## BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM PENDIDIKAN FORMAL
Debi Vianda putrianggeni@gmail.com IAIN Syekh Jamil Jambek Bukittinggi
Abstract: Viewed  from  the  perspective  of  the  profession,  the  development  of guidance and counseling in the country has not shown the progress normally as an independent profession. Problems guidance and counseling are always facing the dynamics  of  this  profession.  Guidance  and  counseling  mandated  as  one component  of  education  in  schools  memandirikan  counselee  (learners),  have  not been able to carry out the mandate. Contributions school counselors (teacher BK) dyed ability to develop competence  is  not yet a practical reality  in guidance and counseling services in schools. On the other hand, bureaucratic policy raises broad opportunities in this profession downgrades. As a profession, the performance of guidance  and  counseling  services  should  meet  the  four  elements,  namely  the fundamental theory,  validated standard practice, the  autonomy of the profession, and professional organizations are credible. Some scientific activities are carried out in this study to improve the competence of school counselors (teacher BK) is a research,  seminars,  workshops,  workshops,  trainings,  discussion  panels,  and similar  activities  that  scale  local,  national,  regional,  and  international,  for  the future guidance and counseling as an independent profession.
Keywords: Education, formal

## A. Pendahuluan
Bila kita melihat perkembangan bimbingan  dan  konseling  di  tanah  air sampai  saat  ini  dilihat  dari  perspektif profesi,  belum  menunjukkan  kemajuan lazimnya  sebagai  suatu  profesi  yang mandiri.  Banyak  permasalahan  yang menghambat  perkembangan  profesi bimbingan  dan  konseling  dewasa  ini, seperti  permasalahan  yang  bersumber dari aspek birokrasi, budaya masyarakat,  maupun  kualitas  konselor sebagai  aktornya  pelayanan  bimbingan dan konseling.
Pada setting persekolahan, pengakuan  formal  bimbingan  dan konseling  sebagai  bagian  integral dalam  keseluruhan  praksis  pendidikan di
sekolah dimulai sejak
diberlakukannya kurikulum tahun
1975.  Sementara  itu,  kurikulum  tahun 1984 lebih menegaskan bahwa layanan bimbingan  karier  sebagai  salah  satu dari pelayanan bimbingan dan konseling. Sejak itu telah dikembangkan paket/ modul bimbingan karier untuk SMA secara nasional yang diterbitkan  oleh  Pusat  Pengembangan Kurikulum  dan  Sarana  Pendidikan, BP3K Depdiknas Jakarta (1984). Selanjutnya  pada  tahun  1985  telah diterbitan pedoman pelaksanaan
bimbingan karier, kemudian kurikulum tahun  1994  dan  kurikulum  tahun  2004 memberlakukan  petunjuk  pelaksanaan bimbingan  dan  konseling  serta  buku panduan  pelayanan  bimbingan  dan konseling  berbasis  kompetensi  untuk
SMA (Depdiknas, 2005), yang selanjutnya dipertajam dengan kurikulum  tahun  2006  yang  disebut kurikulum  tingkat  satuan  pendidikan (KTSP).
Dalam kurun waktu tahun 2006, terjadi  pemaknaan  pengembangan  diri secara  sempit  yang  didasarkan  pada Permendiknas  Nomor  22  tahun  2006 tentang Standar Isi. Pengembangan diri dimaknai  sebagai  kegiatan  pendidikan di luar mata pelajaran yang merupakan bagian integral dari kurikulum sekolah/madrasah sebagai upaya pembentukan  watak  dan  kepribadian peserta didik yang dilakukan  melalui  kegiatan  pelayanan konseling  berkenaan  dengan  masalah pribadi  dan  kehidupan  sosial,  kegiatan belajar, dan pengembangan karier, serta kegiatan ekstra kurikuler (Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas, 2006),  yang  berdampak  mencederai integritas  layanan  bimbingan  dan konseling  sebagai  layanan  ahli  yang memandirikan  peserta  didik  dalam jalur  pendidikan  formal  (Raka  Joni, 2007).
