## SISTEM PELAKSANAAN PONED DI PUSKESMAS KABUPATEN PATI
Ummi Kulsum 1 , Email : ummikulsum27@gmail.com STIKES Muhammadiyah Kudus Jl. Ganesha 1 Purwosari Kudus .Telp/Fax (0291) 437218 / 442993

## Abstrak
Kasus kematian ibu bersalin di Kabupaten Pati dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat pada tahun 2009 sampai  2011,  padahal  di  kabupaten  Pati  sudah  terdapat  3  puskesmas  PONED.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis pelaksanaan puskesmas PONED di Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, FGD dan observasi. Informan utama sejumlah 6 orang terdiri dari dokter, bidan dan perawat pelaksana PONED. Informan triangulasi sebanyak 21 orang terdiri dari kepala puskesmas, bidan desa, Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, serta ibu hamil dan atau  ibu  bersalin  resiko  tinggi  yang  dirawat  di  puskesmas  PONED.  Teknik  analisis  data  dengan  menggunakan analisis  isi. Hasil  penelitian  menunjukkan  dari  aspek  input,  pelaksanaan  PONED  di  puskesmas  X  terkendala  oleh kurangnya komitment dari tenaga dokter untuk shit jaga, sedangkan di puskesmas Y dokter tidak percaya diri dalam menangani  kasus  kegawatan.  Dari  aspek  proses, sosialisasi  terhadap  pelaksana  PONED  di  puskesmas  X  belum dilaksanakan,  sedangkan  di  puskesmas  Y  sudah  dilaksanakan  dengan  baik.  Dari  segi  output,  jumlah  kasus  yang diterima di Puskesmas X lebih sedikit dibandingkan puskesmas Y yang baru aktif tiga bulan terakhir, dan response time di  Puskesmas  X  kurang  karena  berkaitan  dengan  tidak  adanya  dokter  selain  shift  pagi.  Tidak  ada  kasus kematian  dan  kesakitan  akibat  penanganan  di  puskesmas  PONED  dalam  waktu  satu  tahun  terakhir. Disimpulkan bahwa permasalahan dalam pelaksanaan puskesmas PONED di puskesmas X adalah ketenagaan karena dokter tidak jaga  shift  selain  pagi,  tidak  ada  sosialisasi  dan  komunikasi  dari  kepala  puskesmas  kepada  pelaksana  PONED, sedangkan di puskesmas Y terkendala dokter tidak percaya diri dalam menangani kasus kegawatan.
Kata Kunci : Sistem, Pelaksanaan, Puskesmas, PONED.

## 1. Pendahuluan
Kasus kematian ibu bersalin di Kabupaten  Pati  dalam  tiga  tahun  terakhir cenderung  meningkat  dari  tahun  ke  tahun, dimana  tahun  2009  sebanyak  12  kasus kematian  ibu  (AKI  65,43/100.000  KH), meningkat menjadi 21 kasus pada tahun 2010 (  AKI  105/100.000  KH).  Sedangkan  pada tahun  2011  kasus  kematian  ibu  sebanyak  24 kasus  (AKI  123/100.000  KH). 4-6 Penyebab kematian  di  kabupaten  Pati  diantaranya karena  perdarahan  (19%),  eklamsi  (38%), dan sebab lain 43% (jantung 33%, TBC 5%, atonia uteri 5%). Dari 24 kasus kematian ibu pada tahun 2011 sebanyak 20 kasus kematian terjadi  di  rumah  sakit,  3  kasus  kematian terjadi di rumah dan 1 kasus kematian terjadi di  jalan  saat  menuju  rumah  sakit.  Dari  20 kasus  kematian  ibu  yang  terjadi  di  rumah sakit  sebanyak  10  kasus  kematian  terjadi dalam  waktu  kurang  dari  48  jam  setelah dirujuk  dan  10  kasus  kematian  terjadi  dalam waktu lebih dari 48 jam setelah dirujuk.
