## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.366

## Analisis Hukum Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Bisnis Dengan Metode Arbitrase Online di Indonesia dan di Singapura
Yongky Pieter Lahema 1 , Imam Haryanto 2
1,2 Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450 *Correspondence email: yongky.pieter99@gmail.com; imam.upns1@gmail.com
Abstrak. Arbitrase online sudah dilakukan oleh Singapore International Arbitration Centre (SIAC), lalu SIAC Rules, Arbitration Act  of  Singapore ,  dan  UNCITRAL  sebagai  landasan  hukum  SIAC  sudah  memiliki  aturan  mengenai  arbitrase online .  Badan Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI)  secara  praktik  sudah  melaksanakan  arbitrase online ,  namun  dalam  Peraturan  &  Prosedur Arbitrase  BANI  dan  Undang-Undang  No.30  Tahun  1999  sebagai  landasan  hukum  BANI  belum  memiliki  aturan  yang  jelas. Penulisan  ini  akan  membahas  tentang  perbandingan  pelaksaaan  arbitrase online di  SIAC  dengan  BANI,  bagaimana  SIAC mengatur  pelaksanaan  arbitrase online dan  apakah  dapat  diadopsi  untuk  pengaturan  pelaksanaan  arbitrase online di  BANI. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  yuridis  normatif.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  perundang-undangan  dan perbandingan. Hasil penelitian perbandingan pelaksanaan arbitrase online di SIAC dan BANI, bahwa SIAC sudah memiliki aturan yang mengatur pelaksanaan arbitrase online secara jelas dari pendaftaran arbitrase, hearing , sampai putusan arbitrase online . Pada pelaksanaan  arbitrase online di  BANI,  pendaftaran  arbitrase online BANI  memungkinkan  untuk  dilaksanakan  karena  memiliki aturannya, namun dalam proses selanjutnya sidang pemeriksaan online , dan putusan arbitrase online belum memiliki aturan yang mengatur secara tegas dan jelas. Pengaturan arbitrase online di SIAC, dapat diadopsi menjadi hukum acara arbitrase online oleh BANI  maupun  Undang-Undang  Arbitrase  Indonesia  karena  tidak  bertentangan  dengan  Undang-Undang  lain  yang  ada  di Indonesia.
Kata Kunci: Arbitrase online; Singapore International Arbitration Centre (SIAC); Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
Abstract.  Online  arbitration  has  been  carried  out  by  the  Singapore  International  Arbitration  Center  (SIAC),  then  SIAC  Rules, Arbitration  Act  of  Singapore,  and  UNCITRAL  as  a  legal  basis  SIAC  already  has  rules  regarding  online  arbitration.  The Indonesian National Arbitration Board (BANI) has practically carried out online arbitration, but the BANI Arbitration Rules & Procedures and Law No.30 of 1999 as the legal basis for BANI do not have clear rules. This writing will discuss the comparison of  online  arbitration  enforcement  at  SIAC  with  BANI,  how  SIAC  regulates  online  arbitration  execution  and  whether  it  can  be adopted  for  online  arbitration  arrangements  at  BANI.  This  research  was  conducted  using  a  normative  juridical  method.  The approach used is legislation and comparison. The results of the comparative research on the implementation of online arbitration at  SIAC  and  BANI  show  that  SIAC  already  has  rules  that  clearly  regulate  the  implementation  of  online  arbitration  from arbitration registration, hearings, to online arbitration awards. In the implementation of online arbitration at BANI, BANI online arbitration  registration  is  possible  because  it  has  the  rules,  but  in  the  subsequent  process  of  online  examination  hearings,  and online arbitration awards do not yet have rules that regulate explicitly and clearly. Online arbitration arrangements at SIAC can be adopted into online arbitration procedure law by BANI and the Indonesian Arbitration Law because they do not conflict with other laws in Indonesia.
Keywords:  Online  Arbitration;  Singapore  International  Arbitration  Center  (SIAC);  Indonesian  National  Arbitration  Agency (BANI)

## PENDAHULUAN
Perkembangan  dunia  bisnis  sangatlah  pesat  dan  semakin  banyak  ragamnya.  Hal  itu  terjadi  karena  semakin majunya  era  globalisasi  di  bidang  teknologi  yang  tanpa  batas,  maka  dari  itu  ada  kemungkinan  timbul  permasalahan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak. Beragam sengketa yang timbul dari kegiatan bisnis atau aktivitas komersial  itu  secara  umum  disebut  sengketa  bisnis  atau  sengketa  komersial. 1 Secara  umum,  masyarakat  Indonesia menyelesaikan sengketa perdagangan yang terjadi melalui musyawarah. Jika kesepakatan antara para pihak atau salah satu  pihak  tidak  tercapai  selama  proses  peninjauan,  sengketa  tersebut  dapat  diselesaikan  melalui  jalur  hukum,  yaitu melalui prosedur peradilan.
Penyelesaian  sengketa  melalui  litigasi  atau  lembaga  peradilan  memiliki  efek  hukum  yang  lebih  besar  dan mengikat  para  pihak  yang  bersengketa,  karena  lembaga  peradilan  merupakan  lembaga  hukum  dan  resmi  yang  dapat diselesaikan sesuai prosedur formal yang diatur dalam hukum acara untuk menyelesaikan perselisihan dimasyarakat. 2
1 Eman  Suparman. Pilihan  Forum  Arbitrage  Dalam  Sengketa  Komersil  (untuk  Penegakan  Keadilan) (Jakarta:  Tatanusa, 2004), hlm.5.
2 Suyud Margono. Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternatif Dispute Resolutions (ADR) (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.78.

