Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Evaluasi Kebijakan 5 Hari Kerja Terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pada Dinas Pendidikan Kota Mataram
Ibnu Jauji 1)* , Sudirman Wilian 2) , Untung Waluyo 3) 1,2,3 Magister Administrasi Pendidikan email: ibnujauji016@gmail.com
Abstract: This study aims to reveal employee performance on the effectiveness of the 5 working  day  policy  in  improving  the  implementation  of  the  Minimum  Service  Standards  at  the Mataram  City  Education  Office  and  to  explain  the  factors  inhibiting  the  implementation  of  5 working days in relation to the achievement of Minimum Service Standards at the Mataram City Education  Office.  This  research  uses  a  qualitative  approach  with  descriptive  methods.  This research was conducted at the Mataram City Education Office. Collecting data using observation, interviews and documentation. The data analysis technique uses three activity lines, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. Validity data using analysis techniques of credibility, transferability, dependability and confirmability. The results of this study indicate that the five-day work policy, both regarding the use of time and work discipline, work intensity, work initiative, and work atmosphere in the five working day policy collectively contributes  positively to the work productivity of the Mataram City national education office employees. Employees feel happy with the policies implemented by the Education Office so that employee performance can increase towards achieving minimum service standards.
Keywords: Evaluation, 5 Working Days Policy, Minimum Service Standards
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkap  kinerja  pegawai  terhadap efektivitas kebijakan 5 hari kerja dalam meningkatkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Dinas Pendidikan Kota Mataram dan menjelaskan faktor-faktor penghambat pelaksanaan 5 hari kerja dalam kaitannya dengan pencapaian  Standar pelayanan Minimal di Dinas Pendidikan Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini  dilakukan  di  Dinas  Pendidikan  Kota  Mataram.  Pengumpulan  data  menggunakan  observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan tiga alur kegiatan yaitu reduksi data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Kebashan  data  menggunakan  teknik  analisis kredibilitas,  transferabilitas,  dependabilitas dan konfirmabilitas .  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  kebijakan  lima  hari  kerja,  baik  yang  menyangkut  penggunaan  waktu  dan disiplin kerja, intensitas kerja, inisiatif kerja, serta suasana kerja dalam kebijakan lima hari kerja secara bersama-sama memberikan sumbangan positif terhadap produktivitas kerja pegawai dinas pendidikan nasional Kota Mataram. Pegawai merasa senang dengan kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan sehingga kinerja pegawai dapat meningkat terhadap pencapaian standar pelayanan minimal.

## Kata Kunci:Evaluasi, Kebijakan 5 Hari Kerja, Standar Pelayanan Minimal

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini  instansi  pemerintahan dituntut mampu menciptakan kinerja pegawai yang tinggi dalam rangka memenuhi
tuntutan  standar  pelayanan  publik  yang minimal.  Dengan  adanya  standar  tersebut pemerintah  dituntut  mampu  membangun sekaligus  meningkatkan  kinerja  pegawai  di lingkungannya.  Keberhasilan  pemerintah  di
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dalam  mencapai  kinerja  yang  demikian  itu dipengaruhi  oleh  sejumlah  factor  seperti disiplin  kerja  yang  tinggi,  ketepatan  waktu dalam memberikan layanan, profesionalisme kerja  dan  lain  sebagainya.  Seluruh  factor- faktor  tersebut  bermuara  pada  kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya.
Mangkunegara  (2007)  menjelaskan bahwa  kinerja  seseorang  dalam  suatu organisasi  sangat  dipengaruhi  oleh  faktor kompetensi  (kemampuan)  dan  motivasi mereka dalam mengemban tugas-tugas yang diberikan oleh atasan mereka. Jika seseorang karyawan memiliki kompetensi yang memadai  untuk  jabatan  tertentu  yang diembannya,  ia  dapat  menggerakkan  segala potensinya untuk mencapai kinerja maksimal sesuai  dengan  jabatan  yang  diamanatkan kepadanya.  Perkembangan  kompetensi  ini umumnya didorong motivasi dari dalam diri sendiri  untuk  menghasikan  kinerja  yang sebaik-baiknya.  Ketika  motivasi  terbentuk dengan baik, sikap pegawai dalam menjalankan  tugas  kerja  selalu  berorintasi pada pencapaian hasil layanan yang terbaoik bagi masyarakat yang dilayaninya.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat disimpulkan bahwa pengembangan kompetensi  pegawai  perlu  dilakukan  secara terus  menerus  agar  mereka  dapat  terus memperbaiki  kinerjanya  dan  meningkatkan kemampuannya dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah. Pandangan ini menyiratkan bahwa pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia  dalam  suatu  insansi  pemerintah memegang  peranan  sangat  penting  dalam meningkatkan  kinerja  pemerintah.  Tidak dapat  dipungkiri  bahwa  sumber  daya manusia  memiliki  potensi  yang  besar  untuk menjalankan aktivitas pemerintahan.
Karenanya,  potensi  setiap  sumber  daya manusia  yang  ada  di  dalam  instansi pemerintah harus terus dibina sebaik-baiknya sehingga  mampu  memberikan  hasil  kerja yang optimal.
Terkait  dengan  uraian  di  atas,  Dinas Pendidikan  Kota  Mataram  yang  merupakan sebuah    Organisasi      atau  Instansi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Mataram  Nomor  5  Tahun  2008  mempunyai tugas  pokok  membantu  Walikota  Mataram dalam menyelenggarakan kewenangan daerah di bidang Pendidikan.
