## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
VOLUME 45
ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694 NOMOR 1, JUNI 2019

## DAFTAR ISI

## PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963−1969
Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser  ........................................................................... 1 AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron ...................................... 19 PENGUATAN DEMOKRASI CYBER DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019 Al Araf Assadallah Marzuki ................................................................................................ 33

## MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
Nyimas Latifah Letty Aziz .................................................................................................... 47

## KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER
NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA Melpayanty Sinaga................................................................................................................ 61

## PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN HUMAN SECURITY DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL
LINTAS BATAS Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana ............................................. 76

## MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA
Djuneidi .................................................................................................................................. 93

## TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA
Meilinda Sari Yayusman .................................................................................................... 106

## TINJAUAN BUKU
PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET Ubaidillah............................................................................................................................. 113

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018 VOLUME 45 ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694 NOMOR 1, JUNI 2019
DDC: 320.5 Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser
PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963 − 1969

## ABSTRAK
Secara geografis, proses mengindonesiakan orang Papua sejak 1945 hingga dewasa ini di beberapa daerah sebenar­ nya masih dalam tahap penyemaian, belum ke tahap pertumbuhan apalagi perkembangan. Padahal, sejak 1945 hingga 1961, Jakarta tidak pernah mempersiapkan dan mengirim kelompok nasionalis Indonesia ke Papua untuk mengindonesiakan orang di Papua. Maka, tidaklah mengherankan apabila ketika Tri Komando Rakyat (Trikomando) diumumkan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta, nasionalisme orang Papua lebih kuat daripada nasionalisme Indonesia. Sementara sejak pascaintegrasi 1963 hingga kini, pemerintah telah menjadikan hampir seluruh tanah Papua yang dianggap menentang Jakarta sebagai daerah sasaran operasi militer. Mengacu pada kondisi Papua dewasa ini, memunculkan pertanyaan apakah keinginan rakyat Papua pada masa kini yang masih memilih referendum dan memisahkan diri dari NKRI menandakan bahwa nasionalisme Papua masih dominan daripada nasionalisme Indonesia? Tulisan ini membahas dua hal pokok, yaitu para aktor yang terlibat dalam proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak Tahun 1963−1969? dan proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak pada 1963−1969.
Kata Kunci: perkembangan Papua, nasionalisme Indonesia, operasi militer, orang Papua

## DDC: 322.4

## Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA

## ABSTRAK
Artikel ini  bertujuan untuk mengoreksi pendekatan represif yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat Papua dan mencoba melihat bangkitnya nasionalisme masyarakat Papua sebagai akibat dari tindakan represif yang dilakukan oleh negara. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, tulisan ini berargumen bahwa dalam penyelesaian konflik Papua, pendekatan represif oleh aparat keamanan yang mengatasnamakan negara masih masif terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif tersebut tidak akan menyelesaikan konflik yang terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif malah akan membangkitkan trauma kekerasan masa lalu dan menghambat proses pembangunan serta perkembangan demokrasi lokal di tanah Papua. Tindakan represif di tanah Papua, sering didasarkan pada alasan integrasi dan stabilitas nasional. Namun, tindakan ini di lain sisi membangkitkan semangat nasionalisme dari masyarakat Papua sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu upaya penyelesaian problem di Papua harus dilakukan dengan cara yang kritis­progresif dan humanis yakni dialog dalam terang Pancasila: sosio­nasionalisme dan sosio­demokrasi.
Kata Kunci: konflik Papua, tindakan represif, dan dialog

## DDC: 302.2

## Al Araf Assadallah Marzuki

## PENGUATAN DEMOKRASI CYBER DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019 ABSTRAK
Pada 2019 Indonesia berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi (pemilihan presiden, anggota legislatif, dan DPD periode 2019−2024 secara serentak) yang dianggap sebagai pemilihan umum terumit sedunia. Pada era digital, ruang siber ( cyber space ) dalam proses pemilihan umum dan penguatan demokrasi menjadi penting untuk menciptakan suasana demokrasi yang kondusif, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terkait dengan permasalahan demokrasi di ruang siber yang meliputi penyebaran berita hoaks, independensi Pers, dan hingga munculnya pembatasan media sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun konstruksi penulis tawarkan untuk menguatkan demokrasi di ruang siber. Pertama, berita hoaks sering kali muncul dari media daring yang tidak terdaftar, seharusnya untuk mendirikan media berita daring diperlukannya suatu izin pendirian badan usaha pers. Kedua,  terhadap media berita daring yang tidak terdaftar di Dewan Pers seharusnya oleh pemerintah bukan hanya dilakukan pemblokiran atas media daring tersebut, tetapi juga menjatuhkan pidana denda terhadap media berita yang menyalahi aturan tesebut.
Kata Kunci: demokrasi, cyber law, demokrasi cyber
DDC: 320.8

## Nyimas Latifah Letty Aziz
MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

## ABSTRAK
Makalah ini mengkaji tentang membangun identitas nasional dalam perspektif desentralisasi dan otonomi daerah. Identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa dan negara yang membedakannya dengan bangsa­bangsa dan negara­negara di dunia. Namun, identitas nasional ini memudar karena pengaruh negatif dari luar. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki wilayah yang luas dari Sabang sampai Merauke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjaga identitas nasional Indonesia, maka pemerintah perlu melakukan upaya­upaya untuk mempersatukan bangsa, salah satunya melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah memberikan ruang bagi daerah­daerah untuk membangun daerahnya dan menjaga nilai­nilai budaya lokal sebagai pemersatu nasional. Ini merupakan modal yang kuat untuk membangun dan meningkatkan rasa nasionalisme sehingga terbentuk identitas nasional. Artikel ini mengangkat isu tentang bagaimana membangun identitas nasional dilihat dari perspektif desentralisasi dan otonomi daerah yang disarikan dari hasil penelitian deskriptif analisis melalui studi literatur.
Kata kunci: desentralisasi, identitas nasional, otonomi daerah
DDC: 364.1

## Melpayanty Sinaga
KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kejahatan transnasional yang terjadi di kawasan perbatasan RI­ PNG. Kejahatan transnasional melalui perdagangan barter narkoba dan sepeda motor yang menjadi sangat trend atau menjadi kejahatan yang baru di Jayapura. Umumnya kejahatan transnasional sering menukar uang dengan narkoba tetapi ini berbeda yakni melalui penukaran sepeda motor yang merupakan hasil curian yang dikenal dengan curanmor dan terjadi melalui lintas negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode gabungan dengan memadukan strategi kualitatif pada satu tahapan dan strategi kuantitatif pada tahapan lain ataupun sebaliknya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap aktor beserta pihak pemerintah yaitu aparat keamanan, korban yang kehilangan motor dan observasi ke lapangan terkait jalur­jalur perdagangan narkoba di wilayah perbatasan RI – PNG baik jalur darat maupun laut. Hasil yang ditemukan antara perdagangan barter narkoba dan sepeda motor masih marak terjadi karena pengawasan dari bidang keamanan yang
kurang maksimal ditambah dengan pos­pos keamanan yang masih banyak belum dibangun sehingga memudahkan para pelaku untuk mengirimkan barang terlarang (narkoba) melalui jalan­jalan sempit atau gang yang tidak dapat dideteksi oleh petugas kemanan serta Papua yang dikelilingi oleh jalur laut yang memudahkan para pelaku untuk melakukan transaksi barter narkoba.
Kata Kunci: barter, kejahatan transnasional, perbatasan

## DDC: 303.4
Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana

## PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN HUMAN SECURITY DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL LINTAS BATAS

## ABSTRAK
Selama ini pembangunan wilayah perbatasan, khususnya perbatasan Indonesia di Papua, dinilai tertinggal dari daerah lainnya. Sesungguhnya, wilayah perbatasan memiliki peluang untuk menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi apabila ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu artikel ini berupaya mengeksplorasi pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan darat Indonesia­Papua Nugini. Konsep pembangunan perbatasan, khususnya pembangunan infrastruktur, diadopsi sebagai kerangka untuk mendiskusikan dinamika wilayah perbatasan Indonesia di Papua. Pembangunan wilayah perbatasan Indonesia di Papua dalam artikel ini akan dianalisa sebagai upaya untuk menjamin human security dan melawan perdagangan ilegal. Maraknya perdagangan ilegal di perbatasan Indonesia­Papua Nugini dinilai dapat mengancam human security masyarakat Indonesia di Perbatasan Papua. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Papua melalui pembangunan infrastruktur perbatasan. Sungguhpun sejumlah kebijakan pemerintah tidak secara eksplisit menekankan terminologi human security , tetapi kebijakan yang telah diambil pemerintah menunjukkan upaya untuk menjamin human security masyarakat di perbatasan Indonesia­Papua Nugini.
Kata kunci: keamanan manusia, pembangunan infrastruktur, perbatasan Papua, perdagangan ilegal

## DDC: 320.5

## Djuneidi

## MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA

## ABSTRAK
Fenomena bipolarisasi sosial yang terjadi pada bangsa Indonesia dalam konteks pemilihan umum presiden 2019, yaitu antara kubu pendukung Joko Widodo & Ma’aruf Amin yang berhadap­hadapan dengan kubu Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, tidak terlepas dari latar belakang sejarah reformasi 1998 ketika rezim otoritarian militerisme tumbang oleh aksi massa dan mahasiswa waktu itu. Bipolarisasi ini sudah nampak jelas mengandung muatan dan berdampak negatif,bahkan cenderung “perang verbal”, “perang politik identitas” yang menggunakan segala cara melalui media sosial (medsos) dan sampai pada sikap serta perilaku sosial. Penelusuran kualitatif dari generasi muda (milenial) Indonesia memperlihatkan fenomena menurunnya kesadaran berbangsa dan bernegara­Indonesia (NKRI) serta miskinnya pengetahuan dan pemahaman haluan (ideologi) negara sehingga mudah terinfiltrasi pemahaman lain, bahkan menegasikan ideologi negara bangsa Indonesia, yaitu Pancasila Hal ini jelas mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibangun dengan penuh perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kemerdekaan. Peranan pemerintah dalam memberikan pemahaman sejarah dan ideologi bangsa ini menjadi kewajiban yang harus dijalankan sebaik­baiknya melalui dunia pendidikan, olah­raga, dan dalam setiap dinamika pembangunan yang partisipatif dan transparan.
Kata Kunci: Indonesia, pemilu 2019, nasionalisme, sportivitas, identitas nasional, intoleransi, ekstrimism
Meilinda Sari Yayusman

## TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA
Judul Buku: Routledge Handbook of Diaspora Studies Penulis: Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.) (2019), Routledge, New York, Amerika Serikat, hlm. xviii
Ubaidillah

## TINJAUAN BUKU PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET
Judul Buku: Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate .
Penulis: Richard Moon (2018). Cambrigde University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978­1­108­42546­9.

