## Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 3 Nomor 2, Bulan Desember Tahun 2022

## IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) POLRES KOTA METRO PADA PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## Implementation of Protection of Women and Children (PPA) Polres Metro
City on the Settlement of Domestic Violence in Islamic Law Perspective

## Zikrin Maulana Zahrah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung

## Agus Hermanto
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung gusher.sultani@radenintan.ac.id

## Siti Nurjanah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung nurjanahsiti0568@gmail.com

## ABSTRAK
Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang dimaksudkan mencakup segala bentuk perbuatan  yang  menyebabkan  perasaan  tidak  enak  (penderitaan),  rasa  sakit,  luka,  dan  sengaja merusak  kesehatan.  setiap  kekerasan  ini  adalah  faktor  ekonomi  yang  semakin  lama  dirasakan semakin  sulit,  sehingga  ini  memang  akan  menjadi  sebuah  ujian  berat,  Dengan  kekerasan  yang dialami perempuan dan anak berpeluang merusak optimalisasi pertumbuhan terutama gangguan kesehatan dan psikis, tentu peran perempuan dan anak dalam pembangunan bangsa dan negara akan  sangat  berkurang.  Kekerasan  baik  yang  dialami  oleh  istri  dan  atau  anak  sebagai  korban bentuk kekerasan dalam rumah tangga yakni: 1) Kekerasan fisik dan non fisik, yaitu: 2) Bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh korban adalah berupa adanya pemaksaan atau pemerkosaan terhadap  istri.  3)  Kekerasan  psikologis  bersifat  sangat  merendahkan,  seperti: bodoh,  tidak berguna dan sebagainya, 4) Kekerasan penelantaran keluarga terjadi ketika laki–laki atau suami tidak mempedulikan keluarga dalam rumah tangga; suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak. Secara konkrit pola penyelesaian menurut adat terkait. 1) Penyelesaiannya dengan adat yaitu pada umumnya pola penyelesaiannya dilakukan dengan mendahulukan wujud formal/acara (hukum  formal.  Maksudnya  bahwa  penyelesaiannya  pada  umumnya  diselesaikan  secara kekeluargaan, baik diselesaikan di tingkat intern keluarga. Sesungguhnya banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak dilaporkan atau tidak dicatat. 2) Penyelesaian menurut negara yaitu pola penyelesaian menurut negara terhadap kekerasan dalam rumah tangga secara hukum pelakunya hingga pengadilan menjatuhkan vonis.
Kata Kunci: Perempuan, Anak, Kekerasan, Hukum Islam.

## Abstract
The intended violence against women in the household includes all forms of actions that cause bad feelings (suffering), pain, injuries, and intentionally damage health. each of this violence is an economic factor that is increasingly felt to be more difficult, so this will indeed be a tough
test. greatly reduced. Violence both experienced by wives and/or children as victims of forms of domestic violence, namely: 1) Physical and non-physical violence, namely: 2) Forms of sexual violence  experienced  by  victims  were  in  the  form  of  coercion  or  rape  of  the  wife.  3) Psychological  violence  is  very  demeaning  in  nature,  such  as:  stupid,  useless,  and  so  on,  4) Family neglect violence occurs when a man or husband does not care about the family in the household; the husband does not provide maintenance for his wife and children. Concretely the pattern  of  settlement  according  to  related  customs.  1)  Settlement  by  custom;  generally,  the settlement pattern is carried out by prioritizing the formal form/procedure (formal law). This means that the settlement is generally resolved amicably, whether resolved at the internal level of the family. In fact, many cases of domestic violence (KDRT) go unreported or not recorded 2)  Settlement  by  country,  namely  the  pattern  of  settlement  according  to  the  state  against domestic violence legally the perpetrator until the court delivers a verdict.
Keywords: Women, Children, Violence, Islamic Law.

## A. PENDAHULUAN
Masalah  kekerasan  (khususnya  dalam  rumah  tangga)  merupakan  salah  satu bentuk  kejahatan  yang  melecehkan  dan  menodai  harkat  kemanusiaan,  serta  patut dikategorikan  sebagai  jenis  kejahatan  melawan  hukum  kemanusiaan.  Namun demikian,  tidak  semua  kejahatan  mengandung  unsur-unsur  kekerasan,  dan  tidak semua tindakan kekerasan dapat dikatakan sebagai kompenen kejahatan. 1
Tindak  kekerasan  dalam  masyarakat  sebenarnya  bukan  suatu  hal  yang  baru. Berbagi  pendapat,  persepsi,  dan  definisi  mengenai  kekerasan  dalam  rumah  tangga berkembang  dalam  masyarakat.  Pada  umumnya  orang  berpendapat  bahwa  KDRT adalah urusan intern keluarga dan rumah tangga. Berbagai kasus berakibat fatal dari kekerasan  orang  tua  terhadap  anaknya,  suami  terhadap  istrinya,  majikan  terhadap rumah  tangga,  terkuak  dalam  surat  kabar  dan  media massa.  Kekerasan  yang  terjadi dalam  rumah  tangga  mengandung  sesuatu  yang  spesifik  atau  khusus.  Kekhususan tersebut  terletak  pada  hubungan  antara  pelaku  dan  korban,  yaitu  hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan rumah tangga).
