Juridical Study of the Need for Fulfillment of the Sexual Rights of Prisoners in Class II A Correctional Institutions Bengkulu
Kajian Yuridis Diperlukannya Pemenuhan Hak Seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu
Maryatun 1) ; Widya Timur 2) ; Sandi Aprianto 3)
1,2) Fakultas  Hukum Universitas Dehasen Bengkulu Email: 1) maryatun12@gmail.com 2) widyatimur54@gmail.com ; 3) sandiapriyanto11@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [04 Mei 2022] Revised [10 April 2022] Accepted [25 April 2022]

## ABSTRAK
Lembaga  pemasyarakatan  sebagai  bagian  sistem  peradilan  pidana,  yaitu  sebagai  lembaga pembinaan,  perannya  sangat  strategis  dalam  merealisasikan  tujuan  akhir  dari  sistem  peradilan pidana, yaitu rehabilitasi  dan resosialisasi pelanggar hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  empiris.  Sebagai penelitian  hukum  empiris,  maka  penelitian  ini  termasuk  kategori  tipe  penelitian  hukum  bersifat deskriptif-preskriptif  yang  bertujuan  menemukan  solusi  permasalahan  (problem-solution). Permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah  (1)  Bagaimanakah  latar  belakang diperlukannya  pemenuhan  hak  seksual  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A Bengkulu ?,  (2)  Apakah faktor-faktor  yang  menghambat  pemenuhan  hak  seksual  narapidana  di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas II  A  Bengkulu ?.  Hasil  penelitian dan  pembahasan  adalah  (1) Latar belakang diperlukannya pemenuhan hak seksual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas  II  A  Bengkulu  karena  pemenuhan  kebutuhan  seksual  narapidana  tidak  dapat  dipenuhi secara  wajar  dan  normal.  Hubungan  dapat  berlangsung  atas  kerja  sama  atau  bantuan  dari petugas.  Bagi  yang  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  seksual  secara  wajar/normal pemenuhannya  dilakukan  dengan  cara  yang  menyimpang/perilaku  seksual  menyimpang.  (2) Faktor-faktor  yang  menghambat  pemenuhan  hak  seksual  narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Bengkulu  adalah  tidak  adanya  penyediaan  kamar-kamar  asmara untuk kunjungan  suami/istri  secara  pribadi  di  Lembaga  Pemasyarakatan,  Narapidana  tidak  bisa mengendalikan  keinginannya  untuk  melakukan  kebutuhan  seksual  dengan  menggunakan kesibukan ataupun mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

## ABSTRACT
Correctional  institutions  as  part  of  the  criminal  justice  system,  namely  as  a  coaching  institution, have a very strategic role in realizing the ultimate goal of the criminal justice system, namely the rehabilitation and resocialization of lawbreakers. The research method used in this study is to use empirical  legal  research  methods.  As  an  empirical  legal  research,  this  research  belongs  to  the category  of  descriptive-prescriptive  legal  research  that  aims  to  find  solutions  to  problems (problem-solution). The problems raised in this study are (1) What is the background of the need for  the  fulfillment  of  the  sexual  rights  of  prisoners  in  the  Class  II  A  Bengkulu  Penitentiary?,  (2) What are the factors that hinder the fulfillment of the sexual rights of prisoners in the Class II A Bengkulu  Penitentiary?.  The  results  of  the  research  and  discussion  are  (1)  The  background  of the need to fulfill the sexual rights of prisoners in the Class II A Correctional Institution Bengkulu because the fulfillment of the sexual needs of prisoners cannot be fulfilled naturally and normally. Relationships can take place with the cooperation or assistance of officers. For those who cannot fulfill  their  sexual  needs  in  a  normal/normal  manner,  the  fulfillment  is  carried  out  in  a  deviant way/deviant  sexual  behavior.  (2)  The  factors  that  hinder  the  fulfillment  of  the  sexual  rights  of prisoners  in  the  Class  II  A  Correctional  Institution  Bengkulu  are  the  absence  of  providing romance rooms for husband/wife visits privately at the Penitentiary, Prisoners cannot control their desire to perform sexual needs by using their busy schedule or participate in activities held in the Correctional Institution.

## KEYWORDS
Sexual Rights, Prisoners, Correctional Institutions
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  hukum  Pancasila,  negara  mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan jaminan adanya perlindungan, perlakuan, dan penegakan hukum secara adil bagi seluruh warga negara, termasuk warga binaan pemasyarakatan.
Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945 mengambil konsep prismatik atau integratif yaitu  antara  rechstaat  dan  rule  of  law  atau  memadukan  prinsip  kepastian  hukum  dan  prinsip  keadilan  . Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menjamin hak asasi warga negara, khususnya Pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi:
“Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum”.
Perlindungan  hukum  merupakan  gambaran  dari  bekerjanya  fungsi  hukum,  sehingga  hukum harus  memberikan  perlindungan  terhadap  semua  pihak,  bahkan  para  warga  binaan  pemasyarakatan berhak mendapatkan perlindungan selama menjalani masa pidananya.
Lembaga  pemasyarakatan  sebagai  bagian  sistem  peradilan  pidana,  yaitu  sebagai  lembaga pembinaan,  perannya  sangat  strategis  dalam  merealisasikan  tujuan  akhir  dari  sistem  peradilan  pidana, yaitu  rehabilitasi    dan  resosialisasi  pelanggar  hukum.  Proses  pemasyarakatan  tidak  dapat  dilepaskan kaitannya  dengan  unsur  masing-masing  dalam  sistem  pemasyarakatan,  dan  juga  dengan  keseluruhan proses dalam masyarakat itu sendiri. Strategi pemasyarakatan sebagai suatu proses tidak berdiri sendiri melainkan  merupakan  hasil  akhir  dari  suatu  rangkaian  proses  penegakan  hukum  sehingga  dapat dikatakan bahwa pemasyarakatan merupakan sub sistem dari criminal justice system .
