## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), Juli 2020, 697-704 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jiubj.v20i2.997

## Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan
Jumriaty Jusman 1 , Firda Nosita 2 *
1,2 STIE Pancasetia Banjarmasin Jl. A. Yani KM. 5,5 Banjarmasin
* Correspondence email: firda.nosita@gmail.com
Abstrak . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate governance , capital intensity , dan profitabilitas terhadap tax avoidance . Mekanisme corporate governance yang digunakan adalah kualitas audit dan komite audit, sedangkan profitabilas diproksikan dengan ROA. Tax avoidance diproksikan dengan Cash Effective Tax Rate . Dengan menggunakan metode purposive sampling , sampel yang digunakan adalah sebanyak 21 perusahaan dari sektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode 2016-2018.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  secara  simultan  kualitas  audit,  komite  audit, capital  intensity dan  ROA berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance . Sedangkan secara parsial kualitas audit, komite audit,  dan capital intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance . Sedangkan ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
Kata kunci : Penghindaran Pajak; Kualitas Audit; Komite Audit; Capital Intensity; ROA
Abstract. The study aims to examine the influence of Corporate Governance, Capital Intensity and Profitability on Tax Avoidance. The proxy of Corporate governance was audit quality and audit committee, while the profitability factor used is Return on Asset (ROA) and Tax Avoidance by Cash Effective Tax Rate. The sample was chosen by purposive sampling and resulted 21 companies from  mining  sector  listed  oin  Indonesian  Stock  Exchange  from  2016  to  2018.  The  data  analyzed  by  using  multiple  linier regression.  The  result  showed  that  audit  quality,  audit  committee,  and  capital  intensity  have  insignificant  influence  on  tax avoidance. While ROA has negative significant on tax avoidance
Keywords: Tax Avoidance; Corporate Governance; Capital Intensity; Profitability; Cash Effective Tax Rate.

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  sumber  utama  dan  sumber pendapatan  Negara  terbesar.  Data  dari  Kemenkeu  pada tahun  2019  sekitar  1.786,4  T  dana  APBN  berasal  dari penerimaan perpajakan. Melalui pajak, pemerintah dapat menjalankan program-programnya dalam tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan  infrastruktur,  aset-aset  publik,  dan fasilitas umum lainnya. Hal tersebut menjadi suatu bukti bahwa  penerimaan  pajak  sangat  diandalkan  dalam pendapatan Negara. Mengingat peran pajak sangat besar bagi  Negara,  maka  pemerintah  berupaya  untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.  Pemerintah Indonesia  sendiri  dari  tahun  ke  tahun  semakin  gencar melakukan  optimalisasi  pajak  dengan  salah  satu  cara untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan  pembangunan  adalah  dengan  menggali sumber  dana  dari  pajak.  Namun  usaha  optimalisasi penerimaan  pajak  oleh  pemerintah  ini  juga  memiliki beberapa  kendala.  Salah  satu  kendala  optimalisasi penerimaan  pajak  oleh  pemerintah  adalah  penghindaran pajak  atau  segala  sesuatu  yang  dilakukan  perusahaan untuk meminimalkan biaya pajak perusahaan.
Penghindaran pajak  atau biasa disebut dengan tax avoidance secara  umum  dapat  dikatakan  suatu  skema penghindaran  pajak  untuk  tujuan  meminimalkan  beban pajak  dengan  memanfaatkan  celah  ( loophole )  ketentuan perpajakan  suatu  negara.  Sedangkan  menurut  Justice
Reddy  dalam  kasus  McDowell  &  Co  Versus  CTO  di Amerika Serikat, tax avoidance sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum. Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan  pajak  ( tax  planning ),  di  mana  keduanya samasama  menggunakan  cara  yang  legal  untuk mengurangi  atau  bahkan  menghilangkan  kewajiban pajak. Akan tetapi, perencanaan pajak tidak diperdebatkan  mengenai  keabsahannya,  sedangkan penghindaran  pajak  merupakan  sesuatu  yang  secara umum  dianggap  sebagai  tindakan  yang  tidak  dapat diterima. Walaupun secara literal  tidak  ada hukum yang dilanggar,  semua  pihak  sepakat  bahwa  penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan  berkurangnya  penerimaan  pajak  yang dibutuhkan oleh negara.
