## KONFLIK TENURIAL PADA  HUTAN LINDUNG GUNUNG SIRIMAU WILAYAH KPHL UNIT XIV KOTA AMBON

## TENURIAL CONFLICTS ON THE FOREST PROTECTED MOUNTAIN SIRIMAU KPHL XIV UNIT REGION AMBON CITY
Oleh
Sylvia Sitania 1* , Agustinus Kastanya 2- , Marthina.  Tjoa 3
1) Mahasiswa Prodi Manajemen Hutan Universitas Pattimura, ,  Ambon 97123
2,3) Dosen Prodi Magister Manajemen Hutan Universitas Pattimura,  Ambon 97123
E-mail : sylviasitaniatimisela@gmail.com Diterima: 8 Februari 2020 Disetujui: 9 Maret 2020

## Abstrak
Konflik  tenurial  biasanya  disebabkan  oleh  ketidakjelasan  hak-hak  (hukum/tata  aturan/  peraturan) yang  berhubungan  dengan  tata  laksana  sistem  tenurial  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi hak-hak  dalam penguasan lahan pada masyarakat adat yang berada pada wilayah KPHL  Unit  XIV  Kota  Ambon.  Pendekatan  deskriptif  kualitatif  digunakan  dalam  penelitian  ini, dengan  menggunakan  analisis  RaTA    (Rapid  Land  Tenure  Assessment).  Potensi  konflik  berupa bukti klaim para pihak secara de jure dan de facto  atas sistem penguasaan tanah dan  sumber daya alam sangat nyata terjadi antara masyarakat adat dan pihak UPTD KPHL Unit XIV Kota Ambon.
Kata Kunci : Hak Tenurial, Hutan Lindung, KPHL

## Abstract
Tenure conflicts are usually caused by unclear rights (laws / regulations / regulations) related to the administration  of  the  tenure  system.  This  study  aims  to  identify  land  tenure  rights  of  indigenous communities  in  the  area of  KPHL  Unit XIV  Ambon  City.  A  qualitative  descriptive  approach  was used in this study, using the RaTA (Rapid Land Tenure Assessment) analysis. Potential conflicts in the  form  of  evidence  of  de  jure  and  de  facto  claims  by  the  parties  over  land  and  natural  resource tenure systems are very evident between the customary community and the UPTD KPHL Unit XIV Ambon City.
Keywords : Tenure Rights, Protection Forest, KPHL

## PENDAHULUAN
Hutan Lindung mempunyai karakteristik  wilayah  yang  berfungsi  lindung sehingga menjadi kawasan yang wajib dilindungi  agar  mampu  memberikan  fungsi sebagaimana  mestinya.  Hutan  mempunyai  arti penting dalam kehidupan manusia, karena hutan mempunyai fungsi ekologis, sosial dan ekonomis.  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  merupakan  salah  satu  institusi  yang diserahi  tanggungjawab  untuk  memastikan hutan  mampu  menjalankan  ketiga  fungsi tersebut  (ekologis,  ekonomis  dan  sosial)  secara seimbang agar kelestarian hutan tetap terjaga.
Dalam  pelaksanaan  sistem  tenurial kawasan hutan, hal yang sering dijumpai adalah
konflik yang biasanya disebabkan oleh ketidakjelasan  hak-hak  (hukum/tata  aturan/ peraturan)  yang  berhubungan  dengan  tata laksana  sistem  tenurial  tersebut.  Konflik  dapat terjadi  antara  perorangan,  masyarakat,  badan atau  instansi  pemerintah  dan  sektor  swasta karena  munculnya  faktor  pemicu.  Salah  satu faktor  pemicu  terjadinya  konflik  tenurial  yaitu batas-batas  kawasan  hutan/  lahan  yang  belum disepakati  antara  pemilik  (masyarakat)  dengan pemerintah  dan  sektor  swasta.  Fakta  di lapangan  menunjukkan  bahwa  sumberdaya kawasan  hutan  sudah  dimanfaatkan  oleh masyarakat  (masyarakat  adat  atau  penduduk asli/ indigineous society ), masyarakat pendatang
dan  sektor  swasta  yang  pengelolaannya  belum diakomodir,  terutama  dalam  hal  perencanaan dan pembangunan sektor kehutanan.
Pembentukan  Kesatuan  Pengelolaan Hutan  Lindung  (KPHL)  di  tingkat  lokal sebagai  entitas  manajemen  secara  langsung menangani  permasalahan  yang  ada  dan memberikan dasar untuk tata kelola hutan yang lebih baik dan dukungan keterlibatan pemangku  kepentingan.  UPTD  KPHL  Unit XIV  Kota  Ambon  maka  UPTD  KPHL  Unit XIV  Kota  Ambon  diberi  kewenangan  untuk melaksanakan  pengelolaan  wilayah  KPHL Unit  XIV  Kota  Ambon  seluas  ±  9510.52  Ha sesuai lampiran Peta Surat Keputusan Menteri Kehutanan  Nomor  SK.  66/Menhut-II/2010 dan  berpedoman  pada  tugas  pokok  dan  fungsi KPH  sesuai  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008.
