## ANALISIS KESESUAIAN ANTARA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA DENGAN PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PERMENDAGRI NOMOR 113 TAHUN 2014
(STUDI KASUS PADA LAPORAN KEUANGAN TA 2016 PEMERINTAH DESA REMPANGA)
Wijoseno Lelono Titin Ruliana Umi Kulsum
University of 17 Agustus 1945 Samarinda Jl. Ir. H. Juanda No. 80, 75124, Indonesia jeamlvpool@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to analyze the differences between the Rempanga Village Government Financial  Statements  of  TA  2016  and  Permendagri  Number  113  of  2014,  and  to  know  and analyze  the  process  of  preparing  the  Rempanga  Village  Government  Financial  Statements  for Fiscal Year 2016 through the accounting cycle.
The hypothesis of this study is that there is a difference between the Rempanga Village Government Financial Report 2016 and Permendagri Number 113 of 2014, and the accounting cycle  is  not  carried  out  in  the  process  of  compiling  the  Rempanga  Village  Government Financial Report for Fiscal Year 2016.
The  basis  of  this  research  theory  uses  Permendagri  Number  113  of  2014  concerning Village  Financial  Management.  In  this  study  the  author  uses  a  comparative  analysis  tool  that compares the Realization Accountability Report of the Village Budget Implementation for Fiscal Year 2016, Village Property Report as of December 31, Fiscal Year 2016, and Government and Regional  Government  Program  Reports  that  enter  the  village  in  the  form  of  Financial Statements in accordance with Financial Management Guidelines Village Permendagri Number 113  of  2014  and  using  the  method  of  observation  that  is  observing  in  documents  which  are outputs from the implementation of the accounting cycle in the form of journal memos, ledgers, unadjusted balance sheets, adjusting journal entries, and adjusted trial balance.
The  results  of  the  study  concluded  that  there  were  11  Differences  between  the Rempanga  Village  Government  Financial  Statements  of  Fiscal  Year  2016  with  the  Village Financial  Management  Guidelines  Permendagri  113  of  2014  which  were  4  differences  found from  observations  of  the  Rempanga  Village  Government  Financial  Statements  Fiscal  Year 2016, and there were 7 differences found from interviews with the Village Secretary Rempanga as  Financial  Management  Technical  Implementation  Coordinator.  These  differences  have shown  that  the  accounting  cycle  is  not  carried  out  in  the  process  of  compiling  the  Rempanga Government Financial Report Fiscal Year 2016, the hypothesis is accepted.
Keywords:  Village  Government  Financial  Reports,  Village  Financial  Management Guidelines, Permendagri 113 of 2014

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa  beserta  peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan
pemerintah  desa  untuk  lebih mandiri  dalam  mengelola  pemerintahan dan  berbagai  sumber  daya  alam  yang
dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan  keuangan  dan  kekayaan milik  desa.  Begitu  besar  peran  yang diterima  oleh  desa,  tentunya  disertai dengan  tanggung  jawab  yang  besar pula.  Oleh  karena  itu  pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat  dipertanggungjawabkan  kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.
Proses Penyusunan pelaporan
desa pada awalnya berpedoman pada  Permendagri  Nomor  37  Tahun 2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Desa.  Setelah  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa  terbit,  maka  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2007 dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku lagi  dan  kemudian  diganti  dengan Permendagri  113  tahun  2014  tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa  pada tanggal 31 Desember 2014.
Kesenjangan  yang  terjadi  antara harapan (teori) dengan kenyataan akibat dilaksanakan  peraturan  baru  ini  adalah ketidaksiapan  pejabat  teknis  pengelola keuangan desa (PTPKD) dalam
melakukan penyusunan pelaporan keuangan desa sehingga dapat menurunkan kualitas pelaporan keuangan  yang  merupakan  bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan  pemerintah  desa.    Selain  itu,
ketidaksiapan PTPKD juga dapat menurunkan  kredibilitas,  transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa.
Permendagri  Nomor  113  Tahun 2014  tidak  mudah  diimpelementasikan dalam  proses  penyusunan  laporan keuangan  pemerintah  desa  karena pemerintah  desa  dituntut  harus  mampu
menyajikan jumlah pelaporan yang beragam sebagai bentuk pertanggungjawaban  penyelenggaraan pemerintahan  desa  selama  satu  tahun anggaran  kepada  masyarakat  desa. Apabila  dilihat  dari  SDM  pemerintah desa  yang  kurang  memadai,  banyak pihak mengkhawatirkan pemerintah desa tidak mampu menyajikan pelaporan  keuangan  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku.  Pemerintah desa juga belum memiliki prosedur dan dukungan  sarana  prasarana  dalam pengelolaan  keuangannya  khususnya pelaporan  dan  pertanggunggjawaban keuangan. Besarnya dana yang diamanatkan  kepada  pemerintah  desa
harus  dikelola  dengan  baik  dan  jangan sampai menjadi bencana bagi pemerintah  desa.  Aparatur  Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  harus  memiliki  pemahaman  atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan akuntansi dan pembukuan. Permendagri  113  tahun  2014 mensyaratkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang merupakan Laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan  APBDesa  harus  ditetapkan dengan  Peraturan  Desa  dan  dilampiri dengan  Laporan  Pertanggungjawaban Realisasi  Pelaksanaan  APBDesa  Tahun Anggaran berkenaan, Laporan
Kekayaan Milik Desa per 31 Desember
Tahun Anggaran berkenaan, dan
Laporan  Program  Pemerintah  dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
Oleh karena itu, pemberlakuan Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014 tersebut akan berbenturan dengan pelaksanaan teknis di lapangan.
Sehubungan  dengan  Permendagri Nomor  113  Tahun  2014  merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan desa  yang  sudah  wajib  diterapkan  di Lingkungan  Pemerintah  desa  mulai
Tahun  Anggaran  2016,  penulis  akan menganalisis  ketidaksesuaian  antara laporan  keuangan  pemerintah  desa dengan  pedoman  Permendagri  Nomor 113  Tahun  2014  secara  deskriptif kualitatif ( Studi  Kasus  Pada  Laporan Keuangan  TA  2016  Pemerintah  Desa Rempanga).

## KERANGKA TEORITIS

## Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi  Sektor  Publik  memiliki perbedaan  dengan  Akuntansi  Sektor Swasta.  Hal  yang  paling  mencolok antara  Akuntansi  Sektor  Publik  dengan Akuntansi  Sektor  Swasta  adalah  pada bagian  instansi  yang  menggunakannya. Akuntansi Sektor Publik biasanya terkait dengan  organisasi  Pemerintah  Pusat, Pemerintah  Daerah,  dan  Pemerintahan Desa.

## Pengertian Akuntansi
Abdul Halim (2012:16)
memberikan  definisi  Akuntansi  sebagai berikut : Akuntansi menurut asal katanya
yaitu berasal dari kata Accountancy/Accounting/Consti tuency yang  diserap  ke  dalam bahasa  Indonesia,  akuntansi yang  berarti  sebuah  aktivitas
atau proses dalam mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasi,  mengolah  dan menyajikan data
yang berhubungan  dengan  keuangan atau  transaksi  agar  mudah dimengerti  dalam  mengambil keputusan  yang  tepat.  Banyak pendapat  yang  mendefinisikan pengertian  akuntansi  ini,  baik yang menjelaskan berbeda maupun tak sedikit yang menjelaskan hampir sama.

## Akuntansi Pemerintahan
Berdasarkan pengertian
pemerintah  daerah,  maka  Akuntansi Pemerintah  Daerah  menurut  Bachtiar Arif (2010:3) adalah :  “Aktivitas pemberian  jasa  untuk  menyediakan suatu  informasi  keuangan  pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, penafsiran atas informasi keuangan serta pengikhtisaran suatu  transaksi  keuangan  pemerintah tersebut”.  Standar  Akuntansi  yang dianut dalam pelaporan keuangan tersebut  harus  ditetapkan  dalam  bentuk peraturan  perundangan-undangan  yang berlaku  bagi  instansi-instansi  atau organisasi-organisasi pemerintahan yang bersangkutan.
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara dalam pasal 32 mengamanatkan bahwa: “bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD  disusun  dan  disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan”. Standar akuntansi pemerintahan  tersebut  disusun  oleh Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan  yang  independen  dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan  dari  Badan  Pemeriksa Keuangan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun 2010 memberikan definisi Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu :
“prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.  Dengan  demikian  SAP merupakan
persyaratan yang mempunyai  kekuatan  hukum  dalam upaya  meningkatkan  kualitas  laporan keuangan di Indonesia.

## Siklus Akuntansi
Siklus  akuntansi  adalah  proses pencatatan transaksi dimulai dari
analisis dokumen sumber sampai dengan  penyusunan  laporan  keuangan, dilanjutkan  dengan  jurnal  penutupan dan  Neraca  Saldo  Setelah  Penutupan. Pemahaman mengenai Siklus Akuntansi sangat penting untuk mengetahui proses penyusunan laporan keuangan. Pemahaman tersebut juga akan memudahkan untuk menganalisis
transaksi  secara  parsial  dan  dampaknya pada laporan keuangan.
Badan  Pengawasan  Keuangan dan Pembangunan (2012:18-38) menjabarkan  tahapan-tahapan  siklus
akuntansi sebagai berikut :
1. Identifikasi transaksi;
2. Memindahbukukan ( posting ) transaksi  akuntansi  dari  jurnal  ke buku besar;
3. Menyusun neraca saldo;
4. Membuat  jurnal  penyesuaian  dan membukukan ( posting ) jurnal penyesuaian ke buku besar;
5. Menyusun  neraca  saldo  setelah penyesuaian.
6. Menyusun laporan keuangan berdasarkan  neraca  saldo  setelah penyesuaian;
7. Membuat jurnal penutup dan membukukan ( posting ) jurnal penutup ke buku besar;
8. Menyusun  neraca  saldo  setelah penutupan;
9. Membuat jurnal pembalik dan membukukan ( posting ) jurnal pembalik ke buku besar.

## Pengertian Laporan Keuangan
Laporan  keuangan  merupakan laporan tertulis yang memberikan informasi  kuantitatif  tentang  posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta  hasil  yang  dicapai  selama  periode tertentu. Laporan keuangan dapat dijadikan  media  yang  dapat  dipakai untuk  meneliti  kondisi  kesehatan  suatu entitas  pelaporan,  yang  mana  laporan keuangan  tersebut  terdiri  dari  neraca, perhitungan  rugi  laba,  ikhtisar  laba ditahan,  dan  laporan  posisi  keuangan. Ikatan  Akuntan  Indonesia  (2009:3) mengartikan  laporan  keuangan  adalah  : “susunan  yang  menyajikan  posisi keuangan  dan  kinerja  keuangan  dalam sebuah entitas”.
Laporan
Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APB Desa
Permendagri  113  tahun  2014 mengamanatkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan  APB  Desa  merupakan laporan yang disampaikan secara
periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APB Desa yang
telah disepakati di awal tahun dalam  bentuk  Peraturan  Desa.  Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dilampiri : 1. Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi  Pelaksanaan  APB  Desa
Tahun Anggaran berkenaan;
2. Laporan  Kekayaan  Milik  Desa  per 31 Desember  Tahun Anggaran berkenaan; dan
3. Laporan  Program  Pemerintah  dan
Pemerintah  Daerah  yang  Masuk  ke Desa.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  pada Pemerintah Desa Rempanga, Kecamatan  Loa  Kulu,  Kabupaten  Kutai
Kartanegara.  Penelitian  ini  dilakukan
dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini bersifat menganalisis Laporan
Keuangan  Pemerintah  Desa  Rempanga TA  2016  dengan  cara  membandingkan mekanisme  penyusunan  dan  penyajian Laporan  Keuangan  Pemerintah  Desa Rempanga TA 2016 dengan :
1. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri Nomor 113 Tahun 2014; dan
2. Siklus akuntansi.
Penelitian  ini  juga  mengalisis  apakah terdapat  pembinaan  dalam  penyusunan Laporan  Keuangan  oleh  pemangku kepentingan keuangan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Analisis Kesesuaian Laporan Keuangan Pemerintah Desa Rempanga  TA  2016  dengan  Pedoman Pengelolaan Keungan Desa Permendagri 113 Tahun 2014 Pemerintah Desa Rempanga telah  membuat  pertanggungjawaban penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimilikinya. Bentuk  pertanggungjawaban  tersebut dituangkan dalam Peraturan Desa Rempanga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja  Desa  Tahun  Anggaran  2016, yang  merupakan  kesepakatan  bersama antara  Badan  Permusyawaratan  Desa Rempanga dengan Kepala Desa
Rempanga. Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes TA 2016 tersebut berupa  laporan  keuangan  yang  memuat Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes
TA  2016,  Neraca  Per  31  Desember Tahun  2016,  dan  Laporan  Program Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah yang  Masuk  ke  Desa.  Bentuk  Laporan Keuangan  Pemerintah  Desa  Rempanga TA 2016 adalah sebagai berikut:
1. Kode rekening belanja pada Laporan
Pertanggungjawaban
Realisasi
Pelaksanaan  APBDes  TA  2016
belum  mengacu  pada  kode  rekening Permendagri  113  Tahun  2014.  Kode rekening  belanja  pada Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan  APBDes  TA  2016 disajikan  sampai  level  5,  sedangkan kode rekening pada Permendagri 113 Tahun 2014 hanya sampai level 4;
2. Terdapat  belanja  operasional  PKK,
Karang  Taruna,  Kegiatan  LPM,  dan Kepanitiaan LPTQ yang tidak dirinci jenis belanjanya sehingga tidak dapat diketahui klasifikasi realisasi belanjanya  termasuk  dalam  jenis belanja  pegawai  atau  belanja  barang dan jasa atau belanja modal;
3. Pemerintah Desa Rempanga
TA 2016 telah mencatat Aset Lancar, Aset Tetap, dan Utang pada Laporan Keuangan  TA  2016  yaitu  dalam Neraca  Per  31  Desember  Tahun 2016.  Pemerintah  Desa  Rempanga menggunakan  nomenklatur  neraca
per  31  Desember  dalam  Laporan Keuangan  TA  2016,  sedangkan
Permendagri 113 Tahun 2014 menggunakan  nomenklatur  Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai
Dengan                    31  Desember  untuk mencatatkan Aset, Kewajiban Jangka Pendek, dan Kekayaan Bersih;
4. Neraca Per 31 Desember 2016 dalam Laporan  Keuangan  TA  2016  hanya menyajikan  Aset  dan  Kewajiban, sementara  Jumlah  Kekayaan  Bersih yang merupakan selisih antara Jumlah aset dengan Jumlah Kewajiban  Jangka  Pendek  tidak disajikan;
5. Pemerintah  Desa  Rempanga  telah menyajikan Aset Tetap dalam Laporan Kekayaan Milik Desa
Sampai    Dengan    31    Desember 2016.  Terdapat  salah  saji  atas  Aset Tetap  dalam  Laporan    Kekayaan Milik    Desa    Sampai    Dengan    31 Desember  2016  yaitu  jenis  Aset Tetap gedung dan bangunan disajikan  secara  gabungan  dengan jenis Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Instalasi yaitu
sebesar Rp.655.209.059,-;
6. Laporan Program  Pemerintah  dan
Pemerintah  Daerah  Yang  Masuk  Ke Desa  Tahun  Anggaran  2016  belum
sepenuhnya  menyajikan  kegiatan- kegiatan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara yang dilaksanakan di Desa Rempanga;
7. Terdapat  Pendapatan  yang  berasal dari  pendapatan  jasa  giro  bank  dan pengeluaran berupa biaya administrasi  bank  yang  tidak  dicatat dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes TA 2016;
8. Terdapat  kesalahan  penganggaran dalam Peraturan Desa tentang APBDes TA 2016 yaitu pengeluaran yang
seharusnya
dianggarkan  dalam  belanja  modal
tetapi  justru  dianggarkan  dalam belanja  barang  dan  jasa,  dan  juga sebaliknya;
9. Pengeluaran dalam rangka pembayaran upah pekerja pembangunan konstruksi desa dianggarkan  dalam  belanja  barang dan jasa serta belum diatribusikan/digabungkan dalam
nilai perolehan aset tetap;
10. Stock  opname atau  Inventarisasi  atas
persediaan  yang  masih  tersisa  per 31  Desember  2016  tidak  dilakukan sehingga  nilai  persediaan  tidak
disajikan  dalam  LKMD  Rempanga sampai dengan 31 Desember 2016;
11. Inventarisasi  atas  aset  desa  belum dilakukan secara menyeluruh sehingga  aset  desa  yang  dicatat dalam Laporan Kekayaan Milik Desa Rempanga sampai dengan 31  Desember  2016  merupakan  aset desa  yang  berasal  dari  realisasi belanja  modal  tahun  2014  sampai dengan 2016.
Analisis Kesesuaian Laporan Keuangan Pemerintah Desa Rempanga  TA  2016  dengan  Pedoman Pengelolaan Keungan Desa Permendagri 113 Tahun 2014
Laporan  Realisasi  Pelaksanaan APBDes  TA  2016  dan Laporan Kekayaan  Milik  Desa  Sampai  Dengan 31  Desember  2016  disusun  dengan menggunakan data-data transaksi keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam  Buku  Kas  Umum  (BKU) bendahara,  Buku  Pembantu  Tunai, Buku  Pembantu  Bank,  dan  Buku Pembantu  Pajak  tanpa  melalui  siklus akuntansi yang benar.
Proses penyusunan Laporan
Realisasi  Pelaksanaan  APBDes  TA 2016  dan  Laporan  Kekayaan  Milik Desa  Sampai  Dengan  31  Desember
2016  tersebut  hanya  dilakukan  melalui analisis terhadap transaksi-transaksi yang  terjadi  selama  satu  periode  dan selanjutnya dilakukan penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes TA  2016  dan  Laporan  Kekayaan  Milik Desa  Sampai  Dengan  31  Desember 2016  dari  hasil  analisis  transaksi- transaksi tersebut tanpa membuat memo jurnal,  pemindahbukuan  ( posting )  ke dalam  buku  besar,  Neraca  Saldo,  dan Jurnal Penyesuaian.
Hal tersebut menyebabkan informasi-informasi yang terdapat
dalam  Laporan  Realisasi  Pelaksanaan
APBDes  TA  2016  dan Laporan Kekayaan  Milik  Desa  Sampai  Dengan 31 Desember 2016 belum sepenuhnya valid dan dapat
dipertanggungjawabkan.

## Pembahasan
Kewajiban  untuk  melaporkan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan  APBDesa  kepada  Bupati Kutai  Kartanegara  setiap  akhir  tahun anggaran  tersebut,  tentunya  menuntut Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah  Desa  Rempanga  untuk memahami  akuntansi  dan  pelaporan keuangan. Kurangnya pemahaman terhadap akuntansi dan pelaporan
keuangan  tentunya  merupakan  salah satu hal yang menyebabkan 11 (sebelas) perbedaan  antara  Laporan  Keuangan Pemerintah  Desa  Rempanga  TA  2016 dengan Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri 113 tahun 2013  dan  tidak  dilakukannya  siklus akuntansi.
Hal  tersebut  diatas  menuntut Pemerintah  Desa  Rempanga  untuk melakukan pembinaan terhadap Sumber Daya  Manusia  (SDM)  yang  berkaitan dengan  pengelolaan  keuangan  desa dalam peningkatan pemahaman akuntansi  dan  pelaporan  keuangan. Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Desa Rempanga pada tahun
2016  yang  mempunyai  latar  belakang pendidikan  akuntansi  hanya  berjumlah 9  (sembilan)  personil  yaitu  8  (delapan) personil  berlatar  pendidikan  SMK Akuntansi dan 1 (satu) personil berlatar pendidikan  Strata  1  (S1)  Akuntansi. Pembinaan  Sumber  Daya  Manusia (SDM) dapat dilakukan dengan menambah  atau  merekrut  personil  baru yang mempunyai latar belakang pendidikan  akuntansi,  dan/atau  dengan mengikutsertakan  personil  yang  sudah ada  untuk  mengikuti  pendidikan  dan pelatihan yang berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan.
Selain itu sarana prasarana pendukung dalam pencatatan dan pembukuan transaksi-transaksi keuangan  juga  harus  disiapkan  seperti implementasi  Aplikasi  SISKEUDES yang  telah  disediakan  oleh  Pemerintah Pusat  yang  dalam  hal  ini  Kementerian Dalam  Negeri  yang  bekerja  sama dengan  Badan  Pengawasan  Keuangan dan  Pembangunan  (BPKP).  Aplikasi SISKEUDES sebenarnya telah dilakukan  sosialisasi  dan  diujicobakan pada Pemerintah Desa Rempanga tetapi baru  dilakukan  pada  Bulan  Desember 2016  sehingga  belum  dapat  digunakan untuk  melakukan  pencatatan  seluruh transaksi  keuangan  Pemerintah  Desa Rempanga  dari  Januari  sampai  dengan Desember tahun 2016.
Implementasi Aplikasi SISKEUDES  secara  menyeluruh  pada proses pengelolaan keuangan desa yaitu
mulai dari proses perencanaan, penganggaran,  penatausahaan,  sampai dengan proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan tentunya akan  sangat  membantu  Pemerintah Desa  Rempanga  dalam  pengelolaan keuangan  desa.  Aplikasi  SISKEUDES mampu  menghasilkan  laporan-laporan yang  dipersyaratkan  Permendagri  113 tahun  2016  dan  pembukuan  hasil  dari
pelaksanaan  siklus  akuntansi  seperti Memo  Jurnal,  Buku  Besar,  Neraca Saldo,  Memo  Jurnal  Penyesuaian,  dan Laporan Keuangan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa Rempanga TA  2016  belum  sepenuhnya  sesuai dengan Pedoman Pengelolaan
Keuangan  Desa  Permendagri  113
Tahun  2014  yang  disebabkan  karena belum  adanya  mekanisme  SOP penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah  Desa  Rempanga  yang memastikan Laporan Keuangan
Pemerintah Desa telah sesuai dengan Permendagri  113  Tahun  2016,  dan lemahnya  SDM  Pemerintah  Desa Rempanga  di  bidang  akuntansi  dan pelaporan keuangan sehingga menyebabkan salah saji dalam pelaporan keuangan.
2. Proses penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Desa Rempanga TA 2016 belum dilakukan  melalui  siklus  akuntansi

## karena belum menggunakan Aplikasi
Pengelolaan Keuangan Desa.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  maka saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut:
1. Pemerintah  Desa  Rempanga  agar membuat  SOP  penyusunan  Laporan Keuangan Pemerintah Desa Rempanga yang memastikan
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Desa telah sesuai dengan Permendagri 113 Tahun  2016  dan  siklus  akuntansi telah dilakukan.
2. Pemerintah  Desa  Rempanga  agar menyiapkan  SDM  yang  kompeten dalam bidang akuntansi dan pelaporan  keuangan  serta  menguasai Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Pemerintah  Desa  Rempanga  agar melakukan  implementasi  Aplikasi SISKEUDES secara menyeluruh pada  proses  pengelolaan  keuangan desa yaitu mulai dari proses perencanaan, penganggaran,
penatausahaan, sampai dengan
proses pelaporan keuangan.
Diharapkan  Laporan  Keuangan Pemerintah  Desa  Rempanga  dapat disajikan sesuai dengan yang
dipersyaratkan
pada Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri  113  Tahun  2014  dan disusun melalui siklus akuntansi, sehingga informasi-informasi yang terdapat  dalam  Laporan  Keuangan Pemerintah  Desa  Rempanga  dapat digunakan  oleh  stakeholder  dalam pelaksanaan  pembangunan  di  Desa Rempanga.

## DAFTAR PUSTAKA
. 2012. Modul Pelatihan Dasar- Dasar Akuntansi . Jakarta.
.  2015. Petunjuk  Pelaksanaan
Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa . Jakarta.
.  2016. Pengelolaan  Keuangan Desa . Jakarta.
.  2008. Akuntansi  Keuangan Dasar . BPFE: Yogyakarta.
. 2009. Akuntansi Sektor Publik . Andi: Jakarta.
.  2010. Standar  Akuntansi Pemerintah  Berbasis  Akrual  :  PP Nomor 71 Tahun 2010 . KSAP.
.  2014. Peraturan  Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan  Desa  (Berita  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor  2093) .  Menteri  Dalam Negeri Republik Indonesia.
. 2017. Peraturan Desa Rempanga  Nomor  1  Tahun  2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa  Rempanga  Tahun  2017 Nomor 1) . Sekretaris Desa
Rempanga. Anggalarang,  Sulaiman.  2017. Skripsi Evaluasi  Efektivitas  Pengelolaan Dana  Desa  Studi  Kasus  Pada Desa Panggungharjo, Sewon Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta . Purwokerto:  Fakultas Ekonomi dan Bisnis    Universtas
Jenderal Soedirman.
Arif,  Bachtiar  dkk.  2010. Akuntansi
Pemerintahan .  Salemba  Empat: Jakarta
Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah , Edisi Keempat. Selemba Empat: Jakarta. Indra  Bastian.  2007. Sistem  Akuntansi Sektor Publik , Edisi Kedua. Salemba Empat: Jakarta.
Ismail, Muhammad, Ari Kuncara
Widagdo,  dkk.  2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa . Jurnal Ekonomi dan Bisnis,
Vol.  XIX  No.2,  Agustus  2016,
ISSN 1979-6471.