## PENERAPAN UNSUR  TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP PELAKU ANAK OLEH PENYIDIK PADA  SATRESKRIM POLRESTA
PADANG
(Studi Pertimbangan Penyelesaian Perkara Anak Melalui Diversi)

## Ori Friliansa Utama
Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: orifriliansa10@gmail.com

## ABSTRACT
Application  of  elements  of  the  crime  of  theft  with  violence  against  child  perpetrators  by investigators  at  the  Padang  Police  Satreskrim  in  the  context  of  Consideration  of  Alternative Settlement  of  Child  Cases  where  investigators  are  trying  to  apply  ordinary  theft  criminal articles, so that the settlement of the theft case can be carried out by diversion, as in the case that occurred in Jalan Bandar Church, Kel Berok Nipah, West Padang District, Padang City. The victim refused to do diversion on the grounds that the value of the loss suffered was quite large. While in the case of the crime of theft, which occurred in a house, the child did the theft at night. The items taken are household appliances. For this crime, diversion can be carried out  because  the  value  of  the  loss  is  not  large  and  the  child  already  regrets  his  actions.  The obstacle encountered by investigators in the application of elements of the crime of theft with violence against child perpetrators is that it is very difficult to rule out elements of violence in committing the crime of theft such as being carried out at night by damaging so that the act can  be  categorized  as  a  criminal  act  of  ordinary  theft  so  that  diversion  can  also  be  carried out. requires the willingness of the victim.
Keywords: Children, Diversion, Theft, Investigators

## ABSTRAK
Penerapan  Unsur    Tindak  Pidana  Pencurian  Dengan  Kekerasan  Terhadap  Pelaku  Anak  Oleh Penyidik  Pada  Satreskrim  Polresta  Padang  dalam  rangka  Pertimbangan  Alternatif Penyelesaian Perkara Anak dimana  penyidik berusaha untuk menerapkan Pasal tindak pidana pencurian biasa, agar penyelesaian perkara pencurian tersebut dapat dilakukan secara diversi, sebagaimana  pada  kasus  yang  terjadi  di  jalan  Bandar  Gereja  Kel  Berok  Nipah  Kec  Padang Barat  Kota Padang.  Korban menolak dilakukan diversi dengan beralasan nilai kerugian  yang dideritanya  cukup  besar.  Sementara  pada  Perkara  tindak  pidana  Pencurian,  yang  terjadi  di sebuah  rumah,  Anak  melakukan  pencurian  pada  malam  hari.  Barang  barang  yang  diambil adalah peralatan rumah tangga. Terhadap tindak pidana ini dapat dilakukan diversi karena nilai kerugian  yang  tidak  besar  dan  anak  sudah  menyesali  perbuatannya.  Kendala  Yang  Ditemui Penyidik  Dalam  Penerapan  Unsur  Tindak  Pidana  Pencurian  Dengan  Kekerasan  Terhadap Pelaku  Anak  adalah  sangat  sulitnya  mengenyampingkan    unsur  perbuatan  kekerasan  dalam melakukan  tindak  pidana  pencurian  seperti  dilakukan  pada  malam  hari  dengan merusak  agar perbuatan tersebut dapat  dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian biasa  sehingga dapat dilakukan diversi yang  juga memerlukan kesediaan korban.
Kata Kunci: Anak, Diversi, Tindak Pidana Pencurian, Penyidik

## PENDAHULUAN
Orang merupakan insan sosial, karenanya orang orang itu tidak sendiri. Orang hidup berdampingan,  apalagi  bergerombolan  serta  bersamaan  melangsungkan  ikatan  dampingi sesama. Ikatan ini terjalin bertepatan dengan keinginan hidup  yang tidak bisa jadi senantiasa bisa  dipadati  sendiri.  Keinginan  hidup  orang  beragam.  Pelampiasan  keinginan  hidup  terkait dari  hasil  yang  didapat  lewat  energi  usaha  yang  dicoba  buat  mendapatkan  kelimpahan  serta keselamatan lahir serta hati. 1 Situasi ini hendak bisa berhasil bila warga memiliki pemahaman buat  bersikap  asri  dengan  kebutuhan  yang  legal  dalam  kehidupan  warga  yang  direalisasikan dengan berkelakuan laris cocok dengan norma yang legal di warga.
