Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .

## Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Masker Di Marketplace Facebook
Oleh: Ramadhan Wardhana Wardhanaramadhan312@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,

## Abstrak
Dalam  dunia  jual  beli Online sering  terjadi  pelanggaran  terhadap  konsumen. Pelanggaran  yang  sering  terjadi  melalui  platfrom E-commerce.  E-commerce merupakan  bentuk  perdagangan  yang  mempunyai  karakteristik  tersendiri  yaitu tidak  bertemunya  penjual  dan  pembeli,  dengan  menggunakan  media  internet. Menurut  Pasal  1  angka  2  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  yang  dikatakan  konsumen  ialah  setiap  orang  pemakai barang  atau  jasa  yang  tersedia  didalam  masyarakat,  baik  dari  kepentingan  diri sendiri,  keluarga,  orang  lain.  Salah  satunya  adalah  kasus  Pembelian  masker secara online di marketplace, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  pendekata  yuridis  normatif  karena  penelitian  hukum  ini  menggunakan data  sekunder  yang  berasal  dari  bahan  hukum  primer  maupun  bahan  hukum sekunder.  Hasil  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  dalam  undang-undang perlindungan  konsumen  Seharusnya  pelaku  usaha  sadar  bahwa  konsumen marketplace dilindungi  oleh  Undang-undang,  dengan  adanya  undang-undang tersebut diharapkan pengguna marketplace mendapatkan barang yang dibeli dari plafrom online marketplace dengan mutu berkualitas sehingga tidak lagi ada lagi kasus yang merugikan pengguna marketplace.
Kata Kunci :  Konsumen, perlindungan dan penyelesaian

## Abstrak
In the world of buying and selling online, there are frequent violations against consumers.  Violations  that  often  occur  through  the  E-commerce  platform.  E- commerce is a form of trade that has its own characteristics, namely that sellers and buyers do not meet, using the internet media. According to Article 1 point 2 of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection, what consumers say  is  every  person  who  uses  goods  or  services  available  in  society,  whether from  their  own  interests,  family,  or  other  people.  One  of  them  is  the  case  of buying  masks  online  in  the  marketplace,  the  method  used  in  this  study  is  the normative  juridical  approach  because  this  legal  research  uses  secondary  data derived  from  primary  and  secondary  legal  materials.  The  results  of  this  study state that in the consumer protection law, business actors should be aware that marketplace consumers are protected by law, with the existence of this law, it is hoped  that  marketplace  users  will  get  goods  purchased  from  the  online marketplace platform with quality quality so that no longer exists. cases that are detrimental to marketplace users.
Keywords: Consumer Protection, protection and settlement

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi  di  dunia  mengalami  kemajuan  yang  begitu pesat.  Mulai  dari  perkembangan  teknologi  informasi  itu  sendiri  telah menciptakan    perubahan  sosial,  ekonomi  dan  budaya.    Di  Indonesia  itu  sendiri juga  mengalami  dampak  positif  maupun  negatif,  salah  satunya  menimbulkan permasalahan  hukum  terkait  dengan  penyampaian  informasi  dan/atau  transaksi elektronik.
