## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## Peran Politik dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia
Moh. Hudi
Ilmu Hukum Universitas Islam Darul Ulum Lamongan Email; m.hudi@unisda.ac.id
Received: 26 September 2020; Revised: 09 Oktober 2020; Accepted : 15 November 2020; Published : December 2020; Available online : December 2020.

## Abstract
Indonesia is a developing country which is one of the countries that are members of the  group  of  world  countries,  including  the  World  Trade  Organization  (WTO),  the  Asian Pacific  Economic  Corporation  (APEC),  Southeast  Asia  Association  of  South  East  Of  Asian Nation  (ASEAN)  and  others.  Even  though  until  now  the  Indonesian  state  in  its  level  of economic development is not very well established. Even among ASEAN countries, Indonesia is still  lagging  behind  other  ASEAN  countries.  This  will  hamper  Indonesia's  growth  in  the medium and long term if the quality of the economy is not immediately improved.

## Keywords: Political; Development; Indonesia

## Pendahuluan
Perlu  kita  ketahui  bahwa  pada masa  orde  baru  merupakan  masa-masa yang  krusial  baik  dalam  sistem perpolitikan  maupun  sistem  ekonomi. Dalam  sistem  politik  yang  otoriter menyebabkan banyak terjadinya pembelengguan  disegala  sektor,  dimulai dari  sektor  politik,  hukum,  atau perundang-undangan, perekonomian, kebebasan  pers  dan  lain-lain.  Dengan demikian  untuk  mengembalikan  citra
atau  kebijaksanaan  bangsa  dan  negara sebagai  bangsa  dan  negara  yang  besar serta  memiliki  kedaulatan  di  bidang hukum, politik dan ekonomi perlu untuk selalu  meningkatkan  kualitas  hidupnya. Bangsa  ini  harus  terus  berkembang  dan maju dalam segala bidang sesuai dengan amanat konstitusi Undang-undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (selanjutnya disebut UUD 1945)
Indonsia merupakan negara berkembang yang merupakan salah satu

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
negara  yang  tergabung  dalam  kelompok negara-negara dunia, diantaranya adalah World  Trade  Organization (WTO), Asian Pasific  Economic  Coorporation (APEC),
Asia  Tenggara Association  South  East  Of Asian  Nation (ASEAN)  dan  lain-lain.
Meskipun  sampai  sekarang  negara Indonesia  dalam  tingkat  perkembangan ekonominya  belum  begitu  mapan. Diantara  negara-negara  ASEAN  saja Indonesia  masih  tertinggal  dengan negara-negara  ASEAN  lainnya.  Ini  akan menghambat  pertumbuhan  indonesia untuk  jangka  menengah  dan  panjang kalau  tidak  segera  ditingkatkan  kualitas ekonominya.
Krisis  ekonomi  yang  terjadi  saat ini telah berkembang menjadi krisis yang rumit  dan  kompleks  yang  terkadang menimbulkan pesimisme tentang jayanya  ekonomi  indonesia  dimasa sekarang  dan  yang  akan  datang.  Saat  ini indonesia masih mengalami perekonomian  yang  belum  memuaskan dan  belum  tahu  pasti  sampai  kapan perekonomian  indonesia  akan  membaik. Banyak  dari  para  pengamat  baik  politik maupun  ekonomi  mengatakan  bahwa pembangunan  ekonomi  indonesia  tidak didukung  oleh  sumber  daya  domestik yang  kuat  dan  tangguh,  tetapi  karena didukung  oleh  investor  asing,  politik indonesia  yang  tidak  menentu,  lebih
mengutamakan  investor  asing  yang berjangka  pendek  dan  sewaktu-waktu mereka dapat keluar dari indonesia dari pada  kepentingan  masyarakat  untuk jangka  panjang  atau  bahkan  selama- lamanya.
Kondisi  perekonomian  saat  ini sedang  tidak  menentu  sebagaimana tersebut  di  atas,  telah  menimbulkan beberapa  faktor  diantaranya  adalah problem  sosial  yang  sangat  kompleks, seperti  timbulnya  pengangguran  yang semakin meningkat, bertambahnya angka  kemiskinan,  produktivitas  dan kualitas tenaga kerja yang rendah, usaha kecil  dan  menengah  yang  menjadi tumpuan  rakyat.  Disamping  itu  juga indonesia  dihadapkan  pada  ekonomi global yang bergerak dari satu negara ke negara  yang  lain  secara  bebas,  sehingga ketidakpastian  perekonomian  indonesia dalam  pasar  ekonomi  dunia  semakin tinggi.  Kondisi  tersebut  membawa kecenderungan pada peningkatan perjanjian  bilateral  dan  multilateral antar  negara  selaku  pelaku  ekonomi  di dunia  internasional  yang  pada  akhirnya berdampak pada timbulnya hukum baru pada masing-masing negara.
Para ahli ekonomi indonesia telah memberikan pendapatnya tentang solusi terbaik  untuk  menyelesaikan  beberapa problem  yang  menyangkut  perbaikan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
ekonom indonesia. Ada yang
menganjurkan  agar  ditingkatkan  kerja sama ekonomi dengan dunia internasional, khususnya dengan negara- negara  yang  tergabung  dalam  ASEAN. Hal  ini  perlu  dilaksanakan  guna menyelaraskan  perkembangan  ekonomi dunia  dengan  perkembangan  ekonomi negara-negara  ASEAN  yang  penuh dengan persaingan. 1
Globalisasi  dewasa  ini  telah melahirkan  berbagai  kejadian  atau  hal baru  dalam  perkembangan  ekonomi dunia  diantaranya  yaitu  terjadinya  era pasar bebas internasional, interdependensi  sistem  baik  dalam bidang  politik  maupun  bidang  ekonomi, lahirnya  berbagai  macam  lembaga ekonomi  internasional,  pengelompokan negara dalam kawasan ekonomi regional, maju  pesatnya  pelaku  ekonomi trans nasional  corperation dan  lain-lain.  Hal tersebut  tidak  dapat  dilakukan  oleh hukum yang hanya dapat dirasakan oleh orang  yang  berkepentingan,  begitupula dengan politik dan ekonomi.
Bardasarkan  hal  tersebut  di  atas, akan  dibahas  tentang  bagaimana  peran politik  dalam  pembangunan  ekonomi  di indonesia?, dengan menggunakan metode  dan  pendekatan  deskriptif
analitis serta memberikan kasus, sehingga penggambaran tentang bagaimana peran politik dalam pembangunan  ekonomi  di  Indonesia dapat dideskripsikan dengan baik.

