AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(2), 2022: 185-200 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.656

## AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam
Journal homepage: https://journal.stiba.ac.id/index.php/khiyar/index
Penerapan Kaidah al-Ajru wa al- Ḍamān Lā Yajtama'ān pada Penyewaan Rumah di Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo,
Sulawesi Selatan
Application of Rule of al-Ajru wa al-Ḍamān Lā Yajtama'ān for House Rental in Rumpia Village, Majauleng District, Wajo Regency, South Sulawesi
Syandri a* , Santi Sarni b , Sri Rahmayanti c
a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; syandri@stiba.ac.id
b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: santisarni16@gmail.com
c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email:
srirahmayanti1398@gmail.com
*corresponding author
A R T I C L E  I N F O A B S T R A C T Article history: Received: 19 October 2022 Revised: 25 October 2022 Accepted: 25 October 2022 Published: 4 November 2022 This study aims to determine the application of the rules of al-Ajru wa al- Ḍamān  Lā  Yajtama'ān  on  house  rentals  in  Rumpia  Village,  Majauleng District, Wajo Regency, South Sulawesi. The purpose of this study is an effort to obtain answers to muamalah problems, especially renting using a type of field  research  with  fiqh,  normative  theological,  and  sociological approaches.  The  research  results  found  are  as  follows;  First,  the  house rental  system  in  Rumpia  village,  Majauleng  District,  Wajo  Regency  is carried  out  by  an  oral  contract  between  the  tenant  and  the  owner  of  the house  without  making  a  written  contract  with  an  annual  payment  system according  to  the  agreement  at  the  time  of  the  contract.  Second,  the application of the rules of al-Ajru wa al-Ḍamāni Lā Yajtama'ān in the house rental  system  is  still  low.  This  is  known  from  the  system  and  policies implemented  by  the  owner,  most  of  which  still  require  the  tenant  to  pay compensation  for  damage  to  home  facilities,  whether  caused  by  the negligence of the tenant or outside of the tenant's negligence. In fact, in the anafī  school  there  is  a  rule  (al-Ajru  wa al-Ḍamān Lā  Yajtama'ān)  which explains the prohibition on collecting rental fees and replacement costs in one condition if the damage is not from the lessee. Based on this description, it  can  be  understood  that  the  application  of  the  al-Ajru  wa  al-Ḍamān  Lā Yajtama'ān  rule  in  house  rentals  in  Rumpia  Village,  Majauleng  District, Wajo Regency is not yet fully actual. Keywords: kaidah, penyewaan, rumah, Rumpia A B S T R A K
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kaidah al-Ajru wa al- Ḍamān Lā Yajtama'ān pada penyewaan rumah di Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan. Tujuan penelitian ini adalah merupakan satu upaya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan muamalah khusnya sewa menyewa menggunakan jenis penelitian lapangan dengan  pendekatan  usul  fiqh,  teologis  normatif,  dan  sosiologis.  Hasil penelitian  yang  ditemukan  adalah  sebagai  berikut;  Pertama,  sistem penyewaan rumah di desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo dilakukan  dengan  akad  lisan  antara  penyewa  dan  pemilik  rumah  tanpa membuat  kontrak  tertulis  dengan  sistem  pembayaran  tahunan  sesuai kesepakatan saat akad. Kedua, penerapan kaidah al-Ajru wa al-Ḍamān Lā Yajtama'ān dalam sistem penyewaan rumah masih rendah. Hal ini diketahui
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(2), 2022: 185-200 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.656
dari  sistem  dan  kebijakan  yang  diterapkan  oleh  pemilik  yang  sebagian besarnya masih mewajibkan penyewa untuk membayar ganti rugi kerusakan fasilititas  rumah,  baik  yang  disebabkan  oleh  kelalaian  penyewa  maupun diluar  kelalain  penyewa.  Padahal,  dalam  Mazhab  Ḥanafī  terdapat  sebuah kaidah  ( al-Ajru  wa  al-Ḍamān  Lā  Yajtama'ān )  yang  menjelaskan  larangan untuk  mengumpulkan  biaya  sewa  dan  biaya  ganti  dalam  satu  kondisi  jika kerusakan bukan berasal dari pihak penyewa. Berdasarkan uraian tersebut, maka  dapat  dipahami  bahwa  penerapan  kaidah al-Ajru  wa  al-Ḍamān  Lā
Yajtama'ān dalam  penyewaan  rumah  di  Desa  Rumpia,  Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo belum sepenuhnya aktual.

## How to cite:
Syandri, Santi Sarni, Sri Rahmayanti, "Penerapan Kaidah al-Ajru wa al- Ḍamān Lā Yajtama'ān pada Penyewaan Rumah di Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan”, AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam 2, No. 2 (2022): 185-200. doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.656.

## PENDAHULUAN
Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama yang tidak dapat  mencapai  apa  yang  diinginkan  tanpa  bantuan  orang  lain,  karena  manusia menjalankan  peranannya  dengan  menggunakan  simbol  untuk  mengomunikasikan pemikiran  dan  perasaannya  serta  tidak  dapat  menyadari  individualitas  kecuali  melalui medium  kehidupan  sosial.  Dapat  dikatakan  bahwa  sejak  lahir,  manusia  sudah  disebut sebagai  makhluk  sosial. 1 Dalam  menjalani  kehidupan  sehari-hari,  kebutuhan  manusia terus  bertambah  dan  tidak  terbatas  yang;  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertambahan penduduk, dinamika penduduk dan peningkatan iman dan takwa. 2
Sementara  itu,  dalam  konteks  kemaslahatan,  agama  Islam  membagi  kebutuhan manusia  menjadi  3  bagian  yakni;  pertama, Maslāhah  al-Ḍarūrῑyah bermakna  sesuatu yang harus dipenuhi untuk menegakkan kemaslahatan agama dan dunia. Jika tidak ada, maka  kemaslahatan  tidak  akan  terwujud,  pedoman  hidup  akan  rusak  serta  terjadi kerusakan  dan  kehancuran  yang  nyata.  Kemaslahatan  yang  harus  terpenuhi  dalam tingkataan ini yakni pada penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 3 Kedua, maslāhah  al-Ḥājiyāh adalah  sesuatu  yang  tidak  termasuk  dalam  tingkatan al- Ḍarūrῑyah ,  tetapi  dalam  tingkatan al-Ḥājiyāh .  Jika  kemaslahatan  ini  tidak  terpenuhi, maka  akan  menyebabkan  kesulitan  yang  tidak  sampai  merusak  kehidupan  secara langsung. 4 Ketiga, Maslāhah al-Tahsῑniyah adalah mengambil apa yang sesuai dengan kebiasaan  baik  dan  menghindari  segala  bentuk  kecurangan  yang  bertentangan  dengan pemikiran. 5
Selain itu, Islam juga menjelaskan tentang pemenuhan kebutuhan pokok ( primer ) yang harus dipenuhi oleh manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya seperti sandang, pangan, dan papan. Rumah atau papan sebagai tempat tinggal dan berlindung pada awalnya berfungsi hanya untuk bertahan diri, akan tetapi lama-kelamaan berubah menjadi  tempat  tinggal  keluarga. Seseorang  atau keluarga yang tidak memiliki  rumah,
1 Sri  Warjiyati,  “Memahami  Dasar  Ilmu  Hukum:  Konsep  Dasar  Ilmu  Hukum”  (Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana) Jakarta, 2018), h. 13-14.
2 Wahab, Ensiklopedia Kebutuhan Manusia (Semarang: ALPRIN, 2010), h. 3.
3 Abū Iṣḥāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhimī al-Syāṭibī, Al-Muwāfaqāt , Cet. I (Sa’udī Arabiyah: Dār bin ‘Affān, 1417 H), h. 14-20.
