## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI FOREIGN DIRECT
INVESTMENT (FDI) DI ENAM KORIDOR EKONOMI INDONESIA: MARKET SEEKING ATAU RESOURCE SEEKING?
Iriani Trisna Rahayu 1 dan Ernawati Pasaribu 2
1 Badan Pusat Statistik Propinsi Papua Barat, Jakarta
2 Dosen Statistika, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Jakarta e-mail: 2 ernapasaribu@stis.ac.id

## Abstrak
Pembangunan ekonomi suatu negara sangat tergantung pada besarnya penanaman modal asing langsung atau Foreign  Direct  Investment (FDI),  termasuk  di  enam  koridor  ekonomi  Indonesia.  Kesenjangan kondisi di koridor ekonomi diperkirakan akan membawa perbedaan yang mempengaruhi arus masuk FDI ke dalam koridor. Penelitian ini menggunakan regresi data panel untuk menganalisis faktor-faktor di balik arus masuk FDI di setiap koridor ekonomi dan untuk menentukan karakteristik FDI di setiap koridor  ekonomi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  proporsi  belanja  modal  pemerintah,  jumlah angkatan kerja berpendidikan tinggi, keterbukaan perdagangan, dan proporsi ekspor minyak dan mineral hanya mempengaruhi arus masuk FDI di beberapa koridor ekonomi. Lebih jauh lagi dapat diindikasikan bahwa sementara “ market seeking FDI ” terjadi di semua koridor ekonomi Indonesia, “ resource seeking FDI ” hanya ditemukan di koridor ekonomi Sulawesi, Maluku dan Papua.
Kata kunci: FDI, Koridor Ekonomi, data panel , market seeking, resource seeking

## Abstract
The  economic  development  of  a  country  depends  on  the  amount  of  foreign  direct  investment  (FDI), including in the Indonesian six economic corridors. The huge gaps of conditions in  economic corridors are expected to  differences infactors affecting the FDI-inflow into the corridors. This study uses a panel data regression to analyze factors behind the FDI-inflow in each economic corridor and to determine the FDI characteristic in each economic corridor. It shows that the proportion of government capital expenditure,  number  of  highly-educated  labor  force,  trade  openness,  and  the  proportion  of  oil  and mineral export affect the FDI-inflow only in some economic corridors. Furthermore, it indicates that, while market seeking FDI occurred in all Indonesian economic corridors, resource seeking FDI was only found in Sulawesi, Maluku and Papua economic corridors..
Keywords:  Foreign  Direct Investment  (FDI), Indonesian  economic  corridors, panel  data  regression, market seeking, resource seeking

## PENDAHULUAN
Pasca  krisis  tahun  1997,  pemerintah mulai  memperbaiki  diri,  terutama  untuk membangkitkan perekonomian yang terpuruk.  Hasil  dari  pembangunan  yang terus  digalakkan  pemerintah,  baik  di  pusat maupun  di  daerah  tersebut,  dapat  terlihat dari perkembangan ekonomi Indonesia yang pada  umumnya  mengalami  pertumbuhan yang positif.
Akan tetapi, mulai tahun 2007, tingkat pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  semakin melambat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa program  pembangunan  ekonomi  yang selama  ini  dijalankan  oleh  pemerintah kurang  memberikan  hasil  yang  maksimal untuk  percepatan  pembangunan  ekonomi Indonesia  dalam  jangka  panjang.  Oleh karena itu, pemerintah mencoba melakukan transformasi  ekonomi,  yaitu  pengalihan perekonomian  Indonesia  yang  awalnya didasari oleh konsumsi menjadi perekonomian  yang  didasari  oleh  investasi (Bappenas, 2011).
Di  sisi  lain,  dalam  upaya  menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera tahun  2025,  pemerintah  menyusun  rencana pembangunan yang difokuskan pada pengembangan  sejumlah  kegiatan  ekonomi utama  masing-masing  wilayah  Indonesia.