## Yongky  Pieter  Lahema  dan  Imam  Haryanto,  Analisis  Hukum  Pelaksanaan  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  dengan  Metode
Arbitrase Online di Indonesia dan di Singapura
Namun, penyelesaian sengketa koemrsial yang dilakukan dalam penelitian menunjukkan litigasi pengadilan dianggap memberikan keuntungan rendah baik bagi peserta komersial maupun konsumen perorangan. Selain mahal, prosesnya juga panjang dan rumit. Kepercayaan netral pelaku usaha dan masyarakat terletak pada fakta bahwa pengadilan tidak mendukung pemilihan pengadilan. 3
Saat  menyelesaikan  sengketa  komersial  di  dalam  pengadilan,  biasanya mempertimbangkan  terlebih  dahulu untuk    penyelesaian    sengketa    komersial    di    luar  pengadilan,  yaitu  melalui  arbitrase  atau  penyelesaian      sengketa alternatif. Saat menyelesaikan sengketa komersial melalui arbitrase, itu harus didasarkan pada persetujuan para pihak yang bersengketa. Pihak yang bersengketa dapat memilih seorang arbitrator untuk menyelesaikan sengketa komersial yang  diselesaikan  melalui  arbitrase.  Arbitrase  adalah  metode  penyelesaian  sengketa,  dengan  perkembangan perdagangan  dan  investasi  internasional,  metode  ini  semakin  banyak  digunakan, 4 dan  keberadaannya  dinilai  sebagai metode  penyelesaian  sengketa  yang  fleksibel,  karena  siapa  pun  dapat  dengan  bebas  menggunakan  dan  menentukan arah  pelaksanaannya. 5 Dengan  kata  lain  arbitrase  Ini  adalah  proses  yang  sederhana  dan  mudah,  para  pihak  secara sukarela  memilih  pihak-pihak  yang  menginginkan  juru  sita  yang  netral  memutuskan  perkara  mereka  berdasarkan pilihan  mereka  sendiri,  keputusan  mereka  didasarkan  pada  dalil-dalil  perkara.  Para  pihak  sejak  awal  setuju  untuk menerima keputusan secara final dan mengikat. 6
Berdasarkan data yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), hingga akhir tahun 2018, pengguna  Internet  Indonesia telah mencapai  171,17 juta atau 64,8% dari total penduduk  yang berjumlah 264,16 juta jiwa  di  Indonesia. 7 Oleh  karena  itu,  tidak  menutup  kemungkinan  adanya  perselisihan  antar  pengguna  jasa  internet yang  mengalami  perselisihan  dalam  lalu  lintas  komunikasi  elektronik online .  Misalnya  sengketa  tentang  transaksi online atau biasa disebut dengan e-commerce . Sengketa elektronik yang terjadi secara online di Internet mungkin tidak segera  diselesaikan  melalui  jalur  litigasi.  Ini  karena  proses  penyelesaiannya  memakan  waktu  lama,  dan  sengketa  e- commerce terus bermunculan dari waktu ke waktu.
Oleh karena itu, metode baru telah dikembangkan, yang sekarang disebut arbitrase online , untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perbuatan hukum elektronik, terutama sengketa lainnya. Namun, hal tersebut masih sebatas sengketa  yang  memang  bisa  diselesaikan  melalui  prosedur  alternatif  penyelesaian  sengketa  berdasarkan  undang- undang.
Perkembangan  teknologi  yang  semakin  kompleks,  yang  juga  mengarah  pada  arbitrase  yang  dapat  dilakukan secara online melalui internet, yang akan sangat membantu kedua belah pihak dari segi waktu dan biaya. Dunia virtual yang  dibangun  melalui  internet  antara  suatu  negara  dengan  negara  lain.  Karena  kemudahan  teknologi  informasi, internet tidak hanya digunakan sebagai satu-satunya alat komunikasi, dan juga untuk perdagangan. 8 Penggunaan  arbitrase online sebagai  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  dapat  menjadi  salah  satu  cara mengatasi  jika  dalam  suatu  keadaan  memang  harus  menggunakan  fasilitas  internet.  Seperti  yang  terjadi  pada  tahun 2020 ini yaitu adanya peristiwa pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), akibatnya  hampir  semua  aktivitas manusia dilakukan secara online .
Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI)  merupakan  salah  satu  lembaga  arbitrase  nasional  yang  banyak dipilih  oleh  para  pelaku  bisnis  dan  telah  menyesuaikan  pelaksanaan  arbitrase  pada  masa  pandemi  dengan mengeluarkan Surat Keputusan No. 20.015/V/SK-BANI/HU tentang  aturan dan prosedur arbitrase elektronik. Untuk memberikan  kepastian  hukum  kepada  para  pihak  yang  bersengketa,  BANI  telah  menyesuaikan  para  pihak  untuk melakukan virtual  trial pada  platform  yang  disepakati  bersama.  Dengan  demikian,  para  pihak  yang  melaksanakan proses penyelesaian sengketa tetap dapat beroperasi dan tidak terhalang oleh pandemi Covid-19. 9
3 Ibid ., 87.
4 Alan  Redfern  dan  J.  Martin  Hunter.  Redfern  and  Hunter  on  International  Arbitration,  ed.  keenam,  (Inggris:  Oxford University Press, 2015),  hlm.1.
5 Doug Jones, "Comments on the Speech of the Singapore Attorney General", dalam International Arbitration: The Co ming of a New Age?, (2013), hlm. 30.
6 Salim H.S., Hukum Kontrak Teori Teknik Penyusunan Kontrak , Cet. Ke-3,  (Jakarta: Grafika, 2006), hal.142.
7 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Statistik Indonesia Users, https://www.apjii.or.id/content/read/39/410/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-Internet-Indonesia-2018 ,
diakses tanggal 17 Maret 2020 Pukul 20.56 WIB.
8 Electronic Commerce can be defined as commercial activities conducted through an exchange of information generated, stored, or communicated by electronical, optical or analogues means, including EDI, E-mail, and so forth. Lihat di Hill, Richard and Ian Walden, The Draft UNCITRAL Model Law for Electronic Commerce : Issues and solutions ( teaching materials ) March 1996.
9 Hukum  Online, Penyesuaian  Pelaksanaan  Proses  Arbitrase  Kala  Pandemi  Covid-19  Oleh:  Harri  Budiman  &  Maria Ulfa , https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fe2c3fab0c93/penyesuaian-pelaksanaan-proses-arbitrase-kala-pandemi-covid- 19-oleh--harri-budiman-maria-ulfa?page=all , diakses tanggal 25 Januari 2021 Pukul 20:35

## Yongky  Pieter  Lahema  dan  Imam  Haryanto,  Analisis  Hukum  Pelaksanaan  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  dengan  Metode
Arbitrase Online di Indonesia dan di Singapura
Namun  sama  halnya  dengan  penyelesaian  sengketa  bisnis  dilakukan  di Singapore  International  Arbitration Centre (SIAC), bahwa di SIAC sudah menjalankan penyelesaian sengketa secara online sejak adanya pandemi. SIAC memastikan  bahwa  proses  persidangan  arbitrase  akan  tetap  berjalan,  sebagaimana  tertulis  dalam  laman  resmi  SIAC bahwa “ SIAC  arbitrations  are  continuing  subject  to  the  prevailing  COVID-19  situation where  the  parties,  counsels, and  tribunal  are  located ”. Adapun  pelaksanaan  proses  arbitrase  peraturan  SIAC  (SIAC Rules )  sudah  mengatur penyelesaian sengketa bisnis dengan arbitrase online .
Dalam  penulisan  ini  akan  dibahas  2  (dua)  lembaga  arbitrase,  yakni  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia (selanjutnya  disebut  dengan  BANI)  dan Singapore  International  Arbitration  Centre (selanjutnya  disebut  dengan SIAC).  Oleh  karena  itu  dalam  konteks  itulah  penulis  ini  berupaya  membahas  beberapa  hal  yang  berkaitan  dengan bagaimana perbandingan pelaksanaan arbitrase online di Indonesia melalui lembaga BANI dan di SIAC, dan apakah SIAC rules dapat  dijadikan  model  hukum  acara  di  Indonesia  mengenai  pelaksanaan  arbitrase online .  Diharapkan uraian dalam artikel ini dapat memberikan pembahasan yang lebih jelas tentang arbitrase online , sejauh mana undang- undang yang ada mengatur penyelesaian sengketa komersial melalui internet, dan kemungkinan penggantian sengketa komersial  melalui  arbitrase online dapat  diterapkan  di  Indonesia.  Melalui  arbitrase online ini,  ke  depannya  akan memberikan  yurisdiksi  kepada  masyarakat,  terutama justice  seeker (pencari  keadilan),  solusi  baru  untuk menyelesaikan sengketa di masa mendatang.

## METODE Jenis Penelitian
Penelitian  hukum  ini  menggunakan  metode  hukum  yuridis  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  yang  nama lainnya  adalah  penelitian  hukum  doktrinal  yang  disebut  juga  sebagai  penelitian  perpustakaan  atau  studi  dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. 10 Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

## Pendekatan Masalah
Adapun  pendekatan  yang  digunakan  penulis  adalah  pendekatan  perundang-undangan (statute  approach) dan Pendekatan  perbandingan (Comparative  approach) .  Pendekatan  perundangan-undangan  adalah  pendekatan  yang dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang ditangani.  Pendekatan  perbandingan  adalah  pendekatan  yang  dilakukan  untuk  membandingkan  hukum  suatu  negara dengan hukum negara lain

