## PENERAPAN FIKTIF POSITIF TERHADAP PERATURAN HIBAH DAERAH
1
Kartika Widya Utama Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro kartikawidyautama@lecturer.undip.ac.id

## ABSTRACT
Administration Act Government has introduced a decision of the state administration fictitious positive as a new phenomenon. Request Regional Grants and Social Assistance as a form of administrative petition geared towards the issuance of an administrative decision by the Officials / State Administrative Agency related. This study aims to assess due to the legal provisions of an administrative decision that is fictitious Positive on the petition  of  Regional  Grant  in  the  Provincial  Government  of  Central  Java  using  normative  legal  research methods,  namely  by  assessing  the  impact  of  the  rules  relating  to  the  implementation  of  administrative procedures Regional Grant. The results of this study resulted in the need to increase service standard advice of Officers / State Administrative Agency relevant in addressing the provisions of the Administration Act.
Keywords: Administrative decision; Fictitious Positive; Social Assistance; Regional Grant.

## ABSTRAK
Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan  telah  memperkenalkan  adanya  keputusan  tata usaha  negara yang bersifat fiktif positif sebagai fenomena baru. Permohonan Hibah Daerah dan Bantuan Sosial sebagai salah satu bentuk permohonan administrasi bermuara kepada dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh  Pejabat  /  Badan  Tata  Usaha  Negara yang  terkait.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  akibat ketentuan  hukum  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  bersifat  Fiktif  Positif  terhadap  permohonan Hibah Daerah  di  lingkungan  Pemerintah  Provinsi Jawa  Tengah  dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum normatif,  yaitu  dengan  mengkaji  dampak  aturan-aturan  yang  terkait  terhadap  pelaksanaan  prosedur administrasi Hibah Daerah. Hasil penelitian ini menghasilkan saran perlunya peningkatan standar pelayanan dari  Pejabat  /  Badan  Tata  Usaha  Negara  terkait  dalam menyikapi  ketentuan  dalam  Undang-Undang Administrasi Tersebut.
Kata Kunci: Keputusan Tata Usaha Negara; Fiktif Positif; Bantuan Sosial; Hibah Daerah.
1 Artikel ini merupakan hasil dari Penelitian Riset Dosen Pemula dengan judul yang sama dan dibiayai oleh PNBP DIPA Universitas Diponegoro No. SP DIPA – 042.01.2.500898 Tahun Anggaran 2016

## A. PENDAHULUAN
Pemerintah  Daerah  memiliki  tanggung  jawab dalam  usaha  mensejahterakan  masyarakat  di daerahnya masing-masing (Aridhayandi, 2018) salah satu  upaya  meningkatkan  perlindungan  dan mengembangkan kemampuan daya saing masyarakat  di  daerah  adalah  melalui  pemberian Hibah Daerah. Pemberian Hibah Daerah tidak serta merta diberikan  secara  otomatis,  melainkan melalui prosedur  administrasi  negara,  yang  diatur  dengan Permendagri  No. 32  Tahun  2011 tentang  Pedoman Pemberian  Hibah  dan  Bantuan  Sosial  yang bersumber dari APBD jis. Permengari No. 14 Tahun 2016.
Sebagai  republik  yang  bercita-cita  untuk mensejahterakan rakyatnya  (welfare  state),
Indonesia  perlu  untuk  menerapkan  tata  kelola pemerintahan yang baik. Khususnya dalam mengatur dan mengelola hubungan antara pemerintah sebagai pemegang  mandat  kekuasaan,  dengan  rakyat sebagai  pemegang  kedaulatan  tertinggi  dan  hukum sebagai panglimanya (Rousseau, 1762).
