## PERLINDUNGAN ANAK DARI KONTEN KEKERASAN DAN PORNOGRAFI DI
MEDIA MASSA (ANALISIS UU NO 32 TAHUN 2002)
Gita Faradilla Rizky Nurjannah*, Umi Halwati**, dan Musta’in*** UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto***
Jl. A. Yani No.40A, Karanganjing, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53126
gita.gitafaradilla@gmail.com * .halwati@gmail.com** , Mustain@iainpurwokerto.ac.id***

## Abstract:
Children are the future of a nation, they are the hope and the next generation of the nation because they are the future human resources for the development of a country. As the next generation of a nation, child protection content in electronic media such as television for children in the current era of globalization that can damage morals due to broadcasting that contains elements of violence and pornography. This research uses normative  research  methods  consisting  of  several  principles  and  legal  theories.  The data  is  also  sourced  from  selected  library  materials,  documents,  and  laws  and regulations related to a child protection of electronic media content for children in the era  of  globalization  in  depth.  Legal  protection  for  children  and  women  is  absolutely something that must be done by the government. Laws governing the legal protection of children from harmful content in print and electronic media are still common. There are  no  specific  rules  aimed  at  providing  legal  protection  for  children  from  harmful content that may exist in print and electronic media.
Keywords:  Child Protection, Berahaya Content, Child Protection, Broadcasting Law
A. Pendahuluan Perkembangan dewasa ini problematika anak dan perlindungan  terhadap  hak-hak mereka  menjadi  sangat  penting. Berbagai kondisi anak telah menunjukkan bahwa ternyata anak- anak  masih  berada  dalam  kondisi yang memprihatinkan. Anak sebagai  bagian  dari  warga  negara, mereka mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya, yang harus  dilindungi  dan  dihormati oleh  setiap  warga  Negara  dan Negara. 1 Setiap  negara  dimanapun di  dunia  ini  wajib  memberikan perhatian  serta  perlindungan  yang cukup  terhadap  hak-hak  anak. Sampai  saat  ini  problematika  anak belum  menarik  masyarakat  dan pemerintah  hak  seorang  anak menjadi  bagian  dari  pemenuhan hak  yang  harus  diberikan  jaminan pemenuhannya  serta  mendapatkan perlindungan  hukum.  Sehingga bagi  suatu  negara  dan  juga pemerintah  harus  memberikan perlindungan hukum karena perlindungan  hukum  itu  memang sangat  dibutuhkan  oleh  siapa  saja, kapan  saja  dan  dimana  saja, termasuk juga anak-anak di dalamnya. 2
1 B.  I.  Siahaan,  H.  S.,  dan  Gunawan,
“Peran Hukum Pada Anak Terhadap Penyalahgunaan  Tontonan  Berbahaya  Dalam Media  Elektronik,” Jurnal  Lex  Justitia 1,  no.  2 (2019): 175–85, http://e-journal.potensi- utama.ac.id/ojs/index.php/LexJustitia/article/ view/830.
2 Imam Mahdi, “Ilmu Hukum Dan Perkembangannya (Kajian Khusus Hukum Normatif),” Nuansa IX, no. 2 (2016): 107–17.
Setiap  anak  juga  memiliki harkat  serta  martabat  yang  harus dijunjung  tinggi  dan  setiap  anak yang  lahir  itu  harus  mendapatkan hak  –  haknya  walaupun  anak tersebut  tidak  meminta.  Ini  juga sesuai  dengan  konvensi  hak  anak yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan melalui Keputusan Presiden Nomor 36  Tahun  1990  yang  berpendapat tentang  prinsip  –  prinsip  umum dalam  perlindungan  anak,  yang terdiri  dari  non  diskriminasi, kelangsungan  hidup,  kepentingan terbaik  untuk  anak  dan  tumbuh kembang  anak  tersebut  serta menghargai  juga  partisipasi  anak.
