## TINJAUAN HUKUM TERJADINYA WANPRESTASI GADAI SAWAH

## Sutriani, Andi Safriani, Ashar Sinilele
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : sutra1704@gmail.com

## Abstrak
Wanprestasi gadai sawah di Desa Lambarese terjadi karena salah satu pemicunya adalah si pemilik sawah tidak jujur di awal perjanjian bahwasanya sawah tersebut banyak pihak yang  menggadai  dan  serifikat  dari  sawah  tersebut  telah  di  gadaikan  di  Bank.  Proses dalam  pelaksanaan  transaksi  gadai  sawah    di  desa  Lambarese  antara  penggadai (rahin) dengan pihak penerima gadai (murtahin) dengan kata lain prinsipnya sama dengan gadai sawah  pada  umumnya  yang  berlaku  dikalangan  masyarakat  lain.  Upaya  masyarakat dalam  melaksanakan  gadai  sawah  di  desa  Lambarese  yaitu:  Musyawarah  secara kekeluargaan,  ketika  tidak  menemukan  titik  temu,  maka  diadakan  musyawarah  dengan pemerintah  setempat,  ketika  keduanya  tidak  menemukan  titik  temu  maka  masyarakat yang  terlibat  dalam  gadai  sawah  tersebut  mengajukannya  kepengadilan.  Di  dalam KUHPer,  perjanjian  hutang  piutang  di  golongkan  sebagai  perjanjian  khusus.  Perjanjian yang  di  lakukan  oleh  masyarakat  Desa  Lambarese  dalam  hal  gadai  sawah  dilakukan secara tertulis.
Kata Kunci : Gadai Sawah, Tinjauan Hukum, Wanprestasi.

## Abstract
The  default  of  the  paddy  pawning  in  Lambarese  Village  occurred  because  one  of  the triggers was the dishonest owner of the rice field at the beginning of the agreement that many  parties  had  pawned  the  rice  field  and  the  certificate  of  the  rice  field  had  been mortgaged at the Bank. The process of implementing a rice field pawning transaction in Lambarese  village  between  the  pawner  (rahin)  and  the  recipient  of  the  pawning (murtahin)  in  other  words,  the  principle  is  the  same  as  the  paddy  pawn  transaction  in general  which  applies  among  other  communities.  The  efforts  of  the  community  in implementing rice field pawning in Lambarese village are: Family discussion, when they do not find a common ground, a discussion is held with the local government, when the two do not find common ground, the community involved in the pawnshop submits it to court.  In  the  Criminal  Code,  accounts  payable  agreement  is  classified  as  a  special agreement. The agreement made by the people of Lambarese Village in the case of a rice field pawn is done in writing.
Keywords: Default, Legal Review, Pawn of Rice

## A. PENDAHULUAN
Manusia  adalah  makhluk  sosial,  yaitu  makhluk  yang  berkoodrat  hidup  dalam masyarakat.  Sebagai  makhuk  sosial,  dalam  hidup  bermasyarakat  manusia  memerlukan adanya  manusia  –  manusia  lain  untuk  saling  membantu  dalam  memenuhi  ke  butuhan
hidup.  Pergaulan  hidup  setiap  orang  melakuan  perbuatan  dalam  hubungannya  dengan orang lain. 1
Syariat  Islam  memerintahkan  umatnya  untuk  saling  menolong  yang  kaya  harus menolong  yang  miskin  dan  yang  mampu  harus  menolong  yang  kurang  mampu.Dalam bentuk telong menolong ini ada yang berbentuk pemberian dan ada yg bentuk pinjaman. Dalam bentuk pinjaman hukum islam mengawasi kepentingan debitur, jangan sampai ia di  rugikan.  Oleh  sebab  itu  iya  di  bolehkan  meminta  barang  debitur  sebagai  jaminan untangnya, barang jaminan dapat di jual oleh dibitur.