Sikap yang tidak cocok dengan norma ataupun bisa diucap selaku kecurangan kepada norma  yang  sudah  disetujui  nyatanya  menimbulkan  terganggunya  kedisiplinan  serta ketentraman  kehidupan  orang.  Kecurangan  yang  begitu,  umumnya  oleh  warga  dicap  selaku sesuatu  pelanggaran  apalagi  kesalahan.  Kesalahan  dalam  kehidupan  warga  ialah  pertanda sosial yang hendak senantiasa dialami oleh tiap orang, warga, serta apalagi negara. 2
Kesalahan  perampokan  ialah  salah  satu  perbuatan  kejahatan  yang  sangat  kerap terjalin,  banyaknya  pemberitaan  diberbagai  alat  massa  bagus  itu  alat  elektronik  ataupun  alat cap.  Perbuatan  kejahatan  perampokan  umumnya  dilatarbelakangi  oleh  kondisi  hidup  pelakon tiap  hari,  misalnya  kondisi  ekonomi  ataupun  tingkatan  pendapatannya  yang  terkategori  kecil alhasil  tidak  bisa  penuhi  bayaran  keinginan  hidup  tiap  hari  dan  di  mempengaruhi  oleh tingkatan  pembelajaran  yang  kecil.  Dalam  KUHP  kesalahan  perampokan  dibedakan  dengan bermacam  kualifikasi  antara  lain  begitu  juga  diatur  dalam  Artikel  365  KUHP  ialah perampokan  dengan  kekerasan.  Perampokan  dengan  kekerasan  ialah  kesalahan  kepada  harta barang.  Kekerasan  yang  dicoba  dalam  perampokan  itu  memiliki  tujuan  buat  mempersiapkan ataupun memudahkan perampokan ataupun bila terjebak terdapat peluang untuk sang pelakon buat melarikan diri biar benda yang dicuri itu senantiasa terletak di tangan pelakon.
Sebab kesalahan bukan cuma dicoba orang berusia, namun anak- anakpun bisa pula melaksanakan kesalahan yang bisa mudarat warga. Sebab anak ialah sesuatu anugerah Tuhan yang  amat  eksklusif  untuk  banyak  orang  yang  telah  berkeluarga,  oleh  sebab  itu  hingga penguasa di Indonesia sudah mempraktikkan Hukum Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 mengenai Pergantian Atas Hukum Republik Indonesia No 23 Tahun 2003 mengenai Proteksi Anak,  hendak  namun  tidak  menuntut  mungkin  dengan  terdapatnya  Hukum  Proteksi  Anak, perihal  itu  dapat  menjamin  anak  dapat  bebas  dari  unsur-  unsur  pidana.  Anak  yang melaksanakan perbuatan kejahatan di cara bagi determinasi yang ada dalam Undang Undang Sistem  Peradilan  Kejahatan  Anak  ialah Undang  undang  No  11  tahun  2012  mengenai  Sistem Peradilan Kejahatan Anak.