Upaya penghindaran pajak dari perusahaan global juga terjadi di berbagai negara di dunia. Bahkan khusus di  Uni  Eropa  sendiri  penghindaran  pajak  diperkirakan merugikan  keuangan  anggota  Uni  Eropa  1  triliun  euro atau  Rp  12.000  triliun  di  tahun  2012.  Begitu  besarnya penghindaran  pajak  yang  dilakukan  perusahaan  global tersebut  menjadi  salah  satu  fokus  Direktorat  Jenderal (Ditjen)  Pajak  tahun  ini.  Hal  itu  disebut  intensifikasi pajak dari perusahaan Penanaman Modal Asing  (PMA). Jaringan  perusahaan  PMA  di  berbagai  negara  memang
Jumriaty  Jusman  dan  Firda  Nosita,  Pengaruh  Corporate  Governance,  Capital  Intensity  dan  Profitabilitas  Terhadap  Tax

## Avoidance pada Sektor Pertambangan
memungkinkan upaya
penghindaran pajak. Pengalaman inggris menggambarkan penghindaran pajak  dilakukan  secara  terstruktur.  Akhir  tahun 2012, badan pajak  Inggris  HMRC  (HM  Revenue  and Customs)  menisik  pelaporan  pajak  4  perusahaan  global. Pertama,  kasus  franchisor  kedai kopi asal  Amerika Serikat  (AS).  Parlemen  Inggris  menyoroti  laporan keuangan  franchisor  yang  menyatakan  rugi  sebesar  112 juta  pounds  selama  tahun  2008-2010  dan  tidak membayar  pajak  PPh  (pajak  penghasilan)  badan  pada 2011. Dalam laporan ke investor, franchisor menyatakan omzet selama 2008-2010, senilai 1,2 milyar pounds (Rp 18  triliun).  Kasus kedua  yaitu  laporan  pajak perusahaan internet search engine kakap berbasis di  AS. Perusahaan  ini  meraih  revenue  di  Inggris  398  juta pounds  pada  tahun  2011,  tapi  hanya  membayar  pajak  6 juta  pounds.  Keuntungan  perusahaan  cabang  Inggris kemudian  ditransfer  ke  cabang  di  Irlandia,  Belanda  dan berakhir  di  Bermuda.  Negara  Bermuda  adalah  tax havens country yang tidak memungut PPh badan. Kasus ketiga,  pajak  bonus  karyawan  investment  banking  dari AS.  Agar  pembayaran  bonus  ini  tidak  terdeteksi, karyawan  investment  banking  cabang  Inggris  diminta mengajukan  permohonan  pinjaman  lunak  ke  investment banking  cabang  AS.  Dengan  dalih  pinjaman  lunak, karyawan investment banking cabang Inggris tidak harus membayar  pajak  penghasilan.  Atas  kecurangan  ini, investment  banking  cabang  Inggris  harus  membayar denda  500  juta  pounds  (Rp  7,5  triliun).  Kasus  keempat, skandal  bunga  pinjaman  Perusahaan  Air  Minum  (PAM) swasta  Inggris.  PAM  ini  meminjam  dari  induknya  di Hongkong  yang  mengeluarkan  eurobond  melalui  tax havens countries di Channel Islands dan Cayman Island. Anak  usaha  di  Inggris  meminjam  dari  induknya  lebih dari 1 milyar pounds (Rp 15 triliun) dengan suku bunga 11 persen atau sekitar Rp 1,65 triliun per tahun (Gusnita, 2013).  Sedangkan  di  Indonesia,  laporan  yang  belum lama dikeluarkan oleh Global Witness cukup menghebohkan.  Laporan  itu  menyebutkan  bahwa perusahaan  tambang  besar  di  Indonesia,  PT  Adaro Energy Tbk melakukan akal-akalan pajak. Adaro disebut melakukan  transfer  pricing  melalui  anak  usahanya  di Singapura,  Coaltrade  Services  International.  Upaya  itu disebutkan  telah  dilakukan  sejak  2009  hingga  2017. Adaro  diduga  telah  mengatur  sedemikian  rupa  sehingga mereka  bisa  membayar  pajak  US$  125  juta  atau  setara Rp  1,75  triliun  (kurs  Rp  14  ribu)  lebih  rendah  daripada yang s eharusnya dibayarkan di Indonesia (Sugianto,2019).
Indonesia  merupakan  pemain  kunci  dalam percaturan  industri  pertambangan  batu  bara  dunia. Selama  puluhan  tahun,  industri  batu  bara  selalu dianakemaskan oleh Negara lantaran kontribusinya lebih besar dalam perekonomian nasional. Bahkan, kala krisis ekonomi  global  2008  melanda,  berkat  sumbangsih industri batubara kondisi ekonomi Indonesia masih tetap
tumbuh.  Posisi  tersebut  membuat  pelaku  industri pertambangan  batu  bara  relatif  tidak  mendapatkan pengawasan  yang  memadai,  sehingga  acap  kali  terjadi kasus kerusakan lingkungan dan praktik-praktik immoral berupa  penghindaran  pajak  ( tax  avoidance ).  Batubara merupakan  sumber  energy  paling  primadona.  Saat  ini hamper 40% sumber pembangkit listrik dunia bersumber dari  batu  bara.  Walaupun  tren  pemanfaatan  energy terbarukan  makin  tinggi  dan  bauran  energy  yang bersumber  dari  air,  angina,  cahaya  matahari  dan  panas bumi  dengan  energy  “kotor”  yang  bersumber  dari  batu bara  dan  minyak  bumi,  namun  batu  bara  masih  akan menjadi  pilihan  utama  dalam  memproduksi  energy. Menurut BP Energy Outlook 2018, batu bara masih akan berkontribusi  setidaknya  30%  sebagai  sumber  energy pembangkit  listrik  dunia.  Selain  digunakan  sebagai sumber  energy  pembangkit  listrik,  batu  bara  juga merupakan  bahan  untuk  berbagai  komoditas  industri lain.  Batubara  digunakan  untuk  bahan  campuran  kertas, pupuk,  plastik,  baja  dan  keramik.  Selain  itu  batu  bara dimanfaatkan  sebagai  sumber  panas  untuk  produksi semen dan gas alam.
Tax  avoidance memiliki  makna  upaya  yang dilakukan  untuk  menghindari  pajak  (penghindaran pajak). Penghindaran pajak ( tax avoidance ) didefinisikan sebagai  salah  satu  tindakan  yang  dilakukan  wajib  pajak untuk  mengurangi  beban  pajaknya  secara  legal. Secara lebih  jelas, tax  avoidance dapat  didefinisikan  sebagai suatu  upaya  mendeteksi  celah  dalam  ketentuan perundang-undangan  perpajakan  hingga  ditemukan  titik kelemahan dari perundangan tersebut yang memungkinkan  untuk  dilakukannya  penghindaran  pajak yang  dapat  menghemat  besaran pajak yang  dibayarkan. Dari  definisi  tersebut, tax  avoidance adalah  upaya  yang dilakukan  oleh  wajib  pajak  baik  perorangan  maupun badan  hukum  atau  usaha  untuk  meminimalisir pembayaran  pajak.  Fenomena  penghindaran  pajak  di Indonesia  dapat  dilihat  dari  rasio  pajak  ( Tax Ratio). Kinerja pemungutan pajak negara dapat dilihat dari rasio pajak yang dapat dikumpulkan oleh negara.
