## INKONSISTENSI PENERAPAN PRINSIP INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PELAKSANAAN SELEKSI CALON HAKIM
Ikhsan Azhar Komisi Yudisial Republik Indonesia email: ikhsan_azhar@komisiyudisial.go.id
disampaikan 26/11/18 – di -review 26/11/18 – diterima 22/12/18 DOI: 10.25123/vej.3070

## Abstract
The general public in 2017 hotly debated the implemented selection process of Judges. The focus is on the  issue  of  government  involvement  in  the  selection  process  which  potentially  jeopardize  the judiciary’s independence.  In discussing this particular issue, the author uses a juridical normative or dogmatic approach and other data is collected by the use of library research . In addition, the author also  compares  the  existing  policy  and  rules/regulation  concerning  judge  selection  from  different government’ era (the Old & New Order). A number of conclusions can be drawn from this comparison, i.e. that during the Old dan New Order Government, the judiciary was never considered independent. The government on a regular basis intervene in the selection process, appointment and placement of judges and have a strong say in their professional carrer path.  In contrast, only after the fall of the New Order Government, did the Judiciary enjoy independence which is guaranteed by virtue of Law 35/1999  and  the  1945  Constitution  (amended  version).    Unfortunately  though  the  Supreme  Court decide  to  bring  back  in  the  government  in  the  selection  process  and  in  doing  that  jeopardize  the judicary’s independence.
Keywords : Independence, Judiciary, Selection

## Abstrak
Proses  seleksi  hakim  merupakan  persoalan  yang  banyak  dibincangkan  masyarakat  umum  pada 2017.  Satu soal yang mendapat sorotan adalah pelibatan pemerintah dalam proses seleksi hakim. Kritikan  terhadap  proses  ini  adalah  bahwa  hal  ini  dianggap    melanggar  prinsip  independensi kekuasaan kehakiman.  Untuk menelaah soal ini akan digunakan pendekatan yuridis normatif dan data  dikumpulkan  melalui  studi  pustaka.    Selain  itu  akan  ditelaah  dan  dibandingkan  bagaimana pemerintah  Orde  Lama  dan  Orde  Baru  mengatur  proses  yang  sama.  Beberapa  temuan  menarik yang muncul dari perbandingan adalah bahwa di Era Orde Lama dan Baru pelaksanaan kekuasaan kehakiman belum merdeka. Alasannya pemerintah banyak melakukan intervensi dan menentukan siapa  yang  berhak  menjadi  hakim  dan  jalur  karier  mereka.  Independensi  kekuasaan  kehakiman baru  ditegaskan  kembali  di  1999  dengan  diundangkannya  UU  35/1999  yang  mendasarkan  diri pada  perubahan  UUD  1945.  Namun  demikian,  sayangnya  Mahkamah  Agung  mengorbankan kembali  independesi  hakim  ketika  mengundang  masuk  pemerintah  untuk  terlibat  dalam  proses seleksi hakim.
Kata Kunci: Independensi, Kekuasaan Kehakiman, Seleksi

## Pendahuluan
Salah satu persoalan hukum yang seringkali diperbincangkan ditahun 2017 adalah  seleksi  calon  hakim.  Persoalan  ini  diperbincangkan  dikarenakan  dengan alasan  kekurangan  hakim  Mahkamah  Agung  (MA)  mendesak  agar  seleksi  calon hakim segera dilaksanakan. Namun ternyata keinginan MA ini tidak sepenuhnya disetujui  oleh  berbagai  pihak.  Terdapat  beberapa  pertimbangan  yang  menjadi penyebab pihak-pihak tidak menyetujui seleksi calon hakim segera dilaksanakan: Pertimbangan  Pertama, adalah  menginginkan  seleksi  calon  hakim  menunggu disahkannya  Rancangan  Undang-Undang  Jabatan  Hakim  (RUU  Jabatan  Hakim). 1 Sebagaimana  diketahui  bahwa  dengan  pertimbangan  saat  ini  hakim  sudah berstatus  pejabat  negara, 2 bukan  lagi  pegawai  negeri  sipil,  maka  diusulkanlah rancangan undang-undang yang isinya mengatur hak, kewajiban, dan manajemen hakim sebagai pejabat negara. Itu artinya materi seleksi calon hakim juga sedang digodok dalam RUU Jabatan Hakim tersebut. Oleh karena itu, dikatakan tepat jika seleksi calon hakim sebaiknya menunggu RUU Jabatan Hakim disahkan.
Pertimbangan  Kedua, adalah  dengan  status  pejabat  negara,  seharusnya seleksi  calon  hakim  tidak  lagi  menggunakan  mekanisme  seleksi  calon  pegawai negeri  sipil  (CPNS),  melainkan  proses  seleksinya  seharusnya  dilaksanakan menggunakan mekanisme seleksi seperti pejabat negara lainnya, yaitu Komisioner Komisi  Yudisial  (KY),  Komisioner  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  dan pejabat negara lainnya. Pertimbangan Ketiga, adalah terkait usulan dari Prof. Jimly
1 RUU Jabatan Hakim  merupakan RUU yang disusun dan diusulkan oleh  DPR, dengan maksud mengisi kekosangan hukum jabatan hakim yang di dalam beberapa peraturan perundangan- undangan disebut sebagai pejabat negara. Dikatakan kekosongan hukum,  karena dibeberapa perundangan-undangan  yang  mengatur  hakim  sebagai  pejabat  negara,  hanya  mengatur perihal  status  hakim,  sementara  soal  bagaimana  seharusnya  manajemen  hakim  sebagai pejabat negara itu belum ada. Atas dasar itu DPR kemudian mengusulkan perlunya RUU yang mengatur hak, kewajiban, dan manajemen hakim sebagai pejabat negara.
2 Status hakim sebagai pejabat negara diatur dalam peraturan perundangan-undangan berikut ini:
a. Pasal  19  Undang-Undang  Nomor    48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman, mengatur  bahwa  “ Hakim  ...  adalah  pejabat  negara  yang  melaksanakan  kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”;
b. Pasal  122  huruf  e  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara mengatur “ Pejabat negara... yaitu Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua bada peradilan kecuali hakim ad hoc”.