Integritas bimbingan dan konseling  sebagai  layanan  ahli  yang memandirikan  peserta  didik  tersebut, lazimnya mendapatkan dukungan positif  baik  dari  dalam  maupun  luar profesi.  Dukungan  dari  dalam  profesi, dapat berupa pengembangan profesionalitas bimbingan dan konseling  sebagai  suatu  profesi  yang memiliki  kemandirian  dan  jati  diri profesi yang siap memberikan pelayanan  ahli  khususnya  kepada konseli  (peserta  didik)  dan  umumnya kepada masyarakat luas (counseling for all). Pengaruh  dari  luar  profesi, terutama yang bersumber dari kebijakan birokrasi yang tidak mengaburkan  eksistensi  dan  peran
profesi  bimbingan  dan  konseling, sangatlah diharapkan.
Di sekolah, beberapa kali terjadi  kebijakan  birokrasi  yang  justru mengaburkan  eksistensi  dan  peran bimbingan  dan  konseling  sebagai layanan ahli,  seperti adanya penugasan menjadi  guru  pembimbing  (konselor sekolah)  bagi  seseorang  guru  yang tidak  memiliki  kompetensi  bimbingan dan  konseling  tanpa  pendidikan  dan pelatihan  yang  memadai,  yang  bisa menimbulkan  pembelokan  pelayanan ahli  bimbingan  dan  konseling  ke  arah polisi sekolah (school police), sehingga guru  pembimbing  konselor  sekolah bisa semakin dijauhi oleh peserta didik, karena  mereka  takut  dengan  guru pembimbing  yang  setiap  hari  banyak disibukan  oleh  urusan  kedisiplinan siswa.
Lebih parah lagi adanya kebijakan pemerintah (Depdiknas)
yang  memberikan  opsi  bagi  para  guru yang  berlatar  belakang  pendidikan formal  non-BK  yang  berstatus  sebagai kepala sekolah untuk mengikuti bidang sertifikasi  bimbingan  dan  konseling-- dalam perspektif bimbingan dan konseling sebagai profesi, kebijakan ini akan merugikan profesi bimbingan dan konseling sendiri. Permasalahan seperti ini yang penulis identifikasikan sebagai pengaruh  dari  luar  profesi  bimbingan dan  konseling  yang  rawan  menciderai kualitas  pelayanan  bimbingan  dan konseling  dalam  konteks  pendidikan formal--pendidikan pada
sistem persekolahan. Kualitas  pelayanan  ahli  profesi bimbingan dan konseling sangat ditentukan oleh kualitas guru pembimbing--konselor  sekolah  dalam menyelenggarakan pelayanan
bimbingan  dan  konseling.  Kompetensi ini  merupakan  keniscayaan  (tidak  bisa
tidak),  dan  harus  dikembangkan  terus sejalan  dengan  perkembangan  Ilmu Pengetahuan  dan  Teknologi  dan  Seni (IPTEKS). Demikian pula dalam konteks  pendidikan  formal,  bimbingan dan  konseling  sebagai  bagian  integral dalam  keseluruhan  praksis  pendidikan di sekolah merupakan  komponen penting  untuk  memandirikan  peserta didik  sebagai  individu  yang  kelak memiliki  kompetensi  sesuai  dengan bidang profesinya masing-masing. Melalui pelayanan-pelayanan bimbingan  dan  konseling  yang  sesuai dengan kebutuhan peserta didik,
eksistensi profesi bimbingan dan konseling  semakin  kuat  dalam  konteks pendidikan formal.

