ASPEK YURIDIS PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI
Oleh: Hj. Rineke Sara, SH. MH *)

## Abstrak
Tulisan  ini  menjelaskan  gambaran  tentang  penataan  sistem  hukum  dalam  penyelengaraan  teleko- munikasi dimulai dari masa transisi monopolistik menuju pada pasar bebas, tentunya diwarnai de- ngan ketegangan yang berkaitan dengan penyesuain kaedah hukum, termasuk mengisi ruang kebija- kan pelaksanaan secara keseluruhan di Indonesia. Perubahan yang cepat dari keadaan yang monopi- listik  dalam  penyelenggaraan  telekomunikasi  domesitik  kearah  liberalistik,  menimbulkan  attitude kompetisi  yang  belum  mendukung  tujuan  pemerintah  dalam  menciptakan  iklim  kompetisi  yang kondusif  dan  fair.  Pemberlakuan  kebijakan  pertelekomunikasian  yang  baru  belum  dilengkapi  pe- rangkat pelaksananya banyak memberikan berbagai dampak negatif terutama dalam memberikan ja- minan  dan  kepastian  kelayakan  usaha,  disamping  itu  dengan  adanya  perubahan  cara  pandang  pe- merintah dalam bidang telekomunikasi memerlukan penyesuaian yang tidak mudah dan mempunyai dampak yang luas.

## Kata kunci: Aspek hukum telekomunikasi

## Abstract
This  article  describes  about  an  arrangement  of  system  law  in  organize  a  telecommunication  that begun  from  the  monopolistics’  transition  era  toward  the  globalization  era,  of  course,  absolutely coloured  with  the  tightten  of  the  suitable  law  function,  including  the  filling  of  a  whole accomplishment’ skill of room in Indonesia. The quick changing from the monopolistics condition in  domestic  telekomunication  of  organization  toward  liberalistic,  to  make  on  attitude  competition that  not  support  yet  the  government  gual  in  create  competition  zone  that  useful  and  fairfull.  This research applies normative method which involves literature study andrelated provision of law. The using an accomplisthment  of  every new telecommunication that not complete yet  with theset  of its perfornur give a lot of negative consenquence especially in givity guarantee and the certain suitable effort, besides that, with a changing of the government view in telecommunication discipline need a difficult arrangement and a wide consequence.

## Key Word : The aspect of the telecomunication of law

## A. LATAR BELAKANG MASALAH
Masalah  telekomunikasi  merupakan  salah satu  faktor  penting  dan  mempunyai  nilai  stra- tegis  dalam  menunjang  dan  meningkatkan  daya saing  ekonomi  suatu  bangsa  dalam  persaingan global.  Ini  bisa  dimanfaatkan  untuk  mendorong pertumbuhan  ekonomi  dan  juga  sebagai  salah satu faktor untuk dapat memperkuat daya saing
*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Borobudur
produk-produk nasional, dimana dalam perkem- bangan  fungsi  telekomunikasi  telah  mengalami pergeseran  yang  semula  merupakan  sebagai  sa- rana  utilitas  (kegunaan)  menjadi  komoditi  per- dagangan dengan nilai ekonomi yang tinggi dan banyak  diincar  oleh  berbagai  kalangan  pelaku bisnis.
Dimana  segala  sesuatu  dilaksanakan  oleh pemerintah harus terselenggara berdasarkan
azas  keterbukaan,  sehingga  setiap  peluang  ker- jasama  yang  direalisasikan  dalam  bentuk  per- janjian  harus  pula  dilakukan  secara  transparan dan  terlepas  dari  unsur  monopoli  serta  seluruh pihak  yang  berminat  terhadap  bisnis  telekomu- nikasi harus mempunyai akses  yang berimbang. Keterlibatan  swasta  dalam  bidang  telekomuni- kasi  adalah  dalam  investasi  prasarana  dan  pe- nyelenggaraan jasa telekomunikasi dengan prin- sip menghilangkan segala macam bentuk mono- poli,  yang  bertujuan  agar  terdapat  persaingan yang  sehat  diantara  swasta  sehingga  pengguna telekomunikasi akan mempunyai kebebasan un- tuk memilih.
“Regulator  sebagai  pemegang  amanat konstitusi  yang  termuat  dalam  pasal  33 ayat  2  UUD  1945  sudah  mahir  bagi  kita semua akan isinya. Namun kandungan isi- nya  sebagai  dasar  demokrasi  ekonomi bahwa  produksi  dilakukan  dan  dikerjakan secara bersama-sama, oleh semua dan un- tuk  semua,  karena  kemakmuran  adalah hak bagi  setiap orang, sehinga cabang-ca- bang  produksi  yang  penting  bagi  negara dan  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak harus dikuasai oleh negara. Pengertian di- kuasai  berkaitan  dengan  kedaulatan  yang berhubungan dengan politik, maupun eko- nomi,  dimana  negara  mandapat  amanah konstitusi  untuk  menjamin  adanya  ke- mampuan negara menegakkan kedaulatan, serta  melindungi  kepentingan  umum  dan kepentingan ekonomi rakyat”. 1
Dalam  mengatur  ini  adanya  perubahan yang  sangat  mendasar  yaitu  dengan  adanya  do- rongan  perubahan  paradigma  untuk  pembukaan pasar dari monopoli  ke oligopoli, hal  ini sangat berkaitan  erat  dengan  pemanfaatan  sumberdaya alam  yang  terbatas  dan  tidak  bisa  diperbaharui, tetapi dibangkitkan oleh perkembangan teknolo- gi  dan  tingkat  kemampuannya  yaitu  frekuensi radio. Sehingga pengertian terbatas menjadi da- lam suatu keadaan tertentu tetapi dengan kema- juan teknologi digital dapat menjawab tantangan keterbatasan  tersebut.  Untuk  dipahami  dari  as- pek hukumnya akan berubah dan mendapat tan-
tangan kepemilikan sumber daya alam yang ter- batas  berhadapan  dengan  dengan  kepemilikan teknologi yang membangkitkannya.
Perkembangan  teknologi  menimbulkan konvergensi  teknologi  dimana  terjadinya  in- tegrasi  yang  progresif  dari  beberapa  platfrom jaringan yang berbeda untuk menyalurkan laya- nan yang serupa dan atau layanan yang berbeda yang  disalurkan  pada  platform  jaringan  yang sama.  Konvergensi  adalah  bersatunya  layanan telekomunkasi  merupakan  kegiatan  penyediaan atau  pelayanan  jasa  telekomunikasi  yang  me- mungkinkan  terselenggaranya  telekomunikasi melalui media apa saja, termasuk TV, siaran, ra- dio dan multi media( source: media law ombuds- person) .  Dalam  hal  ini  yang  perlu  dicermati adanya  keinginan  atau  tuntutan  untuk  penyatu- an  peraturan  dan  kebijakan  dengan  tidak  terpi- sahnya  aturan  teknologi  dan  informasi/penyia- ran.
“Pembangunan pos dan telematika diarah- kan  untuk  mendorong  terciptanya  masya- rakat  berbasis  informasi  ( Konowledge-ba- sed  society )  melalui  penciptaan  landasan kompetisi jangka panjang. Penyelenggara- an  Pos  dan  telematika  dalam  lingkungan multi  operator,  mengantisipasi  implikasi dari konvergensi telekomunikasi,teknologi informasidan penyiaran baik mengenai ke- lembagaan,  maupun  peraturan  termasuk yang terkait dengan keamanan, kerahasia- an,  privasi  dan  integritas  informasi  dan penerapan hak kekayaan intelektual”. 2
Ini sejalan dengan arah  pembangunan hu- kum  dalam  mewujudkan  Indonesia  yang  de- mokratis sebagaimana dimuat dalam UU No. 17 tahun  2007,  dimana  arah,  tahapan  dan  Prioritas pembangunan  Jangka  Panjang  Tahun  2005  - 2025. 3 Perencanan  hukum  sebagai  bagian  dari pembangunan  dalam  hal  ini  materi  hukum  ha- rus diselenggarakan dengan memperhatikan ber- bagai  aspek  yang  mempengaruhi,  baik  dalam masyarakat  sendiri  maupun  dalam  pergaulan masyarakat  internasional  yang  dilakukan  secara terpadu  dan  meliputi  semua  bidang  pembangu- nan. Sehingga produk hukum yang dihasilkan
1 Gunawan Sumodiningrat, Sistem Ekonomi Pancasila da- lam  perspektif ,  Jakarta:  Impac  Wahana  Cipta,  1999,  hal. 50.
2 Undang-undang RI No 17 tahun 2001, tentang rencana pembangunan Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
3 Ibid . IV.I.3 Butir 7.

