ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj

## Article Info
Submitted: 3 May 2018 | Reviewed: 1 June 2018 | Accepted: 26 July 2018

## KEDUDUKAN BILATERAL IMPUNITY AGREEMENT (BIA)/NON SURRENDER AGREEMENT (NSA) TERHADAP STATUTA ROMA 1998
Ria Wulandari 1

## Abstract
The Rome Statute asserts that the ICC has jurisdiction over people (natural person). This affirmation is  contained  in  article  25  (2)  stating  that  persons  committing  offenses  materially  included  in  the  ICC jurisdiction  shall  enter  into  individual  criminal  liability.  Another  article  on  the  non-recognition  of impunity is found in the provisions of article 33 of the Rome Statute stating that a person committing crimes  covered  by  the  Rome  Statute  on  the  basis  of  superior  orders  can  not  escape  from  criminal responsibility.  But  the  1998  Rome  Statute  has  weak  rules  in  article  98  (2)  concerning  cooperation concerning  the  release  of  immunity  rights  and  consent  to  submit  to  which  the  treaty  was  made because of an existing SOFA agreement prior to the 1998 Rome Statute. The absence of impunity in the  Rome  Statute of 1998  has  provoked  a  strong  reaction  from  the  United  States.  According  to  US, this non-impunity provision threatens its citizens, especially US troops who serve as peacekeepers or military  cooperation  with  allies  in  various  parts  of  the  world.  Therefore  the  United  States  uses  the provisions of article 98 (2) to hold a number of bilateral agreements with various states stating that no citizen  shall  be  an  officer  or  former  official,  or  any  military  personnel  of  any  party  which  may  be transferred  or  transferred  by  another  State  to  the  International  Criminal  Court  for  any  purpose.  This agreement  became  known  as  the  Bilateral  Implementation  Agreement  (BIA).  Another  term  for  this agreement  is  the  Non  Surrender  Agreement  (NSA).  The  BIA  /  NSA  Agreement  then  becomes contradictory to the objective of the 1998 Rome Statute on impunity repudiation specially in article 98 (2). This  reason  make  the  BIA/NSA  agreement  can  not refused  this  article.  According  article  30,  52 and 53 1969 Wina Convention this contradictory cause the BIA/NSA agreement is void.

## Keywords: BIA/NSA; non impunity; Statuta Roma 1998

## Abstrak
Statuta  Roma  menegaskan  bahwa  ICC  memiliki  yurisdiksi  atas  orang  (natural  person).  Penegasan  ini tercantum  dalam  pasal  25  ayat  (2)  yang  menyatakan  bahwa  orang  yang  melakukan  pelanggaran  yang secara  material  masuk  dalam  yurisdiksi  ICC  harus  masuk  dalam  pertanggungjawaban  (pidana)  secara individual. Pasal lain mengenai tidak diakuinya impunity  terdapat dalam ketentuan pasal 33 Statuta Roma yang  menyatakan  bahwa  seseorang  yang  melakukan  kejahatan  yang  dicakup  oleh  Statuta  Roma  atas dasar  perintah  atasan  pada  prinsipnya  tidak  dapat  melepaskan  diri  dari  tanggungjawab  pidana.Namun Statuta  Roma  1998  memiliki  aturan  yang  longgar  dalam  pasal  98  ayat  2  tentang  kerjasama  yang menyangkut pelepasan hak imunitas dan persetujuan untuk tidak  menyerahkan pelaku kejahatan HAM berat. Tidak dikenalnya impunity dalam Statuta Roma 1998 telah menimbulkan reaksi keras dari Amerika Serikat.  Menurutnya  ketentuan  non  impunity  ini  mengancam  warga  negaranya,  terutama  pasukan Amerika  Serikat  yang  bertugas  sebagai  penjaga  perdamaian  ataupun  kerjasama  militer  dengan  sekutu- sekutunya di berbagai belahan dunia.oleh karenanya Amerika Serikat menggunakan ketentuan pasal 98 ayat  (2)  untuk  mengadakan  sejumlah  perjanjian  bilateral  dengan  berbagai  negara  yang  menyatakan bahwa  tidak  ada  warga  Negara  baik  pejabat maupun mantan  pejabat,  atau personil  militer  setiap  pihak yang bisa diserahkan atau dipindahkan oleh Negara lain ke Pengadilan Pidana Internasional untuk tujuan apapun.  Perjanjian  ini  kemudian  dikenal  dengan  Perjanjian  Kekebalan  Bilateral/Bilateral  Impunity Agreement (BIA). Istilah lain untuk perjanjian ini adalah Perjanjian Larangan Penyerahan/Non Surrender Agreement (NSA). Perjanjian BIA/NSA tidak sejalan dengan tujuan Statuta Roma 1998 khususnya pasal
1 Fakultas  Hukum,  Universitas  Tanjungpura,  Jln.  Prof.  Hadari  Nawawi,  Pontianak,  78124,  Kalimantan  Barat, Indonesia, email: ria.wulandari1979@gmail.com
98 tentang permintaan penyerahan pelaku kejahatan serius sehingga perjanjian BIA/NSA dapat dikatakan bertentangan dengan Statuta Roma 1998 serta tidak dapat mengesampingkan berlakunya pasal 98 ayat (2). Kontradiksi antara perjanjian BIA/NSA dengan Statuta Roma 1998 menyebabkan perjanjian BIA/NSA batal. Hal ini didasarkan pada pasal 30, 52 serta 53 Konvensi Wina 1969.
Kata Kunci : BIA/NSA; non Impunity; Statuta Roma 1998

## I.  Pendahuluan
Keprihatinan terhadap terjadinya peperangan dan kejahatan-kejahatan serius sudah  dimulai  sejak  meletusnya  Perang Dunia I yaitu dengan membentuk Perjanjian Versailles  1919  ( The  Treaty  of  Peace Between The Allied And Associated Powers And  Germany ).  Jerman  selaku  pihak  yang kalah  dalam  Perang  Dunia  I  diwajibkan untuk  menyerahkan  para  tersangka  pelaku kejahatan  perang  kepada  pihak  sekutu untuk  di  adili  di  Pengadilan  Leipzig. Perjanjian Versailles 1919 berusaha menanggalkan  kekebalan  impunity  yang biasanya  melekat  pada  pejabat  Negara sehingga  tidak  bisa  diadili  karena  yang dapat  diadili  hanyalah  Negara.  Pada  masa ini  juga  dibentuk  organisasi  internasional Liga Bangsa-Bangsa yang bertujuan menciptakan  perdamaian  dunia  agar  tidak lagi pecah perang dunia selanjutnya.
Namun  tujuan  dari  Liga  Bangsa- Bangsa  untuk  menciptakan  perdamaian tidak  berhasil  dengan  meletusnya  Perang Dunia II pada tahun 1945 yang menewaskan  sekitar  enam  puluh  juta manusia. Sekutu yang kembali
memenangkan Perang Dunia II
menganggap  Perjanjian  Versailles  1919 untuk mengadili pelaku kejahatan internasional  pada  akhir  Perang  Dunia  I telah  gagal  dan  perlu  untuk  mengadopsi
model pengadilan pidana internasional yang berbeda. Liga bangsa-Bangsa yang dianggap  gagal  dalam  mencegah  Perang Dunia  II  akhirnya  dibubarkan  kemudian diganti menjadi Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB).
Pihak sekutu yang kembali
memenangkan
Perang Dunia II
menganggap  Perjanjian  Versailles  1919 tidak  efektif  mengadili  pelaku  kejahatan internasional merasa perlu untuk mengadopsi  model  pengadilan  pidana internasional  yang  berbeda  namun  dengan tujuan  yang  sama  yakni  menanggalkan impunity yang melekat pada pejabat Negara atau  seorang  komandan  sehingga  orang tersebut  bisa  diadili  dimuka  pengadilan internasional. Melalui perundingan di London  dan  Moscow  maka  disepakatilah Piagam  London  tahun  1945 2 yang  menjadi dasar  pembentukan  Pengadilan  Nurenberg untuk  mengadili  penjahat-penjahat  perang Jerman.  Sementara  itu  untuk  kawasan Timur  Jauh  dibentuklah  Pengadilan  Tokyo
2 Perjanjian  Versailles  dan  Piagam  London  dapat dikatakan sebagai perjanjian internasional berdasarkan pasal 2 ayat I butir a Konvensi Wina 1969    tentang  Perjanjian  Internasional  :  “treaty adalah  suatu  perjanjian  internasional  yang  dibuat diantara  Negara-negara  didalam  bentuk  tertulis dan  diatur  oleh  hukum  internasional,  baik  oleh satu  instrument  tunggal  ataupun  dalam  dua  atau lebih  instrument  yang  berhubungan  dan  apapun nama instrument tersebut.”
