## KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA DITINJAU MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR  35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

## Prasetyo Margono, SH, MH

## Abstrak
Pengkajian  mengenai  kekerasan  terhadap  anak  yang  dilakukan  oleh  orang  tua  menurut  Undang  – Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Anak  ini,  sebenarnya  berawal  dari  banyaknya kasus kekerasan terhadap anak oleh orang tua yang lepas dari jeratan hukum. Pengangkatan masalah ini  terjadi  signifikan,  apabila  dikaitkan  dengan  faktor  –  faktor  yang  menjadi  penyebab  kekerasan terhadap anak, dimana kekerasan terhadap anak secara garis besar disebabkan tidak hanya dari factor salah  didik  dari  para  orang  tua.  Pengkajian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apa  yang  menjadi penyebab  terjadinya  kekerasan  terhadap  anak  oleh  orang  tua  yang  sering  terjadi  didalam  suatu masyarakat,  serta  untuk  mengetahui  bagaimana  cara  –  cara  untuk  mengurangi  atau  mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak oleh orang tua. Dari pokok hasil kajian dapat disimpulkan bahwa factor  –  factor  yang  menjadi  penyebab  kekerasan  terhadap  anak  oleh  orang  tua,  pada  umumnya dikarenakan  factor  human  eror  (kelalaian  manusia  /  orang  tua  dan  anak),  factor  ekonomi,  factor tradisi, serta kurangnya peran serta masyarakat dalam mencegah  terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua.
Kata Kunci: Kekerasan terhadap anak, ditinjau dari undang-undang perlindungan anak

## A. PENDAHULUAN
Negara Republik Indonesia adalah negara yang  menganut  sistim  negara  hukum.  Hal  ini sebagaimana  disebutkan  dalam  penjelasan Undang  –  Undang  Dasar  1945  sebelum diamandemen  (  selanjutnya  disingkat  UUD 1945  )  yang  menyatakan  bahwa  Indonesia ialah  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum (rechtstaat),  tidak  berdasar  atas  kekuasaan belaka (machstaat).
Sebagaimana negara hukum, maka konsekuensinya  adalah  harus  menjunjung tinggi  hukum  yang  berlaku.  Semua  perbuatan yang  dilakukan  oleh  negara  yakni  perbuatan pemerintah  dan  lembaga  –  lembaga  negara lainnya  harus  berdasarkan  hukum  atau  dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
Pengertian negara hukum menurut Padmo Wahjono sebagaimana yang dikutip oleh Gatot Supramono  dijelaskan  bahwa  negara  hukum yang  dimaksudkan  dalam  UUD  1945  tersebut mengandung arti yang luas, yang meliputi :
Negara hukum dalam arti formal,

## Negara hukum dalam arti material 77
Negara  hukum  dalam  arti  formal maksudnya bahwa negara melindungi segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia.  Disini  negara  mempunyai  fungsi sebagai  pelindung  setiap  warga  negara Indonesia,  jangan  sampai  terjadi  pelanggaran serta  menindak  pelaku  pelanggar  hukum, sedangkan negara dalam arti material mempunyai  maksud  bahwa  negara  harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjalankan roda Pemerintahan,
pembangunan  dan  hal  –  hal  lain  yang  yang dapat  bermanfaat  bagi  bangsa  dan  negara. Kedudukan anak dalam kehidupan bangsa dan negara adalah sangat penting dan menentukan. Karena  anak  merupakan  generasi  penerus bangsa  pada  masa  yang  akan  datang,  maju tidaknya  suatu  negara  nantinya  tergantung
77 Gatot Supramono, Hukum Pembuktian
di Pengadilan Agama , Alumni, Bandung, 1993.
h. 1.
pada  generasi  muda  suatu  negara  tersebut. Sebagai  generasi  penerus  bangsa,  setiap  anak agar  kelak  mampu  memikul  tanggung  jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan  yang  seluas  –  luasnya  untuk tumbuh  dan  berkembang  secara  optimal,  baik secara  fisik,  mental,  maupun  sosial,  serta mempunyai akhlak yang mulia.
Perlu diadakan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak –haknya  serta  adanya  perlakuan  tanpa diskriminasi dari siapapun.
