## Pengurangan Risiko Bencana Di Desa Mekarsari Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut
Kaila Zahrani 1) ; Ramadhan Pancasilawan 2)
1,2) Study Program of Public Administration Faculty of Social and Political Sciences Universitas Padjadjaran
Email: 1) kaila20001@mail.unpad.ac.id ; 2) ramadhan.pancasilawan@unpad.ac.id

## PENDAHULUAN
Bencana  merupakan  sebuah  fenomena  tak  terhindarkan,  dapat  terjadi  sewaktu-waktu  dan  sulit diprediksi.  Indonesia,  dengan  tingkat  kejadian  bencana  alam  tinggi,  mengalami  dampak  di  seluruh wilayahnya.  Bencana  dapat  disebabkan  oleh  faktor  alam,  non-alam,  atau  manusia,  yang  dapat mengancam kehidupan masyarakat. Isu ini mendapat perhatian global, hal ini tercermin dalam kebijakan internasional  untuk  penanggulangan  bencana.  Kesadaran  akan  bahaya  bencana  dan  kerugian  yang meningkat akibat dampaknya memperkuat perhatian terhadap isu ini. Bencana, sering dianggap sebagai peristiwa  tak  terkendali,  menimbulkan  dampak  pada  masyarakat  dan  memicu  respon  terhadap  kejadian tersebut. Di Indonesia, penanggulangan bencana dituangkan dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2007, kebijakan  ini  bertujuan  untuk  melindungi  masyarakat  dari  ancaman  bencana  serta  menjamin terlaksananya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Dalam hal  ini,  baik  pemerintah  ataupun  pemerintah  daerah  bertanggung  jawab  dalam  pelaksanaan penanggulangan bencana.Di Kabupaten Garut, hampir seluruh daerahnya pernah terjadi bencana alam. Salah  satunya  di  Kecamatan  Cikajang  yang  termasuk  kedalam  peringat  ke  10  daerah  yang  memiliki kejadian bencana tertinggi, Kecamatan Cikajang didominasi oleh bencana tanah longsor dan banjir yang memiliki total kejadian 21 kejadian bencana alam dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dalam menghadapi potensi  dan  kompleksitas  bencana  di  wilayah  Kabupaten  Garut  ini,  Badan  Penangulanggan  Bencana

## ARTICLE HISTORY
Received [14 Maret 2024] Revised [30 Mei 2024] Accepted [05 Juni 2024]

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  Pengurangan  Risiko  Bencana  di  Desa  Mekarsari, Kecamatan  Cikajang,  Kabupaten  Garut.  Masyarakat  yang  belum  menyadari  tentang bahaya  bencana  serta  banyaknya  masyarakat  yang  mengharapkan  imbalan  dalam penyelenggaraan  Pengurangan  Risiko  Bencana  di  Desa  Mekarsari  merupakan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana kesiapan Desa Mekarsari dalam  upaya Pengurangan Risiko Bencana. Dalam penelitian ini  menggunakan  teori  Khan  &  Jan  (2015)  yang  dimana  dalam  teori  ini  memiliki  kunci keberhasilan  dalam  pelaksanaan  Pengurangan  Risiko  Bencana  Berbasis  Masyarakat. Terdapat  2  unsur  keberhasilan  yakni  keberlanjutan  dan  Institusionalisasi.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  melibatkan  informan  yang  terlibat dalam  pelaksanaan  upaya  pengurangan  risiko  bencana  di  Desa  Mekarsari.Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Pengurangan  Risiko  Bencana  di  Desa  Mekarsari  masih perlu  ditingkatkan.  Sulitnya  mengajak  masyarakat  dalam  berpartisipasi  terhadap kegiatan  desa,  serta  kapasitas  masyarakat  desa  yang  masih  kurang  terkait  dengan kebencanaan  menjadi  kendala  dalam  upaya  Pengurangan  Risiko  Bencana  di  Desa Mekarsari.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  Pengurangan  Risiko  Bencana  di  Desa Mekarsari  sudah  terlaksanakan,  namun  masih  memiliki  beberapa  kendala  yang menghambat  keberhasilan  pengurangan  risiko  bencana  seperti  rendahnya  kapasitas masyarakat dan partisipasi masyarakat desa yang masih minim.

## ABSTRACT
This research examines Disaster Risk Reduction in Mekarsari Village, Cikajang District, Garut Regency. People who are not yet aware of the dangers of disasters and the large number  of  people  who  expect  rewards  for  implementing  Disaster  Risk  Reduction  in Mekarsari  Village  are  the  problems  in  this  research.  This  research  is  aimed  at  finding out how prepared Mekarsari Village is in Disaster Risk Reduction efforts. This research uses  the  theory  of  Khan  &  Jan  (2015),  which  in  this  theory  is  the  key  to  success  in implementing  Community-Based  Disaster  Risk  Reduction.  There  are  2  elements  of success,  namely  sustainability  and  institutionalization.  This  research  uses  qualitative research  methods  involving  informants  who  are  involved  in  implementing  disaster  risk reduction  efforts  in  Mekarsari  Village.The  research  results  show  that  Disaster  Risk Reduction  in  Mekarsari  Village  still  needs  to  be  improved.  The  difficulty  of  inviting  the community  to  participate  in  village  activities,  as  well  as  the  village  community's  lack  of capacity related to disasters, are obstacles in efforts to reduce disaster risk in Mekarsari Village.  So  it  can  be  concluded  that  Disaster  Risk  Reduction  in  Mekarsari  Village  has been  implemented,  but  there  are  still  several  obstacles  that  hinder  the  success  of disaster risk reduction, such as low community capacity and minimal village community participation.
KEYWORDS Pengurangan, Risiko, Bencana, Masyarakat
This is an open access article under the CC –BY-SA license
Daerah  (BPBD)  Kabupaten  Garut  mengarahkan  kebijakannya  pada  penurunan  tingkat  kerentanan terhadap  bencana  dan  peningkatan  kapasitas  penanggulangan  bencana.  Maka  dari  itu  Badan Penangulanggan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kabupaten  Garut  merencanakan  program  berupa pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Program ini berupa penyusunan Kajian Resiko Desa Mekarsari ini membuat kondisi Desa Mekarsari menjadi rawan bencana khususnya bencana banjir.Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  merencanakan  upaya  pengurangan  resiko bencana  yang  berbasis  komunitas  atau  Community  Based  Disaster  Risk  Management  (CBDRM). Komunitas ini dimaksudkan untuk Desa/Kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dalam  menghadapi  potensi  ancaman  bencana,  serta  memulihkan  diri  dengan  segera  dari  dampak bencana  yang merugikan.  Konsep  CBDRM  tentunya  sudah  diterapkan di  Desa  Mekarsari,  karena  pada dasarnya  Pengurangan  risiko  bencana  merupakan  pendekatan  proaktif  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  kapasitas  individu  dan  masyarakat  dalam  mitigasi  dan  kesiapsiagaan  untuk  mengurangi dampak kejadian bencana sehingga masyarakat memiliki kapasitas untuk bertahan serta kembali bangkit dari bencana dalam upaya penghidupan berkelanjutan (sustainability livelihood).
