## Volume 1, No. 1, Juni 2021

## MAQASIDI MAQASIDI JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
PARADIGMA HAK ASASI MANUSIA DALAM UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS DAN ISLAM.
Asy’ari
PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG MUDHARABAH (QIRADH),

## HIWALAH, DAN SYIRKAH DALAM ISLAM
Fedry Saputra

## TINJAUAN UMUM PUTUSAN HAKIM DAN PERBANDINGAN PEMBUNUHAN YANG TIDAK  DISENGAJA ANTARA KUHP DAN HUKUM ISLAM

## Ida Rahma
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH TAPAKTUAN: Studi Kasus Nomor Perkara: 24/Pdt.G/2021/MS.Ttn
H. Harnides; Erha Saufan Hadana

## PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG HARTA HIBAH YANG DIANGGAP SEBAGAI HARTA WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## Mia Kartika; Idaul Hasanah; Soni Zakaria

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA
Syaibatul Hamdi; M. Ikhwan; Iskandar

## Tinjauan Umum Putusan Hakim Dan Perbandingan Pembunuhan Yang Tidak Disengaja Antara KUHP Dengan Hukum Islam

## Ida Rahma
STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Indonesia Email konfirmasi: yudiansyahsh1983@gmail.com

## ABSTRAK
Hukum  pidana  merupakan  aturan  hukum  atau  seperangkat  kaidah  atau  norma hukum yang mengatur tentang suatu perbuatan yang merupakan perbuatan pidana, kapan  suatu  perbuatan  dinyatakan  sebagai  perbuatan  pidana  serta  menetapkan akibat  (saksi)  yang  diberikan  sebagai  reaksi  terhadap  perbuatan  yang  melanggar aturan  hukum  pidana  tersebut.  Fungsi  hukum  pidana  itu  sendiri  adalah  untuk memberikan  pidana  kepada  yang  melanggar  hukum  pidana  melalui  alat-alat perlengkapan  negara,  dalam  menjaga  ketertiban  masyarakat.  Penegakan  hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah- kaidah  dan  sikap  tindak  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir  untuk menciptakan  sebagai  social  enginering,  memelihara  dan  mempertahankan  sebagai social  control  kedamaian  pergaulan  hidup,  baik  merupakan  tindakan  pencegahan (preventif)  maupun  tindakan  pemberantasan  (represif).  Hakim  merupakan  tiang utama  dan tempat terakhir  bagi  pencari  keadilan  dalam  proses  persidangan  untuk mendapatkan  keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum.  sebagai  salah  satu elemen  kekuasaan  kehakiman  yang  menerima,  memeriksa  dan  memutuskan perkara,  hakim  di  tuntut  untuk  memberikan  keadilan  kepada  para  pihak  yang berperkara.
Kata kunci: Penegakan Hukum Pidana; Putusan Hakim.

