## FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN GERAKAN PEMBANGUNAN DESA (GERBANG DESA) MELALUI PROGRAM INFRASTRUKTUR
Andi Yusuf Katili STIA Bina Taruna Gorontalo yusuf2801@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  mengenai  faktor-faktor penghambat  pelaksanaan  gerakan  pembangunan  desa  melalui  program infrastruktur  di  Desa  Bulalu  Kecamatan  Kwandang  Kabupaten  Gorontalo  Utara. Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian deskripsi  kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi,  wawancara dan  dokuemntasi.  Wawancara  dilakukan  kepada  sejumlah  informan  yang  telah ditentukan  yaitu  yang  memiliki  kompetensi  yang  berkaitan  dengan  tujuan penelitian.
Hasil  penelitian  menyimpulkan,  bahwa  Perencanaan  Kegiatan  yang  dilakukan oleh  Pemerintah  Desa  belum  maksimal  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya karena  tidak  melibatkan  masyarakat  miskin  dalam  menentukan  skala  prioritas usulan  yang  akan  dikerjakan;  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dan  keahlian  yang dimiliki  oleh  Tim  Pelaksana  Kegiatan  Desa  (TPKD)  belum  memenuhi  syarat menjadi  pelaksana  kegiatan  Desa;  Pemanfaatan  Sumber  daya  alam  (SDA)  serta pemanfaatan  tenaga  kerja  lokal  oleh  pemerintah  desa  dalam  pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan belum dilaksanakan.
Berdasarkan  uraian  maka  disarankan  Pemerintah  Desa  Bulalo  Kecamatan Kwadang:  perlu  melibatkan  masyarakat  miskin  dalam  hal  penentuan  skala prioritas usulan yang akan dilakukan; perlu melibatkan masyarakat yang memiliki Sumber daya manusia (SDM) dan keahlian khusus untuk menjadi Tim Pelaksana Kegiatan  Desa  (TPKD)  sehingga  Pembangunan  Desa  bisa  mencapai  target  yang telah  ditentukan;  Pemerintah  Desa  Bulalo  harus  memanfaatkan  potensi  sumber daya alam (SDA) yang ada di Desa itu sendiri, yaitu melibatkan tenaga kerja lokal dalam  pelaksanaan  pekerjaan  infrastruktur  di  Desa,  sehingga  selain  masyarakat mendapatkan  penghasilan  dari  pekerjaan  tersebut  juga  melancarkan  progres kegiatan pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditentukan; Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara perlu melakukan pemantauan dan pengawasan semua tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada di Desa Bulalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.
Kata Kunci: Pelaksanaan, Gerakan, Pembangunan, Desa

## PENDAHULUAN
Pada Hakekatnya tujuan pembangunan suatu Negara dilaksanakan adalah untuk menyejahterakan masyarakat. Hal ini seperti  tertuang  dalam  Pembukaan
Page 96
Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia,  memajukan  kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,  serta  ikut  melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan  manusia  Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.
