ISU-ISU TENTANG EFISIENSI TATA KELOLA ORGANISASI DAN ANGGARAN PENDIDIKAN
Oleh :

## DINDIN WAHYUDIN
Dosen FTIK IAIN Ternate (dindin@gmail.com)

## Abstract
Issues   concerning   the   efficiency   of   organizational   governance   and   budget academic touch with the fundamental needs of the community will be a quality education   and   the   obligation   of   govermenats   to   provide   services   as   best education   for   all   Indonesian   people.   Such   isuues   include   education-telated issues Program is the certification og teachers and lecturers, teachers equity and privatization policies of education. Similarly, the issue of inequality in the distribution   of   the   education   budget,   the   education budgetketidakterserapannya optimally and inaccuracies in untilizing education budget.

## Keywords: Efficiency, governance, organization, budget, education

## Abstrak
Persoalan   mengenai   efisiensi   tata   kelola   organisasi   dan   sentuhan akademik anggaran dengan kebutuhan mendasar masyarakat akan menjadi pendidikan yang berkualitas dan kewajiban pengatur untuk menyediakan   layanan   sebagai   pendidikan   terbaik   bagi   seluruh rakyat Indonesia. Isu-isu seperti itu mencakup  isu-isu yang terkait dengan pendidikan. Program ini adalah sertifikasi guru dan dosen, kesetaraan guru, dan kebijakan privatisasi pendidikan. Begitu pula dengan   masalah   ketimpangan   dalam   distribusi   anggaran pendidikan,   anggaranketidakterserapannya   secara   optimal   dan ketidakakuratan pendidikan dalam menggapai anggaran pendidikan
Kata Kunci : Efisiensi, tata kelola, organisasi, anggaran, pendidikan

## A. Pendahuluan
Pendidikan di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai problem fundamental,   diantaranya   persoalan   mutu   dan   relevansi   problem pemerataan   akses   pendidikan   yang   delanjutnya   berimplikasi   pada munculnya   demokratisasi   dan   komersialisasi   pendidikan,   menejemen pendidikan serta anggaran pendidikan. Aspek manajemen pendidikan dan anggaran atau pembiayaan pendidikan termasuk komponen yang menjadi acuan   dalam   Standar   Nasional   Pendidikan   (SNP)   selain   komponen- komponen   pendidikan   lainnya   yaitu   visi,   misi,   tujuan,   kurikulum,   proses belajar   mengajar,   pendidik,   peserta   didik,   sarana   dan   prasarna,   sistem komunikasi, lingkungan dan evaluasi pendidikan.
Dengan   kata   lain,   tata   kelola   organisai   dan   anggaran   pendidikan masih menjadi isu actual pendidikan nasional. Isu tata keloloa organisasi pendidikan   Diwali   dari   paradigmanya.   Jika   paradigma   konvensional   tata kelola organisai ialah mengelola dan mengatur organisasi dengan sebaik- baiknya,   maka   pradigma   baru   tata   kelola   organisasi   pendidikan   ialah kegiatan   pendidikan   harus   dikelola   dengan   bertumpu   pada   pemberian layanan   yang   memuaskan   pada   pelanggaran (customer   oriented) sebagaimana dijumpai pada konsep Total Quality Manajemen . Sedangkan isu   anggaran   pendidikan   diawali   dari   besaran   anggaran   pendidika   di Indonesia.   Dalam   kurun   waktu   kurang   lebih   lima   terakhir   ini,   terdapat kemjuan signitifikan dalam pengalikasian anggaran pendidikan, meskipun itupun   karena   pemerintah   “dipaksa”   oleh   mahkamah   Konstitusi   (MK), setelah K memberi putusan bahwa pemerintah selama ini telah melalaikan konstitusi, karena tidak melaksanakan amanat Undang-Undang.
Isu   selanjutnya   ialah   mengenai   efisiensi   anggran   dan   tata   kelola organisasi   pendidikan   baik   di   tingkat   makro   maupun   mikro.   Organisasi pendidikan   tingkat   makro   ialah   tingkat   birokrasi   yaitu   suatu   badan administrative tentang pejabat yang diangkat sesuai prosedur administrasi yang dicirikan antara lain oleh : (1) divisi pekerjaan dan alokasi tanggung jawab   yang   spesifik   (2)   level   hierarki   otoritas   (3)   adanya   kebijakan, peraturan dan regulasi tertulis. Dalam hal adalah pemerintah pusat hingga pejabat di tingkat daerah.
Adapun   organisasi   pendidikan   tingkat   mikro   yaitu   unit   lembaga pendidikan itu sendiri. Apabila kita mengkaji tentang kualitas pendidikan maka  tidak  bisa  lepas  dari  pembicaraan tentang  efektifitas, efisiensi  dan produktivitas tata kelola organisasi dan anggaran pendidikan , karena hal
tersebut   merupakan   prasyarat   bagi   terciptanya   kualitas   di   organisasi tersebut.   Makalah   ini   akan   membahas   beberapa   isu   berkaitan   dengan efisiensi tata kelola organisasi dan anggaran pendidikan.