Gadai merupakan salah satu jaminan kebendaan di indonesia. Yang dimana selama ini,  Hukum  positif  yang  mengatur  tentang  gadai  sebagai  jaminan  dengan  objek  benda bergerak  di  atur  dalam  Pasal  1150  –  1160  KUHPerdata.  Selain  gadai  di  atur  dalam KUHPerdata, istilah gadai juga dapat kita temukan pula dalam hukum adat sebagai salah satu  jenis  transaksi  tanah.  Dimana  gadai  tanah  menurut  hukum  adat  ialah  perbuatan hukum  yang  merelakan  tanahnya  untuk  sementara  waktu,dimana  si  penggadai  melepas kepemilikan  atas  tanahnya  dengan  syarat  dapat  menebusnya  kembali  sewaktu  waktu. Dengan demikian jual gadai merupakan suatu perjanjian pokok yaitu transaksi jual tanah. Dalam fatwa DSN – MUI No. 25/DSN – MUI/III/2002  sebagaimana yang  dikutip dalam buku karangan Darsono Dkk, Perbankan Syariah di Indonesia. Yang di jelaskan bahwa murtahin (penerima  barang)  mempunyai  hak  untuk  menahan marhun (barang) sampai semua uang rahin (yang menyerahkan barang)di lunasi. Pada prinsipnya marhun tidak boleh di manfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatan. Selain  itu,  pemeliharan  dan  penyimpanan marhun pada  dasarnya  menjadi  kewajiban pada  dasarnya  sudah  menjadi  kewajiban rahin, namun  dapat  dapat  dilakukan  oleh murtahin ,  sedangkan  biaya  dan  pemeliharaan  dan  penyimpanan  tetap  terjadi  kewajiban rahin dan  besar  biaya  pemeliharaan  dan penyimpanan marhun tidak  boleh  di tentukan berdasarkan pinjaman berdasarkan jumlah pinjaman. 2
Gadai  termasuk  dalam  hukum  perikatan  karena  dalam  gadai  minimal  terdapat  dua pihak  yang  mengadakan  perjanjian,  satu  pihak  menyatakan  sanggup  untuk  pemberikan sesuatu  dan  pihak  lainnya  mengikatkan  diri  dalam  satu  kesepakatan  untuk  saling membantu  memenuhi kebutuhannya masing – masing.
Perjanjian  gadai  tanah  yang  di  buat  dalam  bentuk  secara  tertulis  tidak  menutup kemungkinan timbulnya masalah dikemudian hari, karena adakalahnya waktu penebusan tanah  yang  merupakan  objek  gadai  telah  sampai  pada  waktu  yang  telah  di  tetapkan namun pemilik sawah ( rahin ) belum mampu untuk melunasi utangnya .Peristiwa seperti ini  dalam  kitab  undang  –  undang  hukum  perdata  disebut  dengan  wanprestasi  dimana yang  terjadi  adalah rahn tidak  menepati  janjinya  yang  telah  disepakati  diawal.  Wujud dari  wanprestasi  itu  sendiri  adalah Tidak  melaksanakan  yang  telah  disanggupinya semula dalam perjanjian , Melaksanakan yang telah dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan isi  perjanjian , Melaksanakan  yang  telah  di  perjanjikan  tetapi  terlambat,  Melakukan sesuatu yang menuntut perjanjian tidak dilakukannya. 3
1 Ahmad  Azhar  Basyir, asas – asas  hukum  Muamalah  (Hukum  Perdata  Islam),ed.  Revisi , (Yokyakarta: UII Press, 2000), Hlm. 11.
2 Darsono,  Ali  Sakti,  Ascaraya  DKK, Perbankan  Syariah  di  Indonesia ,  (Cet.  1,    Jakarta:  Rajawali Pers, 2017), h. 234.
3 Sulaiman  Jaluli ,  Kepastian  Hukum  Gadai  Tanah  dalam  Islam ,  (Cet.  1,  Yokyakarta:  Deepublish, 2015), h.218
Kelalaian dalam hukum islam untuk  memenuhi kewaiban memberikan hak kepada orang  lain  termasuk    perbuatan  yang  di  larang,  dimana  sebelumnya  telah  diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaraan  atau  cedera  janji  karena  tidak  melakukan  prestasinya  maka  dikenakan sanksi  kepadanya  berupa  pembayaran  ganti  rugi  kepada  pihak  debitur  dan  atau penahanan  yang  menjadi  hak  milknya  sebagai  suatu  jaminan  dari  sejumlah  yang dijanjikan.
