## KEBIJAKAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) MELALUI HIMPUNAN BANK MILIK NEGARA (HIMBARA) DAN PT. POS INDONESIA
Mohbir Umasugi 1 , Muhammad Darsan Hi Adam 2
1 Universitas Terbuka, Indonesia
2 Social Worker Email: mohbir@ecampus.ut.ac.id

## Abstrak
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  merupakan  program  yang  memberikan  bantuan  sosial kepada  masyarakat.  Mekanisme  PKH  dimulai  dari  perencanaan,  seleksi  calon,  pertemuan pertama, interaksi, verifikasi, validas, penyaluran dana PKH, dan pemutakhiran data. Untuk melaksanakan  program  Keluarga  Harapan,  seorang  koordinator  harus  bertanggung  jawab dalam  melaksanakan  kegiatan.  Untuk  menghindari  permasalahan  dan  mencegah  terjadinya kecurangan  maka  mekanisme  akuntabilitas  memerlukan  dimensi  akuntabilitas  yaitu akuntabilitas  dan  akuntabilitas  berkaitan  dengan  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu deskriptif  kualitatif.  Deskriptif  kualitatif  merupakan  metode  yang  digunakan  untuk mengeksplorasi temuan di lapangan. Hasilnya menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sosial PKH  memakai  dua  mekanisme  yaitu  penyaluran  bantuan  sosial  PKH  melalui  HIMBARA (Himpunan  Bank  Milik  Negara)  dan  PT.  Pos  Indonesia.  Penyaluran  melalui  HIMBARA sendiri merupakan penyaluran untuk penerima bantuan sosial PKH yang lama mendapatkan bantuan  sosial  PKH,  sedangkan  penyaluran  bantuan  sosial  PKH  melalui  PT.  Pos  Indonesia sendiri kepada penerima bantuan sosial PKH yang baru di tetapkan untuk mendapatkan PKH, penerima  bantuan  sosial  PKH  melalui  PT.  Pos  Indonesia  ini  kemudian  akan  diajukan Kementerian  Sosial  untuk  BUREKOL  (Buka  Rekening  Kolektif)  di  HIMBARA  agar selanjutnya  akan  menerima  bantuan  PKH  melalui  HIMBARA  dengan  jenis  bank  dari HIMBARA yang berbeda-beda di setiap daerah berdasarkan ketetapan Kementerian Sosial.
Kata  Kunci: Penyaluran  Bantuan,  Program  Keluarga  Harapam,  Himpunan  Bank  Milik Negara, PT. Pos Indonesia.

## Abstract
The  Family  Hope  Program  (PKH)  is  a  program  that  provides  social  assistance  to  the community.  The  PKH  mechanism  starts  from  planning,  candidate  selection,  first  meeting, interaction,  verification,  validation,  distribution  of  PKH  funds,  and  data  updating.  To implement  the  Family  Hope  program,  a  coordinator  must  be  responsible  for  carrying  out activities.  To  avoid  problems  and  prevent  fraud,  the  accountability  mechanism  requires  an accountability  dimension,  namely  accountability  and  accountability  related  to  compliance with  applicable  laws  and  regulations.  The  data  analysis  method  used  in  this  research  is descriptive  qualitative.  Qualitative  descriptive  is  a  method  used  to  explore  findings  in  the field. The results show that the distribution of PKH social assistance uses two mechanisms, namely  the  distribution  of  PKH  social  assistance  through  HIMBARA  (State-Owned  Bank Association) and PT. Indonesian post. Distribution through HIMBARA itself is a distribution for  PKH  social  assistance  recipients  who  have  received  PKH  social  assistance  for  a  long time,  while  distribution  of  PKH  social  assistance  is  through  PT.  Pos  Indonesia  itself  to recipients  of  PKH  social  assistance  who  have  just  been  determined  to  receive  PKH,
recipients  of  PKH  social  assistance  through  Pos  Indonesia  Ltd  then  be  submitted  by  the Ministry of Social Affairs for BUREKOL (Open a Collective Account) at HIMBARA so that it will  then  receive  PKH  assistance  through  HIMBARA  with  different  types  of  banks  from HIMBARA in each region based on Ministry of Social Affairs regulations.
Keywords:  Distribution  of  Aid,  Family  Hope  Program,  Association  of  State-Owned  Banks, Pos Indonesia Ltd.

## A. PENDAHULUAN
Kesejahteraan  sosial  mengacu  pada  keadaan  kebutuhan  hidup  masyarakat,  yang memungkinkan  mereka  mengembangkan  dan  menjalankan  fungsi  sosialnya,  termasuk reintegrasi,  jaminan  sosial,  pemberdayaan  sosial,  dan  bahkan  perlindungan  sosial.  Segala sesuatu  yang  dapat  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  dan  upaya  pemerintah  dalam mengentaskan  kemiskinan  dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  kebijakan  dan  program.  Melalui kesejahteraan sosial, pemerintah menerapkan berbagai insentif dan program untuk mengatasi permasalahan  kemiskinan,  seperti  Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  yang  merupakan program  pengentasan  kemiskinan.  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dilaksanakan  dengan tujuan untuk mewujudkan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Dukungan ini diberikan  kepada  masyarakat  miskin  dengan  penyakit  tertentu  yang  terdaftar  dalam  Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Permasalahan kemiskinan bukan sekedar  jumlah atau persentase  penduduk  yang  hidup  dalam  kemiskinan.  Yang  perlu  diperhatikan  adalah  indeks kedalaman  kemiskinan,  yang  merupakan  ukuran  perbedaan  rata-rata  antara  pengeluaran setiap kelompok miskin dan garis kemiskinan.
