## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN OLEH DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Oleh: GIOVANY BAPTISTA AUGUSTA BRILIANTINE &

## ANYUALATHA HARIDISON

## ABSTRACT
One of disasters which often happens in dry season in Central Borneo is forest and land fires in areas which is owned by the people, plantation area, HPH area, HTI area and even protected area. Parts of the fire are because of the preparation that is done by the people by using the fire. From the condition, the prevention readiness and  control  of  related  parties  in  avoiding  forest  and  land  fires  are  needed  in Central Borneo Province. The research aimed to: 1) to find out the implementation of  Local  Regulation  number  5  in  2003.  2)  to  find  out  the  obstacles  of  Forestry Department  of  Central  Borneo  Province  in  implementing  The  Local  Regulation Number 5 in 2003. This research used descriptive qualitative data as the main data source.  Data  was  collected  by  observation  technique,  interview  and documentation.  The  technique  to  analyze  the  data  used  Miles  and  Huberman Model.  Based  on  the  result  and  discussion  of  the  study,  it  could  be  drawn  the conclusions as follows: 1) The implementation of Local Regulation Number 5 in 2003  has  not  been  effective  yet  as  operational  to  control  forest  and  land  fires because of the lack of infrastructure, the lack of human resources in the field and the lack of budget. 2) The indicator of communication was not run well between Department  of  Forestry  and the people because there was miscommunication. 3) the resources in Department of forestry’s office has run well because there were information  staff,  authority  and  facility.  4)  there  was  disposition  including insentive  and  bureaucrat.  5)  bureaucrat  structures  covered  SOP  and  clear fragmentation. Suggestion 1) The related department which control the problem of forest  and  land  fires  is  expected  to  work  harder  and  more  socialize  or  do  the training practice to the people.