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 2, July 2018
yang bertujuan mengadili penjahat-penjahat perang Jepang. 3
Kejahatan serius berupa pembantaian etnis  merupakan  peristiwa  yang  kemudian terjadi  di  Yugoslavia  dan  Rwanda  pada tahun 1994. Kedua peristiwa ini menyebabkan pembentukan dua pengadilan  kejahatan  kemanusiaan  yaitu Internasional  Criminal  Tribunal  For  The Former Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal  tribunal  For  Rwanda  (ICTY ).
Tujuan  dari  kedua  pengadilan  ini  sama dengan pengadilan-pengadilan sebelumnya yaitu tidak mengakui impunity yang melekat pada pejabat Negara/komandan dan mengadili pelaku kejahatan tersebut.
Berbeda dengan pengadilan Nurenberg  dan  Tokyo  yang  dbentuk  oleh pihak sekutu, ICTY dan ICTR dibentuk oleh Dewan  Keamanan  PBB  berdasarkan  Bab VII  Paiagam  PBB, 4 pengadilan-pengadilan pidana  internasional  yang  dibentuk  mulai dari  pengadilan  Nurenberg  dan  Tokyo hingga ICTY dan ICTR statusnya adalah ad hoc yang  hanya  mengadili  para  pelaku kejahatan  serius  di  wilayah  tertentu  dan pada waktu tertentu ( temporal ). Pengadilan- pengadilan  tersebut  jelas  tidak  memiliki
3 Pengadilan  Tokyo  dibentuk  bukan  berdasarkan perjanjian  internasional  tapi  dibentuk  oleh  sekutu dengan  memberikan  kewenangan  yang  cukup besar  kepada  penguasa  tertinggi  pihak  sekutu  di Timur Jauh (Asia Pasifik), yaitu Jenderal Douglas McArthur.
4 Bab  VII  Piagam  PBB  tentang  Tindakan-Tindakan Yang  Berkaitan  Dengan  Ancaman  Terhadap Perdamaian,  Pelanggaran  Terhadap  Perdamaian Dan  Tindakan  Agresi.  Ketentuan  ini   memberikan kewenangan  terhadap  Dewan  Keamanan  PBB untuk  memutuskan  tindakan  apa  yang  harus diambil  untuk  memelihara  atau  memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.
yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan serius  di  semua  tempat  dan  setiap  waktu. Padahal  faktanya  kejahatan  kemanusiaan terus berlangsung diberbagai belahan bumi misalnya  antara  lain  Palestina,  Suriah  dan Myanmar.
Oleh  karena  itu  sebagian  besar Negara anggota PBB mengusulkan pembentukan suatu peradilan pidana internasional yang permanen dan independen  sebagaimana  halnya  peradilan nasional.  Komite  persiapan  kemudian dibentuk  pada  bulan  Desember  1995  yang berujung pada konferensi Roma tahun 1998 yang  menghasilkan  perjanjian  internasional bernama Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana  Internasional/ Interantional  Criminal Cour t (ICC) pada 17 Juli 1998 yang berlaku pada 1 Juli 2002 setelah persyaratan enam puluh Negara meratifikasi Statuta Roma. 5
Berbeda  dengan  ICTY  dan  ICTR yang merupakan produk Dewan Keamanan PBB,  ICC  merupakan  produk  perjanjian internasional  (Statuta  Roma). 6 Statuta Roma  sebagai  landasan  pembentukan
5 Ketentuan  tentang  pemberlakuan  Statuta  Roma tercantum dalam pasal 126 yang berisi dua pasal :
1.  Undang-undang  ini  berlaku  pada  hari  pertama dan  bulan  60  hari  setelah  tanggal  penyerahan (deposit) ke-60 instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan  atau  aksesi  ke  Sekertaris  Jenderal PBB.
2.  Bagi  masing-masing  Negara  yang  meratifikasi, menerima,  menyetujui  atau  aksesi,  undang- undang  ini  mulai  berlaku  pada  hari  pertama bulan  60  hari  setelah  penyerahan  instrument ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi.
6 Perbedaan  Statuta  Roma  dengan  Perjanjian Versailles dan Piagam London sebagai perjanjian internasional    ialah  kedua  perjanjian  yang disebutkan terakhir lahir dari perundingan Negara-negara  pemenang  perang  (sekutu)  saja sehingga  sering  disebut  sebagai vic tor’s  justice . Sedangkan  Statuta  Roma  lahir  dari  perundingan Negara-negara secara universal.
pengadilan  pidana  internasional  permanen memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan  dengan  dua  pengadilan sebelumnya yakni bisa digunakan di semua tempat  terjadinya  kejahatan  dan  tidak bersifat  temporal.  Demikian  pula  dari  segi isi,  Statuta  Roma  memiliki  isi  yang  lebih lengkap yakni 128 pasal, sedangkan Statuta ICTY  berisi  34  pasal  dan  Statuta  ICTR  32 pasal.
Statuta  Roma  menegaskan  bahwa ICC  memiliki  yurisdiksi  atas  orang  ( natural person ). 7 Penegasan  ini  tercantum  dalam pasal 25 (2) yang menyatakan bahwa orang yang  melakukan  pelanggaran  yang  secara material  masuk  dalam  yurisdiksi  ICC  harus masuk dalam pertanggungjawaban (pidana) secara  individual. 8 Pasal  lain  mengenai tidak  diakuinya  impunity  terdapat  dalam ketentuan  pasal  33  Statuta  Roma  yang
7 ICC  tidak  mengadili  Negara,  Organisasi
Internasional dan legal person lainnya
8 Penegasan  mengenai  pertanggungjawaban individual  ini  tercantu  dalam  pasal  28  ayat  a  :
“Komandan  militer  atau  orang  yang  secara efektif  bertindak  sebagai  komandan  militer harus  bertanggungjawab  secara  pidana  untuk kejahatan-kejahatan dalam yurisdiksi pengadilan  yang  dilakukan  oleh  kekuatan- kekuatan  dibawah  komando  dan  pengawasan efektifnya,  atau  otoritas  dan  control  efektif sebagaimana yang terjadi, sebagai akibat dari kegagalannya  untuk  melaksanakan  control yang  tepat  terhadap  kekuatan-kekuatan  itu, bilamana :
i. Bahwa komandan militer atau orang mengetahui atau menyadari keadaan- keadaan  pada  waktu  itu,  harus  telah mengetahui  bahwa  pasukannya  sedang melakukan  atau  melakukan  kejahatan  itu; dan
ii. Bahwa komandan militer atau orang tersebut gagal  untuk  mengambil  segala  tindakan yang  diperlukan  dan  wajar  yang  berada dalam  kekuasaannya  untuk  mencegah  atau menekan  perbuatan  kejahatan  atau  untuk mengajukan  permasalahan  kepada  pejabat yang  berwenang  untuk  penyidikan  dan penuntutan.
menyatakan bahwa seseorang yang melakukan  kejahatan  yang  dicakup  oleh Statuta  Roma  atas  dasar  perintah  atasan pada prinsipnya tidak dapat melepaskan diri dari tanggungjawab pidana.
Tidak  dikenalnya  impunity  dalam Statuta  Roma  telah  menimbulkan  reaksi keras  dari  Amerika  Serikat.  Menurutnya ketentuan non  impunity ini  mengancam warga negaranya, terutama pasukan Amerika  Serikat  yang  bertugas  sebagai penjaga  perdamaian  ataupun  kerjasama militer dengan sekutu-sekutunya di berbagai belahan dunia.