Dalam rangka untuk membangun bangsa  dan  bernegara,  diperlukan  generasi penerus  yang  cerdas,  tanggung  jawab,  dan berakhlak  mulia.  Untuk  itu,  diperlukan perlindungan,  pendidikan,  serta  pembinaan yang baik dan terarah terhadap anak.
Dalam  Pasal  9  Ayat  (1)    Undang  – Undang  Nomor  35  Tahun  2014  disebutkan “setiap anak berhak
memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran dalam  rangka  pengembangan  pribadinya  dan tingkat  kecerdasannya  sesuai  dengan  minat dan  bakat”.  Sebagai  pertanggung  jawaban orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah dan  negara  merupakan  rangkaian  kegiatan yang  dilakukan  secara  terus  menerus  demi terlindunginya  hak  –  hak  anak.  Rangkaian kegiatan  tersebut  harus  berkelanjutan  dan terarah  guna  menjamin  pertumbuhan  dan perkembangan  anak,  baik  fisik,  mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan  untuk  mewujudkan  kehidupan terbaik  bagi  anak,  yang  diharapkan  sebagai penerus  bangsa  yang  potensial,  tangguh, memiliki  nasionalisme  yang  dijiwai  oleh akhlak  mulia  dan  nilai  pancasila,  serta berkemauan  keras  menjaga  persatuan  dan kesatuan bangsa dan negara.
Dari  uraian  latar  belakang  diatas,  sangat menarik  untuk  mengkaji  dan  mengadakan penilaian dengan berjudul Kekerasan Terhadap Anak  Yang  Dilakukan  Oleh  Orang  Tua Ditinjau Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

## B. Metode penelitian
Masalah  metode  penelitian  dalam  setiap penulisan  karya  ilmiah  termasuk  dalam pembuatan skripsi memegang peranan
penting,  sebab  penelitian  merupakan  suatu salah satu sarana utama dalam pengembangan  ilmu  pengetahuan  teknologi. Tidaklah  berlebihan,  apabila  burhan  bugin menyatakan  bahwa  “penelitian  dan  ilmu pengetahuan bagaikan dua sisi dari satu mata uang. 78 Dalam  hal  ini  kedua  sisi  tersebut sangat berkaitan Penelitian dan ilmu pengetahuan tidak mungkin dapat dipisahkan satu  sama  lainnya,  atau  dengan  kata  lain penelitian akan berkurang maknanya, kecuali dipergunakan untuk kebutuan ilmu pengetahuan,  Sedangkan  ilmu  pengetahuan akan  menjadi  mandul  bahkan  akan  berhenti (mandeg)  sama  sekali  apabila  tanpa  disertai dengan penelitian.
“hal  ini  disebabkan,  oleh  karena  penelitian bertujuan  untuk  menggali  atau  mengungkap kebenaran  secara  sistematis,  metodologis, dan  konsisten. 79 Melalui  proses  penelitian diadakan  analisis  dan  konstruksi  terhadap data  yang  telah  dikumpulkan  dan  diolah. Menurut  Sutrisno  Hadi  yang  memberikan batasan  pengertian  penelitian  adalah  “usaha untuk  menemukan,  mengembangkan  dan menguji  kebenaran  suatu  pengetahuan, dimana usaha itu dilakukan dengan menggunakan  metode  ilmiah. 80 Sedangkan menurut  Bambang  Waluyo,  memberikan pengertian  penelitian  sebagai  suatu  kegiatan terencana,  dilakukan  dengan  metode  ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari  gejala  atau  hipotesis  yang  ada. 81 Dalam penulisan  skripsi  ini  titik  pangkal  metode yang  dipergunakan  adalah  disiplin  ilmu hukum. Oleh roni haniyijo soemitro dinyatakan bahwa, “pada dasarnya penelitian hukum  dapat  dibedakan  menjadi  penelitian
78 Burhan  Bugin, Metodologi  Penelitian Sosial , Format  –  Format  Kuantitatif  Dan  Kualitatif, Airlangga University Press, Surabaya 2001. h. 3.