Fuller, dengan baik telah membuat klasifikasi 8 rute  /  ciri  kegagalan  hukum  dalam  sebuah  negara, yang  diantaranya  adalah  ketidakjelasan  sebuah peraturan  hukum  dan  inkonsistensi  dalam pembuatan  dan  penegakan  aturan huku (Fuller, 1969)
Terbitnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan  (selanjutnya disebut  sebagai  UU-AP)  diharapkan  dapat meningkatkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,
khususnya  terkait  dengan  pelayanan  permohonan administrasi negara di berbagai sektor, salah satunya terkait dengan permohonan Hibah Daerah. Tentunya, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik perlu didukung  dengan  tata  aturan  yang  baik,  pengertian baik disini merujuk pada kejelasan aturan, kepastian hukum. UU-AP diharapkan berlaku sebagai umbrella act, sebuah  aturan  umum  yang  memayungi  setiap perbuatan  hukum  di  bidang  administrasi  negara dalam  berbagai  sektor  pemerintahan.  Hal  ini  dapat dilihat  dalam  konsideran  UU-AP  itu  sendiri  dimana diperlukan  undang-undang  tentang  administrasi pemerintahan  yang  menjadi  landasan  hukum  yang dibutuhkan  guna  dijadikan  dasar  keputusan  dan  / atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Luasnya  ruang  lingkup  UU-AP  berdampak langsung  terhadap  perluasan  kewenangan  PTUN sebagai sarana kontrol hukum yang penuh di bidang administrasi pemerintahan (Soebekhi, 2014). Tentu sebagai sebuah peraturan yang baru, masih banyak kelemahan-kelemahan, dimana  seharusnya  selain sebagai  undang-undang  payung,  ia  juga  harus operasional dan dapat menjadi pegangan yang teguh bagi  birokrasi. Sebagai  Undang-undang  yang terhitung  baru  pula,  ia  masih  memerlukan  banyak penjelasan  dan  penjabaran  agar  dalam pelaksanaannya  tidak  merugikan  warga  negara (Putrijanti, 2015).
Prosedur administrasi negara tersebut dimulai sejak  pemohon  mengajukan  permohonan  terhadap
Pemerintah  Daerah,  dan  berakhir  setelah diterbitkannya  Daftar  Penerima  Hibah  Daerah  yang menjadi  dasar  pembuatan  Naskah  Perjanjian Penerima Hibah Daerah. Keseluruhan proses tunduk pada  ketentuan-ketentuan  dan  asas-asas  umum hukum  administrasi  negara,  terutama  Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.
Salah  satu  ketentuan  dalam  UU-AP  adalah berubahnya  akibat  hukum  dari  diabaikannya permohonan  administrasi  negara  oleh  pejabat  / badan  tata  usaha  negara.  Sebelum  UU-AP  dikenal istilah  “fiktif  negatif”,  yang  merujuk  pada  Pasal  3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun pasca UU-AP istilah fiktif negatif ini berubah 180 derajat menjadi Fiktif Positif. Ketentuan Fiktif Positif ini merujuk kepada Pasal 53 ayat  2  UU-AP,  bahwa  apabila  seorang  pejabat  / badan  tata  usaha  negara  tidak  memberikan tanggapan,  baik  secara  tertulis  maupun  tindakan faktual dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari (apabila ketentuan  khususnya  tidak  mengatur  jangka  waktu) maka  permohonan  administrasi  tersebut  dianggap telah dikabulkan secara hukum.
Penulis  telah  menyampaikan  beberapa kelemahan  dan  saran  dalam  aturan “fiktif  positif” yang  diatur  dalam  UU-AP (Utama,  2015),  sehingga dalam artikel ini penulis akan memberikan gambaran dampak  kelemahan  aturan  fiktif  positif  tersebut khusus  dalam  permohonan  hibah daerah,  sebagai contoh  adalah pengaturan  hibah  daerah  di lingkungan  pemerintahan  Provinsi  Jawa  Tengah. Dalam  artikel  ini  akan  dijabarkan  bahwa  dengan
diundangkannya  UU-AP  sangat  berdampak  pada proses  administrasi  negara  khususnya  dalam  hibah daerah,  terkait  dengan  tenggang  waktu  serta mengenai  proses  penyelesaian  sengketa. Sehingga menjadi  penting  untuk  melakukan  penelitian  akibat yang mungkin terjadi pasca perubahan fiktif negative menjadi  fiktif  positif. Dalam  artikel  ini,  terdapat  dua permasalahan yang akan dibahas oleh penulis yakni Kewenangan  PTUN  terhadap  proses  Hibah  Daerah setelah  UU-AP  serta  akibat  ketentuan  fiktif  positif dengan  tenggang  waktu  10  hari  pada  proses  hibah daerah.
Kedua  hal  ini  merupakan  isu  yang penting untuk  diteliti dikarenakan  dalam  pelaksanaannya, mekanisme pemberian hibah berpotensi melemahkan  posisi  Pemerintah  Daerah  sebagai pemberi hibah.
Artikel penelitian ini  berbeda  dengan  artikel- artikel  penelitian  yang  sudah  ada  sebelumnya, dimana  pembahasan  mengenai  hibah  daerah difokuskan kepada potensi penyalahgunaannya oleh calon  petahana  dalam  proses  pilkada  ( Amalia,  & Pratolo, 2015) maupun  membahas  mengenai koordinasi antara pemerintah daerah dengan daerah lainnya  dalam  bentuk  bantuan  hibah  (Harsanto, Rosyadi, & Simin, 2015).
