Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Tanggung Jawab Hukum Badan Usaha Pelabuhan Terhadap Klaim Atas Kelalaian Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang Kepada Ekspeditur

## Muhammad Rafiq Abdillah Duyo
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia muh.rafiqaduyo@gmail.com
Abstract. This research is aimed to analyse legal consequences of port enterprise regarding claim  over  negligence  in  loading  and  uploading  services  to  expeditor  to  investigate  how  the responsibility is performed by PT. Pelabuhan Indonesia IV regarding the claim over negligence in loading and uploading services to the expeditor and what measures are taken by the port enterprise to  settle  the  dispute.  This  is  an  empirical  legal  research  that  employed  socio-juridical  approach. Primary data was obtained by conducting interviews and observation, while the secondary data from library research that relevantly supports the issue observed. All those types of data will be analysed with descriptive and qualitative methods. The research result reveals that the implementation of the responsibility  of  PT.  Pelabuhan  Indonesia  IV  is  restricted  by  law.  As  implied  in  Article  468 Paragraph (2), if the port enterprise could provide proof of being not guilty, in which the goods are damaged  when  shipped  or  forwarding,  this  damage  is  not  the  responsibility  of  PT.  Pelabuhan Indonesia IV. The claim can be responded through non-litigation process in which negotiation may take place between two involved parties.

## Keywords: Loading and Uploading; Claim, Expeditor

## PENDAHULUAN
Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang  ke  dalamnya.  Pelabuhan,  juga menjadi  salah  satu  unsur  penentu  terhadap aktivitas  perdagangan  dan  memiliki  peranan penting  dalam  perekonomian  negara  untuk menciptakan pertumbuhan ekonominya. Pelabuhan  yang  dikelola  secara  baik  dan efisien akan mendorong kemajuan perdagangan,  bahkan  industri  di  daerah  akan maju dengan sendirinya. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan menyatakan:
“Pelabuhan  adalah  tempat  yang  terdiri dari  daratan  dan/atau  perairan  dengan  batas- batas  tertentu  sebagai  tempat  kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang,  berupa  terminal  dan  tempat  berlabuh kapal  yang  dilengkapi  dengan  fasilitas keselamatan  dan  keamanan  pelayaran  dan kegiatan  penunjang  pelabuhan  serta  sebagai tempat  perpindahan  intra  dan  antarmoda transportasi.”
Dari  definisi  tersebut  dapat  diketahui bahwa  pelabuhan  memiliki  peran  penting untuk  memperlancar  arus  barang  dan  jasa. Oleh  karena  itu,  dalam  kegiatan  perdagangan di  pelabuhan,  diperlukan  adanya  sarana pengangkutan antar moda, yaitu pengangkutan laut dan pengangkutan darat. Dengan pertimbangan  bahwa  pelabuhan  memegang peranan penting demi kelancaran pengangkutan  laut  serta  erat  hubungannya dengan  aspek  keselamatan  dan  keamanan, maka pelabuhan itu dikuasai, diselenggarakan dan diatur sepenuhnya oleh Pemerintah.
Pasal  31  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2008  tentang  Pelayaran,  terdapat beberapa  kegiatan  usaha  jasa  di  pelabuhan sebagai  penunjang  kegiatan  angkutan  laut salah  satunya  yaitu  kegiatan  bongkar  muat barang. Kegiatan bongkar muat barang adalah kegiatan  usaha  yang  bergerak  dalam  bidang bongkar dan muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery.
Perusahaan Bongkar Muat adalah perusahaan  yang  berbadan  hukum  yang melakukan kegiatan bongkar muat barang dari dan  atau  ke  kapal  meliputi  kegiatan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
pembongkaran barang dari palka kapal ke atas dermaga  di  lambung  kapal  atau  sebaliknya (stevedoring),  kegiatan  pemindahan  barang dari dermaga di lambung kapal ke gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya (cargodoring)  dan  kegiatan  pengambilan barang  dari  gudang/lapangan  di  bawa  ke atas truck atau sebaliknya (receiving/delivery).
Pada pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang,  perusahaan  bongkar  muat  barang bertanggung  jawab  terhadap  fasilitas  yang digunakan,  peralatan  bongkar  muat  barang yang  digunakan  dalam  kegiatan  operasional bongkar  muat  barang.  Perusahaan  bongkar muat juga bertanggung jawab atas keselamatan barang  yang  di  muatnya  sampai  penyerahan kepada  penerima,  terjaminnya  keselamatan dari  tenaga  kerja  bongkar  muat  selama pelaksanaan  kegiatan,  menyediakan  peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat barang yang memadai. Selama  melakukan  usahanya  perusahaan bongkar muat memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban tersebut adalah:
a. Melaksanakan  ketentuan-ketentuan  yang ditetapkan  dalam  izin  usaha  dalam keputusan ini, kebijaksanaan umum pemerintah  di  bidang  penyelenggaraan kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal
b. Memenuhi  batas  minimal  kecepatan bongkar muat barang yang telah ditetapkan pada setiap pelabuhan
c. Mengenakan/memberlakukan  tarif  yang berlaku sesuai peraturan
d. Meningkatkan keterampilan kerja
e. Bertanggungjawab  kepada  kerusakan  alat bongkar muat (gear) kapal yang disebabkan  oleh  kesalahan,  kelalaian orang-orang  yang  bekerja  di  bawah pengawasannya
f. Bertanggungjawab terhadap barang selama berada di bawah pengawasannya
g. Menyampaikan laporan kegiatannya secara  berkala  kepada  Administrator pelabuhan setempat dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut
h. Menaati segala perundangan yang ada Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa  kegiatan  bongkar  muat  di  pelabuhan dilaksanakan  oleh  perusahaan  bongkar  muat,
yakni  suatu  badan  usaha  yang  memiliki  ijin untuk melaksanakan kegiatan bongkar barang muat  di  pelabuhan.  Pada  pelaksanaannya, selain  dilaksanakan  oleh  badan  usaha  yang didirikan khusus untuk kegiatan bongkar muat, kegiatan bongkar muat juga dapat dilaksanakan oleh pengelola pelabuhan, yakni Badan  Usaha  Pelabuhan  selanjutnya  disebut (BUP).  PT  Pelabuhan  Indonesia  IV  (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Pelabuhan di  Indonesia  yang  ditetapkan  sebagai  Badan Usaha  Pelabuhan  berdasarkan  Keputusan Menteri  Perhubungan  Nomor  KP  27  Tahun 2011  tentang  Pemberian  Izin  Usaha  Kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sebagai Badan  Usaha  Pelabuhan.  Dengan  izin  usaha sebagai  BUP  ini,  PT  Pelabuhan  Indonesia  IV (Persero), juga melaksanakan kegiatan bongkar  muat  barang  dan  peti  kemas  di pelabuhan.