Rencana tersebut tertuang dalam Masterplan
Percepatan  dan  Perluasan  Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) melalui Peraturan  Presiden  Nomor  32  tahun  2011. MP3EI tersebut membagi wilayah Indonesia menjadi
koridor-koridor ekonomi
berdasarkan  pada  keunggulan  dan  potensi sektoral  masing-masing  wilayah.  Sistem koridor ini mengacu pada kesuksesan sistem koridor  ekonomi  yang  diterapkan  negara- negara Asia lainnya. Indonesia menetapkan enam  koridor  ekonomi,  yaitu  Koridor Sumatera,
Koridor Jawa, Koridor
Kalimantan,  Koridor  Bali  dan  Nusa Tenggara,  Koridor  Sulawesi,  serta  Koridor Maluku dan Papua. Dengan adanya korodor ini,  para  investor  akan  lebih  mudah  dalam menentukan  jenis  investasi  yang  akan dilakukan,  yaitu  pada  sektor  ekonomi  apa dan di mana.
Transformasi ekonomi yang digunakan sebagai alat untuk merealisasikan
MP3EI tersebut tentu membutuhkan sumber daya  dan  dana  yang  tidak  sedikit.  Sumber daya  alam  yang  berlimpah  serta  jumlah penduduk yang sangat besar mungkin bukan merupakan  masalah.  Namun  dana  yang dapat disediakan oleh pemerintah sangatlah terbatas. Oleh sebab itu, dibutuhkan suntikan dana  dari  swasta,  baik  dari  dalam  negeri maupun dari luar negeri.
Salah satu sumber dana yang besar dan dapat  segera  digunakan  adalah  Investasi Asing  Langsung  atau Foreign  Direct Investment (FDI).  Investasi  jenis  ini  lebih menguntungkan dibandingkan dengan investasi  yang  tidak  langsung.  Berbeda dengan  investasi  tak  langsung,  seperti investasi  porto  folio  yang  bisa  tiba-tiba ditarik  oleh  investor,  FDI  lebih  bersifat komitmen jangka panjang, sehingga dianggap lebih bernilai bagi suatu negara.
Namun,  realisasi  FDI  di  Indonesia ternyata  belum  merata  di  semua  koridor ekonomi.  Selaras  dengan  pembangunan yang berpusat di Jawa, FDI yang masuk ke Indonesia pun sebagian besar masih berada di koridor Jawa. Bahkan persentase ( share ) FDI  di  koridor  Jawa  dalam  periode  1997- 2014  selalu  lebih  dari  50%  dari  total  FDI Indonesia.
Sumber:  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM, diolah)
Gambar 1. Persentase  Realisasi  FDI  di Indonesia  menurut  Jawa  dan Luar Jawa, 1997-2014
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  faktor-faktor yang  memengaruhi  FDI  di  masing-masing koridor  ekonomi  Indonesia.  Penelitian  ini juga bertujuan untuk menganalisis motivasi apakah  yang  melatarbelakangi  investor asing  untuk  menanamkan  modalnya  di
Indonesia,  apakah market  seeking atau resource seeking .

## KAJIAN PUSTAKA
Menurut Todaro & Smith (2003), FDI merupakan  investasi  yang  dilakukan  oleh pihak  swasta  asing,  yang  mana  dana-dana investasinya  langsung  digunakan  untuk menjalankan kegiatan bisnis seperti mendatangkan  mesin-mesin  dan  membeli bahan  baku  produksi.  Teori  elektikal Dunning (1993) menyebutkan bahwa keunggulan  yang  harus  dimiliki  oleh  suatu negara untuk menarik investasi asing adalah antara lain biaya produksi rendah (termasuk transportasi),  tersedianya  pasar  yang  besar ( market  size ),  sumber  daya  yang  melimpah (meliputi  SDA  dan  tenaga  kerja  berupah rendah  yang  terampil),  serta  minimnya hambatan perdagangan dan tingkat keterbukaan ekonomi. Dunning (1993) kemudian
menyimpulkan  bahwa  beberapa  hal  yang melatarbelakangi  investor  asing  untuk menanamkan  modalnya  di  suatu  negara dapat  dikelompokkan  ke  dalam  alasan market  seeking dan  atau resource  seeking . Market  seeking merupakan  jenis  investasi asing  yang  ditujukan  untuk  mencari  pasar baru  atau  mempertahankan  pasar  lama. Sedangkan resource  seeking adalah  jenis investasi yang dilakukan untuk mendapatkan  faktor-faktor  produksi  yang berbentuk  sumber  daya  alam  atau  tenaga kerja  yang  lebih  efisien  di  negara  lain dibandingkan dengan di negara sendiri.
