HAKIKAT OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA Roy Marthen Moonti
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarajana UMI Makassar email : anzar2017@ymail.com

## Abstract
The  essence  of  regional  autonomy  in  the  state  system  in  Indonesia  is  the authority given to local governments to regulate and manage their own affairs and interests of the community in accordance with the legislation in force. Keywords : Autonomy and Governance System in Indonesia.

## Abstrak
Inti dari otonomi daerah dalam sistem negara di Indonesia adalah kewenangan yang  diberikan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengatur  dan  mengelola urusan  dan  kepentingan  masyarakat  mereka  sendiri  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata kunci: Otonomi dan Sistem Pemerintahan di Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Sebagai  aplikasi  dari  Pasal  18,  18A,  dan  18B  Undang  Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD NRI Tahun 1945),yang substansinya secara tegas dan  transparan  memberikan  pengakuan  tentang  keberadaan  pemerintahan  daerah (provinsi,  dan  kabupaten/kota),  dengan  asas  desentralisasi  yang  melahirkan  otonomi daerah pada masing-masing daerah otonom.
Konsekuensi  yang  ditimbulkan  berkenaan  dengan  penyelenggaraan  pemerintahan negara, menyebabkan keseluruhan wilayah Negara Republik Indonesia (NRI) dibagi atas daerah provinsi dan di dalam daerah provindi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan  kota. Masing-masing daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota diberikan hak otonomi untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  serta  kepentingan  daerahnya.  Sedang  penyerahan  hak otonomi kepada setiap daerah, haruslah didasarkan atas undang-undang sebagai ciri khas dari suatu negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945).
Penerapan perinsip otonomi daerah tidak statis, tetapi senantiasa bersifat dinamis, karena  mengikuti  perkembangan  sistem  ketatanegaraan  Indonesia.Bahkan  dinamisasi penerapan  prinsip  otonomi  daerah,  senantiasa  mendapat  pengaruh  dari  perubahan konstitusi, terutama implikasinya pada perubahan regulasi yang mengatur pemerintahan daerah, mulai dari UU Nomor 1 Tahun 1945 jo UU Nomor 22 Tahun 1948 dan Staatblad Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 menganut sistem otonomi materiil. Selanjutnya UU Nomor 1 Tahun 1957 menganut sistem otonomi riil, diganti dengan UU Nomor 18 Tahun 1965 dengan pemberian otonomi seluas-luasnya.
Perkembangan  selanjutnya  dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1974  Tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan  Di  Daerah,yang  menganut  sistem otonomi nyata dan bertanggung jawab, yang diera reformasi Pemerintah mengundangkan UU  Nomor  22  Tahun  1999  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang  menganut  prinsip otonomi  luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab.  Kemudian  diganti  dengan  UU  Nomor  32 Tahun 2004 dengan menganut prinsip otonomi yang seluas-luasnya dan terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014.
Secara mutatis mutandis perkembangan ketatanegaraan mempengaruhi perkembangan otonomi daerah.Namun demikian, setiap daerah adalah bagian integral dari pusat, sehingga tidak dikenal adanya negara di dalam negara.Menurut gagasan dan konsep hukum  yang tertuang di  dalam UU Nomor 23  Tahun 2014 joPerpu No. 2 Tahun 2014, bahwa otonomi daerah hanya ada pada daerah otonom. Artinya, otonomi daerah hanya ada pada pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi, tetapi tidak ada pada daerah yang didasarkan  atas  asas  dekonsentrasi,  karena  dekonsentrasi  itu  sendiri  merupakan perpanjangan  tangan  dari  pemerintah  pusat  di  daerah,  yang  pelaksanaan  tugas pekerjaannya  senantiasa  mendapat  dukungan  dari  pemerintah  pusat  berupa  aparat  dan pendanaan.
Berkenaan uraian di atas, menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam berkenaan dengan hakikat otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan.

## B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Otonomi  Da er ah  di  I ndo ne s ia  t e lah  di at  ur  da la m u nd a ng - u nda ng , yang  dalam  perkembangannya  telah  mengalamiperubahan  dan  terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan  Daerah.  Otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya salah satu  tujuan negara, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perataan pelaksanaan pembangunan dan  hasil-hasilnya.  Daerah  memiliki  kewenangan  membuat  kebijakan  daerah  untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

## 1. Asas-Asas Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Dalam rangka pembagian kekuasaan negara (secara vertikal) dibentuklah daerah- daerah yang bersifat otonom dengan bentuk dan susunan pemerintahannya yang diatur kemudian dalam undang-undang. Dengan demikian terdapat pemerintah pusat disatu sisi, dan pemerintah daerah disisi lain. Hubungan di antara keduanya dibingkai dalam sistem  negara  kesatuan.Pemerintah  pusat  menyelenggarakan  pemerintahan  nasional dan  pemerintah  daerah  menyelenggarakan  pemerintahan  daerah.Dalam  hubungan inilah pemerintah pusat perlu melaksanakan pembagian kekuasaan kepada pemerintah daerah, melaluidesentralisasi.
