## Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Tahalupu Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagia Barat
Umulia Hermanses 1) ; Aminah 2) ; Pieter.S Soselisa 3)
1) Study Program of Communication Faculty Of Social Science And Political Science Universitas Pattimura Ambon
2) Department of Communication, Of Social Science And Political Science Universitas Pattimura Ambon Email: 1) umuliahermanses4@gmail.com No. WhatsApp Author:

## PENDAHULUAN
Pelayanan  merupakan  tugas  utama  dari  aparatur  pemerintah  sebagai  abdi  negara  dan  abdi masyarakat. Kesadaran perlunya pelayanan publik yang baik dan memuaskan sebenarnya telah tumbuh dari  diri  pemerintah,  namun  belum  diikuti  dengan  pelaksanaan  oleh  instansi  penyelenggara  pelayanan publik  seperti  yang  diharapkan.  Pemerintah  desa  merupakan  salah  satu  pihak  yang  mempunyai  tugas dan  bertanggungjawab  dalam  pemberian  tergantung  kualitas  dan  kuantitasnya.  Pelayanan  publik  yang berkualitas  merupakan  pelayanan  terbaik  yang  memenuhi  standar  kualitas  pelayanan.  Pelayanan  yang sesuai  dengan  undang-undang,  Dalam  pasal  1  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang pelayanan  publik  disebutkan  pengertian  pelayanan  publik  sebagai  berikut  : “Pelayanan  publik  adalah kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa  dan  atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.
Pemerintah  telah  mengeluarkan  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  63 Tahun  2003  tentang  pedoman  umum  dalam  penyelenggaran  pelayanan  untuk  acuan  penilaian  kualitas pelayanan  yaitu  standar  pelayanan.  Standar  pelayanan  ini  untuk  mewujudkan  pelayanan  yang berkualitas,  cepat,  mudah,  terjangkau  dan  terukur.  Komponen  standar  pelayanan  meliputi  prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, produk pelayanan, biaya pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi petugas  pemberi  pelayanan.  Jika  suatu  intansi  pemerintah  dan  lembaga  lainnya  mampu  menerapkan standar  kualitas  pelayanan  tersebut  maka  sudah  dapat  dikatakan  bahwa  instansi  pemerintah  dan lembaga  tersebut  telah  memberikan  kulitas  pelayanan  yang  baik  sesuai  apa  yang  diharapkan masyarakat.  Masih  banyak  yang  harus  dikoreksi  dari  pelayanan  publik  di  Indonesia  ini,  dan  tidak menutup kemungkinan di Desa Tahalupu yang menjadi salah satu dari pelaksanaan pelayanan publik.
Kualitas  pelayanan  merupakan  suatu  kondisi  dimana  terciptanya  hubungan  antara  pengguna maupun  pemberi  pelayanan.  Pelayanan  publik  berkaitan  dengan  Sikap  petugas,  prosedur  pelayanan, waktu  pelayanan,  fasilitas,  dan  biaya  pelayanan.  Apabila  layanan  yang  diberikan  sudah  sesuai  dengan apa  yang  diharapkan  oleh  pengguna  layanan,  maka  dapat  dikatakan  layanan  tersebut  merupakan layanan yang berkualits. Sebaliknya jika layanan yang diberikan tidak sesuai denga yang diharapkan oleh

## ARTICLE HISTORY
Received [04 Juli 2023] Revised [19 November 2023] Accepted [10 Desember 2023]

## ABSTRAK
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  menggunakan  metode  kualitatif  bertujuan  untuk mengetahui  dan  menganalisis  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  di  Desa  Tahalupu Kecamatan  Huamual  Belakang  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat.  Penelitian  ini  di laksanakan pada Desa Tahalupu Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat. Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara terhadap sejumlah informan yang  terlibat  secara  langsung  dalam  proses  pelayanan  Administrasi.  Hasil  penelitian  ini mendeskripsikan bahwa kualitas  pelayanan  administrasi kependudukan di Desa  Tahalupu pada umumnya dikategorikan belum baik , hal ini dibuktikan dengan tugas  pokok pegawai pelayanan  yang  belum  dijalankan  dengan  maksimal  karena  fasilitas/sarana-prasarana  di kantor  Desa  Tahalupu  Kecamatan  Huamual  Belakang  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat belum memadai.

## ABSTRACT
This  research  is  a  study  that  uses  qualitative  methods  to  determine  and  analyze Population Administration Services in  Tahalupu Village,  Huamual Belakang District, West Seram  Regency.  This  research  was  conducted  in  Tahalupu  Village,  Huamual  Belakang Subdistrict,  West  Seram  Regency.  Primary  data  collection  was  carried  out  through interviews  with  a  number  of  informants  who  were  directly  involved  in  the  administration service  process.  The  results  of  this  study  describe  that  the  quality  of  population administration  services  in  Tahalupu  Village  is  generally  categorized  as  not  good,  this  is evidenced  by  the  main  tasks  of  service  employees  who  have  not  been  carried  out optimally  because  the  facilities  /  infrastructure  in  the  Tahalupu  Village  office,  Huamual Belakang District, West Seram Regency are not adequate.
KEYWORDS Administrative Services This is an open access article under the CC –BY-SA license
pengguna  layanan,  maka  dapat  dikatakan  pelayanan  tersebut  tidak  berkualitas.  Baik  buruknya  kualitas layanan  bukan  berdasarkan  sudut  pandang  atau  persepsi  penyedia  layanan  melainkan  berdasarkan pada persepsi penerima layanan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (43), Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam konsideran Undang-Undang tersebut dijelaskan  bahwa  Desa  memiliki  hak  asal  usul  dan  hak  tradisional  dalam  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  dan  berperan  mewujudkan  cita-cita  kemerdekaan  berdasarkan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  kemudian  bahwa  dalam  perjalanan ketatanegaraan  Republik  Indonesia,  Desa  telah  berkembang  dalam  berbagai  bentuk  sehingga  perlu dilindungi  dan  diberdayakan  agar  menjadi  kuat,  maju,  mandiri,  dan  demokratis  sehingga  dapat menciptakan  landasan  yang  kuat  dalam  melaksanakan  pemerintahan  dan  pembangunan  menuju masyarakat  yang  adil,  makmur,  dan  sejahtera.Tujuan  adanya  kepala  Desa  dan  Aparatur  Desa  untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan dan memperdayakan masyarakat. Pemerintah  Desa  memiliki  peranan  penting  dalam  meningkatkan  kemandirian  desa  untuk  memberikam bantuan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  mencapai  tujuan  tertentu.  Dalam  kehidupan  manusia mempunyai  tujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  kehidupannya.  Salah  satu  kebutuhan  masyarakat  yang sangat  penting  adalah  pelayanan  publik.  Pelayanan  publik  yang  dilaksanakan  berkaitan dengan  proses pengurusan  administrasi  kependudukan  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Namun  dalam  memenuhi kebutuhannya  masih  banyak  kendala  yang  dihadapi  oleh  masyarakat.  Aparat  pemerintah  sebagai birokrat dan sebagai pemerintah dituntut untuk mampu menangani kendala-kendala yang dihadapi dalam usaha-usaha  pelayanan  publik  terutama  jenis  pelayanan  administrasi.  Aparat pemerintah  harus mampu melaksanakan  fungsi  utamanya  yaitu  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  efektif  dan efisien.
Di  dalam  pemerintahan  desa,  administrasi  kependudukan  adalah  rangkaian  penataan  dan penertiban  dalam  penerbitan  dokumen  dan  data  kependudukan  melalui  pendaftaran  penduduk, pencatatan  sipil  dan  pengelolaan  informasi  penduduk  serta  pendayagunaan  hasilnya  untuk  pelayanan publik,  pemerintahan  dan  pembangunan.  Administrasi  kependudukan  begitu  penting  demi  terciptanya keadaan  masyarakat  yang  tertib  dan  teratur  serta  demi  terjaminnya  kepastian  hukum,  maka diperlukanlah  peraturan  untuk  mengaturnya.  Adapun  peraturan  yang  dimaksud  adalah  peraturan dibidang  kependudukan  yang  disebut  dengan  administrasi  kependudukan  yang  dilaksanakan  oleh lembaga pencatatan sipil.
Administrasi kependudukan ini juga memuat peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, yang dimaksud  dengan  peristiwa  kependudukan  adalah  perubahan  alamat,  perubahan  status  orang  asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, serta pindah datang untuk menetap. Sedangkan peristiwa penting yang  dimaksud  adalah  kelahiran,  pengangkatan  anak,  pengakuan  dan  pengesahan  anak,  kematian, perceraian dan lain sebagainya.Di samping itu pelayanan administrasi kependudukan juga diatur dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  2019  Tentang  pelaksnaan  UU  23  Tahun  2006  tentang administrasi kependudukan.
Penyelenggaraan  administrasi  kependudukan  dan  catatan  sipil,  terdiri  dari  :  surat  pengantar pembuatan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  surat  pengantar  pembuatan  Kartu  Keluarga  (KK),  surat pengantar Akte Kematian, surat Pengantar Akte Kelahiran, Surat Keterangan Kurang Mampu, pencatatan biodata  penduduk,  perubahan  Kartu  Keluarga,  surat  pengantar  kehilangan  Kartu  Keluarga,  surat keterangan pindah datang, surat pengantar pengangkatan anak, pengesahan anak dan lain sebagainya.

## LANDASAN TEORI

## Pengertian Pelayanan
Pelayanan secara umum dapat di mengerti sebagai aktifitas yang di lakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada sekelompok orang lainnya. Sampara dalam Sinambela (2008:5) berpendapat bahwa,  pelayanan  adalah  salah  satu  kegiatan  atau  urutan  kegiaatan  yang  terjadi  dalam  interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan bagi pelanggan.
Sementara  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (2008:102)  di  jelaskan  bahwa,  berkaitan dengan  pelayanan,  ada  dua  istilah  yang  perlu  di  ketahui,  yaitu  melayani  dan  pelayanan,  pengertian melayani  adalah  membantu  menyiapkan  (mengurus)  apa  yang  di  perlukan  sesorang.  Sedangkan pengertian pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain.
Jadi dalam pelayanan, ada dua pihak yang saling berhadapan yaitu ada satu pihak yang berposisi sebagai  yang membutuhkan  sesuatu  dan  memenuhan/pemuasan, di  samping  ada  pula pihak  lain  yang bertindak  sebagai  pemberi  layanan  yang  menyediakan  jasa  dan  di  berikan  sebagai  upaya pemenuhan/pemuasannya. Di sini jelas menunjukan bahwa pelayanan berkenan dengan produk barang atau  jasa  yang  menjadi  kebutuhan  pihak  lain  dan  memerlukan  pemuasan  dari  pihak  penyedian  barang atau jasa tersebut.

