## PENCATATAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA

## Budiyanto, Andika Mubarok
Universitas Islam Negeri Salatiga, Salatiga, Indonesia Koresponden e-mail: kangboedy07@gmail.com
Info Artikel Abstract Diajukan: 7-6-2023 Diterima: 7-26-2023 Diterbitkan: 8-21-2023 Keywords:
Marriage registration, systems theory, Jasser Auda Kata kunci: Pencatatan pernikahan, teori sistem, Jasser Auda The number of negative impacts received by husband and wife and children as a result of not registering marriages shows that having marriage registration regulations is something  that  is  very  urgent  to  fight  for.  Marriage  registration  rules  have  led  to speculation  that  marriage  registration  is  only  considered  an  administrative requirement. So that until now, unregistered marriages are often found in society. The purpose of this study is to show the urgency of registering marriages for the parties involved in the marriage. The type of research used is library research originating from regulations, books, writings and others that support this research. This research is a descriptive  analysis  research  which  objectively  describes  the  rules  for  registering marriages  by  analyzing  them  using  the  maqaṣhid  sharia  system  theory  as  a methodology  of  Islamic  legal  philosophy.  The  author  analyzes  the  marriage registration  rules  with  Jasser  Auda's  concept  of  modern  Islamic  law  which complements  and  updates  the  classical  concept  of  Maqaṣhid  Syariah.  Based  on  the results of the study, the rules for registering marriages are a product of renewal of Islamic law in the contemporary era. Registration of marriages resulting from renewal of  Islamic  law  as  a  new  form  of  ijtihad  for  marriage  witnesses.  By  registering  a marriage,  the  civil  rights  of  the  parties  concerned  will  be  guaranteed.  The  logical consequence  of  the  development  of  the  times  is  also  the  formation  of  evidence  that determines whether or not a marriage is valid. Jasser Auda's system theory, known as the System Approach, is the analytical knife of this research.

## Abstrak
Banyaknya dampak negatif yang diterima oleh pasangan suami istri dan anak akibat tidak  dicatatnya  perkawinan  menunjukkan  bahwa  dengan  adanya  peraturan pencatatan  perkawinan  merupakan  sesuatu  yang  sangat  mendesak  diperjuangkan. Aturan  pencatatan  perkawinan  menimbulkan  spekulasi  bahwa  pencatatan perkawinan  hanya  dianggap  persyaratan  administratif.  Sehingga  sampai  saat  ini nikah siri banyak dijumpai di kalangan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah menunjukkan  urgensi  pencatatan  perkawinan  bagi  para  pihak  yang  terlibat  dalam perkawinan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan, buku, tulisan dan lainnya yang mendukung penelitian ini.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  analisis  yang  secara  objektif mendeskripsikan  aturan  pencatatan  perkawinan  dengan  dianalisis  menggunakan teori  sistem  maqaṣhid  syariah  sebagai  metodologi  filsafat  hukum  Islam.    Penulis menganalisis  kaidah  pencatatan  perkawinan  dengan  konsep  hukum  Islam  modern Jasser  Auda  yang  melengkapi  dan  memperbarui  konsep  klasik  Maqaṣhid  Syariah. Berdasarkan  hasil  kajian,  aturan  pencatatan  perkawinan  merupakan  produk pembaharuan  hukum  Islam  di  era  kontemporer.  Pencatatan  perkawinan  hasil pembaharuan  hukum  Islam  sebagai  bentuk  baru  ijtihad  bagi  saksi  nikah.  Dengan dicatatkannya  suatu  perkawinan  maka  hak  keperdataan  pihak  yang  bersangkutan akan  terjamin.  Konsekuensi  logis  dari  perkembangan  zaman  adalah  juga terbentuknya  bukti-bukti  yang  menentukan  sah  tidaknya  perkawinan.  Teori  sistem Jasser Auda yang dikenal System Approach sebagai pisau analisis penelitian ini.

## Pendahuluan
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Indonesia, 1974). Pernikahan merupakan
tujuan syar'i yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW sebagai penataan urusan manusia (Tohami  Suhari,  2013).  Akad  nikah  adalah  akad  yang  kokoh  atau mitsaqan  ghalidzan . (Khoiruddin Nasution, 2009).
Dalam Al-Qur'an kalimat mitsaqan ghalidzan hanya disebutkan tiga kali dalam surah Al-Ahzab (33):7 yang menunjukkan persetujuan Allah dengan beberapa nabi, surah An- Nisa' (4):154 yang menunjukkan persetujuan Allah dengan para nabi – nabi, Yahudi dan An-Nisa'  (4):21  yang  menunjukkan  kesepakatan  tentang  pernikahan  (Khoiruddin Nasution, 2009). Istilah “akad kuat” atau “mitsaqan ghalidzan” berarti akad nikah berbeda dengan  akad  perdata  lainnya.  Pada  dasarnya  perkawinan  bertujuan  untuk  menunjang kehidupan  keluarga  agar  tercipta  kehidupan  yang sakinah,  mawaddah dan warahmah selama-lamanya .  (Syariffudin, 2014).
