## Eksekusi Putusan Verstek Terhadap Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Dalam Perkara Gugat Cerai
Anik Tri Haryani 1 , Sigit Sapto Nugroho 2 ,  Nindichya Imtiyyas Puspitarini 3 , Retno Iswati 4 123 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu No.79 Madiun E-mail : anik@unmer-madiun.ac.id E-mail :sigitsapto@unmer-madiun.ac.id E-mail: nindichyaimtiyyas24@gmail.com
4 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu No.79 Madiun E-mail : retnoiswati@unmer-madiun.ac.id
Abstract -- The aim of this research is to find out how the verstek decision is imposed on the defendant in a divorce case and to find out how the execution of the verstek decision affects the fulfillment of the rights of his wife and children in a divorce case. The method applied in this research is normative juridical through statutory and conceptual approaches. With primary and secondary sources of legal materials used. The results of this research  are  regarding  the  responsibility  of  the  husband  (defendant)  for meeting  the  needs  of  his  wife  and children due to the verstek decision. The judge will give a verstek decision if a defendant does not come to court at all. The judge will give a penalty to the defendant regarding the claim for payment of maintenance, by adding "...which was paid before the defendant took the divorce certificate" to the posita and petitum of the lawsuit, if the husband in a divorce lawsuit is given the burden of maintenance and does not come, this is the same as SEMA Number 2 of 2019. With this, if the defendant wants to take the divorce certificate, he must pay for the execution first.
Keywords---: Execution, Verstek Decision, Lawsuit for Divorce

## I. PENDAHULUAN
Perkawinan merupakan ikatan perjanjian diantara seorang wanita dengan seorang pria yang telah siap lahir batin guna mencapai keluarga yang berbahagia dan memiliki keturunan yang berdasarkan pada Tuhan Yang Mahaesa. 1 Namun tidak sedikit pula terjadi permasalahan  terhadap bahtera rumah tangga sehingga berujung pada perceraian. Perceraian yaitu penghilangan status perkawinan karena adanya permohonan dari istri maupun suami dengan  diputuskan  oleh  seorang  hakim. 2 Di  Indonesia  suatu  perceraian  dapat  terjadi  karena  cerai  talak  yaitu pengajuan yang datang dari kemauan pihak suami dan gugat cerai yaitu pengajuan dari kemauan pihak istri.
Putusan oleh hakim didalam Hukum Acara Perdata digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara salah satunya ialah perkara perceraian, baik yang telah melalui pemeriksaan maupun yang belum / tidak melalui tahapan pemeriksaan. Putusan dari seorang hakim merupakan puncak pencerminan dari nilai-nilai kebenaran, keadilan, etika serta moral dan putusan juga dapat dikatakan sebagai mahkota dari seorang hakim yang bersangkutan. 3 Jika tergugat atau kuasanya sudah dipanggil secara patut ( ehoorlijkr opgeroepend ), namun tidak datang dalam persidangan yang telah ditentukan, maka seorang hakim berhak menjatuhkan keputusan verstek . Keputusan Verstek yaitu  putusan  yang  diberikan  oleh  seorang  Majelis  Hakim  dalam  suatu  persidangan,  apabila  seorang tergugat/ termohon tidak pernah hadir dalam sidang, sedangkan seorang penggugat hadir dan mohon putusan. 4 Namun dengan adanya putusan verstek yang dijatuhkan dalam gugat cerai sering terjadi permasalahan. Jika  tergugat  (suami)  tidak  datang  dalam  persidangan  maka  majelis  hakim  akan  sulit  mengabulkan  hak-hak seorang istri dan seorang anak. 5 Dalam proses eksekusi istri harus memperlihatkan adanya aset dimiliki suami yang akan disita.
