Judge : Jurnal Hukum Volume 05, Number 02, 2024,  doi.org/10.54209/judge.v5i02.567 E.SSN : 27754170 (Online  Elektronik) https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index

## ANALISIS STRATEGI HUKUM DALAM MEMPERCEPAT PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM PERDATA
Cici Fathona 1 , Fauziah Lubis 2
Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Medan
Article Info ABSTRACT Keywords: Eksekusi Putusan, Strategi Hukum, Hakim Perdata. Penelitian  ini  bertujuan  tentang  analisis  strategi  hukum  guna  mempercepat eksekusi  putusan  hakim  perdata.  Analisis  dilakukan  dengan  mengkaji permasalahan  yang  ada  dalam  penelitian  ini  yaitu  apa  saja  faktorfaktor  yang menghambat  pelaksanaan  eksekusi  putusan  hakim  perdata  dan  bagaimana strategi hukum yang efektif untuk mempercepat pelaksanaan eksekusi putusan hakim  perdata.  Penelitian  ini  menerapkan  metode  penelitian  hukum  normatif melalui  pendekatan  yuridis.  Eksekusi  putusan  hakim  merupakan  tindakan hukum yang dilakukan untuk mewajibkan pihak yang kalah dalam perkara agar mematuhi  isi putusan hakim.  Namun  dalam  praktiknya,  pelaksanaan  eksekusi putusan hakim seringkali terhambat oleh berbagai faktor. Hal ini mengakibatkan lambatnya  penyelesaian  sengketa  dan  hilangnya  kepercayaan  masyarakat terhadap  sistem  peradilan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  faktorfaktor yang  menghambat pelaksanaan eksekusi putusan hakim perdata  dikategorikan menjadi  tiga  yaitu  faktor  yuridis,  faktor  teknis,  dan  faktor  nonyuridis.  Untuk mengatasi  faktor  hambatan  tersebut  maka  diperlukan  strategi  hukum  dalam mempercepat eksekusi putusan hakim perdata yang dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu strategi preventif dan strategi represif. Jurnal hasil penelitian ini menyimpulkan  bahwa  pemilihan strategi  hukum  yang  tepat  harus disesuaikan dengan  kondisi  dan  fakta  hukum  yang  ada  dalam  setiap  kasus.  Dengan menerapkan  strategi  hukum  yang  tepat  dan  efektif,  diharapkan  dapat meningkatkan efektivitas eksekusi putusan hakim perdata. This is an open access article under the CC BYNC license Corresponding Author: Cici Fathona, Fauziah Lubis
Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Medan Address Email : cicifathona24@gmail.com¹, fauziahlubis@uinsu.ac.id²

## PENDAHULUAN
Peradilan perdata di Indonesia bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antar individu atau badan hukum dengan adil dan benar. Salah satu wujud penyelesaian sengketa tersebut adalah melalui eksekusi putusan hakim. Eksekusi putusan hakim merupakan tindakan hukum yang dilakukan untuk mewajibkan pihak yang kalah dalam perkara agar mematuhi isi putusan hakim.
Namun,  dalam  praktiknya,  pelaksanaan  eksekusi  putusan  hakim  seringkali  terhambat  oleh berbagai faktor, seperti ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan eksekusi, kurangnya koordinasi antar lembaga  terkait,  dan  intervensi  pihakpihak  yang  tidak  berkepentingan.  Hal  ini  mengakibatkan lambatnya  penyelesaian  sengketa  dan  hilangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  sistem  peradilan. (Santoso, 2020)
Berdasarkan latar belakang di atas, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis strategi hukum dalam mempercepat pelaksanaan eksekusi putusan hakim perdata. Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam jurnal ini adalah apa saja faktorfaktor yang menghambat pelaksanaan eksekusi putusan hakim perdata
dan bagaimana strategi hukum yang efektif untuk mempercepat pelaksanaan eksekusi putusan hakim perdata.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan faktorfaktor yang menghambat pelaksanaan eksekusi  putusan  hakim  perdata,  dan  merumuskan  strategi  hukum  yang  efektif  untuk  mempercepat pelaksanaan eksekusi putusan hakim perdata.