## B.  Kondisi  Obyektif  Pendidikan Formal
Dalam  acara  debat  publik mengenai  pendidikan  nasional  yang diselenggarakan oleh kumpulan wartawan pemerhati pendidikan pada  tanggal  6  Mei  2006  dalam rangka  hari  pendidikan  nasional, Winarno  Surakhmad  mengatakan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia sejak proklamasi menurun terus  dan  telah  mencapai  titik nadirnya  dewasa  ini  (H.A.R.  Tilar, 2006). Terpuruknya mutu pendidikan  di  Indonesia  juga  dapat dibaca  dari  hasil  survei Human Development  Index (HDI)  tentang peringkat pendidikan Indonesia dengan  negara-negara  lain  di  dunia: tahun  1996  peringkat  102  dari  174 negara;  tahun  1999  peringkat  105 dari  174  negara;  tahun  2000 peringkat 109 dari 174 negara (Raka Joni,  2005b);  tahun  2003  peringkat 112  dari  175  negara  (M.  Joko Susilo,  2007;  Gsianturi,  2003);
tahun  2005  peringkat  110  dari  177 negara  (http://hdr.undp.org,  diakses tanggal  15  Februari  2008  pukul 14.30  WIB);  dan  tahun  2006 peringkat  108  dari  177  negara (http://hdr.undp.org,  diakses  tanggal 15 Februari 2008 pukul 14.35 WIB). Berdasarkan  data  ini,  sejak  tahun 1996  sampai  dengan  tahun  2003 peringkat  Indonesia  menurun  terus, baru  tahun  2005  dan  tahun  2006 mulai  membaik,  walaupun  masih jauh  bila  dibandingkan  dengan Malaysia  yang  mampu  menempati peringkat 61 pada tahun 2006.
Dalam  kehidupan  berbangsa dan bernegara, pendidikan memegang peran yang sangat penting.  Dengan  pendidikan,  kita bisa memajukan kebudayaan nasional  dan  mengangkat  derajat bangsa Indonesia di dunia internasional.  Sebagaimana  pernah diungkapkan  Daoed  Joesoef  dikutip M.  Joko  Susilo  (2007)  “pendidikan merupakan  alat  yang  menentukan sekali  untuk  mencapai  kemajuan dalam  segala  bidang  penghidupan, dalam  memilih  dan  membina  hidup yang  baik,  yang  sesuai  dengan martabat manusia,”.
Pentingnya peran pendidikan dalam memajukan bangsa dapat kita lihat  di  beberapa  negara  maju (developed countries) , seperti Amerika, Australia, Inggris, Jerman,
Jepang  dan  negara  lainnya.  Mereka sangat  menghargai  pendidikan  dan mengeluarkan  dana  yang  sangat signifikan untuk membangun
pendidikan  sehingga  bisa  menjadi negara yang berteknologi tinggi. Bagaimana dengan Indonesia,  suatu  bangsa  yang  telah merdeka  62  tahun  yang  lalu,  belum menunjukkan komitmen dalam
membangun  pendidikannya.  Hal  ini dapat dilihat dari fenomena belakangan ini, PGRI sebagai organisasi  guru  telah  menggugat pemerintah melalui Mahkamah Konstitusi  atas  Undang-Undang  RI Nomor  18  Tahun  2006  tentang APBN 2007 yang hanya mencantumkan anggaran pendidikan sebesar  11,8%  dari  APBN,  yang dianggap bertentangan dengan
Undang-Undang  Dasar  Negara  RI 1945  pasal  31  ayat  4  dan  Undang-
Undang  RI  Nomor  20  Tahun  2003 pasal  49  ayat  1  yang  menyatakan bahwa anggaran pendidikan dialokasikan  minimal  20%  dari APBN  dan  20%  dari  APBD.  Atas gugatan PGRI, Mahkamah Konstitusi  dalam  sidangnya  pada tanggal  22  Maret  2006  telah memenangkan gugatan PGRI tersebut. Walaupun upaya meningkatkan mutu pendidikan formal pada satuan pendidikan dasar dan  menengah  di  negara  kita,  telah dilakukan  sejak  diberlakukannya kurikulum  1975  sebagai  pengganti kurikulum  1968  (Munandir,  2001), melalui  terapan  pendekatan  Cara Belajar  Siswa  Aktif  (CBSA)  yang dirintis  melalui  Proyek  Peningkatan Pendidikan Guru (P3G) yang berlangsung  dari  tahun  1977-1984 (Raka  Joni,  2005b).  Perkembangan selanjutnya  kurikulum  tahun  1975
diganti  dengan  kurikulum  1984 yang  bercirikan  penerapan  sistem kredit semester, kemudian kurikulum  1994,  yang  terakhir kurikulum 2004 bercirikan kurikulum berbasis kompetensi (KBK)  yang  dipertajam  dengan kurikulum  tahun  2006  yang  diberi
