Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## VIKTIMOLOGI MODEL PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BULLYING DI LINGKUNGAN SEKOLAH
Novita Erdatimulia 1 , Rachma Sofi Lestari 2 , Noerma Kurnia Fajarwati 3
1 Ilmu Hukum Universitas Mathlaul Anwar Banten
2 Ilmu Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
3 Ilmu Komunikasi, Universitas Bina Bangsa Email: muma.kurnia@gmail.com

## ABSTRAK
Bullying menjadi  salah  satu  kasus  yang  marak  terjadi  pada  anak,  terutama  di  lingkungan  sekolah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa model perlindungan hukum terhadap anak korban bullying di  sekolah  menurut  pendekatan  viktimologi.  Metode  penelitian  menggunakan  pendekatan  yuridis normatif  yang  dianalisa  secara  kualitatif  dengan  meninjau  perlindungan  hukum  korban bullying berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana bullying di lingkungan sekolah  dapat  dilakukan  dengan  model  hak  prosedur  ( the  procedural rights  model )  maupun model pelayanan ( the services model ). Model hak prosedur bagi anak menekankan pada pentingnya keaktifan korban  dalam  proses  peradilan  pidana  untuk  membantu  jaksa  penuntut  umum  dalam  proses pemeriksaan  perkara.  Sementara  pada  model  pelayanan  ( the  services  model ),  anak  yang  menjadi korban bullying di sekolah juga berhak memperoleh ganti rugi atas bullying baik fisik maupun psikis yang dialaminya, karena dampak psikis yang dialami korban dapat memicu perasaan trauma pada anak sehingga  anak  yang  menjadi  korbana bullying cenderung  mengasingkan  diri  dari  lingkungannya, bahkan sampai depresi dan bunuh diri.
Kata kunci : Bullying, Perlindungan Hukum, Viktimologi

## ABSTRACT
Bullying is one of the most common cases in children, especially in the school environment. The purpose of this study is to analyze the model of legal protection for children who are victims of bullying in schools according  to  the  victimization  approach.  The  research  method  uses  a  normative  juridical  approach which is analyzed qualitatively by reviewing the legal protection of victims of bullying based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The results of this study conclude that legal protection for children who are victims of bullying in the school environment can be carried out with the procedural rights  model  and  the  services  model.  The  procedural  rights  model  for  children  emphasizes  the importance of the victim's activity in the criminal justice process to assist the public prosecutor in the case examination process. While in the service model, children who are victims of bullying at school are also  entitled  to  compensation  for  the  bullying,  both  physical  and  psychological,  because  the psychological impact experienced by victims can trigger feelings of trauma in children so that children who become victims of bullying tend to isolate themselves from their environment, even to depression and suicide.
Keywords : Bullying, Legal Protection, Victimology

## PENDAHULUAN
Anak  merupakan  salah  satu  generasi  bangsa  yang  memiliki  potensi  besar  sebagai penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa  di  masa  mendatang.  Seiring  dengan  perkembangan jaman,  anak  memiliki  peran  strategis  serta  memiliki  ciri  dan  sifat  khusus  antara  anak  satu
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dengan yang lainnya, berdasarkan struktur demografi, keturunan genetik, maupun pergaulan lingkungan.  Oleh  karena  kondisi  tersebut,  anak  memerlukan  pembinaan  dan  pelindungan secara  hukum  guna  menjamin  pertumbuhan  dan  perkembangan  fisik,  mental,  dan  sosial meraka secara seimbang (Gosita, 2017).
Fakta yang terjadi, di Indonesia masih banyak kasus kekerasan dalam bentuk bullying yang dialami oleh anak. Padahal, perlindungan anak dari kekerasan telah diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Riset yang dilakukan United Nations Children’s Fund (UNICEF)  di  18  negara  terkait bullying ,  hasilnya  menunjukan  67%  penah  mengalami bullying . 25% mengatakan di bully karena penampilan fisiknya, 25% karena jenis kelamin, dan 25%  karena  etnis  ( www.unicef.org ).  Kondisi  ini menunjukan  bahwa bullying sudah  menjadi fenomena  yang  tidak  asing  dan  menjadi  embrio  kekerasan  (Arya,  2018).  Data  Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjelaskan kasus bullying pada anak merupakan yang paling banyak terjadi. Dari 161 kasus anak di tahun 2018, 41 kasus (25,4%) di antaranya adalah kasus bullying anak  di  lingkungan  sekolah  ( www.nasional.tempo.co ,  2021).  Data  hasil  riset Programme  for  International  Students  Assessment (PISA)  Tahun  2018  juga  menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi kelima tertinggi dari 78 negara yang siswanya paling banyak mengalami bullying, dengan persentase mencapai 41,1% ( www.databoks.katadata.co.id ).