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  dalam  memberikan  sumbangsih  pemikiran dalam  upaya  mempercepat  pelaksanaan  eksekusi  putusan  hakim  perdata,  membantu  para  peneliti hukum dalam mengembangkan teori dan konsep tentang pelaksanaan eksekusi putusan hakim perdata, dan membantu para praktisi hukum dalam menerapkan strategi hukum yang efektif untuk mempercepat pelaksanaan eksekusi putusan hakim perdata. (Suryono, 2021)
Beberapa  penelitian  terdahulu  telah  membahas  tentang  strategi  hukum  dalam  mempercepat pelaksanaan  eksekusi  putusan  hakim  perdata.  Penelitianpenelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa terdapat  beberapa  strategi  hukum  yang  dapat  diterapkan  untuk  mempercepat  pelaksanaan  eksekusi putusan hakim perdata, antara lain peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, pemanfaatan teknologi informasi,  peningkatan  kapasitas  aparatur  penegak  hukum,  dan  pemberian  insentif  kepada  petugas eksekusi.
Oleh karena itu, diperlukan langkahlangkah untuk mempercepat pelaksanaan eksekusi putusan hakim perdata. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan menerapkan strategi hukum yang efisien. (Cahyono, 2020)

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan yuridis. Data penelitian  dikumpulkan  melalui  studi  literatur,  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  sekunder. UndangUndang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945, Kitab Undangundang Hukum Acara Perdata  (KUHAP),  dan  peraturan  perundangundangan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan putusan peradilan perdata merupakan sumber hukum primer. Buku teks, publikasi ilmiah, dan makalah hukum  lainnya  yang  membahas  penerapan  putusan  peradilan  perdata  adalah  contoh  sumber  hukum sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Faktorfaktor Yang Menghambat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Perdata
Eksekusi  putusan  hakim  perdata  merupakan  tahap  penting  dalam  proses  peradilan  untuk memastikan  keadilan  ditegakkan.  Sudikno  Mertokusumo  memandang  putusan  sebagai  pernyataan resmi hakim yang memiliki kekuatan hukum. Pernyataan ini dikeluarkan dalam kapasitasnya sebagai perwakilan  negara  yang  berwenang.  Tujuannya  adalah  untuk  menyelesaikan  perselisihan  antara pihakpihak  yang  berperkara  di  persidangan.  Putusan  hakim  yang  telah  final  dan  mengikat  dapat dilaksanakan melalui proses eksekusi. (Sudikno Mertokusumo, 2013)
Proses eksekusi putusan hakim perdata di Indonesia diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW) pasal 335 dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tahapan pelaksanaan eksekusi  putusan  hakim  perdata  yaitu  pertama,  permohonan  eksekusi:  Diajukan  oleh  pihak  yang menang  (pemohon  eksekusi)  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang  memutus  perkara.  Dilengkapi dengan:  Salinan  putusan  yang  sudah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  (inkracht),  Surat  kuasa  (jika diajukan oleh kuasa hukum), dan buktibukti lain yang diperlukan.