## Jurnal Lex Publica
dapat  memenuhi  kebutuhanmasyarakat  bangsa dan  negara  serta  dapat  mengantisipasi  perkem- bangan  zaman.  Pembentukan  hukum  diseleng- garakan  melalui  proses  terpadu  dan  demokratis sehingga menghasilkan produk hukum dan pera- turan  pelaksanaan  yang  dapat  diaplikasikan  se- cara  effektif  dengan  didukung  oleh  penelitian dan pengembangan hukum  yang didasarkan pa- da aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

## B. PERMASALAHAN
1. Bagaimanakah  peran  dan  fungsi  peme- rintah  dalam  hal  penyelenggaraan  tele- komunikasi.
2. Apakah  Undang-undang  no  36  tahun 1999  Tentang  Telekomunikasi  telah mampu menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.

## C. METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan artikel ini adalah metode melalui pen- dekatan secara yuridis normatif, yang dalam hal ini  dengan  mempelajari  peraturan  perundang- undangan  dan  literatur-literatur  yang  berkaitan dengan  aspek  hukum  penyelenggaraan  teleko- munikasi  berdasarkan  UU  No.  36  tahun  1999 tentang Telekomunikasi.

## D. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Telekomunikasi
“ Telekomunikasi adalah setiap pemanca- ran,  pengiriman  dan  atau  penerimaan  dari setiap  informasi  dalam  bentuk  tanda-tan- da, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bu- nyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem  elektromagnetik  lainnya.  Alat  tele- komunikasi  adalah  setiap  alat  perlengka- pan  yang  digunakan  dalam  bertelekomu- nikasi. Penyelenggara  Telekomun ikasi adalah  perseorangan,  koperasi,  Badan  U- saha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik  Negara  (BUMN),  badan  usaha swasta,  instansi  pemerintah  dan  instansi pertahanan  keamanan  negara. Penyeleng- garaan  Telekomunikasi adalah  kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya
telekomunikasi”. 4
Dari pengertian telekomunikasi tersebut di atas  jelaslah  bahwa  telekomunikasi  merupakan sarana penting dan merupakan alat untuk berko- munikasi  atau  dengan  kata  lain  peran  dan  arti pentingnya dalam aktifitas kehidupan, maka di- perlukannya  suatu  pranata  hukum  yang  mampu mengatur  lalu  lintas  penggunan  telekomunikasi agar  perbedaan  kepentingan  diantara  berbagai pihak tidak menimbulkan situasi yang dapat me- rugikan.  Disamping  itu  perkembangan  bidang telekomunikasi  berbanding  lurus  dengan  per- kembangan  tehnologi,  khususnya  tehnologi  ko- munikasi  sesuai  dengan  kenyataan  senantiasa berkembang secara cepat.
Teknologi  membuka  cakrawala  baru  bagi penelitian sain seperti komputer sebagai produk teknologi  memungkinkan  para  ahli  sains  me- mungkinkan untuk  melakukan banyak hal  seca- ra  lebih  mudah  untuk  mengindentifikasi  unsur- unsur dan dapat segera melakukan simulasi dia- tas layar monitor, sehingga apa  yang dihasilkan dari  penelitian  sains  dengan  menggunakan  jasa teknologi  lalu  kemudian  melahirkan  teknologi baru yang lebih maju.

