Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 17 Nomor 2 (2023) DOI: 10.19184/jpe.v17i2.43393

## EVALUASI KINERJA BERDASARKAN GENDER WAGE PADA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN PASURUAN
Allen Pranata Putra 1 , Buyut Zaini 1
1 Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wijaya Putra e-mail: allenpranata@uwp.ac.id

## Abstrak
Pengarusutamaan  perempuan  tidak  terlepas  dari  paradigma  dalam  pemberian  upah  kepada  tenaga  kerja perempuan. Urgensi penelitian ini yaitu permasalahan dari suatu lembaga organisasi yang tidak menerapkan evaluasi  kinerja  secara  menyeluruh  seringkali  menyebabkan  terjadinya  ketidaksetaraan  upah  yang  didasari pada  gender.  Rumusan  masalah  penelitian  ini  yaitu:  1)  Bagaimana  evaluasi  kinerja  perangkat  daerah Kecamatan  Purwosari  berdasarkan gender  wage ?  2)  Bagaimana  kendala  evaluasi  kinerja  perangkat  daerah berdasarkan gender  wage Kecamatan  Purwosari?  3)  Bagaimana  strategi  perangkat  daerah  dalam  mengatasi gender  wage Kecamatan  Purwosari?  Metode  penelitian  ini  yaitu  kualitatif  untuk  menjelaskan  fenomena penelitian yang lebih relevan. Penggunaan observasi, wawancara, dan dokumentasi menjadi alat ukur utama dalam  penyajian  data  yang  selanjutnya  dianalisis  melalui  triangulasi  data  dan  triangulasi  sumber.  Objek penelitian ini adalah perangkat daerah Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Hasil menunjukkan Secara praktik tidak terdapat gender wage gap di Kecamatan Purwosari akan tetapi secara teoritis terjadi gender wage gap . Hal ini disebabkan karena upah lembur yang tidak dimungkinkan bagi perempuan yang memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga. Terkait dengan kinerja perangkat daerah Kecamatan Purwosari tidak terjadi ketimpangan yang signifikan antara jumlah pegawai laki-laki dan perempuan.
Kata Kunci: Evaluasi Kinerja, Gender Wage

