## MEMBUMIKAN AKAD MUDHARABAH DALAM PRAKTEK PERBANKAN SYARI’AH

## Moh Nurul Qomar
Jurusan Ekonomi Islam Universitas Hasyim Asy’ari Jombang Email: mnqomar84@gmail.com
Abstract: The present study aimed at finding mudaraba position in the middle of the fiqh literature and Shariah banking, so employing qualitative approach and patterned library research. Mudaraba is a business cooperation contract as between two parties, where the first ( Shahibul mall ) provides the capital, while others became manager. Because that’s the nature of mudaraba more practical to run on Islamic banking compared with shirkah. Mudharabah was not the original products of Islamic law. Mudaraba has been practiced long before Mohammed became a prophet. The acceptance of mudaraba as part mu’amalah rule in Islam, because there is no description of the scholars of fiqh which prohibit.
Keywords: contract, mudaraba, banking, shariah
Bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa. Da- lam kegiatannya bank melakukan penghimpunan dana dari  masyarakat  atau  dana dari  pihak  ketiga  dalam bentuk simpanan. Selain itu bank melakukan penya- luran dana dari pihak ketiga kepada masayarakat yang membutuhkan dana, baik itu untuk kegiatan konsumsi maupun  untuk  kegiatan  produksi.  Penyaluran  dana dari  pihak  ketiga  tersebut  dilakukan  dalam  bentuk kredit (Pandi, dkk., 2005:186).
Apabila melihat UU No 10 tahun 1998 tentang bank, maka ditemukan dasar hukum operasional per- bankkan  syari’ah.  Adapun  prinsip  syari’ah  dalam perbankkan salah  satunya adalah  bagi hasil.  Istilah bagi hasil sangat identik dengan mudharabah, mudha- rabah sebagai salah satu pembiayaan yang ditawarkan bank  syari’ah  dalam  menghindari  unsur  riba  yang mampu bersaing dengan produk bank konvensional. Istilah mudharabah adalah produk pembiayaan paling dikenal  oleh  masyarakat  perbankan  syari’ah.  Pem- biayaan mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana pemilik modal memper- cayakan sejumlah modal  kepada nasabah pengelola usaha dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan (Hosen, 2007:37).
Pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah tidak tertutup  dari  adanya  resiko  kegagalan  pembiayaan, dalam  hal  pengembalian  pembiayaan  oleh  nasabah debitur  sehingga  akan  mempengaruhi  tingkat
kesehatan bank, sehingga bank syari’ah dalam mela- kukan kegiatan usahanya harus memperhatikan asas kehatihatian. Faktor ketidakpastian adalah faktor yang given, sudah menjadi sunnatullah, sebagaimana Allah SWT berfirman (QS. 31:34):
Sesungguhnya  Allah,  hanya  pada  sisi-Nya sajalah  pengetahuan  tentang  hari  Kiamat;  dan Dia-lah  yang  menurunkan  hujan,  dan  mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang  dapat  mengetahui  (dengan  pasti)  apa  yang akan  diusahakannya  besok.  dan  tiada  seorang- pun  yang  dapat  mengetahui  di  bumi  mana  Dia akan mati. Sesungguhnya  Allah Maha mengetahui lagi  Maha  Mengenal.
Bank syari’ah berusaha menyediakan pembiaya- an  mudharabah  dengan  kepercayaan  tinggi  kepada para nasabah yang resiko modal ditanggung pemilik modal  (bank),  tidak  seperti  pembiayaan  berbasis bunga di mana peminjamnya menanggung semua risi- ko. Menurut Humayon, dkk. (2001) salah satu perma- salahan akad mudharabah adalah tidak mampu diim- plementasikan dengan utuh disebabkan karena bank syari’ah dalam prakteknya membutuhkan jaminan hak properti. Hal ini menyebabkan kegagalan adopsi kare- na tidak ada aturan yang melandasi pada literatur fiqh.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menge- tahui proses adaptasi akad mudharabah dari literatur fiqh menjadi produk pembiayaan bank syari’ah. Lebih lanjut tulisan ini hendak mencermati mudharabah yang

## Moh. Nurul Qomar
dikembangkan  dalam  fiqih  dan  dapat  diupayakan penggunaannya dalam perbankan syari’ah.

