Jurnal Hukum POSITUM Vol.6, No.2, Des 2021, Hal.254-272 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PENINGKATAN INVESTASI
Hari Agus Santoso Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya hariagus1989@gmail.com

## ABSTRAK
Iklim investasi di suatu negara dipengaruhi oleh Undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Saat ini setiap negara bersaing dan berlomba-lomba untuk bisa menarik investor. Demikian juga Pemerintah Indonesia tidak mau ketinggalan dalam usaha memperbaiki iklim investasi di Indonesia, salah satunya adalah  dengan  memberlakukan  UU  Cipta  Kerja,  yang  mana  dalam  UU  ini  bertujuan  untuk mempermudah kegiatan berusaha di Indonesia. UU ini banyak mengubah, menghapus, atau menetapkan peraturan  baru  yang  antara  lain  dapat  dilihat  pada  Bab  III  "Peningkatan  Ekosistem  Investasi  Dan Kegiatan  Berusaha"  yang  meliputi  antara  lain:  penerapan  Perizinan  Berusaha  berbasis  risiko; penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan penyederhanaan persyaratan investasi. Pada Bab VI memuat "Kemudahan Berusaha", yang mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yaitu: Keimigrasian; Paten; Merek dan Indikasi Geografis; Perseroan Terbatas; Gangguan (Hinder Ordonantie); Pajak Penghasilan; Pajak Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah;  Ketentuan  Umum  dan Tata Cara Perpajakan; Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi  Daya  Ikan,  dan  Petambak  Garam;  Wajib  Daftar  Perusahaan;  Desa;  dan  Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Diharapkan dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja ini akan dapat menaikan peringkat Easy of Doing Business dan secara nyata dapat menarik invstor.
Keywords: UU Cipta Kerja; Investasi, Kemudahan Berusaha

## ABSTRACT
The investment climate in a country is influenced by the laws in force in that country. Currently, every country is competing and vying to be able to attract investors. Likewise, the Government of Indonesia does not want to be left behind in efforts to improve the investment climate in Indonesia, one of which is the  enactment  of  the  Job  Creation  Law,  which  in  this  Law  aims  to  facilitate  business  activities  in Indonesia. This law changes, abolishes, or stipulates new regulations which can be seen in Chapter III "Improvement  of  the  Investment  Ecosystem  and  Business  Activities"  which  includes,  among  others: application  of  risk-based  Business  Licensing;  simplification  of  the  basic  requirements  for  Business Licensing; simplification of sector Business Licensing; and simplification of investment requirements. Chapter VI contains "Ease of Doing Business", which changes, deletes, or sets new settings for several provisions,  namely:  Immigration;  Patent;  Brand  and  Geographical  Indication;  Limited  company; Disturbance (Hinder Ordonantie); Income tax; Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on  Luxury  Goods;  General  Provisions  and  Tax  Procedures;  Regional  Taxes  and  Regional  Levies; Protection  and  Empowerment  of  fishermen,  fish  raisers  and  salt  farmers;  Company  Registration Mandatory; Village; and Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. It is hoped that the enactment of the Job Creation Law will be able to raise the Easy of Doing Business rating and actually attract investors.
Keywords: : Employment Creation Law; Investment, Easy of Doing Business
Hari Agus Santoso: Efektivitas Undang...

## A. PENDAHULUAN
Iklim Investasi di Indonesia belakangan ini sudah mulai membaik ( kondusif ), apalagi  sejak  disahkannya  Undang-Undang  Cipta  Kerja 1 ("UU  Cipta  Kerja")  yang bertujuan menciptakan iklim  investasi  yang bersahabat  untuk menciptakan lapangan kerja  dan  menghilangkan  proses  administrasi  yang  berbelit-belit  dan  pungutan  liar 2 . Beberapa masalah klasik yang membelit iklim investasi di Indonesia adalah perizinan yang  berbelit,  peraturan  yang  kadang  berubah-ubah  sesuai  dengan  pergantian pimpinan, sistem pengupahan dan ketenagakerjaan yang kurang bersahabat terhadap investor, sistem perpajakan yang kadang penuh ketidakpastian karena ulah "oknum" aparat  pajak  yang  kadang  tidak  bersahabat  dan  ulah  oknum-oknum  yang  bisa menimbulkan high  cost  economy .  Sebagai  gambaran  tentang  iklim  investasi  di Indonesia yang kurang bersahabat pada masa lalu akan penulis uraikan di bawah ini.
Kerumitan perizinan berusaha di Indonesia, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi  menjadi  momok  tersendiri  bagi  investor  untuk  memulai  usaha.  Dan cilakannya  untuk  mengurus  persyaratan-persyaratan  tersebut  diperlukan  dokumen- dokumen  dari  banyak  instansi  yang  harus  diurus  satu  persatu.  Hal  ini  sangat melelahkan, memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit karena setiap meja (instansi yang dilalui) harus dikeluarkan biaya yang kadang selain biaya resmi juga perlu "biaya ekstra" supaya urusan bisa menjadi lancar.
Untuk  mengurus  perizinan  selain  harus  memenuhi  aturan/persyaratan  dari Pemerintah Pusat juga masih ditambah dengan adanya peraturan dari masing-masing Pemerintah Daerah yang kadang aturan itu tumpang tindih, misalnya suatu perizinan sudah  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah  masih  mengharuskan untuk  mengurus  persyaratan/perizinan lagi sesuai  dengan Perda dari daerah masing- masing.
1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
2 Nandang Sutrisno and Sigar Aji Poerana, "Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden  Joko  Widodo" Undang:  Jurnal  Hukum ,  Vol.  3,  No.  2  (2020),  accessed  Okt  30,  2021, https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/177.
Apabila investor sudah mengantongi perizinan (yang kadang harus memerlukan usaha yang luar biasa) dan siap untuk memulai usaha, kadang peraturan yang berubah- ubah saat pergantian pimpinan juga sangat mengganggu bagi kelancaran bisnis yang dijalankan. Apalagi dengan adanya otonomi daerah yang kadang penguasa-penguasa di  daerah  berlaku  seperti  raja-raja  kecil  yang  dengan  seenaknya  memberlakukan peraturan baru dengan mengubah peraturan yang sudah ada karena peraturan tersebut dibuat oleh rival politiknya (atas dasar like and dislike ).
Sistem pengupahan yang setiap tahun harus disesuaikan (dinaikan) kadang juga memberatkan  bagi  investor.  Dan  hal  ini  diperparah  dengan  tuntutan  tenaga  kerja terhadap  pemerintah  setiap  kali  pemerintah  akan  menentukan  kenaikan  Upah Minimum  Regional  (UMR)  dengan  melakukan  demo  besar-besaran.  Padahal  hal  ini sangat  kontra  produktif,  selain  menurunkan  tingkat  produktivitas  juga  menjadi pemberitaan  media  massa  yang  bisa  menakutkan  bagi  calon  investor/investor. Seharusnya  tuntutan  kenaikan  UMR  bisa  diwakilkan  kepada  serikat-serikat  pekerja yang memang sudah terbentuk dan salah satu tugasnya adalah membela/memperjuangkan kepentingan tenaga kerja.
Selain  masalah  UMR,  kadang  demo  tenaga  kerja  ini  juga  dilakukan  karena pimpinan serikat tersebut beroposisi dengan pemerintah. Artinya kepentingan tenaga kerja yang seharusnya diperjuangkan malah diplesetkan untuk kepentingan politik.
Sistem perpajakan di  Indonesia seharusnya sudah cukup baik,  cuman kadang ada  saja  "oknum"  aparat  pajak  yang  kadang  berbuat  tidak  bersahabat  (curang)  demi untuk  kepentingan  diri  sendiri.  Hal  ini  membuat  investor  kadang  ketar-ketir  kalau sudah  dipanggil  atau  menerima  surat  dari  kantor  pajak.  Sudah  banyak  contoh  ulah oknum-oknum pajak yang tertangkap dan dipidana. Seperti kasus Gayus Tambunan 3 , seorang  pegawai  pajak  tingkat  rendah  yang  dengan  kelihaiannya  mengelolah  (saya lebih  suka  menggunakan  istilah  memeras  dari  pada  menerima  suap)  Wajib  Pajak
3 Hendra Kusuma, "Deretan Kasus Suap Pegawai Pajak, Gayus Paling Fenomenal." Detik.com, 2021, accessed Oct 31, 2021, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5478904/deretan-kasus-suap- pegawai-pajak-gayus-paling-fenomenal.
Hari Agus Santoso: Efektivitas Undang...
sehingga  dalam  usianya  yang  relatif  masih  muda  bisa  mengumpulkan  harta  sampai ratusan milyar dan istrinya bergaya hidup sangat mewah. Kasus terbaru adalah kasus suap (memeras) yang melibatkan tersangka DR (Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan DJP) dan APA (Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP), yang  diduga  menerima  suap  puluhan  miliar  terkait  pemeriksaan  pajak  terhadap  tiga wajib pajak yaitu PT GMP (untuk tahun pajak 2016), PT BPI Tbk (2016), dan PT JB (2016, 2017) 4 .
High  cost  economy (ekonomi  berbiaya  tinggi)  yaitu  biaya-biaya  yang  timbul yang terjadi tidak dari proses produksi atau proses menghasilkan barang jadi. Misalnya pemalakan oleh preman, biaya-biaya ilegal atau biaya-biaya lain yang dipungut secara tidak  semestinya  oleh  oknum-oknum  tertentu,  dan  lain  sebagainya.  Dengan  adanya tambahan  ini  maka  kemampuan  bersaing  produk  yang  dihasilkan  akan  menjadi berkurang.
Berdasarkan uraian dan  latar belakang diatas, UU Cipta Kerja dalam mengatasi berbagai  masalah  klasik  iklim  investasi  dapat  dikemukakan  yakni  bagaimana Peningkatan  Ekosistem  Investasi  Dan  Kegiatan  Berusaha dalam  UU  Cipta  Kerja  &
Kemudahan Berusaha apa saja yang disempurnakan dalam UU Cipta Kerja.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  pendekatan kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan penelitian melalui kajian perundang-undangan  yang  ada.  Sedangkan  pendekatan  kepustakaan  adalah  dengan cara mengumpulkan bahan-bahan penelitian melalui kajian pustaka dimana referensi pustaka bisa diperoleh dari buku, jurnal, website dan lain-lain.

## C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS
4 Yusuf Imam  Santoso,  "KPK Menahan Enam Tersangka Kasus Suap Pegawai  Pajak." Kontan.co.id, 2021, accessed  Oct  31,  2021, https://insight.kontan.co.id/news/kpk-menahan-enam-tersangka-kasus- suap-pegawai-pajak-1.
Iklim  investasi  suatu  negara  sangat  tergantung  dari  peraturan  perundang-undangan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Di Indonesia iklim investasi selalu diperbaiki dari waktu  ke  waktu  baik  dari  segi  hukum    maupun  dari  segi  non  hukum.  Dan  terakhir  adalah dengan diundangkannya UU Cipta Kerja, dimana didalamnya dimuat beberapa peraturan yang memuat kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi baik oleh investor dalam negeri maupun oleh investor asing. Dengan adanya UU Cipta Kerja ini diharapkan ada kepastian hukum dan tidak terjadi tumpang tindah peraturan baik dalam proses perizinan maupun paska perizinan (saat beroperasi).
Adapun beberapa peraturan yang diubah/diperbaiki/disempurnakan dalam UU Cipta Kerja dalam mendukung perbaikan sistem investasi dapat dilihat pada Bab III "Peningkatan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan Berusaha" dan Bab VI "Kemudahan Berusaha".

## 1.   Bagaimana Peningkatan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan Berusaha Dalam UU Cipta Kerja
Peningkatan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan Berusaha termaktup dalam Bab III UU Cipta  Kerja  yang  meliputi  antara  lain:  penerapan  Perizinan  Berusaha  berbasis  risiko; penyederhanaan  persyaratan  dasar  Perizinan  Berusaha;  penyederhanaan  Perizinan  Berusaha sektor; dan penyederhanaan persyaratan investasi 5 . (Pasal 6 UU Cipta Kerja).

## a. Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Hal  ini  memperbaiki  aturan  lama  yang  mana  sebelumnya  pengaturan  izin  tidak berdasarkan resiko  dan  di dalam  UU  Cipta  Kerja  Bab  III  Bagian  Kedua  diperbaiki menjadi berbasis risiko.  Hal ini dapat dilihat pada Pasal 7, 8, 9 dan 10 UU Cipta Kerja dan turunannya yaitu Pasal 4 huruf (b) PP No. 5 tahun 2021 6 .
.
Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat  skala  usaha  kegiatan  usaha,  berdasarkan  penilaian  tingkat  bahaya  dan  potensi terjadinya  bahaya,  yang  dilakukan  terhadap  aspek:  kesehatan;  keselamatan;  lingkungan; dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya. Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat
5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
6 Peraturan  Pemerintah  nomor  5  tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis Risiko.

## Hari Agus Santoso: Efektivitas Undang...
bahaya  dapat  mencakup  aspek  lainnya  sesuai  dengan  sifat  kegiatan  usaha,  dengan memperhitungkan:  jenis  kegiatan  usaha;  kriteria  kegiatan  usaha;  lokasi  kegiatan  usaha; keterbatasan  sumber  daya;  dan/atau  risiko  volatilitas.  Penilaian  potensi  terjadinya  bahaya meliputi: hampir tidak mungkin terjadi; kemungkinan kecil terjadi; kemungkinan terjadi; atau hampir  pasti  terjadi.  Berdasarkan  penilaian  diatas  tingkat  risiko  dan  peringkat  skala  usaha kegiatan usaha  ditetapkan menjadi:  kegiatan  usaha  berisiko rendah;  kegiatan  usaha  berisiko menengah; atau kegiatan usaha berisiko tinggi.
Perizinan  Berusaha  untuk  kegiatan  usaha  berisiko  rendah  berupa  pemberian  nomor induk berusaha (NIB) yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha. NIB berlaku selamanya,  sebagai    bukti  registrasi/pendaftaran,  dan  sebagai  identitas  bagi  Pelaku  Usaha dalam pelaksanaan kegiatan. Di dalam aturan lama diperlukan  pendaftaran Pelaku Usaha yang dikenal dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang harus diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali. Dengan adanya penghapusan TDP dan diganti oleh NIB sudah cukup membantu Pelaku Usaha dalam menyederhanakan proses perizinan yang harus dilalui. Dan istimewanya lagi NIB bisa  dilakukan  online  dengan  mengakses  Sistem  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara Elektronik  (Online  Single  Submission)  yang  selanjutnya  disebut  Sistem  OSS.  Sistem  OSS adalah  sistem elektronik  terintegrasi  yang  dikelola  dan  diselenggarakan  oleh  Lembaga  OSS untuk menyelenggarakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Seperti termaktub dalam Pasal 1 angka 21 PP No. 5 tahun 2021.
Perizinan  Berusaha  untuk  kegiatan  usaha  berisiko  menengah  dibagi  dua  yaitu: Perizinan  Berusaha  untuk  kegiatan  usaha  berisiko  menengah  rendah  berupa  Nomor  Induk Berusaha dan sertifikat standar (merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha  dalam  rangka  melakukan  kegiatan  usaha);  Perizinan  Berusaha  untuk  kegiatan  usaha berisiko  menengah  tinggi  berupa  nomor  induk  berusaha  dan  sertifikat  standar  (merupakan sertifikat  standar  usaha  yang  diterbitkan  Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah  Daerah  sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha). Dalam hal kegiatan usaha berisiko menengah memerlukan standardisasi produk, Pemerintah Pusat menerbitkan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan  standar  yang  wajib  dipenuhi  oleh  Pelaku  Usaha  sebelum  melakukan  kegiatan komersialisasi produk.
Perizinan  Berusaha  untuk  kegiatan  usaha  berisiko  tinggi  berupa:  Nomor  Induk Berusaha dan izin. Izin yang dimaksud adalah merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum  melaksanakan  kegiatan  usahanya.  Dalam  hal  kegiatan  usaha  berisiko  tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah  menerbitkan  sertifikat  standar  usaha  dan  sertifikat  standar  produk  berdasarkan  hasil verifikasi pemenuhan standar.

## b. Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha
Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi: kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; persetujuan lingkungan; dan Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi. Hal ini diatur dalam Bab III Bagian Ketiga UU Cipta Kerja.
Kesesuaian  kegiatan  pemanfaatan  ruang  merupakan  kesesuaian  rencana  lokasi kegiatan  dan/atau  usahanya  dengan  RDTR.  Pemerintah  Daerah  wajib  menyusun  dan menyediakan RDTR dalam bentuk digital dan sesuai standar dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau  usahanya  dengan  RDTR.  Pemerintah  Pusat  wajib  mengintegrasikan  RDTR  dalam bentuk digital ke dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Dalam hal Pelaku Usaha mendapatkan informasi rencana lokasi kegiatan usahanya telah sesuai dengan RDTR, Pelaku Usaha  mengajukan  permohonan  kesesuaian  kegiatan  pemanfaatan  ruang  untuk  kegiatan usahanya  melalui  sistem  Perizinan  Berusaha  Secara  Elektronik  dengan  mengisi  koordinat lokasi yang diinginkan untuk memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Setelah  memperoleh  konfirmasi  kesesuaian  kegiatan  pemanfaatan  ruang,  Pelaku  Usaha mengajukan permohonan Perizinan  Berusaha.
Ketentuan  dalam  Pasal  37  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang Penataan  Ruang  yang  menyatakan  bahwa  pemberian  dan  pencabutan  izin  kegiatan pemanfaatan  tata  ruang  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah menurut  kewenangan  masing-masing.  Sedangkan  dalam  Pasal  17  UU  Cipta  Kerja menyatakan bahwa pemberian dan pencabutan izin kegiatan pemanfaatan tata ruang dilakukan oleh pemerinta pusat. Yang mana hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor  21  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan  Penataan  Ruang  bahwa  dalam

## Hari Agus Santoso: Efektivitas Undang...
pelaksanaannya Pemerintah menugaskan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Aturan tentang Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) diatur dalam Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup. Di dalam UU Cipta Kerja aturan mengenai AMDAL ini disempurnakan yang mana dapat dilihat pada aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup.
Adapun  beberapa  penyempurnaan  tersebut  antara  lain:  nomenklatur  izin lingkungan  diubah  menjadi  izin  usaha;  pengintegrasian  izin  lingkungan;  Tim Independen  menggantikan  Komisi  Penilai  Amdal  yang  akan  melakukan  penilaian dokumen  Amdal;  pengujian  kelayakan  Amdal;  masyarakat  dilibatkan  dalam penyusunan  Amdal,  tetapi  hanya  masyarakat  terdampak;  penetapan  kriteria  usaha dan/atau  kegiatan  berdampak  penting;  integrasi  izin  PPLH  dan  Amdal  ke  dalam dokumen lingkungan.
Hanya  dokumen  lingkungan  hidup  yang  berisiko  tinggi  yang  wajib  Amdal, berikutnya  akan  diterbitkan  surat  keputusan  kelayakan  lingkungan  hidup  (SKKL). Untuk  dokumen  risiko  menengah  hanya  diperlukan  UKL-UPL  dan  persetujuan lingkungan  yang  diterbitkan  bernama  Pernyataan  Kesanggupan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (PKPLH).  Sedangkan  dokumen  berisiko  rendah  hanya  perlu mengurus nomor induk berusaha (NIB).
Izin  untuk  mendirikan  bangunan  juga  disempurnakan.  Dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2005  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2002  Tentang  Bangunan  Gedung  untuk  mendirikan  bangunan diperlukan IMB (Izin Mendirikan Bangunan), sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor  16  Tahun  2021  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja, IMB dihapus dan digantikan dengan Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG) yang mana prosesnya pengurusannya juga dipermudah.
Dalam Pasal 14 ayat (1) PP 36/2005, Izin mendirikan bangunan (IMB) gedung merupakan  satu-satunya  perizinan  yang  diperbolehkan  dalam  penyelenggaraan bangunan gedung, yang menjadi alat pengendali penyelenggaraan bangunan gedung.
Dalam  Pasal  1  angka  17    PP  16/2021,  dijelaskan  tetang  definisi  Persetujuan Bangunan  Gedung  (PBG)  yaitu  perizinan  untuk  membangun  baru,  mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
c. Penyederhanaan  Perizinan  Berusaha  Sektor  Serta  Kemudahan  Dan Persyaratan Investasi
Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi diatur dalam UU Cipta Kerja Bab III Bagian Keempat mulai Pasal 26 sampai Pasal 75, yang terdiri atas sektor: kelautan dan perikanan; pertanian; kehutanan; energi dan  sumber  daya  mineral;  ketenaganukliran;  perindustrian;  perdagangan,  metrologi legal, jaminan produk halal, dan standardisasi penilaian kesesuaian; pekerjaan umum dan  perumahan  rakyat;  transportasi;  kesehatan,  obat  dan  makanan;  pendidikan  dan kebudayaan;  pariwisata;  keagamaan;  pos,  telekomunikasi,  dan  penyiaran;  dan pertahanan dan keamanan.
d. Penyederhanaan Persyaratan Investasi Pada Sektor Tertentu
Penyederhanaan Persyaratan Investasi Pada Sektor Tertentu diatur dalam UU Cipta  Kerja  Bab  III  Bagian  Kelima  mulai  Pasal  76  sampai  Pasal  79  yang  meliputi penanarnan modal, perbankan, dan perbankan syariah.

## 2. Kemudahan Berusaha Apa Saja Yang Disempurnakan Dalam UU Cipta Kerja
Untuk mempermudah pelaku usaha dalam melakukan investasi UU Cipta Kerja mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan seperti dijelaskan dibawa ini.

## a. Keimigrasian
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang diubah antar lain  adalah  Visa  Kunjungan  diberikan  juga  untuk  kegiatan  pra-investasi  dan  Visa
Hari Agus Santoso: Efektivitas Undang...
Tinggal  Terbatas  (VITAS) diberikan juga untuk  Orang  Asing sebagai  rumah kedua. Hal  ini  diberlakukan  sebagai  upaya  pemerintah  untuk  mempermudah  bagi  Investor Asing  dalam  berinvestasi  di  Indonesia.  Aturan  ini  juga  ditegaskan  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2013  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

## b. Paten
Terkait  Paten,  dapat  dilihat  pada  Pasal  107  UU  Cipta  Kerja  yang  mana memberikan  kelonggaran  terhadap  pelaksanaan  Paten  dari  sebelumnya  mewajibkan untuk membuat/menggunakan menjadi melaksanakan. Demikian juga keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan Paten sederhana dari sebelumnya 12 (dua belas) bulan  terhitung  sejak  tanggal  penerimaan  Permohonan  Paten  sederhana,  menjadi menjadi maksimal 6 (enam) bulan
c. Merek
Terkait Merek, dalam Pasal 108 UU Cipta Kerja menambahkan satu lagi alasan relatif suatu merek tidak dapat didaftarkan, yakni apabila merek tersebut mengandung bentuk  yang  bersifat  fungsional.  Demikian  juga  dengan  jangka  waktu  pemeriksaan substantif merek dari semula, apabila tidak terdapat keberatan, akan memakan jangka waktu 150 hari dipercepat hanya memerlukan jangka waktu 30 hari saja. Sedangkan apabila terdapat keberatan semasa pengumuman, maka dari sebelumnya pemeriksaan substantif akan dilakukan selama 150 hari, sekarang  hanya membutuhkan waktu 90 hari.  UU  Cipta  Kerja  juga  menghapus  ketentuan  Pasal  25  UU  Merek  yang menyebutkan  bahwa  jika  sertifikat  Merek  tidak  diambil  dalam  18  bulan  terhitung, Merek  yang  telah  terdaftar  dianggap  ditarik  kembali  dan  dihapuskan.  Dengan dihapusnya ketentuan ini, maka perlindungan merek tetap ada meskipun sertifikatnya tidak diambil. Pengambilan sertifikat merek juga dapat dilakukan secara elektronik.

## d. Perseroan Terbatas
Terkait perubahan aturan Perseroan Terbatas, diatur dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja  terutama  bagi  Usaha  Mikro  dan  Kecil  (UMK)  seperti  diuraikan  dibawah  ini.
Pendirian Perseroan Terbatas yang sebelumnya minimal harus didirikan  oleh 2 (dua) orang sekarang diperbolehkan didirikan oleh hanya oleh 1 (satu) orang khususnya bagi Usaha  Mikro  dan  Kecil.  Perubahan  modal  minimal  Perseroan  Terbatas  yang sebelumnya  minimal  50.000.000,-  sekarang  besarnya  modal  dasar  ditentukan  oleh pendiri  Perseroan Terbatas. Pendirian  Perseroan  Terbatas untuk  Usaha Mikro  cukup dengan  surat  pernyataan  pendirian  berbahasa  Indonesia  dan  didaftarkan  secara elektronik kepada Menteri. Pemegang sahamnya merupakan orang perseorangan dan dibatasi hanya bisa mendirikan 1 (satu) Perseroan Terbatas dalam 1 (satu) tahun.
Hal ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal  Dasar  Perseroan  Serta  Pendaftaran  Pendirian,  Perubahan,  Dan  Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.
e. Gangguan (Hinder Ordonantie)
Pasal 110 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226  juncto  Staatsblad  Tahun  1940  Nomor  450  tentang  Undang-Undang  Gangguan (Hinder  Ordonantie)  dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku.  Sehingga  izin  Gangguan (HO) yang biasanya juga menjadi momok bagi pengusaha tidak diperlukan lagi.
f. Pajak  Penghasilan,  Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa  dan  Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Aturan mengenai Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur dalam Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 113 yang mana aturan turunannya berupa Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  2021  Tentang  Perlakuan  Perpajakan  Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Adapun beberapa perubahan dan penyempurnaan yang dilakukan akan diuraikan dibawah ini.
Hal-hal yang diubah dalam aturan Pajak Penghasilan antara lain: deviden yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan baik yang dari dalam negeri maupun
Hari Agus Santoso: Efektivitas Undang...
dari  luar  negeri  dikecualikan  dari  pengenaan  Pajak  Penghasilan  dengan  beberapa catatan 7 .
Hal lain yang diatur sehubungan dengan Pajak Penghasilan adalah: penurunan tarif PPh Pasal 26; Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN);  pengecualian  dari  objek  pajak  untuk  WNA;  dan  pengelolaan  dana  setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
Hal-hal  yang diubah dalam  aturan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan  Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah antara lain: relaksasi PPN.
Hal-hal yang diubah dalam aturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan antara lain: penggunaan tingkat suku bunga acuan untuk sanksi terlambat dan kurang bayar pajak; dan turunnya denda dari 150% menjadi 100% apabila penyampaian SPT tidak benar.
g. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Perubahan  dan  penyempurnaan  aturan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah diatur  dalam  Pasal  114  UU  Cipta  Kerja  dan  turunannya  yaitu  Peraturan  Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021  Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung  Kemudahan  Berusaha  Dan  Layanan  Daerah  yang  antara  lain  adalah: penghapusan  retribusi  izin  gangguan;  penyesuaian  tarif,  Pemerintah  sesuai  dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian tarif Pajak dan penyesuaian tarif  Retribusi  yang  berlaku  secara  nasional  dan  akan  diatur  lewat  PP;  pemberian insentif  fiskal  sebelumnya  ditetapkan  dengan  Perda,    dalam  aturan  baru  diubah, pemberian  fiskal  ditetapkan  dengan  peraturan  kepala  daerah;  perbaikan  mekanisme evaluasi  Raperda  dan  pengawasan  Perda;  dan  pemberian  sanksi  bagi  daerah  yang melanggar, diantaranya penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Pemerintah Pusat.
7 Prastiwi,  Yustika  Dewi,  "Analisis  Perubahan  Ketentuan  Subjek  Pajak  Orang  Pribadi  Pada  Undang- Undang Cipta Kerja Terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Mobilitas Sumber Daya Manusia" Jurnal  Pajak  dan  Keuangan  Negara Vol.3,  No.1,  (2021),  accessed  Okt  30,  2021, https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1286/669 .
h. Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Nelayan,  Pembudidaya  Ikan  dan Petambak Garam
Bidang K elautan dan Perikanan juga tidak luput dari UU Cipta Kerja. Hal ini diatur dalam Pasal 115 dan didalam aturan turunannya berupa  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan. Beberapa perubahan tersebut antara lain akan dijelaskan dibawah ini.
Definisi  nelayan  kecil  Nelayan  Kecil  disempurnakan  tidak  lagi  tidak  lagi berdasarkan  batasan  ukuran  kapal  yang  digunakan  pada  aturan  sebelumnya.  Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman dikendalikan Pemerintah Pusat. Hal ini  mengubah  aturan  sebelumnya  yang  ditangani  langsung  oleh  Menteri.  Perizinan usaha sektor kelautan dan perikanan dijadikan satu. Batasan minimal 70% awak kapal harus WNI bagi kapal ikan asing, sekarang tidak lagi diwajibkan.
Pemerintah  Pusat  mengambilalih  kewenangan  perencanaan  dan  perizinan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau keci (WP3K) yang sebelumnya ditangani Pemerintah  Daerah.  Selain  itu,  Pemerintah  Pusat  dapat  memberi  izin,  meski  belum terdapat  pada  rencana  yang  sudah  ditetapkan  Pemerintah  Daerah,  apabila  terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis,
Sanksi  administrasi  menggantikan  sanksi  denda  dan  pidana  bagi  kapal  ikan yang tidak membawa dokumen perizinan, pembangunan/impor/modifikasi kapal ikan yang  tidak  memiliki  persetujuan,  serta  pengoperasian  kapal  yang  tidak  mendaftar sebagai kapal ikan Indonesia.

## i. Wajib Daftar Perusahaan
Pasal 116 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
j. Badan Usaha Milik Desa (BUM Des)
Aturan mengenai Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Pasal 117 UU Cipta Kerja dan aturan  turunannya  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang sebelumnya hanya berupa badan usaha, dalam aturan baru diakui sebagai Badan Hukum yang didirikan
Hari Agus Santoso: Efektivitas Undang...
oleh  desa  dan/atau  bersama  desa-desa  guna  mengelola  usaha,  memanfaatkan  aset, mengembangkan  investasi  dan  produktivitas,  menyediakan  jasa  pelayanan,  dan/atau menyediakan  jenis  usaha  lainnya  untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan  masyarakat Desa. Sehingga BUMDes bisa membentuk unit usaha yang berbadan hukum.

## k. Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  diatur dalam Pasal 118 UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun beberapa aturan lama yang diubah dapat dilihat pada uraian dibawah ini.
Pengajuan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang sebelumnya harus diajukan  ke Pengadilan Negeri diubah menjadi  diajukan ke Pengadilan Niaga. Terkait sanksi atas pelanggaran  praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang sebelumnya adalah minimal 1 miliar dan maksimal 25 miliar, dalam aturan baru diubah menjadi minimal 1 miliar dan tidak ada batasan maksimal.
Saksi  pidana  tambahan  yang  berupa  pencabutan  izin  usaha,  larangan menduduki jabatan direksi atau komisaris selama 2-5 tahun atau penghentian kegiatan atau tindakan tertentu  yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain, yang sebelumnya diatur dalam aturan alam, dalam aturan baru ditiadakan.

## D. PENUTUP
Dari pembahasan di atas jelas terlihat bahwa roh dari UU Cipta Kerja memang ingin memperbaiki iklim investasi Indonesia menjadi lebih baik, baik untuk Investor Dalam  Negeri  maupun  Investor  Asing.  Hal  ini  terlihat  dari  beberapa  perubahan  dan penyempurnaan  dari  aturan-aturan  sebelumnya  yang  dapat  menghambat  iklim investasi.
Keseriusan dalam usaha meningkatkan iklim investasi juga terlihat dalam Bab III UU Cipta Kerja yang mengatur mengenai Peningkatan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan Berusaha  Kerja,  sedangkan untuk  mempermudah  pelaku  usaha  dalam  melakukan investasi dapat dilihat pada Bab VI UU Cipta Kerja.
Dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja ini diharapkan dapat meningkatkan peringkat Easy of Doing Business (EODB) dan juga secara nyata menarik investor baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia.
Sebaik  apapun  aturan  yang  dibuat,  apabila  tidak  dimplemantasikan  dengan baik,  akan  percuma  saja.  Dan  untuk  pelakasann  UU  Cipta  Kerja  telah  diterbitkan beberapa aturan pelaksanaan  berupa Peraturan Pemerintah pada tahun 2021 yang mana beberapa diantaranya dapat dilihat di daftar pustaka. Untuk itu pelaksanaa aturan baru ini  harus  bisa  dilaksanakan  dengan  baik.  Dan  satu  lagi  budaya  atau  kebiasaan pemangku  jabatan  yang  sudah  terbiasa  dengan  kebiasaan  lama  yang  kadang  malah mempersulit proses perizinan harus juga bisa dikikis.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Maulana,  Insan  Budi,  Henny  Marlyna,  Ananda  Ramadhan  Maulana,  Aulia  Iqbal Maulana. Pengantar (Akta) Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual untuk Notaris dan Konsultan HKI. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
Prasetya, Rudy. Perseroan Terbatas Teori & Praktek . Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
Warka, Made. Penanaman Modal dan Pasar Modal. Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2020 Artikel Jurnal Online (Elektronik) :
Arief , Moh. Zainol and Sutrisni, "Analisis Politik Hukum Tentang Omnibus Law Di Indonesia" Jurnal Jendela Hukum Vol 8 No 1 (2021).  Accessed Okt 30, 2021. https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1331
Putra,  Antoni,  "Penerapan Omnibus Law Dalam  Upaya Reformasi Regulasi" Jurnal Legislasi  Indonesia Vol  17  No.  1  -  Maret  2020.    Accessed  Okt  30,  2021. https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/602
Prastiwi, Yustika Dewi, "Analisis Perubahan Ketentuan Subjek Pajak Orang Pribadi Pada Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan  Mobilitas  Sumber  Daya  Manusia" Jurnal  Pajak  dan  Keuangan  Negara Vol.3, No.1, (2021). Accessed Okt 30, 2021. https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1286/669

## Hari Agus Santoso: Efektivitas Undang...
Suntoro,  Agus,  "Implementasi  Pencapaian  Secara  Progresif  Dalam  Omnibus  Law Cipta  Kerja" Jurnal  HAM ,    Vol  12,  No  1  (2021).  Accessed  Okt  30,  2021. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1418
Suryati  and  Disurya  ,  Ramanata  and  Sardana,  Layang.  "Tinjauan  Hukum  Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja" Jurnal Simbur Cahaya, Vol 28, No 2 (2021). Accessed Okt 30, 2021. http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/902
Sutrisno,Nandang and Poerana, Sigar Aji, "Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden Joko Widodo" Undang: Jurnal Hukum , Vol. 3, No. 2 (2020). Accessed Okt 30, 2021. https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/177

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Republik Indonesia, Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie).
________________,  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1982  tentang  Wajib  Daftar Perusahaan.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1982  Nomor  7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214.
________________, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan  Tata  Cara  Perpajakan.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1983 Nomor  49.  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3262. Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16  Tahun  2009  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan Menjadi  Undang-Undang.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999).
________________,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983  tentang  Pajak Penghasilan.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1983  Nomor  50. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263. Sebagaimana telah beberapa  kali  diubah,  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak  Penghasilan.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor 133. Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4893.
________________,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1983  tentang  Pajak Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1983  Nomor  51.  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264. Sebagaimana telah beberapa kali  diubah,  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2009  tentang Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1983  tentang  Pajak Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  150.  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069.
________________, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1999  Nomor  33.  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 3817.
________________,  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  Tentang  Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.
________________,  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  Tentang  Perubahan Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  Tentang  Ketentuan  Umum Dan  Tata  Cara  Perpajakan.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007 Nomor 85.
________________,  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.
________________,  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.
________________,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
________________,  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  52.  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.
________________, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
________________, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan  Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan,  dan  Petambak  Garam.  Lembaran

## Hari Agus Santoso: Efektivitas Undang...
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870.
________________, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922.
________________,  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi  Geografis.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor 252. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.
________________,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.
________________, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83
________________,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15.
________________, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan  Serta  Pendaftaran  Pendirian,  Perubahan,  Dan  Pembubaran  Perseroan Yang  Memenuhi  Kriteria  Untuk  Usaha  Mikro  Dan  Kecil.  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18.
________________, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19.
________________,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  2021  Tentang  Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20.
________________,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2021  Tentang  Badan Usaha Milik Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21.
________________, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26.
________________,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2021  Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31.
________________, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang  Penyelenggaraan  Bidang  Kelautan  Dan  Perikanan.  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37.
________________,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2021  Tentang Pelaksanaan  Larangan  Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54.
________________,  Peraturan  Nomor  48  Tahun  2021  Tentang  Tentang  Perubahan Ketiga  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2013  Tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58.

## WEBSITE:
Kusuma,  Hendra.  "Deretan  Kasus  Suap  Pegawai  Pajak,  Gayus  Paling  Fenomenal." Detik.com.  2021.  Accessed  Oct  31,  2021. https://finance.detik.com/berita- ekonomi-bisnis/d-5478904/deretan-kasus-suap-pegawai-pajak-gayus-paling- fenomenal
Santoso,Yusuf Imam. "KPK Menahan Enam Tersangka Kasus Suap Pegawai Pajak."
Kontan.co.id. 2021. Accessed Oct 31, 2021. https://insight.kontan.co.id/news/kpk-menahan-enam-tersangka-kasus-suap- pegawai-pajak-1