## Pendahuluan
Hukum  diciptakan  oleh  manusia  yang  mempunyai  sasaran  untuk  dicapai atau yang disebut dengan tujuan hukum. Tujuan hukum yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.  Dengan  adanya  peraturan-peraturan  hukum  yang  berlaku  dalam masyarakat    yang  diperlukan  guna  mengatur  kepentingan  masyarakat  agar  tidak terjadi  konflik  (perbenturan  kepentingan),  dan  walaupun  terjadi,  bagaimana  cara menyelesaikan  konflik  tersebut.  Diantaranya  ialah  yang  diatur  dalam  Hukum pidana,    yang  merupakan  sebagian  dari  seluruh  hukum  yang  berlaku  di  suatu Negara,  yang  memuat  peraturan-peraturan  untuk  menentukan  perbuatan  mana yang  semestinya  tidak  dilakukan  oleh  seseorang,  yang  disertai  ancaman  atau hukuman  yang  berupa  pidana  tertentu  bagi  barangsiapa  melanggar  perbuatan tersebut.  Bagi  mereka  yang  melanggar  larangan-larangan  tersebut  akan  dikenakan sanksi atau ancaman pidana yang berupa siksaan badan sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-undang (Andi Hamzah, 4: 2017).
Suatu  tindak  pidana  terjadi  karena  kesalahan  (schuld).  Kesalahan  dalam  arti luas  yaitu  di  dalamnya  terkandung  makna  dapat  di  celanya  Si  pelaku  atas perbuatannya.  Apabila  seseorang  dinyatakan  bersalah  melakukan  suatu  tindak pidana,  maka  ia  dapat  dicela  atas  perbuatannya.  pada  umumnya  kesalahan  itu terdiri dari kealpaan (culpa) dan kesengajaan (dolus). Yang perbedaan antara dua hal tersebut ialah kealpaan merupakan kesalahan yang tidak dikehendakinya sedangkan kesengajaan merupakan kesalahan yang dikehendaki. Kealpaan (culpa) adalah suatu perbuatan  yang  dilakukan  seseorang  karena  kurang  penduga-duga  atau  kurang penghati-hati. sedangkan kesengajaan (dolus) adalah suatu perbuatan yang disadari yang  ditujukan  untuk  melakukan  suatu  tindak  pidana  dan  sikap  batinnya menentang  larangan  (Leden  Marpaung,  25:  2020).  Untuk  lebih  mudah  dalam memahami  kealpaan  dalam  bentuk  contoh  simple  seperti  tidak  memadamkan  api rokok  didalam  rumah  dan  mengakibatkan  kebakaran,  tidak  menaati  rambu lalulintas  dan  menyebabkan  kecelakaan  sehingga  menimbulkan  korban  jiwa,  serta tidak memberi arahan atau petunjuk dalam suatu kegiatan yang berbahaya seperti perkemahan  pramuka  sehingga  terjadinya  luka-luka  pada  orang  lain  bahkan merenggut nyawa.
Pada umumnya bentuk-bentuk kelalaian (kealpaan) dapat dibedakan menjadi dua  bagian.  Pertama,  Kealpaan  yang  disadari,  dimana  pelaku  dapat  menyadari tentang  apa  yang  dilakukan  beserta  akibatnya,  akan  tetapi  ia  percaya  dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi. Kedua, Kealpaan yang tidak disadari,  dimana  si  pelaku  melakukan  suatu  perbuatan  yang  tidak  menyadari kemungkinan  akan  timbulnya  sesuatu  akibat,  yang  seharusnya  ia  dapat  menduga sebelumnya.  Perbedaan  tersebut  bukan  berarti  bahwa  kealpaan  yang  disadari  itu sifatnya  lebih  berat  daripada  kealpaan  yang  tidak  disadari.  Justru  karena  tanpa berpikir akan kemungkinan timbulnya akibat malah terjadi akibat yang sangat berat (Lukman Hakim, 46: 2020).
Masalah-masalah  kealpaan  (kelalaian)  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum pidana dijelaskan pada ketentuan Pasal 359 dan 360, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: “Barang  siapa  karena  kesalahannya  (kealpaannya)  menyebabkan  orang  lain  mati diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  atau  pidana  kurungan paling  lama  satu  tahun”.  Dan  Pasal  360  ayat  (1)  dan  (2)  KUHP  yang  berbunyi:  (1) “Barang  siapa  karena  kesalahannya  (kealpaannya)  menyebabkan  orang  lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau  pidana  kurungan  paling  lama  satu  tahun”.  (2)  “Barang  siapa  karena kesalahannya  (kealpaannya)  menyebabkan  orang  lain  luka-luka  sedemikian  rupa sehingga  timbul  penyakit  atau  halangan  menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau pencarian  selama  waktu  tertentu,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama Sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”( Solahuddin, 118: 2010 ).
Menurut  uraian  pada  Pasal  359  dan  Pasal  360  ayat  (1)  dapat  disimpulkan bahwa  apabila  kealpaan  atau  karena  kelalaiannya  mengakibatkan  orang  lain  luka- luka  atau  korban  meninggal  dunia  ancaman  pidananya  sebagaimana  yang  diatur dalam Pasal 359 KUHP. Kelalaian biasanya disebut juga dengan perbuatan yang di lakukan seseorang atas kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan. Tetapi dalam ilmu pengetahuan  hukum  yaitu  suatu  macam  kesalahan  si  pelaku  yang  tidak  seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

