Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 3 – November 2021, Hal. 525-529| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3995.525-529

## SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN SURAT RAPID TEST DI MASA PANDEMI COVID-19
I Kadek Candra Karunia Bagiarta Putra Sugiantara, I Nyoman Gede Sugiartha, Ida Ayu Putu Widiati Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia candra.karuniakadek@gmail.com, nyomansugiartha14@gmail.com idaayuputuwidiati@gmail.com

## Abstrak
Wabah  virus  covid-19  menyebabkan  pemerintah  Indonesia  mengambil  kebijakan  serius  menanggulangi penyebaran  virus  ini dengan  melakukan pembatasan wilayah. Kebijakan  ini  menimbulkan tindakan pemalsuan surat  keterangan  rapid  test  covid  19  dan  pengambilan  biaya  pengurusan  rapid  dengan  harga  yang  melambung tinggi.  Tujuan  penelitian  ini  guna  mengungkap  tindak  pidana  pemalsuan  surat  rapid  test  dan  sanksi  hukum pemalsuan surat rapid test. penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan hukum perundang- undangan dan hukum faktual. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  adalah  pencatatan  dan  pencatatan  yang  kemudian dianalisis secara deduktif dan logika induktif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemalsuan surat diatur di KUHP  pasal  263  sampai  dengan  pasal  267  selain  itu  diatur  juga  pada  pasal  7  kode  etik  kedokteran,  Sanksi terhadap  pemalsuan  surat  keterangan  rapid  test  covid  19  dikenakan  sanksi  pidana  dan  sanksi  kode  etik kedokteran sanksi administratif. Apabila dokter terbukti melakukan sendiri pemalsuan maka pertanggungjawabannya dipidana paling lama 4 tahun dan sanksi administratif.
Kata Kunci : Pemalsuan Surat, Rapid Test Covid, Sanksi

## Abstract
The outbreak of  the  Covid-19 virus has caused the Indonesian  government  to take a serious policy in tackling the spread of this virus by imposing regional restrictions. This policy has led to the falsification of the COVID- 19 rapid test certificate and the collection of rapid management fees at inflated prices. The purpose of this study is  to  uncover  the  criminal  act  of  counterfeiting  a  rapid  test  letter  and  the  legal  sanctions for  counterfeiting  a rapid test letter. This research is a type of normative legal research with statutory law and factual law. Sources of legal materials used in the form of primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials in this research is recording and recording which is then analyzed deductively and inductively logic. The results of the study reveal that letter falsification is regulated in Articles 263 to 267 of the Criminal Code, besides  that  it  is  also  regulated  in  Article  7  of  the  medical  code  of  ethics.  If  the  doctor  is  proven  to  have committed the falsification himself, then the liability is punishable by a maximum of 4 years and administrative sanctions.
Keywords: Forgery of Letters, Rapid Test Covid, Sanctions

## I. PENDAHULUAN
Pelanggaran  pemalsuan  surat  (valsheid  in  geschrift)  bisa  jadi  merupakan  perbuatan  tercela  yang sangat  sering  terjadi  di  masyarakat (Hayati,  2015) .  Pemalsuan  dilakukan  dalam  berbagai  bentuk, mulai  dari  surat-surat  bersama,  penegasan  kewajiban,  akta,  surat  keterangan  dokter,  surat  perjalanan dinas  dan  sebagainya (Pahsa,  2003) .  Berkenaan  dengan  kejahatan  ini,  pemalsuan  adalah  kejahatan menampung  sistem  yang  tidak  benar  atau  palsu  pada  sesuatu  (benda).  Benda  itu  tampak  nyata  dari luar,  meskipun  bertentangan  dengan  keadaan  yang  sebenarnya.  Pasal  263  Ketentuan  itu  dirancang untuk  melindungi  kepercayaan.  Ungkapan  tindak  pidana  pemalsuan  yang  diatur  dalam  Pasal  263 KUHP  dengan  jelas  mengatur  akibat  khusus  dari  pelaksanaan  perbuatan,  terlepas  dari  apakah  itu mengacu  pada  Pasal  263  KUHP  Menurut  peraturan,  akibat  yang  diharapkan  adalah  kemungkinan kerugian.  Menurut  Pasal  263  KUHP,  barang  siapa  perbuatannya  menimbulkan  potensi  kerugian  di kemudian hari dapat diancam oleh penjahat.
