Efektivitas Sistem pengendalian internal dalam Pendeteksian  dan  Pencegahan Fraud di Lingkungan
Perguruan Tinggi ~ 103 Pengaruh Harga, Pelayanan dan Variasi Jasa Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Menggunakan Transportasi Online (Studi Kasus pada Pelanggan GO-JEK di Kota Yogyakarta)  ~ 115 Pengaruh Kepercayaan Diri dan Citra Pemimpin Terhadap Kekaguman Bawahan pada Kepemimpinan Transformasional (Studi Pada Pegawai Pemerintah
Daerah Propinsi DIY) ~ 135
Analisis Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Usaha Pelaku Usaha Kecil ~ 149
Pengaruh Citra Merek dan Word Of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Xiaomi di Daerah Istimewa Yogyakarta ~ 161
Pembentukan Portofolio Optimal Saham-Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) ~ 177
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Karyawan Pt Primissima (Persero) Yogyakarta ~ 195

## DAFTAR ISI
Hari Kusuma Satria Negara Winanto Nawarcono Linawati, Sofiati Dian Retnaningdiah Th. A. Radito, Nerys Lourensius L. T., Yoshinta Lapu
Hendrato Setiabudi Nugroho, Seto Satriyo
Bayu Aji
Junaidi Affan, Devita Putrikhrissa
Volume 14, Nomor 2, Desember 2019
ISSN 1907-2376

## Jurnal Solusi

## Penanggung Jawab
Alief Indita Agustyani, SE., MM

## Redaktur Pelaksana
Drs. Junaidi Affan, MM
Dewan Penyunting
Dr. Zainal Mustafa EQ (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)
Drs. H Irfan Nursasmita, M.Si,.Ak (Universitas Gadjah Mada) Dr. H Bachruddin, M.Si (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)

## Sekretaris
Surya Widya Mukaromah

## Alamat Sekretariat
STIE SBI Yogyakarta
Jl. Ring Road Utara No.17 Condong Catur Yogyakarta Phone 0274-887984 Email: lppmstiesbi@gmail.com

## Efektivitas Sistem Pengendalian Internal  dalam Pendeteksian  dan Pencegahan Fraud di Lingkungan Perguruan Tinggi
Hari Kusuma Satria Negara UPN “Veteran”Yogyakarta email : harikusuma05@upnyk.ac.id

## Abstract
The purpose of this study is to reveal potential fraud symptoms occurred in the university environment and the role of internal auditors in detecting and preventing fraud. This research was conducted with a qualitative approach. Source data used are primary data. Determination the source of the data in a qualitative study using purposive sampling. Respondents in this study consisted of a team of Quality Assurance Agency and a Lecturer who once served as an internal auditor in the Quality Assurance Agency.
The results showed at University many internal auditor conduct examine final report. Regulation of Minister Research, Technology and Universtiy Indonesia and the other regulation expected every University able to detect and reduce and prevent fraud. develop an effective internal Control System so as to prevent fraud. Prevention will be effective if the Rectoras the leader of University have Operational Prosedur Standar is done carefully.
Keywords : Fraud, Fraud Detection and Prevention, Internal Auditor

## A.   PENDAHULUAN
Sebuah survey yang dilakukan oleh Price Waterhouse and Cooper (PwC) pada tahun 2014 mengungkapkan bahwa 37% responden secara global melaporkan kecurangan yang memang pernah terjadi di organisasi mereka dan jumlah kejahatan ekonomi yang terus menerus terhadap kegiatan bisnis dan proses bisnis mereka. Erns & Young (2014) melaporkan 59 negara yang terlibat dalam survei sepakat bahwa insiden penipuan dan kasus yang dilaporkan tidak menurun (Othman, Aris, Mardziyah, Zainan, & Amin, 2015). Pada survey yang dilakukan oleh The PwC’s 2014 Global Economic Crime Survey yang melakukan survey kepada 5.000 responden, sebanyak 22% responden menyeampaikan mengalami kecurangan akuntansi. Dan dari responden yang mengalami kecurangan sebanyak 69% kasus karena penyalahgunaan aset serta domain laporan kecurangan auditor internal sebanyak 56% dan auditor external 40% (Zager, Malis, & Novak, 2016)
Perguruan Tinggi di Indonesia memiliki peran yang strategis dalam pengembangan pendidikan di sebuah negara khususnya Indonesia. Selain fungsi sebagai pengembangan pendidikan Perguruan Tinggi juga memiliki fungsi Ekonomi. Perguruan Tinggi
104 .::.