label  KTSP  (kurikulum  tingkat satuan pendidikan). ]
Di  sisi  lain,  implementasi KTSP yang didasarkan pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor  22  Tahun  2006 tentang  Standar  Isi,  di mana pengembangan  diri  sebagai  salah satu  materi  kurikulum  SD/MI, SMP/MTs,  dan  SMA/MA  yang bersifat  non-mata  pelajaran  yang bertujuan  memberikan  kesempatan kepada subyek didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan  diri  sesuai  dengan kebutuhan,  bakat,  dan  minatnya melalui kegiatan pelayanan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler, mengundang wacana  publik  pro  dan  kotra  yang berakar  pada  terjadinya  penafsiran makna  pengembangan  diri  sesuka hati. Dampaknya adalah menyemaikan terjadinya kesalahpahaman makna pengembangan  diri  pada  praksis pendidikan di sekolah. Dalam praksis pendidikan di sekolah,  bimbingan  dan  konseling merupakan suatu komponen pendidikan  yang penting, karenanya turut  memberikan  kontribusi  dalam pembentukan  dan  pengembangan kompetensi lulusan
lembaga pendidikan  formal  yang  merupakan pengejawantahan  dari  terwujudnya tujuan utuh pendidikan sesuai dengan  standar  kompetensi  lulusan masing-masing  jenjang  dan  jenis pendidikan,  yang  diejawantahkan pada tercapainya sosok lulusan yang memiliki  karakter  yang  kuat  serta menguasai soft  skills dan hard  skill sebagai  individu  warga  masyarakat masa depan yang menghargai keragaman sebagai perekat integrasi
bangsa  serta  pada  saat  yang  sama juga  memiliki  landasan kemampuan yang  tangguh  sebagai  daya  saing yang  tinggi,  bukan  saja  di  arena lokal  dan  nasional,  bahkan  juga  di arena regional dan global. Soft skills merupakan kecakapan-kecakapan  hidup (life skills) dalam  arti  luas  di  antaranya;
analytical thinking, problem solving, creativity and imagination, communicating  (written  and  oral), collaborating,  interpersonal  skills, English, computer skills, independence of thinking, drive and motivation,  and  enthusiasm (Raka Joni,  2007b),  serta  karakter  yang kuat yang terbentuk sebagai dampak pengiring pembelajaran yang mendidik (nurturant  effects) (Raka Joni,  2007c). Hard  skills adalah penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi oleh  subyek didik sebagai dampak langsung pembelajaran yang mendidik (instructional effects). Namun demikian serangkaian  upaya  tersebut  di  atas, belum  mampu  membuahkan  hasil yang  signifikan,  sehingga  sangat diperlukan upaya baru untuk mencari  solusi  cerdas  yang  bisa memberikan  peluang  lebar  dalam mewujudkan tujuan utuh pendidikan. Bimbingan dan konseling  sebagai  bagian  integral dalam  sistem  pendidikan  di  sekolah lazimnya dijalankan oleh tenaga ahli (guru
pembimbing-konselor sekolah)  yang  terlatih  sehingga menguasai  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  serta  terampil  dalam memberikan  pelayanan  bimbingan dan konseling (Egan, 2002).
C. Prospek Bimbingan dan Konseling 1.  Bimbingan  dan  Konseling Sebagai Profesi Profesi merupakan suatu pekerjaan  atau  jabatan  yang memberikan pelayanan keahlian  kepada  masyarakat. Profesi bimbingan dan konseling  di  sekolah  adalah suatu  pelayanan  bimbingan  dan konseling  yang  diberikan  oleh guru pembimbing konselor sekolah yang memiliki keahlian dalam  bidang  bimbingan  dan konseling kepada  para  peserta didik sebagai konseli. Upaya untuk menjadikan bimbingan dan konseling sebagai suatu profesi, mulai dilakukan sejak didirikannya IPBI (Ikatan Petugas  Bimbingan  Indonesia) di kota Malang pada tanggal 17 Desember 1975 di dalam Konvensi  Nasional  Bimbingan dan  Konseling  yang  pertama.
