## ASIA PASIFIK MEMANAS, ANCAMANKAH BAGI ASEAN DAN INDONESIA?
Armaidy Armawi 1* , Erlan Wijatmoko 2
1 Fakultas Filsafat; Universitas Gadjah Mada; Indonesia
2 Prodi Ilmu Tannas; Universitas Gadjah Mada; Indonesia *email: armaidy@ugm.ac.id

## Abstract
This  study  analyze  the  dynamics  of  security  strategy  in  the  Asia  Pacific,  ASEAN countries  and  Indonesia.  There  is  a  competition  which  illustrates  Cohen's  theory  four pillars  of  power  that  influences  the  transformation  of  the  geopolitical  architecture  of defense  and  security  between  the  US  and  China.  This  study  used  descriptive  and synthesis  methods,  which  meant  a  combination  of  systematic  thinking  patterns  and  a problem  description.  Through  this  research,  it  can  be  concluded  that,  first,  there  is  a transformation  of  the  geopolitical  architecture  of  defense  and  security  in  the  Asia Pacific region. Second, the dispute between China with Vietnam, Philippines, Malaysia and Brunei Darussalam in the South China Sea has potential for natural resources and global  economic  interests.  Third,  the  dispute  in  the  South  China  Sea  has  led  to  a potential  security  escalation  in  Indonesia's  maritime  area.  For  this  reason,  Indonesia should enhance its Naval Power to build Indonesia's maritime security.
Keywords :   Asia Pacific; defense; geopolitics; maritime security

## Abstrak
Kajian  ini  bertujuan  menganalisis  dinamika  lingkungan  strategi  keamanan  di  Asia Pasifik  dan  dampaknya  terhadap  negara-negara  ASEAN  serta  Indonesia.  Sebuah persaingan  kekuatan  yang  ada  di  kawasan  ini  menggambarkan  teori  empat  pilar kekuatan milik Bernard S. Cohen yang mempengaruhi transformasi arsitektur geopolitik pertahanan  dan  keamanan  antara  AS  dan  Cina.  Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif  dan  sintesa  yang  berarti  perpaduan  antara  pola  berpikir  sistematis  dan deskripsi dari beberapa permasalahan. Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa, pertama,  terjadi  transformasi  arsitektur  geopolitik  pertahanan  dan  keamanan  kawasan Asia  Pasifik.  Kedua,  setidaknya  Cina  dan  4  negara  ASEAN  yaitu  Vietnam,  Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam terlibat dalam sengketa di wilayah Laut Cina Selatan yang memiliki potensi sumber daya alam serta berkaitan dengan kepentingan ekonomi global. Ketiga, sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan mendorong terjadinya potensi eskalasi  keamanan  di  kawasan  maritim  Indonesia.  Untuk  itu,  kekuatan  Angkatan  Laut Indonesia  seharusnya  dapat  dioptimalkan  demi  membangun  keamanan  maritim Indonesia.
Kata Kunci : Asia Pasifik; geopolitik;  keamanan maritim; pertahanan
Pendahuluan
Asia Pasifik merupakan suatu kawasan sosiogeografi dengan wilayah yang terbentang luas  dari  Asia  Timur  ke  Asia  Tenggara,  serta  kawasan  Oceania,  Amerika  Utara,  dan Amerika  Selatan  yang  dikenal  sebagai Pacific  Basin (Ceruk  Pasifik).  Kawasan  ini terkenal  dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang  pesat  hingga  mendorong  lahirnya Asia Pacific  Economic  Cooperation (APEC)  sebagai  wadah  kerja  sama  ekonomi  kawasan tersebut  (Borthwick,  1992).  McDougall  (1997)  kemudian  lebih  merincikan  komposisi kawasan Asia Pasifik yang terdiri atas kawasan Asia Timur, Rusia (berbatasan dengan Samudera  Pasifik),  Asia  Tenggara,  Australia,  Selandia  Baru,  Papua  Nugini  (termasuk negara Pasifik Selatan), Amerika Serikat, dan Kanada.
Gambar 1 - Peta Wilayah Asia Pasifik
Sumber: McDougall, 1997.
Lokasinya  yang  strategis  dan  kekayaan  potensi  maritimnya  mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi kawasan tersebut. Hal ini diperkuat dengan adanya jalur perdagangan strategis dan padat dengan memanfaatkan konektivitas jalur maritim kawasan (Toccheto,  Tancredi,  Araújo, &  Noronha, 2014). Jalur yang dikenal dengan Sea Lines of Communication (SLOCs) tersebut berperan penting dalam proses perdagangan dunia dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi beberapa negara baik di kawasan maupun negara-negara di luar kawasan Asia Pasifik.  Investasi luar negeri,
perdagangan  manufaktur,  dan  aktivitas  bisnis  lainya  saat  ini  telah  mengarah  pada pangsa pasar di  Asia Pasifik . Namun,  dibalik  keuntungan posisi  geostrategis kawasan Asia  Pasifik,  ancaman  dampak  negatif  pun  muncul.  Hal  tersebut  terlihat  dengan semakin meluasnya jangkauan interaksi yang ada berimplikasi pada hadirnya ancaman konflik sebagai akibat dari gesekan kepentingan dalam interaksi tersebut (Lai, 2013).
Salah satu isu yang terus bergulir terkait persoalan interaksi tersebut yaitu adanya sengketa teritorial. Sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan dan melibatkan negara- negara  di  kawasan  Asia  Pasifik  serta  menyita  perhatian  sekaligus  keterlibatan  dari negara-negara  di  luar  kawasan  Asia  Pasifik  (Kaplan,  2015).  Konflik  tersebut  telah berkembang  dan  menimbulkan  instabilitas  keamanan  yang  mengerucut  pada persaingan dua negara besar Cina dan AS (Scott, 2020). Namun, dari dinamika konflik di  Laut  Cina  Selatan,  persaingan  antara  Cina  dan  AS  ini  lebih  menyita  perhatian kawasan regional dan bahkan berkembang ke ranah global. Hal tersebut terjadi karena hingga saat ini untuk menjaga kepentingannya di Asia Pasifik, selain ekonomi, Beijing telah  mampu  membangun  militernya  guna  mengimbangi  kekuatan  AS (balance  of power) (Auslin, 2020).
Gambar  2  memperlihatkan  sepuluh  negara  pantai  mengelilingi  Asia  Pasifik meliputi Cina, Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Negara-negara tersebut memiliki kepentingan dalam menggunakan  jalur  perdagangan  atau Sea  Lanes  of  Trade  (SLOT) dari  Laut  Cina Selatan (LCS) (Khurana, 2017). Lebih dari 60.000 kapal setiap tahunnya melintasi laut tersebut  termasuk  kapal  tanker  pengangkut  minyak  bumi  (Kaplan,  2015).  Selain  itu, negara-negara yang berada di LCS memiliki berbagai sumber daya alam berlimpah dan dibutuhkan  dalam  perdagangan  dunia  seperti  minyak  bumi,  gas,  dan  mineral hidrokarbon  lainnya  ( US  Energy  Information  Administration ,  2013).  Hal  inilah  yang menjadi bahan bakar konflik yang melibatkan beberapa negara di dunia. Sebagai salah satu  negara  adidaya,  Cina  memiliki  kepentingan  dengan  LCS  yang  dinilai  dapat menjadi  ancaman  bagi  negara-negara  lainnya  (Thrall,  2013).  Kuatnya  pengaruh  Cina mampu mengubah persepsi geopolitik dan geostrategis dari negara-negara yang terlibat konflik tersebut.
Gambar 2. Jalur Perdagangan Asia Pasifik
Sumber: Khurana, 2017.
Perubahan  geopolitik  global  salah  satunya  dipengaruhi  oleh  besar  dan  luasnya suatu negara (Bealey & Johnson, 1999). Faktor geopolitik ini akan membedakan antara suatu  negara  dengan  negara  lain  sekaligus  membawa  keuntungan  bagi  negara  yang memiliki  kepentingan  dan  tujuan  tertentu  terhadap  LCS.  Besarnya  Cina  membawa negara  tersebut  semakin  kuat  dalam  posisinya  di  LCS.  Hal  ini  mendorong  negara- negara  lain  bereaksi  terhadap  makin  kuatnya  Cina  di  kawasan.  Filipina  memperkuat afiliasi  militernya  dengan  militer  AS  melalui  kerja  sama Visiting  Forces  Agreement (VFA)  sebagai  bentuk  legitimasi  AS  beroperasi  di  wilayah  negara  tersebut  (Saputra, 2021).  Vietnam  memiliki  kepentingan  dalam  membangun  dan  memodernisasi militernya serta melakukan latihan bersama dengan India (Mitra, 2016). Upaya tersebut dilakukan  guna  mengimbangi semakin  maju  dan  kuatnya  militer  Cina  yang  dapat memunculkan kekhawatiran negara lain terhadap dominasi Cina.
