## Wajah Hukum

## Analisis Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan dalam Pelaksanaan Pengawasan Market Conduct pada Kegiatan Investasi di Indonesia

## Adryan Dzaki Adhiwangsa
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Correspondence: adryandzaki98@gmail.com
Abstrak .  Penelitian  ini  merupakan  tinjauan  mendalam  terkait  tanggung  jawab  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) dalam  pengawasan  market  conduct  pada  kegiatan  investasi  di  Indonesia.  Dalam  konteks  kompleksitas  pasar keuangan,  peran  OJK  dalam memastikan  kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  etika,  integritas,  dan  transparansi menjadi fokus utama. Penelitian ini juga menyoroti peranan pengawasan market conduct sebagai perlindungan bagi investor serta upaya menjaga keadilan dan kesetaraan di pasar investasi. Penelitian ini menguraikan kondisi aktual pasar investasi di Indonesia, termasuk perubahan dan tren terkini. Tantangan yang dihadapi OJK dalam menjalankan  fungsi  pengawasan  market  conduct,  seperti  menghadapi  inovasi  produk keuangan dan  teknologi, juga diperinci dalam analisis ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pandangan luas mengenai peran  OJK  dalam  pengawasan  market  conduct,  serta  memberikan  wawasan  penting  mengenai  dinamika  pasar investasi  Indonesia.  Metode  Penelitian  yang  diterapkan  dalam  studi  ini  adalah  metode  Penelitian  Hukum Normatif, yang sering disebut sebagai Hukum Doktrinal. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan ini, hukum  selalu  dilihat  sebagai  aturan  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan,  atau  hukum  diartikan sebagai kaidah atau norma yang menggambarkan perilaku manusia yang dianggap sesuai atau layak. Diharapkan bahwa analisis ini akan memberikan kontribusi yang bermakna dalam perumusan kebijakan dan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kesehatan pasar keuangan serta perlindungan investor di Indonesia.
Kata Kunci : Investasi, Market Conduct , OJK.
Abstract. This research is an in-depth review concerning the responsibility of the Financial Services Authority (OJK) in overseeing market conduct in investment activities in Indonesia. Within the complexity of the financial market context, OJK's role in ensuring compliance with principles of ethics, integrity, and transparency becomes the primary focus. The research also highlights the role of market conduct supervision as a safeguard for investors and an effort to maintain fairness and equality in the investment market. The study outlines the current conditions of the investment market in Indonesia, including recent changes and trends. Challenges faced by OJK in executing the function of market conduct supervision, such as adapting to financial product and technological innovations, are also detailed in this analysis. The aim of this research is to provide a broad perspective on the role of OJK in market conduct supervision, and to offer crucial insights into the dynamics of the Indonesian investment market. The research methodology employed in this study is Normative Legal Research, also known as Doctrinal Law, which  conceptualizes  law  as  provisions  written  within  legislation  or  as  norms  representing  human  behavior deemed appropriate. It is hoped that this analysis will contribute significantly to formulating policies and strategic steps aimed at enhancing the financial market's health and investor protection in Indonesia.
Keywords : Investment, Market Conduct, FSA.

