## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 1 Januari 2022 e-ISSN  : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.2714/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Kemanusiaan Vs Kapitalisme di Era Pandemi Corona Virus Disease-19 (COVID19): Ekslusifitas Paten Vs Lisensi Wajib
Sheylla Fatizah
Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received: 14 Desember 2021 Publish: 02 Januari 2022 Virus  Disease-19  (COVID-19)  began  to  spread  to  various  parts  of  the  world  since December 2019, which was first discovered in Wuhan, China. Of course this has brought great disaster to 216 countries in the world, because no country is immune to this virus and  the  epidemic  has  spread  to  various  continents  and  attacked  many  aspects  of  the world  community.  Distressing  conditions  like  this  require  the  state  to  play  a  stronger role  by  providing  better  service  protection.  In  addition,  conditions  like  this  raise  big questions about how countries in the world deal with this. In the midst of the COcVID-19 pandemic,  many  scientists  are  racing  to  quickly  find  an  effective  vaccine  to  fight  this virus.  An  example  of  one  that  succeeded  is  the  discovery  of  Sinovac  or  called CoronaVac, where this vaccine is the result of research from Sinovac Biotech Co. which is  a  biopharmaceutical  company  focused  on  research,  development,  manufacture  and commercialization of  vaccines, and  the  company  is  based in  Beijing,  China. Seeing  the COVID-19  pandemic  that  is  increasingly  paying  attention,  especially  in  developing countries,  many  countries are  pressing  for  the  temporary  waiver  of  COVID-19  vaccine patents  during  this  crisis.  The  reason  is  none  other  than  so  that  production  can  be accelerated  so  that  it  is  expected  to  be  able  to  handle  the  COVID-19  pandemic.  Of course  this  raises  a  polemic  between  developed  countries  and  developing  countries where  there  are two  different  interests,  one  country  protects  its investors  and  the  other one protects its people. From this we can see that COVID-19 leaves a lot of room for its own problems.
Keywords:
COVID-19 vaccine, Developed Countries,
Developing Countries
Info Artikel ABSTRAK Article history: Diterima: 12 Desember 2021 Publish: 02 Januari 2022 Corona Virus Disease-19 (COVID-19) mulai menyebar ke berbagai belahan dunia sejak Desember 2019 yang diketahui pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Tentu saja hal ini  telah  membawa  bencana  besar  bagi  216  negara  di  dunia,  pasalnya  tidak  ada  satu negara pun yang imun terhadap virus ini dan epidemi telah menyebar ke berbagai benua dan  menyerang  banyak  aspek  pada  masyarakat  dunia.  Kondisi  memperihantinkan seperti ini menuntut negara berperan lebih kuat dengan memberikan proteksi pelayanan yang  lebih  baik.  Selain  itu  juga,  kondisi  seperti  ini  menimbulkan  pertanyaan  besar tentang  bagaimana  negara-negara  di  dunia  mengatasi  hal  ini.  Ditengah  Pandemi COVID-19  ini  banyak  ilmuwan  berlomba  untuk  segera  menemukan  vaksin  yang  efektif untuk  melawan  virus  ini.  Contoh  salah  satu  yang  berhasil  adalah  penemuan  Sinovac atau  disebut  dengan  CoronaVac,  yang  dimana  vaksin  ini  merupakan  hasil  riset  dari Sinovac  Biotech  Co.  yang  merupakan  perusahaan  biofarmasi  yang  berfokus  pada penelitian,  pengembangan,  pembuatan,  dan  komersialisasi  vaksin,  dan  perusahaan  ini berbasis  di  Beijing,  China.  Melihat  pandemi  COVID-19  yang  semakin  memperhatikan, terlebih lagi di negara berkembang, banyak negara yang mendesak untuk dilakukannya pengabaian  sementara  hak  paten  vaksin  COVID-19  dimasa  krisis  ini.  Alasannya  tidak lain  agar  produksi  bisa  dipercepat  sehingga  diharapkan  dapat  menangani  pandemi COVID-19.  Tentu  hal  ini  menimbulkan  polemik  diantara  negara  maju  dan  negara berkembang  dimana  ada  dua  kepentingan  yang  berbeda,  negara  yang  satu  melindungi investornya dan negara yang satu melindungi masyarakatnya. Dari sini dapat kita lihat bahwa  COVID-19  banyak  menyisakan  ruang  persoalan  tersendiri,  Oleh  karenanya bagaimana  cara  hukum  bekerja  ditengah  carut  marut  situasi  ini  penting  untuk  di diskusikan.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Sheylla Fatizah Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia E-mail: sheylla.fatizah@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
World  Health  Organization (WHO)  pada  30  Januari  2020  mendeklarasikan Corona Virus  Disease-19 (COVID-19)  sebagai global  emergency .  Kemudian  pada  12  Maret  2020 WHO  meningkatkan  statusnya  menjadi  pandemi,  yang  berarti  bahwa  virus  ini  merupakan epidemi  yang  sudah  menyebar  ke  seluruh  belahan  dunia  dan  menyerang  banyak  masyarakat dunia.  Dalam  sejarahnya,  WHO  pernah  mengumkan  dua  pandemi,  diantaranya  influenza  di tahun 1918 dan influenza H1N1 di tahun 2009. China, sebagai pusat penyebaran pertama virus COVID-19,  hingga  saat  ini  terus  melaporkan  pertumbuhan  pasien  baru  mulai  melambat  dan sebagian  pasien  sembuh,  namun  dunia  belum  bisa  memprediksi  kapan  berakhirnya  pandemi ini.  Pandemi  COVID-19  yang  tidak  diantisipasi  kedatangannya  ini  telah  mengubah perdagangan global dunia. Kinerja perdagangan tentu saja terganggu dikarenakan supply chain yang  terhambat  karena  dilakukannya  penutupan  pabrik  besar-besaran  dan  ditutupnya  jalur distribusi  logistik  sejumlah  negara  guna  menyetop  penyebaran  COVID-19.  Banyak  negara maju,  negara  berkembang,  maupun  negara  terbelakang  telah  mengumumkan  keadaan  darurat nasional dengan tujuan untuk mengekang atau mencegah wabah yang berkembang, dan seperti yang  disarankan  oleh  WHO  menerapkan  pembatasan  sosial  dengan  konsekuensi  yang signifikan bagi  masyarakat  dan ekonomi. Khususnya, negara berkembang dan negara kurang berkembang terkena dampak yang tidak proporsional. Kebijakan negara mengenai COVID-19 ini  dapat  memberikan  dampak  perubahan  ekonomi  yang  signifikan,  karena  hampir  semua sektor  terdampak.  Apabila  tidak  ada  peran  dari  negara  di  dunia,  semua  bisnis  tidak  bisa berjalan dan perekonomian semakin terpuruk.
Vaksinasi  adalah  senjata  dalam  mengahadapi  pandemi,  sehingga  menemukan  atau bahkan  memproduksi  vaksin  akan  menjadi  komoditi  yang  sudah  pasti  diincar  oleh  barbagai negara  di  dunia  karena  memiliki  daya  jual  tinggi.  Tentu  saja  penemuan  semacam  ini  perlu untuk  dilindungi  melalui  instrumen  hukum  yang  kita  kenal  dengan  perlindungan  Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI),  yakni  melalui  paten.  Ekslusifitas  Vaksin  COVID-19  dalam perlindungan HKI bukanlah hal yang dapat dieksploitasi tanpa batas, melainkan sebuah negara dapat  hadir  sebagai  bentuk  perlindungan  atau  tanggung  jawab  negara  melalui  penerapan lisensi wajib.