Sebagai  Badan  Usaha  Pelabuhan,  PT. Pelabuhan  Indonesia  IV  (persero)  pasti memiliki  resiko  dalam  melakukan  kegiatan bongkar muat barang. Dalam satu kasus yang terjadi  pada  bulan  Juni  2017,  PT  Pelindo  IV (Persero)  diklaim  oleh  pihak  perusahaan ekspeditur  atau  perusahaan  ekspedisi  muatan kapal  laut  (selaku  kuasa  pemilik  barang) karena dinilai telah melakukan kelalaian yang menyebabkan  terjadinya  kerusakan  barang. Klaim diawali ketika PT Pelindo IV (Persero) sedang melakukan kegiatan pelayanan bongkar mobil molen menggunakan alat kuku mobil dari ondeck atas kapal ke dermaga. Saat di  swing  menuju  dermaga,  crowler  berhenti sejenak, kemudian pada saat diturunkan terjadi kecelakaan  yaitu  patahnya  kuku  mobil  pada bagian  depan  ban  mobil  molen  sehingga mengakibatkan mobil molen tersebut jatuh dan rusak  berat.  Akibat  jatuhnya  mobil  molen tersebut,  ekspeditur  selaku  kuasa  pemilik barang mengalami kerugian senilai kerusakan barang  dan  mengajukan  klaim  ganti  rugi kepada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sebagai BUP pelaksana kegiatan bongkar muat saat kejadian. Dalam kasus tersebut, maka PT. Pelabuhan  Indonesia  IV  (Persero)  secara hukum memiliki tanggung jawab hukum untuk mengganti kerugian kepada ekspeditur selaku kuasa dari pemilik barang sesuai dengan nilai
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
kerusakan  barang,  tetapi  pada  kenyataannya besaran  ganti  rugi  (yang  dihitung  dan ditetapkan oleh perusahaan asuransi yaitu PT. Asuransi  Jasindo  Makassar)  tidak  sesuai dengan  nilai  kerugian  yang  dialami  oleh perusahaan ekspeditur.

## PEMBAHASAN
A. Tanggung
Jawab Hukum PT. Pelabuhan  Indonesia  IV  (Persero) Terhadap Klaim Atas Kelalaian
Pelayanan  Jasa  Bongkar  Muat  Barang Kepada Ekspeditur.
Kegiatan  bongkar  muat  barang  yang dilakukan  oleh  PT.  Pelabuhan  Indonesia  IV (Persero)  dilaksanakan  di  dalam  Pelabuhan Soekarno-Hatta.  Dalam  kegiatan  tersebut melibatkan beberapa pihak yaitu PT. Pelabuhan  Indonesia  IV  selaku  Badan  Usaha Pelabuhan, perusahaan ekspeditur/EMKL selaku  kuasa  dari  pemilik  barang  dan perusahaan  pelayaran.  Berdasarkan  hasil wawancara  penulis,  barang  yang  biasanya  di bongkar/muat  dalam  kegiatan  tersebut  seperti mobil,  pupuk,  tanaman,  dan  barang-barang berat  maupun  barang  cair.  Dalam  kegiatan bongkar  muat  barang  ini,  PT.  Pelabuhan Indonesia IV memiliki tanggung jawab hukum atas barang- barang yang akan dibongkar/dimuat. Sebelum menganalisa lebih jauh  terkait  tanggung  jawab  hukum  dan pelaksanaan  tanggung  jawab  hukum  PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero), maka akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa hal terkait dengan  bongkar  muat  barang  antara  lain tentang proses bongkar muat barang, alat yang digunakan  dalam  kegiatan  bongkar  muat barang, masalah yang dihadapi dalam kegiatan bongkar  muat  barang,  dan  kerugian  yang timbul dalam kegiatan bongkar muat barang.
1. Proses Pembongkaran Barang
Prosedur  pembongkaran  barang  diawali dengan  perusahaan  pelayaran  mengajukan surat permohonan pelayanan kapal dan barang (1B)  ke  Pusat  Pelayanan  Jasa  Pelabuhan (P2JP)  paling  lambat  1  x  24  jam  sebelum dimulai  kegiatan  pembongkaran.  Dalam proses  ini  perusahaan  pelayaran  wajib melampirkan manifest dan  dokumen  lainnya.
Selanjutnya petugas loket P2JP menerima dan melakukan entry data bentuk 1B dan manifest ke aplikasi komputer serta membuat keputusan bentuk  1B/PPKB  untuk  didistribusikan  ke PBM,  petugas  operasional,  dan  divisi/dinas keuangan.
Setelah  menerima  tembusan  1B/PPKB yang  telah  ditetapkan,  petugas  operasional (gudang/lapangan)  menyiapkan  fasilitas  dan setelah  pelayanan  diberikan,  dibuatkan  bukti pemakaian  dermaga  dan  ruang  penumpukan. Setalah  itu  perusahan  ekspeditur/EMKL selaku kuasa pemilik barang mengambil bukti pemakaian dermaga dan ruang penumpukan di petugas operasional untuk di serahkan ke loket P2JP.
Petugas loket P2JP selanjutnya melakukan verifikasi  dan  entry  data  bentuk  bukti  barang bongkaran  dan  langsung  mencetak  daftar perhitungan jasa barang bongkaran dan bentuk nota  tagihan  jasa  barang  bongkaran  untuk  di teruskan ke kasir. Perusahaan ekspeditur/EMKL  membayar  jasa  dermaga dan  penumpukan  ke  kasir/bank  dalam  waktu paling  lambat  5  (lima)  menit.  Setelah melakukan pembayaran, perusahaan ekspeditur/EMKL  membawa  nota  pelunasan ke  petugas  operasional  untuk  melakukan pembongkaran barang.
