## KONTRIBUSI DUNIA USAHA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM CITARUM HARUM
(Studi kasus pelaksanaan CSR perusahaan listrik dalam mendukung Program Citarum Harum)
Risna Resnawaty, Ishartono, dan Dessy Hasanah
Departemen Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran E-mail: risna.resnawaty@unpad.ac.id,
ABSTRAK. Artikel ini merupakan hasil penelitian mengenai peran perusahaan dalam pelaksanaan program pelestarian Fungsi sungai Citarum. Sungai Citarum yang tercemar oleh limbah industri, rumah tangga, pertanian dan peternakan, menyebabkan kondisi air sungai menjadi sangat kotor dan mengancam bagi kesehatan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan CSR dari perusahaan terkait dengan pelaksanaan program Citarum Harum yang dinisiasi oleh pemerintah Jawa Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dengan informasi yang dihasilkan dari wawancara mendalam pada perwakilan perusahaan, Dansektor 9 Pangdam III Siliwangi, serta pada masyarakat sekitar waduk Saguling. Hasil penelitian menunjukkan program pelestarian sungai Citarum memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian target produksi perusahaan, sehingga perusahaan berupaya untuk mengintegrasikan program CSR dengan program Citarum Harum melalui program penertiban Jaring Apung dan Pengalihan mata pencaharian bagi masyarakat penambang pasir di sekitar waduk Saguling. Aktivitas CSR perusahaan selaras dengan target pelestarian fungsi Sungai Citarum agar terbebas dari pencemaran dan membawa manfaat bagi masyarakat Jawa Barat, serta sebagai upaya pemenuhan target produksi listrik sesuai dengan kebutuhan dan target nasional. Untuk mencapai keberhasilan program CSR ini perusahaan harus bekerja sama secara intensif dengan pemerintah daerah, aparat keamanan dan masyarakat setempat.
Kata kunci: Program Citarum Harum; CSR; Sustainable Development; Pelestarian fungsi sungai

## THE CONTRIBUTION OF BUSINESS SECTOR IN THE IMPLEMENTATION OF RIVER FUNCTION PRESERVATION PROGRAM
(Case study of CSR implementation by Electric Company in Citarum Harum Program)
ABSTRACT. This article is result of research about role of the company in implementing the Citarum River Function preservation program. The Citarum River which is polluted by industrial, household, agricultural and livestock waste, causes river water conditions to become very dirty and threatening to health. This study aims to describe the implementation of CSR from companies related to the implementation of the Harum Citarum program initiated by the West Java government. The research method used a qualitative approach with descriptive methods. Information generated from in-depth interviews with CSR staff of the company, Dansektor 9 Commander of Siliwangi III, as well as the community around the Saguling reservoir. The results show that the Citarum river conservation program has a direct link to achieving the company’s production targets, so the company seeks to integrate the CSR program with the Citarum Harum program through the floating net control program and the transfer of livelihoods to the sand mining community around the Saguling reservoir. The company’s CSR activities are in line with the preservation target of the Citarum River function to be free from pollution and bring benefits to the people of West Java, and as an effort to fulfill the electricity production target according to national needs and targets. To achieve the success of this CSR program the company must work intensively with the local government, security forces and the local community.
Key words: Citarum Harum; CSR; Sustainable Development; preservation of river’s function

## PENDAHULUAN
Sungai Citarum menjadi perhatian dunia karena ditetapkan sebagai salah satu dari 10 sungai paling ter- cemar di dunia dalam The Worlds Worst 2013 : The Top Ten Toxic Threats hasil investigasi organisasi lingkungan hidup green cross Swsis dan Blacksmith Institute pada tahun 2013. Lahan yang berpotensi kritis di daerah aliran sungai (DAS) Citarum kurang lebih mencapai 200 ribu hektare.
Sedangkan lahan yang agak kritis mencapai 166 ribu lebih hektare, lahan kritis 76 ribu hektar dan sebanyak 2 ribu hektare lebih dalam kondisi sangat kritis. (https:// nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/11/11/ pi15tw409, akses pada 10 Juni 2019).
Sementara itu Konferensi Air sedunia di stockholm tahun 2010 yang menyebutkan bahwa sungai Citarum menyediakan 805 kebutuhan air di Jakarta, mengaliri 5% irigasi pertanian padi di Indonesia serta sebagai sumber air bagi 2000 perusahaan. Permukiman kumuh dan perilaku membuang sampah ke perairan, pencemaran akibat limbah industri dan peternakan, serta pola tani yang tidak berkelanjutan menjadi sebab-sebab utama pencemaran di Citarum. Kondisi ini menjadi perhatian Internasional sebagai gambaran buruk sungai di Indonesia.