Penelitian  terdahulu  menunjukkan adanya  beberapa  faktor  penting  yang berpengaruh  terhadap  masuknya  FDI  ke suatu negara, yaitu market size , ketersediaan Sumber  Daya  Alam  (SDA)  dan  Sumber Daya  Manusia  (SDM),  infrastruktur,  dan kebijakan perdagangan serta kondisi perekonomian negara tujuan (Jadhav, 2012; Hsiao  &  Hsiao,  2004;  Asiedu,  2006, Rohmana,  2011;  Sarwedi,  2002;  Setiawan, 2002). Besarnya pasar atau market size akan memengaruhi  keputusan  investor  untuk menanamkan  modalnya  ke  negara  tujuan, khususnya  bagi  investor  yang  ingin mengembangkan jangkauan pasarnya
(Asiedu, 2002). Dengan demikian,
Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia merupakan sebuah pasar besar bagi investasi asing.
Meskipun  PDB  per  kapita  Indonesia tidak termasuk ke dalam golongan pendapatan  tinggi,  namun  pola  konsumsi masyarakat  Indonesia  masih  cenderung konsumtif.  Hal  tersebut  terbukti  dari besarnya  konsumsi  masyarakat  dilihat  dari unsur  PDB  pengeluaran,  dibandingkan dengan pengeluaran untuk investasi. Rendahnya investasi dan tingginya konsumsi  inilah  yang  menjadi  salah  satu penyebab  mengapa  pembangunan  ekonomi di Indonesia tidak bisa berlangsung pesat.
Tingginya  pola  konsumsi  masyarakat Indonesia  dan  ditambah  dengan  upah  yang masih rendah menjadi faktor lain yang dapat menarik  FDI  ke  Indonesia.  Perusahaan Multinasional  bisa  saja  memberikan  upah yang  sedikit  lebih  tinggi  dibandingkan dengan upah dari perusahaan dalam negeri, ataupun  perusahaan  pesaing,  yang  mana sebenarnya  jika  dibandingkan  dengan  upah di  negara  asalnya  masih  jauh  lebih  rendah. Tenaga kerjanya pun mempunyai skill yang cukup  bagus  jika  dibandingkan  dengan negara berkembang lainnya.
Selain  akses  terhadap  SDM,  akses terhadap  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  di Indonesia  juga  cukup  mudah  karena  masih melimpahnya  SDA  di  Indonesia.  Bagi negara sedang berkembang,seperti Indonesia,  ketersediaan  SDA  merupakan daya tarik bagi investor asing, terutama yang bergerak di industri primer (Jadhav, 2012).
Sebaliknya, langkanya SDA di negara- negara  maju  memberikan  peluangbagi produk  ekspor  negara  sedang  berkembang yang  bernilai  ekonomis.(Asiedu  &  Lien, 2010).  Investor  asing  akan  lebih  memilih untuk terjun langsung sebagai pengekspor di negara  tujuan  karena  akan  memberikan keuntungan  yang  lebih  besar  dibandingkan dengan mengimpor di negaranya sendiri.
Faktor  lain  yang  menjadi  penarik investor  asing  adalah  kemudahan  akses, melalui  ketersediaan  fasilitas  umum  dan infrastruktur. Kemudahan akses ini menjadi faktor  penting  bagi  investor,  khususnya  di
Indonesia,  tterbukti  dari  realisasi  FDI  yang lebih  dari  50%  di  koridor  Jawa  yang disebabkan karena selama ini pembangunan infrastruktur yang masih berpusat di koridor Jawa.  Kemudahan  akses  serta  tersedianya fasilitas dan infrastruktur akan memudahkan investor,  baik  dalam  proses  produksi maupun dalam pendistribusian produk.
Akan tetapi, masuknya investasi asing, khususnya FDI juga sangat tergantung pada kebijakan  makroekonomi  dan  kebijakan perdagangan di negara tujuan. Suatu negara yang  menganut  sistem  ekonomi  tertutup tidak  akan  membuka  peluang  bagi  investor asing  untuk  menanamkan  modal  di  negara tersebut.  Semakin  terbuka  sebuah  negara dalam  perdagangan  internasional  (ekspor dan impor), maka akan semakin banyak FDI yang  masuk  ke  negara  tersebut  (Jadhav, 2012).

