## PENDAHULUAN
Perikanan pesisir pada  zona neritik sering mengalami  eksplotasi yang berlebihan, karena  rejim pemanfaatan akses  terbuka. Eksploitasi yang berlebihan akan mendorong terjadinya  tangkap lebih (overfishing) , baik tangkap lebih  pertumbuhan, rekrutmen atau biologis (Kurnia, 2012; Grandcourt et al. , 2005). Tangkap lebih menjadi fenomena global dan bergerak sepanjang waktu (Srinivasan et al ., 2012), bersama polusi dan faktor antropogenik menjadi faktor penurunan produksi perikanan laut (Habib et al. , 2014), dan diperparah oleh perubahan iklim ( Sumaila et al. , 2011). Tangkap lebih biologis yang dicirikan adanya tangkap lebih rekrutmen dan tangkap lebih pertumbuhan, mengharuskan nelayan menangkap lebih jauh yang diikuti peningkatan biaya operasi, dan mengindikasikan tangkap lebih ekonomis ( economic overfishing ) (Fauzi, 2004), dimana faktor harga juga
mempengaruhinya (Tsikliras dan Polymeros, 2014). Kurangnya inisiatif masyarakat  pada perikanan yang tangkap lebih dipengaruhi oleh  homogenitas individu kunciyang menyebabkan mereka kurang menyadari perubahan lingkugan dan  hubungan structural diantara mereka sehingga menjadikan satu menjadi sangat berpengaruh (Bodin dan Crona, 2008).Isu tangkap lebih secara global dapat mengancam ketahanan pangan dari ikan (Garcia dan Rosenberg, 2010; Srinivasan et al., 2010). Salah satu pemencahannya adalah dengan meningkatkan produktivitas perairan (Lorenzen, 2008), melalui sea ranching .
Sea  ranching adalah pelepasan juvenil ke lingkungan laut tidak tertutup ( unenclosed )  dalam proses kegiatan lepas ( put ), tumbuh ( grow ) dan ambil ( take ) (Bell et al ., 2008). Proses lepas- tumbuh-tangkap, didasarkan pada daya dukung habitat tanpa pakan sehingga pemanfaatan eksosistem berkelanjutan. Pola

## TINJAUAN LEGITIMASI KELEMBAGAAN SEA-RANCHING DI KEPULAUAN SERIBU-JAKARTA
Perspective on Institutional Legitimacyof Sea-ranching at Seribu Island-Jakarta
Taryono 1*) , Kadarwan Soewardi 2 , Ahmad Fachrudin 2 , M. Mukhlis Kamal 2 dan Arif Satria 3
1 Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Sekolah Pasca Sarjana-IPB, Jalan Agathis Kampus IPB Darmaga, Bogor, 16680.
2 Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB, Jalan Agathis Kampus IPB Darmaga, Bogor, 16680.
3 Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia-IPB, Jalan Kamper Kampus IPB Darmaga, Bogor,16680
*) E-mail : tkodiran@yahoo.com

## ABSTRACT
The  main  problem  of  shallow  water  fisheries  is  overfishing.  To  improve  fishing  capacity  of  overfished  fisheries  is  potentially  by implementing sea ranching. Sea ranching isa process of releasing juvenile to certain enclose marine water under process of put-grow- take system. Two crucial aspects for implementing sea-ranching system are space management and access control of fishermen to fisheries resources. Implementation of this concept needsstrong legitimated institution. This paper is aimed to analysis legitimation issues of sea ranching institution at Semak Daun shallow water in Seribu Island-Jakarta base on legitimacy theory both of legal- substantial and sociopolitic-cognitive perspective.Legitimacy is heavily perception matter, which is assumed that institution body is allowed to take expected, proper and right actions. The legitimated sea ranching institutionrequires a powerful authority to develop regulations and to take enforcement actions. For doing so, itmust meet political, regulative, scientific and morality reasons. For complementary that institution also needs to be supported by institutional pillars including regulative, normative and cognitive perspectives. Results of this analysis will be one of references to develop implementing institution of sea ranching at study site.
Keywords: institutional legitimacy , overfishing, sea-ranching, shallow water
ABSTRAK
Problem utama perikanan perairan dangkal adalah tangkap lebih.Untuk meningkatkan produktivtas perikanan yang tangkap lebih dapat dilakukan dengan menerapkan sea ranching . S ea ranching adalah pelepasan juvenil yang dibudidayakan ke lingkungan laut tertutup dalam sistem lepas-tumbuh-panen. Dua aspek krusial penerapan sea-ranching adalah tata ruang dan pengendalian  akses nelayan pada sumberdaya. Implementasi sea  ranching memerlukan kelembagaan yang mempunyai legitimasi kuat.  Artikel ini bertujuan untuk menganalisis isu-isu legitimasi kelembagaan sea ranching pada perairan dangkal Semak Daun di Kepulaun  Seribu-Jakarta dalam pandangan teoritis baik dalam perspektif legal-substansial dan sosial politik-koginitif.  Legitimasi lebih merupakan persoalan persepsi, yang diasumsikan bahwa lembaga diijinkan untuk melakukan suatu tindakan yang yang diharapkan,  tepat dan  benar. Lembaga pengelola sea ranching yang legitimatif  membutuhkan kewenangan  yang kuat untuk menyusun peraturan dan melakukan tindakan penegakannya. Untuk itu, kelembagaan sea ranching harus memenuhi alasan politis, regulatif, ilmiah, dan moralitas. Untuk melengkapinya, kelembagaan tersebut juga membutuhkan dukungan pilar-pilar kelembagaan yang mencakup perspektif regulatif, normatif dan kognitif.Hasil analisis ini dapat menjadi salah satu rujukan untuk membangun kelembagaan implementasi sea ranching di lokasi studi.
Kata kunci: legitimasi kelembagaan, perairan dangkal, sea-ranching, tangkap lebih
ini membutuhkan wilayah yang secara ekologis relatif tertutup (semi-enclosed) dan terlindungi (demarcated) (Taryono et al.,
2016); agar proses pelepasan (put) , pertumbuhan (grow) dan penangkapan (take) bisa dilakukan secara terencana. Sehingga peningkatan produktivitas perikanan dapat tercapai dan terukur baik.  Untuk itu, s ea  ranching membutuhkan pengaturan kelembagan/legislasi untuk menjamin  sistem hak kepemilikan ( property right system ) yang sesuai (Mills et al. , 2011; Alban dan Boncouer, 2008). Ketidakpastian dalam hak kepemilikan akan menyebabkan berkurangnya investasi ekonomis (Nizalov et.al. , 2016), termasuk kegiatan sea ranching .
Studi sebelumnya, di wilayah perairan Semak Daun Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (KAKS), berpotensi untuk dikembangkan sea ranching (Kurnia, 2012). Berdasarkan rejim common  pool  resource  (CPR) pada perairan tersebut sekarang ini, sulit memenuhi prasyarat  wilayah sea ranching yang harus demarcated; disampinginsentif pengelolaan wilayah akan cenderung hilang dan regulated  fishing tidak bisa diterapkan (Kapolwits,2005). Karenanya diperlukan kelembagaan dengan legitimasi yang kuat ( diharapkan dan dianggap benar atau tepat) (Suchmann, 1995), sehingga mempunyai otorisasi mengatur yang kuat dalam mengawal perubahan rejim sumberdaya tersebut. Perubahan ini akhirnya  akan bermuara pada  tata laksana (governance) yang baik (Visser, 2004).
