Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021

## RESOLUSI KONFLIK BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI  DESA RATO KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA

## COMMUNITY EMPOWERMENT BASED CONFLICT RESOLUTION IN RATO VILLAGE, LAMBU DISTRICT, BIMA DISTRICT
1 Taufik Irfadat, 2 Haeril taufikirfadat@gmail.com
1,2 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo-Bima, Indonesia

## ABSTRACT
Conflict between the state and society can be seen as a form and a real picture of local  political  dynamics.  Various  accurate  moves  must  be  issued  to  reduce  the number of conflicts, one of which is empowerment in the form of sports activities. Potential Conflict in the village of Rato, Lambu sub-district is very potential, which always  leads  to  destructive  conflicts  resulting  in  material  losses  and  casualties. Conflicts  often  occur  in  the  village  of  Rato,  Lambu  sub-district,  with  diverse community  characteristics  making  them  vulnerable  to  conflict,  one  of  which  is thuggery, agrarian cases and motorbike theft, which have the potential for conflict. The  purpose  of  this  research  is  to  collect  information  from  various  sources  and then analyze the substance of the causes of conflict and empowerment strategies. The results of the research are in the form of principles and essential commitments to make the Rato village government and village institutions more enthusiastic in holding  activities  as  a  means  of  diversifying  attention  and  reducing  the  level  of conflict. The heightened conflict has made the Rato village government route these activities by arguing that it reduces conflict and the village institutions work hard. Keyword : conflict; empowerment; society

## ABSTRAK
Konflik  negara  dan    masyarakat  dapat  dilihat  sebagai  salah  satu  bentuk  dan gambaran  nyata  dari  dinamika  politik  lokal.  Berbagai  jurus  yang  jitu  harus dikeluarkan  untuk  menekan  angka  konflik  yang  salah  satunya  dengan pemberdayaan  dalam  bentuk  kegiatan  olah  raga.  Potensi  Konflik  di  Desa  Rato Kecamatan Lambu  sangat potensial yang selalu mengarah kepada konflik yang destruktif  hingga  mengakibatkan  kerugian  materil  dan  menelan  korban  jiwa. Konflik  sering  terjadi  di  Desa  Rato  Kecamatan  Lambu  dengan  karakteristik masyarakat yang beragam menjadikannya rentan terhadap konflik salah satunya tindakan  premanisme,  kasus  agraria  dan  pencurian  motor  sangat  potensial terjadinya  konflik.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  dengan  mengumpulkan informasi berbagai sumber kemudian dianalisis substansi penyebab konflik dan strategi  pemberdayaan.  Hasil  penelitian  berupa  Prinsip  dan  komitmen  yang
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
esensial  menjadikan  Pemerintah  Desa  Rato  dan  Lembaga-Lembaga  Desa semakin  spirit  dalam  mengadakan  kegiatan  sebagai  sarana  pengalihan  atensi dan  tingkat  konflik  dapat  dikurangi.  Konflik  yang  semakin  tinggi  menjadikan Pemerintah  Desa  Rato  merutinkan  kegiatan  tersebut  dengan  dalil  mengurangi konflik dan lembaga-lembaga desa bekerja keras
Kata kunci : konflik; pemberdayaan; masyarakat

## PENDAHULUAN
Konflik negara dan   masyarakat dapat dilihat sebagai salah satu bentuk dan  gambaran  nyata  dari  dinamika  politik  lokal.  Bentuk  konflik  negara  dan masyarakat  yang  lazim  terjadi  biasanya  berhubungan  dengan  proses pembuatan, perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan terutama dalam konteks  kebijakan  publik  maupun  pengisian  jabatan  publik  di  daerah,  seperti menempatkan  golongan,  keluarga  dan  teman  oleh  pemegang  kekuasaan eksekutif.  Tetapi  tidak  jarang  konflik  negara  dan  masyarakat  dipicu  oleh persoalan  pribadi  dan  persaingan  politik  antar  elit.  Sehingga  berakibat  pada terabaikannya tugas-tugas pokok pemerintahan sebagai pelayan publik.