Sebagai upaya diberikannya impunity bagi  pasukan  Amerika  Serikat,  Amerika Serikat  kemudian  memanfaatkan  pasal  98 ayat  2  Statuta  Roma  untuk  maksud  yang lebih  luas.  Pasal  98  ayat  (2)  tentang Kerjasama  Yang  Menyangkut  Pelepasan Hak  Imunitas  Dan  Persetujuan  Untuk Menyerah menyatakan:
“pengadilan  tidak  dapat  melanjutkan permohonan untuk meminta penyerahan yang mewajibkan Negara yang dimohon untuk bertindak secara tidak  konsisten  dengan  kewajibannya berdasarkan  perjanjian  internasional untuk  mana  persetujuan  dari  Negara yang  mengirimkan  diperlukan  untuk menyerahkan  orang    dari  Negara  itu ke pengadilan, kecuali bila pengadilan pertama-tama dapat memperoleh kerjasama  dengan  Negara  yang mengirimkan untuk memberi persetujuan penyerahan itu.”
Berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (2) Statuta Roma Amerika Serikat kemudian mengadakan  sejumlah  perjanjian  bilateral dengan berbagai Negara yang menyatakan bahwa tidak ada warga Negara baik pejabat
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 2, July 2018
maupun  mantan  pejabat,  atau  personil militer  setiap  pihak  yang  bisa  diserahkan atau  dipindahkan  oleh  Negara  lain  ke Pengadilan  Pidana  Internasional  untuk tujuan  apapun.  Perjanjian  ini  kemudian dikenal dengan Perjanjian Kekebalan Bilateral/ Bilateral Impunity Agreement (BIA).
Istilah  lain  untuk  perjanjian  ini  adalah Perjanjian Larangan Penyerahan/ Non Surrender  Agreement (NSA).  Perjanjian  ini dibuat  baik  dengan  Negara  pihak  Statuta Roma  maupun  bukan.  Biasanya  perjanjian ini  di  buat  berdasarkan  timbal  balik ( reciprocical) dimana  Amerika  Serikat  akan mendukung  keamanan  suatu  Negara  dan Negara  tersebut  tidak  akan  menyerahkan tentara  Amerika  Serikat  ke  Pengadilan Pidana Internasional. Namun tidak menutup kemungkinan  perjanjian  dilakukan  dengan non reciprocical karena terdapatnya kekuatan politik, ekonomi dan lainnya.Negara  yang  telah  melakukan perjanjian dengan Amerika Serikat diantaranya Timor Lorosae, Israel, Rumania dan  Tajikistan.  Perjanjian  bilateral  Amerika Serikat  di  bidang  Impunity  akan  digunakan oleh  Amerika  serikat  sebagai  dasar  hukum tidak  menyerahkan  warganya  untuk  diadili di ICC berlandaskan pasal 98 ayat (2).
Berdasarkan  pada  latar  belakang tersebut diatas, permasalahan hukum yang muncul adalah :
1.  Apakah Bilateral Impunity Agreement (BIA)  / Non  Surrender
Agreement (NSA) merupakan perjanjian  yang  sesuai  atau  tidak bertentangan  dengan  pasal  98
ayat  (2)  Statuta  Roma  1998 sehingga  dapat  digunakan  untuk menghindari  berlakunya    pasal  98 ayat  (2)  Statuta  Roma  tahun 1998?
2.  Apabila perjanjian Bilateral Impunity  Agreement (BIA)  / Non Surrender Agreement (NSA)
bertentangan  dengan  pasal  98 ayat (2) Statuta Roma 1998 maka bagaimanakah akibat hukum perjanjian Bilateral Impunity
Agreement (BIA)  / Non  Surrender Agreement (NSA) ?

## II.  Metode
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  hukum  normatif.  Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut  mencakup  penelitian  terhadap asas-asas  hukum,  sistematika  hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.  Adapun  penelitian  ini  adalah penelitian terhadap sinkronisasi hukum.

## III.  Pembahasan
Sejak berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  pada  tahun  1945, masyarakat  internasional  telah  membentuk lembaga  independen  yakni  yang  dikenal sebagai  International Court  of  Justice (ICJ) yang  bermarkas  di  The  Haque,  Belanda. ICJ ini sebenarnya menggantikan mahkamah  internasional  sebelumnya  yang dibentuk  pada  masa  Liga  Bangsa-Bangsa (LBB)  yang  bernama Permanent  Court  of
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 2, July 2018 International Justice (PCIJ). Dalam pembentukannya,  ICJ  memang  hanya untuk  mengadili  perkara  yang  menyangkut negara,  bukan  orang  yang  melakukan kejahatan.  Padahal  kejahatan  internasional semakin  banyak  dilakukan  oleh  orang dimana  Negara  tidak  bertanggung  jawab atas  kejahatan  tersebut.  Sehingga  ICJ kemudian  dianggap  tidak  memadai  untuk mengadili kejahatan internasional.
Karena  ketiadaan  pengadilan  untuk mengadili  orang,maka  ketika  perang  dunia II  usai,  para  sekutu  yang  merupakan pemenang perang mendrikan suatu pengadilan  yang  khusus  mengadili  individu pelaku  tindak  pidana  internasional.  Dasar pemikiran  diadilinya  individu  adalah  bahwa hukum  internasional  membebankan  tugas dan kewajiban pada  individu  maupun pada Negara  karena  tindak  pidana  terhadap hukum internasional dilakukan oleh manusia,  bukan  oleh  wujud  yang  abstrak dan  hanya  dengan  menghukum  individu yang  melakukan  tindak  pidana  tersebut ketentuan hukum internasional bisa ditegakkan. 9
Berdasarkan hal tersebut maka dibentuklah Nurenberg  Trial untuk  para penjahat  perang  dunia  II.  Untuk  itu  pulalah dalam  kasus  genosida  dinegara  bekas Yugoslavia  dibentuk Special  tribunal, sama seperti  kasus  Rwanda.  Tapi  itu  semua dilakukan  oleh  badan  peradilan Ad  hoc
yang membutuhkan resolusi Dewan
9 Malcolm.N.Shaw, QC dalam  Ria Wulandari. 2017. “Prinsip  Tanggungjawab  Komandan  Dalam Perpektif  Hukum  Pidana  Islam  (Jinayah) ”, Jurnal Al-Maslahah. 13 (2): 176.
Keamanan PBB, jadi bukan suatu mahkamah yang sifatnya permanen. Padahal resolusi Dewan Keamanan PBB itu sangat  bergantung  pada  interaksi  politik diantara Negara anggota Dewan Keamanan  PBB,  yang  sangat  bergantung pula  pada  kepentingan  politik  subyektif setiap Negara. 10
Jalan kearah terwujudnya Pengadilan Pidana  Internasional  Permanen  mulai menampakkan  titik  terang  ketika  dalam sebuah konferensi PBB pada 17 Juli 1998, sebuah  statuta  yang  sekarang  dikenal sebagai  Statuta  Roma  1998  dan  disetujui oleh 120 negara. Tujuh Negara menentangnya, sedangkan yang 21 abstain.
Proses  perkembangan  pembentukan Pengadilan  Pidana  Internasional  yang bersifat  permanen  ini  tidak  berjalan  lancar karena Negara- negara  “super  power” ternyata  kurang  mendukung  pembentukan Pengadilan tersebut, seperti Amerika Serikat menyatakan tidak bersedia membentuk “ Permanent International Criminal Court ”, Rusia menyatakan kedaulatan negaranya terancan oleh Pengadilan  Pidana  Internasional,  Perancis setuju  pembentukan  Pengadilan  tersebut tetapi  tidak  serius  untuk  melanjutkan pembahasannya,  dan  Inggris  menyatakan bahwa  gagasan  pembentukan  Pengadilan Pidana  Internasional  secara  politis  terlalu
10 Todung  Mulya  Lubis.  2005. Jalan  Panjang  Hak Asasi Manusia. Jakarta: PT. Gramedia, hlm. 4.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 2, July 2018
prematur. 11 Meskipun kemudian Inggris dan Prancis  tercatat  telah  melakukan  ratifikasi terhadap  Statuta  Roma  1998.  Banyak Negara-negara  Eropa  dan  Afrika  telah melakukan ratifikasi, hal ini berbeda dengan Negara  di  Asia  yang  masih  banyak  yang belum  meratifikasi  Statuta  Roma  termasuk Indonesia.