Dalam      melaksanakan      tugas- tugasnya, pegawai negeri sipil di lingkungan Dikpora  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan lembaga  semaksimal  mungkin.  Salah  satu faktor  yang  menjadi  kriteria  tercapainya tujuan  suatu  organisasi  atau  instansi  adalah melalui  identifikasi  dan  pengukuran  kinerja pegawainya.  Apabila  seorang  pegawai mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  ia telah  berkontribusi  positif  bagi  kinerja lembaganya.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman, semua  organisasi  dituntut  untuk  dapat bersaing memberikan pelayanan yang maksimal, tidak terkecuali organisasi pemerintah  yakni  Dinas  pendidikan  Kota Mataram. Ini berarti bahwa aparat pemerintah sebagai abdi masyarakat dan abdi pemerintah, dituntut mampu untuk memberikan pelayanan  yang terbaik kepada masyarakat  karena  hal  tersebut  sudah merupakan  salah  satu  fungsi  yang  harus dijalankan oleh pemerintah dalam mengemban  tugas  sebagai  penyelenggara pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah  daerah.  Tercapainya  atau  tidaknya tujuan  organisasi  tersebut  sangat  ditentukan oleh kinerja para pegawai dalam menjalankan  tugasnya.  Setiap  organisasi pada umumnya mengharapkan para pegawainya mampu melaksanakan tugasnya dengan  efektif,  efisien,  produktif  dan profesional.  Semua  ini  bertujuan  agar organisasi  dapat  menghasilkan  kualitas pelayanan  public,  yang  sesuai  dengan harapan masyarakat.
Selanjutnya,  istilah  pelayanan  publik menurut  Kepmen  PAN  Nomor  25  Tahun 2004,  didefiniskan  sebagai  segala  kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara  pelayanan  publik  sebagai upaya  pemenuhan  kebutuhan  penerima pelayanan, maupun dalam rangka
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
pelaksanaan penentuan peraturan perundang- undangan.  Dalam  hal  ini  Pasolong  (2011) menegaskan bahwa pelayanan publik meliputi segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun  hasilnya  tidak  terikat  pada  suatu produk  secara  fisik.    Dalam  hal  yang  sama Ratminto dan Winarsih (2012) menguaraikan bahwa  pelayanan  publik  adalah  segala bentuk  jasa  pelayanan,  baik  dalam  bentuk barang public maupun jasa publik yang pada prinsipnya  menjadi  tanggung  jawab  dan dilaksanakan  oleh  instansi  pemerintah  di Pusat,  Daerah,  dan  di  lingkungan  Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.  Semua  ini  dilaksanakan,  dalam rangka  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terkait  dengan  hal  di  atas,  persoalan yang serimg menjadi perbincangan di media masa  maupun  social  media  adalah  belum maksimalnya  kualitas  pelayanan  instansi pemerintah. Meskipun pemerintah menegaskan bahwa reformasi birokrasi terus digulirkan keluhan masalah ketidakefektifan pemberian  layanan  pemerintah  berlangsung masih  cukup  tinggi.  Berbagai  upaya pemenuhan  layanan  public  bagi  kebutuhan masyrakat  telah  dilakukan  oleh  pemerintah, sejauh  ini  tingkat  layanan  yang  diberikan oleh  pemerintah  masih  belum  mampu memnuhi ekspektasi publik. Artinya persoalan  kualitas  fsn  efektivitas  pelayanan masih  menjadi  isu  besar  bagi  pemerintah, khususnya  Pemda  Kota  Mataram.  Karena alas an ini lah, peneliti ingin meneliti apakah kebijakan  pelayanan  5  hari  kerja  dapat memacy  pegawai  kantor  Dikpora  Kota Mataram untuk bekerja maksimal.
Penelitian ini mencoba mengkonfirmasi  sejauh  mana  kebijakan  5 hari  kerja  ini mampu meningkatkan standar pelayanan  minimal  pada  Dinas  pendidikan Kota  Mataram.  Peneliti  berasumsi  bahwa kebijakan  5  hari  kerja  akan  membawa
dampak  terhadap  koordinasi  dan  pemberian layanan oleh kantor Dikpora kepad sekolah – sekolah  yang  berada  di  bawah  naungannya, baik  itu  sekolah  negeri  ataupun  sekolah swasta. Persoalan ini muncul karena sekolah- sekolah  masih  menggunakan  sistem  6  hari kerja.  Inilah  yang  menjadi  latar  belakang masalah, sehingga penulis bermaksud untuk melakukan  penelitian  dengan  judul  : “Evaluasi  Kebijakan  5  Hari  Kerja  terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pada Dinas  Pendidikan  Kota  Mataram”.  (Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kota Mataram).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode studi  kasus  dengan  pendekatan  kualitatif (Arikunto,  2013).  Pendekatan  penelitian kualitatif  digunakan  dalam  penelitian  ini karena  penelitian  ini  bermaksud  untuk memahami  bagaimana  proses  rekrutmen pengawas  sekolah  dasar  yang  dilaksanakan oleh  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten  Lombok  Timur,  dan  untuk memahami pola rekrumen tersebut, peneltian ini menggunakan metode studi kasus.
Jenis data penelitian ini terdiri dari data primer  dan  data  sekunder.  Menurut  Riyanto (2007)  data  primer  adalah  keterangan  yang diperoleh  peneliti  melalui  penyelidikan langsung dari gejalanya atau dari sumbernya, sedangkan  data  sekunder  adalah  keterangan yang  diperoleh  seorang  peneliti,  tetapi melalui  sumber  lain,  baik  lisan  maupun tulisan.
Teknik pengumpulan data menggunakan lembar observasi, wawancara, dokumentasi.