Dalam rangka mewujudkan kehidupan  terbaik  bagi  anak  yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang  potensial,  tangguh,  memiliki nasionalisme  yang  dijiwai  oleh akhlak  mulia  dan  nilai  Pancasila, serta  berkemauan  keras  menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara dibentuklah Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2003 tentang  Perlindungan  Anak  yang selanjutnya dirubah melalui Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
2003  tentang  Perlindungan  Anak. Perlindungan  anak  sendiri  dalam diartikan  sebagai  segala  kegiatan untuk  menjamin  dan  melindungi anak  dan  hak-haknya  agar  dapat hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi. 3
Anak-anak  sebagai  generasi penerus  bangsa,  maka  menjadi kewajiban  bagi  generasi  sekarang untuk memberikan bentuk perlindungan  kepada  anak-anak dari  kerusakan  moral  yang  juga disebabkan oleh penggunaan konten-konten  berbahaya  yang terdapat  dalam  media  cetak  dan elektronik,  terutama  konten  yang mengandung unsur-unsur kekerasan  serta  pornografi,  apalagi di  era  globalisasi  seperti  sekarang ini  yang  semakin  maju  dan berkembang  pesat.  Tak  heran  jika banyak penayangan di televisi yang masih  ada  menampilkan  kekerasan atau  tayangan  yang  kurang  ramah di  lihat  anak  yang  mengarah  atau cenderung  mengumbar  seksualitas dan  sensualitas.  Tanpa  disadari mereka dapat mendapatkan konten tersebut secara bebas, tidak adanya pengawasan yang sangat ketat dari orang tua. Banyak konten  – konten bahaya  seperti  hal  pornografi  di media massa dan tindak kekerasan, maka secara perlahan akan merubah pandangan anak terhadap apa  yang  dilihatnya.  Anak  juga akan  menganggap  bahwa  masalah pornografi  dan  kekerasan  adalah sebagai  hal  biasa  atau  hal  yang wajar,  sehingga  anak  akan  mudah untuk melihat serta meniru tindakan  yang  serupa  tersebut.
Membahas  mengenai  anak  adalah
3 Siahaan, H. S., dan Gunawan, “Peran Hukum Pada Anak Terhadap Penyalahgunaan Tontonan Berbahaya Dalam Media Elektronik.”
hal  yang  sangat  –  sangat  penting sekali  karena  anak  itu  merupakan potensi  dari  nasib  suatu  generasi atau  generasi  bangsa  di  masa  yang akan  datang  nanti.  Memberikan perlindungan  kepada  mereka  dari kerusakan  moral  yang  disebabkan penggunaan konten-konten berbahaya  dalam  media  cetak  dan elektronik,  terutama  konten  yang mengandung  unsur  kekerasan  dan pornografi. 4
Perkembangan IPTEK, terutama segi teknologi informasi ( information technology) seperti  halnya  internet ( interconnected  computer  network ) sangat  menunjang  profesi  dan pekerjaan  setiap  orang  untuk mencapai  tujuan  hidup  dalam waktu  singkat.  Sebaliknya,  internet dapat pula digunakan untuk tujuan tertentu  dengan  cara  melanggar hukum  karena  ingin  memperoleh keuntungan  melalui  jalan  “potong kompas” sehingga dapat merugikan  kepentingan  orang  lain Perkembangan  iptek,  terutama  segi teknologi  informasi  ( information technology )  seperti  halnya  internet ( interconnected  computer  network ) sangat  menunjang  profesi  dan pekerjaan  setiap  orang  untuk mencapai  tujuan  hidup  dalam waktu  singkat.  Sebaliknya,  internet dapat pula digunakan untuk tujuan tertentu  dengan  cara  melanggar hukum  karena  ingin  memperoleh keuntungan  melalui  jalan  “potong kompas” sehingga dapat 4 Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
merugikan kepentingan orang lain. 5 Semakin berkembang internet dalam kehidupan masyarakat ternyata  menimbulkan  pula  sisi rawan  yang  gelap  sampai  tahap mencemaskan dengan kekhawatiran perkembangan tindak  pidana  baru,  yakni  bidang teknologi  informasi.
6 Selain  itu, kehadiran  internet  memudahkan masyarakat  untuk  mendapatkan informasi  dan  data  yang  belum tentu bisa ditemukan secara langsung  dalam  media  cetak  yang biasa dijumpai sehari-hari. Pornografi  yang  melibatkan  anak merupakan eksploitasi penyalahgunaan kekerasan terhadap  objek  pornografi,  dan bahkan terhadap anak yang dipaksa atau dirayu untuk melihatnya. Jumlah gambar pornografi  anak  yang  ada  di internet  luar  biasa  banyak.  Ini karena internet telah memungkinkan menggandakan gambar tanpa batas dan mempermudah pengirimanya. Internet  telah  mengubah  koleksi pornografi  anak  menjadi  industri rumah tangga yang besar. Pornografi  anak  memiliki  dampak jangka  panjang  bagi  anak  yang dilibatkan.  Terlepas  apakah  orang yang menciptakan pornografi itu di adili, ketika gambar porno tersebut telah menjadi milik publik,
