INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 5194-5206 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik yang Efektif dan Transparan
(Studi Kasus Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan)
Rizki Hardiansyah 1 , Tomi Jaffisa 2 ✉
Universitas Dharmawangsa Email: tomi@dharmawangsa.ac.id 2 ✉

## Abstrak
Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah  (SIPD)  adalah  suatu  sistem  yang  mendokumentasikan, mengadministrasikan,  serta  mengolah  data  pembangunan  daerah  menjadi  informasi  yang  disajikan kepada  masyarakat  dan  sebagai  bahan  pengambilan  keputusan  dalam  rangka  perencanaan, pelaksanaan,  serta  pelaksanaan  evaluasi  kinerja  pemerintah  daerah. Metode  yang digunakan  dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Data yang diperlukan dikumpulkan melalui observasi, wawncara,  serta  dokumentasi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  Sistem  Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan transparan pada BAPPEDA Kota Medan serta apa saja kendala yang dialami oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  (BAPPEDA)  kota  Medan  dalam  menjalankan  peran  SIPD  tersebut.  Berdasarkan  hasil  dan pembahasan  penelitian,  kesimpulan  yang  dapat  diambil  adalah  sebagai  berikut:  Pertama,  Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memiliki peran kunci dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam  proses  perencanaan  dan  penganggaran,  yang  pada  gilirannya  meningkatkan  transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Kedua, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menciptakan transparansi melalui akses publik yang lebih mudah terhadap data keuangan daerah dan alokasi anggaran, serta mendorong pemerintah daerah untuk memberikan laporan yang jelas tentang penggunaan dana publik.  Ketiga, penggunaan SIPD  telah meningkatkan efektivitas  perencanaan  dan  penganggaran  pembangunan  daerah  dengan  mengarahkan  usulan program dan kegiatan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta menciptakan proses yang lebih terstruktur.  Terakhir,  BAPPEDA  Kota  Medan  menghadapi  beberapa  kendala,  terutama  dalam  aspek teknis seperti masalah jaringan, serta memerlukan waktu adaptasi dan menghadapi error dan bug dalam
penggunaan  Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah  (SIPD).  Dalam  rangka  mengoptimalkan  peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan mengatasi kendala yang dihadapi, sejumlah saran telah diajukan.
Kata Kunci: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Transparansi, Efektivitas

## Abstract
Regional Government Information System (SIPD) is a system that documents, administers, and processes regional development data into information presented to the public and as decision-making material in the framework  of planning, implementation, and implementation of evaluation of local government performance. The methods used in this research are qualitative research methods. The required data is collected through observation, wawncara, as well as documentation. The research aims to understand the  role  of  the  Regional  Government  Information  System  (SIPD)  in  improving  the  efficient  and transparent public service in the BAPPEDA and any obstacles encountered by the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of the city of Medan in the performance of the SIPD role. Based on the results and discussion of the research, the conclusions can be drawn are as follows: First, the Information System of the Government of the region (Sipd) has a key role in facilitating public participation in the planning and funding process, which in turn increases transparency, accountability, and responsiveness of the government to the needs of the public. Second, the Regional Governance Information System creates transparency through easier public access to regional financial data and budget allocations, as well as encourages local governments to provide clear reports on the use of public funds. Third, use of SIPd  has  improved  the  efficiency  of  planning  and  development  of  the  area  by  directing  and recommending the program activities of the Organization of Regional Development (DOP) and creating more structured processes. Finally, BAPPEDA Field City faces some constraints, especially in technical aspects such as network problems, as well as requires time to adapt and face errors and bugs in the use of the Regional Government Information System. (SIPD). In order to optimize the role of the Regional Government  Information  System  (SIPD)  and  overcome  the  obstacles  encountered,  a  number  of recommendations have been made.
Keywords: Regional Government Information System (SIPD), Transparency, Efficiency

## PENDAHULUAN
Peningkatan efektivitas dan transparansi pelayanan publik menjadi fokus utama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah. Pelayanan publik yang efektif dan transparan menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola  pemerintahan yang  baik  (good  governance)  (Fathani,  Pribadi  et  al.,  2022;  Aristoni  &Ismayawati,  2020; Karmanis,  2022).  Namun,  dalam  prakteknya,  masih  terdapat  berbagai  tantangan  dan permasalahan  yang  menghambat  pencapaian  tujuan-tujuan  tersebut  (Hanafi,  2020). Beberapa  masalah  yang  dapat  diidentifikasi  termasuk  ketidakmampuan  menyampaikan
informasi dengan cepat, kurangnya koordinasi antarunit dalam pemerintahan daerah, serta masih adanya ketidaktransparanan dalam proses pengambilan keputusan.