Pentingnya  suatu  perkawinan,  suatu  akad  nikah  baru  dianggap  sah  apabila memenuhi dua syarat, yaitu: Pertama, ketentuan hukum materil dengan melaksanakan perkawinan  sesuai  syarat  dan  kerukunan  menurut  hukum  Islam;  kedua,  memenuhi ketentuan  hukum  formil,  perkawinan  tersebut  telah  dicatatkan  pada  pencatat perkawinan  yang  berwenang.  Perkawinan  yang  hanya  memenuhi  syarat  materiil dianggap tidak pernah ada/tidak diakui, sedangkan perkawinan yang hanya memenuhi syarat formil dapat dibatalkan. (Lathifah, 2015).
Pada  dasarnya  aturan  pencatatan  perkawinan  merupakan  pembaharuan  hukum Islam dalam bidang hukum keluarga. Terlihat bahwa tidak ada satupun dalil dalam Al- Qur'an maupun Al-Hadits yang mengatur tentang kewajiban pencatatan perkawinan, oleh karena  itu para  ulama  hampir  tidak memperhatikan  pencatatan  perkawinan  (Mustika, 2003). Pada zaman dahulu suatu perkawinan dibuktikan dengan adanya saksi-saksi, dan “walimah al-ursy” (pesta perkawinan) menjadi sarana untuk mengumumkan perkawinan itu kepada masyarakat. Atas dasar itu, akta nikah tidak digunakan sebagai bukti otentik perkawinan. (Amran suadi, 2015).
Hal ini dimungkinkan karena tingkat kepercayaan umat Islam relatif tinggi, sehingga kemungkinan  menyimpang  atau  menyalahgunakan  lembaga  perkawinan  untuk kepentingan sesaat atau sementara, atau merugikan pihak lain relatif kecil (Ahmad Rofiq, 2017). Seiring berjalannya waktu dan dinamika yang terus berubah, banyak perubahan yang  terjadi.  Peralihan  dari  budaya  lisan  ke  tulisan  sebagai  ciri  masyarakat  modern menuntut penggunaan akta dan surat sebagai alat bukti otentik.
Saksi  hidup  tidak  bisa  lagi  menyembunyikan  ketelitiannya  sebagai  saksi,  karena manusia  bisa  hilang  bersama  kematian,  manusia  juga  sering  mengalami  kelalaian  dan kesalahan, atas dasar itu diperlukan pembuktian yang abadi. Bentuk pembaharuan dalam hukum  perkawinan  Islam  Indonesia  adalah  pencantuman  pencatatan  perkawinan sebagai salah satu aturan hukum yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang hendak menikah. (Masruhan, 2013).
Menurut peraturan pemerintah no. 9 Tahun 1975, mengatur pembagian kerja dalam pencatatan  perkawinan.  Dalam  hal  pemeluk  agama  Islam,  akad  nikah  dilakukan  oleh pegawai Kantor Urusan Agama atau pejabat yang ditugaskan olehnya. Berbeda dengan pemeluk  agama  selain  Islam,  perkawinan  dilakukan  di  kantor  catatan  sipil  di  kantor catatan sipil. Aturan pencatatan perkawinan berlaku untuk semua agama di Indonesia. (Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1975) .
Aturan pencatatan perkawinan telah diberlakukan bagi semua pemeluk agama di Indonesia.  Namun  demikian,  pencatatan  perkawinan  masih  merupakan  aturan  hukum yang  dipersengketakan.  Ada  dua  golongan  yang  memiliki  penafsiran  kontraproduktif
mengenai aturan pencatatan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
a. Pendapat yang membedakan ayat 1 dan 2 Pasal 2 bahwa perkawinan dianggap sah apabila  dilakukan  menurut  hukum  agama  dan  kepercayaan  masing-masing, sedangkan  pencatatan  perkawinan  hanya  merupakan  syarat  administratif  saja, sehingga  perkawinan  antara  dua  Muslim  dianggap  sah  hanya  jika  syarat  dan keharmonisan pernikahan terpenuhi.
b. Pernyataan  yang  menyatakan  bahwa  Pasal  2  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  merupakan kesatuan  yang  menentukan  sahnya  suatu  perkawinan,  pernyataan  ini  didasarkan pada penafsiran ahli sosiologi dan mengacu pada akibat hukum setelah perkawinan. (Zulhendra, 2018)
Pemahaman dua kelompok yang saling kontraproduktif terhadap syariat dan syariat Islam berdampak pada sikap masyarakat. Sering terjadi perkawinan tidak dicatatkan di kantor  agama.  Faktor  penyebab  munculnya  perkawinan  di  luar  nikah  antara  lain kurangnya  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  hukum  negara,  izin  poligami  yang ketat,  dan  pemuka  agama  serta  penguasa  yang  apatis  terhadap  penegakan  hukum (Zubaidah,  2019). Masyarakat  tidak  mengetahui  dampak  yang  ditimbulkan  dari  praktik perkawinan di luar nikah. Pencatatan perkawinan merupakan upaya pemerintah untuk melindungi  masyarakat  demi  ketertiban  dan  keadilan  hukum.  Pencatatan  perkawinan berfungsi  untuk  mencapai  keuntungan  bagi  masing-masing  pihak  yang  terikat  dalam perjanjian perkawinan.
