## INNOVATIVE: Volume 2 Nomor 1 Tahun 2022 Research & Learning in Primary Education

## Strategi Dan Kebijakan Hukum Terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa
Elika Sifra Lidya 1 ,Iman Santoso 2
1,2 Prodi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Email: Elikasifra@gmail.com

## Abstrak
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2014  tentang  Kesehatan  Jiwa  mengatur  berbagai  upaya kesehatan  jiwa  dalam  peningkatan  derajat  kesehatan  jiwa  yang  baik  dan  sehat  bagi  setiap  individu, keluarga,  dan  masyarakat  dengan  pendekatan  promotif,  preventif,  kuratif,  dan  rehabilitatif  yang diselenggarakan  terstruktur  dan  mencakup  keseluruhan,  terpadu,  dan  berkesinambungan  oleh Pemerintah  terhadap  rakyatnya.  Strategi  yang  dimaksud  tidak  hanya  seputar  kebijakan  hukum  namun dapat juga dengan menyokong cara dan penanganan khusu bagi mereka agar peka terhadap keadilan dan pelangaran.Memberikan  pemahaman  melalui  adanya  jaminan  perlindungan  lewat  layanan kesehatan,pengobatan dan pencapaian kualiatas hiudp selama menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.  Mengedepankan  hak-hak  kemanusiawian  sebagai  warga  negara  Indonesia  yang diperlakukan adil di depan hukum.
Kata Kunci : Strategi Hukum; Penderita Gangguan Jiwa; Layanan Kesehatan

## Abstract
Based on Law No. 18 of 2014 on Mental Health regulates various mental health efforts in improving the degree of good and healthy mental health for every individual, family, and community with a promotive, preventive,  curative,  and  rehabilitative  approach  organized  structured  and  covering  the  whole, integrated,  and  sustainable  by  the  Government  towards  its  people.The  strategy  in  question  is  not  only about legal policy but can also be by supporting the way and handling of special for them to be sensitive to  justice  and  disobedience.    Providing  understanding  through  the  guarantee  of  protection  through health  services,  treatment  and  achievement  of  the  hiudp  cauldron  during  the  criminal  period  in  the Penitentiary. Promote human rights as Indonesian citizens who are treated fairly before the law.
Keywords: Legal Strategies; People with mental disorders; Health Services

## PENDAHULUAN
Kedudukan  Negara  yang  menjamin  setiap  warganegaranya  sejahtera  lahir  dan  batin  baik  melalui pelayana  kesehatan,  pendidikan,informasi  bahkan  perekonomian.  Negara  bertanggung  jawab  atas penyediaan fasilitas pelayanan tersebut, termasuk atas Orang Dengan Gangguan Jiwa (selanjutnya disebut ODGJ). Penulis meneliti permasalahan yang terkait dengan bagaimana perlindungan dan penegakan hukum terhadap  pemenuhan  pelayanan  kesehatan  bagi  pasien  gangguan  jiwa,maka  dirumuskan  judul  yakni Strstegi  dan  Kebijakan  Hukum  terhadap  Orang  Dalam  Gangguan  Jiwa.  Gangguan  jiwa  menyebabkan penderitanya  tidak  sanggup  menilai  dengan  baik  kenyataan  di  kehidupan  sehari-hari,  bersifat  lebih kompleks, mulai dari yang ringan seperti rasa cemas, takut hingga yang tingkat berat berupa sakit jiwa atau kita  kenal  sebagai  gila.  Dalam  dunia  medis  dan  psikologis  gangguan  jiwa  diartikan  sebagai  suatu keabnormalan  kesehatan  dengan  manifestasi  psikologis  atau  perilaku  terkait  dengan  penderitaan  yang nyata dan kinerja yang buruk, dan disebabkan oleh gangguan biologis, sosial, psikologis, genetik, fisis, atau
kimiawi.  Kecendrungan  gangguan  jiwa  dapat  semakin  memburuk  seiring  dengan  terus  berubahnya situasi,kerabat,teman lingkungan,keluarga atau kehidupan sehari-hari  yang dialami orang tersebut sebagai dampak langsung atau tidak langsung ketidakmampuan individu dalam  penyesuaian  diri  terhadap perubahan  sosial  yang  terus  berubah.Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2014  tentang Kesehatan Jiwa mengatur upaya kesehatan jiwa untuk meningkatkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi  setiap  individu,  keluarga,  dan  masyarakat  dengan  pendekatan  promotif,  preventif,  kuratif,  dan rehabilitatif  yang  diselenggarakan  secara  menyeluruh,  terpadu,  dan  berkesinambungan  oleh  Pemerintah Daerah,  dan/atau  masyarakat.Dalam  perlindungan  hukum  bagi  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  di  Rumah Sakit terdapat di Undang- undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan perlindungan bagi ODGJ di  rumah  sakit  khusus  jiwa  untuk  memperoleh  haknya  dalam  pelayanan  kesehatan  belum maksimal.  Hak ODGJ dalam pelayanan kesehatan juga dapat dapat ditemukan instrumen nasional di dalam pasal 28H ayat (1) dan pasal  34  ayat  (3)  amandeman  UUD 1945,  PASAL  9  UU  No.  39 tahun 1999 hak asasi manusia dan pasal  12  UU  no.  11  tahun  2005  tentang  pengesahan  Konven  hak  ekonomi  sosial,  dan  budaya  Penjara bertujuan  dalam  pemberian  efek  jera  dengan  maksud  angka  kejahatan  menurun.  Barda  Nawawi  Arief menyampaikan  dalam  pidana  penjara  bukan  merampas  kemerdekaan  saja  melainkan  melahirkan  efek negatif pada hal yang berkaitan dengan perampasan kemerdekaan.(Mahendra,2020)