Selain kekuatan militer, kemajuan perekonomian Cina telah membawa pengaruh yang  cukup  signifikan  di  kawasan  Asia  Pasifik.  Hal  ini  tergambar  dengan  adanya pergeseran Center  of  Gravity (CoG)  ekonomi  global  dari  Eropa  ke  Asia  Pasifik (Krishnamohan,  2017). Pengaruh  Cina  ini  tentunya  akan  membawa  kesejahteraan, pembangunan,  dan  stabilitas  di  Asia  Pasifik.  Cina  ternyata  juga  memiliki  hubungan yang  strategis  dengan  Asia  Pasifik  dari  segi  keamanan  ( security )  dan  stabilitas ( stability ). Cina dan negara-negara Asia Pasifik dapat dikatakan memiliki ikatan saling
ketergantungan  ( dependency) ,    sehingga  memiliki responsibility yang  besar  guna memperluas  kontribusinya  dalam  rangka  promosi  perdamaian  dan  kemakmuran  yang ada di kawasan Asia Pasifik (Xiaotian, 2010) . Oleh karena itu, Pemerintah Cina berjanji untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui berbagai solusi.
Adanya  konflik k awasan  ini  tidak  lepas  dari  adanya  pengaruh four  pillars  of power yang memengaruhi adanya kekuatan dan kekuasaan dari suatu negara.
“ A nation’s claim to power rests on four pillars; (1) overwhelming military strength and the willingness to use it; (2) surplus economic energy to enable it to provide aid and invest in other states; (3) ideological leadership that serves as a model for other nations; and (4) a cohesive systems of governance” (Cohen, 2015).
Kekuatan  militer  dari  suatu  negara  masih  menjadi  kekuatan  utama  disusul kekuatan ekonominya guna menggambarkan kekuatan geopolitik suatu negara. Kondisi saat ini dihadapkan pada four pillars of power mendeteksi adanya perubahan geopolitik dunia terjadi secara drastis. Perubahan terlihat pada kekuasaan AS yang semula sebagai kekuatan  monosentrik 1 berubah  ke  arah  polisentrik  setelah  kehadiran  Cina  dalam pergulatan  geopolitik  ini.  Tulisan  ini  mencoba  membahas  pilar  kekuasaan  yang memengaruhi  pergeseran  geopolitik  global  di  kawasan  Asia  Pasifik  dan  berimplikasi kepada kondisi negara lain. Hal ini karena kondisi tersebut akan mengubah geopolitical architecture 2 yang  akan  menimbulkan  ancaman  kepada  negara-negara  di  kawasan termasuk  Indonesia.  Hal  tentang  pengaruh  pergeseran  geopolitik  global  di  kawasan Asia  Pasifik  ditinjau  dari  kondisi  geografis  negara-negara  tersebut  dihadapkan  pada hadirnya ancaman yang dikaji lebih detail merupakan hal yang membedakannya tulisan ini dengan tulisan akademis lainnya. Locus kajian terfokus pada kawasan Asia Pasifik secara  regional  dan  diperdalam  pada  ancaman  di  kawasan  Asia  Tenggara  khususnya Indonesia.
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  diuraikan,    maka  sebuah  tantangan  yang masif  dari  kekuatan-kekuatan  besar  dan  penuh  dengan  kepentingan  masing-masing
1 Menurut Kim (2020), monosentrik adalah kondisi otoritas atau kekuasaan yang berpusat pada satu titik otoritas saja. Otoritas tunggal tersebut dapat dengan mudah diidentifikasi pada intinya. Polisentrik adalah kondisi  otoritas  atau  kekuasaan  yang  terbagi  dari  berbagai  kelompok  atau  kluster.  Otoritasnya terdesentralisasi  dalam  suatu  jaringan  dan  berbentuk  modular  dalam  suatu  komunitas.  Tidak  ditemukan kekuatan otoritas tunggal yang memengaruhinya.
2 Menurut  Dodds  (2007), Geopolitical  Architecture adalah  cara  pandang  suatu  negara/ non-government organization (NGO) mengakses, mengelola, mengatur persimpangan wilayah dan arus pergerakan dengan menetapkan  batas  antar dalam  atau  luar,  domestik  atau  internasional,  serta  warga negaranya  atau  warga asing.
negara  telah  memengaruhi  dinamika  keamanan  di  Asia  Pasifik.  Jika  tetap  dibiarkan maka mampu menyebabkan terjadi persinggungan kepentingan dan melahirkan sebuah kompetisi  yang  jauh  lebih  dominan  dari  pada  kerja  sama.  Hal  ini  berpotensi menghadirkan  instabilitas  keamanan  di  kawasan  tersebut.  Kedekatan  geografis  Laut Cina Selatan pun berdampak pula pada stabilitas keamanan di  Indonesia. Oleh karena itu,  peneliti  mengkaji  permasalahan  tentang  bagaimana  dinamika  dan  dampak keamanan di kawasan Asia Pasifik terhadap negara-negara ASEAN? Problematika ini menjadi  semakin  penting  untuk  dikaji  guna  mendapatkan  solusi  yang  tepat  dan  lebih objektif  dengan  kondisi  keamanan  kawasan  Asia  Pasifik.  Indonesia  pun  tidak  dapat lepas dari persoalan tersebut apabila ketegangan hubungan dalam dinamika keamanan di  kawasan  Asia  Pasifik  terjadi.  Dinamika  keamanan  ini  perlu  dianalisis  lebih  dalam sebagai dasar dalam menentukan langkah-langkah strategis keamanan negara.
Tujuan  kajian  ini  tentunya  untuk  memberikan  gambaran  tentang  dinamika  dan dampak keamanan terhadap pergulatan geopolitik global yang terjadi di kawasan Asia Pasifik  khususnya  bagi  negara-negara  ASEAN.  Adanya  dampak  ini  dan  dikaji  lebih dalam maka harapannya akan membantu dalam proses penentuan kebijakan luar negeri negara-negara tersebut pada umumnya dan Indonesia pada khususnya, sehingga negara lebih siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi.

## Metode
Penelitian  ini  merupakan  kajian  kepustakaan  ( literature  review )  yang  membahas mengenai  aspek  geopolitik,  geostrategi,  dan  dinamika  keamanan  yang  berada  di kawasan Asia Pasifik dihadapkan pada ancaman bagi ASEAN dan Indonesia. Penelitian ini  dilakukan  melalui  langkah-langkah,  inventarisasi  data  berupa  pengumpulan  data kepustakaan  berupa  buku-buku  yang  berhubungan  dengan  fokus  kajian.  Kemudian dilakukan pengklasifikasian data dan penyusunan penelitian.
Sumber data kajian ini menggunakan sumber referensi berupa jurnal, artikel, dan dokumen  laporan  yang  berkaitan  langsung  dengan  penelitian  ini.  Metode  analisis digunakan melalui sebuah pemilahan atau penguraian dari berbagai pengertian yang ada pada  objek  yang  ditelaah.  Selanjutnya,  membahas  hal-hal  yang  secara  konsepsional maupun  kritis  dari  pengertian  yang  digunakan.  Berangkat  dari  berbagai  pengertian tersebut kemudian dilakukan sintesis untuk memperoleh suatu bentuk kerangka berpikir
atau  pengertian  yang  sistematis,  sehingga  memperoleh  pengertian  yang  benar-benar baru dari objek yang diteliti (Bakker, 1986; Wee & Banister, 2016)

## Perbandingan Anggaran dan Kekuatan Pertahanan AS dan Cina
Seperti  yang  dijelaskan  di  atas,  berbagai  kekuatan  besar  dunia  seperti  Cina,  Rusia, Jepang, dan Amerika Serikat telah bertemu di kawasan Asia Pasifik. Cina sendiri dapat dikatakan sebagai new emerging super power di kawasan tersebut (Fishman, 2005). Hal ini  mengkhawatirkan  karena  kawasan  Asia  Pasifik  diposisikan  sebagai  suatu  “ hub ” yang  dapat  diartikan  sebagai  medan  interaksi  dari  negara-negara  tersebut  maupun dengan negara lain. Kompetisi ini akan mengganggu upaya negara lain di kawasan Asia Pasifik yang telah berusaha untuk menciptakan suatu iklim keamanan yang stabil untuk menjamin terwujudnya kepentingan nasional bersama di kawasan. Ancaman persaingan kekuatan pertahanan negara akan terjadi dengan mudah.