## Keywords: Implementation of Local Regulation, Control of Forest and Land Fires, Department of Forestry.

## PENDAHULUAN
Indonesia  telah  mencatat  beberapa  kali  kebakaran  hutan  hujan  tropis terbesar  dalam  sejarah,  yaitu  pada  1982-1983,  1994-1995,  dan  1997-1998  dan semejak  itu  kebakaran  hutan  terjadi  hampir  setiap  tahun  yang  menyebabkan kerusakan  lingkungan,  termasuk  kehilangan  biodiversitas.  Sejak  kebakaran  hutan tahun  1997-1998,  kebakaran  merupakan  ancaman  yang  serius  terhadap  hutan gambut  di  Indonesia.  Pada  saat  bencana  nasional  itu  Tacconi  (2003)  dalam Wibisono dkk (2005:12-13) mencatat seluas 2,12 ha juta hutan rawa gambut rusak
berat  akibat  kebakaran.  Tidak  hanya  kerusakan  lingkungan  dan  kehilangan biodiversitas,  asap  dan  polusi  sebagai  akibat  dari  kebakaran  juga  mengganggu masyarakat  Indonesia,  dan  beberapa  Negara  tetangga  seperti  Malaysia,  Thailand, Brunai, dan Siangapura.
Salah  satu  bencana  yang  paling  sering  tejadi  pada  musim  kemarau  di Kalimantan  Tengah  adalah  kebakaran  hutan  dan  lahan.  Kebakaran  ini  terjadi biasanya  di  areal  milik  masyarakat  areal  perkebunan,  areal  HPH  (hak pengelolaan/pengusahaan  hutan),  areal  HTI  (hutan  tanaman  industri),  bahkan  di kawasan lindung. Sebagian kebakaran ditimbulkan oleh kegiatan penyiapan lahan oleh  masyarakat  dengan  menggunakan  api.  Teknik  penyiapan  lahan  melalui pembakaran  masih  diaggap  sebagai  cara  yang  paling  murah  dan  praktis  sehingga beberapa perusahaan perkebunan dan HTI (hutan tanaman industri)  dengan alasan lebih  ekonomis  masih  melakukanya  sekalipun  secara  hukum  telah  dilarang. Berdasarkan fakta yang ada, hampir semua kebakaran hutan dan lahan di Indonesia disebabkan  oleh  kegiatan  manusia  (secara  sengaja  maupun  tidak)  dan  belum  ada bukti kebakaran yang terjadi secara alami.
Khusus  pada  kawasan  hutan  dan  lahan  yang  berada  di  kawasan bergambut,  kebakaran  akan  memberikan  dampak  yang  luas  terhadap  ekosistem. Pembukaan hutan di kawasan bergambut untuk keperluan pembangunan biasanya diikuti  dengan  pembuatan  drainase.  Tindakan  ini  menyebabkan  kawasan  gambut menjadi cepat kering dan akan mudah terjadinya kebakaran terutama pada musim kemarau. Bank Dunia mencatat total kerugian yang dialami pada kebakaran hutan dan  lahan  tahun  2015  mencapai  Rp  221  triliun  dengan  luas  mencapai  2,6  juta hektar.  Beberapa  daerah  bahkan  mengalami  perlambatan  ekonomi  pada  triwulan III  tahun  2015.  Daerah  tersebut  antara  lain;  Jambi,  Riau,  Sumatera  Selatan, Kalimantan  Barat,  Kalimantan  Selatan,  Kalimantan  Tengah,  Kalimantan  Timur, dan  Papua.  Kalimantan  merupakan  daerah  yang  paling  parah  terkena  dampak kebakaran  hutan  dan  lahan.  Khusus  Kalimantan  Tengah  terjadi  pelambatan ekonomi  dari  7%  menjadi  6,7%.  Total  kerugian  ekonomi  di  Kalimantan  Tengah pada periode Juni-Oktober 2015 mencapai 33,8 triliun rupiah (World Bank, 2016) dalam (Dinas Kehutanan, 2017).
Melihat kondisi tersebut, kesiapan pencegahan dan pengendalian tersebut alangkah baiknya kesiapan pemerintah daerah bersama  dengan para pihak dalam rangka  pencegahan  kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah disamping  upaya-upaya  pencegahan  dan  pengendalian,  diharapkan  dapat diarahkan  untuk  mengkaji  penyebab  terjadinya  kabakaran  merupakan  salah  satu yang  tidak  bisa  dianggap  remeh  dan  merupakan  kajian  startegis  dalam menghentikan  dan  mengurangi  kabakaran  hutan  dan  lahan,  jika  kita  lihat  bahwa hutan/lahan  gambut  berada  pada  ketebalan  gambut  yang  berbeda,  tingkat ketebalan gambut menjadi sesuatu  yang penting dalam pengeolaan hutan gambut agar pemanfaatan yang lestari dan dapat memberi manfaat ekonomi yang baik dan berkesinambungan. Dengan  latar  belakang  tersebut  di  atas  maka  peneliti  tertarik untuk  mengangkat  judul  penelitian  ini: “IMPLEMENTASI  PERATURAN DAERAH      NOMOR  5  TAHUN  2003  TENTANG  PENGENDALIAN KEBAKARAN  HUTAN  DAN  LAHAN  OLEH  DINAS  KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH”.

## KAJIAN PUSTAKA

## Konsep Kebijakan Publik
Kebijakan  publik  menurut  Thomas  Dye  (1981:1)  dalam  Subarsono (2013:2)  adalah  apapun  pilihan  pemerintah  untuk  melakukan  atau  tidak melakukan (public policy is whatever governments choose to do or not to do ).