1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2 Ahmad Afandi,  2010 , Putusan Verstek  Pengadilan Agama  Depok, Skripsi Universitas  slam  Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hal.2 3 Laila M.Rasyid dan Hernawati, 2015, Hukum Acara Perdata , Unimal Press, Aceh, hal:98
4 Yulia, 2018, Hukum Acara Perdata , Unimal Press, Aceh, hal.83
5 Faisal Yahya dan Maulidya Annisa, “Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh”, Jurnal Hukum Keluarga , Vol.3, No.1, 2020, hal.13
Berdasarkan uraian diatas, muncul beberapa persoalan hukum, yaitu antara lain:
1. Bagaimana penjatuhan putusan verstek dalam perkara perceraian?
2. Bagaimana eksekusi putusan verstek terhadap pemenuhan hak istri dan anak pada perkara gugat cerai?

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut Executie atau Uitvoering, dalam kamus hukum diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Secara terminologis eksekusi adalah melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 6
Elfrida  R  Gultom  dan  Markoni,  yang  dimaksud  eksekusi  ialah  melaksanakan  secara  paksa  putusan pengadilan  dengan  bantuan  kekuatan  umum,  guna  menjalankan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap 7
M. Yahya H. eksekusi adalah merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan 8
Putusan verstek merupakan putusan tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut, dimana putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Putusan verstek tampak kurang adil bagi tergugat karena putusan ini dijatuhkan tanpa kehadirannya. Putusan ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal tergugat atau para tergugat tidak hadir pada hari sidang petama.
Perceraian  merupakan  suatu  yang  tidak  diinginkan  oleh  pasangan  suami  istri.  Namun  karena  suatu keadaan tetentu apabila pasangan suami istri sudah tidak ada kecocokan maka jalan satu-satunya adalah dengan bercerai. Perceraian adalah putusnya perkawinan dalam makna putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Perceraian adalah perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Tuhan, namun hukum memperbolehkan suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. 9 Adapun dalam kitab-kitab fiqh (hukum Islam)  perceraian  yang  berdasarkan  gugatan  dari  salah  satu  pihak  dan  dilakukan  melalui  proses  peradilan diistilahkan dengan fasakh. Fasakh artinya merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan 10 Pada dasarnya ada dua macam perceraian, yaitu dengan talak dan perceraian dengan gugatan. Cerai gugat terjadi disebabkan oleh adanya suatu gugatan oleh salah satu pihak dahulu kepada pengadilan dan dengan putusan pengadilan. 11

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian didasarkan pada metode normatif yaitu kajian pustaka yang penelitiannya berdasarkan pada norma  yang  berlaku  dalam  masyarakat  atau  memfokuskan  penelitiannya  pada  peraturan  perundang-undangan yang  tertulis. 12 Pendekatan  yang  diterapkan  yaitu  perundang-undangan  dan  konseptual.  Terkait  permasalahan yang sedang diteliti menggunakan pendekatan perundang -undangan, yang mempelajari baik semua peraturan dan undang-undang yang terkait. 13 Sedangkan pendekatan konseptual pendekatan yang berangkat mulai dari doktrin serta pandangan yang bertumbuh dalam ilmu hukum. Penelitian ini mempergunakan bahan hukum primer dan sekunder.  Primer  mencakup  regulasi  perundang-undangan  dan  segala  ketentuan  umum  yang  dimuat  dalam dokumen  resmi.  Sedangkan  sekunder  adalah  diperoleh  dari  literatur  berupa  buku,  pendapat  para  pakar  yang berkaitan dengan permasalah yang dibahas dalam penulisan ini, dan media elektronik (internet).  Bahan hukum tersebut akan dianalisis dengan memaparkan data-data yang didapatkan melalui normative kualitatif.