Masyarakat  Negeri  Soya  merupakan salah  satu  kelompok  masyarakat  adat  yang memiliki ketergantungan yang tinggi pada hutan Lindung Gunung Sirimau, bukan saja dari aspek ekologis  dan  ekonomis  tetapi  aspek  social budaya  masyarakat  yang  telah  menyatu  dengan kondisi  alam  di  sekitar  hutan.    Ketergantungan atas  hutan  telah  mendorong  pengaturan  sistem penguasaan  lahan  hutan  berdasarkan  sistem sosial  yang  berlaku  dalam  Negeri  Soya  dimana hak  penguasaan  atas  tanah  dan  sumber  daya alam  terbagi  merata  dalam  Dati  dan  dikuasai oleh Soa .  Petuanan  adat  Negeri  Soya  dibagi menjadi  446  (empat  ratus  empat  puluh  enam) Dati  yang  dipimpin  oleh  42  Kepala  Dati  yang berasal  sari Soa  Parenta (Rehatta,  Pesulima, Tamtelahitu  dll)  yang  keberadaan  masih  diakui oleh  masyarakat  adat  sampai  sekarang  ini. Sistem sosial masyarakat Negeri Soya memiliki hubungan  mengatur  pengelolaan  hutan  lestari untuk  mendapatkan  pemanfaatan  berkelanjutan telah  dipraktekkan  dari  zaman  leluhur  melalui aturan,  norma  dan  nilai  adat  yang  telah
terinternalisasi  dalam  kehidupan  masyarakat adat  yang  keberadaannya  tetap  dijaga  dan dilestarikan.
Hak  pengelolaan  dan  akses  terhadap kawasan  hutan  lindung  Gunung  Sirimau  tidak hanya  oleh  KPHL  Unit  XIV  Kota  Ambon  dan masyarakat  adat  tetapi  juga  Pemerintah  Kota Ambon selaku pengelola jasa air dan masyarakat  pendatang  di  sekitar  kawasan hutan lindung  Gunung  Sirimau  yang  mendiami  lokasi dusun  air  besar  atas  seijin  masyarakat  adat selaku pemilik lahan melalui pemerintah Negeri Soya.    Tingginya  hak  akses  antar  para  pihak terhadap kawasan Hutan Lindung dapat memicu terjadinya  konflik  tenurial  akibat  saling    klaim atas  pengelolaan  tanah  dan  sumber  daya  alam dan  legitimasi  kepemilikan  berdasarkan de  jure dan de  facto. KPHL  Unit  XIV  Kota  Ambon selaku  pengelola  mendapat  legitimasi  didukung oleh  aturan  perundang-undangan  dan  peraturan yang  berlaku  sementara  masyarakat  adat memiliki  klaim  legitimasi  berdasarkan  Register Dati  1814  yang  merupakan  produk  Kolonial Belanda  dalam  pengatur  sistem  penguasaan lahan  di  Negeri  Soya  serta  pengakuan  hak-hak masyarakat  adat  yang  berada  dalam  kawasan hutan lindung Gunung Sirimau oleh Pemerintah RepubliK Indonesia melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2004
Berdasarkan  kondisi    diatas  jika persoalan  terkait  tenurial  tidak  difasilitasi penyelesaiannya  antar  pihak-pihak  yang  yang terlibat  di  dalam  klaim  penguasaan  tanah  dan sumber  daya  alam  maka  dikwatirkan  akan menjadi  salah  satu  penghambat  dalam  penataan dan  pengelolaan  KPHL  Unit XIV  Kota  Ambon kedepan.  Untuk  itu  tujuan  dilakukan  penelitian ini  untuk  mengidentifikasi  hak-hak    dalam penguasan lahan sehingga dengan hasil penerlitian  tersebut  dapat  menjadi  informasi dalam rencana penataan dan pengelolaan KPHL Unit XIV Kota Ambon.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilaksanakan  di  Negeri (Desa)  Soya,  yang  termasuk  dalam  wilayah
KPHL Unit XIV Kota Ambon dan berada pada kawasan  Hutan  Lindung  Gunung  Sirimau.
