## YUSTISIA TIRTAYASA: JURNAL TUGAS AKHIR
V olume  3 Nomor 1, April 2023, hlm. (82-94) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863| E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Akibat Hukum Pewarisan Adat Tunggu Tubang pada Suku Semendo
Tsania Manzil Assolich
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur Email: tsania.manzil@gmail.com
Talitha Nabilah
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email: talithanabilah7@gmail.com
Achmad Ichsan Maliki
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email: Ichsanmaliki01@gmail.com

## Wiwin Yulianingsih
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur Email: wiwinyulia291@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1 .
Info Artikel |Submitted : 10 November 2022
|Revised : 29 Maret 2023 |Accepted : 29 Maret 2023
How  to  cite:  Tsania  Manzil  Assolich,  Talitha  Nabilah,  Achmad  Ichsan  Maliki,  Wiwin Yulianingsih, “ Akibat  Hukum  Pewarisan  Adat  Tunggu  Tubang  pada  Suku  Semendo ”, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 3 No. 1, (April, 2023), hlm. 82-94.

## ABSTRACT:
Inheritance law is actually part of civil law. One of the systems of inheritance for the adat waiting for tubang  is  implemented  in  the  Semendo  Tribe,  South  Sumatra.  The  customary  inheritance  law  system  in Indonesia is influenced by differences in kinship arrangements in society which are illustrated by the existence of patrilineal, matrilineal and parental systems of descent. Based on this, then it is worth exploring regarding the implementation of the Wait Tubang inheritance in the Semendo Tribe in the customary inheritance system in Indonesia as well as legal consequences for assets and their heirs. This research is an urgency to be carried out, in order to provide an understanding of legal certainty regarding the customary inheritance system from a civil or nationally applicable legal perspective, in which legal certainty can become a provision for further research. This research is normative juridical type. Approach to statutory regulations and concept approach used  in  this  study.  The  results  of  the  study  found  that  the  application  of  the  legal  system  of  customary inheritance for the Semendo tribe is inherent in the matrilineal descent system, where the first daughter is "waiting for tubang". The oldest son is only a companion for 'Apik Jurai' or as a supervisor of the heirs for his inheritance. The legal consequence is that it is attached to the female heir. This is inversely proportional to the position of women in civil law in Indonesia, which can actually be categorized as incapable of law as referred to in Articles 105 and 108 of the Indonesian Civil Code. The customary law inheritance system in Indonesia, including  the  Tunggu  Tubang,  must  be  given  specific  legal  protection  by  the  government  as  well  as supervision. The community must understand more about the diversity of customs in Indonesia. The legal position of customary inheritance thus becomes an urgency for legal certainty to be more secure.
Keyword : Customary Inheritance Law, Tunggu Tubang, Implementation, Legal Consequences, Legal Protection.

## ABSTRAK:
Hukum waris sejatinya merupakan bagian daripada hukum keperdataan. Sistem pewarisan adat  tunggu  tubang  ialah  salah  satunya  diterapkan  di  Suku  Semendo,  Sumatera  Selatan.  Sistem hukum  waris  adat  di  Indonesia  terpengaruhi  oleh  perbedaan  susunan  kekerabatan  dalam masyarakat  yang  digambarkan  dengan  adanya  sistem  keturunan  patrinileal,  matrilileal,  dan parental.  Berdasarkan  hal  tersebut,  kemudian  patut  digali  terkait  penerapan  pewarisan  Tunggu Tubang  di  Suku  Semendo  dalam  sistem  pewarisan  adat  di  Indonesia  sekaligus  akibat  hukum terhadap  harta  dan  ahli  warisnya.  Penelitian  ini  menjadi  urgensi  untuk  dilakukan,  agar  dapat memberikan pemahaman kepastian hukum mengenai sistem pewarisan adat dari sisi perdata atau hukum yang berlaku secara nasional, yang mana kepastian hukum tersebut dapat menjadi bekal untuk  penelitian  selanjutnya.  Penelitian  ini  berjenis  yuridis  normatif.  Pendekatan  peraturan perundang-undangan dan  pendekatan  konsep  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Hasil  penelitian didapati bahwa penerapan sistem hukum pewarisan adat tunggu tubang pada Suku Semendo ialah melekat sistem keturunan matrilineal, di mana anak perempuan pertama sebagai “tunggu tubang” . Anak  laki-laki  yang  paling  tua  hanya  sebagai  pendamping ‘ Apik  Jurai ’ atau  sebagai  pengawas terhadap  ahli  waris  atas  harta  warisnya.  Akibat  hukumnya  ialah  melekat  pada  ahli  waris perempuan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kedudukan perempuan dalam hukum perdata di Indonesia yang justru dapat masuk kategori tidak cakap hukum sebagaimana Pasal 105 dan Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sistem pewarisan hukum adat di Indonesia termasuk Tunggu Tubang haruslah diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah secara spesifik sekaligus pengawasannya.  Masyarakat  harus  lebih  memahami  terkait  keberagaman  adat  di  Indonesia. Kedudukan hukum pewarisan adat dengan demikian menjadi urgensi untuk kepastian hukumnya agar lebih terjamin.
Kata Kunci : Hukum Pewarisan Adat, Tunggu Tubang, Penerapan, Akibat Hukum, Perlindungan Hukum.

## Pendahuluan
Hukum  kewarisan  di  Indonesia telah diatur di dalam per-UU yaitu dalam KUHPerdata    (Kitab    Undang-  Undang Hukum    Perdata).  Sedangkan  dasar kewarisan    hukum    Islam    diatur  dalam
KHI (Kompilasi Hukum Islam). 1
Sedangkan Sistem hukum pewarisan adat di  Indonesia  pada  dasarnya  melekat sebuah susunan kerabat dalam masyarakat yang  beragam. 2 Corak  khusus  tersendiri menjadi  ciri  khas  dalam  hukum  waris adat. Corak tersebut berasal dari masyarakat  dengan  alam  pikirnya  dan nilai  tradisional  yang  berbentuk  kerabat. Hal  tersebut  melekat  sebuah  sistem keturunan  yang  meliputi  patrinileal, matrilileal,  dan  parental  atau  bilateral. 3 Kesamaan terkait bentuk kerabat ternyata masih ditemukan bahwa sistem pewarisan didalamnya tidaklah sama. 4
Hukum pewarisan antara golongan suku  masyarakat  satu  dengan  yang  lain pada  dasarnya  ialah  berbeda-beda. 5 Hukum  pewarisan  merupakan  hukum yang mengatur mengenai beralihnya harta kekayaan seseorang yang telah meninggal
1 Chaula  Luthfia,  Status  Khuntsa Musykil Sebagai Ahli Waris (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah), Khuluqiyya: Jurnal Kajian Dan Hukum Islam , 1.1 (2019), 1 – 31. 2 . M.  Syaikhul  Arif,  “Mengenal Hukum  Waris  Adat,” Siyasah:  Jurnal  Hukum Tata Negara 5, no. 1 (2022): 22 – 30.