Anak muda mempunyai status serta andil yang berarti, dari kebutuhan keluarga, anak muda merupakan angkatan penerus yang sedia berkembang jadi berusia, selaku pewaris serta penerus  keluarga.  Ditatap  dari  kebutuhan  negeri,  paling  utama  untuk  bangsa  dannegara indonesia,  anak  muda  serta  anak  muda  biasanya,  menemukan  sebutan  yang  tidak  dipunyai
1 R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi , Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 1.
2 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan , Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.
oleh  angkatan  yang  lain  ialah  selaku  tulang  punggung  negeri.  Kenakalan  anak  muda  bisa membatasi  serta  apalagi  membatalkan  usaha  menciptakan  anak  muda  serta  angkatan  yang bermutu. Hendak namun saat ini ini banyak anak anak muda yang beranjak jadi anak bandel, banyak  di  antara  mereka  yang  melaksanakan  tidakan  yang  melanggar  hukum  semacam permasalahan  perampokan  sebab  hasrat  mau  mempunyai.  Orang  melaksanakan  kesalahan sebab  hasrat  mau  mempunyai  telah  memiliki  predisposisi  psikhis,  tidak  terdapat  sesuatu kesalahan di warga yang tidak terdapat hubungannya dengan jiwa orang tetapi predisposisi ini selaku asumsi semata 3 .
Akar  pokok  yang  diatur  dalam  Hukum  Republik  Indonesia  No  11  Tahun  2012 merupakan pengaturan jelas hal kesamarataan Kestoratif serta Diversi yang dimaksudkan buat menjauhi  serta  menjauhkan  Anak  dari  cara  peradilan,  alhasil  bisa  menjauhi  stigmatisasi kepada  anak  yang  berdekatan  dengan  hukum  serta  diharapkan  anak  bisa  kembali  ke  dalam area sosial dengan cara alami. Oleh sebab itu, amat dibutuhkan kedudukan dan seluruh pihak dalam  bagan  menciptakan  perihal  itu.  Cara  itu  wajib  bermaksud  pada  terciptanya kesamarataan  Restoratif,  bagus  untuk  Anak  ataupun  untuk  korban.  Kesamarataan  Restoratif yang  diartikan  dalam  UndangUndang  ini  ialah  sesuatu  cara  Diversi.  Dalam  Diversi  seluruh pihak  yang  ikut  serta  dalam  sesuatu  perbuatan  kejahatan  khusus  bersama-  sama menanggulangi  permasalahan  dan  menghasilkan  sesuatu  peranan  buat  membuat  seluruh sesuatunya  jadi  lebih  bagus  dengan  mengaitkan  korban,  Anak,  serta  warga  dalam  mencari pemecahan buat membenarkan, perdamaian, serta menentramkan batin, yang tidak bersumber pada bayaran.
Kayaknya perihal yang terjalin pada permasalahan masalah informasi No: LP atau 72 atau  K  atau  II  atau  2019  atau  Zona  Padang  Barat,  masalah  perbuatan  kejahatan  perampokan dengan kekerasan dalam kesimpulan Artikel 368 serta Artikel 365 KUHP dengan mempunyai hasrat buat mempunyai HP korban alhasil memunculkan kehilangan buat korban bagus dengan cara  modul  serta  psikologis.  Aplikasi  faktor  yang  dicoba  oleh  interogator  amat  pengaruhi alternative  penentuan  penanganan  masalah  anak  yang  hendak  diaplikasikan.  Apakah  hendak menempuh system peradilan kejahatan ataukan lewat cara diversi, sebab salah satu ketentuan bisa dikerjakannya diversi merupakan bahaya kejahatan dari aksi yang dicoba anak tidak lebih dari 7 tahun.
Permasalahan yang akan dibahas adalah  Penerapan dan permasalahan Unsur  Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pelaku Anak Oleh Penyidik Pada  Satreskrim Polresta Padang dalam rangka Pertimbangan Alternatif Penyelesaian Perkara Anak?

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis, dengan  metode  pendekatan  yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer  diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .
3 Abrianto  Prakoso, Kriminologi  dan  Hukum  Pidana  Cet:  1 ,  Laksbang  Grafika,Yogyakarta,  2003,  hlm 99.

## PEMBAHASAN
A. Penerapan  Unsur    Tindak  Pidana  Pencurian  Dengan  Kekerasan  Terhadap  Pelaku Anak Oleh Penyidik Pada Satreskrim Polresta Padang dalam rangka Pertimbangan Alternatif Penyelesaian Perkara Anak  dengan diversi
Dalam  pelaksanaan  diversi  yang  dicoba  oleh  Satreskrim  Polresta  Padang  awal mulanya  melaksanakan  perantaraan  antara  korban  serta  pelakon,  mengaitkan  BAPAS (Gedung  Sosialisasi),  Biro  Sosial.  Dalam  penerapan  penangkapan  kepada  anak  yang melaksanakan  perbuatan  kejahatan  perampokan  dengan  kekerasan  diperlakukan  beda dengan penangkapan yang dicoba pada orang berusia. Bila perantaraan dengan para pihak itu  sukses  hendak  diadakan  dengan  skedul  diversi  cocok  dengan  peraturan  yang  sudah terdapat,  sehabis  skedul  diversi  itu  sudah  berakhir  hingga  kepolisian  menghasilkan  SP3 (Pesan  Pemberhentian  Investigasi)  pada  interogator.  Dalam  penangkapan  itu  mengaitkan penguasa wilayah ataupun diucap dengan simpan house. Supaya diversi bisa terselenggara hingga  interogator  wajib  mempraktikkan  faktor  faktor  perbuatan  kejahatan  yang  bisa memudahkan pelakon.
Penerapan  diversi  kepada  anak  yang  melaksanakan  perbuatan  kejahatan perampokan  senantiasa  dalam  kontrol  dari  BAPAS,  anak  yang  sudah  dijadikan terdakwa serta hendak melaksanakan diversi tidak bisa pergi dari Padang bila ia tidak ditahan. Dasar ketetapannya  merupakan  Artikel  94  Hukum  No  11  Tahun  2012  mengenai  Sistem Peradilan  Kejahatan  Anak.  Sedangkan  itu,  dalam  determinasi  melakukan  diversi  diatur dengan  Peraturan  Dewan  Agung  (PERMA)  Republik  Indonesia  No  4  Tahun  2014 mengenai Prinsip Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Kejahatan Anak yang diatur pada Artikel. 4
Dari  determinasi  penerapan  pada  artikel  di  atas  Satreskrim  Polresta  Padang  telah melakukan  dalam  menanggulangi  permasalahan  perbuatan  kejahatan  yang  dicoba  oleh anak  di  dasar  baya  yang  diupayakan  dalam  diversi.  Dalam  penerapan  diversi  ada kesamarataan, kesamarataan bagi John Rawls ialah bentuk dasar warga  yang asli  dimana hak- hak dasar, perbawa, independensi, pemasukan, peluang serta keselamatan terkabul.
Pemahaman  hukum  yang  kecil  atau  besar  dalam  warga  hendak  pengaruhi penerapan  hukum,  pemahaman  hukum  yang  kecil  hendak  mmpengaruhi  penerapan hukum, bagus tingginya pelanggaran yang dicoba warga dalam penerapan hukum. 4
Pada perbuatan Kejahatan Perampokan dengan pemberatan bahaya pidananya lebih dari  pada  7  tahun,  dalam  perihal  ini  interogator  berupaya  buat  mempraktikkan  Artikel perbuatan  kejahatan  pencuruan  enteng,  supaya  penanganan  masalah  perampokan itu  bisa dicoba dengan cara diversi, begitu juga permasalahan diatas. Masalah perbuatan kejahatan Perampokan dengan kekerasan, yang terjalin pada hari Rabu bertepatan pada 24 Juni 2020 sekira Jam 04.00 Wib, yang bertempat di jalur Bos Gereja Kel Berok Nipah Kec Padang Barat Kota Padang.  Begitu juga yang sudah diatur dalam Artikel 365 KUH Kejahatan Jo Undang- Undang RI Nomor. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Kejahatan Anak. Bersumber pada hasil pengecekan penjelasan Saksi  Korban, Saksi saksi,  serta anak  yang berkonflik  dengan  hukum  MUHAMMAD  RAYHAN  Pgl  RAYHAN  Bin  ZAINUL ARIFIN, dan benda fakta yang telah disita berbentuk berbentuk 1 (satu) bagian hp merek
4 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2008,hlm. 248
samsung A10 warna biru, 1 (satu) buah kotak hp merek Samsung A10 warna biru, 1 (satu) buah dompet levis warna coklat, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) bagian sepeda motor merek  Suzuki  Pahlawan  FU  warna  putih  gelap  tanpa  piringan  hitam  no  polisi  terpasang, hingga  bisa  didapat  kesimpulan  kalau  memanglah  betul  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  sudah  melaksanakan  perbuatan  kejahatan  Perampokan  dengan  kekerasan,  yang terjalin  pada  hari  Rabu  bertepatan  pada  24  Juni  2020  sekira  Jam  04.00  Wib,  yang bertempat di jalur Bos Gereja Kel Berok Nipah Kec Padang Barat Kota Padang.