Gambar 3 - Perbandingan pengeluaran anggaran pertahanan AS-China (2019-2020)
Sumber: International Institute for Strategic Studies (2020), diolah penulis
Kennedy  dkk  (2017),  menjelaskan  bahwa  untuk  menjaga  stabilitas  kawasan, pengeluaran negara untuk militer mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan Gambar 3, penulis mengambil data Defense Spending antara Amerika Serikat dan Cina pada  dua  tahun  (2019–2020)  mengalami  peningkatan  ( International  Institute  for Strategic  Studies ,  2020).  Amerika  Serikat  mengalami  peningkatan  sebesar  7,23%  dan Cina mengalami peningkatan 6,31%. Namun dari peningkatan tersebut jika dihadapkan pada  besaran  pembiayaan  anggaran  militernya,  Amerika  Serikat  memiliki  pos pengeluaran  anggaran  lebih  luas  dan  besar.  Karena  sebagai  negara  yang
mengembangkan  strategi preemptive atau  ekstrateritorial  (Dodds,  2007),  Amerika Serikat  terlibat  dalam  penanganan  konflik  global,  pos  pembiayaan  anggaran  ditujukan pada  biaya  perang  dan  operasional  pangkalan  militer  di  luar  negaranya.  Jika dibandingkan dengan Cina, pembiayaan anggaran militernya menguat dibarengi dengan meningkatnya kekuatan ekonomi negara tersebut. Peningkatan anggaran militer tersebut ditujukan  pada  penguatan  militer  yang  hanya  terfokus  pada  kekuatan  dalam  negeri. Secara numeral tentu peningkatan anggaran Amerika Serikat lebih besar, namun secara operasional  pembagiannya,  Cina  akan  lebih  fokus  penguatan  militernya  yang  ada  di dalam  negeri.  Kondisi  ini  yang  menyebabkan  Cina  tidak  dapat  dianggap  remeh  oleh negara lain pada kemampuan pertahanan dan keamanannya.  Menurut Rachmat (2017), kondisi  tersebut  telah  terjadi  perubahan  geopolitik  dalam  interaksi  kedua  negara  yang mempunyai  dampak  pada  stabilitas  keamanan  yang  ada  di  Asia  Pasifik.  Perbandingan kekuatan  kedua  negara  tersebut  tidak  terlepas  dari  pengaruh  persaingan  15  negara lainnya  yang  juga  mengalami  peningkatan  anggaran  militernya  pada  tahun  2020, ditunjukan pada gambar 4 ini.
Gambar 4 - Anggaran Pertahanan 15 Negara teratas 2020
Sumber: .International Institute for Strategic Studies , 2020.

## Konflik yang terjadi di Asia Pasifik
Jika  ditinjau  sejarah  masa  lalu  terkait  dengan  sengketa  warisan  Perang  Dunia  Kedua, maka masih kita temukan bahwa hal tersebut menjadi penghambat kemajuan keamanan bersama di kawasan Asia Pasifik. Seperti, sejarah kelam Cina dan Korea saat penjajahan
Jepang  yang  masih  membekas  pada  ingatan  mereka.  Hal  ini,  ditandai  dengan  selalu munculnya berbagai protes kedua negara atas kunjungan para pemimpin Jepang ke kuil Yasukuni  pada  tahun  2021  (Koestanto,  2021).  Kuil  ini  menjadi  simbol  penghormatan terhadap  para  pahlawan  perang  Jepang  yang  sebenarnya  dapat  dikatakan  pula  sebagai penjahat  perang  pada  saat  invasi  Jepang.  Sengketa  kepulauan  Senkaku  antara  negara Jepang dan Cina pada tahun 1990-an yang sampai dengan saat ini juga merupakan suatu perwujudan dari sebuah perselisihan panjang kedua negara (Manyin, 2016). Sementara itu, kondisi diperhangat  dengan wilayah semenanjung  Korea yang juga  masih terbelah menjadi dua bagian entitas politik yang terus berseteru (Son, 2015).
Besaran  anggaran  pertahanan  menjadi  salah  satu aspek  yang  memengaruhi pertumbuhan  ekonomi  ( economic  growth )  maupun  stabilitas  ( stability )  moneter  dari negara-negara  dunia  (Rooney,  Johnson,  &  Priebe,  2021).  Namun  kondisi  sebaliknya memengaruhi dinamika kehidupan geopolitik dan keamanan negara-negara di kawasan Asia  Pasifik.  Sengketa  kepemilikan  pulau-pulau,  klaim  terhadap  penguasaan  suatu wilayah,  konflik  perbatasan  antarnegara,  ancaman  disintegrasi  bangsa,  hingga  gerakan separatis  dalam  negeri  merupakan  dampak  dari  kondisi  tersebut.  Terjadi  pula disharmonisasi  atau  yang  memunculkan  kecurigaan  antarnegara  satu  dengan  yang lainnya dalam hal hubungan antardua atau lebih dari masing-masing negara (Swaine et al., 2015).
Konflik  antara  Indonesia-Malaysia  (Djelantik,  2015)  ataupun  Thailand-Kamboja (Raharjo,  2016)  merupakan  konflik  perbatasan  antarnegara.  Bahkan  terjadi  pula sengketa  terkait  kepemilikan  terhadap  pulau  yang  telah  melibatkan  antara  Jepang  dan Cina  (Manyin,  2016)  serta  Cina  dengan  Taiwan  yang  satu  sama  lain  bersengketa (Goldstein,  2015).  Klaim  terhadap  penguasaan  wilayah  juga  terjadi  di  wilayah  Sabah antara Filipina terhadap Malaysia (Fernandez, 2007) serta LCS yang hingga dewasa ini masih  mengganggu  stabilitas  keamanan  kawasan  Asia  Tenggara  (Kaplan,  2015). Pergerakan  separatis  dengan  berbagai  perjuangannya  untuk  kemerdekaan  telah berkumandang pula di beberapa wilayah negara Asia Tenggara seperti Papua-Indonesia, Mindanao-Filipina,  Patani-Thailand  Selatan  dengan  Thailand,  Rohingnya-Myanmar (Miller,  2012).  Sengketa  lain  di  Asia  Pasifik  muncul  juga  akibat  disharmonisasi  dan kecurigaan  antarnegara  tetangga,  serta  menghinggapi  pola  pikir  ( mindset )  masyarakat dan  pemerintah  negara  seperti,  antara Korea  Selatan-Korea  Utara,  Cina-Jepang,
Kamboja-Vietnam, serta Australia-Indonesia (Dziedzic, 2022; Han-bum, 2016; Rose & Sýkora, 2017; Vireak, 2020). Ragam masalah tersebut menjadi persoalan utama negara- negara di dunia dan juga organisasi yang ada dalam satu kawasan. Hal ini menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan baik untuk menyikapi politik domestik maupun hubungan luar negeri dari masing-masing negara.

## Ancaman Konflik Laut Cina Selatan bagi negara-negara ASEAN
Lingkungan  strategis  dari  kawasan  Asia  Pasifik  dipengaruhi  pula  oleh  sengketa  yang terjadi baik  secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai  sengketa  pada dasarnya akan  menaikan  ketegangan  berbagai  negara  yang  terlibat.  Sebuah  kesempatan  bagi negara yang berselisih untuk dapat saling berkomunikasi dan guna mendapatkan solusi atau pemecahan dari berbagai persoalan sengketa yang terjadi .
Heinzig  (1976)  menggambarkan  Laut  Cina  Selatan  sebagai  kepulauan,  salah satunya  Kepulauan  Spratly.  Kepulauan  tersebut  memiliki  batas  dengan  negara  Cina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Indonesia. letak geografis Kepulauan Spratly berada pada 4 o LU – 11 o 31 ’ LU dan 109 o BT – 117 o BT dengan luas +  244.700  km 2 yang  terdiri  dari  sekitar  350  pulau  di  dalamnya dan  sebagian  besar berupa  gugusan  karang.  Kepulauan  ini  sesungguhnya  jika  diamati  pada  Gambar  4 berbatasan dan bersinggungan langsung dengan negara-negara Asia Tenggara dan Cina. Sebelah barat berbatas dengan Filipina, sebelah Selatan dengan negara Cina dan negara Taiwan,  sebelah  Tenggara  Vietnam,  dan  sebelah  Utara  berbatas  dengan  Indonesia, Malaysia  dan  Brunei  Darussalam  (Kaplan,  2014).  Pada  dasarnya  Kepulauan  Spratly bukan merupakan kepulauan yang layak untuk dihuni, namun adanya sumber daya alam (SDA) dan letak geografisnya sangat strategis.
Gambar 4 Klaim wilayah LCS
Sumber: US Energy Information Administration , 2013.
Berdasarkan  data,  di  tahun  1968  merupakan  tahun  penemuan  sumber  daya  alam berupa  minyak  dan  gas  bumi  pertama  di  kepulauan  tersebut  (Snyder,  1996).  Potensi kepulauan yang memiliki SDA ini membuat negara-negara sekitarnya bersikeras untuk mengakui  wilayah  tersebut  sebagai  wilayah  miliknya.  Untuk  itu,  wilayah  ini  disebut kawasan lintas laut yang sangat strategis, sehingga dapat memberikan dampak terhadap perekonomian  negara  pemiliknya.  Selain  SDA  berupa  minyak  bumi  dan  gas,  kawasan ini juga memiliki sumber daya alam ( natural resources ) berupa sumber biota laut yakni ikan  yang  cukup  besar,  sehingga  menjadi  faktor  tambahan  yang  cukup  berpengaruh terhadap  adanya  sengketa  dan  konflik  ( conflict )  (Maulaya,  2022).  Kondisi  ini  menarik terjadinya  upaya  penangkapan  ikan  di  wilayah  tersebut  yang  kemudian  menjadi  salah satu  penyebab  konflik  yang  berakibat  terjadinya  perbedaan  ( difference )  pemahaman, tujuan  dan  prinsip  dari  berbagai  negara  yang  melakukan  klaim  kepemilikan  terhadap kepulauan tersebut.
