INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 11427-11436 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Penimbunan Barang dalam Pandangan Filsafat Hukum Islam:

## Etika dan Konsep Keadilan
Kholid Hidayatullah 1 ✉ , Rimanto 2 , Novalia Niken Prayunita Sari 3 , Afrizal 4
Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung
Email: kholidhidayatullah@umpri.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Struktur Al-Qur'an memberikan kebebasan untuk melakukan transaksi, yang ditandai dengan gagasan jual beli. Namun, jual beli ini acapkali  diganggu oleh tindakan individu atau kelompok yang menimbun barang, yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan bahkan inflasi. Medapatkan keuntangan yang besar  adalah  tujuan  utamanya.  Penjual  barang  memilih  untuk  menyimpan  barang  tersebut  dan kemudian menjualnya ketika harganya naik. Oleh karena itu, melakukan bisnis perdagangan atau bisnis apa pun lainnya harus dilakukan dengan cara yang adil, tidak dengan cara yang merugikan satu pihak atau menguntungkan satu pihak, melainkan dengan cara yang disukai Allah. Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk  mendapatkan  pemahaman  dasar  tentang  kegiatan  penimbunan  barang  (Ihtikâr), memahami  konsep  penimbunan  barang dari  sudut  pandang  filsafat  hukum  Islam,  dan  menentukan faktor- faktor  yang  menyebabkan  penimbunan  barang  (Ihtikâr).  Peneliti  menggunakan  pendekatan deskriptif  kualitatif.  dari  perspektif  filsafat  hukum  Islam.  Sebagai  hasil  dari  penelitian,  penimbunan barang pada dasarnya  ilegal  atau  haram. Namun,  dari  sudut pandang  filsafat  hukum  Islam,  konsep Mahasin al-ahkam atau mazaya al-ahkam (keutamaan-keutamaan hukum Islam) dan Thawabi al-ahkam (karateristik hukum Islam) yang muncul dari proses penimbunan digunakan untuk mengubah hukum untuk  kepentingan  umat  manusia.  Salah  satu  contohnya  adalah  penimbunan  bahan  pokok  yang dilakukan Bulog untuk menjaga harga pasar stabil dan mempersiapkan stok makanan untuk krisis bahan pokok.
Kata Kunci: Filsafat Hukum Islam, Etika dan Konsep Keadilan

## Abstract
The structure of the Qur'an provides freedom to carry out transactions, which are characterized by the idea  of  buying  and  selling.  However,  this  buying  and  selling  is  often  disrupted  by  the  actions  of individuals or groups who hoard goods, which causes economic instability and even inflation. Getting big profits is the main goal. Sellers of goods choose to keep the goods and then sell them when the price rises. Therefore, conducting trade or any other business must be done in a fair way, not in a way that harms one party or benefits one party, but in a way that is pleasing to Allah. The aim of this research is to gain a basic understanding of hoarding activities (Ihtikâr), understand the concept of hoarding goods from the perspective of Islamic legal philosophy, and determine the factors that cause hoarding goods (Ihtikâr). Researchers used a qualitative descriptive approach. from the perspective of Islamic legal philosophy. As a result of research, hoarding of goods is basically illegal or haram. However, from the perspective of Islamic legal philosophy, the concepts of Mahasin al-ahkam or mazaya al-ahkam (virtues of  Islamic  law)  and  Thawabi  al-ahkam  (characteristics  of  Islamic  law)  which  emerged  from  the accumulation  process  are  used  to  change  the  law  for  the  benefit  of  humanity. One  example  is  the stockpiling of basic commodities carried out by Bulog to maintain stable market prices and prepare food stocks for a crisis of basic commodities.