Teknik analisis data menggunakan  tiga  alur  kegiatan  yaitu pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Keabsahan  data  dalam  penelitian kualitatif  meliputi  empat  teknik  yaitu  : kredibilitas ( credibility), keteralihan
(transferabilitas),
depenabilitas (dependability), konfirmabilitas (confirmability).
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
HASIL DAN PEMBAHASAN Kebijakan 5 hari kerja untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas
Pendidikan Kota Mataram
Pembangunan pendidikan di Kota Mataram  merupakan  proses  panjang  untuk meningkatkan  daya  saing  masyarakat  Kota Mataram  maupun  bangsa  Indonesia  pada umumnya.  Berbagai  terobosan  program  dan kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  sampai dengan  tahun  2010  telah  memberikan  hasil yang  menggembirakan.  Hal  ini  ditunjukkan dengan adanya pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Mataram yang semakin meningkat setiap tahunnya.
IPM  merupakan  suatu  indeks  komposit yang  mencakup  tiga  bidang  pembangunan masyarakat  yang  dianggap  sangat  mendasar yaitu  bidang  kesehatan  yang  diukur  dengan angka  harapan  hidup,  bidang  pendidikan yang  diukur  dengan  angka  melek  huruf  dan rata-rata  lama  sekolah  serta  ekonomi  yang diukur dengan rata-rata pengeluaran perkapita.  Berdasarkan  hasil  perhitungan IPM  oleh  BPS,  terlihat  bahwa  status pembangunan  masyarakat  di  Kota  Mataram pada  tahun  2009  sudah  mencapai  tingkat menengah  sebesar  71,41    atau  naik  sebesar 3,2  point  dengan  menduduki  peringkat  ke-1 dari kabupaten/kota lain di NTB.
Sebagai salah satu bagian dari organisasi Pemerintah  Daerah  di  Kota  Mataram,  Dinas Pendidikan Kota Mataram mempunyai tugas melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsi
Departemen  Pendidikan  Nasional  dalam wilayah Kota Mataram dan
menyelenggarakan fungsi-fungsi seperti meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap pendidikan,  meningkatkan  kesejahteraan tenaga pendidik meningkatkan mutu pendidikan  dilingkungan  Kota  Mataram. Mengingat fungsi dan kegiatan pokok Dinas Pendidikan  Kota  Mataram  tersebut  sejalan dengan  Visi  dan  Misi  yang  diembannya, maka  kesemuanya  diimplementasikan  atau dituangkan  dalam  dokumen  yang  bernama program  kerja  atau  rencana  kerja  yang  akan dilakukan  oleh  masing-masing  bagian  yang ada  pada  Dinas  Pendidikan  Kota  Mataram tersebut. Baik tidaknya kinerja atau
pencapaian  hasil  tersebut  tercermin  dari seberapa  jauh  target  program  kerja  tersebut direalisasikan,  dan  hal  ini  tentunya  dapat dilihat  dari  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja (LAKIP) Dinas Pendidikan Kota Mataram.
Kinerja  pegawai  Dinas  Pendidikan  Kota Mataram  terhadap  5  hari  kerja  memberikan respon  yang  positif.  Penggunaan  waktu  dan disiplin kerja dalam kebijakan lima hari kerja memberikan  sumbangan  positif  terhadap produktivitas kerja pegawai Dinas Pendidikan  di  Kota  Mataram;  (2)  Intensitas kerja  dalam  kebijakan  lima  hari  kerja memberikan  sumbangan  positif  terhadap produktivitas  kerja  pegawai  cabang  dinas pendidikan  nasional  Kota  Mataram;  (3) Inisiatif kerja dalam kebijakan lima hari kerja memberikan  sumbangan  positif  terhadap produktivitas kerja pegawai dinas pendidikan di  Kota  Mataram;  (4)  Suasana  kerja  dalam kebijakan  lima  hari  kerja  memberikan sumbangan  positif  terhadap  produktivitas kerja pegawai cabang dinas pendidikan Kota Mataram; (5) Kebijakan lima hari kerja, baik yang  menyangkut  penggunaan  waktu  dan disiplin kerja, intensitas kerja, inisiatif kerja, serta suasana kerja dalam kebijakan lima hari kerja  secara  bersama-sama  memberikan sumbangan  positif  terhadap  produktivitas kerja pegawai dinas pendidikan nasional Kota Mataram.  Pegawai  merasa  senang  dengan kebijakan  yang  diterapkan  oleh  Dinas Pendidikan  sehingga  kinerja  pegawai  dapat meningkat.
Berdasrkan  hasil  wawancara  mendalam sebagian besar informan menyatakan bahwa penerapan lima hari kerja membentuk waktu pelayanan menjadi lebih panjang
“ ....Persepsi  saya  terhadap  5  hari kerja  di  Dinas  Pendidikan  Kota Mataram  secara  umum  baik  karena waktu pelayanannya
lebih
panjang dikarenakan  waktu  kerja dimulai jam 7.00-16.00 WITA ” (Informan 1)
Pendapat  informan  ini  juga  dipertegas oleh informan lain
“ya  yang  5  hari  lebih panjang jelasnya, yang 6 hari itu lebih pendek
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Cuma  harinya  lebih  banyak  gitu aja ”(Iinforman 2 dan 3).
Unsur  kelebihan  lain  yang  didapat  dari hasil wawancara mendalam dapat dilihat dari petikan  beberapa  di  bawah  ini  yang menandakan pelayanan menjadi lebih cepat:
“ bagi  saya sendiri  bahwa  5 hari kerja itu
kami anggap yang lebih efektif       ka rna semua  bidang  menyelesaikan tugas  sesuai  pokoknya  masing- masing  untuk  meningkatkan  standar pelayanan minimal di dinas pendidikan Kota Mataram”.
(Inforrman 10) “waktu  itu  juga.  kalau  yang  6  hari kerjaya  untuk  mengurus  bebarapa dokumen besoknya baru bisa selesai. Sedangkan  kalau  yang    hari  kerja dokumen  yang  akan  kita  urus  akan xepat diurus dan diproses” (Informan 4).
Dari  hasil  wawancara  di  atas,  waktu pelanyanan  menjadi  lebih  efektif, lebih cepat dapat menghemat biaya dan waktu kerja. Unsur kelebihanlain dari penerapan lima hari kerja dapat diungkapkan beberapa pernyataan
wawancara  peneliti  dengan informan yang menyatakan tingkat keadilan pelayanan yaitu:
“ adil  pak.Terusya  untuk  sementara setaunya  saya  selama  ini  lumayan. Baguslah ” (Informan 5) “ kalau  saya  liat  dari  sekarang  untuk pelayanan  masyarakat  sudah  cukup adil  karna  sampai  disini  kita  sudah disodorkan  nomor antrean  dan  kita disuruh mendaftar dengan nomor itu ”
(Informan 6)
Kelebihan lain yang didapat dari hasil wawancara peneliti bahwa adanya efisiensi waktu  dan  biaya  yang  dipertegas  dari kutipan di bawah ini:
“yang cuma yang itu seperti saya katakan tadi yang 5 hari kerja itu lebih  efisien  karena  kalau  besoknya disuruh  kesini  kan  harusnya  2  kali nyewa” (Informan 7)
Penerapan lima  hari  kerja  yang  telah dilaksanakan  dari  hasil  observasi  dan wawancara mendalam ditemukan kualitas p elayanan dinas pendidikan Kota Mataran dikatagorikan  lebih  baik  dari beberapa hasil wawancara yaitu
“Kalau  menurut  saya  ya  yang  udah berjalan  selama  ini  udah  bagus  tapi perlu ditingkatkan lagi” (Informan 8) Pernyataan  ini  juga  dipertegas  oleh informan lain yang menyatakan
“Kalau  menurut  saya  pelayanan udah  cukup  maksimal....  itu  yang menurut  saya  setiap saya  ke  kantor mengurus  beberapa  dokumen  terkait pendidikan anak saya itu selalu cepat tidak terlalu lama saya menunggu dan pelayanan cukup baik lah” (informan 9)
Nilai kelebihan dari informasi yang dikumpulkan peneliti yaitu:     waktu pelaya nan menjadi lebih panjang, efisiensi waktu dan biaya, akses tempat pelayanan terjangkau, pelayanan me njadi lebih cepat,tingkat keadilan pelayanan berjalan baik,
Secara empiris pelaksanaan enam hari ke rja yang awalnya dilakukan dan dimulai dari pukul  (07.00  –  14.00  WITA  (Hari  Senin  – Kamis)  dimulai  pukul  (07.00  –  13.00  hari Jumat  dan  Sabtu).  Penggunaan  waktu  kerja rerata  6,7  jam  tiap  hari  dan  kemudian  pada saat  penerapan  lima  hari  kerja  yang  dimulai dari  hari  Senin  sampai  dengan  hari  Jumat disetiap  harinya  dimulai  dari  pukul  (07.00 WITA dan berakhir pada pukul 16.00 WITA dengan  rerata  5  jam  tiap  hari  yang menandakan  jam  pelayanan  menjadi  lebih panjang
Penanganan  yang  cepat  berpengaruh terhadap  efisiensi  kerja  baik dari  masyrakat yang  membutuhkan  satu  kali  transportasi dan penggunaan  waktu menjadi  leih hemat. Parameter utamayang digunakandalam menil ai perilaku adalah biaya (uang, waktu, dan   e nergi) yang dikeluarkan
dengan
membandingkan pada hasil yang dicapai atau yang dikenal dengan kriteria efisiensi Faktor  lain  yang  berperan  dalam peningkatan kinerja pegawai adalah
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dukungan  lingkungan  kerja  yang  baik  dan kondusif.  Apabila  dalam  lingkungan  kerja seorang  pegawai  mendapatkan  apa  yang diharapkan  seperti  peluang  promosi  yang adil,  pendapatan  yang  memadai,  rekan  kerja dan  atasan  yang  menyenangkan  maka pegawai  akan  merasa  lebih  nyaman  dalam bekerja sehingga produktivitas pegawai dapat lebih meningkat. Wahyudi & Suryono (2006) menyatakan  bahwa  lingkungan  kerja  harus mempertimbangkan tuntutan kerja, persyaratan  interaksi  formal  dan  kebutuhan sosial ketika mengambil keputusan mengenai konfigurasi ruangan, desain interior, penetapan peralatan dan yang serupa.
Hubungan  dan  pengaruh  lingkungan kerja  terhadap  peningkatan  kinerja  terlihat dalam  hasil  penelitian  Wahyudi  &  Suryono (2006)  menunjukkan  adanya  hubungan positif kepemimpinan, motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja. Dikemukakan  pula  oleh  Sampurno,  & Wibowo  (2015)  bahwa  lingkungan  kerja berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kinerja. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor lingkungan kerja berperan  terhadap  pening-katan  kinerja pegawai.Kepuasan  kerja  merupakan  salah satu  faktor  lain  yang  dapat  memengaruhi kinerja pegawai.
Pegawai  yang  memperoleh  kepuasan kerja akan bersemangat dalam melaksanakan tugas  yang  dibebankan  dengan  penuh  rasa tanggung  jawab  sehingga  kepuasan  kerja pegawai perlu mendapatkan perhatian manajemen. Kepuasan pegawai dapat didorong  dengan  memberikan  kepercayaan dengan  cara  melibatkan  pegawai  dalam pengambilan  keputusan,  hal  ini  dapat menaikkan  kepuasan  dan  meningkatkan komitmen  pegawai  yang  selanjutnya  akan menumbuhkan  rasa  memiliki  di  antara pegawai.
Robert & Angelo (2005)
mendefinisikan kepuasan kerja adalah efektivitas  atau  respon  emosional  terdahap berbagai  aspek  pekerjaan.  Rudolf  (2014) menyatakan  bahwa  kepuasan  kerja  adalah suatu  sikap  umum  terhadap  pekerjaan seseorang sebagai perbedaan antara
banyaknya  ganjaran  yang  diterima  dan banyaknya  yang  diyakini  yang  seharusnya diterima.
Kepuasan  kerja  juga  dapat  timbul karena  adanya  suasana  nyaman  yang dirasakan  pegawai  dalam  melaksanakan pekerjaannya, baik kenyamanan yang timbul dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal,  pada  dasarnya  dapat  mendorong gairah  bekerja  dan  kinerja  pegawai  yang bersangkutan  dalam  menyelesaikan  tugas- tugas  pekerjaannya,  sehingga  pada  akhirnya dapat mendorong peningkatan kinerja pegawai  yang  bersang-kutan.  Pengaruh kepuasan  kerja  terhadap  kinerja  pegawai tergambar dalam hasil penelitian  Hermawati (2018)  menunjukkan  bahwa  kepuasan  kerja, peran kepemimpinan dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kinerja  pegawai.  Temuan  lain  dari hasil penelitian Handoyo (2009)
menunjukkan  kepuasan  kerja  berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.
Pada  sisi  lain,  faktor  penentu  kinerja yang juga bersumber dari dalam diri pegawai adalah  adanya  keinginan  yang  kuat  dari dalam  diri  pegawai  itu  sendiri  untuk  mau bekerja  secara  optimal  yang  dalam  hal  ini diimplementasikan  dalam  bentuk  motivasi kerja pegawai (Pérez-Asenjo, 2011). Motivasi lebih banyak membicarakan tentang bagaimana  caranya  mendorong  gairah  kerja bawahan  agar  mereka  mau  bekerja  keras dalam  memberikan  semua  kemampuan  dan ketrampilannya  untuk  mewujudkan  tujuan organisasi (Henly & Lambert, 2014). Karena motivasi  kerja  tersebut  muncul  dari  dalam diri  pegawai  /karyawan,  tentunya  untuk memotivasi  pegawai  /  karyawan  tersebut haruslah  disadari  bahwa  orang  akan  mau bekerja  keras  dengan  harapan  akan  dapat memenuhi  kebutuhan  dan  keinginan  – keinginannya dari hasil pekerjaan yang telah dilakukannnya  (Choi,  2011).  Hal  lain  juga yang  mempengaruhi  peningkatan  kinerja pegawai  ialah  motivasi  kerja  (Hatler,  et  al., 2010).
Dari  aspek  motivasi  kerja,  Hasibuan (2001)  menyebutkan  bahwa  ada  beberapa inidikasi  yang  memperlihatkan  seorang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
karyawan  termotivasi  atau  tidak  termotivasi dalam  bekerja  salah  satu  diantaranya  adalah datang terlambat dan pulang cepat serta tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas.
Hasil penelitian yang dilakukan Mulyadi  dan  Marliana  (2010)  menyatakan bahwa motivasi mempunyai pengaruh positif dan  signifikan  terhadap  kinerja  karyawan, disiplin  kerja  tidak  mempunyai  pengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja karyawan. Selain itu Netmeyer, et al., (2005) menyatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh  dan  signifikan  terhadap  kinerja karyawan,  kemampuan  kerja  berpengaruh dan  signifikan  terhadap  kinerja  karyawan. Kinerja karyawan berpengaruh dan signifikan terhadap kepuasan kerja (Rudolf, 2014).
Pada  pelaksanaan  enam  hari  kerja didapati banyak kejadian pemanfaatan waktu kerja yang tidak sejalan dengan produktivitas kerja, misalnya banyak tugas-tugas diabaikan,  dan  bahkan  banyak  pegawai sengaja melanggar (tidak
disiplin)
(Netmeyer, et al., 2005). Sikap mental seperti ini  tentu  saja  tidak  akan  menimbulkan suasana kerja yang optimis, apalagi diharapkan  untuk  menciptakan  metode  dan sistem  kerja  yang  produktif  di  semua perangkat kerja yang ada. Rahmawati, et al., (2020)  menyatakan  bahwa  banyak  di  antara para  pekerja  atau  pegawai/karyawan  yang mengisi waktu kerjanya dengan duduk-duduk mengobrol,  baca  koran,  menelpon  keluarga atau teman aataupun izin ke luar kantor untuk urusan-urusan  yang tidak mempunyai kaitan sama sekali dengan tugas pekerjaanya.
Falsafah kerja santai juga kurang pada tempatnya. Istilah tersebut tidak cocok dalam suasana  pembangunan.  Santai  atau  rileks adalah  selingan  di  antara  dua  masa  kerja produktif,  bukan  berada  pada  masa  kerja produktif.  Meskipun  demikian,  suasana santai diperlukan untuk memulihkan kondisi tubuh dan otak setelah bekerja penuh selama satu masa tertentu, misalnya satu minggu atau lima  hari.  Dalam  kerangka  inilah  muncul pemikiran tentang lima hari kerja, khususnya di lingkungan pemerintahan. Dengan harapan para  pegawai  dapat  memulihkan  kondisi tubuh  dan  otak,  dengan  beristirahat  atau
bersantai  pada  akhir  pekan  (sabtu  dan minggu), sehingga pada hari scnin tubuh dan otak  mereka  sudah  segar  dan  siap  kerja produktif,  dan  yang  paling  penting  tidak santai  atau  malas-malasan  pada  waktu  kerja produktif.
Penelitian  ini  bertentangan  dengan penelitian yang dilakukan oleh (Neumark dan Postlewaite,  1998;  Akerlof  dan  Kranton, 2000;  Goldsmith  et  al.,  2004;  Pérez-Asenjo, 2011) mereka mengungkapkan bahwa keputusan  penawaran  tenaga  kerja  dunia nyata  juga  tampaknya  lebih  dibatasi  sisi permintaan  daripada  yang  diakui  model tradisional.  Artinya,  pekerja  seringkali  tidak bebas memilih jam kerja Karena “batasan jam kerja” yang diberlakukan oleh pemberi kerja seperti jam kerja minimum atau panjang shift tetap,  karyawan  seringkali  dipaksa  untuk bekerja lebih lama dari yang mereka inginkan pada  awalnya  (Golden  dan  Wiens-Tuers, 2006)
Kebijakan  5  hari  kerja  meningkatkan standar  pelayanan  minimal  pada  Dinas Pendidikan  Kota Mataram
Subyek  penelitian  ini  adalah  kepala Dinas.  Wawancara  dengan  kepala  Dinas mendapatkan  hasil  bahwa  5  kerja  ini  bagi Dinas  sangat  membantu  dan  memudahkan birokrasi  yang  ada  di  lingkup  pemerintahan kota  Mataram  sebagaimana  dia  katakan dalam  wawancara  dengan  peniliti  sebagai berikut :
“ Dalam menjalakan tugas sebagi ASN di  Pemkot  Mataram  sebagai  kepala Dinas saya berpendapat bahwa dengan 5  hari  kerja  ini  membantu  dan memudahkan alur birokrasi .(W.KD.
01,  13-8-2018)” Konsep Implementasi Kebijakan
Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  Dinas Pendidikan  Kota  Mataram.  Implementasi kebijakan  adalah  aturan  tertulis  yang merupakan  keputusan  formal  organisasi, yang  bersifat  mengikat,  yang  mengatur perilaku  dengan  tujuan  untuk  menciptakan tata  nilai  baru  dalam  masyarakat.  Kebijakan akan  menjadi  rujukan  utama  para  anggota organisasi  atau  anggota  masyarakat  dalam
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
berprilaku  dan  Kebijakan  pada  umumnya bersifat  problem  solving  dan  proaktif. Berbeda dengan Hukum ( Law ) dan Peraturan ( Regulation ),  kebijakan  lebih  adaptif  dan interpratatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”.  Kebijakan  juga  diharapkan  dapat bersifat  umum  tetapi  tanpa  menghilangkan ciri  lokal  yang  spesifik.  Kebijakan  harus memberi  peluang  diinterpretasikan  sesuai kondisi spesifik yang ada (Kurnialloh, 2013).
Salah satu kebijakan pendidikan adalah implementasi  Standar  Pelayanan  Minimal Dinas Pendidikan Kota Mataram (SPM) yang dijadikan  salah  satu  tolok  ukur  kinerja pelayanan  Dinas  Pendidikan  Kota  Mataram. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  23 Tahun  2013  Tentang  Perubahan  Atas Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 bahwa penyelenggaraan  Dinas  Pendidikan  Kota Mataram sesuai SPM merupakan kewenangan    kabupaten/kota.  Pemerintah kabupaten/kota wajib
melakukan pengembangan  kapasitas  untuk  mencapai SPM,  sedangkan  pemerintah  dalam  hal  ini Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui  peningkatan  kemampuan  sistem, kelembagaan,  personil  dan  keuangan,  baik ditingkap  pusat,  Provinsi,  Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan.
Secara  umum  pembangunan  sektor pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan  yang  sangat  nyata,  khususnya perbaikan  akses  Dinas  Pendidikan  Kota Mataram dan peningkatan kualitas pelayanannya.  Meskipun  demikian  masih terjadi  disparitas  yang  cukup  nyata  terhadap pelayanan pendidikan di beberapa kabupaten/kota  di  Indonesia.  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  telah  banyak membantu  kabupaten/kota  untuk  mencapai SPM  Dinas  Pendidikan  Kota  Mataram, namun masih banyak kabupaten/kota tertentu yang  memerlukan  bantuan  teknis  lebih intensif (Dirjen Dikdas, 2015).
Terkait  dengan  hal  tersebut,  sesuai amanat  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah secara
jelas mendelegasikan
kewenangan penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.  Sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007,  urusan pendidikan  merupakan  salah  satu  pelayanan wajib  yang  harus  diselenggarakan  oleh pemerintah  kabupaten/kota.  Lebih  lanjut Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan  wajib  yang  didesentralisasikan perlu  diatur  dalam  Standar  Pelayanan Minimal (SPM).
Sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor  65  Tahun  2005,  SPM  adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan  dasar  yang  merupakan  urusan wajib  daerah  yang  berhak  diperoleh  setiap warga negara secara minimal, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Penerapan SPM  dimaksudkan  untuk  menjamin  akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah  kabupaten/kota  sesuai  dengan ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(Dirjen Dikdas, 2015). Oleh karena itu, dalam  pelayanan  Dinas  Pendidikan  Kota Mataram  harus  memperhatikan  indikator- indikator yang ada dalam Standar Pelayanan Minimal Dinas Pendidikan Kota Mataram.
Fungsi implementasi kebijakan pendidikan, sebagai berikut: pertama: pedoman  untuk  bertindak;  kedua,  pembatas perilaku; dan ketiga: bantuan bagi pengambil keputusan.  Berdasarkan  penegasan  di  atas dapat  disimpulkan  bahwa  fungsi  kebijakan dibuat  untuk  menjadi  pedoman  dalam bertindak,  mengarahkan  kegiatan  dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan  keputusan  pada  semua  jenjang organisasi (Kurnialloh, 2013). Terkait dengan penjelasan di atas, kebijakan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pendidikan Kota  Mataram  tentu  membawa  konsekuensi logis  bagi  pemerintah  daerah  dan  satuan pendidikan  dalam  upaya  pemenuhan  27
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Indikator Pencapaian SPM Dinas Pendidikan
Kota Mataram secara bertahap.
Dalam tahapan pelaksanaannya, pemerintah  daerah  dan  satuan  pendidikan perlu  duduk  bersama  merumuskan  strategi pemenuhan  SPM  Dikdas  dan  target  waktu yang  akan  ditempuh  untuk  memenuhi  27 Indikator  Pencapaian  (IP).  Hal  ini  akan mudah  diwujudkan  apabila  pemerintah daerah  dan  stakeholders  terkait  pendidikan memiliki roadmap/peta jalan tentang pemenuhan  Standar  Pelayanan  Minimal (SPM) Dinas Pendidikan Kota Mataram.
Analisis  Kebijakan  Standar  Pelayanan Minimal  (SPM)  Dinas  Pendidikan  Kota Mataram  Kebijakan  implementasi  SPM Dinas  Pendidikan  Kota  Mataram  sudah dimulai sejak peraturan pemerintah diterbitkan  tahun  2010.  Namun  demikian, pelaksanaannya  belum  optimal  sampai muncul  Permendikbud  No.  23  Tahun  2013 sebagai perubahan peraturan sebelumnya.
Dalam  Permendikbud  No  23  Tahun 2013  pasal  6  ayat  3  disebutkan  target pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan  harus  tercapai  pada  akhir  tahun 2014.  Realitanya,  belum  semua  satuan pendidikan  baik  SD/MI  maupun  SMP  /MTs memahami dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pendidikan Kota Mataram.
Beruntung  di  tahun  2015,  pemerintah pusat  menginisiasi  Program  Pengembangan Kapasitas Standar Pelayanan Minimal Dinas Pendidikan Kota Mataram (PKP-SPM Dikdas)  yang  bersinergi  dengan  ADB  dan Europen  Union  memberikan  dana  hibah kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Alhasil, program tersebut bergulir selama dua tahun  yang  dimulai  tahun  2015  dan  2016 kepada  kabupaten/kota  yang  terpilih  dan memenuhi  persyaratan.  Bahkan  masih  ada perpanjangan  waktu  untuk  menuntaskan program  dan  kegiatan  PKP-SPM  Dikdas sampai  akhir  tahun  2017  berdasarkan peringkat  masingmasing  Kabupaten/Kota  di Indonesia.
Program  tersebut  sasarannya  bukan fisik atau sarana prasarana, tetapi pengembangan  kapasitas  yang  berujud
pelatihan,  workshop,  FGD,  pengayaan, analisis data, dan penguatan materi pelatihan. Sedangkan  subjek  sasaran  adalah  pengawas sekolah,  kepala  sekolah,  pejabat  struktural, pembina yayasan pendidikan, dewan pendidikan, dewan sekolah, petugas laboratorium dan perpustakaan.
Kebijakan lima hari kerja ada hubungan  positif  dan  signifikan  dengan produktifitas  kerja  bagi  Pegawai  Negri  Sipil di  Dinas  Pendidikan  Kota  Mataram.  Faktor persepsi kebijakan lima hari kerja menyumbang  17,4%  terhadap  produktifitas kerja. Semakin tinggi persepsi kebijakan lima hari  kerja  pegawai  semakin  meningkat (Wijanarti, 2016). Setiap pelanggan memiliki keinginan  dan  harapan  yang  memunuhi beberapa  hal  yaitu: effecient , affordoble , accessible , equity , timeles s, dan continuity . Berdasarkan  hasil  wawancara  yang telah  dilakukan  didapatkan  hasil  bahwa penerapan  sistem  lima  hari  kerja  menurut perpektif  pelanggan  eksternal  memiliki kekurangan yaitu: fleksibelitas hari pelayanan berkurang, kelehan dan penurunan fokus  kinerja  pegawai,  sinergitas  waktu pelayanan dan fasyankes lain belum sejalan.
Peluang yang dimiliki oleh masyarakat yang selama ini bisa menggunakan pada hari sabtu  harus  mulai  merasa  kehilangan  dan menyesuaikan dengan perubahan sistem lima hari  kerja.  Kelemahan  ini  juga  dapat ditemukan secara empiris dari hasil pengamatan  langsung  berdasrkan  ketentuan UU  Nomor  13  Tahun  2003  yang  mengatur tentang  ketenagakerjaan  pada  pasal  77 mengenai waktu kerja.
Menurut  peneliti  penerapan  lima  hari kerja memiliki kekurangan terhadap kelelahan  dari  tenaga  pegawai,  akibat  dari penerapan  sistem  jam  kerja  yang  panjang dengan  jumlah  kunjungan  masyarakat  yang cukup  tinggi.  Pernyataan  ini  dipertegas  oleh hasil penelitian Platsidou, & Agaliotis, (2008) yang menunjukkan bahwa burnout syndrome memiliki  hubungan  yang  signifikan  dengan beban  kerja  karyawan  ( p  value =  0,005). Beban  kerja  yang  tinggi  secata  spesifik berpengaruh pada dimensi burnout synndrome yaitu physical  and  emotional
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
exhaustion (Ghanizadeh  &  Jahedizadeh, 2015).

## KESIMPULAN
Pelaksanaan lima hari kerja pada Dinas Pendidikan Kota Mataram untuk meningkatkan  Standar  Pelayanan  Minimal termasuk kategori baik, pelaksanaan pelayanan termasuk kategori sangat baik.
Pelaksanaan lima hari kerja pada Dinas Pendidikan Kota Mataram dalam
meningkatkan  Standar  Pelayanan  Minimal berpengaruh  positif  terhadap  para  pegawai dan semua elemen terkait

## REFERENSI
Akerlof,  G.  A.,  &  Kranton,  R.  E.  (2000).
Economics and identity. The quarterly journal of economics , 115 (3), 715-753.
Arikunto,  S.  (2013). Prosedur  Penelitian Suatu Pendekatan  Praktik.  Jakarta:
PT Rineka Cipta.
Choi,  S.  (2011).  Organizational  justice  and employee  work  attitudes:  The federal case. The American Review of  Public  Administration,  41(2), 185-204.
Ghanizadeh,  A.,  &  Jahedizadeh,  S.  (2015).
Teacher  burnout:  A  review  of sources and ramifications. Journal of Education, Society and Behavioural Science, 24-39.
Golden,  L.,  &  Wiens-Tuers,  B.  (2006).  To your happiness? Extra hours of labor supply  and  worker  well-being. The Journal  of  Socio-Economics, 35(2), 382-397.
Goldsmith, A. H., Sedo, S., Darity Jr, W., & Hamilton,  D.  (2004).  The  labor supply consequences of perceptions of  employer  discrimination  during search  and  on-the-job:  Integrating neoclassical  theory  and  cognitive dissonance. Journal  of  Economic Psychology, 25(1), 15-39.
Handoyo,  M.  (2009).  Pengaruh  Motivasi
Kepuasan  Kerja,  dan  Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pegawai Pada Disnakertrans
Provinsi Daerah Istimewa Yoyakarta. Harter, J. K., Schmidt, F. L., Asplund, J. W., Killham,  E.  A.,  &  Agrawal,  S.
(2010).  Causal  impact  of  employee work perceptions on the bottom line of  organizations.  Perspectives  on Psychological  Science,  5(4),  378- 389.
Hasibuan, M. S. (2001). Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara. Henly,  J.  R.,  &  Lambert,  S.  J.  (2014).
Unpredictable  work  timing  in  retail jobs:  Implications  for  employee work–life  conflict.  Ilr  Review, 67(3), 986-1016.
Mangkunegara,  A.  P.,  &  Prabu,  A.  (2009). Manajemen  sumber  daya  manusia. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Mulyadi,  H.,  &  Marliana,  N.  (2010).
Pengaruh  Motivasi  Dan  Disiplin Kerja  Karyawan  Terhadap  Kinerja Karyawan Pada Departemen Weaving Pt. Adetex Cabang Banjaran  Kab.  Bandung. Strategic: Jurnal Pendidikan Manajemen Bisnis, 10(1), 40-51. Netemeyer,  R.  G.,  Maxham  III,  J.  G.,  & Pullig,  C.  (2005).  Conflicts  in  the work–family interface:  Links to job stress,  customer  service  employee performance, and customer purchase intent.  Journal  of  marketing,  69(2), 130-143.
Neumark,  D.,  &  Postlewaite,  A.  (1998).
Relative  income  concerns  and  the rise in married women's employment. Journal of public Economics, 70(1), 157-183.
Pasolong,  H.  (2007).  Teori  administrasi publik. Bandung: Alfabeta.
Pérez-Asenjo,  E.  (2011).  If  happiness  is relative,  against  whom  do  we compare ourselves? Implications for labour supply. Journal of Population Economics, 24(4), 1411-1442.
Platsidou,  M.,  &  Agaliotis,  I.  (2008).
Burnout, job satisfaction and instructional assignment‐related sources  of  stress  in  Greek  special
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
education  teachers.  International journal  of  disability,  development and education, 55(1), 61-76. Rahmawati,  E.,  Malik,  D.,  &  Fathoni,  A. (2020). The Effect Of Burnout And Work  Discipline  With  Leadershias A Mediating Variable On Employee Performance (Case Study at PT. Sri
Indah Labetama, Boyolali Regency). Journal of Management, 6(6)
Ratminto & Winarsih.S. A. (2012). Manajemen Pelayanan. Pustaka Pelajar.
Riyanto,  Y.  (2007).  Metodologi  Penelitian
Pendidikan kualitatif dan kuantitatif.
Rudolf, R. (2014). Work shorter, be happier?
Longitudinal  evidence  from  the Korean five-day working policy. Journal of
happiness studies, 15(5), 1139-1163. Sampurno,  D.,  &  Wibowo,  A.  (2015). Kepemimpinan  Kepala  Sekolah, Lingkungan  Kerja,  Motivasi  Kerja, Dan Kinerja Guru Di SMK Negeri 4
Pandeglang. Jurnal Pendidikan
Ekonomi  Dan  Bisnis  (JPEB),  3(2),
165-180.
Wahyudi, A., & Suryono, J. (2006). Analisis Pengaruh  Gaya  Kepemimpinan, Motivasi,  dan  Lingkungan  Kerja terhadap  Kinerja  Pegawai.  Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, 1(1), 1-14.
Wijanarti,  N.  (2016).  Evaluasi  Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan Prinsip Good Governance  Di  Sekolah  Dasar Negeri.  Kelola:  Jurnal  Manajemen
Pendidikan, 3(2), 207-218.