## Teknik Pengumpulan dan Alat Bahan Hukum
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dimaksudkan  untuk  memperoleh  bahan  hukum  dalam  penelitian.  Teknik pengumpulan  bahan  hukum  yang  mendukung  dan  berkaitan  dengan  pemaparan  penelitian  ini  adalah  studi  dokumen (studi  kepustakaan).  Studi  dokumen  adalah  suatu  alat  pengumpulan  bahan  hukum  yang  dilakukan  melalui  bahan hukum  tertulis  dengan  mempergunakan content  analisys . 11 Teknik  ini  berguna  untuk  mendapatkan  landasan  teori dengan  mengkaji  dan  mempelajari  buku-buku,  peraturan  perundang-undangan,  dokumen,  laporan,  arsip  dan  hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan pelaksanaan arbitrase online di Indonesia dan di SIAC.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pelaksanaan arbitrase online di SIAC dan di BANI
Penyelesaian  sengketa  dalam  dunia  bisnis  merupakan  suatu  hal  yang  harus  dilakukan  secara  cepat  dan  tepat. Penyelesaian  sengketa  bisnis  melalui  pengadilan  dianggap  kurang  tepat  dan  efektif.  Penyelesaian  sengketa  bisnis melalui  lembaga  peradilan  dianggap  tidak  efektif  karena  proses  penyelesaian  perkara  yang  lambat,  memakan  waktu lama,  dan  mahal,  lembaga  peradilan  tidak  peka  terhadap  kepentingan  umum,  putusan  pengadilan  tidak  dapat menyelesaikan sengketa, dan kapabilitas hakim bersifat generalis dan biasanya mengeluarkan putusan itu dibuat tanpa pertimbangan  yang  masuk  akal.  Bertolak  dari  alasan  tersebut  pentingnya  penggunaan  model Alternatif  Dispute Resolution (ADR)  yang  menyangkut  penyelesaian  sengketa  yang  bersifat  “ out  of  court  settlement  model ”  terutama
10 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , Cetakan ke-8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.14.
11 Ibid ., hlm.21.
Yongky  Pieter  Lahema  dan  Imam  Haryanto,  Analisis  Hukum  Pelaksanaan  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  dengan  Metode Arbitrase Online di Indonesia dan di Singapura
terhadap  bisnis. 12 Penyelesaian  sengketa  bisnis  melalui  pengadilan  ditempatkan  sebagai ultimum  remedium bagi penyelesaian sengketa bisnis. 13
Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dimaksud dengan arbitrase termuat dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi, “Arbitrase  adalah cara penyelesaian  suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak  yang  dalam  suatu  perjanjian  tertulis  bersangkutan”.  Perjanjian  yang  dimaksud  diatur  dalam  Pasal  1  angka  3 yang berbunyi, “Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dan dibuat para pihak sebelum sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.”
Online  Dispute  Resolution (ODR)  yaitu  metode  penyelesaian  sengketa  yang  sama  dengan  metode  ADR ( Alternative  Dispute  Resolution ).  Yang  membedakan  hanya  terletak  pada  mekanismenya  yaitu  secara online .  Semua bentuk Alternative Dispute Resolution tradisional terwakili jaringan. 14
Dalam  pelaksanaan  prosedur  arbitrase,  landasan  hukum  sangat  penting  dan  menjadi  dasar  bagi  prosedur arbitrase.  Pada  penulisan  ini,  penelitian  ini  akan  menjelaskan  dasar  hukum  dari  prosedur  arbitrase online BANI  dan SIAC.  Dan  pada  artikel  ini  juga  akan  dijelaskan  informasi  tentang  proses  arbitrase online dan  contoh  klausul  yang digunakan di BANI dan SIAC.
Landasan hukum yang digunakan oleh BANI adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Hal  ini  didasarkan  pada  Konvensi  New  York  1958  ( Convention  on  the recgnition  and  Enforcement  of  Foreign  Arbitral  Awards )  yang  telah  diratifikasi  atau  disetujui  melalui  Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Jika dalam kontrak terdapat suatu klausula yang mengatur mengenai arbitrase maka penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  di  BANI  dan  kedua  belah  pihak  sepakat  untuk  menggunakan  penyelesaian sengketa  melalui  arbitrase. 15 Namun  dalam  hal  ini  BANI  mempunyai  suatu  peraturan  tersendiri  yaitu  Peraturan Prosedur  Arbitrase  BANI  yang  mengatur  mengenai  prosedur  jalannya  arbitrase  di  BANI  dan  yang  keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.
Sedangkan dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan arbitrase yang dilakukan oleh SIAC sesuai dengan forum arbitrase (baik di Singapura maupun di luar Singapura). Jika forum arbitrase berada di Singapura maka hukum yang berlaku adalah Undang-undang Arbitrase ( Arbitration Act, Cap 10, 2002, Rev Ed/Arbitration Act ) atau Undang- undang Arbitrase Internasional ( International Arbitration Act, Cap 143 A/IAA ). 16 SIAC juga dapat mengatur arbitrase menggunakan aturan hukum lainnya yang disetujui oleh para pihak, misalnya Peraturan Arbitrase UNCITRAL Tahun 2010 (UNCITRAL Arbitration Rules 2010). 17 UNCITRAL adalah aturan arbitrase yang berasal dari Resolusi Sidang Umum  PBB  pada  tanggal  15  Desember  1976.  Di  dalamnya  terdapat  aturan  arbitrase  yang  dianggap  dapat  diterima oleh  semua  pihak  di  dunia  internasional  dengan  sistem  hukum  sosial  yang  berbeda,  terutama  dalam  penyelesaian sengketa. Dan aspek-aspek yang terkait dengan perdagangan internasional.
Dalam  hal  ini,  mekanisme  pelaksanaan  arbitrase  SIAC  memiliki  aturannya  sendiri,  yaitu Arbitration  Rules  of the Singapore International Arbitration Centre (SIAC Rules ) . SIAC Rules diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2010, dan telah  diperbarui  pada  1  Agustus  2016, dengan  pembaruan  SIAC Rules Jilid  ke-6.  SIAC  akan  selalu  memperbaharui regulasinya, Update yang  diharapkan  memuat  beberapa  klausul  yang  inovatif  dan  perkembangan  hukum  acara  yang ada, sehingga diharapkan client mendapatkan rangkaian hukum acara yang efektif, efisien dan mudah dipahami sesuai dengan kebutuhan para pihak. 18
Arbitrase online sama  dengan  arbitrase  biasa,  yang  membedakan  hanya  metode  yang  digunakan  yaitu  sarana elektronik  yang  digunakan  dalam  pelaksanaannya.  Dalam  arbitrase online ,  pendaftaran  perkara,  pemilihan  arbiter, pengambilan  keputusan,  penyerahan  dokumen,  musyawarah  arbiter,  pengambilan  keputusan  dan  pemberitahuan pengambilan keputusan semuanya dilakukan secara online .
12 H.M  Erham  Amin  dan  Mulyani  Zulaeha,  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  Melalui  Arbitrase  Online  Dalam  Konstruksi Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, Magister  Ilmu  Hukum, Universitas Lambung Mangkura t, (2011).
13 M. Yahya Harahap, Arbitrase , Cetakan ke-3, Edisi ke-2, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004), hal.75.
14 Gabrielle  Kaufmann-Kohler  dan  Thomas  Schultz,  Online  Dispute  Resolution:  Challenges  For  Contemporary  Justice, Kluwer Law Internasional, The Netherlands , 2004, hlm. 11.
15 Lihat Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU. Nomor 30, LN. Nomor 138, Tahun 1999, TLN Nomor 3872, Pasal 3.
16 SIAC, “ Rules” , https://www.siac.org.sg/our-rules , diakses tanggal 23 Januari 2021 Pukul 19:01 WIB.
17 Frans Hendra Winarta. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional , Edisi ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal.163.
18 Hukum Online, “ Simak, Delapan Perubahan Aturan Terbaru dalam SIAC Rules 2016” , https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt582d38404424c/simak--delapan-perubahan-aturan-terbaru-dalam-siac-rules-2016/ , diakses tanggal 23 Januari 2021 Pukul 19:20 WIB
Yongky  Pieter  Lahema  dan  Imam  Haryanto,  Analisis  Hukum  Pelaksanaan  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  dengan  Metode Arbitrase Online di Indonesia dan di Singapura
Dalam  pelaksanaan  arbitrase online , para  pihak  yang  akan  menyelesaikan  sengketa  harus  memperhatikan beberapa  hal.  Prosedur  arbitrase  SIAC  adalah  setiap  pihak  yang  akan  melakukan  penyelesaian  sengketa  dengan arbitrase  harus  mematuhi  ketentuan  aturan  SIAC Rules ,  begitu  pula  sebaliknya,  setiap  pihak  yang  menyelesaikan sengketa melalui arbitrase di BANI harus mematuhi ketentuan dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI. Segala bentuk komunikasi dan perubahan terkait arbitrase yang dilakukan oleh SIAC harus dalam bentuk tertulis, dan batas waktunya akan ditentukan oleh majelis arbitrase SIAC. 19 Jika terdapat klausul arbitrase dalam perjanjian kontrak, dan kedua  belah  pihak  sepakat  untuk  menggunakan  arbitrase  untuk  menyelesaikan  sengketa,  maka  para  pihak  dapat menyelesaikan sengketa tersebut dengan BANI.
Dalam  pelaksanaan  arbitrase online urutan/tahapan  pelaksanaan  penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga arbitrase SIAC sesuai dengan Rules of Singapore International Arbitration Centre dibandingkan dengan BANI sesuai dengan Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI di antaranya:

## Pendaftaran Arbitrase online
Sesuai  dengan  SIAC Rules Article 3.1  Pemohon  ( the “Claimant” )  harus  memberikan  permohonan  ( Notice  of Arbitration )  bentuk  tertulis  dimana  permohonan  tersebut  berisikan:  penyelesaian  sengketa  diselesaikan  melalui arbitrase, identitas para pihak (nama, alamat, nomor telepon, e-mail untuk korespodensi), dan klausul arbitrase dalam perjanjian  (dalam  bentuk  terpisah  atau  dalam  bentuk  gabungan)  dalam  perjanjian  tersebut,  penjelasan  penyebab terjadinya perselisihan/sengketa, pernyataan yang menunjukan bahwa para pihak setuju untuk menggunakan arbitrase untuk  menyelesaikan  sengketanya,  menunjuk/mengusulkan  jumlah  arbiter  yang  digunakan  dalam  penyelesaian, penggunaan dasar hukum, bahasa yang digunakan, dan pengajuan biaya arbitrase.
Dalam  SIAC Rules Article  4.1  mengenai  Jawaban  ( the  “Respondent” ) yang  diberikan  oleh Claimant harus sudah  dijawab  oleh Respondent dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari  setelah  menerima Notice  of  Arbitration ,  surat jawaban tersebut berisikan:  konfirmasi atau  penolakan  gugatan, pernyataan  yang secara  jelas menyatakan posisi dan keadaan  gugatan,  balasan  dari  pernyataan  dalam Notice  of  Arbitration atau  tanggapan  lain  terkain  gugatan,  apabila para  pihak  setuju, Respondent merekomendasikan  siapa  yang  dipilih  sebagai  arbiter.  Jawaban  yang  diberikan Respondent harus  disertai  dengan Statement  of  Defence (Pernyataan  Pembelaan)  dan Statement  of  Counterclaim (Gugatan Balik) .
Dalam proses pemberitahuan arbitrase dan tanggapan terhadap pemberitahuan arbitrase di SIAC, SIAC melalui seminar  “Mediasi  &  Arbitrase  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  (Best  Practice  Di  Indonesia  &  Singapura)” dengan  speaker  Kendista  Wantah,  S.H.,  FCIArb.  Counsel,  Singapore  International  Arbitration  Centre  (SIAC)  yang penulis  hadiri,  SIAC  dalam  pandemi  COVID-19  telah  menutup  kantor  sampai  waktu  yang  ditentukan  dan  berimbas pada  segala  bentuk  komunikasi  termasuk  pemberitahuan  arbitrase  dan  tanggapan  pemberitahuan  arbitrase  bahwa segala  dilakukan  secara online melalui  via e-mail .  Kemudian  untuk  pembayaran  biaya  pengajuan  arbitrase,  semua pembayaran ke SIAC diminta untuk dilakukan dengan electronic bank transfer (transfer via bank). 20 Dan  dipertegas  kembali  pada  SIAC Rules bahwa  SIAC  dalam  pendaftaran  arbitrase  dapat  dilakukan  secara online dapat dilihat pada SIAC Rules Article 2.1 yang berbunyi: 21
“For  the  purposes  of  these  Rules,  any  notice,  communication  or  proposal  shall  be  in  writing.  Any  such  notice, communication  or  proposal  may  be  delivered  by  hand,  registered  post  or  courier  service,  or  transmitted  by  any form  of  electronic  communication  (including  electronic  mail  and  facsimile),  or  delivered  by  any  other appropriate means that provides a record of its delivery.”
Dalam  UNCITRAL Article 3(1)(a) Model  Law  relevantly  states juga  dijelaskan  bahwa  pendaftaran  atau penyerahan  pemberitahuan  dan  tanggapan  arbitrase  dapat  dilakukan  dengan  sarana  lain  apabila  dalam  pengiriman surat  ke  tempat  bisnis,  alamat  pribadi,  jika  tidak  satupun  dari  ini  dapat  ditemukan  setelah  melakukan  penyelidikan, maka  diberikan  opsi  untuk  memberikan  berkas  pendaftaran  tersebut  dengan  upaya  lain  untuk  mengirimkan  berkas pendaftaran tersebut, yaitu dengan cara surat elektronik ( e-mail ).
Kemudian  dalam Arbitration  Act  of  Singapore Part  II  menjelaskan  bahwa  dalam  pemberkasan  dapat  berupa “ electronic communication ” yang berarti setiap komunikasi yang dilakukan oleh para pihak dengan sarana pesan data atau electronic mail, telegram, telex atau telecopy .
Dari ketentuan SIAC Rules, Arbitration Act of Singapore, dan UNCITRAL tersebut menjelaskan bahwa dalam pemberitahuan,  komunikasi  atau  proposal  proses  pemberitahuan  arbitrase  dan  tanggapan  memungkinkan  dalam pengiriman tidak hanya dapat dilakukan secara penyerahan fisik surat, tetapi dijelaskan juga segala bentuk komunikasi
19 Lihat Article 2.1 Singapore International Arbitration Centre Rules (SIAC Rules ) 20 Seminar  “Mediasi  &  Arbitrase  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  (Best  Practice  Di  Indonesia  &  Singapura)  pada tanggal 11 September 2020.
21 Lihat Rule 2.1 of the SIAC Rules relevantly states
Yongky  Pieter  Lahema  dan  Imam  Haryanto,  Analisis  Hukum  Pelaksanaan  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  dengan  Metode Arbitrase Online di Indonesia dan di Singapura
termasuk  surat  elektronik  ( e-mail )  dan faksimili dapat  dilaksanakan  dengan  menyediakan  bukti  pengiriman  berkas- berkas tersebut.
Pendaftaran dan Permohonan Arbitrase di BANI tidaklah jauh berbeda dengan di SIAC yaitu dimana para pihak yang akan melakukan penyelesaian sengketa dengan arbitrase memiliki perjanjian dimana dalam klausulnya terdapat mengenai klausula arbitrase. Sesuai dengan Peraturan & Prosedur Arbitrase BANI Pasal 6 angka 1 sampai 5 prosedur arbitrase  dimulai  dengan  Pemohon  melakukan  Pendaftaran  dan  Penyampaian  Permohonan  Arbitrase  kepada sekertariat BANI, permohonan mengadakan arbitrase harus memuat: identitas para pihak yaitu nama dan alamat para pihak,  perjanjian  yang  didalamnya  terdapat  klausula  arbitrase,  keterangan  fakta-fakta  dan  dasar  hukum  permohonan arbitrase, rincian permasalahan, dan tututan dan/atau nilai tuntutan yang dimintakan. Penunjukan/usulan jumlah arbiter yang  akan  digunakan  dalam  penyelesaian  tersebut,  kemudian  permohonan  mengadakan  arbitrase  disertai  dengan pembayaran biaya pendaftaran.
Selanjutnya Tanggapan Termohon dalam Peraturan & Prosedur Arbitrase BANI dalam pasal 8 angka 1 sampai 4 setelah pendaftaran Permohonan tersebut telah disampaikan dan Dewan Pengurus BANI menentukan bahwa BANI berwenang memeriksa perkara tersebut, selanjutnya Sekertariat menyampaikan salinan Permohonan Arbitrase kepada Termohon,  dan  Termohon  mengirimkan  tanggapan  tertulis  dalam  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  menerima penyampaian Permohonan Arbitrase. Dalam Jawaban ini, Termohon dapat menunjuk seorang arbiter untuk digunakan dalam penyelesaian. 22
Pelaksanaan  arbitrase online pada  proses  Pendaftaran  Arbitrase  di  BANI  dapat  dilakukan  karena  dalam Peraturan  &  Prosedur  Arbitrase  BANI  memiliki  pasal  yang  mengatur  tentang  Pemberitahuan  yang  dapat  dilakukan pengiriman Permohonan Arbitrase dan berkas-berkas lampirannya secara online yaitu terdapat dalam Pasal 4 angka 3 yang berbunyi: 23
“Setiap  pemberitahuan  yang  perlu  disampaikan  berdasarkan  Peraturan  dan  Prosedur  ini,  kecuali  Majelis Arbitrase  atau  Arbiter  Tunggal  menginstruksikan  lain,  harus  disampaikan  langsung,  melalui  kurir,  faksimili atau  e-mail  dan  dianggap  berlaku  pada  tanggal  diterima  atau  apabila  tanggal  penerimaan  tidak  dapat ditentukan,  pada  hari  setelah  penyampaian  dimaksud.  Apabila  alamat  Termohon  tidak  dapat  ditemukan, pemberitahuan  dapat  disampaikan  melalui  Kelurahan  tempat  domisili  terakhir  Termohon  yang  diketahui berdasarkan informasi dari Pemohon”.
Kemudian dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Pasal 4 ayat 3 yang mengatakan dalam hal  disepakati  penyelesaian  sengketa  dalam  bentuk  pertukaran  surat  melalui  bentuk  pengiriman teleks,  telegram, faksmili, e-mail , dan bentuk sarana komunikasi lainnya dapat dilakukan.
Dari  ketentuan  Peraturan  &  Prosedur  Arbitrase  BANI  dan  Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase maka pengiriman perjanjian/pendaftaran arbitrase  dapat dilakukan dengan melalui e-mail , melalui faksimili arbitrase, maupun melalui perantaraan post.
Dalam proses Pendaftaran  Arbitrase online di SIAC maupun BANI masing masing lembaga arbitrase tersebut sudah  mengakomodir  para  pihak  yang  ingin  menyelesaikan  perkara  dengan  cara  arbitrase  yang  dilakukan  secara online .

