Jurnal Ilmiah Sosio Agribis (JISA)
ISSN: 1412-1816 (p), ISSN: 2614-4549 (e)
Volume 23, Nomor 1 : 35-42

## ANALISIS FAKTOR ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI JAWA TIMUR
Factor Analysis Of The Conversion Of Agricultural Land To Non Agricultural Land Use In East Java
Fatchur Rozci 1* , Ida Syamsu Roidah 2 1*,2,3 Department Agribusiness, Faculty of Agriculture, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, East Java, Indonesia *Correspondence author: Fatchur Rozci fatchur_rozci.agribis@upnjatim.ac.id

## ABSTRACT
This  research  has  the  aim  of  analyzing  and  knowing  the  impact  that  has  occurred  on  the conversion  of  agricultural  land  to  non-agricultural  land  in  East  Java.  This  research  uses  a qualitative  approach  with  descriptive  research  methods.  The  data  used  comes  from  several national journal literatur. The analysis used in this study uses descriptive analysis. The results showed that the transition was caused by two factors, namely direct (micro) factors such as education level, income, economic capacity, land tax, land price, and land location. Second, indirect  (macro)  factors  related  to  land  conversion  that  occur  at  the  regional  level  do  not directly influence farmers' decisions. This also has a positive impact on meeting the needs for community growth such as fulfilling settlements, industry and other supporting facilities. As well as the negative impact it causes a decrease in farmers' income which indirectly eliminates the livelihoods of farm workers so that the threat of a food crisis will appear in this country. Keywords: land use change, land conversion, income farmers.

## ABSTRAK
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengetahui dampak yang telah terjadi terhadap konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Data yang digunakan berasal dari beberapa literatur jurnal nasional. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan  analisis  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  transisi  disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor langsung (mikro) seperti tingkat pendidikan, pendapatan, kapasitas ekonomi,  pajak  tanah,  harga  tanah,  dan  lokasi  tanah.  Kedua,  faktor  tidak  langsung  (makro) terkait  konversi  lahan  yang  terjadi  di  tingkat  daerah  tidak  secara  langsung  mempengaruhi keputusan petani. Hal ini juga berdampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan pertumbuhan masyarakat  seperti  pemenuhan  permukiman,  industri  dan  fasilitas  pendukung  lainnya.  Serta dampak  negatifnya  menyebabkan  penurunan  pendapatan  petani  yang  secara  tidak  langsung menghilangkan mata pencaharian buruh tani sehingga ancaman krisis pangan akan muncul di negeri ini.
Kata Kunci: Perubahan penggunaan lahan, konversi lahan, pendapatan petani.

## PENDAHULUAN
Seiring pertumbuhan zaman jumlah penduduk di Indonesia ikut berkembang dengan pesat. Hal ini membuat kegiatan yang dilakukan oleh para penduduk ikut berkembang dan berdampak pada meningkatnya kebutuhan lahan karena kegiatan yang dilakukan membutuhkan tempat untuk melaksanakan kegiatannya. Oleh karena itu, terjadi persaingan penggunaan lahan terutama pada daerah-daerah  berkembang  sehingga  persediaan  lahan  menjadi  sangat  terbatas.  Persaingan penggunaan lahan ini menyebabkan semakin sempitnya lahan pertanian karena kebutuhan lahan didominasi oleh kebutuhan untuk kegiatan industri dan pemukiman (Gunawan et al., 2020) . Sebenarnya jika dilihat lahan pertanian itu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Jika  kegiatan  alih  fungsi  lahan  pertanian  terus  menerus  dilakukan  maka  akan  menimbulkan kerugian yang besar karena hingga saat ini tetap banyak masyarakat yang bergantung pada sektor
ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada beberapa faktor pendukung dari adanya kegiatan alih  fungsi  lahan  ini.  Kegiatan  alih  fungsi  lahan  ini  termasuk  dalam  masalah  yang  kompleks karena  melibatkan  berbagai  faktor  seperti  kondisi  topografi,  pertumbuhan  populasi,  tingkat kesejahteraan  petani,  sistem  irigasi,  kegiatan  politik  dari  pemerintah,  dan  masih  banyak  lagi (Kusumastuti et al., 2018) .