Ismawan  (Isbandi  Rukminto  Adi,  2002:  162-163),  mengemukakan  lima strategi  pengembangan  dalam  pemberdayaan  masyarakat,  yaitu;  (1)  program pengembangan  sumber  daya  manusia,  (2)  program  pengembangan kelembagaan  lokal,  (3)  program  pemupukan  modal  swasta,  (4)  program pengembangan  usaha  produktif,  dan  (5)  program  penyediaan  informasi  tepat guna.  Sikap saling menghargai yang semestinya dijunjung tinggi menjadi langka dalam  era  modern  yang  memaksa  sebagian  orang  menjadi  predator  dan gladiator  untuk  mendefensifkan  eksistensinya  pada  kehidupan  yang  semakin keras (hard). Konflik horizontal dan vertikal menjadi ihwal yang sering terjadi sepanjang  tahun  diberbagai  daerah  di  indonesia,  tidak  hanya  kerugian  materil tetapi  manusia  menjadi  korban  dari  konflik  yang  seakan  menjadi  kulturisasi. Konflik  horizontal  sering  terjadi  di  indonesia  sebagai  konsekuensi
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
ketidakcakapan  seseorang  dalam  memahami  perbedaan  karakter  dan perbedaan  lainnya  termasuk  sikap  amoral  yang  terkadang  menjadi  embrio dalam  memantik  konflik,  tidak  jauh  berbeda  dengan  dengan  konflik  vertikal yang  sering  terjadi  sebagai  konsekuensi  dari  ketidakpuasan  masyarakat  atas kinerja  pemerintah  yang  selalu  menyajikan  kebijakanukebijakan  yang  tidak populis dan bertransformasi menjadi pemerintahan yang neoliberalisme.
Di teritorial Nusa Tenggara Barat konflik horizontal yang selalu bermuara pada  destruktif  menjadi  hal  yang  sering  terjadi  sepanjang  tahun,  hal  itu  tidak dapat dihindari mengingat kompleksitas karakteristik sesorang sehingga konflik horizontal  destruktif  menjadi  potret  sebagai  konfigurasi  bahwa  terdapat problem serta  patologi  yang  sedang  menghinggapi mindset dan  tindakan  yang amoral  dari  masyarakat.  Konflik  tidak  dapat  disegmentasi  dari  karakter masyarakat  yang  beragam,  keragaman  karakter  sangat  mudah  memicu  konflik horizontal  dampak  dari  perbedaan  pemahaman,  sikap  amoral,  pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya. Ihwal inilah yang sering terjadi di berbagai  wilayah  indonesia,  berbagai  jurus  yang  jitu  dikeluarkan  untuk menekan  angka  konflik  salah  satunya  dengan  pemberdayaan  dalam  bentuk kegiatan olah raga.
Potensi  Konflik  di  Desa  Rato  Kecamatan  Lambu  sangat  potensial  yang selalu mengarah kepada konflik yang destruktif hingga mengakibatkan kerugian materil dan menelan korban jiwa. Konflik sering terjadi di Desa Rato Kecamatan Lambu  dengan  karakteristik  masyarakat  yang  beragam  menjadikannya  rentan terhadap  konflik  salah  satunya  tindakan  premanisme,  kasus  agraria  dan pencurian  motor  sangat  potensial  terjadinya  konflik.  Tindakan  kekerasan seakan  menjadi  neoidentitas  yang  melekat  pada  masyarakat  modern.  Apabila Pelaku  pencurian  motor  ditangkap  oleh  masyarakat  maka  potensi  amukan massa  sangat  potensial  dan  rata-rata  akan  meninggal  dunia  bahkan  rumah pelaku  menjadi  sasaran  dirusak  oleh  massa,  hal  yang  sama  apabila  seseorang
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
diduga  dukun  santet  maka  sangat  potensial  rumah  menjadi  sasaran  dan  akan diusir dari desa tersebut. Berbeda dengan konflik agraria masing-masing kubu akan melengkapi diri dengan senjata tajam, bahkan sangat potensial terjadinya duel  antara  kubu  untuk  mempertahankan  lahan  yang  menjadi  perebutan sewalaupun sudah secara yuridiksi bahwa lahan tersebut menjadi hak dari kubu yang melawan. Konflik lainnya tidak berbeda jauh dari konflik yang telah terjadi dan sangat potensial terjadinya tindakan yang destruktif yang sebenarnay tidak mencerminkan identitas masyarakat kecamatan lambu yang menjunjung tinggi falsafah “maja labo dahu”.