Pertimbangan  dari  Negara-negara yang belum melakukan ratifikasi antara lain terdapatnya asas komplementaritas
( Complementary Principles )
yang dicantumkan  pada  mukadimah  Statuta tersebut.  Pada  alinea  kesepuluh  dari mukadimah  tersebut  ditegaskan  bahwa yurisdiksi dari mahkamah merupakan komplemen  terhadap  yurisdiksi  pengadilan nasional. Bunyi aline tersebut secara impisit mengandung  arti  bahwa  pada  prinsipnya peradilan  terhadap  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia (genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi) harus  dilakukan  oleh  pengadilan  nasional. Asas hukum ini seharusnya tidak menimbulkan  kekhawatiran    terancamnya kedaulatan  Negara karena  asas  ini  bersifat hanya  melengkapi.    Namun  kekhawatiran terjadi  karena  asas  komplementaritas  ini diiringi  unsur  “ketidakmampuan”  atau “ Unability ”  dan  unsur  “ketidakinginan”  atau “ Unwillingness .”
Untuk  menetapkan  ada  tidaknya unsur  “ketidakmampuan”  atau  “ unability ” maka  Pengadilan  Pidana  Internasional
11 Romli Atmasasmita. 2004. Hukum Pidana
Internasional .  Jilid  II.  Jakarta:  Hecca  Press,hlm. 25.
wajib membuktikan apakah diwilayah yurisdiksi nasional, proses peradilan secara total  atau  secara  substansial  sudah  tidak berfungsi, atau Negara tidak dapat menemukan  pelakunya  atau  tidak  dapat memperoleh bukti-bukti atau kesakian, atau karena alasan lain tidak dapat melaksanakan  proses  peradilan  terhadap pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (ps 17 ayat (2) dan (3) Statuta Roma 1998. 12
Sementara  untuk  menetapkan  unsur “ketidakinginan”  atau  “ Unwillingness ”  harus dapat dibuktikan bahwa didalam penanganan pelanggaran Hak asasi manusia Negara tersebut terbukti melindungi  pelaku  pelanggaran  Hak  Asasi manusia  dari  yurisdiksi  Pengadilan  Pidana Internasional, tidak adanya itikad baik yang ditunjukkan  dengan  putusan  yang  tidak berkeadilan.
Penilaian  kedua  unsur  di  atas (Unability dan Unwillingness ) sangat relative dan  subjektif  yang  dapat  mengambil  alih yurisdiksi  peradilan  nasional  sehingga kedaulatan  hukum  suatu  Negara  menjadi ren tan  “ diintervens i”  oleh  Pengadilan Pidana Internasional.
A.  Perjanjian Bilateral Impunity Agreement  (BIA)  /Non  Surrender Agreement (NSA) Bertentangan
Dengan  Pasal  98  ayat  2  Statuta Roma 1998
Bilateral  Impunity  Agreement (BIA) atau Non  Surrender  Agreement (NSA) merupakan  perjanjian  bilateral  untuk  tidak menyerahkan  seseorang/pelaku  kejahatan
12 Ibid , hlm. 31.
yang secara material masuk dalam yurisdiksi  pengadilan  pidana  internasional. Negara penandatangan akan mengecualikan  warga  Negara  masing- masing  atas  yurisdiksi  pengadilan  pidana internasional. 13 Secara  spesifik Bilateral Impunity  Agreement (BIA)  atau Non Surrender  Agreement (NSA)  merupakan kebijakan  bilateral  politik  luar  negeri Amerika  Serikat  yang  menyatakan  semua warga  Negara  Amerika  Serikat  termasuk personel  militer  dan  diplomatnya  tidak  bisa diserahkan  (memiliki  imunitas)  terhadap mekanisme Pengadilan Pidana Internasional meski ia terlibat dalam sebuah kejahatan  HAM  berat  disuatu  negeri. Sebagai  gantinya  warga  Negara  Amerika Serikat  yang  terlibat  kejahatan  HAM    berat ini  harus  diserahkan  kepada  pemerintah
Amerika
Serikat. Bilateral Impunity Agreement (BIA)/ Non Surrender Agreement
(NSA) merupakan perjanjian yang diterapkan Amerika Serikat terhadap
Negara-negara
yang memiliki ketergantungan  bantuan  militer  terhadap Negara  tersebut.  Bila  suatu  Negara  yang telah  menjadi  anggota  Pengadilan  Pidana Internasional menolak menandatangani perjanjian Bilateral  Impunity  Agreement (BIA ) / Non  Surrender  Agreement (NSA)  ini maka  pemerintah  Amerika  Serikat  akan mencabut  semua  dukungan  militernya kepada Negara yang bersangkutan.
13 Pasal  5  Statuta  Roma  1998  menyebut  4 kejahatan  yang  termasuk  kedalam  yurisdiksi pengadilan,  antara  lain  a).  Tindak  Pidana
Genocida, b). Kejahatan Terhadap Kemanusiaan,  c). Kejahatan Perang, d).
Kejahatan Agresi.

## Pencabutan asistensi militer ini mencakup :
International  Military  Educatio  and  Training (IMET), Foreign  Military  Financing (FMF), Excess  Defense  Articles (EDA),  dan  dana
Non Drug Emergency Drawdown
Authority . 14 Hingga saat ini Amerika Serikat telah membuat perjanjian Bilateral Impunity Agreement (BIA)/ Non Surrender Agreement (NSA) dengan Negara- Negara baik dengan Negara  yang  sudah  maupun  yang  belum menandatangani  Statuta  Roma  1998. Bilateral  Impunity  Agreement (BIA)/ Non Surrender Agreemant (NSA) ini tidak hanya bersifat  preventif  terhadap  mekanisme Pengadilan  Pidana  Internasional,  namun juga  membenarkan  upaya  pemerintah Amerika  Serikat  untuk  membebaskan seluruh  warganya  yang  sedang  ditahan, dituntut, diadili dan dihukum lewat mekanisme Pengadilan Pidana Internasional.
Negara yang telah melakukan perjanjian  bilateral  dengan  Amerika  Serikat telah  mencapai  hamper  100  (seratus) negara  baik  negara  peratifikasi  Statuta Roma maupun negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma. Perjanjian Bilateral Impunity
Agreement (BIA)  atau Non  Surrender Agreement (NSA)  dibentuk  berdasarkan penafsiran  luas  yang  dilakukan  Amerika Serikat  terhadap  pasal  98  ayat  (2)  yang membutuhkan persetujuan Negara pengirim untuk menyerahkan seseorang dari Negara
14 https://www.google.co.id/amp/s/ferryjunigwan.wor dpress.com/2009/09/05/non-surrender- agreement/amp/
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 2, July 2018
itu  ke  Pengadilan  Pidana  Internasional,  ini artinya  pengadilan  memberi  kewenangan dan  prioritas  bagi  Negara  “asal  pelaku” ( sending state ) untuk melakukan penyelidikan,  penuntutan  dan  pengadilan atas suatu peristiwa kejahatan berat HAM.
Kewenangan dan prioritas atas
pengadilan  nasional  yang  diberikan  oleh Pengadilan Pidana Internasional merupakan penegasan dari prinsip Komplementaritas dimana pengadilan nasional memegang prioritas. Prinsip Komplementaritas  tercantum  dalam  pasal 17 Statuta Roma 1998 dimana suatu kasus tidak  dapat  diterima  jika    Pertama,  suatu kasus  sedang  diperiksa  atau  dituntut disuatu Negara yang memiliki yurisdiksi atas kasus  tersebut  kecuali  Negara  tidak bersedia  atau  tidak  mampu  melaksanakan penyidikan  atau  penuntutan  (ayat  1.a). Kedua,  kasus  tersebut  telah  diselidiki  dan telah  diputuskan  untuk  tidak  melakukan penuntutan  oleh  Negara  yang  memiliki yurisdiksi kecuali keputusan yang dihasilkan dari  ketidaksediaan  atau  ketidakmampuan dari  negara  untuk  melaksanakannya  (ayat 1.b).    Ketiga,  bilamana  orang  yang bersangkutan  telah  diadili  atas  tindakan yang  menjadi  dasar  tuntutan  kecuali persidangan di pengadilan selain
Pengadilan  Pidana  Internasional  bertujuan melindungi  orang  tersebut  dari  tanggung jawab  pidana  atas  kejahatan  dalam yurisdiksi  Pengadilan  Pidana  Internasional atau  bilamana  prosesnya  tidak  dilakukan secara  independen  atau  netral  (ayat  1.c), atau kasus tersebut tidak cukup berat untuk
mengesahkan/membenarkan tindakan Pengadilan selanjutnya (ayat 1.d).