Sejalan  dengan  prioritas  Pembangunan Kesehatan  2010-2014  yang  tertuang  dalam Rencana Strategis Kementerian  Kesehatan yaitu  meningkatkan  akses  dan  kualitas pelayanan kesehatan serta adanya Revitalisasi  pelayanan  Kesehatan  Dasar
maka  upaya terobosan  untuk  mempercepat penurunan  AKI  dan  AKB  adalah  dengan mendekatkan  akses  masyarakat  kepada pelayanan  kegawatdaruratan  obstetri  dan neonatal.  Puskesmas  sebagai  ujung  tombak pembangunan  kesehatan  diharapkan  dapat menjadi  tempat  rujukan  terdekat  yang mampu  memberikan  Pelayanan  Obstetri Neonatal Emergensi Dasar ( PONED ). 1-2
Pelayanan  Obstetri  Neonatal  Emergensi Dasar  (PONED)  adalah  pelayanan  untuk menanggulangi kasus-kasus kegawatdaruratan  obstetri  dan  neonatal  yang meliputi ibu hamil, ibu bersalin maupun nifas dengan komplikasi obstetri yang mengancam jiwa ibu maupun janinnya. Sasaran pelayanan kegawatdaruratan  diperkirakan  28%  dari  ibu hamil,  namun  komplikasi  yang  mengancam nyawa  ibu  sering  muncul  secara  tiba-tiba, tidak  selalu  bisa  diramalkan  sebelumnya, sehingga  ibu  hamil  harus  berada  sedekat mungkin  pada  sarana  PONED. 3 Dengan mendekatkan  PONED  di  tingkat  Puskesmas, diharapkan sebab langsung kematian ibu dan neonatal  dapat  ditangani  secara  dini.  Untuk dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kegawatdaruratan di seluruh wilayah kabupaten/  kota  diperlukan  minimal  4
puskesmas  mampu  PONED  yang  berfungsi baik. 4
Kabupaten  Pati mempunyai 29  Puskesmas, dimana  6 Puskesmas merupakan  puskesmas perawatan/rawat inap, yaitu Puskesmas Pucakwangi II, Puskesmas Batangan, Puskesmas Juwana, Puskesmas Jakenan, Puskesmas
Gembong dan
Puskesmas Margoyoso  I. Dari 6 Puskesmas  rawat  inap tersebut terdapat 3 Puskesmas  rawat  inap  yang ditetapkan  sebagai  Puskesmas PONED yaitu Puskesmas Juwana,  Puskesmas  Jakenan  dan Puskesmas Margoyoso I. Penetapan Puskesmas PONED berdasarkan adanya tenaga yang sudah terlatih  PONED  dan  jarak  Puskesmas  dengan rumah sakit. 5
Pelaksanaan PONED
pada kedua Puskesmas  yang  berjalan  tersebut  selayaknya perlu  dilakukan evaluasi.  Di  Kabupaten  Pati belum  pernah  dilakukan  penelitian  tetang evaluasi  PONED.  Evaluasi  merupakan  suatu proses  untuk  menyediakan  informasi  tentang sejauh  mana  suatu  kegiatan  tertentu  telah dicapai,  bagaimana  perbedaan  pencapaian  itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah  ada  selisih  diantara  keduanya,  serta bagaimana  manfaat  yang  telah  dikerjakan  itu bila  dibandingkan  dengan  harapan-harapan yang  ingin  diperoleh. 6 Evaluasi  program kesehatan  dilaksanakan  berdasarkan  suatu pendekatan sistem yang mencakup unsur sistem yang membentuknya, dan variabel di dalamnya, meliputi  input,  proses  dan  output.  Menurut Azwar,  untuk  kepentingan  praktis,  ruang lingkup  evaluasi  tersebut  dapat  dibedakan  atas tiga kelompok, yaitu evaluasi terhadap masukan (input), proses (process), dan keluaran (output). 7 Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui pelaksanaan  Puskesmas  PONED  dilihat  dari pendekatan  sistem,  meliputi  unsur  masukan (input), proses (process) dan keluaran (output).
Berdasarkan uraian tersebut, ingin diteliti tentang bagaimana  pelaksanaan pelayanan PONED di Puskesmas wilayah Kabupaten Pati.

## 2. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan rancangan observasional dengan  pendekatan  kualitatif. Subjek
penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah tim pelaksana PONED dari 2 puskesmas sebagai informan utama. Sebagai informan triangulasi  adalah  2  kepala  puskesmas PONED, 14 bidan desa, 4 ibu hamil dan atau ibu  bersalin  resiko  tinggi  yang  dirawat  di puskesmas  PONED  dan  Seksi  Kesehatan
Dasar dan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
Data  yang  diambil  dalam  penelitian  ini adalah  data  primer  melalui  wawancara mendalam dengan  informan  utama  dan informan  triangulasi  menggunakan  pedoman wawancara, FGD dengan informan triangulasi  serta  observasi  sarana  prasarana PONED,  sedangkan data  sekunder  melalui telaah dokumen pelaporan penanganan kasus kegawatan. Setelah pengumpulan data selesai dilaksanakan maka data dianalisis menggunakan  metode  analisis  isi  (content analysis).

## 3. Hasil dan Pembahasan
Aspek Output
Sejak  tahun  2012  hingga  saat  dilakukan penelitian puskesmas  X  sudah  menerima  16 kasus  kegawatan. Puskesmas Y  baru  aktif sebagai  PONED  mulai  bulan  Maret  2013 karena  sebelumnya  vacum, dan  sampai  saat dilakukan  penelitian sudah  menerima  15 kasus  kegawatan. Jenis  kegawatan  yang diterima bervariasi,  diantaranya  ketuban pecah  dini  (KPD),  letak  sungsang,  partus lama,  partus  macet,  fetal  distress,  hipertensi kehamilan, pre eklamsi, perdarahan, hiperemesis  dan  panggul  sempit.  Disamping kegawatan yang diterima, puskesmas PONED  juga  sudah  banyak  menangani persalinan normal.
Dari  jumlah  kasus  kegawatan  yang diterima  tersebut  yang  berhasil  ditangani  di puskesmas PONED lebih sedikit dibandingkan jumlah kasus yang dirujuk lagi ke Rumah Sakit. Jumlah kasus yang berhasil ditangani  di  puskesmas  X ada  3  kasus,  yaitu 1  kasus  persalinan  lama,  1  kasus  persalinan sungsang  dan  1  kasus  KPD,  sedangkan jumlah  kasus  yang  berhasil  ditangani  di puskesmas  Y  ada  2  kasus  yaitu 1  kasus hipertensi kehamilan dan 1 kasus hiperemesis.  Sebelum  dirujuk  lagi  ke  RS,  di puskesmas  PONED  dilakukan  penanganan awal terlebih dahulu.