## Metode Penelitian
Penulisan  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  atau  perpustakaan yang merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen. Penelitian jenis normatif ini  menggunakan  analisis  kualitatif  yakni  dengan  menjelaskan  data-data  yang  ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Dalam penelitian ini penulis memperoleh sumber data dari bahan sumber data primer dan sumber data sekunder.  Teknik  pengambilan  data  ini  dengan  membaca  buku-buku/  jurnal maupun situs internet yang berkaitan dengan tema penulisan ini. Analisis data yang digunakan penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.

## Pembahasan/hasil
A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim dan Perbandingan Pembunuhan yang Tidak Disengaja (Kealpaan) Antara KUHP Dengan  Hukum Islam

## 1. Pengertian Putusan Hakim
Putusan  adalah  suatu  pernyataan  hakim  sebagai  pejabat  negara  yang diucapkan  di  muka  persidangan  dengan  tujuan  untuk  mengakhiri  atau menyelesaikan  suatu  perkara  atau  sengketa  antara  para  pihak  yang  saling berkepentingan.  Sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  Pasal  1  butir  ke  11  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan:
“Putusan  pengadilan  merupakan  pernyataan  hakim  yang  diucapkan  dalam  sidang terbuka  yang  dapat  berupa  pemidanaan  atau  bebas  atau  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang”.
Hakim  merupakan  tiang  utama  dan  tempat  terakhir  bagi  pencari  keadilan dalam  proses  persidangan  untuk  mendapatkan  keadilan,  kemanfaatan,  dan kepastian hukum. sebagai salah satu elemen kekuasaan  kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim di tuntut untuk memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara (Mujahid A. Latief, 283: 2007).
Di dalam Pasal 1 ayat (8) KUHAP, disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan  negeri  yang  diberi  wewenang  oleh  Undang-undang  untuk  mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan
kepada  pengadilan.  Adapun  tugas  hakim  adalah  mempertahankan  tata  hukum, menetapkan  apa  yang  ditentukan  oleh  hukum  dalam  suatu  perkara.  Dengan demikian  tugas  pokok  hakim  adalah  menerima,  memeriksa  dan  mengadili  serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok- pokok kekuasaan kehakiman tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang menyatakan:
“kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan  Negara  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggarakan Negara Hukum Republik Indonesia”.
Putusan  hakim  merupakan  akhir  dari  proses  persidangan  suatu  perkara pidana di sidang pengadilan. Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan  Indonesia  memiliki  fungsi  dan  peran  strategis  dalam  memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara dua belah pihak yang bersengketa  maupun  antara  masyarakat  dengan  lembaga.  Pemeriksaan  suatu sengketa  dimuka  pengadilan  diakhiri  dengan  suatu  putusan  atau  vonis.  Putusan atau  vonis  pengadilan  ini  akan  menentukan  atau  menetapkan  hubungan  nyata  di antara pihak-pihak yang berperkara (Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, 115: 2016).
Pengambilan  putusan  oleh  hakim  di  pengadilan  yaitu  di  dasarkan  sesuai dengan  surat  dakwaan  dan  segala  bukti  dalam  sidang  pengadilan,  sebagaimana dinyatakan  dalam  Pasal  191  KUHAP,  dengan  demikian  surat  dakwaan  dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada  dakwaan  itulah  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  dilakukan.  Dalam  suatu persidangan  di  pengadilan  hakim  tidak  dapat  menjatuhkan  pidana  diluar  batas- batas  dakwaan.  Walaupun  surat  dakwaan  merupakan  dasar  bagi  hakim  untuk menjatuhkan putusan, tetapi hakim tidak terikat kepada surat dakwaan tersebut. Hal ini  didasarkan  pada  Pasal  183  KUHAP,  yang  menyatakan,  “Hakim  tidak  boleh menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang  kecuali  apabila  sekurang-kurangnnya  dua alat  bukti  yang  sah,  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar- benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya”.  Dengan demikian  yang  menjadi  syarat  bagi  hakim  untuk  menjatuhkan  putusan  pidana terhadap suatu perkara pidana yaitu (Andi Hamzah, 167: 2017):
 Adanya alat bukti yang cukup dan sah
 Adanya keyakinan hakim.
2. Jenis-jenis Putusan
Berdasarkan rumusan KUHAP putusan hakim dapat digolongkan ke dalam 2 jenis, yaitu:

## a) Putusan Akhir
Putusan  akhir  lazimnya  disebut  dengan  istilah  putusan  atau  eind  vonnis  dan merupakan  jenis  putusan  bersifat  materiil.  Pada  hakikatnya  putusan  ini  terjadi
apabila  majelis  hakim  memeriksa  terdakwa  yang  hadir  di  persidangan  sampai pokok  perkaranya  selesai  diperiksa.  Maksudnya  adalah  sebelum  menjatuhkan putusan  telah  melakukan  proses-proses  berupa  sidang  dinyatakan  dibuka  dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis kepada terdakwa  untuk  mendengar  dan  memperhatikan  segala  sesuatu  yang  terjadi didalam  persidangan  serta  pembacaan  putusan  pada  sidang  terbuka  untuk umum.
b) Putusan Sela
Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa  penetapan  atau  putusan  sela  atau  putusan  sela  dalam  istilah  bahasa belanda tussen-vonnis. Putusan sela ini mengacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP,  yaitu  dalam  penasihat  hukum  mengajukan  keberatan  atau  eksepsi terhadap  surat  dakwaan  penuntut  umum.  Penetapan  atau  putusan  sela  ini mengakhiri  perkara  apabila  terdakwa  dan  penuntut  umum  menerima  apa  yang diputuskan  oleh  majelis  hakim  tersebut.  Akan  tetapi,  secara  material  perkara tersebut  dapat  dibuka  kembali  apabila  perlawanan  dari  penuntut  umum  oleh Pengadilan  Tinggi  memerintahkan  Pengadilan  Negeri  melanjutkan  pemeriksaan perkara  yang  bersangkutan.  Putusan  sela  ini  bukan  putusan  akhir  karena disamping  memungkinkan  perkara  tersebut  secara  material  dibuka  kembali karena  adanya  perlawanan  yang  dibenarkan,  dan  dikarenakan  materi  pokok perkara  atau  pokok  perkara  yang  sebenarnya  yaitu  dari  keterangan  para  saksi, terdakwa  serta  proses  berikutnya  belum  diperiksa  oleh  majelis  hakim  (Siadari, Ray Pratama; ).

## 3. Bentuk-Bentuk Putusan
Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu  putusan  pemidanaan,  putusan  bebas  dan  putusan  lepas  dari  segala  tuntutan hukum.  Tentunya  majelis  hakim  memiliki  kriteria  untuk  dapat  memutuskan  salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.
1) Putusan Bebas (Vrijspraak/Acquittal)
Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut  dengan  istilah  putusan  “vrijspraak”,  sedangkan  dalam  rumpun  Anglo- Saxon  disebut  putusan  “acquittal”.  Putusan  bebas  adalah  putusan  yang menyatakan  terdakwa  dinyatakan  bebas  dari  tuntutan  hukum.  Dibebaskan  dari tuntutan hukum berarti terdakwa dibebaskan dari pemidanaan atau dengankata lain  tidak  dipidana.  Menurut  Pasal  191  ayat  (1)  KUHAP,  terdakwa  dinyatakan bebas dari tuntutan hukum “jika pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di  sidang  pengadilan  kesalahan  terdakwa  atas  perbuatan  yang  didakwakan kepadanya  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan,  maka  terdakwa  diputus bebas”.  Dalam  penjelasan  Pasal  191  ayat  (1)  KUHAP  yang  dimaksud  dengan
“perbuatan  yang  didakwakan  kepadanya  tidak  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan”  adalah  tidak  cukup  bukti  menurut  penilaian  hakim  atas  dasar pembuktian  dengan  menggunakan  alat  bukti  menurut  ketentuan  hukum  acara pidana ini. Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis Menurut Yahya Harahap ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan tidak memenuhi asas pembuktian  menurut  undang-undang  secara  negatif  dan  tidak  memenuhi  asas batas minimum pembuktian.

