Analisis Faktor Penghambat Pencapaian Pajak Bumi Dan Bangunan
Nurbudiwati 1 , Ade Purnawan 2 , Helmi Achmad Fauzi 3 1, 2, 3 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut
1 Nurbudiwati@uniga.ac.id
2 Ade.Purnawan@uniga.ac.id
3 24012218102@uniga.ac.id

## Abstrak
Pencapaian target penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak dapat dijadikan tolok ukur atau indikator tingkat pengetahuan masyarakat secara umum. Karena kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan timbul dari masyarakat itu sendiri, membayar PBB  pada  hakekatnya  merupakan  salah  satu  wujud  kerjasama  nasional  dalam membantu  pembangunan  nasional.  Dalam  meningkatkan  kesadaran  masyarakat untuk  membayar  PBB,  aparat  desa  memberikan  masyarakat  penyuluhan, peningkatan  pelayanan,  dan  memberian  penghargaan.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  mengidentifikasi  hambatan-hambatan  yang  menghalangi  penerapan pajak bumi dan bangunan. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan masyarakat, aparat  kecamatan,  dan  perangkat  desa  di  lokasi  penelitian  di  Desa  Tarogong Kecamatan Tarogong Kidul. Serta menggunakan data dan dokumen tambahan untuk mendukung  keakuratan  dan  kedalaman  informasi  yang  dibutuhkan.  Berdasarkan hasil  penelitian,  ada  empat  faktor  yang  menyebabkan  rendahnya  kesadaran  wajib pajak  untuk  membayar  PBB:  (1)  kurangnya  informasi  dari  pemerintah  kepada masyarakat; (2) kebocoran pemungutan pajak; (3) penyebab budaya, seperti kondisi masyarakat  belum  memiliki  uang;  dan  (4)  faktor  ekonomi,  khususnya  keadaan masyarakat berpenghasilan rendah yang sulit membayar pajak bumi dan bangunan.
Kata Kunci: Faktor Pengaruh, Pajak Bumi dan Bangunan, Wajib Pajak.

## 1. Pendahuluan
Pajak  adalah  pembayaran  sah  oleh  rakyat  ke  kas  negara  tanpa  adanya  pertukaran  yang  saling menguntungkan  yang  dapat  ditunjukkan  dan  dimanfaatkan  untuk  menutupi  pengeluaran  biasa (yang  dapat  dipaksakan).  Selain  fakta  bahwa  pemungutan  pajak dimulai di  Indonesia,  ada  tiga prinsip utama. Yaitu:
a) Pemungutan pajak berdasarkan domisili menyiratkan bahwa jika orang tersebut memiliki tempat  tinggal  di  negara  itu,  pajak  akan  dikenakan  terhadap  mereka.  Seperti  namanya, pajak dikenakan terhadap individu atau badan hukum sesuai dengan tempat tinggal mereka. Apakah  mereka  orang  asing  atau  warga  negara  Indonesia,  objek  pajak  harus  dikenakan pajak.
b) Pemungutan pajak didasarkan pada sumber. Hal ini menunjukkan bahwa pajak dipungut dari sumber dalam negeri.
c) Pemungutan  pajak didasarkan  pada  kebangsaan.  Status  kewarganegaraan  seseorang  atau badan usaha yang mempunyai penghasilan menjadi dasar pengenaan pajak  (Alam S 2014).
Menurut  UU  PBB  Nomor  12  Tahun  1985,  sebagaimana  direvisi  dengan  UU  PBB  Nomor  12 Tahun 1994, pajak adalah pembayaran yang dilakukan oleh warga negara ke kas negara dengan tidak ada  reaksi  langsung  (supaya  bisa  dipaksa). Pajak  dikenakan  sesuai dengan standar  harga produksi barang atau jasa kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan semua orang. Pajak secara progresif berdampak pada pertumbuhan negara.
Dalam  Mokamat  (Rima  Adelina  2012)  Perpajakan  merupakan  sumber  uang  pemerintah  yang sangat berarti bagi pelaksanaan dan pemajuan pembangunan nasional, yaitu penerapan Pancasila yang berupaya untuk meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk memainkan peran  penting  dalam  pertumbuhan  negara,  otoritas  dan  administrator  pajak  harus  terus meningkatkan  sistem  perpajakan,  memperluas  pemungutan  pajak,  dan  memastikan  bahwa keduanya dilaksanakan secara adil dan jujur.
Pajak di Indonesia digolongkan sebagai pusat atau daerah berdasarkan badan yang bertanggung jawab  untuk  memungutnya.  Pemerintah  federal  bertugas  mengelola  dan  mengumpulkan  pajak pusat. Pungutan daerah, di sisi lain, dipungut oleh pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota dan sangat penting untuk meningkatkan pengumpulan pendapatan daerah. PBB adalah sejenis pajak daerah  yang  berlaku  untuk  semua  tanah  dan  bangunan,  terlepas  dari  siapa  yang  memiliki, menggunakan, atau menguasainya. Kerangka undang-undang tersebut menjadi UU No. 12 Tahun 1985, yang diperbarui dengan UU No. 12 Tahun 1994 dan UU No. 28 Tahun 2009.
PBB adalah undang-undang tahun 1994 yang memungut pajak aset tetap. Perpajakan memberikan kontribusi  yang  signifikan  terhadap  pendapatan  asli  daerah.  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  yang telah beroperasi sejak 1985 kini menjadi batu sandungan. PBB diklasifikasikan menjadi dua kelas, diwakili  oleh  huruf  P2  dan  P3.  PBB  P3  digunakan  di  sektor  pertanian,  perikanan,  dan pertambangan,  sedangkan  PBB  P2  digunakan  di  sektor  pedesaan  dan  perkotaan.  Perserikatan Bangsa-Bangsa  memiliki  dua  benda  di  Bumi,  yang  dapat  dicirikan  sebagai  permukaan  bumi berupa tanah dan air, dan segala sesuatu di bawahnya: bangunan dan struktur teknis yang tertanam atau melekat secara permanen pada tanah dan air di wilayah Republik Indonesia.
Desa Tarogong meliputi area seluas 76 hektar dan dihuni oleh 5536 orang, termasuk 10 Rukun Warga  (RW)  dan  36  Rukun  Tetangga  (RT),  dan  memiliki  potensi  pajak  terbesar  ketiga  di Kecamatan Tarogong Kidul. Berikut statistik target dan realisasi PBB Desa Tarogong dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021:

## Tabel 1. Realisasi PBB Desa Tarogong Dari Tahun 2017-2021
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Presentase (%) 2017 182.173.989 126.742.830 70 2018 211.203.051 185.421.395 88 2019 251.896.071 176.992.309 70 2020 253.669.353 144.488.923 57 2021 254.326.315 143.118.597 56
Sumber : Kasi pemerintahan Desa Tarogong
Berdasarkan  data  Tabel  1.1  diatas  diketahui  target  PBB  Desa  Tarogong  dari tahun  2017-2021 adalah  sebesar  rp.  1.153.268.779  sedangkan  yang  terealisasi  hanya  sebesar  rp.  776.764.054,
dimana setiap tahunnya realisasi PBB tidak bisa mencapai target yaitu pada tahun 2017 dengan target  sebesar  rp.  182.173.989.  Sedangkan  yang terealisasi  hanya  sebesar  rp. 126.742.830 atau 70%, tahun 2018 dengan target sebesar rp. 211.203.051 sedangkan yang terealisasi sebesar rp. 185.421.395 atau 88%, pada tahun 2019 dengan target sebesar rp. 251.896.071 sedangkan yang terealisasi  hanya  sebesar  rp.  176.992.309  atau  70%,  tahun  2020  dengan  target  sebesar  rp 253.669.353  yang  terealisasi  hanya  sebesar  rp.  144.488.923 atau  57%,  dan  pada  tahun  2021 dengan target  sebesar  rp.  254.326.315  dan  yang terealisasi  hanya sebesar  rp.  143.118.597  atau 56%.
Adapun fenomena masalah yang ditemukan di Desa Tarogong, meliputi  :
1. Tingkat  kesadaran  dan  kepatuhan  wajib  pajak  masih  rendah,  tantangan  tersebut  sering dihadapi wajib pajak karena tidak mau membayar pbb dengan berbagai alasan dan  tidak melihat pentingnya memenuhi kewajibannya.
2. Karena kekhawatiran terhadap masalah kewajiban PBB itu sendiri, mayoritas wajib pajak cenderung mengabaikan atau mengabaikan ketidaksesuaian SPPT tersebut. Akibatnya jika ada penagihan maka akan terungkap jumlah tunggakan wajib pajak yang mengakibatkan penerimaan PBB di Desa Tarogong tidak mencapai target.
3. Lupa membayar pajak karena faktor kesibukan. Hal ini secara garis besar Target PBB di wilayah Desa Tarogong Berada di Wilayah yang notabene nya adalah pekerja, seperti PNS, Karyawan BUMN, Karyawan swasta dll Sehingga menyebabkan keterlambatan dalam hal pembayaran PBB untuk mencapai Target yang diinginkan.
Penetapan  Nilai  Jual  Objek Pajak  (NJOP)  masih  terlalu  tinggi dibandingkan dengan  tarif  yang berlaku.  Dalam  menentukan  NJOP,  Zona  Nilai  Tanah  (ZNT)  di  setiap  desa  atau  kelurahan disesuaikan berdasarkan pemeriksaan data informasi yang diperoleh dari harga jual real estat, dan kenaikan NJOP juga disebabkan oleh perluasan lahan sebelumnya.

## 2. Literature Review

## 2.1 Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
Menurut aturan dan peraturan, pemilik properti dan bangunan, pemegang kekuasaan, penyewa, dan orang yang mendapat manfaat dari properti dan bangunan semuanya dianggap sebagai PBB. Kata "bumi" sebagaimana digunakan di atas mengacu pada bagian dalam bumi dan permukaan bumi,  yang  meliputi  seluruh  daratan  dan  perairan  pedalaman,  serta  zona  ekonomi  eksklusif Indonesia. Bangunan adalah struktur yang dibangun di atas atau melekat secara permanen pada tanah atau air.
Dalam  menetapkan  besaran  pajak,  pemerintah  memiliki  kendali  penuh  atas  PBB  (mengikuti sistem pemungutan official assessment system ). Pajak ini bersifat material karena keadaan barang kena pajak seperti tanah atau tanah dan/atau bangunan menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam hal ini, negara subjek (yang membayar) tidak menguasai beban pajak.