Ketika informasi dipertukarkan secara bebas di berbagai proses kelembagaan dalam administrasi  pemerintahan  dan  tersedia  bagi  masyarakat  umum  bila  diperlukan,  maka pemerintahan tersebut dianggap transparan (terbuka). Informasi yang tersedia dan mudah dipahami dapat dimanfaatkan sebagai alat pemantauan dan penilaian kinerja pemerintah. Unsur-unsur  fungsional  pemerintahan  yang  berhasil  dan  efisien  dalam  menjalankan tugasnya  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  merupakan  bagian  dari  pemerintahan  yang transparan (Beltahmamero, 2017).
Sistem  informasi  (SI)  adalah  sistem  tenaga  kerja  manusia  yang  dibantu  secara teknologi  yang  dirancang  untuk  membantu  tugas-tugas  administratif  dan  operasional. Perkembangan koneksi interaktif antara manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma dimaksudkan dengan hal ini. Tujuan dari pengembangan sistem informasi adalah untuk menciptakan suatu produk dengan kumpulan berbagai jenis data yang dapat diolah.
Tujuan  dari  sistem  informasi  adalah  untuk  memproses  berbagai  jenis  data  yang dikendalikan  oleh  setiap  bisnis  atau  organisasi  untuk  meminimalkan  kebutuhan  sumber daya  dan  mempercepat  waktu  penanganan  proses.  Selain  itu,  data  yang  terkontrol mengurangi birokrasi yang ada dan dapat digunakan di mana saja, kapan saja. Penciptaan suatu produk yang mencakup kumpulan informasi merupakan tujuan dari pengembangan sistem  informasi.  Tidak  diragukan  lagi  terdapat  banyak  jenis  data  berbeda  dalam  suatu sistem yang dapat dianalisis dan disajikan kepada pengguna dengan cara yang intuitif.
Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah  (SIPD)  merupakan  pengelolaan  informasi pembangunan  daerah,  informasi  keuangan  daerah,  dan  informasi  pemerintahan  daerah lainnya  yang  saling  berhubungan  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan  pembangunan daerah, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
Perencanaan  pelaksanaan,  dan  penilaian  kinerja  pemerintah  daerah  semuanya difasilitasi  oleh  Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah  (SIPD),  yaitu  suatu  sistem  yang mencatat,  mengelola,  dan  mentransformasikan  data  pembangunan  daerah  menjadi informasi  yang  tersedia  bagi  masyarakat  dan  digunakan  sebagai  dasar  pengambilan keputusan. pengambilan keputusan. Optimalisasi pemanfaatan data dan informasi terkait pembangunan daerah menjadi tujuannya.
Aplikasi SIPD terintegrasi secara berjenjang, maka dapat memudahkan penggunanya dari  level  yang  terendah  sekalipun.  Pembangunan  Sistem  Informasi  tersebut dilatarbelakangi  lemahnya  pemanfaatan  data-data  pembangunan.  Hal  itu  didasari  pula
karena data-data pembangunan daerah tidak lengkap dan tersebar di masing-masing SKPD serta  tidak  diperbaharui  secara  berkala,  kemudian  Instansi  yang  berfungsi  sebagai  unit perencanaan pemerintah dalam hal ini BAPPEDA mengalami kendala dalam mengumpulkan data untuk kepentingan penyusunan perencanaan pembangunan daerah karena lemahnya koordinasi antara BAPPEDA dan SKPD di daerah (https://pemerintah.net/ , diakses 22 Juli 2022 pada pukul 21.15 Wib).
