Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, 1243-1250
Pengaruh Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dan Indikator Ekonomi Makro Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2018-2020
Hanifah Khusnul Karimah 1*) , Siti Aisyah 2) 1,2 Universitas Muhammadiyah Surakarta *Email korespondensi: hanifah.khusnul10@gmail.com

## Abstract
Poverty is still an ever-present challenge in the development of Indonesia’s economy, therefore the government continues to strive to reduce absolute poverty and inequality. This study aims to examine and analyze the effect of Zakat, Infaq, Sadaqah (ZIS), economic growth, open unemployment and the Human Development Index (HDI) on the poverty rate in Aceh Province in 2018-2020. This study uses panel data regression analysis techniques. Based on testing, the best Fixed Effect Model (FEM) model is obtained. The estimation results show that economic growth has a significant and positive effect  on poverty rate, and HDI has a significant and negative effect on poverty  rate.  While  ZIS  and  open  unemployment  have  no  significant  effect  on  poverty.  Sufficient  and  high economic growth must be maintained since apart from being a measure of the success or decline of a region's development, it is also an indicator of people's welfare. Opportunities to increase employment must be continued by providing various kinds of training to the community and labour pool, to reduce the open unemployment rate
Keywords: Poverty, ZIS, Economic Growth, Open Unemployment, HDI
Saran  sitasi :  Fauzi,  Syahrizal. (2023).  Pengaruh  Zakat,  Infaq,  Shadaqah  (ZIS)  dan  Indikator  Ekonomi Makro Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2018-2020. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9 (01), 1243- 1250. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7961
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7961

## 1. PENDAHULUAN
Kemiskinan  masih  menjadi  isu  penting  dalam pembangunan  di  Indonesia  hingga saat  ini,  sehingga pemerintah  terus  berupaya  untuk  menekan  angka kemiskinan  absolut  dan  ketimpangan.  Masalah kemiskinan  tidak  hanya  mempengaruhi  ekonomi semata, tapi justru menjadi tantangan yang mencakup beberapa  dimensi  kehidupan.  Kemiskinan  dapat mempengaruhi  kualitas  kehidupan  seseorang  yang dalam  skala  lebih  luas  dapat  mempengaruhi kesejahteraan  penduduk  di  suatu  negara.  Kondisi kemiskinan  menyebabkan  seseorang  tidak  dapat memenuhi  kebutuhan  fisiknya  dan  kebutuhan- kebutuhan lainnya (Ibrahim, 2021)
Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Seran, 2012)  melalui  proses  akselerasi,  pertumbuhan ekonomi  dapat  menciptakan  kesempatan  kerja, meningkatkan pendapatan per kapita penduduk yang pada  akhirnya  dapat  mengurangi  pengangguran  dan kemiskinan. Kemiskinan dapat diukur dari dua macam pendekatan,  yaitu  (1)  kemiskinan  absolut,  dan  (2)
kemiskinan  relatif.  Pengukuran  kemiskinan  absolut mengacu  kepada  sejumlah  pendapatan  yang  cukup untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  ( basic  need )  atau kebutuhan  primer,  yaitu  makanan,  pakaian,  dan perumahan.  Pendapatan  yang  dimaksudkan  adalah pendapatan  minimum  yang  cukup  untuk  memenuhi kebutuhan dasar.
Batasan pendapatan minimum ini sering disebut sebagai  garis  kemiskinan.  Artinya  garis  kemiskinan dipergunakan sebagai batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang.
Sen  (1981)  dalam  bukunya  yang  berjudul “ Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation ”  menjelaskan  pada  khalayak  umum bahwa,  kelaparan  terjadi  tidak  hanya  disebabkan karena kekurangan bahan pangan, akan tetapi karena adanya ketidaksetaraan dalam membangun mekanisme distribusi makanan. Menurutnya kemiskinan dapat ditanggulangi apabila hak-hak dasar dari  kaum  miskin  ditegakkan.  Kemiskinan  di Indonesia  jika  dikaitkan  dengan  pemikiran  Sen,
disebabkan karena pemerintah tidak dapat memenuhi hak-hak  dasar  masyarakat.  Pendidikan  adalah  hak seharusnya  dimiliki  oleh  masyarakat,  agar  dapat menunjang  kehidupan  yang  lebih  baik.  Selain  itu, pemerintah juga menyediakan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha bagi masyarakat dalam mencari penghidupan  yang  layak.  Dalam  hal  ini,  penyebab kemiskinan adalah akibat ketiadaan akses yang dapat menunjang  pemenuhan  kehidupan  manusia.  Selain itu,  distribusi  akses  sumberdaya  ekonomi  yang  tak merata  menyebabkan  rakyat  miskin  tak  dapat mengembangkan usaha produktifnya. Jika dilihat dari segi politik, rakyat miskin sangat sulit mengakses dan terlibat  berbagai  kebijakan  publik,  maka  kebijakan tersebut tidak menguntungkan rakyat miskin.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Poveda (2011) dinyatakan bahwa variabel ekonomi, pendidikan,  kondisi  sosial  dan  pasar  tenaga  kerja dapat  mempengaruhi kekerasan di perkotaan Kolombia. Karena itu variabel variabel tersebut dapat menurunkan tingkat kejahatan. Sedangkan kemiskinan,  ketidaksetaraan,  pengangguran,  dan ekonomi dapat meningkatkan kejahatan dan kekerasan di kota Kolombia.