Lahan persawahan adalah jenis lahan pertanian yang paling rawan terhadap kegiatan alih fungsi. Hal ini dikarenakan lahan persawahan seringkali berlokasi dekat dengan perkotaan dan rentan  terhadap  pembangunan  infrastruktur.  Wilayah  persawahan  umumnya  terletak  di  daerah datar  dengan  topografi  yang  memudahkan  pembangunan  prasarana  dan  sarana.  Hal  ini  dapat dilihat pada wilayah Provinsi Jawa Timur (Dewi & Syamsiyah, 2020) .
Jawa Timur meliputi wilayah seluas 48.037 km2 yang secara administratif terbagi menjadi 29 wilayah administratif dan 9 kota menurut database BPS (Badan Pusat Statistik). Jawa Timur adalah provinsi dengan peluang yang tak terhitung jumlahnya. Kementerian Pertanian menyebut salah satunya sebagai areal budidaya padi terbesar yakni 2,29 juta hektar. Pada tahun 2016 luas sawah beririgasi di Jawa Timur seluas 924.515 hektar dan sawah non irigasi seluas 252.135 hektar dimana  pada  tahun  2016  seluas  1.176.650  hektar  merupakan  lahan  sawah (Badan  Pusat Statistik,  2017) .   Pulau  Jawa  telah  menjadi  andalan  produksi  beras  nasional  selama  puluhan tahun. Peran pulau Jawa menjadi jelas ketika Indonesia berswasembada beras pada tahun 1984. Saat itu, pangsa Jawa dalam produksi beras nasional lebih dari 62 persen. Hingga saat ini peran pulau  Jawa  masih  cukup  besar.  Meski  Pulau  Jawa  hanya  menempati  7  persen  dari  total  luas Indonesia, namun pangsanya dalam produksi beras nasional tidak pernah kurang dari 50 persen (Ashari, 2016) .
Perkembangan persawahan di Jawa Timur mengalami fluktuasi antara tahun 2015 sampai dengan  tahun  2019  yang  mengalami  peningkatan  dan  penurunan.  Berdasarkan  data  statistik pertanian tahun 2015–2019, luas lahan sawah di Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar 1.091.752 hektar, kemudian menurun menjadi 1.087.018 hektar pada tahun 2016, dan menurun lagi menjadi 1.081.873  hektar  pada  tahun  2017  dan  meningkat  pada  tahun  2017  menjadi  1.287.356  hektar. hektar dan turun lagi di tahun 2019 menjadi 1.214.909 hektar. Luas areal persawahan di Jawa Timur  menempati  peringkat  luas  lahan  terluas  dibandingkan  dengan  luas  areal  persawahan  di provinsi Indonesia lainnya (Musyafak, 2020) .
Produktivitas  lahan  pertanian  di  Jawa  Timur  khususnya  padi  relatif  tinggi.  Namun,  ada masalah  yang  sulit,  yaitu  penurunan  besar-besaran  lahan  pertanian.  Sebanyak  9.597  hektar terdaftar dalam 20 jenis perubahan lahan termasuk gudang, kawasan industri dan real estate, yang mewakili  perubahan  pertanian  terbesar  pada  tahun  2019.  Berdasarkan  pengamatan  Statistik Finlandia, Pusat Informasi Geospasial dan Lembaga Penelitian Dirgantara, beras badan tersebut sawah di Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2018. Luas sawah yang pada tahun 2013 seluas 7,75 juta hektar meningkat menjadi 7,1 juta hektar pada tahun 2018. Itu  berarti  pengurangan  650.000  hektar  dalam  lima  tahun.  Perubahan  lahan  ini  terjadi  sebagai akibat dari pembangunan industri, perumahan, dan infrastruktur (Firmansyah et al., 2021) . Berdasarkan  penjelasan  diatas maka  dapat  ditetapkan bahwa  penelitian ini  bertujuan  (1) untuk mengetahui luas lahan sawah di Jawa Timur, (2) untuk mengetahui peralihan fungsi lahan sawah menjadi non pertanian, dan (3) untuk mengetahui dampak dari alih fungsi lahan.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatatif  dengan  melalui pendekatan literature  review atau  tinjauan  pustaka.  Literature  review  adalah  suatu  kegiatan menganalisis yang dapat berupa kritikan dari suatu penelitian yang sedang dilakukan terhadap suatu topik khusus yang merupakan bagian dari bidang keilmuan. Sumber yang digunakan berasal dari, jurnal, buku, dan sumber pustaka lainnya. Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan tertentu pada masa sekarang berdasarkan data yang ada. Peneliti akan membuat rangkuman dari hasil proses menganalisa dan melakukan sintesis dari
Fatchur Rozci – Analisis Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Jawa Timur ..................