## DATA DAN METODE

## Data
Data  yang  digunakan  adalah  data tahunan  2006-2014  di  32  propinsi  di Indonesia  yang  bersumber  dari  Badan Koordinator  Penanaman  Modal  (BKPM), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Direktorat
Jenderal Perimbangan
Keuangan
Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu). Variabel  dependen  yang  digunakan yaitu  realisasi  FDI  (triliyun  rupiah), sedangkan  variabel  independen  adalah proporsi pengeluaran belanja modal terhadap  total  belanja  pemerintah  daerah (dalam  persen),  jumlah  angkatan  kerja berpendidikan SMA keatas (dalam logaritma  natural),  tingkat  keterbukaan perdagangan  (dalam  persen),  proporsi ekspor  migas  dan  mineral  terhadap  total ekspor (dalam persen), dan PDRB riil tahun dasar 2000 (dalam triliun rupiah).

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode regresi  data  panel  untuk  masing-masing koridor ekonomi Indonesia.
di mana:
: intersep
: koefisien  regresi  variabel
independen FDI ait : nilai  realisasi  FDI  pada koridor  a  propinsi  i  tahun  t (triliun rupiah) BM ait
: proporsi  nilai  pengeluaran belanja  modal  pemerintah daerah  dibagi  dengan  nilai total  pengeluaran  belanja pemerintah daerah pada koridor  a  propinsi  i  tahun  t (persen) ANGKER ait : jumlah angkatan kerja berpendidikan  tinggi  pada koridor  a  propinsi  i  tahun  t (orang) OPEN ait : tingkat keterbukaan perdagangan  pada  koridor  a propinsi i tahun t (persen) XMIGAS ait : proporsi nilai ekspor minyak, gas,  dan  mineral  terhadap nilai total ekspor pada koridor a  propinsi  i  tahun  t  (persen rupiah) PDRB ait : nilai Produk Domestik Regional  Bruto  riil  pada koridor  a  propinsi  i  tahun  t
(triliun rupiah)
: error  term untuk  koridor  a propinsi i tahun t a : koridor  1,2,…,6  (1=koridor Sumatera,  2=koridor  Jawa, 3=koridor Bali-Nusa Tenggara, 4=koridor Kalimantan, 5=koridor Sulawesi, 6=koridor Maluku- Papua) i : Aceh,..., Papua t : 2006,..., 2014

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Total  FDI  yang  direalisasikan  di masing-masing  koridor  ekonomi  dari  tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada koridor  Jawa,  peningkatan  tersebut  diiringi dengan share FDI  yang  semakin  menurun. Artinya,  penanaman  modal  asing  pada koridor  di  luar  Jawa  semakin  berkembang dan merata.
Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM, diolah)
Gambar 2. Total FDI di Masing-Masing Koridor Ekonomi Indonesia Tahun 2006-2014
Proporsi  belanja  modal  terbesar berada  di  koridor  Sumatera  dan  koridor Jawa.  Akan  tetapi,  pemerintah  daerah cenderung  mengalokasikan  belanja  modal dengan  proporsi  yang  sama  setiap  tahun. Beberapa  koridor  malah  memiliki  proporsi belanja  modal  yang  cenderung  menurun. Hanya koridor Jawa yang selama lima tahun terakhir  memiliki  proporsi  belanja  modal yang cenderung semakin membesar.
