## ANALISIS TERHADAP DIVERSI BAGI ANAK PELAKU
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Perkara Anak Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg)
Aulia Saputro 1 , Lukman Hakim 2 , Ibnu Subarkah 3

## ABSTRAK
Anak  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  atau  melakukan  tindakan  kriminal  sangat  dipengaruhi beberapa  faktor  lain  di  luar  diri  anak.  Untuk  melakukan  perlindungan  terhadap  anak  dari  pengaruh  proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih  baik  untuk  anak.  Permasalahan  yang  diangkat  dalam  penulisan  tesis  ini  adalah  sebagai  berikut:  1) Bagaimana  penerapan  diversi  pada  tindak  pidana  pencurian  kendaraan  bermotor  di  Pengadilan  Negeri Tulungagung  pada  Perkara  Anak  Nomor:  1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg?,  2)  Kendala  apakah  yang  dihadapi dalam  penerapan  diversi  terhadap  anak  pelaku  pencurian  kendaraan  bermotor  di  Pengadilan  Negeri Tulungagung pada Perkara Anak Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg?, 3) Upaya apakah  yang dilakukan dalam  penerapan  diversi  terhadap  anak  pelaku  pencurian  kendaraan  bermotor  di  Pengadilan  Negeri Tulungagung pada Perkara Anak Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg?.
Kata Kunci : Diversi, Anak, Pencurian

## ABSTRACT
Children who violate the law or commit criminal acts are strongly influenced by several other factors outside of the child. To protect children from the influence of the formal process of the criminal justice system, human thoughts or legal and humanitarian experts arise to make formal rules for removing a child who has violated the law or committed a crime from the criminal justice process by providing other alternatives. which is considered better for the child. The problems raised in writing this thesis are as follows: 1) How is diversion applied  to  the  crime  of  motor  vehicle  theft  at  the  Tulungagung  District  Court  in  the  Child  Case  Number: 1/Pid.Sus-anak/2018/PN.Tlg?,  2)  What  are  the  obstacles?  faced  in  the  application  of  diversion  against children who are perpetrators of motor vehicle theft in the Tulungagung District Court in Child Case Number: 1/Pid.Sus-anak/2018/PN.Tlg?, 3) What efforts are made in implementing diversion against children who are perpetrators of motor vehicle theft? at the Tulungagung District Court in the Child Case Number: 1/Pid.Sus- Anak/2018/PN.Tlg?.
Keywords: Diversion, Children, Theft

## PENDAHULUAN
Anak merupakan pemegang tongkat estafet dalam  menjaga  keberlangsungan  hidup  suatu bangsa  dan  negara.  Anak  adalah tunas,  potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. 4 sehingga kewajiban bagi masyarakat  untuk  memberikan  perlindungan
1 Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang
2 Dosen Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang
3 Dosen Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang
4 Mukaddimah Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
dan pemenuhan kepentingan yang terbaik untuk anak.  Pada  hakikatnya  anak  tidak  dapat melindungi  diri  sendiri  dari  berbagai  macam tindakan  yang  menimbulkan  kerugian  mental, fisik,  sosial.  Anak  memerlukan  bantuan  dari orang  lain,  mengingat  situasi  dan  kondisi, terutama  dalam  perlindungan  dari  kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang
menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. 5
Oleh karena itu, sangat diperlukan perlindungan dan  pembinaan  bagi  anak  agar  terhindar  dari kemungkinan  yang  dapat  membahayakan  masa depan anak.
Perlindungan HAM bagi Anak juga diatur, karena  Anak  merupakan  salah  mahkluk  yang rentan  menjadi  objek  pelanggaran  Hak  Asasi. Pengertian  Kelompok  Rentan  tidak  dijelaskan secara  detail  dalam  peraturan  perundang- undangan, seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (3)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 yang  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  yang termasuk  kelompok  masyarakat  yang  rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
Fakta-fakta  sosial  yang  belakangan  ini terjadi  dalam  kehidupan  bermasyarakat  adalah persoalan  penyimpangan  perilaku  dikalangan anak,  lebih  dari  itu  terdapat  anak  yang melakukan  perbuatan  melanggar  hukum,  tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Kehidupan sosial  yang  sangat  dipengaruhi  oleh  berbagai faktor  tersebut  kita  dihadapkan  lagi  dengan permasalahan  penanganan  anak  yang  diduga melakukan tindak pidana.
Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak, memberikan istilah terhadap anak pelaku tindak pidana,  yaitu  “ juvenile  delinquency ”  atau  yang lebih  dikenal  dengan  anak delikuen . Juvenile Delinquency sebenarnya  memiliki  berbagai istilah, ada yang menyebutnya dengan kenakalan  remaja  atau  sering  juga  diistilahkan sebagai kejahatan anak. 6 Namun istilah kejahatan  anak  sangat  tajam  (kasar)  bila dilabelkan pada anak. Sebagaimana diatur dalam Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  menyebutkan  bahwa  pengertian  anak adalah  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum
5 Ibid., hlm.2.
6 Novira Maya, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan  Terhadap  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  Dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem PeradilanPidana Anak (lihat: http://jurnal.usu.ac.id/indek.php/jmpk/article/download/20
berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  diduga melakukan tindak pidana.