79 Soerjono  Soekamto  Dan  Sri  Mamuji, Penelitian Hukum  Normatif ,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 1995. h. 4
80 Sutrisno Hadi, Metodologi Research , Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1981. h. 3
81 Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta, 1996. h. 2
hukum  normative,  dan  penelitian  hukum sosiologis. 82

## Tipe Penelitian
Tipe  penelitian  hukum  yang  dilakukan  adalah yuridis  normatif  (hukum  normatif).  Metode penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu prosedur  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. 83 Oleh karena itu, penelitian  hukum  ini  difokuskan  untuk mengkaji  penelitian  hukum  tentang  kaidah  – kaidah  atau  norma  –  norma  dalam  hukum positif,  yakni  norma  hukum  yang  terkait dengan hak atas perlindungan anak.

## C. Hasil penelitian
Masalah  kekerasan  terhadap  anak, merupakan  masalah  yang  cukup  rumit  dan sangat  beragam,  mulai  dari  masalah kekerasan  yang  ringan  sampai  pada masalah  kekerasan  yang  berat,  misalnya eksploitasi anak, kekerasan fisik, pelecehan seksual, penelantaran, sampai pada masalah perdagangan  anak,  yang  semua  itu  dapat mempengaruhi  terhadap  jiwa  dan  mental sianak yang masih labil.
Pada umumnya, masalah  kekerasan terhadap  anak  sebagaimana  yang  telah diuraikan  diatas,  merupakan  masalah  yang sering  kita  jumpai  dan  kita  dengar  dimedia massa, baik cetak maupun elektronik.
Dipandang dari keseluruhan masalah  kekerasan  terhadap  anak  yang diuraikan  diatas,  pemerintah  selaku  pihak yang  memiliki  kewajiban  guna  mengatasi masalah  kekerasan  terhadap  anak  yang dapat  mengganggu  keselamatan  dalam kehidupan sianak, baik secara fisik maupun mental,  akan  sangat  berpengaruh  terhadap sianak.
Seharusnya  pemerintah  berusaha lebih keras dalam berupaya untuk mengatasi semua masalah yang ada, dengan menciptakan beberapa ketentuan dan peraturan  perundang  –  undangan  yang  bisa
82 Roni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitihan Hukum Dan Juru Metri , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. h. 9
83
Jhony Ibrahim, Teori Metode
Penelitian  Hukum  Normatif ,  Banyumedia  Publishing, Malang, 2005. h. 47
melindungi  hak  –  hak  anak  di  Indonesia dari kekerasan.
Pelanggaran  terhadap  hak  –  hak  anak oleh  orang  tua,  merupakan  hal  yang  sering terjadi  didalam  rumah  tangga,  terutama  yang berada  diwilayah  pedesaan,  terutama  desa  – desa yang masih terpencil, jauh dari perkotaan, serta  yang  penduduknya  belum  banyak mengenal hukum, dan kebanyakan penduduknya  masih  mempertahankan  tradisi lama.
Letak  tanggung  jawab  terhadap  diri sianak  berada  dipundak  orang  tua,  termasuk pendidikan  dan  pengasuh  anak,  tanggung jawab  tersebut  memang  menjadi  pekerjaan yang  tidak  gampang  bagi  orang  tua,  bahkan tugas  dan  tanggung  jawab  tersebut  semakin terasa  berat,  kalau  anak  –  anak  mereka  tidak patuh  pada  pemerintah  dan  bimbingan  dari orang tua.
Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan  anak  adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 84 Banyak  peristiwa  kekerasan yang  terjadi  pada  anak  disebabkan  karena kurang  sabar  atau  tidak  telatennya  orang  tua dalam  mengasuh  anak  mereka,  sehingga mereka  mudah  sekali  terpancing  emosinya yang  kemudian  disertai  dengan  tindakan kekerasan  (penganiayaan).  Sikap  dan  perilaku anak  mudah  sekali  terpengaruh  oleh  keadaan disekitar  mereka,  karena  pola  piker  dan kejiwaan  mereka  masih  labil  dan  oleh  karena itu,  diperlukan  peran  serta  masyarakat  dalam membimbing  dan  mengarahkan  kepada  hal  – hal  yang  bersifat  positif.  Pada  pasal  304 KUHP  disebutkan  :  “barang  siapa  dengan sengaja  menyebabkan  atau  membiarkan  orang dalam  kesengsaraan,  sedang  ia  wajib  member kehidupan,  perawatan  atau  pemeliharaan  pada orang  itu  karena  hukum  yang  berlaku  atasnya atau  karena  menurut  perjanjian,  dihukum
84 Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2002 Tentang  Perlindungan  Anak (Bandung: Citra Umbara,2003). h. 35 .
penjara  selama  –  lamanya  dua  tahun  delapan bulan.