## 2. Kompetisi Dan Globalisasi
Dalam  alam  kompetisi  yang  dituangkan dalam UU No 36 tahun 1999 kewajiban pelaya- nan  umum  dibebankan  kesemua  penyelenggara khususnya  penyelenggara  jaringan.  Pengelolaan program  KPU  dapat  dilakukan  oleh  regulator (Badan  Regulasi  Telekomunikasi  Indonesia (BRTI)  yang  sudah  dibentuk,  sedangkan  dana KPU  dapat  dikelola  oleh  pihak  ketiga  seperti institusi  finansial  atau  perbankan.  Dimana  dana KPU direncanakan untuk subsidi bagi pelayanan akses  pelayanan  ke  desa-desa,  dana  ini  dipero- leh  dari  prosentasi  pendapatan  para  penyeleng- gara.  Kewajiban  pelayanan  umum  (KPU)  harus dilihat  lebih  sebagai  peluang  daripada  sebagai suatu  beban  atau  kewajiban,  karena  perluasan jaringan  akan  memberikan  pertambahan  pema- kaian  yang  akan  menguntungkan  operator  yang besar maupun kecil.
Dalam  strategi  pengembangan  infrastruk- tur telekomunikasi   yang konvensional, peranan
4 UU No 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, pasal 1
lembaga  negara  (pemerintah)  sangat  dominan dan  monopoli  dalam  menentukan  arah  pemba- ngunan  telekomunikasi,  pada  strategi  pemba- ngunan  yang  responsif  yang  mempunyai  pera- nan  besar  adalah  lembaga  dan  partisipasi  luas kelompok-kelompok  sosial  atau  individu  dalam masyarakat.  Konsekuensi  dari  kedua  tradisi  ini menghasilkan  produk  telekomunikasi  yang  ber- beda.  Strategi  pertama  produk  yang  dihasilkan bersifat positif instumentalis,  yaitu hukum  yang berfungsi sebagai alat yang ampuh bagi pelaksa- naan idiologi dan program negara. Hal ini meru- pakan perwujudan nyata visi sosial dan para pe- megang  kekuasaan  negara.  Tradisi  kedua  pem- bangunan  yang  kreatif  dan  responsif  terhadap tuntutanberrbagai  kelompok  sosial  individu  da- lam masyarakat.
Roscou  Pound  berpendapat, 5 Hukum  itu diselenggarakan  dengan  tujuan  untuk  memak- simumkan  pemuasan  kebutuhan  dari  kepenti- ngan ( interest ), beliau cenderung melihat kepen- tingan  (bukan  etika  atau  moral)  sebagai  unsur yang  palinghakiki  didalam  percaturan  hukum, dan  yang  karena  itu  pantas  dijadikan  konsep dasar untuk membangun seluruh teori sociologi- cal jurisproudence .
Dalam  rangka  pelaksanaan  pembinaan telekomunikasi  nasional  yang  melibatkan  peran serta  masyarakat,  penguasaan  sistem  telekomu- nikasi  nasional  serta  penanggung  jawab  urusan administrasi  telekomunikasi  nasional  tetap  ber- ada  pada  menteri  yang  bersangkutan.  Namun harus  diketahuidengan  terbentuknya  Badan  Re- gulasi  Telekomunikasi  Indonesia  (BRTI)  seba- gai badan independen. Badan ini ditetapkan ber- dasarkan  Keputusan  Menteri  Perhubungan  No 31 tahun 2003, diharapkan dapat berperan seba- gai lembaga yang dapat menjamin adanya trans- paransi,  indenpendensi  dan prinsip  keadilan da- lam  penyelenggaraan  telekomunikasi  jaringan atau jasa telekomnikasi.
Tujuan  berikutnya  adalah  untuk  mening- katkan  kinerja  pelayanan  dalam  penyelenggara- an jaringan dan jasa telekomunikasi. BRTI yang fungsinya  membuat  regulasi  mengenai  teleko- munikasi. Tetapi dalam kenyataannya indenpen- densi dari lembaga BRTI menurut berapa kala-
5 Soetandyo  Wignjosoebroto, Hukum,  Paradigma,  Meto- de,  dinamika  dan  masalahnya ,  Jakarta,  ELSAM  da  HU- MA, 2002, hal 47.
ngan  masih  dipertanyakan  posisi  pemerintah yang  masih  kuat  dan  mempunyai  hak  veto.  Pe- merintah  diharapkan  sebagai  pemegang  kebija- kan  saja  sedangkan  regulator  seyogyanya  dipe- gang oleh badan yang mandiri. Regulator mene- tapkan  standar  sistem  pelayanan  dan  peralatan telekomunikasi  besarnya  tarif  pemakaian  yang layak sesuai dengan biaya pengadaannya (based cost) kecuali untuk pelayanan umum (USO).

## 3. Regulasi Dan Deregulasi
Tugas dan peran pemerintah diera deregu- lasi/liberalisasi hanya pada tatanan kebijaksana- an,  dimana  sebelum  adanya  Badan  Regulasi Mandiri  ( Independent  Regulatory  Body ),  fungsi regulasi masih tetap dijalankan oleh pemerintah melalui  undang-undang,  seperti  UU  No  3/1989 dan UU No. 36/1999 dan/atau kebijakan makro, kebijakan  investasi  dan  lain-lain.  Dan  pelaksa- naan undang-undang melalui pengaturan/regula- si  dilaksanakan  oleh  institusi  pemerintah  yang umumnya  mencakup  penciptaan  level playing field , inter koneksi, perizinan, USO, alokasi fre- kuensi, dan lain-lain.
Pada  dasarnya  setiap  kebijakan  yang  di- ambil pemerintah bertujuan untuk mencip- takaan  sistem  ekonomi  yang  sehat.  “Di- mana sistem ekonomi  yang sehat itu akan tercipta  jika  kegiatan-kegiatan  ekonomi diselenggarakan  secara  efisien,  dengan mengeleminir  segala  bentuk  distorsi  eko- nomi,  dimana  pada  awalnya  kegiatan-ke- giatan ekonomi yang dulunya tertutup kini semakin  terbuka  dengan  dikeluarkan  nya berbagai  paket  deregulasi  yang  berdasar- kan  pada  dua  segi  penting,  yaitu  me- nyangkut segi ekonomi dan segi hukum di dalamnya,  sehingga  kedua  aspek  tersebut saling berkaitan satu sama lain”. 6
Dengan pesatnya kemajuan teknologi tele- komunikasi, informatika dengan penyebaran in- frastruktur  informasi  secara  global  telah  meru- bah  pola  dan  cara  pengelolaan  di  Industri,  per- dagangan  dan  termasuk  pada  pemerintah  sen- diri.  Dalam  kerangka  Kebijakan  pengembangan dan  pendayagunaan  telematika  sebagaimana yang diatur dengan Inpres No 6 tahun 2001,
6 Dimyati Hartono, Perdata Internasional , 1994, hal 2
tentang pengembangan dan pendayagunaan tele- matika di Indonesia :
a. Telematika adalah untuk mempersatukan bangsa dan memperdayakan rakyat ;
b. Telematika dalam masyarakat dan untuk masyarakat ;
c. Infrastruktur informasi nasional ;
d. Penningkatan kapasitas dan teknologi ;
e. Government on line;
f. Tim  kordinasi  Telematika  Indonesia (TKTI)

## C. PEMBAHASAN
1. Peran  pemerintah  dalam  mengawasi  dan pengelolaan perkembangan Teknologi In- formatika
Dalam  melihat  peran  pemerintah  dalam pengelolaan dan pengawasan Teknologi  dan in- formasi  dan  komunikasi  meliputi  aspek  Infra- struktur  Informasi,  aspek  kandungan  informasi, aspek  perangkat  keras  dan  perangkat  lunak, ( Software dan Hardware )  semuanya  harus  di- pandu  oleh  Undang-undang  serta  peraturan  pe- laksanaannya.
a. Dari  segi  aspek  Infrastruktur  dan pe- rangkat Informatika
Infrastruktur  informasi  terdiri  atas  be- berapa  aspek  yang  seluruhnya  harus  diba- ngun  secara  paralel  dan  saling  menunjang. Kegiatan pertama adalah jaringan fisik  yang berfungsi  sebagai  jalan  raya  informasi  baik pada tingkat jaringan tulang-punggung mau- pun tingkat akses pelanggan. Jaringan tulang punggung harus mampu menghubungkan se- luruh  daerah  Indonesia  sampai  wilayah  pe- merintahan  terkecil.  Pada  tingkat  akses  pe- langgan  harus  memungkinkan  tersedianya akses yang murah dan memadai bagi masya- rakat luas.
Kegiatan  kedua  menekankan  pada  ke- manfaatan  sebesar-besarnya  pengelolaan sumber  informasi  bagi  seluruh  komponen masyarakat. Kondisi ini dapat dicapai mela- lui  diwujudkannya  interoperabilitas  sumber daya  informasi  yang  tersebar  luas  sehingga dapat  dimanfaatkan  secara  efisien  dan  efek- tif oleh seluruh pemangku kepentingan. As- pek terakhir adalah pengembangan perang-
kat keras, baik di sisi jaringan maupun di si- si  terminal.  Pengembangan  ini  harus  diran- cang berdasarkan kebutuhan dan kondisi  ja- ringan yang ada di Indonesia, dengan meng- adopsi  sistem  terbuka  dan  menanamkan tingkat kecerdasan tertentu untuk memudah- kan  integrasi  sistem  dan  pengembangannya di masa depan.