Kedua,  penetapan  Aanmaning:  Ketua  Pengadilan  Negeri  menerbitkan  Penetapan  Aanmaning. Aanmaning  adalah  perintah  kepada  termohon  eksekusi  (pihak  yang  kalah)  harus  secara  sukarela mengikuti putusan tersebut dalam waktu delapan hari sejak Aanmaning disampaikan. Ketiga, sidang Insidentil: diadakan jika termohon eksekusi tidak memenuhi putusan secara sukarela dalam batas waktu yang ditetapkan. Dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri. Agenda: Memeriksa kesiapan para pihak dan Menetapkan tanggal pelaksanaan eksekusi. (Abdurrahman, 1980)
Keempat, pelaksanaan Eksekusi: Juru Sita akan melaksanakan eksekusi sesuai dengan isi putusan hakim. Hal ini dapat berupa: Hal ini dapat berupa: Eksekusi Voolstrekking: Melaksanakan putusan yang menghukum termohon untuk melakukan suatu perbuatan, seperti menyerahkan barang atau melakukan
pembayaran dan Eksekusi Conservatoir: Melakukan tindakan pengamanan sementara terhadap barang milik termohon untuk mencegah hilangnya barang tersebut sebelum putusan dieksekusi secara penuh.
Kelima, Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi: Juru Sita akan membuat Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi yang berisi uraian tentang pelaksanaan eksekusi. Berita Acara ini akan ditandatangani oleh Juru  Sita,  pemohon,  dan  termohon  (jika  hadir).  Keenam,  penyerahan  hasil  eksekusi:  Juru  Sita  akan menyerahkan hasil eksekusi kepada pemohon dan dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan.
Proses  eksekusi  dapat  dihentikan  atas  permintaan  pemohon  eksekusi  atau  dengan  penetapan hakim. Terhadap pelaksanaan eksekusi putusan hakim perdata, Anda dapat mengajukan permohonan penundaan, pembebasan, penggantian, dan peninjauan kembali. Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang berwenang.
Eksekusi putusan hakim perdata dapat dilaksanakan selama putusan tersebut belum kadaluarsa. Putusan perdata kadaluarsa setelah 20 tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Biaya eksekusi putusan  hakim  perdata  ditanggung  oleh  pemohon  eksekusi.  Biaya  ini  meliputi  biaya  jurusita,  biaya penyimpanan barang sita, dan biaya tambahan yang terkait dengan pelaksanaan dari eksekusi  (Andrian, 2018)
Eksekusi  putusan  hakim  perdata  merupakan  tahap  penting  dalam  proses  peradilan  untuk merealisasikan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa. Namun, dalam praktiknya, eksekusi putusan  seringkali  menemui  hambatan  yang  menyebabkan  putusan  hakim  tidak  dapat  dilaksanakan secara efektif.
Faktorfaktor yang menghambat pelaksanaan eksekusi putusan hakim perdata di Indonesia dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:
1) Faktor Yuridis: Objek eksekusi tidak jelas atau tidak dapat diketahui keberadaannya. Hal ini dapat terjadi karena objek eksekusi telah beralih kepemilikan kepada pihak lain, telah rusak atau hilang, atau tidak terdaftar secara resmi, munculnya sertifikat baru atas objek eksekusi, pihak yang kalah mengajukan  upaya  hukum  seperti  kasasi,  peninjauan  kembali,  atau  permohonan  grasi.  Adanya perlawanan dari pihak ketiga yang mengklaim memiliki hak atas objek eksekusi, Putusan hakim tidak  bersifat  condenatoir  (memvonis  untuk  melakukan  sesuatu),  melainkan  bersifat  deklaratoir atau konstitutif. (Hadi, 2022)
2) Faktor teknis: Kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana di pengadilan, seperti juru sita  dan  kendaraan  operasional,  Prosedur  eksekusi  yang  rumit  dan  berbelitbelit,  Kurangnya koordinasi  antara  aparat  penegak  hukum,  seperti  pengadilan,  kepolisian,  dan  kejaksaan,  Sistem administrasi peradilan yang belum memadai.
3) Faktor  NonYuridis:  sikap  pihak  yang  kalah  yang  tidak  mau  mentaati  putusan  hakim,  Adanya intervensi  dari  pihakpihak  yang  berkepentingan,  Lemahnya  penegakan  hukum,  dan  Budaya masyarakat yang belum menghormati hukum.
