JAKNAL IEGAUTAS I/OLUME 2 NO,I, FEB 2OO9
PERLINDUNGAN  ITUKUM TER}LA.DAP PEREMPUAN

## SEBAGAI KORBAN  KEKERASAII DALAM  RUMAH TANGGA
Oleh. Fenty U. Puluhulawa

## AbstraA
Ihe housed crirne  is one of the action against the Act No 39 year 1999 of Human  Right,  Act No 2i year 2004  of obliteration of housihold crime. As well,  this hosedhold  crimeis  one of the oflense toward the Inte-rnotionol  convention of Eliminotion of All forms  of Discrimination AgainsWoman (CEDAW). The emerging o/ the regulation of crime toward womcm  bqsed on the throught  thot citizens  hold  the rigkt to obtain  the savety feeting end free from all crime beased on our bqsic constitutioi and the PurcasilaBased  on thoose thought, househotd crime and discriminotion toward  womc*  hos to be elimination.  Iherefore, the victim of the household crime,  which  mostly womail, hove  to obtain protectionfrim the government  ang  the communigt. Ihis is in order to make  them ovoided from crime or crime  threats,  torture, and anyother action which disgracing the human pride.
- Subrtantialy,  Indonesian has  many low tools to regulare this problem. In fact, the implementation  and aplication of thoosi  regulation ye lot as it is expected rherefore it dis belief from the society  toward the low it self. rhere/ore, socialization  to all parts ofthe society  needs to be done in order to minimazed  the  household crime action
Kata Kunci: Perlindungan  Hulcum,  Perempuan, Korbon Kekerasqn,
Rumah Tangga

## Pengantar
Bila ditelusuri secara  mendalam maka  dapat  dipastikan  bahwa setiap orang yang  membentuk  rumah  tangga menginkan untuk  hidup bahagia sejahtera untuk selama-lamanya. Tidak sedikitpun tersirat maupun
tersurat dalam hati yang bersangkutan bahwa  tujuan berumah tangga  adalah untuk melalnrkan tindak kekerasan dalam rumah tangga.  Bagai  mana cara mencapai tujuan rumah tangga untuk

## JURNAL  LEGALUTASYOLUME 2 NO.I, FEB 2OO9
mendapatkan  keluarga  bahagia dan sejahtera  sangatlah  bergantung dari kedua belah pihak baik suami ataupun istri. SetiaP keluarga mempunyai cara sendiri dalam mencapai keluarga  Yang harmonis dan  sejahtera.
Dalam mengarungi bahtera rumah  tangga tidak jarang terjadi adanya badai yang menerPa Yang kadangkala sulit diduga kaPan datangnya.  Perbedaan latar belakang buday4 karak;ter,  serta  kebiasaan dll apabila tidak dikelola dengan baih maka berpotensi menimbulkan konflik  yang akan menimbulkan petaka cukup dahsYat. Oleh karena
itu adanya perbedaan yang  walaupun tidak terlalu besar aPabila tidak ditangani dengan baik akan berdarnpak pada timbulnya  tindakan kekerasan dalam rumah tangga (domestic  violencence). Dalam hal
terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tanggq maka biasanYa Pihak yang mempunyai Posisi lemah senantiasa  selalu menjadi korban baik secara fisik maupun secara pshikis'
Tindakan ini tsntunya daPat
mernbawa  dampak yang cukuP  serius bagi kelangsungan hidup keluarga.