Kegiatan  pemberdayaan  gencar  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  dan kecamatan  dengan  mengalokasikan  sebagian  dana  desa  untuk  kegiatan pemberdayaan pemuda dan olah raga, dengan tujuan untuk mendorong adanya kegiatan  dan  aktivitas  yang  akan  dilakukan  oleh  masyarakat.  Salah  satunya dengan  mengalokasikan  anggara  untuk  pengadaan  peralatan  bengkel  motor, pembudidayaan  ikan  air  tawar,  pembudidayaan  bebek,  pembudidayaan kambing,  kegiatan  olah  raga,  dan  kegiatanukegiatan  lainnya  yang  berkonten positif.  Pemberdayaan  tersebut  telah  menunjukkan  bahwa  konflik  destruktif mulai  berkurang  dengan  asumsi  bahwa  pemuda  dan  masyarakat  memerlukan kegiatan  dan  aktivitas  yang  mendukung,  terlebih  pemuda  yang  tidak  memiliki pekerjaan. Manajemen konflik yang efektif dapat mencapai tingkat konflik yang optimal  yaitu,  menumbuhkan  kreativitas  anggota,  menciptakan  inovasi, mendorong perubahan, dan berskap kritis terhadap perkembangan lingkungan. Susan  (2009)  mengatakan  bahwa  dalam  kamus  besar  bahasa  indonesia  yang disusun oleh poerwadarminta, konflik berarti pertentangan atau pececokan fisik antara dua belah pihak berseberangan.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Dalam pendekatan  ini  peneliti  akan  meneliti  individu  atau  unit  sosial  tertentu  secara lebih  mendalam  dengan  berusaha  untuk  menemukan  semua  variabel  penting yang terkait dengan diri subyek yang diteliti.Subyek penelitian ini dipilih melalui teknik nonprobability sampling, dengan menggunakan teknik purposive sampling atau  teknik  penentuan  sampel  dengan  mempertimbangkan  aspek  tertentu. Teknik  pengumpulan  data  terdiri  atas  observasi  ( observation ),  wawancara ( interview ), dan dokumentasi ( documentation).

## HASIL DAN DISKUSI
Peran Pemerintah Desa Melalui Kegiatan Sosial Dalam Mengurangi Konflik Peranan tersebut menjadikan konflik destruktif dapat dimitigasi dengan dini  dalam  menjaga  dan  menghindari  terjadiya  sesuatu  yang  tidak  diharapkan sehingga dapat menghindari jatuhnya korban jiwa dan kerugian materi. Peranan pemerintah  berupa  memfasilitasi  kedua  kelompok  atau  pihak  untuk menyelesaikan  permasalahan  dengan  mendengarkan  pengkuan  dari  kedua belah pihak. Sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 huruf G tentang Desa yaitu membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa. Peran dari Pemerintah Desa Rato dengan adanya Aktivitas dan kegiatan tersebut direspon dengan baik oleh masyarakat dengan berpartisipasi sebagai peserta dan implementor, salah satunya  kegiatan  MTQ  banyak  masyarakat  yang  ikut  sebagai  peserta  dan sebagiannya  terlibat  sebagai  penyelenggara.  Hal  tersebut  menjadi  inheren dengan  peran  pemerintah  sebagai  katalisator  dalam  mengurangi  konflik  yang terjadi  di  desa  rato.  Menurut  narwoko  (2004:160)  fungsi  peranan  adalah memberi arah pada proses sosialisasi, pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma  dan  pengetahuan  menghidupkan  system  pengendali  dan  control sehingga  dapat  melestarikan  kehidupan  masyarakat,  maupun  dapat
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
mempersatukan  kelompok  atau  masyarakat.      Konflik  yang  semakin  tinggi menjadikan Pemerintah Desa Rato merutinkan kegiatan melibatkan masyarakat dengan  dalil  mengurangi  konflik  apalagi  dengan  tren  konflik  yang  semakin meroket menjadikan Pemerintah Desa Rato dan lembaga-lembaga desa bekerja keras.  Prinsip  dan  komitmen  yang  esensial  menjadikan  Pemerintah  Desa  Rato dan lembaga-lembaga desa semakin spirit dalam mengadakan kegiatan sebagai sarana  pengalihan  atensi  dan  tingkat  konflik  dapat  dikurangi.  Keresahan  yang dirasakan oleh masyarakat menjadi atensi yang serius bagi pemerintah desa dan lembaga-lembaga  desa  karena  dapat  memicu  terjadinya  konflik  yang berkepanjangan dan dapat mempengaruhi sikologis masyarakat dan regenarasi.