Akan  tetapi,  terdapat  dampak  buruk  yang menyertai  aktivitas  penghindaran  pajak.  Dalu et  al . (2012)  menyebutkan  bahwa  sebuah  negara  yang menghadapi  peningkatan  jumlah  penggelapan  pajak  dan penghindaran  pajak  cenderung  menunjukkan  investasi campuran  yang  berproduktif  rendah,  yang  mana  hal  ini berarti  pertumbuhan  ekonomi  rendah  dan  perusahaan publik akan terkena dampak negatif. Penghindaran pajak yang  merupakan  strategi  pajak  agresif  yang  dilakukan untuk meminimalkan beban pajak akan dapat menyebabkan  meningkatnya  risiko  untuk  perusahaan seperti  denda  dan  reputasi  perusahaan  yang  buruk  di mata  publik  (Rizal,  2016).  Penghindaran  pajak  juga dapat  dilakukan  oleh  perusahaan  dengan  praktik-praktik ilegal, atau seringkali disebut dengan tax evasion .
Jumriaty  Jusman  dan  Firda  Nosita,  Pengaruh  Corporate  Governance,  Capital  Intensity  dan  Profitabilitas  Terhadap  Tax

## Avoidance pada Sektor Pertambangan
Apabila  dilihat  dari  besarnya  peluang  perusahaan untuk  melakukan  penghindaran  pajak,  maka  diperlukan tata  kelola  perusahaan  yang  baik  dengan  konsep good corporate  governance (GCG).  Supaya  sistem  atau mekanisme  perusahaan  menjadi  lebih  baik  untuk menciptakan  nilai  tambah  (value  added)  untuk  semua Stocholders ,  karena corporate  governance merupakan sistem atau mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Perusahaan merupakan salah satu  wajib  pajak  sedangkan corporate  governance menjelaskan  hubungan  antar  berbagai  partisipan  dalam perusahaan  yang  menentukan  arah  kinerja  perusahaan, sehingga dengan adanya corporate governance memiliki andil  dalam  pengambilan  keputusan,  termasuk  dalam keputusan hal memenuhi kewajiban pajaknya (Cahyono, 2016).
Corporate  governance dapat  digunakan  untuk mencegah  agen  melakukan  usaha  yang  agresif  dalam pengelolaan  beban  pajak  perusahaan.  Desai  dan Dhammapala (2009) telah membuktikan bahwa kebijakan  dalam  pengelolaan  beban  pajak  pada perusahaan  dipengaruhi  oleh  penerapan corporate governance . Corporate  governance yang  tinggi  akan menyebabkan wajib pajak tidak agresif dalam pengelolaan pajak untuk meningkatkan kinerja perusahaan  dan  memaksimalkan  pengembalian  kepada pemegang saham, sehingga terciptanya lingkungan kerja manajemen  yang  bersih,  transparan  dan  profesional. Semakin  baik corporate  governance perusahaan  telah dijalankan sesuai peraturan dan melaksanakan pengawasannya  secara  efektif  terhadap  benturan kepentingan  serta  kecurangan  yang  dilakukan  oleh perusahaan untuk melakukan tax avoidance .
Aktivitas audit yang dilakukan oleh KAP terhadap perusahaan  pada  hakikatnya  merupakan  salah  satu bentuk  pengawasan  yang  dilakukan  untuk  menilai kinerja  dari  manajemen.  Dalam  konteks  keagenan, aktivitas  pengauditan  juga  akan  mengatasi  masalah kesenjangan  informasi  (information  asymetry)  yang terjadi  antara  pihak  manajemen  dan  pemegang  saham. Teori  agensi  menyatakan  adanya  asimetri  informasi antara  manajer  (agen)  dan  pemegang  saham  (prinsipal) karena  manajer  lebih  mengetahui  informasi  internal  dan prospek  perusahaan  di  masa  yang  akan  datang dibandingkan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Dengan  demikian  aktivitas  pengauditan  merupakan pencerminan  penerapan  prinsip  transparansi  yang merupakan  salah  satu  prinsip  penerapan  GCG.  Kualitas audit yang baik akan membantu menyelesaikan masalah keagenan  manajemen  dan  pemegang  saham,  termasuk dalam masalah  keputusan tax avoidance . Hal ini sejalan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Feranika et al., (2017)  dan  Fadhilah  (2014)  bahwa  kualitas  audit berpengaruh  signifikan  dengan  arah  yang  negatif terhadap tax avoidance . Laporan keuangan yang diaudit oleh  KAP The  Big  Four lebih  berkualitas  sehingga
menampilkan  nilai  perusahaan  yang  sebenarnya, sehingga  memiliki  tingkat  kecurangan  pajak  yang  lebih rendah  dibandingkan  dengan  perusahaan  yang  diaudit oleh Non The Big Four (Annisa dan Kurniasih, 2012).