Proses  pembongkaran  barang  dimulai setelah  perusahaan  pelayaran  menghubungi pihak  PT.  Pelabuhan  Indonesia  IV  (Persero) untuk  mengetahui  jadwal  kedatangan  kapal serta  menginformasikan  terkait  gudang  yang akan  dipakai  untuk  melaksanakan  kegiatan bongkar  barang.  Perusahaan  pelayaran  wajib menguhubungi  pihak  otoritas  pelabuhan terkait  dengan  jadwal  kedatangan  kapal. Setelah  mendapatkan  informasi  tersebut,  PT. Pelabuhan Indonesia IV menyiapkan dermaga untuk kapal yang akan bersandar dan meminta kepada perusahaan pelayaran untuk memberikan manifest nya. Setelah mendapatkan manifest tersebut, PT. Pelabuhan Indonesia IV akan membuat RKBM (Rencana Kerja Bongkar Muat).
Setelah  semua  dokumen  masuk  ke  dalam sistem,  pihak  pelayaran  dapat  meng-order kapal pandu untuk membantu kapal bersandar di  dermaga.  Ketika  kapal  telah  bersandar  di
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dermaga dan siap untuk dilakukan pembongkaran,  PT.  Pelabuhan  Indonesia  IV terlebih dahulu berkordinasi dengan perusahaan peayaran terkait palka berapa yang akan dibongkar dan perusahaan ekspeditur/EMKL terkait kesiapan truk angkutan.  Setalah  perusahaan  pelayaran  dan perusahaan  ekspeditur/EMKL  memberikan informasi  tersebut,  maka  PT.  Pelabuhan Indonesia  IV  akan  menyiapkan  Tenaga Kerja Bongkar  Muat  (TKBM)  dan  melaksanakan pembongkaran barang.
Pembongkaran barang yang dilakukan dari kapal  ke  dermaga/tongkang/truk  disebut stevedoring.  Dalam  hal  ini,  sebelum  barang tersebut di bongkar dan di masukkan ke dalam gudang  penumpukan  pihak  PT.  Pelabuhan Indonesia  IV  selaku  pelaksana  kegiatan bongkar barang, perusahaan ekspeditur/EMKL,  dan  perusahaan  pelayaran mengecek  kondisi  barang-barang  tersebut apakah  terdapat  barang  yang  mengalami kerusakan  dan/atau  hilang  serta  mengecek dokumen-dokumen  yang  ada.  Jika  tidak terdapat  barang  yang  rusak  dan/atau  hilang maka barang-barang tersebut di pindahkan dari dermaga ke gudang penumpukan (cargodoring) menggunakan forklift/truk angkutan.  Tetapi,  Jika  terdapat  barang  yang mengalami  kerusakan  dan/atau  hilang  dapat dinyatakan di dalam delivery order dan pihak PT. Pelabuhan Indonesia IV  serta perusahaan pelayaran membuat berita  acara  yang ditandatangani oleh ketiga pihak tersebut.
2. Proses Pemuatan Barang
Prosedur pemuatan barang diawali dengan PBM  mengajukan  PPKB  ke  P2JP  paling lambat  4  jam  sebelum  dimulai  kegiatan pemasukan  barang  dari  darat.  Petugas  loket P2JP  menerima  dan  membuat  perhitungan uper  dermaga  dan  penumpukan  untuk selanjutnya  diteruskan  ke  kasir/bank.  Setelah itu  PBM  melakukan  pembayaran  uper  ke kasir/bank. Bentuk PPKB yang telah ditetapkan  selanjutnya  didistribusikan  kepada divisi/dinas  keuangan,  PBM,  dan  petugas operasional.  Petugas  operasional  menyiapkan fasilitas  dan  peralatan  serta  memberikan pelayanan  dan  membuat  bukti  pemakaian dermaga dan penumpukan, diteruskan ke PBM
untuk  dilegalisir  dan  kemudian  hasilnya diteruskan  ke  loket  P2JP  untuk  diproses. Selanjutnya  petugas  loket  P2JP  membuat verifikasi dan entry data bukti barang muatan dan  diteruskan  ke  divisi/dinas  keuangan. Dinas/divisi  keuangan  mengadakan  verifikasi dan entry data daftar perhitungan jasa barang muatan dan membuat nota tagihan jasa barang muatan  untuk  diteruskan  ke  PBM  yang bersangkutan.  Setelah  itu  pengguna  jasa menerima nota tagihan untuk pelunasan/penyelesaiaannya di bank/kasir yang ditunjuk.
Berkaitan  dengan  prosedur  tersebut,  PT. Pelabuhan Indonesia IV tidak perlu membayar uper  dikarenakan  PT.  Pelindo  IV  merupakan Badan  Usaha  Pelabuhan  yang  melayani kegiatan  bongkar  muat  di  wilayah  teritorial mereka  sendiri,  prosedur  tersebut  hanya berlaku  bagi  PBM  konvensional.  Proses pemuatan  barang  yang  dilakukan  oleh  PT. Pelabuhan  Indonesia  tidak  jauh  berbeda dengan proses pembongkaran barang. Pemuatan  barang  dimulai  dengan  perusahaan pelayaran  mengajukan  surat  permohonan kepada  PT.  Pelabuhan  Indonesia  IV  yang dilampirkan dengan manifestnya.  Begitu juga dengan  perusahaan  ekspeditur/EMKL.  Pihak ekspeditur/EMKL selaku  kuasa  pemilik barang  menunjuk  dan  mengajukan  surat permohonan kepada PT. Pelabuhan Indonesia IV  untuk  melakukan  kegiatan  pemuatan barang.  Setelah  disetujui  oleh  pihak  PT. Pelabuhan  Indonesia  IV,  maka  truk  angkutan milik  perusahaan  ekspeditur/EMKL  yang membawa  barang  muatan  diizinkan  untuk masuk  ke  dalam  wilayah  pelabuhan  dan langsung  dibawa  ke  dermaga  di  sisi  kapal untuk dilakukan pemuatan. Pemuatan barang, barang  tidak  disimpan  di  dalam  gudang penumpukan.
