## MIZAN
Journal of Islamic Law P-ISSN: 2598-974X.  E-ISSN: 2598-6252 Vol. 6 No. 1 (2022), pp. 119-134 https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index
Islamic Sex Education Program:
Transformasi Pendidikan Pesantren Guna Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual di Kalangan Santri *
Juan Maulana Alfredo 1 , Xavier Nugraha 2 , Dita Elvia Kusuma Putri 3 Universitas Brawijaya Malang, Universitas Airlangga Surabaya
https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1211

## Abstract
The  phenomenon  of  sexual  violence  still  occurs  even  in  Islamic  boarding  schools  where  the victims are students. This would not be in accordance with the essence of the pesantren, even against the teachings of Islam rahmatan lil'alamin. This article is a legal article with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. In this article, it was found that cases of sexual violence that occurred in the pesantren environment could also be caused by the lack of preventive  measures  against  sexual  violence  in  Islamic  boarding  schools,  for  example  in  the form  of  sexual  education  (sex  education).  Therefore,  Islamic  boarding schools  must  transform according  to  the  needs  and  challenges  of  the  times,  one  of  which  is  by  intensifying  sexual education  for  students  in  accordance  with  the  values  of  Islamic  teachings.  The  Islamic  Sex Education Program is an effort to prevent sexual violence in Islamic boarding schools through a curriculum  that  is  in  accordance  with  international  standards  that  is  packaged  in  an  Islamic way using modern, fun and easy to reach teaching methods for students.
Keywords: Islamic  Boarding  Schools;  Islamic  Sex  Education  Program;  Sexual  Violence  to Student at Islamic Boarding Schools.

## Abstrak
Fenomena kekerasan seksual masih terjadi bahkan di lingkungan pesantren dengan korbannya adalah  santri.  Hal  tersebut  kiranya  tidak  sesuai  dengan  esensi  pesantren,  bahkan  telah bertentangan  dengan  ajaran  Islam rahmatan  lil’alamin.  A rtikel  ini  merupakan  artikel  hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach), pendekatan konseptual (conceptual  approach), dan  pendekatan  kasus (case  approach). Melalui  artikel  ini,  ditemukan bahwa  kasus-kasus  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  lingkungan  pesantren  juga  dapat disebabkan  karena  kurangnya  tindakan  pencegahan  kekerasan  seksual  di  pondok  pesantren, misalnya  berupa  pendidikan  seksual  ( sex  education ).  Oleh  karenanya,  pesantren  harus bertransformasi  sesuai  kebutuhan  dan  tantangan  zaman,  salah  satunya  dengan mengintensifkan  pendidikan  seksual  ( sex  education )  kepada  para  santri  yang  sesuai  dengan nilai-nilai  ajaran  agama  Islam. Islamic  Sex  Education  Program merupakan  upaya  pencegahan kekerasan  seksual  di  pesantren  melalui  kurikulum  yang  sesuai  standar  internasional  yang dikemas secara islami dengan menggunakan metode pengajaran yang modern, menyenangkan dan mudah untuk dipahami para santri.
Kata Kunci: Pesantren; Islamic Sex Education Program ; Kekerasan Seksual di Kalangan Santri
* Manuscript received date: January 13, 2022, revised: January 22, 2022, approved for publication: April 30, 2022.
1 Juan Maulana Alfredo adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Email: alfedojuan73@gmail.com
2 Xavier  Nugraha adalah  alumnus  Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga,  Surabaya.  Email: nugrahaxavier72@gmail.com
3 Dita  Elvia  Kusuma  Putri adalah  alumnus  Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga,  Surabaya. Email: ditaelvia769@gmail.com

## A. PENDAHULUAN
Kemerdekaan  memiliki  makna  yang  sangat  penting  bagi  suatu  bangsa, termasuk  bangsa  Indonesia. 4 Secara  konstitusional,  kemerdekaan  merupakan  hak semua bangsa 5 untuk terbebas dari penjajahan kolonial. Namun, makna kemerdekaan sesungguhnya bukan hanya sebatas lepas dari cengkeraman kolonial saja, akan tetapi kemerdekaan  dapat  dimaknai  secara  luas  sebagai  suatu  keadaan  yang  merdeka  dan bebas dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual yang dapat melanggar hak asasi setiap warga negara.
Setiap  warga  negara  pada  dasarnya  diberikan  hak  yang  sama  untuk memperoleh  perlindungan  hukum  ( rechtsbescherming )  dari  kekerasan  seksual.  Hak tersebut telah dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  1945)  yang  berbunyi:  “(1)  Setiap  orang berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan  harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari  ancaman  ketakutan untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  yang  merupakan hak asasi;  (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan  derajat  martabat  manusia dan  berhak  memperoleh  suaka  politik  dari negara lain.” 6
Ketentuan  pasal  tersebut  memberikan  penegasan  bahwa  setiap  warga  negara berhak untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan serta bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia 7 , termasuk  terhadap  kekerasan  seksual.  Secara  yuridis,  kekerasan  seksual  merupakan setiap  perbuatan  merendahkan,  menghina,  melecehkan,  dan/atau  menyerang  tubuh, dan/atau  fungsi  reproduksi  seseorang,  karena  ketimpangan  relasi  kuasa  dan/atau gender,  yang  berakibat  atau  dapat  berakibat  penderitaan  psikis  dan/atau  fisik termasuk  yang  mengganggu  kesehatan reproduksi  seseorang  dan  hilang  kesempatan melaksanakan  pendidikan  tinggi  dengan  aman  dan  optimal. 8 Terhadap  kekerasan seksual,  masyarakat  internasional  sepakat  untuk  menentang  secara  tegas  karena merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat memberikan kerugian yang besar bagi  umat  manusia.  Kesepakatan  internasional  tersebut  diwujudkan  dengan  lahirnya konvensi  internasional  seperti The  Convention  on  the  Elimination  of  All  Form  of Discrimination Againts Women (CEDAW) dan Convention on the Rights of the Child.
4 Al  Fitri,  “Kemerdekaan  yang  Sesungguhnya”,  dalam http://www.arsip.pa-manna.go.id/wp- content/uploads/2015/08/Kemerdekaan-Yang-Sesungguhnya.pdf , diakses 12 November 2021.
5 Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6 Pasal 28G ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7 Ave  Maria  Frisa  Katherina,  Xavier  Nugraha,  Arinni  Dewi  Ambarningrum,  “Perlindungan Hukum  Varietas  Lokal  Indonesia  Terhadap  Tindakan  Biopiracy  Oleh  Peneliti  Asing”,  Jurnal  Spektrum Hukum, Vol. 17, No. 2, 2020, h. 12.
8 Lihat  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2021  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Grafik 1. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Seksual Tahun 2008-2020
Sumber: CATAHU 2021 Komnas Perempuan
Secara  statistik,  jumlah  perempuan  yang  menjadi  korban  kekerasan  seksual dari  tahun  2008  hingga  tahun  2020  bersifat  fluktuatif.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam Catatan  Tahunan  tentang  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  yang  dirilis  oleh  Komnas Perempuan,  bahwa  dalam  kurun  waktu  13  tahun  terakhir  jumlah  korban  kekerasan seksual  paling  tinggi  terjadi  pada  tahun  2019  yakni  431.471  korban. 9 Data  tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia merupakan masalah serius yang dapat terjadi kepada siapa saja dan dimana saja termasuk kepada para santri di lingkungan pesantren.
Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2019  tentang  Pesantren memberikan  definisi  pesantren  sebagai  “lembaga  yang  berbasis  masyarakat  dan didirikan  oleh  perseorangan,  yayasan,  organisasi  masyarakat  Islam,  dan/atau masyarakat  yang  menanamkan  keimanan  dan  ketakwaan  kepada  Allah  Swt., menyemaikan  akhlak  mulia  serta  memegang  teguh  ajaran  Islam rahmatan  lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa  Indonesia  lainnya  melalui  pendidikan,  dakwah  Islam,  keteladanan,  dan pemberdayaan  masyarakat  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.” 10 Jika  dikaitkan  dengan  pengertian  diatas,  fenomena  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di lingkungan  pesantren  jelas  tidak  sesuai  dengan  esensi  pesantren,  bahkan  telah bertentangan dengan ajaran Islam rahmatan lil’alamin.
9 Komnas  Perempuan,  “Catatan  Tahunan  tentang  Kekerasan  Terhadap  Perempuan”,  Jakarta, Komnas Perempuan, 2021, h. 8.
10 Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
Fenomena  kekerasan  seksual  di  lingkungan  pesantren  dapat  dilihat  dalam beberapa  kasus  konkret.  Pertama,  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  26  (dua  puluh enam)  santri  di  sebuah  pondok  pesantren  di  Kabupaten  Ogan  Ilir  Sumatera  Selatan. Akibat kekerasan seksual tersebut para santri mengalami trauma fisik dan mental yang cukup  berat. 11 Kedua,  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  santri  di  sebuah  pondok pesantren  di  Kabupaten  Pinrang  yang  dilakukan  oleh  Pimpinan  Pondok  Pesantren. Pelaku melakukan tindak pencabulan dengan mencium santrinya tersebut dibeberapa bagian  tubuh. 12 Ketiga,  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  4  (empat)  santri  di  sebuah pondok  pesantren  di  Mojokerto  yang  dilakukan  oleh  Pengasuh  Pondok  Pesantren. Akibat  perbuatan  tersebut,  4  (empat)  orang  santri  mengalami  gangguan  psikologis. 13 Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan pesantren saat ini telah menjadi permasalahan serius yang harus segera diatasi.
Secara  umum,  kasus  kekerasan  seksual  tersebut  dapat  disebabkan  oleh beberapa hal: Pertama, kondisi psikologis pelaku yang memiliki orientasi seksual yang menyimpang  atau  abnormal  sehingga  pelaku  tidak  dapat  mengontrol  hawa  nafsu seksualnya  dengan  baik.  Kedua,  kondisi  biologis  pelaku  yang  disebabkan  oleh kebutuhan  seksual  yang  tidak  terpenuhi  sehingga  membutuhkan  objek  untuk melampiaskannya.  Ketiga,  kondisi  lingkungan  yang  memberikan  celah  untuk melakukan  kekerasan  seksual  kepada  korban. 14 Jika  ditelisik  secara  komprehensif, kasus-kasus  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  lingkungan  pesantren  juga  dapat disebabkan  karena  kurangnya  tindakan  pencegahan  kekerasan  seksual  di  pondok pesantren  itu  sendiri.  Salah  satu  tindakan  pencegahan  tersebut  seperti  pendidikan seksual  ( sex  education ).  Pendidikan  seksual  ( sex  education )  pada  dasarnya  memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual. 15 Namun, sayangnya  pendidikan  seksual  ( sex  education )  belum  memperoleh  perhatian  lebih  di sebagian  besar  pesantren.  Padahal  dengan  melihat  maraknya  kasus-kasus  kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren sudah semestinya pesantren mengambil sikap untuk melakukan tindakan pencegahan. Sebagaimana kata pepatah “mencegah lebih  baik  daripada  mengobati” ,  sehingga  tindakan  pencegahan  perlu  dilakukan sejak dini, bukan menunggu terjadinya kasus kekerasan seksual terlebih dahulu.
Namun, sayangnya pendidikan seksual ( sex education ) di lingkungan pesantren kurang  mendapatkan  perhatian  lebih.  Minimnya  perhatian  pesantren  tersebut
11 Irwansyah  Putra,  “Pekembangan  Terbaru  Kasus  26  Santri  diduga  Mengalami  Kekerasan Seksual”, dalam, https://www.jpnn.com/news/perkembangan-terbaru-kasus-26-santri-diduga-mengalami- kekerasan-seksual-begini?page=2 , diakses 12 November 2021.
12 Ihwan  Fajar,  “Cium  Santri,  Pimpinan  Ponpes  di  Pinrang  Jadi  Tersangka”,  dalam, https://www.merdeka.com/peristiwa/cium-santri-pimpinan-ponpes-di-pinrang-jadi-tersangka.html , diakses 12 November 2021.
13 Wahyu  Nurdiyanto,  “Santri  Korban  Kekerasan  Seksual  di  Mojokerto  Bertambah  4  Orang”, dalam https://www.timesindonesia.co.id/read/news/378448/santri-korban-kekerasaan-seksual-di- mojokerto-bertambah-4-orang diakses 12 November 2021.
14 I  Putu  Agus  Setiawan  dan  I  Wayan  Novy  Purwanto,  “Faktor  Penyebab  dan  Upaya Penanggulangan kekerasan seksual terhadap Anak dalam Lingkup Keluarga ( Incest ): Studi di Polda Bali”, Kertha Wicara Journal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 4, 2019, h. 9-10.
15 Baiq  Halimatuzzuhrotulaini  dan  EM.  Thonthowi  Jauhari,  “Pendidikan  Seks  sebagai  Upaya Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak”, Jurnal Pendidikan Aura, Vol. 13, No. 1, Januari-Juni 2021, h. 54.
dilatarbelakangi  karena  kurangnya  kesadaran  dan  pemahaman  pengurus  pesantren dan  para  santri  akan  pentingnya  pendidikan  seksual  ( sex  education ).  Pendidikan seksual  ( sex  education )  seolah-olah  dipandang  memiliki  makna  yang  negatif,  padahal sejatinya pendidikan seksual ( sex education ) merupakan upaya pengajaran, penyadaran dan  penerangan  mengenai  masalah-masalah  seksual 16 agar  pengurus  pesantren  dan para santri terbebas dari segala perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran islam serta mencegah terjadinya penyimpangan seksual di lingkungan pesantren.
Jika  ditelaah  secara  mendalam,  pendidikan  seksual  ( sex  education )  sebenarnya tidak  bertentangan  dengan  ajaran  agama  islam.  Justru  Islam  sebagai  agama  yang mengatur tingkah laku manusia menjadi sumber untuk memperjelas rancang bangun pendidikan  seksual.  Bahkan  secara  khusus  nilai-nilai  dan  ajaran  agama  islam  juga mengatur mengenai pendidikan seksual ( sex education ) sebagaimana termaktub dalam Al-qur’an dan Hadis. 17
Ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah  mengamanatkan  kepada  “setiap  pesantren  untuk  menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi dan kurikulum pendidikan masing-masing pesantren untuk  membentuk  santri  yang  unggul dalam  mengisi  kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman .” 18 Oleh karena itu, fungsi pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  pesantren  harus  bersifat  dinamis  dengan mengikuti  kebutuhan  zaman  akan  pentingnya  pendidikan  seksual  ( sex  education ) untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pesantren yang semakin marak  seperti  saat  ini.  Pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  untuk  pendalaman pemahaman  keagamaan  sudah  semestinya  menjadi  garda  terdepan  untuk  mencegah terjadinya  kekerasan  seksual  di  kalangan  santri. 19 Jangan  sampai  santri  yang  dicita- citakan  untuk  menjadi  generasi  unggul  untuk  kemajuan  bangsa  menjadi  hancur karena menjadi korban kekerasan seksual
Pendidikan  seksual  ( sex  education )  di  pesantren  harus  menjadi  program  vital untuk  mencegah  terjadinya  kekerasan  seksual  di  kalangan  santri.  Oleh  karena  itu penulis  menggagas  “ Islamic  Sex  Education  Program ”  yang  merupakan  program pendidikan  seksual  ( sex  education )  yang  berlandaskan  nilai-nilai  ajaran  islam  untuk mencegah  terjadinya  kasus  kekerasan  seksual  di  lingkungan  pesantren.  Dengan diimplementasikannya Islamic Sex Education Program , pesantren telah ikut andil dalam mendukung  program  Pemerintah  untuk  memerangi  kekerasan  seksual  sebagai  salah satu bentuk kejahatan. Selain itu pesantren juga akan memperoleh reputasi yang baik dan  tidak  dipandang  sebelah  mata  oleh  masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan  pesantren memiliki peranan penting dalam memberikan pendidikan bagi para santri yang tidak hanya  dalam  lingkup  pengajaran  keagamaan  saja,  namun  sudah  bertransformasi
16 Risty Justicia, “Program Underwear Rules untuk Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini”, Jurnal Pendidikan Usia Dini, Vol.9, Edisi 2, November 2016, h. 222,
17 Nur  Mahmudah,  “Memotret  Wajah  Pendidikan  Seksualitas  di  Pesantren”,  Jurnal  Quality, Vol.3, No. 1, Juni 2015, h. 134 dan 141.
18 Lihat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
19 Ibid, hlm. 134.
memberikan pendidikan seksual ( sex education ) yang sesuai dengan ajaran agama Islam untuk menghadapi tantangan zaman.

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  penelitian  hukum  ( legal research ). Penelitian hukum adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan  sistem  norma,  yang  terdiri  dari  asas-asas,  norma,  kaidah  dari  peraturan perundangan,  putusan  pengadilan,  perjanjian  serta  doktrin  yang  bertujuan  untuk mencari dan menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum 20 , dan doktrin hukum sebagai  dasar  fundamental  guna  menjawab  persoalan hukum. 21 Penelitian  hukum  ini dilakukan dengan menggunakan asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang- undangan, putusan pengadilan dan doktrin hukum untuk menjawab berkaitan dengan Islamic  Sex  Education  Program :  Transformasi  Pendidikan  Pesantren  Guna  Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual di Kalangan Santri.
Berhubungan dengan tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini,  penulis  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach) , pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach), dan  Pendekatan  Kasus  ( case  approach). Pendekatan  perundang-undangan (statute  approach )  dilakukan  dengan  menelaah semua  undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang sedang  ditangani . 22 Pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach) dengan mengkaji Pasal 28G ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945   serta Undang-Undang Nomor 18 tahun  2019  tentang  Pesantren.    Pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach) adalah pendekatan  yang  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang berkembang  di  dalam  ilmu  hukum. 23 Kemudian,  untuk  pendekatan  kasus  ( case approach) dilakukan  dengan  menganalisis  kasus-kasus  berkaitan  dengan  kekerasan seksual di kalangan santri.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Pendidikan Seksual (Sex Education) dalam Perspektif Islam
Selain  dikenal  sebagai rahmatan lil  alamin (rahmat  bagi  seluruh  alam  semesta), Islam  juga  dikenal  sebagai  agama  yang  mengajarkan  nilai-nilai  kebenaran  untuk dijadikan  pedoman  berperilaku  dalam  kehidupan  manusia.  Jika  ditelaah  secara terminologi,  mengajarkan  nilai-nilai  kebenaran  merupakan  salah  satu  tujuan
20 Xavier  Nugraha,  Risdiana  Izzaty,  Annida  Aqiila  Putri,  “Rekonstruksi  Batas  Usia  Minimal Perkawinan  Sebagai  Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  (Analisa  Putusan  MK  No. 22/Puu-Xv/2017)”, Lex Scientia Law Review, Vol. 3, No. 1, 2019, h. 46.
21 Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, Fiat Justitia, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret 2014, h. 15–35.
22 Ibid., h.133 . 23 Ibid., h.135.
pendidikan  islam, 24 termasuk  dalam  hal  ini  pendidikan  seksual  ( sex  education ). Pendidikan  seksual  ( sex  education )  dalam  islam  sejatinya  mengajarkan  nilai-nilai kebenaran dalam memenuhi kebutuhan seksualitas umat manusia yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.
Dalam Islam, pendidikan seksual ( sex education ) merupakan bagian integral dari 3  (tiga)  unsur  yang  tidak  dapat  dipisahkan  yakni  pendidikan  aqidah,  akhlak  dan ibadah.  Jika  dikaitkan  dengan  pendidikan  aqidah,  pendidikan  seksual  ( sex  education ) bertujuan  untuk  memberikan  kesadaran  kepada  umat  manusia  bahwa  Allah  SWT telah  memberikan  bimbingan  tentang  kehidupan  seksual  yang  sesuai  dengan  ajaran agama  Islam.  Kemudian  jika  dikaitkan  dengan  akhlak,  pendidikan  seksual  ( sex education )  merupakan  proses  pengajaran  perilaku  seksual  yang  sehat  untuk menggambarkan  kemuliaan  akhlak  seorang  manusia. 25 Kemudian  jika  dikaitkan dengan  ibadah,  Islam  mengamini  seksualitas  sebagai  salah  satu  bentuk  Ibadah  yang berpahala sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ajaran agama Islam.
Dalam  Islam  pendidikan  seksual  ( sex  education )  tentu  harus  didasarkan  pada Al-Qur’an dan Hadis sebagai sumber hukum dalam Islam. Hal ini bertujuan agar umat Islam memahami pendidikan seksual ( sex education ) yang sesuai dengan kaidah-kaidah keislaman. 26 Sebagai  sumber  hukum  Islam 27 ,  Al-Qur’an  dan  Hadis  telah  mengatur beberapa  ketentuan  yang  menjadi  dasar  pendidikan  seksual  ( sex  education )  berbasis islami.  Adapun  beberapa  ketentuan  tersebut  diantaranya:  Pertama,  ketentuan mengenai larangan melakukan penyimpangan seksual seperti zina. Dalam pandangan Islam,  zina  merupakan  salah  satu  perbuatan  tercela  dan  tidak  dibenarkan  untuk dilakukan.  Larangan  mengenai  zina  dijelaskan  dalam  QS.  Al-Isra  Ayat  32  yang berbunyi  sebagai  berikut: 28 “Dan  janganlah  kamu  mendekati  zina. (zina)  itu  sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.”
Kedua,  ketentuan  yang  mengajurkan  seorang  laki-laki  maupun  perempuan untuk  menahan  pandangannya,  memelihara  kemaluannya  serta  menutup  auratnya. Maksud  menjaga  pandangan  disini  adalah  menjaga  pandangan  dari  segala  sesuatu yang  diharamkan  termasuk  menjaga  pandangan  dari  seseorang  yang  bukan muhrimnya.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  memelihara  kemaluannya  adalah anjuran  untuk  dapat  menahan  hawa  nafsu  untuk  menyalurkan  kebutuhan  seksual dengan  cara  yang  menyimpang.  Kemudian  yang  dimaksud  dengan  menutup  aurat adalah  menutup  bagian-bagian  tubuh  yang  menurut  kaidah  agama  Islam  bersifat
24 Rubini, “Pendidikan Moral dalam Perspektif Islam, Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam”, Vol. 8, No.1, Juni 2019, h. 240.
25 Dyah Nawangsari, “Urgensi Pendidikan Seks dalam Islam”, Jurnal Tadris, Vol. 10, No. 1, Juni 2015, h. 79-80.
26 Rosdiana  Dewi  dan  Nurhasanah  Bakhtiar,  “Urgensi  Pendidikan  Seksual  dalam  Pembelajaran Bagi  Siswa  MI/SD  untuk  Mengataso  Penyimpangan  Seksual”,  Instructional  Development  Journal  (IDJ), Vol. 3, No. 2, Agustus 2020, h. 132.
27 Tonic  Tangkau  et.al.,  “Analysis  on  Non  Muslim  Heir  Position  Towards  the  Inheritance  of Muslim Testator in Indonesia”, Yuridika, Vol. 35, No. 2, 2020, h.401.
28 Lihat Q.S. Al-Isra Ayat 32.
haram  untuk  diperlihatkan  ke  orang  lain.  Ketentuan-ketentuan  tersebut  telah  diatur secara jelas dalam Q.S. An-Nur ayat 30 dan 31 yang berbunyi sebagai berikut: 29
“ Katakanlah  kepada  orang  laki-laki  yang  beriman:  Hendaklah  mereka  menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka ”
“Dan  katakanlah  kepada  para  perempuan  yang  beriman,  agar  mereka  menjaga pandangannya,  dan  memelihara  kemaluannya,  dan  janganlah  menampakkan perhiasannya  (auratnya),  kecuali  yang  (biasa)  terlihat.  Dan  hendaklah  mereka menutupkan  kain  kerudung  ke  dadanya,  dan  janganlah  menampakkan  perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau  putra-putra  mereka,  atau  putra-putra  suami  mereka,  atau  saudara-saudara  laki- laki  mereka,  atau  putra-putra  saudara  laki-laki  mereka,  atau  putra-putra  saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.  Dan  bertaubatlah  kamu  semua  kepada  Allah,  wahai  orang-orang  yang beriman, agar kamu beruntung.”
Ketiga,  ketentuan  mengenai  larangan  hubungan  seksual  sesama  jenis  baik sesama  laki-laki  maupun  sesama  perempuan. 30 Tidak  dapat  dipungkiri  fakta-fakta yang  terjadi  di  lapangan  saat  ini,  korban  kekerasan  seksual  sesama  jenis  tidak  dapat dihindarkan. Padahal Islam secara tegas melarang karena merupakan perbuatan yang tidak  dibenarkan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  Hadis  Nabi  Muhammad  SAW  yang diriwayatkan  oleh  Muslim  dan  Abi  Said  yang  berbunyi  sebagai  berikut: 31 “Janganlah pria  melihat  aurat  pria  lain  dan  janganlah  wanita  melihat  aurat  wanita  lain  dan janganlah  bersentuhan  pria  dengan  pria  lain  di  bawah  sehelai  selimut/kain,  dan janganlah pula wanita bersentuhan dengan wanita lain di bawah sehelai selimut/kain”
Beberapa  ketentuan  diatas  merupakan  bukti  bahwa  Islam  mengamini  adanya pendidikan  seksual  ( sex  education )  untuk  mencegah  terjadinya  kekerasan  seksual  di kalangan umatnya. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran juga  mengecam  secara  tegas  perbuatan  kekerasan  seksual  karena  merupakan perbuatan tercela yang dapat merugikan sesama manusia. Oleh karena itu ketentuan- ketentuan  yang  telah  diatur  dalam  Al-Qur’an  maupun  hadis  sudah  semestinya diimplementasikan  dengan  baik  untuk  mencegah  terjadinya  kekerasan  seksual,  salah satunya  dengan  memberikan  pendidikan  seksual  ( sex  education )  islami  secara  intensif khususnya di lingkungan pesantren.
29 Q.S. An-Nur ayat 30 dan 31.
30 Dalam Islam hubungan seksual sesama laki-laki (homoseksual) disebut dengan “al-luthiyyu”, sedangkan hubungan seksual sesama perempuan (lesbian) disebut dengan “al-sihaq”. Huzaemah Tahido Yanggo, “Penyimpangan Seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam”, Jurnal Misykat, Vol. 03, No. 02, Desember 2018, h. 2.
31 Ibid, h. 4.
2. Urgensi Pendidikan Seksual ( Sex Education ) Bagi Para Santri di Pesantren
Berbicara mengenai urgensi pendidikan seksual ( sex education ) bagi para santri di pesantren tentu sangat penting untuk diberikan. Hal ini mengingat fakta-fakta yang terjadi  di  lapangan  terkait  kasus  kekerasan  seksual  di  lingkungan  pesantren  yang semakin marak.  Selain memberikan  dampak  yang  sangat  merugikan  bagi  para santri sebagai korbannya, kasus kekerasan seksual juga telah memberikan citra yang negatif terhadap nama baik Pesantren sebagai lembaga pengajaran agama Islam. Berdasarkan wawancara  yang  dilakukan  oleh  penulis  secara  daring  kepada  beberapa  santri  di Indonesia  diperoleh  hasil  bahwa  hampir  di  semua  pesantren  belum  mencanangkan program  pendidikan  seksual  ( sex  education )  secara  intensif  untuk  mencegah  kasus kekerasan seksual di lingkungan Pesantren.
Adapun penjelasan masing-masing santri sebagai berikut:
Pertama; Muhammad  Rafid  Zuhdi  (Santri  Pondok  Pesantren  Mahasiswa  Al-Hikam Malang). Menurut  Rafid,  di  Pondok  Pesantren  Mahasiswa  Al-Hikam  Malang  belum ada  program  pendidikan  seksual  ( sex  education )  secara  khusus  dan  intensif.  Namun isu-isu  kekerasan  seksual  hanya  menjadi  bahan  kajian  dalam  forum  diskusi  dengan merujuk  kitab-kitab  yang  terkait.  Pengangkatan  isu  tersebut  dilatarbelakangi  karena adanya kasus-kasus kekerasan seksual di beberapa pesantren baik yang dilakukan oleh pengurus  maupun  sesama  santri.  Program  pendidikan  seksual  ( sex  education )  lebih baik  diberikan  sejak  awal  sebagai  upaya  preventif  untuk  mencegah  terjadinya kekerasan  seksual  di  lingkungan  pesantren.  Pengurus  pesantren  sudah  seharusnya menggaungkan  pentingnya  pendidikan  seksual  ( sex  education )  dengan  melihat  fakta- fakta  yang  sudah  terjadi  di  beberapa  pesantren.  Pesantren  seharusnya  dapat bekerjasama  dengan  lembaga-lembaga  terkait  untuk  menyelenggarakan  program pendidikan seksual ( sex education ) secara optimal. Pesantren seharusnya menjadi basic agama yang kuat untuk menangkal kekerasan seksual di kalangan santri.
Kedua; Ardhana  Hari  Pangestu  (Santri  Pondok  Pesantren  Mambaul  Khairat Tebuireng  Jombang). Menurut  Ardhana,  di  Pondok  Pesantren  Mambaul  Khairat Tebuireng  Jombang  belum  ada  program  pendidikan  seksual  ( sex  education )  secara khusus.  Para  santri  hanya  memperoleh  edukasi  terkait  segala  hal  yang  berkaitan dengan pernikahan secara umum dengan rujukan beberapa kitab seperti Quratul Uyun dan Fathul  Nizar. Program  pendidikan  seksual  ( sex  education )  sangat  penting  untuk diberikan  sebagai  upaya  edukasi  tentang  bahaya  seks  bebas  di  era  saat  ini.  Hal  ini mengingat  kasus  kekerasan  seksual  di  beberapa  pesantren  tergolong  sangat  parah. Sehingga  para  santri  dapat  memperoleh  penyuluhan  untuk  mencegah  terjadinya kekerasan  seksual  di  lingkungan  pesantren  agar  tidak  ada  lagi  santri  yang  menjadi korban selanjutnya.
Ketiga; Teguh  Setiawan  (Santri  Pondok  Modern  Darussalam  Gontor  Ponorogo) . Menurut Teguh di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo belum ada program pendidikan  seksual  ( sex  education )  secara  khusus.  Secara  umum  para  santri  hanya memperoleh materi terkait zina dalam agama Islam. Menurutnya program pendidikan seksual ( sex education ) penting apabila pengurus pesantren memandang perlu. Hal ini
dikarenakan  semua  kebijakan  tergantung  pada  keputusan  pimpinan  pondok pesantren.
Keempat; Jhonny  Mahendra  (Santri  Pondok  Pesantren  Abu  Dzarrin  Bojonegoro). Menurut  Jhonny,  di  Pondok  Pesantren  Abu  Dzarin  Bojonegoro,  program  pendidikan seksual ( sex education ) belum menjadi fokus perhatian. Namun mengingat banyaknya kasus-kasus  kekerasan  seksual  yang  terjadi,  program  pendidikan  seksual  ( sex education )  sangat  penting  untuk  diberikan.  Selain  itu,  para  santri  mayoritas  berusia remaja dimana dalam usia tersebut sudah mulai muncul hawa nafsu untuk melakukan perbuatan seksual. Sehingga pendidikan seksual ( sex education ) sangat perlu diberikan kepada  para  santri  untuk  mencegah  terjadinya  penyimpangan  seksual  yang merugikan.
Kelima; Devi Kumolosari (Santri Pondok Pesantren Baitul Jannah Malang). Menurut Devi,  di  Pondok  Pesantren  Baitul  Jannah  Malang,  program  pendidikan  seksual  ( sex education ) belum diberikan secara intensif kepada para santri. Dalam kegiatan-kegiatan tertentu hanya menjadi tema kajian di kalangan santri dengan mengundang pemateri dari  ahli  agama  seperti Kiai.  Pengangkatan  tema  tersebut  disesuaikan  dengan  isu-isu yang sedang hangat seperti kekerasan seksual di kalangan santri yang akhir-akhir ini sedang marak terjadi.
Menurutnya  ketika  ditanya  perlu  tidaknya  pendidikan  seksual  ( sex  education ) jawabannya  jelas  sangat  perlu.  Walaupun  secara  kasat  mata  lingkungan  pesantren terlihat sangat kondusif dan kecil kemungkinan terjadinya kekerasan seksual, namun kedepannya  tidak  menutup  kemungkinan  dapat  terjadi  kekerasan  seksual.  Sehingga dengan  adanya  program  pendidikan  seksual  ( sex  education )  di  pesantren  setidaknya dapat  memberikan  pemahaman  di  kalangan  santri  tentang  karakteristik,  bentuk, hingga bahaya kekerasan seksual. Selain itu juga sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pesantren.
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa  sebagian besar pesantren  di  Indonesia  belum  mencanangkan  program  pendidikan  seksual  ( sex education )  secara  intensif.  Padahal  terdapat  kebutuhan  adanya  program  pendidikan seksual  ( sex  education )  kepada  para  santri  untuk  mencegah  terjadinya  kekerasan seksual di Pesantren.
3.  Konsep Islamic  Sex  Education  Program sebagai  Transformasi  Pendidikan
Pesantren Guna Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual di Kalangan Santri
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2019  menuntut  Pesantren  untuk  dapat menyelenggarakan  fungsi  pendidikan  yang  mengikuti  perkembangan  zaman. Islamic Sex  Education  Program merupakan  bentuk  transformasi  pendidikan  pesantren  yang lahir  karena  adanya  kebutuhan  untuk  merespon  tantangan  zaman  khususnya  dalam rangka  mencegah  dan  memerangi  kasus  kekerasan  seksual  di  pesantren. Islamic  Sex Education  Program adalah  program  pendidikan  seksual  berbasis  islami  yang  memiliki misi  untuk  mencegah  terjadinya  kekerasan  seksual  di  kalangan  santri. Islamic  Sex Education Program dirancang sebagai program pendidikan seksual yang sesuai dengan
standar  kurikulum  Internasional  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  oleh  UNESCO ( United  Nations  Education,  Scientific  and  Cultural  Organization ). 32 Pedoman  tersebut seharusnya  dapat  menjadi  rujukan  dalam  menyusun  program  pendidikan  seksual dengan  tetap  menyesuaikan  kondisi,  sistem  dan  sumber  hukum  yang  berlaku  di masing-masing negara seperti Indonesia. 33
Dalam Islamic  Sex  Education  Program kurikulum  pendidikan  seksual  dikemas secara  islami  agar  tetap  selaras  dengan  visi  dan  misi  Pesantren  sebagai  lembaga pendidikan  Islam.  Kurikulum Islamic  Sex  Education  Program berisikan  materi-materi yang  akan  disampaikan  oleh  pengajar  di  setiap  pertemuan,  sehingga  penyampaian materi  akan  berjalan  secara  terstruktur  dan  para  santri  dapat  memiliki  pemahaman yang  matang.  Adapun grand  design kurikulum Islamic  Sex  Education  Program sebagai berikut:
Tabel 1. Kurikulum Islamic Sex Education Program I.  Hubungan Antar Manusia (Mualamalah) II. Seksualitas dalam Islam
1. Konsep keluarga dalam Islam;
2. Hubungan  persahabatan,  cinta  dan romantisme dalam Islam;
3. Pernikahan dalam Hukum Islam;
4. Toleransi (Tasamuh); 1. Nilai-nilai kebenaran yang boleh dilakukan ( Dos ) dan tidak boleh dilakukan
( Don’ts ) dalam seksualitas;
2. Seksualitas sebagai hak asasi manusia;
3. Budaya, masyarakat dan seksualitas.
III. Pemahaman Gender dalam Islam IV. Kekerasan Seksual dalam Perspektif Islam 1. Kontruksi sosial dan hukum gender;
2. Kesetaraan gender;
3. Larangan kekerasan berbasis gender.
1. Konsep dan bentuk kekerasan seksual;
2. Larangan  kekerasan  seksual  dalam Islam; 3. Bahaya kekerasan seksual; 4. Edukasi regulasi, pelaporan, pendampingan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual. V. Anatomi dan Perkembangan Tubuh Manusia dalam Perspektif Medis dan Al- Qur’an VI. Perilaku Seksual ( Sexual Behaviour ) dalam Islam
1. Seksualitas,  reproduksi,  anatomi  dan fisiologi; 2. Pubertas  menurut  hukum  medis  dan Islam. 1. Perilaku dan respon seksual dalam Islam; 2. Norma dan pengaruh teman sebaya dan lingkungan terhadap perilaku seksual;
3. Mencegah  perilaku  seksual  yang menyimpang. VII. Keterampilan dan Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual VIII. Seksual dan Kesehatan Reproduksi dalam Islam
32 UNESCO  ( United  Nations  Education,  Scientific  and  Cultural  Organization )  sebagai  organisasi internasional  di  bidang  pendidikan,  ilmu  pengetahuan  dan  kebudayaan  telah  menyusun  pedoman internasional  sebagai  agenda  pendidikan  global  2030  untuk  memberikan  pemahaman  dan  pengajaran mengenai  pendidikan  seksual  ( sex  education ).  UNESCO  ( United  Nations  Education,  Scientific  and  Cultural Organization ), International Technical Guidance on Sexuality Education: An Evidence-Informed Approach, Paris, UNESCO Publishing, 2018.
33 Haidar Adam et.al., “Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Di Sumberanyar Pasuruan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyrakat, Vol. 4, No. 2, 2020, h. 295.
1. Keterampilan negosiasi dan pengambilan keputusan dalam Islam;
2. Hukum Komunikasi Islam;
3. Literasi media terkait seksualitas;
4. Mencari bantuan dan dukungan melalui teknologi digital.
1. Kehamilan dan pencegahannya;
2. Memahami,  mengurangi  dan  mencegah resiko AIDS dan HIV;
3. Stigma,  perawatan,  pengobatan  dan dukungan  terhadap  penderita  HIV  dan AIDS;

## Sumber: Kreasi Penulis
Islamic  Sex  Education  Program menggunakan  metode  pengajaran  “ hybrid learning” yakni  kombinasi  sistem  pengajaran  secara  tatap  muka  ( offline )  dan online dengan  menggunakan  media  pembelajaran  yang  modern,  aplikatif,  menyenangkan dan mudah dipahami para santri seperti penggunaan video animasi, booklet dan media lainnya.
Gambar 1. Konsep Hybrid Learning

## Sumber: Kreasi Penulis
Sistem  pengajaran  tatap  muka  ( offline )  dilaksanakan  di  lingkungan  pesantren baik  di  dalam  ruangan  ( indoor )  maupun  di  luar  ruangan  ( outdoor ).  Hal  ini  bertujuan agar  para  santri  tidak  mengalami  kejenuhan  selama  proses  pembelajaran  sehingga dapat lebih aktif dan dapat bereksplorasi dengan baik. Materi pendidikan seksual ( sex education ) akan disampaikan oleh pengajar internal yang ada di pesantren seperti guru maupun  Kiai. 34 Adapun  materi  yang  disampaikan  oleh  pengajar  internal  adalah
34 Kiai  adalah  seorang  pendidik  yang  memiliki  kompetensi  ilmu  agama  islam  yang  berperan sebagai  figur,  teladan  dan/atau  pengasuh  pesantren.  Lihat  Pasal  1  angka  9  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
materi-materi  pendidikan  seksual  dalam  perspektif  keislaman  yang  berlandaskan Al- Qur’an  dan  Hadis.  Sedangkan  dalam  sistem  pengajaran online lebih  memanfaatkan penggunaan teknologi digital seperti video conference. Hal ini bertujuan agar para santri dapat lebih adaptif dengan sistem pengajaran modern. Materi pendidikan seksual ( sex education )  akan  disampaikan  oleh  para  praktisi/ahli  di  bidangnya  seperti  praktisi kesehatan,  praktisi  hukum  dan  lainnya.  Keterlibatan  para  praktisi/ahli  dalam pendidikan  seksual  ( sex  education )  bertujuan  agar  para  santri  tidak  hanya  memiliki pemahaman dari segi keislaman saja, tetapi juga dapat memperoleh pemahaman yang mendalam dari perspektif praktisi yang sangat ahli dibidangnya.
Dalam  pengimplementasiannya  terdapat  beberapa  tahapan  yang  penting untuk  dilakukan  agar Islamic  Sex  Education  Program dapat  berjalan  secara  optimal. Adapun tahapannya dijelaskan dalam gambar berikut:
Gambar 2. Tahap Impelementasi Program

## Sumber: Kreasi Penulis

## D. KESIMPULAN
Kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di beberapa pesantren di Indonesia telah  mencoreng  nama  baik  pesantren  secara  nyata.  Pesantren  yang  seharusnya menjadi lembaga pencetak santri-santri yang unggul justru menjadi tempat yang tidak aman  bagi  para  santri.  Kurangnya  kesadaran  dan  pemahaman  mengenai  pentingnya pendidikan  seksual  ( sex  education )  di  pesantren  menjadi  problem  utama  yang  harus segera diatasi. Sudah semestinya pendidikan pesantren tidak hanya berperan penting dalam  memberikan  pengajaran  agama  Islam,  namun  pendidikan  pesantren  harus bertransformasi  sesuai  kebutuhan  dan  tantangan  zaman,  salah  satunya  dengan mengintensifkan  pendidikan  seksual  ( sex  education )  kepada  para  santri  yang  sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.
Islamic  Sex  Education  Program merupakan  jawaban  terhadap  dibutuhkannya upaya  pencegahan  kekerasan  seksual  di  lingkungan  pesantren  melalui  kurikulum yang  sesuai  standar  internasional  yang  dikemas  secara  islami  dengan  menggunakan metode  pengajaran  yang  modern,  menyenangkan  dan  mudah  untuk  dipahami  para santri. Hadirnya Islamic Sex Education Program diharapkan dapat menciptakan suasana yang aman dan kondusif di lingkungan pesantren bagi para santri.
Pesantren  yang  ideal  adalah  pesantren  yang  merespon  dan  mengambil tindakan tegas untuk memerangi kekerasan seksual. Mencegah sekaligus memberantas kekerasan seksual di lingkungan pesantren sudah semestinya menjadi komitmen dan kesadaran  bersama  baik  para  pengurus  pesantren,  para  santri  maupun stakeholders terkait  yang  diwujudkan  melalui  tindakan  pencegahan  secara  nyata  seperti  dengan penerapan Islamic  Sex  Education  Program secara  intensif.  Sinergitas  antara  pesantren dan  para stakeholders terkait  menjadi  faktor  utama  dalam  mewujudkan  keberhasilan program.  Selain  itu  keberadaan  peraturan  perundang-undangan  yang  secara  khusus menjadi  dasar  hukum  program  pendidikan  seksual  di  pesantren  juga  sangat diperlukan  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dalam  pelaksanaannya  agar  dapat mencapai tujuan dan output yang diharapkan.

## REFERENSI
Buku:
UNESCO ( United Nations Education, Scientific and Cultural Organization ),
International  Technical  Guidance  on  Sexuality  Education:  An  Evidence- Informed Approach, Paris: UNESCO Publishing, 2018.

## Jurnal:
Adam,  Haidar  et.al.,  “Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  Di  Sumberanyar Pasuruan  Untuk  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat”,  Dinamisia:  Jurnal Pengabdian Kepada Masyrakat, Vol. 4, No. 2, 2020.
Agus,  Setiawan  I  Putu  dan  Purwanto  I  Wayan  Novy,  “Faktor  Penyebab  dan  Upaya Penanggulangan  kekerasan  seksual  terhadap  Anak  dalam  Lingkup  Keluarga ( Incest ):  Studi  di  Polda  Bali”, Kertha  Wicara  Journal  Ilmu  Hukum ,  Vol.8,  No.  4, 2019.
Baiq,  Halimatuzzuhrotulaini  dan  Jauhari  EM.  Thonthowi,  “Pendidikan  Seks  sebagai Upaya Mencegah  Kekerasan  Seksual Pada  Anak”, Jurnal  Pendidikan  Aura, Vol. 13, No. 1, 2021.
Dyah, Nawangsari, “Urgensi Pendidikan Seks dalam Islam”, Jurnal Tadris , Vol. 10, No. 1, 2015.
Katherina,  Ave  Maria  Frisa,  Xavier  Nugraha,  Arinni  Dewi  Ambarningrum, “Perlindungan Hukum Varietas Lokal Indonesia Terhadap Tindakan Biopiracy Oleh Peneliti Asing”, Jurnal Spektrum Hukum , Vol. 17, No. 2, 2020 .
Nugraha, Xavier, Risdiana Izzaty, Annida Aqiila Putri, “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017)”, Lex Scientia Law Review , Vol. 3, No. 1, 2019.
Nur,  Mahmudah,  “Memotret  Wajah  Pendidikan  Seksualitas  di  Pesantren”, Jurnal Quality , Vol. 3, No. 1, 2015.
Risty,  Justicia,  “Program Underwear  Rules untuk  Mencegah  Kekerasan  Seksual  Pada Anak Usia Dini”, Jurnal Pendidikan Usia Dini , Vol. 9, No.2, 2016.
Rosdiana,  Dewi  dan  Bakhtiar  Nurhasanah,  “Urgensi  Pendidikan  Seksual  dalam Pembelajaran  Bagi  Siswa  MI/SD  untuk  Mengataso  Penyimpangan  Seksual”,
Instructional Development Journal (IDJ ), Vol. 3, No. 2, 2020.
Rubini,  “Pendidikan Moral  dalam Perspektif  Islam”, Jurnal  Komunikasi  dan  Pendidikan Islam, Vol. 8, No.1, 2019.
Sonata,  Depri  Liber,  “Metode  Penelitian Hukum  Normatif  dan  Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, Fiat Justitia , Vol.8, No. 1, 2014.
Tahido,  Yanggo  Huzaemah,  “Penyimpangan  Seksual  (LGBT)  dalam  Pandangan Hukum Islam”, Jurnal Masykat , Vol. 03, No.02,  2018.
Tangkau, Tonic et.al., “Analysis on Non Muslim Heir Position Towards the Inheritance of Muslim Testator in Indonesia”, Yuridika , Vol. 35, No. 2, 2020.

## Website
Al, Fitri, “Kemerdekaan yang Sesungguhnya”, http://www.arsip.pa-
Ihwan,  Fajar,  “Cium  Santri,  Pimpinan  Ponpes  di  Pinrang  Jadi  Tersangka”, https://www.merdeka.com/peristiwa/cium-santri-pimpinan-ponpes-di-pinrang- jadi-tersangka.html,  (12 November 2021).
Irwansyah, Putra, “Pekembangan Terbaru Kasus 26 Santri diduga Mengalami
Kekerasan Seksual”, https://www.jpnn.com/news/perkembangan-terbaru-kasus-26- santri-diduga-mengalami-kekerasan-seksual-begini?page=2, (12 November 2021).
manna.go.id/wp-content/uploads/2015/08/Kemerdekaan-Yang-Sesungguhnya.pdf  ,  (12 November 2021).
Pesantren  Merata”,  https://www.mpr.go.id/index.php/berita/detail/ketua-mpr-ingin- kemajuan-pendidikan-pesantren-merata, (12 November 2021).
Rakyat, Majelis Permusyawaratan, “Ketua MPR Ingin Kemajuan Pendidikan
Wahyu,  Nurdiyanto,  “Santri  Korban  Kekerasan  Seksual  di  Mojokerto  Bertambah  4
Orang”, https://www.timesindonesia.co.id/read/news/378448/santri-korban- kekerasaan-seksual-di-mojokerto-bertambah-4-orang, (12 November 2021).

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik  Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.