Tabel 1.  Rencana Kegiatan Gotong Royong Tahun 2019 No Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Tempat/Lokasi 1  Gotong royong drainase Setiap minggu RT/RW Masing-masing 2  Pembersihan TPu 4x setahun TPu desa rato 3 jum’at bersih Setiap hari jum’at Masjid  besar  ar-rahman dan masjid nurul hidayah 4  bulan bersih Setiap awal bulan Dusun masing-masing 5  Hijaukan rato 3x setahun Jalan  raya  dan  halaman masjid/mushalla 6  Pemasangan portal Disesuaikan kondisi portal RT/RW Masing-masing 7  musabawah tilawatil qur’an (MTQ) 1x setahun Masjid besar ar-rahman 8  Lomba kebersihan 3x setahun RT/RW Masing-masing 9  Lomba  dalam  Merayakan HuT RI 1x setahun RT/RW Masing-masing 10  Siskamling Setiap hari RT/RW Masing-masing
sumber : kantor Desa Rato Kecamatan Lambu kab. Bima tahun 2019

## Mengurangi Potensi Konflik Dengan Program Pemberdayaan
Upaya mengurangi konflik merupakan langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Rato dengan lembaga-lembaga desa melalui beragam kegiatan
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
dan aktivitas sebagai katalisator untuk mengurai dan mereduksi potensi-potensi konflik,  namun  upaya  tersebut  masih  dirasakan  kurang  potensial  bagi perkembangan  kondisi  social  dan  ekonomi  saat  ini.  Kurangnya  ruang  untuk mendapatkan  pekerjaan  mengakibatkan  Pengangguran  merajalela  hal  inilah yang dirasakan oleh sebagian masyarakat atau pemuda menjadikan mereka sulit untuk berekspresi dan memanfaatkan keilmuan atau pengetahuan yang dimiliki. Potensi konflik dapat terjadi manakala seseorang tidak mampu menanggulangi amarahnya  yang  mencapai  titik  klimaks  dengan  mengekpsresikan  dengan tindakan yang mengarah destruktif dan konstruktif.
Dalam  rangka  menciptakan  pemberdayaan  masyarakat  desa  secara konkret di dalam UU Nomor 26 tahun 2014 pasal 6 huruf H tentang Desa yaitu membina  dan  meningkatkan  perekonomian  desa  serta  mengintegrasikannya agar  mencapai  perekonomian  skala  produktif  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  masyarakat  desa.  Dengan  perkembangan  konflik  yang  terjadi maka harus dilakukan pemberdayaan, pemerintah desa memberikan ruang yang besa bagi masyarakat dan pemuda untuk berdaya dengan memberikan bantuan sebesar Rp. 10.000.000,- modal ini diberikan kepada 3 (tiga) dusun antara lain dusun rato nae, dusun sigi, dan dusun rato baru modal ini akan dijadikan sebagai stimulus  awal  sebagai  pemberdayaan.  Modal  tersebut  dapat  dimanfaatkan sebagai  dana  stimulant  sehingga  masyarakat  atau  pemuda  di  dusun  tersebut dapat  mengelola  dengan  baik,  mengingat  pemberdayaan  tersebut  merupakan atensi pemerintah desa sebagai uapaya untuk mengurasi potensi konflik. Modal pemberdayaan  dari  Pemerintah  Desa  Rato  cukup  besar  dengan  tujuan  untuk dapat  membeli  bibit  bebek  dan  kebutuhan  pakan  serta  vitamin  lainnya  untuk perawatan,  pemerintah  desa  dan  lembaga  desa  harus  mengawasi  program pemberdayaan  ini  yang  merupakan  bentuk  atensi  pemerintah  desa  agar  dapat mengurangi  potensi  konflik  dan  masyarakat  dapat  memanfaatkannya  sebagai sarana untuk menstimulasi ekonomi dengan cara menciptakan usahawan. Tidak
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
hanya  itu  modal  yang  telah  diberikan  dapat  dimanfaatkan  dengan  membeli peralatan perbengkelan dengan pertimbangan banyak pemuda yang memahami otomotif.  Menurut  Eddy  Papilaya  yang  dikutip  oleh  Zubaedi  (2007),  bahwa pemberdayaan  adalah  upaya  untuk  membangun  kemampuan  masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki  dan  berupaya  untuk  mengembangkan  potensi  itu  menjadi  tindakan nyata.