Bullying yang terjadi dalam lingkup institusi pendidikan (sekolah) menunjukan adanya masalah  serius  dalam  implementasi  nilai-nilai  moral  pendidikan,  sehingga  menimbulkan pertanyaan besar bagi semua kalangan,  mengapa pelaku yang diberikan pendidikan formal oleh  orangtuanya,  melakukan  tindakan bullying terhadap  temannya  dan  tidak  memikirkan dampak apa yang akan terjadi terhadap temannya yang menjadi korban bullying ? Salah satu faktor  penyebab  masih  banyaknya  praktik bullying di  lingkungan  sekolah  adalah  situasi sekolah  yang  diskriminatif  atau  tidak  harmonis.  Pencegahan bullying di  lingkungan  sekolah hingga  saat  ini  juga  masih  belum  maksimal  karena  selalu  menemukan jalan  ‘perdamaian’ tanpa memberikan efek jera bagi para pelaku meskipun sudah menelan korban jiwa.
Salah  satu  kasus bullying pernah  dialami  oleh  (Alm)  Bintang,  siswa  SMA  Negeri  1 Semarang yang meninggal dunia di kolam renang Jatidiri Semarang pada 7 Januari 2018. Hal ini  terungkap  dari  Konferensi  pers  yang  digelar  oleh  pihak  SMAN  1  Semarang  yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
menjelaskan adanya kejanggalan seperti ditemukan rekaman video dan percakapan melalui aplikasi Line dan juga terdapat foto Bintang memakai bra di fitting room sebuah mall. Video yang  berisi  adegan  Bintang  diminta ngesot di  mall  dan  jalan  memakai  rok  mini  di  dalam handphone  Bintang  ini  menjadi  bukti  adanya  tindakan bullying yang  dialami  Bintang  dari teman-temannya. Dari kejadian ini, dua orang siswa teman Bintang yang berinisial AN dan MA dikembalikan ke orang tuanya karena dianggap melakukan kekerasan. Sementara ibu korban sudah memaafkan pelaku, dan pihak Sekolah menyatakan bahwa kejadian ini tidak diteruskan sampai  ke  ranah  hukum  ( www.news.detik.com ).  Kasus bullying juga  dialami  oleh  Alm  PH, seorang siswa SD kelas 6 berusia 11 tahun warga Tasikmalaya yang terjadi pada tahun 2022. PH menjadi korban bullying oleh teman-temannya hingga dipaksa untuk bersetubuh dengan seekor kucing dan direkam oleh kamera ponsel milik temannya. Akibat kejadian tersebut, PH mengalami depresi dan malu untuk keluar rumah, terganggu psikis dan kesehatannya hingga akhirnya meninggal dunia karena depresi ( www.kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com ).