## A. Pembangunan Ekonomi Nasional
Pembangunan  pada  hakekatnya adalah  upaya  sistematis  dan  terencana oleh  masing-masing  maupun  seluruh komponen  bangsa  untuk  mengubah suatu  keadaan  dari  yang  kurang  baik manjadi lebih baik dengan memanfaatkan  berbagai  sumber  daya yang  tersedia  secara  optimal,  efisien, efektif dan akuntabel. Untuk meningkatkan  kualitas  hidup  manusia dan  masyarakat  secara  berkelanjutan. Upaya  tersebut  harus    berisi  langkah- langkah  strategis,  taktis  dan  praktis. Karena  masing-masing  negara  memiliki usia  kadaulatam,  sumber  daya  andalan dan tantangan yang berbeda. 2
Bagi  bangsa  Indonesia  secara khusus  tujuan  pembangunan  nasional telah  digariskan  dalam  pembukaan  UUD 1945,  yaitu  untuk  melindungi  segenap bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah indonesia,  mamajukan  kesejahteraan umum, mencerdaskan kahidupan bangsa,
2 Liat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Bab I

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian  abadi,  dan  keadilan  sosial. 3
Jika  tujuan  yang  dimandatkan  oleh konstitusi  ini  disarikan,  akan  tampak bahwa  mandat  yang  diberikan  negara kepada  para  pemangku  kepentingan, khususnya  penyelenggara  negara  dan pemerintahan  di  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah untuk memulihkan  manusia  dan  kehidupan bermasyarakat  mulai  dari  lingkup terkecil  hingga  ke  lingkup  yang  besar. Sedangkan  perekonomian  nasional  dan kesejahteraan sosial mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi: 4
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha  bersama  berdasar  atas  asas kekeluargaan;
(2) Cabang-cabang produksi yang penting  bagi  negara  dan  yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
(3) Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat; (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas
3 Liat Preambule UUD 1945
4 Lihat UUD 1945
demokrasi  ekonomi  dengan  prisip kebersamaan,  efisiensi  keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi nasional; dan
(5) Ketentuan  lebih  kanjut  mengenai pelaksanaan  pasal  ini  diatur  dalam undang-undang.
Dengan mengacu pada kepentingan  nasional,  setiap  kebijakan yang  dipilih  baik  yang  terkait  dengan luar  maupun  dari  dalam  negeri  perlu dievaluasi asas manfaatnya bagi sebesar- besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat. Polemik pemanfaatan sumber daya alam, pinjaman luar negeri, kepemilikan asing, investasi  dan  perdagangan  merupakan yang dirasakan perlu untuk ditingkatkan asas  manfaatnya  bagi  kepentingan nasional. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, penajaman  paradigma  ini  didasarkan pada  esensi  pembangunan  bahwa pembangunan  yang  kita  laksanakan adalah  dari,  oleh,  dan  untuk  rakyat bukan segolongan orang.
Arah  pembangunan  tiap  negara memiliki perbedaaan, karena tiap negara memiliki  karakteristik  dan  tujuan  yang berbeda.  Arah  kebijakan  ekonommi  di