kepada  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dicoba  penangkapan.  Pada  masalah ini korban tidak ingin dicoba diversi sebab berargumen angka kehilangan yang dideritanya lumayan  besar.  Hp  yang  dicuri  meski  sisa  tetapi  isi  yang  terdapat  di  dalamnya  berharga besar.  Untuk  mempertanggung  jawabkan  perbuatannya,  hingga  anak  yang  berkonflik dengan  hokum  senantiasa  meneruskan  cara  peradilan.  Polisi  selaku  gapura  awal  yang menanggulangi  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  jadi  determinan  apakah  seseorang anak hendak dilanjutkan ke cara peradilan ataupun aksi informal yang lain dalam perihal ini merupakan diversi.
Masalah perbuatan kejahatan Perampokan, yang terjalin hari Senin bertepatan pada 03 Juni 2019 sekira Jam 04.00 Wib, yang dikenal oleh korban pada hari jumat bertepatan pada  7  Juni  2019,  yang  bertempat  di  suatu  rumah  yang  menetap  di  Komplek  Gradasi Bagus Kel Air Pacah Kec Koto Tangah Kota Padang. Begitu juga yang sudah diatur dalam Artikel  363  Bagian  (1)  ke  4e  KUH  Kejahatan  Jo  Hukum  RI  Nomor.  11  Tahun  2012 mengenai  Sistem  Peradilan  Kejahatan  Anak.  Anak  melaksanakan  perampokan  pada malam hari. Benda benda yang didapat 1 (satu) bagian Tv LED merek Panasonic 32 inch warna  gelap,  1  (satu)  bagian  Rice  Cooker  merek  Yong  Ma  warna  Gold,  1  (satu)  buah kotak Tv LED merek Polytron 32 inch serta 1( satu) buah tabungan plastik yang sudah di potong.  Untuk  mempertanggung  jawabkan  perbuatannya,  hingga  anak  yang  berkonflik dengan  hukum  AGUNG  Kesatu  Pgl  AGUNG  Bin  RENALDI  bisa  dicoba  diversi  sebab angka kehilangan yang tidak besar serta anak telah menangisi perbuatannya. Pada keadaan ini korban juga membenarkan buat dicoba diversi sebab seluruh benda yang dicuri sudah dikembalikan oleh terdakwa.
Tiap  diversi  yang  menggapai  kesuksesan  dimana  sudah  terjalin  perjanjian  antara korban  serta  pelakon  serta  sudah  timbulnya  perjanjian  diversi  semacam  pengembalian kehilangan,  rehabilitasi  kedokteran  serta  psikososial,  penyerahan  kembali  ke  orang berumur ataupun anak diserahkan pembelajaran di badan pembelajaran serta keselamatan sosial,  dalam  durasi  sangat  lama  3  (3)  hari  sehabis  ketetapan  diatas  didapat,  interogator harus  memberi  tahu  ketetapan  itu  pada  majelis  hukum  negara  untuk  menemukan penentuan dari majelis hukum negara serta dibikinnya sesuatu penentuan diversi.
