## Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori
Suryani Dosen Jurusan Syariah Prodi Ekonomi Islam STAIN Malikussaleh Lhokseumawe suryapijar@yahoo.com

## Abstrak:
Manusia  telah  diciptakan  untuk  menangani  bumi  ini untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaannya, dengan tidak  boleh mengambil tindakan  yang lain kecuali untuk menegakkan keadilan. Islam menghendaki supaya keadilan itu dapat  dicapai  dalam  segala  aspek  hidup,  termasuk  politik,  ekonomi,  sosial,  dan budaya.
Komitmen  Islam  yang  besar  pada  persaudaraan  dan  keadilan,  menuntut agar  semua  sumber  daya  dimafaatkan untuk  mewujudkan maqashid  syari’ah , yakni  pemenuhan  kebutuhan  hidup  manusia,  terutama  kebutuhan  dasar  (primer), seperti  sandang,  pangan,  papan,  pendidikan  dan  kesehatan.  Persaudaraan  dan keadilan  juga  menuntut  agar  sumberdaya  didistribusikan  secara  adil  kepada seluruh  rakyat  melalui  kebijakan  yang  adil melalui instrumen  zakat,  infaq, sedekah, pajak, kharaj, jizyah, cukai ekspor-impor dan sebagainya.
Konsep  keadilan  sosio  ekonomi  dalam  Islam  berbeda  secara  mendasar dengan  konsep  keadilan  dalam  kapitalisme  dan  sosialisme.  Keadilan  sosio ekonomi dalam Islam, selain didasarkan pada komitmen spritual, juga didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia.
Keyword: keadilan, ekonomi, zakat.
Economic Justice in the Islamic Economic Perspective: a Literature Review
Suryani Lecturer in Islamic Economic, Sharia Department in STAIN Malikussaleh Lhokseumawe - Aceh suryapijar@yahoo.com

## Abstract:
Humans were created to organize this world in order to achieve prosperity and happiness. Man can not take any action except to uphold fairness. Islam wants fairness is  achieved  in  every  aspect  of  life, including  political,  economic,  social, and cultural.
Major  commitment  of  Islam  to  brotherhood  and fairness is  the  demand that  all  resources  can  beutilized  to  realize maqasid  sharia,  the  fulfillment  of human  needs, especially  basic  necessities, such  as  food,  clothing,  shelter, education  and  health. Brotherhood  and fairness demands that  resources  are distributed  fairly  among  all  the  people  through  fair  policy  through  instruments such as zakat, infaq, charity, tax kharaj, jizya, the export-import clearance and so on.
Thus,  the  concept  of  socio-economic  fairness  in  Islam  is fundamentally different  to  the  concept  of  fairness  in  capitalism  and  socialism.  Socio-economic fairness in  Islam, rather than being based on spiritual commitment, is also based on the concept of universal brotherhood of humanity.
Keyword: fairness, economic, zakat.

## PENDAHULUAN
Masalah  ekonomi  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kehidupan  manusia.  Ia berkaitan dengan berbagai macam kebutuhan, seperti kebutuhan pangan, sandang dan  papan,  serta  kebutuhan  lainnya.  Untuk  memenuhi  kebutuhan hidup,  sudah seharusnya  manusia  bekerja  dengan  mengolah  segala  yang  telah disediakan  di alam  semesta  ini,  dan  dari  hasil  kebutuhan  tersebut  kebutuhan manusia  dapat terpenuhi, baik kebutuhan primer, sekunder, dan tertier.
Manusia  telah  diciptakan  untuk  menangani  bumi  ini  bagi  mencapai kemakmuran  dan  kebahagiaannya dengan tidak  boleh  mengambil  tindakan  yang lain kecuali untuk menegakkan keadilan. Islam menghendaki supaya keadilan itu dapat  dicapai  dalam  segala  aspek  hidup,  termasuk  kehakiman,  politik, ekonomi, sosial,  dan  budaya.  Dengan  demikian,  hendaknya  manusia memandang  sesuatu yang  merupakan  kebutuhan  itu,  merupakan  hal  yang diperlukan  untuk menyempurnakan pengabdiannya kepada Allah SWT.
Dalam  perspektif  Islam,  bahwasanya  kebijakan  ekonomi  berarti  suatu sistem  pengaturan  yang  sanggup  mengembangkan  kehidupan  ekonomi masyarakat  yang  wajar  dan  adil 1 . Kebijaksanaan  ekonomi  dalam  Islam  harus mensejahterakan kehidupan masyarakat, melalui perangkat-perangkat mekanisme yang lengkap, dan dapat dibedakan dari perekonomian sistem lainnya, yang sudah kita kenal di dunia pada saat sekarang ini yakni kapitalisme dan sosialisme, yang masing-masing  bersaing  untuk  berusaha  menguasai  perekonomian  dunia dan merupakan rujukan dalam penyelesaian masalah ekonomi.
Sebenarnya,  Islam  telah  menawarkan  dan  merealisasikan  konsep sistem pemeliharaan  dan  pengaturan  urusan  rakyat,  cara  pemenuhan kebutuhan  pokok bagi  warga  masyakat,  cara  penanganan  kemiskinan, perwujudan  kesejahteraan hidup,  dan  lain  sebagainya.  Islam  tidak  berangkat dari  keprihatinan  sosial,  yang bersifat nisbi dan  kondisional  atau  berpijak  diatas  dasar  nilai-nilai  sosial  dan kemanusiaan  semata.  Ekonomi  Islam sebagai  sebuah  aturan  (nizam)  yang  dapat
1 Muhammad Baqir Shadr, Ekonomi Islam : Khayalan atau Kenyataan?, Yayasan Muthahhari
memecahkan problematika kehidupan manusia, yang bertitik tolak dari pandangan dasar tentang manusia dan kehidupan ini (aqidah) 2 .
Keadilan  merupakan  pilar  terpenting  dalam  ekonomi  Islam.  Penegakan keadilan  telah  ditekankan  oleh al- Qur’an  sebagai  mi si  utama  para  Nabi  yang diutus Allah  (QS. 57:25),  termasuk  penegakan keadilan  ekonomi  dan penghapusan kesenjangan pendapatan 3 .
Allah yang menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia,  menekankan  pentingnya  penegakan  keadilan  dalam  setiap  sektor,  baik ekonomi, politik maupun sosial. Komitmen al-Qur ’ an tentang penegakan keadilan sangat  jelas.  Hal  itu terlihat  dari  penyebutan  kata  keadilan  di  dalam al-Qur ’ an mencapai  lebih  dari  seribu  kali 4 yang  berarti;  kata  urutan  ketiga  yang  banyak disebut al-Qur ’ an setelah kata Allah dan ‘Ilm.
Bahkan,  Ali  Syariati  menyebutkan,  dua  pertiga  ayat-ayat al-Qur'an  berisi tentang  keharusan  menegakkan  keadilan  dan  membenci  kezhaliman,  dengan ungkapan  kata zhulm, itsm,  dhalal,  dan lain-lain 5 . Karena  itu,  tujuan  keadilan sosio  ekonomi  dan  pemerataan  pendapatan/kesejahteraan,  dianggap  sebagai bagian tak terpisahkan dari filsafat moral Islam.
Begitulah,  penekanan  Islam  pada  penegakan  keadilan  sosio  ekonomi. Maka,  adalah  keliru,  klaim  kapitalis  m aupun  sosialis  yang  menyatakan,  “Hanya ideologi  kami  yang  berbicara  dan  bertindak  tegas  dalam  masalah  keadilan. “Setidaknya  hanya  kamilah  yang  mempunyai  komitmen  kuat  tentang  nilai -nilai keadilan”.  Itulah  klaim  yang  dilontarkan  berbagai  komponen  masyarakat dunia dalam  kerangka  memperlihatkan  keunggulan  ideologi  atau  kepercayaan  yang mereka anut.
Hanya  saja  kegiatan  perbankan  dan  keuangan syari’âh ini  masih  belum sepenuhnya terlepas dari pengaruh sistem ekonomi konvensional (baca: ekonomi liberal) yang telah bercokol cukup lama di negeri ini. Oleh karena itu diperlukan
2 http://www.hayatulislam.net. diakses 23 Januari 2013.
3 http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/81081732.pdf Peran  Lembaga Keuangan Publik Islam, diakses 23 Januari 2013.
4 Penyebutan kata keadilan dalam al-Qur ’ an tidak saja menggunakan akar kata ‘adil tetapi juga al-mizan dan al-qist.
5 Majid Kahduri, The Islamic Conception of Justice, (1984), h. 10.
kemauan  dan  tekad  kuat  untuk  memurnikan  kegiatan  ekonomi  Islam  dari  unsur- unsur  yang  bertentangan  dan  berlawanan  dengan  prinsip  ajaran  Islam  (al-Qur ’ an dan Hadits).
Harus  kita  bedakan  bahwa  konsep  kapitalis  tentang  keadilan  sosio ekonomi  dan  pemerataan  pendapatan,  tidak  didasarkan  pada  komitmen  spiritual dan  persaudaraan  (ukhuwah)  sesama  manusia.  Komitmen  penegakan  keadilan sosio ekonomi lebih merupakan akibat dari tekanan kelompok. Karenanya, sistem kapitalisme  terutama  yang  berkaitan  dengan  uang  dan  perbankan,  tidak dimaksudkan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  keadilan  sosio  ekonomi  yang berdasarkan  nilai  transendental  (spritual)  dan  persaudaraan universal.  Sehingga, tidak  aneh,  apabila  uang  masyarakat  yang  ditarik  oleh  bank  konvensional (kapitalis)  dominan  hanya  digunakan  oleh  para  pengusaha  besar  (konglomerat). Lembaga  perbankan  tidak  dinikmati  oleh  rakyat  kecil  yang  menjadi  mayoritas penduduk  sebuah  negara.  Fenomena  ini  semakin  jelas  terjadi  di  Indonesia. Akibatnya yang kaya semakin kaya dan miskin makin miskin. Ketidakadilan pun semakin lebar.
Sebagaimana  disebut  di  atas,  konversi  ekonomi  Barat  (terutama kapitalisme)  kepada  penegakan  keadilan  sosio  ekonomi,  merupakan  akibat tekanan-tekanan  kelompok  masyarakat  dan  tekanan-tekanan  politik.  Untuk mewujudkan  keadilan  sosio-ekonomi  itu  mereka  mengambil  beberapa  langkah, terutama melalui pajak dan transfer payment.
Meskipun ada usaha melalui instrumen pajak, namun langkah-langkah ini menurut  Milton  Friedman,  terbukti  tidak  cukup  efektif  untuk  mengatasi ketidakadilan, karena nyatanya pajak selalu menguntungkan pengusaha, dan para pejabat pajak bersama kelompok-kelompoknya 6 .
Jadi, konsep keadilan sosio ekonomi dalam Islam berbeda secara mendasar dengan konsep  keadilan  dalam  kapitalisme  dan  sosialisme.  Keadilan  sosio ekonomi dalam Islam, selain didasarkan pada komitmen spritual, juga didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia.
6 Lihat, “ Capitalisme and Freedom”, Chicago, The University of Chicago Press , 1962, p.172.
Al-Qur ’ an  secara  eksplisit  menekankan  pentingnya  keadilan  dan persaudaraan tersebut. Menurut M. Umer Chapra, sebuah masyarakat Islam yang ideal  mesti  mengaktualisasikan  keduanya  secara  bersamaan,  karena  keduanya merupakan dua sisi yang sama yang tak bisa dipisahkan. Dengan demikian, kedua tujuan  ini  terintegrasi  sangat  kuat  ke  dalam  ajaran  Islam  sehingga  realisasinya menjadi komitmen spritual (ibadah) bagi masyarakat Islam.
Komitmen  Islam  yang  besar  pada  persaudaraan  dan  keadilan,  menuntut agar  semua  sumber  daya  dimafaatkan untuk  mewujudkan maqashid  syari’ah , yakni  pemenuhan  kebutuhan  hidup  manusia,  terutama  kebutuhan  dasar  (primer), seperti  sandang,  pangan,  papan,  pendidikan  dan  kesehatan.  Persaudaraan  dan keadilan  juga  menuntut  agar  sumberdaya  didistribusikan  secara  adil  kepada seluruh rakyat melalui kebijakan yang adil dan instrumen zakat, infaq, shadakah, pajak, kharaj, jizyah, cukai ekspor-impor dan sebagainya.
Tauhid yang menjadi fondasi utama ekonomi Islam, mempunyai hubungan kuat  dengan  konsep  keadilan  sosio-ekonomi  dan  persaudaraan.  Ekonomi  Tauhid yang  mengajarkan  bahwa  Allah  sebagai  pemilik  mutlak  dan  manusia  hanyalah sebagai pemegang amanah, mempunyai konsekuensi, bahwa di dalam harta yang dimiliki setiap individu terdapat hak-hak orang lain yang harus dikeluarkan sesuai dengan perintah Allah, berupa zakat, infaq dan sedekah dan cara-cara lain untuk melaksanakan  pendistribusian  pendapatan  yang  sesuai  dengan  konsep persaudaraan umat manusia.
Sistem  keuangan  dan  perbankan  serta  kebijakan  moneter,  misalnya, dirancang semuanya secara organis dan terkait satu sama lain untuk memberikan sumbangan  yang  positif  bagi  pengurangan  ketidakadilan  dalam  ekonomi  dalam bentuk  pengucuran  pembiayaan  (kredit)  bagi  masyarakat  dan  memberikan pinjaman lunak bagi masyarakat ekonomi lemah melalui produk qardhul hasan. Al-Quran dengan tegas mengatakan, “ Supaya harta itu tidak beredar di kalangan orang  kaya  saja  di  antara  kamu ”  (QS.  59:7),  “ Di  antara  harta  mereka  terdapat hak fakir miskin, baik peminta-minta maupun yang orang miskin malu meminta- minta ” (QS. 70:24).
Karena  itu,  Islam  menekankan  keseimbangan  antara  petumbuhan  dan pemerataan. Pertumbuhan an sich bukan menjadi tujuan utama, kecuali dibarengi dengan  pemerataan.  Dalam  konsep  Islam,  pertumbuhan  dan  pemerataan merupakan dua sisi dari sebuah entitas yang tak terpisahkan, karena itu keduanya tak boleh dipisahkan.
Berdasarkan  prinsip  ini,  maka  paradigma tricle  down  effect,  yang dikembangkan kapitalisme dan pernah diterapkan di Indonesia selama rezim orde baru, bertentangan dengan konsep keadilan ekonomi menurut Islam.
Selanjutnya,  sistem  ekonomi  kapitalis  dicirikan  oleh  menonjolnya  peran perusahaan  swasta  (private  ownership)  dengan  motivasi  mencari  keuntungan maksimum, harga pasar akan mengatur alokasi sumberdaya, dan efisiensi. Namun sistem  ini  selalu  gagal  dalam  membuat  pertumbuhan dan  pemerataan  berjalan dengan seiring.
Sistem  ekonomi  kapitalis  telah  menggoyahkan  fondasi  moral  manusia, karena  sistem  ini  telah  menghasilkan  manusia  yang  tamak,  boros  dan  angkuh. Sistem  kapitalis  juga  telah  melahirkan  sejumlah  bankir  hebat,  beberapa industriawan  yang  kaya  raya,  sejumlah  pengusaha  yang  sukses.  Namun  di  pihak lain,  telah  muncul  banyak  konsumen  yang  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan minimumnya. Kesenjangan terjadi secara tajam.
Perlu  ditegaskan,  bahwa  melekatnya  hak  orang  lain  pada  harta  seseorang (QS.  70:24),  bukanlah  dimaksudkan  untuk  mematahkan  semangat  karya  pada setiap  individu  atau  menimbulkan  rasa  malas  bagi  sebagian  orang. Juga  tidak dimaksudkan untuk menciptakan pemerataan pemilikan kekayaan secara kaku.
Dalam  perspektif  ekonomi  Islam,  proporsi  pemerataan  yang  betul-betul sama  rata,  sebagaimana  dalam  sosialisme,  bukanlah  keadilan,  malah  justru dipandang sebagai ketidakadilan. Sebab Islam menghargai prestasi, etos kerja dan kemampuan seseorang dibanding orang yang malas.
Dasar  dari  sikap  yang  koperatif  ini  tidak  terlepas  dari  prinsip  Islam  yang menilai  perbedaan  pendapatan  sebagai  sebuah sunnatullah.  Landasannya,  antara lain bahwa etos kerja dan kemampuan seseorang harus dihargai dibanding seorang pemalas  atau  yang  tidak  mampu  berusaha.  Bentuk  penghargaannya  adalah  sikap
Islam  yang  memperkenankan  pendapatan  seseorang  berbeda  dengan  orang  lain, karena usaha dan ikhtiarnya. Firman Allah,
Artinya: “ Sesungguhnya  Allah melebihkan  rezeki  sebagian  kamu  atas  sebagian lain ”. (QS. 16:71).
Namun, orang yang diberi kelebihan rezeki, harus mengeluarkan sebagian hartanya  untuk  kelompok  masyarakat  yang  tidak  mampu  ( dhu’afa ).  Sehingga seluruh masyarakat terlepas dari kemisikinan.
Konsep  keadilan  sosio-ekonomi  yang  diajarkan  Islam  menginginkan adanya pemerataan pendapatan secara proporsional. Dalam tataran ini, dapat pula dikatakan  bahwa  ekonomi  Islam  adalah  ekonomi  yang  dilandaskan  pada kebersamaan.  Karena  itu  tidak  aneh, jika anggapan  yang  menyatakan  bahwa prinsip  keadilan  sosio-ekonomi  Islam  mempunyai  kemiripan  dengan  sistem sosialisme.  Bahkan  pernah  ada  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  sistem sosialisme itu jika ditambahkan dan dimasukkan unsur-unsur Islam ke dalamnya, maka ia menjadi islami.
Dengan  demikian,  pendapat  dan  pandangan  yang  menyatakan  kemiripan sistem  keadilan  sosio  Islam  dengan  sosialisme  tidak  sepenuhnya  benar,  malah lebih  banyak kekeliruannya.  Prinsip  ekonomi  sosialisme,  yang  menolak kepemilikan  individu  dan  menginginkan  pemerataan  pendapatan,  jelas  berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Sosialisme sama sekali tidak mengakui hak milik individu.
Reaksi  marxisme  dibungkus  secara  politis  revolusioner  dalam  paham komunis  yang  intinya  mengajarkan  bahwa  seluruh  unit  ekonomi  dikuasakan kepada negara yang selanjutnya didistribusikan kepada seluruh masyarakat secara merata. Hal ini didasarkan semangat pertentangan terhadap kepemilikan individu.
Sedangkan  dalam  ekonomi  Islam,  penegakan  keadilan  sosio-ekonomi dilandasi oleh rasa persaudaraan (ukhuwah), saling mencintai (mahabbah), bahu- membahu (takaful) dan saling tolong-menolong ( ta’awun ), baik antara si kaya dan si miskin maupun antara penguasa dan rakyat.
Islam  yang  memperkenankan  pendapatan  seseorang  berbeda  dengan  orang  lain, karena usaha dan ikhtiarnya. Firman Allah,
Artinya: “ Sesungguhnya  Allah melebihkan  rezeki  sebagian  kamu  atas  sebagian lain ”. (QS. 16:71).
Namun, orang yang diberi kelebihan rezeki, harus mengeluarkan sebagian hartanya  untuk  kelompok  masyarakat  yang  tidak  mampu  ( dhu’afa ).  Sehingga seluruh masyarakat terlepas dari kemisikinan.
Konsep  keadilan  sosio-ekonomi  yang  diajarkan  Islam  menginginkan adanya pemerataan pendapatan secara proporsional. Dalam tataran ini, dapat pula dikatakan  bahwa  ekonomi  Islam  adalah  ekonomi  yang  dilandaskan  pada kebersamaan.  Karena  itu  tidak  aneh, jika anggapan  yang  menyatakan  bahwa prinsip  keadilan  sosio-ekonomi  Islam  mempunyai  kemiripan  dengan  sistem sosialisme.  Bahkan  pernah  ada  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  sistem sosialisme itu jika ditambahkan dan dimasukkan unsur-unsur Islam ke dalamnya, maka ia menjadi islami.
Dengan  demikian,  pendapat  dan  pandangan  yang  menyatakan  kemiripan sistem  keadilan  sosio  Islam  dengan  sosialisme  tidak  sepenuhnya  benar,  malah lebih  banyak kekeliruannya.  Prinsip  ekonomi  sosialisme,  yang  menolak kepemilikan  individu  dan  menginginkan  pemerataan  pendapatan,  jelas  berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Sosialisme sama sekali tidak mengakui hak milik individu.
Reaksi  marxisme  dibungkus  secara  politis  revolusioner  dalam  paham komunis  yang  intinya  mengajarkan  bahwa  seluruh  unit  ekonomi  dikuasakan kepada negara yang selanjutnya didistribusikan kepada seluruh masyarakat secara merata. Hal ini didasarkan semangat pertentangan terhadap kepemilikan individu.
Sedangkan  dalam  ekonomi  Islam,  penegakan  keadilan  sosio-ekonomi dilandasi oleh rasa persaudaraan (ukhuwah), saling mencintai (mahabbah), bahu- membahu (takaful) dan saling tolong-menolong ( ta’awun ), baik antara si kaya dan si miskin maupun antara penguasa dan rakyat.
Islam  yang  memperkenankan  pendapatan  seseorang  berbeda  dengan  orang  lain, karena usaha dan ikhtiarnya. Firman Allah,
Artinya: “ Sesungguhnya  Allah melebihkan  rezeki  sebagian  kamu  atas  sebagian lain ”. (QS. 16:71).
Namun, orang yang diberi kelebihan rezeki, harus mengeluarkan sebagian hartanya  untuk  kelompok  masyarakat  yang  tidak  mampu  ( dhu’afa ).  Sehingga seluruh masyarakat terlepas dari kemisikinan.
Konsep  keadilan  sosio-ekonomi  yang  diajarkan  Islam  menginginkan adanya pemerataan pendapatan secara proporsional. Dalam tataran ini, dapat pula dikatakan  bahwa  ekonomi  Islam  adalah  ekonomi  yang  dilandaskan  pada kebersamaan.  Karena  itu  tidak  aneh, jika anggapan  yang  menyatakan  bahwa prinsip  keadilan  sosio-ekonomi  Islam  mempunyai  kemiripan  dengan  sistem sosialisme.  Bahkan  pernah  ada  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  sistem sosialisme itu jika ditambahkan dan dimasukkan unsur-unsur Islam ke dalamnya, maka ia menjadi islami.
Dengan  demikian,  pendapat  dan  pandangan  yang  menyatakan  kemiripan sistem  keadilan  sosio  Islam  dengan  sosialisme  tidak  sepenuhnya  benar,  malah lebih  banyak kekeliruannya.  Prinsip  ekonomi  sosialisme,  yang  menolak kepemilikan  individu  dan  menginginkan  pemerataan  pendapatan,  jelas  berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Sosialisme sama sekali tidak mengakui hak milik individu.
Reaksi  marxisme  dibungkus  secara  politis  revolusioner  dalam  paham komunis  yang  intinya  mengajarkan  bahwa  seluruh  unit  ekonomi  dikuasakan kepada negara yang selanjutnya didistribusikan kepada seluruh masyarakat secara merata. Hal ini didasarkan semangat pertentangan terhadap kepemilikan individu.
Sedangkan  dalam  ekonomi  Islam,  penegakan  keadilan  sosio-ekonomi dilandasi oleh rasa persaudaraan (ukhuwah), saling mencintai (mahabbah), bahu- membahu (takaful) dan saling tolong-menolong ( ta’awun ), baik antara si kaya dan si miskin maupun antara penguasa dan rakyat.
Pada  dasarnya ekonomi  Islam  yang  merupakan  sistem  ekonomi syari’âh itu berdiri  tegak  pada  azas-azas  kebersamaan  dan  keadilan  dalam  mencapai tujuan. Paling tidak terdapat empat prinsip yang melandasi praktik ekonomi Islam.
Pertama; anjuran  membelanjakan  harta  di  jalan  Allah  semaksimal mungkin untuk tercapainya keadilan dan kesejahteraan sosial. Malalui prinsip ini kemudian  terejawantahkan  konsep  zakat,  sedekah,  infak,  wakaf  dan  sebagainya. Pada  dasarnya Islam  tidak  mentolerir  terjadinya  kesenjangan  mencolok  antara kaum the have dengan kalangan the have not.
Kedua; larangan  untuk  melakukan  riba.  Para  ulama  memang  terpecah pendapat  dalam  menyikapi  apakah  bunga  bank  termasuk  riba. Namun  demikian pada  dasarnya  mereka  sama-sama  sepakat  bahwa  apabila  ada  dua  orang melakukan  transaksi  (bisnis)  tidak  boleh  ada  salah  seorang  diperlakukan  "kalah" sehingga  muncul  skema win-lose,  salah  seorang  menderita  kerugian  dari  pada yang lain. Sehingga muncul ketidakadilan dalam menanggung resiko.
Lalu  muncul  prinsip ketiga; membagi  resiko  bersama  (risk  sharing). Jika suatu  usaha  yang  dikelola  bersama mengalami  kerugian  maka  para  pihak  dapat menanggung  resiko  secara  bersama-sama  secara  adil  dan  bijaksana,  tidak  boleh salah satu pihak merasa tidak puas karena didzholimi.
Terkait  prinsip  ketiga  maka  terdapat  prinsip keempat yaitu  melarang terjadinya eksploitasi dari satu manusia pada manusia lainnya. Artinya, salah satu pihak yang bersepakat untuk suatu usaha (bisnis) tidak boleh menjadi kaya sendiri sementara pihak lain dalam situasi menderita. Dalam konteks ini maka pembagian keuntungan  yang  berat  sebelah  dalam  suatu  kontrak  karya  (proyek  bisnis) misalnya  bisa  disebut  sebagai  kontrak  karya  yang  bertentangan  dengan  prinsip ajaran Islam.
Prinsip kelima adalah  larangan  melakukan  usaha  yang  bersifat  spekulasi. Contoh  kongkrit  adalah  judi.  Setiap  usaha  telah  ditelaah,  direncanakan  matang, tertata  baik  dan  logis,  lalu  prediksi  dan  antisipasi  dilakukan  sesuai  prinsip rasionalitas  bukan  didasarkan  perilaku  spekulatif  yang  nir  data  dan  informasi tidak akurat. Prinsip ini merupakan pengejawantahan manajemen modern. Namun manusia acapkali serakah dan amoral yang membuat prinsip diatas terabaikan.
Pada  masa  kejayaan  Islam dimana  penguasa  memperhatikan kehidupan dan  kesejahteraan  masyarakat dengan  penegakan  prinsip keadilan  ditegakkan, tauhid  sosial  juga  dipraktikkan  melalui  kepedulian  terhadap  kaum  papa  dan lemah.  Jaminan  dan  solidaritas  sosial  yang  dibangun  dari  prinsip  Islam  yakni mengoptimalkan  peran  dan  fungsi  zakat  mampu  menjembatani  kesenjangan  si kaya dan si miskin 7 .
Sistem  ekonomi  Islam  merupakan  sistem  ekonomi  yang  lahir  dari  sistem sosial  islami  yang  diharapkan  dapat  memberikan  solusi  terhadap  berbagai permasalahan  yang  ada  dengan  kebijakan-kebijakan  yang  berpihak  kepada kemaslahatan  dan  keadilan  dalam  ekonomi  umat. Kebijakan  distribusi  dalam Sistem  ekonomi  Islam  menjunjung  tinggi  nilai  keadilan  yang didasarkan  pada konsep distribusi dalam al- Qur’an surah al - Hashr “agar kekayaan tidak terkumpul hanya  pada satu  kelompok  saja.”  Menurut Quraish Shihab,  ayat  tersebut bermaksud  untuk menegaskan  bahwa  harta  benda  hendaknya  jangan  hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia. Harta benda harus beredar di masyarakat  sehingga  dapat  dinikmati oleh  semua  anggota  masyarakat  dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial 8 .
Berdasarkan ayat di atas, ekonomi Islam tidak membenarkan penumpukan kekayaan hanya  pada  orang-orang  tertentu  atau  kelompok  tertentu.  Bahkan menggariskan  prinsip keadilan  dan  persaudaraan  (kasih  sayang)  pada  konsep distribusinya.  Pengelolaan  kekayaan tidak  dibenarkan  hanya  berpihak  pada golongan  atau  sekelompok  orang  tertentu  tetapi  juga harus  tersebar  ke  seluruh masyarakat. Sebaliknya Islam pun tidak memaksa semua individu diletakkan pada tingkat ekonomi yang sama 9 .
Tulisan ini memfokuskan pada bahasan keadilan ekonomi dalam perpestif ekonomi syariah.
7 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia, Islamica, Vol. 6, No. 2, Maret 2012, h. 318.
8 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Vol. 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 112-113.
9 Afzalur  Rahman, Ecnomic  Doktrines  of  Islam,  terj.  Soeroyo  et  al.  (Yogyakarta:  Dhana  Bakti Wakaf, 1995), h. 12.

## PEMBAHASAN

## 1. KONSEP KEADILAN DALAM AL- QUR’AN
Diantara term-term  penting  yang  berkaitan  dengan  moral  yang diungkapkan  oleh  al- Qur’an  adalah  keadilan 10 . Ini  terlihat  dari  banyaknya  kata ‘ adl (justice,  keadilan)  dan  kata-kata  yang  semakna  seperti al-qist,  al-wazn,  al- wast yang terdapat dalam berbagai tempat dalam al- Qur’an. Selain dari ungkapan - ungkapan  yang  secara  eksplisit menyebut  kata al-adl, sebenarnya  pada  ayat-ayat yang  paling  awal,  ide  dan  pikiran  tentang  keadilan  telah  datang  secara bersamaan 11 .  Tidak  itu  saja  perintah  berbuat  adil  juga  terlihat  dari  larangan  al- Qur’an  berbuat  zalim.  Tidaklah  berlebihan  apabila  Fazlur  Rahman  seorang pemikir  Islam  kontemporer menyatakan  bahwa,  pesan  dasar  al- Qur’an  adalah penekanan pada keadilan  yang salah satu bentuknya terlihat pada keadilan sosial ekonomi 12 .
Dalam al- Qur’a n  term-term al- ‘ adl dengan  berbagai  derivasinya  disebut sebanyak  30  kali 13 .  Arti  pokok  dari  kata  ini  mengandung  dua  makna  yang berlawanan  (mutaqabilain),  pertama  makna istiwa ’  (lurus)  dan  kedua  makna i ’ wijaj (bengkok). Di samping kata ‘ adl terdapat kata yang semakna seperti al-qist dengan segala bentuknya disebut sebanyak 23 kali. Kata yang tersusun dari q-s-t mengandung dua makna yang berlainan (mutadaddidain). Kalau ia di baca al-qist, maka  ia  berarti al- ‘ adl,  sementara  kalau  dibaca al-qast, maka  maknanya al-jurr, dan al-qusut berarti al-udud  an  al-haq (berpaling  dari  kebenaran)  dan al-qasat bermakna i ’ wijaj (bengkok) 14 . Selain  kata al-wazn dengan  segala  turunannya sebanyak  23  kali 15 .  Arti  pokoknya  adalah ta’dil dan istiqomah (moderat  dan
10 Mawardi, Konsep Al- ‘Adalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam , Hukum Islam. Vol. VII No. 5. Juli 2007, h.  547-551.
11 Fazlur Rahman, Islam and Modernity, Transformation of Intellectual Tradition, (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), h. 21.
12 Ibid
13 Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, al-Mu ‟ jam al-Mufahras li alfazd Al- Qur’an al -Karim, (Mesir: Dar al-Fikr, 1981), h. 448.
14 Dalam al- Qur’an penggunaan kata al-qist mengacu pada keadilan hukum seperti yang terdapat pada QS. al-Maidah : 42. F irman Allah SWT……. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka  putuskan  diantara  mereka  dengan  adil  (al-qist),  sesungguhnya  Allah  SWT  menyukai orang-orang yang adil, (muqsitin).
15 Muhammad Fu’ad Abd al -Baqiy, Op.cit, h. 750.
lurus). Sedangkan kata al-wast diungkapkan al- Qur’an sebanyak 5 kali  yang  arti aslinya adalah al- ‘ adl dan al-nisf, tengah atau pusat. 16
Memahami sebuah konsep dalam al- Qur’an tidaklah utuh jika penelusuran makna  hanya  dilakukan  pada  tema  pokok  dan  tema  yang  semakna.  Agaknya diperlukan  untuk  menelusuri  kontra  (lawan  kata)  dari  tema  pokok  tersebut. Sampai di sini memahami kontra ‘ adl menjadi satu kemestian. Didalam al- Qur’an kata ‘ adl selalu  dihadapkan  dengan  kata zalm. 17 Seringkali  ketika  Allah memerintahkan berbuat adil pada saat yang sama Allah melarang untuk bersikap zalim.  Kata al-zulm bermakna  meletakkan  sesuatu  pada  tempatnya  yang semestinya, baik dengan cara melebihkan atau mengurangi maupun menyimpang dari  waktu  dan  tempatnya. 18 Melalui  pendekatan tafsir maudhu ’ i (tematik) ditemukan  bahwa  konsep  keadilan  dalam  al- Qur’an  mengandung  makna  yang serba melingkupi. Pengertian keadilan itu berkisar pada makna perimbangan atau keadaan  seimbang  atau  tidak  ekstrim,  persamaan  atau  tidak  adanya  diskriminasi dalam  bentuk  apapun,  dan  penunaian  hak  kepada  siapa  saja  yang  berhak  atau penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. 19
Pengertian-pengertian  yang  terkandung  dalam  konsep  keadilan  ini  sudah barang  tentu  mempunyai  implikasi  terhadap  aktivitas  dan  perilaku  manusia. Implikasi  itu  terlihat  pada  keadilan  hukum  dalam  makna  bahwa  al- Qur’an memerintahkan  agar  manusia  memperlakukan semua  orang  sama  dihadapan hukum  dan  tidak  boleh  membedakannya  berdasarkan  aksiden-aksiden  (hal-hal yang melekat secara lahiriyah) yang dimilikinya.
Menegakan  hukum  secara  adil  merupakan  perintah  Tuhan  yang  sangat penting seperti termuat dalam surat an- Nisa’ ayat 58:
16 Ada kesan penggunaan kata al-wazn, khususnya yang diturunkan di Mekah berkaitan dengan pentingnya  menegakkan  keadilan  dalam  aktivitas  ekonomi,  seperti  yang  terlihat  pada  QS.  al- Muthaffifin: 1-3.
17 Penjelasan kata adil dan zulm dapat dilihat pada M. Dawam Raharjo, Ensiklopedi al-Qur ’ an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 391-410.
18 Ibid, h. 326.
19 Amiur Nuruddin, Konsep Keadilan Dalam Al-Qur ’ an dan Implikasinya Pada Tanggung Jawab Moral, Disertasi pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 1994), h. 63.
Artinya: “Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu jika menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menerapkannya secara adil” .
Dengan  demikian  keadilan  hukum  tidak  akan  membedakan  orang berdasarkan status sosial yang dimilikinya, baik ia kaya atau miskin, pejabat atau rakyat  biasa,  terpelajar  atau  orang  awam,  dan  tidak pula  perbedaan  warna  kulit atau  perbedaan  bangsa  dan  agama,  karena  dihadapan  hukum  semuanya  adalah sama. Konsep  persamaan  ini  tidaklah  menyingkirkan  adanya  pengakuan  tentang kelebihan,  yang  dapat  melebihkan  seseorang  karena  prestasi  yang  dimilikinya, akan tetapi  kelebihan  itu  tidak  boleh  membawa  pada  perbedaan  perlakuan  atau penerapan hukum pada dirinya. 20
Dalam  satu  hadis  Rasulullah  SAW  menyatakan: “Sesungguhnya  Allah telah  membinasakan  orang-orang  sebelum  kamu,  karena  mengambil  sikap, apabila  yang melakukan  pencarian  orang  telah  terkemuka  di  kalangan  mereka membiarkannya, sementara jika yang mencuri orang yang lemah (biasa) mereka menegakkan  hukum  atas  orang  tersebut. Dan  sesungguhnya  aku  demi  Allah, sekiranya  Fatimah  binti  Muhammad  melakukan  pencarian,  niscaya  aku  akan potong tangannya.” 21
Keadilan  dalam  hubungan  antar  golongan  mengandung  arti  bahwa  al- Qur’an  memberikan  tuntunan  moral  agar  manusia  dapat  hidup  berdampingan secara  damai  dan  bersahabat  dengan  orang  lain  walaupun  berbeda  suku,  agama, dan  ras.  Ini  berpihak  pada  semangat  universal  al- Qur’an  sebagai  rahmat  bagi semua orang (rahmatan lilalamin).
20 Tentang  persamaan  hukum  ini  telah  dicontohkan  Rasulullah  SAW  dengan  baik  sekali  yang selanjutnya diikuti oleh sahabat-sahabatnya.
21 Melalui  Hadits  ini  sebenarnya  Rasulullah SAW ingin  menunjukkan  komitmennya  untuk menegakkan  hukum tanpa  membeda-bedakan obyeknya,  walaupun  yang terkena  hukuman itu adalah keluarganya sendiri.
Sedangkan  keadilan  ekonomi  (economic  justice)  seperti  yang  terlihat nanti-mengandung  pengertian  bahwa  al- Qur’an  sangat  menekankan  persamaan manusia  (egalitarianism)  dan  menghindarkan  segala  bentuk  kepincangan  sosial yang  berpangkal  dari  kepincangan  ekonomi,  seperti  eksploitasi,  keserakahan, konsentrasi  harta  pada  segelintir  orang  dan  lain  sebagainya. 22 Tegasnya  manusia dihadapan Allah SWT memiliki derajat yang sama, tanpa ada yang boleh merasa lebih mulia dari yang lain.
Kesadaran  setara  dihadapan  Allah  ini  harus  menjadi  kesadaran  internal bagi  setiap  manusia  untuk  berwawasan  egalitarian  (al-musawah)  dengan  tidak membeda-bedakan  orang  berdasarkan primordial  yang  dimilikinya  seperti  ras, agama,  dan  suku.  Manusia  hanya  bisa  diperlakukan  secara  berbeda  hanya berdasarkan  kualitas-kualitas  objektif  yang  dimilikinya  atau  berdasarkan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Wawasan terhadap manusia yang seperti inilah yang memungkinkan keadilan sosial-ekonomi dapat ditegakkan.

## 2. Definisi Ilmu Ekonomi Islam
Banyak  beragam  pendapat  yang  mengutarakan definisi  tentang  ekonomi Islam. Muhammad  Abduh  al-Arabi  memaknai  ekonomi  Islam  merupakan sekumpulan  dasar-dasar  umum  ekonomi  yang  disimpulkan  dari  al- Qur’an  dan Hadits  dan  merupakan  bangunan  perekonomian  yang  didirikan  atas  landasan dasar-dasar tersebut dengan lingkungan dan masanya 23 .
Secara definitif, ekonomi Islam didefinisikan sebagai:
“ Islamic  economics  aims the  study of  the  human  falah  (well-being) achieved  by  organizing  the  resourches  of  the  earth  on  the  basic  of cooperation and participation ”.
22 Dengan  demikian  konsep  keadilan  sosial-ekonomi  dalam perspektif  Islam  didasarkan  pada ajaran  persaudaraan  yang  melampaui  batas-batas  geografis  seperti  yang  dicanangkan  oleh  al- Qur’an (QS . al-Hujarat: 13 dan al-Maidah: 8).
23 Ahmad  Muhammad  al- ’Assal  dan  Fathi  Ahmad  Abdul  Karim, Sistem,  Prinsip,  dan  Tujuan Ekonomi Islam, Terj. Imam Saefudin (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 17.
Definisi  yang  diajukan  M.  Akram  Khan  ini  merefer pada  kajian tentang kebahagiaan manusia (dunia dan akhirat) yang akan dicapai dengan menggunakan sumber daya alam. 24 M. Umer Chapra mendefinisikan ekonomi syari’âh dengan:
“ Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize  human  well-being  through  an  allocation  and  distribution of  scarce resources  that  is  in  confirmity  with  Islamic  teaching  without  unduly  curbing individual  freedom  or creating  continued  macro  economic  and  ecological imbalances ”.
Jadi,  menurut  Chapra,  ekonomi syari’âh adalah  sebentuk  pengetahuan yang  membantu  upaya  realisasi kebahagiaan  manusia  melalui alokasi  dan distribusi  sumber  daya  yang  terbatas  dalam  koridor  ajaran  Islam  tanpa memberikan  kebebasan  individu  atau  tanpa  prilaku  makro  ekonomi  yang berkesinambungan dan  tanpa  ketidakseimbangan  lingkungan 25 . Kursyid  Ahmad memberikan  definisi  ekonomi syari’âh ,  sebagai “ is  a  systematic  effort  to thy  to understand  the  economic’s  problem  and  man’s  behaviour  in  relation  to  that problem  from  an  Islamic perspective ”.  Dengan  demikian,  m enurut  Kursyid Ahmad,  ekonomi syari’âh adalah  sebuah usaha  sistematis  untuk  memahami masalah-masalah  ekonomi  dan  tingkah  laku  manusia secara  relasional  dalam perspektif Islam 26 . Sementara itu, melengkapi beberapa definisi sebelumnya, MA. Mannan  menjelaskan: “ Islamic  economics  is  a  social  science  which  studies  the economics problems of a people imbued with the values of Islam ”.
Terangnya,  ekonomi syari’âh merupakan  ilmu  pengetahuan  sosial  yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. 27 Ekonomi syari’âh ,  yang  dituju bukan  hanya  individu  sebagai sosial,melainkan  manusia  dengan  bakat  religius  manusia.  Ini  beda  dengan ekonomi  modern  yang hanya  menuju  pada  manusia  sebagai  makhluq  sosial. Demikian  halnya  dalam  cara menyelesaikan masalah  ekonomi:  jika  ekonomi
24 Muhammad Akram Khan, Ajaran Nabi Muhammad Saw tentang Ekonomi , terj Rifyal Ka’bah MA, (Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia dan Institute of Policy Studies Islamabad, 1997), h. 3-4.
25 Nurul Huda et.al, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis. (Kencana: Jakarta, 2008), h. 2.
26 Ibid.
27 Ibid
syari’âh dikendalikan  oleh  nilai-nilai  dasar Islam,  maka  ekonomi  modern  sangat dikuasai oleh kepentingan diri individu. 28
M. Abdul Mannan memberikan definisi ilmu ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang diilhami  oleh  nilai-nilai  dan  ajaran Islam. 29 Syed  Nawab  Husein  Naqvi menegaskan  ide  sentral  yang  membatasi  ilmu  ekonomi  Islam  dan yang menempatkannya  berbeda  dengan  ilmu  ekonomi  positif  adalah  nilai-nilai etik/agama  secara  eksplisit  dimasukkan  dalam frame  work analisis  ekonomi secara  terpadu.  Oleh  karena  itu,  ilmu  ekonomi  Islam  merupakan  upaya  validitas ide filosofis (normatif)  yang diaplikasikan dan dipadukan dengan klaim validitas objektif (empiris). 30
Dari pengertian ekonomi Islam di atas, dapat dijelaskan bahwa kajian dan pembahasan ekonomi Islam berdimensi kerakyatan dengan sistem yang dibangun merupakan representasi dari ajaran dan nilai-nilai Islam. Adapun kepentingan atau tujuan  dari  sistem  ekonomi  Islam  merupakan  suatu  bentuk  “ijtihad”  dari penerjemahan  ajaran  agama (maqâshid  syari’ah) pada  wilayah  normatif  agar dapat  dipraktikkan  menjadi  sistem  yang  aplikatif  pada  wilayah  sosial (kerakyatan).
Aplikasi  ajaran  agama  dalam  bidang  ekonomi  Islam  paling  banyak  pada lembaga  perbankkan  yang  telah  berkembang  cukup  signifikan  dalam  3  tahun terakhir  dengan  indikator market  share terhadap  perbankan  konvensional  telah mencapai 1,8 % dan BI mempunyai target 5 % pada tahun 2010.

## 3. Keadilan Ekonomi ala Ekonomi Syari’âh
Ekonomi syari’âh adalah  sistem  ekonomi  yang  berdasar  pada al- Qur’an dan  al-Hadits yang  bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  manusia  di  dunia maupun  di  akhirat.  Pada  aras pemenuhan  kebutuhan  manusia,  ekonomi syari’âh
28 MN Harisudin, Ekonomi Shariah Dan Ketidakadilan Kapitalisme Global, ISLAMICA, Vol. 5, No. 2, Maret 2011, h. 235-236.
29 M.  Abdul  Mannan, Ekonomi  Islam,  Teori,  dan  Praktik, Terj.  Nastangin, (Yogyakarta:  Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 19.
30 Syed  Nawab  Haedar  Naqvi, Menggagas  Ilmu  Ekonomi  Islam, Terj.  M.  Saiful  Anam  dan  M. Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 19.
sejatinya sama dengan ekonomi konvensional. 31 Bedanya, ekonomi syari’âh tidak hanya mendasarkan kebutuhan manusia di dunia, namun juga di akhirat. Dimensi dunia akhirat inilah yang membedakan dengan ekonomi konvensional.
Setidaknya, ada  tiga  asas  filsafat  ekonomi syari’âh . 32 Pertama,  semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah SWT. Manusia hanyalah khalifah yang  memegang  amanah  dari Allah  SWT untuk  menggunakan  milik-Nya. Sehingga segala sesuatu harus tunduk pada Allah Sang Pencipta dan pemilik. (QS: Al-Najm: 31). Kedua, untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah, manusia  wajib  tolong-menolong  dan  saling  membantu  dalam melaksanakan kegiatan  ekonomi  yang  bertujuan  untuk  beribadah  pada  Allah. Ketiga,  beriman pada  hari  kiamat  yang  merupakan  asas  penting  dalam  sistem  ekonomi shariah. Dengan keyakinan seperti ini, tingkah laku manusia akan dapat terkendali. Sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya akan dimintai pertanggung jawabannya kelak oleh  Allah  SWT. 33 Di  bawah  tiga  filsafat  pokok  ini,  ada  beberapa  nilai  dalam ekonomi shariah, sebagaimana berikut:
1. Nilai dasar kepemilikan, menurut sistem ekonomi syari’âh :
a. Kepemilikan  bukan  penguasaan  mutlak  atas  sumber-sumber  ekonomi, tetapi  setiap orang  atau  badan  dituntut  kemampuannya  untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi tersebut.
b. Lama kepemilikan  manusia  atas  sesuatu  benda  terbatas  pada  lamanya manusia hidup di dunia.
c. Sumber  daya  yang menyangkut  kepentingan  umum, seperti  air,  rumput, api, minyak, gas bumi, dan kebutuhan pokok lainnya harus menjadi milik umum.
31 Timur  Kuran  menyebut  tiga  hal  yang  membedakan  ekonomi  shariah  dengan  yang  lainnya: norma- norma,  zakat  dan  tidak  ada  bunga.  Lihat,  Timur  Kuran,  “The  Economic  System  in Contemporary  Islamic  Thought”,  dalam  Jomo  K.  S.  (Ed.). Islamic Economic  Alternatives, Critical Perspectives and ew Direction. (Selangor Malaysia: Ikraq, 1993), p. 9.
32 MN Harisudin, Ekonomi Shariah Dan Ketidakadilan Kapitalisme Global, ISLAMICA,  Vol. 5, No. 2, Maret 2011, h. 240-242.
33 Nurul Huda et.al, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis. (Kencana: Jakarta, 2008), h. 3- 4.
2. Keseimbangan yang terwujud pada kesederhanaan, hemat dan menjauhi sikap pemborosan. (QS. Al-Furqan: 67).
3. Keadilan  dalam  kehidupan  ekonomi  seperti  proses  distribusi,  produksi, konsumsi  dan lain  sebagainya.  Keadilan  juga  diwujudkan  dalam mengalokasikan  kegiatan  ekonomi tertentu  bagi orang  yang  tidak  mampu memasuki pasar melalui zakat, infak, dan hibah 34 .
Ketiga nilai di atas, pada tahapan selanjutnya, menjadi inti dalam berbagai terapan ekonomi syari’âh .  Bank syari’âh misalnya.  Dalam  bank  ini, dikembangkan sistem yang berkeadilan  yang disebut dengan profit sharing (bagi hasil).  Jika  sistem  kapitalisme menggunakan  piranti  bunga  sebagai  suatu  yang built  in dalam  bank  konvensional,  maka bank syari’âh menggesernya  dengan sistem  bagi  hasil.  Sistem  bagi  hasil  merupakan  bentuk eksplisit  anti-riba yang sejak awal  ditentang  oleh  bank syari’âh .  Karena,  Islam  secara  tegas, melarang umatnya  untuk  memberi,  mengambil  atau  memakan  riba 35 . Dalam  bunga  bank konvensional, pemilik modal adalah orang yang sangat diuntungkan karena dalam kondisi apapun ia tetap akan memperoleh bunga tanpa usaha dan berkeringat 36 .
Seorang  pengusaha  yang  mendepositokan  uang  100  milyar  misalnya, seumur  hidup  tanpa bekerja,  ia  sudah  mendapatkan  uang  yang  mengucur  deras dari  bank  tempat  ia  menaruh uangnya.  Bandingkan  dengan  para tukang  becak yang  seharian  berpeluh  keringat  hanya mendapat  uang  Rp.  20.000,- kalau  nasib untung. Padahal, sang tukang becak juga bisa tidak mendapatkan apa-apa seharian bekerja.
Islam  mengganti  sistem  bunga  yang  menindas  dengan profit  sharing. Profit  sharing (bagi hasil)  yang  diterapkan  dalam  ekonomi syari'ah jelas  lebih berkeadilan.  Bagi deposan, untung yang didapat adalah benar-benar hasil untung pekerja  yang  diberi  modal.  Sementara,  bagi peminjam  (yang  juga  pekerja)  tidak
34 Ibid., 4
35 Sudin Haron, Prinsip dan Operasi Perbankan Islam, (Kuala Lumpur: Berita Publishing, 1996), Bandingkan  dengan  Analisis  Kritis  Abdullah  Saeed  tentang  Bunga  dan  Bank  Islam.  Lihat, Abdullah  Saeed, Islamic  Banking  and  Interest,  A  Studi  of  The  Prohibition  of  Riba  and  Its Contemporary  Interpretation (Netherland:  Studies  in  Islamic  Law  and  Society,  1996),  h.  17- 39.
36 Ibid.
merasa  terbebani  dengan  bunga yang  tinggi.  Karena  ia hanya  membayarkan sejumlah  untung  yang  ia  dapat  dari  bekerja.  Kalau  untung  banyak,  ia akan membayar  banyak  bagi  hasilnya.  Kalau  untung  sedikit,  ia  pun  akan  membayar sedikit bagi hasilnya.
Dalam  hal  jaminan  sosial,  ekonomi  shariah  secara de  facto mengajukan zakat  sebagai  piranti  pengentasan  kemiskinan.  Namun,  zakat, dalam  cita  ideal ekonomi syari’âh sesungguhnya diangankan bukan hanya sebagai pelindung kaum papa  dari  kelaparan,  tetapi ia  juga  dicitakan  sebagai  media  pemberdayaan ekonomi  ummat.  Oleh  karenanya,  Nabi Muhammad  SAW tidak  hanya memberikan  teladan  zakat  karitatif  yang  konsumtif,  namun beliau  juga mendorong  pelaksanaan  zakat  produktif  yang  filantropis  dan  memberdayakan tersebut.

## C. Kesimpulan
Konsep  pertumbuhan  ekonomi  dalam  Islam  berbeda  dengan  konsep pertumbuhan  ekonomi  kepitalisme  yang  selalu  menggunakan  indikator  PDB (Produk Dosmetik Bruto) dan perkapita. Dalam Islam, pertumbuhan harus seiring dengan  pemerataan.  Tujuan  kegiatan  ekonomi,  bukanlah  meningkatkan pertumbuhan  sebagaimana  dalam  konsep  ekonomi  kapitalisme.  Tujuan  ekonomi Islam  lebih  memprioritaskan  pengentasan  kemiskinan  dan  pengurangan pengangguran.
Penegakkan  keadilan  sosio-ekonomi  Islami  dilandasi  oleh  rasa persaudaraan  (ukhuwah), saling  mencintai  (mahabbah),  bahu-membahu (takaful) dan saling tolong-menolong ( ta’awun ), baik antara si kaya dan si miskin maupun antara penguasa dan rakyat.
Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan cita-cita keadilan sosial ekonomi, Islam secara tegas melarang konsentrasi asset kekayaan pada sekelompok tertentu dan  menawarkan  konsep  zakat,  infaq,  shadaqah,  waqaf  dan  institusi  lainnya, seperti pajak, jizyah, dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Baqi,  Muhammad  Fu’ad, al- Mu’jam  al -Mufahras  li  alfazd Al- Qur’an  al - Karim, Mesir: Dar al-Fikr, 1981.
al- ’Assal , Ahmad  Muhammad  dan  Fathi  Ahmad  Abdul  Karim, Sistem,  Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam, Terj. Imam Saefudin, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
Harisudin, MN, Ekonomi  Shariah dan  Ketidakadilan  Kapitalisme Global,
ISLAMICA, Vol. 5, No. 2, Maret 2011.
Haron, Sudin, Prinsip  dan  Operasi  Perbankan  Islam,  (Kuala  Lumpur:  Berita Publishing, 1996.
http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/81081732.pdf  Peran  Lembaga  Keuangan Publik Islam, diakses 23 Januari 2013.
http://www.hayatulislam.net : 23 22 Januari 2013.
Huda, Nurul et.al, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis. Kencana: Jakarta, 2008.
Kahduri, Majid, The Islamic Conception of Justice, 1984.
Khan, Muhammad  Akram, Ajaran  Nabi  Muhammad  Saw  tentang  Ekonomi, terj
Rifyal  Ka’bah  MA,  Jakarta:  PT.  Bank  Muamalat  Indonesia  dan Institute of Policy Studies Islamabad, 1997.
M.  Abdul  Mannan, Ekonomi  Islam,  Teori,  dan  Praktik, Terj.  Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 19.
Naqvi, Syed  Nawab  Haedar, Menggagas  Ilmu  Ekonomi  Islam, Terj.  M.  Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
Nuruddin, Amiur, Konsep  Keadilan  Dalam  Al-Qur ’ an  dan  Implikasinya  Pada Tanggung Jawab Moral, Disertasi pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1994.
Rahman, Afzalur, Ecnomic  Doktrines  of  Islam,  terj.  Soeroyo  et  al.  Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995.
Rahman,  Fazlur, Islam  and  Modernity,  Transformation  of  Intellectual  Tradition, Chicago: The University of Chicago Press, 1982.
Ruslan Abdul  Ghofur  Noor, Kebijakan  Distribusi  Ekonomi  Islam  Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia, ISLAMICA, Vol. 6, No. 2, Maret 2012.
Saeed, Abdullah, Islamic Banking and Interest, A Studi of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation, Netherland: Studies in Islamic Law and Society, 1996.
Shadr,  Muhammad  Baqir Ekonomi  Islam  :  Khayalan  atau  Kenyataan?, Yayasan Muthahhari
Shihab, M. Quraish Tafsir al-Mishbah, Vol. 14, Jakarta: Lentera Hati, 2002.