Ada  6  negara  hingga  saat  ini  yang  terang-terangan  menyampaikan  klaim kepemilikan  terhadap  wilayah  kepulauan  Spratly,  negara  Cina,  Vietnam,  Taiwan,
Malaysia,  Filipina,  dan  Brunei  Darussalam  (Kaplan,  2014).  Empat  negara  dari  enam negara  yang  berkonflik  merupakan  negara  anggota  ASEAN.  Negara-negara  tersebut mengklaim  dan  bahkan  memberikan  nama  terhadap  pulau-pulau  di  kepulauan  Spratly, sedangkan Brunei Darussalam hanya mengklaim terkait Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negaranya  dari  wilayah  laut  kepulauan  tersebut  (Reuters,  2016).  Upaya  penyelesaian konflik  dan  sengketa  pada  dasarnya  telah  lama  dilakukan,  namun  sengketa  tersebut hingga  sekarang  masih  terus  berlanjut  (Buszynski,  2003).  Potensi  kerawanan  konflik bersenjata  antarnegara  dapat  terjadi.  Hal  ini  diperburuk  dengan  adanya  campur  tangan negara  besar  atau  adidaya  yang  sarat  dengan  kepentingan  ekonomi  dan  kepentingan global lainnya.
Stabilitas  keamanan  di  Asia  Pasifik  sebenarnya  dapat  diraih  melalui  berbagai bentuk  kerja  sama,  seperti  kerja  sama  dalam  dialog  multilateral  antarnegara. Keterlibatan  negara  ASEAN  dalam  klaim  LCS  tersebut  maka  mendorong  ASEAN untuk  membangun  bentuk  kerja  sama  keamanan  multilateral  dengan  negara  lain  di wilayah Asia Pasifik, yaitu ASEAN Regional Forum (ARF) (Wardhana, 2021) . Forum kerja sama multilateral ini bertujuan membangun hubungan secara komprehensif untuk menjaga  stabilitas  keamanan  di  Asia  Pasifik.  Fokus  ARF  terkait  isu-isu  tentang keamanan  kawasan  baik  berhubungan  dengan  keamanan  tradisional  maupun  non- tradisional (ARF, 1993). Peran Cina dalam keanggotaan ARF untuk mendukung dalam pemberian masukan-masukan tentang isu-isu keamanan di kawasan (Foot, 1998).
Forum  ARF  yang  beranggotakan  lebih  dari  26  negara  memiliki Concept  Paper ARF memokuskan  salah  satunya  pada  kerja  sama  keamanan  maritim.  Kerja  sama keamanan  maritim  tersebut  terdiri  dari  6  butir  yaitu:  (1)  kerja  sama  ini  bersifat multilateral  tentang  sebuah  usaha  pencegahan  terjadinya  kecelakaan  kapal  baik  untuk kapal lokal maupun kapal eksternal; (2) Sistem observasi iklim dan permukaan laut; (3) pembentukan ASEAN Relief and Assistance Force dan Unit Keselamatan Maritim (atau Pengintaian)  untuk  menjaga  keselamatan  perairan  di  kawasan;  (4)  konvensi-konvensi tentang  Lingkungan  Laut  (pembuangan  zat-zat  beracun  dan  sumber-sumber  polusi kelautan)  yang  berasal  dari  daratan;  dan  (5)  pengintaian  maritim;  dan  (6)  adanya gagasan penelitian ilmiah bersama tentang kelautan ( ARF, Internal Document , 1995).
Ancaman Klaim LCS bagi Indonesia dan Kondisi Kekuatan Pertahanan Indonesia
Pada prinsipnya, faktor ekonomi dapat pula menjadi salah satu faktor yang penting dan signifikan untuk mendorong potensi eskalasi keamanan di kawasan maritim Laut Asia Timur,  Semenanjung  Korea,  Laut  Cina  Selatan  di  mana  merupakan  dua  wilayah perairan  yang  menjadi hot  spot persengketaan  dan  berpotensi  terjadinya  konflik bersenjata (terbuka) (Butler, 2003). Pada kedua wilayah tersebut terdapat negara besar atau  adidaya  yang  turut  serta  berperan  dan  memengaruhi  eskalasi  keamanan wilayahnya,  yakni  Amerika  Serikat,  Perancis,  Rusia  dan  India  meskipun  sebenarnya negara-negara  tersebut  berada  di  luar  wilayah  (Thoker  &  Singh,  2018;  Wright,  2022; Ziegler,  1994).  Tetap  turut  hadir  pula  dalam  persengketaan  tersebut  kepentingan menjaga  keamanan  nasional  masing-masing.  Negara-negara  anggota  ASEAN  yang terbawa  arus  konflik  ini  yaitu  Malaysia,  Vietnam,  Filipina,  dan  Brunei  yang berhadapan  dengan  negara  Cina.  Ditinjau  dari  lokasinya,  sengketa  ini  sangat  dekat dengan wilayah Indonesia (Kaplan, 2014).
Buku  Putih  Pertahanan  Indonesia  2015  menjelaskan  bahwa  sengketa  yang  ada dapat  berpotensi  setiap  saat  menjadi  konflik  terbuka  dan  bahkan  bersenjata.  Ada  tiga alasan  hal  tersebut  dapat  terjadi  yaitu:  (1)  masing-masing  pihak  menggelar  instrumen militernya untuk memperkuat klaimnya; (2) munculnya negara-negara di luar kawasan sengketa yang dengan sengaja dan memiliki kepentingan untuk melibatkan diri seperti Amerika  Serikat,  Perancis,  dan  India;  dan  (3)  tidak  tersedia  organisasi  internasional yang  kredibel  dan  dipercaya  untuk  membantu  proses  menyelesaikan  berbagai  macam permasalahan.  Dengan  demikian,    kondisi  sengketa  yang  ada  akan  menjadi  konflik bersenjata  dan  memicu  peningkatan  anggaran  belanja  pertahanan  negara-negara  di sekitar kawasan khususnya negara yang terlibat (Kemenhan RI, 2015).
Berdasarkan Stockholm  International  Peace  Research  Institute (SIPRI),  Negara Asia  Tenggara  menghabiskan  34,5  miliar  dollar  untuk  pertahanannya  hingga  tahun 2019,  besaran  ini  meningkat  4,2%  dari  tahun  2018  (Wezeman,  2019).  Anggaran pertahanan  terbesar  di  Asia  Tenggara  dipegang  oleh  Singapura  11,2  miliar  dollar, diikuti  Indonesia  sebesar  7,7  miliar  dollar,  Thailand  7,3  miliar  dollar,  Malaysia  3,8 miliar  dollar  dan  Filipina  sebesar  3,5  miliar  dollar.  Hal  ini  terlihat  bahwa  mayoritas negara  di  Kawasan  Asia  Tenggara  meningkatkan  pengeluaran  nyata  pertahanannya, bukan  hanya  memperkuat  kedaulatan  negaranya  melainkan  juga  memberikan
bargaining  position terhadap  adanya  situasi  yang  memanas  di  Kawasan  Asia  Pasifik terkait klaim wilayah teritorialnya.
Grafik 1 - Pertumbuhan Belanja Pertahanan Negara ASEAN
Sumber : (Abuza, 2020)
Grafik  1  menunjukan  adanya  intensitas  kenaikan  anggaran  pertahanan  bagi negara-negara ASEAN. Jika kita mencoba melihat perkembangan anggaran pertahanan Indonesia (Grafik 2) dalam kurun waktu 6 tahun belakang cukup fluktuatif (Zahara & Rizky,  2020).  Anggaran  mulai  meningkat  sejak  tahun  2018  dengan trend cukup signifikan. Anggaran pertahanan di TA 2018 sebesar 106,8 triliun rupiah, dan hingga di TA  2020  telah  meningkat  sebesar  127,35  triliun  rupiah.  Anggaran  Pertahanan Indonesia  tahun  2021  telah  mencapai  angka  137,2  triliun  rupiah  (Effendi,  2021). Besarnya  anggaran  tersebut  sebagian  besar  untuk  membiayai  belanja  pegawai  namun pembangunan postur TNI juga menjadi perhatian serius negara. Penggunaan anggaran antara  lain  ditujukan  pada  kelanjutan  pembangunan  postur  TNI  untuk  pemenuhan Minimum  Essential  Force melalui  modernisasi  Alutsista  matra  Darat-Laut-Udara, penguatan  pertahanan  di  wilayah-wilayah  selat  strategis  dengan  memperkuat Coastal Missile  Defense  System dan Coastal  Surveillance  System serta  penguatan  dan pengembangan  industri  pertahanan  nasional  melalui  peningkatan  promosi  kerja  sama dan implementasi kebijakan imbal dagang (Biro Humas Setjen Kemenhan, 2021).