Akibat hukum dari tidak dipenuhinya aturan hukum pencatatan perkawinan yang telah  diberlakukan  oleh  pemerintah  adalah  perkawinan  tersebut  tidak  mempunyai jaminan hukum dalam melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak baik  suami,  istri  maupun  anak.  apabila  dikemudian  hari  terjadi  pelanggaran  yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apapun secara hukum. Pelaku yang lari dari kewajibannya, menurut hukum positif, tidak wajib bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan terhadap pasangannya. (Ginting & Sudantra, 2011) .
Anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  tidak  tercatat  tidak  mendapatkan  akta kelahiran dan dokumen lainnya. Karena perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan pada instansi  yang  berwenang,  maka  ia  tidak  menerima  akta  nikah.  Akta  kelahiran  anak dikeluarkan ketika kedua orang tua memiliki akta nikah. Namun, perkara perdata lainnya, tuntutan waris, tuntutan tunjangan anak dan hak-hak lainnya tidak dapat diselesaikan secara  hukum  apabila  suami  istri  tidak  memiliki  bukti  akta  nikah  yang  resmi. (MAGHFIRAH, 2017) .
Perkawinan yang tidak tercatat menyebabkan banyak hak yang dilanggar. Penulis merasa  tergerak  untuk  mengangkat  isu  ini  dan  mengkajinya  dengan  menggunakan gagasan maqaṣhid al syari'ah dari ulama kontemporer Jasser Auda. Isi dari konsep Jasser Auda  terdiri  dari  pemikiran-pemikiran  kekinian  dengan  melihat  realitas  kehidupan, sehingga dapat ditemukan titik terang mengenai masalah pencatatan perkawinan yang telah diatur dalam hukum positif, agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum.
Penelitian ini dianggap menarik, karena isu yang diangkat merupakan isu krusial saat  ini,  meskipun  sudah  ada  norma  hukum  yang  mengatur  dengan  jelas,  namun keabsahan  pencatatan  perkawinan  masih  diperdebatkan.  Penulis  mengkajinya  dengan menggunakan teori sistem maqaṣhid al syari'ah Jasser Auda yang mampu melestarikan ilmu hasanah masa lampau dan mengakomodasi hasanah masa kini yang dianggap efektif secara fungsional bagi pembaruan hukum Islam kontemporer.
Penelitian ini mengacu  pada  penelitian sebelumnya, seperti; jurnal yang berjudul “Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer” ditulis oleh Abd. Wahid, Jurnal dengan judul “Maqasid Syari‟ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda” ditulis oleh Syahrul Sidiq, dan jurnal yang berjudul “Maqasid Al- Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)” yang ditulis oleh Retna  Gumanti.  Setelah  penulis  melakukan  penelitian  literature  dengan  mengkaji penelitian sebelumnya, maka penulis menjadikan penelitian ini sebagai penelitian pokok. Karena penelitian ini belum pernah dikaji, yang mana fokus penelitian ini menganalisis mengenai  adanya  pencatatan  pernikahan  di  Indonesia  sebagai  upaya  pembaharuan hukum Islam dengan dianalisis terhadap teori sistem (System Approach) yang dikaji oleh Jasser Auda.

## Metode
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  berupa  kualitatif  yang berbasis  deskripsi  analisis.  Analisa  yang  ditekankan  dalam  penulisan  ini  yaitu  tentang teori sistem (System Approach) maqashid syariah Jasser Auda yang terdiri dari  6 teori sistem yaitu : cognitive nature system (Kognisi), Wholenees (Utuh), openness (terbuka), interrelated hierarchy (saling keterkaitan) , multi dimensionality (melibatkan bermacam dimensi), dan purposefulness (terfokus pada tujuan). Teori sistem Jasser Auda di gunakan untuk  pisau  analisis  terhadap  pencatatan  pernikahan  di  Indonesia  sebagai  metodologi filsafat hukum Islam.
Pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan data-data kepustakaan yang sesuai dengan pertanyaan penulis, dan kemudian dilakukan analisis konten. Analisis konten ini memfokuskan terhadap pemikiran Maqashid Syariah Jasser Auda yaitu berupa teori sistem (System Approach) dengan dianalisis terhadap pencatatan pernikahan di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan Dinamika Pembaharuan Maqashid Syariah Klasik
Hukum  Islam  adalah  mesin  keadilan,  produktivitas,  pembangunan,  kemanusiaan, spiritualitas,  kemurnian,  persatuan,  keramahan  dan  masyarakat  demokratis. Maqaṣhid adalah tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Maqaṣhid Syariah adalah prinsip yang mengungkapkan  hikmah  penerapan  hukum.  Modernisasi  hukum  Islam  dengan  peran utama maqaṣhid  syariah telah  dibahas  baik  oleh  tokoh-tokoh  klasik  maupun kontemporer. (Jasser Auda, 2007).