Prinsip Komplementaritas yang dimaksud pasal 17 ayat (1a-1d)
kesemuanya tidak membenarkan mengenai imunitas terhadap seseorang yang melakukan  kejahatan  berat  yang  berada dibawah  yurisdiksi  Pengadilan  Pidana Internasional lepas dari mekanisme
Pengadilan Pidana Internasional berdasarkan  perjanjian  antara  Negara  satu dengan Negara lainnya untuk tidak menyerahkan pelaku kejahatan ke Pengadilan  Pidana  Internasional.  Apabila Negara  asal  tidak  bersedia  atau  tidak mampu melakukan penyidikan, tidak mampu  atau  tidak  bersedia  melakukan penuntutan  atau  melindungi  orang  tersebut dari tanggungjawab pidana maka
mekanisme
pengadilan
Pidana
Internasional  menjadi  berlaku  berdasarkan pasal  17  Statuta  Roma  tanpa  perlu  minta ijin dari Negara tersebut.
Pasal  98  ayat  (2)  sama  sekali  tidak memberi  peluang  terjadinya  impunity.  Jika hal  ini terjadi maka berarti pasal 98 ayat(2) telah berkontradiksi dengan pasal lain yang menganut  prinsip Non  Impunity yaitu  pasal 27 15 yang  menghapus  kekebalan  yang
15 Pasal 27 Statuta Roma 1998 berbunyi :
1.  Statuta  ini  akan  berlaku  kepada  setiap  orang tanpa melihat perbedaan berdasarkan jabatannya  dalam  pemerintahan.  Terutama kedudukan  pemerintahan  sebagai  Kepala Negara  Bagian  atau  Pemerintahan,  peserta dari Pemerintahan atau Parlemen, Perwakilan yang  dipilih  atau  pejabat  pemerintah  tidak akan mengecualikan seseorang dari tanggungjawab  pidana  yang  diatur  dalam Statuta ini, atau akan memberikan dasar untuk pengurangan masa hukuman.
melekat pada jabatan seseorang dan pasal 28 16 yang  menghapus  kekebalan  pada Komandan  Militer  sehingga  Pengadilan dapat melakukan yurisdiksi terhadap orang- orang tersebut.
Perjanjian internasional harus diberlakukan dengan  itikat  baik  ( good  faith ) oleh  Negara-negara  pihak.  Adapun  yang
2. Kebalan atau peraturan procedural khusus yang  melekat  pada  kapasitas  jabatan  seseorang, di bawah hukum nasional atau internasional, tidak akan  membatasi  Pengadilan  dalam  melakukan yurisdiksinya terhadap orang tersebut.
16 Pasal  28  Statuta  Roma  1 998  berbunyi  :  “Selain dasar-dasar    tanggung  jawab  pidana  lainnya sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  Statuta  ini untuk  kejahatan  didalam  wilayah  yurisdiksi Pengadilan, maka :
(a) Seorang  komandan  militer  atau  orang yang  bertindak  sebagai  komandan  militer  akan menjadi  bertanggung  jawab  secara  pidana  untuk kejahatan  didalam  wilayah  yurisdiksi  Pengadilan yang  dilakukan  oleh  pasukan  dibawah  komando dan kewenangannya, atau otoritas dan kewenangannya sebagai akibat dari kegagalannya dalam mengendalikan pasukannya, dimana:
(i) Komandan  Militer  atau  orang  tersebut mengetahui  atau  melihat  keadaan  pada  waktu  itu seharusnya  mengetahui  bahwa  pasukannya melakukan  atau  menoba  untuk  melakukan  suatu kejahatan; dan
(ii) Komandan  Militer  atau  orang  tersebut gagal  untuk  melakukan  segala  tindakan  yang diperlukan  sesuai  dengan  kekuasaannya  untuk mencegah  terjadinya  atau  untuk  melaporkannya kepada  pihak-pihak  yang  berwenang  untuk diadakan penyelidikan dan penuntutan.
(b)  Dengan  memperhatikan  hubungan  jenjang kepangkatan  yang  tidak  disebutkan  didalam  ayat (a),  seorang  atasan  akan  bertanggung  jawab secara  pidana  didalam  wilayah  yurisdiksi  dari Pengadilan  yang  dilakukan  oleh  bawahannya dibawah  otoritas  dan  kewenangannya,  sebagai akibat dari kegagalannya mengendalikan bawahannya, dimana :
(i) Atasannya  tersebut  mengetahui  atau secara  sadar  tidak  menghiraukan  informasi  yang dengan  jelas  menyatakan  bahwa  bawahannya telah  melaksanakan  atau  akan  melaksanakan suatu kejahatan.
(ii) Kejahatan  yang  berhubungan  dengan perbuatan  yang  dibawah  tanggung  jawab  dan kewenangan atasannya; dan (iii)
Atasan  tersebut  gagal  mengambil  segala tindakan yang dianggap perludibawah
kewenangannya  untuk  mencegah  terjadinya  atau untuk  melaporkannya  kepada  pihak-pihak  yang berwenang  untuk  diadakan  penyelidikan  dan penuntutan.
dimaksud  dengan  itikad  baik  antara  lain meminta agar sesuatu pihak dalam perjanjian itu tidak akan  mengambil tindakan-tindakan apapun yang diperkirakan  dapat  mencegah  pelaksanaan atau menghalangi maksud perjanjian tersebut. 17 Itikad baik merupakan penegasan dari Prinsip Pacta Sunt Servanda yang  merupakan  salah-satu prinsip  dalam  perjanjian  internasional  yang mengandung  arti  bahwa  perjanjian  harus dilaksanakan.  Prinsip  ini  tercantum  dalam pasal  26  Konvensi  Wina  1969  yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap perjanjian yang  berlaku  adalah  mengikat  terhadap para  pihak  perjanjian  tersebut  dan  harus dilaksanakan  oleh  mereka  dengan  itikad baik.” Perjanjian Bilateral Impunity Agreement (BIA) / Non Surrender Agreemant (NSA)  telah  mencegah  atau menghalangi  berlakunya  pasal  98  ayat  (2) Statuta  Roma  1998  mengenai  tidak berlakunya impunity terhadap setiap individu.  Negara-negara  yang  merupakan pihak dalam Statuta Roma 1998 tetapi mau melakukan perjanjian mengenai diberikannya    impunityberarti  tidak  memiliki itikad  baik  untuk  melaksanakan  kewajiban internasional.
Amerika  Serikat  sebagai  Negara bukan  pihak  dalam  Statuta  Roma  1998 seharusnya juga memiliki kewajiban internasional  untuk  mentaati  Statuta  Roma 1998  berdasarkan  pasal  (53)  Konvensi
17 Tung,  W.L  dalam  Sumaryo  Suryokusumo.  2005. Bahan  Kuliah  Hukum  Perjanjian  Internasional. Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada,  hlm. 63.

## Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 2, July 2018
Wina  1969  yang  telah  dikemukakan sebelumnya  bahwa  suatu  kaidah  yang diterima dan diakui oleh seluruh masyarakat internasional (Negara-negara) sebagai suatu kaidah yang tidak boleh dikesampingkan  dan  hanya  dapat  diubah oleh  kaidah  hukum  internasional  umum yang muncul belakangan yang memiliki sifat atau  karakter  yang  sama.  Statuta  Roma 1998  merupakan  perjanjian  internasional yang memiliki kaidah (khususnya mengenai non  impunity terhadap  pelaku  kejahatan HAM  berat)  yang  diterima  dan  diakui  oleh seluruh masyarakat internasional berdasarkan  prinsip-prinsip  hukum  umum, maka Amerika Serikat sebagai pihak ketiga turut terikat pada Statuta Roma 1998 bukan dikarenakan  perjanjiannya  tetapi  karena prinsip-prinsip hukum umum yang dikandungnya.  Perjanjian Bilateral  Impunity Agreement (BIA) / Non Surrender Agreemant (NSA)  yang  dibentuk  Amerika Serikat  dengan  Negara-negara  tidak  dapat mengesampingkan  Statuta  Roma  1998 dikarenakan  memiliki  kaidah  yang  khusus (hanya  mencakup  dua  negara)  serta  tidak mengandung  hukum  kebiasaan  ataupun prinsip-prinsip hukum umum. Dalam praktik pembentukan perjanjian internasional memang  terdapat  penggolongan  yaitu antara perjanjian internasional yang mengandung  kaidah  umum  dan  yang mengandung  kaidah  khusus.  Perjanjian golongan  pertama  substansinya  mencakup prinsip-prinsip hukum umum atau kebiasaan internasional  dan  bersifat  terbuka  bagi setiap  Negara  untuk  menjadi  peserta
perjanjian.  Biasanya  perjanjian  golongan pertama  diadakan  untuk  hal  yang dianggap  penting  sehingga  memerlukan persetujuan  dari  badan  yang  memiliki hak untuk mengadakan perjanjian (treaty making  power ),  sedangkan  perjanjian golongan  kedua  yang  lebih  sederhana sifatnya  diadakan  untuk  perjanjian  yang tidak  begitu  penting  dan  memerlukan penyelesaian  yang  cepat,  misalnya perjanjian  perdagangan  yang  berjangka pendek ( treaty contract ). 18
Hal lain yang dapat digunakan dalam memandang  suatu  perjanjian  internasional apakah  bersifat law  making  treaty atau treaty  contract tidak  hanya  berdasarkan pada  substansi  tetapi  juga  pada  praktik Negara. Praktik
Negara dalam memberlakukan suatu perjanjian
internasional  pada  umumnya  dibedakan kedalam  dua  golongan  yaitu self  executing treaties dan non self executing treaties . Jika perjanjian  itu  tidak  dapat  di enforced di dalam  hukum  nasional  karena  untuk enforcement ini  mutlak  membutuhkan instrument hukum nasional maka perjanjian ini disebut non self excecuting treaties . 19 Dalam  praktik  Amerika  Serikat perjanjian  yang  berlaku  dengan  sendirinya sebagai bagian dari hukum nasional disebut self  executing  treaties (tidak  membutuhkan persetujuan parlemen) untuk menjadi bagian  dari  hukum  nasional  Amerika
18 Mochtar Kusumaatmadja. 2003. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: PT.  Alumni, hlm. 119.
19 Damos  Dumoli  Agusman.  2010. Hukum Perjanjian  Internasional: Kajian  Teori  dan  Praktik Indonesia. Bandung: Refika Aditama, hlm.  99.
Serikat. Selanjutnya perjanjian yang membutuhkan persetujuan parlemen dalam praktik  Amerika  Serikat  disebut non  self executing treaties .
Adapun perjanjian yang tidak membutuhkan persetujuan parlemen adalah perjanjian-perjanjian  dalam  bidang  teknis administratif yang bersifat informal.
Sementara  perjanjian  yang  membutuhkan persetujuan parlemen antara lain perjanjian di  bidang  kewarganegaraan,  penyerahan wilayah  ( cession ),  garis  batas  wilayah,  Hak Asasi  Manusia,  serta  politik  luar  negeri. Praktik Indonesia berkaitan dengan pemberlakuan perjanjian internasional yang memerlukan  persetujuan  DPR  tercantum dalam  pasal  10  UU  No.  24  Tahun  2000 antara lain :
a.  Masalah  politik,  perdamaian  dan hankam;
b.  Perubahan wilayah/penetapan batas wilayah RI;
c.  Kedaulatan / hak berdaulat
Negara;
d.  Hak Asasi Manusia dan
lingkungan hidup;
e.  Pembentukan kaidah hukum baru; f.   Pinjaman  dan  atau  hibah  luar negeri.
Praktek Negara-negara dalam memperlakukan Perjanjian Bilateral
Impunity  Agreement (BIA)  / Non  Surrender Agreemant (NSA)  berbeda-beda.  Sebagian Negara  membutuhkan  diratifikasi  oleh parlemennya,  sebagian  lagi  menganggap perjanjian ini tidak membutuhkan parlemen.
Terhadap praktik yang berbeda menunjukkan  bahwa  Perjanjian  Bilateral Impunity  Agreement  (BIA)  /  Non  Surrender Agreemant  (NSA)  oleh  sebagian  Negara dianggap  sebagai  perjanjian  yang  bersifat teknis.

## B.  Akibat  Hukum  Perjanjian  Bilateral
Impunity  Agreement  (BIA)  /  Non Surrender  Agreement  (NSA)  Yang Bertentangan  Dengan  Statuta  Roma 1998
Dari analisis di atas Bilateral Impunity Agreement (BIA) / Non Surrender Agreement (NSA) sebagai perjanjian internasional  tidak  sesuai  /  bertentangan dengan  Statuta  Roma  1998.  Hal  ini menimbulkan  akibat  hukum  tersendiri  bagi Bilateral  Impunity  Agreement (BIA)/ Non
Surrender Agreement (NSA) yang merupakan perjanjian (umumnya)
reciprocical atau timbal balik tidak menyerahkan warga Negarakepada Pengadilan  Pidana  Internasional.  Dengan perjanjian  ini,  Negara  penandatangan perjanjian  akan  mengecualikan  warga Negara masing-masing  terhadap yurisdiksi Pengadilan  Pidana  Internasional  tersebut. Selain  itu  Negara  yang  bersedia  menjadi pihak  pada  perjanjian  ini  akan  diberi dukungan  militer  kepada  Negara  yang bersangkutan. Perjanjian timbal balik merupakan  perjanjian  yang  biasa  didalam hubungan  Negara-negara,  namun  untuk perjanjian  timbal  balik  yang  mengandung unsur  paksaan  atau  bertentangan  baik  itu dengan  hukum  kebiasaan,  prinsip-prinsip hukum  umum /  jus  cogens ,  atau  dengan perjanjian  internasional  lain  akan  membuat
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 2, July 2018
perjanjian  timbal  balik  tersebut  batal  atau dihapuskan. Sulit untuk mengatakan bahwa perjanjian Bilateral  Impunity  Agreement (BIA)/ Non  Surrender  Agreement (NSA) merupakan  perjanjian  yang  mengandung unsur  paksaan  secara  terang-terangan karena  Negara-negara  pihak  menyetujui dengan  sukarela  perjanjian  tersebut  . Namun isu-isu keamanan selalu merupakan hal  yang  ingin  dicapai  oleh  setiap  Negara, negara-negara  tidak  sepenuhnya  dapat memiliki kepastian keamanan atas wilayahnya,  oleh  karenanya,  perjanjian timbal balik yang mengakibatkan pencabutan bantuan militer telah memberikan,  paling  tidak,  ketakutan  pada suatu  negara.  Dengan  demikian  Perjanjian Bilateral  Impunity  Agreement (BIA)/ Non Surrender  Agreement (NSA)  ini  dapat dikatakan  mengandung  unsur  paksaan sebagaimana    disebutkan  dalam  pasal  52 menegaskan tentang adanya ancaman atau penggunaan  kekerasan  oleh  suatu  Negara terhadap  Negara  lain  sehingga  Negara yang  belakangan  ini  dengan  terpaksa menyatakan  persetujuannya  untuk  terikat pada  suatu  perjanjian  internasional.  Jika suatu  Negara  menyatakan  persetujuan terikat  pada  suatu  perjanjian  internsional terjadi  karena  adanya  paksaan  atau kekerasan maupun karena ancaman kekerasan  terhadap  Negara  itu  yang dilakukan oleh Negara lain, maka persetujuannya  untuk  terikat  itu  jelas  tidak sah dan tentu saja perjanjian demikian juga tidak sah.