## B. Pembahasan

## 1. Konsep Efisiensi
Istilah efisiensi menggambarkan hubungan antara input dan output atau antara masukan dan keluaran. Suatu sistem dianggap efisien manakala ada   indikasi   bahwa   output   yang   dihasilkan   lebihbaik   secara   kuantitas ataupun   kualitas   dibandingkan   dengan   input   ( resource   input ).   Apabila dikaitkan   dengan   organisai   pendidikan,   maka   efisiensi   yang   dimaksud adalah  berkaitan  antara   pendayagunaan sumber-sumber  pendidikan yang terbatas untuk mencpaai optimalisasi hasil yang tinggi.
Suatu   sistem   pendidika     dianggap   memiliki   efisiensi   internal manakala   mampu   menghasilkan   output   yang   diharapkan   semaksimal mungkin   dnegan   biaya   minimum.   Indikator   yang   dapat   digunakan   untuk melihat  efisien  atau tidaknya  suatu  sistem  pendidikan antara  lain adalah dengan   melihat   proporsi   siswa   yang   bertahan   sampai   akhir   program pendidikan (kelulusan), perolehan pengetahuan keilmuan, keterampilan dan ketaatan   pada   norma-norma   perilaku   social.   Atau   secara   ringkas   bisa dikatakan   bahwa   efisiensi   internal   ditunjukkan   oleh   prbandingan   antara prestasi belajar (ukuran non moneter hasil pendidikan) dan masukan biaya pendidikan.   Adapun   efisiensi   eksternal   seringkali   dikaitkan   dan   diukur dengan metode cost benefit analisys, yaitu suatu rasio antara keuntungan finansial sebagai hasil pendidikan yang biasanya diukur dari penghasilan lulusan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan sehingga penekannannya economic rate of return .
Konsep   efisiensi   dibedakan   dengan   konsep   efektifitas.   Pengertian dasar   efektifitas   adalah   “the   production   of   desired   result   or   goal”.   E Mulyasa mengatakan bahwa efektifitas adalag adanya kesesuaian anatara orang   yang   melaksanakan   tugas   dengan   sasaran   yang   dituju.   Kaitannya dengan organisasi, efektivitas  adalah bagaimana  suatu organisai berhasil mendapatkan  dan  memanfaatkan  sumber  daya  dalam   usaha   mewujudkan tukuan operasional. Di sisi lain dapat dipahami bahwa tata kelola organisasi pendidikan yang efektif sangat mungkin terjadi pemborosan (tidak efisien), an   sebaliknya   dapat   pula   tata   kelola   organisasi   pendidikan   yang   efisien, namun tidak mencapai tujuan organisasi pendidikan tersebut.

## 2. Isu-Isu tentang Efisiensi Tata Kelola Organisasi Pendidikan
Tata   kelola   atau   pengelolaan   merupakan   terjemahan   dari   kata “management”,   kemudian   diindonesiakan   menjadi   manajemen.   Nanang Fattah   mengartikan   manajemen   sebagi   proses   merencanakan, mengorganisai, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dan segala aspeknya agar tujuan-tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Beberapa isu yang berkaitan dengan hal ini diantaranya sebagai berikut :

## a. Program Sertifikasi Guru dan Dosen
Pelaksanaan sertifikasi guru dan dosen merupakan salah satu wujud implementasi UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Sertifikasi guru   dan   dosen   memiliki   beberpa   tujuan   antara   lain   (1)   menentukan kelayakan   guru   dan   dosen   dalam   melaksanakan   tugas   sebagai   agen pembelajaran   dan   mewujudkan   tujuan   pendidikan   nasional.   (2) meningkatkan   proses   dna   mutu   hasil   pendidikan,   (3)   meningkatkan martabat guru dan dosen (4) meningkatkan profesionalitas guru dan dosen.
Sertifikasi merupakan instumen untuk mencapai suatu tujuan bukan tujuan   itu   sendiri,   sehingga   perlu   ada   kesadaran   dan   pemahaman   dari semua   pihak   bahwa   sertifikasi   adalah   instrument   menuju   kualitas pendidikan.   Oleh   karena   itu,   seharusnya   guru   maupun   dosen   menempuh cara-cara   berkualitas   dalam   upaya   memenuhi   persyaratan   untuk mendapatkan   sertifikat   pendidik.   Misalnya   untuk   memenuhi   syarat kualifikasi   pendidikan   seseorang   guru   harus   S1,   maka   guru   yang   belum memenuhi   persyaratan   tersebut   dapat   kembali   ke   bangku   perkualiahan secara benar dan berkualitas bukan sekedar kuliah “formalitas” yang hanya mementingkan ijazah. Program-program perkuliahan penyetaraan yang tiak berbasis kualitas hendaknya dihindari.
Begitu   pula   dalam   proses   sertifikasi   baik   dengan   cra   penilaian portifolio maupun menempuh jalur pendidikan harus ditempuh dengan cara yang jujur dan berkualitas. Boleh jadi ada sementara guru atau dosen yang membuat portofolio dengan bukti-bukti “aspal” alias asli tapi palsu dimana ia memanipulasi data. Sesuai amanat UU NO 14/2005, sertifikasi guru akan terus dilaksanakan sampai Undang-Unang tidak mengamanatkan program tersebut.
Adanya tunjangan profrsi bagi guru dan dosen sebagai konsekuensi dari   sertifikasi   telah   terbukti   meningkatkan   kesejahteraan   (gaya   hidup) mereka,   namun   apakah   kemudian   tunjangan   profesi   berkorelasi   dengan peningkatan   profesionalitas   atau   peningkatan   mutu   pendidikan,   banyak pihak   masih   meragukannya.   Secara   kuantitas,   program   sertifikasi melahirkan   efisiensi   tenaga   pendidik.   Dimana   untuk   guru   diberi   beban tugas pengajaran minimal 24 jam pelajaran dan untuk dosen diberi tugas minimal 12 sks yang mencakup tiga aspek yaitu pendidikan dan pengajaran,
penelitian dan pengabdian pada masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi). Namun kondisi ini disinyalir mempersempit peluang mereka yang berminat untuk menjadi guru   atau dosen , bahkan untuk sekedar menjadi tenaga pendidik   honorer,   dikarenakan   jam   pelajaran   yang   sudah   terpenuhi. Dampak yang lain adalah banyak guru yang harus “malamar” pekerjaan di sekolah   selain   disekolah   tempat   ia   selama   ini   sudah   bertugas   untuk memnuhi beban tugas minimal 24 jam pelajaran.
Hal   yang   perlu   diantisipasi   adalah   kemungkinan   pemecatan   guru oleh pimpinan yayasan yang menaungi sekolah-sekolah swasta dikarenakan akan digantikan oelh keluarga kerabat pimpinan yayasan, dikarenakan daya Tarik   tunjangan   profesi   tersebut.   Jika   hal   tersebut   terjadi,   maka   berarti terdapat salah satu wujud dehumanisasi di dunia pendidikan.

## b. Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Seperti   diketahui   bahwa   masiah   terdapat   ketimbangan penyelenggaraan pendidikan di daerah perkotaan dengan daerah terpencil. Di   perkotaan,   pada   umumnya   sekolah-sekolah   dapat   dikatakan   tidak   ada persoalan dengan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK).
Sebaliknya di daerah terpencil , masih banyak sekolah kekurangan PTK. Pemerintah pun berupaya mengatasi persoalan ini diantaranya dnegan memberikan insentif berupa tunjangan khusus bagi PTK di daerah terpencil, namun hal ini tampaknya hanya berlaku bagi PTK berstatus Pegaai Negeri Sipil. Pemberian tugas khusus ini sesuai dengan amanat UU No. 14/2005 tentang   guru   dan   dosen,   dan   diatur   pula   dalam   PP   No   41/2009   dimana disebutkan pada pasal 9 bahwa guru yang ditugaskan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah didaerah   khusus sesuai dngan peraturan perundang- unangan   diberitunjangan   khusus   setiap   bulan   selama   masa   penugasan. Demikian pula dalam Peraturan Menteri No 7 / 2010 tentang pemenuhan kebutuhan,   peningkatan   profesionalimee   dan   peningkatan   kesejahteraan guru, kepala sekolah/madrasah dan pengawas di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar.
Meskipun   demikian,   mewujudkan   pemerataan   guru   bukan   hal mudah, disamping disebabkan oleh factor geografis yang berbeda di setiap daerah, juga terkendala oleh ketersediaan PTK itu sendiri dan keenganan PTK untuk bertugas di daerah terpencil. Pemberian tunjangan khusus bagi PTK   di   daerah   tidak   cukup   mearik   banyak   orang   bersedia   bertugas   di daerah tersebut.

## c. Kebijakan Privatisasi Pendidikan
Bersamaan   dengan   diberlakukannya   otonomi   daerah,   pmerintah pusat mulai menerapkan kebijakan baru berupa desentralisasi pendidikan yang   muaranya   ialah   otonomi   pendidikan.   Pada   dasarnya   desentralisasi akan   membawa   kepada   dua   manfaat,   yaitu   mendorong   peningkatan partisipasi dan perbaikan alokasi sumber daya produktif di masing-masing daerah.   Dengan   desentralisasi,   diharapkan   agar   kebijakan-kebijakan pemerintah   daerah   tepat   sasaran   sesuai   dengan   kondisi   dan   kebutuhan masyarakat   setempat.   Namun,   dalam   perkembangannya   otonomi pendidikan sebagai konsekuensi desentralisasi pendidikan bergeser kepada privatisasi pendidikan.
Kebijakan   pemerintah   mengenai   provatisasi   pendidikan   menjurus kepada pemberian kewenangan lembaga-lembaga pendidikan negeri untuk mencari   sumber-sumber   pendanaan   dan   mengelola   pembiayaan   sendiri secara   mandiri.   Dengan   kata   lain,   privatisasi   bermakna   swastanisasi lembaga pendidikan negeri, karena lembaga pendidikan negeri tidak lagi menerima   subsidi   dana   dari   pemerintah   dan   mengharuskan   lembaga tersebut   menaru   sumber-sumber   pendanaan   sendiri.   Dampaknya, munculnya   pengelolaan   lembaga   pendidikan   yang   menerapkan   praktik bisnis.   Lembga-lembaga   tersebut   lebih   menonjolkan   motif   bisnisnya daripada   motif   sosialnya,   sehingga   muncul   istilah   komersialisasi pendidikan.   Pada   akhirnya,   beban   biaya   besar   akan   ditimpakan   pada masyarakat,   sehingga   masyarakat   “tidak   boleh   bermimpi”   belajar   di lembaga tersebut.
Hal   yang   patut   dipertanyakan   oleh   lembaga-lembaga   pendidikan ialah   mengapa   kebijakan   privatisasi   itu   terbatas   pada   penghentian pendanaan   pendidikan,   sedangkan   yang   berkaitan   dengan   kuoata penerimaan siswa, penyusunan kurikulum, ujian akhir dan lain-lain masih dikendalikan oleh pemerintah. Di Negara-negara maju, otonomi pendidikan hanya berupa perluasan kewenangan sekolah dalam mengelola pendanaan dan sistem pembelajaran  seperti penentuan buku teks, metode belajar dan sistem   penilaian.   Namun   keputusan   menyangkut   menajemen   personalia masih di pegang oleh pemerintah pusat.

## 3. Isu-Isu Tentang Efisiensi Anggaran Pendidikan
Salah satu factor yang dapa mempengaruhi mutu pendidikan adalah aspek  pembiayaan pendidikan :  Yang  pertama, factor  besarnya  anggaran dan alokasi anggaran. Yang kedua, menyangkut daya serap, efektivitas dan efisiensi   pendidikan.   Masalah   besarnya   anggaran   dan   alokasi   anggaran,
konon   anggaran   di   Indonesia   dianggap   paling   kecil   diantara   anggaran- anggaran pendidikan yang ditetapkan di Negara-negara ASEAN. Perjuangan untuk meningkatkan anggaran pendidikan buka hal mudah, bukan hanya berkaitan dengan sejauhmana  pemerintahmenempatkan penyiapan sumber daya   manusia   sebagai   sesuatu   hal   yang   urgen,   melainkan   juga   karena menyagkut   kepentingan   politik.   Ketika   anggaran   pendidikan   dinaikkan maka   akan   timbul   pertanyaan   berikutnya   berkaitan   dengan   efisiensi anggaran. Belum lagi dengan penyimpanan-penyimpanan pendanaan yang dimungkinkan dengan masih tingginya tingkat korupsi di negeri ini.
Menurut   Undang-Undang   No.   19   tahun   2019   tentang   APBN anggaran   2013,   pasal   1   ayat   39   Anggaran   Pendidikan   adalah   alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang  dianggarkan melalui Kementerian Negara/Lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan   alokasi   anggaran   pendidikan   melalui   pengeluaran   pembiayaan, termasuk   gaji   pendidik,   tetapi   tidak   termasuk   anggaran   pendidikan kedinasan,   untuk   membiayai   penyelenggaraan   pendidikan   yang   menjadi tanggung jawab Pemerintah. Sementara itu, dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 disebutkan dengan tegas adanya alokasi 20 persen dari APBN dan APBD untuk anggaran pendidikan. Dalam pasal 49 ayat (1) berbunyi “Dana   pendidikan   selain   gaji   pendidik   dan   biaya   pendidikan   kedinasan dialokasikan  minimal 20% dari ANggaran Pendapatan dan Belanja  Negara (APBN)   pada   sector   pendidikan   dan   minimal   20%   dari   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Landasan penggunaan anggaran pendidikan ini diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20   Februari   2008   yang   memutuskan   agar   pemerintah   melaksanakan anggaran Pendidikan 20 persen ini dengan baik.
Sebagaimana tersurat dalam pasal 49 UU No.20 Tahun 2003 diatas pembiayaan   pendidikan   bukan   saja   menjadi   tanggung   jawab   pemerintah pusat, tteapi juga pemerintah daerah. Hal ini juga diperkuat oleh PP No.48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan dimana dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan   bahwa   “pendanaan   pendidikan   menajdi   tanggung   jawab bersama anatara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.” Pada pelaksanaannya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengacu pada PP No. 38 tahun 2—7 tentang pembagian urusan antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten atau kota.
Lahirnya UU Otonomi Daerah (UU No, 22 dan 25 Tahun 1999 yang kemudian   disempurnakan   dengan   32   dan   33   tahun   2004)   yang   diikuti perundangan   lainnya,   berdampak   semakin   kompleksnya   tata   kelola pembiayaan   pendidikan   di   Indonesia.   Kompleksitas   itu   paling   tidak   dari aspek sumber anggaran, sistem pengalokasiannya, pengelolaannya, hingga pertanggungjawabannya. Sistem pengelolaan di tingkat pusat, propinsi dan
kabupaten   /   kota   juga   berbeda   karena   wewenang   dan   perolehan anggarannya   berbeda.   Ketetuan   alokasi   anggaran   pendidikan   20   persen sudah baik. Meskipun secara yuridis  formal, ketentuan  menganai alokasi anggaran pendidikan nasional sudah disebutkan secara tegas, namun dalam implementasinya masih ditemukan ketimpangan-ketimbangan, antara lain :

## a. Ketimpangan dalam distribusi anggaran pendidikan
Ketimbangan distribusi pembiayaan pendidikan di Indonesia tampak nyata pada ketimpangan infrastuktur pendidikan yakni antara infrastruktur pendidikan   di   pusat   dan   daerah,   antara   pendidikan   di   dalam,   keluarga   , masyarakat  dan  sekolah  antara   pendidikan  jenjang   dasar,  menengah  dan swasta;   serta   antara   sekolah   jenia   agama   dan   kejuruan   dengan   sekolah umum.   Anggaran   pendidikan   dari   APBN   atau   APBD   sebagian   besar dipergunakan   untuk   membiayai   sekolah-sekolah   unggulan.   Sementara sekolah-sekolah   “pinggiran”   atau   dianggap   “tidak   bermutu”   tidka mendapatkan  anggaran   yang  sesuai   dengan   kebutuhan  di   sekolah.   Maka tidak   mengherankan,   sering   diwartakan   banyak   sekolah-sekolah   “ pinggiran”   yang   bangunan   fisiknya   sangat   memprihatinkan,   meskipun berada di Pulau Jawa yang nitabene secarageografis dekat dengan Pusat kekuasaan   (Jakarta)   sebelum   Rintisan   Sekolah   Berstandar   Internasional (RSBI) digugat oleh Koalisi Anti Komersialisasi pendidikan yang kemudian diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan dibacakan dalam sidang tanggal 8 Januari 2013. Diskriminasi pengalokasian anggaran antara sekolah tersebut dengan sekolah lain sangat mencolok, padahal RSBI juga memungt biaya besar kepada wali murid.
Kualitas   lulusan   sekolah-sekolah   berstandar   Nasional   dan Internasional secara umum tidak jauh berbeda dengan lulusan sekolah pada umumnya. Seandainya lulusan tersebut diterima sebagai PNS, maka gajinya sama saja dengan mereka lulusan sekolah biasa yang juga diterima sebagai PNS. Kondisi ini diperparah dengan masih tingginya pengangguran terdidik. Bahkan   di   era   globalisasi   ini,   justru   pasar   (kapitalis)   lebih   menghendaki mereka   yang   berpendidikan   rendah,   karena   mau   dibayar   rendah   dalam pekerjaan apapun. Berbeda dengan mereka yang berpendidikan tinggi yang biasanya   seletf   dalam   memilih   pekerjaan   dan   upah.   Oleh   karena   itu, pendidikan seharusnya memberi penekanan pada memabangun karakter.
Menurut   asisten   Deputi   Bidang   Kepeloporan   Pemuda   Kementrian Pemuda dan Olah Raga angka pengangguran pemuda terdidik pada tahun 2012   mencapai   41,81   persen   daroi   total   angka   pengangguran   nasional. Berdasarkan   survey   Angkatan   Kerja   Nasional   (Sakernas)   2012,   pada Agustus 2010 jumlah penggauran terbuka lulusan D-3 mencapai 443,2 ribu orang. Pada perode yang sama 2011 angkanya menurun menjadi 244,6 ribu
orang. Agustus tahun 2012, angka pengangguran berpendidikan D-3 sekitar 196,7   ribu   orang.   Sementara   pengangguran   yang   menyandang   gelar sarjana (S-1) pada Agustus 2010 mencapai 710,1 ribu orang. Pada periode yang sama tahun berikutnya angka nya menurun menjadi 492,3 ribu orang. Dengan demikian berarti pendidikan di sekolah mahalpun belum efisien.
Diskriminsai   pengalokasian   anggaran   juga   tampak   antara   sekolah negeri   dan   swasta.   Hasil   penelitian   ADB   (Asian   Development   Bank)   dan UHK   (The   University   of   Hongkong)   menyebutkan   adanya   diskriminasi bantuan dana antara lembaga pendidikan swasta dan lemabaga pendidikan negeri, dimana lembaga pendidikan negeri menerima alokasi anggaran jauh lebih besar, terutama berupa dana penyelenggaraan   ( recurrent budgets ) dan   dana   pengembangan   ( development   budgets ),   padahal   setiap   warga Negara   memperoleh   kesempatan   yang   sama   untuk   belajar   dan menyelenggarakan   lembaga-lembaga   pendidikan   swasta   yang   telah meringankan beban kewajibannya untuk menyediakan pendidikan kepada seluruh anak bangsa.
Anggaran 20 persen yang sedianya dpat mengangkat derajat orang miskin   tidak   berhasil   dijalankan   dengan   baik.   Pemerintah   daerah   yang seharusnya menyediakan 20 persen anggaran untuk pendidikan juga tidak kunjung terealisir. Hal ini berdampak pada masih banyaknya siswa miskin yang tidak mampu menyelesaikan wajib belajar.

## b. Alokasi   Anggaran   20   Persen   lebih   banyak   dipergunakan   untuk gaji,   tunjangan   guru   dan   dosen,   serta   belanja   rutin   Pegawai Negeri Sipil.
Anggaran     pendidikan   yang   besar   masih   belum   menajdi   milik masyarakat secara umum, karena justru lebih banyak peruntukkannya ada membiayai gaji serta tunjangan guru dan dosen serta belanja rutin Pegawai Negeri Sipil. Anggaran pendidikan 20 persen seharunya diorientasikan pada peningkatan   kualitas   pendidikan,   baik   berupa   kegiatan   belajar   mengajar maupn   pengadaan   sarana   dan   prasarana   pendidikan.   Padahal   menurut konstitusi dan UU, anggaran sebesar 20 persen tersebut di luar gaji guru dan pendidikan kedinasan yang selama ini ditengarai memakan anggaran pendidikan sangat besar.
c. Keterserapan   dan   Ketepatan   dalam   mendayagunakan   anggaran pengeluaran pendidikan
Salah satu indicator terwujudnya efektifitas dan efisiensi anggaran pendidikan   adalah   keterserapan   anggaran   itu   sendiri.   Semakin   besar tingkat   serapnnya,   maka   dapat   dikatakan   sukses.   Namun   kenyataan, regulasi   dan   birokrasi   di   Indonesia   yang   sampai   hari   ini   tidak   efisien,
menyebabkan   tingkat   keterserapan   anggaran   pendidikan   masih   rendah. Menurut   Nanang   Fttah,   alokasi   anggaran   pendidikan   digunakan   untuk berbagai hal yang menyangkut langsung dengan kebutuhan kegiatan proses belajar, sementara  pembangunan fisik  gedung  atau infrastruktur    selama transisi   sampai   tercapai   keseimbangan   biaya   pendidikan,   dapat ditangguhkan. Menurutnya, efisiensi anggaran pendidikan akan ditentukan oleh   ketepatan   dalam   mendayagunakan   anggaran   pengeluran   pendidikan dan   memberikan   prioritas   bagi   factor-faktor   yang   benar-benar   memacu peningkatan prestasi belajar.
Anggaran   20   persen   seharusnya   diorientasikan   pada   peningkatan kualitas   pendidikan,   namun   tampaknya   pendayagunaan   anggaran pendidikan “lebih disukai” untuk kegiatan pembangunan fisik gedung atau infrastruktur   lembaga   pendidikan   dan   pengadaan   barang.   Barangkali karena   lebih   mudah   dalam   pengukurannya   atau   karena   adanya   fee   bagi setiap pimpinan proyek. Begitu pula “semboyan” menghabiskan anggaran, seringkali   dipergunakan   dalam   pendayagunaan   anggaran   pendidikan, sehingga   terjadi   ketidakjelsan   peruntukan   atau   bahkan   adanya   kegiatan- kegiatan fiktif. Lemahnya sistem pengawasan membuka peluang bagi mafia proyek   untuk   melestarikan   model   pendayagunaan   anggaran   pendidikan semacam ini, Bahkan untuk progam membebaskan dan atau meringankan biaya pendidikan, seringkali tujuan tersebut diabaikan oleh mental-mental korup atau rakus, seperti yang terjadi pada pelaksanaan program Bantuan Opersional Sekolah (BOS).
Pada   dasarnya   kebijakan   program   BOS   bertujuan   membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain.   Harapnnya   agar   semua   anak   bangsa   dapat   memperoleh   layanan pendidikan   dasar   yang   bermutu   dalam   rangka   penuntasan   wajib   belajar. Menurut   panduan   yang   ada,   dana   BOS   diarahkan   untuk   penyediaan pendanaan biaya non-personalia bagi satua pendidikan. ALokasinya bukan untuk   gaji   guru,   melainkan   untuk   peralatan   pendidikan   habis   pakai   dan prasarna   ,   transportasi,   konsumsi   dan   lain-lain.   Dalam   praktiknya penyaluran   dana   BOS   masih   banyak   ditemukan   penyimpangan   dan meskipun   SPP   sudah   digratiskan,   bukan   berarti   di   sekolah   tidak   ada pungutan-pungutan.
Pengawasan   ( controlling )   terhadap   pelaksanaan   peraturan   atau kebijakan   pemerintah   yang   pro   rakyat   perlu   dilakukan   secara berkesinambungan   dan   komprehensif,   seperti   implementasi   UU   No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam pasal 74 misalnya disebutkan bahwa PTN wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar , tertinggal untuk diterima paling
sedikit 20 persen dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada   semua   program   studi.   Selanjutnya   pasal   76   ayat   1   dinyatakn pemerintah,   pemerintah   daerah   dan   atau   perguruan   tinggi   berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan   syudinya   sesuai   dengan   peraturan   akademik.   PTN diharapkan   benar-benar   mengimplementasikan   UU   tersebut,   sehingga   si miskin dapat mencicipi kuliah di PTN.
Menyangkut   manajemen   pembiayaan   pendidikan   di   tingkat   unit lembaga pendidikan atau sekolah ada tiga persoalan yaitu (1) financing , menyangkut   darimana   sumber   dana   diperoleh,   (2) budgeting ,   bagaimana dana pendidikan dialokasikan dan (3) accountability , bagaimana anggaran itu   diperoleh   dan   dipergunakan.   Pengelolaan   dana   lembaga   pendidikan hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip pembelanjaan, hemat dan sesuai kebutuhan   ,   terarah   dan   terkendali   sesuai   dengan   rencana   dan   tidak dipergunakan   untuk   kebutuhan   yang   tidak   menunjang   proses   kegiatan belajar mengajar seperti ucapan selamat, hadiah dan pesta. Bagi sekolah- sekolah berstatus negeri, sumber dana sekolah terbagi menjadi dua : (1) dana dari pemerintah, yang umumnya berupa dana rutin seperti untuk gaji, biaya   operasional   dan   perawatan   dan   ((2)   dana   dari   masyarakat   seperti dana  dari  orang  tua  / wali  urid   melalui  komite sekolah, sumbangan dari pengusaha,   dan   sebagainya   yang   dapat   dipergunakan   sebagai   dana pengembangan sekolah.
Sementara   lembaga   pendidikan   swasta   hidup   dan   berkembang secara   mandiri   dengan   bantuan   partisipasi   masyarakat   yang   ada   di sekitarnya. Dengan demikian berarti sekolah-sekolah swasta sesungguhnya sejak   awal   telah   melaksanakan   penyelenggaraan   pendidikan   dengan pendekatan   desentralisasi   yang   tidak   hanya   menyangkut   pelimpahan wewenang   birokrasi   dari   pusat   ke   daerah,   melainkan   juga   mencakup otonomi pada tingkat lembaga pendidikan. Hal ini sejalan dengan konsep peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah (school based management). Lembaga   pendidikan   khususnya   lembaga   pendidikan   swasta   dituntut memiliki kemampuan menggali, mengembangkan dan memanfaatkan dana secara transparan, efisien dan akuntabel. Lembaga pendidikan juga harus mengembangkan konsep interpreneur school atau interpreneur university yang   dituntut   agar   memiliki   kemampuan   pengelola   lembaga   pendidikan untuk   mengembangkan   usaha   yang   mendatangkan   keuntungan   untuk penyelenggaraan pendidikan.
Meskipun   demikian,   penggalian   dana   bagi   kebanyakan   sekolah swasta   masih   mengandalkan   pungutan   siswa.   Hal   demikian   barangkali relative tidak menjadi persoalan bagi sekolah swasta yang memiliki daya saing atau nilai tambah pendidikan yang menumbuhkan kepercayaan serta
kerelaan masyarakat (wali murid) untuk mengorbankan dana dalam jumlah besar. Namun, sebaliknya, sangat berat bagi sekolah swasta yang dianggap “the second class” memungut dana dalam jumlah besar kepada wali murid. Apabila   pada   umumnya   mereka   yang   memasuki   sekolah   tersebut   dari kalangan kurang mampu, berbeda dengan sekolah swasta  unggulan atau dianggap   bermutu   yang   pada   secara   umum   siswanya   dari   kalangan the have.

## C. Penutup
Isu-isu   mengenai   efisiensi   tata   kelola   organisasi   dan   anggaran pendidikan   di   negeri   kita   masih   menjadi   isu   actual   karena   bersentuhan dengan kebutuhan fundamental masyarakat akan pendidikan yang bermutu dan kewajiban pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan sebaik- baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Persoalan pendidikan yang berkaitan dengan   program   sertifikasi   guru   dan   dosen,   pemerataan   guru   hingga kebijakan  privatisasi  pendidikan  masih  belum   tuntas   diselesaikan.  Begitu pula   persoalan   mengenai   ketimpangan   dalam   distribusi   anggaran pendidikan, ketidakserapannya anggaran pendidikan, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut tanpa perubahan yang tepat, kalau kita hendak membangun SDm   anak   bangsa   yang   berkualutas   dan   mampu   berkompetensi   di   era global.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifi, Ahmad. Politik Pendidikan Islam Menelusuri Ideologi dan Aktualisasi Pendidikan Islam di Tengah Arus Globalisasi, Yogyakarta: Teras, 2010
Aisyah,   Siti,   makalah Isu-Isu   Tentang   Pemerataan   Akses   Pendidikan   (Pendidikan   Mahal- Murah), PPs Program Doktor Kependidikan Islam UIN Sunan Kalijaga 2013
Departemen Agama RI, Manajemen Madrasah Aliyah , Jakarta: Direktoral Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999
Fattah, Nanang, Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan , bandung : Remaja Rosdakarya, 2000 _____________, Landasan Manajemen Pendidikan , BandungL Remaja Rosdakarya, 1999
Hasbullah, Otonomi   Pendidikan,   Kebijakan   Otonomi   Daerah   dan   Implikasinya     terhadap Penyelenggaraan Pendidikan, Jakarta : Raja Grafindo, 2006
Irawan, Ade dkk, Mendayagunakan Sekolah (Studi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di DKI), Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2004.
Irianto, Yoyon Bachtiar, Kepemimpinan dan Kewirausahaan , Jakarta : Dirjen Pendidikan Islam Depag RI, 2009
Levine dan Lezotte dalam David A. Squires, dkk, Ef fective School and Classroom : a Research- based   Perspective,   Alexandaria   :   Association   for   Supervision   and   Surriculum Development , 1983
Amnur,   Ali   Muhdi   (editor), Konfigurasi   Politik   Pendidikan   Nasional ,   Yogyakarta:   Pustaka Fahima, 2007.
Mulyadi, Total  Quality  Manajement  L prinsip  Manajemen  Komtemporer Untuk  Mengarungi Lingkungan Bismis Global , Yogyakarta, Aditya Media, 1998.
Mulyasa, E., Menajemen Berbasis Sekolah : Konsep, Strategi pembelajaran , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet ke-2, 2011
Nizar, Samsul dna  Muhammad Syaifuddin, Isu-Isu Komtemporer Tentang  Pendidikan Islam , Jakarta : kalam Mulia, 2010
Purwanto, Edi dkk, Wajah Kusam Pendidikan Kita, Malang: Program Sekolah Demokrasi dan Averroes Press, 2011
ROhman,  Arif, Pendidikan   Komparatif   Menuju   Ke   Arah   Metode   Perbandingan   Pendidikan ANtar Bangsa , Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2010.
Sagala, Syaiful, Administrasi Pendidikan Komtemporer , bandung: Alfabeta, 2000
Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam Konsep, Strategi dan APlikasi , Yogyakrta : Teras, 2009
UU Republik Indonesia No.19/2012 tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 213
Undang-undang Republik Indonesia No 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional
Undang-Undang republic Indonesia no, 12/2012 tentang Perguruan Tinggi
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/09/12/ma8dl2-kemenpora-pengangguran- terdidik-capai-4781-peren .
http://nasional.sindonews.com. read /2013/-2/10/64/716228/agar-tak-jadi-panggauran-intelek . Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat Pon 20 Desember 2013