Menurut Aisyah & Fitriana  (2019) sumberdaya manusia  (SDM)  merupakan  salah  satu  faktor  krusial dalam  menunjang  pertumbuhan  ekonomi  di  suatu Negara.  Banyak  studi  yang  telah  dilakukan menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan nasional  yang  positif  berhubungan  erat  dengan kemampuan Negara dalam mengelola SDM. Keberhasilan dalam meningkatkan kualitas sumberdaya  manusia  tercermin  pada  meningkatnya produktivitas dan efisiensi tenaga kerja.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Vincent (2009),  masalah  kemiskinan  terus  menerus  terjadi baik  di  negara  maju  maupun  di  negara  berkembang serta  telah  menjadi  masalah  yang  saling  berkaitan, sehingga  dalam  mengatasinya  diperlukan  cara  yang tepat  dan  berkelanjutan. Kemiskinan  merupakan permasalahan  sosial  yang  akan  sulit  untuk  diurai apabila tidak ditangani sejak dini. Kemiskinan dapat menyebar  ke  daerah-daerah  yang  sebelumnya memiliki  tingkat  kemiskinan  kecil,  karena  dalam beberapa  tahun  apabila  kemiskinan  tersebut  tidak segera diatasi maka akan terjadi peningkatan melalui faktor  penyebab  kemiskinan  yang  lain.  Berdasarkan data Monitoring Global Development Progress (2015) dalam  daftar  negara  dengan  persentase  penduduk miskin paling besar di dunia, kemiskinan di Indonesia mencapai 15% dan menduduki peringkat ke sembilan setelah  India.  Pada  tahun  2020  dinyatakan  bahwa dampak  buruk  dari  Covid-19  telah  menyebabkan krisis  berlapis  lainnya,  mulai  dari  perubahan  iklim hingga  meningkatnya  ketidaksetaraan  yang  terus memakan korban. Tantangan ketidakseimbangan dan masyarakat saling terkait masing-masing memperburuk  yang  lain  (The  2020  Human Development Report)
Provinsi  Aceh  sebagai  bagian  dari  wilayah kesatuan  Republik  Indonesia  tentunya  tidak  terlepas dari  masalah  kemiskinan,  juga  merupakan  daerah yang pernah sangat lama dilanda konflik sosial yang mengakibatkan  tidak  kondusifnya  dan  terbatasnya akses  pekerjaan.    Untuk  memecahkan  masalah  ini, perlu  kebijakan  yang  tepat  dengan  mengidentifikasi golongan  masyarakat  yang  hidup  di  bawah  garis kemiskinan.
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 20 40 60 80 100 120
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota di Aceh (Ribu Jiwa) 2020 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota di Aceh (Ribu Jiwa) 2019 Growth (%)
Grafik  1  menunjukkan  bahwa  dari  tahun  2019 sampai dengan 2020 jumlah penduduk miskin setiap wilayah  di  Provinsi  Aceh  rata-rata  mengalami penurunan.  Pada  tahun  2019  dan  2020  angka kemiskinan  berhasil  turun  menjadi  814,91 ribu  jiwa. Kemiskinan  yang  terjadi  di  Aceh  juga  dipengaruhi adanya  keinginan  masyarakat  untuk  lebih  memilih investasi berupa penyimpanan logam mulia daripada meningkatkan  pemenuhan  kebutuhan  makanan  dan nutrisi. Hal ini akan mempengaruhi profil pengeluaran. Di mana kemiskinan sangat dipengaruhi oleh pola makan dan kalori. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) faktor yang menjadi pendorong menurunnya  angka  kemiskinan  salah  satunya  yaitu komoditi  makanan  yang  berpengaruh  besar  terhadap nilai  garis  kemiskinan,  di  antaranya  adalah  beras, rokok,  dan  ikan  tongkol,  tuna  atau  cakalang. Sedangkan  untuk  komoditi  bukan  makanan  yang berpengaruh  terhadap  nilai  garis  kemiskinan  adalah biaya perumahan, bensin, dan listrik.