3 Ellyne  Dwi  Poespasari, Pemahaman Seputar  Hukum  Waris  Adat  Di  Indonesia (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 120.
4 Laksana Arum Nugraheni,
“Dinamika Hukum Waris Adat Dalam Sistem Kekerabatan  Patrilineal  Pewarisan  Terhadap Anak  Perempuan,” Literasi  Hukum 5,  no.  1 (2021): 136 – 46.
5 Syaikhu, Internalisasi  Hukum  Waris (Menakar  Sistem  Hukum  Waris  Dalam  Budaya Kearifan  Lokal) (Yogyakarta:  K-Media,  2022), hlm 79.
6 Poespasari, Pemahaman  Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia . 7 Anang  Hadi  Kurniawan  dan  Ade
Darmawan Basri, “Analisis Terhadap
sekaligus  akibat  terhadap  para  sang  ahli waris.  Asas  terkait  hukum  waris  pada dasarnya  hanyalah  hak  dan  kewajibanlah yang melekat dengan harta waris tersebut. 6 Hukum  waris  sendiri  adalah bagian  dari  hukum  keperdataan  dan bagian paling kecil atas hukum keluarga. 7 Hukum  waris  berkaitan  erat  dengan dengan lingkup manusia dan kehidupannya. Hal tersebut terjadi karena setiap  manusi  pasti  akan  dihadapkan dengan kematian sebagai peristiwa hukum yang  menimpanya.  Peristiwa  hukum tersebut  tentu  melahirkan  sebuah  akibat hukum terkait proses mengurus kelanjutan segala  hak  maupun  kewajiban  seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian segala hak maupun kewajiban  atas  meninggal  dunianya seseorang  diatur  oleh  hukum  waris. 8
Hukum  waris  hingga  detik  ini  belum terdapat  kepastian. 9 Pengertiannya  masih beraneka  ragam. 10 Hukum  waris  menurut Supomo pada dasarnya memuat ketentuan perihal proses meneruskan harta dari suatu angkatan manusia terhadap keturunannya. 11 Definisi  tersebut  senada
Pembagian  Harta  Warisan  Ditinjau  Dari Hukum  Perdata  Dan  Hukum  I slam,” Alauddin Law Development Journal (ALDEV) 2, no. 2 (2020): 257 – 62. 8 P. N. H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 212.
9 Abdur  Rahim,  “Legislasi  Hukum Waris  Di  Indonesia:  Suatu  Pendekatan Historis,” Al-Usrah:  Jurnal  Al-Ahwal  As- Syakhsiyah 6, no. 1 (2021): 38 – 54.
10 Mujiono Hafidh Prasetyo Paramita Prananingtyas, “Hilarius Kunto Dewandaru, Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan  Patrilineal  Menurut  Masyarakat Timika, Papua,” Notarius 13, no. 1 (2020): 493 – 530.
11 Laka Dodo Laia dan Magdalenamaria  Duha,  “Pembagian  Harta Warisan Pada Masyarakat Nias Ditinjau Dari Sudut  Hukum  Adat,” Jurnal  Education  Dan Development 10, no. 3 (2022): 723 – 28.
dengan pandangan R. Santoso
Pudjosubroto  yang  memandang  bahwa hukum  waris  tertuang  mengenai  segala hak  sekaligus  kewajiban  harta  benda seseorang  setelah  meninggal  dunia  yang beralih ke orang yang masih hidup.
Hukum adat termasuk yang berkaitan  dengan  pewarisan  ialah  salah satu  sumber  penting  guna  pembangunan hukum  skala  nasional  menuju  arah unifikasi  hukum.  Hal  tersebut  kemudian dilaksanakan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan. 12
Berbagai  sistem  maupun  asas  hukum pewarisan adat di Indonesia perlu adanya titik  temu  sekaligus  sesuai  dengan  sadar akan  hukum  nasional. 13 Imam  Sudiyat berpandangan  bahwa  hukum  waris  adat meliputi  segala  ketentuan  dan  keputusan hakim  perihal  proses  meneruskan  dan peralihan harta materiil maupun
immaterial  dari  generasi  ke  generasi selanjutnya. 14
Sadar akan hukum terkait pewarisan adat ialah berkaitan dengan hak waris  yang  tak  membedakan  gender.  Hal tersebut  tentu  perlu  adanya  kesetaraan gender sebagai wujud asas persamaan hak. Kedudukan  setiap  ahli  waris  ialah  pada dasarnya  sama,  yaitu  sebagai  pihak  yang melekat  hak  untuk  memberikan  waris berupa  harta  peninggalan  pewaris  secara seimbang antara hak sekaligus kewajiban untuk  setiap  ahli  waris  atas  perolehan harta waris tersebut. 15 Hazairin kemudian berpandangan bahwa sistem pewarisan di Indonesia ada 3 (tiga) macam, yaitu waris individu, kolektif, dan mayorat. 16
12 Subekti  dan  Suyono  Yoyok  Ucuk, “Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Terkait  Sistem  Kekerabatan  Di  Indonesia,” Aktual Justice 5, no. 1 (2020): 56 – 70. 13 Sri  Warjiyati, Ilmu  Hukum  Adat (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm 5. 14 Poespasari, Pemahaman  Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia .
15 Dkk.  Amelia  Putri, Bunga  Rampai Isu-Isu  Krusial  Tentang  Perkembangan  Dan
Asas  hukum  pewarisan  adat  di Indonesia antara lain yaitu ketuhanan dan mengendalikan diri, hak yang sama, rukun sekaligus kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan keadilan sekaligus parimirma.  Asas-asas  tersebut  kemudian banyak  dijumpai  dalam  permasalahan pewarisan.  Hukum  pewarisan  adat  juga mengatur mengenai sistem pewarisan atas dasar  keturunan  yang  telah  berlaku  sejak sebelum  masuknya  kepercayaan  Hindu, Islam, dan Kristen di Indonesia. 17 Adanya perbedaan-perbedaan dalam sistem keturunan  tentu  sangat  mempengaruhi sistem  pewarisan  hukum  adat.  Sistem keturunan  terdapat  3  (tiga)  corak  yang meliputi patrilinial,  matrilinial, dan parental.  Sistem  keturunan  tersebut  tentu menjadi pedoman dalam sebuah hubungan suami  istri  dengan  latar  belakang  adat campuran.