Setiap tindak kekerasan atau penganiayaan  pasti  mempunyai  akibat,  baik akibat  bagi  korban,  maupun  akibat  bagi pelaku.  Begitu  pula  kasus  kekerasan  terhadap anak  oleh  orang  tua  juga  mempunyai  akibat, yaitu  akibat  bagi  sianak  selaku  korban,  dan akibat  bagi  orang  tua  sebagai  pelaku  tindak kekerasan.
Dipandang dari keseluruhan masalah kekerasan  terhadap  anak  yang  ada,  sedikit sekali  yang  dapat  dijerat  oleh  hukum.  Oleh karena  itu,  pemerintah  selaku  pihak  yang memiliki  kewajiban  utama  guna  mengatasi masalah  yang  dapat  menganggu  keselamatan jiwa anak dari tindak kekerasan.
Dalam  Undang  –  Undang  Nomor  35  Tahun 2014  ini,  meletakkan  kewajiban  memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan pancasila dan berlandaskan Undang  – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang  tua  bertanggung  jawab  terhadap penyelenggaran  perlindungan  anak.  Kitab undang  –  undang  hukum  pidana  (KUHP) sebagai  salah  satu  sumber  hukum  positif Indonesia,  juga  mengatur  mengenai  ketetapan kekerasan terhadap anak, perlindungan terhadap  anak  secara  langsung  maupun pengaturan kekerasan secara umum.
Penganiayaan  dalam  pasal  –  pasal tersebut,  akan  memdapat  pemberantasan hukuman  apabila  dilakukan  oleh  orang  tua kepada anak mereka sendiri, atau anak kepada orang tuanya, yaitu akan ditambah hukumannya  sepertiga  dari  ketentuan  yang ada, sesuai dengan Pasal 356 butir (1e).
Undang  –  Undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  perlindungan  anak,  dibentuk untuk  melaksanakan  kewajiban  yang  diatur dalam  undang –  undang  dasar  1945, menugaskan kepada lembaga – lembaga tinggi negara  dan  seluruh  aparatur  pemerintah  untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak  – hak  anak  kepada  seluruh  masyarakat,  serta segera meratifikasi berbagai instrument perserikatan bangsa – bangsa tentang hak asasi manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan pancasila  dan  Undang  –  Undang  Dasar  1945.
Dalam  Undang  –  Undang  Nomor  35  Tahun 2014  ini,  pengaturan  mengenai  perlindungan anak  ditentukan  dengan  berpedoman  pada Deklarasi  perlindungan  anak  perserikatan bangsa – bangsa, konvensi perserikatan bangsa –  bangsa  tentang  penghapusan  segala  bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi perserikatan  bangsa  –  bangsa  tentang  hak  – hak anak, dan berbagai instrument internasional  lain  yang  mengatur  mengenai hak asasi manusia.
Selain  hak  –  hak  diatas,  juga  diatur hak  untuk  memperoleh  pendidikan  dan pengajaran,  hak  untuk  mencari,  menerima, memberikan  informasi,  anak  juga  berhak untuk  beristirahat,  bergaul  dengan  anak  yang sebaya,  bermain,  berkreasi,  dan  berekreasi, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan juga jaminan sosial secara layak.
Dalam  hal  anak  cacat  fisik  dan  atau mental,  berhak  untuk  memperoleh  perawatan, pendidikan,  pelatihan,  dan  bantuan  khusus dengan biaya negara untuk menjamin kehidupannya, sesuai dengan martabat kemanusiaan,  meningkatkan  rasa  percaya  diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara.
Dengan  demikian,  kebijakan  dan program  aksi  perlindungan  anak  berperan sebagai piranti kelembagaan dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan.
Walaupun Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014,  telah  mencantumkan  dan  mengatur tentang  hak  –  hak  anak,  tetapi  dalam kewajiban dan tanggung jawab terhadap orang tua,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah  dan negara untuk memberikan perlindungan kepada anak masih memerlukan suatu peraturan dan ketentuan mengenai perlindungan anak, sehingga terdapat landasan yuridis  bagi  pelaksanaan  kewajiban  dan tanggung jawab tersebut.

