## RESEARCH ARTICLE

## EFEKTIFITAS RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN TERKAIT PENERAPAN POJK NO 11/POJK.03/2020 DI MASA PANDEMI COVID 19
Risky Risantyo 1 
1 Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia Jl. Ir. Sutami no. 36A Surakarta, Jawa Tengah 57126
 risky.fhuns@gmail.com

## ABSTRACT
This paper examines the effectiveness of bank credit restructuring related to the implementation of POJK No.  11/POJK.03/2020  during  the  Covid  19  pandemic.  The  research  method  in  its  preparation  is empirical research with the nature of descriptive research and data collection techniques with literature studies and interviews. The legal theory used in this paper is the theory of Richard Posner, namely the Economics Analysis of Law Theory. The Corona virus pandemic in Indonesia has had an impact, one of which is in the economic sector, especially in the banking world, namely credit problems. Banks as financial institutions carry out their intermediation function, namely collecting funds from the public and channeling them back in the form of loans or credit. The condition where the credit that has been disbursed by the bank to the public is not repaid to the bank by the debtor on time according to the credit agreement will lead to poor Non Performing Loans and have an impact on the soundness of the bank. In the midst of the crisis due to the Covid-19 outbreak, banks must be able to anticipate a spike in NPLs (Non-Performing Loans). The Financial Services Authority (OJK) has started to implement a policy of providing stimulus for the economy with  the  issuance  of  POJK  No.11/POJK.03/2020  concerning  National  Economic  Stimulus  as  a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of the 2019 Coronavirus Disease. Economics Analysis of Law. The credit restructuring policy is only a temporary postponement of the problem. The obstacles that arise in its implementation include, firstly, the credit restructuring policy does not have a positive impact on all banks, where credit restructuring has an impact on MSME loans so that banks whose MSME loans do not have a significant impact, secondly, the implementation of credit restructuring will certainly have an impact on bank profitability. The three banks must apply the principle of prudence and risk management in providing credit restructuring in the absence of moral hazard in its implementation. Fourth, the existence of higher credit payments after the pandemic will certainly bring problems to debtors during their economic recovery.
Keywords : Credit Restructuring, Effectiveness, Pandemic Covid-19.
Tulisan  ini  mengkaji  bagaimana  efektifitas  restrukturisasi  kredit  perbankan  terkait penerapan POJK No 11/POJK.03/2020 di masa pandemic Covid 19. Metode penelitian dalam penyusunannya dengan jenis penelitian empiris dengan sifat penelitian deskriptif dan
teknik  pengumpulan  data  dengan  studi  pustaka  serta  wawancara.  Teori  hukum  yang digunakan  dalam  tulisan  ini  teori  dari  Richard  Posner  yaitu  Economics  Analysis  of  Law Theory.  Pandemi  virus  Corona  di  Indonesia  membawa  dampak  salah  satunya  di  sektor ekonomi,  khususnya  di  dunia  perbankan  yaitu  masalah  kredit.  Bank  sebagai  lembaga keuangan menjalankan fungsi intermediasinya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit. Kondisi dimana kredit yang telah  disalurkan  bank  kepada  masyarakat  tidak  dibayar  kembali  kepada  pihak  bank  oleh debitur  tepat  pada  waktunya  sesuai  perjanjian  kreditnya  akan  menyebabkan  Non Performing Loan yang buruk dan berdampak pada tingkat kesehatan bank. Ditengah krisis akibat wabah Covid-19 ini, bank harus mampu untuk mengantisipasi lonjakan NPL ( Non Performing  Loan ).  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  mulai  menerapkan  kebijakan  pemberian stimulus  bagi  perekonomian  dengan  telah  diterbitkannya  POJK  No.11/POJK.03/2020 tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan  Countercyclical  Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Kebijakan restrukturisasi kredit hanya merupakan penundaan  masalah  yang  bersifat  sementara.  Adapun  kendala  yang  muncul  dalam implementasinya  antara  lain  pertama  kebijakan  restrukturisasi  kredit  tidak  memberikan dampak yang positif bagi semua bank dimana restrukturisasi kredit sangat berdampak pada kredit  UMKM  sehingga  Bank  yang  kreditnya  UMKM  tidak  banyak  kurang  berdampak signifikan,  kedua  pelaksanaan  restrukturisasi  kredit  ini  tentunya  akan  berimbas  pada profitablitias  bank,  ketiga  bank  harus  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dan  manajemen resiko dalam memberikan restrukturisasi kredit dengan tidak adanya moral hazard dalam pelaksanannya,  keempat  adanya  pembayaran  kredit  yang  lebih  tinggi  pasca  pandemi tentunya akan membawa masalah untuk debitur dalam masa pemulihan ekonominya.
Kata Kunci: Efektivitas, Pandemi Covid-19, Restrukturisasi Kredit.

## I NTRODUCTION
Pembangunan  ekonomi  di  suatu  negara  sangat  tergantung  pada  perkembangan dinamis  dan  kontribusi  nyata  dari  sektor  perbankan.  Ketika  sektor  perbankan  terpuruk perekonomian nasional juga ikut terpuruk. Demikian pula, ketika perekonomian mengalami stagnasi sektor perbankan juga terkena imbasnya dimanafungsi intermediasi tidak berjalan normal. 1 Menurut Kasmir Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan  menyalurkannya  kembali  dana  tersebut  ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya. 2
Bank merupakan sebagian sumber pendanaan   utama   perusahaan, gagalnya sebuah bank  dapat  pula  berimbas  kepada  perusahaan-perusahaan  selain  perusahaan  sektor keuangan. Bank sebagai penghimpun dana pihak ketiga mempunyai peran untuk pemberian pinjaman  berupa  kredit  bagi  perusahaan.  Kredit  yang  diberikan  oleh  bank  berasal  dari
1 Utami Baroroh, “Analisis Sektor Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Wilayah Jawa: Pendekatan Model Levine” , Jurnal Etikonomi Vol. 11 No. 2 Oktober 2012, hal 181.