Dalam  usaha  pemenuhan  kebutuhannya  sehari  –  hari  dalam  masyarakat  di  luwu timur  khusus di Desa lambarese Kecematan Burau setiap orang memiliki berbagai cara sesuai  dengan  perkembangan  kehidupan  saat  ini.  Selain  dengan  pembelian  dan peminjaman  untuk  memenuhi  kebutuhannya  terdapat  cara  lain  dalam  memenuhi kebutuhannya  yaitu  dengan  cara  perjanjian  menggunakan  kegiatan  gadai  karena Perjanjian  dengan    menggunakan  gadai  kelihatannya  lebih  memberikan  kemudahan  – kemudahan  di  bandingkan  harus  menggunakan  pinjaman  dari  lembaga  keuangan khususnya  bank.  Adapun  dalam    gadai  yang  biasa  dilakukan  di  Luwu  timur,    salah satunya  adalah  gadai  sawah,  karena  di  luwu  timur  masyarakatnya  mayoritas  petani. Adapun dalam bentuk perjanjian yang di lakukan oleh sebagian masyarakat luwu timur yaitu perjanjian tertulis dimana  yang dimaksud  Perjanjian tertulis yaitu suatu perjanjian yang dibuat oleh parah pihak dalam bentuk tertulis.
Tradisi masyarakat di desa Lambarese, gadai merupakan sebuah hal biasa sekaligus sudah menjadi tradisi turun temurun sejak dahulu yang sering di lakukan di masyarakat desa  Lambarese.  Tradisi  gadai  di  desa  tersebut  dilakukan  dengan  dengan  datangnya  si pemilik  sawah  yang  akan  menggadaikan  sawahnya  kepada  si  penemrima  gadai, kemudiaan si penerima gadai menyerahkan uang pinjaman sebesesar kesepakatan antara pihak dengan batasan waktu sesuai kesepakatan. Dimana di desa lambarese mempunyai 3 sistem gadai yaitu :
1. Pemilik  tanah  sawah  yang  menggarap  sawah  tersebut  beserta  bibit  padi  milik sendiri  tanpa  ada  campur  tangan  oleh  penggadai  dan  hasil  panennya  di  bagi sesuai  dengan  kesepakatan  sama  halnya  dengan  bagi  hasil,  dalam  hal  ini penggadai mendapat keuntungan dari si pemilik sawah.
2. Si  penggadai  menggarap  tanah  sawah  tersebut  dengan  bibit  sendiri  dan  hasil panennya  nnti  semua  milik  penggadai,  dan  penggadai  berhak  menggarap  sawah tersebut  sampai  jangka  berakhirnya  waktu  yang  telah  di  tentukan  sesuai  yang telah  disepakati.  Apa  bila  jangka  waktu  sudah  berakhir  tetapi  si  pemilik  sawah belum mampu membayar hutangnya maka sawahnya akan tetap dilanjutkan untuk di  garap  oleh  si  penggadai,  dan  jika  si  penggadai  membutuhkan  uang  namun  si pemilik  belum  mampu  membayar  utangnya  maka  mereka  mencari  orang  ketiga yang  memiliki  dana  yang  mampu  menutupi  hutang tersebut  maka  gadai akan  di pindahkan pada orang ketiga.
3. Pemilik  sawah  yang  menggarap  sawah  tersebut  dengan  bibit  sendiri,  tanpa  ada campur tangan dari penggadai dan hasil panennya tergantung dengan berapa uang dia pinjam, dia hitung 1 jt/perkarungnya.