## PENDAHULUAN
Latar belakang masalah penelitian ini mengacu pada perdebatan diskursus tentang kesetaraan perempuan  memperoleh  kesempatan  untuk  mendapatkan  gaji  yang  setara  dengan  laki-laki.  Studi feminis  agaknya  dapat  digunakan  wawancara  mendalam  sehingga  hasil  data  dapat  lebih  kompleks didapatkan. Pengarusutamaan gender juga merupakan issu global dan termasuk dalam program penting SDGs,  data  empiris  menjelaskan  dari  17  poin  utama  SDGs  terdapat  169  target  dan  91  target diantarannya kesetaraan gender maupun hak asasi perempuan (Bappenas, 2023).
Bagian Pengarusutamaan  perempuan  tidak  terlepas  dari  paradigma  dalam  pemberian  upah kepada  tenaga  kerja  perempuan  tersebut.  Penentuan  besaran  upah kerja  merupakan unsur yang  telah tercantum dalam perjanjian kerja (Noorchasanah, 2020). Kesetaraan dalam mendapatkan tingkat upah merupakan  salah  satu  hak  tenaga  kerja  dan  terlepas  dari  stigma  kesetaraan  gender  (Ahmaddien  & Sa’dia, 2020). Seringkali pemberian upah yang dilakukan oleh perangkat daerah utamanya yang belum pegawai negeri sipil (PNS) mengalami ketidaksetaraan dalam beberapa kasus (Arbiyanti, 2020; Atara, 2021; Sari & Pattipeilohy, 2020; Tantimin & Sinukaban, 2021).
Lingkungan organisasi membutuhkan sebuah evaluasi kinerja dalam periode tertentu sehingga dapat terjaga kinerja positif dan kesetaraan dalam pemberian upah. Lebih lanjut ketersediaan sumber daya manusia dapat dioptimalkan dengan cara pemberian upah yang layak  (Efendi et al., 2020; Fauzi &  Oktarina,  2022;  Lestari  et  al.,  2021;  Nazli  et  al.,  2022).  Kinerja  merupakan  hasil  pekerjaan  yang memiliki  hubungan  erat  terhadap  strategi  organisasi,  kepuasan  pegawai  dan  kontribusi  untuk  tujuan organisasi (Widyaningrum & Widiana, 2020).
Pengaruh  secara  logis  tentang  kesetaraan  pendapatan  upah  tenaga  kerja  adalah  tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang stabil akan menyebabkan daya beli antara laki-laki dan  perempuan  meningkat  sekaligus  diakibatkan  oleh  pengaruh  tingkat  pendidikan,  sosial  budaya,
Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 17 Nomor 2 (2023) DOI: 10.19184/jpe.v17i2.43393
segreasi sektoral dan partisipasi pekerjaan yang layak  (Mehrotra & Sinha, 2017). Ketimpangan upah gender  di  Indonesia  dapat  terlihat  melihat  rendahnya  akses  perempuan  terhadap  pasar  tenaga  kerja dibandingkan  laki-laki  (Yusrini,  2017).  Penyebab  rendahnya  tingkat  partisipasi  angkata  kerja perempuan adalah faktor budaya dan stigma masyarakat yaitu tradisi tentang perempuan untuk tetapi di rumah dan bertanggung jawab untuk mengurus keluarga di rumah (Nuraeni & Lilin Suryono, 2021).
Permasalahan perangkat daerah tentang gaji secara umum tidak hanya menyangkut soal upah untuk laki-laki dan perempuan tetapi juga mengacu pada permasalahan lain (Muizu et al., 2019; Negara et al., 2018; Nusu et al., 2022). Objek penelitian ini adalah perangkat daerah di Kecamatan Purwosari Kabupaten  Pasuruan.  Wilayah  Kecamatan  Purwosari  memiliki  luas  35,51  km 2 dengan  ketinggian struktur permukaan tanah hingga 100 mdpl. Jumlah dusun dan luas wilayah selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 1. Jumlah Dusun dan Luas Wilayah Kecamatan Purwosari No Desa/Kelurahan Jumlah Dusun Luas Wilayah 1 Purwosari 2 786,767 Ha 2 Kertosari 7 452 Ha 3 Tejowangi 5 479 Ha 4 Sekarmojo 6 530,850 Ha 5 Sumberrejo 5 574,665 Ha 6 Cendono 3 447 Ha 7 Karangrejo 3 528,39 Ha 8 Sumbersuko 4 323,800 Ha 9 Pager 6 322 Ha 10  Sengonagung 3 349,500 Ha 11  Pucangsari 4 215 Ha 12  Kayoman 2 215 Ha 13  Sukodermo 3 181,721 Ha 14  Bakalan 6 427 Ha 15  Martopuro 8 575,035 Ha Jumlah 67 5.928,728 Ha
Sumber: Website Resmi Kabupaten Pasuruan (2023)
Kantor  kecamatan  Purwosari  memiliki  sumber  daya  manusia  dengan  jabatan  dan  fungsinya masing-masing.  Sumber  daya  manusia  memiliki  tingkatan  dan  terbentuk  struktur  organisasi  daerah yang saling bekerja sama untuk mengelola Kecamatan Purwosari. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan sebagai unsur Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Perangkat daerah di Kecamatan Purwosari sangat bervariatif antara laki-laki dan perempuan, lebih lanjut perangkat daerah Kecamatan Purwosari sebagai berikut:
Tabel 2. Jumlah Perangkat Daerah Kecamatan Purwosari Tahun 2023 No Golongan Kepangkatan Jumlah Laki-Laki Perempuan 1 Golongan IV 3 3 - 2 Golongan III 7 4 3 3 Golongan II 13 11 2 4 Pegawai Kontrak 2 - 2
Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 17 Nomor 2 (2023) DOI: 10.19184/jpe.v17i2.43393
5 THL dan TPKL 12 9 3 Total 37 27 10 Sumber: Kabupaten Pasuruan (2023)
Perangkat  daerah  pada  tingkat  pegawai  Eselon  Kecamatan  Purwosari  lebih  lanjut  akan dikelompokkan sebagai berikut:
Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon dan Jenis Kelamin Tahun 2023 No Tingkat Eselon PNS Tenaga Kontrak THL dan TPKL Jumlah L P L P L P 1 III 2 - - - - - 2 2 IV 4 2 - - - - 6 3 Non Eselon 13 2 - 2 9 3 29 Jumlah 19 4 - 2 9 3 37
Sumber: Kabupaten Pasuruan (2023)
Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa pegawai daerah Kecamatan Purwosari jumlah laki- laki  yaitu  27 orang  dan pegawai  perempuan yaitu  10 orang.  Lingkup organisasi  tentu  membutuhkan evaluasi  kinerja  secara  periodik  sebagai  bentuk  monitoring  dan  evaluasi.  Organisasi  perusahaan maupun  lembaga  pemerintah  yang  memiliki  kriteria  baik  berarti  memiliki  sumber  daya  manusia berkualitas  dan  memenuhi  standar  organisasi  perusahaan  tersebut.  Kinerja  merupakan  sebuah  cara untuk  mencapai  tujuan  tertentu  dari  organisasi  sehingga  penyiapan  kemampuan  dari  sumber  daya manusia sangat dibutuhkan (Silaen et al., 2021).
Pendapat  secara  general  menyebutkan  bahwa  kinerja  dapat  diukut  melalui  dimensi  kualitas, kuantitas,  penentuan  waktu  kerja,  efektivitas,  dan  kreativitas  yang  dapat  digunakan  sebagai  bahan pengukuran  untuk  mengklasifikasikan  hasil  kinerja  karyawan.  Analisa  yang  dilakukan  selayaknya dimulai  berdasarkan  tingkatan  tertinggi  di  dalam  organisasi.  Hal  ini  dimungkinkan  sebagai  analisa keutuhan  dari  organisasi  sehingga  menunjukkan  keakuratan  data  yang  lebih  baik.  Salah  satu  fokus utama penelitian ini adalah mengamati indikator gender terhadap gaji karyawan yang tentunya setiap organisasi memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Istilah teoritis tentang perbedaan dalam pemberian gaji berdasarkan jenis kelamin dapat disebut sebagai gender wage gap . Berdasarkan hasil pengamatan organisasi  internasional  PBB  yang  bergerak  di  bidang  perburuhan  menjelaskan  bahwa  kesenjangan upah  gender  merupakan  indikator  terukur  dari  ketidaksetaraan  antara  perempuan  dan  laki-laki.  Data terkait dengan kesenjangan gaji antar pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan sebagai berikut:
Tabel 4. Kesenjangan Gaji Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020
Latar Belakang Pendidikan Gaji (Rupiah) Laki-Laki Perempuan SD 2,117,361 1,280,826 SMP 2,357,497 1,658,672 SMA 3,099,936 2,115,726 SMK 3,059,119 2,288,670 D1-D3 4,414,594 2,930,465 S1 5,436,083 3,701,652 Sumber: unwomen.org (2023)
Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 17 Nomor 2 (2023) DOI: 10.19184/jpe.v17i2.43393
Tabel  4.  menjelaskan  bahwa  pegawai  perempuan  mendapatkan  23%  gaji  lebih  rendah dibandingkan  dengan  pegawai  laki-laki.  Penelitian  Candra  et  al.,  (2019)  menunjukkan  terdapat pembagian  kerja  sesuai  gender  untuk  tenaga  kerja  yang  memiliki  kompetensi  di  bidangnya.  Hal  ini memungkinkan  tidak  ada  tenaga  kerja  yang  harus  bekerja  lebih  keras  dari  semestinya.  Pentingnya keberlanjutan dari kesetaraan upah tenaga kerja menjadikan penelitian ini menarik untuk dikembangkan pada konteks yang lebih kompleks.
Urgensi penelitian ini yaitu permasalahan dari suatu lembaga organisasi yang tidak menerapkan evaluasi  kinerja  secara  menyeluruh  seringkali  menyebabkan  terjadinya  ketidaksetaraan  upah  yang didasari  pada  gender.  Dukungan  terhadap  konsep  kesetaraan  upah dapat  diwujudkan  melalui  analisa mendalam  dan indepth-interview yang  diperlukan  untuk  mengklasifikasikan  pemberian  upah  secara berkala.  Penelitian  ini  menggunakan  objek  perangkat  daerah  Kecamatan  Purwosari  Kabupaten Pasuruan pada tingkat dibawah eselon. Lebih lanjut pada tingkat eselon, gaji tenaga kerja ditentukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil.
State of the art penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian yang menjadi referensi logis yaitu perbedaan upah berdasarkan gender telah menjadi fokus utama dalam penelitian ekonomi selama beberapa  dekade  terakhir.  Fenomena  ini  mencerminkan  ketidakadilan  sosial  dan  ekonomi  yang mempengaruhi  perempuan  di  berbagai  sektor  pekerjaan.  Sejumlah  studi  telah  berusaha  untuk memahami  faktor-faktor  yang  mendasari  disparitas  ini  dan  mencari  solusi  yang  efektif.  Penelitian Amriani (2023) menunjukkan bahwa perbedaan dalam tingkat pendidikan dan keterampilan tidak dapat sepenuhnya menjelaskan perbedaan upah gender. Faktor-faktor lain seperti segregasi sektor pekerjaan dan stereotip gender juga memainkan peran  penting. Penelitian Irawan & Taqiyya  (2023) menyoroti bagaimana segregasi sektor pekerjaan dapat mempengaruhi perbedaan upah. Pekerjaan yang dianggap tradisional untuk perempuan seringkali kurang dihargai secara finansial dibandingkan dengan pekerjaan yang dianggap tradisional untuk laki-laki.
Menariknya penelitian ini disebabkan karena masih belum banyak peneliti yang menggunakan tema gender wage di Kabupaten Pasuruan, sehingga penting hasil penelitian ini menjadi panduan dan referensi  untuk  pengarusutamaan  kesetaraan  gaji.  Rumusan  masalah  penelitian  ini  adalah:  1) Bagaimana  evaluasi  kinerja  perangkat  daerah  Kecamatan  Purwosari  berdasarkan gender  wage ;  2) Bagaimana kendala evaluasi kinerja perangkat daerah berdasarkan gender wage Kecamatan Purwosari; 3) Bagaimana strategi perangkat daerah dalam mengatasi gender wage Kecamatan Purwosari.

