## PROGRAM ARTEMIS: TANTANGAN HUKUM RUANG ANGKASA DI ERA BARU
Taufik Rachmat Nugraha Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran email: taufik18004@mail.unpad.ac.id
disampaikan 24/11/2020 – di -review 9/5/2021
– diterima 21/5/2022 DOI: 10.25123/vej.v7i1.3954

## Abstract
Artemis program  has  mainly focused  on space exploration and exploitation  of the Moon and other celestial  bodies.  United  States  government  as  initiator  is  inviting  government  and  non-government entities to involved in the Artemis program through Artemis Accords. Furthermore, this program will challenge  Corpus  Juris  Spatialis  as  existing  law.  It  could  not  properly  answer  the  future  problems because  this  law  has  begun  obsolete  after  50  years  since  it  was  composed.  However,  Corpus  Juris Spatialis was too geocentric, using Earth as the primary benchmark of space activities. Because of that, it has lacunæ on mineral exploitation, space environment, and properties issues. Based on those facts, there must be a new regulation along with planetary sustainability approach and with space-centric character  on  which  covered  all  future  questions  comprehensively.  Furthermore,  this  article  will examine the Artemis program using a comparative method between the U.S. and Luxembourg national legislation with Corpus Juris Spatialis as existing international space law. The author will propose a space-centric concept as a new approach to preserve outer space as the common heritage of mankind and reducing space environmental damage from such activities.
Keywords:
Artemis, Moon Exploitation, Space Sustainability, Space-Centric

## Abstrak
Program Artemis merupakan program eksplorasi dan eksploitasi yang memiliki tujuan utama untuk menambang  mineral  di  Bulan  dan  benda  langit  lainnya.  Pemerintah  Amerika  Serikat  sebagain inisiator  dari  program  Artemis  membuka  kesempatan    kepada  entitas  pemerintah  dan  non- pemerintah  untuk  bergabung  di  dalam  program  tersebut  melalui Artemis  Accord. Selanjutnya, Corpus Juris Spatialis yang ada pada  saat ini  dikhawatirkan tidak  lagi  mampu menjawab  seluruh tantangan masa depan seperti program Artemis, dikarenakan Corpus Juris Spatialis dibuat lebih dari 50 tahun yang lalu. Selain itu, Corpus Juris Spatialis memiliki corak geocentric yaitu menjadikan Bumi sebagai tolok ukur utama dalam setiap aktivitas keruangangkasaan, sehingga dalam hal ini Corpus Juris  Spatialis memiliki lacunaæ terhadap  masalah-masalah  eksploitasi  mineral,  lingkungan,  dan kepemilikan di ruang angkasa. Menyadari hal itu, harus ada sebuah pembentukan regulasi yang baru guna  menjawab  tantangan  masa  depan  tersebut,  yang  menggunakan  pendekatan planetary sustainability dan bercorak space centric agar dapat menjawab tantangan masa depan dengan lebih komprehensif. Artikel ini akan menguji program Artemis menggunakan metode komparasi antara hukum  nasional  Amerika  Serikat  dan  Luksemburg  dengan Corpus  Juris  Spatialis sebagai  hukum ruang  angkasa  yang  berlaku  saat  ini.  Selanjutnya,  penulis  mengusulkan space-centric sebagai pendekatan  baru  untuk  menjaga  warisan  bersama  umat  manusia  di  ruang  angkasa,  serta mengurangi ancaman kerusakan lingkungan ruang angkasa dari aktivitas-aktivitas tersebut.
Kata kunci: Artemis, Eksploitasi Bulan, Space Sustainability, Space-Centric

## Pendahuluan
Perkembangan  hukum  keruangangkasaan  sejatinya  sudah  menjadi perhatian  sejak  tahun 1910  oleh Emil  Laude yang  menyatakan  bahwa  harus ada hukum yang mengatur sebuah ruang yang dinamai pada masa itu dengan sebutan “ wilayah unbreathable gas. ” 1 Namun, pada masa itu atau setidaknya sebelum masa Perang Dunia I dan II (PD I & II) perkembangan hukum ruang angkasa belumlah berkembang  secara  signifikan  seperti  pada  era Sputnik di  tahun  1958,  sehingga dalam hal ini kemajuan aktivitas keruangangkasaan baru menggeliat selepas PD II. Selanjutnya,  kemajuan  aktivitas  keruangangkasaan  dapat  terbagi  menjadi  tiga bagian  selepas  PD  II,  yaitu; Cold  War  Era 1950-1991  yang  ditandai  pesatnya perkembangan teknologi keruangangkasaan dengan adanya pengiriman manusia pertama ke orbit Bumi oleh Uni-Soviet di tahun 1958. Pada masa ini, aktivitas kedua negara didominasi oleh perlombaan pemanfaatan keruangangkasaan untuk tujuan pertahanan  blok  barat  dan  timur.  Setelah  runtuhnya  Uni-Soviet  di  tahun  1991 aktivitas keruangangkasaan mulai bergeser dari fokus militer menjadi fokus riset publik  dengan  mengedepankan  kerjasama  riset  diantara spacefaring  nations dengan  ditandainya  proyek  pembangunan International  Space  Station (ISS), penulis  menamainya  masa interregnum .  Karena  pada  masa  ini  juga  entitas keruangangkasaan  non-pemerintah  mulai  bermuculan  dan  mulai  berperan  aktif dalam  pengembangan  teknologi  keruangangkasaan. 2 Terakhir,  ialah  masa space capitalism ,  pada  masa  ini  ditandai  dengan  aktivitas  keruangangkasaan  yang didominasi oleh entitas non-pemerintah ditandai dengan besarnya nilai investasi pada  program  pengembangan  teknologi  keruangangkasaan,  dan  sebagai penandanya yaitu pada pengiriman dua astronot dalam Demo- 2 ke ISS pada 30 Mei 2020 lalu dengan menggunakan peluncur  yang dibuat oleh Space X. 3 Masa space
1 Francis Lyall, Paul B. Larsen, Space Law; A Treatise, Ashgate Publishing Limited, Farnham, 2009, hlm., 5.
2 Stephen Doyle,  A CONCISE HISTORY OF SPACE LAW, Nandasiri Jasentuliyana Keynote Address on Space Law, n.d.
3 Jamie Carter, ‘Historic’ NASA -SpaceX Rocket Launch Will Begin New Era In Human Spaceflight This Week ,  https://www.forbes.com/sites/jamiecartereurope/2020/05/23/spacex-and-nasa-will- open-a-new-era-in-human-spaceflight-this-week-in-the-year-everything- changed/#796f3be17330, (Terakhir diakses 22 Juli 2020).
capitalism juga  dikenal adalah  masa  dimana  entitas  non-pemerintah  mulai menjalankan misi-misinya untuk mendapatkan keuntungan atau profit . Selain itu juga, dalam perspektif Amerika space capitalism memiliki beberapa benefit yakni, kekuatan  militer,  sumber  daya  alam,  pertumbuhan  ekonomi,  dan  prestise nasional. 4 5
Selanjutnya,  pada  tahun  2017  Presiden  Donald  Trump  mengumumkan empat  seri  dari Space  Policy  Directives (SPDs) 6 sebagai  momen  kebangkitan aktivitas keruangangkasaan Amerika Serikat. Pada SPD-1 ditekankan bahwa dalam hal ini Amerika Serikat akan mengirim Kembali manusia dalam misi jangka panjang ke Bulan dan selanjutnya Mars, seperti yang disebutkan dalam bagian I:
“Lead an innovative and sustainable program of exploration with commercial and international partners to enable human expansion across the solar system and to bring back to Earth new knowledge and opportunities. Beginning with missions  beyond  low-Earth  orbit,  the  United  States  will  lead  the  return  of humans  to  the  Moon  for  long-term  exploration  and  utilization,  followed  by human missions to Mars and other destinations” 7
Dari bagian tersebut dapat terlihat upaya Amerika Serikat untuk memulai kembali  program  misi  keruangangkasaan  yang  lebih  serius  seperti  upaya penambangan  di  ruang  angkasa.  Hal  ini  kembali  dipertegas  dengan diberlakukannya Space  Act 2015 8 yang  mengatur  tentang  aktivitas  peluncuran komersil  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  di  kawasan  asteroid,  Bulan,  dan
4 Robbert  Zimmerman,  CAPITALISM  IN  SPACE:  Private  Enterprise  and  Competition  Reshape  the Global Aerospace Launch Industry, Center for New American Security, 3, 2017.
5 Kekuatan  militer  ialah,  pengembangan  teknologi  keruangangkasaan  untuk  aktivitas reconnaissance dan pengembangan teknologi misil tidak akan tercapai tanpa adanya industri keruangangkasaan yang memadai, sumber daya ruang angkasa ialah pemanfaatan dan akses langsung terhadap sinar matahari, mineral di Bulan dan benda langit lainnya untuk kepentingan Amerika  Serikat  dan  juga  warganya  agar  tidak  tertinggal  dari  negara  lain  serta  sebagai penegasan hegemoni Amerika Serikat di ruang angkasa. Pertumbuhan ekonomi dalam hal ini dapat menjadi tambahan pemasukan dan dapat berpengaruh positif  pada stabilitas ekonomi Amerika Serikat melalui industri keruangangkasaan yang maju dan moderen.
6 John Wegner, “ Trump criticizes NASA promotion of returning to the moon. He directed it 18 months ago”,  Washington  Post, <https://www.washingtonpost.com/politics/trump-criticizes-his- administrations-promotion-of-returning-to-the-moon-before-exploring- mars/2019/06/07/b28656b6-894f-11e9-98c1- e945ae5db8fb_story.html?noredirect=on>,( Terakhir diakses 20 Juli, 2020).
7 Space Policy Directives-I, §1, U.S Presidential Documents, December 11, 2017, Federal Register , Vol 82 No. 239.
8 The 114th Congress, U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act, 2015.
benda  langit  lainnya.  Dalam  §  513  yang  dimaksud  dengan  komersialisasi pemanfaatan  sumber  daya  ruang  angkasa  ialah  terdiri  atas  ruang  angkasa  non asteroid  seperti  Bulan  dan  planet-planet  yang  memiliki  potensi  sebaran  mineral berharga.  Sumber  daya  asteroid  berasal  dari  entitas  tunggal  yang  ditemukan  di dalam asteroid. 9 Kemudian, sumber daya alam tersebut dapat diekstraksi baik oleh pemerintah, atau entitas non-pemerintah untuk dibawa ke Bumi lalu dijual sebagai komoditi  tambang yang  mana  hasil  dari  penjualan  tersebut  diproyeksikan  dapat menumbuhkan perekonomian nasional Amerika Serikat.