Berdasarkan  Keputusan  Ketua  Bapepam  dan  LK Nomor KEP-643/BL/2012, Komite Audit adalah komite yang  dibentuk  oleh  dan  bertanggung  jawab  kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan  fungsi  Dewan  Komisaris.  Dengan  demikian, keberadaan  komite  audit  membantu  Dewan  Komisaris dalam  melakukan  tugas  pengawasan  kepada  direksi. Apabila  komite  audit  efektif  melaksanakan  tugasnya dengan  baik,  maka  kualitas  pengawasan  Dewan Komisaris  akan  lebih  baik  sehingga  dapat  membantu penyelesaikan permasalahan keagenan dalam perusahaan.  Hal  ini  berarti  bahwa  keberadaan  komite audit mencerminkan penerapan GCG dalam perusahaan. Aktivitas tax  avoidance yang  dilakukan  direksi diharapkan dapat berkurang dengan adanya komite audit. Komite  audit  bertugas  melakukan  kontrol  dalam  proses penyusunan  laporan  keuangan  perusahaan  untuk menghindari  kecurangan pihak manajemen.  Berjalannya fungsi  komite  audit  secara  efektif  memungkinkan pengendalian  pada  perusahaan  dan  laporan  keuangan yang  lebih  baik  serta  mendukung  good corporate governance (Andriyani, 2008). Keberadaan komite audit yang  fungsinya  untuk  meningkatkan  integritas  dan kredibilitas  pelaporan  keuangan  agar  dapat  berjalan dengan baik sehingga segala perilaku atau tindakan yang menyimpang  berhubungan  terkait  dengan  laporan keuangan bisa dihindari oleh perusahaan.
Capital  Intensity adalah  aktivitas  investasi  yang dilakukan  perusahaan  yang  dikaitkan  dengan  investasi dalam  bentuk  asset  tetap.  Rasio  intensitas  modal  dapat menunjukkan  tingkat  efisiensi  perusahaan  dalam menggunakan  aktivanya  untuk  menghasilkan  penjualan. Capital Intensity sering dikaitkan dengan seberapa besar aktiva  tetap  dan  persediaan  yang  dimiliki  perusahaan. Rodriguez dan Arias (dalam Pilanoria, 2016) menyebutkan  bahwa  aktiva  tetap  yang  dimilki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak  melalui  akibat  depresiasi  dari  aktiva  tetap  setiap tahunnya.  Hal  ini  mengasumsikan  bahwa  perusahaan dengan  tingkat  aktiva  tetap  yang  tinggi  memiliki  beban pajak  yang  lebih  rendah  dibandingkan  perusahaan  yang mempunyai  aktiva  tetap  yang  rendah.  Hal  tersebut  juga dapat  dimanfaatkan  celah  oleh  perusahaan  sebagai penghindaran pajak yaitu dengan memberikan depresiasi yang  besar  dari  aktiva  tetap  sehingga  beban  pajak berkurang.  Hal  ini  di  dukung  oleh  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Darsono  (2015)  serta  penelitian  oleh Dharma  dan  Noviari  (2017)  bahwa Capital  Intensity berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap tax avoidance.
Profitabilitas  merupakan  kemampuan  perusahaan dalam  menghasilkan  keuntungan  dari  aktivitas  bisnis.
Jumriaty  Jusman  dan  Firda  Nosita,  Pengaruh  Corporate  Governance,  Capital  Intensity  dan  Profitabilitas  Terhadap  Tax

## Avoidance pada Sektor Pertambangan
Peningkatan  laba  mengakibatkan  jumlah  pajak  yang harus  dibayar  juga  semakin  tinggi  atau  dapat  dikatakan ada  kemungkinan  upaya  untuk  melakukan  tindakan tax avoidance . Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi  cenderung  memilki  konflik  kepentingan  antara pemilik perusahaan ( principal ) dan manajer ( agent ) yang rendah.  Karena  perusahaan  dianggap  sudah  berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan pemilik perusahaan. Perusahaan  yang  memiliki  kemampuan  menghasilkan laba  yang  tinggi,  harus  mempersiapkan  pajak  atas  laba yang  diperoleh.  Tingginya  profitabilitas  mengisyaratkan tingginya  laba  yang  akan  diterima  perusahaan,  hal  ini berarti  pajak  yang  dibayar  perusahaan  pun  akan meningkat.  Dengan  didukung  pendapatan  yang  tinggi, maka  perusahaan  mungkin  akan  menghindari  untuk “memanipulasi” pajak dan cenderung taat pajak.

## METODE
Populasi  penelitian  ini  adalah  semua  perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016- 2018.  Sampel  penelitian  ditentukan  dengan  metode nonprobability  sampling dengan  teknik purposive
sampling dengan  kriteria  sebagai  berikut:  1)  perusahaan sektor  pertambangan  yang  tercatat  pada  BEI  selama periode  penelitian  yaitu  Januari  2016  sampai  dengan Desember 2018; 2) Perusahaan yang menyajikan laporan keuangannya menggunakan tahun buku yang berakhir 31 Desember; 3) Perusahaan yang diteliti mencatatkan laba selama  periode  penelitian;  4)  Perusahaan  tidak  yang memiliki  CETR  lebih  dari  satu;  dan  5)  memiliki  data yang  dibutuhkan  sesuai  indikator  yang  ditentukan. Populasi  penelitian  ini  sebanyak  49  perusahaan pertambangan  yang  menerbitkan  laporan  keuangan auditan  berturut-turut  setiap  periode.  Hasil  seleksi sampel  dengan  menggunakan purposive  sampling terpilih  21  perusahaan  pertambangan  sebagai  sampel penelitian  dengan  total  pengamatan  sebanyak  63  tahun perusahaan  (2016-2018).  Dari  63  pengamatan  terdapat data outliers yang  nilainya  terlalu  ekstrim  sehingga dikeluarkan dari sampel maka total pengamatan menjadi 55 pengamatan.
