## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA JASA PENGIRIMAN PAKET BARANG DOMESTIK ATAS TINDAKAN KONSUMEN YANG BERITIKAD TIDAK BAIK (STUDI PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) YOGYAKARTA)
Widyananda Yudikindra 1 , Siti Malikhatun Badriyah 2 Program Studi Magister Ilmu Hukum

## Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## ABSTRAK
Sengketa dengan konsumen dalam penyelenggaraan jasa pengiriman paket barang domestik justru diciderai  sendiri  oleh konsumen,  yakni  dengan  melakukan  kekhilafan  atau  kekeliruan,  paksaan,  dan penipuan.  Sementara  pembelaan  PT.  Pos  Indonesia  dengan  membuktikan  letak  kesalahan  pada konsumen membawa konsekuensi perjanjian menjadi tidak sah sesuai Pasal 1321 KUH Perdata dan dapat dibatalkan.  Selain  itu  PT.  Pos  Indonesia  (Persero)  juga  tidak  dapat  dituntut  dari  segala  kerugian  yang diderita konsumen. Sementara secara yuridis, adanya ketentuan UU No.8 Tahun 1999, UU No. 38 Tahun 2009  maupun  Keputusan  Direksi  PT.  Pos  Indonesia  (Persero)  Nomor:  KD.65/DIRUT/0812  hanya menunjukan perlindungan hukum secara represif untuk menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu masih diperlukan penataan kembali upaya perlindungan hukum dengan merujuk asas-asas hukum yang diatur UU No. 8 Tahun 1999 sehingga diharapkan lebih terwujud upaya perlindungan hukum secara preventif yang efektif untuk mewujudkan keadilan serta kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen.

## Kata Kunci : Itikad Tidak Baik; Jasa Pengiriman; Pelaku Usaha; Perlindungan Hukum
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Penulis Kedua, Penulis Koresponden

## Pendahuluan
Kegiatan  ekonomi  sendiri  secara  garis  besar meliputi  2  (dua)  kegiatan  utama,  yakni:  kegiatan memproduksi  barang  dan  atau  jasa;  dan  kegiatan mendistribusikan  barang  dan  atau  jasa  mulai  dari produsen  perantara  sampai  ke  konsumen. 3
Kegiatan  pendistribusian  inilah  yang  seringkali membutuhkan  pihak  lain  sebagai  penyedia  jasa pengiriman.  Penyedia  jasa  pengiriman  akan melakukan tanggungjawabnya untuk memindahkan suatu barang tertentu dari suatu tempat ke tempat lain.
Penyedia jasa layanan pengiriman paket barang ini  yang  kemudian  diidentikan  dengan  pos sebagaimana  juga  dilakukan  oleh  PT.  Pos Indonesia  (Persero).  Sementara  layanan  jasa  PT. Pos Indonesia (Persero) untuk mengirimkan paket barang, salah satunya bernama paketpos.
Serangkaian  proses  pengiriman  paket  barang domestik  akan  didahului  dengan  perjanjian pengiriman  paket  barang.  Perjanjian  pengiriman paket  barang  dinyatakan  dalam  resi  maupun perjanjian  kerjasama corporate yang  berbentuk baku  tertulis.  Perjanjian  pengiriman  paket  barang domestik  inilah  kemudian  melahirkan  perikatan sehingga menimbulkan hak maupun kewajiban bagi pelaku  usaha  maupun  konsumen.  Sementara  hak dan kewajiban ini dilaksanakan dengan itikad baik
3 Sri  Redjeki  Hartono, Hukum  Ekonomi  Indonesia, (Malang: Bayumedia Publishing,2007), halaman 118
sebagaimana  diatur  Pasal  1338  ayat  (3)  KUH Perdata.
Namun  dalam  realitanya,  kesepakatan  pada perjanjian pengiriman paket barang domestik justru telah diperlemah sendiri oleh konsumen. Konsumen telah melakukan kekeliruan, paksaan dan penipuan sehingga  menyebabkan  pengiriman  paket  barang domestik  menjadi  tidak  lolos  kirim,  kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan.
Disisi  lain,  penyimpangan  yang  dilakukan konsumen  ini  justru  menempatkan  PT.  Pos Indonesia  (Persero)  sebagai  pihak  lemah  untuk dipersalahkan, dituntut dan harus bertanggungjawab  karena  dianggap  melakukan wanprestasi.  Posisi  PT.  Pos  Indonesia  (Persero) sebagai  pihak  yang  tersudutkan  mempunyai dampak  kerugian  tersendiri,  yakni  menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dan berkurangnya keuntungan  yang  didapat.  Oleh  karena  itu kemudian  diperlukan  kajian  yang  lebih  mendalam yakni  mengenai  keseimbangan  hubungan  hukum para pihak, permasalahan proses pengiriman paket barang  domestik  dan  penyelesaian  sengketa. Selanjutnya akan diarahkan juga untuk mengetahui bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  PT.  Pos Indonesia  (Persero)  atas  tindakan  konsumen beritikad tidak baik.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan yuridis  empiris,  yaitu  penelitian  hukum  yang
mempergunakan  data  primer. 4 Sementara spesifikasi penelitian  yang  digunakan  adalah deskriptif analitis.
