PENERAPAN HUKUM TERHADAP KASUS PEMBELAAN DARURAT ( NOODWEER ) BERDASARKAN PASAL 49 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA (KUHP)
Dini Ramdania

## Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

## ABSTRAK
Kejahatan saat ini semakin marak apalagi sejak pandemi melanda, dimana tingkat  pengangguran  yang  semakin  meningkat  dan  juga  semakin  tingginya kemiskinan di negara ini. Kejahatan yang paling dominan adalah kejahatan dalam bidang  ekonomi  yang  sering  disebut  juga  sebagai economic  criminality atau kejahatan  konvensional  seperti  pencurian,  perampokan,  penipuan,  pembegalan dan  sebagainya.  Dan  karena  kejahatan  ini  menyangkut  harta  perseorangan  maka secara otomatis si pemilik barang atau petugas keamanan yang bertugas menjaga barang  akan  berusaha  sekuat  tenaga  untuk  mempertahankan  barang  miliknya tersebut  sehingga  sering  kali  terjadi  perlawanan  yang  menyebabkan  si  pelaku terbunuh oleh si pemilik barang, dimana si pemilik barang melakukan pembelaan diri  ( noodweer ), Noodweer adalah  merupakan  salah  satu  alasan  yang  dapat membebaskan  si  tersangka  dari  jerat  hukuman  pidana  ,  tetapi  sayangnya  tidak semua  tindakan  noodweer  tersebut  dapat  membebaskan  si  tersangka,  dalam beberapa kasus tersangka yang notabene membela diri dari tindak kejahatan tetapi malah dihukum.
Kata Kunci : Pembelaan Darurat, Kejahatan, Sanksi

## PENDAHULUAN
Segala  daya  upaya  dilakukan  seseorang  demi  menyelamatkan  harta  benda maupun jiwanya dari kejahatan yang dilakukan seseorang. seperti pada kejahatan pencurian  dengan  kekerasan.  Seseorang  melakukan  perlawanan  kepada  pelaku kejahatan  dengan  menggunakan  sebuah  plat  besi  untuk  menyelamatkan  harta bendanya  atau  seseorang  yang  berupaya  menyelamatkan  kehormatannya  dengan menggunakan sebuah batu  yang dipukulkan ke arah kepala pelaku pemerkosaan, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk upaya pembelaan diri dari korban.
Keadaan-keadaan  yang  demikian  merupakan  suatu  bentuk  dari  upaya pembelaan  diri  dari  seseorang  dalam  keadaan  darurat,  hal  ini  dikarenakan seseorang  berada  dalam  suatu  situasi  atau  keadaan  yang  memaksa  untuk melakukan perlawanan demi menyelamatkan harta benda, kehormatan kesusilaan bahkan jiwa sekalipun. Namun, pembelaan diri yang dilakukan oleh korban demi menyelamatkan harta bendanya ataupun nyawanya tersebut justru berakibat pada hilangnya nyawa dari pelaku kejahatan tersebut.
Pembelaan yang dilakukan seseorang dalam keadaan yang sangat memaksa atau darurat seperti yang diuraikan di atas, di dalam hukum pidana dikenal dengan istilah noodweer . Noodweer diatur  pada  Pasal  49  KUHP,  pada  Pasal  49  KUHP menyatakan bahwa:
(1) Tidak  di  pidana,  barangsiapa  melakukan  perbuatan  pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta  benda  sendiri  maupun  orang  lain,  karena  serangan  atau  ancaman  serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
(2) Pembelaan  terpaksa  yang  melampaui  batas  yang  langsung disebabkan  oleh  keguncangan  jiwa  yang  hebat  karena  serangan  atau  ancaman serangan itu, tidak dipidana.
Istilah noodweer berasal dari doktrin, yang menetapkan syarat pokok yaitu : (Leden Marpaung, 2005)
a. Harus ada serangan
b. Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri.