Keywords: Philosophy of Islamic Law, Ethics and Concept of Justic

## PENDAHULUAN
Dalam Al-Qur'an, perintah untuk melakukan perdagangan yang dikenal sebagai jual beli  disebutkan.  Al-Qur'an  mengatakan  bahwa  jual  beli  halal  karena  konsep  saling menguntungkan  antara  penjual  dan  pembeli  (Q.  Al-Baqarah,  175).  Namun,  monopoli barang, atau sering disebut sebagai menimbun barang, dapat mengganggu konsep jual beli ini.  Menurut  El- Bantany  (2014),  "Ihtikâr"  adalah  istilah  Arab  untuk  menyimpan  barang. Monopoli (Ismanthono, 2003), yaitu suatu tindakan yang dapat menyebabkan proses atau mekanisme  pasar  tidak  stabil.  proses  menimbun  barang  untuk  mengontrol  atau mengendalikan  harga  sesuai  keinginan  pembeli.  Salah  satu  cara  untuk  mengendalikan harga barang adalah membuatnya langka di  pasar,  sehingga penjual dapat  mengontrol harganya sesuai dengan keinginan penimbun.
Menurut sebuah hadis, "Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa" (HR. Shahih Muslim, 3012), menimbun barang adalah perbuatan yang sangat dilarang dan berdosa. Namun, menurut Ibnu Abdil Qadir Hasan et al. (2001), Sa'id dan  Ma'mar  menyimpan  bahan  pokok  pada  waktu  yang  diperlukan.  Oleh  karena  itu, menimbun yang dilarang dalam hadis ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada harga sebenarnya.
Karena itu, penelitian ini akan membahas salah satu bentuk jual beli yang dilarang — penimbunan  barang  (Ihtikâr)— dengan  melihat  hukum  Islam  modern  untuk  mengetahui yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh agama.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan kepustakaan. Penelitian jenis ini dilakukan dengan mempelajari pengetahuan secara kritis, baik temuan penelitian spesifik maupun ide-ide yang mendorong para pembaca untuk mencari  penelitian yang rasional (Denney & Tewksbury, 2013). Data untuk penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan  dengan  subjek  penelitian,  seperti  buku,  artikel,  dan  jurnal.  Hukum  Islam kontemporer digambarkan melalui deskripsi kualitatif dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penimbunan
Defenisi  Menimbun:  Istilah  "Ihtikâr "  dalam  bahasa  Arab  berarti  "menimbun",  yaitu mengumpulkan  barang  atau  tempat  untuk  menimbun  (WJS  Poerwadarminta,  1976). Menurut Yusuf Qaradawi Ihtikâr adalah proses menahan barang dari perputaran di pasar yang memungkinkan harganya naik
Dalam  undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  tahun  1999,  menimbun  juga didefinisikan sebagai penguasaan atas produksi, pemasaran, dan penggunaan jasa tertentu oleh satu atau kelompok pelaku usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, monopoli adalah keadaan di mana satu pihak atau satu kelompok memiliki kendali atas harga barang dagangannya  tertentu,  termasuk  sekurang-kurangnya  sepertiganya,  di  pasar  lokal  atau nasional. Depdikbud, 1996: 664).
Menimbun (Ihtikâr) atau monopoli adalah menyimpan dan menguasai barang -barang yang sangat dibutuhkan masyarakat oleh sebagian orang atau kelompok untuk mengontrol harganya dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi daripada harga normal, sehingga  memperoleh  keuntungan  yang  besar.  Kriteria  penimbunan  barang  Islam melindungi  kebebasan  individu  untuk  berdagang  dan  bersaing,  tetapi  juga  melarang monopoli dalam menimbun harta untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. Dalam hal ini, Rasulullah SAW  menegaskan bahwa menimbun barang-barang  yang  sangat penting bagi masyarakat luas dilarang (Habiburrahim, 2012). Ini juga disebutkan dalam HR. Ahmad: 4648.