## Pengertian Administrasi
Kata administrasi dalam bahasa Belanda “administratie” artinya segala kegiatan yang meliputi tulis menulis,  ketik  mengetik,  kearsipan,  surat  menyurat,  agenda  dan  pekerjaan  tata  usaha  kantor  lainnya. Menurut  Gie,  The  Liang  (2007)  administrasi  adalah  segenap  rangkaian  perbuatan  penyelenggaraan dalam  setiap  usaha  kerja  sama  sekelompok  manusia  untuk  mencapai  tujuan.  Sedangkan  menurut Sondang  P.  Siagian  (2019)  administrasi  adalah  proses  kerja  sama  antara  dua  orang  atau  lebih berdasarkan  rasionalitas  tertentu  untuk  mencapai  tujuan  bersama  yang  telah  ditentukan.  Pengertian administrasi  dalam  arti  sempit  adalah  segenap  rangkaian  kegiatan  yang  berkisar  pada  kegiatan  tata usaha  kantor  seperti  tulis  menulis,  pengetikan  surat  menyurat,  agenda  kearsipan,  pembukuan  dan  lain sebagainya.  Sedangkan  pengertian  administrasi  dalam  arti  luas  adalah  keseluruhan  proses,  mulai  dari proses  pemikiran,  proses  perencanaan,  pengaturan,  penggerakan,  pengawasan  sampai  pada  proses pencapaian tujuan. Berikut adalah pengertian administrasi menurut para ahli adalah sebagai berikut : a.  George  R.  Terry  (2005)  Administrasi  adalah  kegiatan  perencanaan,  pengendalian,  dan pengorganisasian  pekerjaan  perkantoran,  serta  penggerakan  mereka  yang  melaksanakannya  agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
b.  Sondang  P.  Siagian  (2019)  Administrasi  adalah  segala  bentuk  dari  proses  kerjasama  antara  dua individu atau lebih atas dasar rasionalitas terpilih untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Administrasi  adalah  kegiatan  dan  usaha  yang  meliputi  penetapan  tujuan  serta  penetapan  cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Disamping itu pengertian lain administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaran kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu.

## Pengertian Kependudukan
Kependudukan  adalah  hal  ihwal  yang  berkaitan  dengan  jumlah,  struktur,  umur,  jenis  kelamin, agama,  kelahiran,  perkawinan,  kehamilan,  kematian,  persebaran,  mobilitas  dan  kualitas  serta ketahanannya  yang  menyangkut  politik,  ekonomi,  sosial,  dan  budaya.  Pengelolaan  kependudukan  dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan  keluarga  untuk  mewujudkan  penduduk  tumbuh  seimbang  dan  mengembangkan  kualitas penduduk  pada  seluruh  dimensi  penduduk.  Perkembangan  kependudukan  adalah  kondisi  yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan,  pendidikan,  pekerjaan,  produktivitas,  tingkat  sosial,  ketahanan,  kemandirian,  kecerdasan, sebagai  ukuran  dasar  untuk  mengembangkan  kemampuan  dan  menikmati  kehidupan  sebagai  manusia yang  bertaqwa,  berbudaya,  berkepribadian,  berkebangsaan  dan  hidup  layak.  Udang-Undang  Dasar Pasal  26  Tahun  1945,  Penduduk  adalah  sekelompok  warga  Negara  yang  bertempat  tinggal  di  wilayah tertentu  yang  wilayah  tersebut  dijadikannya  domisili  atau  wilayah  sementara  dan  dapat  juga  untuk ditinggali secara menetap.

## Administrasi Kependudukan
Administrasi  Kependudukan  dalam  UU  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan  melelui  pendaftaran  penduduk,  pencatatan  sipil,  pengelolaan  informasi  administrasi kependudukan  serta  pendayagunaan  hasilnya  untuk  pelanyan  publik  dan  pembangunan  sektor  lain. Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  pada  hakikatnya memberikan  perlindungan  dan  pengakuan  terhadap  penentuan  status  pribadi  dan  status  hukum  atas setiap pristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia yang berada didalam atau luar wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI).
Untuk memeberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yag di alami oleh Penduduk Indonesia dan warna Negara Indonesia yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentamg Administrasi Kependudukan. Dokumen Kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh  Instansi  Pelaksana  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  sebagai  alat  bukti  autentik  yang  dihasilkan dalam  pelayanan  Penfadtaran  Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil.  Data  kependudukan  adalah  data
perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pendatatan  Sipil.  Pendaftaran  Penduduk  adalah  pencatatan  biodata  Penduduk,  pencatatan  atas Pelaporan  Peristiwa  Kependudukan  pendataan  penduduk  rentang  Administrasi  Kependudukan  serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
Peristiwa  Kependudukan  adalah  kejadian  yang  dialami  penduduk  yang  harus  dilaporkan  karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan  Kependudukan  lainnya  yang  meliputi  Pindah  data,  perubahan  alamat,  serta  status  tinggal terbatas  menjadi  tinggal  tetap.  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undzng Dasar 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan status hukum atas peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami penduduk  di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Administrasi  Kependudukan  Menurut  Mariati  Rahman  (2017:7)  dalam  arti  sempit  yaitu  sebagai kegiatan tata usaha kantor (Catat-mencatat, mengetik, menggandakan,surat-menyurat,dan sebagainya). Menurut  Reksohadiprawiro  dalam  mariati  Rahman  (2017:7)  administrasi  berarti  tata  usaha  yang mencakup setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan  memperoleh  pandangan  yang  menyeluruh  serta  hubungan  timbal  balik  antar  satu  fakta  dengan fakta lainnya.  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran  penduduk,  pencatatan  sipil  dan pengelolaan  informasiserta  pendayagunaan hasilnya  untuk pelayanan  publik  dan  pembangunan.  Dimana  pendaftaran  penduduk  adalah  pencatatan  biodata penduduk,  pencatatan  atas  pelaporan  peristiwa  kependudukan  dan  pendataan  penduduk  rentan administrasi kependudukan serta penerbitan.
Dokumen  kependudukan  adalah  berupa  kartu  indentitas  atau  surat  keterangan  kependudukan. Dokumen  kependudukan  merupakan  dokumen  resmi  yang  diterbitkan  oleh  instansi  pelaksana  yang mempunyai  kekuatan  hukum  sebagai  alat  bukti  autentik  yang  dihasilkan  dari  pelayanan  publik  dalam pendaftaran  kependudukan  dan  pencatatan  sipil.  Secara  umum  administrasi  kependudukan  memiliki  2 (dua) fungsi, yaitu:
a)Fungsi  hukum,  yaitu  memberikan  kepastian  hukum,  menjamin  keadilan  serta  memberikan kesejahteraan  kepada  penduduk  sesuai  dengan  martabat  kemanusiaan.  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependuduka.
b)Fungsi  registrasi,  memberikan  pengakuan  serta  pengesahan  status  perdata  seseorang  dan membentuk  data  mikro  bagi  proses  pembangunan,  guna  perumusan  kebijakan  yang  berwawasan kependudukan (people centred development)  .
Administrasi  di  artikan  sebagai  suatu  proses  pengorganisasian  sumber-sumber  sehingga  tugas bekerjaan Administrasi dalam organisasi tingkat apapun dapat  di laksanakan dengan baik. Proses akan melaksanakan  tiga  fungsi  utama  yang  berhubungan  erat  dengan  tiga  tingkatan  umum  dalam  hirarki formal.  Di  tingkat  atas  yaitu  fungsi  pengarahan  organisasi,  terutama  berkaitan  dengan  proses perencanan  jangka  panjang  dari  suatu  tujuan  yang  akan  di  capai.  Di  tingkat  menengah,  yaitu  fungsi manajemen  organisasi,  terutama  berkaitan  dengan  upaya  mempertahangkan  organisasi  sebagai  suatu pekerjaan  yang  terus  berlangsung  lama,  hal ini  yang  di  perlukan  oleh  staf  teknis  atau  profesional  yang terlibat  dalam  proses  produksi  (Hasil).  Di  tingkata  bawah  adalah  fungsi  pengawasan.  Dengan  kontak langsung  dengan  pekerja-pekerja  professional  dengan  teknis,  fungsi  pengawasan  mearahkan penggunaan sumber-sumber serta menjalin agar kegiatan-kegiatan professional dan teknis di laksanakan sesuai dengan standar yang telah di tetapakan.

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis
Penelitian  ini  merupakan  studi  kasus  dan  berdasarkan  sifat  data  maka  jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  deskriptif  ini  digunakan  untuk memperoleh  informasi  yang  aktual  secara  rinci  yang  melukiskan  gejala  yang  ada,  serta  pengumpulan data  dari  lapangan  melalui  observasi  dan  wawancara  untuk  kemudian  dianalisa  dan  menggambarkan cara  kualitas  pelayanan  administrasi  kependudukan  di  desa  tahalupu  kecamatan  huamual  belakang kabupaten seram bagian barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pembahasan Pelayanan Administrasi Kependudukan
Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan Kepala Desa Tahalupu, Bapak A. D mengatakan bahwa:
“Pelayanan  administrasi  kependudukan  yang  diberikan  atau  dilaksanakan  di  Negeri/Desa Tahalupu  sesuai  dengan  yang  telah  dicantumkan  dalam  tugas  pemerintah  Negeri/Desa  seperti Pembuatan surat pengantar KTP, surat pengantar KK, surat pengantar Akte Kematian, Surat Keterangan Kurang mampu, Pencatatan Biodata Penduduk, Perubahan KTP, surat pengantar kehilangan KK, Surat keterangan  pindah  datang,  surat  keterangan  pengangkatan  dan  pengesahan  anak  dan  lain- lain  ” (wawancara 02 Mei 2023)Berdasar hasil wawancara dengan sekretaris Negeri/Desa Tahalupu Bapak K. U  mengatakan  bahwa  pegawai  mengerjakan  tugas/pekerjaan  dengan  baik  sesuai  tugas  yang  diberikan dan sesuai dengan peraturan mentri.
Disisi lain Kepalah Desa juga mengatakan bahwa pelayanan administrasi kependudukan yang ada di Negeri/Desa Tahalupu sesuai yang telah dimuat dalam peraturan mentri.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  wawancara  penulis  dengan  Kaur  Pemerintahan,  Bapak  T.  D  yang mengatakan bahwa : “Pelayanan administrasi kependudukan yang kami laksanakan atau kerjakan sesuai dengan yang telah disebutkan dalam peraturan Mentri” (wawancara 02 Mei 2023)
Hal tersebut juga sesuai dengan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bagian Umum, Bapak E.  N  sebagai  petugas  yang  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  Negeri/Desa  Tahalupu,  yang mengatakan bahwa:
“Berdasarkan  pelayanan  yang  sudah  saya  kerjakan  selama  ini,  pelayanan  yang  ada  di Negeri/Desa Tahalupu adalah pembuatan seputaran surat pengantar, keterangan dan lainnya hal itu juga sesuai  dengan  yang  telah  disebutkan  dalam  peraturan  Mentri,  tentang  pelayanan  administrasi kependudukan di Negeri/Desa” (wawancara 02 Mei 2023)
Penulis  juga  melakukan  wawancara  dengan  salah  satu  masyarakat  yang  menerima  atau merasakan pelayanan administrasi kependudukan yang ada di Negeri/Desa Tahalupu, Bapak I. T  2023 yang mengatakan bahwa :
“Setahu  saya  pelayanan  yang  ada  di  Negeri/Desa  yaitu  tentang  pembuatan  surat  pengantar pembuatan  KTP,  Surat  pengantar  Pembuatan  KK,  Surat  Pengantar  Akte  Kematian  yang  mana  saya sendiri juga pernah mengurus surat Pengantar Pembuatan KK tersebut dan lain sebagainya, tetapi yang menjadi  masalah  juga  kami  sendiri  harus  kepusat  untuk  mengurus  kartu  KK  tersebut  ”  (wawancara  22 April  2023)

## Pelayanan Administrasi Kependudukan di Negeri/Desa Tahalupu
Prinsip-prinsip  pelayanan  yang  dimaksud  juga  dapat  kita  lihat  dalam  Undang-Undang  atau Keputusan Menteri.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2009,  atau  yang  lebih  jelasnya  lagi dalam  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  63  Tahun  2003  terdapat  beberapa prinsip pelayanan, adapun prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

## a. Kesederhanaan
Prosedur  atau  proses  pelayanan  diselenggarakan  secara  mudah,  cepat,  mudah  dipahami,  tidak berbelit-belit.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Negeri/Desa Tahalupu, Bapak A. D yang mengatakan bahwa :
“Pelayanan  yang  kami  berikan  baik  bidang  administrasi  kependudukan  maupun  di  bidang  lain-Nya cepat,  mudah  dipahami  oleh  masyarakat  dan  tidak  berbelit-belit,  meskipun  ada  di  dapati  pelayanan yang  belum  memuaskan  oleh  masyarakat  mungkin  dikarenakan  ada  kendala  yang  lain,  tetapi  untuk saat  ini  pelayanan  yang  kami  berikan  sudah  cepat,  mudah  dipahami  dan  tidak  berbelit- belit” (wawancara 02 Mei 2023)
Berikut wawancara penulis dengan Sekretaris Desa informan peneliti yaitu Sekretaris Desa, Bapak K. U  mengatakan  bahwa  : “Untuk  saat  ini  menurut  pengamatan  saya  pelayanan  administrasi kependudukan  yang  diberikan  oleh  pelaksana  dan  penyelenggara  seperti  kaur  pelayanan  sudah cepat, mudah, mudah dipahami oleh masyarakat dan tidak berbelit- belit ” (wawancara 03 Mei 2023) Wawancara  penulis  dengan  Kaur  Pemerintahan  Negeri/Desa  Tahalupu  yang  mengatakan  bahwa  : “Pelayanan  yang  kami  berikan  baik  bidang  administrasi  kependudukan  maupun  di  bidang  lainnya Alhamdulillah mudah, cepat, mudah dipahami oleh masyarakat dan tidak berbelit-belit, meskipun ada di  dapati  pelayanan  yang  belum  memuaskan  oleh  masyarakat  mungkin  dikarenakan  ada  kendala yang lain, akan tetapi untuk saat ini pelayanan yang kami berikan Alhamdulillah sudah cepat, mudah, mudah dipahami dan tidak berbelit- belit” (wawancara 02 Mei 2023)
Berikut  wawancara  yang  penulis  lakukan  dengan  pegawai  Bagian  Umum  pelayanan,  Bapak  T.  D mengatakan bahwa :
“Pelayanan  administrasi  yang  kami  berikan  selama  ini  sudah  cepat,  mudah,  mudah  dipahami  dan tidak berbelit-belit, mungkin ada juga yang didapati oleh masyarakat pelayanan yang berbelit-belit dan kurang cepat dikarenakan kadang-kadang saya tidak ada ditempat misalnya seperti saya kekota atau piru dan lain sebagainya” (wawancara 03 Mei 2023)
Disisi  lain  peneliti  juga  melakukan  wawancara  dengan  masyarakat  yang  merupakan  pihak  penerima pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara atau pelaksana pelayanan.
Berikut  wawancara  penulis  dengan  masyarakat  Negeri/Desa  Tahalupu,  Ibu  N.  W  yang  mengatakan bahwa  : “Pelayanan  yang  diberikan  oleh  penyelenggara  atau  pelaksana  yang  ada  di  Kantor  Desa sudah  cepat,  mudah  kami  pahami  dan  tidak  berbelit.  Kami  hanya  mengatakan  kepada  pegawai pelayanannya  keperluan  kami  dan  hari  itu  juga  surat  atau  keperluan  yang  kami  butuhkan  tersebut langsung selesai” (wawancara 17 April 2023)
Wawancara penulis dengan  masyarakat, Bapak I. T mengatakan bahwa : “Pada saat saya mengurus Surat Pengantar kartu Keluarga (KK) terlambat selesainya karena harus menunggu aparat desa yang bertugas dibidang  tersebut  datang  padahal  kita  tahu  sendiri  file  atau  contoh  surat  tersebut  biasanya sudah ada di komputer. Akan tetapi saya harus menunggu pihak yang bersangkutan datang terlebih dah ulu padahal saya sangat memerlukan surat tersebut” (wawancara 22 April 2023) Wawancara  penulis  dengan    masyarakat,  Bapak  S.  U    mengatakan  bahwa  : “Pelayanan  yang diberikan  oleh  penyelenggara  atau  pelaksana  yang  diberikan  saat  ini  masih  berbelat- belit” (wawancara 22 April 2023)
Wawancara  penulis  dengan    masyarakat,  Ibu  J.  M    beliau  mengatakan  bahwa  : “Menurut  saya  tidak terlalu berbelat-belit, pada saat saya pergi kekantor desa untuk melakukan surat keterangan mereka cepat meresponnya” (wawancara 22 April 2023) Wawancara  penulis  dengan    masyarakat,  Bapak  K.  U    beliau  mengatakan  bahwa  : “Menurut  saya berbelat-belit  untuk  saat  ini pemerinta desa melakukan  pelayanan  masih  bersifat memihak  sehingga kami yang bukan saudara atau keluarnya sangat sulit” (wawancara 19 April 2023) Wawancara  penulis  dengan    masyarakat,  Bapak  A.  D  beliau  mengatakan  bahwa  :“Menurut  saya pelayanan yang diberikan masih berbelat- belit kami datang ke kantor, pelayanan yang berikan lama” (wawancara 23 April 2023)
Wawancara  penulis  dengan    masyarakat,  Bapak  R.  J  beliau  mengatakan  bahwa  : “Menurut  saya kurang  berbelat-belit  hanya  saja  kami  datang  untuk  membut  surat  apapun  kami  menunggu  cukup lama untuk membuat surat tersebut” (wawancara 20 April 2023)
Wawancara  penulis  dengan    masyarakat,  Bapak  A.  N  beliau  mengatakan  bahwa  : “Untuk pelayanan menurut  saya,  tidak  terlalu  dipersulit  atau  berbelat-belit  karena  itu  kepentingan  masyarakat,  yang dilakukan oleh pemerintah desa cukup baik” (wawancara 20 April 2023) Wawancara penulis dengan  masyarakat, Bapak I. N beliau mengatakan bahwa : “Menurut saya cukup baik  untuk  saat  ini  ketika  kita  ke  kantor  untuk  mengadu  apa  yang  kita  inginkan  suda  pasti  dilayani dengan baik meski sedikit lama” (wawancara 22 April 2023)
Di samping itu penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat, Bapak I. T  yang mengatakan bahwa : “Untuk kejelasan dan kepastian dalam pelayanan menurut saya tidak ada, karena kebanyakan pada  saat  kami  ingin  mengurus  surat  atau  keperluan  tersebut  baru  diberitahu  oleh  aparat  desa tentang  persayaratannya,  begitupun  disekitaran  kantor  Desa  atau  papan  informasi  tidak  ada pemeberitahuan  tentang  persyaratan  pengurusan  surat  dan  lain  sebagainya”  (wawancara  22  April 2023)

## c.  Kepastian waktu
Penyelesain  pelayanan  harus  sesuai  dengan  waktu  yang  telah  ditentukan  oleh  pihak  pelaksana. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa, Bapak A. D mengatakan bahwa :
“Dari  pengamatan  yang  kami  lihat  sepertinya  penyelesaian  keperluan  masyarakat  selalu  selesai  di hari  tersebut  juga  kecuali  kami  tidak  ada  di  tempat,  jadi  kemungkinan  besar  pegawai  pelayanan meminta  waktu  agar  surat  tersebut  dapat  kami  tanda  tangan.  Setelah  kami  tanda  tangan  maka pegawai  pelayanan  segera  memberikan  kepada  masyarakat  yang  memerlukan  tersebut,  dari  situ dapat kita lihat bahwa kepastian waktu pelayanan sudah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan” (wawancara 02 Mei 2023)
Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa, Bapak K. U hasil wawancara tersebut mengatakan bahwa :
“Biasanya  waktu  penyelesaian  keperluan  masyarakat  dapat  kami  selesaikan  di  hari  itu  juga  kecuali pegawai dan Sekdes tidak ada di kantor jadi tidak ada tanda tangan, pegawai ataupun Sekdes maka kami meminta waktu kepada masyarakat dalam penyelesaian surat tersebut misalnya kami meminta waktu  satu  hari  atau  kami  menyuruh  untuk  kembali  besok  pagi  untuk  mengambil  surat  tersebut  dan besok surat tersebut sudah kami selesaikan serta sudah ditanda tangini oleh Kades maupun Sekdes. Intinya untuk saat ini kepastian waktu dalam pelayanannya sudah sesuai” (wawancara 03 Mei 2023) Wawancara  penulis  pegawai/kaur  Pemerintahan,  Bapak  E.  N  mengatakan  bahwa  : “Biasanya  waktu yang  kami  butukan  untuk  penyelesaian  keperluan  masyarakat  tidak  lama  bisa  hari  itupun  bisa  kami buat tergantung masyarakat yang memerlukan”(wawancara 02 Mei 2023)
Wawancara penulis pegawai bagian Umum, Bapak T. D mengatakan bahwa : “Kami sebagai pegawai selalu melayani masyarakat dengan tepat waktu biasanya tergantung masyarakat itu sendiri diabilnya kapan”( wawancara 02 Mei 2023)

## d. Akurasi
Produk  pelayanan  publik  diterima  dengan  sah,  tepat  dan  benar.  Hal  ini  dapat  kita  lihat  dari  hasil wawancara  peneliti  dengan  pelaksana  pelayanan  maupun  penerima  layanan,  adapun  hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut :
Wawancara  penulis  dengan  Kepala  Desa,  Bapak  A.  D  yang  mengatakan  bahwa  : “Dari  hasil pengamatan saya pribadi sepertinya sudah diterima dengan tepat, sah dan benar hal itu terlihat dari kemampuan  pegawai  dalam  memberikan  hasil  pelayanan  yang  memuaskan  bagi  masyarakat” (wawancara 02 Mei 2023)
Adapun  penulis  melakukan  wawancara  dengan  Sekretaris  Desa,  Bapak  K.  U  yang  mengatakan bahwa : “Sepertinya produk pelayanan publik atau bentuk pelayanan yang telah kami luncurkan sudah diterima dengan sah, tepat dan benar dan ketepatan dan kemampuan aparat yang  bertugas dibidang tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, meskipun ada beberapa pegawai belum terlalu paham dengan alat- alat yang ada, seperti kumputer dan lain sebagainya” (wawancara 03 Mei 2023) Wawancara  penulis  dengan  kaur  pemerintahan,  Bapak  E.  N  yang  mengatakan  bahwa  : “Pelayanan yang  kami  berikan  suda  diterima  dengan  baik  dan  benar  meski  ada  beberapa  yang  belum  bisa menggunakan alat- alat, seperti kumputer” (wawancara 02 Mei 2023) Wawancara  penulis  dengan  bagian  Umum,  Bapak  T.  D  yang  mengatakan  bahwa  : “Untuk  masalah pelayanan kami  lakukan dengan baik, dan benar sesuai yang kami bisa lakukan” (wawancara 02 Mei 2023)
Wawancara  penulis  lakukan  dengan  masyarakat,  Bapak  I.  T    mengatakan  bahwa  : “Bentuk  atau produk  pelayanan  yang  diberikan  oleh  aparat  desa  sepertinya  sudah  sesuai  dengan  yang  kami inginkan meskipun masih ada didapati kurangnya kemampuan pihak aparat desa dalam memberikan pelayanan  yang  bagus,  Seperti  dalam  terhambatnya  waktu  pembuatan  surat  yang  delah  disepakati bersama” (wawancara 22 April 2023)
Wawancara  penulis  dengan  masyarakat,  Bapak  S.  U  yang  mengatakan  bahwa  : “Pelayanan  yang diberikan kepada masyarakat suda cukup baik, tepat dan benar” (wawancara 22 April 2023) Wawancara  penulis  dengan  masyarakat,  Bapak  K.  U  yang  mengatakan  bahwa  : “Menurut  saya pelayanan  yang  diberikan  suda  baik  dan  benar  untuk  diterimah  masyarakat  meskipun  ada  sedikit kendala kita menunggu” (wawancara 19 April 2023) Wawancara penulis dengan masyarakat, Ibu J. M yang mengatakan bahwa : “Menurut pelayanan yang dilakukan suda baik dan benar dalam melayani kami sebagai masyar akat” (wawancara 19 April 2023) Wawancara penulis dengan (BPD), Bapak I. L yang mengatakan bahwa : “Kami sebagai anggota yang membantu  dalam  hal  pelayanan  juda  suda  pasti  akan  melakukan  hal  itu  agar  masyarakat  bisa mendapatkan rasa aman dan tepat dalam pelayanan” (wawancara 02 Mei 2023)
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dapat  kita  simpulkan  bahwa  akurasi  atau  produk  pelayanan publik atau lebih tepatnya kemampuan seseorang untuk mengarahkan pelayanan publik kearah yang lebih  bagus  sudah  diterima  dengan  sah  dan  benar  oleh  masyarakat.  Meskipun  terdapat  kendala- kendala dalam menjalankan produk atau bentuk pelayanan publik tesebut akan tetapi sedikit tidaknya sudah mencapai tujuan yang diinginkan.

## e.  Keamanan
Pelayanan  yang  diberikan  oleh  pelaksana  atau  penyelengara  bersifat  aman,  nyaman  dan  dan  di dasari  oleh  jaminan  hukum.  Dalam  hal  ini  maka  sesuai  dengan  wawanacara  yang  peneliti  lakukan dengan Kepala Desa dan Sekeretaris Desa. Hasil wawancara tersebut menyebutkan sebagai berikut : Wawancara  penulis  dengan  Kepala  Desa,  Bapak  A.  D  mengatakan  bahwa  : “Untuk  saat  ini  bisa dikatakan  pelayanan  yang  kita  berikan  kepada  masyarakat  sudah  pasti  nyaman  dan  aman,  hal  itu dapat kita lihat ketika barang-barang masyarakat tertinggal di Kantor Desa tidak akan hilang meskipun besoknya  sekalian  mereka  barang  tersebut masih  tetap ada  sampai  datang  sendri  untuk  mengambil barang tersebut di kantor ini” (wawancara 02 Mei 2023) Wawancara  penulis  dengan  Sekretaris  Desa, Bapak  K.  U  mengatakan  bahwa  :“pelayanan  yang diberikan  selama  ini  sudah  nyaman  dan  aman,  hal  itu  dapat  dilihat  dari  kurangnya  komplain masyarakat terhadap kami pegawai yang ada dikantor ini”( wawancara 01 Mei 2023) Pegawai pelayanan kaur pemerintahan, Bapak E. N  juga mengatakan bahwa : “Pelayanan yang kami berikan sepertinya sudah aman dan masyarakat juga merasa nyaman dengan pelayanan yang kami berikan” (wawancara 02 mei 2023)
Wawancara penulis dengan pegawai pelayanan bagian umum, Bapak T. D juga mengatakan bahwa : “Pelayanan  yang  diberikan  suda  pasti  aman  dan  nyaman  yang  diterima  oleh  masyarakat  kami sebagai pegawai akan menjamin itu” (wawancara 02 Mei 2023)
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  penulis  lakukan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat keamanan  dan  kenyamanan  dalam  pelayanan  administrasi  kependudukan  di  Negeri/Desa  Tahalupu sudah  lumayan  bagus.  Begitupun  dengan  poin  keamanan  dalam  prinsip-prinsip  pelayanan  sudah diterapkan oleh pihak penyelenggara atau pelaksana pelayanan yang ada di Neger/Desa Tahalupu.

## f. Tanggung jawab
Setiap  yang  telah  ditunjuk  sebagai  penyelenggara  atau  pelaksana  pelayanan  publik  harus bertanggung  jawab  penuh  atas  penyelenggara  dan  penyelesaian  tentang  persoalan  atau  keluhan masyarakat.  Hal  ini  dapat  kita  lihat  dari  hasil  wawancara  yang  telah  penulis  lakukan.  Adapun  hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :
Wawancara penulis dengan Kepala Desa, Bapak A. D mengatakan bahwa : “Jika berbicara dari segi tanggung  jawab  menurut  saya  pribadi,  pegawai  pelayanan  atau  aparat  yang  lainnya  sudah  cukup bertanggung jawab atas wewenang atau kedudukan yang telah mereka lakukan” (wawancara 02 Mei 2023)
Wawancara penulis dengan Sekretaris Desa, Bapak K. U mengatakan bahwa : “Menurut saya aparat yang  bertugas  dibidang  pelayanan  sudah  sangat  bertanggung  jawab  meskipun  belum  maksimal, karena  manusia  tetap  memiliki  kekurangan  itu  yang  harus  kita  pahami  terlebih  dahulu.  Akan  tetapi menurut  saya  aparat  yang  bertugas  dibidang  pelayanan  atau  lebih  tepatnya  kaur  pemerintahan pelayanan sudah menu njukkan rasa tanggung jawabnya dengan baik” (wawancara 01 Mei 2023) Wawancara  penulis  dengan  Kaur  pemerintahan  Pelayanan,  Bapak  E.  N    mengatakan  bahwa  : “Ya saya selaku pegawai yang ditunjuk untuk melayani masyarakat harus bertanggung jawab, karena itu merupakan amanah yang telah diberikan kepada saya. Jadi saya harus bertanggung jawab ketika ada persoalan dan keluhan masyarakat tentang pelayanan administrasi” (wawancara 02 Mei 2023) Wawancara penulis dengan bagian Umum Pelayanan, T. D Bapak mengatakan bahwa : “Kami selaku pegawai ditunjuk untuk membantu/melayani masyarakat saya akan melakukan tanggung jawab suda di  berikan  kepada  saya  selaku  membantu  masyarakat  dalam  hal  pelayanan”  (wawancara  02  Mei 2023)

## g.  Kelengkapan sarana dan prasarana
Untuk  mendapatkan  hasil  yang  memuaskan  misalnya  di  bidang  pelayanan  atau  hal  lainnya  maka setidaknya di Kantor Desa sudah tersedia sarana dan prasarana kerja, misalnya peralatan kerja dan alat  pendukung  lainnya  yang  memadai  termasuk  penyediaan  sarana  teknologi  informasi  dan komunikasi.  Hal  ini  sebagaimana  wawancara  yang  telah  peneliti  lakukan,  adapun  hasil  wawancara yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut :
Wawancara  penulis  dengan  Kepalah  Desa,  Bapak  A.  D  mengatakan  bahwa  : “Untuk  saat  ini  sarana dan  prasarana  yang  kita  miliki  masih  sangat  minim,  apalagi  seperti  ruang  tunggu  kita  belum mempunyai  ruang  tunggu  khusus  untuk  masyarakat  tetapii  kita  memanfaatkan  ruang  kerja  aparat desa sebagai ruang tunggu untuk masyarakat” (wawancara 02 Mei 2023) Wawancara  penulis  dengan  Sekretaris  Desa,  Bapak  K.  U  mengatakan  bahwa  : “Berbicara  tentang sarana  dan  prasarana  inilah  yang  menjadi  faktor  penghambat  yang  utama  dalam  pelaksanaan pelayanan,  komputer  untuk  saat  ini  kita  hanya  mempunyai  satu  unit  meskipun  ada  laptop  tetapi laptopnya  ada  juga  yang  sudah  rusak.  Apalagi  berbicara  ruang  tunggu,  untuk  saat  ini  kita  belum mempunyai ruang tunggu khusus untuk masyarakat” (wawancara 03 Mei 2023) Wawancara  penulis  dengan  kaur  Pemerintahan,  Bapak  E.  N  mengatakan  bahwa  : “Sarana  dan prasarana  seperti  komputer  di  tempat  kita  ini  masih  sangat  kurang,  kita  hanya mempunyai  satu  unit komputer dan satu unit laptop. Sehingga dengan hal demikian untuk mengoptimalkan pelayanan kita sangat susah karena terkendala di bidang sarana dan prasarana. Untuk ruang tunggu kita juga belum mempunyai ruang tunggu yang khusus” ( wawancara 02 Mei 2023) Wawancara  penulis  dengan  bagian  Umum, Bapak  T.  D mengatakan bahwa  : “Sarana dan prasarana seperti  komputer  di  tempat  kita  ini  masih  sangat  kurang,  kita  hanya  mempunyai  satu  unit  komputer dan  satu  unit  laptop,  sarana  dan  prasarana.  Untuk  ruang  tunggu  kita  juga  belum  mempunyai  ruang tunggu yang khusus” ( wawancara 02 Mei 2023)
Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasaran  yang  ada  di  Kantor  Desa  Tahalupu  dalam  bidang  pelayanan  publik  masih  sangat  belum memadai  hal  itu  dapat  kita  lihat  dari  hasil  wawancara  yang  telah  peneliti  lakukan.  Dapat  juga
dikatakan  bahwa  sarana  dan  prasarana  yang  menjadi  faktor  penghambat  dalam  pelayanan administrasi kependudukan di Negeri/Desa Tahalupu.

## h.  Kemudahan akses
Tempat atau lokasi mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi informatika dan informasi untuk mendapatkan pelayanan. Hal tersebut dapat kita lihat dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan, adapun wawancara tersebut adala sebagai berikut : Wawancara  penulis penulis dengan Kepala Desa, A. D mengatakan bahwa : “Untuk lokasi kita sangat mudah dijangkau dan posisi atau letak kantornya juga lumayan dekat  dengan dusun-dusun yang ada di Negeri/Desa Tahalupu saat ini” (wawancara 02 Mei 2023) Wawancara  penulis  dengan  Sekretaris  Desa,  Bapak  K.  U  mengatakan  bahwa  : “Lokasi  atau  posisi Kantor  Desa  sangat  mudah  di  jangkau  oleh  masyarakat  yang  menginginkan  keperluan  di  Kantor Desa, akan tetapi untuk saat ini ketika masyarakat menginginkan surat keterangan dan lainnya tidak mengajukannya  lewat  teknologi  informasi  seperti  ponsel  dan  semacamnya  akan  tetapi  masyarakat harus datang langsung ke Kantor” (wawancara 03 Mei 2023)
Wawancara  penulis  dengan  Kaur  Pemerintahan,  Bapak  E.  N  mengatakan  bahwa  : “Mengenai  posisi kantor atau lokasi sangat mudah di jangkau akan tetapi jika menginginkan surat keterangan maupun surat pengantar belum bisa menggunakan aplikasi atau semacamnya tetap harus datang langsung ke Kantor Desa” (wawancara 02 Mei 2023)
Wawancara  penulis  dengan  Kaur  Bagian  Umum,  Bapak  T.  D  Pelayanan  mengatakan  bahwa :“Mengenai lokasi sangat mudah di jangkau akan tetapi jika menginginkan surat keterangan maupun surat pengantar belum bisa menggunakan aplikasi atau semacamnya tetap harus datang langsung ke Kantor Desa” (wawancara 02 Mei 2023)
Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat,  Bapak I. T mengatakan bahwa : “Posisi Kantor Desa dan lokasinya sangat mudah untuk kami jangkau meskipun dengan berjalan kaki juga bisa pergi ke Kantor Desa Tahalupu untuk mengurus surat. Akan tetapi untuk saat ini kami belum bisa  mengajukan  pembuatan  surat  lewat  aplikasi  atau  lain  sebagainya,  kami  harus  mendatangi langsung ka ntor Desa” (wawancara 22 April 2023)

## i.   Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan
Pemberian  layanan  harus  bersifat  sopan,  santun,  disiplin  dan  ramah.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan, adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut : Wawancara penulis dengan kepalah Desa, Bapak A. D mengatakan bahwa :“Aparat Desa untuk saat ini sudah lumayan disiplin dan sikap yang diberikan kepada masyarakat juga sudah sopan dan ramah untuk itu pelayanan berjalan dengan baik” (wawancara 02  Mei 2023)
Wawancara penulis dengan Sekretaris Desa, Bapak K. U mengatakan bahwa : “Menurut pengamatan saya pribadi sikap kesopanan dan keramahan maupun kedisiplinan pihak pelaksana pelayanan publik sudah lumayan bagus dan cukup baik” pada tanggal 03 Mei 2023) Wawancara  penulis  dengan  Kaur  Pemerintahan,  Bapak  E.  N  mengatakan  bahwa  : “Jika  tidak  ada kendala dan keperluan mendesak maka saya selalu ada di kantor pada waktu yang telah di tentukan, selain  itu  kita  sebagai  pelayan  masyarakat  tentu  harus  memiliki  sikap  sopan  dan  ramah  kepada masyarakat yang mau melakukan pelayanan” (wawancara 02 Mei 2023) Wawancara penulis dengan Bagian Umum, Bapak T. D Pelayanan mengatakan bahwa : “Kami selalu ada  dikantor  desa  kalau  tidak  ada  keperluan  lain,  selain  kami  jua  sopan  dan  ramah  terhadap masyarakat yang melakukan pelayanan” (wawancara 02 Mei 2023)
Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat,  Bapak I. T mengatakan bahwa : “Kedisiplinan, untuk saat ini yang saya lihat belum terlalu disiplin karena  setiap kita datang kekantor untuk membuat surat kita harus menunggu mereka yang membuat surat itu datang baru bisa kami di layani,  untuk  kesopanan  dan  keramahan  suda  cukup  baik  untuk  melayani  kami  yang  datang  ke kantor” (wawancara 22 April 2023)
Wawancara penulis dengan masyarakat, Ibu S. D mengatakan bahwa : “Kedisiplinan, cukup baik, kita datang mereka suda ada dikantor kesopanan dan keramahan suda baik menurut saya” (wawancara 23  April  2023).  Wawancara  penulis  dengan  masyarakat,  Ibu  N.  W  yang  mengatakan  bahwa : “Kedisiplinan,  suda  disiplin  ketika  kita  ke  kantor  mereka  selalu  ada  di  tempat,  kesopanan  dan keramahan mereka sangat sopan dan ramah dalam hal pelayanan” (wawancara 17 April 2023) Wawancara  penulis    dengan  masyarakat,  Bapak  K.  U  yang  mengatakan  bahwa  : “Kedisiplinan, menurut  saya  cukup  disiplin,  kesopanan  dan  keramahan  saat  melayani  masyarakat  cukup  baik  ” (wawancara 19 April 2023)
Wawancara  penulis  dengan  masyarakat,  Ibu  J.  M  yang  mengatakan  bahwa  : “Menurut  saya  untuk kedisiplinan,  lumayan  disiplin,  menggutupun  juga  dengan  kesopanan  dan  keramahan  mera  saat sopan ramah kepada kami” (wawancara 19 April 2023)
Wawancara  penulis  dengan  masyarakat,  Bapak  A.  D  yang  mengatakan  bahwa  : “Untuk  kedisiplinan, menurut  saya  cukup  baik  dalam  melakukan  pelayana,  dan  kesopanan  dan  keramahan  juga  mereka selalu ramah dan sopan kepada kami yang datang ke kantor” (wawancara 23 April 2023) Wawancara penulis dengan masyarakat, Bapak S. D yang mengatakan bahwa : “Kedisiplinan pegawai cukup baik untuk saat ini ketika saya ke kantor desa untuk membuat surat apapun itu mereka selalu ada ditempat”(wawancara 23 April 2023)
Wawancara  penulis  dengan  masyarakat,  Bapak  R.  J  yang  mengatakan  bahwa  : “Untuk  Kedisiplinan, sendiri  menurut  saya  belum  terlalu  baik  mereka  sering  terlambat  datang  kekantor  sehingga  kami harus  menuggu  yang  bersangkutan,  kesopanan  dan  keramahan  suda  cukup  baik  dalam  hal pelayanan” (wawancara 20 April 2023)
Wawancara  penulis  dengan  (BPD),  Bapak  A.  H  mengatakan  bahwa  : “Kedisiplinan  kami  selalu usahakan  datang  tepat  waktu  agar  masyarakatpun  tidak  terlalu  menunggu,  kesopanan  dan keramahan kami selalu terapkan itu akar masyarakat merasa nyaman” (wawancara 02 Mei 2023) Wawancara penulis dengan (BPD), Bapak I. L mengatakan bahwa : “Kedisiplinan kami selalu datang tepat  waktu,  kecuali  ada  hal  tidak  bisa  kami  tinggalkan,  kesopanan  dan  keramahan  kami  selalu bersipat seperti itu agar masyarakat merasa aman dan nyaman” (wawancara 02 Mei 2023) Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat  kedisiplinan,  kesopanan  dan keramahan  yang  telah  ditampilkan  oleh  pihak  penyelenggara  atau  pelaksana  kepada  masyarakat yang  memiliki  keperluan  sudah  bagus,  meskipun  ada  empat  dari  masyarakat  mengatakan  bahwa pihak pelaksana masih ada yang belum disiplin.

## j.  Kenyamanan
Perkarangan  atau  lingkungan  pelayanan  harus  teratur,  tertib  dan  nyaman,  bersih,  rapi  dan  sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti tempat ibadah, tempat parkir, toilet dan lain sebagainya. Hal ini dapat kita lihat dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan pihak pelaksana dan masyarakat, adapun wawancara tersebut adalah sebagai berikut : Wawancara  penulis  dengan  Kepala  Desa,  Bapak  A.  D  mengatakan  bahwa  : “Perkarangan  atau lingkungan  yang  kami  miliki  teratur,  tertib,  nyaman,  bersih,  rapi  dan  sehat,  akan  tetapi  fasilitas pendukung seperti tempat ibadah, dan lain-lain belum ada Untuk toilet bisa dipakai toilet yang ada di kantor” (wawancara 02 Mei 2023)
Wawanca penulis dengan Sekretaris Desa, Bapak K. U mengatakan bahwa : “Untuk lingkungan sudah teratur,tertib,nyaman  rapi  dan  bersih  akan  tetapi  fasilitas  pendukung  seperti  yang  disebutkan  belum ada kecuali toilet, karena toilet bisa dipakai toilet yang ada disini” (wawancara 03 Mei 2023)
Wawancara  penulis  dengan  Kaur  Pemerintahan,  Bapak  E.  N  mengatakan  bahwa  : “Sepertinya lingkungan  yang  ada  disini  sudah  teratur,  tertib,  rapi,  nyaman  dan  bersih  akan  tetapi  sayangnya fasilitas pendukung seperti tempat ibadah, parkir belum ada kecuali toilet yang ada” (wawancara 02 Mei 2023) Wawancara  penulis  dengan  bagian  Umum,  Bapak  E.  N  mengatakan  bahwa  : “Lingkungan  yang  ada disini sudah teratur, tertib, rapi, nyaman dan bersih akan tetapi sayangnya fasilitas pendukung seperti tempat ibadah, parkir belum ada kecuali toilet yang suda ada” (wawancara 02 Mei 2023) Adapun hasil wawancara penulis dengan masyarakat Negeri/Desa Tahalupu, Bapak I. T mengatakan bahwa : “Pada saat kami ke Kantor Desa yang tujuannya untuk mendapatkan pelayanan kami melihat perkarangan  atau  lingkungan  yang  di  tempat  tersebut  teratur,  tertib,  nyaman,  bersih  dan  rapi  tetapi untuk  fasilitas  seperti  tempat  ibadah,  parkir belum  ada.  Begitupun  ketika  kami  ingin  buang  air  besat atau  kecil  kami  masih  menggunakan  toilet  yang  ada  di  Kantor  toilet  khusus  untuk  masyarakat sepertinya belum a da” (wawancara 22 April 2023) Wawancara  penulis  dengan  masyarakat,    Bapak  S.  U  mengatakan  bahwa  : “Saat  kita  datang  ke kantor untuk mendapat pelayanan saya meliha perkarangan atau lingkungan yang di tempat tersebut teratur, tertib, nyaman, bersih dan rapi tetapi untuk fasilitas seperti tempat ibadah, parkir belum ada,  ” (wawancara 22 April 2023) Wawancara penulis dengan masyarakat, Ibu S. D mengatakan bahwa : “Perkarangan atau lingkungan yang  di  tempat  tersebut  teratur,  tertib,  nyaman,  bersih  dan  rapi  tetapi  untuk  fasilitas  seperti  tempat ibadah, parkir belum ada.” (wawancara 23 April 2023) Wawancara  penulis  dengan  Masyarakat,  Bapak  K.  U  mengatakan  bahwa  : “Menurut  saya perkarangan  atau  lingkungan  yang  di  tempat  tersebut  teratur,  tertib,  nyaman,  bersih  dan rapi.” (wawancara 19 April 2023)
Wawancara  penulis  dengan  masyarakat,  Ibu  N.  W  yang  mengatakan  bahwa  : “Menurut  saya perkarangan  atau  lingkungan  yang  di  tempat  tersebut  cukup    teratur,  tertib,  nyaman,  bersih” (wawancara 17 April 2023)
Wawancara  penulis  dengan  masyarakat,  Bapak  A.  D  yang  mengatakan  bahwa  : “Untuk perkarangan atau  lingkungan  yang  di  tempat tersebut menurut  saya  teratur,  tertib,  nyaman,  bersih dan  rapi  tetapi untuk fasilitas mungkincaman toilet” (wawancara 23 April 2023) Wawancara penulis dengan masyarakat, Ibu J. M yang mengatakan bahwa : “Untuk perkarangan atau lingkungan  yang  ditempat  tersebut  teratur,  bersih,  cukup  rapi,  tertib,  dan  nyaman”  (wawancara  19 April 2023)
Wawancara  penulis  dengan  masyarakat,  Bapak  R.  J  yang  mengatakan  bahwa  : “Untuk perkarangan atau  lingkungan  yang  di  tempat  tersebut  teratur,  tertib,  nyaman  dan  bersih.”  (wawancara  20  April 2023)
Wawancara penulis dengan masyarakat, Bapak A. N yang mengatakan bahwa : “Saat kami ke kantor untuk  membuat  surat  yang  kami  perlukan.    Perkarangan  atau  lingkungan  yang  ditempat  tersebut teratur dan tertib” (wawancara 20 April 2023)
Wawancara  penulis  dengan  masyarakat,  Bapak  I.  N  yang  mengatakan  bahwa  : “Perkarangan  atau lingkungan yang di tempat tersebut teratur, tertib, nyaman, bersih dan rapi me nurut saya” (wawancara 22 April 2023)
Wawancara  penulis  dengan  masyarakat,  Bapak  A.  U  yang  mengatakan  bahwa  :“Menurut  saya perkarangan atau lingkungan yang di tempat tersebut teratur, tertib, nyaman, bersih dan rapi senang di lihat.” (wawancara 25 April 2023)
Wawancara  penulis  dengan  masyarakat,  Bapak  A.  U  yang  mengatakan  bahwa  : “Menurut  saya perkarangan  atau  lingkungan  yang  di  tempat  tersebut  teratur,  tertib,  bersih  dan  rapi  tetapi” (wawancara 26 April 2023)
Wawancara  penulis  dengan  masyarakat,  Bapak  A.  M  yang  mengatakan  bahwa  : “Perkarangan  atau lingkungan yang di tempat tersebut teratur, tertib, nyaman,rapi dan bersih” (wawancara 27 April 2023) Wawancara  penulis  dengan  masyarakat,  Bapak  K.  H  yang  mengatakan  bahwa  : “Menurut  saya perkarangan  atau  lingkungan yang  di  tempat  tersebut  cukup  rapi  dan  jugah  bersuh  nyaman” (wawancara 30 April 2023)
Wawancara  penulis  dengan  (BPD),  Bapak  A.  H  mengatakan  bahwa  : “Perkarangan  atau  lingkungan yang di tempat tersebut teratur, tertib, nyaman, bersih dan rapi tetapi kami selalu berikan nyamanan kepada masyarakat ” (wawancara 02 Mei 2023) Wawancara  penulis  dengan  (BPD),  Bapak  I.  L  mengatakan  bahwa  : “Untuk  perkarangan  atau lingkungan  yang  di  tempat  tersebut  teratur,  tertib,  nyaman,  rapi  tetapi  untuk  fasilitas  seperti  tempat iba dah,  parkir  belum  ada  kami  selalu  menjaga  lingkungan  agar  selalu  bersih”  (wawancara  02  Mei 2023)
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  masyarakat  sudah  merasakan kenyamanan  dibidang  lingkungan  dan  perkarangan  meskipun  fasilitas  pendukung  seperti  tempat ibadah,  tempat  parkir  dan  toilet  khusus  untuk  masyarakat  belum  ada.  Akan  tetapi  setidaknya  poin prinsip pelayanan sudah terpenuhi.

## Faktor  Penghambat  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  di  Desa  Tahalupu  Kecamatan Huamual Belakang Kebupaten Seran Bagian Barat.
Berdasarkan  observasi  dan  wawancara  yang  telah  peneliti  lakukan  di  Negeri/Desa  Tahalupu, berikut  beberapa  faktor  penghambat  dalam  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  di  Negeri/Desa Tahalupu Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seran Bagian Barat adalah sebagai berikut:
a. Sarana dan prasarana
Faktor  penghambat  pelayanan  administrasi  kependudukan  di  Negeri/Desa  Tahalupu  yaitu  mengenai sarana  dan  prasarana.  Yang  mana  di  Kantor  Desa  Tahalupu,  masih  kurangnya  komputer  sehingga menyulitkan  Pegawai  pelayanan  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang membutuhkan. Begitupun dengan belum tersedianya ruang tunggu dan tempat parkir. Wawancara  penulis  dengan  Kepala  Desa,  Bapak  A.  D  mengatakan  bahwa  : “Untuk  saat  ini  sarana dan  prasarana  yang  kita  miliki  masih  sangat  minim,  apalagi  seperti  ruang  tunggu  kita  belum mempunyai ruang tunggu khusus untuk masyarakat tetapi kita memanfaatkan ruang kerja aparat desa sebagai ruang tunggu untuk masyarakat” (wawancara 02 Mei 2023) Wawancara  penulis  dengan  Sekretaris  Desa,  Bapak  K.  U  mengatakan  bahwa  : “Berbicara  tentang sarana  dan  prasarana  inilah  yang  menjadi  faktor  penghambat  yang  utama  dalam  pelaksanaan pelayanan,  komputer  untuk  saat  ini  kita  hanya  mempunyai  satu  unit  meskipun  ada  laptop  tetapi
laptopnya  ada  juga  yang  sudah  rusak.  Apalagi  berbicara  ruang  tunggu,  untuk  saat  ini  kita  belum mempunyai ruang tunggu khusus untuk masyarakat” (wawancara 03 Mei 2023) Wawancara  penulis  dengan  Kaur  Pemerintahan,  Bapak  E.  N  mengatakan  bahwa  : “Sarana  dan prasarana  seperti  komputer  di  tempat  kita  ini  masih  sangat  kurang,  kita  hanya mempunyai  satu  unit komputer dan dua unit laptop tetapi laptop yang masih bisa dipakai hanya satu. Sehingga dengan hal demikian untuk mengoptimalkan pelayanan kita sangat susah karena terkendala di bidang sarana dan prasarana. Untuk ruang tunggu kita juga belum mempunyai ruang tunggu yang khusus” (wawancara 02 Mei 2023)
Wawancara  penulis  dengan  bagian  Umum, Bapak  T.  D mengatakan bahwa  : “Sarana dan prasarana seperti  komputer  di  tempat  kita  ini  masih  sangat  kurang,  kita  hanya  mempunyai  satu  unit  komputer dan dua unit laptop tetapi laptop yang masih bisa dipakai hanya satu” (wawancara 02 Mei 2023) Wawancara penulis dengan (BPD), Bapak I. L yang mengatakan bahwa : “Kami sebagai pegawai yang membantu  dalam  hal  pelayanan  juga  merasakan  hal  itu  terkait  sarana  dan  prasarana  yang  saat kurang lengkap tapi kami tetap memberikan yang baik untuk masyarakat” (wawancara 02 Mei 2023) Dari  hasil  wawancara  yang  telah  peneliti  lakukan  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  faktor penghambat  dalam  pelayanan  administrasi  kependudukan  yang  ada  di  Negeri/Desa  Tahalupu  yaitu faktor  dibidang  sarana  dan  prasarana  yang  belum  memadai  sehingga  pelayanan  yang  diberikan belum sesuai dengan yang dinginkan.
b.  Aparat Desa yang belum bisa menguasai Komputer atau Gagap teknologi (GAPTEK) Di samping itu, penyebab lain dari belum bagusnya pelayanan administrasi kependudukan yang ada di  Negeri/Desa  Tahalupu,  yaitu  masih  adanya  pegawai  yang  belum  bisa  menguasai  komputer sehingga hal tersebut menjadi kendala terlambatnya selesai kebutuhan masyarakat.
Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan kepala desa, Bapak A. D mengatakan bahwa : “Untuk mengoperasionalkan kumputer pegawai disinipun ada beberapa yang tidak bisa mengoperasionalkan kumputer dengan baik termaksud saya sendiri belum bisa menggunakan kumputer dengan baik dan benar”(wawanara 02 Mei 2023)
Wawancara  penulis  dengan  sekretaris  desa,  Bapak  K.  U  mengatakan  bahwa  :“Memang  betul  ada beberapa  dari  kami  yang  tidak  bisa  bisa  mengoperasionalkan  kumputer  kumputer  dengan  baik disamping kami juga mengusahakan melayani masyarakat dengan baik” (wawancara 03 Mei 2023) Wawancara  penulis  dengan  Kaur  Pemerintahan,  Bapak  E.  N  mengatakan  bahwa  : “Untuk  beberapa pegawai  yang  disini  sebagian  besar  dari  kami  belum  bisa  mengoperasionalkan  kumputer  dengan baik”(wawancara 02 Mei 2023)
Wawancara penulis dengan Bagian Umum, Bapak T. D mengatakan bahwa : “Untuk saat ini memang kami  masih  merasah  kesusahan  karena  beberapa  dari  kami  belum  bisa  mengoperasionalkan kumputer  kumputer  dengan  baik  sehingga  kami  merasa  sedikit  kesulitan  dalam  hal pelayanan”(wawancara 02 Mei 2023)
Wawancara penulis dengan masyarakat, Bapak I. T mengatakan bahwa : “Pada saat saya mengurus surat pengantar pembuatan KTP  terlambat selesai, karena harus menunggu pegawai yang bertugas dibidang tersebut datang, padahal pegawai yang lain ada di tempat akan tetapi pegawai yang ada di Kantor tidak bisa mengoperasikan komputer” (wawancawa 20 April 2023)
Wawancara  penulis  dengan  masyarakat,  Ibu  S.  D  yang  mana  hasil  penelitian  tersebut  mengatakan bahwa : “Pada saat kami datang ke Kantor Desa untuk mengurus surat pengantar pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan lain- lain. Kami harus menunggu penggawai yang bersangkutan datang” (wawancara 23 April 2023) Wawancara penulis dengan Masyarakat, Bapak S. U mengatakan bahwa : “Pada saat saya datakng ke kantor desa untuk membuat surat pengantar Kartu Kekuarga (KK) saya harus menunggu pegawai yang bersangkutan baru bisa dilayani” (wawancara 27 April 2023) Wawancara  penulis  dengan  Kaur  Pemerintahan,  Bapak  E.  N  yang  mengatakan  bahwa  : “Untuk saat ini masih ada beberapa pegawai yang belum menguasai komputer dengan baik” (wawancara 02 Mei 2023)
Wawancara penulis dengan Bagian Umum, Bapak T. D yang mengatakan bahwa : “Saat ini sebagain dari kami belum ada yang menguasai kumputer dengan baik” (wawancara 02 Mei 2023) Dari  hasil  wawancara  diatas maka  dapat  peneliti  simpulkan  bahwa  di  dalam  memberikan  pelayanan adaministrasi  kependudukan  di  Negeri/Desa  Tahalupu,  masih  di  dapati  aparatur  desa  yang  belum bisa  menguasai  komputer  dan  lain-lainnya  sehingga  membuat  pelayanan  yang  diberikan  menjadi terhambat.  Misalnya  seperti  harus  menunggu  aparat  yang  bersangkutan  terlebih  dahulu  datang barulah bisa dipenuhi kebutuhan atau keperluan masyarakat.
c.  Masih ada pegawai yang belum disiplin
Untuk kedisiplinan sepertinya aparat yang bertugas dibidang pelayanan memang belum disiplin, akan tetapi  kita  juga  harus  memahami  hal  tersebut  mungkin  saja  pihak  penyelenggara  atau  pelaksana mempunyai  kendala  atau  keperluan  mendesak  sehingga  mereka  tidak  ada  ditempat  sesuai  dengan waktu yang telah ditentukan.
Wawancara penulis dengan kepalah Desa, Bapak A. D mengatakan bahwa : “Aparat Desa untuk saat ini sudah lumayan disiplin dan sikap yang diberikan kepada masyarakat juga sudah sopan dan ramah untuk itu pelayanan berjalan dengan baik” (wawancara 02  Mei 2023) Wawancara penulis dengan Sekretaris Desa, Bapak K. U mengatakan bahwa : “Menurut pengamatan saya pribadi sikap kesopanan dan keramahan maupun kedisiplinan pihak pelaksana pelayanan publik sudah lumayan bagus dan cukup baik” pada tanggal 03 Mei 2023)
Wawancara  penulis  dengan  Kaur  Pemerintahan,  Bapak  E.  N  mengatakan  bahwa  : “Jika  tidak  ada kendala dan keperluan mendesak maka saya selalu ada di kantor pada waktu yang telah di tentukan, selain  itu  kita  sebagai  pelayan  masyarakat  tentu  harus  memiliki  sikap  sopan  dan  ramah  kepada masyarakat yang mau melakukan pelayanan” (wawancara 02 Mei 2023) Wawancara penulis dengan Bagian Umum, Bapak T. D Pelayanan mengatakan bahwa : “Kami selalu ada  dikantor  desa  kalau  tidak  ada  keperluan  lain,  selain  kami  jua  sopan  dan  ramah  terhadap masyarakat yang melakukan pelayanan” (wawancara 02 Mei 2023)
Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat, Ibu S. D yang mana beliau menyebutkan bahwa : “Masih ada aparat yang belum disiplin contoh ketika saya menginginkan surat  pengantar  pembuatan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KK),  pihak  bersangkutan  tidak  ada  di  tempat sehingga saya harus menu nggu” (wawancara 23 April 2023)
Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat,  Bapak I. T mengatakan bahwa : “Kedisiplinan, untuk saat ini yang saya lihat belum terlalu disiplin karena setiap kita datang kekantor untuk membuat surat kita harus menunggu mereka yang membuat surat itu datang baru bisa kami di layani,  untuk  kesopanan  dan  keramahan  suda  cukup  baik  untuk  melayani  kami  yang  datang  ke kantor” (wawancara 22 April 2023)
Wawancara penulis dengan masyarakat, Ibu S. D mengatakan bahwa : “Kedisiplinan, cukup baik, kita datang mereka suda ada dikantor kesopanan dan keramahan suda baik menurut saya” (wawancara 23 April 2023) Wawancara penulis dengan Masyarakat, Bapak S. U mengatakan bahwa : “Kedisiplinan, saat kurang baik mereka jarang kekantor sehingga urusan kamipun terkendala, kesopanan dan keramahan suda cukup baik yang saya lihat” (wawancara 22 April 2023) Wawancara  penulis  dengan  Kaur  Umum,  Bapak  T.  D  mengatakan  bahwa  : “Masala  kdisiplinan terkadang  kami  kurang  tepat  waktu  karena  ada  sa tu  dan  lain  hal  yang  tidak  bisa  kami  tinggalkan” (wawancara 02 Mei 2023)
Dari penyataan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa masih ada aparatur desa yang belum disiplin. Dikarenakan  mungkin  ada  keperluan  misalnya  seperti  menghadiri  acara  pesta  pernikahan,  acara rapat  di  Kantor  Camat  dan  lain  sebagainya  sehingga  aparatur  yang  ada  di  Kantor  Desa  Tahalupu masih belum bisa menerapkan tingkat kedisiplinan yang bagus.
d. Tidak adanya Standard Operasional Pelayanan (SOP) Di  Kantor  Desa  Tahalupu  belum  mempunyai  standard  operasional  pelayanan  yang  tertulis.  Hal  itu sesuai dengan hasil wawancara yang telah penulis lakukan sebagai berikut:
Wawancara  penulis  dengan  Kepala  Desa,  Bapak  A.  D  mengatakan  bahwa  : “Berbicara  tentang Standar  Operasional  Pelayanan  (SOP)  pelayanan  untuk  saat  ini  kami  belum  membuat  atau memajangkan standard operasional pelayanan yang tertulis” (wawancara 02 Mei 2023) Wawancara  penulis  dengan  Sekretaris  Desa,  K.  U  mengatakan  bahwa: “Untuk  standard operasional pelayanan yang tertulis belum kami pajangkan disini” (wawancara 03 Mei 2023) Wawancara  penulis  dengan  kaur  Pemerintahan,  Bapak  E.  N  mengatakan  bahwa  : “Standard Operasional  Pelayanan  (SOP)  yang  tertulis  untuk  saat  ini  belum  kami  buat  lagi,  akan  tetapi  kami mengacu pada SOP yang sudah dibuat oleh pemerintah” (wawancara 02 Mei 2023) Dari  hasil  wawancara  diatas  dapat  peneliti  simpulkan  bahwa  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  belum  ada  Standard  Operasional  Pelayanan  (SOP)  yang  tertulis  di  Kantor  Desa Tahalupu,  meskipun  Pegawai  pelayanannya  menyebutkan  tetap  mengikuti  SOP  yang  telah  ada, menurut  penulis  sendiri  itu  belum  sesuai.  Setidaknya  harus  dibuat  SOP  dalam  melayani masyarakat agar semua aparatur Desa dan masyarakat bisa mengetahuinya dan mendapatkan pelayanan seperti yang diinginkan.

## Reduksi/Penyederhanaan Data
Dari  semua  hasil  wawancara  penulis  dan  informan  yang  dapat  penulis  kumpulkan  yang  menjadi salah satu kendala, yang dihadapi dari pelaksanaan Kepala Desa dalam pelayanan publik terkait dengan rendahnya  tingkat  pendidikan  para  pemerintah  desa  yang  sebagian  besar  lulusan  SD/SMP.  Sehingga tugas yang diperoleh dari jabatannya baik sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa, bendahara desa dan aparatur lainnya hanya dikerjakan sesuai kemampuan yang ada dan pengetahuan seadaanya pula. Oleh sebab itu masih banyak tugas-tugas kurang berjalan dengan baik. Kemudian kurangnya kesadaran dari aparatur  desa  untuk  meningkatkan  kedisiplinan.  Sehingga  menghambat  bahkan  mengganggu  proses pelayanan administrasi yang ada.
Hasil Pelayanan a.  Kesederhanaan
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan,  dengan  pihak  penyelenggara  atau  pelaksana dan masyarakat sebagai pihak penerima layanan 20 orang informan, 16 orang informan mengatakan bawak cukup baik, dan 4 orang informan mengatakan bahwa kurang  baik, dapat disimpulkan bahwa 40% pelayanan administrasi yang diberikan oleh penyelenggara di bidang administrasi kependudukan di  Negeri/Desa  sudah  lumayan  bagus,  hanya  saja  dari 20  orang  informan  4  orang  masyarakat  yang mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan masih lama dan berbelit- belit.
b.  Kejelasan
Berdasarkan hasil wawancara diatas, 20 orang informan, 7 orang mengatakan bahwa cukup baik, dan 13 orang inforaman mengatakan bahwa bekum terlalu baik. Maka penulis dapat meyimpulkan bahwa penyelenggara  atau  pelaksana  pelayanan  administrasi  di  Negeri/Desa  Tahalupu  20%  belum menerapkan  prinsip  pelayanan  di  poin  kedua  tentang  kejelasan  dan  kepastian,    dikarenakan  pihak pelaksana  belum  menempelkan  dan  memberitahukan  persayaratan-persayaratan  dalam  mengurus surat pengantar maupun surat keterangan.
c.  Kepastian Waktu
Akan tetapi juga terdapat masyarakat yang merasakan bahwa penyelesaian surat yang diinginkannya terlambat  selesai  seperti  yang  telah  peneliti  sebutkan  diatas,  karena  harus  menunggu  pegawai pelayanan  tersebut  tiba  ditempat.  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  penulis  lakukan,  dari  20 informan  14  orang  informan  bengatakan  cukup  baik  dan  6  orang  informan  mengatakan  kurang  baik, maka  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  pelaksana  dan  penyelenggara  pelayanan  administrasi kependudukan di Negeri/Desa Tahalupu, 30% sudah lumayan bagus dan sudah menerapkan prinsip- prinsip pelayanan yang telah disebutkan diatas meskipun masih ada terdapat masyarakat yang belum merasa  puas  tentang  pelayanan  yang  diberikan  oleh  aparat  desa  atau  pelaksana,  mungkin  kendala yang  terjadi  sehingga  pihak  pelaksana  tidak  dapat  meyelesaikan  kebutuhan  masyarakat  sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat tersebut.
d.  Akurasi
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa akurasi atau produk pelayanan publik atau  lebih  tepatnya  kemampuan  seseorang untuk  mengarahkan  pelayanan publik  kearah  yang  lebih bagus  sudah  diterima  dengan  sah  dan  benar  oleh  masyarakat.  Dari  20  orang  informan,  18  orang informan  mengatakan  bahwa  cukup  baik  dan  2  orang  informan  mengatakan  bahwa  kurang  baik. Artinya  40%  pelanyanan  yang  di  berikan  cukup  memuaskan.  Meskipun  terdapat  kendala-kendala dalam  menjalankan produk  atau  bentuk  pelayanan  publik  tesebut  akan  tetapi  sedikit  tidaknya  sudah mencapai tujuan yang diinginkan.
e.  Keaman
Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dari 20 orang informan mengatakan bahwa pelayanan    yang  diberikan  cukup  baik,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat  keamanan  dan kenyamanan  dalam  pelayanan  administrasi  kependudukan  di  Negeri/Desa  Tahalupu  50%  sudah lumayan bagus. Begitupun dengan poin keamanan dalam prinsip-prinsip pelayanan sudah diterapkan oleh pihak penyelenggara atau pelaksana pelayanan yang ada di Neger/Desa Tahalupu.
f.  Tanggung Jawab
Dari  hasil  wawancara  yang  telah  peneliti  lakukan  di  atas,  dari  20  orang  informan  19  mengatakan bahwa  cukup  baik  dan  1  orang  informan  mengatakan  kurang  baik,    maka  dapat  peneliti  simpulkan bahwa tingkat tanggung jawab 40% pihak pelayanan sudah lumayan bagus, meskipun ada disebutkan diatas  belum  maksimal.  Akan  tetapi  intinya  pelaksana  pelayanan  administrasi  kependudukan  sudah menerapkan prinsip pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya.
g.  Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  penulis  lakukan,  dari  20  orang  informan  4  orang  informan mengatakan  bahwa  cukup  baik  dan  16  orang  informan  mengatakan  kurang  baik.  Maka  dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasaran yang ada di Kantor Desa Tahalupu dalam bidang pelayanan
publik  20%  masih  sangat  belum  memadai  hal  itu  dapat  kita  lihat  dari  hasil  wawancara  yang  telah peneliti lakukan. Dapat juga dikatakan bahwa sarana dan prasarana yang menjadi faktor penghambat dalam pelayanan administrasi kependudukan di Negeri/Desa Tahalupu.
h.  Kemudahan Akses
Berdasarkan hasil wawancara diatas, dari 20 orang informan, 17 orang inforaman mengatakan bahwa cukup  baik  dan  3  orang  informan  mengatakan  bahwa  kurang  baik.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa, 40%  lokasi  atau  posisi  Kantor  Desa  Tahalupu  sangat  mudah  dijangkau  oleh  masyarakat  yang menginginkan  pelayanan  mungkin  dari  beberapa  dusun  yang  ada.  Akses  yang  diperlukan  masih minim misalnya kendaraan, terkendala cuaca dan lain-lain     Hal itu dapat dilihat ketika masyarakat ingin datang ke Kantor Desa bisa dengan berjalan kaki.
i.  Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat  kedisiplinan,  kesopanan  dan keramahan  yang  telah  ditampilkan  oleh  pihak  penyelenggara  atau  pelaksana  kepada  masyarakat yang memiliki keperluan sudah bagus, dari 20 orang informan, 16 orang informan mengatakan sudah cukup  baik  dan  4  orang  informan  mengatakan  kurang  baik.  Artinya  40%  suda  baik,  meskipun  ada empat dari masyarakat mengatakan bahwa pihak pelaksana masih ada yang belum disiplin.
j.  Kenyamana
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dari  20  orang  informan  mengatakan  bahwa  suda  cukup  baik. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah 50% merasakan kenyamanan dibidang lingkungan dan perkarangan meskipun fasilitas pendukung seperti tempat ibadah, tempat parkir dan toilet khusus untuk masyarakat belum ada. Akan tetapi setidaknya poin prinsip pelayanan sudah terpenuhi.
k.  Aparat Desa yang belum bisa menguasai Komputer atau Gagap teknologi (GAPTEK)
Dari hasil wawancara diatas 20 orang informan mengatakan bahwa kurang bagai. Maka dapat peneliti simpulkan  bahwa  40%  didalam  memberikan  pelayanan  adaministrasi  kependudukan  di  Negeri/Desa Tahalupu,  masih  didapati  aparatur  desa  yang  belum  bisa  menguasai  komputer  dan  lain-lainnya sehingga  membuat pelayanan  yang  diberikan  menjadi  terhambat.  Misalnya  seperti  harus  menunggu aparat  yang  bersangkutan  terlebih  dahulu  datang  barulah  bisa  dipenuhi  kebutuhan  atau  keperluan masyarakat.
l.  Masih ada pegawai yang belum disiplin
Dari pernyataan diatas, 20 orang informan, 13 orang informan mengatakan bahwa cukup baik dan 7 orang informan mengatakan bahwa kurang baik, dapat peneliti simpulkan bahwa masih ada aparatur desa  yang  belum  disiplin.  Dikarenakan  mungkin  ada  keperluan  misalnya  seperti  menghadiri  acara pesta  pernikahan,  acara  rapat  di  Kantor  Camat  dan  lain  sebagainya  sehingga  aparatur  yang  ada  di Kantor Desa Tahalupu, 30% masih belum bisa menerapkan tingkat kedisiplinan yang bagus.
m. Tidak adanya Standard Operasional Pelayanan (SOP)
Dari hasil wawancara diatas, 20 orang informan mengatakan bahwa kurang baik. Maka dapat peneliti simpulkan  bahwa  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  belum  ada  Standard Operasional  Pelayanan  (SOP)  yang  tertulis  di  Kantor  Desa  Tahalupu,  meskipun  Pegawai pelayanannya  menyebutkan  tetap  mengikuti  SOP  yang  telah  ada,  menurut  penulis  sendiri  itu  belum sesuai.  Setidaknya  harus  dibuat  SOP  dalam  melayani  masyarakat  agar  semua  aparatur  Desa  dan masyarakat bisa mengetahuinya dan mendapatkan pelayanan seperti yang diinginkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  penulis  lakukan  di  Negeri/Desa  Tahalupu,  maka  penulis dapat menyimpulkan  bahwa  pelayanan  administrasi  kependudukan  yang  diberikan oleh  pelaksana  atau penyelenggara yang ada di Negeri/Desa Tahalupu sudah  lumayan baik dan sudah menerapkan prinsip- prinsip  pelayanan  yang  di  muat  dalam  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  63 Tahun  2003,  meskipun  ada  beberapa  poin  prinsip  pelayanan  yang  belum  dapat  direalisasikan  oleh Aparatur  Desa  misalnya  seperti  poin  kejelasan  dan  kepastian,  sarana  dan  prasarana  dan  kedisiplinan. Akan  tetapi,  setidaknya  beberapa poin  sudah  diterapkan  dengan  baik  misalnya  seperti  kesederhanaan, kepastian  waktu, akurasi,  keamanan,  tanggung  jawab  kemudahan  akses  dan  kenyamanan  walaupun  di dalamnya masih ada masyarakat yang belum merasa puas.
Disamping  itu  faktor  sarana  dan  prasarana  juga  menjadi  faktor  utama  dalam  pelayanan administrasi kependudukan yang ada di gampong Keumumu Hulu, misalnya seperti komputer dan sarana prasarana  pendukung  lainnya.  Disisi  lain,  masih  didapati  pegawai  yang  belum  bisa  mengoperasikan komputer,  dalam  memberikan  pelayanan  administrasi  kependudukan  dan  belum  adanya  Standard Operasional Pelayanan (SOP) akan tetapi mereka mengikuti SOP yang telah diatur oleh pemerintah.

## Saran
Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut :
1.  Aparatur  Desa  yang  ada  di  Negeri/Desa  Tahalupu  harus  lebih  meningkatkan  kedisiplinan  dengan tidak  menghadiri  acara  pesta  pernikahan  pada  jam  kerja  terkecuali  menghadiri  rapat  di  Kecamatan dan dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan mudah.
2.  Pelayanan yang telah diberikan oleh Aparatur Desa sudah lumayan bagus. Akan tetapi, jika Standard Operasional  Pelayanan  (SOP)  ada  dan  secara  tuntas  merealisasikan  prinsip  pelayanan  maka  pasti akan mendapatkan pelayanan yang lebih bagus lagi.
3.  Dari segi sarana dan prasarana pihak Aparatur Desa atau lebih tepatnya pimpinan yang ada di Kantor Desa  Negeri/Desa  Tahalupu,  harus  menambah  lagi  jumlah  unit  komputer  karena  dengan  adanya penambahan  komputer  maka  untuk  melayani  keperluan  masyarakat  bisa  di  khususkan  satu  unit komputer sehingga tidak menggangu pekerjaan pegawai yang lain.
4.  Selain itu fasilitas pendukung lain seperti ruang tunggu, tempat parkir dan toilet juga harus  dipikirkan oleh  Aparatur  Desa  karena  itu  juga  merupakan  kebutuhan  yang  diperlukan  masyarakat  pada  saat datang ke Kantor Desa untuk mengurus keperluannya.
5.  Masyarakat  harus  Peka  dan  paham  akan  hak  dan  kewajiba  sebagai  masyarakat,  Sehingga    dapat menuntut  aparatur  desa  untuk  memberikan  pelayanan  yang  maksimal  sesuai  dengan  pasal  23 tentang  pengelolaan  sarana-prasarana,  pelayanan  dan  fasilitas  pelayanan  publik  sehingga  proses pelayanan  yang  diberikan  kepada masyarakat  berjalan  dengan  semestinya,  dan untuk  kepalah  desa sendiri jangan memila-mila dalam hal pelayanan harus disamaratakan agar masyarakat merasa puas akan hak yang mereka dapatkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Fitzsimmons,  (2001).Service  Management:  Operations,  Strategy,  and  Iformation  Technnology.  Third Edition. Singgapore: McGrawHill Book Co George R. Terry, dkk (2005). Prinsip-prinsip Manajemen, Jakarta : Bumi Askara. Gie, The Liang, 2007. Administrasi Perkantoran Moderen. Yogyakarta : Liberty. Indrawan, R. (2016). Metode Penelitian Kualitatif, dan Campuran Bandung. Julianta, Dadang. 2005, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pelayanan publik, pembaruan:
Yogyakata
Mariati, R. Sobirin. (2017). Ilmu Administrasi. Makasar : CV.Sah Media Moenir. 1992, Manajemen Pelayanan Umum, Jakarta: Bumi Aksara: Muhammad. 2017. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Edited by M. Alfisyahrin. Jakarta. Mariati, Rahman, Sobirin (2017) Ilmu Administrasi. Makassar: CV . Sah Media. Siagian, P Sondang(2019). Filsafat Administrasi, Jakarta : Bumi Askara.
Sinambela dkk,2006. Reformasi pelayanan publik Jakarta : Bumi Aksara. Soerjono, Soekanto, 2015, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia Press.
Sutarto, (2009). Dasar-Dasar Oganisasi. Yogyakarta:UGM press, 138-139 Thomas Robert Malthus. An Essay on the Principle Population. London: J. Johnson. Tjiptono. (2004) Manajemen Jasa, Edisi Pratama, Yogyakarta Waldo 2011, Pengantar studi public administrasi. Jakarta Bumi Aksara. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5, Hal. 962-971 Jurnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015
Rhyatokotua.  Faktor-Faktor  yang  Menentukan  Kinerja  Pelayanan  Publik  Bidang  Pendaftaran  Penduduk https://www.slideshare.net/rhyatokotua/unud-2421071384042bab-iii. Diakses pada 30 Juli 2017. 62 Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang   Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependuduka dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar.
Register: Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi, Juli 2016, Volume 2, Nomor 2 http://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/register/article/view/547
Peraturan  pemerintah  Nomor  40  Tahun  2019  tentang  pelaksanaan  UU  23  Tahun  2006  diakses  pada tanggal 24/08/2021
Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 21. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).