Dalam  merealisasikan  tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam  harus  digali,  dikembangkan, dan  dimanfaatkan  sebaik-baiknya. Begitu  pula  dengan  Potensi  manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan  dan  keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan  dan  memanfaatkan potensi  alam  secara  maksimal,  dan pelaksanaan  program  pembangunan tercapai Berbagai rencana dan program-program pembangunan sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan telah dibuat dan diimplementasikan di daerah kecamatan,  dan  desa  baik  yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  pusat melalui  Instansi-instansi  vertikal  di daerah,  maupun  pemerintah  itu sendiri. Salah satu program pemerintah yaitu pembangunan yang dilaksanakan  oleh  masyarakat  secara swadaya, atau oleh lembaga-lembaga non-pemerintah lainnya yang memiliki program-program pembangunan  berupa  pemberdayaan masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan program  pembangunan  pada  setiap lembaga  dibutuhkan  suatu  pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan, pola manajerial
tersebut  dimaksudkan  agar  hasil pembangunan  dan  program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan  dan  dinikmati  manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan  adalah  kesadaran  dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan. Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan. Akibat  dari  jumlah  masyarakat miskin makin besar jumlahnya kesenjangan  terjadi  cenderung  rata- rata  6,5  persen  pertahun.sehingga perlu dicari penangulangannya,padahal  saat  ini Indonesia  harus  sudah  bersiap-siap menyongsong era keterbukaan ekonomi dengan ditandai meningkatkan persaingan antar ekonomi yaitu dengan cara mensejajarkan  diri  dengan  Negara- negara  yang  sudah  maju.  tekad tersebut  tentu  akan  menghadapi banyak kendala sebab kondisi Negara  yang  serba  kekurangan bahkan sampai pada tingkatan kebutuhan paling dasar yaitu kebutuhan  akan  pangan  sangat  sulit diatasi  sehinga  masyarakat  tidak mampu memenuhi standar hidup,kondisi rawan pangan melanda sebagian masyarakat baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan,  apabila  kondisi  rawan pangan  ini  tidak  segera  diatasi  maka pada  giliranya  kestabilan  suatu pemerintahan atau suatu daerah akan goyah  oleh  karena  itu  melalui  dana angaran  pendapatan  belanja  Negara (APBN) dan dana konpenisasi bahan bakar  minyak  (BBM)  pemerintah melalui  daerah  mengucurkan  dana
bantuan  untuk  rakyat  miskin  yaitu dengan program bantuan beras miskin  (RASKIN)  dalam  hal  ini  ada 2  macam  program  beras  miskin (RASKIN)  yakni  dananya  yang bersumber  dari  angaran  pendapatan belanja  Negara  (APBN)  dan  dari dana  konpenisasi  kenaikan  harga Bahan bakar minyak (BBM), Program  Bantuan  Siswa  Miskin  di khususkan untuk siswa dari keluarga miskin, Program Simpanan Keluarga Sejahtera diperuntukan kepada keluarga yang kurang mampu berupa bantuan uang tunai, Program Imprastruktur,  serta  basih  banyak lagi program-program bantuan untuk masyarakat yang diambil dari APBN seperti Dana Desa yang diperuntukan untuk  pembangunan  Desa itu sendiri serta  pengelolaannya  di  serahkan  ke
Desa tersebut, serta anggaran program  APBD  daerah  itu  sendiri. Dalam proses mempercepat pembangunan  Desa  sebagai  mana yang  diharapkan  oleh  Pemerintah Pusat, sebagai mana panduan
pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa harus melaksanakan tahapan-tahapan  antara  lain:  1) Perencanaan Kegiatan. 2) Pelaksanaan Kegiatan. 3) Pengawasan.  Perencanaan  kegiatan adalah  proses  musyawarah  yang dilakukan  oleh  lembaga  Desa  dalam hal ini BPD dan pemerintah desa dan melibatkan  seluruh  masyarakat  desa, guna  untuk  menentukan  usulan- usulan skala prioritas yang disesuaikan dengan letak permasalahan yang dialami langsung oleh  masyarakat  usulan  interfensi negatif  dari  orang  perorang  yang hanya  ingin  mengambil  keuntungan sepihak  saja  dan  didokumenkan melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes)  dan  Rencana  Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes). Dalam  dokumen  tersebut  memuat semua usulan-usulan masyarakat dalam  jangka  lima  tahunan  dan usulan  masyarakat  tahunan.  Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang dibentuk  langsung  oleh  Pemerintah Desa  untuk  bertanggung  jawab langsung  pada  proses  pelaksanaan kegiatan,  tim  pelaksana  kegiatan Desa  tersebut  dipilih  langsung  dari tokoh  masyarakat  yang  memiliki sumber  daya  manusia  (SDM)  atau keahlian  khusus  dalam  keuangan, ketekhnisan, maupun kegiatan- kegiatan  kemasyarakatan,  dengan mengedepankan  keterbukaan  dalam pelaksanaan  kegiatan.  Pengawasan terhadap  kegiatan  yang  dilakukan oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  serta  masyarakat,  termasuk pengawasan terhadap lokasi pembangunan program apakah sesuai dengan peruntukannya atau tidak, hal tersebut bertujuan agar proses kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh TPKD bisa berjalan dengan baik dan sesuai  dengan  apa  yang  menjadi harapan  masyarakat.  Ketiga  tahapan tersebut apabila dilaksanakan
sepenuhnya  oleh  Pemerintah  Desa bersama lembaga Desa dalam hal ini BPD maka tujuan percepatan pembangunan akan terpenuhi sebagai mana  target  yang  telah  ditentukan. Hal  ini  dilakukan  oleh  Pemerintah Pusat  untuk  mempercepat  gerakan pembangunan  yang  ada  di  Daerah, kecamatan dan Desa. Di Desa Bulalo Kecamatan  kwandang  Kabupaten Gorontalo Utara sebagai mana observasi  awal  dari  peneliti  terkait dengan  Gerakan  Pembangunan  desa itu  sendiri  yaitu  suatu  gerakan  atau tindakan  bersama  yang  dilaksanakan oleh  semua  elemen  yang  terkait  di Desa  untuk  melaksanakan  suatu pembangunan  melalui  pembangunan
Page 98
fisik antara lain pembangunan MCK, Pembangunan  Jalan  Rabat  Beton, dan  pembangunan  drainase,  secara umum  masih  mengalami  hambatan, hal  itu  disebabkan  oleh  beberapa faktor  internal  maupun  eksternal sehingga pembangunan tersebut belum bisa memenuhi tingkat kesejahteraan  masyarakat  yang  ada di Desa Bulalo itu sendiri. Dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh  Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menghasilkan program pembangunan  infrastruktur  seperti pembangunan  MCK,  Drainase,  dan pembangunan  Jalan  Rabat  beton yang ada kaitannya dengan kebutuhan masyarakat, namun sebahagian  besar  ke  tiga  program pembangunan tersebut yang dirumuskan melalui rapat musyawarah  perencanaan  itu  tidak sesuai  dengan  kebutuhan  sebahagian besar  masyarakat  miskin  di  Desa Bulalo,  hal  itu  diakibatkan  oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan musyawarah perencanaan  kegiatan  pembangunan kurang melibatkan masyarakat miskin  sehingga  muncul  interfensi dari  pihak-pihak  lain  yang  dengan sengaja ingin mengambil keuntungan secara sepihak saja.
Dalam  Pelaksanaan  kegiatan pembangunan  imprastruktur  yang dilaksanakan  oleh  tim  pelaksana kegiatan  (TPK)  Desa  Bulalo  sering mengalami masalah contohnya dalam hal pembangunan infrastruktur MCK, pembangunan drainase, sering mengalami keterlambatan dalam pelaporan  keuangan  dan  dan  juga dalam  penguasaan  teknik  pekerjaan itu  yang  tidak  di  miliki  oleh  Tim Pelaksana  Kegiatan  (TPK)  Desa
Bulalo itu sendiri, hal itu diakibatkan oleh  sebahagian  besar  tim  pelaksana kegiatan  desa  (TPKD)  Desa  Bulalo yang  di  pilih  oleh  Pemerintah  Desa Bulalo  tidak  memiliki  sumber  daya manusia  (SDM)  atau  keahlian  di bidang keteknisan dan keuangan.
Di  sisi  lain  masalah  yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan  MCK,  Drainase,  dan pembangunan  Jalan  Rabat  beton yaitu  masalah  yang  munculdari kalangan masyarakat. Faktor kecemburuan sosial yang bermunculan di kalangan masayarakat akibat dari dalam pemanfaatan  Sumber  daya  alam (SDA)  berupa  bahan  material  Lokal seperti  batu,  kerikil,  pasir  oleh  tim pelaksana  kegiatan  (TPK)  tidak menggunakan  bahan  material  yang ada  di  Desa  itu  sendiri,  begitu  juga dalam pemanfaatan tenaga kerja, tim pelaksana kegiatan (TPK)
sebahagian besar meggunakan tenaga kerja  di  luar  Desa  Bulalo,  padahal masih  banyak  tenaga  kerja  lokal yang ada di Desa.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan  uraian  tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian  ini  adalah  Faktor-Faktor apa  saja  yang  menjadi  Penghambat Pelaksanaan  Gerakan  Pembangunan Desa (Gerbang Desa) Melalui Program  Pembangunan  Infrastruktur Di Desa Bulalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo
Utara?