## 2.2 Kebijakan Terkait PBB
Perda  harus  ditetapkan  oleh  pemerintah daerah sebelum  PBB-P2  dapat  dipungut  secara  sah.
Menurut Pasal 95 UU 28/2009 ayat (3), peraturan daerah sekurang-kurangnya:
a. Nama, objek, dan subjek PBB-P2;
b. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan PBB-P2;
c. Wilayah pemungutan;
d. Masa pajak;
e. Penetapan;
f. Tata cara pembayaran dan penagihan;
g. Kedaluwarsa;
h. Sanksi administratif; dan
i. Tanggal mulai berlakunya.
Perda PBB-P2 daerah juga dapat mengatur pasal-pasal berikut:
a. Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
b. Tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa; dan/atau
c. Asas  timbal  balik,  berupa  pemberian  pengurangan,  keringanan,  dan  pembebasan  pajak kepada  kedutaan,  konsulat,  dan  perwakilan  negara  asing  sesuai  dengan  kelaziman internasional.

## 2.3 Fungsi Pajak
Menurut Siti (2009:3) mengusulkan dua fungsi terkait pajak berikut ini:
a. Fungsi Budgetair (Penerimaan)
Pajak memiliki tujuan fiskal, yang berarti bahwa pajak menyediakan dana bagi pemerintah untuk membayar  pengeluaran  berkelanjutan  dan  peningkatan  modal.  Pemerintah  bertujuan  untuk memberikan  kontribusi  uang  sebanyak  mungkin  ke  kas  negara  dalam  rangka  menyediakan pendanaan bagi negara.
b. Fungsi Standar (Reguler)
Pajak  memiliki  tujuan  pengaturan,  Ini  menunjukkan  bahwa  itu  dapat  digunakan  untuk mengimplementasikan  atau  mengendalikan  program  pemerintah  di  bidang  sosial dan  ekonomi serta untuk mengejar beberapa tujuan non-keuangan.

## 2.4 Sistem Pemungutan Pajak
Tiga sistem pemungutan pajak yang saat ini digunakan menurut Marihot P. Siahaan (2005:68– 69)adalah sebagai berikut:
a. Sistem Penilaian Resmi
Sistem  ini,  yang  merupakan  mekanisme  pemungutan,  memberi  pemerintah  (fiskal)  kekuatan untuk menilai berapa banyak uang yang harus dibayar oleh pembayar pajak. dilengkapi dengan:
1) Otoritas pajak bertugas menghitung jumlah pajak yang terutang.
2) Wajib Pajak tidak aktif.
3) Hutang pajak berkembang setelah IRS mengeluarkan surat ketetapan pajak.
b. Sistem Evaluasi Diri
Teknik  ini,  yang  digunakan  untuk  memungut  pajak,  memberi  wajib  pajak  kekuatan  untuk memperkirakan kewajiban pajaknya sendiri. bersama:
1) Wajib pajak memiliki kewenangan untuk memilih berapa besar pajak yang terutang.
2) Wajib pajak aktif, yang memulai dengan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3) Petugas pajak hanya melakukan pengawasan bukan mengintervensi.

## 2.5 Memiliki Sistem Holding
Pendekatan  pemungutan  pajak ini  memberikan  wewenang  kepada  pihak ketiga—bukan  Wajib Pajak atau Fiskal yang bersangkutan untuk menentukan berapa besar pajak yang terutang kepada Wajib Pajak. berwenang memutuskan besarnya pajak yang akan dipungut dari Wajib Pajak dan pihak lain, selain dari Badan Fiskal.

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## 3. Metodologi
Informasi yang dikumpulkan merupakan informasi dan data yang sejalan dengan permasalahan utama  yang  berkaitan  dengan  Sulitnya  Pelaksanaan  Pajak  PBB  di  Desa  Tarogong  Kecamatan
Tarogong Kidul Kabupaten Garut. Namun, data tambahan juga akan dikumpulkan yang berguna untuk melengkapi data primer agar dapat sepenuhnya memahami dan mengatasi masalah yang dihadapi. Kategori data berikut digunakan dalam penelitian ini:
1. Data  primer  adalah  sumber  data  penelitian  yang  diperoleh  secara  langsung  dari sumber aslinya atau data objektif di lapangan, yang terdiri dari:
a) Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung untuk mengamati perilaku individu maupun aktivitas atau mencatat fenomena dilokasi penelitian. Observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti  yaitu  dengan  melakukan  pengamatan  secara  langsung kelapangan dan di wilayah Desa Tarogong Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut.
b) Wawancara
Dalam penelitian ini dilakukan wawancara yang sifatnya mendalam, peneliti menyiapkan daftar wawancara  atau  pedoman  wawancara  yang  telah  dibuat  sebelumnya  dengan  pertanyaan- pertanyaan  yang  ternuka,  sehingga  informasi  yang  digali dan diperoleh  tidak akan  keluar  dari konteks yang dibahas atau ada batasannya. Wawancara ini dilengkapi dengan alat bantu seperti catatan kecil dan alat perekam.
c) Dokumentasi
Tulisan, gambar, atau aktivitas kreatif semuanya memenuhi syarat sebagai bentuk dokumentasi. Selain penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, foto dan video dapat menghasilkan data deskriptif yang signifikan. Peneliti melakukan analisis dan penelusuran data  secara  ekstensif  terhadap  Faktor-Faktor  Penghambat  Pencapaian  PBB  di  Desa  Tarogong Kecamatan  Tarogong  Kidul  Kabupaten  Garut  antara  lain  makalah-makalah  penting,  catatan harian, peraturan, kebijakan, dan lain sebagainya.
2. Sumber  data  kajian  yang  dikenal  dengan  data  sekunder  diperoleh  melalui  sarana penghubung yang tersedia di lapangan, seperti catatan sejarah yang terhimpun secara arsip atau bukti sejarah (data dokumenter). Informasi tersebut sebanding dengan catatan formal data realisasi dan informasi lain yang diperoleh dari arsip situs penelitian.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1 Hasil Penelitian

## 4.1.1 Kebijakan Terkait PBB
Menurut  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1994,  negara  mengenakan  PBB  atas  bumi  dan bangunan.  PBB  merupakan  pajak kebendaan  karena keadaan  barang  kena  pajak  seperti  harta benda atau tanah dan/atau  bangunan mempengaruhi  besarnya  pajak  yang terutang. PBB adalah jenis  pajak  yang  besaran  pajaknya  diatur  sepenuhnya  oleh  pemerintah  (mengikuti  sistem pemungutan official assessment system).