Grafik 2 – Kenaikan Anggaran Pertahanan Indonesia 2015-2020
Sumber: Zahara & Rizky, 2020.

## Ancaman Keamanan Maritim Indonesia
Global Firepower (2022b) menjelaskan bahwa Cina masuk ke dalam peringkat 3 dari 140 negara yang masuk dalam data tahunan kekuatan militer global. Dari data tersebut hampir  mayoritas  indikator  penilaian,  Cina  menduduki  indikator Excellent untuk urusan  gelar  kekuatannya.  Besaran  anggaran  pertahanan  Cina  masih  menduduki peringkat  kedua  setelah  Amerika  Serikat.  Akan  tetapi  gelar  kekuatan  secara menyeluruh berdasarkan Indikator Global Firepower 2021, Rusia masih lebih unggul. Kemudian, secara berurutan besaran anggaran pertahanan tetap diduduki pertama oleh Amerika  Serikat  yang  menggelontorkan  anggaran  pertahanannya  sebesar  770  miliar dolar AS, disusul oleh Cina sebesar 230 miliar dollar AS dan Rusia sebesar 154 miliar dollar  AS  (masuk  peringkat  3  dunia).  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  terbesar  di dunia dengan luas wilayah lautan 3.544.743,9 km 2 pun seharusnya mulai  memikirkan untuk  membangun armada maritim yang kuat  guna melindungi wilayahnya (Lisfianti, 2022).  Hal  ini  dikarenakan  negara-negara  adidaya,  khususnya  Cina  dan  AS,  sebagian besar anggarannya tercurahkan untuk memajukan kekuatan maritimnya.
TNI AL mengalami beberapa peningkatan aset atau kekuatan maritimnya. Hal ini searah  dengan  visi  pemerintah  yang  ingin  mengembalikan  kedigdayaan  maritim Indonesia.  TNI  AL  saat  ini  memiliki  7  unit  kapal frigate ,  24  kapal  jenis corvettes ,  4 unit  kapal  selam,  181  unit  kapal  patroli Patrol  Vessel dan  11  unit  kapal  utama mine
warfare (Global  Fire  Power,  2022a).  Dengan  luasnya  wilayah  laut  Indonesia  maka kebutuhan kapal TNI AL belumlah ideal jika dihadapkan pada pelaksanaan tugasnya.
Apabila  dibandingkan  dengan  negara-negara  ASEAN  yang  lain,  seperti Singapura (193 km), Malaysia (4.675 km) dan Thailand (3.219 km) yang memiliki luas wilayah pesisir dan lautnya lebih sempit dibandingkan Indonesia (54.716 km) terdapat beberapa  penonjolan  ( World  data ,  2022).  Singapura  dari  segi  anggaran  lebih  sedikit dari pertahanan Indonesia yaitu sebesar 2,26 miliar dollar AS. Untuk kekuatan lautnya Indonesia masih jauh lebih unggul, hal ini dikarenakan fokus gelar kekuatan Singapura pada kekuatan militer daratnya ( Global Fire Power , 2022d). Berbeda dengan Malaysia, Anggaran Pertahanan Indonesia 5,5 miliar dollar AS lebih besar dibandingkan dengan Malaysia.  Kekuatan  laut  Indonesia  lebih  unggul  secara  umum  ( Global  Fire  Power , 2022c). Terakhir, Thailand dari segi anggaran pertahanan Indonesia masih unggul 6,3 miliar  dollar  AS.  Apabila  dibandingkan  kekuatan  lautnya,  maka  Indonesia  dinilai seimbang  dengan  Thailand  (Global  Fire  Power,  2022e).  Thailand  saat  ini  telah memiliki  kapal  pengangkut  heli.  Pengembangan  ini  mampu  menaikkan  kemampuan Thailand dalam menjaga lautnya berdasar indikator penilaian Global Firepower 2021. Hal tersebut menunjukan bahwa Indonesia memiliki keunggulan dari segi  jumlah unit alutsistanya. Namun jika dihadapkan kembali pada luas wilayah lautnya, kekuatan laut Indonesia  saat  ini  belum  dapat  menjawab  perbandingan  daya  tempur  relatif  yang diinginkan.  Kondisi  ini  seharusnya  menjadikan  perhatian  pemerintah  Indonesia  untuk lebih mengoptimalkan anggaran pertahanannya dalam meningkatkan kekuatan laut atau maritimnya.
Tingkat  urgensi  membangun  kekuatan  maritim  berbanding  lurus  pada  ancaman kejahatan maritim di wilayah perairan Indonesia. Data laporan International Maritime Bureau (IMB) (2019) dijelaskan jumlah kejadian pembajakan dan perompakan kapal di kawasan  Asia  Tenggara  sepanjang  tahun  2015  terjadi  sekitar  147  kali,  sedangkan Afrika 36 kali. Jika dibandingkan dengan kawasan Benua Afrika ternyata masih lebih tinggi Asia Tenggara. Insiden pembajakan dan perampokan di kawasan Asia Tenggara, sering terjadi di wilayah maritim Indonesia. Selama 5 tahun terakhir, mulai dari tahun 2015 ada 108 insiden dan 2019 menjadi 25, artinya telah terjadi penurunan, tetapi hal ini  masih  dikategorikan  tertinggi  di  antara  negara-negara  tetangga.  Bahkan  di  Selat
Malaka dalam kurun waktu tersebut terdapat 5 insiden baik yang telah terjadi maupun baru ada indikasi upaya yang dilakukan oleh para pembajak.
Di kawasan Laut Cina Selatan, angka pembajakan dan perampokan kapal dalam kurun waktu 10 tahun terakhir melonjak pada tahun 2011 sejumlah 11 insiden, di mana di tahun berikutnya berhasil diturunkan secara signifikan. Kemudian pada tahun 2020 sudah tidak ditemukan lagi. Meskipun intensitas insiden di LCS sekitar wilayah pantai Tioman,  Pulau  Aur,  Natuna,  Mangkai  hingga  Marundung  telah  menurun,  kapal-kapal yang melintas disarankan untuk tetap waspada, terutama saat malam hari. Sejarah masa lalu telah tergambar bahwa kapal-kapal  tanker kecil dibajak di lepas pantai Malaysia, Indonesia,  Singapura  dan  kawasan  LCS.  Tren  ini  paling  ramai  pada  April  2014  dan atas  otoritas  setempat  baik  Malaysia  dan  Indonesia  berhasil  menangkap  beberapa kejadian. Akan tetapi yang perlu diperhatikan juga yaitu intensitas tertinggi terjadinya pembajakan  dan  perampokan  kapal  berada  di  wilayah  Indonesia  dalam  kurun  waktu 2015-2019 ( International Maritime Bureau , 2019). Data-data tersebut menggambarkan bahwa  wilayah  yang  paling  rawan  terjadinya  tindak  kejahatan  di  wilayah  maritim Indonesia  terdapat  di  selat  Malaka  yang  merupakan  jalur  strategis  perdagangan internasional. Hal ini menjadi salah satu wilayah yang memiliki isu keamanan maritim global di awal abad i ni (Germond, 2015).
Selanjutnya, Llyod’s Association menyatakan pula bahwa Selat Malaka, bersama dengan negara-negara lainnya, seperti Irak dan Somalia sebagai negara yang selama ini memiliki  intensitas  ancaman  bahaya  terhadap  perang  maupun  aksi  terorisme  (Teo, 2007). Persoalan lain dalam konteks kemaritiman regional dan nasional menurut Buku Pertahanan  Indonesia  (2015)  dapat  berupa  kejahatan  lintas  negara  yang  berupa perdagangan gelap narkoba, human trafficking , penyelundupan senjata, dan terorisme. Khusus  untuk  perdagangan  gelap  narkoba  ini  ada  hubungannya  dengan  kelompok terorisme  dan  separatisme,  karena  adanya  upaya  illegal  tersebut  ditengarai  menjadi sumber pendanaan kegiatan teror dan separatis.
Otto  (2018)  mengembangkan  kejahatan  pembajakan  tidak  hanya  sebagai  upaya sadar tindakan kekerasan yang dilakukan untuk tujuan pribadi di laut lepas oleh suatu kapal kepada kapal lain. Pembajakan tidak selinier makna dalam sebuah buku Hukum Internasional  yang  berlaku.  Setelah  melakukan  penelitian  terhadap  kejadian pembajakan  di  Afrika  dan  Asia  Tenggara,  tujuan  pembajakan  tidak  lagi  hanya
kepentingan  pribadi,  terkadang  ada  kepentingan  politik  yang  menjadi  tujuan pembajakan.  Germond  (2015)  memperkuat  aksi  pembajakan  yang  sering  terjadi  di Selat Malaka mendukung terwujudnya jalur kegiatan illegal lain seperti penyelundupan obat-obatan terlarang, senjata, bahkan manusia dan imigran ilegal.