Adapun  permasalahan  hukum  yang  dimaksud  yakni  terjadinya  pelanggaran hukum UU No. 8 Tahun 1999  oleh pelaku usaha dalam kegiatan jual  beli yang dilakukan secara online. Transaksi online merupakan cara baru dalam melakukan kegiatan  jual  beli  dengan  memanfaatkan  kemajuan  teknologi.  Transaksi online semakin banyak mendapatkan perhatian dari para peminat jual beli online seiring perkembangan  teknologi  yang  memudahkan  proses  jual  beli  tersebut.  Selain disebabkan  oleh  kebutuhan  masyarakat  terhadap  pelayanan  yang  cepat  dan mudah  serta  praktis  karena  masyarakat  memiliki  ruang  gerak  yang  lebih  luas dalam  memilih  produk.  Tingginya  tingkat  pengaduan  oleh  konsumen  di Indonesia  terkait  dengan  penipuan  dalam  jual  beli online tentunya  perlu mendapatkan  perhatian.  Hal  tersebut  berarti  konsumen  dalam  melakukan transaksi online memerlukan  perlindungan  secara  hukum  apabila  terjadi permasalahan sebagaimana yang mungkin terjadi. 1
Dengan  teknologi  internet  semacam  ini,  perilaku  manusia  ( human  action ), interaksi antar manusia ( human interaction ) mengalami dampak perubahan yang cukup signifikan di dalam hubungan dagang atau bisnis. Bisnis secara teknologi seperti ini dekenal dengan istilah Electronic E-commerce , sebagai bagian dari e- business bisnis yang dilakukan dengan menggunakan Electronic Transmission ,oleh  para  ahli  dan  pelaku  bisnis  dicoba  dalam  definisinya  dari terminologi e-commerce ,  dapat  didefiniskan  bahwa E-commerce adalah  bentuk
1 Ester Dwi Magfirah, 2009, Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce, Grafikatama Jaya,  Jakarta, h. 41.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
transaksi  elektronik  perdagangan/perniagaan  barang  atau  jasa  ( trade  of  goods and service ) dengan menggunakan media elektronik. 2
Dalam  perkembangan  teknologi  ini  ditemukan  ada  contoh  pelanggaran  yang terjadi seperti salahsatunya kasus di Denpasar Bali. Dimana pelakunya bernama Ali  Solikin  Saat  itu  sekitar  bulan  Maret,  korban  kesulitan  mencari  masker. Sementara  penjualan  masker  standar  kesehatan  sudah  habis  terjual  di  sejumlah apotek.  Korban  akhirnya  berniat  mencoba  mencari  lewat online. Selanjutnya oleh korban ditemukan akun marketplace dengan nama Arga Chanel Gallu yang menawarkan penjualan masker merk Sensi dan Diapro. Dalam transaksi, melalui messenger disampaikan akun tersebut milik terdakwa atas nama Ali Solikin. Saat penawaran,  terdakwa  menyampaikan  bahwa  untuk  1  boks  masker  merk  Sensi Rp.320.000  dan  1  boks  masker  merk  Diapro  Rp.285.000.  untuk  meyakinkan korban,  terdakwa  mengirimkan  contoh  foto  testimoni  pembelian  masker  oleh pembeli  atas  nama  saksi  Bu  Nur  alias  Nurul.  Karena  harga  yang  ditawarkan sangat  murah  dari  harga  di  pasaran.  Korbanpun  akhirnya  memesan  masker kepada  terdakwa.  Korban  meminta  dikirimkan  no  hp  milik  terdakwa  yang  bisa langsung  komunikasi  lewat  aplikasi  WA  (Whatsap).  kesepakatanpun  terjadi dimana  korban  Widiawati  memesan  kedua  merk  masker  tersebut  dengan  harga yang  ditentukan  oleh  terdakwa  sebesar  Rp.2.100.000,00.  Namun  dalam mentrasfer  uang  pembelian,  korban  Widiawati  melakukan  transaksi  melalui rekening  milik  saksi  Olivia  sekaligus  meminta  agar  barang  dikirim  ke  alamat rumah saksi Olivia di jalan Tegal Harum, Gang Melati No.6 Biauang, Denpasar. Alasannya  karena  saksi  Okivia  juga  membutuhkan  masker  tersebut.  Tepatnya pada Sabtu, 28 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, pesanan masker yang dibeli tiba.  Namun,  saat  boks  dibuka  oleh  saksi  Olivia  dan  Widiawati  ternyata  hanya berisi kain celana jeans bekas dan sarung bantal lusuh. Dalam kasus ini terdakwa Ali  Solikin  melanggar  pasal  28  ayat  (1)  UU  No.  19  Tahun  2016  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektroni  (  ITE),  Pasal  7  Huruf  G,  pasal  8  ayat  (1)