## 2) Putusan Lepas
Putusan  lepas  terdakwa  dari  segala  tuntutan  hukum  atau  onslag  van  alle rechtsver  volging  diatur  dalam  Pasal  191  ayat  (2)  KUHAP,  yang  berbunyi:  “Jika pengadilan  berpendapat  bahwa  perbuatan  itu  tidak  merupakan  suatu  tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Seperti halnya putusan  bebas,  maka  putusan  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  memiliki beberapa  syarat  yang  harus  terpenuhi,  yaitu  perbuatan  terdakwa  terbukti  dan bukan  merupakan  perbuatan  pidana.  Perbuatan  terdakwa  terbukti  secara  sah, meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku  perbuatan  tersebut.  Walaupun  terbukti,  akan  tetapi  “perbuatan  tersebut bukanlah  merupakan  tindak  pidana”.  Padahal  sebelumnya  telah  dinyatakan dalam  tingkat  penyelidikan  dan  penyidikan  bahwa  perkara  yang  diperiksa merupakan  perkara  tindak  pidana,  namun  ternyata  dalam  pemeriksaan persidangan,  perkara  diputus  oleh  majelis  hakim  bukan  merupakan  perkara pidana (Lilik Mulyadi, 129: 2010).

## 3) Putusan Pemidanaan
Pada  dasarnya  putusan  pemidanaan  dijatuhkan  oleh  hakim  jika  ia  telah memperoleh  keyakinan,  bahwa  terdakwa  melakukan  perbuatan  yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana. Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  193  ayat  (1)  KUHAP  bahwa:  “Jika  pengadilan berpendapat  bahwa  terdakwa  bersalah  melakukan  tindak  pidana  yang didakwakan  kepadanya,  maka  pengadilan  menjatuhkan  pidana”.  Putusan pemidanaan  dapat  dijatuhkan  melebihi  dari  tuntutan  pidana  yang  disampaikan oleh  jaksa/penuntut  umum  akan  tetapi  tidak  melebihi  ancaman  maksimal  yang ditentukan dalam undang-undang. Segera setelah putusan pemidanaan dibacakan majelis  hakim  harus  menyampaikan  hak-hak  dari  terdakwa  terkait  putusan tersebut, yaitu Menerima atau menolak putusan, Mempelajari putusan, Meminta penangguhan  pelaksanaan  putusan  dalam  rangka  pengajuan  grasi,  Mengajukan banding,  Mencabut  pernyataan  untuk  manerima  atau  menolak  putusan  (Lilik Mulyadi, 135:  2010 ).

## 4. Pengertian Tindak Pidana
Tindak pidana dalam istilah bahasa belanda dapat di artikan sebagai Strafbaar Feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia  Belanda  (KUHP)  tetapi  tidak  ada  penjelasan  resmi  tentang  apa  yang dimaksud dengan Strafbaar feit tersebut.  Oleh karena itu, dalam bahasa Indonesia di kenal  dengan  beberapa  istilah  yang  berbeda  yaitu  perbuatan  pidana,  peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan sebagainya.  Strafbaar feit merupakan kelakukan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia  yang  bertentangan  dengan  Undang-undang  atau  Peraturan  lainnya  yang ada  di  Indonesia,  yang  dilakukan  dengan  suatu  niat  yang  buruk,  serta  terhadap perbuatan  itu  harus  dilakukan  oleh  orang  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan (Adami Chazawi, 67: 2010) .
Muljatno mengatakan, bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang  oleh  aturan  hukum  yang  dapat  dikenakan  ancaman  (sanksi)  yang  berupa pidana  tertentu,  bagi  barangsiapa  yang  melanggar  larangan  tersebut.  Jadi,  dapat disimpulkan  bahwa  perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  oleh  suatu  aturan hukum  dilarang  dan  diancam  pidana  dalam  suatu  keadaan  atau  kejadian  yang ditimbulkan  oleh  perbuatan  seseorang.  Sedangkan  ancaman  pidananya  ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat  diancam  pidana,  jika  tidak  karena  kejadian  yang  ditimbulkan  olehnya (Suyanto, 68: 2018).

## 5. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Dalam  tindak  pidana  (Strafbaat  Feit)  terdapat  dua  unsur,  yakni  unsur subyektif  dan  unsur  obyektif.  Unsur  subyektif  adalah  unsur-unsur  yang  melekat pada  diri  si  pelaku  termasuk  juga  situasi  batiniah  si  pelaku.  Sedangkan  yang dimaksud  unsur  obyektif  adalah  unsur-unsur  yang  berhubungan  dengan  keadaan dan tindakan pidananya itu sendiri (Safitri Wikan Nawang Sari, 41: 2020).
Berikut  unsur  tindak  pidana  menurut  beberapa  pendapat  para  Ahli  Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh (Andi Hamzah, 89:  2017):
a) Unsur  tindak  pidana  menurut  Moeljatno,  meliputi  unsur  perbuatan,  yang dilarang  (oleh  aturan  hukum),  ancaman  pidana  (bagi  yang  melanggar larangan).
b) Unsur  tindak  pidana  menurut  R.  Tresna,  meliputi  perbuatan/rangkaian perbuatan,  yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
c) Unsur  tindak  pidana  menurut  Vos,  meliputi  kelakuan  manusia,  diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
d) Unsur  tindak  pidana  menurut  Jonkers  (menganut  paham  monisme),  meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
e) Unsur  tindak  pidana  menurut  Schravendijk,  meliputi  kelakuan,  bertentangan dengan  keinsyafan  hukum,  diancam  dengan  hukuman,  dilakukan  oleh  orang dipersalahkan/kesalahan .
Selanjutnya  unsur-unsur  tindak  pidana  dari  sudut  Undang-undang  (Andi Hamzah, 83-111: 2017):
a) Unsur tingkah laku
Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (handelen) juga dapat disebut perbuatan  materiil  (materiil  feit)  dan  tingkah  laku  pasif  atau  negatif  (natalen). Tingkah  laku  aktif  adalah  suatu  bentuk  tingkah  laku  untuk  mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau  bagian  dari  tubuh,  sedangkan  tingkah  laku  pasif  adalah  berupa  tingkah laku  yang  tidak  melakukan  aktivitas  tertentu  tubuh  atau  bagian  tubuh  yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif,  dan  dengan  tidak  berbuat  demikian  seseorang  itu  disalahkan  karena melaksanakan kewajiban hukumnya.
b) Unsur Sifat Melawan Hukum
Melawan hukum adalah suatu sifat tercela yang dilarang dari suatu perbuatan, yang  sifatnya  bersumber  pada  undang-undang  (melawan  hukum  formil)  dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).
c) Unsur Kesalahan
Kesalahan  atau  schuld  adalah  unsur  mengenai  keadaan  atau  gambaran  batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.
d) Unsur Akibat Konstitutif
Unsur  akibat  konstitutif  ini  terdapat  pada  tindak  pidana  materiil  (materiel delicten)  atau  tindak  pidana  dimana  akibat  menjadi  syarat  selesainya  tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.
e) Unsur Keadaan yang Menyertai Unsur  keadaan  yang  menyertai  adalah  unsur  tindak  pidana  yang  berupa semua  keadaan  yang  ada  dan  berlaku  dalam  mana  perbuatan  dilakukan. Misalnya    Mengenai  cara  melakukan  perbuatan,  Mengenai  cara  untuk
dapatnya  dilakukan  perbuatan,  Mengenai  obyek  tindak  pidana,  Mengenai subyek  tindak  pidana,  Mengenai  tempat  dilakukannya  tindak  pidana,  dan Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.
f) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana
Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya  dapat  dituntut  pidana  jika  adanya  pengaduan  dari  yang  berhak mengadu.
g) Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana
Unsur  syarat  ini  bukan  merupakan  unsur  pokok  tindak  pidana  yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.
h) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana Unsur  ini  berupa  keadaan-keadaan  tertentu  yang  timbul  setelah  perbuatan dilakukan  artinya  bila  setelah  perbuatan  dilakukan  keadaan  ini  tidak  timbul, maka  terhadap  perbuatan  itu  tidak  bersifat  melawan  hukum  dan  si  pembuat tidak dapat dipidana.

## B. Pembunuhan yang Tidak Disengaja (kealpaan) Antara KUHP dengan Hukum Islam
Pembunuhan  yang  tidak  disengaja  adalah  pembunuhan  yang  terjadi  karena pelaku  tidak  menghendaki  akibat  dari  perbuatannya.  Mengenai  tindak  pidana pembunuhan  yang  tidak  disengaja  ini,  diatur  dalam  Pasal  359  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Terhadap  setiap  orang  karena  kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, menurut KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Bentuk dari kealpaan ini  dapat  berupa  perbuatan  yang  pasif  maupun  aktif.  Dalam  Hukum  Islam mendefinisikan  pembunuhan  yang  tidak  disengaja  adalah  seorang  mukalaf  yang melakukan pembunuhan karena adanya kesalahan. Pembunuhan karena  kesalahan diatur dalam Al-Qur’an Surat An-Nisaa’ ayat 92, yang berbunyi:
Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali  karena  tersalah  (tidak  sengaja),  dan  barang  siapa  membunuh  seorang  mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka
(keluarga  terbunuh)  bersedekah.  Jika  ia  (si  terbunuh)  dari  kaum  yang  memusuhimu, padahal  ia  mukmin,  maka  (hendaklah  si  pembunuh)  memerdekakan  hamba  sahaya  yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka  dengan  kamu,  maka  (hendaklah  si  pembunuh)  membayar  diyat  yang  diserahkan kepada  keluarganya  (si  terbunuh)  serta  memerdekakan  hamba  sahaya  yang  beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendahklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.
Pada  pembunuhan  yang  tidak  disengaja,  besarnya  diyat  yang  harus dibayarkan  kepada  keluarga  korban  jumlahnya  sama  dengan  pembunuhan  yang disengaja,  yaitu  berupa  100  ekor  unta.  Tetapi  jenis/  klasifikasi  untanya  berbeda. Abdullah Ibnu Mas’ud r.a telah menceritakan Hadis berikut, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya: “Diyat pembunuhan karena keliru (tersalah) ialah dua puluh ekor unta hiqqah. Dua puluh unta jaza’ah, dua puluh ekor unta bintu makhad, dua puluh unta bintu labun, dua puluh ekor unta bani makhad yang betina.”
Pembunuhan tidak sengaja, diyat-nya ialah mukhafafah (diyat ringan), diyat ini pembayarannya tidak hanya dibebankan kepada korban saja, melainkan juga bisa kepada keluarganya, selain itu pembayarannya juga bisa diansur selama tiga tahun. Membebankan  diyat  mukhafafah  kepada  keluarga  pelaku  dengan  pertimbangan bahwa  pelaku  sedang  tertimpa  musibah  karena  ketidak  sengajaannya mengakibatkan  matinya  oerang  lain  sehingga  diwajibkan  membayar  diyat  dan kifarat.  Oleh  karena  itu  keluarganya  sepantasnya  menolong  keluarganya  yang sedang  mengalami  musibah.  Namun  apabila  pelaku  maupun  keluarganya  benar- benar  tidak  mampu  untuk  membayarnya,  maka  yang  membayar  diyat  adalah Negara  yang  diambil  dari  baitul  Mal  (kas  Negara).  Hal  ini  didasarkan  pada  Hadis Nabi saw yang mengajarkan, yang artinya: “Aku adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali sama sekali”.
Pembunuhan yang tidak disengaja, menurut hukum Islam dan KUHP sanksi pidananya  lebih  ringan  daripada  pembunuhan  yang  disengaja.  KUHP  hanya memberikan  sanksi  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  atau  bahkan  mungkin hanya dipidana kurungan paling lama satu tahun. Hal ini tentu jauh lebih ringan bila dibandingkan  dengan  pembunuhan  yang  disengaja  yang  diatur  pada  Pasal  338 KUHP  dimana  ancaman  pidana  bisa  lima  belas  tahun  penjara.  Menurut  hukum Islam,  sanksi  pidana  pembunuhan  yang  tidak  sengaja  juga  lebih  ringan  daripada pembunuhan yang disengaja. Pada pembunuhan yang tidak disengaja tidak diancam dengan hukuman qishas (Rafida Sinulingga, ).

## Kesimpulan
Dalam KUHP, pelaku pembunuhan yang tidak disengaja selain dapat dikenai sanksi pidana penjara dapat juga dikenai sanksi pidana kurungan. Pidana kurungan
sifatnya  lebih ringan dari pada pidana penjara, misalnya pidana  kurungan ini bisa diganti  dengan  membayar  denda  sehingga  tidak  perlu  melaksanakan  hukuman kurungan bila sudah membayar denda. Tujuan dari pemberian sanksi pembunuhan yang  tidak  disengaja  ini  adalah  supaya  orang  lebih  berhati-hati  dalam  melakukan perbuatannya  agar  tidak  merugikan  orang  lain  lebih-lebih  sampai  berakibat kematian.  Menurut  hukum  Islam,  sanksi  pidana  pembunuhan  yang  tidak  sengaja juga lebih ringan daripada pembunuhan yang disengaja.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Achmad. 2002.  Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis),
Gunung Agung, Jakarta.
Ansori, Luthfil. “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, Jurnal Yuridis, ejournal.upnvj.ac.id, 2018.
Arianti,  Vivi.  “Kebijakan  Penegakan  Hukum  Dalam  sistem  Peradilan  Pidana Indonesia”, Jurnal Yuridis, ejournal.upnvj.ac.id, 2019.
Chazawi,  Adami.  2001.  Kejahatan  Terhadap  Tubuh  dan  Nyawa.  Jakarta:  PT.Raja Grafindo Persada.
Chazawi, Adami. 2010. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
Dahlan, Abdul Azis. 2003. Ensiklopedi Hukum Islam, cet ke-VI. Jakarta: PT.Ichtiar Van Hoeve.
Djazuli, A., 2000. Fiqih Jinayah, cet ke-III. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Friedman,  W.  1993.  Teori  dan  Filsafat  Hukum;  Telaah  Kritis  Atas  Teori-Teori  Hukum.
Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
Hamzah, Andi. 2017. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta:  Sinar Grafika.
Hanafi, Ahmad. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana Islam, cet ke-V. Jakarta: Bulan Bintang. Husin,  Kadir  dan  Budi  Rizki  Husein.  2016.  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia,
Jakarta: Sinar Grafika.
Kelsen, Hans. 1995. Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif, Alih Bahasa :Somardi. Rimi Press, Jakarta.
Moho,  Hasaziduhu.  “Penegakan  Hukum  di  Indonesia  Menurut  Aspek  Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan”, Jurnal Warta Edisi: 59, 2019.
Moleong,J  Lexy. 2010.    Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Edisi  revisi),  Bandung: Rosda Karya.
Mulyadi,  Lilik.  2010.  Seraut  Wajah  Putusan  Hakim  Dalam  Hukum  Acara  Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Rafida  Sinulingga,  Studi  Komparasi  Sanksi  Pidana  Pembunuhan  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana,
(online)
diakses melalui situs:
http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/safrj/article/viewFile/7770/3517;
Ramelan,  (online)  di  akses  melalui  situs  https://media.neliti.com/80965-ID-kasasi- terhadap-putusan bebas.pdf;
Sanyoto, “Penegakan Hukum Di Indonesia”, dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id, 2008. Siadari,  Ray  Pratama,  Tinjauan  Umum  Tentang  Putusan  Hakim,  (online)  di  akses melalui situs http://repository.uib.ac.id/1776/5/s-1551070-chapter2.pdf; Syarifuddin, Amir. 2003. Garis-garis Besar Fiqh. Bogor: Kencana.