Kerugian merupakan bagian penting dari tindak pidana pemalsuan surat yang harus dibuktikan. Tanpa unsur-unsur  tersebut tidak akan terjadi perbuatan. Kerugian itu sendiri tidak dijelaskan dalam hukum  pidana,  sehingga  perlu  dijelaskan  atau  dijelaskan  kerugian  itu  sendiri.  Ketidakjelasan  norma
kerugian  Akan  mempengaruhi  optimalisasi  penegakan  hukum.Pengertian  kerugian  sebagai  kerugian materil  atau  perbedaan  penafsiran  termasuk  kerugian  materiil  dan  kerugian  non  materiil  seringkali mengakibatkan  standar  ganda  dalam  penegakan  hukum.  Kerugian  memang  lebih  ditentukan  dalam bidang  hukum  perdata,  walaupun  kerugian  yang  biasanya  ditimbulkan  dalam  hukum  pidana  unsur klausa akibat hukum.
Pemerintah  terus  bekerja  keras  menghadapi  persebaran  dan  penyebarluasan  COVID-19,  salah satunya  melalui  pemberlakuan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB),  kemudian  kerap menginstruksikan  kepada  penduduk  agar  mengimplementasikan  dan  menuruti  skema  penjagaan hygiene, selalu mengenakan nose-mouth mask, social distancing, dan frequent-hand-washing.  Selain itu, diterapkan bahwa penduduk  yang akan ke luar negeri  wajib menunjukkan surat  keterangan hasil rapid test negatif COVID-19. Aturan bahwa  orang  yang  akan melakukan perjalanan membawa  surat hasil  rapid  test  negatif  telah  dimanfaatkan  oleh  oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab  untuk memanfaatkannya  dengan  memalsukan  surat  hasil  rapid  test  negatif  untuk  kemudian  dijual  kepada orang yang membutuhkan. Orang yang memilih menggunakan surat hasil rapid test negatif palsu tentu banyak  alasan  orang  dalam  perjalanan  bisnis  atau  bisnis,  salah  satunya  karena  terlalu  malas  untuk melakukan  rapid  test,  karena  ingin  mendapatkan  hasil  rapid  test  yang  negatif.  hasil  surat  cepat  dan tidak  bosan  mengantri,  lalu  karena  rasio  harga  ternyata  murah,  dan  ada  alasan  lain.  Dalam  hal  ini, maka  tindakan  tersebut  tergolong  sebagai  tindak  pidana (Suadnyani  &  Wirasila,  2021) .  Hukum Pidana  tidak  akan  lepas  dari  sistem  hukum  pidana  yang  didasari  pada  peraturan-peraturan  hukum pidana dan sanksi (Sari et al., n.d.) .
Terdapat  penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini.  Menurut Dana  et  al.,  (2021) pemalsuan  surat  telah  diatur  dalam  KUHP  pasal  263  sampai  dengan  pasal  267  selain  itu  diatur  juga pada  pasal  7  kode  etik  kedokteran,  selanjutnya  terkait  sanksi  terhadap  pemalsuan  surat  keterangan rapid test covid 19 akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi kode etik kedokteran sanksi administratif. Apabila dokter terbukti melakukan sendiri pemalsuan maka pertanggungjawabannya dipidana paling lama  4  (tahun)  dan  sanksi  administratif  jika  dilakukan  oleh  rumah  sakit  dijatuhkan  korporasi  berupa pidana  tiga  kali  dari  pidana  denda  yang  ditetapkan  terhadap  perseorangan.  Sama  halnya  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh (Putri  et  al.,  2021) bahwa  memalsukan  surat  akan  dikenakan  sanksi pidana  yaitu  Pasal  263  KUHP  (Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana)  yaitu  pemalsuan  surat  pada umumnya  dan  diperjelas  dengan  Pasal  268  KUHP  (Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana)  yaitu pemalsuan  surat  keterangan  dokter.  Maka  dalam  hal  ini  perbuatan  membuat  surat  palsu  rapid  test Covid-19 jelas tidak mendukung upaya pemerintah dalam mencegah tersebarnya covid-19 yang dapat menyebabkan  meningkatnya  kasus  positif  Covid-19 (Nurmanto  &  Sanusi,  2021) .  Maka  berdasarkan uraian  di  atas,  maka  tujuan  penelitian  ini  guna  untuk  mengungkap  tindak  pidana  pemalsuan  surat rapid test dan sanksi hukum pemalsuan surat rapid test.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan  hukum  perundang-undangan  dan  hukum  faktual.  Materi  hukum  utama  meliputi  UUD Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Hukum  Kesehatan  dan  Hukum  Pidana  (KUHP).  Sumber bahan  hukum didapat dari menganalisis buku-buku, jurnal-jurnal dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang  memiliki  keterkaitan  dengan  judul  penulisan  ini.  Adapun  teknik  pengumpulan  bahan  hukum dalam penelitian ini adalah pencatatan dan pencatatan. Setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder  terkumpul,  maka  akan  ditempuh  suatu  metode  pengolahan  bahan  hukum  yang  sistematis, yaitu  argumentasi  hukum  berdasarkan  logika  deduktif  dan  logika  induktif  untuk  mengolah  dan menganalisis bahan hukum tersebut. Pengenalan dilakukan melalui deskripsi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test
Rapid test maksudnya merupakan uji kilat. Cocok dengan namanya, hasil dari uji ini memanglah bisa dikenal  secara  kilat,  ialah  dalam  hitungan  menit.  Dikala  ini,  rapid  test  merupakan  pengecekan laboratorium  yang  relatif  sangat  terjangkau.  Pemerintah  telah  mempraktikkan  bayaran  sangat  mahal buat  rapid  test  merupakan  Rp150.  000.  Sesungguhnya,  terdapat  2  berbagai  rapid  test,  ialah  uji  yang mengetahui  antigen  serta  uji  yang  mengetahui  antibodi.  Rapid  test  yang  tersebar  secara  universal merupakan  yang  mengetahui  antibodi,  ialah  IgGv  (immunoglobulin  Gram)  serta  IgM
(immunoglobulin Meter) khusus buat antigen SARS- CoV-2 (virus pemicu COVID-19), yang dibuat oleh sel B dalam plasma darah apabila virus masuk ke dalam badan (Nunsi & Gusa, 2020) .
Sampel  yang  digunakan  dalam  pemeriksaan  rapid  test  antibodi  adalah  darah  pasien.  Beberapa tetes darah yang diambil dari tusukan ujung jari pasien sudah cukup untuk pemeriksaan ini. Hasil dari rapid test antibodi adalah reaktif atau non reaktif. Orang dengan gangguan sistem imun juga bisa saja sudah  terinfeksi,  namun  rapid  test  antibodi  menunjukkan  hasil  non  reaktif  akibat  adanya  gangguan untuk terbentuknya antibodi dalam tubuhnya. Orang dengan gangguan sistem imun yang sistem imun adaptifnya  menjadi  lebih  lemah  juga  bisa  saja  sudah  terinfeksi,  namun  rapid  test  antibodi menunjukkan hasil non reaktif akibat adanya gangguan untuk terbentuknya antibodi dalam tubuhnya. Apabila hasil rapid test antibody reaktif, hingga belum pasti orang tersebut lagi terinfeksi COVID- 19. Antibodi yang ditemukan pada rapid test antibodi bisa jadi saja nyatanya antibodi terhadap virus lain ataupun  virus  corona  tipe  lain,  bukan  SARS-CoV-2  ataupun  yang  menimbulkan  COVID-19.  Perihal ini  diketahui  dengan  sebutan  cross-reactivity  phenomenon  ataupun  fenomena  reaktif  silang.  Dapat pula  sebab  peradangan  virus  tersebut  telah  sembuh,  tetapi  antibodi  selaku  imunitas  terhadap  virus tersebut  menetap  di  badan  dalam  waktu  yang  lama.  Oleh  sebab  itu,  apabila  rapid  test  menampilkan hasil reaktif hingga butuh pengecekan lanjutan yang dapat menegakkan  penaksiran, ialah  swab PCR (Polymerase  Chain  Reaction)  sebab  cuma  dengan  pengecekan  ini  dapat  ditentukan  seseorang  positif terinfeksi COVID-19 maupun negatif.