Asshidiqie perihal latar belakang atau syarat calon hakim. Dalam pernyataannya, Prof. Jimly menegaskan bahwa seharusnya calon yang akan diseleksi dalam seleksi calon  hakim  diambil  dari  kelompok  profesional,  bukan fresh  graduated dan dilakukan dengan proses CPNS. Hakim merupakan jabatan khusus, pejabat negara. Atas  dasar  itu,  profesi  ini  punya  kehormatan,  bukan  jabatan  kepegawaian, melainkan  jabatan  yang  harus  mempunyai  integritas  dan  kehormatan  tertentu untuk direkrut menjadi hakim. 3
Selanjutnya, Pertimbangan  Keempat, adalah  terkait  independensi  hakim. Pelaksanaan  seleksi  calon  hakim  yang  dilakukan  dengan  cara  CPNS  dianggap menodai  independensi  hakim.  Dikatakan  menodai,  karena  pelaksanaannya  ada campur  tangan  pemerintah,  c.q  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara- Reformasi  Birokrasi  (Kemenpan-RB)  dan  Badan  Kepegawaian  Negara  (BKN). Dengan  pertimbangan  hal  tersebut,  MA  dianggap  tidak  konsisten  dalam melaksanakan  atau  menerapkan  prinsip  independensi  kekuasaan  kehakiman (bahasa  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (UUD NRI Tahun 1945) adalah merdeka).
Melalui  penjelasan  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  mendalami  isu  yang terakhir yaitu soal hubungan seleksi calon hakim dengan independensi kekuasaan kehakiman  MA  sebagai  lembaga.  Hal  ini  penting  bagi  penulis,  untuk  melihat maksud  dan  konsistensi  dari  penerapan  independensi  tersebut,  maka  menurut penulis  permasalahan  yang  patut  untuk  dijawab  dalam  tulisan  ini  adalah bagaimana  pelaksanaan  seleksi  calon  hakim  ditahun  2017  dalam  kaitannya dengan independensi kekuasaan kehakiman?
Dengan  permasalahan  di  atas,  maka  tujuan  tulisan  ini  adalah  untuk mengetahui  dan  menjelaskan  pelaksanaan  seleksi  calon  hakim  ditahun  2017 dalam  kaitannya  dengan  independensi  kekuasaan  kehakiman.  Sementara  itu kegunaannya  adalah  untuk  dijadikan  bahan  pembelajaran  terutama  terkait konsistensi  penerapan  independensi  kekuasaan  kehakiman  dalam  pelaksanaan seleksi calon hakim.
3 Amzulian  Rifai,  Merekrut  Para  Wakil  Tuhan, http://koran-sindo.com/page/news/2017-07- 10/1/2/index.php, terahir diakses tanggal 21 Mei 2018.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  dengan  pendekatan  yuridis normatif.  Dengan  pendekatan  tersebut,  maka  data  yang  digunakan  adalah  data sekunder,  yang  terdiri  dari  bahan-bahan  hukum.  Jika  memperhatikan  berbagai literatur, bahan-bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder.
Dalam  kaitannya  dengan  teknis  pengumpulan  data,  tulisan  ini menggunakan cara studi kepustakaan ( library research ). Sementara untuk teknis pengolahan dan penyajian datanya dilakukan dengan cara deskriptif. Maksudnya menguraikan  temuan  penelitian  dan  menganalisisnya  untuk  melihat  korelasi antara temuan yang satu dengan yang lainnya.

## Pembahasan

## Independensi Kekuasaan Kehakiman
Kata  independen  atau  independensi  merupakan  kata  serapan  dari  kata independence, yang  artinya  adalah the  state  of  quality  of  being  independent;  a country  freedom  to  manage  all  its  affairs,  whether  external  or  internal  without countrol  by  other  country (terjemahan:  syarat  sebuah  negara  dikatakan independen  adalah  negara  itu  bebas  dalam  mengelola  semua  urusannya,  tanpa intervensi,  baik  itu  dari  eksternal  atau  internal) . 4 Sementara  itu  dalam  kamus umum  Bahasa  Indonesia,    sebagaimana  dikutip  Nur  Agus  Susanto  dalam tulisannya menyebutkan  independensi diartikan berdiri sendiri. 5 Lebih jauh lagi, jika  dilihat  dari  padanan  katanya,  yakni  mandiri,  independensi  dapat  diartikan bebas  yang  memiliki  makna  tidak  memiliki  ikatan  pada  pihak  lain  dalam melakukan  segala  bentuk  aktifitasnya,  bebas,  otonom,  ketidakberpihakan, kemandirian,  atau  hal  lain  yang  memiliki  persamaan  makna  tidak  memiliki ketergantungan  pada  organ  atau  lembaga  lain,  dan  dapat  menjalankan  tindakan sendiri termasuk dalam membuat suatu keputusan. 6
4 Garner, Black’s Law Dictionary, seventh edition, West Group, USA 1999 , hlm.74.
5 Nur  Agus  Susanto,  Independensi  Kekuasaan  Kehakiman  dan  Efektifitas  Sanksi  Untuk  Kasus Hakim Penerima Suap, IV Jurnal Yudisial. 28, 2011, hlm.35.
6 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi Ketiga, Balai Pustaka,
Jakarta, 2005.
Dalam kaitannya dengan kekuasaan kehakiman, independensi merupakan salah satu pra syarat lahirnya negara hukum. Atas dasar itu, kekuasaan kehakiman yang merdeka dianggap begitu penting di dalam sebuah negara hukum.
Begitu  pentingnya  kemerdekaan  kekusaan  kehakiman  membuat Montesqueiu  kemudian  menjelaskan  bahwa  kekuasaan  kehakiman  perlu dipisahkan  dari  kekuasaan  eksekutif  agar  pengadilan  dapat  melindungi  hak-hak individu  melawan  negara  dan  cabang  kekuasaan  negara  lainnya.  Montesquieu menambahakan: 7
“Jika  kekuasaan  kehakiman  disatukan  dengan  kekuasaan  legislatif,  maka kekuasaan  atas  kehidupan  dan  kebebasan  warga  negara  akan  dijalankan sewenang-wenang  karena  hakim  akan  menjadi  pembuat  hukum.  Jika kekuasaan kehakiman disatukan dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim bisa menjadi penindas, tambahnya.”