Merujuk pada  kedua  kasus tersebut,  dapat diketahui  bahwa meskipun  korban telah mengalami  tindakan bullying hingga  menyebabkan  kematian,  namun  penerapan  sanksi kepada  para  pelaku bullying tampaknya masih  sekedar  ‘isapan  jempol  belaka’.  Pada  kasus Bintang, dengan disuruhnya korban melompat dari papan loncat kolam renang, yang disertai bukti-bukti lainnya sebagaimana ada dalam rekaman handphone korban, namun sanksi yang diberikan pada pelaku dengan hanya dikembalikan kepada orangtuanya secara sepihak oleh pihak sekolah tanpa adanya proses hukum yang ditempuh lebih lanjut agar memberikan efek jera bagi para pelaku. Sementara pada kasus Alm PH yang disuruh bersetubuh dengan kucing, Kanit Reskrim Polsek Singaparna Aipda Dwi santoso hingga akhir Juli 2022 mengaku belum menerima  laporan  soal  kejadian  tersebut,  sehingga  hal  ini  menunjukan  masih  lemahnya penegakan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban bullyig di Indonesia. Kondisi ini juga dapat menjadi peluang untuk dicontoh oleh para pelaku bully lainnya di luar sana, yang merasa akan aman dan terbebas dari jerat hukum ketika melakukan bullying pada temannya terutama  bagi  mereka  anak-anak  dibawah  usia,  yang  tentu  hal  ini  menjadi  ancaman  bagi keamanan dan kenyamanan anak-anak dalam bersekolah, karena jauh dari pengawasan orang tua maupun tidak selamanya dalam jangkauan perhatian guru.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  dipaparkan,  peneliti  tertarik  untuk mengkaji  lebih  dalam  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  menjadi  korban bullying yang  dilihat  dari  pendekatan  viktimologi,  baik  dari  segi  tindakan  (sanksi)  tegas maupun pertimbangan lainnya yang dapat memberikan efek jera bagi para pelaku bullying , dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya bullying di sekolah.

## TINJAUAN TEORITIS

## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Perlindungan  anak  adalah  suatu  kegiatan  bersama  yang  bertujuan  mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya (Gosita, 2017). Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan  hukum  terhadap  anak  adalah  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  berbagai kebebasan dan hak asasi anak ( fundamental rights and freedoms of children ) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Arief, 2018).
Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan  hak-haknya agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi,  demi  terwujudnya  anak  Indonesia  yang  berkualitas,  berakhlak  mulia,  dan sejahtera berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.  Negara  berkewajiban  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  sebagaimana dinyatakan  dalam  konvesi  hak  anak,  beberapa  hal  yang  menjadi  tanggung  jawab  dan kewajiban pokok negara ( core obligation ) antara lain mengambil langkah untuk melindungi anak  yang  diasuh  oleh  orang  tua/  walinya  dari  segala  bentuk  kekerasan,  penganiyaan, penelantaran,  perlakuan  salah  atau  eksploitasi  termasuk  segala  bentuk  eksploitasi  dalam bentuk bullying (Anita, et al., 2020) .
Tujuan  perlindungan  korban  berdasarkan  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  adalah  memberikan  ketentraman  rasa  aman kepada  korban  khususnya  pada  saat  memberikan  keterangan pada  setiap  proses peradilan pidana, memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar tidak takut dalam menjalani
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
proses  peradilan  pidana,  memulihan  rasa  percaya  diri  korban  dalam  hidup  bermasyarakat, dan  memulai  rasa  keadilan,  bukan  hanya  kepada  korban  dan  keluarga  korban,  tapi  juga kepada  masyarakat.  Perlindungan  korban  secara  teoritis  menurut  Yulia  (2013)  dijelaskan dalam dua model perlindungan yaitu:
1. Model hak prosedur ( The procedural rights model )
Di Perancis model ini di sebut “ partice civile model ” ( civil action system ). Secara singkat model ini menekankan dimungkinkan beberapa aktifnya korban dalam proses peradilan pidana  seperti  membantu  jaksa  penuntut  umum,  dilibatkan  dalam  setiap  tingkat pemeriksaan  perkara,  wajib  didengar  pendapatnya  apabila  terpidana  dilepas  bersyarat, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan turut sertanya secara aktif dalam proses peradilan pidana,  korban  bisa  mendapatkan  kembali  harga  diri  dan  kepercayaan  dirinya. Keterlibatan  korban  mempunyai  segi  positif  dalam  penegakan  hukum,  dan  mempunyai segi  negatif  karena  partisipasi  aktif  korban  dalam  pelaksanaan  proses  peradilan  pdana dapat menyebabkan kepentingan pribadi terletak di atas kepentingan umum. Alasan lain dikemukakan kelompok yang menentang diberikan hak prosedural korban adalah dengan diberikannya peran individual kepada korban dalam proses persidangan atau penentutan terhadap pelaku, berarti membuatnya bertanggung jawab atas jalanya persidangan serta hasil dari proses itu. Beban tanggung jawab ini menjadi tekanan yang cukup  berat bagi korban  dalam  berbagai  segi.  Tekanan  bisa  muncul  dari  orang  dengan  siapa  korban melakukan kontak dan/atau disebabkan oleh polisi atau jaksa yang akan memanfaatkan hak-haknya  untuk  kepentingan  umum.  Pelaku  dan  pengacaranya  akan  berusaha mempengaruhi  tingkah  laku  korban  selama  proses  dan  kadang  dengan  menggunakan intimidasi.