Tabel 2. Jenis Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2019
No Jenis kegiatan Jenis bantuan sumber anggar-an Lokasi pemberd- ayaan penerima Ket. 1 Ternak bebek  Modal Rp. 10.000.00 0 APBDes tahun 2019 Dusun rato nae  Komunita s  pemuda rato nae Dikelola oleh Komuni- tas pemuda rato nae 2 Perbengkelan  Modal Rp. 10.000.00 0 APBDes tahun 2019 Dusun Rato Baru Ikatan pemuda dan pelajar Dikelola oleh Ikatan pemuda dan pelajar 3 Ternak kambing Modal Rp. 10.000.00 0 APBDes tahun 2019 Dusun Sigi Pemuda Dikelola oleh pemuda 4 Amplifier 12 unit APBDes tahun 2019 RT  01  s/d  RT 12 Ketua RT untuk hajatan 5 Wajan, dandang,  dan kompor gas. 24 paket APBDes tahun 2019 RT  01  s/d  RT 12 Ketua RT untuk hajatan

## Sumber : kantor Desa Rato Kecamatan Lambu kab. Bima tahun 2019

## Menciptakan Stabilitas Sosial dengan Siskamling
Sistem  keamanan  lingkungan  yang  ada  di  desa  rato  telah  diaktifkan kembali oleh Pemerintah Desa Rato dengan menyediakan sarana dan prasarana
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
tujuannya yaitu dapat dimanfaatkan untuk mencipatakan stabilitas social pasca konflik,  siskamling  tersebut  dapat  beroperasi  12  jam  setelah  itu  saling bergantian untuk berjaga dengan biaya yang dibebankan kepada APBDes tahun anggaran  sesuai  dengan  pelakasanannya  siskamling  yaitu  tahun  2019.  Grigg (2000)  bahwa  infrastruktur  merupakan  system  fisik  yang  meyediakan transportasi, jalan, pengairan atau irigasi, bangunan gedung dan fasilitas public lainnya,  yang  dibutuhkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  manusia  baik kebutuhan  social  maupun  kebutuhan  ekonomi.  Perangkat  siskamling  tersebut telah sediakan oleh Pemerintah Desa Rato berupa pos jaga, palang pintu, papan informasi,  konsumsi  dan  sebagiannya  sukarela  dari  masyarakat  yang  terlibat sebagai  anggota  siskamling  yang  menjaga  selama  12  jam  setiap  hari,  tujuan adanya  siskamling  tidak  hanya  untuk  menjaga  kompleks  dari  maling  atau pencuri  melainkan  dapat  mencegah  secara  dini  apabila  ditemukan  seseorang atau kelompok yang akan bertikai atau saling menyerang.