Pada  umumnya  seseorang  yang  diserang  akan  cenderung  melakukan perlawanan  dalam  rangka  pembelaan,  hal  ini  dikarenakan  kemungkinan  untuk kehilangan nyawa menjadi sangat besar. Sebagaimana yang terjadi pada dua kasus di daerah Makasar (Jakarta Timur) dan di daerah Gresik, (Jawa Timur) ini. Kasus pertama melibatkan seorang ahli bela diri Merpati Putih bernama Deni Rono (50 tahun)  dan  kasus  kedua  melibatkan  Subiyanto  (58  tahun),  seorang  Satpam didaerah  Bengkulu  yang  memergoki  pencuri  di  gudang  pabrik  yang  sedang dijaganya dan kasus-kasus lainnya.
Contoh  kasus  pertama,  disebutkan  bahwa  kronologi  kejadian  terjadi  pada hari  Senin  tanggal  11  September  2017,  Deni  Rono,  seorang  pria  paruh  baya, pensiunan  TNI,  yang  juga  ahli  bela  diri  Merpati  Putih  berusia  50  tahun,  pulang kerumahnya  di  Jalan  Wiradharma  V,  Blok  R  15,  RT  6,  RW  7,  Perumahan  TNI- AU,  Cipinang  Melayu,  Makasar,  Jakarta  Timur  pada  pukul  05.30  WIB. Sesampainya  dirumah,  Deni  Rono  terkejut  mendapati  kondisi  rumahnya  telah berantakan. Deni Rono mendapati pelaku pencurian (nama tidak ada, karena tidak membawa  identitas)  di  kamar  utama.  Saat  dipergoki,  pelaku  berusaha  kabur dengan  meloncat  dari  jendela.  Deni  Rono  berusaha  menahan  pelaku  dengan melemparkan  tas  ke  arah  pelaku.  Karena  terdesak,  pelaku  kemudian mengeluarkan  pisau  belati  dan  berusaha  menusuk  Deni  Rono.  Dengan  tangan kosong  dan  kemampuan  beladiri  yang  dimiliki,  Deni  Rono  melawan  pelaku. Pelaku  menyerang  Deni  Rono  dengan  cara  menyabet  Deni  dengan  pisau  belati. Dengan refleks, Deni menangkis serangan pelaku sehingga pisau itu tertancap di
dada  pelaku.  Pelaku  tewas  di  tempat.  Polisi  yang  menangani  kasus  tersebut menyatakan  tidak  ada  unsur  pidana  dalam  aksi  yang  dilakukan  oleh  Deni  Rono, sebab  Deni  Rono  hanya  membela  diri  dalam  duel  yang  menyebabkan  pelaku pencurian tersebut tewas.
Contoh  kasus  kedua  terjadi  di  Kota  Gresik  daerah  Jawa  Timur,  pada  hari Jumat  tanggal  08  Mei  2015,  yang  melibatkan  Subiyanto  (58  tahun),  seorang pemilik  toko  sembako  dan  LPG,  warga  Dsn  Tumapel  RT  02  RW  01  Desa Tumapel  Kecamatan  Duduksampeyan  Kabupaten  Gresik,  Jawa  Timur,  sekitar pukul  00.15  WIB,  dalam  kondisi  teras  rumah  yang  temaram,  Subiyanto memergoki  pencuri  yang  akhirnya  diketahui  bernama  Mochamad  (56  tahun) sedang  mengambil  tabung  LPG  3  kg  di  teras  rumahnya.  Subiyanto  mengintai pencuri  tersebut  dari  balik  jendela  rumah  dan  memergoki  Mochamad  sedang mengambil  tabung  LPG  3  kg.  Kemudian,  Subiyanto  membuka  pintu  rumah  dan menemukan  sebuah  plat  besi  sepanjang  50  (lima  puluh)  sentimeter  tergeletak  di atas  tanah  di  depan  pintu  rumahnya.  