Hakikat  hibah  daerah sendiri  sebelumnya banyak dibahas dalam jurnal-jurnal manajemen dan ekonomi sebagai  bentuk perwujudan  desentralisasi fiskal  (Brodjonegoro,  &  Asanuma, 2000) dan (Sasana, 2011), sedangkan studi kasus terkait hibah daerah telah diteliti sebelumnya dari sudut pandang
198
ekonomi  dan  manajemen (Basri,  &  Nabiha, 2014).
Artikel ini  akan  membahas  hibah  daerah  sebagai bentuk  pelaksanaan  permohonan  administrasi negara dan akibat hukum yang menyertainya.

## B. METODE PENELITIAN
Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan  pendekatan  undang-undang  (statute approach)  sebagai  sarana  identifikasi  masalah  dan pendekatan  konseptual  (conseptual  approach) sebagai  sarana  untuk  memberikan  solusi  dalam membentuk norma hukum baru sebagai pemecahan atas  permasalahan  yang  telah  teridentifikasi. Sehingga  dengan  demikian  penelitian  ini  adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara.

## C. PEMBAHASAN
1. Kewenangan  PTUN  dalam  Sengketa  Hibah

## Daerah
Pada pembahasan poin pertama, penulis ingin memberikan  suatu  pandangan  tentang  mengapa segala sengketa yang timbul terkait dengan proses, pengesahan  hingga  pelaksaaan  hibah  daerah seyogyanya menjadi kewenangan PTUN.
Kompetensi  absolut  PTUN  pada  awal  kelahirannya sangat dibatasi, bahkan bersifat sempit. Hal ini jelas terlihat dalam konstruksi Pasal 1 angka 4 UU-PTUN yang  hanya  menyatakan  bahwa  obyek  sengketa PTUN  adalah  Keputusan  Tata  Usaha  Negara (beschikking). Lebih lanjut, obyek sengketa tersebut
dipersempit  lagi  dengan  ketentuan  dalam Pasal  1 angka 3 UU PTUN.
Sempitnya  obyek  sengketa  (Hasibuan, & Suranta,  2013) yang  menjadi  kewenangan  PTUN telah  mengkerdilkan  kemanfaatannya  sebagai sebuah  lembaga  peradilan  yang  bertujuan  untuk melindungi  masyarakat  dari  kesewenang-wenangan pejabat  /  badan  tata  usaha  negara. Dalam prakteknya  menentukan  ruang  lingkup  sebuah Keputusan  Tata  Usaha  Negara  tidaklah  mudah. Salah  satu  perubahan  terkait  dengan  kompetensi kewenangan PTUN adalah dimasukkannya tindakan faktual  sebagai  obyek  sengketa,  hal  ini  sesuai dengan langkah perluasan kewenangan PTUN yang mulai terasa sejak diundangkannya Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Kaharudin,2010)
Penulis mengambil contoh mengenai prosedur hibah  daerah sebagai  salah  satu  hibah  pemerintah (Budi,  Wahyudi  &  Effendi,  2017) yang  merupakan sebuah  tindakan  administrasi negara  yang  bersegi satu  hingga  proses  pengeluaran  daftar  penerima hibah.  Namun,  dalam  pelaksanaan  hibah  tersebut menggunakan  Naskah  Perjanjian Hibah  Daerah sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  14  ayat  3 Permendagri  No.  14  Tahun  2016 sehingga diinterpretasikan  sebagai  perbuatan  administrasi negara  bersegi  dua. Cukup  menarik  bahwa  dalam satu  rangkaian perbuatan publik terdapat dua bentuk penafsiran  yang  berimplikasi  berbeda  pula  dalam penyelesaian sengketanya.
Sesungguhnya meskipun menggunakan istilah naskah perjanjian, perjanjian tersebut bukanlah jenis perjanjian perdata yang timbul dari asas kebebasan berkontrak, melainkan tercipta dari sebuah prosedur administrasi  negara,  dimana  pemohon  administrasi mengajukan  proposal  permohonan  bantuan  hibah daerah  sesuai  dengan  ketentuan  Permendagri  No. 32 Tahun 2012 jo. Permendagri No. 14 Tahun 2016 yang  kemudian  diproses sesuai  dengan prosedur administrasi  negara  dari  tingkat  SKPD  hingga  ke Kepala  Daerah  selaku  pembuat  Keputusan  Tata Usaha  Negara yang dalam  hal  ini  adalah  Daftar Penerima Hibah Daerah.