Artinya, Yazid memberi tahu kami Ashbagh bin Zaid dari Katsir bin Murrah Al Hadlrami dari  Ibnu  Umar  bahwa  Nabi  shalallahu  'alaihi  wasallam  bersabda,  "Barang  siapa  yang
menimbun makanan selama empat puluh malam, hubungannya dengan Allah akan putus dan  Allah  akan  memutuskan  hubungannya  dengannya."  "Dan  siapa  saja  memiliki  harta selimpah  dan  di  tengah-tengah  mereka  ada  seorang  yang  kelaparan,  maka  sungguh perlindungan  Allah  SWT  telah  terlepas  dari  mereka"  (HR.  Ahmad,  4648).  Hadis  ini menunjukkan  bahwa  penimbunan  dilarang  dalam  agama  Islam  hanya  karena  seseorang mendapatkan keuntungan besar sementara orang lain menderita kerugian (Habiburrahim, 2012).  Faktanya,  Nabi  sangat  melarang  menimbun  makanan  selama  empat  puluh  hari karena akan mengubah pasar jika barang tidak tersedia selama empat puluh hari karena ditimbun, padahal masyarakat sedang membutuhkannya.
Jika penimbunan barang hanya dilakukan selama beberapa hari berdasarkan proses pendistribusian yang memerlukan dari produsen ke pembeli, itu belum dianggap sebagai sesuatu  yang  berbahaya.  Namun,  jika  bertujuan  untuk  menunggu  kenaikan  harga,  itu termasuk  penimbunan  yang  berbahaya  dan  jelas  dilarang  (Diana,  2012). Ada  beberapa ulama  yang  berpendapat  bahwa  menimbun  barang  haram  memiliki  beberapa  syarat, seperti:
Pertama, orang dapat menimbun untuk nafkah dirinya dan keluarganya dalam waktu satu  tahun,  yang  berarti  bahwa  barang  yang  ditimbun  adalah  lebih  dari  kebutuhannya. Kedua,  orang  menunggu  harga  barang  mencapai  puncaknya  sehingga  mereka  dapat menjualnya  dengan  harga  yang  lebih  tinggi  karena  barang  tersebut  sangat  dibutuhkan orang. terhadapnya.  Ketiga,  penimbunan  dilakukan  ketika  orang  sangat  membutuhkan barang yang ditimbun, seperti makanan, pakaian, dan lain-lain. Namun, jika barang-barang yang dimiliki pedagang tidak dibutuhkan orang, maka penimbunan tidak dianggap sebagai penimbunan karena tidak menyebabkan kesulitan bagi manusia (Sabiq, 2011).
Yusuf al-Qardhawi (2000) juga mengatakan bahwa penimbunan barang haram jika dilakukan di tempat di mana penduduknya dapat menderita karenanya. Kedua, penimbunan dilakukan  dengan  tujuan  menaikkan  harga  sehingga  orang  merasa  susah. Dari  dua  pendapat  di  atas,  kita  tahu  bahwa  kriteria  penimbunan  barang  yang  dilarang adalah adanya sifat atau sikap yang menghalangi orang untuk mempertahankan hak hidup mereka.  Ada  beberapa  alasan  mengapa  suatu  perusahaan  atau  produsen  dapat memonopoli atau menimbun barang. Di antaranya adalah sebagai berikut: Pertama, sumber daya yang dimiliki perusahaan adalah unik dan eksklusif (Sukirno, 2010).
Kedua, ada skala ekonomi atau monopoli alami. Ini berarti bahwa perusahaan tertentu hanya memikirkan keuntungan dari operasinya, sehingga para pengusaha akan membuka usaha di bidang yang dimaksud saat ada kesempatan terbuka dan peluang keuntungan. Meskipun  ada  banyak  kesempatan  untuk  berusaha,  selain  perusahaan  yang  sudah  ada,
kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu sangat kecil, bahkan mungkin tidak ada, karena peluang pasar yang sempit, biaya investasi yang tinggi, dan biaya tak terduga lainnya. Mayoritas bisnis ini terjadi di industri pengolahan baja, juga dikenal sebagai industri baja, dan industri berat lainnya.