Fakta-fakta  sosial  yang  sering  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat  adalah permasalahan  yang  terkait  dengan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  akibat melakukan  tindak  pidana  ataupun  sebagai  korban  tindak  pidana.  Data  yang dipublikasikan  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  mencatat  jumlah
1 Alimuddin, “ Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama” , Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju 2014), h. 38.
narapidana anak di seluruh Indonesia pada bulan Maret-Juli tahun 2016 berturut-turut yaitu 17.220 anak, 16.759 anak, 16.096 anak, 15.025 anak dan 14.584 anak. 2
Kekerasan  terhadap  perempuan  dalam  rumah  tangga  yang  dimaksudkan mencakup  segala  bentuk  perbuatan  yang  menyebabkan  perasaan  tidak  enak (penderitaan), rasa sakit, luka, dan sengaja merusak kesehatan. Termasuk juga dalam kategori  penganiayaan  terhadap  istri  adalah  pengabaian  kewajiban  memberi  nafkah lahir dan batin.
Wawancara dengan informan menjelaskan bahwa faktor ekonomi sangat besar pengaruhnya  terhadap  adanya  KDRT  dari  tahun  ke  tahun  mengalami  peningkatan terhitung  dari  beberapa  periode  angka  kasus  kekerasan  ini  meningkat  sebesar  25% bahkan  hal  terburuk  yang  terjadi  adalah  anak  pun  terkena  imbas  dari  pertengkaran antara  orang  tua,  memang  dalam  hal  ini  pemicu  terbesar  dari  setiap  kekerasan  ini adalah faktor ekonomi semakin lama dirasakan semakin sulit, sehingga ini memang akan  menjadi  sebuah  ujian  berat  untuk  tetap  survive  menjalani  hidup,  termasuk bagaimana mengelola rumah tangga agar sekalipun terlilit kesulitan ekonomi. 3
Kaum pria merasa bahwa dialah yang paling berperan atau sebagai kepala rumah tangga, sehingga semua penataan keluarga harus menjadi tanggung jawab suami dan bukan  istri.  Inilah  salah  satu  pemicu,  dimana  kaum  perempuan  (istri)  sekalipun diperlakukan  kasar.  Sebaliknya  jika  istri  bersikap  kontra  terhadap  kemauan  suami, maka  muncullah  kekerasan  tidak  saja  terhadap  istri/suami  bahkan  anak-anak  pun terkena imbasnya. 4
Wawancara dengan informan menjelaskan bahwa faktor ekonomi sangat besar pengaruhnya  terhadap  adanya  KDRT  dari  tahun  ke  tahun  mengalami  peningkatan terhitung  dari  beberapa  periode  angka  kasus  kekerasan  ini  meningkat  sebesar  25% bahkan  hal  terburuk  yang  terjadi  adalah  anak  pun  terkena  imbas  dari  pertengkaran antara  orang  tua,  memang  dalam  hal  ini  pemicu  terbesar  dari  setiap  kekerasan  ini adalah  faktor  ekonomi  yang  semakin  lama  dirasakan  semakin  sulit,  sehingga  ini memang  akan  menjadi  sebuah  ujian  berat  untuk  tetap  survive  menjalani  hidup,
2 KPAI.  Status  Pelaporan  Klasifikasi  Narapidana  Anak  Per-UPT  Pada  Kanwil  –  2016. http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-narapidana-anak/status-pelaporan kanwil-2016.
3 Wawancara dengan Junaidah yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, di Kota Metro Tahun 2022.
4 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat (3).
termasuk  bagaimana  mengelola  rumah  tangga  agar  sekalipun  terlilit  kesulitan ekonomi. 5
Kaum pria merasa bahwa dialah yang paling berperan atau sebagai kepala rumah tangga, sehingga semua penataan keluarga harus menjadi tanggung jawab suami dan bukan  istri.  Inilah  salah  satu  pemicu,  dimana  kaum  perempuan  (istri)  sekalipun diperlakukan  kasar.  Sebaliknya  jika  istri  bersikap  kontra  terhadap  kemauan  suami, maka  muncullah  kekerasan  tidak  saja  terhadap  istri/suami  bahkan  anak-anak  pun terkena imbasnya. 6
Kekerasan  terhadap  perempuan  dalam  rumah  tangga  yang  dimaksudkan mencakup  segala  bentuk  perbuatan  yang  menyebabkan  perasaan  tidak  enak (penderitaan), rasa sakit, luka, dan sengaja merusak kesehatan. Termasuk juga dalam kategori  penganiayaan  terhadap  istri  adalah  pengabaian  kewajiban  memberi  nafkah lahir  dan  batin.  Beberapa  korban  yang  mengalami  kekerasan  dalam  rumah  tangga (KDRT)  ini  kerap  kali  takut  untuk  melaporkan  kejadian  yang  dialaminya,  terlebih perempuan  yang  dikarenakan  mendapat  tekanan  atau  ancaman  dari  pihak  laki-laki, namun sekarang bukanlah saatnya perempuan harus diam setiap mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
Dengan  kekerasan  yang  dialami  perempuan  dan  anak  berpeluang  merusak optimalisasi  pertumbuhan  terutama  gangguan  kesehatan  dan  psikis,  tentu  peran perempuan dan anak dalam pembangunan bangsa dan negara akan sangat berkurang. Melindungi perempuan dan anak sebagai bentuk jaminan optimalisasi perkembangan bangsa  jelas  membutuhkan  koordinasi  terpadu  antara  berbagai  pihak  dan  sektor terutama.  Menyadari  akan  pentingnya  perempuan  dan  anak-anak  memperoleh perlindungan hukum yang memadai, maka Peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang Implementasi  Perlindungan  Perempuan  dan  anak  (PPA)  Polres  Kota Metro  pada  Penyelesaian  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  Perspektif  Hukum Islam.
5 Wawancara dengan Junaidah yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, di Kota Metro Tahun 2022.
6 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  Pasal 31 ayat (3).

## B.  METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field research ) sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan. Metode merupakan sebuah upaya yang dilakukan penelitian dalam mengungkapkan  data  dan  mencari  kebenaran  masalah  yang  diteliti,  penelitian  ini termasuk jenis penelitian kualitatif.
Adapun  penelitian  lapangan  yaitu  suatu  penelitian  yang  dilakukan  di  lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala  objektif  sebagai  terjadi  di  lokasi  tersebut,  yang  dilakukan  juga  untuk penyusunan laporan ilmiah. 7
Penelitian  kualitatif  adalah  tradisi  tertentu  dalam  ilmu  pengetahuan  sosial  yang secara  fundamental  bergantung  dari  pengamatan  pada  manusia  baik  dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. 8
Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologis yang mana pendekatan tersebut adalah strategi penelitian Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka  Sifat  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  yaitu  prosedur  penelitian  yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 9 Subjek penelitian misalnya persepsi, tindakan, kualitatif dalam bentuk kata dan bahasa, konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”. 10

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1.  Implementasi Perlindungan Perempuan  dan Anak (PPA) Polres Kota Metro pada Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga
Implementasi yang terjadi pada manusia selalu merupakan makhluk yang terlibat dalam  kelompoknya  dalam    arti  hidupnya  merupakan  bagian  produk  dari  kelompok kumpulannya.  Pandangan  ini  juga  beranggapan  bahwa  masyarakat  merupakan kumpulan  kelompok-kelompok  yang  bersama-sama  memikul  perubahan,  namun
7 Abdurrahmat Fathoni, “ Metodologi Penelitian” , (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),  h. 96.
8 Tohirin, “ Metode Penelitian Kualitatif”. (Jakarta: Rajawali Pers. 2013), h. 2.
9 Andi  Prastowo,  “ Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam  Perspektif  Rancangan  Penelitian”, (Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011), h. 22.
10 Lexy J. Moleong, “ Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), Cet-30, h. 6.
mampu menjaga keseimbangan dalam menghadapi kepentingan dan usaha-usaha dari kelompok  yang  bertentangan.  Menurut  wawancara  pihak  PPA  (perlindungan perempuan dan anak) POLRES Metro menjelaskan bahwa:
Kota  Metro  dengan  kehidupan  bermasyarakatnya  yang  semakin  heterogen  dan mengarah  kepada  kehidupan  Metro,  telah  mempengaruhi  pola  hidup  dan  kehidupan bermasyarakat. Menurut data Pihak  PPA (Perlindungan Perempuan dan anak) POLRES Metro Ada peningkatan persentase fenomena kekerasan dalam rumah tangga di  Kota Metro termasuk kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 11
Menurut  wawancara  dengan  pihak  Kota  Metro  menjelaskan  bahwa: Secara kualitatif  fenomena  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  di  Kota  Metro  semakin meningkat  secara  umum  kekerasan  yang  terjadi  di  Kota  Metro  terus  meningkat  dari tahun ke tahun kasus  kekerasan dalam rumah  tangga (KDRT) terjadi termasuk kasus yang tidak dilaporkan/didiamkan. 12
Banyaknya  jumlah  kasus  yang  sengaja  didiamkan  atau  disembunyikan  oleh korban  dengan  alasan  yang  beragam.  Namun  alasan  klasik  kasus  kekerasan  dalam rumah tangga (KDRT) tidak terkuak karena adanya kehidupan patriarkat yang kental. Oleh karena pria dianggap sebagai pemberi nafkah hidup dan jika itu terungkap menuju terjadinya “ broken home ”
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  tersebut  telah  mengakibatkan  fisik korban menderita luka berat atau cacat. Jika kasus yang dianggap berat, maka kasusnya akan terus diproses dan akan sebaliknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di  Kota  Metro  tampaknya  memiliki  fenomena  tersendiri.  Artinya  bahwa  sekalipun banyak  kasus  Kekerasan  dalam  rumah tangga  (KDRT)  yang  terjadi.  Oleh  karena  itu, secara  rasional  tanggapan  yang  diberikan  oleh  masyarakat  terhadap  hal  ini  adalah dengan  meningkatkan  kerugian  dan  menurunkan  keuntungan  yang  diperoleh  dari kejahatan agar orang-orang tidak memiliki untuk melakukan kejahatan.
Kejahatan termasuk juga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mungkin setua dengan umur perkawinan umat manusia, hanya saja secara normatif hal ini dikhususkan baru diformulasikan normanya, sehingga terkesan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu hal yang sangat baru dalam dunia penegakan hukum. Menurut wawancara
11 Wawancara  dengan  Pihak  PPA  (Perlindungan  Perempuan  dan  anak)  POLRES  Metro  Tahun 2022.
12 Wawancara dengan Pihak Kecamatan Metro Selatan tahun 2021.
dengan pihak PPA (perlindungan perempuan dan anak) POLRES Metro menjelaskan bahwa:
Sebagai  catatan  bahwa  sebelum  diberlakukan  undang-undang    kekerasan  dalam rumah  tangga  (KDRT),  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  hampir  tidak muncul di permukaan atau dapat diketahui publik, karena korban selalu termarginalkan atau terpojokan sehingga sulit untuk melaporkan ke pihak berwajib, kalaupun melapor, hanya sebatas keluarga terdekat sekedar untuk melampiaskan rasa kekecewaan ataupun untuk mendapatkan peneguhan. 13
Kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  terjadi  sesungguhnya  disebut sebagai fenomena sedikit yang terdata. Padahal secara kuantitas kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)  itu menumpuk sangat banyak tetapi sulit terdeteksi. Kesulitan memang terjadi oleh karena korban yang bennya kaum perempuan/istri, sungkan untuk melaporkan  ke  polisi.  perilaku  manusia  itu  bebas  atau  ditentukan  akan  tetapi  lebih mengarahkan  mempelajari  proses  manusia  dalam  membangun  dunianya  dimana  dia hidup.
Berdasarkan  catatan  pihak    PPA  (Perlindungan  Perempuan  dan  anak)  POLRES Metro  Sejak  tahun  2021  belum  pernah  ada  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga (KDRT)  yang  dilaporkan  ke  pihak  kepolisian,  dilaporkan  oleh  pihak  laki-laki/suami. Tentunya  menjadi  faktor  penghambat  bagi  upaya  penyelesaian  di  tingkat  penegak hukum. 14
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terkuak pelaporan ke pihak kepolisian, maka  perlu  pula  diketahui  faktor  penyebab  terjadinya  kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga (KDRT) itu. Keluarga adalah lembaga terkecil dalam sebuah masyarakat yang terdiri  dari  suami,  istri,  dan  anak.  Setiap  orang  yang  memasuki  kehidupan  keluarga melalui  perkawinan  diharapkan terwujudnya  suatu  keluarga  yang  rukun,  bahagia  dan sejahtera lahir maupun batin serta memperoleh keselamatan hidup di dunia dan akhirat kelak.
Setiap kasus yang ada tidak serta merta akan dilakukan penyidikan, tetapi terlebih dahulu dipastikan bahwa apakah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak
13 Wawancara  dengan  Pihak  PPA  (Perlindungan  Perempuan  dan  anak)  POLRES  Metro  Tahun 2022.
14 Wawancara  dengan  Pihak  PPA  (Perlindungan  Perempuan  dan  anak)  POLRES  Metro  Tahun 2022.
mengulangi  lagi  perbuatan  sendiri.  Hampir  setiap  hari  kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga (KDRT) dilaporkan di Pihak PPPA Kota Metro. Hanya saja justru menurutnya jumlah kasus yang terlapor dari tahun ke tahun fluktuatif sifatnya.
Menurut informan yang ada setiap kasus yang dilaporkan tidak serta merta akan dilakukan penyidikan, tetapi terlebih dahulu dipastikan bahwa apakah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini bisa dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan membuat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatan itu. 15
Perilaku manusia tidak hanya ditentukan oleh peranan kondisi-kondisi sosial akan tetapi  juga  peranan  individu  dalam  menangani,  menafsirkan  dan  berinteraksi  dengan kondisi-kondisi  yang  bersangkutan.  Menurutnya  manusia  sebagai  pencipta  dan sekaligus  sebagai  produk  dari  lingkungannya  dapat  saja  melakukan  kekerasan  dalam rumah tangga (KDRT).
Bukan  saja  itu,  tetapi  apakah  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT) tersebut telah mengakibatkan fisik korban menderita luka berat atau cacat. Jika itu kasus menurut pihak PPA (Perlindungan Perempuan dan anak) POLRES Metro di Kota Metro kasus yang dianggap berat, maka kasusnya akan terus diproses dan akan sebaliknya. 16
Sementara  itu  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  yang  dibawa  ke pengadilan untuk mendapatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Metro hanya beberapa persen dari kasus yang disidik oleh  PPA (Perlindungan Perempuan dan anak) POLRES Metro.  Sekalipun  banyak  kasus  yang  terlaporkan  tetapi  hingga  pada  tahapan persidangan di Pengadilan, justru mengalami penurunan secara signifikan.
Ada  ternyata  semua  laporan  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  ke pihak kepolisian tidak serta merta dilimpahkan ke kejaksaan sehingga diteruskan proses hukumnya  di  pengadilan.  Kemungkinan  besar  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh bahwa  pihak  PPA  (Perlindungan  Perempuan  dan  anak)  POLRES  Metro  melakukan filterisasi  terhadap  setiap  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  yang terlaporkan atau mungkin kepolisian menggunakan “ power of discretion . 17
Selain itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang paling menonjol. Hal ini menurut  warga  dipengaruhi  oleh  situasi  dan  iklim  yang  sangat  panas  sehingga
15 Wawancara dengan Pihak Kecamatan Metro Selatan tahun 2021.
16 Wawancara  dengan  Pihak  PPA  (Perlindungan  Perempuan  dan  anak)  POLRES  Metro  Tahun 2022.
17 Wawancara  dengan  Pihak  PPA  (Perlindungan  Perempuan  dan  anak)  POLRES  Metro  Tahun 2022.
pemenuhan  akan  kebutuhan  sangat  sulit  diperoleh  hingga  kekerasan  dalam  rumah tangga (KDRT) itu pun menjadi semacam upaya pengalihan issue. Jadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di musim panas itu akan memuncak.
Pemahaman  fenomena  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  di  Kota Metro tampaknya memiliki fenomena tersendiri. Artinya bahwa sekalipun banyak kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  yang  terjadi,  tetapi  tidak  semuanya  diproses secara  hukum  berdasarkan  undang-undang    kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT), tetapi menggunakan jalur “kekeluargaan atau kesepahaman para pihak” serta sebaliknya banyak pula yang belum terkuak atau bahkan diselesaikan secara kekeluargaan.
Menurut  Hukum  Islam  mendasarkan  bahwa  intelegensi  dan  rasionalitas merupakan  ciri  fundamental  manusia  dan  menjadi  dasar  bagi  penjelasan  perilaku manusia  baik  bersifat  perorangan  maupun  yang  bersifat  kelompok  di  masyarakat kelurahan maupun Kecamatan.
Dengan  Hukum  Islam  ini  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  dapat dibedah  melalui  intelegensi  manusia.  intelegensi  manusia  menjadi  kekuatan  untuk membedah suatu kasus kekerasan dalam rumah tanggA (KDRT) itu. Apakah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perbuatan menyimpang, atau kejahatan, melalui menurut hukum Islam hal itu dapat dipecahkan. 18
Kejahatan  didefinisikan  sebagai  setiap  pelanggaran  terhadap  perbuatan  yang dilarang undang-undang dana, penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, secara rasional tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap hal ini adalah dengan meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan menurunkan keuntungan yang  diperoleh  dari  kejahatan  agar  orang-orang  tidak  memiliki  untuk  melakukan kejahatan. Dalam hubungan ini maka tugas hukum Islam adalah untuk membuat pola dan menguji sistem hukuman yang dapat meminimalkan terjadinya kejahatan.
Penjelasan yang berorientasi pada nilai dan mengarahkan pada aspek-aspek yang dapat  diukur  dari  pokok  persoalannya  dalam  usaha  mencari  hubungan  sebab  akibat. Untuk itu tugas dari hukum Islam adalah menganalisa sebab-sebab perilaku kejahatan melalui  studi  ilmiah  terhadap  ciri-ciri  penjahat  dari  aspek  sosial,  fisik,  sosial  dan kultural. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat memecahkan kebuntuan mengenai pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) teristimewa.
18 Wawancara dengan Warga di Kota Metro Tahun 2022.
Mungkin yang lebih mendetail untuk membedah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)  itu,  dapat  dipergunakan  hukum  Islam  dan  hukum  perdata  yang  berusaha menjawab  pertanyaan  apakah  perilaku  manusia  itu  bebas  atau  ditentukan  akan  tetapi lebih  mengarahkan  pada  mempelajari  proses-proses  manusia  dalam  membangun dunianya dimana dia hidup. 19
Oleh karenanya proses dimana kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan- tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. Hukum Islam tidak hanya  mempelajari  mengenai  perilaku  dari  orang-orang  yang  didefinisikan  sebagai kejahatan, akan tetapi juga dari perilaku dari agen-agen kontrol sosial (aparat penegak hukum), disamping mempertanyakan dijadikannya tindakan-tindakan tertentu sebagai suatu kejahatan.
Kejahatan  dan  ciri-ciri  perilaku  ditentukan  oleh  bagaimana  undang-undang disusun dan dijalankan. Hal ini mengandung arti bahwa ciri-ciri pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang digolongkan melakukan suatu kejahatan adalah bagaimana mengatur dan menggolongkan setiap tindakan yang dilarang. 20
Secara umum dapat dikatakan bahwa kejahatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kebalikan dari kekuasaan. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki  seseorang  (ayah/anak  laki-laki)  dalam  sistem  patriarkat,  semakin  besar kemungkinannya  untuk  melakukan  suatu  kejahatan  dan  begitu  pula  sebaliknya. Pandangan dengan mendasarkan pada pendekatan konflik ini terletak pada teori-teori interaksi  sosial  mengenai  pembentukan  kepribadian  dan  konsep  “proses  sosial”  dan perilaku kolektif.
Adapun tindak lanjut dari setiap peraturan yang telah dirumuskan dalam undang- undang ini dilaksanakan sesuai dengan aturan undang-undang tanpa adanya perbedaan antara  masyarakat  satu  dengan  yang  lain.  Sehubungan  hal  tersebut  tugas    PPA (Perlindungan  Perempuan  dan  anak)  POLRES  Metro  adalah  menganalisis  proses bagaimana cap atau label jahat pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut diterapkan terhadap tindakan dan orang-orang tertentu. 21
19 Wawancara  dengan  Pihak  PPA  (Perlindungan  Perempuan  dan  anak)  POLRES  Metro  Tahun 2022.
20 Wawancara dengan Warga di Kota Metro Tahun 2022.
21 Wawancara  dengan  Pihak  PPA  (Perlindungan  Perempuan  dan  anak)  POLRES  Metro  Tahun 2022.
Perlu  dipelajari  proses  yang  mempengaruhi  pembentukan  undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yakni dijadikannya perbuatan tertentu sebagai tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  maupun  dalam  bekerjanya hukum  yakni  proses  yang  menjadikan  orang-orang  tertentu  sebagai  pelaku  kekerasan dalam  rumah  tangga  (KDRT)  Hubungannya  dengan  kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga (KDRT) dalam hukum Islam secara umum dinyatakan dengan digunakan konsep kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai penyimpangan dan reaksi sosial.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  dipandang  sebagai  bagian  dari penyimpangan  sosial  dalam  arti  bahwa  tindakan  yang  bersangkutan  berbeda  dari tindakan yang dipandang sebagai tindakan normal di masyarakat dan terhadap tindakan yang dianggap berbeda tersebut dikenakan reaksi sosial yang negatif dalam arti secara umum masyarakat memperlakukan orang tersebut  “berbeda” atau jahat. 22
Demikian halnya konflik orang dianggap berbeda jika melakukan kekerasan dalam rumah  tangga  (KDRT)  dikarenakan  mereka  memiliki  perbedaan,  kekuasaan  dalam mempengaruhi  perbuatannya  dan  bekerjanya  hukum.  Secara  umum  dikatakan  bahwa mereka yang mempunyai tingkat kekuasaan yang lebih besar, mempunyai kedudukan yang lebih baik (menguntungkan) perkembangan hukum pidana, menurut  hukum Islam dan  hukum  pidana  merupakan  suatu  unsur  yang  saling  melengkapi  dan  tidak  dapat dipisahkan satu dengan yang lain dalam rangka penegakan hukum. Hal ini berarti hasil- hasil dari penyelidikan dalam masyarakat khususnya mengenai kasus kekerasan dalam rumah  tangga  (KDRT)  dapat  membantu  pemerintah  dalam  menangani  masalah kejahatan/kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terutama melalui hasil-hasil studi di bidang hukum Islam.

## 2. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga  Kota Metro
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  merupakan  persoalan  yang  bukan sederhana, melainkan mencakup persoalan yang amat kompleks baik spesifikasi yuridis maupun  non  yuridis,  seperti:  Spesifikasi  jenis  kekerasan,  para  pelakunya  di  latar belakang  terjadinya  kekerasan  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  keluarga  dan masyarakat.
22 Wawancara  dengan  Pihak  PPA  (Perlindungan  Perempuan  dan  anak)  POLRES  Metro  Tahun 2022.
Hasil Penelitian menunjukan bahwa berdasarkan wawancara kepada beberapa kaum perempuan  yang  berstatus  istri  di  Kota  Metro  istri  (korban)  menyatakan  pernah mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga. 23
Berdasarkan data yang dihimpun, terungkap ada 4 (empat) bentuk tindak kekerasan (Kekerasan fisik, Kekerasan seksual, Kekerasan psikologis dan Kekerasan penelantaran keluarga)  di  Kota  Metro  yang  dimaksud  terdapat  bentuk  tindakan  kekerasan dikemukakan  bentuk  kekerasan  psikologis  yang  lebih  banyak  dialami  oleh  korban. Korban  yang  menyatakan  pernah  mengalami  kekerasan  psikologis,  sedangkan  tindak kekerasan  fisik  dari  sebagian  korban  yang  mengalaminya  dan  tindakan  kekerasan penelantaran  keluarga,  tindakan  kekerasan  seksual.  Kekerasan  psikologis  lah  yang paling  banyak  dialami  oleh  korban  urutan  kedua  adalah  kekerasan  fisik,  sedangkan bentuk kekerasan penelantaran keluarga bentuk kekerasan seksual.
1. Kekerasan Fisik
Kekerasan fisik sangat bervariasi atau bermacam–macam bentuk– bentuknya, baik yang dialami oleh  istri dan atau anak  sebagai korban.  Kekerasan fisik yang dimaksudkan  disini  tidak  semata-mata  berkaitan  dengan  fisik  dalam  pengertian tubuh korban.
Seperti melakukan kekerasan fisik (penganiayaan) seperti: ditampar, dipukul menggunakan alat, ditinju, ditendang, membanting ke lantai, membenturkan kepala ke tembok rumah dan ada juga yang menginjak perut korban serta ada juga yang mengancam  yang  dimiliki  keluarga.  Hal  mana  dapat  disebutkan  bahwa  pelaku melakukan  tindakan  menghancurkan,  memecahkan  atau  merusak  barang-barang yang ada. 24
Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi dalam dua kategori yakni  kekerasan  fisik  dan  non fisik.  Namun  kategori ini  dapat  diperluas  meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis atau emosional kekerasan ekonomi,  kekerasan  seksual,  bahkan  beberapa  diantaranya  mengalami  kekerasan berlapis (kumulatif), artinya mengalami beberapa jenis kekerasan atau kombinasi jenis kekerasan tersebut.
23 Wawancara dengan Warga di Kota Metro Tahun 2022.
24 Wawancara dengan Warga di Kota Metro Tahun 2022.
Selanjutnya  dapat  diperhatikan  berbagai  bentuk  kekerasan  fisik  yang dilakukan  oleh  suami  terhadap  istri  dan  anak  bentuk  kekerasan  fisik  merupakan kategori kekerasan paling beragam bentuk kekerasannya.
Bentuk kekerasan fisik yang dinyatakan oleh korban. Rentangan lebar variasi bentuk  kekerasan  dalam  kategori  ini  mulai  dari  yang  ringan  seperti  sekedar mencubit, menjewer (umumnya dialami oleh anak) hingga memukul atau menjotos atau  bahkan  membanting,  membenturkan  kepala  kedinding  sampai  korban pingsan. 25
Tidak  semua  bentuk  kekerasan  fisik  dimaksud  mempunyai  frekuensi pemunculan yang sama. Tercatat bahwa bentuk kekerasan fisik yang memukul atau meninju/  menjotos  responden  adalah  yang  paling  banyak.  Hal  demikian menggambarkan  bahwa,  semua  korban  yang  pernah  mengalami  kekerasan  fisik, semuanya juga mengalami tindak kekerasan dalam bentuk dipukul atau di tinju/ di jotos.
2. Kekerasan Seksual
Kekerasan  seksual  juga  merupakan  salah  satu  variasi  kekerasan  yang dialami  oleh  perempuan  sebagai  istri  dalam  rumah  tangga  yang  mengalami kekerasan seksual, akan tetapi secara kualitas atau secara moral kekerasan yang dimaksud  cukup  memberikan  makna  yang  berarti  mencermati  persoalan kekerasan dalam rumah tangga. 26
Bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh korban tidak bervariasi banyak sebagaimana dengan bentuk kekerasan lainnya. 27
Berdasarkan  keterangan  atau  pernyataan  dari  para  korban  tersebut  dapat diartikan  bahwa  bentuk  kekerasan  seksual  yang  dialami  oleh  korban  adalah berupa  adanya  pemaksaan  atau  pemerkosaan  terhadap  istri  sendiri  untuk melakukan hubungan intim, dan selain itu adanya pelecehan seksual terhadap istri ketiga  korban  sebagai  istri  pernah  mengalami  adanya  pemaksaan  dari  suami mereka untuk melakukan hubungan intim sekalipun mereka dalam keadaan tidak siap untuk itu. Disamping itu, ada pula korban yang harus melakukan hubungan
25 Wawancara dengan Warga di Kota Metro Tahun 2022.
26 Wawancara dengan Warga di Kota Metro Tahun 2022.
27 Wawancara dengan Warga di Kota Metro Tahun 2022.
seksual dengan suaminya dengan cara–cara yang tidak wajar, diperlakukan seperti binatang.
3. Kekerasan Psikologis
Kekerasan psikologis ini sering juga dikenal dengan kekerasan mental atau dalam  beberapa  referensi  ada  juga  yang  memakai  istilah  tersebut  dengan kekerasan verbal.
Apapun istilahnya yang dianggap lebih cocok, yang jelas kekerasan jenis ini tidak menimbulkan bukti–bukti fisik seperti adanya memar, luka, goresan dan lain sebagainya, melainkan kekerasan psikologis ini lebih berdampak pada kejiwaan dan  umumnya  pemulihannya  tidaklah  mudah,  bahkan  dapat  melampaui  waktu yang cukup lama. Kekerasan psikologis dapat merusak jiwa, semangat seseorang menghilangkan kegembiraan vitalitas hidup. 28
Sebagaimana  dikemukakan  dalam  literatur-literatur  yang  ada,  salah  satu bentuk kekerasan verbal yang paling nyata dan mudah dikenali adalah memanggil atau  menyebut  seseorang  dengan  sebutan–sebutan  yang  sangat  merendahkan, seperti: bodoh, pelacur, anjing, bangsat , dan sebagainya." Beberapa verbal abuse mempunyai bentuk tersembunyi/ tersamarkan sehingga sulit dikenali, yang paling mudah dikenali hanya nama panggilan/sebutan untuk istri yang merendahkan saja ( name calling ).
Korban  menyatakan  pernah  mengalami  kekerasan  psikologis.  Hal  ini menjelaskan  bahwa  hampir  semua  korban  pernah  mengalami  kekerasan psikologis  dan  kekerasan  psikologis  ini  merupakan  bentuk  kekerasan  dalam rumah tangga yang paling banyak dialami oleh korban untuk kekerasan psikologis merupakan kategori kekerasan cukup banyak variasi bentuk kekerasannya yakni bentuk yang dinyatakan oleh korban.
4. Kekerasan Penelantaran Keluarga
Istilah kekerasan penelantaran keluarga ini dalam Undang–undang Nomor 23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  disebut dengan  penelantaran  rumah  tangga,  ada  juga  dalam  referensi  yang  lain menyebutnya dengan istilah kekerasan ekonomis
28 Wawancara dengan Warga di Kota Metro Tahun 2022.
Apapun  istilahnya,  yang  jelas  bahwa  kekerasan  yang  dimaksud  juga merupakan  bagian  dari  kekerasan  psikis  yang  dapat  menimbulkan  berbagai tekanan mental dan beban kerja bagi perempuan.
Kekerasan penelantaran keluarga ini terjadi ketika laki–laki atau suami tidak mempedulikan  keluarga  dalam  rumah  tangga;  suami  tidak  memberikan  nafkah kepada  istri  dan  anak;  suami  meninggalkan  istri  dan  anak–anak  dalam  kurun waktu  yang  lama;  suami  bukan  hanya  tidak  memberikan  uang  belanja  untuk kebutuhan keluarga kepada istri melainkan sebaliknya, yakni suami menjual hasil panen dari kebun atau hasil dari bercocok tanam yang diperjuangkan atau hasil keringat dari istri sendiri demi kebutuhan hidup keluarga, justru dijual oleh suami untuk membeli minuman keras (miras). 29
Hasil  penelitian  menunjukkan  ada  beberapa  bentuk  kekerasan  dalam kekerasan penelantaran keluarga, namun tidak mempunyai  variasi  yang banyak sebagaimana  dengan  kekerasan  fisik  kekerasan  psikologis  yang  telah dikemukakan di atas.
Secara  konkrit  pola  penyelesaian  menurut  adat  terkait  kekerasan  dalam rumah tangga (KDRT) dapat petakan sebagai berikut:
1. Penyelesaiannya Dengan Adat
Pada  umumnya  pola  penyelesaiannya  dilakukan  dengan  mendahulukan wujud  formal/acara  (hukum  formal.  Maksudnya  bahwa  pola  penyelesaiannya didahului  oleh  informasi  dari  pihak  korban  (keluarga)  teristimewa  pihak  istri terhadap  keluarga  pelaku  (suami)  bahwa  telah  terjadi  kekerasan  dalam  rumah tangga (KDRT).
2. Penyelesaian Menurut Negara
Pola  penyelesaian  menurut  negara  terhadap  kekerasan  dalam  rumah tangga (KDRT) berbasiskan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan  Kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Di  dalam  undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini dijelaskan bahwa bentuk-bentuknya adalah:
a. Kekerasan fisik
b. Kekerasan seksual.
29 Wawancara dengan Warga di Kota Metro Tahun 2022.
c. Kekerasan psikologi
d. Kekerasan penelantaran. 30
Jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka korban dapat melaporkan  kepada  kepolisian  untuk  diproses  hukum.  Hanya  perlu  dijelaskan bahwa dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelapor tidak saja korban,  tetapi  keluarga  ataupun  siapa  saja  yang  melihat  dan  atau  mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam suatu keluarga

## D.   KESIMPULAN
Kekerasan baik yang dialami oleh istri dan atau anak sebagai korban bentuk kekerasan  dalam  rumah  tangga  yakni:  1)  Kekerasan  fisik  dan  non  fisik,  yaitu:  2) Bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh korban adalah berupa adanya pemaksaan atau  pemerkosaan  terhadap  istri.  3)  Kekerasan  psikologis  bersifat  sangat merendahkan,  seperti: bodoh,  tidak  berguna dan  sebagainya,  4)  Kekerasan penelantaran  keluarga  terjadi  ketika  laki–laki  atau  suami  tidak  mempedulikan keluarga dalam rumah tangga; suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak. Secara  konkrit  pola  penyelesaian  menurut  adat  terkait.  1)  Penyelesaiannya  dengan adat  yaitu  pada  umumnya  pola  penyelesaiannya  dilakukan  dengan  mendahulukan wujud  formal/acara  (hukum  formal.  Maksudnya  bahwa  penyelesaiannya  pada umumnya  diselesaikan  secara  kekeluargaan,  baik  diselesaikan  di  tingkat  intern keluarga. Sesungguhnya banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak  dilaporkan  atau  tidak  dicatat.  2)  Penyelesaian  menurut  negara  yaitu  pola penyelesaian menurut negara terhadap kekerasan dalam rumah tangga secara hukum pelakunya hingga pengadilan menjatuhkan vonis.

## E.    DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian , Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak , Bandung: Nuansa, 2006.
Ajiwadi Hasan Keindahan dan Keagungan Perempuan, Jakarta: Sadra Press, 2009. Alaidin Koto , Ilmu Fiqh dan Ushul Fiq, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
Alimuddin, Penyelesaian  kasus  KDRT  di  Pengadilan  Agama ,  Bandung:  Penerbit  CV. Mandar Maju 2014.
30 Wawancara  dengan  Pihak  PPA  (Perlindungan  Perempuan  dan  anak)  POLRES  Metro  Tahun 2022.
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh I Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997. Andi  Prastowo, Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam  Perspektif  Rancangan  Penelitian Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011.
KPAI. Status Pelaporan Klasifikasi Narapidana Anak Per-UPT Pada Kanwil – 2016. Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012. Moh. Nazir, Metode Penelitian , Bogor: Ghia Indonesia, 2013 Tohirin. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers. 2013

## Undang-Undang
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  Pasal 31 ayat (3)