berbagai sumber yang digunakan dan kemudian hasilnya akan dituliskan secara deskriptif dalam bentuk artikel ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perkembangan Luas Lahan Sawah di Provinsi Jawa Timur
Lahan merupakan faktor produksi utama dalam kegiatan pertanian. Hal tersebut dikarenakan  lahan  merupakan  tempat  untuk  memproduksi  hasil-hasil  pertanian.  Lahan pertanian secara garis besar terbagi menjadi lahan kering dan lahan sawah. Di Indonesia sendiri  ketersediaan  lahan  sawah  sangat  penting  sebab  sebagian  besar  bahan  pangan pokok Indonesia dihasilkan dari lahan sawah, contohnya padi. Lahan merupakan sumber daya  ekonomi yang ketersediaannya relatif tetap, tetapi  kebutuhannya terus meningkat akibat  kebutuhan  pembangunan.  Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  dan Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertahanan  Nasional  (ATR/BPN),  luas lahan sawah Indonesia mengalami kemorosotan yang besar pada tahun 2018 menjadi 7,1 juta ha dari yang sebelumnya seluas 8,1 juta ha dalam rentang tahun 2010-2017 (Luthfi, 2021).
Kepemilikan  luas  lahan  sawah  di  Indonesia  didominasi  oleh  Pulau  Jawa.  Hal tersebut  dapat  dilihat  pada  data  Badan  Pusat  Statistik  yang  mencatat  luas  lahan  sawah Indonesia pada 2019 seluas 7,4 juta ha dengan tiga provinsi di Pulau Jawa mendominasi kepemilikan.  Luas  lahan  sawah  terluas  terdapat  di  Provinsi  Jawa  Timur  dengan  luas sebesar 1,2 juta ha. Kementerian Pertanian mnyebutkan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu provinsi  potensial  dengan kepemilikan lahan budidaya padi  terbesar dengan luas  2,29  juta  ha.  Namun,  hal  tersebut  tidak  menghindarkan  Provinsi  Jawa  Timur  dari permasalahan akibat penyusutan lahan pertanian  (Firmansyah et  al.,  2021). Luas lahan sawah di Jawa Timur terus mengalami perubahan dari tahun 2015 hingga 2019.
Pada Tabel 1.1 dibawah disajikan data perkembangan luas lahan sawah di Jawa Timur dari tahun 2015 sampai 2019. Pada tahun 2016 dan 2017 terjadi penurunan luas lahan sawah di Jawa Timur menjadi 1,8 juta ha dari luas lahan sebesar 1,9 juta ha di tahun 2015. Sementara, pada tahun 2018 luas lahan sawah Jawa Timur mengalami peningkatan menjadi seluas 1,28 juta ha. Namun, terjadi penurunan kembali di tahun 2019 menjadi 1,21  juta  ha.  Dari  data  tersebut  diketahui  penurunan  luas  lahan  sawah  dengan  jumlah besar  di  Provinsi  Jawa  Timur  terjadi  di  Kabupaten  Tuban,  Sampang,  Bojonegoro, Lamongan, Jember serta Jombang.
