## NEW PUBLIC SERVICE PADA PELAYANAN KESEHATAN Kajian Pelayanan Kesehatan melalui BPJS Kesehatan
Rumsari Hadi Sumarto Dosen ASMI DESANTA Yogyakarta Email: hrumsari@yahoo.com

## Abstrak
Salah satu jenis pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat adalah pelayanan di  bidang  kesehatan.  Namun  demikian,  pelayanan  di  bidang  kesehatan  tidak selalu  dapat  diakses  dengan  baik  oleh  masyarakat.  Bahkan  di  bidang  ini, masyarakat  banyak  mengalami  kendala  terutama  untuk  masyarakat  kurang mampu  karena  untuk  mengakses  pelayanan  ini  harus  melalui  prosedur  yang rumit,  lambatnya  penanganan  pasien,  membutuhkan  waktu  lama  dan  sikap penyedia layanan yang kurang ramah.
Realita  tersebut  mengindikasikan  bahwa  pelayanan  di  bidang  kesehatan khususnya  di  rumah  sakit  masih  belum  optimal.  Masyarakat  masih  diposisikan sebagai  pihak  yang  tidak  berdaya  atas  perilaku  pemberi  layanan  dan  masih belum  berpihak  pada  rakyat  miskin.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  perlu mereformasi  pelayanan  di  bidang  kesehatan  agar  masyarakat  tidak  bersikap skeptis pada saat mengakses pelayanan kesehatan.
New  Public  Service  sebagai  paradigma  dalam  Administrasi  Publik  ingin memposisikan  masyarakat  bukan  sebagai  pelanggan  seperti  pada  New  Public Management  (NPM).  Dengan  demikian,  penyedia  layanan  harus  merubah  mind set  dan culture setnya agar  fokus pada kepentingan publik. Demikian  juga  pada pelayanan  di  bidang  kesehatan  melalui  BPJS  Kesehatan.  Perubahan  pelayanan dapat  dilakukan  dengan  menerapkan  asas-asas  dan  prinsip  pelayanan  publik secara  real  yaitu  dengan  tidak  melakukan  diskriminasi  pelayanan,  adanya kepastian  waktu,  kedisiplinan,  keamanan  dan  kenyamanan.  Agar  pelayanan publik  di  bidang  kesehatan  juga  dapat  dilakukan  lebih  optimal,  maka  redesain pelayanan  BPJS  Kesehatan  dapat  dilakukan  dengan  penyederhanaan  prosedur dan  menyediakan  ruang  feedback  melalui  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  (IKM). Dengan  adanya  asas  dan  prinsip  serta  redesain  pelayanan  publik  melalui  BPJS Kesehatan,  maka  pada  akhirnya  kesejahteraan  masyarakat  secara  umum  dapat tercapai.
Kata kunci: Pelayanan Publik, New Public Service, BPJS Kesehatan

## Pendahuluan
Suatu  negara  didirikan  pada  dasarnya  memiliki  tujuan  yaitu mensejahterakan  rakyatnya.  Untuk  merealisasikan  tujuan  tersebut,  negara menyediakan  berbagai  jenis  pelayanan  agar  dapat  diakses  oleh  setiap  warga
negara  untuk  memenuhi  kebutuhannya.  Salah  satu  jenis  pelayanan  yang dibutuhkan masyarakat  adalah pelayanan di  bidang  kesehatan.  Bidang pelayanan ini  banyak  diakses  oleh  masyarakat  karena  kondisi  kesehatan  masyarakat  yang menurun  akibat  menderita  berbagai  jenis  macam  penyakit  dan  membutuhkan sarana penyembuhan melalui pengobatan di puskesmas atau rumah sakit.
Namun demikian, pelayanan di bidang kesehatan tidak selalu dapat diakses dengan  baik  oleh  masyarakat.  Bahkan  di  bidang  ini,  masyarakat  banyak mengalami  kekecewaan  terutama  untuk  masyarakat  kurang  mampu  baik  melalui prosedur yang rumit, lambatnya penanganan pasien, biaya yang harus dikeluarkan dan  sikap  penyedia  layanan  yang  kurang  ramah.  Kasus  di  bawah  ini menggambarkan buruknya pelayanan kesehatan.