2 Muhammad  Arsyad  Sanusi,  Transaksi  Bisnis  dalam  E-commerce:  Studi  permasalahan hukum dan solusinya, dalam jurnal ius Quia Iustum, No, 16 Vol. 18 Maret 2001: 10-29, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam
Huruf  F  UU  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  dan  pasal  8 ayat  (1),(2).  Kemudian  berlajut  di  persidangan  menggunakan  aplikasi telekonfrensi  zoom  yang  didalam  persidangan  tersebut  Hakim  memponis  Ali Solikin  dengan  ancaman  pidana  penjara  20  Bulan  sesudah  mendapatkan keringanan dari hakim dari 24 bulan, dan denda Rp 5.000.000. 3
Bedasarkan  pada  uraian  diatas  maka  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam penelitian  ini  yaitu  bagaimana  suatu  perlanggaran  konsumen  bisa  terjadi  dan bagaimana  cara  penyelesaian  sengketa  konsumnen,  apabila  terjadi  pelanggaran hukum  dan  bagimana  tanggung  jawab pelaku usaha  atas  kerugian yang  dialami konsumen,  maksud  dari  penelitian  ini  juga  untuk  menumbuhkan  kesadaran pelaku  usaha  mengenai  pentingnya  perlindungan  konsumen  sehingga  tumbuh sikap yang  jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum yuridis normatif atau memiliki persamaan dengan penelitian doctrinal ( doctrinal research ). Penelitian hukum seperti ini tidak mengenal penelitian lapangan ( field research ).
Pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  yuridis  ini  berupa pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  historis ( historical approach ), serta pendekatan perbandingan ( comparative approach ).
Sumber  data  disesuaikan  berdasarkan  jenis  penelitian.  Sumber  data  yang digunakan  dalam  penelitian  yuridis  normatif  ini  adalah  data  sekunder,  yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum: 4
Cara  pengumpulan  data  pada  penelitian  saya  kali  ini  dilakukan  dengan  cara kepustakaan ( library research) dari berbagai sumber bahan hukum yang ada baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder serta bahan hukum lainnya.
3 https://radarbali.jawapos.com/read/2020/08/14/208998/penipu-masker-online-diganjar-
20-bulan-penjara-terdakwa-spontan-lemas (diakses pada 10-11-2020 pada pukul 10:00)
4 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum, 2013,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, hlm. 181.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Merupakan langkah yang berkaitan dengan pengolahan data penelitian saya yang telah ditentukan berupa data sekunder yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan  masalah  dengan  cara  analisis  kualitatif  ( qualitify  content  analysis) 5 .
Teknik  penulisan  kualitatif,  yaitu  menjelaskan  secara  rinci  dan  sistematis terhadap pemecahan masalah penelitian secara lebih terukur.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Terwujudnya Perlindungan Konsumen Jual Beli Online
Dengan  adanya  suatu  alat  elektronik  untuk  kemudahan  masyarakat melakukan  transaksi  secara online, transaksi  secara  online  tidak  ada halangan  jarak  seseorang  untuk  melakukan  transaksi, E-commerce memiliki  arti  yang  berbeda  bagi  orang  yang  berbeda,  setiap  orang tidak bisa dikatakan sama, setiap orang mempunyai perspektip/definisi masing-masing  yang  berbeda. 6 Maka  dari  itu  harus  ada  upaya  yang harus  dilakukan  agar  terwujudnya  perlindungan  konsumen,  karena dalam  jual  beli online tidak  semua  orang  jujur  memasarkan  produk yang dijualnya.