Dalam  hal  mengajukan  pembelaan  atas  dasar  gangguan  jiwa  tentunya  harus  dibutkikan  dengan pemeriksaan yang akurat,lewat hasil uji psikologis dari dokter. Namun untuk secara sah tidak ada tanggung jawab  pelaku  tindak  pidana  apabila  jiwa  terganggu,  untuk  membela  diri  bahwa  pada  saat  perbuatan  itu dilakukan terdakwa bertindak dalam keadaan gangguan akal, disebabkan karena penyakit jiwa, sehingga ia tidak  mengetahui  sifat- sifat  perbuatan  yang  dilakukannya,  atau  sekalipun  ia  tahu,  “ia  tidak  menget ahui bahwa  yang  diperbuatnya  itu  adalah salah”. Apabila  masyarakat  yakin  tentang  keadaan  abnormal pelanggar, maka pelaku tindak pidana  itu “tidak  bertanggungjawab”  dalam  arti  tak  ada  gunanya  dia dihukum.  Inilah  yang  dimaksud  dengan  bentuk  keadilan  bahwa  keadaang  psikologis  seseorang  harus menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pelanggar hukum. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum  tersebut.Peneliti  berpendapat  bahwa  aspek-  aspek  psikologis  dan  psikiatri  diperlukan  dalam penegakan hukum serta memberi pegangan bagi setiap Law Enforcement. Proses  Peradilan Pidana  untuk membuktikan  adanya  seseorang  dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, memerlukan  fenomena medis dari rumah sakit untuk memperkuat dasar baik  pemidanaan dan juga pembelaan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Karya  ilmiah  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  yang  sifat  penulisannya  berupa penggambaran dan pemaparan permasalah secara deskriptif dimana dalam prosedur penulisannya berupa tulisan  ilmiah  dan  dikaji  ulang  dari  lisan  seseorang  sehingga  hasil  akhirnya  berupa  tulisan  yang  berisi pemahaman,ide,opini  serta  fakta  yang  terjadi  dilapangan.  Kemudian  penulis  memadukan  dengan  metode penelitian hukum normatif serta penelitian hukum empiris mencakup pemaparan yuridis tentang dinamika sengketa medis serta menggunakan studi kepustakaan sebagai bahan sekunder dan menggunakan metode berfikir  secara  deduktif  yakni  menarik  kesimpulan  berdasarkan  dari  dalil-dalil  yang  umum  yang  kemudian menarik pada perundang-undangan (statute approach). Berdasarkan pendekatan deskriptif melalui undang – undang yang berkaitan dengan judul dan isi jurnal serta memberikan upaya alternatif pemecahan masalah terhadap  mereka  yang  mengalami  gangguan  kejiwaan.  Dalam  analisis  data  yakni  proses  mencari  dan menyusun  secara  sistematis  baik  itu  hasil  wawancara,pengumpulan  data  dari  internet,catatan  lapangan sehingga  dapat  dengan  mudah  dipahami,  dan  hasil  penelitian  dapat  diinformasikan  kepada  orang  lain. (Sugiyono 2014).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Faktanya  dilapangan  bahwa  tidak  semua  kejahatan  dilakukan  oleh  orang  yang  sehat  jiwanya. Perkembangannya di Indonesia, muncul beberapa kasus pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan  jiwa  atau  katakan  saja  kegilaan.Adanya  suatu  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  orang  yang menderita  gangguan  jiwa  menimulkan  keresahan  di  tengah-tengah  masyarakat.  Mereka  yang  mengalami gangguan jiwa tentu membutuhkan perawatan medis yang memadai dengan perlindungan sebagai pasien. Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2014  tentang  Kesehatan  Jiwa  mengatur  berbagai  upaya kesehatan jiwa dalam peningkatan derajat kesehatan jiwa yang baik dan sehat bagi setiap individu, keluarga, dan  masyarakat  dengan  pendekatan  promotif,  preventif,  kuratif,  dan  rehabilitatif  yang  diselenggarakan terstruktur  dan  mencakup  keseluruhan,  terpadu,  dan  berkesinambungan  oleh  Pemerintah  terhadap rakyatnya. Sejalan dengan kenyataan yang diambil dari adanya peraturan  perlindungan terhadap korban penganiayaan   dalam Undang-Undang   Perlindungan Saksi dan  Korban  yakni  Undang-Undang ini lebih mendominasi keberadaan korban dalam kedudukannya sebagai saksi lalu bagaimana perlindungannya ataupun hanya sebatas pada  perlindungannya sebagai saksi korban   bukan  sebagai korban penganiayaan yang  telah mendapat kerugian baik materi  maupun  diluar  bidang  materi. Dalam  hal   pengertian   tentang penganiayaan  tidak ditegaskan dalam Undang-Undang, namun menurut yurisprudenci  penganiayaan  ialah  perbuatan  dengan  sengaja  yang  menibulkan  rasa  tidak  enak,  rasa  sakit atau  luka,  dan  menurut  Pasal 531 ayat (4) KUHP, penganiayaan disamakan perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Berikut ini adalah penggolongan  tindak pidana penganiayaan.