Apabila  hal ini terus dibiarkan,  maka keadaan yang buruk sudah daPat dipastikan terjadi. Tinda-kan  ini tentunya melanggar hak asasi manusia.  Tindakan  kekerasan Yang terjadi dalam rumah tarlgga adalah perbuatan yang selain melanggar
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak  Asasi Manusia (HAM) , Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004  tentang Penghapusan  Kekerasan Dalam  Rumah Tangga juga melanggar konvensi internasional tentang Convention on the Elimination of  All Forms of Diskrimination Agains Women
(CEDAW) yaitu Penghapusan  segala bentuk diskriminasi terhadaP perempuan.Dalam konteks inter- nasional  sebagai  anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Indonesia mengenrban  targgung jawab  moral  dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal
tentang Hak Asasi Manusia (Universal
Declaration of Human Right) Yang telah ditetapkan oleh PBB sebagai instrumen  internasional lainnYa mengenai Hak Asasi Manusia Sebagai tindak laqjut dari ratifikasi tersebut  maka Pada tanggal 24 luli 1984 melalui  persetujuan DPR telah diundangkanlah Undang-Undang No- mor 7 tahun 1984  yang meruPakan pengesahan  konvensi  tersebut. Hal ini tentunya  haruslah ditindaklanjuti dengan implementasi  melalui produk hukum nasional yang  telah  diwujud- kan dengan keluarnYa ketentuan seba-gaimana  telah  disebutkan di atas yakni Undang-Undang Nomor 23 tahnn 2004 tentang PenghaPusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Munculnya  ketentuan tentang Tindak Kekerasan TerhadaP

## JURNALLEGALUTAS YOL(AIE 2 NO.I, FEB 2OOg
Perempuan bertolak dari pe- mikiran bahwa setiap *aiga Negara barhak mendapatkan rasa aman  dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945. Berdasarkan hal tersebut, maka segala macam bentuk kekerasan dalam  rumah  tangga serta segala bentuk  diskriminasi terhadap perempuan harus  dihapus.Atas dasar inilah  maka  korban kekerasan  dalam rumah tangga yang kebanyakan  ada- lah kaum  perempuan, haruslah men- dapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat  agar terhindar dan bebas dari kekerasan  atau ancaman kekerasan, penyiksaaq atau perlakuan yang merendahkan derajat dan marta-b41  kemil1usiaen.
Secara  substansial Indonesia memiliki berbagai perang-kat hukum yang mengatur tentang rnasalah ini, akan tetapi dalam kenyataannya masalah penegakan hukum di lndonesia masih juga menjadi sorotan dari semua pihak, dan hal ini tentunya berdampak pada  ketidak  percayaan  masyarakat terhadap hukum.  Beber-apa fakta yang dapat dikemukakan
sebagaimana dimuat dalam headline media lokal  Gorontalo post dinya- takan bahwa hasil penelitian Korimas Perlindungan Anak (Komnas PA)  tahun 2006 drnyatakan  bahwa angka perceraian di Indonesia  terus meningkat setiap
tahunnya yang dirata -ratakan  naik
3,6Yo untuk setiap daerahnya.
Faktor penyebab timbul-nya perceraian 26 kasus (23,95%) terjadi karena faktor ekonomi, faktor lain karena pertengkaran terus mene-rus 21 kasus (19,26%), kekerasan dalam rumah tangga 13 kasus (11,92Yo), perselingkuhan 9 kasus (8,25Yo), campur tangan keluarga 15 kasus (13,7 60/o), kelainan seksual 4 kasus (3,660/o). Faktor lainnya adalah ketidak cocokan keluarga. Data-data tersebut  adalah merupakan gambaran dari keadaan yang  ada di berbagai provinsi di Indonesia.Dari data-data yang telah dikemukakan di atas semuanya menimbulkan dampak baik secara fisik maupun psikhis bagi perempuan itu sendiri. Gejala lain yang  muncul bahwa masyarakat cenderung ingin menghakimi sendiri perbuatannya dari pada menyelesaikan melalui proses hukum yang berlaku. Idealnya  munculnya  undang - undang tindak kekerasan dalam rumah  tangga diharapkan dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi munculnya berbagai kasus kekerasan  terhadap rumah tangga ini memberikan indikasi bahwa hukum belum mampu memberikan per- lindungan yang  maksimal terhadap korban sebagai akibat tindak kekerasan yang tedadi  dalam  rumah
JURNAL  LEGALUTASVOLUME 2 NO.I,  FEB 2OO9
tangga. Oleh sebab itu Perlu perhatian yang serius dari semua pihak  untuk  menangani ha1 tersebut,
sehingga dengan demikian frekuensi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalkan. Materi ini sengaja disampaikan dalam  bentuk pen-yuluhan  hukum kepada masyarakat  agar masyarakat memahanri keberadaan undang- undang yang kurang lebih 2 tahun diberlalnrkan  di Indonesi a. Adapun yang menjadi inti permasalahan yang disamPaikan adalah bagaimana perlindungan h"kop terhadap korban tindak kekerasan dalam rumah  tangg{?