## Hari Kusuma Satria Negara
mengelola dana yang bersumber dari perorangan, masyarakat, bantuan baik dari sektor swasta maupun pemerintah. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari stakeholder mendorong pihak manajemen untuk menghasilkan laporan berkualitas yang terbebas dari unsur fraud. Semakin tingginya biaya pendidikan di tingkat Perguruan tinggi menyebabkan biaya yang dikelola Perguruan Tinggi menjadi tidak sedikit. Sebagai pengelola dana, maka Perguruan Tinggi harus memiliki tata kelola yang baik agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dihandalkan.
Pada hasil laporan BPK pada IHPS Tahun 2016, dimana penyelenggaraan ppendidikan tinggi diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 20012 tentang Pendidikan tinggi. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan perguruan tinggi negeri dilakukan terhadap:
l Penetapan kekayaan awal, pengelolaan dan pertanggungjawaban pada 5 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), yaitu Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Sumatera Utara (USU).
l Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada 2 PTN berstatus Badan Layanan Umum (BLU), yaitu Universitas Lampung (Unila) dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).
Beberapa permasalahan yang telah ditemukan BPK antara lain
l Kesalahan penggunaan kode dalam mencatat penerimaan layanan nonpendidikan mengakibatkan penyajian saldo akun pendapatan tahun 2015 dan 2016 tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar Rp44,12 miliar
l Pemanfaatan lahan IPB di Baranangsiang seluas 45.000 m2 oleh PT BLST tidak disertai perjanjian yang jelas, sehingga IPB tidak menerima kontribusi optimal,dan berpotensi merugi atas penyerahan aset kepada PT BLST pada akhir kerja sama dengan nilai investasi sebesar Rp160,19 miliar
l Pemahalan harga, ketidaksesuaian spesifikasi, kekurangan volume serta denda keterlambatan pada Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Pertanian dan Pekerjaan Pengadaan Barang untuk Pengembangan TI sebesar Rp23,94 miliar. Selain itu, hasil pengadaan alat laboratorium belum dimanfaatkan sebesar Rp16,35 miliar dan terdapat pemborosan atas pemberian dana P2M kepada dosen yang sedang tugas belajar sebesar Rp1,18 miliar, serta permasalahan lainnya sebesar Rp1,75 miliar.
Oleh BPK memberikan rekomendasi kepada beberapa Perguruan Tinggi Negeri terkait agar:
l Memberi sanksi kepada pengelola/ pelaksana kegiatan yang tidak mematuhi ketentuan terkait pengelolaan pendapatan, belanja dan aset.
l Melakukan koreksi nilai kekayaan awal pendapatan, belanja dan aset dalam laporan keuangan yang belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
l Menertibkan pengelolaan dan pertanggungjawaban atas pendapatan, belanja dan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
l Menyusun peraturan internal/ SOP yang dibutuhkan terkait dengan pengelolaan keuangan perguruan tinggi neger
Rekomendasi BPK terakhir inilah yang menjadi salah satu dasar Perguruan Tinggi melalui auditor internal harus mampu menyusun pengendalian internal berupa SOP agar mendeteksi kondisi-kondisi yang menimbulkan fraud dan melakukan pencegahan. Auditor internal merupakan aktivitas independen yang memberikan jaminan obyektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Dengan adanya internal audit yang memadai, segala kekurangan atau kesalahan dan tindakan-tindakan lain yang merugikan perusahaan akan dapat ditekan seminimal mungkin.
Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern yang diterjemahkan oleh Departemen Pendidikan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2009 tentang satuan Pengawas Intern di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.Kemudian dimuncuklan lagi Permenristek Dikti Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Tim yang berada didalam Satuan Pengawas Internal PTN sering kali disebut sebagai Auditor Internal. Aktivitas auditor internal bukanlah mencari-cari kesalahan namun membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola (The IIA Research Foundation, 2011:2).
Beberapa penelitian tentang auditor internal telah banyak dilakukan dilakukan namun penelitian yang di lakukan di Perguruan Tinggi masih jarang. Diaintara penelitian tersebut masih jarang yang menilai pencegahan fraud melalui Pengendalian Internal yang efektive. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk untuk  mengungkapkan  efektivitas system pengendalian internal dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya fraud di Perguruan Tinggi.

