Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 3 November 2022 P - ISSN
: 2503-4413
E - ISSN : 2654-5837, Hal  988 – 995
DETERMINAN TAX AVOIDANCE PADA EMITEN TERBAIK VERSI FORBES INDONESIA 2019 Oleh :

## Dewi Murdiawati
Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi, Universitas Hayam wuruk Perbanas Email : dewi.murdiawati@perbanas.ac.id Article Info Abstract Article History : Received  16  Nov - 2022 Accepted  25 Nov  - 2022 Available Online 30 Nov – 2022 The results of previous studies still indicate inconsistencies related to the determinants of tax avoidance. The aims of this research is to examine the effect  of  good  corporate  governance  (GCG),  financial factors  and  non- financial factors on the tax avoidance in companies listed in the Forbes Indonesia 2019 as the The best Companies. The sampling technique that used  in  this  research  was  purposive  sampling  from  50  best  companies version  Forbes  Indonesia  2019,  and  duration  data  of  companies  from 2016-201. Total the number of sample was 130 companies. The data were analyzed by using Partial Least Square (PLS) method. The results show that  good  corporate  governance  (GCG),  financial  factors  and  non- financial factors influence the tax avoidance. . Keyword : tax avoidance; good corporate governance (GCG); financial factors; non- financial factors

## 1. PENDAHULUAN
Menurut UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah  kontribusi  wajib  kepada  Negara  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi regularend dan  fungsi  budgetair.  Fungsi  yang  terakhir menandakan  bahwa  pajak  merupakan  salah  satu sumber  penerimaan  pemerintah  untuk  membiayai pengeluaran pemerintah. Penerimaan pajak memberikan  kontribusi  yang  cukup  besar  bagi penerimaan  negara.  Oleh  karena  itu,  pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak .
Pelaksanaan  yang  terjadi  di  lapangan seringkali  mengalami  beberapa  kendala,  terlebih sistem  perpajakan  di  Indonesia  menganut  sistem Self  Assessment dimana  wajib  pajak  memiliki wewenang dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang  terutang  setiap  tahunnya  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  perpajakan  yang berlaku (Siti Resmi, 2016). Selain itu Wajib Pajak dan  Pemerintah  memiliki  kepentingan  yang berbeda  terkait  pembayaran  pajak.  Wajib  pajak cenderung mengurangi jumlah pembayaran pajak, sedangkan  pemerintah  berusaha  meningkatkan penerimaan  pajak.  Hal  inilah  yang  menyebabkan
timbulnya  praktik  penghindaran  pajak  ( tax avoidance ) yang dilakukan oleh wajib pajak.
Wijayani  (2016)  menyatakan  bahwa banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) . Pembayaran  pajak  dipengaruhi  oleh  laba  yang diperoleh  perusahaan.  Semakin  tinggi  laba perusahaan  maka  semakin  tinggi  pajak  yang dibayarkan.
Forbes Indonesia selaku perusahaan di bidang  media,  khususnya  majalah  bisnis  dan keuangan  sejak  tahun  2010  memberikan apreasiasi kepada perusahaan yang memberikan kinerja  keuangan  yang  terbaik  di  Indonesia. Apresiasi tersebut berupa pemberian penghargaan bertajuk Best of The Best kepada 50 emiten  di  Indonesia.  Perusahaan  dinilai menggunakan  matrik  penilaian,  dimana  salah satunya adalah pertumbuhan laba selama kurun waktu tiga tahun harus dalam kondisi bagus.
Peraturan Bursa Efek Indonesia menyatakan  bahwa  fungsi  pengawasan  sebuah perusahaan dapat optimal jika sebuah perusahaan minimal harus memiliki 30% dewan komisaris independen (Rachmati et al., 2016 dan Subagiastra et  al., 2016).  Prosentase  komisaris independen memberikan kontribusi yang positif atas proses penyusunan laporan  keuangan  yang berkualitas  sehingga  meminimalkan  terjadinya kecurangan  atas  pembuatan  laporan  keuangan
yang dilakukan oleh pihak manajemen termasuk tentang  penghindaran  pajak.  Hasil  penelitian terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Eksandy  (2017) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh  secara  signifikan  terhadap tax avoidance sedangkan  menurut  Puspita  dan Meiriska  (2017)  dewan  komisaris  independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
Subagiastra et  al .  (2016)  menjelaskan mengenai  tujuan  komite  audit  adalah  untuk memberikan pengarahan yang berhubungan dengan  masalah-masalah  yang  berhubungan dengan  kebijakan  keuanagan,  akuntansi,  dan pengendalian intern. Komite audit terdiri dari tiga orang  dan  minimal  satu  diantaranya  memiliki keahlian  di  bidang  akuntansi  atau  keuangan sehingga  lebih  mengerti  celah  dalam  peraturan perpajakan  sehingga  adanya  komite  audit  akan membuat aktivitas penghindaran pajak berkurang. Hasil  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  Dewi dan Ketut (2014) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh  secara  signifikan  terhadap tax avoidance sedangkan Cahyono dkk (2016) komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
Kualitas  audit  dilihat  dari  kualitas  auditor yang  melakukan  audit  terhadap  perusahaan tersebut.  Perusahaan  yang  diaudit  oleh  Kantor Akuntan  Publik  (KAP) The  Big  Four memiliki kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan  yang  diaudit  oleh  kantor  akuntan publik non  Big  four (Mundarat et  al., 2016). Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Khairunisa et  al.