Diversi  yang  kandas,  ataupun  tidak  menggapai  kesepakaran,  penyidik  hendak membuat  informasi  kegiatan  diversi  serta  harus  melaksanakan  investigasi  serta melimpahkan  masalah  ke  kejaksaan  dengan  menyertakan  informasi  kegiatan  diversi  dan informasi  riset  warga  dari  aparat  pekerja  sosial  ataupun  Bapas.  Bentang  durasi  buat dilakukanya  diversi  merupakan  maksimum  7  hari  sehabis  dimulainya  prnyidikan,  serta cara diversi dicoba maksimum 30 hari sehabis dimulainya diversi.
Terpaut  diskresi  yang  dipunyai  kepolisian  yang  diatur  dalam  Artikel  2  UU  No  2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia, yang mengatakan guna Kepolisian merupakan salah satu guna rezim negeri di aspek perawatan keamanan serta kedisiplinan warga, penguatan hukum, proteksi, dukungan, serta jasa pada warga, hendak namun dalam diversi  interogator  cuma  menyediakan  antara  korban  serta  keluarganya  dengan  pelakon serta  keluarganya.  Interogator  tidak  bisa  memohon  para  pihak  buat  balik  kerak  dengan alibi  memesatkan  cara  penanganan  masalah  meski  itu  niatnya  bagus.  Perihal  ini dimaksudkan  buat  melindungi  marwah  kepolisian  yang  sepanjang  ini  warga  telah meragukan netralitas polisi, supaya polisi tidak dikira berat ataupun berpihak ke salah satu pihak,  jadi  polisi  dilarang  buat  melaksanakan  campur  tangan,  interogator  haruslah senantiasa menjajaki serta meberikan apa yang di idamkan para pihak paling utama korban serta  keluarga  korban  bersama  pelakon  serta  keluarganya.  Bila  sudah  digapai  perjanjian perdamaian  diantara  kedua  koyak  pihak  berikutnya  pihak  korban  hendak  mencabut informasi polisi serta polisi mengakhiri penyidikan.
Tahap-tahap  diversi  secara  lengkap  dimuat  dalam  TR/1124/XI/2006  dari Kabareskrim  POLRI,  16  Nov  2006  dan  TR/395/VI/2008  9  Juni  2008,  tentang  pelaksaan diversi  dan  restorative  justice  dalam  penanganan  kasus  anak  pelaku  dan  pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi.
B. Kendala Yang Ditemui Penyidik Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pelaku Anak Oleh Penyidik Pada  Satreskrim Polresta Padang Dalam Rangka Pertimbangan Alternatif Penyelesaian Perkara Anak
Diversi  dimaksudkan  buat  menjauhi  serta  menjauhkan  anak  dari  cara  peradilan alhasil  bisa  menjauhi  stigmatisasi  kepada  anak  yang  berdekatan  dengan  hukum  serta diharapkan  anak  bisa  kembali  ke  dalam  area  sosial  dengan  cara  alami.  Oleh  sebab  itu, amat dibutuhkan kedudukan dan seluruh pihak dalam bagan menciptakan perihal itu. Cara itu  wajib  bermaksud  pada terciptanya  kesamarataan  restoratif,  bagus  untuk  anak  ataupun untuk  korban.  Kesamarataan  restoratif  ialah  sesuatu  cara  diversi  ialah  dimana  seluruh pihak  yang  ikut  serta  dalam  sesuatu  perbuatan  kejahatan  khusus  bersama-  sama menanggulangi  permasalahan  dan  menghasilkan  sesuatu  peranan  buat  membuat  seluruh sesuatunya jadi lebih bagus dengan mengaitkan korban, anak, serta warga dalam mencari pemecahan  buat  membenarkan,  perdamaian,  serta  mendinginkan  batin  yang  tidak bersumber pada bayaran.
Tetapi pada penerapannya, dalam aplikasi faktor perbuatan kejahatan perampokan dengan kekerasan kepada pelakon anak oleh interogator pada Satreskrim Polresta Padang dalam  bagan  estimasi  pengganti  penanganan  masalah  anak  mengalami  bermacam hambatan,  hambatan  ini  bisa  bersumber  dari  interogator  kepolisian,  namun  bisa  pula berasal  dari  para  pihak  yang  terpaut  dengan  masalah,  ialah  pihak  keluarga  pelakon  anak ataupun pihak korban.
Disamping  itu,  ada  pula  sebagian  hambatan  yang  ada  pada  hukum  itu  sendiri, alhasil  ada  sebagian  bagian  yang  susah  buat  diaplikasikan  dalam  penindakan  masalah anak.  Ada  pula  bermacam  aspek  hambatan  itu  ialah:  awal,  perjanjian  dalam  konferensi susah  digapai.  Pertemuan  antara  keluarga  pelakon  anak  dengan  keluarga  korban  dalam penerapan  konferensi  kerap  terjalin  dalam  atmosfer  yang  membentangkan,  alhasil
pertengkaran  jadi  gampang  buat  terjalin.  Dalam  perihal  ini  umumnya  keluarga  korban hendak lebih gampang buat terhasut, alhasil perjanjian rukun jadi susah buat digapai, serta konferensi bisa selesai pada situasi permasalahan yang terus menjadi meruncing.
Kedua,  Stigma  minus  dari  warga.  Warga  area  pergaulan  korban  bisa  pengaruhi pemikiran korban hal usaha diversi yang dikira warga selaku usaha buat mencegah pihak yang bersalah. Stigma minus dari warga kepada usaha diversi yang dicoba oleh interogator kepolisian  dengan  cara  gampang  pengaruhi  korban  alhasil  mengalutkan  dalam  usaha pendekatan. Pasti perihal itu hendak jadi halangan menggapai titik temu antara kebutuhan korban dengan kebutuhan pelakon anak, yang berarti hendak menimbulkan konferensi jadi susah menciptakan perjanjian bersama.
Ketiga,  Situasi  ekonomi  keluarga  anak.  Bila  keluarga  pelakon  tidak  sanggup melunasi  ubah  cedera  dengan  jumlah  yang  cocok  hingga  hendak  susah  mendapatkan persetujuan  diversi  dari  korban  perbuatan  kejahatan.  Keluarga  korban  tidak  enggan  buat bertahan  menyangkal  ubah  cedera  yang  kurang  pantas,  terlebih  bila  situasi  ekonomi korban terkategori bagus serta tidak sedemikian itu menginginkan ubah cedera yang relatif kecil.
Keempat, terdapatnya pemisahan ketentuan diversi. Terdapatnya pemisahan diversi cocok  dengan  persyaratan  yang  diresmikan  sudah  menimbulkan  UU  SPPA  tidak seluruhnya  bisa  mencegah  anak  dari  pengepresan  psikologis  dan  raga,  sebab  sebagian permasalahan  yang  mengaitkan  anak  senantiasa  wajib  diproses  lewat  sistem  peradilan kejahatan.  Salah  satu  permasalahan  yang  terkendala  dengan  persyaratan  diversi merupakan  perbuatan  kejahatan  narkotika.  Biar  perbuatan  kejahatan  perampokan  dengan kekerasan bisa diversi alternatifkan dengan Artikel 362. Perihal ini untuk Juri bersumber pada Perma No 4 tahun 2014. Jadi hambatan merupakan pada pengaturannya tidak seluruh perbuatan kejahatan anak bisa didiversi tetapi cuma yang dibawah 7 tahun.