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1. Analisis putusan verstek dalam menyelesaiakan perkara perceraian
6 Mardani, 2010, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari’ah , Sinar Grafika, Jakarta hal. 142
7 Elfrida R Gultom dan Markoni, 2014, Hukum Acara Perdata , Mitra Wacana Media, Jakarta, hal. 89
8 M. Yahya Harahap, 1991, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata , cet.3, PT. Gramedia, Jakarta, hal. 1 9 Rahmat Hakim, 2000, Hukum Pernikahan Islam , Pustaka Setia, Bandung, hal.161
10 Al-Hamdani, 2002, Risalah Nikah , Pustaka Amani, Jakarta, hal. 271
11 Muhammad Syaifuddin, 2013, Hukum Perkawinan , Sinar Grafika, Jakarta, hal. 66
12 Muhammad  Siddiq Armia,  2022, Penentuan  Metode  &  Pendekatan  Penelitian  Hukum, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Aceh, hal.8 13 Ika Atikah, 2022, Metode Penelitian Hukum, Haura Utama, Sukabumi, hal.57
Perceraian  yaitu    selesainya  suatu  hubungan  antara  sepasang  suami istri karena  tidak ada  keterkaitan yang mengakibatkan ketidak harmonisan lagi dalam rumah tangga dengan putusan dari seorang majelis hakim. 14 Putusnya suatu perkawinan itu dapat timbul dengan dua macam perceraian yaitu talak serta gugatan perceraian. Talak  dapat  diartikan  secara  khusus,  yaitu  perceraian  yang  dijatuhkan  oleh  kehendak  dari  suami  didepan Pengadilan Agama. 15 Sedangkan kemauan yang datang dari istri dapat disebut dengan ( khulu’) . 16 Aturan mengenai suatu alasan bercerai dengan limitative berdasarkan pada Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP 9/1975). 17
Apabila penggugat sudah mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama, maka ketua Majelis Hakim akan menentukan persidangan dengan segera memanggil para pihak yaitu tergugat dan penggugat untuk datang dalam persidangan tersebut. Oleh karena kehadiran para pihak begitu penting untuk didengar keterangannya, maka akan dibuatkan relaas atau surat panggilan untuk pihak-pihak berperkara, agar mengetahui jadwal sidang dan dapat mengikuti tahap persidangan. 18 Putusan verstek akan dijatuhkan apabila tergugat beritikad tidak baik dengan tidak memenuhi panggilan pengadilan sehingga persidangan menjadi tertunda dan berlarut-larut. Putusan verstek atau absendia , atau dalam versi Anglo Sexon diistilahkan Defoult Jugdmen , adalah putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim atau majelis hakim dalam menyidangkan suatu perkara tanpa hadirnya pihak tergugat meskipun tergugat sudah dipanggil oleh pengadilan secara sah dan patut. 19 Hal tersebut sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg yang menjadi dasar hukum putusan verstek , menyebutkan bahwa :
“Bila  pada  hari  yang  telah  ditentukan  tergugat  tidak  datang  meskipun  sudah  dipanggil  dengan sepatutunya,  dan  juga  tidak  mengirimkan  wakilnya,  maka  gugatan  dikabulkan  tanpa  kehadirannya  ( Verstek ) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.” 20
Apabila pada persidangan pertama tergugat tidak datang, maka majelis hakim berhak untuk menunda sidang ke hari lain. Selanjutnya pada sidang yang kedua, jika tergugat tidak hadir lagi, maka Majelis Hakim akan akan memberikan pengertian kepada penggugat sekali lagi, dan jika gagal, akan diteruskan dengan pemeriksaan pada  perkara.  Dalam  perkara  ini  apabila  seorang  penggugat    memenuhi  segala  pembuktian  dan  bisa  untuk membuktian dalil yang terdapat pada gugatannya, maka tidak perlu menunggu lebih lama  majelis hakim akan memberikan putusan verstek .
Menurut Pasal 125 ayat (1) HIR, hakim dapat mengambil keputusan tanpa kehadiran tergugat, namun dengan ketentuan bahwa: 21
a. Gugatan dari penggugat berdasarkan hukum dan memiliki alasan.
b. Ketidakhadiran tergugat pada waktu dilaksanakan persidangan dan tanpa mengirim suatu jawaban;
c. Sudah dilakukan suatu pemanggilan secara sah terhadap tergugat;
d. Seorang  tergugat  tidak  mengirimkan  kuasa  yang  sah  untuk  tetap  hadir  dan  tidak  megirim  suatu jawaban.