“… Jumlah  kasus  yang  diterima  kadang  tidak dicatat.  Tahun  2012  kasus  yang  diterima  partus normal  26.  Kegawatannya  partus  lama  4,  partus macet  1,  fetal  distres  2,  KPD  4,  perdarahan  1  dan preeklamsi  2.  Itu  yang  kasus  kegawatdaruratan yang  berhasil  ditangani  partus  lama  1,  yang lainnya dirujuk lagi ke RS. Yang 2013 ini kemaren ada  persalinan  sungsang  dan  KPD  berhasil ditangani.….”
Dalam  waktu  satu  tahun  terakhir  di Puskesmas  X  dan  Puskesmas  Y  tidak  ada kasus  kematian  ataupun  kesakitan  akibat penanganan di puskesmas PONED.
Waktu merespon  untuk  menangani kasus  kegawatan di  Puskesmas  X masih tergolong kurang. Hal ini dikarenakan karena tidak ada dokter yang standby pada sore dan malam.  Jika  ada  kasus  kegawatan  sore  dan malam  hari  yang  menangani  adalah  tenaga yang  jaga,  sementara  dokter  hanya  via telepon, dan jika dirasa tidak bisa menangani kasus  kegawatan  tanpa  dokter  maka  pasien dirujuk  ke  RS.  Hal  ini  menyebabkan  waktu untuk  menangani  kasus  kegawatan  lebih lama  karena  hanya  konsultasi  dan  akhirnya dirujuk  lagi.  Meskipun  demikian  jika  ada kasus  kegawatan  di  pagi  hari  langsung ditangani  dokter,  karena  semua  dokter  jaga pagi.  Demikian  juga  jika  ada  pesalinan normal, langsung ditangani dengan baik oleh bidan yang bertugas.
Di  Puskesmas  Y  jika  ada  partus  normal langsung ditangani  bidan  yang  jaga,  namun jika  ada  kasus  kegawatan  bidan  desa  yang akan  merujuk  ke  PONED  terlebih  dahulu koordinasi  dengan  pihak  PONED  dan  pihak PONED  menghubungi  dokter  dan  tim PONED,  sehingga  saat  pasien  datang  semua tim sudah siap menangani.
Aspek Input
Tenaga belum mencukupi, meskipun ada satu  informan  yang  menyatakan  bahwa tenaga sudah mencukupi. Semua informan
utama  di  Puskesmas  X  menjawab  bahwa tenaga  yang  tersedia  untuk  pelayanan PONED  belum  mencukupi,  karena  tenaga dokter  yang  tersedia  hanya  ada  3  orang  dan setiap  pagi  semua  dokter  jaga  pagi  dan merangkap jadwal  shift  PONED  untuk  siang dan  malam,  sehingga  jika  ada  kasus kegawatan  siang  atau  malam  hari  yang  akan dirujuk  ke  PONED,  sering  dokter  tidak datang  ke  PONED  dan  hanya  konsultasi  via telepon. Sementara untuk tenaga bidan dirasa belum  mencukupi  karena  untuk  pertolongan persalinan  harus  dengan  peraturan  empat tangan atau dua bidan, sedangkan selama ini setiap shift siang dan malam bidan hanya ada satu. Untuk tenaga perawat belum mencukupi karena perawat yang terlatih baru satu orang.
Semua informan  utama  dari kedua Puskesmas menyatakan bahwa semua informan  utama  sudah  mengikuti  pelatihan PONED.  Pelatihan  PONED  yang  diikuti bertujuan  untuk  mendukung  keterampilan tenaga  PONED.  Dalam  pelatihan  tersebut terdiri  dari  teori  dan  praktik.  Namun pelatihan tersebut praktiknya  tidak  ke  pasien tetapi  ke  phantom.  Idealnya  pelatihan PONED  untuk  praktiknya  tidak  hanya praktik  phantom  saja    tetapi  terjun  langsung pasien  juga. Selain  sudah  terlatih  PONED, tenaga  PONED juga  terlatih  dalam  pelatihan yang  berkaitan  dengan  pelayanan PONED, diantaranya  pelatihan  BBLR,  pemasangan dan  pencabutan  IUD,  APN,  dan  imunisasi. Pelatihan  tentang  PONED  dirasa  sudah mencukupi,  namun  jika  ada  pelatihan  lagi lebih  baik  tetap  mengikuti  untuk  menambah pengalaman  dan  meningkatkan  keterampilan tenaganya. Selain  berbagai  pelatihan  yang dibutuhkan untuk mendukung PONED adalah pengalaman di Rumah Sakit.
“… Alhamdulilah  yang  bisa  kita  tangani  ya selamat,yang  tidak  bisa  kita  tangani  kita  rujuk mbak.  Dan  kalau  memang  ada  kasus  kegawatan pada  sore  atau  malam  hari  ya  bidan  langsung merujuk  ke  RS  wong  memang  tidak  ada  dokter stan dby.….”