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  tujuan yang dicapai yaitu untuk memperoleh gambaran tentang
Page 99
Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan  Gerakan  Pembangunan Desa (Gerbang Desa) Melalui Program  Pembangunan  Infrastruktur Di Desa Bulalo Kecamatan Kwandang    Kabupaten  Gorontalo Utara. Fokus Penelitian Penelitian ini difokuskan pada: Perencanaan Kegiatan Perencanaan Kegiatan yang dimaksudkan  dalam  penelitian  ini adalah Proses musyawarah perencanaan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Desa  Bulalo  dalam penentuan skalaprioritas usulan pembangunan Desa.

## Sumber daya manusia (SDM)
Sumber  daya  manusia  (SDM)  yang dimaksudkan  dalam  penelitian  ini adalah  sdm  yang  dimiliki  oleh  Tim Pelaksana  Kegiatan  Desa  Bulalo dalam  hal  melaksanakan  kegiatan pembangunan Desa.
Pemanfaatan  Sumber  daya  alam (SDA) dan tenaga kerja lokal Pemanfaatan  Sumber  daya  alam (SDA)  dan  tenaga  kerja  lokal  yang dimaksudkan  dalam  penelitian  ini adalah  Pemanfaatan  Bahan  material lokal  berupa  batu,  pasir,  kerikil,  dan juga  tenaga  kerja  yag  ada  di  dalam desa untuk digunakan dalam pembangunan  MCK,  drainase,  dan jalan  rabat  beton  yang  ada  di  Desa
Bulalo.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian tentang Faktor- faktor penghambat pelaksanaan Gerakan Pembangunan Desa (Gerbang  desa)  melalui  Program Pembangunan  Infrastruktur  di  Desa Bulalo  di  Kecamatan  Kwandang Kabupaten  Gorontalo  Utara  itu
sangat ditentukan pada fokus penelitian yaitu Perencanaan Kegiatan,  Sumber  Daya  Manusia (SDM),  Pemanfaatan  Sumber  daya alam  (SDA)  dan  tenaga  kerja  lokal.
Hasil  analisis  menunjukan  bahwa  ke tiga  fokus  utama  tersebut  ternyata menjadi  faktor-faktor  penghambat pelaksanaan  gerakan  pembangunan desa (gerbang desa) melalui Program Infrastruktur di
Desa Bulalo Kecamatan  Kwandang  Kabupaten Gorontalo Utara. Perencanaan  kegiatan  yang dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Desa Bulalo Kecamatan Kwandang Kabupaten  Gorontalo  Utara  melalui Rapat  Perencanaan  Kegiatan  untuk menentukan  usulan  pembangunan yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat miskin yang ada di Desa, belum  dilaksanakan  sebagaimana mestinya  dengan  ikut  melibatkan masyarakat miskin dalam
menentukan  skala  prioritas  usulan yang  akan  dikerjakan,  contohnya pembangunan  jalan  rabat  beton, MCK, dan drainase.
Sumber  Daya  Manusia  (SDM) yang  dimiliki  oleh  Tim  Pelaksana Kegiatan  Desa  (TPKD)  Desa  Bulalo Kecamatan  Kwandang  Kabupaten Gorontalo  Utara  tidak  memadai, contohnya  dari  standar  pendidikan yang  dimiliki  oleh  Ketua  TPKD hanya  SMP,  dan  tidak  memiliki keahlian khusus dalam pembangunan desa,  begitu  juga  bendahara  TPKD yang  tidak  memiliki  keahlian  dalam pengelolaan  keuangan  pelaksanaan pembangunan  Jalan  rabat  beton, Mck,  dan  Drainase.  Hal  itu  terjadi karena Pemerintah Desa tidak pernah menggunakan  sumber  daya  manusia (SDM)  yang  ada  di  masyarakat sesuai dengan keahliannya.
Pemanfaatan Sumber daya alam  (SDA)  serta  pemanfaatan tenaga  kerja  lokal  oleh  pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur  berupa  pembangunan jalan rabat beton, MCK, dan Drainase  itu  belum  dilaksanakan. Pemerintah Desa lebih menggunakan SDA  berupa  bahan  material  batu, pasir,  dan  kerikil  dari  luar  desa dibandingkan  yang  ada  di  dalam Desa  itu  sendiri.  Pemerintah  Desa Bulalo  juga  lebih  menggunakan tenaga  kerja  luar  desa  dibandingkan tenaga  kerja  dalam  Desa  untuk pembangunan  jalan  rabat  beton, MCK,  serta  Drainase.  Semua  itu dilakukan oleh TPKD dan Pemerintah  Desa  karena  dengan adanya  selisih  harga  bahan  material dan  hari  orang  keja  (HOK)  dari  luar desa dengan bahan material  dan hari orang  kerja  (HOK)  yang  ada  di dalam Desa.
Berdasarkan uraian fokus penelitian di atas menunjukan bahwa Perencanaan  Kegiatan,  Sumber  daya manusia  (SDM),  serta  Pemanfaatan Sumber  Daya  Alam  (SDA)  dan pemanfaatan  tenaga  kerja  lokal adalah suatu faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Gerakan  Pembangun  Desa  (Gerbang Desa) melalui Program Pembangunan  Infrastruktur  di  Desa Bulalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

## SIMPULAN
Berdasarkan  deskripsi  hasil penelitian  yang  telah  diuraikan  pada bagian lain, maka dapat  disimpulkan sebagai berikut:
1. Dari  segi  Perencanaan  Kegiatan yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Desa Belum maksimal dilaksanakan sebagai mana
mestinya  dengan  ikut  melibatkan masyarakat miskin dalam menentukan skala prioritas usulan yang  akan  dikerjakan,  contohnya pembangunan  jalan  rabat  beton,
MCK, dan drainase;
2. Dari  segi  Sumber  Daya  Manusia (SDM) dan keahlian yang dimiliki oleh  Tim  Pelaksana  Kegiatan Desa  (TPKD)  belum  memenuhi syarat menjadi pelaksana kegiatan Desa  contohnya  seperti  dasar pendidikan  yang  lulusan  sekolah menengah  pertema  (SMP)  serta tidak keahlian dalam pembangunan maupun pengelolaan keuangan; 3. Dari  segi  Pemanfaatan  Sumber daya alam (SDA) serta pemanfaatan  tebaga  kerja  lokal oleh  pemerintah  desa  dalam pembangunan inprastruktur
berupa  pembangunan  jalan  rabat beton,  MCK,  dan  Drainase  itu belum  dilaksanakan.  Pemerintah
Desa  lebih  menggunakan  SDA berupa bahan material batu, pasir, dan kerikil dari luar desa dibandingkan  yang  ada  di  dalam Desa itu sendiri.
4. Berdasarkan uraian- uraian di atas maka  dapat  disimpulkan  bahwa Perencanaan  kegiatan,  Sumber daya manusia (SDM), Pemanfaatan  sumber  daya  alam (SDA)  serta  pemanfaatan  tenaga kerja  lokal  adalah  suatu  faktor- faktor    penghambat  utama  dalam pelaksanaan gerakan pemabangunan  desa  (Gerbang Desa) melalui Program Infrastruktur  di  Desa  Bulalo Kecamatan  Kwandang  Kabupaten Gorontalo Utara.

## S A R A N
Sehubungan  dengan  simpulan yang  diuraikan  di  atas,  maka  ada beberapa  hal  yang  perlu  disarankan kepada  Pemerintah  Desa  Bulalo Kecamatan Kwandang demi tercapainya tujuan utama dari Gerakan Pembangunan Desa (Gerbang  Desa)  di  Desa  Bulalo  di Kecamatan  Kwandang  Kabupaten Gorontalo  Utara  maka  diperlukan melakukan beberapa hal antara lain:
1. Dalam Perencanaan Kegiatan yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Desa  melalui  Rapat  Perencanaan Kegiatan demi menghasilkan usulan kegiatan yang sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat miskin harus melibatkan masyarakat  miskin  dalam  hal penentuan  skala  prioritas  usulan yang akan dilakukan.
2. Pemerintah  Desa  Bulalo  juga harus melibatkan masyarakat yang  memiliki  Sumber  daya manusia  (SDM)  dan  keahlian khusus untuk menjadi Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) sehingga Pembangunan  Desa bisa mencapai target yang telah ditentukan.
3. Pemerintah  Desa  Bulalo  harus memanfaatkan  potensi  sumber daya  alam  (SDA)  yang  ada  di
Desa  itu  sendiri,  serta  melibatkan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan pekerjaan infrastruktur  di  Desa,  dengan tujuan agar kiranya tingkat pendapatan  ekonomi  masyarakat meningkat, serta bisa melancarkan progres  kegiatan  pekerjaan  sesuai dengan target yang telah ditentukan.
4. Pemerintah  Daerah  Kabupaten Gorontalo  Utara  dalam  hal  ini Dinas terkait dengan
Pembangunan  Desa  agar  kiranya dapat  memantau  dan  mengawasi semua tahapan pelaksanaan kegiatan  pembangunan  yang  ada di Desa Bulalo Kecamatan Kwandang  Kabupaten  Gorontalo Utara.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahab, Solichin. 2008. Pengantar  Analisis  Kebijakan Publik .  Malang:    Universitas
Muhamadiyah Malang Press.
Agustino,  L.  2006. Politik  & Kebijakan  Publik .  Bandung:
AIPI  Bandung  bekerja  sama dengan  Puslit  KP2W  Lemlit Unpad.
Agustino,  Leo.  2008. Dasar-Dasar Kebijakan  Publik .  Bandung:
Alfabeta
Agustino  Leo.  2008.  Dasar-dasar
Kebijakan  Publik.  Bandung:
Alfabeta
Moleong,  Lexi.  J. 2006.  Metode Penelitian  Kualitatif.  Bandung: PT. Remaja Rosidakarya. Muta’ali,  L.  2011. Kapita  Selekta Pengembangan Wilayah. Yogyakarta:  Badan  Penerbit Fakultas Geografi (BPFG) UGM. ---------- .  2006. Metode  Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. ---------- .  2007. Metode  Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset. Nugroho,  D,  Riant.  2003. Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi  dan  Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Purwoto,  H.  Dan  Kurniawan,  D.A., 2009. Kajian Dampak
Infrastruktur  Jalan  Terhadap Pembangunan  Ekonomi  dan Pengembangan Wilayah . Simposium  XII  FSTPT  14 November  2009.  Surabaya:
Universitas Kristen Petra. Singiresu,  S  Rao  dan  John  W., Newstorm.  2009. Perilaku Dalam Organisasi . Alih Bahasa Agus Dharma. Jakarta: Erlangga. Sugiyono.  2010. Metode  Penelitian Administrasi . Bandung: Alfabeta. _______, 2013 . Memahami
Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta. Suharto,  Edi.  2007. Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik .  Bandung: Alfabeta. Sastra dan Marlina. 2006. Perencanaan dan pengembangan perumahan . Yogyakarta. Penerbit ANDI.
Suharto,  Edi.  2006. Membangun
Masyarakat Memberdayakan Rakyat .  Bandung:  PT.  Refika
Aditama. Suardi.  2010. Teori  Kebijakan , Jakarta:  Badan  Penerbit Alam. Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik Yogyakarta: UNY Press. Tangkilisan,  Hessel  Nogi  S.  2008. Kebijakan  Publik  Yang Membumi. Yokyakarta: Lukman Offeset & YPAPI.
Dokumen lainnya: Undang-Undang Dasar tahun 1945 Peraturan  menteri  dalam  negeri nomor 32 tahun  2004  tentang
Desa Direktorat  Jenderal  Penataan  Ruang dan Departemen Pekerjaan
Umum. 2009 . Kamus Penataan
Ruang. Jakarta: Direktorat Jenderal  Penataan  Ruang  dan Departemen Pekerjaan Umum.