Perjanjian Bilateral Impunity Agreement (BIA)/ Non Surrender Agreement (NSA) merupakan perjanjian yang bertentangan dengan hukum kebiasaan dan prinsip-prinsip  hukum  umum  /  jus  cogens yang  mana  hal  ini  telah  dinyatakan  sendiri oleh  Amerika  Serikat  sebagai  pihak  sekutu pemenang Perang Dunia II yang membentuk  Pengadilan  Nurenberg  untuk mengadili  pelaku  kejahatan  berdasarkan hukum  internasionalyang  pada  waktu  itu menyebutkan  : “perbuatan  yang  dilakukan oleh  tertuduh  merupakan  perbuatan  yang diluar  batas-batas  perikemanusiaan  yang sangat  bertentangan  dengan  hati  sanubari setiap  umat  manusia  dimanapun  dan kapanpun  juga.  Siapapun  yang  mengaku sebagai  umat  manusia  beradab,  akan memandang  perbuatan  atau  kejahatan yang  dilakukan  para  terdakwa  yang dituduhkan  terhadapnya  itu  sebagai  suatu kejahatan.  Semua  ini  terlepas  dari  telah atau belum ditetapkannya perbuatan- perbuatan  tersebut  sebagai  kejahatan dalam bentuk hukum tertulis. Penetapannya dalam  bentuk  hukum  tertulis  hanyalah masalah  teknis  pentranformasiannya  saja dari bentuknya yang semula sebagai hukum tidak  tertulis  menjadi  hukum  tertulis. Meskipun  tidak  atau  belum  ditetapkan sebagai  hukum  tertulis,  tidaklah  berarti bahwa  perbuatan  tersebut  bukan  sebagai kejahatan dan pelakunya tidak dapat diadili atau dihukum.” 20
20 I  Wayan  Parthiana.  2006. Hukum  Pidana Internasional. Bandung: Yrama Widya, hlm. 188.
Telah  diakuinya  prinsip non  impunity terhadap  individu  pelaku  kejahatan  berat bahkan sejak sebelum Pengadilan Nurenberg  telah  menjadikan  prinsip non impunity sebagai  hukum  kebiasaan  dan kejahatan-kejahatan  berat  yang  dilakukan merupakan  hal  yang  bertentangan  dengan prinsip-prinsip  hukum  umum  / jus  cogens yang  diakui  di  seluruh  Negara.  Berkaitan dengan aturan tidak tertulis yang diakui oleh seluruh  bangsa  di  dunia,  kita  teringat dengan  ajaran  hukum  alam  baik  yang bersumber  pada  tuhan  maupun  yang bersumber  pada  alam.  Pendukung  ajaran ini,  Thomas  Aquinas  dan  Hugo  de  Groot sama-sama  menyatakan  bahwa  hukum  itu tidak  perlu  dibuat  tapi  dicari  karena  hukum itu sudah ada. Hukum yang dimaksud disini adalah  aturan-aturan  yang  menjunjung ketertiban,  keadilan,  persamaan  derajat, persamaan  hak  dan  lain-lain  yang  sifatnya baik  yang  diakui  oleh  seluruh  bangsa- bangsa  didunia  ( jus  cogen ). 21 Selanjutnya apa  yang  dimaksud  dengan jus  cogens ( a peremptory  norm  of  general  international law )  dalam  ruang  lingkup  Konvensi  Wina 1969  ditegaskan  dalam  pasal  53,  yakni, suatu kaidah yang diterima dan diakui oleh seluruh  masyarakat  internasional  (Negara- negara)  sebagai  suatu  kaidah  yang  tidak boleh  dikesampingkan  dan  hanya  dapat diubah  oleh  kaidah  hukum  internasional umum  yang  muncul  belakangan  yang memiliki  sifat  atau  karakter  yang  sama.
21 Ria  Wulandari .  2015.  “Tinjauan  Asas  Non
Retroaktif  (Legalitas)  Dalam  Statuta  Roma 1998 ”, Jurnal Paradigma Hukum , 1 (1), hlm: 6.
Perjanjian Bilateral  Impunity  Agreement (BIA)/ Non  Surrender  Agreement (NSA) sebagai  perjanjian    timbal  balik  tidak menyerahkan warga Negara yang melakukan kejahatan berat dibawah hukum internasional  kepada  Pengadilan  Pidana Internasional  telah  bertentangan  dengan pasal  53  Konvensi  Wina  1969,  Menurut pasal  53,  perjanjian  semacam  itu  (yang bertentangan dengan hukum kebiasaan dan prinsip-prinsip  hukum  umum  / jus  cogens adalah batal ( void) .
Perjanjian Bilateral
Impunity Agreement (BIA)/ Non Surrender Agreement (NSA)  juga  dikatakan  sebagai  perjanjian yang  memiliki  kaidah treaty  contract atau perjanjian  kontrak  yang  berlaku  hanya diantara  dua  atau  segelintir  Negara, sementara  Statuta  Roma  1998  dapat dikatakan memiliki kaidah law making treaty atau  perjanjian  pembuatan  hukum  yang memiliki  relevansi  universal  atau  umum. Lebih  lanjut  disebutkan  bahwa  perjanjian yang  bersifat law  making  treaty bukanlah perjanjian  yang  hanya  mengatur  isu-isu yang  terbatas  diantara  dua  Negara  atau lebih,  Perjanjian  ini  dimaksudkan  untuk berefek  umum    dan  dalam  lingkup  yang luas.  Dalam  perjanjian law  making  treaty Negara  menguraikan  persepsi  mereka tentang hukum internasional dalam sembarang  topik  tertentu  atau  membentuk aturan  baru  yang  mengarahkan  mereka pada  masa  depan  dalam  tindak  tanduk internasional  mereka. 22 Partisipasi  dari
22 Malcolm. N. Shaw QC. 2013. Hukum Internasional. Bandung: Nusa Media, hlm. 84.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 2, July 2018
banyak  Negara  sangat  diperlukan  agar perjanjian yang bersifat law making treaty ini dapat membentuk hukum internasional dan kemudian mengikat Negara-negara tersebut.  Namun    bilamana  perjanjian mencerminkan hukum kebiasaan internasional maka pihak yang tidak terlibat pun  terikat  oleh  perjanjian  tersebut,  bukan dikarenakan  oleh  ketentuan  perjanjian tersebut  melainkan  karena  ia  adalah penegas aturan hukum kebiasaan internasional. 23 Demikian pula mereka yang bukan  pihak  (peserta)  dapat  menerima bahwa  ketentuan  dalam  suatu  perjanjian tertentu bisa menghasilkan hukum kebiasaan  internasional,  dengan  selalu bergantung  kepada  sifat  perjanjian,  jumlah peserta  dan  faktor  terkait  lainnya. 24 Hal  ini berbeda  dengan  perjanjian  yang  bersifat treaty  contract yang  kekuatan  mengikatnya semata-mata berdasarkan penandatanganan atau peratifikasian negara terhadap perjanjian tersebut.
Statuta Roma 1998 sebagai perjanjian  internasional  yang  dibentuk Negara-negara,  bersifat  universal,  diterima dan  diakui    oleh  seluruh  Negara  atau masyarakat internasional, memiliki sifat atau karakter  yang  kuat  atau  imperative  dan karena  itu  harus  di  taati  dalam  keadaan apapun,  dimanapun,  kapanpun  serta  oleh siapapun.  Statuta  Roma  1998  menetapkan suatu ketentuan baru pembentukan Pengadilan  Pidana  Internasional  secara permanen  serta  mengenai  penanggalan
23 Ibid , hlm. 85.
24 Ibid.
impunitas  ( non  impunity )  yang  telah dipraktikkan  sejak  pasca  Perang  Dunia  I. Dari  kriteria-kriteria  yang  telah  disebutkan maka dapat dikatakan bahwa Statuta Roma 1998 adalah salah-satu perjanjian internasional  yang  bersifat law  making treaty yang  memerlukan  partisipasi  dari banyak  Negara  agar  perjanjian  ini  menjadi hukum  internasional.  Hal  ini  dapat  dilihat dari  perjalanan  Statuta  Roma  1998  yang dibentuk  pada  tahun  1998  namun  mulai berlaku  pada  tahun  2002  setelah  120 negara  peserta  konferensi  setuju  dengan draft  akhir  Statuta  Roma.  Negara-negara besar  yang  tercatat  menentang  Statuta Roma adalah Amerika Serikat, Israel, China dan  Rusia  sementara  Negara-negara  yang abstain  antara  lain  beberapa  Negara  arab dan Negara  muslim, juga  beberapa delegasi  dari  Kepulauan  Persemakmuran Karibia,  Indonesia  hanya  menandatangani Statuta  Roma  sebagai  bukti  persetujuan, akan  tetapi  tidak  diikuti  dengan  komitmen untuk melakukan ratifikasi 25 sehingga Indonesia  belum  terikat  oleh  Statuta  Roma
1998. Perjanjian Bilateral Impunity Agreement (BIA) / Non Surrender
Agreement (NSA) adalah perjanjian internasional yang hanya mengatur mengenai non  impunity dengan  tidak menyerahkan warga Negara Amerika
Serikat ke Pengadilan Pidana Internasional. Perjanjian ini hanya berlaku secara bilateral.
