Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden: Penambahan Pengaturan pada Keadaan Darurat dan Sirkulasi Periodisasi
Inge Dwisvimiar; Hafifa Khairunnisa
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 115-
138
P-ISSN  2613-9995  &  E-ISSN  2614-
0179

## MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: PENAMBAHAN PENGATURAN PADA KEADAAN DARURAT DAN SIRKULASI PERIODISASI
1 Desi Fitriyani, 2 Fitra Arsil, 3 Winda Sari, 4 Nurul Insi Syahruddin Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.
Correspondent email : dessfitriani@gmail.com
| Article History :
| Submission
| Last Revissions | Accepted | Copyedits Approved
: :
:
:
4  September 2023 7  November 2023
10  November 2023 28  November 2023

## Abstract
This  paper  departs  from  the  problematic  arrangements  for  the  term  of  office  of  the president and vice president that have been regulated in Article 7 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The article has not accommodated the regulation of the term of  office  if  the  country  is  in  a  state  of  emergency  and  leaves  a  question  regarding  the possibility  of  re-election  of  the  president  and  vice  president  who  have  been  elected previously.  The  purpose  of  this  research  is,  first,  to  provide  an  analysis  of  the  need  to regulate the term of office of the president and vice president when the country is in a state of emergency and second, to analyze the need for changes in the circulation of periodicity and tightening of the norms. The type of research used is normative legal research using conceptual  and  comparative  constitutional  approaches.  The  results  of  the  research  show that reformulation of the regulation of the term of office of the president and vice president is  needed  on  2  (two)  matters.  First,  the  provisions  regarding  the  term  of  office  of  the president and vice president if the country is in a state of emergency which is also carried out by several countries. The urgency of this arrangement can be seen from the experience of  emergencies  that  have  occurred  in  Indonesia.  Secondly,  it  is  necessary  to  circulate periodization  and  tighten  arrangements  regarding  the  possibility  of  re-election  of  the president and/or vice president. For accountability, the re-election of the president and/or vice president should only apply if done consecutively. The tightening is intended to close the space for misinterpretation of the existing provisions that the constitution has opened the opportunity for the president and/or vice president to serve more than 2 (two) periods if the partner is a different person.
Keywords: Regulations; President; Elections; Emergency; Periodic.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 271-298 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Masa  jabatan  presiden  dan  wakil  presiden  serta  kemungkinan  dipilihnya kembali (possibility  of  reelection) menjadi  hal  yang  harus  dibatasi  oleh  konstitusi secara  rigid,  demi  mewujudkan  konstitusionalisme. 1 Sayangnya  konstitusi  Indonesia yaitu  UUD  NRI  1945  belum  mengatur  mengenai  masa  jabatan  presiden  dan  wakil presiden secara komprehensif. Terdapat 2 (dua) problematika kebutuhan pengaturan secara  komprehensif  yang  perlu  diatur  menurut  penulis.  Pertama  adalah  mengenai kemungkinan terjadinya keadaan darurat seperti pandemi, perang, invasi, terorisme, bencana  alam,  dan  keadaan  kedaruratan  lainnya.  Oleh  sebab  itu,  pengaturan  terkait masa jabatan dalam keadaan darurat menjadi penting untuk diatur, demi meniadakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atas kondisi yang ada. Namun, pengaturan yang diperlukan  harus  dirumuskan  dengan  hati-hati,  sebab  sering  kali  keadaan  darurat justru menciptakan kediktatoran.
Persoalan  mengenai  perpanjangan  masa  jabatan  presiden  dan  wakil  presiden tentu akan timbul kembali dengan alasan kedaruratan lainnya, apabila konstitusi tidak mengatur  dengan  tegas  mengenai  masa  jabatan  selama  kondisi  kedaruratan. Problematika ini bahkan telah terjadi pada tahun 2021 dimana terdapat isu agar masa jabatan  presiden  dan  wakil  presiden  diperpanjang,  sebab  pemilu  tidak  dapat dilaksanakan  karena  pandemi  Covid-19.  Untungnya,  pada  saat  itu  masa  jabatan presiden  dan  wakil  presiden  baru  akan  berakhir  di  2024  mendatang.  Dengan demikian, isu ini tidak lagi dapat dibenarkan, karena masih adanya kecukupan waktu untuk mempersiapkan pemilu. Selain itu, dalam konstitusi telah  Persoalan mengenai perpanjangan  masa  jabatan  presiden  dan  wakil  presiden  tentu  akan  timbul  kembali dengan  alasan  kedaruratan  lainnya,  apabila  konstitusi  tidak  mengatur  dengan  tegas mengenai  masa  jabatan  selama  kondisi  kedaruratan.  Problematika  ini  bahkan  telah terjadi  pada  tahun  2021  dimana  terdapat  isu  agar  masa  jabatan  presiden  dan  wakil presiden diperpanjang, sebab pemilu tidak dapat dilaksanakan karena pandemi Covid- 19. 2 Untungnya,  pada  saat  itu  masa  jabatan  presiden  dan  wakil  presiden  baru  akan berakhir di 2024 mendatang. 3 Dengan demikian,  isu ini tidak  lagi  dapat dibenarkan,
1 Konstitusionalisme adalah paham pembatasan atas kekuasaan negara yang didistribusikan kepada lembaga-
2 Rosita Triyas Fitriana dan Winarno Budyatmojo, “Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2024”, Souverignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional 1, no. 2 (2022): 215. https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i2.224.
3 Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, “ Presiden Joko Widodo” ., https://www.presidenri.go.id/presiden-joko-
karena  masih  adanya  kecukupan  waktu  untuk  mempersiapkan  pemilu.  Selain  itu, dalam  konstitusi  telah  memberikan  batasan  yang  jelas  terhadap  masa  jabatan presiden dan wakil presiden. Namun, bagaimana jika masa jabatan presiden dan wakil presiden yang akan habis kemudian dihadapkan oleh kondisi kedaruratan yang terjadi di Indonesia.
Persoalan  kedua  dalam  pengaturan  Pasal  7  UUD  NRI  1945  adalah  belum menutup  peluang  adanya  kemunculan  tafsir-tafsir  yang  berbeda  terkait  posibilitas dipilihnya kembali presiden dan/atau wakil presiden. Pasal 7 UUD NRI 1945 mengatur bahwa  “Presiden  dan  Wakil  Presiden  memegang  jabatan  selama  lima  tahun,  dan sesudahnya  dapat  dipilih  kembali  dalam  jabatan  yang  sama,  hanya  untuk  satu  kali masa  jabatan”. 4 Penulis  merangkum  setidaknya  ada  3  penafsiran  dipilihnya  kembali Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui pasal tersebut. Pertama, posibilitas seorang menjadi  presiden  dan  wakil  presiden  kembali  melalui  pembatasan  masa  jabatan dengan pemaknaan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Kedua, posibilitas wakil presiden yang telah menjabat selama 2 periode dapat mencalonkan diri sebagai presiden  pada  pemilihan  selanjutnya.  Begitu  pun  sebaliknya,  presiden  yang  telah menjabat  selama  2  periode  dapat  mencalonkan  sebagai  wakil  presiden  pada  periode berikutnya.  Ketiga,  posibilitas  dipilihnya  kembali  presiden  atau  wakil  presiden  lebih dari 2 periode jika pasangannya berbeda.
Penafsiran akan posibilitas di atas kemudian dibawa oleh Herifuddin Daulay ke MK  dengan  menguji  Pasal  169  huruf  n  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  (UU  Pemilu).  Herifuddin  Daulay  selaku  Pemohon  merasa  pasal tersebut  bertentangan  dengan  Pasal  7  UUD  NRI  1945,  sebab  membatasi  peluang dipilihnya  presiden  dengan  masa  jabatan  lebih  dari  2  periode,  asalkan  pasangannya berbeda.  Tidak  sampai  di  situ,  menjelang  pemilu  2024  partai  berkarya  kembali membawa  pasal  yang  sama  untuk  di  uji  di  MK,  agar  presiden  yang  telah  menjabat selama 2 periode dapat mencalonkan kembali sebagai wakil presiden. 5
Posibilitas dipilihnya kembali presiden  dan  wakil presiden  perlu diatur secara ketat  dalam  konstitusi.  Sebab  jika  tidak  demikian,  maka  cenderung  akan
widodo/#:~:text=Kali%20ini%2C%20Joko%20Widodo%20didampingi,jabatan%202019%20hingga%20 2024%20mendatang, diakses pada tanggal 18 Juli 2023.
4 UUD NRI 1945, Pasal 7.
5 Susana Rita  Kumalasanti,  “Sekali Lagi, Partai Berkarya  Minta MK Perbolehkan Presiden Dua Periode Jadi Cawapres”, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/05/24/sekali-lagi-partai-garuda-minta-mk- perbolehkan-presiden-2-periode-jadi-capres,  diakses pada tanggal 31 Agustus 2023.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 271-298 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
disalahgunakan. 6 Sejarah  telah  mencatat  bagaimana  Pasal  7  UUD  1945  sebelum amandemen dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan orde baru. Pada saat itu pengaturan yang ada, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima  tahun,  dan  sesudahnya  dapat  dipilih  kembali”,  tidak  membatasi  jumlah kemungkinan  dapat  dipilih  kembali.  Akibatnya  Soeharto  berhasil  menjadi  Presiden selama  lebih  dari  32  tahun,  yang  kemudian  memperpanjang  kesengsaraan  rakyat akibat gaya kepemimpinannya yang militeristik dan represif. 7
Di Amerika Serikat sebelum amandemen konstitusi, pernah menerapkan sistem bebas  terhadap  kemungkinan  dipilihnya  presiden  dan  wakil  presiden.  Artinya presiden  dan  wakil  presiden  yang  telah  menjabat  sebelumnya  dapat  kembali mencalonkan tidak terbatas berapa kali.  Hingga akhirnya sistem bebas tadi direvisi. 8 Namun, pembatasan dipilihnya kembali hanya merupakan kebiasaan ketatanegaraan. Akibatnya  Presiden  Roosevelt  yang  tidak  mengikuti  kebiasaan  tersebut  menjadi presiden selama 3 kali masa jabatannya, dan tidak dianggap melakukan pelanggaran konstitusi. 9
Berkaca  pada  sejarah  masa  jabatan  di  Indonesia  serta  bagaimana  praktik  dan pengaturannya  di  AS,  memberikan  indikasi  bahwa  pentingnya  pembatasan  masa jabatan presiden yang harus diatur dengan rigid dan jelas agar tidak disalahgunakan. Melihat  kesenjangan  pengaturan  dalam  Pasal  7  UUD  NRI  1945,  melalui  tulisan  ini penulis  akan  memberikan  analisis  mengenai  urgensi  pengaturan  masa  jabatan presiden  dan  wakil  presiden  dalam  keadaan  darurat,  menawarkan  sirkulasi 10 periodisasi  yang  ideal,  serta  menjawab  problematika  posibilitas  dipilihnya  kembali melalui perbandingan 53 konstitusi negara di dunia.