Pencemaran air sungai Citarum ini menyebabkan pencemaran sumber air untuk pertanian dan perikanan, ancaman bagi kesehatan (gangguan pernafasan, penyakit kulit) akibat kandungan logam berat pada ikan, serta banjir tahunan akibat pendangkalan.
Berdasarkan kepada data-data tersebut, Pemerintah merasa perlu untuk melakukan percepatan pengendalian air di sekitar daerah aliran sungai Citarum melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Hasil dari kebi- jakan tersebut adalah lahirnya Program Citarum Harum yang bertujuan untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai untuk pelestarian fungsi meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.
Program Citarum Harum menjadi salah satu agenda pembangunan di propinsi Jawa Barat. Secara umum pembangunan di Jawa Barat masih mengalami berbagai kendala yang dihadapi antara lain masih rendahnya kualitas hidup manusia dalam dimensi pendidikan, kese- hatan, kemiskinan, pengangguran, infrastruktur yang belum memadai, perilaku pembangunan serta degradasi kualitas lingkungan sebagai dampak dari pembangunan itu sendiri salah satunya adalah pencemaran di Sungai Citarum. Sementara pada kenyataannya pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial yang masih dilakukan secara parsial perlu untuk dibenahi selaras dengan cita- cita pencapaian target SDGs ( Sustainable  Development Goals ) nomor 6 yaitu air bersih dan sanitasi yang layak. Pelaksanaan pembangunan pada dasarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun merupakan tanggung jawab seluruh stakeholder dalam masyarakat. Pemerintah, dunia usaha serta masyarakat memiliki tanggungjawab untuk mewujudkan tujuan pembangunan sesuai dengan fungsi dan peranan yang mereka miliki. Frynas (2009) mengemukakan bahwa terdapat sekurangnya 3 (tiga) tantangan utama dalam pelaksanaan  CSR bagi perusahaan yang beroperasi di negara berkembang antara lain developmental challenge, environmental challenge, dan governance challenge . Dunia usaha/perusahaan merupakan salah satu pihak yang dapat berkontribusi untuk mencapai target pembangunan melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau yang dikenal dengan TJSL/CSR ( Corporate Social Responsibility ). Perusahaan perlu menjalin relasi dengan berbagai stakeholder yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan bisnisnya.
Tantangan lingkungan ( environmental challenge ) menjadi bagian dari tugas perusahaan dalam menjalankan unit bisnis. Pada awalnya titik tekan dari tantangan ini sebenarnya lebih pada perusahaan ekstraktif yang mela- kukan eksplorasi sumber daya alam, namun sesuai dengan amanat SDGs (2015-2030) kepedulian terhadap pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab dari semua pihak. Elkington (1998) mengemukakan triple Bottom Line yakni profit (keuntungan), planet (planet), dan people (manusia) sebagai unsur yang dipandang penting oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Merujuk pada konsep
ini,  CSR dapat difahami sebagai aktivitas perusahaan yang berupaya untuk turut memperhatikan kondisi sosial masyarakat serta berupaya seluruh aktivitasnya tidak memiliki dampak negatif yang dapat merusak lingkungan.
Fenomena  CSR di Indonesia sendiri mengalami dinamika yang menuntut perusahaan tidak hanya memiliki orientasi terhadap profit. Mapisangka dalam penelitiannya mengenai “Implementasi CSR terhadap kesejahteraan hidup masyarakat” (2008) mengemukakan bahwa tuntutan otonomi daerah, keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan secara menyeluruh perlu dibantu oleh peran serta aktif dari perusahaan agar target pembangunan dapat tercapai. Khususnya di Jawa Barat, sebenarnya pelaksanaan CSR menunjukkan geliat yang cukup baik. Pemerintah Jawa Barat berupaya untuk melibatkan perusahaan dalam pelaksanaan pembangunan dengan adanya Mitra CSR Jawa Barat yang dikelola Oleh Bapeda. Program Citarum Harum merupakan salah satu program yang digulirkan oleh pemerintah dengan harapan perusahaan yang berada di Jawa barat turut terlibat untuk mewujudkan sungai Citarum menjadi benar-benar harum (bersih).
Keberadaan aliran sungai Citarum selain menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat juga dimanfaatkan oleh perusahaan. Salah satu perusahaan yang meman- faatkan aliran sungai Citarum adalah Indonesia Power UBP Saguling (IPUS). Aliran Sungai Citarum mempunyai debit tahunan sebesar 80 m 3 /s sehingga berpotensi sebagai sumber penggerak utama pembangkit listrik tenaga air. IPUS  menghasilkan 700 MW listrik untuk  menyuplai kebutuhan listrik daerah bagian barat Pulau Jawa melalui saluran interkoneksi Jawa-Bali. Dengan demikian meski- pun  perusahaan  ini  memiliki  profit  motif  namun  juga memiliki tanggung jawab dalam menyuplai ketersediaan listrik bagi keberlangsungan hidup masyarakat di wilayah yang cukup luas di Indonesia.