Tabel 1. Luas Lahan Sawah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2015 – 2019
No. Kabupaten/Kota District/Municipality Tahun/Year 2015 2016 2017 2018 1) 2019 2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pacitan Ponorogo Trenggalek Tulungagung Blitar Kediri Malang Lumajang Jember Banyuwangi Bondowoso Situbondo Probolinggo Pasuruan 12.303 34.352 11.939 25.864 30.994 38.201 36.824 33.991 78.457 55.597 34.053 31.369 36.138 39.636 12.411 34.547 12.380 25.806 30.920 36.683 36.477 35.421 78.410 52.045 35.562 29.428 36.200 39.719 12.689 34.536 12.638 25.787 31.674 35.388 37.322 34.696 78.387 48.125 35.969 29.428 35.955 40.269 12.707 35.676 12.070 25.681 33.337 45.501 45.734 36.602 85.727 69.628 39.581 33.869 40.537 37.805 11.798 34.938 12.048 25.415 32.553 44.332 44.375 34.597 80.123 68.095 35.758 32.815 39.771 35.539
No. Kabupaten/Kota District/Municipality Tahun/Year 2015 2016 2017 2018 1) 2019 2) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Sidoarjo Mojokerto Jombang Nganjuk Madiun Magetan Ngawi Bojonegoro Tuban Lamongan Gresik Bangkalan Sampang Pamekasan Sumenep Kota Kediri Kota Blitar Kota Malang Kota Probolinggo Kota Pasuruan Kota Mojokerto Kota Madiun Kota Surabaya Kota Batu 17.517 31.453 41.977 41.481 30.741 22.828 47.607 77.522 55.739 85.122 37.558 29.180 20.215 18.672 25.330 1.005 1.097 865 1.807 1.093 511 887 1.353 474 17.402 30.809 43.284 41.027 31.620 22.733 47.425 77.999 55.914 83.601 37.295 29.180 20.587 17.794 25.330 1.000 1.088 844 1.793 1.071 470 914 1.398 432 17.541 30.261 43.344 40.824 32.031 22.983 47.605 78.116 56.230 83.560 35.111 29.180 20.587 17.711 25.330 927 1.065 821 1.793 1.045 477 871 1.194 403 23.060 37.398 45.960 48.282 33.116 27.176 50.942 89.285 75.455 105.079 43.573 36.022 38.466 27.324 35.804 2.655 896 1.237 2.372 1.084 456 1.077 2.232 3.952 23.093 37.247 40.669 46.174 31.565 24.743 50.105 83.197 66.534 99.387 41.212 35.384 30.848 24.473 35.543 1.988 937 1.216 2.232 888 439 1.039 2.226 1.613 Jawa Timur 1.091.752 1.087.018 1.081.873 1.287.356 1.214.909
Sumber: (Kementrian Pertanian, 2020)
Penurunan luas lahan sawah tersebut terjadi akibat adanya alih fungsi lahan dari lahan pertanian  ke  non  pertanian.  Konversi  lahan  yang  terjadi  di  Pulau  Jawa  cukup  tinggi  sehingga memicu terjadinya penururunan produksi pangan baik lokal maupun nasional. Hal tersebut tidak diimbangi oleh laju pencetakan sawah baru di luar Jawa (Rafiuddin &  Khursatul Munibah, 2016) . Kedua hal tersebut akan mengancam ketahanan dan kedaulatan pangan nasional terutama Jawa Timur yang berperan sebagai lumbung pangan nasional. Alih fungsi lahan merupakan suatu proses  dinamis  dan  selalu  mengikuti  perkembangan  penduduk  maupun  pola  pembangunan wilayah.  Konversi  lahan  sawah  banyak  terjadi  untuk  pembangunan  wilayah  perkotaan  dan perindustrian  yang  menjanjikan  keuntungan  ekonomi  dalam  jangka  pendek (Mulyani  et  al., 1868) .  Selain  itu,  lahan  sawah  juga  mengalami  alih  fungsi  untuk  pembangunan  infrastruktur dengan alasan untuk efisiensi   produksi   dan   distribusi   sektor   pertanian (Effendi & Asmara, 2014) .