## Pelaksana Kebijakan
Menurut  Said  Zainal  Abidin  (2004)  dalam  Herabudin  (2016:42-44), kebijakan secara umum dapat dibedakan dalam tiga tingkatan :
a. Kebijakan umum.
b. Kebijakan pelaksanaan .
c. Kebijakan teknis .
Secara teknis, Lembaga Administrasi Negara (2003) memberikan batasan tingkat- tingkat kebijakan pemerintah di indonesia sebagai berikut.
1. kebijakan nasional
2. Kebijakan umum
3. kebijakan pelaksanaan
setingkat  Menteri  dan  pimpinan  LPND.  Kebijakan  pelaksanaan  tertulis  dapat berbentuk peraturan, keputusan dan instruksi pejabat.
1. kebijakan umum daerah
2. kebijakan pelaksanaan
Dalam  garis  besar,  stakeholder  kebijakan  publik  dapat  dibedakan  kedalam  tiga kelompok (Putra:2005) dalam (Suharto,2013:25) :
1. stakeholder kunci .
2. stakeholder primer .
3. stakeholder sekunder .

## Konsep Implementasi
Menurut  Bernadine  R.  Wijaya  &  Susilo  Supardo  (2006:81)  dalam Pasolong  (2014:57-58),  mengatakan  bahwa  implementasi  adalah  proses mentransformasikan  suatu  rencana  ke  dalam  praktik.  Orang  sering  beranggapan bahwa  implementasi  hanya  merupakan  pelaksanaan  dari  apa  yang  telah diputuskan  legislatif  atau  para  pengambil  keputusan,  seolah-olah  tahapan  ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataan dapat di lihat sendiri betapapun baiknya  rencana  yang  telah  dibuat  tetapi  tidak  ada  gunanya  apabila  itu  tidak dilaksanakan  dengan  baik  dan  benar.  Ia  membutuhkan  pelaksanaan  yang  benar- benar  jujur,  untuk  menghasilkan  apa  yang  menjadi  tujuannya,  dan  benar-benar memperlihatkan rambu-rambu pemerintah yang berlaku. Sayangnya, implementasi  ini  sering  dipakai  sebagai  ajang  melayani  kepentingan  kelompok, pribadi  dan  bahkan  kepentingan  partai.  Implementasi  pada  dasarnya operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu tujuan.

## Model Implementasi Kebijakan
1. Implementasi Kebijakan Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn
Dalam  model  pendekatan top  down yang  dirumuskan  oleh  Donald  Van Metter dan Carl Van Horn disebut dengan A Model Of The Policy Implementation . Proses  implementasi  ini  merupakan  sebuah  abstraksi  atau  performansi  suatu implementasi  kebijakan  yang  pada  dasarnya  secara  sengaja  dilakukan  untuk meraih  kinerja  implementasi  kebijakan  publik  yang  tinggi  yang  berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan  berjalan  secara  linier  dari  keputusan  politik  yang  tersedia,  pelaksana dan kinerja kebijakan publik.
2. Implementasi Kebijakan Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier Sedangkan  model  implementasi  kebijakan  publik  yang  lain  yang ditawarkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. Model implementasi yang ditawarkan  mereka  disebut  dengan A  Framework  For  Policy  Implementation Analysis. Kedua  ahli  kebijakan  ini  berpendapat  bahwa  peran  penting  dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasikan variabel-variabel  yang  mempengaruhi  tercapainya  tujuan-tujuan  formal  pada keseluruhan proses implementasi.
3. Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III
Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat  variabel,  yakni:  (1)  komunikasi,  (2)  sumberdaya,  (3)  disposisi,  dan  (4) struktur birokrasi.
4. Implementasi Kebijakan Model Merilee S. Grindle Model  ke empat  yang berpendekatan top-down dikemukan oleh Merilee S. Grindle (1980). Pendekatannya tersebut dikenal dengan Implementatiaon as A Political  and  Administrative  Process. Menurut  Grindle  ada  dua  variabel  yang mempengaruhi  implementasi  kebijakan  publik.  Keberhasilan  implementasi  suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes ), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih.