## 4.1.2 Faktor-Faktor Tidak Tercapainya Target Penerimaan PBB

## a. Sebab Kultural atau Historis
Seorang wajib pajak bernama Pak S diwawancarai, dan berikut yang didapat: “Kalau bayar PBB yang  tiap  tahun  naik  itu  kan  jadi  beban  Pak,  mikirin  uang  buat  bayar  PBB,  dan  bapak  juga membayar  PBB,  Anda  akan  didenda  dan  harus  menambah  anggaran  lagi  jika  Anda  tidak membayarnya. Kami memiliki tanggung jawab sebagai pemilik rumah dan pemilik tanah." Dalam wawancara dengan Ibu Neneng Elin, seorang perangkat desa yang juga berbicara dengan peneliti, beliau menyatakan: “Menurut pendapat saya sekarang masyarakat sudah lebih pintar dan tidak lagi  menganggap  pajak  sebagai  alat  pemerasan,  namun  banyak  wajib  pajak  yang  mengeluh tentang kenaikan pajak yang harus mereka bayar.Sementara beberapa wajib pajak mungkin masih percaya bahwa pajak adalah semacam pemerasan, mayoritas wajib pajak mengetahui bagaimana pemerintah  menggunakan  hasil  pajak.Pajak  merupakan  beban  bagi  wajib  pajak,  hal  ini  dapat disimpulkan dari temuan wawancara tersebut diatas Wajib Pajak kini memiliki kemampuan dan pemahaman untuk memahami bahwa melakukan pembayaran PBB merupakan tanggung jawab mereka sebagai warga negara dalam memberikan kontribusi bagi keberhasilan pemerintahannya.

## b. Kurangnya  Informasi  atau  Penyuluhan  Oleh  Pemerintah  Kepada  Rakyat/Wajib Pajak
Masyarakat  mungkin  kurang  menyadari  kewajiban  membayar  PBB  jika  mereka  kurang mendapatkan pendidikan dan penyuluhan dari pemerintah. Menurut Bapak Endang Solih Kepala Desa Tarogong menanggapi wawancara, “Biasanya kami memasang baliho di depan kecamatan atau di jalan Kecamatan Tarogong Kidul yang menghimbau warga untuk membayar pajak tepat waktu.  Kami  juga  mengirimkan  surat  ke  setiap  RW  atau  RT  untuk  mengingatkan  masyarakat untuk  membayar  PBB.Biasanya,  kami  juga  mengatur  percakapan  dan  pertemuan  untuk membahas  masalah  tersebut  dan  menawarkan  penyuluhan  atau  informasi  tentang  pentingnya membayar tanah.Selain berbicara dengan perangkat desa , peneliti juga berbicara dengan Bapak Idad,  seorang  pejabat kecamatan  yang  menyatakan: “Kami  hanya  akan  memberikan informasi jika  ada  bulan  pajak  yang  diselenggarakan  oleh  otoritas  DPKAD  atau  umumnya  jika  ada pertemuan di kecamatan, tetapi tidak sebagai acara khusus untuk memberikan informasi tentang PBB,”  bunyi  pernyataan  itu.  Pelayanan  yang  ditawarkan  oleh  kantor  desa  dan  kelurahan menyebabkan banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban PBBnya.

## c. Pemungutan Pajak Yang Bocor
Kebocoran  ini  terjadi  akibat  lemahnya  pengawasan  dan  kontrol  pemerintah  terhadap  fiskus sehingga  menimbulkan  persepsi  masyarakat  yang  buruk.  seperti  uang  tunai  yang  telah  dicuri petugas pajak dari warga negara dan digunakan untuk keuntungan mereka sendiri. Serupa dengan kasus Gayus Tambunan, secara halus mengikis kepercayaan wajib pajak terhadap pegawai negeri. Menurut wawancara dengan Ibu E yang memiliki beban pajak sebesar Rp. 125.984 dan luas tanah 156 m2 dengan luas bangunan 88 m2, dia juga mempertimbangkan mengapa dia harus membayar pajak tetapi akhirnya menyimpulkan bahwa petugas pajak itu korup, seperti kasus Gayus. Kasus Gayus menghebohkan penerimaan PBB, namun banyak wajib pajak yang belum membayar PBB padahal  secara  tidak  langsung  sudah  lewat  jatuh tempo, menurut wawancara dengan Pak Ayi yang dilakukan peneliti setelah berbincang dengan petugas kecamatan . Gayus berdampak pada cara  berpikir  wajib  pajak.  Menurut  temuan  wawancara,  masyarakat  enggan  membayar  PBB karena adanya kebocoran dalam proses pemungutan pajak.