Fungsi  sanksi  pidana  dalam  hukum  pidana,  tidaklah  semata-mata  menakut-nakuti  atau mengancam  para  pelanggar,  akan  tetapi  lebih  dari  itu,  keberadaan  sanksi  tersebut  juga  harus  dapat mendidik  dan  memperbaiki  si  pelaku  .  Pidana  itu  pada  hakikatnya  merupakan  nestapa,  namun pemidanaan  tidak  dimaksud  untuk  menderitakan  dan  tidak  diperkenankan  merendahkan  martabat manusia  .  Oleh  karena  itu,  untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  maka  pemidanaan  bukan  hanya  menitik beratkan terhadap kepentingan masyarakat tetapi juga menitik beratkan perlindungan individu dari pelaku tindak pidana dengan sistem pemasyarakatan.
Pada  tahun  1964  di  Indonesia  muncul  sistem  pemasyarakatan  yang  merupakan  gagasan  dari Sahardjo, kaitannya dengan Treatment of Offenders. Konsepsi pemasyarakatan tersebut bukan semata- mata  merumuskan  tujuan  dari  pidana  penjara,  melainkan  merupakan  suatu  sistem  pembinaan,  suatu metode  dalam  Treatment  of  Offenders  yang  multilateral  oriented  dengan  berpusat pada  potensi-potensi yang  ada  pada  individu  yang  bersangkutan,  maupun  yang  ada  ditengah-tengah  masyarakat  sebagai secara keseluruhan. Pelaksanaan pidana penjara dengan proses pemasyarakatan lebih menitikberatkan pada suatu  proses untuk melakukan perubahan sikap dari  terpidana agar dapat  kembali menjadi  warga masyarakat yang baik .
Secara  filosofis  perubahan  itu  menyentuh  aspek  substansial  dari  lembaga  tempat  pelaksanaan pidana (penjara), yaitu diletakkannya nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai norma dasar “pemenjaraan”  manusia  pelaku  kejahatan.  Secara  sosiologis,  perubahan  tersebut  mengarahkan perampasan  kemerdekaan  manusia  kepada  upaya  re-integrasi,  resosialisasi  atau  pemasyarakatan kembali  pelaku  kejahatan  agar  dapat  kembali  menjadi  warga  yang  baik,  bukan  lagi  semata-mata membalas kesalahan pelaku .
Tujuan  utama  didirikannya  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  disebutkan  dalam  Pasal  2  UU Pemasyarakatan  yaitu  membentuk  narapidana  agar  menjadi  manusia  seutuhnya  yang  menyadari kesalahannya,  memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali oleh  lingkungan  masyarakat  serta.  menjadi  warga  negara  yang  baik  dan  bertanggung  jawab.  Hal  ini bertujuan  supaya  fungsi  Lembaga  Pemasyarakatan  untuk  menyiapkan  warga  binaan  permasyarakatan agar  dapat  berintegritas  secara  sehat  dengan  masyarakat,  sehingga  dapat  berperan  kembali  sebagai anggota  masyarakat  yang  bebas  dan  bertanggung  jawab  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  3  UU Pemasyarakatan  dapat  terwujud.  Tak  lepas  juga  pola  pembinaan  (pembinaan  karakter,  pembinaan mental, dan pembinaan iman) dalam Lembaga Pemasyarakatan harus benar-benar dijalankan.
Pembinaan  narapidana  yang  sekarang  dilakukan  pada  kenyataannya  tidak  sesuai  lagi  dengan perkembangan  nilai  dan  hakekat  hidup  yang  tumbuh  di  masyarakat,  maksudnya  dalam  pembinaan narapidana  para  petugas  pembina  narapidana  terkadang  melakukan  penyimpangan  dalam melaksanakan  tugasnya  kurang  atau  tidak  berdasarkan  kepada  hukum  yang  berlaku  seperti  yang diamanahkan  pada  Pasal  14  ayat  (1)  UU  Pemasyarakatan  mengenai  hak-hak  narapidana  dan  dalam ketentuan PP No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, merupakan dasar bagaimana  seharusnya  narapidana  diberlakukan  dengan  baik  dan  manusiawi  dalam  satu  sistem pemidanaan yang terpadu.
Pemidanaan  yang  terpadu  adalah  upaya  pembinaan  dan  mengembalikan  narapidana  ke  dalam masyarakat  yang  baik  dan  berguna.  Namun,  realitasnya  terjadi  kesenjangan  antara  das  sollen  dan  das sein  pada  tujuan  pemasyarakatan.  Das  sollen  dan  das  sein  dalam  penelitian  ini  adalah  tidak  adanya undang-undang  ataupun  peraturan  pemerintah  yang  mengatur  khusus  tentang  pemenuhan  kebutuhan seksual  bagi  narapidana,  padahal  di  dalam  lapangan  atau  lembaga  pemasyarakatan  disediakan  dan banyak terjadi penyimpangan dan permasalahan, sehingga tidak sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.
Faktor  pendukung  yang  diperlukan  di  dalam  pelaksanaan  pembinaan  di  Lembaga Pemasyarakatan  sangat  bergantung  pada  bermacam-macam  sarana,  baik  yang  bersifat  materiil,
struktural dan terutama yang bersifat adil. Sehingga sarana prasarana harus sesuai dengan kondisi dan tuntutan kebutuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Narapidana  sebagai  terpidana  yang  menjalani  pidana  hilang  kemerdekaan  di  Lembaga Pemasyarakatan  tentu  tidak  bisa  memenuhi  kebutuhan  fisiologisnya  sendiri,  terutama  kebutuhan fisiologis  yang  berkaitan  dengan  pemenuhan  kebutuhan  seksual.  Bagi  narapidana  yang  telah  berstatus menikah,  hal  ini  penting,  mengingat  narapidana  yang  memiliki  ikatan  perkawinan  sebelum  menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan melakukan hubungan seksual dengan istrinya guna memenuhi kebutuhan seksual sebagai kebutuhan fisiologisnya.