## Indikator Implementasi Kebijakan
Sedangkan  menurut  Ripley  dan  Franklin  (1986)  dalam  Herabudin (2016:142-143) didasarkan pada tiga aspek, yaitu :
a. Tingkat  kepatuhan  birokrasi  terhadap  terhadap  birokrasi  diatasnya  atau tingkat birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang;
b. Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah;
c. Pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang di kehendaki dari semua program yang ada terarah;

## Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan
Implementasi  kebijakan  dapat  juga  di  gagalkan  oleh  beberapa  faktor pengahambat.  Aspek-aspek  ini  biasanya  disebut  sebagai  jebakan  implementasi kebijakan (implementation trap of policy).
a. Speifikasi yang tidak lengkap..
b. Lembaga yang tidak tepat.
c. Konflik tujuan .
d. Kegagalan insentif.
e. Kurang kompenten .
f. Sumber daya tidak memadai.
g. Kegagalan komunikasi.

## Peraturan Daerah
Peraturan  daerah  adalah  naskah  Dinas  yang  berbentuk  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  urusan  Otonomi  Daerah  dan  tugas pembantuan, mewujudkan kebijaksanaan baru, menetapkan suatu Badan/Organisasi  dalam  lingkungan  Pemerintah  Provinsi,  Kabupaten/Kota  yang ditetapkan  oleh  Kepala  Daerah  dan  mendapat  persetujuan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD).  Adapun  keputusan  Kepala  Daerah  adalah  naskah  Dinas berbentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat  dan  dikeluarkan  untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijaksanaan baru.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  kualitatif  deskriptif.  Metode  deskriptif  adalah  suatu  metode  dalam meneliti  status  sekelompok  manusia,  suatu  objek,  suatu  kondisi,  suatu  sistem pemikiran  atau  pun  suatu  kelas  peristiwa  pada  masa  sekarang.  Tujuan  dari penelitian  deskriptif  ini  adalah  untuk  membuat  deskripsi,  gambaran  atau  lukisan secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.
Untuk memperoleh data dari masalah yang diteliti, maka peneliti memilih lokasi  di  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Kalimantan  Tengah  yang  beralamat  di  jln. Imam  Bonjol  Nomor  1A  Palangka  Raya.  Alasan  peneliti  memilih  Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah karena menurut peneliti instansi tersebut salah satu instansi pemerintah yang menangani masalah hutan dan lahan yang ada di lingkungan Kalimantan Tengah khususnya. Disamping itu topik penelitian yang diangkat  peneliti  berhubungan  dengan  instansi  tersebut  sebagai  subjek  dari penelitian  peneliti.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Analisis  data  dilakukan  dengan  model  interaktif  dari  Miles  dan Huberman.

