## Kinerja Pelayanan  E-KTP di Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura
Siti Fatimahˡ , Yulia Kala’ Padang² , La Juli³ Universitas Yapis Papua, Jl. Dr. Samratulangi No.11 Dok V Atas Jayapura Corresponding Author : Fatimah.halim67@gmail.com
Keyword: Perfomance; Service; E-KTP.
Kata Kunci:
Kinerja; Pelayanan; E-KTP.
Abstract: The  South  Jayapura  District  is  a  government  agency  in  charge  of recording e-KTP data for the community. This research is motivated by the many problems  in  providing  services  to  the  community,  especially  in  e-KTP  recording services. Various problems that occur include unclear service procedures and time for  making  e-KTP.  In  addition,  sometimes  there  are  errors  in  data  entry.  Thus causing many complaints from the public. Therefore, the purpose of this study is to describe the performance of e-KTP services in South Jayapura District. This research uses  a  qualitative  descriptive  method  by  distributing  questionnaires  to  3 respondents, namely:   district government, recording officers, and people who have recorded e-KTP. Data processing was carried out using a quizzer. The results of this study indicate that the performance of e-KTP services in the South Jayapura District of  Jayapura  City  can  be  said  to  be  good,  seen  from  3  focuses,  namely  Service Procedures, Service Time, and Facilities / Facilities and Infrastructure. However, the implementation  is  still  considered  not  good  for  some  people,  especially  from  the clarity of the service flow and the time of recording e-KTP data.
Abstrak: Distrik Jayapura Selatan merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam  melakukan  perekaman  data  e-KTP  bagi  masyarakat.  Penelitian  ini dilatarbelakangi  oleh  masih  banyaknya  permasalahan  dalam  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  khususnya  pada  pelayanan  perekaman  e-KTP. Berbagai permasalahan yan terjadi diantaranya prosedur pelayanan dan waktu pembuatan e-KTP yang kurang jelas. Selain itu, kadang terjadi kesalahan dalam penginputan data. Sehingga menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat. Oleh karena  itu  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  kinerja pelayanan e-KTP di Distrik Jayapura Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif  kualitatif  dengan  pembagian  kuesioner  kepada  3  responden  yaitu: pihak  pemerintah  distrik,  petugas  perekaman,  dan  masyarakat  yang  telah melakukan perekaman e-KTP. Olah data yang dilakukan menggunakan kuisuner. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  kinerja  pelayanan  e-KTP  di  Distrik  Jayapura Selatan Kota Jayapura dapat dikatakan baik, dilihat dari 3 fokus yaitu Prosedur Pelayanan,  Waktu  Pelayanan,  dan  Fasilitas/Sarana  dan  Prasana.  Namun penerapan masih dianggap kurang baik bagi sebagian masyarakat utamanya dari kejelasan alur pelayanan dan waktu perekaman data e-KTP.

## PENDAHULUAN
Pelayanan  umum  tidak  terlepas  dari  lingkup  kepentingan  umum  dimana  pelayanan umum  diselenggarakan  dalam  rangka  memenuhi  kepentingan  umum.  Kepentingan  umum berasal dari himpunan kepentingan kepentingan pribadi yang sama, dimana kepentingan pribadi berasal dari hak asasi manusia (Moenir, 2008). Tugas pelayanan umum dalam manajemen kota dan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya  menjadi  dua,  yaitu  1)  tugas  pelayanan  yang  bersifat  mengatur  kegiatan  masyarakat dalam  menggunakan  ruang.  Tugas  yang  mengatur  merupakan  intervensi  pemerintah  pada mekanisme kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dalam dalam kaitannya dengan pemanfaatan ruang. Tugas ini bertujuan agar tercipta perikehidupan yang tertib, aman, adil, dan
merangsang kegiatan yang produktif untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam mengatur lingkup wilayah  perlu  dipertimbangkan  sifat  hubungan  antar  bagian  wilayah  dan  aspek  pemerataan spasialnya. Tugas mengatur ini sebagian diwujudkan dalam bentuk perizinan (izin lokasi, izin perubahan  penggunanaan  tanah,  dan  sebagainya)  dan  layanan  administrasi  kependudukan (KTP),  kepemilikan  (sertifikat  tanah,  BPKB);  2)  tugas  pelayanan  yang  bersifat  penyediaan kebutuhan publik, baik yang berupa barang maupun jasa. Disamping melaksanakan pengaturan, pemerintah  kota maupun wilayah berkewajiban melakukan pelayanan penyediaan kebutuhan publik.  Pelayanan  pemerintah  dalam  penyediaan  barang  dan  jasa  pada  hakikatnya  bersifat nonkomersial.  Akan  tetapi,  dalam  rangka  menjadi  bagian  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) maka  sebagian  pelayanan  tidak  secara  gratis.  Pendapatan  dari  penyelenggaraan  pelayanan umum oleh pemerintah sebaiknya sekadar untuk menutupi biaya operasional pelayanan.