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018
VOLUME 45
ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694
NOMOR 1, JUNI 2019

## DDC: 320.5

## Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser
GROWTH OF INDONESIA NATIONALISM AMONG THE PAPUANS 1963 − 1969

## ABSTRACT
Geographically, the process of integrating Papuans in some areas since 1945 until recently remains in the seed stage, not yet reaching the rising stage or even more the development stage. Since 1945 to 1961, Jakarta never prepared and sent Indonesian nationalist groups to Papua for integrating the Papuans. It is, therefore, not surprising when the People’s Triple Command (Trikora) was announced by the President, Soekarno, on December 19, 1961 in Yog - yakarta, the Papuan nationalism was stronger than Indonesians. Meanwhile, after the 1963 integration until today, the government has turned out the land of Papua, which is considerably against Jakarta, as the target of military operations. Seeing the current situation in Papua, it is interesting to examine whether the current aspiration of Papuans in choosing referendum and separating themselves from Indonesia indicates that the Papuan nationalism is still dominant than that of Indonesians? This article elaborates two main topics: (1) who were the actors involved in the process of raising awareness of Indonesian nationalism among Papuans in Biak in 1963-1969? (2) How was the rising awareness process of Indonesian nationalism among Papuans in Biak done in 1963-1969?
Keywords: the development of Papua, Indonesian nationalism, military operation, Papuans

## DDC: 322.4

## Damianus Benediktus Gene Djo1 dan Eusabius Separera Niron THE AMBIVALENCE OF STATE REPRESSION ON PAPUA CONFLICT

## ABSTRACT
The aim of this article is to examine the repressive approach conducted by the state to the people of Papua and to see the rise of Papuan nationalism as a result of repressive actions. Using a qualitative method with a review of literatures, this paper argues that in resolving the conflict of Papua, some repressions done by security forces on behalf of the state are still massively found in Papua. This repressive approach will not solve the conflicts in Papua. The repressive approach will only evoke the trauma of past violence and hinder the development of local democracy in Papua. The underlying grounds of repressive actions in the land of Papua are often based on the notion of national integration and stability. On the other hand, this action aroused the nationalism spirit of the local people in Papua as a nation. Therefore, the efforts to resolve the problems in Papua must be carried out in a critical-progressive and humanist way which is by undertaking a dialogue based on Pancasila: socio-nationalism and socio-democracy.
Keywords: Papua conflict, repressive actions, dialogue

## DDC: 302.2 Al Araf Assadallah Marzuki

## STRENGTHENING INDONESIA’S CYBER DEMOCRACY AFTER THE 2019 ELECTION

## ABSTRACT
In 2019, Indonesia has conducted the festival of democracy encompassing presidential, legislative members, and Regional Representative Council (DPD) elections for the period of 2019-2024 which were considered as the most complex election in the world. In the digital era, a cyber space in strengthening democracy and during election process becomes important to create the atmosphere of democracy which is conducive, orderly, and beneficial for the community. This relates to the problem of democracy in cyber space ranging from the spread of hoax news, press independence, to the emergence of social media restrictions imposed by the government. Thus, the author suggests for strengthening democracy in cyber space. The underlying reasons for this argument are: first, hoax news is often published on an unregistered online media from which this situation is contradicted with the existing regulation that obliges online news platform to register and acquire a permission for establishing press institute. Second, responding the online news platforms unregistered in Press Council, the government should not only block them, but also impose fines for those who violate the regulations.
Keywords: democracy, cyber law, cyber democracy
DDC: 320.8

## Nyimas Latifah Letty Aziz
BUILDING A NATIONAL IDENTITY IN THE DECENTRALIZATION AND REGIONAL AUTONOMY PERSPECTIVE

## ABSTRACT
This paper examines the building process of a national identity from the perspective of decentralization and regional autonomy. National identity is the identification of a nation and a country that distinguishes it from the other nations and countries of the world. However, this national identity fades because of the negative influences coming from outside.  Indonesia, which is an archipelago country, has a wide area ranging from Sabang to Merauke within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. To maintain Indonesia’s national identity, the government needs to make efforts to unite the nation, one of which is through decentralization and regional autonomy policies. The government provides a space for regions to develop their areas and maintain local cultural values as a national unifier. This is a good means to build and enhance a sense of nationalism for the formation of national identity. This article raises the issue on how to build national identity which is viewed from the perspective of decentralization and regional autonomy that has been extracted from the results of descriptive analysis research. The data used are data from interviews and literature studies.
Keywords: decentralization, national identity, regional autonomy
DDC: 364.1

## Melpayanty Sinaga
TRANSNATIONAL CRIMES THROUGH  BARTERING DRUGS IN THE BORDER AREA OF RI - PAPUA NEW GUINEA

## ABSTRACT
This research aims to explore the transnational crime occurred in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. Transnational crimes through bartering drugs and motorcycles become a new trend or a new crime in Jayapura. Generally, transnational crime is often done by exchanging money with drugs; however, this one is different. The exchange of stolen motorcycles conducted in state borders become a new motive of transnational crime. The mixed research method is used to combine the qualitative method for one step and quantitative one for another. In-depth interviews as a part of the data collection technique will be conducted to gain information from actors and governmental parties such as security apparatus and victims who lose their motorcycles. Field observation is also held to know the routes of the drug trade, both land and sea, in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. The result is that the drug and stolen motorcycle trades remain significantly occurred due to the minimum supervision of the security apparatus and the limited number of security stations. This situation
allows people to send prohibited things, including drugs, through small and narrow undetected roads and sea routes surrounding Papua in which those provide easiness for people to do drug transactions.
Keywords: barter, transnational crime, border

## DDC: 303.4
Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN PAPUA BORDER REGION: EFFORTS TO ASSURING HUMAN SECURITY AND FIGHTING ILLEGAL CROSS-BORDER TRADE

## ABSTRACT
All this time, border development, particularly Indonesia border area in Papua, is left behind from the development of other regions. Indeed, border regions have great opportunities to become a driving force for economic activity when they are supported by adequate infrastructure development. Therefore, this article explores the development of the land border region between Indonesia and Papua New Guinea. The concept of border development, specifically infrastructure development, is adopted in this article as a basis for discussing the dynamics of Indonesia’s border area in Papua. The development of Indonesia’s border areas in Papua in this article will be analyzed as an attempt to guarantee human security and fight illegal trade. The increase of illegal trade in Indonesia and Papua New Guinea border region could threaten the human security of the Indonesian people in the Papua Border regions. Therefore, the government took several development policies to improve the welfare of people in Papua border through the construction of border infrastructure. Even though human security policies which have adopted by the government did not explicitly stress the human security terminology, but the policies show that the government efforts to assure human security in Indonesia-Papua New Guinea border area.
Keywords: human security, infrastructure development, Papua border, illegal trade
DDC: 320.5

## Djuneidi

## MEASURING THE SENSE OF NATIONALISM OF INDONESIAN YOUNG GENERATION

## ABSTRACT
The phenomenon of social bipolarization within Indonesians in the context of the 2019 presidential election, which is between the supporters of Joko Widodo & Ma'aruf Amin and Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, is very relatable to the history of the 1998 reformation era. It was the period when the authoritarian militarism regime was collapsed by mass and students’ demonstrations. This bipolarization has a clear negative impact, even is considered as "a verbal war" and "a political identity war" that use all means such as social media, attitudes, and social behavior. The qualitative research of the Indonesian millennials shows the declining phenomenon of awareness to the sense of belonging to the nation and country of Indonesia and the poor knowledge and understanding of the ideology of the country so they are easily distracted by other understandings and neglect the national ideology which is Pancasila. This clearly threatens the wholeness of the Republic of Indonesia (NKRI) that the Indonesian heroes have greatly struggled and been sacrifice before. The role of the government in providing an understanding of the history and ideology of this nation is an obligation that must be inherited in the heart of Indonesians through the world of education, sports, and in every participative and transparent dynamical development.
Keywords: Indonesia, election 2019, nationalism, sportsmanship, nation-state identity, intolerance, extremism
Meilinda Sari Yayusman

## TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA
Judul Buku: Routledge Handbook of Diaspora Studies Penulis: Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.) (2019), Routledge, New York, Amerika Serikat, hlm. xviii

## Ubaidillah

## TINJAUAN BUKU PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET
Judul Buku: Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate .
Penulis: Richard Moon (2018). Cambrigde University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978­1­108­42546­9.

## AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA
Damianus Benediktus Gene Djo 1 dan Eusabius Separera Niron 2
1Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya
E-mail: djonandy@gmail.com 2Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya E-mail: esthonniron@gmail.com

## ABSTRACT
The aim of this article is to examine the repressive approach conducted by the state to the people of Papua and to see the rise of Papuan nationalism as a result of repressive actions. Using a qualitative method with a review of literatures, this paper argues that in resolving the conflict of Papua, some repressions done by security forces on behalf of the state are still massively found in Papua. This repressive approach will not solve the conflicts in Papua. The repressive approach will only evoke the trauma of past violence and hinder the development of local democracy in Papua. The underlying grounds of repressive actions in the land of Papua are often based on the notion of national integration and stability. On the other hand, this action aroused the nationalism spirit of the local people in Papua as a nation. Therefore, the efforts to resolve the problems in Papua must be carried out in a critical-progressive and humanist way which is by undertaking a dialogue based on Pancasila: socio-nationalism and socio-democracy.
Keywords: Papua conflict, repressive actions, dialogue

## ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk mengoreksi pendekatan represif yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat Papua dan mencoba melihat bangkitnya nasionalisme masyarakat Papua sebagai akibat dari tindakan represif yang dilakukan oleh negara. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, tulisan ini berargumen bahwa dalam penyelesaian konflik Papua, pendekatan represif oleh aparat keamanan yang mengatasnamakan negara masih masif terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif tersebut tidak akan menyelesaikan konflik yang terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif malah akan membangkitkan trauma kekerasan masa lalu dan menghambat proses pembangunan serta perkembangan demokrasi lokal di tanah Papua. Tindakan represif di tanah Papua, sering didasarkan pada alasan integrasi dan stabilitas nasional. Namun, tindakan ini di lain sisi membangkitkan semangat nasionalisme dari masyarakat Papua sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu upaya penyelesaian problem di Papua harus dilakukan dengan cara yang kritis­progresif dan humanis yakni dialog dalam terang Pancasila: sosio­nasionalisme dan sosio­demokrasi.
Kata Kunci: konflik Papua, tindakan represif, dialog