Terjadinya alih fungsi lahan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun perlu menjadi perhatian  khusus  terutama  dari  pihak  pemerintah  yang  belum  ada  aturan  yang  benar-benar membuat  para  pamilik  lahan  lebih  mempertahankan  lahannya.  Lahan  baku  sawah  yang  terus berkurang  tersebut  menunjukkan  bahwa  sedang  terancamnya  keberadaan  lahan  sawah  di Indonesia.  Upaya  pengendalian  alih  fungsi  lahan  sawah  dan  perlindungan  lahan  sawah  perlu dilakukan guna menghindari potensi musnahnya keberadaan lahan sawah dalam kurun waktu 38 tahun ke depan (Anggraini et al., 2020) . Peralihan Fungsi Lahan Pertanian ke Lahan Non Pertanian Terdapat tujuh pola atau tipologi dalam alih fungsi lahan, antara lain (Prabowo et al., 2020) :
1. Alih fungsi gradual berpola sporadic. Alih fungsi ini terjadi secara sporadis atau tidak teratur, yang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu lahan yang kurang produktif dan tekanan ekonomi yang dirasakan oleh pelaku alih fungsi lahan.
Fatchur Rozci – Analisis Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Jawa Timur ..................
2. Alih fungsi sistematik ini memiliki pola "enclave" yang terjadi karena lahan tersebut kurang produktif,  sehingga  alih  fungsi  lahan  dilakukan  secara  serentak  dalam  area  tertentu  yang brtujuan agar dapat meningkatkan nilai tambah.
3. Alih fungsi lahan sebagai respon terhadap pertumbuhan penduduk atau yang biasa disebut dengan population growth-driven land conversion . Alih fungsi ini juga dikenal sebagai alih fungsi  adaptasi  demografi,  dimana  lahan  dikonversi  untuk  memenuhi  kebutuhan  tempat tinggal sebagai tanggapan terhadap pertumbuhan penduduk yang meningkat.
4. Alih  fungsi  lahan  yang  disebabkan  oleh  masalah  social  atau social  problem-driven  land conversion yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu tekanan ekonomi dan perubahan tingkat kesejahteraan  sosial.  Alih  fungsi  ini  seringkali  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  mengatasi masalah sosial yang dihadapi.
5. Alih  fungsi  tanpa  beban  ini  terjadi  karena  keinginan  pelaku  dalam  meningkatkan  kualitas hidup dari kondisi saat ini dan berpindah dari lingkungan kampung. Alih fungsi ini dilakukan tanpa beban tekanan ekonomi atau sosial tertentu.
6. Alih fungsi adaptasi agraris ini terjadi yang disebabkan oleh tekanan ekonomi dan keinginan pelaku  untuk  meningkatkan  hasil  pertanian.  Alih  fungsi  ini  dilakukan  untuk  mengatasi keterbatasan lahan pertanian yang ada.
7. Alih  fungsi  multi  bentuk  atau  tanpa  bentuk  merupakan  suatu  alih  fungsi  lahan  yang dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  terutama  lahan  untuk  kepentingan  perkantoran,  sekolah, koperasi, perdagangan, serta faktor-faktor lain yang tidak tercakup dalam konversi demografi.

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian
Peningkatan  laju  penggunaan  lahan  ini  terjadi  sejalan  dengan  pertumbuhan  ekonomi. Permintaan lahan yang semakin tinggi akan meningkatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian, yaitu faktor langsung  (mikro)  dan  tak  langsung (makro).  Faktor langsung atau mikro terkait  dengan konversi lahan yang dipengaruhi oleh keputusan individu petani. Faktor ini meliputi kondisi sosial ekonomi petani, yaitu tingkat pendidikan petani, pendapatan petani, kemampuan ekonomi petani, pajak tanah yang dimliki petani, harga tanah yang dimiliki petani, dan lokasi tanah. Faktor-faktor tersebut secara langsung dapat mempengaruhi keputusan petani dalam melakukan konversi lahan. Sementara  itu,  faktor  tidak  langsung  atau  makro  terkait  dengan  konversi  lahan yang  terjadi  di tingkat wilayah, tidak berpengaruh pada keputusan petani. Faktor-faktor ini akan mempengaruhi faktor-faktor  lain  yang  pada  akhirnya  akan  berdampak  pada  keputusan  petani.  Contohnya, pertumbuhan  penduduk  yang  berdampak  pada  peningkatan  pembangunan  pemukiman  dan perubahan  struktur  ekonomi  menuju  sektor  industri  dan  jasa.  Hal  ini  akan  meningkatkan permintaan akan sarana transportasi dan lahan untuk keperluan industri. Faktor-faktor ini secara keseluruhan berperan dalam mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian, baik melalui keputusan individu petani maupun melalui kebijakan dan perkembangan wilayah yang lebih luas. Penting untuk  memahami  dan  mempertimbangkan  faktor-faktor  ini  dalam  upaya  mengelola  dan melindungi  lahan  pertanian,  dengan  tujuan  menjaga  ketahanan  pangan  dan  kelestarian lingkungan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non-pertanian (Nurchamidah, 2017) , antara lain:
1. Faktor  kependudukan.  Pada  faktor  kependudukan  ini,  pertumbuhan  dan  penyebaran penduduk  pada  suatu  wilayah  akan  meningkatkan  permintaan  lahan.  Penambahan  jumlah penduduk serta peningkatan taraf hidup masyarakat juga berkontribusi terhadap peningkatan permintaan lahan.