Terkait  hal  tersebut,  salah  satu  kebutuhan dasar narapidana yang masih luput dari perhatian bangsa  ini  ialah  mengenai  kebutuhan  biologis di  dalam  lembaga  pemasyarakatan.  Selama ini,  baik pada    tataran    legal-normatif   maupun  praktik,    negara    seakan-akan    abai    terhadap  kebutuhan    dasar itu,    padahal    konsekuensi    dari  pengabaian  itu  cukuplah  kompleks.  Sampai  saat  ini,  pergeseran paradigma kepenjaraan menuju ke pemasyarakatan  sejak tahun 1969 ternyata  belum dapat  menjawab tantangan  terhadap  fenomena kebutuhan biologis narapidana, karena banyak terjadinya penyimpangan- penyimpangan di Lembaga Pemasyarakatan.
Pada  poin  ini,  patut  ditekankan  bahwa pengingkaran terhadap adanya kebutuhan biologis bagi narapidana  merupakan  pengingkaran  terhadap  natur  seorang  narapidana  sebagai  manusia.  Mengingat sistem  pemenjaraan,  sebagaimana disebutkan  oleh  Komite  HAM,  tidak  boleh semata-mata  bersifat pembalasan  (retributory), pemenuhan kebutuhan biologis sudah seharusnya mendapatkan justifikasi dari tugas negara dalam memenuhi hak atas perlakuan yang manusiawi..

## LANDASAN TEORI

## Teori Keadilan
Teori Keadilan menurut Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas dan John Rawls. Masalah hubungan antara  keadilan  dan  hukum  positif  jadi  pusat  perhatian  para  ahli  fikir  Yunani,  sama  halnya  dengan pemikiran  tentang  hukum  pada  saat  tersebut  .  Di  bawah  ini  akan  diuraikan  beberapa  pemikiran  dalam konteks  keadilan  dalam  hukum  yang  penulis  pilih  dalam  pembahasan  makalah  ini  yaitu  teori  Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas dan John Rawls. Plato dan Aristoteles dipilih mewakili dari pemikiran masa klasik  yang  meletakkan  dasar  bagi  keadilan,  Thomas  Aquinas  menjelaskan  bertolak  dari  ide-ide  dasar filsafat  Aristoteles,  sedangkan  John  Rawls  mewakili  dari  pemikiran  masa  modern  yang  menegaskan dengan cara memetakan dua arus utama pemikiran keadilan di atas.

## Keadilan menurut Plato, Aristoteles dan John Rawls
Persoalan keadilan menjadi hal  yang utama dalam pemikiran Hukum Kodrat pada masa Yunani Kuno, dengan peletak hukum kodrat Aristoteles. Aristoteles adalah murid Plato, pada dasarnya mengikuti pemikiran  Plato  ketika  Aristoteles  memulai  mempersoalkan  tentang  keadilan  dan  kaitannya  dengan hukum  positif.  Namun  yang  membedakan  diantara  mereka,  bahwa  Plato  dalam  mendekati  problem keadilan dengan sudut pandang yang bersumber dari inspirasi, sementara Aristoteles mendekati dengan sudut  pandang  yang  rasional.  Yang  menghubungkan  keduanya  adalah,  bahwa  keduanya  sama-sama berupaya  membangun  konsep  tentang  nilai  keutamaan  (concept  of  virtue),  yang  bertujuan  untuk mengarahkan  manusia  kepada  suatu  kecondongan,  yang  pada  dasarnya  telah  menjadi  problem  utama dalam pemikiran Hukum Kodrat masa itu, tentang arah yang baik atau arah yang buruk, berdasarkan nilai Keadilan atau tiadanya Keadilan .
Hal ini dikarenakan pada saat itu, sudah terdapat gagasan umum tentang apa yang adil menurut kodratnya dan apa yang adil itu harus sesuai atau menurut keberlakuan hukumnya , selanjutnya menurut Sumaryono mengemukakan:
“Dalil “hidup manusia harus sesuai dengan alam” merupakan pemikiran yang di terima saat itu, dan  oleh  sebab  itu,  dalam  pandangan  manusia,  seluruh  pemikiran  manusia  harus  didasarkan  pada ko dratnya  tadi,  sehingga  manusia  dapat  memandang  tentang  hal  yang  ‘benar’  dan  ‘keliru’.  Untuk melaksanakan peran kodrati manusia tadi, setiap manusia seharusnya mendasarkan tindakannya sesuai dengan  gagasan  keadilan,  sehingga  manusia  dapat  memahami  dan  melakukan  hal-hal  yang bertentangan dengan alam tempat manusia hidup” .
Merosotnya  demokrasi  Athena,  dalam  perang  Peloponesus  dan  sesudahnya,  menjadi  bahan perenungan  tentang  keadilan  yang  mendominasi  filsafat  hukum  Plato  dan  Aristoteles.  Keduanya
mencurahkan sebagian besar dari karya mereka untuk memberi definisi yang konkrit mengenai keadilan dan  hubungan  antara  keadilan  dan  hukum  positif.  Plato  berusaha  untuk  mendapatkan  konsepnya mengenai  keadilan  dari  ilham;  sementara  Aristoteles  mengem-bangkannya  dari  analisa  ilmiah  atas prinsip-prinsip rasional dengan latar belakang model-model masyarakat politik dan undang-undang yang telah ada .
Doktrin-doktrin  Aristoteles  tidak  hanya  meletakkan  dasar-dasar  bagi  teori  hukum,  tetapi  juga kepada  filsafat  barat  pada  umum-nya.  Kontribusi  Aristoteles  bagi  filsafat  hukum  adalah  formulasinya terhadap masalah keadilan, yang membedakan antara :
Keadilan  “distributif”  dengan  keadilan  “korektif”  atau  “remedial”  yang  merupakan  dasar  bagi semua pembahasan teo-ritis terhadap pokok persoalan. Keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang  dan  jasa  kepada  setiap  orang  sesuai  dengan  kedudukannya  dalam  masyarakat;dan  perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum ( equality before the law ) .