Selanjutnya, dalam Space Act 2015 didapati bahwa Amerika Serikat memiliki Property Rights terhadap kawasan pertambangan mineral di asteroid, Bulan, dan benda langit lainnya, seperti yang tercantum sebagai berikut:
“ Any asteroid resources obtained in outer space are the property of the entity that  obtained  such  resources,  which  shall  be  entitled  to  all  property  rights thereto,  consistent  with  applicable  provisions  of  Federal  law  and  existing international obligations .” 10
Merujuk  pada  kalimat  tersebut  terindikasi  bahwa  Amerika  Serikat  dalam aktivitas  penambangan  ruang  angkasa  khususnya  dalam  program  Artemis  akan menggunakan aturan tersebut, jika dikaji menggunakan aturan Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space Including the Moon and Other Celestial Bodies  1967 (OST 1967) Pasal II menyatakan “ ruang angkasa termasuk Bulan dan benda langit lainnya tidak dapat dijadikan pemilikan nasional  dengan  cara  menuntut  kedaulatan,  penggunaan  atau  dengan  cara-cara lainnya ” 11 atau  berlakunya  prinsip non-appropriation . Space  Act  2015 memiliki potensi untuk bertentangan dengan Corpus Juris Spatialis dan dapat menimbulkan kemungkinan konflik antara Amerika Serikat dan negara-negara lainnya.
Secara sensu stricto bahwa Bulan dan benda langit lainnya dan sumber daya mineral  yang  terkandung  di  dalamnya  tidak  boleh  dimiliki  oleh  pihak  manapun
9 Lihat, Spurring Private Aerospace Competitiveness and Entrepreneurship Act of 2015 “Space Act”, U.S. Government Department of State, §201-§51301, May 14, 2015.
10 §51303 Id.
11 Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space Including the Moon and Other Celestial Bodies, Art II, October 1967, UNOOSA.
termasuk oleh entitas non-pemerintah. 12 Karena Berdasarkan pendapat para ahli seperti  Manuilsky,  Jenks,  M.S.  Smirnoff,  bahwa  ruang  angkasa  haruslah  menjadi wilayah  yang  berada  di  dalam  prinsip res  Extra  Commercium dan res  Communis Omnium sehingga  kepemilikan  oleh  sebuah  negara  harus  dilarang, 13 hal  ini  juga untuk  mencegah  terjadinya  konflik  dalam  memperebutkan  wilayah  seperti  yang terjadi di permukaan Bumi.
Selanjutnya,  dalam  Program  Artemis  yang  memiliki  misi  utama  untuk menambang  sumber  daya  alam  di  Bulan  pada  fase  pertama,  dan  benda  langit lainnya pada fase lanjutan, Amerika menyadari betul jika Artemis hanya dilakukan oleh Amerika sendiri kemungkinan munculnya konflik akan semakin besar, maka dari  itu  Amerika  membuka  kesempatan  yang  seluas-luasnya  bagi  negara  lain maupun  entitas  non-pemerintah  untuk  terlibat  aktif  dalam  program  Artemis tersebut  atau  dapat  juga  disebut  sebagai  upaya  pemenuhan  dari Cooperation Principle sebagai  pemenuhan  dari  keharusan  untuk  bekerjasama  secara internasional seperti yang disebutkan dalam Pasal I paragraf 3 OST 1967 14 dan juga berdasarkan Declaration  on  International  Cooperation  in  Exploration  and  Use  of Outer Space for the Benefit and Interest of All States, Taking into Particular Account the Needs Developing Countries atau (Declaration on Space Benefit 1996) Annex I yang isinya Sebagian besar sama dengan Pasal I OST 1967 namun ada penambahan yakni “… particular account should be taken of the needs of developing countries …” dalam Declaration  of  Space  Benefit 1996  ditekankan  untuk  negara-negara  maju bekerjasama  juga  dengan  negara-negara  berkembang  terlebih  lagi  pada  negara- negara yang program aktivitas keruangangkasaannya baru mulai atau masih kecil skalanya  kegiatannya. Kemudian,  jika  ditelaah  dalam  arti  negara  “berkembang” apabila  menggunakan  teori  dari  Harding,  maka  Brasil,  dan  Ukraina  digolongkan
12 Fabio  Tronchetti,  The  Non-Appropriation  Principle  Under  Attack:  Using  Article  II  of  The  Outer Space Treaty in its Defence, 58 Th International Astronautics Conferences Proceeding, hlm., 7, 2007.
13 Id,
14 “Harus ada kebebasan untuk penelitian ilmiah di ruang angkasa, Bulan dan benda langit lainnya, dan negara negara harus memberikan kemudahan dan mendorong kerja sama internasional dalam penyelidikan tersebut.”
pada emerging spacefaring nations atau dalam arti lain, negara berkembang secara aktivitas keruangangkasaan. 15
Selanjutnya, Artemis Accord ialah sebuah instrumen politik atau mengikat secara  politik 16 ysng  berisi  13  ketentuan  untuk  berkolaborasi  dalam  program eksplorasi  dan  eksploitasi  ruang  angkasa  yang  berkelanjutan. 17 Selanjutnya,  jika menelaah Artemis Accord dalam konteks Astropolitics maka dalam hal ini Amerika Serikat sedang berusaha untuk mempertahankan hegemoninya di ruang angkasa, karena jika dilihat dokumen dari Artemis Accord sendiri dirancang dan dibuat oleh Amerika Serikat. 18 19
Selanjutnya, program Artemis tersebut dilakukan secara bertahap dengan misi  kembali  ke  bulan  lalu  selanjutnya  ke  Mars  oleh  NASA  melalui  Artemis khususnya dan dalam program ini juga akan  melibatkan entitas non-pemerintah seperti Space X dan Blue Origin, dan entitas pemerintah luar Amerika Serikat seperti European Space Agency (ESA) yang akan secara bersama-sama membangun fasilitas infrastruktur di Bulan  yang disebut Lunar Gate untuk menjamin kelangsungan misi ini dan manusia yang terlibat didalamnya.
Kemudian sebagai pembanding, jika melihat kepada hukum laut, khususnya pada kawasan The Area maka prinisp yang melekat pada permukaan bulan dan The Area yakni prinsip non-appropriation , dalam hal ini United Nations Law of the Sea Convention 1982 (UNCLOS 1982) di Pasal 135-136 the Area merupakan kawasan bersama  umat  manusia  dan  atas  dasar  itu  wilayahnya  tidak  dapat  dimiliki  atau diklaim oleh suatu negara ( non-appropriation ). Namun, pada faktanya, pada hari ini banyak negara-negara di dunia telah berpartisipasi sebagai negara sponsor untuk
15 Robert  C.  Harding,  Space  Policy  in  Developing  Countries,  Routledge,  London,  2013,  hlm., 79,108,145.
16 Rossana  Deplano,  The  Artemis  Accords:  Evolution  or  Revolution  in  International  Space  Law? International and Comparative Law Quarterly. 1-21, 2, 2021 .
17 Id.
18 Lihat, Everett C. Dolman, Astropolitik Classical Geopolitics in the Space Age, Frank Class Publisher, 2002, hlm., 1 “ the application of the prominent and refined realist vision of state competition into outer space policy, particularly the development and evolution of a legal and political regime for humanity’s entry into the cosmos.”
19 Dalam perkembangan terkini, sudah ada 12 negara yang telah menandatangani Artemis Accord diantaranya  ialah,  Amerika  Serikat,  Jepang,  Australia,  Selandia  Baru,  Ukraina,  Luksemburg, Emirat Arab, Italia, Kanada, Korea Selatan, Brazil, dan Britania Raya.
melakukan  proses  eksplorasi  sumber  daya  alam  berupa Pollymetalic  Nodules di Clarion Clipertone Zone. 20 Selanjutnya, dalam hal ini ada sebuah badan otoritas yang mengawasi  kegiatan  eksplorasi  dan  eksploitasi  di the  Area ialah International Seabed Authority (ISA) yang pembentukannya diamanatkan dalam BAB XI UNCLOS 1982.  ISA  memiliki  fungsi  untuk  memberikan  izin  eksporasi,  mengatur  kegiatan eksplorasi  dan  eksploitas  di the  Area melalui  regulasi-regulasi  yang  dikeluarkan oleh  ISA  untuk  menjamin  keberlangsungan  lingkungan  hidup  dan  juga  menjaga warisan umat manusia ke generasi mendatang.
Melihat apa yang sudah diberlakukan di kawasan the Area seharusnya hal tersebut  juga  bisa  diterapkan  hal  yang  serupa  di  ruang  angkasa  untuk  menjaga keberlangsungan ekosistem dan juga menjaga Bulan dan benda langit lainnya untuk generasi  mendatang,  melalui  pembentukan  regulasi  yang  adil  bagi  semua  pihak, dalam  hal  ini  semua  negara  baik spacefaring  nations maupun non-spacefaring nations.
Artikel ini menemukan belum siapnya Corpus Juris Spatialis untuk menjawab tantangan  masa  depan,  karena  terdapat lacunaæ yang  cukup  dilematis,  seperti apakah  penambangan  diperbolehkan,  apakah  sebuah  entitas  baik  pemerintah maupun  non-pemerintah  dapat  mengklaim  suatu  wilayah  atau  mineral  ruang angkasa, juga bagaimana perlindungan lingkungan ruang  angkasa pada program Artemis serta tanggung jawab entitas non-pemerintah pada program tersebut jika terdapat insiden lingkungan ruang angkasa. Maka dari itu, Artikel ini akan menguji dan  membandingkan  antara  peraturan  nasional  Amerika  Serikat,  dan  juga Luksemburg  dengan Corpus  Juris  Spatialis untuk  melihat  secara  rinci  di  mana kelemahan Corpus Juris Spatialis dalam menjawab tantangan masa depan dengan menggunakan  tinjauan  pustaka.  Serta  penulis  akan  mengusulkan  pendekatan space-centric sebagai acuan untuk membuat regulasi yang kemprehensif di masa depan.
20 International Seabed Authority, Decision of the Council Relating to an Environmental Management Plan for the Clarion-Clipperton Zone, 1833 Isb a/18/C/22 § 2012.

## Pembahasan
Tantangan Corpus Juris Spatialis Pada Program Artemis, dan Perbandingan Dengan Perlindungan Lingkungan Kawasan the Area
1. Prinsip freedom of exploration and use, non-Appropriation dan Common Heritage of Mankind Dikaitkan dengan Artemis
Dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitas keruangangkasaan maka rujukan yang harus digunakan pertama kali ialah Pasal I OST 1967 atau bisa dibilang pasal kardinal yang mengandung prinsip paling utama dalam corpus juris Spatialis yang memiliki dampak langsung pada setiap kegiatan keruangangkasaan. 21 Kemudian isi dari Pasal I ialah:
“ The exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, shall be carried out for the benefit and in the interests of all countries, irrespective of their degree of economic or scientific development, and shall be the  province  of  all  mankind.  Outer  space,  including  the  Moon  and  other celestial  bodies,  shall  be  free  for  exploration  and  use  by  all  States  without discrimination  of  any  kind,  on  a  basis  of  equality  and  in  accordance  with international law, and there shall be free access to all areas of celestial bodies. There shall be freedom of scientific investigation in outer space, including the Moon  and  other  celestial  bodies,  and  States  shall  facilitate  and  encourage international cooperation in such investigation . ”
Selanjutnya, jika ditelaah secara seksama, maka akan mendapati beberapa kunci utama yakni, “eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa termasuk Bulan dan benda langit lainnya harus dilaksanakan demi kemanfaatan dan kepentingan semua negara.” Dalam hal ini kal imat eksplorasi dimaknai sebagai pendalaman kegiatan ilmiah di Bulan dan benda langit lainnya tanpa tujuan komersial. 22
Kemudian, merujuk pada kalimat , “ Outer space, including the Moon and other celestial  bodies,  shall  be  free  for  exploration  and  use  by  all  States  without discrimination  of  any  kind,  on  a  basis  of  equality .” Maka,  kalimat  tersebut  dapat diterjemahkan bahwa, setiap aktivitas sebuah negara yang berlangsung di ruang angkasa,  tidak  dapat  dilarang  oleh  negara  lain  karena  pada  dasarnya  kalimat
21 Fabio Tronchetti, The Exploitation of Natural Resources of the Moon and Other Celestial Bodies, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 2009, hlm., 20.