Subiyanto  kemudian  berjalan  mendekati Mochamad  yang sedang mengambil tabung LPG. Karena aksi terpergok pemilik rumah,  Mochamad    kemudian  melempar  Subiyanto  dengan  tabung  LPG, Subiyanto  berhasil  menangkis  lemparan  Mochamad  dengan  tangan  kirinya. Kemudian,  Mochamad  berusaha  kembali  melempar  Subiyanto  dengan  tabung LPG, namun  dengan plat  besi,  Subiyanto  berhasil  memukul  kaki kiri Mochamad yang  kemudian  membuat  Mochamad  terjatuh  setengah  jongkok  ke  tanah  sambil masih memegang tabung elpiji. Kemudian, Subiyanto kembali mengayunkan plat besi  kearah  Mochamad.  Kali  ini  ayunannya  mengenai  kepala  sebelah  kiri  dan punggung dari M sehingga membuat Mochamad tersungkur bersimbah darah. Istri Subiyanto  yang  bernama  Munaiyah,  kemudian  menyalakan  lampu,  dan menemukan  pencuri  tersebut  duduk  bersandar  dalam  kondisi  lemas  berlumuran darah.  Mereka  tahu  bahwa  sang  pencuri  masih  bertetangga  dengan  mereka. Mochamad  kemudian  pergi  meninggalkan  rumah  Subiyato  dalam  kondisi berlumuran  darah.  Kemudian,  15  (lima  belas)  meter  setelah  Mochamad meninggalkan  rumah  Subiyanto,  Mochamad  pingsan.  Mochamad  kemudian  di tolong oleh warga sekitar untuk di bawa kerumah sakit. Selang 9 hari kemudian, Mochamad  meninggal  di  rumah  sakit  akibat  pendarahan  serius  pada  kepala, Subiyanto sudah melaporkan kasus pencurian Mochamad ke pihak polisi, namun akibat  Mochamad  meninggal,  pihak  polisi  pun  memutus  SP3  terhadap  perkara pencurian  tersebut.  Kasus  belum  usai,  pihak  keluarga  Mochamad,  melaporkan balik  Subiyanto  karena  menduga  Subiyanto  melakukan  penganiayaan  kepada Mochamad.  Subiyanto  berkilah,  bahwa  tujuan  dirinya  melakukan  perbuatan  itu karena  untuk  membela  diri.  Apalagi,  Mochamad  juga  sempat  hampir  melukai dirinya.  Kasus  terus  berlanjut,  hingga  akhirnya  Pengadilan  Negeri  Gresik  pada
tanggal  02  Agustus  2016  memutus  Subiyanto  bersalah  telah  melakukan Penganiayaan  yang  mengakibatkan  mati.  Subiyanto  harus  mendekam  dalam penjara  selama  3  tahun.  Subiyanto  tak  terima  dengan  putusan  hakim,  sehingga akhirnya  Subiyanto  dan  pengacaranya  melakukan  banding  dan  kasasi.  Namun, putusan  banding  dan  kasasi  tetap  menyatakan  bahwa  Subiyanto  bersalah  telah melakukan  penganiayaan  yang  menyebabkan  mati.  Subiyanto  tetap  ditahan selama 3 tahun.
Berdasarkan uraian kasus diatas penulis tertarik untuk membahas tulisan ini dalam beberapa permasalahan yaitu bagaimana pembuktian kasus Deni Rono dan Subiyanto  serta  bagaimana  penerapan  sanksi  terhadap  kasus  Deni  Rono  dan Subiyanto.

## PEMBAHASAN dan DISKUSI
Moeljatno  menjelaskan  bahwa  kata  “dihukum”  berarti  “diterapi  hukum yang  cakupannya  tidak  saja  hukum  pidana,  tetapi  termasuk  pula  bagi  hukum perdata.  Dengan  demikian,  hukuman  adalah  hasil  atau  akibat  dari  penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada “pidana” sebab mencakup juga keputusan  hakim  dalam  hukum  perdata.  (Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, 1998).