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya melalui implementasi Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah  (SIPD),  menjadi  solusi  yang  diharapkan  dapat mengatasi  permasalahan  yang  masih  kadang  ditemukan  dalam  pelayanan  publik (Ramadhani,  Purnomo,  &  Kasiwi,  2020);  (Herdian,  2022).  SIPD  diharapkan  mampu meningkatkan  efisiensi  operasional,  mempercepat  alur  kerja,  dan  meningkatkan transparansi  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  (Mindarti,  Saleh,  &  Galih,  2022). Sebuah  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Ni  Ketut  Sudianing  dan  Ketut  Agus Seputra,  dengan  judul  penelitian  “Peran  Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah  Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah”, menjabarkan hasil penelitiannya bahwasanya kajian tersebut merumuskan 2 (dua) kesimpulan penting yaitu : a)Pentingnya tata kelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara berkualitas dalam  menunjang  Perencanaan  Pembangunan  di  daerah  yang  berkualitas  dan  b)SIPD menjadi  bagian  e-government  memiliki  fungsi  kritis  dalam  pelaksanaan  perencanaan pembangunan  daerah  untuk  menghasilkan:  1)Pemerintahan  yang  responsif  terhadap persoalan-persoalan  daerah,  2)Peningkatan  partisipasi  dan  demokrasi  inklusif  dalam perencanaan  daerah;  serta  3)Dapat  mendorong  transparansi  dan  keterbukaan  publik  di daerah.
Dari penelitian tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwasanya Sistem Perencanaan Pembangunan  Daerah  (SIPD)  dapat  memberi  manfaat  yang  baik  terhadap  roda pemerintahan daerah/kota yang menerapkan SIPD tersebut. Melalui penerapannya, SIPD tersebut  menjadikan  pemerintah  semakin  responsif  terhadap  aspirasi  dari  publik,  yang akhirnya  hal  tersebut  membuktikan  pemerintahannya  mencapai  keefektivitan  dan transparansinya.
Kemajuan teknologi pada era 4.0 saat ini telah dimanfaatkan oleh setiap pemerintah dalam meningkatkan kinerja serta pelayanan pemerintah terhadap publik. Dihadirkannya SIPD  di  kota  Medan  merupakan  keinginan  Pemko  Medan  yang  bertujuan  agar  semakin mempermudah tugas Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menghadirkan informasi terkait perencanaan dan penatausahaan keuangan (https://medan.tribunnews.com/ , diakses pada tanggal 18 Juni 2022 pukul 17.40 WIB). Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) launching
di kota Medan melalui virtual yang dilaksanakan di Command Center, Balai Kota Medan, pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2022).
Namun, dalam pengembangan dan implementasi SIPD, terdapat sejumlah tantangan teknis, kebijakan, dan budaya di tingkat pemerintahan daerah yang perlu diatasi. Selain itu, evaluasi  terhadap  efektivitas  dan  dampak  implementasi  SIPD  dalam  meningkatkan pelayanan  publik  perlu  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  investasi  ini  memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Kristianto, Mudjihartono et al., 2012).

## METODE PENELITIAN
Dalam  melaksanakan  penelitian,  peneliti  telah  menetapkan  untuk  memilih menggunakan  penelitian  kualitatif.  Penelitian  dilakukan  secara  langsung  pada  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  Kota  Medan  yang  beralamat  di  Jl. Diponegoro  Berdaulat  Nomor  21  A,  Madras  Hulu,  Kec.  Medan  Polonia,  Kota  Medan, Sumatera Utara 20152. Metode pengumpulan informasi dilaksanakan dengan wawancara, survei (jajak pendapat), observasi, atau perpaduan ketiganya. Teknik analisis data meliputi reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Informan  dalam  penelitian  ini adalah:
1. Taufik Teguh Pribadi, S.Kom staf Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
2. Herpandi, A.Md staf pada bagian Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan
3. Irfan Hakim Ritonga, S.Sos, M.I.kom Sub Koordinator Analisis dan Pelaporan
4. Masyarakat pengguna SIPD sebanyak 3 orang antara lain:
- Budiman (usia 35 tahun, pekerjaan Wiraswasta)
- Nurhayati (usia 42 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Partisipasi Dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Berdasarkan  konteks  ini,  seorang  narasumber  bernama  Herpandi,  A.Md  yang merupakan  staf pada bagian Analisis  Perencanaan,  Evaluasi & Pelaporan BAPPEDA kota Medan, memaparkan siapa  saja  pihak  terkait yang berpartisipasi serta dapat  mengakses aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
“Sistem  Informasi  Pembangunan  Daerah  atau  SIPD  ini  adalah  salah  satu  alat  yang penting  sekali  untuk  membantu  proses  pembangunan  di  daerah  ya,  kota  Medan khususnya,  terutama  kalo  bicara  soal  data  yang  benerbener  valid  untuk  analisis perencanaan  pembangunan  dan  pemetaan.  SIPD  ini  tujuannya  untuk  semua pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia nggak hanya di kota
Medan. Lewat SIPD, pemerintah pusat bisa cek secara detail gimana duit anggaran daerah dipake, sampe ada alokasi buat rapat, makan minum, dan perjalanan dinas. Harapannya, masyarakat bisa pakai SIPD untuk melihat dan membantu kasih saran soal anggaran dan program daerah.”