## PENDAHULUAN
Masyarakat Papua sejatinya merindukan sebuah kehidupan  yang  aman,  damai  dan  sejahtera. Kerinduan ini muncul sebagai akibat dari konflik berkepanjangan yang sudah dan sedang terjadi di tanah Papua 1 . Secara historis, konflik di tanah Papua sudah terjadi sejak masa kolonial Belanda hingga Reformasi. Bahkan, menurut Heidbuchel (dalam Budiarti, 2017) konflik yang terjadi ini juga merupakan konflik separatis terlama yang terjadi dalam catatan sejarah bangsa Indonesia, jikalau
1 Term tanah Papua pada tulisan ini merujuk pada wilayah teritorial Papua dan Papua Barat.
dibandingkan dengan konflik yang terjadi di Aceh dan Timor Timur. Konflik yang berkepanjangan ini, kemudian menarik untuk diteliti dan dicari akar persoalannya guna menemukan jalan keluar atas konflik tersebut. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  (LIPI)  menjadi  salah  satu  lembaga yang telah melakukan penelitian atas persoalan di  tanah  Papua  selama  lima  tahun  terhitung sejak tahun 2004. Hasil temuan dari penelitian ini dibukukan dalam Papua Road Map (PRM) yang  ditulis  oleh  Muridan  S.  Widjojo  (dalam Budiarti, 2017), menyebutkan bahwa ada empat isu strategis yang melatarbelakangi konflik Papua
yakni sejarah integrasi Papua ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan iden - titas politik orang Papua, kekerasan politik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), gagal­ nya pembangunan di Papua, dan inkonsistensi dari  pemerintah  dalam  implementasi  Otonomi Khusus (Otsus), serta marjinalisasi orang Papua.
Bertolak dari empat isu strategis tersebut, terdapat  empat  agenda  penyelesaian  konflik Papua yang ditawarkan yaitu: 1) rekognisi yang berorientasi  pada  pemberdayaan  Orang  Asli Papua  (OAP)  sebagai  kompensasi  atas  marji - nalisasi dan diskriminasi yang mereka alami; 2) pembangunan paradigma baru dengan orientasi pada  pemenuhan  hak  dasar  rakyat  Papua  di bidang  pendidikan,  kesehatan,  dan  pelayanan publik;  3)  dialog  yang  dilandasi  rasa  saling percaya  sebagai  bagian  dari  upaya  berdamai dengan sejarah masa lalu dan untuk menyamakan persepsi melihat masa depan; 4) rekonsiliasi yang berorientasi pada pengungkapan kebenaran atas kekerasan dan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Papua dan kesediaan otoritas negara untuk mengakuinya sebagai kekeliruan masa lalu (Widjojo, 2009). Berdasarkan laporan dari buku Updating Papua Road Map 2 yang  diterbitkan oleh LIPI pada tahun 2017, agenda penyelesaian konflik terutama dialog antara Pemerintah dan masyarakat  Papua  pernah  ditawarkan  kepada pemerintah pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ir. Joko Widodo. Namun, hingga kini dialog yang diharapkan tidak kunjung terlaksana. Padahal, dialog merupakan jalan untuk menemukan akar masalah dan solusi atas konflik di tanah Papua.
Akan  tetapi,  dalam  penyelesaian  konflik Papua  pendekatan  represif  oleh  aparat  ke­ amanan  yang  mengatasnamakan  negara  masih masif terjadi. Pendekatan represif yang dilakukan sebenarnya  tidak  akan  menyelesaikan  konflik yang terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif malah akan membangkitkan trauma kekerasan masa lalu dan menghambat proses pembangunan serta  perkembangan  demokrasi  lokal  di  tanah Papua. Tindakan  represif  yang  dilakukan  oleh negara di tanah Papua, sering didasarkan pada alasan integrasi dan stabilitas nasional. Namun,
2 Selanjutnya dalam tulisan ini disingkat UPRM
tindakan represif ini di lain sisi membangkitkan semangat nasionalisme dari masyarakat Papua sebagai  suatu  bangsa.  Oleh  karena  itu,  tujuan dari  penulisan  ini  adalah  untuk  mengoreksi pendekatan represif yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat Papua dan melihat bangkitnya nasionalisme masyarakat Papua sebagai akibat dari tindakan represif tersebut. Untuk itu, tulisan ini akan dibagi dalam beberapa bagian yaitu 1) tindakan represif negara dan pelanggaran HAM; 2) persoalan pembangunan; 3) bangkitnya nasio­ nalisme bangsa Papua.