Keadilan jenis kedua pada dasarnya merupakan ukuran teknis dari prinsip-prinsip yang mengatur penerapan  hukum.  Dalam  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  harus  ditemukan  suatu  standar  yang umum untuk memperbaiki setiap akibat dari setiap tindakan, tanpa memperhatikan pelakunya, dan tujuan dari perilaku-perilaku dan objek-objek tersebut harus diukur melalui suatu ukuran yang objektif.
John Rawls memunculkan suatu ide dalam bukunya A Theory of Justice atau teori keadilan yang bertujuan  agar  dapat  menjadi  alternatif  bagi  doktrin-doktrin  yang  mendominasi  tradisi  filsafat terdahulunya,  dengan  cara  menyajikan  konsep  keadilan  yang  menggeneralisasikan  dan  mengangkat teori  kontrak  sosial  yang  diungkap  oleh,  katakanlah,  Locke,  Rousseau  dan  Kant  ke  tingkat  yang  lebih tinggi. Oleh Rawls cara pandang keadilan ini disebut keadilan sebagai fairness.
Keadilan sebagai fairness dimulai dengan salah satu pilihan yang paling umum yang bisa dibuat orang bersama-sama, yakni dengan pilihan prinsip pertama dari konsepsi keadilan  yang mengatur kritik lebih  lanjut  serta  refor-masi  institusi.  Teori  Rawls  didasarkan  atas  dua  prinsip      yaitu  melihat  tentang Equal Right dan Economic Equality. Dalam Equal Right dikatakannya:
“Harus diatur dalam tataran leksikal, yaitu different principles bekerja jika prinsip pertama bekerja atau  dengan kata lain  prinsip perbedaan akan bekerja jika basic right tidak ada  yang dicabut (tidak ada pelanggaran  HAM)  dan  meningkatkan  ekspektasi mereka  yang  kurang beruntung. Dalam  prinsip  Rawls ini  ditekankan  harus  ada  pemenuhan  hak  dasar  sehingga  prinsip  ketidaksetaraan  dapat  dijalankan dengan kata lain ketidaksetaraan secara ekonomi akan valid jika tidak merampas hak dasar manusia.”
Bagaimanapun, definisi Aristoteles jelas-jelas mengasumsikan penilaian tentang  apa  yang  layak menjadi milik  seseorang  dan  apa  yang  berkaitan  dengannya.  Sekarang kekuasaan  semacam  itu,  kerap kali  diturunkan  dari  institusi-institusi  sosial  dan  ekspetasi  yang  salah.  Tidak  ada  alasan  untuk  berpikir bahwa Aristoteles tidak akan setuju  dengan  hal ini,  ia tentu punya konsep keadilan sosial  untuk menilai klaim-klaim  tersebut.  Definisi  yang  Rawls  ajukan  secara  langsung  dirancang  untuk  kasus  yang  paling penting, yakni keadilan struktur dasar. Tidak ada konflik dengan pandangan tradisional .

## Teori Hak Asasi Manusia
Manusia memiliki hak yang dibatasi untuk kepentingan masyarakat, yang tidak lain adalah untuk kepentingan  manusia  itu  sendiri.  Secara  umum  manusia  menghendaki  ditetapkannya  kaidah-kaidah umum  dalam  sistem  konstitusi  dan  perundang-undangan  serta  hal-hal  yanh  harus  diikuti  dalam pelaksanaanya.  Hal  tersebut  tidak  dapat  diketahui  betasannya  dengan  konkret  dan  definitif  karena berkisar  pada  prinsip  kebebasan  dan  prinsip  persamaan.  Oleh  karenanya  senantiasa  terjadi  perbedaan pendapat dan pertentangan paham serta teori yang berbeda-beda.
Hal  ini  disebabkan  pengertian  dan  batasan-batasan  yang  dipengaruhi  oleh  aliran  pemikiran, kepercayaan,  adat  istiadat,  kondisi  dan  situasi.  Hal  ini  menyebabkan  jika  masalam  hak  asasi  manusia sejak dahulu telah menjadi topik pembahasan oleh para filsuf, pemimpin agama, kaum politisi, sosiolog, ahli  hukum  ahli  ekonomi,  dan  sastrawan.  Dan  tidak  mengherankan  pula  bahwa  hal  tersebut  menjadi sebab  bagi  peristiwa-peristiwa  sejarah  yang  berakhir  dengan  terjadinya  revolusi  politik,  sosial, kebangkitan  pemikiran,  perubahan  hukum  dan  perundangan  serta  lahirnya  deklarasi  dan  perjanjian regional maupun internasional.
Scot  Davidson,  mengatakan  bahwa  terdapat  dua  kategori  yang  sangat  luas  dalam  penelitian tentang hak asasi manusia, yaitu:
1. Yurispruden  analitis,  yang  mempertanyakan  hakikat  dan  asal-usul  hak-hak  asasi  dan  bagaimana mungkin kita mengetahui bahwa kita mempunyai hak-hak itu.
2. Yurispruden  normatif,  yang  mempertanyakan  kekhasan  hak-hak  yang  diakui  dan  dimiliki  oleh individu, dan bagaimana kedudukan hak-hak seperti itu dalam kaitannya satu sama lain.
Desy  Maryani  menyatakan  bahwa Sex  room  to  fulfill  the  sexual  needs  of  prisoners  in  human rights perspectives :
“ The  protection  of  human  rights  in  the  correctional  environment  is  increasingly  being  echoed today, in line with the normativity of international human rights that must be integrated into the Indonesian national system. This directly impacts on the progress of individual protection, in this case the prisoners, during  their  coaching  period  in  a  correctional  facility.  However,  things  that  are  still  subject  to  public discussion are related to fulfilling the rights to sexual needs of prisoners in prisons. Of course, there are many things that need to be considered in initiating a  mechanism for findingthe right to sexual needs of prisoners in prisons”.