Penelitian  ini  dilakukan  di Kantor  Pos Yogyakarta.  Sumber  data  primer  diperoleh  dari informan  pihak  PT  Pos  Indonesia  (Persero) maupun  konsumen  yang  dipilih  dengan menggunakan purposive  sampling dan snowball sampling.
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan metode  wawancara  dan  studi  dokumen. Selanjutnya  uji  keabsahan  data  menggunakan pengujian credibility (validitas  internal)  dengan triangulasi  sumber  dan  teknik.  Sementara  untuk teknik analisis data yang akan digunakan mengikuti model analisis interaktif.

## Pembahasan
A. Penyelenggaraan  Pengiriman  Paket  Barang Domestik PT. Pos Indonesia (Persero)
1. Layanan  Pengiriman  Paket  Barang  PT.  Pos
Indonesia (Persero)
PT  Pos  Indonesia  (Persero)  kini  telah dipersepsikan  sebagai  BUMN  yang  kokoh, stabil,  dan  sehat  di  bidang  pengiriman  dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pos. Berdasarkan  riset  dan  kajian  Management Research  Center  UI  menyebutkan  PT  Pos Indonesia  (Persero)  sangat  memiliki  potensi
4 Ronny  Haditijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2005), halaman 10
besar di tiga bisnis intinya, yaitu bisnis surat dan paket, bisnis logistik, dan bisnis jasa keuangan. 5 Sementara  untuk  jasa  layanan  pengiriman paket  barang  yang  disediakan  PT.  Pos Indonesia  (Persero)  sendiri  mencakup pengiriman  nasional  maupun  internasional. Pada  jasa  layanan paketpos  dalam  negeri sesuai  fokus  penelitian  terdiri  dari  layanan paketpos biasa, paketpos kilat khusus, paketpos kilat, paketpos jumbo dan perlakuan khusus.
Serangkaian  proses  pengiriman  paket barang  domestik  bergantung  pada  jenis konsumen. Konsumen dibedakan, yang pertama ialah  individu  ritel  (retail)  dan  kedua, corporate untuk  layanan  bagi  perusahaan  atau  institusi pemerintahan.  Pada  kedua  konsumen  ini terdapat  perjanjian  pengiriman  paket  barang, hanya saja jika individu dapat dilihat pada resi, sedangkan corporate termaktub  dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).
2. Perjanjian Pengiriman Paket Barang Perjanjian pengiriman paket barang domestik yang  dilakukan  ini  berpijak  pada  asas kebebasan  berkontrak.  Hal ini  didasari  karena pada dasarnya buku III KUH Perdata menganut sistem  terbuka  (open  system),  artinya  para pihak  bebas  mengadakan  perjanjian  dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaanya,  dan  bentuk  perjanjian,  baik
5 PT.  Pos  Indonesia  (Persero), Laporan  Tahunan  2014: Membangun  Kepercayaan  dan  Integritas,  (Bandung:  PT. Pos Indonesia (Persero),2014) halaman 35
bentuk lisan maupun tulisan. 6 Namun demikian dalam  pembuatan  perjanjian  pengiriman  paket barang  domestik  terdapat  batasannya,  yakni sepanjang  tidak  melanggar  undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana diatur Pasal 1337 KUH Perdata.
Menurut peneliti perjanjian pengiriman paket barang  domestik  dapat diartikan  sebagai  suatu perbuatan hukum 2 (dua) pihak atau lebih yang saling  mengikatkan  untuk  melaksanakan  suatu hal  dalam  lapangan  harta  kekayaan.  Dalam implementasinya kemudian wajib memperhatikan  syarat  sahnya  suatu  perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUH Perdata.
Namun  demikian  menurut  peneliti  sebelum terjadinya  kesepakatan  lebih  lanjut  pada  tahap prakontraktual, perlu terlebih dahulu mengedepankan  kedudukan  yang  seimbang antar  kedua  belah  pihak  atau  dikenal  dengan asas  keseimbangan.  Menurut  Agus  Yudha Hernoko yang menyatakan bahwa maksud dari asas keseimbangan ini merupakan keseimbangan  posisi  para  pihak  yang berkontrak.  Oleh  karena  itu,  jika  terjadi ketidakseimbangan  posisi  yang  menimbulkan gangguan isi kontrak maka diperlukan intervensi otoritas tertentu (pemerintah). 7
6 Salim  H.S, Hukum  Kontrak:  Teori  &  Teknik  Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), halaman 1
7 Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian:  Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersil, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), halaman 79
Keseimbangan  posisi  para  pihak  dapat terlihat  dari  diaturnya  hak  dan  kewajiban  bagi konsumen  maupun  pelaku  usaha  selaku pengguna dan penyelenggara pos sebagaimana diatur Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 UU No. 8 Tahun  1999  maupun  Pasal  26  sampai  dengan Pasal 32  UU  No.  38  Tahun  2009.  Menurut peneliti,  dalam  pengaturan  hak  dan  kewajiban ini  yang  terpenting  ialah  memunculkan kesadaran memahami hak dan kewajiban pada konsumen  maupun  pelaku  usaha  untuk  terjadi bargaining  position yang  seimbang.  Sementara dalam  memunculkan  kesadaran  dibutuhkan itikad baik.