Data  dalam  penelitian  ini  didapatkan  dari  laporan tahunan  atau Annual  Report yang  diperoleh  dari  situs web Bursa Efek Indonesia ( www.idx.co.id ).
Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Variabel Indikator Tax Avoidance (Y) Ref: Huseynov & Klamm (2012); Damayanti & Susanto (2015); Dewinta & Setiawan (2016) Diproksikan  dengan  CETR,  yaitu  pembayaran  kas  untuk  beban  pajak  dibagi laba sebelum pajak CETR Kualitas Audit (X1)
Ref:  Beisland et  al .  (2012);  Damayanti  & Susanto (2015); Kanagaretnam et al . (2016)
Menggunakan  variabel dummy yang  mana  bernilai  1  jika  menggunakan  jasa auditor  KAP the  Big  Four dan  bernilai  0  jika  tidak  menggunakan  jasa  auditor KAP non the Big Four .
Komite Audit (X2) Ref: Annisa & Kurniasih (2012); Wibawa et al . (2016) Diproksikan dengan jumlah personil komite audit yang terdapat di perusahaan. Komite Audit = Jumlah personil komite audit Capital Intensity (X3) Ref: Kraft (2014); Richardson et al . (2016)
Diproksikan dengan rasio intensitas aset tetap, yaitu aset tetap dibagi total aset yang dimiliki perusahaan.
CI Profitabilitas (X4)
Ref: Kabajeh et al . (2012);
Zarai (2013); Damayanti & Susanto (2015); Rizal (2016)
Diproksikan  dengan  ROA,  yaitu  laba  bersih  dibagi  dengan  total  aset  yang dimiliki perusahaan.

## ROA

## Sumber: Data diolah, 2020

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji  asumsi  klasik  dilakukan  untuk  memastikan bahwa  model  terbebas  dari  masalah  multikolinearitas, heteroskedastisitas maupun  autokorelasi.  Uji  Normalitas dengan  uji  statistik  non-parametik Kolmogorov  Smirnov Test (K-S) pada data dan diperoleh Asymp.Sig. (2-tailed) sebelum outlier sebesar  0.000,  namun  setelah  dilakukan uji outlier dan dikeluarkan 8 data outlier, hasil  keempat model  regresi  menjadi  normal.  Uji  Heteroskedastisitas dilakukan  dengan  uji  glejser  yaitu  dengan  cara meregresikan  variabel  independen  terhadap  nilai absolute  residual.  Dari  hasil  uji  glesjer,  didapatkan semua  variabel  bernilai  sig  >  0,05  yang  berarti  tidak
terdapat  gejala  heterokedastisitas.  Pada  penelitian  ini metode  pengujian  multikolinearitas    yang  digunakan yaitu  dengan  melihat  nilai inflation  factor (VIF)  setiap variabel  pada  model  regresi.  Nilai  VIF  semua  variabel adalah  kurang  dari  10,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  tidak  terjadi  multikolinearitas  antar  variabel dalam  penelitian.  Uji  Autokorelasi  dalam  penelitian  ini menggunakan Run  Test dan  tidak  terdapat  gejala autokorelasi.  Hasil  uji  regresi  dapat  dilihat  pada  tabel berikut:
Jumriaty  Jusman  dan  Firda  Nosita,  Pengaruh  Corporate  Governance,  Capital  Intensity  dan  Profitabilitas  Terhadap  Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan
Tabel 2 . Hasil regresi linear Koefisien Sig Kesimpulan Constant .418 .000 Kualitas Audit -.023 .548 Tidak Berpengaruh Komite Audit -.012 .654 Tidak Berpengaruh CI -.029 .839 Tidak Berpengaruh ROA -.429 .005 Berpengaruh Sumber: Data diolah, 2020
Dari  hasil  uji  regresi  pada  tabel  2  menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan atau corporate governance yaitu  kualitas  audit  dan  komite  audit  tidak  berpengaruh terhadap  penghindaran  pajak  perusahaan-perusahaan sektor  pertambangan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia. Capital  Intensity juga  terbukti  tidak berpengaruh  terhadap  penghindaran  pajak.  Sedangkan profitabilitas  yang  diwakili  oleh Return  On  Assets berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  penghindaran pajak.
Koefisien determinasi (R2) mengukur kemampuan variabel  independen  dalam  mempengaruhi  variabel dependennya.  Besarnya  pengaruh  variabel  independen terhadap  variabel  dependennya  diperlihatkan  dari  nilai Adjusted R Square . Berdasarkan Tabel 9 diperoleh angka Adjusted  R  Square sebesar  0,127  atau  12,7%.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  persentase  sumbangan  pengaruh variabel  bebas  (kualitas  audit,  komite  audit, capital intensity dan  ROA)  terhadap  variabel  terikat  ( tax avoidance )  sebesar  12,7%.  Atau  variabel  bebas  yang digunakan  dalam  model  hanya  mampu  menjelaskan sebesar  12,7%  variabel  terikat,  sedangkan  sisanya sebesar 87,3% dipengaruhi  atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.