## HASIL PENELITIAN
Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan maka ada beberapa hal yang ditemukan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang  Pengendalian  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  Oleh  Dinas  Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah :
a. Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2003  Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan  Tengah  sudah  berjalan  hanya  saja  secara  operasional  masih belum  bisa  mengendalikan  kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  ada  di Kalimantan  Tengah.  Hal  tersebut  karena  masih  kurang  didukung  oleh sarana  dan  prasarana,  anggaran  dan  sumber  daya  manusia  yang  ada dilapangan.
b. Sedangkan bila di lihat dari teori Georgi C. Edaward III :
 Untuk  komunikasi  meliputi  tranmisi,  kejelasan,  konsistensi  sudah berjalan  baik  antar  pelaksana  di  Dinas  Kehutanan  sendiri. Sedangkan ke masyarakat masih kurang
 Untuk  sumber  daya  meliputi  staf,  informasi,  wewenang,  dan fasilitas  di  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Kalimantan  Tengah  sudah mencukupi  dan  sudah  baik,  hanya  saja  yang  jadi  masalah ketersediaan  sarana  dan  prasarana  di  lapangan  yang  mengalami kekurangan.  Untuk  disposisi  melingkupi  pengangkatan  birokrasi  dan  insentif sudah ada dan sedang berjalan.
 Sedangkan untuk struktur birokrasi meliputi SOP dan Fragmentasi sudah ada dan pada masing-masing kegiatan.
c. Adapun  yang  menjadi  faktor  pendukung  dalam  Implementasi  Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah :
 Adanya  kerjasama  antara  lintas  instansi  terkait  kegiatan pembakaran  akan  mempermudah  penanganan  dan  penyediaan sarana  dan  prasarana  dalam  hal  ini  saling  mencukupi  satu  sama lain dalam hal  pengandaan alat maupun koordinasi serta langkah- langkah untuk penanganan.  SOP  yang  jelas  dalam  setiap  kegiatan  sangat  diperlukan  untuk pelaksana  kebijakan  karena  itu  akan  menjadi  standard  serta pedoman  untuk  pelaksanaan.  Sehingga  mempersempit  adanya penyelewengaan serta pelanggaran dalam pelaksanaan.
 Dengan adanya insentif pada masing-masing kegiatan memotivasi pelaksana untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.
 Dengan di dukungnya SDM yang berkompeten di bidangnya akan sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan dari implementasi kebijkan karena pelaksana tahu apa  yang harus di kerjakan sesuai dengan  lingkup  tugas  yang  diberikan  oleh  atasan  untuk dilaksanakan .
d. Adanya  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  suatu  kebijakan  akan sangat mempengaruhi hasil dari suatu kebijakan :
 Dapat di lihat jumlah sumber daya manusia pada Dinas Kehutanan terutama  untuk  bagian  penyuluhan  hanya  mempunyai  48  orang dengan  luasan  wilayah  Kalimantan  Tengah  serta  satu  seksi  yang
membawi  5  orang  saja  untuk  pengendalian  kebakaran  hutan  dan lahan.
 Ketersediaan  anggaran  yang  terbatas  menyebabkan  pelaksanaan kebijakan  hanya  berfokus  pada  kegiatan-kegiatan  tertentu.  Oleh sebab  itu  anggaran  sangat  berperan  penting  karena  anggaran memainkan  banyak  hal  salah  satunya  untuk  pendanaan  suatu kegiatan  maupun  pengadaan  sarana  dan  prasarana.  Dalam  hal  ini ketersedian  anggaran  yang  mencukupi  sangat  diperlukan  untuk mencapai keberhasilan suatu implementasi kebijakan.  Serta Kurangnya  sarana  dan  prasarana  untuk  melaksanakan kegiatan  akan  berakibat  terhadap  hasil  yang  di  inginkan  dari keberhasilan  suatu  kebijakan.  Contoh,  dalam  hal  pengadaan  alat pemadaman sangat diperlukan untuk penanganan dilapangan tanpa alat bagaimana memadamkan api.