Sudarto  pernah  pula  mengemukakan  bahwa  “penghukuman”  berasal  dari kata dasar “hukum” yang dapat pula diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “penghukuman”  yang  mempunyai  makna  untuk  suatu  peristiwa  tidak  hanya menyangkut  bidang  hukum  pidana  saja,  akan  tetapi  juga  hukum  perdata.  Oleh karena itu, pemakaian/penggunaan istilah
“pidana” lebih baik daripada“hukuman”. (Sudarto, 1986).
Andi  Hamzah  berusaha  untuk  memisahkan  kedua  istilah  tersebut  yaitu Pidana  dan  Hukuman,  dengan  mengemukakan  bahwa  hukuman  adalah  suatu pengertian  umum,  sebagai  suatu  sanksi  yang  menderitakan  atau  nestapa  yang sengaja  yang ditimpakan kepada seseorang, sedangkan pidana merupakan suatu pengertian  khusus  yang  berkaitan  dengan  hukum  pidana.  Namun  demikian, keduanya  merupakan  sanksi  atau  nestapa  yang  menderitakan.  (Andi  Hamzah, 1993)  Oleh  karena  pidana  merupakan  istilah  yang  khusus,  maka  perlu  ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang menunjukkan ciri-ciri atau sifat- sifatnya yang khas.
Pertanggung  jawaban  pidana  adalah  pertanggung  jawaban  orang  terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Yang mana dipertanggung jawabkan orang itu
adalah  tindak  pidana  yang  dilakukannya.  Dengan  demekian,  terjadinya pertanggung jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. (S.R.Sianturi, 1996)
Hukum  pidana,  memberikan  ukuran  yang  menentukan  seseorang  dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana dilihat dari kemampuan bertanggung  jawab  orang  tersebut.  Hanya  orang-orang  yang  “mampu bertanggung  jawab”  saja  yang  dapat  di  minta  pertanggung  jawaban  pidananya (dihukum). (S.R.Sianturi, 1996). Kemampuan bertanggung jawab itu didasarkan pada  suatu  keadaan  dan  kemampuan  “jiwa”  ( Versdelijke  Vermogens) orang tersebut.
Unsur  kesalahan  seseorang  merupakan  unsur  utama  dalam  pertanggung jawaban  pidana.  Dilihat  dari  bentuknya,  kesalahan  itu  dapat  pula  dibagi  dalam kelompok besar yaitu kesengajaan dan kealpaan . Kesalahan dalam hukum pidana mempunyai  beberapa  pengertian,  yang  sudah  lazim  dipakai  di  Indonesia,  yaitu disamping  kesalahan  yang  diartikan  sebagai  suatu  kesengajaan,  kesalahan juga diartikan sebagai berikut :
1) Sifat  tercela  (umumnya  ini  merupakan  syarat  yang  tidak  tertulis) bagi  suatu  perbuatan  yang  belum  pasti  dapat  dihukum,  tetapi pelakunya  sudah  dapat  dicela (verwijtbaar) karena  melakukan perbuatan yang tidakterpuji.
2) Kesalahan  atau schuld dalam  arti  kecerobohan  (adanya  niat),  jadi dalam  hal  ini  sudah  terkandung  unsur  kesengajaan  dan  kealpaan bersama-sama karenanya istilah kesalahan atau schuld di sini hanya suatu penamaan saja kadang-kadang dalam bahasa Belanda disebut sebagai roekeloos.
3) Kealpaan (nalatigheid) , seperti yang disebut dalam pasal 359 KUHP, yang juga diterjemahkan sebagai kurang hati-hati.