4 Zaid bin Muḥammad al-Rammānῑ, Maqāṣid Al-Syarῑah Al-Islāmiyah , Cet. I (Riyāḍ: : Dār al-Gaiṡ, 1415 H), h, 53.
5 Abū Iṣḥāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhimī al-Syāṭibī, Al-Muwāfaqāt , h. 22.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(2), 2022: 185-200 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.656
hidupnya akan berpindah-pindah. Maka dalam arti umum, rumah adalah bangunan buatan manusia yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. 6
Sesungguhnya  Allah  swt.  menjadikan  rumah-rumah  apapun  jenisnya  sebagai tempat  tinggal  di  mana  manusia  kembali  kepadanya  dan  di  dalamnya  mereka  merasa tenang  serta  dapat  merasa  aman  terhadap  aurat  dan  kehormatannya.  Dengan  demikian jiwa-jiwa mereka menjadi damai. Untuk itu syariat Islam telah menetapkan hak tempat tinggal  bagi  setiap  individu  di  dalam  negara  lalu  memberi  mereka  kebebasan  untuk membangun  tempat  tinggal,  memilikinya,  mendiaminya,  dan  berlindung  di  bawah atapnya.  Bahkan  negara  mengharuskan  tanggung  jawab  jaminan  tempat  tinggal  bagi semua warganya yang membutuhkan. 7
Dari  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  kebutuhan  akan  tempat  tinggal  sangat penting untuk membentuk pribadi dan watak seseorang. Namun seiring berkembangnya negara  dan  bertambahnya  jumlah  penduduk,  maka  kawasan  pemukiman  pun  semakin sempit.  Ditambah  dengan  mahalnya  harga  tanah  serta  kondisi  pandemi  yang  membuat perekonomian  masyarakat  menurun  membuat  banyak  masyarakat  tidak  dapat membangun  atau  membeli  rumah  pribadi  untuk  keluarganya.  Maka  untuk menyelamatkan  diri  dan  keluarganya  banyak  masyarakat  yang  memutuskan  untuk menyewa rumah atau mengontrak rumah, baik per bulan ataupun per tahunnya.
Selain memiliki manfaat  yang besar, menyewa rumah juga memiliki kekurangan yang besar seperti mahalnya harga sewa sementara fasilitas tidak lengkap, keterlambatan pembayaran akan berdampak pada pemutusan kontrak rumah, jaminan keamanan yang kurang memadai berakibat hilangnya fasilitas ataupun barang pribadi penyewa, besarnya kerugian penyewa akibat dari tidak adanya jaminan refund ketika sewaktu-waktu terjadi masalah  dan  terkadang  pula  harus  ganti  rugi  atas  rusaknya  salah  satu  fasilitas  yang terdapat dalam rumah tersebut. Aturan sewa-menyewa diatur dalam pasal 1548 sampai pasal 1600 KUHPer. 8
Terkait  dengan  masalah  ganti  rugi  pada  sistem  sewa-menyewa,  terdapat  dua pendapat dikalangan para ulama. Jumhur berpendapat bahwa bolehnya berkumpul biaya sewa  dan  ongkos  ganti  rugi  dalam  kondisi  yang  sama.  Sementara  itu,  dalam  mazhab Hanafῑ  terdapat  kaidah  yang  melarang  berkumpulnya  antara  biaya  sewa  -menyewa dengan biaya ganti rugi pada satu keadaan. Melihat berbagai permasalahan di lapangan, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan tema” Penerapan Kaidah Al-Ajru Wa Al- Ḍamān Lā Yajtama'ān Pada Penyewaan Rumah di Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten  Wajo  Sulawesi  Selatan”.  Permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini yaitu; Pertama ,  bagaimana  sistem  penyewaan  rumah  di  Desa  Rumpia,  Kecamatan Majauleng,  Kabupaten  Wajo? Kedua ,  bagaimana  Aktualisasi  Kaidah  Al-Ajru  Wa  Al- Ḍamāni  Lā  Yajtama’ān  dalam  Penyewaan  rumah  di  Desa  Rumpia,  Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo?
Tujuan penelitian ini pertama, untuk mengetahui sistem penyewaan rumah di desa Rumpia, kecamatan Majauleng, kabupaten Wajo. Kedua, untuk  mengetahui  Penerapan Kaidah al-Ajru Wa al-Damān Lā Yajtama’ān dalam penyewaan rumah di desa Rumpia, kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dan  cenderung  menggunakan  analisis.  Proses  dan  makna  lebih  ditonjolkan  dengan
6 Wahab, Ensiklopedia Kebutuhan Manusia , h. 43.
7 Alῑ  Muḥammad  al-Ṣallabi, Al-Daulah  Al-Ḥadīṡah  Al-Muslimah,  Da‘āimuhah  Wa  Waẓāifuhah (Baīrūt: Dār al-Ma’rifah, 2013), h. 314.
8 Claudia  Soleman,  “Perjanjian  Sewa  Menyewa  Sebagai  Perjanjian  Bernama  Berdasarkan  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” Lex Privatum 6, no. 5 (2018), h. 12.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(2), 2022: 185-200 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.656
landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Secara umum data utama penelitian kualitatif diperoleh dari wawancara dan observasi dengan data dapat dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, ungkapan, narasi dan  gambar. 9 Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  Usul  fikih 10 , pendekatan Teologis Normatif 11 dan pendekatan sosiologis 12 .
Penelitan dengan tema ini ditemukan beberapa artikel ilmiah, diantaranya: pertama, Penelitian Andela, 2020 yang berjudul Sistem Penepatan Harga Sewa Rumah Kos Dalam Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  Pada  Rumah  Kos  Al-Zahra  di  Sukarame,  Bandar Lampung).  Dalam  penelitian,  Andela  mengembangkan  penelitiannya  berdasarkan  dua permasalahan  yaitu  bagaimana  sistem  penetapan  harga  sewa  rumah  Kos  Al-Zahra Sukarame  Bandar  Lampung  dan  bagaimana  pandangan  Hukum  Islam  terhadap  sistem penetapan  harga  sewa  rumah  Kos  Al-Zahra  Sukarame  Bandar  Lampung. 13 Kedua, Penelitian  Ulfa  Azelia  Nabela,  2020  yang  berjudul  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap Ganti  Rugi  Sewa  Menyewa  Motor  Akibat  Wanprestasi  Penyewa  (Studi  Kasus  di Penginapan Pantai Walur Krui Kabupaten Pesisir Barat. Dalam penelitian, Ulfa Azelia Nabela mengembangkan penelitiannya berdasarkan dua permasalahan yaitu bagaimana pembayaran ganti rugi sewa-menyewa motor akibat wanprestasi penyewa di pinginapan pantai Walur Krui Kabupaten Pesisir Barat dan bagaimana tinjaun hukum Islam terhadap praktek  pembayaran  ganti  rugi  sewa-menyewa  motor  akibat  wanprestasi  penyewa  di penginapan  Pantai  Walur  jika  melakukan  wanprestasi  penyewa. 14 Ketiga,  Penelitian Yuhendrata, 2019 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Rumah  Kontrakan  Di  Perumahan  Aston  Villa  Jambi.  Dalam  penelitian,  Yuhendrata mengembangkan penelitiannya berdasarkan dua permasalahan yaitu, bagaimana proses sewa-menyewa  kontrakan  di  perumahan  Aston  Villa  Jambi  dan  bagaimana  pandangan hukum  islam  terhadap ganti rugi kerusakan dalam  sewa-menyewa rumah kontrakan di perumahan Aston Villa Jambi. 15
Dari  keseluruhan  penelitian  yang  telah  disebutkan  diatas,  peneliti  belum menemukan penelitian yang spesifik membahas tentang Kaidah al-Ajru Wa al-Damān Lā Yajtama’ān dalam penyewaan rumah khususnya di desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan.
9 Muhammad Ramadhan, Metode Penelitian , (Cet. I, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h. 6- 7.
10 Joko  Setyono,  “Good  Governance  Dalam  Perspektif  Islam  (Pendekatan  Ushul  Fikih:  Teori Pertingkatan Norma),” Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 6, no. 1 (2015): 25–40.
11 Aulia  Diana  Devi  and  Seka  Andrean,  “Implementasi  Pendekatan  Teologis  Normatif  Dalam Pluralisme Beragama Di Indonesia,” TA’LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam 4, no. 1 (2021): 60–73.
12 Moh Rifa’i, “Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis,” Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 2, no. 1 (2018): 23–35.
13 Andela  Andela,  “Sistem  Penetapan  Harga  Sewa  Rumah  Kos  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam (Studi Pada Rumah Kos Al-Zahra Di Sukarame, Bandar Lampung)” Skripsi (UIN Raden Intan, 2020), h.
9.