“… Dokternya  masih oncall  mbak, kalau pagi ada dokternya  semua  karena  jaga  IGD,  rawat  inap, pusling.  Kalau  siang  sore malam  ya  on  call, sebatas  konsultasi via telp.….”
“… Kalau partus normal ya sudah dikerjakan yang jaga rawat inap, dokter jaga, bidan jaga ada. Tapi kalau patologis segera menghubungi tim PONED.Cepet  mbak  karena  sebelum  merujuk  ke puskesmas  bidan  desa  menghubungi  puskesmas dan  puskesmas  menghubungi  dokter  dan  bidan jaga  PONED  jd  pasien  sampai  dsini  ti  m  jaga PONED  sudah  siap.  Penanganan  ya  memang untuk memutuskan kegawatan itu tok.….”
“… Kalau  dikatakan  mencukupi  kok  kurang  ya mbak  karena  dokter  3  itu  merangkap  pagi.  Jadi pagi  itu  jaga  nanti  ditambah  sift  poned  lagi  kan kurang mbak.….”
“… Dokternya yang terlatih 2. Bidannya yang pelatihan bu  Jw,  bu  Mn,  bu  Jm.  Pelatihannya  dapat    teori  dan praktek, prakteknya itu tidak ke pasien tapi ke pantom. Saya  rasa  pelatihannya  harusnya  untuk  praktek  tidak hanya  ke  pantom  saja  tapi  harus  ke  pasien  juga. Pelatihan yang dibutuhkan ya PONED saja cukup yang penting pengalaman di RS… . ” “…. Dikatakan memenuhi ya udah memenuhi, dikatakan  belum  ya  kalau  ada pelatihan bisa  ikut.  Kita sudah  pelatihan  PONED,  BBLR,  pemasangan  dan pencabutan  IUD,  APN  sudah.  Tapi  kalu  masih  ada pelatihan  ya  masih  mau  karena  untuk  menambah pengalaman.  Kalau  pelatihan  tidakmengusulkan  tapi jatah  ditunjuk  dari  Dinas.  Pelatihan  untuk PONED yang  penting  sudah  APN  sebagai  syarat  untuk  bidan. Disini bidannya rata- rata sudah APN… . “
Kedua  Puskesmas  PONED  sudah  tersedia sarana  prasarana. Tiga  informan  menyatakan sarana  prasarana  yang  tersedia  sudah  lengkap, dua  informan  menyatakan  alat  sudah  lengkap, namun  ruangan  kurang  memadai,  dan  satu informan  menyatakan  ruangan  khusus  PONED belum  ada,  selama  ini  PONED  masih  jadi  satu dengan  rawat  inap.  Informan  di  Puskesmas  X menyatakan  bahwa  alat  sudah  tersedia  lengkap, namun  pelaksanaannya  terkendala  dokter  tidak standby,  dan  ada  beberapa  alat  yang  belum pernah  dipakai,  misalnya  vacuum,  forsep,  dan alat kuret. Untuk obat-obatan sudah mencukupi. Ruangan  PONED  di  Puskesmas  X  sudah tersedia,  namun  kurang  memadai  karena  tidak ada ventilasi dan tidak terpasang AC, sedangkan ruang  PONED  dekat  dengan  tempat  parkir. Selain  itu  ruangan  untuk  persalinan  dan  nifas tidak  terpisah,  dan  jadi  satu  dengan  ruang administrasi PONED, sedangkan ruangan persalinan harus terpisah karena harus steril.
Terkait  dengan  ketersediaan  dan  sumber dana,  informan  utama  maupun  informan triangulasi kepala puskesmas menyatakan bahwa pendanaan PONED tersedia yaitu dari jampersal,  jamkesmas  dan  jamkesda.  Seksi Kesehatan  dan  Rujukan  DKK  menyampaikan pendanaan  PONED  berasal  dari  APBD  II  lewat DAK  Dinas. Dana  PONED  yang  diperoleh  dari jampersal  dianggap  sudah  mencukupi,  karena dana tersebut  adalah  jasa  pelayanan,  sedangkan alat dan obat-obatan sudah disediakan dari Dinas Kesehatan.  Dana  tersebut  dianggap  mencukupi tetapi  dengan  batasan.  Tidak  semua  pelayanan dijamin  dengan  jampersal.  Jampersal  tidak menjamin  sampai  pembelian  kendil, underpad, pampers/softek besar. Jadi  untuk barang-barang tersebut    pasien  harus  membawa  sendiri,  atau jika  tidak  pasien  akan  ditarik  biaya  untuk peralatan tersebut.
Regulasi  dalam  pelaksanaan  puskesmas PONED  sudah  jelas,  terdapat  SK  dalam penetapan  puskesmas  PONED.  Peraturan  untuk tim PONED  adalah  harus  siap  untuk  jaga  dan komitmen  dari  bidan  desa  jika  ada  persalinan dengan penyulit dirujuk ke puskesmas PONED.

## Aspek Proses
Sosialisasi diterima  dari  Dinas  Kesehatan melalui  pertemuan  kepala  puskesmas  /  rapat pimpinan  di  Dinas  Kesehatan  setiap  bulan, pemberi  sosialisasi  tim  dari  semua  seksi  dari Dinas Kesehatan. Sosialisasi dari Dinas kesehatan  dilakukan  pada  setiap  kesempatan diantaranya pertemuan  IBI, pertemuan  bidan koordinator, pertemuan dokter, pertemuan perawat, bahkan saat kegiatan dari provinsi.