Pertanggungjawaban  pidana,  terdapat  dua  pandangan,  yaitu  pandangan monistis dan pandangan dualistis. Menurut pandangan monistis, pertanggungjawaban  pidana  harus  dianggap  melekat  pada  tindak  pidana. Sedangkan  menurut  pandangan  dualistis,  pertanggungjawaban  pidana  harus terpisah  dari  tindak  pidana.  Baik  pandangan  monistis  maupun  pandangan dualistis  sama-sama  berpendapat  bahwa  untuk  dapat  dijatuhkannya  pidana diperlukan syarat adanya pertanggungjawaban pidana. (A. Fuad Usfa dkk, 2004)
Pandangan  yang  monistis  sebagaimana  dikutip  Mulyadi  dan  Dwidja Priyatno,  antara  lain  dikemukakan  oleh  Simons  yang  merumuskan  “ straafbaar
feit ”  sebagai  “ eene  strafbaar  gestelde,  onrechtmatige,  metschuld  in  verband staande  handeling  van  een  toerekeningvatbaar  person ”  (suatu  perbuatan  yang oleh hukum di ancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh  seorang  yang  bersalah  dan  orang  itu  dianggap  bertanggungjawab  atas perbuatannya).  (Muladi  dan  Dwija  Priyatna,  1991)  Menurut  aliran  monisme unsur-unsur strafbaar  feit itu  meliputi  baik  unsur-unsur  perbuatan,  yang  lazim dinamakan  disebut  unsur  objektif,  maupun  unsur-unsur  pembuat  atau  unsur subjektif.  Oleh  karena  dicampurnya  unsur  perbuatan  dan  unsur  pembuatnya, maka  dapatlah  disimpulkan  bahwa strafbaarfeit adalah  sama  dengan  syarat- syarat  penjatuhan  pidana,  sehingga  seolah-olah  dianggap  bahwa  kalau  terjadi strafbaar feit , maka pasti pelakunya dapat dipidana. (Muladi dan Dwija Priyatna, 1991)
Perbuatan yang dikategorikan noodweer diatur di dalam Pasal 49 KUHP. Kata noodweer berasal dari kata nood dan weer . Nood berarti keadaan darurat sedangkan weer berarti pembelaan. (Leden Marpaung, 2005) Para pakar pada umumnya memberi arti nodweer dengan pembelaan darurat. (Leden Marpaung, 2005) Noodweer diatur di dalam Pasal 49 KUHP yang menyatakan bahwa :
(1) Tidak di pidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan  atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawanhukum.
(2) Pembelaan  terpaksa  yang  melampaui  batas  yang  langsung  disebabkan oleh  keguncangan  jiwa  yang  hebat  karena  serangan  atau  ancaman serangan itu, tidak dipidana.
Pasal  49  KUHP  untuk  dapat  disebut  dengan noodweer harus  memenuhi beberapa syarat yaitu : (Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 2005)
1. Harus ada serangan, yang dilakukan seketika, yang mengancam secara langsung, dan melawan hak.
2. Ada pembelaan,  yang sifatnya mendesak, pembelaan itu menunjukkan keseimbangan  antara  kepentingan  hukum  yang  dilanggar  dan kepentingan hukum yang dibela, kepentingan hukum yang dibela hanya badan, kehormatan, maupun orang lain.
Noodweer itu  diperkenankan  oleh  undang-undang,  tidak  lain  karena noodweer itu semata-mata dilakukan untuk membela diri, kehormatan, dan barang terhadap serangan yang dilakukan oleh orang lain. Dalam keadaan yang demikian alat  perlengkapan  negara  tidak  sempat  memberi  pertolongan  untuk  mencegah
kejahatan  itu  sendiri.  Karena  itulah noodweer diperkenankan  oleh  undang- undang.
Pada Pasal  49 ayat  (1)  KUHP  penghapusan  pidana dapat  dijadikan alasan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (M. Hamdan, 2005)
a. Perbuatan itu dilakukan karena untuk membela badan/tubuh, kehormatan atau harta benda sendiri ataupun oranglain.
b. Perbuatan itu dilakukan atas serangan yang melawan hukum yang terjadi pada  saat  itu  juga.  Dengan  kata  lain,  perbuatan  itu  dilakukan  setelah adanya  serangan  yang  mengancam,  bukan  perbuatan  yang  ditunjukan untuk  mempersiapkan  sebelum  adanya  atau  terjadinya  serangan  dan bukan pula terhadap serangan yang telah berakhir.