## b. Perangkat Lunak (Software)
Pengembangan  perangkat  lunak  dia- rahkan  pada  realisasi  sistem  aplikasi  yang mampu  menunjang  proses  transaksi  ekono- mi  yang cepat  dan aman, serta pengambilan keputusan yang benar dan cepat. Harga yang terjangkau dan daya saing pada tingkat inter- nasional  merupakan  salah  satu  kriteria  yang dipersyaratkan, khususnya mendukung kebi- jakan  substitusi  impor.  Perangkat  lunak  sis- tem  operasi  dengan  kehandalan  tinggi  dan kebutuhan  sumber  daya  memori  maupun prosesor  yang minimal  serta fleksibel terha- dap  perangkat  keras  maupun  program  apli- kasi  yang  baru,  merupakan  prioritas  yang harus  dikembangkan.  Program  aplikasi  juga perlu  dikembangkan,  terutama  yang  terkait dengan  sektor  perekonomian,  industri,  pen- didikan, maupun pemerintahan.
Dalam  mempercepat  pengembangan dan  pendayagunaan  perangkat  lunak,  perlu pula  ditinjau  implementasi  konsep open source .  Penerapan  konsep open  source ini diharapkan  mampu  menggalakkan  industri perangkat  lunak  dengan  partisipasi  seluruh lapisan masyarakat tanpa melakukan pelang- garan hak cipta.
Dalam  implementasi  penggunaan  In- frastruktur  Informatika  Ditunjang  oleh  pe- rangkat keras dan perangkat lunak mengiku- ti standard internasional dan Undang-undang serta  Peraturan  menteri  yang  terkait.  Meru- pakan  mandatory  dan  harus  diikuti  bagi  se- tiap industri yang ada, operator, maupun ins- tansi  pemerintah  sendiri  Sedangkan  secara valuntary,  sukarela  aturan-aturan  teknis  da- lam perangkat  yang yang digunakan. Dalam ketentuan  Internasional  masih  banyak  yang belum  diadop  menjadi  keputusan,  UU  atau keputusan  menteri  terkait  sehingga  kebera- daannya hanya sebagai kesukarelaan dan ti-
dak  dapat  ditegakkan  untuk  dapat  menjadi jaminan  penyelenggaraan  Telekomuniasi yang aman.
Hal  ini  terkait  perkembangan  teknolo- gi  TIK,  secara  bersamaan  berkembang  juga kejahatan di  dunia maya,  yang harus dianti- sipasi  dengan mengikuti  perkembangan tek- nolologi  Securitynya,  ini  banyak  menyang- kut  dari  segi  hukumnya,  soal  penyadapan, mengalihkan  sebagian  atau  seluruhnya  ke- pada yang tidak berhak.

## c. Dari aspek Kandungan Isi Informasi
Kegiatan  pengembangan  kandungan informasi  ( information  content )  bertuju-an melakukan  penataan,  penyimpanan,  dan pengolahan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan  efisiensi  proses  pembangu- nan,  pengorganisasian,  pencarian,  dan  pen- distribusian  informasi.  Kegiatan  riset  dan pengembangan kandungan informasi diawali dengan  pemetaan  berbagai  potensi  dan  in- formasi  nasional  beserta  pemodelan    pro- ses information  retrieval .  Dengan  demikian implementasi information repository dan in- formation sharing merupakan salah satu fak- tor penentu keberhasilan pengembangan tek- nologi  informasi  dan  komunikasi.  Pemanfa- atan  maksimal  kandungan  informasi  yang tersebar  di  seluruh  wilayah  Indonesia  de- ngan potensi lokal, akumulasi kekayaan seni dan  budaya  Indonesia  yang  beraneka  ragam dapat  pula  dieksploitasi  sebesar-besarnya untuk menghasilkan produk-produk seni bu- daya yang berbasis multimedia.
Dalam  perkembangan  TI  sangat  ba- nyak menyangkut segi hukum kandungan isi Informasi mengamankan masyarakat dari sa- tu  sisi  dan  sisi  lain  jaminan  keamanan  pe- rangkat  tidak  disadap  dan  disalahgunakan, jaminan  tidak  terjerat  oleh  hukum  seperti Undang-undang  Nomor  11  tahun  2008  ten- tang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (UU  ITE)  pasal  27  ayat  3-nya,  dalam  pene- rapan dapat menjerat dengan pasal 27 ayat 3 tersebut," 3)  Setiap  Orang  dengan  sengaja dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan
penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama baik.
2. Undang-undang  no  36  tahun  1999  Ten- tang  Telekomunikasi  dalam  menghadapi tantangan  perkembangan  ilmu  pengeta- huan dan tehnologi

## a. Pengembangan  Organisasi  Penyeleng- garaan Telekomunikasi
Dalam  proyeksi  pengaturan  tentang konvergensi  telematikan,  bahwa  pemanfaa- tan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  di- kuasai  oleh  Negara  dan  pembinaannya  dila- kukan  oleh  Pemerintah.  Pembinaan  tekno- logi  informasi  dan  komunikasi  diarahkan untuk  meningkatkan  penyelenggaraan  tek- nologi informasi dan komunikasi yang meli- puti  penetapan  kebijakan,  pengaturan,  pe- ngawasan  dan  pengendalian  sesuai  dengan tujuan  pembangunan  teknologi  informasi dan komunikasi nasional.
Menteri menjalankan fungsi penetapan kebijakan  dan  menetapkan  arah  peta  jalan pembangunan  teknologi  informasi  dan  ko- munikasi  ke  depan.  Menteri  melimpahkan fungsi pengaturan, pengawasan dan pengen- dalian untuk menumbuh kembangkan indus- tri kepada suatu Badan Regulasi. Dalam me- laksanakan  fungsi  pembinaan  dan  menum- buhkembangkan  industri  teknologi  informa- si  dan  komunikasi,  Menteri  dan  Badan  Re- gulasi memperhatikan pemikiran dan panda- ngan  yang  berkembang  dalam  masyarakat serta perkembangan global.
Dalam rangka pelaksanaan pembinaan teknologi  informasi  dan  komunikasi,  Peme- rintah  melibatkan  peran  serta  masyarakat. Peran serta masyarakat sebagaimana dimak- sud berupa penyampaian pemikiran dan pan- dangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai  arah  pengembangan  teknologi  in- formasi dan komunikasi dalam rangka pene- tapan  kebijakan,  pengaturan,  pengendalian dan  pengawasan  dibidang  teknologi  infor- masi  dan  komunikasi.  Dalam  rangka  mene- rapkan pengaturan yang lebih sesuai dengan dinamika perkembangan teknologi informasi dan  komunikasi,  fungsi  perumusan  penga- turan dapat dilaksanakan pula secara sware-
gulasi.  Swaregulasi  dilakukan  oleh  lembaga yang keanggotaannya dapat  terdiri  dari para pelaku industri  maupun pakar sesuai  bidang yang  akan  diaturnya.  Lembaga  Swaregulasi Industri  dapat  mengajukan  rumusan  peratu- ran  untuk  ditetapkan  oleh  Badan  Regulasi. Ketentuan jenis-jenis pengaturan yang dapat dirumuskan  oleh  Lembaga  Swaregulasi  In- dustri  ditetapkan  dalam  Peraturan  Pemerin- tah.  Selanjutnya  struktur  perizinan  yang  di- tetapkan  di  dalam  Undang-Undang  harus mencerminkan  struktur  ekonomi  atau  struk- tur  bisnis  penyelenggaraan  teknologi  infor- masi dan komunikasi dalam konteks menuju konvergensi. Konvergensi layanan yang me- nuntut  konvergensi  perangkat  terminal  dan konvergensi  jaringan,  meski  dalam  lingku- ngan yang multi-operator.