Berbicara mengenai kegiatan ilegal yang terjadi di perairan Indonesia mayoritas lainnya  setelah  pembajakan  adalah  perdagangan  manusia.  Indonesia  selalu  menjadi tempat yang menggiurkan untuk kejahatan perdagangan manusia setiap tahunnya, baik sebagai  negara  asal  atau  transit  dalam  kejahatan  transnasional  perdagangan  manusia (Dhiba,  2019).  Kejahatan  ini  melibatkan  perekrutan,  transportasi  antardaerah  atau bahkan lintas negara, jaringan, penculikan, adanya kekerasan fisik, eksploitasi seksual, dan  industri  pelacuran  (Rudy  dalam  Nugrahaningsih,  Alunaza,  &  Lutfie  (2020)). Bahkan  menurut  Sjaastad  (2007)  meskipun  kejahatan  maritim  cukup  tinggi  terjadi  di jalur  maritim  Indonesia,  jalur  tersebut  masih  menjadi  primadona  bagi  negara-negara dunia  untuk  digunakan  dalam  perdagangan  internasional  karena  menjadi  salah  satu jalur pelayaran yang ekonomis dan menguntungkan bagi negara-negara tersebut.
Persoalan keamanan maritim menjadi persoalan serius. Selama ini negara-negara yang berada di kawasan ASEAN telah mempunyai program dalam memerangi bentuk kejahatan salah satunya melalui Programme to Implement the ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime (ASEAN, 2017). Pada pelaksanaannya program ini tidak secara  khusus  menangani  permasalahan  keamanan  maritim  di  kawasan,  tetapi menangani  segala  bentuk  kejahatan  lintas  negara  termasuk.  Kejahatan  tersebut  dapat berupa  perdagangan  gelap  narkoba,  penyelundupan  senjata,  pencucian  uang, perdagangan  manusia,  perompakan  laut,  persoalan  terorisme  ( terrorism ),  kejahatan terhadap  perbankan  internasional,  bahkan  sampai  pada  masalah  kejahatan cyber (Kemenhan  RI,  2015).  Selain  program  tersebut,  secara  terpisah  Singapura,  Malaysia, Thailand  dan  Indonesia  juga  melakukan  kerja  sama  patroli  untuk  mengantisipasi persoalan keamanan maritim di kawasan Selat Malaka melalui Malacca Strait Patrols (MSP)  (MINDEF  Singapore,  2015).  Kerja  sama  tersebut  membawa  ketiga  negara secara  bersama-sama  melakukan  upaya  penanggulangan  kejahatan  dan  peningkatan perlindungan wilayah maritim yang terhubung dari keempat negara tersebut.
Raymond  (2009)  menjelaskan  juga  bahwa  fokus  lain  yang  dilakukan  Indonesia terarah juga pada penguasaan domain maritim yang bertujuan mengamankan kekayaan
perikanan  agar  tindakan illegal  fishing yang  dilakukan  nelayan  negara  lain  dapat ditekan  dan  juga  menanggulangi  kemungkinan  terjadinya  bencana  alam  yang  dapat memusnahkan kekayaan lautnya. Hal tersebut menunjukkan keseriusan Indonesia pada bidang  ekonomi  maritim, khususnya  pada  upaya  mengelola  dan  menjaga  kekayaan sumber daya alam yang dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasional. Illegal,  unreported  and  unregulated  (IUU)  fishing merupakan  hal  utama  yang  perlu dijaga. Kerugian negara cukup besar karena adanya IUU fishing ini. Kerugian sebesar US$2  miliar  per  tahun  ini  terjadi  akibat  eksploitasi  ilegal  besar-besaran  sumber  daya alam termasuk di dalamnya upaya penyelundupan kayu ilegal juga turut menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara Indonesia. Tindakan penyelundupan kayu ilegal tersebut membuat kerugian negara Indonesia sebesar US$3 miliar per tahun (Djalal, 2012).
Konflik  perairan  di  Asia,  pengeluaran  anggaran  belanja  pertahanan  nasional, peningkatan  kontestasi  kekuatan  militer  di  kawasan  Asia,  kejahatan  lintas  negara lainnya,  kompleksitas  tingkat  masalah  di  perairan  Indonesia,  seperti  pembajakan, perampokan,  dan IUU  fishing memang  semakin  meningkat.  Hal  ini  menuntut peningkatan  kekuatan  angkatan  laut  Indonesia.  Peningkatan  kekuatan  ini  bertujuan untuk membangun keamanan maritim Indonesia. Upaya untuk meningkatkan kekuatan angkatan  laut  Indonesia  saat  ini  sedang  dilakukan  guna  tercapainya  kekuatan  yang menuju  pada  kekuatan  ideal  ( essential  forces )  agar  Angkatan  laut  Indonesia  dapat menjadi  salah  satu  kekuatan  laut  yang  cukup  diperhitungkan  dihadapkan  pada  luas wilayah  laut  dan  panjangnya  pantai.  Sehingga  diperlukan  kerjasama  intens  untuk modernisasi  Alutsista  Armada  Laut  baik  melalui  skema procurement (pengadaan) maupun pengembangan Industri Pertahanan.  Saat ini, TNI AL dalam mengembangkan industri  pertahanan  bekerjasama  dengan  pihak  BUMN  seperti  PT.  PAL  dalam  upaya memproduksi  kapal  tempur  guna  mendukung  terpenuhinya  kebutuhan  kapal  TNI  AL. PT.  PAL  telah  menguasai  berbagai  jenis  kapal  tempur  dan  sedang  mengembangkan pembuatan  kapal  patroli  cepat  28  m,  kapal  cepat  rudal  (KCR)  60  m,  Kapal  Perusak Kawal  Udara  (PKR),  Kapal Landing  Platform  Dock, dan  kapal  selam  Nagapasa  class guna mendukung kekuatan TNI AL (Winarno, Prianti, Fadli, & Moeljadi, 2022).

## Simpulan
Pertama,  awal  abad  ke-21  telah  terjadi  transformasi  arsitektur  geopolitik  pertahanan dan  keamanan  kawasan  Asia  Pasifik  yang  disebabkan  adanya  aksi  peningkatan kapabilitas  perekonomian  dan  militerisme  dari  Cina,  sedangkan  negara  Amerika Serikat  mengalami  pemangkasan  anggaran  pertahanan  dan  keamanannya.    Hal  ini menjadi  perhatian  dari  semua  pihak,  terutama  dinamika  pengembangan  kekuatan maritim  yang  dimiliki  oleh  Cina  serta  dapat  menjadi  ancaman  dan  pengaruh  besar terhadap Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Baik Cina maupun Amerika Serikat bertransformasi dalam interaksi sehingga berdampak terhadap stabilitas keamanan Asia Pasifik.
Kedua,  sengketa  perbatasan  merupakan  permasalahan  yang  paling  kompleks  di kawasan Asia Pasifik, contoh paling nyata terjadinya sengketa kepulauan Spratly yang menjadi  masalah  ( problem )  bagi  negara  yang  bukan  hanya  di  kawasan  ASEAN melainkan  juga  bagi  negara  kawasan  Asia  Timur.  Setidaknya  Cina  dan  4  negara ASEAN  yaitu  Vietnam,  Filipina,  Malaysia  dan  Brunei  Darussalam  terlibat  dalam sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan. Kepulauan Spratly memiliki potensi sumber daya  alam  besar  dan  posisi  geografis  yang  strategis.  Kepulauan  Spratly  yang diperebutkan  ini  terletak  di  Laut  Cina  Selatan,  mempunyai  potensi  menjadi  tempat pertama  meletusnya  konflik  bersenjata  di  wilayah  Asia  Tenggara.  Masalah  ( problem ) ini  sudah  berlangsung  lama  hingga  saat  ini  dan  belum  dapat  diselesaikan.  Dalam perebutan wilayah tersebut terdapat campur tangan dari negara-negara adidaya, karena sarat dengan berbagai kepentingan ekonomi politik global.
Ketiga, sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan melibatkan juga negara-negara anggota  ASEAN,  yaitu  Vietnam,  Filipina,  Malaysia,  dan  Brunei  yang  berhadapan dengan  negara  Cina.  Sengketa  ini  sangat  dekat  dengan  wilayah  maritim  Indonesia, sehingga  mendorong  terjadinya  potensi  eskalasi  keamanan  di  kawasan  maritim Indonesia.  Oleh  karena  itu,  kekuatan  angkatan  laut  Indonesia  seharusnya  masih  dapat dioptimalkan demi membangun keamanan maritim Indonesia.
Dengan  demikian,  kebijakan  LN  yang  dapat  diambil  ASEAN  mendorong komunitas Internasional yang lebih besar untuk menyelesaikan konflik perbatasan yang ada.    Dengan  membawa  permasalahan  konflik  perbatasan  ini  ke  forum  internasional dapat  memberikan  efek  terhadap  terjadinya  pergolakan  yang  ada.    Selain  itu,  Kerja
sama  bilateral  dan  multilateral  kawasan  dapat  digunakan  untuk  memupuk  kerja  sama militer  antar  negara-negara  ASEAN.  Intensitas  latihan  bersama  mampu  memberikan deterrence effect adanya pengaruh kuat negara adidaya yang berada di kawasan.