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  maka  dapat  ditarik kesimpulan  yaitu  Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2003  Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan masih belum efektif secara operasional mengendalikan  kebakaran  hutan  dan  lahan  dikarenakan  kurangnya  sumber  daya manusia  dilapangan,  kurangnya  anggaran  dan  kurangnya  sarana  dan  prasarana dilapangan.  Dengan  mengindikasi  kebakaran  yang  terjadi  pada  Tahun  2006  dan 2015  yang  menjadi  salah  satu  bukti  bahwa  pelaksanaan  dari  Peraturan  Daerah Nomor  5  Tahun  2003  Tentang  Pengendalian  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  ini dianggap  masih  belum  bisa  mengendalikan  kebakaran  di  Kalimantan  Tengah dimana  titik  panas  di  Kalimantan  Tengah  bertambah  naik  dari  Tahun  2006  dan semakin naik pada Tahun 2015. Berdasarkan indikator keberhasilan implementasi yaitu  :  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi  memiliki indikator yang terpenuhi dan belum terpenuhi. Indikator-indikator yang terpenuhi antara lain :
a. Sudah terjalinnya komunikasi  yang baik  antara pelaksana kebijakan dalam hal ini  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Kalimantan  Tengah  dengan  bidang  dan  seksi yang khusus menangani masalah pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan yang  menangani  peningkatan  kesadaran  masyarakat  dalam  hal  ini  bidang  dan seksi  penyuluhan.  Sedangkan  komunikasi  antara  Dinas  Kehutanan  dengan masyarakat  masih  kurang  baik  karena  masih  ada  masyarakat  yang mengeluhkan  tidak  adanya  pelatihan  atau  sosialisasi  yang  dilakukan perwakilan  dari  setiap  Kabupaten  ataupun  Desa  yang  sudah  mengikuti sosialisasi  maupun  pelatihan  melakukan  soaialisasi  kembali  kemasyarakat ataupun Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sendiri yang melakukan sosialisasi langsung kemasyarakat umum yang ada di Tumbang Nusa.
b. Sudah tersediannya sumber daya untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini baik staf,  informasi,  wewenang,  dan  fasilitas  di  Dinas  Kehutanan  Provinsi
Kalimantan  Tengah  sendiri.  Sedangkan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan Peraturan  Daerah  yang  di  lapangan  dalam  hal  ini  staf  yang  melakukan pemadaman  dan  fasilitas  yang  digunakan  dalam  pemadaman  masih  sangat kurang  hal  ini  disebabkan  salah  satunya  kurangnya  anggaran  yang  disediakan untuk  penyediaan  fasilitas  dan  pemberian  insentif  serta  jaminan-jaminan lainnya untuk staf yang melakukan pemadaman dilapangan.
c.  Terdapat  pengangkatan  birokrat  dalam  implementasi  Peraturan  Daerah  ini dengan  dibuktikan  adanya  bidang  maupun  Seksi  yang  khusus  menangani masalah  pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan  maupun  peningkatan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan.
d. Adanya SOP yang jelas untuk setiap kegiatan dan program yang dibuat maupun yang  dilaksanakan  sedangkan  fragmentasi  atau  penyebaran  tanggungjawab dalam  implementasi  Peraturan  Daerah  ini  sudah  sangat  jelas  dengan  adanya pembentukan  Bidang-Bidang  maupun  Seksi  yang  khusus  menangani  masalah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Saran
1. Perlu  adanya  penambahan  SDM  untuk  bidang  penyuluhan  dan penambahan sarana dan  prasarana penunjang  yang lebih baik  dilapangan. Dengan  adanya  ketersediaan  sumber  daya  manusia  serta  sarana  dan prasarana  yang  mencukupi  akan  menghasilkan  implementasi  kebijakan yang lebih baik.
2. Di  harapkan  untuk  kedepannya  pemerintah  Daerah  lebih  memfokuskan anggaran  khusus  untuk  penanganan  pengendalian  kebakaran  hutan  dan lahan.  Karena  kecukupan  anggaran  akan  memperlancar  jalannya implementasi  kebijakan  oleh  sebab  itu  ketersediaan  anggaran  yang memadai  akan  memperlancar  kegiatan/program  serta  ketersediaan  sarana dan  prasarana  penunjang  dalam  implementasi  dari  Peraturan  Daerah  itu sendiri terutama untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
