How to cite: Bakharuddin Muhammad Syah, Rendy Ananta (2024) Wawasan Ke-Indonesiaan dan Tantangan Masa Depan Kepolisian Negara Republik Indonesia, (06) 05, https://doi.org/10.36418/syntax- idea.v3i6.1227
E-ISSN: 2684-883X

## WAWASAN  KE-INDONESIAAN  DAN  TANTANGAN  MASA  DEPAN  KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Bakharuddin Muhammad Syah 1 , Rendy Ananta Prasetya 2
1 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Republik Indonesia, Indonesia
2 Pusat Analisis Jaringan Sosial, Indonesia Email: 1 bakharuddinms93@gmail.com , 2 rdpajs@gmail.com

## Abstrak
Negara  Indonesia  yang  sudah  berdiri  semenjak  1945  mengalami  banyak  perubahan  dalam sistem  ketahanan  dan  pemerintahannya,  begitu  juga  dengan  berkembangnya  kepolisian  di Indonesia. Namun, dalam setiap era, kepolisian di Indonesia memiliki tantangannya masing- masing  dalam  memenuhi  kewajiban  dan  tugasnya  sebagai  pelindung  masyarakat.  Dalam tulisan  ini,  penulis  akan  membawa  potensi  tantangan  yang  akan  dialami  oleh  Kepolisian Indonesia  di  masa  yang  akan  datang.  Untuk  menjabarkannya,  penulis  menggunakan  tiga kerangka  teori  yang  akan  berfungsi  sebagai  instrumen  dalam  analisis  potensi  tantangan. Pertama,  police  science,  (2)  keteraturan  sosial  dan  (3)  Antropologi  kepolisian.  Ketiga kerangka  teoritis  tersebut  akan  menghasilkan  argumen  dari  masing-masing  sudut  pandang yang  sehingga  terbagi  menjadi  sembilan  dimensi  pembahasan  mengenai  ancaman-ancaman kepolisian  seperti:  (1)  keanekaragaman  dan  konflik  sosial,  (2)  perkembangan  teknologi informasi  komunikasi,  (3)  konflik  atas  sumber  daya  alam  dan  pertahanan,  (4)  kejahatan lingkungan  dan  perdagangan  hijau,  (5)  ketimpangan  ekonomi,  (6)  penegakan  hukum  dan proses  integrasi  keadilan  terpadu,  (7)  dinamika  dan  hubungan  TNI-POLRI,  (8)  koordinasi lintas  kementerian  dan  instansi  dan  (9)  wawasan  keIndonesiaan.  Beberapa  dari  poin  diskusi yang  dilampirkan  sudah  dialami  oleh  kepolisian  Indonesia  pada  setiap  era,  namun  ada beberapa  yang  baru  muncul  akibat  dari  masuknya  masyarakat  ke  dalam  era  digitalisasi. Namun di luar tantangan baru yang akan dihadapi oleh kepolisian, penting bagi mereka untuk pandai  dalam  analisis  aspek-aspek  tersebut  dalam  segala  kasus  yang  dihadapi  dan  pada  saat penugasan  mereka.  Poin-poin  diskusi  yang  sudah  dilampirkan  juga  merupakan  bagian  dari aspek  hidup  berwarga  negara  Indonesia  juga.  Untuk  berkontribusi  dalam  bidang  akademik ilmu  kepolisian  dan  memberikan  referensi  pada  penelitian  di  masa  depan,  tulisan  ini  akan menjelaskan aspek-aspek tersebut dalam rinci melalui tiga lensa teori.
Kata kunci : Wawasan Ke-Indonesiaan, Tantangan Masa Depan, Kepolisian Negara Republik Indonesia

## Abstract
The Indonesian state, which has been established since 1945, has undergone many changes in its  resilience  and  governance  system,  as  well  as  the  development  of  police  in  Indonesia. However,  in  every  era,  the  police  in  Indonesia  have  their  own  challenges  in  fulfilling  their obligations and duties as protectors of the community. In this paper, the author will bring the
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 05, Mei 2024
potential  challenges  that  will  be  experienced  by  the  Indonesian  Police  in  the  future.  To elaborate, the author uses three theoretical frameworks that will serve as instruments in the analysis  of  potential  challenges.  First,  police  science,  (2)  social  order  and  (3)  police anthropology.  The  three  theoretical  frameworks  will  produce  arguments  from  each  point  of view so that they are divided into nine dimensions of discussion on police threats such as: (1) diversity  and  social  conflict,  (2)  development  of  information  communication  technology,  (3) conflict  over  natural  resources  and  defense,  (4)  environmental  crime  and  green  trade,  (5) economic  inequality,  (6)  law  enforcement  and  integrated  justice  integration  processes,    (7) dynamics  and  relations  between  the  TNI-POLRI,  (8)  coordination  across  ministries  and agencies  and  (9)  Indonesian  insight.  Some  of  the  discussion  points  attached  have  been experienced by the Indonesian police in every era, but there are some that have only emerged as a result of the entry of society into the era of digitalization. But beyond the new challenges that will be faced by the police, it is important for them to be good at analyzing these aspects in all cases encountered and at the time of their assignment. The discussion points that have been attached are also part of the aspect of life of Indonesian citizens as well. To contribute to the academic field of  police science and provide reference for future research, this paper will explain these aspects in detail through three theoretical lenses.
Keywords: Indonesian Insight, Future Challenges, National Police of the Republic of Indonesia