Lebih  lanjut  menurut  peneliti  dengan mengutip pernyataan Ridwan Khairandy bahwa itikad  baik  dalam  pra  kontrak  (precontractual good  faith)  ditekankan  pada  makna  kejujuran para  pihak  yang  melakukan  negosiasi (honesty) 8 .  Unsur  itikad  baik  ini  selanjutnya dapat ditinjau secara psikologi dan etika.
Setiap perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak maka berlakunya akan mengikat dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak atau dapat dikatakan  perjanjian  telah  berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak 9 . Demikian pula dengan  perjanjian  pengiriman  paket  barang
8 Ridwan  Khairandy, Hukum  Kontrak  Indonesia  Dalam Prespektif  Perbandingan  (Bagian  Pertama), (Yogyakarta: FH UII Press,2014) halaman 92
9 Achmad  Busro, Hukum  Perikatan  Berdasarkan  Buku  III KUH Perdata, (Yogyakarta: Pohon Cahaya,2013), halaman 100
domestik.  Hal  ini  sebagaimana  telah  diatur Pasal  1338  ayat  (1)  KUH  Perdata  yang menyatakan  bahwa  semua  perjanjian  yang dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang- undang bagi mereka yang membuatnya.
Konsekuensi  yang  kemudian  ditimbulkan karena  membuat  perjanjian  menurut  Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja ialah pihak yang mengadakan  perjanjian  secara  sukarela mengikatkan  diri  untuk  menyerahkan  sesuatu, berbuat  sesuatu  atau  untuk  tidak  berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari siapa saja yang telah berjanji atau mengikatkan diri  dengan  jaminan  atau  tanggungan  berupa harta  kekayaan  yang  dimiliki  dan  akan  dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau yang telah  mengikatkan  diri  tersebut. 10 Perjanjian akan menimbulkan dan berisi ketentuan hak dan kewajiban  antara  dua  pihak,  atau  dikatakan bahwa  perjanjian  berisi  perikatan.  Sementara dalam perikatan terdapat 4 (empat) unsur, yaitu (a)  hubungan  hukum,  (b)  dua  pihak,  yaitu debitor dan kreditor, (c) hak dan kewajiban, (d) prestasi. Dengan demikian karena perjanjian ini menimbulkan  perikatan  perdata  maka  apabila tidak dipenuhi, dapat diajukan ke pengadilan. 11
10 Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja, Perikatan Yang  Lahir  Dari  Perjanjian,  (Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada, 2004), halaman 2
11 Siti  Malikhatun  Badriyah, Pemuliaan  (Breeding) Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan  Obyek  Barang  Modal  Yang  Berkembang  Di Masyarakat  (Studi  Tentang  Perjanjian  Leasing  di Indonesia), Op.Cit., halaman 190
Hak dan kewajiban antara konsumen dengan PT.  Pos  Indonesia  (Persero)  yang  ada  dalam resi  maupun  perjanjian  kerjasama corporate senyatanya seperti yang diatur dalam UU No. 38 Tahun 2009, sebagai berikut:
a. Hak Konsumen
1) Mendapatkan jaminan keamanan,
keselamatan  dan  ketepatan  waktu  atas kiriman yang dikirimkan sampai ke alamat yang dituju dengan bukti terima;
2) Memperoleh  ganti  rugi  sesuai  dengan ketentuan  apabila  kiriman  rusak,  hilang, berkurang  atau  melebihi  batas  waktu yang  telah  ditentukan  sesuai  ketentuan yang  berlaku  di  PT.  Pos  Indonesia (Persero);
3) Mendapatkan informasi secara cepat dan tepat mengenai keberadaan kiriman pada saat diperlakukan;
4) Mendapatkan layanan pick-up
(penjemputan  pada  konsumen  tertentu) ditempat yang telah disepakati (biasanya pada konsumen corporate).
