## Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sidoarjo
Monicha Puspitasari 1* , Isnaini Rodiyah 2
1 Magister Kebijakan Publik, Universitas Airlangga, Indonesia
2 Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

## Abstract
Violence and children are topics that are often discussed recently. The high number of violence against women and children from year to year shows that this problem requires serious action from  the  government.  The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  and  describe  the  role  of stakeholders in the implementation of policies to protect women and children victims of violence in  Sidoarjo  Regency.  This  research  is  a  qualitative  descriptive  research  with  data  collection through  documentation  study.  The  data  analysis  technique  uses  an  interactive  analysis  model (Miles  et  al.,  2014),  data  collection,  data  reduction,  data  presentation,  and  drawing conclusions. The results of the study indicate that the main stakeholders in the implementation of  policies  to  protect  women  and  children  victims  of  violence  in  Sidoarjo  Regency  are  the community,  women  and  children  who  are  victims  of  violence.  Supporting  stakeholders  are academics and school institutions,  hospitals,  as  well as  the  police and courts. Meanwhile, the key stakeholders are the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and  Children (UPTD  PPA)  under the  Office  of Women's  Empowerment,  Child Protection and Family Planning (DP3AKB) Sidoarjo Regency .
Keywords: implementation, women and children, stakeholders

## Abstrak
Kekerasan  perempuan  dan  anak  menjadi  topik  yang  sering  didiskusikan  akhir-akhir  ini. Tingginya  angka  kekerasan  perempuan  dan  anak  dari  tahun  ke  tahun  menunjukkan  bahwa permasalahan  ini  membutuhkan  tindakan  yang  serius  dari  pemerintah.  Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  menganalisis  dan  mendeskripsikan  peran stakeholder dalam  implementasi kebijakan  perlindungan  perempuan  dan  anak  korban  kekerasan  di  Kabupaten  Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi dokumentasi.  Teknik  analisis  data  menggunakan model  analisis  interaktif  (Miles  et  al.,  2014), meliputi  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder utama dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan  dan  anak  korban  kekerasan  di  Kabupaten  Sidoarjo  adalah  masyarakat,  perempuan dan  anak  korban  kekerasan. Stakeholder pendukung  yaitu  akademisi  dan  instansi  sekolah, RSUD,  serta  Kepolisian  dan  Pengadilan.  Sedangkan stakeholder kunci  yaitu  Unit  Pelaksana Teknis  Daerah  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (UPTD  PPA)  yang  dibawahi  oleh  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo.
Kata kunci: implementasi, perempuan dan anak, stakeholder
* monicha.puspitasari-2021@fisip.unair.ac.id
https://doi.org/10.26618/kjap.v8i2.8252
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i

## PENDAHULUAN
Kekerasan  merupakan  fenomena yang  akhir-akhir  ini  sering  menjadi perbincangan  publik.  Perempuan  dan anak seringkali menjadi obyek
kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis (mental). Dalam menjamin perlindungan  terhadap  perempuan  dan anak,  pemerintah  telah  mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan  Anak,  Undang–Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan  Orang  (PTPPO)  serta peraturan  perundang-undangan  lain  di bawahnya.  Namun  adanya  undang- undang  di  atas  tidak  serta-merta menjadikan  Indonesia  aman  dari  tindak kekerasan.
Pada  tahun  2020  terdapat  8.234 kasus tindak kekerasan perempuan yang terlapor di seluruh provinsi di
Indonesia, dimana Jawa Timur menempati peringkat 3 tertinggi (Komnas  Perempuan,  2021).  Ironisnya, pada  data  Kekerasan    Dalam  Rumah Tangga  (KDRT)/Relasi  Personal  (RP) maupun  kekerasan  dalam  komunitas, dijelaskan  bahwa  usia  korban  dan
pelaku  yang  paling  banyak  adalah  usia 25-40  tahun,  18-24  tahun,  dan  14-17 tahun.  Serta  pelaku  kekerasan  seksual ranah  KDRT/RP  pada  tahun  2020 adalah  paling  banyak  dilakukan  oleh pacar  dan  mantan pacar.  Dalam penanganan  kekerasan  perempuan  dan anak,  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  (DP3AKB)  Provinsi  Jawa Timur  mendorong  untuk  pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan  Perempuan  dan  Anak (UPTD  PPA).  Dari  38  kabupaten/kota di  Jawa  Timur  baru  empat  daerah  yang telah  membentuk  UPTD  Perlindungan Perempuan  dan  Anak,  salah  satunya yaitu  Kabupaten  Sidoarjo  (Bhirawa, 2021).