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
Indonesia sejak tahun 2005 menggunakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007
Tentang rencana pembangunan  jangka  panjang  nasional tahun  2005-2025,  diantaranya  adalah rencana  pembangunan  jangka  panjang nasional (RPJPN), rencana pembangunan jangka  menegah  nasional  (RPJMN), rencana kerja pemerintah.
Rencana  pembangunan  jangka panjang  nasional  (selanjutnya  disebut RPJPN)  terdapat  dalam  Undang-undang Nomor 17 Tahun  2007 Tentang rencana pembangunan  jangka  panjang  nasional tahun  2005-2025.  Rancangan  tersebut sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005  sanpai  dengan  tahun  2025. Rencana  pembangunan  jangka  panjang daerah tahun 2005-2015 (yang selanjutnya  disebut  RPJPD)  adalah dokumen  perencanaan  pembangunan daerah  untuk  periode  20  (dua  puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025.
Rencana  pembangunan  jangka menengah  nasional  (selanjutnya  disebut RPJMN)  adalah  dokumen  perencanaan pembangunan  nasional  untuk  periode  5 (lima) tahunan, yaitu RPJMN tahun 2005- 2009,  RPJMN  Nasional  II  Tahun  2010-
2014,  RPJMN  Nasional  III  Tahun  2015- 2019,  dan  RPJMN  IV  Tahun  2020-2024. Rencana  pembangunan  jangka  menegah daerah  adalah  dokumen  perencanaan pembangunan  daerah  untuk  periode  5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran  dari  visi,  misi  dan  program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
Melihat  dari  arah  kebijakan ekonomi indonesia, seharusnya pemerintah  dapat  menjalankan  tugas tersebut  dengan  baik  sesuai  dengan  cita luhur  bangsa,  apabila  membuat  undang- undang terlebih dulu melakukan penelitian  atau  riset  secara  mendalam supaya  substansi  dari  undang-undang tersebut  dapat  dirasakan  manfaatnya oleh  rakyat,  sehingga  masyarakat sejahtera,  mendengar  keluhan  yang  ada terutama yang ditemukan dalam praktik, ada  baiknya  mendengar  dari  pada User, diketahui secara jelas politik hukum yang hendak  diakomodasi  dan  dihindari sedapat  mungkin  aspek  politisi  agar amandemen  undang-undang  berlaku secara operasional.
Dalam menjalankan roda perekonomian  tentu  terdapat  tantangan yang  harus  dihadapi,  potensi  yang dimiliki, serta tujuan bernegara

