran,  kemudian  dari  kantor  wilayah cabang Jambi, dana tersebut selanjutnya dikirim ke devisi syariah (kantor pusat), dan  dari  devisi  syariah  dana  tersebut  selanjutnya  dikirim  ke  departeman menejemen  dana  (sehingga  dana  tersebut  bercampur  menjadi  satu  antara  dana yang  berasal  dari  asuransi  syariah  dengan  dana  yang  berasal  dari  asuransi konvensional),  dan  dari  departemen  menejemen.  tersebut,  kemudian  oleh perusahaan  asuransi  Bumiputera  dana  tersebut  direasuransikan  ke  Perusahaan
27 Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  Nomor  21/DSN-MUI/X/2001  tentang  Pedoman  Umum Asuransi Syari’ah
ReAs  (Maskapai  Reasuransi  Indonesia),  dan  selanjutnya  oleh  Perusahaan  ReAs (Maskapai Reasuransi Indonesia) dana tersebut diinvestasikan untuk bisnis ke 21 perusahaan. ” 28
Dalam  hal  melakukan  investasi,  PT.  Asuransi  Bumiputra  Syariah  Cabang Jambi  melakukan  investasi  belum  sesuai  ketentuan  perundang-undangan,  dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Di bawah ini ke 21 perusahaan yang belum sepenuhnya berbasis syariah, yaitu:
a. BNI Syariah
b. MANDIRI Syariah
c. BANK MEGA Syariah
d. PaninBANK Syariah
e. BANK bjb Syariah
f. BANKsyariah BUKOPIN
g. CIMB NIAGA syariah
h. BANK VICTORIA syariah
i. BAHANA
j. BNI Asset Management
k. Danareksa
l. MNC Asset Management
m. Insight INVESMENT
n. SAMUEL ASET MANAJEMEN
o. BP (BATAVIA PROSPERINDO)
p. PACIFIC ASSET MANAJEMENT
q. Trimegah Aset Manajemen
r. Lautandhana Investment Management
s. ReINDO (PT. REASURANSI INTERNASIONAL INDONESIA)
t. marein
u. NASIONAL RE (PT. REASURANSI NASIONAL INDONESIA). 29
Menurut  Edi  Yanto,  nasabah  PT.  Asuransi  Bumiputra  Syariah  Cabang  Jambi mengatakan  bahwa:  “Berkaitan  dengan  pengelolaan  dana  nasabah,  maka  kami tidak  mendapat  pemberitahuan  mengenai  hal  itu.  Kemudian  saya  tidak    tahu apakah dikelola dengan syariah atau tidak dana tersebut.” 30
Menurut Sri Wahyuni, nasabah PT. Asuransi Bumiputra Syariah Cabang Jambi mengatakan  bahwa:  “saya  juga  tidak  mengetahui  lembaga  yang  mengelola  dana asuransi saya syariah atau tidak.” 31
Sedang  dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  Pasal  564  (1) Perusahaan  ta’min  (Asuransi)  selaku  pemegang  amanah  wajib  melakukan investasi  dari  dana  yang  terkumpul.  (2)  Investasi  sebagaimana  dalam  ayat  (1) wajib  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Keputusan  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional Nomor 21/DSNMUI/X/2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, bagian kedelapan, tentang Investasi, disebutkan pada angka (1) Perusahaan selaku
28 Wawancara, Ir. Nofiarman, 9 Juli 2018
29 Dokumentasi PT. Asuransi Bumiputra Syariah Cabang Jambi, 2018
30 Wawancara, Edi Yanto, 9 Juli 2018
31 Wawancara, Sri Wahyuni, 9 Juli 2018
pemegang  amanah  wajib  melakukan  investasi  dari  dana  yang  terkumpul.  (2) Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.
2. Kekurangan Tenaga Ahli yang Menguasai Bidang Ekonomi Syariah Meskipun  pengelolaan  asuransi  syariah  telah  ada  peraturannya,  walaupun masih  sebatas  Fatwa  atau  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah,  Menurut  Ir. Nofiarman,  kepala  PT.  Asuransi  Bumiputra  Syariah  Cabang  Jambi  mengatakan bahwa:
Namun di kalangan pengelola asuransi syariah ada kendala diantaranya Asuransi Bumiputera  Syariah  masih  baru,  kepengurusan  yang  masih  satu  antara  yang syariah  dan  yang  konvensional,  masih  kekurangan  tenaga  ahli  yang  menguasai bidang  ekonomi  syariah,  juga  pihak  perusahaan  AJB  Bumiputera  sendiri  juga belum  memiliki  proyek  atau  lembaga  yang  mengurusi  khusus  syariah,  sehingga akan lebih aman dan menguntungkan kalau dikelola sendiri. 32
Perusahaan  asuransi  pendidikan  mitra  iqra  Asuransi  Bumiputera  Syariah Jambi  adalah  perusahaan  yang  memberikan  jasa  dalam  penanggulangan  resiko yang  dikaitkan  dengan  hidup  atau  meninggalnya  seseorang  yang dipertanggungkan.  Sedang  peserta  asuransi  pendidikan  mitra  iqra  adalah perorangan  yang  mempertanggungkan  jiwanya  kepada  pihak  penanggung (perusahaan).