2. Faktor ekonomi. Pada faktor ekonomi ini, tingginya nilai sewa ( land rent ) yang diperoleh dari kegiatan sektor non-pertanian menjadi faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan. Biaya produksi pertanian yang tinggi, harga hasil pertanian yang relatif rendah dan fluktuatif, serta kebutuhan  mendesak  keluarga  petani  juga  menjadi  faktor  yang  mempengaruhi  alih  fungsi lahan.
3. Faktor  sosial  budaya.  Pada  faktor  ini  keberadaan  sistem  warisan  yang  menyebabkan fragmentasi lahan pertanian dapat menghambat skala ekonomi usaha yang menguntungkan.
Hal ini dapat mendorong konversi lahan karena lahan yang terfragmentasi tidak memenuhi batas minimum skala ekonomi.
4. Perilaku  myopic.  Perilaku  ini  mencerminkan  pencarian  keuntungan  dalam  jangka  pendek tanpa  mempertimbangkan  dampak  jangka  panjang  dan  kepentingan  nasional.  Contoh  dari perilaku tersebut adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mendorong alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian.
Lemahnya  sistem  perundang-undangan  dan  penegakan  hukum.  Kurangnya  ketegasan dalam  peraturan  perundang-undangan  serta  lemahnya  penegakan  hukum  yang  terkait perlindungan lahan pertanian juga dapat mempermudah terjadinya konversi lahan.

## Dampak Alih Fungsi Lahan
Peralihan dan perubahan yang terjadi menimbulkan dampak ganda, baik negatif maupun positif, dan tidak jarang tidak berpengaruh sama sekali di suatu wilayah. Dampak dari perubahan penggunaan  lahan  ini  adalah  dari  sudut  pandang  ekonomi  dan  sosial.  Kebutuhan  masyarakat dalam  tuntutan  yang  semakin  meningkat  tidak  sesuai  dengan  sumber  daya,  keberadaan  SDA (sumber  daya  alam)  dan  SDM  (sumber  daya  manusia)  sebagai  tempat  dilakukannya  segala kegiatan,  sedangkan  ketersediaan  lahan  bersifat  tetap  dan  tidak  tetap  maupun  meningkat (Mahardika & Muta’ali, 2018) .
Alih  fungsi  lahan  menyebabkan  pendapatan  petani  turun,  yang  secara  tidak  langsung menghancurkan  mata  pencaharian  buruh  tani.  Menurut  pendapatan  petani,  hal  ini  tentu  saja mempengaruhi  produksi  pertanian  yang  pada  gilirannya  mempengaruhi  pendapatan  petani. Berkurangnya  lahan  pertanian  menyebabkan  penurunan  produksi  hasil  pertanian  yang  pada akhirnya menyebabkan penurunan pendapatan penduduk yang berprofesi sebagai petani (Benu & Moniaga, 2016) .