Sistem  pewarisan  hukum  adat  di Indonesia kian berkembang hingga berada pada titik parental yang semakin dominan. Kerabat ditemui justru semakin berkurang untuk  diterapkan  dalam  hal  warisan. Matrilinial sejatinya ialah menjadikan ahli warisnya  ialah  anak  perempuan  dengan sifatnya  ‘moederrechttelijke  groepering’. Sifat  tersebut  artinya  ialah  bahwa  kuasa perempuan  menjadi  utama  dalam  suatu hal,  terlebih  dalam  hal  penguasaan sekaligus  pengatur  harta  waris.  Saudara laki-laki  kedudukannya  hanya  sebagai pendamping atas harta waris yang melekat pada anak perempuan paling tua atau biasa
Hukum  Masyarakat (Klaten:  Lakeisha,  2022), hlm 195.
16 Ahmad  Tholabi  Kharlie, Hukum Keluarga  Indonesia (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2022), hlm 261.
17 Dita  Febriawanti  dan  Intan Apriyanti Mansur, “Dinamika Hukum Waris Adat Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang,” Media Iuris 3, no. 2 (2020): 119 – 32.
disebut  ‘payung  jurai’  yang  artinya melindungi keturunan. 18
Sistem pewarisan adat yang dianut oleh  adat  Tunggu  Tubang  di  Suku Semendo ialah mayorat. Pewarisan tersebut  ialah  kolektif,  di  mana  hanya meneruskan  sekaligus  mengalihkan  hak kuasa  atas  harta  yang  tak  bisa  dibagi limpahannya  terhadap  anak  paling  tua. Anak  tersebut  memimpin  rumah  tangga atau  sebagai  kepala  keluarga  yang kedudukannya  menggantikan  seorang ayah  atau  ibu  sebagai  kepala  keluarga. Anak  paling  tua  yang  meneruskan tanggung jawab atas meninggalnya orang tua  ialah  kemudian  melahirkan  sebuah kewajiban  untuk  mengurus  saudara kandungnya terlebih adik-adiknya, termasuk  melekat  tanggung  jawab  atas harta  waris.  Saudara  kandung  tersebut menjadi  tanggung  jawab  ketika  masih kecil  dan  dilepaskan  saat  telah  mampu untuk membina rumah tangganya sendiri. 19
Suku  Semendo  dalam  pewarisan adat menerapkan Tunggu Tubang dengan sistem  mayorat,  di  mana  perempuanlah yang menjadi anutan sistemnya.
Matrilinial  sebagai  sistem  yang  dianut oleh  suku  tersebut,  di  mana  masyarakat mempertahankan  garis  keibuan  yang melekat  sebuah  hak  sebagai  ahli  waris terhadap anak perempuan. 20 Anak laki-laki secara  ideologis  dalam  pewarisan  adat matrinial  ialah  tidak  merupakan  ahli waris.  Anak  perempuan  berkedudukan sebagai ahli waris pada sistem matrilinial tersebut tentu berbanding terbalik dengan anak laki yang berkedudukan sebagai ahli waris pada patrilinial. 21
Pihak  ahli  waris  dalam  adat Tunggu  Tubang  ialah  anak  perempuan
18 Sigit  Sapto  Nugroho, Pengantar Hukum  Waris  Adat  (Edisi  Revisi) (Klaten: Lakeisha, 2020), hlm 124.
19
Rosdalina, Hukum Adat,
(Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal. 150. 20 P. N. H. Simanjuntak Op. Cit., hal. 258.
paling tua. Orang tua ketika tak memiliki anak perempuan, maka salah 1 (satu) anak laki-laki  dipilih.  Orang  tua  ketika  hanya memiliki  anak  tunggal,  maka  anak tersebut  terotomatis  menjadi  tunggu tubang. Contohnya ialah ketika pada suatu keluarga  terdapat  3  (tiga)  anak,  dengan anak  kesatu  ialah  laki-laki,  anak  kedua ialah  perempuan,  dan  anak  terakhir  laki- laki,  maka  hak  waris  akan  melekat terhadap  anak  kedua  tersebut.  Sebuah keluarga  apabila  tak  terdapat  anak perempuan, maka anak laki-laki paling tua atau  istri  dari  anak  laki-laki  paling  tua tersebut ialah menjadi ahli warisnya. Anak perempuan  ketika  tak  bersedia  menjadi Tunggu  Tubang,  maka  hal  tersebut menjadi  sebuah  alternatif.  Tidak  adanya anak  perempuan  dalam  sebuah  keluarga, maka  musyawarah  mufakat  kemudian dilakukan  guna  pemecahan  masalah terkait pembagian harta waris. 22
Suku Semendo di Sumatera Selatan  dalam  sistem  pewarisannya menganut  adat  Tunggu  Tubang  yang berlaku  hingga  saat  ini.  Adat  tersebut menjadi  turun  menurun  pada  Suku Semendo.  Adanya  hal  tersebut  terjadi pada kehidupan masyarakat suku tersebut tentu  dengan  beraneka  hal  baik  maupun buruk. Baik dalam hal tersebut maksudnya ialah  sebagaimana  ajaran  agama.  Buruk maksudnya  ialah  bertentangan  dengan ajaran agama, namun masih berlaku dalam kehidupan  masyarakat  tersebut.  Anak perempuan  dalam  sistem  pewarisan  adat tunggu  tubang  berperan  dominan  dalam sebuah  keluarga.  Hal  tersebutlah  yang menjadikan  dasar  bahwa  seorang  anak perempuan  yang  telah  menikah  tetaplah bertempat  tinggal  dirumah  orang  tuanya sendiri. 23
21 Ellyne Dwi Poespasari, Op. Cit., hal. 215.
22 Sri Warjiyati, Op. Cit., hal.106.
23 Badran,  “Sistem  Hukum  Waris Harta  Tunggu  Tubang  Pada  Suku  Semendo Muara  Enim  Sumatera  Selatan  (Studi Perbandingan  Hukum  Adat  Dan  Hukum
Penerapan waris adat yang bertentangan dengan ajaran agama seperti perbedaan dalam menentukan harta waris, membagi harta waris, golongan utama ahli waris,  menentukan  hak  waris  terhadap masing-masing ahli waris, dan mengalihkan harta waris, namun masyarakat Suku Semendo tetap
melaksanakan  adat  tersebut.  Pembagian pewarisan dalam sistemnya ialah dipahami  bahwa  perempuan  mendapat setengah bagian daripada laki-laki. 24 Suku Semendo kemudian tetap lebih menerapkan bahwa perempuan mendapat warisan  yang  bagiannya  lebih  banyak daripada  laki-laki.  Adat  tunggu  tubang tentu berbeda dengan sistem pewarisan di dalam ajaran suatu agama, terlebih dalam kaitannya dengan pewarisan pada Agama Islam  salah  satunya.  Hal  tersebut  terjadi karena adat adalah sebuah kebiasaan turun temurun, sehingga sangat sulit untuk dapat dirubah. 25
Pewarisan  adat  tunggu  tubang tentu  telah  melahirkan  sebuah  akibat hukum.  Hal  tersebut  kemudian  apabila dikaitkan  dengan  konsep  akibat  hukum dalam hukum perdata ialah menimbulkan sebuah  kerancuan  atas  sebuah  konsep yang berbeda antara pelaksanaan
pewarisan  adat  tersebut  dengan  konsep hukum perdata yang mendasari pelaksanaan  tersebut.  Hal  inilah  yang kemudian  menjadi  sesuatu  kebaharuan yang patut digali, mengingat hukum adat termasuk pewarisan
tersebut
berkedudukan  masih  kuat  di  Indonesia
Islam)”  (Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah, 2019).
24 Abdul Wahab Ahmad K Rohmansyah, Zayad Abd. Rahman, “Praktik Waris Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semendo  Pajar  Bulan  Lampun g  Barat,” Journal  of  Islamic  Family  Law 6,  no.  2  (2022): 143 – 61. 25 Maimun, Hukum  Waris  Perspektif Islam  Dan  Adat (Pamekasan:  Duta  Media Publishing, 2017), hlm 7.
berdampingan  dengan  hukum  nasional dan  kehidupan  yang  terus  melaju. 26 Penelitian  ini  menjadi  urgensi  untuk dilakukan, agar dapat memberikan pemahaman  kepastian  hukum  mengenai sistem  pewarisan  adat  dari  sisi  perdata atau hukum yang berlaku secara nasional, yang  mana  kepastian  hukum  tersebut dapat  menjadi  bekal  untuk  penelitian selanjutnya.  Dengan  demikian  penerapan pewarisan  Adat  Tunggu  Tubang  di  Suku Semendo dalam sistem pewarisan adat di Indonesia  patut  digali  sekaligus  akibat hukum terhadap harta dan ahli warisnya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  berjenis  yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ialah dengan  memberikan  penjelasan  secara sistematis  terkait  aturan  untuk  kemudian dianalisis  kaitannya  dalam  peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. 27 Penelitian hukum berjenis yuridis normatif dalam penelitian ini ialah condong pada penelitian hukum doktrinal. Maksudnya  ialah  penelitian  atas  dasar peraturan dari aspek teknik yuridis dengan melihat  pandangan-pandangan  para  ahli terkait objek yang diangkat. 28
Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang- undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan  (statute  approach) dapat  diartikan  sebagai  pendekatan  yang dilaksanakan melalui
pengkajian
26 Hazar Kusmayanti Tyara Maharani Permadi,  Djanuardi,  “Penyelesaian  Sengketa Waris  Dalam  Masyarakat  Adat  Kampung Naga Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat,” Jurnal  Kertha  Samaya 9,  no.  10  (2021):
1821 – 29.
27 Kadarudin, Penelitian  Di  Bidang Ilmu  Hukum  (Sebuah  Pemahaman  Awal)
(Semarang: Formaci, 2021).
28 Nurul  Qamar, Metode  Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal (Makasar: Social Politic Genius (SIGn), 2020), hlm 124.
peraturan perundang-undangan dan norma-norma  yang  memiliki  keterkaitan dengan  topik  hukum  yang  diteliti. Pendekatan konsep (conceptual approach) merupakan  pendekatan  penelitian  denga tidak beranjak dari atura hukum yang ada. Hal tersebut terjadi karena memang belum terwujudnya kepastian hukum atas belum atau  tidak  adanya  aturan  hukum  atas penelitian yang diangkat. 29
Bahan  hukum yang  digunakan dalam  penelitian  ini  bersumber  pada bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier. Bahan  hukum  primer  ialah  mengikat. Bahan  hukum  tersebut dilakukan  secara langsung dari subjek penelitian, di mana langsung  diperoleh  Penulis  berdasarkan ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Bahan hukum  primer  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  ialah  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata). Bahan  hukum  sendiri  dalam  arti  sempit merupakan acuan hukum yang meliputi buku-buku  hukum  dan  karya  tulis hukum lainnya. Bahan hukum sekunder ialah  penjelasan  dari  bahan  hukum primer. 30 Bahan  hukum  sekunder  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah meliputi buku, jurnal, dan skripsi. Bahan hukum tersier sendiri memberikan uraian atau  petunjuk  terkait  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder. 31 Bahan  hukum  tersier  yang  digunakan dalam penelitian ini ialah kamus hukum, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI), dan situs internet.
Pengumpulan  bahan  hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi
kepustakaan dilaksanakan dengan mencari kumpulan 29 I  Made  Pasek  Diantha, Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Group,
2017), hlm 156-165.
30 Rahman  Amin, Pengantar  Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal.
62.
31 Loc. Cit.
informasi yang diperoleh pada karya tulis maupun  karya  ilmiah  yang  berkaitan. 32 Perolehan bahan hukum kemudian dikaji dengan  melihat  peraturan  perundang- undangan  sekaligus  menelaah  sumber hukum  primer  dan  sumber  hukum sekunder  yang  disesuaikan  dengan permasalahan  penelitian.  Hal  tersebut digunakan  untuk  memperluas  wawasan berbagai  konsepsi  yang  digunakan sebagai  acuan  dalam  melaksanakan penelitian.
Metode  analisis  yang  digunakan terhadap bahan hukum setelah diperoleh ialah  menggunakan  deskriptif  analitis dengan  konsep  deduktif.  Penelitian deskriptif  dilakukan  guna  memperoleh data  dengan  seteliti  mungkin  terkait objek  yang  diteliti. 33 Analisa  kemudian dilakukan  untuk  menentukan  isi  atau makna  aturan  hukum  yang  dijadikan rujukan
dalam
menyelesaikan permasalahan  hukum  yang  menjadi objek  penelitian.  Konsep  deduktif digunakan  dalam  metode  deskriptif analitis  maksudnya  ialah  deskripsi tersebut dijabarkan dari hal umum ke hal khusus.
Penerapan  Pewarisan  Adat  Tunggu Tubang  di  Suku  Semendo  Sumatera Selatan pada Sistem Pewarisan Adat di Indonesia
Adat  Suku  Semendo  dengan pewarisannya  yang  meggunakan  Adat Tungu  Tubang  ialah  melekat  sebuah kerabat  yang  bernama  Lembage  Adat Semende  Meraje  Anak  Belai.  Ciri  khas kerabat  tersebut  ialah  adanya  keluarga yang mengawasi dan membimbing Anak Tunggu  Tubang.  Kerabat  tersebut didalamnya meliputi: 34
32 Bachtiar, Op. Cit., hal. 101.
33 Nurul Qamar dkk, Metode Penelitian Hukum  (Legal  Research  Methods) ,  Makassar: Social Politic Genius , 2017, hlm. 152.
34 Efrianto  A,  “Struktur  Masyarakat Semende Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,” Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya
3, no. 1 (2017): 617 – 35.
1. Lebu Meraje (Lebu Jurai) Lebu  Meraje  atau  Lebu  Jurai dalam  adat  Tunggu  Tubang  ialah memberikan sebuah kedudukan tinggi yang  melekat  terhadap  kakak  atau adik  laki-laki  dari  Buyut  Tunggu Tubang. Pihak tersebut berkuasa pada segalanya.  Hal  itu  namun  jarang terjadi, karena kebiasaannya hanyalah sampai pada tingkat jenang jurai telah meninggal. 35
2. Payung Meraje (Payung Jurai) Payung  Meraje  atau  Payung Jurai  ialah  memberikan  kedudukan terhadap kakak atau adik laki-laki dari Puyang  Tunggu  Tubang  sebagai pelindung,  pengasuh,  dan  pengatur jurai  sebagaimana  ajaran  agama sekaligus adat. 36
3. Jenang Meraje (Jenang Jurai) Jenang  Meraje  atau  Jenang Jurai  ialah  memberikan  sebuah kedudukan terhadap  kakak atau adik laki-laki  dari  Nenek  Tunggu  tubang sebagai  pengawas  dan  pemberi petunjuk  atas  garis  payung  jurai  ke keluarga itu sekaligus lapor ke Payung Jurai.
Berdasarkan  kerabat  tersebut, peran  laki-laki  tetaplah  ada  walaupun
Tunggu Tubangnya merupakan
perempuan. Laki-laki dalam hal tersebut hanya memiliki peran sebagai pengawas Tunggu  Tubang.  Status  laki-laki  masih dianggap  diatas,  sehingga  perempuan harus  memperhatikan  perintah  pihak laki-laki  dalam  hal  membangun  atau memperbaiki  Tunggu  tubang  dan  harta warisnya.  Pihak  laki-laki  seakan-akan hanyalah dibalik layer yang sebatas dapat
35 Warmiyana  Zairi  Absi,  “Sistem
Pewarisan  Tunggu  Tubang  Di  Daerah Semendo Sumatera Selatan,” Disiplin: Majalah Civitas  Akademika  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum Sumpah Pemuda 28, no. 4 (2022): 179 – 88.
36 Fridiyanto Cahyono,
“Kepemimpinan  Meraje  Keluarga  Semende
Di Rejang Lebong Dan Relevansinya Dengan
Ajaran Agama Islam,” Jurnal Manthiq 7, no. 1 (2022): 71 – 82.
menegur  apabila  ditemukan  sebuah kekurangan yang dilakukan oleh Tunggu Tubang.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa  peran  laki-laki  tidak  serta  merta dapat  menguasai  maupun  mengelola harta waris Adat Tunggu Tubang. 37 Anak  perempuan  paling  tua sebagai  ahli  waris  dalam  Adat  Tunggu tubang  tak  melekat  sebuah  kedudukan istimewa. Anak Tunggu Tubang tersebut di  kehidupan  sehari-harinya  tetap melakukan  pekerjaan  rumah  tangga, bahkan mengelola sawah maupun kebun kopi.  Anak  Tunggu  Tubang  Sebagian justru  wajib  tinggal  didesa.  Bersamaan dengan perkembangan zaman yang terus melaju,  hal  tersebut  tak  menutup kemungkinan menjadikan seorang Anak Tunggu Tubang bertempat tinggal diluar desa  atau  bahkan  kota  karena  tuntutan pekerjaan  maupun  Pendidikan.  Adanya hal tersebut kemudian akhirnya memberikan  upah  untuk  orang  agar mengurus sawah maupun kebun peninggalan. Rumah waris yang melekat terhadap  Tunggu  Tubang  sendiri ditempati  oleh  anggota  keluarga  yang paling  dekat.  Pewarisan  Adat  Tunggu Tubang sendiri menjadi suatu kebingungan  yang  dirasakan  oleh masyarakat  adat  setempat.  Hal  tersebut karena  adanya  perasaan  mengancam untuk  kemajuan  pihak-pihak  Tunggu Tubang yang berlatarbelakang pendidikan tinggi. 38 Nilai falsafah dalam
Adat  Tunggu  Tubang  menjadikan  anak laki-laki yang berkeluarga untuk berupaya  mencari  sumber  kehidupan baru  dari  hasil  hutan  yang  kemudian dirambah.  Hak  kepemilikan  harta  waris
37 Sidarta  Pujiraharjo  Zainal  Arifin, Maskot a Delfi, “Tunggu Tubang: Marginalisasi Perempuan Semende,” Musawa:Jurnal Studi Gender Dan Islam 16, no. 2
(2017): 235 – 47.
38 Harte dan Tungguan Zainal Arifin, “Redefinisi  Adat  Tunggu  Tubang  Pada Komunitas Semende Migran,” Jurnal Masyarakat Dan Budaya 22, no. 2 (2020): 31 – 43.
pada  Adat  Tunggu  Tubang  ialah sejatinya  tetap  ada  ditangan  keluarga besar. 39 Harta  waris  yang  melekat  pada Anak  Tunggu  Tubang  tak  dapat dijaminkan ke bank. 40
Pewarisan  Adat  Tunggu  Tubang menjadikan  anak  laki-laki  yang  sudah berkeluarga  untuk  mencari  sumber kehidupan  keluarga.  Anak  perempuan paling  tua  yang  ditetapkan  sebagai Tunggu  Tubang  didasarkan  atas  sebuah konsep  berpikir  si  anak  perempuan tersebut  tak  merantau.  Hal  itulah  yang menjadi penyebab kecilnya kemungkinan harta  waris  Adat  Tunggu  Tubang  dijual dan  berpindah  tangan  ke  orang  lain. Anak perempuan paling tua sebagai ahli waris  Tunggu  Tubang  pada  Suku Semendo  tidaklah  mutlak  ketika  tidak adanya  anak  perempuan  dalam  suatu keluarga. Tidak adanya anak perempuan, maka  kedudukan  Tunggu  Tubang  jatuh kepada  anak  laki-laki  melalui  istrinya. Kedudukan  istri  tersebut  dinamakan dengan  Perkawinan  Ngukit.  Anak  laki- laki  dalam  Perkawinan  Ngukit  tersebut dikawinkan  dengan  anak  perempuan saudara  ayah  atau  ibunya.  Perempuan tersebut telah terotomatis kedudukannya masuk  ke  keluarga  suami.  Istri  tersebut maksudnya  ialah  bersama  suaminya dapat  mengelola  harta  waris  Adat Tunggu  Tubang.  Pada  intinya  dalam pewarisan  Adat  Tunggu  Tubang  ialah harus dipegang oleh perempuan.
41 Anak Tunggu Tubang bertanggung jawab kepada keluarga. Hal yang  mendasar  dari  Adat  Tunggu Tubang ialah sebagai berikut: 42 1. Pusat Jala Pusat jala artinya ialah berkumpulnya seluruh anggota keluarga  di  suatu  tempat.  Simbol
Tunggu  Tubang  utamanya  ialah
39 Zainal  Arifin,  Maskota  Delfi, Sidarta Pujiraharjo, Op. Cit. 40 Syarif Hidayatullah, Op. Cit.
41 Salmudin  &  Firman  Muntaqo, “Tunggu Tubang Sebagai Metode Pembagian
sebagai  rumah  tempat  keluarga pulang  (jala).  Adat  Tunggu  Tubang sebagai simbol dalam hal mengetahui latar belakang keluarga. Anak Tunggu Tubang  dalam  hal  ini  harus  seperti jala,  yang  apabila  dikipaskan  akan menjadikan bertaburnya batu jala. Jala tersebut  apabila  ditarik,  maka  akan kembali bersatu. Hal tersebut menggambarkan bahwa Anak Tunggu Tubang  menghimpun  keluarga  yang berhubungan jauh ataupun dekat.
2. Balau (Tombak) Balau  (tombak)  ialah  berarti bahwa harus bersedia apabila diminta kemanapun.  Anak  Tunggu  Tubang apabila  dipanggil  atau  diperintah harus menyegerakan untuk melaksanakan. Perintah tersebut biasa datang dari “Entue Meraje”. 3. Kapak Anak  Tunggu  Tubang  sebagai Kapak artinya ialah seperti menggunakan kapak, di mana haruslah  di  tengah-tengah.  Anak tersebut maksudnya dalam mengurus keluarga ialah dari kedua belah pihak. Anak Tunggu Tubang haruslah seperti kapak,  di  mana  tak  boleh  membeda- bedakan antara  pihak  suami  maupun istri. Pada intinya haruslah adil dan tak berat sebelah.
4. Guci Anak  Tunggu  Tubang  sebagai guci  maksudnya  ialah  bahwa  semua hal yang terjadi dalam keluarga terkait baik  dan  buruknya  haruslah  terjaga rapat. Anak Tunggu Tubang dalam hal ini harus tabah ketika dihadapkan oleh segala permasalahan yang datang.
5. Kolam (Tebat)
Kolam  yang  melekat  pada Anak Tunggu Tubang menggambarkan  sebuah  rasa  tenang
Harta Waris Secara Damai Masyarakat Adat Semend e,” De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari’ah 13, no. 1 (2021): 53 – 66. 42 Badran, Op. Cit., hal. 34.
dan  tentram  didalam  rumah  tangga. Rahasia  dalam  rumah  tangga  tak dibocorkan.  Adanya  permasalahan dalam rumah tangga, haruslah terjaga agar  tak  bocor  dan  diketahui  semua Ahli Tunggu Tubang.
Pewarisan  Adat  Tunggu  Tubang pada  Suku  Semendo  ketika  ditemukan adanya  sebuah  permasalahan  ialah penyelesaiannya  melalui  musyawarah anggota kekerabatan ibu dengan dihadiri oleh  Payung  Jurai,  Jenang  Jurai,  Apit Jurai,  Tunggu  Tubang,  dan  saudara- saudara  lainnya  dari  satu  ibu  asal. Contohnya ialah ketika adanya permasalahan  Anak  Tunggu  Tubang yang  lalai  dalam  mengelola  harta  waris seperti meraib, maka harta tersebut akan diambil dengan paksa oleh Jenang Jurai.
43 Penerapan pewarisan Adat Tunggu  Tubang  pada  Suku  Semendo dalam  hal  ini  ialah  tidak  terdapat kepastian  hukum  didalamnya.  Susunan kekerabatannya pada mulanya matrilineal, namun seriring perkembangannya ialah bergeser seakan tak ada kepastiannya. Hal ini tentu dapat mencederai hak maupun kewajiban yang melekat  pada  pihak-pihak  dalam  proses pewarisan adat tersebut. Tidak diterapkannya  susunan  kekerabatan matrilinial  dalam  pewarisan  Adat Tunggu  Tubang  di  Suku  Semendo  ialah disebabkan  karena  anak  sejatinya menjadi  bagian  dari  keluarga  ayah  dan ibunya.  Peran  anak  perempuan  paling tua  kemudian  hanya  mengemban amanah sebagai penjaga harta waris guna kepentingan Bersama.
Penerapan pewarisan Adat
Tunggu  Tubang  pada  Suku  Semendo dapat  dikaitkan  dengan  ketentuan hukum  perdata,  mengingat  sistem pewarisan  tersebut  merupakan  bagian daripada  hukum  keperdataan  secara nasional.  Bila  menelaah  ketentuan
43 Rohmasyah,  Skripsi:  Praktik Pembagian Waris Adat Tunggu Tubang pada Masyarakat Semendo (Studi Kasus Desa Pajar
hukum perdata, pada Pasal 105 dan Pasal 108  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (KUHPerdata)  ialah  mengatur bahwa perempuaan tak  memiliki kedudukan kuat dalam suatu perbuatan hukum,  termasuk  dalam  hal  pewarisan yang  merupakan  perbuatan  hukum  dan telah  menjadi  bagian  daripada  hukum perdata  itu  sendiri.  Pasal  105  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata)  mengatur  bahwa  suami menjadi  kepala  persatuan  perkawinan yang  wajib  membantu  istrinya  dalam mengurus  harta  kekayaan  istri,  kecuali apabila  disyaratkan  sebaliknya.  Suami memiliki  tanggung  jawab  atas  lalainya istri  dalam  mengurus  harta.  Pasal  108 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata)  sendiri  juga  senada dengan Pasal tersebut, di mana mengatur bahwa  istri  walaupun  kawin  dengan melekat  harta  luar  bersama  atau  harta terpisah kemudian tidak bisa menhibahkan, memindahkan,
menggadaikan,  memeroleh  apa  pun secara  cuma-cuma  maupun  dengan beban  tanpa  dibantu  suami  dalam  akta atau perizinan tertulis. Ketentuan hukum perdata  dengan  ketentuan  sistem pewarisan  adat  Tunggu  Tubag  dengan demikia menunjukkan bahwa bertolakbelakang.  Kepastian  hukumnya dengan ini belum terwujud dengan baik.

## Akibat  Hukum  Penerapan  Pewarisan Adat  Tunggu  Tubang  terhadap  Harta dan Ahli Warisnya
R.  P.  Soeroso  mendefinisikan akibat  hukum  pada  hukum  perdata merupakan  akibat  atas  tindakan  yang terkehendaki  si  pelakunya  dan  tertuang dalam  hukum.  Tindakan  tersebut  sama
Bulan,  Kecamatan  Way  Tenong,  Kabupaten Lampung Barat), IAIN Kediri, 2020.
dengan  tindakan  hukum. 44 Pewarisan merupakan bagian daripada ilmu hukum perdata, yang tentu konsep akibat hukum tersebut ialah sama dalam
penyelenggaraan  hukum  perdata  secara umum  maupun  pewarisan  sebagai hukum perdata secara khusus. 45 Pewarisan adat tunggu tubang di Suku  Semendo  tentu  menimbulkan sebuah  akibat  hukum  yang  melekat segala  hak  dan  kewajiban  terhadap  hal- hal  yang  berkaitan,  termasuk  mengenai harta  benda  dan  ahli  wairs.  Anak perempuan  paling  tua  yang  menjadi Tunggu  Tubang  ialah  melekat  hak sebagai berikut: 46
1. Pemakai sekaligus pengambil manfaat secara  tak  terbatas  atas  harta  waris berupa rumah dan sawah;
2. Berhak  dalam  hal  perbaikan  harta waris Tunggu Tubang;
3. Memiliki  hak  suara  dalam  rapat keluarga (Nunggalkah Apik Jurai). Anak  perempuan  paling  tua sebagai Tunggu Tubang melekat sebuah kewajiban sebagai berikut: 47
1. Pemelihara harta waris tunggu tubang;
2. Pemelihara  nenek  hingga  ke  atas dalam Rumah Tunggu Tubang;
3. Pemelihara  semua  saudara  dari  istri yang belum kawin.
Anak  perempuan  paling  tua sebagai  tunggu  tubang  tersebut  ketika ditelaah dalam ketentuan hukum perdata ialah kedudukan hukumnya berbanding terbalik
antara penyelenggaraan pewarisan  dengan  konsep  hukum perdata  yang  mendasarinya.  Pewarisan adat tunggu tubang pada Suku Semendo ialah  condong  kearah  matrilinial  yang memberikan  kedudukan  kuat  terhadap perempuan sebagai ahli waris. Di sisi lain ketika  melihat  Pasal  105  dan  Pasal  108
44 Rahmatul Hidayati, Pengantar Ilmu Hukum, (Malang:  Literasi  Nusantara  Abadi, 2022), hal. 208.
45 P. N. H. Simanjuntak, Op. Cit., hal. 223.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata)  ialah  justru  seorang perempuaan  tidak  memiliki  kedudukan kuat  dalam  suatu  perbuatan  hukum, termasuk  dalam  hal  pewarisan  yang merupakan  perbuatan  hukum  dan  telah menjadi bagian daripada hukum perdata itu sendiri.
Pasal  105  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa  suami  menjadi  kepala  persatuan perkawinan  yang  wajib  membantu istrinya dalam mengurus harta kekayaan istri, kecuali apabila disyaratkan sebaliknya.  Suami  memiliki  tanggung jawab atas lalainya istri dalam mengurus harta.  Pasal  108  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  sendiri juga  senada  dengan  Pasal  tersebut,  di mana  mengatur  bahwa  istri  walaupun kawin  dengan  melekat  harta  luar bersama  atau  harta  terpisah  kemudian tidak  bisa  menhibahkan,  memindahkan, menggadaikan,  memeroleh  apa  pun secara  cuma-cuma  maupun  dengan beban  tanpa  dibantu  suami  dalam  akta atau  perizinan  tertulis.  Berdasarkan kedua pasal tersebut telah menunjukkan bahwa  kedudukan  perempuan  justru dapat  masuk  kategori  tak  cakap  hukum ketika  dikaitkan  dengan  penguasaan sekaligus  pengelolaan  harta  waris.  Hal tersebut tentu bertolak belakang dengan pewarisan adat tunggu tubang pada Suku Semendo.

## Penutup
Penerapan pewarisan Adat
Tunggu  Tubang  di  Suku  Semendo Sumatera Selatan pada sistem pewarisan adat  di  Indonesia  ialah  bertumpu  pada sistem  kekerabatan  matrilinial,  di  mana memberikan  kedudukan  yang  kuat
46 Ellyne Dwi Poespasari, Op. Cit., hal. 45.
47 Yenrizal dkk., Etnoekologi
Komunikasi:  Orang  Semende  Memaknai  Alam, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022,  hal. 54.
terhadap  pihak  perempuan.  Anak perempuan  tertua  sebagai  Tunggu Tubang  dengan  melekat  hak  ahli  waris sebagai  penguasa  dan  pengelola  harta waris.  Kedudukan  anak  laki-laki  dalam hal  tersebut  justru  dikesampingkan dalam  hal  penguasaan  dan  pengelolaan harta waris. Namun disisi lain menunjukkan  bahwa  hal  tersebut  tak selamanya  diindahkan.  Hal  tersebut menunjukkan  adanya  ketidakpastian sistem  pewarisan.  Adanya  ketentuan Pasal  105  dan  Pasal  108  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata) yang  mengatur  mengenai  tidak  kuatnya kedudukan perempuan, juga menggambarkan bahwa dalam
penerapan  pewarisan  pun  juga  tak berkedudukan kuat seperti sebagaimana sistem  pewarisan  adat  tersebut.  Hal tersebut tentu tak sesuai dengan marwah kepastian  hukum  dalam  sebuah  negara hukum  yang  seharusnya  diwujudkan sebagaimana  ketentuan  Pasal  1  Ayat  (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
Akibat hukum penerapan pewarisan adat  tunggu  tubang  terhadap  harta  dan ahli warisnya yang memberikan
kedudukan  kuat  terhadap  seorang  anak perempuan  dengan  melekat  sebuah  hak sekaligus  kewajiban  tersebut  ialah berbanding  terbalik  dengan  konsep hukum  keperdataan  di  Indonesia  yang merupakan  induk  dari  pelaksanaan hukum  pewarisan  adat  di  Indonesia, termasuk  adat  tunggu  tubang  di  Suku Semendo.  Hal  tersebut  menunjukkan ketidakpastian hukum dalam kehidupan bermasayarakat, yang dalam hal ini ialah berkaitan dengan pewarisan.