## Hearing/Sidang Pemeriksaan
Tahap  berikutnya  diikuti  dengan  pembuktian-pembuktian  oleh  para  pihak.  Sebelum  membahas  proses pembuktian lebih lanjut, penulis akan memberikan pemahaman tentang pembuktian yang dikemukakan oleh beberapa ahli.  Menurut  Subekti  yang  dimaksud  dengan  pembuktian  adalah  untuk  meyakinkan  hakim  bahwa  dalil-dalil  yang dikemukakan dalam persengketaan itu benar. 24 Prof Dr. Supomo mengatakan, bahwa membuktikan memiliki arti yang luas dan terbatas.
Jika  para  pihak  ingin  proses  pembuktian  melalui  saksi-saksi,  maka  persidangan  akan  diadakan.  Proses  sidang pemeriksaan hanya akan dilakukan jika salah satu atau kedua belah pihak meminta sidang. 25 Dalam aturan SIAC Proses Pemeriksaan Perkara disebut dengan Hearing. Kewenangan ketua majelis arbitrase dalam  menetapkan  aturan-aturan  prosedural  dapat  dilihat  di  SIAC Rules .  SIAC Rules mendefinisikan  kewenangan Ketua  Majelis  arbitrase  dengan  cara  yang  sedikit  berbeda.  Menurut  SIAC Rules ,  Ketua  Majelis  arbitrase  dapat
22 Lihat Pasal 8 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
23 Lihat Pasal 4 angka 3 Peraturan & Prosedur Arbitrase BANI
24 Riyeke Ustadiyanto, Framework E-commerce, (Bandung: Andi Offset, 2002), hal.124.
25 Paustinus  Siburian, Arbitrase  Online  (Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdagangan  Secara  Elektronik, (Jakarta: Tatanusa, 2004), hal.100.
Yongky  Pieter  Lahema  dan  Imam  Haryanto,  Analisis  Hukum  Pelaksanaan  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  dengan  Metode Arbitrase Online di Indonesia dan di Singapura
merumuskan  aturan  dan  proseduralnya  sendiri,  tetapi  Majelis  arbitrase  terbuka  untuk  merevisi. 26 Dasar  pemberian kewenangan tersebut adalah bahwa ketua majelis arbitrase harus dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab dan profesional sehingga dapat melaksanakan prosedur arbitrase dengan majelis arbitrase baik dari segi teori, praktek dan efisiensi waktu dan biaya.
SIAC Rules menjamin  kerahasiaan  proses Hearing /proses  pemeriksaan  termasuk  pertemuan-pertemuan  yang dilakukan  selama  pemeriksaan,  pemeriksaan  saksi  dan  ahli,  transkrip  dokumen  dokumen  yang  dipergunakan  dalam pemeriksaan. 27 Prosedur persidangan SIAC lebih menekankan pada kebenaran materiil ( common law ) karena banyak pihak asing yang menggunakan arbitrase SIAC. 28
Pelaksanaan Hearing di  SIAC  bahwa  SIAC  sudah  melaksanakannya  secara online .  Namun,  jika  para  pihak setuju  untuk  melakukannya  secara online ,  saksi  dari  para  pihak  tidak  perlu  menghadiri  sidang  arbitrase,  dan  cukup memberi  tahu  para  pihak  atau  arbiter  atau  majelis  arbitrase  untuk  mendengarkan  kesaksian  mereka  melalui Video Conference atau Telephone yang diberikan.
Hal  tersebut  SIAC Rules sudah  menyesuaikan  peraturan  dengan  keadaan  sehingga  sudah  mempunyai pengaturan mengenai pemeriksaan saksi-saksi secara online . Terdapat pada Rule 21.2 of the SIAC Rules States yang berbunyi : 29
“The Tribunal may hold hearings and meetings by  any means it considers  expedient or  appropriate and at any location it considers convenient or appropriate.”
Dalam  pasal  pada  SIAC Rules tersebut  dapat  diartikan  majelis  arbitrase  dalam  pemeriksaan  saksi  dapat mengadakan dengar pendapat dan pertemuan dengan cara apapun dan di lokasi mana pun yang dianggap nyaman atau tepat.  Oleh  karena  itu  memungkinkan Hearing dapat  dilaksanakan  secara online dengan Telephone,  Video,  Online Hearing , sesuai dengan kesepakatan para pihak bila ingin menjalankan proses Hearing dengan online . Kemudian proses Hearing dengan metode online pun sudah diatur dalam UNCITRAL ditulis pada Article 24(1) of the UNCITRAL Model Law relevantly states : 30
“Subject to any contrary agreement by the parties, the arbitral tribunal shall decide whether to hold oral hearings for the presentation of evidence or for oral argument, or whether the proceedings shall be conducted on the basis of documents and other materials.”
Dipertegas  lagi  dengan  pasal  yang  terdapat  pada Arbitration  Act  of  Singapore bahwa  proses Hearing dapat dilakukan secara online yaitu pada Arbitration Act Chapter 10, Act 25(1) tentang Hearings and witten proccedings : 31
“Subject to any contrary agreement by the parties, the arbitral tribunal shall determine if proceedings are to be conducted  by  oral hearing  for  the  presentation of  evidence  or  oral  argument or  on  the basis  of  documents  and other materials.”
Dari ketentuan tersebut proses Hearing pada SIAC Rules, , Arbitration Act of Singapore , dan UNCITRAL sudah mengatur mengenai pelaksanaanya secara online , dan dengan pelaksanaan proses Hearing secara online ini memiliki keuntungan  bagi  para  pihak  yaitu  sangat  ekonomis  karena  para  pihak  dan  saksi-saksinya  tidak  perlu  mengeluarkan biaya  transport  dan  lainnya,  dan  sangat  menghemat  waktu  karena  dengan  dilaksanakannya  secara online bisa dilakukan dimana saja.
BANI menyebut proses ini dengan Sidang Pemeriksaan. Dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang  Arbitrase disebutkan bahwa seorang saksi  atau lebih  atau  seorang saksi ahli  atau lebih dapat dipanggil untuk didengar keterangannya  yang mana pemanggilan tersebut dilakukan  atas perintah arbiter atau permintaan para pihak.  Adanya  kata  “Dapat”  dapat  diartikan  bahwa  jika  memang  para  pihak  menyetujui  dan  dipandang  perlu  maka arbiter dapat menghadirkan saksi serta saksi ahli tersebut. Secara lebih mengkhusus dalam Pasal 24 ayat 4 Peraturan & Prosedur Arbitrase BANI yang menyatakan bahwa jika dianggap perlu maka para pihak serta arbiter dapat memanggil saksi  atau  ahli  dimana  hal  tersebut  dilakukan  sebelum  sidang  pemeriksaan  saksi  yang  diawali  dengan  pengajuan informasi serta identitas yang akan disampaikan secara tertulis.
26 Lihat Article 16.5 Singapore International Arbitration Centre Rules (SIAC Rules )
27 Lihat Article 21.4 Singapore International Arbitration Centre Rules (SIAC Rules )
28 Frans Hendra Winarta, Op.Cit, hal. 131.
29 Lihat Article 21.2 of the SIAC Rules states
30 Lihat Article 24(1) of the UNCITRAL
31 Lihat Act 25(1) Arbitration Act (Chapter 10)
Yongky  Pieter  Lahema  dan  Imam  Haryanto,  Analisis  Hukum  Pelaksanaan  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  dengan  Metode Arbitrase Online di Indonesia dan di Singapura
Pelaksanaan Sidang Pemeriksaan saksi di BANI, BANI memfasilitasi  untuk diselanggarakannya sidang secara online ,  dan  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  juga  dapat  memilih  untuk  melakukan  sidang  secara  fisik.  Metode yang  digunakan  bergantung  pada  apa  yang  telah  disepakati  dan  dianggap  sebagai  metode  paling  efektif  bagi  kedua belah pihak.
Peraturan  &  Prosedur  Arbitrase  BANI  pada  Pasal  14  ayat  4  disini  mengatur  tentang  Tempat  Sidang, persidangan  diselenggarakan  ditempat  yang  ditetapkan  oleh  BANI  dan  kesepakatan  para  pihak,  namun  dapat  pula ditempat  lain  jika  dianggap  perlu  oleh  Majelis  Arbitrase  atau  Arbiter  Tunggal  dengan  kesepakatan  para  pihak. 32 Namun  dalam  peraturan  tersebut  tidak  diatur  secara  tegas  dan  jelas  tentang  tempat  persidangan  Pemeriksaan  Saksi untuk dapat dilakukan secara online .
Dan  sama  halnya  pada  Undang-undang  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  pengaturan  mengenai  Sidang Pemeriksaan yang dilakukan secara online tidak ditemukan atau tidak diatur secara jelas.