2. Model pelayanan ( the services model )
Menekankan  pada  pemberian  ganti  kerugian  dalam  bentuk  kompensasi,  restitusi  dan upaya  pengambilan  kondisi  korban  yang  mengalami  trauma,  rasa  takut  dan  tertekan akibat kejahatan. Kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang beorientasi pada korban dalam  hukum  positif  yang  akan  datang  meliputi  kebijakan  perumusan  perlindungan korban dalam hukum pidana materil, kebijakan perumusan perlindungan korban dalam
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
hukum  pidana  formil  dan  kebijakan  perumusan  perlindungan  korban  dalam  hukum pelaksanaan pidana.
Perlindungan  anak  tidak  boleh  dilakukan  secara  berlebihan  dan  memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang  dilakukan  tidak  berakibat  negatif.  Perlindungan  anak  dilaksanakan  rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Upaya perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain  yang  menyebabkan  ketergantungan  pada  orang  lain  dan  berprilaku  tidak  terkendali, sehingga  anak  tidak  memiliki  kemampuan  dan  kemauan  menggunakan  hakhaknya  dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  masalah  yang  akan  diteliti,  metode  pendekatan  yang  dipakai  dalam penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  yang  terkait  permasalahan  yang dibahas (Soekanto dan Mamudji, 2016). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan  kasus  ( case approach )  yang  dilakukan  dengan  mempelajari  penerapan  norma serta  kaidah  hukum  dalam  praktek  hukum,  yang  berkaitan  dengan  kasus-kasus  tindakan bullying yang terjadi pada anak di lingkungan sekolah.
Data  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  data  sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh seorang  peneliti  secara  tidak  langsung  dari  sumbernya  (objek  penelitian),  tetapi  melalui sumber lain. Data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi:
1. Bahan  hukum  primer terdiri  dari  norma  dasar  yakni  Peraturan  Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu:
a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
f. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015  tentang  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Tindak  Kekerasan  di  Lingkungan Satuan Pendidikan
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer sebagai  pelengkap  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  dan  penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, karya ilmiah, jurnal dan karya yang berhubungan dengan penelitian.
3. Bahan  hukum  tersier  merupakan  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum  sekunder seperti majalah, surat  kabar,  kamus,  internet,  dan  sebagainya  yang  memuat  informasi  tambahan  yang diperlukan dalam peneltian ini.
Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara  inventarisasi  dan  pencatatan setiap dokumen-dokumen maupun informasi yang berkaitan dengan kasus bullying pada anak di  sekolah.  Disamping  inventarisasi,  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  penelitian kepustakaan (studi literatur), dengan cara meneliti buku-buku literatur untuk mendapatkan landasan teoritis berupa teori-teori dan pendapat para ahli. Selanjutnya, analisis data dalam penelitian  ini  menggunakan  analisis  kualitatif,  yaitu  data  yang  tidak  berbentuk  angka  yang dapat  diperoleh  dari  rekaman,  pengamatan,  wawancara,  atau  bahan  tertulis  (Undang- Undang,  dokumen,  buku-buku,  dan  sebagainya)  yang  berupa  ungkapan-ungkapan  verbal (Soekanto dan Mamudji, 2016).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying di Sekolah
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  memberikan jaminan  pelindungan  khusus bagi  anak  korban tindak  pidana  (tindakan bullying ).  Pasal  76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Setiap orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau  turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pada pasal ini yang menjadi perhatian adalah frasa dilarang  melarang  kekerasan  terhadap  anak,  hal  ini  jelas  karena  dilindungi  oleh  Undang- Undang  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  yang  berhubungan  dengan  hak  yang dimIliki oleh anak. Alasan pasal ini menjadi pasal perlindungan bagi anak untuk terhindar dari tindak pidana bullying adalah mengingat bahwa salah satu jenis bullying adalah bullying fisik. Apabila tidak dijabarkan mengenai kekerasan yang dimaksudkan dalam pasal ini, cenderung akan menghasilkan definisi kekerasan yang menggunakan kekerasan fisik. Kekerasan fisik yang dilakukan berulang dapat dikenali dari bekas luka, namun tidak selamanya bullying fisik hanya menimbulkan luka-luka. Bullying fisik dapat menimbulkan dampak psikis seperti trauma atau bahkan apabila kekerasan dilakukan di lingkungan sekolah yang akan menyebabkan korban memutuskan untuk tidak datang ke sekolah.