Bayi  12  hari  bernama  Habibah  yang  telah  wafat  di  RS  Sentra  Medika Cikarang, jenazahnya ditahan oleh pihak RS hanya karena harus membayar 24 juta sementara orangtuanya  hanya sanggup  membayat  6 juta.  Kasus  di atas sangatlah memperihatinkan kita semua dan menambah panjang daftar hitam buruknya layanan kesehatan di Indonesia. http://suarajakarta.co/lifestyle/kesehatan/dalam-sebulan-4-pasien-mati- karena-pelayanan-buruk-di-rs
Realita  tersebut  mengindikasikan  bahwa  pelayanan  di  bidang  kesehatan khususnya  di  rumah  sakit  masih  belum  optimal.  Masyarakat  masih  diposisikan sebagai  pihak  yang  tidak  berdaya  atas  perlakuan  penyedia  layanan  dan  masih belum berpihak pada rakyat miskin. Walaupun mereka berada dalam posisi tidak berdaya  secara  ekonomi,  setidaknya  penyedia  layanan  kesehatan  tidak  bersifat kaku  dan  berusaha  membantu  mencari  solusi  atas  keberadaan  mereka.  Oleh karena  itu,  pemerintah  perlu  mereformasi  pelayanan  di  bidang  kesehatan  agar tidak menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat yang berada dalam posisi  tidak
berdaya  dan  mampu  memenuhi  ekspetasi  masyarakat  yang  ingin  mengakses pelayanan kesehatan.

## Paradigma New Public Service
New  Public  Service (NPS)  merupakan  paradigma  yang  lahir  setelah paradigma  yang  ada  sebelumnya  yaitu New  Public  Management . New  Public Service dalam hal ini menjamin hak masyarakat untuk dapat mengakses berbagai jenis  pelayanan  dalam  memenuhi  kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakat. Menurut  Pasolong, NPS  merupakan  suatu  paradigma  baru  dalam  administrasi publik  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  publik  (2016:  141).  Adapun  menurut Denhardt  dan  Robert  B.  Denhardt  mengatakan  bahwa  ” theorists  of  citizenship, community  and  civil  society,  organizational  humanism  and  the  new  public administration, and postmodernism have helped to establish a climate in which it makes  sense  today  to  talk  aboit  a  New  Public  Service (2003:  42).” In  the  New Public  Service,  a  primary  focus  of  implementation  is  citizen  engagement  and community building (Denhardt and Robert B. Denhardt 1984: 114).
New  Public  Service setidaknya  ingin  mengembalikan  posisi  masyarakat sebagai  pihak  yang  perlu  mendapat  pelayanan  publik  dan  tidak  dikonotasikan sebagai  pelanggan.  Bila  masyarakat  dikonotasikan  pelanggan,  maka  akan terbentuk  model  pelayanan  yang  memicu  diskriminasi  pelayanan  dengan melakukan perbedaan pelayanan melalui tingkatan ekonomi pelanggan.
New  Public  Service memberikan  pengertian  bahwa  pemerintah  bergerak bukan  layaknya  sebuah  bisnis  tetapi  sebagai  sebuah  demokrasi.  Aparatur
pelayanan  publik  bertindak  atas  dasar  prinsip-prinsip  dan  memperbaharui komitmen  dalam  mengekspresikan  prinsip  dalam  kepentingan  publik,  proses pemerintahan  dan  mencurahkannya  dalam  prinsip  kewarganegaraan  yang demokratis (Pasolong 2016: 141).
Dalam New  Public  Service ,  penyedia  layanan  publik  seyogyanya memperhatikan  kepentingan  masyarakat,  memperhatikan  apa  yang  menjadi ekspetasi  masyarakat  saat  mereka  mengakses  pelayanan  publik.  Organisasi  yang bergerak  dalam  bidang  pelayanan  publik  seyogyanya  tidak  menjalankan kegiatannya  dengan  prinsip  bisnis  karena  prinsip  tersebut  akan  menjadi  kendala bagi  masyarakat  yang  memiliki  keterbatasan  ekonomi  dalam  mengakses pelayanan publik.