Alih  fungsi  lahan  pertanian  ke  penggunaan  nonpertanian  dapat  dikendalikan  dengan beberapa cara, antara lain:
1. Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian Petani dapat memperoleh hasil panen yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan mereka dengan  meningkatkan  produktivitas  lahan  pertanian  melalui  penerapan  teknik  pertanian kontemporer,  memfasilitasi  akses  pasar,  dan  memberikan  pelatihan  dan  dukungan  teknis kepada petani.
2. Pemberian Insentif dan Subsidi
Pemerintah dapat memberikan bantuan keuangan atau kredit pajak kepada petani yang tetap memiliki  lahan  pertanian.  Ini  dapat  dicapai  melalui  pengetatan  peraturan  perizinan, perencanaan wilayah, dan pembangunan infrastruktur.
3. Aturan dan Regulasi yang Ketat
Untuk  mengubah  fungsi  lahan  pertanian  menjadi  tujuan  nonpertanian,  pemerintah  dapat memperketat peraturan perizinan, pembangunan infrastruktur, dan perencanaan wilayah.
4. Pengembangan Sektor Non-pertanian
Pemerintah dapat membantu pertumbuhan sektor nonpertanian di wilayah yang terkena alih fungsi  lahan  pertanian  dengan  menciptakan  lapangan  kerja  di  bidang  lain  seperti  industri, perdagangan, dan jasa.
5. Pendidikan dan Kegiatan
Pemerintah dapat memberi tahu masyarakat tentang pentingnya melestarikan lahan pertanian agar mereka dapat hidup di masa depan. Ini dapat dicapai melalui kursus, diskusi, kampanye media sosial, dan metode pendidikan lainnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa adanya peralihan fungsi lahan pertanian ke lahan  non  pertanian  di  wilayah  Jawa  Timur.  Peralihan  tersebut  diakibatkan  adanya  dua  faktor yaitu  faktor  langsung  (mikro)  terkait  dengan  konversi  lahan  yang  dipengaruhi  oleh  keputusan
Fatchur Rozci – Analisis Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Jawa Timur ..................
individu  petani.  Faktor  ini  meliputi  kondisi  sosial  ekonomi  petani,  seperti  tingkat  pendidikan, pendapatan, kemampuan ekonomi, pajak tanah, harga tanah, dan lokasi tanah. Faktor-faktor ini secara langsung memengaruhi keputusan petani dalam melakukan alih fungsi lahan. Kedua faktor tak langsung (makro) terkait dengan konversi lahan yang terjadi di tingkat wilayah, tidak secara langsung  memengaruhi  keputusan  petani.  Faktor-faktor  ini  akan  memiliki  dampak  positif  dan negatif.  Dimana  dampak  positif  bagi  terpenuhinya  kebutuhan  akan  pertumbuhan  masyarakat seperti  pemenuhan  pemukiman,  industry  dan  fasilitas  penunjang  lainnya.  sedangkan  dampak negatifnya  menyebabkan  penurunan  pendapatan  petani  yang  secara  tidak  langsung menghilangkan mata pencaharian buruh tani sehingga ancaman krisis pangan akan muncul pada negara ini.

## Saran
Diharapkan  kepada  seluruh  masyarakat  agar  tetap  efisien  dalam  mengonsumsi  gula sehingga tidak terjadi kekrisisan lagi sehingga pengimporan yang dilakukan tidak terlalu banyak yang  akan  mematikan  produsen  gula  dalam  negeri  dan  diharapkan  bagi  pemerintah  dalam kebijakan  masuk  tarif  dan  kuota  impor  gula  harus  di  lakukan  secara  adil  dan  penyeleksian pengimportan  harus  sesuai  dengan  persyaratan  yang  sesuai  dengan  kebijakan  yang  sudah  di tetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini,  F.,  Selpiyanti,  S.,  &  Walid,  A.  (2020).  Dampak  Alih  Fungsi  Lahan  Terhadap Degradasi  Lingkungan :  Studi  Kasus  Lahan  Pertanian  Sawah  Menjadi  Non  Pertanian. JURNAL  SWARNABHUMI :  Jurnal  Geografi  Dan  Pembelajaran  Geografi , 5 (2),  35–42. https://doi.org/10.31851/swarnabhumi.v5i2.4741 Ashari, N. (2016). Tinjauan tentang Alih Fungsi Lahan Sawah ke Non Sawah dan Dampaknya di
Pulau Jawa. Forum Penelitian Agro Ekonomi , 21 (2), 83. https://doi.org/10.21082/fae.v21n2.2003.83-98
Badan Pusat Statistik. (2017). Luas Lahan Sawah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pengairan di  Provinsi  Jawa  Timur  2016 .  Luas  Lahan  Sawah  Menurut  Kabupaten/Kota  Dan  Jenis Pengairan Di Provinsi Jawa Timur 2016.