Perlindungan  hukum  di  lingkungan  sekolah  juga  berpegangan  dengan  peraturan pendidikan  dan  kebudayaan  yang  menjelaskan  Tugas  guru  dalam  Bab  XI  Pasal  39  Ayat  (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 20 Undang- Undang  No.  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen  serta  Pasal  52  Peraturan  Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, diantaranya adalah selain mendidik dalam pembelajaran juga guru berkewajiban membimbing dan melatih peserta didik/siswa. Tugas guru secara lebih terperinci dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Nomor  35  tahun  2010  tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Jabatan  Fungsional  Guru  dan Angka Kreditnya diantaranya melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya (khusus guru kelas). Ketika terjadi suatu permasalahan guru berkewajiban memberikan  bimbingan  konseling  terhadap  anak  didiknya,  dan  mengutamakan  untuk penyelesaian  pemberian  sanksi  akademik.  Dalam  hal  ini  sanksi  akademik  dapat  diartikan sebagai  saksi  yang  mendidik  yang  bertujuan  untuk  mengingatkan  muridnya  baik  sebagai pelaku maupun korban.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Diperjelas dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  82  Tahun  2015  tentang  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Tindak  Kekerasan  di Lingkungan Satuan Pendidikan, bahwa SMA Negeri 1 Semarang tersebut sudah sesuai dalam memberikan pencegahan penanganan dan pemberian sanksi, seperti dalam hal pencegahan, sekolah  melakukan  pengawasan  dan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  pencegahan  tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, dan koordinasi dengan instansi atau lembaga lain dalam upaya pencegahan tindak kekerasan. Pihak sekolah juga melakukan identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan dalam rangka penanggulangan tindak kekerasan peserta didik dan menindaklanjuti  kasus  tersebut  secara  proporsional  sesuai  dengan  tingkat  kekerasan  yang dilakukan, dan memberikan tindakan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif.
Terkait perlindungan hukum terhadap anak korban bullying dalam prakteknya dewasa ini,  dengan  menganalisa  kasus-kasus  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  maka  dapat disimpulkan bahwa ketiga sekolah yang ada pada kasus belum sepenuhnya dapat melindungi kepentingan  korban bullying, seperti  yang  terjadi  pada  Alm  Bintang,  yang  dalam  kronologi kasus diceritakan bahwa pelaku bullying hanya dikeluarkan oleh pihak sekolah. Padahal akibat bullying yang terjadi, korban kehilangan nyawanya karena menderita psikis dan kekerasan fisik selama  melakukan  ospek  di  sekolah.  Seharusnya  pihak  sekolah  dapat  lebih  adil  dalam menyikapi  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pelaku bullying, sehingga  tidak  hanya  mengambil keputusan untuk mengeluarkan pelaku dari sekolah, melainkan memberikan sanksi lain yang dapat  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  dan  menjadi  pelajaran  bagi  siswa  lain,  misalnya dengan menerapkan sanksi denda sebagai pengganti sanksi pidana penjara yang perlu dijalani oleh pelaku.