## Literature Review
Perbedaan  upah  berdasarkan  gender  telah  menjadi  fokus  utama  dalam  penelitian  ekonomi selama beberapa dekade terakhir. Fenomena ini mencerminkan ketidakadilan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi  perempuan  di  berbagai  sektor  pekerjaan.  Sejumlah  studi  telah  berusaha  untuk memahami  faktor-faktor  yang  mendasari  disparitas  ini  dan  mencari  solusi  yang  efektif.  Penelitian Amriani (2023) menunjukkan bahwa perbedaan dalam tingkat pendidikan dan keterampilan tidak dapat sepenuhnya menjelaskan perbedaan upah gender. Faktor-faktor lain seperti segregasi sektor pekerjaan dan stereotip gender juga memainkan peran  penting. Penelitian Irawan & Taqiyya (2023) menyoroti bagaimana segregasi sektor pekerjaan dapat mempengaruhi perbedaan upah. Pekerjaan yang dianggap tradisional untuk perempuan seringkali kurang dihargai secara finansial dibandingkan dengan pekerjaan yang dianggap tradisional untuk laki-laki.
Penelitian  Angelina  et  al.,  (2023)  menunjukkan  bahwa  adanya  bias  gender  dalam  proses perekrutan  dan  promosi  dapat  menyebabkan  perbedaan  upah  yang  signifikan  antara  laki-laki  dan perempuan  dengan  kualifikasi  dan  pengalaman  yang  sama.  Perbedaan  upah  berbasis  gender
Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 17 Nomor 2 (2023) DOI: 10.19184/jpe.v17i2.43393
berkontribusi secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan yang lebih tinggi di kalangan perempuan. Hal ini dapat memiliki dampak serius terhadap kesejahteraan ekonomi dan kesehatan fisik dan mental perempuan.  Penelitian  oleh  WEF  (2020)  menunjukkan  bahwa  ketimpangan  upah  gender  dapat menghambat  pertumbuhan  ekonomi  secara  keseluruhan,  karena  mengabaikan  potensi  kontribusi ekonomi penuh dari setengah populasi.

## Teori Evaluasi Kinerja
Evaluasi kinerja merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi kinerja dan selanjutnya digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan (Amida & Kristiana, 2019). Pendapat yang hampir serupa dikemukakan oleh Fitriani et al., (2020) yaitu proses yang digunakan oleh pimpinan untuk menentukan prestasi seseorang dalam melakukan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Buku karya Setyaningrum et al., (2022) menjelaskan bahwa evaluasi kinerja  merupakan  tindakan  sistematis  untuk  mengetahui  hasil  pekerjaan  karyawan  dan  kinerja organisasi  sehingga  memungkinkan  dalam  memberikan  tanggung  jawab  sesuai  dengan  kemampuan karyawan.
Menurut  Widiyaningrum  &  Widiana  (2020)  tujuan  khusus  dari  tindakan  evaluasi  kinerja meliputi  beberapa  hal  berikut:  1)  Menumbuhkan  dan  meningkatkan  sikap  saling  pengertian  antar karyawan;  2)  Mencatat  dan  mengakui  hasil  kerja  karyawan  agar  lebih  termotivasi;  3)  Memberikan peluang untuk karyawan untuk berdiskusi dan mengemukakan aspirasi; 4) Menjelaskan sasaran masa depan;  5)  Memeriksa  rencana  pelaksanaan  dan  pengembangan  sesuai  dengan  kebutuhan  pelatihan. Proses  evaluasi  kinerja  setidaknya  meliputi  tiga  hal  yaitu:  1)  Penetapan  standar  kinerja  dan  waktu evaluasi; 2) Pemilihan metode kualitatif atau kuantitatif; 3) Mempersiapkan data yang dibutuhkan.
Analisa Widyaningrum & Widiana (2020) mengasumsikan proses evaluasi kinerja melalui tiga tahap  khusus  yaitu:  1)  Tahap  identifikasi,  tahap  ini  dilakukan  identifikasi  karakteristik  tenaga  kerja menggunakan graphic rating scale yaitu metode yang berfokus pada penilaian orang yang melakukan pekerjaan pada sejumlah karakteristik atau faktor; 2) Tahap pengukuran, tahap ini dapat menggunakan behavioral  anchored  rating  scales (BARS)  atau  skala  penilaian  berdasarkan  perilaku  dengan  uraian dalam bentuk perilaku seorang karyawan; 3) Tahap penilaian output, tahap ini berfokus pada hasil kerja dengan berbasis pada pencapiaan sasaran kerja individu.