c. Perbuatan  sebagai  perlawanan  yang  dilakukan  itu  harus  benar-benar terpaksa atau dalam keadaan darurat,  tidak ada pilihan lain (perlawanan itu  memang  suatu  keharusan)  untuk  menghindari  dari  serangan  yang melawan hukum tersebut. Dengan kata lain, perbuatan pelaku dalam hal ini  diperlukan  adalah  untuk  membela  hak  terhadap  keadilan,  namun harus  pula  dilakukan  secara  proporsional/seimbang.  Dengan  demikian tidaklah  dapat  dibenarkan  untuk  melakukan  perlawanan  dengan menggunakan  pistol  terhadap  serangan  melawan  hukum  yang  hanya menggunakan  tangan  kosong.  Oleh  karena  perlawanan  yang  demikian dapat dikatakan tidak proporsional lagi.
Apabila perbuatan yang dilakukan itu memenuhi ketiga syarat sebagaimana tersebut  di  atas,  maka  perbuatan  orang  tersebut  dapat  dibenarkan,  dan  oleh karenanya sifat melawan hukum dari perbuatan itu dapat dihapuskan.
Pembuktian terhadap kasus Deni Rono dapat dilihat dari kronologi kasus. Dalam kronologi kasus, disebutkan bahwa Deni Rono mendapatkan serangan dari pelaku,  yaitu  pelaku  berusaha  menusuk  Deni  Rono  dengan  pisau  belati  setelah pelaku  terpergok  hendak  mencuri  di  rumah  Deni.  Deni  yang  merasa  terancam, berusaha  melawan  balik  pelaku,  Pelaku  semakin  beringas  melawan  Deni  hingga akhirnya  pelaku  tewas  akibat  tusukan  pisau  yang  dibawa  pelaku  sendiri.  Hal  ini sangat  relevan  dengan  syarat-syarat noodweer, yang  mana  apabila  syarat-syarat tersebut diuraikan maka;
1.  Harus  ada  serangan,  yang  dilakukan  seketika,  yang  mengancam  secara langsung, dan melawan hak. Hal ini sangat sesuai karena Deni Rono mendapatkan serangan  yang  dilakukan  seketika  oleh  pelaku  yang  mana  serangan  tersebut berpotensi mengancam jiwa dari Deni Rono.
2.  Ada  pembelaan,  yang  sifatnya  mendesak,  pembelaan  itu  menunjukkan keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilanggar dan kepentingan hukum
yang  dibela,  kepentingan  hukum  yang  dibela  hanya  badan,  kehormatan,  maupun orang lain. Sangat jelas motif pelaku yaitu sudah memenuhi dan dilakukan dengan sengaja. Pencuri masuk ke rumah dan sudah berada di kamar utama yang diduga akan  menyerang  badan  atau  mengambil  barang  atau  menyerang  kehormatan, sehingga penghuni rumah dalam hal ini Deni Rono terbukti melakukan pembelaan diri.
Pembuktian noodweer untuk  kasus  Subiyanto,  kasus  Subiyanto  tidak  dapat dikategorikan noodweer karena  tidak  memenuhi  unsur-unsur  dari noodweer, sehingga apabila diuraikan, maka:
a. Pembelaan darurat harus dilakukan karena sangat terpaksa, Dalam keadaan Subiyanto  mempunyai  kesempatan  mencari  dan  mengambil  besi  50 sentimeter,  pada  dasarnya  ada  jarak  dan  waktu  yang  lama  antara  dirinya dengan pencuri. Dalam hal ini tidak ada keadaan sangat terpaksa.
b. Untuk mengatasi adanya serangan harus dilakukan karena sangat terpaksa seketika  yang  bersifat  melawan  hukum.  Berdasarkan  pembuktian dipersidangan  Mochammad  sebagi  pencuri  tidak  terbukti  menyerang  atau membawa  senjata  tajam  sebagai  alasan  ancaman  serangan.  Bahkan terbukti  Subiyanto  yang  melakukan  penyerangan  hingga  menyebabkan pencuri tewas.