Jasser  Auda  adalah  salah  satu  ulama  modern  yang  berpikir  tentang  maqaṣhid  al syari'ah, menurut Jasser Auda, maqaṣhid syariah terbagi berdasarkan beberapa dimensi. Berikut adalah beberapa dimensi tersebut:
a. Tingkat kebutuhan, yang merupakan klasifikasi tradisional.
b. Mencapai tujuan qonun / hukum untuk mencapai maqaṣhid
c. Rentang orang yang tercakup dalam maqaṣhid
d. Tingkat  umum  maqaṣhid  atau  sejauh  mana  maqaṣhid  mencerminkan  naṣ  secara keseluruhan. (Jasser Auda, 2007) Maqashid Syariah Klasik terdiri dari beberapa tingkatan / kelas, yaitu : Al -  Daruriyah (Keniscayaan  /  Primer), Al  –  Hajiyyah (Kebutuhan  /  Sekunder), Al-Tahsiniyyat (Kemewahan). Dharuriyyah dibagi menjadi 5 bagian, yaitu : 1). Perlindungan agama; 2). Perlindungan jiwa dan raga;  3).  Perlindungan  properti  /  harta;  4).  Perlindungan  akal;  5).  Perlindungan  keturunan (Syukur Prihantoro, 2017).
Setiap klasifikasi maqaṣhid tradisional melayani dan melindungi tingkat maqaṣhid di  bawahnya,  misalnya:  Perbuatan  yang  terkandung  dalam  tingkat  hajiyyah  berfungsi
sebagai  tameng  untuk  melindungi  tingkat  dharuriyyah.  Tata  letak  maqaṣhid  klasik berbentuk  piramida  hirarki  yang  kaku,  sehingga  klasifikasinya  mendapat  kritik  dan perbaikan  dari  para  sarjana  modern  dalam  perkembangannya.  Konfigurasi  maqaṣhid modern adalah lingkaran yang tumpang tindih dan yang lainnya terhubung. (Abd. Wahid, 2018) .
Istilah maqaṣhid al syari'ah berkembang dari abad ke abad, terutama pada abad ke- 20  Masehi.  Peneliti  modern  mengkritik  model  kebutuhan  tradisional,  yang  dijelaskan dengan beberapa alasan, antara lain:
a. Wilayah maqaṣhid tradisional mencakup semua hukum Islam. Namun, upaya para penulis maqaṣhid tradisional tidak memasukkan satu atau sekumpulan naṣ/hukum yang mencakup topik fikih tertentu.
b. Maqaṣhid tradisional  lebih  tentang  individu  daripada  keluarga,  masyarakat  atau kemanusiaan.
c. Klasifikasi maqaṣhid tradisional mengecualikan nilai-nilai yang paling umum seperti keadilan dan kebebasan.
d. Maqaṣhid tradisional bersumber dari kajian “literatur fikih”, bukan sumber-sumber syari'ah ( Al-Qur'an dan As-Sunnah ). (Muhyidin, 2019) Sebagai penyempurnaan dari konsep maqashid klasik Jasser Auda dengan konsep dan klasifikasi maqashid baru yaitu klasifikasi maqashid modern yang dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu. maqashid umum, maqashid khusus dan maqashid parsial, maka kalangan masyarakat termasuk dalam masyarakat. , bangsa dan kemanusiaan, serta teori umum maqashid langsung digali dari naṣ, bukan dari literatur fikih mazhab fikih. (Irawan, 2022)

## Konsep Pendekatan Sistem Maqashid Syariah Jasser Auda
Jasser  Auda  membagi  pendekatan  sistem Maqashid  (system  approach) dalam bukunya  yang  berjudul “Maqasid  al-Shariah  as  Philosophy  of  Islamic  Law  A  System Approach” menjadi 6 teori sistem (Jasser Auda, 2007), terdiri dari:
a. Koginitif (Al-Idrakiyyah)
Kognitif atau inti pengetahuan yang membentuk sistem hukum Islam. Hukum Islam  merupakan  hasil  pemikiran  para  ahli  hukum  dan  ahli  ijtihad  yang  ingin mengetahui  kandungan  tersembunyi  /  implikasi  praktis  dari  syariat  yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadits. Oleh karena itu, sifat kognitif hukum Islam diperlukan  untuk  mendamaikan  sudut  pandang  yang  sangat  berbeda  dalam mendefinisikan  hukum  Islam.  Dengan  kata  lain,  karena  hukum  Islam  merupakan produk  pemikiran  ilmiah  dan  ijtihad,  maka  cara  berpikir  ulama  (madzabi)  tentu berbeda. Oleh  karena  itu,  latar  belakang  pemikiran  setiap  ulama  fikih  sama berpengaruh dan menentukannya dengan produk hukum ijtihad. Dengan demikian, produk  hukum  Islam  (fiqh)  merupakan  hasil  aktivitas  kognitif  (yang  mungkin memiliki kesalahan atau kekurangan), sehingga sangat terbuka untuk dikritik atau dievaluasi. (Mutholingah et al., 2018)