Sebagai  salah  satu  sendi  negara  yang  demokratis  ( democratische-rechtsstaat ), desentralisasi  merupakan  pilihan  yang  tepat  dalam  rangka  menjawab  berbagai persoalan yang dihadapi negara dan bangsa, pada masa sekarang dan yang akan datang. Dalam kenyataannya, desentralisasi merupakan antitesa dari sentralisasi penyelenggaraan  pemerintahan.Dalam  perkembangannya  dua  kutub  itu  tidak  jarang
diletakkan secara saling berlawanan.Pada hal di dalam paham negara kesatuan, keliru jika mempertentangkan keduanya.Artinya, kedua kutub tersebut saling melengkapi dan membutuhkan dalam kerangka yang ideal sebagai sendi negara demokratis.
Pentingnya  desentralisasi  pada  esensinya,  ialah  agar  persoalan  yang  kompleks yang  dilatar  belakangi  oleh  berbagai  faktor  hetoregen  dan  kekhususan  daerah  dapat ditangani  dengan  baik.Berbagai  budaya,  agama,  adat-istiadat  dan  juga  wilayah  yang sangat luas tidaklah mungkin ditangani semuanya oleh pemerintahan pusat.Demikian juga  sebaliknya  tidaklah  mungkin  semua  persoalan  dalam  penyelenggaraan  negara didesentralisasikan kepada daerah, dengan alasan menjalankan prinsip demokrasi.Karena  itu,  pengendalian  dan  pengawasan  pusat  sebagai  cerminan  dari sentralisasi,  tetap  dipandang  mutlak  sepanjang  tidak  melemahkan,  bahkan memandulkan  prinsip  demokrasi.Sebagai  konsep  desentralisasi  tumbuh  dan berkembang seiring dengan tuntutan dan kebutuhan negara demokrasi.
Amrah Muslimin dalam Agus Santoso 1 membedakan tiga  bentuk desentralisasi, yaitu  desentralisasi  politik,  desentralisasi  fungsional  dan  desentralisasi  kebudayaan. Desentralisasi  politik  adalah  pelimpahan  kewenangan  dari  pemerintah  pusat  yang menimbulkan  hak  mengurus  kepentingan  rumah  tangga  sendiri  bagi  badan-badan politik  di  daerah-daerah  yang  dipilih  oleh  rakyat  dalam  daerah-daerah tertentu.Desentralisasi  fungsional,  adalah  pemberian  hak  dan  kewenangan  pada golongan-golongan  untuk  mengurus  macam  kepentingan  dalam  masyarakat,  baik terkait ataupun tidak pada suatu daerah tertentu seperti mengurus kepentingan irigasi bagi  golongsan  tani  dalam  suatu  daerah.  Desentralisasi  kebudayaan,  adalah memberikan  hak  pada  golongan-golongan  kecil  dalam  masyarakat  untuk menyelenggarakan kebudayaannya sendiri,seperti pendidikan, agama dan lain-lain.
Irawan  Soejito 2 membagi  bentuk  desentralisasi  teritorial,  desentralisasi fungsional dan desentralisasi administrasi lazim disebut dengan dekonsentrasi.Dekonsentrasi,  adalah  pelimpahan  sebagian  kewenangan  pemerintah pusat  kepada  alat  perlengkapan  atau  organnya  sendiri  di  daerah.  Sedangkan  yang dimaksud desentralisasi territorial, adalah desentralisasi kewenangan  yang dilakukan pemerintah  kepada  suatu  badan  umum.  Desentralisasi  fungsional,  adalah  pemberian kewenangan dari fungsi pemerintahan negara atau daerah untuk diselenggarakan oleh suatu organ, atau badan ahli yang khusus dibentuk untuk itu.Dekonsentrasi diartikan sebagai pemberian kekuasaan dari atas kebawah di dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata-mata.
