PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELALAIAN PEMENUHAN PEMBAYARAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BLITAR
Rufia Wahyuning Pratiwi Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Malang Email : rufia.wp.@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatar  belakangi  oleh  adanya  beberapa  permasalahan  yang  ada  di Pengadilan Agama Blitar, dengan beberapa pengaduan masyarakat terkait tentang lalainya  mantan  suami dalam kewajibannya  memberikan  nafkah kepada anaknya pasca perceraian.  Karena anak adalah manusia kecil yang butuh perlindungan dan butuh  diperlakukan  secara  manusiawi,  dan  sila  kemanuasian  yang  adil  dan beradab  maupun  misi  dalam  maqoshidussyariah  hifdhul  nafsi  dan  hifdhul  nasl (melindungi  jiwa  dan  keturunan)  dalam  syariah  Islam  harus  terwujud.  Tujuan penelitian  ini  agar  supaya  para  pencari  keadilan  cerdas  dan  paham  akan  hukum serta  langkah-langkah  yang  harus  ditempuh  dalam  menghadapi  suatu permasalahan  hukum  guna  tegaknya  hukum  dan  terwujudnya  keadilan.  Hasil penelitian  ini  memperoleh  bahwa  hasil  pertama  mengetahui  penyebab  adanya kelalaian  terhadap  pemenuhan  pembayaran  nafkah  anak  pasca  perceraian, sehingga perlu ditelaah ulang tentang putusan hakim yang bisa menjadi tolak ukur telah  adanya  jiwa  kemanusian  demi  tegaknya  hukum  dan  rasa  keadilan  yang dirasakan  oleh  pencari  keadilan.  Kedua,  mencari  solusi  tepat  agar  produk pengadilan  yang  berupa  putusan  benar-benar  bisa  mencerminkan  nilai-nilai kemanusiaan,  keadilan  yang  benar-benar  bisa  melindungi  kepentingan  para pencari keadilan.
Kata kunci: anak, perceraian, perlindungan, hukum

## Abstract
This  research  is  motivated  by  a  number  of  problems  that  exist  in  the  Blitar Religious Court, with some related public complaints about the negligence of ex- husband  in  his  obligation  to  provide  for  their  children  after  divorce.  Because children are little people  who need protection and need to  be treated humanely, and the precepts of fair and civilized humanity and mission in maqoshidussyariah hifdhul  nafsi  and  hifdhul  nasl  (protecting  souls  and  offspring)  in  Islamic  sharia must be realized. The purpose of this study is so that justice seekers are smart and understand the law and steps that must be taken in dealing with a legal problem in order to uphold the law and the realization of justice. The results of this study found  that  the  first  result  found  out  the  cause  of  negligence  in  fulfilling  child income payments after divorce, so it was necessary to review the judge's decision that could become a benchmark for the existence of a humanitarian spirit for the
sake  of  law  enforcement  and  a  sense  of  justice  felt  by  justice  seekers.  Second, finding the right solution so that court products in the form of decisions can truly reflect  human  values,  justice  which  can  truly  protect  the  interests  of  justice seekers.
Keywords: child, divorce, protection, law

## PENDAHULUAN
Anak  adalah  generasi  yang  akan  datang.  Baik  buruknya  masa  depan bangsa  tergantung  pula  pada  baik  buruknya  kondisi  anak  saat  ini.  Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama., agar ia dapat tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi  pengemban  risalah  peradaban  bangsa  ini.  Disinilah  peran  keluarga sangatlah  penting  dalam  perkembangan,  pembentukan  kepribadian  dan  karakter anak. Sehingga peranan orang tua dalam memelihara dan mendidik anak hingga ia mencapai masa kedewasaannya sangatlah berpengaruh.
Seorang  anak  dilahirkan  ke  dunia  melalui  proses  yang  panjang.  Menurut sudut  pandang  hukum  tahapan  proses  yang  dilalui  sampai  terjadinya  peristiwa kelahiran  adalah  proses  yang  dilalui  sah  (legal),  baik  menurut  hukum  agama maupun  hukum  negara,  maka  ketika  lahir  si  anak  akan  menyandang  predikat sebagai  anak  yang  sah.  Menurut  pasal  42  UU  Perkawinan  menyebutkan  bahwa “anak  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat  dari perkawinan yang sah.” perkawinan menurut hukum Islam sebagai perjanjian yang sangat  kuat  atau mitsaqon  ghaliza ,  juga  ditegaskan  dalam  pengertian  yuridis perkawinan  menurut  pasal  2  Instruksi  Presiden  nomor  1  tahun  1991  tentang Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  (selanjutnya  disingkat  dengan  Kompilasi Hukum Islam), yaitu “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad  yang  sangat  kuat  atau  misaqon  ghaliza  untuk  menaanti  perintah  Alloh  dan melaksanakannya  merupakan  ibadah”.  Selanjutnya,  menurut  pasal  3  Kompilasi Hukum  Islam,  “Perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah tangga  yang  sakinah,  mawaddah  wa  rohmah”.  Namun  dikala  tujuan  perkawinan itu telah dikesampingkan, sehingga ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, maka tidak  menutup  kemungkinan  pengadilan  adalah  tempat  menyelesaikan  sengketa, yang akhirnya terjadilah perceraian dengan alasan sudah tidak ada lagi kecocokan antara suami isteri.