## Putusan Arbitrase
Jika  ingin  menyelesaikan  suatu  sengketa  dilembaga  arbitrase  maka  tujuan  terpenting  dari  arbitrase  adalah putusan  dari  lembaga  arbitrase  tersebut  dapat  dilaksanakan.  Kerahasiaan  putusan  arbitrase  harus  dijaga  oleh  Majelis Arbitrase  dan  para  pihak.  SIAC Rules secara  jelas  menyatakan  bahwa  Majelis  Arbitrase  dan  para  pihak  menjaga kerahasiaan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  proses  arbitrase  dan  putusan  arbitrase  itu  sendiri. 33 Pada  prinsipnya, kecuali kedua belah pihak sepakat, kerahasiaan putusan arbitrase harus dijaga dan tidak diungkapkan. Para pihak dapat mengatur kerahasiaan prosedur arbitrase dan membuat keputusan dalam perjanjian arbitrase yang telah disepakati.
Putusan arbitrase tidak memungkinkan untuk dilakukannya upaya banding dan kasasi. Oleh karena itu, putusan arbitrase  bersifat Final  and  Binding .  Sama  halnya  dengan  arbitrase online ,  juga  memiliki  kekuatan  hukum  yang bersifat  final  dan  mengikat  para  pihak  yang  terlibat  didalamnya.  Meskipun  ada  upaya  untuk  melawan  putusan arbitrase, upaya ini sangat terbatas. 34
Agar  dapat  diakui  dan  dilaksanakan,  putusan  arbitrase  harus  sah.  Namun,  tidak  semua  putusan  arbitrase  yang sah  dapat  diakui  dan  dilaksanakan.  Menurut  Phillip  Capper menyatakan  bahwa,  keabsahan  putusan  arbitrase bergantung pada perjanjian arbitrase dan hukum dimana arbitrase itu dilaksanakan. Jika ada perjanjian arbitrase yang tidak sah, maka putusan arbitrase tersebut akan sulit untuk dapat diakui dan dilaksanakan. 35 Putusan Arbitrase SIAC dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu Interim Award (Putusan Sementara) yaitu putusan diputuskan  karena  berkaitan  dengan  adanya  pembatasan  jangka  waktu,  jawaban  para  pihak  dan  kewenangan  dari arbitrase tersebut, Interlocutory Award (Putusan Sela) yaitu putusan yang berkaitan dengan tanggung jawab di mana jumlah tuntutan dari Pemohon ( Claimant ) ditentukan sebagian, dan Putusan Partial Award (Putusan Sebagian) yaitu putusan di mana hanya sebagian tuntutan Pemohon ( Claiment ) dikabulkan. 36
Mengenai  Putusan  Akhir  SIAC,  putusan  akan  diambil  oleh Tribunal setelah  bertemu  dengan  para  pihak  yang bersengketa tersebut ( Claimant dan Respondent ). Tribunal (Majelis Arbitrase) dapat membuat putusan terpisah dalam hal berbeda dan dalam waktu berbeda pula.
Putusan  Arbitrase  harus disampaikan kepada  Panitera  SIAC ( Registrar of SIAC) yang akan mengatur supaya putusan  tersebut  dibuatkan  salinan  autentiknya  untuk  dikirimkan  kepada  para  pihak  setelah  pelunasan  pembayaran semua biaya dan pengeluaran yang masih tertunggak. 37
Hal  ini  menjelaskan  bahwa  Putusan  Arbitrase  SIAC  dapat  dilakukan  secara online, karena  terdapat  kalimat “dibuatkan salinan autentik putusan tersebut  untuk dikirimkan  kepada para pihak” berarti ada kemungkinan putusan tersebut dapat dikirim secara elektronik yaitu berupa e-mail, faksimili, ataupun perantara post. Pada SIAC Rules Article 32.8 Rules states yang berbunyi: 38
The  Award  shall  be  delivered  to  the  Registrar,  who  shall  transmit  certified  copies  to  the  parties  upon  full settlement of the costs of the arbitration.
Kemudian  dalam Arbitration  Act  of  Singapore menjelaskan  hal  yang  sama  mengenai  putusan  arbitrase  yang dapat  dilakukan  secara online ,  yaitu  terdapat  pada Section 19B(3) of  the  Singapore  International  Arbitration  Act relevantly states yang berbunyi: 39
32 Lihat Pasal 14 ayat 4 Peraturan & Prosedur Arbitrase BANI
33 Lihat Article 35.1 Singapore International Arbitration Centre Rules (SIAC Rules )
34 Munir Fuady, Arbitrase Nasional , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003). Hal. 99.
35 Phillip Capper, International Arbitration : a handbook , Edisi ke-3, (London-Singapore: LLP, 2004), hal.117.
36 Frans Hendra Winarta, Op.Cit . , hal.137.
37 Lihat Article 28.6 Singapore International Arbitration Centre Rules (SIAC Rules )
38 Lihat Rule 32.8 of the SIAC Rules states
Yongky  Pieter  Lahema  dan  Imam  Haryanto,  Analisis  Hukum  Pelaksanaan  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  dengan  Metode Arbitrase Online di Indonesia dan di Singapura
“… an award is made when it has been signed and delivered in accordance with Article 31 of the Model Law.”
Dilanjut pada Artticle 31(1) of the UNCITRAL Model Law relevantly states yang berbunyi: 40

## “After the award is made, a copy signed by the arbitrators … shall be delivered to each party.”
Putusan  Arbitrase  SIAC  dapat  dilakukan  pengiriman  secara online dengan  syarat  bahwa  para  pihak  telah memenuhi  syarat administrasinya, lalu Panitera SIAC  akan membuatkan  salinan  autentiknya dan dikirimkan  ke para pihak yang bersengketa.
Pada Putusan Arbitrase BANI terdapat 3 (tiga) macam putusan, yaitu, putusan persetujuan perdamaian, putusan sela dan putus akhir. 41 Berdasarkam Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase mencantumkan sarat-syarat putusan  arbitrase,  yaitu  putusan  arbitrase  harus  memuat  data,  analisis,  kesimpulan  dan  putusan  yang  jelas,  serta putusan  yang  tidak  kabur.  Pengiriman  Putusan  Arbitrase  secara online belum  diatur  secara  jelas  dan  tegas  dalam undang-undang  arbitrase  Indonesia.  Pada  Pasal  55  Undang-undang  No.  30  Tahun  1999  menyatakan  “Apabila pemeriksaan  sengketa  telah  selesai,  pemeriksaan  segera  ditutup  dan  ditetapkan  hari  sidang  untuk  mengucapkan putusan arbitrase” selanjutnya Pasal 57 menentukan “Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup”. Kemudian putusan diucapkan dalam suatu persidangan.
Dalam Peraturan & Prosedur Arbitrase BANI Pasal 32 penyampaian Putusan Arbitrase dalam waktu 14 (empat belas) hari Putusan yang telah ditanda tangani para arbiter tersebut harus disampaikan kepada setiap pihak, bersama 2 (dua) lembar salinan untuk BANI, dimana salah satu dari salinan itu akan didaftarkan oleh BANI di Pengadilan Negeri yang bersangkutan. 42
Putusan Arbitrase menurut Peraturan & Prosedur BANI dapat memungkinkan Putusan Arbitrase dikirim secara elektronik namun memang dalam penjelasan Pasal 32 tersebut masih rancu karena terdapat “2 (dua) lembar salinan” yang  dimana  kalimat  tersebut  memiliki  makna  salinan  secara  fisik.  Dan  pada  Undang-undang  No.  30  Tahun  1999 tentang  Arbitrase  tersebut  tidak  mengatur  secara  jelas  mengenai  pengiriman  Putusan  Arbitrase  secara online ,  hanya mengatur Pembacaan Putusan Arbitrase dalam persidangan.
Pelaksanaan Arbitrase online menurut SIAC Rules sebagai model hukum acara arbitrase online di Indonesia.
Setelah  membahas  perbandingan  mengenai  pelaksanaan  arbitrase online di  Indonesia  melalui  lembaga  BANI dengan  Singapura  melalui  lembaga  SIAC,  penulis  telah  menemukan  beberapa  perbedaan  dalam  proses  pelaksanaan arbitrase online di  Indonesia melalui lembaga BANI, pada Peraturan & Prosedur  Arbitrase BANI maupun  Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase tidak adanya peraturan yang mengatur secara jelas salah satunya dalam hal  proses  Sidang  Pemeriksaan  dan  Putusan  Arbitrase.  Namun  pelaksanaan  arbitrase online di  SIAC,  SIAC Rules , Arbitration  Act  of  Singapore ,  dan  UNCITRAL  sudah  memiliki  pengaturan  Sidang  Pemeriksaan  ( Hearing )  dan Putusan Arbitrase untuk dilakukan secara online .
Oleh  sebab  itu  penulis  ingin  memberikan  masukan  melalui  SIAC Rules untuk  dapat  dijadikan  model  hukum acara arbitrase online di Indonesia, akankah bertentangan dengan Undang-undang yang belaku di Indonesia. Pada dasarnya arbitrase online tidak dilarang untuk dilaksanakan dalam menyelesaikan sengketa di  Indonesia, hal ini sesuai dengan Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yaitu: 43
“Para  pihak  dalam  suatu  perjanjian  yang  tertulis,  bebas  untuk  menentukan  pelaksanaan  acara  arbitrase  yang digunakan  selama  pemeriksaan  sengketa  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  dalam  Undang- Undang.”
Ini  merupakan  prinsip party  autonomy, yang  memberikan  kebebasan  penuh  kepada  para  pihak  untuk menentukan  prosedur  arbitrase. 44 Hanya  saja  Indonesia  belum  memiliki  regulasi  yang  jelas  untuk  mengatur  hal tersebut,  untuk  memberikan  landasan  hukum  kepastian  pelaksanaannya.  Di  Indonesia  pada  saat  ini  walaupun  telah
39 Lihat Section 19B (3) of the Singapore International Arbitration Act
40 Lihat Article 31(1) of the UNCITRAL Model Law 41 Grasia  Kurniati.  “Studi  Perbandingan  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  dan  Implementasinya  Antara  Lembaga  Badan Arbitrase  Nasional  Indonesia  dan  Singapore  International  Arbitration  Centre”, Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 2 , (September 2016).
42 Lihat Pasal 32 Peraturan & Prosedur Arbitrase BANI
43 Lihat Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
44 Moh. Ali dan Yudha Hernoko. “Characterictics of Party Autonomy in a Transnational Electronic Consumer Contract”, Yuridika: Volume. 35 No. 1 , (Januari 2020).