Dalam penerapan CBDRM di Desa Mekarsari, keterlibatan masyarakat tentunya berperan penting baik  dalam  setiap  tahap  pengurangan  bencana,  namun  keterlibatan  masyarakat  ini  masih  kurang maksimal.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  masih  banyaknya  masyarakat  yang  mengharapkan  imbalan  dalam pelaksanaan  musyawarah  desa.  Sehingga,  terkadang  masyarakat  lebih  memilih  untuk  menjalani pekerjaannya  dibandingkan  dengan  menghadiri  kegiatan  musyawarah  tersebut.  Dari  hal  ini  juga  berarti bahwa masih banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Mekarsari. Pertumbuhan ekonomi yang relatif lambat mengakibatkan kurang berkembangnya beberapa sektor riil yang dapat memberikan pendapatan  secara  merata  kepada  masyarakat  Desa  Mekarsari.  Di  wilayah  Dusun  2  dan  Dusun  3, tercatat merupakan wilayah yang memiliki masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Dusun 2 ini terletak  di  sebelah  Barat  dan  Utara  yang  mencakup  RW  4,  5,  dan  9,  sedangkan  Dusun  3  terletak  di sebelah Timur yang mencakup RW 6, 7, dan 8. Bencana banjir yang terjadi di Desa Mekarsari berlokasi di  RW  6,  yang  berarti  bahwa  masyarakat  terdampak  banjir  ini  merupakan  masyarakat  yang  hidup dibawah garis kemiskinan.

## LANDASAN TEORI

## Teori Disaster Management
Penanggulangan  bencana  atau Disaster  Management merupakan  serangkaian  upaya  yang meliputi  penetapan  kebijakan  pembangunan  yang  berisiko  timbulnya  bencana,  kegiatan  pencegahan bencana,  tanggap  darurat,  dan  rehabilitasi  (UU  No  24  Tahun  2007).  Penanggulangan  Bencana  ini bertujuan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana yang diselenggarakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2007 terdapat  3  (tiga)  tahap  dalam  penanggulangan  bencana,  yaitu  Pra  Bencana,  Tanggap  Darurat,  serta Pasca  Bencana.  Tahap  Pra  Bencana  meliputi  perencanaan  penanggulangan  bencana,  pengurangan resiko  bencana,  pencegahan,  pemanduan  dalam  perencanaan  pembangunan,  persyaratan  analisis resiko  bencana,  penegakan  rencana  tata  ruang,  pendidikan  dan  Pelatihan,  dan  persyaratan  standar teknis  penanggulangan  bencana.  Pada  tahap  Tanggap  Darurat,  meliputi  kegiatan  kesiapsiagaan, peringatan  dini,  dan  mitigasi  bencana.  Tahap  Pasca  Bencana  meliputi  kegiatan  rehabilitasi  dan rekonstruksi.

## Teori Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat
Pengurangan  resiko  bencana  berbasis  masyarakat  atau  Community  Based  Disaster  Risk Management (CBDRM) merupakan sebuah upaya pengelolaan resiko bencana yang dilakukan oleh dan bersama  masyarakat  yang  berperan  penting  sejak  tahap  perencanaan  program  hingga  tahap perancangan,  pelaksanaan,  pemantauan,  dan  evaluasi  program.  Khan  &  Jan  (2015)  mengartikan CBDRM sebagai suatu proses di mana masyarakat yang berisiko secara aktif terlibat dalam identifikasi, analisis,  penanganan,  pemantauan  dan  evaluasi  risiko  bencana  untuk  mengurangi  kerentanan  mereka dan  meningkatkan  kapasitas  mereka.  Dalam  konsep  CBDRM  ini  masyarakat  berperan  sebagai  aktor utama  dalam  mengambil  dan  melaksanakan  keputusan  penting  dalam  penyelenggaraan  manajemen resiko  bencana.  CBDRM  berpendapat  bahwa  masyarakat  mempunyai  hak  penuh  untuk  menentukan bagaimana  dan  bagaimana  penanggulangan  bencana  dilakukan  dalam  konteksnya  karena  mereka berhak  atas  kesempatan  untuk  menentukan  jalan  hidup  mereka  sendiri.  Berdasarkan  gagasan  ini,  dan selama  diperbolehkan  oleh  hukum,  masyarakat  memiliki  hak  penuh  untuk  mengambil  keputusan mengenai apa dan bagaimana mereka akan mengelola risiko bencana di wilayah mereka sendiri. Dalam CBDRM,  konsep  "berbasis  komunitas"  dapat  diperluas  sebagai  partisipasi  penuh,  yang  mencakup partisipasi  dari  semua  orang,  termasuk  laki-laki  dan  perempuan,  lanjut  usia,  kelompok  berkebutuhan khusus, kaum marginal, dan sebagainya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  untuk  dapat  mengkaji  informasi, mendalami  data  yang  dimiliki  informan,  otoritas  ataupun  keterkaitan  lain  dengan  penanggulangan bencana  di  Desa  Mekarsari,  Kecamatan  Cikajang  dengan  menggunakan  analisis  deskriptif.  Teknik pengumpulan  data  menggunakan  data  primer  yang  meliputi  wawancara,  observasi,  serta  dokumen. Pengujian validitas dan reliabilitas data dilakukan menggunakan metode triangulasi data. Adapun aspek yang diteliti berdasarkan teori Community Based Disaster Risk Management (CBDRM) menurut Khan & Jan  (2015)  yang  meliputi  keberlanjutan  dan  institusionalisasi.  Aspek  keberlanjutan  meliputi  Permanen, Efektivitas,  Kepemilikan,  Adaptasi,  Inklusi.  Sedangkan  aspek  institusionalisasi  meliputi  Lingkungan Kebijakan, Struktur & Mekanisme, Kapasitas, Budaya, Pendanaan, dan Akuntabilitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kabupaten  Garut  merupakan  titik  rawan  bencana  tertinggi  di  Jawa  Barat.  