Received: 15-8-2023
Revised: 22-8-2023 Accepted: 25-10-2023

## Analisis Regulasi Pada Tanaman Transgenik dalam Perlindungan Varietas Tanaman Bagi Pemulia Tanaman

## Briana Batrisyia, Imam Haryanto
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia 2010611288@mahasiswa.upnvj.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mempelajari  bagaimana  perlindungan  tanaman  transgenik  telah berkembang  untuk  pemulia  tanaman  di  Indonesia.  Kemudian  penelitian  ini  diharapkan  dapat dijadikan acuan untuk mengetahui perkembangan perlindungan tanaman transgenik bagi pemulia tanaman  di  Indonesia  dalam  menyikapi  perkembangan  tanaman  transgenik  yang  ada  dan memunculkan  solusi-solusi  untuk  dapat  menyelesaikan  permasalahan  yang  serupa.Tanaman transgenik adalah produk yang terbentuk dari pemikiran cerdas manusia dan membutuhkan banyak waktu  dan  uang  dalam  proses  penelitiannya  dan  perlu  adanya  perlindungan  bagi  pemulia  awal yang  benihnya  diambil  oleh  inventor  untuk  digunakan  sebagai  bahan  invensinya.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  normatif  dengan  pendekatan  perbandingan (comparative approach) .  Adapun  hasil  dari  penelitian  ini  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  melihat perkembangan  zaman  yang  ada,  perlu  adanya  modifikasi  dan  peningkatan  dalam  perlindungan yang efektif terhadap inovasi dalam bidang tanaman transgenik khususnya bagi pemulia tanaman di  Indonesia  yang  seimbang  antara  hak-hak  bagi  pemulia  tanaman  dan  kepentingan  masyarakat luas,  termasuk  diantaranya  ketersediaan  pangan,  keanekaragaman  genetik,  dan  lingkungan. Kata kunci: Hak Pemulia; Tanaman Transgenik; Varietas Tanaman

## Abstract
This research aims to study how transgenic plant protection has  developed for plant breeders in Indonesia.  Then,  it  is  hoped  that  this  research  can  be  used  as  a  reference  to  find  out  the development  of  transgenic  plant  protection  for  plant  breeders  in  Indonesia  in  response  to  the development  of  existing  transgenic  plants  and  to  come  up  with  solutions  to  similar  problems. Transgenic plants are products that are formed from intelligent human thinking and require a lot of  time  and  money  in  the  research  process.  There  is  a  need  for  protection  for  initial  breeders whose seeds are taken by inventors to be used as material for their inventions. This research uses normative research methods with a comparative approach. The results of this research lead to the conclusion  that  considering  current  developments,  there  needs  to  be  modification  and improvement  in  the  effective  protection  of  innovation  in  the  field  of  transgenic  plants,  especially for  plant  breeders  in  Indonesia.  This  protection  should  be  balanced  between  the  rights  of  plant breeders  and  the  interests  of  the  wider  community,  including  food  availability,  genetic  diversity, and the environment.
Keywords: Genetically Modified Organisms (GMO); Plant Breeder; Plant Varieties
Received: 15-8-2023
Revised: 22-8-2023 Accepted: 25-10-2023

## 1. PENDAHULUAN
Tanaman  transgenik  atau Genetically  Modified  Organism (GMO) merupakan  organisme  yang  ada  pada  makhluk  hidup  dan  diubah  atau  dicampur dengan  gen  lain  melalui  teknik  rekayasa  genetika. 1 Dalam  perkembangannya sendiri,  produk  GMO  semakin  meningkat  disebabkan  oleh  kebutuhan  dan permintaan yang semakin meningkat. Hadirnya  GMO yang menggunakan proses bioteknologi membawa peran yang penting pada kebutuhan pangan di negara saat ini.
Bioteknologi  sendiri  memiliki  arti  sebagai  penggunaan  suatu  organisme hidup  atau  sistem  kehidupan  untuk  menyelesaikan  masalah  atau  menciptakan produk  yang  bermanfaat  bagi  manusia. 2 Maka  dapat  dikatakan,  bioteknologi adalah  rekayasa  genetika  atau  tindakan  untuk  mengubah  susunan  gen  dengan menyisipkan gen baru ke dalam struktur gen yang digunakan. 3 Rekayasa genetika merupakan puncak dari perkembangan bioteknologi dan tidak terlepas dari cabang ilmu  biologi  lainnya  seperti  biologi  molekuler,  biokimia,  dan  fisiologi. 4 Bioteknologi modern memiliki potensi besar untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan  bagi  manusia. 5 Hasil  rekayasa  genetika  kemudian  diambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari.
Indonesia  memiliki  wilayah  yang  luas  dan  dikenal  sebagai  negara  agraris yang dapat dikatakan tentu memberi peluang untuk memberikan keuntungan besar dalam  pembangunan  pertanian.  Akan  tetapi,  faktanya  situasi  masyarakat Indonesia  saat  ini  masih  menderita  kelaparan  yang  berbanding  terbalik  dengan peluang dan kesempatan yang dimiliki. Berangkat dari hal tersebut, salah satu cara untuk  menyelesaikan  permasalahan  ini  adalah  dengan  meningkatkan  luas  tanam dan  panen  dengan  meningkatkan  indeks  tanam  melalui  bioteknologi  rekayasa genetika. 6 Contoh  nyata  tanaman  hasil  rekayasa  genetik  yang  dikonsumsi  di Indonesia  adalah  kedelai  yang  digunakan  untuk  produksi  makanan-makanan seperti  tempe  dan  tahu  yang  semakin  tinggi  tingkat  produksinya  seiring berjalannya waktu. Permintaan yang tinggi ini pun membuat peneliti mencari cara untuk  meningkatkan  hasil  yang  lebih  tinggi  lagi  dengan  melibatkan  proses rekayasa  genetika.  Perlu  adanya  dukungan  pada  produk  GMO  dengan
1 Yuwono Prianto and Swara Yudhasasmita, “Tanaman Genetically Modified Organism (GMO) Dan Perspektif  Hukumnya  Di  Indonesia,” Al-Kauniyah:  Jurnal  Biologi 10,  no.  2  (2017):  133–42, https://doi.org/10.15408/kauniyah.v10i2.5264.
2 Seprianto, “Modul Matakuliah Bioteknologi Dasar (IBD 121),” 2017, 1–102.
3 Dyah  Ochtorina  Susanti, Hukum  Bioteknologi  (I)  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Bioteknologi Bidang Pertanian Dan Kesehatan: Perspektif HAKI Dan Lingkungan. (Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2019),
http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/65672/Ainul
Latifah- 101810401034.pdf?sequence=1.
4 Susanti.
5 Amy Estiati and M. Herman, “Regulasi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik Di Indonesia,” Analisis Kebijakan Pertanian 13, no. 2 (2016): 129, https://doi.org/10.21082/akp.v13n2.2015.129-146.
6 Risa  Mahdewi  and  Desia  Rakhma  Banjarani,  “Food  Safety  of  Genetically  Modified  Organism According  To  International  Law  and  Its  Implementation  in  Indonesia,” Lampung  Journal  of  International Law 2, no. 1 (2020): 41–56, https://doi.org/10.25041/lajil.v2i1.2031.
Received: 15-8-2023
Revised: 22-8-2023 Accepted: 25-10-2023
memberikan  perhatian  lebih  dan  menetapkan  kebijakan  sesuai  dengan perkembangan yang ada. 7
Beragam  penemuan  lainnya  pun  pada  hakikatnya  merupakan  hasil pemikiran  manusia  dengan  menggunakan  akal  budinya,  sehingga  penemuan- penemuan  yang  ada  tersebut  perlu  dilindungi  secara  hukum.  Perlindungan terhadap  varietas  tanaman  sendiri  pertama  kali  dilindungi  pada  tahun  1997 melalui UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten, UU ini dibentuk untuk melindungi pangan dan varietas tanaman jenis baru. Perubahan UU Paten tahun 1997 didasari oleh  Indonesia  yang  meratifikasi  TRIPs  Agreement.  Perlindungan  dari  negara untuk pemulia tanaman sebagai pemilik varietas tanaman sangat diperlukan, sebab pemulia merupakan orang yang menemukan varietas tanaman dari hasil kegiatan pemuliaannya  yang  menggunakan  suatu  metode.  Kegiatan  pemuliaan  sendiri memerlukan waktu yang lama. Selain itu, biaya yang digunakan pun juga besar.
Tanaman  transgenik  sendiri  memiliki  permasalahan  dan  risiko  dalam penggunaannya  antara  lain  gagal  panen  akibat  serangan  hama  yang mengakibatkan  kerusakan  ekosistem.  Akibat  lain  dari  kegagalan  tersebut,  yakni terdapat  gagal  panen  sehingga  petani  harus  membayar  biaya  tanaman  yang harganya  mahal  kepada  pemulia  karena  varietas  tanaman  yang  digunakan  oleh petani tersebut dilindungi oleh negara. Konsekuensi tersebut pun dapat dikatakan sebagai kategori monopoli terhadap benih transgenik.
Maka  dari  itu,  monopoli  atas  produk-produk  GMO  merupakan  hal  yang menjadi  dasar  bahwa  diperlukannya  perlindungan  terhadap  produk-produk  yang menggunakan  rekayasa  genetika.  Perlindungan  yang  dimaksud  adalah  melalui perlindungan paten. Hak paten menciptakan jawaban dari permasalahan mengenai monopoli penetapan harga oleh pemegang hak paten yang merugikan masyarakat kecil,  termasuk  petani.  Seiring  dengan  perkembangannya,    perlindungan  paten belum  menguntungkan  petani  terhadap  hasil  benih  tanamannya,  sebab  paten hanya  melindungi  teknologi  yang  bermanfaat  bagi  petani,  bukan  benih  yang ditanam  oleh  petani.  Dibentuknya  UU  No.  29  Tahun  2000  tentang  Perlindungan Varietas Tanaman  (Undang-Undang PVT) untuk  memastikan regulasi yang tepat untuk melindungi benih tanaman yang dimiliki pemulia.
Beberapa  penelitian  yang  berkaitan  denagn  penelitian  ini  antara  lain penelitian  dari  Susilo 8 (2019)  yang  mengkaji  mengenai  potensi  budidaya Genetically  Modified  Organisms di  Indonesia  yang  memiliki  hasil  penelitian bahwa  penerapan  tanaman  transgenik  yang  ada  perlu  adanya  kepastian  hukum yang  jelas,  turut  andilnya  pemerintah  pada  hasil  produk,  dan  Indonesia  yang berpotensi  untuk  menerapkan  teknologi  pada  tanaman  transgenik. Kemudian, kelemahan  yang  terdapat  dalam  artikel  ini  antara  lain  tidak  menjabarkan  lebih
7 NFN  Syahyuti  et  al.,  “Kedaulatan  Pangan  Sebagai  Basis  Untuk  Mewujudkan  Ketahanan  Pangan Nasional,” Forum Penelitian Agro Ekonomi 33, no. 2 (2016): 95, https://doi.org/10.21082/fae.v33n2.2015.95- 109.
8 Hadi  Susilo,  “Analisis  Potensi  Budidaya  Tanaman  Transgenik  Di  Indonesia,” Jurnal  Universitas Banten 2, no. 1 (2019): 65–74.
Received: 15-8-2023
Revised: 22-8-2023 Accepted: 25-10-2023
dalam  mengenai  bentuk  kepastian  hukum  yang  diperlukan  dalam  perlindungan tanaman transgenik untuk dikembangkan di Indonesia.
Selanjutnya,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Gracella 9 (2020).  Artikel tersebut mengkaji tentang perlindungan bagi pemulia tanaman yang diatur dalam Undang-Undang  PVT  dan  keefektifan  ketentuan  tersebut  untuk  melindungi  hak petani.  Dalam  artikel  tersebut  pun  menjelaskan  bahwa  pemberian  hak  eksklusif terhadap pemulia yang menghasilkan suatu varietas tanaman bermutu dan unggul untuk  dieksploitasi  hasil  temuannya  dapat  mendorong  lembaga  yang mempekerjakan  pemulia  untuk  berinvestasi  dan  menguntungkan  terhadap pembangunan  pertanian,  meningkatkan  pemasukan  pendapatan  petani,  dan menyejahterakan  masyarakat  luas.  Penelitian  tersebut  juga  menyatakan  bahwa dalam UU PVT hak pemulia dibatasi. Dalam artikel ini terdapat kelemahan, yaitu hasil  yang  didapatkan  hanya  terfokus  pada  permasalahan  hak  petani  dan menunjukkan bahwa hak pemulia sudah mendapatkan kepastian yang sangat jelas.
Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Mayasari 10 (2020) yang membahas mengenai  perkembangan  untuk  proteksi  varietas  tanaman  bagi  pemulia  tanaman di  Indonesia.    Penelitian  ini  memiliki  kelemahan,  yakni  hanya  terfokus  pada permasalahan  bahwa  banyak  pemulia  yang  melakukan  aktivitas  pemerolehan varietas baru, tetapi tidak melakukan pengajuan perolehan Hak PVT dari analisis perkembangan hukum bagi perlindungan varietas tanaman yang ada di Indonesia.
Kurangnya undang-undang atau peraturan yang spesifik dan tegas mengenai penelitian,  pengembangan,  produksi,  dan  penggunaan  tanaman  transgenik menciptakan  kekosongan  hukum  dan  mengakibatkan  ketidakpastian  dalam industri  rekayasa  genetika  tanaman.  Maka  dari  itu,  penulisan  ini  pun  diharapkan dapat  menjadi  pelengkap  dari  permasalahan  perlindungan  varietas  tanaman  atas tanaman  transgenik  di  Indonesia.  Pembahasan  juga  akan  lebih  fokus  mengkaji perkembangan  dari  peraturan  mengenai  tanaman  melalui  perspektif  global  dan yang  diterapkan  di  Indonesia.  Dari  analisis  tersebut  terdapat  rumusan  masalah mengenai perbandingan perlindungan tanaman transgenik secara Internasional dan perlindungan  transgenik  di  Indonesia  bagi  pemulia  tanaman,  kemudian dibandingkan ketentuan mana yang lebih relevan bagi Indonesia untuk melindungi varietas tanaman yang berasal dari rekayasa genetika. Hal ini pun menjadi tujuan dari  penelitian  ini  guna  mengidentifikasi  perkembangan  dari  perlindungan tanaman transgenik untuk pemulia tanaman di Indonesia.

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif,  yang  dilakukan dengan  melihat  data  sekunder.  Penelitian  hukum  normatif  sebagai  proses
9 Edy Sismaworto Elysa Lucia Gracela, Budi Santoso, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemulia (Breeder’s Rights) Dan Hak Petani (Farmer’s Rights) Menurut Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman” 53, no. 9 (2020): 117.
10 Riezka Eka Mayasari and Nur Hidayani Alimuddin, “Analisis Hukum Perkembangan Perlindungan Varietas  Tanaman  Di  Indonesia,” Sovereign:  Jurnal  Ilmiah  Hukum 2,  no.  4  (2020):  1–14, https://doi.org/10.37276/sjih.v2i4.39.
Received: 15-8-2023
Revised: 22-8-2023 Accepted: 25-10-2023
pencarian  solusi  untuk  masalah  tertentu  melalui  penerapan  prinsip,  kaidah,  dan teori  hukum. 11 Penelitian  ini  menggunakan  studi  kepustakaan  sebagai  metode pengumpulan data. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi terkait penelitian,  yaitu  melalui  kajian  pustaka,  buku,  dan  jurnal  berupa  tulisan  yang membahas  masalah  varietas  tanaman  hasil  rekayasa  genetika  ( Genetically Modified  Organism )  sebagai  bahan  referensi  dan  sebagai  dasar  analisis  teori.
Pendekatan perbandingan ( comparative approach ) digunakan dalam penelitian ini untuk  membandingkan  sistem  hukum  negara  dengan  negara  lain  atau  antara konstitusi  satu  negara  dengan  negara  lain  dengan  tujuan  melengkapi  kekurangan sistem  hukum  dari  negara  yang  diteliti. 12 Teknik  metode  yang  digunakan  dalam analisis  dan  pengolahan  data  yang  terkumpul  adalah  metode  analisis  deskriptif. Analisis  deskriptif  adalah  teknik  pemecahan  masalah  yang  dipelajari  dengan menggambarkan  atau  mendeskripsikan  kondisi  saat  ini  dari  objek  kajian (seseorang,  lembaga,  masyarakat,  dan  lain-lain)  menggunakan  data  yang  ada. 13 Analisis  data  yang  terkumpul  pun  dapat  memudahkan  perpindahan  informasi dalam bentuk yang mudah untuk dipahami sehingga pembaca dapat menarik hasil akhirnya.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Perkembangan  Peraturan  Perlindungan  Tanaman  Transgenik  Dalam
Perspektif Internasional dan Indonesia
Pada  hakikatnya,  perlindungan  varietas  tanaman  (PVT)  merupakan “sui generis” dari hak paten dan merupakan perlindungan dari varietas tanaman yang dihasilkan  oleh  pemulia  tanaman  yang  memiliki  unsur  kebaruan,  unik,  seragam, dan  stabil. 14 Genetically  Modified  Organisms (GMO)  merupakan  rekayasa genetika suatu tanaman dengan mencampurkan beberapa organisme tanaman lain. GMO  sendiri  dapat  dikatakan  sebagai  sebuah  paten  karena  berkaitan  dengan bioteknologi.  Akan  tetapi,  rekayasa  genetika  pada  tanaman  dapat  menghasilkan sebuah  varietas  tanaman  yang  dapat  diakui  dan  dilindungi  sebagai  perlindungan varietas  tanaman.  Artikel  ini  lebih  meninjau  dari  segi  perlindungan  varietas tanaman  atas  tanaman  transgenik  dengan  mengaitkan  aturan  hukum  yang digunakan dan masih relevan secara internasional.
Perlindungan  pada  tanaman  transgenik  dilakukan  sebab  terdapat  manfaat potensi  yang  signifikan  dalam  pertanian  dan  lingkungan  ini  sendiri,  seperti peningkatan  produktivitas  pertanian,  reduksi  dalam  penggunaan  pestisida  dan bahan kimia, dan berdampak pada pemberantasan kelaparan dan kemiskinan yang kemudian  dapat  menjadi  pertanian  yang  berkelanjutan.  Akan  tetapi,  di  lain  sisi
11 Peter  Ahmad  Marzuki, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).
12 I Made Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
13 Hidari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: UGM Press, 2015).
14 Emi Indah Lestari, Kholis Roisah, and Adya Paramita Prabandari, “Perlindungan Hukum Terhadap Varietas  Tanaman  Dalam  Memberikan  Kepastian  Hukum  Kepada  Pemulia  Tanaman,” Jurnal  Notarius 12, no. 2 (2019): 972–85.
Received: 15-8-2023
Revised: 22-8-2023 Accepted: 25-10-2023
tentu  terdapat  sejumlah  argumen  yang  menentang  budidaya  pada  tanaman transgenik ini sendiri, seperti efek dari kemanan pangannya, aspek ketidaksetaraan dalam  akses  teknologi,  kerusakan  beberapa  keanekaragaman  hayati.  Berangkat dari  hal-hal  ini,  maka  tentu  terdapat  hal  yang  dapat  dilakukan  untuk mengoptimalkan  potensi  dan  menguragi  dampak  buruk  dari  budidaya  tanaman transgenik melalui reformasi regulasi untuk meningkatkan kualitasnya, khususnya untuk melindungi hak pemulia tanaman atas tanaman transgenik ini sendiri.
Masyarakat  internasional  menyepakati Union  Internationale  pour  la protection  Des  Obtentions  Vegetale (UPOV)  yang  bisa  juga  disebut  dengan International  Union  for  the  Protection  of  New  Varieties  of  Plants. 15 Secara internasional,  varietas  tanaman  pertama  kali  dilindungi  di  Amerika  pada  tahun 1930 meskipun tidak menyebutkan khusus dalam peraturan negaranya yaitu, The United  State-Patent  Act  1930.  Kemudian  terbentuklah  TRIPs  Agreement  pada tahun  1950  yang  melahirkan  konvensi-konvensi  hak  kekayaan  intelektual,  salah satunya  adalah  mengenai  perlindungan  varietas  tanaman  (UPOV)  pada  tahun 1961. 16 UPOV pun telah diratifikasi oleh Inggris, Belanda, dan Jerman dan terjadi revisi  terhadap  substansi  dari  UPOV  pada  tahun  1991  untuk  merefleksikan perkembangan  teknologi  dalam  pemuliaan  tanaman.  Indonesia  sampai  saat  ini belum  meratifikasi  UPOV  sebab  terdapat  beberapa  aturan  yang  dianggap merugikan  petani.  Dalam  pengimplementasian  pada  Undang-Undang  PVT  ada beberapa aturan yang mengadopsi isi UPOV.
Dalam  konfensi  UPOV,  dinyatakan  bahwa  hak  pemulia  merupakan  hak eksklusif  yang  diberikan  kepada  pemilik  varietas  untuk  menghasilkan, memperbanyak,  mempersiapkan  untuk  propagasi,  memperdagangkan,  menjual, mengekspor,  mengimpor,  dan  menyimpan  benih  tanaman  yang  ditemukannya. Hak  ekonomi  atas  hasil  penjualan  yang  dilakukan  oleh  pemulia  juga  dibatasi lingkup penguasaannya yang berarti hak ekonomi pemulia dianggap habis ketika varietas  tanamannya  dijual  ke  pihak  lain.  Seperti  contoh,  benih  tanaman  jagung yang  dilindungi  kemudian  dijual  ke  petani  dan  menghasilkan  tepung  maizena, jagung, dan lain sebagainya ini menjadi hak petani bukan pemulia. Pemulia tidak dapat  menuntut  keuntungan  yang  diperoleh  oleh  petani  tersebut  meskipun  bahan dasarnya  berasal  dari  benih  pemulia,  hak  tersebut  seringkali  dikenal  sebagai  hak petani atau framer’s privilege . 17
Hak  petani  yang  dianut  oleh  sistem  varietas  tanaman  memungkinkan sebagian  benih  varietas  yang  dilindungi  oleh  perlindungan  varietas  tanaman (PVT) dapat disimpan para petani tanpa harus membayar royalti kepada pemulia. PVT  lebih  mengakui  hak  pemulia  tanaman  beserta  dengan  hak  eksklusif  yang memberikan  manfaat  kepada  petani  tradisional,  sebab  dengan  penggunaan  PVT
15 Daniel  F.  Aling,  “Perlindungan  Paten  Atas  Varietas  Baru  Tanaman  Pada  Sektor  Pertanian  Di Indonesia” 2010, 20.
16 Rianda Dirkareshza, Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (Yogyakarta: Deepublish, 2022).
17 Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Varietas Tanaman Lokal Dalam Hukum Nasional Dan Internasional,” 2011.
Received: 15-8-2023
Revised: 22-8-2023 Accepted: 25-10-2023
inilah  para  petani  menjadi  diakui  varietas  tanamannya  sedangkan  jika menggunakan  sistem  paten,  petani  lebih  terpinggirkan  haknya  karena  adanya konsep  hukum  impor.  Hukum  impor  berasal  dari  negara-negara  maju  yang tentunya berbeda dengan negara-negara berkembang lainnya, seperti di Indonesia yang  tidak  semua  bagian  masyarakatnya  dapat  manfaat  dari  kehadiran  hukum impor.  Di  sisi  lain,  sistem  PVT  dapat  disesuaikan  dengan  konsep  budaya  negara masing-masing. 18
Di  Indonesia, dalam perubahan Undang-Undang  Paten tahun 1997 didasari oleh  ratifikasi  pada TRIPs  Agreement.  TRIPs sendiri  menyediakan  perlindungan hukum  dalam  bidang  hak  kekayaan  intelektual,  termasuk  perlindungan  terhadap proses  dan  produk  hasil  rekayasa  genetik  dengan  bentuk  kombinasi  antara perlindungan paten dan perlindungan varietas tanaman. Adanya perpaduan hukum tersebut  berlaku  ketentuan lex  specialis  derogat  lex  generalis yang  berarti perlindungan  varietas  tanaman  bersifat lex  specialis (khusus)  dan  perlindungan paten  bersifat lex  generalis (umum). 19 Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  27 ayat  (3)  huruf  b TRIPs  Agreement bahwa  selain  mikroorganisme,  terutama  yang dihasilkan  melalui  proses  biologis,  tanaman  dan  hewan  juga  termasuk.  Namun, anggota TRIPs Agreement juga harus memastikan perlindungan varietas tanaman dengan  menggunakan  paten,  sistem sui  generis ,  atau  keduanya.  Untuk mendapatkan perlindungan paten dan varietas tanaman untuk GMO, inventor dan pemulia  harus  memenuhi  beberapa  persyaratan.  Antara  lain  seperti  melakukan pemeriksaan substantif dalam permohonan paten meliputi pemeriksaan penemuan kebaharuan,  melihat  apakah  penemuan  tersebut  memiliki  langkah  inventif,  dan apakah  penemuan  tersebut  relevan  untuk  industri.  Namun,  pemeriksaan  formal mencakup evaluasi kelengkapan administratif dan fisik. 20
Sebelum  terbentuknya Convention  on  Biological  Diversity (CBD),  sumber daya genetika banyak digunakan oleh manusia secara bebas. Sebelum tahun 1989, Food  and  Agriculture  Organization (FAO)  berprinsip  bahwa  sumber  daya genetika  dapat  dimanfaatkan  oleh  siapa  saja  tanpa  harus  melakukan  perjanjian secara  khusus  dengan  pihak  yang  menyediakan  sumber  daya  genetika  tersebut. 21 Dari penjelasan tersebut  dapat  disimpulkan bahwa sebelum CBD dibentuk,  FAO telah  memperbolehkan  adanya  pengambilan  sumber  daya  genetika  yang  dapat dimanfaatkan  oleh  manusia  tanpa  harus  melalui  perjanjian  terhadap  si  pemilik
18 Zakki  Adlhiyati,  “Produk  Rekayasa  Genetika  (GMO/Genetically  Modified  Organism)  Sebagai Subjek Perlindungan Paten Dan Perlindungan Varietas Tanaman,” Tesis  Universitas  Diponegoro Semarang (2009), https://core.ac.uk/download/pdf/11723857.pdf.
19 Muhammad Syaifuddin and Sri Handayani, Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika , 2017.
20 Adlhiyati,  “Produk  Rekayasa  Genetika  (GMO/Genetically  Modified  Organism)  Sebagai  Subjek Perlindungan Paten Dan Perlindungan Varietas Tanaman.”
21 Utami  Andayani,  “Enigma  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Terhadap  Tindakan Misappropriation Oleh Pihak Asing Dalam Regulasi Internasional,” 2008.
Received: 15-8-2023
Revised: 22-8-2023 Accepted: 25-10-2023
sumber  dayanya.  Padahal,  Indonesia  adalah  negara mega-biodiversity dengan sumber daya genetik yang luar biasa. 22
Setelah  terbentuk  CBD  pada  tahun  1992,  negara-negara  partisipan dibebaskan  untuk  mengatur  pihak  mana  yang  diperbolehkan  untuk  mengakses sumber  daya  genetik  di  negaranya,  pembagian  keuntungan  antara  pihak  yang mempunyai  sumber  daya  genetik  dengan  pihak  yang  melakukan  proses  genetik, akses  terhadap  sumber  daya  genetik  harus  mendapat  persetujuan  dari  si  pemilik awal.  Dalam  ketentuan-ketentuannya  CBD  mengakui  bahwa  pengetahuan, inovasi; praktek tradisional yang penting terhadap pelestarian dari keanekaragaman  hayati  yang  di  dalamnya  terdapat  sumber  daya  genetik  dan penggunaannya  secara  berkelanjutan;  masyarakat  asli  memiliki  ketergantungan yang  dekat  secara  tradisional,  di  mana  kehidupan  mereka  bergantung  dan terbentuk dari ketergantungannya; negara-negara anggota wajib untuk melindungi penggunaan sumber daya genetik sesuai dengan praktik budaya tradisional untuk melestarikan dan menggunakan sumber daya tersebut secara berkelanjutan.
Hal ini mengartikan bahwa setiap negara yang bergabung dalam CBD wajib untuk  melindungi  penggunaan  sumber  daya  genetik,  termasuk  salah  satu sumbernya  berasal  dari  tumbuhan.  Tumbuhan  yang  berasal  dari  hasil  rekayasa genetika harus dilindungi dalam hukum negara nasional masing-masing anggota, baik  dari  benih  asal  maupun  benih  yang  sudah  di  transgenik.  Jika  terjadi permasalahan  dari  adanya  proses  rekayasa  genetika  dan  negara  yang melakukannya  tergabung  dalam  CBD,  maka  yang  digunakan  adalah  ketentuan dalam CBD bukan lagi menggunakan hukum nasional negaranya.
3.2 Pelaksanaan  Perlindungan  Pada  Tanaman  Transgenik  dalam  Hukum Indonesia Saat Ini
Berbagai  macam  teknologi  baru  muncul  seiring  dengan  perkembangan zaman  yang  ada. 23 Di  Indonesia,  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual khususnya  perlindungan  varietas  tanaman  yang  dinaungi  Departemen  Pertanian dilindungi oleh Undang-Undang PVT. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang PVT, pemulia  atau  pihak  yang  membudidayakan  tanaman  disebut  sebagai  pemegang hak  atas varietas  tanaman. Pemulia dapat  berupa individu,  organisasi,  atau pihak lain  yang  menerima  hak  varietas  tanaman  dari  pemilik  varietas  tanaman sebelumnya.  Selain  itu,  perusahaan  yang  melakukan  perjanjian  dengan  pemulia tanaman  untuk  membuat  varietas  yang  baru  dianggap  sebagai  pemegang  hak varietas tanaman.
22 Happy  Yulia  Anggraeni  and  Erna  Listiawati,  “Enigma  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual Terhadap  Tindakan  Misappropriation  Oleh  Pihak  Asing  Dalam  Regulasi  Internasional,”  Jurnal  USM  Law Review 6 (2023), https://doi.org/10.7226/jtfm.25.1.35.
23 Wahyu  Beny  Mukti  Setiawan,  Erifendi  Churniawan,  And  Femmy  Silaswaty  Faried,  “Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber (Cyber Attack) Guna Menjaga Kedaulatan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,”  Jurnal  USM  Law  Review  3,  No.  2  (December  11,  2020):  275, Https://Doi.Org/10.26623/Julr.V3i2.2773.
Received: 15-8-2023
Revised: 22-8-2023 Accepted: 25-10-2023
Indonesia  sebagai      negara      pertanian  yang  besar  memerlukan  kehidupan berbangsa      dan  bernegara  yang    dilindungi    oleh    negara. 24 Dengan  demikian, Pasal  2  UU  PVT  menyatakan  bahwa  hak  pemulia  hanya  dapat  diberikan  kepada varietas yang memiliki ciri-ciri yang baru, unik,  seragam, stabil, dan dinamakan. Saat  mengajukan  PVT,  varietas  dianggap  baru  jika  tidak  diperdagangkan  di Indonesia  dalam  waktu  satu  tahun  atau  di  luar  negeri.  Bagi  tanaman  semusim dalam waktu 6 tahun dan untuk varietas yang secara jelas dapat dibedakan dengan varietas  lain  yang  eksistensinya  diketahui  secara  jelas  pada  saat  pemberian perlindungan  varietas  tanaman.  UU  PVT  mengakui farmer’s  rights (hak-hak petani),  meskipun  tidak  disebutkan  secara  spesifik.  Produk  transgenik  tanaman yang  unik,  diberi  nama,  baru,  dan  seragam  dapat  diberikan  perlindungan berdasarkan  UU PVT.  Persyaratan ini didasarkan pada International Convention for The Protection of Variety of Plants (UPOV). 25
Dalam  Pasal  6  ayat  (3)  UU  PVT  dinyatakan  bahwa  hak  atas  varietas tanaman  merupakan  bagian  dalam  beberapa  kegiatan,  seperti  memproduksi  atau menggandakan  benih,  mempersiapkan  untuk  propagasi;  melakukan  pengiklanan; menawarkan;  mendagangkan;  mengekspor  dan  mengimpor  tanaman;  dan membuat  tanaman.  Berdasarkan  Pasal  6  ayat  (5)  menetapkan  pengakuan  dan perlindungan  hukum  pada  varietas  tanaman  hasil  rekayasa  genetika  dan menyatakan bahwa varietas turunan esensial harus mendapatkan persetujuan dari pemilik  varietas  asal.  Penjelasan  pasal  ini  pun  mencakup  pengembangan bioteknologi,  seperti  rekayasa  genetika  yang  memungkinkan  kegiatan  pemuliaan untuk  merakit  varietas  baru  dengan  cara  mentransfer  gen  dengan  sifat  tertentu. Varietas  baru  dapat  dibuat  melalui  rekayasa  genetika  dengan  sifat  dasar  yang sama dengan varietas asli kecuali satu atau dua sifat yang berbeda.
Varietas hasil rekayasa genetika ini dapat dilindungi dan diakui, tetapi harus disetujui  oleh pemulia varietas  asli. Hal ini dilakukan untuk  melindungi  pemulia asli varietas tersebut agar tetap mendapatkan hak moral dan ekonomi. 26 Hak moral adalah  hak  agar  tetap  menamai  dirinya  sebagai  pemulia  tanaman  walau kepemilikan  varietas  telah  dialihkan  kepada  pihak  lain.  Selain  hak  moral,  UU PVT  membebankan  kewajiban  yang  harus  dipatuhi  dan  dilakukan  oleh  pemilik hak  varietas  tanaman  bahwa  pemulia  atau  subjek  perlindungan  pada  hakikatnya dibebani  hak  dan  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan,  layaknya  norma  hukum yang  melahirkan  hak  dan  kewajiban.  Melaksanakan  hak  PVT-nya  di  Indonesia, membayar  biaya  tahunan  PVT,  dan  memberikan  dan  menunjukkan  contoh  benih varietas  yang  telah  menerima  hak  PVT  adalah  semua  kewajiban  atau  tanggung jawab yang dimaksud.
24 Iwan  Permadi,  “Konstitusionalitas  Keberadaan  Bank  Tanah  Dalam  Pengelolaan  Dan  Penguasaan Atas Tanah Oleh Negara,” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 291, https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6678.
25 Zakki  Adlhiyati,  “Produk  Rekayasa  Genetika  (GMO/Genetically  Modified  Organism)  Sebagai Subjek Perlindungan Paten Dan Perlindungan Varietas Tanaman.”
26 Syaifuddin and Handayani, Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika .
Received: 15-8-2023
Revised: 22-8-2023 Accepted: 25-10-2023
Tanggung  jawab  dalam  pelaksanaan  hak  perlindungan  varietas  tanaman  di Indonesia  tidak  dianggap  dilanggar  apabila  pelaksanaan  perlindungan  tersebut tidak  memungkinkan  untuk  dilakukan  di  Indonesia,  hal  ini  berlaku  jika  kantor PVT  menyetujui  dengan  mengajukan  permohonan  tertulis  dari  pemegang  hak PVT  dan  melampirkan  bukti-bukti  dari  instansi  yang  bertanggung  jawab. Sedangkan  hak  ekonominya,  PVT  dapat  dilisensikan.  Pemegang  hak  varietas tanaman  berhak  melisensikan  varietasnya  kepada  orang  lain  maupun  kepada badan hukum melalui perjanjian lisensi.  Perjanjian lisensi tersebut menjadi dasar untuk pelaksanaan hak-hak para pihak yang tercantum dalam lisensi yang berjalan sesuai  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan.  Pada  hakikatnya,  lisensi  ini  adalah pemberian  hak  untuk  keuntungan  secara  ekonomi  saja  karena  kepemilikan  hak PVT  tidak  serta  dialihkan.  Lisensi  dalam  perlindungan  varietas  tanaman  dapat berupa  lisensi  yang  eksklusif  dan  lisensi  tidak  eksklusif,  tergantung  dari  isi perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Dalam perjanjian lisensi ini para pihak bebas  menentukan  besaran  dan  perhitungan  biaya  lisensi  yang  wajib  dibayarkan dari penerima lisensi kepada pemberi lisensi.
Varietas  transgenik  yang  dihasilkan  melalui  rekayasa  genetika  mendapat pengakuan  dan  perlindungan  hukum  berdasarkan  Pasal  11  ayat  (4)  UU  PVT,  di mana  setiap  orang  atau  badan  hukum  sebagai  pemulia  tanaman  yang  melakukan kegiatan  pemuliaan  tanaman  dengan  menggunakan  atau  menerapkan  teknologi rekayasa  genetika  yang  kemudian  menghasilkan  varietas  transgenik  dapat mengusulkan  hak  perlindungan  varietas  tanaman  dengan  memberikan  penjelasan molekul dari varietas yang bersangkutan, stabilitas genetik dari karakteristik yang diusulkan,  sistem  reproduksi  tetuanya,  keberadaan  varietas  liarnya  yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia, dan cara pemusnahannya jika terjadi  kekeliruan,  dilampirkan  juga  dengan  pernyataan  yang  berwenang  tentang keamanan  lingkungan  dan  kesehatan  manusia. 27 Ini  mengartikan  bahwa  tanaman hasil  rekayasa  genetika  perlindungan  dan  pengakuannya  sama  dengan  pemulia yang diatur oleh  Undang-Undang  PVT  yang membedakannya hanya teknik  hasil varietas  tanamannya  dan  pemulia  asal  tetap  mendapatkan  royalti  atas  tanaman rekayasa genetika tersebut.
Berdasarkan  perkembangan  berbagai  aspek  dari  tanaman  transgenik  ini sendiri,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  terdapat  hal  yang  perlu  dipertimbangkan lebih  dalam  mengenai  regulasi  dan  perlindungan  atas  tanaman  transgenik; meliputi    regulasi  yang  relevan  terkait  dengan  kemanan  pangan  dan  dampak lingkungan  dari  tanaman  transgenik,  undang-undang  yang  memberikan perlindungan  yang  memadai  terhadap  tanaman  transgenik,  memastikan  bahwa regulasi  yang  ada  sesuai  dengan  kemampuan  teknologi  dan  sumber  daya  yang mendukung,  serta  pengawasan  dan  penegakan  hukum  yang  efektif  dan  mampu mengatasi  tantangan  yang  mungkin  timbul  akibat  dari  pengembangan  tanaman
27 Syaifuddin and Handayani.
Received: 15-8-2023
Revised: 22-8-2023 Accepted: 25-10-2023
transgenik  di  Indonesia.  Melalui  hal  ini, dapat  dikatakan bahwa  Undang-Undang PVT masih relevan dalam hukum perlindungan tanaman transgenik bagi pemulia tanaman, tetapi perlu adanya pengembangan regulasi agar perlindungannya lebih konkrit dan menyeluruh.
4. PENUTUP
Indonesia  perlu  melakukan  perkembangan  terhadap  Undang-Undang  PVT agar  lebih  spesifik  menjelaskan  terkait  perlindungan  tanaman  rekayasa  genetik, sebab undang-undang ini harus mengikuti perkembangan teknologi. Kedua, dalam melakukan  pengembangannya,  Indonesia  dapat  mengadopsi  kombinasi  hukum antara  perlindungan  hak  paten  dan  hak  perlindungan  varietas  tanaman  pada tanaman  transgenik,  paten  digunakan  untuk  melindungi  proses  (bioteknologi) yang dilakukan oleh inventor dan PVT digunakan untuk melindungi pemulia awal yang benihnya diambil oleh inventor untuk digunakan sebagai bahan invensinya, sehingga  keduanya  mendapatkan  keuntungan  yang  setara  dan  tidak  ada  pihak yang dirugikan. Perlindungan varietas tanaman transgenik harus seimbang antara hak-hak  pemulia  tanaman  dan  kepentingan  masyarakat  luas,  termasuk ketersediaan  pangan,  keanekaragaman  genetik,  dan  lingkungan.  Regulasi  yang baik  dan  transparansi  dalam  proses  perlindungan  sangat  penting  untuk  mencapai keseimbangan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Aling,  Daniel  F.  “Perlindungan  Paten  Atas  Varietas  Baru  Tanaman  Pada  Sektor Pertanian Di Indonesia,” 2010, 20.
Andayani,  Utami.  “Enigma  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Terhadap
Tindakan Misappropriation Oleh Pihak Asing Dalam Regulasi
Internasional,” 2008.
Anggraeni,  Happy  Yulia,  And  Erna  Listiawati.  “Enigma  Perlindungan  Hak Kekayaan  Intelektual  Terhadap  Tindakan  Misappropriation  Oleh  Pihak Asing  Dalam  Regulasi  Internasional.”  Jurnal  USM  Law  Review  6  (2023). Https://Doi.Org/10.7226/Jtfm.25.1.35.
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional.  “Pengkajian  Hukum  Tentang  Perlindungan Varietas Tanaman Lokal Dalam Hukum Nasional Dan Internasional,” 2011.
———. “Perlindungan Varietas Tanaman,” 2006.
Diantha, I Made. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum . Jakarta: Prenadamedia Group, 2019. Dirkareshza,  Rianda. Buku  Ajar  Hak  Kekayaan  Intelektual .  Yogyakarta: Deepublish, 2022.
Elysa  Lucia  Gracela,  Budi  Santoso,  Edy  Sismaworto.  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Hak  Pemulia  (Breeder’s  Rights)  Dan  Hak  Petani  (Farmer’s Rights) Menurut Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman” 53, No. 9 (2020): 117.
Estiati,  Amy,  And  M.  Herman.  “Regulasi  Keamanan  Hayati  Produk  Rekayasa Genetik Di Indonesia.” Analisis Kebijakan Pertanian 13, No. 2 (2016): 129. Https://Doi.Org/10.21082/Akp.V13n2.2015.129-146.
Hidari Nawawi. Metode Penelitian Bidang Sosial . Yogyakarta: Ugm Press, 2015. Lestari, Emi Indah, Kholis Roisah, And Adya Paramita Prabandari. “Perlindungan
Received: 15-8-2023
Revised: 22-8-2023 Accepted: 25-10-2023
Hukum Terhadap Varietas Tanaman Dalam Memberikan Kepastian Hukum Kepada Pemulia Tanaman.” Jurnal Notarius 12, No. 2 (2019): 972–85.
Mahdewi,  Risa,  And  Desia  Rakhma  Banjarani.  “Food  Safety  Of  Genetically Modified Organism According To International Law And Its
Implementation  In  Indonesia.” Lampung  Journal  Of  International  Law 2, No. 1 (2020): 41–56. Https://Doi.Org/10.25041/Lajil.V2i1.2031.
Marzuki, Peter Ahmad. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum . Jakarta: Kencana Prenada, 2010. Mayasari,  Riezka  Eka,  And  Nur  Hidayani  Alimuddin.  “Analisis  Hukum
Perkembangan  Perlindungan  Varietas  Tanaman  Di  Indonesia.” Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum 2, No. 4 (2020): 1–14. Https://Doi.Org/10.37276/Sjih.V2i4.39.
Pelaporan,  Kewajiban,  Harta  Kekayaan  Bagi,  Penyelenggara  Negara,  Dwi Harmono,  Kadi  Sukarna,  Diah  Sulistyani,  Muhammad  Junaidi,  Femmy Silaswaty,  And  Faried 3 Prananda.  “Kewajiban  Pelaporan  Harta  Kekayaan Bagi  Penyelenggara  Negara.”  Jurnal  USM  Law  Review  3  (2020). Https://Doi.Org/10.24914/Jeb.V2li2.1985.
Permadi,  Iwan.  “Konstitusionalitas  Keberadaan  Bank  Tanah  Dalam  Pengelolaan Dan Penguasaan Atas Tanah Oleh Negara.” Jurnal USM Law Review 6, No. 1 (2023): 291. Https://Doi.Org/10.26623/Julr.V6i1.6678.
Prianto,  Yuwono,  And  Swara  Yudhasasmita.  “Tanaman  Genetically  Modified
Organism  (Gmo)  Dan  Perspektif  Hukumnya  Di  Indonesia.” Al-Kauniyah: Jurnal Biologi 10, No. 2 (2017): 133–42. Https://Doi.Org/10.15408/Kauniyah.V10i2.5264.
Seprianto. “Modul Matakuliah Bioteknologi Dasar (Ibd 121),” 2017, 1–102.
Setiawan,  Wahyu  Beny  Mukti,  Erifendi  Churniawan,  And  Femmy  Silaswaty Faried. “Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber (Cyber Attack) Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Jurnal  USM  Law Review 3, No. 2 (December 11, 2020):  275. Https://Doi.Org/10.26623/Julr.V3i2.2773.
Susanti, Dyah Ochtorina. Hukum Bioteknologi (I) Perlindungan Hukum Terhadap Bioteknologi  Bidang  Pertanian  Dan  Kesehatan:  Perspektif  Haki  Dan Lingkungan. Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2019. Http://Repository.Unej.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/65672/Ainul
Latifah-101810401034.Pdf?Sequence=1.
Susilo,  Hadi.  “Analisis  Potensi  Budidaya  Tanaman  Transgenik  Di  Indonesia.” Jurnal Universitas Banten 2, No. 1 (2019): 65–74.
Syahyuti,  Nfn,  Nfn  Sunarsih,  Sri  Wahyuni,  Wahyuning  Kusuma  Sejati,  And Miftahul  Azis.  “Kedaulatan  Pangan  Sebagai  Basis  Untuk  Mewujudkan Ketahanan  Pangan  Nasional.” Forum  Penelitian  Agro  Ekonomi 33,  No.  2 (2016): 95. Https://Doi.Org/10.21082/Fae.V33n2.2015.95-109.
Syaifuddin,  Muhammad,  And  Sri  Handayani. Hukum  Perlindungan  Rekayasa Genetika , 2017.
Zakki  Adlhiyati.  “Produk  Rekayasa  Genetika  (Gmo/Genetically  Modified
Organism)  Sebagai  Subjek  Perlindungan  Paten  Dan  Perlindungan  Varietas Tanaman.” Tesis Universitas Diponegoro Semarang, 2009. Https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/11723857.Pdf.