Indeks  Keparahan  Kemiskinan  juga  memberikan  gambaran  mengenai  distribusi pengeluaran  di  kalangan  masyarakat  miskin.  Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi tingkat  kemiskinan.  Khususnya  penyesuaian  harga  minyak  tanah,  peningkatan  jumlah kebutuhan  pokok  sehari-hari,  dan  minimnya  lapangan  kerja  yang  menyebabkan  terjadinya pengangguran.  Penyaluran  dana  PKH  ini  melibatkan  individu  penerima  PKH  yang  melalui beberapa  jalur  pelaksanaan  PKH,  antara  lain  rencana  penetapan  lokasi  dan  jumlah  calon keluarga  penerima    yang  bersumber  dari  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS). Langkah  selanjutnya  yaitu  persiapan  pertemuan  pertama  dan  verifikasi  kegiatan  pertemuan pertama  dilakukan  untuk  memverifikasi data  dan  membandingkan  data  asli  dengan  fakta  di lapangan. Data calon penerima KPM-PKH dikirimkan kepada pendamping untuk diverifikasi. Para  pendamping  sosial  PKH  kemudian  mempersiapkan  pertemuan  pertama  mereka  dan mengadakan pertemuan pertama mereka. Verifikasi akan dilakukan terhadap calon penerima PKH yang telah menghadiri pertemuan awal. Langkah selanjutnya adalah menentukan KPM PKH,  memvalidasi  komitmen  penyaluran  bansos,  pemutakhiran  data  untuk  mendapatkan kondisi terkini, dan memastikan seluruh anggota KPM PKH terdaftar.
Bantuan  sosial  seperti  Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  dan  program  sembako pemerintah  telah  diperluas.  Selain  PKH,  Kementerian  Sosial  menaikkan  jumlah  keluarga penerima  program  sembako  dari  15,2  juta  menjadi  20  juta  keluarga  (Sekretariat  Kabinet, 2020). Empat jenis bantuan sosial non reguler adalah bantuan sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST),  Bantuan  Langsung  Tunai  dari  dana  desa,  dan  pembebasan  biaya  listrik.  Bantuan diberikan  kepada  warga  yang  terdaftar  dalam  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS). Pelaksanaan  penyaluran  bantuan  sosial  dari  pemerintah  tersebut  dilakukan  dengan  dua  cara
yaitu secara non tunai dan tunai. Cara non tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima,  sedangkan  cara  tunai  akan  diantarkan  langsung  oleh  petugas  pos  ke  rumah penerima  bantuan  sosial,  kolektif  melalui  aparat  desa,  atau  diambil  langsung  di  kantor  pos terdekat.  Penyelenggaraan  penyaluran  bantuan  sosial  bukanlah  hal  baru  bagi  pemerintah pusat  dan    daerah.  Namun  penyaluran  bantuan  sosial,  baik  tunai  maupun  nontunai,  selalu terkendala.  Tujuannya  adalah  untuk  menginformasikan  kepada  seluruh  masyarakat  secara lengkap  dan  jelas  mengenai  jenis  dan  kriteria  bantuan  sosial,  sehingga  tidak  terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan tertundanya penyaluran bantuan sosial.
Pada  dasarnya  tidak  ada  model  atau  rumus  baku  yang  menjadi  acuan  ketika mengimplementasikan JPS. Oleh karena itu, nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan  dalam  pengelolaan  penyaluran  bantuan  sosial  pemerintah.  Dalam  hal  ini manajemen  diharapkan  mampu  memenuhi  unsur  komunikasi,  koordinasi,  kerjasama  yang harmonis  baik  horizontal  maupun  vertikal.  Salah  satu  bagian  dari  program  jaminan  sosial adalah program bantuan sosial, yang menunjukkan bahwa pemerintah pusat atau pemerintah daerah  bertanggung  jawab  atas  keadaan  masyarakat  miskin  dan  terlantar  di  tingkat  bawah. Pemerintah membagi program JPS ini menjadi dua kategori: bantuan sosial reguler dan non- reguler.  Bantuan  sosial  reguler  sendiri  seperti  bantuan  sosial  PKH,  Bantuan  Pangan  Non- Tunai  (BPNT)  atau  bantuan  sembako,  dan  PBI.  Sedangkan  bantuan  non-reguler  sendiri merupakan bantuan sosial yang sifatnya kondisional seperti BST (Bantuan Sosial Tunai)/BTL (Bantuan  Langsung  Tunai)  yang  di  berikan  disaat  kondisi  yang  tidak  bisa  di  duga  seperti bencana  alam.  Bantuan  non  reguler  sendiri  bisa  dari  pemerintah  pusat  melalui  kementerian terkait  dan  juga  bisa  dari  pemerintah  daerah  melalui  badan  penangulangan  bencana  daerah dan dinas terkait.
Apabila dilihat secara menyeluruh maka dapat dilihat dari dua sudut pandang seperti dari sudut pandang horizontal, hal ini mencakup kerja sama antar otoritas atau lembaga yang mempunyai  pemikiran  yang  sama,  misalnya  antar  kementerian  dan  lembaga  negara  terkait. Dalam sudut pandang horizontal ini bisa di lihat dari kerjasama Kementerian Sosial dengan Himpunan  Bank  Milik  Negara  (HIMBARA)  dan  PT.  Pos  Indonesia  dalam  menyalurkan bantuan  sosial  di  514  kabupaten  dan  kota  di  Indonesia  dengan  peran  dan  tugas  masing- masing  dari  kedua  BUMN  tesrsebut.  Sedangkan  dari  sudut  pandang  vertikal,  perlu  adanya kerjasama  yang  harmonis  antar  lembaga  dan  lembaga  di  berbagai  tingkat,  misalnya  antara pemerintah  pusat  dan  daerah.  Peran  pemerintah  daerah  sendiri  melalui  pengajuan  calon penerima  bantuan  sosial  melalui  usulan  secara  berjenjang  yang  di  mulai  dari  tingkat kelurahan dan desa, kecamatan, sampai pada tingkat kabupaten dan kota yang bermuara pada pengimputan data usulan berjenjang tersebut melalui SIKS-NG, sementara pemerintah pusat dalam  hal  ini  Kementerian  Sosial  akan  menetapkan  penerima  bantuan  sosial  berdasarkan kriteria  yang  di  pilah  melalui  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  yang  masuk  dalam  usulan daerah  dan  kemudian  di  tetapkan  sebagai  penerima  bantuan  berdasarkan  kuota  penerima bantuan sosial yang tersedia di masing-masing daerah.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Kebijakan
Kebijakan  publik  merupakan  sebuah  ilmu  yang  multidisipliner  karena  banyak melibatkan disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosial, ekonomi dan bahkan psikologi. Definisi
dari  kebijakan  publik  sangatlah  beragam,  tergantung  dari  sudut  pandang  mana  kebijakan publik  tersebut  diartikan.  Menurut  Thomas  R.  Dye  sebagaimana  dikutip  Subarsono  (2005) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak  melakukan  ( public  policy  is  whatever  governments  choose  to  do  or  not  to  do ).  Lebih lanjut,  Thomas  R.  Dye  menjelaskan  bahwa  kebijakan  publik  adalah  sebuah  keputusan ( decision making ) yang dibuat pemerintah, dimana pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan  keputusan  otoritatif,  termasuk  keputusan  untuk  membiarkan  sesuatu  terjadi, demi teratasinya suatu persoalan publik. William N. Dunn, (2000) mendefinisikan kebijakan publik  sebagai  suatu  pola  ketergantungan  yang  kompleks  dari  pilihan-pilihan  kolektif  yang saling  tergantung,  termasuk  keputusan-keputusan  untuk  tidak  bertindak,  yang  dibuat  oleh badan atau kantor pemerintah.