Dengan  adanya  ikatan  perkawinan  akan  muncul  hak  dan  kewajiban  bagi seorang  suami  dan  isteri.  Dalam  pasal  80  ayat  (4)  Kompilasi  Hukum  Islam misalnya, seorang  suami  sesuai dengan penghasilannya  menanggung:  1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; 3) biaya pendidikan bagi anak; 1
Akibat  hukum  perceraian  terhadap  kedudukan  dan  perlindungan  hak-hak anak  menurut  pasal  41  huruf  a  UU  No.  1 Tahun  1974  ialah  baik  bapak  maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata- mata  berdasarkan  kepentingan  anak,  bilamana  terjadi  perselisihan  mengenai penguasaan  anak-anak,  semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak,  bilamana
1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Grahamedia Press, hal.356;
terjadi  perselisihan  mengenai  penguasaan  anak-anak,  maka  Pengadilan  yang memberikan  putusannya.  Akibat  hukum  perceraian  terhadap  anak  dalam perkawinan  mereka,  tetapi  tidak  berlaku  terhadap  suami  dan  isteri  yang  tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka. 2
Seperti  halnya  dalam  hal  perceraian.    Perceraian  adalah  hal  yang dihalalkan,  namun  dibenci  oleh  Alloh.  Dan  akibat  dari  perceraian,  korban  yang paling nyata adalah anak. Anak merupakan amanah dari Allah SWT dan penerus kehidupan  manusia.    Anak  sangat  membutuhkan  dan  berhak  memperoleh pengasuhan,  perlindungan,    pemeliharaan,  dan  pendidikan  dari  orangtuanya sampai anak tersebut dewasa/dapat berdiri sendiri. Di sisi lain orang tua dari anak berhak  melakukan  pemeliharaan  terhadap  anaknya  dan  bertanggung  jawab  atas biaya  nafkah  pemeliharaan  dan  pendidikan  anak  tersebut.  Bila  perceraian  terjadi biasanya yang menjadi permasalahan adalah menyangkut tentang anak, siapa yang memeliharanya dan siapa pula yang menanggung biaya nafkahnya.
Dengan  latar  belakang  di  atas,  maka  penulis  membahas  permasalahan tentang prinsip hukum tentang kewajiban orangtua atas pemeliharaan dan nafkah anak setelah terjadinya perceraian, bagaimana sikap hakim dalam putusan perkara tentang  kewajiban  pemeliharaan  dan  nafkah  anak,  serta  bagaimana  pelaksanaan putusan pengadilan tentang pemeliharaan dan nafkah anak di wilayah hukum kota Blitar. Untuk menjawab permasalahan di atas, maka penulis menggunakan metode library  research (studi  kepustakaan),  putusan-putusan  Pengadilan  Agama  Blitar yang  diteliti  ditetapkan  secara  purposive  beberapa jumlah putusan,  dan field research (penelitian  lapangan),  yang  kebetulan  ada  beberapa  kasus  pengaduan yang ada di Pengadilan Agama Blitar.
Pemeliharaan  anak  yang  belum mummayiz (belum  berumur  12  tahun) adalah  hak  ibunya dan  biaya pemeliharaan anak  ditanggung oleh ayahnya (Pasal 105  Kompilasi  Hukum  Islam).  Sebab  ibu  diutamakan  dalam  pemeliharaan  anak karena dialah yang berhak untuk melakukan hadhanah dan menyusui serta ia lebih mengetahui  dan  lebih  mampu  untuk  mendidiknya,  juga  karena  ibu  mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dipunyai oleh ayah serta ibu lebih  punya  waktu  untuk  mengasuh  anaknya  daripada  ayah.  Hasil  penelitian menunjukkan pula bahwa prinsip hukum tentang kewajiban memberi nafkah anak setelah  terjadinya  perceraian  baik  itu  dalam  Peraturan  Perundang-undangan Nasional, Hukum Islam, dan Hukum Perdata membebankan kewajiban itu kepada orangtua  laki-laki.  Namun  walaupun  telah  dihukum  untuk  membayar  nafkah setelah  perceraian,  banyak  yang  tidak  mematuhinya.  Penyebabnya  adalah  faktor ekonomi,  faktor  orangtua  telah  menikah  lagi,  faktor  psikologis  dan  faktor orangtua  perempuan  mampu  untuk  membiayai  nafkah  anak.  Adapun  yang menyebabkan  kesulitan  dalam  melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  telah mewajibkan orangtua untuk membiayai anaknya setelah perceraian adalah belum adanya  peraturan  yang  menegaskan  sanksi/hukuman  bagi  ayah  yang  melalaikan kewajibannya  membiayai pemeliharaan  anak pasca perceraian. Sedangkan upaya yang  dapat  ditempuh  oleh  ibu  (bekas  istri)  jika  suami  tidak  membayar  biaya nafkah maka ia dapat memohonkan upaya eksekusi ke Pengadilan Agama.
Namun  di  satu  sisi  problem  eksekusi/pelaksanaan  amar  putusan  yang menghukum  kepada  biasanya  kepada  si  Tergugat Rekonpensi  (ayah  anak)  untuk
2 Legality,ISSN: 2549-4600,vol.25,No.1, Maret 2017-Agustus 2017,hal. 117.
membayar/menanggung  nafkah  anak/anak-anaknya  setiap bulan  sekurang- kurangnya  sebesar  sekian  rupiah,    hingga  anak  tersebut  berumur  21  tahun  atau mandiri,  cukup  sulit  untuk  dieksekusi  atau  ditegakkan  pelaksanaannya oleh Pengadilan  Agama  cq.  Jurusita,  apabila  termohon  eksekusi    (ayah  anak tersebut) enggan menjalankan amar  putusan tersebut dengan suka rela, selain itu dengan  rumitnya  prosedur  formal  permohonan  eksekusi  bagi  masyarakat  awam, besarnya biaya  eksekusi,  dibanding  dengan  jumlah  nilai  nafkah  anak  yang ditetapkan  oleh  majelis hakim  perbulan  tersebut  sangat  tidak  seimbang.  Oleh karena  itu  sangat  banyak  ditemui  putusan  -  putusan  yang  memuat  nafkah  anak tidak  dapat  ditegakkan,  tidak  bernilai,  karena  tidak  mengikat  tergugat  (ayah) untuk  melaksanakannya dengan tertib, demi kelangsungan hidup anak-anak  yang menjadi  korban  perceraian  orang  tuanya  tersebut.  Banyak  diantara Tergugat (ayah) yang masih sadar akan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah anak setiap bulan, tetapi tidak pada besaran yang telah ditetapkan dalam amar putusan yang dijatuhkan  oleh  Pengadilan  Agama.  Pada  akhirnya  maka  bekas  istrinyalah atau  ibu  anak  tersebut  yang  harus  membanting  tulang  dan  bekerja  keras  untuk mencari  nafkah  guna memenuhi  kebutuhan  anaknya,  sementara  ayahnya  merasa bebas  dari  tanggung-jawab terhadap  kelangsungan  hidup  anak-anaknya,  apalagi kebanyakan  ayah  anak  tersebut  sudah  menikah  lagi,  dan  mempunyai  rumah tangga  baru,  maka  membuat  sang  ayah  semakin  terlena  dengan  kehidupan bersama istri baru dan keluarga barunya.
Permasalahan  terhadap  eksekusi  putusan Pengadilan  Agama  utamanya tentang hak  nafkah anak  setelah terjadinya perceraian  merupakan  masalah serius yang  harus  segera  dicarikan  solusi  yang  dapat  memberikan  rasa  keadilan  bagi pencarinya.  Karena  biasanya  dalam  perjalanan  sebuah  perkara  seorang perempuan akan  berusaha  berjuang  sekuat  tenaga  untuk  memenangkan  kasusnya di  Pengadilan  Agama,  terutama  memperjuangkan  nafkah  bagi  anaknya.  Namun tidak  sedikit  hasil  perjuangannya  tersebut,  eksekusi  dari  hasil  putusan  yang kadang  berpihak  ke  dia  justru  membuatnya  kecewa,  karena  ternyata putusan Pengadilan  Agama  itu  tidak  dapat  ditegakkan.  Kemudian  dengan  rasa ketidakpuasan  tidak  sedikit  pihak  hingga  akhirnya  melakukan  upaya  hukum  ke Pengadilan  yang  lebih  tinggi.  Dan  hasilnya,  ada  perbaikan  amar  putusan  yang tercantum  dalam  nominal  untuk  nafkah  anak  yang  kadang  mengalami  kenaikan. Namun  biasanya  pihak  tergugat  rekonvensi  (sang  ayah  dari  anak)  akan membayarnya  disaat  ikrar  talak  sebelum  diucapkan  di  depan  sidang  pengadilan. Dan  waktu  setelah  pelaksanaan  ikrar  dan  telah  terbitnya  produk  Pengadilan berupa  akta  cerai,  biasanya  pemenuhan  terhadap  nafkah  anak  sering  diabaikan, dan akhirnya  menjadi permasalahan  baru. Apalagi disaat didapati  ibu  sang anak tidak  memiliki  pekerjaan  sehingga  tidak  mempunyai  penghasilan  untuk kelangsungan  hidup  si  anak.  Akhirnya  tidak  sedikit  pula  yang  menjadi tanggungan  orang  tua  dari  perempuan  yang  telah  diceraikan  oleh  suaminya tersebut.  Mereka  sadar  bahwa  mereka  tidak  dapat  bergantung  kepada  mantan suami  mereka. Lagi pula perempuan yang memperoleh hak asuh anaknya,  harus tetap menghidupi anak-anaknya tersebut.
Penentuan  dan  pembebanan  nafkah  anak  yang  biasanya  dinyatakan  oleh Hakim  Pengadilan  Agama  adalah  terkait  siapa  yang  menanggung  nafkah  anak tersebut serta berapa  besaran  yang  harus diberikan kepada anak setiap  bulannya. Penjatuhan  putusan  pembebanan  nafkah  anak  pada  dasarnya  harus  ditujukan
kepada seorang ayah. Adapun terkait besaran nafkah yang harus diberikan seorang ayah  kepada  anak  disesuaikan  dengan  kemampuan  ayah  berdasarkan  bukti-bukti yang  kemudian  mampu  menjadi  fakta  hukum  yang  menunjukkan  kemampuan ekonomis seorang ayah pada saat pemeriksaan persidangan.
Seperti  halnya  di  Pengadilan  Agama    Blitar,  meskipun  Hakim  telah menjatuhkan  putusan  terkait  nafkah  anak  yang  ditujukan  kepada  seorang  ayah, namun ternyata dalam pelaksanaannya masih terdapat kasus dimana seorang ayah atau bekas suami tidak bertanggung jawab atau tidak mentaati suatu putusan yang telah  dijatuhkan  Hakim.  Terhadap  kondisi  tersebut,  sebenarnya  mantan  isteri dapat mengajukan permohonan eksekusi nafkah anak ke Pengadilan Agama yang telah  menjatuhkan  putusan,  namun  yang  menjadi  persoalan  apabila  yang dimintakan  eksekusi  secara  paksa  melalui  Pengadilan  nilai  eksekusinya  lebih rendah  daripada  biaya  operasional  eksekusi  yang  akan  dikeluarkan,  sehingga mantan  isteri  lebih  memilih  untuk  membiarkan  kondisi  mantan  suami  lepas  dari tanggungjawabnya untuk memberikan nafkah kepada anaknya.  Sehingga dengan kondisi  tersebut,  tentu  saja  akan  memberikan  dampak  pada  tidak  terpenuhinya hak-hak  seorang  anak  yang  harusnya  dia  dapatkan  dari  orang  tuanya,  terutama dari seorang ayah. Sehingga dengan demikian menjadikan banyaknya pengaduan yang  terdapat  di  Pengadilan  Agama  Blitar  terkait  dengan  tidak  dipenuhinya kewajiban nafkah ayah kepada anak pasca perceraian.
Dalam perkara perdata, Pengadilan wajib membantu para pencari keadilan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009). Pemberian bantuan tersebut dimaksudkan agar pencari  keadilan  tidak  terhambat  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  dan keadilan  hanya  karena  kesalahan  prosedural  yang  sebenarnya  masih  bisa dibetulkan  atau  kekurangan  administrasi  belaka  yang  sebenarnya  masih  bisa dilengkapi.
Manfaat  yang diharapkan dapat diperoleh dari  penelitian  ini  adalah dapat menambah  khazanah  keilmuan  terutama  di  bidang  hukum  terutama  dalam Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kelalaian  Pembayaran  Nafkah  Anak  Pasca Perceraian  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Agama  di  Blitar,  dengan  harapan semoga  keberadaan  hukum  benar-benar  dapat  memberikan  keadilan  bagi masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  pada  dasarnya  mencoba  untuk  mengamati  dan mendiskripsikan realita sesungguhnya  yang terjadi pada obyek penelitian. Secara umum metode penelitian ini yang akan dipakai adalah penelitian kualitatif.

## PEMBAHASAN
Bentuk  Perlindungan  Hukum  Atas  Pelaksanaan  Putusan  Nafkah  Anak Setelah Perceraian di Pengadilan Agama Blitar
Pengadilan  Agama  Blitar  adalah  Pengadilan  Agama  kelas  1A  yang menangani  perkara  yang  mewilayai  kota  maupun  kabupaten  Blitar.  Ada  banyak penanganan  perkara  yang  menjadi kewenangan  Pengadilan  Agama Blitar,  mulai dari perkara mulai dari perkara perkawinan, perkara waris, perkara hibah, perkara wakaf,  perkara  zakat,  perkara  infaq,  perkara  shadaqah,  dan  perkara  ekonomi syari’ah.  Dan  angka  perceraian  di  pengadilan  agama  Blitar  terbilang  lumayan
banyak.  Di  tahun  2019  kasus  perceraian  lumayan  tinggi  dibanding  tahun sebelumnya,  tahun  2019  sebanyak  4.365,  sedangkan  di  tahun  2018  sebanyak 4.206 kasus perceraian.
Nafkah  untuk  kebutuhan  hidup,  pendidikan  dan  kesehatan  merupakan persoalan  urgen  yang  dihadapi  anak  korban  perceraian.  Ancaman  kemiskinan, putus  sekolah,  dan  kurangnya  jaminan  kesehatan  dari  orang  tuanya  yang  telah bercerai  membuat  hak  dasar  anak  kurang  terjamin.  Karena  itu,  dibutuhkan penegakan  keadilan  dari  hakim  pengadilan  agama  yang  berorientasi  pada kesejahteraan  anak.  Penegakan  keadilan  tersebut  dapat  diterjemahkan  dengan menakar  dan  menyesuaikan  peningkatan  biaya  kebutuhan  anak  seiring  dengan pertambahan usia anak dari tahun ke tahun.
Demi  menjamin  kesejahteraan  anak  pembebanan  nafkah  anak  perlu memasukkan  pertimbangan  penambahan  kenaikan  10%  sampai  dengan  20% setiap  tahun  dari  jumlah  yang  ditetapkan.  Tujuannya  untuk  mengurangi  resiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi nilai tukar  mata  uang.  Pertimbangan  tersebut  sesuai  dengan  Surat  Edaran  Mahkamah Agung  RI  Nomor  03 Tahun  2015  (SEMA)  03/2015) tanggal  29  Desember  2015 tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung Tahun  2015  sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan.  Rapat  pleno kamar  merupakan salah satu instrument  menjaga  kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan.
Terkait  tentang  putusan  yang  terdapat  tentang  pembebanan  nafkah  anak, biasanya  diajukan  pada  perkara  cerai  talak,  dimana  pihak  suami  lah  yang mengajukan  perkara  cerai,  yang  kemudian  akan  di  gugat  balik  oleh  si  isteri dengan  gugatan  rekonvensi.  Dimana  biasanyA  isteri  akan  meminta  hak-haknya, misalnya  saja  nafkah  madliyah,  mut’ah  dan  nafkah  iddah,  begitu  juga  dengan meminta pemenuhan nafkah anak, bagi mereka yang telah mempunyai keturunan. Dalam  pembahasan  tesis  ini  mengarah  pada  masalah  tuntutan  terhadap pemenuhan  nafkah  anak.  Dan  biasanya  pada  amar  putusan  salah  satu  poinnya akan  berbunyi  “Menghukum  kepada  Pemohon/  Tergugat  Rekonvensi  untuk membayar  nafkah  anak  yang  bernama…..sebesar  Rp…..setiap  bulannya  dengan kenaikan  10%  pertahunnya,  hingga  anak  tersebut  dewasa/  mumayyis.”  Dan biasanya ada kalimat dalam amar, bahwa nafkah anak tersebut (untuk bulan awal) dibayar  sesaat  sebelum  ikrar  talak  diucapkan.  Dan  memanglah  benar,  pada kenyataannya  nafkah  anak  akan  dibayar  hanya  sebulan  nafkah,  setelah pengucapan  ikrar  talak,  dan  Pemohon  telah  menerima  Akta  Cerai  permasalahan tentang pemenuhan nafkah anak akan muncul. Pemohon lalai akan kewajibannya dalam  pemenuhan  nafkah  anak,  apalagi  disaat  Pemohon  telah  mempunyai keluarga baru dengan isteri baru. Memang benar dalam perundang-undangan yang ada  nafkah  anak  memang  tanggung  jawab  orang  tuanya,  disaat  ayah  tidak  bisa mencukupi,  maka  ibulah  yang  akan  memenuhi  kebutuhan  nafkah  anak  tersebut. Namun permasalahan akan muncul disaat isteri atau seorang ibu tidak mempunyai pekerjaan  sehingga  tidak  memiliki  penghasilan  untuk  memenuhi  kebutuhan anaknya,  dan  tidak  selamanya  keluarga  si  isteri  tersebut  terus  membantu kebutuhan dia dan anaknya.
Pada  tahun  2019  lalu  ada  4  pengaduan  tentang  kelalaian  seorang  ayah dalam pemenuhan nafkah anak setelah adanya perceraian, yang kebanyakan faktor penyebabnya adalah suaminya telah mempunyai keluarga baru.
Berdasarkan  analisa  hasil  pengamatan,  faktor-faktor  yang  mempengaruhi tidak ditepatinya pemenuhan nafkah anak, dikarenakan :
1. Kurangnya pendidikan agama Dari  beberapa  pengaduan  yang  masuk,  ternyata  Pemohon,  dalam  hal  ini suami  rata-rata  adalah  lulusan  Sekolah  Menengah  Atas,  dan  faktor pendidikan agama yang kurang.
2. Faktor lingkungan Ternyata  lingkungan  setempat  sangat  berpengaruh  akan  terlaksananya suatu  putusan  pengadilan.  Misalnya  saja,  lingkungan  keluarga  yang merupakan  lingkungan  terkecil  dalam  masyarakat,  disaat  mana  ditemui hasil pengaduan bahwasanya keikutcampuran orang tua dari si suami juga merupakan  factor  menjadi  tidak  terpenuhinya  pemenuhan  nafkah  bagi  si anak  korban  perceraian,  dengan  alasan  bahwa  mantan  mertua  si  isteri tidak suka dengan si isteri.
3. Suami menikah lagi. Alasan  suami  yang  telah  menikah  lagi  dan  memp  unyai  keluarga  baru juga menjadi faktor yang dominan dalam tidak terpenuhinya nafkah anak perceraian.
Pada dasarnya pelaksanaan putusan haruslah dilaksanakan dengan sukarela oleh pihak  berperkara, namun  apabila terdapat pihak  berperkara atau pihak  yang telah  dihukum  melaksanakan  suatu  kewajiban  tidak  mau  melaksanakan  putusan secara  sukarela  maka pihak  yang  menang  atau pihak  yang  seharusnya  menerima suatu hak dapat mengajukan upaya eksekusi melalui pengadilan agama yang telah memutus  tersebut,  termasuk  salah  satunya  perkara  menegenai  nafkah  anak. Dimana  apabila  seorang  mantan  suami  yang  telah  dihukum  oleh  Pengadilan Agama untuk membayar biaya nafkah anak melalui mantan isterinya setiap bulan dengan  jumlah  tertentu  tidak  melaksanakan  dengan  sukarela  maka  mantan  isteri tersebut dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan agama yang telah memutus perkara tersebut.
Eksekusi  atau  pelaksanaan  putusan  merupakan  langkah  hukum  yang terakhir  dalam  rangkaian  proses  peradilan.  Eksekusi  dalam  proses  peradilan  ini mempunyai  makna  yang  sangat  penting  bagi  tegaknya  kekuasaan  kehakiman sebagai bagian dari kekuasaan negara.
Amar  putusan  hakim  harus  eksekutabel,  sehingga  hakim  wajib menjatuhkan  putusan  yang  amarnya  dapat  dieksekusi  dengan  mudah  sesuai dengan  jenis  eksekusinya.  Hakim  wajib  memnfaatkan  semua  potensi  yang  ada pada  dirinya  dan  semua  kewenangan  yang  melekat  pada  jabatannya  serta semangat  yang  kuat  untuk  memberi  perlindungan  hukum  dan  keadilan  kepada pencari  keadilan  guna  mewujudkan  putusan  yang  eksekutabel  demi  terwujudnya keadilan.
Amar  yang  eksekutabel  menjadi  tolak  ukur  apakah  hakim  pemeriksa perkara benar-benar professional ataukah unprofesioanal. Hakim yang profesional pasti  amar  putusannya  terbebas  dari  cacat  yuridis  dan  dapat  dieksekusi  dengan mudah.  Dengan  mewujudkan  keadilan  agar  menjadi  kenyataan,  maka  amar putusan  hakim  harus  ditindaklanjuti  atau  dilaksanakan.  Berkaitan  dengan  tindak
lanjut amar putusan, maka amar putusan haim dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu 3 :
a. Amar deklaratoir Yakni  amar  yang  mengubah  suatu  fakta  dari  fakta  de  facto  yang  bersifat sosiologis  menjadi  fakta  de  yure  yang  bersifat  yuridis.  Amar  yang  kontennya bersifat  deklaratoir  ini  biasanya  memerlukan  eksekusi  yang  bersifat administratif  yang  berupa  pencatatan  pada  instansi  pencatat  yang  berwenang untuk diterbitkan akta.
b. Amar konstitutif Yakni  amar  yang  mengubah  suatu  fakta  hukum  lama  menjadi  fakta  hukum baru. Amar yang kontennya benrsifat konstitutif ini biasanya juga memerlukan tindak  lanjut  yang  bersifat  administratif  yang  berupa  pencatatan  pada  instansi pencatat  yang  berwenang  untuk  diterbitkan  akta  demi  terwujudnya  ketertiban dan kepastian hukum.
c. Amar kondemnatoir Yakni  amar  isinya    menghukum  atau  memerintahkan  kepada  pihak  untuk melakukan  sesuatu.  Amar  yang  kontennya  bersifat  kondemnatoir  ini memerlukan tindak lanjut berupa eksekusi.
Oleh  sebab  itu,  maka  hakim  wajib  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya dapat  dieksekusi  dengan  mudah.  Agar  putusan  hakim  eksekutabel,  maka  hakim wajib menjatuhkan putusan yang amarnya memenuhi kriteria sebagai berikut 4 :
a. Terbebas  dari  kesalahan  yuridis,  sehingga  tidak  menjadi  hambatan  yuridis untuk dieksekusi;
b. Memuat  titel  eksekutorial,  yakni  irah-irah  demi  keadilan  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
c. Menjawab setiap petitum demi petitum dengan jelas dan perinci;
d. Memuat amar mengenai pokok perkara dengan jelas, tegas, perinci, dan pasti;
e. Memuat  amar  kondemnatoir,  yakni  umtuk  putusan  yang  amarnya  nanti memerlukan eksekusi;
f. Memuat  amar  penopang  mengenai  bagaimana  cara  eksekusi  dengan  mudah, dan
g. Ada  jaminan  kebendaan  yang  dapat  disita  dan/atau  jaminan  financial  berupa yang  paksa  dengan  amar dwangsom untuk  menjamin  keberhasilan  eksekusi dengan mudah, jika secara teknis diperlukan untuk kemudaham eksekusi.
Menurut  pasal  196  H.I.R  pengertian  eksekusi  adalah  “menjalankan putusan  hakim”  oleh  pengadilan  dalam  perkara  yang  mula-mula  diperiksa  oleh hakim  pengadilan  negeri,  dilakukan  atas  perintah  dan  dengan  pimpinan  ketua pengadilan  negeri  yang  mula-mula  memeriksa  perkra  itu,  menurut  cara  yang diatur dalam pasal-pasal dalam undang-undang ini. 5
Subekti  juga  mengartikan eksekusi dengan  istilah  “pelaksanaan putusan”. Demikian pula Sudikno Mertokusumo mengartikan eksekusi sebagai “pelaksanaan putusan”. Pihak yang dimenangkan dalam putusan dapat memohon
3 Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah, Dr.Drs. Mukti Arto, S.H.,M.Hum., Prenadamedia Group.Jakarta. 2018.h.69
4 Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah, Dr.Drs. Mukti Arto, S.H.,M.Hum., Prenadamedia Group.Jakarta. 2018.h.71
5 Hukum Eksekusi Bidang Perdata, Prof.Dr.M.Khoidin,S.H.,M.Hum.C.N., Laksbang Justitia.Yogyakarta. 2019.h. 4
“pelaksanaan  putusan”  kepada  pengadilan  yang  akan  melaksanakannya  secara paksa ( execution forcee ). Senada dengan kedua pendapat diatas, menurut Crossley Vaines, eksekusi adalah pelaksanaan dari  suatu putusan  hukum (execution  is the enforcement of the sentence of the law). 6
Tujuan  hukum  eksekusi  adalah  untuk  merealisasikan  hak  dan  kewajiban para pihak yang tercantum dalam putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum  tetap.  Hak  dan  kewajiban  pihak-pihak    yang  berkepentingan  terhadap putusan  hakim  harus  dapat  diwujudkan  agar  tercipta  kepastian  hukum, kemanfaatan dan keadilan, yang berkaitan dengan penyelesaian perkara yang telah ditempuh  melalui  pengadilan.  Dengan  perkataan  lain  tujuan  hukum  eksekusi adalah  konkritisasi  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam  putusan  (dictum)  yang masih bersifat abstrak dikonkritkan secara paksa melalui eksekusi yang dijalankan dan  dipimpin  oleh  ketua  pengadilan  negeri. 7 Aturan  ini  juga  berlaku  dalam permasalahan di pengadilan agama.
Terdapat  beberapa  asas  atau  prinsip-prinsip  yang  terkandung  dalam  eksekusi putusan di bidang perdata, yaitu 8 :
1. Eksekusi  hanya  dijalankan  terhadap  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( Inkract van gewijsde ) Oleh  kaena  eksekusi  merupakan  tindakan  paksa,  maka  hanya  ditujukan pada  putusan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Artinya terhadap putusan tersebut sudah tidak dapat diajukan upaya hukum biasa (banding  dan  kasasi),  akan  tetapi  masih  dapat  diajukan  upaya  huku  luar biasa  (yaitu  peninjauan  kembali).  Terhadap  putusan  yang  dimintakan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
2. Eksekusi dilakukan secara paksa
Apabila  terhadap  suatu  putusan  pihak  yang  kalah  perkara  berkenan menjalankan  (mencukupi)  isi  putusan  secara  sukarela,  maka  tidak diperlukan  tindakan  eksekusi.  Tindakan  eksekusi  baru  diperlukan  jika pihak  yang  kalah  tidak  mau  memenuhi  putusan  secara  sukarela.  Dalam kamus  hukum  Perdata  Indonesia-Belanda  dikatakan  bahwa  “ executie  of tenuitvoerlegging  reeds  dat  de  in  het  ongelijk  gestelde  partij  het  vonnis niet vrijwillig wil nakomen, zodat dit met behulp  van de openbare macht van hem moet worden afgedwongen” (eksekusi atau pelaksanaan putusan mengandung  arti  bahwa  pihak  yang  dikalahkan  tidak  mau  mentaati putusan  itu  secara  sukarela,  sehingga  putusan  itu  harus  dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum)”
3. Eksekusi hanya dilakukan terhadap putusan yang bersifat condemnatoir. Apakah  setiap  putusan  hakim  perlu  dieksekusi?  Tidak  semua  putusan hakim  dapat  dilaksanakan  dalam  arti  kata  yang  sebenarnya,  yaitu  secara paksa  oleh  pengadilan.  Hanya  putusan  condemnatoir  sajalah  yang  dapat dieksekusi.  Amar  (dictum)  dalam  suatu  putusan  hakim  terdiri  atas  dua bagian,  yaitu declaratif dan dispositif .  Bagian  yang  disebut declaratif merupakan penetapan mengenai hubungan hukum yang menjadi sengketa, sedangkan bagian dispositif berisi pernyataan mengenai hubungan hukum
6 Hukum Eksekusi Bidang Perdata, Prof.Dr.M.Khoidin,S.H.,M.Hum.C.N., Laksbang Justitia.Yogyakarta. 2019.h. 4
7 Khoidin, Op cit.hlm. 7
8 Khoidin, Op cit.hlm. 8
atau memberi hukuman yang bersifat mengabulkan atau menolak gugatan. Bagian  deklaratif  tidak  memerlukan  upaya  paksa  karena  hanya  memuat penetapan  mengenai  suatu  hubungan  hukum  yang  berlaku  sejak diucapkannya putusan, sedang bagian dispositif memerlukan upaya paksa (eksekusi)  jika  tidak  dipatuhi  oleh  pihak  yang  kalah  (tergugat)  karena bagian  ini  berisi  penghukuman.  Putusan  condemnatoir  adalah  putusan yang  berisi  penghukuman  kepada  pihakn  yang  kalah  (tergugat).  Putusan yang  amar  atau  diktumnya  tidak  mengandung  unsur  penghukuman  tidak dapat  dieksekusi  (non  eksekutabel).  Putusan  condemnatoir  pada umumnya  terjadi  pada  perkara  yang  bersifat  kontentius  (contentiosa). Perkara kontentius adalah perkara yang di dalamnya terdapat sengketa di antara  dua  pihak  (penggugat  dan  tergugat),  dimana  proses  pemeriksaan perkaranya  berlangsung  secara  contradiktoir  yakni  kedua  belah  pihak mempunyai  hak  untuk  menyangkal  atau  menyanggah  dalil-dalil  yang diajukan  oleh  pihak  lawan.  Ciri-ciri  suatu  putusan  bersifat  condemnatoir yaitu  jika di dalam dictum atau amar  putusannya  terdapat perintah untuk menghukum pihak yang kalah. Amar putusan yang bersifat condemnatoir biasanya dirumuskan dalam kalimat yang berbunyi :
- Menghukum atau memerintahkan penyerahan suatu barang,
- Menghukum  atau  memerintahkan  pengosongan  atas  sebidang  tanah atau rumah,
- Menghukum  atau  memerintahkan  untuk  melakukan  suatu  perbuatan tertentu,
- Menghukum  atau  memerintahkan  penghentaian  suatu  perbuatan  atau keadaan,
- Menghukum  atau  memerintahkan  untuk  melakukan  pembayaran sejumlah uang.
Sebuah  konsep  putusan  tidak  mempunyai  kekeuatan  sebagai  putusan
sebelum  diucapkan  oleh  para  hakim  di  depan  persidangan.  Oleh  karena  itu putusan  yang  diucapkan  di  persidangan  ( uitspraak )  tidak  boleh  berbeda  dengan yang  tertulis  ( vonnis ).  Putusan  hakim  mempunyai  tiga  macam  kekuatan,  yaitu kekuatan  mengikat,  kekuatan  pembuktian,  dan  kekuatan  eksekutorial  (untuk dilaksanakan).  Suatu  putusan  dimaksudkan  untuk  menyelesaikan  persengketaan dengan  menetapkan  hak  atau  hukumnya.  Untuk  merealisasikan  hak  dan  hukum dalam  suatu  putusan,  maka  putusan  hakim  harus  mempunyai  kekuatan eksekutorial.  Oleh  karena  itu  di  dalam  setiap  putusan  hakim  selalu  diberi  title eksekutorial,  yaitu  irah-irah  berupa  kalimat  yang  berbunyi  “ Demi  Keadilan Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa ”.  Jadi,  eksekusi  putusan  yang hakekatnya adalah realisasi kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang ada dalam putusan. 9
Kemudian selain itu penerapan adanya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya  ringan  tidak  hanya  ditujukan  dalam  pemeriksaan  perkara  di  depan persidangan sampai dijatuhkannya putusan oleh hakim, akan tetapi  juga  meliputi bagaimana putusan tersebut dilaksanakan terhadap pihak yang kalah. Pelaksanaan (eksekusi) putusan harus pula memperhatikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hanya saja dalam praktik peradilan  perdata yang terjadi selama  ini
9 Khoidin, Op cit.hlm. 19
eksekusi putusan tidak selamanya berjalan lancar, cepat dan biaya ringan. Setelah suatu putusan pengadilan dijatuhkan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, yang kadangkala  memakan  waktu  lama  dan  biaya  mahal,  ternyata  masih  timbul masalah lain yaitu eksekusi putusan mengalami hambatan.
Permasalahan  timbul  disaat  pihak  mantan  isteri  saat  ingin  mengajukan permohonan eksekusi terhadap nafkah anak yang belum terbayar pasca perceraian setelah  dia  begitu  mengetahui  tentang  besarnya  biaya  pelaksanaan  eksekusi,  dia menjadi  enggan.  Karena  memang  beberapa  pengaduan  yang  ada  jumlah  antara permohonan pemenuhan nafkah anak dengan biaya eksekusinya tidak sebanding, dalam  arti  masih  lebih  besar  nominalnya  biaya  eksekusi,  yang  padahal  sifat pemenuhan  nafkah  anak  sesuai  isi  dalam  putusan  akan  terus  dikenakan  setiap bulannya  selama  anak  tersebut  belum  dewasa  atau  mumayyis.  Sehingga  dengan adanya  kondisi  yang  demikian,  haruslah  menjadi  perhatian  bagi  pihak  peradilan untuk  menelaah  ulang  tentang  peraturan  yang  telah  ada,  dimana  peraturan  yang ada  haruslah  dapat  menjiwai  rasa  keadilan  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat, entah  tentang  putusan  hakim  yang  harus  ditinjau  kembali  ataukah  peraturan tentang proses eksekusi yang harus ditinjau ulang.

## Konsep  Hukum  Pembaharuan  Hukum  Agar  Pemenuhan  Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian
Adapun  pembaharuan  hukum  dalam  hal  perkara  pemenuhan  nafkah  anak, adalah sebagai berikut:
1. Menjaminkan  Harta  Benda  Milik  Ayah/  Mantan  suami  pasca  Terjadi Perceraian
Hakim  diharapkan  memasukkan  unsur  tentang  penjaminan  harta  milik mantan  suami  dalam  putusannya,  karena  bagaimanapun  juga  putusan  hakim akan  senantiasa  melekat  dan  mengikat  sampai  dengan  batas  usia  anak  yang ditentukan dalam putusan guna menerima nafkah dari ayahnya. Karena dalam eksekusi  nafkah  anak  sifatnya  berkelanjutan,  tidak  seperti  eksekusi  perdata lainnya,  maka  untuk  dapat  menjamin  terlaksananya  eksekusi  sukarela pembayaran nafkah dari seorang ayah kepada anaknya yang diberikan melalui mantan isterinya haruslah ada jaminan yang diberikan oleh ayah atau mantan suami  berupa  harta  benda  baik  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  sehingga apabila seorang ayah atau mantan suami tersebut tidak melaksanakan putusan pengadilan, mantan isteri bisa menjual barang yang dijaminkan tersebut.
2. Pelaksanaan Eksekusi Secara Cuma-Cuma atau Prodeo Selama ini yang dikeluhkan karena masalah biaya eksekusi yang lebih tinggi dari  gugatan  nafkah  anak  itu  sendiri.  Maka  adanya  pelaksanaan  eksekusi secara cuma-cuma atau prodeo menjadi salah satu alternative bagi kelompok yang tidak mampu secara ekonomi, hal tersebut sebagaiana dinyatakan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di pengadilan yang pada  pokoknya  bahwa  yang  menadapatkan  layanan  pembebasan  biaya perkara  adalah  bagi  mereka  yang  tidak  mampu  dengan  dibuktikan  dengan surat keterangan tidak mampu/ miskin.

## PENUTUP
Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  kelalaian  pembayaran  nafkah  anak pasca  perceraian,  dan  itu  berasal  dari  faktor  personal  yang  dalam  hal  ini  adalah mantan suami, bagaimanapun juga walaupun telah terjadi perceraian antara suami isteri  yang  terdapat  anak,  kewajiban  seorang  suami  terhadap  anak  adalah  tetap dilaksanakan, meskipun keberadaan anak dibawah asuhan mantan isteri.
Bentuk  gagasan  atau  pembaharuan  hukum  harus  ada,  yang  diantaranya bahwa  dalam  putusan  hakim  terkait  nafkah  anak  harus  mengikutkan  penjaminan berupa  harta  dari  mantan  suami/ayah  sang  anak,  kemudian  tentang  permohonan eksekusi  terkait  masalah  nafkah  anak  seharusnya  ada  aturan  tentang  biaya prodeo/cuma-Cuma.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul Wahab, Sholichin, dkk, Masa Depan Otonomi Daerah, Jakarta,2002 Ahmad  Zaenal  Fanani,  Berfilsafat  Dalam  Putusan  Hakim  (Teori  dan  Praktik),
CV.Mandar Maju,Bandung.2014
Ahmad Warson Munawir, Kamus Al Munawir, Yogyakarta: Pondok Pesantern Al Munawir,1984
Baswir, Revirson, Akuntansi Pemerintah Indonesia, (yogyakarta, 2000),
Bogdan  dan  Taylor  dalam  Lexy  J  Moleong,  Metode  Penelitian  Kualitatif, bandung,2000,
Edy  Ikhsan,  Beberapa  Catatan  Tentang  Konvensi  Hak  Anak,  Sumatera  Utara:
USU Digital Library,2002),
M.Khoidin,  Hukum  Eksekusi  Bidang  Perdata,  Laksbang  Justitia.Yogyakarta. 2019.
M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta.1999.
Mukti  Arto, Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018
Mukti Arto, Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan, 2017 Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung, 1988
Rum  Nessa,  Membumikan  Hukum  Acara  Peradilan  Agama  di  Indonesia,    UII Press.Yogyakarta, 2016,
Sadjijono,  Hukum  antara  Sollen  dan  Sein,  Ubhara  Press  &  LaksBang Pressindo.Surabaya. 2019.
Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, Alfa Beta,Bandung, 1997, Suharsini Arikunto,  Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, Jakarta,1988 Tim  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Malang,  Pedoman  Penulisan Hukum, Malang, 2007 Diknas. Kamus bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,2002).

## Perundang-Undangan
Undang-undang  Peradilan  Agama,  Undang-undang  RI  No.  50  Tahun  2009, Perubahan  Kedua  atas  Undang-undang  RI  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama, (Jakarta:Asa Mandir,2010),
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Grahamedia Press

## Media Cetak
Legality,ISSN: 2549-4600,vol.25,No.1, Maret 2017-Agustus 2017 Majalah Peradilan Agama, edisi 9 Juni 2016

## Media Elektronik
https://www.google.com/search?q=pengertian+hukum,  diakses  pada  tanggal  24 Juni 2020 http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli  diakses pada tanggal 24 Juni 2020