Terkait dengan kepentingan keberlanjutan usahanya, IPUS memiliki program CSR yang langsung terkait dengan program Citarum Harum. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum, IPUS mengintegrasikan kegiatan CSR perusahaan dengan program Citarum harum yang diinisiasi pemerintah.
Artikel ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan kontribusi dari IPUS dalam program revitalisasi sungai sebagai bentuk CSR yang terkait dengan keberlangsungan perusahaan ( profit ) sekaligus wujud tanggung jawab terhadap masyarakat ( people ) dan lingkungan ( planet ).
Corporate  Social  Responsibility dan Sustainable Development
Paradigma sustainable development merupakan paradigma pembangunan yang mengupayakan generasi
yang hidup di masa depan dapat menikmati sumberdaya dan lingkungan dengan kualitas yang kurang lebih sama dengan kondisi pada saat ini. Paradigma ini pada awalnya hanya difahami sebagai paradigma yang berfokus pada penyelamatan lingkungan, seiring dengan industrialisasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan pemanasan suhu bumi ( global warming ). Namun (Beder, 1993), mengemukakan bahwa selain isu tentang lingkungan, sustainable development merupakan paradigma yang ditu- jukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan manusia tidak hanya keseimbangan antara pendayagunaan ling-kungan dengan aktivitas bisnis, namun juga mempertim-bangkan adanya social justice , yaitu keadilan sosial. Dengan arti lain berjalannya aktivitas ekonomi yang selaras dengan filosofi  ekologis  untuk  mencapai  kese-jahteraan  sosial. Artinya dengan adanya industri, kondisi kesejahteraan ini bukan hanya milik industri namun juga miliki stakeholder lain; yaitu masyarakat dan lingkungan
Dalam era industrialisasi, sustainable development merupakan paradigma yang harus difahami dan dipertim- bangkan bersama sebagai pola pembangunan yang sadar akan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kesejahteraan perusahaan dan juga masya- rakat sekitar baik secara sosial maupun ekonomi.
Jenkins (2005) dalam Frynas (2009:102) mene- gaskan; “ by following socially responsible practices, the growth generated by the private sector will be more inclusive, equitable and poverty reducing . Yang artinya  CSR perusahaan bukan lagi bersifat bagi-bagi bantuan ( charity ) yang hanya berfokus pada kepentingan perusahaan. Namun CSR merambah pada ekspektasi yang lebih tinggi, yaitu  melalui CSR perusahaan mampu mendukung pada target pembangunan yang dapat diukur dalam pencapaian pembangunan pada lingkup wilayah yang lebih luas, bukan hanya di sekitar perusahaan. CSR diharapkan mampu mendongkrak target pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
Bowwie (1998); Freeman (1994); Phillips (1997), Vogel (2008) Phillips and Margolis (1999), berpendapat bahwa  CSR merupakan bentuk tanggung jawab moral dan etika bagi para pelaku bisnis. Dalam hal ini Bowwie menekankan bahwa perusahaan merupakan cerminan dari perilaku kapitalis yang mengumpulkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai bentuk CSR merupakan bentuk kepedulian secara moral kepada masyarakat. Sehingga seringkali bentuk dari CSR yang dilakukan adalah kegiatan kebajikan ( Charity/ virtue ) pada klien, konsumen, dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut menjadi menarik untuk dicermati mengenai motive dari pelaksanaan CSR per- usahaan yang tentu berpengaruh pada bentuk program maupun implementasi dari program tersebut. Brummer (1991) mengemukakan 6 kriteria pelaksanaan CSR antara
lain: motive, relation to profit, group affected by decisions, type  of  act,  type  of  effect,  expressed  or  ideal  interest . Klasifikasi yang diungkapkan oleh Brummer ini memiliki kontribusi yang sangat bernilai terhadap pemahaman CSR, untuk memahami ruang lingkup, pengertian dan penjelasan mengenai hubungan antara sektor bisnis dengan masyarakat.
Zulkifli  and  Amran  (2006)  dalam  Frynas  (2009) menjelaskan bahwa CSR yang dilakukan oleh perusahaan pada negara berkembang memiliki variasi yang sangat berbeda tergantung pada karakteristik negara di mana CSR dilaksanakan. Sebagai contoh, CSR di Malaysia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai religi dan cara Islam dalam menjalankan bisnisnya; sementara (Newell and Muro, 2006) dalam Frynas (2009) di Argentina CSR yang dilakukan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi pada Desember tahun 2011; selanjutnya Fig, (2005) dalam Frynas (2009) mengemukakan bahwa pelaksanaan CSR di Afrika sangat kental dengan upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan Ras sebagai akibat dari kebijakan Kulit putih ( apartheid ). Hal ini menjadi sebuah dasar yang kuat jika pelaksanaan CSR di Indonesia memiliki keselarasan dengan target pencapaian program pembangunan pemerintah.