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan “negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, potensi yang mulai diperhatikan  dunia  internasional.  Indonesia  ekonomi  terbesar  di  Asia  Tenggara  memiliki  sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Untuk menunjang perkembangan tersebut maka diperlukan beberapa usaha yang harus ditempuh untuk memajukan perekonomian di Indonesia, salah satu cara tersebut yaitu dengan melalui penanaman modal atau investasi.” 1
Pasar modal adalah, “indikator kemajuan perekonomian suatu negara dimana pasar modal dapat menunjang  ekonomi  negara  yang  bersangkutan.  Pasar  Modal  memiliki  peran  penting  bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama, sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat
1 Abdurrahman,  Wijaya, Tanggung  Jawab  otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Memberikan  Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Keuangan. Mataram, 2017.
pemodal atau investor. 2 Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha,  ekspansi,  penambahan  modal  kerja  dan  lain-lain.  Kedua,  pasar  modal  menjadi  sarana  bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain- lain”.
Pasar modal memfasilitasi investor untuk memilih dari berbagai jenis investasi yang memiliki tingkat pengembalian dan risiko yang beragam. Biasanya, semakin tinggi risiko yang diambil, semakin besar  potensi  pengembalian  investasi.  Di  sisi  lain,  bagi  penerbit  atau  emiten,  pasar  modal memungkinkan  mereka  untuk  mengumpulkan  dana  jangka  panjang  yang  mendukung  kelangsungan bisnis mereka.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal,  sebelumnya  Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) memiliki kewenangan dalam pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari di bidang pasar modal. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terjadi perubahan struktural dalam pengaturan keuangan di Indonesia, kewenangan ini dilaksanakan oleh OJK dengan tujuan “untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien, serta melindungi kepentingan pasar modal dan masyarakat”. 3 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebuah badan pemerintah yang secara spesifik dibentuk menurut aturan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Aturan ini menjelaskan “fungsi OJK dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa, lembaga-lembaga yang akan berada di bawah pengawasan OJK adalah perbankan,  pasar  modal,  perasuransian,  dana  pensiun,  lembaga  pembiayaan  atau  multifinance,  dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lembaga jasa keuangan ini mencakup pergadaian (Perseroan Terbatas Pegadaian),  lembaga  penjaminan,  lembaga  pembiayaan  ekspor  Indonesia,  lembaga  pembiayaan sekunder perumahan dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, yaitu penyelenggaraan program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan.” 4
Peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia,  yang  menyertai  lonjakan  jumlah  kelas menengah,  tampaknya  juga  menghadirkan  potensi  peningkatan  kejahatan  dalam  sektor  investasi. Perusahaan investasi yang menawarkan investasi shell secara luas kepada masyarakat menjadi semakin umum. Individu yang aktif berinvestasi cenderung kurang waspada dan teliti. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya  pemahaman  atau  pengetahuan  yang  memadai  di  kalangan  masyarakat  tentang  urusan keuangan,  khususnya  investasi  yang  sering  kali  menarik  dengan  janji  keuntungan  besar  tanpa  perlu usaha dan modal besar. Peran sentral Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebuah lembaga yang mandiri dan tidak  terlibat  dalam  intervensi,  adalah  untuk  mengurusi  sistem  pengaturan  dan  pengawasan  yang menyeluruh  terhadap  seluruh  aktivitas  di  sektor  jasa  keuangan  Indonesia.  Fokusnya  sangat  penting, terutama  dalam  menangani  kasus-kasus  yang  melibatkan  dugaan  praktik  investasi  yang  tidak  sesuai dengan perkembangan investasi yang tengah berlangsung di Indonesia.
Saat melakukan penyelidikan “tanggung jawab OJK sangat diperlukan untuk melindungi investor dari  risiko  yang  harus  ditanggung  oleh  investor  itu  sendiri  dalam  melaksanakan  kegiatan  investasi, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, terutama dalam Pasal 6 sampai Pasal 9 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang OJK, tidak di jelaskan bentuk tanggung jawab dari OJK terhadap konsumen dalam hal ini investor sebagai konsumen, dalam Pasal 9 ayat (3) hanya  dijelaskan  tugas  dan  wewenang  dari  OJK  yaitu  melakukan  pengawasan,  pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud  dalam  peraturan  perundang-undangan  disektor  jasa  keuangan.  Dalam  pasal  tersebut  tidak dijelaskan bentuk tanggung jawab OJK terhadap konsumen dalam hal ini investor”. Dari konteks yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk meneliti mengenai analisis tentang tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan fungsi pengawasan Market Conduct Pada Kegiatan Investasi Di Indonesia.
2 Jusuf  Anwar, Penegakan  Hukum  dan  Pengawasan  Pasar  Modal  Indonesia ,  (Bandung:  PT.  Alumni, 2008), hlm 59.
3 Sunaryah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal , (Yogyakarta: UII Press, 2005).
4 Sutedi Ardian, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan , (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014).

## METODE Jenis Penelitian
Dari  pertanyaan  yang  diajukan  dalam  konteks  permasalahan  ini,  “maka  dapat  di  kategorikan sebagai  Penelitian  Hukum  Normatif  yaitu  disebut  juga  sebagai  Hukum  Doktrinal  yang  mana  pada penelitian  Hukum  Normatif  selalu  mengkonsepkan  hukum  sebagai  ketentuan  yang  tertulis  di  dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan tindakan prilaku manusia yang dianggap pantas.” 5
Oleh karena itu, Penelitian Hukum Normatif menjadi suatu hal yang penting, “penelitian yang mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan norma-norma hukum yang akan diaplikasikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang sewajarnya,  dengan  mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Penelitian  Hukum  Normatif  yaitu penelitian  yang  mengkaji  bahan  hukum.  Bahan  hukum  yang  dikaji  yaitu  bahan  hukum  primer  yang berupa peraturan perundang-undangan, maupun bahan hukum sekunder berupa literatur dan pendapat para ahli serta bahan hukum tersier yang berupa kamus dan ensiklopedia hukum mengenai tanggung jawab otoritas jasa keuangan dalam memberikan perlindungan hukum.”

## Metode Pendekatan
Dalam  bidang  penelitian  hukum,  terdapat  beberapa  pendekatan  yang  digunakan  untuk memperoleh informasi yang luas terkait isu yang sedang diinvestigasi. Pendekatan yang digunakan akan membantu peneliti dalam mencari jawaban terhadap isu tersebut dari berbagai perspektif. Salah satu metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  peraturan  perundang- undangan (statue  approach) .  Dalam  penelitian  normatif,  pendekatan  perundang-undangan  menjadi penting  karena  penelitian  tersebut  akan  memusatkan  perhatian  pada  berbagai  aturan  hukum  yang menjadi inti dari suatu penelitian.

## Sumber Data
Dalam penelitian, terdapat perbedaan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan  data  yang  berasal  dari  sumber-sumber  pustaka.  Data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari masyarakat disebut sebagai data primer atau data dasar, sementara data yang diperoleh dari sumber- sumber  pustaka  biasanya  disebut  sebagai  data  sekunder.  Dalam  penulisan  ini,  data  yang  digunakan adalah  data  sekunder  yang  mencakup  berbagai  bahan  pustaka  seperti  dokumen  resmi,  koleksi perpustakaan, peraturan hukum, karya ilmiah, artikel, serta dokumen terkait yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum primer mencakup semua materi hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis. Ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian. Sementara bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan dan terkait dengan bahan hukum primer, seperti buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Market Conduct pada Kegiatan Investasi di Indonesia. Bahan hukum sekunder  memberikan  penjelasan  tentang  bahan  hukum  primer,  seperti  rancangan  undang-undang, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan hukum, dan sebagainya.

## Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, yang merupakan metode yang melibatkan penelusuran dan analisis terhadap bahan-bahan pustaka seperti literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah, dan sejenisnya. Bahan hukum dikumpulkan melalui  proses  inventarisasi,  identifikasi  peraturan  perundang-undangan,  serta  pengelompokan  dan penyusunan bahan hukum sesuai dengan konteks permasalahan penelitian. Dengan demikian, teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  melalui  studi  kepustakaan.  Studi kepustakaan  dilakukan  dengan  membaca,  menganalisis,  mencatat,  serta  mengevaluasi  bahan-bahan pustaka  yang  relevan  dengan  topik  tentang  Tanggung  Jawab  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam Pelaksanaan Pengawasan Market Conduct pada Kegiatan Investasi di Indonesia.
5 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

## Pengawasan Market Conduct pada Kegiatan Investasi di Indonesia

## Teknin Penyajian Data
Hasil  dari  penelitian  disajikan  dalam  bentuk  uraian  yang  terstruktur  secara  sistematis.  Hal  ini berarti data sekunder yang terkumpul akan dihubungkan dan disesuaikan satu sama lain sesuai dengan konteks  permasalahan  yang  sedang  diteliti.  Dengan  demikian,  keseluruhan  hasil  penelitian  akan membentuk  sebuah  kesatuan  yang  terpadu  dan  utuh,  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  ada  dalam penelitian tersebut.

## Analisis Data
1. Peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer akan dievaluasi berdasarkan  5 tugas utama dalam ilmu hukum normatif :
a. Penjelasan  hukum  positif  terdiri  dari  penjabaran  pasal-pasal  dalam  perangkat  hukum  nasional terkait dengan Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Market Conduct pada Kegiatan Investasi di Indonesia.
b. Penyusunan sistem hukum positif melibatkan analisis vertikal dan horizontal guna menilai sejauh mana adanya keterkaitan dan keselarasan antara peraturan perundang-undangan. Secara vertikal, terjadi kesesuaian antara beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,  dan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman  Modal.  Secara horizontal,  terjadi  keterkaitan  antara  Pasal  28,  Pasal  29,  dan  Pasal  30  dalam  Undang-Undang Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  secara  jelas  mengatur  perlindungan  konsumen  dan  masyarakat terhadap industri jasa keuangan.
c. Analisis  hukum  positif  dilakukan  dengan  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  karena peraturan tersebut merupakan sistem yang terbuka.
d. Penafsiran  hukum  positif  mencakup  interpretasi  peraturan  perundang-undangan,  khususnya dalam hal interpretasi dengan metode interpretasi gramatikal atau linguistik dengan:
1) Interpretasi  gramatikal  merujuk  pada  penafsiran  peraturan  perundang-undangan  yang dilakukan berdasarkan tata bahasa dan struktur kalimat yang terdapat dalam dokumen hukum.
2) Interpretasi  sistematisasi  mengacu  pada  penafsiran  peraturan  perundang-undangan  untuk menilai sejauh mana adanya keterkaitan atau kesesuaian antara berbagai peraturan yang ada.
3) Interpretasi teleologis merujuk pada penafsiran tujuan atau maksud dari peraturan perundang- undangan  itu  sendiri,  yaitu  mencari  dan  memahami  tujuan  yang  ingin  dicapai  melalui pembuatan peraturan tersebut.Menilai hukum positif, yaitu menemukan gagasan yang paling ideal  berkaitan  dengan  Tanggung  Jawab  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Pelaksanaan Pengawasan Market  Conduct pada  Kegiatan  Investasi  di  Indonesia  khususnya  mengenai perlindungan  investor,  persamaan  hak  dan  kewajiban,  keadilan,  non-diskriminasi  dan  lain sebagainya.
2. Bahan  hukum  sekunder  merujuk  pada  materi  yang  mendukung  atau  memberikan  penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer,  yang telah  diorganisir  dan terdokumentasi  dalam  berbagai  bentuk seperti buku-buku, makalah, serta pandangan atau opini dari para ahli yang berkaitan dengan isu yang  sedang  diperiksa.  Materi  ini  akan  diuraikan  dan  dianalisis  untuk  menilai  sejauh  mana kesesuaiannya dengan bahan hukum primer.

## HASIL

## 1. Perlindungan Investor Menurut Undang-Undang OJK
Salah  satu  tugas  dari  OJK  adalah  “menegakkan  perlindungan  konsumen  jasa  keuangan  di Indonesia.  Perlindungan  konsumen  dalam  pasar  modal  selanjutnya  akan  disebut  sebagai perlindungan investor pasar modal karena konsumen dalam sektor pasar modal adalah pemodal atau investor.  Maka  dari  itu,  aspek  perlindungan  terhadap  investor  pasar  modal  menjadi  kewenangan OJK. Perihal perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Undang- Undang  Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  merupakan  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  secara eksplisit  perihal  perlindungan  konsumen  dan  masyarakat  atas  industri  jasa  keuangan.” 6 (Abdurrahman Wijaya, 2017).
Cara  perlindungan  hukum  yang  dilakukan  OJK  untuk  melindungi  konsumen  bersifat
6 Abdurrahman, Wijaya, Op.Cit .

## Adryan  Dzaki  Adhiwangsa,  Analisis  Tanggung  Jawab  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  Pelaksanaan
Pengawasan Market Conduct pada Kegiatan Investasi di Indonesia
“pencegahan atau preventif dan pemberian sanksi atau represif, mengingat bahwa tugas OJK adalah menjalankan  fungsi  pengaturan  dan  pengawasan  sektor  jasa  keuangan.  Pasal  28  Undang- Undang Nomor  21  Tahun  2011 tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan (UU  OJK)  memberikan perlindungan  hukum  bersifat  pencegahan  kerugian  konsumen  dan  masyarakat”,  tindakan  yang dijalankan oleh OJK adalah:
a. Memberikan  pengetahuan  dan  pembelajaran  kepada  publik  tentang  aspek-aspek  sektor  jasa keuangan, layanan yang ditawarkan, dan produk-produk yang ada.
b. Memerintahkan  entitas  keuangan  untuk  menghentikan  aktivitasnya  jika  ada  potensi  kerugian yang mungkin timbul bagi masyarakat.
c. Tindakan-tindakan tambahan yang dianggap relevan dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di sektor jasa keuangan.
Pasal 29 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mengenai pelayanan pengaduan konsumen mencakup aspek-aspek seperti:
a. Mempersiapkan sistem yang memadai untuk menangani keluhan konsumen yang merasa terkena kerugian oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan.
b. Menetapkan  mekanisme  guna  menerima  keluhan  dari  konsumen  yang  merasa  dirugikan  oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan.
c. Memberikan bantuan dalam penyelesaian keluhan konsumen yang merasa terkena kerugian oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di sektor jasa keuangan.
Jenis perlindungan hukum lain yang bersifat penindakan adalah “jika terjadi sengketa antara konsumen dengan perusahaan industri jasa keuangan, maka OJK berwenang melakukan pembelaan hukum  demi  kepentingan  konsumen  dan  masyarakat.  Pembelaan  hukum  tersebut  meliputi memerintahkan  perusahaan  jasa  keuangan  untuk  menyelesaikan  pengaduan  yang  dilakukan  oleh konsumen yang merasa dirugikan” dengan cara:
a. Menginstruksikan  atau  melaksanakan  tindakan-tindakan  tertentu  kepada  Lembaga  Jasa Keuangan  guna  menyelesaikan  keluhan  konsumen  yang  merasa  dirugikan  oleh  Lembaga  Jasa Keuangan tersebut;
b. Mengajukan tuntutan hukum guna mengembalikan harta kekayaan yang menjadi hak dari orang atau  entitas  yang  mengalami  kerugian  karena  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pihak  lain  yang menyebabkan  kerugian  tersebut,  baik  dalam  kepemilikan  langsung  pihak  yang  menyebabkan kerugian tersebut maupun dalam kepemilikan pihak lain yang bertindak tidak jujur; serta/atau untuk  mendapatkan  penggantian  kerugian  dari  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  kerugian terhadap  konsumen  dan/atau  Lembaga  Jasa  Keuangan  akibat  pelanggaran  terhadap  peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Dasar filosofis dari perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga OJK adalah “asas-asas yang  mendasari  OJK  dalam  menjalankan  tanggung  jawabnya,  ini  termasuk:  prinsip  kemandirian yang mengacu pada kemampuan independen OJK dalam membuat keputusan dan menjalankan tugas serta kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
a. Prinsip  kepastian  hukum  merujuk  pada  prinsip  yang  menegaskan  pentingnya  dasar  peraturan hukum  dan  prinsip  keadilan  dalam  segala  kebijakan  yang  diterapkan  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan, yang dilakukan dalam kerangka negara hukum.
b. Prinsip  kepentingan  umum,  yaitu  prinsip  yang  memperjuangkan  dan  melindungi  kepentingan masyarakat dan konsumen serta mempromosikan kesejahteraan secara keseluruhan.
c. Prinsip  transparansi,  yaitu  prinsip  yang  mendorong  akses  masyarakat  untuk  memperoleh informasi  yang  jujur,  akurat,  dan  tanpa  diskriminasi  tentang  kegiatan  OJK,  dengan  tetap memperhatikan privasi dan rahasia yang diatur dalam hukum.
d. Prinsip profesionalitas, yaitu prinsip yang menekankan pentingnya keahlian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab OJK berdasarkan pada etika dan peraturan yang berlaku.
e. Prinsip  integritas  mencakup  nilai-nilai  moral  yang  ditegakkan  dalam  setiap  tindakan  dan keputusan yang diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama menjalankan fungsinya.
f. Prinsip akuntabilitas memastikan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kinerja OJK dapat dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat,  menjamin  transparansi  dan  keterbukaan  dalam bertindak.
Perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan di bawah pengawasan OJK mencakup

## Adryan  Dzaki  Adhiwangsa,  Analisis  Tanggung  Jawab  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  Pelaksanaan
Pengawasan Market Conduct pada Kegiatan Investasi di Indonesia
“seluruh sektor jasa keuangan meliputi lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non- bank. Penyatuan pengaturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang selama ini terpencar dimaksudkan untuk memperbaiki sistem serta menutup kekurangan-kekurangan substansial”.  Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Darmansyah Hadad, yang menegaskan bahwa sebelumnya, peraturan perlindungan konsumen tersebar di antara bank dan pasar modal  memiliki  peraturan  sendiri-sendiri.  Namun,  saat  ini,  upaya  dilakukan  untuk menggabungkannya  menjadi  satu  kesatuan  dengan  tujuan  memperbaiki  substansinya.  Dengan demikian, akan ditekankan kewajiban bagi bank dan lembaga keuangan lainnya yang menyediakan layanan informasi kepada calon nasabah.

## 2. Perlindungan Investor Menurut Undang-Undang Penanaman Modal
Pasal keempat dalam UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memuat ketentuan yang menyatakan  bahwa  “Pembinaan,  pengaturan,  pengawasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3 dilaksanakan  oleh  Bapepam  dengan  tujuan  mewujudkan  terciptanya  kegiatan  Pasar  Modal  yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Rezim Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) menentukan dan mengatur bahwa otoritas yang berwenang atas pasar modal adalah Bapepam-LK. Otoritas ini berada di bawah Kementerian Keuangan untuk membina, mengatur, dan mengawasi pasar modal. Dalam kegiatannya,  Bapepam-LK  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Menteri  Keuangan. Bapepam-LK lah yang memiliki wewenang untuk melaksanakan perlindungan hukum pasar modal yang bersifat preventif dan represif”.
Dalam konteks Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), Bapepam-LK adalah “pengejawantahan  institusi  untuk  mengembalikan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pasar  yang mengalami depresi sejak munculnya krisis keuangan di sejumlah negara Asia. Pada akhirnya pun kiris  keuangan  inilah  yang  turut  menjadi  salah  satu  faktor  pembentukan  OJK  sebagai  lembaga pengawas  jasa  keuangan  di  Indonesia.  Untuk  melindungi  investor  maka  pihak  emiten  yang  akan menjual  efek  dalam  Penawaran  Umum  harus  memberikan  kesempatan  kepada  investor  untuk membaca  prospektus  berkenaan  dengan  efek  yang  diterbitkan,  sebelum  pemesanan  ataupun  pada saat  pemesanan  dilakukan.  Pada  akhirnya  setelah  Bapepam-LK  memperhatikan  kelengkapan  dan kejelasan dokumen emiten untuk melakukan Penawaran Umum demi memenuhi prinsip keterbukaan pasar modal. Hal ini penting mengingat prospektus atas efek merupakan pintu awal dan waktu untuk mempertim-bangkan bagi investor apakah akan memutuskan membeli atau tidak atas suatu efek”.
Langkah pencegahan berikutnya yang diambil oleh Bapepam-LK adalah “mengatur bahwa prospektus  efek  dilarang  memuat  konten  menyesatkan  atau  keterangan  yang  tidak  benar  tentang Fakta Material atau menyajikan informasi tentang kelebihan dan kekurangan efek yang ditawarkan. Dalam  praktiknya  Bapepam-LK  membuat  standar  penyusunan  prospektus  atas  efek  yang  akan ditawarkan. Tindakan perlindungan ini dimulai pada saat Bapepam-LK memberikan izin terhadap SRO, Reksadana, perusahaan efek, maupun profesi-profesi penunjang untuk berkegiatan di pasar modal”. Tidak hanya pencegahan, “Bapepam-LK juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan  penyidikan.  Hal ini  merupakan konsekuensi  dari  fungsi  pengawasan  yang diberikan  undang- undang terhadap Bapepam-LK. Kegiatan pemeriksaan dilakukan terhadap semua pihak yang diduga telah,  sedang,  atau  mencoba  melakukan  atau  menyuruh,  turut  serta,  membujuk,  atau  membantu melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksananya”. Dalam melaksanakan pemeriksaan, Bapepam-LK memiliki kewenangan untuk:
a. Meminta informasi tambahan atau klarifikasi dari individu atau entitas yang diduga terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini atau peraturan yang diturunkan, atau dari pihak lainnya jika dianggap penting.
b. Mewajibkan  individu  atau  entitas  yang  diduga  melakukan  atau  terlibat  dalam  pelanggaran undang-undang ini atau peraturan yang diturunkannya untuk melakukan atau tidak melakukan aktivitas tertentu.
c. Melakukan pemeriksaan atau membuat salinan dokumen seperti catatan keuangan atau dokumen lainnya, baik yang dimiliki oleh individu atau entitas yang diduga melanggar undang-undang ini atau peraturannya maupun oleh pihak lainnya, jika dianggap perlu.
d. Menetapkan persyaratan atau memberikan izin kepada individu atau entitas yang diduga terlibat dalam  pelanggaran  undang-undang  ini  atau  peraturannya  untuk  mengambil  langkah-langkah tertentu yang diperlukan guna menyelesaikan kerugian yang timbul.

## Adryan  Dzaki  Adhiwangsa,  Analisis  Tanggung  Jawab  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  Pelaksanaan
Pengawasan Market Conduct pada Kegiatan Investasi di Indonesia
Jika  Bapepam-LK  berpendapat  “bahwa  pelanggaran  terhadap  undang-undang  pasar  modal dan  peraturan  pelaksananya  mengakibatkan  kerugian  di  industri  jasa  pasar  modal  serta membahayakan kepentingan hak-hak investor, maka Bapepam-LK menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.  Penyidikan  ini  dilakukan  oleh  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  di  lingkungan Bapepam-LK.  Tindakan  Bapepam-LK  berupa  pemeriksaan  dan  penyidikan  merupakan  proses kegiatan  pengawasan  yang  bertujuan  memberi  perlindungan  dan  kepastian  hukum  bagi  kalangan investor” 7
Dalam  konteks  pemberian  perlindungan  hukum  yang  bersifat  represif,  “menurut  Undang- Undang  Penanaman  Modal  memiliki  kewenangan  untuk  memberikan  sanksi  administratif  berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha,  pembatalan  persetujuan,  dan  pembatalan  pendaftaran.  Selain  itu,  Undang-Undang Penanaman Modal juga memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran dan atau kejahatan di bidang jasa pasar modal.”

## SIMPULAN
Penelitian ini melakukan tinjauan terhadap tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan peran pengawasan market conduct pada kegiatan investasi di Indonesia merupakan sebuah perbincangan yang luas dan penting dalam konteks kestabilan pasar keuangan. Penelitian ini juga secara tegas  menggambarkan  peranan  krusial  OJK  dalam  memastikan  adanya  kepatuhan  terhadap  prinsip- prinsip  etika,  integritas,  dan  transparansi  di  lingkungan  pasar  keuangan  yang  berkembang  pesat. Pengawasan market conduct tidak hanya sekadar memainkan peran sebagai penjaga aturan, melainkan juga sebagai pelindung bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya dalam ekosistem keuangan. Fokus  pada  upaya  pencegahan  penyalahgunaan  informasi  serta  penjagaan  kesetaraan  dan  keadilan dalam perlakuan di pasar investasi menjadi poin kunci dalam analisis yang dilakukan.
Dalam konteks Indonesia yang terus berubah, penelitian ini merangkum kondisi aktual dari pasar investasi, menyoroti perubahan, dan tren terkini yang terjadi. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti sejumlah  tantangan  yang  dihadapi  OJK  dalam  menjalankan  tugas  pengawasan market  conduct , termasuk respons terhadap inovasi produk keuangan dan teknologi yang terus berkembang.
Melalui pemahaman mendalam akan kondisi dan tantangan tersebut, analisis dalam penelitian ini dapat  mengidentifikasi  faktor-faktor  keberhasilan  yang  telah  diperoleh  oleh  OJK,  serta  menyoroti hambatan  yang  mungkin  mempengaruhi  efektivitas  pengawasan  yang  dilakukan.  Dari  analisis  ini, penelitian  ini  juga  memberikan  rekomendasi  strategis  yang  bertujuan  untuk  memperbaiki  atau meningkatkan  sistem  pengawasan  yang  ada,  guna  menguatkan  perlindungan  terhadap  kepentingan investor dan menjaga integritas pasar keuangan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi, Yustinna Trihoni Nalesti, Kejahatan perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional , Jakarta: Rajawali Pers
Abdurrahman, Wijaya, Tanggung Jawab otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Keuangan. Mataram, 2017 Anwar,  Jusuf, Penegakan  Hukum  dan  Pengawasan  Pasar  Modal  Indonesia ,  Bandung:  PT.  Alumni, 2008
Sunaryah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal , Yogyakarta: UII Press, 2005 Sutedi Ardian, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan , Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014
Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
Ipan Yustiavanda dan Arman Nefi, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia , Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003
7 Ipan Yustiavanda dan Arman Nefi, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia , (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003).