Menurut data dari bappeda Provinsi Aceh (2014) terjadi penurunan pengangguran sebagai dampak dari meningkatnya  PDRB  per  kapita  yang  merupakan indikator pertumbuhan ekonomi. Peningkatan PDRB, keberhasilan  pembangunan  manusia,  disertai  dengan pengelolaan zakat yang tepat sasaran seharusnya bisa menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

## Tabel 1
Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh
Tahun 2011-2020 Tahun Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2011 7,43 2012 9,1 2013 10,3 2014 9,02 2015 9,93 2016 7,57 2017 6,57 2018 6,34 2019 6,17 2020 6,59

## Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)
Tabel  1  menunjukkan  angka  pengangguran  di Aceh pada tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami penurunan. Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh merilis bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh tahun 2019 mencapai 6.17 persen, sedangkan di tahun sebelumnya sebesar 6.34 persen. Hal itu menunjukkan bahwa pertumbuhan penciptaan lapangan kerja Aceh
kian  meningkat.dan  mengalami  kenaikan  dari  tahun 2015  hingga  tahun  2019.  Namun,  pada  tahun  2020 tingkat  pengangguran  terbuka  meningkat  kembali menjadi  6.59  persen.  Dimana  penyebab  utama meningkatnya angka pengangguran adalah merebaknya pandemic Covid 19 yang meningkatkan jumlah  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK),  adanya aturan  pemerintah  tentang lockdown ,  Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan social distancing . Masyarakat  yang  kehilangan  sumber  penghidupan menjadi rentan mengalami kondisi kemiskinan.
Tabel  2
Penerimaan dan Penyaluran ZIS di Provinsi Aceh
Tahun 2018-2020 Tahun Penerimaan Penyaluran 2018 197.030.179.096 175.305.833.110 2019 193.711.969.214 172.331.689.644 2020 197.728.576.558 193.396.202.440

## Sumber: Directory Baitul Mal Aceh
Berdasarkan  Tabel  2  di  atas  maka  dapat  dilihat bahwa  pada  tahun  2019  penyaluran  ZIS  mengalami penurunan  dari  tahun  sebelumnya  dan  pada  tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun  sebelumnya.  hal  ini  dipengaruhi  oleh  kondisi perekonomian  yang  cukup  baik  dan  berlakunya hukum  Syariah  di  Aceh  yang  mengharuskan  setiap muslim  yang  mampu  untuk  mengeluarkan  sebagian hartanya sebagai bentuk derma
Selain  itu,  terdapat  penelitian  terdahulu  yang menguji  pengaruh  ZIS  dan  beberapa  indikator ekonomi makro terhadap tingkat kemiskinan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Baihaqi & Puspitasari (2020) menyatakan pertumbuhan berpengaruh positif terhadap  tingkat  kemiskinan.  Menurut  penelitian Fadila  &  Marwan  (2020)  menyatakan  IPM berpengaruh  negatif  terhadap  tingkat  kemiskinan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ZIS dan beberapa indikator ekonomi makro terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.
Perkembangan penyaluran ZIS di Provinsi Aceh menunjukkan tren yang terus naik dari tahun ke tahun, hal  ini  dipengaruhi  oleh  kondisi  perekonomian  yang cukup  baik  dan  berlakunya  hukum  Syariah  di  Aceh yang mengharuskan setiap muslim yang mampu untuk mengeluarkan  sebagian  hartanya  sebagai  bentuk derma. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian ini untuk  menguji  pengaruh  dari  ZIS  dan  beberapa indikator ekonomi makro terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

## 2. METODE PENELITIAN
Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan  Directory  Baitul  Mal  Aceh  yang  merupakan Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  regresi data panel yaitu gabungan dari data time series (runtut waktu)  dan cross  section (silang  tempat)  denga n rentang waktu 2018-2020. Data ZIS yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  penyaluran  ZIS  di setiap  kabupaten  atau  kota  di  Provinsi  Aceh.  Data Pertumbuhan  Ekonomi  adalah  data  PDRB  harga konstan tahun 2010 dengan memasukkan sektor migas di setiap kabupaten atau kota di Provinsi Aceh. Data Tingkat  Pengangguran  Terbuka  adalah  data  tingkat pengangguran terbuka di setiap kabupaten atau kota di Provinsi  Aceh.  Data  Indeks  Pembangunan  Manusia adalah  data  IPM  di  setiap  kabupaten  atau  kota  di Provinsi Aceh. Jumlah kabupaten/kota yang menjadi sampel penelitian sebanyak 18 Kabupaten dan 5 Kota di Provinsi Aceh dengan focus sebagai berikut:
Kemiskinan = a + β1 ZIS+ β2 GROWTH + β3 TPT + β4 IPM+ ε
Keterangan:
ZIS :  Zakat, Infaq, Shadaqah (Ribu Rupiah) GROWTH  :  Pertumbuhan Ekonomi (Ribu Rupiah) TPT :  Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) IPM :  Indeks  Pembangunan  Manusia  (angka indeks)
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil penelitian
Tabel 3 Hasil Estimasi Model Terbaik dengan

## Menggunakan FEM
Variabel Coefficient Prob. Hubungan Penyaluran ZIS 1.807.549 0.3982 Tidak Signifikan PDRB 142606.7 0.0142 Signifikan TPT -5.476.789  0.6576 Tidak Signifikan IPM -6.955.715  0.0885 Signifikan
Berdasarkan  Tabel  3  diperoleh  hasil  estimasi bahwa  peneliti  telah  menghitung  nilai  prob.  sebagai indikator  pengaruh  variabel  independen  terhadap tingkat  kemiskinan.  Berdasarkan  taraf  nyata  10%, variabel penjelas yang berpengaruh adalah pertumbuhan ekonomi dan IPM. Variabel pertumbuhan  ekonomi  memiliki  pengaruh  positif
terhadap  tingkat  kemiskinan  sesuai  hipotesis  bahwa kenaikan  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  1%  akan menaikkan tingkat kemiskinan sebesar 0,0142%.