Kabupaten  Sidoarjo  memperoleh penghargaan dari Gubernur Jawa Timur sebagai daerah terbaik dalam pencegahan  kekerasan  perempuan  dan anak (Hakki, 2021). Namun nampaknya penghargaan  tersebut  tidak  sinkron dengan  tingginya  jumlah  kekerasan perempuan  dan  anak  di  Kabupaten Sidoarjo. Sepanjang tahun 2021 terdapat  163  kasus  kekerasan  yang tercatat  di  UPTD  PPA  Kabupaten Sidoarjo.  Berikut  rincian  data  korban kekerasan  berdasarkan  jenis  kasus  di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.
Tabel 1. Data Korban Kekerasan di Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenis Kasus No. Kategori Kasus Jumlah 1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 63 2. Kekerasan Terhadap Anak 16 3. Kekerasan Dalam Kerja 0 4. Kekerasan Dalam Pacaran 1 5. Kekerasan Ekonomi 8 6. Pelecehan Seksual 12 7. Pencabulan 34 8. Lain-lain 29 Jumlah 163
Sumber: (UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo, 2021).
Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa tingginya  jumlah  kekerasan  terhadap perempuan  dan  anak  di  Kabupaten Sidoarjo  didominasi  oleh  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  dan pencabulan. Kasus kekerasan di
Kabupaten  Sidoarjo  bukan  lagi  dalam kategori  ringan,  melainkan  kekerasan berat.  Pada  bulan  September  lalu, terdapat kasus pembunuhan yang membuat  gempar  warga  Sidoarjo  dan sekitarnya.  Pasalnya,  dua  perempuan kakak  beradik  ditemukan  meninggal  di dalam  sumur  rumah  mereka  di  daerah Kecamatan  Waru.  Mereka  dibunuh seorang  pemuda  berusia  25  tahun dengan  motif  sakit  hati  akibat  cinta ditolak (Prastiwi, 2021).
Kekerasan  dapat  terjadi  dimana saja  dan  dilakukan  oleh  siapa  saja, sekalipun  keluarga  yang  semestinya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi  perempuan  dan  anak.  Seperti pemerkosaan  yang  terlapor  di  bulan Juni  2021  lalu,  seorang  ayah  tega mencabuli  darah  dagingnya  sendiri, bahkan bertahun-tahun.
Korban
mengaku  peristiwa  itu  terjadi  sejak tahun 2017 saat masih berusia 12 tahun. Korban  takut  melaporkan  ayahnya karena mendapat ancaman akan dibunuh  (CNN,  2021).  Selain  itu  pada November 2021 lalu terjadi
penganiayaan  balita  hingga  meninggal dunia  yang  dilakukan  oleh  ayah  tiri  di Kecamatan  Candi  Kabupaten  Sidoarjo. Balita  tersebut  dicekik  dan  dimasukkan di  dalam  bak  mandi  hingga  meninggal dunia.
Polisi setempat
masih
menyelidiki motif yang melatar belakangi penganiayaan tersebut (Ismail,  2021).  Di  awal  tahun  2022
terdapat  laporan  baru  di  Kabupaten Sidoarjo tentang pelecehan yang
dilakukan seorang ayah tiri kepada anak tiri  yang  berusia  16  tahun.  Ibu  korban melakukan  laporan  setelah  adanya pengakuan dari korban (Taufiq, 2022a). Tak  berselang  lama,  Polresta  Sidoarjo kembali  mendapat  laporan  dugaan pencabulan  yang  dilakukan  seorang tokoh agama terhadap gadis yatim-piatu yang  berusia  13  tahun.  Massa  sempat demo  karena  lambatnya  penanganan perkara tersebut (Taufiq, 2022b).
Fenoma-fenomena diatas menunjukkan  bahwa  pelayanan  dan perlindungan  terhadap  perempuan  dan anak  di  Kabupaten  Sidoarjo  belum dilakukan  secara  optimal.  Berbagai upaya  penanganan  telah  dilakukan UPTD  PPA,  diantaranya  berperan dalam  sosialisasi,  mediasi,  bantuan rehabilitasi,  serta  pemberian  rumah aman dan perlindungan dari pemberitaan. Namun upaya perlindungan mengalami beberapa kendala  yang  terjadi  dari  pihak  korban dan  keluarga,  seperti  tidak  terbuka, tidak  pro-aktif,  dan  tidak  konsekuen dalam mengambil keputusan.
Menurut (Sumbas  &  Koyuncu, 2019) untuk menghilangkan ketidakberdayaan  yang  tertanam  pada posisi  perempuan  dalam  masyarakat secara  keseluruhan  di  tingkat  lokal dalam  perjuangan  melawan  kekerasan terhadap perempuan dibutuhkan penganggaran  gender,  program  kerja yang  responsif  gender,  dan  pusat dukungan  perempuan  sebagai  sumber daya transformatif kelembagaan. Namun  dalam  implementasi  kebijakan perlindungan  perempuan  dan  anak korban kekerasan di
Kabupaten
Sidoarjo ditemukan kendala diantaranya karena  anggaran  yang  minim  dari pemerintah  dan  jumlah  personil  yang
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
kurang memadai. Khudori dalam (Bhirawa, 2022) mengungkapkan
bahwa  alokasi  anggaran  yang  dimiliki organisasi  perangkat  daerah  (OPD) terkait  dalam  pencegahan  kekerasan perempuan  dan  anak  di  Kabupaten Sidoarjo  cukup  memprihatinkan  dan seakan  dianggap  menjadi  program pembangunan  yang  tidak  prioritas. Kondisi  serupa  ternyata  juga  terjadi  di
Kota Semarang, dijelaskan dalam penelitian (Wati, M. S., 2019) implementasi  kebijakan  perindungan perempuan masih mengalami
kekurangan  sumberdaya  manusia  serta finansial.
Berbagai  permasalahan  tersebut membuat  UPTD  PPA  bekerja  keras dalam upaya menurunkan kasus kekerasan  perempuan  dan  anak  di Kabupaten Sidoarjo. UPTD Perlindungan  Perempuan  dan  Anak
Kabupaten  Sidoarjo  sebagai  lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan  penanganan  kekerasan telah  berusaha  memberikan  pelayanan yang  terbaik,  namun  selama  ini  kurang berfokus pada tindakan preventif/pencegahan. Penelitian (Boyko, Wathen, Kothari, 2017) menjelaskan bahwa pemangku kepentingan dan publik dapat dilibatkan secara  efektif  ketika  mengembangkan dan mengkomunikasikan pesan
pencegahan  kekerasan  berbasis  bukti empiris. Untuk itu, diperlukan dukungan dan kerjasama dari pihak lain yang  memiliki  tujuan  yang  sama. Perspektif stakeholder dirasa  perlu
untuk memecahkan permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak karena  merupakan  tanggung  jawab bersama  dalam  melindungi  masyarakat, khususnya  di  Kabupaten  Sidoarjo.
Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis  tertarik  untuk  menganalisis Peran Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak    Korban  Kekerasan  di  Kabupaten Sidoarjo.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan  data  pada  suatu  latar alamiah,  dengan  menggunakan  metode alamiah,  dan  dilakukan  oleh  orang  atau peneliti  yang  tertarik  secara  alamiah (Moleong,  2017).  Penelitian  deskriptif yaitu  penelitian  yang  menggambarkan dan melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang sebagaimana  adanya  berdasarkan  fakta- fakta.  Objek  penelitian  ini  adalah  Unit Pelaksana  Teknis  Daerah  Perlindungan Perempuan  dan  Anak  (UPTD  PPA). Pengumpulan  data  dilakukan  dengan studi  dokumentasi,  informasi  diperoleh melalui  fakta  yang  tersimpan  dalam bentuk  arsip,  peraturan  dan  sebagainya. Hasil  dokumen  tersebut  diolah  peneliti untuk  menjadi  informasi  penting  dan berguna  bagi  UPTD  PPA.  Data  yang sudah  terkumpul  akan  diolah  dengan model  analisis  interaktif  (Miles  et  al., 2014).  Tahapan  model  analisis  ini antara lain: mengumpulkan data, mengurangi/ mereduksi data, menyajikan data, dan menyusun kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan perlindungan kekerasan terhadap
perempuan dan anak diwujudlan melalui  Peraturan  Daerah  Nomor  18 Tahun  2006  tentang  Penyelenggaraan
Perlindungan  Perempuan  dan  Anak
Korban  Kekerasan.  Dalam  peraturan tersebut dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bertujuan untuk memberikan pelayanan  dan  perlindungan  terhadap perempuan dari kekerasan yang berbasis gender  dan  kepentingan  yang  terbaik bagi  anak  yang  terjadi  di  rumah  tangga atau  publik.  Selain  itu,  pada  Peraturan Bupati  Nomor  2  Tahun  2007  tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan  Daerah
Kabupaten  Sidoarjo  Nomor  18  Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan  Perempuan  Dan  Anak
Korban  Kekerasan  dijelaskan  bahwa penyediaan dan penyelenggaraan layanan  terpadu  bagi  korban  kekerasan dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah  ataupun  non  pemerintah, meliputi medis,
medicolegal, psikososial,  hukum,  dan  kemandirian ekonomi.
Kebijakan  perlindungan  terhadap perempuan  dan  anak  di  Kabupaten Sidoarjo  meliputi  pelayanan  medis, psikologis,  hukum,  dan shelter .  UPTD PPA  dalam  melaksanakan  pelayanan medis terhadap korban kekerasan bekerja sama dengan RSUD Kabupaten Sidoarjo.  Seluruh  korban  kekerasan perempuan  dan  anak  akan  mendapat penanganan  medis  apabila  diperlukan, penanganan  tersebut  didampingi  oleh UPTD  PPA  dan  tanpa  dipungut  biaya. Pelayanan  psikologis  dilakukan  dengan memberikan  penguatan  mental  dan motivasi  kepada  korban  kekerasan  agar dapat  menjalani  kehidupan  yang  lebih baik  dan  tidak  mengingat  kejadian
buruk yang dialami. Bantuan pelayanan hukum  dalam  penanganan  kekerasan dilakukan  melalui  kerja  sama  pihak Kepolisian dan Pengadilan untuk menyelesaikan kasus berdasarkan hukum  yang  telah  ditetapkan.  Bantuan fasilitas shelter (rumah aman) diberikan kepada korban yang benar-benar membutuhkan  tempat  perlindungan,
shelter ini  dirahasiakan  keberadaannya untuk menjamin keselamatan dari tekanan pihak luar. Program-program  preventif  juga telah dilakukan dalam upaya
mengantisipasi  terjadinya  kasus  tindak kekerasan  terhadap  perempuan  dan anak,  seperti pembentukan  Satgas Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  di setiap desa dan kecamatan,   Program Bersama  Lindungi  Anak  (Berlian)  di instansi  sekolah,  serta  pembentukan Perlindungan  Anak  Terpadu  Berbasis Masyarakat  (PATBM)  di  desa  dan kelurahan.  Setelah  diamati,  program- program tersebut ternyata masih kurang familiar di kalangan masyarakat, karena kurangnya  sosialiasi  dan  publikasi  dari UPTD  PPA.  Selain  itu  dalam  website resmi dan media sosial UPTD PPA juga tidak  ada  informasi  yang  uptodate mengenai  program  dan  kegiatan  yang dijalankan.
Pelayanan perlindungan
perempuan  dan  anak  dirasa  kurang optimal karena jumlah kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak  di Kabupaten  Sidoarjo  masih  tergolong tinggi,  bahkan pada tahun  2021 tercatat sebanyak 163 kasus yang mana tertinggi di  Jawa  Timur  (Affendra,  2021). Kondisi tersebut karena adanya kendala pada  anggaran  dan  sumber  daya manusia  yang  minim  di  UPTD  PPA. Kendala  tersebut  berpengaruh  terhadap
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
program  pelatihan  soft  skill  maupun penanganan  rehabilitasi  pada  korban kekerasan.  Sehingga  UPTD  PPA  hanya memberikan  penanganan  pada  saat korban melapor hingga kasusnya selesai di pengadilan. Minimnya anggaran juga menghambat  jalannya  kegiatan  pada program-program pencegahan, sehingga masyarakat tidak mengerti bahwa terdapat Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di setiap desa dan kecamatan.
Temuan  ini  jika  dikaitkan  dengan stakeholder yang dapat dipetakan dalam implementasi  kebijakan  perlindungan perempuan  dan  anak  korban  kekerasan di  Kabupaten  Sidoarjo,  pada  penelitian ini stakeholder dikategorikan  menjadi tiga  jenis.  Pertama, stakeholder utama yang  memiliki  keterkaitan  langsung dengan implementasi kebijakan perlindungan  perempuan  dan  anak korban kekerasan di Kabupaten Sidoarjo.  Yang  menjadi stakeholder utama  dalam  penelitian  ini  adalah masyarakat, perempuan dan anak korban  kekerasan.  Kedua, stakeholder pendukung, yang tidak memiliki keterkaitan langsung
dengan implementasi  kebijakan  perlindungan perempuan  dan  anak  korban  kekerasan di  Kabupaten  Sidoarjo,  tetapi  memiliki kepedulian  dan  keprihatinan  sehingga turut  serta  berpengaruh  pada  sikap masyarakat dan keputusan legal
pemerintah.  Stakeholder  pendukung dalam  hal  ini  adalah  akademisi  dan instansi sekolah, RSUD yang
memberikan  pelayanan  medis,  serta Kepolisian dan Pengadilan yang menjamin  perlindungan  hukum  bagi korban  kekerasan.  Ketiga,  stakeholder kunci yang memiliki kewenangan secara legal dalam pengambilan
keputusan  sesuai  dengan  level  yang dimiliki. Dalam perlindungan perempuan  dan  anak  korban  kekerasan yang  menjadi stakeholder kunci  adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan  Perempuan  dan  Anak (UPTD PPA) yang dibawahi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo.

## Aktor
Gonsalves  dalam  (Iqbal,  2007) mendeskripsikan    aktor    implementasi adalah  siapa    yang  memberi    dampak dan/atau  siapa   yang   terkena   dampak kebijakan, program, dan aktivitas pembangunan.  Aktor  yang  berperan dalam implementasi kebijakan
perlindungan  perempuan  dan  anak korban kekerasan di Kabupaten Sidoarjo  adalah  Unit  Pelaksana  Teknis Daerah  Perlindungan  Perempuan  dan Anak (UPTD PPA). Selain itu, masyarakat  serta  perempuan  dan  anak korban kekerasan merupakan aktor yang menerima pelayanan perlindungan.
Aktor  lain  yang  termasuk  dalam kelompok  kepentingan  adalah  dari kalangan  perguruan  tinggi  dan  instansi sekolah yang turut serta dalam kegiatan penyuluhan.  Kegiatan  ini  memberikan edukasi  kepada  siswa  dan  guru  untuk mengenal  bullying,  pelecehan,  cara mencegahnya,  dan  kemana  mereka harus melapor jika mengetahui kejadian tersebut.
Kegiatan edukasi ini sebagaimana diungkapkan dalam
penelitian  (Boyko,  Wathen,  Kothari, 2017)  bahwa  mobilisasi  pengetahuan harus  diinformasikan  dengan  bukti, dialog  dengan  pemangku  kepentingan,
dan  proaktif  strategi  media.  Selain  itu dalam  penanganan  tindak  kekerasan,
RSUD merupakan aktor yang memberikan pelayanan medis,
Kepolisian  dan  Pengadilan  merupakan aktor  yang  memberikan  perlindungan dan  jaminan  hukum  terhadap  korban kekerasan.  Hal  ini  sesuai  dengan pandangan  Van  Meter  dan  Horn  dalam
(Bryson, 2004) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan  yang  memungkinkan  tujuan kebijakan  publik  direalisasikan  melalui aktivitas  instansi  pemerintah  yang melibatkan berbagai pihak ( multi stakeholder ) yang berkepentingan
( policy stakeholders ).
Interest Affected (Kepentingan-

## Kepentingan yang Mempengaruhi)
Interest  affected (kepentingan- kepentingan  yang  mempengaruhi)  yaitu berkaitan  dengan  berbagai  kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan.
Dalam implementasi kebijakan  perlindungan  perempuan  dan anak  korban  kekerasan  di  Kabupaten Sidoarjo, UPTD PPA memiliki kepentingan untuk melakukan penanganan  tindak  kekerasan  melalui pendampingan pelayanan
medis, psikologis, dan bantuan hukum. Sedangkan  Dinas  P3AKB  memiliki kepentingan untuk melakukan
pencegahan  tindak  kekerasan  terhadap perempuan dan anak melalui kerja sama dengan  instansi  sekolah.  Hasil  serupa dijelaskan  (Sahputri  &  As’  ari,  2021) dalam penelitiannya bahwa kepentingan dari  pemerintah  dalam    implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan  anak  adalah  menjalankan tupoksi        dengan        cara    melalui
program  dan  kegiatan  yang  sudah dibuat      dalam melakukan perlindungan  anak.
Extent  of  Change  Envision  (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai)
Setiap kebijakan mempunyai target  yang  hendak  dan  ingin  dicapai.
Dalam poin ini seberapa besar perubahan  yang  hendak  dan  ingin dicapai  melalui  suatu  implementasi kebijakan  harus  mempunyai  skala  yang jelas  (Subarsono,  2013).  Keinginan perubahan yang dicapai melalui kebijakan  perlindungan  perempuan  dan anak yaitu meminimalisir kasus kekerasan  di  Kabupaten  Sidoarjo  serta melakukan perlindungan psikologis dan hukum  terhadap  korban  kekerasan. Hasil  yang  serupa  dikemukakan  dalam penelitian  (Sahputri  &  As’  ari,  2021) bahwa  derajat      perubahan      yang diinginkan      dari      implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan  anak salah satunya adalah berkurangnya    angka  kasus      kekerasan pada   anak.
Dalam penerapan program- program  pencegahan  yang  dilakukan bersama dengan instansi sekolah, pemerintah desa dan kecamatan diharapkan dapat membentuk kesadaran bagi  siswa,  orangtua,  dan  guru  akan tindak  kekerasan  fisik  maupun  verbal. Dengan edukasi ini para aktor mengharapkan  peningkatan  wawasan masyarakat  terhadap  tindak  kekerasan agar mampu mencegah dan mengantisipasi. Edukasi tentang kekerasan  perlu  diinternalisasi  dalam kurikulum sekolah, sehingga
pengetahuan  tidak  berhenti  hanya  pada saat sosialisasi. Sebagaimana dijelaskan
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
oleh  (Waterman  et  al.,  2021)  bahwa upaya  pencegahan  dapat  dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada  siswa  dengan  memasukkan pendidikan anti kekerasan pada kurikulum sekolah dan kampanye sosial. Resources Commited (Sumber- Sumber Daya yang Digunakan)
Edward  III  dalam  (Winarno, 2016)  menjelaskan  bahwa  perintah- perintah implementasi mungkin diteruskan  dengan  cermat,  jelas  dan konsisten,  namun  jika  para  pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan  untuk  melakukan  kebijakan, maka  implementasi  cenderung  tidak berjalan.  Sumber  daya  yang  digunakan dalam implementasi kebijakan perlindungan  perempuan  dan  anak korban kekerasan di Kabupaten Sidoarjo  yaitu  sumber  daya  manusia pegawai UPTD PPA, kendaraan operasional,  rumah  aman  (shelter),  dan sumber  dana  yang  berasal  dari  APBD. Namun pelayanan perlindungan perempuan  dan  anak  tidak  dapat dilakukan  secara  maksimal  karena kondisi  sumber  daya  manusia  yang tidak  sebanding  dengan  banyaknya kasus,  serta  bantuan  dana  yang  minim dari  pemerintah  daerah.  Terlebih  belum ada  pihak  swasta  yang  terlibat  dalam program  perlindungan  perempuan  dan anak.
Kurangnya  porsi  anggaran  pada menandakan  bahwa  pencegahan  dan perlindungan  kekerasan  perempuan  dan anak  belum  menjadi  prioritas  bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian (Irianto et al., 2021)
menjelaskan  bahwa  kesetaraan  gender
di  semua  sektor  pembangunan  masih belum optimal karena kompetensi SDM yang masih terbatas, kelembagaan yang lemah,  penerapan  piranti  hukum,  dan dukungan politik juga masih lemah.

## KESIMPULAN
Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo dalam melakukan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak diwujudlan  melalui  Peraturan  Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa perlindungan
terhadap  perempuan  dan  anak  di Kabupaten  Sidoarjo  meliputi  pelayanan medis,  psikologis,  hukum,  dan shelter . Program-program  preventif  juga  telah dilakukan  dalam  upaya  mengantisipasi terjadinya kasus tindak kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak,  seperti pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di setiap desa dan kecamatan, Program Bersama Lindungi  Anak  (Berlian)  di  instansi sekolah, serta pembentukan
Perlindungan  Anak  Terpadu  Berbasis
Masyarakat  (PATBM)  di  desa  dan kelurahan. Stakeholder utama dalam implementasi  kebijakan  perlindungan perempuan  dan  anak  korban  kekerasan di Kabupaten Sidoarjo adalah masyarakat, perempuan dan anak korban kekerasan. Stakeholder pendukung yaitu akademisi dan instansi sekolah,  RSUD,  serta  Kepolisian  dan Pengadilan. Sedangkan stakeholder kunci  yaitu  Unit  Pelaksana  Teknis Daerah  Perlindungan  Perempuan  dan Anak (UPTD PPA) yang dibawahi oleh
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan gambaran permasalahan  yang  telah  dijelaskan diatas,  maka  dapat  disusun  saran  dan rekomendasi  sebagai  berikut:  1)  Perlu adanya  keterlibatan  Dinas  Kepemudaan
Olahraga dan Parisiwata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa,  Organisasi  Masyarakat,  Swasta,
dan  Media  Massa  mengenai  program pencegahan  tindak  kekerasan  terhadap perempuan dan anak; 2) Dinas Kepemudaan  Olahraga  dan  Pariwisata perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan  dan  penanganan  tindak kekerasan  terhadap  perempuan  dan anak,  mengingat  pelaku  dan  korban kekerasan  mayoritas  adalah  kalangan pemuda;    3)  Perlu  adanya  sosialisasi yang intensif kepada masyakarat terhadap upaya pencegahan dan penanganan  kekerasan  perempuan  dan anak  dalam  bentuk  literasi.  Dalam  hal ini, dibutuhkan peran Dinas
Perpustakaan  dan  Kearsipan  dalam menyediakan bahan bacaan dan edukasi mengenai  sikap  dan  tindakan  dalam mengantisipasi  maupun  menghadapi kekerasan; 4) Diharapkan adanya dorongan dari akademisi untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam  artikel  ilmiah  maupun  media massa, sehingga menjadi sorotan publik bahwa  masalah  ini  sangat  urgent  dan perlu  ditindaklanjuti;  5)  Diharapkan adanya  koordinasi  yang  berkelanjutan dengan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Organisasi Masyarakat,  Perguruan  Tinggi,  Instansi
Sekolah,  Swasta,  Masyarakat,  dan
Media  Massa  dalam  pembentukan Satgas  Perlindungan  Perempuan  dan
Anak, Program Bersama Lindungi Anak (Berlian),  serta  Perlindungan  Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM);  6)  UPTD  PPA  diharapkan melakukan pendekatan persuasif kepada aktor-aktor  politik  (Bupati  dan  DRPD) serta  masyarakat  agar  permasalahan  ini mendapatkan  sorotan  yang  serius  dan menjadi  prioritas  dalam  pembangunan daerah.

## REFERENSI
Affendra.  (2021). Kasus  Kekerasan Perempuan  dan  Anak  di  Sidoarjo Paling  Tinggi,  Semakin  Banyak
Korban  Merasa  Aman  untuk Speak Up . https://sidoarjonews.id/kasus- kekerasan-perempuan-dan-anak- di-sidoarjo-paling-tinggi-semakin- banyak-korban-merasa-aman- untuk-speak-up/ Bhirawa,  D.  (2021). Baru  Empat Daerah Bentuk UPTD Perlindungan  Perempuan  dan Anak .
https://www.harianbhirawa.co.id/ baru-empat-daerah-bentuk-uptd- perlindungan-perempuan-dan- anak/
Bhirawa,  D.  (2022).  Kasus  Kekerasan
Anak  di  Sidoarjo  Tertinggi  di Jatim. Bhirawa . https://www.harianbhirawa.co.id/ kasus-kekerasan-anak-di-sidoarjo- tertinggi-di-jatim/
Boyko,  J.  A,  Wathen,  N.,  Kothari,  A.
(2017). Effectively engaging stakeholders  and  the  public  in developing  violence  prevention messages. BMC Women’s Health. DOI 10.1186/s12905-017-0390-2 Bryson, J. M. (2004). What to do when stakeholders  matter:  stakeholder identification and analysis
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
techniques. Public  Management Review, 6(1), 21–53. CNN. (2021). Seorang Ayah di Sidoarjo
Cabuli  Anak  Kandung  Bertahun- tahun . https://www.cnnindonesia.com/na sional/20210604172422-12- 650514/seorang-ayah-di-sidoarjo- cabuli-anak-kandung-bertahun- tahun
Hakki,  A.  (2021). Kabupaten  Sidoarjo Raih Penghargaan dalam Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak. https://koransatu.id/kabupaten- sidoarjo-raih-penghargaan-dalam- pencegahan-kekerasan- perempuan-dan-anak/
Iqbal,  M.  (2007).  Analisis  peran
pemangku kepentingan dan implementasinya dalam pembangunan  pertanian. Jurnal Litbang Pertanian, 26(3), 89–99. Irianto, J., Asmorowati, S., Setijaningrum,  E.,  &  Shavila,  R.
D. (2021). Digitalisasi Tata Kelola Korban Kekerasan Terhadap  Perempuan  Berbasis Stakeholders  Di  Provinsi  Jawa Timur. Jurnal Layanan Masyarakat  (Journal  of  Public Services), 5(2), 463–472. Ismail,  M.  (2021). Ayah  Tiri  Aniaya
Anak  Hingga  Tewas  di  Sidoarjo,
Wiwik Syok dan Trauma . https://beritajatim.com/peristiwa/a yah-tiri-aniaya-anak-hingga-
tewas-di-sidoarjo-wiwik-syok- dan-trauma/
Komnas  Perempuan,  I.  (2021). Catatan Kekerasan  Terhadap  Perempuan Tahun 2020.
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  & Saldana,  J.  (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. California: Sage Publishing Moleong, L. J. (2017). Metode
Penelitian  Kualitatif, cetakan  ke-
36, Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya Offset.
Prastiwi,  D.  (2021). Fakta  Dugaan Pembunuhan 2 Perempuan Kakak Beradik di Sidoarjo . https://www.liputan6.com/news/re ad/4653809/7-fakta-dugaan- pembunuhan-2-perempuan-kakak- beradik-di-sidoarjo
Sahputri,  M.,  &  As’  ari,  H.  (2021).
Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak  Di  Kabupaten  Rokan  Hulu. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi  Publik,  7(2),  176– 190. Subarsono,  A.  G.  (2013). Analisis
Kebijakan  Publik. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar. Hal, 90, 93–94.
Sugiyono,  P.  D.  (2017). Metode Penelitian  Bisnis:  Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung. Sumbas,  A.,  &  Koyuncu,  B.  (2019). Women’s  empowerment  on  a local  level  in  Turkey:  the  case  of violence  against  women. Turkish Studies, 20(2), 249–272. Taufiq,  M.  (2022a). Ayah  di  Sidoarjo
Tega  Cabuli  Anak  Tirinya,  Ibu Korban Lapor Polisi. https://jatim.suara.com/read/2022/
01/18/093425/ayah-di-sidoarjo- tega-cabuli-anak-tirinya-ibu- korban-lapor-polisi Taufiq,  M.  (2022b). Diduga  Cabuli Santri  Yatim,  Tokoh  Agama  Plus Paranormal  Sidoarjo  Digiring Masa ke Kantor Polisi . https://jatim.suara.com/read/2022/ 01/20/085359/diduga-cabuli-
santri-yatim-tokoh-agama-plus- paranormal-sidoarjo-digiring- masa-ke-kantor-polisi UPTD  Perlindungan  Perempuan  dan Anak  Kabupaten  Sidoarjo,  I. (2021). Data  Korban  Kekerasan Berdasarkan Jenis Kasus.
Waterman,  E.  A.,  Edwards,  K.  M.,
Makoni,  E.  I.,  Siller,  L.,  Murphy,
S.  B.,  &  Wagman,  J.  A.  (2021).
Zimbabwean Stakeholders’ Perspectives  on  Causes  of  and Solutions to Gender-Based
Violence  in  Their  Community: Findings  From  a  Focus  Group. Violence against Women, 27(6–7), 973–984.
Wati,  M.  S.,  K.  (2019).  Peran
Stakeholders Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan  di  Kota  Semarang. Journal  Of  Public  Policy  And
Management Review, 8(2).
Winarno, B. (2016). Teori, Proses, Dan Studi  Kasus  Kebijakan  Publik
Edisi & Revisi Terbaru. Yogyakarta:  Universitas  Gajah
Mada.