22 Id.
tersebut  berdasar  pada  prinsip res  communis yang  dijamin  kebebasannya.
Selanjutnya, menurut Fabio Tronchetti bahwa  kalimat tersebut mengandung tiga hak  dasar  untuk  sebuah  negara  melakukan  aktivitas  di  ruang  angkasa  yakni diantaranya  adalah:  hak  untuk  mendapatkan  akses  bebas  ke  ruang angkasa,  hak untuk bebas mengeksplorasi, dan hak menggunakan ruang angkasa. 23 Kemudian, merujuk pada kata “ use ” yang kerap kali kata ini ditafsirkan juga sebagai eksploitasi sumber daya mineral pada umumnya, 24 tafsir tersebut sebenarnya adalah hal yang wajar jika melihat terminologi  yang  digunakan, karena dari terminologi tersebut bisa  diartikan  dalam  konteks  “ use ”  sebagai penggunaan  dalam  pengembangan keilmuan dengan memanfaatkan mineral ataupun bebatuan Bulan dan benda langit lainnya, atau justru “ use ” di sini diartikan dalam konteks penggunaan komersial. 25
Selanjutnya, jika dihubungkan dengan Space Act 2015 dan Loi du 20 Julliet 2017  sur l’exploration  et  l’utilisation  des  ressources  de  l’espace ( Luxembourg  Law 2017)  bahwa  ruang  angkasa  termasuk  Bulan  dan  benda  langit  lainnya  dapat digunakan  untuk  tujuan  dan  kepentingan  nasional,  sehingga  Amerika  dan Luksemburg  dalam  hal  ini  melihat  terminologi “ use ” sebagai  bagian  dari pemanfaatan ruang angkasa dan hal tersebut tidak bertentangan dengan OST 1967. Kemudian, bila menelaah kedua aturan nasional tersebut, maka khususnya Space Act 2015 melalui Artemis Accord berusaha untuk mengaplikasikan kebiasaan dalam hukum ruang angkasa untuk melakukan kegiatan penambangan di ruang angkasa dengan  mengikutsertakan  negara-negara  lain  untuk  bekerjasama  sehingga terbentuklah kebiasaan berdasarkan optimum interpres rerum usus / interpretasi terbaik dilihat dari penggunaannya (praktiknya).
Maka  dari  itu,  jika  melihat  pada  proyek  Artemis,  sejatinya  sebuah  negara sah-sah  aja  untuk  bergabung  dan  melakukan  penambangan  di  ruang  angkasa, namun dalam hal ini Pasal I tentu tidak bisa dilihat secara tunggal, sehingga perlu juga melihat pada Pasal II sebagai argumentasi lanjutan  terhadap kata “ use ” dan
23 Id.
24 Mahulena  Hofmann,  Federico  Bergamasco,  Space  resources  activities  from  the  perspective  of sustainability: legal aspects, Global Sustainability, 3, 2020.
25 Fabio Tronchetti, supra note 20, hlm., 22.
“ freedom  of  exploration ” apakah  dapat  diartikan  bahwa  sebuah  negara  berhak memiliki mineral hasil dari penambangan di Bulan dan benda langit lainnya melalui program Artemis, dan tidak bertentangan dengan prinsip “ non-aproppriation ” pada Pasal II OST 1967.
Kemudian, berkenaan dengan kepemilikan mineral berdasarkan Space Act 2015 dapat menimbulkan konflik antara spacefaring nations dan non-spacefaring nations .  Konflik  yang  dimaksud  ialah  dalam  hal  kesetaraan,  di  dalam  OST  1967 sudah dijelaskan bahwa setiap program keruangangkasaan tidak boleh membeda- bedakan  tingkatan  ekonomi,  pengetahuan  suatu  negara. 26 Kemudian,  jika  dilihat lebih  lanjut,  negara  yang  telah  menandatanagani Artemis  Accord merupakan negara-negara  yang  memiliki  kapabilitas  ekonomi  yang  kuat,  sehingga  dalam program  tersebut  memang  ditujukan  hanya  bagi  negara  yang  mampu  secara ekonomi menanggung biaya-biaya yang akan dikeluarkan dalam program Artemis nantinya. Sementara itu, bagi negara-negara yang posisi ekonominya lemah atau bahkan non-spacefaring  nations dikhawatirkan  hanya  memperbesar  jurang ketidaksetaraan dalam hal penggunaan ruang angkasa. Hal ini berkenaan pada area ruang  angkasa  yang  ditetapkan  sebagai res  communis  omnium sesuai  dengan  isi Pasal  II  OST  1967  bahwa  ruang  angkasa  atau  obyek  benda  ruang  angkasa  tidak dapat  dijadikan  kepemilikan  atau  dituntut  kedaulatannya. 27 Artinya,  kawasan tersebut dapat dimanfaatkan oleh umat manusia baik dari segi eksplorasi maupun eksploitasi sumber daya alam yang dikandungnya. Lebih jauh lagi, dalam Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies 1979 atau Moon  Agreement 1979  (MA  1979)  Pasal  IV  bahwa  dalam  eksplorasi  dan penggunaan  Bulan  harus  menjadi  kawasan  bersama  umat  manusia  “ common heritage of mankind ” (C HM) 28 yang diadaptasi dari pernyataan duta besar Malta yaitu  Arvid  Pardo.  Jika  ditarik  dalam  satu  kesimpulan,  Bulan  merupakan res communis omnium yang artinya absennya kedaulatan dan kepemilikian oleh entitas pemerintah di ruang angkasa, dan sumber daya alamnya harus digunakan secara
26 Hal ini bisa dilihat dalam mukadimah Outer Space Treaty 1967.
27 Art II , supra no 11.
28 Art IV, supra no 11.
bersama-sama untuk tercapainya kemakmuran manusia secara luas, namun perlu sebuah regulasi yang futuristik dan perencanaan yang matang agar penambangan Bulan dan benda langit lainnya dapat dirasakan kebermanfaatannya oleh seluruh umat manusia.
Selanjutnya,  dalam  program  Artemis  akan  mengacu  pada Space  Act 2015 pada bagian 51303 yaitu “sumber daya alam yang dieksploitasi di ruang angkasa adalah  milik  yang  memperoleh  sumber  daya  alam  tersebut  dan  berlaku  hak properti.”  Kalimat tersebut  menjadi  sangat  dilematis  secara  politik,  karena pengertian  antara global  south dan global  north akan  sangat  berbeda  mengenai prinsip non-appropriation yang  ada  di  OST  1967  jika  eksploitasi  pada  program Artemis  kelak  berusaha  mengklaim  kepemilikan  di  kawasan  Bulan  sebagaimana yang dicantumkan dalam Space Act 2015 yakni sebagai berikut:
“ Any asteroid resources obtained in outer space are the property of the entity that  obtained  such  resources,  which  shall  be  entitled  to  all  property  rights thereto,  consistent  with  applicable  provisions  of  Federal  law  and  existing international obligations. ” 29
Kemudian, nafas atau semangat dari Space Act 2015 dipengaruhi dari Guano Island Act 1856 Pasal I yang menyatakan bahwa:
“ Whenever any citizen of the United States discovers a deposit of guano on any island, rock, or key, not within the lawful jurisdiction of any other government, and not occupied by the citizens of any other government, and takes peaceable possession thereof, and occupies the same, such island, rock, or key may, at the discretion  of  the  President,  be  considered  as  appertaining  to  the  United States .” 30
Kemudian, selain Amerika Serikat, Luksemburg juga menaruh minat pada program penambangan sumber daya alam di  ruang angkasa melalui  pengesahan Luxembourg Law 2017 yang pada Pasal I secara jelas mengatakan sebagai berikut:
“ Space Resources are Capable of Being Owned. ” 31
29 §51303, supra no 9.