3. Di  harapkan  masyarakat  lebih  lagi  peduli  terhadap  lingkungan  dengan tidak  membakar  lahan  ketika  musim  kemarau  karena  dampak  yang timbul/dirasakan  bukan  hanya  terjadi  pada  perorang  namun  mencakup keseluruhan dalam artian semua orang merasakan dampaknya.
4. Walaupun  dengan  adanya  kearifan  lokal,  peneliti  sangat  berharap masyarakat  dimana  pun  berada  jika  membuka  lahan  hanya  untuk  salah satu  alternatif  penyuburan  tanah  atau  hanya  untuk  supaya  biaya  yang dikeluarkan  tidak  terlalu  banyak  sebaiknya  masyarakat  membuka  lahan tanpa  bakar  seperti  salah  satu  program/kegiatan  yang  disosialisasikan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengurangi dampak setiap tahunnya dari pembukaan lahan dengan cara membakar pada musim kemarau  atau  masyarakat  bisa  membuat  Peraturan  Desa  yang  mengacu pada  pembukaan  lahan  dan  pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan dengan  mencatumkan  hak,  sanksi  dan  petunjuk  teknis  serta  luasan  lahan menurut  adat/kebiasaan  masyarakat  setempat  dengan  melakukan musyawarah/diskusi bersama.
5. Diharapkan  untuk  Dinas  terkait  yang  menangani  masalah  pengendalian kebakaran  hutan  dan  lahan  lebih  giat  lagi  mensosialisasikan  atau melakukan bimbingan teknis maupun pelatihan kepada masyarakat.
6. Di  harapkan  untuk  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Kalimantan  Tengah  ketika membuat  Rancangan  Peraturan  Daerah  sebaiknya  dilakukan  sosialisasi terlebih  dahulu  kepada  masyarakat  supaya  ketika  peraturan  itu  sudah menjadi  Peraturan  Daerah  yang  sah  masyarakat  sudah  tidak  lagi kaget/protes  karena  dari  sebelum  peraturan  itu  disahkan  sudah  ada sosialisasi langsung kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik . Bandung : Alfabeta
Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian . Jakarta : PT. Rineka Cipta
Herabudin.  2016. Studi  Kebiajakan  Pemerintah  dari  Filosofi  ke  Implementasi . Bandung : Pustaka Setia
http://simreg.bappenas.go.id/document/Profil/Profil%20Pembangunan%20Provin si%206200KalTeng%202013.pdf (diakses 15 Juni 2017)
Komariah  dan  Satori  .  2014. Metode  Penelitian  Kualitatif .  Bandung  :  Penerbit Alfabeta
Lexy,  J.  Moleong.  2008. Metode  Penelitian  Kualitatif .  Bandung  :  Remaja Rosdakarya
Nasir, Moh. 1988. Metode Penelitian Kulitatif . Jakarta : Ghalia Industri
Pasolong, Harbani. 2014. Teori Administrasi Publik . Bandung : Penerbit Alfabeta
Peraturan  Gubernur  No.  5  Tahun  2003 Tentang  Pengendalian  Kebakaran  Hutan Dan Lahan
Peraturan  Menteri  P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang  Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Subarsosno.  2011. Analisis  Kebijakan  Publik  Konsep,  Teori,  dan  Aplikasi. Yogjakarta : Penerbit Pustaka Pelajar
Sugiyono.  2009. Metode  Penelitian  Kualitaif–Bandung  kualitatif  dan  R  &  D . Bandung : Penerbit Alfabeta Bandung
Suharto,  Edi.  2013. Kebijakan  Sosial  Sebagai  Kebiajakan  Publik .  Bandung  : Penerbit Alfabeta
Sumarjiyo dkk. 2008. Bhaktiku Untuk Bumi Tambun Bungai . Palangka Raya :
Sutopo,  H.B.  2002. Pengantar  Penelitian  Kualitatif:  Dasar-dasar  Teoritis  dan Praktis . Surakarta: Pusat Penelitian UNS Suyanto,  Bagong & Sutinah. 2005. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan . Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
Undang-Undang 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Pengelolaan  dan  Perlindungan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
Wahab,  Abdul  Solichin  H.  2015. Analisis  Kebijakan  dari  Formulasi  ke Penyusunan  Model-Model  Implementasi  Kebijakan  Publik. Jakarta  : Penerbit Bumi Aksara
Widodo,  Joko.  2013. Analisis  Kebijakan  Publik  Konsep  dan  Aplikasi  Analisis Proses Kebijakan Publik . Malang : Banyumedia Publishing