Hingga  kini,Indonesia  yang  kerap  kali  berhadapan  dengan  problematika  kejahatan  dan  tindak  pidana dimana  sering  muncul  ditengah-tengah  masyarakat.  Masalah  ini  setelah  mampu  muncul  begitupula  cepat berkembang  dan  membawa  akibat  dan  efek  sepanjang  masa  bagi  generasi  berikutnya  kedepan.  Perilaku tindak pidanasemakin hari semakin nampak, dan sungguh sangat mengganggu ketentraman hidup kita. Jika hal    ini    dibiarkan,  tidak  ada  upaya  sistematik  untuk    mencegahnya,   tidak   mustahil    kita  sebagai  bangsa akan  menderita  rugi  oleh  karena  tindakantersebut.  Kita  akan  menuai  akibat  buruk  darimaraknya  perilaku tindak  pidana  baik  oleh  orang  normal  atau  oleh  orang  dengan  gangguan  jiwa    yang  terjadi  di  masyarakat baik dilihat dari kacamata nasional maupun internasional.
Istilah  ODGJ  mungkin  sudah  tidak  asing  terdengar  di  telinga.Orang  dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ) merupakan istilah untuk orang yang mengalami gangguan kesehatan mental.  Kesehatan  jiwa  adalah kondisi  dimana  seorang  individu  dapat  berkembang  secara  fisik,  mental,  spiritual,  dan  sosial.Sehingga individu  tersebut  dapat  menyadari  kemampuan  sendiri,  dapat  mengatasi  tekanan,  dapat  bekerja  secara produktif,  dan  mampu  memberikan  kontribusi  untuk  komunitasnya.  Sedangkan  istilah  ODGJ  adalah  orang yang  mengalami  gangguan  dalam  pikiran,  perilaku,  dan  perasaan  yang  termanifestasi  dalam  bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna.Serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan  dalam  menjalankan  fungsi  orang  sebagai  manusia.  Kejiwaan  menurut  Sarlito  Wirawan  Sarsono adalah  tingkat  kecerdasan  seseorang,  sifat  dan  perilaku  serta  kepribadian  seperti  emosi,  adaptasi  dan minatnya terhadap sesuatu. Pembentukan kejiwaan dimulai sejak seseorang terlahir ke dunia.
Sebagian besar kejiwaan manusia dapat terganggu dan rusak , karena mereka over merasa takut, cemas, frustasi, gelisah dalam menghadapi masa depan atau sesuatu yang belum jelas, dan ada juga yang sering merasa kesepian walau memiliki banyak harta dan keluarganya. Hal-hal negatif sebenarnya dan semua ini mempengaruhi  kondisi  kejiwaan  dan  menyebabkan  stres,  cemas,  takut,  gelisah,  frustasi,  dan  sebagainya. Beberapa  persoalan  kejiwaan  bahwa  tindak  kejahatan  secara  garis  besar    tergantung  tingkat  kejiwaan seseorang,  maka  dengan  faktor  kejiwaannya  itu  seseorang  dapat  melakukan  kejahatan,  dengan  kata  lain seseorang  dapat  di  vonis  dengan  tingkat  kejiwaannya,  baik  yang  disengaja  maupun  tidak  disengaja. Memang jika dilihat sepintas pada saat terjadinya kejahatan yang merugikan orang lain, dalam banyak hal bersifat  khusus  dan  sangat  situasional.  Biasanya  kondisi  dari  pelaku  adalah  sedang  tertekan,  stres,  atau
sedang  kalap  akibat  tidak  kuat  menanggung  tekanan  atau  beban  sosial  tertentu  yang  sedang  dihadapi. Gangguan jiwa diartikan sebagai suatu kondisi medis adanya gejala atau terjadinya gangguan patofisiologis yang mengganggu kehidupan sosial, akademis dan pekerjaan dan dapat berbentuk apa saja yang beresiko terhadap kepribadian seseorang dan lingkungan sekitarnya.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa pada Bab 1 Pasal 1 menjelaskan pengertian mengenai penyakit kejiwaan yakni pada Ayat (3):  “Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  yang  selanjutnya  disingkat  ODGJ  adalah  orang  yang  mengalami gangguan  dalam  pikiran,  perilaku,  dan  perasaan  yang  termanifestasi  dalam  bentuk  sekumpulan  gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.”
Contoh ekstrim yang sering kita lihat dari gangguan jiwa ini adalah mereka yang menderita skizofrenia. Mereka sering bicara sendiri, tertawa sendiri, cepat tersinggung atau marah sehingga tidak bisa ikut dalam kegiatan  sosial  (Idham  Suryansyah,  2017:35).  Dalam  dunia  medis  dan  psikologis  gangguan  jiwa  diartikan sebagai suatu ketidak normalan kesehatan dengan manifestasi- manifestasi psikologis atau perilaku terkait dengan  penderitaan  yang  nyata  dan  kinerja  yang  buruk,  dan  disebabkan  oleh  gangguan  biologis,  sosial, psikologis, genetik, fisis, atau kimiawi. Gangguan jiwa berat juga dikenal dengan istilah skizofrenia, psikopat atau psikosis yang juga beberapa bentuk dari gangguan jiwa.
Orang  dengan  Gangguan  Jiwa  yang  selanjutnya  disebut  dengan  ODGJ  berbeda  dengan  Orang  dengan Masalah    Kejiwaan  yang  selanjutnya  disebut  ODMK. Lantas  “Siapa  yang  bisa  disebut  ODMK?”  jawaban sederhananya adalah setiap orang yang memiliki kerentanan untuk menjadi ODGJ dan siapa juga yang bisa disebut  sebagai  ODGJ?”  jawabannya  adalah  setiap  orang  yang  sudah  mendapatkan  dia gnosis  gangguan kejiwaan dari psikolog atau psikiater. ODGJ dan ODMK adalah sama-sama lahir dari undang-undang, yaitu UndangUndang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Orang dengan  Masalah  Kejiwaan  adalah: “…orang yang  mempunyai  masalah  fisik,  mental,  sosial,  pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.”
Sementara itu, dalam pasal yang sama, Orang dengan Gangguan Jiwa adalah : “…oran g yang mengalami gangguan  dalam  pikiran,  perilaku,  dan  perasaan  yang  termanifestasi  dalam  bentuk  sekumpulan  gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan  fungsi  orang  sebagai  manusia.” Berdasarkan  ketentuan  hukum  pidana,  setiap  tindak  pidana kejahatan pembunuhan yang dilakukan seseorang, baik yang memiliki gangguan kejiwaan atau tidak, maka dapat dikenakan hukuman, namun dengan berbagai pertimbangan yang meringankan bagi tersangka atau terdakwa, akibat kelemahan tersangka  yang tidak mampu  bertanggungjawab,  termasuk  mengalami kelainan  jiwa,  namun  proses  hukuman  terus  berjalan  dan  disesuaikan  dengan  keterangan  saksi  ahli  dan pertimbangan Hakim agar lebih akurat.
Penanganan  kasus-kasus  pembunuhan  oleh  pelaku  yang  mengalami  masalah  kejiwaan  seperti  ini memerlukan  kerja  sama  dari  berbagai  pihak  untuk  menyelesaikannya.  Peran  utama  dari  aparat  hukum, psikolog, dan psikiater,terlebih pihak Kepolisian sebagai aparat penegak hukum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  untuk  dapat menegakkan hukum sebagaimana mestinya,terlebih di bagian penyidik agar lebih teliti dan cermat dalam proses  penyidikan  maka  dari  itu  perlu  dibekali  dengan  kemampuan  dan  ketermpilan.  Sejauh  ini  aparat penegak hukum di Indonesia memiliki cerita tersendiri dalam menangani suatu perkara. Satu kasus tentang adanya  bentrok    antar    lembaga    penegak    hukum  yang  berimbas  kepada  eksistensi  dan  profesionalitas penegak  hukum  di  Indonesia  menjadi  dipertanyakan.  Namun  seiring  berjalannya  waktu,  institus-institusi penegak  hukum    di    Indonesia    mulai    menempatkan  diri  pada  tugasnya    dan    memperbaharui  segala kekurangan  dan  kesalahan  yang  ada.Berbicara  perlindungan  hukum  terhadap  korban  tindak  pidana kejahatan  kedepan  tentunya  tidak  terlepas  dari  nilai  keseimbangan  hukum  pidana  itu    sendiri  dalam
terciptanya  sisi   perlindungan   hukum terhadap korban kejahatan  secara  utuh dan terpercaya.. Perlu kita pahami bahwa hak adalah sesuatu yang melekat, mutlak menjadi milik seseorang dan penerapannya sesuai dengan keinginan individu itu sendiri.  Pada hakikinya, semua manusia berhak atas hidupnya semdiri dan bebas  dari  penyiksaan.  Dengan  adanya  UU  Kesehatan  Jiwa  tentu  besar  harapan  bahwa  dapat  dijadikan pedoman  dan  acuan  dalam  upaya  pemenuhan  hak-hak  ODMK  dan  ODGJ.    Selanjutnya  Hak  ODGJ  dalam mengelola  secara  mandiri  harta  benda  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  h  hanya  dapat dibatalkan  atas  penetapan  dari  pengadilan.Tersangka  maupun  te rdakwa  yang  dianggap  “kurang  mampu bertanggungjawab”  tetap dianggap  mampu  bertanggungjawab  dan  dapat  dipidana,  akan  tetapi  faktor  itu dipakai  sebagai  faktor  untuk  memberikan  keringanan  pemidanaan  (I  Made  Widnyana,  2010:62).  Yang tergolong kurang  mampu bertanggungjawab adalah mereka dengan keterbatasan dan keterbelakangan mental/mental retardasi. Dan  keterangan ini hanya dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar mempertimbangkan berat  atau tidaknya pidana yang akan diputus karena bisa saja menjadi alasan untuk pengurangan pidana.