Negara-negara  besar  yang  berusaha  menemukan  Vaksin  COVID-19  diantaranya  ada China, Amerika Serikat, Rusia, Australia, Inggris, dan juga Jerman. Penemuan vaksin ini tentu dijadikan ajang lomba dan menjadi langkah awal perang dagang negara besar adi kuasa, hal ini dikarenakan  vaksin  memiliki  nilai  ekonomi  dan  memiliki  aspek  hukum  yang  melindunginya sebagai hasil karya intelektual manusia. Proses pengerjaannya tidak mudah dan membutuhkan waktu  yang  tidak  sedikit,  dan  dilakukan  beberapa  kali  ( trial  and  error )  sehingga  akhirnya dapat ditemukan formula yang benar-benar dapat mengatasi penyebaran pandemi COVID-19. Sebuah vaksin  yang sudah diberikan perlindungan secara hukum, tidak boleh digunakan oleh orang  lain  tanpa  izin  dari  penemu  (Inventor)  vaksin  tersebut.  Pelanggaran  atas  hak  ini  akan memberikan sanksi hukum yang jelas.
Pada  2  Oktober  2020  di  Jenewa  dan  dihadapan  Dewan Trade-Related  Aspects  of Intellectual  Property  Rights (TRIPS)  WTO,  India  dan  Afrika  Selatan  mengajukan  proposal agar  WTO  mengesampingkan  penerapan  ketentuan  tertentu  dari  Perjanjian  TRIPS  terkait dengan hak paten selama pandemi. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk kepentingan India dan Afrika  Selatan  saja,  melainkan  untuk  negara  berkembang  maupun  negara  miskin  lainnya. Penangguhan  hak  paten  ini  bertujuan  untuk  memberikan  fasilitas  akses  yang  lebih  luas  ke teknologi  yang diperlukan untuk memproduksi vaksin  yang sudah ditemukan. Selain itu juga dengan  adanya  pembebasan  ini,  diharapkan  produksi  lokal  menjadi  cepat  dilaksanakan  dan akses  luas  ke  vaksin  yang  terjangkau  dan  efektif.  Mengingat  konteks  darurat  global  saat  ini, penting  bagi  Anggota  WTO  untuk  bekerja  sama  untuk  memastikan  bahwa  hak  kekayaan intelektual, yang dalam konteks ini adalah hak paten, tidak menghalangi akses tepat waktu ke vaksin,  obat-obatan  atau  peningkatan  penelitian,  pengembangan,  ataupun  pembuatan  yang berkaitan penting untuk memerangi COVID-19.
Kemudian proposal dari India dan Afrika Selatan ini ditentang keras oleh negara-negara kaya  seperti  Amerika  Serikat,  Inggris,  serta  negara-negara  Uni  Eropa.  Mereka  berpendapat bahwa  penangguhan  hak  paten  hanya  akan  menghambat  inovasi  vaksin  COVID-19  di perusahaan  farmasi  dengan  merampas  insentif  untuk  melakukan  investasi  besar  dalam penelitian dan pengembangan vaksin COVID-19 itu sendiri. Tentu saja hal semacam ini akan kontraproduktif dengan  upaya menanggulangi  Pandemi COVID-19 di  dunia. Negara anggota WTO  setuju  bahwa  ada  kebutuhan  yang  sangat  mendesak  atas  vaksin  ini  yang  harus  di distribusikan secara cepat dan adil, namun mereka berpandangan bahwa pengabaian hak paten bukanlah cara terbaik untuk mencapai hal tersebut.
Penemuan  vaksin  memang  merupakan  hasil  daripada  ujian  sains,  tetapi  membuatnya dapat  diakses  dan  dapat  dijangkau  juga  akan  menjadi  ujian  kemanusiaan  untuk  masyarakat dunia kapitalis saat ini. Keberhasilan penemuan vaksin COVID-19 merupakan penemuan yang sangat bermanfaat untuk memulihkan dunia internasional, terlebih untuk kepentingan tiap-tiap anggota  bahwa  pandemi  ini  harus  dikendalikan  sedini  mungkin  dengan  menyediakan  akses vaksin  yang  adil,  terjangkau  dan  tepat  waktu.  Lantas  bagaimana  aspek  hukum  di  bidang perlindungan Kekayaan Intelektual dan tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan umum,  bagaimana  setiap  negara  memastikan  bahwa  seluruh  masyarakatnya  dapat menggunakan  vaksin  COVID-19  ini.  Tentu  saja  peran  negara  sangat  dibutuhkan  untuk  hadir dan  melakukan  tindakan  intervensi  dalam  kebijakan  internasional  yang  mungkin  saja merugikan negaranya.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 2.1 Landasan Filosofis Perlindungan Vaksin COVID-19
Dalam  aspek  filosofis,  konsep  dan  rezim  HKI  ini  baru  muncul  sekitar  Abad  ke-18. Pada  masa  itu  terdapat  pandangan  John  Locke  mengenai  teori  Hukum  Alam. Ia menggambarkan  keadaan  alam  dimana  benda-benda  yang  ada  di  alam  adalah  karunia Tuhan, tetapi tidak bisa dinikmati begitu saja melainkan seseorang harus mencari cara agar mengubah  benda-benda  tadi  menjadi  milik  pribadi  dengan  menambah  nilai  pada  benda tersebut.  Sangat  penting  untuk  memberikan  penghargaan  terhadap  suatu  “pengorbanan” dalam menemukan sesuatu  yang berasal  dari alam,  berupa suatu  hak milik.  Sesuatu  yang dihasilkan  melalui  proses  atau  kegiatan  manusia  seringkali  memberikan  dampak  yang bernilai bagi masyarakat, sehingga nilai sosial tadi menjadi dasar pemberian penghargaan terhadap orang tersebut. Locke menyarankan supaya hak ekonomi diberikan perlindungan dalam  hak  milik,  sehingga  dapat  diterjemahkan  sebagai  pendorong  agar  si  pencipta bersedia  untuk  membuka  karyanya  tersebut.  Tujuannya  dibukanya  karya  ciptanya  tadi adalah  untuk  memicu  penciptaan  ide-ide  yang  baru  lagi,  oleh  kerena  itu,  melalui keuntungan  ekonomi  yang  didapatkan,  seseorang  bisa  didorong  untuk  menemukan  dan menjual temuannya tadi sehingga bermanfaat untuk masyarakat.
Berkaitan  dengan  penemuan  Vaksin  COVID-19  ditengah  pandemi  ini,  tentu  saja sudah  seharusnya  mendapatkan  perlindungan  atas  penemuan  tersebut,  misalnya  melalui hak  paten.  Paten  hadir  sejak  abad  XIV  dan  XV  di  negara  Italia  dan  Inggris,  namun  pada saat  itu  pemberian  hak  paten  bukan  karena  adanya  suatu  invensi  namun  ditujukan  untuk menarik  para  ahli  luar  negeri  agar  menetap  di  negara  yang  mengundangnya  tadi  dan mengembangkan  keahliannya  di  negara  pengundang.  Tujuannya  tidak  lain  adalah  untuk memajukan penduduk di negara tersebut, sehingga pada masa itu paten ini semacam “izin menetap”.  Sehingga  dapat  kita  artikan  bahwa  keuntungan  atau  royalti  yang  didapatkan para  ahli  tadi  adalah  izin  tinggal,  sedangkan  yang  harus  ia  lakukan  adalah  berkontribusi mengembangkan  keahliannya  di  negara  tersebut  untuk  kepentingan  rakyat  disana. Kemudian  pada  abad  XVI  muncul  mengenai  aturan  pemberian  hak  paten  terhadap  hasil penemuan (uitvinding) di negara-negara Venesia, Belanda, Inggris, Australia, Jerman, dan sebagainya.  Sejarah  historisnya,  pengaturan  paten  dimuat  kedalam  suatu  aturan  atau undang-undang HKI pertama kali di Venice, Italia sekitar tahun 1470. Nama-nama seperti
Caxton,  Galileo,  dan  Guttenberg  tercatat  dalam  sejarah  sebagai  penemu  yang  ada  dalam kurun  waktu  tersebut  dan  memiliki  hak  monopoli  atas  penemuan  yang  mereka  lakukan. Lantas aturan mengenai paten diadopsi oleh kerajaan Inggris pada zaman TUDOR sekitar tahun 1500-an dan kemudian lahirlah aturan tentang paten pertama di Inggris yakni Statute Monopolies  (1632).  Sedangkan  Amerika  pada  saat  itu  memiliki  undang-undang  tentang paten pada tahun 1791. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan waktu di  abad  XX,  sifat  daripada  pemberian  paten  tidak  lagi  sebagai  suatu  hadiah,  melainkan pemberian hak dikarenakan atas suatu  temuan seseorang. Perkembangan ini merambat di negara-negara  Amerika  Utara  dan  Amerika  Selatan.  Dilanjutkan  dengan  Amerika  Serikat membentuk  undang-undang  paten  yang  dengan  tegas  mengyatakan  mengubah  sifat pemberian  hak  tersebut.  Dilanjutkan  juga  oleh  negara  seperti  Inggris,  Rusia,  Belanda, Prancis, hingga kini dalam abad XX aturan terkait paten hampir meliputi semua negara di dunia, tidak terkecuali kawasan Asia.