Sebagai sebuah unit bisnis, perusahaan kerap memiliki motif berbasis keuntungan dalam pelaksanaan CSR nya. Kottler (2003) mengemukakan salah satu tipe CSR yaitu Socially Responsible Business Practice. Tipe CSR ini paling ideal terkait pembangunan berkelanjutan, perusahaan mengadopsi dan mengadakan bisnis yang mendukung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan melindungi lingkungan. inisiatif mengenai permasa- lahan yang menjadi fokus program berawal dari perusahaan, lalu diimplementasikan dengan cara bekerjasama dengan organisasi terkait, dengan tujuan keberlanjutan dari usaha mereka. Tipe ini dapat menjadi pemahaman mendasar untuk melihat sejauh mana kontribusi dari perusahaan terhadap pembangunan.
CSR yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat di mana perusahaan tersebut berada. Kontribusi perusahaan terhadap masyarakat dapat dirasakan nyata terutama di negara-negara berkembang. Peran perusahaan menjadi sebuah harapan bagi tumbuhnya ekonomi masya- rakat, terutama ketika pemerintah seringkali gagal dalam menyediakan layanan dasar meliputi pembangunan infra- struktur, pendidikan dan sarana kesehatan.

## METODE
Proses penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif untuk menangkap feno- mena mengenai implementasi program CSR perusahaan
terkait dengan program Citarum Harum secara menyeluruh, mendalam dan rinci. Dengan demikian penelitian ini menghasilkan data deskriptif   berupa kata-kata tertulis atau lisan hasil dari wawancara mendalam dari informan serta observasi pada perilaku maupun objek pelaksanaan CSR yang dapat diamati sehingga memungkinkan peneliti memahami bagaimana implementasi CSR IPUS.
Data dihasilkan dari wawancara mendalam pada 14 orang informan yang terdiri atas perwakilan perusahaan, Dansektor 9 sebagai perwakilan dari pemerintah, perwa- kilan Bappeda Jawa Barat dan masyarakat sebagai penerima manfaat program. Penelitian dilakukan selama 6 (enam) bulan yaitu mulai pertengahan bulan April dan berakhir pada Nopember 2018.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan program CSR PT. Indonesia Power (UPB) Saguling
Sebagai perusahaan yang penghasil listrik melalui tenaga air, kondisi DAS Citarum secara langsung ber- pengaruh terhadap proses bisnis Indonesia Power UBP. Saguling. Jika DAS Citarum memiliki kualitas air yang buruk, hal ini akan berdampak pada berkurangnya hasil produksi listrik serta besarnya biaya yang ditanggung oleh perusahaan terkait biaya pemeliharaan dan belanja alat berat yang menjadi mesin produksi perusahaan.
Sebelum  Program Citarum Harum digulirkan, sebenarnya IPUS telah melakukan upaya pemeliharaan kebersihan dan ekosistem waduk Saguling tempat di mana proses bisnis dilaksanakan. Waduk Saguling merupakan salah satu sektor dari DAS Citarum dirasakan memiliki manfaat bagi perusahaan, sebab kualitas air yang baik dari aliran sungai yang melewati Waduk Saguling akan semakin baik dan memiliki dampak yang baik bagi Turbin atau mesin penghasil listrik.
Keberadaan Program Citarum Harum yang diaman- faatkan Presiden ditanggapi secara positif oleh perusahaan terkait dengan pengamanan aset dan pencapaian target produksi dari perusahaan. Perusahaan memutuskan untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan program Citarum Harum sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi sungai dan mempercepat Pengendalian kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum Perusahaan sangat berpikir bahwa mereka sangat membutuhkan program ini, sebab optimalisasi fungsi sungai sangat terkait dengan core business yang dijalankan. Keterlibatan dalam Program Citarum Harum ini kemudian menjadi landasan kebijakan perusahaan yang memfokuskan program CSR di sekitar wilayah waduk Saguling, khususnya bagi unit bisnis perusahaan Terkait dengan pelaksanaan CSR secara umum dan kontribusinya dalam program pembangunan pemerintah, sebagai perusahaan yang memasok listrik bagi keperluan
negara, Indonesia Power berupaya taat pada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini menjadi ruh dari kebijakan Internal Perusahaan yang antara lain mengenai: (1) Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan. (2) Pengelolaan Limbah Di Lingkungan Perusahaan. (3) Pedoman Penerapan Green Power. (4) Pengelolaan Limbah Unit Jasa Pembangkitan PLTU Batubara FTP-1 Jawa. (5) Komitmen Menjaga Ekosistem dan Pelestarian dalam Menjaga Keberlanjutan Planet di PT Indonesia Power. (6) Pengelolaan Sedimen Di Lingkungan PT Indonesia Power. (nomor 4, 5, dan 6 dilakukan di unit bisnis di wilayah lain).