Sumber: Direktorat
Jendral
Perimbangan Keuangan  Kementrian  Keuangn  (DJPK Kemenkeu, diolah) Gambar 3. Proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Pemerintah Daerah di Masing-Masing Koridor Ekonomi  Indonesia  Tahun 2006-2014 (%)
Jumlah  tenaga  kerja  yang  memiliki pendidikan  tinggi  di  Indonesia  dari  tahun 2006-2014  terus  mengalami  peningkatan. Dari  tahun  ke  tahun  koridor  Jawa  selalu memiliki  jumlah  terbesar  dibandingkan dengan koridor-koridor lain. Koridor Sumatera juga mempunyai jumlah angkatan kerja  berpendidikan  tinggi  yang  cukup banyak.  Sebaliknya,  koridor  Kalimantan, Koridor  Bali-Nusa  Tenggara,  Koridor Sulawesi,  dan  Koridor  Maluku-Papua memiliki jumlah angkatan kerja berpendidikan tinggi yang masih sedikit. Sumber: BPS (diolah)
Gambar 4. Jumlah Angkatan Kerja Berpendidikan Tinggi di Masing-Masing Koridor Ekonomi  Indonesia  Tahun 2006-2014
Dari  tahun  2006  hingga  tahun  2014 jumlah  nilai  PDRB  riil  tertinggi  adalah  di koridor Jawa, yang pada tahun 2006 sebesar Rp1.081,4  triliyun,  meningkat  hingga menjadi  Rp1.729,4  triliyun  di  tahun  2014. Sebaliknya,  PDRB  riil  terkecil  berada  di koridor  Maluku-Papua,  yang  mana  pada
tahun 2006 sebesar Rp29,75 triliyun menjadi Rp51,98  triliyun  di  tahun  2014.  Dalam kurun  waktu  9  tahun,  PDRB  koridor Maluku-Papua  hanya  meningkatkan  share PDRB-nya  dari  sebesar  1,66%  menjadi 1,78% dari total PDB nasional.

## Sumber: BPS (diolah)
Gambar 5. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 di Masing-

## Masing Koridor Ekonomi Indonesia Tahun 2006-2014
Tingkat  keterbukaan  perdagangan koridor Kalimantan merupakan koridor yang paling tinggi,  yaitu mencapai  0,82 di  tahun 2014, sedangkan koridor Bali-Nusa Tenggara  dan  koridor  Sulawesi  merupakan koridor  yang  cenderung  paling  tertutup. Koridor Sumatera, koridor Jawa, dan koridor
Maluku-Papua
memiliki tingkat keterbukaan yang hampir sama, yaitu  masih berfluktuatif sekitar 0,5.
Gambar 6. Tingkat Keterbukaan Perdagangan (Trade Openness)  di  Masing-Masing Koridor  Ekonomi  Indonesia Tahun 2006-2014
Secara  umum,  koridor  Maluku-Papua adalah  koridor  yang  memiliki  proporsi ekspor migas dan mineral tertinggi dibandingkan dengan koridor lain, sedangkan  koridor  Jawa  adalah  koridor dengan  proporsi  ekspor  migas  dan  mineral terendah. Proporsi ekspor migas dan mineral koridor Maluku-Papua terhadap total eskpor koridor  ini  terus  menurun,  walaupun  selalu lebih dari 99% hingga tahun 2009. Di tahun 2014,  proporsi  eskpor  migas  dan  mineral koridor  ini  masih  sangat  besar,  yaitu  0,94 (atau 94%).
Analisis  inferensia  dengan  model regresi  data  panel  menunjukkan  bahwa model yang terpilih untuk koridor Sumatera yaitu Fixed Effect Model dengan SeeminglyUnrelated Regression (FEM- SUR), begitu juga untuk model koridor Jawa dan  Sulawesi.  Sedangkan  untuk  koridor Bali-Nusa  Tenggara  hanya  menggunakan Fixed Effect Model. Untuk koridor Kalimantan  menggunakan Fixed  Effect
Model dengan Weighted  Least  Square (FEM-WLS).  Sedangkan  pada  koridor Maluku-Papua  terpilih  model Common
Effect Model dengan Weighted Least Square (CEM-WLS).
Gambar 7. Proporsi  Ekspor  Migas  dan  Mineral  terhadap  Total  Ekspor  di Masing-Masing Koridor Ekonomi Indonesia Tahun 2006-2014
Analisis  inferensia  dengan  model regresi  data  panel  menunjukkan  bahwa model yang terpilih untuk koridor Sumatera yaitu Fixed Effect Model dengan
SeeminglyUnrelated Regression (FEM-
SUR), begitu juga untuk model koridor Jawa dan  Sulawesi.  Sedangkan  untuk  koridor
Bali-Nusa  Tenggara  hanya  menggunakan
Fixed Effect Model. Untuk koridor Kalimantan  menggunakan Fixed  Effect Model dengan Weighted  Least  Square (FEM-WLS).  Sedangkan  pada  koridor Maluku-Papua  terpilih  model Common Effect Model dengan Weighted Least Square (CEM-WLS).