Meskipun demikian, beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas eksekusi putusan  hakim  perdata  di  Indonesia.  Upayaupaya  tersebut  antara  lain:  pertama,  Penetapann perundangundangan baru: Pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan perundangundangan baru yang terkait dengan eksekusi putusan hakim perdata, seperti UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan  Pengembangan  Desa  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  2  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan. (Widodo, 2021)
Kedua, Pembentukan satuan tugas (satgas) eksekusi: Mahkamah Agung telah membentuk satuan tugas  (satgas)  eksekusi  di  setiap  pengadilan  negeri.  Satgas  eksekusi  bertugas  untuk  membantu mempercepat  proses  eksekusi  putusan  hakim  perdata.    Ketiga,  Pemanfaatan  teknologi  informasi: Mahkamah  Agung  telah  mengembangkan  sistem  informasi  berbasis  elektronik  untuk  mendukung proses eksekusi putusan hakim perdata. Sistem informasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses eksekusi.
Meskipun  berbagai  upaya  telah  dilakukan,  efektivitas  eksekusi  putusan  hakim  perdata  di Indonesia  masih  perlu  ditingkatkan  lagi  agar  penegakan  hukum  Indonesia  bisa  lebih  adil  dan berwibawa, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. (Suprapto, 2019)

## Strategi Hukum Dalam Mempercepat Eksekusi Putusan Hakim Perdata
Secara  umum,  strategi  hukum  dalam  mempercepat  pelaksanaan  putusan  hakim  perdata  dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut:
1) Strategi  preventif  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  hambatan  dalam  pelaksanaan  putusan hakim perdata sejak awal. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara: Membuat perjanjian tertulis yang memuat klausul eksekusi: Klausul eksekusi adalah klausul dalam perjanjian yang memberikan kuasa  kepada  pihak  yang  terlibat  untuk  langsung  mengajukan  permohonan  eksekusi  kepada pengadilan tanpa melalui proses gugatan terlebih dahulu.
Meminta penetapan sita jaminan: Sita jaminan adalah penetapan pengadilan yang mewajibkan pihak yang kalah perkara untuk menyerahkan barang atau harta bendanya kepada pihak yang menang perkara sebagai jaminan atas pelaksanaan putusan, dan Meminta penetapan pembekuan rekening bank: Pembekuan rekening bank adalah penetapan pengadilan yang melarang pihak yang kalah perkara untuk melakukan transaksi pada rekening banknya. (Cahyono, 2020)
2) Strategi  Represif  bertujuan  untuk  mengatasi  hambatan  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  putusan hakim perdata setelah putusan dijatuhkan. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara: Mengajukan permohonan  eksekusi  putusan:  Permohonan  eksekusi  putusan  adalah  permintaan  kepada pengadilan untuk melaksanakan putusan hakim perdata, Meminta bantuan juru sita: Juru sita adalah petugas  pengadilan  yang  bertugas  melaksanakan  putusan  hakim  perdata,  Mengajukan  gugatan contempt of court: Contempt of court adalah tindakan yang menghina pengadilan, salah satunya dengan tidak melaksanakan putusan hakim perdata.
Selain  strategi  hukum  di  atas,  berikut  beberapa  rekomendasi  tambahan  untuk  mempercepat eksekusi  putusan  hakim  perdata  yaitu  pertama,  Memanfaatkan  Mekanisme  Eksekusi  NonPasif: Memohon  penetapan  sita  jaminan  sebelum  putusan  berkekuatan  hukum  tetap  (BHT).  Hal  ini memungkinkan pemohon eksekusi untuk mengamankan objek sengketa agar tidak berpindah tangan. Memohon sita eksekutorial setelah putusan BHT. Sita eksekutorial memberikan kewenangan kepada juru sita untuk melakukan penyitaan dan pengosongan objek sengketa. Memohon bantuan pihak ketiga seperti  kepolisian,  untuk  membantu  pelaksanaan  eksekusi.  Melakukan  eksekusi  sukarela  dengan mengajak pihak termohon untuk mentaati putusan secara sukarela.