3. Masalah  yang  Dihadapi  dalam  Proses Bongkar Muat
Proses  bongkar  muat  barang yang dilakukan  oleh  PT.  Pelabuhan  Indonesia  IV tidak  selalu  berjalan  lancar  dan  mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak. Terkadang  terdapat  permasalahan  yang  tidak terduga  dalam  proses  kegiatan  bongkar  muat tersebut.  Masalah-masalah  tersebut  dapat
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
berasal  dari  luar  (ekstern)  maupun  dalam (intern) yang diantaranya sebagai berikut:
a. Faktor Ekstern:
1) Cuaca yang ekstrem dapat menghambat  proses  kegiatan  bongkar muat barang
2) Kesiapan  alat  dari  pihak  ke-3  tidak sesuai  dengan  kapasitas,  misalnya berat  barang  tidak  sebanding  dengan alat yang digunakan
b. Faktor Intern:
1) Alat  yang  digunakan  dalam  proses kegiatan bongkar muat barang rusak
2) Pegawai  atau  TKBM  (Tenaga  Kerja Bongkar  Muat)  yang  lalai,  tidak bekerja  sesuai  dengan  sistem  dan prosedur,  misalnya  dalam  sistem  dan prosedur  peti  kemas  harus  disusun sebanyak  5  (lima) teer tetapi  setelah dilakukan  pengecekan  peti  kemas disusun  melebihi  kuantitas  yang  telah ditentukan
3) Barang  uang  rentan  air  disimpan  di lapangan  bukan  disimpan  di  Gudang contohnya pupuk.
4. Kerugian  yang  Timbul  dalam  Proses Bongkar  Muat  Barang  oleh  PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
Kegiatan  bongkar  muat  barang  yang dilakukan  oleh  PT.  Pelabuhan  Indonesia  IV selain  terdapat  masalah  yang  dihadapi  dalam proses  kegiatannya,  terdapat  juga  kerugian yang dialami oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV. Kerugian  yang  timbul  seperti  pihak  PT. Pelabuhan  Indonesia  IV  telah  membayar TKBM  (Tenaga  Kerja  Bongkar  Muat)  untuk melaksanakan  kegiatan  bongkar  muat  barang selama  4  (empat)  hari,  tetapi  karena  terdapat suatu  masalah  yaitu  waiting  truck  atau kurangnya truk angkutan dari pihak ekspeditur/EMKL untuk melaksanakan kegiatan  bongkar/muat  barang  sehingga mengalami  antrian  yang  panjang.  Dengan adanya  masalah  tersebut  kegiatan  bongkar muat barang yang awalnya dijadwalkan hanya 4 (empat) hari berubah menjadi total 6 (enam) hari. Hal inilah yang membuat PT. Pelabuhan Indonesia  IV  mengalami  kerugian  karena harus  mengeluarkan  biaya  yang  lebih  untuk membayar TKBM tersebut. Kerusakan barang
dalam  kegiatan  bongkar  muat  juga  dapat merugikan pihak PT. Pelabuhan Indonesia IV. Dalam  hal  ini  kerugian  yang  dialami  oleh pihak  PT.  Pelabuhan  Indonesia  IV  adalah adanya klaim dari pihak pemilik barang yang diwakili oleh ekspeditur/EMKL untuk melakukan  ganti  rugi  atas  barang  yang  rusak tersebut.
Berdasarkan penjelasan diatas pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang yang dilakukan oleh  PT.  Pelabuhan  Indonesia  IV  meliputi stevedoring ,
cargodoring , dan receiving / delivery pada  dasarnya  memiliki resiko  yang  tinggi.  Resiko  merupakan  suatu keadaan  yang  tak  terduga  sebelumnya  yang dapat  mengakibatkan  kerugian.  Resiko  yang sering  terjadi  dalam  kegiatan  bongkar  muat barang adalah kerusakan barang. Seperti dalam kasus  yang  dialami  PT.  Pelabuhan  Indonesia IV  (Persero)  pada  bulan  Juni  2017,  PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) diklaim oleh pihak  perusahaan  ekspeditur  atau  ekspedisi muatan  kapal  laut  (selaku  kuasa  pemilik barang)  karena  dinilai  telah  melakukan kelalaian yang menyebabkan terjadinya kerusakan  mobil  molen.  Atas  kerusakan barang  tersebut,  ekspeditur  selaku  kuasa pemilik  barang  mengalami  kerugian  senilai Rp.  548.480.000  (lima  ratus  empat  puluh delapan  juta  empat  ratus  delapan  puluh  ribu rupiah)  dan  mengajukan  klaim  ganti  rugi kepada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Hal  ini  tidak  hanya  pengguna  jasa  saja  yang mengalami  kerugian  tetapi  Badan  Usaha Pelabuhan/Perusahaan  Bongkar  Muat  itu sendiri juga akan mengalami kerugian.
Akibat  dari  kerugian  tersebut,  PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) bertanggung jawab atas kerusakan barang yang terjadi saat proses  pelaksanaan  kegiatan  bongkar  muat barang ( stevedoring , cargodoring , dan receiving / delivery ).  PT.  Pelabuhan  Indonesia IV (Persero) tidak bertanggung jawab terhadap kerugian  yang  timbul  diluar  pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang yang dilakukan. Dalam  Kitab  Undang-  Undang  Hukum Dagang telah dijelaskan dalam beberapa pasal terkait  dengan  tanggung  jawab  pengangkut yang  wajib  dilakukan  apabila  terdapat kerusakan/kehilangan  barang  yang  diangkut
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
diantaranya adalah Pasal 91, Pasal 468, Pasal 475,  dan  Pasal  477  Kitab  Undang-Undang Hukum Dagang.
Mengenai tanggung jawab atau kewajiban untuk  ganti  kerugian  yang  disebabkan  karena kelalaian  seseorang  telah  diatur  dalam beberapa  pasal  di  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  yaitu  Pasal  1365  yang menyatakan:
“Tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian  itu  karena  kesalahannya  untuk mengganti kerugian tersebut”
Berdasarkan penjabaran peraturan perundang-undangan tersebut tanggung jawab yang  harus  dilakukan  oleh  PT.  Pelabuhan Indonesia  IV  (Persero)  dalam  melakukan kegiatan bongkar muat antara lain:
1. PT.  Pelabuhan  Indonesia  IV  (Persero)
selaku Badan Usaha Pelabuhan bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan keamanan barang dimulai dari barang berada di lapangan penumpukan  hingga  barang  berada  diatas kapal begitupun sebaliknya. PT. Pelabuhan Indoenesia IV (Persero) harus mengetahui sifat  dan  karakteristik  barang  yang  akan dibongkar ataupun dimuat.