Tulisan  ini  berbeda  dari  kebanyakan  penelitian  sebelumnya  yang  hanya menganalisis  penolakan  perpanjangan  masa  jabatan  presiden  dan  wakil  presiden menjadi  3  periode.  Pada  tulisan  yang  berjudul  “Gagasan  Perpajangan  Masa  Jabatan Presiden  3  Periode  Dihubungkan  dengan  UUD  Tahun  1945”  memberikan  penjelasan
6 Tujuan  hadirnya  konstitusi  adalah  membatasi  kekuasaan  negara  agar  tidak  disalahgunakan,  Mario Argritama  S  W  Madjid  dan  Muh.  Ilham  Akbar,  “Tinjauan  Prinsip  Konstitusionalisme  dalam  Undang- Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Wacana Perubahannya”, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains 2, no. 3 (2022): 152.
7 Dwi Wahyono Hadi dan Gayung Kasuma, “Propaganda Orde Baru 1966-1980”, Verleden 1, no. 1 (2012): 44.
8 Harun Alrasid, “Masalah Pengisian Jabatan Presiden Sejak Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1945  Sampai  Sidang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  1993”,  (Disertasi  Universitas  Indonesia,  Jakarta, 1993): 80.
9 Ibid.
10 Sirkulasi  yang  penulis  maksud  adalah  siklus  atau  pola  bagaimana  pergantian  kepemimpinan  atau bagaimana mekanisme dipilihnya kembali Presiden dan Wakil Presiden.
bahwa  perpanjangan  masa  jabatan  presiden  3  periode  telah  menciderai  semnagat reformasi dan melanggar HAM. Melalui tulisan ini, penulis memberikan sisi lain dari pengaturan  Pasal 7 UUD NRI 1945 yang memperlihatkan adanya kekosongan hukum pengaturan  apabila  negara  berada  dalam  keadaan  darurat.  Lalu  ada  tulisan “Pembatasn  Masa  Jabatan  Presiden  Di  Indonesia”,  focus  tulisan  tersebut  adalah mendekripsikan  tujuan  dari  pembatasan  masa  jabatan  presiden.  Tulisan  ini  tidak hanya  berfokus  pada  pentingnya  pembatasan  masa  jabatan,  namun  juga memperlihatkan  kebutuhan  reformulasi  dalam  pengaturan  posibilitas  dipilihnya kembali presiden dan wakil presiden. Dari dapat terpilih kembali sebanyak 1 kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, menjadi hanya dapat dipilih kembali  secara  berturut-turut.  Disertai  dengan  perbandingan  konstitusi  di  dunia untuk memperkaya analisis dalam tulisan ini.

## B. METODE PENELITIAN
Yuridis  normatif  menjadi  metode  yang  penulis  gunakan.  Analisis  yang digunakan  bersumber  dari  studi  kepustakaan.  Untuk  memberikan  analisis  yang komprehensif, penulis menggunakan 2 pendekatan. Pertama, pendekatan konseptual. Dalam hal ini penulis akan menggunakan konsep Hukum Tata Negara Darurat dalam membedah konsepsi masa jabatan presiden  dan wakil presiden  dalam  keadaan  tidak normal.  Kedua,  pendekatan  perbandingan  konstitusi.  Untuk  pendekatan  ini  penulis akan  membedah  konstitusi  53  negara  di  dunia.  Negara  tersebut  antara  lain  adalah Afghanistan,  Algeria,  Angola’s,  Argentina,  Austria,  Azerbaijan,  Bangladesh,  Bolivia, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burundi, Cape Verde, Chad, Chile, China, Colombia, Costa Rica,  Cote  D’Ivoires,  Cuba,  Cyprus,  Republic  Dominican.  Egypt’s,  El  Salvador’s, Equatorial, Gabon, Gambia, Jerman, Ghana, Guatemala, Guyana, India, Kenya, Kosovo, Liberia, Malawi, Maldives, Mauritius, Micronesia, Myanmar, Nimba, Nepal, Nicaragua, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Philippine, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Tanzania, dan United States of America. 11
11 Ada 2 (dua) alasan utama pemilihan 53 negara ini. Pertama , negara yang penulis pilih merupakan negara dengan  bentuk  pemerintahan  republik.  Kedua,  negara  yang  dipilih  adalah  negara  yang  konstitusinya mengatur  terkait  presiden  dan  wakil  presiden.  Sebab  setelah  menelusuri  ratusan  konstitusi  yang  ada  di dunia ternyata tidak semua konstitusi mengatur wakil presiden di dalamnya, penulis tidak memilih negara berdasarkan sistem pemerintahan yang dianut. Sebab baik negara dengan sistem pemerintahan presidensil maupun parlementer  rupanya juga  memiliki pengaturan  terkait batasan masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, sehingga tidak ada korelasi untuk mengevakuasi negara dengan sistem pemerintahan yang berbeda.  Seperti  contohnya  adalah  negara  Bulgaria  dan  China  yang  menganut  sistem  pemerintahan parlementer, namun nyatanya mengatur masa jabatan.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 271-298 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Urgensi  Pengaturan  Masa  jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  pada  Keadaan Darurat
Konstitusi  telah  mengatur  mengenai  batasan  masa  jabatan  presiden  dan wakil  presiden  melalui  Pasal  7  UUD  NRI  1945.  Dimana  keberlakuan  dari  pasal tersebut  adalah  ketika  Indonesia  berada  dalam  keadaan  normal.  Lantas  bagaimana jika  Indonesia  berada  dalam  keadaan  atau  masa  yang  tidak  normal.  Tidak  normal yang  penulis  maksud  di  sini  adalah  pada  masa/keadaan  darurat.  Seperti  yang dikatakan oleh Richard Posner selaku Hakim U.S bahwa “ A constitution that will not bend  will  break ”, 12 yang  pada  intinya  ingin  menyampaikan  bahwa  situasi-situasi tidak  normal  dapat  saja  terjadi,  yang  menyebabkan  perangkat  negara  tidak  dapat berfungsi  dengan  baik  dari  sudut  tata  negara  yang  ideal. 13 Pada  situasi  ini,  maka diperlukan  pengaturan  terkait  masa  jabatan  presiden  dan  wakil  presiden  di  masa darurat.
Menurut Jimly Asshiddiqie, state of emergency adalah keadaan dimana negara berada  pada  situasi  yang  mengharuskannya  mengambil  tindakan  dengan  metode yang  tidak  lazim  dalam  kondisi  biasa. 14 Adapun  dasar  hukum  yang  dapat  dirujuk adalah Pasal 12 UUD NRI 1945 “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan  akibatnya  keadaan  bahaya  ditetapkan  dengan  undang-undang.”  Norma  ini menyerahkan wewenang kepada Presiden  untuk memutuskan  apakah suatu negara berada  dalam  kondisi  bahaya,  yang  berujung  pada  pemberian  kekuasaan  bagi presiden  untuk  secara  konstitusional  menyimpang  dari  ketentuan  yang  telah diatur. 15
Melacak original  intent dari  pasal  ini,  didapatkan  bahwa  pertama  kali  soal kedaruratan diatur dalam RUU Pasal 10 UUD 1945, dengan istilah “ staat van beleg ” 16 , yang menurut Ananda B. Kusuma menggambarkan keadaan pada abad pertengahan yang  dikepung  oleh  musuh,  sehingga  kekuasaan  sipil  diberikan  kepada  militer. 17
12 Fitra Arsil dan Qurrata Ayuni,  “Model Pengaturan kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan Indonesia dalam Menghadapi  Pandemi  Covid-19”, Jurnal  Hukum  &  Pembangunan 50,  no.  2(2020):  424. 10.21143/jhp.vol50.no2.2585.
13 Ibid.
14 Jimly Asshiddiqie, Hukum tata Negara Darurat, ( Jakarta, Rajawali Pers, 2007), 7.
15 Fitra Arsil dan Qurrata Ayuni, Op.Cit.
16 Rizki Bagus Prasetio, “Pendemi Covid-19: Perspektif Hukum tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 15, no. 2 (2021): 332.  http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.327- 346.
17 Fitra Arsil dan Qurrata Ayuni, Op.Cit, 427.
Namun  jika  membedah  muatan  UU  Darurat 18 ,  maka  sebenarnya  keadaan  darurat tidak terbatas pada darurat militer saja. Melainkan  terdapat pula darurat sipil, dan darurat perang. Akan tetapi, tidak diatur lebih lanjut klasifikasi terkait kapan negara dapat  dikatakan  mengalami  darurat  sipil,  militer,  maupun  perang.  Meskipun demikian,  ketiga  keadaan  darurat  tersebut  dapat  ditetapkan  oleh  presiden  dalam  3 kondisi yaitu: 19
1. Terjadinya  suatu  tindakan  pemberontakan,  kerusuhan,  atau  dampak  dari bencana  alam  yang  mempengaruhi  seluruh  atau  sebagian  wilayah  Indonesia yang  berakibat  terhadap  terancamnya  keamanan  atau  ketertiban  hukum, dimana  kondisi  demikian  tidak  dapat  ditanggulangi  dengan  instrumen  biasa negara;
2. Ada perang atau risiko perang, atau pendudukan di Indonesia;
3. Kehidupan bernegara sedang pada situasi yang bahaya/khusus. Dikaitkan  dengan  perpanjangan  masa  jabatan  presiden  dan  wakil  presiden pada  masa  darurat,  dapatkah  situasi  Covid-19  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu alasan. Sebelumnya, isu perpanjangan masa jabatan Presiden muncul di permukaan pada tahun 2021. 20 Dengan berdalih kehadiran Covid-19, hadir gagasan agar Presiden Joko  Widodo  memperpanjang  jabatannya  menjadi  3  periode,  sebab  pemilu  tidak dapat  dilangsungkan.  Ide  tersebut  kemudian  mendapatkan  banyak  kecaman,  sebab dinilai  telah  mencederai  amanat  dari  konstitusi  yang  hanya  menghendaki  masa jabatan selama 2 periode.
Isu  ini  kemudian  ditepis  dengan  ditetapkannya  bahwa  pemilu  akan dilaksanakan pada tahun 2024. Untungnya, pada saat itu masa jabatan presiden dan wakil presiden baru akan berakhir pada tahun 2024 mendatang. 21 Dengan demikian, masih  sangat  cukup  waktu  untuk  mempersiapkan  pemilu.  Namun,  bagaimana  jika pada  saat  itu  masa  jabatan  Presiden  sudah  hampir  habis  dan  dihadapkan  oleh pandemi Covid-19. Bukan tidak mungkin, pemilu akan ditunda hingga akhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden sebelumnya diperpanjang.