Artinya adalah lembaga kekuasaan kehakiman sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian kasus pihak-pihak yang berperkara harus bersifat netral, tidak takut dikarenakan adanya intervensi dari kekuasaan negara lainnya.
Sejalan dengan Montesqueui, Sir Ninian Stephen dalam J. Djohansyah, juga pada  intinya  menyebutkan  bahwa  independensi  kekuasaan  kehakiman  artinya tanpa tekanan dari kekuasaan lainnya. Lebih jelasnya  Sir Ninian Stephen dalam J. Djohansyah menyebutkan, independensi merupakan, “ a judiciary which dispenses justice  according  to  law  without  regard  to  the  policies  and  inclinations  of  the goverment  of  the  day ,”  yang  artinya,  suatu  peradilan  yang  menjalankan  keadilan menurut  hukum  tanpa  pengaruh  dari  kebijakan  dan  tekanan  pemerintah  pada saat itu. 8 Independensi kekuasaan kehakiman diyakini sebagai sarana yang efektif bagi tercapainya keadilan dalam bentuk jaminan perlindungan warga negara dari tindakan melawan hukum atau tindakan represif dari pihak penguasa. 9
Mempertegas  hal  tersebut,  Keith  Rosenn,  sebagaimana  dikutip  oleh  Susi, mengemukakan  bahwa,  “ the  degree  to  which  judges  actually  decides  cases  in
7 Sirajuddin.  Format  Kekuasaan  Kehakiman  Dalam  Perubahan  Lanjutan  Konstitusi, http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/viewFile/1537/1639_umm_scientific_j ournal.pdf,
8 Djohansyah,  Reformasi  Mahkamah  Agung  Menuju  Independensi  Kekuasaan  Kehakiman, Kesaint Blanc, Jakarta, 2008, tanpa halaman.
9 Ismail Suny, Pembagian Kekuasaan Negara, Jakarta, Aksara Baru,1978, hlm. 21.
accordance with their own  determination of the evidence, the law and justice, free from  the  coercion,  blandishment,  interference,  or  threats  from  governmental authorities  or  private  citizens.” (terjemahannya:  hakim  dalam  memutus  perkara, harus  benar-benar  berdasarkan  fakta  yang  hakim  peroleh  melalui  bukti-bukti, hukum  dan  keadilan,  bebas  dari  paksaan,  rayuan/bujukan,  campur  tangan,  atau ancaman dari otoritas pemerintah atau publik). 10
Selain  dikemukakan  oleh  pakar,  ternyata  pentingnya  kemandirian kekuasaan  kehakiman  juga  dirumuskan  dalam  instrumen  hukum  internasional. Ada  banyak  instrumen  hukum  internasional  yang  menyebutkan  pentingnya kemandirian kekuasaan kehakiman. Berikut instrumen-instrumen tersebut:
a. Universal Declaration of Human Right ;
b. International Covenant On Civil and Political Right (ICCPR);
c. Vienna Declaration and Programme for Action 1993 ; dan
d. International  Bar  Association  Code  of  Minimum  Standarts  of  Judicial Independence , New Delhi 1982.
Selain  keempat  instrumen  hukum  internasional  tersebut,  masih  ada beberapa  instrumen  hukum  internasional  lainnya,  yang  juga  mengatur  terkait independensi  kekuasan  kehakiman.  Salah  satunya  adalah Beijing  Statement  of Principles of the Independence of Judiciary in the Law Asia Region , 1995 . Pada Pasal 2 Beijing Statement  of Principles of  the  Independence  of  Judiciary  in  the  Law  Asia Region disebutkan  bahwa  Pasal  10  Deklarasi  Umum  tentang  Hak-hak  Asasi Manusia  dan  Pasal  14  ayat  (1) Kovenan  Internasional  tentang Hak-hak  Sipil  dan Politik  menyebutkan  bahwa,  “setiap  orang  berhak  untuk  mendapatkan pemeriksaan yang adil dan terbuka dari pengadilan yang kompeten, independen, dan  imparsial  atau  tidak  memihak.  Sebuah  peradilan  yang  independen  sangat diperlukan  untuk  menjamin  penegakan  hak  tersebut.”  Selanjutnya,  pada  Pasal  3 menyebutkan bahwa: 11
10 Susi Dwi Harijanti,  Membangun Independensi dan Akuntabilitas Hakim serta MA, I Pantarei, 2009, hlm. 20-21.
11 International  Commision  of  Jurist.  International  Principles  on  the  Independence  and Accountability  of  Judges,  Lawyes,  and  Prosecutors,  London:  Foreign  &  Commonwealth  Office London.
“Peradilan  yang  independen  terdiri  atas  syarat-syarat  sebagai  berikut, pertama peradilan harus memutus perkara sesuai dengan fakta-fakta, tidak memihak,  dan  pemahaman/peraturan  tanpa  pengaruh  dari  pihak manapun,  baik  itu  secara  langsung  maupun  tidak;  kedua  peradilan memiliki  yurisdiksi/kewenangan,  yang  secara  langsung  menilai  semua isu/masalah hukum.”
Penerapan independensi kekuasaan kehakiman begitu penting, Alexander Hamilton  sebagaimana  dikutip  oleh  Aidul  Fitriciada  A,  mengemukakan  perlunya jaminan  proteksi  terhadap  penegakan  kemandiriannya.  Jaminan  proteksi kekuasaan  kehakiman  itu  harus  ada  karena  kekuasaan  kehakiman  merupakan cabang kekuasaan yang paling lemah. Dikatakan lemah karena lembaga peradilan atau  kekuasaan  kehakiman  tidak  memiliki  pengaruh  baik  kekuasaan (sword) maupun  keuangan (nurse ). 12 Atas  dasar  itu,  independensi  kekuasaan  kehakiman memerlukan perlindungan melalui konstitusi atau undang-undang dasar.
Mencermati  penjelasan  di  atas,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  peradilan yang  independen  dapat  terpenuhi  jika  kekuasaan  kehakiman  lepas  dari  segala macam  bentuk  pengaruh  dan  campur  tangan  kekuasaan  lembaga  lain. Independensi kekuasaan kehakiman harus terpisah, bebas, dan tidak tunduk dari pengaruh  kekuasaan  negara  yang  lain  baik  kekuasaan  eksekutif  maupun kekuasaan kekuasaan legislatif 13 atau disebut juga sebagai independensi lembaga.