2. PT.  Pelabuhan  Indonesia  IV  (Persero) selaku Badan Usaha Pelabuhan bertanggung  jawab  mengganti  kerugian yang timbul dari kerusakan atau kehilangan  pada  barang  bongkar  muatan akibat  kesalahan  dan  kelalaian  yang dilakukan  pihak  PT.  Pelabuhan  Indonesia IV (Persero). Pelaksanaan ganti rugi akan dilakukan  oleh  PT.  Pelabuhan  Indonesia IV  (Persero)  jika  perusahaan  ekspeditur selaku  kuasa  pemilik  barang  telah melengkapi dokumen-dokumen pendukung klaim ganti rugi
3. PT.  Pelabuhan  Indonesia  IV  (Persero) selaku Badan Usaha Pelabuhan bertanggung  jawab  terhadap  keselamatan TKBM  (Tenaga  Kerja  Bongkar  Muat) dalam  melakukan  kegiatan  bongkar  muat barang
4. PT.  Pelabuhan  Indonesia  IV  (Persero) bertanggung  jawab  untuk  memelihara
fasilitas  pelabuhan  serta  alat-alat  yang digunakan dalam kegiatan proses bongkar muat
Dari  beberapa  tanggung  jawab  tersebut, PT.  Pelabuhan  Indonesia  IV  (Persero) memiliki beberapa batasan dalam pelaksanaannya yaitu:
1. Pelabuhan  Indonesia  IV  (Persero)  hanya membatasi  keselamatan  dan  keamanan barang  pada  saat  proses stevedoring , cargodoring, dan receiving / delivery . Diluar dari kegiatan tersebut PT. Pelabuhan  Indonesia  IV  (Persero)  tidak bertanggung  jawab  atas  keselamatan  dan keamanan barang.
2. PT.  Pelabuhan  Indonesia  IV  (Persero) bertanggung  jawab  terhadap  kerusakan pada barang bongkar muatan yang berasal dari  kesalahan  dan  kelalaian  pihak  PT. Pelabuhan  Indonesia  IV  (Persero)  dengan cara  membayar  nilai  ganti  rugi  sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara pihak perseroan dengan pihak ekspeditur/EMKL selaku pengguna jasa.
3. PT.  Pelabuhan  Indonesia  IV  (Persero) berhak  menolak  permintaan  ganti  rugi apabila barang tersebut mengalami kerusakan  pada  saat  proses  pelayaran  dan proses forwarding .
Adanya  tanggung  jawab  dari  PT. Pelabuhan  Indonesia  IV  (Persero)  untuk mengganti  kerugian  yang  dialami  oleh ekspeditur/EMKL diberikan suatu pembatasan oleh Undang-Undang. Seperti dalam pasal 468 ayat  (2)  dimana  ketika  perusahaan  dapat membuktikan tidak bersalah, misalnya kerusakan/kehilangan barang terjadi pada saat proses  pelayaran  dan  forwarding  maka  PT. Pelabuhan Indonesia IV akan dibebaskan dari tanggung  jawab.  Prinsip  tanggung  jawab tersebut  merupakan  prinsip  tanggung  jawab praduga selalu bertanggung jawab ( presumption liability ).
B. Upaya  Penyelesaian  PT.  Pelabuhan Indonesia IV (Persero) terhadap Klaim atas Kelalaian Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang
Dalam  pengajuan  klaim  terhadap  barang, PT.  Pelabuhan  Indonesia  IV  (Persero)
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
mempunyai  2  (dua)  hubungan  hukum  yaitu dengan pemilik barang dan dengan perusahaan ekspeditur/EMKL. Jika pemilik barang melakukan  penunjukan  sendiri  kepada  PT. Pelabuhan  Indonesia  IV  (Persero)  untuk melakukan  kegiatan  bongkar  muat,  maka  PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) bertanggung jawab secara langsung kepada pemilik barang, sehingga  pemilik  barang  dapat  mengajukan klaim  ganti  rugi  kepada  PT.  Pelabuhan Indonesia  IV  (Persero).  Sedangkan  apabila pemilik barang memberikan kuasanya kepada perusahaan ekspeditur/EMKL untuk melakukan penunjukan kepada PT. Pelabuhan Indonesia  IV  (Persero)  yang  melaksanakan kegiatan  bongkar  muat,  maka  pemilik  barang tidak dapat mengajukan klaim secara langsung kepada  pihak  PT.  Pelabuhan  Indonesia  IV (Persero)  karena  hubungan  hukum  PT. Pelabuhan  Indonesia  IV  dengan  pemilik barang  tidak  terjadi  secara  langsung  tetapi melalui pihak ekspeditur/EMKL. Oleh karena itu,  jika  terjadi  kerusakan  barang,  pemilik barang hanya dapat mengajukan klaim kepada pihak  ekspeditur/EMKL  selanjutnya  klaim tersebut akan diteruskan oleh pihak ekspeditur/EMKL  kepada  PT.  Pelabuhan Indonesia IV (Persero).