Pernyataan lainnya juga disampaikan oleh Taufik Teguh Pribadi, S.Kom sebagai staf Penyusun  Program  Anggaran  dan  Pelaporan  terkait  partisipasi  dalam  Sistem  Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
“SIPD ini salah satu sistem informasi pemerintah daerah yang prosesnya itu transparan. Tentu ysng berpartisipasi adalah stakeholder ya sudah pasti, kemudian Masyarakat, dan pelaku usaha. Alurnya pun teratur. Selain itu setiap kelurahan mempunyai akun yang bisa dibagikan ke Masyarakat untuk Masyarakat bisa memantau sendiri sistem tersebut. Bahkan bisa untuk meng-input usulan. Prosedurnya tentu jelas. Nanti akan saya kasi data teknisnya.”

## Transparansi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Sistem Informasi Pembangunan  Daerah (SIPD) dihadirkan pemerintah tentu  karena ingin mewujudkan transparansi dalam pengelolaan anggaran belanja daerah serta dapat meningkatkan  pelayanan  publik  disetiap  daerah.  Irfan  Hakim  Ritonga,  S.Sos,  M.I.kom sebagai Sub Koordinator Analisis dan Pelaporan menyampaikan informasi seperti berikut ini:
“SIPD ini jelas arahnya adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan  efektif.  Tujuan  SIPD  itu  sendiri  adalah  pihak  pemerintah  itu  punya  tugas menyediakan  info  buat  masyarakat  supaya  tau  apa  yang  lagi  diurus  sama pemerintahan daerah. Selain itu, SIPD ini akan membuat layanan info pemerintahan daerah yang bisa nyambung-nyambung dan menjalankannya itu secara elektronik jadi memberi kemudahan untuk diakses. Dan yang terpenting, ini dapat meningkatkan tata kelola  pemerintahan  yang  bisa  akuntabel,  supaya  semuanya  jadi  lebih  efektif  dan efisien.”
Sistem  Informasi  Pembangunan  Daerah  (SIPD)  yang  transparan  tidak  hanya memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  umum  namun  juga  terhadap  stakeholder  seperti yang  disampaikan  oleh  Taufik  Teguh  Pribadi,  S.Kom  sebagai  staf  Penyusun  Program Anggaran dan Pelaporan.
“Kalau soal transparan sudah jelas ini SIPD pasti transparan. Manfaatnya tidak hanya untuk stakeholder tapi juga mengusung keterbukaan kepada masyarakat. Selain itu, nggak  ada  lagi  itu  biaya-biaya  kegiatan  mendadak,  karena  semuanya  harus
direncanakan. Semua kegiatan sebelum dilakukan akan direncanakan sebaik mungkin agar tidak terjadi anggaran yang keluar banyak atau duplikasi anggaran.”
Pernyataan lain juga ditambahkan oleh Herpandi, A.Md yang merupakan staf pada bagian  Analisis  Perencanaan,  Evaluasi  &  Pelaporan  terkait  transparansi  Sistem  Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
“SIPD atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah diluncurkan tentu karena ada urgensi yang harus segera ditangani ya. Seperti kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, lalu sebagai gebrakan baru dalam mengikuti era 4.0 sekarang ini. SIPD ini  dalam  proses  kerjanya  itu  terstruktur.  Pemerintah  pusat  akan  selalu  melakukan monitoring sebelum usulan setiap SKPD itu disetujui. Kemudian urusan daerah dalam transaksi dengan bank yang bekerjasama akan lebih mudah dan tetap terkontrol. Saya rasa SIPD ini lebih mudahlah dalam melakukan analisa keluar masuk keuangan daerah. Jadi  memang  SIPD  ini  sangat-sangat  transparansi  karena  pemerintah  pusat  selalu mengontrol.”
