EKSISTENSI PETUGAS KAMPANYE MENURUT UNDANG- UNDANG PEMILIHAN UMUM DAN PERATURAN KPU NOMOR 15 TAHUN 2023

[Chandra Darusman S] 1
[Apri Rotin Djusfi] 2
[Phoenna Ath Thariq] 3
[Jefrie Maulana] 4
1 [Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar]
1 [ chandradarusman@utu.ac.id ]
2 [Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar]
2 [ aprirotindjusfi@utu.ac.id ]
3 [Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar]
3 [ phoennaaththariq@utu.ac.id ]
4 [Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar]
4 [ jefriemaulana@utu.ac.id ]

## Abstract
Campaigning is one of the stages in the general election. Campaign implementation can be  carried  out  by  campaign  executives,  election  participants,  campaign  teams,  and campaign  officers.  However,  the  existence  of  campaign  officers  is  not  regulated  in  the Election  Law  but  only  regulated  in  KPU  Regulation  Number  15  of  2023.  This  has  the potential  to  cause  legal  problems  related  to  the  accountability  of  campaign  officers according  to  the  law.  This  research  is  a  normative  juridical  research  with  a  statutory approach.  From  the  research  conducted,  it  is  known  that  campaign  officers  cannot  be held  criminally  liable  if  they  commit  prohibited  actions  in  the  process  of  conducting campaigns.  This  is  because  there  is  no  formulation  of  legal  norms  in  the  Election  Law that  recognizes,  recognizes  and  regulates  the  existence  of  campaign  officers.  The
P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
JurnalIus Civile (RefleksiPenegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar Volume 8, Nomor 1, Tahun 2024 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
implementation of criminal law accountability must guide the principle of legality which is one of the fundamental principles in criminal law.
Keywords : Campaign, campaign officer, election
Received: 15 Maret 2024                 Revised: 18 April 2024              Aceppted: 26 April 2024

## 1. PENDAHULUAN
Salah  satu  pilar  pokok  dalam  setiap  sistem  demokrasi  adalah  adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala melalui pemilihan umum yang  diadakan  secara  berkala. 1 Pemilihan  umum  di  Indonesia  sendiri  pada hakekatnya  merupakan  sarana  pemenuhan  demokrasi  dari  suatu  negara,  yakni perwujudan  dari  asas  kedaulatan  rakyat sebagaimana  rumusan  Pasal  1  ayat  (2) Undang  Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Menurut  ketentuan  Pasal  1  butir  1  Undang  Undang  Nomor  10  Tahun  2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  bahwa  pemilihan  umum selanjutnya  disebut  Pemilu  adalah  sarana  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  yang dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2 .
Salah  satu  tahapan  penting  dalam  proses  pemilihan  umum  adalah pelaksanaan kampanye. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa yang dimaksud dengan kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang  ditunjuk  oleh  Peserta  Pemilu  untuk  meyakinkan  Pemilih  dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu 3 .
Urgensitas pelaksanaan kampanye pada prinsipnya tidaklah sekedar untuk menyampaikan  profil,  visi,  misi,  dan  program  kerja  dari  figur  yang  menjadi peserta pemilu. Namun lebih dari itu, kampanye juga menjadi salah satu saluran yang  sangat  relevan  untuk  pelaksanaan  pendidikan  politik  bagi  publik 4 .  Untuk mewujudkan tujuan kampanye yang demikian, maka kampanye harus dilakukan secara  bertanggung  jawab  dan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan. Sebagai  salah  satu  tahapan  yang  sangat  krusial  dalam  pelaksanaan  pemilu, pelaksanaan kampanye harus diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas. Kampanye  dilaksanakan  oleh  pelaksana  kampanye 5 untuk  setiap  tingkat pemilihan  umum.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  pelaksana  kampanye  adalah setiap  pengurus  Partai  Politik  atau  Gabungan  partai  Politik,  orang-seorang,  dan
1 Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi , Jakarta, PT Bhuana Ilmu Popular, hlm. 752
2 John  Dirk  Pasalbessy,  2009,  Aspek  Hukum  Pidana  di  Dalam  Pelanggaran  Pemilihan  Umum (Perspektif Kebijakan Hukum Pidana), Jurnal Konstitusi, Vol. I No. 1, hlm. 9
3 Lihat Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
4 Lihat Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
5 Lihat Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu dan harus pula didaftarkan kepada penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 272 Undang-Undang Pemilu.