30 U.S. Code, Title 48, Guano Island Act 1856, §1411, Art I.
31 Art I, Loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace, Luxembourg, 2017 .
Selanjutnya, karena kedua negara bukan merupakan negara penandatangan MA 1979, maka kepemilikan mineral menjadi dimungkinkan secara sensu stricto . Pada dasarnya Pasal I OST 1967 menyatakan bahwa ekspolorasi dan penggunaan ruang  angkasa  beserta  obyek  ruang  angkasa  harus  dilangsungkan  demi kebermanfaatan “ benefit ” ,  dan  kepentingan “ interest ” semua  negara,  kemudian, ruang  angkasa  dan  termasuk  obyek  ruang  angkasa  harus  bebas  dieksplorasi “ freedom  of  exploration ” dan  digunakan  oleh  semua  negara “ freedom  of  use ” . Lanjutannya  dalam  Pasal  II  OST  1967,  ruang  angkasa,  Bulan,  dan  obyek  ruang angkasa lainnya tidak dapat dijadikan kepemilikan nasional dengan cara menuntut kedaulatan “ non-appropriation  from  country  sovereignty ” . “ Non-appropriation ” secara sensu stricto dapat ditafsirkan oleh negara industrialis bahwa kepemilikan lahan  oleh  entitas  non-pemerintah  dimungkinkan.  Karena  sejatinya  entitas  non- pemerintah  tidak  bisa  mengkalim  kedaulatan,  dan  kedaulatan  itu  ekslusif  hanya bagi negara saja. Selain itu, Pasal II OST 1967 hanya mengacu pada pengklaiman wilayah, dan bukan merujuk ke sumber daya alamnya. Maka dari itu, jika melihat pada Space Act 2015, Luxembourg Law 2017, bahwa sejatinya entitas pemerintah, dan non-pemerintah dapat mengklaim kepemilikan sumber daya alam yang telah ditambang, tanpa mengklaim kedaulatan negara di wilayah ruang angkasa, dalam misi Artemis kelak adalah Bulan dan Mars
Hal  ini  menjadi  masuk  akal  jika  dibawa  dalam  analogi  hukum  laut berdasarkan hukum perancis ( Principes de Droit Civil Français 1878) “ that although the  high  sea  cannot  be  appropriated,  shellfish  and  fish  are  capable  of  being appropriated. ” 32 Jika  dianalogikan  ke  dalam  hukum  ruang  angkasa  maka  akan berbunyi, “ Space resources are appropriable, in the same way as fish and shellfish are, but celestial bodies and asteroids are not, just like the high sea is not. ” 33
Kemudian  berkenaan  dengan  CHM, Corpus  Juris  Spatialis tidak  pernah menyebutkan  dengan  jelas  bagaimana  prinsip  CHM  di  ruang  angkasa  harus
32 On  apposes  communes  celles  qui  n'ont  point  de  ma î tre,  bien  qu'elles  soient  susceptibles d'appropriation  par  voie  d'occupation:  tels  sont  les  coquillages,  les  poissons  et  les  animaux sauvage  Draft  law  on  the  exploration  and  use  of  space  resources,  Luxembourg ,  hlm 4.  2016,
Lihat, François Laurent, Principes de droit civil français, 0, 1878
diterapkan,  apakah  harus  ada  suatu  standar  mekanisme  pembagian  keuntungan atau  hal  tersebut  diserahkan  kepada  masing-masing  pihak. 34 Selanjutnya,  jika melihat  penerapan  prinsip  CHM  dalam  pengelolaan  kawasan the  Area ,  maka mekanisme  dan  pengaturan  serta  pengelolaannya  dijalankan  oleh International Seabed  Authority (ISA)  sesuai  mandat  dari  BAB  XI  Unclos  1982,  prinsip  CHM menjadi  jelas  posisinya  dengan  hadirnya  ISA  karena  memiliki  wewenang  untuk mengatur sedemikian rupa agar pendistribusian keuntungan dapat disebar secara adil dan merata bagi seluruh pihak, termasuk kepada pihak yang tidak ikut serta di kawasan the  Area . 35 Kecenderungan  penafsiran  prinsip  CHM  di  ruang  angkasa kembali menjadi perspektif antara global north dan global south karena belum jelas aturan  pendistribusian  keuntungan  tersebut . Karena  jika  yang  dimaksud  oleh negara-negara  berkembang  pemanfaatan  ruang  angkasa  harus  memberikan keuntungan  secara  “materil”  tanpa  keterikatan  dalam  sebuah  komitmen seperti dalam program Artemis, maka akan menjadi tidak masuk akal, mengingat program Artemis merupakan “ fancy program ” yang tidak semua negara memiliki kapabilitas secara finansial maupun teknologi yang setara. Namun, dalam hal ini, negara yang tidak  ikut  dalam  program  Artemis  akan  mendapatkan  keuntungan  secara  tidak langsung  berupa  dapat  turunnya  harga  perangkat  elektronika  bagi  seluruh penduduk  Bumi 36 dan  juga  dalam  konteks  SDGs  dengan  semakin  meningkatnya bahan baku mineral langka, maka akan berpengaruh pada kesejahteraan manusia secara  tidak  langsung,  selain  itu,  keuntungan  non-materil  berupa  transparansi 37 data ilmiah Bulan, secara de minimus “ benefit for mankind ” dapat tepenuhi melalui pelaksanaan program Artemis.
34 Scot W Anderson, Korey Christensen, dan Julia La Manna, The development of natural resources in outer space, 37, Journal of Energy & Natural Resources Law, 227, 255 20).
35 Id.
36 Isabel Feichtner, Mining for humanity in the deep sea and outer space: The role of small states and international law in the extraterritorial expansion of extraction, Leiden Journal of International Law. 1, 12 , 2019.
37 DLAPIPER, Artemis Accords: New law for the moon and outer space?,
https://www.dlapiper.com/en/us/insights/publications/2020/07/artemis-accords-new-law- for-the-moon-and-outer-space/, (Terakhir diakses 24 juli 2020).
2. Re-evaluasi  Pasal  IX  OST  1967  Tentang  Mitigasi  Resiko  Lingkungan  Ruang Angkasa dalam Program Artemis
Pada program Artemis akan muncul beberapa tantangan yang harus dijawab serius  bagi  hukum  ruang  angkasa.  Tantangan  yang  akan  terjadi  ialah  mengenai upaya  pencegahan  transkontaminasi  antara  Bumi  dan  Bulan  atau  ( forward  and backward contamination ). Dengan kata lain dalam program eksplorasi Bulan dan objek ruang angkasa lainnya para pihak harus menghindari kontaminasi berbahaya yang dapat mencemari Bulan, objek ruang angkasa lainnya, dan Bumi sebagai efek dari program misi  Artemis. Lebih lanjut lagi, dalam OST 1967 Pasal  IX “…bahwa para  pihak yang  melakukan  misi  eksplorasi  harus  sedemikian  rupa menghindari kontaminasi  yang  membahayakan  ( avoid  harmful  contamination )  …”. 38
Permasalahan yang muncul ialah tidak adanya keterangan jelas dan lugas mengenai kontaminasi  membahayakan  seperti  apa  yang  harus  dihindari  oleh  para  pihak, lebih jauh lagi dalam pendapat Steven Mirmina bahwa Pasal IX OST 1967 adalah non-liquet. 39 Namun, jika melihat pada MA 1979 Pasal VI I “…dalam eksplorasi dan penggunaan  Bulan,  negara-negara  pihak  harus  melaksanakan  upaya  (mitigasi) gangguan terhadap gangguan keseimbangan dari lingkungan (Bulan) baik melalui pengenalan akibat perubahan lingkungan melalui bahaya kontaminasi…”. 40 Namun perlu  diingat  bahwa  MA  tidak  diratifikasi  oleh spacefaring  nations sehingga pelaksanaannya  akan  menjadi  sangat  terbatas, 41 dan  dalam  pemaparan  Artemis yang  diikuti  oleh  penulis,  bahwa  Amerika  sebagai  inisiator  Artemis  tidak  akan menggunakan MA sebagai pedoman arah kebijakan program tersebut. 42
Lebih  jauh  lagi,  kata  “kontaminasi”  dalam  Pasal  IX  menjadi  tidak  jelas peruntukannya, hal ini perlu disadari bahwa kontaminasi terbagi atas empat jenis,
38 Art IX, supra  no 11.
39 Steven,  A  Mirmina, Elon  Musk’s  ‘Starman’:  Is  it  Really  Legal  for  Billionaires  to  Launch  Their Roadsters into Space? https://blog.harvardlawreview.org/elon-musks-starman-is-it-really-legal- for-billionaires-to-launch-their-roadsters-into-space/ (terakhir diakses 20 Juli 2020).
40 Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies, Art VII, 1979, UNOOSA.
41 Patricia  M.  Sterns,  Leslie  I.  Tennen,  Lacuna  in  the  updated  planetary  protection  policy  and international law, Life Sciences in Space Research. 1, 3, 2019.
42 Webinar, Artemis Accords Challenge and Opportunities, McGill IASL-IAASS , Kanada, 10 Juli 2020, tidak dipublikasi.
yakni:  kontaminasi  atmosfer,  kontaminasi  nuklir,  kontaminasi space  debris ,  dan yang  terakhir  kontaminasi  biologis.  Perbedaan-perbedaan  tersebut  memiliki konsekuensi hukum dan penanganan yang berbeda-beda juga. Kemudian, Artemis adalah  program  untuk  melakukan  penambangan  di  Bulan,  maka  dalam  hal  ini penulis  berpendapat  akan  ada  dua  unsur  risiko  kontaminasi  utama  yaitu space debris ,  dan  kontaminasi  biologis  yang  disebabkan  oleh  makhluk  mikrobialyang secara tidak sengaja terbawa pada saat instalasi di Bulan dan benda langit lainnya.
Jika melihat lebih dalam pada Pasal IX maka akan ditemukan Lacunæ dalam upaya  mencegah  kontaminasi space  debris dan  biologis  di  Bulan  pada  program Artemis. Karena sejatinya Pasal IX hanya menjabarkan bahwa, “…perubahan yang merugikan  bagi  lingkungan  Bumi  yang  diakibatkan  masuknya  benda ekstraterestrial….”  Kalimat  tersebut  justru  terkesan  menempatkan  bahwa lingkungan ruang angkasa perlindungannya masuk kedalam zona abu-abu, karena memang  tidak  disebutkan  bagaimana  jika  kontaminasi  terjadi  di  ruang  angkasa, Bulan,  dan  obyek  ruang  angkasa  lainnya.  Selanjutnya,  untuk  menjawab  dilema tersebut  Howard  A.  Baker  berusaha  menyampaikan  bahwa  kontaminasi  dalam Pasal IX OST 1967 merujuk kepada kontaminasi yang disebabkan oleh terbawanya makhluk mikrobial berbahaya dari darat ke ruang angkasa 43 dan terjadi tabrakan atau  ledakan  yang  tidak  disengaja  sehingga  muatan  tersebut  kembali  ke  Bumi melalui re-entry. Dalam hal ini Baker berusaha menyampaikan bahwa muatan yang mengandung  makhluk  mikrobial  dari  Bumi  dapat  menjadi  lebih  berbahaya  dari sifat aslinya jika terpapar komponen lain atau terjadi mutasi genetika akibat radiasi di ruang angkasa.
Namun, pengertian yang diberikan Baker juga masih dapat dipertanyakan, jika  dalam  analisanya  menyampaikan  makhluk  mikrobial  bumi  yang  terbawa  ke ruang  angkasa  maka,  melihat  lebih  jauh  dalam  Pasal  IX  OST  1967  justru menekankan “… introduction of extraterrestrial matter …” ata u pengenalan material yang berasal dari ruang angkasa, dan bukan yang berasal dari Bumi atau atmosfer
43 Howard A Baker, The Application of Emerging Principles of International Environmental Law to Human Activities in Outer Space, Doctoral Thesis, hlm. 246-269, 1996.
Bumi 44 dikarenakan  Baker  merujuk  kepada  keadaan  mikrobial re-entry maka seharusnya  dalam  keadaan  umum  cakupannya  diperlebar  menjadi  makhluk mikrobial  yang  berasal  dari  Bumi  maupun  ruang  angkasa  yang  menyebabkan perubahan  yang  merugikan  Bumi  akan  menjadi  pengertian  yang  lebih  tepat menurut penulis.
Lebih lanjut lagi, pada program Artemis akan dibangun Lunar gateway yang akan  diinstal  di  Bulan sebagai  persinggahan  bagi  kru untuk  menunjang  aktivitas penambangan di Bulan. 45 Dalam artian lain bahwa keterlibatan manusia di Bulan akan  semakin  meningkat,  yang  juga  semakin  meningkatkan  risiko transkontaminasi makhluk mikrobial Bumi ke Bulan dan sebaliknya. Sejatinya jika berbicara pada upaya pencegahan sebagai mana yang diamanatkan dalam Pasal IX OST  1967 masih  memungkinkan  jika  “ avoid  harmful  contamination ”  tersebut disematkan  pada  benda  mati  ( non-living  materrials ),  karena  program  sterilisasi maksimal  akan  lebih  mudah  dilakukan.  Permasalahannya,  program  sterilisasi maksimal pada manusia adalah sebuah kemustahilan karena akan menyebabkan kematian pada manusia. 46
Selanjutnya,  karena  tidak  dimungkinkannya  sterilisasi  maksimal  pada manusia,  makhluk  mikrobial  dapat  secara  tidak  sengaja  terbawa  oleh  manusia sehingga  menyebabkan  proses  trans-kontaminasi  di  permukaan  Bulan.  Padahal jika  dilihat  pada  Pasal  IX  OST  1967 terdapat  kalimat  “ adverse  change ”  atau perubahan  yang  merugikan.  Maka  ini  akan  menjadi  perdebatan  kerugian  yang seperti apa yang dimaksud oleh Pasal IX OST 1967, jika diartikan secara luas bahwa sejatinya  penambangan  Bulan  pada  program  Artemis  sudah  pasti  akan menimbulkan  kerugian  bagi  ekosistem  Bulan.  Jika  diartikan  secara  sempit, kerugian  yang  dimaksud  bisa  jadi  hanya  sebatas  pada  kerugian  yang  timbul dikemudian hari akibat terjadinya kontaminasi di Bulan yang terbawa ke Bumi.