Analisis legitimasi telah dilakukan pada spektrum yang sangat luas baik dalam level analisis (negara sampai  bisnis/korporasi), proses, karakteristik dan bidang keilmuan  diantaranya oleh Wodschow et al. (2016), Jeffry et al. , (2015),  Bouma et al. (2014), Stenholm danHytii (2014),  Bernauer danGampfer (2013), Chaney dan Marshal (2013), Valkeapaa danKarppinen (2013); termasuk pada bidang perikanan diantaranya oleh Pares et.al ., (2015),  Karper dan Lopes (2014),  Bouma dan Ansink (2013), MacKenzie dan Cox (2013), Jentoft (2006), Jentoft (2000). Kelembagaan perikanan yang legitimatif bukan saja persoalan legalitas, tetapi terkait perspektif masyarakat yang terlibat, diantaranya menyatukan modal sosial dan menilai kembali pengetahuan lokal pada pengelolaan sumberdaya perikanan (Herrera-Racionero et al. , 2015).Paper ini akan merumuskan perspektif dan komponen apa saja yang mempengaruhi dan diperlukan untuk membangun legitimasi kelembagaan sea  ranching di Kepulauan Seribu, sebagai bagian dari analisis pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.Secara epistemologis, penelitian untuk mendapatkan rumusan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecl yang legitimatif.Analisis juga diperlukan, untuk
melihat konkruensi komponen legitimasi kelembagaan tersebut dengan pilar kelembagaan yang fundamental, agar mampu saling mendukung dan mendorong kelembagaan sea ranching menjadi legitimatif  baik ex-ante maupun ex- post .

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini didasarkan pada teori dasar tentang kelembagaan pengelolaan sumberdaya dalam perspektif theory  of  the common . Dalam perspektif sosiologis, berada dalam ranah teori pertukaran sosial (social exchange) yang bersifat mikro, dimana legitimasi menjadi bagiannya (Hammond, 2010).

## Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Agustus 2014. Lokasi penelitian ini adalah P Semak Daun yang secara administratif termasuk Kel. Pulau Panggang, Kec. Kepulauan Seribu Utara –Kab. Administrasi Kepulau Seribu (KAKS) (Gambar 1).

## Pengumpulan Data dan Pengambilan Contoh
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara terstruktur dan diksusi mendalam. Teknik pengambilan contoh untuk responden wawancara terstruktur adalah teknik bola salju (snowball  sampling), karena tidak adanya daftar populasi.Wawancara terstruktur dengan masyarakat nelayan dan pembudidaya di Kelurahan P Panggang-KAKS dan diskusi kelompok  anggota kelompok budidaya laut yang berada di wilayah perairan P. Semak Daun-P Panggang. Diskusi dan wawacnara  mendalam dilakukan dengan tokoh nelayan dan pembudidaya ikan di P. Panggang-KAKS. Data sekunder didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya di lokasi tersebut seperti  Rudiyanto (2011), Kurnia (2012), dan Mansyur (2013).  Oleh karenanya, asumsi kondisi bio-fisik dan kimia lingkungan perairan sama. Sebagai referensi, analisis ini juga didasarkan pada  simulasi pelepasan stok untuk pola sea ranching telah dilakukan oleh Kurnia (2012).

## Analisis Data
Data primer dianalisis secara deskriptif dengan tabulasi. Analisis konten dilakukan dengan analisis legitimasi kelembagaan didasarkan perspektif legitimasi kelembagaan legal dan substansial (Jentoft, 2000) atau sosial politik dan kognitif (Rao, 1994), yang meliputi  komponen politik, saintifik,  regulatif  dan  moral  (Pinkerton  dan  John,  2008). Analisis pilar kelembagaan kelembagaan didasarkan pada konsep peraturan (rules) , norma maupun pengetahuan  atau pilar regulatif, normatif dan kognitif (Jentoft, 2004).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Lingkungan dan Pemanfaatan Perairan P. Semak Daun
P Semak Daun sebagai bagian dari Kelurahan P. Panggang, memiliki luas daratan 0,50 ha yang dikelilingi karang dalam seluas 315 ha. Dalam kawasan karang dalam (gosong) ini sedikitnya terdapat 5 buah goba yang mencapai  33.3 ha, dan terletak di sebelah timur P. Semak Daun. Antar goba terhubung dengan  selat kecil ( galer ) sehingga memungkinkan pelayaran antar goba (Kurnia, 2012).
Bagian paling dominan dari karang P. Semak Daun adalah
184 |  Taryono. et. al . Tinjauan Legitimasi Kelembagaan Sea-Ranching di Kepulauan Seribu-Jakarta
Gambar 1. Lokasi Pengembangan Sea-Ranching Sesuai dengan Wilayah Sea-Farming di Kel. P Panggang-KAKS,
DKI Jakarta
karang datar ( reef flat) dan karang lumpur ( mud flat) , dengan kedalaman perairan 0,5 – 3,0 m pada saat pasang dan beberapa karang datartidak berair saat surut. Substrat karang datarberupa pasir berkarang, baik karang hidup maupun karang mati bercampur dengan pecahan karang dan cangkang moluska yang sudah kosong. Bagian karang dataryang tidak berarus pada bagian dasarnya bersubstrat pasir yang mengandung lumpur sehingga disebut karang lumpur (Kurnia, 2012; Mansyur, 2013). Pemanfaatan wilayah perairan dangkal Semak Daun sekarang ini dapat dilihat dalam Tabel 1.
Kerapu macan menjadi salah satu spesies hasil tangkapan di perairan gosong Semak Daun, khususnya di gosong Karang Lebar.Alat tangkap utama adalah bubu dan pancing (Kurnia, 2012). Menurut nelayan, terjadi penurunan hasil tangkapan sejak tahun 1990an - 2010an. Dalam 20 tahun terjadi penurunan hasil tangkapan nelayan dari  rata-rata 10 ekor kerapu macan dengan ukuran 0.5-1.5 kg/ekor (1990-an), menjadi  4 ekor  dengan bobot 0.1-0.7 kg/ekor. Tangkapan per upaya penangkapan (CPUE=Catch Per Unit Effort) bubu mengalami penurunan dari sebelum dan sesudah tahun 2000 (Kurnia, 2012).
Berdasar metode participatory  stock  assessment atau  Parfish, Kurnia (2012) mendapatkan resources  state ikan kerapu di Semak Daun adalah 0-0.325 (kurang dari 0,5) yang menunjukan stok dibawah biomasa optimum (B ∞ ) sehingga mengindikasikan mengalami lebih tangkap (overfishing). Penelitian Maret-Agustus 2010 (Kurnia, 2012), ikan kerapu macan 82% tertangkap pada ukuran kurang dari 1,5 kg (panjang total 46,6 cm), yang lebih kecil dari ukuran mulai matang gonad. Slamet et al., (2001) dalam Kurnia (2012) menyatakan ikan kerapu betina mulai matang gonad berukuran 3 kg atau panjang total  51 cm dan jantan bobot 7.0 kg atau panjang  total 60 cm. Hal ini menunjukan bahwa ikan kerapu macan tertangkap sebelum mencapai ukuran matang gonad, sehingga tidak berhasil menambah rekrutmen bagi stok baru dan menggambarkan  kejadian lebih tangkap rekrutmen (recruitment overfishing). Atas dasar ini, peningkatan produktivitas dilakukan dengan peningkatkan stok agar meningkatkan jumlah  rekrutmen, untuk kemudian dilakukan penangkapan kembali yang diatur ( regulated  fishing ). Sehingga dilakukan sea ranching dengan pendekatan lepas-tumbuh-tangkap, dengan memperhatikan daya dukung lingkungan perairannya.