Meskipun dalam menjalankan bisnisnya IP Saguling tidak menghasilkan limbah yang membahayakan bagi lingkungan sekitar, namun kebijakan internal tersebut menunjukkan komitmen untuk melindungi lingkungan tempat perusahaan beroperasi termasuk ikut dalam kegiat- an program Citarum Harum. Sejalan dengan tujuan tersebut, Indonesia Power memiliki serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, melalui kegiatan-kegiatan yang bermuara para prinsip berkelanjutan yaitu antara lain dengan kegiatan operasional yang pro lingkungan ( Green Power Plant ) dan pro masyarakat ( In-Power Care & Hijaunesia Power ). Green Power Plant dilakukan melalui pengembangan & pemanfaatan energi baru terbarukan, efisiensi energi, efisiensi air dan pengelolaan limbah yang tepat, sedangkan untuk kegiatan pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati dijalankan melalui program Hijaunesia Power.
Indonesia Power memahami pendekatan tripple bottom lines yaitu: people,  planet  &  profit (Elkington 1997), di mana upaya untuk menjaga lingkungan sekitar (planet) dan menjaga keseimbangan kehidupan sosial (people) sejalan dengan pertumbuhan laba Perusahaan (profit). Dengan pendekatan ini diharapkan  keberadaan Indonesia Power tidak hanya bermanfaat bagi para peme- gang saham, tetapi juga bagi pemangku kepentingan yang lebih luas yaitu pekerja, pelanggan, vendor, masyarakat sekitar dan Negara.
Dalam menjalankan usahanya Indonesia Power memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan terlebih kepada DAS Citarum sebagai sumber utama dalam penggerak produksi listrik. Jika waduk Saguling mengalami penurunan kualitas air, maka akan terjadi penurunan produksi pasokan listrik yang jelas merugikan bagi perusahaan. Oleh Indonesia Power (UBP) Saguling menyatakan komitmen untuk terlibat dalam program Citarum Harum dengan mengintegrasikan program-prog- ram  CSR yang dimilikinya dengan program tersebut. Hal ini dilakukan sebagai upaya percepatan pelestarian fungsi sungai Citarum, yang artinya jika kualitas air
sungai menjadi baik, maka perusahaan akan mendapatkan manfaat kelancaran bisnis usaha yang dijalankan. Dalam hal ini aspek lingkungan ( planet ) dan keuntungan ( profit ) berjalan secara seimbang dalam kegiatan CSR IPUS yang terintegrasi dengan program Citarum Harum.
Proses keterlibatan Indonesia Power (UBP) Saguling juga dipengaruhi oleh adanya keberadaan “Mitra CSR Provinsi Jawa Barat” yang diinisiasi oleh Bapeda Propinsi Jawa Barat. Forum ini menawarkan kerjasama atas program prioritas yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan oleh Perusahaan-perusahaan yang jadi mitra termasuk oleh IPUS pada program Citarum Harum. Pihak perusahaan mengakui bahwa pemerintah menawarkan program pembangunan yang tidak didanai APBD untuk diadopsi sebagai program CSR perusahaan. Penawaran tersebut dilakukan secara langsung di setiap awal tahun pada sebuah pertemuan yang dikomandoi oleh Bapeda Jawa Barat. Penawaran ini kemudian dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan untuk menentukan seberapa banyak peran yang akan diambil dalam mensukseskan program pembangunan milik pemerintah, serta wilayah mana yang akan diambil sebagai sasaran CSR. Manajemen IPUS menyatakan bahwa besaran dari kontribusi perusahaan serta wilayah mana yang akan digarap sebagai program CSR yang memiliki keterkaitan dengan kelanjutan operasi. wilayah yang akan dipilih memiliki keterkaitan dengan visi, misi dan pencapaian target perusahaan.

## Implementasi Program CSR Indonesia Power dalam Program Citarum Harum
Sebelum lahirnya program Citarum Harum, IPUS telah turut serta dalam Program pelestarian lingkungan Propinsi yaitu Citarum Bestari. Indonesia Power menyatakan memiliki komitmen dalam menjaga ekosistem dan pelestarian dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Pelestarian Bantaran Sungai Citarum menjadi perhatian perusahaan sejak tahun 2016. Sebab kualitas dari aliran sungai Citarum memiliki pengaruh terhadap bisnis yang dijalankan oleh perusahaan.