(Terjemahan  bebas:  Perlindungan  HAM  di  Lembaga  Pemasyarakatan  lingkungan  semakin digaungkan saat ini, sejalan dengan normativitas hak asasi manusia internasional yang harusterintegrasi ke  dalam  sistem  nasional  Indonesia.  ini  secara  langsung  berdampak  pada  kemajuan  perlindungan individu,  dalam  hal  ini  narapidana,  selama  masa  pembinaan  mereka  di  lembaga  pemasyarakatan fasilitas.  Namun,  hal-hal  yang  masih  tunduk  pada  publik  pembahasan  terkait  pemenuhan  hak  atas kebutuhan  seksual  dari  narapidana  di  penjara.  Tentu  saja,  ada  banyak  hal  yang  perlu  dipertimbangkan dalam memulai mekanisme untuk menemukan hak atas kebutuhan seksual narapidana di penjara).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  metode penelitian hukum empiris. Sebagai penelitian hukum empiris, maka penelitian ini termasuk kategori tipe penelitian  hukum  bersifat  deskriptif-preskriptif  yang  bertujuan  menemukan  solusi  permasalahan (problem-solution).  Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan latar belakang perlunya pemenuhan hak seksual  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Bengkulu    dan  untuk  mengetahui  serta menganalisis  faktor-faktor  yang  menghambat  pemenuhan  hak  seksual  narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pola Perilaku Seksual di Lembaga Pemasyarakatan.
Perihal seksualitas masih merupakan hal yang terselubung (beberapa menyatakan sebagai tabu) untuk  diungkapkan  secara  verbal.  Hal  tersebut  tentu  tidak  terlepas  dari  kondisi  sosial  kemasyarakatan Indonesia yang cenderung ignorant terhadap seksualitas mulai dari usia dini.  Namun demikian, manusia sebagai  mahluk  hidup  memiliki  kebutuhan  untuk  menopang  kehidupannya.  Terkait  hal  ini,  Maslow membagi kebutuhan manusia menjadi beberapa kebutuhan pokok atau kebutuhan mendasar. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang penting untuk dipenuhi karena kebutuhan tersebut dianggap lebih besar  dari  pada  kebutuhan  lainnya,  misalkan  orang  yang  lapar  akan  lebih  mencari  makanan  daripada melakukan aktivitas untuk meningkatkan harga diri.
Kebutuhan fisiologik (physiological needs), misalnya makanan, minuman, istirahat atau tidur, dan seks,  merupakan  kebutuhan  pertama  dan  utama  yang  wajib  dipenuhi  oleh  tiap  individu.  Dengan terpenuhinya  kebutuhan  ini,  orang  dapat  mempertahankan  hidup  dari  kematian.  Dalam  konteks narapidana, pemerintah mengatur bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar fisiologi terutama kebutuhan nutrisi  terpenuhi  dengan  baik,  akan  tetapi  kebutuhan  fisiologi  lain  seperti  kebutuhan  seksual  belum  ada aturan  secara  eksplisit.  Roni  R.  Nitibaskara  mengatakan  bahwa  kebutuhan  seks  merupakan  kebutuhan dasar yang mutlak harus dipenuhi, sama halnya dengan kebutuhan makan dan minum.
Dikaitkan dengan teori hak asasi manusia yang dikemukakan oleh Jhon Austin memandang hak harus  tertuang  dalam  hukum  yang  rill,  maka  dipandang  sebagai  hak  melalui  adanya  jaminan  konstitusi (rights,  then  should  be  created  and  granted  by  constitution,  laws,  and  contracts).  Begitu  juga  halnya dengan hak seksual narapidana merupakan hak dasar sebagai manusia alamiah.
Hak-Hak Seksual merupakan komponen hak asasi manusia, hak tersebut paket yang tidak dapat dipisahkan  yang  berhubungan  dengan  seksualitas  yang  berkontribusi  pada  kebebasan/kemerdekaan, kesetaraan dan harga diri bagi semua orang, dan tidak dapat dihindari.
Hukuman  di  lembaga  pemasyarakatan  di  maksudkan  untuk  memberi  efek  jera  terhadap  pelaku tindak kejahatan pidana, namun lembaga pemasyarakatan tidak hanya merampas kemerdekaan seorang pidana tetapi juga menimbulkan akibat negatif yang berhubungan dengan di rampasnya kemerdekaan itu sendiri.  Akibat  negatif  itu salah  satunya  ialah  terampasnya  kehidupan  seksual  sehingga  mengakibatkan munculnya  prilaku  seksual  yang  tidak  normal  di  lingkungan  lembaga  pemasyarakatan,  seperti  sering terjadinya  prilaku  homoseksual  dan  masturbasi  di  kalangan  narapidana.  Keadaan  tersebut  diharapkan pemerintah untuk memerhatikan kebutuhan seksual narapidana melalui model suatu model hukum yang dapat memfasilitasi pemenuhan kebutuhan seksual di lembaga pemasyarakatan.
Penyimpangan Seksual ( Sexual Inversion ) dan Kekerasan Seksual ( Sexual Harrasment ) Narapidana.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  pemenuhan  kebutuhan  seksual  narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu sebagai berikut:

## Responden YD
YD adalah narapidana hukumannya 6 tahun 2 bulan, perkara Pencabulan, berusia 30 Tahun. YD mengutarakan informasinya berdasarkan wawancara dengan peneliti sebagai berikut :
Saya  bersyukur selama di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu, saya dipercaya oleh petugas  lembaga  pemasyarakatan  sebagai  tamping,  sehingga  saya  mempunyai  kegiatan.  Kegiatan  itu saya  kerjakan  dari  pagi  hari  hingga  sore  hari.  Hal  ini  dapat  mengurangi  rasa  jenuh  dan  bosan  menanti kebebasan,  sebab  hukuman  saya  lama.  Saya  punya  keinginan  kalau  sudah  tiba  waktunya,  akan mengajukan izin keluar LP melalui Cuti Mengunjungi Keluarga, karena saya sudah sangat rindu dengan anak-anak dan istri saya. Saya sangat setuju sekali jika di lembaga pemasyarakatan disediakan di ruang asmara bagi narapidana yang sudah berkeluarga.