Hasil  yang  sesuai  hipotesis  juga  berlaku  untuk variabel  IPM.  Hasil  estimasi  pada  Tabel  4 membuktikan  bahwa  IPM  berpengaruh  signifikan pada  taraf  nyata  10%.  Koefisien  negatif  dengan tingkat  kemiskinan  menunjukkan  setiap  peningkatan IPM  sebesar  1%,  maka  akan  menurunkan  tingkat kemisikinan sebesar 0.0885%.

## 3.2. Pembahasan
Pengaruh  Penyaluran  ZIS  terhadap  Tingkat Kemiskinan
Hasil  menunjukkan  tidak  adanya  pengaruh signifikan  antara  penyaluran  dana  ZIS  terhadap tingkat  kemiskinan  di  Provinsi  Aceh  tahun  2018- 2020.  Terkait  dengan  penyaluran  ZIS,  melalui peraturan  negara,  sekarang  sudah  banyak  lembaga- lembaga  yang  menangani  pengelolaannya,  dari pengumpulan  sampai  distribusinya  seperti  Baznas (Badan  Amil  Zakat  Nasional),  LazisMu  (Lembaga Amil  Zakat,  Infaq,  dan  Shadaqah  Muhammadiyah), LazisNu (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul  Ulama),  Dompet  Dhu’afa,  Rumah  Zakat, dan lain sebagainya. Peran beberapa Lembaga dalam pengumpulan  dan  distribusi  ZIS  sangat  perlu  untuk dijaga  dan  ditingkatkan,  sebab  memenuhi  potensi zakat yang tinggi tidak mungkin akan tercapai tanpa adanya  kerjasama  yang  baik  antara  pemerintah, lembaga zakat, ormas Islam dan masyarakat. Hal lain yang  juga  menjadi  semakin  penting  adalah penggunaan  teknologi  digital  dalam  pengumpulan ZIS, karena akses yang semakin mudah bagi muzakki diharapkan  akan  semakin  meningkatkan  penerimaan ZIS.
Hasil  studi  ini  serupa  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Ayu  Sindi  Widiastuti  &  Kosasih (2021) di Indonesia yang menyatakan bahwa ZIS dan inflasi  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  tingkat  kemiskinan.  Karena  minimnya pendistribusian dana ZIS yang dihimpun oleh lembaga amil  zakat  tidak  sebanding  dengan  besarnya kebutuhan pokok masyarakat sehingga dana ZIS yang didistribusikan oleh lembaga zakat tidak efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.
Namun  temuan  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh Baihaqi & Puspitasari (2020)  di  Provinsi  Aceh  yang  menyatakan  bahwa realisasi  penerimaan  Zakat,  Infaq  dan  Shadaqah
memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  Persentase Penduduk  Miskin  tahun  2009-2015.  Hasil  tersebut berkorelasi positif dengan laporan tahunan Baitul Mal dimana  dalam  melakukan  pendistibusian  dan pendayagunaan  Zakat,  Infaq  dan  Shadaqah  yang dibagi  menjadi  dua  basis  yaitu  basis  program  untuk pendidikan,  kesehatan,  ekonomi  sosial  dan  dakwah serta  berbasis  asnaf  sesuai  delapan  golongan  yang berhak  menerima  dengan  prosi  terbesar  digunakan untuk fakir dan miskin. Dalam laporan tersebut juga pendayagunaan ZIS berbasis program juga digunakan untuk pelatihan keterampilan kepada pemuda/pemudi dari  keluarga  miskin,  bantuan  zakat  produktif, pembangunan rumah fakir-miskin, bantuan pendidikan dan beasiswa santri keluarga miskin, dan santunan  bulanan  kepada  anak-anak  dari  keluarga miskin.
Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eris Munandar, Mulia Amirullah &  Nila  Nurochani  (2020)  di  Indonesia  yang menyatakan  bahwa  pengaruh  penyaluran  dana  ZIS signifikan dengan arah koefisien negatif, artinya jika semakin tepat dan memadai jumlah penyaluran dana ZIS maka kemiskinan akan menurun. Hal ini tentunya sejalan dengan teori bahwa manfaat dan fungsi zakat, infak  dan  sedekah  adalah  untuk  membantu  orang- orang  miskin  agar  terlepas  dari  benang  kusut kemiskinan.
