## Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa
Moch Edward Trias Pahlevi, Azka Abdi Amrurobbi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Universitas Gadjah Mada
mochedwaardtriaspahlevi@gmail.com, azkaabdi@gmail.com

## Abstract
The  practice  of  money  politics  will  create  corruption  and  harm  society.  This  study  discusses political education in preventing the practice of money politics, using qualitative methods. The results of this study are: first, political education with  pre-emtive concept, where the village community declares Anti-Political Money Village in 34 Villages in Special Region of Yogyakarta. Conduct political education ahead of the 2019 elections which is considered effective because people  understand  that  money  politics  is  part  of  bribery.  Second,  political  education  with  a preventive concept. The Anti-Money Politics Village Team opens a complaints center for people who witnessed or conducted money politics transactions. These efforts provide social sanctions for bribes.
Keywords : Political Education, Pre-emtive, Preventive, Money Politic, Anti-Money Politic Movement, Election

## Abstrak
Praktik  politik  uang  akan  menciptakan  korupsi  dan  merugikan  masyarakat.  Penelitian  ini membahas  pendidikan  politik  dalam  mencegah  praktik  politik  uang,  dengan  mengunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini, pertama, pendidikan politik dengan konsep per-emtif dimana  masyarakat  desa  mendeklarasikan  Desa  Anti-Politik  Uang  di  34  Desa  di  Daerah Istimewa Yogyakarta. Melakukan pendidikan politik menjelang pemilu 2019 yang dianggap efektif  karena  masyarakat  memahami  bahwa  politik  uang  bagian  dari  suap.    Kedua, pendidikan  politik  dengan  konsep  preventif  yaitu  Tim  Desa  Anti-Politik  Uang  membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang menyaksikan atau melakukan transaksi politik uang. Upaya tersebut memberikan sanksi sosial bagi para pelaku suap.
Kata Kunci : Pendidikan Politik, Pre-emtif , Preventif, Politik Uang, Gerakan Anti-Politik Uang, Pemilu
Pendahuluan Korupsi sebagai bagian dari permasalahan  kejahatan,  telah  menjadi suatu  komoditas.  Ketika  berlangsungnya kampanye partai politik ataupun presiden dan  wakil  presiden,  korupsi  menjadi sebuah tema kampanye. Mereka menyatakan “berantas korupsi sampai ke akar-akarnya, korupsi merusak
pembangunan, dan sebagainya”.
Namun  tanpa  disadari,  korupsi terjadi  sesungguhnya  karena  proses terpilihnya pemimpin melalui biaya politik yang  tinggi.  Biasanya  dengan  cara menyuap  masyarakat.  Pola  pencegahan korupsi  biasanya  dilihat  dari  sisi  aspek kebijakan  politik.  Tanpa  disadari  bahwa perilaku  praktik  menyuap  rakyat  dengan melakukan  praktik  politik  uang  saat proses pemilihan menyebabkan terpilihnya  calon  pemimpin  yang  korup. Maka  perlu  adanya  pencegahan  melalui pendidikan  politik  agar  tidak  terjadi korupsi  politik  saat  proses  pemilihan umum. Fransiska Adelina (2019) menjelaskan  bahwa  salah  satu  penyebab atau  potensi  dari  praktik  korupsi  politik ialah  politik  uang  yang  digunakan  untuk praktik jual beli suara pemilih.
Mengutip  pendapat  Bumke  (2014) bahwa  selama  ini  memang  tidak  ada definisi  baku  tentang  politik  uang.  Istilah politik uang digunakan untuk menyatakan korupsi  politik,  klientelisme  hingga pembelian suara.
Robin Hodess (2004) mendefinisikan  korupsi  politik  sebagai penyelewengan kekuasaan yang dilakukan
politisi  ( political  leaders  or  elected officials )  untuk  memperoleh  keuntungan pribadi  dengan  tujuan  meningkatkan kekuasaan atau kekayaan. Dari sisi waktu, korupsi politik dapat terjadi sebelum, saat, dan  setelah  pelaku  menjabat  sebagai pejabat  publik.  Fenomena  saat  proses pemilihan disebut money politic .
Politik  uang  merupakan  salah  satu praktik  yang  dapat  menciptakan  korupsi politik. Politik uang sebagai the mother of corruption adalah  persoalan  utama  dan paling sering terjadi di Indonesia (Aspinall &  Sukmajati,  2015).  Politik  uang  menjadi corong  utama  menciptakan  seorang pemimpin yang pro terhadap kepentingan pribadi  dan  kelompok.  Politik  uang mengakibatkan  biaya  politik  seorang pemimpin saat proses pemilihan menjadi mahal.  Tentu  ketika  seorang  kandidat yang  terpilih  dengan  proses  suap menyuap,  akan berpikir bagaimana modal yang  dikeluarkan  kembali  dan  bukan berpikiran untuk kepentingan rakyat.
Menurut Sarah Brich (2009) korupsi politik  dalam  pemilu  biasanya  dilakukan melalui praktik politik uang. Hal tersebut akan  menghasilkan  orang  yang  ‘salah’ sebagai  pemenang.  Pemerintahan  yang dihasilkan  pun  kurang  representatif  dan akuntabel. Alasannya karena politisi yang terpilih  tidak  akan  mengutamakan kepentingan  rakyat.  Pada  sisi  lain, kepercayaan kepada mereka pun rendah. Selain  itu,  korupsi  politik  juga  dapat mendorong korupsi di sektor-sektor lain.
Proses  pemilihan  seorang  kandidat menjadi  pejabat  publik  merupakan  hal yang penting untuk diperhatikan bersama khususnya  oleh  masyarakat.  Masyarakat harus  memiliki  pemahaman  yang  cukup bahwa  korupsi  politik  berbentuk  praktik politik  uang  akan  merugikan  mereka. Hubungan  antara  pemimpin  dan  rakyat hanya  sebatas  hubungan  klientelistik bukan good  citizen .  Maka  memberikan pendidikan  politik  kepada  masyarakat saat menjelang pemilihan umum sangatlah penting,  agar  masyarakat  memiliki pengetahuan politik yang cukup.
Pemilihan  Umum  menurut  Nur Hidayat Sardini (2011) merupakan proses pemilihan    pemimpin  bangsa  dan  wujud kedaulatan rakyat.
Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa
Pemilihan  Umum  adalah  proses melibatkan warga negara ke dalam proses pemerintahan.  Warga  negara  dilibatkan secara aktif untuk menentukan siapa yang berhak  mengendalikan  pemerintahan dalam  periode  waktu  tertentu.  Proses  ini mengandaikan  adanya  kedaulatan  di tangan  rakyat.  Rakyat  yang  berdaulat berhak menentukan siapa yang memegang kekuasaan  dan  mengatur  kehidupan warga  negara.  Kedaulatan  rakyat  ini diserahkan  sebagian  saja  kepada  para penguasa.  Karena  sejatinya,  kedaulatan rakyat  yang  sesungguhnya  tetap  ada  di tangan rakyat. Penguasa memiliki legitimasi  memerintah  dan  menjalankan kekuasaan  sepanjang  tidak  merugikan kepentingan  rakyat  yang  menyerahkan sebagian kedaulatannya tersebut. Penyerahan  sebagian  kedaulatan  itu melalui prosesi pemilu.
Rakyat  yang  telah  menyerahkan sebagian kedaulatannya itu pada dasarnya masih bisa dan harus mengontrol jalannya pemerintahan  sehari-hari  di  luar  prosesi pemilu.  Kedaulatan  untuk  mengawasi jalannya pemerintahan ini bisa dilakukan secara  langsung  atau  tidak  langsung seperti  melalui  partai  politik  atau organisasi  masyarakat  sipil.  Pada  titik inilah  menjadi  persoalan  krusial  ketika proses  penyerahan  sebagian  kedaulatan untuk  memerintah  dan  menjalankan pemerintahan  dilakukan  melalui  proses transaksional yang bernama jual beli suara atau biasanya disebut money politic . Money Politic atau jual beli suara pada dasarnya adalah membeli kedaulatan rakyat. Selain itu,  rakyat  yang  menerima  uang sebenarnya menggadaikan kedaulatannya untuk  masa  waktu  tertentu.  Jika  kita menggadaikan  kedaulatan  kita  kepada penguasa  maka  pada  dasarnya  kita  tidak bisa  mengklaim  kedaulatan  itu  kembali. Setidaknya  kita  tidak  punya  hak  untuk menuntut penguasa
memberikan perhatian  kepada  kepentingan  dan
kebutuhan  kita,  karena  kita  sudah menerima  imbalan  atas  legitimasi  yang sudah  kita  berikan  kepada  mereka (penguasa).
Konsekuensinya,  kita  tidak  berhak marah  apabila  mereka  (penguasa) korupsi, atau menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri atau  kelompoknya. Clientelisme yang ditimbulkan akibat money politic sesungguhnya  mengakibatkan  hubungan antara rakyat dengan kuasa menjadi tidak seimbang, menjadi timpang dan menjadikan rakyat tidak berdaya terhadap penguasa.  Ketidakseimbangan  ini  akan dipertahankan terus, karena
menguntungkan penguasa dan merugikan rakyat. Kepentingan publik menjadi tidak relevan  dibicarakan  karena clientelisme menjadikan  kekuasaan  dan  wilayah private .
Studi yang dilakukan oleh The Latin American  Public  Opinion  Project  (LAPOP) Americas Barometer, Afrobarometer,
Money  Politics  Project di  Asia  Tenggara menunjukan  bahwa  Indonesia  berada  di peringkat  ketiga  negara  di  dunia  yang paling banyak melakukan praktik jual beli suara  atau  politik  uang.  Indonesia  hanya kalah  bersaing  dibanding  Uganda  dan Benin.  Menurut  Manzetti  dan  Wilson (2007), perilaku masyarakat yang cenderung  lemah  dalam  mendapatkan informasi  politik  menjadi  sasaran  utama praktik politik uang.
Survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu  Pengetahuan Indonesia (LIPI), 40% Masyarakat Indonesia menerima uang dari peserta pemilu 2019 dan 37% masyarakat Indonesia  mengaku  menerima  uang  dan mempertimbangkan  untuk  tetap  memilih mereka  (Purnamasari,  2019).  Di  Daerah Istimewa Yogyakarta, survei yang dilakukan oleh Komite Independen Sadar Pemilu  (KISP)  menunjukan  bahwa  42% masyarakat  menganggap  bahwa  politik uang merupakan hal yang wajar dan biasa
saja. Sedangkan 30% masyarakat menganggap prihatin dan 28% menganggap  maslah  besar.  (Komite Independen Sadar Pemilu, 2019) Praktik politik uang yang menciptakan  korupsi  politik  ini  telah menjadi  budaya  masyarakat  Indonesia dalam setiap perhelatan pemilu/pilkada/pilkades.  Tentu,  perlu adanya  upaya  untuk  mencegah  peraktik politik uang dan menyadarkan masyarakat bahwa  praktik  politik  uang  merupakan praktik  yang  merugikan  masyarakat dalam  jangka  panjang.  Selain  itu,  praktik politik  uang  ini  menjadi  corong  utama penyebab  munculnya  pemimpin  yang korup dan tidak pro terhadap rakyat. Maka menyadarkan masyarakat untuk melakukan  perlawanan  politik  uang  ini sangat  penting  untuk  memposisikan masyarakat  sebagai good  citizen .  Serta memposisikan masyarakat sebagai
kontrol  roda  pemerintahan.    Dampak korupsi  dalam  pemilu  sangat  beragam. Salah  satu  contohnya  ialah  ketika  politisi yang  terpilih  dengan  cara  korup,  maka dapat dipastikan akan melakukan praktik korupsi  ketika  berkuasa.  Hal  ini  disebut sebagai investive corruption .
Hal yang menarik terjadi di Daerah
Istimewa  Yogyakarta  (DIY),  upaya pendidikan yang dilakukan untuk
menangulangi  praktik  politik  uang  yaitu dengan cara mendorong masyarakat sipil untuk  melawan  praktik  politik  uang, mendeklarasikan  Desa  Anti-Politik  Uang (APU),  menggandeng  semua stakeholder yang  konsen  terhadap  demokrasi  seperti Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu) Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  LSM, perguruan  tinggi,  tokoh  masyarakat,  dan aktor  masyarakat  setempat.  Berdasarkan data  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat 34 Desa  yang  mendeklarasikan  diri  menjadi Desa Anti-Politik Uang.
Gerakan  Desa  Anti-Politik  uang  ini bagian  dari  memberikan  pendidikan politik  melalui  upaya pre-emtif kepada masyarakat  desa.  Tujuannya  untuk menumbuhkan keterampilan pemahaman politik  di  masyarakat.  Bawaslu  Daerah Istimewa  Yogyakarta,  LSM,  dan  tokoh masyarakat  memberikan  pendidikan politik dan pemahaman kepada masyarakat  bahwa  praktik  politik  uang merupakan salah satu penyebab rusaknya demokrasi  di  Indonesia  dan  akan menciptakan  korupsi  politik.  Selain  itu, gerakan  ini  terus  dilakukan  dengan  cara memberikan  sosialisasi  politik  di  setiap perkumpulan  warga,  serta  memasang sticker dan banner . Selanjutnya dilakukan juga  upaya preventif dengan  membuka pengaduan  posko  apabila  mendapati sebuah praktik politik uang.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan metode  kualitatif  deskriptif.  Artikel  ini juga akan mendiskusikan terkait langkah- langkah  yang  telah  dilakukan  oleh Masyarakat  Desa  Anti-Politik  Uang  di Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  LSM kepemiluan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta  dalam  melakukan  upaya penanggulangan  praktik  jual  beli  suara atau  praktik  politik  uang.  Artikel  ini  juga akan  membahas  seberapa  signifikan dampak  dari  gerakan  Desa  APU  bagi masyarakat  desa  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta.

## Kerangka Teori Pendidikan Politik
Pendidikan politik merupakan kegiatan  atau  aktifitas  yang  memiliki tujuan untuk membentuk nilai-nilai moral serta  orientasi  politik  dalam  individu. Pendidikan politik mendorong masyarakat berpartisipasi sebagai anggota  masyarakat  yang  bertanggung jawab dalam perpolitikan negara. (Kantaprawira, 2006)
Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa
Menurut Kartono (1996) sosialisasi politik berbeda dengan pendidikan politik, pendidikan  politik  mengubah  proses sosialisasi  politik.  Sehingga  masyarakat benar-benar mampu memahami nilai etis dalam perpolitikan dan mampu mempraktikannya. Pendidikan  politik  berbeda  dengan sosialisasi  politik.  Tujuan  pendidikan politik ialah menjadikan sebuah
masyarakat  berdaya  dan  mampu.  Tidak hanya  sekedar  memahami,  namun  juga mengaplikasikan  perilaku  politik  dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan politik dapat  dilakukan  dengan  model pre-emtif dan preventif .
Pendidikan  politik pre-emtif adalah upaya  awal  yang  dilakukan  untuk mencegah  terjadinya  masalah  yang  tidak diinginkan  oleh  sekelompok  masyarakat atau  individu  yang  berdampak  panjang. Maka,  upaya pre-emtif ini  menanamkan norma kebaikan dalam kehidupan. (Alam, 2018)
Sedangkan, pendidikan politik dengan  konsep  upaya  preventif  biasanya dilakukan kepada pihak yang belum atau rentan terhadap suatu masalah. Preventif adalah  tindakan  yang  dilakukan  sebelum sesuatu  terjadi.  Hal  tersebut  dilakukan karena  sesuatu  tersebut  merupakan  hal yang  dapat  merusak  ataupun  merugikan. Preventif  secara  etimologi  berasal  dari bahasa  latin  yaitu pravenire yang  artinya
datang
sebelum/antisipasi/mencegah
untuk  tidak  terjadi  sesuatu.  Dalam pengertian  yang  luas  preventif  diartikan sebagai  upaya  yang  secara  sengaja dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya gangguan,  kerusakan,  atau  kerugian  bagi seseorang. (Florida & Hollinger, 2017)
Politik Uang ( Money Politic )
Politik  uang  merupakan  upaya menyuap  pemilih  dengan  memberikan uang  atau  jasa  agar  preferensi  suara
pemilih  dapat  diberikan  kepada  seorang penyuap. (Aspinall & Sukmajati, 2015)
Perilaku  politik  uang  ini  akan menghasilkan sebuah fenomena
klientelisme  dan  patronase.  Klientelisme adalah  suatu  bentuk  pertukaran  yang sifatnya  personal  dengan  ciri-ciri  adanya kewajiban dan hubungan kekuasaan yang terjadi  dengan  tidak  seimbang  antara mereka.  Selain  itu,  ditandai  dengan aktivitas-aktivitas
patron yang menyiapkan  akses  untuk  klien  berupa sarana-sarana tertentu. Sehingga terbentuklah  pola  hubungan  pertukaran timbal  balik  yang  saling  menguntungkan. (Aspinall  &  Berenschot,  2019;  Aspinall  & Hicken, 2019)
Menurut  Aspinal  (2019),  patronase adalah  sebuah  pembagian  keuntungan  di antara  politisi  dan  mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para  pekerja  atau  pegiat  kampanye. Tujuannya  ialah  mendapatkan  dukungan politik dari mereka.
Praktik  politik  uang  dalam  pemilu akan menciptakan seorang pejabat publik yang  korup.  Dasar  terjadinya  korupsi  di dalam pemerintahan ialah proses pemilihan umum/pemilihan kepala daerah  yang  didominasi  praktik  politik uang.  Akibatnya  ialah  biaya  politik  yang tinggi.  Maka  dari  itu,  cara  mencegah korupsi  dapat  di  awali  dari  memberikan pendidikan politik mengenai politik uang.

## Pembahasan
Pendidikan Politik dengan Konsep Pre- emtif dalam  Penanggulangan  Praktik Politik Uang
Gerakan  Desa  Anti-Politik  Uang (APU) merupakan salah satu gerakan yang bertujuan  untuk  melakukan  pendidikan politik yang berkaitan dengan politik uang di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Gerakan Desa Anti-Politik Uang merupakan wujud pendidikan  politik  dengan  konsep  upaya pre-emtif yang dilakukan oleh masyarakat
Desa.  Gerakan  ini  mengandeng  LSM kepemiluan di Daerah Istimewa Yogyakarta,  Badan  Pengawas  Pemilu
(Bawaslu)  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, dan  tokoh  masyarakat  Desa.  Gerakan  ini dibentuk  dan  dideklarasikan  dengan alasan  bahwa  politik  uang  seakan  telah menjadi  budaya  setiap  kali  perhelatan pesta  demokrasi  di  Indonesia.  Uang menjadi  syarat  utama  dalam  pemilihan, baik  kepala  Daerah  maupun  pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta legislatif. Tercatat ada 34 Desa di Daerah Istimewa  Yogyakarta  mendeklarasikan diri sebagai Desa Anti-Politik Uang (APU) sebagaimana dalam Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Desa Anti-Politik Uang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No Kabu paten Desa 1 Bantul Panggungharjo, Sriharjo, Sitimulyo, Tirtohargo, Pleret, Wirokerten,  Temuwuh, Murtigading 2 Sleman Candibinangun, Sardonoharjo 3 Gunung Kidul Nglanggeran,  Dengok, Wunung, Candirejo, Hargomulyo, Tancep, Pilangrejo,  Bendungan, Rejosari, Tepus, Ngestirejo, Karangwuni, Jerukwudel, Karangduwet, Sawahan, Ngloro,  Giriwungi,  dan Giriasih 4 KulonProgo  Temon Kulon, Wahyuharjo, Banyuroto,  Karangsari, Purwosari 5 Kota Yogyakarta

## Kecamatan Kraton

## Sumber: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta
Gerakan dan deklarasi ini bertujuan untuk membentuk aktor desa menjadi tim yang  memberikan  pendidikan  politik positif bagi masarakat, khususnya berkaitan  dengan  jual-beli  suara  atau praktik  politik  uang.  Dari  sejumlah  desa yang  melakukan  deklarasi  politik  uang, tidak  semua  desa  mampu  maksimal  dan konsisten  untuk  melakukan  kerja-kerja pendidikan  politik  terus  menerus.  Dua Desa  percontohan  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menjadi barometer keberhasilan  Desa  APU  yaitu  Desa Sardonoharjo  dan  Desa  Murtigading.
Kedua  desa  tersebut  mencontohkan  pola sikap  moral  dalam  mejaga  kualitas demokrasi agar tidak ternodai. Memberikan  semangat  kepada  para pemilih  bahwa  suara  masyarakat  dalam pemilu itu bernilai.
Capaian  yang  konsisten  dari  Desa Sardonoharjo dan Desa Murtigading yaitu memiliki  aktor  utama  atau  tokoh masyarakat  sebagai influencer gerakan. Serta  keberhasilan  ini  karena  didukung oleh  pemerintah  desa.  Pemerintah  desa menjadi  kunci  utama  untuk  keberhasilan Desa  APU  ini.  Banyak  desa  yang mendeklarasikan  sebagai  Desa  APU namun  tidak  konsisten.  Hal  tersebut disebabkan  oleh  pemerintah  desa  yang tidak mendukung dan mereka bagian dari aktor patron-klien dalam pemilu.
Pendidikan  politik  dengan  upaya
pre-emtif ini dilakukan untuk meminimalisir  hubungan  patronase  yang kerap  terjadi  dalam  proses  pemilu. Hubungan patronase ini tentu merugikan masyarakat jangka panjang.
Upaya pre-emtif yang dilakukan oleh Desa Sardonoharjo dan Desa Murtigading ialah:

## Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa
1. Deklarasi.
Kegiatan  ini  bertujuan  untuk menarik komitmen antara pemerintah  desa,  penyelenggara pemilu, Caleg, dan tokoh masyarakat untuk melawan praktik politik uang yang nantinya akan  juga  menghilangkan  korupsi politik.
2. Bimbingan Teknis (Bimtek). Bimbingan teknis ini hanya terjadi di Desa  Murtigading.  Tujuannya  untuk memperkuat kapasitas tim Desa APU dalam  memahami  praktik  politik uang.  Selain  itu  juga  menyiapkan bekal  untuk  melakukan  pendidikan politik di masyarakat.
3. Aksi Bersama.
Bentuk -bentuk  dari  aksi  bersama yaitu  seperti  kampanye  anti-politik uang  di  setiap  kegiatan  desa, penyebaran  stiker  tolak  dan  lawan politik  uang,  senam  sehat  sekaligus sosialisasi  bahaya  politik  uang, membunyikan  isyarat  tanda  bahaya apabila  terjadi  dugaan  politik  uang dengan pemukulan kentongan Desa.
4. Workshop . Kegiatan ini  mengundang  para  ahli pemilu  dan  penyelenggara  pemilu untuk memberikan pendidikan terkait bahaya politik uang. 5. Melakukan  literasi  atau  pendidikan politik berbasis forum warga. Kegiatan ini dilakukan Desa Sardonoharjo  dan  Desa  Murtigading. Edukasi  politik  ini  dilakukan  setiap minggu  dengan  menumpang  forum warga seperti arisan RT/RW,
pengajian,  dan  forum  karang  taruna. Komponen  materi  yang  disampaikan yaitu  bahaya  politik  uang  dan  posisi masyarakat di negara demokrasi.
Upaya penanggulangan pre-emtif ini mampu mereduksi hubungan masyarakat
dengan  pengampu  kebijakan  bukan hubungan  secara  klientelisitik.  Maka Upaya pre-emtif ini  bertujuan  untuk mencegah hubungan klientelistik terjadi di masyarakat  Desa  Sardonoharjo  dan  Desa Murtigading.  Masyarakat  juga  diberikan pemahaman  terkait  dengan  hubungan kuasa relasi yang tidak berimbang antara kandidat dan pemilih/masyarakat. Karena hal tersebut berdampak buruk dan justru membuat  masyarakat  tidak  memiliki kekuatan  untuk  memperbaiki  situasi keadaan di wilayah tersebut.
Upaya skema penangulangan klientelistik,  jual  beli  suara  dan  politik uang  ini  yaitu  dilakukan  dengan melakukan  deklarasi  Desa  Anti-Politik Uang.  Seperti  yang  dijelaskan  di  awal pembahasan.  Upaya  ini  bagian  dari pre- emtif dengan  melakukan  literasi  atau pendidikan  politik  kepada  masyarakat agar  masyarakat  memahami  makna  dari proses  demokrasi,  serta  memposisikan diri sebagai good citizen .
Pendidikan  Politik  dengan  Konsep Preventif dalam Penanggulangan

## Praktik Politik Uang
Pendidikan  politik  dengan  upaya preventif dilakukan oleh seluruh Desa APU di DIY untuk mencegah terjadinya praktik politik uang. Aktifitas yang dilakukan ialah membuka posko pengaduan tim pemantau yang  melibatkan  pemerintah  desa, perguruan  tinggi  melalui  tim  KKN Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta yang  khusus  dalam  memantau  pemilu, serta LSM kepemiluan.
Dari  hasil  penelitian  penulis  di lapangan, menyimpulkan bahwa kegiatan pendidikan politik dengan konsep preventif  yang  dilakukan  tim  Desa  APU untuk  mencegah  praktik  jual  beli  suara atau  politik  uang  pada  pemilihan  umum serentak  2019  di  Desa  Anti-Politik  Uang (APU) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:
a. Pendirian Posko Pengaduan di Desa. Pendirian  posko  pengaduan  yang dilakukan  di  setiap  Desa  Anti-Politik uang.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk menjadi  wadah  masyarakat  dalam melaporkan  kejadian  praktik  politik uang  dan  mendapatkan  informasi terkait pemilu.
b. Penerjunan Tim KKN. Selain tim Desa APU dan penyelenggara, perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  menerjunkan  mahasiswa KKN berjumlah 250 orang yang terbagi dalam  25  kelompok  untuk  mengawal pemilu 2019 di seluruh Desa APU DIY. Kegiatan  tim  KKN  UMY  meliputi sosialisasi terkait bahaya politik uang, menyebarkan  stiker  bahaya  politik uang,  dan  menjadi  pemantau  pemilu dalam mengawasi praktik politik uang di Desa APU selama 2 bulan.
c. Relawan  Komite  Independen  Sadar Pemilu.
Komite  Independen  Sadar  Pemilu sebagai  LSM  yang  memiliki  fokus  di bidang  demokrasi  dan  pemilu, melakukan  gerakan  akar  rumput menjelang  Pemilu.  Pola  gerakan relawan  Komite  Indepeden  Sadar Pemilu  (KISP)  dalam  memberikan edukasi  yaitu  dengan  cara  sosialisasi di  beberapa  agenda  masayarakat, seperti rapat RT/RW, arisan masyarakat, hingga acara-acara lainnya yang dihadiri oleh masyarakat Desa  Anti-Politik  Uang.  Selain  turun langsung ke lapangan dengan menurunkan  relawan,  KISP  juga melakukan  kampanye  anti-politik uang  melalui  media  sosial  yaitu Facebook,  Twitter,  Youtube ,  dan Instagram . Hal ini ditujukan agar virus kebaikan  yang  dilakukan  oleh  KISP dan stakeholders lain  bisa  dilihat  dan dimanipulasi di Daerah lain.
Menjelang pemungutan suara, biasanya pelaku mendistribusikan uang ke masyarakat semakin gencar, hingga ketika hari  H  pemungutan  suara  terjadi.  H-7 pemungutan  suara,  merupakan  waktu yang sangat krusial bagi para broker untuk menyuap masyarakat. Pola praktik politik uang  ini  terjadi  tidak  hanya  saat  H-7 menjelang  pemungutan,  namun  saat  di hari  H  pemilu  juga  marak  terjadi.  Dalam temuan  penulis,  tim  sukses/broker  akar rumput  ditugaskan  untuk  melaksanakan semacam  membentuk  saksi  perhitungan suara  di  setiap  TPS,  memobilisasi  teman dan  keluarga  mereka,  mendistribusikan materi kampanye atau citra caleg kepada masyarakat,  serta  mengingatkan  para warga atau pemilih untuk pergi ke TPS.
Praktik  politik  uang  masih  tetap terjadi di wilayah Desa Anti-Politik Uang. Namun dengan dilakukan upaya preventif ini, praktik jual beli suara atau politik uang tidak  terjadi  secara  massif.  Alasannya karena  gerakan  kampanye  anti-politik uang ini memberikan efek ketakutan bagi para  broker  atau  kandidat  untuk melakukan hal tersebut. Peran masyarakat yang  sadar  terhadap  prilaku  ini mengakibatkan  ruang  gerak  para  broker menjadi sempit. Setiap rumah masyarakat diawasi  oleh  tim  Desa  APU  di  masing- masing Desa.
Gerakan preventif ini juga mendorong pemahaman masyarakat terhadap  praktik  politik uang  meningkat.
Mereka memahami bahwa praktik politik uang  merupakan  praktik  yang  salah  dan akan merugikan masyarakat dalam jangka panjang.  Selain  itu  juga,  masyarakat memahami  bahwa  praktik  politik  uang akan menciptakan korupsi politik dikemudian hari. Hal tersebut dibuktikan dari  hasil  temuan  penelitian  yang dilakukan  Jurusan  Ilmu  Pemerintahan UMY di 34 Desa APU di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

## Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa
Gambar 1. Makna Politik Uang bagi Pemilih Sumber: Penelitian Ilmu Pemerintahan UMY (2019)
Dari  data  pada Gambar  1 diatas bahwa sebagian besar masyarakat di Desa APU (Anti-Politik uang) menyadari bawah politik  uang  adalah  bagian  dari  suap. Masyarakat  mulai  menyadari  bahwa politik  uang  bagian  dari  suap  yang dilarang oleh agama dan berdampak pada kebijakan  yang  buruk  bagi  masyarakat. Walaupun  ada  15%  mengakui  bahwa politik  uang  bagian  dari  balas  budi.  8% masyarakat  menganggap  politik  uang bagian  dari  jiwa  sosial.  Hal  ini memperlihatkan  faktor  budaya  ketika berkunjung  ke  suatu  forum  warga  ada kebiasaan untuk memberi sebuah imbalan.  Selanjutnya  sebanyak  29% abstain.
Gerakan  preventif  ini  mendorong budaya  partisipan.  Budaya  partisipan menurut  Banegas  (1998)  yaitu  ketika masyarakat  memahami  dan  turut  serta dalam  setiap  kegiatan  politik  yang menyangkut  hajat  masyarakat  dan memahami hak dan kewajiban mereka.
Upaya  preventif  juga  berdampak pada  cara  memilih  masyarakat  di  Desa APU. Temuan Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY dalam studi penelitian sebagaimana dalam Gambar 2 berikut ini.
Gambar 2. Caleg yang Akan Dipilih Sumber: Penelitian Ilmu Pemerintahan UMY (2019)
Dari data di atas menjelaskan bahwa 50%  pemilih  di  Desa  APU  (anti-politik uang)  memutuskan  pilihan  calegnya dengan  didasari  oleh  program  terbaik yang  ditawarkan  oleh  caleg  tersebut. Hanya  2%  yang  mengatakan  bahwa  isi amplop  atau  memberi  amplop  menjadi penentu  pilihannya.  Selanjutnya  32% pernah  membantu.  Pernah  membantu dalam temuan ini menjelaskan bahwa para pemilih juga akan melihat para caleg yang aktif  dan  biasanya  ikut  serta  dalam kegiatan sosial di masyarakat.
Upaya preventif ini juga mendorong masyarakat  untuk  menjadi  pemilih rasional.  Pemilih  rasional  ialah  pemilih yang  memiliki  konsep  kriteria  dalam dirinya, serta memiliki tujuan pada dirinya dan kelompok dalam menentukan pilihan politiknya. (Geys, 2006)

## Penutup
Politik  uang  diakui  atau  tidak merupakan momok yang sangat menakutkan  bagi  proses  demokrasi  yang ada di Indonesia. Politik dan uang adalah dua hal yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan  antara  satu  sama  lainnya karena untuk berpolitik orang membutuhkan  uang  dan  dengan  uang orang dapat berpolitik. Hal ini disebabkan karena  politik  itu  merupakan  arena  yang sangat  menggiurkan  untuk  melakukan
berbagai  macam  transaksi.  Politik  uang juga  bukan  barang  baru  bagi  sistem demokrasi  yang  ada  di Indonesia,  karena sejak  awal  mula  pemilihan  secara langsung digulirkan, praktik-praktik seperti  ini  sudah  berlangsung.  Sehingga tentunya harus diwaspadai bersama.
Dari pembahasan di atas, dilakukan pencegahan terhadap praktik politik uang melalui pendidikan politik dengan konsep upaya pre-emtif .  Kosep  tersebut  yaitu berupa upaya-upaya awal dengan
melakukan  upaya  penyadaran  untuk masyarakat  melalui  deklarasi  Desa  Anti- Politik Uang (APU) serta membentuk tim Desa  APU  yang  bertugas  melakukan literasi politik atau memberikan informasi sosialisasi  politik  yang  berkaitan  dengan pemahaman  demokrasi  di  masyarakat. Tim  Desa  APU  bekerjasama  dengan Bawaslu  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, Bawaslu  Kabupaten/Kota,  LSM  Pemilu yaitu  Komite  Independen  Sadar  Pemilu, dan  organisasi  keagamaan  di  wilayah setempat.  Mereka  turun  melakukan sosialisasi  bahaya  politik  uang  dengan memanfaatkan forum-forum warga setempat. Pendidikan politik ini bertujuan untuk  menyadarkan  masyarakat  bahwa politik  uang  mengakibatkan  dampak negatif jangka panjang bagi rakyat. Selain itu  juga  politik  uang  akan  menciptakan korupsi politik di kemudian hari.
Sejauh ini sangat jarang masyarakat Desa  mendapatkan  pendidikan  politik yang  baik.  Maka,  deklarasi  Desa  APU  ini menjadi corong awal untuk terbentuknya tim  Desa  yang  selalu  memberikan  narasi politik  positif  di masyarakat  dengan  cara berkala.
Selanjutnya,  pendidikan  politik dengan  konsep  upaya  preventif.  Upaya tersebut  yaitu  penanggulangan  pada tindakan  pencegahan  terjadinya  praktik politik  uang.  Dalam  pembahasan  di  atas menunjukan  bahwa  upaya  preventif  ini dilakukan dengan cara konsep
pengawasan partisipatif masyarakat dengan  cara  membuka  posko  pengaduan di  masing-masing  Desa.  Posko  tersebut difungsikan menjelang pemungutan suara agar  masyarakat  dapat  melaporkan apabila  ada  rencana  atau  terjadinya praktik politik uang. Dari laporan tersebut, dapat dilakukan pemantauan dan laporan kepada Bawaslu setempat. Posko pengaduan  tersebut  juga  menjadi  tempat untuk  melakukan  konsolidasi  seluruh stakeholder di  desa.  Tujuannya  untuk melakukan kampanye anti-politik uang di desa  tersebut.  Upaya  preventif  lainnya ialah kerjasama dengan perguruan tinggi. Seperti  yang  terjadi  antara  Bawaslu Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dengan Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta dalam  menerjunkan  tim  KKN  Pemantau Pemilu.  Tim  KKN  tersebut  menjadi penambah personil untuk memantau dan mengawasi  praktik  politik  uang  yang terjadi di Desa setempat. Selanjutnya, tim Desa  APU  berkerjasama  dengan  LSM kepemiluan  Komite  Independen  Sadar Pemilu  untuk  melakukan  pemantauan. Bentuk kerjasama tersebut ialah menerjunkan  tim  pemantau  serta  ikut dalam mengkampanye bahaya anti-politik uang dengan membagikan stiker ke setiap rumah  di  Desa  Anti-Politik  Uang  Daerah Istimewa Yogyakarta.
Upaya pre-emtif dan  preventif  ini dirasa  efektif  dengan  melihat  data  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Jurusan Ilmu  Pemerintahan  UMY  (2019).  Data tersebut menunjukan bahwa 45% pemilih di  masyarakat  Desa  APU  memahami bahwa  politik  uang  bagian  dari  suap  dan dilarang dalam segi agama maupun dilihat dari sisi aspek moralitas. Selanjutnya 50% pemilih  di  Desa  APU  Daerah  Istimewa Yogyakarta  mengatakan  mereka  memilih caleg dengan berdasarkan program. Selain itu  juga,  32%  memilih  caleg  berdasarkan yang pernah membantu dalam kehidupan sosial  sehari-hari  atau  yang  dikenal  oleh
Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa
masyarakat  aktif  dalam  sosial  di lingkungannya.
Maka sesungguhnya dalam menanggulangi praktik politik uang ini  perlu  adanya  sentuhan  pendidikan politik yang baik di masyarakat desa agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai good citizen .
Saran  dari  penelitian  ini  ialah pendidikan  politik  dengan  konsep  upaya pre-emtif dan  preventif  melalui  gerakan Desa  Anti-Politik  Uang  (APU)  harus didukung  oleh  semua  elemen  baik Pemerintah  Daerah,  Pemerintah  Desa, penyelenggara  pemilu,  maupun  LSM. Tujuannya  untuk  membantu  melakukan pendidikan politik di masyarakat, menghidupkan sebuah kepedulian negara untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat,  dan  menyebarkan  semangat gerakan perlawanan ini kepada desa-desa lainnya. Selain itu, perlu adanya dorongan dari  Pemerintah  Desa  untuk  ikut membantu  tim  Desa  APU  dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan politik di desa setempat.

## Referensi
Adelina, F. (2019). Bentuk-Bentuk Korupsi Politik. Jurnal  Legislasi  Indonesia 16
(1): 59–75.
Alam,  A.  S.  (2018). Kriminologi  Suatu Pengantar . Pernada Media. Jakarta.
Aspinall,  E.,  &  Berenschot,  W.  (2019). Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia . Yayasan  Pustaka  Obor  Indonesia. Jakarta.
Aspinall, E., & Hicken, A. (2019). Guns for Hire  and  Enduring  Machines:
Clientelism  Beyond  Parties  in
Indonesia  and  the  Philippines. Journal Democratization 27(1): 137– 156.
Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). Politik Uang  di  Indonesia:  Patronase  dan Klientelism  pada  Pemilu  Legislatif 2014. Https://polgov.fisipol.ugm.ac.id /buku/politik-uang-di-indonesia- patronase-dan-klientelisme-pada- pemilu-legislatif-2014
Banegas,  R.  (1998). Marchandisation  du Vote,  Citoyemmete  et  Consolidation Democratique  au  Benin. Politique Africaine.
Birch,  S.  (2009).  Electoral  Corruption. In
The  SAGE  Handbook  of  Comparative Politics : 394. Https://doi.org/ 10.4135/9780857021083.n22
Florida,  R.,  &  Hollinger,  R.  (2017).  Social Learning Theory and the Training of Retail  Loss  Prevention  Officers. Security Journal 30: 1013–1026.
Geys,  B.  (2006).  ‘Rational’  Theories  of Voter  Turnout:  A  Review. Political
Studies Review 4 (1): 16–35.
Hodess,  R.  (2004).  Global  Corruption Report  2004:  Political  Corruption. Https://www.transparency.org/what wedo/publication/global_corruption_ report_2004_political_corruption
Ilmu  Pemerintahan UMY.  (2019). Refleksi Pemilu Serentak Tahun 2019: Perspektif  Pemilih  dan  Pengawasan Partisipatif . Yogyakarta.
Irawan, A., Dahlan, A., Fariz, D., & Putri, A. G.  (2014).  Panduan  Pemantau Korupsi Pemilu. Https://antikorupsi. org/sites/default/files/Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu.pdf
Kantaprawira,  R.  (2006). Sistem  Politik Indonesia,  Suatu  Model  Pengantar, Edisi  Revisi .  Sinar  Baru  Algensindo.
Bandung.
Kartono,  K.  (1996). Pendidikan  Politik sebagai  Bagian  dari  Pendidikan Orang  Dewasa .  Mandar  Maju.
Bandung. Komite Independen Sadar Pemilu. (2019). Pemilih Milenial dan Kontestasi Politik Elektoral (Evaluasi dan Hasil Penelitian  Komite  Independen  Sadar Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019) . Rua Aksara. Yogyakarta. Manzetti, L., & Wilson, C. J. (2007). Why Do Corrupt Governments Maintain Public Support? Comparative Political Studies 40 (8): 949–970.
Purnamasari,  D.  M.  (2019).  Survei  LIPI:
Masyarakat Memandang Politik Uang
Bagian dari Pemilu, Tidak Dilarang.
Https://nasional.kompas.com/read/2 019/08/29/05213291/survei-lipi- masyarakat-memandang-politik- uang-bagian-dari-pemilu-tidak.
Diakses 22 Maret 2020.
Sardini, N. H. (2011). Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia . Fajar Media Press. Yogyakarta.