Pernyataan oleh narasumber di atas menjelaskan tentang peluncuran Sistem Informasi Pemerintah  Daerah  (SIPD)  dan  alasan  urgensi  di  baliknya.  SIPD  diperkenalkan  sebagai respons  terhadap  beberapa  permasalahan  dan  kebutuhan  yang  mendesak  dalam pemerintahan daerah.
1. Salah satu alasan utama peluncuran SIPD adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan  transparansi  dalam  pemerintahan  daerah.  Dengan  adanya  SIPD,  informasi keuangan dan aktivitas pemerintah daerah dapat lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat, sehingga mengurangi potensi penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan publik.
2. SIPD juga dihadirkan sebagai langkah menuju era 4.0, di mana teknologi informasi memiliki  peran  penting  dalam  transformasi  pemerintahan.  Dengan  memanfaatkan teknologi  canggih,  pemerintah  daerah  dapat  meningkatkan  efisiensi,  produktivitas, dan kualitas layanan kepada masyarakat
3. SIPD dirancang dengan proses kerja yang terstruktur. Ini berarti setiap langkah dan transaksi  dalam  sistem  memiliki  aturan  dan  prosedur  yang  jelas,  sehingga meminimalkan peluang kesalahan dan penyalahgunaan.
4. Pemerintah pusat terlibat aktif dalam memantau operasional SIPD. Mereka melakukan evaluasi sebelum menyetujui usulan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini membantu memastikan kepatuhan dan kualitas data yang masuk ke sistem.
5. SIPD juga dimaksudkan untuk menyederhanakan transaksi keuangan daerah dengan bank yang bekerjasama. Ini berarti urusan keuangan daerah dapat lebih mudah diatur
dan  tetap  dalam  kontrol,  mengurangi  risiko  ketidakpastian  dalam  pengelolaan keuangan daerah.
6. SIPD dapat memfasilitasi analisis yang lebih mudah terkait dengan masuk dan keluar keuangan  daerah.  Data  yang  terdokumentasi  dengan  baik  dalam  sistem  ini  dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait alokasi sumber daya.
7. Pemerintah  pusat  selalu  terlibat  dalam  pengontrolan,  yang  meningkatkan  tingkat transparansi.  Masyarakat  dan  pemangku  kepentingan  dapat  memantau  aktivitas pemerintah daerah dengan lebih baik.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  beberapa  data  yang  telah  ada  di  atas,  dapat diketahui bahwasanya penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sangatlah tansparan. Kemudian, dengan adanya skema pengguna SIPD maka tidak ada lagi bentuk kecurangan-kecurangan dalam proses pemerintahan daerah karena harus mengikuti alur yang telah terstruktur tersebut.
Akuntabilitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Herpandi, A.Md, staf bagian Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan menyatakan bahwa SIPD memiliki dasar hukum yang jelas dan akurat sehingga seluruh daerah wajib untuk mengadopsinya.
“SIPD  ini  juga  ada  dasar hukumnya  yang  jelas  dan  tentu  kalau  sudah  ada  dasar hukumnya jelas itu akurat. Ada pasal 391 dan 395 UU nomor 23 tahun 2014, trus ada Perpres tentang SPBE sama SDI.”
Dalam  konteks  ini,  Taufik  Teguh  Pribadi,  S.Kom  sebagai  staf  Penyusun  Program Anggaran dan Pelaporan mengatakan bahwa:
“Kalau untuk  di BAPPEDA khususnya  untuk  pelayanan publik sendiri semenjak ada SIPD itu sudah semakin membaik tentunya. Sudah banyak kita mengadopsi teknologi informasi dalam memberikan pelayanana yang dampaknya itu akan secara langsung bisa dirasakan sama Masyarakat kota Medan. Sebelumnya kita sendiri di BAPPEDA kita sudah punya sistem informasi yaitu e-DevPlan yang dimanfaatkan untuk perencanaan yang bisa memudahkan kita untuk membuat perencanaan dalam Pembangunan kota dan termasuk juga wadah usulan Masyarakat yang bisa langsung disampaikan atau memonitoring usulan terkait kegiatan Pembangunan jalan contohnya, drainase, dan lain-lain.  Ini  kita  masih  gunakan  sampai  sekarang.  Lalu  pemerintah  pusat mengeluarkan  SIPD  dengan  tujuan  untuk  melihat  secara  langsung  perencanaan disetiap  daerah.  Tentu  pelaksanaan  dan  penatausahaannya  akan  lebih  akuntabel karena  siklusnya  jelas, yang  bertanggungjawab  dari bagian ini ke  bagian  itu  sudah
diatur  sedemikian  rupa  oleh  Direktorat  Jenderal  Bina  Keuangan  Daerah