Benu, N. M., & Moniaga, V. R. B. (2016). Dampak ekonomi dan sosial alih fungsi lahan pertanian hortikultura menjadi kawasan wisata Bukit Rurukan di Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon. Agri-Sosioekonomi , 12 (3), 113–124.
Dewi, G. K., & Syamsiyah, N. (2020). Alih Fungsi Lahan Sawah Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan  Petani  Di  Desa  Cacaban,  Kecamatan  Conggeang,  Kabupaten  Sumedang. Mimbar  Agribisnis:  Jurnal  Pemikiran  Masyarakat  Ilmiah  Berwawasan  Agribisnis , 6 (2),
843. https://doi.org/10.25157/ma.v6i2.3572
Dr. Akhmad Musyafak. (2020). Statistik Lahan Pertanian Tahun 2015-2019 (Endah Susilawati & O. Wiratno, Eds.). Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
Effendi, P. M. L., & Asmara, A. (2014). Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Variabel Ekonomi Lain Terhadap Luas Lahan Sawah Di Koridor Ekonomi Jawa. Jurnal Agribisnis Indonesia , 2 (1), 21–32. https://doi.org/10.29244/jai.2014.2.1.21-32 Firmansyah, F., Yusuf, M., Argarini, T. O., Perencanaan, D., Sipil, F. T., & Kebumian, P. (2021). Strategi  pengendalian  alih  fungsi  lahan  sawah  di  Provinsi  Jawa  Timur. Jurnal  Penataan Ruang , 16 (1), 47–53.
Gunawan,  I.  I.,  Maryunianta,  Y.,  &  Iskandarini.  (2020). FAKTOR-FAKTOR  YANG BERPENGARUH  TERHADAP  ALIH  FUNGSI  LAHAN  PERTANIAN  MENJADI PEMUKIMAN (Kasus: Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan) .
Kementrian  Pertanian.  (2020). Statistik  Lahan  Pertanian  Tahun  2015-2019 .  Pusat  Data  dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal – Kementerian Pertanian.
Kusumastuti, A. C., Kolopaking, L. M., & Barus, B. (2018). Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan di Kabupaten Pandeglang. Jurnal Sosiologi Pedesan , 6 (2), 130–136.
Luthfi,  W.  (2021,  September).  Refleksi  Hari  Tani  Nasional,  Degradasi  Lahan  dan  Regenerasi Petani Indonesia. Goodnewsfromindonesia.Id .
Mahardika, B. P., & Muta’ali, L. (2018). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Terbangun Untuk Industri Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sebagian Wilayah Kecamatan Ceper. Jurnal Bumi Indonesia , 7 (3). Mulyani, A., Kuncoro, D., Nursyamsi, D., & Agus, F. (1868). Analisis Konversi Lahan Sawah:
Penggunaan  Data  Spasial  Resolusi  Tinggi  Memperlihatkan  Laju  Konversi  yang Mengkhawatirkan. Jurnal Tanah Dan Iklim , 4 (2), 121–133. https://doi.org/10.1093/nq/s4- II.40.329-b
Nurchamidah, L. (2017). Pengalih Fungsian Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Kabupaten Tegal. Jurnal Akta , 4 (4), 699–706.
Prabowo, R., Bambang, A. N., & Sudarno, S. (2020). Pertumbuhan Penduduk Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian. MEDIAGRO , 16 (2).
Rafiuddin, A., & Khursatul Munibah, D. (2016). Pola Perubahan Penggunaan Lahan dan Neraca Pangan di Kabupaten Karawang. Jurnal Ilmu Tanah Dan Lingkungan , 18 (1), 15 –20.