## Peran Sistem Integritas, Sistem Pengendalian Internal, Kepem- impinan dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas

## The Role of Integrity System, Internal Control System, Leadership and Organizational Commitment in the Accountability
Bella Dwi Gina Pitaloka 1 Anita Carolina 2 Rian Abrori 3
1,2,3 Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

## A R T I C L E   I N F O
Article History: Received 14 Desember 2022
Revised 26 Desember 2022 Publish 27 Desember 2022

## Keywords:
Accountability, Integrity System, Internal Control System, Leadership, Organizational Commitment
Corresponding Author: anita.carolina@trunojoyo.ac.id
DOI: https://doi.org/10.21107/infestasi.v18i2.17534

## A B S T R A C T
The  study  sought  to  examine  the  impact  of  integrity  system,  internal control system, leadership and organizational commitment on account- ability in mangrove ecotourism governance. The study was descriptive and quantitative in design, with a questionnaire functioning as the pri- mary data collection tool. A purposive sample method was used to select 161  members  of  a  tourism  awareness  group  that  manages  mangrove tourism in 4 districts in Madura. SPSS 26 software was used to analyze the information collected. The results revealed a direct significant posi- tive relationship between integrity system and accountability as well as internal  control  system  and  accountability.    However,  the  direct  link between  leadership  and  organizational  commitment  and  accountability was not supported. This study is beneficial to the government, tourism management and the community, as well as expanding to the literature on the importance of integrity systems, internal control systems, leader- ship,  and  organizational  commitment  in  increasing  accountability  in tourism management .

## A B S T R A K
Penelitian  ini  berusaha  untuk  menguji  pengaruh  sistem  integritas,  sistem pengendalian  internal,  kepemimpinan  dan  komitmen  organisasi  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  ekowisata  mangrove.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  deskriptif  dan  kuantitatif,  dengan  cara  membagikan  kuesioner sebagai  alat  pengumpulan  data  primer.  Metode  purposive  sampling digunakan untuk memilih 161 anggota kelompok sadar wisata di 4 kabupaten di  Madura.  Perangkat  lunak  SPSS  26  dipilih  untuk  digunakan  dalam menganalisis  informasi  yang  telah  dikumpulkan.  Hasil  yang  diperoleh mengungkapkan  bahwa  terdapat  hubungan  positif  langsung  yang  signifikan antara sistem integritas dan akuntabilitas serta sistem pengendalian internal dan akuntabilitas. Namun, tidak terdapat hubungan langsung antara kepem- impinan  dan  akuntabilitas  serta  komitmen  organisasi  dan  akuntabilitas. Penelitian  ini  bermanfaat  bagi  pemerintah,  pengelola  pariwisata  dan masyarakat  sekaligus  memperluas  literature  mengenai  peran  sistem  integri- tas,  sistem  pengendalian  internal,  kepemimpinan  dan  komitmen  organisasi untuk meningkatkan akuntabiltas dalam pengelolaan pariwisata.

## 1. PENDAHULUAN
Pariwisata  merupakan  salah  satu  sektor  yang  menjadi  pusat  perhatian  untuk  diarahkan  pada pengembangan  pariwisata  berkelanjutan  (Kemenparekraf,  2021).  UNWTO  (2013)  mengisyaratkan  bahwa salah satu prinsip dasar dalam pengelolaan pariwisata adalah terdapatnya sustainable tourism development . Pernyataan tersebut didasarkan pada konsep pariwisata berkelanjutan yang bermanfaat sebagai stimulator dalam mencapai pertumbuhan ekonomi melalui pelestarian lingkungan (UNWTO, 2013) dan juga adanya ketergantungan kuat antara lingkungan dengan pariwisata yang menjadikan lingkungan sebagai aset uta- ma dalam menciptakan aktivitas pariwisata (Liu, 2003).
Salah satu prinsip tata kelola dalam pariwisata berkelanjutan adalah akuntabilitas. Definisi akunta- bilitas menurut Alam et al. (2019) dan Bovens (2007) merupakan sebuah hubungan yang didasarkan pada komitmen  untuk  dapat  bertanggungjawab  pada  kinerja  yang  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  transparan dan  adil.  Bovens  (2010)  dan  Geer  (2009)  juga  menyatakan  bahwa  akuntabilitas  menjadi  suatu  kewajiban terhadap sumber daya yang dikelola. Sehingga, peran penting dari akuntabilitas yakni sebagai informasi ketika mengambil keputusan tertentu (Almquist et al. , 2013). Adanya akuntabilitas dalam sektor pariwisata diharapkan  dapat  mewujudkan  sebuah  pariwisata  berkelanjutan  yang  responsif  dan  tanggungjawab (Tjungadi dan Rahadian, 2020).
Madura merupakan salah  satu pulau di Indonesia yang mendapatkan julukan sebagai hidden para- dise , karena keanekaragaman daya tarik wisata, keunikan, kekhasan dan keindahan yang mampu mening- katkan kunjungan wisatawan (Arifin, 2017; Febrianti & Hipni, 2021). Ekowisata mangrove merupakan sa- lah satu tujuan wisata alam di Madura yang mempunyai peluang besar dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Hal ini  karena destinasi ekowisata mangrove di Madura memiliki peranan penting dalam menjaga  kestabilan  bentang  alam  sebab  hampir  keseluruhan  wilayah  Madura  terdiri  dari  daerah  pesisir yang rentan terjadi bencana alam (Haryanto, 2008). Munculnya ekowisata mangrove ini akan bermanfaat sebagai  alternatif  yang  efektif  dalam  mengatasi  permasalahan  eksploitasi  lingkungan  berlebihan  serta dapat menciptakan peningkatan ekonomi masyarakat (Siu et al ., 2020).
Ekowisata  mangrove  digambarkan  sebagai  suatu  pengintegrasian  antara  kegiatan  pariwisata,  kon- servasi  dan  pemberdayaan  masyarakat  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  memperoleh  keuntungan  atas kegiatan  wisata  tersebut  (Saputra  &  Agus,  2014).  Selain  itu  juga,  ekowisata  mangrove  diharapkan  dapat menciptakan  karbon  kredit  yang  menjadi  kekuatan  besar  negara  sebesar  75-80%  (Priyasmoro,  2021)  dan bermanfaat bagi masyarakat pesisir atas potensi ekonomi berupa hasil hutan, pantai dan perikanan serta wisata alam (Wardhani, 2011). Namun, fakta yang didapatkan masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat  untuk bersikap  akuntabel  dalam  mewujudkan  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan  di  bi- dang mangrove. Hal ini dapat dicontohkan dengan adanya dugaan kasus korupsi yang terjadi pada hutan mangrove Indramayu, Jawa Barat yang menemukan anggaran sebesar 13 miliar dari APBN dilakukan tin- dakan penyelewengan (Rahman, 2021) serta masih maraknya pungutan liar yang dilakukan oleh pengelola wisata  yang  terjadi  di  hutan  mangrove  Langsa,  Aceh  yakni  sebanyak  tujuh  orang  diamankan  oleh kepolisian untuk dimintai pertanggungjawaban (Felisiani, 2021).