## KEMENDAGRI.”
Berdasarkan  pernyataan  narasumber  di  atas,  peneliti  akan  melampirkan  data  yang menampilkan  siklus  pelaksanaan  dan  penatausahaan  keuangan  daerah  yang  akan menunjukkan akuntabilitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang saat ini telah diadopsi dan diberlakukan di BAPPEDA Kota Medan.
Kemudian  ditambahan  juga  oleh  Herpandi,  A.Md  tentang  pelaksanaan  dan penatausahaan  pendapatan  daerah  dalam  SIPD  dimana  bendahara  wajib  melakukan pencatatan dan pembukuan terkait penerimaan daerah.
“Di SIPD ini juga ada itu kebijakan tentang kewajiban bendahara untuk mencatat dan melakukan pembukuan terhadap pendapatan daerah. Dengan begitu nggak ada lagi istilahnya kesalahan yang tidak akan diketahui pemerintah pusat terkait keuangan di setiap daerah karena jelas ada pembukuannya di SIPD tadi. Saat Pemda menerima pendapatan  dari  berbagai  sumber,  selanjutnya  pendapatan  itu  akan  disetorkan  ke rekening  kas  umum  daerah,  dicatat,  dan  dibukukan  karena  ada  LPJ  yang  harus dipertanggungjawaban dan disampaikan kepada DPRD.”
Efektivitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Dalam bahasan ini, informan yang bernama Taufik Teguh Pribadi, S.Kom memaparkan bahwa meskipun Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dibuat oleh Pemerintah pusat dengan tujuan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Kalau sekarang bisa dibilang efektif ya karena sudah berjalan beberapa tahun ini kita gunakan di BAPPEDA. Karna  sebelumnya pun  kita sudah punya aplikasi e-DevPlan yang dipakai untuk perencanaan pembangunan daerah. Namun memang e-DevPlan ini masih satu arah ya nggak bisa masyarakat mengaksesnya. Setelah 2021 kemarin mulai diperkenalkan SIPD ini untuk dipakai karna tuntutan dari pusat, kalau efektif saya rasa cukup efektif. Walaupun memang masih belum sepenuhnya bagus menurut saya ya karena sering ada bug dan itu agak mengganggu pekerjaan kawan- kawan.”
Kemudian, informan bernama Herpandi, A.Md menambahkan bahwa hadirnya Sistem Informasi  Pembangunan  Daerah  (SIPD)  selain  untuk  mewujudkan  transparansi  dan akuntabilitas,  aplikasi  ini  juga  cukup  efektif  digunakan  sebagai  wadah  perencanaan pembangunan  daerah  karena  penataan  usulan-usulan  kegiatan  dari  OPD  sudah  terarah sesuai dengan tugas dan fungsi dari OPD terkait.
“Cukup  efektif  menurut  saya.  Karena  tujuannya  untuk  meningkatkan  kualitas pelayanan  terhadap  publik  karena  mengutamakan  transparansi  serta  akuntabel. Mengapa saya bilang demikian? Karena untuk penataan usulan-usulan kegiatan dari OPD-OPD itu sudah jelas diatur arahnya sesuai tugas dan fungsinya. Sehingga tidak ada  lagi  OPD  yang  sembarangan  atau  mendadak-mendadak  untuk  memberikan usulan kegiatan sebab harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan dalam SIPD tadi.”
Berdasarkan informasi narasumber, SIPD atau Sistem Informasi Pemerintah  Daerah dianggap efektif dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam penggunaannya selama beberapa tahun di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), SIPD dinilai lebih efektif daripada aplikasi sebelumnya, e-DevPlan yang dimiliki oleh BAPPEDA Kota Medan, karena masih bersifat satu arah, berbeda dengan SIPD.
