## STANDAR ANALISA BELANJA KABUPATEN GRESIK

## Lilik Mardiana
Sukamto
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jl. Dukuh Kupang XXV no 54 Surabaya e-mail : lilikmardiana@ymail.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  how  to  set  standards  expenditure  analysis (SAB) in allocating budgets to the respective work units within the organizational structure of the Government of Gresik. Results of this research are used to improve local budgeting mechanism through Standards Development Expenditure Analysis (SAB)  is  accurate  and  relevant  to  further  integrate  with  the  application  system budget.
Object  of  research  is  all  activities  performed  on  every  SKPD  in  Gresik. While the activities used are activities related to the development of employees on the basis that these activities most relevant to measure the effectiveness of the use of the budget.
The  data  used  is  data  of  the  budget  for  development  activities  consisting of: a) personnel expenditures, which consists of: Shopping and Spending Non PNS PNS  b)  Expenditure  Goods  and  Services,  which  consists  of:  Shopping Consumables,  Shopping  Materials  Materials,  Printing  and  Copying  Shopping, Eating  and  Drinking  Shopping,  Travel  Agency  Shopping,  Shopping  Other. Preparation  of  Standard  Expenditure  Analysis  using  three  main  approaches, namely:  the  approach  of  Activity  Based  Costing  (ABC),  the  approach  Ordinary Least Square (simple regression) and approach to the discussion method (Focused Group Discussion).
Standards  Based  Analysis  Expenditure  on  education  activities  in  Gresik showed  that  essentially  all  of  the  budget  used  for  development  activities  of personnel  or  human  resources  is  reasonable.  Yet  for  Education  and  Leadership Training activity level II, III and IV using too large budget expenditure exceeds the maximum limit, resulting in inefficiencies or wasteful activities budget.
Keywords: standards expenditure analysis, allocating budgets

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Dalam  rangka  mendukung  terwujudnya good  governance dalam penyelenggaraan  negara,  pengelolaan  keuangan  negara  perlu  diselenggarakan secara  profesional,  terbuka,  dan  bertanggung  jawab  sesuai  dengan  aturan  pokok yang  telah  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Dasar,  antara  lain  :  akuntabilitas berorientasi  pada  hasil,  profesionalitas,  proporsionalitas,  keterbukaan  dalam pengelolaan  keuangan  negara,  dan  pemeriksaan  keuangan  oleh  badan  pemeriksa yang bebas dan mandiri.
Anggaran  adalah  alat  akuntabilitas,  manajemen,  dan  kebijakan  ekonomi. Anggaran kinerja (performance budget) berdasarkan pada penentuan berbagai tolok ukur kinerja, yaitu alat ukur untuk hal-hal  yang dianggap penting oleh pemerintah daerah  dan  seberapa  baik  hal  tersebut  dapat  berjalan  atau  dengan  kata  lain  jika tolok  ukur  yang  tepat  dapat  mendorong  sebuah  organisasi  ke  arah  yang  positif, maka  tolok  ukur  kinerja  yang  tidak  tepat  dapat  mendorong  ke  arah  yang sebaliknya.    Melalui  proses  penyusunan  anggaran  berbasis  kinerja,  maka pemerintah daerah dapat :
- Mengidentifikasi  tolok  ukur  kinerja  yang  tepat  dan  harus  dicapai  oleh masing-masing program dan berbagai kegiatan program.
- Menetapkan target kinerja untuk mencapai masing-masing tolok ukur kinerja dan
- Menghubungkan biaya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai.
Penganggaran kinerja bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat, karena menyediakan  sarana  bagi  para  pengambil  keputusan  dan  lembaga  terkait  dalam menetapkan  prioritas  dan  memilih  program  berdasarkan  tujuan  dan  sasaran  yang telah  ditetapkan  serta  biaya  yang  terkait  dengan  pelaksanaan  program.    Anggaran kinerja  dapat  mengurutkan  pengeluaran  berdasarkan  prioritas  dan  dinas  dapat dimintakan  pertanggungjawaban  hasilnya  dan  juga  menyediakan  alat  yang memudahkan  pemerintah  dalam  mengkomunikasikan  prioritas,  tujuan  dan  sasaran pemerintah  daerah  kepada  masyarakat,  termasuk  program  kegiatan  biaya-biaya yang  diperlukan  untuk  melaksanakannya.    Sehingga  dengan  diterapkannya performance  budget dapat  meminimalkan  kegiatan  yang  cenderung  overfinancing ataupun underfinancing.
Untuk  mendukung  hal  di  atas  diperlukan Standar  Analisa  Belanja yang dapat  digunakan  untuk  menganalisis  kewajaran  beban  kerja  atau  biaya  setiap program atau kegiatan  yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu tahun anggaran.

## Rumusan masalah
Bagaimanakah  menyusun  standar  analisis  belanja  (SAB)  dalam pengalokasian anggaran belanja kepada masing-masing unit kerja  yang ada dalam struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Gresik?

## Tujuan Penelitian
Tujuan  dari  peneltian  ini  agar  kegiatan  penyusunan  SAB  ini  untuk memperbaiki  mekanisme  penganggaran  daerah  melalui  Pengembangan  Standar Analisa  Belanja  (SAB)  yang  akurat  dan  relevan  untuk  selanjutnya  diintegrasikan dengan sistem aplikasi APBD.

## TELAAH PUSTAKA

## Standar    Analisa        Belanja        Dalam          Penyusunan          Anggaran  Berbasis Kinerja
Salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan belanja daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 167 (3)  adalah  Standar  Analisis  Belanja  (SAB).    Alokasi  belanja  ke  dalam  aktivitas untuk  menghasilkan  output  seringkali  tanpa  alasan  dan  justifikasi  yang  kuat. Standar  Analisa  Belanja  mendorong  penetapan  biaya  dan  pengalokasian  anggaran kepada setiap aktivitas unit kerja menjadi logis dan mendorong dicapainya efisiensi secara terus-menerus karena adanya pembandingan (benchmarking) biaya per unit setiap  output  dan  diperoleh  praktek-praktek  terbaik (best  practises) dalam  desain aktivitas.    Dalam  rangka  penyusunan  analisis  biaya  diperlukan  prosedur-prosedur yang dapat menjawab pertanyaan berikut :
- Berapa  yang  harus  dibebankan  pada  suatu  pelayanan  sehingga  dapat menutupi semua biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan pelayanan tersebut?
- Apakah  lebih  efektif  jika  kita  megontrakkan  pelayanan  kepada  pihak luar daripada melaksanakannya sendiri?
- Jika kita meningkatkan/menurunkan volume pelayanan, apa pengaruhnya pada biaya yang akan kita keluarkan? Biaya apa yang akan berubah dan berapa banyak perubahannya?
- Biaya  pelayanan  apa  yang  harus  dibayar  tahun  ini  bila  dibanding dengan tahunselanjutnya?
Untuk  dapat  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  tersebut  di  atas,  maka diperlukan  suatu    alat/mode  yaitu  Standar  Analisa  Belanja.    Dalam  pembahasan
Standar Analisa Belanja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :  pertimbangan dalam  membuat  SAB,  langkah-langkah  untuk  penghitungan  biaya  output,  dan formualsi SAB.

## Beberapa Pertimbangan dalam Membuat SAB
Dalam  membuat  Sandar  Analisa  Belanja  (SAB)  terdapat  beberapa pertimbangan yang dapat dipergunakan, yaitu :
1. Pemulihan biaya ( Cost recovery )
Pemulihan  biaya  berhubungan  dengan  penetapan  biaya  ( fee )  kepada pengguna  untuk  menutupi  sebagian  atau  seluruh  biaya  yang  timbul dalam menghasilkan suatu produk atau jasa.
2. Keputusan-keputusan pada tingkat penyediaan jasa Keputusan  ini  adalah  keputusan-keputusan  yang  dibuat  oleh  menajer pada  tingkat  penyediaan  jasa  yang  sesuai  untuk  diberikan  kepada pengguna.    Biaya-biaya  yang  relevan  adalah  biaya-biaya  yang  akan berubah  ketika  tingkat  penyediaan  jasa  disesuaikan.    Sebagai  contoh, tingkat  penyediaan  jasa  yang  lebih  rendah  bisa  mengurangi  jumlah penggunaan orang pertahun dan biaya-biaya yang berhubungan.  Hal ini akan  mempunyai  implikasi  pada  tingkat  dan  fungsi-fungsi  biaya overhead dalam mendukung program pemenuhan personil.
3. Keputusan-keputusan berdasarkan benefit/cost Keputusan  manfaat-biaya  (benefit/cost)  termasuk  mengkaji  alternatif suatu  tindakan  seperti  apakah  diluncurkan  atau  tidak  suatu  program. Biaya-biaya  yang  relevan  untuk  keputusan-keputusan  ini  adalah  biaya yang akan berubah diantara pilihan-pilihan yang bersaing.
4. Keputusan investasi. Keputusan ini adalah keputusan yang menyangkut perolehan aset, yang merupakan salah satu bentuk dari keputusan benefit/cost. Keputusan ini biasanya  didukung  oleh  siklus  penghitungan  biaya (life  cycle  costing) yang mengambil atau memprediksi seluruh biaya modal dan operasional dari  suatu  aset  selama  umurnya.    Hal  ini  membantu  para  pembuat keputusan  dalam  menetapkan  kapan  dan  dengan  apa  untuk  mengganti aset.

## Formulasi Standar Analisa Belanja
Untuk  melakukan  perhitungan  SAB,  unit  kerja  terkait  perlu  terlebih  dahulu mengidentifikasi belanja yang terdiri dari :
- Belanja Langsung
- Belanja Tidak Langsung

## TOTAL BELANJA = BELANJA  LANGSUNG  +  BELANJA  TIDAK LANGSUNG
Karakteristik belanja  langsung adalah  bahwa input (alokasi  belanja)  yang ditetapkan  dapat  diukur  dan  diperbandingkan  dengan output yang  dihasilkan. Sedangkan belanja  tidak  langsung, pada  dasarnya merupakan  belanja yang digunakan  secara  bersama-sama (common  cost) untuk  melaksanakan  seluruh program  atau  kegiatan  unit  kerja.    Oleh  karena  itu  dalam  penghitungan  SAB, anggaran belanja tidak langsung dalam satu tahun anggaran harus dialokasikan ke setiap program  atau kegiatan  yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran  yang bersangkutan.
Pengalokasian belanja tidak langsung dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:
1) Alokasi  rata-rata  sederhana  adalah  metode  alokasi  anggaran  belanja tidak  langsung  ke  setiap  anggaran  non  investasi  dengan  cara  membagi jumlah  anggaran  yang  dialokasikan  dengan  jumlah  kegiatan  non investasi.
2) Alokasi bobot belanja langsung adalah metode alokasi anggaran belanja tidak  langsung  ke  setiap  kegiatan  non  investasi  berdasarkan  besarnya bobot    (nilai  relatif)  belanja  langsung  dari  kegiatan  non  investasi  yang bersangkutan.

## Metode Alokasi Rata-rata Sederhana :
Jumlah Belanja Tidak Langsung Jumlah  Program/Kegiatan

## Metode Alokasi Bobot Balanja Langsung :
Jumlah Anggaran Belanja Langsung Kegiatan Non Investasi bersangkutan =Y%
Jumlah Anggaran Belanja Langsung Seluruh Kegiatan Non Investasi
Y %   ×    Jumlah anggaran Belanja Tidak Langsung = Alokasi Belanja Tidak Langsung ke setiap Kegiatan Non Investasi
Program    atau  kegiatan  yang  memperoleh  alokasi  belanja  tidak  langsung  adalah program  atau  kegiatan  non  investasi.    Program  atau  kegiatan  investasi  yang menambah  aset  daerah  tidak  menerima  alokasi  anggaran  tahunan  belanja  tidak langsung,    karena output program  atau  kegiatan  investasi  adalah  berupa  aset daerah yang dimanfaatkan lebih dari satu tahun anggaran.
SAB  merupakan  hasil  penjumlahan  belanja  langsung  setiap  program  atau kegiatan  dengan  belanja  tidak  langsung  yang  dialokasikan  pada  program  atau kegiatan yang bersangkutan.
Belanja  Langsung  setiap  program/kegiatan  +  Alokasi  Belanja  Tidak Langsung ke setiap program/kegiatan Output  dari program/kegiatan bersangkutan = Belanja Rata-Rata per Output
Secara  ringkas,  seluruh  uraian  dalam  pedoman  ini  pada  dasarnya menjelaskan bagaimana Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) disusun dan keterkaitan tahapan secara menyeluruh.  Penyusunan ABK dimualai dengan penetapan renstra yang menjelaskan visi, misi dan tujuan dari unit kerja, serta pendefinisian program yang  hendak  dilaksanakan  beserta  kegiatan-kegiatan  yang  mendukung  program tersebut.
Selanjutnya  ditetapkan  rencana  kinerja  tahunan  yang  mencakup tujuan/sasaran,  program,  kegiatan,  indikator  dan  target  yang  ingin  dicapai  dalam waktu  satu  tahun.    Penetapan  target  kinerja  pada  program  terlihat  dari  indikator outcome, sedangkan  penetapan  target  kinerja  kegiatan  terlihat  dari  indikator outputnya. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup kegiatan tugas pokok dan fungsi (pelayanan, pemeliharaan, administrasi umum) dan kegiatan dalam rangka belanja investasi.
Menghitung  besarnya  alokasi  anggaran  pada  setiap  kegiatan  dimualai dengan  menganalisa  beban  kerja  pada  setiap  kegiatan.    Analisa  beban  kerja  dan perhitungan biaya per unit menggunakan indicator efisiensi dan input sebagai dasar
Equilibrium, Volume 12, Nomor 2, Oktober 2014, hlm. 172-192
dari perhitungan standar biaya.  Lingkup pengalokasian anggaran dan perhitungan total biayanya merupakan suatu Standar Analisa Belanja.

## METODA PENELITIAN

## Definisi Operasional.
Standar  Analisa  Belanja  adalah  pedoman/standar  yang  dapat  digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu tahun anggaran.
Obyek  penelitian  yang  digunakan    adalah  semua  kegiatan  yang  dilakukan pada  setiap  SKPD  yang  ada  di  Kabupaten  Gresik.  Sedangkan  kegiatan  yang digunakan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan karyawan dengan pertimbangan  bahwa  kegiatan  ini  paling  relevan  untuk  diukur  efektivitas penggunaan anggaran.

## Data dan Sumber Data
Data yang digunakan adalah data-data anggaran  untuk kegiatan pengembangan yang terdiri dari :
a. Belanja Pegawai, yang terdiri dari : Belanja PNS dan Belanja Non PNS
b. Belanja Barang dan Jasa, yang terdiri dari : Belanja Bahan Habis Pakai, Belanja  Bahan  Material,  Belanja  Cetak  dan  Penggandaan,  Belanja Makan dan Minum, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Lain-lain
Disamping  data  anggaran  belanja  juga  dibutuhkan  data  jumlah  personil sebagai  peserta  yang  dikembangkan  dan  jumlah  hari  yang  dibutuhkan  untuk kegiatan tersebut. Sumber data berasal dari Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, yang terdiri dari Buku I, Buku II dan Buku.

## Teknik Analisis.
Penyusunan Standar Analisis Belanja menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu  :  pendekatan Activity  Based  Costing (ABC),  pendekatan Ordinary  Least Square (Regresi  Sederhana)  dan  pendekatan  metode  diskusi  ( focussed  group discussion ).
Langkah-langkah sistematis dengan ketiga pendekatan-pendekatan di atas dalam penyusunan Standar Analisis Belanja adalah sebagai berikut :
1. Mengumpulkan data sekunder berupa kegiatan pemerintah daerah pada tahun berjalan.
2. Mengidentifikasi setiap jenis kegiatan tentang output dan cost driver nya (pemacu biaya).
3. Menentukan kegiatan-kegiatan  apa saja  yang perlu  dan akan dibuatkan SABnya.
4. Melakukan  pengelompokkan  awal  setiap  kegiatan  yang  memiliki kesamaan output dan cost  driver nya menjadi  satu  kelompok SAB, lalu diberi nama kelompok SAB tersebut
5. Melakukan diskusi atas pengelompokkan awal yang telah dibuat tentang aktivitas, output dan cost driver dari suatu kegiatan.  Lalu menyepakati penyempurnaan atas kelompok-kelompok SAB tersebut.
6. Membuat  model  regresi  sederhana  (dengan  bantuan  program  SPSS) masing-masing kelompok SAB yang telah disepakati.
7. Menghitung  persentase  alokasi  belanja  kepada  masing-masing  obyek belanja  (aktivitas)  pada  satu  kelompok  SAB,  baik  alokasi  belanja  rata- rata, alokasi belanja minimum, dan alokasi belanja maksimum.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN Analisis
Analisis  Laporan  ini  menggunakan  data-data  anggaran  yang  digunakan untuk  kegiatan  pengembangan  personil  pada  kegitan-kegiatan  yang  ada  di  setiap SKPD. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam pengembangan dari semua SKPD adalah sebagai berikut :
SKPD

## No  Kegiatan
Dinas Pendidikan
1. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
2. Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi
3. Pelatihan Inovasi Pembelajaran Mata Pelajaran
4. Bimbingan Teknis Pembinan dan Guru OR
5. Pelatihan Penyusunan Kurikulum
6. Pengembangan Materi Ajar Dngn IPTEK
7. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
8. Pengembangan Mutu dan Kualitas Pembelajaran
9. Pengb.Mutu Kualitas Pendidik & TNG Kependidikan Berbasisi TI Dinas 1. Program Peningkatan Kapasitas SD Aparatur
Kesehatan 2. Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas & RS
3. Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Menyusun SOP 4. Pendidikan dan pelatihan Perawat Kesehatan Rumah Sakit 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal DPU - BAPEDA - D. Perhubungan - Bdn Ling. Hidup - Dinas Kependudukan Dan Lingkungan Hidup 1. Peningkatan Kualitas SDM Kesejaht Sos Masy 2. Pelatihan Ketram.& Praktek Belajar Bagi Anak
Terlantar,Anak Cacat* Anak Jalanan
3. Pend& Pelat Ketram Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial
4. Peningk Kualitas SDM Kejahteraan Masyarakat
Dinas Koperasi,
UKM,
Perindustrian dan
perdaganagn
1.
Data Base UKM
2. Program Peningkt Sosialisasi Prinsip2 Perkop
3. Peningk & Pengemb Jaringan Kerjasama Ush Kop
4. Sosialisasi dan Sertifikasi HAKI
5. Pelatihan Eksport & Kewirausahaan
6. Temu Ush Pola Kemitraan Psr Modern dg UKM
D Keb, Par, Pmd dan Olah Raga 1.
Pembinaan Pemuda Antar Prop, SP3, Paskibraka
K Kesbang,
Pol, dan
LINMAS 1. Pembinaan Anggta Korsik 2. Pembinaan Anggota Linmas Di Daerah K Satpol PP - DPRD - KA DA & Wakada - Sekertarat Daerah 1.
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
2. Sosialisasi Pelaksanaan ADD Th 2010
3. Fasilitasi Sossialisasi Peraturan Per UU
4. Sosialisasi Peraturan Daerah
5. Peningk Kualitas SDM SKPD
6. Peningk Kinerja Aparatur Kecamatan SEK DPRD - Ispektort Kab 1. Pelat Pengemb Tenaga Pemeriksa & Aparatur Pengaw D Pend, Pengel Keu, & ASDA 2. Bimb Teknis Imple Paket Regul ttg Pengel Keu Da B K D 1.
Diklat Teknis Pengelola kegiatan
2. Diklat Kepemimpinan I, II, III, IV.
3. Diklat Prajabatan Bagi Calon PNS
4. Diklat Teknis tugas& fungsi Bagi PNS Daerah
5. Diklat Fung., Sosialisasi, Workshop, Smnr, Lkkry
Kec. Gresik 1. Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa
Kec. Kebomas 1. Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa Kec. Manyar 1. Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa Kec, Cerme 1. Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa Kec. Benjeng 1. Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa Kec. Balong P 1. Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa Kec. D Sampean 1. Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa Kec. Driyorejo 1. Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa Kec. W Anom 1. Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa Kec. Kedamaian 1. Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa Kec. Menganti 1. Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa Kec. Sedayu 1. Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa Kec. U Pangkah 1. Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa Kec. Panceng 1. Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa Kec. Bungah 1. Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa Kec. Dukun 1. Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa Kec. Sangkapura 1. Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa Kec. Tambak 1. Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa K Ketah. Pangan - Kantor Pemberdayaan Masyarakat 1. Pembinaan & Penguatan Lmbg Kemasy. (RT/RW) 2. Pelatihan Ketrampilan BUMDES
3. Pelat Pengelolaan Pasar desa
Ispektort Kab 1. Pelat Pengemb Tenaga Pemeriksa & Aparatur Pengaw D Pend, Pengel
Keu, & ASDA
2. Bimb Teknis Imple Paket Regul ttg Pengel Keu Da
B K D 1.
Diklat Teknis Pengelola kegiatan
2. Diklat Kepemimpinan I, II, III, IV.
3. Diklat Prajabatan Bagi Calon PNS
4. Diklat Teknis tugas& fungsi Bagi PNS Daerah
5. Diklat Fung., Sosialisasi, Workshop, Smnr, Lkkry Kec. Gresik 1. Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa Kec. Kebomas 1. Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa Kec. Manyar 1. Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa Kec, Cerme 1. Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa Kec. Benjeng 1. Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa Kec. Balong P 1. Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa Kec. D Sampean 1. Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa Kec. Driyorejo 1. Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa Kec. W Anom 1. Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa Kec. Kedamaian 1. Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa Kec. Menganti 1. Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa Kec. Sedayu 1. Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa Kec. U Pangkah 1. Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa Kec. Panceng 1. Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa Kec. Bungah 1. Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa Kec. Dukun 1. Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa Kec. Sangkapura 1. Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa Kec. Tambak 1. Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa K Ketah. Pangan - Kantor Pemberdayaan Masyarakat 1.
Pembinaan & Penguatan Lmbg Kemasy. (RT/RW)
2. Pelatihan Ketrampilan BUMDES
3. Pelat Pengelolaan Pasar desa
4. Pelat. Pmbrdyn Pakmas TGG dlm Pnrpn & Manf. TGG
5. Pelat. Peningk Pakmas Pengelola Air Bersih Pedesaan K Perpus & Arsip - Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan 1. Pelat. Petani dan Pelaku Agrobisnis
2. Pelat. Dan Pembinaan Petani tembakau
3. Pelat. Penerapan Tek.Pertn/perkeb modern Brcocok Tanam D Kelaut. Perikanan dan Peternakan
-
Data yang digunakan dalam Standar Analisa Belanja adalah kegiatan-kegiatan yang mencantumkan data-data personil yang dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut serta lama waktu kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah :
No.  Kegiatan Peserta Hari 1  Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 500 2 2  Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi 61 2 3  Pelatihan Inovasi Pembelajaran Mata Pelajaran 600 3 4  Bimbingan Teknis Pembinan dan Guru OR 250 2 5  Pelatihan Penyusunan Kurikulum 500 4 6  Pengembangan Materi Ajar Dngn IPTEK 90 2 7  Pengembangan Pendidikan Keaksaraan 120 1 8  Pengembangan Mutu dan Kualitas Pembelajaran 70 4 9 Pengb.Mutu Kualitas Pendidik & TNG Kependidikan Berbasisi TI 90 4 10  Program Peningkatan Kapasitas SD Aparatur 175 3 11  Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi & RS 75 1 12 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Menyusun SOP 32 7
13  Pendidikan dan pelatihan Perawat Kesehatan 64 2 14  Pendidikkan dan Pelatihan Formal 8 360 15  Peningkatan Kualitas SDM Kesejaht Sos Masy 30 1 16 Pelat. Ketram.& Praktek Belajar Bagi Anak Terlantar,A. Cacat* Anak Jalanan 95 1 17 Pend& Pelat Ketram Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial 50 1 18  Peningk Kualitas SDM Kejahteraan Masyarakat 30 1 19  Data Base UKM 30 1 20  Program Peningkt Sosialisasi Prinsip2 Perkop 30 2 21  Peningk & Pengemb Jaringan Kerjasama Ush Kop 75 2 22  Sosialisasi dan Sertifikasi HAKI 50 1 23  Pelatihan Eksport & Kewirausahaan 40 3 24  Temu Ush Pola Kemitraan Psr Modern dg UKM 30 1 25  Pembinaan Pemuda Antar Prop, SP3, Paskibraka 30 2 26  Pembinaan Anggta Korsik 35 18 27  Pembinaan Anggota Linmas Di Daerah 240 1 28  Diklat Teknis Pengelola kegiatan 40 7 29  Diklat Kepemimpinan tingkat II, III, IV. 57 1 30  Diklat Teknis tugas& fungsi Bagi PNS Daerah 40 5 31  Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa 63 2 32  Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa 184 1 33  Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa 175 2 34  Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa 148 1 35  Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa 158 1 36  Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa 42 2 37  Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa 128 1 38  Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa 11 1 39  Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa 208 1 40  Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa 195 1 41  Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa 96 3 42  Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa 208 1 43  Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa 208 1 44  Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa 208 1 45  Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa 208 1 46  Pembinaan & Penguatan Lmbg Kemasy. (RT/RW) 96 1 47  Pelatihan Ketrampilan BUMDES 48 2
48  Pelat Pengelolaan Pasar desa 64 2 49  Pelat. Petani dan Pelaku Agrobisnis 50 3 50  Pelat. Dan Pembinaan Petani tembakau 100 2 51 Pelat. Penerapan Tek.Pertn/perkeb modern Brcocok Tanam 60 1 b. Hasil Analisis
Dari hasil olah data dengan model regresi linier sederhana dapat ditunjukkan sebagai berikut :
Dari hasil analisi tersebut menunjukkan bahwa persamaan regresinya adalah :
Coefficie nts a
42.914 27.170 1.579 .121 .156 .045 .446 3.484 .001 (Constant) OUTPUT Model 1 B Std. Error Unstandardized Coefficients Beta Standardized Coefficients t Sig.
Dependent Variable: ANGGARAN
a.

## Y  = 42.914     +   0.156 x
Atau dengan kata lain bahwa fungsi dari kegitan pengembangan karyawan adalah :
Total Belanja = 42.914     +   0.156 x  ( Jumlah Peserta x Hari)
Untuk melihat kewajaran penggunaan anggaran untuk setiap kegiatan di SKPD Kabupaten Gresik dapat dijelaskan sebagai berikut :
ANOVA b 338265.1
1 338265.126 12.137 .001 a 1365606 49 27869.502 1703871 50 Regression Residual Total Model 1
Sum of Squares df Mean Square F Sig. Predictors: (Constant), OUTPUT a. Dependent Variable: ANGGARAN b.
Dengan melihat gambar di atas dapat dikatakan bahwa kegitan-kegitan di stiap SKPD adalah wajar, hal  ini ditunjukkan dengan hasil uji F dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari degree of freedom yang digunakan sebesar 0,05 (5%).
Sedangkan untuk melihat Standar Anggaran Belanja dapat dilihat dari hasil pada residuals statistics di atas maka belanja rata-rata, belanja minimun dan belanja maksimum  adalah :
Residuals Statistics a 44.6324 492.8722 91.1569 82.25146 51 -243.385 1056.181 .00000 165.26377 51 -.566 4.884 .000 1.000 51 -1.458 6.327 .000 .990 51 Predicted Value Residual Std. Predicted Value Std. Residual Minimum Maximum Mean Std. Deviation
N
Dependent Variable: ANGGARAN a.
 Total Belanja Rata-rata = Rp.    91.156.900,-
 Total Belanja Minimum = Rp.    44.632.400,-  Total Belanja Maksimum = Rp.  492.872.200,-
Prosentase Alokasi Belanja Rata-rata : No.  OBYEK BELANJA PERHITUNGAN ALOKASI % 1.  Honorarium PNS 827.607.250,-/ 4.646.405.250 X 100% 17,81 2.  Honorarium Non PNS 765.515.000,-/4.646.405.250 X 100% 16,48 3.  Belanja Pegawai Lain-lain 39.152.500,-/4.646.405.250 X 100% 0,84 4.  Bahan Habis Pakai 92.230.600,-/4.646.405.250 X 100% 1,98
5.  Bahan Material 144.335.200,-/4.646.405.250 X 100% 3,11 6.  Cetak dan Penggandaan 158.279.700,-/4.646.405.250 X 100% 3,41 7.  Makan dan Minum 440.450.000,-/4.646.405.250 X 100% 9,48 8.  Perjalanan Dinas 116.075.000 / 4.646.405.250 X 100% 2,50 9.  Belanja Kursus 413.800.000,-/ 4.646.405.250 X 100% 8,91 10.  Belanja Barang dan Jasa Lain 1.648.960.000,-/4.646.405.250 X 100% 35,49 Prosentase Alokasi Balanja Minimum : = % Belanja Rata-rata  -  % Alokasi Selisih masing-masing Obyek Belanja Selisih Prosentase =  Belanja Rata-rata  - Belanja Minimum
= Rp. 91.156.900,-  - Rp. 44.632.400,- = Rp. 46.524.500,-
= 46.524.500,- / 91.156.900,-  X 100%
= 51,04%
Perhitungan Alokasi  =  % Belanja Rata-rata / 100 X Selisih Prosentase
Prosentase Alokasi Balanja Maksimum :
= % Belanja Rata-rata  +  % Alokasi Selisih masing-masing Obyek Belanja
Selisih Prosentase =  Belanja Maksimum - Belanja Rata-rata
= Rp. 492.872.200,00 - Rp. 91.156.900,00 = Rp. 401.715.300,00 = 401.715.300,- / 492.872.200,- X 100% = 81,50% No. OBYEK BELANJA PERHITUNGAN ALOKASI % ALOKASI BELANJA MINIMUM 1.  Honorarium PNS 17,81/100 x51,04=9,09% 17,81 – 9,09 =8,72% 2.  Honorarium Non PNS 16,48/100x 51,04=8,41% 16,48 – 8,41 =8,07% 3.  Belanja Pegawai Lain-lain 0,84/100   x51,04=0,43% 0,84   - 0,43=0,41% 4.  Bahan Habis Pakai 1,98/100   x51,04=1,01% 1,98   - 1,01=0,97% 5.  Bahan Material 3,11/100   x51,04=1,59% 3,11   - 1,59=1,52% 6.  Cetak dan Penggandaan 3,41/100   x51,04=1,74% 3,41   - 1,74=1,67% 7.  Makan dan Minum 9,48/100   x51,04=4,84% 9,48   - 4,84=4,64% 8.  Perjalanan Dinas 2,50/100   x51,04=1,28% 2,50   - 1,28=1,22% 9.  Belanja Kursus 8,91/100   x51,04=4,55% 8,91   - 4,55=4,36% 10.  Belanja Barang dan Jasa Lain 35,49/100 x51,04=18,11% 35,49 –
18,11=17,38%

## Perhitungan Alokasi  =  % Belanja Rata-rata / 100 X Selisih Prosentase
No. OBYEK BELANJA PERHITUNGAN ALOKASI % ALOKASI BELANJA MAKSIMUM 1.  Honorarium PNS 17,81/100 x81,50=14.52% 17,81 +14,52=32,33% 2.  Honorarium Non PNS 16,48/100x 81,50=13.43% 16,48 +13,43=29,91% 3.  Belanja Pegawai Lain-lain 0,84/100   x81,50=0,68% 0,84   +0,68  =1,52% 4.  Bahan Habis Pakai 1,98/100   x81,50=1,61% 1,98   +1,61  =3,59% 5.  Bahan Material 3,11/100   x81,50=2,53% 3,11   +2,53  =5,64% 6.  Cetak dan Penggandaan 3,41/100   x81,50=2,78% 3,41   +2,78  =6,19% 7.  Makan dan Minum 9,48/100   x81,50=7,73% 9,48   +7,73  =17,22% 8.  Perjalanan Dinas 2,50/100   x81,50=2,04% 2,50   +2,04  =4,54% 9.  Belanja Kursus 8,91/100   x81,50=7,26% 8,91   +7,26  =16,17% 10. Belanja Barang dan Jasa Lain 35,49/100 x81,50=28,92% 35,49 +28,92=64,41% Batasan Alokasi Obyek Belanja No. Obyek Belanja Rata-rata (%) Batas bawah (%) Batas atas (%) 1.  Honorarium PNS 17,81 8,72 32,33 2.  Honorarium Non PNS 16,48 8,07 29,91 3.  Belanja Pegawai Lain-lain 0,84 0,41 1,52 4.  Bahan Habis Pakai 1,98 0,97 3,59 5.  Bahan Material 3,11 1,52 5,64 6.  Cetak dan Penggandaan 3,41 1,67 6,19 7.  Makan dan Minum 9,48 4,64 17,22 8.  Perjalanan Dinas 2,50 1,22 4,54 9.  Belanja Kursus 8,91 4,36 16,17 10. Belanja Barang dan Jasa Lain 35,49 17,38 64,41 c.  Contoh Verifikasi Kewajaran Belanja
Berikut ini akan disajikan contoh tentang kegiatan yang diverifikasi kewajarannya dengan model SAB sebagai berikut :
No. Keg. Dinas Kegiatan 7 Diknas Pengembangan Pendidikan Keaksaraan 13 Dipkes Pendidikan dan pelatihan Perawat Kesehatan 38 Kec W Anomi Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa 45 Kec Tambak Pelat. Aparatur Pemp Desa Bid.Manj & Pemp.Desa

## Model Persamaan Regresi SAB =
Y = 42.914     +   0.156 x  ( Jumlah Peserta x Hari Kegiatan)
No. Total Anggaran Outp ut Belanja Berdasarka n SAB Batas Minimum Belanja Batas Maksimum Belanja 7 75,000,000 120 61.634.000,- 30,176,006.40,- 111,865,710.00,- 13 40,000,000 128 62.882.000,- 30,787,027.20,- 114,130,830.00,- 38 30.000.000 11 44.630.000,- 21,850,848,00,- 81,003,450,00,- 45 30,000,000 208 75.362.000,- 36,897,235.20,- 136,782,030.00,-
Berdasarkan data diatas, dapat dikatakan bahwa :
Kegiatan  no  7  di  Dinas  Pendidikan  Nasional  (Diknas)  untuk Pengembangan  Pendidikan  Keaksaraan  dianggap  wajar  dengan  total  anggaran Rp.  75.000.000,00,  akan  tetapi  jika  total  anggaran  berkisar  di  belanja  SAB sebesar  Rp.  61.634.000  akan  lebih  efektif.  Jika  anggaran  kurang  dari  batas minimum  belanja  sebesar  Rp.  30.176.006,40,-  maka  kegiatan  tidak  efektif.
Sedangkan jika anggaran melebihi batas maksimum sebesar Rp. 111.865.710,00,- maka akan tejadi ketidak efisienan karena terjadi pemborosan anggaran.
Demikian  juga  untuk  kegiatan  13,  38  dan  45.  Dinas  Keshatan  untuk Pendidikan dan Pelatihan Perawat Kesehatan, serta kegitan Pelatihan Aparatur Pemerintah  Desa  Bidang  Pemerintahan  Desa  di  dua  kecamatan  yaitu Kecamatan Wringinanom dan Kecamatan Tambak walaupun di dua kecamatan tersebut outputnya (peserta x hari) berbeda tetapi masih dalam batas wajar.
d. Kasus Istimewa :
Untuk  menjelaskan  adanya  ketidak  wajaran  dalam  menetapkan kebijakan  anggaran  dalam  pelaksanaan  kegiatan  di  SKPD  dapat  dijelaskan sebagai berikut :
No. Keg.  Dinas Kegiatan 29 BKD Diklat Kepemimpinan tingkat II, III, IV.
Dari uji regresi  dalam caeswise diagnostic ditunjukkan bahwa kegiatan ke 29 di Badan Kepegawaian Daerh merupakan suatu kejadian yang luar biasa seperti terlihat di bawah ini :
Casew ise Diagnostics a 6.327
1108.00 Case Number 29 Std. Residual ANGGARAN
Dependent Variable: ANGGARAN a.
Kegiatan  No.  29  di  Badan  Kepagawaian  Daerah  (BKD)  untuk Pendidikan  dan  Latihan  Kepemimpinan  I,  II,  III,  dan  IV.  Kegiatan  ini menunjukan  terjadinya  ketidak  wajaran  dalam  penetapan  jumlah  anggaran. Kegiatan  ini  dianggarkan  sebasar  Rp.  1.108.408.500,00,-  padahal  kegiatan ini  akan  lebih  efektif  jika  anggarannya  berkisar  pada  Belanja  Berdasarkan SAB  yaitu  sebesar  Rp.  51.806.000,00,-.  Sedang  batasan  minimum kewajaran  anggaran  sebesar  Rp.  25.364.217,60,-  atau  dengan  batas maksimum kewajaran anggaran sebesar Rp. 94.027.980,00,-.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan    Standar  Analisa  Belanja  kegiatan-kegiatan  pada  SKPD Kabupaten  Gresik  menunjukan  bahwa  pada  dasarnya  semua  anggaran  yang digunakan  untuk  kegiatan  pengembangan  personil  atau  sumber  daya  manusia adalah wajar dengan hasil uji F dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001.

## Saran
Pembuktian  tentang  hasil  di  atas  bisa  dilihat  dari  kegiatan  ke  29  yaitu kegiatan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kepeimpinan  tikgkat  II,  III  dan  IV.  Kegiatan tersebut  menggunakan  anggaran  yang  terlalu  besar  melebihi  batas  maksimum belanja,  sehingga  terjadi  ketidak  efisiennya  kegiatan  atau  terjadi  pemborosan anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Hafis Tanjung ; Peranan dan Teknik Penyusunan Analisis Standar Belanja Dalam Penyusunan APBD Kabupaten Pelalawan Riau , 2010.
M. Nofirin ; Penganggaran Perusahaan : PT. Salemba 4, Jakarta, 2004
Peraturan Pemerintah Nomer 58 tahun 2005 ; Tentang Pengelolaan Keuangan

## Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Tentang Pengelolaan Keunagan Daerah
Singgih Santoso ; SPSS Statistik Parametrik ; PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia ; Jakrata, 2002
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Tentang Pemerintah Daerah
Wawan Junaidi ; Seklias Tentang Analisis Standar Belanja , www.wawan- junaidi.blogspot.com
Yanne Kardias ; Penyusunan Base Line Data Analisis Stndar Belanja Pemerintah Daerah dengan Pendekatan ABC , PSE-KP UGM, 2006
................; Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja ; DEPUTI 4 BPKP