(2017) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh  terhadap  tax  avoidance  sedangkan menurut I Wayan Kartana dan Ni Gusti Agung Sri Wulandari (2018) kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance .
Putri  dan  Meiriska  (2017)  menyatakan profitabilitas  perusahaan  dapat  dihitung  salah satunya  dengan  menggunakan  rasio return  on assets (ROA). Dasar penghitungan pajak menggunakan  laba  perusahaan  sehingga  semakin besar  jumlah  laba  yang  dihasilkan  oleh  satu perusahaan  maka  semakin  besar  perusahaan tersebut  membayar  pajak.  Semakin  besar  pajak yang  harus  dibayar  maka  tax  avoidance  yang dilakukan oleh perusahaan semakin besar. Hal ini sejalan  dengan  penelitian  Dwiyanti  dan  Ketut (2019) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya dalam penelitian Rista dan Susi (2019) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
Jika perusahaan banyak menanggung beban bunga  utang  yang  tinggi,  dikhawatirkan  akan menyebabkan  perusahaan  mendapat  sedikit  laba atau  bahkan  menjadi  rugi  sehingga  perusahaan
yang  mempunyai  leverage  yang  tinggi,  maka penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan  menjadi  kecil.  Penelitian  yang dilakukan  Widyaningsih  (2018)  menyebutkan bahwa  leverage  berpengaruh  negative  terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian Puspita dan Meiriska  (2017)  disebutkan  bahwa  leverage  tidak mempengaruhi penghindaran pajak.
Setyaningrum dan Zulaikha (2019) menyatakan  bahwa  semakin  besar  perusahaan maka  semakin  besar  asset  yang  dimiliki.  Setiap tahunnya  asset  yang  digunakan  tersebut  akan mengalami penyusutan sehingga dapat mengurangi laba  bersih  perusahan.  Pengurangan  laba  bersih perusahaan  maka  akan  mengurangi  beban  pajak yang  harus  dibayar  oleh  perusahaan.  Penelitian Susanti  (2018)  menunjukkan  bahwa  ukuran perusahaan tidak berpengaruh. Sedangkan penelitian  Widyaningsih et  al. (2018)  menyatakan bahwa  ukuran  perusahaan  berpengaruh  negatif terhadap tax avoidance .
Faktor  non  keuangan  juga  mempengaruhi perusahaan  dalam  melaksanakan tax  avoidance. Faktor  non  keuangan  tersebut  adalah  koneksi politik dan corporate social responsible (csr).
Keterbukaan  mengenai  keterlibatan  direksi dan  komisaris  dalam  dunia  politik  tidak sepenuhnya  diatur  di  Indonesia  dalam  undang- undang, selain peraturan terkait orang yang terlibat politik  dalam  layanan  keuangan.  Hal  ini menyebabkan  beberapa  politisi  yang  terlibat didalam  sebuah  perusahaan  secara  tidak  langsung memperoleh  perlakuan  khusus  dan  manfaat. Perusahaan  akan  mendapatkan  perlakuan  khusus ketika  memiliki  koneksi  politik,  seperti  mudah mendapatkan  pinjaman  modal  dan  risiko  audit pajak  yang  rendah  (Amelia  dan  Ferdiansyah, 2019).  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Butje  dan Tjondro  (2014),  Ferdiawan  dan  Firmansyah (2017), dan Utari dan Supatmi (2017) menyatakan bahwa  koneksi  politik  berpengaruh  terhadap tax avoidance .
Rachmawati et  al.  ( 2016)  menyatakan bahwa perusahaan yang mengelola corporate social responsibility (CSR) dengan baik akan memperoleh  manfaat  dan  juga  reputasi  yang  baik dari  pihak  eksternal  maupun  internal  perusahaan. Perusahaan yang memiliki reputasi yang baik akan memperoleh keuntungan dalam hal terkait dengan rekrutmen  karyawan  dan  juga  karyawan  yang bekerja pada perusahaan tersebut akan termotivasi untuk  bekerja  dengan  lebih  baik  lagi.  Perusahaan yang  melakukan  kegiatan corporate  social responsibility (CSR)  adalah  sebagai  bentuk langkah  melakukan  penghindaran  pajak,  dengan adanya kegiatan CSR diharapkan dapat mengurangi  penghasilan  kena  pajak.  Biaya
kegiatan corporate  social responsibility (CSR) dapat  dianggap  sebagai  beban  yang  dapat mengurangi  penghasilan  bruto,  sehingga  dapat mengurangi  jumlah  pajak  yang  harus  dibayarkan oleh perusahaan. Dalam penelitian Wiguna dan Jati (2017)  menyatakan  bahwa  semakin  tinggi perusahaan  mengungkapkan    corporate  social responsibility  semakin  tinggi  pula  perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan  Setyoningrum  dan  Zulaikha  (2019) menunjukkan bahwa corporate social responsibility  yang  dilakukan  perusahaan  tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Dari  hasil  penelitian  terdahulu  memiliki hasil yang sangat bervariasi untuk hubungan antara good  corporate  governance, variabel  keuangan yang diwakili oleh profitabilitas, leverage , ukuran perusahaan,  dan  variabel non -  keuangan  yang diwakili  oleh  koneksi  politik  dan corporate sustainability report (CSR) terhadap tax avoidance sehingga  dengan  research-gap  yang  ada  maka peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan judul “ Determinan Tax Avoidance Pada Emiten Terbaik Versi Forbes Indonesia 2019”.
2. KAJIAN PUSTAKA DAN

## PEGEMBANGAN HIPOTESIS Teori Agensi (Agency Theory)
Subagiastra  et  al.  (2016)  menjelaskan bahwa  pemilik  perusahaan  ada  yang  mengelola sendiri perusahaan  namun ada  yang menyerahkan ke  orang  lain  yang  berlaku  sebagai  manajer  atau agent. Pelimpahan kekuasaan dan tanggung jawab dari pemilik ke manajer ini mengakibatkan manajer bisa  melakukan  tindakan  yang  menguntukan  diri sendiri  sehingga  menyebabkan  kerugian  kepada pemilik.