Kejahatan merupakan persoalan yang abadi dalam  kehidupan  umat  manusia,  karena  ia berkembang  sejalan  dengan  perkembangan tingkat  peradaban  umat  manusia.  Sejarah perkembangan  manusia  sampai  saat  ini  telah ditandai  oleh  berbagai  usaha  manusia  untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai suatu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan, berkaitan dengan masalah kejahatan,  maka  kekerasan  sering  merupakan pelengkap  dari  bentuk  kejahatan  itu  sendiri, bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri tentang  kejahatan  berupa  pencurian  dalam masyarakat.  Ironisnya  karena  terjadi  pencurian yang  dilakukan  oleh  anak  yang  merupakan generasi  penerus  bangsa  di  masa  datang  kelak. Kenakalan anak sampai mengarah kepada tindak pidana pencurian dapat meresahkan masyarakat dalam  lingkungannya.  Sehingga  masyarakat cenderung melakukan peningkatan kewaspadaan  dan  upaya  penanggulangan  agar tindak  pidana  pencurian  oleh  anak  bisa berkurang.
Penyidik  anak  mempunyai  ruang  lingkup tugas melakukan penyidikan, 7 yaitu serangkaian tindakan  penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Informasi-informasi  yang  di  butuhkan  untuk mengungkap  adanya  pelanggaran  hukum  itu antara lain dapat diukur dengan ukuran sebagai berikut:  1)  Siapa  korbannya,  2)  Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya  itu  melakukan  dugaan  tindak kejahatan. 8
13/06/  JURNALMaya_  Novira.pdf  diunduh  tanggal  12 Oktober 2020
7 Nashriana, Perlindungan  Hukum  Pidana  Bagi Anak di Indonesia (Jakarta, 2012), hlm. 117
8 Hartono, Penyidikan  dan  Penegakan  Hukum Pidana  Melalui  Pendekatan  Hukum  Progresif (Jakarta, 2010), hlm. 33-34
Anak  perlu  mendapat  kesempatan  yang seluas-luasnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang secara  optimal,  baik  fisik,  mental,  maupun sosial.  Untuk  itu,  perlu  dilakukan  upaya perlindungan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan Anak  dengan  memberikan  jaminan  terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.    Dalam  rangka  perlindungan  hak anak  tersebut,  maka  Indonesia  juga  turut  serta dalam  meratifikasi  Konvensi  Hak-Hak  Anak (KHA)  pada  tahun  1990  yang  telah  disetujui oleh  Majelis  Umum  PBB  pada  20  November 1989. Dalam Pasal 4 KHA dinyatakan: Negara Peserta  akan  mengambil  semua  langkah legislatif,  administratif  dan  lain  sebagainya untuk  pelaksanaan  hak-hak  yang  diakui  dalam konvensi.  Selain  itu  dalam  Pasal  6  KHA dinyatakan:  Negara  Peserta  mengakui  bahwa setiap  anak  memiliki  hak  yang  melekat  atas kehidupan.  Satu  dekade  kemudian,  tepatnya pada  tahun  2001,  Indonesia  menyatakan komitmennya  terhadap  deklarasi  Dunia  Yang Layak Bagi Anak ( A World Fit for Children ). Perlindungan  terhadap  hak  anak  juga termasuk didalamnya bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Anak yang berhadapan  dengan  hukum  meliputi  Anak sebagai Pelaku, Anak sebagai Korban dan Anak yang  menjadi  Saksi  tindak  pidana.  Anak  yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal (Anak sebagai Pelaku) sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti  pergaulan,  pendidikan,  teman  bermain dan  sebagainya,  karena  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  anak  pada  umumnya  adalah merupakan  proses  meniru  ataupun  terpengaruh tindakan  negatif  dari  orang  dewasa  atau  orang disekitarnya.  Ketika  anak  tersebut  diduga melakukan  tindak  pidana,  sistem  peradilan formal  yang  ada  pada  akhirnya  menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan  anak  ke  dalam  penjara  ternyata
9 M. Joni, Op. Cit. , hlm. 1
tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh  kembangnya.  Penjara  justru  seringkali membuat  anak  semakin  profesional  dalam melakukan tindak kejahatan. 9
Perlindungan hak-hak anak yang berhadapan  dengan  hukum  maka  Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan beberapa perundang-undangan khusus anak dalam hukum nasional  yaitu  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak,  serta  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  menggantikan  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang Pengadilan Anak.
Salah  satu  perubahan  yang  dapat  dilihat yaitu  munculnya  kewajiban  proses  Diversi. Solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara  tindak  pidana  anak  adalah  pendekatan restorative  justices ,  yang  dilaksanakan  dengan cara  pengalihan  (diversi).  Diversi  merupakan pengalihan  penyelesaian  perkara  Anak  dari proses  peradilan  pidana  ke  proses  di  luar peradilan  pidana.  Diversi  (pengalihan)  wajib untuk dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan bagi anak pelaku, yaitu pada proses penyidikan, penuntutan,  dan  pemeriksaan  perkara  di pengadilan. Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.