b. Keutuhan (Al-Kulliyyah)
Secara  umum,  sebagaimana  disebutkan  oleh  Jasser  Auda,  dalil-dalil  hukum yang dibahas dan dikaji tidak hanya menggunakan sumber-sumber dari satu teks hukum saja, tetapi harus dibedakan dengan teks-teks lain seperti ayat, hadis, fikih dan urf. Karena masih memungkinkan, misalnya:
a. Suatu  hukum  yang  berasal  dari  satu  teks  dibatasi  oleh  keadaan-keadaan tertentu
b. Satu  atau  lebih  kalimat  dari  satu  teks  memiliki  banyak  arti,  meskipun  arti aslinya berubah
c. Ungkapan satu teks bersifat metaforis (terkait dengan teks lain)
d. Suatu hukum yang berasal dari satu teks dapat dianggap aneh dan tidak sesuai dengan akal . (Dahlia, 2019)
Pada tahap keutuhan ini, semua ayat, hadis, fikih dan urf yang memenuhi syarat maqashid dalam kasus modern dibahas dan juga dipelajari menurut bentuk atau tata cara kajian tematik sehingga dapat dipengaruhi prinsip holisme (umum). dan harus diterapkan secara efektif dalam setiap kajian reformasi hukum Islam kontemporer.
c. Keterbukaan (Al-A’infitah)
Menurut  teori  sistem  ditekankan  bahwa  suatu  sistem  yang  hidup  haruslah merupakan  sistem  terbuka  yang  selalu  berinteraksi  dengan  kondisi  sekitarnya. Menurut Jasser Auda, sistem hukum Islam adalah sistem terbuka. Dengan demikian, prinsip  keterbukaan  sangat  penting  dalam  fikih  Islam  dan  pintu  ijtihad  sangat terbuka.  Mengatakan  tertutupnya  pintu  ijtihad  menjadikan  agama  Islam  bersifat statis. Pada dasarnya ijtihad itu penting/wajib untuk masalah fiqh. Sehingga para ahli  hukum  Islam  dapat  mengembangkan  mekanisme  dan  metode  untuk menyelesaikan permasalahan kontemporer.
Jasser  Auda  juga  menekankan  bahwa  fikih  harus  mengadaptasi  urf  untuk memenuhi persyaratan maqashid, meskipun terkadang urf menyimpang dari makna yang diberikan dalam teks. Arabia adalah lingkungan yang menjadi kiblat terkait Al- Qur'an. Oleh karena itu, ketika mempelajari makna teks (Al-Qur'an), penting untuk memperhatikan  pertanyaan  "apa  yang  mengelilingi  Al-Qur'an",  seperti  yang dikatakan Amin al-Khuli. Pada titik ini, mungkin penting untuk mempertimbangkan seruan  Auda  untuk  mengadopsi  dan  mengembangkan  makna  urf  dalam  hukum Islam.
Jasser Auda berpendapat bahwasanya penalaran yang digunakan dalam fiqh tradisional seperti itu dalam istilah modern disebut dengan deontic logic . Dalam fiqh biasa dikenal dengan “Mala yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib” . Penalaran ini terjebak  pada  pengklasifikasian  biner,  tidak  sensitif  terhadap  perkembangan kekinian  dan  monolitik  dalam  merespon  sebuah  persoalan.  Maka,  sistem  hukum Islam kontemporer ini harus terbuka terhadap hasil pemikiran filsafat. (Zubaidah, 2019)
d. Keterkaitan Antar Tingkatan (Al-harakiyyah Al-mu'tamadah Tabaduliyyan) Meskipun Maqashid Syariah yang dirumuskan oleh para ulama klasik seperti al-Syatibi menyajikan hirarki dasar atau tingkatan-tingkatan Maqashid klasik terdiri : Dzaruriyat,  Hajiyat  dan  Tahsiniyat .  Namun,  ketiganya  pada  dasarnya  saling berhubungan dan saling berhubungan. Bahkan salah satu dari kebutuhan ini harus dipenuhi agar kebutuhan dasar dapat dipenuhi.