## Yongky  Pieter  Lahema  dan  Imam  Haryanto,  Analisis  Hukum  Pelaksanaan  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  dengan  Metode
Arbitrase Online di Indonesia dan di Singapura
memiliki  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Telekomunikasi  dan  Informasi  Elektronik,  namun  belum mampu  memberikan  kepastian  untuk  penyelesaian  sengketa  secara online. Secara  praktik,  penyelesaian  sengketa dengan cara online ini sudah dilaksanakan, walaupun belum ada aturan baku yang mengatur. Dalam Sidang Pemeriksaan ( Hearing ) di SIAC, SIAC Rules Article 21.1, Arbitration Act of Singapore Chapter 10, Act 25(1), UNCITRAL Article 24(1) hampir memiliki pengaturan yang sama mengenai hal tersebut. Pada intinya pengaturan  Sidang  Pemeriksaan  ( Hearing )  secara online di  SIAC,  Majelis  Arbitrase  ( Tribunal )  dapat  mengadakan proses Hearing dengan  cara  apapun  yang  dianggap  bijaksana  atau  sesuai  dan  dilokasi  manapun  yang  dianggap nyaman  atau  Majelis  Arbitrase  ( Tribunal )  dapat  mengadakan  Proses Hearing dengan  mendengarkan  pendapat  dari saksi-saksi/saksi  ahli,  atau  argumen  berdasarkan  dokumen  dan  materi  lainnya.  Dengan  hal  tersebut  SIAC  dapat memungkinkan melakukan Sidang Pemeriksaan ( Hearing ) dapat dilaksanakan secara online dengan Telephone, Video, Online Hearing . Dan dalam hal barang bukti dapat menggunakan dokumen dan materi lainnya yang berarti dapat juga menggunakan  bukti  data-data  elektronik.  Sesuai  dengan  kesepakatan  para  pihak  bila  ingin  menjalankan  proses Hearing dengan online .
Dalam hal ini di Indonesia melalui lembaga BANI, Sidang Pemeriksaan yang dilakukan secara online , apabila pengaturan Sidang Pemeriksaan di SIAC yang melakukannya secara online, mulai dari persidangan yang dilaksanakan secara online dengan Video  Conference, sampai  pemeriksaan  saksi-saksi  menggunakan Telephone , Video , Video Conference ,  dan  pembuktian  yang  menggunakan  bukti  data-data  elektronik,  diadopsi  pada  hukum  acara  arbitrase online di Indonesia.
Undang-undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  pada  Pasal  33  melindungi lembaga arbitrase yang akan melaksanakan sidang secara online ¸ karena mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, apabila  pada  saat  persidangan  ada  pihak-pihak  yang  mengganggu  atau  berusaha  menghentikan  jalannya  sidang menggunakan fasilitas teknologi informasi, yaitu:  “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya”. 45
Kemudian  pada  Pasal  41  Undang-undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik mendukung lembaga penyelesaian sengketa di Indonesia untuk melaksanakan persidangan secara online , karena pada klausul  tersebut  yang  berisikan:  “(1)  masyarakat  dapat  berperan  meningkatkan  pemanfaatan  teknologi  informasi melalui penyelenggaraan melalui  sistem elektronik dan  transaksi elektronik. (2) peran masyarakat sebagaimana pada ayat 1 dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. (3) lembaga sebagaimana ayat 2 dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi. 46
Dari dua pasal tersebut membuka peluang bahwa pelaksanaan Sidang Pemeriksaan secara online dengan Video Conference, sampai  pemeriksaan  saksi-saksi  menggunakan Telephone , Video , Video  Conference seperti  yang  SIAC lakukan tidak bertentangan dengan hukum di Indonesia, karena masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan teknologi informasi  melalui  lembaga  yang  dibentuk  dan  sudah  adanya  kepastian  hukum  terhadap  perlindungan  lembaga penyedia penyelesaian sengketa secara online .
Pembuktian perihal bukti bukti elektronik, pembuktian elektronik sudah diatur melalui Pasal 4 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, yaitu: “(1) Informasi elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah; (2) Bentuk tertulis atau bentuk print out dari informasi elektronik merupakan alat bukti  dan  memiliki  akibat  hukum  yang  sah;  (3)  Informasi  elektronik  dinyatakan  sah  apabila  menggunakan  sistem elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.” 47
Sehingga  alat  bukti  elektronik  dapat  diterapkan  pada  peraturan  arbitrase online di  Indonesia  seperti  yang dilakukan oleh SIAC, karena tidak bertentangan dengan hukum maupun norma yang ada di Indonesia.
Selanjutnya  hal  yang  tidak  diatur  dalam  pelaksanaan  arbitrase online di  Indonesia  ialah  pengiriman  Putusan Arbitrase dengan memanfaatkan teknologi informasi. Putusan Arbitrase secara online akan tetap dianggap sah apabila tidak melanggar unsur-unsur pada Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang berbunyi: (a) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau tidak dinyatakan palsu; (b) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh para pihak lawan;  atau  (c)  putusan  diambil  dari  hasil  tipu  muslihat  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  dalam  pemeriksaan sengketa. Dengan demikian apabila Putusan Arbitrase online dapat batal demi hukum jika tidak sesuai dengan unsur- unsur tersebut. 48
Kemudian  pengiriman  Putusan  Arbitrase  secara online menurut  Undang-undang  No.  19  Tahun  2016  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  pada  Pasal  1  angka  4  yang  menjelaskan  mengenai  dokumen  elektronik,  yang
45 Lihat Pasal 33 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
46 Lihat Pasal 41 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
47 Lihat Pasal 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
48 Lihat Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

## Yongky  Pieter  Lahema  dan  Imam  Haryanto,  Analisis  Hukum  Pelaksanaan  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  dengan  Metode
Arbitrase Online di Indonesia dan di Singapura
berbunyi: “Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan  dalam  bentuk  analog,  digital,  elektromagnetik,  optikal    atau  sejenisnya,  yang  dapat  dilihat,  ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,  rancangan,  foto  atau  sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  kode  akses,  simbol  atau  perforasi  yang  memiliki  makna atau  arti  dapat  dipahami  oleh  yang  mampu  memahami.” 49 Dengan  demikian,  data  elektronik  dalam  segala  bentuk informasi  elektronik  memiliki  akibat  hukum,  keabsahan,  dan  kekuatan  hukum.  Hal  ini  berkaitan  dengan  pengiriman Putusan Arbitrase secara online.
Sehingga Putusan Arbitrase online dalam bentuk dokumen elektronik dapat tetap memiliki keabsahan/kekuatan hukum yang sama  seperti Putusan Arbitrase  konvensional, selama tidak melanggar prinsip-prinsip Putusan Arbitrase pada Undang-Undang Arbitrase.
Dengan demikian kekosongan  hukum pada peraturan pelaksanaan arbitrase online di BANI dapat mengadopsi atau  mencontoh  peraturan  pelaksanaan  arbitrase online di  SIAC,  sehingga  memberikan  kepastian  kepada  para  pihak yang ingin menyelesaikan perkara arbitrase secara online di BANI dimasa yang akan datang.