Pada kenyataannya, keterlibatan masyarakat pada pengelolaan wisata menjadi hal utama yang dibu- tuhkan dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan ke arah yang lebih akuntabel  (Junaid et  al .,  2019).  Adanya  keterlibatan  aktif  dari  masyarakat  akan  berguna  dalam  menciptakan  suatu  peran pembangunan dan pengembangan pariwisata (Ira & Muhamad, 2019). Pernyataan tersebut mengarah pada terbentuknya  kelompok  sadar  wisata  (pokdarwis)  yang  diharapkan  dapat  bersikap  profesional  saat melaksanakan  tugas  untuk  mencapai  akuntabilitas.  Dari  lensa stewardship  theory ,  tata  kelola  yang  baik dapat  dikaitkan  dengan  hubungan  yang  selaras  antara  tanggungjawab  dari  anggota  organisasi  dengan keberhasilan organisasi dan kepuasan pihak eksternal  (Donaldson et al ., 1997; Donaldson & Davis, 1991). Teori ini berlandaskan pada steward yang diatur perilakunya oleh organisasi agar memposisikan  kepent- ingan prinsipal lebih tinggi daripada kepentingan pribadi (Donaldson et al ., 1997). Oleh karena itu, anggota organisasi cenderung akan berusaha secara maksimal dan penuh tanggungjawab dalam mencapai tujuan
perusahaan (Donaldson & Davis, 1991). Alam et  al .  (2019)  dan  Bovens  (2007)  menekankan  bahwa  pengelola  organisasi  sebagai steward mempunyai  tanggungjawab  untuk  menciptakan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  sebuah  organisasi. Akuntabilitas yang baik dalam sebuah organisasi dapat tercapai apabila organisasi memiliki sistem integri- tas yang kuat (Alam et al ., 2019; Ardiani, 2019; Atan et al ., 2017; Mintrop, 2012), sistem pengendalian inter- nal yang baik (Alam et al ., 2019; COSO, 2013; Nurjaman et al ., 2018; Puspa & Prasetyo, 2020; Widyatama et al ., 2017), pemimpin yang mempunyai karakteristik kepemimpinan yang baik (Alam et al ., 2019; Atan et al ., 2017; Burhanuddin et al ., 2020; Gberevbie et al ., 2017; Geer et al ., 2008; Marlina et al ., 2021) dan  anggota or- ganisasi yang berkomitmen tinggi pada organisasi (Hardiningsih et al ., 2020; Mowday et al ., 1979; Suryani & Suprasto, 2021).
Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  pada  beberapa  aspek.  Pertama,  terdapat pengembangan variabel dalam penelitian ini. Kedua, penelitian ini berfokus pada ekowisata mangrove di Madura yang saat ini  menjadi perhatian pemerintah  Indonesia sebagai respon  dari perubahan iklim dan kerusakan  alam.  Ketiga,  pemilihan  ekowisata  mangrove  di  Madura  dikarenakan  terdapatnya  potensi pengembangan  wisata  namun  masih  terdapat  celah  kurang  maksimalnya  pengelolaan  ekowisata.  Yang keempat,  dipilihnya  ekowisata  mangrove  di  Madura  dalam  penelitian  ini  merupakan  novelty  karena penelitian-penelitian  sebelumnya  berfokus  pada  akuntabilitas  pemerintah  desa  (Ardiani,  2019; Burhanuddin et  al .,  2020;  Hardiningsih et  al .,  2020;  Marlina et  al .,  2021;  Pahlawan et  al .,  2020;  Puspa  & Prasetyo,  2020;  Suryani  &  Suprasto,  2021;  Widiawaty,  2019;  Widyatama et  al .,  2017),  pemerintah  daerah (Alam et al ., 2019; Nurjaman et al ., 2018; Sukarno et al ., 2020) atau organisasi non-profit (Atan et al ., 2017; Geer et al ., 2008; Mintrop, 2012).

## 2. TELAAH LITERATUR
Teori stewardship adalah  teori  yang  muncul  dari  psikologi  dan  sosiologi  organisasi  sebagai  sebuah pandangan baru dalam membahas pengelolaan  organisasi di  mana manajemen tidak lagi mementingkan kepentingan  pribadi  melainkan  lebih  memprioritaskan  kepentingan  bersama  (Donaldson  &  Davis,  1991). Gambaran dari teori ini yakni ketika pihak steward bekerja pada kepentingan organisasi maka keberhasilan organisasi  akan  tercapai  dan  pemenuhan  kebutuhan  pribadi  seorang steward akan  ikut  terpenuhi (Donaldson et al ., 1997). Pendekatan teori stewardship pada penelitian ini dapat menjelaskan bahwa anggota pokdarwis  selaku  pengelola  akan  bertanggungjawab  terhadap  keberlanjutan  wisata  melalui  sikap  jujur, prosedural,  kepemimpinan  yang  baik  serta  tingginya  komitmen  dari  masing-masing  individu  sehingga akuntabilitas organisasi dapat terwujud secara maksimal.
Sistem  integritas  menurut  Aulich  (2011)  adalah  rangkaian  praktik  berkesinambungan  dari  funda- mental  organisasi  dalam  mewujudkan  kepentingan  bersama  yang  lebih  akuntabel  dan  transparan. Matsiliza & Zonke (2017) juga menyatakan bahwa sistem integritas dijadikan pilar terkait aturan  hukum yang penerapannya dilaksanakan sesuai dengan tujuan organisasi. Sehingga, gambaran dari sistem integri- tas  sendiri  yaitu  sebuah  tindakan  tunduk  dan  patuh  pada  prinsip  moral  atau  etika  (Abioye  &  Odediji, 2021).  Alam et  al .  (2019)  menyatakan  apabila  dalam  sebuah  organisasi  terdapat  sistem  integritas  akan berguna  dalam  membangun  suatu  kepercayaan.  Namun  jika  tidak,  maka  dapat  menimbulkan  tindakan penyalahgunaan yang merusak kontrol dari tata kelola terkait dengan akuntabilitas organisasi (Matsiliza & Zonke, 2017).
Akuntabilitas merupakan tanggungjawab atau kewajiban seseorang maupun organisasi yang men- jadi implementasi atas kesiapannya dalam menjelaskan dan membenarkan apa yang telah diputuskan se- bagai bentuk pertanggungjawaban dari perilaku individu maupun penilaian atas kualitas organisasi (Alam et  al .,  2019;  Bovens,  2007,  2010;  Geer,  2009).  Hal  ini  karena  akuntabilitas  dijadikan  sebagai  proses  untuk mendapatkan  jawaban  perihal  pemanfaatan  sumber  daya  yang  telah  digunakan  (Almquist et  al .,  2013). Sejalan dengan teori stewardship bahwa terciptanya hubungan baik antara keberhasilan organisasi dengan tujuan  yang  diharapkan  oleh  pihak  berkepentingan  dapat  diwujudkan  melalui  pemaksimalan  kinerja secara jujur dan meletakkan kepercayaan pada diri steward ketika memaksimalkan sumber daya yang ada (Donaldson et  al .,  1997;  Donaldson  &  Davis,  1991).  Sistem  integritas  yang  merupakan  pilar  pengelolaan organisasi  dapat  menjadi  pendorong  utama  tercapainya  akuntabilitas,  sebagaimana  telah  dinyatakan  da- lam penelitian Alam et al . (2019), Ardiani (2019), Atan et al . (2017) dan Mintrop (2012). Penelitian-penelitian sebelumnya  tersebut  telah  membuktikan  bahwa  sistem  integritas  berpengaruh  positif  dan  signifikan  ter- hadap akuntabilitas, sehingga hipotesis penelitian ini:
H 1 :  Sistem integritas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas.
Jaminan  dalam  mencapai  tujuan  organisasi  mengenai  kegiatan  operasi,  pelaporan  dan  kepatuhan yang berfokus pada terwujudnya efisiensi operasional merupakan definisi dari sistem pengendalian inter- nal menurut AICPA (2008) dan COSO (2013). Definisi tersebut didasarkan pada suatu organisasi yang akan mengalami banyak risiko yang tidak dapat diduga sebelumnya (Alam et al ., 2019). Sehingga, dengan adan- ya sistem  pengendalian  internal diharapkan dapat  memberikan manfaat berupa kegiatan operasional or- ganisasi  yang berjalan efektif dan efisien,  mengurangi risiko yang terjadi dan  menciptakan good corporate governance yakni akuntabilitas (COSO, 2013). Akuntabilitas adalah mekanisme pertanggungjawaban organ- isasi atau individu terkait dengan penjelasan atas perilaku yang diputuskan ketika menggunakan sumber daya yang ada sebagai syarat bertindak transparan, adil dan merata (Alam et al ., 2019; Bovens, 2007, 2010; Geer,  2009).  Pernyataan  tersebut  juga  menggambarkan  pentingnya  akuntabilitas  dalam  menjadi  penentu keputusan terbaik bagi pihak yang berkepentingan (Almquist et al ., 2013). Hal ini sejalan dengan teori stew- ardship yang  menitikberatkan  pada  pengelolaan  organisasi  melalui  penciptaan  jalinan  kuat  antara  pen- capaian organisasi dan kepuasan para pihak dalam memaksimalkan penatalayanan yang baik (Donaldson et al ., 1997; Donaldson & Davis, 1991).
Sistem pengendalian internal mempunyai peran yang sangat krusial untuk meningkatkan akuntabil- itas dalam sebuah organisasi (Alam et al ., 2019). Sistem pengendalian internal yang berfungsi dengan baik- dapat memastikan bahwa organisasi telah berjalan dalam jalur yang semestinya dan pihak-pihak yang ter- libat  dalam  organisasi  tidak  melakukan  sebuah  tindakan misconduct (COSO,  2013)  sehingga  perusahaan menjadi accountable (Alam et  al .,  2019;  Nurjaman et  al .,  2018;  Puspa  &  Prasetyo,  2020;  Widyatama et  al ., 2017). Maknanya adalah semakin baik sistem pengendalian internal sebuah organisasi maka akan semakin baik pula akuntabilitasnya. Namun, Pahlawan et al . (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian inter- nal tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas. Dengan adanya inkonsistensi da- lam penelitian sebelumnya maka hipotesis penelitian ini:
H 2 : Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas.
Kepemimpinan  didefinisikan  sebagai  perilaku memengaruhi  orang  lain  untuk  patuh  terhadap  apa yang  perlu  dilakukan  (Winston  &  Patterson,  2006)  atau  juga  merupakan  individu  yang  mampu  ber- tanggungjawab atas organisasinya  (Hogan &  Kaiser,  2005). Sehingga, interpretasi dari suatu  kepemimpi- nan adalah hubungan antara pengikut, pemimpin dan interaksi keduanya (Graen & Bien, 1995) yang mun- cul akibat adanya hubungan interpersonal  (Jendia, 2015). Hubungan tersebut memberikan sebuah kejela- san  mengenai  tanggungjawab  pemimpin  kepada  organisasi  dan  pengikutnya  (Kraines,  2001)  yang  men- jadikan keterampilan kepemimpinan berguna di seluruh pengaturan organisasi (Leithwood, 2001). Dibuk- tikan ketika kepemimpinan dilakukan secara efektif akan berdampak pada perbaikan kerja tim dan hasil positif organisasi (Alam et al ., 2019; Greenfield, 2007; Hogan & Kaiser, 2005). Apabila pemimpin berfokus pada  kredibilitas,  maka  dapat  menciptakan  karismatik  kepemimpinan  yang  dihargai  dan  dihormati oleh pengikutnya sebagai bentuk pencapaian akuntabilitas (Hogan & Kaiser, 2005; Leithwood, 2001; Winston & Patterson, 2006). Gberevbie et al . (2017) juga menyatakan bahwa pencapaian akuntabilitas dapat terwujud ketika  pemimpin  bertindak  etis  saat  melaksanakan  tanggungjawabnya.  Karena,  akuntabilitas  sendiri digunakan sebagai wujud legalitas organisasi dan berperan penting dalam mencapai good corporate govern- ance (Alam et al ., 2019; Bovens, 2007, 2010; Geer, 2009) yang sangat relevan dengan pernyataan Almquist et al . (2013) jika akuntabilitas dibutuhkan sebagai pembenaran data dan fakta agar menghasilkan keputusan yang tepat.
Hal ini sejalan dengan teori stewardship bahwa seseorang atau dalam hal ini yakni pemimpin akan selalu  melakukan  pemaksimalan  kinerja  bagi  organisasinya  (Donaldson et  al .,  1997;  Donaldson  &  Davis, 1991).  Karena,  ketika  pemimpin  dapat  menyelaraskan  tujuan  dan  mempertahankan  kepemimpinan  yang efektif  dapat  mendorong  serta  meningkatkan  penciptaan  akuntabilitas  organisasi  (Alam et  al .,  2019). Disamping itu juga, adanya pengembangan karakteristik kepemimpinan melalui keselarasan visi, misi dan nilai  organisasi  menjadi  pendorong  akuntabilitas  tersebut  dapat  dicapai.  Pemimpin  dengan  karakteristik kepemimpinan  yang  baik  akan  berorientasi  untuk  menciptakan  organisasi  yang  akuntabel.  Alam et  al . (2019), Atan et al . (2017), Burhanuddin et al . (2020), Geer et al . (2008) dan Marlina et al . (2021) sependapat bahwa  kepemimpinan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  penciptaan  akuntabilitas.  Namun  di sisi  lain,  Widiawaty  (2019)  menyatakan  bahwa  akuntabilitas  tidak  dipengaruhi  oleh  kepemimpinan.  Se- hingga, hipotesis penelitian ini:
H 3 : Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas.
Komitmen  organisasi  adalah  sebuah  peluang  kecil  dari  diri  seseorang  untuk  meninggalkan  organ-
isasi karena telah mendedikasikan dirinya secara utuh di suatu organisasi (Allen & Meyer, 1990; Mowday et al ., 1979). Hal ini karena komitmen organisasi menjadi cerminan atas tindakan individu yang lebih mem- ilih  untuk tetap  berada  dalam  organisasi  dengan  harapan  mencapai  pemaksimalan  tujuan  melalui pihak yang telah berkomitmen kuat (Allen & Meyer, 1996; Mada et al ., 2017). Hubungan kuat yang terjalin antara individu  dan  organisasi  akan  berdampak  pada  perilaku  individu  yang  secara  sukarela  memberikan  apa yang ada pada dirinya untuk dikontribusikan dalam pemenuhan tujuan organisasi (Mowday et al ., 1979). Adanya  kesediaan  secara  sukarela  ini  lah  yang  memudahkan  organisasi  dalam  mencapai  akuntabilitas. Karena, akuntabilitas dijadikan sebagai  pemantauan  perilaku individu agar terhindar dari tindakan kon- sentrasi kekuasaan dan bentuk pengungkapan secara transparan atas pengelolaan sumber daya  (Alam et al ., 2019; Bovens, 2007, 2010; Geer, 2009). Selain itu juga, akuntabilitas bermanfaat sebagai suatu rangkaian penjelasan dan pembenaran atas tanggungjawab yang diputuskan (Almquist et al ., 2013). Hal ini sejalan dengan teori stewardship bahwa seseorang lebih cenderung mengutamakan tujuan or- ganisasi daripada tujuan pribadinya guna memaksimalkan kesejahteraan bersama (Donaldson et al ., 1997; Donaldson & Davis, 1991). Dapat dilihat apabila seseorang yang berada di dalam organisasi lebih memilih untuk berkomitmen tinggi, maka akan berdampak pada kemudahan organisasi untuk meraih akuntabili- tasnya. Steward akan  berusaha  semaksimal  mungkin  untuk  mencipatakan  organisasi  yang  akuntabel. Hardiningsih et  al .  (2020)  dan  Suryani  &  Suprasto  (2021)  telah  membuktikan  bahwa  akuntabilitas  dapat tercapai apabila anggota organisasi mempunyai komitmen terhadap organisasi. Sedangkan, Sukarno et al . (2020)  dan  Widiawaty  (2019)  menyatakan  bahwa  komitmen  organisasi  tidak  berpengaruh  signifikan  ter- hadap akuntabilitas. Sehingga, hipotesis penelitian ini:
H 4 : Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas.

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  menggunakan  penelitian  kuantitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  yang  mem- peroleh  sumber  data  dari  data  primer  melalui  pembagian  kuesioner  secara  langsung  kepada  responden (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ekowisata mangrove di Madura yang ter- daftar  pada  Dinas  Pariwisata,  Kebudayaan,  Pemuda  dan  Olahraga  beserta  total  keseluruhan  pokdarwis yang  dibentuknya.  Teknik purposive  sampling dipilih  untuk  digunakan  dalam  pengambilan  sampel  yang menghasilkan  sampel  sebanyak  4  lokasi  ekowisata  mangrove  dan  161  anggota  pokdarwis.  Pengukuran variabel penelitian tersebut dilakukan melalui skala likert dari angka 1 hingga 5 guna memeriksa seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan. Terkait dengan analisis data dilakukan melalui uji kualitas  data,  uji  asumsi  klasik  serta  uji  hipotesis  menggunakan  analisis  regresi  linear  berganda  dengan bantuan software SPSS versi 26. Berikut adalah tabel 1 mengenai definisi operasional beserta indikatornya:

## Tabel 1 Definisi Operasional dan Indikator Pengukuran
Variabel Definisi Indikator Acuan Sistem Integritas (X 1 ) Seperangkat  kebijakan yang  ditetapkan  organ- isasi dalam menciptakan transparan  dan  akunta- bel Kepatuhan pada peraturan Aulich (2011), Matsiliza  &  Zonke (2017)  dan  Alam et al . (2019)
Budaya organisasi
Whistleblowing Sistem  Pengendalian Internal (X 2 ) Jaminan  proses  men- capai tujuan organisasi
Lingkungan  pengendali-
an COSO (2013) Penilaian risiko Aktivitas pengendalian Informasi dan komunikasi Pengawasan Kepemimpinan (X 3 ) Sebuah kemampuan dalam memengaruhi orang lain Tanggungjawab etis Hogan  &  Kaiser (2005),  Winston  & Patterson (2006),
Jendia  (2015)  dan Alam et al . (2019) Panutan Kepedulian terhadap nilai
Komitmen  Organisasi (X 4 ) Suatu  bentuk  pengabdian kepada organisasi Perasaan setia atau bangga Mowday et al . (1979) dan  Mada et  al .
(2017) Bekerja  melebihi  dari yang diminta Kesesuaian nilai Peduli nasib kedepannya Akuntabilitas (Y) Dasar  suatu  hubungan untuk  memberikan  ke- jelasan  dalam  bertindak adil Kesesuaian prosedur Bovens  (2007)  dan Alam et al . (2019) Kecukupan informasi Kejujuran dan keterbukaan
Sumber: Penelitian terdahulu diolah, 2022

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Uji  kualitas  data  terkait  dengan  uji  validitas  menunjukkan  bahwa  seluruh  item  pernyataan  telah memenuhi kriteria bahwa nilai r hitung > 0,1547 sehingga dinyatakan valid. Begitu juga dengan uji reliabil- itas yang menunjukkan Cronbach’s Alpha > 0,6 sehingga data penelitian bersifat reliabel. Uji asumsi klasik mengenai uji normalitas diperoleh nilai kolmogorov-smirnov sebesar 0,059 dengan signifikansi 0,200 yang menunjukkan  bahwa  data  telah  berdistribusi  normal.  Hasil  uji  multikolinearitas  pada  tabel  2  diperoleh nilai tolerance melebihi 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 yang dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi mul- tikolinearitas antar variabel independen. Dan terkait hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga disimpulkan tidak terjadi heteroskedas- tisitas pada model regresi.
Tabel 2 Uji Multikolinearitas Model Collineaarity Statistics Keterangan Tolerance VIF Sistem Integritas (X 1 ) 0,568 1,759 Tidak terjadi multikolinearitas Sistem Pengendalian Internal (X 2 ) 0,679 1,474 Tidak terjadi multikolinearitas Kepemimpinan (X 3 ) 0,590 1,696 Tidak terjadi multikolinearitas Komitmen Organisasi (X 4 ) 0,536 1,866 Tidak terjadi multikolinearitas

## Sumber: Data diolah, 2022
Uji  regresi  linear  berganda  menunjukkan  bahwa  variabel  sistem  integritas  dengan  nilai  koefisien 0,164,  variabel  sistem  pengendalian  internal  dengan  nilai  koefisien  0,249,  kepemimpinan  dengan  nilai koefisien 0,017 dan komitmen organisasi dengan nilai koefisien 0,081 apabila mengalami kenaikan sebesar 1  satuan  menyebabkan  variabel  akuntabilitas naik  sebesar  nilai  masing-masing  koefisien  tersebut.  Untuk hasil uji Adjusted R Square (R 2 ) diperoleh nilai sebesar 0,583 yang menandakan bahwa 58,3% dari variabel akuntabilitas dapat dijelaskan oleh variabel sistem integritas, sistem pengendalian internal, kepemimpinan dan komitmen organisasi.

## Tabel 3 Uji Regresi Linear Berganda
Model Unstandardized Coefficients B Std. Error t hitung Sig. Ket. (Constant) 1,215 1,096 Sistem Integritas (X 1 ) 0,164 0,078 2,118 0,036 H 1 diterima Sistem Pengendalian Internal (X 2 ) 0,249 0,024 10,338 0,000 H 2 diterima Kepemimpinan (X 3 ) 0,017 0,087 0,197 0,844 H 3 ditolak
Komitmen Organisasi (X 4 ) 0,081 0,075 1,084 0,280 H 4 ditolak t-tabel 1,975

## Sumber: Data diolah, 2022
Hasil  analisis  variabel  sistem  integritas menunjukkan  2,118  >  1,975  dengan  signifikansi  0,036  yang menyatakan  bahwa  sistem  integritas  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas.  Kompleksnya  proses pengelolaan  ekowisata  mangrove  yang  memerlukan  keterlibatan  masyarakat,  mengharuskan  organisasi untuk  dapat  menciptakan  sistem  integritas  sebagai  pondasi  kuat  dalam  menyelaraskan  tingkah  laku pengelola sesuai dengan harapan yang diinginkan.
Sistem integritas merupakan rangkaian kebijakan yang dibuat untuk mewujudkan tujuan organisasi ke arah yang lebih akuntabel dan transparan (Aulich, 2011). Ketika sebuah organisasi memiliki sistem in- tegritas yang baik, maka dapat memberikan kepercayaan kepada para pihak yang berkepentingan (Alam et al .,  2019).  Namun  sebaliknya,  tidak  terdapatnya  sistem  integritas  yang  baik  dapat  merusak  kontrol  tata kelola khususnya akuntabilitas organisasi (Matsiliza & Zonke, 2017). Hal ini yang menjadikan akuntabilitas sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam menggambarkan kondisi riil suatu pengelolaan sumber daya (Almquist et al ., 2013; Bovens, 2007, 2010) serta menjadi wujud implementasi dari sikap su- karela  untuk  mengungkapkan  hasil  secara  transparan  (Abioye  &  Odediji,  2021;  Alam et  al .,  2019;  Geer, 2009).  Tercermin  pada  perilaku  anggota  pokdarwis  yang  senantiasa  mematuhi  segala  peraturan  melalui sikap jujur  ketika  melaksanakan tanggungjawabnya  yang dapat dilihat dari hasil jawaban responden be- rada dalam kriteria tinggi. Penelitian ini mengonfirmasi teori stewardship bahwa terwujudnya tujuan serta harapan organisasi dan pihak berkepentingan dilakukan melalui pemaksimalan kinerja secara transparan dan  jujur  serta  meyakini  apapun  yang  dilakukan  demi  organisasi  akan  berdampak  pada  pemenuhan kepentingan  pribadi  (Donaldson et  al .,  1997;  Donaldson  &  Davis,  1991).  Penelitian  ini  mendukung penelitian dari Alam et al . (2019), Ardiani (2019), Atan et al . (2017) dan Mintrop (2012) yang menyatakan bahwa sistem integritas memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas.
Analisis data sistem pengendalian internal menunjukkan t hitung 10,338 > t tabel 1,975 dengan sig- nifikansi 0,000 yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akunt- abilitas.  Banyaknya  risiko  yang  mungkin  terjadi  di  dalam  suatu  organisasi,  membuat  organisasi  harus dapat  menerapkan  sistem  pengendalian  internal  secara  berkelanjutan  (Alam et  al .,  2019).  Tergambar  dari sistem  pengendalian  internal  yang  menjadi  komponen  penting  dari  suatu  organisasi  dalam  memberikan perlindungan  terhadap  segala  hal  yang  tidak  diinginkan  terjadi  (COSO,  2013).  AICPA  (2008)  dan  COSO (2013)  menjelaskan  bahwa  sistem  pengendalian  internal  merupakan  sebuah  pencapaian  dari  kegiatan operasional  yang  efektif,  pelaporan  yang  baik  serta  kepatuhan  terhadap  kebijakan.  Dapat  dimaksudkan pula, jika sistem pengendalian internal diterapkan dalam proses pengelolaan ekowisata mangrove, maka diharapkan dapat menciptakan kelangsungan kegiatan operasional wisata yang berjalan secara efisien me- lalui  penekanan  risiko.  Disamping  itu  juga,  kebutuhan  akan  adanya  sikap  akuntabel  pada  saat melaksanakan tanggungjawab turut menentukan arah kebijakan apa yang akan dipilih oleh suatu organ- isasi  (Almquist et  al .,  2013).  Alam et  al .  (2019),  Bovens  (2007,  2010)  dan  Geer  (2009)  menjelaskan  bahwa akuntabilitas dijadikan  sebagai  kewajiban  dalam  mengungkapkan  hasil  secara  transparan.  Hal  ini  terjadi karena  adanya  jalinan  kuat  antara  komponen  organisasi  dengan  keterbukaan  pihak  yang  bekerja  di  da- lamnya  yang  berdampak  pada  terwujudnya  keberhasilan  organisasi  sesuai  dengan  harapan  bersama. Penelitian ini mengonfirmasi teori stewardship dari Donaldson et al . (1997) dan Donaldson & Davis (1991) yang  mengatakan  bahwa  terwujudnya  keberhasilan  bersumber  dari  jalinan  yang  dibentuk  oleh  setiap komponen  penyusun  organisasi  dan  keselarasan  tindakan  para  pihak.  Penelitian  ini  konsisten  dengan penelitian Alam et al . (2019), Nurjaman et al . (2018), Puspa & Prasetyo (2020) dan Widyatama et al . (2017) yang  menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian  internal  berpengaruh    positif  dan  signifikan  terhadap akuntabilitas. Namun tidak mendukung penelitian Pahlawan et al . (2020) yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas.
Hasil analisis variabel kepemimpinan menunjukkan nilai t hitung < t tabel sebesar 0,197 dengan sig- nifikansi 0,844 yang menyatakan bahwa kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas. Hal ini disebabkan  karena  praktik  kepemimpinan  tidak  selalu  relevan  dengan  harapan  yang  diinginkan  untuk berfokus  pada  kepentingan  organisasi  saja  (Winston  &  Patterson,  2006).  Tergambar  dari  sifat  lahiriah manusia yang bersikap sesuai dengan apa yang mereka anggap baik dan benar walaupun pada pelaksa- naannya  tidak  sesuai  dengan  harapan  orang  lain.  Padahal,  kepemimpinan  dalam  suatu  organisasi  harus
bisa didasarkan pada tindakan perilaku etis (Gberevbie et al ., 2017) yang dapat secara mudah menciptakan perilaku  patuh  dan  adanya  perbaikan  kerja  tim  (Hogan  &  Kaiser,  2005;  Leithwood,  2001;  Winston  & Patterson,  2006).  Pengelolaan  ekowisata  mangrove  yang  erat  kaitannya  dengan  partisipasi  masyarakat (pokdarwis) memerlukan sosok pemimpin yang berperilaku etis ketika mencapai tujuan organisasi. Hal ini dikarenakan, kepemimpinan dianggap sebagai sikap tanggungjawab individu terhadap organisasi (Hogan & Kaiser, 2005) yang mampu membuat organisasi tumbuh dan berkembang secara pesat (Greenfield, 2007). Selain itu juga, kepemimpinan dianggap sebagai implementasi dari suatu pengelolaan organisasi  (Jendia, 2015;  Kraines,  2001)  melalui  ikatan  antara  pemimpin,  pengikut  dan  hubungannya  (Graen  &  Bien,  1995) yang  menyebabkan  suatu  organisasi  harus  dapat  mengembangkan  karakteristik  kepemimpinan  efektif sebagai usaha dalam mencapai akuntabilitas (Alam et al ., 2019). Hal tersebut karena akuntabilitas menjadi bagian utama dari sebuah kewajiban organisasi yang akuntabel (Alam et al ., 2019; Bovens, 2007, 2010) dan juga  menjadi  gambaran  informasi  yang  relevan  atas  sumber  daya  (Almquist et  al .,  2013;  Geer,  2009). Penelitian  ini  tidak  dapat  mengonfirmasi  teori stewardship dari  Donaldson et  al .  (1997)  dan  Donaldson  & Davis (1991) yang menyatakan jika kepemimpinan yang berfokus pada tujuan organisasi melalui pencip- taan  karismatik  kepemimpinan  mampu  menciptakan  akuntabilitas  suatu  organisasi.  Karena,  pemimpin dalam  pengelolaan  organisasi  dapat  berpeluang  belum  sepenuhnya  mampu  untuk  selalu  menyelaraskan tujuannya pada kepentingan organisasi.  Hal ini sesuai dengan  hasil jawaban responden terkait indikator perilaku  etis  yang  dapat  terus  dikonsistensikan  dan  ditingkatkan  demi  pencapaian  akuntabilitas  melalui wujud  perilaku  pemimpin  dan  pengikut  yang  beriringan  mencapai  tujuan.  Penelitian  ini  mendukung penelitian  dari  Widiawaty  (2019)  yang  mengatakan  bahwa  kepemimpinan  tidak  berpengaruh  terhadap akuntabilitas. Namun, penelitian ini tidak mendukung penelitian dari Alam et al . (2019), Atan et al . (2017), Burhanuddin et al . (2020), Geer et al . (2008) dan Marlina et al . (2021) yang menyatakan kepemimpinan ber- pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas.
Analisis  data  variabel  komitmen  organisasi  menunjukkan  nilai  1,084  <  1,975  dengan  signifikansi 0,280  yang  menyatakan  bahwa  komitmen  organisasi  tidak  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas.  Be- ragamnya  latar  belakang  kehidupan  anggota  pokdarwis  dapat  menyebabkan  tingkat  komitmen  mereka terhadap konsistensi pengelolaan ekowisata mangrove menjadi berbeda-beda sesuai dengan faktor ekster- nal  yang  memengaruhinya.  Padahal,  komitmen  organisasi  dianggap  sebagai  peluang  kecil  bagi  individu untuk dapat meninggalkan organisasi (Allen & Meyer, 1990) dan merupakan kaitan emosional atas keterli- batan  aktif  individu  terhadap  organisasi  (Allen  &  Meyer,  1990;  Mowday et  al .,  1979)  yang  dapat  diukur melalui  keyakinan  dalam  diri  individu  dengan  terlibat  di  setiap  tugas  dan  tanggungjawab  untuk memajukan organisasi (Mowday et al ., 1979). Tidak berpengaruhnya komitmen organisasi terhadap akunt- abilitas ini disebabkan karena anggota pokdarwis memiliki prinsip nilai kerja lain yang lebih sesuai dengan kondisi  mereka  di  luar  pengelolaan  ekowisata  mangrove  sehingga  membuat  komitmen  mereka  harus terbagi sesuai banyaknya organisasi yang diikuti ataupun harus mengorbankan salah satu komitmen demi komitmen  lain  yang  justru  menyebabkan  capaian  tujuan  akuntabilitas  tidak  dapat  dilaksanakan  secara baik. Sebenarnya, jika terdapat komitmen organisasi yang utuh dalam organisasi sangat diharapkan men- jadi  wujud  capaian  tujuan  melalui  komitmen  pihak  yang  terlibat  di  dalamnya  agar  bisa  melakukan pemaksimalan kinerja dan berfokus  pada kepentingan bersama  (Allen & Meyer, 1996; Mada et al ., 2017). Karena, jika kinerja dari anggota pokdarwis tidak dimaksimalkan secara baik dapat menghambat tingkat akuntabilitas pengelolaan ekowisata mangrove yang masih sangat memerlukan keterlibatan aktif pengel- ola melalui komitmen mereka untuk terus berkontribusi pada pengembangan wisata. Akuntabilitas dibu- tuhkan  sebagai  bentuk  kontrol  dan  pengawasan  dalam  menekan  pemusatan  kekuasaan  yang  men- imbulkan  perilaku  menyimpang  (Bovens,  2007,  2010)  serta  bertujuan  untuk  melihat  seberapa  efektif penggunaan sumber daya organisasi (Alam et al ., 2019; Almquist et al ., 2013; Geer, 2009). Penelitian ini tid- ak  dapat  mengonfirmasi  teori stewardship yang  menyatakan  bahwa  individu  akan  selalu  memfokuskan dirinya pada kepentingan organisasi dengan cara melakukan pemaksimalan usaha karena telah mengikat- kan  dirinya  pada  organisasi  tertentu berdasarkan  pengaturan  sikap  yang  telah  ditentukan  (Donaldson et al .,  1997;  Donaldson  &  Davis,  1991).  Penelitian  ini  mendukung  penelitian  dari  Sukarno et  al .  (2020)  dan Widiawaty  (2019)  yang  menyatakan  bahwa  komitmen  organisasi  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap akuntabilitas.  Namun,  penelitian  ini  tidak  mendukung  penelitian  dari  Hardiningsih et  al .  (2020)  dan Suryani  &  Suprasto  (2021)  yang  menyatakan  bahwa  komitmen  organisasi  berpengaruh  positif  terhadap akuntabilitas.

## 5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa  sistem integritas dan  sistem pengendalian in- ternal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan ekowisata mangrove di Madura, se- dangkan kepemimpinan dan komitmen organisasi menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap akunta- bilitas pengelolaan ekowisata mangrove. Hal tersebut dikarenakan keterlibatan masyarakat dalam pengel- olaan  ekowisata  mangrove  serta  risiko  besar  yang  mungkin  terjadi  sangat  membutuhkan  adanya  sistem integritas dan sistem pengendalian internal yang berkesinambungan sebagai  instrumen penting di dalam mengatur  segala  tingkah  laku  pihak-pihak  yang  terlibat.  Penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  pertim- bangan oleh pemerintah, pengelola pariwisata dan masyarakat di sekitar lokasi wisata untuk mewujudkan akuntabilitas dalam  tata  kelola  pariwisata.  Selain  itu,  penelitian  ini  dapat  mempeluas literatur  mengenai tata kelola pariwisata yang berkelanjutan. Terkait keterbatasan dalam penelitian ini adalah ruang lingkup objek  penelitian  yang  masih  baru  dan  sedikit  di  teliti  sehingga  populasi  dan  sampel  yang  diperoleh terbatas. Sehingga, pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengembangan populasi dan sampel dengan cara melakukan perbandingan lokasi ekowisata mangrove di Madura dengan di luar Ma- dura atau juga dapat membandingkan objek penelitian ekowisata mangrove dengan wisata lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abioye, R. O., & Odediji, E. I. (2021). Integrity and Accountability as Instruments for Good Governance in Nigeria. African Journal Online (AJOL) , 4 (1), 202–220.