3. Ketidaktahuan Nasabah mengenai Pengelolaan Investasi Dana Asuransi Dalam kegiatan asuransi pendidikan mitra iqra, pihak asuransi memberikan dana  manfaat  bagi  pendidikan.  Dimana  pemegang  polis  berkewajiban  membayar premi  dan  pihak  perusahaan  asuransi  berkewajiban  mengelola  premi  serta memberikan manfaat asuransi menurut ketentuan yang berlaku.
Menurut salah satu nasabah, Angela Winda L., S.Pt mengatakan bahwa: “saya tidak  diberitahu  mengenai  pengelolaan  dana  asuransi,  dan  tidak  tercantum  pada klausul kontrak.” 33
Menurut  Ir.  Nofiarman,  kepala  PT.  Asuransi  Bumiputra  Syariah  Cabang Jambi mengatakan bahwa: “Pengelolaan dana asuransi Pendidikan mitra iqra tidak dijelaskan ke nasabah selama ini secara rinci.” 34 Meskipun AJB Bumiputera syariah telah  mempunyai  Dewan  Pengawas  Syariah  yang  bertugas  diantaranya memastikan  dan  mengawasi  kesesuaian  kegiatan  operasional  sesuai  dengan ketentuan-ketentuan  dan  prinsip-prinsip  syariah  yang  dikeluarkan  oleh  Dewan Syariah  Nasional,  namun  dari  hasil  penelitian  ternyata  pihak  perusahaan  AJB Bumiputera  syariah  dalam  mengelola  dana  yang  terkumpul  dari  para  peserta asuransi  pendidikan  mitra  iqra  tidak  melakukan  sesuai  dengan  ketentuan  dan prinsip syariah.

## IV. Kesimpulan
Dari  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut  bahwa:  pertama, problematika akad  tijarah pada  produk  asuransi  pendidikan  mitra  iqra  di  PT. Asuransi  Bumiputra  Syariah  Cabang  Jambi  belum  sesuai  dengan  prinsip-prinsip syariah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor
32 Wawancara, Ir Nofiarman, 9 Juli 2018
33 Wawancara, Angela Winda L., S.Pt., 2 Juli 2018
34 Wawancara, Ir. Nofiarman, 9 Juli 2018
21/DSN-MUI/X/2001  Tentang  Pedoman  Umum  Asuransi  Syariah  dan  Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  Pasal  564  ayat  (1)  dan  (2).  Dalam  ayat  (1) disebutkan,  perusahaan  asuransi  ( ta’min )  selaku  pemegang  amanah  wajib melakukan  investasi  dari  dana  yang  terkumpul,  ayat  (2)  investasi  sebagaimana dalam  ayat  (1)  wajib  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Kedua,  Penyebab akad  tijarah pada  produk  asuransi  pendidikan  mitra  iqra  di  PT.  Asuransi Bumiputra Syariah Cabang Jambi karena pengelolaan dana investasi dari asuransi kepada  lembaga  yang  belum  sepenuhnya  berbasis  syariah,  sumber  daya  yang masih  kurang  dalam  memahami  ekonomi  syariah dan  nasabah  tidak  mengetahui hal itu.

## BIBLIOGRAFI
Anonim, Al-Quran dan Terjemahnya Bandung: Departemen Agama RI, 2007.
Abdul  Ghofur  Anshori, Asuransi  Syariah  di  Indonesia,  Regulasi  dan Operasionalisasinya  di  dalam  Kerangka  Hukum  Positif  di  Indonesia , Yogyakarta: UII Press, 2007.
Adiwarman  A.  Karim, Bank  Syariah:  Analisis  Fiqh  dan  Keuangan. Jakarta:  IIIT- Indonesia, 2003.
M.  Ma’ruf  Abdullah, Manajemen  Bisnis  Syariah, Yogyakarta:  Aswaja  Pressindo, 2014.
Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
Fatwa  Dewan  Syari'ah  Nasional  No:  21/DSN-MUI/X/2001  Tentang  Pedoman Umum Asuransi Syari’ah
Farid Fathony Ashal Kedudukan Akad Tijarah dan Akad Tabarru’ dalam Asuransi Syariah. Jurnal Human Falah Volume 3. No. 2 Juli – Desember 2016.
Tazkiah  Ashfia,” Analisis Peraturan Akad Tabarru’ dan Akad Tijarah  Pada Asuransi Syariah  Menurut  Fatwa  DSN  Nomor  21/DSN-MUI/X/2001  Tentang  Pedoman Umum Asuransi Syariah”. Malang.
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  7/46/PBI/2005  tentang  Akad  Penghimpunan dan  Penyaluran  Dana  Bagi  Bank  yang  Melaksanakan  Kegiatan  Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  18/PMK.010/2010  tentang  Penerapan  Prinsip Dasar  Penyelenggaraan  Usaha  Asuransi  dan  Reasuransi  dengan  Prinsip Syariah.
Refky  Fielnanda,  Alternatif  Perhitungan  Return  Shahibul  Mal  pada  Skema Mudharabah Bank Syariah, Jurnal An-Nahdhah 12.1 (2018).
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
http://asuransisyariah.asia/product/4/94/Pengertian-Asuransi-Syariah.  Di  akses pada tanggal 18 Juli 2017
http://asuransimitraiqra.blogspot.com/diakses  13  Oktober  2018;  pukul  11.34 WIB.