Disamping  itu  pula  diversi  sendiri  mempunyai  keadaan  yang  membatasi penerapannya,  ialah  awal,  Uraian  warga  kepada  diversi  serta restorative  justice yang belum  seluruh  warga  mengerti  serta  memahaminya,  perihal  ini  terjalin  sebab  bisa  jadi minimnya  pemasyarakatan  dari  penguasa  hal  aplikasi  diversi  bersama  profit  dicoba diversi,  kedua,  Sulitnya  membagikan  uraian  pada  pihak  korban  dalam  keluarga  supaya menuntaskan masalah di kepolisian saja sebab terdapatnya korban yang kerap bersikukuh buat meneruskan ke Majelis hukum.
Ketiga,  Warga  umumnya  kala  terjalin  sesuatu  pelanggaran  ataupun  perbuatan kejahatan yang dicoba oleh anak mengarah langsung menuntaskan dengan sesama warga setempat, tetapi si anak selaku pelakon tidak merasa kapok serta melaksanakan perbuatan kejahatan  kembali  buat  yang  ke-2  sampai  ke-3,  alhasil  menimbulkan  dikala  penanganan masalah anak itu dikala dicoba diversi keluarga korban amat menentang rukun dampingi pihak sebab keluarga sendiri telah merasa marah serta bosan atas aksi tersangka itu. Serta sebab dikala melaksanakan perbuatan kejahatan buat ke-2 serta ke-3 kalinya namun belum dicoba diversi atau cuma dicoba penanganan dengan sesama warga setempat, hingga anak sedang  bisa  dicoba  diversi  terhadapnya,  Keempat,  Warga  sedang  banyak  yang  belum yakin  ketentuan  penerapan  diversi,  pemahaman  hukum  warga  yang  sedang  kecil  kepada khasiat  serta  profit  diversi  menimbulkan  minimnya  keyakinan  warga  atas  ke  efektivan
diversi, sementara itu diversi dirasa lumayan efisien kepada penanganan masalah anak di luar cara resmi.
Kelima, Susahnya mendatangkan saksi  yang dapat membagikan penjelasan dikala cara  diversi,  sebab  warga  yang  belum  siuman  hukummembuat  paradigma  kalau  saat  ini dapat saja jadi saksi, besok hari dapat pula jadi terdakwa. Keenam, Pendek cakap waktu durasi diversi membuat diversi dicoba terburu- buru.
Kasus dalam aplikasi Faktor Perbuatan Kejahatan Perampokan Dengan Kekerasan kepada  Pelakon  Anak  selaku  upaya  estimasi  alternative  penanganan  masalah  oleh Interogator  Pada  Satreskrim  Polresta  Padang  merupakan  memperjuangkan  supaya  aksi kekerasan  dalam  melaksanakan  perbuatan  kejahatan  ataupun  pemberatan  perbuatan kejahatan perampokan semacam dicoba pada malam hari dengan mengganggu amat susah buat  disampingkan  alhasil  aksi  itu  cuma  dikategorikan  selaku  perbuatan  kejahatan perampokan lazim. Untuk mempraktikkan faktor perbuatan kejahatan perampokan lazim, butuh perjanjian serta persetujuan dari korban alhasil interogator bisa memilah alternative penanganan di luar pengadilan.

## KESIMPULAN
Sedapatnya Penyidik melakukan fasilitasi antara korban dan pelaku sehingga pelaku anak  dapat  terhindar  dari  proses  sistem  peradilan  pidana  yang  membuat  trauma  psikis  bagi anak.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  meningkatkan  profesionalisme  penyidik  dengan pelatihan dan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abrianto  Prakoso, Kriminologi  dan  Hukum  Pidana  Cet:  1 ,  Laksbang  Grafika,Yogyakarta, 2003.
Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan , Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi , Rajawali Pers, Jakarta, 2010.