Desentralisasi  dalam  arti  ketatanegaraan,  adalah  pelimpahan  kekuasaan pemerintahan  dari  pusat  kepada  daerah-daerah  yang  mengurus  rumah  tangganya sendiri  (daerah  otonomi).  Desentralisasi  adalah  cara  atau  sistem  untuk  mewujudkan asas demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam
123 hal. 50 1 Agus Santoso,  Menyingkap Tabir  Otonomi  Daerah  di  Indonesia,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, hal.
2 Irawan  Soejito, Hubungan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah .  Jakarta,  Bina  Aksara,  1991,
pemerintahan negara. Dengan demikian, maka desentralisasi dapat dibagi  dua macam, yaitu:
1. Dekonsentrasi,  yaitu pelimpahan kekuasaan dari  alat perlengkapan negara  tingkat yang lebih diatas kepada yang lebih dibawah guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintahan, misalnya pelimpahan kekuasaan dan wewenang menteri kepada gubernur.
2. Desentralisasi  ketatanegaraan  atau  disebut  juga  desentralisasi  politik,  yaitu pelimpahan  kekuasaan  perundang-undangan  dan  pemerintahan  kepada  daerah- daerah  otonom  di  dalam  lingkungannya.  Didalam  desentralisasi  politik,  rakyat dengan mempergunakan saluran tertentu ikut serta di dalam pemerintahan, dengan batas wilayah daerah masing-masing .
Desentralisasi ketatanegaraan dapat dibagi lagi dalam dua macam yaitu:
a. Desentralisasi  territorial,  yaitu  pelimpahan  kekuasaan  untuk  mengatur  dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing.
b. Desentralisasi  fungsional,  yaitu  pelimpahan  kekuasaan  untuk  mengatur  dan mengurus satu atau beberapa kepentingan tertentu. Di dalam desentralisasi semacam ini,  dikehendaki  agar  kepentingan-kepentingan  tertentu  diselenggarakan  oleh golongan yang bersangkutan sendiri.
Sebagai  konsekuensi  pelaksanaan  asas  desentralisasi  menciptakan local  self government, dan  dekonsentrasi  menciptakan local  state  government atau field administration .  Dilys  M.  Hill  dalam  Agus  Santoso 3 mencontohkan  di  Inggeris “In England  local  government  has  been  defendend  asa  vital  andintegral  part  of democracy.  Local  self  government  is  valued  because  it  is  just,  it  safeguard  and anhances the ciotizen’s right and it is an imporant setting for political education”. (Di Inggris pemerintahan daerah telah lama dianggap sebagai hal  yang pokokdan bagian yang tak terpisahkan dari demokrasi.Pemerintahan daerah otonom mempunyai makna yang  penting,  karena  dapat  melindungi  dan  memperjuangkan  hak-hak  warga  negara dan juga dalam membangun pendidikan warga negara).
Indonesia sendiri keperluan atas pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten dan  kota  setidaknya  untuk  meningkatkan  akuntabilitas.  Pemerintahan  lokal  secara global semakin dilihat sebagai suatu agenpembangunanyang penting, dan seharusnya juga diketahui bahwa tingkat ini merupakan yang paling penting  bagi partisipasi “akar masalah”,  karena  yang  paling  dapat  menanggapi  kondisi,  dan  kebutuhan  setempat. Dalam  alur  pikir  yang  tidak  jauh  berbeda,  Ateng  Syafruddin 4 menegaskan  bahwa  di daerah merupakan suatu keharusan, yakni bagi suatu daerah  yang telah mendapatkan otonomi.
Betapa pentingnya pemerintahan daerah dalam suatu negara, maka tidak heran jika hal itu dianggap menjadi suatu kebutuhan dan keharusan bagi setiap negara dengan tidak melihat bentuk negara apakah negara federal atau negara kesatuan.
3 Agus Santoso, Op. Cit, hal 127
4 Agus Santoso, Ibid Hal 134
5 Ibid hal 125
Pemerintahan daerah adalah hal yang universal, karena terdapat beberapa ciri-ciri sebagai berikut:
1. Segala urusan yang diselenggarakan merupakan urusan rumah tangga sendiri, sehingga berupa urusan-urusan tersebut ditegaskan secara terperinci.
2. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh alat-alat perlengkapan yang seluruhnya bukan terdiri dari pada pejabat pusat tetapi pegawai pemerintah daerah.
3. Penanganan segala urusan itu seluruhnya diselenggarakan atas dasar inisiatif atau kebijaksanaan sendiri.
4. Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengurus rumah tangga sendiri adalah hubungan pengawasan saja.