Salah  satu  pemicu  dari  terjadinya    gadai  di  desa  tersebut  ialah  adanya  kebutuhan yang  mendesak  tuntutan  kebutuhan  ekonomi  seperti  biaya  kuliah,  rumah  sakit  dan menutupi uang bank dll.
Masyarakat  di  desa  Lambarese  lebih  memilih  alternative  untuk  meminjam  uang lebih mudah dan cepat yaitu dengan cara gadai sawah.  Adapun menjadi masalah yaitu praktek  gadai  sawah  dimana  si  pemilik  sawah  menggarap  sawah  tersebut  dengan  bibit
sendiri dan meminjam uang sebanyak 25.000.000 dengan  memperjanjikan 5x panen dan hasil di setiap panennya di bagi tiga maksudnya yaitu misalnya hasil dari sawah tersebut sebanyak  15  karung,  hasil  panen  tersebut  di  bagi  menjadi  tiga  dan  pemilik  sawah mendapat  10  sedangkan  si  pemegang  gadai  mendapat  5  karung  baik  itu  padi  bagus ataupun  gagal panen dengan luas sawah setengah hektar, alhasil  apa yang di perjanjikan tidak sesuai dengan yang di janjikan atau juga di sebut wanprestasi.
Salah  satu  pemicu  penyebab  wanprestasi  gadai  tersebut  karena  si  pemilik  sawah tidak  jujur  di  awal  perjanjian  bahwasanya  sawah  tersebut  banyak  pihak    yang  gadai sawah tersebut dan serifikat dari sawah tersebut telah di gadaikan di bank.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan. Lokasi dan  objek  penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Bonto  Sinala  Kecamatan  Sinjai  Borong Kabupaten  Sinjai.  Adapun  pendekatan  penelitian  yang  digunakana  ialah  pendekatan penelitian  secara  syar’i  dan  pendekatan  yuridis  formal.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder serta data tersier (Bahan tambahan). Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik  pengolahan  data  yang  dilakukan  adalah  dengan  identifikasi  data,  reduksi  kata, dan editing data. Dan untuk melakukan pengujian keabsahan data dan materi yang akan disajikan dilakukan dengan cara  meningkatkan ketekunan, deskriktif dan komperatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Ketentuan  –  Ketentuan  dalam  Gadai  Sawah  Di  Desa  Lambarese  Kecematan Burau Kabupaten Luwu Timur
Masyarakat  desa  Lambarese  sebagian  bermata  pencarian  di  sektor  pertanian,  salah satunya  ialah  persawahan.    Bila  panen  telah  tiba  mereka  akan  mendapatkan  hasil.  Dari hasil tersebut di pergunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti misalnya kebutuhan  sekolah,  berobat,  penanaman  modal    dll.  Ketika  dalam  keadaan  yang mendesak mereka terpaksa menggadaikan sawahnya untuk memenuhi kebutuhannya.
Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Astin (54 tahun):... 4
“itu  kami  menggadaikan  sawah  karena  kebutuhan  ekonomi  seperti  biaya  sekolah, biaya kuliah dan perbaikan rumah dan untuk menambah modal usaha ”
Dari  pernyataan  hasil  wawancara  di  atas  penulis    dapat    simpulkan  bahwah masyarakat  di  desa  lambarese  menggadaikan  sawahnya  karena  adanya  kebutuhan mendesak seperti biaya sekolah, kuliah dan juga untuk menambah modal.
Gadai  sawah  menurut  masyarakat  desa  lambarese  ialah  suatu  perjanjian  untuk menahan tanah  sawah atau dengan  hasil panen  yang di gunakan sebagai jaminan atau tanggungan.