Tidak  hanya  itu,  begitu  pentingnya  independensi  kekuasaan  kehakiman, maka tidak boleh hanya menjadi wacana atau ide saja, tapi harus dijamin. Adapun jaminan  sebaiknya  dalam  tingkatan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi, yaitu konstitusi.

## Pelaksanaan  Independensi  Kekuasaan  Kehakiman  Sebelum  dan  Sesudah
Perubahan UUD 1945
1. Pelaksanaan Independensi Kekuasaan Kehakiman Sebelum Perubahan UUD NRI Tahun 1945
12 Aidul  Fitriciada  Azhari,  Kekuasaan  Kehakiman  Yang  Merdeka  Dan  BertanggungJawab  Di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan, 2 Jurisprudence, 89, 2005, hlm. 98.
13 Id, hlm. 97.
Membahas  soal  independensi  kekuasaan  kehakiman  sebelum  perubahan UUD NRI Tahun 1945, maka tidak tepat jika hanya berkiblat pada Era Orde Baru. Dikarenakan sebelum perubahan UUD 1945, yang dikenal Era Reformasi, terdapat 2 (dua) era di bawah 2 (dua) pemimpin di Indonesia kala itu. Kedua era itu adalah Era  Orde  Lama  di  bawah  kepemimpinan  Bapak  Soekarno  dan  Era  Orde  Baru  di bawah kepemimpinan Bapak Soeharto.
Pada  Era  Orde  Lama  pelaksanaan  kekuasaan  kehakiman  dianggap  juga tidak  independen,  bahkan  cenderung  diintervensi.  Faktanya  bisa  dillihat  dari peraturan  perundang-undangan.  Salah  satunya  adalah  dalam  Undang-Undang Nomor  13  tahun  1965  tentang  Pengadilan  Dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum dan  Mahkamah  Agung  (UU  No.13/1965),  tepatnya  di  dalam  Pasal  23  ayat  (1) sampai dengan ayat (4). Dalam pasal tersebut terlihat jelas norma yang mengatur adanya campur tangan presiden dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Untuk lebih jelasnya berikut bunyi Pasal 23 tersebut: 14
“(1)   Dalam  hal-hal  dimana  presiden  melakukan  turun  tangan,  sidang dengan  seketika  menghentikan  pemeriksaan  yang  sedang  dilakukan dan  mengumumkan  keputusan  Presiden  dalam  sidang  terbuka, dengan  membubuhi  catatan  dalam  berita  acara  dan  melampirkan keputusan berkas tanpa menjatuhkan putusan;
(2)   Dalam  hal-hal  dimana  presiden  menyatakan  keinginannya  untuk melakukan  campur  tangan  menurut  Ketentuan  Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, sidang menghentikan untuk sementara pemeriksaan dan mengadakan musyawarah dengan Jaksa;
(3)   Musyawarah  termaksud  dalam ayat  (2) tertuju untuk  melaksanakan keinginan presiden;
(4)   Keinginan Presiden dan hasil musyawarah diumumkan dalam sidang terbuka. ”
Selain  dalam  Pasal  23  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (4)  UU  No.13/1965, perilaku  interventif  Orde  Lama  dapat  pula  dilihat  pada  Penjelasan  Pasal  19 Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1964  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 19/1964). Dalam aturan disebutkan bahwa,
14 Suparman  Marzuki,  Kewenangan  Komisi  Yudisial  dalam  Konteks  Politik  Hukum  Kekuasaan Kehakiman,  Dalam  Bunga  Rampai  Putih  Hitam  Pengadilan  Khusus,  Sekretariat  Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, 2013, hlm. 81.
“Pengadilan  adalah  tidak  bebas  dari  pengeruh  kekuasaan  eksekutif  dan kekuasaan  membuat  undang-undang,  bahwa  Presiden/Pemimpin  Besar Revolusi  harus  dapat  turun  atau  campur  tangan  baik  dalam  perkara perdata maupun dalam perkara pidana .”
Seiring  berjalannya  waktu,  ketika  Orde  Lama  runtuh  yang  kemudian diganti  dengan  Orde  Baru,  publik  berharap  ada  perubahan  dalam  pelaksanaan kekuasaan  kehakiman,  terutama  terkait  dengan  independensinya.  Namun ternyata, realitasnya tidak banyak perubahan. Hal ini dapat dilihat dalam Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan  Pokok-Pokok  Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14/1970) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah  Agung  (UU  No.  14/1985).  Secara  khusus,  salah  satu  pasal  yang  ada kaitannya  dengan  independensi  dalam  UU  14/1970  adalah  Pasal  1.  Dalam  pasal tersebut telah ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka. Lebih lengkapnya adalah sebagai berikut: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasan  negara  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan hukum  dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”
Namun yang membuat muncul rasa heran adalah adanya pasal yang seakan menunjukkan  bahwa  kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  tidak melaksanakan kekuasaannya sendiri, tapi bersama dengan pemerintah. Pasal itu adalah  Pasal  11  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UU  No.  14/1970.  Dalam  pasal  tersebut dengan tegas disebutkan bahwa persoalan mengenai organisasi, administratif, dan finansial  badan-badan  peradilan  di  bawah  MA  dilakukan  oleh  Departemen Kehakiman,  yaitu  pemerintah.  Sementara  MA  juga  berwenang  melaksanakan tugas-tugas  yang  berkaitan  dengan  teknis  peradilan.  Artinya  ada  dualisme pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu oleh pemerintah dan MA.
Dengan  adanya  praktek  dualisme  tersebut,  maka  peluang  terjadinya intervensi  dari  eksekutif  terhadap  pelaksanaan  fungsi  hakim  dalam  memutus perkara, terutama bila salah satu pihak dalam perkara tersebut adalah eksekutif atau  pihak  yang  dekat  dengan  eksekutif  begitu  besar.  Bahkan  dengan  adanya praktek  seperti  itu  membuat  Pompe  dalam  penelitiannya  menyebutkan  dampak
ketergantungan  pada  sistem  patronase  tersebut  memudahkan  Departemen Kehakiman  mengontrol  mereka,  termasuk  bila  pemerintah  meminta  para  hakim memihak pemerintah pada kasus-kasus tertentu. Pompe mencontohkannya dalam sejumlah  kasus.  Salah  satu  kasus  adalah  Haris  Murtopo,  anak  Ali  Murtopo  yang dibebaskan  hakim  dari  tuduhan  membunuh  teman  SMA-nya  dengan  alasan membela  diri  dan  pistol  yang  dipakai  untuk  membunuhnya  adalah  milik  sopir pribadinya. 15
Kasus lainnya yang menunjukkan dampak patronase tersebut adalah kasus Kedungombo.  Pada  kasus  Kedungombo,  setelah  putusan  pertama  MA memenangkan gugatan sejumlah penduduk desa, pada putusan kedua MA  malah membatalkan putusan pertama setelah Presiden Soeharto mengundang ketua MA ke istana dan meminta MA memutuskan seadil-adilnya. 16
Contoh  kasus-kasus  lain  yang  putusan  MA  secara  terang-terangan diintervensi  oleh  pemerintah  adalah  perkara  Ohee  tahun  1995,  dan  perkara Gandhi Memorial School tahun 1996.

## 2. Pelaksanaan Independensi Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD NRI Tahun 1945
Dengan  adanya  fakta-fakta  begitu  kuatnya  kekuasaan  eksekutif,  yang melakukan  intervensi  kekuasaan  yudikatif  di  zaman  Orde  Lama  dan  Orde  Baru, pada  tahun  1998,  masa  transisi  peralihan  zaman  dari  Era  Orde  Baru  ke  Era Reformasi  berkembang  ide  memerdekakan  kekuasaan  kehakiman.  Adapun  ide yang  menggema  saat  itu  adalah  melepas  ketergantungan  kekusaan  kehakiman dari pemerintah.
Menguatnya  ide  tersebut  dikarenakan  pada  masa  transisi  itu  merupakan masa  dimana  negara  ini  masih  mencari  bentuk  terbaik  dalam  pelaksanaan  tata pemerintahannya,  termasuk  pelaksanaan  kekuasaan  kehakiman.  Dalam  konteks
15 Rikardo  Simamarta,  Politik  Hukum  Peradilan  di  Indonesia  Masa  Orde  Baru  dan  Reformasi, Dalam  Bunga  Rampai  Putih  Hitam  Pengadilan  Khusus,  Sekretariat  Jenderal  Komisi  Yudisial, Jakarta, 2013, hlm.146.
16 Id.
demikian,  Luu  Tien  Dung,  pada  sebuah  paper  yang  dimuat  dalam  UNDP Journal mengemukakan: 17
‘‘The  judiciary  in  pre-transition  regimes  was  ‘dependent’  or  ‘compromised’ rather  than  independent.  It  failed  to  protect  the  rule  of  law  and  human rights… Many transitional countries have adopted the principle of separation of  powers  in  the  Constitution  as  a  constitutional  guarantee  of  the independence  of  the  judiciary’’ (terjemahannya:  Pada  masa  transisi, peradilan sebaiknya “bergantung” dengan kekuasaan lainnya, atau sepakat dengan independen (ketidakbergantungan). Banyak negara transisi sudah mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan di dalam konstitusinya, sebagai jaminan independensi kekuasaan kehakiman).”
Upaya pertama yang dilakukan untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang  merdeka  adalah  membuat  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Republik  Indonesia  Nomor  X/MPR/1998  Tahun  1998  Tentang  Pokok-Pokok Reformasi  Pembangunan  Dalam  Rangka  Penyelamatan  dan  Normalisasi Kehidupan  Nasional  Sebagai  Haluan  Negara  (TAP  MPR  No.  X/1998).  Salah  satu poin  yang  ingin  diperbaiki  dalam  TAP  MPR  tersebut  adalah  pembaharuan peradilan.
Lebih  jelasnya  dalam  kondisi  umum  TAP  MPR  No.  X/1998,  disebutkan bahwa pembaharuan peradilan dianggap perlu dilakukan mengingat selama Orde Baru pembinaan lembaga peradilan yang dilakukan oleh eksekutif bisa dikatakan merupakan  peluang  bagi  penguasa  melakukan  intervensi  ke  dalam  proses peradilan.  Lebih  jauh  lagi,  kenyataan  seperti  itu  juga  menjadi  peluang berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif pada proses pengadilan. Hal ini tentu  berakibat  adanya  penegakan  hukum  belum  memberi  rasa  keadilan  dan kepastian  hukum  pada  kasus-kasus  yang  menghadapkan  pemerintah  atau  pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah. Olehnya  itu  perlu  dilakukan  pemisahan  yang  tegas  antar  fungsi-fungsi  yudikatif dari eksekutif.
17 Luu Tien Dung. Judicial Indepencdence In Transitional Countries, UNDP Democratic Governance Fellowship Programme. Oslo, 2003, hlm. 8.
Mengingat keinginan reformasi pembangunan termasuk reformasi hukum yang di dalamnya meliputi reformasi peradilan harus segera dilaksanakan, maka ditahun  1999  Presiden  bersama  DPR  kemudian  membentuk  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  1999  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1970  Tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan Kehakiman  (UU  No.  35/1999).  Dengan  dibentuknya  UU  No.  35/1999,  bisa dikatakan  bahwa  UU  ini  merupakan  awal  mula  lahirnya  Era  Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman.
Dikatakan Era Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman, dikarenakan di dalam UU No. 35/1999 terdapat 2 (dua) hal penting yang menjadi penandanya. Pertama, pada bagian Menimbang atau Konsideran huruf a menyatakan bahwa, “Kekuasaan kehakiman  adalah  kekuasaan  yang  merdeka  dan  oleh  karena  itu  untuk mewujudkan  kekuasaan  kehakiman  yang  mandiri  dan  terlepas  dari  kekuasaan pemerintah  dipandang  perlu  melaksanakan  pemisahan  yang  tegas  antar  fungsi- fungsi yudikatif dari eksekutif.” Kedua, pada Pasal 11 ayat (1) mengatur tentang fungsi-fungsi organisatoris, administratif, dan finansial yang tadinya dilaksanakan oleh 2 (dua) lembaga, akhirnya dilaksanakan oleh 1 (satu) lembaga, yaitu MA.
Independensi kekuasaan kehakiman dianggap begitu penting,  menjadikan substansi yang diatur dalam aturan setingkat UU masih dianggap tidak cukup. Hal ini  yang  kemudian  membuat  para  penyusun  Amandemen  UUD  NRI  Tahun  1945 menjadikan  persoalan  independensi  kekuasaan  kehakiman  menjadi  salah  satu materi  dalam  pembahasan  Amandemen.  Akhirnya  ditahun  2001  hal  ini diwujudkan  melalui  Amandemen  Ketiga  UUD  NRI  Tahun  1945.  Independensi kekuasaan kehakiman dalam secara jelas dan tegas diatur pada Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan.”
Jika  diperhatikan  perubahan  ini  tentu  begitu  penting.  Tidak  hanya memerdekakan  kekuasaan  kehakiman  yang  akhirnya  dicapai,  tapi  juga menjaminnya  dalam  aturan  perundang-undangan  yang  paling  tinggi,  yaitu konstitusi, atau UUD NRI Tahun 1945.

## Inkonsisten Penerapan Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Praktek Seleksi Calon Hakim
Melalui  penjelasan  kerangka  teori  di  atas,  terlihat  jelas  terdapat  3  (tiga) poin penting yang bisa disimpulkan, yaitu:
a. Bahwa  di  zaman  sebelum  adanya  Amandemen  UUD  NRI  Tahun  1945, yaitu  Era  Orde  Lama  dan  Orde  Baru,    kekuasaan  kehakiman  belum merdeka;
b. Awal  mula  perwujudan  kemerdekan  kekuasaan  kehakiman  adalah ketika dibentuknya UU No. 35/1999; dan
c. Untuk  menjamin  kemerdekaan  kekuasaan  kehakiman  tersebut,  maka ditahun 2001, melalui Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 diaturlah norma kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24.
Dalam  kaitannya  dengan  seleksi  calon  hakim,  ternyata  keinginan  melihat perbaikan  dalam  pelaksanaannya  baru  bisa  dilaksanakan  ditahun  2003.  Ditahun tersebut  pelaksanaan  seleksi  calon  hakim  akhirnya  dilaksanakan  secara  tunggal oleh MA.
Tentu  ini  merupakan  kabar  bahagia,  karena  dengan  pelaksanaan  seleksi secara  tunggal  oleh  MA  menunjukkan  keseriusan  memperbaiki  pelaksanaan seleksi calon hakim, yang sebelumnya dianggap sarat akan intervensi pemerintah, menjadi lebih mandiri dan transparan.
Namun  disaat  harapan  publik  yang  sudah  begitu  besar  adanya  perbaikan peradilan melalui penerapan prinsip independensi kekuasaan kehakiman, ditahun 2005 atau tepatnya 2 (dua) tahun pasca pelaksanaan  seleksi calon hakim secara mandiri oleh MA, malah ditemukan adanya beberapa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme  (KKN).  Fakta  adanya  praktik  KKN  dalam  seleksi  calon  hakim  kala  itu ditemukan  oleh  Komisi  Hukum  Nasional  (KHN)  melalui  penelitiannya. Berdasarkan  penelitian  KHN  tersebut  ditemukan  beberapa  praktik  KKN  bahwa peserta  yang  lolos  sebagian  mempunyai  hubungan  dengan  pejabat  dari  instansi terkait, mempunyai hubungan dengan orang MA, dan praktik suap. 18
18 Hakim  Agung  'Membonsai'  KY,  KHN:  Seleksi  Hakim  Ala  MA  Rawan  Suap  dan  KKN, https://news.detik.com/berita/2883943/hakim-agung-membonsai-ky-khn-seleksi-hakim-ala-ma- rawan-suap-dan-kkn, terakhir diakses tahun 2017.
Hal  ini  tentu  membuat  kaget  banyak  pihak  dan  mencoreng  lembaga peradilan yang baru seumur jagung melaksanakan lembaga secara mandiri karena besarnya  dorongan  penerapan  prinsip  independensi.  Atas  dasar  itu,  KHN  dalam risetnya  merekomendasikan  pelaksanaan  seleksi  secara  terbuka  dengan  proses yang  transparan,  jujur,  adil,  dan  akuntabel.  Selain  itu,  KHN  juga merekomendasikan  pelaksana  seleksi  calon  hakim  dengan  mempertimbangkan keikutsertaan pihak lain di luar MA. 19
Sebagai  bentuk  keinginan  melihat  adanya  perbaikan  dalam  pelaksanaan seleksi calon hakim agar tidak terjadi lagi praktik KKN, pembuat undang-undang ditahun  2009  kemudian  merespon  usulan  KHN  dengan  melakukan  perubahan undang-undang terhadap 3 (tiga) undang-undang bidang peradilan, yaitu Undang- Undang  Nomor  49  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Umum  (UU  No.  49/2009),  Undang- Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU No. 50/2009),  dan Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (UU  No.  51/2009). Melalui  perubahan  terhadap  ketiga  undang-undang  tersebut,  diaturlah pelaksanaan  seleksi  pengangkatan  hakim  dilakukan  bersama  oleh  MA  dan  KY, tidak lagi dilakukan secara tunggal oleh MA. Lebih jelasnya adalah sebagai berikut:
a. Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU 49/2009;
b. Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) UU 50/2009; dan
c. Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU 51/2009.
Hal yang menjadi pertimbangan diubahnya kewenangan rekrutmen hakim tingkat  pertama  dari  sebelumnya  menjadi  kewenangan  tunggal  MA  (sistem  1 (satu) atap) menjadi bersama dengan KY adalah, pada dasarnya dilatarbelakangi oleh  2  (dua)  pertimbangan  pokok  yaitu,  (a)  agar  prinsip  kemandirian  peradilan
19 Dengan memperhatikan rekomendasi KHN tersebut, terlihat jelas bahwa dengan fakta adanya praktik KKN dalam pelaksanaan seleksi calon hakim, KHN dengan tegas menginginkan agar pelaksanaan  seleksi  dilakukan  dengan  akuntabel,  dan  bahkan  mendorong  MA mempertimbangkan melibatkan pihak luar (lembaga lain) dalam melaksanakan seleksi calon hakim.
dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas  hakim;  dan,  (b)  memperketat  persyaratan  pengangkatan  hakim, antara lain melalui proses seleksi calon hakim yang dilakukan secara transparan, akuntabel,  dan  partisipatif,  serta  harus  melalui  proses  atau  lulus  pendidikan hakim. 20
Menariknya  adalah  ternyata  tindak  lanjut  pelaksanaan  dari  UU  49/2009, UU 50/2009, dan UU 51/2009 terkait dengan proses seleksi pengangkatan hakim tingkat pertama dilakukan bersama oleh MA dan KY juga disebutkan secara tegas oleh  MA  melalui  Cetak  Biru  Pembaruan  Peradilan  2010-2035.  Dalam  cetak  biru tersebut materi seleksi calon hakim dapat dilihat pada Bab V tentang Penguatan SDM, Sarana, dan Prasarana. Lebih jelas lagi dalam sub bab huruf 2 di halaman 51, yang intinya menegaskan bahwa: “Berkaitan dengan rekruitmen hakim, di dalam UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa rekutmen hakim dilaksanakan  bersama  dengan  KY,  untuk  menindaklanjuti  hal  ini  MA mempersiapkan  diri  dengan  baik  dengan  membentuk  Tim  Bersama  rekrutmen yang kredibel.” 21
Namun  disayangkan  niat  baik  pembuat  UU  yang  ingin  melaksanakan rekomendasi KHN dalam rangka mewujudkan seleksi calon hakim yang akuntabel, tanpa  praktik  KKN  tersebut  akhirnya  harus  kandas.  Pada  tahun  2015  sejumlah hakim agung yang mengatasnamakan dirinya merupakan perwakilan dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) memasukkan permohonan judicial review pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon mendalilkan kata “ bersama” dan frasa “ dan Komisi  Yudisial” dalam  ketentuan  Pasal  14A  ayat  (2),  dan  ayat  (3)  UU  49/2009, Pasal 13A ayat (2), dan ayat (3) UU 50/2009, Pasal 14A ayat (2), dan ayat (3) UU 51/2009    bertentangan  dengan  Pasal  24  ayat  (1),  Pasal  24B  ayat  (1),  dan  Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun1945.
20 Undang-Undang  R.I  No.  49  Tahun  2009,  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, L.N.R.I. Tahun 2009 No. 5077,  Penjelasan Umum.
21 Membaca Ulang Blue Print MA, Menyelamatkan Reformasi Indonesia,
https://news.detik.com/berita/2885009/membaca-ulang-blue-print-ma-menyelamatkan-reformasi- indonesia, terakhir didiakses 2017.
Jika  memperhatikan  Putusan  MK  Nomor  43/PUU-XIII/2015,  intinya pemohon  beranggapan  bahwa  pelibatan  KY  dalam  seleksi  pengangkatan  hakim pengadilan  negeri,  pengadilan  agama,  dan  pengadilan  tata  usaha  negara  dapat menjadi  pintu  masuk  bagi  intervensi  suatu  lembaga  terhadap  lembaga  lain  yang akan merusak mekanisme checks and balances yang dibangun. Hal ini tentu akan merusak  sistem  kekuasaan  kehakiman  yang  dijamin  oleh  konstitusi  karena adanya  “segala  campur  tangan  dalam  urusan  peradilan  oleh  pihak  lain  di  luar kekuasaan  kehakiman  dilarang,  kecuali  dalam  hal-hal  sebagaimana  dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945”.
Hal  yang  disayangkan  terhadap  permohonan  tersebut  adalah,  MK  dalam Putusan  Nomor  43/PUU-XIII/2015  mengabulkan  permohonan  para  pemohon dengan menyatakan bahwa kata “ bersama” dan frasa “ dan Komisi Yudisial” dalam Ketentuan Pasal 14A ayat (2), dan ayat (3) UU 49/2009, Pasal 13A ayat (2), dan ayat (3) UU 50/2009, Pasal 14A ayat (2), dan ayat (3) UU 51/2009, bertentangan dengan  Pasal  24  ayat  (1),  Pasal  24B  ayat  (1),  dan  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  NRI Tahun 1945.
Melalui  putusan  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  MA  ingin  menegaskan penerapan  prinsip  independensi.  Bagi  MA  pelibatan  KY  dalam  proses  seleksi melanggar prinsip independensi kekuasaan kehakiman.
Namun  kenyataan  tersebut  bisa  dikatakan  bertentangan  dengan  praktik yang  dilakukan  ditahun  2017.  MA  yang  tadinya  tidak  menginginkan  KY  terlibat dalam  pelaksanaa  seleksi  calon  hakim,  karena  dianggap  akan  menganggu independensi  MA  secara  lembaga,  kemudian  seakan  mengendorkan  penegasan tersebut  kepada  pemerintah.  Hanya  dengan  alasan  kekurangan  hakim  akhirnya pelaksanaan  seleksi  calon  hakim  dilakukan  oleh  MA  dengan  cara  seleksi  calon pegawai  negeri  sipil.  Yang  artinya  melibatkan  pemerintah  (eksekutif).  Hal  inilah yang kemudian bisa dikatakan sebagai inkonsistensi pelaksanaan independensi.
Lebih jelasnya bisa dilihat dalam bagan di bawah ini:
Melalui  bagan  di  atas  terlihat  jelas  bahwa  ketidakonsitenan  MA  dalam pelaksanaan  prinsip  independensi  kekuasaan  kehakiman.  Ditahun  1998  dengan dasar  adanya  intervensi  pemerintah  dalam  pelaksanaan  kekuasaan  kehakiman, maka  dimunculkan  ide  independensi  kekuasaan  kehakiman.  Ditahun  1999  hal
1965-1998
Era Orde Lama dan Baru Kekuasaan Kehakiman Belum Merdeka 1998 Menguatnya Ide Mendorong agar
Kekuasaan Kehakiman Merdeka dan Diatur dalam Konstitusi
1999 Awal Mula Perwujudan
Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman melalui Pembentukan
UU 35/1999 2001 Memperkuat Jaminan Kemerdekaan
Kekusaan Kehakiman Melalui Pengaturan dalam Amandemen Ketiga UUD NRI Tahun
1945 2003 Awal Mula Pelaksaan Seleksi Hakim secara Mandiri oleh MA 2005
KHN melalui risetnya menemukan Praktik KKN dalam Pelaksanaan
Seleksi oleh MA
2009
Pembentukan 3 (tiga) UU Badan Peradilan sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi hasil riset KHN
Menindaklanjuti Norma Ketiga UU Badan Peradilan MA dalam cetak birunya menyebutkan MA mempersiapkan diri dengan baik dengan membentuk Tim Bersama rekruitmen yang kredibel
2015
Sejumlah Hakim Agung sebagai perwakilan IKAHI mengajukan JR ke MK dengan intinya memohonkan pelibatan KY dalam seleksi dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 karena dianggap melanggaran independensi kekuasaan kehakiman 2015 MK dalam Putusan No. 43/PUU- XIII/2015 mengabulkan permohan sejumlah hakim agung tersebut
tersebut diwujudkan dan diperkuat melalui jaminan dalam UUD NRI Tahun 1945 hasil Amandemen Ketiga ditahun 2001.
Selanjutnya  ditahun  2015  dengan  pertimbangan  pelibatan  KY  dalam seleksi  calon  hakim  dianggap  berpeluang  mengancam  independensi  kekuasaan kehakiman, sejumlah hakim agung memohonkan judicial review. Terakhir ditahun 2017  pelaksanaan  seleksi  calon  hakim,  MA  melibatkan  pemerintah.  Padahal secara  jelas  dahulu  MA  ingin  lepas  dari  pemerintah  karena  dianggap mengintevensi  pelaksanaan  kekuasaan  kehakiman,  dan  menolak  pelibatan lembaga  KY  dalam  seleksi  karena  berpeluang  mengancam  independensi kekuasaan kehakiman. Namun ditahun 2017 kemudian menggandeng pemerintah untuk melaksanakan seleksi calon hakim.

## Penutup
MA  tidak  konsisten  dalam  melaksanakan  prinsip  independensi  kekuasan kehakiman dalam seleksi calon hakim. Ketidakkonsistenan MA dapat dilihat dari:
a. Pada tahun 2015 belum juga perintah undang-undang paket badan peradilan,
UU  No.  48/2009,  UU  No.  49/2009,  dan  UU  No.  50/2009  yang  memberikan wewenang  kepada  MA  dan  KY  secara  bersama-sama  untuk  melaksanakan seleksi  calon  hakim,  sejumlah  hakim  agung  memasukkan  permohonan JR dengan  intinya  memohonkan  pelibatan  lembaga  lain  di  luar  MA  seperti  KY dalam seleksi dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena dianggap melanggar independensi kekuasaan kehakiman;
b. Namun  ditahun  2017,  karena  alasan  kekurangan  hakim  MA  justru menggandeng  pemerintah  yang  notabene  diawal  Reformasi  ditolak keberadaannya  sebagai  lembaga  yang  berwenang  mengurusi  administratif, organisatoris, dan finansial kekuasaan kehakiman dikarenakan sepanjang Era Orde  Lama  dan  Orde  Baru  dianggap  seringkali  mengintervensi  proses peradilan,  yang  merugikan  MA  sebagai  pelaksanaan  tertinggi  kekuasaan kehakiman.

## Daftar Pustaka
Buku:
Departemen  Pendidikan  Nasional,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Edisi  Ketiga , Jakarta, Balai Pustaka, 2005.
Djohansyah,  Reformasi  Mahkamah  Agung  Menuju  Independensi  Kekuasaan Kehakiman, Jakarta, Kesaint Blanc, 2008.
Garner, Black Law Dictionary, seventh edition, USA, West Group, 1999. Ismail Suny, Pembagian Kekuasaan Negara, Jakarta, Aksara Baru,1978. Luu  Tien  Dung. Judicial  Indepencdence  In  Transitional  Countries ,  Oslo,  UNDP Democratic Governance Fellowship Programme, 2003.
Rikardo  Simamarta,  Politik  Hukum  Peradilan  di  Indonesia  Masa  Orde  Baru  dan Reformasi, Dalam Bunga Rampai  Putih Hitam Pengadilan Khusus, Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013.
Suparman  Marzuki.  Kewenangan  Komisi  Yudisial  dalam  Konteks  Politik  Hukum Kekuasaan  Kehakiman,  Dalam  Bunga  Rampai  Putih  Hitam  Pengadilan Khusus, Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013.

## Jurnal dan Artikel:
Aidul Fitriciada A. Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Bertanggung Jawab Di  Mahkamah  Konstitusi:  Upaya  Menemukan  Keseimbangan. Jurnal Jurisprudence Vol. 2, Nomor 1 Maret, 2005.
Nur  Agus  Susanto.  Independensi  Kekuasaan  Kehakiman  dan  Efektifitas  Sanksi Untuk Kasus Hakim Penerima Suap. Jurnal Yudisial Vol-IV Nomor 01. April 2013.
Susi Dwi Harijanti. Membangun Independensi dan Akuntabilitas Hakim serta MA. Jurnal Panterei Vol. I Nomor 3. Februari 2009.

## Internet:
Amzulian Rifai. Merekrut Para Wakil Tuhan . http://koran- sindo.com/page/news/2017-07-10/1/2/index.php, diunduh terakhir tanggal 21 Mei 2018.
Sirajuddin. Format  Kekuasaan  Kehakiman  Dalam  Perubahan  Lanjutan  Konstitusi. http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/viewFile/1537/163 9_umm_scientific_journal.pdf, diunduh terakhir tahun 2016.
Hakim Agung 'Membonsai' KY, KHN: Seleksi calon hakim Ala MA Rawan Suap dan KKN . https://news.detik.com/berita/2883943/hakim-agung-membonsai-ky-khn- seleksi-hakim-ala-ma-rawan-suap-dan-kkn, diunduh terakhir tahun 2017.
Membaca Ulang  Blue  Print MA, Menyelamatkan Reformasi Indonesia , https://news.detik.com/berita/2885009/membaca-ulang-blue-print-ma- menyelamatkan-reformasi-indonesia, diunduh terakhir 2017.

## Peraturan Perundang-Undangan dan Perjanjian Internasional:
International Commision of Jurist . International Principles on the Independence and Accountability  of  Judges,  Lawyes,  and  Prosecutors ,  London:  Foreign  & Commonwealth Office London.
Undang-Undang  R.I  No.  49  Tahun  2009,  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Umum,  L.N.R.I.  Tahun  2009  No. 5077,  Penjelasan Umum.