5. Seluruh penyelenggaraannya pada dasarnya dibiayai dari sumber keuangan sendiri.
Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  melalui  sistem  desentralisasi  yang berintikan pada otonomi  yang merupakan syarat  mutlak di  dalam negara  demokrasi. Lebih tegas lagi dikatakan bahwa desentralisasi bukan sekedar pemencaran wewenang (spretiding  van  bevoegdheid), tetapi  juga  mengandung  pembagian  kekuasaan (scheiding  van  machten )  untuk  mengatur  dan  mengurus  penyelenggaraan pemerintahan  negara  antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah.  Hal  itu disebabkan  desentralisasi  senantiasa  berkaitan  dengan  status  mandiri  atau  otonom, sehingga setiap pembicaraan mengenai desentralisasi akan selalu dipersamakan dengan otonomi.
Desentralisasi  adalah  pemberian  otonomi  kepada  masyarakat  dalam  wilayah tertentu. Kaitan desentralisasi dan otonomi daerah seperti itu, terlukis dalam penyataan bahwa  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  merupakan  dua  sisi  dari  satu  mata uang.Otonomi adalah sebuah tatanan ketatanegaraan bukan saja tatanan  administrasi negara.Sebagai  tatanan  ketatanegaraan,  otonomi  berkaitan  dengan  dasar-  dasar bernegara dan susunan organisasi negara.
Istilah  otonomi  mempunyai  makna  kebebasan  atau  kemandirian,  tetapi  bukan kemerdekaan.Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu, adalah wujud pemberian kesempatan  yang  harus  dipertanggung  jawabkan.  Dalam  pemberiantanggung  jawab terkandung dua unsur yaitu:
a. Pemberian  tugas  dalam  arti  sejumlah  pekerjaan  yang  harus  diselesaikan  serta kewenangan untuk melaksanakannya.
b. Pemberian  kepercayaan  berupa  kewenangan  untuk  memikirkan  dan  menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu.
Bagir  Manan  dalam  Agus  Santoso 5 mengemukakan  bahwa  otonomi  adalah kebebasan  dan  kemandirian  satuan  pemerintahan  lebih  rendah  untuk  mengatur  dan mengurus sebagian urusan pemerintahan.Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi, atau merupakan urusan rumah tangga
satuan  pemerintahan  yang  lebih  rendah  tersebut.Kebebasan  dan  kemandirian merupakan hakikat isi otonomi.
Kebebasan dan kemandirian dalam otonomi bukan kemerdekaan.Kebebasan dan kemandirian itu, adalah kebebasan dan kemandirian dalam ikatan kesatuan yang lebih besar.Otonomi  sekedar  subsistem  dari  sistem  kesatuan  yang  lebih  besar.Dari  segi hukum  tata  negara,  khususnyateori  bentuk  negara,  otonomi  adalah  subsistem  dari negara  kesatuan.Otonomi  adalah  fenomena  negara  kesatuan,  segala  pengertian  dari isimateri  otonomi  adalah  pengertian  dan  isi  negera  kesatuan.Negara  kesatuan merupakan landasan dari pengertian dan isi otonomi.
Benyamin  Husain 6 mengartikan  otonomi  hampir  paralel  dengan  pengertian demokrasi,  yaitu pemerintahan oleh dari dan untuk rakyat dibagian wilayah nasional suatu negara melalui lembaga-lembaga pemerintahan yang secara formal berada di luar pemerintahan pusat. Bahkan otonomi dapat diberi arti secara luas ataupun dalam arti sempit.  Dalam  arti  luas,  otonomi  mencakup  pula  tugas  pembantuan,  sebab  baik otonomi  maupun  tugas  pembantuan  sama-sama  mengandung  kebebasan  dan kemandirian.  Dalam  otonomi,  kebebasan  dan  kemandirian  itu  meliputi  asas  maupun cara  menjalankannya.  Sedangkan  dalam  tugas  pembantuan,  kebebasan  dan kemandirian terbatas pada cara menjalankannya.