Alam,  M.  M.,  Said,  J.,  &  Aziz,  M.  A.  A.  (2019).  Role  of  Integrity  System,  Internal  Control  System  and Leadership  Practices  on  the  Accountability  Practices  in  the  Public  Sectors  of  Malaysia. Social Responsibility Journal , 15 (7), 955–976. https://doi.org/10.1108/SRJ-03-2017-0051 American Institue of Chartered Public Accountants (AICPA). (2008). Sistem Pengendalian Internal. Allen,  N.  J.,  &  Meyer,  J.  P.  (1990).  The  Measurement  and  Antecedents  of  Affective,  Continuance  and Normative Commitment to the Organization. Journal of Occupational Psychology. , 63 , 1–18. Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1996). Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: An  Examination  of  Construct  Validity. Journal  of  Vocational  Behavior , 49 (43),  252–276. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8980084
Almquist,  R.,  Grossi,  G.,  van  Helden,  G.  J.,  &  Reichard,  C.  (2013).  Public  Sector  Governance  and
Accountability. Critical Perspectives on Accounting , 24 (7–8), 479–487.
https://doi.org/10.1016/j.cpa.2012.11.005
Arcana, K. T. P., Pranatayana, I. B. G., Suprapto, N. A., Sutiarso, M. A., Semara, I. M. T., Candrawati, N. L.
P.  A.,  &  Suri,  M.  (2021).  Tata  Kelola  Desa  Wisata  Melalui  Pemberdayaan  Masyarakat  Berbasis Kearifan  Lokal  di  Desa  Tihingan  Kabupaten  Klungklung. Jurnal  Abdi  Masyarakat , 1 (1),  36–45. https://doi.org/10.22334/jam.v1i1.5
Ardiani,  S.  (2019).  Pengaruh  Integritas  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Dana  Desa  (  Studi Kasus di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin ). Jurnal Riset Terapan Akuntansi , 3 (2), 159–
170.
Arifin,
S. (2017). Digitalisasi Pariwisata
Madura.
Jurnal Komunikasi , 11 (1), 53–60. https://doi.org/10.21107/ilkom.v11i1.2835
Atan,  R.,  Md.  Mahmudul,  A.,  &  Jamalia,  S.  (2017).  Practices  of  corporate  integrity  and  accountability  of non-profit  organizations  in  Malaysia. International  Journal  of  Social  Economics , 44 (12),  1–17. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJSE-09-2016-0260
Aulich, C. (2011). Integrity Agencies as One Pillar of Integrity and Good Governance. Public Policy and Ad- ministration , 2603(1), 41–52.
Bovens,  M.  (2007).  Analysing  and  Assessing  Accountability:  A  Conceptual  Framework. European  Law Journal , 13 (4), 447–468.
Bovens, M. (2010). Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanism. West European Politics , 33 (5), 946–967. https://doi.org/10.1080/01402382.2010.486119
Burhanuddin,  Syarifuddin,  A.,  &  Iqbal.  (2020).  Analisis  Kompetensi  Perangkat  Desa,  Kepemimpinan,
Kepala  Desa,  Partisipasi  Masyarakat  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. Ilmiah Pascasarjana STIE YPUP , 1 (1), 48–54.
COSO.  (2013).  Internal  Control-Integrated  Framework.  In Committee  of  Sponsoring  Organizations  of  the Treadway Commission . https://www.coso.org/Pages/ic.aspx
Donaldson,  L.,  &  Davis,  J.  H.  (1991).  Stewardship  Theory  or  Agency  Theory:  CEO  Governance  and
Shareholder Returns. Australian Journal of Management , 16 (1), 49–64.
https://doi.org/10.1177/031289629101600103
Donaldson,  L.,  Davis,  J.  H.,  &  Schoorman,  F.  D.  (1997).  Toward  a  Stewardship  Theory  of  Management. Academy of Management Review , 22 (1), 20–47. https://doi.org/10.4324/9781315261102-29
Febrianti,  N., & Hipni, M.  (2021). Dinamika Pengembangan Pariwisata  Halal di  Madura Perspektif Sosio Legal. Kabilah: Journal of Social Community , 6 (2), 1–15.
Felisiani,  Theresia.  (2021).  19  Juni. Terlibat  Pungli  di  Hutan  Mangrove,  Tujuh  Orang  Diamankan  ke  Polres Langsa. Melalui  (https://www.tribunnews.com/regional/2021/06/19/terlibat-pungli-di-hutan- mangrove-tujuh-orang-diamankan-ke-polres-langsa). Diakses pada 26 Mei 2022.
Gberevbie, D., Joshua, S., Oluye, N. E., & Oyeyemi, A. (2017). Accountability for Sustainable Development and  The  Challenges  of  Leadership  in  Nigeria,  1999-2015. Sage  Journal  Open , 7 (4). https://doi.org/10.1177/2158244017742951
Geer, B. W. (2009). Nonprofit Accountability: an Institutional and Resource Dependence Lens on Conformance and Resistance . University of Pittsburgh at Johnstown.
Geer,  B.  W.,  Maher,  J.  K.,  &  Cole,  M.  T.  (2008).  Managing  Nonprofit  Organizations:  The  Importance  of Transformational  Leadership  and  Commitment  to  Operating  Standards  for  Nonprofit Accountability.
Public Performance & Management Review , 32 (1), 51–75.
https://doi.org/10.2753/pmr1530-9576320103 Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi . Sema- rang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Graen, G. B., & Bien, M. U. (1995). Relationship-Based Approach to Leadership: Development  of Leader- Member  Exchange  (LMX)  Theory  of  Leadership  Over  25  Years:  Applying  a  Multi-Level  Multi- Domain Perspective. Leadership Quarterly , 6 (2), 219–247. Greenfield, D. (2007). The Enactment of Dynamic Leadership. Leadership in Health Services , 20 (3), 159–168. http://dx.doi.org/10.1108/17511870710764014
Hardiningsih, P., Udin, U., Masdjojo, G. N., & Srimindarti, C. (2020). Does competency, commitment, and internal  control  influence  accountability? Journal  of  Asian  Finance,  Economics  and  Business , 7 (4),
223–233. https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO4.223
Haryanto, R. (2008). Rehabilitasi Hutan Mangrove: Pelestarian Ekosistem Pesisir Pantai dan Pemberdayaan Masyarakat  Pesisir. Karsa:  Journal  of  Social  and  Islamic  Culture , 14 (2),  148–160. http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/karsa/article/view/123
Hogan, R., & Kaiser, R. B. (2005). What We Know About Leadership. Review of General Psychology , 9 (2), 169– 180. https://doi.org/10.1037/1089-2680.9.2.169
Ira,  W.  S.,  &  Muhamad,  M.  (2019).  Partisipasi  Masyarakat  pada  Penerapan  Pembangunan  Pariwisata Berkelanjutan  (Studi  Kasus  Desa  Wisata  Pujon  Kidul,  Kabupaten  Magelang). Jurnal  Pariwisata Terapan , 3 (2), 124–135. https://doi.org/10.22146/jpt.43802 Jendia, C. (2015). Leadership , Accountability , and Integrity : An African Perspective. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR) , 24 (2), 164–176.