Selanjutnya  apabila  terdapat  perlawanan  ( verzet )  dari  tergugat  terhadap  putusan verstek ,  maka pelaksanaannya akan terhenti. Masih samanya kedudukan pihak yang berperkara dalam pemeriksaan perlawanan ( verzet ),  sehingga  pembuktian  tetap  dimulai  oleh  penggugat.  Namum  jika  tergugat  tidak  hadir  lagi  pada  saat perlawanan, maka kedua kalinya tergugat dijatuhkan putusan verstek , yang menyatakan permohonan pelawanan ( verzet )  tidak  akan  diterima  ( niet  ontavankelijk  verklaard ). 22 Apabila  tegugat  selama  batas  waktu  yang  telah
14 Uswatun  Hasanah,  “Pengaruh  Perceraian  Orang Tua  Bagi  Psikologis Anak”,  Jurnal Agenda,  Vo.2, No.1, 2019, hal. 20
15 Muhammad  Syaifuddin,  Sri  Turatmiyah,  dan  Annalisa  Yahanan,  2013, Hukum  Perceraian ,  Sinar Grafik, Jakarta, hal.17 16 Ibid , hal.17 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina
18 Happy Pian, 2012, Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Isalm Dan Hukum Positif Indonesia , Skripsi Institusi Agama Islam Negeri, Bengkulu, hal.2 19 H. Abdullah Taufik, 2020, Analisis Putusan Verstek Perkara Cerai Talak Prespektif Keadilan Sosial , CV.Dimar Intermedia, Kediri, hal.7
20 Pasal 149 ayat (1) Recht Reglement voor de Buitengewesten 21 Pasal 125 ayat (1) Heziene Inlandsch Reglement 22 Risdalina dan Abdul Hakim, “Upaya Hukum Putusan Verstek Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Rantauprapat”, Jurnal Pembelajaran dan Ilmu Civic , Vol.8, No.2, 2022, hal.10
ditetapkan  tidak  mengajukan  perlawanan  ( verzet ),  maka  putusan  verstek  yang  dijatuhkan  majelis  hakim  akan berkekuatan tetap ( inkrach ), dengan itu secara hukum penggugat dan tergugat resmi bercerai. 23
4.2. Eksekusi putusan verstek terhadap pemenuhan hak istri dan anak pada perkara gugat cerai Perkara gugat cerai nafkah iddah dan mut’ah menjadi hak dari seorang istri selama dia tidak terbukti nusyuz. Penjelasan tersebut searah dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang berisi: 24
a. Mantan  istri  layak  mendapatakn mut’ah dari  mantan  suami  berupa  benda  ataupun  uang,  kecuali terbukti bahwa mantan istrinya qobla al dukhul .
b. Selama iddah mantan  istri  berhak  diberi  nafkah,  makan,  dan  kiswah  dari  mantan  suami,  namun dikecualikan bagi mantan istri yang terbukti nusyuz dan sudah penjatuhan talak ba’in atau serta dalam kondisi tidak hamil.
Perkara  tersebut  sejalan  dengan  Surat  Edaran  Mahkamah Agung  No.3 Tahun  2018  bahwa  istri  tidak terbukti nusyus pada  perkara gugat  cerai  maka  berhak  mendapatkan haknya  yaitu nafkah mut’ah dan iddah . 25 Seorang Ayah dibebankan suatu kewajiban untuk memberi biaya hidup serta seluruh biaya pendidikan anaknya. Menurut Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Perkawinan dalam sistem hukum nasional anak berhak untuk mendapat biaya pemeliharaannya.
Namun  karena  suami  (tergugat)  yang  tidak  pernah  datang  dalam  persidangan  akan  berakibat  pada terabaikannya pemenuhan suatu hak  istri dan anak. Nafkah untuk dirinya dan anaknya akan sulit digugat oleh seorang istri. 26 Perkara gugat cerai yang diputus melalui putusan verstek akan menimbulkan kekhawatiran apakah tergugat suami dapat memenuhi kewajiban untuk memberikan pembayaran nafkah guna memenuhi hak istri dan hak untuk pemeliharaan anak. Hal ini dikarenakan hakim dapat menjatuhkan putusan dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya walaupun suami tidak pernah menghadiri sidang.