Otonomi  dan  demokrasi  merupakansatu  kesatuan  semangat  sebagai  bentuk pemerintahan  yang  menempatkan  rakyat  sebagai  penentu  yang  utama  dalam negara.Apabila  ditinjau  dari  mekanisme,  otonomi  daerah  dalam  negara  kesatuan diberikan  oleh  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah.Jadi  pemerintah  daerah hanya  menerima  penyerahan  kewenangan  dari  pemerintah  pusat.Hal  itu  berbeda dengan otonomi daerah di negara federal, karena di sini otonomi daerah telah melekat pada  negara-negara  bagian.Dengan  demikian,  urusan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah federal  pada  hakikatnya  adalah  urusan  yang  diserahkan  oleh  negara  bagian.Dalam negara  kesatuan,  kewenangan  cenderung  berada  di  pemerintahan  pusat,  sedangkan dalam  negara  federal  berada  di  pemerintah  daerah.  Hal  itu  menyebabkan  otonomi pemerintah  daerah  dinegara  kesatuan  seperti  Indonesia,  lebih  banyak  bergantung kepada polical  will pemerintah  pusat,  yaitu  sampai  sejauh  mana  pemerintah  pusat mempunyai  niat  baik  untuk  memberdayakan local  government, melalui  pemberian wewenang yang lebih besar.
Desentralisasi akan melahirkan otonomi dan keduanya merupakan pelaksanaan dari  prinsip  negara  demokrasi.  Secara  teoritik,  kemampuan  pemerintah  antara  lain terbentuk melalui penerapan asas desentralisasi, yaitu adanya pelimpahan wewenang dari tingkat pusat kepada tingkat daerah secara hirarkis, melalui pelimpahan wewenang itulah pemerintah pada tingkat daerah diberi kesempatan untuk memngambil inisiatif, dan  mengembangkan  kreaktivitas,  mencari  solusi  terbaik  atas  setiap  masalah  yang dihadapi  dalam  pelaksanaan  tugas  sehari-hari.  Selain  itu,  desentralisasi  dapat  juga dipahami  sebagai  penyerahan  wewenang  politik  dan  perundang-undangan  untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan manajemen
6 Ibid hal 126
pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah / wilayah administrasi Negara, atau kepada kelompok-kelompok fungsional atau organisasi non pemerintahan atau swasta.
Menurut penulis mengenai pemerintah melaksanakan desentralisasi kekuasaan, disebabkan  karena  adanya  alasan-alasan  yang  mendasar  pada  kondisi  ideal  yang diinginkan,  sekaligus  memberikan  landasan  filosofis  untuk  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  sesuai  sistem  pemerintahan  yang  dianut  oleh  negara  kesatuan seperti Indonesia. Adapun alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja, yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani;
2. Dalam  bidang  politik,  penyelenggaraan  desentralisasi  dianggap  sebagai  tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi;
3. Dari  sudut  teknik  organisatoris  pemerintahan,  alasan  mengadakan  pemerintahan daerah adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat, pengurusannya diserahkan kepada daerah.
4. Dari  sudut  kultural,  desentralisasi  perlu  diadakan  supaya  perhatian  dapat sepenuhnya  ditumpahkan  kepada  kekhususan  suatu  daerah,  seperti  geografi, keadaan  penduduk,  kegiatan  ekonomi,  watak  kebudayaan  atau  latar  belakang sejarahnya.
5. Dari  sudut  kepentingan  pembangunan  ekonomi,  desentralisasi  diperlukan  karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk mewujudkan hal tersebut, tidak mungkin pelayanan terhadap rakyatnya terpusat pada satu pemerintahan (Pemerintah pusat), tetapi harus didistribusikan pada penyelenggara pemerintahan di daerah. Karena itu,  untuk  melayani  dan  mewujudkan  tujuannya,  dibentuklah  daerah-daerah sebagaimana di atur dalam Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945.
Pembentukan  pemerintahan  daerah  bertujuan  untuk  mencapai  efektivitas  dan efesien  dalam  pelayanan  kepada  masyarakat.  Bung  Hatta  menjelaskan  bahwa  wujud kedaulatan rakyat sebagai pernyataan dari pemerintahan rakyat, adalah dalam keadaan seluruhnya  atau  dalam  bagian-bagiannya,  rakyat  memerintah  dirinya  sendiri. Kedaulatan  yang  dilakukan  oleh  rakyat  daerah  bukan  kedaulatan  yang  keluar  dari pokoknya,  melainkan  kedaulatan  yang  datang  dari  kedaulatan  rakyat  yang  lebih  di atas.Dengan  demikian,  kedaulatan  yang  dimiliki  oleh  rakyat  daerah  ini,  tidak  boleh bertentangan dengan garis-garis besar yang telah ditetapkan dalam garis-garis haluan negara.