Namun  perlu  diperhatikan  bahwa,  Locke  melanjutkan  pandangannya  tentang kepemilikan atas sesuatu dengan berlebihan justru akan merugikan kepentingan orang lain sehingga  dapat  dikatakan  bertentangan  dengan  Hukum  Alam.  Hak  milik  bisa  diberikan terhadap  sesuatu  apabila  memenuhi  syarat  “enough  and  as  good  left  in  common  for others”.  Artinya  bahwa  ketika  suatu  ide  bisa  menghasilkan  sesuatu  yang  memberikan manfaat dan dibutuhkan oleh orang banyak, maka ide tadi tidak bisa diberikan HKI, karena apabila diberikan maka akan memberikan dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. misalnya  pilar  penyangga  bangunan  dalam  arsitektur  tidak  bisa  diberikan  perlindungan HKI  karena  semua  orang  di  dunia  pasti  menggunakannya  untuk  membangun  sebuah bangunan  atau  dalam  kata  lain  merupakan  kondimen  penting  dalam  dunia  arsitektur. Sehingga,  suatu  perlindungan  tidak  bisa  diberikan  terhadap  ide  yang  bersifat  umum melainkan sesuatu itu harus memiliki karakteristik atau ciri tersendiri diantar yang lainnya.
Dari  penjelasan  Locke  mengenai  pembatasan  terhadap  pemberian  HKI,  pada  masa sekarang  ini  kaitannya  sangat  erat  dengan  penemuan  Vaksin  COVID-19  yang  begitu dibutuhkan  oleh  masyarakat  luas  guna  memberhentikan  penyebaran  virus  yang  sudah memakan  banyak  korban  dari  berbagai  belahan  dunia.  Seperti  yang  sudah  dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat keinginan dari negara berkembang seperti Afrika Selatan dan India  untuk  dilakukannya  pengabaian  sementara  hak  paten  terhadap  vaksin  COVID-19 guna mempermudah akses terhadap vaksin, sehingga dapat segera di produksi di masing- masing  negara  berkembang  yang  tingkat  penyebaran  virusnya  tinggi.  Tentu  saja  hal  ini tidak langsung disetujui begitu saja oleh para Inventor dari Vaksin COVID-19 ini, banyak aspek  yang  harus  diperhatikan,  mulai  dari  pendanaan  untuk  melakukan  penelitian  yang tidak  mudah  dan  sebentar,  serta  kepentingan  dari  para  investor  yang  sudah  berkontribusi dalam  pendanaan  penelitian  tersebut,  terlebih  setiap  negara  yang  menjadi  anggota  WTO sudah sepakat untuk tunduk terhadap aturan Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights  (TRIPS)  yang  begitu  menghormati  hak  kekayaan  intelektual.  sehingga  dapat  kita lihat disini terdapat pertentangan antara kepentingan negara maju yang mementingkan para investornya  dan  negara  berkembang  yang  mementingkan  masyarakatnya  dalam memperjuangkan  pemenuhan  Vaksin  COVID-19.  Lantas  bagaimanakah  hukum  akan memandang dua kepentingan ini akan dibahas pada poin berikut.
2.2 Kehadiran Negara dalam Pemenuhan Vaksin COVID-19
Isu terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini mulai menjadi perhatian negara-negara di  dunia,  hal  ini dipicu karena adanya permintaan dari negara berkembang yakni  India  dan  Afrika  Selatan  untuk  sementara  waktu  dilakukan  pengabaian  sementara hak  paten  pada  Vaksin  COVID-19.  Menurut  mereka  pandemi  COVID-19  memerlukan tanggapan global yang didasarkan pada persatuan, solidaritas, dan kerja sama multilateral. Sehingga  terdapat  keadaan  luar  biasa  yang  membenarkan  untuk  mengabaian  dari kewajiban  perjanjian  Trade-Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights  (TRIPS) terkait  dengan  paten  vaksin  COVID-19.  Segala  upaya  dilakukan  oleh  tiap  negara,
khususnya  negara  berkembang  dan  negara  miskin  untuk  mengahadapi  COVID-19, memang vaksin bukanlah merupakan jalan keluar untuk mengatasi pandemi, namun upaya dalam  hal  mendatangkan  vaksin  merupakan  upaya  terbaik  tiap-tiap  negara  untuk memberikan jaminan kesehatan dan melindungi masyarakatnya.
Berbeda  pandangan  dengan  negara  maju,  mereka  berpendapat  bahwa  perebutan vaksin secara global justru akan berisiko menambah panjang pandemi, justru dalam hal ini negara  maju  selalu  menegaskan  akan  membagikan  vaksin  kepada  negara  miskin  secara adil.  Selain  itu  mereka  juga  berpendapat  bahwa  permintaan  perilisan  informasi  terkait dengan vaksin COVID-19 ini tidak akan meningkatkan pasokan dalam jangka pendek, hal ini  disebabkan  pembuatan  vaksin  itu  sangat  rumit  sehingga  tidak  bisa  serta  merta mendapatkan  informasi  terkait  vaksin  kemudian  dapat  dengan  mudah  diproduksi  dalam jumlah besar begitu saja. Selain itu, pada bulan Maret dan April 2021 banyak sikap kontra atas  proposal  dari  negara  berkembang  tersebut,  yakni  tidak  lain  dari  perusahaan  farmasi negara  maju  misalnya  Biotechnology  Innovation  Organization  (BIO),  Pharmaceutical Research  and  Manufacturers  of  America  (PhRMA),  lima  belas  organisasi  industri  dan perdagangan  (termasuk  BIO  and  PhRMA),  empat  organisasi  kekayaan  intelektual.  Thom Tillis,  selaku  sub  komite  Kekayaan  Intelektual  mengirimka  surat  terpisah  kepada Administrasi  Biden,  anggota  Kongres,  dan  pejabat  di  Kantor  Paten  dan  Hak  Cipta,  agar menentang proposal pengabaian HKI COVID-19.