14 Azelia Nabella Ulfa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Sewa Menyewa Motor Akibat Wanprestasi Penyewa” Skripsi (UIN Raden Intan Lampung, 2020), h. 7.
15 Yuhendrata, Bahrul Ma’ani, and Mustiah Mustiah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Rumah Kontrakan Di Perumahan Aston Villa Jambi” (Uin Sulthan Thaha Saipuddin, 2019).14.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(2), 2022: 185-200 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.656

## PEMBAHASAN
A. Kaidah al-Ajru Wa al-Ḍamān Lā Yajtmā’an
1. Pengertian Kaidah al-Ajru Wa al-Ḍamān Lā Yajtmā’an Menurut  bahasa al-Ajru berarti  imbalan  atau  upah  atas  suatu  pekerjaan.  Dalam kaidah  ini  ulama  menjelaskan  perbedaan  antara al-Ajru dan al-Ijārah . Al-Ajru adalah pahala  yang  diberikan  oleh  Allah  swt.  kepada  hamba-Nya  atas  perbuatan  baiknya. Sedangkan al-Ijārah adalah  ganjaran  atau  balasan  yang  didapatkan  seseorang  atas pekerjaannya  dari  pemiliknya.  Maka  dalam  kaidah  ini al-Ajru bermakna al-Ijārah . Menurut  istilah, al-Ijārah adalah  pertimbangan  biaya  yang  harus  dibayarkan  oleh penyewa kepada seseorang yang disewa atas pekerjaannya. 16
Sedangkan al-Ḍamān dalam  hal  ini  berarti  komitmen  nilai  hasil,  baik  aset  itu dalam keadaan baik atau rusak. Syeikh Muṣṭafā al-Zarqā mengatakan bahwa ganti rugi yang dimaksud dalam kaidah ini bukanlah ganti rugi yang sebenarnya. Sebaliknya ganti rugi yang dimaksud dalam pandangan Mazhab Hanafī adalah seseorang menjadi sasaran ganti rugi jika berada dalam keadaan bertanggung jawab terhadap nilai suatu barang/aset yang menyebabkan berkurangnya nilai aset atau terjadi kerusakan pada barang tersebut. 17 Secara umum kaidah al-Ajru  Wa al-Ḍamān Lā Yajtmā’an berarti upah, ongkos atau biaya yang harus dibayar atas suatu manfaat tidak wajib dan kewajiban ini hilang jika  terdapat  kawajiban  untuk  menjamin  nilai  aset  yang  mengalami  pengurangan  nilai atau tejadi kerusakan.
2. Dasar Hukum Kaidah al-Ajru Wa al-Ḍamān Lā Yajtmā’an a. Dalil al-Qur’an dalam diantaranya Q.S. al-Qaṣas/28: 26-27.
َٰي اَمُهىٰدْحِا ْتَلاَق ِتَب ُهْرِجْأَتْسا نِا َْيَخ ِنَم َتْرَجْأَتْسا يِوَقْلا ُْيِمَْلْا ْ ِِنِّا َلاَق . ُدْيِرُا ْنَا َكَحِكْنُا ىَدْحِا َتَنْ با ِْيَتٰه ٰلَع ى ْنَا ِْنَّرُجَْتَ َِنَٰثَ جَجِح ْنِاَف َتْمَْتَْا اًرْشَع َكِدْنِع ْنِمَف اَمَو ُا ُدْيِر ْنَا قُشَا َكْيَلَع ِْنُّدِجَتَس ُِٰللّا َء ۤاَش ْنِا َْيِحِلِٰصلا َنِم .
Terjemahnya:
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Wahai ayahku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah  dia  (Syu’aib):  Sesungguhnya  aku  bermaksud  menikahkan  kamu dengan  salah  seorang  dari  kedua  anakku  ini,  atas  dasar  bahwa  kamu  bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”. 18
Ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa  ganti  rugi/upah  mengupah  dalam  hal  sewa menyewa  telah  menjadi  syariat  Islam.  Dalam  ayat  ini  terdapat  pernyatan  dan  ajakan seorang  anak  kepada ayahnya  untuk  mengambil  seorang  untuk  bekerja  dengan
16 Ḥamad bin Muḥammad al-Jābir al-Hājirī, Al-Qawā’id Wa Al-Ḍawābiṭ Al-Fiqhiyyah Fī Al-Ḍamān Al-Mālī , (Cet. I, Sa’udī Arabiyah: Dār al-Kūnuz Isyabīliyah, 1429H), h. 665-667.
17 Musṭafā  Aḥmad  al-Zarqā, Al-Madkhal  Al-Fiqhiyyah  Al-‘Ᾱm ,  Juz  II  (Cet.  II  Jeddah:  Dār  al- Basyīrah, 1325H), h. 1036-1037.
18 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahnya (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h. 388.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(2), 2022: 185-200 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.656
memberikan imbalan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan waktu dan manfaat yang dapat diterima oleh ayah tersebut. b. Dalil al-Sunnah
وُسَر َلاَق َلاَق َرَمُع ِنْب ِ للّا ِدْبَع ْنَع
.ُهُقَرَع  فَِيَ ْنَأ َلْبَ ق ُهَرْجَأ َيِجَْلْا اوُطْعَأ َم لَسَو ِهْيَلَع ُ للّا ى لَص ِ للّا ُل هاور( )نّابرطلاو ةوجام نبا 19
Artinya:
“Dari  Abdullah bin Umar ia berkata, Rasūlullah saw bersabda berikanlah olehmu upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering”.
Ḥadis  ini  memerintahkan  agar  kita  bersegera  menunaikan  hak  pekerja  setelah menyelesaikan  pekerjaannya.  Sebab,  menunda  pembayaran  upah  pekerja  bagi majikan/penyewa yang mampu adalah suatu kezaliman.
3. Al-Ḍamān
Al-Ḍamān berasal  dari  kata ( َنِمَض - اًنْمَض - ًناَمَض ) yang  berarti  menanggung  atau menjamin 20 .  Menurut  ahli  bahasa, al-Ḍamān adalah  penahanan  atau  deposit,  jaminan, komitmen, tanggung jawab, penjagaan, dan denda. 21
Secara  istilah,  mayoritas  ulama  fiqh  seperti  Mālik,  Syāfi’ī  dan  Aḥmad mengartikan al-Ḍamān sebagai jaminan. Sedangkan Al-Syaukānī dalam buku Naẓariyyah al-Ḍamān mengatakan bahwa al-Ḍamān adalah denda atas kerusakan sesuatu. 22 Dalam syari’at al-Ḍamān berarti  jaminan  terhadap  jiwa,  harta  serta  denda  atas kerusakan yang disebabkan oleh perampasan, kesalahan dan perubahan milik orang lain. Al-Ḍamān banyak berkaitan dengan harta pada akad jual beli, titipan dan transaksi pada umumnya.    Selain  itu,  juga  berkaitan  dengan  pemeliharaan  jiwa,  larangan  untuk melampaui  batas  dan  kejahatan-kejahatan  yang  dibahas  dalam  bab qiṣāṣ dan jināyah . Dalam  syari’at al-Ḍamān dimaksudkan  untuk  melindungi  hak  seseorang,  menjaga perjanjian, ganti rugi, mencegah pelanggaran dan mengakhiri permusuhan. 23 4. Al-Ijarah
Ijārah ( ُةَراَجِلإا ) berasal dari bahasa arab yang diambil dari kata ( ج ُرْجَلْا رْوُجُا ) yang artinya pahala, upah, ganjaran, gaji, dan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang/jasa  dalam  waktu  tertentu  melalui  pembayaran  sewa  atau  upah  tanpa  diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. 24
Menurut syara’ ijārah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Berikut beberapa pengertian ijārah menurut ulama. a. Ulama Hanafiyyah
19 Muḥammad Ibnu Ismā’il Ṣalāh Ibnu Muḥammad al-Kahlanῑ al-Ṣan’ānῑ, Subul Al-Salām (t.t.p; Dār Al-Hadiṡ, n.d.), h. 118.
20 Ahmad  Warson  Munawwir, Kamus  Al-Munawwir , Surabaya:  Pustaka  Progressif ,  Cet.  XIV (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 829.