## TINDAKAN REPRESIF NEGARA DAN PELANGGARAN HAM
Papua adalah daerah terakhir yang menyatakan diri untuk masuk dalam NKRI. Masuknya Papua ke dalam NKRI melalui perjanjian internasional yaitu  Perjanjian  New  York  pada  tahun  1962. Berdasarkan catatan sejarah, Perjanjian New York tidak berjalan mulus karena terdapat sengketa. Sengketa  dari  perjanjian  New  York  dimulai ketika  terdapat  ketidaksetujuan  dari  Dewan Papua Nieuw Guinea atas pembahasan proposal Bunker 3 dan masa depan Papua antara beberapa tokoh Papua dan Belanda. 4 Terkait dengan pro - posal Bunker, Dewan Papua Nieuw Guinea ingin masyarakat Papua untuk dilibatkan dalam proses tersebut dan mendapatkan hak kebebasan untuk menentukan nasib sendiri. Hal ini dikarenakan
3 Isi dari proposal Bunker menyarankan agar Belanda dan Indonesia duduk bersama mengakhiri perselisihan pere - butan Papua dan penyerahan administrasi pemerintahan dari Belanda kepada Indonesia melalui sebagai mediator dalam dua tahun, serta pada tahun kedua pemerintahan interim PBB ini akan diganti dengan pegawai­pegawai Indonesia  dan  terakhir  akan  dilakukan  penyerahan kendali administrasi penuh kepada Indonesia. Materay (2011), Drooglever (2009) dalam, Pakey, Papua Mencari Jalan Perdamaian: Telaah Konflik dan Resolusi di Bumi
Cenderawasih (Jakarta: Kompas, 2018), hlm. 84­85.
4 Terkait dengan ini, berdasarkan Dewan Papua Nieuw Guinea mengeluarkan lima poin resolusi: (1) Papua akan menambah wakil permanennya di PBB, (2) Pemerintah Indonesia harus menghentikan agresi militer di wilayah Papua, (3) tidak adanya penyelesaian konflik Indone - sia­Belanda tidak dapat diterima kecuali ada jaminan kebebasan atas hak menentukan nasib sendiri bagi orang Papua, (4) sukarelawan korps Papua dalam waktu singkat akan meningkat menjadi 1.200 orang, (5) Dewan Nieuw Guinea  akan  mengirim  delegasi  untuk  menjelaskan pandangan orang Papua kepada Pemerintah Indonesia. Pakey, op.cit., hlm. 29.
terdapat kepentingan elit yang tidak bisa diartikan sebagai suara seluruh masyarakat Papua.
Perjalanan sejarah sosial dan politik masya­ rakat Papua selama kurun waktu 1962­1969 an - tara masa integrasi Papua merupakan masa yang sangat buruk dan suram. Dalam benak masya­ rakat  Papua  pengalaman  integrasi  merupakan pengalaman mimpi buruk selama delapan tahun yang  mencekam  di  bawah  “lars”  dan  “laras” kezaliman,  karena  selama  itu  realitas  politik, hukum, dan kemanusiaan di tanah Papua sarat dengan berbagai pelanggaran HAM, peniadaan hak sejarah, hak politik, hak atas keadilan, hak budaya, serta hak rakyat di bidang sosial ekonomi. Kejahatan  sistemik  terhadap  kemanusiaan  di Papua terus dipertahankan serta dibawah tekanan dan stigmatisasi sebagai separatis, bodoh, malas, buta  huruf,  terbelakang,  dan  terasing  (Pakey, 2018, 44).
Perjanjian New York yang diprakarsai oleh Amerika yang kemudian hari menjadi landasan bagi  pelaksanaan  Penentuan  Pendapat  Rakyat (Pepera)  pada  tahun  1969. Akan  tetapi  dalam pelaksanaannya  Pepera  tidak  berjalan  sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian New York. Drooglever dalam Pakey (2018, 92­93) menyebut - kan bahwa pada tahun 1962­1969 terjadi suatu proses penyimpangan dari ketentuan perjanjian New  York  yang  mengatur  bahwa  Papua  akan segera dialihkan oleh Belanda kepada PBB dan pada akhir tahun 1969 akan dilakukan apa yang diinginkan  oleh  Belanda  sebagai  suatu  proses plebisit, yaitu one man one vote, tetapi kemudian diubah menjadi act of free choice yang menjamin rakyat Papua, berdasarkan praktik internasional, untuk memilih sesuai hati nurani, apakah merdeka atau bergabung dengan Indonesia. Namun, yang terjadi adalah Pemerintah Indonesia menggerakan seluruh kekuatan politik dan militer untuk untuk memenangi Pepera tersebut.
Selain  itu,  pelaksanaan  Pepera  juga  jauh dari kata demokratis. Karena menjelang Pepera dan  sampai  pada  pelaksanaan  Pepera,  terjadi kekerasan  militer  terhadap  orang  Papua. Pelaksanaan act free choice sarat dengan pelang - garan HAM berupa pembunuhan, pengintimida - sian, pemaksaan, penghilangan, penculikan, dan bentuk politik uang lainnya (Pakey, 2018, 116).
Berdasarkan kenyataan ini, maka bagi sebagian orang proses integrasi Papua ke dalam negara Indonesia lebih merupakan bentuk aneksasi. Oleh karenanya,  bagi  sebagian  masyarakat  Papua, bergabungnya Papua ke dalam negara Indonesia bukan merupakan keinginan masyarakat Papua, tetapi lebih merupakan “paksaan” yang dilakukan oleh negara Indonesia dengan tindakan represif.
Sebagian dari masyarakat Papua yang tidak setuju terhadap proses ini kemudian menuntut kemerdekaan Papua. Kelompok yang menuntut kemerdekaan  ini  kemudian  disebut  sebagai kelompok separatis oleh negara. Masyarakat yang pro­kemerdekaan Papua menolak label separatis tersebut.  Theys  Eluay  sebelum  dibunuh  pada 2001 mengatakan bahwa, Papua bukan separatis sebab mereka tidak secara sukarela bergabung dengan  Indonesia  (Karma,  2014,  xiii).  Label separatis yang disematkan kepada orang Papua, kemudian menjadi alasan atas praktik pelangga - ran HAM yang terjadi di tanah Papua sejak Orde Baru hingga Reformasi saat ini. Label separatis sesungguhnya masih debatable apabila merujuk pada  sejarah  integrasi  Papua.  Kelompok  yang disebut separatis ini kemudian diidentikan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Sejak  Orde  Baru  berkuasa,  pendekatan militer  yang  represif  menjadi  pilihan  dalam menangani persoalan di Papua. Wajah Indonesia bagi masyarakat Papua terepresentasikan dalam bentuk  aparat  keamanan.  Selama  orde  baru berkuasa, rakyat Papua tumbuh bersama dengan teror dan kekerasan dari negara (Pakey, 2018, 116). OPM sering kali dijadikan basis pembe - naran dari berbagai tindakan represif dan praktik kekerasan yang dilakukan oleh negara. Walaupun hampir  semua  orang  Papua  distigmatisasi sebagai OPM. Kekerasan yang dilakukan oleh negara terus berlangsung sampai masa reformasi. Beberapa  kasus  kekerasan,  semisal  peristiwa Abepura berdarah pada 7 Desember 2000, kasus Uncen  berdarah  pada  16  Maret  2006,  tragedi penangkapan 300 peserta Kongres Rakyat Papua pada 19 Oktober 2011, dan penangkapan massal peserta demonstrasi pro­kemerdekaan Papua Mei 2016. Selain itu, tindakan represif juga dilakukan oleh negara dengan menangkap pemimpin politik gerakan sipil rakyat Papua, seperti Filep Karma, Yusak  Pakage,  Benny  Wenda,  Selfius  Bobi,
Buktar Tabuni, Vicktor Yeimo, Edison Waromi, dan Forkorus Yoboisembut. Bahkan beberapanya dibunuh  seperti  Theys  Eluay,  Kelly  Kwalik, Mako Tabuni, Hubertus Mabel, Danny Kogoya, dan  Yawen  Wayeni.  Dalam  setiap  peristiwa yang disebutkan di atas, keterlibatan dari negara sangat nampak dan tidak bisa untuk dimungkiri (Mambrasar, 2017).
Sejarah mencatat bahwa terjadi peningkatan peristiwa pelanggaran HAM pada tahun 2015 dan 2016, jikalau dibandingkan dengan tahun­tahun sebelumnya.  Dalam  periode  ini  juga  terjadi krisis  demokrasi  di  tanah  Papua.  Berdasarkan laporan International Coalition for West Papua (ICP) tahun 2017, sepanjang tahun 2015­2016 terdapat 16 kasus pembunuhan di luar hukum dan pembunuhan sewenang­wenang de ngan 20 orang meninggal dunia. Penyalahgunaan kekuasaan dan senjata  api  oleh  aparat  keamanan  merupakan penyebab  utama  dari  kasus  pembunuhan  di luar  hukum  dan  sewenang­wenang  sepanjang tahun  2015  hingga  2016.  Dalam  beberapa  ka - sus, tindakan ini dilakukan sebagai respon atas aktivitas  politik  atau  karena  korban  berafiliasi dengan kelompok­kelompok pro­kemerdekaan. Jumlah kasus yang dilaporkan setiap tahun sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 untuk kasus pem - bunuhan di luar hukum dan sewenang­wenang tidak  menunjukan  perubahan  yang  signifikan, meskipun juga tidak konstan di setiap tahunn - ya.  Beberapa  kasus  yang  terjadi  pada  periode ini  di  antaranya,  pembunuhan  terhadap  Deni Pahabol  (17  tahun)  yang  merupakan  aktivis Komite  Nasional  Papua  Barat  (KNPB)  pada Maret  2015,  penembakan  oleh  Sersan  Asher (anggota infantri militer dari Komando Distrik Militer 1710) terhadap sekolompok orang dari Suku Kamoro yang sedang melakukan upacara adat drum dan menewaskan Herman Mairimau danYulianus Okoware pada Agustus 2015, dan penembakan terhadap Onesimus Rumayom oleh aparat kepolisian Manokwari dalam aksi unjuk rasa pada Oktober 2016 (ICP Secretariat dan Budi Tjahjono, 2018, 36­45).
Sedangkan Amnesty International Indonesia (2018) mencatat bahwa terdapat 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keaman - an di Papua antara Januari 2010 sampai Februari
2018. Dari 69 kasus, mayoritas kasus terjadi dalam konteks peristiwa yang tidak berkaitan dengan seruan kemerdekaan atau referendum di Papua, yakni berjumlah 41 kasus. Selain itu, terdapat 28 kasus pembunuhan yang dilakukan oleh aparat keamanan  karena  berkaitan  dengan  aktivitas politik, terutama isu tuntutan kemerdekaan atau referendum untuk Papua. Terdapat 95 korban jiwa dalam kasus dugaan pembubuhan di luar hukum. Dari  jumlah  tersebut,  85  korban  di  antaranya merupakan  warga  etnis  Papua.  Sementara  itu, dari keseluruhan 69 kasus yang terjadi, 34 kasus di  antaranya  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian, 23 kasus dilakukan oleh pihak militer, 11 kasus dilakukan oleh kedua pihak (Polisi dan Militer), serta 1 kasus lainnya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Praktik  kekerasan  seperti  yang  terjadi  di Papua,  tidak  selayaknya  harus  terjadi  dalam negara yang menganut dan menjalankan paham demokrasi seperti Indonesia. Demokrasi berpijak pada pengandaian dasar bahwa manusia itu setara antara yang satu dengan yang lain. Demokrasi sebagai suatu gagasan politik juga mengandung beberapa  prinsip  yaitu:  (1)  penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat, (2) setiap peme - gang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya, (3) diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung, (4) rotasi kekuasaan dari seorang atau kelompok ke orang atau kelompok lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai, (5) adanya proses  pemilu  secara  teratur  dalam  menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih, (6) dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak­hak dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, dan berserikat (Gaffar, 2005, 15).
Dengan  melihat  realitas  kekerasan  dan tindakan  represif  yang  terjadi  di  Papua  sejak Orde Baru hingga Reformasi, dan dibandingkan dengan nilai­nilai demokrasi, maka dapat dika - takan  bahwa  negara  Indonesia  tidak  konsisten dalam menerapkan demokrasi. Dan Papua adalah pengecualian  dari  demokrasi  yang  diterapkan oleh Indonesia. Hal ini dikarenakan wajah dari
kekuasaan­berdaulat  sangat  nampak  dalam demokrasi. Kekuasaan­berdaulat adalah konsep dari  Giorgio  Agamben  yang  menggambarkan kekuasaan yang tidak tertandingi oleh kekuatan apapun karena menempatkan diri sebagai repre­ sentasi tunggal dari seluruh rakyat. Karena telah merepresentasikan  kekuasaan  seluruh  rakyat, kekuasaan­berdaulat  menjadi  kekuasaan  yang tidak tersentuh. Kekuasaan­berdaulat tidak hanya digunakan oleh Agamben untuk menggambar - kan  kekuasaan  dalam  konteks  monarki  dan totalitarianisme, melainkan juga dalam konteks demokrasi. Masuknya kekuasaan­berdaulat dalam demokrasi  melalui  normalisasi  keadaan­daru - rat.  Keadaan­darurat  lazim  dipahami  sebagai keadaan khusus yang merupakan pengecualian dari  normalitas  tatanan  demokrasi.  Dalam keadaan­darurat kekuasaan eksekutif dapat secara sepihak  menangguhkan  hukum,  mengabaikan prosedur­prosedur konstitusional, membenarkan kekerasan dan mengabaikan hak­hak kebebasan warga negara (Sudibyo, 2019, 6).
Bertolak  dari  pemikiran Agamben,  dalam persoalan Papua Pemerintah Indonesia sering - kali  melakukan  normalisasi  keadaan­darurat. Normalisasi  keadaan­darurat  tampak  dalam tindakan  negara  dalam  menghadapi  kelompok masyarakat Papua yang dilabel separatis. Demi alasan  keamanan  negara,  banyak  masyarakat Papua  yang  dilabel  separatis  mengalami  pe - langgaran  HAM.  Masyarakat  Papua  terinklusi serta sekaligus tereksklusi dari tatanan hukum. Masyarakat  terinklusi  dalam  hukum  karena sebagai warga negara, mereka diwajibkan untuk patuh dan taat pada hukum. Tetapi, di sisi yang lain  masyarakat  Papua  juga  tereksklusi  dari tatanan hukum karena tidak mendapatkan per - lindungan hukum dan menjadi korban kekerasan yang mengatasnamakan negara. Kekerasan yang terjadi dimungkinkan karena adanya penanggu - han atas hukum dan hukum berada dalam status non­operasional ketika dibutuhkan. Atas nama keamanan negara, orang­orang Papua yang dila - bel separatis rentan untuk menjadi korban dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh negara.
Oleh  karena  itu,  negara  seharusnya  kon - sisten dalam menjalankan demokrasi dan tidak latah untuk menerapkan keadaan­darurat ketika
menangani  konflik  Papua.  Ketika  penerapan normalisasi  keadaan­darurat  selalu  ada  saat menghadapi  konflik,  maka  pelanggaran  HAM akan sangat mungkin terjadi dan negara dapat ter - jebak dalam kebijakan yang utilitaristis 5 . Keadaan yang demikian, Papua akan tetap menjadi salah satu pengecualian dari demokrasi Indonesia.