Tentu  saja  pandemi  COVID-19  tidak  mungkin  dibiarkan  begitu  saja  oleh  negara- negara di dunia, pasalnya dengan virus ini populasi dunia mungkin saja bisa habis. Francis Fukumaya dalam Adi Fahrudin, Ph.D  menerangkan bahwa suatu  negara  yang mengalami penyebaran  penyakit  maupun  tingkat  kemiskinan  yang  terus  bertahan  dan  bertambah bukanlah  hal  yang  ikhwal  berdiri  sendiri,  melainkan  gejala  politik  dimana  negara  yang memiliki  peran  sebagai  institusi  terpenting  dalam  masyarakat  dianggap  gagal melaksanakan  perannya,  dan  bahwa  kegagalan  negara  tersebut  bisa  menjadikan  ancaman terbesar  bagi  umat  manusia.  Fungsi  negara  itu  sendiri  menurut  Francis,  memiliki  tiga fungsi penting yakni;
a. Fungsi  minimal,  dalam  hal  ini,  negara  haruslah  berupaya  untuk  menyediakan kebutuhan publik. Misalnya memenuhi kebutuhan pertahanan, hukum, ketertiban, dan kesehatan masyarakat.
b. Fungsi  menengah,  negara  dalam  hal  ini  dapat  mengatur  mengenai  monopoli  atau kepemilikan, menangani persoalan eksternal seperti pendidikan maupun lingkungan.
c. Fungsi aktivis, negara berperan untuk menyusun regulasi dalam negerinya. Pemenuhan vaksin  COVID-19 merupakan tanggung jawab negara untuk  memenuhi fungsinya sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Namun tanggung jawab itu tidak akan mudah  untuk  dilakukan  apabila  vaksin  COVID-19  telah  dilindungi  oleh  HKI,  hal  ini disebabkan  karena  HKI  memberikan  hak  ekslusif  kepada  pemegang  hak  tersebut  atau dalam  hal  ini  adalah  penemu  Vaksin  COVID-19.  Dengan  dilindunginya  Vaksin  COVID- 19  oleh  instrumen  hukum  yang  ada,  pemegang  hak  dapat  mengontrol  pembuatan, penjualan,  penggunaan,  pengimporan,  penyewaan,  penyediaan  kepada  pihak  lain  melalui izin dari pemegang hak. Selain itu juga, dalam hal Vaksin COVID-19 sudah mendapatkan perlindungan  hukum  paten,  maka  ini  akan  menjadi  barrier  to  entries  dalam  industri farmasi,  dimana  perusahaan  penemu  dapat  memberikan  batasan  ruang  gerak  perusahaan farmasi  lainnya  untuk  berinovasi  karena  harus  menunggu  lisensi  vaksin  yang  memiliki paten  yang  sudah  habis  atau  sudah  selesai  (off-patent),  yang  sebagaimana  kita  ketahui bahwa ini memerlukan waktu yang lama. Mengingat proses penelitian dan inovasi Vaksin COVID-19 ini tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang, diperlukanlah sebuah kolaborasi  dari  berbagi  pihak,  misalnya  akademisi  dan  lembaga  penelitian  dengan  skema kerja  sama  penelitian  produk  (join  research),  kerja  sama  pengembangan  produk  (joint development),  transfer  teknologi  (technology  transfer),  dan  yang  paling  penting  adalah dukungan dari pemerintah.
United  State  Trade  Representative  (USTR)  Katherine  Tai  mengatakan  bahwa memang  masih  ada  kesenjangan  yang  mengaga  antara  negara  maju  dan  negara berkembang dalam hal pengaksesan ke obat-obatan, yang dalam hal ini vaksin COVID-19, dan  perlu  diingat  bahwa  ini  bukan  hanya  tantangan  untuk  pemerintah  melainkan  juga tantangan  untuk  industri  yang  bertanggung  jawab  atas  pengembangan  dan  pembuatan Vaksin  COVID-19,  ia  juga  mengatakan  bahwa  dunia  harus  belajar  dari  epidemi HIV/AIDS,  dimana  pada  saat  itu  tindakan  pembatasan  terhadap  akses  ke  obat-obatan berkontribusi pada penderitaan dan kematian yang tidak perlu.
Namun, perlu diketahui bahwa hadirnya sebuah negara dalam memenuhi kebutuhan Vaksin  COVID-19  ditengah  kondisi  genting  seperti  ini  dapat  mengesampingkan  sebuah hak  ekslusif  sebuah  kekayaan  intelektual  yang  sudah  memperoleh  perlindungan  hukum. Tindakan  yang dapat dilakukan oleh suatu negara ditengah situasi pandemi global seperti ini adalah dengan menerapkan lisensi wajib, artinya bahwa pemerintah suatu negara dapat mengeluarkan izin  kepada orang  atau suatu  perusahaan untuk  menghasilkan produk  yang telah dilindungi dengan paten tanpa persetujuan pemegang paten yang bersangkutan.
Adanya  aturan  mengenai  lisensi  wajib  ini  karena  disadari  ada  kelemahan  dalam pemberian perlindungan paten karena tidak luput dari pemberian dampak negatif terhadap masyarakat,  terutama  kepada  masyarakat  negara-negara  berkembang.  Misalnya  dengan adanya  paten  obat  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat  banyak  akan  menyulitkan akses  dalam  mendapatkan  obat-obatan  yang  diperlukan.  Oleh  karena  itu  pasal  mengenai lisensi  wajib  ini  hadir  di  dalam  TRIPS.  Hal  ini  sejalan  dengan  Pasal  8  Perjanjian  TRIPS yang membenarkan suatu negara untuk menetapkan atau mengubah hukum dan peraturan perundang-undangan  mereka  guna  kepentingan  kesehatan  masyarakat.  Namun,  perlu  di catat  bahwa  apabila  suatu  negara  mengubah  peraturan  nasionalnya  demi  memungkinkan pemerintah negara tersebut untuk memberikan lisensi wajib kepada orang atau perusahaan nasional  di  negaranya,  hal  ini  tidak  luput  dari  penentangan  keras  dan  keberatan  dari pemegang  paten  yang  umumnya  adalah  perusahaan  farmasi  yang  ada  di  negara  maju. Adapun  contoh  negara  yang  telah  menemukan  vaksin  COVID-19  adalah  farmasi  asal China yakni Vaksin Sinovac (CoronaVac); Vaksin Novavax dari Amerika Serikat; Vaksin AstraZeneca-Oxford;  Vaksin  Pfizer-BioNTech;  dan Vaksin  COVAX. Selain  penentangan keras  dari  negara  maju,  pemanfaatan  lisensi  wajib  juga  harus  menghadapi  tantangan sulitnya  perusahaan  di  negara  berkembang  untuk  memproduksi  vaksin  yang  diperlukan masyarakat mengingat metode pembuatan Vaksin COVID-19 yang begitu kompleks serta kemampuan kapital negara berkembang itu sendiri. Terlebih pelaksanaan dari lisensi wajib harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan domestik dalam negeri negara tersebut, yang dalam  hal  ini  pihak  yang  bersangkutan  tidak  dapat  melakukan  ekspor  kepada  negara berkembang atau negara miskin yang memang belum mampu melakukan produksi sendiri. Artinya  bahwa  Vaksin  COVID-19  akhirnya  mengharuskan  negara  itu  untuk  mengimpor dari  perusahaan  farmasi  yang  memegang  paten.  Kemudian  masalah  yang  ada  dalam pengimplementasian  lisensi  wajib  menjadi  perhatian  bagi  Dewan  TRIPS  sehingga  pada tahun  2003  dikeluarkanlah  Keputusan  Dewan  Umum  TRIPS  mengenai  paragraph  6 system.  Sehingga  dengan  adanya  keputusan  ini  memberikan  kemungkinan  kepada  suatu negara  berkembang  untuk  melakukan  ekspor  atau  mengimpor  Vaksin  COVID-19  yang diproduksi berdasarkan lisensi wajib.
Perlu  disadari  bahwa  ada  kebutuhan  mendesak  untuk  meningkatkan  upaya  negara untuk mendistribusikan Vaksin COVID-19 secara cepat, dengan aman dan efektif sehingga dapat  membatasi  dampak  pandemi  pada  orang,  ekonomi,  dan  masyarakat.  Dengan demikian,  atas  nama  kesehatan  dan  keselamatan  masyarakat  tiap  negara,  maka  negara dapat  melakukan  intervensi  melalui  lisensi  wajib  apabila  Vaksin  COVID-19  sudah mendapatkan perlindungan hukum, dengan pertimbangan yang telah diuraikan diatas.