## d. Lingkungan  Pribadi  (Kekurangan  Uang,  Kemalasan,  dan  Pemasaran  Langsung Pemerintah)
Mengingat  tidak  semua  wajib  pajak  bekerja  atau  memperoleh  penghasilan  yang  sama,  maka sebagian  wajib  pajak  akan  menderita  akibat  kenaikan  PBB.  Terutama  pedagang  dan  pekerja konstruksi  memiliki  gaji  yang  tidak  menentu  dan  rentan  terhadap  untung  dan  rugi.  Selain itu, wajib  pajak  kekurangan  uang  untuk  membayar  PBB.  Demikian  hasil  wawancara  dengan  Pak Slamet yang memiliki luas bangunan 72 meter persegi dan luas tanah 420 meter persegi, dan Pak Tarmiah yang memiliki luas bangunan 20 meter persegi dan luas tanah 135 meter persegi. Pajak senilai Rp 220.000 yang harus dibayar oleh Pak Slamet. Diketahui dan bertanggung jawab atas pajak 68.840 rp bahwa: "Jika saya memiliki kekayaan, saya akan segera membayar PBB; namun, jika saya tidak memiliki uang atau kekayaan, saya akan membayarnya nanti. Saya memiliki uang atau  rejeki  yang  cukup  untuk  kebutuhan  sehari-hari—apalagi  setiap  bulan—karena  itu  bukan sekedar kewajiban hukum, bahkan dengan PBB, saya tetap harus membayar kebutuhan istri dan anak-anak saya, juga tenaga saya. tagihan, PDAM, sepeda motor, dan pengeluaran lainnya.” Hasil wawancara  di  atas  menunjukkan  bahwa  keadaan  wajib  pajak  merupakan  faktor  yang memungkinkan karena tidak semua wajib pajak memiliki tingkat pekerjaan dan pendapatan yang sama. Hal ini terutama terjadi jika mereka tidak memiliki uang untuk membayar  PBB. Mereka membuat pilihan yang sulit untuk mencoba dan membayar pajak mereka dengan secara bertahap menyisihkan  uang  dari  pendapatan  mereka.  Karena  sadar  akan  tanggung  jawabnya  terhadap negara  dan  karena  khawatir  akan  adanya  sanksi  keterlambatan  pembayaran,  wajib  pajak melakukan upaya untuk membayar PBB.

## 4.2 Pembahasan

## 4.2.1 Kesadaran
Keadaan mengetahui, berpikir, dan emosi dicirikan sebagai kesadaran. Istilah kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti merasakan, mengetahui, mengingat keadaan saat ini, atau mengingat kembali keadaan diri sendiri. (Wijaja, 1984: 14). Dalam situasi ini sangat erat kaitannya dengan kesadaran perpajakan karena kesadaran perpajakan dihasilkan oleh wajib pajak itu sendiri, yang merasakan,  mengetahui,  memahami,  dan  menyadari  tanggung  jawabnya  sebagai warga  negara untuk mengingat kewajiban perpajakannya.
Menurut  Marihot  Pahala  Siahaan  (2009:  77),  semua  kepemilikan  atau  penggunaan  tanah  atau bangunan  di  Indonesia  (tidak  termasuk  tanah  atau  bangunan  yang  dikecualikan  seperti  rumah ibadah, kuburan, bangunan cagar budaya, rumah sakit, dan panti asuhan) akan bertanggung jawab atas  Tanah  dan  Pajak  Bangunan.  Pungutan  pajak  tidak  ada  hubungannya  dengan  dokumentasi kepemilikan  real  estat  atau  bangunan.  Padahal  tanah  dan  bangunan  tersebut  dalam  pasal  1 Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1994 yang menyatakan bahwa (a) bumi adalah permukaan tubuh bumi yang berada di bawahnya, (b) bangunan adalah suatu struktur teknologi didirikan di darat atau di air dan berlabuh secara permanen di sana.
Orang atau organisasi yang harus  membayar pajak dikenal sebagai wajib pajak. Mereka sering tidak  menyadari tanggung jawab mereka atau pentingnya  membayar  pajak.  Iuran  pajak kepada negara  (yang dapat dikenakan)  adalah  karena  kewajiban  membayarnya  sesuai dengan  undang- undang,  tanpa  sukses  kepada  Pakli,  dan  yang  penggunaannya  untuk  membiayai  pengeluaran umum  yang  berkaitan  dengan  tanggung  jawab  negara  yang  menyelenggarakan  pemerintahan (Brotodiharjo, 1998 : 2).
PBB adalah kontribusi yang wajib diberikan oleh wajib pajak dalam kapasitasnya sebagai warga negara  sebagai  imbalan  atas  kepemilikan,  penggunaan,  dan  bukti  kepemilikan  atas  tanah  dan bangunan.
Sebagaimana dikemukakan oleh Tarsis Tarmudji (2001: 2), ada empat unsur yang menyebabkan rendahnya  kesadaran  masyarakat  untuk  membayar  PBB.  Menurut  filosofi  Tarsis  Tarmudji, penyebab  rendahnya  pengetahuan  penduduk  Desa  Tarogong,  Kecamatan  Tarogong Kidul, dan Kabupaten Garut dalam membayar PBB yaitu sebagai  berikut:

## a. Sebab Kultural dan Historis
Karena  pertimbangan  budaya  atau  sejarah,  masyarakat  Indonesia  memiliki  persepsi  negatif tentang  pajak  karena  pengalaman  mereka  selama  hampir  50  tahun  dengan  kolonialisme  dan pendudukan  Jepang.  Orang-orang  di  zaman kolonial  menyebut  pajak  sebagai  pemeras.  Karena pajak dianggap sebagai cara untuk memeras kaum tertindas selama era kolonial, sebagian orang masih  percaya  bahwa  itu  adalah  tindakan  pemerasan.  Namun,  pada  era  kemerdekaan  dan demokrasi,  pajak  tidak  lagi  dianggap  sebagai  cara  untuk  memeras  kaum  tertindas,  dan  kini dipandang  oleh  sebagian  wajib  pajak  sebagai  beban.  dimana  Wajib  Pajak  mengalami pertumbuhan tahunan beban PBB sebagai beban.
Wajib Pajak tidak lagi melihat pajak sebagai pemerasan; sebaliknya, mereka memandang pajak sebagai beban karena mereka harus menyumbang lebih banyak uang setiap tahun untuk menutupi kenaikan  biaya  PBB.  Karena  tidak  semua  penduduk  memiliki  tingkat  pendapatan  yang  sama, bahkan  jika  penduduk  dengan  pendapatan  lebih  tinggi  tidak  mempermasalahkan  atau  tidak merasa  kesulitan,  penduduk  berpenghasilan  menengah  yang  harus  tetap  memenuhi  kebutuhan sehari-hari merasa kesulitan untuk membayar PBB. .

## b. Kurangnya Informasi Dari Pihak Pemerintah Kepada Rakyat/Wajib Pajak
Berkurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  pembayaran  PBB  dapat  diakibatkan  oleh kurangnya  informasi  dan  pembinaan  dari  pemerintah.  Pemahaman  setiap  wajib pajak  tentang manfaat membayar pajak dapat ditingkatkan melalui informasi dan penyuluhan, yang juga dapat menjadi  pengingat  yang  lembut  bagi  mereka  untuk  selalu  dapat  melakukan  pembayaran  PBB tepat  waktu  tanpa  terlambat.  Karena  wajib  pajak  mendanai  PBB  berarti  mendanai  program- program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, maka dapat mendorong semangat gotong royong melalui  pemberian  informasi  dan  penyuluhan. Penyampaian  informasi  dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan menyelenggarakan musyawarah desa, pertemuan khusus yang berkonsentrasi pada PBB, dan dengan berkeliling ke setiap RT/RW.
Dengan  melakukan  sosialisasi  secara  konsisten  akan  meningkatkan  kesadaran  Wajib  Pajak terhadap fungsi  PBB serta tanggung jawabnya  sebagai warga  negara  untuk turut  mensukseskan program publik dengan membayar PBB.

## c. Adanya Kebocoran Pada Penarikan Pajak
Pengungkapan tersebut terjadi sebagai akibat dari pengawasan dan kontrol pemerintah yang tidak memadai  terhadap  polisi,  sehingga  menimbulkan  citra  publik  yang  negatif  terhadap  situasi tersebut.  Otoritas  pajak,  misalnya,  mungkin  menyalahgunakan  uang  yang  telah  dibayarkan penduduk dalam bentuk pajak properti untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. Mirip dengan kejadian mengerikan Gayus Tambunan di tahun 2020, kepercayaan wajib pajak terhadap pejabat
dan organisasi pemerintah tergerus secara tidak langsung. Wajib pajak berjuang untuk membayar PBB,  tetapi  disuap  oleh  mereka  yang  hanya  mementingkan  kepentingannya  sendiri  dan mengabaikan kesejahteraan rakyat miskin bangsa. Karena korupsi kronis negara kita, warga takut membayar PBB. Akibat kebocoran sistem pemungutan pajak, wajib pajak takut membayar PBB. Karena tuduhan korupsi di Indonesia, orang takut membayar pajak tanah dan bangunan. Mereka percaya  bahwa  mereka  membayar  pajak  atas  tanah  dan  bangunan  untuk  menjadi  seperti  apa mereka nantinya, tetapi pemungut pajak akan menyuap mereka di masa depan untuk memenuhi kepentingan  mereka  sendiri.  Kepercayaan  wajib  pajak  terhadap  petugas  pajak  tergerus  akibat klaim korupsi. Pendapatan dari PBB akan turun jika kepercayaan wajib pajak turun.

## d. Suasana Individu (Belum Memiliki Uang)
Di Desa Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul,  tidak semua wajib pajak menghasilkan jumlah uang yang sama atau bekerja di industri yang sama, yang merupakan alasan yang sah untuk status keuangan  mereka, terutama  jika  mereka  tidak  mampu  membayar  PBB. Meski  menjadi  beban, mereka berusaha membayar pajak dengan menyisihkan uang dari gajinya secara bertahap. Wajib Pajak berusaha membayar PBB yang terutang karena mereka sadar akan tugas-tugas kenegaraan mereka dan karena mereka takut  terkena denda karena terlambat membayar pajak.
Karena masyarakat tidak diinformasikan, disosialisasikan, atau diingatkan untuk membayar PBB, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, seperti situasi di lapangan. Reklame, MMT,  umbul-umbul,  dan  surat  yang  disampaikan  ke  setiap  RW  atau  RT  adalah  upaya  untuk mengingatkan  wajib  pajak  untuk  membayar  pajaknya,  namun  cara  tersebut  masih  belum  ideal karena  belum  semua  warga  MePakca  mengetahui  keberadaannya.  Karena  tidak  semua  wajib pajak memiliki kemampuan keuangan yang sama, banyak wajib pajak yang ingin membayar PBB tepat waktu tanpa harus terlambat. Namun demikian, keinginan mereka terhalang oleh fakta ini. Situasi individu (kekurangan dana).
Terdapat  inisiatif  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  pembayaran  PBB  di  Desa Tarogong,  Kecamatan  Tarogong  Kidul,  dan  Kabupaten  Garut;  namun,  prakarsa  ini,  termasuk yang dilakukan oleh:

## a. Pemberian Peyuluhan Kepada Wajib Pajak
Penyuluhan rutin merupakan salah satu cara pemerintah bekerja untuk menyiasati isu-isu yang akan merugikan kesadaran masyarakat. Diharapkan penyuluh pajak dapat memberikan informasi, penyuluhan, dan pendampingan tentang PBB kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya membayar PBB dan untuk mengembangkan kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban negaranya dengan membayar PBB.
Kantor desa di Desa Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul, tidak melakukan penyuluhan secara bertahap kepada  wajib  pajak.  Hal  ini dilakukan  dengan  maksud  untuk  menggugah  masyarakat untuk  membayar  PBB  dan  memberikan  informasi  yang  menyeluruh  kepada  masyarakat  agar dapat  berkontribusi  dalam  mensukseskan  proyek-proyek  pemerintah.  Dengan  menawarkan penyuluhan  secara  bertahap  daripada  menunggu  bulan  pajak,  akan  meningkatkan  kesadaran masyarakat  akan  pentingnya  membayar  PBB  tepat  waktu  tanpa  perlu  terlambat.  Pemerintah menilai  dengan  memberikan  penyuluhan  kepada  wajib  pajak  berpenghasilan  rendah  akan membuat mereka dapat melakukan pembayaran PBB tepat waktu tanpa harus terlambat. Alasan banyaknya  masyarakat  yang  tidak  tertarik  mengikuti  penyuluhan  yang  diberikan  oleh  aparat kecamatan karena terlalu sibuk dengan pekerjaan dan kegiatan lain menjadi alasan masyarakat

## tidak termotivasi.

## b. Meningkatkan Pelayanan Kepada Wajib Pajak
Untuk melayani wajib pajak dengan lebih baik, Pembayaran PBB telah difasilitasi oleh kantor desa dan pemerintah. Wajib pajak kini dapat melakukan pembayaran di wilayah yang dekat dengan wilayah  yang  telah  ditetapkan  pemerintah.  Wajib  Pajak  cukup  datang  ke  tempat  yang  telah ditentukan  oleh  pemerintah,  di  mana  mereka  akan  dilayani  dengan  baik  oleh  petugas  BANK, ATM,  atau  Kantor  Pos,  untuk  membayar  PBB;  mereka  tidak  perlu  pergi  ke  kantor  desa  yang letaknya  jauh  dari  rumah  mereka.  Ketidakmampuan  untuk  meyakinkan  wajib  pajak  untuk membayar  PBB  adalah  akibat  dari  perlawanan  mereka  yang  terus-menerus,  meskipun pembayaran dapat dilakukan di tempat yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Kemudian, baik permintaan  resmi  maupun  situs  yang  nyaman  untuk  membayar  PBB  dengan  cepat  sehingga berdampak pada kesadaran masyarakat akan perlunya membayar PBB.

## c. Memberikan Penghargaan
Pemberian hadiah kepada wajib pajak, kelurahan, atau kelurahan dapat mendorong mereka untuk memaksimalkan pembayaran PBB. Hal ini dimaksudkan agar dengan penyerahan hadiah tersebut dapat  memotivasi  pihak kelurahan  atau  kabupaten  untuk  menggenjot  pengumpulan  PBB  guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara tidak langsung, penetapan kebijakan penghargaan akan mendorong aparat pajak dan wajib pajak untuk berusaha semaksimal mungkin agar mampu membujuk  wajib  pajak  untuk  membayar  PBB  agar  mendapatkan  penghargaan  yang  dapat dibanggakan  di  kemudian  hari.  Karena  menerima  hadiah  sama  dengan  membayar  pajak  tepat waktu  atau  terlambat  membayarnya,  pembayar  pajak  tidak  terlalu  memedulikannya  meskipun pemerintah  membagikannya.  Ini  adalah  bagaimana  kegagalan  untuk  memberi  insentif  kepada pembayar pajak dijelaskan.
Masyarakat tidak mau membayar PBB karena tidak ada apresiasi bagi mereka, kecamatan, atau kelurahannya, dan karena tidak ada insentif untuk melakukannya, pemungutan PBB tidak dapat dimaksimalkan.  Dengan  pemberian  hadiah,  kabupaten  dan  kecamatan  akan  terpacu  untuk meningkatkan upaya dan pendampingan wajib pajak.
Karena tantangan berikut, masyarakat tidak didorong untuk membayar PBB:
1. Kendala dalam menawarkan wajib pajak di Desa Tarogong dan Kabupaten Tarogong Kidul dalam  melakukan  himbauan  membayar  PBB.  Minimnya  minat  masyarakat terhadap program  penyuluhan  kantor  desa  menjadi  penghambat  kemampuan  aparat  desa  dalam memberikan penyuluhan. Tantangan lain yang dihadapi aparat desa adalah adalah karena tidak semua warga mengikuti kegiatan penyuluhan karena kesibukan dan pekerjaan, maka waktu penyuluhan perlu disesuaikan dengan warga.
2. Terdapat  tantangan  dalam  meningkatkan  pelayanan  PBB  bagi  wajib  pajak  di  Desa Tarogong Kabupaten Tarogong Kidul. Pada tahun 2021, PBB tidak lagi dibayarkan melalui Kantor Desa Tarogong. PBB diperbolehkan di lokasi yang dipilih oleh pemerintah. Ketika hanya ada satu bulan pajak, Kantor Desa hanya menerima pembayaran tanah dan bangunan. Tantangan  yang  dihadapi  petugas  dalam  memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik kepada wajib pajak yang membayar PBB, yaitu dalam pendistribusian SPPT yang kadang terlambat dari  jadwal  dan  menyebabkan  wajib  pajak  tidak  segera  membayar  PBB  karena  belum menerimanya.
3. Penghargaan Wajib Pajak Desa Tarogong atas Pembayaran PBB mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Wajib pajak dan aparat kecamatan kurang mendorong dan memberikan insentif  kepada  wajib  pajak  untuk  membayar  PBB  tepat  waktu  karena  pemerintah  tidak memiliki skema untuk memberikan kompensasi kepada wajib pajak. Aparat desa mungkin mengalami  kendala  dalam  menegakkan  kebijakan  ini  untuk  membujuk  warga  agar membayar PBB.

