## PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI KELUARGA MISKIN PESERTA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN BUTON SELATAN

## Desy Vijayanti¹
Dinas Sosial Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, desy_vijayanti@yahoo.com

## Helly Ocktilia²
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung helly.ocktilia@yahoo.com

## Abstract
The objective of this study was to obtain a description of social protection received by Poor  Households  through  the  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  which  included aspects  of  service  availability,  risk  prevention,  promotive  action  and  transformative role. The research was conducted in Laompo Village, Batauga District, South Buton Regency.The  research  method  used  was  quantitative  approach  with  descriptive method. The results showed that social protection for Poor Households through PKH in  Laompo  Subdistrict  Batauga  Subdistrict  of  South  Buton  Regency  was  in  good category with total score of 8,707 out of the ideal total score of 11,232. Based on the aspects  studied,  the  obtained  results  are:  Availability  of  services  in  support  of  the implementation  of  PKH  obtained  score  of  3,001  fell  under  good  category;  Risk prevention  measures  obtained  by  the  score  of  2,053  fell  under  very  good  category; Promotive  action  obtained  score  1,226  in  the  less  good  category;  Aspect  of transformative role obtained 2427 score on very good category.The promotive action of  social  protection  that  fell  under  the  less  good  category  was  found  out  to  be  the implementation of Family Development Session (FDS). The recommended program to solve this problem is “Reinforcement of Family Development Session Implementation for PKH participants” .
Keywords:
Social Protection, Poor Households, Program Keluarga Harapan

## Abstrak
Tujuan  penelitian  untuk  memperoleh  gambaran  tentang  Perlindungan  Sosial  yang diterima  oleh  Keluarga  Miskin  melalui  Program  Keluarga  Harapan  yang  meliputi aspek  ketersediaan  pelayanan,  tindakan  pencegahan  risiko,  tindakan  promotif  dan peran  transformatif.  Penelitian  dilakukan  di  Kelurahan  Laompo  Kecamatan  Batauga Kabupaten  Buton  Selatan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Metoda  penelitian menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  metode  deskriptif.  Penentuan  sampel menggunakan teknik simple random sampling, dengan responden sebanyak 72 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Sosial bagi Rumah Tangga Miskin melalui  Program  Keluarga  Harapan  di  Kelurahan  Laompo  Kecamatan  Batauga Kabupaten  Buton  Selatan  berada  dalam  kategori  baik  dengan  perolehan  skor  total sebesar  8.707  dari  total  skor  ideal  sebesar  11.232.  Berdasarkan  aspek-aspek  yang diteliti  diperoleh  hasil:  Ketersediaan  pelayanan  dalam  mendukung  pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) diperoleh skor 3.001 pada  kategori baik; tindakan pencegahan risiko diperoleh skor 2.053 pada kategori sangat baik; tindakan promotif diperoleh  skor  1.226  pada  kategori  kurang  baik;  aspek  peran  transformatif  diperoleh
skor  2427  pada  kategori  sangat  baik.  Aspek  tindakan  promotif  Perlindungan Sosialyang berada pada kategori kurang baik, diketahui masalah yang muncul adalah pada  pelaksanaan Family  Development  Session (FDS).  Rekomendasi  program  untuk mengatasi  masalah  adalah  program  “Penguatan  Pelaksanaan Family  Development Session (FDS) bagi Peserta PKH” . Kata Kunci:
Perlindungan Sosial, Rumah Tangga Miskin, Program Keluarga Harapan