Secara geografis, area kerja dari Indonesia Power (UBP) Saguling terletak di area pegunungan pada hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum di Desa Rajamandala, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung. Area kerja tersebut berada di Waduk Saguling yang menjadi wilayah kerja dari Komandan Sektor 9 Pangdam III Siliwangi sebagai perwakilan pemerintah dalam melaksanakan pelestarian fungsi sungai.
Keterlibatan Indonesia Power (UBP) Saguling secara resmi dalam pengelolaan sungai Citarum dimulai pada tahun 2016 melalui Memorandum of Under- standing (MoU) yang dilakukan dengan Pemprov Jabar khususnya di bidang perlindungan pengelolaan
lingkungan hidup atau yang dikenal sebagai Forum CSR Jawa Barat. Pada tahun 2016 Program tersebut masih bernama Citarum Bestari, kemudian pada awal tahun 2018 berganti nama menjadi program Citarum Harum.  Pada tahun 2016 terdapat 3 program utama yang dilakukan oleh perusahaan, antara lain: bantuan kantong sampah, bantuan sewa truk sampah, serta bantuan penyadaran dan pengelolaan limbah domestik rumah tangga dengan harapan rumah tangga di sekitar bantaran sungai Citarum tidak membuang sampah ke Sungai.
Keterlibatan IPUS dalam Program Citarum Harum merupakan wujud kepedulian Indonesia Power sekaligus apresiasi kepada masyarakat dan pemerintah yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan atas proses bisnis Perusahaan. Indonesia Power secara konsisten melak- sanakan kegiatan CSR guna meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar  lokasi operasi Indonesia Power. IPUS memiliki visi untuk bersahabat dengan lingkungan dan menjadikan kegiatan CSR Perusahaan sebagai bagian dari tata kelola Perusahaan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkembang secara berkelanjutan.
Setelah bergulirnya Program Citarum Harum, terdapat dua aktivitas CSR unggulan yang dilakukan oleh Indonesia Power di sekitar waduk Saguling yang men- dukung pada program Citarum Harum, yaitu program bebek Alih Profesi, dan Program Penertiban Jaring Apung. Program bebek alih profesi ini adalah program pemberdayaan masyarakat melalui usaha ternak bebek bagi masyarakat yang dahulu merupakan penambang pasir di waduk Saguling, serta Program penertiban Keramba Jaring Apung.

## Kerjasama Antar Stakeholder dalam Kegiatan Penertiban Keramba Jaring Apung dan “Bebek Alih Profesi”
Menurut penuturan warga, sebagian besar keramba Jaring Apung untuk menangkap ikan di waduk Saguling bukan milik masyarakat lokal, namun milik masyarakat luar yang menanam modal di wilayah Saguling. Keberadaan Keramba Jaring Apung yang tidak terawat menyebabkan endapan limbah pakan ikan yang menyebabkan mesin produksi perusahaan menjadi berkarat dan laju air menjadi lebih lambat.
Penertiban Keramba Jaring Apung ini tidak bisa dilakukan oleh perusahaan secara mandiri sebab ber- hadapan dengan kepentingan dari berbagai pihak, antara lain masyarakat setempat maupun penanam modal. Dengan bergulirnya program Citarum harum ini, perusahaan menjadi sangat terbantu. Dengan berbekal amanat Presiden, pelaksanaan Penertiban Keramba Jaring Apung dilakukan oleh  IPUS bermitra dengan Dansektor 9 dan Dinas Lingkungan Hidup.
IPUS berperan dalam merancang teknis pelaksanaan program penertiban keramba Jaring Apung serta menye- diakan budget untuk operasional. Sementara teknis pelaksanaan penertiban dilakukan oleh Dansektor 9.
Tahap awal dari penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) adalah melalui  Sosialisasi  pada pemerintah Desa/ Kelurahan dan kepada Warga setempat. Warga yang memiliki Jaring Apung dikumpulkan dan diberikan informasi bahwa Keramba yang tidak layak akan diangkat dan tidak boleh beroperasi lagi di waduk Saguling. KJA yang tidak memiliki ijin operasi dan tidak dikelola dengan baik akan diangkat dari waduk supaya keberadaannya tidak mencemari air waduk Saguling. Perusahaan mengemukakan bahwa KJA yang tidak terawat akan berkarat dan menyebabkan sampah maupun pasir bertumpu pada keramba. Selain itu sisa pakan ikan yang bertumpuk pada KJA menyebabkan turbin milik perusahaan menjadi lebih cepat korosif. Kerusakan turbin akan menyebabkan gangguan produksi listrik, sementara pasokan listrik dari PLTA Saguling ini diperuntukan bagi pasokan listrik nasional.
Sejalan dengan tagline InPower-Care (Indonesia Power-Community Assistance, Relation, and Empower- ment), program CSR Indonesia Power berfokus pada 3 (tiga) pilar keberlanjutan Perusahaan yaitu “Pelayanan Masyarakat, Pembinaan Hubungan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Untuk lebih jelasnya berikut gambar kerangka program CSR Indonesia Power (UBP) Saguling yaitu:
Sumber: Anuall report Indonesia Power (UBP) Saguling tahun 2017
Gambar 1.  Kerangka Program CSR Indonesia Power (UBP)

## Saguling
Berdasarkan kepada kerangka tersebut, kedudukan Program Citarum Harum termasuk ke dalam tiga skema Pengembangan Komunitas meliputi bakti Pelayanan Kepada masyarakat, bakti pembinaan hubungan dan bakti
pemberdayaan masyarakat. sebab dalam melaksanakan program ini, Indonesia Power berupaya memberikan bantuan secara fisik maupun materil, membina hubungan dengan masyarakat, serta melakukan pemberdayaan pada bidang ekonomi kemasyarakatan.
Untuk mensukseskan program Citarum Harum, selain program penertiban Keramba Jaring Apung, Indo- nesia Power bersama-sama dengan masyarakat dan Dansektor 9 melakukan pembersihan dan pengangkutan sampah sehingga sampah-sampah yang ada di seputaran sector 9 terutama waduk Saguling. Keberadaan sampah akan menghambat arus air sungai yang berdampak pada putaran turbin air yang dimiliki oleh perusahaan. Kegiatan ini selain mendukung pada revitalisasi aliran sungai, juga memberikan dampak bagi kesehatan ling- kungan masyarakat dan memberikan keuntungan bagi perusahaan yaitu meminimalisasi kerusakan mesin. Pihak perusahaan juga memberikan pelatihan pemanfaatan limbah sampah plastik, menyediakan tong sampah. Program ini dilakukan pada warga setempat sebagai upaya reduce-reuse-recycle. Pelatihan pemanfaatan limbah plastik menjadi aneka kerajinan dilatihkan kepada masyarakat agar mereka memiliki keterampilan mengolah limbah yang menghasilkan pendapatan.
Sementara Itu Pelaksanaan Program CSR terkait dengan Citarum Harum ini adalah progarm program pemberdayaan masyarakat diimplementasikan dalam Program Alih Profesi dari Penggali Pasir liar menjadi peternak Itik dan Peternak Domba dibantaran Waduk Saguling. Program alih profesi ini dilakukan di wilayah ring 1 Indonesia Power, di mana masyarakat pada awalnya menjadi penggali Pasir liar yang dapat menyebabkan sedimentasi pada waduk. Program ini memiliki tujuan untuk mengganti mata pencaharian masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi. Program ini dikenal sebagai program “Bebek alih Profesi”.
Perusahaan Indonesia Power (UBP) Saguling membuka ruang komunikasi kepada Dansekor 9, Dinas Lingkungan Hidup serta Bapeda Jawa Barat apabila menginginkan adanya kerjasama antar stakeholder untuk pencapaian tujuan program Citarum Harum. Kerjasama tersebut disesuaikan dengan roadmap CSR yang dimiliki oleh perusahaan Indonesia Power (UBP) Saguling. Perusahaan bersedia menjadi pemberi dana ataupun meng- adopsi kegiatan program Citarum Harum menjadi program CSR perusahaan jika terkait dengan road map CSR yang dimiliki oleh perusahaan.

## Motif  Pelaksanaan Program
Berdasarkan implementasi CSR yang dilakukan oleh Indonesia Power terkait dengan Program Citarum Harum, terdapat dua motif utama yaitu internal dan eksternal. Motif inilah yang menjadi pendorong per-
usahaan menentukan bentuk CSR dan mempengaruhi bagaimana aktivitas CSR tersebut dilakukan.
Mengacu pada Brummer (1991), tidak dapat dipung- kiri bahwa pelaksanaan CSR Indonesia Power dirancang untuk memperlancar kegiatan usaha terutama dalam pencapaian target produksi listrik. Dengan demikian motif internal dari perusahaan adalah kelancaran bisnis atau profit motive . Hal ini bukan merupakan hal yang keliru sebab berdasarkan identitasnya perusahaan memiliki tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan. Jika proses bisnis ini terhambat akan menyebabkan terganggunya keberlanjutan perusahaan secara keseluruhan, yang pada akhirnya akan menghambat dan menghilangkan kegiatan CSR bagi masyarakat.
Selain motif untuk mendapatkan keuntungan, ter- dapat motif eksternal yang mendorong perusahaan untuk melaksanakan CSR sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis. Indonesia Power melaksanakan CSR berlandaskan kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitar, khususnya masyarakat Saguling. Sesuai dengan definisi CSR yaitu “ komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, termasuk masyarakat setempat dan masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan ” (WBCSD, 2000). Artinya peran dari perusa- haan bukan hanya wajib untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya namun juga memiliki peran dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekitar termasuk berkontribusi dalam pembangunan.
Unit pelaksana CSR IPUS terus berinovasi dan berupaya mengintegrasikan antara kepentingan perusahaan dengan pemberdayaan masyarakat sekitar, dan ber- upaya turut secara aktif berkontribusi dalam program pembangunan yang dimiliki atau ditawarkan oleh pemerintah. Lambat laun para pelaksana lapangan mulai mengenali potensi dan karakter masyarakat, sehingga program menjadi lebih tepat sasaran. Hal menarik dari temuan di lapangan adalah upaya-upaya perusahaan untuk turut mensukseskan dan mendukung penuh Program Citarum Harum, sehingga program CSR diintegrasikan dan diarahkan untuk turut mensukseskan program pemerintah tersebut. Per-usahaan berupaya berkontribusi untuk mencapai tujuan pembangunan pemerintah terutama jika selaras dengan tujuan dari kepentingan perusahaan itu sendiri.

## SIMPULAN
Program Citarum Harum merupakan program pemerintah yang dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder dalam masyarakat. Kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan Program Citarum Harum selaras dengan tujuan kepentingan dari perusahaan.
Perusahaan Indonesia Power mengintegrasikan aktivitas CSR perusahaan dengan Program Citarum Harum. Pada tahun 2018 Perusahaan membuat kebijakan bahwa aktivitas CSRnya difokuskan pada program Penertiban keramba Jaring Apung dan Program pemberdayaan ekonomi masyarakat bagi bekas penambang pasir illegal (Program Bebek Alih Profesi). Perusahaan mendapatkan tawaran dari pemerintah untuk berkontribusi dalam program pembangunan di Jawa Barat khususnya Program Citarum Harum. Dalam implementasi Program, perusahaan menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder yaitu: pemerintah daerah terutama aparat keamanan, sebab penertiban KJA ini terkait dengan investor yang berada di luar wilayah Saguling. Perusahaan selain sebagai eksekutor lapangan juga memberikan support sarana dan prasarana bagi stakeholder lain dalam kontribusinya untuk mensukseskan Program Citarum Harum.
P rofit motive menjadi pendorong dari kebijakan perusahaan untuk berkontribusi dalam program pembangunan peme- rintah. Antara lain sebagai upaya agar aset perusahaan terjaga dengan baik dan target produksi bisa tercapai. Namun demikian  perusahaan mencoba untuk melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan yang benar-benar memberi dampak pada peningkatan kualitas hidup manusia tanpa merugikan pihak manapun yang didasari dari kepedulian sosial. Program pelestarian sungai ini dapat terlaksana karena pemerintah dan perusahaan sama-sama memiliki kepentingan, dan memiliki aktivitas yang saling menguntungkan satu sama lain. Hal ini menyebabkan perusahaan dapat berkontribusi penuh dalam pelaksanaan program.

## DAFTAR PUSTAKA
Beder, S. (1993). The Nature of Sustainable Development. Newham Vic: Scribe Publication.
Brummer J.I., (1991), Corporate Responsibility And Legitimacy: An Inteedisciplinary Analysis. New York : Greenwood Press.
Elkington, J. (1997). Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century. Philadelphia: New Society.
Freeman, RE., (1994) The politics of stakeholder theory:
Some future directions, Journal Business ethics quarterly ,  10, (1), 409 – 421.
Frynas, J. G. (2009). Beyond corporate social responsibility. New York: Cambridge University Press.
Frynas, J.G. &  Blowfield, M (2005). Editorial: Setting new agendas – critical perspectives on corporate social responsibility in developing world. International Affairs 81, (3), 499 -513
Jenkins, R. (2005). Globalization, corporate social responsibility and poverty. International  Affairs,
80, (03), 524-540.
Kapelus, P. (2002). Mining, corporate social responsibility and the “community”: The case of Rio Tinto, Richard Bay Minerals and the Mbonambi. Journal of Business Ethics , 39, (3), 275–296.
Kapelus, R.H. (2004). Corporate social responsibility in mining in Southern Africa: Fair accountability or just greenwash?. Development, 47, (3), 85–92.
Kottler, P.W. & Lee, N. (2005). Corporate social responsibility: doing the most good for your company. United State of America: Wiley
Mapisangka, A. (2009), Implementasi CSR Terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan , 1, (1), 39 – 47.
Vogel, D. (2008). The Market for Virtue; The Potential and Limits of CSR. Washington DC: THe Brookings Institution.