Kemudian, peneliti juga mempertanyakan bagaimana tingkat kesulitan yang dihadapi oleh  para  pegawai  dalam  memanfaatkan  Sistem  Informasi  Pembangunan  Daerah  (SIPD) tersebut. Taufik Teguh Pribadi, S.Kom mengatakan bahwa:
“Untuk tingkat kesulitannya saya rasa tidak sulit karena sudah ada modul yang bisa dipelajari dan itu cukup jelas menuru saya. Lalu SIPD ini cukup memberi kemudahan karna untuk emndokumentasikan program kerja yang diusulkan oleh masing-masing OPD itu dalam bentuk softcopy yang kemudian bisa dikonversi ke PDF.”
Narasumber  lainnya  yang  bernama  Irfan  Hakim  Ritonga,  S.Sos,  M.I.kom menambahkan:
“Aplikasi SIPD yang sekarang sudah diterapkan di BAPPEDA cukup memudahkan dan menghemat  biaya  karena  tidak  ada  mobilitas.  OPD-OPD  yang  ingin  memberikan usulan bisa langsung mengakses SIPD dan usulannyapun tidak perlu hardcopy. Cukup memasukkan saja di SIPD dan akan dicrosscek oleh BAPPEDA serta pemerintah pusat.”
Tanggapan Masyarakat Terhadap Peran SIPD Dalam Pelayanan Publik
Tanggapan mengacu pada respons atau reaksi dari individu atau kelompok terhadap suatu  stimulus  atau  situasi  tertentu.  Dalam  konteks  penerapan  Sistem  Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), tanggapan masyarakat merujuk pada pandangan, perasaan, dan evaluasi mereka terhadap efektivitas, transparansi, dan keberlanjutan sistem tersebut dalam  meningkatkan  pelayanan  publik  dan  mengelola  pembangunan  di  tingkat pemerintahan daerah.
1. Budiman (35 tahun, Wiraswasta)
“Kepentingannya adalah untuk mengetahui informasi tentang layanan publik”
- Bagaimana tanggapan bapak terhadap peran SIPD dalam pelayanan publik di Kota Medan?
SIPD  itu  sistem  informasi  yang  sangat  berguna  lah  buat  masyarakat  Medan.
Dengan adanya SIPD, masyarakat bisa akses informasi pelayanan publik dengan lebih  mudah  dan  transparan.  Hal  ini  tentunya  bisa  meningkatkan  kualitas pelayanan publik di Kota Medan.
- Apakah ada kendala yang bapak alami dalam menggunakan SIPD?
Kendala  yang  saya  alami  dalam  menggunakan  SIPD  adalah  masih  kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang SIPD  dan  cara  menggunakannya.  Selain  itu,  masih  ada  beberapa  instansi pemerintah yang belum sepenuhnya menerapkan SIPD.
- Apa saran bapak untuk meningkatkan efektivitas SIPD dalam pelayanan publik? Untuk meningkatkan efektivitas SIPD dalam pelayanan publik, pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga  perlu  mendorong  instansi  pemerintah  untuk  menerapkan  SIPD  secara menyeluruh.
2. Nurhayati (42 tahun, Ibu Rumah Tangga)
“Kepentingannya adalah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan”
- Bagaimana tanggapan ibu terhadap peran SIPD dalam pelayanan publik di Kota Medan?