Saya  menyalurkan  kebutuhan  seksual  yaitu  dengan  cara  menggunakan  sabun  atau  shampoo dengan  berkhayal  agar  hasrat  biologis  saya  dapat  tersalurkan.  Saya  sering  stress  jika  tidak  dapat menyalurkan  kebutuhan  bilogis  saya,  hal  tersebut  menyebabkan  saya  gampang  cepat  tersinggung  dan pernah  berkelahi  dengan  teman  sekamar  saya  di  dalam  tahanan.  Jika  kedepannya  di  lembaga pemasyarakatan  disediakan  ruang  asmara  maka  saya  sangat  setuju  karena  saya  secara  pribadi berharap  semoga  adanya  tempat  penyaluran  kebutuhan  seksual  tersebut,  karena  saat  ini  ada  teman sesama  napi  yang  bisa  menyalurkannya  hasrat  biologisnya  dengan  pinjam  ruangan  dengan  petugas lembaga pemasyarakatan.

## Responden SM
SM  adalah  narapidana  hukumannya  2  Tahun,  perkara  Narkotika,  berusia  41  Tahun.  SM mengutarakan informasinya berdasarkan wawancara dengan peneliti sebagai berikut :
Di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  cara  saya  menyalurkan  kebutuhan  seksual  saya  dengan onani dengan media alat bantu (sabun mandi, shampoo, dan handbody lotion. Baru 6 bulan saya berada di  dalam  lembaga  pemasyarakatan,  saya  dicerai  oleh  istri  saya.  Hal  tersebut  semakin  membuat  saya tertekan  dan  tersiksa,  namun  saya  sadari  hal  tersebut  selain  karena  kondisi  ekonomi  keluarga  namun juga disebabkan karena saya tidak mampu memberikan nafkah bathin buat istri saya. Sehingga saat ini, saya  hanya  melakukan  kegiatan-kegiatan  yang  ada  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  dengan  ikhlas. Sepengetahuan  saya,  banyak  teman-teman  sesama  narapidana  yang  tidak  bisa  mengendalikan  hasrat biologisnya  saat  bertemu  dengan  istrinya,  maka  mereka  bisa  menyalurkan  hasrat  biologisnya  ditempat kunjungan keluarga, namun dengan menggunakan kain sarung, walaupun  dalam kondisi terpaksa  yang penting tersalurkan.

## Responden US
US  adalah  narapidana  hukumannya  7  tahun  5  bulan,  perkara  Narkotika,  berusia  57  tahun.  SU mengutarakan informasinya berdasarkan wawancara dengan peneliti sebagai berikut :
1  tahun  saya  berada  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan,  kondisi  rumah  tangga  saya  menjadi berantakan,  karena  saya  diceraikan  oleh  istri  saya.  Di  dalam  lembaga  pemasyarakatan,  saya  hanya melaksanakan  ibadah  dan  mengikuti  kegiatan-kegiatan  pembinaan  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan. Sekarang ini, saya tidak berfikir mengenai seksual karena menurut saya lebih baik perbanyak ibadah.

## Responden GU
GU  adalah  narapidana  hukumannya  4  tahun,  perkara  korupsi,  berusia  42  tahun.  GU mengutarakan informasinya berdasarkan wawancara dengan peneliti sebagai berikut :
Divonis  selama  4  tahun  merupakan  hukuman  yang  sangat  berat  bagi  saya,  apalagi  anak-anak saya masih sangat membutuhkan sosok saya di keluarga. Saya menyalurkan kebutuhan seksual dengan cara  onani  dan    pada  saat  istri  saya  membesuk  di  ruangan  kunjungan  keluarga,  saya  meminta  izin sebentar  kepada  petugas  untuk  ke  WC  agar  kami  bisa  menyalurkan  kebutuhan  seksual.  namun  saya memberikan uang sebesar Rp.300.000,- kepada petugas lembaga pemasyarakatan sebagai tanda terima kasih. Sebenarnya petugas tidak mau tetapi saya tetap memberikan uang tersebut sebagai terima kasih sudah  diperbolehkan.  Hal  tersebut  saya  lakukan  karena  saya  sadari  bahwa  istri  saya  pasti  juga membutuhkan hal tersebut.

## Responden AL
AL  adalah  narapidana  hukumannya  4  tahun  2  bulan,  perkara  narkotika,  berusia  45  tahun.  AL mengutarakan informasinya berdasarkan wawancara dengan peneliti sebagai berikut :
Menurut  saya  pemerintah  patut  mempertimbangan  menyediakan  ruang  asmara  di  lembaga pemasyarakat,  karena  tempat  kunjungan  disini  untuk  semua  pengunjung  secara  bersama-sama  dan ramai  sekali.  Jika  berduaan  dengan  istri  untuk  menyalurkan  kebutuhan  seksual  rasanya  tidak  mungkin dilakukan,  sehingga  cara  saya  menyalurkan  kebutuhan  seksual  yaitu  saya  melakukan  onani  dengan media alat bantu (sabun mandi dan shampo). Terus terang karena hal tersebut saya sering pusing kepala dan gampang terpancing emosi sehingga saya sudah 2 kali berkelahi dengan teman sekamar saya, dan jika  istri  membesuk,  kami  meminjam  ruangan  kepada  petugas  yaitu  di  WC  namun  kami  merasa  tidak nyaman jika hubungan tersebut dilakukan di WC karena tempatnya sangatlah sempit. Saya sangat setuju jika  kedepannya  lembaga  pemasyarakatan  menyediakan  ruang  asmara  bagi  narapidana  yang  sudah berkeluarga,  namun  pemerintah  juga  harus  mengatur  secara  jelas  terhadap  aturan-aturannya  agar jangan sampai ruang asmara tersebut disalahgunakan.