## PENDAHULUAN
Selama  dua  dekade  terakhir,  kepolisian  telah  melakukan  inovasi  dengan  pesat, mengembangkan praktik dan kebijakan baru yang telah mereformasi dan mengubah industri kepolisian  (Weisburd  &  Braga,  2019).Ilmu  Sosial  memainkan  peran  yang  semakin  penting selama  beberapa  dekade  terakhir  baik  dalam  memajukan  analisis  kejahatan  maupun  dalam mengevaluasi  dan  menilai  praktik  kepolisian  tradisional  dan  inovasi  baru  dalam  strategi kepolisian.  Yang  kami  maksud  dengan  sains  adalah  kemajuan  dalam  penggunaan  model penyelidikan  ilmiah  seperti  kepolisian  yang  berorientasi  pada  masalah  -  masalah  sosial. Sebagian  besar  praktik  kepolisian  tidak  dievaluasi  secara  sistematis,  dan  kita  masih  terlalu sedikit  mengetahui  apa  yang  berhasil  dan  dalam  kondisi  apa  dalam  kepolisian  (Weisburd  & Braga, 2019). Model berbasis bukti menjadi salah satu taktik dan kebijakan yang diadopsi di lembaga  Kepolisian.  Studi  di  Eropa  mengenai  penelitian  kepolisian  di  lembaga  kepolisian Eropa menemukan bahwa hanya lima dari 30 negara yang menunjukkan nilai tinggi terhadap perkembangan  Ilmu  Kepolisian.  Sehingga  akademi  ilmu  pengetahuan  membutuhkan  untuk memberikan  pandangan  -  pandangan  baru  kepada  praktek  -  praktek  kepolisian  dan pengembangan ilmu kepolisian  (Hanak & Hofinger, 2005).
Masyarakat sebagai bagian dari kehidupan masyarakat masih menjadi titik tolak utama perhatian  kepolisian  negara  republik  Indonesia.  Kepolisian  tidak  dapat  dilepaskan  dari perkembangan dinamika dan perubahan sosial yang ada di tengah masyarakat. Beberapa ahli mengemukakan  bahwa  dinamika  yang  saat  ini  sedang  terjadi  di  masyarakat  merupakan  era disruptif/serba  tidak  teratur  (Bennett  &  Lemoine,  2014).  Kondisi  disruptif  yang  disebut dengan  volatile,  uncertain,  complex,  ambiguous  /  VUCA  pada  masyarakat  kontemporer (Bennett & Lemoine, 2014; Corazza, Scagnelli, & Mio, 2017; Truant, Corazza, & Scagnelli, 2017;  Waller,  Lemoine,  Mense,  Garretson,  &  Richardson,  2019).  Transformasi  teknologi
informasi  dan  komunikasi  di  berbagai  aspek  kehidupan  dalam  menuju  tatanan  bekerja  dan beraktivitas.  Ini  merupakan  pengembangan  cara  –  cara  kerja,  interaksi  sosial  dan pengembangan  pengetahuan  sebagai  bagian  dari  Tata  Kelola  kehidupan  masyarakat  yang sesuai  dengan  konteks  dan  kehidupan  masyarakat  yang  bersangkutan.  Tulisan  ini  akan mengulas  mengenai:  a)  Tantangan  -  tantangan  yang  akan  dihadapi  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia;  dan  b)  Wawasan  KeIndonesiaan  sebagai  bagian  dari  Tantangan Masyarakat Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Tulisan ini menggunakan metode metode kualitatif dengan mempertimbangkan tinjauan literatur  yang  dipaparkan.  Dalam  metode  ini  juga  melibatkan  data  collection  dengan menjalankan  wawancara  dengan  berbagai  narasumber  dan  melakukan  observasi.  Dalam proses  wawancara,  penulis  melakukan  menulis  catatan,  dan  structured  interview.  Data  yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan selective coding. Setelah itu data dipaparkan dengan tulisan deskriptif (Ismayani, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan pada Undang - Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 2 tentang fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan fungsinya yakni  memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada  Masyarakat.  Polisi  sebagai  fondasi  yang  menjaga  peradaban  dan  kehidupan  sosial masyarakat  agar  keteraturan  sosial  dapat  terus  terjaga.  Salah  satu  faktor  utama  yang mempengaruhi  terhambatnya  polisi  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  adalah  berasal dari  masyarakat  itu  sendiri  (Anam,  Sudarmanto,  Arifin,  &  Sihotang,  2021).  Maka  dari  itu pemahaman atas suatu kondisi sosial masyarakat sangatlah penting untuk dijadikan kerangka analisis  dalam  menghadapi  berbagai  kondisi  -  kondisi  sosial  dan  berbagai  penanganannya oleh Kepolisian.
Polisi atau petugas kepolisian mempunyai fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat (komuniti)  sebagai  pengayom,  penegak  hukum  yaitu  mempunyai  tanggung  jawab  khusus untuk  memelihara  ketertiban  masyarakat  dan  menangani  kejahatan  baik  dalam  bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam  bentuk  upaya pencegahan kejahatan agar anggota  masyarakat  dapat  hidup  dan  bekerja  dalam  keadaan  aman  dan  tenteram  (Bachtiar, 1994:1). Kegiatan polisi berkenaan dengan suatu masalah sosial tertentu atau gejala yang ada dalam  berbagai  dinamika  kehidupan  sosial  yang  oleh  suatu  masyarakat  tertentu  dirasakan sebagai  beban  atau  gangguan  yang  merugikan  anggota  masyarakat  tersebut  (Tohirin  Al Mudzakir, Adi Rizky Pratama, & Ayu Ratna Juwita, 2022). Masyarakat yang dimaksud yakni merupakan bagian - bagian dari keseluruhan masyarakat yang lebih besar (lokal - nasional).