## B.   TINJAUAN PUSTAKA
Menurut Sawyer (2009: 7) auditor internal memberikan informasi yang diperlukan manajer dalam menjalankan tanggung jawab secara efektif. Auditor internal bertindak sebagai penilai independen untuk menelaah operasional perusahaan dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan kontrol serta efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Auditor internal memiliki peranan yang penting dalam semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dan risiko-risiko terkait dalam menjalankan usaha.  Ruang lingkup kerja pemeriksaan intern harus mencakup pemeriksaan dan
evaluasi atas kecukupan bukti serta efektivitas penerapan pengendalian intern organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan. Hal ini berkaitan dengan reliabilitas dan integritas informasi, ketaatan pada kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan dan kontrak, penjagaan aktiva, kehematan dan efisiensi penggunanaan sumber daya serta pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk operasi atau program.
Menurut Flostoiu (2012) Auditor internal membantu manajemen dalam mendisain serta memelihara kecukupan dan efektifitas struktur pengendalian intern. Auditor internal juga bertanggungjawab untuk menilai kecukupan dan keefektifan dari masing- masing sistem pengerndalian yang memberikan jaminan kualitas dan integritas proses pelaporan keuangan (Amrizal, 2004).
Secara lebih spesifik peran dan fungsi SPI Perguruan Tinggi dalam hal ini adalah auditor yang mengacu pada Permendiknas No 47. Tahun 2011 adalah melakukan pengawasan non akademik meliputi: a)Pengawasan penyusunan program; b)Pengawasan kebijakan dan program; c)Pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara; d) Pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal; e) Pendampingan dan review laporan keuangan; f) Pemberian saran dan rekomendasi; g)Penyusunan laporan hasil pengawasan, serta yang terakhir adalah evaluasi hasil pengwasan.
Menurut Tuanakota (2007:159) ada ungkapan yang secara mudah didalam menjelaskan penyebab atau akar permasalahan dari fraud . Ungkapan itu adalah : fraud by need, by greed and by opportunity . Ungkapan tersebut diartikan jika kita hendak mencegah fraud hilangkan atau tekan semaksimal mungkin penyebabnya. Penyebab fraud dijelaskan sebagai triangle fraud yaitu bahwa fraud terjadi karena; 1) Opportunity, dijelaskan bahwa fraud terjadi ketika adanya kesempatan oleh pihak-pihak yang hendak melakukan kecurangan. Sehingga banyak terjadinya korupsi dindonesia ini sebagaian besar dilakukan oleh para pejabat yang memiliki “kekuatan” untuk berbuat fraud. 2) Rationality, alasan kedua terjadinya fraud adalah rasionalitas kondisi yang terjadi pada oknum tersebut. Seorang pegawai bergaji rendah dan bergaya hidup tinggi akan berbuat fraud karena tuntutan pemenuhan kebutuhan 3) Pressure, tekanan dapat terjadi karena banyak hal, misal ancaman pemecatan dari perusahaan, tekanan untuk melakukan balas budi, dan sebagainya. Gejala yang terjadi dalam tindakan penyimpangan laporan keuangan terdiri dari ketidaknormalan laporan keuangan, pertumbuhan yang cepat, laba yang tidak biasa, kelemahan dalam pengendalian internal, sifat agresif dari eksekutif manajemen, obsesi atas harga jual saham dari eksekutif manajemen dan micromanagement yang dilakukan oleh eksekutif managemen. Singleton and Singleton (2010:40) mengkategorikan fraud menjadi beberapa hal yaitu: 1) Fraud as a crime, semua perbuatan kecerdikan manusia yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara pemalsuan atau salah saji. Tidak ada diskripsi khusus mengenai fraud tersebut namun secara umum adalah segala perbuatan tidak jujur maka itu fraud 2) Corporate fraud, Setiap kecurangan yang dilakukan oleh, untuk
.::. 107
Efektivitas Sistem Pengendalian Internal  Dalam Pendeteksian...
atau terhadap sebuah perusahaan bisnis. Kecurangan ini dilakukan oleh manajemen agar perusahaanya mendapatkan laba atau melaporkan yang tidak jujur. 3) Management fraud , merupakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen secara bersama-sama untuk memperkaya diri sendiri. Kecurangan ini mudah terjadi karena adanya power melakukan fraud. 4) Layperson, Kecurangan yang dilakukan oleh perseorangan untuk memperkaya dirisendiri dan merugikan institusi perusahaan tempat dia bekerja. Kecurangan yang dilakukan adalah dengan mengkonversi langsung kas atau aktiva lainnya untuk kekayaan pribadi.
Tahap deteksi atas tindakan fraud berbeda dengan investigasi, pada tahap ini berupaya untuk mengidentifikasi gejala yang sering terjadi dan mengarah pada tindakan fraud. Sedangkan pada tahap investigas sudah dilakukan upaya untuk menentukan siapa yang berbuat fraud. Pendeteksian fraud dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendeketan yaitu metode induktif dan metode deduktif. Metode Induktif dilakukan dengan cara commercial data-minning software dan digital analysis of company databases. Sedangkan metode deduktif dilakukan dengan tahapan-tahapan berikut ini; a)memahami bisnis proses organisasi; b)memahami jenis fraud yang mungkin terjadi, c)menentukan gejala yang sering terjadi; d)menggunakan database dan sistem informasi untuk mencari gejala tersebut; e) berdasarkan gejala yang ada kemudia ditentukan apakah terjadi tindakan fraud atau terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan gejala tersebut terjadi (Albercht, 2003). Seorang auditor internal haruslah memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mendeteksi fraud . Sebagaimana disyaratkan Standar Profesional Audit Internal (SPAI), standar 120.2 bahwa auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti dan menguju adanya indikasi penyimpangan. Saat ini ada pergeseran paradigma pada auditor internal, dimana paradigma yang lama auditor internal adalah sebagai watchdog menjadi mitra kerja manajemen. Perubahan paradigma ini menuntut auditor internal untuk lebih aktif melakukan pengawasan dan pendampingan dengan konsep risk based audit . Sebuah survey yang dilakukan oleh KPMG Malaysia (2009) menunjukkan bahwa 78% responden percaya bahwa Audit Internal adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk deteksi dan investigasi penipuan. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penipuan ditemukan melalui proses audit yang dilakukan oleh auditor internal yang juga telah mengurangi kerugian yang tidak perlu terjadi karena penipuan (Mohd-Sanusi et al., 2015).
Pencegahan fraud pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan Senat Universitas, Rektorat, Dekanat ataupun manajemen dibawahnya dan personil lain dalam perguruan tinggi untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai. Menurut Tuanakotta (2007:162) pencegahan fraud dapat dilakuka dengan mengaktifkan pengendalian internal. Pengendalian internal yang aktif biasanya merupakan bentuk pengendalian internal yang paling banyak diterapkan. Pengendalian internal sesuai dengan Permenristek Dikti Nomor 56 Tahun 2016 maka dilakukan pengawasan internal oleh Irjen melalui Audit, Review, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan lainya.