Sampai  dengan  tulisan  ini  dibuat,  Direktur  Jenderal  World  Health  Organization (WHO)  Dr.  Tedros  Adhanom  Ghebreyesus  memberikan  apresiasi  kepada  komitmen
pemerintahan Amerika Serikat  yakni Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris untuk mendukung pengabaian sementara atas perlindungan kekayaan intelektual Vaksin COVID- 19 sebagai langkah yang berani untuk mengakhiri pandemi secepatnya. United State Trade Representative (USTR) Katherine Tai merilis pernyataan bahwa pengabaian sementara hak kekayaan  intelektual  Vaksin  COVID-19  sudah  mendapat  dukungan  dari  pemerintah Amerika  Serikat  yakni  Biden-Harris,  hal  ini  dikarenakan  apa  yang  dihadapi  dunia  pada saat  sekarang  ini  merupakan  krisis  kesehatan  global  dan  keadaan  luar  biasa  sehingga membutuhkan tindakan yang luar biasa pula.
2.3 Instrumen Hukum Vaksin COVID-19: Ekslusifitas Paten Vs Lisensi Wajib Kekayaan  intelektual  ( intellectual  property )  merupakan  sebuah  ciptaan  yang dihasilakan  melalui  kemampuan  intelektual  manusia  ( creation  of  mind )  yang  kemudian diwujudkan  dalam  suatu  bentuk,  misalnya  karya  tulis,  karya  bersifat  artistik,  simbol, gambar,  maupun  desain  yang  kemudian  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  perdagangan. Creation of  mind ini ditegaskan pula dalam  Pasal  2 paragraf  viii Agreement  Establishing the World Intellectual Property Organization , yakni;
a. Karya tulisan, seni, beserta karya yang berada dalam bidang ilmu pengetahuan;
b. Penampilan yang disajikan oleh artis melalui media rekaman maupun penyiaran;
c. Ciptaan yang baru di berbagai bidang;
d. Penemuan untuk pertama kali di bidang ilmu pengetahuan;
e. Desain industri;
f. Merek maupun julukan komersial;
g. Perlindungan terhadap persaingan curang (unfair competition); Adapun  Trade-Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights  (TRIPS)  tidak memberikan  definisi  secara  gamblang  apa  yang  dimaksud  dengan  Hak  Kekayaan Intelektual  (HKI),  namun  istilah  HKI  dapat  kita  lihat  pada  preambul  Perjanjian  TRIPS dimana tertulis: “Desiring to reduce distortions and impediments to international trade, and taking  into  account  the  need  to  promote  effective  and  adequate  protection  of  intellectual property rights, and to ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate trade.”
Dari  uraian-uraian  tersebut  dapat  kita  simpulkan  bahwa  HKI  merupakan  hak  yang timbul  dari  hasil  pemikiran  atau  intelektual  manusia,  yang  kemudian  pemikirannya  itu dituangkan  dalam  sebuah  wujud  yang  nyata,  entah  itu  dalam  bentuk  invensi,  kreasi, ciptaan,  desain,  yang  kemudian  wujud  nyata  tadi  memiliki  nilai  ekonomi  dan  memiliki manfaat  bagi  kehidupan  manusia  sehingga  akhirnya  dilindungi  oleh  hukum.  Ada  dua alasan  utama  mengapa  negara  menciptakan  undang-undang  untuk  melindungi  kekayaan intelektual  seseorang,  yakni  yang  pertama  untuk  memberikan  ekspresi  hukum  hak  moral dan  ekonomi  bagi  pencipta,  serta  memberikan  hak  publik  dalam  mengakses  ciptaannya tersebut,  yang  kedua  adalah  untuk  mempromosikan  kreativitas  untuk  mendorong perdagangan  yang  adil  dan  menciptakan  perdagangan  yang  berkontribusi  pada pembangunan ekonomi dan sosial. Perlu dipahami bahwa seseorang bebas untuk memilih mengajukan  permohonan  untuk  melindungi  karyanya  atau  tidak.  Hak  ekslusif  yang diberikan negara kepada penemu atau pemegang karya intelektual adalah didasarkan pada bentuk  penghargaan  atas  hasil  kekayaan  intelektual  seseorang  tersebut.  Adapun  tujuan diberikannya perlindungan HKI adalah;
a. Memberikan penghargaan atas penemuan yang dihasilkan melalui usaha dan kerja keras penemu.
b. Mempromosikan  publikasi  invensi  dalam  bentuk  dokumen  yang  bisa  dilihat  oleh masyarakat.
c. Merangsang  adanya  alih  informasi  melalui  kekayaan  intelektual,  misalnya  melakukan alih teknologi untuk kekayaan intelektual yang dilindungi paten.
d. Memberikan  perlindungan  hukum  apabila  nantinya  karya  si  penemu  ditiru  oleh  orang lain.
TRIPS  dalam  perkembangannya  memberikan  perlindungan  paten  yang  cukup  ketat terhadap suatu invensi hasil pemikiran manusia, hal ini tentu saja sangat  diperlukan guna melindungi  pemilik  hak  paten.  Sebagaimana  yang  kita  ketahui  bahwa  terdapat keberhasilan penemuan  Vaksin  COVID-19 ditengah perluasan penyebaran virus COVID- 19  di  masyarakat  dunia  sampai  harus  dilakukan  pembatasan  sosial  berskala  besar  yang mengganggu  ruang  gerak  masyarakat  untuk  beraktivitas.  Tentu  saja  penemuan  Vaksin COVID19  ini  tidak  boleh  dipandang  hanya  dari  aspek  ekonomi,  tetapi  juga  harus dipandang  dari  aspek  sosial,  dikarenakan  penemuan  ini  adalah  upaya  dalam  pemulihan kesehatan  masyarakat  (public  health  recovery)  namun  juga  tidak  mengabaikan  apa  yang sudah  diupayakan  oleh  inventor  atas  hak  ekonomi  dan  hak  moral  yang  melekat  pada penemuan  Vaksin  COVID-19.  Dengan  dilindunginya  Vaksin  COVID-19  yang  sudah ditemukan  oleh  inventornya  maka  akan  memberikan  hak  monopoli  dan  memberikan insentif  untuk  secara  berkelanjutan  juga  mengalokasikan  dana  terhadap  riset  dan pengembangan  terhadap  temuannya  itu.  Selain  itu  juga,  dengan  dilindunginya  secara hukum  penemuan  vaksin  COVID-19  hasil  penemuan  inventor  akan  menciptakan sustainability,  yang  hingga  pada  akhirnya  menciptakan  competitive  advantage  bagi perusahaan  ataupun  organisasi  yang  terlibat  di  dalamnya.  Vaksin  COVID-19  merupakan komoditi  yang  harus  dilindungi  melalui  instrumen  hukum,  sebab  vaksin  dihasilkan  oleh riset  yang  panjang  oleh  seorang  peneliti  sehingga  perlu  untuk  diberikan  penghargaan. Peneliti  dalam  melakukan  riset  vaksin  COVID-19  ini  tentu  telah  mengupayakan  waktu, pikiran, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu juga, perlindungan vaksin melalui instrumen hukum dapat mengontrol penggunaan maupun penjualan vaksin tersebut.