Sedangkan  menurut  bapak  Nenong  (64  tahun)  selaku  penggadai  sawah 5 ,  Saya menggadaikan  sawahku  untuk  membeli  sawah  baru  dimana  saya  gadaikan  sawahku  1 hektar  senilai  70.000.000  dan  sertifikat  dari    sawah  itu  saya  pakai  ambil  uang  bank 50.000.000 dan membeli sawah baru seluas setengah hektar
Dari  pernyataan  di  atas  dapat  kita  tarik  kesimpulan  bahwa    sebagaian  masyarakat lambarese menggadaikan sawah untuk memperluas sawahnya
4 Astin , Wawancara , 2 Februari 2020
5 Nennong, Wawancara , 2 Februari  2020
Adapun  hasil  wawancara  dari  pihak  pemegang  gadai  yaitu  dari  bapak  Aziz  (50 tahun) 6
saya  memegang  gadai  sawah  semata  –  mata  membantu  seseorang  yang membutuhkan  dan  menurut  saya  kalau  saya  pegang  gadai  sawah  saya  bias membantu seseorang dan saya merasa di untungkan dari pada di tabung di bank. Dari  pernyataan  di  atas  dapat  kita  simpulkan  bahwa  pemengang  gadai  merasa  di untungkan  dalam  hal  gadai  sawah  tersebut  karena  dari  hasil  panen  tersebut  semua  di kuasai oleh pemegang gadai.
Dan menurut Bapak Jumardin(53 tahun) selaku pemegang gadai 7
Saya gadai sawah ibu Astin membantu dia membayar uang kuliah anaknya, karena saya    tidak  pandai  dalam  mengelola  sawah  jadi  saya  serahkan  ke  dia  lagi  dan pembagiannya  yaitu  2:1  maksudnya  yaitu  sebagai  contoh  jika  hasil  dari  sawah tersebut  memiliki  15  karung  maka  dia  mendapatkan  10  karung  dan  saya mendapatkan 5 karung.
Dari  pernyataan  diatas  dapat  kita  simpulkan  bahwa  sawah  yang  telah  di  gadaikan biasa di kelolah oleh si pemilik sawah sendiri. Nah dari sini karena sawah di kelolah oleh pemilik sawah sendiri maka dari situ dia bisa saja menggadaikan sawah tersebut kembali ke  orang  lain  jika  memiliki  kebutuhan  mendesak  seperti  yang  dikatakan  oleh  bapak Melodi (29 tahun) 8
Jika  saya masih  membutuhkan  uang  secara  mendesak lantas  saya  sudah  mengabari orang  yang  gadai  sawah  saya  bahwasanya  saya  mau  meminta  uang  lagi  dengan perjanjian  menambah  tahun  panen  lagi  tetapi  kalau  dia  tidak  memiliki  uang,  maka saya  cari  orang  lain  dan  menggadaikan  sawah  tersebut  dengan membuat  perjanjian lagi.
Dari pernyataan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya sawah yang telah di gadaikan kepada seseorang masih bias di gadaikan ke orang lain (pihak kedua) terkadang dari  sinilah  permasalahan  muncul  karena  adanya  pihak  ke  dua  menggadaikan  sawah tersebut tanpa sepengetahuan pihak pertama.
Proses  dalam  pelaksanaan  transaksi  gadai  sawah    di  desa  Lambarese  antara penggadai (rahin) dengan pihak penerima gadai (murtahin) dengan kata lain prinsipnya sama.  Dimana  penggadai (rahin) mendatangi  pihak  penerima  gadai (murtahin) dan menawarkan  tanah  yang  ia  mau  di  gadaikan . Seperti  yang  di  jelaskan  oleh  Bapak Nennong  ketika  iya  menggadaikan  sawahnya  kepada  bapak  Aziz,  dimana  penggadai menawarkan tanah sawahnya 1 hektar dengan 4 kali panen dan di garap oleh penggadai sendiri, Hasil dari tanah sawah tersebut di bagi 3 (tiga) misalkan hasil dari tanah sawah tersebut  (panen)  15  karung,  kemudian  hasil  tersebut  di  bagi  menjadi  3  (tiga)  dimana sipemilik sawah mendapatkan  10 karung sedangkan si pemegang gadai mendapatkan 5 karung.

## 2. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Gadai Sawah  Di Desa Lambarese
Perjanjian ialah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah sesuatu  hal  antara  dua  orang  tersebut  menimbulkan  suatu  peerikatan  antara  dua  orang
6 Aziz, Wawancara , 2 Februari 2020
7 Jumardin, Wawancara , 2 Februari 2020
8 Melody, Wawancara, 2 Februari 2020
yang  membuatnya.  Dalam  wujudnya  perjanjian  itu  berupa  kesanggupan  atau  suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji – janji yang di ucapkan atau tertulis.
Di  dalam  KUHPer,  perjanjian  hutang  piutang  di  golongkan  sebagai  perjanjian khusus.  Perjanjian  yang  di  lakukan  oleh  masyarakat  Desa  Lambarese  dalam  hal  gadai sawah dilakukan secara tertulis seperti yang di lakukan bapak Jumardin dan ibu hastina. Dimana  ibu  Astin  menggadaikan  sawahnya  ke  bapak  Jumardin  seluas  setengah  hektar, dengan uang pinjamaan sebesar 25.000.000 dengan jangka waktu 5x panen, tetapi karena bapak Jumardin tidak pandai mengeolah sawah tersebut jadi sawah tersebut di serahkan ke  ibu  Astin  selaku    pemilik  sawah  tersebut,  selama  masa  gadai  bapak  Jumardin terkadang  tidak  mendapatkan  hasil  dari  sawah  tersebut.  nah  dari  sini  ibu  Astin  mulai tidak  jujur  kepada  si  pemegang  gadai  atau    mengingkari  janjinya  terhadap  bapak jumardin, apa yang ia perjanjikan tidak sesuai dengan apa yang di janjikan atau juga di sebut wanprestasi.
Wanprestasi  merupakan  suatu  keadaan  dimana  seorang  debitur  tidak  memenuhi kewajibannya  atau  juga  ingkar  janji    dan  atau  kelalaian  yang  dilakukan  debitur  baik karena tidak melaksanakan apa yang telah di perjanjikan.
Adapun  penyebab  terjadinya  suatu  wanprestasi  yaitu  Adanya  kelalaiang  dari  salah satu  pihak,  Melaksanakaan  tetapi  tidak  tepat  waktu,  Melaksanaakan  tetapi  tidak  seperti yang di janjikan, karena adanya keadaan memaksa
Adapun Upaya awal masyarakat dalam penyesaian wanprestasi  melaksanakan gadai sawah  di  desa  Lambarese  yaitu  Musyawarah  secara  kekeluargaan,  Ketika  tidak menemukan titik temu, maka diadakan musyawarah dengan pemerintah setempat, Ketika keduanya tidak menemukan titik temu maka masyarakat yang terlibat dalam gadai sawah tersebut mengajukannya kepengadilan.
Seperti yang di jelaskan oleh Pak Desa lambarese 9 :
“Jika  terjadi  perselisahan  antara  penggadai  dan  pemegang  gadai  kita  panggil  ke kantor untuk menyelesaikan masalahnya tetapi jika di kantor tidak bisa terselesaikan makan kita tempuh jalur hukum”
Dari pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa jika di pemerintah di keluarahan itu tidak juga terselsaikan maka kasus seperti ini di ajukan di pengadilan.
Upaya  lain  yang  bisa  di  lakukan  oleh  masyarakat  ialah  dengan  melakukan  somasi, somasi  sendiri  di  perlukan  jika  terjadi  wanprestasi.  Alasannya  ialah  karena  di  dalam perikatan kebanyak tidak menunjuk suatu jangka waktu, tanpa somasi debitur dianggap memenuhi  prestasi  tidak  tepat  waktu.  Somasi  di  perlukan  untuk  memperingati  pihak debitor agar mengetahui bahwa pihak kreditor mengkhendaki prestasiya. Dengan adanya somasi  maka  pihak  yang  di  rugikan  dalam  hal  pelaksanaan  prestasi  mempunyai  hak gugat dalam upaya menegakkan hak perjanjianya. Sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 1267 BW yang menyatakan bahwa:
“Pihak  yang  terhadap  perikataan  tidak  terpenuhi,  dapat  memilih,  memaksa  pihak lain untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu masih dapat di lakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan pergantian biaya dan bunga.”
Di  dalam  suatu  praktek  somasi  di  ajukan  pada  umumnya  ialah  sebanyak  tiga  kali, somasi  pertama  berupa  peringatan,  somasi  kedua  memberi  peringatan  yang  lebih  tegas dan somasi untuk ketiga kalinya yaitu ancaman yang sangat tegas.
Akibat  hukum  dari  debitur  yang  telah  melakukan  wanprestasi  yaitu:  Membayar kerugian  yang  di  alami  oleh  pihak  pemegang  gadai(ganti  rugi),  Pembatalan  perjanjian,
Peralihan  resiko.  Benda  yang  di  jadikan  objek  perjanjian  sejak  saat  tidak  di  penuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab pihak pemegang gadai, Membayaran biaya perkara, kalau sampai di perkarakan depan hakim.
Adapun  ganti  rugi  yang  bapak  jumardin  bisa  tuntut  ialah  sebagai  berikut  yaitu Debitur  wajib  membayar  ganti  rugi,  selah  ia  di  nyatakan  lalai  tetapi  memenuhi prestasinya.(Pasal  1234  KUHPerdata).  Ganti  rugi  terdiri  dari  biaya,  rugi,  dan  bunga, Ganti  rugi  harus  mempunyai  harus  mempunyai  hubungan  langsung  atau  hubungan kausal, dengan ingkar janji” (Pasal 1248 KUHPerdata) atau sepatutnya di duga pada saat waktu  perikatan,  Ada  kemungkinan  bahwa  ingkar  janji  (Wanprestasi)  itu  terjadi  bukan hanya karena kesalahan pemegang hak gadai. (lalai atau kesengajaan), tetapi juga karena keadaan memaksa.

## D. KESIMPULAN
Dari  pembahasan  diatas  ada  beberapa  kesimpulan  yang  dapat  kita  ambil  yaitu Wanprestasi  gadai  sawah  di  Desa  Lambarese  terjadi  karena  salah  satu  pemicunya adalah  si  pemilik  sawah  tidak  jujur  di  awal  perjanjian  bahwasanya  sawah  tersebut banyak pihak  yang menggadai dan serifikat dari sawah tersebut telah di gadaikan di Bank.  Proses  dalam  pelaksanaan  transaksi  gadai  sawah    di  desa  Lambarese  antara penggadai (rahin) dengan  pihak  penerima  gadai (murtahin) dengan  kata  lain prinsipnya  sama  dengan  gadai  sawah  pada  umumnya  yang  berlaku  dikalangan masyarakat lain.
Adapun  langkah  awal    upaya  masyarakat  dalam  melaksanakan  gadai  sawah  di desa  Lambarese  yaitu  Musyawarah  secara  kekeluargaan,  Ketika  tidak  menemukan titik  temu,  maka  diadakan  musyawarah  dengan  pemerintah  setempat,  Ketika keduanya  tidak  menemukan  titik  temu  maka  masyarakat  yang  terlibat  dalam  gadai sawah tersebut mengajukannya kepengadilan. Di dalam KUHPer, perjanjian hutang piutang  di  golongkan  sebagai  perjanjian  khusus.  Perjanjian  yang  di  lakukan  oleh masyarakat Desa Lambarese dalam hal gadai sawah dilakukan secara tertulis .

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Basyir,  Ahmad  Azhar, asas  –  asas  hukum  Muamalah  (Hukum  Perdata  Islam) Yokyakarta: UII Press, 2000. Darsono, Sakti, Ali, Ascaraya DKK, Perbankan Syariah di Indonesia , Jakarta: Rajawali Pers, 2017
Jaluli, Sulaiman , Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam , Yokyakarta: Deepublish, 2015

## Wawancara
Astin , Wawancara , 2 Februari 2020 Aziz, Wawancara , 2 Februari 2020 Jumardin, Wawancara , 2 Februari 2020 Sambaroni, Lukman, Wawancara , 2 Februari 2020 Nennong, Wawancara , 2 Februari  2020