## D. PENUTUP
Berdasarkan  dari  apa  yang  menjadi  topik pembahasan skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
Pengaturan dan ketentuan mengenai kekerasan terhadap anak menurut hukum positif Indonesia  Dalam  pengaturan  hukum  positif
Indonesia,  secara  tugas  melarang  terjadinya kekerasan  terhadap  anak,  serta  dijamin kesejahteraannya.  Undang  –  Undang  Dasar 1945 sebagai dasar dari peraturan perundang – undangan, menetapkam perlindungan terhadap hak – hak anak yang terdapat dalam pasal 28B ayat  (2),  dan  pada  pasal  34.  Kemudian ketentuan  yang  terdapat  dalam  KUHP  pada Bab  XX  tentang  penganiayaan  pasal  351 sampai dengan pasal 358, dalam pasal  – pasal tersebut dijelaskan mengenai tindak kekerasan (penganiayaan)  secara  umum,  termasuk  juga kekerasan  terhadap  anak.  Undang  –  Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang  perlindungan anak,  juga  mengatur  mengenai  masalah kekerasan  terhadap  anak.  Dalam  Undang  – Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang perlindungan  anak  secara  umum,  mulai  dari hak  –  hak  anak  dan  kewajiban  anak, perlindungan  terhadap  hak  –  hak  anak, keawajiban  orang  tua,  keluarga,  masyarakat, pemerintah, dan negara dalam penyelenggaraan  perlindungan  terhadap  anak, sampai  pada  ketentuan  pidana  bagi  pelaku tindak  kekerasan  terhadap  anak.  Aspek  – aspek  hukum  kekerasan  terhadap  anak  oleh orang  tua  ditinjau  menurut  Undang  –  Undang Nomor  35  Tahun  2014  Meskipun  dalam Undang  –  Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang perlindungan anak telah mencantumkan tentang hak anak yang terdapat dalam  pasal  4  sampai  pasal  19,  tetapi  dalam pelaksanaan  kewajiban  dan  tanggung  jawab orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah, dan  negara  untuk  memberikan  perlindungan pada  anak  masih  memerlukan  suatu  undang  – undang  mengenai  perlindungan  anak  sebagai landasan  yuridis  bagi  pelaksanaan  kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Bambang  Waluyo, Penelitian  Hukum Dalam  Praktek ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 1996.
Burhan Bugin, Metode Penelitian Social, Format  –  Format  Kuantitatif  Dan Kualitatif ,  Airlangga  University  Press, Surabaya, 2001.
Gatot  Pramono, Hukum  Pembuktian  Di Pengadilan  Agama ,  Alumni  Bandung, 1993
Harahap, M. Yahya, Pembahasan Masalah  Dan  Penerapan  KUHAP , Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
Hilman Hardikusuma, Metode
Pembuatan  Kertas  Kerja  Atau  Skripsi , Mandar Maju, Bandung, 1995
Lamintang,  P.A.F, KUHAP  Dengan Pembahasan  Secara  Yuridis  Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Hukum Pidana , Sinar Baru, Bandung, 1985. Notosoedirjo,  Moeljono  dan  Latipun, Kesehatan
Mental , Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2005.
R.  Soesilo, Kitab  Undang  –  Undang Hukum Pidana (KUHP) , Politeia, Bogor, 1988.
Roni  Hanitijo  Soemitro, Metodologi
Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia , Jakarta, 1990.
Soerjono  Soekanto  Dan  Sri  Mamuji,
Penelitian Hukum Normatif , Raja Grafido Persada , Jakarta, 1995.
Sudarto ,  Hukum  dan  Hukum  Pidana , Alumni, Bandung. 1997.
Sutrisno  Hadi, Metodologi  Research , Fakultas UGM, Yogyakarta, 1981.
Tahir  Hadari  Djewani, Pokok  –  Pokok Pikiran Dalam KUHP , Alumni Bandung, 1981.
Waluyadi, Hukum  Perlindungan  Anak ,
CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
………, Undang – Undang Perlindungan Anak 2014 , www.hukumonline.com.
………, Undang  –  Undang  Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak ,  Citra Umbara, Bandung, 2003.