2 Wisnu P. Setiyono, Miftakhul Nur Aini, “Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Dengan Menggunakan Metode Camel (Studi Kasus Pada PT. BPR Buduran Delta Purnama)”,Jurnal Bisnis, Manajemen & Perbankan Vol. 1 No. 2, hal 177.
masyarakat. 3 Salah  satu  tugas  terpenting  yang  harus  diemban  oleh  setiap  pemerintah, khususnya  di  bidang  ekonomi  adalah  tercapainya  stabilitas  ekonomi.  Sebab,  dengan tercapainya  stabilitas  ekonomi  kegiatan-kegiatan  pembangunan  (ekonomi)  lebih  mudah untuk  dijalankan.  Stabilitas  ekonomi  suatu  negara  bisa  diusahakan  dengan  banyak  jalan, namun hamper pasti bersinggungan dengan salah satu dari dua kebijakan berikut yakni fiskal dan  moneter.  Kebijakan  fiskal  berkaitan  dengan  seluruh  instrument  ekonomi  yang menggunakan  sumber  daya  anggaran  negara  (APBN).  Sementara  itu,  kebijakan  moneter berurusan  dengan  pengendalian  ekonomi  yang  memakai  instrument  suku  bunga,  inflasi, uang beredar, nilai tukar dan lain sebagainya. 4
Pandemi  virus  Corona  yang  kian  meluas  membuat  dunia  berada  dalam  resesi  dan peran  sector  perbankan  sangat  diperlukan.  Kebijakan  perbankan  menjadi  titik  penting dalam menemukan jawaban atas pertanyaan tentang masa depan perbankan Indonesia di masa  datang.  Adanya  wabah  Coronavirus  Disease  di  Indonesia  membawa  dampak  salah satunya di sektor ekonomi, khususnya di dunia perbankan yaitu masalah kredit/penyediaan dana. Wabah Coronavirus ini sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi sebuah negara khususnya sektor usaha. Adanya physical distancing menyebabkan sektor usaha tidak berjalan, sehingga sektor usaha yang memiliki pinjaman di sebuah Bank mengalami kesulitan dalam pembayaran.  Apabila  hal  itu  dibiarkan,  maka  akan  berpengaruh  pada  tingkat  kolekbilitas kredit. Sedangkan tingkat kesehatan bank sangat dipengaruhi oleh nilai kredit macet sebuah bank.
Sektor perbankan merupakan salah satu sektor penentu keberhasilan dan merupakan jantung  dalam  sistem  perekonomian  Indonesia.  Bank  sebagai  lembaga  keuangan menjalankan  fungsi  intermediasinya  yaitu  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada sektor-sektor usaha riil dalam  upaya  pengembangan  usaha,  yang  bertujuan  untuk  menunjang  pelaksanaan pembangunan  nasional  dalam  rangka  meningkatkanpemerataan  pembangunan  dan  hasil- hasilnya,  pertumbuhan  ekonomi  dan  stabilitasnasional,  ke  arah  peningkatan  taraf  hidup rakyat  banyak.  Mengingat  peranan  yangpenting  tersebut,  bank  dituntut  untuk  dapat mencapai  kinerja  serta  menjagakontiuitas  usahanya.  Di  Indonesia  kesehatan  kinerja perbankan  diukur  oleh  Bank  Indonesia,  sebagai  otoritas  tertinggi  pemegang  kebijakan perbankan. Setiap tahun Bank Indonesia harus melaporkan kinerja semua bank yang ada di Indonesia untuk melihat tingkat kesehatan perbankan secara nasional. 5
Kondisi dimana kredit yang telah disalurkan bank kepada masyarakat dalam jumlah besar ternyata tidak dibayar kembali kepada pihak bank oleh debitur tepat pada waktunya sesuai perjanjian kreditnya yang meliputi: pinjaman pokok dan bunga menyebabkan kredit dapat digolongkan menjadi Non Per- foming Loan (selanjutnya disingkat menjadi NPL) atau kredit  bermasalah. 6 Dalam  rangka  menjaga  NPL  sebuah  bank  tetap  rendah,  maka pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  berupa  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No  11
3 Filifus  A.  G.  Suryaputra,  dkk, “Perkembangan  Penelitian  Kinerja  Perbankan  di  Indonesia” ,  Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 17 No. 2, Agustus 2017, hal 88.
4 Ahmad  Erani  Yustika,  “ Kebijakan  Moneter,  Sektor  Perbankan,  dan  Peran  Badan  Supervisi” ,  Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.  14, No. 3 September 2010, hal. 447.
5 Fany  Indriyani, “Komparasi  Kinerja  Perbankan  Syariah  dengan  Bank  Konvensional:  Suatu  Studi Literatur ” Volume 6 Nomor 2, Desember 2015 hal. 110.
6 Rakhmad  Susatyo,  Aspek  Hukum  Kredit  Bermasalah  di  PT  Bank  International  Indonesia  Cabang Surabaya, Jurnal Ilmu Hukum DIH, Februari 2011, Vol 7 No 13, hlm. 12
Tahun 2020 tentang Stimulus Dampak Covid-19 yang selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut  POJK.  POJK  merupakan  strategi  pemulihan  ekonomi  yang  terdampak  wabah Covid-19.  Perbankan  menjadi  sektor  terdampak  dari  wabah  Covid-19  yang  harus  segera menyesuaikan diri untuk menghindari ketidakstabilan lebih lanjut.