## PARADOKS PEMBANGUNAN DI TANAH PAPUA
Diskusi seputar pembangunan selalu dikaitkan dengan upaya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat.  Pembangunan  kemudian  selalu dinobatkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah kemudian melakukan tindakan yang oleh Tania Murray Li (2012)  dinamakan  ” the will to improve” . Pe- merintah (negara) berupaya menempatkan diri sebagai wali masyarakat, sebuah kedudukan yang diteguhkan oleh klaim bahwa pemerintah yang paling mengetahui bagaimana masyarakat harus hidup, apa yang terbaik bagi masyarakat, dan apa yang dibutuhkan masyarakat melalui intervensi teknis (teknikalisasi permasalahan) pembangunan yang justru gagal mengatasi problem ketimpang­ an, kesenjangan, dan kemiskinan.
Pembangunan  di  Papua  adalah  sebuah ironi. Tanah Papua merupakan tanah yang kaya akan  hasil  alam  dan  kandungan  hasil  bumi  di dalamnya. Kekayaan alam yang berlimpah, pada kenyataannya tidak membuat masyarakat Papua sejahtera. Berbagai kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pada pelaksanaanya belum mampu mengoptimalkan kekayaan alam yang ada bagi kesejahteraan masyarakat Papua. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, persentase penduduk miskin di Provinsi Papua  pada  maret  2019  sebesar  27,53%. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat pada Maret 2019 sebesar 22,17%. Dalam  skala  nasional,  persentase  penduduk miskin di Provinsi Papua dan Papua Barat ada - lah yang tertinggi jikalau dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.
5 Kebijakan  Utilitaristik  adalah  kebijakan  yang  men - gorbankan nasib sedikit orang demi kebahagiaan lebih banyak orang.
Kemiskinan merupakan salah satu indikator dari  kegagalan  pembangunan  di  tanah  Papua. Kegagalan ini ditengarai disebabkan oleh bebe­ rapa faktor. Pertama, gagalnya pembangunan di Papua dikarenakan pendekatan yang salah oleh pemerintah  dalam  melihat  persoalan  di  tanah Papua. Dalam lima tahun terakhir, persoalan di Papua seolah direduksi hanya menjadi persoalan ekonomi  dan  infrastruktur.  Perihal  ini  begitu nampak  dalam  program  ambisius  pemerintah yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, semisal jalan Trans Papua. Dalam perencanaan, jalan trans Papua memiliki panjang 4.330 km dan berada di Provinsi Papua dan Papua Barat dan ditargetkan  akan  tersambung  seluruhnya  pada akhir  tahun  2019.  Dan  pada  tahun  2018  jalan yang belum tembus sepanjang 171,7 km. 6
Dalam  pembangunan  jalan  Trans  Papua, ada  banyak  masyarakat  Papua  yang  harus kehilangan  tanahnya.  Sedangkan  tanah  bagi masyarakat Papua adalah sumber penghidupan dan kesatuan masyarakat adat di Papua memi - liki relasi historis dengan tanahnya (Suryawan, 2017,  156).  Contohnya,  masyarakat  Nduga melihat pembangunan jalan Trans Papua yang bagi  pemerintah  bertujuan  untuk  membuka akses untuk mengangkat keterbelakangan, tetapi bagi masyarakat upaya pemerintah ini sebagai tindakan yang mengacak­acak kehidupan mereka. Hal ini dikarenakan masyarakat Nduga memiliki zonasi  dalam  membagi  wilayah  hidup  mereka yang terdiri dari dataran rendah yang panas dan dataran tinggi pegunungan Lorentz. Dalam sistem zonasi ini, tanah dipisahkan antara pemukiman, kebun,  daerah  berburu,  dan  memungut  secara horizontal sesuai dengan kondisi tanah dan suhu. Dalam laporan World Wildlife Fund, pemukiman masyarakat berada di daerah paling bawah. Di atasnya terdapat hutan yang dibagi lagi. Ada hutan yang dekat dengan kebun disebut warik . Hutan ini akan dipakai apabila kebun akan diperluas dan juga menjadi daerah babi mencari makan. Di atasnya ada hutan wariknggiyem yang menjadi tempat menjerat kus­kus, berburu burung, dan
6 Lihat  Sekretariat  Kabinet  Republik  Indonesia, Jalan trans  Papua  Terus  Dibangun,  Pemerintah  Targetkan 2019 Tersambung Semua . Di  akses  pada  tanggal  16 September 2019 dari https://setkab.go.id/jalan­trans­pap - ua­terus­dibangun­pemerintah­targetkan­2019­tersam - bung­semua/ ..
sumber protein lainnya suku Nduga. Di atas hutan wariknggiyem ada hutan kibiari , tempat banyak tanaman buah merah. Harmoni dari zonasi ini terganggu  saat  jalan Trans  Papua  dibangun  di daerah itu. Masyarakat Nduga melihat, wilayah mereka berburu menjadi terbuka, demikian juga wilayah memungut dan memelihara babi. Orang luar menjadi bebas untuk masuk di tanah yang merupakan rumah dan hak mereka. 7
Masifnya pembangunan ekonomi dan infra - struktur di Papua selalu mengusung epistemologi modernisasi sebagai jalan pembebasan dan per­ ubahan sosial bagi masyarakat tradisional Papua dari kondisi keterbelakangan atau kemiskinan, akan tetapi dalam kenyataan justru menimbulkan persoalan baru yang justru mencerabut manusia Papua  dari  akar  budaya  dan  makna  hidupnya (Fakih, 2002). Hal ini membenarkan tesis Berger (2005) yang mengingatkan bahwa “modernisasi menuntut harga yang tinggi pada tingkat makna. Mereka  yang  tidak  bersedia  membayar  harga yang tinggi ini harus dipandang dan diperlaku - kan dengan hormat, dan tidak boleh diremehkan sebagai yang terbelakang dan irasional”.
Pola pembangunan seperti ini, pada akhirnya hanya akan membuat masyarakat tercabut dari akar  kebudayaannya.  Dan  pola  pembangunan dengan  model  ini  tetap  dipertahankan  oleh pemerintah sejak Orde Baru hingga Reformasi. Dalam praktik di lapangan pola pembangunan masih dilakukan dengan pendekatan top-down . Selain itu, pola pendekatan seperti ini juga me - nimbulkan  konflik  vertikal  antara  masyarakat dan  pemerintah,  maupun  konflik  horizontal antara sesama masyarakat Papua. Konflik antara masyarakat  dapat  terjadi  karena  kepentingan pembangunan  yang  sering  terrepresentasikan oleh  kelompok  kapitalis,  dapat  memanfaatkan kepatuhan masyarakat dalam struktur adat yang masih sangat kental di wilayah Papua. Perihal ini sangat nampak dalam relasi antara tokoh adat dan kelompok kapitalis yang mempunyai kepentingan dalam program pembangunan tersebut. Walaupun jalan  Trans­Papua  sebenarnya  mampu  untuk meningkatkan mobilitas dan membuka keteriso - lasian guna menggerakan perekonomian, pada
7 Bagian  ini  merupakan  hasil  ringkasan  dari  reportase Kompas. Edna C Pattisena, “Dengarkan Suara Nduga”, Koran Kompas cetak Rabu, 28 Agustus 2019.
kenyataannya  karena  pendekatan  yang  salah malah kontraproduktif terhadap rencana pemba - ngunan. Oleh karenanya, pembangunan memiliki makna yang kurang baik bagi masyarakat Papua, karena pembangunan dipandang sebagai proses pemaksaan  nilai­nilai  Jakarta  kepada  orang Papua.
Selain  persoalan  yang  disebutkan  di  atas, masyarakat  Papua  juga  membutuhkan  perlin­ dungan  dan  penghargaan  atas  kebudayaannya. Banyak konflik di Papua disebabkan kebijakan dari  pemerintah  daerah  lebih  pro  terhadap investor tinimbang masyarakat. Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Papua dan tanah yang subur menjadikan Papua salah satu pilihan untuk  investasi.  Masuknya  investasi  di  tanah Papua,  sering  memunculkan  konflik.  Konflik terjadi  karena  investasi  yang  dilakukan  harus merusak  hutan­hutan  milik  masyarakat  adat. Padahal,  seperti  yang  sudah  dijelaskan  sebe­ lumnya bahwa masyarakat Papua memiliki relasi yang  kuat  dengan  alam  dan  hutannya.  Ketika tatanan hidup masyarakat dirusak oleh kegiatan investasi, pada saat yang bersamaan seringkali masyarakat  Papua  tidak  mendapatkan  perlind - ungan. Contohnya yang terjadi pada Suku Moi, distrik  Klamono,  Kabupaten  Sorong,  Provinsi Papua Barat. Kehadiran perusahaan kelapa sawit PT  Hendrison  Inti  Persada  pada  tahun  2004, mengakibatkan suku Moi terancam kehilangan hutan dan tanahnya. Bagi masyarakat suku Moi, hutan  mempunyai  peran  sentral,  karena  hutan adalah sumber pengetahuan, sumber makanan, dan sumber kepercayaan. Dengan beroperasinya perusahaan sawit, terjadi penebangan kayu liar yang mengakibatkan suku Moi harus kehilangan tempat  keramatnya.  Selain  hilangnya  tempat keramat dari Suku Moi, air sungai juga menjadi kotor sedangkan masyarakat bergantung pada air sungai untuk kebutuhan sehari­hari. Berdasarkan investigasi dari ELSAM, tidak ada kebijakan dari pemerintah daerah untuk melindungi suku Moi dari kerusakan hutannya akibat investasi kelapa sawit. Situasi ini akhirnya tidak hanya mengan - cam kekayaan alam yang dimiliki oleh suku Moi, tetapi juga mengancam tatanan sosial masyarakat adat suku Moi (Sani, 2016, 27­34).
Program  pembangunan  yang  diharapkan dapat menghadirkan perubahan di tanah Papua,
harusnya  ramah  dan  menghargai  kebudayaan masyarakat  Papua,  terutama  orang  asli  Papua. Mengingat orang asli Papua masih hidup dalam struktur  masyarakat  adat,  sehingga  memiliki keterikatan yang erat dengan tatanan kebudayaan. Jangan sampai, program pembangunan menjadi alasan atas alienasi yang terjadi terhadap orang asli Papua. Dan saat ini, alienasi terhadap ma­ syarakat  Papua  sebenarnya  sedang  terjadi  dan harus  mendapatkan  perhatian  dari  pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Isu depopulasi orang asli Papua, adalah bukti alienasi terhadap orang asli Papua. Sebagaimana yang dilaporkan dalam buku Updating Papua Road Map , bahwa depopulasi orang Papua adalah salah satu sumber konflik yang terjadi di tanah Papua.
Kedua,  dalam  pembangunan  sudah  se - harusnya  masyarakat  Papua  untuk  dilibatkan. Keterlibatan  masyarakat  dalam  pembangunan harus dalam posisi yang setara dengan pemerin - tah. Keterlibatan yang dimaksudkan di sini adalah partisipasi dari seluruh masyarakat Papua mulai dari  proses  perencanaan  hingga  implementasi program­program  pembangunan.  Sejauh  ini, keterlibatan masyarakat masih sangat minim da - lam proses pembangunan karena masih kuatnya stigma bahwa masyarakat Papua itu terbelakang, sehingga  tidak  bisa  untuk  dilibatkan  dalam pembangunan. Tidak dilibatkannya masyarakat Papua  dalam  proses  pembangunan,  akhirnya menjadikan masyarakat Papua sebagai penonton di tanahnya sendiri. Dampak dari tidak terlibatnya masyarakat secara keseluruhan dalam pembangu - nan akhirnya menjadikan program pembangunan tidak  mendapatkan  legitimasi  yang  kuat  dan rentan untuk gagal. Salah satu contohnya adalah produk UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus). UPRM menyatakan bahwa UU Otsus seharusnya mampu menyelesaikan permasalahan di Papua, karena empat akar masalah di Papua sudah terakomodasi di dalam pasal­pasal UU Otsus. Namun, dalam pelaksanaannya UU Otsus tidak dapat memenuhi ekspektasi pemerintah yaitu menyelesaikan per - soalan di Papua. Gagalnya UU Otsus ini dikare - nakan UU Otsus tidak memiliki legitimasi yang kuat. Legitimasi UU Otsus rendah karena proses penyusunannya tidak melibatkan secara langsung masyarakat Papua terutama elemen OPM, PDP,
dan kelompok Pro­kemerdekaan Papua. Selain itu, UU Otsus juga tidak mendapatkan legitimasi penuh dari kelompok pro nasionalis Indonesia karena dianggap menyimpan agenda tersembunyi kelompok  separatis.  Oleh  karena  itu,  kedua pihak baik nasionalis Papua maupun nasionalis Indonesia tidak memiliki komitmen yang kuat untuk menyukseskan UU Otsus (Widjojo, 2009, 153). Selain itu, gagalnya UU Otsus juga dikare - nakan  kurangnya  pengawasan  yang  dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga penggunaan dari dana Otsus tidak tepat sasaran dan tidak memberikan perubahan yang signifikan kepada masyarakat.
Melihat  kegagalan  yang  terjadi  dalam pembangunan  di  Papua,  sudah  seharusnya pemerintah melihat persoalan di Papua dengan perspektif  Papua.  Ketika  pemerintah  melihat dan  membangun  Papua  dengan  perspektif Jakarta,  maka  persoalan  di  Papua  tidak  akan terselesaikan. Karena kompleksitas persoalan di Jakarta dan Papua sangatlah berbeda. Malah yang akan terjadi, yaitu munculnya masalah baru dan penolakan dari masyarakat atas program pem - bangunan  yang  dicanangkan  oleh  pemerintah. Membangun  Papua  dengan  perspektif  Papua, hanya  dapat  dilakukan  dengan  syarat  utama, menghargai  dan  menempatkan  orang  Papua dalam posisi dialog yang simetris. Masyarakat Papua sangat mengharapkan suara mereka untuk didengarkan dan diperhatikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan sudah seha - rusnya  pemerintah  membangun  Papua  dengan pendekatan  yang  lebih  humanis  dan  bukan melalui pendekatan represif. Pendekatan represif dapat memunculkan konflik baru dan menjebak masyarakat  Papua  dalam  trauma  kekerasan masa  lalu  yang  berkepanjangan.  Penderitaan akibat tindakan kekerasan yang terjadi di masa lalu, harus disembuhkan terlebih dahulu dengan melakukan  pendekatan­pendekatan  baru  yang lebih  humanis.  Jikalau  tidak,  maka  potensi konflik akan selalu ada, dan dalam situasi seperti ini maka pembangunan yang diupayakan tidak akan  berjalan  dengan  maksimal.  Seperti  yang dikatakan oleh Adriana Elisabeth (2012) bahwa setiap program di Papua harus memperhatikan dua kata kunci: Perdamaian dan Pembangunan. Oleh karena perdamaian dan pembangunan saling
berhubungan  maka  akar  persoalan  kegagalan pembangunan  maupun  konflik  di  Papua  harus dipahami secara tepat. Pendekatan pembangunan dan perdamaian di Papua harus mampu mempu - nyai rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program yang ditawarkan, membangun rasa sa­ ling percaya (mengu rangi kesenjangan perbedaan antara  Jakarta  dan  Papua)  dan  meningkatkan kepercayaan diri sebagai bagian yang setara dari bangsa Indonesia.
Dalam menyelesaikan persoalan pembangun­ an di tanah Papua, diperlukan pula pemberdayaan terhadap masyarakat Papua. Pemberdayaan ma­ syarakat adalah upaya untuk meningkatkan kapa­ sitas  masyarakat  baik  secara  individu  maupun kelompok dalam memecahkan persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan  kesejahteraan.  Pemberdayaan  merupakan upaya  untuk  meningkatkan  harkat­martabat masyarakat (Supardan, 2010, 195­196). Untuk pelaksanaan  teknisnya,  pemberdayaan  ma­ syarakat dapat dilakukan dengan berfokus pada pembenahan dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Hal ini dikarenakan kondisi pen - didikan dan kesehatan di tanah Papua yang masih sangat  memprihatinkan.  Mengingat  (1)  masih terbatas  dan  tidak  meratanya  tenaga  pengajar yang berkualitas dan sarana prasarana pendidikan pendidikan serta belum terakomodasinya nilai­ nilai budaya Papua dalam kurikulum pendidikan, (2) terbatas dan tidak meratanya tenaga kesehatan yang  berkualitas,  terbatasnya  sarana­prasarana kesehatan  yang  berkualitas,  rendahnya  gizi masyarakat,  tingginya  angka  kematian  ibu hamil dan anak, tingginya angka kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV), tuberkulosis (TB) dan malaria, serta diskriminasi yang dilakukan petugas kesehatan (Budiarti, 2017). Bertolak dari situasi di tanah Papua, maka pembenahan dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan adalah  syarat  utama  dan  jalan  dalam  upaya memberdayakan masyarakat Papua.
Pemberdayaan masyarakat sebenarnya me  ru­ pakan langkah untuk mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi pembangunan. Sebagaimana yang tercatat dari hasil penelitian Dr. Ngadisah, MA (2003, vii), mempersiapkan masyarakat se - belum sebuah proyek pembangunan adalah suatu keharusan,  karena  pelaksanaan  pembangunan
yang  meninggalkan  masyarakatnya,  akan  ber­ akibat  kontraproduktif  bagi  pembangunan  itu sendiri.  Hasil­hasil  pembangunan  fisik  dapat dihancurkan dalam waktu singkat bila masyarakat marah karena mereka tidak dapat terlibat dalam proses pembangunan. Keterlibatan masyarakat sangat penting bukan hanya agar mereka dapat menikmati hasil, tetapi keterlibatan dalam setiap proses memberikan kebanggaan, harga diri, dan rasa memiliki.