## SIMPULAN
Perbandingan pelaksanaan arbitrase online di SIAC dan di BANI memiliki dasar hukum dan aturannya masing masing.  Pelaksanaan  arbitrase online di  SIAC  memiliki  peraturan  prosedur  arbitrase online yang  lebih  jelas  dan lengkap,  SIAC  dapat  melaksanakan  arbitrase online karena  pada  SIAC Rules , Arbitration  Act  of  Singapore dan UNCITRAL  yang  menjadi  landasan  hukum  pelaksanaan  arbitrase  di  SIAC  sudah  mengatur  secara  jelas  mengenai pelaksanaan  arbitrase online dimulai  dari  proses  Pendaftaran  Arbitrase  secara online ,  proses Hearing (Sidang Pemeriksaan)  yang  dapat  dilakukan  menggunakan Video  Conference atau Telephone dan  memberikan  bukti-bukti menggunakan  data  elektronik,  sampai  Putusan  Arbitrase  yang  dilakukan  secara online .  Lalu  pelaksanaan  arbitrase online di  BANI  memungkinkan  untuk  melaksanakan  arbitrase online ,  namun  hanya  saja  Peraturan  &  Prosedur Arbitrase BANI dan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjadi landasan hukum pelaksanaan arbitrase di BANI tidak memiliki aturan yang mengatur secara tegas dan jelas. Pada Peraturan & Prosedur Arbitrase BANI dan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase memungkinkan untuk  melaksanakan  Pendafttaran  Arbitrase  secara online ,  namun  pada  proses  berikutnya  yaitu  Sidang  Pemeriksaan online , sampai Putusan Arbitrase online tidak memiliki aturan yang jelas mengenai hal tersebut. Pengaturan  mengenai  pelaksanaan  arbitrase online di  SIAC,  dapat  diadopsi  oleh  BANI  dan  dijadikan  hukum acara pelaksanaan arbitrase online di Indonesia. Terutama dalam hal Sidang Pemeriksaan online dan Putusan Arbitrase online ,  yang  di  Indonesia  tidak  memiliki  pengaturan  mengenai  dua  hal  tersebut.  Pada  Sidang  Pemeriksaan  jika dilakukan menggunakan Video Conference atau Telephone dan memberikan bukti-bukti menggunakan data elektronik di Indonesia, menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang  Informasi dan  Transaksi Elektronik  memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap lembaga  yang melakukan persidangan menggunakan Video Conference atau Telephone dan  dalam  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  memberikan kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  memanfaatkan/mengembangkan    teknologi  informasi  untuk  digunakan  oleh lembaga  yang  telah  dibentuk  untuk  melakukan  persidangan  secara online .  Bukti-bukti  dalam  bentuk  data  elektronik juga memiliki akibat hukum yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum.
Kemudian Putusan Arbitrase online, Putusan Arbitrase online akan tetap dianggap sah apabila tidak melanggar unsur-unsur  Putusan  Arbitrase  menurut  Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengiriman Putusan Arbitrase secara elektronik menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  tetap  memiliki  akibat  hukum,  keabsahan/kekuatan  hukum  untuk  para pihak yang bersengketa.
Sehingga  pengaturan  arbitrase online di  SIAC,  dapat  diadopsi  oleh  BANI  maupun  Undang-Undang  Arbitrase Indonesia karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang lain maupun norma yang ada di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Capper, Phillip. International Arbitration: a handbook , Edisi ke-3. London-Singapore: LLP, 2004. Fuady, Munir. Arbitrase Nasional . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003. Harahap, Yahya. M. Arbitrase , Cetakan ke-3, Edisi ke-2. Jakarta: Sinar Grafika 2004. H.S. Salim. Hukum Kontrak Teori Teknik Penyusunan Kontrak , Cet. Ke-3. Jakarta: Grafika 2006.
Kaufmann-Kohler,  Gabrielle,  dan  Schultz,  Thomas. Online  Dispute  Resolution:  Challenges  For  Contemporary Justice . Kluwer Law Internasional: The Netherlands, 2004.
49 Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Yongky  Pieter  Lahema  dan  Imam  Haryanto,  Analisis  Hukum  Pelaksanaan  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  dengan  Metode Arbitrase Online di Indonesia dan di Singapura
Margono,  Suyud. Penyelesaian  Sengketa  Bisnis:  Alternatif  Dispute  Resolutions  (ADR) .  Bogor:  Ghalia  Indonesia, 2010.
Redfern, Alan. dan J. Martin Hunter. Redfern and Hunter on International Arbitration , edisi keenam. Inggris: Oxford University Press, 2015. Siburian,  Paustinus. Arbitrase  Online  (Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdagangan  Secara  Elektronik . Jakarta:
Tatanusa, 2004.
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif , Cetakan ke-8. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
Suparman,  Eman. Pilihan  Forum  Arbitrage  Dalam  Sengketa  Komersil  (untuk  Penegakan  Keadilan) .  Jakarta: Tatanusa, 2004. Ustadiyanto, Riyeke. Framework E-commerce . Bandung: Andi Offset, 2002. Winarta,  Frans  Hendra. Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  Nasional  dan  Internasional ,  Edisi  ke-2.  Jakarta: Sinar Grafika,, 2016.

## Jurnal
Doug  Jones,  "Comments  on  the  Speech  of  the  Singapore  Attorney  General",  dalam  International  Arbitration:  The Coming of a New Age?”. 2013.
Grasia  Kurniati.  “Studi  Perbandingan  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  dan  Implementasinya  Antara  Lembaga  Badan Arbitrase  Nasional  Indonesia  dan  Singapore  International  Arbitration  Centre”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 1, Nomor 2 , (September 2016) : 202.
Moh. Ali dan Yudha Hernoko. “Characterictics of Party Autonomy in a Transnational Electronic Consumer Contract”, Yuridika: Volume. 35 No. 1 , (Januari 2020) : 55.

## Skripsi/Thesis/Disertasi
H.M Erham Amin dan Mulyani Zulaeha. “Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Arbitrase Online Dalam Konstruksi Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa”. Thesis Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Lambung Mangkurat , (2011).

## Seminar
Kendista Wantah, S.H., FCIArb. Counsel SIAC Secretariat. “SIAC Arbitration – Protect the Company, Keep Control, Get  The  Best  Result  Save  Money”.  Paper  dipresentasi  kan  saat  seminar  Mediasi  &  Arbitrase  Dalam Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  (Best  Practice  Di  Indonesia  &  Singapura),  Bismark  Business  &  Law  Consultan dan UPN Veteran Jakarta, pada 11 September 2020.

## Peraturan Perundang-Undangan
Arbitration Act of Singapore ( Chapter 10 ) Peraturan & Prosedur Arbitrase BANI 2018 UNCITRAL Model Law
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Singapore International Arbitration Centre Rules 2016 (SIAC Rules 2016)

## Internet
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Statistik Indonesia Users,
https://www.apjii.or.id/content/read/39/410/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-Internet-Indonesia- 2018 .
Hukum Online, Penyesuaian Pelaksanaan Proses Arbitrase Kala Pandemi Covid-19 Oleh: Harri Budiman & Maria Ulfa, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fe2c3fab0c93/penyesuaian-pelaksanaan-proses-arbitrase- kala-pandemi-covid-19-oleh--harri-budiman-maria-ulfa?page=all . SIAC, “ Rules” , https://www.siac.org.sg/our-rules , diakses tanggal 23 Januari 2021 Pukul 19:01 WIB. Hukum Online, “Simak, Delapan Perubahan Aturan Terbaru dalam SIAC Rules 2016”,
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt582d38404424c/simak--delapan-perubahan-aturan-terbaru-dalam- siac-rules-2016/ .