c. Serangan  atau  ancaman  serangan  mana  ditujukan  pada  3  (tiga) kepentingan  hukum  yaitu  :  kepentingan  hukum  atau  badan,  kehormatan kesusilaan  dan  harta  benda  sendiri  atau  orang  lain.  Dalam  hal  ini  benar bahwa  kepentingan  yang  dilindungi  oleh  Subiyanto  adalah  kepentingan harta benda dirinya namun serangan dan ancaman serangan tidak terbukti.
Sebenarnya  pembelaan  darurat  dapat  dilakukan  tidak  hanya  pada  saat diserang, namun juga diperluas pada ancaman serangan. Artinya serangan itu  secara  objektif  belum  diwujudkan,  baru  adanya  ancaman  serangan. Misalnya  seseorang  baru  mengeluarkan  pisau  memaksa  meminta  uang, maka yang dipaksa sudah boleh memukul orang lain. Namun dalam kasus bahkan Mochammad (pencuri) tidak membawa senjata tajam.
d. Harus  dilakukan  ketika  adanya  ancaman  serangan  dan  berlangsungnya serangan  atau bahaya masih  mengancam.  Sikap  Subiyanto  mengintai  lalu menyerang  si  pencuri  menunjukkan  bahwa  Subiyanto  belum  menerima serangan  atau  ancaman  serangan.  Subiyanto  baru  diserang  setelah  selesai mengintai.
e. Pembuatan  pembelaan  darurat  harus  seimbang  dengan  serangan  yang mengancam.  Pencuri  yang  tidak  membawa  senjata  tajam  menunjukkan bahwa keadaan antara Subiyanto dengan pencuri tidak seimbang.
Penerapan  sanksi  terhadap  kasus noodweer Deni  Rono  adalah  dengan melepaskan  Deni  Rono  dari  segala  tuntutan  hukum,  dikarenakan  apa  yang dilakukan  oleh  Deni  Rono  adalah  murni  pembelaan  darurat  atau noodweer. Seseorang  tidak  dapat  dihukum  karena  melakukan  perbuatan  pembelaan  darurat untuk  membela  diri  atau  orang  lain  atau  hartanya  dari  serangan  atau  ancaman yang  melawan  hukum.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  49  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 49 KUHP tersebut mengatur mengenai perbuatan pembelaan darurat ( noodweer )  untuk  diri  sendiri  maupun  untuk  orang  lain,  kehormatan  kesusilaan atau  harta  benda  sendiri  maupun  orang  lain,  karena  ada  serangan  atau  ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut pasal ini, orang yang melakukan pembelaan darurat  tidak  dapat  dihukum.  Pasal  ini  juga  mengatur  alasan  penghapus  pidana yaitu  alasan  pembenar  karena  perbuatan  pembelaan  darurat  bukan  perbuatan melawan  hukum.  Pembelaan  darurat  dalam  rangka  mempertahankan  diri  tidak dapat dikatakan melanggar asas praduga tidak bersalah atau dikatakan main hakim sendiri.  Jika  si  pemilik  rumah  yang  menyebabkan  si  pencuri  mati  tersebut  dapat membuktikan di tingkat penyidikan kepolisian bahwa perbuatannya itu dilakukan dalam rangka pembelaan darurat, maka dia tidak dapat dihukum.