Korban bullying umumnya  adalah  mereka  yang mudah  di  intimidasi oleh  pihak  lain, sehingga apabila sanksi tidak diterapkan sebaik dan seadil mungkin bagi para pelaku bullying di  sekolah,  maka  para  pelaku bullying akan  semakin  merasa  berkuasa  karena  tidak  bisa disentuh  oleh  hukum,  sedangkan  dilain  pihak,  korban bullying akan  semakin  merasa terpojokan dan tersudutkan sehingga akhirnya tidak berani untuk  mengungkapkan bullying yang dialaminya, karena merasa tidak ada yang menjamin dan melindunginya. Pihak penegak hukum dalam hal ini, seharusnya lebih peka terhadap kasus-kasus bullying yang terjadi pada
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
anak  di  sekolah,  yang  meskipun dalam  kasusnya  pihak  keluarga  sudah memaafkan.  Karena maaf dari pihak keluarga disini menjadi ranah yang ambigu, apakah maaf tersebut memang benar keluar secara sadar dari pihak keluarga, atau ternyata maaf tersebut merupakan sebuah bentuk keterdesakan pihak keluarga korban atas adanya tekanan dari pihak lain baik itu pihak pelaku, maupu permintaan sekolah ataupun pihak lain.
Anak-anak  seharusnya  diberikan  edukasi  yang  memadai  terkait  kemungkinan terjadinya bullying di sekolah, sehingga apabila suatu hari anak menerima tindakan bullying dari  temannya,  atau  pihak  lain,  maka  anak  tersebut  akan  berani  untuk  memperjuangkan haknya  sebagai  korban,  misalnya  dengan  melakukan  pengaduan  kepada  institusi  berwajib seperti sekolah, jaksa, kepolisian, Komisi Perlindungan Anak (KPA) sebagaimana diatur oleh model  hak  prosedur  ( the  procedural  rights  model )  yang  menekankan  pentingnya  keaktifan korban dalam proses peradilan pidana untuk membantu jaksa menuntut umum dalam proses pemeriksaan  perkara.  Adanya  keterlibatan  korban  untuk  mengungkapkan  apa  yang dialaminya,  meskipun  secara  sepihak  dapat  memberikan  sisi  negative  karena  adanya subjektivitas korban dalam pelaksanaan peradilan pidana, namun secara positif keterlibatan korban  ini  akan  memberikan  korban  kepercayaan  diri  dan  mengembalikan  harga  dirinya, karena merasa dihargai dan diberikan haknya di mata hukum.
Anak  yang  menjadi  korban bullying di  sekolah,  selain  dapat  melakukan  pengaduan langsung kepada pihak berwajib, dan turut terlibat dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara, anak  korban bullying juga  berhak  memperoleh  ganti  rugi  atas bullying yang  dialaminya, meskipun bullying tersebut  hanya  bersifat  psikis,  seperti  ejekan,  hinaan  dan  lain-lain,  yang secara  alami  dapat  memicu  perasaan  trauma  pada  anak  sehingga  anak  cenderung mengasingkan  diri  dari  lingkungannya,  bahkan  pada  kasus  yang  fatal  sampai  depresi  dan bunuh diri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam perlindungan hukum model pelayanan ( the services model ), yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi  dan  upaya  pengambilan  kondisi  korban  yang  mengalami  trauma,  rasa  takut  dan tertekan  akibat  kejahatan.  Sejauh  ini,  bentuk  kompensasi  terhadap  anak  korban bullying terutama yang mengalami bullying psikis, belum banyak dilakukan, baru sekedar permintaan maaf  dari  pelaku  maupun  pihak  keluarga  pelaku.  Dampak  psikis  yang  dirasakan  oleh  anak
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
korban bullying memang  tidak  bisa  dilihat  secara  kasat  mata,  namun  berakibat  fatal  bagi psikologis  anak  yang  menjadi  korban bullying tersebut  di  kemudian  hari.  Oleh  karena  itu, untuk  bisa  mengakomodasi  trauma  yang  dialami  oleh  anak  yang  menjadi  korban bullying, pihak  sekolah,  maupun  institusi  perlindungan  anak,  seharusnya  dapat  memberikan penyuluhan  yang  di  dalamnya  mencakup trauma  healing pada  anak  yang  menjadi  korban bullying, sehingga meskipun anak tidak berani untuk melaporkannya karena adanya rasa takut akan di bully lebih dari yang dialaminya saat ini, namun dengan adanya penyuluhan tersebut, anak diharapkan dapat memiliki wawasan yang luas dan dapat mengelola  emosinya dengan baik sehingga traumanya berangsur-angsur dapat terobati.