Berikut  sejumlah  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  bagaiamana  penegakan  hukum terhadap pelaku/tersangka dengan gangguan kejiwaan. Pasal 28G ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk  bebas  dari  penyiksaan  atau  perlakuan  yang  merendahkan  derajat  martabat  manusia  dan  berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,  hak  kemerdekaan pikiran  dan  hati  nurani,  hak  beragama,  hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak  untuk diakui  sebagai  pribadi  di  hadapan  hukum,  dan  hak  untuk  tidak  dituntut  atas  dasar  hukum  yang  berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”
Pernyataan pasal-pasal di atas sangat jelas diketahui bahwa hak untuk hidup bebas adalah salah satu hak asasi  manusia.  Maka  dari  pernyataan  itu  berkembang  bahwa  individu  yang  menderita  cacat  baik  secara mental  dan  psikologis  diatur  hak-  haknya  pada  pasal  42  Undang-undang  HAM,  yakni  bagaimana  setiap warga  negara  yang  berusia  lanjut,  cacat  fisik  dan  atau  cacat  mental  berhak  memperoleh  perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan be rpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 4 UU Kesehatan mengatur bagaimana ”setiap orang  berhak  atas  k esehatan”.  Yang  dimaksud  dengan  Hak  kesehatan  ini  adalah  hak  bagaimana memperoleh  pelayanan  kesehatan  dan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  dapat  menambah  derajat marwah kesehatan yang setinggi-tingginya.
Artinya  adalah  bahwa    siapapun  (untuk  dapat  hidup  sehat)  dan  berhak  mendapatkan  akses  pelayanan kesehatan  yang  layak  wujudnya  berupa  pelayanan  kesehatan  yang  nyaman  dan  aman,  berkualitas  dan terjangkau  dalam  arti  tidak  meninggalkan  kualitas  pelayanan.  Memperoleh  pelayanan  kesehatan  adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum, oleh sebab itu pemerintah berkewajiban untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesehatan.
Pasal 148 ayat (1) dan Pasal 149 yang juga mengatur mengenai hak-hak penderita gangguan dirumuskan bahwa:Pasal  148 ayat  (1)  UU  Kesehatan:  “Penderita  gangguan  jiwa  mempunyai  hak  yang  sama  sebagai warga  negara.”  Pasal  149  UU  Kesehatan:  “Penderita  gangguan  jiwa  yang  terlantar,  menggelandang, mengancam  keselamatan  dirinya  dan/atau  orang  lain,  dan/atau  mengganggu  ketertiban  dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.” Dalam Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktek  Kedokteran  (UU  Praktek  Kedokteran)  sesuai dengan  ketentuan  pada  Pasal  1  poin  10  bahwa  Pasien  adalah  setiap  orang  yang  melakukan  konsultasi masalah  kesehatannya  untuk  memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang  diperlukan  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  kepada  dokter.  Maka  dari  itu  Hak  Hak  pasien  dalam  pelayanan  kesehatan  juga berlaku  terhadap  ODGJ  yang  menjalani  perawatan  maupun  pengobatan  di  Rumah  Sakit.  Dalam
pertimbangan UU Kesehatan bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat.
Mengoptimalkan pemenuhan hak pelayanan kesehatan ODGJ di Rumah Sakit, Komite Medik Rumah Sakit juga sangat diperlukan karena dalam pemenuhan hak pelayanannya, profesionalisme staff medis menjadi jaminan  terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu serta perlindungan terhadap pasien/ODGJ.Peraturan  perundang-undangan  dalam  bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penderita Gangguan  Jiwa  Dalam  Pelayanan  Kesehatan  sangatlah  penting.  Oleh  sebab  itu  pada  struktur  Peraturan Perundang-Undangan  Indonesia  Perlindungan  hukum  hakikatnya  setiap  orang  berhak  mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini disebutkan dalam Pasal 28 D ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum.  Hak  atas perlindungan  hukum  bagi  penderita  gangguan  jiwa  merupakan  hal  yang  sangat  penting,  karena  dengan adanya  jaminan  perlindungan  hukum  bagi  penderita  gangguan  jiwa  akan  membuat  penderita  gangguan jiwa  mendapatkan  haknya  dalam  memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang  memadai  secara  kemanusiaan dan tanpa adanya diskriminasi.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun  2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum, UndangUndang Nomor 18 Tahun 2014 tentang  Kesehatan  Jiwa,  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit,  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka bentuk perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundangundangan  Indonesia adalah:  Jaminan pengaturan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dan sesuai standar pelayanan  kesehatan  jiwa.,  Jaminan  pengaturan  ODGJ  mencapai  kualitas  hidup  yang  sebaik-baiknya  dan menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, Jaminan pengaturan untuk membebaskan ODGJ  dari  pemasungan,  Jaminan  pengaturan  rehabilitasi  dan  pemberdayaan  ODGJ,  Jaminan  pengaturan pemeriksaan  kesehatan  jiwa  bagi  terdakwa  dan  korban  serta  tergugat  dan  penggugat  dengan  indikasi gangguan jiwa untuk kepentingan hukum, Jaminan pengaturan atas ketersediaan obat psikofarmaka sesuai dengan  kebutuhannya,  Jaminan  pengaturan  persetujuan  atas  tindakan  medis,  Jaminan  pengaturan informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya,  Jaminan pengaturan perlindungan dari setiap  bentuk  penelantaran,  kekerasan,  eksploitasi,  serta  diskriminasi,  Jaminan pengaturan  mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa. Jaminan pengaturan mengelola sendiri harta benda miliknya,  Jaminan  pengaturan  mendapatkan  hak  sebagai  pasien  di  rumah  sakit,  Jaminan  pengaturan  hak yang sama sebagai warga negara, Jaminan pengaturan persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan
Psikolog  Yusti  Probowati  menyatakan  bahwa  ada  beberapa  peran  psikolog  dan  psikiatri  guna mengetahui kondisi psikologis tersangka melalui proses asesment mental tersangka, yaitu mendeteksi ada tidaknya  keterbatasan  intelektual  terdakwa.  Para  pengamat  psikolog  mendeteksi  kondisi  intelektual tersangka pelaku tindak pidana, dalam hal guna mempercepat proses penyidikan kepolisian. Jika satu satu waktu dibutuhkan seorang psikolog melakukan asesmen dan pengamatan kondisi berisiko  dan berbahaya terhadap  tersangka,sehingga  dengan  cara  ini  mereka  dapat  melihat  bagaiamana  gambaran  kemungkinan tingkat  resiko  bahaya  dari  tersangka  pelaku  tindak  pidana  tersebut  selama  menjalani  proses  penyidikan kepolisian.
Psikolog  forensik  dapat  membantu  polisi  melacak  pelaku  dengan  menyusun  profil  kriminal  pelaku dengan menggunakan aplikasi metode, teori, dan konsep-konsep psikologi dalam sistem hukum yang dapat membantu  Polisi  dengan  melakukan  asesment  guna  memberikan  gambaran  tentang  kondisi  mental pelaku.Selanjutnya  seorang  psikolog  atau  Kepolisian  bidang  psikologi  menyusun  otopsi  psikologis
berdasarkan sumber bukti tidak langsung, yaitu catatan yang ditinggalkan, data yang diperoleh dari teman, keluarga  korban  atau  teman  kerja.  Bidang  Psikiatri  terdapat  4  penyakit  yang  d  kategorikan  oleh  dokter dengan kriteria prevalensi tinggi (high volume), mempunyai risiko tinggi (high risk), dan mempunyai beban biaya tinggi (high impact). Dibidang psikiatri, penyakit tersebut antara lain insomnia, demensia, gangguan cemas dan depresi, serta psikosis.
Insomnia adalah gejala atau gangguan dalam tidur, dimana seseorang yang mengalami insomnia merasa sulit untuk tertidur atau tetap tertidur. Kondisi ini dapat berhubungan dengan gangguan jiwa, penyakit fisik efek samping obat, meskipun dapat juga merupakan kondisi primer. Insomnia adalah penyakit dengan kode P06 berdasarkan International  Classification  of  Primary  Care  (ICPC)-2  atau  G47.0  berdasarkan International  Classification  of  Diseases  (ICD)-  10.  Adanya  gangguan  tidur  tanpa  spesifikasi  yaitu  bukan karena  kondisi  mental,  tetapi  lebih  ditujukan  untuk  ganguan  tidur  karena  kondisi  medis  pada  tubuh seseorang.
Sangat  jarang  ditemui  insomnia  primer  yaitu  insomnia  tanpa  disertai  gangguan  jiwa.  Penyebab  umum insomnia meliputi  stres,  jadwal  tidur  yang  tidak  teratur,       kebiasaan       tidur        yang  buruk,  gangguan kesehatan  mental  seperti  kecemasan  dan  depresi,  penyakit  dan  nyeri  fisik,  obat-obatan,  masalah neurologis,  serta  gangguan  tidur  tertentu.  Insomnia  lebih  banyak  terjadi  sebagai  suatu  gejala,  dan  bukan suatu diagnosis. Pasien yang mengalami insomnia tersebut selanjutnya dinilai dengan Hospital Anxiety and Depression  Scale  (HADS), hasilnya  sebagian  besar  mempunyai  gejala cemas  dan  depresi  bahwa  insomnia umumnya  ditemukan  sebagai  gejala  yang  berhubungan  dengan  kondisi  mental,  bukan  sebagai  diagnosis gangguan  jiwa  yang  utuh.  Demensia  Yakni  terdapat  kondisi  hendaya  (impairment)  yang  berat  dalam  hal fungsi  daya  ingat  (memory),  penilaian  (judgment),  orientasi  dan  kognisi  (kemampuan  belajar).  Kriteria diagnosis demensia mengharuskan adanya penurunan kemampuan daya ingat dan daya pikir yang sampai mengganggu  kegiatan  harian  seseorang  ditambah  dengan  gejala  dan  disabilitas  yang  sudah  nyata  untuk paling  sedikit  enam  bulan,  dan  tidak  dijumpai  gangguan  kesadaran.  Beberapa  jenis  demensia  antara  lain demensia  pada  penyakit  Alzheimer,  demensia  vaskular  (demensia  multi  infark),  demensia  karena  kondisi medis  misalnya  pada  penyakit  Pick  (Sapi  Gila),  penyakit  Creufield-Jacob,  penyakit  Huntington,  pada penyakit Parkinson, dan demensia pada penyakit HIV/AIDS.
Istilah gangguan campuran ansietas dan depresi terdapat pada ICD-10. Jenis gangguan ini sering ditandai gejala-  gejala  ansietas  dan  depresi  yang  terjadi  secara  bersamaan,  dimana  gejala  tidak  menunjukkan rangkaian  gejala  yang  cukup  berat  untuk  dapat  ditegakkannya  suatu  diagnosis  tersendiri.  Pada  gejala ansietas,  beberapa  gejala  autonomik  harus  ditemukan,  walaupun  tidak  terus  menerus,  di  samping  rasa cemas atau khawatir berlebihan. Untuk mengobati gejala kecemasan maupun depresinya dapat diberikan antidepresan  dosis  rendah.  Di  pusat  pelayanan  primer  pada  umumnya  ansietas  dan  depresi  tidak  terjadi sendiri  (single),  tetapi  lebih  sering  mempunyai  komorbiditas  dengan  penyakit  fisik  misalnya  diabetes melitus, hipertensi, sakit kepala atau migren, nyeri tulang belakang dan lain sebagainya.
Sudah banyak penelitian yang menyebutkan bahwa kecemasan, depresi dan somatisasi banyak dijumpai pada  pasien-pasien  yang  sering  berkunjung  ke  pelayanan  primer  dibandingkan  yang  berkunjung  normal atau seperlunya15. PPK menyebutkan kode untuk gangguan ansietas dan depresi selain F41.2 adalah P74 berdasarkan  ICPC-2,  yang  sebenarnya  P74  lebih  tepat  untuk  gangguan  ansietas  saja16.  Dalam  hal  ini terdapat kerancuan gangguan yang harus dapat diatasi di Puskesmas apakah campuran antara cemas dan depresi  atau  depresi  saja  atau  cemas  saja.  Jenisn  gangguan  ini  ditandai  dengan  ketidakmampuan  atau hendaya berat dalam menilai realita, berupa sindroma, antara lain adanya halusinasi dan waham. Kriteria rujukan pasien psikosis di Puskesmas adalah kasus baru yang dirujuk untuk konfirmasi diagnostik ke fasilitas pelayanan kesehatan sekunder yang memiliki pelayanan kesehatan jiwa setelah dilakukan penatalaksanaan awal.  Pasien  psikosis  yang  sedang  gaduh  gelisah  membutuhkan  perawatan  inap  karena  berpotensi
membahayakan diri atau orang lain dapat segera dirujuk.
Penelitian  pada  pelayanan  primer  di  Amerika  Serikat  pada  populasi  dewasa  yang  tinggal  di  kawasan perkotaan menilai  pasien dengan  kuesioner  psikotik Mini  International  Neuropsychiatric  Interview  (MINI) menyebutkan proporsi pasien yang memiliki gejala psikotik sebesar 20%17 . Psikosis yang dimaksud pada PPK  dokter  Indonesia  adalah  psikosis  dengan  kode  diagnostik  F20  sehingga  yang  dimaksudkan  adalah psikosis sebagai sebuah diagnosis gangguan jiwa, dan bukan sebagai gejala.
Kini  kita  sama  sama  berharap  bahwasanya  kehadiran  RUU  KUHP  2016,  diharapkan  dapat  memberikan keseimbangan  perlindungan  antara  pelaku  dan  korban.  Perlindungan  restitusi,  kompensasi  terhadap korban sangatlah penting untuk hukum ke depan, korban merupakan orang yang perlu diperjuangkan atas kerugian dari tindak pidana, dan  selama  inI kepentingan atau  hak-hak  korban  tidak dihiraukan baik dalam  peratuan maupun
dalam putusan pengadilan. Bahwa dari teori keseimbangan di    atas  bisa  dijadikan  bahan  pertimbahan  atau  rujukandalam  perindungan  korban  tindak  pidana  untuk mendapatkan  restitusi  di  masa yang akan datang. Sehubungan pengaturan tentang perlindungan terhadap  korban,  didalam  konsep  RUU  KUHP  juga  dianut  tentang  ide  individualisasi  pidana.  Yang dimaksudkan  dengan  individualisasi  pidana  ialah  bahwa  pemidanaan  harus  juga  berorientasi  pada  faktor “orang” (pelaku tindak pidana). Individualisasi pidana tidak diatur didalam KUHP lama.
Hukum sangat dibutuhkan dalam praktik  penegakan hukum, terutama untuk kepentingan pemeriksaan sidang  pengadilan.  Pengadilan  merupakan  tempat  untuk  melaksanakan  proses  mengadili  sebuah  perkara hukum. Sebagai media penentu, pengadilan merupakan ujung tombak bagi penegakan hukum yang ada di Indonesia  guna  menciptakan  tujuan  hukum  yaitu  kepastian  hukum  dan  keadilan  hukum.  Untuk mengungkapdan  menjelaskan  mengapa  individu  bersangkutan  melanggar  hukum  dan  juga  faktorfaktor psikis yang mendorong untuk melakukan tindak pidana tersebut.
Psikis merupakan suatu hal yang ada pada diri seorang manusia dimana dapat mempengaruhi segala hal yang dilakukan manusia. Dapat dikatakan bahwa psikis merupakan otak dari tindakan manusia selain dari hati nurani. Tak bisa dipungkiri bahwa jika melihat definisi diatas bahwa faktor psikis dapat menjadi salah satu faktor yang dapat membuat manusia melakukan tindakan kejahatan. Bila terdeteksi adanya gangguan psikis  atau  jiwa,  maka  dibutuhkan  pemeriksaan kesehatan  jiwa  pada  individu tersebut. Dalam  UU  No.  18 Tahun  2014  tentang  Kesehatan  Jiwa  Pasal  71  ayat  (1)  disebutkan  ba hwa  “Untuk  kepentingan  penegakan hukum, seseorang diduga ODGJ yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan Kesehatan Jiwa”.

## SIMPULAN
Keberadaan perlindungan hukum di Indonesia terhadap pelaku tindak pidanan dalam gangguan jiwa masih  menunjukkan  kekurangefektifannya  bagi  lapisan  masayarakat.Namun  secara  umum  peraturan perundnag-undangan  di  Indoensia  sudah  menunjukkan  sinkronisasi  undang-  undang  dengan pelaksanaanya.Terkadang pelaksanaan peraturan itu sudah baik di taraf nasional atau pusat daerah namun sring  juga  pelasanaanya  tidak  atau  kurang  baik  sepenuhnya    di  daerah  daerah  seperti  di  oedesaan  dan kabupaten.Hal  inilah  yang  menjadi  ketimpangan  dan  ketidakmerataan  pelaksaan  hukum.  Namun  Sistem Peradilan Pidana di Indonesia hendak meyakinkan masyarakatnya untuk percaya perlindungan hukum yang diberikan  negara  bagi  mereka  lewat  berbagai  kebijakan  hukum  dan  peraturan  baru  yang  semakin  hari semakin  baik  dan  diperbaiki.  Selain  kebijakan  hukum  juga  terdapat  jaminan  dan  penanganan  khusus  bagi mereka dengan gangguan kejiwaan agar diperlakukan adil dan sama di hadapan hukuum. Seperti halnya alih fngsi  pidana  dengan  adanya  pemeriksaan  kesehatan  jiwa  bagi  terdakwa  yangmengalami  gangguan kesehatan  jiwanya,lau  menyediakan  rehabilitasi  dan  pemberdayaan  ODGJ,  dengan  indikasi  gangguan  jiwa untuk  kepentingan  hukum,  ketersediaan  obat  psikofarmaka  sesuai  dengan  kebutuhannya,  mendapatkan
persetujuan  atas  tindakan  medis,  informasi  yang  jujur  dan  lengkap  tentang  data  kesehatan  jiwanya, mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi,

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Kamil.  2017. Filsafat  Kebebasan  Hakim .  Jakarta:  Kencana  Anta Samsara. 2020. Mengenal depresi . Jakarta: Lautan jiwa
I  Made  Widnyana.  2010. Asas-Asas  Hukum  Pidana .  Jakarta:  Fikahati  Aneska bekerjasama dengan BANI Arbitration Center. Idham  Suryansyah. 2017. Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pelaku  Kejahatan  yang  Mempunyai  Gangguan Kejiwaan . Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Keputusan Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  406/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penang
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang PedomanPemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum.
Peraturan  Perundang-Undangan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang- Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang   Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit.
Yusuf dkk. (2019). Kesehatan Jiwa Pendekatan Holistik dalam Asuhan Keperawatan . Jakarta: Mitra Waca