## Keanekaragaman & Konflik Sosial
Di  Indonesia  pernah  terjadi  beberapa  kali  konflik  sosial  antar  etnis  (SARA  /  Suku, Agama,  Ras  dan  Antar  Golongan)  seperti  konflik  Ambon,  Kalimantan  Barat,  Poso  di Sulawesi  Tengah,  Lampung.  Masyarakat  tidak  hanya  amat  kompleks  tetapi  juga  bercorak
majemuk.  Indonesia  sebagai  masyarakat  negara  yang  terdiri  atas  banyak  sukubangsa  yang jumlahnya lebih 500 buah yang dipersatukan oleh sistem nasional Indonesia (Suparlan, 2019). Keanekaragaman  sosial  mencakup  demografi,  ekonomi,  teknologi,  politik,  dan  corak kebudayaan  pada  umumnya.  Belum  lagi  diterimanya  agama  -  agama  besar  (Hindu,  Budha, Islam,  Katolik,  Kristen,  Protestan  dan  Konghucu.  Pemisahan  sosial  antara  kelompok  - kelompok sukubangsa yang mayoritas, minoritas dan dominan dalam keanekaragaman sosial yang  terjadi  penting  untuk  mengidentifikasi  potensi  konflik  sosial  yang  dapat  terjadi  dan mengganggu  keteraturan  sosial  di  masyarakat  agar  tidak  terjadi  kembali  konflik  sosial  yang pernah terjadi di Indonesia.

## Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi
Teknologi  seperti  Internet  of  Things  membuat  pengetahuan  tentang  teknologi  menjadi penting    (Chan,  Hackett,  Lemoine,  &  Richardson,  2016).  Teknologi  informasi  dan komunikasi  mempengaruhi  lokal, nasional dan global  Tekleselassie, Roberts, &  Richardson, (2014)  teknologi  informasi  dan  komunikasi  menjadikan  tantangan  terhadap  penyebaran informasi yang tidak didasari fakta atau biasa disebut hoax (Wade & Hornick, 2018). Kondisi ini  turut  mempengaruhi  kejahatan,  gangguan,  ancaman  serta  pelanggaran  yang  ada  di masyarakat. Berdasarkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2020, serangan cyber mencapai 495,3 juta atau meningkat dari tahun sebelumnya di 2019 sebesar 290,3 juta. Badan Reserse  Kriminal  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  mencatat  laporan  kejahatan  siber sebanyak  4.586  laporan  polisi  yang  meningkat  dari  tahun  sebelumnya  4.360  laporan  pada tahun  2018  (“Patroli  Siber  |  Statistik,”  n.d.).  Kejahatan  yang  terjadi  melintasi  batas  -  batas negara dan memiliki mobilitas tinggi dengan jaringan yang sangat tertutup didukung dengan manajemen  operasional  dan  keuangan  yang  tidak  sedikit.  Perangkat  sekali  pakai,  web  dan deep-web,  persembunyian  transaksi  kriminal,  forum  khusus  /  obrolan  di  dunia  maya  telah menciptakan  ‘ruang  sosial  untuk  berjejaring’  membangun  jaringan  sosial  dan  pasar  bawah tanah untuk berbagai Tindakan illegal (Beech, Elliott, Birgden, & Findlater, 2008; Lavorgna, 2014;  Stalans  &  Finn,  2016b,  2016a).  Atau  kejahatan  terorganisir  Albanese,  (2021)  ataupun kelompok  ideologis  yang  membangun  propaganda  dan  agitasi  berbasis  teknologi  informasi serta penyimpangan – penyimpangan hukum lainnya (Frederick & Perrone, 2014; Freiburger &  Crane,  2011;  K.  Gauthier  &  J.  Forsyth,  1999;  Rediker,  2014)  Kejahatan  terorganisir seringkali  terdiri  dari  jaringan  yang  terorganisir  membentuk  struktur  dan  beroperasi  dalam struktur  –  struktur  relasi  yang  lintas  batas  lihat  lebih  jauh  dalam  (Albanese,  2021;  Custers, Pool,  &  Cornelisse,  2019)  mengemukakan  pentingnya  eksplorasi  mengenai  penggunaan teknologi  informasi  dalam  beberapa  kasus  kejahatan  dunia  maya  khususnya  yang  terkait dengan  kejahatan  terorganisir.  Seperti  misalnya  pemerasan,  korupsi,  perdagangan  manusia, prostitusi, peretasan, perdagangan narkoba, kejahatan dunia maya / penipuan di dunia online dan pencucian uang.
Kejahatan  yang  berbasis  blockchain  technology,  crypto-currency,  kejahatan  lintas platform  digital,  peretasan  atau  pengambilan  data  mining  yang  ilegal,  propaganda komputasional,  ujaran  kebencian,  pencurian  data,  mekanisme  algoritma  yang  menjebak, desain  kompleksitas  dari  Hak  Kekayaan  Intelektual,  perlindungan  data  pribadi,  keterbatasan
kerangka  peraturan  di  era  digital,  artificial  intelligence,  dan  lain  sebagainya  akan  semakin meningkat (Rebovich, 2021).

## Konflik atas Sumberdaya Alam & Pertanahan
Eksploitasi  sumber  daya  alam  Indonesia  selama  hampir  4  dekade  memang  telah membawa manfaat ekonomi tetapi juga kerap membawa kerugian sampingan yakni merusak lingkungan alam dan masyarakat di sekitar wilayah yang kaya sumber daya sehingga memicu ketegangan  sosial  yang  berujung  pada  konflik  kekerasan.  Dalam  beberapa  kasus pertambangan  yang  melibatkan  masyarakat  dan  industri  ekstraktif  skala  besar  seperti  yang terjadi pada Kasus Tambang Pasir Besi di Pesisir Kab. Bengkulu, Kasus Tambang Andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Kasus Tambang Parigi Moutong di Sulawesi Tengah, Kasus pertambangan di Wawonii, Sulawesi Tenggara, Kasus di Pakel,  Banyuwangi,  Jawa  Timur,  Kasus  di  Kabupaten  Kepulauan  Sangihe,  Sulawesi  Utara dan  lain  sebagainya.  Konflik  atas  sumberdaya  alam  dan  pertanahan  juga  kerap  terjadi  di Indonesia  khususnya  ketika  distribusi  atas  sumberdaya  alam  atau  sumber  daya  sebagai pemenuhan  kebutuhan  masyarakat.  Apalagi  jika  terdapat  ketimpangan  ekonomi  yang  tinggi, perlakuan  yang  tidak  adil  (secara  subjektivitas  kelompok),  dominasi  etnis  tertentu  atas sumberdaya yang melibatkan hubungan masyarakat dengan perusahaan / konglomerasi bisnis dapat  memicu  konflik  sosial  yang  dapat  berskala  besar.  Indonesia  perlu  mengelola  sumber daya alamnya dengan cara yang lebih adil dan berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi ekosistem sosial yang ada (hubungan antara masyarakat - alam lingkungan dimana Ia hidup).

## Kejahatan Lingkungan dan Perdagangan Hijau
Dengan  semakin  berkembangnya  pengetahuan  tentang  ekonomi  hijau  dan  pentingnya pelestarian  lingkungan  hidup  yang  menjadi  satu  kesatuan  dengan  manusia.  Kerusakan  dan kejahatan  lingkungan  seperti  penambangan  ilegal  (tanpa  izin),  kerusakan  hutan  yang  tidak direncanakan,  restorasi  lingkungan  hidup,  industrialisasi  dapat  menjadi  akselerator  bagi kerusakan  lingkungan  hidup.  Ini  merupakan  tindakan  antropogenik  dalam  proses industrialisasi  yang  menyebabkan  kerusakan  lingkungan  yang  signifikan,  termasuk peningkatan suhu bumi. Sebagaimana dicatat oleh Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim yang dibentuk pada tahun 1988 di bawah organisasi UNFCCC.
Kemudian  pada  tahun  1992  Konvensi  Kerangka  Kerja  PBB  tentang  perubahan  Iklim (UNFCCC) dibentuk sebagai perjanjian internasional untuk mengidentifikasi, merekomendasikan  dan  menerapkan  serangkaian  mekanisme  untuk  mengatasi  perubahan iklim dan masalah lingkungan lainnya  (Gouldson &  Murphy, 1997)   sudah menjadi  inisiatif global  dalam  mengatasi  masalah  lingkungan.  Di  tambah  Indonesia  juga  telah  meratifikasi Paris  Agreement  melalui  Undang  -  Undang  Nomor  16  Tahun  2016  mengenai  Pengesahan Paris  Agreement  To  The  United  Nations  Framework  Convention  On  Climate  Change (Persetujuan  Paris  Atas  Konvensi  Kerangka  Kerja  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  mengenai Perubahan Iklim). Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Nilai  Ekonomi  Karbon  untuk  Pencapaian  target
Kontribusi yang ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