Berdasarkan pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu menunjukkan pemenuhan kebutuhan seksual dilakukan dengan cara tidak wajar.  Pemenuhan kebutuhan  seksual  dilakukan  secara  wajar  atas  bantuan  aparat/petugas  lembaga  pemasyarakatan.  Hal tersebut dilakukan narapidana untuk memenuhi kebutuhannya seksualnya.
Berdasarkan  penjelasan  yang  telah  dinarasikan  di  atas,  maka  latar  belakang  diperlukannya pemenuhan  hak  seksual  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Bengkulu  adalah  pola perilaku  seksual  di  lembaga  pemasyarakatan,  terjadinya  penyimpangan  seksual  ( sexual  inversion )  dan kekerasan  seksual  ( sexual  harassment )  narapidana.  Terkait  hal  tersebut,  sejalan  dengan  teori  hierarki Abraham  Maslow  bahwa  didalam  setiap  diri  manusia  terdapat  tataran  lima  kebutuhan  yaitu  kebutuhan fisiologi,  kebutuhan  rasa  aman,  kebutuhan  sosial,  kebutuhan  penghargaan,  dan  kebutuhan  aktualisasi diri.  Kebutuhan  seksual  merupakan  kebutuhan  fisiologis  narapidana  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II A Bengkulu.
Kebutuhan-kebutuhan  ini  mendesak  orang  untuk  selalu  berusaha  guna  memenuhinya.  Apabila kebutuhan  ini  tidak  terpuaskan  maka  akan  menjadi  ketegangan-ketegangan  yang  dirasakan  secara individual,  dan  secara  fitrah  ia  akan  selalu  berusaha  agar  ketegangan  itu  dapat  dihilangkan  melalui
pemenuhan  kepuasan.  Ketegangan  yang  terjadi  diantaranya  perkelahian,  homoseksual  dan penyimpangan-penyimpangan seksual lainnya.
Dalam  usaha  narapidana  memenuhi  kebutuhan  seksual,  narapidana  akan  berhadapan  dengan norma-norma dan nilai-nilai. Sepanjang orang itu dapat memenuhi kebutuhannya berlandaskan atas nilai dan  norma  yang  berlaku maka  perbuatan  itu sesuai  dengan  harapan  semua  orang.  Akan  tetapi  apabila norma  dan  nilai  tidak  mendukungnya  maka  ia  akan  berusaha  untuk  mencari  cara  untuk  memenuhi kebutuhannya walaupun dilakukan secara menyimpang.
Berbagai  dampak  negatif  akibat  tidak  terpenuhinya  kebutuhan  seksual  seseorang  dapat menyebabkan  retaknya  bahkan  putusnya  perkawinan  narapidana  di  lembaga  pemasyarakatan,  sesuai dengan  konsep  Lost  Of  Heterosexual  Relationship  yang  dikemukakan  oleh  Gresham  M.  Sykes. Narapidana  yang  tidak  lagi  dapat  berhubungan  dengan  istri/suaminya  karena berada  di  dalam  lembaga pemasyarakatan,  sebagai  manusia  yang  normal  ia  tetap  mempunyai  dorongan  biologis  (seksual)  nya. Setiap  orang  yang  berada  dalam  lembaga  pemasyarakatan  mempunyai  reaksi  yang  berlainan  dalam pemenuhan  kebutuhan  biologisnya,  karena  antar  satu  narapidana  dengan  narapidana  lainnya  akan berbeda  dalam  mengendalikan  kebutuhan  biologisnya.  Beberapa  orang  bisa  mengendalikan  kebutuhan biologisnya  dengan  baik,  dan  ada  beberapa  orang  cenderung  bahkan  menekan  kebutuhan  biologisnya sehingga tidak bisa mengendalikan kebutuhan biologisnya dengan baik.
Adapun  dampak  dari  tidak  terpenuhinya  kebutuhan  biologis  bagi  narapidana  yang  telah berkeluarga  bisa  bermacam-macam  yakni  gejala  stress,sehingga  bisa  memicu  aktifitas  yang  kontra produktif  seperti  masturbasi,  onani,  bahkan  bisa  terjadi  adanya  penyimpangan  seksual  yang  dilakukan oleh  narapidana  seperti  homoseksual,  lesbian,  dan  sodomi  antar  narapidana  karena  akumulasi  hasrat seksual mereka yang tidak tersalurkan sebagaimana mestinya.
Serta  pengetahuan  yang  tidak  memadai  yang  dimiliki  oleh  narapidana,  tentang  pemenuhan seksualitas  dapat  menyebabkan  mereka  mudah  terjebak  dalam  hubungan  seks  yang  berisiko  tinggi seperti  hubungan  seks  bebas  yang  menyimpang  dan  tanpa  perlindungan.  Resiko  ini  dapat mempengaruhi kelangsungan hidup narapidana dimasa yang akan datang.