Kerusakan  barang  yang  terjadi  pada  saat melakukan  kegiatan  bongkar  muat  barang dapat  diketahui  ketika  terdapat  laporan kejadian.  Sebelum  adanya  laporan  tersebut, para  pihak  yang  terlibat  dalam  proses pembongkaran/pemuatan barang terlebih dahulu  mengecek  dan  menelusuri  apakah barang tersebut rusak pada saat dibongkar/dimuat,  atau  pada  saat  pelayaran. Jika  terbukti  barang  tersebut  rusak  pada  saat proses pembongkaran/pemuatan, maka pemilik barang yang diwakili oleh perusahaan ekspeditur/EMKL  dapat  mengajukan  klaim ganti rugi kepada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)  dan  PT.  Pelabuhan  Indonesia  IV (Persero)  meneruskan  klaim  tersebut  ke perusahaan asuransi.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Nomor 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan  Bongkar  Muat  Barang  dari  dan ke Kapal dalam pasal 19 menyatakan bahwa:
“Untuk  mengurangi  resiko  tanggung  jawab serta  menjamin  pihak-  pihak  yang  dirugikan, pelaksana  kegiatan  bongkar  muat  wajib mengasuransikan tanggung jawabnya”
Maka dari itu besaran nilai ganti rugi akan dtitetapkan oleh pihak asuransi. Adapun proses pengajuan  klaim  ganti  rugi  adalah  sebagai berikut:
1. Surat pengajuan ganti rugi
2. Berita acara kejadian
3. Melengkapi  dokumen  pendukung  yang meliputi:  Surat  tuntutan  klaim  beserta estimasi kerugian, Berita acara kerugian/kronologis kejadian, Dokumentasi,  Laporan  kepolisian  apabila kerugian disebabkan oleh tindakan kriminal,  dan  Laporan  BMKG  apabila kerugian disebabkan oleh bencana alam.
4. Jangka  waktu  pengajuan  surat  ganti  rugi disampaikan  paling  lambat  6  (enam)  hari kerja terhitung sejak tanggal kejadian
5. Atas  penerimaan  surat  ganti  rugi  oleh perseroan,  dibuatkan  surat  tanda  terima yang  ditandatangani  oleh  kedua  belah pihak
6. Jika  dokumen  pendukung  tidak  lengkap, maka  kepada  pengguna  jasa  diberikan tenggang  waktu  untuk  melengkapinya paling lampat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal  diterimanya  surat  ganti  rugi tersebut
7. Jika pengguna jasa tidak dapat melengkapi dokumen  tersebut  dalam  jangka  waktu yang  telah  ditentukan  di  atas,  maka perseroan  dapat  menolak  pembayaran ganti rugi dan memberitahukannya kepada pengguna jasa secara tertulis paling lambat 5  (lima)  hari  kerja  dari  batas  waktu  yang telah ditetapkan
8. Semua biaya yang timbul untuk memenuhi kelengkapan  bukti/dokumen  pendukung permintaan  pengajuan  klaim  ganti  rugi adalah  menjadi  beban  pihak  pengguna jasa/pihak yang dirugikan
Dalam  proses  pelaksanaan  pengajuan klaim ganti rugi terdapat beberapa tahap yang harus dilalui yaitu:
a. Tahap Persiapan
Dalam  tahap  ini,  pihak  yang  merasa dirugikan  yaitu  PT.  Tempura  Emas  Tbk
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
akan  menyiapkan  segala  bukti  atau dokumen  pendukung  untuk  mendukung tuntutannya.
b. Tahap Tuntutan Dalam  tahap ini,  PT.  Tempura Emas  Tbk mengajukan  tuntutannya  kepada  PT. Pelabuhan  Indonesia  IV  (Persero)  dengan melampirkan  dokumen-dokumen  yang telah disiapkan.
c. Tahap Penyelesaian Dalam  tahap  ini,  pihak  PT.  Pelabuhan
Indonesia  IV  (Persero)  akan  mengecek dokumen-dokumen  tuntutan  dari  pihak yang  dirugikan,  jika  dokumen-dokumen tersebut  dinyatakan  lengkap  maka  pihak PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) akan menerima  tuntutan  klaim  ganti  rugi tersebut.
Proses  pengajuan  klaim  yang  ditujukan kepada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) tidak selalu berjalan dengan lancar, terkadang muncul  suatu  hambatan.  Hambatan  tersebut biasanya seperti, perusahaan ekspeditur/EMKL tidak melengkapi dokumen- dokumen  pendukung  sebagai  syarat  yang harus dipenuhi untuk mengajukan klaim ganti rugi,  dan  besaran  nilai  ganti  rugi  yang ditetapkan  oleh  pihak  asuransi  tidak  sesuai dengan total nilai kerugian yang dialami oleh pihak ekspeditur/EMKL selaku pengguna jasa.
Setiap  permasalahan  yang  terjadi  baik dalam  kegiatan  bongkar  muat  maupun  dalam klaim  ganti  rugi,  terdapat  perselisihan kesepahaman antara para pihak yang bersangkutan.  Misalnya,  pada  contoh  kasus yang  penulis  telah  jelaskan  pada  halaman  4 (empat)  pihak  ekspeditur/EMKL  mengajukan klaim  kepada  pihak  PT.  Pelabuhan  Indonesia IV dikarenakan nilai ganti rugi yang ditetapkan oleh pihak asuransi yaitu PT. Asuransi Jasindo Makassar  tidak  sesuai  dengan  kerugian  yang dialami  oleh  pihak  ekspeditur/EMKL.  Dalam hukum perdata, untuk menyelesaikan perselisihan  atau  sengketa  tersebut  dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:
1. Penyelsaian sengketa melalui litigasi Litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik  sesungguhnya  dimana  para  pihak memberikan kepada seorang pengambilan
keputusan dua pilihan yang bertentangan. Penyelesaian  ini  dilakukan  melalui  jalur pengadilan yang berpedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan- persyaratan  yang  harus  dipenuhi  agar suatu  sengketa  dapat  diajukan  hingga uapaya-upaya  hukum  dapat  diajukan. Dalam  proses  penyelesaian  ini  lembaga yang  berwenang  untuk  menyelesaikan adalah pengadilan negeri dan/atau pengadilan niaga.
2. Penyelesaian melalui non-litigasi Proses  penyelesaian  ini  dilakukan  diluar pengadilan  yang  dimana  penyelesaian sengketanya  harus  dilakukan  berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak berdasarkan adanya pemaksaan, dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan  sepenuhnya  pada  para  pihak yang  bersengketa.  Proses  penyelesaian sengketa  ini  juga  biasa  disebut  dengan ADR ( Alternative Dispute Resolution ) atau dalam bahasa Indonesia Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ada beberapa cara penyelesaian  yang  ditempuh  dalam  jalur non-litigasi yaitu:
a. Arbitrase
Arbitrase  adalah  cara  penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase  yang  dibuat  para  pihak  yang bersengketa. Dalam proses penyelesaian  ini  terdapat  kelemahan dan kelebihannya antara lain:
a) Kelebihan
1) Penyelesaian  sengketa  melalui arbitrase  realtif  lebih  cepat karena  tidak  dikenal  upaya banding, kasasi, atau
peninjauan kembali.