Tinjauan Pustalie
Secara umum  Undang- Undang Nomor 23 ahun 2004 sebagai  salah satu  perangkat hukum Yang msngatur tentang Penghapusan Kekerasan datam rumah tangga menYatakan bahw4 Kekerasan  TerhadaP Rumah Tangga adalah  setiaP Perbuatan terhadap seseorang terutama perem- pruul yang berakibat timbulnYa kesengsaraan  atau  penderitaan  secara fisik, seksual, psikologis, dan atau
penelantaran rumah tangga  termasuk ancaman untuk melakukan  perbuatarq pemaksaan, atau  peram-pasan kemer-
dekaan secara melawan  huk-um  dalam - lingkup rumah tangga.Dari  definisi yang diberikan oleh undang-undang di atas tampak bahwa tindak kekerasan yang dimaksud adalah
tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tlngga yang secara khusus dilakukan terhadap perempuan dengan menimbulkan  akibat yang tidak baik bagi korban.
Selanjutnya dalam undang- undang ini dinyatakan bahwa Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tanggq menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah  tangga.
Tindak kekerasan dalam rurnah tangga adalah perbuatan yang di samping menimbulkan penderitaan
secara fisik  juga menimbulkan penderitaan secara psilfiis bagi perempuan. Oleh sebab itu sudah seharusnya dihapus. Penghapusan Tindak Kekerasan Dalarn Rumah
Tangga  bertujuan untuk:
1. Mencegah segala bentuk
kekerasan dalam rumatr tangga.
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah  tangga
3. Menindak pelaku dalam kekerasan  rumah tatgga 4. Memelihara keutuhan rumah
tangga yailg harmonis dan sejahtera.
Selain tujuan yang  dikemukakan di atas maka  Penghapusan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga didasarkan
JURNAL  LEGALUTAS  I/OLUME 2 NO.I, FEB 2OO9
atas asas  penghormatan hak asasi, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban. Hal  ini sebagaimana dikemukakan oleh Mansour Faqih (1997: 72), yang mengemukakan bahwa  diskriminasi  menurut analisis gender lebih dititkberatkan pada adarrya ketidakadilan  stnrktural dan sistem yang disebabkan oleh gender. Dengan menggurakan analisis gender, maka  ditemukan  manifestasi ketidak adilan  sebagai berikut:
1. Terjadinya
marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuar; meskipun tidak setiap marginalisasi  perempum disebabkan oleh ketidakadilan gender. Misalnya barryaknya perempuan yang tersingkirkan
dan menjadi miskin akibat
program pertanian Revolusi
Hijau yang hanya  memfokuskan pada petani laki-laki. Hal ini karena asumsinya  bahwa petani itu identik dengan  kaum laki-laki.
Atas dasar itu banyak petani perempuan  tergusru dari sawah dan pertanian bersamaan  dengan tergusurnya ani-ani, kredit untuk petani yang  artinya adalah petani laki-laki,  serta pelatihan pertanian yang hanya  ditujukan untuk kaum  lakiJaki.Jadi yang menjadi permasalahan adalah
pemiskinan petani perempuan yang akibat bias gender. Di bidang lain banyak sekali
pekerjaan perempwrn seperti guru TK atau sekretaris  yang dinilai  lebih rendah dari dibanding pekerjaan laki-laki dan seringkali  berpengaruh terhadap perbedaan gaji antara keduajenis pekerjaan  tersebut.
2. Terjadinya sub ordinasi pada salah satu jenis kelarnin, umunnya pada  kaum  perempuan. Dalam rumah tangga masyarakat firaupun  negar4 banyak kebijakan yang dibuat tanpa menganggap penting kaum perempuan.Misalnya adanya anggapan bahwa  perempuan  toh nantinya akan ke dapur,  mengapa harus disekolahkan, ini adalah bentuk suborganisasi yang dimaksudkan. Bentuk dan mekanisme  sub ordinasi tersebut dari wakfu ke waktu, dari tempat ke tempat pasti berbeda. Misalnya ada anggapan  bahwa perempuan mempunyal pembawaan  emosional sehingga dianggap tidak tepat tampil sebagai pemimpia ini adalah  sub ordinasi dan diskriminasi berdasarkan gender. Selama berabad-abad dengan alasan doktrin agama kaum perempuan tidak  boleh  memimpin apapun, termasuk  masalah keduniaan,
tidak dipercaya memberi kesaksian, bahkan tidak memperoleh warisan. Adanya penafsiran agamLa yang
I I I ! i I I I

## JI]RNAL LEGAI,TTAS YOLUME 2 NO.1, FEB 2OA9
J.
mengakibatkan  subordinasi dan
marginalisasi kaum perempuan itulah yang  dipersoalkan.
Adanya pelabelan negatife
(s tre otipe) terhadap jenit kslami n tertentu dan akibat  sffeotipe  itu
terjadi diskriminasi serta berbagai ketidakadilan lainnya.
Dalam masyarakat, banyak sekali streotipe yang  diletakkan pada kaum perempuan yang berakibat membatasi, menyulitkan, merniskinkan serta merugikan kaurn perempuan. Hal ini disebabkan adanya keyakinan
masyarakat  bahwa kaum laki-laki adalah  pencari  nafl<ah (bread
winer) misalnya, maka setiap
pekeqaan yang  dilakukan oleh perempuan dinilai hanya sebagai
tarnbahan dan oleh karenanya boleh  saja dibayar lebih rendah. Oleh sebab itu dalam  keluarga sopir (dianggap sebagai pekerjaan laki-laki) dan sering
dibayar lebih tinggi dibanding pembantu rumah tangga (peran gender  perempuan) meski tidak ada  yang bisa menjamin  bahwa pekerjaan sopir lebih berat dan lebih  sulit dibandingkan memasak dan mencuci. kekerasan  (violence) terhadap jenis  kelamin tertentu,  umrunnya perempuan  perbedaan gender.
Kekerasan ini mencakup kekerasan fisik seperti  perkosaan dan pemukularq sampai
kekerasan dalam bentuk halus seperti pelecehan seksual dan penciptaan ketergantungan. Banyak  sekali kekerasan terhadap  perempuan yang  terjadi karena  adanya streotipe gender dan sosialisasi  gender yang amat lama sehingga mengakibatkan kaum perempuan secara fisik lemah  dan laki-laki  umunya lebih kuat maka hal  itu tidak menimbulkan masalah  sepanjang
anggapan lemahnya perempuan
tersebut mendorong  laki-laki boleh dan bisa seenaknya memukul dan mernperkosa perempum. Banyak tsdadi perkosaan jusfru bukan karena unsur  kecantikan narnun krena kekuasaan dan streotipe ge,nder yang diletakkan pada kaum perempuan.
5. Karena  peran gender perempuan
adalah  mengelolah rumah tmggq maka  banyak perenrpu{m  yang menanggung beban kerja domestik  lebih banyak  dan lebih lama. Dengan kata lain, peran gender  perempuan mengelol4 menjaga dan memelihara kerapian  tersebut telah mengakibatkan tumbuhnya tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa  mereka  harus bertanggung jawab  atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik.
Sosialisasi peran gender  tersebut menimbulkan rasa bersalah
4.

## J{TRNAL LEGALUTAS  VOLUME 2 NO.], FEB 2OO9
dalam diri perempuan jika tidak menjalankan tugas-tugas domestik  tersebut.  Sedang bagi kaum laki-laki  tidak saja merasa bukan tanggung jawabny4 bahkan banyak hadisi adat yang melarang laki-laki tillibat dalarn peke{aan domestik. Beban tersebut bahkan menjadi dua kali lipat bagi bagi perempuan yang bekerja di luar rumah. Selain bekda di luar rumatr, mereka juga masih harus bertanggung jawab atas keseluruhan  pekerjaan domestik.  Maka hubungan  antara buruh dengan ishinya be6entuk cara produksi yang feodalistik, yakni para buruh membeli perempuan guna rnelal,ani keluarga. Namum bagi mereka yang secara ekonomi cukup, pekerjaan domestik ini kemudian dilimpahkan ke pihak lain yakni pembantu  rumah  tangga. Proses
ini mengandung arti terjadi pemindahan marginalisasi subordinasi dan beban kerja
(burden) dari para istri ke para pembantu rumah  tangga yang kebanyakan juga kaum perempuan.
Peristiwa  hukum  dalam lapangan hukum pidana  disebut sebagai Strsbaar Feit atau tindak  pidana dan peristiwa pidana  dalam lapangan hukum psrdata  yang  disebut dengan
istilah Onrechtmatige Daad atau perbuatan melawan hukum,
Menurut Prodjodikoro bahwa tindak  pidana adalah  suatu  perbuatan yang pelakunya dikenakan pidana. (Kansil, 2004:37) Dalarn istilah  tindak pidana terdapat  unsur-unsur yakni unsur objektif dan subjeltif. Unsur subj ektif terdiri dari : . Kesengajaan  atau
Ketidaksengaja-an r Maksud pada suatu percobaan o Macam-macam  maksud o Msrencanakan terlebih dahulu Sedangkan  unsur-unsur objektif dari tindak pidana meliputi: o Sifat melanggar hukum o Kualitas  dari si pelaku o Kausalitas yaitu hubungan antara suafu tindakan sebagai  penyebab dengan kenyataan sebagai akibat (Fuad dan Tongat 2004:34) Secara sederhana kata perlindungan memiliki 3 unsur yakni, subjek  yang melindungi,  objek yang akan  terlindungi karenanya" alat, instrumen maupun upaya yang dipergunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.
Kehadiran  huk-um di dalarn masyarakat di antaranya  adatah untuk mengintegrasikan dan mengkoor- dinasikan  kepentingan yang saling bsrbenturan antara satu sama lain, sehingga benturan  tersebut sedapat mungkin  diminimalkan.

## JURNAL  LEGALUTASVOLUME 2 NO.], FEB 2OO9
Hukum  adalah mewakili otoritas tertinggi untuk  menentukan kepentingan-kepentingan manusia
yang perlu dilindungi  dan di atur, oleh sebab itu untuk memberikan perlindungan tersebut , maka manusia telah mati Pun masih mendapatkan  tempat dalam hukum, termasuk  manusia yang masih
dalam kandungan apabila kepentingannya  menghendaki  untuk itu.(Rahardjo, 2000: 53)
Bentuk-Bentuk  Kekerasan Dalam Rumah  Tangga Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 menetapkan tentang bsntuk-bentuk  kekerasan dalarn
rumah tanggayaitrl Kekerasan Fisik, meliPuti memukul, menafirpar, mencekik, menendang melempar  barang  barang kefllbuh  korban,  menginjalg melukai dengan tangan kosong atau alatlsenj  ata, membunuh.
Psikologis,  bertsriak- terialq menyumpah,msngancam, merendahkan" mengatur,  melecehkan, menguntit, dan mernata-matai, tindakan-tindakan lain Yang menimbulkan rasa takut (temrasuk yang diarahkan  kepada orang-orang dekat korban,  misalnya keluarg4 anak, suarni, teman dekat dll).
Seksual, melakukan  tindakan yang mengmah ke ajakan/desakan seksual sepfii menyenhrh,  merabq mencitrm dan atau melakukan
tindakan-tindakan lain yang tidak dikehsndaki korban, menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan  yang merendahkan dan melecehkan dan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, metnaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan  fisik maupun tidah memaksa melalarkan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.
Finansial, mengambil uang korbaru menahan dan tidak memberikan kebutuhan financial korbaru mengendalikan dan mengawasi  pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya,  semuanya dengan maksud untuk dapat mengendalikan
tindakan  korban. Spriual, merendatrkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban untuk  meyakini  hal- hal yang tidak diyakirioyq mamaksa korban mempraktikan ritual dm keyakinan tertentu. MasYarakat masih menganggap bahwa wilaYah rumah taflgga masuk  dalam wilaYah domestic yang bebas dari camPur tangan pihak luar.  Oleh sebab itu segala peristiwa yang terjadi dalam rumah tarlgga. Semua Perbuatan yang telah disebutkan aPabila dilanggar,  maka  akan dikenai sanksi pidana berdasarkan unfleng-undang ini.

## JURNAL IEGALUTAS VOLUME 2 NO.I, FEB 2OO9
Faktor-Faktor Yarg Memungkinkan
Tindak Kekerasan Dalam Rnmah
Tangga 1. Sebagian besar masyarakat
cenderung sulit  untuk diketahui
pihak lum balrkan penegak hukum sekalipun, terlebih peristiwa yang  terkait dengan hubungan  suami isteri, sehingga tabu untuk dikomunikasikan dengan  orang lain.
2. Pffaturan perundangan yang mensyaratkan bahwa tindak pidana yang  terjadi datam rumah
tangga  merupakan delik aduan, sehingga bila korban tidak mengadu pada yang berwajib, pihak berwajib tidak bisa melakukan apa-apa. Kondisi ini membuat pelaku merasa  terbebas dari sanksi pidana dari peraturan yang ada. 3. Adanya  cultur  poternalistic yutg mengajarkan bahwa isteri haruslah setia dan tzat pada suami tanpa  reserve. Tidak  turut apa yang menjadi keinginan suami berarti tidak setia,  tidak baik dan melanggar adat istiadat. Hal  ini  pada akhirnya menimbulkan rasa nrima isteri terhadap perlakuan macam apapun dari suaminya. Bila suami berbuat kejam atau tidak sewajarnya  terhadap isterinya, itu sudah hal yang lunrah. Bahkan yang lebih ekstrim adanya pandangan bahwa perbuatan
yang tidak menyenangkan  yang dilakukan suarni  terhadap isteri semuanya  adalah kesalahan isteri. Oleh sebab itu isteri merasa layak dihukum dan diperlalrukan demikian.
4. Penegak hukun masih  ragu-ragu dalarn menangani kekerasan seksual suami  terhadap isteri. Masih ada kebimbangan apakah ini tindak  pidana atau bukan, sehingga setiap ada laporan atau pengaduan pengaduannya menjadi bertele-tele, korban
akhirnya  enggan mengadu. Belum lagi petugas penerima laporan  yang kurang professional.
5. Sejaian dengan hukum pernbuktian,
tindak kekerasan sumri terhadp isteri  masuk  ke wilayah  pembuktian yang teramat nnnit Dbutuhkan keterangan  saksi,  keterangan  ahli" sxd (visum et repertum),  petuqiuk serh keterangan  terdakwa yang memang  sangat sulit mem- perolehnya  Parapihak ymg terkait dsngm kasus ini terkendala  pada beban  psikologis rmhrk mengungkrykan qa adanya sehingga bukti-bukti itu sering hanyalah  merupakan sebuah rekayasa.
Masalah Yang Dihadapi Kaum Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah  Tangga
.NIRNAL IEGALUTAS VOLUME 2 NO,I, FEB 2OO9
1. Tidak  mudah melaPorkan kasusnya karena dianggaP mem- buka aib keluarga.
2. Ragu melaporkan karena bias, yang  dipersalahkan adalah Pihak perempuan karena tidak benar
msngurus  keluarga.
3. Takut melaporkan karena bias memperparah kekerasan yang dialaminya. Suami  semakin  gelaP mata kalau mengetahui isterinYa berani melaporkan  dirinYa.
4. Berani  melapor ke polisi, tetapi respon  aparat yang tidak serius, karena kasus ini dianggaP sebagai  masalah Pribadi, atauPun direspon tetaPi sulit untuk
msmbultikan tindak kekerasan yang terjadi.