## Hari Kusuma Satria Negara

## C.   METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif. Sumber yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Penentuan sumber data dalam penelitian kualitatif menggunakan purposive sampling. Kriteria yang harus diperhatikan dalam menentukan informan untuk mendapatkan informasi yang maksimal adalah informan kunci ( key informan) terhadap obyek penelitian.
Setelah sumber data ditentukan, selanjutnya diperlukan teknik pengumpulan data agar mendapatkan data sesuai dengan tujuan dari penelitian dan memenuhi standar data yang diharapkan. Individu-individu yang akan menjadi informan dalam penelitian ini terdiri dari Tim Badan Penjaminan Mutu dan dosen yang pernah menjabat sebagai auditor internal Badan Penjaminan Mutu serta Auditor internal yang saat ini menjadi tim Satuan Pengawas Intern.
Pada penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah Efektivitaas system pengendalian internal dalam mendeteksi dan mencegah fraud. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif. Prasetyono dan Haryadi,B (2013) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang naturalisme dimana peneliti sebagai intrumen utama untuk mengeksplorasi, memahami, serta menganalisa fakta dan data yang namapa untuk mengungkapkan makna sosial, pola pikir, serta alasan dibalik tindakan para pelaku sosial. Metode kualitatif menjadi pilihan oleh peneliti sebagai upaya untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari obyek penelitian.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Lapangan Model Miles and Huberman. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/ verification . Teknik pemeriksaan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi dan teori. Pengertian triagulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang menafaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap obyek penelitian (Moelong, 2007:330).

## D.   HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Auditor melakukan audit dalam waktu yang sangat singkat untuk mengaudit auditee yang jumlahnya sangat banyak. Sebagai gambaran sebuah tim Audit yang beranggotakan tiga orang akan mengaudit bagian atau satker sebanyak tiga satker selama waktu dua minggu. Dalam proses audit normal maka dibutuhkan lima orang auditor untuk mengaudit satu bagian dengan waktu pengerjaan dua minggu. Namun dengan organisasi Tata Kerja yang baru telah diwadahi bagian Satuan Pengawas Intern yang mempunyai bidang atau ruang lingkup audit keuangan, sumber daya manusia, Aset dan tata kelola.
Efektivitas Sistem Pengendalian Internal  Dalam Pendeteksian...
Pengendalian Internal didalam Perguruan Tinggi yang diatur didalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indoonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. SPIP didalam perguruan tinggi meliputi (1) Lingkungan pengendalian (2) Penilaian Risiko, (3) Kegiatan Pengendalian (4) Informasi dan komunikasi (5) pemantauan Pengendalian Internal.

## Sistem Pengendalian Internal
Satuan Pengawas Intern sebagai auditor internal berdasarkan Permendiknas No 16. Tahun 2009 dan diubah menjadi Permendiknas No 47. Tahun 2011 Tentang Satuan Pengawas Intern. Auditor Internal adalah melakukan pengawasan non akademik meliputi: a)Pengawasan penyusunan program; b)Pengawasan kebijakan dan program; c)Pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara; d) Pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal; e) Pendampingan dan review laporan keuangan; f) Pemberian saran dan rekomendasi; g)Penyusunan laporan hasil pengawasan, serta yang terakhir adalah evaluasi hasil pengawasan. Berikut adalah peran SPI yang disampaikan oleh informan 1, selaku anggota SPI:
“Satuan Pengawas Intern ini memiliki fungsi dan peran adalah mendukung dan membantu rektor melaksanakan kegiatan pengelolaan”. Tahapan awal yang akan disampaikan oleh SPI kepada unit-unit yaitu dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk tiap kegiatan masing-masing satker (bagian). Langkah awal yang akan dilakukan oleh SPI adalah dengan memastikan apakah Rencana Strategi Perguruan Tinggi telah sesuai dengan Visi dan Misi sehingga apabila sudah sesuai maka kegiatan-kegiatan dibawahnya akan menyesuaikan, maka SOP yang disusun akan sesuai dengan aturan yang berlaku”.