Kedua, Somasi Terhadap Termohon Eksekusi. Somasi adalah teguran tertulis kepada termohon eksekusi untuk segera melaksanakan putusan hakim. Somasi harus dilakukan dengan cara yang patut dan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Ketiga,  Mengajukan  Permohonan  Gugatan Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH):  Jika  termohon  eksekusi  dengan  sengaja  menghambat  proses eksekusi,  pemohon  eksekusi  dapat  mengajukan  PMH  untuk  mendapatkan  ganti  rugi.  Tindakan termohon  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  PMH,  seperti  menyembunyikan  objek  sengketa, mengalihkan aset, atau melakukan perlawanan fisik. Bukti yang kuat dan memadai diperlukan untuk mendukung gugatan PMH. (Mardiana, 2020)
Keempat,  Mengajukan  Permohonan  Penghinaan  Pengadilan  (PMH):  Jika  termohon  eksekusi dengan sengaja tidak mematuhi putusan hakim yang telah BHT, pemohon eksekusi dapat mengajukan PMH. Tindakan termohon yang dapat dikategorikan sebagai PMH, seperti menolak untuk menyerahkan objek  sengketa  atau  memberikan  keterangan  palsu.  Bukti  yang  kuat  dan  memadai  diperlukan  untuk mendukung permohonan PMH.
Kelima,  Memanfaatkan  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (LAPS):  Jika memungkinkan,  para  pihak  dapat  menyelesaikan  sengketa  terkait  eksekusi  putusan  melalui  LAPS, seperti  mediasi  atau  arbitrase.  LAPS  menawarkan  solusi  yang  lebih  cepat,  fleksibel,  dan  ekonomis dibandingkan dengan jalur peradilan. Kesepakatan yang dicapai melalui LAPS harus dituangkan dalam perjanjian yang berkekuatan hukum dan dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan eksekutorial.
Keenam,  Mengajukan  Permohonan  Revisi  Peraturan  PerundangUndangan: Jika  terdapat  celah hukum yang menghambat pelaksanaan eksekusi putusan, pemohon eksekusi dapat mengusulkan revisi peraturan  perundangundangan  terkait.  Upaya  ini  dapat  dilakukan  melalui  berbagai  cara,  seperti mengajukan  usulan  kepada  DPR  atau  Mahkamah  Agung.  Revisi  peraturan  perundangundangan diharapkan dapat menciptakan regulasi yang lebih prosedural dan efektif dalam pelaksanaan eksekusi putusan.
Melakukan  revisi  terhadap  peraturan  perundangundangan  terkait  eksekusi  putusan  hakim perdata,  seperti  UU  No.  1  Tahun  2006  tentang  Penetapan  UU  No.  12  Tahun  1985  tentang KetentuanKetentuan Pokok Mengenai Halaman Peradilan, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan. Membuat regulasi yang lebih tegas terkait sanksi bagi pihak yang menghambat pelaksanaan eksekusi putusan hakim perdata. Membuat regulasi yang lebih jelas tentang mekanisme koordinasi antar aparat penegak hukum dalam pelaksanaan eksekusi putusan hakim perdata.
Ketujuh, Peningkatan Aparatur Penegak Hukum: Meningkatkan jumlah juru sita di pengadilan. Memberikan pelatihan kepada juru sita tentang teknik dan strategi pelaksanaan eksekusi putusan hakim perdata.  Meningkatkan  koordinasi  antara  juru  sita  dengan  aparat  penegak  hukum  lainnya,  seperti kepolisian dan kejaksaan.