Pelayanan pablik menurut keputusan menteri negara pendayagunaan aparatur negara (MenPan) No 81 tahun 1993 adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh  istansi  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  dan  lingkungan  badan  usaha  milik negarah/daerah dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat,  maupun  dalam  rangka  upaya  pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Kinerja  pelayanan  merupakan  sebuah  pencapaian  indikator  playanan  publik  yang dilakukan  organisasi  atau  istansis  yang  ditunjuk  untuk  kepentingan  masyarakat  yang  dapat berbentuk uang, barang, ide, atau gagasan ataupun surat-surat atas dasar keiklasan, rasa senang, jujur, mengutamakan rasa puas bagi yang menerima layanan (Agung Kurniawan, 2009).
Pelayanan publik juga merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah. Baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebab tujuan utama dari  pemerintah  adalah  menyediakan  pelayanan  publik  terhadap  masyarakat.  Jika  pelayanan tersebut  di  abaikan  maka  dipastikan  semua  sektor  akan  berdampak,  baik  itu  sektor pembangunan fisik maupun pembagunan manusia sebagai warga negara.
Kinerja  merupakan  istilah  yang  sering  dianggap  mudah  untuk  dipahami,  namun kenyataannya tidak demikian. Perkembangan pemerintahan yang memasukkan “kinerja” sebagai indikator  penting  keberhasilan  pemerintah,  memiliki  potensi  untuk  meningkatkan  efektivitas pemerintahan  sekaligus  mengambil  risiko  yang  besar,  terutama  bagi  pemerintah  di  negara- negara yang sedang berkembang. Kinerja yang bersifat relatif dan yang berkaitan dengan budaya, yang digunakan sebagai landasan penggunaan aturan kinerja yang bersifat efisien.
Kinerja secara umum dapat dipahami sebagai besarnya kontribusi yang diberikan aparat terhadap kemajuan dan perkembangan dilembaga tempat dia kerja. Untuk diperlukannya kinerja yang  intensip  dan  optimal  dari  bagian  organisasi  demi  optimalisasi  bidang  tugas  yang  di embannya. Upaya kinerja aparat kecamatan adalah penting untuk dilakukan, karena bermanfaat untuk  membatu  mengevaluasi  penampilan  kerja,  perencanaan,  dan  dapat  di  gunakan  untuk menentukan perubahan pelayan pada masyarakat agar lebih efektif dan efisien.
Mengapa kinerja pelayanan ini penting untuk di teliti. Guna untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana Kinerja Pelayanan e-KTP di Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. Melihat konsep di atas menunjukkan bahwa betapa besar dan betapa banyak kinerja yang di mainkan aparat baik dalam masyarakat maupun dalam organisasi/instansi. Dengan demikian kesuksesan suatu  organisasi/instansi  dalam  mengamban  tugasnya  untuk  meningkatkan  efisiensi  kerja anggotanya tergantung pada pimpinan dalam memainkan perannya dengan efektif dalam suatu organisasi.