44 Miriam Webster , https://www.merriam-webster.com/dictionary/extraterrestrial (terakhir diakses 21 Juli 2020).
45 NASA, In Lunar Orbit, https://www.nasa.gov/johnson/exploration/gateway, (terakhir diakses 23 Juli 2020).
46 Erik Persson, Ethics and the Potential Conflicts between Astrobiology, Planetary Protection, and Commercial Use of Space, 8, Challenges, 1, 2, 2017.
Lacunaæ pada Pasal IX OST 1967 juga dimaknai oleh penulis bahwa, Pasal IX OST 1967 jutsru memang tidak mencerminkan perlindungan lingkungan di ruang angkasa  secara  menyeluruh,  karena  melihat  pada  redaksi  kalimat  yang disampaikan  cendrung  menjadikan  ruang  angkasa  sebagai  perantara,  karena sejatinya yang menjadi perhatian serius ialah perubahan merugikan yang terjadi di permukaan Bumi sebagai akibat dari aktivitas keruangangkasaan yang dilakukan dengan tidak hati-hati. Lebih dalam lagi, hal ini terbukti pada saat Space Il sebuah entitas non-pemerintah asal Israel dengan misi Beresheet- nya untuk menerbangkan “ lander ”  di  permukaan  Bulan. 47 Permasalahan  utama  dalam  misi  tersebut  ialah, tidak diberitahukannya bahwa misi tersebut mengangkut tardigrades atau beruang air  kepada  Israel  dan  Amerika  Serikat  sebagai  negara  peluncur. 48 Jika  mengacu pada Pasal IX OST 1967 tentu tindakan tersebut diangg ap “tidak melanggar aturan internasional” Namun, jika menggunakan MA 1979 Pasal VII, negara peluncur akan menghadapi  persoalan  yang  serius  karena  tindakan  tersebut  dapat  diartikan sebagai upaya mengganggu keseimbangan lingkungan Bulan, dan hal ini juga yang harus menjadi perhatian jika kelak program Artemis sudah berjalan sesuai rencana.
Menyadari  bahwa  Pasal  IX  OST  1967  mengamanatkan  bahwa  dalam penggunaan  ruang  angkasa,  negara  peserta  harus  sebisa  mungkin  menghindari kontaminasi  yang  berbahaya  bagi  Bumi  dan  walaupun  Pasal  IX  OST  1967  masih terdapat  celah  perdebatan.  Namun  dalam  perancangan Artemis  Accord Amerika Serikat dalam hal ini tidak main-main. Sebagai jawabannya Amerika menyiapkan Deconfliction  Principle 49 sebagai  upaya  pencegahan  kontaminasi  berbahaya  yang dapat  menggangu  aktivitas  di  Bulan  melalui  pemetaan  zona  aman  yang  akan
47 C.D.  Johnson,  D.  Porras,  C.M.  Hearsey,  S.  O’Sullifan,  The  curious  case  of  the  transgressing tardigrades , https://www.thespacereview.com/article/3783/1, (terakhir diakses 22 Juli 2020).
48 Loren  Grush,  Who  Stowaway  the  Creatures  on  the  Moon  Confound  International  Space  Law, https://www.theverge.com/2019/8/16/20804219/moon-tardigrades-lunar-lander-spaceil- arch-mission-foundation-outer-space-treaty-law, (terakhir diakses 22 Juli 2020).
49 Deconfliction  Principle merupakan  upaya-upaya  dalam  mencegah  kemungkinan  terjadinya gangguan yang merugikan “ harmful interference ” antar pihak di suatu wilayah bersama akibat aktivitas  salah  satu  pihak  yang  dapat  menggangu  kelacaran  berjalannya  aktivitas  pihak  lain melalui upaya pemberian notifikasi “ safety zones ”. Lihat Joseph Rios, Final Report on Strategic Deconfliction: System Requirement, NASA-UAS Traffic Management, Amerika Serikat, 2018, tidak dipublikasikan.
diberikan notifikasinya kepada para pihak agar terhindar dari harmful interference. Lebih  jauh  lagi,  sebagai  tindak  lanjut  NASA  menyiapkan  NASA Interim  Directive (NID) yang terbagi atas dua seri yakni sebagai pedoman khusus bagi misi manusia ke Bulan dan Mars. Cakupan dalam NID adalah pada misi yang dilakukan oleh NASA, kontraktor,  penerima  hibah,  para  pihak  dalam  perjanjian  termasuk  pihak  yang dirujuk  di  dalam  kontrak. 50 NID  mengamanatkan  bahwa  misi  ke  Bulan  harus memenuhi protokol yang telah ditetapkan melalui NASA Planetary Protection Office (NASA  PPO)  yang  didasarkan  pada Committee  on  Scientific  Planetary  Research, Planetary  Protection  Policy (COSPAR  PPP),  juga  Berdasarkan  rekomendasi  dari Space Studies Board (SSB), National Research Council (NRC). 51 Jika mengacu pada isi dokumen tersebut maka para pihak selain Amerika Serikat wajib menaati prosedur pengamanan tersebut. Ini adalah sebuah Langkah yang cukup maju yang dilakukan Amerika Serikat untuk memastikan deconfliction principle dapat terpenuhi untuk memastikan program misi yang berkelanjutan ( Sustainable Mission Program ).
3. Keterlibatan Entitas Non-Pemerintah Serta Potensi Penerapan Direct Liability dalam Program Artemis
Tantangan  selanjutnya  adalah  keterlibatan  entitas  non-pemerintah  dalam program  Artemis,  dalam  pemaparannya  Ram  Jakhu 52 memperingatkan  bahwa entitas non-pemerintah yang berasal dari luar Amerika Serikat harus mendapatkan izin  dari  negara  asal  dan  mempertimbangkan  dengan  benar-benar  matang  jika ingin terlibat dalam program tersebut. Dikarenakan adanya beban tanggung jawab yang dibebankan pada negara dari entitas non-pemerintah di sebuah negara jika suatu saat program tersebut gagal atau terdapat insiden yang merugikan pihak lain pada  saat  program  Artemis  berjalan. Liability dapat  dibagi  menjadi  dua  kategori sebab, yaitu; kerugian  yang muncul dan menimpa property milik pihak lain, dan kerugian yang muncul akibat dari kontaminasi biologis.
50 NASA tidak dipublikasi
51 NASA Procedural Requirements NPR 8020.12D, Chapter 2 , 2011-2020.
52 Seminar, Artemis Accord: Challenges and Opportunity, IASL-IAASS, Montreal, 10 Juli 2020, tidak dipublikasi.
Problematika ini akan muncul ketika berbicara pada konteks kerugian yang disebabkan oleh kontaminasi biologis, dikarenakan pada Pasal VI OST 1967 yang mengisyaratkan  bahwa  entitas  non-pemerintah  dapat  melakukan  aktivitas  dan kegiatan keruangangkasaan selama mendapat pengawasan dan izin dari negara. 53 Lalu jika sewaktu waktu aktivitas entitas non-pemerintah tersebut menimbulkan insiden yang bertanggung jawab adalah negara peluncurnya melalui skema indirect liability , sebagaimana yang diatur dalam Pasal VII OST 1967 yaitu, “…negara yang meluncurkan  atau  turut  serta  meluncurkan  obyek “ man-made  object ” ke  ruang angkasa termasuk  ke Bulan dan objek ruang angkasa lainnya  dan setiap negara yang  wilayah  atau  fasilitasnya  diuluncurkan  suatu  obyek  maka  negara  tersebut bertanggung  jawab  secara  internasional…”. 54 Kemudian,  permasalahan pertanggungjawaban  dipertegas  kembali  dalam Convention  on  International Liability for Damage Caused by Space Objects 1975 ( liability Convention 1975 ) Pasal II dan III yaitu, negara yang aktivitas keruangangkasaannya menyebabkan kerugian terhadap  permukaan  Bumi  dan  pesawat  udara  yang  sedang  melintas  berlaku tanggung jawab absolut, dan jika kerugian muncul oleh aktivitas keruangangkasaan di luar Bumi yang menyebakan kerugian terhadap pihak lain berlaku based on fault liability . 55
Permasalahannya ialah, tidak semua negara memiliki kapabilitas finansial yang memadai untuk memenuhi tanggung jawab jika entitas pemerintah atau non- pemerintahnya melakukan kelalaian sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain. 56 Hal ini lah yang perlu menjadi pertanyaan lebih lanjut apakah pertanggung jawaban  langsung  ( direct  liability )  dapat  diterapkan  dalam  program  Artemis, sehingga  entitas  non-pemerintah  dapat  memiliki  beban  tanggung  jawab  yang
53 Art VI , supra no 11.
54 Art VII , Id.
55 Convention  on  International  Liability  for  Damage  Caused  by  Space  Objects,  Art  II-III, 1975, UNOOSA.
56 Dalam laporan ESPI 2019 setidaknya ada kenaikan laju investasi entitas non-pemerintah, dan ESPI mengkategorikan ada 4 pemeran utama ( big four ) asal Amerika Serikat yang memiliki nilai investasi diatas 500 Juta dollar Amerika Serikat, melampaui anggaran tahunan sebagian besar spacefaring  nations. Lihat European  Space  Policy  Intitute (ESPI), ESPI  Yearbook  2019  Space policies, issues and trends, Austria , 2020, hlm. 143-144.
serupa dan diharapkan beban pemerintah tidak terlalu besar untuk menanggung kerugian yang dapat saja terjadi pada program Artemis.
Selanjutnya,  dalam  Pasal  III Liability  Convention 1972  dijelaskan  bahwa setiap negara bertanggung jawab jika benda ruang angkasa miliknya menyebabkan kerugian terhadap benda ruang angkasa negara lain dan atau personil yang berada di  dalamnya,  maka  negara  peluncur  tersebut  bertanggung  jawab  terhadap kerusakan,  jika  kerusakan  tersebut  timbul  akibat  kesalahannya  atau  kesalahan personil di bawah tanggung jawabnya. 57
Perlu dilakukan analisa secara tekstual terhadap isi Pasal III Liability Convention 1972 , “benda ruang angkasa” yang dimaksud dalam Pasal III Liability Convention 1972 tersebut ialah merujuk kepada roket, satelit, pesawat ulang alik, stasiun ruang angkasa,  dan probe /robot  yang  merupakan  komponen  mekanikal,  seperti dijelaskan oleh Pasal I huruf d Liability Convention 1972, namun tidak dijelaskan lebih rinci jika sumber kerusakan itu disebabkan oleh transmisi radio atau bahkan kontaminasi ekstraterestrial. Sehingga, dalam hal ini Pasal III Liability Convention 1972  tidak  mencakup  pada  kerusakan-kerusakan  yang  timbul  pada  lingkungan Bulan  dan  benda  langit  lainnya  sebagai  akibat  dari  kegiatan  eksplorasi  dan eksploitasi.
Lebih  jauh  lagi  kerugian  akan  merujuk  kepada  hilangnya  fungsi  benda- benda  ruang  angkasa  milik  negara  lain  yang  dimaknai  sebagai direct  damage , seperti pada kasus Cosmos 954 di tahun 1978, ketika roket Tsyklon-2 mengalami distress di  lapisan  stratosfer  dan  terjadi re-entry selanjutnya  jatuh  di  wilayah Kanada dan mencemari wilayah tersebut dengan bahan bakar nuklir. namun dalam konteks  kontaminasi  yang  bisa  bersifat indirect  damages Konvensi  ini  berada  di wilayah abu-abu. 58
Penggunaan  Pasal  II Liability  Convention 1972  pun  tidak serta  merta  bisa diterapkan  di  Bulan  pada  program  Artemis  karena  di  dalam  pasal  tersebut  jelas menunjukkan Bumi sebagai objek perlindungan dan bukan “ obyek ruang angkasa
57 Art III , supra  no 42.
58 Zhao Yun, The 1972 Liability Convention: time for revision, 20, Spacepol, 117, 120, 2004.
lainnya .” Namun, jika dilihat dalam Pasal VII  OST 1967 akan menemui kata yang berbeda  yaitu.  “… Setiap  negara  bertanggung  jawab  terhadap  kerugian  yang timbul ….” Sehingga  didapati  bahwa  apa  yang  tercantum  dalam  OST  1967  dan Liability Convention 1972 pemaknaannya dapat menjadi berbeda.
Selanjutnya,  dalam  hal  entitas  non-pemerintah  maka  akan  merujuk  pada Pasal  VI  terkait  kegiatan  keruangangkasaan  harus  mendapatkan  lisensi  dan pengawasan  dari  negara.  Namun,  melihat  pada  kata  selanjutnya  jika  entitas tersebut  menimbulkan  kerusakan/kerugian  maka  pertanggungjawabannya  akan dibebankan pada negara peluncur, karena pada dasarnya negara yang memberikan supervisi  turut  menanggung  beban  pertanggungjawaban  jika  aktivitas keruangangkasaan  tersebut  menimbulkan  kerugian. 59 Jika  melihat  hal  tersebut pertanggungjawaban dalam OST 1967 merujuk pada sistem pertanggungjawaban indirect liability . Sementara, kapasitas keuangan dan kemampuan finansial suatu negara terkadang lebih kecil dibandingkan kemampuan finansial yang dimiliki oleh entitas-non  pemerintah  maka  seharusnya  beban  tanggung  jawab  entitas  non- pemerintah  dapat  dipisah  dari  negara  peluncurnya.  Selanjutnya,  terkait pertanggung jawaban dalam OST 1967 prinsip  yang digunakan dalam OST 1967 maupun Liability  Convention menerapkan vicarious  liability 60 artinya  beban tanggung  jawabnya  diwakilkan  oleh  negara  melalui  mekanisme  diplomatik,  jika melihat  pada  rencana  eksplorasi  pada  program  Artemis  yang  akan  dijalankan sesuai  dalam  SPD-1  maka prinsip  dari vicarious  liability seharusnya  tidak  bisa digunakan,  karena  terkait  masalah  kontaminasi  penanganannya  harus dilakukan dengan  sesegera  mungkin,  terutama  jika  program  Artemis  merugikan  pihak  lain yang bukan anggota dari Artemis di Bulan.

## Konsep Planetary Sustainability
Semakin kuatnya kesadaran umat manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi  di  Bumi  sebagai  efek  samping  kerusakan  yang  disebabkan  oleh  aktivitas
59 Neni  Ruhaeni,  Tanggung  Jawab  Entitas  Non-Pemerintah  Dalam  Kegiatan  Keruangangkasaan Ditinjau  Dari  Hukum  Ruang  Angkasa  Internasional  dan  Implementasinya  Dalam  Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Ringkasan Disertasi, hlm31, 2014.
60 Supra. hlm. 43.
manusia,  maka  konsep Sustainable  Development  Goals (SDGs)  mulai dikumandangkan  dan  dikhususkan  pada  sektor  lingkungan  dan  sosial. Sebagai bentuk  konkrit  dari  upaya  perlindungan  terhadap Interplanetary  environment dapat  dilakukan  dengan  cara  menerapkan Planetary  Sustainability (PS)  yang diilhami  dari Sustainable  Development  Goal’s yang  sudah  mulai  dilakukan  untuk menjamin keberlanjutan ekosistem dan juga manusia. SDG’s memiliki pengertian yaitu:  “ a  development  is sustainable  if  it  ‘meets  the  needs  of  the  present  without compromising the ability of future generations to meet their own needs. ” 61 Sejatinya hal tersebut dilakukan  dalam jangka waktu yang tidak sebentar untuk mencapai tujuan dari SDGs.
Konsep SDGs sebagai pandangan baru bahwa planetary environment harus semaksimal  mungkin  dijaga  lingkungannya  sebagai  potensi  tempat  tinggal  dan sumber daya alam untuk manusia di masa depan, hal ini pun sama dengan apa yang berlaku di Laut yaitu dengan adanya SDGs 14 ( Life Below Water ) bertujuan untuk melindungi  habitat  laut  untuk  keseimbangan  ekosistem  dan  keberlangsungan eksistensi manusia, atau diartikan secara harafiah: “ sustainability is often used to describe an entanglement of economic and ecological development, which means to use resources in such a limited way that they can recover over time from our use and hence remain available for us. ” 62 Selanjutnya, program  SDGs yang sekarang tidak atau  belum  melihat  kegiatan  eksplorasi  dan  eksploitasi  Bulan  dan  benda  langit lainnya sebagai masalah yang harus diberikan perhatian, akan tetapi, dalam hal ini konsep  dan  semangat  keberlangsungan  yang  terkandung  dalam  SDGs  dapat dijadikan  dasar  pertimbangan  bahwa  setiap  kegiatan  eksplorasi  dan  eksploitasi Bulan  dan  benda  langit  lainnya  harus  didasari  pada  semangat-semangat keberlanjutan sebagai upaya melindungi kawasan bersama umat manusia di Bulan dan benda langit lainnya. Selanjutnya dalam artikel yang dikemukakan oleh Losch memberikan  argumentasi  bahwa  melihat  pada  aktivitas  keruangangkasaan  yang semakin berkembang belakangan ini diperlukan adanya etika terhadap lingkungan
61 Claus Beisbart, do we need an ethics of planetary sustainability? 2, Glob. Sustain, 1, 1, 2019.
62 Andreas Losch, The need of an ethics of planetary sustainability, 18, Int. J. Astrobiol, 259, 261, 2019.
ruang  angkasa  khususnya  Bulan  dan  Planet-Planet  dari  acaman  kerusakan lingkungan,  maka  Losch  memperkenalkan  SDG  18  sebagai  capaian  ( Goals )  yang baru, seperti digambarkan dalam ilustrasi di bawah:
Gambar 1: Ilustrasi dari Tabel Sustainable Development Goal’s.
Sumber 2: Andreas Losch, The need of an ethics of planetary sustainability, 18, Int. J. Astrobiol, 259, 261 (2019).
Konsep  tersebut  diinisiasikan  pertama  kali  oleh  NASA  di  tahun  2014, terdapat tiga poin fokus, namun fokus nomor tiga menjadi hal yang sangat menarik untuk  diperhatikan  karena  berhubungan  langung  PS  dengan  yaitu,  lingkungan multi planet untuk kesejahteraan manusia yang berada di Bumi. 63 Lebih jauh lagi, konsep PS menekankan bahwa eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam Bulan dan  obyek  ruang  angkasa  lainnya  yang  dilakukan  di  masa  ini  harus  sangat memperhatikan keberlanjutan misi di masa depan sebagai warisan bagi generasi mendatang dan juga mempertahankan lingkungan ruang angkasa khususnya Bulan dan obyek ruang angkasa lainnya yang rapuh dengan tidak mencemarinya dengan bahan berbahaya yang berasal dari Bumi dalam misi yang dilakukan oleh negara- negara dan entitas non-pemerintah ke Bulan dan obyek ruang angkasa lainnya, juga tidak  mencemari  lingkungan  Bumi  dengan  terbawanya  bahan-bahan  berbahaya dari Bulan . 64
63 NASA, NASA Planetary Sustainability, Our Vision, (n.d.). https://www.nasa.gov/content/planetary-sustainability-our-vision/#.VFkmdL7V20I, (Terakhir Diakses 20 Juli 2020).
64 Andreas Losch, supra no. 62, hlm 262.
Mengingat  bahwa  program  Artemis  tujuannya  bukan  hanya  mengirimkan kembali  manusia  ke  Bulan  Namun  juga  untuk  menambang sumber daya  alam  di Bulan,  maka  pada  pelaksanaanya  kelak  konsep  PS  harus  benar-benar dipertimbangkan sebagai pedoman dan etika pengeksplorasian, pengeksploitasian Bulan  untuk  menjaga  kelestarian  lingkungan  Bulan  dan  juga  untuk  menghindari adanya “ harmful interference ” yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
Konsep Space  Centric Sebagai  Model  Ideal  Pengembangan  Hukum  Ruang Angkasa Masa Depan Dikaitkan Dengan Program Artemis
Selanjutnya, dengan adanya tantangan seperti yang sudah dijelaskan dalam bab  sebelumnya  maka,  dengan  hal  ini  penulis  berpendapat  bahwa  dibutuhkan suatu  hukum  ruang  angkasa  yang  revolusioner  yang  dapat  mencakup permasalahan-permasalahan  seperti  yang  telah  disebutkan  di  atas.  Program Artemis  hanyalah  sebagai  permulaan  dari  serangkaian  program-program eksplorasi  dan  eksploitasi  yang  juga  akan  dilakukan  oleh  negara-negara  lain semisal Cina, Russia, India, dan UAE setidaknya hukum ruang angkasa harus bisa mencakup perdebatan yang timbul akibat program Artemis. Lebih jauh lagi, melihat kesiapan  pemerintah  Amerika  Serikat  dalam mengembangkan  program  Artemis, maka  sejatinya  kekhawatiran  mengenai environmental  sustainability di  ruang angkasa sudah diminimalisir resikonya dengan hadirnya NASA Internim Directive (NID), NASA Planetary Protection Policy (NPPP), dan Committee on Space Research,
Planetary  Protection  Policy (COSPAR  PPP).  Juga,  permaslahan non-appropriation dari analisa yang disampaikan penulis bahwa penambangan Bulan dalam cakupan program Artemis tidak dilarang di dalam OST 1967.
Kemudian, masalah tanggung jawab, mungkin dari dua analisis sebelumnya penulis  tidak  terlalu  menemukan  kesukaran  jika  cakupannya  sesama  negara anggota  program  Artemis,  permasalahan  akan  muncul  jika  kerugian  baik  dalam konteks properti, dan kontaminasi yang melibatkan pihak di luar anggota program Artemis akan menjadi masalah. Sejatinya dari keseluruhan isi OST 1967, Liability Convention 1972, masih dirasa sangat geocentric karena menekankan Bumi sebagai “ prim ary actor” padahal secara de facto aktivitas manusia sudah mulai menyebar ke
obyek  ruang  angkasa  lainnya  semisal  penelitian  pada  komet  67/P Churjumov- Gerasimenko oleh European Space Agency (ESA) dalam misi “ Roseta. ” Maka dari itu, penulis  memperkenalkan  sebuah  konsep space  centric dalam  pembuatan lege ferenda keruangangkasaan,  khususnya  juga  untuk  melindungi  lingkungan  ruang angkasa, agar konsep space sustainability dapat tercapai.
Ubi Societas Ibi Ius bahwa kehadiran manusia akan diikuti juga kehadiran hukum sebagai perangkat yang mengatur kegiatan manusia agar tidak melenceng dari moral yang berlaku agar tidak terjadi kerugian bagi dirinya sendiri dan orang lain. Jika dibawa dalam perspektif keruangangkasaan “ Societas ” dapat diwakilkan pada kehadiran teknologi pada wilayah yang belum bisa dijangkau oleh manusia secara langsung. Karena, teknologi sejatinya merupakan perpanjangan tangan dari manusia itu sendiri untuk menggali informasi dan mendapatkan keuntungan baik secara  moril  dan  materil,  sehingga  dalam  hal  ini  kehadiran  hukum  merupakan sebuah kebutuhan.
Seperti sudah disinggung di atas mengenai posisi dari hukum ruang angkasa internasional  saat  ini  yang  menyimpan  banyak  kekurangan  dikarenakan perkembangannya  yang  lambat  dan  berbanding  terbalik  dengan  teknologi keruangangkasaan,  sementara  itu  berbagai policies,  draft  law yang  ada  tidak mengikat  secara  hukum  berdasarkan  Pasal  38  (1) International  Court  of  Justice Statute (ICJ  Statute),  dan  peraturan  yang  dibuat  pada  Program  Artemis  hanya mengikat  bagi  para  anggota  program  Artemis  tersebut,  sehingga  penerapannya hanya  akan  mengacu  pada  kesuakrelaan.  Selanjutnya  proyek  masa  depan  yang sudah  menanti  manusia  sudah  semakin  jelas  arah  dan  tujuannya  yakni menggunakan  ruang  angkasa  semaksimal  mungkin  untuk  keuntungan  umat manusia,  mulai  dari  rencana  penambangan  asteroid  dan  benda  langit  lainnya, militerirsasi ruang angkasa, pencarian bukti-bukti penunjang kehidupan di planet lain.  Dikarenakan  adanya  pergeseran  trend  penggunaan  ruang  angkasa  yang tadinya  sebatas  hanya  peluncuran  satelit  kini  berubah  tren  penggunaannya semakin luas seiring masuknya era space commercialization artinya ada paradigma yang meluas.

## Gambar 2: Ilustrasi dari kegiatan keruangangkasaan
Gambar  di  atas  menjelaskan  bifurkasi  peta  eksplorasi  pada  setiap perkembangan yang telah dan akan terjadi, jika merujuk pada Space Policy Directive maka seharusnya eksplorasi antar planet dapat dilakukan dalam beberapa waktu kedepan  melalui  program  Artemis  salah  satunya.  Sayangnya,  hingga  saat  ini kebijakan dan hukum yang berlaku di ruang angkasa masih sangat geocentric ini terbukti dari berbagai peraturan yang muncul lebih banyak menyebut Bumi dan manusia  sebagai  aktor  utama,  dan  hanya Moon  Agreement 1979  Pasal  VII  yang menempatkan Bulan sebagai salah satu objek perlindungan.
Inti dari space centric adalah memastikan segala aktivitas manusia di ruang angkasa tidak menimbulkan kerusakan dan kekacauan atau jika meminjam diksi dari perundingan Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) dengan “ should not undermine ” 65 walaupun dalam perkembangannya frasa tersebut masih menjadi sumber perdebatan  pada Second  International  Govermental  Conference (IGC-2). 66 Space  centric menitik  beratkan  bahwa  planet,  satelit  alam,  asteroid,  dan  yang lainnya dimasukan kedalam objek perlindungan bahwa setiap benda ruang angkasa harus dilindungi keunikan lingkungannya dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang  dapat  menimbulkan  kerusakan  pada  lingkungan  objek  ruang  angkasa tersebut.
65 E.  Mendenhall,  E.  De  Santo,  E.  Nyman,  R.  Tiller,  A  soft  treaty,  hard  to  reach:  The  second  inter- governmental conference for biodiversity beyond national jurisdiction, 108, Mar. Policy, 2019.
66 Id.
Konsep  ini  juga  menawarkan  agar  dibentuknya  badan  otoritas keruangangkasaan  internasional/ International  Space  Authority 67 sebagai  badan regulasi  khusus  yang  menaungi  kegiatan  eksplorasi  maupun  eksploitasi  dengan menggunakan  ISA  sebagai  model  acuan  yang  mengatur  kegiatan  eksplorasi  dan eksploitasi  di  kawasan the  Area .  Sehingga  diharapkan  setiap  negara  dapat mematuhi  aturan  dan  aturan  main  yang  telah  ditentukan  oleh  badan  otoritas tersebut. Hal ini juga untuk menjamin bahwa penggunaan ruang angkasa tetap pada koridor peaceful purposes dan benefit for mankind .
Badan otoritas tersebut bertugas sebagai lambaga yang mengeluarkan izin eksplorasi  maupun  eksploitasi  baik  riset  abiotik  maupun  biotik,  selain  itu  juga berfungsi sebagai law maker yang berhubungan dengan interplanetary environment dan juga sebagai Lembaga penyelesaian sengketa. Kemudian, dengan menawarkan tiga  bentuk  pertanggungjawaban  yaitu,  pertanggungjawaban  badan  otoritas dimana pertangung jawaban tersebut berlaku jika badan otoritas dalam fungsinya melakukan  penyelewengan  wewenang  dalam  mengeluarkan  izin,  yang  kedua adalah tanggung jawab negara, jika misi ekplorasi dan eksploitasinya mengancam environment di planet yang sedang diekplorasi oleh space agency suatu negara atau dibawah pertanggungan sebuah negara, dan pertanggungjawaban private entities jika  kegiatan  eksplorasi  dan  eksploitasi  maupun  kegiatan  yang  lainnya menimbulkan kerugian yang masif.
Selanjutnya,  konsep  ini  menawarkan  pandangan  baru  bahwa pertanggungjawaban yang terjadi di ruang angkasa harus dilakukan dengan konsep direct liability kepada para pihak yang melakukan ekplorasi dan eksploitasi dalam rangka  perlindungan space  environment temasuk  di  dalamnya interplanetary protection . Bahwa pertanggungjawaban yang terjadi di planet lain harus dilakukan dengan  sesegera  mungkin  untuk  meminimalisir  dampak  kerusakan  dan mengganggu penelitian pihak lain di wilayah yang sama atau berdekatan. Bentuk pertanggungjawaban  yang  dapat  dilakukan  yaitu  dengan  dua  cara  yaitu;
67 Zhao Yun, A Multilateral Regime for Space Resource Exploration and Utilization, Indonesia International Law Journal, 327-340, 334, 2020.
pertanggungjawaban  dengan  pendekatan  sains  yaitu  melakukan environment mitigation  against  hazardous  environment  contamination ,  dan  yang  kedua menggunakan pendekatan pragmatis dengan cara memberikan ganti rugi terhadap pihak lain yang aktivitasnya terganggu akibat adanya pencemaran tersebut.
Inti  dari space  centric adalah  melindungi  objek-objek  ruang  angkasa keseluruhan di dalam sistem tata surya. Objek-objek yang harus dilindungi dalam hal ini secara umum ada dua kategori pembagian yaitu inner planetary, dan outer planetary . Yang dimaksud inner planetary adalah planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, termasuk bulan dari planet-planet tersebut, dan kawasan Asteroid belt . Outer  Planet adalah  planet  Jupiter,  Neptunus,  dan  Uranus,  serta  bulan  yang mengitari planet-planet tersebut, termasuk asteroid dan komet di kawasan Kuiper belt . Sehingga, kelak dalam implentasinya di dalam konsep amandemen OST 1967 Pasal IX khususnya harus memiliki empat fokus utama, yakni;
• “Setiap interplanetary  mission (termasuk  satelit  alam  dan  asteroid)  yang dilakukan  oleh  entitas  keruangangkasaan “should  not  undermine” yang dihasilkan  oleh  kontaminasi  biologis  maupun  non-biologis  yang  dapat menyebabkan perubahan pada lingkungan di ruang angkasa maupun di Bumi untuk  menjaga  keseimbangan  ekosistem  di  ruang  angkasa  dan  Bumi  dari pengenalan  benda  extrateresterrial  yang  tidak  diperlukan.  Para  pihak  dalam perjanjian  ini  harus  mematuhi  protokol  dari  Pasal  IX  OST  1967  tentang planetary  environment  protection yang  diformulasikan  oleh planetary authority .”
• Dalam  hal  ini planetary authority harus  memastikan  setiap interplanetary mission yang  dilakukan  oleh  para  pihak  sejalan  dengan  prinsip benefit  for mankind dan menjamin planetary  environment  protection  from  forward  and backward contamination threat  with  appropriate  measure,  and  other  parties’ activities  in  exploration  area melalui  EIA  sebagai preliminary  assessment.
Planetary authority juga harus menjalankan pengawasan interplanetary mission sebagaimana mestinya.
• Dalam interplanetary  mission dibebankan  tanggungjawab  pada  masing-masih pihak  yaitu planetary  authority,  launching  state,  space  enterprise . planetary authority dapat  dimintai  pertanggungjawabannya  apabila  lalai  dalam menjalankan  fungsi  admistratif  dan  pengawasan  yang  menimbulkan  dampak negative  dari interplanetary  mission pada  pihak  lain  dan  juga  umat  manusia.
Launching  state bertanggung  jawab  jika  badan  agensinya  menyebabkan kontaminasi  yang  merugikan  pihak  lain  dan  juga  mengancam  umat  manusia baik  yang  dilakukan  secara  sengaja  maupun  tidak  sengaja. Space  enterprise bertanggungjawab ketika dengan secara sengaja mengabaikan isi dari protokol ini  dan  regulasi  yang  telah  ditetapkan  oleh planetary  authority sehingga menyebabkan kerugian yang berdampak luas terhadap planetary environment, other parties , and whole mankind yang dapat timbul dari forward and backward contamination .
• Kemudian,  konsep  di  atas  sejalan  pada  konsep  yang  diusulkan  oleh  E.  Fasan tentang Planetary Protection dari prioritas paling tinggi ke yang lebih rendah:
a. Kehidupan manusia, di Bumi dan di ruang angkasa.
b. Kehidupan biotik ekstrateresterial lainnya
c. Lingkungan abiotik ekstrateresterial
d. Kehidupan Alien, atau sisa-sisanya (jejak biologi) di Bulan dan benda langit lainnya
e. Lingkungan alami Bulan dan benda langit lainnya
f. Di beberapa kasus asteroid dan komet harus dilindungi
Jika dilihat maka konsep space centric ini menggabungkan elemen-elemen dalam  konsep  yang  sudah  dikemukakan  dalam  ranah  hukum  ruang  angkasa. Sehingga  pada  tahap  pengimplementasiannya  kelak  yang  menjadi  fokus perlindungan dan pertanggungjawaban dari lingkungan antarplanet adalah seluruh objek  alami  di  dalam  sistem  tata  surya dan  bukan  hanya  “Bumi”  yang  dijadikan sebagai  tolak  ukur  karena  sejatinya  aktivitas  manusia  modern  sudah  mulai berekspansi sehingga perlu disadari bahwa sensu stricto Bumi adalah satu-satunya objek perlindungan haruslah dipertimbangkan ulang dalam perkembangan terkini,
namun  dengan  demikian  pemaparan  konsep space  centric ini  benar-benar  bisa dirumuskan  dan  dijalankan  jika  kegiatan  misi  antar  planet  seperti  halnya  pada program Artemis yang sudah menjadi program mayoritas spacefaring nations .

## Penutup
Program Artemis merupakan suatu langkah yang sangat futuristik di tengah usangnya  hukum  ruang  angkasa  internasional.  Program  tersebut  seharusnya menjadi  dorongan  kuat  bagi  para  pemangku  kepentingan  ruang  angkasa internasional,  karena  program  Artemis  dapat  dijalankan  dengan  segala keterbatasan  dengan  membuat  pemutakhirannya  melalui  pembuatan  hukum nasional  di  Amerika  Serikat.  Dalam  hal  ini  juga  penulis  menyadari  betul  adanya beberapa prinsip dalam hukum ruang angkasa yang berusaha dikompromikan oleh negara  negara  peserta  program  Artemis  seperti  prinsip non-appropriation, dan prinsip freedom of use. 68 Maka dari kenyataan berikut kita tidak lagi bisa menutup mata bahwa negara industrialis berusaha untuk mencari kelemahan pada prinsip- prinsip tersebut terkait dengan program Artemis, karena dengan prinsip tersebut hanya  akan  menghalangi  kemajuan  teknologi  dan  mencegah  untuk  mendaptkan keuntungan yang berlimpah sebagai hasil dari program Artemis kelak.
Selanjutnya,  dalam  pengembangan  program  Artemis,  menurut  penulis adalah waktu yang sangat tepat untuk menerapkan dua konsep baru yakni, space sustainability dan space  centric .  Hal  tersebut  dimaksudkan  oleh  penulis  agar negara-negara  yang  khususnya  terlibat  dalam  program  Artemis  dapat  menjaga kelestarian ekosistem di Bulan dan planet lainnya untuk generasi mendatang. Serta diharapkan  dengan  adanya  kedua  konsep  tersebut  dapat  diadopsi  dalam pembuatan “ de lege feranda ” agar konsep tersebut dapat diterapkan bu kan hanya pada  program  Artemis,  melainkan  juga  pada  negara-negara  yang  sedang merancang program serupa agar kesinambungan antara alam dan manusia dapat terjaga tetap harmonis.
68 Fabio Tronchetti, “The Non -Appropriation Principle under Attack: Using Article II of the Outer Space Treaty in Its Defence,” International Astronautical Federation - 58th International Astronautical Congress 2007.

## Daftar Pustaka
Buku:
European Space Policy Intitute (ESPI), ESPI Yearbook 2019 Space policies, issues and trends, Austria, 2020.
Baker A. Howard, Debris and Policy Implications, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 1989.
Everett C. Dolman, Astropolitik Classical in the Space Age, Frank Class Publisher, 2002. Fabio  Tronchetti,  The  Exploration  of  Natural  Resources  of  the  Moon  and  Other Celestial Bodies, Marinus Nijhoff Publishers, Leiden 2009.
Francis  Lyall,  Paul  B.  Larsen,  Space  Law;  A  Treatise,  Ashgate  Publishing  Limited,
Farnham, 2009.
Robert C. Harding, Space Policy in Developing Countries, Routledge, London, 2013. Robbert  Zimmerman,  Capitalism  in  Space:  Private  Enterprise  and  Competition Reshape  the  Global  Aerospace  Launch  Industry,  Center  for  New  American Security, Washington DC, 2017.

## Jurnal:
André  Galli,  Andreas  Losch,  Beyond  planetary  protection:  What  is  planetary sustainability and what are its implications for space research?,Vol. 23, Life Sci. Sp. Res, 3, 2019.
Andreas  Losch,  The  need  of  an  ethics  of  planetary  sustainability,  Vol  18,  Int.  J.
Astrobiol, 2019.
Claus Beisbart, do we need an ethics of planetary sustainability? 2, Glob. Sustain, 1, 1 2019.
Erik  Persson,  Ethics  and  the  Potential  Conflicts  between  Astrobiology,  Planetary Protection, and Commercial Use of Space, Vol. 8, Challenges, 2017.
Isabel Feichtner,  Mining for humanity in the deep sea and outer space: The role of small  states  and  international  law  in  the  extraterritorial  expansion  of extraction, Vol. 32, Leiden Journal of International Law. 2019.
E. Mendenhall, E. De Santo, E. Nyman, R. Tiller, A soft treaty, hard to reach: The second inter-governmental  conference  for  biodiversity  beyond  national  jurisdiction, 108, Mar. Policy. 2019.
Fabio Tronchetti. “The Non-Appropriation Principle under Attack: Using Article II of the Outer Space Treaty in Its Defence.” International Astronautical Federation - 58th International Astronautical Congress 2007, Vol. 14, 2007.
Mahulena  Hofmann,  Federico  Bergamasco,  Space  Resources  Activities  from  the Perspecctive of Sustainability: Legal Aspects, Global Sustainability, 2020.
Nikolaos Illopulous, Miguel Esteban, Sustainable space exploration and its relevance to the privatization of space ventures, 167, Acta Astronautica. Vol 85, 2019. Patricia M Sterns, Leslie I. Tennen, Lacuna in the updated planetary protection policy and international law, Life Sciences in Space Research. 1, 2019.
Rossana  Deplano,  The  Artemis  Accords:  Evolution  or  Revolution  in  International Space Law? International and Comparative Law Quarterly, 2021.
Scot W Anderson, Korey Christensen, dan  Julia La Manna, The development of natural resources in outer space, 37, Journal of Energy & Natural Resources Law, 2019.
Stephen  Doyle,    “A  CONCISE  HISTORY  OF  SPACE  LAW.”  Nandasiri  Jasentuliyana Keynote Address on Space Law, n.d.
Zhao  Yun,  A  Miltilateral  Regime  for  Space  Resources  Exploration  and  Utilization, Indonesia International Law Journal, 2020.
Zhao Yun, The 1972 Liability Convention: time for revision, Vol. 20, Spacepol, 2004.

## Disertasi:
Howard  A  Baker,  The  Application  of  Emerging  Principles  of  International Environmental Law to Human Activities in Outer Space, 1996.
Neni  Ruhaeni,  Tanggung  Jawab  Entitas  Non-Pemerintah  Dalam  Kegiatan Keruangangkasaan  Ditinjau  Dari  Hukum  Ruang  Angkasa  Internasional  dan Impelentasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, 2014.

## Pustaka yang Tidak Dipublikasi:
Draft law on the exploration and use of space resources, Luxembourg . Joseph Rios, Final Report on Strategic Deconfliction: System Requirement, NASA-UAS Traffic Management , Amerika Serikat, 2018. Webinar, Artemis Accords Challenge and Opportunities, McGill IASL-IAASS Document .
Peraturan Peraturan:
114th  Congress,  The.  U.S.  COMMERCIAL  SPACE  LAUNCH  COMPETITIVENESS  ACT
(2015).
Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space Including the Moon and Other Celestial Bodies, Art II, October 1967. Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies, Art VII.I, 1979.
Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, 1975.
Declaration on International Cooperation in Exploration and Use of Outer Space for the Benefit and Interest of All States, Taking into Particular Account the Needs Developing Countries, 1996.
International Seabed Authority. Decision of the Council relating to an environmental management plan for the Clarion-Clipperton Zone, 1833 Isba/18/C/22, 2012. Loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace . Memoranda, Presidential. Space Policy Directive –1, Reinvigorating America’s Human Space Exploration Program, 82 Federal Register, 2017.
U.S. Code, Title 48, Guano Island Act 1856, §1411.
Spurring Private Aerospace Competitiveness and Entrepreneurship Act of 2015 “Space Act”, U.S. Government Department of State , §201-§51301.
Space Policy Directives-I, §1, U.S Presidential Documents, December 11, 2017, Federal Register.
Website: Steven A Mirmina, Elon Musk’s ‘Starman’: Is it Really Legal for Billionaires to Launch Their Roadsters into Space? https://blog.harvardlawreview.org/elon-musks- starman-is-it-really-legal-for-billionaires-to-launch-their-roadsters-into- space/.
Jamie Carter, ‘Historic’ NASA -SpaceX Rocket Launch Will Begin New Era In Human Spaceflight This Week, https://www.forbes.com/sites/jamiecartereurope/2020/05/23/spacex-and-nasa- will-open-a-new-era-in-human-spaceflight-this-week-in-the-year-everything- changed/#796f3be17330.
Johnson C.D.  D. Porras, Hearsey C.M., O’Sullifan S, The curious case of the transgressing tardigrades, https://www.thespacereview.com/article/3783/1. DLAPIPER, Artemis Accords: New law for the moon and outer space?, https://www.dlapiper.com/en/us/insights/publications/2020/07/artemis- accords-new-law-for-the-moon-and-outer-space/.
Loren Grush, Who Stowaway the Creatures on the Moon Confound International Space Law, https://www.theverge.com/2019/8/16/20804219/moon-tardigrades- lunar-lander-spaceil-arch-mission-foundation-outer-space-treaty-law, NASA, Artemis Map, https://www.nasa.gov/image-feature/artemis-i-map. NASA, NASA Planetary Sustainability, Our Vision, (n.d.). https://www.nasa.gov/content/planetary-sustainability-our- vision/#.VFkmdL7V20I,
Miriam Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/extraterrestrial NASA, In Lunar Orbit, https://www.nasa.gov/johnson/exploration/gateway. John Wegner, “ Trump criticizes NASA promotion of returning to the moon. He directed it 18 months ago”, Washington Post,
<https://www.washingtonpost.com/politics/trump-criticizes-his- administrations-promotion-of-returning-to-the-moon-before-exploring- mars/2019/06/07/b28656b6-894f-11e9-98c1- e945ae5db8fb_story.html?noredirect=on>.