Untuk memudahkan pemahaman dapat diberikan contoh tentang kewajiban shalat, zakat, puasa, kemudian kebutuhan manusia, seperti : makan, dan kebutuhan seseorang untuk liburan untuk menyegarkan pikiran, keduanya antara kebutuhan wajib  bagi  dianggap  sebagai  kebutuhan  yang  manusia  harus  dipenuhi.  Meskipun kewajiban  shalat,  zakat,  dan  puasa  harus  didahulukan,  bukan  berarti  kebutuhan akan makanan, minuman, liburan tidak terpenuhi. (Hilmy Pratomo, 2019)
e. Multidimensi (Ta'addud Al-ab'ad)
Suatu sistem adalah satu kesatuan dari berbagai subsistem yang saling terkait, sebagaimana  hukum  Islam  adalah  suatu  sistem,  maka  hukum  Islam  harus didefinisikan  secara  multidimensi  dalam  ijtihad.  Dalam  kajian  ini,  Jasser  Auda mengkritik ulama ushul dan fikih klasik yang hanya berpikir dalam satu atau dua dimensi.  Misalnya,  melihat  sesuatu  hanya  sebagai  hitam  dan  putih,  fisik  dan
metafisik,  universal  dan  khusus,  dan  lainnya.  Misalnya  dalam Ta'arud  al-Dalalah , terkadang ada orang yang menganggap ada kontradiksi dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Padahal, jika kita berpikir secara multidimensi, tidak mungkin ada ayat-ayat yang kontradiksi di dalam Al-Qur'an. Sebaliknya, pemahaman manusia terbatas pada satu atau  dua  aspek,  sehingga  ketika  seseorang  memahami  suatu  ayat  Al-Qur'an,  dia merasa  ada  kontradiksi  antara  satu  ayat  Al-Qur'an  dengan  ayat  lainnya.  (Dahlia, 2019)
f. Ke bertujuan Sistem Hukum Islam
Dalam  sistem,  tujuannya  adalah  untuk  mendapatkan  sesuatu  yang  penting. Karena  sistem  seperti  hukum  Islam  diciptakan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu. Dalam  hal  ini,  maqashid,  atau  tujuan  lahirnya  hukum  Islam,  merupakan  inti  dari hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam berusaha untuk mewujudkan lima ciri sistem hukum  Islam  di  atas,  yaitu:  sifat  kognitif,  komprehensif,  keterbukaan,  hubungan antar kelas dan multidimensi. Dengan demikian keenam ciri pendekatan sistematik itu saling berkaitan, sehingga keenam ciri pendekatan sistematis itu saling berkaitan sebagai tujuan utama. Ini karena semua fungsi diperbaiki untuk mencapai tujuan. (Dedisyah Putra, Asrul Hamid, 2022)
Implikasi Teori Sistem Jasser Auda Dalam Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Jasser Auda menerapkan konsep modern maqaṣhid ke syari'ah melalui teori sistem. Jasser  Auda  mempresentasikan  pemahamannya  tentang  sistem  sebagai  berikut: "Sekelompok unit atau elemen yang berinteraksi yang membentuk satu kesatuan yang dirancang untuk melakukan banyak fungsi." Kemurnian teori sistem yang dikemukakan oleh Jasser Auda terletak pada sifat keterbukaan dan interaksi hukum dengan lingkungan luar.  Ia  memiliki  kemampuan  mengkolaborasikan nash dengan  realitas  kehidupan masyarakat muslim. (Gumanti, 2018) Teori sistem yang dikemukakan oleh Jasser Auda memiliki enam ciri sebagai berikut:

## a. Sifat Kognitif (Al-Idrakiyyah)
Pemahaman  fikih  bergeser  dari  bidang  ilmu ilahiyyah ke  bidang  kognisi sebagai  pemahaman  rasio  manusia  terhadap  ilmu ilahiyyah .  Pemahaman  bahwa belum  ada  kaidah  naṣ  atau  fikih  yang  menjelaskan  tentang  konsep  pencatatan perkawinan dapat dipahami dengan rasio manusia yang berkembang dewasa ini.
b. Keutuhan (Al-Kulliyyah)
Bentuk perbaikan dari konsep uṣul al fiqh klasik yang seringkali menggunakan satu naṣh untuk menyelesaikan berbagai kasus tanpa melihat naṣh lain yang terkait dengan  kasus  tersebut.  Pemecahannya  adalah  dengan  menggunakan  asas menyeluruh  dimana  suatu  perkara  diselesaikan  tidak  hanya  dengan  nash  hukum tetapi  nash  lain  seperti  sosial,  budaya,  ekonomi  dan  lain-lain  digunakan  dalam proses  penyelesaiannya.  Pencatatan  perkawinan  sebagai  produk  hukum kontemporer  dapat  dikaitkan  dengan  berbagai  nash  yang  berkaitan  dengan kemanfaatan aturan ini.