## Ketimpangan Ekonomi
Ketimpangan  ekonomi  yang  didefinisikan  sebagai  kesenjangan  distribusi  kekayaan antar  individu  dalam  suatu  masyarakat  tertentu  merupakan  masalah  yang  menurut  temuan berkorelasi  positif  dengan  berbagai  akibat  yang  tidak  diinginkan  termasuk  kejahatan. Hubungan  antara  ketimpangan  ekonomi  dan  kejahatan  biasanya  diwujudkan  dalam  data tingkat  makro  yang  menunjukkan  bahwa  daerah-daerah  yang  ditandai  dengan  ketimpangan ekonomi yang tinggi juga cenderung memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi (Itskovich &  Factor,  2023).  Kesenjangan  pendapatan  sering  kali  mengakibatkan  masyarakat berpenghasilan rendah (seringkali miskin) cenderung mendapatkan lebih banyak keuntungan dari aktivitas ilegal dibandingkan aktivitas legal. Menurut teori regangan yang dikemukakan oleh  Merton  (1949),  individu  yang  menganggap  dirinya  kurang  sukses  dibandingkan  rekan- rekannya  mungkin  mengalami  frustasi.  Ketimpangan  pendapatan  yang  semakin  besar memberikan  tekanan  yang  lebih  besar  pada  individu-individu  tersebut,  yang  juga  berarti insentif yang lebih besar untuk melakukan kejahatan.
Di  Indonesia  berdasarkan  data  dari  Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS) memperlihatkan  mayoritas  tabungan  orang  Indonesia  berada  di  bawah  angka  Rp.  100  juta, hanya  sekitar  1%  orang  Indonesia  yang  memiliki  tabungan  di  atas  Rp  100  juta.  Data  ini berdasarkan  554.606.241  jumlah  rekening  atau  sekitar  98,8%  yang  rekeningnya  berada  di bawah 100 juta (CNBC, 2024). Dalam data yang berbeda di bidang pertanahan, indeks gini di Indonesia  kondisinya  sangat  memprihatinkan  sebesar  0,59  artinya  1%  penduduk  menguasai 59%  lahan  yang  ada  di  negeri  ini.  Ini  merupakan  salah  satu  bentuk  ketimpangan  ekonomi yang  terjadi  di  Indonesia  dan  patut  menjadi  perhatian  Kepolisian  sebagai  pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

## Penegakan Hukum dan Proses Integrasi Sistem Keadilan Terpadu
Meningkatnya kompleksitas, keragaman dan maraknya kejahatan di Masyarakat modern memang  merupakan  tantangan  bagi  otoritas  peradilan  pidana  khususnya  dalam  hal  ini Kepolisian  dan  Kejaksaan.  Peran  penting  untuk  melakukan  check  and  balance  antara  polisi dan  jaksa  memang  dapat  di  satu  sisi  memperkuat  penegakan  hukum  dan  sistem  peradilan pidana namun disisi lain juga dapat melemahkan proses peradilan pidana. Kekhawatiran lebih mengenai keterlibatan jaksa dalam penyelidikan polisi pada tahap awal penyelidikan memang dapat  meningkatkan  hubungan  kerja  dengan  polisi,  walaupun  di  sisi  yang  lain  intervensi berlebih dapat juga menghambat kerja - kerja polisi dan mengurangi independensi kepolisian yang  sejatinya  memiliki  fungsi  melebur  untuk  mengayomi  dan  melayani  masyarakat  guna menjaga keteraturan sosial.  Hal  ini bisa terjadi  ketika polisi  dan jaksa tidak memiliki tujuan yang  sama  dalam  proses  pidana.  Kondisi  ini  wajar  saja  ketika  perbedaan  pandangan  terjadi mengenai  disposisi  kasus  tertentu,  namun  bisa  juga  dianggap  sebagai  bukti  berfungsi  dan berjalannya mekanisme check and balances dalam suatu sistem peradilan pidana. Kenyataan ini  dapat  diminimalisir  dengan  konsultasi  yang  intensif  pada  tahap  -  tahap  awal  proses
peradilan  pidana,  Pertemuan  rutin,  Workshop,  seminar,  model  kerjasama  penyederhanaan proses yang bisa dibicarakan antara kedua pihak.