## Good Corporate Govarnance (GCG)
Rachmawati et al. (2016) menyatakan good corporate  govarnance  (GCG)  adalah  kebijakan yang  dibuat  oleh  pihak  manajemen  yang berpengaruh terhadap pengelolaan dan pengontrolan  atas  operasional  kegiatan  usaha perusahaan.  Seorang  komisaris  independen  tidak boleh  memiliki  hubungan  dengan  direksi  atau dewan  komisaris  dan  juga  tidak  sedang  menjabat sebagai  direktur  pada  perusahaan  tersebut.  Agar fungsi  pengawasan  sebuah  perusahaan  dapat optimal  jika  sebuah  perusahaan  minimal  harus memiliki 30% dewan komisaris indepen (Rachmati et  al.,  2016,  Puspita  dan  Meiriska,  2017  dan Subagiastra et al.,2016).
Pembentukan  komite  audit  adalah  untuk sebagai  pihak  pengawas  dan  pengendalian  intern dan  juga  membantu  efektivitas  tugas  auditor eksternal.  Komite  audit  yang  memiliki  akses
terhadap  informasi  internal  perusahaan  dapat membantu untuk menjebatani antara pihak auditor eksternal  dengan  pihak  manajemen  (Rachmati  et al., 2016 dan Cahyono et al., 2016).
Subagiastra et al. (2016) menyatakan bahwa pengukuran  mengenai  kualitas  laporan  audit perusahaan  menggunakan  proksi  kantor  akuntan publik (KAP) yang dibagi menjadi dua, yaitu KAP The Big Four dan KAP non The Big Four. Laporan penelitian yang dilakukan oleh KAP The Big Four dianggap  memberikan  hasil  yang  lebih  dapat dipercaya oleh masyarakat.

## Variabel Keuangan Return on Assets (ROA)
Putri  dan  Meiriska  (2017)  menyatakan bahwa  rasio  return  on  assets  (ROA)  digunakan untuk megukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam  menggunakan  asset  yang  dimiliki  untuk menghasilkan  laba  pada  periode  tertentu.  Nilai rasio  return  on  assets  (ROA)  yang  tinggi menggambarkan bahwa kondisi keungan perusahaan  dalam  kondisi  yang  baik,  semakin tinggi nilai return on assets (ROA) maka semakin tinggi  pula  laba  bersih  yang  mampu  dihasilkan perusahaan.

## Leverage
Leverage  diartikan  sebagai  penggunaan sumber  daya  atau  asset  yang  dilakukan  oleh perusahaan  yang  mana  dalam  penggunaan  asset atau  sumber  daya  tersebut  perusahaan  harus mengeluarkan  beban  tetap.  Leverage  diukur dengan menggunakan rasio debt equity ratio (DER) (Susanti,  2018;Putri,  2017; dan  Putri  &  Meiriska, 2017).

## Ukuran Perusahaan (Size Firm)
Ukuran  perusahaan  juga  mempengaruhi struktur modalnya, hal ini didasarkan pada semakin besar  perusahaan  maka  pertumbuhan  penjualan juga  semakin  besar  sehingga  perusahaan  tersebut berani  mengeluarkan  saham  baru  serta  jumlah hutang  atau  kewajibannya  juga  semakin  tinggi. (Putri  dan  Meiriska,  2017;  Setyoningrum  dan Zulaikha, 2019).

## Variabel Non-Keuangan Koneksi Politik
Perusahaan diduga memiliki koneksi politik jika  terdapat  pemilik  saham  (seseorang  yang memiliki  minimal  10%  kepimilikan  dari  total saham  dengan  hak  suara)  maupun  pimpinan perusahaan (CEO, Presiden, wakil presiden, ketua, dan sekretaris) yang merupakan anggota parlemen, menteri,  atau  orang  yang  memiliki  hubungan
khusus  dengan  politisi  pada  suatu  partai  politik atau pemerintahan.(Purwanti dan Sugiyarti, 2017).

## Corporate Social Responsibility (CSR)
Corporate Social Responsibility (CSR) atau yang lazim disebut sebagai tanggung jawab sosial melibatkan  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam perusahaan seperti pemilik perusahaan, karyawan, pelanggan,  masyarakat  dan  juga  pemerintah. Perusahaan  yang  mengelola  corporate  social responsibility (CSR) dengan baik akan memperoleh  manfaat  dan  juga  reputasi  yang  baik dari  pihak  eksternal  maupun  internal  perusahaan (Rachmawati et al., 2016).

## Tax Avoidance
Tax  avoidance diartikan  sebagai  tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menghindari pembayaran  pajak  yang  dilakukan  sesuai  dengan perundang-  undangan  perpajakan  yang  berlaku. Tax avoidance menyebabkan berkurangnya penerimaan  kas  negara  dalam  hal  pemungutan pajak (Rachmawati et al., 2016; Subagiastra et al.; 2016; Kurniasih dan Ratna; 2013).
Berdasarkan  kerangka  pemikiran  di  atas dapat dibuat hipotesis, sebagai berikut :
H1:  Good  Corporate  Governance  (GCG) mempengaruhi  Tax  Avoidance  Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia. H2: Keuangan Perusahaan mempengaruhi Tax Avoidance  Perusahaan  yang  Listing  di  Bursa Efek Indonesia.
H3
: Non-Keuangan Perusahaan
mempengaruhi  Tax  Avoidance  Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia.

## 3. METODE PENELITIAN
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah emiten yang memenangkan penghargaan 50 emiten terbaik versi majalah Forbes tahun 2019. Sampel  penelitian  ini  adalah  emiten  yang memenangkan  penghargaan  majalah  Forbes  yang memiliki  laporan  keuangan  lengkap  mulai  tahun 2016  hingga  2018,  emiten  yang  listing  di  Bursa Efek  Indonesia  selama  tahun  2016  hingga  2018, dan  emiten  yang  menggunakan  mata  uang  rupiah dalam pelaporan laporan keuangannya.

## Metode pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah  dengan  melakukan  studi  pustaka  dan berdasarkan  laporan  keuangan  yang  diunduh  dari website  bursa  efek  Indonesia  dan  juga  website masing-masing emiten.
Variabel Independen a. Good Corporate Governance (GCG)
Komposisi  Dewan  Komisaris Independen (KDKI)
KDKI = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛

## Komite Audit (KA)
KA = Jumlah komite audit yang ada di perusahaan

## Kualitas Audit (KA)
Kualitas  audit  diukur  dengan  variabel dummy.Emiten yang menggunakan KAP big four diberi angka 1 dan non KAP big four diberi angka 0 .
b. Keuangan Return on Assets (ROA)
ROA = 𝐿𝑎𝑏𝑎 (𝑟𝑢𝑔𝑖)𝑠𝑒𝑦𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡 x 100%

## Leverage (DER)
Leverage diukur dengan menggunakan debt equity ratio (DER), rumus yang digunakan yaitu:
DER = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 x 100%

## Ukuran Perusahaan (UP)
Rumus untuk menghitung ukuran perusahaan (UK) ditampilkan di bawah ini:
Ukuran Perusahaan= Ln (total aset)

## c.Non keuangan
Pengukuran  variabel  koneksi  politik  (KP) dan corporate social responsible (CSR) menggunakan  variabel  dummy.  Perusahaan  yang memiliki koneksi politik dengan pemerintah diberi nilai  1  dan  jika  tidak  memiliki  koneksi  politik diberi nilai 0. Perusahaan yang melaporkan laporan CSR  pada  laporan  tahunan  diberi  nilai  1  dan  jika tidak melaporkan diberi nilai 0.

## Variabel Dependen
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tax avoidance yang  diukur  dengan  menggunakan rumus effective tax rates (ETR)
ETR = 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 x 100%

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian Tabel  4.1:  Tabel  Kriteria  Penentuan  Sampel Penelitian Kategori Jumlah Emiten yang masuk kategori Forbes 2019 50 Emiten  yang  tidak  listing  di  BEI selama  tahun  2016-2018,  tidak menggunakan  kurs  rupiah  dalam 8
penyajian laporan, laporan keuangan tidak lengkap Sampel emiten sesuai kriteria 42 Tahun pengamatan penelitian 3 Jumlah sampel penelitian 126
Sumber: diolah peneliti (2020).

## 4.2 Outer Model
a.Validitas Konvergen
Nilai  loading  faktor  pada  variabel  GCG yang  terdiri  dari  variabel  KDKI,  KA,  dan  KTA masing-masing  sebesar  0.741,  0.792,  dan  0.587 sedangkan,  nilai  AVE    variabel  good  corporate governance (GCG) adalah sebesar 0,594 sehingga disimpulkan variabel GCG valid menurut validitas konvergen.
Nilai  loading  faktor  pada  variabel keuangan  yang  terdiri  dari  variabel  ROA,  DER, dan  UP  masing-masing  sebesar  0.751,  0,793,  dan 0,548  sedangkan,  nilai  AVE    sebesar  0,744 sehingga  disimpulkan  variabel  keuangan  valid menurut validitas konvergen.
Nilai  loading  faktor  pada  variabel  non keuangan  yang  terdiri  dari  variabel  KP  dan  CSR masing-masing sebesar 0,727 dan 0.722 sedangkan,  nilai  AVE  variabel  non-keuangan adalah  sebesar  0,522  sehingga  disimpulkan variabel  non  keuangan  valid  menurut  validitas konvergen.
Variabel  tax  avoidance  yang  diproksikan melalui  ETR  memiliki  nilai  loading  faktor  dan AVE sebesar 1, sehingga disimpulkan variabel non keuangan valid menurut validitas konvergen.
b.Validitas Diskriminan
Uji  validitas  diskriminan  pada  penelitian ini dilakukan dengan melihat membandingkan akar kuadrat AVE dengan korelasi antar konstruk laten.
Variabel GCG memiliki diproksikan melalui KDKI,  KA,  dan  KTA.  KDKI  memiliki  akar kuadarat  AVE  sebesar  0,714  dan  paling  besar dibandingkan  konstruk  latennya  (0,714  >  0.480, 0.475,  dan  0.107).  KA  memiliki  akar  kuadarat AVE sebesar 0,792 dan paling besar dibandingkan konstruk  latennya  (0,792  >  0.162,  0.132,  dan 0.110). KTA memiliki akar kuadarat AVE sebesar 0,587  dan  paling  besar  dibandingkan  konstruk latennya  (0,587  >  0.365,  0.399,  dan  0.019).  Nilai akar  kuadrat  AVE  masing-masing  proksi  variabel GCG  melebihi  konstruk  latennya,  sehingga  dapat disimpulkan  variabel  GCG  valid  berdasarkan variabel diskriminan.
Variabel  keuangan  diproksikan  melalui variabel  ROA,  DER,  dan  UP.  Nilai  akar  kuadrat AVE  variabel  ROA  adalah  0,751  (0,751  >  0.189, 0.326,  0.117).  Nilai  akar  kuadrat  AVE  variabel
DER  sebesar  0,793  (0.793  >  0.160,  0.263,  dan 0.015).  Nilai  akar  kuadarat  AVE  variabel  UP sebesar  0,548  (0.548  >  0.144,  0.282,  dan  0161). Berdasarkan  nilai  akar  kuadrat  AVE  yang  lebih besar  dibandingkan  konstruk  latennya  masing- masing loading faktornya maka dapat disimpulkan variabel  keuangan  valid  berdasarkan  variabel diskriminan.
Variabel non keuangan diproksikan melalui variabel  KP  dan  CSR.  Nilai  akar  kuadrat  AVE variabel  KP  adalah  0,727  (0.727  >  0.129,  0.573, 0.068).  Nilai  akar  kuadrat  AVE  variabel  CSR adalah  0,722  (0,722  >  0.128,  0.570,  dan  0.065). Berdasarkan  nilai  akar  kuadrat  AVE  yang  lebih besar  dibandingkan  konstruk  latennya  masing- masing loading faktornya maka dapat disimpulkan variabel  non  keuangan  valid  berdasarkan  variabel diskriminan.
Nilai akar AVE pada variabel tax avoidance yang  diproksikan  melalui  variabel  effective  tax ratio  (ETR)  sebesar  1.  Nilai  akar  AVE  variable effective  tax  ratio  (ETR)  memiliki  nilai  paling besar dibandingkan dengan nilai konstruknya (1 > 0.0, 0.0, 0.0) sehingga, variabel tax avoidance yang diproksikan  melalui  variabel  effective  tax  ratio (ETR)  dalam  penelitian  ini  valid  berdasarkan penilaian validitas diskriminan.
c. Reliabilitas Nilai composite reliability variabel  GCG sebesar  0,819,  variabel  non  keuangan  sebesar 0,786, dan variabel tax avoidance sebesar 1. Nilai composite reliability masing-masing  diatas  nilai yang  disyaratkan  yaitu  diatas  0,7,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  variabel  GCG,  variabel keuangan, variabel non keuangan, dan variabel tax avoidance reliabel.

## 4.3 Model Pengukuran (Iner Model)
Nilai  R2  penelitian  ini  sebesar  0,226,  artinya besarnya  pengaruh  variabel  good  corporate governance(GCG), variabel keuangan, dan variabel non keuangan terhadap variabel dependen yaitu  variabel tax  avoidance sebesar  22,6% sedangkan sisanya sebesar 77,4%
4.4 Hasil Uji Hipotesis
Pengaruh Variabel Good Corporate
Governance  (GCG)  terhadap  Tax  Avoidance Perusahaan  yang  Listing  di  Bursa  Efek  Indonesia memiliki nilai p value 0,01 (0,01 < 0,05) sehingga dapat  disimpulkan hipotesis  pertama  (H 1 ) diterima.
Pengaruh  Variabel  keuangan  terhadap  Tax Avoidance Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia memiliki nilai p value 0,02 (0,01 < 0,05) sehingga dapat disimpulkan hipotesis kedua (H 2 ) diterima.
Pengaruh  Variabel  non  keuangan  terhadap Tax Avoidance Perusahaan  yang  Listing di  Bursa Efek Indonesia memiliki nilai p value 0,01 (0,01 < 0,05) sehingga dapat disimpulkan hipotesis ketiga (H 3 ) diterima.
4.5 Pembahasan H1  :  Pengaruh  Variabel  Good  Corporate Governance  (GCG)  terhadap  Tax  Avoidance Perusahaan  yang  Listing  di  Bursa  Efek Indonesia.
Teori  agensi  menjelaskan  adanya  konflik kepetingan  antara  manajemen  dan  pemilik. Manajemen terkadang melakukan manajemen laba sedangkan pemilik menginginkan agar perusahaan menaati peraturan yang berlaku termasuk peraturan perpajakan.
Dewan  komisaris  independen  mencegah adanya  manajemen  laba  dan  pelaksanaan  GCG dengan  baik  dengan  menerapkan  memperketat kebijakan terkait keuangan dan akuntansi, semakin banyak komite audit yang ada di perusahaan maka semakin  ketat  pula  kebijakan  keuangan  dan akuntansi  yang  dihasilkan.  Ketatnya  pengawasan yang dilakukan akan mengurangi resiko kecurangan  seperti  penghindaran  pajak  yang dilakukan  oleh  manajemen  juga  semakin  kecil, akibatnya  citra  positif  perusahaan  di  masyarakat juga akan meningkat (Hakim,2017 dan Cahyono et al., 2016).
Laporan  penelitian  yang  dilakukan  oleh KAP  The  Big  Four  dianggap  memberikan  hasil yang  lebih  dapat  dipercaya  oleh  masyarakat. Perusahaan  yang  diaudit  oleh  KAP  The  Big  Four memiliki  kualitas  laporan  keuangan  yang  baik sehingga  dianggap  memiliki  resiko  kecurangan yang  lebih  rendah  dibanding  dengan  perusahaan yang  diaudit  oleh  perusahaan  yang  diaudit  KAP non The Big Four.  Kualitas laporan keuangan yang baik dibuat dengan mengikuti aturan atau pedoman pembuatan  laporan  keuangan  yang berlaku  secara umum. Berarti didalam membuat laporan keuangan akan  lebih  selektif  dan  hati-hati  sehingga penghindaran  pajak  juga  akan  semakin  kecil. Alasan  lain  mengapa  kualitas  laporan  audit  KAP Big  Four  berkualitas  dikarenakan  KAP  Big  Four telah  memberikan  pelatihan  yang  diakui  secara internasional.  KAP  Big  Four  dalam  memberikan jasa  tentu  saja  harus  berhati-hati  menjaga  hasil kualitas audit dikarenakan untuk menjaga reputasi nama KAP Big Four. Perusahaan yang diadit oleh KAP  Big  Four  dianggap  mempunyai  resiko kecurangan  yang  lebih  rendah  dibandingkan perusahaan  yang  diaudit  oleh  KAP  non  Big  Four sehingga perusahaan yang melakukan penghindaran  pajak  akan  ketahuan  (Hakim,  2017 dan Chasbiandani et al., 2019).
Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan  oleh  Winata  (2014);  Wijayanti  dan  Ni Ketut  (2017),  Hakim  (2017),  Dewi  dan  Ketut (2014),  Hakim  (2017),  Dewi  dan  Ketut  (2014), Eksandy  (2017),  Chasbiandani et  al .  (2019), Rachmawati et al ., (2016), Dewi dan Ketut (2014); Eksandy  (2017);  Chasbiandani et  al., (2019)  dan Darmawan dan Made (2014).
H2:  Pengaruh  Keuangan  terhadap  Tax Avoidance  Perusahaan  yang  Listing  di  Bursa Efek Indonesia.
Susanti  (2018), Putri et  al .  (2017), Widiani (2019),  dan  Maharani  (2014)  menyatakan  bahwa semakin  tinggi  profitabilitas  perusahaan  maka semakin  rendah  perusahaan  tersebut  melakukan penghindaran  pajak.  Perusahaan  yang  memiliki profit  yang  tinggi  berarti  kondisi  keuangannya sangat  baik  sehingga  membayar  pajak  bukan menjadi  sebuah  masalah,  sehingga  perusahaan yang  profitabilitasnya  tinggi  cenderung  patuh membayar pajak.
Setyoningrum dan Zulaikha (2019) menyatakan  bahwa  sistem  pembiayaan  kegiatan perusahaan bisa menyebabkan konflik kepentingan antara agent dan principal. Pihak principal bisa jadi tidak  menyetujui  adanya  penambahan  pendanaan dengan  menjual  saham,  maka  untuk  menutupi kekurangan akan operasional perusahaan dilakukan dengan melakukan pendanaan eksternal.
Pendanaan  yang  dilakukan  dengan  hutang (eksternal) dilakukan jika pendanaan yang berasal dari modal perusahaan (internal) tidak mencukupi. Dana  eksternal  yang  paling  disukai  untuk melakukan  pembiayaan  adalah  dalam  bentuk hutang. Penggunaan operasional dengan menggunakan hutang juga menyebabkan perusahaan  harus  membayar  beban  bunga.  Beban bunga  pinjaman  yang  tinggi  akan  mengurangi pendapatan kena pajak, semakin besar beban bunga pinjaman maka beban pajak perusahaan juga akan semakin  kecil.  Hal  ini  menyebabkan  perusahaan secara tidak langsung telah melakukan penghindaran pajak.
Setyaningrum  dan  Zulaikha  (2019)  menyatakan bahwa  semakin  besar  perusahaan  maka  semakin besar  assetyang  dimiliki.  Setiap  tahunnya  asset yang digunakan tersebut akan mengalami penyusutan sehingga dapat mengurangi laba bersih perusahan.  Pengurangan  laba  bersih  perusahaan maka  akan  mengurangi  beban  pajak  yang  harus dibayar oleh perusahaan.
Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan  oleh  Kurniasih  &  Mariah  (2013), Dwiyanti  dan  Ketut  (2019),  Puspita  dan  Meiriska (2017), Cahyani (2019), Widiayani (2019), Susanti (2018),  Anita  dan  Fitri  (2015),  dan  Putri et  al .
(2017), Cahyono et al . (2016), Luke dan Zulaikha
(2016),  dan Widianingsih et al . (2018).
H3:  Pengaruh  Non  Keuangan  terhadap  Tax Avoidance  Perusahaan  yang  Listing  di  Bursa Efek Indonesia.
Wiguna  dan  Ketut  (2017)  menyatakan bahwa  CSR  adalah  tanggung  jawab  sosial perusahaan yang dilakukan untuk para stakeholder- nya.  CSR  dilakukan  dalam  upaya  perusahaan melakukan  tindakan  sosial  akibat  dampak  dari operasional perusahaan. Teori legitimasi menjelaskan  bahwa  perusahaan  yang  melakukan CSR  dengan  baik  maka  akan  mendapatkan legitimasi  dari  masyarakat.  Hal  ini  diartikan sebagai  semakin  tinggi  pengungkapan  CSR  atau semakin  banyak  perusahaan  melakukan  kegiatan dalam rangka  kegiatan CSR maka semakin tinggi pula reputasi perusahaan  tersebut dalam penilaian masyarakat.  Pajak  merupakan  bentuk  tanggung jawab  yang  dilakukan  oleh  manajemen  kepada stakeholder  yang  disalurkan  melalui  pemerintah dengan  membayar  pajak.  Perusahaan  yang melakukan  penghindaran  pajak  maka  perusahaan tersebut tidak melakukan tanggung jawab sosial.
Keterbukaan  mengenai  keterlibatan  direksi dan  komisaris  dalam  dunia  politik  tidak sepenuhnya  diatur  di  Indonesia  dalam  undang- undang, selain peraturan terkait orang yang terlibat politik  dalam  layanan  keuangan.  Hal  ini menyebabkan  beberapa  politisi  yang  terlibat didalam  sebuah  perusahaan  secara  tidak  langsung memperoleh  perlakuan  khusus  dan  manfaat. Perusahaan  akan  mendapatkan  perlakuan  khusus ketika  memiliki  koneksi  politik,  seperti  mudah mendapatkan  pinjaman  modal  dan  risiko  audit pajak  yang  rendah  (Amelia  dan  Ferdiansyah, 2019).
Indikasi ini menyebabkan perusahaan untuk lebih agresif dalam mengimplementasikan perencanaan  pajak,  sehingga  transparansi  laporan keuangan  berkurang.  Perusahaan  yang  memiliki koneksi  politik  akan  menggunakan  keistimewaan hubungan dengan pemerintah agar bisa melakukan penghindaran pajak.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  yang dilakukan oleh Setyoningrum dan Zulaikha (2019), Rista dan Susi (2019), Rengganis dan Asri (2018), Khairunisa et  al., (2017),  Sari  dan  Agustinus (2017), Butje dan  Tjondro (2014), Ferdiawan dan Firmansyah (2017), dan Utari dan Supatmi (2017). 5. KESIMPULAN
Dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa : a. good corporate governance (GCG) mempunyai pengaruh terhadap tax avoidance . b. faktor keuangan yang diwakili dari perhitungan  ROA, leverage dan  ukuran
perusahaan mempunyai pengaruh terhadap tax avoidance .
c. faktor non-keuangan, yaitu koneksi politik dan CSR  mempunyai  pengaruh  terhadap tax avoidance .
6. REFERENSI
Cahyani. 2019, “Pengaruh Rasio Pajak Tangguhan,
Keahlian  Pajak,  Dan  Remunerasi  Terhadap Penghindaran  Pajak  (Studi  Perusahaan  di  BEI tahun 2015 dan 2017)”. Diponegoro Journal of Accounting. Vol.8, No.4.pp.1-10. Cahyono, et  al. 2016,”Pengaruh  Komite  Audit, Kepemilikan  Institusional,  Dewan  Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran  Pajak  (Tax  Avoidance)  Pada Perusahaan  Perbankan  Yang  Listing  BEI Periode  Tahun  2011  –  2013”. Journal  of Accounting . Vol.2, No.2.pp.-.
Chasbiandani, et  al. 2019,”Pengaruh  Corporation Risk  Dan  Good  Corporate  Governance Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional  Sebagai  Variable  Pemoderasi”. Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol.17, No.2.pp.115- 129.
Darmawan, I Gede dan Made dan Made Sukartha.
2014, “Pengaruh Penerapan Corporate
Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran  Perusahaan  Pada  Penghindaran  Pajak” E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana . Vol.9, No.1.pp.143-161.
Dewi, Ni Nyoman dan Ketut Jati. 2014,“Pengaruh Karakter  Eksekutif,  Karakteristik  Perusahaan, Dan  Dimensi  Tata  Kelola  Perusahaan  Yang Baik  Pada Tax  Avoidance Di  Bursa  Efek Indonesia”. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana . Vol.6, No.2.pp.249-260.
Dwiyanti dan Ketut. 2019,“Pengaruh Profitabilitas,
Capital  Intensity,  dan  Inventory  Intensity  pada Penghindaran  Pajak”. E-Jurnal  Akuntansi Universitas  Udayana .  Vol.27,  No.3.pp.2293- 2321.
Eksandy,  Arry.  2017,  “Pengaruh  Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak ( Tax Avoidance )
(Studi  Empiris  Pada  Sektor  Industri  Barang Konsumsi  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  Periode  2010-2014). Competitive Journal. Vol.1, No.31.pp.1-20.
Hakim, Fadli. 2017,”Analisis Pengaruh Corporate Governance  Terhadap  Penghindaran  Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang  Terdaftar  Pada  Bursa  Efek  Indonesia Tahun2015-2017)”.  Vol.2, No.2.pp.-.
.Khairunisa, et al. 2017,”Kualitas Audit, Corporate Social  Responsibility ,  dan  Ukuran  Perusahaan
Terhadap Tax  Avoidance ”. Jurnal  Riset
Akuntansi Kontemporer (JRAK) . Vol.9, No.1.pp.39-46.
Kurniasih,  Tommy  dan  Maria  Ratna.  2013, “Pengaruh  Return  on  Assets,  Leverage,
Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance”. Buletin Studi Ekonomi . Vol.18, No.1.pp.58-66. Kusumawardhani, et  al. 2018,”Apakah  Corporate
Social Responsibility Mempengaruhi Hubungan  Penghindaran  Pajak  Terhadap  Nilai
Perusahaan”. UPH  Journal  of  Management . Vol.-, No.-.pp.-.
Maharani, I Gusti dan Ketut Alit. 2014, “Pengaruh Corporate  Governance ,  Profitabilitas  Dan Karakteristik  Eksekutif  Pada  Tax  Avoidance Perusahaan  Manufaktur”. E-jurnal  Akuntansi Universitas Udayana . Vol.9, No.2.pp.525-539. Pasaribu. 2019, “Pengaruh Leverage dan Liquidity Terhadap  Tax  Avoidance  Dengan  Inventory Intensity  Sebagai  Variabel  Moderasi”. Jurnal Akuntansi  Maranatha .  Vol.11,  No.  2.pp  211- 217.
Pohan,  Hotman.  2009,  “Analisis  Pengaruh
Kepemilikan  Institusi,  Rasio  Tobin  Q,Akrual Pilihan,  Tarif  Efektif  Pajak,  Dan  Biaya  Pajak Ditunda  Terhadap  Penghindaran  Pajak  Pada Perusahaan Publik”.
Jurnal Informasi, Perpajakan,  Akuntansi  Dan  Keuangan  Publik .
Vol.4, No.2.pp.113-135.
Puspita, Deanna dan Meiriska Febrianti. 2017,”Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur  di  Bursa  Efek  Indonesia”. Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol.19, No.1.pp.38-46.
Putri, et al .  2017,”  Pengaruh  Leverage, Profitability,  Ukuran  Perusahaan  Dan  Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance ”. Jurnal  Ekonomi  Manajemen Sumber Daya. Vol.19, No.1.pp.1-11.
Rahmawati, et  al . 2016,”Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance  Terhadap  Tax  Avoidance  (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI  Periode  2012-2014)”. Jurnal  Perpajakan (JEJAK) . Vol.10, No.1. .pp.1-9.
Rengganis,  Maria  dan  Asri.  2018,”Pengaruh Corporate  Governance dan  Pengungkapan Corporate  Social  Responsibility  Terhadap Agresivitas  Pajak”. E-Jurnal Akuntansi Universitas  Udayana .  Vol.24,  No.2  .pp.871- 898.
Rista,  Bunga  dan  Susi  Dwi.  2019,”  Pengaruh
Corporate Social Responsibility
dan Profitabilitas  Terhadap  Penghindaran  Pajak Perusahaan  Dengan  Peran  Komite  Audit Sebagai Moderasi”.
Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 .
Rusydi.  2013.  “Pengaruh  Ukuran  Perusahaan
Terhadap Aggressive  Tax  Avoidance Di Indonesia”. Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma (JAMAL) . Vol.4, No.2 .pp.322-328.
Sari, Lie dan Agustinus Santoso. 2017,“Pengaruh Corporate  Social  Responsibility Terhadap Penghindaran  Pajak  Perusahaan”. Diponegoro Journal  of  Accounting .  Vol.6,  No.4.  .pp.2337- 3806.
Setyoningrum, Dewi dan Zulaikha. 2019,
“Pengaruh Corporate  Social  Responsibility ,
Ukuran  Perusahaan,  Leverage,  Dan  Struktur Kepemilikan  Terhadap  Agresivitas  Pajak”. Diponegoro  Journal  of  Accounting .  Vol.8, No.3. pp.2337-3806.
Subagiastra, et  al. 2016,  “Pengaruh  Profitabilitas, Kepemilikan  Keluarga,  dan Good  Corporate Governance Terhadap  Penghindaran  Pajak (Studi  pada  Perusahaan  Manufaktur  di  BEI)”. Jurnal Ilmiah Akuntansi . Vol.1, No.2. .pp.167-
193. Susanti,Camelia.A. 2018,“Pengaruh Konservatisme, Leverage, Profitabilitas,
Ukuran  Perusahaan  Terhadap Tax  Avoidance . Jurnal  Informasi  Perpajakan,  Akuntansi  dan Keuangan Publik . Vol.13, No.2. .pp.181-198. Wahyudi,  Imam  dan  Sri  Rustinawati.  2020, “Pengaruh  Tata  Kelola  Perusahaan,  Leverage Dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance ”. Jurnal Riset Perbankan Manajemen dan Akuntansi . Vol.4, No.1 .pp.38- 50.
Widianingsih, et  al. 2018,  “Pengaruh  Komite Audit,  Ukuran  Perusahaan,  Dan  Leverage Terhadap  Penghindaran  Pajak  (Studi  pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek  Indonesia  Tahun  2015-2017)”. Jurnal Akuntansi  dan  Sistem  Teknologi  Informasi . Vol.14, No.3 .pp.471-480.
Wiguna,  I  Putu  dan  Ketut  Jati.  2017,  “Pengaruh Corporate  Social  Responsibility ,  Preferensi Risiko  Eksekutif,  Dan  Capital  Intensity  Pada Penghindaran  Pajak”. E-Jurnal  Akuntansi Universitas  Udayana .  Vol.21,  No.1  .pp.418- 446.
Wijayanti,  Yoanis  dan  Ketut  Merkusiwati.  2017,
“Pengaruh  Proporsi  Komisaris  Independen, Kepemilikan  Institusional,  Leverage,  dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak”. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana . Vol.20, No.1 .pp.699-728. Winata,  Fenny.  2014,  “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax  Avoidance Pada Perusahaan  Yang  Terdaftar  Di  Bursa  Efek Indonesia  Tahun  2013”. Tax  &  Accounting Review . . Vol.4, No.1 .pp.