Seluruh  wilayah Kabupaten  Garut  termasuk  ke  dalam  wilayah  rawan  bencana  berdasarkan  kondisi  geografis,  geologis, klimatologis dan demografisnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan kajian Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten Garut Tahun 2021 yang diterbitkan oleh BNPB. Kabupaten Garut memiliki skor indeks risiko  sebesar  185.00  dan  termasuk  ke  dalam  kelas  risiko  tinggi.  Karena  hal  ini,  Kabupaten  Garut menempati peringkat ke-36 untuk Kabupaten/Kota dengan indeks risiko bencana tertinggi se-Indonesia, serta  peringkat  ke-4  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Berdasarkan  potensi  kebencanaan  dan  riwayat  kejadian bencana, Kabupaten Garut memiliki setidaknya 11 (sebelas) potensi bencana, namun terdapat 6 (enam) jenis  bencana  yang  paling  umum  terjadi  di  Kabupaten  Garut,  yakni  tanah  longsor,  banjir  dan  banjir bandang, gempa bumi, cuaca ekstrim (angin puting beliung), kebakaran hutan dan lahan, serta epidemi dan wabah penyakit. Data dari BPBD Kabupaten Garut, dalam rentang waktu tahun 2018 hingga 2021, sudah  terjadi  sebanyak  818  kejadian  bencana  yang  didominasi  oleh  bencana  hidrometeorologi  yakni berupa banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan cuaca ekstrim (angin puting beliung). Pada tahun 2022, di Kabupaten Garut sendiri telah terjadi sebanyak 538 kejadian bencana yang didominasi oleh bencana tanah  longsor  sebanyak  255  kejadian  dan  disusul  oleh  bencana  banjir  sebanyak  181  kejadian  selama tahun  2022.  Adapun  bencana  lain  yang  terjadi  seperti  gempa  bumi  sebanyak  43  kejadian,  angin puting beliung sebanyak 22 kejadian, serta banjir bandang sebanyak 14 kejadian. Potensi terjadinya bencana di Kabupaten Garut yang tergolong tinggi bukan hanya status saja, berbagai kejadian bencana yang terjadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan bukti nyata tingginya risiko bencana di Kabupaten Garut.
Desa  Mekarsari  merupakan  desa  yang  berlokasi  di  Kecamatan  Cikajang.  Desa  Mekarsari merupakan  hasil  pemekaran  dari  Desa  Cikajang  yang  dilakukan  pada  tahun  1982  an,  dilakukannya pemekaran  ini  dilihat  secara  geografis  dan  jumlah  penduduk  yang  sudah  cukup  banyak  yang  dimana telah  memenuhi  syarat  untuk  dilakukan  pemekaran.  Desa  Mekarsari  merupakan  desa  yang  berada dibawah lereng pegunungan Cikuray perbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya dengan ketinggian 16- 36  m  DPL  (Diatas  Permukaan  Laut).  Desa  Mekarsari  memiliki  luas  sebesar  210  Ha,  yang  terdiri  dari  3 (Tiga) Dusun dengan jumlah 35 RT. Menurut data kejadian bencana tahun 2022, kecamatan Cikajang ini menempati  peringkat  ke-10  pada  kejadian  bencana  tertinggi  di  Kabupaten  Garut.  Hal  ini  berarti  bahwa Kecamatan  Cikajang  memiliki  kejadian  bencana  yang  cukup  banyak.  Kejadian  bencana  ini  tersebar hampir  di  seluruh  desa  di  Kecamatan  Cikajang,  jika  dilihat  dari  peta  risiko  Kecamatan  Cikajang, kecamatan ini memiliki resiko bencana yang sedang. Bencana yang sering terjadi di Kecamatan Cikajang ini  berupa  banjir  dan  tanah  longsor  yang  seringkali  terjadi  setiap  tahunnya.  Adapun  daerah  rawan bencana yakni Rawan Bencana Banjir dan Longsor Kp. Cikuray RT 003 RW 003, Rawan Bencana Banjir Kp.  Kupajajar  RT  001  RW  005,  Rawan  Bencana  Banjir  Kp.  Papanggungan  RT  003  RW  006,  Rawan Bencana Banjir Kp. Leles RT 004 RW 008, Rawan Bencana Kekeringan Kp. Baruater RT 003 RW 007.
Penanggulangan  Bencana  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007. Dalam UU ini mengamanatkan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah ( public  sector ),  swasta  ( private  sector )  dan  masyarakat  ( collective  action  sector ).  Keterlibatan  3  (tiga) unsur  ini  menjadi  sangat  penting  karena  penanggulangan  bencana  tidak  hanya  tanggung  jawab  yang harus  dilakukan  oleh  pemerintah  saja  tetapi  perlu  dilakukan  dengan  melibatkan  semua  unsur masyarakat.  Masyarakat  dipandang  sebagai  subyek  dalam  penanggulangan  bencana  dengan menggunakan  sumber  dan  potensi  yang  ada  di  masyarakat  tersebut.  Pada  dasarnya,  Pengurangan Risiko  Bencana  ini  melekat  pada  kehidupan  masyarakat,  hal  ini  dikarenakan  masyarakat  lah  yang pertama  kali  mengalami  bencana.  Masyarakat  sebagai  garda  terdepan  tentunya  harus  memiliki kemampuan dalam merespon dengan cepat terhadap terjadinya bencana. Bantuan pada saat terjadinya bencana  seringkali  datang  terlambat,  sehingga  mengharuskan  masyarakat  untuk  berusaha  menolong dirinya  sendiri.  Selain  itu,  masyarakat  juga  yang  paling  mengenali  daerah  tempat  tinggalnya  yang
membuat masyarakat sebagai orang yang paling mengenali tingkat kerusakan ataupun kehilangan yang ditimbulkan dari dampak bencana.
Masyarakat Desa Mekarsari atau khususnya masyarakat yang tinggal di RT 003 RW 006 sebagai daerah  yang  paling  sering  terkena  bencana  banjir  sudah  seharusnya  memiliki  pengetahuan  akan kebencanaan mulai dari tanda tanda terjadinya bahkan hingga penanggulangan bencana tersebut. Para masyarakat  ini  seharusnya  dapat  terlibat  aktif  atau  bahkan  dapat  menjadi  penentu  dalam  proses penanggulangan bencana. Keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana ini tentunya dimulai sejak  awal  tahap  perencanaan  hingga  pasca  bencana.  Dalam  hal  ini,  masyarakat  dapat  terlibat  dalam pembuatan  keputusan  yang  akan  mempengaruhi  berjalannya  penanggulangan  bencana.  Dalam  bentuk Pengurangan  Risiko  Bencana,  pemerintah  Desa  Mekarsari  dalam  menanggapi  tingginya  potensi  banjir akibat  luapan  Sungai  Cimanuk  ini  telah  melakukan  beberapa  upaya.  Upaya  ini  dilakukan  berupa pembuatan  tanggul  di  pinggiran  sungai.  Pembuatan  tanggul  ini  bertujuan  agar  dapat  mencegah terjadinya  banjir  dengan  cara  membatasi  penyebaran  aliran  air  yang  dapat  melindungi  daerah  dari datangnya bencana banjir. Adapun upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Desa Mekarsari sebagai bentuk  Pengurangan  Risiko  Bencana,  yaitu dilakukannya  sosialisasi  secara  non-  formal yang  dilakukan oleh  Ketua  RT  kepada  warga  yang  tinggal  di  bantaran  sungai  cimanuk.  Sosialisasi  ini  dilakukan  agar bertambahnya pengetahuan terkait bencana serta meningkatkan kesiapsiagaan warga sekitar.
Bencana  merupakan  salah  satu  kegiatan  yang  tidak  ada  habisnya,  bencana  terus  memberikan dampak  yang  berat  yang  mengancam  kesejahteraan  dan  keselamatan  manusia.  Maka  dari  itu, diperlukannya  upaya  dalam  mengantisipasi  hal  tersebut  dengan  merencanakan  dan  mengurangi  risiko bencana  yang  bertujuan  untuk  melindungi  kesejahteraan,  kesehatan,  aset  sosial  ekonomi,  warisan budaya,  serta  ekosistem  manusia.  Dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM)  Desa Mekarsari Tahun 2021-2026, Desa Mekarsari telah memasukan kegiatan Pengurangan Resiko Bencana yang  meliputi  pelatihan  kelembagaan  desa  tanggap  bencana  dan  penyediaan  bantuan  bagi  korban bencana alam. Hal ini menunjukkan adanya aspek permanen dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana di  Desa  Mekarsari.  Karakteristik  permanen  ini  mengacu  kepada  kenyataan  bahwa  kegiatan  CBDRM terjadi  melalui  mobilisasi  masyarakat  yang  dapat  berupa  adanya  Pengurangan  Risiko  Bencana  dalam rencana  pembangunan  desa.  Permanen  ini  juga  diartikan  sebagai  kegiatan  CBDRM  yang  masih  dapat berlanjut  walaupun  tidak  adanya  dukungan  dari  eksternal.  RPJM  Desa  Mekarsari  disusun  berdasarkan analisis permasalahan yang menjadi isu utama di Desa Mekarsari. Didalamnya hanya tertuang kegiatan apa  saja  yang  akan  dilakukan  sebagai  upaya  Penanggulangan  Bencana.  Meskipun  belum  adanya peraturan  khusus  terkait  Pengurangan  Risiko  Bencana,  Desa  Mekarsari  turut  berpedoman  pada kebijakan  diatasnya  dalam  keberadaan  hak,  kewajiban,  serta  peran  masyarakat  dalam  kegiatan penanggulangan  bencana.  Menurut  Sekretaris  Desa  Mekarsari,  Desa  Mekarsari  telah  memiliki  rencana dalam menyusun peraturan desa mengenai penanggulangan bencana ini.
Terjadinya  berbagai  bencana  di  Desa  Mekarsari  membuat  pemerintah  desa  harus  membuka dirinya  dalam  menciptakan  ruang  dialog  terbuka  dalam  menangani  permasalahan  ini.  Bencana  banjir yang  terjadi  pada  tahun  2017  dan  2022  telah  memberikan  dampak  yang  cukup  besar  bagi  masyarakat yang tinggal di lokasi tersebut, beberapa tempat tinggal warga mengalami kerusakan yang cukup parah dan  bahkan ada  yang  terbawa  arus  banjir.  Secara  tidak  sadar,  pada  saat  bencana  ini  pemerintah  desa melakukan  kolaborasi  dengan  berbagai  pihak.  Dalam  upaya  pengurangan  risiko  bencana,  BPBD Kabupaten Garut berkoordinasi dengan setiap kecamatan yang dilakukan melalui Kasi Ketentraman dan Ketertiban  Umum.  Kolaborasi  ini  berupa  pelaksanaan  pelatihan  serta  sosialisasi  mengenai penanggulangan bencana. Dalam penanganan bencana, Program pengurangan risiko bencana memang tidak  mudah  dalam menilai  tingkat  efektivitasnya  baik  dalam  jangka  waktu  atau  hitungan angka.  Hal  ini dapat  diibaratkan  seperti  menanam  pohon,  yang  hasilnya  baru  bisa  dirasakan  setelah  beberapa  tahun atau bahkan beberapa puluh tahun ke depan. Begitu juga pengurangan risiko bencana, hal ini baru dapat dinilai  efektivitasnya  apabila  di  masa  depan  ataupun  pada  saat  terjadinya  bencana, misalnya menghasilkan  adanya  pengurangan  dalam  jumlah  korban  yang  terdampak  bencana  atau  pengurangan kerugian akibat bencana Lugasnya, program pengurangan risiko bencana baru terevaluasi apabila terjadi bencana. Sementara itu kita pasti berharap bencana tidak pernah terjadi lagi.
Dilaksanakannya Musrenbangdes sebagai fasilitasi koordinasi antara masyarakat dan pemerintah desa  serta  upaya  menggali  pengetahuan  lokal  masyarakat  di  Desa  Mekarsari,  menciptakan  terjalinnya koordinasi dalam menentukan prioritas kegiatan di desa. Adanya koordinasi, dukungan pemerintah, serta pemanfaatan  pengetahuan  lokal  dinilai  dapat  memastikan  dukungan  masyarakat  terhadap penanggulangan  bencana  Di  Desa  Mekarsari.  Tentunya  dalam  pelaksanaan  Musrenbangdes  ini  turut membahas mengenai berbagai potensi bencana ada di desa Mekarsari serta upaya penanggulangannya. Dengan  melibatkan  masyarakat  dalam  Musrenbangdes  ini,  pemerintah  dapat  menggali  informasi mengenai pengetahuan yang hanya dimiliki oleh masyarakat di daerah bencana. Pemerintah desa juga tentunya  turut  mendukung  keterlibatan  masyarakat  desa  dalam  menyampaikan  pengetahuannya
terhadap  penanganan  bencana.  Sehingga  dalam  terlaksananya  upaya  pengurangan  bencana  di  Desa Mekarsari  ini  telah  didukung  oleh  masyarakat  karena  telah  menggunakan  pengetahuan  lokal  mereka dalam hal penanganan bencana. Hal ini merupakan perkembangan yang baik pada upaya pengurangan risiko  bencana  di  Desa  Mekarsari,  tentunya  hal  ini  masih  pada  tahap  dasar  yang  diharapkan  dapat berkembang  seiring  berjalannya  waktu. Perkembangan  ini  dapat  berupa  pembentukan  kelompok- kelompok  atau  lembaga  yang  secara  khusus  menangani  terkait  permasalahan  bencana  di  Desa Mekarsari.
Pada  dasarnya,  berbagai  upaya  yang  telah  dilakukan  dalam  upaya  pengurangan  risiko  bencana seperti  pelatihan  dan  sosialisi  telah  membukakan  pikiran  dari  masyarakat  dalam  menghadapi  bencana. Umumnya, masyarakat yang telah menerima edukasi mengenai bencana ini akan memikirkan bagaimana cara  penanganan  bencana  tersebut  serta  bagaimana  cara  menghindarinya.  Hal  ini  tentunya  akan memicu  pemikiran  inovatif  yang  timbul  dalam  penanggulangan  bencana.  Maka  dari  itu,  perlunya partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam pembahasan mengenai upaya pengurangan risiko bencana ini  menjadi  sangat  penting  keberadaannya.  Setiap  masyarakat  pasti  memiliki  pemikiran  yang  berbeda- beda  akan  bencana  tersebut.  Pada  dasarnya,  masyarakat  yang  berada  di  wilayah  tersebut  lah  yang paling  mengetahui  terhadap  bencana  yang  terjadi.  Setiap  individu  juga  memerlukan  adaptasi  dalam keberlangsungan hidupnya. Dalam aspek ini, masyarakat lokal, khususnya generasi muda dinilai sangat berkontribusi  dalam meningkatkan kapasitas adaptif, menjadi lebih tangguh, dan mengambil peran yang lebih  besar  dalam  mencapai  kesejahteraan  lokal  (Brennan,  2008).  Adaptasi  ini  dapat  dilihat  dari berjalannya  upaya  gotong  royong  masyarakat  di  Desa  Mekarsari  dalam  melakukan  penanaman  pohon serta  membersihkan  sampah.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  masyarakat  terdampak  bencana, mereka telah mendapatkan informasi mengenai perkiraan bulan terjadinya hujan yang berintensitas tinggi yang dapat menimbulkan banjir. Tentunya hal ini membuat masyarakat menjadi waspada akan terjadinya bencana banjir yang akan memicu adanya siaga bencana dalam kehidupannya.
Dengan dilaksanakannya musyawarah mulai dari musyawarah RT, dusun, hingga ke musyawarah desa,  menggambarkan  bahwa  adanya  keterlibatan  kelompok  masyarakat  di  Desa  Mekarsari  dalam merencanakan  pengurangan  resiko  bencana.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  adanya  karakteristik  inklusi yang  dapat  ditemukan  di  Desa  Mekarsari.  Pada  dasarnya,  masyarakat  memiliki  hak  atas  pengambilan keputusan  terhadap  kegiatan  penanggulangan  bencana,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  diri  dan komunitasnya.  diadakannya  musyawarah  sebagai  wadah masyarakat  dalam  menyampaikan  aspirasi  ini sangat  penting  keberadaannya.  Keterlibatan  seluruh  kelompok  masyarakat  dalam  menyuarakan pendapatnya  serta  dalam  pengambilan  keputusan  ini  dapat  memberikan  rasa  aman  bagi  kelompok sosial.Namun,  terdapat  beberapa  tantangan  yang  harus  ditangani  Desa  Mekarsari  untuk  dapat menciptakan penanggulangan bencana yang bersifat inklusif. Salah satu permasalahan yang timbul yaitu sulitnya mengajak masyarakat desa dalam mengikuti kegiatan desa, hal ini dikarenakan masyarakat yang selalu  menganggap  bahwa  kegiatan  desa  ini  selalu  mendapatkan  buah  tangan.  Sehingga  masyarakat cenderung  bertanya  terlebih  dahulu  dalam  pelaksanaan  kegiatan  desa.  Sebagian  masyarakat  desa merasa  bahwa  hal  ini  merupakan  hal  yang  wajib  diberikan  kepada  mereka,  padahal  hal  ini  tidak dibenarkan  keberadaannya. Dalam  menanggapi  permasalahan  tersebut,  Desa  Mekarsari  telah menuangkan hal ini sebagai program peningkatan partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam RPJM Desa  Mekarsari  tahun  2021-2026  dengan  indikasi  kegiatan  berupa  Pembinaan  Kelompok  Masyarakat (Pokmas) Pembangunan Desa serta Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdesa). Program-program  ini  ditujukan  sebagai  upaya  dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  di  Desa Mekarsari, serta memberikan motivasi agar mampu secara mandiri dalam melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan.
Desa Mekarsari belum memiliki peraturan tersendiri mengenai Penanggulangan Bencana, namun Desa  Mekarsari  turut  berpedoman  pada  kebijakan  diatasnya  dalam  keberadaan  hak,  kewajiban,  serta peran masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana. Menurut Sekretaris Desa Mekarsari, Desa Mekarsari telah memiliki rencana dalam menyusun peraturan desa mengenai penanggulangan bencana ini.  Seperti  UU  Nomor  24  Tahun  2007  dan  juga  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Garut  Nomor  12  Tahun 2022  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  No  3  Tahun  2015  Tentang  Penyelenggaraan Penanggulangan  Bencana. Dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Garut  No  12  Tahun  2022  tentang Penanggulangan  Bencana,  diatur  berupa  peran  masyarakat  dalam  Penanggulangan  Bencana.  Seluruh masyarakat  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  berperan  dalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan serta  pengawasan  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana.  Selain  itu,  Masyarakat  juga  berperan serta dalam penyediaan bantuan pelayanan kesehatan yang meliputi dukungan psikososial. Masyarakat juga  diharapkan  dapat  berpartisipasi  pada  pengambilan  keputusan  dan  bahkan  pengawasan  terhadap penanggulangan  bencana.  Selain  itu,  dalam  RPJM  Desa  Mekarsari  walaupun  sudah  terdapat Penanggulangan  Bencana,  Keadaan  Darurat,  dan  Mendesak  dalam  jangka  menengah,  tidak  diatur secara  rinci  terkait  peran  serta  masyarakat  dan  sistematika  kegiatan  dalam  Penanggulangan  Bencana
khususnya  Pengurangan  Risiko  Bencana.  Didalamnya  hanya  tertuang  kegiatan  apa  saja  yang  akan dilakukan sebagai upaya Penanggulangan Bencana.
Dalam  Institusionalisasi  CBDRM,  sangat  penting  untuk  memiliki  struktur  yang  sudah  diakui  oleh pemerintah  setempat  yang  bertanggung  jawab  dalam  kegiatan  CBDRM.  Struktur  lokal  ini  dapat  berupa komite ataupun gugus tugas. Dengan adanya struktur tingkat lokal yang diakui dalam kegiatan CBDRM ini, informasi terkait bencana ataupun penanggulangannya dapat dilaporkan ke platform yang lebih tinggi. Desa  Mekarsari  belum  memiliki  struktur  yang  diakui  secara  khusus  oleh  pemerintah  setempat  dalam keberlangsungan Pengurangan Risiko Bencana ini Desa Mekarsari belum memiliki struktur secara formal dalam  penanggulangan  bencana,  penanggulangan  bencana  ini  masih  dibawahi  sementara  oleh Pemerintahan  Desa.  Hal  ini  mengakibatkan  adanya  keterbatasan  dalam  kegiatan  Pengurangan  Risiko Bencana  di  Desa  Mekarsari,  dikarenakan  tidak  adanya  struktur  yang  dapat  berperan  aktif  serta bertanggung  jawab  dalam  kegiatan  penanggulangan  bencana.  Padahal  hal  ini  juga  termasuk  unsur penting  dalam  pengurangan  Risiko  Bencana  yang  dapat  membantu  masyarakat  untuk  membuka wawasannya  pada  berbagai  bencana  yang  ada. Hal  ini  dapat  memicu  masyarakat  untuk  lebih  selektif dalam  memilih  keputusannya  yang  dapat  mempengaruhi  kebijakan  Pengurangan  Risiko  Bencana  di Desa Mekarsari.
Aparatur  Desa  Mekarsari  telah  memiliki  strategi  dalam  mewujudkan  misi  nya  yang  berupa pelayanan  yang  professional  melalui  peningkatan  tata  kelola  pemerintahan  desa  yang  responsive, akuntabel,  dan  transparan.  Strategi  dalam  pencapaian  misi  tersebut  berupa  peningkatan  kapasitas penyelenggarapemerintah  desa  yang  dilakukan  melalui  pendidikan berkelanjutan.  Program  peningkatan kapasitas ini dimulai dari Sumber Daya Aparatur Desa Mekarsari yang memiliki program dengan kegiatan berupa  Pendidikan  dan  pelatihan  formal,  sosialisasi  peraturan  perundang-undangan,  serta  bimbingan teknis  implementasi  perundang-undangan.  Diharapkan  dengan  adanya  hal  ini,  kapasitas  aparatur  desa dapat  meningkat  sehingga  dapat  turut  mendukung  pembangunan  desa.  Dalam  upaya  penanggulangan bencana, peningkatan kapasitas ini dapat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi ataupun pelatihan. Dari sosialisasi  ataupun  pelatihan  ini  lah  yang  dapat  memperluas  pengetahuan  tentang  kebencanaan  mulai dari  penyampaian  informasi  bencana,  daerah  yang  rawan  bencana,  potensi  bencana,  sampai penanggulangan  bencana  itu  sendiri.  Desa Mekarsari  memiliki  tingkat rawan  bencana  yang  tinggi  pada bencana  banjir,  tentunya  hal  ini  perlu  diiringi  dengan  kapasitas  yang  tinggi  juga  dalam  menanggulangi bencana  tersebut.  Sosialisasi  yang  dilaksanakan  ini  Desa  Mekarsari  ini  baru  terfokus  pada  masyarakat yang tinggal di Kp. Papanggungan sebagai daerah yang sangat rawan bencana banjir. Sosialisasi ini juga belum  dilaksanakan  secara  formal,  melainkan  sosialisasi  dilakukan  dengan  cara  door-to-door.  Padahal Potensi  bencana  di  Desa  Mekarsari  ini  tidak  terbatas  pada  bencana  banjir  saja,  pada  potensi  bencana dan  peta  rawan  bencana  Desa  Mekarsari  juga  dapat  dilihat  bahwa  terdapat  beberapa  ancaman  lain selain  banjir  yakni  bencana  tanah  longsor  dan  letusan  gunung  api.  Hal  ini  juga  harus  diperhatikan mengingat terjadinya bencana ini tidak dapat di prediksi dan dapat terjadi kapan saja.
Keterlibatan  unsur  budaya  dalam  pengurangan  risiko  bencana  mengarah  pada  munculnya  rasa tanggung jawab bersama dan pengakuan masyarakat akan adanya manfaat dari kegiatan Pengurangan Risiko  Bencana.  Pada  dasarnya,  pada  daerah  yang  memiliki  potensi  bencana  yang  cukup  tinggi, masyarakat di sekitarnya sudah memiliki budaya sadar bencana. Budaya sadar bencana akan terbentuk ketika seorang individu mendapatkan pengetahuan akan kebencanaan di sekitarnya. Jika budaya sadar bencana  ini  telah  muncul  pada  seluruh  individu,  maka  individu  tersebut  akan  membentuk  kelompok ataupun  Lembaga  dalam  mengatasi  bencana  di  daerahnya.  Dalam  pengembangan  budaya  inklusi  di Desa  Mekarsari,  dapat  dilihat  dari  upaya  pengurangan  risiko  bencana  seperti  halnya  kegiatan  gotong royong. Di Desa Mekarsari, pernah dilakukan kegiatan berupa Padat Karya Tunai Desa yang merupakan kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  yang  dikhususkan  untuk  masyarakat  desa  yang  tergolong  miskin dan  marginal.Kegiatan  ini  disambut  baik  oleh  Perhutani  dan  bahkan  Menteri.  Padat  Karya  Tunai  ini memiliki  kegiatan  berupa  pembersihan  berbagai  titik  di  Desa  Mekarsari.  Adapun  titik  yang  dituju  yakni lapangan  sepak  bola  panimunan  serta  daerah  bekas  terjadinya  bencana  longsor  dan  banjir.  Dalam  hal ini,  dapat  dilihat  bahwa  adanya  keterlibatan kelompok  marginal  dalam  penyelenggaraan  kegiatan  desa. Meskipun  hal  ini  bukan  termasuk  kedalam  ranah  kebencanaan,  kegiatan  Padat  Karya  tunai  Desa  ini sudah  dapat  cukup  membantu  masyarakat  dalam  meningkatkan  budaya  inklusi.Di  Kabupaten  Garut, dalam  Peraturan  Bupati  Nomor  59  Tahun  2023,  pendanaan  dalam  pelaksanaan  pengurangan  resiko bencana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDes).  Desa  Mekarsari  menggunakan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana. Penggunaan Dana Desa yang berasal dari APBDes ini dapat digunakan baik dalam fase pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, atau bahkan rehabilitasi  dan  rekonstruksi.  Dalam  Realisasi  APBDes  Desa  Mekarsari  Tahun  2021,  bidang Penanggulangan  bencana,  darurat,  dan  mendesak  desa  ini  terealisasi  sepenuhnya  yakni  sebanyak  Rp 551.862.000.  Namun  dalam  laporan  realisasi  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa
Pemerintah  Desa  Mekarsari  Tahun  2021,  tidak  diperjelas  bahwa  apakah  terdapat  dana  yang  dipakai untuk  Pengurangan  Risiko  Bencana  atau  tidak.  Karena  Dalam  laporan  ini hanya tertulis berupa  belanja tidak  terduga  dalam  bidang  penanggulangan  bencana,  darurat  dan  mendesak  desa.  Berbeda  hal  nya dengan  tahun  2022, anggaran  mengenai  Penanggulangan bencana,  darurat, dan mendesak  desa  telah bertambah  dan  telah  terealisasi  sepenuhnya  yaitu  sebanyak  Rp  625.811.680.  Dalam  laporan  realisasi pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  Pemerintah  Desa  Mekarsari  Tahun  2022  ini terdapat  sub  bidang  penanggulangan  bencana  yang  terealisasi  sebesar  Rp  103.811.680.  Dan  pada tahun  2023  ini,  Desa  Mekarsari  menganggarkan  bidang  Penanggulangan  bencana,  darurat,  dan mendesak  desa  sebesar  Rp  225.750.000  dengan  sub  bidang  Penanggulangan  Bencana  sebanyak  Rp 27.750.000.  Di  tahun  ini  belum  adanya  laporan  tentang  bencana  yang  terjadi  di  Desa  Mekarsari, sehingga  terdapat  memungkinkan  bahwa  dana  tersebut  dapat  dipakai  untuk  upaya  pengurangan  risiko bencana  di  Desa  Mekarsari.  Pemerintah  Desa  juga  sebelumnya  pernah  melakukan  pengurangan  risiko bencana berupa pembuatan tanggul di sekitar sungai cimanuk, namun sangat disayangkan hal ini tidak bertahan lama karena tanggul tersebut kembali rusak diterjang air yang meluap.
Dalam  pelaksanaan  penanggulangan  bencana,  diharuskannya  untuk  menerapkan  beberapa prinsip  yang  tertuang  dalam  UU  No  24  Tahun  2007  yakni  Cepat  dan  tepat,  prioritas,  koordinasi  dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, nondiskriminatif,  dan  nonproletisi.  Dalam  upaya  menerapkan  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas pelaksanaan  pengurangan  resiko  bencana,  Desa  Mekarsari  menerapkan  upaya  transparansi  mengenai anggaran  pengurangan  resiko  bencana  yang  dilakukan  hanya  dengan  pembuatan  spanduk  mengenai Anggaran  Pendapatan  dan  Belaja  Desa  (APBDes)  yang  dipasang  di  kantor  desa.  Dana  yang  dipakai dalam  Penanggulangan  Bencana  meliputi  pertanggungjawaban  dana  dan  barang  bantuan  baik  pada tahapan prabencana, tanggap darurat, ataupun pascabencana. Di Desa Mekarsari, masih belum terdapat laporan  akuntabilitas  kinerja  dalam  penanggulangan  bencana  ini,  padahal  laporan  ini  dapat  membantu menciptakan  prinsip  penanggulangan  bencana  yang  transparan  dan  akuntabel.  Laporan  terkait penggunaan  dana  di  Desa  Mekarsari  dalam  penanggulangan  bencana  ini  masih  berbentuk  lisan  yang disampaikan dari RT/RW ke Kepala Dusun lalu ditindaklanjuti oleh Kepala Desa. Dalam hal transparasi dan  akuntabilitas  ini,  masyarakat  berhak  untuk  mengetahui  dan  melakukan  pengawasan  terhadap penanggulangan  bencana.  Pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  dan  anggaran  harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Hasil penelitian tentang Penanggulangan Bencana di Desa Mekarsari menunjukkan masih adanya kekurangan  dalam  Pengurangan  Risiko  Bencana  Berbasis  Masyarakat.  Kegiatan  tersebut  belum dilaksanakan  secara  maksimal,  terutama  dalam  mencapai  unsur  keberlanjutan,  inklusi  masyarakat,  dan institusionalisasi yang dianalisis menurut teori Khan & Jan (2015). Sulitnya melibatkan seluruh kelompok masyarakat, tingginya angka kemiskinan, dan ketiadaan struktur formal nasional menjadi kendala dalam pelaksanaan  Pengurangan  Risiko  Bencana Berbasis  Masyarakat.  Desa Mekarsari  mengadopsi  regulasi Kabupaten  Garut  terkait  penanggulangan  bencana,  tetapi  kurangnya  laporan  terperinci  mengenai penggunaan  dana  menunjukkan  kekurangan  akuntabilitas  dalam  pelaksanaanya.  Oleh  karena  itu, diperlukan  evaluasi  dalam  aspek  keberlanjutan,  inklusi  masyarakat,  dan  institusionalisasi  agar implementasi Pengurangan Risiko Bencana di Desa Mekarsari dapat berhasil dilaksanakan. Pemerintah Desa Mekarsari perlu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan keberhasilan CBDRM. Hal ini tentunya menjadi tugas Pemerintah Desa Mekarsari dalam membantu upaya pemenuhan unsur-unsur tersebut.  Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  kita  lihat  bahwa  kedua  aspek  dalam  faktor  keberhasilan  dari Pengurangan Risiko Berbasis Masyarakat masih memiliki unsur-unsur yang belum terpenuhi. Maka dari itu,  Pengurangan  Risiko  Bencana  berbasis  Masyarakat  atau  CBDRM  di  Desa  Mekarsari  berdasarkan teori  Khan  &  Jan  (2015)  belum  dilaksanakan  di  Desa  Mekarsari  dikarenakan  belum  adanya  aspek terpenting  yakni  komunitas.  Namun  Desa  Mekarsari  telah  melaksanakan  beberapa  upaya  menuju CBDRM.  Partisipasi  masyarakat  merupakan  hal  paling  penting  dalam  keberlangsungan  Pengurangan Risiko Berbasis Masyarakat atau CBDRM ini, sehingga diharuskan adanya upaya peningkatan partisipasi masyarakat  Desa  Mekarsari  agar  Pengurangan  Risiko  Berbasis  Masyarakat  atau  CBDRM  dapat dilaksanakan dengan maksimal.

## Saran
1.  Pemerintah Desa Mekarsari segera menyusun upaya penanggulangan kemiskinan di Desa mekarsari yang menjadi penghambat dalam tingkat partisipasi masyarakat.
2.  Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan kepada seluruh masyarakat desa yang diadakan secara rutin dalam upaya meningkatkan kapasitas mengenai penanggulangan bencana di Desa Mekarsari.
3.  Rencana  dalam  merancang  kebijakan  serta  pembuatan  lembaga  ataupun  komunitas  segera dilaksanakan dalam menciptakan upaya penanggulangan bencana yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
M Adiyoso, W. (2018). Manajemen bencana: Pengantar dan isu-isu strategis. Bumi Aksara. Danil, M. (2021). Manajemen Bencana. PROSIDING UNIVERSITAS DHARMAWANGSA , 1 , 7-14. Fahriyani  Penulis,  S.,  Harmaningsih  Penulis,  D.,  &  Yunarti,  S.  (n.d.). PENGGUNAAN  MEDIA  SOSIAL TWITTER UNTUK MITIGASI BENCANA DI INDONESIA . Faturahman,  B.  M.  (n.d.). KONSEPTUALISASI  MITIGASI  BENCANA  MELALUI  PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK . Ilmu  Kesehatan  Masyarakat,  J.,  Ilmu  Keolahragaan,  F.,  &  Negeri  Semarang,  U.  (2020). HIGEIA  4 (Special  1)  (2020)  HIGEIA  JOURNAL  OF  PUBLIC  HEALTH  RESEARCH  AND  DEVELOPMENT
Desa Tangguh Bencana Tanah Longsor Inda Sintya Prastika 1  .
https://doi.org/10.15294/higeia.v4iSpecial%201/35473
Lassa, J., Paripurno, T., Jannah, N. M., Pujiono, P., Magatani, A., Pristianto, J., Sudira, C., & Parlan, H. (n.d.). COMMUNITY  BASED  DISASTER  RISK  MANAGEMENT  (CBDRM)  GUIDELINES  BOOK  1 THE  IMPORTANCE  OF  CBDRM  BOOK  2  CBDRM  TECHNIQUES  AND  TOOLS  EDITOR  Eko Teguh Paripurno & Ninil Miftahul Jannah AUTHOR/CONTRIBUTOR . Oktari,  R.  S.  (2019).  Peningkatan  Kapasitas  Desa  Tangguh  Bencana. Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement) , 4 (2), 189.
https://doi.org/10.22146/jpkm.29960
Rahman,  A.  Z.  (n.d.). KAJIAN  MITIGASI  BENCANA  TANAH  LONGSOR  DI  KABUPATEN BANJARNEGARA . http://www.voaindonesia.com/content/satu-dusun-tertimbun-di-banjarnegara- Savila,  V.  I.,  Rachmawati,  A.,  Subagiyo,  A.,  Perencanaan,  J.,  &  Dan  Kota,  W.  (2019). ANALISIS TINGKAT KETANGGUHAN DESA BERDASARKAN INDIKATOR DESA TANGGUH BENCANA DI PULAU GILIGENTING KABUPATEN SUMENEP (Vol. 8, Issue 4).
Takda,  A.,  Muhamad  Irsan,  L.,  Harudu,  L.,  Hidayat,  A.,  Anas,  M.,  Maronta  Galib,  L.,  &  Hastuti,  V.  R. (n.d.). Penguatan kapasitas Desa Batu Ganda dalam mengahadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor . https://japimas.uho.ac.id/index.php/journal Tanjung,  R.,  Mulyadi,  D.,  Arifudin,  O.,  &  Damayanti  Rusmana,  F.  (2020). MANAJEMEN  MITIGASI BENCANA . www.penerbitwidina.com
Ummah,  K.,  Hijri 1 ,  Y.  S.,  &  Achmad,  Z.  (n.d.). Khadimul  Ummah  Journal  of  Social  Dedication PENGUATAN  KAPASITAS  DESA  TANGGUH  BENCANA  DI  KABUPATEN  MALANG STRENGTHENING  THE  CAPACITY  OF  A  VILLAGE  DISASTER  IN  MALANG  DISTRICT . https://doi.org/10.21111/ku.v3i1
Van Niekerk, D., Nemakonde, L. D., Kruger, L., & Forbes-Genade, K. (2018). Community-based disaster risk management. Handbook of disaster research, 411-429.
Worowirasmi,  T.  S.,  Waluyo,  M.  E.,  Rachmawati,  Y.,  &  Hidayati,  I.  Y.  (2015).  The  Community –  Based Flood Disaster Risk Reduction (CBDRR) in Beringin Watershed in Semarang City. Jurnal Wilayah Dan Lingkungan , 3 (2), 131. https://doi.org/10.14710/jwl.3.2.131-150
Andrew,  M.  (2018).  Revisiting  community-based  disaster  risk  management.  In Reducing  Disaster Risks (pp. 42-52).
Routledge. Sarabia, M. M., Kägi, A., Davison, A. C., Banwell, N., Montes, C., Aebischer, C., & Hostettler, S.  (2020).  The  challenges  of  impact  evaluation:  Attempting  to  measure  the  effectiveness  of community-based  disaster  risk  management. International  journal  of  disaster  risk  reduction , 49 , 101732.
Siregar,  J.  S.,  &  Wibowo,  A.  (2019).  Upaya  pengurangan  risiko  bencana  pada  kelompok  rentan. Jurnal Dialog dan Penanggulangan Bencana , 10 (1), 30-38.
Lestari, P. (2018). Komunikasi Bencana Aspek Penting Pengurangan Risiko Bencana.
Nuraeni,  N.,  Mujiburrahman,  M.,  &  Hariawan,  R.  (2020).  Manajemen  Mitigasi  Bencana  pada  Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Pengurangan Risiko bencana Gempa Bumi dan Tsunami. Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmu Pendidikan: E-Saintika , 4 (1), 68-79.
Wandasari, S. L. (2012). Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan pengurangan risiko bencana. Unnes Law Journal , 1 (2). Muchsin, H. S. (2021). Implementasi Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana . Unisma Press.