## MUDHARABAH
Menurut Afzalir  Rahman  (2003:380)  memberi definisi  mudharabah  sebagai  suatu  akad  kemitraan ( partnership )  yang  berdasarkan  pada  prinsip  bagi hasil  dengan  cara seseorang  memberikan  modalnya kepada lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban ke- rugian berdasarkan isi pejanjian bersama. Pihak perta- ma, supplier atau pemilik modal, disebut shahibul mal dan pihak kedua, pemakai atau pengelola atau peng- usaha  disebut mudharib .
Pemilik  modal  ( shohibul  mal )  menggerakkan sebagian  hartanya  kepada  mudharib.  Kedua  pihak berhak untuk berbagi hasil atas tenaga dan usahanya. Selain berhak atas keuntungan, mudharib juga berhak untuk menggunakan modal dan berusaha menjalan- kannya  dengan  arah  dan  tujuan  yang  dikehendaki. Dalam fiqih Islam mudharabah merupakan salah satu bentuk  kerjasama  antara shohibul  mal (pemilik modal) dengan seorang pihak kedua ( mudharib ) yang berfungsi sebagai pengelola dalam berdagang.
Istilah mudharabah oleh ulama fiqh Hijaz menye- butkan dengan Qiradh. Orang-orang Madinah menye- but akad ini dengan muqaradah , di mana perkataan ini diambil dari kata qard yang berarti menyerahkan. Dalam hal ini, pemilik modal akan menyerahkan hak atas  pengelolaan  modal  tersebut  kepada  pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituang- kan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelolalah yang ber- tanggung jawab.
Mudharabah di bagi menjadi 2; Pertama, mudha- rabah  muthlaqah merupakan  kerjasama  antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha  dan  daerah  bisnis. Kedua, mudharabah muqayyadah merupakan  kebalikan  dari mudha- rabah  muthlaqah di  mana  pihak  lain  dibatasi  oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis.
Dalam dunia perbankan mudharabah diaplikasi- kan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti, pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan mudha- rabah diambil  dari  simpanan  tabungan  berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat  dilakukan  dari  deposito  biasa  dan  deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.

## METODE
Untuk menjawab permasalahan yang telah diru- muskan dalam pendahuluan, digunakan metode pene- litian, yaitu penelitian kepustakaan ( library research ). Langkah pertama dalam penelitian ini adalah inven- tarisasi sumber data (Anton, 1990:73), yaitu pengum- pulan  bahan  pustaka  yang  relevan  dengan  topik penelitian,  sesuai  dengan  tujuan  penelitian.  Dari sumber-sumber data tersebut, akan dihimpun diiden- tifikasi  dan  dicatat  semua  informasi  yang  memiliki relevansi dengan tema penelitian. Setelah data terhim- pun,  selanjutnya  dianalisis  analisis  secara  kritis, sehingga diketahui posisi mudharabah dalam literatur fiqh maupun bank syari’ah secara lebih tepat. Untuk kepentingan analisis ini peneliti menggunakan pende- katan tekstual  normative di  mana  bahan  pustaka sebagai  sumber  utama  atau  lebih  dikenal  dengan penelitian documenter (Anton, 1990:72).

## HASIL  DAN  PEMBAHASAN
Di dalam al-Qur’an dan Hadits kata mudharabah tidak disebutkan secara jelas. Al-Qur’an hanya meng- ungkapkan  akar  kata  dari  mudharabah  yang  terdiri dari huruf d}-r-b sebanyak lima  puluh delapan kali tetapi penggunaannya tidak secara langsung menunjuk istilah mudharabah (Udovitch, 2008). Diantara jumlah itu, terdapat kata yang dijadikan sebagian besar ulama’ fiqh sebagai landasan hukum dari mudharabah yaitu dharaba fi al-ardi (QS. 2:275) yang artinya berjalan dimuka  bumi.  mereka  menganggap  bahwa  yang dimaksud berjalan di muka bumi ini adalah bepergian ke suatu wilayah untuk suatu perdagangan.
Mudharabah  disebut  juga qirodh yang  berarti memutuskan. Dalam hal ini, si pemilik uang itu telah memutuskan  untuk  menyerahkan  sebilang  uangnya untuk diperdagangkannya berupa barang-barang dan memutuskan  sekalian  sebagian  dari  keuntungannya bagi  pihak  kedua  orang  yang  berakad qirodh ini (Wiroso, 2005:33)
Dari beberapa penelusuran tentang kata mudha- rabah tersebut  maka  dapat  dikatakan  bahwa  istilah mudharabah tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur’an. Keabsahan hukumnya hanya disan­ darkan pada  kesepakatan ulama  dengan  mengacu pada  su- nah taqririyah di mana Nabi membiarkannya untuk dipraktekan masyarakat muslim waktu itu.
Adapun hadits yang biasa dijadikan dalil praktek mudharabah sebagai diriwayatkan oleh Ibn Majah (Ibn Majah, t., th:2280) berikut; Rosulullah saw. bersabda terdapat  tiga  jenis  usaha  yang  mendapat  berkah
yaitu;  menjual  dengan  kredit,  muqaradha (mudharabah)  dan  mencampur  terigu  dengan gandum  untuk  kepentingan  sendiri  bukan  untuk dijual
Dari  Hadits  di  atas  menjadi  perdebatan  serius dikalangan  Ulama  fiqh  sehingga  keabsahan  hukum mudharabah  hanya  disandarkan  pada  kesepakatan para  ulama  dengan  mengacu  pada sunnah  taqri- riyah dimasa Nabi dan sahabat membiarkannya untuk dipraktekkan  masyarakat  muslim  waktu  itu.  Nabi Muhammad saw sebelum menjadi Rosul melakukan akad mudharabah dengan Khodijah sebelum menjadi istri Rosul dengan melakukan perniagaan antara negeri mekkah dan syams (Wiroso, 2005:34).
Dalam  kaitannya  dengan  bidang  muamalat  ini nilai-nilai yang dilarang secara tegas dalam al-Qur’an dan Hadits adalah terjadinya praktik riba dan gharar . Pembiaran  Nabi  SAW  terhadap  mudharabah  ini mengindikasikan bahwa kerjasama dua pihak dengan mempertemukan  modal  dan  usaha  merupakan kerjasama  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan manusia. Ketidaktegasan Nabi menjadi tanda bahwa kerjasama ekonomi tersebut akan selalu berubah dari masa  ke  masa.
Empat mazhab terkemuka yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i  dan  Hambali,  sependapat  kebolehan  dari mudharabah  dengan  sedikit  perbedaan  mengenahi jangka waktu dan persyaratan mudharabah (Rahman, 2003:399). Dalam Islam akad mudharabah diboleh- kan, karena bertujuan untuk saling membantu antara shohibul  al-mal (pengelola)  dengan  pengelola ( mudharib ). Demikian dikatakan oleh Ibn Rusyd dari madzhab Maliki bahwa kebolehan akad mudharabah merupakan  suatu  kelonggaran  yang  khusus  (1984: 178). Meskipun  mudharabah tidak  secara langsung disebutkan oleh al-Qur’an atau Sunnah, mudharabah adalah sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh  umat  Islam,  dan  bentuk  dagang  semacam  ini tampaknya  terus  hidup  sepanjang  periode  awal  era Islam sebagai tulang punggung perdagangan.
Di  luar  perdebatan  mengenai  dasar  hukum mudharabah, terdapat kenyataan bahwa mudharabah merupakan  kegiatan  ekonomi  yang  paling  sering dipraktekan oleh masyarakat Jahiliyah di mana mata pencahariannya berorientasi pada sektor perdagangan. Oleh karena itu pengaruhnya sangat kental pada masa Rasulullah, sehingga sulit dipahami ketidakterlibatan kaum muslimin dalam menggunakan jenis usaha ini. Termasuk juga Nabi SAW dan para sahabatnya. Di samping  itu  watak  kerjasama  ini  mengandung  nilai
solidaritas  yang  tinggi  yang  dapat  memberikan  ke- maslahatan bagi masyarakat.
Pada  abad  pertengahan,  perjanjian  kerja  sama mudharabah merupakan sarana ekonomi yang terpen- ting  bagi  masyarakat,  yang  menggunakan  sumber daya keuangan dan manusia sekaligus untuk meme- nuhi tujuan perdagangan. Keadaan demikian berlang- sung pada abad pertengahan baik di barat maupun di dunia muslim (Udovith, 2008:234).
Sebagaimana  diketahui  bersama  Mudharabah adalah perjanjian yang modal atau barang dagangnya dipercayakan  seorang  investor  kepada  pengelola, yang bertugas memperdagangkannya kemudian me- ngembalikan  modal pokoknya  berikut bagian  keun- tungan yang telah disepakati kepada investor tersebut. Sebagai imbalan kerjanya, wakil itu menerima bagian keuntungannya.  Kerugian  yang  dikarenakan  biaya- biaya operasional yang tak terduga atau spekulasi bis- nis yang tidak berhasil ditanggung sendiri oleh investor tersebut.  Sehingga  mudharabah  mempunyai  fungsi pinjaman ( loan ) dengan fungsi kerja sama ( partner- ship ), meskipun mengandung kedua fungsi tersebut, mudharabah tidak dapat dikelompokkan begitu saja ke  dalam  salah  satu  dari  keduanya.  Seperti  dalam kerja sama, keuntungan dan resiko dibagi oleh kedua belah pihak, yaitu pemilik modal menanggung modal sedangkan wakil menyumbangkan waktu dan tenaga. Meskipun begitu, di dalam mudharabah tidak berben- tuk modal kelompok dan investor tidak ikut bertang- gung jawab secara langsung terhadap transaksi yang dilakukan oleh wakil.
Pengenalan  istilah  mudharabah  bermula  dari dunia Islam ke kota-kota pelabuhan italia pada akhir abad  ke sepuluh  dan awal  abad  ke sebelas,  menye- babkan  perdagangan  eropa  berkembang.  Meskipun mudharabah  menjadi  bentuk  yang  telah  mengakar pada masyarakat arab, Udovith berpendapat bahwa lembaga  kerjasama  syirkah  maupun  mudharabah bukanlah hasil penemuan atau buatan fiqh. Lebih lanjut Udovith  memaparkan  bahwa  mudharabah  telah diketahui  dan digunakan  di  timur dekat,  setidaknya sejak pemerintahan Babilonia. Mudharabah juga ter- muat dalam kitab Talmud. Sedangkan di kota mekkah pada  waktu  itu  sebagai  sentral  perdagangan,  telah mengumpulkan  pedagang  dari  berbagai  Negara dengan  bentuk  perdagangan  yang  berbeda-beda. Selanjutnya  mudharabah  diterima  sebagai  bagian dalam hukum islam, karena tidak ada keterangan dari para ulama fiqh yang bertentangan (Udovith, 2008: 7). Berdasarkan hasil temuan tersebut, tidak diragunakan
lagi bahwa mudharabah berasal dari kebiasaan turun temurun masyarakat arab sebelum islam.
Kemungkinan  besar,  mudharabah  merupakan lembaga yang berasal dari semenanjung Arab, yang perkembangannya berlangsung di dalam lingkungan kafilah perniagaan orang-orang arab sebelum Islam. Pada saat penaklukan yang dilakukan oleh orang arab, mudharabah berkembang ke timur dekat. Afrika utara dan eropa selatan (Udovith, 2008).