Ditengah krisis akibat wabah Covid-19 ini, bank harus mampu untuk mengantisipasi lonjakan NPL ( Non Performing Loan ). Kinerja dan kesehatan bank sangat ditentukan dengan NPL, bank dianggap gagal dalam pengelolaan kegiatan bisnis bank apabila NPL suatu bank tinggi.  Permasalahan  akan  muncul  seperti  pihak  ketiga  yang  tidak  mampu  membayar (likuiditas), tidak dapat ditagih (rentabilitas) serta berkurangnya permodalan (solvabilitas). Sebaliknya  ketika  rasio  NPL  semakin  rendah,  maka  semakin  baik  kondisi  dari  bank tersebut. 7
Selain  melalui  Peraturan  OJK  Nomor  11/POJK.03/2020,  pemerintah  juga mengupayakan  suatu  kebijakan  pemulihan  ekonomi  melalui  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan  Keuangan Negara  dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronvirus Disease 2019 (COVID-19)  dan/atau  dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Keuangan,  yang  ditetapkan  pada  31  Maret 2020.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu dikaji lebih lanjut apakah penerapan restrukturisasi  kredit  perbankan  dalam  masa  pandemic  Covid  19  sebagai  bentuk implementasi  kebijakan  OJK  sudah  berjalan  efektif  atau  belum  dalam  rangka  menjaga tingkat kesehatan bank yang salah satu tolak ukurnya dari Non Performing Loan (NPL) . Jenis penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian  empiris.  Penelitian  empiris  merupakan penelitian  yang  selain  melakukan  studi  kepustakaan  dengan  menelaah  buku-buku, jurnal,dan  undang-  undang,  juga  melakukan  penelitian  lapangan.  Sifat  penelitian  yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum deskriptif ini   adalah penelitian yang dimasud untuk memberikan data seteliti  mungkin  tentang  manusia,  keadaan,  atau  gejala-gejala  lainnya. 8 Jenis  data  yang digunakan yaitu dengan data primer dan data sekunder.
Permasalahan  yang  diangkat  dalam  tulisan  ini  yaitu  bagaimana  efektifitas restrukturisasi kredit perbankan terkait   dengan penerapan POJK No 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional dalam rangka menjada tingkat kesehatan bank di masa  pandemi  Covid  19  dan  kendala-kendala  apa  yang  muncul  dalam  pelaksanaan restrukturisasi  kredit  oleh  bank  terkait  dengan  penerapan  POJK  No  11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional dalam rangka menjaga tingkat kesehatan bank di masa pandemic Covid 19.
7 Deasy  Dwihandayani,  “Analisis  Kinerja  Non  Perfroming  Loan  (NPL)  Perbankan  di  Indonesia  dan FaktorFaktor  yang  mempengaruhi  NPL”,  Jurnal Ekonomi  Bisnis  Vol.22,  Universitas  Gunadarma, 2017, hlm. 266
8 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 15.

## RESULTS & DISCUSSION

## A. Pandemi Covid-19
Pandemi  Covid-19  merupakan  virus  corona  yang  berasal  dan  pertama  kali  muncul dari  kota  Wuhan,  China  pada  akhir  Desember  2019.  Di  duga  Covid-19  ini  berasal  dari hewan  kelewar  dan  setelah  di  telusuri,  orang-orang  yang  terinfeksi  virus  ini  merupakan orang-orang yang memiliki riwayat telah mengunjungi pasar basah makanan laut dan hewan lokal di Wuhan, China. 9 Virus corona baru merebak sejak awal bulan Maret ini di tanah air. Namun dampaknya telah memukul berbagai sudut ekonomi. Indeks bursa saham rontok, rupiah  terperosok,  dan  pelaku  di  sektor  riil  berteriak  susah  berusaha.  Tak  hanya merontokkan  pasar  modal,  virus  corona  juga  menjatuhkan  nilai  tukar  rupiah.  Lembaga keuangan dunia, ekonomi, dan otoritas pemerintah membuat sejumlah prediksi. Ekonomi Indonesia bisa masuk dalam skenario terburuk jika tidak mengatasi dengan benar pandemi ini.  Untuk  membendung  meluasnya  dampak  Covid-  19  dipasar  modal,  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) merilis beberapa kebijakan.
Pandemik Covid-19 telah menekan ekonomi  sejumlah negara,  termasuk Indonesia. Virus corona ini menjadi beban bagi ekonomi Indonesia. Beberapa sektor seperti pariwisata dan  perdagangan  perlahan  mati  karena  terinfeksi  virus  corona.  Sementara  dampak  ke ekonomi Indonesia dimulai dari sektor pariwisata. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini  menjelaskan,  selain  sektor  pariwisata  ada  sektor  perdagangan  ekspor  impor  yang terganggu. 10
Secara  garis  besar,  Indonesia  menghadapi  risiko  kenaikan  equity  risk  premium, penurunan  suplai  tenaga  kerja,  kenaikan  biaya  produksi,  penurunan  permintaan,  dan kenaikan anggaran belanja. Dalam kasus Covid-19, masa karantina yang disarankan adalah selama  14  hari,  lebih  dari  jatah  cuti  tahunan  karyawan.  Semakin  banyak  pekerja  yang terinfeksi, semakin tinggi pula biaya produksi yang ditanggung perusahaan. Kondisi tersebut diperparah  dengan  kendala  impor  bahan  baku  dan  barang  modal  dari  Tiongkok  yang menjadi  epicentrum  pandemi.  Ujung-  ujungnya,  harga  barang  pun  naik.  Kenaikan  harga barang, ditambah penghasilan yang menurun akibat penyakit (jika tidak di- PHK) adalah kombinasi fatal pemukul daya beli. Pemerintah harus mengantisipasi merosotnya konsumsi yang  selama  ini  jadi  penyokong  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia.  Melihat  berbagai skenario tersebut, ekonomi Indonesia pada 2020 dan tahun-tahun mendatang akan sangat bergantung  pada  penanganan  pandemi  virus  corona.  Makin  buruk  penanganan,  korban akan terus berjatuhan dan sulit membendung dampak ekonominya.