## Pernyataan dari Informan 1 didukung oleh Informan 2, seperti yang dikutip dalam wawancara berikut ini :
“Bahwa peran SPI saat ini adalah melalukan pendampingan, pengawasan terhadap kegiatan atau program kerja institusi. Hal ini menjadi sangat penting karena prosedur yang dahulu dianggap benar saat ini setelah menjadi Perguruan Tinggi Negeri sudah tidak tepat atau menyalahi aturan. Hal inilah yang menjadi kecemasan SPI mengenai pengelolaan Perguruan Tinggi yang tepat. Sehingga program kerja awal yang akan dilakukan SPI adalah meminta Satker untuk menyusun SOP yang telah sesuai dengan aturan Perguruan Tinggi Negeri, kemudian melakukan evaluasi SOP dan yang terakhir memeriksa kepatuhan dalam pelaksanaan SOP”.
Kedua pernyataan diatas merupakan gambaran bahwa peran dan langkah yang akan dilakukan oleh SPI didalam pendampingan. Pendampingan yang dilakukan mulai proses perencanaan, pelaksanaan dan juga pengawasan. Sesuai dengan amanat Permendiknas no 47 Tahun 2011. Pengawasan yang akan dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern sampai beberapa periode kedepan belum sampai taraf assurance karena
masih dalam proses penataan. Pengawasan yang akan dilakukan oleh SPI meliputi Pengawasan Bidang keuangan, pengawasan barang milik negara (pengelolaan aset negara), Pengawasan proses tata kelola institusi, dan juga pengawasan dalam penentuan Sumber Daya Manusia di lingkungan Perguruan Tinggi.
SPI Perguruan Tinggi belum melakukan banyak kegiatan, seperti penyusunan program pengawasan.  Baik program pengawasan kebijakan, keuangan, kepegawaian, tata kelola dan juga pengelolaan aset. Pengawasan melalui audit yang saat ini telah dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu, sudah memiliki pedoman dan kertas kerja audit. Namun dengan berubahnya status dari Perguruan Tinggi Swasta menjadi Negeri tentunya banyak aturan yang harus dipenuhi. Ketaatan terhadap peraturan yang semakin banyak ini yang belum sepenuhnya terakomodir oleh audit program maupun kertas kerja yang lama.

## Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dalam Pendeteksian dan Pencegahan Fraud
Sistem Pengendalian Internal memiliki peran yang sangat penting terkait pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Pelibatan mulai dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, evaluasi hingga tindak lanjut. Hal ini sesuai dengan tugas Auditor Internal yang diatur di Peraturan Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Nomor Kep.275/B/Kp.2009 tentang petunjuk teknis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 16 Tahun 2009 tentang Satuan Pengawas Intern di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Informan 2:
“SPI saat ini belum berfungsi dengan semestinya, karena beberapa kebijakan atau kegiatan operasional Perguruan Tinggi belum melibatkan SPI dari awal. Tidak terlibatnya SPI dari awal ini berdampak pada suatu program atau yang semestinya berjalan harus tertunda bahkan terhenti karena tidak sesuai dengan aturan. Kedepan SPI akan meminta untuk dilibatkan dalam setiap aktivitas dari kegiatan Perguruan Tinggi.”
Senada dengan Informan 2, Informan 1 juga menyampaikan seperti yang dikutip dalam wawancara berikut ini :
“Pencegahan fraud yang paling baik adalah dengan melakukan pengawasan atau pendampingan mulai dari awal penyusunan program. Kemudian dilanjutkan dengan menilai apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah disusun”. Dengan ditaatinya SOP seluruh kegiatan operasional dan prosedur di Perguruan Tinggi maka akan Fraud akan mampu dicegah.
Namun opini yang muncul berikutnya adalah:
“Tugas SPI tidak sampai melakukan pengungkapan fraud , karena tugas utama SPI adalah membantu manajemen dalam hal ini Rektor mencapai tujuan. Sedangkan pelanggaran- pelanggaran sebagai temuan yang muncul dalam laporan audit, sepenuhnya diserahkan kepada Rektor.” Opini tersebut menunjukkan bahawa Rektor haruslah segera melakukan
Efektivitas Sistem Pengendalian Internal  Dalam Pendeteksian...
pengendalian internal yang baik melalui Peraturan Rektor yang diteribitkan untuk menjadi proses acuan pelaksanaan kegiatan operasional perguruan tinggi.
Beberapa pernyataan diatas dari para auditor memberikan gambaran bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada perguruan tinggi yang efektive akan mampu melakukan pencegahan fraud. Semakin baiknya SOP maka akan semakin baik anmun belum maksimalnya peran SPIP dikarenakan pemahaman terhadap pencegahan fraud diseluruh pihak yang belum sama. Belum adanya SOP yang telah disesuaikan dengan aturan-aturan baru setelah menjadi PTN yang harus di taati menjadi alasan utama.
SOP yang akan disusun oleh setiap bagian/ satker hendaknya mengarah pada lima pilar pengendalian intern yang direkomendasikan Committee  of  Sponsoring Organizationof  the  Treadway  Commission  (COSO). Pengendalian Internal yang direkomendasikan COSO yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, pengendalian kegiatan, informasi dan komunikasi serta monitoring dan evaluasi.  SPI yang belum memaksimalkan untuk melakukan pencegahan fraud maka dapat memulai dengan menyusun SOP yang mengacu pada lima pilar pengendalian internal COSO. Pencegahan fraud dapat diawali dengan pemahaman triangel fraud yang menjadi dasar munculnya kecurangan disebuah institusi. Teori triagel fraud ini di ungkapkan oleh Cressey,(1953) dalam ratmono, et all (2014)  bahwa terdapat tiga kondisi yang selalu hadir saat terjadinya kecurangan laporan keuangan. Ketiga kondisi tersebut adalah tekanan (preasure) , kesempatan ( opportunity) dan rasionalisasi ( rationalization) yang kemudian dikenal dengan istilah fraud triangle. Tekanan adalah dorongan yang menyebankan seorang melakukan kecurangan seperti kebutuhan keuangan, dan stiasional. Ketika kebutuhan utama yaitu keuangan didalam seorang bekerja sudah diberikan dengan sesuai  serta pemahaman terhadap aturan mulai dari pimpinan hingga staff. Kedua adalah kesempatan, biasanya disebabkan karena pengendalian internal suatu organisasi lemah. Pengendalian internal yang disusun dengan mengacu pada COSO maka maka kesempatan untuk melakukan kecurangan akan berkurang.
Ketiga adalah rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya kecurangan karena pelaku mencari pembernaran atas tindakannya. Pembenaran inilah yang cukup sulit dikelola, karena seorang akan melakukan kecurangan dengan melakukan pembenaran dengan berbagai alasan, misal belum tahu aturan baru, takut program tidak berjalan, kesalahan penganggaran dan alasan lain sebagai pembenaran.

## E.   KESIMPULAN

## Kesimpulan
Simpulan penelitian ini terhadap dua hal yaitu Sistem Pengendalia Internal dalam pencegahan fraud.
112 .::.

## Hari Kusuma Satria Negara
1. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungn Kementerian Riset, Teknolohi, dan Pendidikan Tinggi sebagai mana yang diamanatkan dalam Permenristek Dikti No 56 Tahun 2016 akan mampu melakukan mencegah terjadinya fraud.
2. Pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang belum terbit menjadi salah satu alasan belum evektivenya Satuan pengawas Internal Perguruan Tinggi melakukan pengawaasan yang baik.
3. Ruang Lingkup Auditor Internal yang saat ini masih pada laporan keuangan, kedepan akan semakin terlibat sesuai fungsinya mulai dari penyusunan program pelaksanaan hingga pelaporan.