Daftar Penerima  Hibah  Daerah  inilah  yang kemudian dijadikan landasan hukum dalam membuat Naskah  Perjanjian  Hibah  Daerah  dengan  calon penerima  Hibah. Ditinjau  dari  sisi  prosedur  NPHD yang  merupakan  hasil  akhir  produk  administrasi negara  sesuai  dengan  Permendagri No.  14  Tahun 2016, tidak  lebih  dari  sekedar  pelaksanaan  sebuah Keputusan  Tata  Usaha  Negara.  Apabila  terdapat permasalahan terkait  dengan  pelaksanaan  hibah di kemudian  hari,  penulis  berpendapat tidak  patut menjadi sebuah sengketa di bidang Perdata.
Meskipun demikian  hingga  saat  ini  setiap terjadi  sengketa  dalam  pelaksanaan  NPHD  selalu diuji  dengan  menggunakan  hukum  acara  perdata dalam  Pengadilan  Negeri (Wawancara  dengan Kepala  Biro  Hukum  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah). Padahal  sebagaimana  telah  disebutkan diatas,  tindakan  pemberian  hibah  daerah  oleh pemerintah  daerah  adalah  sebagai  bentuk
pelaksanaan  keputusan  tata  usaha  negara  yang bersifat  faktual (feitelijke  handelingen)  (Arwanto, 2016) setelah  melalui  prosedur  administrasi  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Alasannya  sederhana, pada  lingkup  hukum perdata hibah  adalah  suatu  bentuk  pemberian  dari pemberi  kepada  penerima  yang  bukan  merupakan sebuah kewajiban dari si pemberi, melainkan karena kehendak  bebas  dari  si  pemberi  itu  sendiri yang dibuktikan  baik  secara  lisan  maupun  tindakan (Martiawan,  2015).  Meskipun  penerima  dapat mengajukan  permintaan  kepada  pemberi  untuk memberikan  hibah,  namun  pemberi  tidak  memiliki kewajiban atau dibawah suatu janji kepada penerima pada saat terjadinya permintaan / permohonan oleh calon  penerima  hibah. Penghibahan  termasuk perjanjian  “dengan  Cuma-Cuma”  (om  niet)  dimana perkataan  “dengan  Cuma-Cuma”  itu  ditujukan  pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak  yang  lainnya  tidak  usah  memberikan  kontra- prestasi  sebagai  imbalan.  Perjanjian  yang  demikian juga  dinamakan  “sepihak”  (“unilateral”)  sebagai lawan  dari  perjanjian  “bertimbal-balik”  (“bilateral”) ( Bafadhal, 2013).
Pemberi  Hibah  dapat  dikatakan  terikat  pada suatu perjanjian apabila telah timbul suatu janji baik lisan  maupun  tertulis  yang  ditujukan  kepada  calon penerima hibah. Pun, janji tersebut dapat dibatalkan apabila terdapat persyaratan hibah yang tidak dapat dipenuhi  oleh  calon  penerima  hibah (vide  1688 KUHPer). Lalu bagaimana dengan hibah daerah ?
200
Perubahan  mendasar  yang  terdapat  dalam UU-AP  adalah  dimasukkannya  tindakan  faktual administrasi negara oleh pejabat / badan tata usaha negara  sebagai  obyek  sengketa  pengadilan,  dalam hal  ini  PTUN  telah  diakui  secara  yuridis  formal dengan dikeluarkannya UU-AP (Simanjuntak, 2018). Lalu  bagaimana  dengan  Hibah  Daerah,  apakah dalam  pelaksanaannya  tunduk  pada  ketentuan hukum perdata, dikarenakan dalam pelaksanaannya mengacu  pada  Naskah  Perjanjian  Hibah  Daerah, atau tunduk kepada hukum administrasi negara yang dalam hal ini menjadi kewenangan PTUN.
Prakteknya, NPHD dalam proses pelaksanaan hibah daerah bukanlah sebagaimana yang dimaksud perjanjian  pada  umumnya,  karena  kembali  pada proses  terbentuknya  perjanjian  antara  Pemerintah Daerah  dan  Penerima Hibah  Daerah  dapat  terjadi karena  adanya  permohonan  calon  Penerima  Hibah kepada  Pemerintah  Daerah.  Dengan  pengertian demikian, sesungguhnya penerbitan daftar penerima hibah  yang  menjadi  dasar  dibuatnya  NPHD  bukan merupakan  suatu  perjanjian  murni,  melainkan merupakan  perbuatan  administrasi  negara  bersegi satu  dimana  posisi  Pemerintah  Daerah  sebagai pengelola  keuangan  negara  di  daerah  berdaulat penuh  /  memiliki  kewenangan  penuh  atas pelaksanaan hibah daerah tanpa adanya persetujuan pihak  kedua,  dalam  hal  ini calon  penerima  hibah daerah sebagai pemohon administrasi negara.