Otonomi  yang  diselenggarakan  di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendasarinya, yaitu:
a. Keragaman bangsa Indonesia dengan sifat-sifat istimewa pada berbagai golongan, tidak memungkinkan pemerintahan diselenggarakan secara seragam;
b. Wilayah  Indonesia  yang  berpulau-pulau  dan  luas  dengan  segala  pembawaan masing-masing  memerlukan  cara-cara  penyelenggaraan  yang  sesuai  dengan keadaan dan sifat-sifat dari berbagai pulau tersebut;
c. Desa  dan  berbagai  persekutuan  hukum  merupakan  salah  satu  sendi  yang  ingin dipertahankan dalam susunan pemerintahan Negara;
d. Pancasila  dan  UUD  NRI  Tahun  1945  menghendaki  susunan  pemerintahan  yang demokratis.  Desentralisasi  adalah  salah  satu  cara  mewujudkan  tatanan  demokrasi tersebut;
e. Efesiensi  dan  efektivitas  merupakan  salah  satu  ukuran  keberhasilan  organisasi. Indonesia  yang  luas  dan  penduduk  yang  banyak  dan  beragam  memerlukan  cara penyelenggaraan  pemerintahan  negara  yang  menjamin  efesiensi  dan  efektivitas. Dengan  membagi-bagi  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  satuan-satuan  yang lebih kecil, efesiensi dan efektivitas tersebut dapat tercapai.
Menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  daerah  otonom  dibagi pada tiga pola daerah, yaitu provinsi, kabupaten dan kota. Disamping sebagai daerah otonom,  provinsi  ditetapkan  sebagai  daerah  administratif  dalam  rangka desentralisasi.Karena  itu,  gubernur  memiliki  peranan  ganda,  yaitu  gubernur  sebagai kepala  daerah,  dan  perangkat/wakil  pemerintah  pusat.  Hal  ini  tercantum  dalam  UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) bahwa Negara Kesatuan Republik  Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota. Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) dirumuskan bahwa “ Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  2  ayat  (1)  merupakan  daerah  dan  masing-masing  mempunyai pemerintahan daerah”.
Hubungan antara daerah otonom dan pemerintahan pusat merupakan hubungan antara  organisasi,  bukan  hubungan  intra  organisasi.Adapun  hubungan  antara  daerah otonom  merupakan  hubungan  yang  setara,  tidak  bersifat  hierarkis.Hubungan  antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang menurut UU Nomor 5 Tahun 1974 hanya merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat  di  daerah, berdasarkan UU Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  bahwa  pemerintah  daerah (provinsi,  kabupaten  dan  kota)  dapat  mengambil  tanggung  jawab  yang  lebih  besar dalam pelayanan umum  kepada masyarakat  setempat untuk  mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai  dengan kepentingan masyarakat. Dengan demikian otonomi daerah  adalah  hak,  wewenang  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus sendiri.Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat  setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun daerah otonom, adalah kesatuan masyarakat  hukum  yang  mempunyai  batas-batas  wilayah  yang  berwenang  mengatur dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Secara prinsipil ada dua hal yang tercakup dalam otonomi, yaitu hak, wewenang untuk  memanajemen  daerah  dan  tanggung  jawab  terhadap  kegagalan  dalam memanajemen daerahnya.Sementara daerah dalam arti local state government, adalah pemerintah  di  daerah  yang  merupakan  perpanjangan  tangan  dari  pemerintah pusat.Dengan  adanya  otonomi,  daerah  diharapkan  lebih  mandiri  dalam  menentukan seluruh  kegiatannya  dan  pemerintah  pusat  diharapkan  tidak  terlalu  aktif  mengatur daerah.  Pemerintahan  daerah  diharapkan  mampu  memainkan  peranannya  dalam membuka peluang memajukan daerah, tanpa intervensi  dari pihak  lain, yang disertai dengan  pertanggungjawaban  publik  serta  kepada  pemerintah  pusat  sebagai konsekuensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 2. Desentralisasi
Negara  Republik  Indonesia  yang  merupakan  negara  kesatuan  memilih  sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem desentralisasi. Penerapan sistem ini  di dasarkan  pada  berbagai  pertimbangan,  antara  lain  luasnya  wilayah  negara  dan banyaknya  kepentingan  yang  harus  diselenggarakan  oleh  pemerintah  pusat  dan bertambah  majunya  masyarakat,  sehingga  pemerintah  tidak  dapat  mengurus  semua kepentingan itu dengan baik, tanpa berpegang pada asas kedaerahan dalam melakukan pemerintahan.
Jika  diperhatikan  posisi  geografis  dan  demografis  wilayah  Indonesia,  tampak kesulitan yang besar jika sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dilaksanakan secara  sentralistik.Sistem  ini  tidak  mungkin  diterapkan  di  wilayah  yang  sangat  luas, lengkap dengan beragam budaya dan adat istiadat yang hidup.Untuk mencapai tujuan negara  dengan  tidak  mengurangi  keutuhan  negara  kesatuan,  digunakan  sistem desentralisasi.
Tujuan  utama  desentralisasi  adalah  :  (a)  tujuan  politik  yang  ditujukan  untuk menyalurkan partisipasi politik di tingkat daerah untuk terwujudnya stabilitas politik nasional;  (b)  tujuan  ekonomi,  yaitu  untuk  menjamin  bahwa  pembangunan  akan dilaksanakan  secara  efektif  dan  efesien  di  daerah-daerah  dalam  rangka  mewujudkan kesejahteraan sosial.
Desentralisasi,  adalah  istilah  yang  luas  dan  selalu  menyangkut  persoalan kekuatan  ( power ).Umumnya  dihubungkan  dengan  pendelegasian  atau  penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabatnya di daerah, atau kepada lembaga- lembaga  pemerintah  di  daerah  untuk  menjalankan  urusan-urusan  pemerintahan  di daerah. Dalam Encyclopedia of the Social Sciences , desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah,  baik  yang  menyangkut  bidang  legislatif,  yudikatif    maupun  administratif. Dalam ensiklopedia tersebut, dikemukakan bahwa desentralisasi adalah kebalikan dari sentralisasi, tetapi jangan dikacaukan dengan pengertian deconcentration , sebab istilah ini secara umum lebih diartikan sebagai pendelegasian dari atasan kepada bawahannya untuk  melakukan  tindakan  atas  nama  atasannya  tanpa  melepaskan  wewenang  dan tanggung jawabnya.
Kewenangan  daerah  ini  mencakup  kewenangan  dalam  seluruh  bidang pemerintahan,  kecuali  kewenangan  yang  dikecualikan  dalam  UU  Nomor  23  Tahun 2014  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  10  ayat  (1)  yaitu  kewenangan  dalam  bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.

## 3. Dekonsentrasi
Indonesia merupakan negara kesatuan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah  mempunyai  hubungan  yang  sangat  erat.Dalam  hubungannya  dengan  tugas pemerintahan, pemerintah pusat dapat menyerahkan urusan pemerintahannya kepada daerah secara dekonsentrasi, dan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkannya itu tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Latarbelakang  diadakannya  sistem  dekonsentrasi,  adalah  tidak  semua  urusan pemerintah  pusat  dapat  diserahkan  pada  urusan  pemerintah  daerah  menurut  asas desentralisasi.  Pertimbangan  dan  tujuan  diselenggarakan  asas  dekonstrasi  ini  adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum;
b. Memelihara komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi Negara;
c. Memelihara keserasian pelaksanaan pembangunan nasional;
d. Memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dekonsentrasi,  adalah  pelimpahan  wewenang  dari  pemerintahan  atau  wilayah atau  kepala  instansi  vertikal  tingkat  atasnya  pada  pejabat-pejabat  di  daerah  yang meliputi sebagai berikut:
(1) Pelimpahan  wewenang  dari  aparatur  pemerintah  yang  lebih  tingkatannya  ke aparatur lain dalam satu tingkatan pemerintahan disebut  dekonsentrasi horizontal.
(2) Pelimpahan wewenang dari pemerintah atau dari aparatur pemerintah  yang lebih tinggi  tingkatannya  ke  aparatur  lain  dalam  tingkatan  pemerintahan  yang  lebih rendah disebut dekonsentrasi vertikal.
Untuk  pelaksanaan  asas  dekonsentrasi,  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia dibagi dalam wilayah-wilayah provinsi dan ibukota negara. Wilayah provinsi dibagi ke dalam wilayah-wilayah kabupaten dan kota. Wilayah-wilayah kabupaten dan kota  dibagi  dalam  wilayah  kecamatan.  Penerapan  asas  dekonsentrasi  semacam  ini, disebut dekonsentrasi teritorial.Hal itu yang esensial dalam pelaksanaan dekonsentrasi, adalah  urusan  atau  wewenang  yang  dilimpahkan  sepenuhnya  menjadi  urusan kewenangan pemerintah pusat, sedangkan aparat yang dilimpahkan sebagai pelaksana.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Pasal  1  ayat  (9)  menjelaskan  bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau  kepada  gubernur  dan  bupati/walikota  sebagai  penanggung  jawab  urusan pemerintahan  umum.  Dengan  demikian,  dekonsentrasi  merupakan  tanggung  jawab pemerintah pusat, sedangkan daerah dalam hal ini provinsi diberi wewenang, karena kedudukannya  sebagai  wakil  pemerintah  pusat  di  daerah.Oleh  karena  itu,  gubernur selain pelaksana desentralisasi, juga melaksanakan asas dekonsentrasi.Besaran dan isi dekonsentrasi  harus  dekat  dengan  kepentingan  masyarakat  dan  bermakna  sebagai upaya mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  meningkatkan  pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa dan kreaktivitas masyarakat serta kesadaran nasional.