21 Ḥamad bin Muḥammad al-Jābir al-Hājirī, Al-Qawā’id Wa Al-Ḍawābiṭ Al-Fiqhiyyah Fī Al-Ḍamān Al-Māl , ed. Cet. I (Sa’udī Arabiyah: Dār al-Kūnuz Isyabīliyah, 1429), h. 53.
22 Wahbah al-Zuḥailī, Naẓariyyah Al-Ḍamān , Cet. IX (Damaskus: Dār al-Fikr, 1433 H), h. 12.
23 Muḥammad Bakri Ismā’ῑl, Al-Qawā’id Al-Fiqhiyyah Baina Al-Aṣālih Wa Al-Taujῑhih (t.t; Dār Al- Manār, 1417 H), h. 204.
24 Ahmad Subagyo, Kamus Istilah Ekonomi Islam: Istilah-Istilah Populer dalam Perbankan, Bursa Saham, Multifinance dan Asuransi Syariah (Elex Media Komputindo, 2013), h. 161.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(2), 2022: 185-200 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.656
25 ض َو ِع ِب   ِع ِفا َن َلا ى َل َع    د ْق َع Artinya:
“Akad atas manfaat yang disertai imbalan”.
b. Ulama Syāfi’iyyah 26 .مولعم ضوعب  ةحبالإاو لذبلل ةلباق ةحابم ة َم ْو ُل ْع َم   ة َد ْو ُص ْق َم    ة َع َف ْ ن َم ى َل َع    د ْق َع
Artinya:
“Akad  suatu  manfaat  yang  mengandung  maksud  tertentu,  mubah,  serta  dapat didermakan dan kebolehan dengan pengganti tertentu”.
c. Ulama Mālikiyyah dan Hanābilah
27 . ض َو ِع ِب    ة َم ْو ُل ْع َم   ة  د ُم  ُة َحا َب ُم    ء ْي َش   ُع ِفا َن َم   ُك ْي ِل َْتْ Artinya:
“Memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai imbalan”.

## B. Gambaran Umum Daerah Penelitian
a. Kabupaten Wajo
a. Letak Geografis dan Iklim
Kabupaten Wajo dengan ibukota Sengkang, terletak di bagian tengah Provinsi Sulawesi  Selatan  dengan  jarak  242  km²  dari  kota  Makassar,  mempunyai  luas 2.506,19  km²  atau  4,01%  dari  luas  wilayah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dengan rincian penggunaan lahan terdiri dari lahan sawah 86.297 Ha (34,43%) dan lahan kering 164.322 Ha (65,57%).
Secara astronomis Kabupaten Wajo terletak di antara 3° 39' → 4° 16' LS dan
119° 53' → 120° 27' BT yang berbatasan dengan wilayah berikut:
Sebelah Utara : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap Sebelah Timur : Teluk Bone. Sebelah Selatan : Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng. Sebelah Barat : Kabupaten Sidrap. 28
Menurut iklim, Kabupaten Wajo tergolong beriklim tropis yang termasuk tipe B dengan 29°C - 31°C atau suhu rata-rata 29°C siang hari. Daerah ini tahunnya berlangsung agak pendek yaitu rata-rata 3 (tiga) bulan yaitu Bulan April sampai dengan Bulan Juli, dan Bulan Agustus sampai dengan Bulan Oktober, curah hujan rata-rata  8.000  mm  dengan  120  hari  hujan.  Sedangkan  menurut  peta  geologi Indonesia,  Kabupaten  Wajo  terdiri  3  (tiga)  jenis  batuan  yaitu  batuan  vulkanik, sedimen, dan batuan pluton. 29
25 Wahbah  al-Zuhailī, Al-Fiqh Al-Islāmī  Wa  Adillatuhu (Cet,  II;  Dimasyq:  Dār  al-Fikr,  1985), h. 732.
26 Wahbah al-Zuhailī, Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu , h. 732.
27 Wahbah al-Zuhailī, Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu , h. 732.
28 Pemerintah Sulawesi Selatan, “Kabupaten Dan Kota,” Https://Sulselprov.Go.Id/Pages/Des_kab/21 , accessed April 5, 2022, https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/21.
29 Pemerintah  Kabupaten  Wajo,  “Kondisi  Geografi  Dan  Iklim,” Website  Resmi  Pemerintah Kabupaten Wajo , accessed April 5, 2022, https://wajokab.go.id/page/detail/kondisi_geografi.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(2), 2022: 185-200 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.656
Karakteristik  lahan  dan  potensi  wilayah  Kabupaten  Wajo  yang  di  dalam Khasanah  Lontara  Wajo  diungkapkan  sebagai  daerah  yang  terbaring  dengan posisi  yang  dikatakan  "Mangkulungung  ribulu’e  Massulappe  Ripottanang’e Mattodang Ritasi/Tappareng’e" yang artinya Kabupaten Wajo memiliki lahan 3 (tiga) dimensi yaitu:
1)  Tanah  berbukit  yang  berjejer  dari  Selatan  Kecamatan  Tempe  ke  Utara semakin  bergunung  utamanya  di  Kecamatan  Maniangpajo  dan  Kecamatan Pitumpanua  yang  merupakan  wilayah  pembangunan  hutan  dan  tanaman industri, perkebunan coklat, cengkeh, jambu mete serta pengembangan ternak 2)  Tanah  dataran  rendah  yang  merupakan  hamparan  sawah  dan perkebunan/tegalan pada wilayah bagian Timur, Selatan, Tengah, dan Barat. Danau Tepe dan sekitarnya serta hamparan laut  yang terbentang  sepanjang pesisir  atau  Teluk  Bone  di  sebelah  Timue  merupakan  potensi  untuk pengembangan perikanan dan budidaya tambak.
3)  Potensi  sumber  daya  air  yang  cukup  besar,  baik  air  tanah  maupun  air permukaan yang terdapat di danau dan sungai-sungai yang ada seperti Sungai Bila, Sungai WalanaE, Sungai CenranaE, Sungai Gilireng, Sungai Siwa, san Sungai  Awo  merupakan  potensi  yang  dapat  dan  akan  dimanfaatkan  untuk pengairan dan penyediaan air bersih.
b. Kependudukan
Kabupaten  Wajo  terdiri  atas  14  wilayah  Kecamatan,  yang  selanjutnya  dari keempat-belas wilayah kecamatan di dalamnya terbentuk wilayah-wilayah yang lebih kecil, yaitu terbentuk  wilayah yang berstatus  kelurahan  dan wilayah yang berstatus desa sebanyak 190 . 30
b. Desa Rumpia
a. Letak Geografis
Desa  Rumpia  merupakan  salah  satu  desa  yang  terdapat  di  kecamatan Majauleng yang terdapat tiga dusun yaitu, (dusun Atapange, dusun Tobaliu, dan dusun Uru). Desa Rumpia memiliki luas wilayah ±1.136 Ha, letak desa Rumpia berada  di  sebelah  timur  ibu  kota  kecamatan  Majauleng,  dengan  orbitas  waktu tempuh sebagai berikut: Jarak ke ibu kota kecamatan Majauleng 3.5 KM, jarak ke ibu kota kabupaten Wajo 28 KM, jarak ke ibu kota provinsi Sulawesi Selatan 367 KM, waktu tempuh ke ibu kota kecamatan Majauleng 5 menit, waktu tempuh ke ibu  kota  Wajo  30  Menit,  waktu  tempuh  kepusat  pasilitas  terdekat  (Ekonomi, Kesehatan, Pemerintahaan) 10 menit.
Secara Administratif Desa Rumpia mempunyai batasan:
1)  Desa Rumpia Sebelah Utara berbatasan dengan desa Botto Penno.
2)  Desa Rumpia Sebelah Timur berbatasan dengan desa Botto Tanre.
3)  Desa Rumpia Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Watan Rumpia.
4)  Desa Rumpia Sebelah Barat berbatasan dengan kelurahan Limpomajang.
b. Keadaan Demografi
Jumlah  penduduk  berdasarkan  data  penduduk  tahun  2020,  dapat  diketahui jumlah penduduk desa Rumpia sebanyak 3.038 jiwa yang tersebar di tiga dusun yakni dusun Atapange, dusun Tobaliu, dusun Uru.