Sedangkan menurut George C. Edwards III dan Ira Sharkansky sebagaimana dikutip Suwitri  (2008)  mendefinisikan  kebijakan  publik  sebagai  suatu  tindakan  pemerintah  yang berupa  program-program  pemerintah  untuk  pencapaian  sasaran  atau  tujuan.  Definisi  diatas memiliki  sebuah  kesamaan  terkait  kebijakan  publik,  yaitu:  kebijakan  publik  merupakan sebuah keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi sebuah permasalahan publik. Harold  Laswell  dan  Abraham  Kaplan  sebagaimana  dikutip  Howlett  dan  Ramesh  (1995) mendefinisikan  kebijakan  publik  sebagai suatu  program  yang  diproyeksikan  dengan  tujuan- tujuan,  nilai-nilai,  dan  praktik-praktik  tertentu  ( a  projected  of  goals,  values,  and practices ). Definisi  diatas  senada  dengan  pendapat  Easton  sebagaimana  dikutip  Hassel  (2003)  yang menyatakan  bahwa  kebijakan  publik  sebagai  pengalokasian  nilai-nilai  kekuasaan  untuk seluruh  masyarakat  yang  keberadaannya mengikat.  Dari  definisi tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  suatu  kebijakan  publik  didalamnya  memiliki  tujuan,  nilai  dan  praktik.  Berdasarkan definisi-definisi  kebijakan  publik  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa:  a)  Kebijakan publik  merupakan  sebuah  keputusan;  b)  Kebijakan  publik  dibuat  oleh  lembaga  pemerintah bukan  organisasi  swasta;  c)  Kebijakan  publik  bertujuan  untuk  mengatasi  sebuah permasalahan  publik,  dan  d)  Kebijakan  publik  di  dalamnya  terdapat  tujuan,  nilai-nilai  dan praktik atau pelaksanaan.
Ruang  lingkup  dari  studi  kebijakan  publik  sangat  luas.  Luasnya  lingkup  kebijakan publik karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum,  dan  sebagainya.  Disamping  itu,  dilihat  dari  hirarkirnya  kebijakan  publik  dapat bersifat  nasional,  regional  maupun  lokal  seperti  undang-undang,  peraturan  pemerintah, peraturan  presiden,  peraturan  menteri,  peraturan  pemerintah  daerah/provinsi,  keputusan gubernur,  peraturan  daerah  kabupaten/kota,  dan  keputusan  bupati/walikota.  Saat  memulai suatu  kebijakan  publik  perlu  melewati  beberapa  tahapan  ataupun  proses.  Tahapan  tersebut saling  bergantung  satu  sama  lain  dan  ditentukan  berdasarkan  urutan  waktu.  Tahapan  atau proses  dari  suatu  kebijakan  publik  dimulai  dari  penyusunan  agenda,  formulasi  kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan yang terakhir penilaian kebijakan (William N. Dunn (2000).

## 2. Bantuan Sosial
Bantuan  sosial,  juga  dikenal  sebagai  bansos,  didefinisikan  sebagai  pemberian santunan  yang  tidak  selamanya  dan  selektif  kepada  individu,  keluarga,  komunitas,  dan masyarakat  umum  dengan  tujuan  melindungi  mereka  dari  bahaya  sosial  (Sitanggang  et  al,
2014).  Bantuan  sosial  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat  miskin  adalah bantuan  sementara  atau  tidak  terus  menerus  yang  dimaksudkan  untuk  membantu  mereka menjalani kehidupan yang seimbang (Kementerian Sosial, 2017). Sejalan dengan hal tersebut Peraturan Menteri Keuangan (2015) menjelaskan bahwa Bantuan sosial adalah uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu untuk meningkatkan  ekonomi,  kesejahteraan,  atau  mencegah  risiko  sosial.  Lebih  lanjut Rahmansyah  et  al,  (2020)  memaparkan  bahwasannya  kebijakan  bantuan  sosial  adalah  salah satu  contoh  nyata  tanggung  jawab  pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  terhadap  keadaan rakyatnya  yang  miskin  dan  terabaikan  di  tingkat  terendah.  Mengutip  Tim  Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2020) bahwasanya, Sejauh ini, salah satu masalah paling  umum  yang  dihadapi  oleh  skema  bantuan  sosial  adalah  tidak  tepatnya  siapa  yang menerima bantuan.
Dengan  cara  yang  sama,  Santoso  et  al  (2019)  memaparkan  ketidakpastian  target penerima acapkali ditemuai saat mendistribusikan bantuan ke lapangan. Lebih lanjut Mufidah (2020)  menyatakan  bahwa  beragamnya  jenis  bansos  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat dan membingungkannya proses administrasi penyaluran bansos menimbulkan kesimpangsiuran,  termasuk  kerancuan  informasi  yang  disebarkan  kepada  masyarakat mengenai  akses  terhadap  bantuan  sosial.  Selain  itu,  ketidaksesuaian  klasifikasi    dan ketidaksinkronan  periode  distribusi  manfaat  merupakan  permasalahan  yang  tidak  ada habisnya.  Pemerintah  berupaya  mengentaskan  kemiskinan  melalui  program  Pemulihan Ekonomi  Nasional  (PEN)  (Sugialto,  2020).  Didukung  oleh  beberapa  kebijakan,  pemerintah pusat  tidak  hanya  fokus  pada  penyediaan  kebutuhan  pokok  saja,  namun  juga  menciptakan serangkaian  skema  JPS  atau  jaminan  sosial  yang  bekerja  sama  dengan  Kementerian Keuangan (Adhiyasa, 2020). Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan  JPS bagi keluarga kurang mampu. Tujuan PKH adalah untuk memperkuat daya beli dan meningkatkan gizi dan  daya tahan tubuh pada anak, ibu hamil, penyandang cacat berat, dan  lanjut usia.