Kartu  Tanda  Penduduk  elektronik  atau  electronik-KTP  (E-KTP)  adalah  dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional yang dibuat secara elektronik,  dalam  artian  baik  dari  segi  fisik  maupun  penggunaannya  berfungsi  secara
komputerisasi. Program E-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki  lebih  dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam  hal-hal  tertentu  dengan  manggandakan  KTPnya.  Misalnya  dapat  digunakan  untuk:  1) menghindari pajak, 2) memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh kota. , 3)  mengamankan  korupsi  atau  kejahatan/kriminalitas  lainnya,  4)  menyembunyikan  identitas (seperti  teroris),  5)  memalsukan  dan  menggandakan  KTP.  Oleh  karena  itu,  didorong  oleh pelaksanaan  pemerintahan  elektronik  serta  untuk  dapat  meningkatkan  kualitas  pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu sistem informasi  kependudukan  yang  berbasiskan  teknologi  yaitu  Kartu  Tanda  Penduduk  elektronik atau E-KTP.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan,  dijelaskan  bahwa:  "penduduk  hanya  diperbolehkan  memiliki  satu  KTP  yang tercantum  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK).  NIK  merupakan  identitas  tunggal  setiap penduduk dan berlaku seumur hidup". Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan, yang berbunyi: 1) KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk, 2) rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada  ayat  1  berisi,  biodata,  tanda  tangan,  pas  foto,  dan  sidik  jari  tangan  penduduk  yang bersangkutan,  3)  rekaman  seluruh  sidik  jari  tangan  penduduk  disimpan  dalam  basis  data kependudukan, 4) rengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan : Untuk WNI, dilakukan di kecamatan; dan untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di instansi pelaksana, 5) rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan  kanan  penduduk  yang  bersangkutan,  6)  rekaman  seluruh  sidik  jari  tangan  penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan  peratururan  perundang-undangan,  7)  retentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara perekaman sidik jari diatur oleh peraturan menteri.
Sarana  pelayanan  publik  yang  dilaksanakan  oleh  aparatur  pemerintah  masih  belum sesuai  dengan  harapan  masyarakat  sekitar,  terutama  menyangkut  pemenuhan  hakhak  sipil. Seperti  hal  nya  di  Distrik  jayapura  selatan,  hal  ini  bisa  diketahui  antara  lain  dari  banyaknya pengaduan,  keluhan,  yang  disampaikan  langsung  kepada  unit/kantor  pelayanan  baik menyangkut sistem dan prosedur pelayanan yang masih berbelit-belit, tidak transparan, kurang informatif, kurang akomodif, kurang konsisten sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan budaya serta masih dijumpai adanya praktek pungutan tidak resmi.
Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Distrik, dalam pasal 14  ayat  (1)  di  mana  distrik  merupakan  perangkat  daerah  kabupaten/kota  sebagai  pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Kepala Distrik. Distrik  Jayapura  selatan  sebagai  salah  satu  distrik  diwilayah  kota  Jayapura,  yang  pada  saat sekarang  tugas  dan  fungsi  kepala  distrik  serta  aparatnya  sanggat  di  tuntut  kinerjanya.  Hasil pengamatan  penulis  di  Distrik  Jayapura  selatan  Kota  Jayapura  menunjukkan  bahwa  kinerja aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum optimal. Hal ini terlihat pada pelayanan kartu tanda penduduk (KTP), sering  kali mengalami keterlambatan. Dan pengalaman masyarakat  dalam  pengurusan  dokumen  tersebut  di  Kantor  Distrik  Jayapura  Selatan  Kota Jayapura tentu beragam ada yang merasa puas, dan ada juga yang merasa kurang memuaskan tentu  berkenan  dengan  keterlambatan  dalam  pelayanan  dan  minimnya  informasi  dalam pengurusan pembuatan  Kartu Tanda Penduduk (KTP).

## METODE PENELITIAN
Penelitan  ini  dilakukan  di  kantor  Distrik  Jayapura  Selatan  Kota  Jayapura.  Penetapan lokasi penelitian ini dengan pertimbangan bahwa Kinerja Pelayanan E-KTP di Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura,  dalam memberikan pelayanan yang belum  optimal. Hal ini dilihat dari aspek pelayanan yang diberikan kepada masyarakat khususnya pelayanan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) yang sering kali terlambat. Penelitian ini mengunakan metode penelitian deskriptif karena dalam pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interpetasi tentang arti dan data yang di peroleh. Penelitian ini disusun sebagai penelitian induktif yakni mencari dan mengumpulkan data yang ada di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor, unsur- unsur bentuk, dan suatu sifat dari fenomena di masyarakat. (Nazir,1998:51).

## HASIL DAN DISKUSI

## Prosedur Pelayanan
Prosedur pelayanan adalah tata cara kerja aparat untuk menyelesaikan kinerja pelayanan e-KTP  di  Distrik  Jayapura  Selatan,  dalam  hal  ini  melihat  sejauhmana  pegawai  serta  pengusul pengajuan  e-KTP  memahami  prosedur  yang  ditetapkan.  Untuk  prosedur  atau  tata  cara  kerja aparat dalam memberikan layanan sudah cukup baik atau memadai meskipun masih ada yang harus  dibenahi  seperti  pengadaan  dan  perbaikan  alat-alat  penujang  dalam  pemberi  layanan, sehingga pelayanan kami maksimal, dari pihak pemerintah sendiri sudah menberikan prosedur pelayanan  yang  baik  dalam  pelayanan  perekaman  e-KTP. “Untuk  Standar Pelayanan  kita menggunakan standar pelayanan yang di atur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota No.8 tahun 2010 untuk standar pelayanan memang kita tidak di pasang, karena itu berupa buku” . Berdasarkan hasil pembahasan dengan kepala seksi kepemerintahan maka, pelayanan sudah cukup baik dan petugas pelayanan sudah mengikuti standar prosedur pelayanan hal ini di buktikan  dengan  adanya      Peraturan  Daerah  (PERDA)  Kota  No.8  Tahun  2010.  Sebagaimana prosedur  atau  tata  cara  kerja  aparat  dalam  memberikan  pelayanan  kami  selaku  petugas perekaman kami sudah memberikan layanan dan kinerja yang cukup baik kepada masyarakat dalam hal ini pelayanan perekaman e-KTP, di buktikan dengan jumlah wajib e-KTP yang sudah melakukan  perekaman  data  sebanyak  1.812  jiwa  dari  sekitar  106.244-an  masyarakat  wajib perekaman  data  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  e-KTP.  Dan  kita  kerja  sesuai  dengan Peraturan Daerah (PERDA) No.8 Tahun 2021.
Berikutnya  dengan  saudara  MIL  salah  satu  perwakilan  masyarakat  yang  sedang malakukan  pengurus  perekaman  e-KTP  di  Kantor  Distrik  Jayapura  Selatan,  dengan  tangapan yang berikan adalah sebagai berikut: Saya tidak tahu menahu masalah ada atau tidaknya standar pelayanan publik di Distrik, yang saya tahu saya mengurus keperluan saya kemudian dilayani dengan  cepat  dan  selesai.  Tapi  sepertinya  ada,  cuma  saya  tidak  tahu  bagaimana  standar pelayanan publik disini.”
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dengan  pengguna  layanan  diatas  maka,  pelayanan  di Distri  terkait  prosedur  pelayanan,  standar  pelayanan  dan  kemudahan  pelayanan  dalam pengurusan perekaman e-KTP sudah cukup baik karena masyarakat sebagai pengguna layanan telah  di  layani  dengan  baik  dan  petugas  telah  mempermudah  pengguna  layanan  yang  sibuk bekerja dalam pengurusan administrasi perekaman e-KTP di Distrik Jayapura Selatan.

## Waktu Pelayanan
Waktu  adalah  ukuran  untuk  menyelesaikan  suatu  pekerjaan  atau  kegiatan  yang  telah diberikan atau diterima. Untuk ketepatan waktu kami rasa sudah cukup baik dalam pemberian layanan  kepada  masyarakat,  namun  yang  menjadi  penghambat  adlah  pengimputan  data  ke dukcapil ini yang sering kali terlambat karena aplikasi yang tidak bisa di akses oleh  operator
pengimput  data  perekaman  e-KTP,  hal  ini  yang  menghambat  waktu  kita  untuk  memberikan pelayanan tepat waktu kepada masyarakat.
Ketepatan waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjan, saya rasa sudah cukup baik dalam perekaman data e-KTP hal ini dibuktikan bahwa dalam 1 hari kami dapat melakukan perekaman data e-KTP sebanyak 10 -15 orang yang datang untuk melakukan perekaman. Untuk ketepatan waktu dalam melakukan pekerjaan pelayanan perkaman data e-KTP sudah cukup baik, namaun yang menjadi penilaian kami sebagai masyarakat adalah kurangnya kedisiplinan petugas, dalam hal  ini  sering  kami  masyarakah  yang  mau  perekanan  harus  menunggu  lama  karena  petugas perekana  yang  datang  tidak  tepat  waktu  ataupun  sering  keluar dan  lambat  untuk  kembali  ke kantor untuk melakukan pelayanan terhadap kami masyarakat ynag sebagai penerima laynan.
Berdasarkan  hasil  pembahasan  menunjukan  bahwa  waktu  pelayanan  tidak  sejalan dengan  pelaksanaan  pelayanan  pengurusan  perekaman  e-KTP,  dalam  pengurusan  perekaman seharusnya  ada  standar  waktu  penyelesaian  dan  ketepatan  waktu.  Dalam  pelaksanaannya, pemerintah  Distrik  Jayapura  Selatan  sudah  memiliki  standar  waktu  pelayanan  berdasarkan pelayanan apa yang dibutuhkan oleh pengguna pelayanan. Akan tetapi untuk ketepatan waktu, pemerintah  Distrik  sudah  memberikan  pelayanan  pengurusan  perekaman  e-KTP  semaksimal mungkin meskipun realisasinya belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh pengguna pelayanan sehingga  dalam  pelaksanaannya  masih  belum  memenuhi  kepuasan  masyarakat  karena pelaksanaannya terkadang masih adanya keterlambatan, itu terjadi karena alat perekaman yang sering  eror  dalam  pelayanan  perekaman  e-KTP.  Hal  ini  dapat  dijadikan  sebagai  evaluasi  bagi pemerintah Distrik Jayapura Selatan   meningkatkan ketepatan waktu pelayanan menjadi lebih baik lagi. Sehingga pegawai dapat memberikan penyelesaian waktu yang tepat agar pengguna layanan tidak merasa kecewa dengan janji yang diberikan oleh petugas pelayan.

## Sarana dan Prasarana Pelayanan
Sarana dan prasarana adalah seperangkat alat penunjang yang digunakan dalam proses kegiatan pelayanan. Untuk sarana dan prasarana ini cukup memadai dalam menujang pelayanan perekaman  e-KTP  dari  meja  kerja,  kursi,  lemari  hinga  peralatan  perekaman,  sampai  dengan gedung  kantor,  namun  masih  ada  beberapa  peralatan  yang  harus  di  benahi  seperti  alat perekaman yang sering eror sehinga bisa menunjang kami dalam melakukan pelaynan kepada masyarakat.
Sarana dan prasanan dari gedung hingga perabot kantor seperti meja kerja kursi lemari komputer  dan  lainya  itu  sudah  cukup  memadai,  untuk  membatu  kami  dalam  memberikan pelayanan, namun alat perekaman ynag sering eror dan belum di ganti hingga saat ini karena titak ada komunikasi dengan pihak pemerintah daerah dalam hal ini walikota agar bisa untuk bisa membenahi hal-hal tenis yang eror seperti alat perekaman. Iya mengatakan bahwa sarana dan prasaran seperti meja kerja, kursi, komputer, alat perekaman maupun, gedung/kator pun sudah  cukup  memadai  untuk  bisa  menujang  pelayanan  perekaman  e-KTP  di  Distrik  Jayapura selatan.
Berdasarkan  pembahasan  tersebut,  maka  terkait  dengan  sarana  dan  prasaran  dalam pengurusan e-KTP, diperoleh gambaran bahwa sarana dan prasanan sudah cukup memadai dari segi  perabot  seperti  komputer,  kamera  perekaman,  meja  kerja,  kursi  hingga  gedung/kantor. Fasilitas  pelayanan  “Penyedia  sarana  dan  prasarana  pelayanan  yang  memadai  dalam penyelenggaraan kinerja pelayanan e-KTP ”. Fasilitas Pelayanan dalam proses pelayanan sangat dibutuhkan  demi  kelancaran  proses  pelayanan.  Seperti  Alat  bantu  dan  kenyaman  falitas pelayanan  yang  digunakan  dalam  proses  pelayanan.  Alat  bantu  yang  biasa  digunakan  oleh pegawai  Distrik  dalam  menyelesaikan  tugasnya  adalah  komputer,  printer,  dan  kamera  untuk keperluan perekaman e-KTP. Adanya alat bantu sangat mendukung proses pelayanan sehingga pelayanan  dapat  dilakukan  dengan  cepat.  Kenyamanan  tempat  dalam  proses  pelayanan  juga sangat penting bagi pengguna layanan. Selain itu tempat pelayanan juga sangat mempengaruhi kualitas pelayanan Distrik sebagai penyedia layanan   harus memberikan kenyamanan tempat bagi pengguna layanan.

## Biaya/Tarif Pelayanan
Biaya  adalah  tarif  yang  diberikan  oleh  aparat  sebagai  sumber  daya  ekonomi  dalam mencapai  tujuan  tertentu  yang  dapat  memberikan  manfaat  dimasa  yang  akan  datang.  Untuk Biaya/tarif ini, meman tidak ada  namun kembali kepada masyarakat yang mengurus KTP, karena kita  tidak  ada  prosedur  untuk  membayar,  namun  ada  masyarakat  yang  inggin  membayar  ke pegawai untuk segerah mengurus surat pindah domisili atau buat KTP segerah mungkin karena mendadak atau dia sanggat butuh surat itu sehingga dia membayar kepada pegawai atau petugas itu untuk bisa di percepat pekerjaan yang di mintah oleh pelanggan dalam hal ini masyarakat.
Terkait  dengan  biaya/tarif  ini,  kadang  ada  masyarakat  yang  memebayar  dan  ada  juga yang tidak, namun sebenarnya untuk biaya/tarif ini tidak ada dalam pelayanan pengurusan e- KTP  karena  pelayanan  perekaman  ini  gratis  bagi  masyarakat  pada  umumnya,  namun  yang membayar ini kadang dia buruh-buruh atau mendadak sehingga dia membayar untuk segerah urusanya  lebih  cepat  diterproses  oleh  pegawai/perugas.  Iya  mengatakan  bahwa  untuk biaya/tarif  ini  memang  tidak  ada    biaya  sama  sekali  karena  memang  sudah  di  atur  dari pemmerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk aparatur wajib melayni masyarakat dengan gratis alias tanpa memungut biaya sedikitpun dari masyaraka sebagai penguna layanan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  terkait  dengan  biaya/tarif  dalam  pengurusan  e-KTP, diperoleh  gambaran  bahwa  dari  semua  pengurusan  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  publik serta  pelayanan  perekaman  e-KTP  sudah  tdak  ada  biaya/tarif  yang  di  berikan  dari  pemberi layanan dalam hal ini pemerintah Distrik kepada penerima layanan dalam hal ini masyarakat. Kompensasi Pelayanan
Kompensasi  adalah  total  pembayaran dalam  bentuk  tunai  yang  di  terima pekerja  atas kontribusinya pada perusahan atau instansi pemerintah, kompensansi sendiri berkaitan dengan imbalan  yang  di  terima  oleh  karyawan.  Untuk  kompensasi  memang  sudah  ada  karena  sudah diatur oleh pemrintah kota/daerah, untuk meningkatkan semangat pegawai dalam melakukan pekerjaannya sebagai pemberi layanan, kerena kompensasi sendiri berkaitan dengan imbalan atau  upah  kerja  dari  pegawai  itu  sendiri  oleh  karena  itu  pegawai  harus  lebih  giat  lagi  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Terkait  dengan  kompensasi  memang  kami  terima  sebagai  imbalan  dari  pemerintah kepada  kami  pegawai,  kompensasi  ini  sebagai  imbalan  atau  upah  kerja  yang  di  berikan  dari pemerintah  kepada  kami  sebagai  pegawai  untuk  memenuhi  kebutuhan  kami  sehari-hari  oleh karena  itu  kami  siap  menjalakan  tugas  kami  sebagaimnamestinya  kami  lakukan  dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Iya  mengatakan  bahwa  kompensasi  memanglah wajar untuk di terima oleh para pegawai karena merekata selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat,  namun  kadang  mereka  tidak  dapat  imbalan  itu  sesuai  dengan  hasil  pekerjaan merekan,  tetapi  mereka  tetap  sengat  untuk  menjalakan  tugas  mereka  segabai  aparatur  sipil begara (ASN) jadi wajarlah kalo mereka dapat kompensasi dari pemerintah daerah.
