## EPISTEMOLOGI  FIKIH  KELAUTAN  ULAMA  NUSANTARA
(Konstruksi  Pemikiran  Kiai  Anwar  Batang  atas  Kehalalan  Kepiting)

## EPISTEMOLOGY  OF  MARINE  FIQH  OF  ARCHIPELAGO  ULAMA
(Kiai  Anwar  Batang’s  Thought  Construction  Studyfor  Halal  Crab)
Zaimuddin 1 , Athoillah Islamy 2
1 Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2 IAIN Pekalongan (E-mail : zaimahya07@gmail.com 1 ; athoillahislamy@yahoo.co.id 2 )
Although  crab  is  seen  as  an  animal  that  has  great  benefits  for  the  health  of  the  human  body,  there  are differences among scholars regarding the law of consuming it. This study intends to explore and identify the construction of Islamic legal thought by one of the Javanese coastal ulama in the 19 th century AD regarding the legal status of the crab halal. The cleric in question is named Kiai Muhammad Anwar or who is often called Kiai Anwar  Batang.  This research is  a qualitative research  in the form  of literature  review. This  Islamic legal research  is  included  in the  category  of  normative-philosophical  Islamic  law  research.  The  data  source  is  the Book of Aisyul Bahri by   Kiai Anwar Batang, and various relevant scientific researches. The approach used is a philosophical approach to Islamic law by using a systems approach as proposed by Jasser Auda. This study concludes that the Islamic legal thinking of Kiai Anwar Batang regarding the halal status of crab is built on a universal  interpretation  of  the  legal  message  in  verse  96  of  the  al-Maidah  letter  and  is  strengthened  by various opinions of scholars regarding  halal law for all types of aquatic animals. However, it does not stop at the  approach  to  interpretation  of  the  nas,  Kiai  Anwar  Batang  also  conducts  empirical  research  in  the  field with observations of the life of crab. He saw that crab is animal that can only live briefly on land, not animal that live in two realms (water and land).Therefore, it is halal for consumption.

## Keywords:  Epistemology,  fiqh,  marine,  archipelago  ulama
Meski  kepiting  dipandang  sebagai  hewan  yang mengandung  manfaat  besar  bagi  kesehatan  tubuh  manusia, akan  tetapi  terjadi  perbedaan  di  kalangan  para  ulama  terkait  hukum  mengkonsumsinya.  Penelitian  ini  ber- maksud  untuk  mengeksplorasi  dan  mengidentifikasi  konstruksi  pemikiran  hukum  Islam  salah  seorang ulama pesisir Jawa Abad ke 19 M terkait status hukum kehalalan kepiting. Ulama yang dimaksud bernama Kiai Muhammad Anwar atau yang sering disebut Kiai Anwar Batang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang  berupa  kajian  pustaka.  Penelitian  hukum  Islam  ini  masuk  kategori  penelitian  hukum  Islam  normatif- filosofis. Sumber  data yakni Kitab Aisyul Bahri karya Kiai Anwar Batang, dan pelbagai peneitian ilmiah yang relevan.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  filsafat  hukum  Islam  dengan  menggunakan  pendekatan  sistem yang  dicetuskan  Jasser  Auda.  Penelitian  ini  menyimpulkan  pemikiran  hukum  Islam  Kiai  Anwar  Batang  atas status kehalalan kepiting dibangun atas interpretasi universal terhadap pesan hukum pada ayat 96 dari surat al-Maidah  dan  diperkuat    oleh  pelbagai  pendapat  ulama  terkait  hukum  halal  atas  semua  jenis  hewan  air. Namun tidak berhenti pada pendekatan interpretasi nas, Kiai Anwar Batang juga melakukan penelitian empiris di  lapangan  dengan  observasi  terhadap  kehidupan  kepiting.  Ia  melihat  bahwa  kepiting  merupakan  hewan yang hanya dapat hidup  sebentar di darat, bukan hewan yang kehidupanya di dua alam (air dan darat). Oleh Sebab itu, halal untuk dikonsumsi.
Kata  Kunci  :  Epistemologi,  fikih,  kelautan,  ulama  nusantara

## ABSTRACT

## A B ST R A K

## PENDAHULUAN
Eksistensi  hukum  Islam di  Indonesia telah ada  sejak  ajaran  Islam  tiba  di  Nusantara  (Ali Sunarso,  2018:  10).  Sejak  itulah,  hukum  Islam telah  menjadi  bagian  dari  sistem  hukum  yang berlaku  di  Bumi  Nusantara,  khususnya  bagi kehidupan umat Islam (S Sarkowi, A Susilo, 2020: 14),  baik  dalam  persoalan  ritualitas  maupun interaksi sosial (Athoillah Islamy, 2020: 9). Namun demikian  karakteristik  hukum  Islam  (fiqh) sebagai  produk  pemikiran  ijtihad  (Abd  Wahhab Khallaf, 1947: 216-217) dalam ranah praksisnya tidak  jarang  menimbulkan  pro  kontra  atas legitimasi hukum persoalan di tengah kehidupan umat  Islam  (Khoirul  Asfiyak,  2020:  67).  Hal demikian  tidaklah  mengherankan  mengingat pendapat hukum Islam sendiri sejatinya merupakan produk    aktivitas  intelektual  ulama  terhadap landasan  normatif   Islam  (baik  al-Qur’an  maupun Hadis) di  suatu  tempat,  masa  dan  kondisi  sosial yang  berbeda-beda.    Oleh    sebab  itu,    menjadi niscaya    jika    pendapat  hukum  Islam  tidaklah tunggal,  melainkan  beragam  meski  berpijak pada  teks  normatif  nas yang  sama (Athoillah Islamy, 2007: 149).
Problem praksis hukum Islam di atas dapat dilihat dalam sejarah hukum Islam di Nusantara, yaknii  tepatnya  pada  kisaran  abad  XX,  pernah terjadi perdebatan sengit antar para ulama terkait status  hukum  atas  kehalalan  dan  keharaman mengkonsumsi  pelbagai  jenis  hewan  air.  Pada saat itu, komunitas ulama Nusantara yang berada di      Hijaz  pernah  dituduh  mengkonsumsi  ular lantaran  mereka  mengkonsumsi  belut  yang bentuknya  mirip  dengan  ular.  Dalam  rangka menolak  tuduhan  itulah,  pada  akhirnya    salah seorang  ulama  Nusantara  bernama  Syaikh Muhammad  Mukhtar  menulis  kitab  yang  secara khusus  mengupas  hewan  belut  beserta  status hukum  mengonsumsinya.  Kitab  tersebut  diberi judul  As-Shawaiq  al-Muhriqah  li  al-Awham  Al- Kadzibah fi Bayani hilli al-Belut wa ar-Raddu ‘ala Man Harramahu.(Republika, 2016: 1).
Selain belut, terdapat juga jenis hewan lain- nya yang hukum mengkonsumsinya juga menuai perdebatan sengit, yakni kepiting. Padahal kepiting sendiri  merupakan  salah  satu  jenis  makanan
yang digemari masyarakat nusantara. Selain rasa- nya  lezat,  kepiting  juga  mengandung  beragam gizi  penting,  seperti  energi,  protein,  lemak, kalsium,  fosfor,  vitamin  A,  vitamin  B1,  dan kolesterol. Di samping itu, kepiting mengandung asam folat, omega-3, vitamin B kompleks, serta mineral  (Husnul  Haq,  2019:  1).  Namun  di  balik manfaat  yang  dikandungnya  menuai  perbedaan pendapat  para  ulama  terkait  hukum  meng- konsumsinya.  Mazhab  Hanafi  dan  Shafi’i  misal- nya,  menghukuminya  haram.  Sementara  itu, Mazhab Maliki, memberikan status hukum mubah karena  tidak  ada  penjelasan  larangan  khusus atas mengkonsumsinya dalam nas (al-Qur’an dan Hadis).  Sedangkan  Mazhab  Hanbali  menyatakan setiap hewan laut yang dapat hdup di darat, seperti anjing laut dan burung laut, maka harus disembelih terbih  dahulu  sebelum  dikonsumsi.  Berbeda dengan  hewan  laut  yang  tidak  berdarah  seperti kepiting, maka halal dikonsumsi tanpa disembelih terlebih  dahulu  (Fatwa  dan  Tausiyah  Majelis Ulama  Indonesia  Provinsi    Khusus  Daerah  Ibu Kota Jakarta 2016 :  118).
Tidak sekedar perdebatan pendapat hukum mengkonsumsi kepiting, jika merujuk kepada kitab Aisyul  Bahri,  bahkan  sudah  sampai  pada  taraf mengafirkan orang yang mengahalalkan kepiting. Merespons polemik ijtihadi tersebut, Kiai Muhammar Anwar  Batang  (selanjutnya  ditulis  Kiai  Anwar Batang) merupakan seorang ulama nusantara yang dikenal faham tentang pelbagai jenis hewan seperti kepiting. Ia  menulis sebuah  kitab  yang  bernama Aisyul Bahri. Melalui kitabnya tersebut, ia mencoba meluruskan  pendapat  yang  sudah  viral  saat  itu dengan  membangun  argumntasi  hukum  Islam berdasarkan berberapa hal, mulai dari menyuguhkan data  lapangan  sampai  pada  landasan  argumen Qur’anik. (Zaim Ahya, 2018: 1).
Penelitian  ini  berupaya  mengeksplorasi sekaligus  mengidentifikasi  konstruksi  pemikiran hukum  Islam  Kiai  Anwar  Batang  atas  status hukum  konsumsi  kepiting  yang  dituliskannya dalam  Kitab  Aisyul  Bahri.  Penelitian  ini  penting dilakukan untuk menunjukan salah satu kontribusi pemikiran  hukum  Islam  ulama  pesisir  dalam  hal epistemologi  hukum  Islam  atas  status  hewan laut yang berupa kepiting khususnya, dan pelbagai
hewan laut atau air pada umumnya. Adapun riset ilmiah  sebelumnya  tentang  seputar  kajian pemikiran  hukum Islam  Kiai  Anwar  Batang  atau terkait  pembahasan  kitabnya  (kitab  Aisyul Bahri)  dapat  dikatakan  masih  sangat  minim. Namun demikian berdasarkan penelusuran penulis setidaknya  terdapat  dua  penelitian  sebelum- nya  yang relevan dengan penelitian ini.
Sebagamana  penelitian  tesis  oleh Mahmud Yunus Mustofa. Melalui pendekatan sejarah sosial  intelektual,  ia  menuturkan  bahwa  kitab ‘Aisyul Bahrikarya Kiai Anwar Batang merupakan bentuk  peneguhan  tradisi  intelektualisme  Islam di  Bumi  Nusantara  yang  cukup  kental  dengan mazhab  Syafi’iyah.  Di  samping  itu,  keberadaan kitab  Aisyul  Bahriditulis  berdasarkan  kultur kognitif dan kebutuhan masyarakat pesisir Jawa pada masanya (Muhammad Yunus Mustofa, 2019: 107).  Selain  Yunus,  penelitian  Kurdi  Fadal menyebut  Kiai  Anwar  Batang  memahami karakterisitik  hewan  laut  yang  kemudian menjadi bagiani pijakan ijtihad hukumnya terkait hukum  mengkonsumsi  hewan-hewan  laut  (Kurdi Fadal, 2020: 328).
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di  atas,  maka  dalam  penelitian  ini  dirumuskan pertanyaan  penelitian  pokok.  [1]  Bagaimana konstruksi penggalian  hukum Islam  (istinbat al- hukm) Kiai Anwar atas Kehalalan Kepiting dalam pendekatan sistem hukum Islam Jasser Auda? [2] Apa implikasi teoritik atas konstruksi pemikiran Hukum Islam Kiai Anwar terkait kehalalan kepiting?

## KAJIAN TEORI
Kerangka  Filsafat  Sistem  Sebagai  Pendekatan Hukum Islam
Kendatipun  keberadaan  maqasid  shariah dalam  konteks  kajian  hukum  Islam  kontemporer dipandang sebagai pendekatan hukum Islam baru (Syamsul Anwar, 2015: 71). Namun dalam ranah aplikasinya  dapat  menimbulkan  kesukaran  jika konsepnya tidak mengalami pembaharuan (Aprizal Sulthon  Rasyidi,  2020:46).  Dalam  konteksi  ini, (Amin  Abdullah,  2012:  316)  juga  mengusulkam pentingnya  melakukan  integrasi  konsep maqasid shariah  dengan pendekatan  sejarah dan filsafat.  Integrasi  tersebut  tidak  lain  dimaksud-
kan  agar  keberadaan  maqasid  dapat  menjadi pendekatan hukum Islam yang aplikatif, kontekstual dan  responsif  dalam  merespon  perkembangan problem hukum Islam yang ada
Apa yang disarankan oleh Amin Abdullah di atas  juga  difikirkan  oleh  seorang  pakar  filsafat hukum  Islam  kontemporer  yang  bernama  Jasser Auda.  Menurut  Auda  sebagaimana  dikutip Hengky Ferdiansyah, bahwa untuk menyelesaikan problem hukum Islam yang berkembang di tengah kehidupan  masyarakat,  maka  penting  mengela- borasikan pendekatan hukum Islam dengan pelbagai teori ilmu sosial agar melahirkan pendekatan hukum Islam yang holistik. Dalam konteks inilah,  Auda mengusulkan  pentingnya  pendekatansistem dalam  mengembangkan  konsep  maqasid  sharia sebagai  pendekatan  hukum  Islam  modern. Menurutnya,  pendekatansistem  merupakan pendekatan holistik yang dapat memandang setiap entitas  sebagai  satu  kesatuan  sistem  (Hengki Ferdiansyah, 207: 105).Menurut Auda, terdapat enam  fitur  dalam  filsafat  sistem  yang  dapat dijadikan  sebagai  basis  pendekatan  hukum Islam, antara lain, sebagai berikut.
Pertama , watak kognisi (cognitive nature). Auda  menjelaskan  bahwa  watak  kognisi merupakan  komponen  dalam  sistem  hukum Islam  yang  harus  dan  penting  disadari.  Fitur watak  kognisi  ini  meniscayakan  validitas hukum  Islam  sebagai  produk  pemikiran  hukum yang  bersumber  dari  dialektika  kognisi  dan realitas,  memungkinkan  memiliki  kelemahan (Auda, 2008: 46).
Kedua , keseluruhan ( wholeness ). Bagi Auda, paradigma  menyeluruh  yang  mengkorelasikan antar pelbagai komponen hukum Islam merupakan hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  pendekatan hukum Islam. Hal demikian disebabkan ia melihat adanya kecenderungan penggunaan logika hukum Islam  klasik  yang  reduksionis,  dikotomis  dan atomistis (Auda: 197-198).
Ketiga ,  keterbukaan  (openness).  Menurut Auda,  penting  menjadikan  hukum  Islam  sebagai sistem hukum yang terbuka. Ia menuturkan, untuk mewujudkan  hal  tersebut  dibutuhkan  pengem- bangan instrument pada pelbagai landasan filosofis maupun metode hukum Islam klasik (Auda: 202).
Keempat, relasi  hirarkis relasional.  Dalam pandangan  Auda,    kategorisasi  berdasarkan konsep  merupakan  kategorisasi  yang  tepat digunakan  sebagai  paradigma  pembaharuan metodologi hukum Islam. Menurutnya, katagorisasi tersebut  merupakan  metode  integratif  dan sistematik,  bukan  sekedar  menentukan  benar atau    salah,  melainkan  dapat  memuat  pelbagai kriteria  yang  dapat  bekerja  secara  simultan (Auda: 48-49).
Kelima,  multi  dimensi.  Auda  menjelaskan bahwa  sistem  hukum  Islam  merupakan  sistem hukum  yang  memiliki  dimensi  beragam. Oleh  karenanya,  Auda  memandang  paradima oposisi binner tidak perlu ada dalam pendekatan hukum  Islam.Hal  ini  disebabkan  Auda  menilai pelbagai  kriteria  dalil  hukum  yang  dianggap kontradikitif  sejatinya  dapat  saling  meleng- kapi (Hengki Ferdiansyah: 126-127).
Keenam,  kebermaksudan.  Auda  menjelas- kan bahwa keberadaan maqasid shariah merupakan fitur inti yang menjadi tujuan dalam pensyariatan hukum Islam. Oleh karena itu, keberadaan maqasid shari’ah tidak boleh terabaikan dalam penetapan hukum  Islam.Ia  menambahkan  keberadaan maqasid  shariah  dalam  sistem  hukum  Islam menempati  posisipurpose  (ghayat)  yang  tidak bersifat monolitik dan mekanistik.  Dengan kata lain, sistem  hukum  Islam  harus  dapat  menghasilkan pelbagai tujuan hukum Islam  melalui berbagai cara, kondisi  dan  hasil  tujuan  yang  beragam  dengan tetap  mendasarkan    pada  sumber  utama  hukum Islam  (al-Qur’an  dan  Hadits),  tidak  sekedar pemikiran mujtahid (Auda: 54-55). Menurut Auda, untuk  menjadikan  keberadaan  maqasid  sebagai pendekatan  hukum  Islam  yang  tidak  bersifat monolitik dan mekanistik, maka penting adanya perluasan dimensi kemaslahatan maqasid shariah dalam  segala  tingkatannya.  Sebagai  contoh, konsep  hifz  nafs  (proteksi  jiwa)  dikembangkan menjadi  proteksi  terhadap  kehormatan  manusia atau hak-hak kemanusian. Konsep hifz aql (proteksi akal)  menjadi  penghormatan  atas  kebebasan berfikir ilmiah. Konsep hifz din (proteksi agama) menjadi  proteksi  atas  kebebasan  berkeyakinan. Kemudian  konsep  hifz  nasl  (proteksi  keturunan) menjadi  proteksi  kehidupan  keluarga),  dan  lain sebagainya (Auda: 21-24).
Dalam  penelitian  ini,  pendekatan  sistem hukum  Islam  di  atas  akan  digunakan  sebagai teori  analisis  dalam  mengeksplorasi,  meng- analisis  sekaligus  mengidentifikasi  kontruksi pemikiran hukum Islam Kiai Anwar Batang terkait status  kehalalan  hewan  laut  dalam  Kitab  Aisyul Bahri,  baik  pada  ranah  filsafat  maupun  teori produk) pemikiran hukum Islam yang dibangunnya

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan kategori penelitian kualitatif  yang  berupa  kajian  pustaka  (library research) (Lexy J. Moleong, 2017: 6) (Pascasarjana UIN  Walisongo,  2018:  35).  Jenis  penelitian hukum  Islam  dalam  penelitian  ini  masuk  dalam kategori  penelitian  hukum  Islam  normatif- filosofis (Atho Mudzhar, 2012: 95-96). Kategori tersebut  dimaksudkan  untuk  mengkaji konstruksi  pemikiran  hukum  Islam  Kiai  Anwar Batang  terkait  status  kehalalan  hewan  laut dalam  Kitab  Aisyul  Bahri,  baik  pada  ranah filsafat maupun teori (produk) pemikiran hukum Islam  yang  dibangunya.  Sumber  data  utama penelitian  yang  digunakan  yakni  Kitab  Aisyul Bahri karya Kiai Anwar Batang, dan sumber data sekunder menggunakan pelbagai penelitian ilmiah yang  relevan  dengan  pokok  pembahasan  dalam penelitian ini, antara lain Tesis karya Muhammad Yunus  yang  berjudul  Transmisi  Pendidikan  Fiqih Nusantara Pada Masyarakat Pesisir (Telaah Kitab Aisyul Bahri Karya Kiai Anwar Batang) Universitas Wahid Hasyim Semarang tahun 2019. Kemudian Jurnal  karya  KurdiFadal  yang  berjudul ” Aisy  Al- Bahr:Karya  Intelektual  Ulama  Pesisir  Jawa  Awal Abad  XX  Seputar  Hewan  Laut ” ,  dalam  Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 18, No. 2 tahun 2020.
Jenis  pendekatan  penelitian  ini  yakni pendekatan  filosofis  (filsafat  hukum  Islam) dengan  menggunakan  pendekatan  sistem  hukum Islam yang dicetuskan oleh Jasser Auda. Sementara itu,  sifat  pendekatan  penelitian  ini  adalah deskriptif-analitik,  yakni  mendeskripsikan kontruksi  pemikiran  hukum  Islam  Kiai  Anwar Batang. Kemudian dianalisis untuk diidentifikasi. Dalam  ranah  aplikasinya,  penulis  mendiskripsi- kan data inti yang menjadi objek pembahasan, yakni terkait  proses  penggalian  hukum  Islam  yang
dilakukan  oleh  Kiai  Anwar  dalam  Kitab  Aisyul Bahri  terkait  kehalalan  kepiting.  Kemudian dianalisis  menggunakan  berbagai  instrumen fitur dalam teori pendekatan sistem hukum Islam Jasser Auda, antara lainfitur kognisi, keterbukaan, keseluruhan, hirarkis relasional, multi dimensional, dan  kebermaksudan.  Melalui  berbagai  fitur tersbut  diharapkan  dapat  mengeksplorasi sekaligus  mengidentifikasi  konstruksi  peng- galian  hukum  Islam  Kiai  Anwar  terkait  status kehalalan Kepiting.

## PEMBAHASAN
Diaspora Intelektual, Aktifitas Sosial, dan Karya Kiai Anwar Batang
Keberadaan  biografi  Kiai  Anwar  Batang sampai saat ini masih misterius, belum ada yang menjelaskan  secara  komprehensif.  Kendati demikian,  dari  pelbagai  sumber  menyatakan beberapa informasi tentang asal usul Kiai Anwar. Kiai Dimyati Rois, yang akrab  dipanggil Mbah Dim, pernah  menceritakan  bahwa  kehidupan  Kiai Anwar satu masa dengan Kiai Nawawi Banten dan Kiai  Kholil  Bangkalan.  Mbah  Dim  menuturkan, Kiai  Anwar  pernah  melakukan  pertemuan  ber- sama  para  kiai  terkenal  di  Alas  Roban  Batang Jawa  Tengah.  Para  kiai  tersebut  adalah  Kiai Nawawi Banten (1813-1897 M), Kiai Shalih Darat (1820-1903),  Kiai  Khalil  Bangkalan  (1820- 1925). Menurut Mbah Dim, pertemuan Alas Roban Batang  tersebut  terjadi  pada  tahun  1895  M (Kurdi Fadal, 2020 : 312)
Jika  merujuk kitab  Aisyul Bahrikarya  Kiai Anwar  Batang  dengan  tebal  empat  puluh  satu halaman  menunjukan  bahwa  kitab  tersebut selesai  ditulis  pada  tanggal  24  Sofar  tahun 1339  H  bertepatan  dengan  tahun  1920  M (Muhammad Anwar, 2017: 41).  Oleh sebab itu, dapat  disimpulkan  bahwa  Kiai  Anwar  Batang merupakan sosok ulama yang hidup pada rentang masa  akhir  Abad  ke  18  dan  awal  Abad  ke-19. Sebelum masa Kiai Anwar Batang, Pada kisaran awal  Abad  ke  19  sebenarnya  di  daerah  Batang sendiri  tepatnya  di  desa  Kalisalak  Kecamatan Limpung  terdapat  seorang  ulama  pendakwah karismatik  yang  kemudian  dinobatkan  sebagai salah  satu  Pahlawan  Nasional  (Indonesia)  pada
tahun 2005 oleh Presiden Susilo Bambang Yudiono. Ulama Karismatik tersebut bernama K.H. Ahmad Rifai  (1786-1871M)  (Abdul  Basit  Atamimi, Athoillah Islamy, 2019: 128-129).
Dalam kitab Aisyul Bahri, tertera nama lengkap Kiai  Anwar  Batang,  yakni  Muhammad  Anwar yang berasal dari Kauman yang merupakan salah satu  kecamatan  di  Kabupaten  Batang  Provinsi Jawa Tengah. Penting diketahui bahwa kabupaten Batang  merupakan  salah  satu  kabupaten  di Provinsi  Jawa  Tengah  yang  memiliki  perpaduan keadaan geografis antara daerah pesisir, dataran rendah  dan  pegunungan.  W ilayah  pesisir Kabupaten  Batang  terdiri  dari  enam  kecamatan yaitu Kecamatan Batang, Kecamatan Kandeman, Kecamatan Tulis, Kecamatan  Subah, Kecamatan Banyuputih,  dan  Kecamatan  Gringsing.  (Ahmad Ibnu  Reza,  Athoillah  Islamy,  2020:  45).  Oleh sebab  itu,  tidak  menghernakan  jika  Kia  Anwar sebagai  seorang  ulama  yang  tinggal  di  area dekat  pesisir  pantai  di  daerah  Batang.  Terlebih jika  melihat  pada  bagian  sampul  kitab Aisyul  Bahrijuga  dijelaskan,  bahwa  Kiai  Anwar merupakan  seorang  yang  termasuk  dalam komunitas  nelayan  (ahlu  soidil  bahri),  dan  jika melihat  karyanya,  maka  dapat  dikatakan  ia termasuk  ulama  yang  memiliki  wawasan  luas tentang  hewan-hewan  yang  hidup  di  air  dan hewan yang hidup di air dan darat sekaligus.
Identifikasi  bahwaKiai  Anwar  Batang merupakan seorang nelayan juga dikuatkan oleh Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Tragung Kandeman  Batang,  yakni  Kiai  Zainal  Iroqi (Seorang  ulama  yang  disinyalir  masih  memiliki hubungan  darah  dengan  Kiai  Anwar)  yang menyatakan  bahwa kiai Anwar Batang merupakan seorang  nelayan  (Mammud  Yunus,  2019:  41). Namun Kiai Iroqi menyatakan bahwa berdasrkan keterangan  kakeknya,  Kiai  Anwar  sebenarnya berasal  dari  Ceribon,  hanya  kemudian  menikah dan tinggal  di Batang.
Sementara  itu  terkait  riwayat  perjalanan intelektual Kiai Anwar Batang, terdapat sejumlah informasi  yang  menyatakan  bahwa  Kiai  Anwar pernah melakukan rihlah intelektual ke Makkah. Selain itu, pada pelbagai acara publik, Kiai Haji Dimyati  Rois  juga  sering  berkisah  tentang  Kiai
Anwar Batang. Menurut Kiai Dimyati, sekitar lima puluh  tahun  sebelum  kemerdekaan  Indonesia, terjadi pertemuan para ulama di Batang, tepatnya di rumah Kiai Anwar yang letaknya di Alas Roban Batang.  Kiai  Dimyati  menyebut  beberapa  nama kiai besar yang hadir dalam pertemuan itu seperti Kiai  Nawawi  Banten  dan  Kiai  Kholil  Bangkalan. Dalam  pertemuan  tersebut,  dilaksanakan istighasah  atau  doa  bersama  dengan  membaca dzikir  musabbi’at.  Dzikir  musabbi’at  sampai sekarang  masih  diamalkan  oleh  Kiai  Dimyati Rois.Biasanya  dibaca  bersama  santri  dan masyarakat  setiap  malam  Jumat  Kliwon  di  area Pondok  Pesantren  Alfadllu.  Dzikir  musabbi’at adalah  kumpulan  dari  beberapa  surat-surat pendek  dalam  al-Qur’an  yang  dibaca  masing- masing  tujuh  kali.  Surat-surat  pendek  tersebut meliputi surat al-Fatihah, al-Insyirah, al-Qodr, al- Ikhlas, al-Falaq dan an-Nas. Dalam karyanya yang berjudul  Maroqil  Ubudiyah,  Kiai  Nawawi  Banten dengan  mengutip  Imam  al-Ghazali  dalam  Ihya’ Ulumuddin,  juga  menyebut  istilah  musabbi’at, namun  dengan  menambahkan  kata  al-’asyrahdan surat-surat  yang yang  dicantumkan  di  dalamnya juga tidak sama persis (Syaikh Nawawi al-Bantani, 2015: 34).
Keterangan di atas menunjukan bahwa Kiai Anwar bukanlah ulama yang jaringannya terbatas pada wilayah di mana ia hidup. Hal ini terlihat dari jaringan  relasi    pertemanannya    dengan  para  u lama  besar,  seperti  Kiai  Nawawi  Banten  yang bergelar  sayyid  ulama  hijaz  (pemimpin  ulama Hijaz)  dan Kiai  Kholil Bangkalan  (guru para  kiai pendiri Nahdlatul Ulama).
Di daerah Batang sendiri, terdapat dua tempat yang  disinyalir  sebagai  makam  beliau.Menurut sebagian pendapat menyatakan makam Kiai Anwar berada di komplek pemakaman umum di Kauman Batang.  Saat  penulis  melakukan  penelusuran, memang  ada  salah  satu  makam  di  dekat  pohon yang  di  bawahnya  terdapat  papan  bertuliskan huruf Arab, ” Muhammad Anwar ” . Di daerah tersebut juga terdapat musala dengan nama ” al-Anwar ” .
Sedangkan menurut pendapat lain, makam Kiai Anwar terletak di wilayah Alas Roban, tepatnya di  Desa  Sengon  Kecamatan  Subah  Kabupaten Batang, yakni tidak jauh dari jalan tol Semarang- Batang.Makam tersebut terletak di tengah kebun
di pinggir sawah, dan bukan pemakaman umum. Menurut  keterangan  warga  setempat,  makam tersebut merupakan makam tua yang sudah ada sejak  dulu.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir, makam  itu  ramai  karena  diyakini  sebagai tempat peristirahatan terakhir Kiai Anwar. Saat penulis  mengunjunginya,  di  sekitarnya  ada semacam baliho yang bertuliskan, ” Makam Kiai Anwar  Batang Sohibu Aisyul Bahri ” .
Sekali lagi identitas sebagai seorang faqih (ahli fikih) dan juga nelayan yang pada diri Kiai Anwar  rasanya  suli  dibantah.  Mengingat  dalam kitab  yang  ditulisnya  (Aisyuh  Bahri),  ia  juga dapat  menjelaskan  gambaran  secara  detail beberapa  hewan  yang  hidup  di  air  dengan  apik berdasarkan observasinya di lapangan (Muhammad Anwar, 2017: 1-2).
Konstruksi Metodologis Hukum Islam  Kiai Anwar Atas Status Kehalalan Kepiting
Tidak  dapat  dipungkiri,  aktivitas  ijtihad dalam  menjawab  persoalan  hukum  yang  ber- kembang  senantiasa  dibutuhkan  umat  (Hamid Harasani,  2013:  361).  Said  Agil  Husin  Al- Munawar  menuturkan  terdapat  dua  hal  yang menjadikan  pentingya  ijtihad. Pertama ,  tidak semua  hukum  persoalan  dijelaskan  dalam landasan  teologis,  baik  Qur’an  maupun  Hadis. Kedua, hukum  dalam  nas  sudah  berhenti, sedangkan  problem  hukum  yang  dihadapi  umat senantiasa  berkembang  (Said  Agil  Husin  Al Munawar,  1998:  59-60).  Atas  dasar  inilah menjadi  niscaya  jika  peran  ijtihad  harus senantiasa  dihidupkan  dalam  menjawab pelbagai  problem  hukum  yang  dinamis.  Dengan kata  lain,  pintu  ijtihad  tidak  pernah  tertutup, melainkan  senantiasa  terbuka  (Athoillah Islamy, 2021: 43).
Namun  penting  diketahui  bahwa  sebagai produk  hasil  ijtihad,  keberadaan  pendapat hukum Islam terkait hukum sebuah kasus sering- kali  plural,  yakni  tidak  tunggal  meskipun berpijak  pada  landasan  nas  yang  sama,  baik al-Qur’an maupun Hadis (Athoillah Islamy, 2020: 50).  Terlebih  dalam  konteks  pendapat  hukum terkait  persoalan  yang  tidak  disinggung  dalam nas secara eksplisit, maka ragam pendapat menjadi
sebuah keniscyaan yang sulit dihindarkan.
Dalam  membangun  argumentasi  hukum atas kehalalan pelbagai hewan laut, termasuk di antaranya kepiting,  Kiai Anwar Batang merujuk kepada ayat al-Quranyang secara spesifik mem- bahas kehalalan mengonsumsi hewan yang hidup di laut (bahr), yakni surat al-Maidah [5] ayat 96. Namun tidak melalui penalaran bayani (Mardani, 2013:  261-332)  semata,  ia  juga  berupaya melakukan  penelitian  empiris  dengan  terjun langsung  melakukan  observasi  terhadap  hal ihwal kehidupan hewan laut.
Sebagaimana  pada  kasus  kehalalan kepiting,  Kiai  Anwar  terlebih  dahulu  menjelas- kan bentuk fisik, dan pola hidup hewan tersebut dari  cara  mencari  makanan  dan  habitatnya. Kemudian ia menarik sebuah kesimpulan, bahwa kepiting  termasuk  katagori  hewan  yang  hanya hidup di air, meski kadang terlihat di darat. Untuk menguatkan  argumentasinya,  Kiai  Anwar menyuguhkan tiga tipologi kehidupan hewan air ketika  berada  di  darat. Pertama ,  hewan  air yang  ketika  di  darat  hidupnya  seperti  hewan yang disembelih (hayyi madzbuhin), sehingga jika dibiarkan  di  darat  akan  mati  seperti  ikan  lele. Kedua , hewan air yang dapat bertahan hidup di darat, namun tidak langgeng (aisyu hayyin la yadum) seperti halnya kepiting. Ketiga, hewan air namun juga bisa hidup di darat secara langgeng (aisyun daimun)  seperti  buaya  (Muhammad  Anwar, 2017:  3).  Dari  sini  terlihat  bahwa  Kiai  Anwar merupakan sosok ulama yang memiliki kompetensi mendalam terkait hal ihwal kehidupan  hewan air.
Menurut  Kiai  Anwar, dari  tiga  tipologi  di atas,  tipologi  terakhirlah yang  dihukumi  haram karena bukan termasuk hewan yang hanya hidup di  air,  melainkan  sekaligus  darat.  Sedangkan dua tipologi yang disebut sebelumnya termasuk hewan yang hanya dapat bertahan lama hidup di air,  maka  hukumnya  halal.  Perihal  kehalalan hewan yang hidup di air (dalam hal ini kepiting), Kiai  Anwar  merujuk  kepada  pendapat  sebagian ulama  yang  menyatakan  bahwa  bahwa  setiap hewan  yang  hanya  hidup  di  laut  (bahr)  halal bangkainya. Kiai Anwar lalu melancarkan kritik- nya atas beberapa fatwa yang menyatakan haram- nya kepiting. Tidak sampai di situ saja, Kiai Anwar juga merujuk  kepadaImam Syafi’i yang menurutnya
memberi  nash  bahwa  hewan  laut  yang  hanya hidup  di  laut  halal  dikonsumsi  dengan  alasan umumnya ayat.
Cara  membangun  argumentasi  seperti  di atas  juga  diterapkan  Kiai  Anwar  ketika  mem- bahas  hewan-hewan yang  lain yang  menurutnya berstatus  halal.  Dalam  ranah  aplikasinya,  ia mengawali  dengan  menjelaskan  bentuk  fisik dan  pola hidup hewan terkait. Kemudian  menjelas- kan  katagorisasi  apakah  hewan  tersebut termasuk  hewan  laut  atau  tidak.  Selanjutnya, merujuk pendapat  fikih yang  menyatakan halal- nya hewan yang hanya hidup di air, dan terakhir ia menyatakan halalnya hewan yang hanya hidup di air berdasarkan ayat al-Quran yang menurut- nya  menunjukkan  keumuman  (Muhammad Anwar, 2017: 6).
Berpijak  pada keterangan di atas, terdapat beberapa langkah penafsiran hukum yang dilaku- kan oleh Kiai Anwar, sebagai berikut.
Pertama,  Kiai  Anwar  memahami  ayat  al- Qur’an  yang  menjelaskan  tentang  hukum  halal mengkonsumsi  hewan  laut  sebagai  ayat  yang umum (‘am), yakni surat al-Maidah [5] ayat 96 yang  berbunyi ” Ukhilla  lakum  saidul-bakhri wa  taaamuhuu  matâ’al  lakum  wa  lis-sayyârah, wa  kurrima  ‘alaikum  caidul-barri  mâ  dumtum kurumâ,  wattaqullâhalladhî ilaihi  tukhsyaruun ” , (Dihalalkan  bagimu  binatang  buruan  laut  dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat  bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam  perjalanan,  dan  diharamkan  atasmu (menangkap)  binatang  buruan  darat,  selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan).
Dalam  Ushul  Fikih,  lafaz  ‘am  merupakan kata  yang  memuat  makna  seluruh  bagian  dari kandungan  lafaz,  sesuai  pengertian  kebahasaan tanpa pengecualian oleh kata lain. Artinya, lafaz ‘am  mencakup seluruh  sesuatu yang  dikandung- nya  tanpa  pengecualian.  Oleh  karena  itu,  lafaz ‘am  hanya  memiliki  satu  pengertian,  walaupun ia  mencakup  beberapa  satuan.  Meski  demikian, lafaz  ‘am  memiliki  pendamping,  yakni  lafaz- khash. Dengan kata lain, lafaz ‘am tidak selalu ber- sifat universal tanpa batas. Hal demikian disebab- kan  lafaz  ‘am  itu  sendiri  terbagi  menjadi beberapa  katagori. Pertama ,  lafaz  ‘am  yang
mencakup segala sesuatu yang menjadi cakupan- nya tanpa terkecuali (al-‘Am al-Istigroqy). Kedua, lafaz  am  yang  tidak  mencakup  bagiannya  satu demi  satu,  namun  mencakupnya  secara  umum (al-‘Am  al-Majmu’iy). Ketiga ,  lafaz  ‘am  yang keumumannya  bisa  diwakili  salah  satu  dari anggota  yang  dicakupnya  (al-Am  al-Badaly)  (M Quraish  Shihab,  2013:  180).  Berdasarkan  tiga klasifikasi tersebut, Kiai Anwar terlihat memahami surat  al-Maidah  [5]  ayat  96  sebagai  lafaz  ‘am jenis  pertama  yaknial-‘Am  al-Istigrogy.  Kiai Anwar  meyakini  bahwa  suluruh  hewan  yang hanya  bisa  hidup  di  air  halal  hukumnya.Yang demikian  ini  juga  diperkuat  dengan  beberapa keterangan  yang  dikutip  oleh  Kiai  Anwar  dari beberapa  ulama  terkait  hukum  halal  semua hewan air.
Argumentasi  hukum  yang  dibangun  Kiai Anwar  di  atas  terlihat  bahwa  ia  menekankan kategori  makna  universal  dari  lafaz  ‘amdalam menginterpretasikan  ayat 96 dari surat al-Maidah bukan makna parsialnya. Dalam hal ini, Jasser Auda menyatakan  bahwa  kategorisasi  berdasarkan konsep ( concept-based categorizations ) merupakan metode  integratif,  tidak  sekedar  menentukan benar  atau  salah,  melainkan  mencakup  pelbagai kriteria  yang  dapat  mengkreasikan  sejumlah kategori  secara  simultan  (Jasser  Auda:  48-49). Implikasi dari fitur hirarki relasional (Interrelated Hierarchy)  ini,yakni  interpretasi  hukum    atas kandungan makna atau pesan hukum dalam lafaz tingkatan  lafaz  al-‘Am  al-Istigroqy  lebih diprioritaskan dibandingkan penggunaan lafaz al- ‘Am  al-Majmu’iydan  lafazal-Am  al-Badaly.  Oleh sebab  itu,  interpretasi  status  hukum  seluruh jenis hewan yang habitat aslinya atau yang hanya dapat hidup di air dihukumi halal.
Penting  diketahui  Kiai  Anwar  Batangjuga menuturkan  bahwa  kata  bahr  tidak  hanya dipahami  sebagai  air  laut.  Menurutnya,  dengan merujuk  kepada  kamus,  kata  bahr  dalam  surat al-Maidah  [5]  ayat  96  itu  mencakup  segala macam  air  (muthlaqul  ma’),  baik  air  tersebut asin atau tawar, sedikit atau  banyak,  di laut atau di telaga, atau pun di kolam (Muhammad Anwar, 2017: 4). Dengan tafsiran Kiai Anwar ini, hewan- hewan  yang  halal  dikonsumsi  bukan  terbatas pada hewan yang hidupnya di air laut, tapi juga
hewan yang  hidup di air telaga,  sungai, bahkan kolam. Singkatnya, dengan merujuk kepada ayat 96  surat  al-Maidah,  Kiai  Anwar  berpendapat segala  hewan  yang  hanya  hidup  di  air,  hukum- nya halal dikonsumsi.
Kedua , Kiai Anwar melakukan riset lapangan dalam  menentukan  status  habitat  kehidupan hewan,  apakah  termasuk  kategori  hewan  laut atau  tidak.  Hal  itu  dapat  dilihat  ketika  Kiai Anwar mendiskripsikan kepiting, ia mengatakan: ” aku telah menyaksikannya berkali-kali, kepiting adalah hewan yang menetap di air, tempat makan dan mencari makannya juga di air ” (Muhammad Anwar,  2017:  2).  Alasan  Kiai  Anwar  sampai melakukan  penelitian  lapangan  sepertinya  tidak lepas dari pemahaman atas surat al-Maidah ayat 96.  Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya, bahwa  ayat  tersebut  dipahami  Kiai  Anwar sebagai  ayat  yang  menunjukkan  makna  umum sehingga  mencakup  seluruh  hewan  yang  hidup di air. Namun al-Quran tidak menjelaskan secara detail  hewan  apa  saja  yang  termasuk  hewan laut  (soidul  bahr  wa  tha’amuhu),  maka penelitiannyadi  lapangan  dengan  mengamati gerak  gerik  hewan  merupakan  hal  yang  niscaya untuk  dilakukan  jika  ingin  mengetahui  status hukum  mengonsumsinya  secara  tepat.  Tanpa penelitian  lapangan  secara  seksama,  dan  hanya berdasar  praduga  atau  pengamatan  sekilas, kemungkinan  salah  dalam  melakukan  justifikasi hukum sangat besar.
Dalam menentukan status kepiting apakah ia termasuk hidup di air atau darat selain melaku- kan penelitian empiris sebagaimana telah dijelas- kan  di  atas,  Kiai  Anwar  Batang  juga  bersandar kepada tiga tipologi kehidupan hewan air ketika berada  di  darat,  sebagaimana  telah  dijelaskan sebelumnya  [1]  Hewan  air  yang  dapat  bertahan di  darah  sebatas  seperti  bertahan  hidupnya hewan darat ketika disembelih, [2] Hewan air yang dapat bertahan di darat, akan tetapi tidak lama. [3] Hewan air yang dapat hidup di darat sebaga- imana  ia  hidup  di  air.  T ipologi  ini  menjadi penting  diketahui  sebagai  acuan  menentukan apakah  hewan  air  tersebut  juga  bisa  hidup  di darat  sebagaimana  ia  hidup  di  air  atau  tidak. Bahkan,  kalau  membaca  ulasan  Kiai  Anwar Batang, lantaran tidak mengetahui tiga tipologi
ini,  maka  seorang  syaikh  melakukan  kesalahan dalam  mengatagorikan  hukum  suatu  hewan, yang  dalam  hal  ini  adalah  kepiting.  Dengan pengamatan  sekilas  dan  tanpa  mengetahui  tiga tipologi  itu,  hewan  air  seperti  kepiting  yang sebenarnya  tidak  dapat  betahan  lama  di  darat, hanya  karena  syaikh  tersebut  melihat  sekilas hewan  itu  berada  di  darat,  lalu  menyimpulkan bahwa  hewan  tersebut  bisa  hidup  di  dua  alam (Muhammad Anwar, 2017: 3).
Langkah  Kia  Anwar  melakukan  penelitian empiris  di  lapangan  untuk  melakukan  verifikasi atas  jenis  hewan  air  yang  dimaksud  dalam pesan hukum al-Maidah ayat 96, dapat dikatakan sebagai  bentuk  aktivitas  ijtihad  yang  mencoba mendialogkan  antara  interpretasi  kognitif seorang  mujtahid  dengan konteks  empiris  kasus hukum  yang  dihadapinya.  Menurut  Jasser  Auda, watak  kognisi  (cognitive  nature)  merupakan sebuah  komponen  dalam  sistem  hukum  Islam yang  harus  disadari  dan  dipahami.Oleh  karena- nya,  validitas  sebuah  konklusi  hukum  Islam sebagai  produk  pemikiran  ijtihad  yang  ber- sumber  dari  dialektika  kognisi  dan  realitas memiliki  sisi  relativitas  yang  senantiasa  dapat diperdebatkan  validitasnya  (Jasser  Auda:  46). Paralel  dengan  pandangan  Auda,  Amina  Wadud menuturkan  untuk  menemukan  makna  hukum dari  suatu  teks  (ayat)  penting  memperhatikan tiga hal, yakni konteks, gramatikal teks dan world view yang berkembang (Athoillah Islamy, 2020: 28-29).  Dengan  demikian  langkah  interpretasi hukum  yang  dilakukan  Kiai  Anwar  dengan melakukan  verifikasi  data  empiris  di  lapangan menunjukan  bahwa  ia  memandang  pemikiran hukum  Islam  dapat  diuji  validitasnya  kearah yang  lebih  lebih  tepat  dan  baik  sesuai  dengan kondisi yang ada. Dengan kata lain, tidak hanya bersifat normatif dogmatis.
Jika  dilihat  dalam  perspektif  ilmu  mantiq (logika), penelitian empiris  yang dilakukan Kiai Anwar  merupakan  bentuk  ikhtiar  agar  tidak terjadi  kekeliruan  maupun  kesalahan  dalam mengkonsepsi  (tasawwur)  sesuatu  sebelum melakukan tasdiq (justifikasi hukum) (Bisri Mustofa, 1953:  9).  Bahkan  meski  justifikasi  hukum kebetulan tepat, tanpa adanya tasawwur terlebih dulu  secara  tepat,  maka  justifikasi  atau  tasdiq
tersebut  tidak  bisa  dianggap  valid.  Dalam persoalan  kepiting  misalnya,  seseorang  tidak dapat    mengatakan  kepiting  termasuk  hewan yang hidup di laut atau hewan yang hidup di darat sebelum  ia  sendiri  mengetahui  detail  tentang kepiting
Halaman argumentasi Kiai Anwar tentang halalnya Kepiting
Sampul Kitab Aisyul Bahri

## Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 15, no. 1, Januari - Juni 2021
Refleksi  Teoritik  Atas  Interpretasi  Hukum Kiai  Anwar  Terkait  Kehalalan  Kepiting
Berdasarkan penjelasan interpretasi hukum Kiai  Anwar  Batangatas  kehalalan  kepiting  yang telah  diuraikan  sebelumnya,  maka  setidaknya dapat  ditemukan  beberapa  implikasi  teoritik yang dapat penulis uraikan, sebagai berikut.
Pertama , sebuah interpretasi hukum dalam nas  tidaklah  cukup  didekati  dengan  pendekatan interpretasi literal (penalaran bayani), melainkan dalam konteks tertentu, seorang  mujtahid harus mengetahui, baik dengan penelitian ke lapangan langsung  seperti  yang  dilakukan  Kiai  Anwar Batang,  atau  dengan  menggunakan  data  dari ahlinya. Kesimpulan di atas semakin menunjukan bahwa sejatinya hukum Islam merupakan sistem hukum  yang  terbuka.  Kesimpulan  demikian paralel  dengan  apa  yang  dinyatakan  Auda, bahwa untuk menjadikan sistem hukum Islam yang terbuka  dibutuhkan  pengembangan  instrument pada aspek metodologis (Jasser Auda: 202). Tidak berhenti  di  sini,  Auda  juga  menambahkan diantara  langkah  pengembangan  instrumen tersebut  dapat  melalui  pembaharuan  pada pandangan  dunia  (world  view)  hukum  Islam, yakni pandangan dunia yang kompenten, kredibel dengan  mengacu  pada  pemikiran  ilmiah,  bukan hanya dugaan(spikulasi). Implikasi dari pandangan dunia  ini  meniscayakan  terjadinya  dialog pendekatan  hukum  Islam  dengan  perkembangan ilmu  pengetahuan  yang  berkembang  (Hengki Ferdiansyah: 111-115).
Kedua, tipologi hukum konsumsi hewan air yang  dapat  hidup  di  darat.T ipologi  tersebut digunakan  Kiai  Anwar  sebagai  pijakan interpretasi  hukum.Pertama,  hewan  air  yang dapat hidup di darat dengan waktu yang sebentar (tidak  lama),  maka  masuk  katagori  hewan  air yang  hukumnya  halal dikonsumsi.  Tanpa  adanya acuan  tipologi    tersebut,  maka  dapat  saja mengkategorikan  hewan  air  yang  hanya  dapat hidup  sebentar  di  darat  sebagai  hewan  yang habitatnya  hidup di dua alam (air dan darat). Dengan kesimpulan  tersebut,  maka  dapat  dengan mudah  menghukumi  haram  untuk  dikonsumsi. Kesimpulan  demikian  juga  menguatkan pendapat Kurdi Fadal yang menyebut Kiai Anwar Batang  memahami  karakterisitik  hewan  laut
yang  kemudian  menjadi  bagiani  pijakan  ijtihad hukumnya  terkait  hukum  mengkonsumsi hewan-hewan laut (Kurdi Fadal, 2020: 328).
Ketiga , dengan ditemukannya argumentasi hukum  atas  kehalalan  kepiting  sebagaimana dalam  perspektif  Kiai  Anwar,  maka  dapat menguatkan  Fatwa  hukum  Islam  modern  di Indonesia.  Fatwa  yang  dimaksud,  yakni  Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menghalal- kan  kepiting  untuk  dikonsumsi.  Namun  dalam fatwa  tersebut  memberikan  catatan  bahwa kehalalan  kepiting  selama  tidak  menimbulkan bahaya  bagi  kesehatan  manusia  (Fatwa  MUI Tentang Kepiting, 2002: 639-645).
Keberadaan tiga implikasi teoritik di atas menunjukan  bahwa  implikasi  teoritik  dari  hasil temuan  penelitian  tidak  hanya  sebatas  pada wilayah  epistemologis,  melainkan  juga  pada ranah  ontologis  dan  aksiologis  dari  berbagai kajian  ilmiah  sebelumnya.  Kajian  ilmiah  yang dimaksud  yakni  kajian  yang  relevan  dengan pembahasan  hukum  mengkonsumsi  hewan  air yang  sejatinya  hanya  dapat  hidup  sebentar  di darat,  seperti  halnya  kepiting  dan  pelbagai hewan laut (air) yang sejenisnya.

## PENUTUP A.  Simpulan
Berpijak  pada  uraian  pembahasan penelitian  yang  telah  penulis  uraiakan  panjang lebar  sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan dua temuan besar penelitian, sebagai berikut.
Pertama, konstruksi pemikiran hukum Islam Kiai  Anwar  Batang  atas  status  kehalalan kepiting  berdasarkan  interpretasi  universal terhadap  pesan  hukum  pada  ayat  96  dari  surat al-Maidah  atas  kehalalan  seluruh  hewan  air. Namun  tidak  berhenti  pada  pendekatan interpretasi  nas  (ayat  al-Qur’an),  Kiai  Anwar Batang  juga  melakukan  penelitian  empiris  di lapangan  dengan  observasi  terhadap  kehidupan kepiting.  Dalam  konteks  ini,  ia  melihat  bahwa kepiting  merupakan  hewan  yang  hanya  dapat hidup sebentar di darat. Dengan kata lain, bukan hewan  yang  habitat  kehidupanya  di  dua  alam (air dan darat), sehingga halal dikonsumsi.
Kedua, terdapat  tiga  implikasi  teoritik hasil  temuan  penelitian  ini.  [1]  Interpretasi
hukum  Islam  tidaklah  cukup  didekati  dengan pendekatan  interpretasi  literal    nas  (penalaran bayani), melainkan dalam konteks tertentu, penting mempertimbangkan  kondisi  empiris  kasus.  [2] Tipologi  hewan  air  yang  hanya  dapat  hidup  di darat  sebentar  (tidak  lama),  maka  hukumnya halal  dikonsumsi.  (3)  Argumentasi  hukum  Kiai Anwar Batang atas kehalalan kepiting menguat- kan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait setatus  kehalalan kepiting

## B.  Rekomendasi  (Saran)
Penulis  memandang  bahwa  kebolehan mengkonsumsi  kepiting  juga  penting
Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 15, no. 1, Januari - Juni 2020
dipertimbangkan aspek kemanfaatan (al-maslahah) dan  kemafsadatan/bahaya  (al-mafsadah).  Jika bagi  kasus  orang  tertentu,  akan  menimbulkan bahaya bagi kesehatannya, seperti karena kadar kolestrol yang tinggi dalam kepiting. Maka dalam konteks  tersebut,  lebih  baik  tidak  perlu mengkonsumsi,  bahkan  dapat  masuk  kategori haram  jika  sangat  fatal  dampaknya  bagi  yang mengkonsumsi.  Dalam  konteks  ini,  dapat berlaku  dua  kaidah  hukum  Islam  (qawaid fiqhiyah)  yang  berbunyi  dar’ul  mafasid muqoddamun ala jalbil masalih (menolak bahaya lebih  diperioritaskan  dari  mengambil  keman- faatan/kemaslahatan). [  ]

## DAFTAR  PUSTAKA
Abdullah, M. Amin. (2012). ” Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Hukum Islam, Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariat dan Hukum ” , Vol. 46. II ,  316.
Al Munawar, Said Agil Husin (1998). ” Konsep Maslahah Sebagai Salah Satu Sumber Perundangan Islam ” , Jurnal Islamiyyat, Vol. 18, 59-60.
al-Bantani, Nawawi. (2015). Maraqil Ubudiyah, al-Haramain Indonesia, 34.
Anwar, Muhammad, (2017). Aisyuh Bahri, Pondok Pesantren Darul Ulum Tragung Kandeman Batang, 3, 4, 6, 41. Anwar, Syamsul. (2015). Maqashid Shari’ah dalam Metodologi Ushul Fikih dalam Fikih Kebinekaan,Bandung,
Mizan Pustaka,71 Asfiyak, Khoirul.(2020). ” Ikhtilaf al-Fuqaha’ : Studi Tentang Akar Perbedaan Pemikiran Hukum Islam ” , JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah,Vol.2 No. 1, 67. Attamimi, Abdul Basit, Athoillah Islamy. (2019). ” Political Thinking And Attitude Of Religion: Study Of Political Resistance Of Kiai Ahmad Rifa`I Kalisalak Al-Jawi On Colonialism Of The Netherlands ” , Akademika, Vol.15, No.2, 128-129.
Auda, Jasser. (2008). Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach, London dan Washington:  The International Institute of Islamic Thought, 21-24, 46, 48-49, 54-56, 197-198, 202, Fadal, Kurdi. (2020). ‘Aisy Al-Bahr: ” Karya Intelektual Ulama Pesisir Jawa Awal Abad XX Seputar Hewan Laut ” , Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 18, No. 2, 311, 312, 328.
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Kepiting ditetapkan pada hari Sabtu, 4 Rabi’ul Akhir 1423 H. / 15 Juni 2002 M, 639-645.
Fatwa dan Tausiyah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Khusus Daerah Ibu Kota Jakarta (2016), 116. Ferdiansyah, Hengky (2017). Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda, Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Jakarta, 105, 111-115, 126-127.
Harasani, Hamid. (2013). ” The Role of Ijtihad In Progressing  Islamic Law In  Modern Times ” ,  Us-China Law Review,  Vol. 10,
https://alif.id/read/zaim-ahya/fikih-kuliner-aisyul-bahri-kitab-ulama-batang-yang-hilang-b213982p/ https://republika.co.id/berita/o3yumk1/kitab-albelut-argumentasi-hukum-halalnyabelut, 1. https://islam.nu.or.id/post/read/104682/ragam-pendapat-ulama-soal-hukum-mengonsumsi-kepiting Islamy, Athoillah. (2017). ” Gender Mainstreaming dalam al-Qur’an dan Hadis serta Relevansinya Terhadap Epistemologi Hukum Islam ” , Jurnal Hukum Islam, Vol.15, No.1, 149. Islamy, Athoillah. (2020). ” Gender Mainstreaming In The Hermeneutics Of Islamic Family Law ” , Al-Bayyinah: Junal of Islamic Law, Vol.4, No.1, 28-29.
Islamy, Athoillah. (2020). ” Dinamika Historis Otoritas Hak Kepenghuluan Nikah di Indonesia ” , Islamitsch Familierecht Journal, Vol. 1, No. 1, 9. Islamy, Athoillah. (2021). ” Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid ” , Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 43.
Islamy, Athoillah. (2021). ” Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia ” , Al-Adalah : Jurnal Hukumdan Politik Islam, Vol. 6, No. 1, 50.
Khallaf, Abd Wahhab. (1947).Ilm Usul al-Fiqh, Kairo: Maktabat al-Da’wat al-Islamiat, 216-217. Moleong, Lexy J.  (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya, 6 Mudzhar, Atho. (2012). ” Tantangan Studi Hukum Islam di Indonesia Dewasa Ini ” , Indo-Islamika, Vol.2, No.1, 95-96.
Mustafa, Bisri. (1953).Terjemah Nazam Sulamul Munauraq fi Ilmi Mantiq, Menara Kudus, 9. Panduan Karya Tulis Ilmiah Pascasarjana UIN Walisongo, Semarang : Pascasarjana UIN Walisongo, 2018, 35. Rasyidi, Aprizal Sulthon (2020). ” The Significants and Arguments for the Renewal of Maqacid al-Sharîah ”, Ulumuddin : Journal of Islamic Legal Studies, Vol.13, No.1, 46. Reza, Ahmad Ibnu, Athoillah Islamy. (2020). ” Spatial Analysis of  Sustainable  Land  Use Development Coastal Areas in Batang Regency ” ,Bappenas Working Papers, Vol. III. No. 1, 45.
Sarkowi, Agus Susilo.(2020). ” Akar Histrois Formalisasi Hukum Islam di Nusantara ” , Jurnal Sejarah Citra Lekha, Vol. 5, No. 1,14.
Shihab, M Quraish (2013).Kaidah Tafsir, Lentera Hati,  180. Sunarso, Ali. (2018). ” Historiography Of Indonesian Islam ” , International Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol. 1, No. 1, 10
Supriyadi, Dedi (2007). Sejarah Hukum Islam : Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia, Bandung :Pustaka Setia, 2007, 5-6.
Yunus, Mammud. (2019). Transmisi Pendidikan Fiqih Nusantara Pada Masyarakat Pesisiri (Telaah Kitab Aisyul Bahri Karya Kiai Anwar Batang), Tesis Universitas Wahid Hasyim Semarang, 1-2, 41.
Zaim/Muiz, (2018)Sebelum Sidang Komisi, NU Batang Ngaji Kitab Karya Kiai Anwar Batang, nu online :1. https://www.nu.or.id/post/read/92927/sebelum-sidang-komisi-nu-batang-ngaji-kitab-kiai-anwar-batang (2019), 1.