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap

## Tingkat Kemiskinan
Pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan  di  propinsi Aceh tahun 2018-2020. Hasil studi dari World Bank (2006)  menyatakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi belum dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan karena  pola  dari  pertumbuhan  ekonomi  yang  tidak merata  atau  terjadinya  ketimpangan.  Sejak  tahun 1998,  pertumbuhan  bukan  saja  berjalan  dengan tingkat yang lebih rendah, tetapi juga menjadi semakin kurang merata. Jumlah penduduk miskin absolut terus mengalami penurunan, akan tetapi angka ketimpangan semakin  tinggi,  jumlah  penduduk  miskin  tidak  akan dapat  dikurangi  secara  signifikan  tanpa  adanya pertumbuhan  ekonomi  yang  bermanfaat  bagi  orang miskin.
Hasil  studi  ini  serupa  dengan penelitian  yang dilakukan  oleh  Sembiring  (2020)  di  Sumatera  Utara yang menjelaskan bahwa lapangan usaha yang banyak menggunakan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara adalah  lapangan  usaha  pertanian,  perkebunan,
kehutanan, perburuan dan perikanan sebesar 62,59 % di Tahun 2017 sementara laju pergerakan PDRB atas dasar harga konstan 2000 pada tahun yang sama hanya sebesar 5,31%. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya tenaga  kerja  di  lapangan  usaha  tersebut  tidak signifikan dalam memberikan andil pada pertumbuhan  PDRB  secara  agregat.  Pertumbuhan ekonomi  yang  tidak  merata  pada  semua  lapangan usaha  tidak  akan  memberikan  kontribusi  pada penurunan  kemiskinan  khususnya  lapangan  usaha yang menyerap banyak tenaga kerja
Hasil  studi  ini  serupa  dengan penelitian  yang dilakukan  oleh  Leonita  &  Sari  (2019)  di  Indonesia yang menyatakan bahwa pertumbuhan  ekonomi yang bisa  berdampak  pada  penurunan  kemiskinan  harus terdistribusi  di  setiap  kelompok  atau  golongan pendapatan, termasuk di kelompok penduduk kategori miskin  ( growth  with  equity ).  Secara  langsung,  ini dapat  berarti  bahwa  pertumbuhan  harus  dipastikan mencapai lokasi atau bagian dimana penduduk miskin bekerja  (pertanian,  perkebunan  atau  sektor  padat karya).  Secara  tidak  langsung,  diperlukan  peran pemerintah  yang  efektif  dalam  meningkatkan pemerataan  dan  pemanfaatan  perkembangan  yang bisa  jadi  diperoleh  dari  sektor  teknologi  modern seperti  jasa  dan  pabrikasi  yang  padat  modal.  Laju pertumbuhan  atas  produksi  barang  dan  jasa  disetiap provinsi  belum  mampu  membantu  dalam  menekan angka  kemiskinan.  Peningkatan  jumlah  produksi barang  dan  jasa  pada  setiap  sektor  disetiap  provinsi belum  dapat  mencerminkan  setiap  penduduk  sudah memiliki  penghasilan.  Mungkin  saja  terdapat  sektor yang  produktif  namun  dengan  tenaga  kerja  yang terbatas.  Atau  sektor  yang  produktivitasnya  tinggi dengan tenaga kerja yang banyak namun penghasilannya  terbatas.  Berdasarkan  data  laju  pdrb dan kemiskinan, terlihat beberapa provinsi meskipun pertahunnya  mengalami  peningkatan  laju  pdrb, namun terdapat provinsi yang tingkat kemiskinannya tetap atau meningkat.
Namun  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh Ritonga & Wulantika (2020)  di  Kabupaten  Batu Bara  Sumatera  Utara dari hasil  regresi  yang  dihasilkan  dalam  penelitian  ini menunjukan  bahwa  PDRB  berpengaruh  negatif, artinya  apabila  terjadi  kenaikan  pertumbuhan ekonomi  (PDRB),  maka  akan  menurunkan  tingkat kemiskinan  di  Kabupaten  Batu  Bara.  Hal  ini memberikan artian bahwa kenaikan PDRB membawa dampak terhadap kemiskinan di Kabupaten Batu Bara.
Kenaikan  jumlah  penduduk  tanpa  dibarengi  dengan kemajuan faktor-faktor perkembangan yang lain tidak akan  menaikan  pendapatan  dan  permintaan,  yang menjadi indikator meningkatnya kemiskinan.
Hal ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Himawan, Agnes L & Jacline I. (2016) di  Kota  Manado  dengan  hasil  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  berpengaruh  negatif  dan signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan  di  Kota Manado. Dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi  melalui  berbagai  upaya  mendorong  jumlah penduduk miskin di Kota Manado, khususnya dalam memastikan dan mendistribusikan manfaat pertumbuhan  yang  didapatkan  dari  sektor-sektor  di mana  penduduk  miskin  bekerja  terutama  dari  sektor modern seperti jasa yang padat modal tidak membuat kemiskinan dapat menurun. Karena kurangnya produk dan  distribusi  yang  adil  dan  merata  dari  hasil pertumbuhan Pertumbuhan Produk Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  di  segala  sektor  lapangan pekerjaan.