5 Ratri  Novita  Erdianti, Hukum Perlindungan  Anak  di  Indonesia ,  UMM  Pers, Malang, 2020.h 78.
6 Niharmoni Harefa, Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak , Deepublish, Sleman, 2019.h. 78
kemungkinan  besar  gambar  akan terus  disebarkan  dan  ini  akan menghantui kehidupan anak selamanya.  Pasal  34  konvensi  hak anak  menyatakan  bahwa,  negara- negara  peserta  berusaha  untuk melindungi  anak  dari  semua bentuk  eksploitasi  seksual  dan penyalahgunaan seksual. Perlindungan  adalah  pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman,  kesejahteraan  dan kedamaian  dari  perlindungan  atas segala  bahaya  yang  mengancam pihak yang dilindungi. 7
Pada  April  2017  masyarakat
Indonesia dihebohkan dengan berita  anak  berusia  6  tahun berinisial  S  ditemukan  sudah  tidak bernyawa  oleh  warga.  Korban ditemukan di hutan kecil tidak jauh dari  Sekolah  dasar  Negeri  25 Sawang,  Aceh  Utara.  Korban dicekik oleh pelaku karena berusaha melawan hingga mengakibatkannya meninggal. Kasus  ini  sangat  mengejutkan karena pelaku ternyata adalah anak usia  13  tahun  yaitu  berinisial  M. anak  dibawah  umur  meninggal karena  dibunuh  oleh  anak  yang juga  masih  di  bawah  umur. 8 Sedangkan sebuah artikel menjelaskan  bahwa  dalam  3  tahun terakhir  angka  laporan  kasus kekerasan  terhadap  anak  tercatat meningkat  dari  11.057  pada  2019,
7 Emiliana  Krisnawati, Aspek  Hukum Perlindungan Anak,  CV.  Utomo,  Bandung,
2005.h 78 .
8 http://www.statusaceh.net/2017/
04/diduga-korban-pencabulan-bocah- wanita-6.html
11.278  kasus  pada  2020,  dan menjadi  14.517  kasus  pada  2021.
“berdasarkan  Simfoni  PPA  (Sistem Informasi  Online  Perlindungan Perempuan  dan  Anak)  sepanjang tahun 2019-2021, terjadi peningkatan pelaporan kasus kekerasan  terhadap  perempuan maupun anak,” kata Menteri PPPA
Bintang  Pupayoga  dalam  rapat bersama Komisi VIII DPR.
Dalam  kasus  pornografi  ini, anak  biasanya  selalu  menjadi korbannya.  Pornogragrafi  yang marak beredar pada masa sekarang dalam  berbagai  bentuk  dapat dengan mudah dan murah di akses oleh  anak-anak.  Dengan  demikian dalam  penelitian  ini  menganalisis peraturan perundang-undangan yang  terkait  dengan  perlindungan anak dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang bertujuan  untuk  mengetahui  dan memahami  pengaturan  mengenai perlindungan  hukum  terhadap anak  dari  konten  berbahaya  di media  elektronik,  bagaimana  peran KPI di dalam perlindungan anak di era globalisasi.
B. Metode Penelitian Penelitian kualitatif adalah pengumpulan  data  pada  suatu  latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang  atau  peneliti  yang  tertarik secara alamiah. Teori yang digunakan  adalah  teori  normatif dimana  teori  yang  masuk  dalam kategori  teori  normatif  merupakan teori  yang  menjelaskan  bagaimana seharusnya media beroperasi
dengan sebuh sistem spesifik dalam nilai-nilai sosial. Berdasarkan  tujuan  penelitian, penelitian  ini  termasuk  dalam penelitian fenomenologi. 9 Fenomenologi  berasumsi  bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman- pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman  pribadinya.  Metode analisis data kualitatif menggunakan data  sekunder  yang  di  peroleh  dari kepustakaan,  jurnal-jurnal,  artikel yang  terkait  dengan  perlindungan hukum  bahaya  konten  di  media elektronik  bagi  anak  –  anak  di  era globalisasi yang kemudian dianalisis juga  secara  mendalam.  Dalam spesifikasi penelitian berupa deskriptif  analisis  yaitu  dengan menggambarkan penelitian berdasarkan  analisis  bahan  hukum sekunder.