## BANGKITNYA NASIONALISME PAPUA
Ketika  berbicara  nasionalisme  Papua,  maka akan  merujuk  pada  masa  kolonial  Belanda, karena  banyak  penelitian  yang  menyatakan bahwa nasionalisme Papua dimulai pada 1920­ an. Dalam penelitian Bernarda Meteray, dengan menggunakan konsep “penyemaian”, menyatakan bahwa nasionalisme orang Papua sejalan dengan perkembangan sejarah, budaya, dan relasi ma­ syarakat Papua dengan dunia luar. Penyemaian mulai  dirintis  pada  tahun  1920  oleh  IS  Kijne, guru  yang  didatangkan  dari  zending  Belanda. IS Kijne mampu menumbuhkan kesadaran etnis rakyat  Papua  melalui  agama,  pendidikan  dan kesenian. 8 Sedangkan  tumbuhnya  kesadaran  akan keindonesiaan  di  Papua,  dipelopori  oleh  para pengajar di Sekolah Pamong Praja di Jayapura yang didirikan oleh Van Eechoud. Para pengajar di  sekolah  ini  adalah  orang  Indonesia,  seperti Soegoro Atmoprasodjo yang merupakan bekas tawanan Belanda di Boven Digul dan J. Gerungan seorang dokter wanita yang ditunjuk Pemerintah Hindia  Belanda  sebagai  kepala  rumah  sakit di  Hollandia  Binnen.  Pendidikan  di  sekolah Pamong Praja ini bertujuan untuk menanamkan nasionalisme Papua. Namun, pada kenyataannya para pengajar yang notabene merupakan orang Indonesia  menanamkan  juga  nasionalisme Indonesia yang anti­Belanda kepada para murid yang adalah orang Papua (Pakey, 2018, 26).
Kesadaran etnis rakyat Papua dan kesadaran akan ke­Indonesia­an kemudian berubah menjadi nasionalisme Papua. Perubahan ini disebabkan
8 M. F. Mukthi “Nasionalisme Dua Sisi” Hitstoria.com . Diakses pada tanggal 16 September 2019.
oleh  pergumulan  politik  antara  Belanda  dan Indonesia, yang kemudian menjadi lahan perse - maian  nasionalisme  Papua  dengan  munculnya penolakan  atas  kesepakatan  Konferensi  Meja Bundar (KMB) oleh beberapa tokoh Papua dan berdirinya beberapa partai Politik. Pada tahapan inilah mulai tumbuh Papua yang dibayangkan. 9 Papua yang dibayangkan merujuk pada nasiona­ lisme sebagai sebuah ekspresi politik yang tertuju pada  cita­cita  politik  di  masa  depan. 10 Karena pada masa ini sudah tumbuh cita­cita Papua yang bebas dari kolonialisme dan dapat menentukan nasibnya sendiri secara bebas.
Menurut Chauvel (dalam Meteray 2012, 19) salah satu faktor penyebab munculnya nasiona­ lisme  Papua  terletak  pada  perjalanan  sejarah Papua  yang  menyangkut  perbedaan  dan  per - saingan antara orang Papua dan orang Indonesia lainnya, seperti Ambon, Kei, Manado, dan Sangir, baik sebelum Perang Pasifik 1942 maupun se - lama kurun waktu 1944­1962. Di sisi yang lain menurut  Singh,  menjelaskan  berkembangnya nasionalisme Papua antara lain dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, baik yang menyangkut kontak  orang  Papua  dengan  non­Papua,  yakni Belanda termasuk aktivitas para misionarisnya, maupun pendudukan Jepang serta peran orang Indonesia  sebelum  Perang  Pasifik  tahun  1942 (Meteray,  2012,  20).  Nasionalisme  Papua sebagai  suatu  bangsa  semakin  menguat  pasca masa Integrasi Papua ke dalam NKRI. Perihal yang melatarbelakangi menguatnya nasionalisme Papua adalah penolakan dari sebagian masyarakat Papua  atas  sejarah  dari  proses  integrasi  yang dinilai penuh dengan paksaan dan manipulasi. Juga pendekatan kekerasan yang dilakukan rezim Orde Baru dengan alasan nasionalisme.
Bangkitnya nasionalisme Papua merupakan salah  satu  bentuk  dari  ambivalensi  tindakan represif negara atas konflik yang terjadi di tanah 9 Papua yang dibayangkan merujuk pada konsep bangsa sebagai komunitas terbayang dari Benedict Anderson. Menurut Benedict Anderson bangsa atau nasion adalah komunitas politis dan dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan. Bangsa disebut sebagai sesuatu yang terbayang dikare - nakan para anggota bangsa terkecil pun tidak bakal tahu dan takkan kenal sebagian besar anggota lain.
10 Amiruddin al­Rahab “Mengenal Wajah Nasionalisme Papua”. Kompas.com . Diakses pada tanggal 16 Septem - ber 2019.
Papua. Tindakan  represif  yang  dilakukan  oleh negara Indonesia merupakan tindakan yang se­ ring mengatasnamakan kedaulatan dan keutuhan Indonesia serta sebagai perwujudan bela negara. Pada situasi ini, kita dapat melihat bahwa terdapat tegangan  antara  nasionalisme  Indonesia  dan nasionalisme Papua. Melalui tindakan represif aparat negara, terdapat upaya terselubung untuk memaksakan nasionalisme Indonesia atas Papua.
Menurut Meteray (2012) proses penyemaian nasionalisme Indonesia di Papua menempuh jalan yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Selama  periode  1945­1962  Indonesia  tidak memiliki wewenang untuk meng­Indonesia­kan orang Papua secara terbuka, karena itu menjadi tidak  tuntas  dan  kurang  menjangkau  sebagian besar  masyarakat  Papua.  Pasca­1963  proses peng­Indonesia­an orang Papua dilakukan dengan kekerasan dan pemaksaan, karena itu sebagian orang Papua bergabung ke dalam NKRI bukan secara suka rela (Wilson, 2017).
Perihal  tindakan  kekerasan  yang  menga - tasnamakan nasionalisme terjadi karena adanya pemahaman  yang  sempit  akan  nasionalisme dan didorong oleh kesombongan nasionalisme Indonesia. Padahal yang perlu untuk dipahami bahwa nasionalisme suatu bangsa lahir dari se - jarah yang berbeda­beda dan kompleks, sehingga tidak bisa untuk dipaksakan dan digeneralisasi. Sayangnya,  Indonesia  sering  terjebak  dalam situasi  seperti  ini  karena  pemahaman  yang keliru  akan  nasionalisme.  Kita  dapat  melihat bagaimana kesombongan nasionalisme Indonesia melalui tindakan kekerasan atas Timor­Timur dan Papua. Terkait dengan ini Daniel Dhakidae dalam pengantar  buku Imagined Communities karya Benedict Anderson menulis “Aceh adalah contoh paling berdarah, Papua pentasan paling mengusik nurani dan rasa kemanusiaan, dan akhirnya, tentu saja, Timor Timur adalah contoh paling menya - kitkan dan menyiksa dari semuanya” (Anderson, 2001,  xiv).  Ungkapan  ini  menegaskan  bahwa ambisi nasionalisme Indonesia dibangun dalam pertumpahan darah dan kekerasan. Seharusnya nasionalisme didasarkan pada rasa persaudaraan, dan kesetiakawanan untuk membangun identitas di masa depan. Namun, pada kenyataannya na - sionalisme terlalu mudah untuk dikelabui oleh
penguasa dengan modal bela negara 11 . Sebagai contoh, semangat nasionalisme yang dibangun selama  pemerintahan  Orde  Baru  lebih  banyak dilandasi  oleh  pemikiran  dan  praktik­praktik otoritarianisme dan sentralisme, di mana peranan militer sangat dominan. Mereka berasumsi bah - wa melalui cara itu semangat kebangsaan bisa ditumbuhkembangkan.  Berbagai  gejolak  yang muncul di daerah dicap separatis dan ditanggapi dengan  tindakan  represif,  dengan  alasan  demi menjaga keutuhan NKRI. Berbagai bentuk upaya penyeragaman dan indoktrinasi merupakan upaya membangun nasionalisme. Semua upaya itu tidak hanya kontraproduktif dan mengingkari hakikat kebhinekaan  Indonesia,  juga  gagal  mencapai tujuannya (Antoh, 2007, 137).
Kebijakan  pemerintah  dengan  pendekatan represif  ketika  menghadapi  konflik  di  Papua sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sangat bertentangan dengan semangat demokrasi yang menekankan kebebasan dan kesetaraan. Melalui tindakan  yang  represif,  kebebasan  masyarakat Papua dikekang dan mereka tidak bebas untuk berekspresi  serta  mengartikulasikan  kepen­ tingannya  dalam  alam  demokrasi.  Tindakan represif  dari  negara  juga  seolah  menegaskan bahwa  masyarakat  Papua  berada  dalam  posisi yang  tidak  setara  dengan  masyarakat  lain  di wilayah Indonesia. Tindakan represif yang terus terjadi semenjak masa integrasi hingga reformasi, menunjukan  bahwa  tidak  ada  kebaruan  dalam penanganan konflik di Papua. Tindakan represif oleh negara yang mengakar di tanah Papua kemu - dian akan membangkitkan “ memoria passionis ” atau ingatan penderitaan dari masyarakat Papua.
Di  samping  tindakan  represif  oleh  negara yang  masih  terus  terjadi  dan  tidak  adanya penyelesaian masalah pelanggaran HAM di masa lalu,  maka  persoalan  di  tanah  Papua  semakin menumpuk dan menuntut komitmen dari negara untuk  menyelesaikannya.  Persoalan  di  Papua menjadi kian kompleks dengan gagalnya pem - bangunan yang dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat  Papua.  Kegagalan  pembangunan dikarenakan  pemerintah  masih  menggunakan perspektif Jakarta dalam mengartikan kebutuhan
11 Uly Mega Septiani, “Komunitas Terbayang ala Indo - nesia”  Didaktikaunj.com.  Diakses  pada  tanggal  17 September 2019.
masyarakat Papua. Alhasil pembangunan dengan alokasi anggaran yang besar, tidak memberikan dampak  yang  signifikan.  Malahan,  pemba­ ngun an  sering  menjadi  sumber  konflik  antara masyarakat  dan  pemerintah.  Boleh  dikatakan bahwa  pembangunan  yang  dikembangkan tidak  kontekstual  dengan  kondisi,  situasi,  dan keadaan  masyarakat  Papua.  Dalam  beberapa kasus, program pembangunan yang diharapkan mampu  memberikan  manfaat  malah  merusak tatanan budaya masyarakat Papua yang sangat identik dengan tanah, alam dan kebudayaannya. Masyarakat harus kehilangan tempatnya untuk berburu  karena  masuknya  pembangunan  jalan Trans  Papua,  sebenarnya  hanyalah  salah  satu contoh  dari  model  pembangunan  yang  tidak kontekstual.
Tindakan represif negara yang masih sering terjadi di tanah Papua dan gagalnya pembangu - nan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat  Papua,  akhirnya  menjadikan masyarakat  Papua  terluka  secara  sosial  dan psikis. Secara sosial masyarakat Papua terluka karena ketidakberpihakan sistem negara dalam memenuhi  kebutuhan  akan  hak­hak  dasarnya, semisal memperoleh penghidupan yang layak, memperoleh  akses  pendidikan  dan  kesehatan yang berkualitas, serta rasa aman dalam lingkung­ an sosial. Sedangkan secara psikis, masyarakat Papua  terluka  karena  praktik  kekerasan  yang terus  terjadi  di  tanah  Papua  hingga  saat  ini. Berkenaan  dengan  sejarah  tindakan  kekerasan yang  terjadi  di  Papua,  tokoh  agama  Katolik, Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM mengatakan bahwa semenjak  jatuhnya  rezim  Presiden  Soeharto dan  memulai  Reformasi  di  negara  Indonesia, kekerasan  terus  bertambah,  termasuk  di  tanah Papua terus meningkat kekerasan dan semakin brutal. Rezim Orde Baru dipersalahkan sebagai faktor penyumbat bertahun­tahun membungkam dan memasung hak rakyat (Pakey, 2018, 275). Tindakan kekerasan yang terus berulang di tanah Papua kemudian melahirkan trauma, ketakutan, dan  depresi  bagi  masyarakat  Papua,  terutama mereka  yang  menjadi  korban  dari  tindakan kekerasan.  Rasa  terluka,  kesamaan  penderi - taan, dan kuatnya ikatan sebagai suatu bangsa menjadi alasan bangkitnya nasionalisme Papua. Bangkitnya nasionalisme Papua tergambar secara
jelas  dalam  gerakan­gerakan  perlawanan  yang menuntut keadilan di tanah Papua. Gerakan per - lawanan ini semakin menguat ketika, Reformasi 1998  berhasil  menumbangkan  rezim  Soeharto yang  berkuasa  selama  32  tahun.  Tidak  dapat dimung kiri bahwa tumbangnya Soeharto, turut juga  membangkitkan  optimisme  masyarakat Papua untuk berani menyuarakan ketidakadilan yang terjadi secara masif di tanah Papua dan lebih terbuka dengan mobilisasi massa yang lebih besar ke  jalan­jalan.  Menurut  ELSAM  sebagaimana dicatat  dalam  buku  UPRM,  pada  tahun­tahun pertama setelah kejatuhan Soeharto, orang Papua dibebaskan untuk mengekspresikan aspirasi dan perasaan  mereka  yang  telah  lama  terpendam termasuk melakukan protes dan bahkan menuntut kemerdekaan (Wilson, 2017, 98).
Demokratisasi yang terjadi pasca rezim orde baru pada tahun 1998, turut mempengaruhi kaum muda Papua yang mayoritas bersekolah di luar Papua untuk menemukan pola perjuangan dan membentuk nasionalisme Papua yang baru. Pola perjuangan kaum muda Papua sangat dipengaruhi oleh  gerakan  mahasiswa  1998  dari  kelompok militan di Indonesia. Perjuangan dari kaum muda Papua  ini  telah  mentransformasi  suatu  bentuk nasionalisme baru yang lebih inklusif (Wilson, 2017,  129).  Nasionalisme  ini  berbeda  dengan nasionalisme  dari  generasi  sebelumnya  yang bersifat ekslusif dan berbasis pada ikatan kultural.
Nasionalisme  Papua  yang  dibentuk  oleh kaum muda dikatakan inklusif karena kebang - saan Papua mulai didefenisikan oleh kaum muda Papua, tidak saja dalam identitas kesukuan dan ras tetapi juga dalam identitas bangsa dan rakyat tertindas  dalam  sistem  ekonomi­politik  global yang  bernama  kapitalisme.  Dimensi­dimensi ekonomi­politik  yang  menindas  bangsa  Papua membuat nasionalisme baru ini lebih berwatak kelas, dan segera bersemai menjadi embrio iden - titas kolektif gerakan perlawanan kaum muda. Nasionalisme  “bangsa  tertindas”  ini  berbeda dengan nasionalisme kultural yang kental dengan primordialisme  dan  kargoisme.  Nasionalisme Papua bukan nasionalisme sempit, primordial, dan etnosentris, tetapi nasionalisme bagi semua manusia yang ada di Papua, melindungi plura­ lisme, gender, lingkungan, dan pro­kemanusiaan. Menurut kaum muda, nasionalisme yang berbasis
pada  perbedaan  warna  kulit  atau  rasisme  dan stereotip  itu  adalah  warisan  dari  kolonialisme (Wilson, 2017).
Nasionalisme yang dijiwai oleh kaum muda Papua, juga turut mempengaruhi pola perjuang­ an  yang  dilakukan  dengan  mengedepankan prinsip­prinsip  demokratis  dan  partisipatoris. Misalnya, strategi dari KNPB yang memediasi rakyat  untuk  medirikan  dan  bergabung  dalam Parlemen Rakyat Daerah (PRD) di 23 Kabupaten/ kota di Papua. Pola perjuangan dari kaum muda ini,  tentunya  sangat  berbeda  dengan  generasi sebelumnya dengan nasioanalisme yang masih didasarkan pada ikatan­ikatan kultural yang sarat dengan  primordialisme  dan  bersifat  eksklusif. OPM pada masa Seth Rumkorem dan Jacob Prai, adalah contoh organisasi perjuangan dengan latar belakang nasionalisme yang bersifat eksklusif, karena ruang partisipasi bagi rakyat untuk terlibat sangat  kecil  dan  perjuangan  dilakukan  secara tertutup. Berbeda dengan kelompok muda yang mengusung nasionalisme yang inklusif seperti KNPB,  masyarakat  luas  dilibatkan  dalam  per - juangan dan tidak bergerak dalam ruang kelem - bagaan tradisional. Akan tetapi, kelompok kaum muda mencoba untuk mengorganisir kelompok sosial  yang  lebih  beragam.  Nasionalisme  dari kaum  muda  yang  inklusif  seharusnya  dapat dimanfaatkan  oleh  pemerintah  untuk  memba­ ngun komunikasi dan mengusahakan dialog atas konflik  di  Papua.  Namun,  dalam  menanggapi nasionalisme dari kaum muda Papua, pemerin - tah masih tetap menggunakan cara­cara represif yang melanggar HAM dan hak demokratis yang dijamin oleh UUD 1945 (Wilson, 2017).
Suara­suara kritis yang mengkritik pemerin - tah, seringkali dibungkam dengan label separatis yang dibuat oleh negara. Karena dianggap sepa - ratis, tidak ada perlindungan hukum dalam status mereka sebagai warga negara, sehingga seolah ada pembenaran untuk tindakan kekerasan negara atas  mereka  yang  dilabel  separatis.  Tindakan represif  selalu  dibenarkan  dengan  narasi  demi keadaulatan  negara  dan  untuk  kepentingan yang lebih besar, yaitu kesatuan dan persatuan Indonesia.  Pendasaran  argumentasi  seperti ini,  dapat  digunakan  sebagai  pembenaran  atas term  minoritas  dan  mayoritas  serta  terdapat
kesenjangan antar keduanya. Walaupun kita se­ ring mendengar pernyataan pemerintah Indonesia bahwa di negara ini semua orang diperlakukan sama dan setara, melampaui sekat­sekat minoritas dan mayoritas.
Gerakan­gerakan sosial yang ada di Papua merupakan  manifestasi  dari  rasa  nasionalisme bangsa  Papua.  Nasionalisme  ini  lahir  karena adanya konflik berkepanjangan, gagalnya pem - bangunan,  dan  tindakan  represif  negara.  Oleh karenanya persoalan yang terjadi di Papua tidak dapat  diselesaikan  dengan  tindakan  represif. Karena  tindakan  tersebut  hanya  akan  semakin memperparah situasi di tanah Papua. Perlu lang - kah yang lebih humanis dengan tidak menggu - nakan senjata dalam penyelesaian konflik Papua. Masyarakat  harus  diberikan  kebebasan  untuk berekspresi  dan  berpendapat,  agar  pemerintah dapat mengetahui perihal apa saja yang menjadi kebutuhan sesungguhnya dari masyarakat Papua. Pemerintah dituntut juga untuk memfasilitasi fo - rum yang mempertemukan masyarakat Papua dan pemerintah  guna  membahas  masalah­masalah yang terjadi di Papua dan merumuskan secara bersama­sama jalan keluar atas persoalan konflik di  tanah  Papua.  Menurut  Sidney  Jones  dalam laporan  “ Radikalisasi  dan  Dialog  di  Papua ” memperingatkan  bahwa  semakin  lama  Jakarta menolak untuk membahas masalah­masalah itu, semakin radikal tuntutan yang akan muncul. 12