Sejujurnya,  aku  baru  tau  SIPD  sekitar  setahun  yang  lalu.  Awalnya,  aku  ragu menggunakannya karena tidak terbiasa dengan teknologi. Namun, setelah dicoba ternyata SIPD cukup mudah digunakan, terutama untuk mengecek jadwal dan lokasi posyandu anak aku.  Aku  juga  pernah  menggunakan  SIPD  untuk  mendaftar  Kartu  Indonesia  Sehat  (KIS) secara online. Prosesnya lancar dan tidak berbelit-belit. Sekarang aku merasa lebih terbantu dengan  adanya  SIPD,  apalagi  untuk  urusan  administrasi  yang  biasanya  memakan  waktu lama.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa  peran  Sistem  Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan pelayanan publik adalah memfasilitasi partisipasi  masyarakat  dalam  proses  perencanaan  dan  penganggaran  yang memungkinkan mereka bisa memberikan masukan dan saran atau usulan kegiatan. Hal tersebut  tentu  meningkatkan  transparansi,  akuntabilitas,  dan  responsivitas  pemerintah
terhadap  kebutuhan  masyarakat.  Selanjtnya,  Sistem  Informasi  Pembangunan  Daerah (SIPD) menciptakan transparansi dengan menyediakan akses publik yang lebih mudah ke data keuangan daerah dan alokasi anggaran, serta sistem ini memaksa pemerintah daerah untuk memberikan laporan yang jelas dan terperinci tentang penggunaan dana publik, menciptakan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  dana  daerah.  Kemudian  penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) telah memperbaiki efektivitas perencanaan dan  penganggaran  pembangunan  daerah.  Sistem  ini  membantu  mengarahkan  usulan program dan kegiatan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menciptakan proses yang lebih terstruktur dan efisien. Terakhir, BAPPEDA Kota Medan menghadapi beberapa kendala  dalam  penggunaan  Sistem  Informasi  Pembangunan  Daerah  (SIPD).  Kendala teknis,  terutama  yang  terkait  dengan  masalah  jaringan,  menjadi  salah  satu  tantangan utama yang dapat memengaruhi kinerja dan ketersediaan SIPD. Selain itu, waktu yang dibutuhkan  untuk  beradaptasi  dengan  SIPD,  masalah  seperti  error  dan  bug  dalam penggunaan SIPD.

## DAFTAR PUSTAKA
Aristoni  &  Ismayawati,  Any.  (2020).  Implementasi  Pemerintah  Daerah  Dalam Pengembangan  Model  Pelayanan  Publik  Berbasis  Sistem  Informasi  Desa  Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Jepara Perspektif Islam Terapan. YUDISIA : Jurnal Pemikiran  Hukum  Dan  Hukum  Islam.  Volume  11,  Nomor  1,  Juni  2020 https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index
Beltahmamero,  S.  (2017).  Inovasi  Pelayanan  Pemerintahan  Desa  Melalui  E-Goverment (Studi  Penelitian  Deskriptif  Kualitatif  Di  Desa  Penggungharjo,  Kecamatan  Sewon,
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta).
https://www.semanticscholar.org/paper/42ded807fb6539b5ae7e01e7cfbead999ccb f451
Fathani, Aqil Teguh., Pribadi,  Ulung., Suling, Cindy Fabrizia., Azmi, Novia Amirah. (2022). Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Dlingo, Bantul. JUSTIN: Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi. Vol. 10, No. 1. https://dx.doi.org/10.26418/justin.v10i1.44347
Hanafi,  M.  (2020).  Pelayanan  Publik  Pemerintah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta
Melalui Efektivitas Content Website. , 17, 156-170.
https://doi.org/10.21831/efisiensi.v17i2.30486 .
Herdian, C. (2022). Analisis dan Desain Sistem Informasi Pelatihan Dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Subang (Studi Kasus: Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia  Pusat  Pengembangan  Teknologi  Tepat  Guna).  The  World  of  Public Administration Journal. https://doi.org/10.37950/wpaj.v4i1.1343 .
Karmanis,  K.  (2022).  Urgensi  Reformasi  Administrasi  Dalam  Citizen-Centric,  Dan  E- Government  Di  Indonesia.  Public  Service  and  Governance  Journal. https://doi.org/10.56444/psgj.v3i01.2787 .
Kristianto, K., Mudjihartono, P., & Sinaga, B.L. (2012). Analisis Dan Usulan Perbaikan Sistem Informasi  Manajemen  Aset  Bergerak  Di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sanggau. https://www.semanticscholar.org/paper/ANALISIS-DAN-USULAN-PERBAIKAN- SISTEM-INFORMASI-ASET-Kristianto-
Mudjihartono/4969ded15b14f351e54556d9072834d411effdea
Mindarti, L., Saleh, C., & Galih, A. (2022). Penerapan Inovasi Sistem Informasi Manajemen Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri). https://doi.org/10.31764/jmm.v6i1.6336 .
Ni Ketut Sudianing dan Ketut Agus Seputra. (2019). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah  Dalam  Menunjang  Peningkatan  Kualitas  Perencanaan  Pembangunan Daerah. Universitas Panji Sakti Singaraja dan Universitas Ganesha Singaraja.
Ramadhani, R., Purnomo, E., & Kasiwi, A. (2020). E-Government Assessment pada Kualitias Aplikasi Jogja Smart Service (JSS) di Kota Yogyakarta. , 5. https://doi.org/10.36982/jpg.v5i2.1031 .