“… Selama  ini  masih  kurang,  ruangan  kurang, ruangannya  itu  tidak  ada  ventilasinya,  kalau tidak  ada  ventilasinya  kan  harusnya ber  AC, tapi ya tidak berAC, biar tidak pengap, apalagi sebelahnya  kan  tempat  parkir. Untuk  alatnya sudah ada tapi belum dipakai, seperti vacum, forsep, kuret. Untuk obatnya mencukupi… . ” “…. Alat  lengkap,  cuman  dokternya  itu  yang kurang.  Tempatnya  kurang layak,  untuk persalinan dan nifas kan harusnya terpisah tapi ini  belum.  Ruang  partus  harusnya  steril,  tidak boleh tercampur dengan alat dan administrasi… . “
“… PONED  itu  pendanaanya  ya  ikut  jampersal mbak … . ” “…. Ya  dana  dari  jampersal  itu  ya mencukupi mbak  tapi  dengan  batasan,  contohnya  jampersal itu  tidak  menjamin  sampai  pembelian  kendil, underpad,  pampers/softek  besar,  jadi  untuk barang2  itu  ya  ibu  bawa  sendiri  kalau  tidak  ya ditarik biaya untuk itu… . “
“…. Ada,  semua  persalinan  harus di  puskesmas. Kalau  kita  bisa  tangani  ya  kita  tangani,  kalau tidak  ya  kita  rujuk  lagi.  Penentuan  PONED ditunjuk  dari  Dinas  dan  sudah  ada  SK  nya. Peraturan  untuk  tim  PONED  harus  selalu  siap untuk sift atau jaga ….”
“… Ada,  kalau  dari  pusat  PONED  sangat ditekankan, dan menunjuk untuk pelatihan, Kalau dari  Dinas  kita  dimintai  self assessment,  koreksi yang  kurang  apa  kemudian  diusulkan.  Kalau  dari Puskesmas,  sosialisasi  bidan  desa  dan  bidan praktik  swasta  persalinan  dengan  penyulit  sebisa mungkin di PONED. Untuk pelaksanaan PONED nya  ada  jadwal,  dokter  yang  jaga  sesuai  di  rawat inap, bidan dan perawat jaga PONED. Sistemnya on  call,  bidan  desa  sebelum  merujuk  ke puskesmas koordinasi ke puskesmas dan puskesmas  telp  tim  yang  jadwal  PONED,  jadi pasien  sampai  di  puskesmas  tim  PONED  sudah datang…”
“… Selama  ini  masih  kurang,  ruangan  kurang, ruangannya itu tidak ada ventilasinya, kalau tidak ada  ventilasinya  kan  harusnya  ber  AC,  tapi  ya tidak  berAC,  biar  tidak  pengap, apalagi sebelahnya  kan  tempat  parkir. Untuk  alatnya sudah  ada  tapi  belum dipakai,  seperti  vacum, forsep, kuret. Untuk obatnya mencukupi… . ” “…. Alat  lengkap,  cuman  dokternya  itu  yang kurang. Tempatnya kurang layak, untuk persalinan dan nifas kan harusnya terpisah tapi ini belum.  Ruang  partus  harusnya  steril,  tidak  boleh tercampur dengan alat dan administrasi… . “
Sosialisasi  yang  dilakukan  puskesmas  ke bidan dan masyarakat meliputi kegiatan lokakarya  mini,  pertemuan  kader,  pertemuan dukun  bayi,  puskesmas keliling,  pertemuan bidan  desa  setiap  hari  Jumat,  dan  melalui  rapat koordinasi  kecamatan.  Sosialisasi  kepada  kader diberikan  oleh  tim  yang  terdiri  dari  bidan, petugas  promosi  kesehatan  dan  petugas  gizi. Dalam  rapat  koordinasi  kecamatan  pemberi sosialisasi adalah  kepala  puskesmas,dengan mengundang  dari  berbagai  sektor  diantaranya camat,  kodim,  polsek  dan  kepala  desa. Sosialisasi  juga  dilakukan  oleh  bidan  desa kepada  masyarakat  ketika  ibu  hamil  periksa, posyandu,  pertemuan  PKK,  pertemuan  RT  dan kegiatan  yasinan. Sosialisasi  dari  kepala puskesmas  X  kepada  pelaksana  PONED  tidak dilaksanakan. Sedangkan di puskesmas Y setiap minggu  ada  sosialisasi  dan  komunikasi  dari kepala  puskesmas  untuk  membangun  komitmen bersama dalam pelayananan PONED.
Supervisi terkait  PONED  dari  Dinas kesehatan sudah  ada namun  waktu  dan frekuensinya  tidak  menentu,  berkisar  antara  1 kali  sampai  2  kali.  Supervisi  dari  Dinas Kesehatan  juga  dilakukan  saat  puskesmas mengadakan  lokakarya  mini  di  puskesmas dengan mengundang dari pihak Dinas Kesehatan. Selain dari Dinas kesehatan ada juga supervisi dari Provinsi, dengan frekuensi sekitar 3  kali  dalam  setahun,  namun  waktunya  tidak pasti,  karena  supervisi  tersebut  tidak  hanya  di satu puskesmas.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan informan  utama  dan  informan  triangulasi dapat  disimpulkan  bahwa dari  aspek  input, tenaga dokter di puskesmas X belum mencukupi dan  tidak  ada  jadwal  shift  dokter  untuk  siang dan  malam  hari.  Ruang    khusus  untuk  PONED di  puskesmas  X  tidak  memenuhi  syarat. Pendanaan  puskesmas  PONED  dari  jampersal dan dirasa sudah mencukupi. Regulasi sudah ada dan jelas. Berdasarkan  aspek  proses,  sosialisasi dan  supervisi  sudah  dilaksanakan. Dari aspek output, jumlah  kasus  kegawatan  yang  diterima puskesmas  X  lebih  sedikit  dibandingkan  kasus yang  diterima  puskesmas  Y. Response  time di puskesmas  X  masih  kurang. tidak ada  kasus kematian  dan  kesakitan  akibat  penanganan  di puskesmas  PONED dalam  waktu  satu  tahun terakhir.

## Pembahasan
Aspek Output
Rendahnya  jumlah  kasus  kegawatan  yang diterima  Puskesmas  X  dibandingkan  puskesmas Y  dikarenakan  kurangnya  tenaga  dokter dan dokter  tidak  shift  selain  pagi  hari  karena domilisi  jauh  dari  puskesmas. Kurangnya komitment  dari  dokter serta  tidak  adanya sosialisasi dan komunikasi dari kepala puskesmas  terhadappelaksana  PONED juga menyebabkan  dokter  tidak  bersedia  standby  di puskesmas  PONED  selain  shift  pagi. Jenis kegiatan  puskesmas  mampu  PONED  adalah pelayanan  antenatal,  partus  normal,  plasenta manual,  pra  rujukan  (untuk  partus  lama, perdarahan  antepartum,  perdarahan  postpartum, preeklamsia,  eklamsia,  infeksi  nifas,  sepsis, sepsis neonatorum,  kejang,  hipoglikemi,  tetanus neonatorum,  trauma  lahir,  kelainan  kongenital, sindroma gangguan nafas), laboratorium, resusitasi  bayi,  pelayanan  nifas,  pelayanan interval, kuretase, pemberian antibiotika IM dan IV,  pemberian  infus pada  kasus  tertentu, pemberian vacuum ekstraksi, perawatan incubator (untuk ikterus, BBLR, hipotermi), dan rujukan  dini,  berencana  dan  tepat  waktu  baik untuk ibu maupun bayinya. 8
“…. Kalau  dari  dinas  ke  sini  tidak  ada  sosialisasi, langsung  ditunjuk  sebagai  PONED,  langsung pelatihan. Kalau sosialisasi ke bidan lewat lokmin, pertemuan kader, pertemuan  dukun bayi. Kalau ke desa  lewat  rakor,  yang  memberikan  sosialisasi kepala puskesmas. Kalau lokmin pemberi sosialisasi  kepala  puskesmas,  Kalau  ke  kader pemberi  sosialisasinya  tim,  bidan  dan  promkes, gizi…” “…. Kalau dari Dinas Kesehatan melalui pertemuan kepala  puskesmas  di  dinas  kesehatan  tiap  bulan, kalau  dari  Puskesmas  ke  bidan  biasanya  pada pertemuan bidan tiap hari Jum’at, ada lokmin lintas sektor,  kita  undang  camat,  kodim,  kepolisian polsek, kepala desa se-kecamatan J. Ya dari Dinas itu  tim  mbak,  jadi  tidak  hanya  kesga  saja,  kan sekalian.  Kalo  yang  ke  masyarakat  itu  bidan  desa. Kalau  lokmin  lintas  sektor  yang  memberi sosialisasi pak kepala puskemas.. .” “…. Selalu  mengingatkan  di  setiap  kesempatan, pertemuan  bidan  koordinator,  pertemuan  dokter, perawat, rapim, undangan dari Dinas Provinsi… . “
“…. Dari dinas, setiap tahun sekali, tapi tidak pasti bulan  apa.  Dari  provinsi  setahun  3x,  tidak  pasti bulannya, soale mau kemana terus mampir…”
“… Kita  gabung  mbak,  barengan  semua  program puskesmas, kalau supervisi  khusus PONED tidak ada,  minimal  1  tahun  1x,  ya  untuk  evaluasi. Jadwal  tidak  tentu,  tapi  Dinas  memberitahu  ke puskesmas  kalau  ada  supervisi..  Harusnya minimal  1  tahun  2x  yaitu  awal  dan  akhir tahun… . ”
Puskesmas  PONED  merupakan  salah  satu upaya  untuk  menekan  angka  kematian  ibu  dan bayi.  Dalam  sistem  rujukan  kegawatdaruratan maternal  dan  neonatal  mengacu  pada  prinsip utama, yaitu: kecepatan dan ketepatan tindakan, efisien,  efektif  dan  sesuai  dengan  kemampuan kewenangan  tenaga  dan  fasilitas  pelayanan. Setiap  kasus  dengan  kegawatdaruratan  obstetri dan neonatal yang datang ke puskesmas PONED harus  langsung  dikelola  sesuai  dengan  prosedur tetap.  Setelah  dilakukan  stabilisasi  kondisi pasien, kemudian ditentukan apakah pasien akan dikelola  di  tingkat  puskesmas  PONED  atau dilakukan rujukan ke Rumah Sakit PONEK atau rumah sakit terdekat yang memiliki kemampuan untuk  mendapatkan  pelayanan  lanjutan  sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya. 1
Kecepatan dan ketepatan tindakan merupakan  prinsip  utama  yang  harus  selalu diperhatikan dalam menangani kasus kegawatan. Semua kasus kegawatan obstetric neonatal yang datang  ke  puskesmas  PONED  harus  langsung dikelola  sesuai  dengan  prosedur  tetap,  dan  jika tidak bisa ditangani di puskesmas PONED harus segera  dirujuk  ke  RS  PONEK,  dengan melakukan  stabilisasi  kondisi  pasien  terlebih dahulu.  Bila  mungkin  RS  PONEK  diberitahu sebelumnya tentang kedatangan kasus yang akan dirujuk. 1,9 Tidak  adanya  dokter standby pada jadwal  shift  di  puskesmas  X  menyebabkan response time lama.
Aspek Input Untuk  dapat melaksanakan  fungsi  dan menyelenggarakan pelayanan obstetri dan neonatal  emergensi  dasar,  dibutuhkan  sumber daya  manusia  (SDM)  yang  mencukupi  baik dalam  jumlah  dan  mutunya.  Pola  ketenagaan minimal harus dimiliki oleh puskesmas PONED adalah  seorang  dokter, seorang  bidan  dan/  atau seorang  perawat  yang  sudah  terlatih  PONED. Tenaga  tersebut  berada  di  puskesmas  PONED sebagai satu tim yang sudah terlatih PONED dan mengabdi  minimal  2  tahun. Dalam  rangka meningkatkan pelayanan suatu organisasi kesehatan  maka  ketersediaan  dan  kecukupan unsur  manusia  sebagai  unsur  inti  yang membentuk  organisasi  sangat  pentng.  Yanti dalam  penelitiannya  menyampaikan  bahwa tenaga  bidan  mendominasi  pelayanan  PONED yaitu  sebanyak  41,7%.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  bidan  memegang  peranan  yang  penting dalam  meningkatkan  pelayanan  PONED  karena jumlahnya  paling  besar  dibandingkan  petugas kesehatan  yang  lain. 1,10,11 ras  percaya  diri  yang kurang  dalam  menangani kasus  kegawatan  di puskesmas Y menyebabkan pelaksanaan PONED kurang optimal.
Ketersediaan  sarana  prasarana  merupakan faktor  penentu  kinerja  sebuah  kebijakan dan merupakan salah satu faktor pendukung terlaksananya pelayanan pada puskesmas PONED. Hasil  penelitian  ini  senada  dengan penelitian  yang  dilakukan  Handayani  yang menunjukkan bahwa  kurangnya  peralatan  dan lamanya  proses  realisasi  dari  pengusulan  alat mendorong pihak puskesmas mengambil kebijakan untuk mengatasi permasalahan sarana prasarana dengan swadaya puskesmas. Penelitian  yang  dilakukan  Tirza  juga  senada dengan  hasil  penelitian  ini  dimana  puskesmas mempunyai  peralatan  tetapi  karena  tidak  ada dokter maka tidak berani mengambil resiko. 1,10,12-14
Dalam  pengembangan  puskesmas  PONED perlu adanya analisis terhadap sumber dana yang digunakan,  apakah  pengalokasisan  dana  secara keseluruhan  diutamakan  untuk  upaya  akselerasi penurunan  Angka  Kematian  Ibu  (AKI).  Di samping  itu  perlu  dipertimbangkan  potensi pengerahan  dana  dari  sumber  manapun  baik pemerintah  maupun  swasta  sesuai  kemampuan setempat  serta  peran  serta  masyarakat  misalnya dana  swadaya  masyarakat. Hasil  penelitian  ini sama  dengan  hasil  penelitian  Nurdiana  dimana dana  yang  digunakan  dalam  PONED  adalah dana  jampersal  dan  sudah  mencukupi  sehingga memudahkan pembiayaan pasien yang mengalami  kasus  kegawatan  maternal  maupun neonatal. 15
Regulasi  atau  kebijakan  adalah  aturan tertulis  yang  merupakan  keputusan  formal organisasi,  yang  bersifat  mengikat,  yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan  tata  nilai  baru  dalam  masyarakat. Dalam  kegiatan  PONED,  SOP  atau  protap merupakan  dasar  hukum  tertulis  yang  harus diikuti saat melaksanakan tindakan kegawatdaruratan. Regulasi atau kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbagai contoh  kebijakan  adalah  Undang- Undang, Peraturan pemerintah, Keppres, Kepmen, Perda, keputusan Gubernur, Keputusan Bupati dan keputusan Direktur. Setiap kebijakan bersifat  mengikat  dan  harus  dilaksanakan  oleh obyek kebijakan. 13
Aspek Proses Dalam  sosialisasi  puskesmas  PONED  yang perlu  diketahui  oleh  masyarakat  adalah  jenis pelayanan  yang  diberikan  dan  biaya  pelayanan, sehingga  pemanfaatan  puskesmas  PONED  oleh masyarakat  semakin  meningkat.  Pemasaran sosial dapat dilaksanakan oleh petugas kesehatan  dan  sektor  terkait,  dari  tingkat kecamatan sampai ke desa, seperti dukun/ kader
dan  Satgas  GSI  melalui  berbagai  forum  yang ada  seperti  rapat  koordinasi  tingkat  kecamatan/ desa,  lokakarya  mini  dan  kelompok  pengajian dan  lain-lainnya. 1,9 Dalam  pelaksanaan  PONED diperlukan  adanya  sosialisasi  dan  komunikasi dari  kepala  puskesmas  terhadap  tim  pelaksana PONED.  Kurangnya  sosialisasi  tersebut  di puskesmas X menyebabkan pelaksanaan PONED tidak berjalan dengan optimal.
Supervisi  dilakukan  secara  berjenjang dan terpadu dengan pihak terkait seperti RS-PONEK serta  sesuai  kebutuhan.  Supervisi  fasilitatif dilakukan  oleh  SpOG  dan  SpA  bersama pengelola  program  KIA  propinsi/  kabupaten/ kota  berdasarkan  prioritas  dan  masalah  yang ada, misalnya adanya kematian ibu atau neonatal yang  dilayani.  Supervisi  berjenjang  dilakukan oleh  Dinkes  Propinsi  yang  supervisi  ke kabupaten/ kota dan puskesmas PONED; Dinkes kabupaten/  kota  /  RS  kabupaten/  kota  ke puskesmas. Aspek yang disupervisi adalah aspek teknis medis (kebidanan dan neonatal) oleh RS- PONEK;  aspek  administrasi/  manajerial  oleh pengelola  program  KIA  (meliputi  kemitraan dengan pihak terkait dalam rangka penggerakan sasaran,  pencatatan  dan  pelaporan,  rujukan, peningkatan peran serta masyarakat, perencanaan  puskesmas  PONED,  pergerakan pelaksanaan puskesmas dan pengaturan tenaga). 1,9

## 4. Kesimpulan
Dapat  disimpulkan  bahwa pelaksanaan PONED  di puskesmas  X  terkendala  oleh dokter tidak  bersedia  jaga  selain  shift  pagi. Tidak adanya dokter standby juga
mempengaruhi  response  time lama,  karena penanganan  pasien  hanya  konsultasi  dengan dokter dan  akhirnya pasien dirujuk  ke  RS lagi.  Di puskesmas  Y  terkendala  oleh kurangnya  rasa  percaya  diri  dari  tenaga  tim PONED dalam menangani kasus kegawatan.

## 5. Daftar Pustaka
[1] Kemenkes  RI. Pedoman  Manajemen Puskesmas PONED.
Denpasar: Kemenkes RI; 2011. [2] Depkes RI. Pelayanan Obstetri
Neonatal  Emergensi  Dasar. Jakarta:
Depkes RI; 2007.
[3] Wijaya,
K. Evaluasi Persiapan Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di
Kabupaten  Brebes. Jurnal  Kesehatan Masyarakat. 2012;1(2); 72-81.
[4] Depkes  RI. Pedoman  Sistem  Rujukan Maternal  dan  Neonatal  di  Tingkat Kabupaten/  Kota.  Jakarta:  Depkes  RI;
2006.
[5] Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pati. Profil Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2011. Pati: DKK Pati; 2011.
[6] Desita,  UE. Evaluasi  Pelaksanaan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas  Karang  Malang  Semarang. Jurnal Kesehatan Masyarakat. 2012;1(2);126-132. [7] Kusumanegara,  S. Model  dan  Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media; 2010.
[8] WHO dan Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Pelatihan Pelayanan Obsteteri Neonatal Emergensi Dasar. Jakarta: 2007.
[9] Depkes RI. Pedoman Pengembangan Pelayanan Obstetri-Neonatal Emergensi Dasar  (PONED).  Jakarta: Depkes  RI;
2002.
[10] Satrianegara,  Fais  M  &  Siti  Saleha. Buku  Ajar  Organisasi  dan  Manajemen Pelayanan  Kesehatan  serta  Kebidanan.
Jakarta: Salemba Medika; 2009.
[11] Yanti. Hubungan  antara Pengetahuan Masyarakat Pengguna dengan
Pemanfaatan PONED Puskesmas Rawat Inap  Simo  Kabupaten  Boyolali (Tesis). Bandung: Universitas Padjajaran; 2007.
[12] Handayani,  Sri. Analisis  Pelaksanaan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar  (PONED)  di  Puskesmas PONED Kabupaten  Kendal (Tesis).  Semarang:
Universitas Diponegoro; 2010.
[13] Tirza, Vivianri. Analisis  Manajemen Sistem  Pelayanan  Kegawatdaruratan Obstetri di Puskesmas PONED Wilayah Kabupaten  Kupang (Tesis).  Semarang: Universitas Diponegoro; 2011.
[14] WHO  dan  Depkes  RI. Pelatihan
Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar. Jakarta: 2007.
[15] Nurdiana. Analisis  Mutu  Pelayanan Obstetri  Neonatal  Emergensi  Dasar
(PONED)  oleh  Petugas  di  Puskesmas Lau Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi  Selatan (Tesis).  Semarang:
Universitas Diponegoro; 2012