## b. Tantangan  Pengembangan  Sumber Daya Manusia (SDM)
Dalam  pengembangan  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  diperlukan  upaya  pening- katan kemandirian dan keunggulan, yang sa- lah  satunya  adalah  dengan  mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan untuk mem- bentuk  keahlian  dan  keterampilan  masyara- kat  dan  peneliti  dalam  bidang  teknologi yang  strategis  serta  mengantisipasi  timbul- nya kesenjangan keahlian sebagai akibat ke- majuan  teknologi,  khususnya  teknologi  in- formasi dan komunikasi.
mencapai tujuan kebijakan sektor tele- komunikasi.  Perihal  Sumber  Daya  Manusia Penyelenggaraan telekomunikasi, khususnya dalam  bentuk-bentuk  untuk  keperluan  dan konsumsi publik, perlu ada persyaratan usa- ha,  keahlian  dan  ketrampilan  dari  Sumber Daya  Manusia  atau  para  pelaku  dalam  sek- tor.  Apalagi  dengan  globalisasi  dalam  pe- nyelenggaraan  jasa  telekomunikasi,  yang  di dalamnya  terkandung  pula  pergerakan  lin- tas-batas dari angkatan kerja ( workforce ) da- ri dan ke seluruh penjuru dunia, maka kuali- tas  Sumber  Daya  Manusia  yang  berkecim- pung  dalam  usaha  pertelekomunikasian  di Indonesia (dalam berbagai disiplin, dan ting- kat keahlian serta ketrampilan) harus senan- tiasa  dipelihara  dan  dijaga.  Untuk  hal  terse- but, faktor Sumber Daya Manusia sektor te-
lekomunikasi perlu diperkuat keberadaannya di  dalam  UU  tentang  Telekomunikasi  yang akan datang. Diusulkan agar perihal  persya- ratan  sumber  daya  manusia  ditampilkan  be- lum  dalam  satu  pasal  dalam  batang  tubuh UU Telekomunikasi. Seharusnya dapat dipa- hami  suatu  konsepsi  tentang  kualitas  usaha, keahlian  dan  ketrampilan  seperti  yang  ter- tuang  dalam  Pasal  8  Undang-undang  Jasa Konstruksi  Nomor  18  Tahun  1999,  dan mengharapkan  konsepsi  yang  sama  diterap- kan  pula  pada  UU  Telekomunikasi.  Mengi- ngat  kompleksitas  sektor  telekomunikasi, perlu  adanya  persyaratan  usaha,  keahlian dan  ketrampilan  dari  pelaku  sektor  teleko- munikasi.  Pelaku  sektor  telekomunikasi yang berbentuk badan usaha harus memenu- hi  ketentuan  tentang  perijinan  usaha  di  sek- tor  telekomunikasi,  memiliki  sertifikat,  kla- sifikasi,dan kualifikasi  yang ditentukan oleh peraturan  pemerintah.  Sertifikasi  Sumber Daya  Manusia  juga  sangat  penting  bagi  In- donesia  untuk  dapat  bersaing  secara  global, karena  setelah  era  pasar  bebas,  sertifikasi adalah  salah  satu  persyaratan  penting  bagi sumber  daya  manusia  maupun  perusahaan Indonesia,  untuk  dapat  berpartisipasi  dalam pembangunan  di  negara  lain.  Sertifikasi  di Indonesia  merupakan  langkah  persiapan  ba- gi kiprah sumber daya manusia Indonesia di era globalisasi. 10 Selain itu, catatan penting yang lebih merupakan penekanan juga dibe- rikan  terhadap  UU  Telekomunikasi  dalam hubungannya  dengan  upaya  menyelaraskan undang-undang  yang  akan  dihasilkan  seba- gai  produk  pembahasan  di  DPR-RI  dalam perubahan  Undang-Undang  Telekomunika- si.