2) Bersifat  rahasia.  Persidangan arbitrase  dimungkinkan  untuk dilaksanakan  secara  rahasia apabila para pihak menginginkannya. b) Kelemahan Keputusan arbitrase dapat dibatalkan  oleh  pengadilan  negeri, apabila  salah  satu  pihaknya  ada
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
yang  ingkar,  tidak  setuju,  tidak menjalankan keputusan tersebut.
b. Mediasi
Mediasi  adalah  cara  penyelesaian sengketa melalui proses perundingan  untuk  memperoleh kesepakatan  para  pihak  dibantu oleh pihak mediator. Proses mediasi, para pihak harus memilih mediator  yang  dimana  fungsi  dari mediator  tersebut  adalah  untuk memperbaiki kelancaran
komunikasi antara para pihak.
c. Negosiasi Negosiasi merupakan proses
komunikasi  dua  arah  antar  para pihak untuk mencapai kesepakatan pada  saat  kedua  belah  pihak memiliki  berbagai  kepentingan yang sama atau berbeda. Negosiasi juga  merupakan  proses  tawar menawar untuk mencapai kesepakatan  dengan  pihak  lain melalui proses interaksi, komunikasi  yang  dinamis  dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan  yang  dihadapi  oleh kedua belah pihak.
Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam 3 (tiga)  tahun  terakhir  (2015-2018)  semua permasalahan  klaim  yang  ditujukan  kepada PT.  Pelabuhan  Indonesia  IV  (Persero)  dapat diselesaikan melalui non-litigasi menggunakan cara negosiasi yang penyelesaiannya  melibatkan  para  pihak  tanpa melalui  proses  pengadilan  dengan  tujuan mencapai  kesepakatan  bersama  atas  dasar kerja  sama  yang  lebih  harmonis  dan  kreatif. Dalam  pelaksanaan  negosiasi,  PT.  Pelabuhan Indonesia IV (Persero) mengundang perusahaan  ekspeditur/EMKL  selaku  kuasa pemilik barang yaitu PT. Tempuran Emas Tbk untuk  melakukan  negosiasi.  Pelaksanaan negosiasi tersebut dihadiri oleh 2 (dua) pihak yaitu  PT.  Pelabuhan  Indonesia  IV  (Persero), PT.  Tempuran  Emas  Tbk.  Durasi  negosiasi yang  dilakukan  oleh  kedua  pihak  tersebut berlangsung selama 3- 4 jam.
PT.  Pelabuhan  Indonesia  IV  (Persero) juga biasa melakukan penyelesaiannya dengan cara  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat antar  pihak  sehingga  permasalahan  klaim tersebut  tidak  berlanjut  di  pengadilan. Berdasarakan penjelasan pelaksanaan penyelesaiaan tersebut, hasil dari pelaksanaan negosiasi  yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dengan PT. Tempuran Emas Tbk adalah PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)  sepakat  untuk  membayar  selisih kerugian  yang  ditetapkan  oleh  PT.  Asuransi Jasindo  Makassar  sehingga  tidak  terjadi sengketa  dalam  permasalahan  klaim  tersebut. Kesepakatan-yang disepakati oleh kedua belah pihak  akan  dituangkan  dalam  berita  acara kesepakatan.  Jika  kedua  belah  pihak  tidak mencapai  kesepakatan  tersebut,  maka  pihak ekspeditur/EMKL selaku  kuasa  pemilik barang dapat mengajukan upaya penyelesaiannya melalui litigasi.
Untuk  pembayaran  selisih  kerugian,  PT. Pelabuhan  Indonesia  IV  (Persero)  melakukan pembayaran  tersebut  paling  lambat  10  hari sejak tanggal dilakukannya negosiasi. Pembayaran  tersebut  dilakukan  dengan  cara transfer  melalui  bank.  Upaya  penyelesaian dengan cara negosiasi yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan  Indonesia  IV  (Pesrero)  dalam beberapa  tahun  terakhir  dapat  terlaksana dengan  lancar  sehingga  kedua  belah  pihak tersebut  mencapai  kesepakatan.  Faktor-fakt yang mempengaruhi lancarnya proses negosiasi tersebut adalah sebagai berikut:
a. Adanya itikad baik dari para pihak
b. Pandangan  yang  disampaikan  oleh  pihak PT.  Tempuran  Emas  Tbk  terkait  dengan nilai  ganti  rugi  yang  tidak  sesuai  dengan nilai  kerugian  yang  dialami  oleh  PT. Termpuran  Emas  Tbk  tersebut  dapat dimengerti  oleh  pihak  PT.  Pelabuhan Indonesia IV (Persero).