Tabel 3. Hasil Uji Determinasi
Model R R Square Adjusted  R Square Std.  Error  of  the Estimate 1 .438 a .192 .127 .111391 Sumber: Data diolah, 2020
Berdasarakan  hasil  pengujian  hipotesis  dapat dilihat bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tax  avoidance .  Penelitian  ini  sejalan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Fadhilah  (2014)  serta  Damayanti dan  Susanto  (2015)  bahwa  kualitas  audit  tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance . Perusahaan yang diaudit oleh KAP The big four memang lebih  cenderung  dipercayai  oleh  fiskus  sebagai  KAP yang  mempunyai  integritas  kerja  yang  tinggi  dengan selalu  menerapkan  peraturan-peraturan  yang  ada  serta berkualitas,  akan  tetapi  ada  faktor-faktor  yang mendorong  auditor  pada  KAP  melakukan  perilaku disfungsional  ketika  melaksanakan  tugas  pengauditan, baik  itu  tindakan  yang  tidak  secara  langsung mempengaruhi  kualitas  audit,  maupun  tindakan  yang mengurangi kualitas audit (Dharmawan, 2015). Perusahaan  yang  memakai  jasa  KAP  the  big  four
ataupun yang tidak memakai jasa KAP the big four tidak ada kaitannya dengan perilaku penghindaran pajak.
Berdasarakan  hasil  pengujian  hipotesis  variabel komite  audit  dapat  dilihat  bahwa  komite  audit  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap tax  avoidance dengan nilai  signifikansi  0,654  >  0,05  Hasil  penelitian  ini mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Damayanti dan  Susanto  (2015),  serta  Zahra  (2017).  Menurut  BEI dan  Otoritas  Jasa  Keuangan,  setiap  perusahaan  yang terdaftar  di  BEI  wajib  memiliki  komite  audit,  yang anggotanya terdiri dari satu orang  komisaris independen sebagai  ketua  dan  minimal  2  orang  pihak  eksternal perusahaan  yang  independen  sebagai  anggota.  Dewan komisaris  wajib  membentuk  komite  audit  sekurang- kurangnya  tiga  orang  yang  di  angkat  dan  diberhentikan serta  bertanggng  jawab  terhadap  dewan  komisaris. Jumlah  komite  audit  terbukti  tidak  berperan  dalam perilaku  penghindaran  pajak  perusahaan.  Berapapun jumlah  anggota  komite  audit,  tidak  mempengaruhi perilaku  perusahaan  dalam  menyikapi  pajak  yang  harus dibayarkan.  Komite  audit  bertugas  untuk  memastikan perusahaan  dikelola  sesuai  dengan  prinsip-prinsip Good Corporate  Governance (GCG)  dilaksanakan  oleh perusahaan  secara  konsisten  dan  patuh  terhadap perundang-undangan.  Komite  audit  bertanggungjawab dalam memberikan pendapat professional dan independen kepada Dewan Komisaris perusahaan seperti penelaahan  informasi  keuangan,  kepatuhan  terhadap peraturan  perundangan  dan  lainnya.  Anggota  komite audit  biasanya  diseleksi  ketat  dan  dianggap  memiliki integritas  tinggi  serta  pengalaman  dan  kompetensi tertentu.
Berdasarakan  hasil  pengujian  hipotesis  variabel capital  intensity dapat  dilihat  bahwa capital  intensity tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap tax  avoidance . Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  yang dilakukan  oleh  Zahra  (2017)  serta  Chiou et  al .  (2012). Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  perusahaan menggunakan aset tetapnya untuk operasional perusahaan,  bukan  dipriotitaskan  untuk  memanfaatkan beban  penyusutan  aset  tetap,  yang  mana  beban penyusutan  aset  tetap  secara  fiskal  merupakan  beban yang  dapat  menjadi  pengurang  penghasilan  kena  pajak, sehingga dapat mengurangi pembayaran pajak penghasilan  perusahaan.  Perusahaan  pertambangan biasanya memiliki aset tetap yang tinggi yang digunakan dalam  operasionalnya.  Pembelian  aset  tetap  mungkin tidak  bertujuan  untuk  mengambil  manfaat  pajak  atas depresiasi  aset,  namun  lebih  kepada  alasan  operasional. Penggunaan metode penyusutan juga seringkali mempengaruhi  laba  yang  didapatkan  oleh  perusahaan. Tujuan  utama  perusahaan  selain  memaksimalkan  nilai, mereka  turut  memaksimalkan  laba  sebagai  salah  satu ukuran  kinerja  manajemen.  Semakin  besar  laba,  maka pajak yang dibayarkan juga akan semakin besar.
Jumriaty  Jusman  dan  Firda  Nosita,  Pengaruh  Corporate  Governance,  Capital  Intensity  dan  Profitabilitas  Terhadap  Tax

## Avoidance pada Sektor Pertambangan
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  variabel ROA  dapat  dilihat  bahwa  ROA  berpengaruh  negatif signifikan  terhadap tax  avoidance .  ROA  merupakan indikator  kemampuan  perusahaan  dalam  menghasilkan laba  sehingga  ROA  merupakan  faktor  penting  dalam pengenaan pajak penghasilan bagi perusahaan. Perusahaan  biasanya  memiliki  perencanaan  pajak  yang matang,  sehingga  pajak  yang  dibayarkan  dapat  optimal. Laba  yang  tinggi  dapat  berhubungan  dengan  berbagai kondisi,  misal  adanya  efisiensi  biaya,  efisiensi  operasi, maksimasi  pemasaran  dan  sebagainya.  Laba  juga  dapat dihubungkan dengan siklus bisnis perusahaan. Perusahaan  yang  sudah  memasuki  tahap growth biasanya  memiliki  laba  yang  tinggi  dan  fluktuatif sedangkan  perusahaan  yang  berada  pada  siklus mature cenderung  memiliki  laba  yang  stabil.  Dengan  tingkat laba  yang  tinggi,  perusahaan  memiliki  kemampuan untuk  mentaati  peraturan  perpajakan  dan  bersedia membayar pajak tanpa mencari celah untuk menghindari pajak  meskipun  dengan  cara-cara  etis.  Sebaliknya, perusahaan  yang  memiliki  laba  rendah  mungkin  akan “keberatan”  membayar  pajak  karena  laba  yang  rendah jika harus dikurangkan dengan pembayaran pajak, maka akan  mempengaruhi  persepsi  kinerja  manajemen  dan mempengaruhi  bonus  yang  didapatkan  oleh Agent . Dengan  kondisi  tersebut,  maka  manajemen  mungkin akan  mencari  celah  perundang-undangan  agar  dapat meminimalkan pajak yang harus dibayarkan.