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Menurut
Bambang  Prijambodo  Pembangunan Indnesia  dalam  jangka  menengah  dan panjang dihadapkan pada empat tantangan  pokok. 5 Pertama ,  makin derasnya  globalisasi  diberbagai  bidang pembangunan dan makin terintegrasinya perekonomian  dunia.  Globalisasi  pada satu sisi menciptakan peluang yang besar bagi yang kuat dan siap, namun pada sisi lain  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi yang lemah dan tidak siap. Hampir tidak mungkin  arus  globalisasi  ini  dihindari dengan  mengisolasi  diri.  Sebagai  bangsa yang  besar  ini  harus  dihadapi. Kedua, perubahan  geo-politik  dan  geo-ekonomi secara  bertahap  dari  barat  ke  Asia dengan berbagai implikasinya, Indonesia diharapkan  mengambil  peranan  besar dalam  proses  transisi  tersebut. Ketiga, meskipun  pasca  krisis  multi  dimensi tahun  1997-1998,  ekonomi  indonesia sudah  pulih  dan  muncul  sebagai  salah satu kekuatan ekonomi dunia mendatang, era reformasi masih menyisahkan keraguan mengenai tatanan politik, sosial, dan ekonomi yang tepat  dan  sejalan  dengan  cita-cita proklamasi. Keempat, meningkatnya
5 Tim  Ahli  Seknas  Jokowi, Jalan Kemandirian  Bangsa ,  Gramedia,  Jakarta, 2014, hlm. 663.
tuntutan masyarakat antara lain masalah kesenjangan serta masih adanya beberapa  kelemahan  mendasar  dalam perekonomian  indonesia  yang  harus dibenahi untuk menjadi negara maju.
Faktor yang mempengaruhi melambatnya  ekonomi  Indonesia  adalah karena  tingkat  pendidikan  tenaga  kerja indonesia  yang  hampir  separuhnya masih berpendidikan SD, kondisi infrastruktur  yang  kurang  memadai, berbagai  hambatan  pokok  dan  ekonomi biaya  tinggi,  telah  mengakibatkan ekonomi  indonesia  kalah  bersaing. 6 Ini akan  memperlambat  langkah  Indonesia dalam  jangka  menegah  panjang  menjadi negara  maju.  daya  saing  ekonomi indonesia  saat  ini  masih  tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Berbagai  indikator  yang  disusun  secara global  masih  menempatkan  indonesia pada  urutan  di  bawah  negara-negara tetangga. 7
Buruknya  kualitas  pertumbuhan dan  kepentingan  ekonomi  dikarenakan beberapa  faktor,  diantaranya  adalah pertama, pertumbuhan  ekonomi  yang dicapai  selama  ini  tidak  merata. Pertumbuhan ekonomi masih terpusat di
6 Tim  Ahli  Seknas  Jokowi, Ibid , hlm. 666.
7 Tim  Ahli  Seknas  Jokowi, Ibid, hlm. 666.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
Jawa.  Perputaran  ekonomi  di  Jawa mencapai 57,63 persen dan di Sumatera mencapai  23,77  persen.  Wilayah  yang lain  menerima  sisanya.  Bahkan  di  Bali dan  Nusa  Tenggara,  pertumbuhan ekonomi  berada  dalam  tren  menurun sejak  3  tahun  terakhir.  Dari  2,73  persen di  tahun  2010  dua  daerah  itu  turun menjadi  2,65  persen  di  tahun  2011  dan di  tahun  2012  turun  lagi  menjadi  2,51 persen. 8
Faktor  lain  yang  sangat  dominan adalah  negara  telah  menganggarkan dana daerah untuk mengatasi ketimpangan  sosial  ekonomi,  namun seringkali anggaran dana yang digelontorkan  ke  daerah-daerah  banyak yang  bocor  atau  dikorupsi.  Kondisi  ini tidak  terlepas  dari  buruknya  birokrasi negara  saat  ini.  Hal  inilah  yang menyebabkan  dana  transfer  daerah menjadi tidak efisien sehingga peningkatan  dana  tidak  diikuti  dengan membaiknya  kesejahteraan  masyarakat daerah.  Padahal  belanja  pegawai  di seluruh provinsi hingga tingkat kabupaten  dan  kota  mempunyai  porsi 42,3  persen  dari  APBNP  2012.  Inilah yang mengakibatkan peran desentralisasi  tidak  memberikan  efek yang cukup besar terhadap pertumbuhan
8 Ibid , hlm. 113.
ekonomi  daerah  dan  keadilan  ekonomi daerah  melalui  terciptanya  pemerataan. Disparitas  pembangunan  antar  wilayah dan  antar  desa  kota  seharusnya  tidak terjadi  jika  desentralisasi  fiskal  berjalan dengan baik. Sebab nilai transfer daerah sangat  besar  dan  itu  bisa  menjadi momentum yang baik untuk menggerakkan perekonomian daerah. 9