Perlindungan konsumen adalah segala upaya adanya kepastian hukum untuk  memberikan  perlindungan  hukum  agar  terwujudnya  tujuan perlindungan  konsumen  di  Indonesia,  UUPK  berdampak  positif didalam  dunia usaha,  usaha  dalam  jaul  beli online juga  dipacu  untuk meningkatkan  kualitas/mutu  produk  barang  atau  jasa  sehingga  dapat memasarkan dalam maupun luar negeri 7 .
Hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  melakukan  transaksi  jual  beli online para pihak harus memperhatikan
7. Peter Mahmud Marzuki, opcit , hlm. 181
6 Julian Ding, 1999 , E-commerce:Law & Practice,: sweet & maxwell Asia, Malaysia, hlm 25.
7 Rizka Syafriani, 2016, perlindungan konsumen dalam transaksi E-commerce , hlm 438, vol 1. No 2
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
1. Itikad  baik  :  yaitu  perbuatan  seseorang  yang  akan  melakukan transaksi  dengan  atas  dasar  saling  percaya  dan  tidak  adanya yang ditutupi;
2. Prinsip  kehati-hatian  :  yaitu  suatu  tindakan  yang  harus diperhatikan oleh konsumen dalam membeli suatu produk;
3. Transparansi  :  yaitu  keterbukaan  antara  dari  pihak  penjual dalam memasarkan produknya dengan benar dan jelas;
Apabila  terindikasi  melanggar  atau  tidak  indahkan  prinsip  diatas, maka  tentu  dari  salah  satu  pihak  merasa  dirugikan,  maka  dapat meminta pertanggung jawaban dari pihak yang melanggar,  bedasrkan pemahaman ini apabila ingin melakukan transaksi melalui online kita diwajibkan untuk lebih jeli dan teliti serta berhati-hati dalam memilih penawaran yang murah dari harga pasarannya 8 .
Untuk  terciptanya  suatu  perlindungan  konsumen  diatur  dalam Undang-undang  No  8  tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen, dalam  pasal  4  UUPK  yang  mana  konsumen  mempunyai  hak  untuk diberikan  kenyamanan,  keamanan  dalam  memilih  barang,  konsumen juga berhak untuk mendapatkan informasi barang yang jelas dan benar dalam  pemasaran  produk  yang  akan  dibelinya,  apabila  adanya  suatu pelanggaran yang terjadi terhadap konsumen, maka konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi apabila adanya suatu barang yang dibeli tidak sesuai dengan barang yang di pasarkan  . 9
Dalam  pasal  diatas  Seharusnya  pelaku  usaha  sadar  bahwa  konsumen dilindungi  oleh  Undang-undang,  dengan  adanya  undang-undang tersebut  masih  ada  saja  kita  temukan  pelaku  usaha  yang  tidak mengindahkan  aturan  tersebut,  karena  kurang  sadarnya  pelaku  usaha dengan sanksi yang ada apabila melanggar ketentuan pasal tersebut.
8 Setia  Putra,  2014 perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dalam  transaksi  jual  beli melalui e-commerce, hlm 296
9 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsume
Dalam  pasal  7  UU  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen    menjelaskan  bahwa  pelaku  usaha  dalam  menjalankan usahanya  harus  dilakukan  dengan  itikad  baik,  subtansi  dari  pasal  7 sebagai berikut :
Kewajiban pelaku usaha adalah :
1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
3. serta  memberi  penjelasan  penggunaan,  perbaikan  dan pemeliharaan;
4. memperlakukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  dan jujur serta tidak  diskriminatif;
5. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan  berdasarkan  ketentuan  standar  mutu  barang dan/atau jasa yang berlaku;
6. memberi kesempatan kepada
konsumen untuk menguji,dan/atau  mencoba  barang  dan/atau  jasa  tertentu  serta memberi  jaminan  dan/atau  garansi  atas  barang  yang  dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
7. memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas kerugian  akibat  penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
8. memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  apabila barang  dan/atau  jasa  yang  dterima  atau  dimanfaatkan  tidak sesuai dengan perjanjian. 10
Pelaku  usaha  sebagaimana  mana  yang  dimaksud  dalam  pasal  diatas pelaku usaha harus tunduk terhadap peraturan yang tersebut agar tidak ada  lagi    konsumen  yang  dirugikan  demi  kenyamanan  kegiatan perekonomian
10 Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Pelaku  usaha  diwajibkan  menaati  peraturan  perlidungan  konsumen UU No.u 8 Tahun 1999 tentang  perlindung konsumen pada (pasal 8) dijelaskan  bahwa  pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yaitu :
1. Tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan  standar  yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Tidak  sesuai  dengan  berat  bersih,  isi  bersih  atau  netto,  dan jumlah  dalam  hitungan  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam lebel atau etiket barang tersebut.
3. Tidak  sesuai  dengan  ukuran,  takaran,  timbangan  dan  jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
4. Tidak  sesuai  dengan  kondisi,  jaminan,  keistimewan  atau kemajuran sebagaimana yang dinyatakan dalam lebel, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
5. Tidak  sesuai  dengan  mutu,  tingkatan,  komposisi,  proses pengelolaan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu 11
Sebagaimana  dinyatakan  dalam  label  atau  sebagaimana  dinyatakan dalam  pasal  8  ayat  (2)  menjelaskan  :  pelaku  usaha  dilarang memperdangangkan  barang  yang  rusak,  cacat,  bekas  tanpa  ada keterangan  yang  jelas  dan  tercemar  tanpa  memberikan  informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. 12
Dengan  demikian  untuk  mewujudkan  perlindungan  konsumen dibutuhkan     peraturan yang lebih tegas untuk mencipakan rasa aman bagi  para  konsumen,  terutama  konsumen e-commerce dan marketplace.  Dikarenakan  perlindungan  konsumen  adalah  hal  yang sangat  penting  dalam  transaksi  jual  beli  khususnya  jual  beli marketplace  antara  penjual  dan  pembeli online .  Sehigga  transaksi yang  terjadi  antara  penjual  dan  pembeli  marketplace  facebook  tidak saling merugikan satu sama lain. Keterbukaan informasi oleh penjual
11 Pasal 8 , UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
12 . Konsumen, cetakan I. Mandar Maju Bandung. 2000, hlm, 63-64
marketplace  sangat  diharapkan  oleh  konsumen  guna  memperoleh keprcayaan maupun kenyamana terhadap konsumen sebagai pengguna marketplace yang dibeli secara online 13 .

## B. Penyelesai Sengketa Konsumen Online Marketplace Facebook
Pada  pembahasan  sebelumnya  sudah  dijelaskan  cara  terwujudnya perlindungan  konsumen,  dengan  ini  maka  apaila  ada  sengketa konsumen  di  marketplace  facebook  salah  satunya  terjadi  pada  tahun 2020  dimana  kasus  itu  terjadi  Denpasar  Bali  yang  melibatkan alisolikin melakukan kejahata E-commerce yang merugikan konsumen marketplace  facebook. 14 Berula  kasus  ini  dari  penawaran  Alisolikim menyampaikan  bahwa  untuk  1  boks  masker  merk  Sensi  Rp.320.000 dan  1  boks  masker  merk  Diapro  Rp.285.000.  untuk  meyakinkan korban,  terdakwa  mengirimkan  contoh  foto  testimoni  pembelian masker  oleh  pembeli  atas  nama  saksi  Bu  Nur  alias  Nurul.  Karena harga yang ditawarkan sangat murah dari harga di pasaran.
Korbanpun  akhirnya  memesan  masker  kepada  terdakwa.  Korban meminta  dikirimkan  no  hp  milik  terdakwa  yang  bisa  langsung komunikasi  lewat  aplikasi  WA  (Whats  Aap).  kesepakatanpun  terjadi dimana  korban  Widiawati  memesan  kedua  merk  masker  tersebut dengan harga yang ditentukan oleh terdakwa sebesar Rp.2.100.000,00. Namun  dalam  mentrasfer  uang  pembelian,  korban  Widiawati melakukan  transaksi  melalui  rekening  milik  saksi  Olivia  sekaligus meminta  agar  barang  dikirim  ke  alamat  rumah  saksi  Olivia  di  jalan Tegal Harum, Gang Melati No.6 Biauang, Denpasar.
Alasannya  karena  saksi  Okivia  juga  membutuhkan  masker  tersebut. Dalam kasus ini terdakwa Ali Solikin diduga melanggar pasal 28 ayat
13 Salamiah,  2014,  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dalam  kegiatan  jual  beli,  Vol  6, hlm 43
14 Julian  Iqbal,  2018, perlindungan  bagi  konsumen  online  marketplace    melalui mekaniseme online dsipute relution , vol 1, no 2, hlm 454
(1)  UU  No.  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  dalam pasa 28 ayat (1) menjelaslakan berita bohong yang dalam  kasus  ini  berkaitan  dengan  mutu  kualitas  barang  yang  dijual belikan  oleh  terdakwa,  dengan  mengatakan    bahwa  kualitas  barang baik  dan  tidak  cacat  tetapi  barang  setelah  dibeli  dan  diterima  oleh korban  bernama  Widiati,  ternyata  barang  tidak  sesuai  dengan dipromosikan  atau  di  pasarkan  di  marketplace  facebook,  maka bedasarkan  kasus  ini  pelaku  juga  melanggar  ketentuan  pasal    setelah ditelusuri konsumen marketplace dari Alisolikin juga melanggar Pasal 7  Huruf  G,  UU  No.  8  tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen, yang  mana  dalam  pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa  pihak  yang merugikan  harus  meberikan  konpensasi,  ganti  rugi  dan/atau penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai dengan yang di perjanjikan dan Alisolikin juga melanggar pasal 8 ayat (1)  huru  F  UU  No.  8  Tahun  1999  yang  menjelaskan  tidak  sesuai dengan  janji  yang  dinyatakan  dalam  label,etiket,  keterangan,  iklan, atau  promosi  penjualan  barang  dan/atau  jasa  tersebut.  Mencermati kasus  tersebut  penulis  memiliki  pemahaman  bahwa  apabila  pelaku telah  melakukan  pelanngaran  konsumen  dengan  ini  konsumen  harus dihukum  sesuai  peraturan  yang  ada,  untuk  meminimalisir  kejahatan yang  terjadi  di  marketplace  facebook  maka  dapat  dilakukan  berbagai upaya penyelesaian sengketa. 15
Jadi  penyelesaian  kasus  sengketa E-commerce bedasarkan  peraturan yang  ada  dapat  dilakukan  di  pengadilan  maupun  diluar  pengadilan, jika dilakukan didalam pengadilan maka penyelesaiannya bedasarkan pasal  45  Undang-undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen  sedangkan  diluar  pengadilan  penyelesaianya  dilkakukan oleh  lembaga  BPSK  (badan  penyelesain  sengketa  konsumen)  dan abitrase  namun  pelaku  dalam  kasus e-commerce biasanya  dilaporkan
15 https://radarbali.jawapos.com/read/2020/08/14/208998/penipu-masker-online-diganjar- 20-bulan-penjara-terdakwa-spontan-lemas
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
oleh  korban e-commerce ke  polisi  sehingga  penyelesainya  lebih banyak dilakukan oleh jalur hukum diantaranya pengadilan umum dan kepolisian.  Maka  pelaku  pelanggaran  kejahatan e-commerce hanya dapat  dilakukan  melalui  ligitasi  apabila  pelaku  tidak  bisa  diselaikan secara damai atau dimintai ganti rugi oleh si korban secara baik-baik, dalam  hal  ini  korban  pembeli  barang  dalam  marketplace  facebook harus menggunakan upaya hukum demi mendapatkan keadilannya. 16
Dengan  demikian  solusi  yang  telah  dibahasas  diaatas,  maka  penulis menerapkan  cara  penyelesaian  lain  dengan  cara  pemberlakuan online dispute  resulition dimana  mekanismenya  berupa  membebaskan penentuan  dan  penggunaan  pilihan  hukum  bagi  penjual  dan  pembeli secara telekomunikasi dengan aplikasi whatshap 17 . Pilihan hukumnya adalah  penjual  yang  telah  merugikan  konsumen  dapat  membicarakan penggantian  kerugian  dengan  pembeli  secara online dengan  aplikasi whatshap  secara  lebih  intensip,  dengan  kondisi  pandemi  seperti  ini. Sehingga  tidak  perlu  diselesaikan  secara  ligitasi  karena  dapat diselaikan  melalui  cara  kekeluargaan  yang  mekanismenya  pelaku pelanggaran e-commerce memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami  si  korban  agar  si  korban  tidak  perlu  menindak  lanjuti  kasus tersebut  di  dalam  pengadilan  maupun  diluar  pengadilan  mengingat dengan  kondisi  pandemi  yang  menyebakan  pembeli  dan  penjual  tida bisa bertemu langsung 18 .

## VI. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  diatas  maka  analisa  pertama  adalah  Hal  yang  harus diperhatikan  oleh  penjual  dan  pembeli  e-commerce  demi  terwujudnya
16 I  wayan  Gede  Asmara,  2019, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Konsumen  Atas Informasi Produk Import , vol no.1 ,hlm 121 17 Melina  Gerarita  Sitompul,  2016,  Online  Dispute  Resolution  :  Prospek  Penyelesaian Sengketa E-commerce Di Indonesia,vol 1, no.2 hlm 79
18 Gagah  Satria  Utama,2017,  Online  Dispute  Resolution  :Revolution  in  Modern  Law Practice, vol 1, no 3, hlm 5
perlindungan  konsumen  diatur  dalam  Undang-undang  No 8  tahun  1999  tentang perlindungan konsumen, dalam pasal 4 UUPK yang mana konsumen mempunyai hak  untuk  diberikan  kenyamanan,  keamanan  dalam  memilih  barang,  konsumen juga  berhak  untuk  mendapatkan  informasi  barang  yang  jelas  dan  benar  dalam pemasaran  produk  yang  akan  dibelinya,  maka  dalam  melakukan  transaksi  jual beli  online  para  pihak    harus  memperhatikan  Itikad  baik  :  yaitu  perbuatan seseorang yang akan melakukan transaksi dengan atas dasar saling percaya dan tidak  adanya  yang  ditutupi,    bagi  konsumen  diperlukan  suatu  Prinsip  kehati- hatian  :  yaitu  suatu  tindakan  yang  harus  diperhatikan  oleh  konsumen  dalam membeli  suatu  produk,  serta  bagi  produsen  diperlukan  Transparansi  :  yaitu keterbukaan  antara  dari  pihak  penjual  dalam  memasarkan  produknya  dengan benar dan jelas
Selanjutnya,  pembahasan  analisa  kedua  mengenai  penyelesaian  kasus  sengketa marketplace facebook adalah bedasarkan peraturan yang ada dapat dilakukan di pengadilan  maupun  diluar  pengadilan,  jika  dilakukan  didalam  pengadilan  maka penyelesaiannya  bedasarkan  pasal  45  Undang-undang  No.  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  sedangkan  diluar  pengadilan  penyelesaianya dilkakukan  oleh  lembaga  BPSK  (badan  penyelesain  sengketa  konsumen)  dan abitrase  namun  pelaku  dalam  kasus  e-commerce  biasanya  dilaporkan  oleh korban e-commerce ke  polisi  sehingga  penyelesainya  lebih  banyak  dilakukan oleh  jalur  hukum  diantaranya  pengadilan  umum  dan  kepolisian.  Cara  lainnya dengan memberlakukan online dispute resolution yaitu membebaskan penentuan dan penggunaan pilihan hukum bagi penjual dan pembeli  secara telekomunikasi dengan  aplikasi  whatshap.  Pilihan  hukumnya  adalah  penjual  yang  telah merugikan  konsumen  dapat  membicarakan  penggantian  kerugian  dengan pembeli secara online dengan aplikasi whatshap secara lebih intensip lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Echenberg,  D.  2011. Negotiating  international  contracts:  does  the  process invite a review of standard contracts from the point of view of national legal ”Jurnal Mahasiswa Universitas Diponegoro” Aida, Ruliani. 2015.” pasal 17 undang-undang nomor  11 tahun 2011 tentang informasi  dan  transaksi  elektronik  dan  pasal  4  undang-undang  nomor 8  tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen  dalam  transaksi elektronik  melalui  instagram ”  Jurnal  Mahasiswa  Fakultas  Hukum.
Universitas Brawijaya Muhammad  Arsyad  Sanusi, Transaksi  Bisnis  dalam  E-commerce:  Studi permasalahan hukum dan solusinya, dalam jurnal ius Quia Iustum, No, 16  Vol.  18  Maret  2001:  10-29,  Jakarta :  ”Jurnal  Mahasiswa  Fakultas Hukum Universitas Islam”
Setia  Putra, 2014  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dalam  transaksi jual  beli  melalui  e-commerce,  hlm  296 ”  Jurnal  Mahasiwa  Fakultas Hukum Universitas Pajajaran “
Salamiah, 2014, perlindungan hukum bagi konsumen dalam kegiatan jual beli, Vol 6, hlm 43 ” Jurnal Mahasiswa IAIN Fakultas Hukum dan Syariah”
Julian  Iqbal,  2018, perlindungan  bagi  konsumen  online  marketplace    melalui mekaniseme  online  dsipute  relution,  vol  1,  no  2,  hlm  454 ”jurnal
Mahasiswa Universitas Airlangga Fakultas Hukum”
I wayan Gede Asmara, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas  Informasi  Produk  Import,  vol  no.1  ,hlm  121 ”Jurnal  Mahasiswa Universitas Warmadewa Fakultas Hukum”
Melina  Gerarita  Sitompul,  2016, Online  Dispute  Resolution  :  Prospek Penyelesaian  Sengketa  E-commerce  Di  Indonesia,vol  1,  no.2  hlm  79 ” Jurnal Mahasiswa Universitas Adiwangsa Jambi”
Gagah  Satria  Utama,2017, Online  Dispute  Resolution  :Revolution  in  Modern Law  Practice,  vol  1,  no  3,  hlm  5 ”  Jurnal  mahasiswa  Universitas Indonesia Fakultas Hukum”
Riyke Ustadiyanto, 2001, Framework E-Commerce , Andi, Yogyakarta.
Peter  Mahmud  Marzuki,  2013, Penelitian  Hukum, Jakarta,  Kencana  Prenada Media Group.
Ester  Dwi  Magfirah,  2009, Perlindungan  Konsumen  Dalam  E-Commerce, Grafikatama Jaya, Jakarta.
Mantri,  Bagus  Hanindyo.  2007.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen dalam  Transaksi  ECommerce” Diss.  Tesis.  program  Pascasarjana Universitas: Diponegoro
Wirjono Rodjodikoro, , 2000, Asas - Asas Hukum Perjanjian , Mazdar Madju, Bandung.
Kurniawan, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan dan  Kekuatan  Putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK), Universitas Brawijaya Press.
Carl Joachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis , Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
Sumber lainnya
https://radarbali.jawapos.com/read/2020/08/14/208998/penipu-masker-online- diganjar-20-bulan-penjara-terdakwa-spontan-lemas (diakses pada 10-11-2020 pada pukul 10:00)