Diversi  sebagai  proses  pengalihan  dari proses  yustisial  ke  proses  non  yustisial, bertujuan  menghindarkan  anak  dari  penerapan hukum  pidana  yang  seringkali  menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya  prisionisasi  yang  menjadi  sarana transfer  kejahatan  terhadap  anak.  Dengan Diversi  tersebut  maka  anak  terhindar  dari penerapan  hukum  pidana  yang  dalam  banyak
teori  telah  didalilkan  sebagai  salah  satu  faktor kriminogen,  berarti  juga  menghindarkan  anak dari  kemungkinan  menjadi  jahat  kembali ( residive ),  menghindarkan  masyarakat  dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.
Diversi  juga  akan  memberikan  2  (dua) keuntungan  sekaligus  terhadap  individu  anak. Pertama;  anak  tetap  dapat  berkomunikasi dengan  lingkungannya  sehingga  tidak  perlu beradaptasi  sosial  pasca  terjadinya  kejahatan. Kedua;  anak  terhindar  dari  dampak  negatif prisionisasi  yang  seringkali  merupakan  sarana transfer kejahatan. 10
Kasus-kasus  ABH  yang  dibawa  dalam proses peradilan diharapkan selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak,  serta  proses  penghukuman  adalah  jalan terakhir ( Ultimum Remedium ) dengan tetap tidak mengabaikan  hak-hak  anak.  Diluar  itu  kasus- kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme  non  formal  yang  didasarkan  pada pedoman  yang  baku.  Bentuk  penanganan  non formal dapat dilakukan dengan diversi sebagaimana  proses  mediasi  yang  difasilitasi oleh  penegak  hukum  pada  setiap  tingkat  untuk mencapai  keadilan  restoratif  yang  dapat diselesaikan  dengan  mewajibkan  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  untuk  mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan  pemulihan  bagi  anak  serta  korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana  dengan  baik  jika  diimbangi  dengan upaya  menciptakan  sistem  peradilan  yang kondusif.
Namun,  kewenangan  diversi tetap  dibatasi dengan syarat bahwa proses diversi hanya dapat dilakukan  pada  tindak  pidana  yang  diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan  bukan  merupakan  pengulangan  tindak pidana  (Residivis).  Tindak  pidana  pencurian biasa merupakan salah satu tindak pidana yang
10 Abintoro  Prakoso, Pembaruan  Sistem  Peradilan Pidana Anak (Surabaya, 2013), hlm. 222
dapat dilakukan diversi karena diancam dengan pidana  penjara  lima  tahun  (Pasal  362  KUHP). Menurut penulis, tindak pidana pencurian sangat memungkinkan  untuk  dilakukan  diversi  karena kesepakatan  diversi  dapat  terjadi  jika  pihak korban telah sepakat. Sepakatnya pihak korban dapat  berupa  dipenuhinya  syarat  atau  ganti kerugian yang diinginkan pihak korban. Angka ganti  kerugian  dapat  lebih  mudah  ditentukan dibandingkan tindak pidana lainnya yang dapat diupayakan diversi seperti penganiayaan, perkelahian, atau penghinaan dan lain-lain.
Angka  tindak  pencurian  oleh  anak  masih cukup  tinggi  di  Kota  Tulungagung,  contohnya terbongkarnya jaringan pencurian oleh kelompok anak di bawah umur itu bermula dari kasus  pecurian  sepeda  motor  yang  terjadi  di wilayah  Boyolangu.Total  ada  sekitar  10  kasus pencurian yang dilaporkan ke Polsek Boyolangu. Dari 27 anak tersebar di sekitar 15 desa  berbeda.  Mereka  membentuk  kelompok- kelompok  kecil  saat  beraksi  dan  kebanyakan yang  dicuri  adalah  helm,  burung  dan  kucing hias. 11
Syarat  utama  Diversi  adalah pertama : korban dan/atau keluarga Anak korban menyetujui  pelaksanaan  diversi. kedua :  Anak (pelaku)  serta  keluarganya  bersedia  melakukan Diversi. Akan tetapi tidak semua perkara wajib dilakukan  Diversi,  Pasal  7  ayat  (2)  UU SPPAmengatur  hanya  dilaksanakan  dalam  hal Anak melakukan tindak pidana yang:
1. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. bukan  merupakan  pengulangan  tindak pidana;  yang  dilakukan  oleh  anak,  baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk  tindak  pidana  yang  diselesaikan melalui Diversi.
Akan  tetapi,  walaupun  UU  SPPA  ini disahkan pada tahun 2012, pelaksanaannya baru mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2014. Hal ini dikarenakan  agar  adanya  kesiapan  instrumen- instrumen  dalam  melaksanakan  UU  SPPA.
11 https://kumparan.com/@kumparannews/lewat- medsos-anak-anak-di-tulungagung-membentuk-sindikat- pencuri 60,  Tanggal akses 11 Januari 2020
Persiapan tersebut berupa pembuatan ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata  cara,  dan  koordinasi  pelaksanaan  Diversi yang  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah  7, Penghapusan  Rutan  dan  Lapas  Anak  diganti menjadi  LPAS  (Lembaga  Penempatan  Anak Sementara),  LPKA  (Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak),  maupun  LPKS  (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial).
Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau  melakukan  tindakan  kriminal  sangat dipengaruhi  beberapa  faktor  lain  di  luar  diri anak.  Untuk  melakukan  perlindungan  terhadap anak  dari  pengaruh  proses  formal  sistem peradilan  pidana,  maka  timbul  pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang  anak  yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak  pidana  dari  proses  peradilan  pidana dengan  memberikan  alternatif  lain  yang dianggap  lebih  baik  untuk  anak.  Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversion yang  dalam  istilah  bahasa  Indonesia  disebut diversi atau pengalihan.
Dari  uraian  latar  belakang  masalah  yang dipaparkan  di  atas,  maka  diperoleh  beberapa perumusan  masalah  diantaranya:  bagaimana penerapan diversi pada tindak pidana pencurian kendaraan  bermotor  di  Pengadilan  Negeri Tulungagung  pada  Perkara  Anak  Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg?;  kendala  apakah yang dihadapi dalam penerapan diversi terhadap anak  pelaku  pencurian  kendaraan  bermotor  di Pengadilan  Negeri  Tulungagung  pada  Perkara Anak  Nomor  :  1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg?; dan  upaya  apakah  yang  dilakukan  dalam penerapan  diversi  terhadap  anak  pelaku pencurian  kendaraan  bermotor  di  Pengadilan Negeri Tulungagung pada Perkara Anak Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg?. Selaras dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui perihal  penerapan  diversi  pada  tindak  pidana
12 Abdulkadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum” ,  Cetakan  I  (Bandung  :  PT.  Citra  Aditya  Bakti), 2004, hlm 52.
pencurian  kendaraan  bermotor  dalam  Perkara Anak  Nomor:  1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg, serta mengetahui kendala dalam penerapannya, dan  menganalisis  upaya-upaya  yang  dilakukan terhadap penerapan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  hukum normatif  yaitu  suatu  penelitian  melihat  hukum sebagai  norma  dalam  masyarakat  untuk memberikan pandangan-pandangan dari penjelasan para ahli yang telah mengkaji sesuai dengan  ketentuan  kaidah  dan  norma  yang berlaku.  Sehingga  penelitian  ini  berfokus  pada inventarisasi  hukum  positif,  asas-asas,  doktrin hukum,  penemuan  hukum  dalam  perkara in concreto ,  sistematik  hukum  taraf  sinkronisasi, perbandingan  hukum  dan  sejarah  hukum. 12 Metode penelitian ini berfokus dalam penelitian hukum yang bersifat kepustakaan atau cara yang dipergunakan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka yang ada dengan referensi yang tersedia sebagai sumber penelitian ini. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (state  approach) dan  pendekatan  konsep (conseptual approach).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan  Diversi  Terhadap  Kasus
Pencurian  Kendaraan  Bermotor  Studi Kasus Anak
Penetapan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg
Kasus  tersebut  bermula  ketika  anak-anak tersebut  terlibat  dalam  kasus  pencurian  yang berbeda, yaitu, atas nama :
a. Pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 22.00 Wib di Desa Kepuhrejo
Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, MUHAMMAD YOGA
PANGESTU  beusia  15  tahun  warga  Desa Jatimulyo  Kecamatan  Kauman  Kabupaten Tulungagung melakukan pencurian berupa
1 unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol AG 2064 RAW.
b. Pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar  pukul  01.00  Wib  di  Desa  /
Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung,  MOHAMMAD  FIRDAUS TAJALLI berusia 16 tahun warga Desa Jeli Kecamatan Karangerejo Kabupaten Tulungagung, melakukan pencurian berupa 1 unit sepeda motor Honda Tiger Nopol AG
5928 PA.
c. Pada hari Senin tanggal 18 September2017
sekitar  pukul  01.00  Wib  di  Desa  / Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, FAHREY ZIDANE WIHELMIA berusia 14 tahun warga Desa Jatimulyo  Kecamatan  Kauman  Kabupaten
Tulungagung,  melakukan  pencurian  1  unit sepeda  motor  Honda  Grand  Nopol  AG 3768 RO.
Ketiganya,  Melanggar  pasal  363  Ayat  (1) ke 4e dan 5e Sub 362 yo Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana.
Penyelesaian  dalam  ketiga  kasus  tersebut, yang  secara  hukum  ditindak  di  wilayah  hukum Polsek  Ngantru  Polres  Tulungagung,  sepakat dihentikan  dengan  jalan  diversi.  Dengan berbagai pertimbangan penyidik, serta Pengadilan  Negeri  sebagai  Mediator  akhirnya dicapai kesepatakan untuk menyelesaikan kasus tersebut  dengan  jalan  diluar  tata  peradilan. Hasilnya memunculkan kesepakatan diversi.
Diversi sebagai bentuk pengalihan
hukuman  anak  yang  berkonflik  dengan  hokum bertujuan  menghindari  efek  negatif  terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  No.11 tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak (UU SPPA) ditegaskan bahwa pemberian diversi  dilakukan  disemua  tahap  yaitu  pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri, wajib diupayakan diversi. UU ini pun menyadari bahwa  diversi  harus  diupayakan  pada  setiap tingkat  pemeriksaan  melalui  mekanisme  harus
13 Ibid ., Pasal 8 ayat 3
dibuatkan  berita  acara  diversi,  dan  diberikan kepada pengadilan negeri sebagai pertimbangan mengenai kasus dan koreksi terhadap pelaksanaan  diversi.  Sehingga  antara  instansi terjadi check  and  balances untuk  menghindari terjadinya penyalah gunaan wewenang.
Dasar hukum pembenaran dalam pelaksanaan  diversi  dalam  menangani  masalah anak yang berkonflik dengan hukum, baik secara nasional  dan  internasional.  Secara  Instrumen Nasional,  pembenaran  pelaksanaan  diversi didasarkan pada:
a. Undang-Undng  Nomor  4  Tahun  1979 tentang Kesejahteraan Anak
b. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak
Sedangkan secara instrument internasional, pembenaran  pelaksanaan  diversi  didasarkan pada:
a. Convention  On  The  Rights  of  The  Child (Konvensi Hak-hak Anak)
b. International  Convenant  On  Civil  and Political  Rights (Konvenan  Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)
c. The  United  National  Standart  Minimum Rules  for  Administration  of  Juvenile Justice-The Beijing Rules (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak-Peraturan Beijing)
d. The  United  Nations  Rules  for  The Protection  of  Juvenile  Deprivedof  Their Liberty (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas Kebebasannya)
e. The  United  Nations  Guidelines  for  The Prevention  of  JuvenileDelinquency  –  The Riyadh  Guidelines (Panduan  PBB  untuk Pencegahan  Kenakalan  Anak  –  Panduan Riyadh)
Selanjutnya  perihal  pelaksanaan  diversi, proses  pelaksanaan  diversi  memegang  prinsip keadilan  restoratif  dengan  memperhatikan kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggungjawab  anak;  penghindaran  stigma negatif;
penghindaran
pembalasan; keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan,  dan  ketertiban  umum. 13 Diversi
wajib  diupayakan  pada  tingkat  penyidikan, penuntutan,  dan  pemeriksaan  perkara  anak  di pengadilan  negeri. 14 kata“wajib  diupayakan” mengandung  makna  bahwa  penegak  hukum anak  dari  penyidik,  penuntut,  dan  juga  hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses diversi  bisa  dilaksanakan.  Penyidik,  penuntut umum  dan  hakim  ketika  mempertimbangkan tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak;  umur anak;  hasil  penelitian  kemasyarakatan  dari Bapas; kerugian yang ditimbulkan atas perilaku anak; bagaimana tingkat perhatian dan pendapat masyarakat  atas  kasus  tersebut;  dan  dukungan lingkungan  keluarga  dan  masyarakat. 15 Tidak semua  kasus  anak  dapat  dilakukan  diversi, karena pelaksanaan diversi harus terlebih dahulu mendapatkan  persetujuan  dari  korban  dan keluarganya serta kesediaan anak dan keluarganya. 16
Beberapa  bentuk  hasil  kesepakatan  dalam pelaksanaan  diversi  yaitu:  perdamaian  dengan atau tanpa ganti kerugiaan; penyerahan kembali kepada  orang  tua/wali;  keikut  sertaan  dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan  sosial;  pelayanan  masyarakat. 17 Kemudian hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam suatu keputusan, dan berlaku pada sejak dicapai  kesepakatan  tersebut.  Namun,  agar keputusan  tersebut  memiliki  kekuatan  hukum maka  pembimbing  kemasyarakatan  meminta penetapan  dari  ketua  pengadilan  negeri  dengan cara menyampaikan berkas kesepakatan diversi ke  pengadilan  negeri  sesuai  dengan  daerah hukumnya.  Setelah  penetapan  disahkan  oleh pengadilan,  hasil  penetapan  tersebut  diberikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut  Umum,  atau  Hakim  yang  menangani perkara tersebut. 18
Proses  pemeriksaan  anak  hanya  dapat dilanjutkan ke proses peradilan pidana anak jika proses  diversi  tidak  menghasilkan  kesepakatan atau jika kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh para pihak. 19 Tanggungjawab
14 Ibid ., Pasal 7 ayat 1
15 Ibid ., Pasal 9 ayat 1 16 Ibid ., Pasal 9 ayat 2
17 Ibid ., Pasal 10
pengawasan atau monitoring hasil dan pelaksanaandiversi berada pada atasan langsung pejabat  yang  sedang  memeriksaperkara  anak, dan  ini  diwajibkan  pada  setiap  tingkat pemeriksaan.  Selain  itu,  peran  pembimbing kemasyarakatan  juga  sebagai  pengawasan  dan pembimbing selama proses diversi berlangsung, jika  diversi  tidak  dihasilkan  maka  pembimbing kemasyarakatan melaporkannya kepada pejabat yang bertanggungjawab untuk ditindaklanjuti. 20
2. Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan Diversi  KAsus  Anak  Penetapan  Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg
Kendala dalam pelaksanaan Diversi pada umumnya  tidak  terpenuhinya  syarat-syarat dilaksanakannya  diversi  yang  mengacu  pada Undang-undang  No.  11  Tahun  2012  Tentang Sistem  Peradilan  PidanaAnak.  Tidak  semua tindak  pidana  yang  dilakukan  anak  dapat diselesaikan melalui upaya diversi.