Sesuai  UU  Nomor  6  Tahun  2014  Pasal  26  huruf  G  tentang  Desa  yaitu membina  ketenteraman  dan  ketertiban  masyarakat  desa.  Untuk  menunjang kegiatan  siskamling  Pemerintah  Desa  Rato  menganggarkan  melalui  APBDes dengan  tujuan  dapat  mereduksi  potensi  konflik  dan  mencegah  apabila  terjadi pencurian.  Sebagian  perangkat  ronda  disediakan  oleh  desa  berupa  Pos  jaga, jadwal  ronda,  portal  pintu.  Upaya  mereduksi  konflik  merupakan  bagian  yang sangat penting karena hal sekecil saja dapat menstimulasi konflik, maka dari itu untuk  mengurangi  residu  yang  ada  perlu  dilakukan  pencegahan  dini  atau mitigasi.  Sangat  diperlukan  untuk  mengawasi  kegiatan  siskamling  dan perangkat ronda yang telah disediakan yang merupakan bagian yang diperlukan untuk memberikan frekwensi manakala terjadinya konflik, sebagian perangkat disediakan secara sukarela oleh masyarakat berupa pentungan, dengan Kembali aktifnya  siskamling  merupakan  aksi  nyata  dari  Pemerintah  Desa  Rato  dalam
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
mengurangi  konflik,  untuk  mendukung  adanya  siskamling  dan  mencegah apabila terjadi konflik atau pertikaian maka pemerintah desa memfasilitasinya.
Tabel 3. Kegiatan Siskamling Tahun 2019 No Jenis kegiatan Pelaksana Lokasi 1 Siskamling Masyarakat RT/RW masing- masing 2 Pemasangan portal Masyarakat dan pemerintah desa Desa rato 3 Pembangunan posko siskamling Masyarakat dan pemerintah desa Desa rato 4 Pentungan Disediakan sukarela Masyarakat RT/RW masing- masing
sumber : kantor Desa Rato Kecamatan Lambu kab. Bima tahun 2019

## Mengkolaborasikan Seluruh Lembaga Desa
Menyelesaikan  sebuah  konflik  tidak  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  desa semata namun diperlukan justice of collaboration antar lembaga-lemabaga desa yang ada di desa rato dengan dukugan dari masyarakat, pengkolaborasian antar lembaga merupakan bentuk koordinasi yang siap untuk menyelesaikan sebuah permasalahan.    UU  nomor  6  tahun  2014  tentang  desa  pasal  26  ayat  4  huruf  d yaitu  menaati  dan  menegakkan  peraturan  perundang-undangan,  kemudian huruf  g  yaitu  menjalin  kerja  sama  dan  koordinasi  dengan  seluruh  pemangku kepentingan di desa, dan huruf k yaitu menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Penyelesaian sebuah masalah dilakukan dengan mengundang kelompok yang  bertikai  dengan  difasilitasi  oleh  pemerintah  desa  dibantu  oleh  lembaga desa  yang  telah  menyepakati  untuk  menyelesaikan  sebuah  masalah,  dengan membagi  tugas  antara  lembaga  desa  dan  pemerintah  desa  sehingga  deskripsi tugas  ada  yang  menghubungi  kelompok  yang  bertikai  ada  pula  yang meningkatkan  keamanan  apabila  penyelesaian  tidak  dapat  dilakukan  dan frekwensi potensi  konflik  dapat  diketahui.  Kolaborasi  lembaga  desa  tersebut
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
sangat  ideal  karena  untuk  menyelesaikan  masalah  perlu  dilakukan  identifikasi masalah dan mengkategorisasi tingkat masalah sehingga apabila telah diketahui maka  pemerintah  desa  dan  lembaga  desa  dapat  menyelesaikannya  dengan catatan  tidak  perlu  ada  lagi  konflik.  Langkah  Pemerintah  Desa  dan  seluruh Lembaga  Desa    untuk  berkolaborasi  menyelesaikan  konflik  merupakan persatuan  lembaga  dan  pemerintah  sebagai  representasi  yang  konkrit  untuk menjaga  stabilitas  social.  Lembaga  desa  dan  pemerintah  desa  menjalin Kolaborasi  yang  sudah  dilakukan  beberapa  bulan  yang  lalu  dan  ada  beberapa masalah telah selesaikan dikantor desa bersama lembaga desa.
