## Mulawarman LawReview
Volume 6 Issue 2, December 2021 ISSN Print: 2527-3477, ISSN Online: 2527-3485
Publisher: Faculty of Law, Mulawarman University, Indonesia.
Nationally Accredited Journal, Decree No. 32a/E/KPT/2017.
Analisis Kendala Implementasi Peraturan Menteri ATR /

## Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik
Aa Muhammad Insany Rachman 1 , Evi Dwi Hastri 2
1 Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, Madura, Jawa Timur. E-mail: insanyrachman@wiraraja.ac.id
2 Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, Madura, Jawa Timur. E-mail: evidwihastri@wiraraja.ac.id

## ABSTRACT
This study aims to find out about the causes of the implementation of the regulation of electronic land certificates which until now cannot be carried out. The research method used is normative legal research with  a  conceptual  approach  that  provides  an  analytical  point  of  view  for  solving  problems,  then  the research  is  focused  on  studying  how  to  apply  electronic  land  certificates  in  the  community.  Data collection  techniques  are  carried  out  by  means  of  document  studies  or  literature  studies,  analytical descriptive presentations  to produce an analysis of problems that may hinder the implementation and obstacles that may arise with the existence of electronic certificates. The results of the study show that the inhibiting factors include the trial stage which is not exposed, the security aspect is not guaranteed, the  budget  is  lacking,  there  are  still  many  unresolved  land  problems,  the  existence  of  digital  gaps  in society and there is still a lot of land that is not registered nationally.
Keywords: Electronic Certificates; Implementation Constraints; PerMen ATR/BPN 1/2021

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tentang  penyebab  implementasi  dari  peraturan  sertipikat tanah elektronik yang hingga saat ini tidak dapat dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  konseptual  yang  memberikan  sudut  pandang  analisa untuk  penyelesaian  permasalahan,  kemudian  penelitian  difokuskan  untuk  mengkaji  bagaimana penerapan sertipikat tanah elektronik di masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi  dokumen  atau  studi  kepustakaan,  penyajian  secara  deskriptif  analitis  untuk  menghasilkan  suatu analisis tentang permasalahan yang dimungkinkan bisa menghambat pemberlakuan dan kendala yang mungkin  muncul    dengan  adanya  sertipikat  elektronik.  Hasil  penelitian  menunjukkan  faktor – faktor penghambatnya antara lain adalah tahap uji coba yang kurang terekspos, aspek keamanan yang belum terjamin,  dana  anggaran  yang  kurang,  masih  banyaknya  masalah  pertanahan  yang  belum  tuntas, adanya  kesenjangan  digital  di  masyarakat  serta  masih  banyaknya  tanah  yang  tidak  terdaftar  secara nasional.
Kata Kunci: Sertipikat Elektronik; Kendala Implementasi; PerMen ATR/BPN 1/2021
Citation: Insany  Rachman,  AA  Muhammad,  and  Evi  Dwi  Hastri.  2021 .  “Analisis  Kendala  Implementasi Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik”. Mulawarman Law Review 6 (2), 91-104. https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i2.646.

## PENDAHULUAN
Pada  masa  pemerintahan  Indonesia  saat  ini,  dengan  dilatarbelakangi  salah  satu misinya  yaitu  mempercepat  dan  mempermudah  segala  bentuk  sistem  pelayanan publik agar lebih praktis dan modern, maka pemanfaatan terhadap teknologi informasi dan  komunikasi  khususnya  di  bidang  digital,  sudah  tidak  bisa  dihindarkan  lagi. Kemajuan  era  digital  di  berbagai  belahan  dunia  juga  memaksa  Indonesia  untuk  turut andil dalam kompetisi global tersebut agar tidak menjadi negara yang terbelakang dan tertinggal.  Begitu  pun  dalam  hal  registrasi  tanah  dan  kepemilikan  sertipikat  tanah  di beberapa  negara  maju  sudah  menggunakan  basis  digital  agar  bisa  diakses  secara online  oleh  publik,  semisal  di  Inggris  dinamakan e-lodgement ,  di  Korea  disebut Land Information  System ,  di  Kanada  bernama  POLARIS,  dan  di  Singapura  menggunakan STARS, serta di Australia disebut dengan NECS.
Transformasi  dan  modernisasi  dengan  menggunakan  teknologi  digital  tersebut nantinya  akan  mengganti  sistem  registrasi  tanah  dari  cara  manual  (kertas)  dan  akan digantikan ke arah elektronik berbasis digital. Penggunaan teknologi digital dalam hal pelayanan  publik  dengan  mengganti  cara-cara  manual  ke  arah  modern  elektronik  di Indonesia  bukan  merupakan  hal  yang  baru,  contohnya  ada e-KTP , e-commerce , e- government , e-billing , e-money dan  yang  terbaru  di  masa  pandemi  ini  ada e-court . Selain  pemerintah,  perusahaan-perusahaan  swasta  juga  sudah  banyak  yang menggantungkan inti bisnis mereka dengan basis digital elektronik, misal grab-pay , go- pay , shopee-pay , serta perusahaan-perusahaan pinjaman online yang makin marak di Indonesia.  Pelayanan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  perusahaan-perusahaan swasta tadi, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam hal pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, efektif serta efisien.
Praktek  pendaftaran  tanah  dan  kepemilikan  sertipikat  tanah  ( recht  cadastre )  di Indonesia  secara  manual  (kertas)  itu  sudah  terlaksana  selama  61  (enam  puluh  satu) tahun sejak 1960 yaitu saat  mulai berlakunya UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria). Tujuan  dari  registrasi  tanah  tersebut  adalah  untuk  menjamin  kepastian  hukum  hak atas  tanah  dan  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  terhadap  kepemilikan tanah. 1 Bukti  dari  telah  dilakukannya  pedaftaran  tanah  yaitu  dengan  terbitnya dokumen  tanda  bukti  hak  sebagai  alat  bukti  kepemilikan  tanah  yang  disebut  sebagai sertipikat  tanah  (kertas).  Dewasa  ini,  dengan  melihat  ketepatan  dan  keefektifan  dari pemanfaatan  teknologi  berbasis  digital  di  berbagai  sektor  maka  dalam  sektor pertanahan  lahirlah  kebijakan  baru  di  tahun  2021  ini  yang  tertuang  dalam  Peraturan Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Kepala  Badan  Pertahanan  Nasional  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.
Latar belakang dari munculnya peraturan ini tidak lain adalah untuk membenahi sistem lawas yang mungkin sudah usang dan tidak sesuai dengan era nya lagi serta bertujuan untuk  modernisasi  sistem  pertanahan  guna  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfataan teknologi informasi dan komunikasi berbasis  elektronik.  Dengan  adanya  PerMen  ATR  /  BPN  No.  1  Tahun  2021  tersebut
1 Arba. (2018). Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 152
nantinya  tiap-tiap  individu  pemilik  hak  atas  tanah  diharapkan  tidak  lagi  memegang dokumen  kertas  (analog,  fisik,  manual)  lagi,  akan  tetapi  semua  sudah  beralih  ke dokumen elektronik ( el-sertipikat ).
Sebenarnya tidak ada perbedaan yang mencolok antara sertipikat kertas dan sertipikat elektronik  terkait  dengan  fungsinya  yaitu  tetap  sebagai  tanda  bukti  yang  sah kepemilikan hak atas tanah. Namun di sisi bentuk dan format penulisan nantinya akan ada sedikit perbedaan, misal di sertipikat elektronik bentuknya sudah pasti digital dan nantinya akan memakai hashcode , Scan QR code , electronic signature , Right Restriction Responsibility (RRR),  dan single identity untuk  Nomor  Identifikasi  Bidang. Pertimbangan  lain  dari  transisi  dokumen  kertas  ke  dokumen  elektronik  dalam peraturan  ini  adalah  karena  sifat  alami  kertas  yang  rawan  dan  mudah  sekali  rusak, dibandingkan dengan el-sertipikat yang nantinya akan lebih terjamin keamanannya.
Tak sejalan dengan dasar pertimbangan Peraturan Menteri tersebut, justru di kalangan masyarakat  kemunculan  kebijakan  ini  menuai  banyak  kontra.  Terbukti  sejak ditetapkannya  Peraturan  Menteri  tentang  sertipikat  tanah  elektronik  tersebut  pada tanggal  12  Januari  2021,  hingga  saat  sekarang  ini  masih  belum  bisa  diberlakukan. Padahal  apabila  dirujuk  pada  Pasal  22  PerMen  ATR/BPN  nomor  1  tahun  2021  yang berbunyi  bahwa  “peraturan  menteri  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  diundangkan”, harusnya peraturan ini sudah berlaku karena telah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia  dan  dimuat dalam berita negara RI tahun 2021 nomor 12.
Rencana  awal  penerapan  dan  persiapan  pelaksanaan  kebijakan  ini  adalah  dengan  uji coba  di  tanah-tanah  pemerintah  dan  gedung-gedung  milik  perusahaan  besar. Selanjutnya  pemerintah  akan  memperluas  implementasi el-sertipikat tersebut  di kalangan masyarakat. Selanjutnya dalam beleid dijelaskan untuk penggantian sertipikat fisik/kertas menjadi sertipikat elektronik dilaksanakan melalui permohonan pelayanan pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah,  dimana  nantinya  sertipikat  kertas  asli  yang dipunyai  tiap-tiap  pemegang  hak  atas  tanah  tidak  lagi  disimpan  di  dalam  rumah melainkan diserahkan kepada pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional.
Namun  seiring  terus  menghangatnya  gejolak  kontra  dari  publik,  hal  itu  memaksa komisi  II  DPR  RI  bersama  dengan  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Badan Pertanahan  Nasional  (ATR/BPN)  untuk  menyepakati  agar  menunda  pemberlakuan sertipikat tanah elektronik pada  tanggal 24 Maret 2021  hingga waktu yang tidak bisa ditentukan. Penundaan diberlakukannya el-sertipikat ini juga merupakan desakan dari beberapa  anggota  fraksi  yang  meminta  kebijakan  tersebut  dikaji,  dievaluasi  serta direvisi  agar  kelak  bisa  meminimalisir  kemungkinan  masalah-masalah  yang  akan timbul.
Dari  uraian  tersebut,  penulis  ingin  melakukan  kajian  ini  untuk  menemukan  dan menganalisis  apa-apa  saja  yang  penghambat  atau  yang  dimungkinkan  bisa  menjadi kendala  dari  pemberlakuan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik tersebut. Dari analisis  ini,  maka  diharap  diketemukannya  solusi  bersama  yang  bisa  dilakukan  oleh
pemerintah  khususnya  pada  kementerian  ATR/  Kepala  BPN  agar  kebijakan  tersebut berjalan secara optimal.

## METODE
Penelitian  ini  dikategorikan  sebagai  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan yuridis-normatif,  dengan  mengkaji  bahan  hukum  primer  yaitu  peraturan  yang  terkait dengan isu hukum seperti Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat  Elektronik,  PP  No  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  (PP Pendaftaran Tanah), Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  data  sekunder,  diantaranya  buku,  tulisan ilmiah,  hasil-hasil  penelitian  dan  artikel,  berita  online  terkait el-sertipikat .  Kemudian disajikan  secara  deskriptif  analitis  untuk  menghasilkan  suatu  analisis  tentang permasalahan-permasalahan yang dimungkinkan bisa menghambat pemberlakuan dan kendala yang mungkin muncul dengan adanya sertipikat elektronik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor  Penghambat  Implementasi  Peraturan  Menteri  ATR  /  Kepala  BPN  Nomor  1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik

## Tahap Uji Coba Sertipikat Elektronik yang Tidak Terekspos Dengan Baik
Dikeluarkannya  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  1  Tahun  2021  semata-mata  bukan  hal  yang  dilakukan  secara sembrono, peraturan tersebut dikeluarkan memang bertujuan untuk tahap persiapan yaitu bisa dilaksanakannya proses uji coba terlebih dahulu. Untuk melakukan proses uji coba ada beberapa syarat yang dibutuhkan yaitu basis pijakan terlebih dulu sekaligus agar  bisa  mendapatkan  izin  dari  Badan  Siber  dan  Sandi  Negara  (BSSN) dan  juga  agar mendapatkan  rekomendasi  dari  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika (Kemenkominfo),  maka  dari  itu  Kementerian  ATR/BPN  memang  harus  mengeluarkan peraturan tersebut.
Pada tahap uji coba pelaksanaan sertipikat tanah elektronik ini tidak akan diberlakukan kepada  tanah  masyarakat  umum,  melainkan  pelaksanaannya  hanya  terbatas  pada Barang  Milik  Negara  (BMN),  aset-aset  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  berbagai perusahaan atau sektor swasta skala besar. Dan untuk lokasi kentor pertanahan yang akan menerapkan pemberlakuan sertipikat elektronik dalam tahap uji coba ini hanya di beberapa  kota  saja.  Selanjutnya  kementerian  ATR/BPN  menargetkan  program kebijakan  sertipikat  elektronik  ini  sudah  mulai  diterapkan  hingga  5  (lima)  tahun  ke depan.
Pertimbangan  kementerian  ATR/BPN  terhadap  lokasi  pemilihan  beberapa  kantor pertanahan  adalah  karena  masalah  infrastruktur,  sarana,  prasarana,  serta public awreness .  Di  Indonesia  masalah  infrastruktur  ini  menjadi  polemik  lawas  yang  tak kunjung usai, karena memang sejatinya ketidakmerataan infrastruktur ini terlihat jelas
ketimpangannya  di  berbagai  wilayah.  Jadi  beberapa  lokasi  kantor  pertanahan  yang dipilih oleh kementerian ATR/BPN yang infrastruktur kotanya dirasa sudah cukup siap hanya  di 5  (lima)  kantor  pertanahan  di DKI  Jakarta  dan  2  (dua)  kantor pertanahan  di Surabaya. Pada perkembangan selanjutnya akan diterapkan juga di kantor pertanahan kota lainnya seperti di Banten, Denpasar, Batam, Surakarta, Tangerang, dan Medan.
Walaupun  mengalami  penundaan  pada  bulan  Maret,  akan  tetapi  kementerian ATR/BPN tetap akan mejalankan rencana uji coba di 7 (tujuh) kantor pertanahan di DKI Jakarta  dan  Surabaya.  Rencana  matang  untuk  tahap  awal  pemberlakuan  sertipikat elektronik  masa  uji  coba  tersebut  tidak  dibarengi  dengan  pembaharuan  informasi kepada  masyarakat.  Terkait  berita online saja  yang  mempublikasikan  perkembangan uji coba tersebut sudah tidak ditemukan lagi hingga saat ini. Masyarakat di luar wilayah 7  kantor  pertanahan  tadi  juga  perlu update informasi,  sudah  berapa  sertifikat  kertas yang  di  digitalisasi  menjadi  dokumen  elektronik,  apa  saja  kendala-kendala penerapannya,  bagaimana  solusi  untuk  mengatasinya,  serta  sejauh  mana perkembangan pelaksanaan sertipikat tanah elektronik tersebut.

## Aspek Keamanan Sertipikat Elektronik yang Belum Terjamin
Sisi  keamanan  dan  privasi  data  merupakan  masalah  yang  sangat  sensitif  dalam pengembangan digitalisasi di era modern saat ini. Terkait dengan sertipikat tanah fisik yang  akan  diganti  dengan  sertipikat  elektronik  pun  juga  begitu,  seiring  dengan masyarakat  Indonesia  yang  semakin  melek  teknologi  maka  perhatian  dan kekhawatiran terhadap sistem keamanan menyebabkan banyak timbulnya keraguan di hati  masyarakat.  Dalam  hal  keamanan  ini,  kementerian  ATR/BPN  mengklaim  bahwa sistem  yang  akan  digunakan  dijamin  mumpuni.  Di  sisi  lain  ada  beberapa  kalangan masyarakat  yang  mengaitkan  keamanan  digitalisasi  sertipikat  elektronik  ini  dengan kasus  e-KTP  yang  sempat  viral  akibat  isu  kebocoran  data  pribadi,  dikarenakan Indonesia saat ini masih mengalami darurat kebocoran data.
Pada Mei 2021 sempat hangat terkait berita kebocoran data e-KTP, sebanyak 279 juta data  warga  Indonesia  diduga  bocor  dan  diperjualbelikan  secara  daring.  Pihak Kemendagri mengklarifikasi hal tersebut dan menjelaskan bahwa data kependudukan dari kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) tidak mengalami kebocoran dan tidak ada indikasi yang mencurigakan sama sekali. Berbeda halnya dengan pernyataan pihak Kemenkominfo, setelah investigasi dilakukan diketemukan 1.000.002 sampel data yang bocor  dan  bukan  sebanyak  isu  awal  yaitu  279  juta  data.  Kebocoran  tersebut  diduga berasal dari data Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2013 dan untuk struktur datanya itu  identik  dengan  data  dari  BPJS  Kesehatan.  Hal  tersebut  menambah  keraguan masyarakat  dan  semakin  mengikis  kepercayaan  publik  terkait  keamanan  digitalisasi elektronik yang dijalankan oleh pemerintah.
Setelah ditelusuri lebih mendalam bahkan sistem keamanan berlapis yang diklaim oleh pihak  kementerian  ATR/BPN  tersebut  masih  dalam  angan-angan.  Karena  sistem keamanan yang akan digunakan oleh kementerian ATR/BPN masih berada dalam tahap perancangan  dan  pengembangan  dengan  bekerjasama  dengan  bank  dunia  ( World Bank )  dan Melbourne  University Australia.  Perancangan  dan  pengembangan  sistem
tersebut  juga  dalam  pengawasan  Badan  Siber  dan  Sandi  Negara  (BSSN)  dan ditargetkan agar pusat data pertanahan bisa mendapatkan sertifikat ISO 27001.
ISO  27001  (ISO/IEIC  27001:  2013)  adalah  standar  internasional  yang  berfokus  pada penetapanan  spesifikasi  untuk  sistem  menejemen  keamanan  informasi,  khususnya aspek kemanan fisik, logis dan organisasi/instansi. Apabila kementerian ATR/BPN kelak memenuhi  syarat  untuk  mendapatkan  sertifikasi  ISO  27001:2013,  maka  akan memperoleh banyak keuntungan antara lain:
a. Membuat pengaruh positif pada citra kementerian ATR/BPN.
b. Membantu  instansi  terkait  dengan  kesesuaian  terhadap  kebutuhan  standar keamanan informasi yang sudah teruji.
c. Membuat  pelaksanaan  setiap  proses  menjadi  lebih  sistematis  dan  merubah budaya kerja kementerian ATR/BPN.
d. Meminimilisir resiko yang mungkin terjadi.
e. Memilik  salah  satu  standar  pengamanan  informasi  terbaik  yang  diakui  di berbagai belahan dunia.
f. Menunjukkan tata kelola yang baik dalam penanganan informasi.
g. Adanya mekanisme tolak ukur keberhasilan kontrol keamanan.
Usaha  dari  Kementerian  ATR/BPN  untuk  mendapatkan  sertifikasi  ISO  27001  ini  patut diapresiasi  publik,  karena  untuk  mendapatkannya  harus  memenuhi  beberapa persyaratan  wajib  dan  untuk  hal  tersebut  umumnya  menggunakan  jasa  konsultan keamanan  informasi.  Namun  hingga  saat  ini  publik  masih  belum  mengetahui  apakah kementerian ATR/BPN sudah berhasil tersertifikasi ISO 27001 untuk sistem keamanan digitalisasinya,  hal  tersebut  berdampak  pada  kekhawatiran  masyarakat  dan  semakin minimnya  kepercayaan publik  terkait transisi  sertipikat  tanah fisik  ke  sertipikat  tanah elektronik.
Nantinya  penulis  berharap  dalam  Pasal-Pasal  Peraturan  Menteri  ATR/BPN  Nomor  1 tahun  2021  ada  tambahan  dan  lampirannya  tidak  hanya  memuat  bentuk  dokumen elektronik terkait gambar ukur, gambar ruang, peta bidang, surat ukur, gambar denah, akan  tetapi  juga  ditambah  atau  dimuatnya  penjelasan  terkait  sistem  keamanannya, menejemen  resikonya,  hal-hal  terkait  tindak  lanjut  apabila  terjadi system  error atau human error , dan bagaimana pertanggungjawabannya dari instansi terkait. Dalam hal ini  penulis  menekankan  bahwa  pihak  kementerian  ATR/BPN  harus  menjamin  dan berani  bertanggung  jawab  penuh  serta  menanggung  segala  resiko  apabila  terjadi kesalahan dari sistem keamananya.

## Konsentrasi  Dana  APBN  untuk  Kementerian  ATR/BPN  Tidak  Hanya  untuk  Transisi Digitalisasi Semata
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  merupakan list secara  sistematis tentang  rencana  penerimaan  dan  pengeluaran  suatu  negara  selama  satu  periode anggaran  yaitu  satu  tahun  (1  Januari – 30  Desember).  Sebelum  pengesahan  APBN maka  terlebih  dahulu  dilaksanakan  RAPBN  (Rencana  Anggaran  Pendapatan  Negara), yang pembahasannya dilakukan di tingkat komisi DPR dengan kementerian/instansi/lembaga  negara  yang  akan  menjadi  pengguna  anggaran
nantinya. Rencana-rencana terkait anggaran tersebut kemudian akan ditata ulang oleh kementerian keuangan sebagai bendahara negara.
Pada 2020 lalu, pemerintah dan komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pagu anggaran indikatif 2021 untuk Kementerian ATR/BPN sebesar Rp 8,93 trilliun. Hal ini  tercantum  dalam  Surat  Edaran  Bersama  Menteri  Perencanaan  Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-692/MK.02/2020 dan B- 636/M.PPN/D.8/KU.01.01/08/2020  tanggal  5  Agustus  2020  hal  pagu  anggaran kementerian/lembaga dan penyelesaian rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga  tahun anggaran  2021.  Kementerian ATR/BPN  rencananya  akan menggunakan dana tersebut untuk percepatan penataan ruang, tata kota, Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL),  penyelesaian  sengketa  konflik  hingga  digitalisasi elektronik.
Dengan  banyaknya  target  di  2021,  maka  pihak  kementerian  ATR/BPN  mengusulkan untuk  melakukan  tambahan  anggaran.  Komisi  II  pun  menyetujui  hal  tersebut  dengan menambah  anggaran  untuk  kementerian  ATR/BPN  sebesar  2,3  trilliun.  Tambahan anggaran  tersebut  akan  dialokasikan  untuk  percepatan  pelaksanaan  3  program  yaitu pengembangan  kawasaan  perkotaan  di  wilayah  Jabodetabek  Punjur,  dukungan kekurangan tunjangan kinerja dan food estate , serta transformasi digital kementerian ATR/BPN.
Menurut  hemat  penulis  apabila  mengacu  pada  Asas-asas  Umum  Pemerintahan  yang Baik (AAUPB), hal ini juga bisa menjadi salah satu hambatan bagi terlaksananya proses pengembangan  transisi  digitalisasi  elektronik  karena  dengan  banyaknya  target  kerja yang  ingin  dicapai  kementerian  ATR/BPN  di  tahun  2021  itu  tidak  berbanding  lurus dengan  ketersediaannya  dana  anggaran.  Seharusnya  kementerian  ATR/BPN  bisa memangkas  target  kerja  tadi  dengan  lebih  fokus  dan  berkonstrasi  pada  digitalisasi elektronik  saja,  jika  dirasa  memang  digitalisasi  ini  sifatnya  darurat/ urgent .  Intinya kementerian  ATR/BPN  harus  pandai  memilah  dan  memilih  target  kerja  dengan  skala prioritas urgent -sedang-ringan,  agar  beban  kerja  yang  satu  dengan  yang  lain  tidak terjadi kesenjangan dan masing-masing bisa terlaksana dengan baik.

## Masih Banyak Permasalahan Terkait Pertanahan di Indonesia
Permasalahan agraria di Indonesia merupakan masalah klasik yang tak kunjung selesai, hal ini akibat dari tata kelola sistem dan kelalaian pihak pertanahan di masa lalu. Pada masa  sekarang  pun  juga  begitu,  masalah  yang  lalu  tak  bisa  diselesaikan  dengan  baik dan  tuntas,  ditambah  lagi  munculnya  masalah-masalah  baru  di  sektor  pertanahan. Secara umum, masalah pertanahan di Indonesia ini diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu:
1. Peraturan  yang  kurang  mumpuni  untuk  menghadapi  tantangan  masalah pertanahan di era global.
2. Pejabat  pertanahan  yang  kurang  tanggap  dalam  memberantas  inti  masalah  di beberapa kasus sengketa tanah.
3. Data tanah yang tidak akurat dan bahkan banyak terjadi kekeliruan.
4. Transaksi tanah yang keliru.
5. Ulah pemohon hak dan oknum pertanahan yang sengaja melakukan kecurangan dengan mencari -mencari celah dari peraturan yang ada.
6. Adanya penyelesaian sengketa dari instansi lain, sehingga timbul tumpang tindih kewenangan.
Adapula faktor lainnya diluar faktor-faktor hukum diatas, yaitu: 2
1. Nilai ekonomis tanah yang tinggi
2. Kesadaran masyarakat makin meningkat
3. Tanah tetap, penduduk bertambah banyak
4. Kemiskinan
5. Keterbatasan  sumber  daya  manusia  yang  bertugas  untuk  menyelesaikan sengketa tanah.
Dikarenakan  faktor-faktor  diatas  maka  segudang  masalah  pertanahan  di  Indonesia makin  menumpuk  dan  tidak  terselesaikan  hingga  sekarang.  Apabila  dilihat  dari subjeknya  (pihak  yang bermasalah) sengketa  tanah  ini bisa terjadi  antara  masyarakat dengan  masyarakat,  antara  masyarakat  dengan  pemerintah  dan  antar  instansi pemerintah.  Namun  apabila  dilihat  dari  objeknya,  maka  bisa  penulis  simpulkan beberapa  kasus  pertanahan  di  Indonesia  seperti  sengketa  batas-batas  tanah,  kasus tumpang  tindih  atau  tanah bersertifikat  ganda,  kasus  sengketa  kawasan hutan,  kasus sengketa kawasan pertambangan, kasus penyerobotan tanah-tanah perkebunan yang telah  dibawahi  dengan  hak  guna  usaha,  lalu  kemudian  ada  kasus  tanah  ekspartikelir, selanjutnya  terkait  putusan  pengadilan  terhadap  sengketa  tanah  yang  tidak  bisa dilaksanakan.
Salah satu kasus terbaru yang terjadi akibat dari kecurangan oknum pertanahan adalah kasus PT Salve Veritate pada Juni 2021 lalu. Setelah diselidiki ada pejabat pertanahan yang terlibat dalam kasus sengketa ini, antara lain kepala kanwil BPN DKI Jakarta serta 10 orang lainnya termasuk kepala kantor pertanahan Jakarta timur yang kesemuanya langsung  diberikan  sanksi  berat  dan  dibebastugaskan  (pemecatan  secara  tidak hormat). Kementerian ATR/BPN menjamin akan terus membenahi permasalahan yang ada dan tidak akan melindungi jajarannya yang terkait dengan permasalahan sengketa tanah. Terjadinya kasus pertanahan tersebut menunjukkan belum baiknya administrasi pertanahan di Indonesia dan belum kuatnya kepastian hukum hak atas tanah. Hal itu memberikan  gambaran  bahwa  tanah  belum  dapat  memberikan  atau  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk  kasus  tumpang  tindih  sengketa  tanah  yang  sedang  hangat  mencuat  ke  publik saat ini adalah kasus antara Rocky Gerung VS PT Sentul City. Rocky menerima somasi yang  dilayangkan  PT  Sentul  City,  yang  isinya  agar  segera  mengosongkan  rumah  di tanah  sengketa  tersebut.  Pihak  PT  Sentul  City  mengklaim  memiliki  hak  atas  tanah bekas  hak  guna  usaha  PT  Perkebunan  XI  tersebut,  kepemilikan  tertuang  dalam  surat hak  guna  bangunan  (SHGB)  No.  B  411  dan  412  sejak  1994.  Sementara  Rocky mengklaim  tanah  yang  didudukinya  dengan  cara  transaksi  oper  alih  secara  sah  dari
2 Eko, Supriyadi Bambang. (2013). Hukum Agraria Kehutanan; Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara . Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada. Hlm. 135
pemilik sebelumnya tersebut juga memiliki dasar yaitu sertifikat yang telah dicatatkan secara sah dengan nomor administrasi 592/IV/2009.
Kasus  seperti  ini  sudah sering terjadi di  Indonesia,  yang  lebih  sering  dirugikan  adalah masyarakat sendiri. Penyebabnya adalah karena pembiaran yang terjadi selama waktu yang  sangat  lama  terhadap  tanah  sengketa  oleh  korporasi  atau  instansi  terkait,  atau bisa  juga  karena  pemalsuan  dan  duplikasi  sertipikat  tanah  oleh  oknum  pertanahan yang tidak bertanggung jawab kemudian diperjualbelikan kepada masyarakat.  Hal ini menyebabkan  semakin  berkurangnya  kepercayaan  masyarakat  Indonesia  terhadap cara kerja pemerintah khususnya pada sektor pertanahan.
Sementara  pihak  kementerian  ATR/BPN  berpendapat  tidak  bisa  menentukan  siapa yang salah dan siapa yang benar dalam kasus-kasus serupa, hanya dengan membawa sengketa  tersebut  ke  pengadilan  dan  menunggu  putusan  pengadilan  untuk menemukan  solusinya.  Terjadinya  kasus  pertanahan  tersebut  menunjukkan  belum baiknya administrasi pertanahan di Indonesia dan belum kuatnya kepastian hukum hak atas tanah. Hal itu memberikan gambaran bahwa tanah belum dapat memberikan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kesetujuan dari kementerian ATR/BPN untuk menunda pemberlakuan sertifikat tanah elektronik  merupakan  langkah  yg  tepat,  karena  pokok-pokok  persiapan  untuk menjalankan  hal  tersebut  memang  masih  belum  matang.  Akan  lebih  baik  apabila kementerian  ATR/BPN  fokus  menyelesaikan  masalah-masalah  pertanahan  yang  ada, baru  kemudian  memberlakukan  inovasi  baru  terkait  sertipikat  tanah  elektronik  guna meminimalisir masalah tanah kedepan dan menghadapi tantangan di masa yang akan datang.

## Access Divide
Pesatnya  laju  perkembangan  teknologi  informasi  dalam  dekade  terakhir  ini  banyak mempengaruhi  kebiasaan  masyarakat,  termasuk  untuk  pemenuhan  kebutuhan hidupnya.  Salah  satu  contohnya  yaitu  makin banyak  munculnya marketplace ,  dimana banyak  masyarakat  perkotaan  modern  menggantungkan  hidupnya  melalui  hal tersebut.  Namun  tidak  berarti  fasilitas  publik  yang  ada  bisa  menjangkau  seluruh pelosok  negeri  ini,  semisal  di  desa-desa  terpencil  yang  mana  masih  banyak  sarana prasarana terkait teknologi informasi yang kurang dan tidak merata di tiap-tiap wilayah Indonesia.  Kondisi  dimana  ketidakmerataan  infrastruktur  yang  mempengaruhi kemampuan  dalam  pengaksesan  segala  bentuk  teknologi  informasi  dan  komunikasi antar  wilayah  yang  satu  dengan  yang  lain,  inilah  yang  yang  dimaksud  dengan kesenjangan digital.
Kesenjangan digital merupakan fenomena yang terjadi secara global. Kondisi ini tidak hanya  dialami  oleh  negara  berkembang  tapi  juga  negara  maju  seperti  Amerika  dan negara-negara di  Eropa.  Sederhananya,  awal  mula  makna dari  kesenjangan  digital  ini adalah  ketimpangan  akses  terhadap  komputer,  namun  setelah  adanya  internet  yang berkembang  secara  pesat  maka  makna  dari  kesenjangan  digital  bergeser  menjadi
ketimpangan  terhadap  akses  internet.  Jadi  pengertian access  divide merujuk  pada ketimpangan antara masyarakat yang memiliki akses internet dan yang tidak memiliki akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi di berbagai wilayah Indonesia.
Access divide yang terjadi di Indonesia, salah satu penyebabnya adalah karena luas dan bentuk  negaranya  yang  terdiri  dari  17.000  pulau.  Sebagian  besar  wilayahnya  juga terdiri dari  pegunungan dan  lembah  sehingga  lokasi  pedesaan  begitu menyebar  yang mengakibatkan pembangunan infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi cukup sulit  dilakukan  serta  membutuhkan  dana  yang  tidak  sedikit.  Akibatnya  infrastruktur hanya  terpusat  di  wilayah  perkotaan  saja  khususnya  di  pulau  Jawa  dan  Sumatera, sedangkan  di  daerah  lain  terutama  di  Indonesia  timur  untuk  dukungan  teknologi informasi dan komunikasi tersebut masih sangat minim.
Untuk membenahi permasalahan terkait access divide tersebut dibutuhkan kerja sama yang  apik  dari  beberapa  kementerian  guna  pembangunan  infrastruktur  di  wilayah tertinggal bisa terwujud dan merata di tiap-tiap wilayah Indonesia. Salah satu hal yang dilakukan  pemerintah  adalah  memberlakukan  program Indonesia Digital  Network (IDN)  sebagai  solusi  bagi  konektivitas  nasional  yang  bertujuan  untuk  mendukung proses digitalisasi masyarakat Indonesia guna meningkatkan daya saing global.
Kementerian  ATR/BPN  pun  juga  harus  menjadikan  masalah  ketidakmerataan infrastruktur  teknologi  informasi  dan  komunikasi  di  berbagai  wilayah  Indonesia  ini sebagai hal pokok yang membutuhkan perhatian khusus untuk menjalankan program sertipikat  tanah  elektroniknya.  Karena  apabila  hal  tersebut  diabaikan  maka  kelak digitalisasi sertipikat tanah elektronik ini hanya bisa menjangkau daerah perkotaan saja dan tanpa bisa dirasakan manfaatnya oleh daerah terpencil.

## Quality of User Divide
Sebenarnya  hal  ini  juga  termasuk  dalam  kategori  kesenjangan  digital,  akan  tetapi  ini lebih  menjurus  kepada  subjeknya  yaitu  masyarakat.  Masyarakat  Indonesia  tentu  saja akan  hadir  sebagai  pengguna  ( user )  dari  segala  bentuk  program  digital  yang dicanangkan oleh pemerintah, namun hal tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan mutu  kualitas  masyarakatnya.  Hal  tersebut  merupakan  dampak  langsung  dari ketimpangan  dan  ketidakmerataan  pendidikan  atas  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi (iptek) di berbagai wilayah Indonesia.
Selain  karena  masalah  tidak  meratanya  pendidikan,  juga  ada  sebagian  kalangan masyarakat yang memang mengabaikan perkembangan teknologi digital, mereka terus bertahan  dengan  cara-cara  tradisional  dan  menganggap  bahwa  perkembangan teknologi  ini  adalah  budaya  luar.  Alih-alih  mereka  bukan  belajar  menggunakan teknologi  malah  bersikap defend terhadap  laju  pesatnya  pertumbuhan  teknologi
karena persepsi mereka sendiri  yang nantinya dimungkinkan bisa mempengaruhi dan merubah budaya teradisional mereka.
Untuk  menghadapi  permasalahan  ini,  tentunya  kementerian  ATR/BPN  harus  secara perlahan  dan  bertahap  menanggulanginya,  dengan  memperkenalkan  makna digitalisasi,  mensosialisasikan  guna,  manfaat  serta  fungsi el-sertipikat bahkan mengedukasi  secara  detail  bagaimana  cara  penggunaan  digitalisasi  sertipikat  tanah elektronik  ini,  baik  dari  kalangan  modern  bahkan  hingga  kalangan  masyarakat  di pelosok terpencil sekalipun.

## Tool Divide
Kategori  terakhir  dari  kesenjangan  digital  disini  terkait  dengan “ alat ” yang  akan digunakan  untuk  mengakses  program  digital  pertanahan.  Alat  yang  dimaksud  disini umumnya berupa smartphone , laptop, atau komputer. Ketimpangan ini juga terjadi di beberapa  kalangan  masyarakat,  tidak  semua  orang  di  wilayah  Indonesia  ini  memiliki alat-alat  tersebut.  Menurut  hasil  survey  Kemen  Kominfo  pada  tahun  2017 menunjukkan  bahwa  masih  ada  33,69%  kalangan  masyarakat  yang  tidak  memiliki smartphone dan 66,31% sisanya sudah memiliki smartphone . 3 Hal ini bisa saja terjadi akibat  dari  perbedaan  pekerjaan,  profesi,  penghasilan  bahkan  perbedaan  taraf pendidikan.  Pun  juga  ada  beberapa  kalangan  masyarakat  yang  sengaja  tidak menggunakan smartphone karena untuk akses internet di daerahnya saja masih belum ada.
Kelak apabila kebijakan el-sertipikat ini berlaku secara umum, maka yang akan merasa terdiskriminasi  adalah  dari  kalangan  masyarakat  yang  tidak  memiliki  alat  penunjang ( smartphone ).  Lumrah  rasanya  ketika  pemegang  hak  atas  tanah  ingin  melakukan pengecekan  secara  berkala  terhadap  sertipikat  tanah  elektroniknya,  namun  ketika oknum  tersebut  tidak  memiliki  alat  ( smartphone ),  maka  hal  tersebut  tidak  dapat dilakukan.
Kementerian  ATR/BPN  tentunya  harus  memikirkan  solusi  untuk  hal  ini,  karena  tidak mungkin pemerintah memberikan smartphone kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Penanganan terhadap masalah ini, bisa dengan membuat aturan se flexible mungkin,  misalnya  untuk  sertipikat  tanah  kertas  yang  asli  itu  tetap  berada  dalam penguasaan  pemilik/masyarakat,  dan  untuk  proses  digitalisasinya  juga  harus  tetap terlaksana  guna  membenahi  pusat  data  tanah  di  kementerian.  Dengan  begitu  baik masyarakat yang memiliki smartphone ataupun yang tidak, tetap sama-sama memiliki sertipikat tanah yang asli.
3 https://indonesiabaik.id/infografis/663-masyarakat-indonesia-memiliki-smartphone-8, diakses pada 19 September 2021, Pukul 05.30

## Masih Ada Tanah yang Tidak Terdaftar Secara Nasional
Minimnya  kepastian  hukum  atas  tanah  selalu  menimbulkan  sengketa  di  tiap  wilayah Indonesia.  Sengketa  terjadi  di  berbagai  lapisan  masyarakat  bahkan  antar  instansi dengan  masyarakat  maupun  antar  instansi  yang  satu  dengan  instansi  yang  lain.  Hal tersebut  menyiratkan  bahwa  tanda  bukti  hukum  atas  kepemilikan  tanah  berupa sertipikat  tanah  tersebut  sangat  penting.  Sertipikat  tanah  yang  ada  tidak  sebanding dengan luas tanah indonesia, ini menandakan bahwa masih adanya tanah-tanah yang memiliki sertipikat atau tidak didaftarkan.
Ada berbagai macam faktor yang membuat masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya, salah  satunya  karena  masalah  biaya.  Untuk  solusi  masalah  biaya  tersebut,  maka pemerintah  mengelurkan  program  PTSL  pada  tahun  2018.  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL)  adalah  suatu  program  serentak  oleh  pemerintah  untuk memberikan  jaminan  kepastian  hukum  dan  hak  atas  suatu  tanah  milik  masyarakat secara  gratis.  Bisa  dibilang,  PTSL  adalah  proses  pendaftaran  pertama  kali  terhadap tanah yang belum memiliki hak milik. 4 Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018.
Apabila  dihubungkan dengan  rencana digitalisasi  sertipikat  elektronik  secara  nasional di 2021, maka 2 kebijakan ini bisa saja saling mereduksi satu sama lain. Baiknya PTSL yang  di  target  selesai  tahun  2025  tersebut  dituntaskan  terlebih  dahulu,  kemudian pemberlakuan  secara  nasional  untuk  sertipikat  elektronik  baru  bisa  dilakukan.  Untuk saat ini, sertipikat elektronik harus fokus dan serius pada seri uji coba hingga beberapa tahun  mendatang,  agar  kelak  proses  pelaksanaan  dan  target  bisa  terlaksana  dengan baik.

## SIMPULAN
Pembaharuan terhadap sistem atau cara-cara lawas yang digunakan saat ini memang diperlukan  untuk  Indonesia  agar  tidak  tertinggal  dengan  pesatnya  laju  teknologi informasi  dan  komunikasi  dunia  global.  Begitu  pun  juga  dengan  sistem  pendaftaran dan  data  tanah  di  Indonesia,  adanya  Kebijakan  pemerintah  yang  dituangkan  dalam Peraturan  Menteri  ATR/BPN  Nomor  1  Tahun  2021  terkait  Sertipikat  Elektronik memang harus masyarakat apresiasi dan harus didukung.
Namun  pemerintah  juga  harus  melakukan  persiapan  tahap  awal  yang  matang  untuk menjawab  kekhawatiran  masyarakat  terkait  pelaksanaan  sertipikat  tanah  elektronik. Dan untuk saat ini, dirasa kebijakan tersebut belum bisa diberlakukan untuk umum, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
1. Pada  tahap  uji  coba  sertipikat  elektronik  ini  tidak  terekspos  dan  tidak  berjalan dengan baik
2. Dari sisi keamanannya masih belum terjamin
3. Terkait dengan dana anggaran, untuk Kementerian ATR/BPN masih dirasa belum berkonsentrasi pada program sertipikat elektronik
4 https://prospeku.com/artikel/ptsl-adalah---3221,  diakses  pada  19  september  2021,  Pukul 06.00
4. Masih banyaknya sengketa pertanahan yang sedang berlangsung di pengadilan
5. Akses internet yang belum menjangkau seluruh pelosok negeri
6. Sebagian kalangan masyarakat masih awam terhadap teknologi
7. Tidak  semua  masyarakat  memiliki “ alat ” untuk  mengakses  informasi  dan komunikasi
8. Masih banyaknya tanah di Indonesia yang tidak terdaftar secara nasional

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan jurnal
Arba. (2018). Hukum Agraria Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Direktorat  Jenderal  Penetapan  Hak  dan  Pendaftaran  Tanah  Kementerian  ATR/BPN (2021), Sertipikat  Elektronik  Menuju  Pelayanan  Pertanahan  Modern  Berstandar Dunia, Slide Outline Paparan
Eko, Supriyadi Bambang. (2013). Hukum Agraria Kehutanan; Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Kusmiarto, K., Aditya, T., Djurdjani, D., & Subaryono, S. (2021). Digital transformation of land services in Indonesia: A Readiness Assessment. Land , 10(2), 120.
Makarim,  Edmon,  (2010).  Tanggung Jawab  Hukum  Penyelenggara  Sistem  Elektronik . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Mujiburohman,  D.  A.  (2018). Potensi  permasalahan  pendaftaran  tanah  sistematik lengkap (PTSL) . BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 4(1), 88-101.
Sutedi,  Adrian.  (2008). Peralihan  Hak  Atas  Tanah  dan  Pendaftarannya .  Jakarta:  Sinar Grafika.

## Peraturan
Instruksi Presiden No 2 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.
Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Surat  Edaran  Bersama  Menteri  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  dan  Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor S-692/MK.02/2020 dan B-
636/M.PPN/D.8/KU.01.01/08/2020 tentang pagu anggaran kementerian/ embaga dan  penyelesaian  rencana  kerja  dan  anggaran  kementerian/ embaga  tahun anggaran 2021.

## Website
m.bisnis.com.  (2021).  Sertifikat  Tanah  Elektronik  Berlaku  Sekarang?  Tersedia  dari: https://m.bisnis.com/amp/read/20210204/9/1352344/sertifikat-tanah- elektronik-berlaku-sekarang-ini-kata-menteri-sofyan-djalil.
[Diakses 18 September 2021]
merdeka.com.  (2020).  Kementerian  ATR  dapat  pagu  anggaran  indikatif  2021  RP  8.93 trilliun.  Tersedia  dari :  https://www.merdeka.com/uang/kementerian-atr-dapat- pagu-anggaran-indikatif-2021-rp-893-triliun.html . [Diakses 17 September 2021] medium.com.  (2019).  Perkembangan  dan  cara  untuk  mengatasi  digital  divide  di Indonesia.  Tersedia  dari: https://medium.com/@putriisilaban/perkembangan- dan-cara-untuk-mengatasi-digital-divide-di-indonesia-e43f4a2cd7a8. [Diakses  16 September 2021]
aptika.kominfo.go.id. (2021). Kominfo investigasi dugaan kebocoran data KTP. Tersedia dari: https://aptika.kominfo.go.id/2021/05/kominfo-investigasi-dugaan- kebocoran-data-ktp/. [Diakses 15 September 2021]