## PENDAHULUAN
Program Perlindungan Sosial di Indonesia  memegang  peran  penting  dalam upaya pengentasan kemiskinan serta pembangunan ekonomi.  Perlindungan Sosial menjadi satu isu yang sangat strategis dalam Sustainable  Development  Goals (SDGs) sebagai  upaya  untuk  mewujudkan  keadilan dan pemerataan kesejahteraan secara nasional  seperti  dituangkan  dalam  tujuan 1.3:  “ Implement  nationally  appropriate social  protection  systems  and  measures  for all,  including  floors,  and  by  2030  achieve substantial  coverage  of  the  poor  and  the vulnerable” (United Nations,2016) . Perlindungan  Sosial  dipandang  sebagai sebuah  mekanisme  yang  penting  untuk melindungi  kalangan  miskin  dari  efek-efek terburuk  krisis  global  dan  juga  dipandang sebagai  hak  asasi  manusia  yang  mendasar. Perlindungan Sosial adalah dasar utama bagi seluruh  umat  manusia yang  menurut konsepnya  dilaksanakan  untuk  menghadapi kerentanan,  risiko,  dan  kekurangan,  yang dianggap  secara  sosial  dapat  diterima  dalam sebuah pemerintahan tertentu atau masyarakat  menurut  (ADB,  2005;  UU No.11/2009;  Barrientos,  2010;  Suharto, 2011)
Gambar  1. Kebijakan  Sosial,  Kemiskinan, dan Perlindungan Sosial
Saat  ini  Indonesia  terus  melakukan upaya-upaya  untuk  membangun  sistem perlindungan  dan  jaminan  sosial  yang terintegrasi untuk melindungi dan memberikan  jaminan  sosial  bagi  seluruh penduduk  terutama  penduduk  yang  miskin dan  rentan  (Gambar  1).  Bentuk  perhatian Pemerintah  terhadap  Perlindungan  Sosial dituangkan  dalam  kebijakan  sosial  yang memberikan  keberpihakan  yang  tinggi  bagi upaya pemberian Perlindungan Sosial khususnya  dalam  mengatasi  kemiskinan  di
Indonesia. Perkembangan
belanja Pemerintah  mengacu  pada  fungsinya  terus mengalami  peningkatan,  bahkan  pada  tahun 2016  mengalami  lompatan  yang  sangat tinggi dari aspek jumlah dimana sebelumnya belanja  Pemerintah  untuk  tahun  2015 sebesar  20.9  trilyun,    namun  pada  tahun 2015  meningkat  tinggi  menjadi  150.8 trilyun.  Jauh meningkat  tinggi  dibandingkan fungsi-fungsi  lainnya  pada  pengalokasian belanja  pemerintah  sebagaimana  terlihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, Tahun 2012-2016.
Dilihat  dari  prosesnya,  menurut  hasil penelitian  Fauziah  (2015)  menunjukkan bahwa  kondisi  pemberian  Perlindungan Sosial  saat  ini  belum  ada  suatu  sistem perlindungan  dan  jaminan  sosial  yang terintegrasi untuk melindungi dan memberikan  jaminan  sosial  bagi  seluruh penduduk  terutama  penduduk  yang  miskin.
KEMISKINAN • Deprivation • Inequality POVERTY • Social Security/Insuran ce • Social Assistance SOCIAL PROTECTION PERLINDUNGAN SOSIAL Kebijakan Sosial
Sumber: Suharto, 2018
Menurut  Iryanti  (2014)  terdapat  beberapa tantangan  dalam  pelaksanaan  Perlindungan Sosial  di  Indonesia  saat  ini. Pertama , penargetan  sasaran  dalam  implementasi program  Perlindungan  Sosial  masih  belum optimal. Kedua ,  mekanisme  pendampingan program Perlindungan Sosial masih tergolong  lemah. Ketiga ,  koordinasi  antar program  secara  terstandar  dan  terintegrasi belum  terlaksana  dengan  baik,  baik  di tingkat  pusat  maupun  tingkat  daerah. Keempat , prioritas pendanaan untuk program Perlindungan  Sosial  masih  terbatas.  Oleh sebab  itu,  upaya  penguatan  dalam  sisi pendanaan, regulasi dan kelembagaan diperlukan  agar  pelaksanaan  Perlindungan Sosial menjadi lebih baik di masa depan. Hal ini  juga  diperkuat  dengan  hasil  penelitian Wieczorek-Zeul  (2005)  yang  menunjukkan bahwa  empat  dari  lima  penduduk  di  dunia tidak  memiliki  jaminan  sosial  apapun,  dan lebih dari 1,3 milliar manusia tidak memiliki akses terhadap perawatan kesehatan. Akibatnya,  sepuluh  juta  bayi  meninggal dunia setiap tahun akibat penyakit yang bisa dicegah.  Sekitar  536.000  wanita  meninggal saat kehamilan atau melahirkan, baik karena tidak adanya perawatan medis yang memadai  maupun  akibat  ketidakmampuan membayar  pelayanan  kesehatan  yang  ada. Tragedi  seperti  ini  tidak  terjadi  di  negara negara  modern  yang  memiliki  sistem perlindungan sosial yang baik.
Indonesia  sebagai  salah  satu  negara berkembang, masih dihadapkan pada masalah  kemiskinan  yang  kompleks  dan global. Faktor penyebab masalah kemiskinan berasal  dari  faktor  internal  dan  eksternal individu.  (Suparlan,1984;  Papilaya,  2006: Siagian,  2012).  Jumlah  penduduk  miskin  di Indonesia  menurut  data  Badan  Pusat
Statistik (2017), pada bulan September 2016, mencapai  27,76  juta  orang.(10,70  persen), berkurang sebesar 0,25 juta orang dibandingkan  dengan  kondisi  Maret  2016 yaitu  sebesar  28,01  juta  orang  (10,86 persen).  Melihat  angka  kemiskinan  yang masih tinggi maka pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi kemiskinan.
Berbagai program Perlindungan Sosial untuk penanggulangan kemiskinan sudah dilaksanakan  secara  terintegrasi  Namun perlambatan  penurunan  tingkat  kemiskinan masih  terus  berlanjut.  Kemiskinan  pada tingkat  yang relatif rendah ditengarai karena telah  mulai  menyentuh  kemiskinan  kronis yang  penanganannya  lebih  kompleks  dan membutuhkan  waktu  yang  lebih  lama. (TNP2K, 2016).
Perlindungan  Sosial  yang    baik dipandang    memiliki  peran  transformatif, dimana  Perlindungan  Sosial  diharapkan dapat  meningkatkan  status  dan  membuka lebih  banyak  peluang  penghidupan  bagi kelompok  masyarakat  yang  termarjinalkan. Perluasan konsep  Perlindungan Sosial mulai dari  elemen  penyediaan  hingga  peran transformatif  salah  satunya  dikemukakan oleh  Sabates-Wheeler  dan  Devereux  (2007) yang  melihat  Perlindungan  Sosial  pada empat  elemen,  yakni  penyediaan,  tindakan pencegahan,  tindakan  promotif,  serta  peran transformatif. Elemen penyediaan mencakup suatu  program  jejaring  pengaman  yang tertarget.  Elemen  tindakan  pencegahan mencakup  tindakan  manajemen  risiko  sosial untuk  rumah  tangga  yang  tergolong  rentan. Elemen promotif mencakup seluruh intervensi  pemerintah  dalam  meningkatkan pendapatan dan kapabilitas setiap penduduk. Sedangkan  elemen  transformatif  mencakup
tindakan-tindakan  yang  dapat  memperbaiki dan meningkatkan hubungan antar pemangku  kepentingan  untuk  mendukung kelompok masyarakat yang tergolong rentan.
Salah  satu  program  Perlindungan Sosial  yang  dijalankan  di  Indonesia  adalah Program  Keluarga  Harapan  (PKH).  PKH merupakan  program  Perlindungan  Sosial yang  dijalankan  di  Indonesia  sejak  tahun 2007.  PKH  dimaksudkan  sebagai  upaya membangun  sistem  perlindungan  sosial kepada  masyarakat  miskin  dalam  rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan  sosialnya.  Program  Keluarga Harapan  bertujuan  untuk:  1)  meningkatkan taraf  hidup  keluarga  penerima  manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan,  dan  kesejahteraan  sosial;  2) mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan  pendapatan  keluarga  miskin dan  rentan;  3)  menciptakan  perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan  pendidikan  serta  kesejahteraan  sosial; dan 4) mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
antar kelompok
pendapatan . Sasaran dari PKH adalah keluarga  miskin  yang  memiliki  ibu  hamil, ibu  menyusui,  anak  balita  dan  anak  usia sekolah  setingkat  SD-SMA,  lanjut  usia  70 tahun  ke  atas,  dan  disabilitas  berat.  Melalui PKH,  keluarga  miskin  didorong  untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar      kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan,  termasuk  akses  terhadap berbagai program Perlindungan Sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan.
Gambar 2 . Akses Layanan PKH
Program  Keluarga  Harapan  (PKH) dilaksanakan  secara  berkelanjutan  yang dimulai  pada  tahun  2007  di  7  provinsi. Sampai  dengan  tahun  2016,  PKH  sudah dilaksanakan  di  34  provinsi  dan  mencakup 512  Kabupaten/Kota  dan  6.402  Kecamatan. Pada  awalnya  hingga  tahun  2016  PKH dijalankan dengan sistem pemberian bantuan sosial  uang  tunai  kepada  keluarga  miskin yang memenuhi persyaratan tertentu. Namun sejak tahun 2017 metode pemberian bantuan sosial    mengalami  perubahan  menjadi program  bantuan  sosial  non  tunai.  Metode pencairan bantuan sosial non tunai dilakukan dengan  menggunakan  buku  tabungan  dan Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS).  Guna mencapai  terjadinya  perubahan  perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM),
diperlukan  edukasi  lebih  lanjut  yang  dapat memberikan  pemahaman  kepada  KPM tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan  untuk  memperbaiki  masa  depan keluarga. Pertemuan Peningkatan
Kemampuan  Keluarga  (P2K2)  atau  yang dikenal dengan Family Development Session
(FDS) merupakan sebuah intervensi perubahan  perilaku  yang  diujicobakan  pada tahun  2014  dan  mulai  dilatihkan  kepada Pendamping  PKH  sejak  tahun  2015.  Tujuan P2K2 yaitu untuk: 1) meningkatkan pengetahuan KPM PKH mengenai
Sumber: Dirjamsoskel, 2016
pengasuhan anak dan mendukung pendidikan anak di sekolah, 2) meningkatkan  pengetahuan  praktis  KPM PKH tentang pengelolaan keuangan keluarga,  3)  meningkatkan  kesadaran  KPM PKH  dalam  hal  kesehatan  khususnya pentingnya  1000  hari  pertama  kehidupan yang  secara  khusus  memberi  perhatian  pada kesehatan ibu hamil dan bayi, 4) meningkatkan kesadaran KPM PKH
terhadap  pencegahan  kekerasan  terhadap anak  dan  memenuhi  hak-hak  anak,  5)
meningkatkan kesadaran KPM PKH terhadap  hak-hak  lansia  dan  disabilitas,  6) Secara umum meningkatkan kesadaran KPM PKH  akan  hak  dan  kewajibannyasebagai anggota masyarakat, khususnya dalam pemanfaatan layanan umum yang disediakan pemerintah  untuk  memperbaiki  kondisi kesehatan  dan  pendidikan  (Dirjamsoskel, 2017).
Terdapat  beberapa  hal  yang  menjadi tantangan  dalam  pelaksanaan  Perlindungan Sosial  di  Indonesia  saat  ini.  1)  penargetan sasaran dalam implementasi program Perlindungan Sosial masih belum optimal, 2) mekanisme pendampingan program Perlindungan  Sosial  masih  tergolong  lemah, 3) koordinasi antar program secara terstandar  dan  terintegrasi  belum  terlaksana dengan  baik,  baik  di  tingkat  pusat  maupun tingkat  daerah, 4) prioritas pendanaan untuk program Perlindungan Sosial masih terbatas. Oleh  sebab  itu,  upaya  penguatan  dalam  sisi pendanaan,  regulasi,  dan  kelembagaan diperlukan  agar  pelaksanaan  Perlindungan Sosial  menjadi  lebih  baik  di  masa  depan (Iryanti,  2014).  Mengacu  pada  pendapat Rahma  tersebut,  dalam  perkembangannya pelaksanaan PKH terus mengalami penguatan  pada  aspek  pendanaan,  regulasi
dan  kelembagaan.  Sebagaimana  disajikan pada  Gambar  3  yang  menunjukkan  bahwa pada  PJP  Tahun  2010  -  2014  terjadi peningkatan  target beneficiaries dan  alokasi budget PKH,  melampaui baseline target perencanaan,  sementara  pelaksanaan  PKH pada tahun 2017 mencapai target sebanyak 6 juta  keluarga  miskin  dengan  anggaran sekitar  Rp.  11,5  Triliun.  (Dirjamsoskel, 2017).
Gambar 3 . Cakupan PKH Tahun 2007-2016 Misi  besar  PKH  untuk  menurunkan kemiskinan  semakin  mengemuka  mengingat jumlah  penduduk  miskin  Indonesia  sampai pada  Maret  tahun  2016  masih  sebesar 10,86%  dari  total  penduduk  atau  28,01  juta jiwa (BPS, 2016). Pemerintah telah menetapkan  target  penurunan  kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana  tertuang  di  dalam  RPJMN 2015-2019  ((Direktorat  Jamsoskel,  2016), sehingga  pada  tahun  2018  ada  peningkatan jumlah  penerima  bantuan  sosial  dan  alokasi anggaran yang cukup tinggi yaitu ditargetkan  10  juta  keluarga  miskin  dengan anggaran sebesar 17.1 trilyun. Secara umum anggaran Perlindungan Sosial untuk penduduk  miskin  di  Indonesia  dari  tahun 2012  –  2018  terus  mengalami  peningkatan. Peningkatan  jumlah  anggaran  dan  jumlah penerima  manfaat  untuk  program-program Perlindungan Sosialdiharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan  jumlah  penduduk  miskin,
menurunkan  kesenjangan  ( gini  ratio )  seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).Pemerintah telah menetapkan  target  penurunan  kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana  tertuang  di  dalam  RPJMN 2015-2019.  Anggaran  Perlindungan  Sosial yang  dicanangkan  Pemerintah  Indonesia terus  mengalami  peningkatan  sebagaimana disajikan pada gambar 4 berikut ini
Gambar 4 . Anggaran Perlindungan Sosial dalam trilyun rupiah, Tahun 2012 – 2018
Upaya  pengentasan  kemiskinan  terus digalakkan di berbagai provinsi di Indonesia, salah  satunya  adalah  di  Kecamatan  Batauga yang  merupakan  ibu  kota  Kabupaten  Buton Selatan  merupakan  salah  satu  wilayah  yang memiliki  keluarga  miskin  cukup  tinggi  di Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Jumlah  keluarga miskin  terdata  sebanyak  2.324  KM  yang salah satunya terdapat di Kelurahan Laompo yakni  sebanyak  564  KM  (24.26%).  Hingga saat  ini  upaya  pemerintah  mewujudkan Perlindungan  Sosial  untuk  meningkatkan kesejahteraan warga miskin terus dilaksanakan, salah satunya melalui pelaksanaan PKH. Adapun jumlah KM yang terdaftar  sebagai  peserta  PKH  sejak  tahun 2010  di  Kelurahan  Laompo,  yaitu  260  KM. Perlindungan Sosial melalui PKH diharapkan dapat membantu keluarga miskin
di  Kelurahan  Laompo  tidak  hanya  sekedar melindungi  masyarakat  dari  risiko  tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
Pelaksanaan  PKH    yang  relatif  sudah cukup lama di Kelurahan Laompo memunculkan  pertanyaan  tentang  apakah pelaksanaan  PKH  sudah  memenuhi  elemen- elemen  dalam  Perlindungan  Sosial  seperti penyediaan,  tindakan  pencegahan  risiko sosial,  tindakan  promotif,  serta  peran transformatif.  Hal  ini  terkait  dengan  adanya kekhawatiran dari peserta PKH di Kelurahan Laompo  menyangkut  kepesertaannya  dalam PKH  dicabut  karena  tidak  lagi  memenuhi persyaratan PKH maka suatu sistem perlindungan  sosial  sungguh  perlu  dimiliki agar  ketahanan  masyarakat  dapat  terjaga dalam  menghadapi  goncangan-goncangan ( shocks )  dalam  hidup,  seperti  jatuh  sakit, kematian  anggota  keluarga,  kehilangan pekerjaan,  ditimpa  bencana  atau  bencana alam,  dan  sebagainya.  Sistem  perlindungan sosial  yang efektif akan  mengantisipasi  agar seseorang  atau  masyarakat  yang  mengalami goncangan tidak sampai menambah masalah kemiskinan yang sudah dialami. Perlindungan  Sosial  melalui  PKH  ini diharapkan  dapat  membantu  KPM  di Kelurahan  Laompo  tidak  hanya  sekedar melindungi  masyarakat  dari  risiko  tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik mengangkat  permasalahan  tersebut  dalam suatu  penelitian  tentang:  “Bagaimana Perlindungan  Sosial  bagi  Keluarga  Miskin penerima  Program  Keluarga  Harapan  di Kelurahan  Laompo  Kecamatan  Batauga Kabupaten  Buton  Selatan?”.  Permasalahan umum  tersebut  dijabarkan  dalam  sub-sub permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana
karakteristik  responden,  2) Bagaimana penyediaan PKH
sebagai bentuk Perlindungan
Sosial bagi KPM, 3) Bagaimana  pencegahan  risiko  sosial  PKH bagi  KPM, 4) Bagaimana tindakan promotif PKH  bagi  KPM  ,  5)  Bagaimana  peran transformatif  PKH  bagi  KPM,  dan  6)    Apa Harapan  KPM  terhadap  PKH  sebagai program Perlindungan Sosial?
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk memperoleh  gambaran  tentang  bagaimana Perlindungan  Sosial  bagi  KPM  PKH  di Kelurahan  Laompo  Kecamatan  Batauga Kabupaten  Buton  Selatan  dengan  melihat aspek-aspek yang terkait dengan: 1) Karakteristik  KPM  PKH,  yang  mencakup: usia,  tingkat  pendidikan,  jenis  pekerjaan, tahun  kepesertaan,  dan  Jumlah  bantuan sosial  yang  diterima,  2)  penyediaan  PKH sebagai bentuk Perlindungan Sosial. Penyediaan yang dimaksud adalah pengkuran  terhadap  ketersediaan  pelayanan dari  tenaga  pendamping  PKH,  tenaga kesehatan  dan  tenaga  pendidikan  serta sarana  dan  prasarana  yang  mendukung jalannya PKH bagi peserta seperti puskesmas,  sekolah  serta  kegiatan  kegiatan PKH  lainnya,  3)  pencegahan  resiko  sosial bagi KPM dengan mengukur segala tindakan yang  dilakukan  untuk  mencegah  tingkat kematian  bayi,  tingkat  kematian  ibu  hamil, tingkat  kematian balita,  gizi  buruk dan anak putus  sekolah,  4)  tindakan  promotif  PKH bagi  KPM  dengan  melakukan  pengukuran terhadap  intervensi  pemerintah  melalui keaktifan pendamping PKH dalam membantu  peserta  mengakses  program program  Perlindungan  Sosial  lainnya  selain PKH  dan  meningkatkan  pengetahuan  dan kemampuan  KPM,  5)  peran  transformatif PKH bagi KPM dengan melakukan
pengukuran  terhadap  perubahan  perilaku yang ditunjukkan responden selama menjadi peserta  PKH,  perubahan  perilaku  peserta yang  diukur  adalah  perilaku  menjaga kebersihan  lingkungan,  kesehatan  keluarga, pendidikan  anak  dan  aktivitas  belajar  anak, dan  6)  harapan  KPM  PKH  terhadap Perlindungan Sosial melalui PKH.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan  kuantitatif  guna  mendapatkan data  yang  akurat,  berdasarkan  fenomena yang  empiris  dan  dapat  diukur.  Jumlah populasi  yaitu  KPM  sebanyak  260  KPM. Sampel  yang  diambil  sebanyak  72  orang yang  diperoleh  dengan  menggunakan  teknik simple random sampling dengan menggunakan rumus Slovin. Langkah pengambilan  sampel  menggunakan  undian. Adapun cara  yang diambil  yaitu pada kertas kecil  bertuliskan  nomor-nomor  subjek,  satu nomor untuk satu kertas, kemudian digulung dan  diambil  sebanyak  72  kertas  sehingga nomor  yang  tertera  pada  kertas  gulungan merupakan subjek sampel.Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah angket,  wawancara,  observasi,  dan  studi dokumentasi.  Alat  Ukur  menggunakan rating  scale ,  sedangkan  pengujian  validitas dilakukan  dengan  uji  validitas  muka  ( face validity )  dan  uji  reliabilitas  dilakukan dengan  menggunakan  tekhnik Formula Alpha  Cronbach dan  dengan  menggunakan program  SPSS  15.0 for  windows dengan rumus :
Keterangan : α   =  koefisien reliabilitas alpha k   =  jumlah item Sj  =  varians responden untuk item I Sx =  jumlah varians skor total Berdasarkan  rumus  diatas  diketahui  hasil  uji realibilitas  instrumen  memperoleh  skor sebesar 0,823 yang menurut Saifuddin Azwar (2012)  berada  pada  kategori  baik  dan  dapat digunakan  dalam  penelitian  sesuai  kriteria sebagai berikut, jika alpha atau r hitung:
1. 0,8-1,0 = Reliabilitas baik 2. 0,6-0,799 = Reliabilitas diterima 3. kurang dari 0,6 =  Reliabilitas  kurang baik
Untuk  mengetahui  rata-rata  jawaban dan kesimpulan dari setiap aspek pernyataan menggunakan  analisis  statistik Mean  Skor sehingga  dapat  diketahui  gambaran  rata  rata kecenderungan dari hasil tanggapan responden. Adapun rumusan mean skor yang digunakan yaitu:
Mean skor digunakan untuk mengukur data  interval,  sesuai  dengan  penelitian  ini yang  menggunakan  kuesioner  dengan  skala ordinal yang kemudian diintervalkan dimana peneliti    menetapkan  nilai  secara  teratur yaitu skor  4 untuk pernyataan sangat setuju, skor  3  untuk  pernyaatan  setuju,  skor  2 pernyaatan  untuk  kurang  setuju  dan  skor  1 untuk pernyataan tidak setuju.
Teknik  analisa  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah statistis deskriptif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan  data  yang  telah  terkumpul
sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat  kesimpulan  yang  berlaku  untuk umum dan generalisasi (Sugiyono,
2012).Langkah-langkahnya  adalah  sebagai berikut  1) editing, 2)  pengelompokan  hasil data  angket,  3)  membuat  tabel  frekuensi,  4) melakukan  interprestasi  hasil  analisis  data, dan  akan  5)  menggunakan  tabel  distribusi frekuensi  dan  persentase  untuk  mengkaji Perlindungan  Sosial  bagi  peserta  PKH  dari tahap  awal  sampai  dengan  tahap  akhir. Setiap item pernyataan pada tabel disesuaikan  dengan  hasil  pengolahan  data, sehingga  dapat  terlihat  lebih  jelas  mengenai pelaksanaan Perlindungan Sosial aspek mana saja  yang  termasuk  ke  dalam  kategori  tidak baik,  kurang  baik,  baik  atau  sangat  baik. Khususnya  dalam  menentukan  pelaksanaan Perlindungan  Sosial  dengan  kategori  tidak baik  atau  kurang  baik,  peneliti  didukung informasi atau hasil wawancara dari pendamping maupun peserta PKH mengenai hambatan  dan  kendala  yang  dihadapidalam pelaksanaan  Perlindungan  Sosial  sehingga dapat  menjadi  acuan  untuk  menentukan kategori tidak baik atau kurang baik.