## c. Tantangan  Pengembangan  Regulasi dan  Standarisasi  perangkat  Pos  dan Informatika
Aspek  regulasi  yang  paling  penting dalam pengelolaan sektor TIK  yang menga- rah pada persaingan (kompetisi) adalah pro- ses  perijinan  (lisensi)  untuk  layanan  baru. Hal ini terutama untuk lebih menentukan la- yanan  yang  membutuhkan  sumber  daya alam  terbatas  dan  menggunakan  teknologi tinggi serta tingkat investasi yang besar. Di-
mana  beberapa  aspek  dan  pemikiran  yang berkaitan  dengan  proses  lisiensi  termasuk pendekatan-pendekatan  yang  dapat  diadopsi pada  tahapan  awalnya.  Landasan  dan  sasa- ran yang terkandung didalamnya merupakan suatu  yang  bersifat  relatif  mengingat  secara praktik, hal ini telah menjadi pengalaman di kalangan industri, namun perlu penyesuaian- penyesuain  yang  dapat  berperan  secara  sig- nifikan karena perkembangan kemajuan tek- nologi  Teknologi  Informatika  dan  komuni- kasi  telah  memberikan  paradigma  baru  ter- hadap praktek yang berjalan.
Hinca  IP  Panjaitan  menyatakan  “apa- bila  sejak  dini  tidak  diberikan  perbe- daan  yang  jelas  tentang  peran  dan  ke- wenangan  antara  pemerintah,  rergula- tor  dan  operator,  dalam  hal  ini  Un- dang-undang no 36 tahun 1999 secara tegas  memberikan  arah  regulasi  tele- komunikasi nasional,  yaitu bisnis tele- komunikasi  dibina  oleh  pemerintah untuk  dan  atas  nama  negara,  yang  da- lam  pelaksanaannya  tercakup  empat fungsi sekaligus”. 7
Adapun  fungsi-fungsi  pemerintah  da- lam arah regulasi bidang telekomunikasi ter- sebut  adalah  fungsi  penetapan  kebijakan, fungsi  pengendalian,fungsi  pengaturan  dan fungsi pengawasan.
Dalam  penyelenggaraan  telekomuni- kasi  harus  berdasar  dan  memperhati- kan  sungguh-sungguh  azas  pembagu- nan  nasional,  dengan  mengutamakan “azas  manfaat,  azas  adil  dan  merata, azas kepastian hukum, azas keamanan, kemitraan, etika dan azas kepercayaan pada diri sendiri”. 8
Adapun  azas-azas  yang  terkandung dalam  UU  No.  36  tahun  1999  tersebut  ada- lah sebagai berikut:
1. Azas  manfaat,  penyelenggaraan tele- komunikasi  akan lebih  berdaya  guna dan  berhasil  guna  bagi  infrastruktur pembangunan.
2. Azas adil dan merata, penyelengga-
7 Hinca IP Panjaitan, 2003.
8 UU RI No 36 Tahun 1999, pasal, 2).
raan telekomunikasi memberikan ke- sempatan  dan  perlakuan  yang  sama kepada semu pihak.
3. Azas kepastian hukum, penyelengga- raan  telekomunikasi  harus  didasar- kan  pada  peraturan  perundang-unda- ngan  yang  menjamin  kepastian  dan perlidungan hukum.
4. Azas  kepercayaan  pada  diri  sendiri, penyelenggaraan  telekomunikasi  de- ngan  memanfaatkan  potensi  sumber daya nasional.
5. Azas kemitraan, mengandung makna bahwa  penyelenggaraan  telekomuni- kasi harus dapat mengembangkan ik- lim yang harmonis dan timbal balik.
6. Azas  keamanan,  dimaksudkan  agar dalam  penyelenggaraan  telekomuni- kasi selalu memperhatikan faktor ke- amanan.
7. Azas  etika,  maksudnya  agar  dalam penyelenggaraan  telekomunikasi  se- nantiasa  dilandasi  oleh  semangat profesionalisme,  kejujuran,  kesusila- an dan keterbukaan
Sedangkanber bagai penyempurnaan kebi- jakan  terkait  bidang  Standarisasi  teknologi  in- formasi, komunikasi dan broadcasting. Salah sa- tunya  adalah  UU  No.  36/1999,  tentang  teleko- munikasi  yang  sudah  mulai  ketinggalan  dengan perkembangan  teknologi  dan  tuntutan  masyara- kat.  Sedangkan  implementasikan  UU  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  yang sering disalahgunakan  memerlukan  revisi,  dan  berba- gai  UU  lain  yang  dapat  mendorong  pertumbu- han  aplikasi  IT  sangatlah  diharapkan  realisasi- nya pada tahun 2005-2025. Termasuk dalam ke- rangka  regulasi  ini  adalah  mempercepat  terlak- sananya  proses  kompetisi  yang  sebenar-benar- nya  dalam  penyediaan  jasa  telekomunikasi  se- hingga dapat  memberikan perbaikan kondisi  la- yanan,  kemudahan  bagi  pengguna  jasa,  serta harga yang ekonomis.
Dalam  menyempurnakan  kerangka  hu- kum, membentuk pasardan restrukturisasi pasca privatisasi PT Telkom dan PT Indosat,  yang di- dasarkan  pada  tema-tema  pokok  antara  lain menghilangkan bentuk-bentuk monopoli dengan memberikan persaingan yang sehat pada seg-
men  pasar  dan  mencegah  penyalahgunaannya, menghilangkan  bentuk-bentuk  diskriminasi  dan potongan harga (restriksi) bagi swasta dalam pe- nyelengaraan  jaringan  dan  jasa  telekomunikasi, memisahkan  peran-peran  pemerintah  sebagai pembuat  kebijakan,  regulasi  pengawasan  serta memisahkannya dengan fungsi-fungsi operasi.
Dalam perkembangan teknologi Indonesia bukan pembuat teknologi tetapi jauh dibelakang sebagai pengguna, regulasi untuk mengantisipa- si  perkembangan  teknologi  rentan  terhadap  ke- mandirian,  dan  keberpihakan  masyarakat  lokal memerlukan  komitmen  pemerintah  dalam  pe- nyelenggaran  telekomunikasi,  yang  aman  dan beradap.
Melihat situasi dan kondisi yang terus ber- kembang,  Undang-Undang  Republik  Indonesia Tahun  1999  No.  36  tentang  Telekomunikasi. Dengan  berbagai  kelemahannnya  belum  sepe- nuhnya dapat mengayomi perkembangan TIK di Indonesia.

## 3.  Regulasi  Dan  Deregulasi  Penyelenggara- an  (TIK)  Telekomunikasi,  informasi  dan komunikasi
Undang-Undang  No  36  tahun  1999  ten- tang telekomunikasi,  menderegulasi  sektor tele- komunikasi nasional dengan membangun struk- tur  industri  yang  kompetitif  dari  sebelumnya yang  monopolistik,  serta  semakin  dibatasinya peran pemerintah sebagai pihak yang paling do- minan  dalam  sektor  itu.  Ini  diperkuat  adanya Cetak  Biru  Telekomunikasi  Indonesia  yang mengadopsi aspek-aspek pengaturan dan penye- lenggaraan  berbagai  jasa  telekomunikasi  secara modern,  di  antaranya  yang  paling  penting  ada- lah  antisipasi  terhadap  perkembangan  teknologi komunikasi  bergerak  dan  multimedia.  Sebagai arah pengembangan penyelenggaraan telekomu- nikasi di Indonesia.
Dengan  kata  lain  UU  no  36  tahun  1999 tersebut  belum  juga  memberikan  jalan  keluar dari  masalah-masalah  kepentingan  yang  terda- pat  dalm  produk-produk  hukum  pemerintah  da- lam  bidang  telekomunikasi,  seperti  masih  dia- kuinya hak eksklusif untuk Telkom dan Indosat serta Satelindo dalam sektor telekomunikasi da- sar baik itu tetap maupun jarak jauh dan interna- sional.  Bila  diperhatikan  lebih  jauh  pasal  10 ayat  1  menjelaskan  bahwa  dalam  penyelengga-
raan  telekomunikasi  dilarang  melakukan  kegia- tan  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  prak- tek monopoli dan persaingan usaha tidaak sehat diantara penyelenggara telekomunikasi”.
Dalam Undang no 36 tahun 1999, tentang telekomunikasi  juga  mengancam  pidana  terha- dap perbuatan manipulasi akses ke jaringan tele- komunikasi,  menimbulkan  gangguan  fisik  dan elektronik  terhadap  penyelenggaraan  telekomu- nikasi, menyadap informasi melalui jaringan te- lekomunikasi. Hal ini belum detil dalam pasal 1 definisi  bahwa  telekomunikasi  bagian  dari  tele- matika,  pasal  17  standarisasi  pelayanan  juga mencakup  standard  securitynya  sesuai  de- ngan  level  kepentingannya. Dalam  pasal  17 menyebutkan,  penyelenggaraan  jaringan  teleko- munikasi  atau  penyelenggara  jasa  telekomuni- kasi  wajib  menyediakan  pelayanan  telekomuni- kasi berdasarkan prinsip : a) Perlakuan yang sa- ma dan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi se- mua  pengguna;  b)  peningkatan  efisiiensi  dalam penyelengaraan telekomunikasi dan, c) pemenu- han standard pelayanan serta standar penyediaan sarana dan prasarana .
Perkembangan  sarana  dan  prasarana  tele- komunikasi  yang  sangat  pesat  termasuk  media dan  informatika  secara  global  secara  terus  me- nerus melakukan kegiatan yang berorientasi pa- da  kemudahan  dan  kecepatan  dalam  pertukaran akses. Disisi lain jaringan telekomunikasi rentan terhadap  keamanan  akibat  globalisasi  yang  ber- sifat negatif seperti melemahnya ikatan nasiona- lism  dan  munculnya  berbagai  kejahatan  penya- dapan, penguasaan server, secara otomatis mele- mahnya nasionalism, mudahnya intervensi inter- nasional.  Transformasi  global  bidang  teknologi yang  berimbas  juga  pada  perdaganagan  global, membutuhkan jaminan hukum, dalam dunia ma- ya  akan  membuahkan  berbagai  perbuatan  hu- kum  dan  tidak  menutup  kemungkinan  para  pi- hak yang berinteksi dengan pihak lain saling in- tervensi sehingga melemahnya kemandirian Na- sional.
Beberapa bentuk kejahatan yang berhubu- ngan  erat  dengan  jaringan  telekomunikasi.  Hu- kum  ditantang untuk  menjadi mekanisme peng- integrasian dan mempersatukan kepentingan in- dividual,  publik,  dan social  interest berhadapan dengan  kepentingan  nasional  dengan  kepenti- ngan internasional. Dalam kaitan responsibiltas
hukum  dalam  perkembangan  informatika  de- ngan  membangun,  dapat  dicatat  merupakan  sa- lah  satu  pengembangan  hukum  progresif  yang digulirkan oleh Prof. Sutjipto Raharjo seperti di- nyatakan dibawah ini :
Hukum  positif  diinginkan  menjadi  kritis dan  fungsional,  oleh  karena  itu  ia  tidak henti-hentinya  melihat  kekurangan  yang ada dan menemukan jalan untuk memper- baikinya.  Parameter  yang  ada  adalah  ter- kait  dengan  fungsionalnya  dengan  manu- sia, masyarakat dan dinamika masyarakat. Hukum bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk  turut  memberikan  penyelesaian  ter- hadap  masalahkemasyarakatan  khususnya yang mutakhir, membara dan diperkirakan akan  datang  ( current,  burning  and  emer- ging issues ). 9
Dalam  kaitan  ini  akan  sangat  berbahaya bagi suatu negara jika terus-menerushanya men- jadi pengguna dan menerima perangkat yang di- produksi dari luar (pihak asing) tanpa adanya ja- minan  standarisasi  keamanan  ataupun  enkripsi yang dibuktikan dengan mengikuti peraturan na- sional  sehingga  hukum  positif  diinginkan  men- jadi kritis dan fungsional bisa jalan maupun pa- da  tingkat  internasional  yang  sudah  ditetapkan oleh  lembaga-lembaga  berwenang  dalam  men- ciptakan kemandirian berbangsa dan bernegara.
Terakhir  kebijakan  privatisasi  juga  me- langgar  Undang-Undang  No.  5  tahun  1999  ten- tang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persai- ngan  Tidak  Sehat.  Fakta  menunjukkan  SingTel yang  satu  grup  dengan  STT  sebelumnya  telah mengakui  sisa  35%  saham  PT  Telkomsel,  de- ngan  kepemilikan  di  ISAT  (41,94%)  dan  PT Telkomsel  (35%)  oleh  perusahaan-perusahaan singapura tersebut. Dengan sendiringya Satelin- do dan  IM3 ikut dimiliki oleh grup mereka, hal itu  bukan  saja  bertentengan  dengan  pasal  28 ayat  2  UU  No.  5  tahun  1999,  tetapi  juga  me- langgar  pasal  10  ayat  1  UU  Telekomunikasi. Menurut ketentuan pasal 28 ayat 2 UU Nn. 5 ta- hun  1999  disebutkan  ”Pelaku  usaha  dilarang melakukan pengambilalihan saham  perusahaan
9 Satjipto  Raharjo,  Jurnal  hukum  progresif,  Pencarian, pembebasan,  pencerahaan  dalam  makalah  hukum  Prog- resif:  Hukum  yang  membebaskan,  Vol.1/nomor  1  April 2005, PDIH UNDIP Semarang, hal 23.
lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibat- kan terjadinya praktek monopoli atau usaha per- saingan tidak sehat.
Sebagai  kenyataan  bahwa  Undang-Un- dang  Telekomunikasi  yang  saat  ini  berlaku  di- ciptakan  didalam  suatu  lingkungan  yang  berbe- da  dengan  keadaan  sekarang  untuk  menatap  ke depan, dalam kerangkanya sudah ada seperti ter- sebut dibawah ini :
Pasal  5  ayat  3  UU  no  36  tahun  1999  me- nyatakan  “pelaksanaan  peran  serta  masyarakat diselenggarakan  oleh  lembaga  mandiri  yang  di- bentuk untuk maksud tersebut” yang selanjutnya diatur dalan PP No. 52 tahun 2000. Akhirnya ta- hun  2003  dengan  Keputusan  Menteri  Perhubu- ngan  No.  31  tahun  2003,  ditetapkan  pendirian Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BR- TI)  yang  tujuan  utamanya  adalah  peran  aktif masyarakat  dalam  pelaksanaan  pembinaan  tele- komunikasi  yang  diarahkan  untuk  meningkat- kan  penyelenggaran  telekomunikasi  yang  meli- puti penetapan kebijakan, pengaturan, pengawa- san  dan  pengendalian.  Dengan  katalain  dapat mengatur,  mengawasi  dan  mengendalikan  jasa telekomunikasi di  Indonesia secara fair bagi se- mua operator badan usaha milik Negara maupun swasta yangdiharapkan dapat menjadi badan in- dependen dan profesional. Dimana “Menteri Pe- ngatur  dan  Pengelola  sector  yang  sebelumnya mempunyai  kewenangan  pembinaan  telekomu- nikasi  yang  meliputi  penetapan,  pengawasan dan  pengendalian,  melimpahkan  fungsi  penga- turan,  pengawasan  dan  pengendalian  untuk  me- ngamankan jaringan telekomunikasi  dan penye- lenggaraan  jasa  telekomunikasi  kepada  Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). 10 Dimana  Badan  Regulasi  Telekomunikasi Indonesia  (BRTI)  ini  dapat  diharapkan,  dalam menjalankan tugasnya bebas dari kekuasaan dan intervensi pihak lain dan dapat menciptakan pe- ngaturan  yang  mendukung  iklim  kompetisi, menjamin kelangsungan interkoneksi antar ope- rator, peraturan yang menarik bagi pelaku usaha dan  peraturan  yang  fair  berdasarkan  prinsip equal  treatment  (perlakuan  yang  sama),  disam- ping  melakukan  fungsi  arbitrase,  sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri  Perhubu- ngan Republik Indonesia No. 31 tahun  2003
10 Drektorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, 2003, hal 25