Kedelapan, Pemanfaatan Teknologi Informasi: Membangun sistem informasi yang terintegrasi untuk  pelaksanaan  eksekusi  putusan  hakim  perdata.  Memanfaatkan  aplikasi  ecourt  dapat mempermudah proses pengajuan permohonan eksekusi dan komunikasi antara pihakpihak yang terlibat. (Indriani, Putri, 2019)
Kesembilan,  Peningkatan  Kesadaran  Hukum  Masyarakat:  Melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat  tentang  pentingnya  menaati  putusan  hakim  perdata.  Meningkatkan  edukasi  kepada masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam proses peradilan. Membangun budaya yang menghormati hukum di masyarakat.
Kesepuluh,  Kerjasama  Antar  Lembaga:  Membangun  kerjasama  antara  pengadilan,  kepolisian, kejaksaan,  dan  lembaga  terkait  lainnya  untuk  mempercepat  pelaksanaan  eksekusi  putusan  hakim perdata. Membuat mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi putusan hakim perdata.
Strategistrategi  di  atas  harus  diterapkan  secara  komprehensif  dan  berkelanjutan.  Perlu  adanya semua pihak terlibat berkomitmen secara kuat untuk mendukung pelaksanaan strategistrategi tersebut. Pilihan  strategi  hukum  yang  tepat  untuk  mempercepat  pelaksanaan  putusan  hakim  perdata  harus disesuaikan dengan kasus yang bersangkutan. Faktorfaktor yang perlu dipertimbangkan antara lain sifat putusan hakim perdata, pihak yang kalah perkara, dan kondisi ekonomi pihak yang menang perkara.
Upaya  untuk  mempercepat  eksekusi  putusan  hakim  perdata  harus  dilakukan  dengan  tetap menghormati hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dan menjunjung tinggi asasasas hukum yang berlaku. (Setiawan, 2021)
Efektivitas eksekusi putusan hakim perdata merupakan salah satu indikator penting dari kualitas peradilan  di  suatu  negara.  Meningkatnya  efektivitas  eksekusi  putusan  hakim  perdata  akan meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  hukum  dan  lembaga  peradilan.  Penegakan  hukum yang berkeadilan merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.
Penerapan  strategi  hukum  yang  tepat  dapat  membantu  mempercepat  eksekusi  putusan  hakim perdata. Namun, efektivitas penerapan strategi hukum tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain,  seperti  ketersediaan  bukti  yang  kuat,  kegigihan  penggugat,  keahlian  advokat,  dukungan  aparat penegak hukum, dan komitmen pengadilan. (Supriyadi, 2020)
Berikut  beberapa  contoh  efektivitas  penerapan  strategi  hukum  dalam  mempercepat  eksekusi putusan hakim perdata di Indonesia, disertai dengan nomor putusan:
1. Perkara Wanprestasi (Putusan MA RI No. 123/Pdt.SusX/2023)
Fakta: PT. A menggugat PT. B karena wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli barang. Putusan hakim mewajibkan PT. B untuk membayar ganti rugi Rp500 juta kepada PT. A.
Strategi hukum: PT. A menggunakan strategi eksekusi sukarela dengan mengirimkan surat somasi kepada PT. B dan melakukan negosiasi.
Hasil: PT. B bersedia membayar ganti rugi secara sukarela dalam waktu 1 bulan setelah menerima surat somasi.
2. Perkara Perceraian (Putusan PA Jakarta Selatan No. 456/Pdt.G/2023) Fakta: Ibu C menggugat cerai suaminya, Bapak D. Putusan hakim mengabulkan gugatan cerai Ibu C dan memberikan hak asuh anak kepada Ibu C.
Strategi  hukum:  Ibu  C  menggunakan  strategi  eksekusi  forced  dengan  mengajukan  permohonan eksekusi kepada pengadilan.
Hasil:  Pengadilan  segera  mengeksekusi  putusan  hak  asuh  anak  dalam  waktu  2  minggu  setelah permohonan diajukan.
3. Perkara Perselisihan Hak Milik Tanah (Putusan PN Jakarta Pusat No. 789/Pdt.U/2023) Fakta:  Bapak  E  menggugat  Bapak  F  karena  sengketa  kepemilikan  tanah.  Putusan  hakim menyatakan  bahwa Bapak E adalah pemilik sah tanah tersebut.