## 4. Tugas Pembantuan
Tugas  pembantuan  adalah  tugas-tugas  untuk  turut  serta  dalam  melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah  atau pemerintah  daerah  tingkat  atasnya,  dengan  kewajiban  mempertanggung  jawabkan kepada  yang  menugaskan.Urusan  yang  ditugaskan  itu,  sepenuhnya  merupakan wewenang pemerintah atau provinsi.
Pemerintah atau provinsi yang menugaskan itu menyusun rencana kegiatan  atau kebijaksanaan, dan menyediakan anggarannya, sedangkan daerah yang ditugasi hanya melaksanakannya,  tetapi  dengan  kewajiban  mempertanggung  jawabkan  pelaksanaan tugas kepada yang memberikan tugas. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (11) bahwa tugas pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  hakikat  tugas  pembantuan  adalah sebagai berikut:
(a) Membantu  menjalankan  urusan  pemerintahan  dalam  tahap  implementasi kebijakan yang bersifat operasional.
(b) Urusan  pemerintah  yang  dapat  ditugas  pembantuan,  adalah  yang  menjadi kewenangan dari institusi yang menugaskannya.
(c) Kewenangan  yang  dapat  ditugas  pembantuan,  adalah  kewenangan  yang  bersifat atributif,  sedangkan  kewenangan  yang  bersifat  delegatif  tidak  dapat  ditugas pembantuan  pada  institusi  lain.  Kewenangan  atributif,  adalah  kewenangan  yang melekat pada satuan pemerintahan atas dasar peraturan perundang-undangan yang membentuknya.  Adapun  kewenangan  delegasi,  adalah  kewenangan  yang didelegasikan dari satuan pemerintah yang lebih tinggi kepada satuan pemerintah yang  lebih  rendah.  Kewenangan  delegatif  tidak  dapat  didelegasikan  kepada pemerintah  lainnya,  karena  bukan  kewenangan  yang  melekat  pada  satuan pemerintah yang bersangkutan.
(d) Urusan  pemerintah  yang  ditugas  pembantuan  tetap  menjadi  kewenangan  dari institusi yang menugaskannya;
(e) Kebijakan, strategi, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia disediakan oleh institusi yang menugaskannya.
(f) Kegiatan operasional diserahkan sepenuhnya pada institusi yang diberi penugasan sesuai dengan situasi, kondisi, serta kemampuannya.
(g) Institusi yang menerima penugasan diwajibkan melaporkan dan mempertanggung jawabkan  mengenai  urusan  pemerintahan  yang  dikerjakannya  kepada  institusi yang menugaskan.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, maka maksud dan tujuan di adakannya tugas  pembantuan,  adalah meningkatkan  efesiensi  dan  efektivitas  penyelenggaraan  pemerintahan,  pengelolaan pembangunan, serta pelayanan umum. Begitu juga untuk memperlancar pelaksanaan tugas  dan  penyelenggaraan  permasalahan  serta  membantu  pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

## C. PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  mengenai  hakikat  otonomi  daerah  pada  sistem ketatanegaraan Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya otonomi daerah dalam  sistem  ketatanegaraan  di  Indonesia  adalah  kewenangan  yang  diberikan  kepada pemerintah  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Gaffar Karim,2011 , Komleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia , Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Agus .Santoso, 2013, Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia , Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Ateng Syafrudin, 2002. Menuju Pemerintahan yang Bersih dan Bertanggung Jawab .
Bandung, Jurnal Pro Justitia Edisi IV, Universitas Parahyangan.
Irawan Soejito, 1991. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah . Jakarta, Bina Aksara.
Rozali Abdullah, 2011, Pelaksanaan Otonomi Luas , Jakarta, Radja Grafindo Persada.
Rusdianto Sesung, 2013 , Hukum Otonomi Daerah , Bandung, Refika Aditama
Syaukani   dkk,  2012, Otonomi  Daerah  Dalam  Negara  Kesatuan ,Pustaka  Pelajar, Yogyakarta.
Utang Rosidin, 2015 , Otonomi Daerah dan Desentralisasi , Pustaka Setia Bandung.