c. Para  pihak  dapat  memahami  masalah- masalah yang terjadi
d. Para pihak saling menyampaikan tawarannya  untuk  mencapai  kesepakatan yang  diinginkan  sehingga  kesepakatan tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
e. Para  pihak  mengupayakan  solusi  terbaik sehingga  solusi  tersebut  dapat  diterima oleh kedua belah pihak Berdasarkan faktor-faktor tersebut tedapat alasan  para  pihak  untuk  menyelesaikan penyelesaian melalui non-litigasi dengan cara negosiasi adalah sebagai berikut:
a. Tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi
b. Biaya  yang  dikeluarkan  akan  jauh  lebih sedikit dibandingkan menggunakan penyelesaian melalui jalur litigasi/pengaduilan
c. Jika  ditempuh  melalui  jalur  pengadilan belum tentu merupakan jalur yang terbaik karena  tidak  akan  dicapai  kepuasan  dari para  pihak  bahkan  dapat  menimbulkan perselisihan  yang  sangat  merugikan  dari dunia bisnis
d. Keputusan  hakim  belum  tentu  dapat memuaskan  para  pihak  sehingga  para pihak  dapat  mengajukan  banding  (hal  ini butuh  waktu  yang  lama  agar  bisa berkekuatan hukum tetap)

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  dan pembahasan  penulis  diatas,  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Tanggung  jawab  hukum  PT.  Pelabuhan Indonesia IV (Persero) terhadap klaim atas kelalaian  pelayanan  jasa  bongkar  muat barang  kepada  ekspeditur  adalah  menjaga keselamatan dan keamanan barang selama proses  bongkar  muat  barang,  mengganti kerugian  yang  timbul  dari  kerusakan  atau kehilangan  pada  barang  bongkar  muatan akibat  kesalahan  dan  kelalaian  yang dilakukan  pihaknya,  pelaksanaan  ganti rugi  akan  dilakukan  oleh  PT.  Pelabuhan Indonesia  IV  (Persero)  jika  perusahaan ekspeditur  selaku  kuasa  pemilik  barang telah melengkapi dokumen-dokumen pendukung klaim ganti rugi, serta menjaga keselamatan  TKBM  dan  memelihara fasilitas pelabuhan termasuk alat-alat yang digunakan  dalam  kegiatan  bongkar  muat. Dalam  pelaksanaannya  PT.  Pelabuhan Indonesia  IV  memiliki  batas  tanggung
jawab  yaitu  pihaknya  hanya  membatasi keselamatan  dan  keamanan  barang  pada saat  proses stevedoring , cargodoring ,  dan receiving / delivery ,  mengganti  kerugian yang timbul dari kerusakan atau kehilangan  barang  akibat  kesalahan  atau kelalaian pihaknya sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan dengan pihak ekspeditur/EMKL,  dan  berhak  menolak permintaan  ganti  rugi  apabila  barang tersebut mengalami kerusakan atau kehilangan pada saat proses pelayaran dan proses forwarding. Dengan adanya
tanggung  jawab  dari  PT.  Pelabuhan Indonesia  IV  (Persero)  untuk  mengganti kerugian yang dialami oleh ekspeditur/EMKL diberikan suatu pembatasan oleh Undang-Undang. Seperti dalam  pasal  468  ayat  (2)  dimana  ketika perusahaan  dapat  membuktikan  tidak bersalah,  misalnya  kerusakan/kehilangan barang  terjadi  pada  saat  proses  pelayaran dan  forwarding  maka  PT.  Pelabuhan Indonesia  IV  akan  dibebaskan  dari tanggung  jawab.  Prinsip  tanggung  jawab tersebut  merupakan  prinsip  tanggung jawab  praduga  selalu  bertanggung  jawab ( presumption liability ).
2. Upaya penyelesaian PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) terhadap klaim atas kelalaian  pelayanan  jasa  bongkar  muat barang  kepada  ekspeditur  adalah  melalui jalur  non-litigasi  dengan  cara  negosiasi yang dilakukan kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya  durasi  negosiasi  yang dilakukan  oleh  PT.  Pelabuhan  Indonesia IV  (Persero)  dengan  PT.  Tempura  Emas Tbk berlangsung selama 3-4 jam.
Pembayaran  selisih  kerugian  dilakukan paling  lambat  10  hari  sejak  tanggal dilakukannya negosiasi dan pembayarannya  dilakukan  dengan  cara transfer  melalui  bank.  PT.  Pelabuhan Indonesia IV (Persero) juga biasa melakukan  musyawarah  untuk  mencapai kemufakatan dan kesepakatan antar pihak. Kesepakatan  tersebut  akan  dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
B. Saran
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Mengenai  besaran  nilai  klaim  ganti rugi  yang  ditetapkan  oleh  perusahaan asuransi dan tidak sesuai dengan kerugian yang dialami oleh pengguna jasa,
sebaiknya  PT.  Pelabuhan  Indonesia  IV
(Persero) dan perusahaan asuransi mengecek secara detail terkait jumlah total kerugian yang dialami oleh ekspeditur/EMKL melalui dokumen- dokumen yang dilampirkan oleh pengguna jasa sehingga kedepannya tidak lagi terjadi permasalahan seperti diatas dan dari pihak pengguna  jasa  pun  harus  melengkapi dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk dapat melakakukan pengajuan klaim ganti rugi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Adi,  Susanti. Mediasi  Sebagai  Alternatif Penyelesaian Sengketa . Jakarta: Telaga Ilmu
Indonesia, 2009.
Adolf, Huala. Hukum Perdagangan
Internasional . Jakarta: Rajawali Pers,
2011.
Amriani,  Nurnaningsih. Mediasi  Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan . Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
Hendra, Frans. Hukum Penyelesaian Sengketa . Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Margono, Sujud. ADR dan Arbitrase . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
Martono  dan  Budi,  Eka. Transportasi  Di Perairan Berdasarkan Undang Undang Nomor
17  Tahun  2008 .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2011.
Soedjono,  Wiwoho. Hukum  Perkapalan  dan Pengangkutan  Laut  di  Indonesia .
Jakarta:
Bina Aksara, 1980.
Suryo, R.P. SHIPPING: Pengangkutan Intermodal  Ekspor  Impor  Melalui Laut. Jakarta: PPM, 2005
Usmani,  Rachmadi. Mediasi  di  Pengadilan: Dalam  Teori  dan  Praktik .  Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

## Artikel
Rionaldi,  “Analisis  Pemilihan  Lokasi  Dan Manajemen Strategis Pengembangan Pelabuhan  Laut  di  Provinsi  Riau”, Warta Penelitian Perhubungan , Volume 26 No. 28, (2014), hlm. 478.
Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa . UU No. 30 Tahun 1999. LN No. 138 Tahun 1999.
TLN No. 3872
Indonesia,  Menteri  Perhubungan. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal . PM 159 Tahun 2016.
Indonesia,  Menteri  Perhubungan. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Laut . PM 74 Tahun 2016.
Indonesia,  Mahkamah  Agung. Peraturan Mahkamah  Agung  tentang  Prosedur Mediasi.
PERMA No. 1 Tahun 2008.
Indonesia.  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata. Staatsblad No.  23  Tahun 1847.
Indonesia.  Kitab  Undang-Undang  Hukum Dagang. Staatsblad No.  23  Tahun
1847.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Internet
Alfin  Sulaiman, Langkah  Jika  Pihak  Lawan Mengingkari Perjanjian Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase , https://www.hukumonline.com/klin ik/detail/ulasan/lt5809e859ee53d/la ngkah-jika-pihak-lawan- mengingkari-perjanjian- penyelesaian-sengketa-melalui- arbitrase/ ,  diakses  pada  tanggal  5 Maret 2018.