Penelitian  dilaksanakan  pada  bulan  Nopember 2019 sampai dengan Januari 202 Penelitianini menggunakan pendekatan  diskriptif  kualitatif.  Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara menggunakan  kuesioner  dengan  anggota masyarakat  yang  dipilih  secara purposive . Wawancara  juga  dilakukan  dengan  para  pihak yang  terkait  dengan  tujuan  penelitian  untuk memperkuat data yang diperoleh di masyarakat.  Selain  itu  juga  diakukan  obervasi lapangan  untuk  melihat  kondisi  sesuai  hasil wawancara.  Kajian  dokumen  terkait  juga dilakukan  untuk  memperkuat  data  yang diperoleh.
Analisis data dilakukan dengan menggunakan  metode  analisis  RaTA  ( Rapid Land  Tenure  Assessment ) yang  dikembangkan oleh  Galudra et  al ,  (2006).  RaTA  digunakan untuk  menilai,  memahami  dan  menjelaskan secara  sistematis  bahwa  di  dalam  wilayah KPHL Unit XIV Kota Ambon terdapat potensi konflik  atau  tidak  yang  mencakup  subjek
(siapa),  objek  (tanah  dan  Sumber  daya  alam), dan bentuk-bentuk hubungan kausal parapihak. Ada  beberapa  bagian  penting  dalam  analisis potensi  konflik  yang  menjadi  kerangka  yang difokuskan  pada  kepentingan  parapihak  dan sistem  penguasaan  tanah  dan  SDA,  aturan- aturan  pengelolaan  SDA  yang  terkait  dengan hak-hak penguasaan parapihak. Selain itu akan dianalisis  bagaimana  hubungan  diantara  hak- hak  penguasaan  parapihak  apakah  saling bersinergi  atau  saling  bertolakan.  Data  dan informasi  yang  dihimpun  dibagi  menjadi  tiga bagian  pertanyaan  yaitu  :  a)  Seberapa  pasti masyarakat  memiliki  hak-hak  atas  tanah-tanah tersebut?;  b)  Seberapa  pasti  pemerintah  atau pihak  lain  memiliki  hak-hak  atas  tanah-tanah tersebut?;  c)  Kebijakan-kebijakan  apa  saja yang  mengakui  atau  memperkuat  klaim masyarakat atas tanah-tanah tersebut, namun di lain  pihak  mengakui  atau  memperkuat  klaim pemerintah  atau  pihak  lain  atas  tanah-tanah tersebut?

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Potensi Konflik Dalam Wilayah KPHL Unit XIV Kota Ambon
Pihak-pihak yang secara de jure dan de  facto mengklaim  penguasaan  tanah  dan SDA  dalam  wilayah  KPHL  Unit  XIV  Kota Ambon  yakni: UPTD  KPHL  Unit  XIV,
Pemerintah  Daerah  Kota  Ambon    dan Masyarakat adat. Hasil penilaian ( assessment) terhadap  hak  tenurial  dalam  wilayah  KPHL
Unit XIV  menunjukan bahwa  masing-masing pihak  memiliki  basis  legitimasi klaim.  Basis legitimasi  klaim  terdiri  dari  status  tanah  (tata kuasa), perencanaan  pengelolaan (tata kelola) dan  perijinan  (tata  perijinan).  Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, basis legitimasi  klaim  para  pihak  yang  memiliki klaim  dalam  wilayah  KPHL  Unit  XIV  dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 . Legitimasi Klaim dalam wilayah KPHL Unit XIV   Kota Ambon Basis Legitimasi Klaim KPHL Unit XIV Ambon  PEMDA Kota Ambon Masyarakat Adat Masyarakat Pendatang Status Tata Kuasa - Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 430/Kpts-
II/1996 tanggal 13
Agustus 1996 tentang Penetapan Kelompok
Hutan Gunung Sirimau seluas 3.449 Ha dan - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10327/Kpts- II/2002 tentang Penetapan Hutan Lindung Sirimau - Surat pernyataan - Klaim secara de jure Register Dati Tahun 1814 yang dikeluarkan oleh kolonial Belanda - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 -
Kelompok Gunung Nona seluas 877.78 Ha sebagai kawasan Hutan tetap dengan fungsi Hutan Lindung
- Klaim secara de jure SK. Menhut Nomor SK.65/Menhut-II/2010 Pelepasan Hak Nomor 01/PH/CS/1986 - Klaim secara de facto dengan adanya fasilitas PDAM di sekitar lokasi air besar - Klaim secara de facto lahan telah
dikuasai dari zaman
dulu dan telah ditanami oleh tanaman cengkih dan tanaman umur panjang lainnya Status tata Kelola Mengelola wilayah KPHL Unit XIV Kota Ambon seluas 9510,51 Ha dengan berpedoman pada Tupoksi KPH berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 Tahun 2008 dan berdasarkan RKTN, RKTP dan RKTK - RTRW  Kota Ambon Tahun 2017- 2022 yang tetap mempertahankan kawasan hutan beserta fungsinya dan legal acsess serta jaminan perlindungan terhadap DAS Hutan Lindung Gunung Sirimau - Pengelolaan Jasa air pada sumber mata air di air besar untuk disalurkan bagi kebutuhan masyarakat Kota ambon dan sekitarnya - Lahan Hutan dan perkebunan masyarakat Negeri Soya ± 250 Ha yang telah dikeloladan dimanfaatkan - Lahan petuanan masyarakat adat yang tempati dan dikelola oleh masyarakat pendatang atas seijin Pemerintah Negeri Status Tata Perijinan - IUPHH bukan kayu - IUPHH Jasa Lingkungan - - Pemerintah Negeri Soya Pemilik Memberikan Ijin secara lisan kepada Pemerintah Kota Ambon dan - Pinjam pakai lahan pemukiman dari Pemerintah Negeri melalui pemilik lahan bagi masyarakat pendatang didusun air besar -

## Sumber: Data Primer dan Sekunder yang diolah
Basis  legitimasi  klaim  pada  Tabel  1, menunjukan  bahwa  status  tata  kuasa  para pihak  memiliki  perbedaan  yang  mendasar dimana  terdapat  klaim  penguasaan  tanah  dan SDA  secara de  jure maupun  secara de  facto bahkan  tidak  memiliki  legitimasi  klaim sehingga berpotensi menimbulkan konflik para pihak,  terutama  pihak KPHPL  Unit  XIV
dengan  masyarakat.  Perbedaan  terjadi  juga pada  status  tata  kelola  atas  klaim  penguasaan tanah  dan  SDA  dimana  berdasarkan  fakta  di lapangan terdapat pengelolaan oleh masyarakat dalam  bentuk  pemukiman  dan  kebun  yang berada  di  dalam  kawasan  hutan  lindung, sedangkan  berdasarkan  PP  Nomor  6  Tahun 2007  jo  PP  Nomor  3  tahun  2008  pengelolaan
wilayah  KPH  meliputi:  tata  hutan  dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan  hutan,  penggunaan  kawasan hutan, rehabilitasi dan perlindungan hutan.
Tata  perijinan  yang  dilaksanakan oleh  para  pihak  juga  tidak  memperlihatkan persamaan, baik dari segi pelaksanaan maupun kebijakan  yang  mendukungnya.  Tata  perijinan yang  ada  pada  masyarakat  berlaku  sesuai dengan  sistem  hukum  adat,  norma  yang berkembang turun temurun dan kebiasaan yang sudah  lama  ada  dan  berkembang  di  tengah
kehidupan  sosial  masyarakat  di  Negeri  Soya. Sedangkan  dari  kebijakan  yang  mendasari keberadaan  KPHL  mengisyaratkan  adanya perijinan  yang  ditetapkan  oleh  Menteri Kehutanan  dalam  kawasan  hutan  seperti  Ijin Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA), Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK- HT),  Ijin  Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Bukan Kayu  (IPHHBK)  dan  Ijin  Usaha  Pemanfaatan Jasa Lingkungan.

## Status Tata Kuasa Penguasaan UPTD KPHL Unit XIV Kota Ambon
Penetapan  wilayah  KPHL  Unit  XIV bermula  dari  Surat  Keputusan  Menteri
Kehutanan Nomor SK.65/Menhut-II/2010 tanggal  28  Januari  2010  tentang  Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)  dan  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan Produksi  (KPHP)  di  Provinsi  Maluku  dan dijabarkan  dalam  Peraturan  Gubernur  Maluku Nomor  64  Tahun  2017  tentang  kedudukan, tugas  dan  fungsi  susunan  organisasi  dan  tata kerja Unit Pelaksanan teknis daerah Dinas dan Badan  Daerah  di  Lingkungn  Pemerintah Daerah  Provinsi  Maluku,  yang  didalamnya
menjelaskan pembentukan organisasi
pengelola  KPHL  dan  KPHP  pada  11 Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Maluku,  maka UPTD  KPHL  Unit  XIV  kota  Ambon  diberi kewenangan  untuk  melaksanakan  pengelolaan wilayah  seluas  ±  9510.52  Ha  sesuai  lampiran Peta  Surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan
Nomor SK. 66/Menhut-II/2010 dan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi KPH sesuai  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2008.

## Status Tata Kuasa  Penguasaan PEMDA
Fasilitas  PDAM  yang  terdapat  di  dusun  Air
Besar Negeri Soya  dikelola oleh perusahaan Daerah  PDAM    dan  DSA.  Penetapan  lokasi
tersebut  sebagai  sumber  air  bersih  karena memenuhi beberapa kriteria yaitu : ●  Berdasarkan  Surat  Pelepasan  Tanah  dari Wilhelminus A. Saptenno selaku pemilik lahan kepada Pimpinan Proyek peningkatan  air  bersih  Maluku  yang mewakili  Departemen  Pekerjaan  Umum Kantor Wilayah Maluku Nomor 01/PH/08/1986  seluas  2064  meter  untuk pembangunan  Bak  penampungan  air bersih
,
Gambar 1. Bukti Pemanfaatan lahan Pemerintah Kota Ambon
Pemanfaatan  sumber  air  bersih  oleh PDAM  dan  DSA  di  dalam  petuanan marga Sapteno berdasarkan  kepekatan  yang  dibangun
antara  pemerintah  Negeri  dan  Pemerintah  Kota Ambon.

## Status Tata Kuasa Penguasaan Masyarakat Adat
Awal  penguasaan  tanah  dan  SDA  masyarakat Negeri  Soya  diperoleh  dari  warisan  leluhur mereka  yang  kemudian  menjadi  Tanah  Hak Ulayat. Perkembangann selanjutnya pada jaman pemerintahan  kolonial  Belanda  mengatur  dan membagi  lahan  masyarakat  tersebut  menjadi hak  milik    lewat  Register  Dati  Tahun  1814. Informasi  yang  didapat  dari  Pemerintah  Negeri Soya    bahwa  berdasarkan  Register  Dati  Tahun 1814 petuanan adat Negeri Soya dibagi menjadi
446 (empat ratus empat puluh enam) Dati yang dipimpin oleh 42 Kepala Dati yang keberadaannya  masih  diakui  oleh  masyarakat adat  sampai  sekarang  ini.  Kebanyakan  sejarah di Kota Ambon menggunakan sejarah tutur dan bukan  tertulis    sehingga  sistem  penguasaan lahan  oleh  masyarakat  di  Negeri  Soya  hanya berdasarkan  penunjukan  secara  lisan  dan ditandai  dengan  batasan  alam  baik  itu  sungai, gunung, lembah , pohon, batu dll
Gambar 2. Salinan Register Dati 1814
Status Tata Kelola Da           lam Wilayah KPHL Unit XIV Kota Ambon
Galudra et  al. (2006)  menyatakan bahwa bentuk perencanaan pengelolaan (tata kelola)  atas  tanah  dan  SDA  yang  diklaim oleh  masyarakat  dapat  berupa  pemukiman, kebun dan hutan, sedangkan oleh pemerintah
dapat  berupa  rencana  tata  ruang  wilayah. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa rencana  pengelolaan  (tata  kelola)  atas  tanah dan  SDA  yang  diklaim  oleh  UPTD  KPHL Unit XIV, PEMDA Kota Ambon, Masyarakat  Adat/Lokal  dan  Masyarakat pendatang cukup bervariasi.

## Status Tata Kelola UPTD KPHL Unit XIV Kota Ambon.
Tata  kelola  UPTD  KPHL  Unit XIV,  Berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri Kehutanan  Nomor  SK.66/Menhut-II/2010 tanggal  28  Januari  2010  tentang  Penetapan
Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung  (KPHL).    Kesatuan  Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)  di Provinsi Maluku dijabarkan dalam Peraturan Gubernur
Maluku  Nomor  64  Tahun  2017.  Peraturan tersebut  menjelaskan    tentang  kedudukan, tugas  dan  fungsi  susunan  organisasi  dan tatakerja  UPTD Dinas dan Badan Daerah di lingkungn  Pemerintah  Daerah  Provinsi Maluku,  yang  di  dalamnya  menjelaskan pembentukan  organisasi  pengelola  KPHL dan  KPHP  pada  11  Kabupaten/Kota  di Provinsi Maluku.
Tabel  2 . Penyelarasan  Antara  Rancangan  Blok  pada  Wilayah  KPHL  dan  KPHP  dengan  Arahan Pemanfatan pada RKTN/RKTP/RKTK.
No Arahan Pemanfaatan pada kawasan hutan menurut RKTN/RKTP/RKTK Pembagian Blok pada Wilayah KPHL dan KPHP Keterangan 1. Blok pada Wilayah KPHL dan KPHP yang berfungsi HL
1.1 Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut - Blok Inti - Blok Pemanfaatan - Blok Khusus Kawasan untuk perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut (dalam RKTN/RKTP/RKTK) menjadi acuan awal dalam merancang Blok yang dapat berupa Blok Inti atau Blok Pemanfaatan atau Blok Khusus pada HL sesuai potensi yang ada. 1.2 Kawasan untuk Rehabilitasi - Blok Inti - Blok Pemanfaatan - Blok Khusus Kawasan rehabilitasi (dalam RKTN/RKTP/RKTK) menjadi acuan awal dalam merancang Blok yang dapat berupa Blok Inti atau Blok Pemanfaatan atau Blok Khusus pada HL sesuai potensi yang ada. 2. Blok pada Wilayah KPHL dan KPHP yang berfungsi HP 2.1 Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut - Blok Perlindungan - Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan HHBK - Blok Khusus Kawasan untuk perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut (dalam RKTN/RKTP/RKTK) menjadi acuan awal dalam merancang Blok yang dapat berupa Blok Perlindungan atau Blok Pemanfaatan Kawasan, jasa Lingkungan dana HHBK atau Blok Khusus pada HP sesuai potensi yang ada. 2.2 Kawasan untuk Rehabilitasi - Blok Perlindungan - Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Kawasan rehabilitasi (dalam RKTN/RKTP/RKTK) menjadi acuan awal dalam merancang Blok yang
No Arahan Pemanfaatan pada kawasan hutan menurut RKTN/RKTP/RKTK Pembagian Blok pada Wilayah KPHL dan KPHP Keterangan Lingkungan dan HHBK - Blok Pemanfaatan HHK-HT - Blok pemberdayaan Masyarakat - Blok Khusus dapat berupa Blok Perlindungan atau Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dana HHBK atau Blok Pemanfaatan HHK-HT atau Blok Pemberdayaan Masyarakat atau Blok Khusus pada HP sesuai potensi yang ada. 2.3 Kawasan untuk pengusahaan hutan skala besar - Blok Perlindungan - Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan HHBK - Blok Pemanfaatan HHK-HA - Blok Pemanfaatan HHK-HT - Blok pemberdayaan Masyarakat - Blok Khusus Kawasan untuk pengusahaan hutan skala besar (dalam RKTN/RKTP/RKTK) menjadi acuan awal dalam merancang Blok yang dapat berupa Blok Perlindungan atau Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dana HHBK atau Blok Pemanfaatan HHK-HA, atau Blok
Pemanfaatan HHK-HT, atau Blok Pemberdayaan Masyarakat atau Blok Khusus pada HP sesuai potensi yang ada. 2.4 Kawasan untuk pengusahaan hutan skala kecil - Blok Perlindungan - Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan HHBK - Blok Pemanfaatan HHK-HT - Blok pemberdayaan Masyarakat - Blok Khusus Kawasan untuk pengusahaan hutan skala kecil (dalam RKTN/RKTP/RKTK) menjadi acuan awal dalam merancang Blok yang dapat berupa Blok Perlindungan atau Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa
Lingkungan dana HHBK, atau Blok Pemanfaatan HHK-HT atau Blok Pemberdayaan Masyarakat atau Blok Khusus pada HP sesuai potensi yang ada. Sumber :  Draft Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)
KPHL Unit XIV Kota Ambon 2018-2027
Kegiatan pengelolaan hutan dan hasil hutan  dalam  wilayah  KPH dapat  merupakan kombinasi  antara  pemegang  ijin  dan  pengelola KPH, oleh karena itu pengelolaan hutan seperti tata hutan, pemanfaatan,
rehabilitasi, perlindungan,  dan  konservasi  hutan  perlu dipertimbangkan  kebutuhan  bersama  di  dalam
KPH.    Dengan  demikian  UPTD  KPHL  Unit XIV merupakan pihak yang memiliki kepentingan  terhadap  sumber  daya  yang  ada dalam  wilayahnya  untuk  dapat  dikelola  sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## Status Tata Kelola PEMDA Kota Ambon.
Pembangunan  KPH  di  Maluku membagi  habis  hutan  di  Maluku  ke  dalam unit-unit  pengelolaan  yang  membutuhkan pengintegrasian  semua  sektor  kedalam  unit pengelolaan. Pengembangan KPH tidak dapat berdiri  sendiri  mengingat  Wilayah  KPHL Unit XIV khususnya Hutan Lindung Gunung Sirimau    secara  administrative  berada  di
didalam  wilayah  Pemerintah  Kota  Ambon, untuk  itu  dibutuhkan    kerjasama  antar  sektor sehingga  tuntutan  pengisian  tata  ruang nasional, provinsi dan kota dapat dilaksanakan  sebagaimana  mestinya,  dengan tujuan utama menghasilkan kelestarian dengan  pengelolaan  yang  lebih  akurat  pada unit-unit  pengelolaan  yang  kecil,  maka
diharapkan  bahwa  kebutuhan  ruang  hijau sebesar  minimal  30%  dapat  terjaga,  di  sisi lain kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dapat terjamin dengan menggunakan landasan aspek    legal  yaitu  Peraturan  Daerah  Kota Ambon  Nomor  24  Tahun  2012  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah    Tahun  2011- 2031.  Pemerintah Kota Ambon  menerapkan salah satu kebijakan dan strategi pemanfaatan jasa  kawasan  lindung  yaitu  pemnfaatan  air bersih  pada    kawasan  lindung  Gunung
Sirimau  di    dusun  air  besar  Negeri  Soya dimana    terdapat    sumber  air  bersih dimanfaatkan  oleh  Pemerintah  Kota  Ambon yaitu  mata air  Waniuw dengan  kapasitas
83m³/jam yang disalurkan untk kebutuhan air bersih masyarakat Kota Ambon yang merupakan  salah  satu  target Sustainable Development  Goals (SDGs)  yang  diterapkan Pemerintah  Kota  Ambon  yang  pelindungan dan  pemeliharaan  diatur  di  dalam  RTRW Pemerintah Kota Ambon.

## Status Tata Kelola Masyarakat Adat
Pengelolaan  tanah  dan  SDA  yang diklaim  oleh  masyarakat  adat  pada  dasarnya terbagi  menjadi  pemanfaatan  untuk  lahan hutan  dan lahan perkebunan masyarakat yang telah  dikuasai    dari  jaman  leluhur  mereka. Penguasaan  tanah  dan  SDA  pada  kawasan hutan  berupa  lahan  yang  telah  ditanami dengan tanaman umur panjang oleh
masyarakat Negeri Soya, yang sudah ada jauh sebelum pemerintah menetapkan status kawasan. Biasanya masyarakat lokal mengklaim  suatu  lokasi  tanah  dengan menanam pohon, merawatnya sampai menghasilkan buah untuk kemudian dimanfaatkan  untuk  peningkatan    ekonomi masyarakat.

## Status Tata Perijinan Dalam Wilayah KPHL Unit XIV Kota Ambon
Tata  perijinan  yang  berlaku  pada KPHL  Unit  XIV  suatu  klaim  penguasaan lahan pada masyarakat didasari pada kebiasan yang  disepakati  dalam  kehidupan  sosial mereka, sedangkan oleh pemerintah didasarkan  pada  peraturan perundangan  yang berlaku  dan  diterbitkan  oleh  pihak  yang
berwewenang.  Pada  klaim  penguasaan  tanah dan  SDA  dalam  wilayah  terdapat  beberapa tata  perijinan  yang  berlaku  sesuai  dengan kebiasaan  masyarakat  Adat  serta  peraturan pemerintah  terkait  dengan  pengelolaan  hutan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007  jo  Peraturan  Pemerintah  Nomor  3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Status Tata Perijinan Menurut UPTD KPHL Unit XIV Kota Ambon Aturan mengamanatkan bahwa pemanfaatan hutan dan hasil hutan diwujudkan  dalam  bentuk  ijin.  Pada  wilayah KPHL  Unit  XIV  Kota  Ambon  dapat dimanfaatkan  melalui  mekanisme  perijinan seperti:  Ijin  Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan Bukan  Kayu  (IUPHHBK),  Ijin  Usaha Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Jasa  Lingkungan
(IUPHH  Jasling),  Pemberdayaan  masyarakat dapat  dilakukan  melalui  pengalokasian  dan penetapan  kawasan  hutan  tertentu  dalam wilayah KPHL oleh pemerintah sebagai hutan kemasyarakatan,  hutan  adat,  hutan  desa  dan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK)  berdasarkan  usulan  KPH,  sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  tahun  2008
pasal 11 ayat (2).
Status Tata Perijinan Menurut Masyarakat Adat Pemanfaatan lahan hutan oleh masyarakat  adat  umumnya  telah  dilakukan pada  petuanan  marga/soa  namun  ada  juga masyarakat  pendatang  yang  memanfaatkan
lahan marga/soa lain untuk lahan pemukiman maupun    aktivitas  berkebun.  Luasan  dan lokasi lahan yang diijinkan untuk dimanfaatkan  juga  harus  sesuai  arahan  dari pemilik lahan. Rata-rata lahan yang dipinjam pakaikan  untuk  masyarakat  dusun  Air  Besar
dan  dusun  Kahena    dimanfaatkan  untuk ditanami  dengan  tanaman  umur  pendek seperti  singkong,  ubi,  nenas,  kacang  tanah, jagung dan labu dengan luasan yang beragam, mulai  dari  10  x  15  m  sampai  20  x  25  yang hasilnya dijual untuk peningkatan ekonomi.