Dan  juga  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Arfa,  Ardito  &  Akhmad  (2022)  di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan  bahwa  ketidaksignifikannya  PDRB dalam  mempengaruhi  kemiskinan  juga  dapat  dilihat berdasarkan  data  bahwa  peningkatan  laju  PDRB  di Jawa  Tengah  dari  tahun  2013  sampai  dengan  tahun 2021  tidak  selalu  diiringi  dengan  penurunan kemiskinan  di  Jawa  Tengah.  Seperti  halnya pertumbuhan  PDRB  di  tahun  2019  sampai  dengan tahun 2021 malah terjadi kenaikan kemiskinan Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan
Hasil  penelitian  menunjukkan  tidak  adanya pengaruh  signifikan  antara  Tingkat  Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan provinsi Aceh tahun 2018-2020. Tidak semua penduduk yang sementara  menganggur  masuk  dalam  golongan penduduk  miskin.  Karena  seperti  halnya  penduduk yang  termasuk  dalam  kelompok  pengangguran terbuka  ada  beberapa  macam  pengangguran,  yaitu mereka yang mencari kerja, mereka yang mempersiapkan  usaha,  mereka  yang  tidak  mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang terakhir mereka yang sudah punya pekerjaan  tetapi  belum  mulai  bekerja.  sebagian diantaranya  ada  yang  masuk  dalam  sektor  informal, dan ada juga yang mempunyai pekerjaan dengan jam kerja kurang dari yang ditentukan.
Hasil  studi  ini  serupa  dengan penelitian  yang dilakukan  oleh  Kristianto  &  Prasetya  (2017)  di Indonesia yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran  terbuka  tidak  berpengaruh  signifikan dalam  meningkatkan  kemiskinan.  Kaitannya  dengan kemiskinan,  penganggur  yang  ada  tidak  secara otomatis  menjadi  miskin  karena  bisa  disokong  oleh anggota  keluarga  lain  yang  memiliki  pendapatan cukup untuk mempertahankan keluarganya berada di atas garis kemiskinan. Hal tersebut yang menyebabkan  tingkat  pengangguran  terbuka  tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
Namun  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh Leonita & Sari (2019) di  Indonesia  yang  hasil  dalam  studinya  terdapat kontribusi negatif dari pengangguran. Kecenderungan penduduk  miskin  dengan  tingkat  lebih  rendah  pada provinsi  yang  tingkat  penganggurannya  tinggi. Meskipun tetap ada beberapa provinsi yang memiliki tingkat  pengangguran  dan  kemiskinan  yang  searah yaitu  keduanya  sama-sama  tinggi  atau  sebaliknya sama-sama  rendah.  Pola  hubungan  ini  dapat dijelaskan  melalui  keseharian  masyarakat  seperti dalam satu keluarga, terdapat anggota keluarga yang menganggur  namun  penghasilan  anggota  keluarga lainnya  cukup  tinggi  dan  mampu  mencukupi kehidupan  penganggur.  Anggota  keluarga  yang mengganggur  bisa  dianggap  sebagai  orang  miskin karena tidak berpenghasilan, namun karena pendapatan  dalam  keluarganya  mampu  mencukupi kehidupannya, maka penganggur  tersebut  bisa  hidup diatas garis kemiskinan. Selain daripada itu, terdapat juga  masyarakat  yang  memiliki  pekerjaan  namun memiliki  penghasilan  yang  minim  sehingga  pada akhirnya  dikategorikan  sebagai  penduduk  miskin karena kebutuhan hidup yang tidak mampu tercukupi dengan baik

## Pengaruh IPM terhadap Tingkat Kemiskinan
Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  pengaruh negatif  dan  signifikan  antara  Indeks  Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan provinsi Aceh tahun 2018-2020. Rendahnya Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  akan  berakibat  pada rendahnya  produktivitas  kerja  dari  penduduk. Produktivitas  yang  rendah berakibat  pada  rendahnya perolehan  pendapatan.  yang  akan  menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. IPM terdiri dari 3 dimensi  (kesehatan,  pendidikan,  dan  hidup  layak pendapatan  perkapita)  yang  sangat  menentukan kualitas  manusia.  Pendidikan  memainkan  peranan
penting  dalam  meningkatkan  kemampuan  dalam menyerap  teknologi  modern  dan  mengembangkan kapasitas  dalam  mewujudkan  pertumbuhan  dan pembangunan. Selain itu, kesehatan merupakan syarat dalam  meningkatkan  produktivitas,  karena  dengan kesehatan, pendidikan mudah di capai. Dalam hal ini, kesehatan  dan  pendidikan  merupakan  komponen penting  pembangunan  ekonomi  dalam  membantu mengurangi  kemiskinan.  Dengan  pendidikan  dan kesehatan  maka  pendapatan  tinggi  akan  mudah  di dapat.  Begitu  sebaliknya  dengan  pendapatan  tinggi maka  akan  mudah  mengeluarkan  dana  untuk kesehatan dan pendidikan.
