## Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 2, Desember 2019

## KOMPETENSI PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  PROVINSI SULAWESI BARAT

## COMPETENCY IN IMPLEMENTING THE MEDIUM TERM EXPENDITURE FRAMEWORK  OF BUDGET FIELD ON FINANCIAL AND REGIONAL INCOME DEPARTMENT OF WEST SULAWESI
Tri Susanti Resqi Andira¹, Muhammad Basri², Halim³
¹Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Email: trisusantiresqiandira@gmail.com
² Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar Email: prof.mbasri@yahoo.com
³ Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar Email: halim.recht@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  kesiapan  kompetensi  Aparatur  Sipil  Negara (ASN) dalam penerapan sistem Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang mana dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) bidang anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi  Sulawesi Barat satu orang, sekretaris badan satu orang, kepala bidang anggaran satu orang,  kepala sub bidang anggaran tiga orang serta staf bidang anggaran sebanyak tujuh orang. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu program sistem Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) telah siap untuk diterapkan di Bidang  Anggaran  pada  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Pendapatan  Daerah  (BPKPD)  Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu kebutuhan dalam mengefesiankan dan mengefektifkan pengelolaan proses  penyusunan  anggaran,  serta  kompetensi  yang  dibutuhkan  selama  ini  menjadi  kekhawatiran dalam hal kemampuan untuk mengoprasikan sistem Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) sudah  siap  untuk  diterapkan,  hanya  saja  masih  terkendala  karena    belum  adanya  sosialisasi  atau pelatihan  serta  belum  adanya  pedoman  kerja  penerapan  Kerangka  Pengeluaran  Jangka  Menengah (KPJM) sebagai acuan untuk mengoprasikan sistem tersebut.
Kata kunci Penerapan KPJM, pengelola keuangan, penyusunan anggaran

## ABSTRACT
This study aims to determine the extent of the readiness of the competency of the Civil Servant (ASN) in the implementation of the Budget Sector Medium Term Expenditure Framework (MTEF) of budget field on financial and regional income department of west sulawesi.  The method used in this study is a

## Tri Susanti Resqi Andira, Muhammad Basri, Halim/ Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 3 (2019)/194 – 211
qualitative method with a descriptive approach, where this study uses interview guidelines as the main instrument of data collection. The informants in this study came from the staff of the budget department of  BPKPD  west  sulawesi  one  person,  secretary  of  BPKPD  one  person,  the  head  of  the  budget department one person, the head of the sub-sector of the budget three people, the budget staff seven person. The results of the research are that the Medium Term Expenditure Framework system program is  ready  to  be  applied  in  the  Budget  Sector  of  the  West  Sulawesi  Province  Finance  and  Regional Revenue Management Agency as one of the needs in streamlining the management of the budgeting process, as well as the required competencies which have been a concern in terms of the ability to operate the Medium Term Expenditure Framework (MTEF)  system is ready, only a little constrained by the absence of socialization or training and the absence of work guidelines for the application of (MTEF)  as a reference for operating the (MTEF) system.
Keywords Implementation of MTEF,  financial managers, budgeting

## PENDAHULUAN
Perubahan  sistem  penyelenggaraan Pemerintah  Daerah  dari  Sentralisasi
(pengaturan kewewenangan
dari Pemerintah  Daerah  kepada  Pemerintah Pusat  untuk  mengurusi  rumah  tangganya sendiri  berdasarkan    prakarsa  dan  aspirasi dari  Rakyatnya  dalam  kerangka  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia)    ke Desentralisasi  (Penyerahan  kekuasaan Pemerintahan  oleh  Pemerintah  Pusat kepada  Daerah  otonom  berdasarkan  asas Otonomi)  mendorong  diberlakukannya otonomi  daerah  yang  merupakan  hak, wewenang,  serta  kewajiban  daerah  untuk mengatur segala bentuk urusan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini pula berdampak  pada  pengelolaan  anggaran yang sepenuhnya berada dalam pengawasan pemerintah di daerah.
Pola  penyusunan  anggaran  dalam pemerintahan merupakan hal yang  mutlak dilakukan  dalam  setiap    daerah.  Anggaran
berfungsi  sebagai  alat  perencanaan  dan pengendalian  agar  dapat  melaksanakan suatu  kegiatan  organisasi  secara  lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah dituntut untuk tertib,  transparan,  dan  akuntabel  guna mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Salah  satu  upaya  mewujudkan pemerintahan yang bersih maka pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun  anggaran  kegiatan  organisasi perangkat  daerah  (OPD)  yang  merupakan salah satu mekanisme pertanggung jawaban pemerintah guna menyusun dan mengevaluasi  kebijakan  dalam  mengelola sumber  dana.  Sejalan  dengan  tujuan tersebut  maka  pengelolaan  penganggaran diharapkan memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dan mampu memberikan kemudahan  dan  kelancaran  dalam  proses penyusunan anggaran secara optimal.
Berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  11  Tahun  2018 tentang  Sistem  Pengembangan  Sumber
Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 3 (2019)/194 – 211
Daya Manusia Aparatur Berbasis
Kompetensi  di  Lingkungan  Kementerian Dalam  Negeri  dan  Pemerintah  Daerah dijelaskan  bahwa  kompetensi  adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh  seseorang  Aparatur  Sipil  Negara (ASN),  berupa  pengetahuan,  keterampilan dan  sikap  perilaku  yang  diperlukan  dalam melaksanakan  tugas  jabatannya  sehingga dapat  melaksanakan  tugasnya  secara
professional,
berdayaguna dan berhasilguna.
Kompetensi  memiliki  peranan  yang amat  penting,  dikarenakan  merupakan penggambaran dasar pengetahuan Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  dalam  melaksanakan tugas  kerjanya.  Kompetensi  merujuk kepada  karakteristik  yang  mendasari perilaku  yang  menggambarkan    motif, karakteristik  pribadi,  pengetahuan  serta keahlian/  keterampilan  yang  dimiliki seseorang berdasarkan tugas dan fungsinya. Selain  kompetensi  sumber  daya  manusia, penerapan  sistem  yang  efektif  juga memiliki  pengaruh  terhadap  penyusunan pengelolaan  anggaran  kegiatan  alokasi belanja daerah. Oleh karena itu dibutuhkan suatu  sistem  yang  dapat  mengatur perencanaan dan penyusunan anggaran.
Kantor  Badan  Pengelola  Keuangan
dan
Pendapatan Daerah (BPKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah
salah  satu  instansi  yang  berwenang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan  mulai  dari  perencanaan, pengendalian  dan  penyusunan  laporan penganggaran, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005  tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah  yang  mana pada Pasal 36 dan 37. telah mengharuskan daerah  menetapkan  Kerangka  Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).
Namun  pada  kenyataan,  Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah  (BPKPD)  khususnya  bidang anggaran belum menerapkan sistem KPJM tersebut.  Selain  itu  juga  disebabkan  masih kurangnya  sarana  dan  prasarana  yang mendukung  kelancaran  dalam  proses penerapan  Kerangka  Pengeluaran  Jangka Menengah (KPJM) pada Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah  (BPKPD)  Pemerintah  Provinsi Sulawesi Barat.
Berdasarkan penyajian data pelatihan yang  pernah  diadakan  pada  bidang anggaran  pada  Tahun  2017-2018,  terdapat enam pelatihan terkait pengelolaan penyusunan  anggaran  dan  penggunaan aplikasi.  Berdasarkan  pelatihan  yang pernah  diadakan  tersebut,  nampak  bahwa pelatihan dalam rangka menunjang kesiapan penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka  Menengah  (KPJM)  belum  pernah

## Tri Susanti Resqi Andira, Muhammad Basri, Halim/
Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 3 (2019)/194 – 211
dilakukan.  Selain  itu  masih  kurangnya sarana  dan  prasarana  yang  mendukung kelancaran  dalam  proses  penerapan Kerangka  Pengeluaran  Jangka  Menengah (KPJM)  pada  bidang  anggaran  seperti kuranganya  Komputer  dan  printer  yang menyebabkan pada saat jam kerja, pagawai atau  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang harusnya  menyelesaikan  pekerjaannya, menjadi tertunda dan terkendala.
Sebagai  bentuk  persiapan  dalam menjalankan sistem Kerangka Pengeluaran
Jangka Menengah (KPJM) maka dibutuhkan  komputer  sebanyak  12  unit sesuai  jumlah  operator  yang  seharusnya menjalankan sistem Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) tersebut. Selain itu  faktor  lain  yang  menjadi  penghambat adalah  koneksi  internet  yang  hanya memiliki satu unit untuk bidang anggaran, yang  mengakibatkan  jaringan  kurang maksimal ketika semua pegawai menggunakannya.
Dengan demikian, maka peneliti ingin mengkaji  lebih  dalam  mengenai  kesiapan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang  dimiliki  oleh  Bidang  Anggaran  pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam  menerapkan  sistem  Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif dengan  Pendekatan  deskriptif  ialah  suatau metode yang digunakan untuk menggambarkan  atau  menganalisis  suatu hasil  penelitian  tetapi  tidak  digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Teknik  pengumpulan  data  melalui  1)  data primer adalah data yang diperoleh langsung peneliti dari para informan kemudian diolah oleh  peneliti.  Adapun  data  primer  dalam penelitian  ini  yaitu  wawancara  yang merupakan  usaha  untuk  menyampaikan informasi  dengan  mengajukan  pertanyaan secara  lisan  untuk  menjawab  secara  lisan pula.  Jadi  wawancara  adalah  suatu  usaha kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber atau informan dengan menggunakan  panduan  wawancara  yang disediakan,  serta  observasi  adalah  metode yang  digunakan  untuk  mengamati  obyek penelitian, sehingga mendapatkan informasi tentang kompetensi sumber daya manusia  yang  dimiliki  pegawai  Bidang Anggaran  Badan  Pengelola  Keuangan  dan Pendapatan  Daerah  (BPKPD)  Pemerintah Provinsi  Sulawesi  Barat  sebagai  bentuk kesiapan mengelola Kerangka Pengeluaran jangka  Menengah  (KPJM)  jika  nantinya diterapkan.  Informan  penelitian  sebanyak

## Tri Susanti Resqi Andira, Muhammad Basri, Halim/
Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 3 (2019)/194 – 211
dua belas  orang yang terdiri dari satu orang Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan  Daerah  (BPKPD)  Provinsi Sulawesi  Barat,  satu  orang  kepala  bidang anggaran,  tiga  orang  kepala  sub  bidang anggaran  (  Kepala  Sub  Bidang  Bina Kabupaten  dan  Kota,  Kepala  Sub  Bidang Belanja Langsung dan Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung ), tujuh orang staf bidang anggaran. 2) Data sekunder. Teknik ini  memiliki  kelebihan  dibandingkan dengan  metode  lain,  dimana  data  yang diperoleh dalam metode ini adalah bersifat nyata.  Penulis  mencoba  mengumpulkan semua  dokumen  yang  berkaitan  dan mendukung  penelitian  ini,  kemudian dokumen-dokumen tersebut dianalisis oleh peneliti.  Teknik  pengolahan  dan  analisis data  dilakukan  melalui  empat  tahapan yakni:
1) reduksi adalah proses penggabungan  segala  bentuk  data  yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan  dianalisis.  Peneliti  memilih  data-data yang  sesuai  dengan  penelitian,  dengan demikian  data  yang  direduksi  akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan  mempermudah  peneliti  melakukan pengumpulan  data  selanjutnya  serta mencari data tambahan jika diperlukan. 2) diplay atau penyajian data adalah menyusun semua  informasi  yang  ada  kemudian disajikan  dalam  bentuk  uraian  singkat,
bagan,  maupuan  antar  kategori  dan sejenisnya,  sehingga  akan  berbentuk  suatu pola  keterikatan  antara  data-data  yang disajikan.  3) penarikan kesimpulan Tahap selanjutnya  adalah  penarikan  kesimpulan awal  yang  masih  bersifat  sementara  dan akan  berubah  bila  ditemukan  bukti-bukti yang  kuat  mendukung  pada  tahap pengumpulan  data  berikutnya.  Serta  4) tringulasi  data  adalah  teknik  menguji keabsahan data. Maka langkah selanjutnya peneliti  akan  mencari  data  yang  relevan sebagai bahan perbanding atau pencocokan dengan data peneliti.
Prosedur  kerja  penelitian  dilakukan mulai dari tahap: 1) persiapan  yaitu peneliti melakukan  identifikasi  masalah,  dan melakukan observasi awal dilokus penelitian.  Selanjutnya  peneliti  membuat rencana penelitian (Proposal) dan instrument  penelitian,  yaitu  pedoman wawancara,  pedoman  telaah  dokumen  dan pedoman observasi (pengamatan langsung),
2) pelaksanaan yaitu melakukan pengamatan langsung (observasi),
wawancara  dan  telaah  dokumen  terhadap obyek yang akan diteliti terkait Kompetensi Penerapan  Kerangka  Pengeluaran  Jangka Menengah  Bidang  Anggaran  Pada  Badan Pengelola  Keuangan  dan  Pendapatan Daerah  Provinsi  Sulawesi  Barat  dengan menggunakan  pedoman  penelitian  yang

## Tri Susanti Resqi Andira, Muhammad Basri, Halim/
Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 3 (2019)/194 – 211
telah  dibuat  pada  tahap  sebelumnya.
Kemudian peneliti menganalisis data yang telah  dikumpulkan  dan  membuat  solusi terhadap permasalahan yang ada dalam hal membuat  pedoman terkait    Penerapan Kerangka  Pengeluaran  Jangka  Menengah Bidang  Anggaran  pada  Badan  Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi  Barat.  3)  tahap  pelaporan membuat pelaporan dari tahap pelaksanaan. Pada  tahap  ini  peneliti  membuat  laporan tertulis  tentang  Penerapan  Kerangka Pengeluaran  Jangka  Menengah  Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Sulawesi Barat.

## HASIL PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Badan Pengelola  Keuangan  dan  Pendapatan
Daerah  (BPKPD)  Provinsi  Sulawesi  Barat dengan  topik  yang  diteliti  mengenai Kompetensi Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Fokus penelitian ini adalah menganalisis  kesiapan  kompetensi  sumber daya  manusia  pada  penerapan  sistem Kerangka  Pengeluaran  jangka  Menengah (KPJM)  Bidang  Anggaran  pada  Badan Pengelola Keuangan dan pendapatan daerah Provinsi  Sulawesi  Barat  dengan  tiga kompetensi yaitu sebagai berikut:

## Pengetahuan
Pengembangan
Sumber Daya Manusia  (SDM)  memberikan  kontribusi yang  sangat  penting  terhadap  penguasaan kompetensi pegawai khususnya pada suatu organisasi  pemerintahan  untuk  itu  terlebih dahulu  yang  harus  dimiliki  adalah kompetensi  pengetahuan  sebagai  upaya dalam  membantu  suatu  organisasi  untuk mengetahui  sejauh  mana  pegawai  dapat bekerja  secara  optimal  dan  memberikan kontribusi  yang  sesuai  dengan  harapan organisasi.
Berdasarkan hasil wawancara Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah  (BPKPD)  Pemerintah  Provinsi Sulawesi Barat Telah memiliki kompetensi, dapat dilihat dari rata-rata Pegawai Bidang Anggaran  Badan  Pengelola  Keuangan  dan Pendapatan  Daerah  (BPKPD)  Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berlatar pendidikan lulusan  antara  lain  :  Sarajana  Ekonomi, Magister  Keuangan,  Magister  Develof, Ekonomi,  Akuntasi,  Teknik,  Administrasi Pemerintahan sehingga kemampuan pegawai  tidak akan  mengalami kesulitan dalam  proses  perubahan  penerapan  sistem Kerangka  Pengeluaran  Jangka  Menengah (KPJM).
Kompetensi  Aparatur  Sipil  Negara (ASN) kedepannya harus didukung  dengan

## Tri Susanti Resqi Andira, Muhammad Basri, Halim/
3 poin, yang pertama harus ada pemahaman didukung  dengan  keilmuannya,  lalu  yang kedua harus dilengkapi dengan keterampilan  di  dapatkan  dari  diklat- dikalat,  dan  yang  ketiga  dari  sikap  dan perilaku    di  lihat  dari  kemampuan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) yang  ada  khususnya  dalam  melaksanakan tugasnya.    Selain  itu  diharapkan  konsep yang disiapkan untuk menunjang penerapan sistem  Kerangka  Pengeluaran  Jangka Menengah (KPJM) adalah akan mengadakan Bechmarking atau perbandingan kinerja atau aktifiktas berupa unit /bagian /orgasnisasi lainya pada daerah yang telah menerapkan Kerangka Pengeluaran  Jangka  Menengah  (KPJM), kemudian in  house  traning atau  pelatihan Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  atau Pegawai  yang  pelaksanaanya  berdasarkan permintaan  instansi,  sehingga  pesertanya berasal  dari  satu  instasnsi  yang  sama,
Forum  Group  Discussson  (FGD) atau diskusi  berfokus  dari  suatu  group  untuk membahas  suatu  masalah  tertentu  dalam suasana  informal  dan  santai  jumlah pesertanya  bervariasi  dilaksanakan  dengan panduan  seorang  Moderator.  Penerapan Kerangka  Pengeluaran  Jangka  Menengah (KPJM),  kemudian Training  Of  Trainer tujuanya utama dari Training Of Trainer ini adalah  untuk  melatih  Pegawai  menjadi
pemimpin atau Leaders, serta Evaluasi dan supervisi  terhadap  implementasi  Kerangka Pengeluaran  Jangka  Menengah  (KPJM) setelah  diterapkan  nantinya.  Kegiatan  ini diharapkan  agar  telah  memiliki  pedoman sebelum diterapkan, karena sampai saat ini belum  ada  pedoman  penerapan  Kerangka Pengeluaran  Jangka  Menengah  (KPJM) yang akan menjadi acuan di Daerah.
Pada  dasaranya  Aparatur  Sipil Negara  (ASN)  selalu  siap  menerima perubahan,  bergantung  kebijakan  dari Pimpinan, namun tetap butuh pelatihan, dan yang paling penting jangan sampai program sudah  berjalan,  namun  informasi  yang diberikan tidak diketahui dengan baik oleh pihak pengelola sistem Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).
Aparatur Sipil Negara (ASN) bidang anggaran  diketahui  bahwa  rata-rata  telah mendapatkan  informasi  terkait  penerapan sistem  Kerangka  Pengeluaran  Jangka Menengah (KPJM) dan memiliki kompetensi  dalam  ilmu  pengetahuan sebagaimana  dilihat  dari  kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

## Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 3 (2019)/194 – 211
Tabel  1 Daftar Kualifikasi Pendidikan Bidang Anggaran T.A 2019
Sumber : Bagian Administrasi Bid. Anggaran BPKPD
Dilihat dari tabel kualifikasi
pendidikan  pegawai pada bidang anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah  (BPKPD)  Pemerintah  Provinsi Sulawesi  Barat,  yang  mana  menunjukkan bahwa  pegawai  di  bidang  anggaran memiliki  kualifikasi  pendidikan  yang bervariasi,  namun  rata-rata  memiliki kompetensi dalam segi pengetahuan dalam bidang pengelolaan keuangan, sebagaimana kualifikasi pendidikan yang di miliki setiap pegawai  dibidang  anggaran  itu  sendiri .
Akan  tetapi  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) saat  ini  belum  mengetahui  secara menyeluruh  terkait  konsep  kerja  sistem kerangka  pengeluaran  jangka  menengah (KPJM)  di  karenakan  belum  adanya sosialisasi  atau  pelatihan  yang  diberikan hasil  wawancara  kepala  bidang  anggaran bahwa saat ini belum dilakukan sosialisasi maupun  pelatihan  sebab  masih  tahap pengkajian dan menunggu arahan
pengambil kebijakan namun telah dimasukkan  dalam  program  perencanaan anggaran  tahun  2020,  jika  pengambil kebijakan telah menyetujui dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya. Sebagaimana  dapat  dilihat  pada  program kegiatan peningkatan pengelolaan keuangan pada tabel dibawah ini:
Tabel 2
Rencana Program Kegiatan T. A.  2020 NO Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 17 Program /Keg. Indikator Target 17.01 Penyusunan Standar Satuan Harga (PSSH) Tersusunnya Standar Satuan Harga (SH) 75 Exp/Dok 17.02 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tersusunnya RAPBD 200 Exp/ Dok 17.03 Pengelolaa n Tim Anggaran Pemerintah Daerah ASN Pengelolaan TAPD 32 Org/ Keg 17.04 Perencanaa n  dan Pengendali an Gaji dan Tunjangan Pegawai Daerah Laporan Perencanaan dan Pengendalian Gaji dan Tunjangan Pegawai Daerah 4 Lap/ Triw 17.05 Sosialisasi Rencana Penerapana Sistem Kerangka Pengeluara n Jangka Menengah (KPJM) Pemahaman Pegawai tentang Sistem Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) 32 Org/ Keg
Sumber: Penginputan Data Bid. Anggaran
No Jabatan Kualifikasi Pendidikan Jumlah 1 Kepala Bidang Anggaran S2 1 Orang 2 Kasubid BL S2 1 Orang 3 Kasubid BTL S2 1 Orang 4 Kasubid Bina Kab & Kota S2 1 Orang 5 Staf S2 5 Orang 6 Staf S1 8 Orang 7 Staf SMA 4 Orang Jumlah 21 Orang

## Tri Susanti Resqi Andira, Muhammad Basri, Halim/
Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 3 (2019)/194 – 211
Tabel  2  tersebut  dapat  dilihat  rencana anggaran  kegiatan  pada  tahun  2020  telah disusun,  salah  satunya  adalah  program perencanaan  penerapan  sistem  Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), hal ini  merupakan  sebagai  salah  satu  bentuk peningkatan dan pengembangan pengelolaan  keuangan  daerah,  dengan harapan  Kepala  Badan  Badan  Pengelola Keuangan dan Pendapatan
Daerah (BPKPD)  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi Barat menyetujui sistem ini sehingga dapat diterapkan  untuk  tata  kelola  keuangan Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Barat  yang lebih efektif dan efisien.
Selain itu dikuatkan dengan adanya telaah dokumen yang membuktikan bahwa sistem  Kerangka  Pengeluaran  Jangka Menengah  (KPJM) harus  diterapkan sebagaimana pada Ttriwulan ke II  kembali dilakukan pergeseran anggaran yang mana pada  triwulan  ke  II  ini,  pembayaran  gaji pegawai  harus  dibayarakan  dan  anggaran tidak mencukupi hal ini dapat dilihat  pada telaah  dokumen  dengan  nomor  surat pergeseran anggaran 1300/1910//BPKPD/IV/2019
perihal permohonan  pergeseran  Surat  Perintah
Pencairan Dana (SP2D) triwulan II.
Degan  demikian  dengan  adanya rencana  penerapan    sistem  Kerangka Pengeluaran  Jangka  Mengah  (KPJM)
mendapatkan  respon  positif  dari  Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah  (BPKPD)  Pemerintah  Provinsi Sulawesi  Barat  sehingga  tidak  ada  lagi pergeseran yang setiap saat dilakukan pada kegiatan yang membutuhkan anggaran.

## Keterampilan
Kompetensi  Penerapan  Kerangka Pengeluaran  Jangka  Menengah  (KPJM) dapat  berhasil  dilakukan  bergantung  pada kecakapan dan  pengalaman Aparatur Sipil
Negara (ASN) dalam mengimplementasikan sistem dengan metode  yang  tepat.  Berdasarkan  hasil observasi  yang  diperoleh  diketahui  bahwa rata-rata pegawai telah memiliki kompetensi  keterampilan  dilihat  dari kemampuan pegawai dalam
mengaplikasikan sistem  keuangan saat ini mampu  mengoprasikannya  dengan  penuh tanggungjawab  sebagaimana  tugas  dan fungsi masing-masing pegawai.
Dari  hasil  wawancara  beberapa pegawai  menyampaikan  bahwa:  rata-rata pegawai  pada  bidang  anggaran  Badan Pengelola  Keuangan  dan  Pendapatan Daerah  (BPKPD)  Provinsi  Sulawesi  Barat memiliki
kemampuan dalam
mengamplikasikan Information Technologi (IT) hanya  saja  karena  masih  kurangnya komputer  yang  merupakan  salah  satu

## Tri Susanti Resqi Andira, Muhammad Basri, Halim/
Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 3 (2019)/194 – 211
kebutuhan  utama  dalam  mengaplikasikan sistem  Kerangka  Pengeluaran  Jangka Menengah  (KPJM).  Serta  keterampilan pegawai,  yang  sebenarnya  sudah  cukup optimal,  baik  itu  dibidang Information Technologi (IT) maupun dalam mengerjakan tugas-tugas terkait perancangan penganggaran, berbicara keterampilan  dalam  melaksanakan  sistem Kerangka  Pengeluaran  Jangka  Menengah (KPJM)  nantinya,  pegawai  telah  mampu melaksanakannya,    karena  nantinya  akan diadakan  pelatihan  aplikasi,  selain  itu sistem  Kerangka  Pengeluaran  Jangka Menengah (KPJM) ini merupakan hal yang baru  dan  mudah  untuk  diapplikasikan, sehingga akan memberikan hal yang postif untuk  pekerjaan  setiap  Aparatur  Sipil Negara (ASN)”.
Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara juga menunjukkan bahwa rata- rata  pegawai  bidang  anggaran  memiliki pengalaman bekerja di keuangan 3-5 tahun bahkan ada sampai ± 10 tahun bekerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat.
Selanjutnya  berdasarkan      dukungan telaah  dokumen  pegawai  bidang  anggaran dapat kita ketahui bahwa keterampilan yang dimiliki  pegawai  dalam  mengaplikasikan suatu  sistem  di  kategorikan  mampu menerima  sistem  Kerangka  Pengeluaran
Jangka  Menengah  (KPJM)  dan  siap mengelolanya,  disertai  dengan  adanya bentuk  dukungan  berupa  pendidikan  dan pelatihan  yang  akan  diberikan  pada  saat sistem  Kerangka  pengeluaran  Jangka Menengah (KPJM) di terapkan

## Sikap dan Perilaku
Sikap  dan  perilaku  Aparatur  Sipil Negara  (ASN)  merupakan  salah  satu  hal yang penting dalam keberhasilan penerapan Kerangka  Pengeluaran  Jangka  Menengah (KPJM),  yang  mana  jika  respon  pegawai kurang  antusias  maka  berdampak  pada tingkat  ketidak  berhasilannya  penerapan system  Kerangka  Pengeluaran  Jangka
Menengah (KPJM). Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa pegawai  bidang  anggaran  baik  pimpinan sampai  pada  staf  sangat  merespon  dengan baik penerapan sistem Kerangka Pengeluaran  Jangka  Menengah  (KPJM) yang mana selama ini proses penganggaran kegiatan dilakukan dalam bentuk satu tahun sehingga  kerap  kali  dilakukan  pergeseran anggaran, dengan adanya kebijakan baru ini yang  dikeluarkan  pemerintah    diharapkan dapat  meminimalisir  adanya  pergeseran anggaran yang selama ini menjadi masalah dikarenakan  beberapa  kegiatan  yang harusnya dilaksanakan menjadi terhambat.
Dari  beberapa  wawancara  dengan Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  bidang

## Tri Susanti Resqi Andira, Muhammad Basri, Halim/
Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 3 (2019)/194 – 211
anggaran  Badan  Pengelola  Keuangan  dan Pendapatan  Daerah  (BPKPD)  Provinsi Sulawesi  Barat  menyampaikan  bahwa Kerangka  Pengeluaran  Jangka  Menengah (KPJM)  adalah  solusi  Jangka  menengah, Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  pada  bidang anggaran  Badan  Pengelola  Keuangan  dan Pendapatan  Daerah  (BPKPD)  Provinsi Sulawesi Barat telah siap  untuk menerima dan menerapkan sistem Kerangka Pengeluaran  Jangka  Menengah  (KPJM). Jika  usulan  pada  pimpinan  telah  diterima maka  akan  dilanjutkan    dengan  sosialisasi dan study Banding (Bechmarking) pada tim pengelola di daerah yang telah menerapkan sistem  Kerangka  Pengeluaran  Jangka Menengah (KPJM). Dengan demikian akan memberikan banyak peluang bagi Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  dalam  menerima arahan dan pengalaman dalam pengoperasian sistem Kerangka
Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).
Kepastian  ketersediaan  alokasi  dana bersifat  tahun  jamak  bagi  pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menjamin pelaksanaan  program  dan  kegiatan  urusan wajib  pelayanan  dasar  seperti  penggajian pegawai dapat mengefektifkan pengelolaan keuangan.  Untuk  itu  Penerapan  Kerangka Pengeluaran  Jangka  Menengah  (KPJM) sangat dibutuhkan teamwork atau Kerjasama yang baik dimana, dimulai dari
dukungan  atasan  kebawahan,  selain  itu controlling pengambil  kebijakan  (atasan) tanpa  tekanan  yang  bersifat  negatif, tentunya bawahahan menerima arahan dari pimpinan  tanpa  ada  paksaan,  sehingga dapat  menyelsaiakan  pekerjaan  dengan baik.  Oleh  sebab  itu,  jika  nantinya Kerangka  Pengeluaran  Jangka  Menengah (KPJM)  berhasil  diterapkan,  maka  akan sangat membantu dalam proses penganggaran penggajian pegawai, sehingga  dapat  mengurangi  pergeseran anggaran kegiatan yang harusnya diprioritaskan  setiap  tahunnya.  Kerangka Pengeluaran  Jangka  Menengah  (KPJM) juga  dapat  membantu  mengefisiensikan terhadap perencanaan anggaran jika selama ini hanya menganggarkan pertahun melalui money  follow  program maka  dengan adanya  sistim  Kerangka  Pengeluaran
Jangka Menengah (KPJM) dapat menganggarkan  kegiatan  beberapa  tahun kedepan atau perkiraan maju”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan observasi  penelitian  dapat  disimpulkan bahwa  indikator  kompetensi  sikap  dan perilaku  ditinjau  dari  variabel  respon  dan kerja  sama  tim,  pegawai  pengelola menerima  dengan  baik  dengan  harapan dapat mengefektifkan dan mengefesienkan perencanaan  anggaran  kegiatan.  Serta diharapkan sistem ini segerah di terapkan.

## PEMBAHASAN
Manajemen  Sumber  Daya  Manusia (MSDM)  merupakan  penyiapan  dan pelaksanaan suatu rencana yang terkondisi untuk  menjamin  bahwa  Sumber  Daya Manusia (SDM) yang ada dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai  tujuan  organisasi  (Hasibuan, 2007:3).  Menurut Fathoni (2006:10) yang dimaksudkan  manajemen  sumber  daya manusia  adalah  “proses  pengendalian berdasarkan  fungsi  manajemen  terhadap daya yang bersumber dari manusia”. Selain itu  pendapat  Mangkunegara  (2010:2) bahwa  manajemen  Sumber  Daya  Manusia adalah suatu
perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan  dan  pengawasan  terhadap pengadaan,  pengembangan,  pemberian balas  jasa,  pengintegrasian,  pemeliharaan dan  pemisahan  tenaga  kerja  dalam  rangka mencapai tujuan organisasi.
Dengan  demikian  melihat  dari pendapat-pendapat    para  ahli  diatas, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia (MSDM) dapat disumpulkan bahwa  suatu hal  yang  sangat  penting  dan  tidak  dapat dipisahakan dalam suatu organisasi. Hal ini membuktikan bahwa Sumber Daya Manusia  (SDM)  merupakan  kunci  yang menentukan perkembangan dan
keberhasilan  suatu  organisasi,  dimana berupa manusia yang dipekerjakan sebagai penggerak, pemikir untuk mencapai tujuan organisasi  yang  tepat  sasaran,  sehingga suatu  organisasi  berjalan  dengan  optimal dan diharapkan Maksimal. Setiap organisasi membutuhkan suatu  kompetensi Sumber Daya Manusia yang berpotensi dan mampu  mengelolanya  yang  mana  tujuan suatu  organisasi  yang  ingin  dicapai  dapat terwujud dengan baik.
Kompetensi  adalah  suatu  hal  yang dikaitkan dengan pengetahuan, keterampilan,  sikap  dan  perilaku    yang dijadikan  sebagai  suatu  tolak  ukur  dalam melakukan  tanggungjawab  pekerjaan  yang dikerjakan.    Maka  dalam  penelitian  ini merujuk  pada  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  11  Tahun  2018  tentang Sistem  Pengembangan  Sumber  daya Manusia  Aparatur  berbasis  Kompetensi  di Lingkungan  Kementerian  Dalam  Negeri dan pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Kompetensi  aparatur  Sipil  Negara  berupa pengetahuan,  keterampilan,  sikap  dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan  tugas  jabatannya,  sehingga dapat  melaksanakan  tugas  jabatannya, sehingga  dapat  melaksanakan  tugasnya secara  profesional,  berdayaguna  dan berhasilguna.

## Tri Susanti Resqi Andira, Muhammad Basri, Halim/
Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 3 (2019)/194 – 211
Menurut Perrin dalam Mangkunegara (2009:40) bahwa kompetensi sumber daya manusia  yaitu:  1)  Memiliki  kemampuan komputer  (Eksekutif  Lini).  2)  Memiliki pengetahuan  yang  luas  tentang  visi.  3)
Memiliki  kemampuan  mengantisispasi pengaruh perubahan. 4) Memiliki
kemampuan memberikan pendidikan tentang  Sumber  Daya  Manusia  (SDM). Berdasarkan  hal  diatas  maka  dapat disimpulkan  bahwa  anggaran  merupakan rencana  yang  dilaksanakan  oleh  suatu organisasi  untuk  masa  yang  akan  datang dalam jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam suatu satuan uang.
Dalam Peraturan Pemerintah
Republik  Indonesia  Nomor  58  tahun  2005 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah (Pasal  1  :  Angka  33)    menjelaskan  bahwa Kerangka  Pengeluaran  Jangka  Menengah (KPJM)  adalah  Kerangka  Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) adalah pendekatan  penganggaran  berdasarkan kebijakan,  dengan  pengambilan  keputusan terhadap  kebijakan  tersebut  dilakukan dalam  perspektif  lebih  dari  satu  tahun anggaran,  dengan  mempertimbangkan implikasi  biaya  lebih  dari  satu  tahun anggaran,  dengan  mempertimbangkan implikasi  biaya  akibat  keputusan  yang bersangkutan  pada  tahun  berikutnya  yang dituangkan dalam perkiraan maju.
Kemudian pada pasal 36 dan 37 telah mengharuskan daerah menetapkan Kerangka  Pengeluaran  Jangka  Menengah (KPJM)  sebagaimana  tertulis  bahwa penyusunan  Rencana  Kerja  Anggaran  dan Organisasi Perangkat Daerah  (RKA-OPD) dengan  pendekatan  kerangka  pengeluaran jangka  menengah  dilaksanakan  dengan menyusun  perkiraan  maju  yang  berisi perkiraan  kebutuhan  anggaran  untuk program  dan  kegiatan  yang  direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.
Hal ini dapat dilihat dari aturan diatas telah  jelas  bahwa  Kerangka  Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) harus diterapkan sebagai  suatu  kebijakan  yang  dikeluarkan pemerintah  yang  bersifat  perspektif perkiraan  maju  dalam  jangka  waktu  tiga tahun kedepan, yang merupakan perhitungan  kebutuhan  dana    anggaran kegiatan  untuk tahun anggaran berikutnya dari  tahun  yang  direncanakan,  guna  untuk memastikan  kesinambungan  program  dan kegiatan  yang  telah  disetujui  dan  menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya yang dianggap mampu
mengefisienkan dan mengefektifkan pengelolaan keuangan dalam suatu
Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 3 (2019)/194 – 211
negara/maupun daerah. Proyeksi
pengeluaran  jangka  menengah  juga diperlukan  untuk  menunjukkan  arah perubahan  yang  diinginkan,  dengan menggambarkan  implikasi  dari  kebijakan tahun  berjalan  terhadap  anggaran  tahun- tahun  berikutnya,  proyeksi  pengeluaran multi/tahun akan memungkinkan pemerintah untuk dapat mengevaluasi biaya efektif dari program yang dilaksanakan.
Sabagaimana dikutip dalam Maharani (2012)  bahwa  Kerangka  Pengeluaran
Jangka  Menengah  (KPJM)  dilakukan dengan  menggunakan  beberapa  konsep
yaitu: 1) Sistem costing yang dikembangkan  sesuai  dengan  Kerangka KPJM  yang  utama,  yaitu  penganggaran normal  untuk  tahun  jamak  dan  antisispasi kebijakan  baru (New  Policy );  2)  Sistem costing yang  menetapkan  akuntabilitas yang antara lain diwujudkan dalam bentuk pempublikasian  Kerangka  Pengeluaran Jangka  Menengah  (KPJM)  baik  secara cetak maupun online dan 3) Sistem costing yang  yang  menerapkan  teknik  operasional pelayanan  dasar  multi/tahun  tunggakan hutang tahun sebelumnya dan penyelesaian kegiatan. Penerapan sistem Kerangka
Pengeluaran  Jangka  Menengah  (KPJM) dibutuhakn Sumber Daya Manusia (SDM) yang  memiliki  kompetensi,  mampu  dalam
menyelesaiakan  suatu  tugas  pekerjaan dengan optimal  sebagimana pendapat yang kemukakan  Basri  (2012:15)  Manajemen Sumber  Daya  Manusia  adalah    proses penentuan  tugas  yang  akan  dilaksanakan dan    metode  yang  digunakan  untuk mengoptimalkan tugas-tugas organisasional  dan  bagaimana  pekerjaan berhubungan  dengan  pekerjaan  lainnya  di dalam  suatu  organisasi  yang  senantiasa dikembangkan kearah yang lebih akomodatif  pada  kepentingan  orang-orang yang terkait dengan organisasi tersebut.
Dalam penelitian ini dengan menggunakan tolak ukur Peraturan Menteri Dalam    Negeri  Nomor  11  Tahun  2018 menunjukkan  bahwa    dari  ketiga kompetensi sebagai indicator peneliti dalam menganalisis  kesiapan  penerapan  sistem Kerangka  Pengeluaran  Jangka  Menengah (KPJM).
1) pengetahuan
kompetensi  pegawai  bidang  anggaran dalam  hal  pengetahuan  ditinjau  dari pemahaman  konsep  dan  informasi  yang diterima pegawai terkait dengan penerapan sistem  Kerangka  Pengeluaran  Jangka Menengah  (KPJM)  bahwa  dari  segi pengetahuan pegawai bidang anggaran pada tingkat  pejabat  tinggi  telah  mengetahui tentang  program  Kerangka  Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), namun
ditingkat  bawahan masih belum mengetahui    sistem  kerja  Kerangka Pengeluaran  Jangka  Menengah  (KPJM), akan  tetapi  bukanlah  kendala  dalam perencanaan  penerapan  sistem  Kerangka Pengeluaran  Jangka  Menengah  (KPJM) dikerenakan  rata-rata  staf  selaku  bawahan telah  siap  menerima  perubahan  apabila Kerangka  Pengeluaran  Jangka  Menengah (KPJM)    ini  diterapkan.  Sebagimana  yang dikemukakan    Robbins  (2007:38)  bahwa: Kompetensi  adalah  kemampuan (ability) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan  berbagai  tugas  dalam  suatu pekerjaan, dimana kemampuan ini ditentukan  oleh  2  (dua)  faktor  lain  yaitu kemampuan  intelektual  dan  kemampuan fisik.
1) Keterampilan
Kompetensi  keterampilan  pegawai bidang anggaran Badan Pengelola
Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi
Sulawesi  Barat,  dikatagorikan  sudah  baik yang  mana  pegawai  rata-rata  memiliki pengalaman  bekerja  selama  ±  3-5  tahun, kemudian  pegawai  bidang  anggaran memiliki
kemampuan dalam mengaplikasikan  sistem  yang  digunakan sampai  sampai  saat  ini.  disertai  dengan adanya bentuk dukungan berupa pendidikan dan  pelatihan  yang  akan  diberikan. Sebagaimana  yang  dikemukan  Priansa
(2018:254)  kompetensi  kerja  adalah  Peta kapasitas  pegawai  atas  atribut  pekerjaan yang  diembannya,  yang  merupakan kumpulan  dari  kemapuan,  keterampilan, kematangan,  pengalaman,  keefektifan, keefisienan, dan kesuksesan dalam mengembang tanggung jawab pekerjaan.
3) Sikap dan perilaku
Kompetensi  sikap  dan  perilaku ditinjau dari  variabel respon dan kerja sama tim,  pegawai  pengelola  menerima  dengan baik dengan harapan dapat mengefektifkan dan mengefesienkan perencanaan anggaran kegiatan.  Serta  diharapkan  sistem  ini segerah  di  terapkan.  Mitrani  dalam  Busro (2018:25)  “kompetensi  adalah  bagian kepribadian  yang  mendalam  dan  melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diperediksi  pada  berbagai  keadaan  dan tugas pekerjaan”.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  peenlitian  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  kompetensi penerapan  kerangka  pengeluaran  jangka menengah  (KJPJM)  telah  siap  untuk diterapkan  pada  Bidang  Anggaran  Badan Pengelola  Keuangan  dan  Pendapatan Daerah  (BPKPD)  Provinsi  Sulawesi  Barat dengan    harapan  adanya  dukungan  dari pengambil kebijakan. Kompetensi penerapan  Kerangka  Pengeluaran  Jangka

## Tri Susanti Resqi Andira, Muhammad Basri, Halim/
Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 3 (2019)/194 – 211
Menengah  (KPJM)    ditinjau  dari Pengetahuan; Pemahaman konsep Kerangka  Pengeluaran  Jangka  Menengah (KPJM)  memiliki  tahap  persiapan  cukup baik untuk diterapkan. Dengan  melihat dari latar  belakang  pendidikan  yang  dimiliki oleh  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  Bidang Anggaran  Badan  Pengelola  Keuangan  dan Pendapatan  Daerah  (BPKPD)  Provinsi Sulawesi  Barat    rata-rata  memiliki kemampuan  untuk  memahami  konsep Kerangka  Pengeluaran  Jangka  Menengah (KPJM)    apabila  diterapkan    dalam penyusunan rencana penganggaran kegiatan alokasi belanja daerah. Akan tetapi informasi  terkait  mekanisme  konsep  kerja sistem  Kerangka  Pengeluaran  Jangka Menengah (KPJM) belum diketahui secara menyeluruh  oleh  pihak-pihak  pengelola, dikarenakan  belum  adanya  pedoman  kerja penerapan  sistem  Kerangka  Pengeluaran Jangka  Menengah  (KPJM);  Kompetensi penerapan  Kerangka  Pengeluaran  Jangka Menengah
(KPJM) ditinjau dari Keterampilan;  berdasarkan  pengalaman pegawai bidang anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat memiliki kemampuan dalam melaksanakan
perubahan  sistem  penganggaran.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  kemampuan  pegawai pegawai bidang anggaran Badan Pengelola
Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)  Provinsi  Sulawesi  Barat  dalam mengoperasikan sistem pola penganggaran sebelumnya  dan  pengalaman  dalam bekerja.  Kompetensi  penerapan  Kerangka Pengeluaran  Jangka  Menengah  (KPJM) ditinjau  dari  Sikap  dan  perilaku;  pegawai sudah siap menerima penerapkan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), hal ini  dibuktikan  bahwa    pegawai  rata-rata merespon  dengan  baik  dan  menunggu keputusan  pengambil  kebijakan  untuk pelaksanaan program Kerangka Pengeluaran  Jangka  Menengah  (KPJM) dengan demikian pegawai bidang anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah  (BPKPD)  Provinsi  Sulawesi  Barat memiliki  kesiapan  untuk  menerima  pola baru sistem penganggaran.
Dengan demikian bahwa kompetensi penerapan  Kerangka  Pengeluaran  Jangka Menengah  (KPJM)    telah  siap  diterapkan akan,  tetapi  pegawai  bidang  anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah  (BPKPD)  Provinsi  Sulawesi  Barat belum  mengetahui  konsep  kerja  Kerangka Pengeluaran  Jangka  Menengah  (KPJM) sehingga peneliti merekomendasikan berupa  pedomana  penerapan  sistem Kerangka  Pengeluaran  Jangka  Menengah (KPJM)    sebagai  bahan  acuan  dalam mengelola  sistem  Kerangka  Pengeluaran
Jangka Menengah (KPJM) setelah diterapkan.  Selain  itu  peneliti  membuat Surat  Keputusan  Kepala  Badan  Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat sebagai bentuk dukungan penerapan sitem Kerangka  Pengeluaran  Jangka  Menengah (KPJM)      (terlampir).      Adapun  proses  / tahapan  penyusunan  pedoman  penerapan Kerangka  Pengeluaran  Jangka  Menengah (KPJM) dapat dilihat pada susunan dibawah ini:  1)  Pendahuluan.  Pada  bagian  ini menjelaskan  tentang  bagaimana  latar belakang  dalam  pembuatan  karya  desain berupa  dokumen  kebutuhan  dan  rencana penerapan  sistem  Kerangka  Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) . Selain itu juga terdapat apa tujuan yang ingin dicapai, serta bagaimana cara dalam mewujudkan tujuan yang  telah  dibuat  tersebut  yaitu  mengenai pedoman penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka  Menengah  (KPJM).  2)  Persiapan Penerapan  Sistem  Kerangka  Pengeluaran Jangka  Menengah  (KPJM).  Dalam  bagian ini  membahas  terkait  hal-hal  yang dipersiapkan mengenai penerapan Kerangka  Pengeluaran  Jangka  Menengah
(KPJM)  , yang berisi persiapan kompetensi Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  persiapan pengelompokkan  belanja  kegiatan  dan metodologi perhitungan Kerangka
Pengeluaran  Jangka  Menengah  (KPJM)    .
Dari  ketiga hal ini menjadi panduan dalam melaksanakan penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). 3) Penerapan  Kerangka  Pengeluaran  Jangka Menengah  (KPJM).  Poin  ketiga  ini menjelaskan  langkah  awal  yang  harus dilakukan    dalam  penerapan  sampai  pada tahap  penerapan  Kerangka  Pengeluaran Jangka  Menengah  (KPJM)  di  daerah. Dalam      hal  ini    peneliti  menyusun  mulai dari persiapan sampai pada tahap penerapan sistem  Kerangka  Pengeluaran  Jangka Menengah (KPJM), sebagai upaya membantu  pengelola  dalam  memeberikan informasi  terkait  sistem  kerja  Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).

## REFERENSI
Basri,  A,R.  Muhammad.  2012.  Budaya Organisasi  dan  Pelayanan  Publik
Suatu Pendekatan Dalam Pelayanan. Makassar:YAPMA Busro,  Muhammad.  2018.  Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta:Prenadamedia Group
Fathoni,  Abdurrahmat.  2006.  Manajemen
Sumber DayaManusia. Jakarta:PT Rineka Cipta Hasibuan  S.P.  Malayu.  2007.  Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta:Bumi Aksara Mangkunegara, A. Prabu. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung:PT.Remaja Rosdakarya
Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 3 (2019)/194 – 211
Priansa,  Donni,  Juni.  2018.  Perencanaan dan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia. Bandung:Alfabeta
Robbins, Judge. 2007. Perilaku Organisasi. Jakarta:Salemba Maharani, Nadia. 2012. Analisis Implementasi Kerangka Pengeluaran  jangka  Menengah dalam  proses  Perencanaan    dan penganggaran pada Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Provinsi  DKI  Jakrta.  Skripsi. Jakarta:Universitas Indonesia