Gambar 3 Bentuk Izin Pemafaatan Lahan untuk aktifitas perkebunan dan  pemukiman dari Pemerintah Negeri Soya  kepada masyarakat pendatang

## Analisis Potensi Konflik
Kepastian  hak  atas  tanah  dan  SDA yang  diklaim  para  pihak  dan  kebijakan  yang mengakui  atau  memperkuat  klaim  parapihak dapat saling terintegrasi. Parapihak utama yang memiliki  kepentingan  dan  dasar  klaim  yang berbeda terhadap tanah dan SDA yang dikuasai adalah:  1)  UPTD  KPHL  Unit  XIV  mengklaim penguasaan  wilayah  KPHL  berdasarkan  Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.65/Menhut-II/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan  Hutan  Lindung  (KPHL)  dan
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Produksi  di  Provinsi  Maluku  dan  dijabarkan dalam  Peraturan  Gubernur  Maluku  Nomor  64 Tahun  2017  tentang  kedudukan,  tugas  dan fungsi  susunan  organisasi  dan  tatakerja  Unit Pelaksanan  teknis  daerah  Dinas  dan  Badan Daerah  di  Lingkungn  Pemerintah  Daerah Provinsi  Maluku.  2)  klaim  masyarakat  adat,
berdasarkan  Register  Dati  Tahun  1814  yang diterbitkan  oleh  Pemerintah  Kolonial  Belanda yang  keabsahannya  diakui  sampai  sekarang dan  pengelolaan  tanah  dan  SDA  oleh masyarakat  lokal  sudah  ada  jauh  sebelum adanya penetapan yang di wilayah KPHL Unit XIV,  berdasarkan  sejarahnya,  penguasaan tanah dan SDA oleh masyarakat adat sudah ada sebelum  berdirinya  negara dan  sebelum  aturan Kehutanan terkait pengelolaan hutan diterbitkan.  Klaim  penguasaan  tanah  dan  SDA saat ini merupakan hasil pewarisan kepemilikan  secara  turun  temurun.  Dalam penelitian  ini  pihak-pihak  yang  secara de  jure dan de facto mengklaim penguasaan tanah dan
SDA dalam wilayah adalah UPTD KPHL Unit XIV dan Masyarakat adat. Untuk itu dibutuhkan  koordinasi  antar  pihak  yang  saling klaim terkait kepastian tenurial dalam penataan dan  pengelolaan  KPHL  Unit  XIV  Kota Ambon.

## KESIMPULAN
1. Analisis potensi konflik didalam wilayah  kelola  UPTD  KPHL  Unit  XIV
dengan  menggunakan  metode  RaTA dengan  pendekatan  basis  legitimasi klaim  berupa    pendekatan  tata  kelola, tata  kuasa  dan  tata  perijinan  yang melekat pada para pihak memiliki sifat-
sifat kepentingan yang saling bersilangan ( web of intersecting interests )  yang  berpotensi  melahirkan konflik atas penguasaan dan pemanfaatan    tanah  dan  sumber  daya alam dalam wilayah pengelolaan KPHL Unit XIV Kota Ambon
2. Potensi  konflik  berupa  bukti  klaim  para pihak  secara de  jure dan de  facto atas
sistem  penguasaan  tanah  dan    sumber daya  alam  sangat  nyata  terjadi  antara masyarakat adat dan pihak UPTD KPHL
Unit XIV Kota Ambon.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim,  2001,  Surat  Keputusan  Menteri Kehutanan  Nomor 10327 / Kpts- II/2002, tanggal  30  Desember 2002 tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung Gunung  Sirimau,  Departemen Kehutanan  Direktorat  Jenderal Planologi  Republik  Indonesia. Jakarta, Afiff,  S.  2005.  Tinjauan  Atas  Konsep “Tenure Security”, Dengan Beberapa Rujukan Pada    Kasus- Kasus  di  Indonesia. Wacana  J Ilmu Sosial Transformatif 20:227-249. Alwasilah A.C. 2002. Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian  Kualitatif .  Jakarta: Pustaka Jaya. BSN (Badan Standarisasi Nasional), 2013, SNI 7896:2013 tentang Pengolahan Hutan Lindung Lestari. [Internet]. [diunduh 2019  Juni  9].  Tersedia  pada:
http://staneclime.org/uploads/atta ch/SNI_7896-2013.pdf .
Bungin  B.  2006. Analisis  data  Penelitian Kualitatif.  Pemahaman  Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi . PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Galudra G Pasya G, Sirait M, Fay C. 2006. Rapid  Land  Tenure  Assessment (RaTA). Panduan  Ringkas  Bagi Praktisi. Bogor : World
Agroforestry  Centre  Southeast Asia Regional Program.
Jacob  A,  2009,  Alternatif  Pengelolaan Lahan Optimal untuk Pelestarian Sumber  Daya  Air  di  Pulau Ambon (Disertasi Institut Pertanian Bogor. Bogor. Kartodihardjo, H. 2014 Strategi Pengembangan KPH dan Perubahan  Struktur  Kehutanan Indonesia.  Direktorat  Jenderal Planologi  Kehutanan.  KLHK, Jakarta. Desember 2014. KPHL  Unit  XIV.  2018.  Draft  Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang  (RPHJP).  KPHL  Unit XIV  Kota  Ambon  2018-2027.
Ambon.