Kemudian  bagi  Indonesia,  sebagai  salah  satu  negara  anggota  ASEAN,  harus dapat  menjadi  motor penggerak ( leader ) dalam penyelesaian konflik perbatasan ini di forum  internasional.  Keberadaan  Indonesia  mampu  memberikan  pengaruh  signifikan terhadap perkembangan  organisasi  kawasan ini.  Selain itu, dengan kerawanan konflik militer  yang  bisa  timbul  setiap  saat,  maka  perlu  adanya  pertimbangan  beberapa  hal, antara lain: (1) meningkatkan kekuatan pertahanan negara dengan memperkuat armada militer  baik  melalui  modernisasi  alutsista  maupun  gelar  kekuatan  yang  berimbang  di wilayah NKRI; dan (2) mengembangkan kemandirian dalam industri pertahanan dalam negeri, hal ini mengoptimalkan kekuatan militer namun dapat menghemat pengeluaran anggaran pertahanan.

## Daftar Pustaka
Abuza, Z. (2020, May 7). Weapons, Viruses, and the New Defense Reality in Southeast Asia.  Retrieved  August  4,  2022,  from  War  on  the  Rocks  website: https://warontherocks.com/2020/05/weapons-viruses-and-the-new-defense- reality-in-southeast-asia/
ARF.  (1993).  ASEAN  Regional  Forum.  Retrieved  August  3,  2022,  from  Asean Regional Forum Dev website: https://aseanregionalforum.asean.org/about-arf/ ARF,  Internal  Document.  (1995). ARF  Concept  Paper  1995 .  Bandar  Seri  Begawan, Brunei Darussalam.
ASEAN.  (2017). ASEAN  Plan  of  Action  in  Combating  Transnational  Crime  (2016- 2025) . Manila, Philipine. Retrieved from https://asean.org/wp- content/uploads/2021/01/ASEAN-Plan-of-Action-in-Combating-TC_Adopted-by- 11th-AMMTC-on-20Sept17-1.pdf
Auslin,  M.  R.  (2020). Asia’s  new  geopolitics:  Essays  on  reshaping  the  Indo-Pacific . Stanford California: Hoover Institution Press Publication.
Bakker, A. H. (1986). Metode Kualitatif . Yogyakarta: Pasca Sarjana UGM. Bealey, F., & Johnson, A. G. (1999). The Blackwell dictionary of political science. In A User’s Guide to it’s Terms . Oxford: Malden: Blackwell.
Biro  Humas  Setjen  Kemenhan.  (2021,  January  13).  Menhan  Sampaikan  Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2021, Di antaranya Melanjutkan Penanganan Covid-19. Retrieved  August  4,  2022,  from  Kementerian  Pertahanan  Republik  Indonesia website: https://www.kemhan.go.id/2021/01/13/menhan-sampaikan-kebijakan- pertahanan-negara-tahun-2021-diantaranya-melanjutkan-penanganan-covid- 19.html
Borthwick,  M.  (1992). Pacific  Century:  The  Emergence  of  Modern  Pacific  Asia . Boulder: Westview Press.
Buszynski, L. (2003). ASEAN, the Declaration on Conduct,  and the South  China Sea.
Contemporary Southeast Asia , 25 (3), 343–362. https://doi.org/10.1355/CS25-3A Butler,  B.  D.  (2003). Factors  of  East  Asian  maritime  security .  Naval  Postgraduate School, Monterey, California.
Cohen, S. B. (2015). Geopolitics: The geography of international relations . Maryland: Rowman & Littlefield.
Dhiba, H. F. (2019). The Phenomenon of People Smuggling in the Lens of Indonesian Immigration: Efforts for Handling and Collaborating with Institutions in Handling it. Journal of Law and Border Protection , 1 (1), 59–71. https://doi.org/10.52617/jlbp.v1i1.157
Djalal,  H.  (2012).  Indonesia’s  maritime  challenges  and  priorities.  In Maritime Challenges and Priorities in Asia . Routledge. Djelantik, S. (2015). Asia-Pasifik: Konflik, Kerja Sama, dan Relasi dan Antarkawasan . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Dodds, K. (2007). Geopolitics: A very short introduction . OUP Oxford. Dziedzic, S. (2022, April 5). Indonesians’ trust in Australia falls as China seen as main security  threat,  Lowy  report  finds.  Retrieved  August  3,  2022,  from  ABC  News website: https://www.abc.net.au/news/2022-04-05/indonesia-trust-in-australia- falls-china-security-threat-lowy/100967176
Effendi,  S.  A.  (2021).  Budget  Issue  Brief. Politik  Dan  Keamanan  Budget  Issue  Brief , 01 (10), 8.
Fernandez,  E.  S.  (2007).  Philippine-Malaysia  dispute  over  Sabah:  A  bibliographic survey. Asia-Pacific Social Science Review , 7 (1), 53–64. Fishman,  T.  C.  (2005). China,  Inc:  How  the  rise  of  the  next  superpower  challenges America and the world . New York: Simon and Schuster.
Foot,  R.  (1998).  China  in  the  ASEAN  Regional  Forum:  Organizational  Processes  and Domestic Modes of Thought. Asian Survey , 38 (5), 425–440. https://doi.org/10.2307/2645501
Germond,  B.  (2015).  The  geopolitical  dimension  of  maritime  security. Marine  Policy , 54 , 137–142. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.013
Global  Fire  Power.  (2022a).  2022  Indonesia  Military  Strength.  Retrieved  August  4,
2022, from GFP Strength in Numbers website:
https://www.globalfirepower.com/country-military-strength- detail.php?country_id=indonesia
Global Fire Power. (2022b). 2022 Military Strength Ranking. Retrieved August 4, 2022, from https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
Global Fire Power. (2022c). Comparison of Indonesia and Malaysia Military Strengths. Retrieved  August  5,  2022,  from  GFP  Strength  in  Numbers  website: https://www.globalfirepower.com/countries-comparison- detail.php?country1=indonesia&country2=malaysia
Global  Fire  Power.  (2022d).  Comparison  of  Indonesia  and  Singapore  Military Strengths.  Retrieved  August  5,  2022,  from  GFP  Strength  in  Numbers  website: https://www.globalfirepower.com/countries-comparison- detail.php?country1=indonesia&country2=singapore
Global Fire Power. (2022e). Comparison of Indonesia and Thailand Military Strengths. Retrieved  August  5,  2022,  from  GFP  Strength  in  Numbers  website: https://www.globalfirepower.com/countries-comparison- detail.php?country1=indonesia&country2=thailand
Goldstein, S. M. (2015). China and Taiwan . Malden, USA: Polity Press.
Han-bum, C. (2016). Trust-building Process on the Korean Peninsula Continues. Korea Institute for National Unification , 6. Heinzig,  D.  (1976). Disputed  islands  in  the  South  China  Sea:  Paracels,  Spratlys, Pratas, Macclesfield Bank . Wiesbaden: Harrassowitz. International  Institute  for  Strategic  studies.  (2020). The  Military  Balance  2020:  The Annual  Assessment  of  Global  Military  Capabilities  and  Defence  Economics . London: Routledge.
International  Institute  for  Strategic  Studies.  (2020). The  Military  balance  2020:  The annual assessment of global military capabilities and defence economics . London: Routledge.
International Maritime Bureau. (2019). ICC International Maritime Bureau: Piracy and Armed Robbery Against Ships Annual Report (1 January—December 2019) . ICC International  Maritime  Bureau.  Retrieved  from  ICC  International  Maritime Bureau website: https://www.icc-ccs.org/reports/2019_Annual_Piracy_Report.pdf Kaplan,  R.  D.  (2014). Asia’s  cauldron:  The  South  China  Sea  and  the  end  of  a  stable Pacific (First edition). New York: Random House. Kaplan,  R.  D.  (2015). Asia’s  cauldron:  The  South  China  Sea  and  the  end  of  a  stable Pacific . New York: Random House Trade Paperbacks. Kemenhan  RI  (Ed.).  (2015). Buku  putih  pertahanan  Indonesia  2015 (Cet.  1).  Jakarta: Kementerian Pertahanan, Republik Indonesia.
Kennedy,  P.  S.  J.,  Tobing,  S.  J.  L.,  &  Lumbantoruan,  R.  (2017).  The  Review  of National  Defense  Budget  Policy  to  the  Indonesian  Economy. Fundamental Management Journal , 2 (2), 1–9.