## Dinamika dan Hubungan TNI - Polri
Perjalanan  sejarah  Indonesia  secara  unik  dan  kasuistik  memang  menempatkan hubungan  polisi  -  tentara  dalam  interaksi  dan  dinamika  yang  tidak  selalu  berada  dalam rangkaian  hubungan  yang  harmonis  (Bhakti,  Yanuarti,  &  Nurhasim,  2009).  Kompetisi pembagian  kewenangan  dari  dinamika  keamanan  dalam  negeri  era  pasca-Soeharto menempatkan  kedua  lembaga  tersebut  pada  posisi  yang  diametral  (Anwar  &  Sohail,  2004). Perkembangan hubungan militer dan polisi di Indonesia juga tidak lepas dari perkembangan struktur politik nasional sejak kemerdekaan hingga pasca reformasi  dimana batas - batas dan ruang lingkup wewenang menjadi kabur.

## Koordinasi lintas Kementerian dan Instansi
Integrasi  Pemolisian  sebagai  polisi  yang  saat  ini  dengan  kompleksitas  yang  tinggi berada  dalam  konteks  -  konteks  kehidupan  sosial  yang  semakin  saling  berhubungan  satu dengan  yang  lain.  (Brodeur,  2010)  menyebutnya  dengan  istilah  jaringan  kepolisian.  Polisi berada  pada  posisi  bagaimana  polisi  dapat  bekerja  sama  satu  sama  lain  dalam  berbagai spesialisasi,  unit  organisasi  dan  sub  unit  kalau  dibandingkan  1-2  dekade  yang  lalu  tumpang tindih  yurisdiksi  geografis  dan  administrasi  kewilayahan  tidak  seperti  sekarang  baik  intra  - organisasi  maupun  inter-organisasi  (antar  badan  dan  kementerian).  ini  merupakan  tantangan yang  harus  dihadapi  dalam  menuju  pemolisian  yang  kolaborasi  atau  bisa  beroperasi  lintas batas / interoperability.

## Wawasan KeIndonesiaan
Indonesia memiliki karakteristik yang khas yakni negeri gugusan pulau - pulau, berbeda dengan  negara  daratan  atau  kontinental.  Gugusan  pulau  merupakan  satu  kesatuan  wilayah kedaulatan  sejak  lahirnya  deklarasi  djuanda  pada  tahun  1957.  Melalui  deklarasi  djuanda menetapkan batas teritorial yang tadinya tiap - tiap pulau sepanjang 3 mill di tengah - tengah wilayah  negara  indonesia  terdapat  kekosongan  (dapat  dilalui  entitas  asing,  sehingga membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Penentuan batas wilayah kedaulatan negara Indonesia  tidak  bisa  diterapkan  hukum  batas  negara  berdasarkan  azas  negara  kontinen. Disinilah pentingnya konsep “negara kepulauan” (archipelagic state principle). Karakter satu pulau  dengan  pulau  lainnya  akan  memiliki  keberagaman  sosial  yang  berbeda  satu  dengan yang  lain.  Archipelagic  state  principle  sudah  sejatinya  menjadi  kerangka  berpikir  dalam mengelola  negara  dan  masyarakat  (khusus  -  umum,  lokal  -  nasional,  daerah  -  pusat,  darat  - laut  sungai  dan  berbagai  komponen  lainnya)  sebagai  satu  kesatuan.  Sehingga  wilayah  darat dan  laut  (serta  sungai)  sebetulnya  merupakan  satu  kesatuan  penanganan  khusus  yang  tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lain.
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  perlu  secara  efisien  dan  efektif  menjaga keberlangsungan  entitas  berbagai  kesatuan  sosial  yang  ada  melalui  bentuk  penangkalan  dan
hubungan  yang  kuat  dengan  masyarakat  melalui  Pancasila,  UUD  1945,  Negara  Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
Polisi sebagai pemelihara keteraturan sosial, pemberi jaminan keamanan dan rasa aman dari  berbagai  gangguan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  menjadi  penting  dalam mempelajari  kekhasan  dari  keindonesiaan.  Tugas  mengayomi,  melindungi  dan  melayani melalui  upaya  penegakan  hukum  (upaya  paksa)  atas  suatu  Tindakan  yang  dianggap merugikan,  mengganggu  dan  merusak  tatanan  kehidupan  warga  masyarakat,  kelompok, komuniti dan beranekara ragam pranata sosial yang ada . Hal ini penting dikarenakan secara fungsional  bagi  kepolisian,  mendapatkan  kepercayaan,  legitimasi  dari  masyarakat  yang dilayaninya adalah salah satu indikator keberhasilan polisi di mata masyarakat yang beraneka ragam secara sosial ada di dalam Indonesia. Masalah yang terdapat dalam sebuah masyarakat tertentu belum tentu menjadi masalah bagi masyarakat yang lain, sehingga tugas yang harus dijalankan oleh polisi sesuai dengan fungsinya akan berbeda antara satuan kewilayahan yang satu  dengan  yang  lain.  Hal  ini  menunjukkan  keanekaragaman  sosial  suatu  masyarakat  akan membutuhkan penanganan yang berbeda - beda satu dengan yang lain. Masalah sosial dalam perspektif  ini  dilihat  sebagai  produk  dari  dinamika  sosial  masyarakat  (Suparlan,  2021). Indonesia  juga  memiliki  akar  historis  /  perjalanan  sejarah  yang  juga  membentuk  konteks KeIndonesiaan, begitu juga dengan sumber daya alam yang melimpah. Hal - hal ini turut serta mempengaruhi  proses  -  proses  pengambilan  keputusan  setiap  anggota  kepolisian  dengan mendasarkannya  pada  pandangan  keanekaragaman  sosial  yang  ada  di  Indonesia  seperti kepentingan, sukubangsa, agama, suku, ras dan lain sebagainya. Keberadaan Kepolisian harus secara sistematis, dan berbasis empiris untuk menyediakan suatu solusi yang didesain khusus (tailor-made) dengan masyarakat kewilayahan di mana Ia hidup. Kepolisian bersama dengan masyarakat sebagai mitra polisi harus bekerja bersama untuk memelihara berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dari keamanan dan ketertiban masyarakat

## KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan diskusi dan analisis di atas, Masalah sosial sebagai gejala dapat merusak  tatanan  kehidupan  masyarakat  di  dalam  suatu  kelompok  wilayah  tertentu  yang didasarkan  pada  kesatuan  -  kesatuan  sosial  yang  ada  di  masyarakat.  Interkoneksi  teknologi informasi, keanekaragaman sosial kehidupan di Indonesia,  sebagai kekuatan juga tetapi juga sebagai  kelemahan  di  Indonesia  yang  harus  diwaspadai.  Ancaman  lintas  batas  negara, ancaman  digital  /  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  ancaman  keanekaragaman  sosial  di Indonesia  yang  rentan  terhadap  potensi  konflik,  dan  lain  sebagainya.  Proses  pengembangan strategi  dari  ancaman,  hambatan,  gangguan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  adalah ancaman nyata bagi Indonesia. Aspek keluasan dalam konsep “Polisi” yang tidak bisa lepas dari  dunia  sosial  dan  wawasan  yang  ada  di  KeIndonesiaan  mampu  untuk  memahami permasalahan yang lebih mendalam dan menjadikan berbagai strategi kebijakan pengendalian sosial  atas  keteraturan  sosial  dapat  terjaga  dengan  baik.  Kepolisian  perlu  untuk  memahami, menganalisis  dan  merespon  kondisi  sosial  masyarakat  dengan  penanaman  nilai  -  nilai  khas dan luhur yang menjadi pedoman anggota masyarakat, itulah mengapa wawasan kebangsaan /
wawasan  keIndonesiaan  penting  sebagai  cara  pandang  bangsa  tentang  diri  dan  lingkungan alam serta sosial yang saling terkait satu dengan yang lain.