Ketiga, kebijakan pemerintah atau hak eksklusif: Pemerintah dapat memberikan hak monopoli kepada penguasa untuk membuat produk tertentu yang dianggap penting untuk pemasukan negara, meningkatkan pasokan bagi masyarakat, atau untuk melindungi industri dalam  negeri.  Untuk  ini,  pemerintah  menetapkan  peraturan  dengan  jangka  waktu  yang cukup lama. Artinya, hanya perusahaan yang ditunjuk selama periode hak monopoli dapat membuat, mendistribusikan, dan mengoperasikan produk yang dimaksud.
Keempat, amanat Undang-Undang Dasar Untuk kasus Indonesia, Pasal 33 UUD 1945 menetapkan bahwa negara bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup  orang  banyak  dan  mengelolanya  sehingga  dapat  dibagikan  ke  seluruh  lapisan masyarakat. Negara menguasai melalui perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah. dengan pemerintah fokus pada strategi pemasaran dan harga (Putong, 2023)

## Perspektif Filsafat Hukum Islam
Filsafat hukum Islam adalah studi filosofis tentang apa itu hukum Islam, dari mana itu berasal,  bagaimana  itu  diterapkan,  dan  bagaimana  itu  berguna  bagi  masyarakat  (Ash- Shidieqie,  1993).  Filsafat  hukum  Islam  adalah  penelitian  filosofis  tentang  definisi  hukum Islam, asal-usulnya, aplikasinya, dan manfaatnya bagi masyarakat (Ash-Shidieqie, 1993).
Filsafat  hukum  Islam  adalah  filsafat  yang  berfokus  pada  hukum  Islam,  khususnya sehubungan dengan penetapan hukum Islam. Studinya adalah proses menganalisis masalah secara  sistematis  dan  metodus  dengan  tujuan  mendapatkan  keterangan  ilmiah  dengan menggunakan filsafat sebagai alatnya.
Untuk menyelesaikan masalah ekonomi seperti penimbunan barang diperlukan usaha yang signifikan. Karena menimbun dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Dalam agama Islam,  ada  berbagai  gambaran  normatif  dan  larangan  penimbunan  barang.  Menurut Departemen Agama (2004), salah satunya dapat dilihat dalam surat Yusuf ayat ke-46 dan 48, yang artinya
46. (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat  dipercaya,  terangkanlah  kepada  kami  tentang  tujuh  ekor  sapi  betina  yang gemukgemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya".
47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.
48.  Kemudian  sesudah  itu  akan  datang  tujuh  tahun  yang  amat  sulit,  yang menghabiskan  apa  yang  kamu  simpan  untuk  menghadapinya  (tahun  sulit),  kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.
Ayat  tersebut  menunjukkan  bahwa  Nabi  Yusuf  mengatakan  kepada  mereka  untuk menyisihkan  sebagian  besar  gandum  untuk  menghadapi  paceklik  yang  tidak  dapat dihindari. Seseorang harus mempertimbangkan hadis- hadis yang berkaitan dengan ihtikâr sebelum  membahas  masalah  itu  secara  lebih  mendalam  dan  hubungannya  dengan kebijakan Nabi Yusuf. Hadits berikut diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Bakr Ibn Abi Syaibah. "Tidak ada yang menimbun selain orang yang berdosa" (al-Qazwini, t.t.).
Kedua, Hadits Nashr  ibn Ali al-Jahdlam (al-Qazwini, t.t.) mengatakan, "Orang yang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga murah (jalib) diberi reski, sedangkan orang yang menimbun dilaknat."
Ketiga,  Hadits  dari  Yahya  Ibn  Hakim  (al-Qazwini,  t.t.): "Siapa  saja  yang  menimbun makanan  orang  Islam"  Allah  Swt.  akan  menghukumnya  dengan  penyakit  kusta  atau bangkrut.”
Rasulullah Saw. menyatakan bahwa ihtikar dalam ekonomi Islam adalah haram karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, menghalangi hak orang lain untuk mendapatkan kebutuhan  mereka,  dan  mengubah  mekanisme  pasar  (R.  Andini,  2022).  Memberikan perspektif tentang larangan dan pembolehan menimbun dari penjelasan ayat dan hadis di atas.