## Pelayanan  Publik  pada  Pelayanan  Kesehatan  di  Indonesia  Melalui  BPJS Kesehatan
Pelayanan  publik  adalah  pemenuhan  keinginan  dan  kebutuhan  masyarakat oleh  penyelenggara  negara  (Sinambela  2008:  5).  Berbeda  dengan  Sinambela, Santosa  mendefinisikan  pelayanan  publik  adalah  pemberian  jasa  baik  oleh pemerintah,  pihak  swasta  atas  nama  pemerintah,  ataupun  pihak  swasta  kepada masyarakat,  dengan  atau  tanpa  pembayaran  guna  memenuhi  kebutuhan  dan  atau kepentingan masyarakat  (Santosa 2008: 57). Dengan demikian, pelayanan publik pada  dasarnya  merupakan  jasa  pelayanan  yang  disediakan  pemerintah  baik pemerintah  pusat  maupun  daerah  ataupun  pihak  swasta  atas  nama  pemerintah dalam  rangka  memenuhi  keinginan  dan  kebutuhan  masyarakat.  Pada  pelayanan publik  ini  biasanya  masyarakat  menaruh  ekspektasi  yang  tinggi  terhadap
pelayanan yang disediakan oleh institusi pemerintah, termasuk dalam hal ini juga pelayanan kesehatan. Masyarakat sangat membutuhkan pelayanan kesehatan yang dapat  diakses  dengan  mudah  mengingat  akses  pelayanan  kesehatan  menjadi tumpuan masyarakat di saat kondisi kesehatan masyarakat kurang prima.
Pada  pelayanan  kesehatan,  saat  ini  publik  lebih  dimudahkan  dalam mengakses  layanan  kesehatan  melalui  BPJS  (Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial) Kesehatan. Adapun layanan BPJS seperti dikemukakan SBY:
Presiden  SBY  mengatakan,  BPJS  bidang  kesehatan  merupakan  tonggak sejarah  baru  dalam  pembangunan  kesejahteraan  masyarakat  yang  lebih berkeadilan.  Namun  Presiden  SBY  menilai  sebagai  program  baru kemungkinan tidak luput dari hambatan dan permasalahan yang menyertai dalam  impelementasinya.  BPJS  kesehatan  nantinya  merupakan  lembaga yang mengurus asuransi kesehatan tersebut. Pemerintah telah mengalokasikan Rp19,93 triliun pada APBN 2014 untuk program tersebut, guna  melindungi  86,4  juta  warga  yang  miskin  dan  kurang  mampu  melalui asuransi  kesehatan.  Sementara  warga  negara  lainnya,  dapat  melakukan iuran  untuk  premi  dengan  harga  terjangkau  guna  memperoleh  fasilitas asuransi  kesehatan  itu.http://health.liputan6.com/read/789941/masyarakat- nilai-positif-program-jaminan-kesehatan-nasional
Dengan  kehadiran  BPJS  Kesehatan,  masyarakat  kurang  mampu  dapat mengakses  pelayanan  kesehatan  tanpa  terkendala  biaya.  Hal  ini  sejalan  dengan asas pelayanan publik menurut Menpan Nomor 63 Tahun 2004 yaitu transparansi, akuntabilitas,  partisipatif,  kondisional,  kesamaan  hak,  keseimbangan  antara  hak dan  kewajiban  (Ratminto  dan  Atik  Septi  Winarsih  2010:  19  -  20).  Dengan demikian,  penyelenggara  layanan  kesehatan  harus  transparan  dalam  melayani publik  dan  ada  kesamaan  hak  dalam  mengakses  pelayanan  publik.  Masyarakat kurang  mampu  setidaknya  dapat  mengakses  pelayanan  kesehatan  dengan  mudah melalui program BPJS Kesehatan.
Transparansi  di  era  keterbukaan  saat  ini  penting  dikedepankan  mengingat masyarakat  saat  ini  merupakan  masyarakat  yang  peka  dan  cerdas  dalam mengkritisi  pelayanan  yang  diberikan  terutama  pelayanan  kesehatan.  Penyedia layanan  yang  bergerak  dalam  bidang  pelayanan  kesehatan  tidak  dapat  lagi mengabaikan  publik  saat  ini.  Terlebih  penting  adalah  pada  pelayanan  publik  di bidang kesehatan ini, masyarakat menaruh harapan tinggi terhadap kesamaan hak dalam menerima pelayanan tanpa mengedepankan perbedaan.
Namun  demikian,  kebutuhan  masyarakat  di  bidang  pelayanan  kesehatan pada kenyataannya tidak selalu dapat dipenuhi dengan baik. Seperti dikemukakan dalam kompasiana tentang pengakses BPJS:
Dari  sisi  pasien,  sering  kali  terdengar  keluhan  bahwa  mereka  mendapat pelayanan yang kurang menyenangkan, bila dibanding sesama pasien yang membayar  tunai  atau  menjadi  peserta  asuransi  swasta.  Pemeriksaan dilakukan  terburu-buru  dan  diobati  seadanya.  Tak  jarang,  pasien  masih harus mengeluarkan sejumlah uang karena obat tertentu tidak di-cover oleh BPJS Kesehatan. https://www.kompasiana.com/dddadan/59db2d03adbe2f17811c0cb2/serba- serbi-bpjs-kesehatan-problematika-dan-saran-solusi
Pada  dasarnya  BPJS  Kesehatan  merupakan  program  pemerintah  di  mana  salah satu  tujuannya  untuk  meringankan  beban  masyarakat  dalam  mendapatkan pelayanan  kesehatan  sehingga  kehadiran  BPJS  Kesehatan  dirasakan  manfaatnya oleh  masyarakat.  Namun  demkian,  sering  terjadi  dalam  realitanya  masyarakat mengalami  kendala  saat  ingin  mengakses  pemanfaaatan  BPJS  Kesehatan. Menurut  Ratminto  dan  Atik  Septi  Winarsih,  buruknya  kinerja  pelayanan  publik antara  lain  dikarenakan  belum  dilaksanakannya  transparansi  dan  akuntabilitas dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  (2010:  207).  Sementara  itu,  menurut KPK  asas  yang  dikedepankan  dalam  pelayanan  publik  adalah  transparansi,
akuntabilitas  yaitu  dapat  dipertanggung  jawabkan,  kondisional  sesuai  dengan kondisi  dan  kemampuan  pemberi  dan  penerima  layanan,  partisipatif,  adanya kesamaan  hak  dan  tidak  diskriminatif  serta  ada  keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban  (KPK  2007:  16).  Hal  ini  juga  senada  dengan  asas  pelayanan  publik menurut Menpan Nomor 63 Tahun 2004. Dengan demikian, dalam kenyataannya asas  dalam  pelayanan  publik  pada  saat  publik  mengakses  pelayanan  kesehatan melalui BPJS Kesehatan belum dapat direalisasikan secara optimal.
Sejalan  dengan  asas  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  prinsip- prinsip  pelayanan  publik  yang  dikemukan  Surjadi  yaitu:  (1)  kesederhanaan,  (2) kejelasan,  (3)  kepastian  dan  tepat  waktu,  (4)  akurasi,  (5)  tidak  diskriminatif,  (6) bertanggung jawab, (7) kelengkapan sarana dan prasarana, (8) kemudahan akses, (9) kejujuran, (10) kecermatan, (11) kedisiplinan, (12) keamanan dan kenyamanan (2009:  65  –  66).  Prinsip  ini  nyata  diharapkan  oleh  publik  dalam  realisasi pelayanan  kesehatan.  Publik  mengharapkan  pelayanan  yang  memiliki  kepastian waktu.  Dengan  demikian,  kedisiplinan  penyedia  layanan  sangat  diharapkan. Walaupun  antrian  dalam  mengakses  BPJS  Kesehatan  memang  tidak  dapat dihindari,  namun  bila  penyedia  layanan  memiliki  kedisiplinan,  maka  lamanya waktu  pelayanan  dapat  dipahami  oleh  publik.  Keamanan  dan  kenyamanan  saat mengakses  pelayanan  kesehatan  melalui  pemanfaatan  BPJS  Kesehatan  juga menjadi harapan publik.
Dikemukakan  juga  oleh  Surjadi  bahwa  dalam  pelaksanaan  kewajiban memberikan pelayanan publik ini, aparatur pemerintah dituntut adanya kepekaan ( responsiveness )  terhadap  kepentingan  publik  dan  bertanggung  jawab
( responsibility) dalam  pelaksanaan  tugas  serta  produk  layanannya  sesuai  dengan tuntutan  publik  ( representativeness )  (2009:  33).  Tuntutan  ini  sejalan  dengan  apa yang  dikemukakan  dalam New  Public  Service yaitu  bahwa  pemberi  layanan diharapkan  memiliki  kepekaan  tentang  ekspetasi  publik,  tanggung  jawab  dan mampu merepresentasi apa yang menjadi keinginan publik. Untuk itu diperlukan adanya perubahan mind set dan culture set pemberi layanan terutama pada rumah sakit  pemerintah  agar  mereka  dapat  fokus  memperhatikan  kepentingan  publik. Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  siapapun  pemberi  layanan  yang bersinggungan  dengan  pelayanan  kesehatan  melalui  rogram  BPJS  Kesehatan, maka  pemberi  layanan  harus  memiliki  empati  saat  memberikan  pelayanan termasuk dengan masyarakat kurang mampu.
Hal  tersebut  ditekankan  juga  oleh  Surjadi  bahwa  strategi  peningkatan kualitas  pelayanan  publik  diantaranya  adalah  meredesain  proses  pelaksanaan kewajiban  pemerintah  (2009:  45).  Adapun  meredesain  proses  pelaksanaan kewajiban  pemerintah  dengan  strategi  pelaksanaan  pelayanan  yaitu:  (1) menyederhanakan  birokrasi  (mekanisme,  prosedur  pelayanan  harus  berorientasi pada  kepentingan  masyarakat,  (2)  mengutamakan  kepentingan  masyarakat,  (3) pemanfaatan dan pemberdayaan bawahan, (4) kembali ke fungsi dasar pemerintah yaitu  mengayomi  dan  melayani  masyarakat  termasuk  menjamin  tercapainya kesejahteraan  umum  masyarakat  (Surjadi  2009:  45  –  47).  Redesain  pada pelayanan  publik  seyogyanya  memang  harus  dilakukan  dengan  penyederhanaan prosedur  pelayanan  BPJS  kesehatan  sehingga  masyarakat  mudah  untuk mengakses  pelayanan.  Penyedia  layanan  kesehatan  harus  menghayati  bahwa
pelayanan  yang  diberikan  adalah  untuk  kepentingan  publik  dan  pada  akhirnya mampu membawa ke arah tercapainya kesejahteraan masyarakat.
Untuk  mengetahui  sejauh  mana  optimalisasi  pelayanan  publik  selayaknya dilakukan  suatu  pengukuran  misalnya  melalui  Indeks  Kepuasan  Masyarakat (IKM). Menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  adalah  data  dan  informasi  tentang  tingkat  kepuasan  masyarakat  yang diperoleh  dari  hasil  pengukuran  secara  kuantitatif  dan  kualitatif  atas  pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya (2010: 223)
Dengan  adanya  IKM,  masyarakat  dapat  memberi  masukan  tentang pelayanan  BPJS  Kesehatan.  Dengan  input  tersebut,  penyedia  layanan  dapat melakukan perbaikan untuk mengoptimalkan pelayanan BPJS Kesehatan sehingga ekspetasi  masyarakat  dapat  terpenuhi.  Dengan  terpenuhinya  ekspetasi  publik, maka  akan  semakin  meningkatkan  citra  pelayanan  kesehatan  melalui  BPJS Kesehatan.
Direktur  BJPS  mengatakan  bahwa  BPJS  memberi  dampak  positif  bagi masyarakat
Direktur  Utama  BPJS  Kesehatan  Fachmi  Idris  mengatakan  hingga  1 Desember 2017, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 186.602.571 jiwa. Para  peserta  JKN-KIS  ini  diklaim  merasakan  manfaat  pelayanan  BPJS Kesehatan. Fachmi mengutip pada 2016, tingkat kepuasan peserta JKN-KIS mencapai  78,6  persen  atau  lebih  tinggi  daripada  target  yang  dipatok pemerintah yaitu sebesar 75 persen.
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/12/07/p0l7eb368- bpjs-kesehatan-klaim-berikan-dampak-positif-bagi-masyarakat
Dengan  demikian,  kehadiran  BPJS  Kesehatan  dianggap  menguntungkan masyarakat  terutama  masyarakat  kurang  mampu.  Hal  ini  sejalan  dengan  prinsip
dalam New  Public  Service yang  mengutamakan  kepentingan  masyarakat  dan tidak  menganggap  masyarakat  sebagai  pelanggan.  Walaupun  masih  terdapat kekurangan  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  melalui  BPJS Kesehatan,  namun  kehadiran  program  ini  tetap  membantu  masyarakat  terutama masyarakat  kurang  mampu  dalam  mengakses  pelayanan  kesehatan.  Setidaknya image positif tentang pelayanan BPJS Kesehatan dapat terus meningkat sehingga BPJS  Kesehatan  mampu  merepresentasi  sebagai  program  pelayanan  publik  yang berpihak pada masyarakat dan dapat memenuhi ekspetasi publik.

## Penutup
New  Public  Service sebagai  paradigma  dalam  Administrasi  Publik  ingin memposisikan  masyarakat  bukan  sebagai  pelanggan  seperti  pada New  Public Management  ( NPM).  Dengan  demikian,  penyedia  layanan  harus  merubah mind set dan culture  set nya  agar  fokus  pada  kepentingan  publik.  Asas  dan  prinsip dalam  pelayanan  publik  harus  menjadi  acuan  bagi  pemberi  layanan  diantaranya transparansi,  akuntabilitas,  kesamaan  hak  dalam  mengakses  pelayanan  dan kemudahan akses bagi penerima layanan.
Demikian  juga  pada  pelayanan  di  bidang  kesehatan  melalui  BPJS. Perubahan  pelayanan  dapat  dilakukan  dengan  tidak  melakukan  diskriminasi pelayanan,  adanya  kepastian  waktu,  kedisiplinan,  keamanan  dan  kenyamanan, kepekaan atas apa yang menjadi ekspetasi publik.
Agar  pelayanan  publik  di  bidang  kesehatan  juga  dapat  dilakukan  lebih optimal,  maka  redesain  pelayanan  BPJS  Kesehatan  dapat  dilakukan  dengan penyederhanaan  prosedur.  Pelayanan  akan  semakin  berkualitas  bila  penyedia
layanan menyediakan ruang feedback untuk masyarakat melalui Indeks Kepuasan Masayarakat  (IKM)  yang  dapat  dijadikan  evaluasi  dan  perbaikan  bagi  penyedia layanan publik.
Dengan  adanya  asas  dan  prinsip-prinsip  dalam  pelayanan  publik  serta redesain  dalam  pelayanan  publik  melalui  BPJS  Kesehatan,  maka  pada  akhirnya kesejahteraan masyarakat secara umum dapat tercapai.

## DAFTAR  PUSTAKA
Denhardt  and    Robert  B.  Denhardt,  1984, The  New  Public  Service,  Serving,  not Steering , M.E. Sharpe, New York
Pasolong, Harbani, 2016, Teori Administrasi Publik , Bandung: Alfabeta Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2010, Manajemen Pelayanan, Pengembangan Model  Konseptual,  Penerapan  Citizen’s  Charter  dan  Standar  Pelayanan Minimal , Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Santosa, Panji, 2008, Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance , Bandung: Refika Aditama
Sinambela,  Lijan  Poltak,  dkk,  2008, Reformasi  Pelayanan  Publik,  Teori, Kebijakan dan Implementasi , Jakarta: Bumi Aksara Surjadi,  2009, Pengembangan  Kinerja  Pelayanan  Publik ,  Bandung:  Refika Aditama
Internet:
http://suarajakarta.co/lifestyle/kesehatan/dalam-sebulan-4-pasien-mati-karena- pelayanan-buruk-di-rs
http://health.liputan6.com/read/789941/masyarakat-nilai-positif-program- jaminan-kesehatan-nasional
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/12/07/p0l7eb368-bpjs- kesehatan-klaim-berikan-dampak-positif-bagi-masyarakat