5. Berani  melapor  dan  ada bukti kuat. Dilema buat seorang perempurn  aPabila sang suarni sebagai pencari naftah keluarga
dipenjara  atas perbuatan yang dia
lakukan  terhadaP  isterinYa. Dai beberaPa Poin Yang telah diuraikan di atas, maka Ymg menjadi korban adalah pihak yang lemah dalart hal ini perqnpuan.  Oleh sebab itu sejak tahun  2004  pemerintah Indonesia telah melalarkan kebijakan mengeluarkan
Undang-Undanf Nomor 23 Tahun
2004  tentang  Kekerasan  Dalam  Rumah
Tangga.  Undang-undarg ini sengaja dikeluarkan dalam rangka melindungi kaum perempuan dari tindakan semena-mena kaum lakai-laki'

## Perlindungan  Hukum  Bagi Kaum
Perempuan Undang-undang No 23 tahun
2004  tentang PenghaPusan
Kekerasan. Dalam Rumah Tangga dalam  Pasal 44 menyatakan:  (1) Setiap  orang yang melakukan perbuatan  kekerasan fisik dalam lingkup rumah  tangga diPidana paling larna 5 tahun atau denda 15 juta rupiah; (2) Dalam  hal Perbuatan tersebut di atas, yang bersangkutan jat h sakit maka  diancam Pidana paling lama 10 tahun  penjara atau denda 30 juta rupiah; (3) APabila menimbulkan matinya orang dipidana dengan  pidana penjara paling  lama 15 tahun  atau denda 45 juta ruPiafu  (4) Dalam hal perbuatan dilakukan tapi tidak menimbulkan rasa  sakit dan halangan  dalam  melakukan  pekerj  aan maka dipidana paling lama 4 bulan atau denda 5 juta ruPiah.Pasal 45 berbunyi: (1) Apabila seseorang melakukan  kekerasan psikhis dalam lingtup rumah tanggq maka dipidana penjara 3 tahun atau denda  Paling lama 9 tahun; (?) APabila Perbuatan tersebut dilalokan dan tidak menimbulkan rasa sakit dan  halangan dalam melakukan  Pekerjaan maka dipidana 4 bulan atau  denda 3 juta rupiah. Pasal 46 berbunYi: APabila melakukan tindak kekerasanseksual maka  dipidana penjara 12  tahun,  atau denda 36 juta rupiah

## JURNAL  LEGALUTAS  VOLL]ME 2 NO.I, FEB 2OOg
Pasal 47 berbunyi: Msmaksa melakukan  hubungan seksual, dipidana  dengan pidana penJara minimal 4 tahun maksimal  15 tahun atau denda 12 jata, maksimal 300 jutarupiah.
Pasal 48 berbunyi: Apabila perbuatan sebagaimana  dimaksud mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan sembuh sama  sekali, mengalami gangguan  daya pikir atau gangguan kejiwaan sekurang-kurangnya  selama 4 minggu  terus menerus atau 1 tahun tidak berturut-turug gugur atau matinya janin dalam  kandungan,  atau mengakibatkan tidak berfirngsinya alat reproduksi, dipidana paling singkat 5 tahun atau  penjara  paling
lama 20 tahun,  atau denda  paling sedikit 25 jata rupiah,  paline banyak 500 juta rupiah.
Pasal 49 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara paling  lama 3 tahun  atau denda paling  banyak 15 juta rupiah setiap orang yang: (a) me- nelantarkan  orang lain  dalam lingtr-up rumah tangganya pasal 9 (1); (b) menelantarkan  orang lain sebagaiman dimaksud  dalam  pasal g (2).

## Penutup
Dari hal-hal yang diuraikan di atas ternyata begitu besar perlindungan  hukum yang diberikan oleh Negara  kepada seorang perem- puarL derni untuk  peningkatan harkat dan marlabat  perempuan itu sendiri.
JURNAL  LAGALUTAS  VOLUME 2 NO. I, FEB 2OO9
Daftar Pustaka
Fuad UsfA A, 2004, Pengantat Hulatm Pidona,lJniversitas  Muhamadiyah Malang,Malang.
Kansil, CST,  2004,  Pokok-Polcok Hulatm Pidana, Hulatm
Pidana  Untuk tiap Orang, Pradya Paramita
Luhulima  Archi Sudarti, 2000, Pemahaman Bentuk Bentuk  Tindak Kekerasan Dalam Rumah  Tangga,  Pusat Kajim wanita dan Jender universias
Indonesi4  Jakarta
Mertokusumo, S, 2004, Penemuan Huhtm sebuah Penganlar, Liberty,
Yogfakarta.
Rahardjo, Sadipto, 2000, Ilmu Hulatm, Citra Aditya Bakti, Bandung
Soekanto, Soerjono, 1984, Pengantar  Penelitidn  Huhtm,  Universitas Indonesia
Pres,  Jakarta.
Undang-Undang Nomor 23 tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekprasan Dalam Rumah Tangga.
Keputusan  Presiden Nomor l8l tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti
Kelreras an TerhadaP P eremPuan'