## C. Pembahasan
1. Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak  Dari  Konten  Berbahaya Dalam Media Elektronik
Setiap  warga  negara  memiliki hak untuk diberikan perlindungan hukum  oleh  negara  termasuk  di dalamnya  anak.  Maidin  Gultom menjelaskan  perlindungan  anak adalah segala usaha yang dilakukan  untuk  menghasilkan suatu  keadaan  dimana  anak  dapat melaksanakan  hak  dan  kewajiban mereka,  sehingga  proses  tumbuh kembang  seorang  anak  dapat
9 Arikunto, Penelitian Sosial, Bandung, Cipta Pustaka 2018. h, 56
dilalui  secara  wajar  baik  fisik, mental dan social.
10 Namun Secara khusus  belum  ada  peraturan perundang-undangan yang mengatur  secara  lengkap  tentang pengaturan  perlidungan  anak  dari konten  berbahaya,  baik  untuk media  cetak  maupun  media elektronik,  akan  tetapi  tersebar dalam beberapa peraturan perundang- undangan. Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945 telah menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum ( Rechtstaat ) yang kemudian menimbulkan konsekuensi menurut  Friedrich  J.  Stahl  yaitu terdapat unsur, yaitu : a. Adanya  pengakuan  hak  asasi manusia,
b. Adanya  pemisah  kekuasaan untuk  menjamin  hak  asasi manusia,
c. Pemerintah berdasarkan undang-undang  ( wetmatigheid van bestuur ), dan d. Adanya  peradilan  tata  usaha negara Anak  menjadi  bagian  yang tidak terlepas dari tujuan perlindungan  segenap  tumpah darah  Indonesia,  terlebih  lagi status  anak  digolongkan  sebagai kelompok  rentan,  kerentanan  ini terjadi karena adanya klaim bahwa kelompok  masyarakat  ini  lemah
10 Evi Deliana HZ, Perlindungan Anak Dari  Konten  Berbahaya  Media  Eletronik Dikaitkan  Dengan  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Jurnal
Ilmu Hukum , Vol 3, No 1
menimbulkan konsekuensi kelompok ini sering kali termarjinalkan dalam proses perumusan kebijakan yang disebabkan  oleh  faktor  usia  dan kematangan psikologis. 11 Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan  hukum  terhadap anak dari konten berbahaya media cetak dan elektronik adalah :
Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 1999 tentang Pers Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak
Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Undang-Undang  Nomor  44 Tahun  2008  tentang  Pornografi (Beniharmoni harefa : 133) Pasal  16  ayat  (1)  Undang- Undang Penyiaran (Undang- Undang  No.  32  Tahun  2002) disebutkan bahwa lembaga penyiaran  swasta  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  13  ayat  (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang  bersifat  komersial  berbentuk badan  hukum  Indonesia,  yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan  jasa  penyiaran radio  atau  televisi  (kpi.com).  Dari peraturan  yang  telah  ditetapkan tersebut  dapat  dipahami  bahwa jika akan melakukan usaha penyiaran,  maka  harus  berbentuk badan  hukum  yang  telah  di  akui oleh  hukum  Indonesia  seperti
11 Muhammad ad Rafifnafia Hertianto (2021), Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak  Dalam  Ruang  Siber  di  Indonesia,  “Ju rnal Hukum & Pembangunan ”, Vol. 51 No. 3 .
misalnya,  Perseroan  Terbatas  (PT), yayasan,  atau  koperasi.  Sebagai contoh  yaitu  PT.  Surya  Citra Televisi (SCTV), PT. Rajawali Citra Televisi  Indonesia  (RCTI),  Trans Media (TransTV) dan lain sebagainya. Dalam penyiaran upaya perlindungan anak di representasikan  melalui  banyak norma  dalam  pedoman  perilaku penyiaran  dan  standar  program siaran.  Mulai  dari  ketentuan  pasal perlindungan kepada anak, program siaran tentang lingkungan  pendidikan.  Hingga pada iklan dan program jurnalistik yang terdiri dari muatan kekerasan dan  kejahatan,  peliputan  bencana serta  pelibatan  anak-anak  dan remaja sebagai narasumber. Sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  13  ayat  (2)  huruf  a  adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan  hukum  yang  didirikan  oleh negara, bersifat independen, netral, tidak  komersial,  dan  berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan  masyarakat.  Dalam pasal  ini  tidak  secara  eksplisit menyebutkan  tentang  pelarangan iklan  yang  berbahaya  bagi  anak. Padahal  aksi  kekerasan  dalam iklan  juga  merupakan  hal  yang berbahaya  bagi  anak,  karena  anak mempunyai  kecenderungan  untuk meniru tindakan tersebut. Tidak dapat dimungkiri dipilihnya  anak  sebagai  korban sasaran  pornografi  mengingat,
anak  mempunyai  rasa  penasaran yang  tinggi  terhadap  tayangan
pornografi. Hal ini sebagai strategi dari  penyedia  pornografi.  Oleh sebab  itu  Undang-Undang  Nomor 35  tahun  2014  tentang  perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  23 tahun  2002  tentang  perlindungan anak,  menegaskan  bahwa  setiap orang  wajib  melindungi  anak  dari pengaruh pornografi dan mencegah  akses  anak  terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi  67A.  (hal  :  133).  Pada pasal 67B ditegaskan perlindungan khusus  bagi  anak  yang  menjadi korban  pornografi  dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan,  serta  pemulihan sosial,  kesehatan  fisik  dan  mental. Pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  dan  lembaga  negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan  perlindungan  khusus kepada anak (pasal 59 ayat 1 ). Untuk perlindungan anak secara  tidak  langsung  adalah kegiatan  tidak  langsung  yang ditujukan kepada anak, akan tetapi orang  lain  juga  yang  melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak tersebut. Perlindungan  anak  di  usahakan juga  oleh  setiap  orang  baik  itu orang  tua,  keluarga,  masyarakat serta  pemerintah  ataupun  negara. Dalam  pasal  20  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1024 menentukan : “pada  suatu  Negara,  Pemerintah, Pemda,  Masyarakat,  Keluarga  dan Orang tua ataupun Wali nya memiliki kewajiban  an  bertanggung  jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak tersebut”.
Fungsi  kontrol  sosial  media pers  terhadap  perlindungan  anak, maka  sudah  seharusnya  media pers harus mempedomani beberapa  rekomendasi  lembaga terkait perlindungan anak. Lembaga  terkait  ini  adalah  3 Lembaga  Negara  Independen  Hak
Asasi Manusia (LNHAM) Republik Indonesia  yang terdiri dari  Komisi Nasional  Hak  Asasi  Manusia (Komnas  HAM),  Komisi  Nasional Perempuan  (Komnas  Perempuan) dan  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia (KPAI) yang merekomendasikan  perlindungan anak  untuk  mewujudkan  generasi yang baik untuk Indonesia 12 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar  Program  Siaran  (P3SPS) Pasal 1, Ayat 1, yang menyebutkan “lembaga penyiaran wajib memperhatikan  dan  melindungi kepentingan  anak-anak  dan  atau remaja”.  Perlindungan  terhadap anak  dan  remaja  tersebut  meliputi anak  sebagai  pengisi  /  pembawa program,  anak  sebagai  pemeran dalam  seni  peran  seperti  film, sinetron,  atau  drama  lainnya,  dan soal  materi  /  muatan  program siaran.  Berdasarkan  dari  pedoman inilah, anak-anak
sebagai pembawa  /  pengisi  acara  juga harus  sesuai  dengan  kapasitas mereka  senagai  anak,  dan  harus didampingi  pula  oleh  orang  tua apabila melakukan di luar kapasitasnya.
12 Muhammad  ad  Rafifnafia  Hertianto (2021), Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak  Dalam  Ruang  Siber  di  Indonesia,  “ Jurnal Hukum & Pembangunan ”, Vol. 51 No. 3.
2. Peran Komisi Penyiaran Indonesia di Dalam Perlindungan Anak Upaya  perlindungan  terhadap anak  telah  menjadi  pekerjaan rumah bagi pemerintah sejak lama karena dalam pelaksaannya terdapat  beberapa  tantangan  yaitu berupa :
a. Penolakan  korban  itu  sendiri. Korban  tidak  melaporkannya karena  takut  pada  akibat  yang kelak  di  terima  baik  dari  sisi pelaku (adanya ancaman) maupun  dari  kejadian  itu sendiri (traumatis dan aib). b. Manipulasi pelaku. Pelaku pada umumnya  orang  yang  lebih dewasa, sering menolak tuduhan  (setidaknya  di  awal proses  penyelidikan)  bahwa  ia adalah    pelakunya.  Strategi  ini yang  digunakan  pelaku  adalah menuduh anak melakukan kebohongan. c. Keluarga yang mengalami kasus menanggapi bahwa kekerasan terhadap anak sebagai  aib  yang  memalukan jika diungkap. d. Anggapan  bahwa  hal-hal  yang berkaitan dengan urusan keluarga  (hubungan  orang  tua, anak,  suami  istri)  tidak  patut dicampuri masyarakat. e. Masyarakat luas tidak mengetahui  secara jelas “tanda- tanda”  pada  diri  anak  yang mengalami kekerasan, khususnya  pada  kasus,  karena tidak  adanya  tandatanda  fisik
yang terlihat. Sistem  dan  prosedur  pelaporan yang  belum  diketahui  secara  pasti dan  jelas  oleh  masyarakat  luas. Pelaksanaan  penegakan  hak  asasi anak yang ada pada UU Perlindungan Anak tersebut kemudian dibentuk Komisi Perlindungan  Anak Indonesia (KPAI) melalui Keputusan Presiden  Nomor  77  Tahun  2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia  yang  berfungsi  untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak . Komisi  Penyiaran  Indonesia (KPI),  baik  yang  dibentuk  di tingkat  pusat  maupun  ditingkat daerah.  Fungsi  dari  KPI  adalah mewadahi  aspirasi  serta  mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran, sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh KPI (Pasal 8 UU Penyiaran) adalah:
a. Menetapkan  standar  program siaran; b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku serta standar program siaran; d. Memberikan  sansi  terhadap pelanggaran  peraturan  dan pedoman perilaku penyiaranserta standar program siaran; e. Melakukan koordinasi dan/atau  kerjasama  dengan pemerintah, lembaga
penyiaran, dan masyarakat; f. KPI  mempunyai  tugas  dan kewajiban :
g. Menjamin  masyarakat  untuk memperoleh  informasi  yang layak dan  benar sesuai dengan hak asasi manusia;
h. Ikut  membantu  pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; i. Ikut membangun iklim persaingan  yang  sehat  sntar lembaga penyiaran dan industri terkait; j. Memelihara  tatanan  informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
k. Menampung,  meneliti  dan menindaklanjuti aduan, sanggahan,  serta  kritik  dan apresiasi   masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan l. Menyusun perencanaan pengembangan  sumber  daya manusia yang menjamin profesionalita di bidang penyiaran. KPI  harus  dapat  membuat  jera pelanggar yang sudah berani menyalahi  aturan,  dengan  lebih  berani untuk  memberikan  sanksi  keras  selain hanya  teguran.  Hal  ini  juga  telah  di atur  dalam  Pasal  74  Peraturan  Komisi Penyiaran  Indonesia  Nomor  3  Tahun 2007  tentang  Standar  Program  Siaran yang  merupakan  peraturan  pelaksana dari  undang-undang  Nomor  32  Tahun 2002  tentang  Penyiaran  (Undang- Undang  Penyiaran.  Dalam  beberapa kasus  ada  siaran  yang  menuai  kontra hingga  mendapatkan teguran  oleh KPI yang  hanya  menyetop  sementara
tayangan  sinetron  „Suara  Hati  Istri  : Zahra‟.  Penayangan  „Suara  Hati  Istri  : Zahra‟  dihentikan  sementara  karena banyak  aduan  masyarakat  terkait muatan  dalam  sinteron  tersebut. Sinetron  ini  menuai  kontroversi  usai karakter  istri  ketiga  yang  bernama zahra  masih  dalam  undang-undang perlindungan  anak  yaitu  berusia  15 tahun.  Jika  dikaitkan  dengan  pemeran utama  yang  masih  berusia  15  tahun, tentu  saja  berpotensi  melanggar  hak- hak  anak.  Hal  ini  tejadi  lantaran  jalan cerita  yang  sarat  dengan  kekerasan dalam  rumah  tangga  dan  romantisme suami istri yang berlebihan.
Tayangan  telivisi  yang  melanggar aturan  yang  sudah  ditetapkan  oleh Undang-Undang  Penyiaran  Nomor  32 tahun 2002 ataupun Pedoman Perilaku Penyiaran  dan  standar Program  Siaran (P3SPS)  mengutip  dari  kpi.go.id  yang di tindak oleh Komisi Penyiaran Publik
milik  KPI.  Ada  12  program  acara televisi  mulai  dari  bulan  Januari  2022 hingga  Aproml  2022  yang  telah diberikan  teguran  serta  diberhentikan sementara  oleh  KPI  dan  itu  juga  akan berimbas pada  kerugian  hingga milyaran  rupiah  oleh  pihak  stasiun televisi, antara lain :
KPI seharusnya lebih berani untuk membekukan sementara ataupun
permanen  hak  siar  dari  pihak  penyiar yang  telah  melakukan  pelanggaran. Dengan  begitu,  kewenangan  KPI  akan berjalan  dengan  jelas  dan  juga  kuat, dan  dengan  adanya  ini  dapat  di harapkan agar tidak ada lagi pelanggaran  sejenis  yang  kemudian bisa  terjadi  kembali.  Ketika  KPI  hanya memberikan  teguran  saja  kepada  para pihak televisi, tanpa
adanya  tindakan  yang  lebih  lanjut, maka  pikah  televisi  umumnya  akan sering  mengabaikan  teguran  dari  KPI bahkan  sampai  teguran  -  teguran terakhir.  Jika  KPI  dapat  menegakkan aturan yang sudah mereka buat dengan sebenar-benarnya,  KPI  pasti  akan mampu  menjalankan  tugasnya  dengan baik,  dan  masyarakat  pun  akan mendapatkan  suguhan  tayangan  yang bermanfaat.
Berdasarkan  UU  Penyiaran  maka
JUDUL TANGGAL DITAYANGKAN Teguran tertulis untuk program siaran Jurnalistik “Kabar Petang” TV One 19 Januari 2022 Edaran tidak bersiaran di wilayah provinsi Bali saat hari raya nyepi 2022 25 Februari 2022 Teguran tertulis untuk program Jurnalistik “Kabar Petang Pilihan” TV One 10 Maret 2022 Teguran tertulis untuk program siaran “Wedding Agreement” SCTV 10 Maret 2022 Teguran tertulis untuk program siaran “Kuis HUT tvOne 14 th Indonesia Bangkit” TV One 10 Maret 2022 Teguran tertulis untuk program siaran Jurnalistik “Primetime News” Metro TV 10 Maret 2022 Teguran tertulis untuk program siaran “Big Movies Platinum Family : Small Soldier” GTV 10 Maret 2022 Teguran tertulis untuk program siaran “Morning Update” iNews TV 21 Maret 2022 Teguran tertulis untuk program siaran “Suami Pengganti” ANTV 14 April 2022 Teguran tertulis untuk program siaran Jurnalistik “Ragam Perkara” TV one 14 April 2022 Teguran tertulis untuk program siaran Jurnalistik “Kabar Pagi” TV One 14 April 2022 Teguran tertulis untuk program siaran Jurnalistik “Menyingkap Tabir” TV One 14 April 2022
KPI merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi  konten  siaran  lembaga penyiaran  di  Indonesia,  khususnya televisi.  Dalam  pasal  13  Undang- Undang  pers  juga  melarang  tentang penayangan iklan yang berbahaya bagi anak  meski  tidak  secara  ekspilisit dalam  penyebutannya.  Padahal  aksi kekerasan dalam iklan juga merupakan hal  yang  berbahaya  bagi  anak,  karena anak mempunyai kecenderungan untuk meniru tindakan yang ditayangkan  oleh  iklan  di  televisi tersebut. Lembaga  pers  maupun  lembaga penyiaran  tidak  boleh  melepaskan tanggung  jawab  atas  iklan  yang  di terbitkan atau di tayangkan. Penyaringan  atau  sensor  ini  dapat dilakukan  oleh  badan  internal  dalam lembaga  penyiaran.  Disamping  itu, perusaan  periklanan  juga  seharusnya hati-hati  dalam  menerima  order  iklan dari kliennya. Dalam hal ini perusahaan  periklanan  harus  yakin bahwa  produk  yang  akan  di  iklankan merupakan produk yang telah lulus uji keamanan dari pejabat yang
berwewenang  Harus  ada  sinergitas antara  kehendak  KPI  yang  ingin memberikan tayangan bermutu kepada masyarakat,  dengan  orang  tua  yang dapat  menyaring  lagi  tayangan  yang ditonton  oleh  anak-anaknya.  Hal inijuga  sudah  di  atur  dalam  Pasal  52 Undang-Undang Penyiaran, disebutkan bahwa setiap orang mempunyai  hak,  kewajiban,  dan tanggungjawab  serta  berperan  dalam mengembangkan
penyelenggaraan penyiaran nasional.
D. Simpulan Di  era  globalisasi  sekarang  ini anak-anak bisa dengan mudah mengakses  internet  lewat  handphone dan  menonton  televisi  dengan  bebas juga,  maka  dari  itu  disamping  sudah ada  nya  Undang-Undang  tentang perlindungan anak dan penyiaran oleh Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI). Komisi  Pers  Indonesia  harus  sangat mengawasi  penayangan-penayangan konten-konten  terkait  penayangan  hak anak  dalam  media  televisi,  agar  tidak melanggar  ketentuan-ketentuan  hak anak dalam menuju usia dewasanya.
Adapun  peraturan  undang  – undangan yang mengatur atau memuat suatu  perlindungan  hukum  terhadap anak  –  anak  dari  konten  berbahaya pada media elektronik dan  juga media cetak  yang  masih  secara  umum  dan belum  ada  juga  aturan  khusus  yang ditujukan dalam memberi
perlindungan  hukum  terhadap  anak  – anak  dari  konten-  konten  bahaya  yang mungkin  ada  juga  di  media  elektronik dan  media  cetak  apalagi  di  era globalisasi  seperti  sekarang  ini.  Tetapi demikian,  dalam  peraturan  perundang –  undangan  yang  tersebar  itu,  secara umumnya  diatur  juga  bahwa  baik  itu lembaga  pers  (media  elektronik  dan media cetak) maupun lembaga penyiaran  memiliki  kewajiban  juga untuk mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dan peraturan perundang  –  undangan  yang  juga memiliki  kaitan  dengan  perlindungan hukum  terhadap  anak  dari  konten berbahaya  media  elektronik  dan  cetak yaitu sebagai berikut UU No. 40 Tahun 1999  tentang  Pers,  UU  No.  23  Tahun
2002  tentang  Perlindungan  Anak,  UU No.  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran, UU  No.  44  Tahun  2008  tentang pornografi  dan  Peraturan  Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan  Anak  yaitu  UU  No.  2 tahun 2010.

## Daftar Pustaka
Ainurnisa  Handayani  dan  Yongki  Apriadi  Putra,  Bentuk  Perlindungan  Hukum Bahaya Konten Media Elektronik dan Cetak Bagi Anak-Anak di Era Globalisasi, Varia Hukum, Vol. 3, Nomor 1, Januari 2021
Farahdillah,  Puspita,  Devi  Siti, Hamzah  Marpaung, and Universitas Singaperbangsa Karawang. “Ahli Waris Melalui Mediasi” 9, no. 1 (2022): 381–95.
Habib,  Adjie.  “Hak  Tanggungan  Sebagai  Lembaga  Jaminan  Atas  Tanah”  4,  no.  2 (2000): 492–510.
Hamonangan,  Alusianto,  Mhd  Taufiqurrahman,  Rosma  Mediana  Pasaribu,  and Darma Agung. “Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Dalam Transaksi Peralihan Hak  Atas  Tanah  Dan  Atau  Bangunan.” Jurnal  Rectum 3,  no.  2  (2021):  239–55. https://irmadevita.com/2015/kuasa-menjual-.
Mahdi,  Imam.  “Ilmu  Hukum  Dan  Perkembangannya  (Kajian  Khusus  Hukum Normatif).” Nuansa IX, no. 2 (2016): 107–17.
Rizkita  Widya  Murwani,  Widodo  Suryandono.  “Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Tanpa Persetujuan Pemegang Hak,” 2017.
Siahaan,  H.  S.,  dan  Gunawan,  B.  I.  “Peran  Hukum  Pada  Anak  Terhadap Penyalahgunaan  Tontonan  Berbahaya  Dalam  Media  Elektronik.” Jurnal  Lex Justitia 1, no. 2 (2019): 175–85. http://e-journal.potensi-
utama.ac.id/ojs/index.php/LexJustitia/article/view/83
Evi  Deliana  HZ,  Perlindungan  Anak  Dari  Konten  Berbahaya  Media  Eletronik Dikaitkan  Dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan Anak, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3, No 1
Laurensius  Arliman  S,  Peranan  Pers  Untuk  Mewujudkan  Perlindungan  Anak Berkelanjutan  Di  Indonesia,  Jurnal  Ilmu  Hukum  Tambun  Bungai  Vol.  2  No.  2, September 2017
Muhammad ad Rafifnafia  Hertianto (2021), Tinjauan Yuridis  Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber di Indonesia, “Jurnal Hukum & Pembangunan”, Vol. 51 No. 3