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tata  kelola perusahaan  ( Corporate  Governance )  yang  diwakili  oleh kualitas  audit  serta  jumlah  komite  audit  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak. Hal  ini  membuktikan  bahwa  status  KAP big  four tidak berperan dalam perilaku penghindaran pajak perusahaan. Selain  itu,  jumlah  anggota  komite  audit  juga  tidak berperan  dalam  penghindaran  pajak.  Anggota  komite audit  diseleksi  ketat  dan  dituntut  untuk  memiliki integritas  tinggi  serta  profesional,  sehingga  berapapun jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap perilaku perusahaan dalam menghadapi kondisi perpajakannya.  Hasil  penelitian  ini  juga  membuktikan bahwa  intensitas  modal  ( Capital  Intensity )  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak. Perusahaan pertambangan cenderung memiliki aset tetap yang  tinggi  yang  penting  dalam  operasional  bisnisnya. Pemilikan  aset  tetap  ini  cenderung  tidak  berkaitan dengan  usaha  untuk  menghindari  pajak  dengan memanfaatkan  pengurangan  pajak  atas  depresiasi  aset tetap. Return  On  Assets (ROA)  terbukti  berpengaruh terhadap  perilaku  penghindaran  pajak.  Perusahaan  yang memiliki  profitabilitas  tinggi  cenderung  taat  pajak  dan tidak  mencari  celah  untuk  mengurangi  pajak  yang dibayarkan.  Sedangkan  perusahaan  dengan  tingkat  laba
yang  rendah  cenderung  berusaha  menghindari  pajak dengan mencari celah perundang-undangan yang ada.
Penelitian  ini  masih  memiliki  keterbatasan  yaitu pengukuran tax  avoidance masih  bersifat  taksiran  dan pendekatan, bukan angka yang sebenarnya karena alasan untuk  mendapatkan  data  pajak  yang  dibayar  sebenarnya adalah  sulit  dan  pengukuran  tersebut  dikalangan  ahli masih diperdebatkan serta oleh para peneliti masih dicari kemungkinan  alternatif  proksi  untuk  ukuran tax avoidance .  Serta  Tingkat Adjusted  R 2  yang  rendah  dari modal  yang  diuji  0,127  (12,7%)  dalam  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  variabel  lain  yang  tidak  digunakan dalam  penelitian  ini  mempunyai  pengaruh  yang  lebih besar  terhadap tax  avoidance yang  diproksikan  dengan Cash Effective Tax Rate .
Peneliti selanjutnya
sebaiknya mempertimbangkan  menggunakan  variabel  lain  yang mempengaruhi tax  avoidance di  luar  variabel  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  dan  apabila  data  pajak penghasilan perusahaan memungkinkan untuk diperoleh, maka  data  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  proksi tax avoidance yang  lebih  akurat.  Bagi  Pemerintah hendaknya  memberikan  aturan  yang  jelas  dan  tegas antara  penghindaran  pajak  yang  diperbolehkan  dengan penghindaran  pajak  yang  tidak  diperbolehkan  sehingga perusahaan-perusahaan  tidak  berani  untuk  seenaknya melakukan  penghindaran  pajak  yang  menurut  mereka suatu  hal  yang  legal  meskipun  mereka  mengetahui  hal tersebut tidak diperbolehkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Annisa,  N.  A.  dan  Kurniasih,  L.  (2012).  Pengaruh Corporate  Governance  terhadap  Tax  Avoidance. Jurnal  Akuntansi  &  Auditing,  Vol.8,  No.2 .  123- 136. Doi:https://doi.org/10.14710/jaa.8.2.123-136.
Santosa,  B.  P  dan  Ashari.  (2005)  . Analisis  Statistik dengan  Microsoft  Axcel&  SPSS .Yogyakarta.  : ANDI.
Beisland, Leif A., Roy Mersland, dan R. Øystein Strøm.
(2012). Audit Quality and Corporate Governance: Evidence  from  the  Microfinance  Industry.  CEB Working Paper,   13/035.218- 237. Doi:https://doi.org/10.1111/ijau.12041.
Cahyono, Deddy D., R. Andini, dan K. Raharjo. (2016).
Pengaruh Komite Audit,   Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) dan Profitabilitas (ROA) terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax  Avoidance) pada
Perusahaan  Perbankan  yang  Listing  BEI  Periode Tahun 2011 – 2013 .  Journal  of  Accounting, Vol.2, No.2.
Chiou,  Yong-Ching,  Yao-Chih  Hsieh,  dan  Wenyi  Lin. (2012). Determinants of Effect Tax Rates
for  Firm  Listed  on  China's  Stock  Markets:  Panel Models with Two-Sided Censors. International
Jumriaty  Jusman  dan  Firda  Nosita,  Pengaruh  Corporate  Governance,  Capital  Intensity  dan  Profitabilitas  Terhadap  Tax

## Avoidance pada Sektor Pertambangan
Trade & Academic Research Conference (ITARC), 3(1). Dalu, Tatenda, Vincent G. Maposa, Stanford Pabwaungana,  dan  Tapiwa  Dalu.  2012.  The Impact  of  Tax  Evasion  and  Avoidance  on  the Economy: A Case 78  of Harare,   Zimbabwe. African  J.  of  Economic  and  Sustainable Development, Vo.1, No.3 .284-296.