Penting juga untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dan menjaga pendapatan dan pengeluaran rumah tangga kurang mampu untuk menghindari risiko sosial pada periode ini. Penyaluran  bantuan  sosial  yang  dilakukan  pemerintah  kepada  WNI  bukanlah    hal  baru. Pemerintah  telah  memperkenalkan  berbagai  skema  bantuan  sosial  dan  subsidi    untuk melindungi  hak-hak  dasar,  mengurangi  beban,  dan  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat kurang mampu. Hal ini sesuai dengan teori negara kesejahteraan yang mengacu pada Alfitri (2012), Konsep Negara Kesejahteraan mengacu pada tanggung jawab negara sebagai penjaga lini pertama dalam melindungi dan mensejahterakan kesejahteraan ekonomi dan sosial negara. Pemerintah sebenarnya telah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Di setiap daerah, Dinas  Sosial  bekerja  sama  dengan  pemerintah  daerah  karena  pemerintah  daerah  sangat penting untuk memberikan bantuan sosial. Pemberian uang, barang, atau jasa oleh pemerintah pusat  atau  pemerintah  daerah  kepada  kelompok  yang  tidak  mampu atau  rentan  sosial  untuk membantu meningkatkan kehidupan mereka disebut bantuan sosial.

## C. METODE
Permasalahan  yang  di  uraikan  berupaya  untuk  mengungkap  dan  memahami bagaimana Kebijakan Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Melalui Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) dan PT. POS Indonesia. Pengunaan pendekatan
kualitatif didasarkan atas pertimbangan bahwa pendekatan kualitatif  lebih relevan dan cocok dengan  masalah.  Selanjutnya  digunakan  untuk  membangun  pemahaman  terhadap  fenomena yang  diteliti.  Data  yang  digunakan  bersifat  empiris,  artinya  hanya  menghimpun  informasi- informasi yang telah teruji kebenarannya Rahmansyah et al,  (2020). Data berasal dari media massa  online  seperti  portal  berita,  artikel,  dan  buku  elektronik  (e-book)  yang  dijadikan sebagai  data  untuk  memperkuat  pembahasan  analisis.  Data  yang  terkumpul  dikembangkan sesuai  dengan  peraturan  bantuan  sosial  dan  kondisi  lapangan.  Data  dianalisis  dengan menerapkan kajian wacana untuk menelaah efektifitas pendistribusian dana bantuan sosial.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah  Republik  Indonesia  meluncurkan  program  strategis  sekaligus  prioritas nasional dalam upaya menangani kemiskinan sejak 2017 melalui Program Keluarga Harapan (PKH)  dengan  mekanisme  yang  di  tetapkan  oleh  pemerintah.  Program  ini  merupakan ejawantahan dari program perlindungan sosial yang dikenal dunia internasional dengan istilah Conditional  Cash  Transfers  (CCT)  yang  terbukti  berhasil  dalam  menangulang  masalah kemiskinan.  PKH  membuka  akses  bagi  masyarakat  dalam  garis  kemiskinan  untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah dengan cara masyarakat memiliki identitas penduduk. Penerima PKH yang tersebar di 416 Kabupaten dan 98 Kota yang terbagi di 38 Provinsi di Indonesia sebanyak 10 juta keluarga yang di dampingi 36.000-an pendamping PKH dibawah Direktorat Perlindungan Jaminan Sosial untuk Kementerian Sosial Melalui program keluarga harapan,  penerima  bantuan  sosial  PKH  yang  disebut  Keluarga  Penerima  Manfaat (KPM)  di dorong  agar  dapat  mengakses  serta memanfaatkan  pelayanan  sosial  dasar  seperti kesehatan, pendidikan  dan  pangan  melalui  pendamping  sosial  PKH.  Selain  itu  PKH  berkontribusi signifikan  dalam  menurunkan  jumlah  masyarakat  miskin,  menurunkan  kesenjangan  ( gini ratio )  seraya  meningkatkan  indeks  pembangunan  manusia  (IPM).  Dalam  perubahan konsumsi  rumah  tangga  di  Indonesia,  PKH  berhasil  meningkatkan  konsumsi  rumah  tangga untuk keluarga penerima manfaat di Indonesia sebanyak 4,8%.
PKH  merupakan  bantuan  sosial  bersyarat,  syarat  ada  3  yaitu  kesehatan,  pendidikan, dan  kesejahteraan  sosial.  Untuk  kesehatan  terdapat  2  komponen  yaitu  ibu  hamil  dan bayi/balita usia 0 s/d 6 tahun, untuk pendidikan terdapat 3 komponen yaitu anak sekolah SD, SMP,  dan  SMA.  Dan  yang  terakhir  untuk  komponen  kesejahteraan  sosial  terdapat  2 komponen  yaitu  lansia  dengan  usia  60  tahun  keatas  dan  disabilitas.  Pada  awal  peyaluran bantuan  sosial,  Kementerian  Sosial  memakai  data  dari  BPS  (Badan  Pusat  Statistik),  namun penggunaan  data  dari  BPS  memiliki  kelemahan  dalam  konteks  update  status  sosial masyarakat, karena mekanisme yang di pakai BPS dalam update setiap 5 tahun sekali, dalam rentang  waktu  5  tahun  tersebut  banyak  status  sosial masyarakat  yang  sudah  berubah  karena perubahan  status  sosial  masyarakat  sangat  dinamis,  misalnya  pada  saat  pendataan  yang  di lakukan  oleh  BPS  tahun  2020  keluarga  A  terdata  status  sosialnya  sejahtera  dan  keluarga  B status sosialnya miskin, kemudian berjalannya waktu 2 tahun berikut yaitu pada tahun 2022 keluarga  A  status  sosialnya  terdegradasi  menjadi  miskin  karena  usaha  mereka  bangkrut sedangkan  keluarga  B  status  sosialnya  menjadi  sejahtera  karena  kedua  anak  mereka mengikuti  tes  TNI  dan  lulus,  maka  yang  harus  dibantu  oleh  pemerintah  yaitu  keluarga  A namun karena keluarga A masih terdata sejahtera dan BPS baru melakukan pendataan/update data di tahun 2025 maka keluarga A otomatis tidak dapat di bantu.