Pertimbangan utama majelis hakim pada perkara gugat cerai yang diputus verstek untuk menetapkan nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami: 27
a. Penghasilan suami akan diukur dengan  mengambil dari pernyataan istri  melalui slip gaji suami, sehingga akan disesuaikan dengan kemampuannya.
b. Berdasarkan kemampuan suami yang disesuaikan dengan kebutuhan istri dan anak,
c. Melalui pengamatan usia pernikahan yang telah dilalui akan dilihat,
d. Dalam pernikahan juga akan dilihat apakah seorang istri melakukan nusyuz kepada suaminya.
e. Tidak  hanya  istri  seorang  suami  juga  akan  dilihat  apakah  dia  melakukan  kedzaliman  terhadap istrinya.
Jika suatu gugatan istri atas nafkah untuk dirinya berupa nafkah mut’ah dan iddah, serta nafkah kepada anaknya yaitu biaya pemeliharaan anak dikabulkan oleh majelis hakim, maka selanjutnya adalah proses eksekusi. Yang  dimaksud  dengan  eksekusi  sendiri  merupakan  pengaturan  bagaiamana  suatu  putusan  dapat  dijalankan dengan baik atau bagaiamana suatu proses denda dapat dilaksanakan sebagai dampak dari pelanggaran hukum perdata, eksekusi juga dapat diartikan sebagai serangkaian putusan oleh majelis hakim dapat dikatakan sebagai akhir dari suatu proses persidangan dalam perkara perdata dapat memepengaruhi hak dan kewajiban seseorang dalam perkara. 28 Permohonan Eksekusi terkait dengan memenuhi hak istri dan anak termasuk dalam jenis eksekusi pembayaran sejumlah uang yang sering timbul dalam perkara-perkara di bidang ekonomi. Hambatan yang timbul dalam proses merealisasikan eksekusi yang dijauthi putusan verstek yaitu antara lain:
1. Pendapatan suami kurang
Pendapatan seorang ayah yang tidak memadai tidak akan berarti apa-apa dalam proses eksekusi, walaupaun dalam persidnagan gugatan nafkah dikabulkan oleh majelis hakim dengan jumlah yang banyak. 29
2. Kesadaran akan kewajiban sebagai suami rendah
23 Ibid , hal.10
24 Pasal 149 huruf (a) dan (b) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam 25 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, hal. 15 26 Abdul Jamil dan Muliadi Nur,  “Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian”, Jurnal Hukum Ius Quia Lustum , Vol.29, No.2, 2022, hal.443 27 Dwi  Nissa  Kamalia  Putri,  “Pertimbangan  Hakim  Pengadilan Agaman  Singaraja  Dalam  Penetapan Nafkah ‘Iddah, Nafkah Mut’ah dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat”, Jurnal Of Family Studies , Vol.6 Issue.4, 2022, hal.11 28 Yanuar Putri Erwin, “Kajian Yuridis Mengenai Pelaksanaan Eksekusi Dalam Pengadilan Hubungan Industrial”, Jurnal Legislasi Indonesia , Vol.20, No.1, 2015, hal.6 29 Dian Saputra, Jamaludin, dan Yulia, “Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syari’ah IDI”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Vol.9, No.2, 2021, hal.15
Putusan pengadilan Agama yang menentukan kewajiban suami di dalam pemberian nafkah kepada anak  dan  istrinya  berdasarkan  kemampuan  tidak  ditaati  sebagaimana  mestinya.  Oleh  karena kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh suami. 30
3. Suami sulit dideteksi keberadaannya
Setelah perceraian diputus oleh hakim, keberadaan suami akan sulit diketahui oleh istrinya karena sudah tidak ada komunikasi satu sama lain, sehingga akan sulit untuk mendapatkan biaya yang seharusnya didapatkan dari mantan suaminya.. 31
Sehingga  dalam  hal  ini  hakim  akan  memberikan  hukuman  kepada  tergugat  terkait  dengan  tuntutan pembayaran nafkah, dengan cara ditambahkan “…yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai” terhadap posita dan petitum gugatan, apabila pihak suami  pada  sutau perkara  gugat  cerai  diberikan  beban nafkah tidak datang, hal tersebut sama dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2019. 32 Dengan ini apabila tergugat akan mengambil akte cerai harus membayar eksekusi terlebih dahulu.