## PENUTUP
Upaya penyelesaian problem Papua sudah banyak ditawarkan oleh para akademisi dan pemerhati masalah kemanusia dan keadilan di Indonesia. Akan tetapi menurut penulis, ada tawaran solusi yang  jauh  lebih  kritis­progresif  dan  humanis. George  Hormat  (2019),  menawarkan  solusi yang menarik yakni : Pancasila dapat dijadikan sebagai leitstar (bintang penuntun) sekaligus leit- motiv (dorongan pokoknya) dalam penyelesaian problem Papua, yakni : sosio­nasionalisme dan sosio­demokrasi. 13
12 Farid Husain, “Menuju Dialog Papua” Harian Kompas .
Edisi Kamis, 12 September 2019
13 George  Hormat,“Menjadikan  Pancasila  sebagai “Leitstar” Penyelesaian Masalah Papua”. Artikel (Online),Kompasiana.com. Diakses pada, minggu 29 september 2019.
Pertama,  menyelesaikan  problem  Papua dalam bingkai sosio­nasionalisme. Pendekatan sosio­nasionalisme  mengedepankan  semangat kebangsaan, kemanusiaan dan dialog yang par - tisipatif. Kebangsaan tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus pula diimbangi dengan pendekatan kemanusiaan. Pendekatan yang mengutamakan kebangsaan di atas kemanusiaan akan berujung penggunaan  kekerasan  dalam  menangani  ke - resahan dan aspirasi rakyat Papua. Pendekatan kebangsaan an sich inilah  yang  sejak  dahulu, dan cenderung dipertahankan hingga kini dalam meredam  keresahan  dan  aspirasi  orang­orang Papua. Padahal sudah terbukti, sejak Timor Leste, Aceh, dan Papua, pendekatan represi militer bu - kan saja tidak mampu menyelesaikan problem, malah memperluas dan memperdalam sentimen separatis. Prinsip kemanusiaan atau internasio­ nalisme berarti memandang orang­orang Papua sebagai sesama saudara, sesama umat manusia. Tentu  saja  itu  berarti  setara  derajatnya,  setara hak­haknya,  setara  martabatnya  dengan  etnis dan penduduk pulau atau provinsi manapun di Indonesia. Memandang Papua dengan kacamata kemanusaian  berarti  bukan  wilayah  geografis Papua  yang  harus  dirangkul;  bukan  kekayaan tambangnya,  bukan  hutan­hutan  yang  bisa dipersembahkan bagi investor sawit yang harus dicintai, melainkan manusia, orang Papua.
Kedua, sosio­demokasi adalah perasan dari prinsip  demokrasi  politik  dan  keadilan  sosial. Demokrasi politik asli Indonesia adalah demokra - si musyawarah, dialog, bertukar pikiran, gagasan agar saling memahami sehingga tercipta mufakat. Oleh karena setiap kelompok masyarakat baik suku­suku, agama, kaum perempuan, kaum muda di  Papau  harus  dilibatkan  secara  aktif  dalam dialog dan dalam pengambilan kebijakan public disemua  aspek  pembangunan  di  tanah  Papua. Sosio­demokrasi juga berarti demokrasi politik harus dibarengi demokrasi ekonomi, demokrasi yang mencegah penguasaan sumber daya agraria, sumber daya alam, dan aset produksi strategis berada di tangan segelintir elit ekonomi. Wujud dari adanya demokrasi ekonomi adalah keadilan sosial. Proses pembangunan harus menempatkan massa­rakyat Papua sebagai subyek politik de­ ngan mempertimbangkan hak massa­rakyat Papua
atas sumber daya alam (tanah, hutan, hewan, dan lainnya) sebagai sumber hidup dan kehidupan.