Khurana, G. S. (2017). Indo-Pacific was Always About China? Yes, but Let’s not Cross The “Red Line.” Retrieved August 1, 2022, from  National Maritime Foundation website: https://maritimeindia.org/indo-pacific-was-always-about-china-yes-but- lets-not-cross-the-red-line/
Kim, R. E. (2020). Is global governance fragmented, polycentric, or complex? The state of the art of the network approach. International Studies Review , 22 (4), 903–931. Koestanto,  B.  D.  (2021,  Agustus).  Korsel  dan  China  Protes  Kunjungan  Dua  Menteri Jepang  ke  Kuil  Yasukuni.  Retrieved  August  3,  2022,  from  Kompas.id  website: https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/08/14/korsel-dan-china-protes- kunjungan-dua-menteri-jepang-ke-kuil-yasukuni
Krishnamohan, D. T. (2017). Asian-Pacific Region Shift to the Centre of Gravity in the Twenty-First Century. Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR) , 3 (5), 602–613.
Lai,  D.  (2013). Asia-Pacific:  A  strategic  assessment .  Carlisle  Barracks,  PA:  Strategic Studies Institute and US Army War College Press.
Lisfianti, W. (2022, June 16). Terdiri dari Daratan dan Lautan, Berapa Luas Indonesia? Retrieved August 4, 2022, from TribunNews.com website: https://www.tribunnews.com/pendidikan/2022/06/16/terdiri-dari-daratan-dan- lautan-berapa-luas-indonesia
Manyin,  M.  E.  (2016).  The  Senkakus  (Diaoyu/Diaoyutai)  Dispute:  US  Treaty Obligations. Congressional Research Service Report , 42761 .
Maulaya, M. (2022, June 24). The truth behind China’s fishing ban in the South China Sea. Retrieved August 3, 2022, from Policy Forum website:
https://www.policyforum.net/the-truth-behind-chinas-fishing-ban-in-the-south- china-sea/
McDougall,  D.  (1997). The  international  politics  of  the  new  Asia  Pacific .  Boulder, Colo: Lynne Rienner Publishers.
Miller,  M.  A.  (2012). Autonomy  and  armed  separatism  in  South  and  Southeast  Asia . Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
MINDEF Singapore. (2015). Fact Sheet: The Malacca Straits Patrol. Retrieved August 5,  2022,  from  A  Singapore  Government  Agency  Website  website: https://www.mindef.gov.sg/web/portal/mindef/news-and-events/latest- releases/article-detail/2016/april/2016apr21-news-releases-00134/
Mitra, D. (2016). Modi to Visit Vietnam as India’s Act East Policy Takes It to South China  Sea.  Retrieved  August 1,  2022,  from The  Wire website: https://thewire.in/diplomacy/modi-headed-vietnam-indias-act-east-policy- stretches-south-china-sea
Nugrahaningsih,  N.,  Alunaza,  H.,  &  Lutfie,  R.  Z.  (2020).  The  Role  of  International Organization for Migration in  Handling Human Trafficking  in  Sambas Regency, West  Kalimantan  Province. Jurnal  Hubungan  Internasional , 9 (1),  68–82. https://doi.org/10.18196/hi.91163
Otto,  L.  (2018).  Defining  maritime  piracy:  The  problem  with  the  law. Acta Criminologica : African Journal of Criminology & Victimology , 31 (2), 134–148. https://doi.org/10.10520/EJC-139fea25f4
Rachmat, A. N.  (2017).  Dinamika Keamanan Kawasan  Asia Pasifik  dalam  Persaingan Kekuatan  Maritim  China  dan  Amerika  Serikat. Dauliyah  Journal  of  Islamic  and International Affairs , 2 (2), 131–153.
Raharjo, S. N. I. (2016). Tantangan konflik perbatasan Thailand-Kamboja bagi stabilitas ASEAN. Jurnal Kajian Wilayah , 4 (1), 106–122. Raymond, C. Z. (2009). Piracy and Armed Robbery in the Malacca Strait: A Problem Solved? 62 (3), 13.
Reuters.  (2016,  February  29).  An  interactive  look  at  claims  on  the  South  China  Sea. Retrieved August 3, 2022, from The Straits Times website: https://str.sg/ZCzh Rooney,  B.,  Johnson,  G.,  &  Priebe,  M.  (2021). How  Does  Defense  Spending  Affect Economic Growth? Santa Monica: RAND Corporation.
Rose,  C.,  &  Sýkora,  J.  (2017).  The  trust  deficit  in  Sino-Japanese  relations. Japan Forum , 29 (1), 100–124. https://doi.org/10.1080/09555803.2016.1227353
Saputra,  E.  Y.  (2021,  April  13).  Laut  Cina  Selatan  Memanas,  Filipina  dan  Amerika Serikat  Latihan  Militer  Bersama.  Retrieved  August  3,  2022,  from  Tempo.co website: https://dunia.tempo.co/read/1451954/laut-cina-selatan-memanas-filipina- dan-amerika-serikat-latihan-militer-bersama
Scott, D. (2020). US strategic re-positioning to the “Indo-Pacific”: A paradigm shift. In Conflict and Cooperation in the Indo-Pacific (pp. 55–77). London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.
Sjaastad,  A.  C.  (2007).  Southeast  Asian  SLOCs  and  security  options.  In Maritime Security in Southeast Asia . Routledge.
Snyder, C. (1996). The Implications of Hydrocarbon Development on the South China Sea. International Journal , 52 (1), 142. https://doi.org/10.2307/40203175
Son,  S.  A.  (2015).  Unity,  division  and  ideational  security  on  the  Korean  Peninsula:
Challenges to overcoming the Korean conflict. North Korean Review , 11 (2), 45– 62.
Swaine, M. D., Eberstadt, N., Fravel, M. T., Herberg, M., Keidel, A., Revere, E. J., … Wong,  A.  (2015). Conflict  and  Cooperation  in  the  Asia-Pacific  Region:  A Strategic Net Assessment . Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace.
Teo,  Y.  Y.  (2007).  Target  Malacca  Straits:  Maritime  Terrorism  in  Southeast  Asia. Studies in Conflict & Terrorism , 30 (6), 541–561.
https://doi.org/10.1080/10576100701329568
Thoker,  P.  A.,  &  Singh,  B.  (2018).  India  In  Asia–Pacific  Power  Dynamics. World Affairs: The Journal of International Issues , 22 (3), 13. Thrall, L. (2013). The Relationship Between Natural Resources and Tensions in China’s Maritime Periphery . Santa Monica: RAND Corporation.
Toccheto,  J.  S.,  Tancredi,  L.,  Araújo,  R.  Z.,  &  Noronha,  R.  S.  (2014).  Maritime connectivity  in  the  Asia  Pacific  region. UFRGSMUN/UFRGS  Model  United Nations , 2 , 13–80.
US Energy Information Administration. (2013). South China Sea . Washington DC. Vireak,  S.  (2020,  October  7).  Cambodia-Vietnam  relations:  Trust  deficit  -  Khmer Times. Retrieved August 3, 2022, from Khmer Times website: https://www.khmertimeskh.com/50771134/cambodia-vietnam-relations-trust- deficit/
Wardhana,  R.  S.  (2021).  The  South  China  Sea  Conflict  and  Security  Cooperation  in ASEAN Waters. Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS) , 3 (1),
23–33. https://doi.org/10.29303/ijpss.v3i1.56
Wee, B. V., & Banister, D. (2016). How to Write a Literature Review Paper? Transport Reviews , 36 (2), 278–288. https://doi.org/10.1080/01441647.2015.1065456 Wezeman,  S.  T.  (2019). Arms  Flows  to  South  East  Asia (p.  61).  Sweden:  Stockholm International Peace Research Institute.
Winarno,  U.,  Prianti,  D.,  Fadli,  M.,  &  Moeljadi,  M.  (2022).  Review  Optimalisasi
Penggunaan  Produk  Industri  Strategis  Nasional  untuk  Mendukung  Kesiapan Alutsista TNI AL. Rekayasa , 15 (1), 100–106.
https://doi.org/10.21107/rekayasa.v15i1.11576
World  data.  (2022).  The  world  in  numbers.  Retrieved  August  5,  2022,  from Worlddata.info website: https://www.worlddata.info/
Wright, A. (2022, July 9). US and NATO escalate tensions with Asia-Pacific war games [QuincInst.org].  Retrieved  August  4,  2022,  from  Responsible  Statecraft  website: https://responsiblestatecraft.org/2022/07/09/us-and-nato-escalate-tensions-with- asia-pacific-war-games/
Xiaotian, M. (2010). New Dimensions of Security. Second Plenary Session at The 9th IISS Asian Security Summit . Singapore: The Shangri-La Dialogue. Zahara,  E.  L.,  &  Rizky,  A.  (2020). Anggaran  Pertahanan  Indonesia:  Pemenuhan Minimum Essential Force (Analisis Ringkas Cepat No. No. 04/arc.PKA/IV/2020; p.  6).  Jakarta:  Pusat  Kajian  Anggaran  Badan  Keahlian  Sekretariat  Jenderal  DPR RI.
Ziegler, C. E. (1994). Russia in the Asia-Pacific: A Major Power or Minor Participant?
Asian Survey , 34 (6), 529–543. https://doi.org/10.2307/2645339