## Saran
1. Menyusun Sistem Pengendalian Internal yang baik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kemudian diwujudkan didalam SOP sebagai acuan didalam melaksanakan kegiatan
2. Menciptakan budaya pengendalian internal yang baik, sesuai dengan yang diamanatkan COSO . Pengendalian internal dibangun mulai dari lingkungan pengendalian, pengendalian aktivitas, komunikasi hingga monitoring dan evaluasi. Apabila segala tahapan COSO berjalan dengan baik maka pencegahan terhadap fraud akan berjalan dengan maksimal.
3. Meningkatkan peran manajemen dalam hal ini pihak eksekutif/ Rektor/ Dekan/ Kepala Biro/ Ketua Jurusan dan segala yang berkepentingan terhadap pengelolaan Perguruan Tinggi. Seperti halnya penyikapan atas temuan dan rekomendasi yang diberikan oleh Auditor Internal agar ditindak lanjuti dengan baik.

## REFERENSI
Albrecht,W.S. 2003.Fraud Examination. Southwestern.Thomson
Amrizal.2004.Pencegahan dan pendeteksian kecurangan oleh internal audit.
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). 2011. Fraud Examiners Manual.USA
Brown, Sally. 2012. Internal Audit in Higher Education . Routledge, 2012. UK.
Prastyono. Asy’ari  dan Bambang Haryadi.2013.Peran dan Fungsi Satuan Pengawas Intern Dalam Pencegahan Fraud Pada Perguruan Tinggi X. JAFFA. Vol.01 No.2 Oktober 2013.Hal.99-112
Flostoiu, Sebastian. 2012. The Relationship Between Internal Audit And Fraud. Bultein stiintific. Vol 1(33) 2012
Moelong, Lexi J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung; PTRemaja Rosdakarya

## Negara, Hari KS. 2015.Evaluasi Anggaran Daerah Berbasis Kinerja dalam Pengelolaan
Keuangan.Buletin Ekonomi Vol.13
Negara Hari KS, Sudaryati, Dwi, 2016. Peran Auditor Internal dalam mendeteksi dan pencegahann fraud di Lingkungan Perguruan Tinggi
Negara, Hari KS, Sudaryati, Dwi, 2016, Excellent Internal Auditor. Yogyakarta, LPPM pers UPN “Veteran” Yogyakarta.
Othman, R., Aris, N. A., Mardziyah, A., Zainan, N., & Amin, N. M. (2015). Fraud Detection and Prevention Methods in the Malaysian Public Sector: Accountants’ and Internal Auditors’ Perceptions. Procedia Economics and Finance , 28 (April),
59–67. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01082-5
Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008. Tentang Pengendalian Intern
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2009. Tentang Satuan Pengawas Intern di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2011. Tentang Satuan Pengawas Intern di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
Peraturan Menteri Riset, Tekknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016. Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungkan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Sawyer, B Lawrence.et al. 2005. Internal Auditing . The IIA: Salemba Empat.
Singleton& Singleton. 2010. Fraudi Auditing and Forencsic Accounting. Fourth Edition Wiley Corporate F&A
Standar Profesional Audit Internal (SPAI), standar 120.2
Sudaryati, Dwi. 2009. Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Oleh Internal Audit Dalam Mendukung Good Corporate Governance. Jurnal Sosial dan Budaya Universitas Muria Kudus, ISSN: 1979-6889 Vol. 2, No. : 2/Juni./2009.
Sudaryati, Dwi. 2010. Auditing Forensik dan Value For Money Audit . Jurnal Sosial dan Budaya Universitas Muria Kudus  ISSN:1979-6870 Volume 4, No:2/ Desember/2010 Hal. 152-168. http://jurnal.umk.ac.id/ ?page_id=1460 -- http:// eprints.umk.ac.id/152/
Sugiyono.2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.Bandung. Alfabeta
The Institute of Internal Auditors. 2009. Guide to Internal Auditing Second Edition.
Statement on Auditing Standards No.99
Tuanakota,T.M.2007. Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFE UI)
114 .::.

## Hari Kusuma Satria Negara
Zager, L., Malis, S. S., & Novak, A. (2016). The Role and Responsibility of Auditors in Prevention and Detection of Fraudulent Financial Reporting. Procedia Economics and Finance , 39 (November 2015), 693–700. https://doi.org/10.1016/ s2212-5671(16)30291-x