## Legitimasi Kelembagaan Sea Ranching
Dalam tataran normatif, analisis legitimasi bisa mencakup input, teknis (hubungan antar kekuatan, transparansi dan inklusivitas) serta output (Raitio dan Harkki, 2014).  Legitimasi kelembagaan merupakan insentif normatif (Wang dan Yang, 2013), bagi masyarakat untuk membangun kepercayaan dan perubahan kelembagaan.Legitimasi kelembagaan merupakan unsur elementer dalam pengelolaan sea  ranching .Bila sea ranching mempunyai kelembagaan legitimatif yang kuat, anggota atau para pihak lain menganggap bahwa tindakan pengelolaan sea  ranching merupakan tindakan yang diharapkan, dan dianggap benar atau tepat seuai dengan nilai- nilai dan norma yang bisa diterima oleh para pihak. Sehingga pengelola sea ranching mempunyai otoritas untuk mengatur dan mempertahankan bagaimana aliran sumberdaya (resource flow) dari perairan kepada para pihak melalui lembaga atau wadah pengelola sea  ranching . Rasa percaya (trust) dan legitimasi menjadi komponen penting bagi tata kelola (governance) sumberdaya milik bersama (common  pool resources) ( Rova, 2004; Bouma dan Ansink, 2013).
Keabsahan (legitimasi) kelembagaan pengelola perikanan termasuk sea  ranching , perlu memperhatikan isu dikotomis legal-moral, premis-hasil, dan legitimasi-partisipasi (Jentoft, 2000).Untuk mendapatkan legitimasi kelembagaan, sea ranching harus mendapatkan legitimasi legal dari lembaga/ pemerintahan yang otoratif misalnya  melalui keputusan Bupati KAKS tentang peruntukan wilayah ini.  Legitimasi moral akan diperoleh  bila perubahan rejim (sumberdaya, pengelolaan dan hak) juga disetujui oleh para  pihak yang sekarang memanfaatkan wilayah perairan dangkal Semak Daun (Tabel 1), serta kelembgaan yang legitimatif akan mendorong  identitas baru (Stenholm dan Hytii, 2015) yang ditentukan oleh penerimaan/tantangan dari kelembagaan yang ada dan norma yang dipakai.
Kelembagaan sea ranching yang legitimatif harus memenuhi standar rasionalitas, yaitu alasan yang masuk akal (reason) dan keadilan, bukan hanya meletakan pada konsep Weber yang merujuk aturan, prosedur dan karisma (Jentoft, 2000). Standar rasionalitas ini didasarkan secara objektif pada pengetahuan
Tabel 1.Pemanfaatan Wilayah Darat dan Perairan Gosong Semak Daun
Jenis Pemanfaatan Pemanfaat Keterangan Penangkapan Nelayan P Seribu (Kel. P Panggang, Kel.P Kelapa, Kel. P Harapan) Lokasi Penangkapan terutama pada saat musim barat dimana nelayan tidak bisa menangkap di wilayah yang jauh. Komoditas utama ikan karang, ikan hias. Budidaya Kerapu Karamba dengan Jaring Apung Masyarakat P Panggang dan P Pramuka Sejalan dengan program sea farming telah dikembangkan marikultur dengan komoditas utama ikan kerapu. Pengambilan Batu Karang Masyarakat P Panggang dan P Pramuka Untuk melokalisir pengambilan karang untuk pembangunan rumah bagi masyarakat lokal, sebagian wilayah gosong telah disepakati menjadi lokasi pengambilan batu karang. Penginapan (Homestay) Orang luar P. Seribu Sejalan dengan peningkatan kegiatan wisata, telah didirikan penginapan (homestay) bagi wisatawan yang akan ramai pada hari Sabtu-Minggu dan hari libur. Resort Orang luar P Seribu Resort didirikan di P Semak Daun yang juga memanfaatkan amenities perairan dangkal di gosong Semak Daun. Stasiun Penelitian PKSPL-IPB Untuk kegiatan penelitian sea-farming , telah didirikan balai sea farming dan karamba penelitian di lokasi perairan gosong. Zona pemukiman Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu Dalam Zonasi Taman Nasional Laut Kep. Seribu, wilayah Semak Daun termasuk dalam kategori  zona pemukiman.
fungsional dan keahlian. Untuk itu, anggota pengelolaan sea ranching harus sepakat apa yang dianggap rasional, beralasan dan keadilan; kemudian mengimplementasikan dalam kelembagaan sea  ranching dan mereka juga harus sepakat apakah rencana kelembagaan dianggap memenuhi kebutuhan pengelolaan sea ranching atau tidak. Analisis  biologis oleh Kurnia (2012) bisa menjadi salah satu masukan obyektif untuk mendukung rasionalitas kelembagaan sea ranching di P Semak Daun. Untuk mendapatkan legitimasi yang kuat sea ranching harus menjadi pemikiran (premis) yang disepakati bukan hanya hasil (outcome) . Sebagai harapan yang mendorong setiap anggota untuk sepakat baik secara normatif (normative agreement) maupun normatif ideal (ideal normative agreement) . Karenanya diperlukan komunikasi yang baik untuk membangun kepatuhan baik kepatuhan instrumentalistik (peraturan,  sanksi) maupun moralitas (nilai, norma).
Pengelolaan sea  ranching harus merepresentasikan partisipasi yang  terefleksikan  dalam  berbagai  macam  bentuk,  dan menentukan kualitas representasi dan legitimasi kelembagaan. Legitimasi diperoleh baik dari legitimasi internal dan legitimasi eksternal(Caspersen,  2015),  yang  berpotensi  konflik  bila persoalan representasi dan partisipasi tidak diformulasikan dengan benar. Menurut Wilson dan McCay dalam Jentoft (2000) proses partisipasi perlu dilihat sebagai partisipasi yang syah (legitimate participation) dan legitimasi yang partisipatif (participatory legitimacy) . Sehingga dalam proses-proses pengambilan keputusan sea ranching , perlu secara cermat menentukan siapa peserta (participants) yang secara sah diperbolehkan terlibat. Penataan kelembagaan membutuhkan empat komponen yaitu komitmen pemangku kepentingan kunci, pemangku kepentingan yang relevan, kepemimpinan yang tegas,dan keterlibatan secara sukarela (Franzen et al. , 2015).
Legitimasi sea ranching bisa dilihat dalam kontek input dan output (Wang dan Ching, 2013). Legitimasi  input terkait proses  menuju pengambilan keputusan (bersifat ex  ante ) biasanya terkait hak politis (Wang dan Ching, 2013) dan legitimasi  output yang menunjukan apakah tujuannya tercapai atau tidak (bersifat ex post ).

## Komponen Legitimasi
Komponen legitimasi kelembagaan pengelolaan sea ranching di P Seribu mempunyai dimensi yang beragam.Komponen tersebut meliputi aspek politis, ilmiah/saintifik, regulatif dan moralitas.Analisis komponen diuraikan sebagai berikut.