Berdasarkan hal tersebut, maka terkait dengan kompensasi pelayanan atau upah kerja memang  seharus  ada  karena  para  aparat/pegawai  telah  melakukan  pekerjaan  mereka  dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  di  Distrik  Jayapura  Selatan  sudah  sanggat memuaskan. Dan sebagai imbalan atau upah kerja dari aparat itu harus di berikan 100% kepada mereka,  sehingga  para  pegawai  bisa  tambah  semangat  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  diatas  maka  peneliti  menarik  kesimpulan  bahwa, pelayanan  di  Distri  Jayapura  Selatan  terkait  prosedur  pelayanan,  standar  pelayanan  dan

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 5, No. 2, Oktober 2021
kemudahan  pelayanan  dalam  pengurusan  perekaman  e-KTP  sudah  cukup  baik  karena masyarakat  sebagai  pengguna  layanan  telah  di  layani  dengan  baik  dan  petugas  telah mempermudah  pengguna  layanan  yang  sibuk  bekerja  dalam  pengurusan  administrasi perekaman e-KTP di Distrik Jayapura Selatan; waktu pelayanan tidak sejalan dengan pelaksanaan pelayanan pengurusan perekaman e-KTP, dalam pengurusan perekaman seharusnya ada standar waktu penyelesaian dan ketepatan waktu; sarana dan prasaran dalam pengurusan perekaman e- KTP, sudah cukup memadai dari segi perabot seperti komputer, kamera perekaman, meja kerja, kursi  dan  juga  gedung/kantor;  biaya/tarif  dalam  pelayana  perekaman  e-KTP  ini  tidak  ada biaya/tarif yang di minta dari pihak pemerintah ataupun dari petugas  perekaman e-KTP kepada masyarakat, karena pada umumnya pelayanan publik ini gratis untuk seluruh masyarakat yang mau melakun perkaman e-KTP di Distrik Jayapura Selatan; kompensasi atau upah kerja, memang sangat di butuhkan oleh pegawai, agar mereka dapat meningkatan perekonomian mereka dalam mejalakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan kemudia mereka bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

## REFERENSI
Ahmad Crusade Giri Brata, B. (2014). Analisis Konsep Notaris Mayantara Dan Otentisitas Aktanya Terkait Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan TERBATAS (Doctoral dissertation, UNDIP).
Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Barhana, R., Hilgard, E. R., & Taufiq, N. (1987). Pengantar psikologi. Erlangga, Jakarta.
Bintoro,  D.,  &  Daryanto,  D.  (2017).  Manajemen  penilaian  kinerja  karyawan.  Yogyakarta:  Gava Media, 15.
Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Ugm Press. Fattah, H. (2017). Kepuasan kerja dan kinerja pegawai. Yogyakarta: Elmatera. Hamzah,  B.  &  Lamatenggo,  N.  (2012).  Teori  Kinerja  Dan  Pengukurannya.  Jakarta  :  PT.  Bumi Aksara.
Hadiwijoyo, S. S., & Anisa, F. D. (2021). Pelayanan Publik Berbasis Regional Complex Analysis. PT. Rajagrafindo Persada.
Haryono, E., Slamet, M., & Septian, D. (2023). Statistika spss 28. Jalaludin, R. (2009). Psikologi Komunikasi. bandung: Pt Remaja Rosdakarya. Kartono, K. (2010). Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?. Kurniawan, A. (2005). Transformasi pelayanan publik. Pembaruan. Kirom, B. (2021). Mengukur kinerja pelayanan dan kepuasan konsumen. Lukman, Sampara. 2011. Manajemen Kualitas pelayanan, Jakarta. STIA LAN press. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis data kualitatif.
Leavitt, H. J., & Zarkasi, M. (1992). Psikologi manajemen: sebuah pengantar bagi individu, dan kelompok di dalam organisasi. Penerbit Erlangga.
Rismawati, S. E., & Mattalata, S. E. (2018). Evaluasi Kinerja: Penilaian Kinerja Atas Dasar Prestasi Kerja Berorientasi Kedepan (Vol. 1). Celebes Media Perkasa.
Sutrisno, E., Fatoni, A., & Nawawi, H. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Kencana Prenada Media Group. Jakarta
Utara,  A.  B.  M.  P.  M.  Azwar,  Saifuddin.  2007.  Metode  Penelitian.  Pustaka  Pelajar:  Yogyakarta. Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Timur. 2019 Darmanto. 2013. Manusia & Lingkungan. Jurnal. Vol 20. No 2. Yogyakarta Depkes, RI. 1985. Farmakope Indonesia. Jakarta: Ditjen POM. Depkes, RI. 1993. Pengawasan Kualitas Air. Jakarta: Ditjen PPM PLP. Immunity, 62, 4153-415.