Situasi lain yang menggambarkan negara dalam keadaan tidak normal adalah
18 Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1959  tentang  Pencabutan  Undang- Undang No. 74 Tahun 1957 (Lembaran-Negara No. 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya).
19 Fitra Arsil, dan Qurrata Ayuni, Op.Cit , 427-428.
20 Isu perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden juga pernah muncul pada era kepemimpinan SBY. Achmad Nasrudin Yahya, “Peneliti LIPI: Isu Presiden 3 Periode Muncul sejak Era SBY hingga Jokowi”, https://nasional.kompas.com/read/2021/03/15/14540581/peneliti-lipi-isu-presiden-3-periode-muncul- sejak-era-sby-hingga-jokowi, diakses pada tanggal 27 Agustus 2023.
21 Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. Op.Cit .
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 271-298 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
perang.  Ketegangan  yang  berada  di  Laut  China  Selatan  menjadi  anak  panah  yang harus  dihindari  oleh  Indonesia.  Dimana  telah  terjadi  perebutan  wilayah  di  Laut China  Selatan  yang  berpeluang  akan  membawa  Indonesia  ke  dalam  sengketa tersebut, mengingat lokasi Indonesia yang dekat dengan Laut China Selatan. Selain itu,  Pulau  Natuna  yang  penting  bagi  Zona  Ekonomi  Eksklusif  (ZEE)  Indonesia terletak  di  Laut  China  Selatan,  dan  Indonesia  sudah  mulai  terseret  dalam  sengketa tersebut sejak 2010. 22
Berkaca pada 2 situasi di atas, maka penulis melihat adanya kebutuhan untuk mengatur  terkait  masa  jabatan  presiden  dan  wakil  presiden  pada  masa  darurat dalam  konstitusi  Indonesia.  Apabila  tidak  diatur,  maka  akan  mengakibatkan kekosongan  jabatan  kepala  negara  dan  kepala  pemerintahan.  Pengaturannya  perlu dimuat  dalam  konstitusi,  sebab  masa  jabatan  presiden  dan  wakil  presiden  sudah diatur melalui Pasal 7 UUD NRI 1945.
K.C.  Wheare  dalam  “Modern  Constitution”  menjabarkan  ada  3  cara  yang dapat  dilakukan  untuk  mengubah  konstitusi. 23 Dikontekskan  dengan  pengubahan konstitusi  di  Indonesia,  maka pertama adalah  formal  amandemen  yang  telah digunakan  pada  proses  amandemen  UUD  1945. Kedua ,  constitutional  usage  and convention. Dimana  perubahan  konstitusi  didasarkan  pada  konvensi. Ketiga , perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui judicial interpretation. Mekanisme ini dilakukan  melalui  penafsiran  MK.  Pilihan  yang  dapat  diambil  tentu  tersisa  dengan cara formal amandemen, sebab 2 cara lainnya tidak mungkin lagi dilakukan, karena terkait  masa  jabatan  dan  periodisasi  presiden  dan  wakil  presiden  telah  disebutkan secara lex certa di dalam UUD NRI 1945. Meskipun MK memiliki kewenangan untuk menafsirkan  konstitusi,  dan  beberapa  kali  dalam  putusannya  telah  mengubah konstitusi  itu  sendiri,  namun  sayangnya  Pasal  7  UUD  NRI  1945  itu  tidak  mungkin ditafsirkan  oleh  MK  dengan  mengatakan  bahwa  boleh  perpanjangan  masa  jabatan dalam  keadaan  darurat.  Sebab,  Pasal  7  UUD  NRI  tidak  menyinggung  keadaan darurat.
Berbeda  halnya  dengan  penafsiran  lain  yang  telah  dilakukan  oleh  MK. misalnya  Pasal  24C  UUD  NRI  1945  dimana  MK  dalam  putusannya  nomor  85/PUU- XX/2022 menyebutkan bahwa MK juga berwenang memutus sengketa hasil pilkada.
22 Yuli  Ari  Sulistyani,    Andhini  Citra  Pertiwi,  dan  Marina  Ika,  “Respon  Indonesia  Terhadap  Sengketa  Laut China Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo”, Politica 12, no. 1 (2021): 84. DOI:10.22212/jp.v12i1.2149.
23 Erfandi  dan  Yessi  Fitriyanti,  “Perpanjangan  Masa  Jabatan  Presiden  dan  Upaya  Penguatan  Sistem Parlementer Paska Covid-19”, Jurnal Al-Wasath 3, no. 1 (2022): 61-62.
Hal itu memungkinkan, karena memang dalam Pasal 24C UUD NRI mengatur terkait sengketa  hasil  pemilu,  sehingga  ada  peluang  untuk  memperluasnya  dengan mencangkup  sengketa  hasil  pilkada  juga.  Pengaturan  perpanjangan  masa  jabatan presiden  dan  wakil  presiden  pada  keadaan  darurat  tidak  dapat  dimuat  dalam undang-undang. Sebab, Pasal 7 UUD NRI 1945 tidak memberikan ruang pengubahan masa  jabatan  melalui  perundang-undangan  lainnya  selain  konstitusi.  Selain  itu, ketika  pengaturannya  dimuat  dalam  undang-undang,  maka  akan  sangat  mudah direvisi.  Oleh  karena  itu,  jelas  mekanisme  yang  dapat  ditempuh  hanyalah  melalui formal amandemen.
Yusril  Ihza  Mahendra  juga  memiliki  pandangan  yang  sejalan, 24 bahwa perpanjangan  masa  jabatan  presiden  dan  wakil  presiden  hanya  bisa  dilakukan melalui  2  mekanisme  yaitu  jalur  konstitusional  dan  jalur  di  luar  konstitusional. Melalui  jalur  konstitusional,  nyatanya  tidak  ada  pengaturan  terkait  perpanjangan masa  jabatan  presiden.  Masa  jabatan  presiden  dan  wakil  presiden  sudah  dimuat dengan  tegas  pada  Pasal  7  UUD  NRI  1945,  apabila  ingin  melakukan  perpanjangan, maka harus melakukan amandemen  yang kemudian dalam perubahan  diagendakan untuk mengubah ketentuan masa jabatan presiden, menjadi ada perpanjangan.
Kembali  ke  pertanyaan  awal  yaitu  apakah  Covid-19  yang  pernah  terjadi  di Indonesia  dapat  dijadikan  sebagai  alasan  dilakukannya  perpanjangan  masa  jabatan presiden  dan  wakil  presiden.  Meskipun  Covid-19  menggambarkan  adanya kedaruratan  di  Indonesia,  tetapi  alasan  tersebut  tidak  dapat  dijadikan  dasar  untuk memperpanjang  masa  jabatan  presiden  dan  wakil  presiden.  Alasannya  adalah kembali lagi pada konstitusi yang memberikan batasan masa jabatan hanya selama 5 tahun,  dan  sebanyak  2  periode.  Apabila  pada  saat  itu  tetap  dipaksakan  untuk memperpanjang  masa  jabatan,  maka  sama  saja  telah  melakukan  penyimpangan terhadap  konstitusi.  Beberapa  negara  di  dunia  telah  mengatur  dalam  konstitusinya bahwa apabila negara  berada dalam keadaan-keadaan  tertentu, maka masa jabatan presiden dan/atau wakil presiden akan diperpanjang
Tabel 1. Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden
Negara Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden Azerbaijan Apabila  negara  dalam  keadaan  perang.  Perpanjangan  ini  hingga akhir militer selesai. 25
24 Ayon Diniyanto, “Apakah Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Konstitusional”, https://heylawedu.id/blog/apakah-perpanjangan-masa-jabatan-presiden-konstitusional, diakses pada tanggal 28 Juli 2023.
25 Article 101 (1) and (4),  Azerbaijan's Constitution of 1995 with Amendments through 2016.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 271-298 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
China Apabila  ada  keadaan  luar  biasa,  dengan  mendapatkan  suara maksimal 2/3 dari komite tetap. Selanjutnya dalam jangka waktu  1 tahun harus segera  dilaksanakan pemilu. 26 El Salvador Apabila ada force majeure yang diakui oleh Majelis Legislatif. 27 Serbia Jika  keadaan  perang  atau  darurat,  maka  masa  jabatan  dapat diperpanjang  sampai  dengan  3  bulan  terhitung  sejak  hari berakhirnya keadaan perang, yaitu keadaan darurat. 28 Seychelles Apabila negara dalam keadaan darurat maka perpanjangan tersebut tidak lebih dari 6 bulan dengan jangka waktu agregat maksimum 12 bulan.  Dalam  hal  keadaan  perang,  maka  perpanjangan  tidak  lebih dari 12 bulan, tetapi sampai periode agregat maksimum 48 bulan. 29

## Sumber: Data diolah
Berkaca pada referensi dari 5 negara di atas, maka penulis mengusulkan agar rumusan dalam Pasal 7 ditambah menjadi: “ apabila negara dalam keadaan darurat, maka masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden diperpanjang. Perpanjangan tersebut adalah selama 6 (enam) bulan. Selanjutnya akan ditinjau kembali oleh anggota MPR untuk memperpanjang masa jabatan atau tidak memperpanjang masa jabatan”.
Banyak hal yang perlu dipersiapkan dengan matang apabila Pasal 7 UUD NRI 1945 akan diubah dengan menambahkan pengaturan mengenai perpanjangan masa jabatan  pada  keadaan  darurat.  Dalam  hal  ini  adalah  memastikan  terciptanya mekanisme check  and  balances. Pertama,  eksekutif.  Presiden,  raja  atau  perdana menteri adalah pihak yang tepat dan memang berwenang untuk menyatakan negara dalam  keadaan  darurat. 30 Di  Indonesia  yang  memiliki  kewenangan  ini  adalah presiden  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  12  UUD  NRI  1945.  China  sebagai negara  yang  dalam  konstitusinya  mengatur  perpanjangan  masa  jabatan  presiden apabila  negara  berada  dalam  keadaan  luar  biasa  juga  mengatur  kewenangan presiden dalam menyatakan negara dalam keadaan darurat. 31
Pada  saat  presiden  akan  mendeklarasikan  negara  dalam  keadaan  darurat, maka pernyataan tersebut haruslah didasarkan pada prinsip proporsionalitas. Hal ini sebagaimana  diungkapkan  oleh  Jimly  Asshiddiqie,  tujuannya  adalah  deklarasi  yang
26 Article 60 China (People’s Republic of)'s Constitution of 1982 with Amendments through 2018.
27 Article 269 El Salvador's Constitution of 1983 with Amendments through 2014.
28 Article 116 Serbia's Constitution of 2006.
.