## BIBLIOGRAFI
Albanese, Jay S. (2021). Organized crime as financial crime: the nature of organized crime as reflected in prosecutions and research. Victims & Offenders , 16 (3), 431–443. Anam,  Muhammad,  Sudarmanto,  Kukuh,  Arifin,  Zaenal,  &  Sihotang,  Amri  Panahatan. (2021).  Kewenangan  Direktorat  Reserse  Narkoba  Polda  Jateng  Dalam  Penanganan Tindak Pidana Narkoba. Jurnal Usm Law Review , 4 (2), 525–534.
Anwar, Syed Aziz, & Sohail, M. Sadiq. (2004). Festival tourism in the United Arab Emirates: First-time versus repeat visitor perceptions. Journal of Vacation Marketing , 10 (2), 161– 170.
Beech, Anthony R., Elliott, Ian A., Birgden, Astrid, & Findlater, Donald. (2008). The Internet and child sexual offending: A criminological review. Aggression and Violent Behavior , 13 (3), 216–228.
Bennett,  Nathan,  &  Lemoine,  James.  (2014).  What  VUCA  really  means  for  you. Harvard Business Review , 92 (1/2).
Bhakti, Ikrar Nusa, Yanuarti, Sri, & Nurhasim, Moch. (2009). Military politics, ethnicity and conflict in Indonesia . Brodeur, Jean Paul. (2010). The policing web . Oxford University Press. Chan,  T.  C.,  Hackett,  P.  T.,  Lemoine,  P.  A.,  &  Richardson,  M.  D.  (2016).  The  use  of technology  in  higher  education:  The  role  of  accountability. Journal  of  Studies  in Educational Leadership , 2 (1).
Corazza,  Laura,  Scagnelli,  Simone  Domenico,  &  Mio,  Chiara.  (2017).  Simulacra  and sustainability disclosure: Analysis of the interpretative models of creating shared value. Corporate Social Responsibility and Environmental Management , 24 (5), 414–434. Custers, Bart H. M., Pool, Ronald L. D., & Cornelisse, Remon. (2019). Banking malware and the laundering of its profits. European Journal of Criminology , 16 (6), 728–745. Frederick,  Brian  J.,  &  Perrone,  Dina.  (2014).  “Party  N  Play”  on  the  Internet:  Subcultural formation, craigslist, and escaping from stigma. Deviant Behavior , 35 (11), 859–884. Freiburger,  Tina,  &  Crane,  Jeffrey  S.  (2011).  The  Internet  as  a  terrorist’s  tool:  A  social learning perspective. In Cyber Criminology (pp. 163–176). Routledge. Gouldson,  Andrew,  &  Murphy,  Joseph.  (1997).  Ecological  modernisation:  restructuring industrial economies. Political Quarterly , 68 (B), 74–86. Hanak, Gerhard, & Hofinger, Veronika. (2005). Police Science and Research in the European Union: report . Institute for the Sociology of Law and Criminology. Ismayani, Ade. (2019). Metodologi penelitian . Syiah Kuala University Press.
Itskovich,  Eran,  &  Factor,  Roni.  (2023).  Economic  inequality  and  crime:  The  role  of  social resistance. Journal of Criminal Justice , 86 , 102065.
K. Gauthier, Deann, &  J. Forsyth, Craig.  (1999). Bareback sex, bug chasers, and the gift  of death. Deviant Behavior , 20 (1), 85–100.
Lavorgna, Anita. (2014). Internet-mediated drug trafficking: towards a better understanding of new criminal dynamics. Trends in Organized Crime , 17 , 250–270.
Rebovich,  Donald.  (2021).  The  changing  face  of  financial  crime:  New  technologies,  new offenders,  new  victims,  and  new  strategies  for  prevention  and  control. Victims  & Offenders , Vol. 16, pp. 283–285. Taylor & Francis.
Rediker,  Ezekiel.  (2014).  The  incitement  of  terrorism  on  the  internet:  legal  standards, enforcement, and the role of the European Union. Mich. J. Int’l L. , 36 , 321.
Stalans, Loretta J., & Finn, Mary A. (2016a). Consulting legal experts in the real and virtual world:  Pimps’  and  johns’  cultural  schemas  about  strategies  to  avoid  arrest  and conviction. Deviant Behavior , 37 (6), 644–664.
Stalans, Loretta J., & Finn, Mary A. (2016b). Understanding how the internet facilitates crime and deviance. Victims & Offenders , Vol. 11, pp. 501–508. Taylor & Francis.
Suparlan,  Suparlan.  (2019).  Teori  konstruktivisme  dalam  pembelajaran. Islamika , 1 (2),  79– 88.
Suparlan,  Suparlan.  (2021).  Factors  contributing  students’  speaking  anxiety. Journal  of Languages and Language Teaching , 9 (2), 160–169.
Tekleselassie, A. A., Roberts, E. L., & Richardson, M. D. (2014). Technology as educational speculation:  Mechanism  for  a  continually  shifting  world. Innovative  Technology  for 21st Century Education. Dubuque, IA: Kendall/Hunt .
Tohirin  Al  Mudzakir,  Adi  Rizky  Pratama,  &  Ayu  Ratna  Juwita.  (2022).  Sistem  Informasi Umkm Pada Website Desa. Buana Ilmu , 7 (1), 277–282. https://doi.org/10.36805/bi.v7i1.3490
Truant, Elisa, Corazza, Laura, & Scagnelli, Simone Domenico. (2017). Sustainability and risk disclosure: An exploratory study on sustainability reports. Sustainability , 9 (4), 636. Wade,  Steven,  &  Hornick,  Julie.  (2018).  Stop!  Don’t  share  that  story!:  Designing  a  pop-up undergraduate workshop on fake news. The Reference Librarian , 59 (4), 188–194. Waller,  Robert  E.,  Lemoine,  Pamela  A.,  Mense,  Evan  G.,  Garretson,  Christopher  J.,  & Richardson,  Michael  D.  (2019).  Global  higher  education  in  a  VUCA  world:  Concerns and projections. Journal of Education and Development , 3 (2), 73.
Weisburd, David, & Braga, Anthony A. (2019). Police innovation: Contrasting perspectives . Cambridge University Press.

## Copyright holder:
Bakharuddin Muhammad Syah, Rendy Ananta Prasetya (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: