## Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin
Sebagai Upaya Menutup Malu Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg.)
3 Musyfikah Ilyas , 2 Hartini Tahir , 1 Iffah Annisa Faulia
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 123 com . gmail @ 6 iffahxnsa Email:

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  bagaimana  Pertimbangan  Hakim  terhadap  Permohonan Dispensasi  Kawin sebagai Upaya Menutup Malu akibat Hamil di  Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan  Agama  Kelas  1B  Sengkang  Nomor  1/Pdt.P/2020/PA.  Skg  Persepektif  Hukum Islam)”.  Dari  pokok  masalah  penulis  merumuskan  beberapa  sub  masalah,  yaitu:  Bagaimana proses pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sengkang? Bagaimana aspek- aspek positif dan  negatif  dalam ketentuan pemberian dispensasi perkawinan akibat hamil di luar  nikah?  dan  Bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  mengabulkan  perkara  dispensasi kawin  akibat  hamil  di  luar  nikah  pada  nomor  perkara  1/Pdt.P/2020/PA.  Skg  Perspektif Hukum Islam?  Jenis penelitian ini merupakan penelitian (field research) penelitian lapangan atau  bisa  disebut  dengan  penelitian  kualitatif,  penelitian  lapangan  dilakukan  dengan  metode observasi,  wawancara,  serta  menggambarkan  fakta-fakta  yang  terjadi  dilapangan.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin  akibat hamil di luar nikah, Majelis Hakim tentu mendasarkan pertimbangannya pada kaidah-kaidah hukum  Islam,  salah  satunya  adalah  bahwa  apabila  dipertautkan  antara  mengambilkan kemashlahatan  atau  menolak  kemudharatan  maka  tentu  menolak  kemudharatan  lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Implikasi dari penelitian ini yakni, orang tua agar lebih memperhatikan anak-anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan masyarakat  hendaknya  lebih  sadar  dan  mengerti  adanya  hukum  yang  berlaku  di  negara  ini agar terwujud suatu perkawinan yang bahagia dan sejahtera.
Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Hamil di Luar Nikah, Hukum Islam.

## Abstract
This  research  discusses  how  the  Judge's  Consideration  of  the  Application  for  Marriage Dispensation  as  an  Effort  to  Cover  Shame  due  to  Pregnancy  Out  of  Wedlock  (Study  of  the Decision  of  the  Sengkang  Class  1B  Religious  Court  Number  1/Pdt.P/2020/PA.Skg Perspective  of  Islamic  Law)".  From  the  main  problem,  the  writer  formulates  several  sub- problems,  namely:  What  is  the  process  of  applying  for  a  marriage  dispensation  at  the Sengkang  religious  court?  What  are  the  positive  and  negative  aspects  in  the  provision  of marriage  dispensation  due  to  pregnancy  out  of  wedlock?  and  How  is  the  judge's consideration in granting a marriage dispensation case due to pregnancy out of wedlock on case number 1/Pdt.P/2020/PA.Skg Perspective of Islamic Law? This type of research is field research or can be called qualitative research, field research is carried out using the method
Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menutup Malu Akibat Hamil Di Luar Nikah
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg.)
Iffah Annisa Faulia, Hartini Tahir, Musyfikah Ilyas
of  observation, interviews, and describes the facts that occur in the field. The results of  this study  indicate  that  in  granting  the  application  for  dispensation  for  marriage  due  to pregnancy  out  of  wedlock,  the  Panel  of  Judges  certainly  bases  its  considerations  on  the principles  of  Islamic  law,  one  of  which  is  that  if  it  is  linked  between  taking  benefit  or rejecting harm, then rejecting harm takes precedence over taking benefit. The implication of this  research  is  that  parents  should  pay  more  attention  to  their  children  so  that  unwanted things do not happen. And people should be more aware and understand the laws that apply in this country in order to realize a happy and prosperous marriage.
Keywords: Dispensation for Marriage, Pregnant Out of Wedlock, Islamic Law.

## A. Pendahuluan
Ikatan  perkawinan  dalam  Islam  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  sakral  dan  memiliki tujuan  esensial  untuk  mewujudkan  rumah  tangga  yang sakinah  mawaddah  wa  rahmah . Pernikahan tidak hanya didasarkan pada keinginan tetapi juga pada cinta untuk mencapai kedamaian, ketenangan dan kasih sayang antara suami dan istri. Dan juga, dalam nuansa ukhuwah  Islamiyah,  untuk  menjalin  ikatan  persaudaraan  antara  keluarga  kedua  belah pihak . 1 Perkawinan  merupakan  perkara  hukum  yang  sangat  penting  dan  memiliki berbagai  implikasi  hukum  bagi  masyarakat,  sehingga  hukum  mengatur  secara  rinci masalah  perkawinan  ini. 2 Islam  memandang  pernikahan  sebagai  bentuk  yang  luhur  dan sakral  berarti  beribadah,  pernikahan  salah  satu  bentuk  ibadah  terpanjang  dengan  cara menjalankan  sunnah  Rasulullah  dan  membentuk  sebuah  keluarga  yang  kekal,  bahagia dengan  dasar  ikhlas  dan  tanggung  jawab  untuk  mencapai  tujuan  pernikahan,  sakinah, mawaddah,  warahmah. 3 Untuk  dapat  membangun  keluarga  atau  rumah  tangga  yang kekal,  bahagia,  dan  sejahtera,  perlu  adanya  ikatan  batin  antara  suami  istri  yang  sangat
1 Muhammad  Asmawi, Nikah  Dalam  Perbincangan  dan  Perbedaan (Cet  I;  Yogyakarta:  Darussalam, 2018), h. 19.
2 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata (Cet. II; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), h. 10.
3 Andi Husnul dan Patimah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci Di Kalangan Masyarakat”, Jurnal Qadauna Vol. 2 No. 2 (April 2021). h. 362.
Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menutup Malu Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg.)
Iffah Annisa Faulia, Hartini Tahir, Musyfikah Ilyas
kuat, sehingga diperlukan kerjasama agar tidaki terjadi pertikaian dalam rumah tangga. 4 Sebagai  negara  yang  berdasarkan  Pancasila  sila  pertama,  yaitu  Ketuhanan  Yang  Maha Esa,  maka  perkawinan  mempunyai  hubungan  yang  erat  sekali  dengan  agama,  sehingga perkawinan  bukan saja  mempunyai unsur  lahir atau jasmani, tetapi  juga  memiliki unsur batin atau rohani yang memiliki peran penting. Menikah merupakan sunnatullah, sunnah para rasul dan merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah saw. 5
Allah  swt.  memerintahkan kaum  muslimin agar  menikah, seperti disebutkan dalam QS. An-Nur/24: 32.
اَبِع  ْنِم  َنْي ِحِلّٰصلا َو ْمُكْنِم ى ٰماَيَ ْلْا اوُحِكْنَا َو ُكِد ِا َو ْم ْمُكِٕىۤاَم َقُف ا ْوُن ْوُكَّي  ْنِا ُمِهِنْغُي َءۤا َر هِف  ْنِم ُ ّٰاللّٰ ٌمْيِلَعٌعِسا َوُهّٰللا َو
Terjemahnya:
Dan  nikahkanlah  orang-orang  yang  masih  membujang  di  antara  kamu,  dan juga  orang-orang  yang  layak  (menikah)  dari  hamba-hamba  sahayamu  yang laki-laki  dan  perempuan.  Jika  mereka  miskin,  Allah  akan  memberi kemampuan  kepada  mereka  dengan  karunia-Nya.  Dan  Allah  Maha  luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. 6
Pernikahan sesungguhnya merupakan hak asasi bagi setiap manusia dan merupakan salah satu  peristiwa  penting  dalam  kehidupan  manusia  karena  pernikahan  merupakan  awal terbentuknya  keluarga  baru  yang  didambakan  oleh  banyak  orang  untuk  mengarungi hidup  yang  dipenuhi  kebahagiaan,  cinta  dan  kasih  sayang. 7 Pernikahan  mempunyai kedudukan  yang  sangatlah  penting,  sebab  adanya  pernikahan  terbentuklah  ikatan  lahir batin yang secara resmi antara dua jenis kelamin yang berbeda, perempuan dengan laki- laki  dalam  ikatan  suami  istri  menjadi  satu  keluarga. 8 Islam  dalam  mengatur  hubungan
4 Abdul  Halim  Talli,  Implementasi  Tugas  dan  Fungsi  Badan  Penasihat  Pembinaan  dan  Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa, Jurnal Al-Qadau, Vol. 6, No. 2 (Desember 2019), h.134.
5 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2016), h. 28
6 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009)
7 M. Tahir Maloko dan Arif Rahman, “Mengatasi Kejenuhan Suami Istri Perfektif Ulama Mazhab”, Jurnal Mazahibuna Vol. 2, No.2 (2022), h. 231.
8 Muhammad Saleh Ridwan, Pernikahan Dibawah Umur(Dini), Jurnal Al-Qadau, Vol. 2, No. 1 (Juni 2015. h.15.
Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menutup Malu Akibat Hamil Di Luar Nikah
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg.)
Iffah Annisa Faulia, Hartini Tahir, Musyfikah Ilyas
pernikahan  sangat  amat  teliti  dan  terperinci  agar  nantinya  pernikahan  dapat  membawa umat  manusia  hidup  dalam  keharmonisan  sesuai  dengan  apa  yang  sudah  menjadi kedudukannya yakni sangat mulia diantara makhluk Allah yang lain. 9
Langkah-langkah  menuju pernikahan  membutuhkan kematangan  fisik dan  mental.  Asas kedewasaan berarti bahwa calon suami istri harus dewasa secara fisik maupun mentalnya dalam  menyelesaikan  pernikahan  guna  mencapai  maksud  dari  pernikahan  yang  mulia. Kedewasaan  dilihat  dari  bagaimana  kondisi  fisikdan  mentalnya  pada  pasangan  di  masa depan.
Fenomena  yang terjadi  justru banyaknya terjadi perkawinan anak  yang  masih  di  bawah umur  sekalipun  telah  diberi  batasan  oleh  Undang-Undang,  hal  ini  disebabkan  karena berbagai  faktor  penyebab,  salah  satunya  karena  telah  hamil  sebelum  menikah. Banyaknya pasangan usia muda yang sudah terlanjur melakukan mendesak untuk segera melangsungkan perkawinan sekalipun calon suami atau calon istri masih dibawah umur. Kebolehan  bagi  wanita  hamil  untuk  melangsungkan  perkawinan  berkenaan  dengan tradisi budaya dat istiadat di Indonesia yang masih menganggap tabu apabila ada seorang wanita dan tidak mempunyai suami, tidak sedikit orangtua mengusir anak gadisnya yang hamil di luar nikah. Hukum agama adalah sumber ajaran pokok yang merupakan bagian integral terhadap  hukum,  nasional  seseorang  menikah tentunya  ingin  memiliki keluarga sakinah akan tetapi banyak akhir-akhir ini pernikahan yang berakhir bercerai. 10 Tuntutan bagi  terjadinya  perubahan  hukum  mulai  timbul  ketika  adanya  kesenjangan  diantara keadaan,  hubungan  dan  peristiwa  dalam  masyarakat  dengan  pengaturan  hukum  yang berlaku in. 11

## B. Metode Penelitian
Penelitian  menggunakan  jenis  penelitian  empiris,  atau  disebut  juga  penelitian  lapangan
9 Muhammad Sabir, “Pernikahan Via Telpon”, Jurnal Al-Qadau Vol. 2 No. 2 (2015), h. 198.
10 Supardin, Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan , (Cet. 4; Makassar: Alauddin University Press, 2020) h. 18.
11 Fatimah Halim, “ Hukum dan perubahan sosial”, Al-daulah Vol. 4 No. 1 (Juni 2015), h. 112.
Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menutup Malu Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg.)
Iffah Annisa Faulia, Hartini Tahir, Musyfikah Ilyas
(field research) yang mengkaji tentang bagaimana ketentuan hukum yang sesuai dan apa yang  sebenarnya  terjadi  di  masyarakat. 12 Penelitian  ini  menyoroti  Pertimbangan  hakim mengabulkan  permohonan  dispensasi  kawin  akibat  hamil  di  luar  nikah  pada  nomor perkara 1/Pdt.P/2020/PA.Skg. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian  ini  yaitu  Wawancara  yakni  salah  satu  dari  beberapa  teknik  dalam mengumpulkan  informasi  atau  data.  Wawancara  merupakan  salah  satu  dari  beberapa teknik dalam mengumpulkan berbagai macam info yang dibutuhkan. Slamet mengatakan wawancara  merupakan  metode  yang  digunakan  untuk  memperoleh  informasi  melalui kegiatan  interaksi  sosial  antara  peneliti  dan  mahasiswa. 13 Observasi  merupakan  teknik pengumpulan  data  yang  dimana  data  tersebut  diperoleh  dari  hasil  penelitian  tentang obyek penelitian yang sedang dilakukan. Observasi merupakan proses yang kompleks, di mana mencakup proses biologis dan psikologis yang dilakukan oleh panca indera. 14 Dan dokumentasi  ialah  sumber  data  yang  digunakan  untuk  menyempurnakan  penyelidikan, termasuk  sumber  bertulis,  filem,  imej,  dan  karya  monumental  yang  memberikan maklumat  dalam  perjalanan  penyelidikan. 15 Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan metode  hukum  empiris,  adapun  pendekatan  penelitian  yang  peneliti  gunakan  adalah pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Proses  Pengajuan  Permohonan  Dispensasi  Nikah  di  Pengadilan  Agama Sengkang
Seseorang  yang  ingin  menikah  tetapi  harus  mendapat  persetujuan  pengadilan berdasarkan  UU  Perkawinan  RI  No.  1  Tahun  1974.  Jika  seorang  anak  di  bawah
12 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika:2002), h. 15.
13 Fandi Rosi Sarwo Edi, “Teori Wawancara Psikodiagnostik ” (Cet. I; Yogyakarta: Leutikaprio, 2016), h. 1-2.
14 Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1986), h. 172.
15 Muh. Fitrah dan Luthfiyah, Metode Penelitian (Sukabumi: CV Jejak, 2017), h. 74.
Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menutup Malu Akibat Hamil Di Luar Nikah
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg.)
Iffah Annisa Faulia, Hartini Tahir, Musyfikah Ilyas
umur  mendaftarkan  perkawinannya  ke  KUA,  KUA  menolak  perkawinan  tersebut dan  dikeluarkannya  surat  untuk  memberitahukan  bahwa  terdapat  penolakan. Sehingga  orang  tersebut  mengajukan  permohonan  dispensasi  kawin  ke  Pengadilan Agama.  Pemohon  merupakan  orang  tua  dari  individu  yang  mencoba  untuk melakukan  pernikahan  di  bawah  umur.  Pernikahan  yang  dibawah  umur  terdapat dampak yang negatif dan menimbulkan permasalahan yang baru. Pertama suami dan istri yang telah  menikah dibawah umur rawan bakal terjadinya perceraian. Sebelum menikah  calon  suami  istri  harus  mempersiapkan  mental  dari  segi  lahir  dan  batin, termasuk  di  dalamnya  kematangan  umur.  Kedua  dari  kesehatan  reproduksi  biasa terjadi kematian pada anak dan ibu. 16
Manajemen  perkara  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pejabat pengadilan  yang  masing-masing  bertanggung  jawab  mengelola  penanganan  suatu perkara,  meliputi  tata  cara  penerimaan  perkara,  pembiayaan  perkara,  pengajuan perkara, dan penyelesaian perkara.
Untuk  memulai  dan  menyelesaikan  pemeriksaan  persengketaan  perkara  di Pengadilan Agama yang terjadi di antara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada Pengadilan. Apabila salah  satu  pihak  mengajukan  permintaan  pemeriksaan,  selama  sengketa  tidak meminta  pengadilan  untuk  menanganinya  maka  pengadilan  tidak  berhak  ikut campur dalam mengadili dan pengadilan tidak bisa berbuat apa-apa.
“Pada  dasarnya  mengajukan  permohonan  nikah  sama  dengan  mengajukan permohonan  nikah  pada  umumnya,  hanya  saja  dasar  pengajuan  permohonan  nikah adalah  surat  pemberitahuan  penolakan  dari  KUA.  Proses  pendaftarannya  adalah
16 Muh  Jamal  Jamil,  “ Analisis  Pertimbangan  HakimTerhadap  Perkawinan  Dini  Pasca  Becana  Alam (Studi Kasus di Pengedilan Agama Kota Palu Kelas I A)” Qadauna, Volume 2 Edisi Khusus , (Oktober, 2021) hlm. 702-714.
Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menutup Malu Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg.)
Iffah Annisa Faulia, Hartini Tahir, Musyfikah Ilyas
Anda  akan  melewati  beberapa  tabel,  Tabel  I  ,  Tabel  II,  dan  Kasir.  Setelah pendaftaran  dan  pembayaran  biaya  perkara,  akan  dikeluarkan  surat  panggilan  dan dipanggil  oleh  panitera  di  alamat  permohonan.  Pada  hari  itu,  permohonan menghadirkan calon pengantin, dokumen pendukung, dan dua saksi. Setelah sidang, majelis  hakim  yang  memeriksa  kasus  akan  mengizinkan  atau  menolak  permintaan dispensasi perkawinan tersebut” 17
Berikut adalah tata cara pengajuan untuk memohon pernikahan yaitu:
1. Datang dan mendaftar ke kantor Pengadilan Agama Sengkang.
Pemohon pertama-tama pergi ke area informasi dan menjelaskan cara mengajukan kasus dan menulis surat.
2. Meja I
Dibuat  dan  ditandatangani  oleh  pemohon. Selanjutnya  di  meja  I  akan  menaksir besarnya  panjar  biaya  perkara  dan  menuliskannya  pada  surat  kuasa  untuk  membayar (SKUM).  J umlah  setoran  perkara  diperkirakan  harus  cukup  untuk  menyelesaikan perkara. Pemohon menyerahkan formulir permohonan dan SKUM.
3. Kasir, pemohon  menyerahkan  formulir permohonan dan SKUM. Kasir kemudian menerima  uang,  mencatat  perkara,  menandatangani  nomor  perkara  dan  bukti pembayaran,  memberikannya  kepada  SKUM,  dan  mengirimkan  aplikasi  dan SKUM kembali ke pemohon.
4. Meja II
Pemohon  selanjutnya  akan  ditampilkan  pada  Meja  II  dengan  mengajukan permohonan  dan  SKUM  yang  dibayarkan,  kemudian  dengan  menyerahkan  Meja II.
a. Harap  lampirkan  nomor  yang  sesuai  dengan  nomor  yang  diberikan  oleh kasir ke formulir aplikasi.
17 Syarifuddin, S.H.I, Pegawai Pengadilan Agama Sengkang, Wawancara , Sengkang, 7 April 2022.
Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menutup Malu Akibat Hamil Di Luar Nikah
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg.)
Iffah Annisa Faulia, Hartini Tahir, Musyfikah Ilyas
b. Menyerahkan satu  lembar surat permohonan  yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon. 18
5. Ketua  Pengadilan  Agama  Sengkang  memeriksa  berkas  dan  membentuk  PMH (Penetapan Majelis Hakim).
6. Panitera  menunjuk  seorang  panitera  siding  dan  menyerahkan  berkas permohonan/gugatan kepada Majelis.
7. PMH  (Penetapan  Majelis  Hakim)  menyiapkan  PHS  (Putusan  Hari  Sidang),  dan melakukan  pemanggilan  kepada  yang  terlibat  dengan  melalui  pengadilan  dan mendengarkan perkara.

## 8. Meja III
Menerima  berkas  dari  majelis  hakim,  menginformasikan  para  pihak  tentang keputusan  pihak  jurusita,  memberitahu  Meja  II  dan  kasir  tentang  kewajiban, menentukan kewenangan hakim, dan membuat salinan putusan kepada penggugat dan sejenisnya kepada panitera muda yang mengirim dan menyerahkan berkas.
9. Panitera  baru  pemohon  mencatat,  melakukan  pelaporan  juga  melakukan pengarsipan kasusnya
“Dalam  memohon  Dispensasi  pernikahan  yang  telah  dilakukan  pengajuan  maka wajib  lolos  dalam  syarat  administratif  dalam  memohon  untuk  kasus  dispensasi pernikahan yang terdiri dari:
a. Surat permohonan;
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orangtua/wali;
c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
d. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  atau  Kartu  Identitas  Anak dan/atau akta kelahiran anak;
e. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri;
f. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat  keterangan  masih sekolah dari sekolah anak. 19
18 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 61
Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menutup Malu Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg.)
Iffah Annisa Faulia, Hartini Tahir, Musyfikah Ilyas
2. Aspek-Aspek  Positif  dan  Negatif  dalam  Ketentuan  Pemberian  Dispensasi Perkawinan Akibat Hamil di Luar Nikah
Berdasarkan  hasil  wawancara  pada  Pengadilan  Agama  Kota  Sengkang  mengenai Dispensasi  Kawin  akibat  Hamil  Di  Luar  Nikah,  penulis  melakukan  wawancara langsung dengan seorang hakim  yang  menangani  kasus perkawinan di  bawah umur yaitu Ibu Helvira, S.H.I.
Dalam  wawancara  tersebut  bahwa  Hakim  Ibu  Helvira  mempunyai  dasar  aspek positif dan negatif saat memberikan dispensasi pernikahan akibat hamil di luar nikah yaitu menutupi aib keluarganya dalam bahasa bugis disebut massampo siri’.
“Pertama  aspek  positifnya  yaitu  masampo  siri’  di  budaya  kita  sendiri  (bugis) masalah massampo siri, isampoi siri’na keluarga karena kalau ada anak yang hamil di  luar  nikah  dan  mau  melangsungkan  pernikahan  artinya  bagi  kita  ini  orang  bugis seperti  mencoret  aib  di  keluarga.  Nah  ketika  misalnya  kita  mengabulkan permohonan  dispensasi  nikah  anak  di  bawah  umur  maka  itu  sama  saja  hakim mempertimbangkan masalah aib di keluarganya.”
Maksudnya  apabila  tidak  disegerakan  menikah  akan  membuat  keluarga  tersebut malu  dan  dipandang  rendah  dalam  masyarakat  karena  perilaku  hamil  di  luar  nikah merupakan salah satu perilaku yang hina yang disebabkan oleh perbuatan zina. Oleh karena itu, ia harus segera menikah untuk menghilangkan atau menyembunyikan aib keluarganya.  Perkawinan  di  bawah  umur  karena  hamil  di  luar  nikah  dianggap memalukan untuk dihindari, tetapi membantu generasi muda untuk menghindari hal- hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini perkawinan merupakan suatu hal yang amat penting  dalam  kehidupan  untuk  melanjutkan  keturunan,  apalagi  hal  ini  dianggap sesuatu  hal  yang  sangat  sakral. 20 Bagi  warga  negara  yang  telah  disahkan  oleh
19 Syarifuddin, S.Hi (48 tahun), Pegawai Pengadilan Agama Sengkang, Wawancara , Sengkang, 7 April 2022
20 Zulfahmi Alwi, “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabbollo dalam Adat Perkawinan Bugis”, Qadauna, Volume 2 Nomor 2, (Desember, 2021), hlm. 104-116.
Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menutup Malu Akibat Hamil Di Luar Nikah
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg.)
Iffah Annisa Faulia, Hartini Tahir, Musyfikah Ilyas
Pemerintah  diatur  sedemikian  rupa  sehingga  orang  yang  akan  melangsungkan pernikahan diharapkan telah siap  baik secara  fisik dan  mental  maupun kemampuan berfikir. 21
Aspek  negatifnya  yaitu  dapat  menimbulkan  pandangan  masyarakat  bahwa membolehkan  perzinaan.  Dengan  mengabulkan  bisa  membuat  masyarakat beranggapan bahwa hami di luar nikah salah satu perbuatan yang dibolehkan.
3. Pertimbangan  Hakim  dalam  Mengabulkan  Perkara  Dispensasi  Kawin  Akibat Hamil Di Luar Nikah pada Nomor Perkara 1/Pdt.P/2020/PA.Skg.
Dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah khususnya pada  nomor  perkara  1/Pdt.P/2020/PA.Skg,  Hakim  Pengadilan  Agama  Sengkang merumuskan penetapannya berdasarkan beberapa pertimbangan selain pertimbangan alat bukti. Pertimbangan-pertimbangan tersebut dilihat dari  berbagai  segi  yaitu dari segi hukum, sosial, dan moral/agama.
Pert ama ,  Pertimbangan  hakim  dalam  mengabulkan  dispensasi  kawin  khususnya nomor  perkara  1/Pdt.P/2020/PA.Skg  dilihat  dari  segi  hukum  sebagaimana  dalam wawancara pada Hakim Pengadilan Agama Sengkang khususnya Ibu Helvira:
“Pertimbangannya  dari  segi  hukum  berkaitan  dengan  tidak  adanya  halangan  untuk menikah antara anak pemohon dengan calon suami anak pemohon.” 22
Pertimbangan  tersebut  mengacu  kepada  perundang-undangan  yang  berkaitan, pertimbangan  yang  digunakan  oleh  Hakim  Pengadilan  Agama  Sengkang  dalam penetapan dispensasi kawin akibat hamil  sudah sesuai dengan aturan hukum positif yang  berlaku  yaitu,  mengacu  pada  Pasal  8  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan. Serta kebolehan kawin hamil antara wanita yang sedang hamil di  luar  nikah  dengan  laki-laki  yang  menghamilinya,  selain  itu  untuk  memberikan
21 Patimah Halim, Farhdiba Rahma Bachtiar, “Peran Program Studi Dalam Mengatasi Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep”, Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 7, No.
2 (Desember 2020), h. 45-56.
22 Helvira, S.H.I (42 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sengkang, Wawancara, Sengkang, 7 April 2022
Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menutup Malu Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg.)
Iffah Annisa Faulia, Hartini Tahir, Musyfikah Ilyas
kemaslahatan serta kebaikan bagi janin atau bayi yang sedang dikandung oleh anak pemohon.
Kedua, Pertimbangan  hakim  dari  segi  sosial  yaitu  berkaitan  dengan  keadaan  anak pemohon  yang  sudah  terlanjur  hamil  di  luar  nikah.  Apabila  kedua  pasangan  calon mempelai  tersebut  tidak  segera  dinikahkan  dikhawatirkan  akan  terus  larut  dalam perbuatan  zina  yang  dilarang  oleh  Islam  dan  menimbulkan  keresahan  dalam masyarakat. Hal  ini dikarenakan perbuatan  itu  bertentangan dengan  nilai-nilai  serta norma yang ada dalam masyarakat. Selain itu, keluarga pemohon tersebut malu dan dipandang  rendah  oleh  masyarakat  karena  hamil  di  luar  nikah  salah  satu  perbuatan yang  hina.  Maka  dinikahkanlah  calon  mempelai  agar  menutup  aib  keluarganya. Hakim  Pengadilan  Agama  Sengkang  dalam  memeriksa  permohonan  dispensasi kawin  dengan  alasan  calon  pengantin  wanita  telah  hamil,  kebanyakan  memberikan kontribusi pertimbangan hukum sebagaimana pada penetapan nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada hakim yang  ada  di  Pengadilan  Agama  Sengkang,  khususnya  Ibu  Helvira,  mengemukakan bahwa:
“Di samping pertimbangan normatif ada yang namanya pertimbangan budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat, adat istiadat yang hidup dan kemudian menjadi acuan  moral  bagi  lingkungan  sosial.  Nah  itu  menjadi  salah  satu  pertimbangannya, dan  biasanya  disebut sosial  justice .  Kalau  misalnya  ada  aturan-aturan  yang  tidak tertulis  di  dalam  masyarakat  itu  bisa  dijadikan  pertimbangan  bahwa  di  masyarakat bugis  mereka  sangat  menganut  yang  namanya massampo’  siri (menutup  malu).
Tallau siri’na tapi mappakasiri-siri sebenarnya.” 23
Siri yang  menjadi  pijakan  hakim  dalam  pertimbangan  mengabulkan  permohonan Dispensasi  Kawin  karena  alasan  hamil  di  luar  nikah,  yang  dimana  yang  sangat prinsipil di kalangan masyarakat Bugis-Wajo. Siri merupakan pandangan hidup yang dapat  meningkatkan  harkat  dan  martabat  baik  sebagai  makhluk  individu  maupun makhluk  sosial  karena  siri  diidentikkan  dengan  manusia.  maka  Siri  adalah  cara hidup dengan tujuan dapat terjadi peningkatan harkat dan martabat bagi individunya
23 Helvira, S.H.I (42 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sengkang, Wawancara, Sengkang, 7 April 2022.
Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menutup Malu Akibat Hamil Di Luar Nikah
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg.)
Iffah Annisa Faulia, Hartini Tahir, Musyfikah Ilyas
ataupun  dengan  status  sebagai  makhluk  sosial.  Padahal  inti  dari  suatu  pernikahan memiliki  keluarga  sakinah.  Keluarga  sakinah  adalah  keluarga  yang  dibina  atas pernikahan  yang  sah,  mampu  hajat  hidup  spritual  dan  material  secara  layak  dan seimbang  diliputi  Dapat  dikatakan  bahwa  sebuah  pernikahan  merupakan  awal  dari pembentukan  karakter  individu  dan  masyarakat.  Sehingga,  tidak  salah  bila pernikahan harus diatur agar memenuhi fungsi-fungsi tersebut dengan baik. 24
Ditambah  lagi  dengan  keadaan  calon  istri  dari  anak  pemohon  tersebut  telah  hamil dan jika tidak dinikahkan maka akan lahir anaknya nanti dalam kondisi tidak punya ayah, sehingga keadaan tersebut dapat dikatakan suatu hal yang darurat untuk segera dinikahkan. Pemberian dispensasi karena hamil di luar nikah sangat diperlukan bagi pemohon  untuk  merelakan  anaknya  yang  sedang  hamil  karena  ada  jiwa  di  dalam kandungan  ibu  untuk  mencegah  terjadinya  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  karena tekanan  mental  yang  mungkin  dialami  ibu  hamil  jika  tidak  segera  menikah,  atau bahkan mencegah depresi ibu muda yang hamil.
Ketiga, pertimbangan  hakim  dari  segi  moral/agama.  Jika  dilihat  dari  segi moral/agama  keadaan  anak  pemohon  yang  terlanjur  hamil  di  luar  nikah,  maka menikahkan anak tersebut secepatnya merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya  kemudaratan  yang  berkepanjangan,  baik  bagi  anak  pemohon  dan  calon suaminya, keluarga besar pemohon, maupun anak yang sedang dikandung oleh anak pemohon.
Menimbang,  bahwa  dispensasi  kawin  yang  diberikan  Pengadilan  Agama  Sengkang kepada  pencari  keadilan  adalah  untuk  menghindari  terjadinya  muhdarat  yang  lebih besar  daripada  maslahatnya.  Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  Hakim  Pengadilan Agama Sengkang khususnya Ibu Helvira mengatakan bahwa:
“Jelas  sekali  pertimbangan  hakim  itu  didasari  oleh  kaidah-kaidah  islam,  bahwa ketika ada kerusakan seperti itu kita harus selesaikan terlebih dahulu untuk mencapai kebaikan, jadi menutup hal-hal yang berbaur rusak itu lebih didahulukan.” 25
24 Hartini,  “ Relevansi  Kafa’ah  Perspektif  Adat  dan  Agama  dalam  Membina  Rumah  Tangga  yang Sakinah”, Qadauna Volume 1 Nomor 2 (April 2020), hlm.2.
25 Helvira, S.H.I (42 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sengkang, Wawancara, Sengkang, 7 April 2022.
Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menutup Malu Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg.)
Iffah Annisa Faulia, Hartini Tahir, Musyfikah Ilyas
Lebih  lanjut  lagi,  hakim Ibu Heriyah  juga  menjelaskan di dalam  wawancara online yang mengatakan bahwa:
“Dalam  mengabulkan  permohonan  dispensasi  kawin,  Majelis  Hakim  tentu mendasarkan  pertimbangannya  pada  kaidah-kaidah  hukum  Islam,  salah  satunya adalah  bahwa  apabila  dipertautkan  antara  mengambilkan  kemashlahatan  atau menolak  kemudharatan  maka  tentu  menolak  kemudharatan  lebih  diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.” 26
Dispensasi perkawinan pada kasus hamil di luar nikah nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg. yang  telah  dikabulkan  apabila  tidak  dikabulkan  dikhawatirkan  akan  melakukan tindakan-tindakan  negatif  lainnya.  Kaidah  ini  sudah  menjadi  salah  satu  dalil  dalam pertimbangan  hukum  majelis  hakim  untuk  mengabulkan  perkara  permohonan dispensasi  kawin,  khususnya  dalam  kasus  dispensasi  kawin  dikarenakan  calon pengantin  wanita  telah  hamil,  meskipun  disaat  yang  bersamaan  hakim mengesampingkan  faktor  kemaslahatan  lain  yaitu  menunggu  anak  tersebut  cukup umur untuk menikah baik untuk alasan kedewasaan fisik ataupun kematangan psikis. Analisis  terhadap  pertimbangan  hakim  dalam  penetapan  dispensasi  kawin  dalam permohonan  yang  dikabulkan  dengan  mempertimbangkan  kemaslahatan,  yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut  maka  akan  dikhawatirkan  terjadi  perbuatan-perbuatan  yang  melanggar norma  agama  dan  peraturan  yang  berlaku.  Jadi  dengan  pemberian  dispensasi perkawinan terhadap pasangan mempelai yang di bawah umur dapat menghindarkan pasangan  mempelai  dari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  dengan  kata  lain  dispensasi terhadap  perkawinaan  di  bawah  umur  dapat  memberikan  kemaslahatan  (manfaat) yang besar dan lebih baik daripada tidak diberikan dispensasi.

## D. Penutup
Dari  hasil  penelitian  mengenai  dispensasi  kawin  akibat  hamil  di  luar  nikah  khususnya pada  nomor  perkara  1/Pdt.P/2020/PA.Skg,  maka  penulis  dapat  menarik  kesimpulan yaitu:
26 Dra. Hj.Heriyah, S.H., M.H (55 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sengkang, Wawancara , Sengkang, 5 April 2022
Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menutup Malu Akibat Hamil Di Luar Nikah
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg.)
Iffah Annisa Faulia, Hartini Tahir, Musyfikah Ilyas
1. Aspek-aspek Positif dan Negatif dalam ketentuan Pemberian Dispensasi Perkawinan di Bawah umur ialah aspek positifnya dalam pemberian dispensasi perkawinan akibat hamil  di  luar  nikah  yaitu  menutupi  aib  keluarganya  dalam  bahasa  bugis  disebut massampo siri’. Yang maksudnya apabila tidak disegerakan menikah akan membuat keluarga  tersebut  malu  dan  dipandang  rendah  dalam  masyarakat  karena  perilaku hamil  di  luar  nikah  merupakan  salah  satu  perilaku  yang  hina  yang  disebabkan  oleh perbuatan  zina.  Maka  dari  itu  harus  segera  dinikahkan  untuk  menghapus  atau menutup  aib  keluarganya.  Yang  kedua  aspek  negatifnya  yaitu  dapat  menimbulkan pandangan  masyarakat  bahwa  membolehkan  perzinaan.  Dengan  mengabulkan  bisa membuat  masyarakat  beranggapan  bahwa  hami  di  luar  nikah  salah  satu  perbuatan yang dibolehkan.
2. Hakim  Pengadilan  Agama  Sengkang  merumuskan  penetapannya  berdasarkan beberapa  pertimbangan  selain  pertimbangan  alat  bukti.  Pertimbangan-pertimbangan tersebut  dilihat  dari  berbagai  segi  yaitu  dari  segi  hukum,  sosial,  dan  moral/agama. Pertama, pertimbangannya dari segi hukum berkaitan dengan tidak adanya halangan untuk  menikah  antara  anak  pemohon  dengan  calon  suami  anak  pemohon.  Kedua, Pertimbangan hakim dari  segi sosial  yaitu  berkaitan dengan keadaan anak pemohon yang  sudah  terlanjur  hamil  di  luar  nikah,  apabila  kedua  pasangan  calon  mempelai tersebut tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus larut dalam perbuatan zina yang  dilarang  oleh  Islam  dan  menimbulkan  keresahan  dalam  masyarakat.  Ketiga, pertimbangan  hakim  dari  segi  moral/agama.  Jika  dilihat  dari  segi  moral/agama keadaan  anak  pemohon  yang  terlanjur  hamil  di  luar  nikah,  maka  menikahkan  anak tersebut  secepatnya  merupakan  salah  satu  cara  untuk  menghindari  terjadinya kemudaratan  yang  berkepanjangan,  baik  bagi  anak  pemohon  dan  calon  suaminya, keluarga besar pemohon, maupun anak yang sedang dikandung oleh anak pemohon.
Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menutup Malu Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg.)
Iffah Annisa Faulia, Hartini Tahir, Musyfikah Ilyas
Melihat  persoalan  di  atas  mengenai  dispensasi  kawin  akibat  hamil  di  luar  nikah khususnya  pada  nomor  perkara  1/Pdt.P/2020/PA.Skg,  penulis  merumuskan  beberapa saran yaitu:
1. Orang  tua  perlu  lebih  memperhatikan  anaknya  agar  hal-hal  yang  tidak  diinginkan tidak  terjadi.  Kedua,  kami  memberikan  pendidikan  yang  seluas-luasnya,  baik pendidikan  agama  maupun  pendidikan  umum.  Sehingga  anak-anak  dapat  terhindar dari perkawinan di bawah umur.
2. Masyarakat  hendaknya  masyarakat  lebih  sadar  dan  mengerti  adanya  hukum  yang berlaku  di  Negara  ini,  khususnya  mengenai  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019 Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  serta  mematuhi  Undang- undang tersebut agar terwujud suatu perkawinan yang bahagia dan sejahtera.

## Daftar Pustaka

## Buku
Asmawi,  Muhammad. Nikah  Dalam  Perbincangan  dan  Perbedaan .  Cet  I;  Yogyakarta: Darussalam, 2018
Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menutup Malu Akibat Hamil Di Luar Nikah
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg.)
Iffah Annisa Faulia, Hartini Tahir, Musyfikah Ilyas
Fuady, Munir/ Konsep Hukum Perdata . Cet. II; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
Wasman  dan  Wardah  Nuroniyah, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia .  Yogyakarta: Teras, 2016.
Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta:Sinar Grafika:2002.
Rosi Sarwo Edi,  Fandi. Teori  Wawancara Psikodiagnostik . Cet. I; Yogyakarta:  Leutikaprio, 2016.
Hadi, Sutrisno. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1986.
Fitrah, Muh. dan Luthfiyah. Metode Penelitian. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
Manan,  Abdul. Etika  Hakim  dalam  Penyelenggaraan  Peradilan:  Kajian  dalam  sistem peradilan islam . Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007.

## Jurnal
Husnul, Andi dan Patimah. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci Di Kalangan Masyarakat”. Jurnal Qadauna Vol. 2 No. 2 (April 2021).
Halim  Talli,  Abdul.  “Implementasi  Tugas  dan  Fungsi  Badan  Penasihat  Pembinaan  dan Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  di  Kabupaten  Gowa”. Jurnal Al-Qadau,  Vol.  6,  No.  2 (Desember 2019), h.134.
Maloko,  M.  Tahir  dan  Arif  Rahman.  “Mengatasi  Kejenuhan  Suami  Istri  Perfektif  Ulama Mazhab”. Jurnal Mazahibuna Vol. 2, No.2 (2022). h. 231.
Saleh  Ridwan,  Muhammad.  “Pernikahan  Dibawah  Umur(Dini)”.  Jurnal  Al-Qadau,  Vol.  2, No. 1 (Juni 2015). h.15.
Sabir, Muhammad. “Pernikahan Via Telpon”. Jurnal Al-Qadau Vol. 2 No. 2 (2015). h. 198.
Supardin. “Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan ” (Cet. 4; Makassar:  Alauddin University Press, 2020)/ hlm. 18.
Halim,  Fatimah.  “ Hukum dan perubahan sosial”. Al-daulah Vol. 4 No. 1 (Juni 2015), hlm. 112.
Jamal Jamil, Muh. “ Analisis Pertimbangan HakimTerhadap Perkawinan Dini Pasca Becana Alam (Studi Kasus di Pengedilan Agama Kota Palu Kelas I A)” .Qadauna, Volume 2 Edisi Khusus , (Oktober, 2021) hlm. 702-714.
Hartini.  “ Relevansi  Kafa’ah  Perspektif  Adat  dan  Agama  dalam  Membina  Rumah  Tangga yang Sakinah”.Qadauna Volume 1 Nomor 2 (April 2020), hlm.2.
Alwi, Zulfahmi. “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabbollo dalam Adat Perkawinan Bugis”. Qadauna, Volume 2 Nomor 2, (Desember, 2021), hlm. 104-116.
Halim,  Patimah  dan  Farhdiba  Rahma  Bachtiar.  “Peran  Program  Studi  Dalam  Mengatasi Persoalan  Pernikahan  Anak  di  Kabupaten  Pangkep”. Jurnal  Al-Qadau  Peradilan  dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 7, No. 2 (Desember 2020), h. 45-56.

## Wawancara
Syarifuddin,  S.H.I,  Pegawai  Pengadilan  Agama  Sengkang, Wawancara ,  Sengkang,  7  April 2022.
Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menutup Malu Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg.)
Iffah Annisa Faulia, Hartini Tahir, Musyfikah Ilyas
Helvira, S.H.I (42 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sengkang, Wawancara, Sengkang, 7 April 2022 .