## Artikel

## Rivalitas Politik: Politisasi Etnis dalam Pilkada Boven Digoel
Damiatus Kayatu 1, *
1* Program Studi Ilmu Pemerintahan Stisipol Yaleka Maro Merauke, Indonesia; thekatayumygood@yahoo.com
Abstract: Penelitian ini mendeskripsikan proses politisasi etnis dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Boven Digoel. Keanekaragaman etnis budaya maupun adat istiadat di Boven Digoel, selain sebagai ikatan- ikatan sosial, etnis juga dimobilisasi digunakan sebagai kekuatan politik dalam arena perebutan kekuasaan. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan melalui  wawancara  mendalam  ( in-depth  interview) dengan  beberapa  responden,  yaitu  masyarakat,  tokoh masyarakat agama, adat dan elit-elit politik. Observasi dilakukan juga untuk melihat fenomena yang terjadi di kabupaten Boven Digoel. Selain data wawancara dan observasi, juga data nama-nama pejabat eselon II dan III  yang  diperoleh  dari  Badan  Kepegawaian  Daerah  kabupaten  Boven  Digoel.  Hasil  penelitian  ditemukan bahwa  niat  awal  pemekaran  Boven  Digoel  untuk  kesejahteraan  masyarakat.  Kesiapan  sumber  daya  yang tersedia baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah. Fenomena yang terjadi adalah perebutan sumber-sumber kekuasaan oleh elit-elit lokal tak terelakan. Potensi kelompok-kelompok etnis tidak dikelola untuk mendukung proses pembangunan, tetapi dimobilisasi demi  kepentingan  elit-elit  lokal,  sehingga  menimbulkan  sentimen  etnis.  Elit-elit  Muyu  maupun  Wambon menggunakan simbol-simbol etnis sebagai kekuatan politik dalam arena perebutan kekuasaan di kabupaten Boven Digoel sehingga rivalitas antar elit-elit Muyu dan Wambon yang terjadi di kabupaten Boven Digoel, tidak hanya perebutan kekuasaan semata, tetapi merupakan persaingan identitas antara Muyu dan Wambon
Keywords: Mobilisasi; Politisasi; etnis; Politik Lokal; Boven Digoel: Pemilihan kepala daerah
Abstract:  This  study  describes  the  process  of  ethnic  politicization  in  the  regional  head  election  in  Boven Digoel Regency. The diversity of ethnic cultures and customs in Boven Digoel, apart from being social ties, is also mobilized to be used as a political force in the arena of power struggles. This research use desciptive qualitative approach. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews with several respondents, namely the community, religious community leaders, customs and political elites. Observations were also made to see the phenomena that occurred in the district of Boven Digoel. In addition to interview and observation data, data on the names of echelon II and III officials were also obtained from the Regional Personnel  Agency  of  Boven  Digoel  district.  The  results  of  the  study  found  that  the  initial  intention  of  the expansion of Boven Digoel was for the welfare of the community. The readiness of available resources, both human resources and natural resources, can contribute to regional progress. The phenomenon that occurs is that  the  struggle  for  sources  of  power  by  local  elites  is  inevitable.  The  potential  of  ethnic  groups  is  not managed to support the development process, but is mobilized for the interests of local elites, thus creating ethnic sentiments. The Muyu and Wambon elites use ethnic symbols as political power in the power struggle arena in Boven Digoel district so that the rivalry between Muyu and Wambon elites that occurs in Boven Digoel district is not only a power struggle, but is an identity competition between Muyu and Wambon.
Keywords: Mobilization; Politicization; ethnicity; Local Politics; Boven Digoel: Regional head election
Rivalitas Politik: Politisasi Etnis dalam Pilkada Boven Digoel

## 1. Pendahuluan
Liberalisasi  politik  yang  terjadi  di  Indonesia  merupakan  awal  kebangkitan masyarakat  lokal  dalam  menentukan  pilihan-pilihan  politik.  Termasuk  pilihan  yang dipergunakan sebagai sarana dalam perebutan kekuasaan, baik secara kelembagaan yang bersifat formal maupun non formal termasuk di dalam kelompok-kelompok yang berbasis identitas  (etnis,  perempuan,  agama  dan  teritorial).  Dalam  konteks  masyarakat  lokal, sentimen kedaerahan menjadi faktor dominan dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, yang  mana  di  dalamnya  muncul  sentimen-sentimen  kedaerahan  yang  berbasis  identitas etnisitas  (Adam  et  al.,  2019;  Ronaldo  &  Darmaiza,  2021).  Sentimen-sentimen  etnis tersebut kemudian menjelma menjadi bagian dari kekuatan politik. Kelompok etnis tidak dipandang sebagai fenomena sosial semata, tetapi kerapkali dimobisasi sebagai kekuatan politik dalam arena perebutan kekuasaan. Praktis, di mana sentimen etnis, primordialisme dan  ikatan-ikatan  kolektivitas  menjadi  kekuatan  politik  dalam  perebutan  kekuasaan (Muhtadi,  2018;  Siregar  et  al.,  2021).  Secara  gamblang  Eka  Suaib  (2002)  menjelaskan kelompok-kelompok  identitas  dimobilisasi  dalam  pemilihan  kepala  daerah  maupun pemilihan umum secara nasional, baik eksekutif maupun legislatif. Ia mengatakan “Jika pada awalnya etnis adalah sebagai fakta yang statis tetapi oleh elit politik berubah sebagai salah satu energi politik dan secara kolektif dilakukan untuk memobilisasi massa.” .
Dalam perpolitikan Indonesia, baik di tingkat pusat maupun lokal, acap kali terjadi manipulasi  dan  mobilisasi  terhadap  etnis-etnis  tertentu.  Karena  adanya  persamaan identitas  seperti, bahasa, agama, ras, asal-usul sejarah, adanya jalinan emosional, batas- batas  teritorial  bahkan  ideologi yang  dimiliki  dan  berbagai  macam  kebiasaannya  sesuai dengan  asal-muasal  daerahnya.(Snanf  et  al.,  2018)  Artinya  bahwa  kelompok-kelompok etnis  selalu  dipergunakan  sebagai  kekuatan-kekuatan  politik  oleh  para  elit  dalam perebutan  kekuasaan.  Argumen  di  atas  memberikan  batasan  tentang  sentimen-sentimen kesukuan tidak hanya dipandang sebagai sarana-sarana sosial semata tetapi juga sentimen- sentimen kesukuan tersebut hadir sebagai sarana kekuatan politik dalam arena perebutan kekuasaan.  Tujuannya  sangat  jelas,  selain  perebutan  kekuasaan,  juga  sebagai  ajang mengukuhkan  identitas  atau  eksistensi  etnis  yang  dominan  dan  superior,  sehingga persaingan-persaingan  antar  etnis  untuk  perebutan  kekuasaan  dalam  dinamika  politik lokal tak dapat dihindari (Simamora & Rahardjo, 2019; Pamungkas, 2014).
Arena  politisasi  etnis  di  kabupaten  Boven  Digoel  terjadi  pasca  pemekaran  daerah. Dinamika  politisasi tersebut diwarnai oleh persaingan dua etnis besar yang dominan yaitu Muyu  dan  Wambon.  Secara  kuantitas  jumlah  penduduk  etnis  Muyu  tidak  sebanding dengan  etnis  Wambon,  tetapi  secara  politik,  pada  saat  awal  pemekaran  daerah,  elit-elit Muyu mendominasi birokrasi di kabupaten Boven Digoel. Sementara etnis Wambon yang secara teritorial mempunyai wilayah yang dijadikan ibu kota kabupaten, elit-elitnya tidak mendapat  akses  pada  posisi-posisi  strategis  dalam  jajaran  birokrasi  pada  saat  itu. Fenomena tersebut disebabkan oleh dua hal,  pertama, dominasi elit-elit Muyu sehingga tidak memberikan akses kepada elit-elit Wambon sendiri. Kedua, ketidakmampuan elit- elit  Wambon  sendiri  untuk  mengakses  sumber-sumber  yang  tersedia  pada  saat  itu. Sehingga  issu  dominasi  dan  ketidakmampuan  etnis  tersebut  telah  menimbulkan  sikap antipati dan kebencian pada elit-elit Wambon terhadap elit-elit Muyu.
Proses-proses politisasi yang dilakukan oleh elit-elit Muyu maupun Wambon adalah dengan  membangun  isu  dan  menggunakan  sarana-sarana  yang  ersedia  sebagai  mesin politik.  “Dominasi  etnis  Muyu dan ketidakmampuan  etnis  Wambon”  telah  menjadi  isu sentral yang mencuat dalam persaingan perebutan sumber-sumber kekuasaan (politik dan ekonomi) di kabupaten Boven Digoel. Dominasi elit-elit Muyu pada saat mereka masih berada di kabupaten Merauke dikhawatirkan akan terjadi pula di kabupaten Boven Digoel. Kekhawatiran bagi elit-elit Wambon sangat beralasan karena pada saat pengisian jabatan- jabatan birokrasi oleh pejabat bupati di awal pemekaran dipandang sangat diskriminatif. Tidak  ada  elit-elit  Wambon  yang  dilibatkan  dalam  pengisian  jabatan-jabatan  birokrasi sebagai  representasi  dan  penghormatan  kepada  etnis  Wambon.  Tidak  terjadi  sharing power diantar para elit-elit lokal sebagai representasi dari etnis Wambon, Awuyu, Kombai dan  Koroway.  Kepincangan  itu  telah  melahirkan  kecemburuan  sosial  antar  etnis,
Rivalitas Politik: Politisasi Etnis dalam Pilkada Boven Digoel
timbulnya  sikap  antipati  dan  ketidakpercayaan  antar  etnis  Muyu  dan  Wambon  semakin menguat. Relasi sosial dan penghargaan terhadap norma-norma adat pun menjadi lemah.
Selain isu dominasi terhadap sumber-sumber ekonomi, birokrasi, politik dan budaya dijadikan sebagai komoditas politik elit-elit Wambon. Issu Papua Merdeka menjadi trend tersendiri, etnis Muyu dilabeli dengan OPM (Organisasi Papua Merdeka, karena peristiwa pengungsian tahun 1984-1985. Pada peristiwa pengungsian itu terjadi ± 6000 orang keluar dari  daerah  Muyu  dan  mengungsi  ke  PNG,  yang  secara  geografis  berbatasan  langsung dengan wilayah populasi etnis Muyu. Sementara SORANDA dengan basis pergerakannya di  wilayah  Wambon  disinyalir  digunakan  sebagai  kekuatan  politik.  Oraganisasi  ini awalnya  adalah  sebuah  bentukan  elit-elit  Papua  Merdeka  yang  kalah  bersaing  dalam perebutan  kepemimpinan  dalam  kubuh  OPM  di  wilayah  perbatasan  RI-PNG.  Sisi  lain gerakan  Wambon  Bersatu  (WAMBERS)  adalah  bagian  dari  upaya  memobilisasi  etnis Wambon untuk perebutan kekuasaan di kabupaten Boven Digoel dengan menggunakan sarana dewan adat suku Wambon (DAS)

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, karena dalam penelitian ini melihat bentuk politisasi etnis. Indikator tersebut merupakan bagian dari fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian peneliti memberikan kepastian bahwa kasus  yang  menjadi  fokus dalam  penelitian  ini  benar-benar  sedang  terjadi  di  kabupaten Boven  Digoel.  Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  dimaksud  untuk  memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Sugiyono, 2016). Penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Kabupaten Boven Digoel. Penelitian ini dilakukan di distrik Mandobo sebagai pusat kabupaten dan juga  merupakan  wilayah  adat  etnis  Wambon,  serta  distrik  Mindiptana  sebagai  basis wilayah  adat  etnis  Muyu.  Dalam  kaitannya  dengan  sumber  data  tersebut,  maka  dapat dipilah  menjadi  dua  jenis  data  yaitu:  data  primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  secara langsung  dari  sumbernya  berupa  data-data  dan  tindakan  dari  responden  yang diwawancarai, antara lain terdiri dari kelompok masyarakat di tingkat bawah yaitu etnis Muyu, Wambon, maupun etnis Awuyu. Elit-elit lokal dari etnis Muyu dan Wambon serta elit-elit  lokal  dari  etnis  lain,  misalnya  tokoh  adat,  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama  dari etnis Awuyu, Biak dan Serui. Dan elit-elit politik, para anggota dewan, dan para beberapa birokrat  di  kabupaten  Boven  Digoel.  Sementara  data  sekunder,  yaitu  data  tertulis  atau informasi  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  sumbernya  berupa  dokumen-dokumen, misalnya  pejabat  Eselon  II  dan  III  diperoleh  dari  Kantor  Bandan  Kepegawaian  Daerah kabupaten Boven Digoel.
Penulis  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  yang  relevan  dalam  penelitian  ini yaitu: In-depth interview (wawancara mendalam), yaitu wawancara yang dilakukan oleh penulis  kepada  responden  yakni  kelompok-kelompok  etnis  dan  elit-elit  lokal,  juga dilakukan focus  group  discution (FGD)  dengan  masyarakat.  Selain  itu  juga  penulis melakukan observasi langsung terhadap fenomena yang terjadi di lokasi penelitian, dan telaah Pustaka (Ansori & Iswanti, 2020) . Studi kepustakaan yaitu suatu telaahan atas teori dan  konsep  yang  berhubungan  dengan  politisasi  etnis.    Dalam  menganalisa  data dipergunakan  teknik  analisa  deskriptif  kualitatif,  yakni  analisis  yang  dilakukan  melalui pemikiran logis dan sistemis. Maka tahapan dalam analisa data dimulai dengan mereduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, dapat dirumuskan pernyataan- pernyataan singkat yang merupakan hubungan antara data yang telah diolah dengan teori sebagai suatu kesimpulan yang merupakan sintesis, yang mengandung jawaban terhadap permasalahan penelitian
Rivalitas Politik: Politisasi Etnis dalam Pilkada Boven Digoel

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Pemekaran Kabupaten Boven Digoel: Kesejahteraan dan Rivalitas Etnis

## 3.1.1. Peningkatan Kesejahteraan
Usulan pemekaran daerah  di selatan Papua tidak bisa dilepaskan dari grand design yang telah dilakukan oleh pemerintahan Belanda pada masa lalu. Daerah di selatan Papua telah  dibagi  ke  dalam  5  (lima)  kelompok  daerah  besar  ( Onderafdeeling ):  yaitu , Onderafdeeling Mappi  beribukota  di  Kepi. Onderafdeeling Asmat  dengan  ibu  kota  di Agats, Onderafdeeling Boven Digoel dengan ibu kotanya Tanah Merah, Onderafdeeling Muyu  beribukota  di  Mindiptana.  Dan onderafdeeling Merauke  dengan  ibu  kota  di Merauke,  sekaligus  sebagai  ibu  kota  Residen.  Kabupaten  Boven  Digoel  kemudian dimekarkan  berdasarkan  pembagian  daerah onderafdeeling ,  yang  mana onderafdeeling Boven Digoel dan onderafdeeling Muyu digabungkan dengan ibu kota di Tanah Merah (Handoko, 2016).
Pemekaran  Kabupaten Boven  Digoel  didasarkan pada  UU  Nomor 26  Tahun  2002, tentunya mempunyai tujuan, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka daerah  terisolir.  Pemekaran  kabupaten  Boven  Digoe  didasarkan  pada  beberapa pertimbangan, pertama ,  Boven  Digoel  merupakan  daerah  perbatasan  RI-PNG,  yang kemudian  harus  dikelola  menjadi  pintu  depan  NKRI. Kedua ,  sebagai  prasyarat terbentuknya  propinsi  Papua  Selatan.  Salah  satu  syarat  pembentukan  propinsi  ialah terdapat  paling  kurang  5  (lima)  kabupaten,  dan ketiga ,  memberikan  ruang  bagi pengembangan  karier  birokrat  dalam  struktur  birokrasi  pemerintahan.  Sisi  lain tujuan  pemekaran wilayah di Papua adalah demi efisiensi, efektivitas dalam peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.
Cerita  pembuangan  tokoh-tokoh  politik  Indonesia  oleh  Belanda  di  Boven  Digoel memberikan  pandangan  bahwa  daerah  ini  merupakan  daerah  terisolir  yang  susah dijangkau.  Banyak  suku-suku  terasing  yang  tersebar  di  daerah-daerah  pedalaman  yang selama itu  belum dijangkau oleh pemerintah. Masyarakat tidak banyak yang mendapatkan akses  tentang  pembangunan,  baik  itu  di  bidang  kesehatan,  pendidikan,  dan  ekonomi. Perhatian  pemerintah  pusat  hanya  pada  momen-momen  tertentu,  misalnya  jika  ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh OPM, itu pun bersifat temporer dengan pendekatan militer.  Analisa  penulis,  bahwa  pendekatan  model  ini  ibarat  “ kebijakan  pemadam kebakaran. ”  Model  ini  sering  menimbun  daftar  panjang  masalah  dan  tidak  pernah  ada sebuah solusi yang baik. Konsep pendekatan militer dalam pembangunan di Boven Digoel pada  saat-saat  itu  tidak  banyak  memberikan  dampak  yang  berarti,  hanya  menimbulkan ketakutan dan trauma yang panjang dalam masyarakat.
Wajah baru pemekaran kabupaten Boven Digoel banyak memberikan perubahan, dari yang  tidak  ada  menjadi  ada.  Masyarakat  di  Boven  Digoel  yang  tidak  pernah merasakan   berada  di  pusat  kota  kabupaten  kini  dapat  menikmatinya.  Arus  informasi, sarana-sarana  baru  komunikasi  dan  transportasi  yang  tersedia  telah  membuka  ruang keterisolasian  daerah  yang  tadinya  tidak  tersentuh  oleh  pemerintah.  Luasnya  wilayah kabupaten  Merauke  pada  saat  itu,  sehingga  banyak  masyarakat  hidup  berkelompok- kelompok yang jauh dari sentuhan pemerintah. Masyarakat  tidak pernah merasa berada dekat  dengan  pusat  pemerintahan,  akses  ekonomi,  pendidikan  dan  lapangan  pekerjaan semakin  terbuka.  pemekaran  kabupaten  Boven  Digoel  pada  intinya  mendekatkan pelayanan. Juga pemekaran kabupaten Boven Digoel dapat dimaknai sebagai penghargaan terhadap nilai-nilai identitas lokal etnis-etnis yang mendiami wilayah tersebut.
Perjuangan  bersama  masyarakat,  baik  masyarakat  Muyu  dan  Wambon  yang berdomisili di kabupaten Merauke maupun yang ada di Boven Digoel. Elit-elit lokal yang mengambil  peran  yang  dominan  dalam  suksesi  pemekaran  kabupaten  Boven  Digoel. Rentang  kendali  dan  jarak  tempuh  pelayanan  pemerintah  sudah  semakin  dekat  dengan
Rivalitas Politik: Politisasi Etnis dalam Pilkada Boven Digoel
masyarakat.  Perubahan  paradigma  dari  Boven  Digoel  sebagai  daerah  terisolir  dan  atau daerah  perbatasan,  telah  menjadi  halaman  depan  dari  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Pemekaran  telah  membuktikan  kehadiran  pemerintah  pusat  ke  daerah,  tidak lagi  menjadi  halaman  belakang  sehingga  dengan  mudah  saja  terlupakan.  Kehadiran pemerintah  pusat  ke  daerah  memberikan  dampak  terhadap  perubahan-perubahan  dalam pembangunan.
Pemekaran  kabupaten  Boven  Digoel  semakin  membuka  luas  peluang,  sementara ketersediaan sumber manusia Papua yang ada tidak dipergunakan semaksimal mungkin. Misalnya  dalam  rekrutmen  CPNS,  pengisian  jabatan-jabatan  birokrat,  sumber-sumber ekonomi  (proyek-proyek  pemda)  dikuasai  oleh  pihak  lain.  Terjadi  arus  urbanisasi penduduk dari daerah lain sehingga membuat masyarakat setempat lambat laun menjadi termarjinalkan.  Fenomena  yang  sedang  terjadi  di  Kabupaten  Boven  Digoel  telah menimbulkan konflik horizontal di antara etnis Muyu dengan etnis Wambon karena elit- elit lokal dari kedua etnis tersebut disibukkan dengan perebutan kue kekuasaan yang ada. Kesadaran  masyarakat  terhadap  arus  perubahan  pembangunan  yang  terjadi  membuat persaingan-persaingan semakin ketat. Tidak  dapat dipungkiri bahwa dengan pemekaran Boven Digoel telah menghadirkan banyak kelompok-kelompok lain yang kemudian turut memainkan peran dalam penguasaan sumber-sumber daya yang ada.
Dinamika yang terjadi pasca pemekaran kabupaten Boven Digoel telah melahirkan beragam  persepsi,  terlepas  dari  berbagai  kepentingan  para  elit,  baik  elit  Muyu  dan Wambon. Niat awal pemekaran tidak ada tendensi untuk memecah-belah suku-suku yang ada, tetapi komitmen yang dibangun adalah untuk melayani masyarakat. Kesiapan sumber daya  yang  tersedia  baik  sumber  daya  manusia  maupun  sumber  daya  alam  dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah. Fenomena yang terjadi adalah perebutan sumber-sumber kekuasaan oleh elit-elit lokal tak terelakan. Potensi kelompok-kelompok etnis  tidak  dikelola  untuk  mendukung  proses  pembangunan,  tetapi  dimobilisasi  demi kepentingan elit-elit lokal, sehingga menimbulkan sentimen etnis. Masyarakat disibukkan dengan hal-hal yang bersifat politis, sementara sektor ekonomi, sosial budaya terabaikan, sehingga  pasar  yang  merupakan barometer  ekonomi dikuasai  oleh  kelompok-kelompok non Papua.

## 3.1.1. Rivalitas Etnis
Pemekaran daerah yang sedang terjadi bukanlah sesuatu yang  final, di mana dapat menyelesaikan semua persoalan di daerah. Euforia pemekaran yang terjadi di Indonesia membuat  pemerintah  kehilangan  kendali.  Sebab  gagasan  pemekaran  daerah  dalam perjalanannya tak lepas dari fenomena-fenomena konflik sosial dengan aktor konflik yaitu masyarakat, negara dan tak terkecuali para elit. Fenomena yang tak jarang terjadi adalah konflik  tentang  batas  wilayah,  perebutan  sumber  daya  alam,  penentuan  ibu  kota kabupaten/provinsi, serta kontestasi elit lokal dalam perebutan kekuasaan baik ekonomi maupun  politik.  Beberapa  aspek  penting  yang  terjadi  menjadi  realita,  dimana  dalam perjalanan pemekaran Kabupaten Boven Digoel  tidak terlepas dari cerminan tersebut.
Pemekaran  kabupaten  Boven  Digoel,  dalam  perjalanannya,  telah  mengubah  peta hubungan  etnis Muyu dan Wambon. Implikasi pemekaran Boven Digoel menjadi pemicu rivalitas  etnis  antara  Muyu  dan  Wambon.  Jika  disimak  dengan  cermat   bentuk-bentuk persaingan  perebutan  kekuasaan  dan  persaingan  identitas  yang  terlihat  antara  elit-elit Muyu  dan  Wambon  dimulai  dari  sejak  awal  pemekaran; pertama ,  persaingan  dalam penentuan  ibu  kota  kabupaten  Boven  Digoel,  elit-elit  Muyu  menghendaki  ibu  kota kabupaten di Mindiptana. Sementara elit-elit Wambon menghendaki sebaliknya, ibu kota kabupaten  lebih  tepat  berada  di  Tanah  Merah  (sekarang  ibu  kota  kabupaten).  Tentunta dengan  pertimbangan  masing-masing. Kedua ,  persaingan  dalam  rekrutmen  pejabat carataker ,  sekda  serta  pejabat-pejabat  dalam  struktur  birokrasi. Ketiga ,  persaingan perebutan  jabatan  Ketua  DPRD  kabupaten  Boven  Digoel  periode  2004-2009,  dan, keempat, persaingan perebutan jabtan bupati dan wakil bupati  kabupaten Boven Digoel tahun 2005 dan 2010 bernuansa persaingan etnis.
Rivalitas Politik: Politisasi Etnis dalam Pilkada Boven Digoel
Pemekaran bernuansa etnis yang terjadi di selatan Papua berimplikasi pada rivalitas antar etnis-etnis lokal. Penempatan birokrat di pemerintah kabupaten Boven Digoel pada awal-awal pemekaran banyak didominasi oleh elit Muyu. Pada saat yang bersamaan elit- elit  Wambon  mulai  mengampanyekan  isu  “ini  tanah  Wambon”  jadi  seharusnya  etnis Wambon yang menduduki posisi-posisi penting dalam jajaran birokrat, termasuk menjabat pimpinan  daerah.  Ketika  elit-elit  Wambon  yang  ditandai  dengan  terpilihnya  Yusak Yaluwo sebagai bupati kabupaten Boven Digoel, ada kebangkitan etnis Wambon. Banyak elit-elit Wambon yang menduduki struktur birokrasi di Kabupaten Boven Digoel.
Tidak hanya rivalitas terjadi antar etnis lokal, tetapi juga antar etnis-etnis non Papua. Jauh  sebelum  pemekaran  etnis-etnis  non Papua  telah  lama  juga  hadir  di  Boven  Digoel, sistem pasar semi modern. Sehingga ketika pemekaran telah melahirkan persaingan pasar, etnis-etnis lokal dengan sistem pasar tradisional dan etnis non Papua dengan sistem pasar modern. Di dalam pasar tradisional juga etnis Muyu dan Wambon harus bersaing dengan etnis  Jawa  yang  berasal  dari  kampung  eks  trans  (Muting).  Persaingan  antar  kontraktor- kontraktor  lokal  dengan  kontraktor  non  Papua  dalam  perebutan  proyek-proyek  APBD maupun  APBN.  Ada  kecenderungan  kedekatan  kontraktor  non  Papua  dengan  para birokrat,  sehingga  dengan  mudah  mendapatkan  proyek-proyek  yang  berskala  besar, sehingga  ada  kecemburuan  dari  kontarktor-kontraktor  lokal.  Sementara  kontraktor- kontraktor lokal hanya bisa bersaing pada proyek-proyek yang nilai kontraknya kecil.
Tidak  hanya  rivalitas  terjadi  dalam  perebutan  sumber-sumber  kekuasaan, tetapi  identitas etnis menjadi taruhan dalam persaingan tersebut untuk saling menunjukan superioritas  etnis.  Peristiwa-peristiwa  dan  sikap  yang  perna  terjadi  sebelum  pemekaran antar elit-elit Muyu dan Wambon menjadi ingatan sosial yang kemudian dihadirkan pada saat pemekaran daerah. Asumsi etnis Wambon tentang ketidakadilan etnis Muyu muncul sebagai ingatan sosial, dengan tujuannya membangun loyalitas etnis dalam etnis Wambon Sentimen  etnis  ini  kemudian  diterjemahkan  sebagai  kekuatan  politik dalam  perebutan kekuasaan sekaligus menimbulkan kebencian terhadap etnis Muyu. Artinya rivalitas tidak akan  terjadi  pada  ruang-ruang  yang  kosong  atau  di  mana  tidak  ada  arena  yang diperebutkan oleh kedua belah pihak. Ada waktu, ruang dan kepentingan yang berbeda, artinya statement-statement elit Muyu pada saat sebelum pemekaran dianggap biasa saja, tetapi  ketika  terjadi  pada  saat  pemekaran  daerah,  yang  mana  ruang-ruang  kontestasi perebutan  sumber-sumber  kekuasaan  sedang  terbuka  lebar  maka statement tersebut dijadikan sebuah isu politik oleh elit-elit lokal.
Tidak  hanya  sumber-sumber  kekuasaan  yang  menjadi  ajang  persaingan,   tetapi identitas etnis menjadi taruhan dalam persaingan tersebut, yang berujung pada etnis mana yang paling superior, sehingga rasa antipati, ketidakpercayaan dan saling  menjaga jarak dalam komunikasi sosial antar etnis satu dengan yang lain semakin mengkristal. Sikap dan perilaku seperti ini terlihat dalam relasi antar etnis Muyu dan Wambon juga dalam relasi sosial mengalami keretakan. Dinamika tersebut tidak hanya terjadi di kabupaten Boven Digoel,  hampir  terjadi  juga  di  luar  Kabupaten  Boven  Digoel,  dimana  kedua  etnis  ini berada.  Sikap  dan  tingkah  laku  yang  demikian  mencapai  klimaksnya  jika  ada  momen- momen dimana menghadirkan kedua etnis tersebut ke ruang-ruang kontestasi seperti yang pemilihan kepala daerah.

## 3.2. Model Politisasi Etnis
3.2.1  Isu – Isu yang digunakan
Dinamika politisasi etnis yang terjadi di kabupaten Boven Digoel adalah kelompok- kelompok etnis baik, Muyu maupun Wambon dijadikan sebagai komoditas politik untuk kepentingan elit-elit lokal. Pada umumnya bentuk-bentuk politisasi etnis yang dilakukan oleh elit-elit Muyu dan Wambon beragam bentuk. Selain isu-isu etnis menjadi parameter, juga elit-elit lokal menggunakan lembaga adat sebagai sarana dalam perebutan kekuasaan di kabupaten Boven Digoel.
Etnis  merupakan  energi  positif  dalam  perebutan  kekuasaan,  maka  dengan  mudah kelompok-kelompok etnis dimobilisasi demi kepentingan para elit. Dominasi etnis Muyu dan  ketidakmampuan  etnis  Wambon  menjadi  isu  sentral  yang  digunakan  oleh  elit-elit
Rivalitas Politik: Politisasi Etnis dalam Pilkada Boven Digoel
Muyu  maupun  elit  Wambon  dalam  mendulang  dukungan-dukungan  politik  pada kelompok-kelompok  berbasis  etnis. Sentimen  dan  loyalitas  etnis  Wambon  menjadi energi  positif  yang  dikelola  dengan  baik  oleh  elit-elitnya  dalam  perebutan kekuasaan di kabupaten Boven Digoel. Mobilisasi etnis dalam gerakan Wambon bersatu (Wambers), digunakan sebagai gerakan politik. Sementara hegemoni yang ditampilkan  oleh  elit-elit  Muyu  dengan  menampilkan  diri  sebagai Kayapak, dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki untuk mendapatkan pengakuan dari pihak  lain.  Dengan  kemampuan-kemampuan  yang  dimiliknya,  kecenderungan menganggap pihak lain tidak memilik kemampuan.
Pandangan-pandangan  dari  kedua  etnis  tentang  “orang  Wanbon  itu  pemalas  dan bodoh  sementara  orang  Muyu  itu  sombong,  egois  dan  penjajah”  telah  lama  terbangun. Pandangan atau image ini kemudian di -setting dengan baik oleh elit Muyu maupun elit Wambon  dan  dijadikan  sebuah  isu  politik  dalam  perebutan  kekuasaan.  Isu-isu  tersebut yang  dikembangkan  oleh  elit-elit  lokal  telah  menyasar  ke  kalangan  intelektual  dan mahasiswa, bahkan sampai di kampung-kampung.  juga isu tersebut tidak hanya menjadi konsumsi  untuk kedua etnis saja tetapi telah menyebar luar pada etnis-etnis lokal maupun non Papua yang ada di Boven Digoel. Secara psikologis, etnis Muyu dan Wambon lebih mudah  terprovokasi  atas  isu-isu  yang  beredar  sehingga  dengan  mudah  masyarakat dimobilisasi oleh para elit (Nawir & Mukramin, 2019).
Banyak hal yang baik dilakukan oleh etnis Muyu terhadap etnis Wambon, tetapi ada pula perlakuan kurang baik yang dilakukan oleh etnis Muyu terhadap etnis Wambon, baik itu terjadi di daerah Wambon sendiri maupun di daerah Muyu. Perlakuan-perlakuan yang kurang etis ini tersimpan dalam memori etnis Wambon sebagai ingatan sosial dan selalu disampaikan  lewat  cerita  dari  generasi  ke  generasi.  Sementara  etnis  Muyu  selalu berasumsi bahwa kami lebih dahulu mengenal peradaban. Masuknya gereja Katolik telah membuka  peradaban  baru  bagi  etnis  Muyu  sehingga  mereka  mampu berkembang  lebih awal.  Sementara  Pemerintah  Belanda  melarang  Gereka  katolik  untuk  tidak  melakukan evanggelasi (penyebaran  Injil)  di  daerah  Wambon,  karena  daerah  ini  dijadikan  penjara hidup  bagi  para  tahanan  nasionalis  Indonesia.  Padangan  ini  turut  mempengaruhi perkembangan kedua etnis sejak sekian tahun dalam kehidupan mereka.
Pembacaan  kedua  etnis  Muyu  dan  Wambon  dapat  ditelusuri  dalam  cerita-cerita mitologi,  yang  membuktikan  bahwa  kedua  etnis  itu  memiliki  hubungan  persaudaraan. Cerita-cerita tersebut sangat diyakini oleh kedua etnis tidak hanya sebagai  sebuah cerita biasa  saja  tetapi  cerita  bermakna,  dengan  pesan  yang  disampaikan  lewat  simbol  yaitu pesan tentang kehidupan. Dalam budaya kedua etnis tersebut meyakini simbol-simbol dan pesan-pesan  yang  diwahyukan  dalam  cerita  mitos  tersebut.  Simbol-simbol  itu  berupa tokoh  sentral,  benda-benda,  binatang,  tumbuh-tumbuhan  dan  tempat-tempat pemali (keramat). Sedangkan pesan adalah sesuatu yang disampaikan oleh tokoh sentral tersebut tentang kehidupan, masa lalu, sekarang dan yang akan datang.
Mitologi  tersebut  mempunyai  presepsi  yang membentuk persaudaraan.  Dibeberapa versi mengatakan bahwa etnis Muyu sebagai “kakak/ambang” dan etnis Wambon sebagai “adik/taman”,  begitu  pula  sebaliknya.  Sementara  versi  lain  mengatakan  etnis  Muyu sebagai “paman/mom” dan etnis Wambon sebagai “keponakan/monggop”. Penyebutan ini ada  keterkaitan  dengan  istilah  “MUMAN  (Muyu  dan  Mandobo/Wambon)”,  sehingga tersebut  mempunyai  presepsi  yang  berbeda,  karena  dimaknai  mengandung  unsur superioritas dalam relasi kedua etnis.
Isu  dominasi  etnis  Muyu  di  bidang  ekonomi,  sosial  budaya  dan  politik  serta keterbelakangan  etnis  Wambon.  Juga  isu  tentang  pengungsian  ke  PNG  yang  terjadi  di wilayah  Muyu  pada  tahun  1984-1985,  sebelum  pemekaran  Boven  Digoel  dianggap sebagai  permasalahan  biasa.  Tetapi  ketika  pemekaran  terjadi,  isu-isu  tersebut  dijadikan sebagai  komoditas  politik  dalam  perebutan  kekuasaan.  Distribusi  kekuasaan  paskah pemekaran  Kabupaten  Boven  Digoel  menjadi  pintu  masuk  bagi  elit-elit  lokal  untuk memobilisasi  kelompok-kelompok  etnis  dengan  membangun  sentimen  etnis  dan  sikap primordial lewat isu-isu yang telah terjadi pada masa lampau. Bahkan ada ucapan-ucapan
Rivalitas Politik: Politisasi Etnis dalam Pilkada Boven Digoel
yang  dipandang  sebagai  bentuk  stigmatisasi  juga  kerapkali  terjadi.  Karena  ada  ruang, waktu dan kepentingan yang berbeda; sebelum pemekaran isu-isu dan peristiwa-peristiwa yang terjadi anat kedua etnis tersebut, dipandang biasa-biasa saja, tetapi ketika pemekaran terjadi hal itu dijadikan sebagai komuditas politik oleh elit-elit lokal. (Indrawan & Lutfi, 2021)
Tidak  hanya  sebatas  isu-isu  etnisitas,  tetapi  isu  dominasi  sumber-sumber  ekonomi khususnya pengusaan APBD Kabupaten Boven Digoel juga turut menjadi isu yang dorong oleh  elit-elit  Wambon.  Isu  ini  ada  korelasi  dengan  pengusaan  struktur  birokrasi  yang dimulai  dari  carataker  dan  juga  beberapa  pimpinan  SKPD  adalah  etnis  Muyu.  Juga penguasaan proyek-proyek yang dibiayai dari APBD Boven Digoel disinyalir bernuansa etnisitas.  Tetapi  sesunggunya  juga  bahwa  pemekaran  Kabupaten  Boven  Digoel  tidak sepenuhnya  murni  dari  asprasi  masyarakat  kecil,  tetapi  lebih  dominan  kepentingan  elit. Selain  memperluas  akses  kekusaan  dalam  struktur  birokrasi  dan  politik,  para  pemilik modal atau pengusaha juga ingin memperluas jaringan ekonomi pada daerah otonom baru dengan target melirik proyek-proyek APBD maupun APBN.
Berbicara kabupaten Boven Digoel tidak lepas dari sejarah Republik Indonesia, yakni para  nasionalis  Indonesia  yang  pernah  diasingkan  oleh  pemerintah  Belanda,  sebut  saja Mohamad Hatta, Sutan Sjahrir dkk. Sisi lain ada sejarah kelam yang perna  terjadi pada tahun 1984-1985, yaitu  peristiwa sekitar  ±  6000  orang  mengunsi  ke  Papua  New  Gunea dari  wilayah  distrik  Mindiptana  dan  Woropko.  Peristiwa  tersebut  menjadi  sorotan pemerintah  pusat,  yang berimplikasi  pada  daerah-daerah  itu  ditetapkan  sebagai  “daerah merah”  dan  dijadikan  Daerah  Operasi  Militer  (DOM).  OPM  sebagai  basis  perjuangan Papua  merdeka  dan  gerakan  SORANDA  sebagai  organ-organ  perjuangan  yang  juga mendukung  pergerakan  Papua  merdeka,  disinyalir  dipergunakan  oleh  elit  lokal  sebagai kekuatan  politik.  Dengan  upaya  pengkondisian  opini  untuk  saling  menjatuhkan  di kalangan elit-elit lokal.

## 3.2.2 Sarana Yang digunakan
Isu-isu etnisitas dalam konteks politik lokal di Kabupaten Boven Digoel, di- setting oleh  elit-elit  lokal  dan  dikembangkan  melalui  sarana-sarana  dengan  targetnya  adalah basis-basis  dari  masing-masing  etnis.  Semangat  otonomi  khusus  telah  memberikan inspirasi bagi terbentuknya Dewan Adat Papua (DAP). Selain lembaga kultur, DAP dalam pergerakannya  sering  terlibat  dalam  politik  praktis.  Lembaga  adat  menjadi  tempat pembahasan politik praktis, bahkan kerap kali dijadikan mesin politik  oleh elit-elit lokal dalam  perebutan  kekuasaan.  Keterlibatan  lembaga  adat  dalam  politik  praktis  beraneka ragam,  mulai  seruan-seruan  politik,  statement-statement  politik  bahkan  menjadi  alat kampanye terselubung.
Secara  hakikatnya bahwa dewan  adat  suku  (DAS)  Muyu dan  Wambon merupakan representatif dari masing-masing etnis, dengan fungsinya yaitu mengawal nilai-nilai adat dari masing-masing etnis pula. Realita yang terjadi  adalah DAS hadir sebagai kekuatan politik.  Karena  ikatan  kolektivitas  dan  komunalistik  yang  kuat  sehingga  ada  legitimasi etnis. Bentuk-bentuk politisasi DAS mulai terlihat dengan adanya pertemuan-pertemuan rutin  yang  dilakukan  membahas  isu-isu  yang  bernuasa  etnisitas,  harga  diri,  pelecehan, dominasi,  diskriminasi,  bahkan  penyampaian-penyampaian  pernyataan  sikap.  Terlepas dari  niatnya  untuk  menemukan  identitas  diri  dalam  konteks  budaya,  tetapi  pergantian nama  Mandobo  menjadi  Wambon  dalam  struktur  kelembagaan  dewan  adat  disinyalir bernuansa politis. Karena ada korelasi dengan gerakan Wambon Bersatu (WAMBERS), gerakan  tersebut  dimobilisasi  oleh  DAS  selain  menyatukan  sub-sub  etnis  Wambon mendorong isu-isu strategis.
Berbeda dengan Dewan adat suku (DAS) sebagai representasi dari etnis Muyu pada umumnya tidak banyak mengambil peran dalam arena politik praktis. Artinya lembaga ini tidak  banyak  berperan  dalam  pembicaraan  masalah-masalah  politik,  baik  dalam pertemuan-pertemuan biasa maupun rapat-rapat adat. Walaupun struktur kelembagaannya jelas, tetapi budaya budaya individualis masih mendominasi dan dalam budaya etnis Muyu
Rivalitas Politik: Politisasi Etnis dalam Pilkada Boven Digoel
tidak  dikenal  kepemimpinan  tunggal  seperti  Kayapak.  Simbol Kayapak ( big  man ) ditampilkan oleh elit-elit Muyu dalam perebutan kekuasaan di kabupaten Boven Digoel. Dalam  konteks  itu  keberhasilan  dan  kemampuan  pribadi  akan  menjadi  indikator  dalam kampanye-kampanye politik. Kemampuan pribadi yang dimiliki merupakan cerminan dari seorang Kayapak sehingga  kadang  kala  membuat  elit-elit  Muyu  menjustis  elit-elit  lain khususnya elit-elit Wambon.
Pengisian jabatan pada struktur birokrasi pada awal pemekaran Boven Digoel yang didominasi  oleh  elit-elit  Muyu,  tidak  dijadikan  sebagai  mesin  politik  dalam  perebutan kekuasaan. Justeru menjadi isu yang digunakan oleh elit-elit Wambon dan Auwuyu, untuk mendeskreditkan elit-elit Muyu, karena ada kekawatiran akan terjadi dominasi. Sisi lain, harapan bahwa ada upaya kaderisasi terhadap etnis-etnis lokal lainnya dalam menduduki posisi-posisi  penting  dalam  struktur  birokrasi.  Harapan  itu  beralasan  karena  pengakuan etnis  Wambon  kepada  etnis  Muyu  sebagai  “ kakak ”,  tetapi  harapan  itu  tidak  terjadi. Akumulasi-akumulasi  kekecewaan  itu  menambah  ketidakpercayaan  elit-elit  Wambon kepada elit-elit Muyu dalam memimpin di jajaran birokrat

## 5. Kesimpulan
Wajah baru pemekaran kabupaten Boven Digoel banyak memberikan perubahan, dari yang  tidak  ada  menjadi  ada.  Masyarakat  di  Boven  Digoel  yang  tidak  pernah merasakan   berada  di  pusat  kota  kabupaten  kini  dapat  menikmatinya.  Arus  informasi, komunikasi  dan  transportasi  yang  tersedia  telah  membuka  ruang  keterisolasian  daerah yang tadinya tidak tersentuh oleh pemerintah. Juga dapat dimaknai sebagai penghargaan terhadap nilai-nilai identitas lokal etnis-etnis yang mendiami wilayah tersebut. Niat awal pemekaran tidak ada tendensi untuk memecah-belah suku-suku yang ada, tetapi komitmen yang dibangun adalah untuk melayani masyarakat. Kesiapan sumber daya yang tersedia baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan  daerah.  Fenomena  yang  terjadi  adalah  perebutan  sumber-sumber  kekuasaan oleh elit-elit lokal tak terelakan. Potensi kelompok-kelompok etnis tidak dikelola untuk mendukung  proses  pembangunan,  tetapi  dimobilisasi  demi  kepentingan  elit-elit  lokal, sehingga menimbulkan sentimen etnis.
Pemekaran Kabupaten Boven Digoel telah menjadi arena perebutan kekuasaan, elit- elit lokal menggunakan simbol-simbol etnis sebagai kekuatan politik. Sentimen-sentimen etnis,  ikatan-ikatan  kolektivitas,  primodial,  ikatan  komunalistik  dan  juga  batas-batas teritorial  serta  hegemoni  etnis  sebagai  kekuatan  politik.  Isu-isu  yang  dibangun  bersifat kebencian terhadap elit-elit Muyu, misalnya dominasi, egoisme, bahkan tidak jarang yang elit-elit  Muyu  dijustifikan  sebagai  penjajah.  Sementara  elit-elit  Muyu  menggunakan simbol kayapak sebagai bentuk  hegemoni  dengan  menjustifikasi  ketidakmampuan  etnis Wambon,  sehingga  ada  semacam  bentuk  pengakuan  yang  diberikan  oleh  pihak  lain kepadanya.
Proses-proses politisasi yang dilakukan oleh elit-elit Muyu maupun Wambon dalam perebutan kekuasaan meliputi dua hal, isu-isu dan sarana yang dipergunakan. Kebangkitan lembaga-lembaga adat juga menjadi peluang bagi elit-elit lokal untuk dijadikan sebagai mesin politik dalam arena perebutan kekuasaan. Realita yang terjadi di kabupaten Boven Digoel,  dimana  lembaga  adat  Wambon  di  pergunakan  oleh  elit-elitnya  sebagai  mesin politik  untuk mendorong  isu-isu  sentimen  dan  primodial  etnis.  Berbeda  dengan  elit-elit Muyu, yang mana lembaga adat Muyu tidak dihadirkan sebagai mesin politik, karena di dalam  etnis  Muyu  pada  umumnya  tidak  terdapat  budaya  kolektivitas.  Untuk  mencapai tujuan-tujuannya,  etnis  Muyu  nyaris  tidak  tergantung  kepada,  atau  tidak  harus memperhatikan  anggota-anggota  komunitasnya.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang nantinya  dapat  memberikan  kontribusi  bagi  masyarakat  Boven  Digoel  pada  umumnya, lebih khusus eli-elit lokal, yakni: Secara politik, harus ada pengakuan terhadap identitas antar etnis Muyu dan Wambon sebagai kompromi ataupun bargaining position, sehingga isu  etnisitas  dapat  diminimalisir  dalam  perebutan  kekuasaan.  Rekonsiliasi  etnis
Rivalitas Politik: Politisasi Etnis dalam Pilkada Boven Digoel
berbarengan dengan distribusi kekuasaan, sehingga mengindari stigmanisi dan dominasi antar etnis-etnis lokal di Kabupaten Boven.

## Rivalitas Politik: Politisasi Etnis dalam Pilkada Boven Digoel

## Referensi
1. Adam, A. F., Jusuf, A. P., & Saragih, D. P. (2019). The power of identity and communal networks of Papua. IOP Conference Series: Earth
and Environmental Science , 343 (1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012209
2. Ansori, M., & Iswanti, S. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif . Airlangga University Press.
3. Handoko, S. T. (2016). BOVEN DIGOEL DALAM PANGGUNG SEJARAH INDONESIA: DARI PERGERAKAN NASIONAL HINGGA OTONOMI KHUSUS PAPUA . 1 (2).
4. Indrawan, J., & Lutfi, A. P. K. (2021). Pemetaan Konflik Identitas: Studi Kasus Etnis Samawa Dengan Etnis Bali Di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Jurnal Pertahanan & Bela Negara , 11 (2), 87. https://doi.org/10.33172/jpbh.v11i2.1257
5. Muhtadi, B. (2018). Politik Identitas dan Mitos Pemilih Rasional. Maarif , 13 (2), 68–86. https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.23
6. Nawir, M., & Mukramin, S. (2019). Identitas Etnis Dalam Ranah Politik. Phinisi Integration Review , 2 (2), 348.
https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10090
7. Pamungkas, C. (2014). Agama, Etnisitas, dan Perubahan Politik di Maluku: Refleksi Teoretik dan Historis. Masyarakat Indonesia , 40 (1),
37–56.
8. Ronaldo, R., & Darmaiza, D. (2021). Politisasi Agama dan Politik Kebencian pada Pemilu Presiden Indonesia 2019. Indonesian Journal of Religion and Society , 3 (1), 33–48. https://doi.org/10.36256/ijrs.v3i1.150
9. Simamora, S. D. V., & Rahardjo, T. (2019). Isu Identitas Etnis dan Agama Dalam Kontes Politik (Kasus Pemilihan Gubernur Sumatera
Utara 2018). Interaksi Online , 7 (4), 317–329. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/24932
10. Siregar, M. H., Nasution, M. A., & Warjio, W. (2021). Politisasi Agama pada Kampanye Pemenangan Eramas dalam Pilkada Sumatera
Utara Tahun 2018. Perspektif , 11 (1), 1–7. https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.4727
11. Snanf, F. L., Darwin, M., & Ikhwan, H. (2018). POLITIK IDENTITAS ETNIK ASLI PAPUA BERKONTESTASI DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI KOTA SORONG . 20 (2), 122–131.
12. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Administrasi (23 ed.).