Dan untuk mengetahui dan memahaminya melalui  berbagai  syarat  yang  harus  dipenuhi dalam  mengambil  langkah  diversi  terhadap tindak  pidana  yang  dilakukan  anak.  Demi tercapainya  tujuan  diversi,  maka  pemenuhan atas  syarat-syarat  tersebut  tersebut  merupakan hal penting yang tidak dapat diabaikan. Syarat- syarat  bagi  terlaksanannya  diversi  dalam menyelesaikan  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh anak mencakup hal berikut:
a. Usia pelaku harus benar-benar berkategori sebagai anak.Keabsahan pelaku berkategori sebagai  anak  menjadi  sesuatu  hal  penting yang harus dipenuhi. Hal tersebut mengingat  bahwa  berbagai  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan terkait  dengan  penanganan  terhadap  anak yang  berkonflik  dengan  hukum  telah memberikan batasan tertentu tentang siapa yang  tergolong  sebagai  anak,  hal  tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat 3.
b. Adanya pengakuan atau pernyataan bersalah  dari  pelaku  dan  ketersediannya untuk  dilakukan  upaya  diversi.  Adanya
18 Ibid ., Pasal 12 ayat 4
19 Ibid ., Pasal 12
20 Ibid ., Pasal 14
pengakuan/pernyataan  bersalah  dari  anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  merupakan hal  penting  dalam  upaya  diversi.  Bahwa upaya  diversi  ini  tidaklah  hanya  sekedar penyelesaian  di  luar  proses  hukum  formal atas  tindak  pidana  yang  dilakukan  anak seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 huruf b,  salah  satu  tujuan  diversi  yaitu menanamkan  rasa  tanggungjawab  kepada anak.  Lebih  dari  pada  itu,  upaya  diversi tersebut merupakan upaya untuk pembelajaran  dan  pemulihan  anak  sebagai pelaku  tindak  pidana.  Tidak  adanya pengakuan/pernyataan bersalah dari pelaku tindak  pidana  merupakan  dorongan  untuk dilakukannya  proses  hukum  secara  formal atas  suatu  tindak  pidana.  Pada  sisi  yang lain, kesediaan pelaku untuk menyelesaikan masalahnya melalui upaya diversi memegang peranan penting. Upaya diversi tidak  dapat  dilaksanakan  tanpa  kesediaan pihak  pelaku,  meskipun  pelaku  mengakui perbuatannya.
c. Adanya  persetujuan  dari  pihak  korban untuk  melaksanakan  penyelesaian  di  luar sistem  peradilan  pidana,  Pasal  9  ayat  2.
Korban  merupakan  pihak  yang  dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sebagai  pihak  yang  dirugikan,  pada umumnya korban akan memiliki keinginan agar  perilaku  merugikan  yang  diperbuat anak untuk dipertanggungjawabkan melalui proses  hukum  formal.  Keinginan  pihak korban  tersebut  merupakan  sesuatu  hal yang  wajar  adanya  dan  secara  normative keinginan  pihak  korban  tersebut  telah diakomodir  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  keinginan  korban  untuk melakukan  pembalasan  dengan  cara  main hakim  sendiri.  Memperhatikan  hal-hal tersebut  maka  adanya  persetujuan  dari pihak  korban  dalam  menyelesaikan  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  sangat penting.  Dengan  adanya  persetujuan  dari pihak  korban  maka  diharapkan  dapat mengakomodir  keinginan  korban  dalam
21 Marlina, Op.cit, hlm.97-98
bentuk lain dan menghindarkan dari adanya upaya  main  hakim  sendiri  dari  pihak korban.
d. Adanya dukungan masyarakat untuk melaksanakan  penyelesaiandi  luar  sistem peradilan pidana anak, Pasal 9 ayat 1 huruf d.Penyelesaian masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak jangan hanya menitikberatkan  pada  hubungan  antara pelaku  dankorban  saja,  melainkan  harus dilihat pula hubungannya dengan masyarakat.  Masyarakat  sebagai  pihak yang  mungkin  saja  terkena  dampak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak  maupun  sebagai  pihak  yang  dapat dilibatkan  dalam  upaya  memperbaiki perilaku anak merupakan bagian yang tidak dapat  dipisahkan  dari  proses  diversi. Memperhatikan hal tersebut maka keberhasilan  pencapaian  tujuan  diversi sangat  dipengaruhi  oleh  adanya  dukungan dari masyarakat.
e. Pada  Pasal  7  ayat  2  dalam  UU  Sistem Peradilan  Pidana  Anakdiatur  mengenai syarat  yang  menghendaki  masalah  anak harus  didiversi  yaitu  :  Diancam  dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh). Bukan merupakan  pengulangan  tindak  pidana. Beberapa  kriteria  tindak  pidana  yang melibatkan anak sebagai pelaku, yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip diversi adalah : 21
1) Kategori  tindak  pidana  yang  diancam dengan  sanksi  pidana  sampai  dengan  1 (satu)  tahun  harus  diprioritaskan  untuk diterapkan  diversi,  tindak  pidana  yang diancam  dengan  sanksi  pidana  di  atas  1 (satu)tahun  sampai  dengan  5  tahun  dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversi, semua  kasus  pencurian  harus  diupayakan penerapan  diversi  kecuali  menyebabkan atau  menimbulkan  kerugian  yang  terkait dengan tubuh dan jiwa;
2) Memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia  pelaku,  maka  urgensi  penerapan prinsip diversi semakin diperlukan;
3) Hasil penelitian dari BAPAS, bila ditemukan  faktor  pendorong  anak  terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada di  luar  kendali  anak  maka  urgensitas penerapan prinsip diversi semakin diperlukan;
4) Kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  tindak pidana  anak,  bila  akibatyang  ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuhdan nyawa seseorang maka urgenisitas  penerapan  diversi  semakin diperlukan;
5) Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak;
6) Persetujuan korban/keluarga;
7) Kesediaan pelaku dan keluarganya;
8) Dalam  hal  anak  melakukan  tindak  pidana bersama-sama  orang  dewasa  maka  orang dewasa  harus  diproses  hukum  sesuai dengan prosedur biasa.
3. Upaya yang Dilakukan dalam Penerapan  Diversi  pada  Kasus  Anak Penetapan Nomor: 1/Pid.Sus-

## Anak/2018/PN.Tlg
Berdasarkan  beberapa  pasal,  maka  pihak yang  terkait  dalam  kasus  anak  di  Kecamatan Ngantru maka dilakukan upaya diversi, dengan berpedoman pada:
“pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  menyatakan bahwa: Pemeriksaan di sidang pengadilan  terhadap  perkara  Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah  Agung  atau  pejabat  lain yang  ditunjuk  oleh  Ketua  Mahkamah Agung  atas  usul  ketua  pengadilan negeri  yang  bersangkutan  melalui ketua pengadilan tinggi. Pada dasarnya,  sidang  pengadilan  anak dilakukan secara tertutup.
Dengan mempertimbangkan, pasal 1 angka
1  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana
22 Nashriana, Perlindungan  Hukum  Pidana  Bagi Anak  di  Indonesia, Jakarta:  RajaGrafindo  Persada,  2012, hlm. 117
menyatakan  bahwa  Penyidik  adalah  pejabat polisi  negara  Republik  Indonesia  atau  pejabat pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang  diberi wewenang  khusus  oleh  undang-undang  untuk melakukan penyidikan. Penyidik bertugas untuk mencari  dan  mengungkap  keterangan  atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak  pidana  atau  peristiwa  kejahatan  yang diduga  dilakukan  oleh  seseorang  yang  belum diketahui indentitas pelakunya.
Penyidik  anak  mempunyai  ruang  lingkup tugas melakukan penyidikan, 22 yaitu serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang  tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.  Informasi-informasi  yang  di butuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur dengan  ukuran  sebagai  berikut:  1)  Siapa korbannya,  2)  Bagaimana  caranya  pelaku  yang belum  diketahui  identitasnya  itu  melakukan dugaan tindak kejahatan. 23
Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak menyatakan bahwa:
a. Dalam  melakukan  penyidikan  terhadap perkara  Anak,  Penyidik  wajib  meminta pertimbangan  atau  saran  dari  Pembimbing Kemasyarakatan  setelah  tindak  pidana dilaporkan atau diadukan.
b. Dalam  hal  dianggap  perlu,  Penyidik  dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan,  psikolog,  psikiater,  tokoh agama,  Pekerja  Sosial  Profesional  atau Tenaga  Kesejahteraan  Sosial,  dan  tenaga ahli lainnya.
c. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap  Anak  Korban  dan  Anak  Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja  Sosial  Profesional  atau  Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
23 Hartono, Penyidikan  dan  Penegakan  Hukum Pidana  Melalui  Pendekatan  Hukum  Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 33-34 31
Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak menyatakan bahwa: Hasil
Penelitian
Kemasyarakatan  wajib  diserahkan  oleh  Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga  kali  dua  puluh  empat)  jam  setelah permintaan penyidik diterima.
Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak menyatakan bahwa:
a. Penyidik  wajib  mengupayakan  Diversi dalam  waktu  paling  lama  7  (tujuh)  hari setelah penyidikan dimulai.
b. Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
c. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita  acara  Diversi  beserta  Kesepakatan Diversi  kepada  ketua  pengadilan  negeri untuk dibuat penetapan.
d. Dalam  hal  Diversi  gagal,  Penyidik  wajib melanjutkan  penyidikan  dan  melimpahkan perkara  ke  Penuntut  Umum  dengan melampirkan  berita  acara  Diversi  dan laporan
penelitian kemasyarakatan.
Undang-Undang  Nomor  11  Tauhun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, pihak kepolisian dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum, maka diupayakan diversi. Oleh karena itu ketika perkara anak tersebut (dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu) hendak  dilakukan  upaya  diversi,  maka pihak  kepolisian  mengundang  pihak-pihak terkait  untuk  melaksanakan  upaya  diversi tersebut.
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud dengan  sistem  peradilan  pidana  anak  adalah keseluruhan  proses  penyelesaian  perkara  anak yang  berhadapan  dengan  hukum,  mulai  tahap penyidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Hak anak dalam suatu proses peradilan  pidana  itu  salah satunya  adalah tidak ditangkap,  ditahan,  atau  dipenjara,  kecuali sebagai  upaya  terakhir  dan  dalam  waktu  yang
paling singkat sebagaimana disebut dalam Pasal 3  huruf  g  Undang  Undang  Nomor  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Jadi,  sudah  merupakan  hak  setiap  anak yang berada dalam suatu proses peradilan pidana untuk  tidak  ditahan  kecuali  penahanan  itu merupakan upaya terakhir.
Sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak dijelaskan tujuan dari Diversi, yaitu:
a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak
Sesuai  Pasal  7  ayat  (1)  dan  (2)  Undang- Undang  Nomor  11 Tahun 2012 tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  menyebutkan  bahwa kewenangan diversi adalah:
a. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
b. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
1) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Sesuai Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Pidana Anak diatur mengenai kewenangan diversi. Pasal 8 menentukan syarat diversi sebagai berikut :
a. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan  Anak dan orang  tua/Walinya,  korban  dan/atau  orang tua/Walinya, Pembimbing
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial
Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
b. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
melibatkan  Tenaga  Kesejahteraan  Sosial, dan/atau masyarakat.
c. Proses Diversi wajib memperhatikan:
1) kepentingan korban;
2) kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
3) penghindaran stigma negatif;
4) penghindaran pembalasan;
5) keharmonisan masyarakat; dan
6) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Selanjutnya  dalam  Pasal  9  menentukan syarat diversi sebagai berikut:
a. Penyidik,  Penuntut  Umum,  dan  Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan: 1) kategori tindak pidana;
2) umur Anak;
3) hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
4) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
b. Kesepakatan  Diversi  harus  mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak
Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
1) tindak pidana yang berupa pelanggaran;
2) tindak pidana ringan;
3) tindak pidana tanpa korban; atau
4) nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

## KESIMPULAN
Kendala  dalam  pelaksanaan  Diversi  pada umumnya  tidak  terpenuhinya  syarat-syarat dilaksanakannya  diversi  yang  mengacu  pada Undang-undang  No.  11  Tahun  2012  Tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Tidak  semua tindak  pidana  yang  dilakukan  anak  dapat diselesaikan  melalui  upaya  diversi.  Demi tercapainya  tujuan  Diversi,  maka  pemenuhan atas  syarat-syarat  tersebut  tersebut  harus terpenuhi.
Sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  dalam penerapan  diversi  pada  kasus  anak,  pihak kepolisian  serta  pihak  pengadilan  akhirnya memutus  dalam  3  kasus  pencurian  kendaraan bermotor  di  3  tempat  kejadian  berbeda  dalam
waktu  yang  berbeda.  Langkah  yang  ditempuh telah  sesuai  aturan  dan  prosedur  yang  berlaku temasuk dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  dijelaskan  tujuan  dari  Diversi,  yaitu:    a. mencapai  perdamaian  antara  korban  danAnak; b.  menyelesaikan  perkara  Anak  di  luar  proses peradilan; c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanamkan rasa tanggungjawab kepada Anak. Sehingga,  upaya  yang  dilakukan  oleh  penegak hukum  baik  Polri  maupun  Pengadilan  Negeri, telah melaksanakan sesuai procedural. Termasuk  mendorong  partisipasi  masyarakat serta  penenaman  rasa  tanggungjawab  kepada anak yang terlibat dengan kasus hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abintoro,  Prakoso.  2013. Pembaruan  Sistem Peradilan  Pidana Anak ,  Surabaya  :
Erlangga Harahap, Yahya. 2014. Pembahasan
Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP (Penyidikan  dan  Penuntutan) , Jakarta  : Sinar Grafika
Hartono,.  2010. Penyidikan  dan  Penegakan Hukum  Pidana  Melalui  Pendekatan Hukum Progresif , Jakarta : Sinar Grafika
Nashriana. 2012. Perlindungan Hukum Pidana Bagi  Anak  di  Indonesia . Jakarta  :  Raja
Grafindo Persada Nasution. 2002. Metodologi Research Penelitian Ilmiah . Jakarta : Budi Aksara
Novira  Maya, Kebijakan  Penanggulangan Kejahatan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana  Dari  Perspektif  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun 2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak (lihat: http://jurnal.usu.ac.id/indek.php/jmpk/artic le/download/2013/06/JURNALMaya_Nov ira.pdf. diunduh tanggal 22 Oktober 2020
Prasetyo,  Teguh.  2010. Hukum  Pidana . Yogyakarta : PT. Raja Grafindo Persada
Soetodjo ,Wagiati. 2005. Hukum Pidana Anak .
Bandung : PT RefikaAditama.
Subana Sudrajat. 2001. Dasar-dasar Penelitian Ilmiah , Bandung : Pustaka Setia.
Suharsimi Arikunto. 1993. Prosedur Penelitian , Jakarta : Rineka Cipta.

## Undang-Undang  No.23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak
Browsing:
https://kumparan.com/@kumparannews/lewat- medsos-anak-anak-di-tulungagung- membentuk-sindikat-pencuri  60,    Tanggal akses 11 Pebruari 2020.