Selain  dilaksanakan  oleh  pelaksana  kampanye,  salah  satu  organ  penting dalam pelaksanaan kampanye adalah tim kampanye. Dalam pemilihan presiden, pasangan  calon  dapat  membentuk  tim  kampanye  di  tingkat  nasional  dan  tim kampanye  nasional  tersebut  dapat  membentuk  tim  kampanye  hingga  tingkat kelurahan/desa.  Hal  ini  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  269  Undang-Undang Pemilu. Khusus untuk pemilu legislatif, tidak terdapat pengaturan secara spesifik mengenai  tim  kampanye  dalam  Undang-Undang  Pemilu.  Dengan  demikian, pengaturan  mengenai  organ dalam pelaksanaan pemilu  sebagaimana  dimaksud dalam  Undang-Undang  Pemilu  terdiri  atas  pelaksana  kampanye  dan  tim kampaye,  serta  tim  kampanye  secara  khusus  hanya  diatur  untuk  pemilihan presiden dan wakil presiden.
Menindaklanjuti  ketentuan  Undang-Undang  Pemilu  sepanjang  berkaitan dengan  pelaksanaan  kampaye  pemilu,  maka  pada  tanggal  14  Juli  2023  Komisi Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  menerbitkan  Peraturan  KPU  Nomor  15 Tahun  2023  tentang  Kampanye  Pemilihan  Umum.  Peraturan  KPU  ini  lahir  atas pertimbangan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kampanye pada Pemilu tahun 2019  dan  menindaklanjuti  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2023 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2022  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.
Berdasarkan  Peraturan  KPU  Nomor  15  Tahun  2023  selain  pelaksana kampanye  dan  tim  kampanye  terdapat  organ  lain  yang  berperan  untuk mendukung  penyelenggaraan  kampanye,  yaitu  petugas  kampanye.  Namun, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tidak mendefiniskan secara jelas apa yang dimaksud  dengan  Petugas  kampanye.  Peraturan  KPU  Nomor  15  Tahun  2023 hanya menguraikan  tugas  dari  petugas  kampanye  di  setiap  tingkatan pemilihan umum,  yaitu  sebagai  petugas  penghubung  peserta  pemilu  dengan penyelenggara,  menyelenggarakan  kegiatan  kampanye  pemilu,  menyampaikan pemberitahuan  tertulis  kepada  Kepolisian  dan  tembusannya  kepada  Bawaslu mengenai  penyelenggaraan  kegiatan  kampanye  dan  menyebarkan  bahan kampanye. 6
Pelaksana  kampanye  dan  tim  kampanye  merupakan  subjek  yang  terikat dengan  norma  hukum  yang  memuat  sanksi  pidana  dalam  Undang-Undang Pemilu.  Berbeda  halnya  dengan  petugas  kampanye,  tidak  ada  satupun  norma hukum  yang  memuat  sanksi  pidana  dalam  Undang-Undang  Pemilu  yang  secara langsung  ditujukan  kepada  petugas  kampanye.  Hal  ini  dikarenakan  Undang- Undang Pemilu tidak mengenal dan tidak mengatur tentang petugas kampanye. Bahkan  Peraturan  KPU  Nomor  15  Tahun  2023  yang  mengatur  tentang  petugas
6 Lihat  Pasal  14  ayat  (2),  Pasal  18  ayat  (2),  dan  Pasal  21  (2)  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
kampanye  juga  secara  spefisik  tidak  mengatur  keberlakuan  sanksi  terhadap petugas kampanye.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  keberadaaan  petugas  kampanye  yang diatur  dalam  Peraturan  KPU  Nomor  15  Tahun  2023  patut  diduga  menimbulkan ketidakpastian  dalam  hal  pertanggungjawaban  hukum  apabila  petugas kampanye melakukan perbuatan yang dilarang dalam penyelenggaraan kegiatan kampanye.  Untuk  itu,  penting  kiranya  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  tentang keberadaan petugas kampanye menurut Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
Penelitian  yang  menaruh  perhatian  pada  Eksistensi  Petugas  Kampanye Menurut Undang-Undang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023  belum  pernah  dilakukan.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  penelitian sebelumnya  yang  hanya  berfokus  pada  problematika  pelaksana  kampanye  dan tim  kampanye  yang  tidak  terdaftar  di  Komisi  Pemilihan  Umum. 7 Selain  itu, terdapat  penelitian  lain  yang  menaruh  perhatian  pada  akibat  hukum  bagi pelaksana  kampanye  yang  melibatkan  anak  dalam  kegiatan  kampanye  politik. 8 Juga  terdapat  penelitian  yang  menganalisis  penegakan  hukum  pidana  pemilu sebagai  refleksi  kritis  pemilu  2019  menuju  pemilu  2024  yang  berintegritas dengan  fokus  kajian  menganalisis  kelemahan  regulasi  Undang-Undang  Pemilu. 9 Hal ini menunjukkan bahwasanya persoalan terkait eksistensi petugas kampanye menurut  Undang-Undang  Pemilu  dan  Peraturan  KPU  Nomor  15  Tahun  2023 menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  dengan  cara melakukan  penelitian  kepustakaan  sebagai  bahan  hukummnya  (baik  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier). Metode pendekatan  dari  penelitian  ini  adalah  pendekatan  peraturan  perundang- undangan.  Pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dilakukan  dengan mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku 10 dikaitkan  dengan  eksistensi  petugas kampanye dalam pemilihan umum.
Oleh  karena  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif,  maka  teknik pengumpulan  datanya  adalah  berupa  data  kepustakaan  seperti  buku-buku bacaan,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  jurnal-jurnal  yang berkaitan  dengan  pembahasan.  Selanjutnya,  terhadap  data  yang  diperoleh tersebut, dianalisis secara kualitatif dan dikemukakan secara preskriptif.
7 Ari  Setiawan,  2022,  Problematika  Dukungan  Masyarakat  Pada  Calon  Dalam  Tahapan  Kampanye Pemilihan Umum, Awasia, Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Vol. 2, No. 1, hlm. 59
8 Tri  Mulyani,  Sukimin,  2020,  Pelibatan  Anak  dalam  Kampanye  Politik, Jurnal  USM  Law  Review, Vol. 3 No.2, hlm. 347
9 Abdul  Waid,  2019,  Ius  constiituendum  Penegakan  Hukum  Pidana  Pemilu  (Refleksi  Kritis  Pemilu 2019 Menuju Pemilu 2024 yang Berintegritas), Jurnal Etika & Pemilu, Vol. 5 No.1, hlm. 7
10 Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum Edisi Revisi , Jakarta, Prenadamedia  Group, hlm.

## 3. HASIL PENELITIAN DANPEMBAHASAN
3.1 Eksistensi Petugas Kampanye dalam Pemilihan Umum Dalam  praktik  ketatanegaraan  dari  negara-negara  yang  melaksanakan proses  pemilihan  umum untuk  memilih pemangku  otoritas  kekuasaan,  maka kampanye menjadi agenda yang sangat penting untuk memperkenalkan calon ataupun  pasangan  calon  yang  menjadi  kontestan  dalam  pemilihan  kepada publik 11 .  Hal  ini  dilakukan  dalam  rangka  meningkatkan  elektabilitas  dan popularitas kandidat.
Kampanye merupakan perwujudan simbolisasi penyatuan antara warga dan  calon  pemimpin  dalam  ruang  dialog,  diskusi,  dan  debat  lima  tahunan 12 .
Pemilih  merupakan  objek  kampanye  dari  pelaksanaan  kampanye  yang diharapkan mengenal kandidat yang akan mewakili mereka. Pada saat proses pelaksanaan kampanye tersebut, maka kandidat menyampaikan visi dan misi melalui  metode  yang  tersedia  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan 13 .
Pentingnya  pelaksanaan  kampanye  ini  juga  dapat  dilihat  dari  sejumlah norma  hukum  dalam  Undang-Undang  Pemilu  yang  mengatur  tentang pelaksanaan  kampanye.  Terdapat  lebih  dari  50  pasal  yang  secara  khusus mengatur  bagaimana  kampanye  dilaksanakan,  mulai  dari  Pasal  267  sampai dengan Pasal 339 Undang-Undang 7 Tahun 2017. Namun, tidak terdapat satu norma  hukum  pun  dalam  Undang-Undang  Pemilu  yang  mengatur  tentang petugas kampanye.
Sebagaimana  telah  disinggung  pada  bagian  sebelumnya,  berdasarkan Peraturan  KPU  Nomor  15  Tahun  2023  salah  satu  organ  penting  dalam pelaksanaan  kampanye  adalah  petugas  kampanye.  Petugas  kampanye dimaknai sebagai pihak yang memberikan dukungan dalam penyelenggaraan kampanye  dan  membantu  pelaksana  kampanye.  Petugas  kampanye  yang dibentuk  oleh  peserta  pemilu  terlebih  dahulu  harus  didaftarkan  kepada penyelenggara  pemilu  dalam  hal  ini  Komisi  Pemilihan  Umum  sesuai  dengan tingkatannya.
Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD dan DPD dapat membentuk  petugas  kampanye  dalam  rangka  mendukung  penyelenggaraan kampanye  yang  dilaksanakan  oleh  peserta  pemilu.  Menurut  Peraturan  KPU Nomor 15 Tahun 2023, petugas kampanye yang dibentuk oleh setiap peserta pemilu  memiliki  tugas  yang  sama,  yaitu  mejadi  penghubung  antara  peserta pemilu  dengan  KPU,  menyelenggarakan  kampanye,  memberitahukan  secara
11 Siti  Fatimah,  2018,  Kampanye  sebagai  Komunikasi  Politik:  Esensi  dan  Strategi  dalam  Pemilu, Resolusi: Jurnal Sosial Politik, Vol. 1 No. 1 Juni 2018, hlm. 15
12 Fahrizal  Sukma,  Hafied  Cangara,  Muhammad  Saifulloh,  2024,  Kampanye  Politik  Sebagai  Politik Pemasaran: Tinjauan Atas Pemilihan Umum Calon Presiden Indonesia Tahun 2019, Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol 23 No 1, hlm. 367 13 Syarafina  Dyah  Amalia  dan  Enny  Dwi  Cahyani,  2022,  Clicktivism  dan  Pengaturan  Kampanye Pemilu melalui Media Sosial, Soedirman Law Review, Vol. 4 No. 4, hlm. 426
tertulis  mengenai  pelaksanaan  kampanye  kepada  kepolisian  dan  badan pengawas, serta melakukan penyebaran alat peraga kampanye.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  bila  merujuk  pada  ketentuan  Undang- Undang  Pemilu,  maka  tidak  ada  pengaturan  yang  berkaitan  dengan  petugas kampanye. Kampanye dilaksanakan oleh peserta pemilu, pelaksana kampanye dan  tim  kampanye.  Eksistensi  petugas  kampanye  hanya  diatur  berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023.

## 3.2. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Petugas Kampanye
Frasa tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh  dituntut,  dipersalahkan,  diperkarakan,  dan  sebagainya).  Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan  keadaan  kesediaan  untuk  melaksanakan  kewajiban. 14 Dalam kamus  hukum,  tanggung  jawab  adalah  suatu  keseharusan  bagi  seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. 15 Menurut hukum tanggung  jawab  adalah  suatu  akibat  atas  konsekuensi  kebebasan  seorang tentang  perbuatannya  yang  berkaitan  dengan  etika  atau  moral  dalam melakukan suatu perbuatan. 16
Dalam  perspektif  hukum,  terdapat  2  (dua)  istilah  yang  sangat  erat dengan  pertanggungjawaban  yaitu liability  (the  state  of  being  liable) dan responsibility (the state or fact being responsible ). Liability merupakan istilah hukum  yang  luas,  dengan  makna  yang  lengkap,  mencakup  hampir  seluruh aspek  tanggung  jawab  yang  pasti,  yang  bergantung,  atau  yang  mungkin. Liability diarahkan  untuk  menunjuk  seluruh  karakter  hak  dan  kewajiban. Liability juga  dapat  ditafsirkan  sebagai  suatu  kondisi  yang  tunduk  kepada kewajiban secara faktual ataupun yang bersifat potensial, kondisi bertanggung jawab  terhadap  hal-hal  yang  aktual  atau  mungkin  terjadi  seperti  kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan  Undang-Undang  dengan  segera  atau  pada  masa  yang  akan datang.
Responsibility berarti  hal  dapat  dipertanggungjawabkan  atau  suatu kewajiban,  dan  termasuk  ketaatan  terhadap  suatu  putusan,  kewajiban melaksanakan  suatu  tugas,  kewajiban,  kemampuan,  dan  kecakapan  tertentu bagi  subjek  tertentu. Responsibility juga  bermakna  sebagai  kewajiban bertanggung  jawab  atas  Undang-Undang  yang  dilaksanakan,  serta menanggung  konsekuensi  yang  muncul:  memperbaiki  atau  sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya . 17
14 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  1989, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta,  Balai Pustaka, hlm.899
15 Andi Hamzah, Kamus Hukum , Ghalia Indonesia, 2005.
16 Soekidjo Notoatmojo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan , Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 48
17 Ridwan H.R., 2006, Hukum Administrasi Negara , Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 335-337
Dalam  terminologi  hukum pidana,  pertanggungjawaban  pidana disebut sebagai responsibility atau criminal  liability .  Konsep  pertanggungjawaban pidana ini sejatinya tidak sekedar berkaitan dengan persoalan  hukum semata- mata  namun  juga  berhubungan  dengan  persoalan  nilai-nilai  moral  atau kesusilaan  umum  yang  dianut  oleh  masyarakat  atau  komunitas  dalam masyarakat.  hal  ini  penting  agar  pertanggungjawaban  pidana  itu  dapat diperoleh dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan. 18
Pertanggungjawaban  pidana  pada  prinsipnya  merupakan  bentuk  untuk menentukan  apakah  seseorang  yang  berstatus  sebagai  tersangka  atau terdakwa  dapat  dibebankan  pertanggungjawaban  atas  suatu  tindak  pidana yang  telah  terjadi.  Dengan  kata  lain pertanggungjawaban  pidana  merupakan suatu  ukuran  yang  dijadikan  indikator  untuk  menentukan  apakah  seseorang tersebut harus dipidana atau tidak.
Roeslan  Saleh  memberikan  penjelasan  pertanggungjawaban  pidana sebagai  diteruskannya  celaan  objektif  yang  ada  pada  perbuatan  pidana  dan secara  subjektif  memenuhi  syarat  untuk  dapat  dipidana  atas  perbuatannya itu. 19 Yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan seseorang yang dilarang oleh oleh hukum, baik dari aspek materil maupun formil. Sedangkan yang  dimaksud  dengan  dengan  celaan  subjektif  mengacu  pada  subjek  yang melakukan tindakan yang dilarang itu.
Pertanggungjawaban  hukum  pidana  terhadap  seseorang  yang melakukan tindak pidana harus mempedomani asas hukum pidana. Salah satu asas yang paling fundamental adalah nullum delictum nulla poena sine pravia lege, yang  dikenal  dengan  asas  legalitas.  Asas  ini  menjadi  pondasi  pokok dalam  penjatuhan  pidana  terhadap  orang  yang  melakukan  perbuatan  yang tergolong  dalam  tindak  pidana.  Menurut  Chairul  Huda,  asas  legalitas  ini merupakan  dasar  adanya  tindak  pidana,  sedangkan  dapat  dipidananya  si pelaku  adalah  atas  dasar  kesalahan. 20 Hal  ini  bermakna  bahwa  seseorang dapat  dibebankan  pertanggungjawaban  pidana  apabila  ia  melakukan  suatu perbuatan yang salah menurut hukum.
Tidak  dapat  dipungkiri  masih  terdapat  pelanggaran  dalam  berbagai bentuk yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu.  Berdasarkan Undang-Undang Pemilu,  terdapat  3  (tiga)  jenis  pelanggaran  pemilu,  yaitu  pelanggaran  kode etik, pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu 21 . Pelanggaran kode etik  dimaknai  sebagai  pelanggaran  etika  penyelenggara  pemilu  terhadap sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
18 Hanafi,  Mahrus,  2015, Sistem  Pertanggung  Jawaban  Pidana , Cetakan  Pertama ,  Jakarta,  Rajawali Pers, hlm. 16
19 Roeslan  Saleh,  1982, Pikiran-Pikiran  Tentang  Pertanggung  Jawaban  Pidana,  Cetakan  Pertama , Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 33
20 Chairul  Huda,  2006, Dari  Tindak  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada  Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2 , Jakarta, Kencana, hlm-68
21 JDIH KPU Kab Bandung, Pelanggaran Pemilu dan Penanganannya,
https://jdih.kpu.go.id/jabar/bandung/beritadetail-6e4d5430525535424a544e454a544e45,  diakses  14  Maret 2024.
Pelanggaran  administratif  merupakan  pelanggaran  terhadap  tata  cara, prosedur  atau  mekanisme  yang  berkaitan  dengan  administrasi  pelaksanaan tahapan  pemilu,  sedangkan  yang  dimaksud  dengan  tindak  pidana  pemilu adalah  tindak  pidana  pelanggaran  dan/atau  kejahatan  terhadap  ketentuan tindak pidana  pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu. Bila ditinjau  ketentuan  Pasal  1  angka  2  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1 Tahun  2018  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Pemilihan  dan Pemilihan  Umum,  maka  tindak  pidana  pemilu  didefinisikan  sebagai  tindak pidana  pelanggaran  dan/atau  kejahatan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Undang-Undang  Pemilu  telah  mengatur  secara  jelas  dan  tegas  apasaja perbuatan  yang  masuk  dalam  tindak  pidana  pemilu  dan  subjek  yang  dapat dibebankan  pertangunggungjawaban  pidana.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari rumusan norma hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 488 hingga Pasal 553 Undang-Undang Pemilu.
Sebagaimana  diketahui bahwa  salah  satu  tahapan  yang  paling  menyita perhatian  publik  dalam  prosesi  pelaksanaan  pemilu  adalah  tahapan kampanye. Pentingnya pelaksanaan kampanye ini juga terlihat dari banyaknya norma hukum yang mengatur pelaksanaan kampanye dalam Undang-undang Pemilu.  Terdapat  lebih  dari  50  pasal  yang  secara  khusus  mengatur pelaksanaan kampanye, mulai dari Pasal 267 sampai dengan Pasal 339. Dalam tahapan kampanye ini, tindak pidana pemilu juga sangat potensial terjadi. Pasal  280  ayat  (1)  Undang-Undang  Pemilu  telah  mengatur  secara  jelas berbagai larangan dalam kampanye, mulai dari mempersoalkan dasar negara Pancasila,  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945,  dan  bentuk  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  hingga  larangan  menjanjikan  atau  memberikan uang  atau  materi  lainnya  kepada  peserta  Kampanye.  Hal  ini  sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a hingga huruf j. Pasal 280 ayat (2) huruf a  hingga  huruf  k  juga  mengatur  larangan  pelibatan  dalam  bentuk mengikutsertakan pihak-pihak tertentu dalam kegiatan kampanye, mulai dari Ketua dan jajaran Hakim baik di Mahkamah Agung dan  Mahkamah Konstitusi hingga Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak untuk memilih.
Unsur  subjektif  dari  rumusan  Pasal  280  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-
Undang Pemilu adalah setiap pelaksana, peserta, dan tim kampanye. Adapun sanksi  terhadap  pelanggaran  Pasal  280  ayat  (1)  diancam  dengan  ketentuan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  521  dengan  ancaman  hukuman  berupa pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), serta sanksi terhadap pelanggaran Pasal 280 ayat (2) diatur dalam Pasal 493 dengan ancaman hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
Norma  hukum  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  280  ayat  (1)  Undang- Undang  Pemilu  yang  mengatur  perbuatan  yang  dilarang  dalam  kampanye  di
atas  juga  diderivasi  atau  diistinbatkan  ke  dalam  Pasal  72  ayat  (1)  Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023. Pada Pasal 72 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun  2023  diatur  larangan  penggunaan  fasilitas  gedung  perwakilan pemerintah  di  luar  negeri  dan  Pasal  72  ayat  (3)  mengatur  bahwa  Petugas Kampanye  dilarang  melakukan  kegiatan  kampanye  sebagaimana  dimaksud pada Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 76 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023  menegaskan  bahwa  pelanggaran  terhadap  larangan  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  Pemilu  akan  dikenakan  sanksi  menurut Undang-Undangn Pemilu dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dari  penjelasan  di  atas,  diketahui  bahwa  terdapat  persamaan  dan perbedaaan  antara  norma  hukum  yang  berkaitan  dengan  larangan  dalam pelaksanaan  kampanye  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Pemilu  dan  yang diatur  menurut  Peraturan  KPU  Nomor  15  Tahun  2023.  Persamaan  antara kedua produk hukum tersebut sama-sama mengatur perbuatan apasaja yang dilarang  dan  siapa  saja  subjek  hukum  yang  secara  spefisik  diikat  dengan norma hukum yang diatur.  Namun, hal yang berbeda antara keduanya adalah dalam  Undang-Undang  Pemilu,  subjek  hukum  yang  diikat  dengan  norma hukum  materilnya  adalah  pelaksana  kampanye,  peserta  kampanye  dan  tim kampanye;  sedangkan  dalam  Peraturan  KPU  Nomor  15  Tahun  2023  muncul subjek  hukum  lain  yang  sama  sekali  tidak  dikenal  dalam  Undang-Undang Pemilu,  yaitu  Petugas  Kampanye.  Hal  lain  yang  berbeda  antara  keduanya adalah pengaturan mengenai sanksi. Undang-Undang Pemilu telah mengatur ancaman  sanksi bagi  setiap pelaksana, peserta  dan/atau  tim  kampanye  yang terbukti melakukan pelanggaran, sedangkan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun  2023  sanksi  dan  mekanisme  penjatuhannya  dikembalikan  kepada ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam  Unndang-Undang  Pemilu  ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.
Pertanyaan  kritis  yang  kemudian  mengemuka  adalah  bagaimana pertanggungjawaban  hukum  terhadap  petugas  kampanye  bila  ia  diduga  dan terbukti  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  dalam  pelaksanaan  kampanye? menurut  peneliti,  bila  merujuk  pada  ketentuan  hukum  sebagaimana  diatur dalam  Undang-Undang  Pemilu  dan  dengan  mempedomani  asas  legalitas, maka petugas kampanye tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban hukum pidana  apabila  ia  melakukan  tindakan  yang  dilarang  dalam  proses pelaksanaan  kampanye.  Hal  ini  didasarkan  pada  kondisi  dimana  tidak  ada satupun  rumusan  norma  hukum  dalam  Undang-Undang  Pemilu  yang mengenal, mengakui dan mengatur eksistensi petugas kampanye.
Bila  ditelaah  lebih  jauh,  penerapan  ketentuan  sanksi  pidana  dalam Undang-Undang  Pemilu  hanya  dapat  ditujukan  kepada  pihak  yang  disebut secara tegas dan jelas dalam undang-undang a quo, yaitu subjek yang diatur mulai  dalam  Pasal  488  sampai  dengan  Pasal  553  ayat  (2)  Undang-Undang Pemilu.

## 4. SIMPULAN
Keberadaan  petugas  kampanye  dalam  pelaksanaan  kegiatan  kampanye pemilu telah diakomodir melalui norma hukum yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor  15  Tahun  2023,  namun  eksistensi  petugas  kampanye  tersebut  belum diatur  secara  jelas  dan  konkrit  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang  Pemilihan  Umum.  Hal  ini  menimbulkan  dampak  hukum  berupa munculnya  ketidakpastian  terhadap  pembebanan  pertanggungjawaban  hukum terhadap  petugas  kampanye  apabila  petugas  kampanye  diduga  melakukan perbuatan  yang  dilarang  dalam  pelaksanaan  kampanye  menurut  ketentuan Undang-Undang Pemilu.
Petugas  kampanye  dapat  saja  dibentuk  dalam  rangka  memberikan dukungan dan membantu pelaksana kampanye dalam penyelenggaraan kegiatan kampanye.  Namun,  eksistensi  petugas  kampanye  seharusnya  diatur  dalam Undang-Undang Pemilu sehingga legal standing dan pertanggungjawaban hukum terhadap petugas kampanye menjadi lebih jelas dan lebih implementatif.

## 5. REFERENSI
Buku:
Asshiddiqie,  J,  2007, Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia,  Pasca Reformasi , Jakarta, PT Bhuana Ilmu Popular Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta, Balai Pustaka
Hamzah, A, 2005, Kamus Hukum , Ghalia Indonesia
Huda,  C.  2006, Dari  Tindak  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggung  jawab  Pidana  Tanpa  Kesalahan,  Cetakan  ke-2 ,  Jakarta,
Kencana Notoatmojo, S, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan , Jakarta, Rineka Cipta Mahrus  H,  2015, Sistem  Pertanggung  Jawaban  Pidana , Cetakan  Pertama , Jakarta, Rajawali Pers
Marzuki, PM, 2015, Penelitian Hukum Edisi Revisi , Jakarta, Prenadamedia Group Ridwan H.R., 2006, Hukum Administrasi Negara , Jakarta, Raja Grafindo Persada Saleh,  R,  1982, Pikiran-Pikiran  Tentang  Pertanggung  Jawaban  Pidana,  Cetakan Pertama , Jakarta, Ghalia Indonesia

## Jurnal:
Amalia  S.D,  Cahyani,  E.D,  2022,  Clicktivism  dan  Pengaturan  Kampanye  Pemilu melalui Media Sosial, Soedirman Law Review, Vol. 4 No. 4 Fatimah,  S,  2018,  Kampanye  sebagai  Komunikasi  Politik:  Esensi  dan  Strategi dalam Pemilu, Resolusi: Jurnal Sosial Politik, Vol. 1 No. 1 Juni 2018 Mulyani  T,  Sukimin,  2020,  Pelibatan  Anak  dalam  Kampanye  Politik, Jurnal  USM Law Review, Vol. 3 No.2,
Pasalbessy,  J.D.  2009,  Aspek  Hukum  Pidana  di  Dalam  Pelanggaran  Pmilihan Umum (Perspektif Kebijakan Hukum Pidana), Jurnal Konstitusi, Vol. I No. 1
Setiawan,  A,  2022,  Problematika  Dukungan  Masyarakat  Pada  Calon  Dalam Tahapan  Kampanye  Pemilihan  Umum, Awasia,  Jurnal  Pemilu  dan Demokrasi, Vol. 2, No. 1
Sukma,  F,  Cangara,  H,  Saifullah,  M,  2024,  Kampanye  Politik  Sebagai  Politik Pemasaran: Tinjauan Atas Pemilihan Umum Calon Presiden Indonesia Tahun 2019, Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol 23
No 1
Waid  A,  2019,  Ius  constiituendum  Penegakan  Hukum  Pidana  Pemilu  (Refleksi Kritis  Pemilu  2019  Menuju  Pemilu  2024  yang  Berintegritas), Jurnal Etika & Pemilu, Vol. 5 No.1
Sumber Internet: JDIH  KPU  Kab  Bandung, Pelanggaran  Pemilu  dan  Penanganannya , https://jdih.kpu.go.id/jabar/bandung/beritadetail- 6e4d5430525535424a544e454a544e45, diakses 14 Maret 2024.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017  Nomor  182,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  15  Tahun  2023  tentang  Kampanye
Pemilihan  Umum  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023
Nomor 548)