Namun  seiring  dengan  berkembangnya  keadaan  dunia,  perlindungan  paten  tidak luput  dari  pemberian  dampak  negatif  kepada  masyarakat  suatu  negara  terutama  negara berkembang,  hal  ini  disebabkan  karena  masyarakat  mendapatkan  kesulitan  dalam mengakses  apa  yang  telah  dipatenkan  tersebut,  dalam  hal  ini  Vaksin  COVID-19.  TRIPS memberikan  kemungkinan  untuk  mengabaikan  hak  ekslusif  dalam  perlindungan  HKI, artinya bahwa  HKI dapat  dikecualikan dalam hal tertentu, karena ekslusifitas dalam HKI merupakan  hak  yang  ada  batasnya.  Salah  satu  wujud  daripada  pembatasan  hak  tersebut adalah  adanya  aturan  mengenai  lisensi  wajib  (compulsory  licence).  Lisensi  wajib merupakan  pemberian  izin  dari  pemerintah  suatu  negara  kepada  suatu  perusahaan  atau kepada  seseorang  untuk  menghasilkan  produk  yang  dipatenkan  tanpa  persetujuan  dari pemilik atau pemegang paten.
Alasan pentingnya lisensi wajib paten, yang dalam hal ini Vaksin COVID-19 adalah untuk mencegah penyalahgunaan hak pemegang paten yang mungkin saja dapat merugikan masyarakat,  memenuhi  kebutuhan  mendesak  suatu  negara  atau  situasi  dan  kondisi  yang ekstrem. Dalam hal lisensi wajib, hak individual dari seorang pemegang paten, tidak boleh dikurangi  untuk  dimanfaatkan  oleh  individu  yang  lainnya,  melainkan  hanya  dapat dikurangi untuk dimanfaatkan oleh kepentingan sosial dan kolektif. Hal ini sejalan dengan Pasal  7  TRIPS  dengan  memperhatikan  Paragraf  4  Preambul  TRIPS  yang  dimana keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  tidak  bisa  diperoleh  melalui  pengurangan  hak pemegang  paten  tanpa  adanya  kepentingan  masyarakat  luas  atau  kepentingan  masyarakat secara  kolektif.  Artinya  bahwa  penerapan  lisensi  wajib  harus  dilakukan  dengan  alasan khusus, antara lain;
e. Dilakukan agar mencegah penyalahgunaan hak pemegang paten yang diakibatkan dari pelaksanaan hak ekslusif lainnya.
f. Dilakukan agar mengurangi ketidak cukupan pelaksanaan invensi yang di patenkan
g. Dilakukan untuk kebutuhan mendesak suatu negara, kondisi ekstrem, atau penggunaan yang  dilakukan  untuk  kepentingan  masyarakat  yang  tidak  digunakan  untuk kepentingan komersial.
h. Mengantisipasi dalam hal pelaksanaan paten yang dilakukan oleh pemegang paten atau penerima lisensi dengan cara-cara yang merugikan kepentingan masyarakat.
i. Untuk memproduksi produk farmasi  yang diberi Paten di Indonesia untuk pengobatan pada manusia.
j. Mengimpor  pengadaan  produk  farmasi  yang  diberi  Paten  di  Indonesia  tetapi  belum bisa diproduksi di Indonesia guna pengobatan pada manusia.
k. Mengekspor  produk  farmasi  yang  diberi  Paten  dan  diproduksi  di  Indonesia  guna pengobatan  pada  manusia,  berdasarkan  permintaan  dari  negara  berkembang  atau negara yang belum berkembang.
Dari  alasan-alasan  penerapan  lisensi  wajib  diatas,  tentu  saja  bisa  dijadikan  sebagai alasan  urgensi  penerapan  lisensi  wajib  jika  benar  akan  diterapkan  pada  lisensi  paten Vaksin  COVID-19.  Namun  yang  perlu  diperhatikan  disini  adalah,  suatu  negara  bisa menjadi pemberi lisensi (licensor) ini apabila inventornya adalah orang atau badan hukum di negara tersebut, kemudian atas permintaan negara berkembang atau negara miskin untuk diekspor  invensi  tersebut  guna  mencegah  atau  mengobati  suatu  penyakit,  yang  dalam konteks  ini  adalah  Corona  Virus  Disease-19  (COVID-19).  Kemudian,  suatu  negara  bisa menjadi  penerima lisensi  (licensee) apabila suatu  invensi ditemukan oleh inventor negara lain, dalam hal ini maka pemohon lisensi paten dapat dilakukan oleh pemerintah atau pihak ketiga.  Lisensi  wajib  Vaksin  COVID-19  dapat  memberikan  akses  ke  negara  maju  yang lebih mudah dan harga Vaksin COVID-19 menjadi lebih terjangkau.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  bahwa  vaksin  COVID-19  diminta  oleh banyak negara berkembang dan negara miskin, diantaranya India dan Afrika Selatan untuk dilakukannya  pengabaian  hak  paten  atas  Vaksin  COVID-19  tersebut,  tentu  saja  hal  ini mulanya  ditentang  oleh  negara  maju,  khususnya  negara  yang  melakukan  penemuan ataupun  pengembangan  terhadap  Vaksin  COVID-19  maupun  termasuk  juga  negara investor  yang  sudah  mendanai  penelitian  dalam  proses  penemuan  vaksin.  Namun,  untuk mendorong  kesetaraan  akses  terhadap  vaksin  di  seluruh  dunia  dan  dalam  rangka  untuk meningkatkan  produksi  vaksin  global  maka  sudah  sewajarnya  apabila  hak  paten  atas Vaksin  COVID-19  ini  diabaikan  untuk  jangka  waktu  tertentu.  Hal  ini  juga  sudah  diatur dalam  Pasal  IX  Paragraf  3  dan  Pasal  IX  Paragraf  4  Agreement  Establishing  the  World Trade  Organization  yang  pada  intinya  mengatakan  apabila  dalam  keadaan  luar  biasa, Konferensi  Menteri  dapat  memutuskan  untuk  mengesampingkan  kewajiban  yang dikenakan  pada  anggota  WTO  dengan  ketentuan  bahwa  keputusan  semacam  itu  harus diambil  dengan  tiga  per  empat  anggota  kecuali  ditentukan  lain.  Keputusan  Konferensi Menteri  yang  memberikan  pengabaian  akan  menjelaskan  terkait  dengan  pengecualian tersebut  beserta  keadaan  yang  membenarkannya,  syarat  dan  ketentuan  yang  mengatur penerapan pengesampingan, dan tanggal pengesampingan akan berakhir.
Sebagai  mana  yang  telah  dijelaskan  juga  sebelumnya,  bagaikan  gayung  bersambut, keinginan  dari  negara  berkembang  maupun  negara  miskin  agar  negara  kaya  untuk membebaskan  hak  patennya  disambut  baik  dengan  didukung  oleh  pemetintahan  Amerika Serikat  yakni  Biden-Harris,  mereka  mempertimbangkan  bahwa  apa  yang  dihadapi  dunia pada saat sekarang ini merupakan krisis kesehatan global dan keadaan luar biasa sehingga membutuhkan  tindakan  yang  luar  biasa  pula.  Dukungan  Biden-Haris  juga  disambut  baik oleh  Direktur  Jenderal  World  Health  Organization  (WHO)  Dr.  Tedros  Adhanom Ghebreyesus  juga  sudah  menyampaikan  apresiasi  kepada  komitmen  pemerintahan Amerika  Serikat  untuk  mendukung  pengabaian  sementara  atas  perlindungan  kekayaan intelektual  Vaksin  COVID-19  sebagai  langkah  yang  berani  untuk  mengakhiri  pandemi secepatnya.