Perlindungan hukum tentu dalam hal ini belum  terwujud  dengan  baik  dalam  hal sistem pewarisan adat di Indonesia.
Daftar Pustaka A,  Efrianto.  “Struktur  Masyarakat Semende  Di  Kabupaten  Ogan Komering  Ulu  Selatan.” Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya 3, no. 1 (2017): 617 – 35.
Absi, Warmiyana Zairi. “Sistem Pewarisan  Tunggu  Tubang  Di Daerah Semendo Sumatera Selatan.” Disiplin:  Majalah  Civitas
Akademika  Sekolah  Tinggi  Ilmu Hukum  Sumpah  Pemuda 28,  no.  4 (2022): 179 – 88.
Amelia Putri, Dkk. Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Perkembangan Dan
Hukum Masyarakat . Klaten: Lakeisha, 2022.
Arif,  .  M.  Sy aikhul.  “Mengenal  Hukum Waris  Adat.” Siyasah:  Jurnal Hukum Tata Negara 5, no. 1 (2022): 22 – 30.
Badran.  “Sistem  Hukum  Waris  Harta Tunggu  Tubang  Pada  Suku Semendo  Muara  Enim  Sumatera
Selatan (Studi Perbandingan
Hukum  Adat  Dan  Hukum Islam).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019. Basri,  Anang  Hadi  Kurniawan  dan  Ade
Darmawan.  “Analisis  Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum  Islam.” Alauddin  Law Development  Journal  (ALDEV) 2, no. 2 (2020): 257 – 62.
Cahyono,  Fridiyanto.  “Kepemimpinan Meraje  Keluarga  Semende  Di Rejang Lebong Dan Relevansinya Dengan  Ajaran  Agama  Islam.” Jurnal Manthiq 7, no. 1 (2022): 71 – 82.
Diantha,  I  Made  Pasek. Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam
Justifikasi  Teori  Hukum .  Jakarta: Prenada Media Group, 2017. Duha, Laka Dodo Laia dan Magdalenamaria. “Pembagian
Harta  Warisan  Pada  Masyarakat Nias Ditinjau Dari Sudut Hukum Adat.” Jurnal  Education  Dan
Development 10, no. 3 (2022): 723 – 28.
Kadarudin. Penelitian  Di  Bidang  Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal) . Semarang: Formaci, 2021. Kharlie, Ahmad Tholabi. Hukum Keluarga
Indonesia .  Jakarta:  Sinar  Grafika,
2022. Luthfia,  Chaula.  “STATUS  KHUNTSA MUSYKIL SEBAGAI AHLI WARIS  (STUDI  PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH).” Khuluqiyya:  Jurnal  Kajian  Dan Hukum Islam 1, no. 1 (2019): 1 – 31. Maimun. Hukum  Waris  Perspektif  Islam Dan Adat . Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017. Mansur,  Dita  Febriawanti  dan  Intan Apriyanti.  “Dinamika  Hukum Waris Adat Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang.” Media Iuris 3, no.
2 (2020): 119 – 32. Muntaqo, Salmudin & Firman. “Tunggu Tubang Sebagai Metode Pembagian  Harta  Waris  Secara Damai Masyarakat Adat Semende.” De  Jure:  Jurnal  Hukum Dan Syari’ah 13, no. 1 (2021): 53 – 66. Nugraheni,  Laksana  Arum.  “Dinamika Hukum Waris Adat Dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal Pewarisan Terhadap Anak Perempuan.” Literasi Hukum 5, no.
1 (2021): 136 – 46.
Nugroho,  Sigit  Sapto. Pengantar  Hukum Waris  Adat  (Edisi  Revisi) .  Klaten:
Lakeisha, 2020. Paramita Prananingtyas, Mujiono Hafidh Prasetyo. “Hilarius Kunto Dewandaru, Pelaksanaan Pembagian  Waris  Dalam  Sistem Kewarisan  Patrilineal  Menurut Masyarakat Timika, Papua.” Notarius 13, no. 1 (2020): 493 – 530.
Poespasari,  Ellyne  Dwi. Pemahaman Seputar  Hukum  Waris  Adat  Di Indonesia . Jakarta: Kencana, 2018. Qamar,  Nurul. Metode  Penelitian  Hukum Doktrinal  Dan  Non  Doktrinal . Makasar:  Social  Politic  Genius (SIGn), 2020.
Rahim, Abdur.  “Legislasi  Hukum  Waris Di  Indonesia:  Suatu  Pendekatan Historis.” Al-Usrah:  Jurnal  Al- Ahwal  As-Syakhsiyah 6,  no.  1 (2021): 38 – 54.
Rohmansyah,  Zayad  Abd.  Rahman, Abdul Wahab Ahmad K. “Praktik Waris Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semendo Pajar Bulan Lampung Barat.” Journal of Islamic Family Law 6, no. 2 (2022): 143 – 61. Syaikhu. Internalisasi  Hukum  Waris (Menakar  Sistem  Hukum  Waris Dalam  Budaya  Kearifan  Lokal) . Yogyakarta: K-Media, 2022.
Tyara  Maharani  Permadi,  Djanuardi, Hazar Kusmayanti. “Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Berdasarkan  Hukum  Islam  Dan
Hukum  Adat.” Jurnal  Kertha Samaya 9, no. 10 (2021): 1821 – 29. Ucuk,  Subekti  dan  Suyono  Yoyok.
“Pewarisan  Berdasarkan  Hukum Waris  Adat  Terkait  Sistem Kekerabatan Di Indonesia.” Aktual Justice 5, no. 1 (2020): 56 – 70. Warjiyati,  Sri. Ilmu  Hukum  Adat .
Yogyakarta: Deepublish, 2020.
Zainal  Arifin,  Maskota  Delfi,  Sidarta Pujiraharjo.  “Tunggu  Tubang:
Marginalisasi Perempuan Semende.” Musawa:Jurnal  Studi
Gender Dan Islam 16, no. 2 (2017): 235 – 47.
Zainal  Arifin,  Harte  dan  Tungguan. “Redefinisi Adat Tunggu Tubang Pada Komunitas Semende Mig ran.” Jurnal  Masyarakat  Dan Budaya 22, no. 2 (2020): 31 – 43.