Hak  tersebut  merupakan hak bagi hakim untuk  memberikan  putusan  yang tidak  terdapat  dalam amar tuntutan, hak  tersebut  dimiliki hakim  karena  jabatannya. 33 Namun jika  sampai kepada  proses eksekusi,  dalam pemeliharaan anak harus diberikan sanksi bagi ayah yang lalai dalam menjalankan eksekusi memberikan nafkah.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
1. Perceraian dapat terjadi karena adanya cerai talak dan gugat cerai. Salah satu cara untuk menyelesaiakan peceraian tersebut melalui gugatan lewat pengadilan. Selanjutnya para pihak akan dipanggil dengan reelas panggilan. Jika tergugat  sama sekali tidak menghadiri sidang maka  hakim berhak memberikan verstek . Hakim yang menjatuhkan putusan verstek akan berkekuatan tetap (inkrach) apabila pihak tergugat dalam waktu yang telah ditentukan tidak mengajukan perlawanan.
2. Perkara gugat cerai yang diputus melalui putusan verstek akan menimbulkan kekhawatiran apakah tergugat suami dapat memenuhi kewajiban untuk memberikan pembayaran nafkah guna memenuhi hak istri dan hak untuk pemeliharaan anak. Hal ini dikarenakan hakim dapat menjatuhkan putusan dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya walaupun suami tidak pernah menghadiri sidang. Setelah perceraian diputus oleh hakim, keberadaan suami akan sulit diketahui oleh istrinya karena sudah tidak ada komunikasi satu sama lain, sehingga  akan sulit untuk  mendapatkan biaya  yang seharusnya  didapatkan dari mantan suaminya. Sehingga  dalam  hal  ini  hakim  akan  memberikan  hukuman  kepada  tergugat  terkait  dengan  tuntutan pembayaran nafkah, dengan cara ditambahkan “…yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai” terhadap posita dan petitum gugatan, apabila pihak suami pada sutau perkara gugat cerai diberikan beban nafkah tidak  datang, hal tersebut sama dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2019. Dengan ini apabila tergugat akan mengambil akte cerai harus membayar eksekusi terlebih dahulu.

## B. Saran
Berdasarkan uraian dari pembahasan tersebut, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:
1. Perlunya suatu mekanisme pengaturan yang eksplisit mengenai berapa jumlah panggilan kembali terhadap tergugat, apabila tidak hadir pada siding pertama sehingga layak untuk dijatuhi putusan verstek.