Hasil  studi  ini  serupa  dengan penelitian  yang dilakukan oleh Kristin &  Prasetyoningrum (2018) di Indonesia  yang  menyatakan  bahwa  berkurangnya tingkat  kemiskinan  karena  IPM  yang  meningkat mengindikasikan  bahwa  IPM  dapat  meningkatkan produktivitas kerja manusia, yang akan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Pemerintah tetap mempertahankan dalam meningkatkan IPM untuk membangun kualitas hidup manusia dalam memerangi kemiskinan. Penelitian ini menyatakan  bahwa  nilai  IPM  cenderung  dapat mengurangi  tingkat  kemiskinan  yang  ada  di Indonesia.
Penelitian ini pun sejalan dengan yang dilakukan oleh Mukhtar, Saptono & Arifin (2019) di Indonesia yang  menyatakan  bahwa  indikator      yang    berperan penting    dalam  menaikan    IPM    ialah    akses    yang mudah untuk     mendapatkan     pendidikan     dan kesehatan. Maka   dari   itu   peran   pemerintah sangat penting untuk mengatasi ketimpangan agar IPM  yang berkualitas dapat  tersebar  di  segala wilayah  Provinsi di  Indonesia  dengan  menunjukan  keberpihakan pemerintah      pada      mereka  yang    lemah.    Selain  di sektor  pendidikan  pemerintah  juga  berperan  dalam meningkatkan harapan  hidup  masyarakat.
Namun  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Meriyanti  (2015)  di Kecamatan  Buleleng  yang  menyatakan  bahwa  IPM berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan .  Dalam  hal  ini  Kecamatan  Buleleng  masih  perlu mencari  cara  lain  untuk  meningkatkan  pengentasan kemiskinan misalnya dengan cara pengentasan secara sektoral,  masyarakat  pun  dibiasakan  untuk  tidak berada  di  zona  nyaman,  diadakannya  program  yang menyentuh  masyarakat  langsung  dan  bersifat  jangka panjang.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pengujian  dan  analisis  yang telah  dilakukan  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa terdapat  pengaruh  signifikan  antara  pertumbuhan ekonomi  dan  juga  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM)  terhadap  tingkat  kemiskinan,  dan  tidak  ada pengaruh siginifikan antara penyaluran ZIS dan juga Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT)  terhadap tingkat kemiskinan.

## 4.2. Saran
Dari  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  informasi  bagi  pengelola  dan  penyalur ZIS agar meningkatkan pemerataan dalam pengelolaannya  sehingga  banyak  masyarakat  yang kurang  mampu  tercukupi  kebutuhannya  untuk keberlangsungan hidup.  Pertumbuhan ekonomi yang cukup  baik  harus  terus  tetap  dijaga  karena  selain sebagai  tolok  ukur  keberhasilan  atau  kemunduran pembangunan suatu daerah, juga merupakan indikator kesejahteraan  masyarakat.  Kesempatan  membuka lapangan  kerja  harus  tetap  dilakukan  dengan  cara memberikan  berbagai  macam  pelatihan  kepada masyarakat,  sehingga  dapat  mengurangi  angka pengangguran terbuka. Kesadaran akan potensi yang dimiliki  untuk  meningkatkan  IPM  harus  dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Penelitian  ini  diharapkan  mampu  digunakan  sebagai acuan  atau  salah  satu  sumber  data  untuk  penelitian selanjutnya.  Penelitian  lebih  lanjut  dapat  dilakukan berdasarkan  faktor  lainnya  menggunakan  variabel yang  beragam.  Dengan  adanya  keterbatasan  data dalam  penelitian  ini,  disarankan  untuk  menambah sampel  penelitian  dengan  memperpanjang  jangka waktu  penelitian.  Sehingga  dapat  mencerminkan kondisi  yang  sebenarnya  dan  dapat  mengetahui seberapa  besar  tingkat  kemiskinan  dan  kesenjangan yang terjadi.

## 5. REFERENSI
Aisyah,  S.,  &  Fitriana,  W.  (2019).  Determination  of Human  Development  and  Economic  Sector Investmen  In  Labor  Producticity. The  9th University Research Colloqium (Urecol) , 9 (3). Ayu  Sindi  Widiastuti,  &  Kosasih.  (2021).  Pengaruh ZIS,  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pengangguran  dan Inflasi  Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  di Indonesia. Maro:  Jurnal  Ekonomi  Syariah  Dan
Bisnis , 4 (1), 80–90. https://doi.org/10.31949/maro.v4i1.973
Baihaqi,  A.  B.,  &  Puspitasari,  P.  (2020).  Analisis Dampak  Pengangguran,  Indeks  Pembangunan Manusia, Zakat Dan Pdrb Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. Journal Publicuho , 3 (2), 177. https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12272
Fadila,  R.,  &  Marwan,  M.  (2020).  Pengaruh  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi  terhadap  Tingkat  Kemiskinan  di Provinsi  Sumatera  Barat  periode  tahun  2013-
2018. Jurnal Ecogen , 3 (1), 120. https://doi.org/10.24036/jmpe.v3i1.8531
Hasibuan,  R.  R.  A.,  Kartika,  A.,  Suwito,  F.  A.,  &
Agustin,  L.  (2016).  Pengaruh  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  terhadap  Tingkat Kemiskinan  Kota  Medan. Reslaj :  Religion Education Social Laa Roiba Journal , 4 (3), 683– 693. https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i3.887 Ibrahim.  (2021).  Pengaruh  Tingkat  Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Provinsi Aceh Di Kabupaten/Kota. Jurnal Al-Fikrah , 10 (1), 38–48.
https://doi.org/10.54621/jiaf.v10i1.70
Kevin, A. V., Bhinadi, A., & Syari, A. (2022). Lama
Sekolah Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun
2013-2021. 1 (12), 2959–2968.
Kristianto,  D.,  &  Prasetya,  B.  (2017). Pengaruh Jumlah  Penduduk  ,  IPM  ,  dan  TPT  terhadap Kemiskinan ( Pendekatan Moneter dan Multidimensi ) di Indonesia . October .
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22675.99367
Leonita,  L.,  &  Sari,  R.  K.  (2019).  Pengaruh  Pdrb,
Pengangguran  Dan  Pembangunan  Manusia Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. ISOQUANT : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi , 3 (2), 1. https://doi.org/10.24269/iso.v3i2.252
Meriyanti,  N.  komang.  (2015).  Pengaruh  Program Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Buleleng Tahun  2011-2014. Ekuitas:  Jurnal  Pendidikan Ekonomi ,
1 (1). https://doi.org/10.23887/ekuitas.v3i1.12777 Monitoring  Global  Development  Progress .  (2015). http://pubdocs.worldbank.org/en/130091444058 225465/Global-Monitoring-Report-2015- Monitoring-Development.pdf Mukhtar,  S.,  Saptono,  A.,  &  Arifin,  A.  S.  (2019).
Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan
Manusia  Dan  Tingkat  Pengangguran  Terbuka Terhadap  Kemiskinan  Di  Indonesia. Ecoplan : Journal of Economics and Development Studies , 2 (2),
77–89. https://doi.org/10.20527/ecoplan.v2i2.20
Munandar,  E.,  Amirullah,  M.,  &  Nurochani,  N. (2020). Pengaruh Penyaluran Dana Zakat , Infak dan  Sedekah  (  ZIS  )…….  Al-Mal :  Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Lecturer STEI Ar Risalah  Ciamis  Eris  Munandar  dkk  Pengaruh Penyaluran Dana Zakat , Infak dan Sedekah ( ZIS )…….  Eris  Munandar  dkk. Al-Mal:  Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam , 01 (01), 25–38. Poveda,  A.  C.  (2011).  Economic  Development,
Inequality  and  Poverty:  An  Analysis  of  Urban Violence  in  Colombia. Oxford  Development
Studies , 39 (4), 453–468. https://doi.org/10.1080/13600818.2011.620085 Prasetyoningrum,  A.  K.  (2018).  Analisis  Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Pertumbuhan  Ekonomi,  Dan  Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia.
Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah , 6 (2), 217. https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i2.3663 Ritonga, M., & Wulantika, T. (2020). Pengaruh PDRB dan  Jumlah  Penduduk  Terhadap  Tingkat Kemiskinan  di  Kabupaten  Batu  Bara  Sumatera Utara  (2010-2018). Jurnal  Diversita , 6 (1),  95– 102. https://doi.org/10.31289/diversita.v6i1.3135 Sembiring,  F.,  Tarmizi,  T.,  &  Rujiman,  R.  (2020).
Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Pengangguran  Terbuka  dan  Angkatan  Kerja Terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara. Jurnal Serambi Engineering , 5 (2).
https://doi.org/10.32672/jse.v5i2.1925 Sen,  A.  (1981). Poverty  and  Famines:  An  Essay  on Entitlement and Deprivation . Oxford: Clarendon Press.
Seran,  S.  (2012).  Determinan  Faktor  Sosial  Dan Ekonomi  Terhadap  Kemiskinan  Penduduk. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan , 13 (1), 62. https://doi.org/10.23917/jep.v13i1.183
Vincent.  (2009).  The  Concept  ‘Poverty’  towards Understanding  in  the  Context  of  Developing Countries  ‘Poverty  qua  Poverty’  with  Some Comparative  Evidence  on  Britain. Journal  of Sustainable Development .