Oleh  karena  itu,  sesungguhnya  dengan menggunakan  NPHD,  menurut  penulis  justru  malah melemahkan posisi negara dalam hal ini pemerintah
daerah  karena  memiliki  kedudukan  yang  sama sebagai  pihak dalam  perjanjian  dengan  penerima hibah daerah. Bentuk perjanjian juga mengakibatkan pelaksanaan pemberian hibah berada dalam konteks hukum perdata, termasuk pula dengan penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi diantara kedua belah  pihak  merujuk  pada  pengadilan  negeri.  Pun, apabila terjadi sengketa yang biasanya terjadi adalah adanya  wanprestasi  dari  salah  satu  pihak  dimana yang  digugat  hanyalah  pemenuhan  kewajiban  dari masing-masing  pihak.  Hal  ini  menurut  penulis  tidak perlu menggunakan bentuk perjanjian namun cukup dengan  format  surat  keputusan  tata  usaha  negara saja,  sehingga  apabila  terjadi  sengketa  maka  akan terkait  dengan  pelaksanaan  Surat  Keputusan  Tata Usaha Negara itu sendiri yang dapat digugat secara administrasi  di  PTUN sebagai  bentuk pelayanan yang buru (Hadjon, 2015).

## 2. Akibat  ketentuan  fiktif  positif  dalam  proses hibah Daerah
Setiap permohonan administrasi negara selalu menimbulkan  dua  kemungkinan,  ditolak  atau dikabulkan.  Bentuk  penolakan  dan  pengkabulan dalam  bentuk  tertulis  memudahkan  dalam pembuktiannya  di  lapangan.  Lalu  bagaimana  bila sebuah permohonan tidak ditanggapi / tidak direspon oleh  pejabat  /  badan  tata  usaha  negara?  Tentunya hal  ini  memerlukan  suatu  bentuk  kepastian  hukum yang kemudian berimplikasi pada akibat hukum yang ditimbulkan.
Tidak  ditanggapinya  suatu  permohonan, yang  artinya  tiada  suatu  bentuk  konfirmasi  atau adanya afirmasi dalam bentuk apapun dari pejabat / badan  tata  usaha  negara  terkait.  Sebelum  UU-AP diundangkan, terhadap permohonan yang diabaikan atau tidak ditanggapi oleh pejabat tata usaha negara dalam  jangka  waktu  tertentu  maka  dianggap permohonan tersebut telah ditolak. Bentuk penolakan ini  bersifat  abstrak  dan  murni  karena  aturan perundang-undangan yang mengatur demikian tanpa membutuhkan  campur  tangan dari  pejabat  /  badan tata usaha negara terkait (otomatis).
Bentuk  keputusan  yang  bersifat  penolakan tersebut  oleh  Tjakranegara (Tjakranegara,  1994) diberikan  pengertian  sebagai  sebuah  keputusan negatif, yang merupakan keputusan penolakan akan suatu  hal  yang  dimohon  maupun  keputusan  yang merupakan  penolakan  untuk  memproses  suatu permohonan.  Namun,  karena  keputusan  penolakan tersebut bersifat otomatis dan tanpa campur tangan pejabat  /  badan  tata  usaha  negara  dalam pengeluarannya  maka  keputusan  tersebut  tidak memiliki  bentuk  definitif baik  secara  format  maupun wujudnya.  Ketiadaan  wujud (Rodding,  2017) inilah kemudian  disebut sebagai  suatu  hal  yang  abstrak dan fiktif, timbulah istilah fiktif negatif.
Rezim  fiktif  negatif  ini  kemudian  berubah dengan  diundangkannya  UU-AP  pada  tahun  2014, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 2 dan ayat 3 UU- AP dalam keadaan permohonan tidak mendapatkan respon dari pejabat / badan tata usaha negara dalam jangka  waktu  10  hari  maka  permohonan  tersebut
dianggap  telah  dikabulkan. Frasa  dianggap dikabulkan  (fiktif  positif)  membawa  konsekuensi bahwa  akibat  hukum  yang  timbul  dari  tindakan faktual  pejabat/badan  tata usaha  negara  yang  tidak menindaklanjuti  /  mengabaikan  permohonan administrasi negara adalah merupakaan pengkabulan  atas  permohonan  tersebut  dan  wajib untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diminta.
Ketentuan diatas  berakibat  setiap  proses administrasi negara, baik dalam penerbitan putusan dan  /  atau  tindakan  tata  usaha  negara  di  setiap tingkat haruslah memiliki batas waktu definitif sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  mengenai  hal  tersebut.  Apabila ketentuan  peraturan  perundang-undangan  spesifik tidak  mengatur  mengenai  batas  waktu,  secara  lex generalis  batas  waktu  proses  administrasi  tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 53 ayat 2 UU-AP yakni maksimal  10  hari  kerja. Hal  ini  merupakan  upaya untuk  menciptakan  keterbukaan  informasi  publik  di bidang pelayanan administrasi, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh informasi dari berbagai sumber (Nurdiansyah, 2016).
Berkaitan dengan  hal  tersebut penulis menemukan  bahwa  dalam  setiap  aturan  terkait dengan  hibah  daerah  dan  bantuan  sosial  di Indonesia,  khususnya  di  Jawa  Tengah  belum memiliki  batas  waktu  definitif  yang  jelas  ditegaskan dalam setiap tingkat aturan yang mengatur mengenai hibah daerah dan bantuan sosial. Baik Permendagri 14 Tahun 2016 sampai dengan Pergub Jawa Tengah
No.  55  Tahun  2015  tidak  ada  ketentuan  apapun mengenai  batas  waktu  secara  definitif,  yang disebutkan  hanyalah  tahapan-tahapan  yang  harus dilalui  pemohon  hibah  daerah  sebelum  terbitnya NPHD.  Bahkan  dalam  NPHD  tidak  disebutkan  pula berapa  lama  batas  waktu  pemenuhan  pelaksanaan pemberian  Hibah  Daerah  kepada  penerima  hibah, yang mana kemudian oleh penerima hibah kesulitan dalam  menentukan  kapan  timbulnya  hak  untuk mengajukan  gugatan  dalam  usaha  untuk  menuntut pemenuhan  pelaksanaan  pemberian  hibah  daerah oleh  Pemerintah  Daerah.  Sehingga  penulis berpendapat bahwa dengan adanya ketentuan dalam Pasal  53  ayat  2  UU-AP  perlu  untuk  ditambahkan batasan  waktu  secara  definitif  dalam  proses administrasi hibah daerah pada setiap tahapan yang dilaluinya.
Pemberian  batasan  waktu  secara  definitif menurut penulis cukup beralasan dan dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum baik bagi calon penerima  hibah  maupun  pemohon  hibah  daerah yang  permohonannya  ditolak  /  tidak  diterima  oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala daerah , PKPD, dan SKPD terkait. Pemberian batasan waktu ini akan lebih baik lagi apabila ditambahkan dengan pemberian pengumuman  atau  pemberitahuan  tidak hanya  bagi  para  pihak  yang  mendapatkan  hibah daerah  melainkan  juga  bagi  pihak-pihak  pemohon yang dinyatakan  tidak  memenuhi persyaratan hibah daerah  atau  permohonan  hibahnya  ditolak  oleh pejabat yang berwenang. Hal ini dikarenakan bahwa ketika dalam jangka waktu 10 hari Badan dan/ atau
Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan / atau melakukan  Keputusan  dan/  atau  Tindakan  maka permohonan  tersebut  dianggap  dikabulkan  secara hukum.
Frasa  dianggap  dikabulkan  sebagai  respon dari tidak dilakukannya keputusan dan/ atau tindakan berimplikasi  bahwa  setiap  permohonan  tata  usaha negara setidak-tidaknya wajib diberikan jawaban atau respon dari pejabat / badan tata usaha negara terkait dalam  jangka  waktu  10  hari.  Tindakan  tersebut haruslah  diketahui  oleh  pemohon  administrasi, karena  apabila  pejabat  /  badan  tata  usaha  negara tidak memberikan jawaban yang merupakan tindakan kepada  pemohon  atau  apabila  pemohon  tidak mengetahui adanya tindakan / jawaban dari pejabat / badan  tata  usaha  negara  yang  dimaksud,  dapat dianggap  oleh  pemohon  bahwa  permohonannya diabaikan  oleh  Pejabat  /  Badan  tata  usaha  negara yang terkait. Sehingga menjadi penting kiranya untuk Pejabat / Badan Tata Usaha Negara membuat suatu bentuk  tindakan  baik  berupa  jawaban  atau pengumuman yang dapat diakses atau dilihat secara langsung  oleh  pemohon  hibah  daerah.  Dengan demikian  maka  segala  kemungkinan  yang  mungkin terjadi akibat diabaikannya permohonan administrasi negara  di  bidang  hibah  daerah  dapat  dicegah sebelumnya.

## D. SIMPULAN
Setelah  pembahasan  telah  diuraikan  secara sistematis  dan  disesuaikan  dengan  rumusan permasalahan  yang  diajukan  di  awal  maka  penulis
memberikan  beberapa  kesimpulan  yang  terkait dengan  proses  permohonan  Hibah  Daerah  dan Bantuan Sosial.
Pertama, Prosedur Hibah Daerah dan Bantuan Sosial  adalah  proses  administrasi  negara  bersegi satu  yang  tidak  membutuhkan  persetujuan  dari penerima  hibah  daerah  (Fitrianingrat, &  Markeling, 2018). Sehingga  segala  ketentuan  terkait  dengan proses permohonan hibah daerah dan bantuan sosial hingga  penerbitan  Daftar  penerima  Hibah  dan sampai  ke  tingkat  pelaksanaan  Naskah  Perjanjian Hibah  Daerah  seharusnya  tunduk  pada  segala ketentuan  terkait  dengan  administrasi  negara, khususnya terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan,  termasuk didalamnya  adalah  ketentuan  mengenai  keputusan tata  usaha  negara  fiktif  positif  dan  proses penyelesaian sengketanya harus melalui PTUN dan tunduk pada Hukum Acara Tata Usaha Negara.
Kedua, Keputusan  Tata  Usaha  Negara  Fiktif Positif  erat  kaitannya  dengan  batas  waktu  dan  ada atau tidaknya respon / tindakan pejabat / badan tata usaha  negara,  sehingga  perlu  adanya  ketentuan definitif mengenai batasan waktu tindakan tata usaha negara  terkait  dengan  hibah  daerah  dan  bantuan sosial  serta  perlunya  tindakan  tersebut  untuk diketahui  oleh  masyarakat,  tidak  hanya  bagi pemohon  yang  dinyatakan  permohonannya dikabulkan  oleh  pejabat  /  badan  tata  usaha  negara terkait namun juga bagi pemohon lainnya yang tidak mendapatkan hibah daerah dan bantuan sosial.
Berdasarkan  dua  kesimpulan  yang  dapat penulis  tarik  diatas  maka  penulis  perlu  untuk memberikan  saran  bahwa  istilah NPHD  sebaiknya tidak digunakan lagi sebagai sarana untuk mengikat Penerima  Hibah  untuk  mematuhi  kewajibannya, karena  hibah  daerah  bukanlah  tindakan  pemerintah bersegi  dua  melainkan  bersegi  satu  yang  menjadi kewenangan  penuh  dari  pemerintah  daerah setempat.  Digunakannya  NPHD  justru  akan melemahkan  posisi  Pemerintah  Daerah.  Secara adminstrasi  negara  lebih  aman  untuk  mengganti NPHD  yang  berbentuk  perjanjian  menjadi  bentuk Surat Keputusan Tata Usaha Negara .
Terkait  jangka  waktu  dalam  proses administrasi, pemerintah disarankan untuk memberikan  batasan-batasan  waktu  definitif  dan eksplisit  terhadap  setiap  jenjang  proses  penerbitan hibah  daerah  dan  bantuan  sosial  yang  disesuaikan dengan  kesiapan  kemampuan  operasional pemerintah daerah  setempat. Mengeluarkan pengumuman  baik  secara  media  cetak  atau elektronik  sehingga  dapat  diakses  pemohon  hibah daerah  dan  bantuan  sosial  dalam  setiap  tingkatan proses administrasi negaranya.
Demikian  kesimpulan  dan  saran  dalam penelitian  ini  penulis  sampaikan  sehingga  nantinya celah hukum dalam Pelaksanaan Hibah Daerah dan Bantuan Sosial dapat diminimalkan.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Fuller, Lon L. (1969). The Morality of Law (Revised ed). New Haven: Yale University Press Soebekhi,  I. (2014) Bunga  Rampai  Peradilan Administrasi Kontemporer. Yogyakarta: Genta Press.
Rousseau, Jean J. (1762). The  Social  Contract  or
Principles of Political Right. Book II. Translated by G. D. H. Cole.
Tjakranegara,  S. (1994). Hukum  Acara  PTUN.
Jakarta: Sinar Grafika.

## JURNAL
Amalia, Citra Rizki., & Pratolo, Suryo. (2015). Analisis terhadap Dugaan Pemanfaatan Belanja Hibah, Belanja  Bantuan  Sosial  dan  Belanja  Bantuan Keuangan Oleh Incumbent dalam Pemilukada Serta Efektivitasnya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Journal of Accounting and
Investment, Vol.14, (No.1), pp.1-13.
Aridhayandi,  M. (2018) Peran Pemerintah  Daerah
Dalam  Pelaksanaan  Pemerintahan  yang  Baik (Good  Governance)  dibidang  Pembinaan  dan Pengawasan Indikasi Geografis. Jurnal Hukum
& Pembangunan, Vol.48, (No.4), pp. 883-902.