Pemberian perlindungan paten tidak hanya sekedar terkait dengan penanaman modal, tetapi  bisa  dijadikan  posisi  tawar  menawar  suatu  perusahaan  dalam  negara  kalau pemerintah  tidak  menyadari  akan  hal  itu,  suatu  negara  akan  mendapatkan  kendala  atau hambatan  dalam  melakukan  ekspor,  terlebih  investor  akan  berpikir  dua  kali  untuk menanamkan  modalnya.  Sejalan  dengan  itu,  Indonesia  yang  diketahui  mengubah  aturan terkait  dengan  lisensi  wajib  sebagaimana  yang  di  atur  dalam  Pasal  20  Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, perubahan aturan ini dikarenakan adanya kewajiban transfer  teknologi  yang  mewajibkan  untuk  membuat  produk  di  Indonesia  akan menghambat  untuk  dilakukannya  investasi  asing,  kemudian  pertimbangan  lainnya  adalah karena  Pasal  20  tersebut  bertentangan  dengan  Pasal  27  TRIPS  dimana  pemerintah mengatakan  bahwa  adanya  unsur  diskriminasi  pada  Pasal  20  Undang-Undang  Paten sehingga  harus  dihapuskan.  Sebagaimana  yang  kita  ketahui  bahwa  Pasal  20  ini mewajibkan  pamilik  hak  paten  untuk  melaksanakan  patennya  di  tanah  air  atau  disebut dengan kebijakan local working. Padahal yang sebenarnya dibicarakan dalam konsel Pasal 27  TRIPS  adalah  mengenai  perbedaan  perlakuan  antar  warga  bangsa,  dan  tidak menyinggung  soal  alih  teknologi  dari  suatu  produk.  Berikut  ini  Pasal  27  TRIPS  yang menyebutkan  bahwa  “Subject  to  the  provisions  of  paragraphs  2  and  3,  patents  shall  be available  for  any  inventions,  whether  products  or  processes,  in  all  fields  of  technology, provided  that  they  are  new,  involve  an  inventive  step  and  are  capable  of  industrial application. Subject to paragraph 4 of Article 65, paragraph 8 of Article 70 and paragraph 3  of  this  Article,  patents  shall  be  available  and  patent  rights  enjoyable  without discrimination  as  to  the  place  of  invention,  the  field  of  technology  and  whether  products are imported or locally produced.”
Berikut  ini  tabel  perbandingan  antara  Pasal  20  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2016 tentang Paten dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 20: (1) Pemegang wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. (2) Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) harus menunjang transfer  teknologi,  penyerapan investasi,  dan  /  atau  penyediaan lapangan kerja.

## Pasal 107:
Beberapa  ketentuan  dalam Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2016  tentang  Paten diubah sebagai berikut: Pasal 20 (1) Paten wajib dilaksanakan di Indonesia. (2) Pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1),  ialah sebagai berikut: a. pelaksanaan  Paten- produk yang meliputi  membuat, mengimpor, atau melisensikan produk  yang  diberi Paten; b. pelaksanaan  Paten- proses yang meliputi  membuat, melisensikan,  atau mengimpor  produk yang dihasilkan dari  proses  yang diberi Paten; atau c. pelaksanaan  Paten-
metode, sistem, dan penggunaan yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang dihasilkan dari metode, sistem, dan penggunaan yang diberi Paten.
Pasal terbaru ini dikritisi oleh Prof. Dr. Agus Sardjono, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas  Indonesia, ia  mengatakan  bahwa  Pasal  20  Undang-Undang  Paten  merupakan nyawa yang ada dalam Undang-Undang tersebut, dan apabila dihapuskan maka hilang pula makna  keseluruhan  substansi  Undang-Undang  Paten.  Hal  ini  dikarenakan  bahwa  alih teknologi dalam paten merupakan hal yang wajib, dapat dipahami juga secara harafiah kata paten yang berarti terbuka, dan lawan katanya laten yang berarti tertutup, sehingga dalam hal  ini  konsep  keterbukaan  dalam  paten  menghendaki  keterbukaan  penemuan  tersebut. Perlu  ditegaskan  bahwa  paten  merupakan  pertemuan  dari  kehendak  inventor  untuk mengungkap  teknologinya,  kemudian  suatu  negara  memberikan  hak  monopoli  selama  20 (dua  puluh)  tahun  berdasarkan  TRIPS.  Sehingga  Pasal  20  Undang-Undang  Paten  ini menjadi  kurang  relevan  apabila  diterapkan.  Selain  itu, local  working pada  Pasal  20  di peraturan yang lama, dimaknai sebagai aturan domestik yang memungkinkan diberikannya lisensi apabila paten tidak dilaksanakan di negara yang memberikan hak paten. Ketiadaan pengerjaan  paten  secara  domestik  bisa  dianggap  sebagai  penyalahgunaan  hak  paten  oleh pemegang hak, yang kemudian bisa dilakukan lisensi wajib sehingga memaksa pemegang hak  paten  agar  patennya  itu  bisa  dieksploitasi  proses  dan  produk  yang  mendapatkan perlindungan.  Perlu  dicatat  bahwa  Pasal  27  TRIPS  tidak  bisa  dibaca letterlijk melainkan harus  memperhatikan  Pasal  30  dan  Pasal  31  TRIPS.  Mungkin  ada  baiknya  apabila pemerintah  bisa  mengelompokkan  jenis  paten  mana  saja  yang  perlu  pembatasan,  kalau misalnya seperti obat-obatan atau vaksin untuk virus bisa diwajibkan untuk alih teknologi, sebab  jika  dirahasiakan  terus  menerus  oleh  pemegang  hak  maka  ilmuwan  lain  juga  akan kesulitan  untuk  mengembangkannya.  Ditambah  misalnya  vaksin  COVID-19  ini  sangat memerlukan alih teknologi karena sangat menyangkut dengan kemaslahatan umat banyak didunia.  Sudah  seharusnya  undang-undang  suatu  negara  menciptakan  aturan  untuk melindungi masyarakatnya, bukan sebaliknya justru merugikan masyarakatnya sendiri.
Dengan  diundangkannya  Pasal  20  yang  baru,  dalam  hal  pengembangan  Vaksin COVID-19,  Indonesia  sebagai  negara  berkembang  tidak  bisa  lagi  mewajibkan  Inventor untuk melaksanakan penemuannya di Indonesia, artinya bahwa tidak akan ada keterbukaan terhadap  penemuan  tersebut  sehingga  tidak  ada  pula  transfer  teknologi  untuk  Indonesia dan  Indonesia  tidak  bisa  mengembangkan  hasil  penememuan  Inventor  dari  luar. Dampaknya,  Indonesia  akan  tetap  mengimpor  dari  luar  Vaksin  COVID-19  ini.  Alih-alih memudahkan investor untuk masuk ke Indonesia, namun menambah pekerjaan baru untuk Indonesia  sendiri  karena  tidak  bisa  mengembangkan  penemuan  Inventor  dan  harus menunggu jangka waktu perlindungannya habis barulah bisa dikembangkan penemuannya itu.

## 3. KESIMPULAN
Sesuatu  yang  dihasilkan  melalui  proses  atau  kegiatan  manusia  seringkali  memberikan dampak  yang  bernilai  bagi  masyarakat,  sehingga  nilai  sosial  tadi  menjadi  dasar  pemberian penghargaan terhadap orang tersebut.  Hak ekonomi diberikan perlindungan dalam hak milik,
sehingga  dapat  diterjemahkan  sebagai  pendorong  agar  si  pencipta  bersedia  untuk  membuka karyanya tersebut. Tujuannya dibukanya karya ciptanya tadi adalah untuk memicu penciptaan ide-ide  yang  baru  lagi,  oleh  kerena  itu,  melalui  keuntungan  ekonomi  yang  didapatkan, seseorang bisa didorong untuk menemukan dan menjual temuannya tadi sehingga bermanfaat untuk masyarakat, namun hak yang diberikan berupa hak milik bisa diberikan terhadap sesuatu apabila memenuhi syarat “ enough and as good left in common for others”.