Dalam perjalanannya, IPBI berubah  nama  menjadi  ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling  Indonesia)  dalam Kongres  IX  dan  Konvensi
Nasional XII IPBI pada tanggal 15  sampai  17  Maret  2001  di Bandarlampung.
Pada  Kongres  Nasional X  dan  Konvensi  Nasional  XIV ABKIN  yang  diselenggarakan pada tanggal 13  sampai dengan 16  April  2005  di  Semarang, ABKIN  lebih  memantapkan konsolidasinya sebagai organisasi  profesi  bimbingan dan  konseling  di  tanah  air,  dan melakukan  kerja  sama  dengan Himpunan  Psikologi  Indonesia
khususnya yang berkenaan dengan program testing psikologis untuk pelayanan bimbingan  dan  konseling  di sekolah. ABKIN telah melakukan  beberapa  kegiatan ilmiah seperti workshop bimbingan  dan  konseling  yang diselenggarakan  di  Universitas Pendidikan  Indonesia  (UPI) Bandung pada tanggal 10 Desember  2003  dengan  tema Profesi Bimbingan dan Konseling  menuju  ke  Arah Standar Internasional. Mengembangkan Standar  Kompetensi  Konselor Indonesia (SKKI) yang ditetapkan berdasarkan keputusan  PB-ABKIN  Nomor: 011  Tahun  2005  tanggal  25 Agustus  2005  sebagai  upaya penyempurnaan  naskah  Dasar Standardisasi Profesi  Konseling yang  diterbitkan  oleh  Bagian Proyek  Peningkatan  Tenaga Akademik Ditjen Dikti Depdiknas  pada  tahun  2004. Dilakukan sosialisasi standardisasi  profesi  konseling pada skala nasional yang difasilitasi  oleh  Ditjen  Dikti Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan  dan  Ketenagaan Perguruan  Tinggi  Depdiknas. Mengkaji  kembali  SKKI  dalam
Konvensi Nasional XV ABKIN yang berlangsung di Palembang pada  tanggal  1  sampai  3  Juli 2007  yang  saat  ini  berkembang menjadi  standar  kompetensi akademik  konselor.  Peraturan Menteri  Pendidikan  Nasional Nomor  27  tahun  2008  tentang
Standar  Kualifikasi  Akademik dan Kompetensi Konselor).
Serangkaian upaya  yang penulis  paparkan  di  atas  belum bisa menjangkau kepada seluruh jajaran guru pembimbing--konselor  sekolah di  tanah  air,  sehingga  secara nasional belum mampu mengendalikan unjuk kerja guru pembimbing--konselor sekolah dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling  di  sekolah-sekolah.
Alih-alih  unjuk  kerja  guru pembimbing--konselor  sekolah lebih  banyak  dipengaruhi  oleh kebijakan  birokrasi  dan  budaya sekolah  yang  sudah  mengakar selama ini.
Sebagai  profesi,  unjuk kerja  bimbingan  dan  konseling setidaknya  memenuhi  empat unsur. Pertama, teori  pokok ( substantive theory ) bidang keahlian  yang  jelas  dengan berbagai teknik aplikasinya dalam mengamalkan profesionalisme  di  lapangan. Kedua, praktik  baku  yang tervalidasi  ( validated  practice ), yakni sebuah prosedur
operasional  yang  dimonopoli oleh  kelompok  profesi. Ketiga, otonomi  profesi  yang  berbasis penelitian  yang  objektif  demi tegaknya  kebenaran  akademik. Keempat, organisasi  profesi yang mewadahi anggotanya
untuk  memperjuangkan  hak- hak profesi mereka (A. Chaedar Alwasilah, 2006).