## B. Restrukturisasi Kredit Perbankan
Bank adalah lembaga keuangan (financial institution) yang berfungsi sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang kelebihan dana (surplus unit) dan pihak yang kekurangan dana (deficit unit) .  Melalui bank kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada
9 Alin Agustin, “Dampak Pandemi Covid-19 Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, Bale Warga, Sabtu, 20 Juni 2021, pukul 12:40 WIB.
10 Taufik Fajar;  Jurnalis, “Komentar Sri Mulyani soal Dampak Covid-19 ke  Ekonomi RI” , okefinance; Senin 21 Juni 2021, hal 3, pukul 08:26 WIB
pihak-pihak  yang  memerlukan  dan  memberikan  manfaat  bagi  kedua  belah  pihak.  Bank menerima  simpanan  uang  dari  masyarakat  (Dana  Pihak  Ketiga)  dan  kemudian menyalurkannya  kembali  dalam  bentuk  kredit.  Pembangunan  ekonomi  di  suatu  negara sangat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Ketika  sektor  perbankan  terpuruk  perekonomian  nasional  juga  ikut  terpuruk.  Demikian pula  sebaliknya,  ketika perekonomian  mengalami  stagnasi  sektor  perbankan  juga  terkena imbasnya di mana fungsi intermediasi tidak berjalan normal. 11
Dalam  upaya  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat, pemerintah menyadari bahwa peranan bank sangat penting. Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan dan simpanan  yang  lain  dari  pihak  yang  kelebihan  dana  (surplusspending  unit),  kemudian menempatkanya  kembali  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan  dana  (deficit  spending unit)  melalui  penjualan  jasa  keuangan  yang  pada  gilirannya  dapat  meningkatkan kesejahteraan  rakyat  banyak.  Dunia  usaha  dalam  menjalankan  usahanya  tidak  lepas  dari dukungan  bank,  baik  peranan  bank  sebagai  peranan  dalam  lalu  lintas  pembayaran, penghimpun dana maupun penyalur dana. Bank merupakan sebagian sumber pendanaan utama  perusahaan,  gagalnya  sebuah  bank  dapat  pula  berimbas  kepada  perusahaan- perusahaan  selain  perusahaan  sektor  keuangan.  Bank  sebagai  penghimpun  dana  pihak ketiga mempunyai peran untuk pemberian pinjaman berupa kredit bagi perusahaan. Kredit yang  diberikan  oleh  bank  berasal  dari  masyarakat.  Masyarakat  maupun  investor mempercayakan dananya untuk berinvestasi di sektor perbankan. 12
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang  secara  spesifik  mempengaruhi  kinerja  bank,  dan  faktor  ini  dapat  dikendalikan manajemen.  Sedangkan  faktor  eksternal  berasal  tidak  dapat  dikendalikan  manajemen, seperti  faktor  makroekonomi  dan  karakteristik  industri.  Faktor-faktor  tersebut  adalah Efisiensi Operasi (BOPO), Risiko Kredit (NPL), Risiko Pasar (NIM), Permodalan (CAR), dan  Likuiditas  (LDR),  faktor-faktor  ini  merupakan  faktor-faktor  dari  dalam  yang mempengaruhi kinerja bank. 13
Dana  Moneter  Internasional  atau  International  Monetary  Fund  (IMF)  menyatakan ekonomi dan keuangan global saat ini tengah mengalami krisis akibat pandemi virus corona (Covid-19).  Lantaran  virus  ini  telah  mewabah  di  hampir  seluruh  negara  dan  sekaligus melumpuhkan ekonomi. Bila ekonomi dan keuangan global krisis, sektor yang pertama kali terpukul oleh krisis tersebut adalah sektor produksi dan pengeluaran. Akibatnya, konsumsi hingga daya beli masyarakat bakal ikut terimbas bila tidak segera diantisipasi secara baik oleh pemerintah.  Konsumsi  rumah  tangga  masih  menjadi  pendorong  utama  dalam menggerakkan  roda  perekonomian,  akan  tetapi  laju  pertumbuhannya  bakal  melambat. Demikian  pula  dengan  daya  beli  masyarakat,  cenderung  menurun  mengingat  hampir seluruh  sector  ekonomi  akan  terkena  dampak  cukup  signifikan  dari  Covid-19  ini.
11 Billy Arma Pratama. 2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan . Semarang: FE UNDIP hlm. 1
12 Filifus  A.  G.  Suryaputra,  dkk, “Perkembangan  Penelitian  Kinerja  Perbankan  di  Indonesia” ,  Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 17 No. 2, Agustus 2017, hal 88.
13 Didik  Purwoko  dan  Bambang  Sudiyatno, “Faktor-  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kinerja  Bank  (Studi Empirik Pada Industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia)” , Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 20 No. 1, hal. 26
Penurunan  sisi  produksi  ternyata  juga  berpengaruh  terhadap  pasar  keuangan  Indonesia mulai  dari  arus  kas  dan  kinerja  keuangan  perusahaan  hingga  kredit  perbankan.Dalam menegaskan  pentingnya  sinergi  untuk  memitigasi  risiko  dampak  virus  Corona  terhadap ekonomi.  Pemerintah,  Bank  Indonesia,  dan  Otoritas  terkait  berkomitmen  akan  terus memperkuat  sinergi  kebijakan  untuk  memonitor  dinamika  penyebaran  Covid-19  dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Sejauh ini, BI telah mengeluarkan berbagai kebijakan  moneter  mulai  dari  pemangkasan  suku  bunga, triple  intervention, pemangkasan GWM  hingga  convergent  rate  untuk  menjaga  sistem  keuangan  tanah  air  dari  guncangan virus Corona. Ada tiga elemen strategis untuk mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi, yakni sinergi, transformasi, dan inovasi. 14
Dampak  penyebaran  virus  corona  kian  menekan  aktivitas  ekonomi  dalam  negeri. Perlambatan itu akan berimbas pada kredit perbankan baik ke penyaluran maupun kualitas asetnya, termasuk ke segmen korporasi.  Bank Mandiri melakukan sensitivity analysis untuk melakukan  assesment  terhadap  debitur-debitur  yang  terdampak  Covid-19  dan  telah merumuskan strategi termasuk melakukan restrukturisasi dengan memanfaatkan POJK No. 11/2020 sehingga NPL masih akan terjaga. 15
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai menerapkan kebijakan pemberian stimulus bagi perekonomian dengan telah diterbitkannya POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan  Countercyclical  Dampak  Penyebaran Coronavirus  Disease  2019.  Dengan  terbitnya  POJK  ini  maka  pemberian  stimulus  untuk industri  perbankan  sudah  berlaku  sejak  13  Maret  2020  sampai  dengan  31  Maret  2021. Perbankan  diharapkan  dapat  proaktif  dalam  mengidentifikasi  debitur-debiturnya  yang terkena dampak penyebaran Covid-19 dan segera menerapkan POJK stimulus dimaksud. POJK  mengenai  stimulus  perekonomian  ini  dikeluarkan  untuk  mengurangi  dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur yang diperkirakan akan menurun akibat wabah Virus Corona  sehingga  bisa  meningkatkan  risiko  kredit  yang  berpotensi  mengganggu  kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan.