Penerapan  sanksi  terhadap  kasus  Subiyanto  adalah  dengan  menghukum Subiyanto  kurungan  penjara,  dikarenakan  perbuatan  Subiyanto  tidak  memenuhi unsur dan syarat-syarat  pembelaan darurat  yang  tercantum dalam  Pasal  49 Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Perbuatan  yang  masuk  dilakukan  Subiyanto  ini pada dasarnya adalah tindakan menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum  terhadap  diri  orang  itu  atau  orang  lain.  Sehingga  tepat  apabila  hakim memvonis  Subiyanto  dengal  Pasal  351  ayat  (3)  KUHP.  Perbuatan  Subiyanto dianggap  lebih  memenuhi  unsur  Pasal  351  ayat  (3)  KUHP  yaitu  tentang penganiayaan  yang  menyebabkan  matinya  orang.  Subiyanto  terbukti  secara  sah melakukan  penganiayaan  terhadap  Mochamad  yang  melakukan  pencurian dirumah Subiyanto.  Subiyanto  memang sebenarnya sudah melakukan pembelaan darurat  ketika  Mochamad  memberikan  perlawanan  pada  Subiyanto  ketika terpergok  mencuri,  namun  Subiyanto  masih  saja  melakukan  perlawanan  saat Mochamad  sudah  lemah,  seharusnya  Subiyanto  cukup  membangunkan  anggota keluarga  atau  melakukan  tindakan  lain  dengan  meneriakan  “maling”  agar Mochamad menghentikan niatnya.

## PENUTUP
Pembuktian  adalah  mencari  kebenaran  atas  suatu  peristiwa.  Konteks  hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari
dalam  hukum  pidana  adalah  kebenaran  materiil.  Namun,  pembuktian  dalam perkara  pidana  sudah  dapat  dimulai  sejak  tahap  penyelidikan  untuk  mencari  dan menemukan  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana  guna  dapat  atau tidaknya dilakukan penyidikan. SebagaI contohnya yaitu pembuktian untuk kasus pembelaan  darurat  atau noodweer yang  terdapat  dalam  pasal  49  KUHP  (Kitab Undang-Undang  Pidana).  Penyidik  kepolisian  dapat  mulai  melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah peristiwa tersebut murni perbuatan tindak pidana  atau  murni  pembelaan  darurat  atau (noodweer) dengan  memperhatikan ketentuan dalam pasal 49 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan juga syarat-syarat  serta  unsur-unsur  dari noodweer itu  sendiri.  Selain  itu,  kronologi kasus, barang bukti serta keterangan dari korban juga dapat menjadi pertimbangan bagi penyidik. Dan penerapan sanksi dalam perkara mengenai pembelaan darurat atau noodweer harus  berdasarkan  syarat-syarat  dan  unsur-unsur  dalam  Pasal  49 KUHP  (Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana).  Selain  itu,  penyidik  dari  tingkat kepolisian (jika perkara masih dalam tingkat penyidikan) atau Hakim (jika perkara sudah sampai tingkat peradilan) harus melihat mengenai syarat-syarat pembelaan darurat  seperti;  adanya  serangan  yang  melanggar  hukum;  serangan  itu  bersifat seketika;  pembelaan  darurat.  Jadi  tidak  setiap  kasus  yang  masuk  ke  pengadilan dapat  di  bebaskan  dengan  Pasal  49  KUHP  atau  Noodweer,  tetapi  tetap  harus memenuhi  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  Pasal  49  KUHP  tentang  Noodweer kalau tidak memenuhi undur Pasal 49 KUHP maka perbutan tersebut tetap harus di kenakan pemidanaan sesuai dengan pertanggungjawabannya.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Fuad Usfa dkk. (2004). Pengantar Hukum Pidana. Malang: UMM.
Andi  Hamzah.  (1993). Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.
Leden  Marpaung.  (2005). Asas,  Teori,  Praktik  Hukum  Pidana. Jakarta:  Sinar Grafika.
M.  Hamdan.  (2005). Alasan  Penghapusan  Pidana  ,  teori  dan  Studi  Kasus. Bandung: Refika Aditama.
Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1998). Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
Muladi  dan  Dwija  Priyatna.  (1991). Pertanggungjawaban  Korporasi  dalam Hukum Pidana. Bandung: STH.
Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. (2005). Intisari Hukum Pidana. Bandung: Sinar Grafika.
S.R.Sianturi. (1996). Asas-Asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem.
Sudarto. (1986). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.