Junaid,  I.,  Mansyur,  &  Uleng,  A.  (2019).  Implementasi  Pariwisata  Berkelanjutan  di  Pulau  Maratua, Kabupaten  Berau,  Kalimantan  Timur. Jurnal  Pariwisata  Terapan , 3 (2),  110–123. https://doi.org/10.22146/jpt.46518
Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  Republik  Indonesia.  (2021). ISCT:  Mendorong  Percepatan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia. Diakses pada 22 Maret 2022. Melalui (https://kemenparekraf.go.id/hasil-pencarian/istc-mendorong-percepatan-pariwisata- berkelanjutan-di-indonesia).
Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  Republik  Indonesia.  (2021). Destinasi  Wisata  Berbasis Sustainable-Tourism di Indonesia.
Diakses
pada
22 Maret 2022. Melalui
(https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Destinasi-Wisata-Berbasis-Sustainable- Tourism-di-Indonesia).
Kraines, G. A. (2001). Are You L.E.A.D.ing Your Troops. Journal Strategy & Leadership , 29 (2), 29–33. Leithwood,  K.  (2001).  School  Leadership  in  the  Context  of  Accountability  Policies. International  Journal  of Leadership in Education: Theory and Practice , 4 (3), 217–235.
https://doi.org/10.1080/13603120110057082
Liu, Z. (2003). Sustainable Tourism Development: A Critique. Journal of Sustainable Tourism , 11 (6), 459–475. https://doi.org/10.1080/09669580308667216
Mada,  S.,  Kalangi,  L.,  &  Gamaliel,  H.  (2017).  Pengaruh  Kompetensi  Aparat  Pengelola  Dana  Desa, Komitmen  Organisasi  Pemerintah  Desa,  dan  Partisipasi  Masyarakat  terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,” 8 (2), 106–115. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199
Marlina, E., Rahmayanti, S., & Futri, A. D. R. A. (2021). Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kecamatan Rakit Kulim, Riau. Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika , 11 (1), 89–100. https://doi.org/10.37859/jae.v11i1.2517 Matsiliza,  N.,  &  Zonke,  N.  (2017).  Accountability  and  Integrity  as  Unique  Column  of  Good  Governance.
Public and Municipal Finance , 6 (1), 75–82. https://doi.org/10.21511/pmf.06(1).2017.08 Mintrop, H. (2012). Bridging accountability obligations, professional values and (perceived) student needs with integrity. Journal of Educational Administration , 50 (5), 695–726. https://doi.org/10.1108/09578231211249871
Mowday,  R.  T.,  Steers,  R.  M.,  &  Porter,  L.  W.  (1979).  The  Measurement  of  Organizational  Commitment.
Journal of Vocational Behavior , 14 , 224–247.
Nurjaman,  K.,  Tisnawati  Sule,  E.,  &  Effendi,  N.  (2018).  Accountability  in  Local  Government:  Role  of Internal Control System, Leadership and Organizational Culture. International Journal of Business, Economics and Law , 16 (5), 235–241.
Pahlawan,  E.  W.,  Wijayanti,  A.,  &  Suhendro,  S.  (2020).  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Desa,  Sistem Pengendalian  Internal,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Partisipasi  Masyarakat  terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa. Indonesia  Accounting  Journal , 2 (2),  162–172. https://doi.org/10.32400/iaj.29261
Priyasmoro, Muhammad Radityo. (2021). 3 Maret. Potensi Hutan Mangrove Indonesia Sumbang Karbon Kredit 80  Persen  Dunia. hal  1-2.  https://www.liputan6.com/news/read/4497549/potensi-hutan- mangrove-indonesia-sumbang-karbon-kredit-80-persen-dunia. Diakses pada 22 Maret 2022.
Purbasari, H., & Bawono, A. D. B. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal Dan Kinerja  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Akuntabilitas  Laporan  Keuangan. Riset  Akuntansi  Dan Keuangan Indonesia , 2 (2), 102–108. https://doi.org/10.23917/reaksi.v2i2.4884
Puspa,  D.  F.,  &  Prasetyo,  R.  A.  (2020).  Pengaruh  Kompetensi  Pemerintah  Desa,  Sistem  Pengendalian Internal,  Dan  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi , 20 (2), 281. https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894 Rahman, Handhika. (2021). Duit APBN Rp 13M untuk Penanaman Mangrove di Indramayu Diduga Dikorupsi, Ini  Kata  Kejari  Indramayu. Melalui  (https://jabar.tribunnews.com/2021/12/30/duit-apbn-rp-13- m-untuk-penanaman-mangrove-di-indramayu-diduga-dikorupsi-ini-kata-kejari-indramayu). Diakses pada 9 Februari 2022.
Saputra, S. E., & Agus, S. (2014). Potensi Ekowisata Hutan Mangrove di Desa Merak Belantung Kecamatan
Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Jurnal Sylva Lestari , 2 (2), 49–60. https://doi.org/10.23960/jsl2249-60
Siu, M. G. L., Amanah, S., & Santoso, N. (2020). Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Ekowisata Mangrove  di  Kelurahan  Oesapa  Barat  Kota  Kupang. Jurnal  Tengkawang , 10 (1),  62–74. https://doi.org/10.26418/jt.v10i1.40663
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (19th ed.). ALFABETA, CV.
Sukarno,  S.  A.,  Tinangon,  J.  J.,  &  Tangkuman,  S.  J.  (2020).  Pengaruh  kompetensi  aparat  dan  komitmen organisasi terhadap implementansi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Kantor  Perwakilan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  Provinsi  Sulawesi  Utara). Indonesia Accounting Journal , 2 (2), 110–117. https://doi.org/10.32400/iaj.27981
Suryani,  N.  M.,  &  Suprasto,  H.  B.  (2021).  Kompetensi  Aparatur  Desa,  Komitmen  Organisasi,  Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Akuntansi , 31 (8), 2011–2027. https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i08.p11
Tjungadi, M. A. H., & Rahadian, Y. (2020). Akuntabilitas dan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan pada Gereja Toraja ABC. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) , 12 (2), 241–264. UNWTO. (2013). Sustainable Tourism for Development Guidebook . Madrid (Spain). Wardhani, M. K. (2011). Kawasan Konservasi Mangrove: Suatu Potensi Ekowisata. Jurnal Kelautan , 4 (1), 60–
79. https://journal.trunojoyo.ac.id/jurnalkelautan/article/view/891
Widiawaty, N. A. (2019). Faktor-Faktor  yang Berpengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Universitas Muhammadiyah Magelang .
Widyatama,  A.,  Novita,  L.,  &  Diarespati,  D.  (2017).  Pengaruh  Kompetensi  Dan  Sistem  Pengendalian Internal  Terhadap  Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  Dalam  Mengelola  Alokasi  Dana  Desa  (Add). Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 2 (2), 1–20. https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762 Winston,  B.  E.,  &  Patterson,  K.  (2006).  An  Integrative  Definition  of  Leadership. International  Journal  of Leadership Studies , 1 (2), 6–66.