Vaksin COVID-19 merupakan komoditi yang harus dilindungi melalui instrumen hukum, sebab  vaksin  dihasilkan  oleh  riset  yang  panjang  oleh  seorang  peneliti  sehingga  perlu  untuk diberikan  penghargaan.  Peneliti  dalam  melakukan  riset  vaksin  COVID-19  ini  tentu  telah mengupayakan  waktu,  pikiran,  tenaga,  dan  biaya  yang  tidak  sedikit.  Selain  itu  juga, perlindungan  vaksin  melalui  instrumen  hukum  yang  ada  juga  agar  penggunaan  maupun penjualan  vaksin  tersebut  dapat  dikontrol.  Vaksin  COVID-19  yang  sudah  ditemukan  oleh inventor akan memberikan hak monopoli dan memberikan insentif untuk secara berkelanjutan juga  mengalokasikan  dana  terhadap  riset  dan  pengembangan  terhadap  temuannya  itu.  Selain itu  juga,  dengan  dilindunginya  secara  hukum  penemuan  vaksin  COVID-19  hasil  penemuan inventor akan menciptakan sustainability, yang hingga pada akhirnya menciptakan competitive advantage bagi perusahaan ataupun organisasi yang terlibat di dalamnya.
TRIPS  memberikan  kemungkinan  untuk  mengabaikan  hak  ekslusif  dalam  perlindungan HKI, artinya bahwa HKI dapat dikecualikan dalam hal tertentu, karena ekslusifitas dalam HKI merupakan hak yang ada batasnya. Salah satu wujud daripada pembatasan hak tersebut adalah adanya aturan mengenai lisensi wajib (compulsory licence). Selain itu, TRIPS, dalam keadaan luar  biasa  Konferensi  Menteri  dapat  memutuskan  untuk  mengesampingkan  kewajiban  yang dikenakan  pada  anggota  WTO.  Sehingga,  pengabaian  sementara  hak  kekayaan  intelektual Vaksin  COVID-19  bisa  direalisasikan  dikarenakan  apa  yang  dihadapi  dunia  pada  saat sekarang ini merupakan krisis kesehatan global dan keadaan luar biasa sehingga membutuhkan tindakan yang luar biasa pula.

## 4. DAFTAR PUSTAKA BUKU
(WIPO), World Intellectual Property Organization. The Concept of Intellectual Property. WIPO Publication No. 450E/20 ISBN 978-92-805-3176-3, n.d.
Fahrudin,  Adi. Perubahan  Sosial  Ekonomi  di  Masa  Pandemi  Covid-19. Bandung:  PT  Refika Aditama, 2020.
Granstrand. The  Economics  and  Management  of  Intellectual  Property:  Towards  Intellectual Capitalism. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 1999. Krisnani  Setyowati,  et.al. Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Tantangan  Implementasinya  di Perguruan  Tinggi. Bogor: Kantor Hak kekayaan  intelektual  Institut Pertanian Bogor, 2005.
Maulana,  Insan  Budi. Sukses  Bisnis  Melalui  Merek,  Paten  dan  Hak  Cipta ,  Bandung:  Citra Aditya Bakti, 1997.
Saidin, H.OK. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Sutedi, Adrian. Hak atas Kekayaan Intelektual , Jakarta: Sinar Grafika, 2013

## JURNAL
Antariksa, Basuki. "Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia." n.d.: 6-8. Hughes, Justin. "The Philosophy of Intellectual Property." Georgetown Law Journal , 1988.
Ichsan,  Achmad  Amri.  "Analisis  Yuridis  terhadap  Lisensi  Wajib  dan  Pelaksanaan  Paten  oleh Pemerintah Berdasarkan Perjanjian TRIP’s." Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1”, Vol 2 , 2014.
Syahroni,  Irfan  Dwi.  “ Legal  Working  Paten  di  Indonesia  Berdasarkan  TRIPs:  Perbandingan India dan Sri Lanka. “ Journal of Private and Economic Law ”, Vol.1, No.1, 2021, 1-22. DOKUMEN INTERNASIONAL
World Trade Organization, Council for Trade-Related Aspects  of  Intellectual Property Rights, on paragraph 5, of the Waiver from Certain Provisions of The Trips Agreement for the Prevention, Containment and Treatment of COVID-19, IP/C/W/669, 2 Oktober 2020.

## PERATURAN INTERNASIONAL
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Paris Convention for the Protection of Industrial Property

## PERATURAN NASIONAL
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## INTERNET
Achmad  Reyhan  Dwianto,  6  Negara  Ini  Berlomba-lomba  Lakukan  Uji  Coba  Vaksin  Corona pada  Manusia,  <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4989306/6-negara-ini- berlomba-lomba-lakukan-uji-coba-vaksin-corona-pada-manusia>,  diakses  tanggal  29 April  2021. 6  Negara  Ini  Berlomba-lomba  Lakukan  Uji  Coba  Vaksin  Corona  pada Manusia. April Jumat, 2020. Achmad Reyhan Dwianto, 6 Negara Ini Berlomba-lomba Lakukan  Uji  Coba  Vaksin  Corona  pada  Manusia,  <https://health.detik.com/berita- detikhealth/d-4989306/6-negara-ini-berlomba-lomba-lakukan-uji-coba-vaksin-corona- pada-manusia>, diakses tanggal 29 April 2021. (accessed April 29, 2021).
Anwar, Firdaus. Update 5 Jenis Vaksin COVID-19 dan Harganya di Indonesia. Januari Selasa, 2021. https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5349076/update-5-jenis-vaksin- covid-19-dan-harganya-di-indonesia (accessed Mei 7, 2021).
Ashutosh  Pandey,  Negara  Kaya  Gagalkan  Usulan  Berbagi  Hak  Paten  Vaksin  Corona, <https://www.dw.com/id/negara-kaya-gagalkan-usulan-berbagi-hak-paten-vaksin- corona/a-56467124>, diakses tanggal  27 April 2021. Negara Kaya Gagalkan Usulan Berbagi  Hak  Paten  Vaksin  Corona  diakses  tanggal  27  April  2021. Februari  Rabu, 2021. https://www.dw.com/id/negara-kaya-gagalkan-usulan-berbagi-hak-paten- vaksin-corona/a-56467124 (accessed April 27, 2021).
Basu,  Nayanima. WTO  to  again  discuss  Covid  Vaccine  IPR  waiver  proposal  by  India,  South Africa on Thursday , https://theprint.in/diplomacy/wto-to-again-discuss-covid-vaccine- ipr-waiver-proposal-by-india-south-africa-on-thursday/642370/,  (accessed  9  Mei 2021).
Indonesia,  Kongres  Advokat. Omnibus  Law  Dianggap  Ciderai  Sejarah  Paten. Maret  Kamis, 2020. https://www.kai.or.id/berita/17102/omnibus-law-dianggap-cederai-sejarah- paten.html (accessed Mei 9, 2021).
Representative,  Office  of  the  United  States  Trade. Statement  from  Ambassador  Katherine  Tai on  the  COVID-19  TRIPS  Waiver. Mei  Rabu,  2021.  https://ustr.gov/about-us/policy- offices/press-office/press-releases/2021/may/statement-ambassador-katherine-tai- covid-19-trips-waiver (accessed Mei 9, 2021).
World  Health  Organization,  https://www.who.int/news/item/05-05-2021-who-director-general- commends-united-states-decisi. WHO  Director-General  commends  United  States decision  to  support  temporary  waiver  on  intellectual  property  rights  for  COVID-19 vaccines. Mei  Rabu,  2021.  https://www.who.int/news/item/05-05-2021-who-director- general-commends-united-states-decisi (accessed Maret 9, 2021).
Zuhn, Donald. Biden Administration Supports Waiver of IP Protection for COVID-19 Vaccines. Mei  Kamis,  2021.  https://www.jdsupra.com/legalnews/biden-administration-supports- waiver-of-8063198/ (accessed Maret 9, 2021).