b. Hak PT. Pos Indonesia (Persero)
1) Menerima  pembayaran  biaya  pengiriman dari konsumen tepat pada waktunya;
2) Memberikan  peringatan  atau  teguran apabila konsumen terlambat/tidak membayar  biaya  pengiriman  (biasanya pada konsumen corporate);
3) Mendapatkan/memperoleh  data  kiriman (isi, jumlah dan/atau berat kiriman) secara benar yang dikirimkan oleh konsumen;
4) Menanyakan dan/atau mengecek kebenaran  isi  kiriman  yang  akan dikirimkan oleh konsumen.
c. Kewajiban Konsumen
1) Memberitahukan  kepada  pihak  PT.  Pos Indonesia  (Persero)  mengenai  jumlah dan/atau  berat  kiriman  yang  akan dikirimkan;
2) Menjamin  bahwa  kiriman  yang  akan dikirimkan  tidak  rusak,  lengkap  dan beratnya  tidak  melampaui  batas  yang ditentukan;
3) Menjamin bahwa kiriman yang dikirimkan bukan  merupakan  barang  yang  dilarang untuk  dikirimkan  dari  suatu  tempat ketempat lain;
4) Membayar  biaya  pengiriman  dan  biaya lainnya  yang  telah  ditentukan  dengan tepat waktu.
d. Kewajiban PT. Pos Indonesia (Persero)
1) Melakukan pick-up (penjemputan  pada konsumen tertentu) untuk kiriman dengan jumlah  dan berat  tertentu yang  dikiriman oleh konsumen;
2) Bertanggungjawab  atas  keamanan  dan keselamatan  kiriman  selama  proses pengiriman berlangsung;
3) Memberikan ganti rugi kepada konsumen terhadap kiriman yang rusak, hilang atau terlambat  sesuai  ketentuan  yang  berlaku di PT. Pos Indonesia (Persero);
4) Melakukan penagihan terhadap konsumen  atas  biaya  pengiriman  pada awal  bulan  berikutnya  (pada  konsumen corporate).
Seluruh  rangkaian  proses  pengiriman  paket barang  domestik  dilaksanakan  dengan  itikad baik  sesuai  kewajiban-kewajibannya.  Hal  ini selaras dengan pernyataan Wirjono Prodjodikoro  yang  menyatakan  bahwa  itikad baik  dilihat  pada  waktu  pelaksanaan  hak-hak dan  kewajiban-kewajiban  dalam  hubungan hukum.  Pengertian  itikad  baik  semacam  ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata ialah  bersifat  obyektif  dan  dinamis  mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Sementara titik berat itikad baik terletak pada tindakan yang akan  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak,  yaitu tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal. 12
3. Sengketa Dengan Konsumen
Dalam  penyelenggaraan  jasa  pengiriman paket  barang  domestik  senyatanya  tidak berjalan  lancar  sesuai  yang  diharapkan,  yakni sering muncul permasalahan seperti gagal kirim, terlambat, rusak maupun hilang. Selain itu paket barang yang dikirim juga dapat terjadi terlambat,
rusak,  atau  hilang  karena  sebab  kahar  (force majure).
Permasalahan  dalam  pengiriman  paket barang  domestik  seperti  inilah  yang  kemudian menyebabkan  sengketa  dengan  konsumen sehingga  menempatkan  PT.  Pos  Indonesia (Persero)  sebagai  pihak  yang  dianggap wanprestasi, yakni:
a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali; b. Terlambat dalam memenuhi prestasi;
c. Berprestasi tidak sebagaimana mestinya.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di  Kantor  Pos  Yogyakarta  dengan  anggapan adanya  wanprestasi  yang  dilakukan  PT.  Pos Indonesia  (Persero)  maka  kemudian  muncul tuntutan  pemutusan  perjanjian  dan  ganti  rugi oleh konsumen. Namun demikian untuk adanya tuntutan  ganti  rugi  senyatanya  harus  ada pembuktian  terlebih  dahulu  untuk  mengetahui siapa  pihak  yang  bersalah  dan  harus bertanggungjawab.
Berdasarkan  Pasal  19  huruf  (e)  UU  No.  8 Tahun  1999  menyatakan  bahwa  tuntutan  ganti rugi  tidak  berlaku  apabila  pelaku usaha  dapat membuktikan  bahwa  kesalahan  tersebut merupakan  kesalahan  konsumen.  Oleh  karena itu melalui ketentuan inilah telah menggiring kita bahwa  senyatanya  pelaku  usaha  dapat  tidak dipersalahkan  sepanjang  terlebih  dahulu membuktikannya.
Prinsip  yang  demikian  disebut  sebagai prinsip  praduga  selalu  bertanggung  jawab (presumption  of  liability)  sampai  ia  dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. 13 Prinsip tanggung jawab ini menggunakan sistem beban pembuktian  terbalik  karena  beban  pembuktian ada pada si tergugat.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di  Kantor  Pos  Yogyakarta,  diketahui  bahwa munculnya  permasalahan  pengiriman  paket barang  disebabkan  sendiri  karena  ulah konsumen yang kilaf atau keliru dalam dokumen pengiriman,  melakukan  pemaksaan  dalam pengiriman, maupun penipuan terkait isi barang.