HIMBARA  (Himpunan  Bank  Milik  Negara)  yang  terdiri  dari  Bank  BRI,  Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BTN mendukung kebijakan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah memberikan stimulus countercyclical kepada industri perbankan agar  tetap  tumbuh  di  tengah  merebaknya  virus  corona  di  Indonesia.  Ketua  Himbara menjelaskan bahwa himbara mendukung dan berkomitmen untuk melaksanakan stimulus tersebut sebagai upaya untuk menjaga dan menyelamatkan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang terdampak virus corona. 16
Pemberian  stimulus  OJK  ini  ditujukan  kepada  debitur  pada  sektor-sektor  yang terdampak  penyebaran  virus  COVID-19,  termasuk  dalam  hal  ini  debitur  UMKM  dan diterapkan  dengan  tetap  memperhatikan  prinsip  kehati-hatian  yang  disertai  adanya mekanisme  pemantauan  untuk  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  dalam  penerapan ketentuan (moral hazard). Kebijakan stimulus yang dimaksud terdiri dari:
14 Feni  Freycinetia  Fitriani, “Gubernur  BI  Tekankan  Koordinasi  untuk  Melawan  Dampak  Covid-19  ke Ekonomi”, Jakarta: Bisnis.com 20 Juni 2021, pukul 10.34 WIB.
15 Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
16 Reza, “HIMBARA  Dukung  Kebijakan  Pemerintah  Menanggulangi  Dampak  Covid-19” ,  Jakarta: Liputan6.com, 21 Juni 2021, pukul 10:11 WIB.
1. Penilaian  kualitas  kredit/pembiayaan/penyediaan  dana  lain  hanya  berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit sampai dengan Rp 10 miliar; dan
2. Restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit atau pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa batasan plafon kredit. 17
3. Relaksasi  pengaturan  ini  berlaku  untuk  debitur  Non-UMKM  dan  UMKM,  dan akan  diberlakukan  sampai  dengan  satu  tahun  setelah  ditetapkan.  Mekanisme penerapan  diserahkan  sepenuhnya  kepada  kebijakan  masing-masing  bank  dan disesuaikan  dengan  kapasitas  membayar  debitur.  Dalam  menahan  efek  lanjut pandemi virus corona, OJK juga telah merilis aturan bagi Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dalam melakukan relaksasi kepada nasabah. 18 Selain itu, OJK juga mengeluarkan aturan penanganan masalah di industri perbankan. 19
Selain stimulus fiskal yang dilakukan oleh Negara Indonesia, negara lain juga merilis kebijakan fiskal demi mempertahankan perekonomian dari berbagai sumber yakni: 20
1. Amerika  Serikat:  Mengalokasikan  dana  sebesar  hingga  USD  3  miliar  digunakan untuk  keperluan  riset  dan  pengembangan  vaksin.  Amerika    Serikat    juga mengeluarkan dana USD800 juta untuk perawatan pasien, lebih dari USD2 miliar untuk Centers for Desease Control and Prevention (CDC), USD 61 juta untuk US food and Drug      Administration (US FDA),  USD  1  miliar  untuk  US Agency  for International  Development ,    serta    lebih    dari  USD  1  miliar  untuk  penanganan kesehatan di negara-negara bagian, dan USD 500 juta untuk institusi kesehatan.
2. China:  Menyuntikkan  likuiditas  mencapai  1,2  triliun  yuan  atau  sekitar  Rp.  2.422 triliun  (asumsi kurs Rp. 2000 per yuan) di pasar. Salah satunya melalui program reverse repo sebagai upaya meredam dampak Corona di sektor keuangan. Negeri tirai  bambu  juga  mengalokasikan  anggaran  hingga  71,85  miliar  yuan  atau  setara dengan USD10,26 miliar. Kementerian Keuangan China menyatakan anggaran ini akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan diagnosis dan perawatan pasien.
3. Korea Selatan: Mengalokasikan anggaran khusus senilai 11,7 triliun won (USD 9,9 miliar)  untuk  membantu  respons  medis,  bisnis,  rumah  tangga.  Selain  itu, pemerintah   juga   mengumumkan keringanan pajak dan subsidi sewa.
4. Thailand:  Pemerintah Thailand mempertimbangkan stimulus khusus senilai lebih dari 100 miliar baht (USD 3,2 miliar), termasuk pinjaman lunak, keringanan pajak untuk meningkatkan pasar saham, dan pemberian uang tunai.