Table 4. insiden konflik yang telah diselesaikan sepanjang tahun 2019 No Jenis konflik Waktu Kolaborator Lembaga 1 Tawuran remaja/anak sekolah Selasa,  3  maret 2019 Pemerintah desa, lembaga  desa,  dan pihak sekolah 2 Perkara tanah warisan Kamis,  12  april 2019 pemerintah desa dan lembaga desa 3 Pencuian motor Kamis, 7 mei 2019  Polsek lambu, pemerintah desa dan lembaga desa. 4. penganiayaan Senin,  23  mei 2019 pemerintah desa dan lembaga desa 5 Tawuran remaja antara desa Rabu, 9 juli 2019 pemerintah desa dan lembaga desa 6 Pembubaran  paksa  pesta miras Minggu, 29 agustus 2019 pemerintah desa dan lembaga desa 7 Perkara batasubatas tanas Minggu, 17 november 2019 pemerintah desa dan lembaga desa 8 Hewan  ternak  yang  dilepas liar  dan  memakan  tanaman bawang merah Selasa, 5 desember 2019 pemerintah desa dan lembaga desa
sumber : kantor Desa Rato Kecamatan Lambu kab. Bima tahun 2019
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021

## Pemberdayaan Berupa Pengadaan Peralatan Otomotif Dan Ternak
Pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Rato dengan mengalokasikan  APBDes  tahun  2019  untuk  diberikan  sebanyak  3  (tiga)  dusun yang ada dengan melibatkan lembaga desa sebagai pengawas kegiatan tersebut. Adapun pemberdayaan pada tahap pertama yaitu pengadaan peralatan otomotif yang dapat dimanfaatkan untuk membuka bengkel. Pada alokasi anggaran tahap kedua  pemerintah  desa  juga  memberikan  bantuan  berupa  ternak  yang  dapat berkembang biak, konsiderasinya yaitu sumber makanannya melimpah karena dekat  dengan  persawahan.  Pilihan  tersebut  merupakan  permintaan  dari masyarakat sendiri karena dinilai cukup potensial untuk dikembangkan karena dapat  memenuhi  permintaan  pasar.  Penyaluran  bantuan  tersebut  dilakukan dikantor desa dengan menghadirkan perwakilan dari 3 (tiga) dusun yang ada di desa  rato,  respon  masyarakat  sangat  baik  karena  dapat  memberikan  ruang untuk  berekspresi  sesuai  dengan  kompetensinya  masing-masing.  Sisi  lain  dari pemberdayaan tersebut ternyata dapat memberikan pekerjaan dan pendapatan bagi kelompok yang mengelola sehingga potensi konflik dapat direduksi dengan mengalihkan  perhatian  dengan  memberikan  pemberdayaan,  dinamika  dalam pemberdayaan  tetap  muncul  dipermukaan  namun  tetap  dapat  dikendalikan dengan optimal karena disupervisi oleh lembaga desa.
Bantuan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Desa  Rato  merupakan pemberdayaan pasca konflik, tujuannya dapat dikelola dengan baik oleh dusun atau  kelompok  penerima.  Adapun  yang  diberikan  yaitu  bantuan  peralatan otomotif  dan  hewan  ternak.  Bantuan  yang  diberikan  harus  diawasi,  program pemberdayaan  ini  pemerintah  desa  harus  memastikan  bahwa  bantuan  sampai pada sasaran. Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi (2007), bahwa pemberdayaan  adalah  upaya  untuk  membangun  kemampuan  masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
dimiliki  dan  berupaya  untuk  mengembangkan  potensi  itu  menjadi  tindakan nyata.