Dengan  demikian  senyatanya  kesepakatan dalam  pengiriman  paket  barang  domestik sangat  dimungkinkan  tidak  tercapai  dengan kehendak murni.
Keadaan  yang  demikian  disebut  sebagai cacat kehendak. Sementara berdasarkan Pasal 1321  KUH  Perdata  menyatakan  bahwa  tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena  kekhilafan,  atau  diperolehnya  dengan paksaan  atau  penipuan.  Lebih  lanjut  menurut peneliti, adanya cacat kehendak yang dilakukan konsumen  dalam  mengadakan  perjanjian pengiriman  paket  barang  domestik  ini  karena sangat dipengaruhi oleh kecakapan. Sementara kecakapan  seseorang  sendiri  kemudian
mempengaruhi keseimbangan hubungan hukum para  pihak  dalam  perjanjian  pengiriman  paket barang domestik. Menurut Sutan Remy Sjahdeni dalam  Leli  Joko  Suryono  menyatakan  bahwa asas  keseimbangan  berkontrak  akan  terwujud bila  para  pihak  mempunyai bargaining  position yang  seimbang.  Jika  salah  satu  pihak  lemah maka  pihak  yang  memiliki bargaining  position lebih  kuat  dapat  memaksakan  kehendaknya untuk  menekan  pihak  lain,  demi  keuntungan dirinya sendiri. 14

## 4. Upaya Penyelesaian Sengketa
Pada dasarnya sebagaimana diatur Pasal 45 ayat  (2)  UU  No. 8  Tahun  1999  menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh  melalui pengadilan  atau  diluar pengadilan  berdasarkan  pilihan  sukarela  para pihak  yang  bersengketa.  Berdasarkan  hasil penelitian diketahui bahwa dalam menyelesaikan  masalah  pengiriman  paket barang  biasanya  dilakukan  terlebih  dahulu  dan telah  selesai  secara  musyawarah  dan  tidak sampai  masuk  di  pengadilan.  Penyelesaian sengketa  konsumen  melalui  cara  musyawarah ini  lebih  efektif  untuk  mencapai  kesepakatan mengenai  bentuk  dan  besarnya  ganti  rugi dan/atau  mengenai  tindakan  tertentu  untuk menjamin  tidak  akan  terjadi  kembali  atau  tidak akan  terulang  kembali  kerugian  yang  diderita
14 Leli Joko Suryono, Asas Keadilan Pada Kontrak Di Bidang Hubungan Industrial, (Yogyakarta: Larasindo Grafika, 2011), halaman 51
sebagaimana senada yang diatur Pasal 47 UU No. 8 Tahun 1999.
Secara yuridis, jika kesalahan ada pada PT. Pos Indonesia (Persero) maka sesuai Pasal 19 UU  No. 8  Tahun  1999,  pelaku  usaha bertanggung jawab  memberikan  ganti  rugi. Sementara untuk besarnya uang ganti rugi telah diatur dalam Pasal 8 Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.65/DIRUT/0812. Bentuk  ganti  rugi  yang  diberikan  PT.  Pos Indonesia  (Persero)  ini  merupakan  bentuk keadilan  rektifikatoris  dengan  harapan  akan membangun  kembali  kesetaraan,  memperbaiki kerugian dan memulihkan keuntungan.
Namun  demikian  jika  kemudian  PT.  Pos Indonesia dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terletak pada konsumen, yakni terbukti konsumen  melakukan  kekhilafan,  pemaksaan maupun  penipuan  membawa  konsekuensi penyelesaian yang adil sebagai berikut:
a. Perjanjian pengiriman paket barang domestik tidak sah dan dibatalkannya perjanjian;
b. Konsumen  tidak  dapat  menuntut  adanya ganti rugi;
c. Apabila terdapat biaya pengiriman yang telah dikeluarkan konsumen tidak dapat dikembalikan;
d. Adanya  hak  rehabilitasi  nama  baik  pelaku usaha;
e. Adanya  pembinaan  kepada  pengirim  atau penerima yang sering melakukan
pengiriman/menerima  paket  barang  yang dilarang atau dangerous goods.

## B. Perlindungan  Hukum  PT.  Pos  Indonesia
(Persero)  Atas  Tindakan  Konsumen  Yang Beritikad Tidak Baik

## 1. Pengaturan  Perlindungan  Hukum  Pelaku

## Usaha
Pada  dasarnya  hubungan  hukum  yang muncul  merupakan  akibat  adanya  tindakan- tindakan  hukum  dari  subyek  hukum  itu sendiri. Tindakan  hukum  ini  merupakan  awal  lahirnya hubungan  hukum  (rechtbetrekking),  yakni interaksi  antar  subyek  hukum  yang  memiliki relevansi  hukum  atau  mempunyai  akibat-akibat hukum.  Selanjutnya  agar  hubungan  hukum antar  subyek  hukum  itu  berjalan  secara harmonis,  seimbang  dan  adil  maka  hukum tampil  sebagai  aturan  main  dengan  mengatur hubungan hukum tersebut.
Pelanggaran  hukum  terjadi  ketika  subyek hukum  tertentu  tidak  menjalankan  kewajiban yang  seharusnya  dijalankan  atau  karena melanggar  hak-hak  subyek  hukum  lain sebagaimana  yang  telah  terlihat  dari  perjanjian pengiriman  paket  barang  domestik  dan  proses pengiriman  paket  barang.  Oleh  karena  itu subyek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapat perlindungan hukum. 15
15 Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press, 2003), halaman 209-210
Keterikatan  dalam  perjanjian  pengiriman paket  barang  domestik  yang  mensyaratkan minimal ada 2 (dua) pihak ini telah menunjukkan pada  betapa  pentingnya  peran  para  pihak. Hubungan-hubungan  hukum  keduanya  ini kemudian  harus  dilindungi  dari  situasi  tidak seimbang  dengan  hukum.    Sementara instrumen  yang  digunakan  untuk memberikan perlindungan  kepada pelaku  usaha didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni UU  No.  8  Tahun  1999  dan  UU  No.  38 Tahun 2009.
Perlindungan  hukum  yang  diterima  pelaku usaha  merupakan  timbal  balik  dari  pelaksaan kewajibannya.  Selain  itu perlindungan  hukum yang  diterima  ini  senyatanya  ditekankan  karena pelaku usaha telah menunjukkan itikad baiknya terlebih dahulu dalam kegiatan usaha.
Ketentuan perlindungan hukum yang diterima pelaku  usaha, lebih  lanjut  dapat ditelaah sebagaimana mengutip pernyataan dari Philipus M. Hadjon dalam Ridwan HR yang menyatakan bahwa  terdapat  2  (dua)  perlindungan  hukum yakni 16 : Pertama, terdapat perlindungan hukum preventif,  yang  bertujuan  untuk  mencegah sengketa.  Kedua,  terdapat  juga perlindungan hukum  represif,  yang  bertujuan  untuk menyelesaikan sengketa.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di  Kantor  Pos  Yogyakarta  diketahui  bahwa
perlindungan  hukum  yang  selama  ini  diterima oleh  PT  Pos  Indonesia  (Persero)  lebih mengarahkan  pada  perlindungan  hukum  yang represif.  Kecenderungan  perlindungan  hukum yang  represif  ini  karena  sengketa  dengan konsumen telah membawa pengaruh buruk bagi citra  perusahaan  sehingga  harus  segera diselesaikan dengan baik. Sementara ketentuan upaya perlindungan hukum yang represif dapat dilihat pada Pasal 45 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999. Selain itu dapat juga dilihat pada Pasal 13 ayat (1) Perjanjian Kerjasama dengan coporate.
Pada  sisi  lain,  terdapat  juga  perlindungan hukum  secara  preventif  untuk  mencegah sengketa.  Upaya  pencegahan  terlihat  dengan adanya pengaturan hak maupun kewajiban bagi konsumen maupun pelaku usaha sebagaimana dinyatakan Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999. Selain itu sebagaimana juga diatur Pasal 26 sampai dengan Pasal 32 UU No. 38  Tahun  2009.  Namun  demikian  menurut peneliti  ketentuan  upaya  perlindungan  hukum yang  preventif  ini  hanyalah  sebuah  kata-kata saja  yang  oleh  konsumen  terus  dilanggar dengan kesadarannya.
2. Perlindungan  Hukum  Yang  Adil  Sebagai Upaya  Menyeimbangkan  Hubungan  Hukum Para Pihak
Pada  dasarnya  adanya  piranti  hukum  tidak dimaksudkan  untuk  mematikan  usaha  para pelaku  usaha,  tetapi  sebaliknya  dapat
mendorong  iklim  berusaha  yang  sehat  dan mendorong  lahirnya  perusahaan  yang  tangguh dalam menghadapi persaingan. Menurut peneliti, pelaku usaha khususnya dalam menyelenggarakan  pengiriman  paket  barang telah memperhatikan prinsip 17 :
a. Prinsip the  due  care  theory, yakni pelaku usaha  mempunyai  kewajiban  untuk  berhati- hati  dalam  memasyarakatkan  produk  baik barang atau jasa yang dimiliki;
b. Prinsip the  privity  of  contract,  yakni  pelaku usaha  memiliki  kewajiban  untuk  melindungi konsumen,  namun  hal  tersebut  harus dilakukan  ketika  sudah  terjalin  suatu hubungan kontraktual.
Harapan  kedua  prinsip  ini  mengarah  pada prinsip let  the  buyer beware  (caveat  emptor), yakni prinsip  dasar  yang  berasumsi  bahwa pelaku  usaha  dan  konsumen  merupakan  dua pihak  yang  sangat  seimbang,  sehingga  tidak perlu  adanya  proteksi  apapun  lagi  yang diberikan kepada konsumen. 18 Namun demikian dalam  implementasinya  kemudian  masih  sulit dilaksanakan  karena  rendahnya  kesadaran konsumen.
Kehadiran  UU  No.  8  Tahun  1999  yang memuat  prinsip-prinsip  perlindungan  hukum dapat dijadikan suatu refleksi bagi pelaku usaha maupun  konsumen.  Korelasinya  kemudian,
17 Shidarta, Hukum  Perlindungan  Konsumen  Indonesia, (Jakarta: Grasindo, 2000), halaman 51-52
18 Ibid., halaman 50
perlindungan  hukum  terhadap  pelaku  usaha atas  tindakan  konsumen  yang  beritikad  tidak baik menurut peneliti dapat merujuk pada asas- asas  hukum  yang  ada.  Asas  hukum diketemukan dalam hukum positif sebagaimana dinyatakan Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999, yakni asas  manfaat,  asas  keadilan,  asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan  konsumen,  dan  asas  kepastian hukum.
Sementara  dengan  asas-asas  hukum  inilah yang kemudian dapat melihat konstruksi tingkat hubungan  ketergantungan  dan  kepentingan sangat  tinggi  antara  pelaku  usaha  dengan konsumen  yang  perlu  dilindungi  oleh  hukum. Perlindungan  hukum  baik  yang  diterima konsumen  maupun  pelaku  usaha  akan mengkerucut  pada  tujuan  agar  tercapainya kepastian  hukum  dengan  maksud  agar  baik pelaku usaha maupun konsumen akan menaati hukum dan memperoleh keadilan.
Keadilan  menjadi  titik  terpenting  dalam perlindungan  hukum  untuk  mendapatkan kepastian  hukum  bagi  konsumen  maupun pelaku usaha. Keadilan yang selama ini melekat ialah  keadilan  rektifikatoris  (korektif/remidial), yakni  jika  suatu  perjanjian  dilanggar  atau kesalahan  dilakukan  maka  akan  berupaya memberi  kompensasi  yang  memadahi  bagi pihak yang dirugikan. Namun jika telah terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak
diakibatkan oleh jasa yang diperdagangkan dan justru  dilakukan  oleh  konsumen sendiri  maka keadilan  terhadap  pemenuhan  hak  PT.  Pos Indonesia  (Persero)    sebagaimana  dinyatakan Pasal 6 huruf (d) UU No. 8 Tahun 1999 justru yang tidak terpenuhi.
Menurut peneliti lebih lanjut, dalam menelaah keadilan  dapat  juga  di  arahkan  pada  keadilan distributif  atau  dapat  disebut  sebagai  keadilan proposional.  Hubungan  perjanjian  para  pihak tentunya  harus  dilandasi  dengan  pemikiran proposional  yang  terkandung  dalam  keadilan distributif  sendiri.  Keadilan  dalam  perjanjian lebih  termanifistasi  apabila  pertukaran kepentingan  para  pihak  terdistribusi  sesuai dengan  hak  dan  kewajibannya  secara proposional. 19
Penekanan  keadilan  distributif  yang mengacu  pada  keadilan  terhadap  pertukaran kepentingan para pihak sesuai dengan hak dan kewajibannya  secara  proposional  inilah  yang kemudian akan dapat menata kembali terhadap kepentingan  perlindungan  hukum  baik  bagi konsumen  maupun pelaku  usaha.  Kepentingan para  pihak  kemudian  akan  bersamaan  dijamin oleh hukum untuk mencapai keadaan seimbang. Penekanan  terhadap  upaya  untuk mencapai keadaan  seimbang selanjutnya  akan  masuk kedalam  fase-fase  perjanjian  pengiriman  paket barang  domestik  itu  sendiri.  Sementara  itu
dengan  adanya  keadilan  akan  memunculkan juga adanya standar moral yang mencerminkan itikad baik honesty, candor, dan loyalty et cetera pada pengiriman paket barang domestik.
Implementasi yang kemudian diharapkan jika terdapat  keadilan  dalam  perlindungan  hukum, bagi  pelaku  usaha  sendiri  akan  lebih menumbuhkan  kesadaran sikap  yang  jujur  dan bertanggung jawab dalam berusaha. Sementara itu  bagi  konsumen  dengan  adanya  keadilan untuk  melindungi  haknya  sehingga  akan  dapat meningkatkan  kesadaran,  kemampuan  dan kemandirian konsumen; mengangkat harkat dan martabat  konsumen.  Selain  itu  dapat meningkatkan  pemberdayaan  konsumen  dalam memilih,  menentukan  dan  menuntut  haknya sebagai konsumen.