Mudharabah  yang  menjadi  contoh  perjanjian perdagangan abad pertengahan sangat identik dengan lembaga  resmi  ekonomi  yang  terkenal  di  eropa (Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, 2001:283) yaitu commenda .  istilah commenda perkembangannya sampai masuk ke wilayah Indonesia, sebagaian lite- ratur  menyebutkan  bahwa  di  berbagai  Kesultanan Nusantara  berlaku  sistem  kelembagaan  kemitraan dagang ( syarikah mufawadhah ) dan sistem commenda atau kepemilikan modal ( arab: qirad, mudharabah, mugharadhah ).
Bukti lain dari pernyataan di atas adalah mun- culnya model bagi hasil yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu teknik operasional bagi hasil tersebut umumnya berkonsentrasi pada masalah pertanian dan perkebuman. Sistem ini terdiri dari dua pihak,  pemilik  modal  (ladang,  bibit,  pupuk  dsb) sedangkan pihak lain menyediaakan tenaga terampil. Istilah  bagi  hasil tersebut,  biasanya  dikenal  dengan paroan .
Dari gambaran tersebut tepat kiranya jika Ibnu Taimiyah menyamakan mudharabah dengan musaqah atau muzara’ah. Secara prinsip model kegiatan eko- nomi tersebut didasarkan pada kerjasama berkeadilan, saling  mempertukarkan  modalnya  masing-masing, baik harta dengan harta atau harta dengan tenaga.
Berdasarkan gambaran posisi mudharabah dalam literatur fiqh yang berkesimpulan atas dasar kebiasan masyarakat  madinah  dan  taqrir  nabi  di  atas,  maka akad  mudharabah  adalah  halal  (mubah)  dilakukan. Hal ini sesuai dengan ushul fiqh sebagai berikut; Di mana terdapat maslahah, di situ terdapat hukum Allah.
Terkait  dengan  kebiasaan  masyarakat  mempu- nyai pengertian bahwa sarana atau institusi ekonomi yang menjadi kebiasaan setiap masyarakat berbeda- beda dan berubah-ubah seiring dengan perbedaan dan perubahan  masyarakat  dari  waktu  ke  waktu  dan tempat ke tempat. Oleh Karena itu ahli ekonomi islam akan selalu menghadapi persoalan baru. Tentu sewa- jarnya hukum ekonomi islam berkembang mengikuti perubahan  tetapi  metode  yang  digunakan  dalam pengembangan  hukum  islam  tetap  berjalan  di  rel
syari’ah.  implementasi  mudharabah  dalam  dunia perbankan banyak disangsikan banyak kalangan, dari kesederhanaan hukum fiqh diterapkan dalam manaje- men  perbankan.
Pembahasan  mudharabah  dalam  Perbankan syari’ah lebih cenderung bersifat aplikatif dan praktis, jika dibandingkan dengan literatur fiqh yang bersifat teoritis. Akad mudharabah  bank-bank syari’ah  saat ini  sudah  menjamur  di  seluruh  dunia.  Perbankan syar’ah telah menjadi istilah yang sudah tidak asing baik di dunia Muslim maupun di dunia Barat. Istilah tersebut mewakili suatu bentuk perbankan dan pem- biayaan yang berusaha menyediakan layanan-layanan bebas bunga kepada para nasabah.
Bank  akan  menerima  dana  dari  masyarakat selaku nasabah (pemilik modal) dengan berlandaskan mudharabah  dengan  nisbah  tertentu.  Dalam  hal  ini penentuan  nisbah  ditentukan  secara  langsung  oleh pihak bank tanpa melibatkan nasabah (pemilik modal). Selanjutnya bank akan menggunakan uang itu dengan memberikan pinjaman kepada orang yang mempunyai keahlian dagang dengan akad yang sama. Hubungan segitiga ini sebenarnya dapat berubah menjadi musya- rakah atau mudharabah, jika orang yang mempunyai keahlian dagang tersebut juga sebagai nasabah. Se- hingga  bank  hanya  menanggung  modalnya  sendiri begitu juga nasabah yang memiliki keahlian dagang menanggung modal yang dimilikinya.
Suatu kerja  sama dua  pihak sebagaimana  pen- jelasan di atas, dapat berjalan dengan lancar dan baik, apabila bank memperoleh keuntungan yang lebih be- sar dari pihak orang yang mempunyai keahlian dagang sehingga  pihak  bank  mampu  membagi  keuntungan dengan pihak nasabah. Oleh karena itu bank meng- inginkan bagi hasil yang layak.
Umumnya, akad mudharabah digunakan dalam perbankan syari’ah untuk tujuan dagang jangka pen- dek  dan  untuk  suatu  kerja  sama  khusus.  Mudharib (nasabah)  setelah  menerima  dukungan  pendanaan dari bank, membeli sejumlah atau senilai tertentu dari barang yang sangat spesifik dari seorang penjual dan menjualnya kepada pihak ketiga dengan suatu laba. Sebelum disetujuinya pendanaan, mudharib memberi- kan  kepada  bank  segala  perincian  mendetail  yang terkait dengan barang, sumber di mana barang dapat dibeli  serta  semua  biaya  yang  terkait  dengan  pem- belian barang tersebut.
Mudharabah  merupakan  kerjasama  yang  me- nempatkan modal dan keahlian dagang dalam kedu- dukan  yang  sama.  Dalam  sudut  pandang  ini,  maka
secara normatif mudharabah tidak bisa dikategorikan sebagai utang piutang atau pinjam meminjam.
Dalam prakteknya, bank syari’ah di dalam mem- berikan pembiayaan mudharabah selalu mensyaratkan adanya  jaminan.  Ini  dilakukan  berdasarkan  fatwa dewan syari’ah nasional majelis ulama Indonesia NO: 07/DSN-MUI/IV/2000. Dilarangnya jaminan dalam mudharabah oleh ulama’ fiqh dapat dipahami sebagai bentuk keadilan dalam hubungan mudharabah dalam kontek  tempat  dan  waktu.  Oleh  karena  itu  jaminan dalam mudharabah pada perbankan syari’ah ditem- patkan sebagai perkecualian. Hal ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: Pertama, mudharabah yang tidak disyaratkan adanya jaminan dapat dilaku- kan dalam dunia ekonomi riil. Ini disebabkan karena terjalinnya hubungan personal, yang sedemikian bagus sehingga pemilik modal mampu memberikan modal bagi  mudharib,  karena  mengetahui  kemampuan mudharib  dalam  bekerja.  Sedangkan  dalam  dunia perbankan minimnya informasi dan hubungan personal antara  pemilik  modal  dan  mudharib  sehingga  perlu adanya jaminan sebagai bagian dari dari usaha agar perjanjian  mudharabah  mampu berjalan  efektif  dan efisien.
Kedua, berdasarkan  analisis  di  atas,  di  mana hukum islam dalam transaksi sangat fleksibel sehingga memungkinkan mudharabah terjadi modifikasi dalam praktek perbankan syari’ah. Ketiga, dunia ekonomi keuangan  bank  berbeda  dengan  ekonomi  riil.  Jika dalam dunia perbankan modal yang diserahkan bank kepada mudharib adalah milik pihak ketiga (nasabah), sedangkan dalam ekonomi riil, modal yang diserahkan kepada mudharib adalah miliknya sendiri. Keempat, tingkat  resiko  pembiayaan  mudharabah  dalam perbankan syaria’ah adalah sangat tinggi, tingginya tingkat resiko disebabkan karena dana yang diberikan kepada mudharib yang dibiayai oleh bank sudah terle- pas dari manajemen bank, sehingga bank hanya mam- pu mengawasi melalui laporan keuangan yang sangat mudah direkayasa. Dalam hal ini jaminan merupakan solusi  terbaik  agar  mudharib  mampu  bertanggung jawab  dan  terakhir,  sosio-budaya  masyarakat  di Indonesia  adalah  sedemikian  rupa,  moralitas  kehi- dupan masyarakat diragukan sebagai jaminan dalam melakukan akad mudharabah.
Dari kelima alasan tersebut, kedudukan jaminan dalam  mudharabah  berbeda  dengan  kedudukan jaminan pada bank konvensional. Kedudukan jaminan dalam  akad  mudharabah  adalah  sebagai  penjamin kepastian pengelola modal untuk tidak menyimpang dari ketentuan yang ada dalam perjanjian.
Sesuai dengan kedudukannya, maka fungsi jami- nan dalam akad mudharabah adalah menjamin terlak- sananya  akad  mudharabah  sesuai  dengan  kesepa- katan bersama, bukan karena memastikan kembalinya modal.

## KESIMPULAN  DAN  SARAN

## Kesimpulan
Hukum Akad mudharabah dalam kegiatan eko- nomi adalah  halal (Mubah)  dilakukan sebagaiaman ulama’ fiqh  memberikan kesimpulan  atas dasar  ke- biasaan masyarakat madinah dan taqrir nabi. Mudha- rabah  sendiri  bukanlah  produk  orisinil  dari  hukum Islam. Praktek mudharabah pada abad pertengahan berbeda dengan praktek dalam perbankan. Pada abad pertengahan  praktek  mudharabah  masih  bersifat sederhana, yaitu pihak pemilik modal ( shohibul mal ) menyerahkan sebagian hartanya untuk dikembangkan oleh mudharib  demi menghasilkan  laba. Sedangkan dalam perbankan, nasabah (pemilik modal awal) me- nyerahkan kepada bank (selaku mudharib), selanjut- nya pihak bank mengadakan kerjasama dengan orang yang memiliki  kemampuan dagang  dalam mengem- bangkan hartanya.
Praktek mudharabah tanpa adanya jaminan pada abad  pertengahan  dapat  dilakukan,  karena  kualitas dan moralitas mudharib sudah diketahui oleh pemilik modal, sehingga kepercayaan  pemilik modal sangat tinggi. Hal ini berbeda dalam dunia perbankan dimana informasi kualitas maupun mentalitas calon mudharib sangat  minim,  sehingga  adanya  jaminan  sangat dibutuhkan.
Jaminan  di  dalam  akad  mudharabah  berfungsi hanya  sebagai  penjamin  tidak  adanya  pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati. Bukan se- bagai jaminan atas kembalinya modal yang digunakan oleh mudharib.

## Saran
Berdasarkan  hasil  temuan  di  atas,  diharapkan mudharabah menjadi produk utama dalam perbankan syari’ah. Hendaknya bank mampu mengimplementa- sikan akad mudharabah sesuai prinsip keadilan dan maslahah. Usulan lain yang mampu disarankan kepa- da praktisi  maupun peneliti  perbankan syariah  ber- upaya menemukan solusi akan masalah mudharabah tentang  skema  akad  atau  transaksi  yang  lebih sederhana.

## DAFTAR  RUJUKAN
Afzalurrahman. 2003. Doktrin Ekonomi Islam . Yogyakarta: PT dana Abadi Wakaf. Anton,  B.,  dan Ahmad,  C.Z.  1990. Metode  Penelitian Filsafat . Yogyakarta: Kanisius. Ekonomi Masa Kesultanan. 2002. Ensiklopedia Tematis Dunia Islam: Khilafah dalam bagian ”Dunia Islam Bagian Timur” .  Jakarta: PT Ichtiar Baru Vab Hoeve. Pandia, F., dan Elly, S.O., Ahmad, A. Lembaga Keuangan :
Jakarta: Rineka Cipta.
Humayon, A.D., and John, R.P. 2001. Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking : Management and Con- trol Imbalances..Loughborough University.
Hosen, M.N. 2007. Tuntunan Praktis Menggunakan Jasa Perbankan Syariah . Jakarta: PKES. Ibn  Rusd.  1984. Bidayah  al-Mujtahid  wa  Nihayah  al- Muqtasid . Lahore: Maktabah Ilmiyah. MUI. 2007. Himpunan Fatwa Majelis Ulama . Jakarta.
Udovitch, Abraham, l. 2008. Kerja Sama Syari’ah dan Bagi Untung-Rugi  dalam  Sejarah  Islam  Abad  Perte- ngahan . Kediri: Qubah. Wiroso. 2005. Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari’ah . Jakarta: Grasindo.