5. Singapura:   Menyisihkan   dana tambahan sebesar 48 miliar dolar Singapura (USD 33,17  miliar).  Tambahan  pengeluaran  stimulus  ini  sebulan  setelah  Singapura mengumumkan  kebijakan  ekonomi  dan  kesehatan  sebesar  6,4  miliar  dolar
17 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  11/POJK/POJK.03/2020  Tentang  Stimulus  Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Cooronavirus Disease 2019.
18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Coountercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 Bagi Lembaga Jasa Non Bank.
19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Masalah Bank.
20 http://www.idxchannel.com/market-news/daftar-stimulus-negara-di-dunia-hadapi-ancaman-krisis- ekonomi-covid-19 (24  Juni  2021) diakses pukul 20.02 WIB
Singapura  guna  mengatasi  pandemi  Covid-19.  Sementara  itu,  pemerintah  akan menarik hingga 17 miliar dolar Singapura dari cadangan negara.
6. Malaysia:  Pemerintah  mengalokasikan  20  miliar  ringgit  (USD  4,8  miliar)  dalam paket stimulus khusus yang difokuskan untuk membantu sektor bisnis, terutama pariwisata. Paket stimulus tersebut termasuk penurunan premi pension minimum, perpanjangan pembayaran pajak serta peningkatan infrastruktur.
7. Italia: Mengalokasikan dana stimulus sekitar 25 miliar euro hingga 10 miliar euro. Dana tersebut digunakan untuk mendukung iklim ketenagakerjaan dan 3,5 miliar euro untuk memperkuat sistem kesehatan.
8. India:  Mengumumkan        paket  stimulus  ekonomi  senilai  1,7  triliun  Rupee  atau setara  USD  22,5  miliar  atau    Rp.    360  triliun  (kurs  Rp.  16.000  per  USD)  untuk membantu jutaan rumah tangga berpenghasilan rendah menghadapi virus Corona selama lockdown 21 hari.

## C. Efektivitas dan Kendala Restrukturisasi Kredit
Efektifitas  hukum  merupakan  suatu  kegiatan  yang  memperlihatkan  suatu  strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal  hukum.  Secara  khusus  terlihat  jenjang  antara  hukum  dalam  tindakan  ( law  in  action ) dengan hukum dalam teori ( law in theory ), dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara law in action dan law in theory . 21
Dalam  teori  ilmu  hukum,  dapat  dibedakan  antara  tiga  hal  mengenai  berlakunya hukum sebagai kaidah, yakni sebagai berikut: 22
1. Kaidah  hukum  berlaku  secara  yuridis,  apabila  penentuannya  didasarkan  pada kaidah  yang  lebih  tinggi  tingkatannya  atau  terbentuk  atas`dasar  yang  telah ditetapkan.
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah  itu  dapat  dipaksakan  berlakunya  oleh  penguasa  walaupun  tidak  diterima oleh warga masyarakat (teori kekua- saan), atau kaidah ini berlaku karena adanya pengakuan masyarakat.
3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, apabila sesuai dengan cita hokum sebagai nilai     positif tertinggi.
Posner  kemudian  menjadi  motor  penggerak  Hukum  dan  Ekonomi  sejak  buku Economic Analysis of Law yang kali pertama dipublikasikan pada tahun 1973. Tidak jauh berbeda dengan para pakar Hukum dan Ekonomi lainnya, ia mengembangkan ajaran- ajaran pasca- Coasian dan ilmu ekonomi. Salah satu hal yang menarik di dalam karya-karyanya, Posner tidak pernah lepas untukmengembangkan analisisnya secara normatif dan empiris. Bobot  pengkajian  hukum  di  dalam Economic  Analysis  of  Law nya  lebih  menonjol dibandingkan  dengan  analisis  predeterminasi  ekonomi.  Selain  memang  pada  hakikatnya Economic  Analysis  of  Law merupakan  analisis  hukum  yang  menggunakan  bantuan  ilmu ekonomi  dalam  memperluas  dimensi  hukum,  Posner  tidak  pernah  secara  formal mendapatkan pendidikan di ilmu ekonomi. Sejak 1983, ia menjabat sebagai dosen senior di
21 Soerjono Soekamto, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Jakarta, CV Rajawali, 1985, Hal. 73
22 Zainuddin Ali, Filsafat Hukum (Cet. I), Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2006, Hal.94
University  of  Chicago  Law  School  dan  sebagai  hakim  di  US  Court  of  Appeals,  Seventh Circuit. 23
Menurut  Richard  A.  Posner, Economics  Analysis  of  Law adalah  penerapan  prinsip- prinsip  ekonomi  sebagai  pilihan-pilihan  rasional  untuk  menganalisa  persoalan  hukum. Dimana  Richard  Posner  kemudian  juga  mengemukakan  bahwa:”... as  for  the  positive  role  of economics analysis of law, the attemp to explain legal rules and outcomes as they are rather than to change them to make them better ”. Peran economics analysis of law dari sudut pandang positivisme adalah menjelaskan aturan-aturan hukum dan sasarannya pada perubahan yang lebih baik. Selanjutnya ditambahkan’.. .the efficiency theory of common as a system to maximizing the wealth of society ”.  Analisis  ini  berorentasi  pada  efisiensi  yang  pada  prinsipnya  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 24
Restrukturisasi  bukan  merupakan  penghapusan  hutang,  akan  tetapi  dengan  aturan pembayaran  cicilan  yang  lebih  ringan.  Sehingga  cicilan  nasabah  tetap  harus  dibayarkan dengan berdasarkan bank dan debitur. Bentuk-bentuk keringanan yang dilakukan oleh bank antara lain:
1. Penurunan suku bunga;
2. Perpanjangan jangka waktu;
3. Pengurangan jumlah pokok;
4. Pengurangan jumlah bunga;
5. Fasilitas kredit;
6. Konversi kredit.
Pelaksanaan  restrukturisasi  kredit  belum  berjalan  secara  efektif,  hal  ini  disebabkan karena  restrukturisasi  kredit  merupakan  solusi  atau  langkah  penyelesaian  yang  bersifat sementara  saja.  Restrukturisasi  kredit  merupakan  salah  satu  bentuk  penundaan  masalah, yang dimana di awal memberikan solusi bagi pihak Bank dan debitur. Akan tetapi, dengan melihat  perkembangan  pandemic  Covid  19  perlu  adanya  formulasi  kebijakan  dalam menjaga tingkat kesehata bank selain adanya restrukturisasi kredit tersebut.