## Tabel 1. Hasil estimasi untuk masing-masing koridor ekonomi
Koridor Variabel Sumatera Jawa Bali-Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Maluku- Papua R-square 0.54128 0.83090 0.83964 0.74482 0.73076 0.32286 F-statistik 0.47534 0.83410 0.83964 0.79079 0.65064 0.32329 Prob. 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00431

## Koefisien:
• Kontanta -19.78570 -214.68580 6.59222 -35.58441 -31.86938 22.41631 • BM -0.04195* (0,0205) -0.53512* (0,0143) -0.03111 (0,5204) 0.01272 (0,8501) -0.03072* (0,0756) -0.07743 (0,2800) • LNANGKER 1.87009* (0,0039) 14.62105* (0,0587) -0.66160 (0,7486) 0.41216 (0,9413) 2.52456* (0,0130) -1.75210 (0,3818) • OPEN -0.03082* (0,0611) 0.03064 (0,8894) -0.16459* (0,0000) 0.00598 (0,2373) -0.11929* (0,0026) -0.16917* (0,0015) • XMIGAS -0.02881* (0,0463) 0.10944 (0,3430) -0.00702 (0,5924) -0.06619* (0,0123) 0.02729* (0,0105) 0.06167* (0,0490) • PDRB 0.00892* (0,0032) 0.10077* (0,0000) 0.42783* (0,0015) 0.78313* (0,0008) 0.12673* (0,0001) 0.46480* (0,0010) *signifikan pada level 5%
Berdasarkan  hasil  analisis  inferensia, proporsi  belanja  modal,  jumlah  angkatan kerja  berpendidikan  tinggi,  dan  tingkat keterbukaan perdagangan mempunyai pengaruh  yang  berbeda-beda  di  masing- masing koridor ekonomi Indonesia.
Proporsi  belanja  modal  pemerintah daerah hanya berpengaruh signifikan terhadap  FDI  di  koridor  Sumatera,  koridor Jawa,  dan  koridor  Sulawesi.  Sedangkan  di koridor  Bali  dan  Nusa  Tenggara,  koridor Kalimantan, dan koridor Maluku dan Papua, proporsi  belanja  modal  pemerintah  daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap FDI.
Sebaliknya,  jumlah  angkatan  kerja berpendidikan tinggi berpengaruh signifikan dan  positif  terhadap  FDI  di  koridor Sumatera,  koridor  Jawa,  dan  koridor Sulawesi.  Hal  ini  kemungkinan  terjadi karena  koridor  Jawa  dan  koridor  Sumatera memiliki jumlah angkatan kerja berpendidikan  tinggi  terbanyak.  Sedangkan koridor Sulawesi memiliki proporsi angkatan kerja berpendidikan tinggi terbesar dibandingkan dengan koridor-koridor lain.
Di samping itu, seperti halnya variabel proporsi  belanja  modal,  jumlah  angkatan kerja  berpendidikan  tinggi  juga  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  FDI  di koridor  Bali  dan  Nusa  Tenggara,  koridor Kalimantan, dan koridor Maluku dan Papua.
Tingkat  keterbukaan  perdagangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap FDI  di  koridor  Sumatera,  koridor  Bali  dan Nusa  Tenggara,  koridor  Sulawesi,  dan
koridor  Maluku  dan  Papua.  Sedangkan  di koridor  Jawa  dan  koridor  Kalimantan, tingkat  keterbukaan  perdagangan  tidak berpengaruh signifikan terhadap FDI.
Pengaruh tingkat keterbukaan perdagangan  terhadap  FDI  tergantung  pada jenis  FDI  yang  masuk  ke  wilayah  tersebut.
Pada market seeking FDI, tingkat keterbukaan  perdagangan  akan  cenderung untuk  berpengaruh  negatif  terhadap  FDI. Hal tersebut biasa terjadi pada negara-negara maju,  yang  mana  cenderung  memiliki tingkat  keterbukaan  yang  lebih  kecil dibandingkan dengan negara-negara
berkembang  (Briguglio,  2016).  Sebaliknya, pada resource seeking FDI, tingkat keterbukaan perdagangan cederung
berpengaruh  positif  terhadap  FDI.  Akan tetapi, tingkat keterbukaan bisa berpengaruh terhadap FDI bertipe market seeking apabila pasar yang dicari oleh investor bukan hanya berada di dalam wilayah tersebut, melainkan juga wilayah disekitarnya.
Motivasi market seeking dan resource seeking di setiap koridor ekonomi Indonesia disimpulkan  berdasarkan  signifikansi  dan pengaruh  variabel-variabel  proksi  terhadap FDI.  Adanya  motivasi  market  seeking  dan resource  seeking  adalah  apabila  variabel- variabel proksi untuk market size dan natural resource  availability,  yaitu  PDRB  dan proporsi  ekspor  migas  dan  mineral, berpengaruh signifikan dan positif terhadap FDI.
Gambar 9. Nilai Slope dan Pengaruh PDRB Terhadap FDI di Seluruh Koridoe Ekonomi Indonesia
Dari  hasil  pengujian  signifikansi variabel  untuk  masing-masing  koridor, variabel  proksi  untuk  market  size,  yaitu PDRB,  signifikan  dan  positif  di  semua koridor.  Hasil  tersebut  mengindikasikan bahwa  tipe  FDI  yang  masuk  ke  masing-
masing koridor di Indonesia bersifat market seeking.  Hal  ini  didukung  dengan  tidak signifikannya  variabel  proksi  untuk  natural resource  availability,  yaitu  proporsi  ekspor migas  dan  mineral  di  koridor  Jawa  dan koridor Bali dan Nusa Tenggara.

## Gambar 10. Nilai  Slope  dan  Pengaruh  Proporsi  Ekspor  Migas  dan  Mineral Terhadap FDI di Seluruh Koridor Ekonomi Indonesia
Variabel  proporsi  migas  dan  mineral berpengaruh  negatif  terhadap  realisasi  FDI di  koridor  Sumatera.  Hal  tersebut  berarti bahwa FDI yang masuk ke koridor Sumatera bukanlah tipe resource seeking. Hasil serupa juga didapatkan di koridor Kalimantan, yang mana  natural  resource  availability  juga menunjukkan hasil signifikan namun negatif.  Hasil  ini  berbeda  dengan  fungsi koridor Kalimantan  yang merupakan sentra produksi  dan  pengolahan  hasil  tambang yang  seharusnya  merupakan  faktor  penarik utama  bagi  investor  untuk  menanamkan modalnya disana.
Di sisi lain, natural resource availability menunjukkan hasil yang signifikan  dan  positif  di  koridor  Sulawesi dan  koridor  Maluku  dan  Papua.  Hal  ini menunjukkan  bahwa,  selain  FDI  yang bertipe  market  seeking,  ada  juga  FDI  yang masuk  ke  koridor  Sulawesi  dan  koridor Maluku-Papua dengan tipe resource seeking.  Hal  ini  sesuai  dengan  hipotesis bahwa FDI yang masuk ke koridor Maluku- Papua  akan  bertipe  resouce  seeking  karena sumber daya alamnya yang masih melimpah.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Perkembangan  realisasi  FDI  masih didominasi  oleh  koridor  Jawa,  namun dikoridor  lain  sudah  mulai  tumbuh. Pengeluaran belanja modal, jumlah angkatan  kerja  berpendidikan  tinggi,  dan PDRB  juga  masih  didominasi  oleh  koridor Jawa.  Tingkat  keterbukaan  perdagangan yang  paling  tertinggi  berada  di  koridor Kalimantan.  Sedangkan  proporsi  ekspor migas  dan  mineral  terbesar  ada  di  koridor Maluku dan Papua.
Faktor-faktor yang memengaruhi FDI berbeda-beda untuk masing-masing koridor. Di  koridor  Sumatera,  koridor  Jawa,  dan koridor Sulawesi, belanja modal berpengaruh negatif terhadap realisasi  FDI, sedangkan  jumlah  angkatan  kerja  memiliki pengaruh  yang  positif.  Faktor  tingkat keterbukaan perdagangan berpengaruh negatif di koridor Sumatera, koridor Bali dan Nusa  Tenggara,  koridor  Sulawesi,  dan koridor  Maluku  dan  Papua.  Di  koridor Sumatera  dan  koridor  Kalimantan,  ekspor migas  dan  mineral  berpengaruh  negatif terhadap  realisasi  FDI,  sebaliknya  ekspor migas berpengaruh positif terhadap realisasi FDI di koridor Sulawesi dan koridor Maluku
dan  Papua.  PDRB  berpengaruh  positif terhadap  realisasi  FDI  di  semua  koridor ekonomi.