Table 5. jenis bantuan pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2019
No Jenis  kegiatan/ pemberdayaan Jenis bantuan sumber angga-ran Lokasi pember- dayaan Penerima Ket. 1 Ternak bebek Modal  Rp. 10.000.000 APBDes tahun 2019 Dusun rato nae Komuni- tas pemuda rato nae Dikelola oleh Komuni- tas pemuda rato nae 2 Perbeng-kelan Modal  Rp. 10.000.000 APBDes tahun 2019 dusun rato baru Ikatan pemuda dan pelajar Dikelola oleh Ikatan pemuda dan pelajar 3 Ternak kambing Modal  Rp. 10.000.000 APBDes tahun 2019 dusun sigi Pemuda Dikelola oleh pemuda 4 Amplifier 12 unit APBDes tahun 2019 RT  01  s/d  RT 12 Ketua RT untuk hajatan 5 Wajan, dandang, dll. 24 paket APBDes tahun 2019 RT  01  s/d  RT 12 Ketua RT untuk hajatan
Sumber : kantor Desa Rato Kecamatan Lambu kab. Bima tahun 2019

## KESIMPULAN
Peran pemerintah dalam menyelesaikan eskalasi konflik merupakan cara yang  baik  untuk  menyelesaikan  konflik  yang  melibatkan  masyarakat,  peran pemerintah  dengan  cara  mempertemukan  kedua  belah  pihak  dapat  dijadikan sebagai  monumental  dalam  mengedukasi  agar  dapat  menghindari  konflik; Program pemberdayaan yang diberikan merupakan strategi yang jitu sehingga masyarakat telah mengalihkan atensinya dengan mengelola fasilitas dan barang yang telah diberikan oleh pemerintah desa. Bahkan pengawasan yang dilakukan oleh  lembaga  desa  merupakan  bentuk supervise agar  bantuan  dapat  diterima oleh sasaran; Siskamling yang telah diaktifkan sangat ideal untuk memutus mata rantai  potensi  konflik  selain  itu  juga  dapat  mencegah  terjadinya  pencurian,
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
adanya  perangkat  yang  telah  disediakan  merupakan  sarana  yang  dapat dioperasionalisasikan setiap saat untuk menstabilkan kondisi sosial; Kolaborasi yang dilakukan oleh  Pemerintah Desa  Rato  bersama  dengan lembagaulembaga desa  merupakan  solusi  yang  ideal,  karena  dapat  mengetahui  persoalan  yang dialami  oleh  kedua  belah  pihak  yang  bertikai.  Integrasi  tersebut  menjadi amunisi  yang  telah  berkatalisator  untuk  mereduksi  potensi  konflik;  Bantuan berupa  alat  otomotif  dan  hewan  ternak  merupakan  solusi  yang  konkrit  untuk memberdayakan masyarakat.
Diharapkan  kepada  Pemerintah  Desa  Rato  untuk  tetap  berperan  dalam menyelesaikan  konflik;  Pemerintah  desa  harus  memberdayakan  masyarakat dengan  programuprogram  yang  jitu  untuk  mereduksi  embrio  konflik, segmentasi tetap ada manakala program pemberdayaan dihentikan; Pemerintah desa  harus  mampu  memenuhi  kebutuhan  perangkat  dalam  pelaksanaan siskamling, tujuannya yaitu agar lebih dini mendeteksi potensi konflik selain itu juga dapat mencegah  adanya  pencurian; Kolaborasi harus tetap dipertahankan sebagai  konfigurasi  untuk  menyelesaikan  sebuah  konflik;  Bantuan  berupa  alat otomotif  dan  hewan  ternak  merupakan  pemberdayaan  yang  bersumber  dari APBDes dan bantuan lain berupa barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan

## REFRENSI
Adi,  Isbandi  Rukminto,  2002, Pemikiranupemikiran  dalam  Pembangunan Kesejahteraan  Sosial ,  Lembaga  Penerbit  Fakultas  Ekonomi  Unversitas Indonesia, Jakarta.
Fisher,  et.  Al  (2010),  mengelola  konflik,  keterampilan  dan  strategi  resolusi konflik  berbasis  kearifan  local  ,  terjemahan.  Global  pustaka – tama. Jogjakarta.
Kantor Desa Rato Kecamatan Lambu Kab. Bima Tahun 2019
Nasikun j (2004), sistem sosial indonesia. Pt. raja grafindo persada.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
Raditya,  Ardihe  dan  A.  Sihabul  Millah,  2009, Tafsir  Konflik  Sosial:  Mengurai Ketegangan Sosial Menuju Negeri yang Damai, Kaukaba, Yogyakarta.
Zubaedi,  2007.  Wacana  pembangunan  alternatif:  ragam  perspektif pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Jakarta:  Ar  Ruzz  media. Hal. 42
Wirawan , 2010, Konflik  dan  Manajemen  Konflik,  Teori,  Aplikasi,  dan  Penelitian , Penerbit Salemba Humanika, Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999. Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah