## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 2 Maret 2023 e-ISSN: 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i2.5038 /http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Pembingkaian Pemberitaan Mengenai Omnibus Law (Ruu Cipta Kerja) Studi Framing Robert N. Entman Media Online Detik.Com Dan Tirto.Id
Hanafi 1 , Nugraha Sugiarta 2 , Faisal Reza 3 , Yanuar Ilham 4 , Anggita Lestari 5
12345 Universitas Informatika dan Bisnis Article Info Abstract Article history: Received : 30 Maret 2023 Publish : 31 Maret 2023 The  research  entitled  “News  framing  about  the  omnibus  law  (work  copyright) study of framing Robert N. Entman in online media detik.com and tirto.id edition 6-10 October 2020” aims to find out how framing is done by detik.com and tirto. .id  in  reporting  the  Work  Creation  Bill  or  Omnibus  Law.  This  research  uses  a qualitative method with a constructionist paradigm and uses the framing analysis approach of the Robert N. Entman model which consists of defining the problem, determining the cause of the problem (diagnosis cause), making moral decisions (make  moral  judgment),  and  recommending  problem  solving  (treatment recommendation)  on  the  news  regarding  the  Omnibus  Law  (RUU  Cipta  Kerja) edition  6-10  October  2020.  This  research  is  focused  on  the  subject  matter,  the author provides a limitation or research focus as well as research questions that will  be  the  author's  reference  in  conducting  this  research.  The  focus  of  this research is framing detik.com and tirto.id news regarding the ratification of the omnibus law edition 6-10 October 2020 based on the framing model of Robert N. Entman Keywords: Framing ruu cipta kerja omnibus law detik.com
tirto.id Info Artikel Abstrak Article history: Diterima : 30 Maret 2023 Publis : 31 Maret 2023 Penelitian yang berjudul “Pembingkaian pemberitaan mengenai omnibus law (ruu cipta kerja) studi framing Robert N. Entman di media online detik.com dan tirto.id edisi  6  -10  oktober  2020”  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana pembingkaian  yang  dilakukan  detik.com  dan  tirto.id  dalam  memberitakan
Rancangan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  atau  Omnibus  Law.  Metode  penelitian yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif  dengan  paradigma konstruksionis  dan  menggunakan  pendekatan  analisis  framing  model  Robert  N. Entman  yaitu  yaitu  mendefinisikan  masalah  (define  problem),  menentukan penyebab  masalah  (diagnose  cause),  membuat  keputusan  moral  (make  moral judgement), dan merekomendasikan penyelesaian masalah (treatment recommendation)  pada  berita  mengenai  Omnibus  Law  (RUU  Cipta  Kerja). Penelitian ini terfokus dari pokok pembahasan, penulis memberikan batasan atau fokus penelitian juga pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan menjadi acuan penulis  dalam  melakukan  penelitian  ini.  Fokus  dalam  penelitian  ini  adalah pembingkaian pemberitaan detik.com dan tirto.id mengenai pengesahan undang- undang omnibus law edisi 6-10 Oktober 2020 berdasarkan framing model Robert N. Entman.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons
Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Faisal Reza Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Email : ezafaisal09@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Masyarakat  Indonesia  kembali  digegerkan  dengan  adanya  pengesahan  RUU  Cipta  Kerja omnibus  law  oleh  DPR  RI  (Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia)  di  tengah  kondisi pandemi covid-19 saat ini. Sebelum disahkan, pimpinan DPR yang memimpin jalannya rapat, Azis Syamsudin  mempersilakan  kepada  Ketua  Baleg  DPR  RI  Supratman  Andi  Agtas  untuk membacakan  laporan  panitia  kerja  RUU  Cipta  Kerja.  Namun  dalam  perjalanannya,  proses
pengesahan  RUU  Cipta  Kerja  diwarnai  dengan  perdebatan  hingga  menimbulkan  ketegangan sampai Fraksi Partai Demokrat walk out dari sidang paripurna. Pengesahan UU omnibus law yang disahkan oleh DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020 ini pun tidak terelakkan dari sorotan media- media  pemberitaan  di  Indonesia  dan  menjadi  konsumsi  masyarakat  dalam  rentang  waktu  yang tidak hanya selintas. Proses pengesahan ini memuat mahasiswa dan mayarakat tertentu melakukan aksi demo besar-besaran untuk menentang disahkannya RUU Cipta Kerja ini.
Detik.com  dan  tirto.id  adalah  dua  dari  banyak  media  di  Indonesia  yang  cukup  intens memberitakan tentang pengesahan UU omnibus law tersebut. Setidaknya dalam kurun waktu 6- 10 Oktober 2020 detik.com dan tirto.id secara terus-menerus memberitakan mengenai pengesah Undang- Undang omnibus law tersebut. Berikut ini tabel judul-judul pemberitaan detik.com dan tirto.id mengenai pengesahan undang-undang omnibus law edisi 6-10 Oktober 2020.
Tabel 1.1
Berita mengenai pengesahan undang-undang omnibus law detik.com dan tirto.id
N Media Online Periode Judul Berita 1 detik.com 6 Oktober 2020  KSPI:  2  Juta  Buruh  Ikuti  Mogok  Nasional Tolak Omnibus Law 6-8 Oktober 2 detik.com 7 Oktober 2020  Tolak  Omnibus  Law,  Buruh  Cianjur  Mogok Kerja dan Demo ke Jakarta 3 detik.com 8 Oktober 2020  Para Aktor dalam Pemberitaan Demo Tolak
Omnibus Law 4 detik.com 9 Oktober 2020  Soal Buruh Ikut Bahas Omnibus Law, 9 Hoax Tentang UU Cipta Kerja 5 detik.com 10 Oktober 2020 Babak Baru Perlawanan Buruh Tolak Omnibus Law Cipta Kerja 6 tirto.id 6 Oktober 2020  Fakta  Omnibus  Law  UU  Cipta  Kerja  yang Disahkan 5 Oktober 7 tirto.id 7 Oktober 2020  Daftar  Pasal  UU  Omnibus  Law  Cipta  Kerja yang Bisa Merugikan Buruh 8 tirto.id 8 Oktober 2020  Penolakan  UU  Ciptaker  Demo  Hari  Ini  Tolak Omnibus  Law:  Kronologi,  Daftar  Lokasi, Penyebab 9 tirto.id 9 Oktober 2020  Rakyat  Indonesia  Tolak  Omnibus  Law:  6 Pemda 15 DPRD Surati Jokowi 1 tirto.id 10 Oktober 2020 Penolakan  Omnibus  Law  Merembet  Sampai

## Australia
Sumber: Olahan Penulis, 2020
Setiap  media,  masing-masing  memiliki  sudut  pandang  tertentu  dalam  memberitakan  suatu peristiwa. Seringkali dalam satu jenis berita yang sama, masing-masing media mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda dalam mengemasnya, atau dengan kata lain adanya konstruksi realitas pada  suatu  berita  yang  dilakukan  oleh  media.  Media  dapat  menuliskan  suatu  berita  tertentu menurut ideologi atau nilai dari masing-masing media itu sendiri.
Melalui perbandingan yang dilakukan terhadap pemberitaan di media, dapat diketahui tentang adanya isu yang hendak ditonjolkan oleh media-media tersebut. Subjektivitas ternyata tetap hadir di  dalam  pemberitaan.  Subjektivitas  yang  mengarah  terhadap  bias  tersebut  tentu  muncul dikarenakan setiap media pada dasarnya memang selalu memiliki kepentingan berkaitan dengan
penonjolan isu. Penggunaan analisis framing dengan demikian memiliki tujuan untuk mengetahui tentang  hal  yang  ingin  disampaikan  oleh  media  dan  sekaligus  juga  memperlihatkan  perbedaan yang dimiliki oleh setiap media berkaitan dengan caranya dalam menyampaikan fakta.
Analisis  framing  secara  sederhana  dapat  digambarkan  sebagai  analisis  untuk  mengetahui bagaimana  realitas  (peristiwa,  aktor,  kelompok,  atau  apa  saja)  dibingkai  oleh  media  (Eriyanto, 2012).
(Eriyanto,  1999)  mengatakan  framing  adalah  pendekatan  untuk  mengetahui  bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana  yang  ditonjolkan  dan  dihilangkan,  serta  hendak  dibawa  kemana  berita  tersebut  (Sobur, 2015).
Konsep  framing,  oleh  Entman,  digunakan  untuk  menggambarkan  proses  seleksi  dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media (Eriyanto, 2012).
Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, konsep framing dari Entman menjadi alat analisis bagi peneliti untuk fokus terhadap permasalahan yang akan dibahasn. Konsep framing dari Entman ini memiliki empat unsur atau elemen di dalamnya, yaitu define problems, diagnose causes, make moral  judgement,  treatment  recommendation.  Define  problems  (pendefinisian  masalah)  adalah bagaimana suatu peristiwa atau isu dilihat. Diagnose causes (memperkirakan penyebab masalah) adalah apa atau siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah. Make moral judgement (membuat keputusan moral) adalah nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah, nilai moral apa  yang  dipakai  untuk  melegitimasi  atau  mendelegitimasi  suatu  tindakan.  Treatment recommendation  (menekankan  penyelesaian)  adalah  penyelesaian  apa  yang  ditawarkan  untuk mengatasi masalah/isu (Eriyanto, 2012).
Dari  penjabaran  pada  latar  belakang  di  atas,  penulis  merasa  tertarik  dan  ingin  mengetahui bagaimana pembingkaian yang dilakukan detik.com dan
tirto.id  pada  pemberitaan  mengenai  pengesahan  undang-undang  omnibus  law.  Untuk menganalisis  pembingkaian  yang  dilakukan  kedua  media  tersebut,  penulis  akan  menggunakan model analisis framing dari Robert N. Entman.
Agar  penelitian  ini  terfokus  dan  tidak  keluar  dari  pokok  pembahasan,  penulis  memberikan batasan  atau  fokus  penelitian  juga  pertanyaan-pertanyaan  penelitian  yang  akan  menjadi  acuan penulis dalam melakukan penelitian ini. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah pembingkaian pemberitaan detik.com dan tirto.id mengenai pengesahan undang-undang omnibus law edisi 6-10 Oktober 2020 berdasarkan framing model Robert N. Entman.
Berdasarkan fokus penelitian di atas, pertanyaan penelitian yang dirumuskan penulis adalah:
1. Bagaimana detik.com dan tirto.id mendefinisikan masalah (define problems) mengenai pengesahan undang-undang omnibus law edisi 6-10 Oktober 2020?
2. Bagaimana  detik.com  dan  tirto.id  menentukan  siapa  atau  apa  yang  dianggap  sebagai penyebab masalah (diagnose causes) mengenai pengesahan undang-undang omnibus law edisi 6-10 Oktober 2020?
3. Bagaimana  detik.com  dan  tirto.id  membuat  keputusan  moral  (make  moral  judgement) mengenai pengesahan undang-undang omnibus law edisi 6-10 Oktober 2020?
4. Bagaimana  detik.com  dan  tirto.id  menekankan  penyelesaian  masalah  (treatment recommendation) mengenai pengesahan undang- undang omnibus law edisi 6-10 Oktober 2020?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  mengenai  pembingkaian  berita  pengesahan  undang-udang  omnibus  law  ini mengacu  pada  paradigma  konstrusksionis.  Paradigma  konstruksionis  mempunyai  posisi  dan pandangan  tersendiri  terhadap  media  dan  teks  berita  yang  dihasilkannya.  Pandangan  tersebut antara lain
1) memandang fakta atau peristiwa adalah hasil konstruksi,
2) media adalah agen konstruksi,
3) berita bukan refleksi dari realitas, ia hanyalah konstruksi dari realitas,
4) berita bersifat subjektif (konstruksi atas realitas),
5) wartawan bukan pelapor, melainkan agen konstruksi realitas,
6) etika, pilihan moral, dan keberpihakan wartawan adalah bagian yang integral dalam produksi berita,
7) nilai, etika, dan pilihan moral peneliti menjadi bagian integral dalam penelitian,
8) khalayak mempunyai penafsiran tersendiri atas berita.
Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci,  pengambilan  sampel  sumber  data  dilakukan  secara  purposive  dan  snowball,  teknik pengumpulan  data  dengan  triangulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif/kualitatif,  dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2018).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  pada  dasarnya  penelitian  kualitatif tidak memperlakukan teori sebagai alat pengujian. Dalam penelitian kualitiatif, teori merupakan alat  bantu  yang  dapat  digunakan  untuk  menuntun  peneliti  dalam  membongkar  fakta-fakta  yang diperlukan untuk mengupas permasalahan yang ada. Melalui penggunaan metode ini,  diharapkan dapat  menghasilkan  suatu  penelitian  yang  menyeluruh  mengenai  cara  pembingkaian  berita mengenai pengesahan undang- undang omnibus law yang dilakukan detik.com dan tirto.id.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pembahasan  Pembingkaian  Berita  detik.com  dan  tirto.id  Mengenai  Pengesahan  Undang- Undang Omnibus Law Edisi 6-10 Oktober 2020
Pembingkaian berita detik.com dan tirto.id mengenai pengesahan Undang-Undang Omnibus Law edisi 6-10 Oktober 2020 akan dibahas dari segi bagaimana dua media tersebut mendefinisikan masalah,  menentukan  penyebab  masalah,  membuat  keputusan  moral,  serta  bagaimana  mereka menekankan penyelesaian masalah dalam pemberitaannya mengenai pengesahan UU Cipta Kerja. Pembahasan  Pembingkaian  Berita  detik.com  Mengenai  Pengesahan  Undang-Undang  Omnibus Law Edisi 6-10 Oktober 2020 Dalam analisis framing model Robert N. Entman terdapat empat elemen yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pembingkaian yang dilakukan suatu media. Keempat elemen tersebut adalah Define Problem (bagaimana peristiwa dilihat), Diagnose Cause (apa  atau  siapa  yang  dianggap  sebagai  penyebab masalah),  Make  Moral  Judgement  (keputusan moral yang dibuat), dan Treatment Recommendation yaitu penyelesaian yang ditaarkan (Eriyanto, 2012).
Pada elemen define problem dalam edisi 6 Oktober 2019 detik.com menampilkan pemberitaan dengan judul “KSPI: 2 Juta Buruh Ikuti Mogok Nasional Tolak Omnibus Law.” Detik.com pada berita tersebut melihat pengesahan Undang- Undang Omnibus Law sebagai isu hak serikat pekerja. Melalui pendefinisian masalah yang dibentuk detik.com penekanan atau penonjolan terhadap isu yang  diangkat  dapat  menambah  keyakinan  masyarakat  atau  khalayak  bahwa  Undang-Undang Omnibus  Law  dapat  merugikan  buruh  untuk  ke  depannya,  kemudian  melalui  isu  tersebut  juga detik.com  membantu  masyarakat  dalam  memahmi  masalah  yang  tengah  terjadi  saat  itu  bahwa dalang  dari  ramainya  pengesahan  UU  Cipta  Kerja  adalah  DPR  RI.  Maka  dari  hal  tersebut, masyarakat  akan  lebih  mengingat  berita  dengan  penafsiran  masalah  mengenai  isu  hak  serikat pekerja,  karena  dari  berita  detik.com  edisi  6  Oktober  2020  tersebut  menonjolkan  sisi  bagian Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI)  bersama  serikat  pekerja  lainnya  melakukan  aksi mogok  nasional  sebagai  bentuk  sikap  penolakan  pengesahan  Undang-  Undang  Omnibus  Law. Pemberitaan  detik.com  pada  edisi  7  Oktober  2020,  berita  yang  ditampilkan  berjudul  “Tolak Omnibus Law, Buruh Cianjur Mogok Kerja dan Demo ke Jakarta”. Detik.com pada berita tersebut melihat  pengesahan  Undang-Undang  Omnibus  Law  sebagai  isu  dampak  dari  tindakan  buruh karena menolak disahkannya UU Cipta Kerja. Pengesahan Undang-Undang Omnibus Law dilihat sebagai masalah nasional yang menyangkut serikat pekerja. Pengesahan Undang-Undang tersebut detik.com mengidentifikasi masalah sama seperti pada berita yang pertama dengan melihat sikap
yang diberikan oleh serikat pekerja yang menolak disahkannya UU Cita Kerja dengan mogok kerja massal.  Melalui  pendefinisian  masalah  yang  dibentuk  detik.com,  penekanan  atau  penonjolan terhadap isu yang diangkat dapat menambah keyakinan masyarakat atau khalayak bahwa Undang- Undang Omnibus Law dapat merugikan buruh untuk ke depannya, kemudian melalui isu tersebut juga detik.com membantu masyarakat dalam memahmi masalah yang tengah terjadi saat itu bahwa dalang  dari  ramainya  pengesahan  UU  Cipta  Kerja  adalah  DPR  RI.  Maka  dari  hal  tersebut, masyarakat akan lebih mengingat berita dengan penafsiran masalah mengenai isu serikat pekerja, karena dari berita detik.com edisi 7 Oktober 2020 tersebut menonjolkan sisi bagian serikat pekerja yang  melakukan  mogok  kerja  massal  sebagai  bentuk  sikap  penolakan  disahkannya  UU  Cipta Kerja.  Edisi  berita  pada  8  Oktober  2020,  yang  terlihat  paling  menonjolkan  isu  daripada  berita lainnya  pada  tanggal  tersebut  detik.com  menampilkan  berita  berjudul  “Para  Aktor  dalam Pemberitaan  Demo  Tolak  Omnibus  Law”.  Berita  edisi  8  Oktober  2020  tersebut  detik.com mengidentifikasi peristiwa pengesahan Undnag-Undang Omnibus Law sebagai masalah nasional yang menyangkut berbagai pihak mulai dari mahasiswa, serikat buruh hingga pemerintah. Dalam pemberitaannya, identifikasi detik.com diperkuat dengan menampilkan uji teknologi NPL sebagai cara  untuk  mengetahui  siapa  saja  pelaku  utama  dalam  setiap  pemberitaan  di  media  mengenai pengesahan Undang-Undang Omnibus Law.
Melalui pendefinisian masalah yang dibentuk detik.com, penekanan atau penonjolan terhadap isu  yang  diangkat  dapat  menjawab  rasa  penasaran  masyarakat  bahwa  ramainya  pemberitaan menolak  pengesahan  Undang-Undang  Omnibus  Law  tidak  sepenuhnya  pihak  DPR  RI  sebagai pihak yang salah, namun juga melibatkan pihak pemerintah, mahasiswa bahkan serikat pekerja, sebab dengan semua pemberitaan yang membahas peengesahan Undang-Undang Omnibus Law melalui uji teknologi NLP terlihat siapa saja actor utamanya. Kemudian dari penekanan isu yang dimuat  detik.com  dapat  menambah  keyakinan  masyarakat  atau  khalayak  bahwa  pengesahan Undang-Undang  Omnibus  Law,  melalui  isu  tersebut  membantu  masyarakat  dalam  memahmi masalah  yang  tengah  terjadi  saat  itu  bahwa  disahkannya  UU  Cipta  Kerja  memiliki  banyak penolakan  di  setiap  kalangan  masyarakat.  Maka  dari  hal  tersebut,  masyarakat  akan  lebih mengingat berita dengan penafsiran masalah mengenai isu penolakan pengesahan UU Cipta Kerja serta para pelaku utama di setiap pemberitaan terkait disahkannya Undang-Undang Omnibus Law, karena dari berita detik.com edisi 8 Oktober 2020 tersebut menonjolkan sisi bagian teknologi NLP yang  dapat  mengetahui  para  pelaku  utama  dalam  pemberitaan  mengenai  pengesahan  Undang- Undang Omnibus Law.
Seperti  diketahui,  pengesahan  Undang-Undang  Omnibus  Law  mengalami  penolakan  di berbagai daerah Indonesia. Peritsiwa tersebut oleh detik.com dijadikan sebagai sebuah berita edisi 9 Oktober 2020 dengan judul “Soal Buruh Ikut Bahas Omnibus Law, 9 Hoax Tentang UU Cipta Kerja”. Pada berita edisi 9 Oktober 2020 itu, detik.com memuat pernyataan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani yang mengatakan pihak buruh juga ikut terlibat  dalam  pembahasan  Undang-Undang  Omnibus  Law  Cipta  Kerja.  Melalui  pendefinisian masalah yang dibentuk detik.com, penekanan atau penonjolan terhadap isu yang diangkat dapat menjawab rasa penasaran masyarakat bahwa walaupun pengesahan Unndang-Undang Omnibus Law mengalami banyak penolakan, tetapi pada pembahasan pasalnya ternyata mengikut sertakan serikat buruh. Kemudian dari penekanan isu yang dimuat detik.com dapat menambah keyakinan masyarakat  atau  khalayak  bahwa  kelompok  dengan  tidak  semua  serikat  buruh  menolak pengesahan  Undang-Undang  Omnibus  Law,  melalui  isu  tersebut  juga  detik.com  membantu masyarakat  dalam  memahmi  masalah  yang  tengah  terjadi  saat  itu  bahwa  pengesahan  Undang- Undang Omnibus Law yang mendapat banyak penolakan di beberapa daerah Indonesia ternyata pada pembahasan pasalnya mengikut sertakan konfederasi serikat buruh.
Maka  dari  penonjolan  yang  dibentuk,  masyarakat  akan  lebih  mengingat  berita  dengan penafsiran masalah mengenai isu pengesahan Undang-Undang Omnibus Law, karena dari berita detik.com edisi 9 Oktober 2020 tersebut menonjolkan sisi bagian diikutsertakannya serikat buruh dalam pembahasan pasal UU Cipta Kerja sebelum disahkan. Pada edisi 10 Oktober 2020 detik.com menampilkan  pemberitaan  dengan  judul  “Babak  Baru  Perlawanan  Buruh  Tolak  Omnibus  Law
Cipta Kerja”. Berita ini menekankan bahwa penolakan serikat pekerja selain melakukan mogok nasional  karena  disahkannya  Undang-Undang  Omnibus  Law  juga  mengambil  langkah  secara konstitusional.  Melalui  pendefinisian  masalah  yang  dibentuk  detik.com,  penekanan  atau penonjolan  terhadap  isu  yang  diangkat  dapat  menjawab  rasa  penasaran  masyarakat  bahwa pengesahan Undang-Undang Omnibus Law mendapat banyak penolakan hingga berdampak pada terjadinya  aksi  demonstrasi,  mogok  kerja  massa  hingga  gugatan  secara  konstitusional  melalui Mahkamah Konstritusi..
Jadi elemen define problem ini menurut Entman (2012), ketika ada masalah atau peristiwa, bagaimana  peristiwa  atau  isu  tersebut  dipahami.  Peristiwa  yang  sama  dapat  dipahami  secara berbeda. Dan bingkai yang berbeda ini akan menyebabkan realitas bentukan yang berbeda. Dalam identifikasi  detik.com dari berita satu hingga berita kelima melihat peristiwa yang sama namun mengambil  sudut  yang  berbeda.  Dari  lima  berita  itu  detik.com  memahami  peristiwa  dengan melihatnya  sebagai  isu  nasional  yang  mana  dalam  hal  ini  adanya  penolakan  dari  masyarakat terhadap  pengesahan  Undang-Undang  Omnibus  Law,  sebab  detik.com  memuat  pemberitaan terkait aksi mogok masal hingga serikat kerja yang mengambil sikap secara konstutisional dengan melakukan gugatan pada UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Pada elemen diagnose cause, detik.com  dalam  pemberitaan  edisi  6  dan  7  Oktober  2020  mengidentifikasi  pemberitaan  terkait pengesahan  Undang-Undang  Omnibus  Law  yang  menjadi  penyebab  masalah  pada  kasus  ini. Penulisan  teks  berita  detik.com  pengesahan  UU  CIpta  Kerja  sebagai  factor  yang menimbulkan polemic  di  Tanah  Air.  Sementara  untuk  berita  edisi  8  hingga  10  Oktober  2020  detik.com memposisikan  masyarakat  yang  melakukan  aksi  demo  penolakan  sebagai  pihak  yang  bersalah sebab menimbulkan kericuhan hingga membuat suasana memanas, kemudian serikat pekerja pun sebagai pelakunya.
Penentuan siapa penyebab masalah yang dilakukan detik.com sesuai dengan yang dikatakan oleh Entman (2012), bahwa diagnose cause atau memperkirakan penyebab masalah merupakan elemen framing untuk membingkai siapa yang dainggap sebagai aktor dari sautu peristiwa. Pada pemberitaan detik.com penyebab masalahnya dilihat dari kasus apa yang sedang dibahas. Sebab dalam peristiwa yang sama, kasus yang dibahas berbeda sehingga penentuan penyebab masalah pun berbeda. Pada edisi 6 dan 7 dengan edisi 8-10 Oktober 2020, penyebab masalahnya berbeda walaupun peristiwanya sama. Pada edisi 6 dan 7 Oktober 2020, detik.com menjadikan pengesahan Undang-Undang  Omnibus  Law  sebagai  penyebab  masalah  karena  dianggap  merugikan  pekerja sehingga  menimbulkan  banyak  aksi  perlawanan  seperti  mogok  masal  hingga  demonstrasi. Sementara pada edisi 8-10 Oktober 2020, detik.com memposisikan pihak serikat pekerja sebagai penyebab  masalah  karena  dianggap  telah  mengikuti  pembahasan  pasal  UU  CIpta  Kerja sebelumnya serta menjadi sumber aksi perlawanan yang menolak disahkannya Undang-Undang Omnibus  Law.  Pada  elemen  make  moral  judgement  atau  membuat  pilihan  moral,  detik.com memberikan sebuah argumen pada pendefinisian masalah yang dibuat. Argumen tersebut dibuat untuk  memperkuat  atau  mendukung  gagasan  dari  pemahaman  masalah  yang  telah  dibuat  serta memperkirakan  penyebab  masalah  pada  setiap  pemberitaan  edisi  6-10  Oktober  2020.  Pada pemberitaan edisi 6-8 Oktober 2020, detik.com memberikan argumen terkait peristiwa pengesahan Undang-Undang  Omnibus  Law  yaitu  adanya  kesadaran  terhadap  hak  asasi  manusia  dan kesejahteraan pekerja. Pilihan moral yang dibuat oleh detik.com tentu menggugah keprihatinan masyarakat  yang  membacanya,  bahwa  insiden  aksi mogok  masal  hingga  demonstrasi  membuat pembaca  merasa  adanya  ketidak  adilan  dalam  aturan  yang  baru  saja  disahkan  yaitu  UU  Cipta KerjaPada  pemberitaan  edisi  9  dan  10  Oktober  2020,  detik.com  dalam  membuat pilihan  moral terkait pengesahan Undang-Undang Omnibus Law menjadikan yang serikat pekerja sebagai pihak yang  merugikan.  Dalam  argumen  yang  dibuat  oleh  detik.com  berupa  adanya  pernyataan  yang mengatakan bahwa serikat pekerja diikut sertakan dalam pembahasan pasal UU CIpta Kerja serta serikat pekerja yang menjadi sumber awal aksi mogok kerja dan demonstrasi yang tidak setuju oleh aturan pemerintah.
Pilihan moral yang dibuat kompas.com sangat tepat dalam membangun rasa benci terhadap serikat pekerja karena menimbulkan polemic di Tanah Air namun cukup membingungkan karena
selain serikat pekerja yang dianggap pembaca melakukan penolakan sebagai memperjuangkkan hak  satu  sisi  serikat  pekerja  dianggap  sudah  mengetahui  pasal  Undang-Undang  Omnibus  Law karena  diikut  sertakan  dalam  pembahasannya.Pembahasan  mengenai  pilihan  moral  yang  dibuat oleh detik.com dalam pemaparannya selaras dengan yang dijelaskan oleh Robert N. Entman pada elemen make moral judgement. Dalam penjelasannya Entman (2012) mengatakan bahwa  ketika masalah  sudah  didefinisikan,  penyebab masalah  sudah  ditemukan,  dibutuhkan  sebuah  argumen yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang  familiar  dan  dikenal  oleh  khalayak.  Pada  elemen  treatment  recommendation,  detik.com merekomendasikan penyelesaian masalah di setiap pemberitaan pada edisi 10-15 Oktober 2020 menyarankan agar dibatalkannya pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Karena penonjolan berita yang detik.com tampilkan lebih fokus membahas soal aksi mogok kerja masal dan demonstrasi maka membuat masyarakat menjadi lebih mengingat terkait adanya penolakan aturan yang disahkan pemerintah di Indonesia.
Treatment  recommendation  atau  penyelesaian  masalah  yang  dilakukan  detik.com  selaras dengan yang dikatakan Eriyanto (2012:227), bahwa elemen ini dipakai untuk memilah apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah  itu  tentu  saja  sangat  tergantung  pada  bagaimana  peristiwa  itu  dilihat  dan  siapa  yang dipandang sebagai penyebab masalah. Pada penekanan atau penonjolan aspek isu yang dibentuk oleh detik.com secara garis besar menampilkan tentang aksi penolakan Undang-Undang Omnibus Law  mulai  dari  mogok  kerja  masal,  demonstrasi  hingga  serikat  pekerja  yang  mengambil  sikap secara  konstutisional.  Namun  selain  dari  penonjolan  mengenai  pengesahan  Undang-Undang Omnibus Law, yang menjadi sorotan detik.com pada kasus tersebut adalah tidak adanya reaksi pemerintah dalam penolakan dari masyarakat yang terjadi di berbegai daerah Indonesia.
Terkait hal itu, detik.com berhasil menggiring opini publik dengan membentuk bahwa aksi penolakan itu karena masyarakat banyak membaca kabar tidak benar atau disinformasi. Detik.com juga  berhasil  membuat  pandangan  publik  terhadap  kasus  tersebut,  bahwa  serikat  buruh  sudah mengetahui isi pasal Undang- Undang Omnibus Law karena sebelumnya diikut sertakan dalam pembahasan pasal UU Cipta Kerja.

## Pembahasan Pembingkaian Berita tirto.id Mengenai Pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Edisi 6-10 Oktober 2020
Dalam analisis framing model Robert N. Entman terdapat empat elemen yang digunakan untuk mengetahui  bagaimana  pembingkaian  yang  dilakukan  suatu  media.  Keempat  elemen  tersebut adalah  Define  Problem  (bagaimana  peristiwa  dilihat),  Diagnose  Cause  (apa  atau  siapa  yang dianggap sebagai penyebab masalah), Make Moral Judgement (keputusan moral yang dibuat), dan Treatment Recommendation yaitu penyelesaian yang ditaarkan (Eriyanto, 2012).
Pada  edisi  6-10  Oktober  2020  tirto.id  menampilkan  pemberitaan  penolakan  pengesahan Undang-Undang  Omnibus  Law  yang  dilakukan  oleh  setiap  elemen  masyarakat.  Melalui pendefinisian masalah yang dibentuk tirto.id, penekanan atau penonjolan terhadap isunya dapat menjawab  rasa  penasaran  masyarakat  bahwa  peristiwa  itu  dikarenakan  tidak  bergemingnya pemerintah dan tetap melanjutkan pengesahan UU Cipta Kerja yang dainggap merugikan. Selain itu,  tirto.id  juga memberikan  kejelasan  terkait  aksi  penolakan  tersebut  bahwa  melalui  beberapa fakta yang didalami, UU Cipta Kerja terkesan merugikan masyarakat dan tidak adanya kepedulian pemerintah. Maka dari penonjolan yang dibentuk, masyarakat akan lebih mengingat berita dengan penafsiran  masalah  mengenai  adanya  ketidak  pedulian  pemerintah  terhadap  masyarakat  karena tidak bergeming oleh banyak aksi penolakan dan tetap melanjutkan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law. Pada elemen diagnose cause, tirto.id dalam pemberitaan edisi 6-10 Oktober 2020 mengidentifikasi  pengesahan  Undang-Undang  Omnibus  Law  yang  menjadi  penyebab  masalah pada  kasus  ini  adalah  DPR  RI  sebagai  pihak  yang  mengesahkan  dan  pemerintah  yang  tidak bergeming namun tetap melanjutkan disahkannya UU CIpta Kerja. Penulisan teks berita tirto.id memposisikan masyarakat khususnya para buruh sebagai korban atau pihak yang dirugikan dalam kasus pengesahan Undang- Undang tersebut karena UU Cipta Kerja dianggap dapat merugikan pekerja dan cenderung menguntungkan pengusaha.
Penentuan siapa penyebab masalah yang dilakukan tirto.id sesuai dengan yang dikatakan oleh Entman (2012), bahwa diagnose cause atau memperkirakan penyebab masalah merupakan elemen framing  untuk  membingkai  siapa  yang  dainggap  sebagai  aktor  dari  sautu  peristiwa.  Pada pemberitaan  tirto.id  penyebab  masalahnya  dilihat  dari  kasus  apa  yang  sedang  dibahas.  Sebab dalam peristiwa yang sama, kasus yang dibahas berbeda sehingga penentuan penyebab masalah pun berbeda. Pada edisi 6-10 Oktober 2019, penyebab masalahnya berbeda walaupun peristiwanya sama. Pada edisi 6 Oktober 2020, tirto.id menjadikan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin selaku Pemimpin Sidang, sebab tidak memberikan kesempatan berbicara bagi fraksi lain yang dalam kasus ini adalah Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Benny  K.Harman  yang  meminta  diberikan  waktu  berbicara  menyampaikan  pandangan  fraksi terkait  Omnibus  Law  RUU  Cipta  Kerja.  Sementara  pada  edisi  7  Oktober  2020,  tirto.id memposisikan DPR RI sebagai penyebab masalah karena dianggap telah mengesahkan Undang- Undang Omnibus Law yang menjadi polemic di masyarakat.
Pada edisi 8 Oktober 2020 tirto.id memposisikan penyebab masalah dari para aksi demonstrasi yang ricuh, namun hal itu didasari karena penolakan Undang- Undang Omnibus Law yang telah disahkan. Sementara untuk edisi 9 dan 10 Oktober 2020 tirto.id memposisikan penyebab masalah kepada  DPR  RI  yang  telah  mengesahkan  Undang-Undang  Omnibus  Law,  kemudian  penyebab masalah lainnya addalah pemerintah yang tidak bergeming dari banyaknya aksi penolakan aturan kontrovesional itu dan tetap melanjutkan pengesahan UU Cipta Kerja Pada elemen make moral judgement atau membuat pilihan moral, tirto.id memberikan sebuah argumen pada pendefinisian masalah yang dibuat. Argumen tersebut dibuat untuk memperkuat atau mendukung gagasan dari pemahaman  masalah  yang  telah  dibuat  serta  memperkirakan  penyebab  masalah  pada  setiap pemberitaan edisi 6-10 Oktober 2020. Pada pemberitaan edisi 6 Oktober 2020, tirto.id memberikan argumen terkait peristiwa pengesahan Undang-Undang Omnibus Law yaitu tidak profesionalnya DPR  RI  dalam  mengesahkan  aturan  tersebut  sebab  melalui  beberapa  fakta  UU  Cipta  Kerja terkesan  ingin  segera  disahkan.  Pilihan  moral  yang  dibuat  oleh  tirto.id  tentu  membuat  geram masyarakat yang membacanya, bahwa pengesahan Undang-Undang kontrovesional itu dianggap merugikan  pekerja.  Akibatnya,  aksi  penolakan  terhadap  pengesahan  Undang-Undang  Omnibus Law terjadi di banyak daerah Indonesia. Pada pemberitaan edisi 7 Oktober 2020, tirto.id dalam membuat  pilihan  moral  terkait  pengesahan  Undang-Undang  Omnibus  Law  masih  menjadikan pekerja sebagai pihak yang dirugikan. Dalam argumen yang dibuat oleh tirto.idm berupa seorang ketidak  peduliannya  DPRI  RI  terhadap  masyarakat  sebab  telah  mengesahkan  Undang-Undang Omnibus  Law  yang  diangap  merugikan pekerja.  Pilihan  moral  yang  dibuat  tirto.id  sangat tepat dalam membangun rasa benci terhadap anggota dewan karena terkesan tidak adanya pertimbangan yang mempedulikan kesejahteraan pekerja saat pengesahan Undang-Undang Omnibus Law. Pada pemberitaan  edisi  8  Oktober  2020,  tiro.id  dalam  membuat  pilihan  moral  terkait  pengesahan Undang-Undang  Omnibus  Law  dengan  memuat  pilihan  moral  bahwa  pihak  kepolisian berpedoman pada aturan hukum dalam mengamankan berjalannya demonstrasi dan memiliki hak untuk membubarkan apabila aksi demo mulai tidak kondusif.
Pada  pemneritaan  edisi  9  Oktober  2020,  tirto.id  memberikan  argumen  terkait  pengesahan Undang-Undang  Omnibus  Law  yaitu  dengan  menmuat  berita  bahwa  adanya  kepedulian  dari pemimpin  daerah  yang  mau  meneruskan  aspirasi  massa  dalam  penolakan  Undang-Undang Omnibus  Law.Pada  pemberitaan  edisi  10  Oktober  2020,  tirto.id  memberikan  argumen  terkait pengesahan  Undang-Undang  Omnibus  Law  adalah  adanya  kepedulian  Warga  Negara  Asing melalui  organisasi-organisasi  mereka  ikut  mendukung  gerakan  massa  aksi  Indonesia  dalam penolakan  pengesahan  Undang-Undang  Omnibus  Law  karena  diangggap  dapat  merugikan pekerja.Pembahasan mengenai pilihan moral yang dibuat oleh tirto.id dalam pemaparannya selaras dengan  yang  dijelaskan  oleh  Robert  N.  Entman  pada  elemen  make  moral  judgement.  Dalam penjelasannya Eriyanto (2012) mengatakan bahwa ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah  sudah  ditemukan,  dibutuhkan  sebuah  argumen  yang  kuat  untuk  mendukung  gagasan tersebut.  Gagasan  yang  dikutip  berhubungan  dengan  sesuatu  yang  familiar  dan  dikenal  oleh khalayak.Pada  elemen  treatment  recommendation,  tirto.id  merekomendasikan  penyelesaian
masalah  di  setiap  pemberitaan  pada  edisi  6-10  Oktober  2020  secara  garis  besar  adalah  dengan menyarankan agar dibatalkannya pengesahan Undang- Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Karena penonjolan berita yang tirto.id tampilkan lebih fokus membahas soal fakta pengesahan Undang- Undang, pasal yang terdapat dalam UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan dan polemic yang terjadi  akibat  disahkannya  aturan  kontrovesional  tersebut.Treatment  recommendation  atau penyelesaian masalah yang dilakukan detik.com selaras dengan yang dikatakan Eriyanto (2012), bahwa elemen ini dipakai untuk memilah apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah itu tentu saja sangat tergantung pada bagaimana  peristiwa  itu  dilihat  dan  siapa  yang  dipandang  sebagai  penyebab  masalah.  Pada penonjolan  aspek  yang  dilakukan  oleh  tirto.id  terlihat  bahwa  isu  yang  dibahas  menegnai pengesahan Undang-Undang Omnibus Law lebih berfokus pada pendalaman fakta serta polemic yang  timbul  di  berbagai  daerah  Indonesia  akibat  disahkannya  aturan  kontrovesional  tersebut. Melihat  dari  pemberitaan  yang  ditampilkan,  tirto.id  berhasil  menggiring  opini  publik  bahwa tanggungjawab  berada  DPR  RI  dan  pemerintah  yang  tetap  melanjutkan  pengesahan  Undang- Undang Omnibus Law di tengah berbagai aksi penolakan dari masyarakat dan beberapa berakhir ricuh. Tirto.id berhasil membuat masyarakat melihat bahwa DPR RI dan pemerintah terkesan tidak peduli terhadap masyarakat dan memposisikan pekerja sebagai pihak yang dirugikan.

## Perbandingan Pembingkaian Berita detik.com dan tirto.id Mengenai Pengesahan Undang- Undang Omnibus Law Edisi 6-10 Oktober 2020
Pada define problem, detik.com terkait peristiwa pengesahan Undang-Undang Omnibus Law menahami  masalah  sebagai  demonstrasi  aksi  penolakan  yang  berkembang  menjadi  isu  adanya peran serikat pekerja yang ikut dalam pembahasan pasal UU Cipta Kerja, hal tersebut disampaikan detik.com berdasarkan keterangan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani.
Pada  diagnose  cause  atau  memperkirakan  siapa  penyebab  masalah,  detik.com  menentukan penyebab masalah terkait pengesahan Undang-Undang Omnibus Law adalah disahkannya aturan kontrovesional  tersebut.  Namun  secara  implisit,  detik.com  juga  memposisikan  pihak  lain  yang menjadi penyebab masalah, yaitu dan serikat pekerja yang ikut dalam pembahasan pasal namun juga menjadi sumber terjadinya berbagai aksi penolakan UU Cipta Kerja di Tanah Air karena tidak setuju  dengan  pemerintah.  Hal  tersebut  disampaikan  detik.com  berdasarkan  keterangan  Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani yang mengatakan beberapa konfederasi  serikat  buruh  mengikuti  pembahasan  pasal  Undang-Undang  Omnibus  Law  selama tiga pekan.
Pada  make  moral  judgement  atau  membuat  pilihan  moral,  detik..com  menjadikan  tindakan para massa aksi menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law sebagai tindakan solidaritas yang mempedulikan hak pekerja. Selain itu detik.com juga membuat pilihan moral lain yaitu tidak konsistennya  serikat  pekerja  yang  ikut  membahas  pasa  UU  Cipta  Kerja  namun  masih  tetap melakukan  aksi  tidak  setuju  dengan  aturan  pemerintah.Untuk  treatment  recommendation  atau penyelesaian masalah, detik.com menawarkan penyelesaian masalah dengan memuat bahwa aksi yang  banyak  terjadi  itu  dikarenakan  masyarakat  banyak  mengkonsumsi  kabar  tidak  benar  atau adanya  disinformasi,  hal  tersebut  disampaikan  detik.com  berdasarkan  keterangan  Presiden Republik  Indonesia  Joko  Widodo.Sementara  Pada  define  problem  tirto.id  terkait  pengesahan Undang-Undang  Omnibus  Law  menahami  masalah  sebagai  isu  demonstrasi  masyarakat  yang didasari karena UU Cipta Kerja sehingga berkembang menjadi pendalaman fakta dan pasal dari aturan kontrovesional tersebut.
Pada  diagnose  cause  atau  memperkirakan  siapa  penyebab  masalah,  tirto.id  menentukan penyebab masalah terkait pengesahan Undang-Undang Omnibus Law adalah DPR RI yang telah mengesahkan  UU  Cipta  Kerja  dan  pemerintah  yang  tidak  bergeming  di tengah  banyaknya  aksi penolakan  masyarakat  terhadap  aturan  tersebut  dan  tetap  melanjutkan  pengesahan  Undang- Undang Omnibus Law.
Pada  make  moral  judgement  atau  membuat  pilihan moral,  tirto.id  menjadikan  DPR  RI  dan pemerintah sebagai pelaku dalam polemic yang banyak terjadi di Indonesia. Akibatnya hal tersebut
dianggap  sebagai  tidak  adanya  kepedulian  DPR  RI  dan  pemerintah  kepada  masyarakat  juga terhadap kesejahteraan pekerja dan cenderung mengutamakan kepentingan para pegusaha. Untuk treatment recommendation atau penyelesaian masalah, tirto.id menawarkan penyelesaian masalah dengan  dibatalkannya  pengesahan  Undang-  Undang  Omnibus  Law.  Hal  tersebut  disampaikan tirto.id berdasarkan pendalaman fakta mengenai UU Cipta Kerja yang dianggap dapat merugikan serta perbandingan pasal Undang-Undang Omnbus Law dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai acuan bahwa aturan UU Cipta Kerja merugikan para buruh.

## 4. KESIMPULAN
Setelah melakukan analisis data mengenai pemberitaan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law  pada  media  detik.com  dan  tirto.id  edisi  6-10  Oktober  2020  dengan  menggunakan  analisis framing Robert N. Entman, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, mengenai define problem atau pendefiisian masalah, detik.com menilai pengesahan Undang-Undang Omnibus Law menjadi polemic tidak hanya disebabkan karena aturan itu telah disahkan, tetapi juga karena pihak serikat pekerja yang diketahui ikut membahas pasal UU Cipta Kerja sebelum disahkan. Sementara tirto.id memaknai pengesahan Undang- Undang Omnibus Law murni tanggungjawab DPR RI yang telah mengesahkan  aturan  kontrovesional  tersebut  dan  pemerintah  yang  tidak  bergeming  tetap melanjutkan disahkannya UU Cipta Kerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konstruksi fakta  yang  dibangun  tirto.id  menghasilkan  wacana  pro  terhadap  masyarakat  dari  pemberitaan pengesahan  Undang-Undang  Omnibus  Law.  Berbeda  dengan  tirto.id,  detik.com  justru mempertanyakan ketidak konsistenan serikat pekerja yang ikut membahas pasal Undang-Undang Omnibus Law tetapi tetap melakukan penolakan.
Terkait  diagnose  cause  atau  menentukan  siapa  yang  dianggap  sebagai  penyebab  masalah, detik.com  menjadikan  pengesahan  Undang-Undang  Omnibus  Law  sebagai  factor  terjadinya polemik.  Namun  selain  menjadikan  pengesahan  Undang-Undang  sebagai  penyebab  masalah, detik.com  juga  menunjuk  pihak  konfederasi  serikat  pekerja  sebagai  factor  terjadinya  polemik tersebut, dilihat dari keikut sertaannya beberapa serikat pekerja dalam pembahasan pasal Undang- Undang Omnibus Law. Dapat disimpulkan bahwa detik.com dalam mengkonstruk peristiwa cukup berimbang dalam pemberitaan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law tersebut dari segi cover both side atau mengangkat pihak-pihak yang bersangkutan dalam kasus ini. Berbeda dibandingkan dengan  tirto.id  yang  terlihat  memiliki  kecenderungan  menyudutkan  pemerintah  sebagai  faktor segala penyebab terjadinya aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja.
Terkait hal make moral judgement atau penilaian moral, detik.com dan tirto.id membangun argumen  dalam  wacana  berita  untuk  meyakinkan  masyarakat  bahwa  insiden  yang  terjadi merupakan tindakan  yang  tidak  dapat  dibenarkan  sebab mengakibatkan  mengakibatkan  banyak kerugian. Hal itu terlihat dari berhentinya industri karena pekerja melakukan mogok masal dan fasilitas  umum  yang  rusak  oleh  aksi  demonstrasi  yang  keduanya  didasari  karena  pengesahan Undang-Undang Omnibus Law. Mengenai treatment recommendation atau penyelesaian masalah yang  disarankan  detik.com  yaitu  dengan  menyarankan  supaya  masyarakat  tidak  termakan  oleh kabar tidak benar yang dalam hal ini adanya disinformasi dan mengenai substansi dari Undang- Undang Omnibus Law. Tirto.id menyarankan supaya pengesahan Undang-Undang Omnibus Law dibatalkan, sebab dinilai ke depannya dapat merugikan pekerja.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Afdiningsih, F. L. S., Sihabudin, H. A.,  Praceka, P. A. (2017). Framing Pemberitaan Diskresi  Ahok untuk Reklamasi Jakarta pada Majalah  Tempo.  Jurnal Kajian   Jurnalisme, 1(1),   58–69.    https://doi.org/10.24198/kj.v1i1.12229 Asteria,  D.  (2016).  Optimalisasi  Komunikasi  Bencana  Di  Media  Massa  Sebagai  Pendukung Manajemen Bencana. Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, 1(1), 1. https://doi.org/10.25008/jkiski.v1i1.30
Bungin,  Burhan.  (2011).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.
Cangara, Hafield. (2012). Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers. Eriyanto. (2012). Analisis Framing. Yogyakarta: LKiS Group.
Eriyanto.  (2013).  Analisis  Naratif:  Dasar-Dasar  dan  Penerapannya  dalam  Analisis  Teks  Berita Media. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Hefri Yodiansyah Sekolah. (2017). Komunikasi Politik Media Surat Kabar Dalam Studi Pesan Realitas Politik Pada Media Cetak Riau Pos Dan Tribun Pekanbaru. Jurnal Kajian Komunikasi, 5(1), 11–30.
Istiqomah. (2019). Pengaruh Pemberitaan Bencana Alam di Harian Serambi Indonesia Terhadap Kesadaran  Masyarakat.  Jurnal  Studi  Komunikasi  (Indonesian  Journal  of Communications Studies), 3(1), 57. https://doi.org/10.25139/jsk.v3i1.1423
Khaviqain,  L.  O.  G.  G.  D.  (2019).  Konstruksi  Media  Online  Terhadap  Pemberitaan  Bencana Kabut Asap Di Indonesia (UMM Intitusional Repository). Diakses pada 19 Oktober 2019, dari http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/45763
Kriyantono, Rachmat. (2014). Teknik Praktis Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media,
Public  Relations,  Advertising,  komunikasi  Organisasi,  Komunikasi  Pemasaran. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Maranatha,  E.  I.,    Kusmayadi,  I.  M.  (2020).  Konstruksi  Pemberitaan  Kebakaran  Hutan  dan
Lahan pada Tribun Jambi. Jurnal Kajian Jurnalisme, 3(2), 153. https://doi.org/10.24198/ jkj.v3i2.23894
Romli,  Asep  Syamsul.  (2012).  Jurnalistik  Online:  Panduan  Praktis  Mengelola  Media  Online. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
Santana, Septiawan. (2005). Jurnalistik Kontemporer. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Sobur, Alex. (2015). Analisis Teks Media. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan RD. Bandung: Alfabet.
Suhandang, Kustadi. (2016). Pengantar Jurnalistik: Organisasi, Produk dan Kode Etik. Bandung:
Penerbit Nuansa Cendikia.
Sumadiria, Haris. (2016). Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Suryati, Indah. (2011). Jurnalistik Suatu Pengantar: Teori dan Praktik. Bogor: Ghalia Indonesia. Tamburaka, Apriadi. (2013). Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa. Jakarta:
Rajawali Pers.
Yanuary, D. A.,  Gumilar, G. (2018). Konstruksi Realitas Wartawan Pikiran Rakyat Mengenai Pengarusutamaan  Isu  Lingkungan.  Jurnal  Kajian  Jurnalisme,  2(2),  235–250. https://doi. org/10.24198/kj.v2i2.21341
Zaennudi. (2011). The Journalist. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.