c. Keterbukaan (Al-A’infitah)
Asas  ini  berfungsi  untuk  memperluas  jangkauan  kepabeanan.  Dahulu  adat hanya bersinggungan dengan tempat, waktu dan wilayah, sehingga adat masa kini diperluas  dengan  pandangan  dunia  dan  wawasan  keilmuan  para  ilmuwan  yang dibangun  atas  dasar  keilmuan.  Reformasi  hukum  Islam  melalui  keterbukaannya terhadap  beasiswa  lain.  Pencatatan  perkawinan  sebagai  bentuk  pembaharuan hukum Islam telah dirintis oleh para ulama kontemporer
d. Hierarki yang Saling Berkaitan (Al-harakiyyah Al-mu'tamadah Tabaduliyyan) Kisaran  maqaṣhid  dibagi  menjadi  tiga  tingkatan,  maqaṣhid  umum  yang dipelajari dari semua bagian hukum Islam, maqaṣid khusus yang diamati dari semua isi bab hukum Islam, maqaṣid tertentu. Ketiga maqaṣhid ini menjangkau masyarakat, bangsa dan umat manusia sehingga tidak bersifat individual. Peraturan pencatatan perkawinan tidak hanya berimplikasi pada kemaslahatan perseorangan, tetapi juga untuk tujuan peningkatan kepastian hukum keluarga di seluruh Indonesia.
e. Multidimensi (Ta'addud Al-ab'ad)
Sebagai tawaran pada persepsi proposisi yang saling bertentangan. Argumen yang tampak kontradiktif direkonsiliasi dan dikompromikan dalam konteks baru. Hukum  Islam  menjadi  lebih  fleksibel  dalam  menghadapi  persoalan-persoalan kontemporer.  Persoalan  kontraproduktif  pengaturan  pencatatan  perkawinan memang tidak bisa dipungkiri, namun persoalan tersebut harus diselesaikan oleh pemerintah melalui jalan kompromi.
f. Tujuan (Al-Maqṣudiyyah)
Ragam maksud ini ditentukan dari sumber hukum Islam primer (Al-Qur'an dan Al-Hadiś) dan sumber hukum Islam rasional (qiyas, istihsan, dan lain-lain). Aturan pencatatan  perkawinan  yang  telah  dirumuskan  oleh  pemerintah  tidak  mungkin tanpa maksud dan tujuan yang mulia. Meskipun naṣh sama sekali tidak menjelaskan aturan-aturan tersebut secara eksplisit, namun Allah dalam naṣ-Nya menghendaki agar umat menaati para pemimpin.

## Simpulan
Jasser  Auda  mempunyai  teori  pendekatan  sistem (System  Approach) Maqashid Syariah yang  terdiri  dari  : Al-Idrakiyyah (Kognisi), Al-Kulliyyah (Utuh), Al-A’infitah (terbuka), Al-harakiyyah  Al-mu'tamadah  Tabaduliyyan (saling  keterkaitan) ,  Ta’adud  al- Ab’ad (melibatkan  bermacam  dimensi), dan al  –  maqsudiyyah (terfokus  pada  tujuan). Kemudian pendekatan sistem Maqashid Syariah Jasser Auda oleh penulis di aplikasikan terhadap  permasalahan  kontemporer  di  Indonesia  mengenai  Pencatatan  Pernikahan. Adanya  pencatatan  pernikahan  di  Indonesia  dapa  memberikan  perlindungan  hukum, dapat digunakan untuk alat bukti dan dapat untuk meminimalisir pernikahan di bawah tangan (sirri) .
Pendaftaran  perkawinan  sebagai  bentuk  pembaharuan  dalam  hukum  keluarga. Meskipun  jelas  bahwa  tidak  ada  satu  pun  kitab  fikih  yang  membahas  tentang  urgensi suatu  pencatatan  perkawinan,  namun  suatu  keniscayaan  bahwa  kaidah  pencatatan perkawinan  itu  dimaknai  sebagai  alat  pembuktian  yang  sezaman (bayyinah) karena kesaksian  sebelumnya merupakan  syarat  penting  yang  ditentukan. bahwa  perkawinan telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  kondisi  dan  kerukunan  dalam  aturan  agama. Pencatatan perkawinan merupakan syarat administrasi yang menentukan sah tidaknya suatu  perkawinan.  Perkawinan  yang  sah  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  menurut ketentuan hukum agama dan negara hukum.
Alat bukti (bayyinah) pencatatan perkawinan berupa akta nikah atau kutipan akta nikah  berfungsi  sebagai  akta  otentik  yang  menjamin  perkawinan  seseorang  dan memperjelas  kedudukan  hukum  para  pihak  yang  bersangkutan.  Dengan  bukti  otentik berupa  akta  nikah,  seseorang  memiliki  kekuatan  hukum.  Manfaat  mencatatkan perkawinan  antara  lain: Pertama, Mendapatkan  perlindungan  dan  pengakuan  hukum ; Kedua, Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang berkaitan dengan perkawinan baik  bagi  suami,  istri  dan  anak; Ketiga, Mewujudkan  tatanan  sosial  dan  hubungan kekeluargaan; Kelima, Sebagai bentuk legalitas formal perkawinan di hadapan hukum.