## HASIL PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN GAMBARAN UMUM LOKASI
PENELITIAN .
Kelurahan  Laompo  merupakan  salah satu  kelurahan  yang  berada  di  Kecamatan Batauga  Kabupaten  Buton  Selatan  Provinsi Sulawesi  Tenggara.  Wilayah  Kelurahan Laompo  merupakan  daerah  bergelombang dan  berbukit-bukit  tepat  berada  di  bibir pantai  dengan  hamparan  pertanian  yang subur  dan  dilalui  oleh  beberapa  anak  sungai yang  dapat  digunakan  sebagai  air  bersih.
α =
         x S j S k k 2 2 1 1
Mean Skor   = Skor Aktual : Jumlah Sampel
Luas wilayah Laompo seluas 5.83 Km 2 atau 6,16%  dari  luas  wilayah  di  Kecamatan Batauga
Kabupaten Buton
Selatan.
Kelurahan  Laompo  memiliki  jarak  ke ibukota kecamatan sejauh 0,50 Km sedangkan  jarak  ke  ibukota  Kabupaten Buton  Selatan  sejauh  72,00  Km.  Penduduk Kelurahan  Laompo  Kecamatan  Batauga berjumlah  1.874  jiwa  berjenis  kelamin  laki- laki sebanyak 939 jiwa dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 935 jiwa yang tersebar di  6  dusun  dengan  jumlah  kepala  keluarga sebanyak 488 KK.
Tipe  rumah  di  Kelurahan  Laompo cukup  beragam  dimana  mayoritas  penduduk masih  memiliki  tipe  rumah  yang  tidak permanen. Berikut  adalah perbandingan tipe rumah penduduk di Kelurahan Laompo.
Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tipe Rumah Kelurahan Laompo Tahun 2013
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  27,01% rumah  di  Kelurahan  Laompo  bertipe  rumah permanen,  22,58%  rumah  bertipe  rumah semi  permanen,  dan  50,41%  rumah  bertipe rumah  tidak  permanen.  Dari  hasil  observasi diperoleh  gambaran    mayoritas  rumah penduduk  di  Kelurahan  Laompo  masih memiliki  struktur  rumah  berdinding  kayu, bambu atau gedek, dan tidak berlantai (lantai tanah),  atap  rumahnya  dari  seng  maupun asbes.  Dilihat  dari  tipe  rumah  menunjukkan bahwa sebesar 50,41% masyarakat Kelurahan  Laompo  menurut  karakteristik BPS  (2008)  tergolong  dalam  kategori Rumah Tangga Miskin (RTM).
Dikaitkan  dengan  tujuan  pelasanaan PKH  berupa  upaya  peningkatan  kualitas
sumber daya manusia khususnya pada aspek kesehatan  dan  pendidikan,  maka  dapat diketahui  sarana  pendidikan  di  Kelurahan Batauga  sebagai  berikut:  1)  Fasilitas Pendidikan.  Kelurahan  Laompo  memiliki jumlah  sekolah  Taman  Kanak-Kanak  (TK) sebanyak 3 sekolah TK dengan jumlah guru sebanyak  10  guru,    dan    2)  SD  sebanyak  2 bangunan  dengan  jumlah  guru  sebanyak  28 guru.
Tabel 3 . Fasilitas dan Tenaga Pendidikan di
Kelurahan Laompo
Untuk  saat  ini  di  Kelurahan  Laompo belum  ada  bangunan  sekolah  untuk  jenjang pendidikan  tingkat  SMP  dan  SMA.  Hal  ini menyebabkan  orang  tua  siswa  kesulitan untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya ke  jenjang  pendidikan  tingkat  SMP  dan SMA dikarenakan jarak  yang cukup jauh ke lokasi  SMP  dan  SMA  yang  berada  di Ibukota Kabupaten.
Terkait  fasilitas  dan  tenaga  kesehatan Kelurahan  Laompo  memiliki  1  Puskesmas dan  3  posyandu  sebagai  tempat  pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat  Kelurahan  Laompo.  Status bangunan  puskesmas  dan  posyandu  saat  ini masih mengontrak rumah warga. Sedangkan untuk  pelayanan  dari  tenaga  kesehatan  yang ada  cukup  baik  dimana  terdapat  1  orang dokter  umum,  1  orang  dokter  gigi,  2  orang bidan, dan  6 orang perawat kesehatan.
1. Karakteristik Responden.
Responden dalam penelitian ini berjumlah 72 orang yang telah memenuhi kriteria sebagai subjek penelitian. Responden  merupakan  peserta  Program Keluarga  Harapan  (PKH).  Karakteristik responden  berdasarkan  usia  disajikan dalam tabel 4.
Tabel 4. Karakteristik Responden berdasarkan Kondisi Sosiodemografi
Tabel  4  menunjukkan  bahwa  mayoritas responden  berusia  31-40  tahun  dengan persentase sebesar 51,01% artinya mayoritas peserta PKH  masih  dalam usia produktif  sehingga  dikatakan  mampu untuk  melakukan  segala  kewajiban  yang telah  ditetapkan  dalam  PKH.  Adapun jumlah  terendah  yaitu  pada  usia  ≥  65 tahun  yaitu  sebanyak    3  orang  dari  72 responden,  namun  berdasarkan  observasi lapangan ketika penelitian ketiga responden  tersebut  masih  dalam  kondisi sehat dan mampu melaksanakan kewajibannya sebagai  peserta PKH. Pada aspek  tingkat  pendidikan  berdasarkan hasil  dari  tabel  diatas  ditunjukkan  bahwa responden  penelitian  ini  termasuk  dalam kategori  pendidikan  rendah,  dimana jumlah  responden  terbanyak  berada  pada jenjang pendidikan SD/Sederajat sebanyak  45,87%  dan  jenjang  terendah yaitu Paket  B sebesar 2,74%. Pada  aspek
status  pekerjaan  menunjukkan  bahwa mayoritas  responden  bekerja  sebagai  Ibu Rumah Tangga dengan persentase sebesar 90,32%.  Jika  dilihat  dari  usia,  responden tergolong  dalam  usia  produktif  namun berdasarkan pekerjaan responden tergolong  dalam  usia  produktif  bukan angkatan kerja.

## 2. Kepesertaan PKH
Karateristik responden berdasarkan kepesertaan  PKH  dan  jumlah  jenis bantuan disajikan pada tabel 4. Mayoritas responden  menjadi  peserta  PKH  sejak tahun  2014  dengan  persentase  sebesar 43,05%, dan terendah dengan  persentase sebesar 8,33% yaitu menjadi peserta sejak 2010.  Kondisi  ini  memudahkan  peneliti dalam mengetahui seberapa baik Perlindungan  Sosial  yang  responden rasakan    melalui  PKH  dikarenakan mayoritas  responden  sudah  terdaftar selama  kurang  lebih  2  tahun  dimana responden  telah  rutin  mengikuti  segala kewajiban  yang  ditetapkan  dalam  PKH serta mengikuti pertemuan dengan pendamping dan telah diverifikasi kepesertaannya  setiap  tiga  bulan  sekali, hal  ini  menyebabkan    responden  telah banyak mengetahui manfaat dari mengikuti  berbagai  kegiatan dalam PKH. Bantuan dalam kepesertaan PKH terdapat 5  (lima)  jenis  yaitu  Ibu  Hamil/Ibu  Nifas /Balita, Anak usia 5-7 tahun, Anak usia 7- 12  tahun,  Anak  usia  12-15  tahun,  dan Anak  usia  15-18  tahun  yang  belum menyelesaikan sekolah dasar. Berdasarkan kelima jenis bantuan tersebut  diperoleh  karateristik  responden peserta PKH yang dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5 . Kepesertaan PKH Responden berdasarkan Tahun Kepesertaan, Jenis
Bantuan yang Diterima, Jumlah Bantuan yang diterima
3. Perlindungan Sosial bagi Rumah

## Tangga Miskin Penerima PKH
Perlindungan  Sosial  bagi  rumah  tangga miskin  penerima  PKH  di  Kelurahan Laompo dilihat berdasarkan aspek penyediaan,  pencegahan    risiko,  tindakan promotif, dan peran transformatif melalui PKH.  Hasil  penelitian  dari  setiap  elemen disajikan sebagai berikut:
a. Penyediaan Program Keluarga
Harapan. Penelitian pada aspek penyediaan PKH mengukur seberapa baik PKH
menyediakan    pelayanan  dan  sarana serta  prasarana  yang  mendukung pelaksanaan  PKH  dalam  mewujudkan suatu sistem perlindungan sosial sebagai  salah  satu  upaya  pengentasan kemiskinan. Hasil tanggapan responden  secara  keseluruhan  untuk aspek  Penyediaan  PKH  di  Kelurahan Laompo Kecamatan Batauga
Kabupaten Buton Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 6 . Aspek Penyediaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Laompo
Mengacu pada tabel tersebut, diketahui bahwa  skor  untuk  aspek  penyediaan Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di Kelurahan Laompo Kecamatan Batauga  Kabupaten  Buton  Selatan sebesar  3.001  dengan  mean  skor 2,97.  Adapun  untuk  skor    ideal  dan skor  minimum  diperoleh  sebagai berikut :
Skor Maksimum/Ideal   =
Nilai
Tertinggi  x  Jumlah  Soal  x  Jumlah sampel = 4 x 14 x 72 = 4.032 Skor  Minimum  =  Nilai  Terendah    x Jumlah
Skor  Minimum  =  Nilai  Terendah  x Jumlah Soal x Jumlah Sampel = 1 x 14 x 72 = 1.008
Interval  =  (Skor  Maksimum  -  Skor Minimum) : kelas Interval (4) = (4032 - 1008) : 4 = 756
Secara        kontinum,          tanggapan responden mengenai aspek penyediaan Program  Keluarga  Harapan  (PKH) dapat digambarkan  sebagai berikut:
Gambar 5 : Garis Kontinum Aspek Penyediaan PKH
Secara  keseluruhan  skor  tanggapan responden mengenai aspek penyediaan Program  Keluarga  Harapan  (PKH) sebesar 3.001 termasuk dalam kategori baik,  artinya  Perlindungan  Sosial untuk aspek Penyediaan melalui Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di Kelurahan  Laompo  sudah  tersedia dengan baik.
b. Pencegahan  Risiko  dalam  Program Keluarga Harapan.
Perlindungan
Sosial utamanya dilakukan  untuk  meminimalisir  risiko yang  rentan  bagi  masyarakat  miskin, untuk  mengetahui  lebih  jelas  secara keseluruhan mengenai aspek pencegahan  resiko  dapat  dilihat  pada tabel 7.
Tabel 7. Aspek Pencegahan Resiko dalam PKH di Kelurahan Laompo
Berdasarkan    tabel  tersebut,  diketahui bahwa  skor  untuk  aspek  pencegahan resiko  PKH  di  Kelurahan  Laompo sebesar 2.053 dengan nilai mean skor sebesar  3,56  dari  4.  Adapun  untuk skor ideal dan skor minimum diperoleh sebagai berikut:
Skor Maksimum/Ideal
= Nilai
Tertinggi  x  Jumlah  Soal  x  Jumlah sampel = 4 x 8 x 72 = 2.304
Skor  Minimum  =  Nilai  Terendah  x Jumlah Soal x Jumlah Sampel = 1 x 8 x 72 = 576
Interval  =  (Skor  Maksimum  -  Skor Minimum) : kelas Interval (4) = (2304 - 576) : 4 = 432
Secara kontinum, tanggapan responden mengenai  aspek  pencegahan  risiko Program  Keluarga  Harapan  (PKH) dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 6 : Garis Kontinum Aspek
Pencegahan Risiko
Secara  keseluruhan  skor  tanggapan responden  mengenai  aspek  pencegahan risiko  PKH  di  Kelurahan  Laompo sebesar  2.053  termasuk  dalam  kategori sangat baik, artinya Perlindungan Sosial melalui  PKH  telah  terlaksana  dengan sangat  baik  pada  aspek  pencegahan risiko.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa kewajiban-kewajiban  yang  ditetapkan bagi  Rumah  Tangga  Miskin  Peserta
PKH dikatakan berhasil dalam mencegah tingkat kematian bayi, tingkat kematian  ibu  hamil,  tingkat  kematian balita,  gizi  buruk  dan  anak  putus sekolah.
c. Tindakan  Promotif  melalui  Program Keluarga Harapan.
Perlindungan  Sosial  memberikan  suatu bentuk  tindakan  promotif.  Pegukuran tindakan  promotif  PKH  bagi  KPM dilakukan
dengan melakukan pengukuran tentang pengetahuan peserta
PKH tentang P2K2, keaktifan pendamping  PKH.  dalam  membantu peserta  mengakses  program  program Perlindungan Sosial lainnya selain PKH, dan  meningkatkan  kemampuan  KPM dalam mengelola keuangan dan menyelenggarakan usaha ekonomis produktif.  Untuk  mengetahui  tindakan
promotif  yang    diberikan          melalui PKH disajikan dalam tabel 8 berikut ini.
Tabel 8 . Aspek Tindakan Promotif PKH di Kelurahan Laompo
Berdasarkan    tabel  tersebut,  diketahui bahwa  skor  untuk  aspek  tindakan promotif  Program  Keluarga  Harapan (PKH)  di  Kelurahan  Laompo  sebesar 1.226  dan  nilai  mean  skor  sebesar
2,12. Adapun untuk skor ideal dan skor minimum diperoleh sebagai berikut : Skor Maksimum/Ideal  = Nilai Tertinggi x Jumlah Soal x Jumlah sampel  = 4 x 7 x 72 = 2.016
Skor  Minimum  =  Nilai  Terendah  x Jumlah Soal x Jumlah Sampel = 1 x 7 x 72 = 504
Interval  =  (Skor  Maksimum  -  Skor Minimum) : kelas Interval (4) = (2016 - 504) : 4 = 378 Secara  kontinum,  tanggapan  responden mengenai  aspek  tindakan  promotif Program    Keluarga    Harapan  (PKH) dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar  7. Garis  Kontinum  Tindakan
Promotif Secara  keseluruhan  skor  tanggapan responden  mengenai  aspek  tindakan promotif    melalui  PKH  di  Kelurahan
Laompo  sebesar  1.226  termasuk  dalam kategori  kurang  baik,  artinya  tindakan promotif yang harusnya diterima peserta Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di Kelurahan  Laompo  Kecamatan  Batauga
Kabupaten Buton Selatan belum dilaksanakan dengan baik oleh pendamping  PKH.  Hal  ini  disebabkan kurangnya  tenaga  pendamping  yang dapat  memfasilitasi  peserta,  adapun tenaga pendamping  yang tersedia masih dikatakan  kurang  kompeten  dalam bidang  pendampingan  sosial  karena memiliki  latar  belakang  pendidikan yang  tidak  sesuai  dengan  tugasnya dalam melaksanakan PKH.
d. Peran Transformatif terhadap

## Program Keluarga Harapan
Dilakukan                      dengan melakukan pengukuran terhadap perubahan  perilaku  yang  ditunjukkan responden selama menjadi peserta PKH, perubahan  perilaku  peserta  yang  diukur adalah  perilaku  menjaga  kebersihan lingkungan, kesehatan keluarga, pendidikan  anak  dan  aktivitas  belajar anak.  Berdasarkan  hasil  penyebaran kuesioner kepada 72 responden, diperoleh data mengenai peran transformatif sebagai berikut:
Tabel 9. Rekapitulasi Mengenai Aspek Peran Transformatif  PKH di Kelurahan Laompo
Berdasarkan    tabel  tersebut,  diketahui bahwa skor untuk aspek peran transformatif Program Keluarga Harapan  (PKH)  di  Kelurahan  Laompo sebesar  2.427  dengan  mean  skor sebesar  3,37.  Adapun  untuk  skor  ideal dan  skor  minimum  diperoleh  sebagai berikut:
Skor Maksimum/Ideal  = Nilai Tertinggi x  Jumlah  Soal  x  Jumlah  sampel    =  4  x 10 x 72 = 2.880 Skor  Minimum  =  Nilai  Terendah  x Jumlah Soal  x Jumlah Sampel = 1 x 10 x 72 = 720 Interval  =  (Skor  Maksimum  -  Skor Minimum) : kelas Interval (4) =  (2880 - 720) : 4 = 540 Secara  kontinum,  tanggapan  responden mengenai  Perlindungan  Sosial  melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 8 . Garis Kontinum Aspek
Peran Transformatif Secara  keseluruhan  skor  tanggapan responden mengenai peran transformatif PKH  sebesar  2427  termasuk  dalam kategori  sangat  baik,  artinya  peran transformatif  yang  terkandung  dalam Perlindungan  Sosial  melalui  PKH  telah dilaksanakan  dengan  sangat  baik.  Hal ini  sesuai  dengan  tujuan  dari  PKH sendiri  yaitu  untuk  mengubah  perilaku peserta  PKH,  dimana  perilaku  tersebut dapat  dilihat  dari  keseharian  peserta dalam  menjaga  kebersihan  lingkungan, kesehatan  keluarga,  pendidikan  anak dan aktivitas.

## e. Harapan  responden  terkait  dengan PKH.
Terdapat  beberapa  harapan  responden terhadap  PKH  yaitu  sebagai  berikut:  1) Pengelola  PKH  dapat  meningkatkan kemampuan  pendamping  yang  lebih profesional  dan  terampil,  sehingga pendampingan sosial bagi Rumah
Tangga  Miskin  penerima  PKH  dapat terlaksana dengan baik,  2) Peserta PKH dapat lebih dioptimalkan dalam meningkatkan perekonomiannya melalui ekonomi  kreatif,  sehingga  mampu mendorong  masyarakat  yang  tadinya miskin menjadi masyarakat yang sejahtera  dan  tidak  tergantung  pada bantuan sosial, 3) Peserta PKH diberikan kemudahan dalam mendapatkan  modal  usaha,  sehingga diharapkan nantinya tidak akan tergantung  kepada  bantuan  melalui PKH.

## PEMBAHASAN
Perlindungan Sosial merupakan semua upaya  yang  diarahkan  untuk  mencegah  dan menangani  risiko  dari  guncangan  dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan  hidupnya  dapat  dipenuhi sesuai  dengan  kebutuhan  dasar  minimal. Perlindungan Sosial adalah dasar utama bagi seluruh  umat  manusia yang  menurut konsepnya  dilaksanakan  untuk  menghadapi kerentanan,  risiko,  dan  kekurangan,  yang dianggap  secara  sosial  dapat  diterima  dalam sebuah pemerintahan tertentu atau masyarakat  menurut  Barrientos  (2010). Perlindungan  Sosial  dilaksanakan  melalui bantuan  sosial,  advokasi  sosial  dan  bantuan hukum. Perlindungan Sosial haruslah mampu memberikan dampak yang lebih baik
bagi  penerima  Perlindungan  Sosial.  Hal  ini seperti  yang  diungkapkan    oleh  Sabates- Wheeler  dan  Devereux  (2007)  bahwa Perlindungan  Sosial  yang  baik  dipandang memiliki peran transformatif, dimana Perlindungan Sosial diharapkan dapat meningkatkan  status  dan  membuka  lebih banyak peluang penghidupan bagi kelompok masyarakat yang termarjinalkan.
Perlindungan Sosial kemudian menjadi strategi  kebijakan  sosial  untuk  mendorong keberlanjutan kehidupan masyarakat, sejalan dengan  prinsip  hak  asasi  manusia  dan keadilan sosial dalam mendorong keberlanjutan  kehidupan  masyarakat,  serta prinsip  fundamental  dari  pekerjaan  sosial. Hal  ini  didukung  pendapatnya  Shepherd, Marcus,  dan  Barrientos  dalam  Suharto (2011).  Perlindungan  Sosial  merupakan salahsatu strategi penanggulangan kemiskinan  yang  semakin  populer  di Indonesia, terutama sejak krisis ekonomimenerpa  negeri  ini  di  Tahun  1997. Jika  diterapkan  secara  tepat,  Perlindungan Sosial dapat berimplikasi positif padapembangunan ekonomi dan sosial suatu negara.  PKH  merupakan  salah  satu  upaya Perlindungan  Sosial  yang  diharapkan  dapat mengurangi tingkat kemiskinan. PKH mengacu pada perlindungan terhadap keluarga  miskin  dalam  tingkat  intervensi kebijakan  sekunder,  artinya  suatu  program diberikan  kepada  ruang  lingkup  keluarga yang  tergolong  rentan  terhadap  berbagai masalah  sosial  untuk  mencegah  kelompok sasaran tersebut semakin terpuruk.
Salah  satu  program  pemerintah  dalam Perlindungan Sosial adalah Program Keluarga  Harapan  (PKH)  yang  merupakan program  pemberian  bantuan  sosial  yang pada  awalnya  berupa  bantuan  uang  tunai
kepada  Rumah  Tangga  Sangat  Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dengan melaksanakan kewajibannya. PKH merupakan  salah  satu  bentuk  program Perlindungan  Sosial  dalam  bentuk  bantuan sosial.  Menurut  Suharto  (2011)  bantuan sosial  merupakan  skema  publik  yang diberikan  oleh  negara  kepada  warganya, terutama  kelompok  kurang  beruntung  yang sangat  rentan  dan  tidak  termasuk  angkatan kerja.  Bantuan  sosial  merupakan  salah  satu bentuk  program  jaminan  sosial  ( social security )  yang  berupa  tunjangan  uang, barang,  atau  pelayanan  kesejahteraan  yang umumnya  diberikan  kepada  populasi  paling rentan yang tidak memiliki penghasilan yang layak  bagi  kemanusiaan.  Program  semacam ini  secara  internasional  dikenal  sebagai program Conditional  Cash  Transfers (CCT) atau  Program  Bantuan  Tunai  Bersyarat. Persyaratan  tersebut  dapat  berupa  kehadiran di  fasilitas  pendidikan  (misalnya  bagi  anak usia  sekolah),  ataupun  kehadiran  di  fasilitas kesehatan  (misalnya  bagi  anak  balita,  atau bagi ibu hamil).
Kelurahan Laompo Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan
merupakan salah satu wilayah yang menerapkan  sistem  perlindungan  sosial melalui  Program  Keluarga  Harapan  (PKH) bagi  Keluarga  Miskin.  Berdasarkan  hasil penelitian  terkait  dengan  Perlindungan Sosial  bagi  keluarga  miskin  penerima  PKH diketahui  bahwa  untuk  aspek  pencegahan risiko  dan  peran  transformatif  mengenai PKH  di  Kelurahan  Laompo  Kecamatan Batauga  Kabupaten  Buton  Selatan  termasuk dalam  kategori  sangat  baik,  sehingga  perlu dipertahankan.  Untuk  aspek  penyediaan termasuk  dalam  kategori  baik,  sehingga
perlu dipertahankan dan ditingkatkan kembali.  Sedangkan  untuk  aspek  tindakan promotif  termasuk  dalam  kategori  kurang baik,  sehingga  perlu  ditingkatkan  kembali khususnya  terkait  dengan  kegiatan  P2K2. Adapun untuk lebih jelasnya, hasil penelitian terkait  Perlindungan  Sosial  dari  keempat aspek  tersebut  dapat  dilihat  pada  tabel berikut:

## Tabel 10.
Rekapitulasi Mengenai Perlindungan Sosial bagi Rumah Tangga Miskin penerima Program Keluarga Harapan di Kelurahan Laompo
Berdasarkan    tabel  tersebut,  diketahui bahwa  skor  untuk  Perlindungan  Sosial melalui PKH di Kelurahan Laompo  sebesar 8.707  dengan  mean  skor  sebesar  3,11. Adapun untuk skor ideal dan skor minimum diperoleh sebagai berikut:
Skor  Maksimum/Ideal  =  Nilai  Tertinggi  x Jumlah Soal x Jumlah sampel = 4 x 39 x 72 = 11.232
Skor  Minimum  =  Nilai  Terendah  x  Jumlah Soal x Jumlah Sampel = 1 x 39 x 72 = 2.808 Interval  =  (Skor  Maksimum  -  Skor Minimum)  :  kelas  Interval  (4)  =  (11.232- 2.808) : 4 = 2.106
Secara kontinum, tanggapan responden  mengenai  Perlindungan  Sosial melalui    Program  Keluarga  Harapan  (PKH) dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 9 . Garis Kontinum Perlindungan Sosial melalui PKH Secara  keseluruhan  skor  tanggapan responden  mengenai  Perlindungan  Sosial melalui  Program  Keluarga  Harapan  (PKH) bagi  Keluarga  Miskin  yang  ditinjau  dari empat aspek: penyediaan, pencegahan resiko,  tindakan  promotif,  dan  peran transformatifdiperoleh  skor  sebesar  8.707. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Perlindungan  Sosial  berada  pada  kategori baik  sehingga  perlu  dipertahankan  dan ditingkatkan. Sedangkan upaya Perlindungan Sosial  yang  perlu  mendapat  perhatian  yaitu pada aspek tindakan promotif yang dilakukan melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan  Kemampuan  Keluarga  (P2K2) yang difasilitasi oleh pendamping PKH.
P2K2  menjadi  ajang  proses  belajar peserta  PKH,  dimana  dalam  kegiatan  P2K2 peserta  PKH  dilakukan  berbagai  kegiatan seperti pemberian dan pembahasan informasi praktis  di  bidang  kesehatan,  pendidikan, ekonomi  dan  kesejahteraan  keluarga  yang disampaikan  melalui  pertemuan  kelompok bulanan. P2K2 dirancang minimum selama 1 tahun  dengan  pertemuan  setiap  bulan  untuk membahas  1-2  modul.  Setiap  pertemuan memiliki  durasi  antara  2  sampai  2,5  jam dengan  agenda  pembukaan,  ulasan  materi sebelumnya,  penyampaian  materi  dan  tanya jawab. Ketidakoptimalan dalam penyelenggaraan  P2K2  disebabkan  karena kurangnya  keterampilan  pendamping  PKH dalam  melaksanakan  perannya  terhadap kegiatan pendampingan, P2K2 meningkatkan pembelajaran mengenai
informasi  praktis  di  bidang  kesehatan, pendidikan,  ekonomi  dan  kesejahteraan keluarga  kepada  peserta  PKH  karena  tidak dilaksanakan secara maksimal maka membuat  penggunaan  bantuan  uang  PKH menjadi  tidak  optimal,  sehingga  tidak mampu  mendukung  usaha  peningkatan kesejahteraan  peserta  PKH  di  masa  yang akan datang.
Tindakan  promotif  harusnya  menjadi salah  satu  aspek  yang  penting  untuk melengkapi pelaksanaan Perlindungan Sosial yang baik. Kondisi ini memerlukan penanganan yang tepat agar dapat memaksimalkan  upaya  Perlindungan  Sosial khususnya  melalui  tindakan  promotif  dalam pelaksanaan  PKH.  Memberikan  penguatan bagi  peserta  PKH  melalui  Pemberian informasi  dengan  cara  mensosialisasikan kegiatan P2K2 kepada peserta dapat menjadi solusi  dalam  menyelesaikan  permasalahan yang ditemukan di lokasi penelitian.Diharapkan dengan kegiatan sosialisasi ini dapat membantu peserta dalam mengakses kegiatan P2K2 sebagai salah satu upaya  tindakan  promotif  yang  diberikan melalui  PKH  guna  meningkatkan  sistem perlindungan sosial yang baik di Indonesia. 1. Analisis Masalah.
Tujuan  PKH  adalah  untuk  mengurangi angka  dan  memutus  rantai  kemiskinan, meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia, serta mengubah perilaku masyarakat  yang  kurang  mendukung dalam  meningkatkan  kesejahteraan  dari kelompok  paling  miskin.  Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa permasalahan  dalam  mencapai  tujuan tersebut yaitu:
a. Pelaksanaan P2K2 yang belum optimal. Kegiatan P2K2 jarang
dilaksanakan  dan  tidak  dihadiri  oleh peserta  PKH.  Hasil  pengumpulan  data menunjukkan bahwa rata-rata pernyataan terkait kegiatan P2K2 pada aspek  tindakan  promotif  diperoleh hasil sebesar 60,81% responden menyatakan  kurang  setuju  terhadap hasil  dari  pelaksanaan  kegiatan  P2K2 karena  ketidaktahuan  akan  adanya kegiatan tersebut  dan manfaatnya bagi peserta PKH, serta kurangnya pengetahuan pendamping dalam melaksanakan perannya untuk memfasilitasi peserta mengakses kegiatan tersebut.
b. Kurangnya sarana dan prasarana
Pendidikan.
Salah satu yang mendukung berjalannya  PKH  di  suatu  wilayah adalah  tersedianya  fasilitas  pendidikan yang  memadai,  hal  ini  sangat  perlu untuk ditindaklanjuti karena salah satu tujuan  dari  PKH  yaitu  meningkatkan pendidikan  bagi  pesertanya.  Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa pada aspek penyediaan khususnya  terkait  ketersediaan  sarana pendidikan  sebesar  55,54%  responden menyatakan  tidak  setuju  terhadap tersedianya  fasilitas  sekolah  SMP  dan SMA. Adapun lembaga yang telah ada seperti  PAUD  dan  SD  prasarana  yang membantu  proses  pengajaran  dan pembelajaran  masih  belum  memadai karena walaupun bangunan sewa untuk kegiatan  sekolah  ada  tetapi  sarana yang mendukung untuk proses pembelajaran seperti meja belajar tidak tersedia.
c. Pendampingan  Sosial  yang  diberikan pendamping kurang optimal.
Keberadaan pendamping bagi
pelaksanaan  PKH  sangatlah  penting, karena  setiap  adanya  ketidakjelasan terkait dengan PKH maupun informasi mengenai kegiatan dalam PKH
diharapkan  dapat  diimplementasikan dengan  baik  oleh  pendamping.  Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa  pada  aspek  tindakan  promotif yang  terkait  dengan  kegiatan  P2K2 pendamping diketahui
kurang memahami  akan  pentingnya  kegiatan tersebut,  hal  ini  juga  diakui  oleh pendamping  pada  saat  wawancara dengan  peneliti  bahwa  pendamping kurang  mampu  menerapkan  metode dan teknik pendampingan sosial disebabkan  oleh  latar  belakang  ilmu yang  berbeda  dari  profesi  pekerjaan sosial seharusnya.
2. Analisis Kebutuhan
Berdasarkan  permasalahan  dari  hasil penelitian  perlu  adanya  langkah-langkah dalam  menganalisis  kebutuhan  guna mengoptimalkan  Perlindungan  Sosial bagi  peserta PKH di  Kelurahan  Laompo Adapun  kebutuhan-kebutuhan  tersebut diantaranya:
a. Kebutuhan  akan  informasi  mengenai tindakan  promotif  melalui  kegiatan pelaksanaan P2K2.
Kegiatan  ini  merupakan  jembatan dalam meningkatkan pemahaman responden  sebagai  peserta  PKH dalam  mengelola  keuangan,  gizi  dan kesehatan  anak,  pendidikan  anak maupun  dalam  pembentukan  usaha ekonomi produktif dalam membangun masyarakat miskin menuju masyarakat sejahtera.
b. Kebutuhan akan sarana dan prasarana pendidikan
yang memadai. Pemerintah harus memberikan perhatian  khusus  terhadap  fasilitas pendidikan  yang  ada  di  Kelurahan Laompo.  Renovasi  gedung  sekolah serta penambahan sarana dan prasarana  bagi  penunjang  proses pembelajaran harus ditingkatkan sehingga  anak  didik  merasa  nyaman dan peserta PKH mampu mendaftarkan  anaknya  ke  lembaga pendidikan guna menjalankan kewajibannya sebagai peserta PKH. c. Kebutuhan    akan     pelatihan     bagi pendamping dalam melaksanakan pendampingan sosial.
Pendamping  merupakan  aktor  penting dalam  mensukseskan  PKH.  Pendamping diperlukan  karena  sebagian  besar  peserta PKH  tidak  memiliki  kekuatan  dan kemampuan untuk memperjuangkan haknya.  Sehingga  sangat  bergantung terhadap  kinerja  pendamping,  untuk meningkatkan  kinerja  tersebut  maka pendamping  harus  diberikan  pelatihan oleh  pemerintah,  agar  pendamping  lebih memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman yang  melebihi  peserta  PKH  sehingga dapat  melaksanakan  tugasnya  dalam melakukan pendampingan sosial terhadap peserta PKH.
3. Analisis Sistem Sumber.
Sistem  sumber  merupakan  aspek  penting dalam upaya pemenuhan hak-hak masyarakat  miskin  seperti  peserta  PKH. Untuk mengoptimalkan Perlindungan Sosial bagi rumah tangga miskin penerima  PKH  di  Kelurahan  Laompo perlu  memanfaatkan  dan  menyesuaikan dengan  sistem  sumber  yang  tersedia.
Adapun sumber yang tersedia di Kelurahan  Laompo  Kecamatan  Batauga KabupatenButon Selatan yaitu :
a. Sistem Sumber Informal. Sumber  informal  secara  sederhana adalah  sistem  sumber  yang  dapat diakses  oleh  masyarakat  berdasarkan kedekatan, persaudaraan, dan ketetanggaan.  Sumber  ini  biasanya mengalir  dengan  sendirinya  secara alamiah.  Sesuai  dengan  permasalahan Perlindungan Sosial bagi rumah tangga miskin  penerima  PKH,  sistem  sumber informal  diantaranya  sebagai  berikut:
1)  Pendamping  PKH  yang  memiliki kemauan kuat untuk membantu masyarakat  miskin;  2)  Ketua  RT  dan Ketua  RW  yang  diharapkan  mampu menjadi  jembatan  dalam  mengakses Perlindungan Sosial bagi rumah tangga miskin penerima PKH.
b. Sistem Sumber Formal. Sistem sumber formal  adalah  sistem  sumber  yang dapat  diakses  oleh  anggota  kelompok dalam suatu perkumpulan atau organisasi, atau oleh masyarakat
umum yang telah memenuhi persyaratan  yang  ditentukan  oleh
organisasi  tersebut.  Sumber  formal yang  tersedia  di  Kelurahan  Laompo Kecamatan  Batauga  Kabupaten  Buton Selatan  yang  dapat  dimanfaatkan untuk
pengembangan dan memecahkan  masalah  Perlindungan Sosial tersebut adalah: 1) Unit
Pelaksana  Program  Keluarga  Harapan (UPPKH)  yang  mampu  memberikan informasi dan jembatan dalam mengakses  Perlindungan  Sosial  bagi rumah  tangga  miskin  penerima  PKH;
2)  Lembaga Sosial  Masyarakat (LSM)
Kelurahan  Laompo  yang  mampu menjadi jembatan dalam mengaksesPerlindungan  Sosial  bagi rumah tangga miskin penerima PKH.
c. Sistem Sumber Kemasyarakatan.
Sistem sumber yang dapat diakses oleh masyarakat  secara  umum,  siapa  saja dapat  memanfaatkan  sumber  tersebut. Sumber  kemasyarakatan  yang  dapat diakses untuk meningkatkan, mengembangkan  atau  memecahkan masalah  dalam  kaitannya  dengan Perlindungan Sosial bagi rumah tangga miskin penerima PKH adalah Kementerian  Sosial,  Dinas  Sosial Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  Dinas Sosial  Kabupaten  Buton  Selatan, Kantor Kecamatan Batauga, dan Kantor  Kelurahan  Laompo,  dimana instansi tersebut dapat dijadikan sarana dalam  memberikan  informasi  terkait dengan  PKH  guna  meningkatkan sistem  perlindungan  sosial  dalam upaya  mengentaskan  kemiskinan  dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

## 4. Usulan Program
Terkait    temuan      hasil      penelitian, maka permasalahan  yang  paling  menonjol adalah  pada  aspek  tindakan  promotif dimana  hasil  penelitian  diperoleh  skor sebesar  1.226  yang  termasuk  dalam kategori  kurang  baik.  Tindakan  promotif yang  ada  dalam  PKH  adalah  Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga
(P2K2).  Temuan  menunjukkan  bahwa kegiatan  tersebut  tidak  berjalan  dengan optimal hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan  dari  peserta  akan  manfaat
dan  kegiatan  apa  saja  yang  dilakukan dalam P2K2. Selain itu pendamping yang juga  seharusnya  memfasilitasi  pertemuan tersebut  belum  melaksanakan  perannya secara  maksimal.  Tindakan  promotif harusnya  menjadi  salah  satu  aspek  yang penting  untuk  melengkapi  pelaksanaan Perlindungan  Sosial  yang  baik.  Kondisi ini  memerlukan  penanganan  yang  tepat agar dapat memaksimalkan upaya Perlindungan  Sosial  khususnya  melalui tindakan  promotif  dalam  pelaksanaan PKH. Memberikan penguatan bagi peserta PKH melalui Pemberian informasi  dengan  cara  mensosialisasikan kegiatan  P2K2  kepada  peserta  menjadi solusi dalam
menyelesaikan permasalahan  yang  ditemukan  di  lokasi penelitian.
Berdasarkan  pemikiran  tersebut,  maka usulan  program  yang  dirancang  untuk mengatasi  masalah  pada  aspek  tindakan promotif  adalah  “Program  Penguatan
Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi
Peserta  PKH  di  Kelurahan  Laompo Kecamatan  Batauga  Kabupaten  Buton Selatan”.  Sasaran  dalam  program  ini adalah  seluruh  peserta  PKH  yang  ada  di Kelurahan  Laompo.  Tujuannya  adalah untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan pemahaman  tentang  pelaksanaan  kegiatan P2K2  sebagai  upaya  tindakan  promotif Perlindungan  Sosial  melalui  PKH  di Kelurahan Laompo. Metode yang digunakan  dalam  program  ini  adalah
Community  Organization  dan  Community Development . COCD adalah suatu metode yang  menitikberatkan  pada  cara  yang dilakukan yaitu partisipasi masyarakat dan pengorganisasian
masyarakat guna
peningkatan kemampuan untuk melaksanakan  fungsi  sosial,  serta  guna pencapaian  tujuan-tujuan  yang  secara sosial  dianggap  baik.Sedangkan  strategi dan  taktik  yang  digunakan  yaitu  teknik kolaborasi yang digunakan untuk menjalin kerjasama dari berbagai pihak yang terkait agar  berpartisipasi  aktif  dalam  program yang  diusulkan.  Sedangkan  taktik  yang digunakan  yaitu:  a.  Implementasi,  yaitu adanya kerjasama dan adanya kesepakatan tentang perubahan yang diinginkan sehingga  rencana  yang  telah  disusun bersama tinggal diimplementasikan dalam suatu  kegiatan;  b. Capacity  Building ,  hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan  dan  kemampuan  sistem pelaksana  dan  sistem  sasaran,  dilakukan melalui partisipasi dengan pelibatan dalam pelaksanaan program.
Sistem  partisipan  dan  pengorganisasian dalam program yang dirancang disesuaikan dengan hasil analisis terhadap sIstem  sumber  yang  dapat  dimanfaatkan untuk  mengatasi  masalah  terdiri  dari  a. Sistem  Pengendali  yaitu  sistem  yang mengendalikan jalannya pelaksanaan program; b.Sistem Pelaksana yaitu sistem yang  melaksanakan  kegiatan  mulai  dari proses  awal  hingga  selesai,  dan  c.Sistem Pendukung yaitu sistem yang mendukung terlaksananya kegiatan baik dalam bentuk material  maupun  moril.  Adapun  tahap- tahap  kegiatan  yang  dirancang  dalam program ini adalah:
a. Tahap  Persiapan,  beberapa  kegiatan dalam  tahap  persiapan  adalah:  1) Sosialisasi Program untuk menjelaskan tentang  maksud  dan  tujuan  serta manfaat pelaksanaan program Penguatan  Pelaksanaan P2K2 bagi
peserta  PKH  di  Kelurahan  Laompo. Dalam sosialisasi ini, di harapkan juga kesediaan  seluruh  pihak  untuk  turut berpartisipasi  aktif  terhadap  kegiatan;
2) Identifikasi dilakukan untuk mengetahui  pihak-pihak  yang  mau terlibat dan bekerjasama pada pelaksanaan program dan untuk mengetahui sumber-sumber yang dapat digunakan  untuk  mendukung  kegiatan program;  3)  Pembentukan  Panitia Pelaksana dengan tujuan agar pelaksanaan  kegiatan  berjalan  sesuai dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan sehingga pembentukannya harus dilaksanakan secara partisipatif; dan 4)
Koordinasi,  dilakukan  dengan  pihak- pihak  atau  instansi  yang  membantu dan  mendukung  serta  yang  dilibatkan dalam pelaksanaan program,
koordinasi  ini  dilakukan  juga  untuk mengetahui  sejauh  mana  dukungan yang  diberikan  terhadap  pelaksanaan program.
b. Tahap Pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan program Penguatan Pelaksanaan P2K2 bagi peserta PKH di
Kelurahan  Laompo,  dengan  kegiatan- kegiatan  sebagai  berikut:  sosialisasi, pelatihan  keterampilan,  dan  studi banding ke lokasi-lokasi yang telahberhasil mengembangkan kegiatan P2K2.
c. Tahap  Evaluasi.  Dilaksanakan  untuk mengetahui apakah kegiatan yang telah direncanakan  sesuai  dengan  rencana yang telah ditetapkan, tingkat
keberhasilannya dan hambatan-
hambatan  yang  ditemui.  Evaluasi dilaksanakan  pada  spek  proses  dan
hasilnya  dengan  mengacu  pada  tujuan program yang telah ditetapkan.
Program  yang  telah  disusun  memerlukan analisis  untuk  memperoleh  gambaran yang jelas terhadap kemungkinan- kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, kesempatan  serta  faktor  pendukung  dan penghambat  program  yang  ditemukan dalam  pelaksanaan  program.  Analisis untuk  menguji  kelayakan  program  ini menggunakan analisis
Strength,
Weakness, Opportunity and Threats
(SWOT) guna melihat kekuatan,
kelemahan,  peluang,  serta  ancaman  yang muncul  dalam  pelaksanaan  program sebagaimana  disajikan  pada  Tabel  10. Berdasarkan analisis SWOT maka diperoleh  strategi-strategi  tertentu  yang dapat digunakan untuk mengatasi
weakness (kelemahan) dan threats (ancaman) dengan mengoptimalkan
strength (kekuatan)  dan opputunities
(peluang).  Berikut  adalah  strategi-strategi yang dapat digunakan:
a. Strategi
Strength-Oppurtunities (SO).  Strategi  untuk  meningkatkan kekuatan dengan memanfaatkan peluang  pada  program  ini  adalah melakukan diskusi bersama pendamping PKH, Dinas Sosial dan UPPKHKabupaten  Buton  Selatan dalam  mengidentifikasi  kebutuhan- kebutuhan  agar  peserta  yang  aktif dapat  meningkatkan  kemampuan dirinya.Kebutuhan  tersebut  berupa persiapan  program  seperti  tujuan kegiatan,  teknis  kegiatan  dan  alat- alat  pendukung  kegiatan  lainnya seperti operasional kegiatan, penentuan  narasumber  dan  rencana biaya yang dibutuhkan untuk
menyelenggarakan program penguatan  pelaksanaan  FDS  bagi peserta  PKH  di  Kelurahan  Laompo Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. b. Strategi
Weakness-Oppurtunities
(WO).  Strategi  untuk  mengatasi
kelemahan  dengan  meraih  peluang pada  program  ini  adalah  melakukan perencanaan
program secara komprehensif sehingga terdapat
penyesuaian waktu pelaksanaan yang  tepat  agar  seluruh  pihak  dapat bekerjasama di dalam program.
c. Strategi Strength-Threats (ST).
Strategi untuk mengidentifikasi cara agar  program  dapat  menggunakan kekuatan untuk mengurangi ancaman luar adalah adanya partisipasi  yang  aktif  dari  peserta dapat  menjadi  acuan  bagi  Dinas Sosial  untuk  tetap  melaksanakan program ini.
d. Strategi Weakness-Threats (WT). Strategi membuat rencana pencegahan  ancaman  luar  karena kelemahan  dari  program  ini  adalah Dinas  Sosial  melakukan  pendekatan kepada instansi terkait yang menjadi narasumber seperti Dinas Kesehatan,  Dinas  Pendidikan  dan
LSM  PEKKA  terkait  manfaat  dari program ini.
Tabel 11. Analisis SWOT Program Penguatan Pelaksanaan FDS bagi peserta PKH Di Kelurahan Laompo Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan
Hasil  dari  identifikasi  analisis  SWOT terhadap program penguatan, dapat dilihat bahwa  kekuatan  dan  kesempatan  lebih besar  dibanding  unsur  kelemahan  dan ancaman.  Dengan  demikian  program penguatan  pelaksanaan  FDS  bagi  peserta PKH  di  Kelurahan  Laompo  Kecamatan Batauga  Kabupaten  Buton  Selatan  yang dirancang  dapat  dikatakan  layak  untuk dilaksanakan.

## KESIMPULAN
Program Keluarga Harapan merupakan salah  satu  upaya  Perlindungan  Sosial  yang diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan  di  Indonesia.  PKH  mengacu pada  perlindungan  terhadap  rumah  tangga miskin  dalam  tingkat  intervensi  kebijakan sekunder,  artinya  suatu  program  diberikan kepada  ruang  lingkup  keluarga yang tergolong  rentan  terhadap  berbagai  masalah sosial  untuk  mencegah  kelompok  sasaran tersebut  semakin  terpuruk.  PKH  ialah program  yang  memberikan  bantuan  tunai
kepada  RTM  jika  mereka  memenuhi persyaratan  yang  terkait  dengan  upaya peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia yaitu pendidikan dan kesehatan.
Terkait  dengan  penelitian  tentang Perlindungan  Sosial  bagi  Rumah  Tangga Miskin penerima Program Keluarga Harapan tersebut,  berdasarkan hasil pengukuran pada aspek-aspek:penyediaan, tindakan pencegahan,  tindakan  promotif,  serta  peran transformatif.  Dimana  elemen  penyediaan mencakup suatu program  jejaring pengaman yang tertarget.  Elemen tindakan pencegahan mencakup  tindakan  manajemen  risiko  sosial untuk  rumah  tangga  yang  tergolong  rentan. Elemen promotif mencakup seluruh intervensi  pemerintah  dalam  meningkatkan pendapatan dan kapabilitas setiap penduduk. Sedangkan  elemen  transformatif  mencakup tindakan-tindakan  yang  dapat  memperbaiki dan meningkatkan hubungan antar pemangku  kepentingan  untuk  mendukung kelompok masyarakat yang tergolong rentan.
Hasil  pengukuran  terhadap  elemen ketersediaan  pelayanan  serta  sarana  dan prasarana  dalam  mendukung  pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH diperoleh hasil sebesar 3.001 termasuk dalam  kategori baik,  artinya  ketersediaan  pelayanan  untuk Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  sudah tersedia  dengan  baik.  Walaupun  terkendala dengan  jarak  dan  kondisi  bangunan  yang kurang  memadai  namun  secara  umum pelayanan  bagi  peserta  masih  dapat  diakses dengan baik. Pada elemen tindakan pencegahan  risiko  diperoleh  hasil  sebesar 2.053, dimana hasil tersebut termasuk dalam kategori  sangat  baik,  artinya  PKH  benar benar  telah  memenuhi  syarat  pencegahan risiko  sesuai  dengan  salah  satu  aspek Perlindungan  Sosial  dan  telah  dirasakan
langsung oleh peserta PKH. Elemen Perlindungan  Sosial    ketiga  yang  diukur adalah  Tindakan  Promotif  yang  merupakan suatu  bentuk  intervensi  yang  dilakukan pemerintah dalam hal ini melalui Pendamping PKH membantu dan memfasilitasi  peserta  dalam  mengakses kegiatan-kegiatan  yang  dapat  meningkatkan kapabilitas  peserta  baik  dari  kegiatan  dalam PKH maupun diluar PKH guna meningkatkan  kesejahteraan  peserta.  Secara keseluruhan skor tanggapan peserta mengenai  aspek  tindakan  promotif  PKH diperoleh skor sebesar 1.226 yang menunjukkan  bahwa  elemen  ini  termasuk dalam kategori kurang baik, artinya tindakan promotif  dalam  PKH  belum  dilaksanakan dengan baik. Peran Transformatif
merupakan elemen terakhir dari
perlkindungan  sosial  yang  diukur  melalui penelitian ini. Peran transformatif merupakan salah satu aspek dari keberhasilan sistem perlindungan sosial yang dilaksanakan  di  Indonesia.  Dalam  PKH sendiri  peran  transformatif  yang  diharapkan terjadi  pada  peserta  yaitu  adanya  perubahan perilaku  dari  peserta  khususnya  dalam mengubah  perilaku  sehat  dan  mendukung kegiatan pendidikan anak. Berdasarkan hasil penelitian dari aspek transformatif mayoritas peserta  memberikan  tanggapan  yang  positif yaitu  sebesar  2427  dari  skor  ideal  sebesar 2880  dengan  mean  skor  sebesar  3,37.  Hal ini menunjukkan bahwa peran transformatif dalam  PKH  telah  dilaksanakan  dengan sangat  baik  terlihat  dari  perubahan  perilaku peserta dalam menjaga kebersihan lingkungan,  kesehatan  keluarga,  pendidikan anak  dan  aktivitas  belajar  anak.  Terkait dengan  harapan  responden,  pada  umumnya peserta PKH sangat mengharapkan
keberlanjutan  dari  PKH,  karena  dirasakan dapat        membantu          masyarakat      miskin dalam  mengakses  pelayanan  kesehatan  dan pelayanan pendidikan.
Berdasarkan keempat aspek yang telah diukur,    maka  secara  keseluruhan  hasil penelitian  mengenai  Perlindungan  Sosial melalui  Program  Keluarga  Harapan  (PKH) bagi  Rumah  Tangga  Miskin  di  Kelurahan Laompo  Kecamatan  Batauga  Kabupaten Buton  Selatan  memperoleh  skor  sebesar 8.707 dari total  skor sebesar 11.232. Hal  ini menunjukkan  bahwa  upaya  Perlindungan Sosial  yang  diberikan  bagi  Rumah  Tangga Miskin  melalui  PKH  dikatakan  berada  pada kategori  baik  sehingga  perlu  dipertahankan dan  ditingkatkan  kembali.  Adapun  aspek Perlindungan  Sosial  yang  berada  pada kategori  kurang  baik  yaitu  pada  aspek tindakan promotif, dimana diketahui masalah yang muncul adalah pada pelaksanaan Family  Development  Session (FDS).
Tindakan  promotif  yang  ada  dalam PKH  yaitu  kegiatan Family  Development Session (FDS)  atau  Pertemuan  Peningkatan Kemampuan  Keluarga  (P2K2).  Terkait kegiatan  P2K2  ditemukan  bahwa  kegiatan tersebut tidak berjalan dengan optimal hal ini disebabkan  oleh  ketidaktahuan  dari  peserta akan  manfaat  dan  kegiatan  apa  saja  yang dilakukan dalam P2K2. Selain itu
pendamping juga yang seharusnya memfasilitasi  pertemuan  tersebut  belum melaksanakan perannya secara maksimal.
Tindakan  promotif  harusnya  menjadi salah  satu  aspek  yang  penting  untuk melengkapi pelaksanaan Perlindungan Sosial yang baik. Kondisi ini memerlukan penanganan yang tepat agar dapat memaksimalkan  upaya  Perlindungan  Sosial
khususnya  melalui  tindakan  promotif  dalam pelaksanaan  PKH.  Memberikan  penguatan bagi  peserta  PKH  melalui  Pemberian informasi  dengan  cara  mensosialisasikan kegiatan P2K2 kepada peserta dapat menjadi solusi  dalam  menyelesaikan  permasalahan yang  ditemukan  di  lokasi penelitian. Diharapkan  dengan  kegiatan  sosialisasi  ini dapat  membantu  peserta  dalam  mengakses kegiatan  P2K2  sebagai  salah  satu  upaya tindakan  promotif  yang  diberikan  melalui PKH guna meningkatkan sistem perlindungan  sosial  yang  baik  di  Indonesia.
Unuk  itu  diperlukan  program  yang  secara spesifik bertujuan
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pelaksanaan kegiatan P2K2 Adapun program yang dirancang adalah “Penguatan Pelaksanaan Family  Development  Session (FDS)  atau  atau  Pertemuan  Peningkatan Kemampuan  Keluarga  (P2K2)  bagi  Peserta PKH  di  Kelurahan  Laompo  Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan”.

## DAFTAR PUSTAKA
Asian  Development  Bank  (ADB).  2005.
Social  Protection  Strategy, Manila:ADB
in Indonesia (Manila) . Barrientos, Armando.2010. Social
Protection and Poverty. Social Policy and Development  Programme Paper  Number No. 42. E-paper. United Nations Research Institute for Social Development.
Devereux, S. and Sabates-Wheeler, R. 2004, Transformative  Social  Protection„,  IDS Working Paper 232, Brighton
Direktorat  Jaminan  Sosial  Keluarga.  2016.
Pedoman  Umum  Program  Keluarga Harapan . Jakarta
Iryanti.  R.  2014. Perlindungan  Sosial  di Indonesia: Tantangan dan Arah Kedepan.
Jakarta: Bappenas Kementerian  Sosial  RI,  2016. Pedoman Umum PKH . Jakarta: PPKH Pusat Papilaya,  E.C.  2006. Akar  Penyebab Kemiskinan  Menurut  Rumah  Tangga Miskin  dan  strategi  Penanggulangannya (kasus  di  Kota  ambon  Provinsi  Maluku  , dan  di  Kabupaten  Boelemo,  Provinsi Gorontalo .  Disertasi.  Bogor:  Program
Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Sabates-Wheeler,  R.  and  Devereux,  S. 2007. Transformative  Social  Protection: the  Currency  of  Social  Justice. Brighton: Institute of Development Studies Saifuddin  Azwar.  2012. Reliabilitas  dan Validitas . Yogyakarta: Pustaka Belajar Siagian.  2012. Kemiskinan  dan  Solusi . PT.Grasindo Monoratama: Medan Suharto, E. 2011. “ Social Protection Systems in  Asean: Social Policy  in  a comparative analysis ”  dalam Social  Development Issues, Vol.31 .2013. Kemiskinan  dan  Perlindungan  Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial  Universal  Bidang  Kesehatan . Bandung: ALFABETA.
.2018.  Memperkuat  Negara  Kesejahteraan Pemimpin  Pro  Kesejahteraan  Sosial. Materi SeminarBincang Seru Main Event Prime Project 1.01. STKS Bandung Soehartono,  I.  2004. Metode  Penelitian Sosial:  Suatu  Teknik  Penelitian  Bidang Kesejahteraan  Sosial  dan  Ilmu  Sosial
lainnya . Bandung: PT Remaja Rosdakarya Sugiyono, 2012. Metode Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D , Penerbit Alfabeta, Bandung
Suparlan,  Dr.  Parsudi  (penyunting).  1984.
Kemiskinan Di Perkotaan, Bacaan Untuk Antropologi  Perkotaan .  Jakarta:  Sinar Harapan dan Yayasan Obor Indonesia Undang    Undang  Nomor      11      Tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial
United  Nations,  2016. Economic  and  Social Council : Report of the Inter-Agency and Expert  Group  on  Sustainable  Development Goal Indicators, Page:15
Ulber  Silalahi.  2009. Metode  Penelitian Sosial . Bandung; PT. Refika Aditama. Widjaja.  2012. IndonesiaIn  Search  of Placement - Support  Social  Protection.
artikel ASEAN Economic Journal
Wieczorek-Zeul,  Heidemarie.  2005. “Social
Health Insurance in Development
Cooperation”. Frankfurt: VAS-Verlag fur
Akademische Schriften Internet BPS.  2017.  Persentase  Penduduk  Miskin September 2017. https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1379 Fauziah. 2015.
http://www.akatiga.org/index.php/publika si/artikel/item/242-perlindungan-sosial- di-indonesia-antara-hak-warga-dan- kebijakan-negara
TNP2K.  2016.  Data  Kemiskinan  2016, http://www.tnp2k.go.id/