2. Sebaiknya hakim lebih mempertimbangkan untuk memberi hak ex officionya untuk menambah amar yang tidak diminta dalam petitum. Penerapan ex oficcio sebagai wujud proteksi hukum dan rasa keadilan pada putusan verstek terhadap hak istri dan anak. Selain itu perlunya pengaturan sanksi yang tegas untuk suami yang dengan sengaja lalai dalam menjalankan eksekusi.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Al-Hamdani, 2002, Risalah Nikah , Pustaka Amani, Jakarta
30 Alfi  Bariroh  dan  Aulia  Muthiah,  “Eksekusi  Terhadap  Kewajiban  Pemberian  Nafkah  Anak  Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif”, Jurnal Janetera Hukum Borneo , Vol.5, No.2,2022, hal.90 31 Soraya  Devy  dan  Masari  ZA,  “Problematika  Biaya  Pemeliharaan Anak  Dalam  Putusan Verstek Di Mahlamah Syari’ah Banda Aceh”, International Journal Of Child and Gender Studies , Vol.2, No.2, 2016, hlm :73 32 Dwi Nissa Kamalia Putri, Op.Cit , hal.13
33 Ibrahim AR dan Nasrullah, “Eksistensi Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak”, J urnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam , Vol.1, No.2, 2017, hal. 462
Ahmad  Afandi,  2010 , Putusan  Verstek  Pengadilan  Agama  Depok, Skripsi Universitas  slam  Negeri  Syarif Hidayatullah, Jakarta
Elfrida R Gultom dan Markoni, 2014, Hukum Acara Perdata , Mitra Wacana Media, Jakarta Laila M.Rasyid dan Hernawati, 2015, Hukum Acara Perdata , Unimal Press, Aceh Happy Pian, 2012, Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Isalm Dan Hukum Positif Indonesia , Skripsi Institusi Agama Islam Negeri, Bengkulu
H. Abdullah Taufik, 2020, Analisis Putusan Verstek Perkara Cerai Talak Prespektif Keadilan Sosial , CV.Dimar Intermedia, Kediri
Ika Atikah, 2022, Metode Penelitian Hukum, Haura Utama, Sukabumi M. Yahya Harahap, 1991, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata , cet.3, PT. Gramedia, Jakarta Mardani, 2010, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari’ah , Sinar Grafika, Jakarta Muhammad Syaifuddin, 2013, Hukum Perkawinan , Sinar Grafika, Jakarta --------------, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013, Hukum Perceraian , Sinar Grafik, Jakarta Muhammad  Siddiq  Armia,  2022, Penentuan  Metode  &  Pendekatan  Penelitian  Hukum, Lembaga  Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Aceh
Rahmat Hakim, 2000, Hukum Pernikahan Islam , Pustaka Setia, Bandung Yulia, 2018, Hukum Acara Perdata , Unimal Press, Aceh

## PERATURAN PERUNDANGAN
Recht Reglement voor de Buitengewesten

## Heziene Inlandsch Reglement
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

## JURNAL
Abdul Jamil dan Muliadi Nur, “Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian”, Jurnal Hukum Ius Quia Lustum , Vol.29, No.2, 2022
Alfi  Bariroh  dan  Aulia  Muthiah,  “Eksekusi  Terhadap  Kewajiban  Pemberian  Nafkah  Anak  Pasca  Perceraian Menurut Hukum Positif”, Jurnal Janetera Hukum Borneo , Vol.5, No.2,2022
Dian  Saputra,  Jamaludin,  dan  Yulia,  “Perlindungan  Hak  Perempuan  Dan  Anak  Dalam  Putusan Verstek di Mahkamah Syari’ah IDI”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Vol.9, No.2, 2021 Dwi Nissa Kamalia Putri, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agaman Singaraja Dalam Penetapan Nafkah ‘Iddah,
Nafkah Mut’ah dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat”, Jurnal Of Family Studies , Vol.6 Issue.4, 2022
Faisal Yahya dan Maulidya Annisa, “Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh”, Jurnal Hukum Keluarga , Vol.3, No.1, 2020 Ibrahim  AR  dan  Nasrullah,  “Eksistensi  Hak Ex  Officio Hakim  Dalam  Perkara  Cerai  Talak”,  J urnal  Hukum Keluarga dan Hukum Islam , Vol.1, No.2, 2017 Risdalina  dan  Abdul  Hakim,  “Upaya  Hukum  Putusan Verstek Perkara  Perceraian  Di  Pengadilan  Agama Rantauprapat”, Jurnal Pembelajaran dan Ilmu Civic , Vol.8, No.2, 2022
Soraya  Devy  dan  Masari  ZA,  “Problematika  Biaya  Pemeliharaan Anak  Dalam  Putusan Verstek Di  Mahlamah Syari’ah Banda Aceh”, International Journal Of Child and Gender Studies , Vol.2, No.2, 2016 Uswatun Hasanah, “Pengaruh Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak”, Jurnal Agenda, Vo.2, No.1, 2019 Yanuar Putri Erwin, “Kajian Yuridis Mengenai Pelaksanaan Eksekusi Dalam Pengadilan Hubungan Industrial”,
Jurnal Legislasi Indonesia , Vol.20, No.1, 2015