2. Pengembangan Profesionalitas Bimbingan dan Konseling Untuk memantapkan unjuk  kerja  profesi  bimbingan dan  konseling  di  tanah  air khususnya pada setting persekolahan,  perlu  dilakukan pengembangan  profesionalitas bimbingan  dan  konseling,  yang dilakukan oleh guru pembimbing--konselor  sekolah melalui berbagai kegiatan profesi  yang  bersifat  ilmiah. Beberapa kegiatan ilmiah tersebut, di antaranya: penelitian,  seminar,  lokakarya, workshop,  pelatihan,  diskusi panel, dan kegiatan sejenis yang berskala lokal, nasional, regional,  maupun  internasional, yang  secara  singkat  diuraikan berikut ini. Penelitian. Kemampuan dan keterampilan guru pembimbing dan konselor dalam  melakukan  penelitian sangat menunjang terhadap kualitas  pengelolaan  pelayanan bimbingan dan konseling. Hasil-hasil penelitian yang dilakukan  guru  pembimbing-- konselor sekolah yang dipublikasikan dalam suatu jurnal penelitian organisasi profesi bimbingan dan konseling,  sangat  bermanfaat bagi  dirinya  dan  teman  sejawat untuk melakukan perbaikan khususnya pada praksis pelayanan bimbingan dan konseling.  Kemampuan  dan keterampilan guru pembimbing--konselor  sekolah dalam bidang penelitian (research) dapat ditumbuhkembangkan  melalui pelatihan penelitian yang
lazimnya dapat diselenggarakan oleh  organisasi  profesi  ABKIN dan  atau  organisasi  fungsional MGBK, serta  lembaga-lembaga yang relevan.
Seminar. Kegiatan seminar  merupakan  salah  satu bentuk  kegiatan  ilmiah  yang diikuti para pembimbing-- konselor sekolah untuk mengembangkan kemampuannya  melalui  peran serta  aktif  dalam  kegiatan tersebut. Seminar dengan
menghadirkan  pembicara  pakar bimbingan  dan  konseling  dari dalam  dan  di  luar  negeri  serta unsur  birokrasi  yang  dirancang dan  dilaksanakan  dengan  baik,
dapat memberikan hasil perkembangan  terbaru  dalam aspek pengetahuan dan teknologi, yang sangat dibutuhkan  guru  pembimbing dan  konselor  sekolah  untuk meningkatkan kinerjanya.
Kegiatan  seminar  ini  tentunya dibingkai  dalam  bentuk  forum ilmiah  yang  memungkinkan para  pembimbing  dan  konselor sekolah  berperan  aktif  untuk mengungkapkan pengalaman dan  gagasannya  yang  terkait dengan peningkatan profesi bimbingan dan konseling. Lokakarya dan Workshop. Kegiatan  ini  cukup populer dilaksanakan untuk mengembangkan  pengetahuan dan keterampilan guru pembimbing--konselor  sekolah dalam  beberapa  hal,  seperti; pengembangan  perangkat  atau piranti bimbingan dan konseling (pengembangan
materi  pelayanan  BK  sebagai konteks,  teknik  asesmen,  multi media  atau  media  digital,  dan piranti  BK  lainnya).  Dalam penyelenggaraan  lokakarya  dan workshop,  guru  pembimbing-- konselor  sekolah  hendaknya tidak sekedar diperlakukan sebagai  peserta,  tetapi  jauh lebih penting adalah melibatkan mereka  sebagai  narasumber. Dengan  keterlibatan  mereka yang  memiliki  kapasitas  yang dibutuhkan, diharapkan kegiatan ini dapat memicu guru pembimbing--konselor  sekolah untuk mengembangkan kompetensinya secara berkelanjutan,  khususnya  untuk meningkatkan praksis pelayanan bimbingan dan konseling pada institusinya masing-masing. Pelatihan. Kegiatan  ini relevan  untuk  mengembangkan kemampuan  guru  pembimbing- -konselor sekolah dalam bidang penelitian, penulisan karya ilmiah, dan keterampilan- keterampilan lain yang menunjang tugas-tugasnya misalnya kemampuan; memberikan konseling, melakukan kerja sama, melakukan  penelitian  tindakan kelas (Classroom Action Research), dan tugas lain
seperti  membina  siswa  dalam bentuk berbagai kegiatan ekstra kurikuler (pramuka, paskibraka,
karya  ilmiah  remaja,  latihan kepemimpinan,  jurnalistik,  dan lainnya).
Diskusi panel. Kegiatan diskusi  panel  pada  dasarnya sama  dengan  seminar.  Hanya
pada  diskusi  panel,  beberapa pembicara/ narasumber mengungkapkan pandangan/ gagasannya  tentang  suatu  topik permasalahan/ isu yang diangkat  sebagai  topik  diskusi panel.  Dalam  kegiatan  ini, peran  moderator  sangat  penting sebagai pengatur jalannya
diskusi  panel.  Di  pihak  lain para  peserta  diskusi  panel hendaknya  juga  terlibat  aktif untuk  memberikan  gagasan  / pendapat-pendapatnya atas stimuli yang  digagas  oleh beberapa narasumber.
3.  Bimbingan  dan  Konseling

## Masa Depan
Profesi  bimbingan  dan konseling  di  tanah  air  bagaikan anak remaja yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, ia sangat membutuhkan  bantuan  berupa pendidikan  yang  layak,  agar kelak  mampu  mandiri.  Para guru pembimbing--konselor sekolah sebagai tenaga profesional  bidang  bimbingan dan  konseling  secara  bersama- sama  dalam  bingkai  organisasi profesi (ABKIN) dan organisasi fungsional  (MGBK)  senantiasa melakukan peningkatan profesionalitas secara berkelanjutan untuk mewujudkan  bimbingan  dan konseling  sebagai  profesi  masa depan yang mandiri. Wickwire  (2002)  dalam artikelnya yang berjudul
Current  Trends  and  Their Implications  for  Future  in  the Counseling  Profession, telah memaparkan pandangannya tentang  profesi  konseling  ke
depan, sebagai berikut: Pertama, Expansion of Electronics, pelayanan bimbingan dan konseling didukung dengan bantuan elektronika sebagai media seperti  komputer  dan  internet, telepon dan televisi yang berlangsung di rumah, di masyarakat,  dan  di  tempat kerja; Kedua, Growth of Distance Learning, belajar tidak  dibatasi  oleh  waktu  dan tempat  seperti  belajar  berbasis Web (Web-based learning) , pelatihan  berbasis  Web (Web- based training), intinya penggunaan  IT  dalam  proses belajar  untuk  meningkatkan profesionalitas; Ketiga , Emphasis on Competencies and Skills, penekanan pada kompetensi  dan  keterampilan guru pembimbing-konselor sekolah dalam melakukan unjuk kerja, berdasarkan standar profesi  yang  ditetapkan  oleh organisasi  profesi; Keempat , Standards-based Education, penyandang  profesi  bimbingan dan konseling (guru pembimbing-konselor  sekolah) harus lulusan lembaga pendidikan yang memenuhi standard dari organisasi profesi; dan Kelima, Inculcation of Lifelong Learning , belajar sepanjang hayat  yang  harus  dilakukan oleh penyandang profesi bimbingan  dan  konseling  (guru pembimbing-konselor sekolah). Konselor    masa  depan (the  counselor  of  tomorrow)
adalah  sosok  peribadi  yang berkompeten dalam bidang
bimbingan  dan  konseling,  yang menguasai beberapa aspek yaitu:  (1)  Kepemimpinan  yang ditunjukkan  memiliki  perilaku keaslian,  visibel,  berbudaya, dan pelayanan yang berkualitas; (2)  Sistem  yang  mencakup; program, layanan, materi, struktur  proses,  sikap  bijak, teknik, dan kemampuan
melakukan;  (3)  Domain  yang mencakup;  afektif,  kognitif, akademik-pendidikan, karier, pribadi-sosial;  (4)  Memberikan bantuan yang mencakup;
pencegahan, pengembangan, perbaikan, dan intervensi krisis; (5)  pelayanan  yang  bersifat pencerahan, mencakup; asesmen, diagnostik, perencanaan dan persiapan, implementasi-monitoring,  dan evaluasi-pendauran ulang
(siklus);  dan  (6)  Evaluasi  yang mencakup;  formatif,  sumatif, tindakan,  belajar,  tingkah  laku, hasil, dan tujuan akhir.

## D. Penutup
Berdasarkan  pemaparan  di atas,  jelas  bahwa  bimbingan  dan konseling merupakan bagian integral  dalam  sistem  pendidikan  di sekolah, akan memberikan
kontribusi  dalam memandirikan peserta  didik bila  dikelola  dan dilakukan  secara  profesional  oleh seseorang guru pembimbing-- konselor  sekolah  yang  memiliki keahlian  dalam  bidang  bimbingan dan  konseling.  Bila  tidak,  maka pelayanan  bimbingan  dan  konseling akan menjadi rusak, yang berdampak menurunkan bahkan merusak citra profesi bimbingan dan
konseling  sebagai  layanan  ahli  di tengah masyarakat. Untuk mewujudkan keinginan  profesi  tersebut,  guru pembimbing-konselor sekolah senantiasa harus cerdas dalam membangun  jejaring  dengan  semua pihak  yang  terkait  dengan  praksis pendidikan pada setting persekolahan, serta melakukan peningkatan  profesionalitas  secara berkelanjutan dalam bingkai organisasi  profesi  ABKIN  dan organisasi fungsional MGBK. Dengan demikian guru pembimbing-konselor  sekolah  akan mampu memberikan pelayanan bimbingan dan konseling berdasarkan standar kompetensi akademik konselor serta mengindahkan  kode  etik  pelayanan profesi bimbingan dan konseling. Eksistensi  bimbingan  dan konseling  dalam  sistem  pendidikan formal merupakan keniscayaan (harus  ada--tidak boleh  tidak),
sehingga  tidak  bisa  dikelola  secara asal-asalan yang justru akan merugikan  perkembangan  konseli (peserta didik).

## DAFTAR PUSTAKA
Chaedar  Alwasilah.  2006.  Redefinisi Profesi Dosen. Pikiran Rakyat
Depdiknas.  2005. Panduan  Workshop BK Berbasis Kompetensi SMP. Jakarta: Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Direktorat Jenderal Manajemen  Pendidikan  Dasar  dan Menengah. Depdiknas. 2006. Model Pengembangan Diri SD/MI/SDLB-
SMP/MTs/SMPLB- SMA/MA/SMALB/SMK. Jakarta:  Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas.
Egan,  G.  2002. The  Skills  Helper:  A Problem-Management and Opportunity-Development  Aproach  to Helping. Australia: Brooks/ Cole Thomson Learning.
H.A.R.  Tilaar.  2006. Standarisasi Pendidikan  Nasional:  Suatu  Tinjauan Kritis. Jakarta: Rineka Cipta.
M.  Joko  Susilo.  2007. Pembodohan Siswa Tersistematis. Yogyakarta: PINUS Book Publisher. Munandir. 2001. Ensiklopedia Pendidikan. Malang: UM Press. Raka Joni, T. 2007a. Prospek Pendidikan Profesional Guru di Bawah
Naungan  UU  No.  14  Tahun  2005: Suatu  Kajian  Akademik. Makalah disajikan  dalam  Rembuk  Nasional Revitalisasi  Pendidikan  Profesional Guru,  Universitas  Negeri  Malang, Malang, 17 November 2007.
Raka  Joni,  T.  2007b. Psikologi Pendidikan Lanjut (DIP-711). Malang:
Program  Pasca  Sarjana  Universitas Negeri Malang. Raka  Joni,  T.  2007c. Wawasan  Makro Pendidikan DIP 721. Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang.
UNDP.  2006. Statistics  in  the  Human
Development Report, (Online)
Wickwire, P., N. 2002. Current Trends and  Their  Implications  for  Futures  in the  Caounseling  Profession.  Dalam
Johnson,  C.,  D.,  and  Johnson,  S.,  K. (Ed.), Building Stronger School Counseling Programs: Bringing Futuristic Approaches into the  Present (hlm. 3-15). Greensboro: CAPS
Publications