Berkaitan  dengan  pentingnya  penyediaan  ruang  asmara  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan diatur  juga  dalam  Standart  Minimum  Rules  yang  mengatur  pentingnya  hubungan  sosial  bagi  para narapidana  pada  Pasal  79,  yang  menyatakan  bahwa  seorang  narapidana  perlu  mendapat  perhatian khusus  dalam  pemeliharaan  dan  peningkatan  hubungan  sebagaimana  yang  diinginkan  dalam kepentingan  terbaik  dengan  keluarganya.  Maka,  penyediaan  fasilitas  ruang  asmara  dalam  lembaga pemasyarakatan juga merupakan salah satu hak yang diperlukan narapidana sebagai pemeliharaan dan peningkatan  hubungan  dengan  pasangan  sahnya,  disamping  memenuhi  hasrat  seksualnya  dan menghindari penyimpangan seksualitas yang rentan dialami narapidana dalam penjara.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Pasal 72 bagian a  dikatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  mendapatkan  kehidupan  reproduksi  dan  seksual  yang  sehat, aman,  tanpa  paksaan  dengan  pasangan  yang  sah.  Selanjutnya  diatur  dalam  Pasal  73,  Pemerintah diwajibkan  untuk  menyediakan  sarana  informasi  dan  pelayanan  terkait  akan  hal  tersebut.  Maka,  demi menjaga  kesehatan  narapidana  agar  terhindar  dari  penyakit  yang  diakibatkan  dari  penyimpangan seksual,  narapidana  yang juga merupakan seorang  warga  negara  berhak mendapatkan fasilitas  berupa sarana  untuk  menyalurkan  hasrat  seksualnya  dengan  cara  yang  baik  dan  benar,  tentunya  dengan pasangan yang sah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Latar  belakang  diperlukannya  pemenuhan  hak  seksual  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  II  A  Bengkulu  karena  pemenuhan  kebutuhan  seksual  narapidana  tidak  dapat  dipenuhi  secara wajar  dan  normal.  Hubungan  dapat  berlangsung  atas  kerja  sama  atau  bantuan  dari  petugas.  Bagi yang  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  seksual  secara  wajar/normal  pemenuhannya  dilakukan dengan cara yang menyimpang / perilaku seksual menyimpang.
2.  Faktor-faktor  yang  menghambat  pemenuhan  hak  seksual  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu adalah  :
3.  Tidak  adanya  penyediaan  kamar-kamar  asmara  untuk  kunjungan  suami/istri  secara  pribadi  di Lembaga Pemasyarakatan
4.  Narapidana  tidak  bias  mengendalikan  keinginannya  untuk  melakukan  kebutuhan  seksual  dengan menggunakn  kesibukan  ataupun  mengikuti  kegiatan  yang  diselenggarakan  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan.

## Saran
1.  Pemerintah harus melakukan  pengkajian ulang terhadap kebutuhan seksual  narapidana di  Lembaga Pemasyarakatan. Karena dengan ketidakadaannya aturan khusus yang mengatur tentang kebutuhan seksual  narapidana  sehingga  diharapkan  adanya  pembuatan  aturan  hukum  yang  khusus  yang memperhatikan kebutuhan seksual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
2.  Pemerintah  harus  melakukan  pengkajian  terhadap  berbagai  fenomena  yang  terjadi  di  lembaga pemasyarakatan berbagai penemuan mengenai aktifitas pemenuhan kebutuhan seksual yang selama ini dilakukan di lembaga pemasyarakatan harus disikapi secara tepat melalui instrument hukum yang tepat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004 Abraham Maslow, Motivasi dan Kepribadian, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1994 Ahmad  Tafsir,  Filsafat  Ilmu:  Mengurai  Ontologi,  Epistemologi  dan  Aksiologi  Pengetahuan,  Bandung,
Rosda Karya, 2007
Amirudin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
2004
Ayya Sofia Annisa, Warga Negara dan Penjara, Yogyakarta, PolGov, 2014 Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Yogyakarta, Liberti,
1986
Barda  Nawawi  Arief,  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana,  Perkembangan  Penyusunan  Konsep KUHP Baru, Edisi Ke-2 Cetakan Ke-Empat, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2008
Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan,Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2007
Barda  Nawawi  Arief,  Kebijakan  Formulasi  Ketentuan  Pidana  Dalam  Peraturan  Perundang-undangan, 2015, Pustaka Magister, Semarang, 2015
Barda Nawawi Arief, Pornografi, Pornoaksi, cybersex dan cyberporn, Pustaka Magister, Semarang, 2011 Barda  Nawawi  Arief,  Tindak  Pidana  Mayantara  Perkembangan  Kajian  Cyber  Crime  Di  Indonesia,
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006
Barda  Nawawi  Arief,  Kebijakan  Legislatif  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan  Dengan  Pidana Penjara,Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000 Bryan A. Garner, Black Law Dictionary, Eight Edition, Thomson & West, 2004 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama, 2006 E.Sumaryono, Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2002
Fitriyani,dkk, Kajian  Cepat Tentang Permasalahan Penemuan Hak Kebutuhan Seksual Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, 2011, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Jakarta Herman Bianchi dalam Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan II, 2010
Jeremy  Bentham  yang  dikutip  oleh  Muhammad  Erwin,  Filsafat  Hukum  Refleksi  Kritis  Terhadap  Hukum,
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
K. Wahyudi, Kesehatan Reproduksi Remaja Lab Ilmu Kedokteran Jiwa, FK UGM Yogjakarta, 2000
Marc Ancel, Social Defence, A Modern Approach Criminal Problems,  London Rougledge & Kegal Paul,
1965
Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Jakarta, Rajawali Press, 2012
M.  Sholehuddin,  Sistem  Sanksi  dalam  Hukum  Pidana,  Ide  Dasar  Double  Track  System  dan Implementasinya, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2005 Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika,
1996
Peter Davies (Ed.), Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994 Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2010 Rhona K. M. Smith, dkk., Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008 Scott  Davidson  dalam  Melkias  Hetharia,  Hak  Asasi  Manusia  Suatu  Pengembang  Konsep  yang  Ideal,
Logoz Publishing, Bandung, 2011 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit Alumni Bandung, 2006 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 2008 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2010
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat,  Jakarta,  Raja Grafindo Persada, 1985
Soerjono  Soekanto,  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2007
Todung  Mulya  Lubis,  In  Search  of  Human  Rights;  Legal- Political  Dilemmas  of  Indonesia’s  New  Order, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993 W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum, Jakarta, PT. Rajawali Press, 1990