3.  Rumah Kontrakan
30 Pemerintah  Kabupaten  Wajo,  “Kondisi  Geografi  Dan  Iklim,” Website  Resmi  Pemerintah Kabupaten Wajo , accessed February 2, 2022, https://wajokab.go.id/page/detail/kondisi_geografi.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(2), 2022: 185-200 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.656
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  peneliti  di  Desa  Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo terdapat 3 jenis rumah kontrakan yakni bangunan rumah tunggal yang terbuat dari kayu, bangunan tunggal sejenis ruko (rumah toko) dan rumah panggung yang terbuat  dari kayu lalu dibagi ke dalam beberapa petak.

## C. Sistem Penyewaan Rumah di Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo
Sistem  penyewaan  rumah  di  Desa  Rumpia,  Kecamatan  Majauleng,  Kabupaten Wajo yang dilakukan antara pemilik rumah kontrakan dan penyewa terjadi sebagaimana pada umumnya.
Pada  saat  terjadi  akad,  pemilik  dan  penyewa  membuat  kesepakatan  berupa penetapan  harga  sewa  rumah,  lama  penyewaan,  waktu  pembayaran  dan  kesepakatan tanggung  jawab/ganti  rugi  apabila  dikemudian  hari  terjadi  kerusakan,  baik  yang disebabkan  oleh  penyewa  maupun  diluar  kelalaian  penyewa.  Dalam  hal  pembayaran, pemilik memberikan pilihan, baik  secara tunai ataupun non-tunai dengan  menyertakan bukti transfer ke rekening pemilik.
Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh ibu Warsimah, selaku penyewa di rumah kontrakan milik bapak Baso Pamang, beliau mengatakan:
“Saya termasuk salah satu  pengontrak paling lama dilingkungan kontrakan ini. Awalnya  saya  dan  suami  hijrah  dari  Jawa  Tengah  ke  kota  Sukamaju,  namun karena  mendapat  tawaran  dari  keluarga  yang  lebih  dulu  berada  di  desa  ini, akhirnya pada tahun 1991 kami pindah ke desa ini. Awal mula menyewa dirumah ini,  suami  saya  hanya  melakukan  akad  dan  perjanjian  secara  lisan  dengan mengandalkan  kepercayaan  masing-masing.  Adapun  untuk  pembayaran,  kami selalu bayar tunai karena rumah pemilik berada di samping rumah”. 31
Dari penjelasan yang disampaikan oleh ibu Warsimah, diketahui bahwa dengan modal  kepercayaan,  akad  penyewaan  rumah  pada  kontrakan  tersebut  dilakukan  secara lisan dengan pembayaran secara tunai.
Kemudian  bapak  Sardi  selaku  penyewa  di  rumah  kontrakan  milik  bapak  Andi Aco, beliau mengatakan:
“Saya mengontrak di sini sejak 8 tahun yang lalu ketika baru pindah dari kota Sukamaju.  Pada  saat  akad,  kami  hanya  bermodalkan  kepercayaan  tanpa  ada perjanjian  yang  formal.  Kesepakatannya  itu  berupa  harga  sewa  per  tahun  dan waktu pembayaran setiap awal tahun. Untuk mendapatkan penghasilan tambahan, saya  bekerja  sebagai  penjual  gorengan  dikompleks  pasar  Tradisional  Atapange setiap malam”. 32
Berdasarkan penjelasan dari bapak Sardi, diketahui bahwa pada saat terjadi akad, pemilik dan penyewa hanya menetapkan harga biaya sewa, lama penyewaan dan waktu pembayaran.
Adapun  perbedaan  penetapan  biaya  sewa  untuk  setiap  rumah  dipengaruhi  oleh beberapa faktor seperti luas rumah, jenis rumah, letak kontrakan dan pekerjaan penyewa.
Untuk bangunan rumah tunggal yang terbuat dari kayu dan berada disekitar pasar biasanya  disewakan  dengan  harga  sekitar  Rp.7.000.000,00-Rp.15.000.000,00  setiap tahunnya. Sedangkan rumah bahan kayu yang berada dikolom rumah pemilik dan jauh dari komplek pasar biasanya di sewakan dengan harga Rp.2.000.000,00 setiap tahunnya.
31 Warsimah (50 Tahun), Pedangan Bakso “ wawancara ” (Wajo, 2022).
32 Sardi (38 Tahun), Penjual Bakso “ Wawancara ” (Wajo, 2022).
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(2), 2022: 185-200 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.656
Adapun  bangunan  ruko  (rumah  toko)  biasanya  di  sewakan  dengan  harga Rp.20.000.000,00-Rp.25.000.000,00  setiap  tahunnya.  Hal  ini  juga  dibenarkan  oleh  Ibu Besse Tenriawaru saat wawancara, beliau selaku salah satu penyewa di salah satu rumah kontrakan milik bapak Andi Tonra, beliau mengatakan:
“Saya  menyewa  rumah  ini  sejak  tahun  2008.  Untuk  pembayarannya  dilakukan satu kali yaitu pada awal tahun dengan biaya sebesar Rp.10.000.000,00. Awalnya saya  menempati  rumah  ini  dengan  tujuan  sebagai  tempat  peristirahatan  saja, namun  lama-kelamaan  bagian  ruang  tamu  dan  teras  saya  jadikan  toko  untuk menjual  aksesoris  handphone,  kartu  perdana,  perabot  rumah  tangga  seperti tupperware dan aneka makanan ringan”. 33
Dari  penjelasan  yang  disampaikan  ibu  Besse  Tenriawaru  selaku  salah  satu penyewa,  sistem  penyewaan  rumah  pada  kontrakan  tersebut  dilakukan  dengan  sistem pembayaran  tahunan.  Artinya,  setiap  tahun  ibu  Besse  Tenriawaru  harus  mengeluarkan biaya sebesar Rp.10.000.000,00 untuk membayar rumah yang sebahagiannya digunakan sebagai toko.
Ada banyak alasan seseorang menyewa rumah kontrakan di desa tersebut, seperti letak kontrakan yang sangat strategis berada di sekitar pasar sehingga dekat dengan pusat perekonomian  masyarakat,  letak  kontrakan  yang  berdekatan  dengan  beberapa  fasilitas umum, biaya sewa kontrakan yang terbilang cukup murah, lokasi kontrakan yang dekat dengan sekolah, dan lokasi kontrakan yang dekat dengan tempat kerja, sebagaimana yang disampaikan oleh informan ketika wawancara.
Ibu Gusnawati, selaku salah satu  penyewa di  salah satu  rumah kontrakan milik ibu Andi Juli mengatakan:
“Saya menyewa rumah ini sejak tahun 2013 dengan alasan rumah saya jauh dari tempat kerja. Saya bekerja disalah satu salon kecantikan dari pagi sampai malam. Namun  setelah  lama  bekerja  dan  mendapat  pengalaman,  saya  berpikir  untuk membuka salon kecantikan sendiri dikontrakan saya. Karena padatnya penduduk akhirnya saya merambah dan menambah usaha dengan membuat toko kosmetik dibagian teras kontrakan. Untuk sistem pembayarannya dilakukan 1 kali setahun pada awal tahun dengan biaya sewa Rp.10.000.000,00 setiap tahunnya”. 34
Dari  penjelasan  yang  disampaikan  oleh  ibu  Gusnawati,  dapat  dipahami  bahwa sistem  penyewaan  rumah  pada  kontrakan  tersebut  juga  dilakukan  secara  lisan  dengan sistem  pembayaran  tahunan  sebesar  Rp.10.000.000,00  dengan  alasan  lokasi  tempat bekerja jauh dari rumah. Selain itu karena melihat peluang usaha di sekitar lokasi tersebut, akhirnya  ia  memanfaatkan  sebagian  rumahnya  sebagai  salon  kecantikan  dan  menjual kosmetik.
Hal  serupa juga disampaikan oleh ibu  Siti  Hamiyah,  seorang penjual sate  yang berasal dari Surabaya yang menyewa dirumah kontrakan milik Iiu Petta Haji Andi Tenri Angka, beliau mengatakan:
“Saya  menempati  rumah  ini  sejak  tahun  2002  karena  lokasinya  dekat  dengan sekolah  dan  masih  berada  disekitar  komplek  Pasar  dan  Puskesmas  sehingga sangat cocok untuk membuka usaha Warung Sate Madura. Pada saat akad, kami hanya  bermodalkan  kepercayaan  dengan  pemilik  yakni  Petta  Haji  Andi  Tenri Angka.  Biaya  sewa  rumah  yang  harus  saya  bayarkan  setiap  tahunnya  sebesar Rp.7.000.000,00”. 35
33 Besse Tenriawaru (42 tahun), Penjual Perabot Rumah Tangga “Wawancara” (Wajo, 2022).
34 Gusnawati (35 tahun), Penjual Kosmetik  “Wawancara” (Wajo, 2022).
35 Siti Hamiyah (42 Tahun), Pedagang Sate Madura  “ Wawancara ” (Wajo, 2022).
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(2), 2022: 185-200 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.656
Berdasarkan penuturan dari beberapa informan saat wawancara, dipahami bahwa sistem  penyewaan  rumah  di  desa  Rumpia,  kecamatan  Majauleng,  kabupaten  Wajo dilakukan  dengan  akad  lisan  dan  disertai  dengan  beberapa  kesepakatan  dengan  sistem pembayaran tahunan.
D. Aktualisasi Kaidah al-Ajru Wa al-Damāni Lā Yajtama’ān dalam penyewaan rumah di Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo
Kaidah al-Ajru  Wa  al-Damāni  Lā  Yajtama’ān adalah  salah  satu  cabang  kaidah fiqh  muamalah  dalam  Mazhab  Hanafī  yang  berarti  upah/biaya  dan  ganti  rugi  tidak berkumpul  dalam  satu  kondisi.  Pada  dasarnya  semua  yang  tidak  berlaku  ganti  rugi padanya maka harus terdapat upah/biaya didalamnya. Demikian juga sebaliknya, setiap yang terdapat ganti rugi di dalamnya maka tidak terdapat biaya sewa didalamnya.
Penerapan  kaidah  ini  dapat  dilihat  dari  kondisi  berikut; pertama ,  seseorang menyewa kendaraan untuk mengunjungi kota A. Tapi pada saat pemanfaatan penyewa mengunjungi kota B lalu mengembalikan kendaraan tersebut tanpa mengunjungi kota A. Maka dalam hal ini penyewa tidak wajib membayar biaya sewa sebab ia berada dalam kondisi  tanggung jawab karena telah melakukan  pelanggaran dan wajib baginya untuk membayar  ganti  rugi. 36 Kedua ,  seorang  tukang  jahit  diperbolehkan  untuk  menahan jahitannya  sampai  pelanggan  melunasi  biaya  jahitannya  apabila  tidak  ada  syarat penundaan  pembayaran.  Dan  jika  barang  tersebut  mengalami  kerusakan,  maka  tukang jahit  tidak  berkewajiban  membayar  ganti  rugi  dan  tetap  berhak  menerima  upah  atas jahitannya. 37
Namun  demikian menurut  Mazhab Hanafī terdapat  pengecualian dalam  kaidah ini. Artinya biaya sewa dan biaya ganti rugi dapat berkumpul jika berada dalam kondisi seperti  saat  seseorang  menyewa  kendaraan  untuk  dikendarai  seorang  diri,  namun  pada saat  pemanfaatan  penyewa  tersebut  menambahkan  beban  sehingga  mengakibatkan kerusakan  pada  kendaraan  tersebut.  Maka  dalam  hal  ini  wajib  bagi  penyewa  untuk membayar  seluruh  biaya  sewa  kemudian  ditambah  lagi  setengah  biaya  sewa  sebagai bentuk ganti rugi atas kerusakan motor tersebut 38 . Hal ini sesuai dengan tujuan penetapan al-Ḍamān dalam  syari’at  yaitu  untuk  melindungi  hak  seseorang,  menjaga  perjanjian, mencegah pelanggaran dan mengakhiri permusuhan. 39
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti di desa Rumpia, kecamatan Majauleng,  kabupaten  Wajo  diketahui  bahwa  pemahaman  masyarakat  khususnya penyewa  dan  pemilik  rumah  kontrakan  terhadap  Kaidah al-Ajru  Wa al-Damāni  Lā Yajtama’ān masih  sangat  rendah.  Hal  ini  diketahui  dari  sistem  dan  kebijakan  yang diterapkan oleh pemilik.
Ibu Siti Hamiyah, salah satu penyewa di rumah kontrakan milik Petta Haji Andi Tenri Angka mengatakan:
“Dari  segi  kaidah  dalam  bahasa  Arabnya,  saya  tidak  pernah  mendengar.  Tapi kalau  artinya  mungkin  sudah  sering,  tapi  hal  ini  tidak  sepenuhnya  berlaku dikontrakan ini. Jika terdapat kerusakan pada salah satu fasilitas kontrakan yang
36 Muṣṭafā al-Zuhailī, Al-Qawā’id Al-Fiqhiyyah Wa Tatbīqātihā Fī Mażāhibi Al-Arba’ah (Dimasyq: Dār Al Fikr, 2006), h. 499.
37 Fathurrahman Azhari, “Qawaid Fiqhiyyah Muamalah” (Cet. I; Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), h. 227.
38 Muṣṭafā al-Zuhailī, Al-Qawā’id Al-Fiqhiyyah Wa Tatbīqātihā Fī Mażāhibi Al-Arba’ah , h. 500.
39 Muhammad Bakri Ismā’ῑl, Al-Qawā’id Al-Fiqhiyyah Baina Al-Aṣālih Wa Al-Taujῑhih (t.t.p: Dār al Manār, 1997), h. 204.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(2), 2022: 185-200 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.656
diakibatkan  oleh  pihak  penyewa,  maka  pihak  penyewa  sendiri  yang  harus memperbaikinya.  Dan  apabila  terjadi  kerusakan  pada  salah  satu  fasilitas kontrakan  yang  diakibatkan  oleh  fasilitas  rumah  yang  sudah  rapuh,  maka tergantung  kepada  kesepakatan  awal.  Tapi  bagi  saya,  jika  terdapat  kerusakan seperti ini, lebih baik memperbaiki sendiri tanpa melibatkan pemilik”. 40
Pendapat yang sama juga disampaikan oleh ibu Besse Erni, beliau mengatakan: “Kalau kaidah, saya belum pernah mendengarnya. Adapun dalam penerapannya dalam kontrakan ini, belum berlaku sepenuhnya. Sebab  jika terdapat kerusakan pada  salah  satu  fasilitas  kontrakan  yang  diakibatkan  oleh  pihak  penyewa,  tetap harus diperbaiki oleh penyewa. Adapun jika terdapat kerusakan pada salah satu fasilitas kontrakan yang diakibatkan oleh fasilitas rumah yang sudah rapuh, maka tetap dikembalikan kepada penyewa, sebab hal ini tidak disebutkan dalam akad. Dan  jika  sewaktu-waktu  kita  harus  meninggalkan  rumah  seperti  memutuskan kontrak karena ada hal yang mendesak, maka biaya sewa yang telah masuk tetap terhitung  terpakai,  meskipun  menurut  perhitungan  baru  sebulan  terpakai  dan masih tersisah sebelas bulan lagi”. 41
Begitupula yang disampaikan oleh ibu Gusnawati, beliau mengatakan: “Saya sama sekali tidak mengetahui kaidah ini. Bahkan yang saya ketahui jika terdapat kerusakan pada salah satu fasilitas rumah baik karena kelalaian penyewa atau  karena  bencana  alam  dan  sebagainya  maka  tetap  menjadi  tanggung  jawab penyewa.  Karena  sejak  awal,  pemilik  hanya  menetapkan  biaya  sewa  dan  tidak menyebutkan masalah perbaikan”. 42
Kemudian  ibu  Sri  Sulfianti,  salah  satu  penyewa  dirumah  milik  bapak  Andi Syahrul, mengatakan:
“Selama ini saya belum pernah mendengar kaidah ini. Dan setahu saya, kaidah ini tidak  berlaku  dikontrakan  ini.  Sebab  jika  terdapat  kerusakan  pada  salah  satu fasilitas  kontrakan  yang  diakibatkan  oleh  pihak  penyewa,  maka  tentu  harus diperbaiki oleh penyewa. Adapun jika terdapat kerusakan pada salah satu fasilitas kontrakan yang diakibatkan oleh fasilitas rumah yang sudah rapuh, maka pemilik akan  memberikan  pilihan  ke  penyewa,  mau  diperbaiki  atau  tidak  terserah  dari penyewa saja, intinya pemilik tidak bertanggung jawab”. 43
Dari  penuturan  yang  disampaikan  oleh  keempat  informan,  dipahami  bahwa kaidah ini masih baru bagi penyewa, dan pemilik kontrakan belum menerapkannya secara utuh. Selain itu, akad yang dilakukan antara pemilik dan penyewa pada kasus ibu Besse Erni dan Gusnawati belum memenuhi syarat, sebab pada saat terjadi akad, pemilik tidak menjelaskan  secara  detail  tentang  penyelesaian  masalah  jika  dikemudian  hari  terjadi kerusakan. Sedangkan pada kasus ibu Siti Hamiyah dan Sri Sulfianti, masalah perbaikan (ganti rugi) bukanlah kewajiban, melainkan sebuah pilihan bagi penyewa. Artinya, jika penyewa  merasa  butuh  dengan  fasilitas  tersebut,  maka  penyewa  sendirilah  yang  harus memperbaikinya.    Maka  jika  hal  itu  terjadi  penyewa  berada  pada  kondisi  yang bertentangan  dengan  kaidah Al-Ajru  Wa  Al-Damāni  Lā  Yajtama’ān ,  sebab  selain membayar sewa, ia pun harus mengeluarkan biaya ganti rugi.
Hal yang berbeda disampaikan oleh ibu Warsimah, beliau mengatakan:
40 Siti Hamiyah (42 Tahun),  Pedagang Sate Madura Tahun, “Wawancara.” (Wajo, 2022)
41 Besse Erni (41 tahun), Penjual Gado-Gado “ Wawancara ” (Wajo, 2022).
42 Gusnawati, “Wawancara.” 2022
43 Sri Sulfianti (31 tahun), Penjual Baju  “ Wawancara ” (Wajo, 2022).
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(2), 2022: 185-200 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.656
“Menurut saya, kaidah ini mungkin banyak diberlakukan pada rumah kost bagian kota seperti Makassar yang banyak ditempati oleh mahasiswi seperti anak saya. Adapun  disini,  kaidahnya  mungkin  belum  diterapkan  sepenuhnya.  Sebab  jika terjadi kerusakan pada salah satu fasilitas rumah karena kesalahan penyewa, maka tetap  menjadi  tanggung  jawab  penyewa  untuk  memperbaikinya.  Namun  jika kerusakan tersebut diluar kelalaian saya dan keluarga maka kita lihat dulu. Kalau kerusakannya sedikit saja, maka menjadi tanggung jawab penyewa, adapun jika kerusakannya  sangat  parah  maka  biaya  perbaikannya  menjadi  tanggung  jawab penyewa dan pemilik”. 44
Dan  begitupula  yang  disampaikan  oleh  Bapak  Muh.  Takdir  Hamka,  selaku kerabat dari ibu Haji Siti Halimah salah satu pemilik rumah toko. Beliau mengatakan:
“Saya  belum  pernah  mendengar  kaidah  ini  sebelumnya.  Adapun  penerapannya dalam ruko ini, maka tidak jauh berbeda dengan biasanya. Kalau terjadi kerusakan karena kesalahan penyewa, maka penyewa sendiri yang harus memperbaikinya, dan jika terdapat kerusakan pada salah satu fasilitas kontrakan yang diakibatkan oleh  fasilitas  rumah  yang  sudah  rapuh,  maka  ada  dua  kemungkinan.  Kalau kerusakannya  hanya  sedikit  maka  penyewa  yang  memperbaikinya,  tapi  kalau kerusakannya sudah terbilang parah dan murni karena fasilitas yang sudah rapuh mungkin kami akan bekerja sama dengan penyewa untuk memperbaiki”. 45
Dari  penjelasan  kedua  informan,  dapat  disimpulkan  bahwa  kedua  kasus  diatas tidak  jauh  berbeda  dengan  kasus  sebelumnya.  Hanya  saja,  pada  kasus  ini,  pemilik memberikan  sedikit  keringanan  berupa  bantuan  untuk  menanggung  bersama  biaya kerusakan  yang  terjadi  apabila  kerusakan  tersebut  terbilang  parah.  Akan  tetapi,  hal  ini masih  bertentangan  dengan  kaidah Al-Ajru  Wa  Al-Damāni  Lā  Yajtama’ān, karena penyewa tetap mengeluarkan biaya ganti rugi meskipun hanya setengah dari biaya asli kerusakan tersebut.
Kemudian bapak Sardi juga mengatakan:
“Saya  tidak  pernah  mendengar  kaidah  ini.  Dan  kaidah  inipun  tidak  berlaku dikontrakan ini. Jika terdapat kerusakan pada salah satu fasilitas kontrakan yang diakibatkan  oleh  pihak  penyewa,  maka  penyewalah  yang  bertanggung  jawab untuk  memperbaikinya.  Dan  jika  terdapat  kerusakan  pada  salah  satu  fasilitas kontrakan  yang  diakibatkan  oleh  fasilitas  rumah  yang  sudah  rapuh,  tetap  harus diperbaiki sama penyewa juga. Bahkan sejak saya berada di kontrakan ini, saya sudah sering melakukan renovasi, termasuk palfon, dinding dan lantainya juga”. 46 Hal  yang  sama  juga  disampaikan  oleh  Ibu  Besse  Tenriawaru  selaku  salah  satu penyewa di salah satu rumah kontrakan milik Bapak Andi Tonra, beliau mengatakan:
“Sebelumnya  saya  tidak  pernah  mendengar  atau  mengetahui  kaidah  ini.  Dan kaidah ini pun tidak berlaku dikontrakan ini, sebab kalau terjadi kerusakan karena fasilitas  sudah  rapuh  atau  misalnya  karena  bencana  alam,  yah  tetap  harus diperbaiki  oleh  penyewa.  Bahkan  sejak  awal  saya  harus  membayar  ganti  rugi meteran listrik sebesar Rp.4.000.000,00 kepada penyewa sebelumnya”. 47
Dari penjelasan Bapak Sardi dan Ibu Besse Tenriawaru sudah jelas bahwa selain membayar sewa, keduanya juga harus membayar ganti rugi. Padahal salah satu kewajiban seorang mu’jir (orang yang menyewakan/pemilik) adalah berusaha semaksimal mungkin
44 Warsimah (50 Tahun), Pedagang Bakso “ Wawancara ” (Wajo, 2022).
45 Muh. Takdir Hamka (23 tahun), Kerabat Pemilik Ruko “ Wawancara ” (Wajo, 2022).
46 Sardi (38 tahun), Pedagang Kaki Lima “ Wawancara ” (Wajo, 2022).
47 Besse Tenriawaru (42 tahun), “Penjual Perabot Rumah Tangga,” (Wajo, 2022)
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(2), 2022: 185-200 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.656
agar  penyewa  dapat  mengambil  manfaat  dari  apa  yang  disewakan,  melengkapi  rumah seperti menambahkan perabot kebutuhan utama penyewa, serta memperbaiki kerusakan- kerusakan yang terjadi diluar kelalaian penyewa. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab seorang pemilik terhadap akad yang terjadi dengan penyewa. Pun sebaliknya, penyewa harus  bertanggung  jawab  untuk  memelihara  rumah/barang  yang  ia  sewa  dari  segala kerusakan.  Sebab  dalam  hal  sewa-menyewa  barang  yang  terjadi  hanyalah  pemindahan hak guna/manfaat suatu barang tanpa diikuti pemindahan kepemilikan.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti di Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo diketahui bahwa kaidah ini belum sepenuhnya aktual. Hal ini  disebabkan  oleh  dua  faktor  yakni; Pertama ,  pemahaman  masyarakat  khususnya penyewa  dan  pemilik  rumah  kontrakan  terhadap  Kaidah Al-Ajru  Wa  Al-Damāni  Lā Yajtama’ān masih  sangat  rendah. Kedua, sistem  dan  kebijakan  yang  diterapkan  oleh pemilik  terhadap  penyewa  untuk  memperbaiki  (membayar  ganti  rugi)  kerusakan  yang terjadi diluar kelalaian penyewa. Baik hal itu bersifat wajib atau pilihan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  diatas  terhadap  sistem  penyewaan  rumah  kontrakan  dan aktualisasi kaidah al-Ajru wa al-Damāni Lā Yajtama’ān pada Penyewaan Rumah di desa Rumpia,  kecamatan  Majauleng,  Kabupaten  Wajo  maka  peneliti  menarik  kesimpulan sebagai berikut:
1. Sistem  penyewaan  rumah  kontrakan  di  desa  Rumpia,  kecamatan  Majauleng, kabupaten Wajo dilakukan dengan akad lisan antara pemilik dan penyewa tanpa membuat kontrak tertulis.  Pembayaran dilakukan setiap tahun sesuai kesepakatan saat  akad yang  dapat dilakukan secara tunai maupun  non-tunai (via transfer ke rekening pemilik) dengan menyertakan bukti pengiriman.
2. Penerapan Kaidah al-Ajru wa al-Damāni Lā Yajtama’ān pada Penyewaan Rumah di  desa  Rumpia,  kecamatan  Majauleng,  kabupaten  Wajo  diketahui  belum sepenuhnya  aktual.  Hal  ini  disebabkan  oleh  dua  faktor  yakni; Pertama , pemahaman  masyarakat  khususnya  penyewa  dan  pemilik  rumah  kontrakan terhadap  Kaidah al-Ajru  wa  al-Damāni  Lā Yajtama’ān masih  sangat  rendah. Kedua, sistem  dan  kebijakan  yang  diterapkan  oleh  pemilik  terhadap  penyewa untuk  memperbaiki  (membayar  ganti  rugi)  kerusakan  yang  terjadi  di  luar kelalaian penyewa. Baik hal itu bersifat wajib atau pilihan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Al-Jauziyyah,  Ibnu  al-Qayyim. Zādu  al-Maʿād  fī  Hadyi  Khairi  al-ʿIbād .  Jilid  5.  Cet. XXVII. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1994.
Abū Iṣḥāq  Ibrāhīm bin  Mūsā bin  Muḥammad al-Lakhimī  al-Syāṭibī. Al-Muwāfaqāt .  I. Sa’udī Arabiyah: Dār bin ‘Affān, n.d.
Alῑ  Muḥammad  al-Ṣallabi. Al-Daulah  Al-Ḥadīṡah  Al-Muslimah,  Da‘āimuhah  Wa Waẓāifuhah . Baīrūt: Dār al-Ma’rifah, 2013.
Andela, Andela. “Sistem Penetapan Harga Sewa Rumah Kos Dalam Perspektif Hukum Islam  (Studi  Pada  Rumah  Kos  Al-Zahra  Di  Sukarame,  Bandar  Lampung).”  UIN Raden Intan, 2020.
Azhari,  Fathurrahman.  “Qawaid  Fiqhiyyah  Muamalah.”  Lembaga  Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(2), 2022: 185-200 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.656
Ḥamad bin Muḥammad al-Jābir al-Hājirī. Al-Qawā’id Wa Al-Ḍawābiṭ Al-Fiqhiyyah Fī Al-Ḍamān  Al-Māl .  Edited  by  Cet.  I.  Sa’udī  Arabiyah:  Dār  al-Kūnuz  Isyabīliyah, 1429.
———. Al-Qawā’id Wa Al-Ḍawābiṭ Al-Fiqhiyyah Fī Al-Ḍamān Al-Mālī . Cet. I. Sa’udī Arabiyah: Dār al-Kūnuz Isyabīliyah, 1429.
Kementerian  Agama  Republik  Indonesia. Al-Quran  Al-Karim  Dan  Terjemahnya . Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010.
Muhammad  Bakri  Ismā’ῑl. Al-Qawā’id  Al-Fiqhiyyah  Baina  Al-Aṣālih  Wa  Al-Taujῑhih . t.t.p: Dār al Manār, 1997.
Muḥammad  Bakri  Ismā’ῑl. Al-Qawā’id  Al-Fiqhiyyah  Baina  Al-Aṣālih  Wa  Al-Taujῑhih . Dār Al-Manār, 1417.
Muḥammad Ibnu Ismā’il Ṣalāh Ibnu Muḥammad al-Kahlanῑ al-Ṣan’ānῑ. Subul Al-Salām . Dār Al-Hadiṡ, n.d.
Muhammad  Ramadhan. Metode  Penelitian .  Cet.  I.  Surabaya:  Cipta  Media  Nusantara, 2021.
Munawwir, Ahmad Warson. Kamus Al-Munawwir . Surabaya: Pustaka Progressif . Cet. XIV. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
Musṭafā  Aḥmad  al-Zarqā. Al-Madkhal  Al-Fiqhiyyah  Al-‘Ᾱm .  Cet.  II.  Jeddah:  Dār  al- Basyīrah, 1325.
Muṣṭafā al-Zuhailī. Al-Qawā’id Al-Fiqhiyyah Wa Tatbīqātihā Fī Mażāhibi Al-Arba’ah . Dimasyq: Dār Al Fikr, 2006.
Pemerintah Kabupaten Wajo. “Kondisi Geografi Dan Iklim.” Website Resmi Pemerintah Kabupaten Wajo . Accessed April 5, 2022. https://wajokab.go.id/page/detail/kondisi_geografi. Pemerintah Sulawesi Selatan. “Kabupaten Dan Kota.” Https://Sulselprov.Go.Id/Pages/Des_kab/21 . Accessed April 5, 2022.
https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/21.
Subagyo, Ahmad. Kamus Istilah Ekonomi Islam . Elex Media Komputindo, 2013.
Ulfa,  Azelia  Nabella.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Ganti  rugi  Sewa  Menyewa Motor Akibat Wanprestasi Penyewa.” UIN Raden Intan Lampung, 2020.
Wahab. Ensiklopedia Kebutuhan Manusia . Semarang: ALPRIN, 2010.
Wahbah  al-Zuhailī. Al-Fiqh  Al-Islāmī  Wa  Adillatuhu .  Sūriyah  Dimasyq:  Dār  al-Fikr, 1985.
Wahbah al-Zuḥailī. Naẓariyyah Al-Ḍamān . Cet. IX. Damaskus: Dār al-Fikr, 1433.
Warjiyati, Sri. “Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum.” Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana) Jakarta, 2018.
Yuhendrata,  S  H  E,  Bahrul  Ma’ani,  and  Mustiah  Mustiah.  “Tinjauan  Hukum  Islam Terhadap  Ganti  Rugi  Kerusakan  Rumah  Kontrakan  di  Perumahan  Aston  Villa Jambi.” UIN Sulthan Thaha Saipuddin, 2019.
Zaid bin Muḥammad al-Rammānῑ. Maqāṣid Al-Syarῑah Al-Islāmiyah . Cet. I. Riyāḍ: : Dār al-Gaiṡ, 1415.

## Jurnal
Devi,  Aulia  Diana,  and  Seka  Andrean.  “Implementasi  Pendekatan  Teologis  Normatif Dalam Pluralisme Beragama Di Indonesia.” TA’LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam 4, no. 1 (2021): 60–73.
Rifa’i,  Moh.  “Kajian  Masyarakat  Beragama  Perspektif  Pendekatan  Sosiologis.” Al-
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(2), 2022: 185-200 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.656
Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 2, no. 1 (2018): 23–35. Setyono,  Joko.  “Good  Governance  Dalam  Perspektif  Islam  (Pendekatan  Ushul  Fikih:
Teori Pertingkatan Norma).” Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 6, no. 1 (2015): 25–40.
Soleman, Claudia. “Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” Lex Privatum 6, no. 5 (2018).

## Wawancara
Besse Erni (41 tahun). “Wawancara.” Wajo, 2022. Besse Tenriawaru (42 tahun). “ Wawancara .” Wajo, 2022. Gusnawati. “ Wawancara .” Wajo, 2022. Muh. Takdir Hamka (23 tahun). “ Wawancara .” Wajo, 2022. Sardi (38 tahun). “ Wawancara .” Wajo, 2022. Siti Hamiyah (42 Tahun). “ Wawancara .” Wajo, 2022. Sri Sulfianti (31 tahun). “ Wawancara .” Wajo, 2022. Warsimah (50 Tahun),. “ Wawancara .” Wajo, 2022.