## 5. Kesimpulan
Masyarakat Desa Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dalam Membayar PBB mempunyai kesadaran yang masih rendah. Hal ini dilandasi oleh :
a. Masyarakat tidak mengetahui kewajiban membayar PBB karena kurangnya informasi dari pemerintah;
b. Menurunnya kepercayaan masyarakat akibat kebocoran pemungutan pajak;
c. Situasi keuangan individu berdampak besar pada seberapa sadar mereka akan kebutuhan untuk  membayar  PBB.  Masyarakat  sadar  bahwa  mereka  harus  membayar  PBB,  tetapi mereka terkendala karena mereka tidak memiliki lebih banyak uang untuk melakukannya.
Tindakan berikut diambil  untuk  meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya  membayar PBB:
a. Wajib Pajak sedang dikonsultasikan.
b. Meningkatkan layanan;
c. Bagikan hadiah.
Masalah-masalah yang dapat menghalangi masyarakat umum untuk membayar PBB antara lain:
a. Ketidaktertarikan wajib pajak untuk mengikuti penyuluhan dari aparat desa;
b. Beban PBB yang setiap tahun naik;
c. Terjadi kesalahan  teknis,  seperti alamat  yang  tertera di SPPT tidak  sesuai dengan alamat yang sebenarnya, terlalu banyak petugas SPPT yang harus memilah berdasarkan RW atau RT,  dan  terlalu  banyak  tanah  dan  bangunan  kosong  yang  berpindah  tangan  atau  dijual kepada pihak lain. pihak tanpa memberitahu pemilik sebelumnya. Ini disampaikan kepada masyarakat, sehingga sangat menyulitkan petugas untuk mendistribusikan SPPT.

## Daftar Pustaka

## I. Jurnal/Buku
Awosola, Femi O. 2010. “Agricultural Land Tax and Farm-Level Land-Use Change and Output Supply Response”. China Agricultural Economic Review. Vol 2. No. 1: 80-95.
Casavera. 2009. Perpajakan. Graha Ilmu, Yogyakarta.
Christi, Kodoati. N. 2017. “Analisis Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  Sebelum  dan  Sesudah  Dialihkan  Menjadi  Pajak Daerah”. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Vol. 12. No. 2: 625-635.
Fatoni, A.H. 2014. “Upaya Peningkatan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan  oleh  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Malang”.  Skripsi  Tidak Dipublikasikan. Universitas Brawijaya, Surabaya.
Fitriandi, Primandita, Yuda Aryanto, dan Agus Puji Priyono. 2018. Kompilasi  Undang-undang Perpajakan Terlengkap. Salemba Empat, Jakarta.
Gibson,  J.L,  Ivancevich,  J.M.  dan  Donelly,  J.H.,  Jr.  1997.  Organizations  Business,  Structure,
Processes (8'h ed). MA, Irwin, Boston.
Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. UPP AMP YKPN, Yogyakarta. Harefa, Mandala. 2016. “Kendala Implementasi dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 oleh Pemerintah Kota Makassar”. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik. Vol. 7. No. 1: 67-82. Hutomo, Sigit. 2014. “Analisis Perbedaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum dan Sesudah Pengalihan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Sektor  Perkotaan Perdesaan  (PBB-P2)”. Jurnal Kinerja. Vol. 1. No. 18: 32- 44.
Mardiasmo. 2011. Perpajakan Indonesia. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta. Melinda, Cahaya. 2017.
“Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus di Kabupaten Bantul tahun 2013-2015)”. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
Mutiarin, Dyah dan Tamzis Sarwana. 2014. “ Transisi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sleman”. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik. Vol. 1. No. 2: 483-512.
Arikunto, Suharsimi. 1996. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Yogyakarta: Rineka Cipta.
Bohari,  H.  2010.  Pengantar  Hukum  Pajak.  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada.  Departemen Pendidikan  Nasional.  2005.  Kamus  Bahasa  Indonesia.  Jakarta:  Balai  Pustaka.  Fitriandi, Tejo.  Birowo,  Tejo.  Aryanto,  Yuda.  2005.  Kompilasi  Undang-Undang  Perpajakan Terlengkap. Jakarta: Salemba Empat.

## II. Dokumen
PP no.10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi. UU no.28 Tahun 2009 Tentang Kontribusi Wajib Pajak Kepada Daerah. Peraturan Direktur Pajak Nomor PER-09/Pj/2020 Tentang Pembayaran Pajak.
Peraturan Mentri Keuangan Nomor 16/PMK.10/2016 Tentang Administrasi Perpajakan. Peraturan Mentri  Keuangan  Nomor  184/PMK.03/2007  Tentang  Jatuh  Tempo  Pembayaran  dan penyetoran pajak.