Arwanto,  B. (2016). Perlindungan  Hukum  bagi Rakyat  Akibat  tindakan Faktual  Pemerintah.
Jurnal Yuridika, Vol.31,(No. 3), pp.358-383.
Bafadhal,  F.  (2013).  Analisis  Tentang  Hibah  dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan  Hibah  Menurut Peraturan
Perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol.4, (No. 1), pp 16-32.
Basri,  Hasan.,  &  Nabiha,  A.K. Siti.  (2014).
Accountability  of  local  government:  The  case of  Aceh  Province. Indonesia. Asia  Pacific Journal  of  Accounting  and  Finance, Vol.3,
(No.1), pp.1-14.
Brodjonegoro, Bambang., & Asanuma, Shinji. (2000). Regional Autonomy and Fiscal
Decentralization  in  Democratic Indonesia. Hitotsubashi  Journal  of  Economics, Vol.41,
(No.2), pp.111-122.
Budi,  Prastowo.,  Wahyudi,  M.Hari.,  &  Effendi,  A’an.
(2017). Hibah Pemerintah dan Pertanggungjawabannya. Justitia, Vol.1, (No. 1), pp. 131-143.
Fitrianingrat, Dewa Ayu Made  Nita., Markeling,  I Ketut. (2018). Konsekuensi Yuridis  Terhadap Addendum  Naskah  Perjanjian Hibah Daerah Yang Telah Ditandatangani. Jurnal  Kertha Negara, Vol.6, (No.2),pp.1-14.
Hadjon,  Philpus M.  (2015).  Peradilan  Tata  Usaha Negara  dalam  Konteks  Undang-Undang  No. 30 Tahun 2014 tentang  Administrasi Pemerintahan. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.4 (No.1), pp.51-64.
Harsanto, Bambang Tri., Rosyadi, Slamet., & Simin. (2015). Format Kelembagaan Kerjasama Antar Daerah  untuk  Pembangunan Ekonomi Kawasan Berkelanjutan. MIMBAR,  Jurnal Sosial  dan Pembangunan, Vol.31,(No.1), pp.211-220.
Hasibuan, Ahmad Dahlan., & Suranta, Ferry Aries. (2013). Faktor Penyebab
tidak dilaksanakannya  Putusan  PTUN  dan  Upaya Penanggulangannya. Jurnal Mercatoria, Vol.6, (No.2), pp.133-144.
Kaharudin. (2010). Perluasan  Kompetensi  Absolut Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008  Tentang Keterbukaan  Informasi Publik.
Jurnal Yustisia, Vol.81, (2010), pp. 5–21.
Martiawan, F. (2015). Paksaan  Ekonomi  Dan
Penyalahgunaan  Keadaan  Sebagai  Bentuk
Cacat  Kehendak  Dalam  Perkembangan Hukum  Kontrak. Jurnal  Yuridika,  Vol. 30,(No.
2),pp. 232-253.
Nurdiansyah,  E. (2016). Keterbukaan  Informasi
Publik sebagai Upaya Mewujudkan
Transparansi bagi Masyarakat. Jurnal Bhineka
Tunggal Ika, Vol.3, (No. 2), pp. 147-151.
Putrijanti, A. (2015). Kewenangan  Serta  Obyek
Sengketa  Di  Peradilan  Tata  Usaha  Negara Setelah  Ada  UU  No.  30/  2014  Tentang Administrasi  Pemerintahan. Masalah-Masalah
Hukum, Vol.44, (No.4), pp.425-430.
Rodding,  B. (2017). Keputusan  Fiktif  Negatif  dan
Fiktif Positif  dalam  Peningkatan  Kualitas Pelayanan  Publik. Tanjungpura  Law  Journal,
Vol.1, (No 1), pp. 26-37.
Sasana,  H.  (2011).  Analisis  Determinan  Belanja Daerah  di  Kabupaten  /  Kota  Provinsi  Jawa
Barat  dalam  Era  Otonomi dan  Desentralisasi
Fiskal. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol.18, (No. 1), pp 46-58.
Simanjuntak,  E. (2018). Perkara  Advokasi  Publik Paska Berlakunya Undang - Undang Administrasi  Pemerintahan  (UUAP). Jurnal
IUS, Vol.6, (No 1), pp. 15-32.
Utama,  Kartika  W. (2015). Surat  Keputusan  Tata Usaha  Negara  Yang  Bersifat  Fiktif  Positif.
Jurnal Notarius, Vol.8, (No 2), pp.141-151.