## Daftar Rujukan
Abd.  Wahid.  (2018).  REFORMASI  MAQASHID  SYARIAH  KLASIK. Jurnal  Pendidikan  Dan Pranata Islam , 9 , 219–230.
Ahmad  Rofiq.  (2017). Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia (ed.  Revisi).  PT  RajaGrafindo Persada.
Amran suadi. (2015). Perkembangan Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jurnal Yuridis ,
2 (1), 1–27. http://saifudiendjsh.blogspot.com/2014/02/pengertian-hukum- perdata-islam-di.html
Dahlia. (2019). KONTEKSTUALISASI PEMIKIRAN MAQÂSID AL-SHARÎ’AH JASSER AUDA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Dahlia. Wahana Islamika , 5 (2), 1–15.
Dedisyah Putra, Asrul Hamid, M. N. (2022). Metodelogi Maqashid Al-Syariah Jasser Auda Sebagai Pendekatan Baru Sistem Hukum Islam. Al - Syakhshiyyah , 4 (1), 77–100. Ginting, R., & Sudantra, I. K. (2011). Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum , 2 (6), 1–5. Gumanti, R. (2018). Jurnal Al-Himayah. Jurnal Al-Himayah , 2 (1), 97–118. Hilmy Pratomo. (2019). PERAN TEORI MAQASID ASY-SYARI’AH KONTEMPORER DALAM PENGEMBANGAN  SISTEM  PENAFSIRAN  AL-QUR’AN  Hilmy. Al-Mu’ashirah , 16 (2), 92–111.
Indonesia,  R.  (1974).  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ,
1 , 2. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974
Irawan,  A.  S.  (2022). Maqa ̄  Shid  al-Shari ̄  ah  Jasser  Auda  Sebagai  Kajian  Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean . 3 (1), 39–55.
Jasser Auda. (2007). Maqashid Inatat al-Ahkam bi al-Maqashida . IIIT. Khoiruddin  Nasution.  (2009). Hukum  Perdata  (Keluarga)  Islam  Indonesia  Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam . ACAdeMIA + TAZZAFA. Lathifah,  I.  (2015).  PENCATATAN  PERKAWINAN:  Melacak  Akar  Budaya  Hukum  dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan. Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran  Hukum , 3 (1Lathifah,  Itsnaatul.  “PENCATATAN  PERKAWINAN:  Melacak Akar  Budaya  Hukum  Dan  Respon  Masyarakat  Indonesia  Terhadap  Pencatatan Perkawinan.”  Al-Mazahib:  Jurnal  Pemikiran  Hukum  3,  1  (2015):  43–54. http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/vi), 43–54. http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1379
MAGHFIRAH,  S.  (2017).  Kedudukan  Anak  Menurut  Hukum  Positif  Di  Indonesia. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) , 15 (2), 213. https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.501 Masruhan, M. (2013). Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Shari’ah. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam , 13 (2), 233. https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.15
Muhyidin,  M.  (2019).  Maqashid  Al-Syari’ah  (  Tujuan-Tujuan  Hukum  Islam  )  Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum Gema Keadilan Edisi Jurnal Gema Keadilan Edisi Jurnal. Jurnal Gema Keadilan , 6 (1), 13–32. https://media.neliti.com/media/publications/285933-maqashid-al-syariah- tujuan-tujuan-hukum-b7a6bdba.pdf
Mustika,  D.  (2003).  PENCATATAN  PERKAWINAN  DALAM  UNDANG-UNDANG  HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM Oleh Dian Mustika, S.H.I., M.A. 1. Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum .
Mutholingah,  S.,  Al,  A.,  Malang,  H.,  Zamzami,  R.,  Al,  A.,  &  Malang,  H.  (2018).  Relevansi Pemikiran  Maqashid  Al-Syari’ah  Jasser  Auda  Terhadap  Sistem  Pendidikan  Islam Multidisipliner. Ta’limuna , 7 (2), 90–112.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 3 (1975). www.bphn.go.id
Syariffudin, A. (2014). Hukum Perkawinsn Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang - Undang Perkawinan (ed. 1. Cet). Kencana. Syukur Prihantoro. (2017). MAQASID AL-SYARI’AH DALAM PANDANGAN JASSER AUDA (SEBUAH UPAYA REKONTRUKSI HUKUM ISLAM MELALUI PENDEKATAN SISTEM) Syukur Prihantoro ∗. At-Tafkir , X (1), 120–134. Tohami Suhari. (2013). Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap . Rajawali Press. Zubaidah,  D.  A.  (2019).  Pencatatan  Perkawinan  Sebagai  Perlindungan  Hukum  Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī’Ah. Al-Aḥwāl , 12 (1), 15–28.
Zulhendra,  J.  (2018). Tinjauan  Hukum  Islam  Dan  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974 Terhadap Akibat Hukum Perkawinan Antar Penganut Agama . 1 . http://dx.doi.org/10.31227/osf.io/gz73x