Pengecekan  ini  dapat  mengetahui  langsung  keberadaan  SARS-  CoV-2,  bukan  lewat  terdapat tidaknya  antibodi  terhadap  virus  ini.  Rapid  test  antibodi  bukan  uji  buat  menegakkan  penaksiran COVID-  19  sebab  keakuratannya  masih  butuh  diteliti  lebih  lanjut.  Organisasi  Kesehatan  Dunia (World Health Organization atau World Health Organization) tidak merekomendasikan uji ini selaku penaksiran  dasar  buat  menjaga  penderita,  namun  menganjurkan  dilanjutkannya  uji  ini  selaku  riset epidemiologis  serta  surveilans  penyakit.  Upaya  pemerintah  dalam  mengatasi  penyebaran  serta penangkalan covid- 19 terus dicoba, antara lain ialah lewat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar  (PSBB),  tidak  hanya  itu  pula  senantiasa  menghimbau  kepada  warga  supaya  mempraktikkan serta  mematuhi  protokol  kesehatan,  senantiasa  mengenakan  masker,  melindungi  jarak,  serta  cuci tangan.  Tidak  hanya  itu  pula  memberlakukan  kewajiban  kepada  warga  yang  hendak  bepergian ataupun  melaksanakan  ekspedis  ke  luar  kota,  supaya  menampilkan  pesan  penjelasan  hasil  rapid  test negatif covid-19 yang berlaku 14 hari semenjak diterbitkannya pesan rapid test tersebut.
Pemberlakuan kewajiban kepada warga supaya bawa dan menunjukkan kesan penjelasan rapid test  kala  hendak  bepergian  ataupun  melaksanakan  ekspedisi  ke  luar  kota,  tidak  hanya  buat penangkalan  penyebaran  coronavirus,  pula  buat  mengenali  serta  mengatisipasi  apakah  seorang terinfeksi  virus  corona  ataupun  tidak.  Pemberlakuan  ketentuan  bawa  pesan  hasil  rapid  test  negative untuk  warga  yang  hendak  bepergian  serta  melaksanakan  ekspedisi  ke  luar  kota,  sudah  dimanfaatkan oleh  orang-orang  tidak  bertanggungjawab  dengan  mengambil  keuntungan  dari  suasana  semacam  ini buat diri sendiri dengan metode melaksanakan pemalsuan pesan hasil rapid test negative, yang setelah itu  pesan  tersebut  diperjual  belikan  kepada  warga  yang  memerlukan.  Memilah  memakai  pesan  hasil rapid  test  negative  palsu,  oleh  seorang  yang  hendak  bepergian  ataupun  melaksanakan  ekspedisi  ke luar kota, pasti mempunyai bermacam alibi, salah satunya merupakan sebab malas buat melaksanakan rapid  test,  sebab  mau  kilat  memperoleh  pesan  hasil  rapid  test  negatif  tanpa  butuh  antri,  setelah  itu sebab harga yang lebih murah dari yang asli, dan pula sebab alibi yang lain.
Pembuat  atau  yang  membikin  atau  yang  memalsukan,  bagi  pelaku  perjalanan  yang menggunakan  atau  menggunakan  surat  output  rapid  test  palsu  tersebut,  dan  akibat  perbuatannya mendatangkan  kerugian,  maka  yang  membuat  &  yg  memakai  surat  rapid  test  palsu  tersebut  dapat dikenakan  sanksi  berdasarkan  Pasal  263  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  menggunakan ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun. apabila surat hasil rapid test palsu tersebut di  diberikan  oleh  dokter,  &  surat  informasi  hasil  test  tersebut  dipakai  atau  dipakai  sang  seseorang seolah-olah isinya sesuai kebenaran, maka dokter dan yg menggunakan surat rapid test palsu tersebut bisa  dipidana  menurut  Pasal  267  ayat  (1)  &  ayat  (3)  menggunakan  ancaman  pidana  penjara  selama lamanya 4 (empat) tahun.

## 2. Sanksi Hukum Pemalsuan Surat Rapid Test
Sanksi  memainkan  peran  penting  dalam  kerangka  penegakan  hukum  (penegakan  hukum)  kepada pengacaranya sendiri dalam Undang-Undang secara umum sanksi adalah hukum dalam bentuk ibadah
karena pelanggaran aturan hukum dalam bidang hukum yang dikenal sebagai sanksi sipil penjahat dan administrasi  Sanksi  perdata  adalah  sanksi  hukum  yang  diketahui  seseorang  dapat  menyebabkan kerugian  bagi  orang  lain  oleh  karena  itu  orang  yang  menyebabkan  kerugian  harus  mengganti kerugiannya.  Sanksi  pidana  terkait  pelanggaran  ketentuan  hukum  pidana  (kepentingan  umum ketertiban)  dan  sanksi  administratif  atas  pelanggaran  ketentuan  hukum  tata  usaha  pada  saat penyelenggara administrasi negara memberikan pelayanan kepada masyarakat (Saputra, 2021).
Sanksi juga merupakan hukuman bagi akibat yang melakukan tindak kriminal berupa kurungan penjara atau sejajar oleh hukuman lain dari pihak berkuasa dan pada dasarnya  adalah penjamin bagi tingkah laku tingkah laku pelaku Sanksi diciptakan sebagai ancaman dari kebebasan manusia sendiri supaya  ia  boleh  dikaitkan  bahawa  sanksi  adalah  sejenis  tindakan  yang  bisa  mendidik  terhadap seseorang  yang  melakukan  kejahatan  perbuatan  atau  tindakan  kesalahan  yang  mengganggu  atau membahayakan  kepentingan  umum.  Sanksi  pada  pemalsuan  surat  keterangan  Covid  19  oleh  tenaga medis adalah pelanggaran terhadap kode etik (Kodeki) tetapi sanksi yang diberikan untuk pelanggaran etika  obat  tergantung  pada  bobot  pemanggilan  etika.  Pelanggaran  etika  tidak  menyebabkan  sanksi formal  untuk  pelakunya  sehingga  pelakunya  hanya  diberikan  bimbingan  dari  Dewan  Kehormatan Etika  Kedokteran  (MKEK)  MKEK  Maksimal  memberikan  proposal  kepada  Kantor  Regional Kementerian  Kesehatan  provinsi  atau  Kementerian  Kesehatan  untuk  memberikan  tindakan administrasi sebagai tindakan pencegahan bagi kemungkinan pelanggaran pengulangan (Suadnyani & Wirasila, 2021) .
Sanksi atas pelanggaran etika kedokteran bergantung dalam beratnya pelanggaran etika tersebut Namun jika terjadi pelanggaran maka sanksi yg diberikan harus dididik agar pelanggaran yang sama tidak terulang kembali di kemudian hari dan sanksi ini sebagai pelajaran bagi dokter lain Sanksi atas pelanggaran etika dapat berupa Teguran atau tuntutan secara mulut atau tulisan Penundaan kenaikan gaji  atau  pangkat  Penurunan  gaji  atau  pangkat  setingkat  lebih  rendah  Dicabut  biar  praktik  dokter untuk  ad  interim  atau  selama-  lamanya  &  Pada  kasus-kasus  pelanggaran  etikolegal  diberikan  sanksi sesuai peraturan kepegawaian yg berlaku & diproses ke pengadilan (DuBois, J. M., Anderson, E. E., Chibnall, J. T., Mozersky, J., & Walsh, 2019) .
Pemalsuan surat keterangan rapid test covid 19 oleh tenaga medis tidak secara tegas diatur akan tetapi pemalsuan diatur secara jelas di pasal 263 di dalam Wetboek van Strafrecht (KUHP) Dalam hal pemalsuan  surat  keterangan  rapid  test  covid  19  terjadi  suatu  pemalsuan  data  personal  dari  pasien secara sengaja. Sanksi terhadap pemalsuan surat keterangan rapid test covid 19 oleh tenaga medis bisa dikenakan  sanksi  pidana  dan  sanksi  kode  etik  kedokteran  sanksi  administratif  dimana  dalam  sanksi pidana  mengacu  pada  pasal  267  ayat  (1)  KUHP  yang  ancaman  pidana  penjara  paling  lama  empat tahun  Sedangkan  di  dalam  sanksi  kode  etik  kedokteran  memberikan  sanksi  yang  bertujuan  untuk mendidik seperti sanksi administratif.
Pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat keterangan rapid test Covid 19 harus dikaji secara mendalam apakah seorang dokter yang melakukannya sendiri dan apakah ada keterlibatan dari rumah sakit  tempat  dokter  itu  bekerja  ikut  terlibat  dalam  tindak  pidana  ini.  Apabila  seorang  dokter  yang melakukan  sendiri  tanpa  melibatkan  orang  lain  maka  pertanggungjawabannya  dapat  dilihat  dengan berpijak pada Wetboek van Strafrecht (KUHP) sebagai kitab atau sumber utama dalam bidang pidana Bentuk surat keterangan rapid test covid 19 medis adalah surat keterangan dari dokter sehingga dapat dikaitkan  dengan  Pasal  pemalsuan  Dimana  seorang  dokter  terbukti  akan  dijatuhkan  hukuman  paling lama  empat  tahun.  Apabila  ada  keterlibatan  pihak  orang  ketiga  yakni  yang  dimaksud  adalah  pihak rumah  sakit  ikut  serta  melakukan  tindak  kejahatan  pemalsuan  maka  bias  dikenakan  tindak  pidana korporasi  dimana  rumah  sakit  juga  harus  bertanggung  jawab  terhadap  kejadian  tindak  kejahatan  ini pertanggungjawaban  rumah  sakit  yakni  berupa  pidana  denda  tiga  kali  lipat  yang  dijatuhkan  kepada individu.
Tindakan  memalsukan  surat  itu  menafsirkan  seluruh  bentuk  tindakan  yg  dimaksudkan  untuk huruf yg terdapat menggunakan mengubah mengganti menghapus sebagian atau seluruhnya menurut isi  huruf  dapat  menemukan  ketentuan  ini  sehubungan  menggunakan  kode  pada  Pasal  263  ayat  (1) menekankan  seseorang  juga  bisa  dikatakan  merogoh  tindakan  pemalsuan  jika  pihak  lain menggunakan  alfabet  seperti  isinya  dan  nir  dipalsukan.  Seseorang  yang  dieksekusi  karena memalsukan  dokumen  dapat  dihukum  sampai  6  tahun  penjara  Pasal  267  (1)  mengatur  bahwa  dokter menggunakan  sengaja  menaruh  surat  kabar  atau  surat  fakta  palsu  bahwa  nir  ada  penyakit  yang  bisa diancam dengan pidana penjara selama empat tahun.
Rumah  Sakit  Indonesia  adalah  anggota  berdasarkan  Persatuan  Rumah  Sakit  Indonesia  (RSUD) Telah menyusun Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (Kodersi) yang memuat rangkuman nilai-nilai dan kebiasaan keluarga yg akan dijadikan pedoman bagi semua pihak dan melaksanakan  dan manajemen di  pada  rumah  sakit.  Ketentuan  Pasal  46  UU  No  1  Terkait  Resolusi  Rumah  Sakit  Nomor  44  Tahun 2009  tempat  tinggal  sakit  harus  bertanggung  jawab  atas  kesalahan  yang  dilakukan  sang  dokter  yang berpraktek  di  rumah  sakit  yg  sebagai  beban  pemilik  dan  pengelola  rumah  sakit  Oleh  lantaran  itu tempat  tinggal  sakit  yang  berbadan  hukum  diberi  status  hukum  Person  &  Recht  Soon  &  tempat tinggal  sakit  pula  mengenakan  hak  dan  kewajiban  dari  tindakannya  Bergantung  pada  tingkat kesalahan perusahaan atau badan aturan sebagai badan aturan mungkin bertanggung jawab.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pemalsuan  surat  keterangan  medis  yang  dibuat  oleh  seorang  dokter  yang  profesional  mengenai keadaan  tertentu  yang  diketahuinya  dan  tidak  bisa  dibuktikan  kebenarannya.  Sanksi  pidana  terhadap pemalsuan  surat  keterangan  rapid  test  covid  19  oleh  tenaga  medis  bisa  dikenakan  sanksi  pidana perdata dan sanksi administratif dimana sanksi pidana mengacu pada pasal 267 ayat (1) KUHP yang ancaman bui 4 tahun sedangkan dalam sanksi administratif memberikan sanksi yang bertujuan untuk mendidik  Pertanggungjawaban  pidana  tenaga  medis  terhadap  pemalsuan  surat  keterangan  rapid  test covid  19  oleh  tenaga  medis  bisa  dikaji  dengan  berpijak  pada  Wetboek  van  Strafrecht  (KUHP) Perbuatan  pemalsuan  surat  keterangan  rapid  test  covid  19  yang  berkenaan  pada  pasal  263  ayat  (1) apabila dilakukan oleh seorang dokter berkenaan pada pasal 267 ayat (1) KUHP jika ada keterlibatan dari  pihak  rumah  sakit  dalam  pemalsuan  ini  termasuk  tindak  kejahatan  korporasi  yang  bisa dipertanggungjawabkan berupa pidana denda.

## 2. Saran
Bagi pemerintah diharapkan di masa pandemi covid 19 peran  pemerintah dalam menegakkan hukum sangatlah  penting  selain  dipakai  sebagai  sarana  atau  wadah  organisasi  atau  hanya  sebagai penyelenggara  Negara  selain  itu  juga  diperlukan  pemerhatian  Seperti  yang  terjadi  pada  saat  ini banyaknya  tindak  pidana  yang  merugikan  semua  pihak  dan  pemerintah  seharusnya  lebih  selektif dalam  menjalankan  suatu  aturan  sehingga  secara  langsung  dapat  memberikan  dampak  positif  bagi masyarakat.  Bagi  tenaga  medis  supaya  bersikap  kooperatif  karena  tenaga  medis  adalah  garda  utama saat  menanggulangi  wabah  virus  covid  19.  Tenaga  medis  seharusnya  bekerja  profesional  sesuai dengan  kode  etik  yang  sudah  ditetapkan  dan  bekerja  sesuai  aturan  yang  berlaku  sehingga  dapat membantu satgas kesehatan dan pemerintah dalam meminimalisir penyebaran virus covid 19.

## DAFTAR PUSTAKA
Dana,  I. K. S. P., Dewi, Laksmi, A.  A.  S., & Widyantara,  I. M. M. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Tenaga  Medis  yang  Melakukan  Pemalsuan  Surat  Keterangan  Rapid  Test  Covid  19. Jurnal Interpretasi Hukum , 2 (1), 53–58.
DuBois, J. M., Anderson, E. E., Chibnall, J. T., Mozersky, J., & Walsh, H. A. (2019). Serious Ethical violations in Medicine A Statistical and Ethical Analysis of 280 Cases in the United States From 2008–2016. Journal of Bioethics , 19 (1), 16–34. Hayati, T. (2015). Era Baru Hukum Pertambangan . Buku Obo Jakarta.
Nunsi,  G.  P.,  &  Gusa,  K.  A.  (2020).  Kebijakan  Rapid  Test  Drive  Thru  oleh  Pemerintah  Daerah Provinsi Jawa Barat. Jurnal Kebijakan Pemerintahan , 1 (1), 37–42.
Nurmanto,  F.,  &  Sanusi.  (2021).  Pertimbangan  Hukum  Hakim  dalam  Pemalsuan  Hasil  Rapid  Test Covid-19. Jurnal Hukkum Responsif , 12 (2), 94–100. Pahsa,  M.  K.  (2003). Pancasila  dalam  Tinjauan  Historis  dan  Filosofis  Citra  Karsa  Mandiri . Yogyakarta CAPS.
Putri,  F.  H.,  Pasalbessy,  J.  D.,  &  Hattu,  J.  (2021).  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Praktek  Jual Beli  Surat  Keterangan  Kesehatan  yang  Dipalsukan  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19. TATOHI , 1 (4), 305–311.
Sari, I. D. M., Gita, H., & Lumbanraja, A. D. (n.d.). Analisis Kebijakan Hukum Pidana terhadap Delik Perbuatan tidak Menyenangkan. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1 (2), 171–181.
Suadnyani,  D.  A.  M.  D.,  &  Wirasila,  A.  A.  N.  (2021).  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pemalsuan  Surat Keterangan Sehat di Indonesia. Jurnal Kertha Semaya , 9 (4), 692–702.