25 Aristo.  M.  A.  Pangaribuan.  2013. Perdebatan Menuju Mahkamah Pidana Internasional (International  Criminal  Court). Jakarta:  Papas Sinar Sinanti, hlm. 31.
Terbatasnya  hal-hal  yang  diperjanjikan  dan hanya berlaku antara dua Negara menjadikan  Perjanjian Bilateral  Impunity
Agreement (BIA) / Non Surrender Agreement /NSA  sebagai  perjanjian  yang bersifat treaty contract.
Dalam  hal  pertentangan  diantara perjanjian  internasional,  meski  didalam sistem hukum internasional semua perjanjian secara yuridis formal mempunyai kedudukan yang sama derajat dengan kata lain  tidak  ada  perjanjian  yang  lebih  tinggi maupun  lebih  rendah  namun  Konvensi Wina  1969  telah  memberi  aturan-aturan mengenai  hal  ini,  yaitu  perjanjian  yang bersifat khusus ( treaty contract) tidak boleh bertentangan dengan perjanjian yang bersifat umum ( law making treaty) sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 2 : ”…dan  jika  terjadi  pertentangan  dengan salah-satu dari ketentuan perjanjian terdahulu,  maka  perjanjian  terdahulu  itulah yang  harus  diutamakan  penerapannya.” Pasal  ini  secara  tegas  mengesampingkan asas lex specialis derogate legi generali yang merupakan prinsiphukum umum dalam hukum nasional.
IV.  Penutup Perjanjian Bilateral Impunity Agreement (BIA) / Non Surrender Agreement  (NSA)  dipandang  sebagai perjanjian yang bertentangan dengan Statuta Roma 1998. Hal ini didasarkan pada beberapa aspek:
Pertama, kemunculan pasal 98 ayat 2 Statuta  Roma  ini  dimaksudkan  untuk
mengatasi konflik kewajiban, seperti kedudukan  tentara  yang  berpangkalan  di luar negeri. Perjanjian Status
Pasukan/ Status of Forces Agreement (SOFA) ini memungkinkan Negara pengirim menjalankan   irri    yurisdiksi pidana terkait dengan tentaranya. Perjanjian Status Pasukan/ Status of Forces Agreement (SOFA)  terbentuk sebelum adanya Statuta Roma 1998.
Kedua,  kewenangan  dan  prioritas atas  pengadilan  nasional  yang  diberikan oleh Pengadilan Pidana Internasional merupakan    irri  pokok  dari  Pengadilan
Pidana Internasional
yang membedakannya  dari  pengadilan  pidana internasional ad  hoc terdahulu  adalah bahwa  Pengadilan  Pidana  Internasional permanen  ini  didasarkan  atas  prinsip Komplementaritas dimana pengadilan nasional memegang prioritas. Prinsip Komplementaritas  tercantum  dalam  pasal 17 Statuta Roma 1998.
Ketiga, pasal 98 ayat 2 Statuta Roma 1998  sama  sekali  tidak  memberi  peluang terjadinya impunity . Karena pelaku bagaimanapun harus diadili baik di negaranya  ataupun  di  Pengadilan  Pidana Internasional  sebagaimana ketentuan pasal 27 Statuta Roma 1998. Jika Pasal 98 ayat 2 memberi peluang terjadinya impunity  maka berarti  pasal  98  ayat  2  telah  berkontradiksi dengan pasal lain yang menganut asas non impunity    yaitu  pasal  27  yang  menghapus kekebalan  yang  melekat  pada  jabatan seseorang  dan  pasal  28  yang  menghapus kekebalan pada komandan militer sehingga

## Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 2, July 2018
Pengadilan  dapat  melakukan  yurisdiksi terhadap orang-orang tersebut. Dari hal-hal tersebut  di  atas  maka  perjanjian Bilateral Impunity  Agreement (BIA)  / Non  Surrender Agreement (NSA)  tidak  dapat  menghindari berlakunya  pasal  98  ayat  2  Statuta  Roma 1998.
Adapun akibat hukum bagi Perjanjian Bilateral  Impunity  Agreement (BIA)  / Non
Surrender
Agreement (NSA) yang bertentangan  dengan  Statuta  Roma  1998 antara lain :
Pertama, Perjanjian Bilateral Impunity Agreement (BIA)/ Non Surrender Agreement (NSA)  ini  dapat  dikatakan  mengandung unsur  paksaan  sebagaimana    disebutkan dalam  pasal  52  menegaskan  tentang adanya ancaman atau penggunaan kekerasan  oleh  suatu  Negara  terhadap Negara lain sehingga Negara yang belakangan ini dengan terpaksa menyatakan  persetujuannya  untuk  terikat pada  suatu  perjanjian  internasional.  Jika suatu  Negara  menyatakan  persetujuan terikat  pada  suatu  perjanjian  internsional terjadi  karena  adanya  paksaan  atau kekerasan maupun karena ancaman kekerasan  terhadap  Negara  itu  yang dilakukan oleh Negara lain, maka persetujuannya  untuk  terikat  itu  jelas  tidak sah dan tentu saja perjanjian demikian juga tidak sah.
Kedua,  Perjanjian Bilateral  Impunity Agreement (BIA)/ Non Surrender Agreement
(NSA) sebagai perjanjian  timbal balik tidak menyerahkan warga Negara yang melakukan kejahatan berat dibawah hukum
internasional  kepada  Pengadilan  Pidana Internasional  telah  bertentangan  dengan pasal  53  Konvensi  Wina  1969,  yang menyatakan bahwa perjanjian yang bertentangan dengan hukum kebiasaan dan prinsip-prinsip  hukum  umum  / jus  cogens adalah batal ( void) .
Ketiga,  Perjanjian Bilateral  Impunity
Agreement (BIA) / Non Surrender Agreement (NSA)  sebagai  perjanjian  yang bersifat khusus ( treaty contract) tidak boleh bertentangan dengan perjanjian yang bersifat umum ( law making treaty) sebagaimana  diatur  dalam  pasal  30  ayat  2 Konvensi  Wina  1969  yang  menegaskan mengenai pengutamaan penerapan terhadap perjanjian terdahulu. Dalam hal ini terdapat perjanjian Bilateral Impunity Agreement (BIA) / Non Surrender Agreement (NSA)  yang  diadakan  setelah hadirnya Statuta Roma 1998.

## Bibliografi
Buku:
Atmasasmita,  Romli.  2004. Pengantar Hukum  Pidana  Internasional. Jilid  II.
Jakarta: Hecca Press.
Damos  Dumoli  Agusman.  2010. Hukum Perjanjian  internasional:  Kajian  Teori dan  Praktik  Indonesia. Bandung:
Refika Aditama.
I Wayan Parthiana. 2005. Hukum Perjanjian  Internasional. Bagian  II. Bandung: Mandar Maju.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 2, July 2018 . 2006. Hukum Pidana Internasional . Bandung: Yrama Widya.
Kusumaatmadja,
Mochtar. 2003. Pengantar Hukum Internasional .
Bandung: PT Alumni.
Lubis,  Todung  Mulya.  2005. Jalan  Panjang Hak  Asasi  Manusia ,  Jakarta:  PT
Gramedia.
Pangaribuan, Aristo M.A. 2013, Perdebatan Menuju Mahkamah Pidana Internasional. Jakarta:  Papas  Sinar
Sinanti dan FHUI.
Shaw  QC,  Malcolm.N.  2013. Hukum
Internasional . Bandung: Nusamedia.
Sumaryo,  Suryokusumo.  2005. Hukum
Perjanjian Internasional. Fakultas
Hukum  Universitas  Gadjah  Mada  :
Yogyakarta.

## Jurnal:
Ria Wulandari. 2015. “Tinjauan Asas Non
Retroaktif  (Legalitas)  Dalam  Statuta Roma  1998 ”, Jurnal  Paradigma
Hukum , 1 (1).
.  2017.  “Prinsip  Tanggungjawab
Komandan  Dalam  Perpektif  Hukum Pidana  Islam  (Jinayah) ”, Jurnal  Al-
Maslahah , 13 (2).
Internet:
https://www.google.co.id/amp/s/ferryjunig wan.wordpress.com/2009/09/05/non surrender.agreement/amp