## Simpulan dan Saran Simpulan
1. Perjanjian  pengiriman  paket  barang  domestik telah  diciderai  sendiri  dengan  itikad  tidak  baik yang  dilakukan  oleh  konsumen  sehingga menyebabkan paket barang menjadi tidak lolos kirim,  terlambat,  rusak  bahkan  hilang. Penyimpangan  yang  dilakukan  konsumen  ini justru  menempatkan  PT.  Pos  Indonesia (Persero) pada pihak lemah untuk dipersalahkan karena dianggap  telah  melakukan  wanprestasi. Sementara  dengan  pembuktian  bahwa kesalahan ada pada konsumen telah membawa
konsekuensi perjanjian menjadi tidak sah sesuai Pasal 1321 KUH Perdata dan dapat dibatalkan. Selain itu PT. Pos Indonesia (Persero) juga tidak dapat dituntut dari segala kerugian yang diderita konsumen.
2. Hubungan  hukum pelaku  usaha  dengan konsumen  harus  dilindungi  dari  situasi  tidak seimbang  oleh  hukum.  Secara  yuridis, ketentuan  UU  No.  8  Tahun  1999,  UU  No.  38 Tahun 2009 maupun Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.65/DIRUT/0812 hanya  menunjukan  kontekstual  perlindungan hukum  PT.  Pos  Indonesia  (Persero)  secara represif.  Namun  pengaturan  yang  demikian seringkali  tidak  membuat  adil.  Oleh  karena  itu diperlukan  penataan  kembali  terhadap  upaya perlindungan hukum dengan merujuk asas-asas hukum  sebagaimana  diatur  Pasal  2  UU  No.  8 Tahun  1999  dengan  harapan  lebih  terwujud upaya  perlindungan  hukum  secara  preventif yang  efektif  sehingga  dapat  mewujudkan keadilan  dan  kepastian  hukum  bagi  pelaku usaha maupun konsumen.

## Saran
1) Bagi Konsumen
Diperlukan  kesadaran  moral, khususnya untuk  dapat  beritikad  baik  dalam  pengiriman paket  barang  domestik.  Selain  itu  diperlukan upaya  pembinaan  dan  pendidikan  konsumen guna melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif.

## 2) Bagi PT. Pos Indonesia (Persero)
Diperlukan  pendekatan-pendekatan  etik  dan
komunikasi
hukum sehingga dapat menginformasikan  layanan  pos  yang  mudah dipahami oleh konsumen .
3) Bagi Pemerintah
Masih diperlukan penataan kembali terhadap perangkat  perundang-undangan  yang  ada, dengan  tujuan  agar dapat  lebih  melindungi kepentingan  baik  pihak  pelaku  usaha  maupun konsumen.

## Daftar Pustaka Buku
Badriyah,  Siti  Malikhatun,  2011, Pemuliaan (Breeding) Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Perjanjian  Pembiayaan  Dengan  Obyek  Barang Modal Yang Berkembang Di Masyarakat (Studi Tentang  Perjanjian  Leasing  di  Indonesia),
Disertasi, Semarang: PDIH Undip.
Busro,  Achmad,  2013, Hukum  Perikatan Berdasarkan Buku III KUH Perdata, Yogyakarta:
Pohon Cahaya.
Hartono,  Sri  Redjeki,  2007, Hukum  Ekonomi Indonesia, Malang: Bayumedia Publishing.
Hernoko,  Agus  Yudha  Hernoko,  2010, Hukum
Perjanjian: Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersil,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.
H.S, Salim, 2011, Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika.
H.R.,  Ridwan,  2003, Hukum  Administrasi  Negara,
Yogyakarta: UII Press.
Khairandy,  Ridwan,  2014, Hukum  Kontrak
Indonesia  Dalam  Prespektif  Perbandingan (Bagian Pertama), Yogyakarta: FH UII Press
Kristiyanti,  Celina  Tri  Siwi,  2008, Hukum Perlindungan  Konsumen, Jakarta:  Sinar Grafika.
Muljadi,  Kartini  dan  Gunawan  Widjaja,  2004,
Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Jakarta:
PT. RajaGrafindo Persada.
Prodjodikoro,  Wirjono,  1992, Asas-Asas  Hukum Perdata, Bandung: Sumur.
PT.  Pos  Indonesia  (Persero),  2014, Laporan
Tahunan  2014:  Membangun  Kepercayaan  dan Integritas,  Bandung:  PT.  Pos  Indonesia (Persero).
Shidarta,  2000, Hukum  Perlindungan  Konsumen Indonesia, Jakarta: Grasindo.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo,  1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Suryono,  Leli  Joko,  2011, Asas  Keadilan  Pada Kontrak  Di  Bidang  Hubungan  Industrial, Yogyakarta: Larasindo Grafika.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen.
Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS.