Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013

## BAI'UL WAFA`
(Review Penggunaan Dalil Mashlahah di Kalangan Hanafiyah)
Asa'ari
Mahasiswa Program Doktor UIN Suska Riau asa’ari@yahoo.com

## Abstract
Ba'i  al-Wafa`  first  appeared  in  Central Asia, especially Bukhara and Balkh around the 5th century AH in order to avoid usury in  borrowing.  Many  of  the  rich  when  it  is not  willing  to  lend  money  without  any remuneration  they  receive.  While  many  of the borrowers are not able to pay off debts due  in  return  they  have  to  pay  along  with money  borrowed.  On  the  other  hand benefits  granted  on  the  basis  of  borrowing money,  according  to  scholars  of  fiqh including  usury.  So  to  avoid  usury,  the community of Bukhara and Balkh formatting  a  form  of  trading  known  as  al- Wafa`  Bai'u.  For  today's  economic  context Bai'ulWafa`  should  be  considered  to  be applied  in  the  activities  mu'amalatMuslim community,  especially  in  Indonesia  as  a substitute  for  Pawn  institutions  that practice  during  this  conflict  with  Rahan outlined  by  the  texts,  especially  in  terms  of taking  advantage  of  pledges  by  the  lien holder
Keywords: Bai'ul Wafa', Maslahah, Hanafiyah

## Abstrak
Bai'u al-Wafa` muncul pertama kali di Asia Tengah  khususnya  Bukhara  dan  Balkh sekitar  abad  ke  5  Hijriyah  dalam  rangka menghindari terjadinya riba dalam pinjam- meminjam.  Banyak  di  antara  orang  kaya ketika itu tidak mau meminjamkan uangnya tanpa  ada  imbalan  yang  mereka  terima. Sementara  banyak  pula  para  peminjam uang  tidak  mampu  melunasi  hutangnya akibat imbalan yang harus mereka bayarkan  bersamaan  dengan  uang  yang dipinjam.    Di  sisi  lain  imbalan  yang diberikan  atas  dasar  pinjam-meminjam uang  itu  menurut  ulama  fikih  termasuk riba.  Maka  untuk  menghindarkan  diri  dari riba,  masyarakat  Bukhara  dan  Balkh memformat  suatu  bentuk  jual  beli  yang dikenal  dengan  Bai'u  al-Wafa`.  Untuk konteks  ekonomi  dewasa  ini,  Bai'ul  Wafa` patut  dipertimbangkan  untuk  diterapkan dalam  aktivitas  mu'amalat  masyarakat Muslim  khususnya  di  Indonesia  sebagai pengganti  institusi  Gadai  yang  praktiknya selama  ini  bertentangan  dengan  Rahan yang  digariskan  oleh  nash  terutama  dalam hal  mengambil  manfaat  dari  barang gadaian oleh pemegang gadai.
Kata  Kunci:  Bai’ul  Wafa’,  Maslahah, Hanafiyah
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013

## Pendahuluan
Dari  hasil  analisis  para  ulama/fuqaha  terhadap  ajaran  Islam  secara  keseluruhan, diketahui  bahwa  Syari'at  Islam  bertujuan  merealisir  kemaslahatan  makhluk, 1 i yakni mewujudkan  manfaat  bagi  kehidupan  mereka  dan  menghindarkan  mereka  dari  berbagai mudharat.
Namun  diketahui  juga  bahwa  secara  tekstual  tidak  semua  peristiwa  hukum  yang terjadi  ada  nash  yang  menyebutkan  hukumnya  secara  eksplisit,    baik  dalam  Al-Qur'an maupun  Hadis,  karena  secara  kuantitatif  jumlah  ayat    atau  hadis  ahkam  terbatas,  sedangkan peristiwa-peristiwa  hukum  sebagai  bagian  atau  akibat  dari  proses  dinamika  sosial  terus bertambah/berkembang    dan  memerlukan  segera  adanya  kepastian  hukum.  Hal  ini  telah mendorong bahkan mengharuskan para ulama atau mujtahid mencari landasan pertimbangan hukum yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i.
Salah satu pendekatan yang mereka tempuh untuk penyelesaian kasus-kasus demikian adalah  penggunaan  pertimbangan Mashlahat  Mursalah ,  terutama  dengan  memperhatikan aspek maqashid  al-Syari'ah .  Namun  metode  ini  baik  secara  teoritis  maupun  praktis  dalam kehidupan sosial agak diperselisihkan di antara para fuqaha, sebagian mereka mendukung dan menggunakannya,  tapi  sebagian  lagi  justru  menentang  dan  tidak  menggunakannya.  Dalam sejarah  perkembangan  hukum  Islam, Mashalahah  Mursalah banyak  digunakan  oleh  ulama dari  kalangan  Malikiyah  dan  Hanabilah.  Sementara  ulama  lainnya  atau  paling  tidak  dari kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah tidak menggunakannya.
Dalam  konteks  sejarah  sosial  hukum  Islam,  kasus  ini  tentu  menarik  untuk  dikaji  dan dibuktikan  secara  ilmiah.  Untuk  mendiskusikan  masalah  ini,  akan  dicoba  menelusurinya melalui  proses terbentuknya sebuah institusi sosial ekonomi yang  disebut Bai'ul Wafa` عيبلا ءافولا ) )  sebagai  sampel  utama.  Aqad Bai'ul  Wafa’ konon  kabarnya  merupakan  aqad  yang secara  tekstual  tidak  ditemukan  nash  yang  menyebutkannya  secara  eksplisit  baik  Al-Qur`an maupun  Al-Sunnah.  Dalam  sejarahnya,  institusi  ini  dikabarkan  muncul  sebagai  hasil pergumulan  proses  pemikiran  fikih  para  ulama  terhadap  dinamika  perkembangan  sosial masyarakat  khususnya  di  Bukhara  dan  Balkh  pada  pertengahan  abad  kelima  Hijriyah,  guna mengakomodir dan merealisir kemaslahatan umat.
Tentu saja kasus ini bukan satu-satunya kasus yang ditetapkan hukumnya berdasarkan dalil Mashlahat  Mursalah ,  namun  kasus  ini  bisa  dianggap  salah  satu  kasus  yang  dianggap representatif untuk melihat dinamika penggunaan dalil tersebut.
Definisi Bai'ul Wafa`
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013
Secara  leksikal, Bai'ul  Wafa `  terambil  dari  bahasa  Arab  dan  tersusun    dari  dua  kata yakni al-Bai'u dan al-Wafa` . Al-Bai'u biasa diartikan dengan " jual", tapi biasa juga dimaknai dengan  "Jual-beli",  maskipun  kata  "beli"  sendiri  dalam  bahasa  Arab  memiliki  sinonim tersendiri,  yakni al-Syiro` .  Sementara al-Wafa` berarti  menyempurnakan,  memenuhi, menepati,  atau melunasi.
Secara istilah, Al-Bai'u Al-Wafa` dalam teknis fikih biasa digunakan untuk menyebut akad  jual  beli  yang  dilaksanakan,  di  mana  penjual  atau  pemilik  barang  yang  dijual  ketika melangsungkan  transaksi  penjualan  itu  tetap  memelihara  (jaminan)  pengembalian  barang yang  dijual  tersebut  apabila  ia  menginginkan  mengambil/membeli  kembali  barang  tersebut selama masih  dalam tenggang waktu  yang ditentukan dengan imbangan harga  yang kadang- kadang sama dengan harga pembelian semula atau bisa jadi juga berbeda dari harga tersebut. Baik  ditetapkan  syarat  pengembalian  barang  itu  di  dalam  akad  secara  langsung  atau disebutkan  di  dalam  surat  yang  dibuat  begitu  selesainya  kesepekatan  ketika  penyerahan barang tersebut 2 . ii
Akad  ini  disebut Bai'ul  Wafa` karena  di  dalam  akadnya  terkandung  janji  yang  akan dipenuhi, atau hutang yang akan dilunasi, penjual akan membeli kembali barang tersebut yang sekaligus melunasi hutangnya, sebaliknya si pembeli akan menjual kembali (mengembalikan) barang  tersebut  kepada  penjual  semula  ketika  uangnya  dikembalikan.  Sebagian  fuqaha menyebutnya dengan jual beli Jaiz, mungkin didasarkan bahwa akad itu merupakan jual beli yang sah karena dibutuhkan demi melepaskan orang-orang dari riba sehingga pembeli merasa aman memakan hasil usahanya, sebagian menyebutnya dengan ba'i mu'amalah , atau bai' al- amanah 3 . iii
Jadi  dari  definisi  diatas  dapat  ditarik  beberapa  prinsip  yang  terkandung  dalam  aqad Bai'ul wafa` ini antara lain adalah:
1. Ada tenggang waktu yang disepakati antara penjual dengan pembeli;
2. Penjual  bisa  membeli  kembali  barang  yang  dijualnya  itu  ketika  ia  telah  mempunyai kemampuan membelinya selama tenggang waktu yang disepakati itu;
3. Pembeli  tidak  boleh  menjual  barang  tersebut  kepada  orang  lain  selama  tenggang  waktu yang disepakati itu;
4. Jual  beli  ini  mirip  dengan rahan ,  dimana  penjual  sebenarnya  berhutang  kepada  pembeli, dan  pembeli  memegang,    memelihara,  dan  bisa  mengambil  manfaat  barang  yang  dijual (digadaikan) padanya buat sementara;
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013
5. Terkandung  janji    antara  kedua  pihak  yang  beraqad  bahwa  penjual  atau  pihak  yang berhutang  akan  memenuhi  atau  melunasi  hutangnya  dalam  tenggang  waktu  yang disepakati; demikian  pula sebaliknya pembeli akan mengembalikan barang yang dibelinya (sebagai jaminan hutang) apabila uangnya/harga pembeliannya telah dikembalikan.

## Sejarah
Bahwa  dalam  sejarahnya, Bai'u  al-Wafa muncul  pertama  kali  di  Asia  Tengah khususnya  Bukhara  dan  Balkh  sekitar  abad  ke  5  Hijriyah  dalam  rangka  menghindari terjadinya  riba  dalam  pinjam-meminjam.  Banyak  di  antara  orang  kaya  ketika  itu  tidak  mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan  yang mereka terima. Sementara banyak pula para peminjam  uang  tidak  mampu  melunasi  hutangnya  akibat  imbalan  yang  harus  mereka bayarkan bersamaan dengan uang yang mereka pinjam.  Di sisi lain, imbalan yang diberikan atas  dasar  pinjam-meminjam  uang  itu  menurut  ulama fiqh termasuk  riba.  Maka  untuk menghindarkan  diri  dari  riba,  masyarakat  Bukhara  dan  Balkh  ketika  itu  memformat  suatu bentuk jual beli yang dikenal dengan Bai'u al-Wafa.
Menurut Musthafa Ahmad Al-Zarqa dan Abdurrahman Al-Shabuni, dalam sejarahnya Bai'u  al-Wafa baru  mendapat  justifikasi  para  ulama fiqh setelah  berjalan  beberapa  lama. Maksudnya  bentuk  jual  beli  ini  telah  berlangsung  beberapa  lama  dan Bai'u  al-Wafa telah menjadi  adat  kebiasaan  masyarakat  Bukhara  dan  Balkh,  baru  kemudian  para  ulama fiqh , dalam  hal  ini  ulama  Hanafiyah,  melegalisasi  jenis  jual  beli  ini.  Imam  Najmuddin  al-Nasafi (461-573 H.) seorang ulama terkemuka mazhab Hanafi di Bukhara mengatakan:  "para Syekh kami (Hanafiyah) membolehkan Bai'u al-Wafa sebagai jalan keluar dari riba 4 . iv
Kemudian Bai'ul Wafa'  mendapat respon yang luas di dunia Islam, bahkan masuk ke Majajallah  al-Ahkam  al-'Adliyyah di  Zaman  Turki  Utsmani,  masuk  ke  Qanun  al-Madani  di Mesir, demikian pula masuk ke Qanun al-Madani di Suriyah ( Qanun Al-Syuri ), walupun ada pasang naik dan pasang surutnya.
Dari  analisis  terhadap  situasi  dan  kondisi  sosial  ketika  itu,  ada  dua  motivasi 5 v yang mendorong masyarakat melakukan Bai'ul Wafa `:
Pertama ,  dorongan  keterdesakan  finansial  atau  desakan  kebutuhan  terhadap  uang untuk  berbagai  keperluan  hidup  dan  rumah  tangga,  maka  mereka  terpaksa  menjual  barang yang  sebenarnya  mereka  sayangi  sehingga  dalam  akad  penjualan  itu  mereka  berusaha  tetap memelihara  barang  yang  dijual  itu  sebagai  miliknya  dan  pada  suatu  saat  bisa mengambil/membeli kembali barang tersebut.
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013
Kedua , ada orang  yang sengaja melakukan aqad Bai'ul  Wafa ` sebagai helah terhadap hukum rahan atau untuk menyembunyikan keuntungan ribawi dalam aqad pinjam-meminjam. Sebagaimana  diketahui bahwa dalam rahan (gadai) pemegang gadai tidak boleh mengambil manfaat  barang  gadaian,  demikian  pula  dalam  pinjam-meminjam,  si  pemberi  pinjam  tidak boleh menarik keuntungan (pengembalian uang lebih) dari pokok pinjaman; kalau dua hal ini terjadi maka itu berarti melakukan riba; maka dicari helah agar bisa keluar dari konsep ribawi tersebut. Bentuk solusi itu dinamakan Bai'ul Wafa (jual-beli kembali).

## Rukun
Ulama  Hanafiyah  mengemukakan  bahwa  yang  menjadi  rukun  dalam bai'ul  wafa ` sama  dengan  rukun  jual  beli  pada  umumnya,  yaitu  ijab  (pernyataan  menjual)  dan  qabul (pernyataan  membeli).  Dalam  jual  beli  menurut  mereka  hanya  ijab  dan  qabul  yang  menjadi rukun  aqad,  sedangkan  pihak  yang  berakad  (penjual  dan  pembeli),  barang  yang  dibeli,  dan harga barang, tidak termasuk rukun, melainkan termasuk syarat-syarat jual beli.
Demikian juga syarat-syarat Bai'ul wafa `, menurut mereka sama dengan syarat-syarat jual beli pada umumnya. Penambahan syarat untuk Bai'ul wafa` hanyalah dari segi penegasan bahwa  barang  yang  telah  dijual  itu  harus  dibeli  kembali  oleh  penjual  yang  tenggang  waktu berlakunya jual beli itu harus tegas, misalnya satu tahun, dua tahun , atau lebih.

## Penggunaan Mashlahah di kalangan Hanafiyah
Memang  dalam  banyak  komentar  para  Ushuliyun  dikatakan  bahwa  Imam  Abu Hanifah  dan  atau  Ulama  di  kalangan  Hanafiyah  tidak  menerima  atau  tidak  menggunakan Mashlahat Mursalah dalam petimbangan ijtihad mereka untuk menetapkan hukum atas suatu masalah atau peristiwa, sama juga dengan Imam Al-Syafi'I atau ulama di kalangan Syafi'iyah.
Namun  dari  hasil  penelitian  para  sarjana  hukum  Islam  dalam  masa-masa  berikutnya ternyata  ditemukan  banyak  peristiwa  atau  masalah  yang  ditetapkan  hukumnya  oleh  ulama Hanafiyah berdasarkan pertimbangan Mashlahat 6 vi Seperti diungkapkan oleh Mustahafa Zaid: ”Tidak  diragukan  lagi  bahwa  di  antara  fatwa-fatwa  yang  diriwayatkan  dari  Al-Imam  (Abu Hanifah),  para sahabatnya, dan sebagian mujtahidin dari pemuka-pemuka mazhabnya adalah fatwa  yang  dirumuskan  benar-benar  atas  dasar  pemeliharaan  maslahat”.  Imam  Abu  Yusuf, meriwayatkan  dari  al-Imam  (Abu  Hanifah):    "Apabila  kaum  Muslimin  mendapat  ghanimah berupa harta rampasan perang, atau kambing-kambing, tapi mereka lemah/kesulitan atau tidak sanggup  membawanya,  maka  mereka  boleh  membunuh  kambing-kambing  itu,  membakar
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013
ganimah  itu,  dan  membakar  daging  kambing  tersebut.  Makruh  hukumnya  harta  itu ditinggalkan  lalu  dimanfaatkan  oleh ahlu  al-syirik ".  Ini  merupakan  fatwa  yang  di  dalamnya terkandung (pemeliharaan) kemaslahatan kaum muslimin,  dengan menolak mafsadat berupa meninggalkan ghanimah itu di tangan musuh, 7 vii yang bisa saja mereka gunakan sebagai bekal menyerang kaum muslimin”.
Demikian  pula  diriwayatkan  dari  Al-Imam  (Abu  Hanifah)  bahwa  ia  mengatakan: "tidak apa-apa memberikan shadaqah (zakat) kepada Bani Hasyim. Padahal Nabi Saw. telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim: "Sesungguhnya zakat itu tidak pantas bagi  keluarga  Muhammad,  karena  keluarga  Muhammad  itu  orang-orang  yang  mulia ( syarifah )."  Namun  mempertimbangkan  kemaslahatan  mereka  setelah  terputusnya  bagian mereka dari Khumus yang merupakan bagian bagi  zawil  qurba dalam membolehkan mereka menerima zakat dan shadaqah, karena itu ia menfatwakannya.  Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Thahawy dalam Syarah al-Atsar :  ”Tatkala terputus {yakni saham zawil Qurba}  dari mereka,  dan  dikembalikan  kepada  orang  lain  setelah  wafatnya  Rasulullah  s.a.w.,  dihalalkan bagi mereka apa yang pernah dilarang bagi mereka, karena kondisilah  yang membolehkan itu untuk mereka” 8 . viii
Muhammad  bin  al-Hasan,  menetapkan  bahwa  hukum-hukum  mu'amalat  berlaku bersama  illat,  baik  ketika  ada  maupun  tidak  adanya  illat  itu.  Karena  itu  ia  berpendapat: "bahwa  masalah  menyongsong  barang  dagangan,  maka  setiap  lahan  (pertanian)  yang diperlakukan  seperti  itu  yang  memudharatkan  (merugikan)  pemiliknya,  maka  tindakan  itu tidak  pantas  dilakukan.  Tapi  apabila  hal  itu  telah  banyak  dilakukan  sehingga  tidak memudharatkan  pemilik  (barang),  maka  tidak  apa-apa  hal  itu  dilakukan,  insya  Allah. Demikianlah,  bisa  dilarang  menyonsong  barang  dagangan  di  suatu  ketika,  dan  bisa  juga dibolehkan  di  waktu  yang  lain.  Tidak  ada  perbedaan  antara  keduanya  kecuali  ada  mudharat yang  nyata  dari  salah  satunya,  maka  wajib  menghindai  kemudharatan  demi  memelihara kemaslahatan 9 . ix
Untuk mengetahui lebih jelas penggunaan al-Mashlahah di kalangan Hanafiyah, dapat ditelusuri dari munculnya legitimasi yang diberikan ulama kalangan Hanafiyah terhadap suatu institusi  sosial  ekonomi  yang  muncul  di  Bukhara  dan  Balkh  pada  pertengahan  abad  kelima, yang  disebut  dengan  lembaga  atau  akad Bai'u  al-Wafa dan  sejarah  munculnya  Bai'ul  Wafa` itu sendiri.
Sebagaimana disebutkan dalam sejarah singkat munculnya Bai'ul Wafa` di atas, bahwa aqad ini muncul pertama kali di Bukhara dan Balkh sekitar abad ke 5 Hijriyah dalam rangka
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013
menghindari  berkembangnya  praktik  riba  dalam  pinjam-meminjam  di  tengah-tengah masyarakat.  Banyak di  antara orang kaya ketika  itu tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan  yang mereka terima. Sementara banyak pula para peminjam uang tidak mampu melunasi  hutangnya  akibat  imbalan  yang  harus  mereka  bayarkan  bersamaan  dengan  uang yang mereka pinjam.  Di sisi lain imbalan yang diberikan atas dasar pinjam-meminjam uang itu menurut ulama fikih termasuk riba. Maka untuk menghindarkan diri dari riba, masyarakat Bukhara dan  Balkh  ketika itu memformat suatu  bentuk  jual beli  yang dikenal  dengan Bai'ul Wafa. Menurut Musthafa Ahmad Al-Zarqa dan Abdurrahman Al-Shabuni,  dalam sejarahnya Bai'u  al-Wafa baru  mendapat  justifikasi  para  ulama  fiqh  setelah  berjalan  beberapa  lama. Maksudnya  bentuk  jual  beli  ini  telah  berlangsung  beberapa  lama  dan Bai'u  al-Wafa telah menjadi  adat  kebiasaan  masyarakat  Bukhara  dan  Balkh,  baru  kemudian  para  ulama  fiqh, dalam  hal  ini  ulama  Hanafiyah,  melegalisasi  jenis  jual  beli  ini.  Imam  Najmuddin  al-Nasafi (461-573 H.) seorang ulama terkemuka mazhab Hanafi di Bukhara mengatakan: "para Syekh kami  (Hanafiyah)  membolehkan Bai'u  al-Wafa sebagai  jalan  keluar  dari  riba”. 10 x Jadi legitimasi  ini  diberikan  oleh  para  ulama  ketika  itu  sebagai  hasil  dari  upaya  ijtihadi  dan pergumulan pemikiran fiqh mereka terhadap dinamika perkembangan soisal saat itu.
Jika  ditelusuri  dalam  sumber  utama  hukum  Islam,  maka  aqad  ini  tidak  ditemukan dasar  nash  yang  menyebutkannya  secara  eksplisit,  baik  Al-Qur`an  maupun  Al-Sunnah,  baik dalam  bentuk  perintah/anjuran  maupun  larangan  atau  penolakan,  jadi  ia  lebih  merupakan masalah  furu'iyah  fiqhiyah  yang  muncul  di  tengah-tengah  masyarakat  seiring  dengan terjadinya dinamika perkembangan atau perubahan sosial ekonomi ketika itu.
Menurut Muhammad Abu Zahrah, bahwa dilihat dari segi sosio-historis kemunculan Bai'u al-Wafa di tengah-tengah masyarakat Bukhara dan Balk pada pertengahan abad ke lima hijriyah  adalah  disebabkan  oleh  para  pemilik  modal  tidak  mau  lagi  memberi  hutang  kepada orang-orang  yang memerlukan uang, jika mereka tidak mendapatkan imbalan apapun. Hal ini membuat  kesulitan  bagi  masyarakat  yang  memerlukan  pinjaman.  Keadaan  ini  membawa mereka  berfikir  untuk  mencari  sebuah  bentuk  transaksi  atau  akad  baru  sehingga  keperluan masyarakat  terpenuhi  dan  keinginan  orang  kayapun  terayomi.  Jalan  keluar  yang  mereka ciptakan itu adalah Bai'u al-Wafa 11 . xi
Dengan  cara  ini,  menurut  Al-Zarqa,  di  satu  pihak  keperluan  masyarakat  lemah terpenuhi  sementara  pada  saat  yang  sama  mereka  terhindar  dari  praktik  ribawi 12 . xii Jadi, justifikasi itu diberikan oleh ulama Hanafiyah ketika itu tentu bukan semata-mata karena akad ini  sudah  dipraktikkan  lama  di  tengah-tengah  masyarakat,  tetapi  justru  karena  mereka  bisa
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013
menyetujui  pertimbangan  awal  dari  munculnya Bai’ul  Wafa’ itu  sendiri,  yakni  melihat manfaat  atau  aspek  maslahatnya  bagi  kehidupan  umat  atau  masyarakat  luas.  Di  mana    demi menghindarkan  masyarakat  dari  berbagai  kesulitan  dalam  putaran  roda  ekonomi  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  dan  menghindarkan  mereka  dari  perbuatan  riba  yang berkepanjangan,  di  samping  jenis  akad  ini  memang  sudah  berkembang  atau  diterapkan  oleh masyarakat Bukhara dan Balkh ketika itu.
Di  samping  menghindari  riba, Bai'ul  Wafa `  juga  merupakan  institusi/wadah  tolong menolong antara pemilik modal dengan orang yang memerlukan uang dalam waktu tertentu. Oleh  sebab  ulama  Hanafiyah  menganggap Bai'ul  Wafa’ adalah  sah  dan  tidak  termasuk  ke dalam  kategori  larangan  Rasulullah  s.a.w.  tentang  jual-beli  bersyarat,  karena  sekalipun disyaratkan bahwa harta itu harus dikembalikan kepada pemilik semula, namun pengembalian itupun  harus  dengan  melalui  aqad  jual  beli.  Kemudian  dalam  persoalan  pemanfaatan  objek aqad (barang  yang dijual) statusnya  tidak sama dengan rahan, karena barang itu benar-benar telah dijual kepada pembeli. Seseorang yang telah membeli suatu barang berhak sepenuhnya untuk  memanfaatkan  barang  itu.  Hanya  saja  barang  itu  harus  dijual  kembali  kepada  penjual semula seharga penjualan pertama. Inipun menurut mereka bukan suatu cacat dalam jual beli.
Namun  sebagian  ulama  tidak  bisa  menerima  kalau Bai'ul  Wafa' itu  diberi  legitimasi secara fiqhiyah dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat.  Alasan mereka 13 xiii adalah:
1. Dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu karena jual beli adalah akad  yang  mengakibatkan  perpindahan  hak  milik  secara  sempurna  dari  penjual  kepada pembeli;
2. Dalam  jual  beli  tidak  boleh  ada  syarat  bahwa  barang  yang  dijual  itu  harus  dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula, apabila dia telah siap mengembalikan atau mengganti harga/uang pembelian yang pernah ia terima;
3. Jual beli ini tidak pernah ada di zaman Rasulullah maupun zaman sahabat;
4. Jual  beli  ini  merupakan  hilah  yang  tidak  sejalan  dengan  maksud  syarak  dalam pensyari'atan jual beli.
Sebagaimana  juga  diatur  dalam Qanun  al-Mu'amalat  al-Madani (Mesir),  pada  pasal 438  disebutkan  bahwa  "Apabila  si  penjual  (tetap)  menjaga  hak  pengembalian  barang  yang dijual ketika terjadinya transaksi jual-beli, maka jual-beli itu batal".  Sebagian Ulama lainnya tidak  memandang  akad  seperti  ini  sebagai  akad  jual  beli,  tetapi  ini  dipandang  sebagai  akad Rahan dan  karena  itu  berlaku  atasnya  hukum Rahan ,  antara  lain  tidak  boleh  bagi  penerima
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013
gadai  menarik  manfaat  barang  gadaian  lantaran  adanya  hutang 14 xiv Prinsip  yang  banyak dipegang dalam kajian fiqh ialah ketentuan yang disebutkan oleh Rasulullah:
يبر وهف ةعفنم رج ضرق لك

## Setiap pinjaman yang mengalirkan manfaat adalah riba.
Walaupun  hadis  ini  dari  segi  sanadnya  diperselisihkan  oleh  para  ulama  atau muhadditsin,  sebagian  mengatakan  bahwa  hadis  ini  dha'if,  sebagian  menyatakannya  hasan, dan  tidak  ada  yang  menyatakannya  shahih.  Bahkan  al-Albani  sendiri  mempunyai  dua pendapat tentang hadis ini, di suatu kali (dalam Jami' Shaghir I:  hal. 868) ia menyatakannya hasan, tapi dikali yang lain (Jami' Shagir I:  973) ia menyatakannya dha'if.
Hadis  ini  dapat  ditemukan  minimal  pada  tiga  belas;  antara  lain  dalam  kitab: Kanzul Umal VI,  hal  351, Nashab  al-Rayah IV:  85; Talkhish  al-Khabir III:  34, Jauhar  al-Nuqa V: 1349, Kasyfu al-Khufa ` II: 968, dan 233, Muhtashar Irwa` al-Ghulul I: 274, Jami' al-Shaghir I: 868 dan 973; serta Kitab Al-Silsilah al-Shahihah III: 212. Dan memang tidak semua riwayat diatas mencantumkan informasi tentang kualitas hadits ini.
Menurut  Ahmad  Al-Zarqa 15 , xv ada  tiga  bentuk  aqad Bai'ul  Wafa `,  yaitu: Pertama , ketika dilakukan transaksi aqad ini merupakan jual beli, karena di dalam aqad ini dijelaskan bahwa  transaksi  itu  adalah  jual  beli,  melalui  ucapan  penjual  misalnya  "saya  jual  barang  ini kepada engkau dengan harga Rp. 15 000.000,- selama tiga tahun".
Kedua ,  setelah  transaksi  dilaksanakan  dan  harta  beralih  ke  tangan  pembeli,  transaksi  ini berbentuk ijarah (pinjam-meminjam/sewa-menyewa),  karena  barang  yang  dijual  itu  harus dikembalikan  kepada  penjual,  sekalipun  pemegang    harta  itu  berhak  memanfaatkan  dan menikmati hasil barang itu selama waktu yang disepakati.
Ketiga , di akhir aqad, ketika tenggang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo, Bai'ul Wafa ` ini sama dengan al-rahn , karena dengan jatuhnya tempo  yang disepakati kedua belah pihak, penjual  harus  mengembalikan  uang  kepada  pembeli  sejumlah  harga  yang  diserahkan  pada awal  aqad,  dan  pembeli  harus  mengembalikan  barang  yang  dibeli  itu  kepada  penjual  secara utuh.
Dalam  kaitannya  dengan rahan ,  para  ulama  hanafiyah  menyatakan  bahwa  perbedaan mendasar antara Bai'ul Wafa ` dengan rahn adalah 16 xvi :
1. Dalam aqad -rahan pembeli tidak sepenuhnya memiliki barang  yang dibeli (karena harus dikembalikan  kepada  penjual),  sedangkan  dalam  Bai'ul  wafa,  barang  itu  sepenuhnya menjadi milik pembeli selama tenggang waktu yang disepekati.
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013
2. Dalam rahan ,  jika  harta  yang  digadaikan    ( al-marhun )  rusak  selama  di  tangan  pembeli, maka kerusakan itu menjadi tanggung jawab pemegang barang jaminan, sedangkan dalam Bai'ul  Wafa` apabila  kerusakan  itu  bersifat  total  baru  menjadi  tanggung  jawab  pembeli, tetapi apabila kerusakannya tidak parah, maka hal itu tidak merusak aqad.
3. Dalam rahan segala biaya  yang diperlukan untuk pemeliharaan barang menjadi tanggung jawab  pemilik  barang,  sedangkan  dalam Bai'ul  Wafa `  biaya  pemeliharaan  sepenuhnya menajdi  tanggung  jawab  pembeli,  karena  barang  itu  telah  menjadi  miliknya  selama tenggang waktu yang disepakati.
4. Kedua belah pihak tidak boleh memindahtangankan barang itu kepada pihak ke tiga selama tenggang waktu yang disepakati.
5. Ketika  uang  sejumlah  pembelian  semula  dikembalikan  penjual  kepada  pembeli  setelah tenggang waktu jatuh tempo, pembeli wajib memberikan barang itu kepada penjual.
Nampaknya para ulama mutakhirin (generasi belakangan) pun dapat menerima dengan baik  bentuk  jual  beli Bai'ul  Wafa` ini  dan  menganggapnya  sebagai  akad  yang  sah.  Ketika Majalah  Al-Ahkam  al-'Adliyyah (Kodifikasi  Hukum    Perdata  Turki  Utsmani)  disusun  pada tahun  1287  H.,  menurut  Musthafa  Ahmad  Al-Zarqa, Bai'u  al-Wafa` yang  sudah  menjadi kebiasaan yang berlaku dan berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat  Bukhara dan Balkh, dimasukkan dan dijadikan salah satu bab dengan judul Bai'u al-Wafa` yang mencakup 9  pasal  yaitu  pasal  118-119  dan  pasal  395-403. Majallat  al-Ahkam  al-'Adliyyah ini  mulai diberlakukan tanggal 23 Sya'ban 1293 H., untuk seluruh wilayah dalam kekuasaan imperium Turki  Utsmani 17 . xvii Majallah  al-Ahkam  al-'Adliyah itu  sendiri  disusun  dalam  haluan  Fiqh Mazhab Hanafi, karena bagi muslim Turki, Hanafi adalah mazhab yang mengarsir kehidupan keberagamaan  secara  formal    hingga  tahun  1926,  sebelum  ada  kebijakan  legislasi  Undang- Undang yang dikodifikasi secara eklektikal 18 . xviii
Dalam  perkembangan  selanjutnya  ketika  Mesir  menyusun  Kitab  Undang-undang Hukum Perdata pada tahun 1948 M., Bai'u al-Wafa` juga diakui secara sah dan dicantumkan dalam  pasal  430  Undang-undang  ini.  Akan  tetapi,  ketika  terjadi  revisi  terhadap  Undang- undang  ini  pada  tahun  1971  M, Bai'u  al-Wafa` tidak  dicantumkan  lagi.  Menurut  Musthafa Ahmad  Al-Zarqa,  pembuangan  pasal  tentang Bai'u  al-Wafa` dari  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  Mesir  bukan  karena  akad  itu  tidak  diakui  sah  oleh  para  ulama  fiqh  Mesir, melainkan  lebih  disebabkan  oleh  perubahan  situasi  dan  kondisi  ketika  Undang-Undang  ini dibuat.
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013
Oleh sebab itu, Musthafa Ahmad Al-Zarqa melihat bahwa akad ini tetap relevan untuk zaman  sekarang,  dalam  rangka  menghindari  kemungkinan  terjadinya  transaksi  yang  nyata- nyata  mengandung  unsur  riba.  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Syiria  ( Al- Qanun  Al-Madani  Al-Syuri ) Bai'u  al-Wafa `  juga  pernah  tercantum  pada  pasal  433  dan seterusnya. Namun ketika Mesir mencabut Bai'u al-Wafa` dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdatanya pada tahun 1971 M, Syria kemudian ikut menghapus pasal itu dari Kitab Undang- Undang Hukum Perdata mereka 19 . xix
Bongkar pasang Bai'ul Wafa` dalam perundang-undangan di negara-negara tersebut di atas  makin  menguatkan  dugaan  kita  bahwa  akad  ini  memang  ditetapkan  berdasarkan pertimbangan  maslahat,  yang  tentu  tidak  demikian  halnya  kalau  hukum  tersebut  ditetapkan berdasarkan nash yang kuat yang tidak mungkin bisa diutak-atik dengan mudah.
Berdasarkan kodifikasi hukum-hukum perdata tersebut di atas, jika terjadi sengketa di antara  pihak-pihak  terkait  dalam  kasus Bai'u  al-Wafa`, misalnya  apabila  terjadi  keengganan salah  satu  pihak    membayar  hutangnya  atau  menyerahkan  barang  setelah  hutang  dilunasi, maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui pengadilan. Jika yang berhutang tidak mampu membayar  hutangnya  ketika  jatuh  tempo  maka  berdasarkan  penetapan  pengadilan  barang yang dijadikan jaminan hutang itu boleh dijual dan hutang pemilik barang dapat dilunasi. Jika pihak  yang  memegang  barang  enggan  untuk  menyerahkan  barangnya  ketika  hutang  sudah dilunasi,  pengadilan  berhak  memaksanya  untuk  mengembalikan  barang  itu  kepada pemiliknya. Jadi demikian aturan tentang transaksi yang berlaku dalam Bai'u al-Wafa ` cukup jelas dan terinci serta mendapatkan jaminan yang kuat dari lembaga hukum. Dengan demikian tujuan yang dikehendaki oleh Bai'u al-Wafa` diharapkan dapat dicapai.

## Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Walaupun  dalam  kitab-kitab  ushul  fikih  disebutkan  bahwa Mashlahat  Mursalah hanya digunakan  oleh  kelompok  Malikiyah,  namun  dalam  praktiknya  ternyata  mazhab  atau ulama di  luar Malikiyah juga menerapkannya dalam  ijtihad mereka meski dengan nama yang berbeda.
2. Ulama  kalangan  Hanafiyah  pada  abad  ke  lima  hijriyah  di  Bukhara  dan  Balkh  setelah mempertimbangkan  berbagai  aspek,  telah  mengapresiasi  suatu  aqad  mu'amalah  yang tidak  pernah  disebut  dalam  nash,  baik  dalam  konteks i'tibariy maupun ilgha-iy ,  tapi kemaslahatannya nyata bagi masyarakat yakni akad Bai'ul Wafa' .
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013
3. Dalam  perjalanan  sejarahnya, Bai'ul  Wafa' mengalami  berbagai  tanggapan  baik  dalam tataran  pemikiran  fiqhiyyah,  legislasi,  maupun  penerapannya  di  lapangan  kehidupan masyarakat.
4. Bai'ul Wafa patut dipertimbangkan untuk diusulkan penerapannya di berbagai masyarakat Muslim  di  Indonesia  sebagai  pengganti  institusi  Gadai  yang  praktiknya  selama  ini bertentangan  dengan Rahan yang  digariskan  oleh  nash  terutama  dalam  hal  mengambil manfaat dari barang gadaian oleh pemegang gadai.
5. Dalam  perkembangan taqnin (kodifikasi  hukum  Islam)  di  dunia  Islam  seperti  lahirnya Majallah Al-Ahkam Al-'Adliyyah yang diundangkan pada tahun 1286 H. di Turki (sebagai kodifikasi  hukum  pertama  di  dunia  Islam), Qanun  al-Madani di  Mesir,  dan Qanun  Al- Madanial-Sury ,  di  Suriah  yang  pernah  memuat  pasal-pasal  tentang Bai'ul  Wafa sebagai aqad yang dilegalisasi secara fiqhiyyah ternyata disusun dalam haluan pemikiran hukum ulama kalangan Hanafiyah.
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013

## Endnote
1 'Ali Hasballah, Ushul Al-Tasyri' Al-Islami , (Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1396 H./1976 M.), h. 169
2 'Abdu  al-Nashir  Taufiq  al-'Athar, Syarah  Ahkam  al-Bayyi' ,  (Qahirah:  Mathba'ah  'Abidin,  1405  H.,  h.  123; lihat juga Maktabat al-FiqhwaUshulih, Al-Majallah , I, h. 77 lihat juga Hasyiyah Ibnu 'Abidin , V, h. 276 3 Maktabah Fiqhwa Ushulih, Hasyiyah Ibn u 'Abidin , Juz V, h.2576
4 Abdurrahman al-Shabuni, Al-Madkhal li Dirasat al-Tasyri' al-Islami , (Damaskus: Mathba'ah Riyadh, 1980) jilid I, h. 64
5 'Abdu al-Nashir Taufiq al-'Athar, Syarah Ahkam al-Bayyi' , (Qahirah: Mathba'ah  'Abidin, 1405 H./1984 M), h. 122
6 Musthafa  Zaid, Al-Mashlahah  fi Al-Tasyri' Al-Islamiwa  Najmu al-Din Al-Thufi , (Qahirah, Dar  Al-Fikr  Al- 'Arabi, 1384 H./1964 M.), h. 45
7 Ibid , h. 46 8 Ibid 9 Ibid 10 Abdurrahman al-Shabuni, Al-Madkhal li Dirasat al-Tasyri' al-Islami , (Damaskus: Mathba'ah Riyadh, 1980) jilid I, h. 64
11 Muhammad Abu Zahra, Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah , (Mesir: Dar al-Fikri al-'Arabi, t.th.), h. 243
12 Musthafa Amad Al-Zarqa,  h. 72
13 Abdu al-Rahman al-Shabuni, Al-Madkhal fi al-Tasyri' al-Islamy , (Damaskus: Dar al-Kitab, 1976), h. 73
14 'Abdu al-NashirTaufiq al-'Athar, Syarah Ahkam al-Bayyi' , (Qahirah: Mathba'ah 'Abidin, 1405 H., h. 123
15 Mustafa Ahmad al-Zarqa, Op-cit , h. 28
16 Ali Haidar, Al-durar al-Hukkam Syarah Majallah al-Ahkam , Ji;id IV, h. 14
17 Abdurrahman al-Shabuni, Al-Madkhal li Dirasat al-Tasyri' al-Islami , (Damaskus: Mathba'ah Riyadh, 1980) jilid I, h. 77
18 M.  Atho'  Mudzhar  &  Khairuddin  Nasution  (editor), Hukum  Keluarga  di  Dunia  Islam  Modern ,  (Jakarta: Ciputat press, 2003), h. 37
19 Musthafa Ahmad Al-Zarqa, Loc-cit .

## Referensi
Ali Hasballah, Ushul Al-Tasyri' Al-Islami , Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1396 H./1976 M.
Abdu al-Nashir Taufiq al-'Athar, Syarah Ahkam al-Bayyi' , (Qahirah: Mathba'ah 'Abidin, 1405 H., hal. 123; lihat juga Maktabat al-Fiqh wa Ushulih, Al-Majallah , I, hal. 77 lihat juga Hasyiyah Ibnu 'Abidin , V
Maktabah Fiqh wa Ushulih, Hasyiyah Ibn u 'Abidin , Juz V.
‘Abdurrahman  al-Shabuni, Al-Madkhal  li  Dirasat  al-Tasyri'  al-Islami ,I,  Damaskus: Mathba'ah Riyadh, 1980.
M. Atho' Mudzhar & Khairuddin Nasution (editor), Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern , Jakarta: Ciputat press, 2003.
'Abdu  al-Nashir  Taufiq  al-'Athar, Syarah  Ahkam  al-Bayyi' ,    Qahirah:  Mathba'ah  'Abidin, 1405 H./1984 M.
Musthafa  Zaid, Al-Mashlahah    fi  Al-Tasyri'  Al-Islami  wa  Najmu  al-Din  Al-Thufi ,  Qahirah, Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1384 H./1964 M.
Muhammad Abu Zahra, Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah , Mesir: Dar al-Fikri al-'Arabi, t.th.
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013
Musthafa  Amad  Al-Zarqa, Syarh  al-Qanun  al-Suriy:  al-'Uqud  al-Musammah ,  Damaskus: Dar al-Kitab, 1969.
‘Abdu  al-Rahman  al-Shabuni, Al-Madkhal  fi  al-Tasyri'  al-Islamy ,  Damaskus:  Dar  al-Kitab, 1976.
'Abdu al-Nashir Taufiq al-'Athar, Syarah Ahkam al-Bayyi' ,  Qahirah: Mathba'ah 'Abidin, 1405 H.
'AliHaidar, Al-durar al-Hukkam Syarah Majallah al-Ahkam , Jilid IV.