29 Chapter IV Pasal 52 (6) Seychelles's Constitution of 1993 with Amendments through 2017.
30 Qurrata  Ayuni,  “Konsep  Hukum  tata  Negara  darurat  Menurut  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945: Kajian Terhadap pengaturan dan Penerapan Hukum tata Negara Darurat di Indonesia dalam Kurun Waktu 1945-2022”, (Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta, 2022), 379.
31 Article 60 China (People’s Republic of)'s Constitution of 1982 with Amendments through 2018
dilakukan bersih dari anasir-anasir kepentingan lainnya. 32 Namun, selain ada prinsip proporsionalitas,  dibutuhkan  kesegeraan  waktu.  Herman  Sihombing  menyebutkan bahwa  keadaan  darurat  hanyalah  bersifat  sementara  tidak  secara  terus  menerus 33 , apabila  keadaan  telah  menjadi  normal,  maka  kondisi  harus  segera  dikembalikan dalam keadaan normal. Oleh karena adanya kebutuhan kesegeraan waktu dan hanya bersifat  sementara,  maka  pernyataan  kedaruratan  dan  perpanjangan  pertama  kali adalah selama 6 (enam) bulan yang dilakukan atas dasar deklarasi dari Presiden. Hal ini didasari oleh prinsip kedaruratan yang harus segera ditangani, sedangkan apabila menunggu persetujuan MPR akan memakan waktu yang cukup lama.
Kedua  adalah  parlemen. Parlemen  merupakan  cabang  kekuasaan  legislatif, yang  memiliki  kewenangan  membuat  undang-undang. 34 Merujuk  pada  konstitusi, model kedaruratan yang digunakan adalah legislative model. Legislative model dapat berperan  dengan  mengawasi,  serta  memiliki  kendali  apabila  eksekutif  tidak  lagi dapat  dipercaya  dan  berpotensi  menyalahgunakan  dalil  kedaruratan. 35 Dengan legislative model , legislatif diberikan pula kewenangan untuk menetapkan indikator konstitusional  dari  tindakan  eksekutif. 36 Dikaitkan  dengan  gagasan  menambahkan pengaturan  masa jabatan  dalam keadaan  darurat dalam konstitusi Indonesia, maka legislatif  dalam  hal  ini  adalah  MPR  nantinya  akan  berperan  untuk  meninjau indikator keadaan darurat. Lalu akan meninjau perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebelumnya.
Peranan  parlemen  amat  diperlukan,  sebab  dalam  hal  negara  berada  pada keadaan  darurat  akan  menyangkut  HAM  warga  negara  yang  dibatasi.  Sehingga sudah  tentu  harus  mendapatkan  persetujuan  rakyat,  dan  parlemen  dapat  menjadi perwakilan  persetujuan  tersebut.  Pada  saat  Presiden  telah  menetapkan  negara berada dalam keadaan darurat, DPR selaku pihak parlemen akan berperan untuk: 37
32 Muhammad Yoppy  Adhihernawan dan Hernadi Affandi, “Limitation of the President’s Power to Declare a State of Emergency: A Comparison of France, India, and Indonesia”, Jurnal Penelitan Hukum De Jure 22, no. 2 (2022): 149. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.145-162,.
33 Didik  Suhariyanto,  “Problematika  Penetapan  PERPPU  Kondisi  Negara  dalam  Keadaan  Darurat  dalam Sistem Hukum di Indonesia”, Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021): 192. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3371.
34 Belly Isnaeni,  “Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen”, Jurnal  Magister  Ilmu  Hukum  (Hukum  dan  Kesejahteraan) 44,  no.  2  (2021):  83, http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v6i2.839.
35 Qurrata Ayuni, Op.Cit, 350.
36 Ibid.
37 Muhammad  Syarif  Nuh,  “Hakekat  Keadaan  Darurat  Negara  ( State  Of Emergency)  sebagai  Dasar Pembentukan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang”, Jurnal Hukum  18,  no.  2  (2011):  243. https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art5.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 271-298 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
1. Menjalankan fungsi pengawasannya  dengan ketat untuk menilai apakah ada atau tidaknya kondisi darurat.
2. Menghadirkan kekuasaan yang ditujukan dalam rangka menghadapi keadaan darurat.
3. Menilik  implementasi  kebijakan  yang  digunakan  oleh  otoritas  publik  dalam mengatasi keadaan darurat.
4. Menerapkan  hak  angket  terhadap  potensi  penyalahgunaan  kekuasaan pemerintah.
5. Berwenang  meminta  Presiden  menyatakan  keadaan  darurat  dicabut  apabila memang keadaan yang menunjukkan demikian.
Pada  negara  lain  peran  legislatif  amatlah  terlihat  dalam  hal  jangka  waktu persetujuan akan deklarasi keadaan darurat. Indonesia sendiri dalam konstitusi tidak mengatur jangka waktu demikian, bahkan ini menjadi kekurangan, misalnya dalam hal  presiden  menyatakan  perang  yang  harus  mendapatkan  persetujuan  DPR, akibatnya  dibutuhkan  waktu  lama  dalam  menyelesaikan  masalah  kedaruratan. 38 Pemberian persetujuan ini merupakan bentuk checks and balances lembaga negara. 39
Dari  penelitian  penulis,  5  negara  dari  53  konstitusi  di  dunia  yang  mengatur perpanjangan  masa  jabatan  presiden,  terdapat  1  negara  yang  melibatkan  peran legislatif. Negara tersebut adalah China, pada saat presiden akan menyatakan negara dalam  keadaan  luar  biasa  maka  terlebih  dahulu  harus  mendapatkan  persetujuan maksimal dari  2/3 komite tetap,  yang kemudian  1 tahun  ke depan harus  dilakukan pemilu, hal ini jelas diatur dalam Pasal 60 Konstitusi China.
Ketiga,  kekuasaan  peradilan.  Badan  peradilan  merupakan  pelaksana  cabang kekuasaan  yudikatif 40 yang  merupakan  pelaksana  cabang  kekuasaan  lainnya  selain eksekutif, dan legislatif. Kebutuhan akan kekuasaan kehakiman ini berkaitan dengan penjaminan  dan  melindungi  hak  konstitusional  warga  negara  pada  keadaan darurat. 41 Kehadiran  kekuasaan  kehakiman  ini  amat  penting,  Elliot  Bulmer,
38 Jazim Ahmidi dan Mustafa  Lutfi,  “Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan  Darurat dalam Suatu Negara”, Jurnal Konstitusi 6, no. 1 (2009): 76.
39 Abdul  Rahman  Kanang,  “Konstitusionalitas  Persetujuan  DPR  dalam  Pengangkatan  Kapolri  oleh  Presiden (Menyoal  Letak  Hak  Prerogatif  Presiden  dalam  Sistem  Presidensial)”, al-daulah 7,  no.  2  (2018):  306. https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7245.
40 S  Endang  Prasetyawati,  “Kedudukan  Produk  Hukum  dari  Fungsi  Pengaturan  Mahkamah  Agung  dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional”, Pranata Hukum 14, no. 1 (2019): 16.
41 Qurrata Ayuni, Op.Cit, 390.
menyebutkan  kekuasaan  kehakiman  dibutuhkan  untuk  menilai  keabsahan  dari pernyataan keadaan darurat, dan menilai pelaksanaan keadaan darurat. 42
Beberapa  negara  di  dunia  memberikan  kewenangan  kepada  lembaga peradilan  untuk  menilai  legalitas  dari  deklarasi  keadaan  darurat.  Misalnya  saja Mahkamah  Agung  Kenya  yang  diberikan  kewenangan  untuk  menilai  legalitas keadaan  darurat,  perpanjangan  keadaan  darurat,  undang-undang  yang  telah dikeluarkan,  serta  kebijakan  pemerintah  lainnya  yang  dikeluarkan  selama  keadaan darurat. 43 Venkat  Lyer  menyebutkan  bahwa  dalam  hal  keadaan  darurat,  yudikatif dikurangi perannya untuk menguji tindakan pemerintah, bahkan diadakan imunitas yang diberikan kepada perangkat negara. 44 Di Indonesia dapat kita lihat praktiknya pada  saat  dikeluarkannya  Perppu  No.  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi  Corona  Virus Disease  2019  (Covid-19). 45 Bahkan  dalam  Pasal  49  UU  No.  5  Tahun  1986  tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  pengadilan  tidak  berwenang  untuk  menangani sengketa Tata Usaha Negara tertentu yang dikeluarkan pada keadaan darurat. 46
Hal ini semakin memperlihatkan bahwa fungsi kekuasaan  kehakiman  dalam kondisi  darurat  dibatasi.  Padahal  dalam  penelitian  Gunsburg  menemukan  ada  4 alasan  mengapa  lembaga  peradilan  memiliki  peran  penting  dalam  menanggapi situasi darurat seperti pandemi. 47 Pertama, lembaga peradilan penting untuk menilai legalitas  formil  dan  juga  materiil  terkait  dasar  hukum  yang  digunakan.  Kedua, apakah  penangguhan  HAM  yang  dilakukan  oleh  penguasa  telah  dilakukan  secara proporsional. Ketiga, melindungi hak-hak warga negara. Keempat, pengadilan akan memutus  apakah  penundaan  pemilu  akibat  pandemi  dapat  dibenarkan. 48 Melihat
42 Ibid. 43 Ibid.
44 Calvin  Epafroditus  Jacob,  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Penetapan  Keadaan  Darurat  Berdasarkan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945”, Lex  Et  Societatis VII,  no.  6  (2019):  65-66. https://doi.org/10.35796/les.v7i6.25804.
45 Pasal  27  Perppu  tersebut  telah  memberikan  imunitas  absolut  kepada  penguasa,  dimana  kebijakan pendapatan negara termasuk pajak, keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, dan kebijakan lainnya untuk menyelamatkan  perekonomian  nasional  tidak  dapat  dituntut  baik  secara  pidana  maupun  perdata,  dan bahkan  tidak  dapat  menjadi  objek  gugatan  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  “Perppu  Penanganan  Virus Corona:  ‘Imunitas  Absolut  Penguasa’  Gunakan  Uang  Negara  Rp.405  triliun  Tanpa  Bisa  Dituntut  Hukum, Kata Pegiat Anti Korupsi”,  https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52616906, diakses  pada tanggal  26 Juli 2023.
46 Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
47 Qurrata Ayuni, Op.Cit, 391.
48 Ibid.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 271-298 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
akan kebutuhan peranan lembaga peradilan ini, terlebih untuk melihat legalitas dari kedaruratan, maka dibutuhkan tambahan kewenangan MK Indonesia.
Jenis kedaruratan dan indikatornya serta jangka waktu keadaan darurat juga merupakan  hal  yang  penting  diatur  selain  menegakkan  prinsip check  and  balance , agar  tidak  menjadi  sarana  bagi  pemegang  kekuasaan  untuk  terus  memperpanjang masa  jabatannya.  Di  Indonesia  berdasarkan  UU  Kedaruratan,  ditemui  ada  3  jenis kedaruratan yaitu darurat sipil, militer, dan perang. Ditambah darurat bencana yang juga  disinggung  dalam  UU  Kedaruratan.  Namun  belum  terdapat  batasan  dan indikator  yang  jelas  mengenai  jenis-jenis  kedaruratan  tersebut.  Oleh  karena  itu, menjadi hal yang perlu dipersiapkan juga ke depannya apabila akan menambahkan pengaturan masa jabatan dalam keadaan darurat.
Dari 5 negara yang mengatur perpanjangan masa jabatan presiden dan/atau wakil  presiden  pada  keadaan  darurat,  penulis  menemui  4  di  antaranya  mengatur mengenai  jangka  waktu  tersebut.  Azerbaijan  menetapkan  bahwa  jangka  waktu perpanjangan adalah hingga berakhirnya perang. 49 China, memberikan jangka waktu 1  tahun  untuk  kemudian  pemilu  dilakukan. 50 El  Salvador  tidak  mengatur  berapa lama  jangka  waktu  darurat  tersebut.  Serbia  jelas  mengatur  bahwa  perpanjangan masa  jabatan  hanyalah  3  bulan  terhitung  sejak  berakhirnya  perang. 51 Terakhir adalah Seychelles. Negara ini adalah negara yang paling kompleks mengatur jangka waktu  keadaan  darurat.  Dimana  apabila  negara  dalam  keadaan  darurat  maka perpanjangan  tersebut  tidak  lebih  dari  6  bulan  dengan  jangka  waktu  agregat maksimum 12 bulan. Dalam hal keadaan perang, maka perpanjangan tidak lebih dari 12 bulan, tetapi sampai periode agregat maksimum 48 bulan. 52

## 2. Posibilitas Dipilihnya Kembali Presiden dan Wakil Presiden Menurut Konstitusi
Sebelum  amandemen  pertama,  konstitusi  tidak  memberikan  pembatasan dipilihnya kembali presiden dan wakil presiden. Ketentuan demikian mengakibatkan Presiden  Soekarno  memegang  masa  jabatan  selama  kurang  lebih  22  tahun,  dan Presiden Soeharto menjabat selama 32 tahun. Keduanya berhasil menyalahgunakan kekuasaan,  dengan  melakukan  proses  pengisian  jabatan  yang  tidak  demokratis. 53
49 Article 101 (4) Azerbaijan's Constitution of 1995 with Amendments through 2016.
50 Article 60 China People’s Republic of)'s Constitution of 1982 with Amendments through 2018.
51 Article 116 Serbia's Constitution of 2006.
52 Article 52 (6) Seychelles's Constitution of 1993 with Amendments through 2017.
53 Baik Sukarno maupun Soeharto pernah melakukan rekayasa model pemilihan Presiden. Sukarno misalnya melakukan pengangkatan seluruh anggota MPRS dan menentukan komposisi keanggotaanya sendiri yang
Hingga  akhirnya  setelah  reformasi,  dilakukan  amandemen  yang  melahirkan pembatasan  dipilihnya  kembali  presiden  dan  wakil  presiden  yaitu  dapat  dipilih kembali sebanyak 1 (satu) kali masa jabatan.
Negara di Amerika Latin juga menjadi bukti bagaimana pemerintahan dalam jangka waktu yang panjang melahirkan sejarah yang kurang baik. Akhirnya negara- negara  di  sana  melakukan  revisi  terhadap  konstitusi  dengan  membatasi  masa jabatan dan kemungkinan dipilih kembali dengan cenderung ketat, tujuannya adalah menghindari  peraturan  yang  lunak  untuk  disalahgunakan,  hal  ini  dikenal  dengan fenomena democratic dictatorship. 54
Harun  Alrasid  mengklasifikasikan  pembatasan  dipilihnya  kembali  presiden dan wakil presiden menjadi 3 (tiga) kelompok. 55
1. Pembatasan mutlak, adalah presiden  dan  wakil presiden  hanya dapat dipilih untuk satu masa jabatan lagi berikutnya. Sehingga, total masa jabatan adalah 2 masa jabatan (periode) baik secara  berturut-turut maupun  tidak berturut- turut.
2. Pembatasan relatif yaitu presiden dan wakil presiden dapat menjabat kembali melebihi  masa  jabatan  selama  2  periode,  selama  untuk  periode  selanjutnya dilakukan  dengan  diselingi  terlebih  dahulu  atau  dengan  cara  tidak  berturut- turut.
3. Pembatasan  bebas  atau  tanpa  pembatasan  (limit).  Artinya,  mantan  presiden dan  wakil  presiden  yang  telah  menjabat  sebelumnya  dapat  dipilih  kembali tidak terbatas berapa kali.
Sedikit berbeda dengan Alrasid, Daniel  Zovatto  membagi menjadi  4 (empat) klasifikasi.  Pertama, indefinite  reelection yaitu  posibilitas  presiden  dapat  dipilih kembali  tanpa  pembatasan  periode.  Kedua immediate  reelection ,  presiden  dapat dipilih  kembali  secara  langsung  setelah  berakhirnya  masa  jabatan  sebelumnya, sepanjang  tidak  menjabat  selama  3  (tiga)  kali  berturut-turut.  Ketiga alternate reelection, yaitu  presiden  yang  telah  menjabat  sebelumnya  dapat  dipilih  kembali apabila  telah  diselingi  oleh  orang  lain.  Keempat, absolute  prohibition  of  reelection
membuatna  kemudian  sebagai  Presiden  seumur  hidup.  Lihat  pada  Ditra  Arsil,    “Pembatasan  Moderat Pemilihan Kembali Presien: Menelusuri Pemikiran Prof. Dr. Harun Alrasi, (2019): 7-9.
54 Fitra Arsil, Teori Sistem Pemerintahan Persegeran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara, (Depk: PT RajaGrafindo Persada, 2017),  77-78.
55 Harun Alrasid, Op.Cit , 78.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 271-298 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
yaitu Presiden yang telah menjabat sebelumnya tidak dapat dipilih kembali. 56 Dalam penelitian  penulis  menemukan  terdapat  4  (empat)  tren  perbandingan  terkait  masa jabatan dan dipilihnya kembali presiden dan/atau wakil presiden yaitu, (i) 2 periode berturut-turut/tidak  berturut-turut,  (ii)  2  periode  berturut-turut,  (iii)  hanya  1 periode  tidak  boleh  lagi  selanjutnya,  dan  (iv)  1  periode  tanpa  batas.  Dari  temuan tersebut,  akan  klasifikasi  kembali    menggunakan  pembagian  yang  dilakukan  oleh Zovatto.
Tabel 2. Tren Perbandingan Masa Jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden
dan Posibilitas Dipilih Kembali Masa Jabatan Posibilitas Dipilih Kembali Negara Absolute Prohibition of Reelection 4 tahun Hanya 1 periode Costa rica 5 tahun Hanya 1 periode Paraguay 6 tahun Hanya 1 periode Chad, Philippine. Alternate Reelection 5 tahun Boleh dipilih kembali, tapi tidak boleh 2 periode berturut-turut Cape Verde, Cuba, Peru, Nicaragua. Immediate Reelection 4 tahun 2  periode  berturut-turut,  boleh  lebih, tapi harus jeda Argentina, Micronesia, Palau 4 tahun 2 periode berturut-turut Republik Dominican 4 tahun 2 periode baik berturut-turut/tidak Ghana, Guatemala, USA 5 tahun 2 periode baik berturut-turut/tidak Bangladesh, Angola,  Algeria, Afghanistan, Botswana, Bulgaria, Cote D’Ivoires,  Kenya, Kesovo, Maldives, Myanmar, Nimbia, Nepal, Panama,  Serbia,
Seychelles,  Sierra leone,  Tanzania,
56 Fitra  Arsil,  Pembatasan  Moderat  Pemilihan  Kembali  Presien:  Menelusuri  Pemikiran  Prof.  Dr.  Harun Alrasid, Op.Cit, 12.
Nepal, 5 tahun Boleh  dipilih  kembali  1  kali  secara berturut-turut Jerman, Malawi 6 tahun 2  periode  berturut-turut,  boleh  lebih, tapi harus diselingi Egypt, 6 tahun 2 periode baik berturut-turut/tidak Austria, Liberia 7 tahun 2  periode  berturut-turut,  boleh  lebih, tapi harus diselingi Burundi, Equatorial Indefinite Reelection 4 tahun 1 periode tanpa batas Brazil, Chile, Colombia. 5 tahun 1 periode tanpa batas Bolivia, China, Cyprus, El Salvador, Gambia, India, Mauritiu. 7 tahun 1 periode tanpa batas Azerbaijan, Gabon
Sumber: data diolah.
Dari tren perbandingan di atas, terlihat bahwa klasifikasi yang paling banyak dianut oleh 53 konstitusi negara di dunia adalah immediate reelection , dengan lama masa  jabatan  5  tahun,  dengan  maksimal  masa  jabatan  adalah  2  periode  (baik berturut-turut/tidak  berturut-turut),  dengan  total  34  negara  yang  menganut pembatasan  tersebut.  Disusul  dengan indefinite  reelection ,  yang  dianut  oleh  12 negara.  Adapun  Indonesia  menerapkan  model immediate  reelection ,  setelah sebelumnya  menerapkan  model  bebas  atau indefinite  reelection yang  membangun konfigurasi politik menjadi tidak demokratis. 57
Di  Indonesia  sendiri,  presiden  dan  wakil  presiden  memiliki  masa  jabatan selama  5  tahun,  dan  posibilitas  dipilihnya  kembali  hanya  sebanyak  1  kali sebagaimana  dimuat  dalam  Pasal  7  UUD  NRI  1945.  Dari  rumusan  pasal  tersebut kemudian  banyak  penafsiran  muncul,  yang  selanjutnya  menimbulkan  3  (tiga) pertanyaan  terkait  posibilitas  seorang  dapat  kembali  menjadi  presiden  dan  wakil presiden.
a. Dipilihnya  kembali  presiden  dan  wakil  presiden  dengan  pemaknaan  secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
57 Sahel  Muzzammil  dan  Fitra  Arsil,  “Gagasan  Masa  Jabatan  Tunggal  Presiden  dan  Wakil  Presiden  di Indonesia”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure 22, no. 2 (2022): 168. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.163-174.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 271-298 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Rumusan  norma  dalam  Pasal  7  UUD  NRI  1945  tidak  memuat  apakah pemilihan  kembali  dilakukan  harus  berturut-turut  atau  tidak  berturut-turut. Meskipun demikian, pada risalah pembahasan perubahan UUD NRI 1945 tahun 1999-2002  (Buku  Keempat,  Jilid  1,  halaman  477),  terlihat  bahwa  pembatasan dipilihnya  kembali  presiden  dan  wakil  presiden  berlaku  secara  berturut-turut maupun  tidak  berturut-turut.  Dalam  pertimbangan  hukum  [3.19.3]  Putusan No. 177/PUU-XX/2022, MK juga telah menegaskan hal yang sama:
“…adalah  yang  bersangkutan  belum  pernah  menjabat  dalam  jabatan yang  sama  selama  dua  kali  masa  jabatan,  baik  berturut-turut  maupun tidak  berturut-turut,  walaupun  masa  jabatan  tersebut  kurang  dari  5 (lima).” 58
Ini  artinya  presiden  dan  wakil  presiden  yang  telah  menjabat  selama satu  kali  masa  jabatan,  dapat  kembali  menjabat  sebanyak  satu  kali  baik berturut-turut  maupun  tidak  berturut-turut.  Kesalahan  selama  ini  adalah mempertahankan  posibilitas  dipilihnya  kembali  Presiden  dan  Wakil  Presiden yang  dilakukan  dengan  tidak  berturut-turut.  Padahal  pada  saat  amandemen Pasal  7  UUD  NRI  1945  kurang  disertai  pembahasan  yang  substantif,  dan cenderung  membahas  redaksional  saja.  Satu-satunya  alasan  substantif  yang penulis temui dalam naskah komprehensif adalah hadirnya pemilihan kembali baik  berturut-turut  maupun  tidak  ditujukan  sebagai  pemenuhan  HAM  warga negara untuk memilih. 59
Tanggapan  dari  Aberson  Marle  Sihaloho  dari  F-PDIP  pada  saat pembahasan  amandemen  Pasal  7  UUD  1945  juga  relevan  untuk  dikaitkan dengan  alasan  pilihan  pembatasan  dipilihnya  kembali  presiden  dan  wakil presiden.  Menurutnya,  hadirnya  pembatasan  akan  memberikan  keadilan  dan pemerataan  dengan  membuka  kesempatan  bagi  orang  lain  untuk  menjadi presiden. Tambahnya “ tetapi ya satu periode memang mantap kepemimpinannya,  kenapa  tidak  diberikan  satu  periode  lagi,  kan  gitu.  Apalagi kita  dalam  situasi  masa  pembangunan,  memang  agak  diperlukan  suatu kontinuitas penggarapan dari pada satu program, begitu ”. 60
Tanggapan  dari  Aberson  Marle  memperlihatkan  semangat  dipilihnya kembali presiden dan wakil presiden adalah untuk melanjutkan program yang
58 Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 177/PUU-XX/2022, Partai Berkarya (Pemohon) (2022), 40.
59 Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku IV Jilid 1, 479-480.
60 Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku IV Jilid 1, 484.
telah  berhasil  pada  periode  sebelumnya.  Dan  hal  tersebut,  hanya  dapat dilakukan  apabila  pemilihan  kembali  presiden  dan  wakil  presiden  dilakukan secara  berturut-turut.  Bukan  dengan  diselingi  terlebih  dahulu  oleh  presiden dan wakil presiden yang lain atau secara tidak berturut-turut. Hal ini didasari oleh  visi  misi  dan  program  antara  presiden  yang  satu  dan  lainnya  tentu berbeda.  Oleh  sebab  itu  dibutuhkan  penataan  ulang  mengenai  sirkulasi periodisasi di Indonesia.
Dipilihnya  kembali  presiden  dan  wakil  presiden  secara  langsung memiliki setidaknya 3 (tiga) manfaat. Pertama , dari sisi akuntabilitas. Dengan memberikan  kesempatan  untuk  langsung  dipilih  kembali  membuat  presiden dan  wakil  presiden  lebih  bertanggung  jawab  karena  akan  diketahui pemerintahan yang sudah dijalankan sukses atau gagal. Hal ini akan membuat presiden dan wakil presiden dihadapkan pada pertanggungjawabannya kepada rakyat.  Ketika  pemerintahannya  dianggap  berhasil,  maka  akan  terpilih kembali.  Begitu  pun  sebaliknya,  jika  dianggap  gagal,  maka  tidak  terpilih kembali.  Mekanisme  demikian  akan  menjadikan  Presiden  lebih  dekat  dengan rakyat  dan  responsif  terhadap  keinginan  pemilih. Kedua, adanya  kesempatan bagi  presiden  dan  wakil  presiden  sebelumnya  untuk  meneruskan  kebijakan yang  sukses  di  mata  masyarakat. Ketiga, kemungkinan akan  menghasilkan hubungan  yang  baik  antara  eksekutif  dan  legislatif.  Presiden  yang  ingin kembali  terpilih  tentu  akan  meningkatkan  keinginannya  untuk  membangun, mengelola  dan  menjaga  koalisi.  Hal  ini  akan  mengakibatkan  stabilnya pemerintahan yang juga bentuk dari ciri sistem pemerintahan presidensial. 61
Sejak  tahun  1999  (setelah  amandemen  pertama),  Indonesia  telah menerapkan  pembatasan immediate  re-election .  Beberapa  Presiden  yang  telah menjabat  di  antaranya  adalah  Abdurrahman  Wahid  (1999-2001),  Megawati Soekarnoputri  (2001-2004),  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (2004-2009  periode pertama, 2009-2014 periode kedua), Joko Widodo (2014-2019 periode pertama, 2019-2023  periode  kedua).  Presiden  yang  langsung  kembali  terpilih  setelah menyelesaikan  masa  jabatan  sebelumnya  adalah  Susilo  Bambang  Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo.
Dari  rentetan  Presiden  yang  pernah  menjabat  di  Indonesia,  dari  tahun 1999  hingga  saat  ini  telah  membuktikan  bahwa  belum  ada  yang  menjabat
61 Fitra Arsil, Teori Sistem Pemerintahan Persegeran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara, Op.Cit , 85-86.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 271-298 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
selama  2  periode  secara  tidak  berturut-turut.  Meskipun  pada  tahun  2004, Megawati Soekarnoputri kembali mengusungkan diri menjadi presiden, tetapi tidak  terpilih.  Lalu  pada  tahun  2009,  Megawati  Soekarnoputri  kembali mencalonkan  diri  menjadi  presiden.  Hal  ini  memperlihatkan  bahwa  ketika rakyat  menganggap  program  pemerintahan  sebelumnya  sukses,  maka  akan cenderung untuk kembali memilihnya.
Pemilihan  kembali  secara  langsung  atau  berturut-turut  akan  menjadi sarana  akuntabilitas  dan  stabilitas  pemerintahan.  Hal  ini  bisa  dilihat  pada pemerintahan  yang  dipimpin  oleh  SBY  dan  Joko  Widodo.  Dimana  keduanya berhasil  menjabat  selama  2  periode  secara  berturut-turut.  Keberhasilan  SBY dibuktikan  melalui penelitian yang dilakukan oleh Mohammad  Abdul  Mukhyi. Penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  pemerintahan  SBY  pada  periode 2004-2009  berjalan  dengan  baik,  dan  berhasil  mengemban  amanah  rakyat. 62
Indikator  yang  digunakan  dalam  pengukuran  tersebut  adalah  dari  perspektif keuangan  dan  nonkeuangan,  kemiskinan,  dan  tingkat  pengangguran  di Indonesia.  Pada  perspektif  keuangan  pendapatan  nasional  dan  PDB,  harga konstan  cenderung  mengalami  peningkatan  yang  diikuti  oleh  peningkatan konsumsi  rumah  tangga. 63 Dari  aspek  tingkat  pengangguran,  Indonesia berhasil  turun  dari  9,86%  menjadi  9,28%. 64 Adapun  dari  perspektif kemiskinan, indeks gini yang diperoleh adalah 0,36. 65
Keberhasilan  inilah  yang  kemudian  membuat  SBY  kembali  terpilih menjadi  presiden  berikutnya  dengan  persentase  suara  60,8%.  Pada  periode selanjutnya,  SBY  bahkan  melanjutkan  misi  pada  RPJMN  sebelumnya,  yaitu “melanjutkan  pembangunan  menuju  Indonesia  yang  sejahtera”.  Stabilitas politik  juga  terlihat  pada  2  periode  kepemimpinan  ini.  Pilkada  yang  mampu terlaksana dengan baik tanpa adanya politik praktis yang melibatkan kelompok militer.  Tingkat  perekonomian  juga  tumbuh  dengan  stabil  dan  cukup  tinggi karena ditopang oleh kemantapan politik dan kekuatan kepolisian yang besar. 66
62 Mohammad  Abdul  Mukhyi,  “Pengukuran  Kinerja  Pemerintahan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono Periode 2004-2009 dengan Pendekatan Balance Scorecard” , Jurnal Ekonomi Bisnis 2, no. 14 (2009), 152.
63 Ibid., 155.
64 Ibid.
65 Ibid ., 157.
66 “ Belajar  dari  10  Tahun  Kepemimpinan  Susilo  Bambang  Yudhoyono”,  https://ugm.ac.id/id/berita/10101- belajar-dari-10-tahun-kepemimpinan-susilo-bambang-yudhoyono/,  diakses  pada  tanggal  17  September 2023.
Terpilihnya  kembali  Presiden  Joko  Widodo  pada  pemilihan  presiden tahun  2019  juga  menjadi  bukti  bahwa  akuntabilitas  dapat  terlihat  apabila pemilihan  kembali  presiden  dilakukan  secara  berturut-turut.  Presiden  Joko Widodo  juga  berhasil  dalam  pembangunan  infrastruktur  yang  telah  menjadi program  prioritasnya  pada  periode  pertama.  Menteri  Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengutarakan  ada  beberapa  capaian  dalam  RPJMN  2014-2019.  Di  antaranya pertama , Presiden  Jokowi  berhasil  mempertahankan  tingkat  inflasi  dengan stabil  sehingga  daya  beli  masyarakat  tetap  terjaga.  Kedua , ada  masalah kemiskinan yang berhasil turun dari 11,25% menjadi 9,2%. Ketiga, ada Indeks Pembangunan  manusia  (IPM)  yang  mencapai  70-an.  Keempat,  menurunnya angka  stunting  di  Indonesia.  Kelima , rata-rata  lama  sekolah  menjadi meningkat. 67 Pada  periode  kedua  ini  Presiden  Joko  Widodo  bahkan melanjutkan  program  yang  sukses  di  mata  masyarakat  yaitu  pembangunan infrastruktur.
Dari  fakta  yang  ada  di  atas,  maka  sudah  seharusnya  pembolehan dipilihnya  kembali  presiden  dan  wakil  presiden  sebanyak  satu  kali  dilakukan secara  berturut-turut.  Tidak  dilakukan  dengan  cara  diselingi  terlebih  dahulu oleh  presiden  dan  wakil  presiden  yang  lain.  Hal  ini  sebagai  bentuk akuntabilitas.
b. Apakah  wakil  presiden  yang  telah  menjabat  selama  2  periode  dapat  menjadi presiden pada periode berikutnya? Begitu pun sebaliknya, presiden yang telah menjabat  selama  2  periode  dapat  menjadi  wakil  presiden  pada  periode berikutnya.
Hal ini pernah terjadi,  dimana Partai Perindo  yang berkeinginan  untuk mencalonkan  kembali  Jusuf  Kalla  sebagai  presiden  yang  sebelumnya  telah menjabat  sebagai  wakil  presiden  selama  2  periode. 68 Karena  terhalang ketentuan  yang  ada,  partai  tersebut  kemudian  menguji  Pasal  169  huruf  n  UU Pemilu, yang mengatur bahwa “belum pernah menjabat sebagai Presiden  atau Wakil Presiden, selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”. Pasal ini
67 Tirta  Widi  Gilang  Citradi,  “Walau  Ekonomi  Tak  Meroket  7%,  Ini  Prestasi  TOP  Jokowi”, https://www.cnbcindonesia.com/news/20191004135111-4-104469/walau-ekonomi-tak-meroket-7-ini- prestasi-top-jokowi/2, diakses pada tanggal 17 September 2023.
68 Mulki  Shader,  “Mengapa  Mahkamah  Konstitusi  Harus  Tolak  Tuntutan  Perindo  tentang  Batasan  Periode Jabatan  Wakil  Presiden” , https://pshk.or.id/blog-id/mengapa-mahkamah-konstitusi-harus-tolak-tuntutan- perindo-tentang-batasan-periode-jabatan-wakil-presiden/, diakses  pada tanggal 28 Agustus 202s3.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 271-298 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
memberikan kesimpulan bahwa tidak ada kemungkinan bagi presiden maupun wakil  presiden  untuk  menjabat  lebih  dari  2  periode,  baik  yang  tadinya  adalah presiden menjadi wakil presiden maupun wakil presiden menjadi presiden.
Apabila mencermati Pasal 7 UUD NRI 1945, maka ketentuan dalam Pasal 169  huruf  n  UU  Pemilu  memang  dapat  dikatakan  tidak  koheren.  Sebab  dalam Pasal  7  UUD  NRI  1945  tidak  ada  redaksi  yang  mengatur  larangan  bahwa presiden  tidak  boleh  menjabat  menjadi  wakil  presiden  apabila  telah  menjabat sebagai presiden selama 2 periode. Begitu pun untuk wakil presiden, tidak ada larangan dalam konstitusi bahwa wakil presiden tidak dapat menjabat sebagai presiden  apabila  telah  menjalani  masa  jabatan  selama  2  periode.  Hal  ini semakin  dikuatkan  karena  apabila  membaca  ketentuan  Pasal  6A  yang menyebutkan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara  langsung  oleh  rakyat”  maka  terlihat  bahwa  pemaknaan  presiden  dan wakil presiden adalah 1 pasangan, bukan perseorangan.
Siapa pun  dapat melakukan penafsiran  atas konstitusi. Namun,  apabila terjadi  pertentangan  penafsiran,  maka  MK  berwenang  untuk  melakukan penafsiran  akhir  ( the  final  interpreter  of  constitution ) 69 dari  permasalahan tafsir yang timbul. Jawaban akan pertanyaan ini akan diulas pada pembahasan di bawah.
c. Apakah presiden dapat menjadi presiden kembali (melebihi 2 periode) apabila pasangan yang menjadi wakil presiden adalah berbeda?
Pertanyaan  ini  dan  pertanyaan  sebelumnya  terjawab  melalui  putusan MK  yang  diajukan  oleh  Melalui  Herifuddin  Daulay.  Herifuddin  Daulay  selaku Pemohon  mengajukan  pengujian  Pasal  169  huruf  n  UU  Pemilu  yang  dianggap bertentangan  dengan  Pasal  7  UUD  NRI  1945  sebab  membatasi  peluang dipilihnya  presiden  dengan  masa  jabatan  lebih  dari  2  periode,  asalkan pasangannya  berbeda.  Sayangnya,  MK  menolak  permohonan  tersebut  melalui putusannya nomor 4/PUU-XXI/2023.
Dalam  pertimbangan  hukumnya,  MK  menyatakan  bahwa  ketentuan Pasal  169  huruf  n  UU  Pemilu  merupakan  bentuk  konsistensi  dan  untuk menghindari  degradasi  norma  Pasal  7  UUD  1945. 70 Ini  artinya  meskipun presiden  atau  wakil  presiden  mencalonkan  kembali  dengan  pasangan  yang
69 Enny  Nurbaningsih,  “The  Indonesian Constitutional Court’s Interpretation of The Constitution Related to the Protection of Fundamental Rights and Freedoms”, Anayasa Yargisi 39, no, 1  (2022): 383.
70 Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 4/PUU-XXI/2023, Herifuddin Daulay (Pemohon) (2023),  47-48.
berbeda, selama ia telah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan, maka tidak diperkenankan untuk mencalonkan kembali. Namun, meskipun telah ada tafsir dari  MK,  tetap  ada  kemungkinan  rumusan  norma  yang  ada  disalahtafsirkan. Tanpa norma yang ketat, akan memberikan pintu terbuka bagi penguasa untuk mengartikan konstitusi sesuai dengan keinginannya. 71
Dibukanya  pemilihan  kembali  presiden  dan  wakil  presiden  memang memiliki  sisi  positif.  Namun,  membiarkannya  tanpa  adanya  batasan  akan mengakibatkan  lahirnya  negara  yang  diktator.  Cheves  adalah  negara  yang berhasil  mengubah  ketentuan  di  konstitusinya  melalui  referendum  agar presiden  yang  menjabat  sebelumnya  mendapatkan  kesempatan  untuk kembali dipilih. 72 Kemudian ada negara  Bolivia  yang Presiden  berhasil menjabat  untuk keempat  kalinya,  setelah  menghapus  larangan  pembatasan  dipilihnya  kembali melalui pengujian di Mahkamah Konstitusi. 73 Dua negara ini memperlihatkan bahwa  jalur  konstitusional  digunakan  sebagai  upaya  melemahkan  demokrasi yang  secara  langsung  juga  telah  mencederai  prinsip  konstitusionalisme  yang menghendaki adanya pembatasan.
Dengan  tujuan  agar  konstitusi  tidak  disalahgunakan  di  kemudian  hari, maka  penulis  mengusulkan  agar  menambahkan  ayat  dalam  Pasal  7  UUD  NRI 1945  yaitu  “tidak  ada  seorang  pun  yang  dapat  menjabat  sebagai  presiden dan/atau  wakil  presiden  lebih  dari  2  (dua)  kali  masa  jabatan”.  Negara  yang dengan  tegas  mengatur  demikian  dalam  konstitusinya  adalah  Afghanistan, Algeria,  Bangladesh,  Burundi,  Kenya,  Liberia,  Maldives,  Nepal,  Palau,  USA, Serbia, dan Sierra Leone. Sehingga nantinya ada 2 ayat penambahan pada Pasal 7 UUD NRI 1945 sebagai bentuk reformulasi yang penulis usulkan yaitu,
(1) Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya  dapat  dipilih  kembali  dalam  jabatan  yang  sama,  hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berturut-turut.
(2) Tidak ada seorang pun yang dapat menjabat sebagai presiden dan/atau wakil presiden lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan.
(3) Apabila  negara  dalam  keadaan  darurat,  maka  masa  jabatan  presiden dan  wakil  presiden  diperpanjang  selama  6  (enam)  bulan,  yang kemudian  akan  ditinjau  kembali  oleh  anggota  MPR  untuk memperpanjang masa jabatan atau tidak memperpanjang masa jabatan.
71 Fitra Arsil, Pembatasan Moderat Pemilihan Kembali Presien: Menelusuri Pemikiran Prof. Dr. Harun Alrasid, 10.
72 Fitra Arsil, Mendudukkan Reelection , Republika, diakses pada tanggal 22 Agustus 2023.
73 Ibid.

## Desi Fitriyani; Fitra Arsil; dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 271-298 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## D. KESIMPULAN
Terdapat  kebutuhan  untuk  mengatur  masa  jabatan  presiden  dan  wakil presiden pada masa darurat di konstitusi. Dari 53 konstitusi negara di dunia, penulis menemukan  terdapat  5  negara  yang  mengatur  perpanjangan  masa  jabatan  presiden dan/atau  wakil  presiden  apabila  negara  berada  dalam  kondisi  darurat.  Negara tersebut  antara  lain  Azerbaijan,  China,  El  Salvador,  Serbia,  dan  Seychelles.  Untuk  3 posibilitas  yang  dapat  timbul  terhadap  penafsiran  Pasal  7  UUD  NRI  1945  mengenai dipilihnya  kembali  presiden  dan/atau  wakil  presiden,  diperlukan  perubahan mekanisme  sirkulasi  periodisasi  serta  penambahan  ketentuan  yang  ada  agar menghasilkan  pengaturan  yang  ketat. Pertama ,  untuk  akuntabilitas,  maka  sudah seharusnya  yang  diperbolehkan  untuk  kembali  dipilih  adalah  secara  berturut-turut, bukan  diselingi  terlebih  dahulu/tidak  berturut-turut.  Kemudian,  agar  tidak  timbul tafsir bahwa seorang dapat saja menjadi presiden dan/atau wakil presiden lebih dari 2 kali  masa  jabatan,  maka  perlu  penambahan  dalam  Pasal  7  UUD  NRI  1945  untuk memberikan  pengetatan  bahwa  tidak  ada  seorang  pun  yang  dapat  menjadi  Presiden lebih  dari ketentuan yang ditetapkan.  Negara yang dengan tegas  mengatur demikian dalam konstitusinya adalah Afghanistan, Algeria, Bangladesh, Burundi, Kenya, Liberia, Maldives, Nepal, Palau, USA, Serbia, dan Sierra Leone.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arsil, Fitra. Teori Sistem Pemerintahan Persegeran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017. Asshiddiqie, Jimly. Hukum tata Negara Darurat . Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

## Jurnal
Abdul  Rahman  Kanang,  “Konstitusionalitas  Persetujuan  DPR  dalam  Pengangkatan Kapolri  oleh  Presiden  (Menyoal  Letak  Hak  Prerogatif  Presiden  dalam  Sistem Presidensial)”, al-daulah
7,
no.
2 (2018):
305-324. https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7245 .
Argritama  S  W  Madjid  dan  Muh.  Ilham  Akbar,  “Tinjauan  Prinsip  Konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Wacana Perubahannya”, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains 2, no. 3 (2022): 152-162.
Belly  Isnaeni,  “Trias  Politica  dan  Implikasinya  dalam  Struktur  Kelembagaan  Negara dalam  UUD  1945  Pasca  Amandemen”, Jurnal  Magister  Ilmu  Hukum  (Hukum  dan Kesejahteraan) 44, no. 2 (2021): 78-91, http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v6i2.839 .
Calvin  Epafroditus  Jacob,  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Penetapan  Keadaan  Darurat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Lex Et Societatis VII, no. 6 (2019): 60-67. https://doi.org/10.35796/les.v7i6.25804 .
Didik  Suhariyanto,  “Problematika  Penetapan  PERPPU  Kondisi  Negara  dalam  Keadaan Darurat dalam Sistem Hukum di Indonesia”, Jurnal USM Law Review 4 , no. 1 (2021): 190-207. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3371 .
Dwi Wahyono Hadi dan Gayung Kasuma, “Propaganda Orde Baru 1966-1980”, Verleden 1, no. 1 (2012): 40-50.
Enny  Nurbaningsih,  “The  Indonesian  Constitutional  Court’s  Interpretation  of  The Constitution  Related  to  the  Protection  of  Fundamental  Rights  and  Freedoms”, Anayasa Yargisi 39, no, 1 (2022): 381386.
Erfandi  dan  Yessi  Fitriyanti.  “Perpanjangan  Masa  Jabatan  Presiden  dan  Upaya Penguatan  Sistem  Parlementer  Paska  Covid-19”, Jurnal  Al-Wasath 3,  no.  1  (2022): 61-62.
Fitra Arsil dan Qurrata Ayuni, “Model Pengaturan kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19”, Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. 2(2020): 423-446. 10.21143/jhp.vol50.no2.2585.
Jazim  Ahmidi  dan  Mustafa  Lutfi,  “Ketentuan  Konstitusional  Pemberlakuan  Keadaan Darurat dalam Suatu Negara”, Jurnal Konstitusi 6, no. 1 (2009): 39-78.
Mohammad  Abdul  Mukhyi,  “Pengukuran  Kinerja  Pemerintahan  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono  Periode  2004-2009  dengan  Pendekatan  Balance  Scorecard”, Jurnal Ekonomi Bisnis 2, no. 14 (2009), 152-160.
Muhammad  Syarif  Nuh,  “Hakekat  Keadaan  Darurat  Negara  (State  Of  Emergency) sebagai  Dasar  Pembentukan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang”,
Jurnal Hukum 18, no. 2 (2011): 229-246.
https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art5 .
Muhammad  Yoppy  Adhihernawan  dan  Hernadi  Affandi,  “Limitation  of  the  President’s Power  to  Declare  a  State  of  Emergency:  A  Comparison  of  France,  India,  and Indonesia”, Jurnal  Penelitan  Hukum  De  Jure 22,  no.  2  (2022):  145-162. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2022.V22 .
Rizki  Bagus  Prasetio,  “Pendemi  Covid-19:  Perspektif  Hukum  tata  Negara  Darurat  dan Perlindungan  HAM”, Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum 15,  no.  2  (2021):  327-346. http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.327-346 .
Rosita  Triyas  Fitriana  dan  Winarno  Budyatmojo,  “Analisis  Dampak  Penundaan  Pemilu 2024”, Souverignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional 1, no. 2 (2022): 214- 220. https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i2.224
Sahel Muzzammil dan Fitra Arsil, “Gagasan Masa Jabatan Tunggal Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure 22, no. 2 (2022): 163-174. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.163-174 .
S Endang Prasetyawati, “Kedudukan Produk Hukum dari Fungsi Pengaturan Mahkamah Agung  dalam  Sistem  Perundang-Undangan  Nasional”, Pranata  Hukum 14,  no.  1 (2019): 15-24.

## Desi Fitriyani; Fitra Arsil; dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 271-298 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Yuli Ari Sulistyani, Andhini Citra Pertiwi, dan Marina Ika, “Respon Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo”, Politica 12, no. 1 (2021): 84-101. DOI:10.22212/jp.v12i1.2149.

## Website
Achmad  Nasrudin  Yahya,  “Peneliti  LIPI:  Isu  Presiden  3  Periode  Muncul  sejak  Era  SBY hingga  Jokowi”,  https://nasional.kompas.com/read/2021/03/15/14540581/peneliti- lipi-isu-presiden-3-periode-muncul-sejak-era-sby-hingga-jokowi, diakses pada tanggal 27 Agustus 2023.
Ayon  Diniyanto,  “Apakah  Perpanjangan  Masa  Jabatan  Presiden  Konstitusional?”, https://heylawedu.id/blog/apakah-perpanjangan-masa-jabatan-presiden- konstitusional , diakses pada tanggal 28 Juli 2023.
“Belajar dari 10 Tahun Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono”. https://ugm.ac.id/id/berita/10101-belajar-dari-10-tahun-kepemimpinan-susilo- bambang-yudhoyono/,  diakses pada tanggal 17 September 2023.
Biro  Pers,  Media,  dan  Informasi  Sekretariat  Presiden.  Presiden  Joko  Widodo. https://www.presidenri.go.id/presiden- jokowidodo/#:~:text=Kali%20ini%2C%20Joko%20Widodo%20didampingi,jabatan %202019%20hingga%202024% 20mendatang, diakses pada tanggal 18 Juli 2023.
Fitra  Arsil,  “Mendudukkan  Reelection”,  Republika,  diakses  pada  tanggal  22  Agustus 2023.
Mulki Shader, “Mengapa Mahkamah Konstitusi Harus Tolak Tuntutan Perindo tentang Batasan  Periode  Jabatan  Wakil  Presiden”.  https://pshk.or.id/blog-id/mengapa- mahkamah-konstitusiharus-tolak-tuntutan-perindo-tentang-batasan-periode- jabatan-wakil-presiden/,  diakses pada tanggal 28 Agustus 2023.
“Perppu Penanganan Virus Corona: ‘Imunitas Absolut Penguasa’ Gunakan Uang Negara Rp.405  triliun  Tanpa  Bisa  Dituntut  Hukum,  Kata  Pegiat  Anti  Korupsi”, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52616906,  diakses  pada  tanggal  26  Juli 2023.
Tirta Widi Gilang Citradi, “Walau Ekonomi Tak Meroket 7%, Ini Prestasi TOP Jokowi”, https://www.cnbcindonesia.com/news/20191004135111-4-104469/walau-ekonomi- tak-meroket-7-ini-restasi-top-jokowi/2, diakses pada tanggal 17 September 2023.

## Disertasi
Harun  Alrasid,  “Masalah  Pengisian  Jabatan  Presiden  Sejak  Sidang  Panitia  Persiapan Kemerdekaan  Indonesia  1945  Sampai  Sidang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat 1993”, (Disertasi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993).
Qurrata  Ayuni,  “Konsep  Hukum  tata  Negara  darurat  Menurut  Undang-Undang  Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945: Kajian Terhadap pengaturan dan Penerapan  Hukum  tata  Negara  Darurat  di  Indonesia  dalam  Kurun  Waktu  1945- 2022”, (Disertasi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2022).

## Lain-lain
Fitra  Arsil,  “Pembatasan  Moderat  Pemilihan  Kembali  Presien:  Menelusuri  Pemikiran Prof. Dr. Harun Alrasid”, 2019.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1959  tentang Pencabutan  Undang-Undang  Nomor  74  Tahun  1957  (Lembaran-Negara  Keadaan Bahaya (UU Darurat)
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017)

## Putusan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah  Konstitusi,  Putusan  No.  177/PUU-XX/2022, Partai  Berkarya (Pemohon) (2022).

## Dokumen Internasional
Afganistan’s Constitution of 2004 Algeria's Constitution of 2020 Angola's Constitution of 2010 Argentina's Constitution of 1853, Reinstated in 1983, with Amendments through 1994 Austria's Constitution of 1920, Reinstated in 1945, with Amendments through 2013 Azerbaijan's Constitution of 1995 with Amendments through 2016 Bangladesh's Constitution of 1972, Reinstated in 1986, with Amendments through 2014 Bolivia (Plurinational State of)'s Constitution of 2009 Botswana's Constitution of 1966 with Amendments through 2016 Brazil's Constitution of 1988 with Amendments through 2017 Bulgaria's Constitution of 1991 with Amendments through 2015 Burundi's Constitution of 2018 Cape Verde's Constitution of 1980 with Amendments through 1992 Chad's Constitution of 2018 Chile's Constitution of 1980 with Amendments through 2021 China (People’s Republic of)'s Constitution of 1982 with Amendments through 2018 Colombia's Constitution of 1991 with Amendments through 2015 Costa Rica's Constitution of 1949 with Amendments through 2020 Côte d'Ivoire's Constitution of 2016 Cuba's Constitution of 2019 Cyprus's Constitution of 1960 with Amendments through 2013 Dominican Republic's Constitution of 2015 Egypt's Constitution of 2014 with Amendments through 2019 El Salvador's Constitution of 1983 with Amendments through 2014 Equatorial Guinea's Constitution of 1991 with Amendments through 2012 Gabon's Constitution of 1991 with Amendments through 2011 Gambia (The)'s Constitution of 1996 with Amendments through 2018

## Desi Fitriyani; Fitra Arsil; dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 271-298 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Germany's Constitution of 1949 with Amendments through 2014 Ghana's Constitution of 1992 with Amendments through 1996 Guatemala's Constitution of 1985 with Amendments through 1993 Guyana's Constitution of 1980 with Amendments through 2016 India's Constitution of 1949 with Amendments through 2016 Kenya's Constitution of 2010 Kosovo's Constitution of 2008 with Amendments through 2016 Liberia's Constitution of 1986 Malawi's Constitution of 1994 with Amendments through 2017 Maldives's Constitution of 2008 Mauritius's Constitution of 1968 with Amendments through 2016
Micronesia (Federated States of)'s Constitution of 1978 with Amendments through 1990 Myanmar's Constitution of 2008 with Amendments through 2015 Namibia's Constitution of 1990 with Amendments through 2014 Nepal's Constitution of 2015 with Amendments through 2016 Nicaragua's Constitution of 1987 with Amendments through 2014 Palau's Constitution of 1981 with Amendments through 1992 Panama's Constitution of 1972 with Amendments through 2004 Paraguay's Constitution of 1992 with Amendments through 2011 Peru's Constitution of 1993 with Amendments through 2021 Philippines's Constitution of 1987 Serbia's Constitution of 2006 Seychelles's Constitution of 1993 with Amendments through 2017
Sierra Leone's Constitution of 1991, Reinstated in 1996, with Amendments through 2013 United Republic of)'s Constitution of 1977 with Amendments through 2005 United States of America's Constitution of 1789 with Amendments through 1992