## Gender Wage Gap
Analisa Fontenot & McMurray (2020) gender wage gap merupakan perbedaan pendapatan laki- laki  dan  perempuan  yang  dilaporkan  melalui  rasio  pendapatan.  Rasio  dan  kesenjangan  gaji  dapat dirumuskan sebagai berikut:
Menurut  Kunze  (2018)  menjelaskan  pengertian  serupa  tentang gender  wage  gap yaitu kesenjangan upah grender diukur berdasarkan perbedaan rata-rata median penghasilan per jam laki-laki dan  perempuan.  Lebih  lanjut  beberapa  penyebab gender  wage gap berdasarkan  analisa  Laurensia  & Yuliana (2020) yaitu: 1) Segregasi pekerjaan, mengacu pada praktik pengendalian yang mengakibatkan perempuan  ke  pekerjaan  dengan  upah  yang  lebih  rendah  daripada  pekerjaan  serupa  lainnya;  2) The motherhood penalty , mengacu pada pemberi kerja lebih kecil kemungkinannya untuk mempekerjakan
Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 17 Nomor 2 (2023) DOI: 10.19184/jpe.v17i2.43393
seorang ibu daripada pekerja wanita tanpa anak, dan ketika mereka memilih seorang ibu maka mereka akan  menawarkan  gaji  yang  lebih  rendah;  3)  Diskriminasi  gender,  mengacu  pada  kesenjangan  upah gender  karena  perempuan  kulit  berwarna  mengalami  hasil  pembayaran  yang  lebih  buruk  daripada perkiraan oleh efek aditif ras dan gender secara terpisah.
Ketidaksetaraan upah akan mempengaruhi psikologis setiap manusia yang berimplikasi pada penurunan daya beli masyarakat. Pencegahan dapat dilakukan melalui mekanisme sinergitas kebijakan dari pemerintah pusat hingga pada pemerintah kabupaten/kota. Issue terkini adalah pengarusutamaan distribusi  pendapat  dibandingkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi.  Implementasi  dari  distribusi ekonomi yang massif akan berpengaruh terhadap kesetaraan gaji yang didapatkan oleh laki-laki maupun perempuan  tanpa  adanya  diskriminasi  terhadapnya.  Lebih  lanjut  akan  dijelaskan  kerangka  berpikir penelitian ini sebagai berikut:

## Gambar 1. Kerangka Pikir

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  untuk  menjelaskan  fenomena  penelitian  yang lebih  relevan.  Pada  penelitian  kualitatif  peneliti  merupakan  instrument  kunci  yang  menyajikan  data berdasarkan indepth interview kepada beberapa informan penelitian. Penelitian kualitatif juga berupaya untuk  mengeksplorasi  dan  memahami  data  lebih  mendalam  yang  mengungkapkan  makna  esensial sebagai  sumber  data  secara  langsung  (Rukajat,  2018).  Informan  penelitian  diwawancarai  sehingga mendapati  persepsi,  pendapat  dan  perasaan  tentang  pembahasan  dan  kesesuaian  arah  penelitian. Kualitas ini menjadi penting sehingga kemampuan, pengalaman dan kesepakatan informan menentukan kondisi empiris dari hasil penelitian.
Permasalahan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Berdasarkan Gender Wage Kecamatan
Purwosari
Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Evaluasi Kinerja Berdasarkan Gender Wage di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Teori Gender Wage Teori Evaluasi Kinerja
Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 17 Nomor 2 (2023) DOI: 10.19184/jpe.v17i2.43393
Penelitian ini menggunakan studi deskriptif melalui deskripsi atau analisa data yang terkumpula sebagaimana keadaan data tersebut dan menyimpulkan berlaku untuk general (Sugiyono, 2017). Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk merepresentasikan informasi demografis hasil olah data informan dan didiskusi  secara  seksama  tentang  isu-isu  yang  muncul  terkait  dengan  topik  penelitian.  Lebih  lanjut informan penelitian ini sebagai berikut:
Tabel 5. Informan Penelitian No Nama Informan Jabatan 1 Sugeng Hariadi, S.E., M.M. Camat Purwosari 2 Mamik Sri Mulyani Kasi Kesra 3 Ika Yuniarti, S.E., M.M. Kasubag Perencanaan Penyusunan Program dan Keuangan 4 Mohammad Ibnu, S.E. Kasubag Tata Pemerintahan Sekda Kabupaten Pasuruan 5 H. Ahmad Budiono, S.Kep.Ns., M.M. Sekretaris Kecamatan Purwosari 6 Hari Hijroh Saputro, SSTP Kabag Protokol Kabupaten Pasuruan 7 H.M. Darsono, S.H. Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Purwosari
Lokus  penelitian  ini  mengacu  pada  kantor  Kecamatan  Purwosari  Kabupaten  Pasuruan, kesesuaian  ini  didasarkan  pada  kedekatan  peneliti  dengan  perangkat  daerah  setempat  sehingga mendapatkan keakuratan data yang lebih baik. Selain itu peneliti mengamati bahwa terdapat indikasi dari ketidaksetaraan upah tenaga kerja sehingga lokasi tersebut penting untuk diteliti.
Teknik  pengumpulan  data  penelitian  ini  menggunakan  yaitu:  1)  Wawancara;  2)  Observasi;  3) Dokumentasi; 4) Literature review. Penggunaan teknik pengumpulan data ini sebagai cara yang paling akurat dalam penelitian ini untuk mengamati studi kasus tentang pengarusutamaan perempuaan perihal kesetaraan  upah.  Teknik  penarikan  simpulan  penelitian  berdasarkan  hasil  olah  data  yang  kemudian diklasifikasikan  berdasarkan  penggunaan  teori  yang  ada  sehingga  menunjukkan  suatu  hasil  dari fenomena.  Selanjutnya  hasil  tersebut  dianalisis  berdasarkan  studi  literatur  sehingga  memunculkan dukungan atau sanggahan terhadap temuan dari penelitian sebelumnya.
Teknik analisis data penelitian ini menggunakan triangulasi yang berasumsi pada tringuasi data dan  triangulasi  sumber.  Triangulasi  data  didasarkan  pada  variasi  dari  jawaban  para  informan  yang diwawancarai  sedangkan  triangulasi  sumber  didasarkan  pada  data  primer  dan  data  sekunder  yang didapatkan  oleh  peneliti.  Secara  langsung  penelitian  ini  mengobservasi  lokus  penelitian  sekaligus kondisi  ontologis  dari  informan  sehingga  memungkinkan  untuk  mendapatkan  hasil  yang  lebih  baik. Lebih  lanjut  teknik  analisis  data  yang  digunakan  meliputi:  1)  Data  mentah;  2)  Reduksi  Data;  3) Triangulasi Data; 4) Verifikasi Data; 5) Kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN

## Interpretasi Data Evaluasi Kinerja
Kendala yang timbul di lingkungan Kecamatan Purwosari cenderung muncul dari sisi pegawai perempuan, namun tidak hanya persoalan gender wage gap akan tetapi pekerjaan di luar jam kerja yang mengakibatkan perempuan tidak bisa fleksibel untuk menjalankan perannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Hal ini berkesuaian dengan wawancara yang dilakukan oleh Bapak Hari selaku Kabag Protokol Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:
“Kinerja di protocol ini memang tidak sesuai dengan jam kerja, jadi kapan saja pimpinan membutuhkan kita,  kita  siap  kalau  semisal  pada  malam  hari  otomatis  yang  kita  utamakan  adalah  laki-laki.  Hal  ini
Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 17 Nomor 2 (2023) DOI: 10.19184/jpe.v17i2.43393
disebabkan  karena  tugas  selain  yang  dilaksanakan  kalau  malam  resiko  lebih  besar  terjadi  kejahatan terhadap  perempuan.  Lah  itulah  kenapa kami  mengutamakan  laki-laki  kalau  kerja  diluar  jam  kerja.” (Wawancara dilakukan di Kantor Kecamatan Purwosari pada tanggal 27 Juni 2023 Pukul 15.00 WIB) Hal ini terdapat sedikit kontra narasi dengan pernyataan yang disebutkan oleh Bapak Sugeng selaku Camat Kecamatan Purwosari sebagai berikut:
“Karena Kecamatan Purwosari ini didominasi oleh perempuan, maka beban kerja banyak dipegang oleh perempuan, namun secara perbedaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab anatar staff dan pejabat tidak ada perbedaan. Kesetaraan ini juga melahirkan inovasi-inovasi dalam menerjemahkan ide yang diberikan oleh pimpinan, karena seringkali terjemahan antara laki-laki dan perempuan berbeda.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Juni 2023 Pukul 15.00 WIB)
Pernyataan sinergitas antara laki-laki dan perempuan dalam menginterpreasikan ide pemimpin dinyatakan oleh Ibu Mamik selaku Kasi Kesra sebagai berikut:
“Kerjasama tim di Kecamatan Purwosari sangat solid dimana tidak ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Sementara untuk kemampuan menyampaikan ide atau inovasi, perempuan cenderung lebih  dominan,  demikian  pula  dalam  mengatur  kinerja  atau  manajemen  pekerjaannya  lebih  unggul secara administrative.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Juni 2023 Pukul 14.00 WIB)
Hal ini didukung dengan pernyataan yang dinyatakan oleh Bapak Hari selaku Kabag Protokol Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:
“Kita  pastikan  para  tenaga  kerja  kita  tanya  mereka  itu  apakah  bisa  dalam  melaksanakan  tugas  pada malam hari ya kita  atur jadwalnya, otomatis  ada jadwal yang nantinya dan tentu tidak semua tenaga kerja terlibat dalam tugas malam hari, ada pengelompokkannya.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 29 Juni 2023 Pukul 14.00 WIB)
Hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  evaluasi  kinerja  dilakukan  secara  berkala  dan mengelompokkan dengan adil tentang layanan tugas malam. Masing-masing tenaga kerja juga ditanyai untuk kesiapan tugas malam, setidaknya konteks ini menunjukkan bahwa evaluasi kinerja telah berjalan dengan  baik.  Meskipun  terdapat  beberapa  kendala  yaitu pengaturan  tenaga kerja  yang  bukan  tingkat eselon, maka hal ini sepenuhnya kewenangan dari Camat setempat.

## Interpretasi Data Gender Wage Gap
Interpretasi  data  tentang gender  wage  gap mengacu  pada  kesetaraan  yang  diwujudkan  oleh perangkat daerah Kecamatan Purwosari sebagai berikut:
“Di Kecamatan Purwosari tidak ada kesenjanan gender wage . Kesetaraan muncul dari banyaknya staff ataupun pejabat yang notabene lebih banyak perempuan. Kasi berjumlah tiga orang adalah perempuan, sementara dua orang lainnya adalah laki-laki yang menjabat sebagai Kasubag.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Juni 2023 Pukul 13.00 WIB)
Hasil wawancara menunjukkan bahwa secara pembagian kerja tidak ada pembeda antara laki- laki  dan  perempuan,  akan  tetapi  peneliti  mengamati  bahwa  pada  tingkat  pejabat  yang  non-eselon diangkat  sesuai  dengan  kewenangan  penuh  dari  Camat  setempat.  Hal  ini  memungkinkan  terjadi ketidaksetaraan  pembagian  upah  tenaga  kerja  pada  posisi  tertentu  terlepas  dari  jumlah  pada  seluruh perangkat daerahnya.
Hasil  wawancara  selanjutnya  yang  dilakukan  kepada  Bapak  Ahmad  selaku  Sekretaris Kecamatan Purwosari menunjukkan hasil yang bervariatif sebagai berikut:
“Secara teknis laki-laki lebih dominan karena konsep pemikiran laki-laki pengambil keputusan yang lebih cepat dan efektif tidak seperti perempuan yang perlu banyak pertimbangan. Laki-laki lebih mudah bergaul  danperempuan  terkadang  masih  ada  perasaan  minder,  kemudian  dari  segi  kemampuan menyampaikan  ide  atau  inovasi  lebih  mapan  laki-laki  untuk  menerapkan  kebijakan.”  (Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Juni 2023 Pukul 15.00 WIB)
Hasil wawancara menunjukkan bahwa terjadi konsep maskulinitas yang terjadi di Kecamatan Purwosari  dari  wawancara  yang  dilakukan.  Korelasi  logis  dari  adanya  pengambilan  keputusan  ini
Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 17 Nomor 2 (2023) DOI: 10.19184/jpe.v17i2.43393
adalah  bahwa  pada  posisi  tertentu  akan  diisikan  oleh  laki-laki  terlepas  dari  legalitas  aturan  pejabat eselon  yang  telah  diatur  melalui  Peraturan  Pemerintah.  Hal  ini  sejalan  dengan  pernyataan  Pak  Ibnu selaku Kasubag Tata Pemerintahan Sekda Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:
“Pada  tahun  2023  awal  terdapat  kendala  yang  dihadapi  dua  personil  perempuan  yang  berada  di lingkungan tata pemerintahan Sekda Kabupaten Pasuruan yaitu kendala dimana mereka tidak dapat di ajak lembur karena mereka sudah berumah tangga. Sementara personil laki-laki lebih fleksibel terkait dengan  lembur.  Strategi  yang dapat  diterapkan  adalah  pembagian  tugas  secara  proporsional,  dimana sisa pekerjaan dilakukan oleh laki-laki yang lembur.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Juni 2023 pukul 14.00 WIB)
Berdasarkan  hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  terjadi gender  wage  gap di  Kecamatan Purwosari  pada  soal  lembur  kerja.  Meskipun  hal  ini  tidak  disengaja  oleh  perangkat  daerah  karena kebutuhan  kemampuan  untuk  mengambil  lembur  kerja  merupakan  suatu  hak  yang  dapat  diambil maupun tidak diambil. Peneliti mengamati secara praktik tidak terdapat gender wage gap di Kecamatan Purwosari akan tetapi secara teoritis terjadi gender wage gap . Hal ini disebabkan karena upah lembur yang tidak dimungkinkan bagi perempuan yang memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga.

## PEMBAHASAN

## Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamata Purwosari Berdasarkan Gender Wage
Kesenjangan  gaji  berdasarkan gender  wage menjadi  permasalahan  yang  terjadi  di  organisasi maupun  perusahaan,  kesenjangan  didasari  terhadap  beberapa  faktor  yaitu  evaluasi  kinerja  secara berkala antara pegawai laki-laki dan perempuan. Pegawai perempuan dianggap memiliki beban kerja yang  lebih  sedikit  dibandingkan  dengan  laki-laki,  hal  ini  yang  menjadi  alasan  perusahaan  untuk memberikan gaji lebih sedikit kepada pegawai perempuan.
Penelitian  Setyaningrum  et  al.,  (2022)  mengisyaratkan  evaluasi  kinerja  merupakan  penilaian yang dilakukan  secara  sistematis  untuk  mengetahui  hasil  kinerja  karyawan  sesuai  dengan  penerapan pelatihan  kerja  dan  memberi  tanggung  jawab  yang  sesuai  bagi  setiap  karyawan.  Berdasarkan  hasil wawancara dengan Camat Purwosari Bapak H. Sugeng Hariadi, S.E., M.M. menyatakan bahwa: “Kesetaraan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  hal  kinerja  di  Kecamatan  Purwosari  sangat berimbang,  tidak  ada perbedaan  sama  sekali.”  (Wawancara  dilakukan di  Kecamatan  Purwosari  pada tanggal 27 Juli 2023 pukul 14.00 WIB)
Penjelasan  hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  perbedaan  evaluasi  kinerja berdasarkan gende wage gap antara pegawai laki-laki dan perempuan, hal ini disebabkan untuk tingkat eselon  diatur  melalui  peraturan  perundangan  sehingga  Camat  tidak  dapat  menentukan  besaran  dari upah.  Sementara  itu  pimpinan  tertinggi  tingkat  kecamatan  dapat  berkontribusi  pada  penentuan  upah beberapa tenaga kerja yang sifatnya kontrak. Kesesuaian ini didasari pada jumlah jam kerja masing- masing  tenaga  kerja,  tidak  membedakan  apakah  laki-laki  atau  perempuan  meskipun  seringkali  upah perempuan  lebih  kecil.  Hal  ini  disebabkan  karena  perempuan  jarang  lembur  kerja  karena  mereka disibukkan dengan urusan rumah tangga.
Mengenai pengetahuan yang dimiliki antara pegawai laki-laki dan pegawai perempuan didapati data berdasarkan wawancara dengan Bapak Ibnu selaku Kasi Tata Pemerintahan Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:
“Kalau  dilihat  dari  kompetensi,  lebih  dominan  laki-laki  karena  latar  belakang  pendidikannya  lebih tinggi  dari  yang  perempuan.”  (Wawancara  dilakukan  di  Kecamatan  Purwosari  pada  tanggal  29  Juli 2023 pukul 15.00 WIB)
Berdasarkan penejelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pengetahuan antara laki-laki  dan  perempuan  yang  didasari  pada  tingkat  pendidikan  yang  dimiliki.  Terjadi  perbedaan
Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 17 Nomor 2 (2023) DOI: 10.19184/jpe.v17i2.43393
kesenjangan upah disebabkan karena tingkat pendidikan bukan karena kewenangan yang dimiliki oleh pimpinan untuk menentukan kebijakan.

## Kendala Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan Gender Wage Kecamatan Purwosari
Kendala yang timbul di lingkungan Kecamatan Purwosari cenderung muncul dari sisi pegawai perempuan  mengenai  durasi  jam  kerja  lembur.  Hal  ini  menjadi  potensi  terbesar  adanya  kesenjangan upah  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Peneliti  mengamati  bahwa  ini  dapat  dikategorikan  wajar, disebabkan  karena  perbedaan  jumlah  jam  kerja  yang  dimiliki  oleh  masing-masing  tenaga  kerja. Pernyataan yang sama dinyatakan oleh Bapak Hari selaku Kabag Protokol Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:
“Pekerjaan protokol misalnya tidak sesuai dengan durasi jam kerja norma, jadi kapan saja pimpinan membutuhkan kita harus siap. Misalnya pada malam hari otomatis ya kita utamakan laki-laki karena tugasnya  di  malam  hari  tidak  memungkinkan  bagi  perempuan.  Selain  itu  para  perempuan  utamanya menjadi ibu rumah tangga pada malam hari. Pelaksanaan kegiatan untuk melayani atau mendampingi pimpinan pada saat kegiatan memang sulit dan membutuhkan jam kerja yang fleksibel.” (Wawancara dilakukan di Kantor Kecamatan Purwosari tanggal 29 Juli 2023 pada pukul 13.00 WIB)
Berdasarkan  hasil  wawancara  bahwa  kendala  utama  didasari  pada  jumlah  jam  kerja  yang membutuhkan  waktu  fleksibel  sementara  para  perempuan  tidak  dapat  melakukan  hal  tersebut. Perspektif gender  wage dalam  konteks  ini  terjadi  karena  perolehan  jumlah  jam  kerja  yang  tidak memungkinan para perempuan melaksanakannya. Resiko yang dihadapi semakin tinggi pada jam kerja malam sehingga menimbulkan stigma yang lebih buruk jika dibandingkan dengan perolehan upah yang diberikan.

## Strategi Perangkat Daerah Dalam Mengatasi Gender Wage Kecamatan Purwosari
Strategi  yang  perlu  dipertahankan  oleh  perangkat  daerah  Kecamatan  Purwosari  adalah  lebih konsisten  dalam  menerapak  legalitas  perundangan  untuk  tenaga kerja  pada  tingkat  eselon.  Selain  itu penerapan  secara  adil  terhadap  pembagian  kerja  pada  siang  hari  memungkinkan  para  perempuan mendapatkan  kesempatan  yang  sama  dengan  laki-laki  untuk  memperoleh  pekerjaan.  Peneliti mengamati  bahwa  dalam  implementasinya  perempuan  telah  diberikan  kesempatan  yang  sama,  akan tetapi  terdapat  kondisi  tertentu  yang  menyebabkan  perempuan  tidak  dapat  mengambil  kesempatan tersebut.
Strategi  selanjutnya  adalah  mengubah  pekerjaan  yang  memiliki  tingkat  kesulitan  pada  siang hari, hal ini dimungkinkan bagi perempuan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan sama dengan laki- laki.  Selain  itu berdasarkan  interpretasi  data  yang  dijelaskan  dimuka  bahwa  tingkat  pendidikan  akan mempengaruhi  besarnya  gaji  dari  tenaga kerja.  Peneliti  menyarakan  bahwa  dapat diterapkan  strategi peningkatan SDM dengan memberikan kesempatan bagi tenaga kerja untuk melanjutkan studi, sehingga kualitas dari SDM dapat lebih ditingkatkan.

## KESIMPULAN
Secara praktik tidak terdapat gender wage gap di Kecamatan Purwosari akan tetapi secara teoritis terjadi gender  wage  gap .  Hal  ini  disebabkan  karena  upah  lembur  yang  tidak  dimungkinkan  bagi perempuan yang memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga. Lebih lanjut pada perangkat daerah tingkat eselon diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang golongan kepangkatan, sehingga tidak dimungkinkan terjadi gende wage gap . Terkait dengan kinerja perangkat  daerah  Kecamatan  Purwosari  tidak  terjadi  ketimpangan  yang  signifikan  antara  jumlah pegawai laki-laki dan perempuan, hal ini didasari pada tugas dan fungsi yang diberikan untuk masing-
Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 17 Nomor 2 (2023) DOI: 10.19184/jpe.v17i2.43393
masing perangkat daerah. Perihal strategi kinerja perangkat daerah untuk mengurangai perilaku gender wage  gap adalah  konsistensi  dari  perangkat  daerah  pada  tingkat  eselon  sehingga  memungkinkan stabilitas  pengarusutamaan  kesetaraan  upah  tenaga  kerja  pada  periode-periode  selanjutnya.  Temuan baru penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi gender wage disebabkan karena perbedaan jumlah jam kejra antara laki-laki dan perempuan perihal kerja lembur. Implementasinya bahwa perempuan tidak dapat mengambil jam lembur sehingga terjadi perbedaan upah, peneliti mengamati bahwa terjadinya gender wage semacam ini masih dikategorikan wajar.

## SARAN
Saran  peneliti  bagi  perangkat  daerah  Kecamatan  Purwosari  Kabupaten  Pasuruan  diharapkan dapat menambah personil laki-lai agar tercipta keseimbangan secara jumlah tenaga kerja,  mengingat banyak kegiatan di lapangan yang membutuhkan tenaga ekstra untuk mengatasi jam kerja lembur. Bagi pemerintah  diharapkan  perekrutan  tenaga  ASN  mempertimbangkan  kesetaraan  gender  yang  sesuai dengan kebutuhan selain penyesuaian pendidikan. Kekurangan penelitian ini terbatas pada lokus yang lebih sempit dan penggunaan metode yang sangat spesifik. Bagi peneliti selanjunya diharapkan dapat menggunakan  metode  yang  lebih  kompleks  sehingga  mendapatkan  keakuratan  data  yang  lebih  baik. Peneliti  menyadari  bahwa  lokus  penelitian  terlampau  sempit  sehingga  penelitian  dengan  lokus  yang lebih luas akan menghasilkan keakuratan data yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmaddien,  I.,  & Sa’dia,  N.  H.  (2020). Pengaruh  Kebijakan  Upah  Minimum  Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Perempuan Di Indonesia. Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen , 1 (1), 22–32.
Amida, S. N., & Kristiana, T. (2019). Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Pegawai Dengan Menggunakan Metode Topsis. JSAI (Journal Sci. Appl. Informatics) , 2 (3), 193–201.
Amriani, N. R. (2023). Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berbasis Gender di Indonesia . Universitas Hasanuddin.
Angelina, T., Phen, W., Komsiatun, S., & Arum, D. R. (2023). Analisis Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan. Nomos: Law Review , 1 (01).
Arbiyanti, H. (2020). Perempuan Dan Karier: Perbandingan Kesenjangan Upah Gender Di Indonesia Dengan  Negara-Negara  Di  Eropa  (STUDI  KASUS:  Finlandia,  Inggris,  Prancis,  Dan  Jerman). Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak , 2 (2).
Atara,  V.  P. F.  (2021). Peran  OECD  Dalam Mempromosikan  Kesetaraan  Upah Berbasis Gender  di Korea Selatan . Universitas Kristen Indonesia.
Bappenas. (2023). Perempuan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) . https://sdgs.bappenas.go.id/perempuan-dan-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-sdgs/
Candra, K., Heryanto, B., & Rochani, S. (2019). Analisis Pengaruh Upah, Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin, Dan Usia Terhadap Produktifitas Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Tenun Ikat Di Kota Kediri. JIMEK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi , 2 (1), 38–51.
Efendi, R., Lubis, J., & Elvina, E. (2020). Pengaruh Upah Dan Insentif Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Milano Panai Tengah. Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen) , 7 (2), 1–11.
Fauzi, A., & Oktarina, L. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan: Gaji, Upah Dan  Tunjangan  (Literature  Review  Akutansi  Manajemen). Jurnal  Ekonomi  Manajemen  Sistem Informasi , 3 (4), 463–473.
Fitriani,  I.  D.,  Zulkarnaen,  W.,  Sadarman,  B.,  &  Yuningsih,  N.  (2020).  Evaluasi  Kinerja  Distribusi Logistik  KPU  Jawa  Barat  Sebagai  Parameter  Sukses  Pilkada  Serentak  2018. Jurnal  Ilmiah
Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 17 Nomor 2 (2023) DOI: 10.19184/jpe.v17i2.43393
Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) , 4 (2), 244–264.
Fontenot, J., & McMurray, P. (2020). Decolonizing Entry To Practice: Reconceptualizing Methods To Facilitate Diversity In Nursing Programs. Teaching and Learning in Nursing , 15 (4), 272–279.
Irawan, E., & Taqiyya, A. (2023). Pengaruh Tenaga Kerja Perempuan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Nusa Tenggara Barat 2017-2021. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin , 1 (6).
Kunze, A. (2018). The Gender Wage Gap In Developed Countries. The Oxford Handbook of Women and the Economy , 369–394.
Laurensia,  M.  L.  J.,  &  Yuliana,  L.  (2020).  Penerapan  Metode  Dekomposisi  Blinder-Oaxaca  Untuk Menganalisis  Kesenjangan  Upah  Antar  Gender  Di  Provinsi  Kalimantan  Timur  Tahun  2018. Seminar Nasional Official Statistics , 2020 (1), 704–716.
Lestari, T. I. D., Djaelani, A. K., & Mustapita, A. F. (2021). Pengaruh Pengalaman Kerja, Upah Dan Kesejahteraan Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Masa Pandemi Studi Pada Perusahaan Bhanda  Ghara  Reksa  Logistics  (Persero)  Jakarta. E-JRM:  Elektronik  Jurnal  Riset  Manajemen , 10 (11).
Mehrotra,  S.,  &  Sinha,  S.  (2017).  Explaining  Falling  Female  Employment  During  A  High  Growth Period. Economic and Political Weekly , 54–62.
Muizu,  W.  O.  Z.,  Putri,  N.  A.,  &  Soemaryani,  I.  (2019).  Pengaruh  Persepsi  Dukungan  Organisasi Terhadap  Kinerja  Organisasi  Perangkat  Daerah  Di  Kota  Bandung  Dengan  Dukungaan  Atasan Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Terapan , 15 (2), 108–116.
Nazli, P., Marliyah, M., & Nasution, Y. S. J. (2022). Pengaruh Nilai-Nilai Islam, Upah, Pengembangan Karir,  Dan  Motivasi,  Terhadap  Kinerja  Karyawan  Pada  Bank  Sumut  Kantor  Cabang  Syariah Medan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 8 (2), 2083–2092.
Negara, P. K., Handajani, L., & Effendy, L. (2018). Studi Kasus Fenomena Tingkat Serapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Investasi/Journal of Accounting and Investment , 19 (1), 76–91.
Noorchasanah, N. (2020). Hak Pendapatan Pekerja Perempuan dalam Al-Qur’an. Khazanah Theologia , 2 (2), 111–118.
Nuraeni, Y., & Lilin Suryono, I. (2021). Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia. Nakhoda:
Jurnal Ilmu Pemerintahan , 20 (1), 68–79. https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.134
Nusu, O. S., Maliki, M., Rachman, E., & Thalib, T. (2022). Faktor-Faktor Penghambat Penerbitan Surat Keterangan  Penghentian  Pembayaran  Gaji  Bagi  Pensiunan  Aparatur  Sipil  Negara. Jurnal Administrasi, Manajemen Dan Ilmu Sosial (J-AEIS) , 1 (2), 53–60.
Rukajat, A. (2018). Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach) . Deepublish. Sari,  A.  Y.,  &  Pattipeilohy,  S.  C.  H.  (2020).  Ketidaksetaraan  Gender  sebagai  Bentuk  Kekerasan Terhadap Perempuan di Jepang. Journal of International Relations , 6 (2), 358–367.
Setyaningrum,  R. P., Soelistya,  D.,  Desembrianita,  E.,  Noor,  A.,  &  Salamah,  U.  (2022). Buku  Ajar: Evaluasi Kinerja . Nizamia Learning Center.
Silaen,  N.  R.,  Syamsuriansyah,  S.,  Chairunnisah,  R.,  Sari,  M.  R.,  Mahriani,  E.,  Tanjung,  R., Triwardhani, D., Haerany, A., Masyruroh, A., & Satriawan, D. G. (2021). Kinerja Karyawan . Sugiyono,  P.  (2017). Metode  Penelitian  Bisnis:  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  Kombinasi,  dan R&D . CV. Alfabeta.
Tantimin, T., & Sinukaban, E. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan Terkait Ketidaksetaraan Gender Di Indonesia. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (3), 395–406.
WEF. (2020). The Future of Jobs Report 2020. In Retrieved from Geneva .
Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 17 Nomor 2 (2023) DOI: 10.19184/jpe.v17i2.43393
Widyaningrum,  M. E.,  &  Widiana, M.  (2020). Evaluasi  Kinerja:  Untuk  Meningkatkan  Produktifitas Karyawan Perusahaan .
Yusrini, B. A. (2017). Tenaga Kerja Wanita  Dalam Perspektif  Gender Di Nusa Tenggara Barat. AL- MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan , 10 (1), 115–131.