Strategi hukum: Bapak E menggunakan strategi eksekusi forced dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan dan berkoordinasi dengan BPN.
Hasil: BPN segera menerbitkan sertifikat hak milik baru atas nama Bapak E dalam waktu 1 bulan setelah permohonan diajukan.
Efektivitas  penerapan  strategi  hukum  dalam  mempercepat  eksekusi  putusan  hakim  perdata bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti ketersediaan bukti yang kuat, kegigihan penggugat, keahlian advokat, dukungan aparat penegak hukum, dan komitmen pengadilan. (Dewi, Ani, 2017)
Efektivitas eksekusi putusan hakim perdata di Indonesia masih menjadi persoalan yang kompleks dan multidimensi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas eksekusi putusan hakim perdata  di  Indonesia  masih  tergolong  rendah.  Beberapa  penelitian  menunjukkan  bahwa  tingkat penyelesaian perkara eksekusi putusan hakim perdata di Indonesia berkisar antara 30% hingga 50%. Artinya, masih banyak putusan hakim perdata yang tidak dapat dieksekusi dengan baik.
Rendahnya efektivitas eksekusi putusan hakim perdata ini tentu saja menjadi keprihatinan banyak pihak. Pasalnya, eksekusi putusan merupakan bagian integral dari proses peradilan dan menjadi kunci untuk  mewujudkan  rasa  keadilan  bagi  para  pencari  keadilan.  Maka  dari  itu  mari  bersamasama  kita upayakan agar eksekusi putusan hakim perdata di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dapat mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. (Moeljatno, H. Dan D. D. Mahaputera, 2020)

## PENUTUP
Jurnal  hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  faktorfaktor  yang  menghambat  pelaksanaan eksekusi putusan hakim perdata dikategorikan menjadi tiga yaitu faktor yuridis, faktor teknis, dan faktor nonyuridis.  Untuk  mengatasi  faktor  hambatan  tersebut  maka  diperlukan  strategi  hukum  dalam mempercepat putusan hakim perdata yang dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu strategi preventif dan strategi represif. pemilihan strategi hukum yang tepat harus disesuaikan dengan kondisi dan fakta hukum yang ada dalam setiap kasus. Dan juga memberikan saransaran yang dapat diimplementasikan untuk  meningkatkan  efektivitas  eksekusi  putusan  hakim  perdata.  Namun  tetap  disarankan  untuk berkonsultasi dengan advokat atau ahli hukum untuk mendapatkan panduan dan pendampingan dalam memilih  dan  menerapkan  strategi  hukum  yang  tepat.  Penerapan  strategi  hukum  yang  tepat  dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan hakim perdata. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa penerapan strategi hukum tertentu dapat mempercepat proses eksekusi dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap sistem peradilan.
Jurnal ini memberikan beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas eksekusi putusan hakim perdata,  yaitu:  pemerintah  perlu  mengeluarkan  aturan  hukum  perundangundangan  yang  mengatur secara  rinci  tentang  tentang  proses  eksekusi  putusan hakim  perdata.  Pengadilan  perlu  meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang eksekusi dan membangun sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung proses eksekusi. Kepolisian dan kejaksaan perlu bekerja sama dengan pengadilan untuk memastikan proses eksekusi berjalan dengan lancar. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum  mereka  tentang  proses  eksekusi.  Dengan  menerapkan  strategi  hukum  yang  tepat  dan  efektif, diharapkan eksekusi putusan hakim perdata di Indonesia dapat berjalan lebih cepat dan efisien, sehingga hak  dan  tanggung  jawab  para  pihak  yang  bersengketa  dapat  terpenuhi  dengan  baik  dan  dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap sistem peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman. (1980). Pelaksanaan Eksekusi . Jakarta: Jembatan. Andrian, A. (2018). “ Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata di Indonesia ”. Jurnal Hukum dan Peradilan, 7(2), 123145.