Damayanti,  Fitri  dan  Tridahus  Susanto.  (2015).
Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan  Institusional,  Risiko  Perusahaan  dan
Return on Assets terhadap Tax Avoidance.
ESENSI  Jurnal  Bisnis  dan  Manajemen,  Vol 5(2). 187-206.
Darsono  Muadz  Rizki,  M.  (2015).  Pengaruh  Corporate Social Responsibility dan Capital  Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. Diponegoro Journal Of Accounting, Vol.4, No.3 . 1-8.
Desai,  Mihir  A.  dan  Dhammika  Dharmapala.  (2009).
Earnings  Management  and  Corporate  Tax Shelters. National  Tax  Journal Vol.  62,  No.  1. 169-186.
Dewinta,  I.,dan  Setiawan,  P.,  E.  (2016).  Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan  terhadap  tax  avoidance. E-Jurnal Akuntansi  Universitas  Udayana,  Vol.14,3. 1584- 1613.
Dharma  Nyoman,  B,  S.  dan  Noviari,  N.  (2017).
Pengaruh  Corporate  Social  Responsibility  dan Capital  Intensity  Terhadap  Tax  Avoidance. E- Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana,  Vol.18,1. 529-556.
Dharmawan,  N.  A.  S  (2015).  Studi  analisis  faktor penyebab  disfungsional  auditor  dan  upaya penanggulangan  disfunsional  auditor  terhadap kualitas  audit  pada  kantor  akuntan  publik  di provinsi  bali  (studi  kasus  pada  kantor  akuntan publik “x” di wilayah denpasar,   bali ). Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.4, No.1 . 545-556. Dharma,  I.  M.  S  dan  Putu  A.  A.  (2016).  Pengaruh
Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran
Perusahaan,  dan  Koneksi  Politik  terhadap  Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi   Universitas Udayana , Vol.15, No.1.
Fadhilah, R. (2014). Pengaruh good corporate governance terhadap tax avoidance. (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang  terdaftar di bei 2009-2011). Jurnal Akuntansi, Vo.2,
No.1 . 1-
22.
Feranika,  A.,  at  all.  (2017).  Pengaruh  kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas  audit,  komite  audit,  karakter  eksekutif, dan laverage terhadap tax avoidance (studi empiris pada perusahaan manufaktur di BEI tahun
pengamatan  2010-2014). Jurnal  Akuntansi& Keuangan UNJA, Vol.2, No.2 . 12-21. Gusnita,  C.  (2013,  Agustus  26). Penghindaran  pajak perusahaan  global  di  dunia .  Merdeka  online. Diakses
dari
https://www.merdeka.com/peristiwa/penghindaran -pajak-  perusahaan-global-di-dunia.html.
Huseynov,  Faris  dan  Bonnie  K.  Klamm.  (2012).  Tax
Avoidance, Tax Management and
Corporate  Social  Responsibility. Journal  of
Corporate Finance, 18(4) .
Kabajeh,  M.  A.,  M.  Said  M.A.  AL  Nu’aimat,  dan  Firas
N. Dahmash. (2012). The  Relationship between the  ROA,  ROE  and  ROI  Ratios  with  Jordanian Insurance Public  Companies Market Share
Prices. International  Journal  of  Humanities  and Social Science, 2(11).
Kanagaretnam,  Kiridaran,  Kiat  B.J.  Lee,  Chee  Y.  Lim, dan  Gerald  J.  Lobo.  (2016).  Relation  between Auditor Quality and Tax Aggressiveness: Implications of Cross-Country Institutional Differences. Auditing:  A  Journal  of  Practice  and Theory, 35(4).
Kraft,  A.  (2014).  What  Really  Affects  German  Firms’ Effective  Tax  Rate? International  Journal  of Financial Research, 5(3).
Laporan  keuangan  dan  pergerakan  harga  saham
[online]. Diakses 5 Januari 2020 dari http://www.idx.co.id. Prakosa,  K.  B.  (2014).  Pengaruh  Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Corporate Governance  terhadap  Penghindaran  Pajak  di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XVII.
Rizal, M. (2016). Why Company Does Tax Avoidance? Evidence  from  a  Manufacturing  Company  in Indonesia  Stock  Exchange. International  Journal of Business and Management Invention, 5(5).
Sugianto, D. (2019, Juli 08). Sri Mulyani cermati dugaan Adaro  hindari  pajak.  Finance  detik  Online. Diakses dari https://finance.detik.com/berita- ekonomi-bisnis/d-4615931/sri- mulyani- cermati-dugaan-adaro-hindari-pajak.
Wibawa,  A.  W.  dan  Yusri  A.  (2016).  Pengaruh  Good Corporate  Governance  terhadap  Penghindaran Pajak  (Studi  pada  Perusahaan  Terdaftar  di  Indeks Bursa  SRI  KEHATI  Tahun  2010-2014). Jurnal Perpajakan (JEJAK), 11(1).
Zahra,  F.  (2017).  pengaruh corporate  governance , profitabilitas,  dan capital  intensity terhadap penghindaran  pajak. Skripsi .  Universitas  islam negeri syarif hidayatullah. Diakses dari http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/12345 6789/41134.
Jumriaty  Jusman  dan  Firda  Nosita,  Pengaruh  Corporate  Governance,  Capital  Intensity  dan  Profitabilitas  Terhadap  Tax

## Avoidance pada Sektor Pertambangan
Zarai,  M.  A.  (2013).  Corporate  Tax  Planning  and  Debt Endogeneity:
Case of American
Firms.
International Journal of Business and Commerce, 3(3).