## Politis
Pengelolaan sumberdaya perikanan, tidak hanya menyangkut aspek  saintifik  dan  teknik;  tetapi  juga  politik  (Jentoft,  2006). Perspektif sosial politik dari legitimasi  kelembagaan (Rao, 1994), menurut Boxenbaum (2008) berisi rekomendasi dari otoritas legal, pemerintah dan lembaga berpengaruh lainnya. Sehingga merupakan hasil dari proses politik. Oleh karenanya, legitimasi juga mempunyai komponen politik (Pinkerton  dan John, 2008).  Faktor politik dan kultural merupakan salah satu faktor yang menghambat aksi bersama (collective action) dalam pengelolaan sumberdaya (Pinho et al ., 2012) dan mempengaruhi legitimasi kelembagaan (Hoffman, 2009), termasuk dalam pengelolaan sea  ranching . Legitimasi politik ini merupakan bentuk struktural dari legitimasi sosial (Collombato, 2012) yang bersfiat komplementer dengan legitimasi prosedural.
Lokasi sea  ranching di P Semak Daun, Kepulauan Seribu, merupakan daerah yang diklaim oleh dua lembaga otoratif
secara politis yaitu Kab. Administrasi Kepulauan Seribu (KAKS) sebagai bagian dari Pemerintah DKI  Jakarta dan Balai Taman Nasional Kepulau Seribu (TNKS). Sesuai Keputusan Dirjen PHKA-DepHut No.SK.05/IV-KK/2004 tanggal 27 Januari 2004,  P Semak Daun merupakan bagian dari zona pemukiman TNKS; dan sesuai Peraturan Pemerintah No. 5/2001 tanggal 3 Juli 2001, wilayah P Semak Daun yang termasuk wilayah Kelurahan P Panggang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, KAKS.
Oleh karena itu sea-ranching harus mendapat dukungan politik dari otoritas legal lokal tersebut. Persoalan pentingnya adalah dari otoritas mana, mengingat bahwa kedua otoritas legal tersebut mempunyai klaim atas hak pengelolaan di wilayah tersebut. Walaupun persoalan hak ini mulai menurun, tetapi secara elementer masih menjadi persoalan laten tentang ijin lokasi pemanfaatan, mengingat peruntukan wilayah dari dua otoritas legal tersebut mempunyai prasyarata yang tidak sama. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta No.1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030, dan kewenangan KAKS sebagai turunan dari Pemda DKI akan mengembangkan wilayah tersebut sebagai kegiatan perekonomian berbasis perikanan sea farming; yang berbasis marikultur intensif dan padat modal(Rudiyanto, 2011). Hal ini merupakan dukungan politik eksplisit dari pemerintah setempat. Tetapi hal ini akan besinggungan dengan peruntukan zonasi pemukiman dalam otoritas Balai TNKS yang hanya mengijinkan untuk pengembangan budidaya laut (marikultur) tradisional, wisata dan penelitian. Persoalan ini juga berimplikasi pada perijinan, dimana  klaim TNKS, untuk memasuki wilayah taman nasional harus mempunyai ijin masuk yang merupakan kewenangannya dan Pemerintah KAKS juga mengajukan klain yang sama.
Mengingat bahwa KAKS tidak mempunyai legislative daerah, maka representasi politik dari masyarakat lokal terefleksikan oleh masyarakat di Keluarahan P Panggang dalam bentuk beberapa kelompok kelembagaan lokal  baik formal maupun informal. Inti legalitas berasal dari kelompok kelembagaan internal  lokal seperti pemerintah Kel. P Panggang, nelayan, kelompok sea  farming , kelompok area perlindungan laut (APL). Namun dukungan dari kelembagaan eksternal seperti PKSPL-IPB (sebagai insiator sea  farming ) dan Yayasan Terangi akan menambah bobot dukungan. Sehingga disamping dukungan politik dari kelembagaan formal seperti KAKS, Balai TNKS juga perlu dari kelembagaan formal dan informal lokal baik internal maupun eksternal. Hal ini menjadi sangat penting, terutama terkait dengan kebutuhan dasar tentang kepastian spasial yaitu demarcated fishing/use right , sebagai prasyarat dasar sea ranching serta posisinya dalam konstelasi pola ruang pesisir. Untuk itu diperlukan komunikasi yang baik (Hoffman, 2009). Dukungan politik ini juga menjadi representasi dukungan pemerintah sebagai dukungan dari luar (Pinkerton et al. , 2014; Caspersen, 2015) yang mampu menggalang aliansi, jaringan isu dan serta jalan bagi akses pada kekuatan yang beragam sehingga mendorong terjadinya rasa percaya (trust) antara nelayan dan pemerintah (de Vos dan van Tatenhove, 2011).

## Ilmiah/saintifik
Pengembangan kelembagaan sea-ranching di P Semak Daun harus didasarkan pada analisis obyektif sesuai rasionalitas, alasan (reason) dan keadilan (Jentoft, 2000), bukan hanya normatif-subyektif karena adanya kepentingan tertentu. Sehingga bukan hanya pronesis, tetapifaktor  saintifik (episteme) juga perlu menjadi landasan. Penggunaan analisis
186 |  Taryono. et. al . Tinjauan Legitimasi Kelembagaan Sea-Ranching di Kepulauan Seribu-Jakarta
saintifik  dalam  hal  ini  dapat  dilakukan  untuk  meyakinkan, menunjukan, membuat kejutan atau menambahkan pengetahun pemangku kepentingan (Krott, 2012).
Menurut Kurnia (2011), perikanan tangkap di area sea ranching khususnya spesies kerapu telah mengalami tangkap lebih rekrutmen. Untuk bertahan, nelayan lokal harus melakukan penangkapan yang lebih jauh dan membutuhkan biaya operasional yang lebih tinggi. Hal ini sulit bagi nelayan pesisir seperti di  Kelurahan P Panggang, dimana modal menjadi  permasalahan  krusial.  Dukungan  saintifik  ini  akan membantu  memberikan  informasi  penting  tarkait  efisiensi sea-ranching ( Withmarsh, 2001), seperti  spesies yang dipilih, kondisi  lingkungan laut, teknologi produksi induk dan pola atau metode penangkapan kembali.
Kurnia (2012) menyarankan ikan  kerapu macan sebagai komoditas sea  ranching karena sesuai kondisi habitat yang berkarang dan ikan tersebut mempunyai ruaya yang terbatas. Analisis simulasi restocking yang didasarkan pada perhitungan daya dukung habitat ikan berbasis produktivitas primer perairan seluas 311 ha yang cocok bagi kegiatan sea ranching. Simulasi dilakukan dengan beragam ukuran benih kerapu macan yaitu 11 ukuran panjang (10-20 cm), jumlah tebar bervariasi dari 6.700 -1.300 ekor dan asumsi tingkat  mortalitas tangkapan dari 0,10-0,60. Hasil simulasi menghasilkan kondisi  optimal terjadi dengan ukuran panjang benih 17 cm, pada padat tebar 2.000 ekor, mortalitas tangkapan 0.4 dan hasil tangkapan 529.45 kg.
Perlu menjadi catatan  bahwa waktu yang dibutuhkan dari ukuran 17 cm sampai ukuran komersial 0.5 kg (panjang 33 cm) adalah 9 bulan.  Disarankan 12 bulan pertama adalah close season penangkapan. Setelah itu dengan pola tebar yang sama setiap bulan, maka dapat dilakukan panen harian (Kurnia, 2012). Informasi ini menjadi hal yang sangat elementer bagi penyusunan regulasi dalam domain kelembagaan sea ranching , termasuk sistem ekslusinya yang diakui oleh otoritas legal pada hirarki keputusan yang lebih tinggi. Seperti siapa yang seharusnya menjadi bagian sistem sea ranching, apa alternative mata pencaharian pada saat closes season pertama, bagaiman pengaturan penangkapan maupun hal teknis lainnya. Sehingga sea ranching mempunyai kadar legitimasi  kelembagaan  saintifik  yang  shahih  dan  manjadi dasar rancangan siapa yang akan terlibat, berapa orang dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dilokasi sea ranching sebagai demarcated use/fishing right .

## Regulatif
Legitimasi kelembagaan dalam perspektif  legal atau  sosial politik (Jentoft, 2000; Rao, 1994) bekaitan dengan kerangka legal-struktural yang salah satunya adalah terkait dengan kerangka regulasi pemerintah. Kesenjangan antara regulasi yang tertulis dan tatalaksana yang dijalankan, menjadi tantangan utama bagi legitimasi sistem (regulasi)(Raitio dan Harkki, 2015).Jentoft (2006) berdasarkan pertanyaan dasar dari Flyvberg  mendapatkan bahwa pengelolaan perikanan sesungguhnya  menyangkut  aspek  normatif-politik,  saintifik, teknik dan gabungan dari ketiganya. Regulasi pemerintah secara ideal merupakan keputusan politik pemerintah lokal berdasar  masukan  saintifik  yang  menunjuang  harapan masyarakat lokal.
Legitimasi kelembagaan sea  ranching harus sesuai dengan regulasi, baik secara internal maupun eksternal. Dari sisi eksternal, regulasi otoritas legal lokal harus mendukung
sesuai Design Principles (Ostrom, 1999), dan regulasi harus membangun kepercayaan (trust) antara pemerintah dan pelaku industri (de Vos dan van Tatenhove, 2011).  Mengingat adanya otoritas legal ganda yang mempunyai klaim terhadap area ini (KAKS dan TNKS), maka sea ranching tidak boleh bersifat kompromistis terhadap salah satu dari otoritas tersebut. Karena  akan berpengaruh pada  legitimasi eksternal (Jentoft, 2000; Caspersen, 2015).
Pada sisi internal, regulasi tersebut harus menjadi kesepakatan normatif  untuk mendorong kepatuhan (Weber dalam Jentoft,2000) agar  harapan adanya kelembagaan pengelolaan sea  ranching dapat tercapai.  Mengingat implementasi sea ranching akan membutuhkan perubahan rejim pengelolaan perikanan tangkap menjadi perikanan tangkap yang diatur (regulated  fisheries) bukan lagi akses terbuka (Taryono et al. , 2016). Sehingga legitimasi secara regulatif mencakup perspektif sosial politik maupun kognitif (Rao, 1994).  Poin penting pada regulasi internal untuk mencapai legitimasi internal (Jentoft, 2000) adalah pengambilan keputusan (choice) baik  keputusan kolektif ( collective choice) maupun keputusan operasional (operational  choice) (Ostrom, 1999; Rudd, 2004), dan mampu meminimalkan biaya  biaya transaksi (North, 1994) pada tingkat anggota maupun dalam kontek wilayah perairan yang lebih luas. Pada sisi ini penting untuk menentukan  representasi  yang  refleksikan  oleh  partisipasi peserta (eligible  party) maupun prosesnya (Jentoft, 2000). Pada sisi regulatif ini, otoritas kewilayahan perlu diidentifikasi dengan cermat dan tepat, karena berpotensi menimbulkan konflik,  terutama  konflik  kewenangan  (Hasim et al ., 2013) antar kelembagaan formal, serta potensi ledakan kekecewaan internal (Schultz, 2015).
Kelembagaan sea  ranching harus menentukan perwakilan yang merepresentasikan kepentingan anggota pada tingkat keputusan kolektif dan menentukan siapa yang menegakan keputusan tersebut seperti pengawasan, penerapan sanksi dan  pertanggungjawaban pada tingkat keputusan operasioanl (Ostrom, 1999; Rudd, 2004).  Bila anggota merasa tidak terwakili maka akan menentang, karena persepsi mereka pada tingkat  legitimasi (Madrigal-Ballestero et al. ,2013)  dan bisa dihitung sebagai biaya legitimasi (Bengoechea et al., 2015). Pada tingkat kolektif harus menentukan apa yang akan diatur, aturan apa, dan cara-cara penegakannya yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung kepatuhan (Schultz, 2015). Sedangkan pada tingkat operasional mencakup bagaimana proses melaksanakan regulasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada titik ini harus dibangun rules-in-use (Ostrom, 1999; Rudd, 2004) untuk mendukung kelembagaan yang kuat. Regulasi ini akan menentukan siapa yang terlibat, manfaat apa, berapa kali stocking , berapa jumlahnya dan kapan akan dilakukan penangkapan, jenis apa alat tangkap apa.

## Moralitas
Pada akhirnya legitimasi adalah otoritas untuk mengadopsi keputusan yang mengikat secara kolektif (Scharpf, 1998 dalam Wang dan Ching, 2013) menjadi kewajiban moral untuk dipatuhi.  Hal ini karena pada legitimasi input (Wang dan Ching, 2013), harus melalui prosedur yang menjamin hak politis anggota menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Sehingga begitu keputusan diambil, maka semua harus patuh.  Hal ini merupakan prasyarat  pernyataan Jentoft (2000) bahwa kelembagaan sebagai sebuah premis bukan sebagai luaran.
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Agustus  2016, hal 183-191 |  187
Secara empiris, moral mempunyai peran penting untuk melegitimasi atau mendelegitimasi praktek perburuan di Eropa dan Afrika dan dapat menjadi diskursus  pengelolaan sumberdaya (Fischer et al., 2013). Kelembagaan sea ranching harus sesuai dan menjadi rujukan moral anggota (internal legitimacy) , sesuai dengan  North (1994) yang menyatakan kelembagaan sebagai batasan (constraint) baik batasan formal (aturan, hukum, undang-undang) maupun batasan informal (norma perilaku, kebiasaan, kode etik) sebagai insentif masyarakat. Artinya bahwa kelembagaan sea  ranching harus mendorong masyarakat melaksanakan atau menjauhi kesepakatan, dan membangun mental (mental constructs) atau model rujukan (subjective  model) (Wang dan Ching, 2013). Dalam konteks ini, awig-awig di Bali bisa menunjukan efektif bagi nelayan lokal dibading nelayan pendatang (Widyastini dan Dharmawan, 2013), karena diduga kuatnya ikatan  nilai moral bagi nelayan lokal dibanding pendatang.
Secara eksplisit, kelembagaan sea  ranching harus menjadi rujukan moral bagi legitimasi internal anggotanya. Karena yang membangun kesepakatan sesuai dengan partisipasi yang syah (Jentoft, 2000) adalah anggota.Partisipasi bukan hanya untuk mendapatkan akses (Coulthard, 2011), tetapi untuk membangun rujukan moral internal. Sedangkan rujukan moral bagi masyarakat diluar anggota sea ranching adalah keputusan politik yang menjadi regulasi otoritas yang lebih tinggi dari sea ranching .
Dalam persepsi moral, kelembagaan sea ranching harus bisa menunjukan adanya insentif normatif (Wang dan Ching, 2013), yang menjadi premis (Jentoft, 2000) dan sekaligus mendorong kewajiban moral untuk mematuhinya. Hal ini bermakna jauh lebih mendalam dibandingkan dengan aturan, dimana aturan cenderung bersifat insentif secara ekonomis (North, 1994). Karena menurut berdasar hipotesis ekonomis, kepatuhan nelayan pada aturan sebenarnya didasarkan pada nilai ekonomi yang diperoleh (Jaggers et al ., 2013) dari melanggar aturan dibandingkan dengan resiko untuk diketahui (tertangkap) (Nielsen, 2003). Sehingga perlu menjadikan aturan dalam sea  ranching sebagai representasi dari proses- proses politik dan bersifat struktural, menjadi bagian dari sistem moral yang diadopsi masyarakat. Pelanggaran terhadap kesepakatan dalam kelembagaan sea ranching , harus didorong bukan hanya secara struktural melanggar aturan atau regulasi yang cenderung bersifat ekonomis (karena memperhitung untung dan rugi), tetapi sekaligus menjadi pelanggaran norma dan moral. Sehingga, pelanggaran ini secara sosiologis akan mengusik persoalan pribadi yang lebih mendalam (integritas, prestige), bukan hanya kepentingan ekonomis.Pelanggaran atas rules-in-use yang disepakati dalam sea ranching mulai dari aturan tata batas (boundary  rules) sampai dengan aturan pelingkupan (scoping  rules) , harus didorong menjadi kelembagaan yang melekat menjadi kualitas moral yang buruk.

## Pilar Kelembagaan
Persoalan legitimasi baik politik, saintifik, regulasi dan moral; memerlukan instrumen tata kelola kelembagaan (Scott, 1995). Instrumen ini merupakan pilar kelembagaan yang harus dilihat sebagai faktor yang mendukung kemantapan kelembagaan yang esensial mencakup aturan (rules) , norma (norms) dan pengetahuan (konwledge) (Scott,1995) atau regulatif, normatif dan kognisi (Jentoft, 2004).
Pada pilar regulatif, kelembagaan harus dilihat  secara utuh menjadi proses, bentuk dan isinya. Bagaiman proses regulasi
dihasilkan, siapa yang berhak, dalam bentuk apa dan apa saja aturan tersebut menjadi perhatian yang sangat kuat dalam kelembagan sea  ranching . Secara praktis, bisa digunakan pendekatan tingkatan keputusan mulai dari keputusan kolektif dan keputusan operasional (Ostrom,1999; Rudd, 2004). Namun penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat tidak akan cukup tanpa dikuti oleh pembentukan otoritas dan hak legal yang tepat (Ratner, 2006). Bila pilar regulatif  ini kuat, maka kelembagaan cenderung kuat (robust) dan legitimatif. Regulasi sea ranching disamping  pengaturan juga merumuskan sanksi dan pengawasan yang akan diberikan, karena tingginya relasi antara sanksi dan kepatuhan Karper dan Lopes (2014), dimana pengawasan dan sanksi akan meningkatkan kepatuhan.
Pilar normatif dalam sea-ranching , merupakan panduan perilaku kolektif yang bukan hanya perhitungan biaya- manfaat, tetapi menjadi standar perilaku dan nilai bagi seluruh anggota. Sehingga kepatuhan menjadi batas etis tidak etis untuk dilakukan (Jentoft, 2004), dan menyangkut dimensi yang luas mulai dari religi sampai rujukan pembenaran. Karena  kelembagaan bukan hanya diukur dengan  performa instrumennya, tetapi juga oleh nilai-nilai moralnya. Ketika persepsi regulatif sudah tertransformasikan dalam persepsi normatif, maka penegakan peraturan bukan lagi persoalan individual tetapi menjadi bagian dari kebutuhan kolektif.
Seringkali bahwa pelanggaran dilakukan oleh nelayan, bukan karean kemauan untuk melanggar walaupun tahu adanya larangan; tetapi dimungkinkan karena ketidaktahuannya. Hal ini menyebabkan bahwa disamping pilar regulatif dan normatif, juga memerlukan pilar pengetahuan atau mentalitas (kognisi). Proses meningkatkan kapasitas pemahaman sebagai langkah awal penyadaran menjadi sangat penting, yang membingkai keseluruhan elemen kelembagaan baik politis,  saintifik,  regulative  maupun  moralitas.  Sehingga, ketika seorang anggota nelayan terlibat dalam proses-proses tersebut telah didasari oleh kesadaran yang ditimbulkan oleh pemahamannya.Oleh karenanya proses-proses edukasi melalui penyuluhan, kursus, kampanye  masyarakat dan kegiatan lain yang bertujuan sama perlu dilakukan. Kegagalan dalam membangun pemahaman ini dapat juga berimbas pada konflik pemaknaan (Hasim et al. , 2013) terutama tentang wilayah perairan yang terdemarkasi (demarcated area).
Pengetahuan tentang konsep sea  ranching (lepas-tumbuh- tangkap) yang sangat tergantung pada kondisi lingkungan (tanpa pakan), proses panen/penangkapan yang harus terencana (jumlah, waktu dan alat) serta kebutuhan aksi bersama, menjadi poin-poin yang harus selalu disebarkan kepada nelayan anggota (Anand dan Saundarapadian, 2010). Karena media yang bersifat continuum , maka pengaruh satu aktivitas secara simultan akan berpengaruh pada ekosistem dalam sea  ranching keseluruhan, sehingga menambah kebutuhan untuk selalu meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan kerentanan sistem sea-ranching . Namun optimisme akan keberhasilan sea ranching sebagai kesepakatan normatif usaha peningkatan kesejahteraan bersama juga tetap disebarkan sebagai insentif sosial.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Implementasi sea ranching di P Semak Daun, membutuhkan kepastian spasial  yang kuat dan kelembagaan yang legitimatif. Kepastian spasial diperlukan untuk memastikan berfungsinya demarcated fishing/use right , yang merubah rejim pemanfaatan 188 |  Taryono. et. al . Tinjauan Legitimasi Kelembagaan Sea-Ranching di Kepulauan Seribu-Jakarta
dari akses terbuka menjadi akses terbatas atau tertutup.  Untuk itu diperlukan kelembagaan yang legitimatif, baik secara internal maupun eksternal dan formal maupun informal.

## Saran
Dalam perspektif legitimasi, kelembagaan sea ranching harus sesuai dan berdasarkan pada aspek legal yang kuat, tetapi tetap harus memenuhi aspek moralitas  yang didukung oleh legitimasi ilmiah dan keterwakilannya. Untuk mendukung legitimasinya,  kelembagaan sea ranching harus mendapatkan legitimasi  politik dari dua otoritas  otoritas legal yang berada di lokasi (KAKS dan Balai TNKS) untuk menghindari persoalan legitimasi yang laten. Intermediasi dari lembaga eksternal yang dianggap netral dapat dilakukan untuk membangun komunikasi yang baik. Dalam membangun regulasi untuk kepentingan pengelolaan sea  ranching (untuk kepentingan internal maupun eksternal) input ilmiah menjadi pijakan yang fundamental. Agar memberikan landasan  rasionalitas, alasan yang masuk akal dan memenuhi unsur  keadilan. Regulasi yang direpresentasikan oleh rules-in-use harus menjadi insentif normatif, bukan hanya insentif struktural/ekonomis. Sehingga diperlukan usaha untuk melembagakan kelembagaan (aturan) menjadi norma rujukan masyarakat dalam bentuk nilai dan moralitas.
Pengembangan kelembagaan sea  ranching harus diikuti dengan penguatan pilar kelembagaan dalam bentuk aturan yang mempunyai legitimasi internal kuat dan mendapatkan dukungan dari otoritas diatasnya, menjadi norma yang diterima oleh masyarakat dan adanya kapasitas kognitif masyarakat  yang cukup.  Atas dasar pemikiran ini, diharapkan kelembagaan pengelola sea  ranching mempunyai legitimasi yang kuat yang dicirikan mempunyai kewenangan dan kapasitas mengatur, diharapakan dan dianggap benar atau tepat oleh anggotanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Alban. F,  Boncoeur J. 2008. Sea-ranching in the Bay of Brest (France): Technical Change and  Institutional Adaptation of a Scallop Fishery. InTownsendR, Sotton R, Uchida H, editors. Case  Studies  in  Fisheries  Self- governance . FAO Fisheries Technical Paper 504. FAO, Rome,pp : 41-52.
Anand. T,  Saundarapadian  P. 2011. Sea Ranching of Commercially Important Blue Swimming Crab Portunis  pelagicus (Linnaeus, 1758) in Parangipettai Coast. IJSN . 2(2) : 215- 219. Bell JD, Leber KM, Blankenship HL, Loneragan NR, Masuda R. 2008. A New Era for Restocking, Stock Enhancement and Sea Ranching of Coastal Fisheries Resources. Rev Fish Sci. 16 (1–3) :1–9.
Bengoechea DP, Dresdner J, Salgado H. 2015. Who Should Set the Total Allowable Catch?  Social Preferences and Legitimacy in Fisheries Management Institutions . Envfor Dev Disc Pap Ser . 1  January 2015. Bernauer T, Gampfer R.2013. Effects of civil society involvement on popular legitimacy of global environmental governance. Glo Env Chan.439–449 Bodin O, Crona BI. 2008. Management of Natural Resources at the Community Level: Exploring the Role of Social Capital and Leadership in a Rural Fishing Community.
World Dev. 36 (12) : 2763-2779.
Bouma  JA,  Joy  KJ,  Paranjape  S.  2014.    The  Influence  of Legitimacy Perceptions on Cooperation – A Framed Field Experiment. Worl Dev . 57 : 127–137.
Bouma JA, Ansink E. 2013. The role of legitimacy perceptions in  self-restricted  resource  use:  A  framed  field experiment. For Pol Econ (37) :84–93. Boxenbaum,E. 2008. The Process of Legitimation. In ScheuerS,  Scheuer JD, editors. The Anatomy of Change . CBS Press, pp : 237-262.
ChaneyD, Marshall R. 2013.Social legitimacy versus distinctiveness: Mapping the place of consumers in the mental representations of managers in an institutionalized environment. J of Bus Res . 66 :1550– 1558.
Caspersen, N. 2015. Degrees of legitimacy: Ensuring internal and external support in the absence of recognition.
Geoforum (66) :  184–192. Colombatto, E. 2012.A theory of Institutional Legitimacy. ICER Work Pap.5/2012.pp :1-37.
Coulthard  S.  2011.  More  than  just  access  to  fish:  The  pros and cons of fisher participation in a customary marine tenure (Padu) system under pressure. Mar Pol . 35 (3) :405–412.
De Vos BI, van Tatenhove JPM. 2011. Trust relationships between  fishers  and  government:  New  challenges  for the co-management arrangements in the Dutch flatfish industry. Marine Policy. 35 (2) :218–225.
Fauzi, A. 2004. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi. PT. Gramedia Pustaka Utama.  259 pp.
Fischer A,  Kereži  V, Arroyo  B,    Mateos-Delibes  M,    Tadie D,  Lowassa A, Krange O,  Skogen K. 2013. (De) legitimising hunting – Discourses over the morality of hunting in Europe and eastern Africa. Land Use Policy. 32 : 261–270.
Franzén F, Hammer  M, Belfors B. 2105.Institutional developmentfor stakeholder participation in local watermanagement—Ananalysis of two Swedish catchments . Land Use Policy . 43: 217–227. GarciaSM, Rosenberg AA. 2010. Food security and marine capture fisheries: characteristics, trends, drivers and future perspectives. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci .; 365(1554): 2869–2880. Grandcourt E.M.,  Al-Abdessalaam TZ, Francis F,  Al-Shamsi AT. 2005. Population Biology and Assessment of the Orange-spotted grouper, Epinephelus  coioides (Hamilton, 1822), in the southern Arabian Gulf. Fish Resrch , 74: 55–68. Habib A, Ullah Md H, Duy NN. 2014. Bioeconomics of Commercial Marine Fisheries of Bay of Bengal: Status and Direction. Econ Res Intl. 2014 : 1-10. http://dx.doi. org/10.1155/ 2014/538074 Hammond RJ. 2010. Introduction to Sociology. Smashward Edition.Diunduh dari ttp://www.markfoster.net/struc/ introduction-to-sociology.pdf
Hasim DH, Sahabu S, Asri M, Kusdiante SD, Sholihah FV. 2015.  Konflik  Pengelolaan  Sumberdaya  di  Desa Pangumbahan Kabupaten Sukabumi. Sodality , 03 (3) :101-105.
Herrera-Racionero  P, Lizcano-Fernández E, Miret-Pastor L. 2014. Us” and “them”, Fishermen from Gandía and the loss of institutional legitimacy. Mar Pol. (54) :130–136. Hoffman DM. 2009. Institutional Legitimacy and Co- Management of a Marine Protected Area : Implementation Lesson from the case of Xcalak Reefs National Park, Mexico. Hum Org. 68 (1), pp 39-54. Jagers SC, Berlin D,Jentoft S. 2013. Why comply? Attitudes towards  harvest  regulations  among  Swedish  fishers.
Mar Pol . 36(5) :969–976
Jeffrey A,McConnell F,Wilson A. 2015. Understanding
legitimacy: Perspectives from anomalous geopolitical spaces. Geoforum. 66 : 177–183 JentoftS. 2006. Beyond Fsheries Management: The Phronetic Dimension. Mar Pol. 30 :  671–680. Jentoft S. 2004. Institutions in fisheries: what they are, what they do, and how they change ? Mar Pol. 28 : 137–149. Jentoft S. 2000. Legitimacy and Disappointment in Fisheries Management. MarPol. 24 : 141-148.
KapolwitzM.D. 2005. The Intersection of Law, Economics and Environmental Policy. In  Kapolwitz M.D, editor. Property  Right,  Economics  and  the  Environment  The Economics of Legal Realtionship . JAI Press Inc. KarperMAM, Lopes PFM. 2014.Punishment and compliance:
Exploring scenarios to improve the legitimacy of small- scale fisheries management rules on the Brazilian coast.
Mar Pol .44 : 457–464. Kurnia R. 2012. Model Restocking Kerapu Macan (Ephinepelus fucogutatus) Dalam Sistem Sea Ranching Di Perairan Dangkal Semak Daun, Kepulauan Seribu[disertasi]. Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor.
Krott M. 2012. Value and risks of the use of analytical theory in science for forest policy. For Pol Econ . 16 :35–42.
Lorenzen K. 2008. Understanding and Managing Enhancement Fisheries Systems. Rev. Fish Sci. , 16: 10–23. MacKenzie CJA, Cox SP. 2013. Building legitimacy of the recreational  fishing  sector  in  mixed  commercial– recreational fisheries. Oce Coast Man . 75 : 11–19. Madrigal-Ballestero R,Schlüter A,  Lopez MC.2013. What makes them follow the rules? Empirical evidence from turtle egg harvesters in Costa Rica. Mar Pol . 37 : 270– 277.
Mansyur W. 2013. Kajian Pengelolaan Terumbu Karang Untuk  Mendukung Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Sea  Ranching (Studi Kasus : Perairan P. Semak Daun Kab. Administrasi Kepulauan Seribu) [tesis]. Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor. Mills D, Duy ND, Juinio-Menez MA, Raison C, Zarate J M. 2012. Overview of Seacucumber aquaculture and sea- ranching research in the South-East Asian region. In Hair CA, Pickering T,  Mills D, editors. Asia–Pacific tropical  sea  cucumber  aquaculture.Proceedings  of an  international  symposium; 2011 February 15-17, Noumea, New Caledonia.Canberra :ACIAR.pp  22-31. Retrieved from: http://aciar.gov.au.
Nielsen J.R. 2003.  An analytical framework for studying: compliance  and  legitimacyin  fisheries  management.
Mar Pol. 27 : 425–432.
Nizalov D, Thornsbury Z, Loveridge S,Woods M, Zadorozhna
O. 2016. Security of property rights and transition in land use. J Comp Econ . 44 (1) : 76–91. NorthDC. 1994. Economic Performance Through Time. Am Rev. 84 :  359-368.
Ostrom E. 1999. Institutional rational choice: an assessment of the IAD framework. In Sabatier P, editor. Theories of the Policy Process . Westview Press, Boulder, Colorado, pp. 35– 71. Pares C, Dresdner J, Salgado H. 2015. Who should set the total allowable catch? Social preferences and legitimacy in fisheries management institutions. Mar Pol. 54 :36–43.
PinhoPF, Orlove B, Lubbel M. 2012. Overcoming Barriers to Collective Action in Community-Based Fisheries Management in the Amazon. Hum Org. 71 (1) : 99-109. Pinkerton E,John.L.,  2008. Creating Local Management Legitimacy. Mar Pol. 32 :  680–691. Pinkerton E, Angel E, Ladell N, Williams P, NicolsonM., Thorkelson J,CliftonH. 2014 . Local and regional strategies for rebuilding fisheries management institutions
in coastal British Columbia: what components of co-management are most critical? EcolSoc. 19(2):72. Diunduh dari :http://www.ecologyandsociety.org/vol19/ iss2/art72
Ratner B.D. 2006. Community Management by Decree? Lessons From Cambodia’s Fisheries Reform. Soc  Nat Res. 19 (1) : 79-86.
Rao, H. 1994. The Social Construction of Reputation:
Certification Contests, Legitimation, and the Survival of Organizations in the American Automobile Industry,
1895-1912. Strat Man. 15:29-44.
Raitio K, Harkki S. 2014. The disappearing chain of responsibility: Legitimacy challenges in the political governance of Finnish Forest and Park Service. Land Pol . 39 : 281–291.
Rova, C. 2004. The Importance of Trust and Legitimacy in the Management of Common-pool Resources (CPR): Lessons Learned from Implementation of a Fishery Co- management System in a Complex Society. Political Science Luleå University of Technology. Luleå, Sweden.
Rudiyanto, B.Y., 2011.Analisis Kelembagaan dan Biaya Transaksi Dalam Pengelolaan Sea Farming di Pulau Panggang di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu [tesis]. Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor. Rudd, M.A., 2004. An Institutional Framework for Designing and Monitoring Ecosystem-based Fisheries Management Policy Experiments. Ecol Econ. 48 : 109– 124.
Schultz  OJ.  2015.  Defiance  and  obedience:  Regulatory compliance among artisanal fishers in St Helena Bay. Mar Pol . 60 :331–337.
Scott WR. 1995. Institutions and Organisations . Thousands Oaks: Sage.
Suchman MC. 1995. Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. Acad  Man  Rev. 20(3):571- 610.
Sundström A. 2012.Corruption and regulatory compliance: Experimental findings from South African small-scale fisheries. Mar Pol. 35 (6) :1255–1264. Sumaila, UR, Cheung WW,  Lam VW, Pauly D,  Herrick S. 2011.Climate change impacts on the biophysics and economics of world fisheries. Nat Clim Change. 1 (9) :. 449–456,
Srinivasan UT, Watson R, Sumaila UR. 2012.Global fisheries losses at the exclusive economic zone level, 1950 to present. Mar Pol . 36 :  544–549
Srinivasan UT, Cheung WWL, Watson R, Sumaila  UR.2010. “Food security implications of global marine catch losses due to overfishing. J Bioecon . 12(3) : 183–200.
Stenholm P.,  Hytti U. 2014. In search of legitimacy under institutional pressures: A case study of producer and entrepreneur farmer identities. JRur Stud .35: 133-142 . pjunlJunlfaiAd Taryono, Soewardi K, Fachrudin A, Kamal MM, Satria A. 2016. Regulated Fisheries Regime for Sea-ranching at Semak Daun Island Shallow Water Kepulauan Seribu-Jakarta. IJSBAR. 25 (3) : pp 227-240.http://gssrr.org/index. php?journal=JournalOfBasicAndAplied&page=article.
Tsikliras AC, Polymeros K.2014. Fish market prices drive overfishing of the ‘big ones’. PeerJ 2 (e638) :1-9. DOI 10.7717/peerj.638 Valkeapaa A,Karppinen H. 2013. Citizens’ view of legitimacy in the context of Finnish forest policy. For Pol Econ .28
: 52–59.
Visser LE. 2004. Reflections on Transdisciplinarity, Integrated Coastal Development, and Governance. In Visser
190 |  Taryono. et. al . Tinjauan Legitimasi Kelembagaan Sea-Ranching di Kepulauan Seribu-Jakarta
LE, editor. Challenging  Coasts  Transdisciplinary Excursions into Integrated Coastal Zone Development . Amsterdam University Press. Amsterdam.
Wang Y, Ching, L. 2013. Institutional Legitimacy : an Exegesis of Normative Incentives. IJWRD. 29 (4), 514–525.
Whitmarsh D. 2001. Economic analysis of marine ranching.
CEMARE Res. pap. 152 :1-24.
Widyastini, T., A.H. Dharmawan. 2013. Efektivitas awig- awig dalam pengaturan kehidupan masyarakat nelayan di pantai Kedonganan Bali. Sodality. 01 (01)  : 37-51. Wodschow A, Nathan I, Cerutti P. 2016. Participation, public policy-making, and legitimacy in the EU Voluntary Partnership Agreement process: The Cameroon case. For Pol Econ (63) : 1-10.