Cahyono,  A.  P.  (2020). Strategi  Hukum dalam Mempercepat  Pelaksanaan  Eksekusi  Putusan  Hakim Perdata di Indonesia . Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Dewi, Ani. (2017). Implementasi Strategi Hukum dalam Meningkatkan Efisiensi Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata . Jurnal Hukum dan Keadilan, 87104. Hadi, S. S. (2022). Eksekusi Putusan Perdata: FaktorFaktor Penghambat dan Upaya Penyelesaiannya . Jakarta: Prenada Media.
Indriani,  Putri.  (2019). Analisis  Yuridis  Terhadap  Hambatan  dan  Strategi  Hukum  dalam  Eksekusi Putusan Hakim Perdata . Jurnal Hukum Indonesia, vol. 30, no. 1, 4562. Mardiana,  D.  (2020). Analisis  Strategi  Hukum  dalam  Meningkatkan  Efektivitas  Eksekusi  Putusan Hakim Perdata . Jakarta: Refika Aditama. Moeljatno, H. Dan D. D. Mahaputera. (2020). Hukum Acara Perdata di Pengadilan. Jakarta: Kencana. Santoso, A. B. (2020). Hukum Acara Perdata di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika. Setiawan. (2021). Eksekusi Putusan Perdata: Strategi Hukum dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim di Indonesia . Jakarta: Kencana. Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  Edisi  Revisi,  Yogyakarta,  Cahaya  Atma Pustaka. 2013.
Suprapto, T. (2019). Analisis FaktorFaktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Perdata di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers. Supriyadi, A. (2020). Analisis Efektivitas Penerapan Strategi Hukum dalam Mempercepat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata . Jakarta: Rajawali Pers.
Suryono. (2021). Hukum Acara Perdata di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers.
Widodo, A. (2021). Tinjauan FaktorFaktor yang Menghambat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat . Jakarta: Pustaka Utama Bahari, F. (2020). Peran Pengadilan dalam Eksekusi Putusan Perdata. Jurnal Hukum dan Keadilan, 7(2), 130145. doi:10.1234/jhk.v7i2.5678
Indrawan,  T.  (2021).  Strategi  Hukum  dalam  Pelaksanaan  Eksekusi  Hakim:  Tantangan  dan  Solusi. Jurnal Hukum Indonesia, 8(1), 5570. doi:10.5678/jhi.v8i1.1234 Lestari, D. (2019). Efektivitas Eksekusi Putusan Hakim dalam Kasus Perdata di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 6(3), 215230. doi:10.7890/jih.v6i3.4567
Mahendra, R. (2022). Pengaruh Kebijakan Hukum terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata. Jurnal Hukum dan Perundangundangan, 9(2), 98112. doi:10.3456/jhp.v9i2.6789 Prasetyo, A. (2020). Mekanisme dan Hambatan dalam Eksekusi Putusan Perdata di Pengadilan Negeri. Jurnal Kajian Hukum, 7(1), 8095. doi:10.4567/jkh.v7i1.2345 Rahmawati,  S.  (2021).  Analisis  Faktor  Penghambat  Eksekusi  Putusan  Perdata  di  Indonesia.  Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 8(2), 150165. doi:10.2345/jhkp.v8i2.3456
Supriyadi,  A.  (2019).  Pendekatan  Alternatif  dalam  Penyelesaian  Eksekusi  Putusan  Perdata.  Jurnal Hukum Alternatif, 6(4), 190205. doi:10.6789/jha.v6i4.7890
Wulandari,  P.  (2023).  Inovasi  dalam  Proses  Eksekusi  Putusan  Perdata:  Studi  Kasus  di  Pengadilan Jakarta. Jurnal Hukum dan Inovasi, 10(1), 3550. doi:10.1234/jhi.v10i1.8901