## PUSTAKA ACUAN
Al­Rahab,  Amiruddin.  (2012,  12,  16).  Mengenal wajah  nasionalisme  Papua. Kompas.com . Diakses https://nasional.kompas.com/ read/2012/12/16/0340364/mengenal.wajah. nasionalisme.papua?page=all .
Amnesty  International.  (2018). “Sudah, kasi ting- gal dia mati”: pembunuhan dan impunitas di Papua .  Jakarta:  Amnesty  International Indonesia.
Anderson, Benedict. (2001). Imagined communities.
Omi  Intan  Naomi  (Penerj.).  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Insist Press.
Antoh, Demmy. (2007). Rekonstruksi & transformasi nasionalisme  Papua.  Jakarta Timur:  Pustaka Sinar Harapan.
Berger,  Peter.  (2005).  Piramida  kurban  manusia . Jakarta : Pustaka LP3ES Budiarti, Aisah Putri. (2017). Relevansi Papua road map  dan  tawaran  gagasan  untuk  Papua. Rusdiarti,  S.  Riella  &  Pamungkan,  Cahyo. (Ed). Updating Papua road map: proses perdamaian, politik, kaum muda, dan dias- pora Papua . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, LIPI.
Elisabeth,  Adriana.  (2012).  Perdamaian  dan  pem - bangunan  Papua:  Problematika  politik  atau ekonomi? Jurnal Penelitian Politik . Volume 9. Nomor 1, 19­32.
Fakih,  M.  (2002).  Runtuhnya  teori  pembangunan dan globalisasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Insist.
Gaffar, Afan. (2005). Politik Indonesia: Transisi menu- ju demokrasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hormat, George. (2019, 08, 21). Menjadikan Pancasila sebagai  “Leitstar”  Penyelesaian  Masalah Papua. Kompasiana.com . Diakses dari https:// www.kompasiana.com/tilariapadika/5d5d - 627e097f364b785c5b93/menjadikan­pancasi - la­sebagai­leitstar­penyelesaian­problem­pap - ua?page=all.
Husain, Farid. (2019, 12, 09). Menuju dialog Papua. Koran Kompas cetak .
ICP Secretariat dan Tjahjono, Budi. (2018). Hak Asasi Manusia di Papua 2017: laporan kelima dari koalisi Internasional untuk Papua (ICP) yang meliputi  kejadian  sepanjang  bulan  Januari 2015 sampai dengan Desember 2016 . Fransisca K. (Penerj.). Jerman: International Coalition for Papua (ICP).
Karma, Filep. (2014). Seakan kitorang setengah bina- tang: Rasialisme Indonesia di tanah Papua . Jayapura: Penerbit Deiyai.
Li,  Tania  Murray.  (2012).  The  will  to  improve: Perencanaan, kekuasaan dan pembangunan di Indonesia. Serpong: Marjin Kiri.
Mambrasar, Yohannis. (2017). Meningkatnya represi terhadap kebebasan berkespresi di tengah menguatnya aspirasi kemerdekaan papua . Diakses dari. https://perpustakaan.elsam.or.id/ index.php?p=show_detail&id=15280&key - words=kebebasan .
Materay, Bernarda. (2012). Nasionalisme ganda orang Papua . Jakarta: Kompas Penerbit Buku.
Mukthi,  M.  F..  Nasionalisme  dua  sisi. Historia . Diakses dari https://historia.id/politik/articles/ nasionalisme­dua­sisi­v2L16 . Ngadisah. (2003). Konflik pembangunan dan gerakan sosial politik di Papua . Yogyakarta: Penerbit Pustaka Raja. Pakey,  Frans.  (2018). Papua mencari jalan perda- maian:  Telaah  konflik  dan  resolusi  di  bumi cenderawasih . Jakarta: Kompas Penerbit Buku.
Pattisena, Edna C. (2019, 08, 28). Dengarkan suara Nduga. Koran Kompas cetak .
Sani, Simon Oriengel. (2016). Suku Moi terancam kehilangan hutan, tanah, dan tempat keramat.
Adiani  Viviana, et.,al .  (Ed). Pembela HAM menulis: Bunga rampai pendokumentasian situasi HAM di tanah Papua . ELSAM. Sekretariat  Kabinet  Republik  Indonesia  (2019). Jalan trans Papua terus dibangun, pemerintah targetkan  2019  tersambung  semua.  Diakses dari https://setkab.go.id/jalan­trans­papua­ter - us­dibangun­pemerintah­targetkan­2019­ter - sambung­semua/ . Septiani,  Uly  Mega.  (2017,  07,  25).  Komunitas terbayang  ala  Indonesia. Didaktikaunj. com .  Diakses  dari  https://didaktikaunj. com/2017/07/25/%E2%80%8Bkomunitas­ter - bayang­ala­indonesia/ . Sudibyo, Agus. (2019). Demokrasi dan kedaruratan: Memahami filsafat politik Giorgio Agamben . Serpong: Marjin Kiri.
Supardan, Dadang. (2010). Alienasi sosial dan budaya masyarakat Papua: Sebuah refleksi. Jurnal Ilmu Politik . Edisi 21, 189­212.
Widjojo,  M.  S.  (Ed).  (2009). Papua road map: Negotiating the past improving the present, and securing the future . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Yayasan TIFA, LIPI.
Wilson.  (2017). Transformasi  gerakan  kaum  muda Papua.  Rusdiarti,  S.  Riella  &  Pamungkas, Cahyo.  (Ed). Updating Papua road map: proses perdamaian, politik, kaum muda, dan diaspora Papua .  Jakarta:  Yayasan  Pustaka Obor Indonesia, LIPI.