FDI yang bermotivasi market seeking ditemukan  di  semua  koridor  ekonomi Indonesia.  Sementara  itu,  FDI  dengan motivasi resource seeking hanya ditemukan di koridor Sulawesi dan koridor Maluku dan Papua.
Pemerintah perlu mengevaluasi penggunaan  pengeluaran  belanja  modal daerah  agar  tepat  sasaran.  Pemerintah  juga perlu  meningkatkan  kebijakan  tentang pendidikan,  terutama  untuk  pendidikan tinggi, dan kebijakan yang dapat meningkatkan PDRB. Selain itu, pemerintah perlu  mencari  alternatif  pengganti  sumber daya  alam  di  Maluku-Papua  yang  masih menjadi incaran para investor asing agar bisa dimanfaatkan dengan baik dan
menghasilkan nilai tambah yang akan lebih menguntungkan  wilayah  setempat.  Selain itu,  motivasi resource  seeking yang  masih ditemukan  di  koridor  Maluku-Papua  juga belum sesuai dengan tujuan pemerintah yang ingin mengembangkan kegiatan ekonomi di masing-masing wilayah Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Asiedu,  E.  2002.  On  the  Determinants  of
Foreign Direct Investment to Developing  Countries:  Is  Africa Different?. World Development . 30(1),  107-119.  (diakses  2  Agustus
2016). people.ku.edu/~asiedu/FDI-in-

## Africa-WD.pdf
Asiedu, E. 2006. Foreign Direct Investment in  Africa:  The  Role  of  Natural Resources,  Market  Size,  Government Policy,  Institutions  and  Political Instability. working  paper .  United Nation  University.  (diakses  25  Juni 2016). people.ku.edu/~asiedu/world- economy.pdf
Asiedu, E. dan Lien, D.D. 2010. Democracy,
Foreign Direct Investment and Natural
Resources. Working paper. (diakses 1 Agustus 2016). http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cf m?abstract_id=1726587 Badan Pusat Statistik. (2006-2014). Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia . Jakarta: BPS
Badan Pusat Statistik. (2007-2015). Statistik Indonesia . Jakarta: BPS
Briguglio,  L.  2016. Small  States  And  The European Union: Economic Perspectives New York: Routledge Dunning,  J.  H.  1993. The  Globalization  of Business. (diaskses  25  Juni  2016).
http://unctad.org/en/PublicationChapt ers/iteiitv3n1a3_en.pdf
Jadhav,  P.  2012.  Determinants  of  Foreign
Direct Investment in BRICS economies:  Analysis  of  Economics, Institutional,  and  Political  Factor.
Procedia  –  Social  and  Behavioral Science . 37, 5-14. (diakses 26 Januari 2016). http://www.sciencedirect.com/science /article/pii/S1877042812007495
Kemenkeu. 2011. Klasifikasi Jenis Belanja . (diakses 29 Juni 2016). http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullT ext/2011/101~PMK.02~2011PerLam p%20III Rohmana,  Y.  2011.  Analisis  Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi  Investasi  Asing Langsung di  Indonesia Periode 1980-
2008. Jurnal Sains dan Terapan . 6(2). Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)  Bandung.  (diakses  8  Februari 2015). http://jurnal.upi.edu/2022/view/1119/
analisis-faktor-faktor-yang- mempengaruhi-investasi-asing- langsung-di-indonesia-periode-1980-
2008.html Sarwedi. 2002. Investasi Asing Langsung di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya. Jurnal  Akuntansi &  Keuangan .  4(1),  17–35  Jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi - Universitas Kristen Petra.
Setiawan,  G.  2002.  The  Impact  of  Foreign Direct  Investment  on  Indonesian Economic Growth. Tesis . Seoul: KDI (Korea Development Institute) School of Public Policy and Management.
Todaro,  M.P.  dan  Smith,  S.C.  2003.
Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia Ketiga: Jilid 1 . Jakarta: Erlangga.