## KESIMPULAN
Seperti  yang  telah  diuraikan,  dapat  disimpulkan  perlindungan  hukum  terhadap  anak korban  tindak  pidana bullying disekolah  yang  terjadi  di  Indonesia  saat  ini  dapat  dilakukan dengan  menggunakan  model  hak  prosedur  ( the  procedural  rights  model )  maupun  model pelayanan  ( the  services  model ).  Dilakukannya  model  hak  prosedur the  procedural  rights model )  bagi  anak  yang  menjadi  korban bullying di  sekolah  menekankan  pada  pentingnya keaktifan  korban  dalam  proses  peradilan  pidana  untuk  membantu  jaksa  penuntut  umum dalam proses pemeriksaan perkara. Adanya keterlibatan korban untuk mengungkapkan apa yang  dialaminya,  meskipun  secara  sepihak  dapat  memberikan  sisi  negative  karena  adanya subjektivitas korban dalam pelaksanaan peradilan pidana, namun secara positif keterlibatan korban  ini  akan  memberikan  korban  kepercayaan  diri  dan  mengembalikan  harga  dirinya, karena merasa dihargai dan diberikan haknya di mata hukum. Adapun dengan dilakukannya model  pelayanan  ( the  services  model ),  anak  yang  menjadi  korban bullying di  sekolah  juga berhak memperoleh ganti rugi atas bullying baik fisik maupun psikis yang dialaminya, karena dampak psikis yang dialami korban dapat memicu perasaan trauma pada anak sehingga anak yang  menjadi  korbana bullying cenderung  mengasingkan  diri  dari  lingkungannya,  bahkan sampai  depresi dan  bunuh  diri.  Model pelayanan  ini  menjadi  upaya  untuk  mengambil  rasa trauma, rasa takut dan tertekan pada korban akibat kejahatan yang dialaminya.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## DAFTAR PUSTAKA
Anita, Hidayat Andyanto, dan Meidy Triasavira. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan  Pelaku  Tindak  Pidana  Praktik Bullying di  Lingkungan  Sekolah, Jurnal  Jendela  Hukum Volume 1 Nomor 2 .
Arief,  Barda  Nawawi.  2018. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana .  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group.
Arya,  Luthfi.  2018. Melawan  Bullying  Menggagas  Kurikulum  Anti  Bullying  di  Sekolah.
Mojokerto: CV Sepilar Publishing House.
Data Kasus Kekerasan pada Anak ( Bullying ) , diakses dari https://www.kpai.go.id/ pada tanggal 28 Februari 2022 jam 07.15 wib.
Gosita, Arif. 2017. Masalah Perlindungan Anak . Jakarta: Akademika Pressindo.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2019.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  82  Tahun  2015 tentang  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Tindak  Kekerasan  di  Lingkungan  Satuan Pendidikan
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2016. Penelitian Hukum Nornatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: aja Grafindo Persada.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
Undang-Undang Nomor 35  Tahun 2014 tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Yulia, Rena. 2013. Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan . Yogyakarta: Graha Ilmu.
https://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/viral/pr-1565080651/miris-dipaksa-bersetubuh- dengan-kucing-seorang-anak-sd-di-tasikmalaya-depresi-sampai-meninggal-dunia, pada tanggal 28 Februari 2022 jam 07.15 wib.
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3894976/sman-1-semarang-blak-blakan- kasus- bullying -berujung-2-siswa-dipecat/ pada tanggal 28 Februari 2022 jam 07.15 wib. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/12/pisa-murid-korban-bully-di- indonesia-tertinggi-kelima-di-dunia pada tanggal 17 Februari 2022 jam 15.19 wib https://nasional.tempo.co/read/1109584/hari-anak-nasional-kpai-catat-kasus- bullying - paling- banyak/ pada tanggal 10 Januari 2022 jam 12.43 wib.
https://www.unicef.org/media/47861/file/UNICEF_Annual_Report_2017-ENG.pdf pada tanggal 27 Februari 2022 jam 22.56 wib