Dari  simulasi  tersebut  terlihat  jelas  bahwa  perubahan  status  sosial  sewaktu-waktu dapat  berubah  dan  apabia  pemerintah  dalam  memberikan  bantan  sosial  kepada  masyarakat memakai  data  dari  BPS  maka  pemerintah  dalam  memberikan  bantuan  sosial  akan  banyak yang tidak tepat sasaran. Kelemahan data yang di peroleh dari BPS maka Kementerian Sosial merubah mekanisme update untuk pengusulan data calon penerima bantuan sosial menjadi 1 tahun  1  kali  melalui  musyawara  kelurahan/desa  karena  perangkat  pemerintah  melalui kelurahan dan desa yang paling tau atau setiap saat dapat memantau status sosial masyarakat melalui  perangkat  RT  dan  RW,  mekanisme  ini  mulai  di  lakukan  di  tahun  2020  s/d  2021. Sementara pada tahun 2022 pengusulan dengan metode yang sama dilakukan namun rentang waktu  diperpendek  menjadi  6  bulan.  Sementara  di  awal  sampai  dengan  pertengahan  2023 pengusulan  diperpendek  menjadi  3  bulan.  Dan  yang  terakhir  dari  pertengahan  2023  sampai saat  ini  mekanisme  pengusulan/update  data  calon  penerima  bantuan  sosial  dilakukan  setiap bulan  dengan  ketentuan  dapat  di  usulkan  mulai  tanggal  1  bulan  berjalan  sampai  dengan tanggal 29 akhir bulan.
Menurut  Quinn  (1990)  pola  atau  rencana  yang  mengintegrasikan  tujuan,  kebijakan dan  aksi  utama  dalam  hubungan  yang  kohesif  Suatu  strategi  yang  baik  akan  membantu organisasi  dalam  mengalokasikan  sumber  daya  yang  dimiliki  dalam  bentuk  unique  berbasis kompetensi  internal  serta  kemampuan  mengantisipasi  lingkungan.  Pengusulan  data  calon penerima  bantuan  sosial  saat  ini  dapat  ditempuh  melalui  2  cara  diantaranya  1).  Pengusulan melalui mekanisme musyawara kelurahan/desa yang hasil musyawara tersebut di masukan ke dinas sosial setempat untuk di input ke DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) melalui akun  operator  SIKS-NG  dinas  sosial  setempat,  sementara  cara  selanjutnya.  2).  Pengusulan secara mandiri, pengusulan ini calon penerima bantuan sosial dapat langsung datang ke dinas sosial  setempat  dengan  bawa  ktp/kk,  setelah  itu  akan  di  verifikasi  oleh  dinas  sosial  untuk dapat  di  tetapkan  sebagai  calon  penerima  bantuan  sosial.  Untuk  nominal  bantuan  yang diterima  oleh  KPM  PKH  bervariasi,  tergantung  jumlah  komponen  yang  terdapat  dalam keluarga  karena  setiap  komponen  jumlahnya  berbeda.  Berikut  uraian  jumlah  komponen dalam PKH untuk 1 tahun:
Tabel 1. Komponen dan Nominal Bantuan Pertahun Bantuan Sosial Program Keluarga
Harapan No Poin Komponen Jumlah 1 Tahun Penyaluran POS / 3 Bulan Penyaluran HIMBARA / 2 Bulan 1 Ibu Hamil Kesehatan 3.000.000 750.000 500.000 2 Anak Usia Dini 3.000.000 750.000 500.000 3 SD Pendidikan 900.000 225.000 150.000 4 SMP 1.500.000 375.000 250.000 5 SMA 2.000.000 500.000 333.333 6 Lansia Kesejahteraan Sosial 2.400.000 600.000 400.000 7 Disabilitas 2.400.000 600.000 400.000
Sumber: Data diolah penulis
Dari tabel 1 diatas, maka dapat dilihat 3 komponen yang didalamnya terdapat 7 poin penerima bantuan sosial PKH disertakan dengan nominal bantuan untuk setiap tahun sebagai berikut:  Untuk  komponen  Kesehatan  terdapat  2  poin  yaitu  1).  Ibu  hamil  nominal  bantuan
Rp.3.000.000/tahun,  dan  2)  Anak  usia  dini  nominal  bantuan  Rp.3.000.000/tahun.  Untuk komponen Pendidikan terdapat 3 poin yaitu 1). SD nominal bantuan 900.000/tahun, 2). SMP nominal  bantuan  1.500.000/tahun,  3).  SMA  nominal  bantuan  2.000.000/tahun.  Untuk komponen  Kesejahteraan  sosial  terdapat  2  poin  yaitu  1).  Lansia  nominal  bantuan 2.400.000/tahun,  2).  Disabilitas  nominal  bantuan  2.400.000/tahun.  Saat  ini  penyaluran bantuan  sosial  PKH  melalui  2  mekanisme  yaitu  HIMBARA  (Himpunan  Bank  Negara)  dan PT. POS Indonesia. Untuk penyaluran bantuan sosial PKH melalui HIMBARA sendiri untuk KPM  (Keluarga  Penerima  Manfaat)  yang  sudah  lama  dan  sudah  menerima  buku  tabungan dan  kartu  ATM/KKS  (Kartu  Keluarga  Sejahtera)  dari  HIMBARA.  Mekanisme  penyaluran melalui  HIMBARA  di  setiap  daerah  dari  416  kabupaten  dan  98  kota  meggunakan  bank (Mandiri,  BRI,  BNI,  BTN,  Bank  Syariah),  penyaluran  bantuan  sosial  PKH  menggunakan bank  yang  berbeda-beda  untuk  setiap  daerah  yang  ada  di  Indonesia  berdasarkan  ketetapan Kementerian Sosial.
Lebih  lanjut  pada  pada  tabel  1  terdapat  2  skema  penyaluran  bantuan  sosial  PKH dengan  skema  penyaluran  melalui  PT.POS  dan  skema  penyaluran  melalui  HIMBARA, walaupun ada dua skema penyaluran bantuan sosial PKH namun nominal untuk setiap tahun tetap sama dengan uraian melalui PT. POS pada skema penyaluran 3 bulan sebagai berikut: Ibu  hamil  nominal  bantuan  Rp.3.000.000/tahun  dibagi  4  karena  dalam  1  tahun  dengan penyaluran per 3 bulan maka KPM meneriam batuan sosial PKH sebesar 750.000, untuk anak usia  dini  nominal  bantuan  Rp.3.000.000/tahun  dibagi  4  karena  dalam  1  tahun  dengan penyaluran  per  3  bulan  maka  KPM  menerima  bantuan  Sosial  PKH  sebesar  750.000,  untuk SD nominal bantuan 900.000/tahun, dibagi 4 karena dalam 1 tahun dengan penyaluran per 3 bulan  maka  KPM  menerima  bantuan  Sosial  PKH  sebesar  225.000,  untuk  SMP  nominal bantuan 1.500.000/tahun dibagi 4 karena dalam 1 tahun dengan penyaluran per 3 bulan maka KPM  menerima  bantuan  Sosial  PKH  sebesar  375.000,  untuk  SMA  nominal  bantuan 2.000.000/tahun  dibagi  4  karena  dalam  1  tahun  dengan  penyaluran  per  3  bulan  maka  KPM menerima  bantuan  Sosial  PKH  sebesar  500.000,  untuk  Lansia  nominal  bantuan 2.400.000/tahun  dibagi  4  karena  dalam  1  tahun  dengan  penyaluran  per  3  bulan  maka  KPM menerima  bantuan  Sosial  PKH  sebesar  600.000,  untuk  disabilitas  nominal  bantuan 2.400.000/tahun  dibagi  4  karena  dalam  1  tahun  dengan  penyaluran  per  3  bulan  maka  KPM menerima bantuan Sosial PKH sebesar 600.000.
Sementara  skema  penyaluran  bantuan  sosial  PKH  dengan  skema  penyaluran melalui HIMBARA  (BRI,  BNI,  BTN,  dan  Mandiri)  walaupun  ada  dua  skema  penyaluran  bantuan sosial PKH namun nominal untuk setiap tahun tetap sama dengan uraian melalui HIMBARA pada  skema  penyaluran  2  bulan  sebagai  berikut:  Ibu  hamil  nominal  bantuan Rp.3.000.000/tahun  dibagi  6  karena  dalam  1  tahun  dengan  penyaluran  per  2  bulan  maka KPM  meneriam  batuan  sosial  PKH  sebesar  500.000,  untuk  anak  usia  dini  nominal  bantuan Rp.3.000.000/tahun  dibagi  6  karena  dalam  1  tahun  dengan  penyaluran  per  2  bulan  maka KPM  menerima  bantuan  Sosial  PKH  sebesar  500.000,  untuk  SD  nominal  bantuan 900.000/tahun,  dibagi  6  karena  dalam  1  tahun  dengan  penyaluran  per  2  bulan  maka  KPM menerima  bantuan  Sosial  PKH  sebesar  150.000,  untuk  SMP  nominal  bantuan 1.500.000/tahun  dibagi  6  karena  dalam  1  tahun  dengan  penyaluran  per  2  bulan  maka  KPM menerima  bantuan  Sosial  PKH  sebesar  250.000,  untuk  SMA  nominal  bantuan 2.000.000/tahun  dibagi  6  karena  dalam  1  tahun  dengan  penyaluran  per  2  bulan  maka  KPM
menerima  bantuan  Sosial  PKH  sebesar  333.333,  untuk  Lansia  nominal  bantuan 2.400.000/tahun  dibagi  6  karena  dalam  1  tahun  dengan  penyaluran  per  2  bulan  maka  KPM menerima  bantuan  Sosial  PKH  sebesar  400.000,  untuk  disabilitas  nominal  bantuan 2.400.000/tahun  dibagi  6  karena  dalam  1  tahun  dengan  penyaluran  per  2  bulan  maka  KPM menerima bantuan Sosial PKH sebesar 400.000.
Penyaluran bantuan sosial PKH menggunakan PT.POS hanya untuk KPM (Keluarga Penerima  Manfaat)  yang  baru  saja  di  tetapkan  untuk  menerima  bantuan  sosial  PKH, penyaluran  bantuan  sosial  PKH  melalui  PT.POS  juga  untuk  daerah  blank  spot.  Dalam penyaluran  melalui  PT.  POS  ini  petugas  bansos  dari  POS  cetak  danom/undangan  kepada nama-nama  penerima  bantuan  sosial  kemudian  undangan/danom tersebut  di  antar ke  kantor desa/kelurahan  tempat  tinggal  penerima  bantuan  sosial  yang  selanjutnya  danom/undangan tersebut  akan  di  distribusikan  oleh  petugas  kelurahan  kepada  RT/RW  untuk  di  bagikan kepada  KPM  (Keluarga  Penerima  Manfaat)  dan  pada  akhirnya  KPM  pergi  ke  kantor  Pos terdekat  atau  titik  distribusi  bantuan  sosial  PKH  yang  sudah  di  tentukan  oleh  Pos  dengan membawa undangan/danom serta ktp/kk untuk dapat mengambil bantuan sosial PKH sesuai nominal  dan  jadwal.  Sementara  penyaluran  bansos  PKH  melalui  HIMBARA  terkonfirmasi untuk  KPM  PKH  yang  sudah  lama  dan  memiliki  Buku  Tabungan  serta  KKS/ATM  (Kertu Kesejahteraan  Sosial)  yang  di  distribusi  oleh  HIMBARA  bersama  pendamping  Sosial  PKH kepada KPM yang namanya sudah masuk dalam pembagian atribut transaksi dari HIMBARA seperti  Buku  Tabungan  dan  KKS/ATM.  Penyaluran  melalui  HIMBARA  ini  biasanya  KPM menerima  informasi  saldo  bantuan  sosial  PKH  sudah  masuk  ke  rekening/tabungan  KPM masing-masing kemudian pendamping sosial PKH mendampingi kelompok KPM melakukan transaksi di ATM dan Brilink dekat tempat tinggal KPM, penyaluran melalui HIMBARA ini wajib di dampingi oleh KPM karena ada from kontrol yang harus di tanda tangani oleh KPM ketika sudah mengambil bantuannya.
Nominal  bantuan  sosial  yang  di  terima  oleh  setiap  keluarga  berbeda-beda  karena tergantung berapa komponen yang terdapat dalam keluarga tersebut, namun perlu di ketahui bahwa  batas  maksimal  hanya  4  komponen  dalam  satu  keluarga.  Sebagai  simulasi  penulis akan mengurai setiap komponen sebagai berikut: Untuk komponen ibu hamil hanya di hitung kehamilan  pertama  dan  kedua,  apabila  kehamilan  ketiga  dan  seterusnya  maka  tidak  akan masuk  dalam  hitungan  komponen  untuk  menerima  bantuan  sosial  pkh,  begitupula  dengan anak usia dini hanya dihitung anak pertama dan kedua, apabila ada anak usia dini ketiga dan seterusnya  maka  tidak  dihitung,  anak  usia  dini  yang  ketiga  kalau  sudah  masuk  ke  sekolah dasar maka sudah dapat di hitung namun untuk komponen SD, SMP, dan SMA apabila dalam keluarga terdapat 2 atau 3 anak dalam satu jenjang pendidikan misalnya 2 atau 3 anak dalam keluarga tersebut sama-sama masih SD maka hanya dapat dihitung 1 komponen atau 1 orang saja, ini berlaku untuk ketiga tingkatan sekolah formal yaitu SD, SMP, dan SMA. Terkecuali dalam  satu  keluarga  penerima  manfaat  terdapat  3  anak  yang  jenjang  sekolahnya  berbeda misalnya 1 anak berada di jenjang SD, 1 anak berada di jenjang SMP, dan 1 anak berada di jenjang  SMA  maka  ketiga  anak  tersebut  masuk  dalam  komponen  penerima  bantuan  sosial PKH.  Sementara  untuk  komponen  lansia  yang  masuk  minimal  usia  60  tahun,  komponen lansia  bisa  terhitung  lebih  dari  1  dalam  keluarga,  sedangkan  untuk  komponen  disabilitas pastinya dalam keluarga terdapat anggota keluarga yang tumbuh kembang dengan syarat data ketiga anak tersebut datanya padan dukcapil dan padan dapodik.
Lebih lanjut dapodik tempat sekolahnya harus aktif karena ada data anak yang tidak padan  dukcapil  karena  perubahan  data  di  dukcapil  daerah  sudah  dilakukan  namun  dukcapil daerah  belum  singkronkan  atau  belum  mengirim  perubahan  data  dengan  data  administrasi pusat Kementerian Dalam Negeri yang pada akhirnya data yang terbaca masih data lama, bisa juga  data  anak  tidak  terbaca  karena  perbedaan  nama  antara  data  dukcapil  dengan  data dapodik misalnya nama di data dukcapil Muhammad Dahri  Latuconsina, namun nama yang ada  di  dapodil  M.  Dahri  Latuconsina,  perbedaan  titik  dan  nama  dapat  mengakibatkan  data tidak  singkron  yang  akibatnya  tidak  terbaca  pada  komponen  penerima  bantuan  sosial  PKH, dan  yang  terakhir  ada  data  yang  tidak  padan  dapodik  karena  dapodik  di  sekolah  tidak  aktif atau  belum  terdaftar  bagi  anak  yang  baru  masuk  SD  karena  belum  cukup  usia  7  tahun dikarenakan  untuk  bisa  di  daftarkan  ke  dalam  dapodik  anak  harus  berusia  7  tahun  disaat bulan  juni.  Disamping  itu  penerima  bantuan  sosial  PKH  harus  ikut  aturan  pemeritah  agar terdata seperti pada komponen kesehatan untuk poin ibu hamil dan anak usia dini agar dapat masuk  kedalam  komponen,  anggota  keluarga  penerima  manfaat  dengan  komponen  tersebut harus  mengikuti  posyandu  di  Desa/Kelurahan  agar  datanya  masuk  di  Dinas Kesehatan/Kementerian  Kesehatan  karena  Kementerian  Sosial  deteksi  komponen  melalui Kementerian  Kesehatan  dan  Kementerian  Pendidikan  serta  data  administrasi  kependudukan pusat,  seangkan  untuk  komponen  kesejahteraan  sosial  meliputi  poin  disabilitas  dan  lansia data  yang  Kementerian  Sosial  pakai  melalui  data  dukcapil/data  administrasi  pusat  dari Kementerian Dalam Negeri dan data kesehatan dari Dinas Kesehatan/Kementerian Kesehatan.
Program Keluarga Harapan yang biasa di singkat PKH merupakan program yang yang memiliki juknis, PKH sendiri merupakan program yang penerima dari manfaat program ini di dampingi  oleh  petugas  yang  di  rekrut  oleh  Kementerian  Sosial  untuk  mengawal  jalannya program  di  514  daerah  di  Indonesia.  Dalam  proses  pendampingan,  pendamping  sosial  PKH memiliki  tugas  untuk  membantu  KPM  (Keluarga  Penerima  Manfaat)  untuk  mengurus kendala-kendala  yang  di  hadapi  dalam  proses  penyaluran  bantuan  sosial  PKH  seperti pengurusan KKS (Kartu Kesejahteraan Sosial) nama lain dari ATM untuk penerima bantuan sosial sebagai alat transaksi bantuan PKH dan BPNT, dalam pendampingan sendiri terdapat kendala  seperti  KKS/ATM  hilang,  terblokir,  atau  rusak  maka  pendamping  sosial mendampingi KPM untuk meyelesaikan masalah tersebut dan masalah administrasi lainnya, selain  itu  pendamping  sosial  mengarahkan  KPM  agar  dapat  menggunakan  bantuan  secara bijak dengan memperhatikan komponen dari penerimaan bantuan sosial PKH masing-masing keluarga,  pendamping  sosial  juga  memberikan  informasi  yang  dinterima  secara  berjenjang dari  kementerian  sosial  kepada  KPM,  selain  itu  pendamping  sosial  memberikan  informasi dan membantu KPM terkait bantuan komplementaritas yang bisa di akses oleh KPM.
Selanjutnya  pendamping  sosial  PKH  memberikan  edukasi  kepada  KPM  setiap  bulan melalui  P2K2  (Pertemuan  Peningkatan  Kemempuan  Keluarga)  yang  merupakan  roh  dari bantuan sosial PKH, P2K2 sendiri wajib di berikan dan wajib di ikuti oleh penerima bantuan sosial  PKH  di  pertemuan  setiap  bulannya.  Dalam  pelaksanaan  P2K2  sendiri  pendamping sosial PKH memberikan edukasi terkait kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang bertujuan agar  KPM  dapat  mandiri  dan  mampu  meningkatkan  kesejahteraannya.  Kemudian  yang terakhir  pendamping  sosial  PKH  akan  melakukan  monitoring  serta  evaluasi  bagi  penerima bantuan  sosial  PKH  yang  di  sebut  dengan  KPM  (keluarga  penerima  manfaat)  untuk memastikan bahwa edukasi dalam bentuk P2K2 dapat merubah perilaku dari KPM itu sendiri.
Selain  itu  monitoring  dan  evaluasi  juga  di  lakukan  untuk  dapat  mengetahui  bagwa  bantuan sosial  PKH  yang  di  terima  KPM  berdampak  positif  dengan  dapat  meningkatkan kesejahteraan penerimabantuan sosial PKH. Maka dari itu peran dari pendamping sosial PKH sangat  penting  karena  pendamping  sosial  PKH  mengambil  peran  sebagai  fasilitator, motivator, dan pembimbing bagi keluarga penerima manfaat.

## E. KESIMPULAN
Optimalisasi  manfaat  bantuan  sosial  memerlukan  mekanisme  kontrol  sosial  melalui peran  aktif  masyarakat  dalam  memantau  alokasi  bantuan  sosial  pemerintah.  Peran  aktif masyarakat yang peduli untuk mengambil inisiatif dan melakukan pendaftaran mandiri untuk keperluan sertifikasi mandiri dengan dukungan dari unit pemerintahan terkecil seperti Rukun Tetanga (RT), Rukun Waruga (RW) dan Kepala Desa dan perangkat lain untuk mempercepat validasi  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS).  Lebih  lanjut,  untuk  memperoleh pemahaman  masyarakat  penerima,  pemerintah  wajib  memberikan  penjelasan  secara komprehensif dan rinci mengenai tata cara pemberian manfaat kesejahteraan. Kesejahteraan sosial  sebenarnya  bertujuan  untuk  melindungi  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Meski  bantuan  sosial  bukan  menjadi  gagasan  utama  dalam  menangani  permasalahan  sosial dan  ekonomi,  namun  hidup  berdampingan  yang  mengedepankan  sikap  saling  menghargai, berbagi,  toleransi,  dan  gotong  royong  merupakan  gagasan  utama  bagi  kesejahteraan  sosial masyarakat.  Transformasi  digital  yang  pesat  harus  dimanfaatkan  secara  optimal  dalam penyaluran  bantuan  sosial  kepada  masyarakat.  Digitalisasi  data  bantuan  sosial  yang terintegrasi  dengan  sistem  HIMBARA  dan  PT.  Pos  harus  diterapkan  untuk  meminimalkan kesenjangan  terkait  korupsi,  gratifikasi,  dan  klaim  ilegal  di  seluruh  sistem  dan  departemen penyaluran  bantuan  sosial  pemerintah.  Bantuan  sosial  yang  diterima  langsung  dapat memastikan  bahwa  masyarakat  dapat  meningkatkan  daya  beli  masyarakat  sehingga mempercepat kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfitri.  (2012).  KIdeologi  Welfare  State  dalam  Dasar  Negara  Indonesia:  Analisis  Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jurnal Konstitusi, 9(3). Subarsono,  A. G. (2005). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Adhiyasa,  D.  (29  Mei  2020).KSelain  sembako,  ini  daftar  bansos  pemerintah  pusat  saat pandemi corona. Viva. Diakses  dari: https://www.viva.co.id/berita/nasional/1218583- selain-sembakoini-daftar-bansos-pemerintah-pusat- saat-pandemi-corona/
Dunn,  William  N.  (2000). Pengantar  Analisa  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada Press.
Howlett, Michael dan Ramesh, M. (1995). Studying Publik Policy . Policy Cycles and Policy: England
Hessel, Nogi S. Tangkilisan. (2003). Manajemen Modern untuk Sektor Publik . Balirung Co: Yogyakarta
Kementerian  Sosial.  (2017). Pedoman  Umum  Pelaksanaan  Sistem  Layanan  dan  Rujukan Terpadu  untuk  Perlindungan  Sosial  dan  Penanganan  Kemiskinan .  Jakarta: Kementerian Sosial.
Mufidah,  A.  (2020).  Polemik  Pemberian  Bantuan  Sosial  di  Tengah  Pandemic  Covid  19. Buletin Hukum & Keadilan, 4 (1), 159–166.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254 /PMK.05/2015 Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga. Jakarta.
Quinn,  J.  B.  (1980), Strategies  for  Change:  Logical  Incrementalism,  Richard  D.  Irwin,  Inc , Homewood, IL.
Rahmansyah,  W.,  Qadri,  A.  R.,  Resa,  &  A.  S.,  Ikhsan,  S.  (2020).  Pemetaan  permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan covid-19 di Indonesia. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, 2 (1), 90-102. Suwitri,  Sri.  (2008). Konsep  Dasar  Kebijakan  Publik.  (e-book). Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro: Semarang
Sitanggang, B., Tangdililing, A.B., Maryuni, S. (2014). Implementasi  Kebijakan Penyaluran Hibah  dan  Bantuan  Sosial  Kemasyarakatan  di  Kabupaten  Kubu  Raya. Jurnal  Tesis PMIS-UNTAN .
Santoso, S., Informatika, M., & Kisaran, A. R. (2019). Sosial untuk Keluarga Miskin Dengan Metoda Simple Additve Weighting (SAW). Journal of Science and Social Research, II (I), 21–28. Sugiarto,  E.  C.  (2020). Menjaga  Momentum  Pemulihan  Ekonomi .  Diakses  dari: https://setkab.go.id/menjaga- momentum-pemulihan-ekonomi/
Sekretariat  Kabinet.  (2020). Pemerintah  Berikan  6  Program  Bantuan  Tambahan  Hadapi Pandemi  Covid-19 .  Diakses  dari: https://setkab.go.id/pemerintah-berikan-6-program- bantuan-tambahan- hadapi-pandemi-covid-19/
Thomas R. D. (2005). Understanding Public Policy. (New Jersey: Pearson Education Inc.
Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan.  (2020). Ringkasan  kebijakan kecukupan  dan  cakupan  manfaat  bantuan  sosial  pada  masa  pandemi  covid-19 . Diakses dari:
http://www.tnp2k.go.id/download/1409Kecukupan%20dan%20Cakupan%20Manfaat %20Bantuan%20Sosial%20pada%20Masa%20Pandemi%20Covid-19.pdf