## Jurnal Lex Publica
tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomuni- kasi Indonesia.
Bila kita lihat pasal 4 ayat 2 UU no 36 ta- hun 1999, maka fungsi  regulator masih  tetap di tangan pemerintah, walaupun dalam penjelasan- nya  dinyatakan  bahwa  fungsi  regulator  tersebut dapat dialihkan kepada suatu badan independen. Dalam tingkat pelaksana KM no 31 tahun 2003 pada pasal  5 diatur secara jelas bahwa kewena- ngan  menteri  dalam  pembinaan  telekomunikasi yang  meliputi  fungsi  penetapan  kebijakan,  pe- ngaturan,  pengawasan  dan  pengendalian  dilim- pahkan  ke  BRTI  sebagaimana  yang  dijelaskan diatas. Sesuai dengan KM 31/2003, BRTI mem- punyai  tiga  fungsi  dalam  pengelola  sistem  tele- komunikasi Indonesia, yakni fungsi pengaturan, pengawasan,  dan  pengendalian.  Selanjutnya, berdasarkan  KM  67/2003,  ketiga  fungsi  BRTI tersebut  menjadi  landasan  wewenang  BRTI  le- bih jauh di dunia telekomunikasi Indonesia. Mi- salnya, fungsi pengaturan memungkinkan BRTI untuk menyusun dan menetapkan ketentuan ten- tang perizinan jaringan dan jasa telekomunikasi yang  dikompetisikan  sesuai  Kebijakan  Menteri pengelelola  dan  pengatur  sektor,  serta  menyu- sun  dan  menetapkan  ketentuan  tentang  standar kinerja operasi penggunaan jaringan dan jasa te- lekomunikasi.  Fungsi  dan  wewenang  tersebut sejalan  dengan  visi  BRTI  untuk  menjamin  ada- nya  transparansi,  independensi  dan  prinsip  kea- dilan  dalam  penyelenggaraan  telekomunikasi menuju  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat. Visi  tersebut  dijalankan  dengan  beberapa  misi, antara  lain  menciptakan  pasar  penyelenggaraan telekomunikasi berdasarkan persaingan yang se- hat, berlanjut dan setara, menciptakan iklim usa- ha  yang  kondusif  serta  mencegah  terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat,  mewujud- kan  prasarana  dan  pelayanan  telekomunikasi yang handal bagi upaya peningkatan kemakmu- ran  rakyat  dan  daya  saing  ekonomi  nasional dalam  era  masyarakat  reformasi,  dan  melindu- ngi  kepentingan  konsumen  dalam  hal  jasa  tele- komunikasi yang diterima.
Berdasarkan  analisa  diatas  dapatlah  kita jelaskan  bahwa  dalam  penyelenggaraan  teleko- munikasi  terlihat  adanya  kemajuan,  dimana  se- belumnya menganut azas monopoli dan duopoli berubah menjadi azas kompetisi dan hak eksklu-
sivitas  masih  dipertahankan  sesuai  dengan  jad- wal  dan  dipercepat  dengan  memberikan  kom- pensasi,yaitu  masih  tetap  PT  Telkom,  PT  Indo- sat  dan  swasta  berstatus  sama.  Namun  diantara mereka  diperlakuan  sama,  tarif  ditetapkan  oleh operator  berdasarkan  formula  dari  Pemerintah dan  dalam  pembuat  keputusan  pemerintah  di- bantu  oleh  komite  independen,  walaupun  peran pemerintah  masih  terlihat  tapi  sudah  ada  badan yang sifatnya independen.

## E. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Fungsi  pemerintah  dalam  penyelenggara- an  telekomunikasi  tersebut  adalah  melaksana- kan fungsi penetapan kebijakan, fungsi pengen- dalian,  fungsi  pengaturan  dan  fungsi  pengawa- san  serta  dituntut  sebagai  suatu  sistem  mampu sebagai lembaga pengatur dan pengendali sektor secara dinamis dan menimbulkan hukum positif kritis fungsional. Dalam pelaksanaan sehari-hari agar  sifatnya  lebih  indepeden  dibantu  oleh  ko- mite,  diharapkan  akan  melahirkan  hukum  posi- tif,  untuk  senantiasa  melihat  kekurangan  dan mencari  jalan  untuk  perbaikan.  Dinamis  dalam penegmbangan teknologi, kritis dalam pemanfa- atan  teknologi  dan  fungsional  sesuai  dengan fungsi yang diinginkan pemanfanfaatan teknolo- gi  dan  diluar  itu  ditolak,  adalah  menjamin  ada- nya  transparansi,  independensi  dan  prinsip  kea- dilan  dalam  penyelenggaraan  telekomunikasi menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 2. Saran
Peran  pemerintah  perlu  ditingkatkan  teru- tama  dalam  fungsi  pengawasan,  tatanan  kebija- kan  dalam  penegakan  hukum  terhadap  bidang telekomunikasi, guna menghindari ketimpangan -ketimpangan antara penyelenggaradan penggu- na  jasa  telekomunikasi,  baik  penyediaan  sarana dan prasarana.
Diperlukan suatu strategi induk untuk me- ngawal  kompetisi  berjalan  sesuai  dengan  map- ping  regulasi,  melalui  tahapan  jangka  pendek, jangka  menengah  dan  jangka  panjang  yang  se- muanya  bermuara  pada  persyaratan  peraturan pelaksana yang efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Ahmad, Sosiologi  Hukum,  Kajian  Empiris  Terhadap  Pengadilan ,  BP.IBLAM  Jakarta,  2004 Fuady, Munir, Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO) , PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
Gunawan  Sumodiningrat, Sistem  Ekonomi  Pancasila  dalam  perspektif ,  Jakarta:  Impac  Wahana Cipta, 1999.
Hartono, Dimyati, Pengaruh Pasar Bebas Terhadap Regulasi Penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia , Makalah Seminar, 2000.
Islamy  Irfan, Prinsip-Prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara ,  Jakarta:  Bumi  Aksara,  2003 Badan Litbang Perhubungan RI, Studi kaji Ulang Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Jakarta, 2004.
------------------, Study  Kebijakan  Penyelenggaraan  Jasa  Multimedia  Mobile ,  Jakarta,  2004 Departemen Perhubungan Republik Indonesia, Cetak Biru Kebijakan Pemerintah Tentang Refor- masi Sektor Telekomunikasi Indonesia.
Panjaitan, Hinca IP, 2003, Luruskan (Kembali) Arah Regulasi Telekomunikasi , Bisnis Indonesia 16 April 2003.
Rasyid, Asmiati, 2004, Pembenahan Pengelolaan Sektor Telekomunikasi , Kompas 5 Pebruari 2004. Rachbini, Didik .J., E konomi Politik, paradigma, Teori dan Perspektif Baru ., Cides Satjipto  Raharjo,  Jurnal  hukum  progresif,  Pencarian,  pembebasan,  pencerahaan  dalam  makalah hukum  Progresif:  Hukum  yang  membebaskan,  Vol.1/nomor  1  April  2005,  PDIH  UNDIP Semarang, hal 23.
Wignjosubroto, Soetandyo, Hukum paradigma, metode dan dinamika . Undang-undang No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Undang-undang no. 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli Undang– Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran (UU Penyiaran); Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasidan Transaksi Elektronik (UU ITE). Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Drektorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Laporan tahunan 2003