1. Kata- kata khâti’, la’an, majzûm, dan iflas menunjukkan larangan menimbun penilaian.
Kata  tersebut  berarti  bahwa  pelaku  ihtikâr,  atau  muhtakir,  berdosa  karena perbuatannya menyebabkan kesulitan bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhannya. Masyarakat  menghadapi  kesulitan  untuk  memenuhi  kebutuhannya  karena  cadangan semakin  menipis  atau  tidak  ada  sama  sekali,  dan  harga  barang  tetap  tinggi.  Muhtakir mengantisipasi situasi ini untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada yang biasa (Al-Nabhani, 1996). Masyarakat akan kesulitan mendapatkan barang tersebut karena keadaan ini (Al- Riyadi, 1990). Prinsip hukum Islam , Laa da raara wa laa di raara, menyatakan bahwa tidak boleh berbuat sesuatu yang berbahaya atau merusak orang lain. Memperoleh  keuntungan  pribadi  adalah  tujuan  utama  para  muhtakir,  tanpa mempertimbangkan  kesulitan  yang  akan  dihadapi  oleh  masyarakat  umum.  Menurut Qadrlawi  (1993),  mereka  menerapkan  praktik  ekonomi  kapitalis  yang  berfokus  pada
keuntungan. Hak konsumen  adalah hak yang paling penting dalam kasus  ihtikar karena berkaitan  dengan  hak  orang  banyak,  bukan  hak  pribadi.  Saat  keuntungan  pribadi bertentangan  dengan  kepentingan  umum,  kepentingan  umum  yang  paling  penting  (A. Intan Cahyani, 2020).

## 2. Kebolehan Menimbun
Filsafat  hukum  Islam  bertujuan  untuk  menjelaskan  makna  ayat  dan  hadis  tentang menimbun (Ihtikâr). Falsafat Syariah adalah filsafat yang menganalisis berbagai topik hukum Islam seperti ibadah, mu'amalah, jinayah, dan "uqubah", antara lain, karena adanya ayat dan hadis.  Filosof  ini  membahas  rahasia  dan  makna  hukum  Islam. Asrar  al-ahkam  (rahasia- rahasiaJ  hukum  Islam), Khasais  al-ahkam  (ciri-ciri  hukum  Islam),  Mahasin  al-ahkam  atau mazaya  al-ahkam  (keutamaan-keutamaan  hukum  Islam),  dan Thawabi  al-ahkam  adalah bagian  dari  pembagian Falsafat Syari'ah, menurut Hasbie as-Shiddique (1993). Di antara larangan menimbun dan ada Ihtikâr yang tidak dilarang. Hal yang dimaksud adalah Ihtikâr dari kata " Jaalib" dalam hadis nabi yang bermakna dalam filsafat hukum Islam Thawabi al- ahkam.  Kata  " Jaalib"  artinya  menyimpan  sebagian  barang  untuk  persiapan  menghadapi masa krisis kemudian dijual dengan harga yang wajar (Sabiq, 1983).
Setelah barang itu disimpan, itu memiliki Mahasin al-ahkam atau mazaya al-ahkam (keutamaan — keutamaan hukum Islam) berdasarkan kondisi saat itu. Ketika ada keuntungan dari  penyimpanan,  menimbun  barang  dapat  diperbolehkan.  Untuk  kemaslahatan  dalam menghadapi  paceklik,  sebagaimana  disebutkan  dalam  Qur'an  Surat  Yusuf  ayat  46 – 48. Dalam situasi seperti saat ini, ketika Badan Urusan Logistik (Bulog) di Indonesia kekurangan bahan makanan, mereka menimbun beras untuk menjaga harga pasar stabil selama krisis. Kehadiran Bulog yang menyimpan beras dapat membantu mengatasi kelangkaan bahan pokok yang disebabkan oleh panen yang gagal atau penimbunan individu.
Selain itu, penting juga diperhatikan ketika terjadi wabah penyakit, seperti COVID-19, yang melanda Indonesia sejak tahun 2019 dan mengakibatkan penurunan perekonomian. Organisasi  pemerintah  ini  membantu  masyarakat  dengan  kecukupan  pangan.  Namun, masih ada sebagian orang yang melakukan monopoli selama pandemi COVID-19, seperti monopoli  masker,  hand  sanitizer,  dan  alat  kesehatan  lainnya.  Alat  kesehatan  ini  dijual dengan harga yang tinggi, kadang-kadang hingga 400 hingga 500 ribu rupiah. Penjualan tes  kesehatan  yang  tidak  merata  membuat  sulit  bagi  masyarakat  untuk  keluar  dari  area terhalang. Ini menyebabkan banyak orang menimbun barang selama pandemi COVID-19. Belanja berlebihan dan menimbun merupakan gangguan kesehatan mental yang disebut hoarding  disorder,  yang  bisa  berdampak  pada  keuangan,  keluarga,  dan  lingkungan. Namun, masyarakat belum menyadari fakta ini (Erika Dewi, 2022)
Kisah Umar ibn Khattab, selain peristiwa Nabi Yusuf, menunjukkan konsep menimbun barang yang diperbolehkan untuk cadangan saat krisis dan menjualnya dengan harga yang wajar. Dalam sebuah cerita, Umar Ibn Khattab ra. keluar dengan para sahabatnya dan tiba- tiba melihat tumpukan bahan makanan di pintu Mekkah. Setelah melihatnya, ia bertanya, "Makanan apa ini?" Mereka menjawab, "Makanan ini dijual kepada kami." Umar berkata, "Allah Swt memberkati makanan itu dan orang yang menjualnya."  Dikatakan kepadanya bahwa makanan itu telah ditimbun sebelumnya. Budak Usman dan budakmu menjawab, "Siapa  yang  menimbunnya?"  Dia  kemudian  mengirim  orang  untuk  menanyakan  hal  itu kepada mereka  berdua. Saat utusan itu tiba, dia bertanya, "Apa  yang mendorong Anda untuk menimbun makanan orang Islam?"
"Tidak, kami membeli dengan uang kami untuk kemudian menjualnya?" jawab mereka. Kemudian utusan Umar membacakan hadits Nabi, "Siapa saja yang menimbun makanan orang Islam, ia tidak akan meninggal sebelum terkena penyakit kusta atau bangkrut. Tidak lama kemudian budak Usman menjualnya kecuali budak Umar, dan menurut riwayat budak Umar itu terkena penyakit kusta."
Karena maknanya, dapat dikaitkan dengan situasi saat ini, seperti penimbunan bahan bakar minyak (BBM) seperti bensin, solar, pertalite, dan lainnya. Kadang-kadang, komunitas pedesaan  yang  berada  di  jarak  jauh  dari  kota  melakukan  pembelian  besar-besaran  dan menimbun barang-barang tersebut untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan bahan bakar fosil (BBM). Para penimbun BBM (pengecer di pedesaan) kemudian menjual barang-barang  tersebut  dengan  harga  yang  wajar  dengan  mempertimbangkan  biaya transportasi  dan  akomadasi.  Konsep  menimbun  seperti  ini  dapat  membantu  dan memudahkan masyarakat. Dalam filsafat hukum Islam, kegiatan ini dikenal sebagai Mahasin al-ahkam (keutamaan-keutamaan hukum Islam) dan Thawabi al-ahkam (karateristik hukum Islam).
Ada dua  pelajaran yang  dapat  dipetik dari  peristiwa di atas. Yang pertama  adalah kemampuan seseorang untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan untuk disimpan selama krisis pangan dan kemudian menjualnya dengan harga yang wajar untuk membantu orang  lain.  Yang  kedua  adalah  jika  seseorang  menimbun  makanan  untuk  mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menjualnya dengan harga yang tinggi, dalam keadaan yang terakhir oleh Islam dilarang.

## SIMPULAN
Dari uraian  di  atas, dapat disimpulkan bahwa menimbun adalah perbuatan  yang dilarang  oleh  agama  karena  akan  menyebabkan  krisis  ekonomi  dan  menyulitkan masyarakat  untuk  mendapatkan  apa  yang  mereka  butuhkan.  Namun,  para  ulama mengizinkan  penjualan  barang  dengan  harga  yang  wajar  berdasarkan  gagasan menimbun  untuk  kebaikan  umat.  Dengan  hadirnya  pemerintah  untuk  mengatur  dan mencegah  praktik  penimbunan  atau  monopoli  pasar,  penimbunan  barang  ini  harus dicegah secara umum. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan bahwa pemerintah, seperti yang dilakukan Umar Ibn Khattab, dapat melakukan intervensi kepada pihak-pihak yang melakukan  penimbunan.  Pemerintah  harus  mempertimbangkan  hukuman  berat  bagi mereka yang menimbun barang untuk efek jerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Islam, terj. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti.
Ahmad, M. (2023). Kitab 5 Musnad Sahabat yang Banyak Meriwayatkan Hadits bab 27
Musnad Abdullah bin Umar bin Al Khatthab RadiyAllahu ta’ala ‘anhu, Derajat 4648, http:// app.lidwa.com/.
Al-Qardhawi, Y. (2000). Halal haram dalam Islam. Surabaya: Bina Ilmu. Al-Qardhawi, Y. 1993. Fatâwâ  Mu’âshirah,  Kairo:  Dâr  al - Wafa’al - Qazwini,  Abû  ‘Abd  Allâh  Ibn Muhammad Ibn Yazîd, tt.

## Sunan Ibn Mâjah Bairut: Darul Fikr.
Andini,  R.  (2022).  Etika  Ekonomi  Islam:  Larangan  Menimbun  Barang  Dagangan  Dalam Perspektif  Hadits. Syar’ie:  Jurnal  Pemikiran  Ekonomi  Islam , 5(2),  122-136. https://doi.org/10.51476/syarie.v5i2.379
Ash-Shidieqie,  H.  (1993). Filsafat  Hukum  Islam.  Jakarta:  Bulan  Bintang.  Denney,  A  & Tewksbury,  R.  (2013). How  to  write  a  literature  review.  Journal  ofCriminal  Justice education.1(17).
Departemen  Agama,  2004,  al- Qur’an  dan  Terjemahnya,  Jilid  8,  Jakarta:  Departemen Agama RI.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1996), Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Diana, Ilfi Nur, 2012. Hadis-Hadis Ekonomi. Malang: UIN Maliki Press.
El-Bantany,  Rian  Hidayat,2014. Kamus  Pengetahuan  islam  Lengkap  Depok:  Mutiara Allamah Utama.
Habiburrahim, M. (2012). Mengenal pegadaian syariah. Jakarta: Kuwais.
Hasan, Q. dkk, (2001). Terjemah Nailul Authar: Himpunan Hadits-Hadits Hukum.
Surabaya: PT Bina Ilmu. Jilid 4.
Ismanthono, H. W. (2003). Kamus istilah ekonomi populer. Penerbit Buku Kompas.
Munawir, A.W. (1994). Kamus Al-Munawwir (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Pondok Pesantren al-Munawwir.
Muslim,  S.  (2023).  Pengairan  Bab  776. Haramnya  menimbun  Bahan  makanan,  Derajat 3012. Kitab 23, Lihat http://app.lidwa.com/, Minggu, 05/04/2023.
Poerwadarminta, W.J.S. (1976). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Putong, I. (2003). Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro Edisi 2.
Sukirno, S. (2004). Teori pengantar makro ekonomi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Syabiq, S. (2011). Diterjemahkan oleh putranya yang bernama Muhammad  Sayyid Syabiq.
Fiqih Sunnah.