Kebijakan restrukturisasi kredit tidak memberikan dampak yang positif bagi semua bank.  Restrukturisasi  kredit  sangat  berdampak  pada  kredit  UMKM,  sehingga  Bank  yang kreditnya  UMKM  tidak  banyak  kurang  berdampak  signifikan.  ini  tidak  sepenuhnya menguntungkan bagi semua bank. Kebijakan ini mungkin akan lebih mempengaruhi bagi Perbankan  yang  mayoritas  kreditnya  adalah  UMKM.  Sedangkan  bagi  Perbankan  yang proporsi penyaluran kredit ke UMKM relatif kecil, maka tidak terlalu signifikan dampaknya. Selain itu, restrukturisasi kredit ini tetap menyesuaikan dengan kondisi masing- masing bank dimana setiap bank mempunyai kebijakan masing-masing terhadap restrukturisasi tersebut.
Keringanan  kredit  ini  memang  ditujukan  untuk  menangani  kesuliltan  pembayaran kredit  serta  menjaga  stabilitas  keuangan.  Pelaksanaannya  harus  dilakukan  secara  selektif dikarenakan  kondisi  bank  dalam  masa  pandemi  juga  mengalami  kesulitan  pemasukan sementara Bank harus memenuhi pembayaran bunga ke nasabah serta biaya operasional. Dalam  masa  pandemic  ini  Bank  juga  harus  tetap  menjaga  tingkat  kesehatanya,  selain  itu
23 Fajar  Sugianto,  ‘Butir-Butir  Pemikiran  Dalam Sejarah  Intelektuil  dan  Perkembangan  Akademik Hukum Dan Ekonomi”, DIH Jurnal Ilmu Hukum Februari 2014, Vol 10 No 19, Hal.916
24 Darminto Hartono, 2009, Economic Analysis of Law atas Putusan KPPU Tetap, Jakarta: Fakultas Hukum UI, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Hal. 18
bank juga terdampak resiko tutup, PHK pegawai, berkurangnya laba dan dampak lainnya yang akan berdampak pada kondisi ekonomi.
Bank  harus  menerapkan  prinsip  kehati-  hatian  dan  manajemen  resiko  dalam memberikan restrukturisasi kredit dengan tidak adanya moral hazard dalam pelaksanannya. Masyarakat  juga  harus  mendapat  sosialisasi  soal  aturan  POJK  ini,  hal  ini  disebabkan masyarakat  memandang  bawah  semua  kredit  dapat  direstrukturisasi.  Adanya  social distancing  saat  pandemic  Covid  19  juga  menghambat  pelaksanaan  restrukturisasi  kredit, dimana terjadi kesulitan untuk berhadapan  secara langsug, verifikasi data dan akses yang terbatas.
Pelaksanaan restrukturisasi kredit ini tentunya akan berimbas pada profitablitias bank. Profitabilitas bank akan mengalami penurunan akibat adanya kerugian pada kredit. Apabila nasabah  dalam  hal  ini  debitur  mengalami  kesulitan  sehingga  terjadi  kegagalan  dalam pembayaran kredit setelah jangka waktu keringanan selesai, maka hal ini akan memperparah kondisi bank khusus profitabilitas bank. Profitabilitas yang berkurang disebabkan karena adanya  penundaan  pembayaran  kredit  yang  seharusnya  sudah  jatuh  tempo.  Selain profitabilitas  yang  harus  dijaga,  likuiditas  bank  juga  tetap  harus  dijaga  kestabilannya. Likuiditas  bank  merupakan  kemampuan  bank  terkait  penyediaan  dana  yang  digunakan dalam mengatasi risiko kerugian.

## C ONCLUSION
Pandemi  virus  Corona  di  Indonesia  membawa  dampak  salah  satunya  di  sektor ekonomi,  khususnya  di  dunia  perbankan  yaitu  masalah  kredit.  Bank  sebagai  lembaga keuangan menjalankan fungsi intermediasinya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit. Kondisi  dimana  kredit  yang telah disalurkan bank kepada masyarakat tidak dibayar  kembali kepada  pihak  bank  oleh debitur  tepat  pada  waktunya  sesuai  perjanjian  kreditnya  akan  menyebabkan  Non Performing Loan yang buruk dan berdampak pada tingkat kesehatan bank. Ditengah krisis akibat wabah Covid-19 ini, bank harus mampu untuk mengantisipasi lonjakan NPL ( Non Performing  Loan ).  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  mulai  menerapkan  kebijakan  pemberian stimulus  bagi  perekonomian  dengan  telah  diterbitkannya  POJK  No.11/POJK.03/2020 tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan  Countercyclical  Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
Teori  hukum  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  teori  dari  Richard  Posner  yaitu Economics Analysis of Law. Dimana analisis ini berorentasi pada efisiensi yang pada prinsipnya meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Adapun  kendala  yang  muncul  dalam implementasinya  antara  lain  pertama  kebijakan  restrukturisasi  kredit  tidak  memberikan dampak yang positif bagi semua bank dimana restrukturisasi kredit sangat berdampak pada kredit  UMKM  sehingga  Bank  yang  kreditnya  UMKM  tidak  banyak  kurang  berdampak signifikan,  kedua  pelaksanaan  restrukturisasi  kredit  ini  tentunya  akan  berimbas  pada profitablitias  bank,  ketiga  bank  harus  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dan  manajemen resiko dalam memberikan restrukturisasi  kredit  dengan tidak adanya moral hazard dalam pelaksanannya,  keempat  adanya  pembayaran  kredit  yang  lebih  tinggi  pasca  pandemi tentunya akan membawa masalah untuk debitur dalam masa pemulihan ekonominya.
Menurut hemat penulis kebijakan restrukturisasi kredit hanya merupakan penundaan masalah  yang  bersifat  sementara  sehingga  selain  dengan  diterbitkannya  POJK No.11/POJK.03/2020  tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan Countercyclical  Dampak  Penyebaran  Coronavirus  Disease  2019  sebaiknya  juga  diikuti dengan  pemberian  kebijakan  terkait  dengan  kelangsungan  bisnis  bank  seperti  subsidi angsuran dan/atau bunga bank. Dengan demikian meskipun dilakukan relaksasi/restrukturisasi  kredit  namun  bisnis  bank  atau  profitabilitas  bank  harus  tetap terjaga.  Di  samping  itu,  pemerintah  dan  OJK  juga  dapat  memberikan  kebijakan  salah satunya dengan penurunan suku bunga dasar kredit dan/atau subsidi bunga atau angsuran selama dilakukan relaksasi/restrukturisasi kredit saat pandemic covid-19 sehingga nantinya tidak membebankan debitur dikemudian  hari  saat  sudah  selesai masa relaksasi kredit dan mulai melakukan pembayaran angsuran karena sesuai dengan pembahasan diatas pemberian relaksasi/restrukturisasi kredit hanya bersifat menunda pembayaran angsuran saat ini saja dimana  setelah  pandemic  ini  berakhir  bisnis  atau  perekonomian  belum  berjalan  dengan stabil  dan  denitur  dituntut  untuk  dapat  membayar  angsuran  sesuai  dengan  yang  sudah disepakati dengan pihak bank yang telah tertuang dalam addendum / perubahan perjanjian kredit.

## R EFERENCES

## Buku
Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum  Dalam Praktek , Jakarta : Sinar Grafika Billy Arma Pratama. 2010. Analisis Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan. Semarang: FE UNDIP
Darminto  Hartono,  2009, Economic  Analysis  of  Law  atas  Putusan  KPPU  Tetap ,  Jakarta  : Fakultas Hukum UI, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Soerjono  Soekamto, 1985, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat , Jakarta : CV Rajawali Zainuddin Ali, 2006, Filsafat Hukum (Cet. I), Jakarta : Sinar Grafika Offset

## Jurnal
Ahmad Erani Yustika, “ Kebijakan Moneter, Sektor Perbankan, dan Peran Badan Supervisi” , Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 14, No. 3 September 2010
Deasy Dwihandayani, “Analisis Kinerja Non Perfroming Loan (NPL) Perbankan di Indonesia dan FaktorFaktor  yang  mempengaruhi  NPL ”,  Jurnal  Ekonomi  Bisnis  Vol.  22,  Universitas Gunadarma, 2017
Didik  Purwoko  dan  Bambang  Sudiyatno, “Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kinerja  Bank (Studi  Empirik  Pada  Industri  Perbankan  di  Bursa  Efek  Indonesia)” ,  Jurnal  Bisnis  dan Ekonomi, Vol. 20 No. 1
Fajar  Sugianto,  ‘Butir-Butir  Pemikiran  Dalam  Sejarah  Intelektuil  dan  Perkembangan Akademik Hukum Dan Ekonomi”, DIH Jurnal Ilmu Hukum Februari 2014, Vol 10 No 19, Hal. 916
Fany  Indriyani, “Komparasi  Kinerja  Perbankan  Syariah  dengan  Bank  Konvensional:  Suatu  Studi Literatur” Volume 6 Nomor 2, Desember 2015 hal. 110.
Filifus A. G. Suryaputra, dkk, “Perkembangan   Penelitian Kinerja Perbankan di Indonesia” , Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 17 No. 2, Agustus 2017
Rakhmad Susatyo, Aspek Hukum Kredit Bermasalah di PT Bank International Indonesia Cabang Surabaya , Jurnal Ilmu Hukum DIH, Februari 2011, Vol 7 No 13, hlm. 12
Utami  Baroroh, “Analisis  Sektor Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Wilayah Jawa: Pendekatan Model Levine” , Jurnal  Etikonomi  Vol.  11  No.  2 Oktober 2012 Wisnu  P.  Setiyono,  Miftakhul  Nur  Aini, “Analisis  Kinerja  Keuangan  Perbankan  Dengan Menggunakan Metode Camel (Studi Kasus Pada PT. BPR Buduran Delta Purnama)”, Jurnal Bisnis, Manajemen & Perbankan Vol. 1 No. 2

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  9  Tahun  2016  Tentang  Pencegahan  dan Penanganan Krisis Sistem Keuanga n
Peraturan   Otoritas   Jasa   Keuangan   No. 11/POJK/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan  Countercyclical  Dampak  Penyebaran Cooronavirus Disease 2019.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  14/POJK.05/2020  Tentang  Kebijakan Coountercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 Bagi Lembaga Jasa Non Bank.
Peraturan   Otoritas   Jasa   Keuangan No. 18/POJK.03/2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Masalah Bank.

## Website
Alin Agustin,“Dampak Pandemi Covid-19 Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”,Bale Warga
Feni Freycinetia Fitriani, “Gubernur BI Tekankan Koordinasi untuk Melawan Dampak Covid-19 ke Ekonomi”, Jakarta: Bisnis.com
Taufik  Fajar;  Jurnalis, “Komentar  Sri  Mulyani  soal  Dampak  Covid-19  ke  Ekonomi  RI” , okefinance
http://www.idxchannel.com/market- news/daftar-stimulus-negara-di-dunia- hadapi- ancaman-krisis-ekonomi-covid-19
Reza, “HIMBARA  Dukung  Kebijakan  Pemerintah  Menanggulangi  Dampak  Covid-19 ”,  Jakarta: Liputan6.com