Saat ini pemerintah pusat memberikan  dana  ke  desa-desa  sebesar 1  (satu)  miliar  sampai  1,2  (satu  miliar dua  ratus  juta  rupiah)  keseluruh Indonesia. Apabila dana tersebut berjalan  dengan  baik,  kemungkinan besar desa seluruh Indonesia mengalami kemajuan  dan  kemakmuran  yang  pesat, namun  apabila  dana  tersebut  banyak yang  bocor  artinya  masih  banyak  yang dikorupsi  sehingga  dana  tersebut  tidak dapat diserap oleh desa, maka kemanfaatan  dan  kesejahteraan  tidak dapat  dirasakan  oleh  masyarakat. Kemakmuran tidak lagi terwujud.
Disamping  itu  tingkat  pendidikan dan kesehatan, perhatian perlu diberikan pada  pembangunan  moral,  akhlak,  dan budi  pekerti  yang  tinggi,  serta  memiliki karakter  yang  kuat  sebagaimana  yang
9 Aunur  Rofiq, Pertumbuhan Ekonomi  dan  Kemiskinan  Kebijakan  dan Tantangan Masa Depan , Republika
Penerbit, Jakarta, 2014, hlm. 113.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
diamanatkan  dalam  pembukaan  UUD 1945.  Tanggung  jawab  mendasar  bagi negara sesuai dengan amanat
pembukaan  UUD  1945  menuntut  bahwa kemiskinan harus
secepatnya dihilangkan.
Dari kasus tersebut diatas seharusnya pemerintah dapat mengevaluasi  kerja  pemerintah,  apakah tugas  pemerintah  sudah  sesuai  dengan harapan  atau  tujuan  yang  sudah  dia tentukan, apabila sudah maka berhentilah  dia  pada  tingkat  itu.  Namun bila  hasilnya  tidak  sesuai  dengan harapan  maupun  tujuannya,  dia  akan kembali  mengkaji  apakah  di  dalam menentukan  masalahnya  itu  benar  atau belum,  di  dalam  menentukan  data  dia belum  tuntas  atau  belum,  di  dalam menganalisis  dia  membuat  kesalahan atau tidak, di dalam menyiapkan analisis masih  ada  yang  kurang  alatnya  tidak cukup  atau  di  dalam  memilih  alternatif yang  terbaik  dia  kurang  teliti  dan sebagainya.  Proses  ini  harus  dilakukan dengan  cepat  dan  tepat  karena  dia dibatasi  oleh  waktu  dan  masih  banyak mungkin  masalah  lain  yang  dia  harus hadapi. 10
10 Sukanto Reksohadiprodjo, Ekonomika  Publik (Edisi  Pertama),  BPFE-
Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm. 8.
Manurut Poppy, bagaimana membayangkan  bahwa  kedaulatan  dan kemandirian  bangsa  masih  kita  miliki ketika  pengambilan  kebijakan  ekonomi banyak  dipengaruhi  oleh  intervensi negara-negara  kuat  pemberi  utang, lembaga  internasional  pemberi  utang, dan  perusahaan-perusahaan  raksasa multinasional pendongkrak besaran nilai investasi  asing  pada  neraca  modal Indonesia?,  bagaimana  mendefinisikan dengan  jelas  bagaimana  sistem  ekonomi yang  kita  jalankan  pada  saat  apa  yang akan  kita  jalankan  adalah  sebuah bangunan ekonomi yang hanya mengikuti  tren  kebijakan  ekonomi negara-negara  kuat  dunia,  menuruti rekomendasi kebijakan lembaga internasional,  dan  mematuhi  konsesi ekonomi dari perusahaan raksasa dunia?, bagaimana  kita  dapat  menegakkan kepala kita sebagai sebuah bangsa ketika kita tahu apa yang kita kosumsi di dalam negeri  adalah  barang  atau  jasa  yang sangat  tergantung  pada  bahan  baku impor,  barang  jadi  yang  dihasilkan  di luar  negeri  dan  cipta  karya  dari perusahaan raksasa internasional?, bagaimana  memiliki  kepercayaan  diri sebagai  suatu  bangsa  apabila  produksi dalam  negeri  melemah,  apa  yang didagangkan  dalam  negeri  adalah sebatas  hasil  rakitan  lokal,  dan  keahlian

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
tegnologi  tidak  memiliki  sepenuhnya oleh para tenaga kerja lokal?, bagaimana kita yakin bahwa kita mandiri pada saat kita tidak memiliki posisi tawar di dalam pusaran lalu lintas barang, jasa dan uang di pasar internasional?. 11
Pertanyaan  tersebut  sangat  sulit dijawab,  karena  untuk  saat  ini  hal tersebut  memang  terjadi  di  negara  kita, masih banyak kekurangan dan hambatan yang  harus  dijadikan  pekerjaan  rumah, baik  oleh  pemerintahan  secara  umum dan  masyarakat.  Untuk  saat  ini pemerintah seakan-akan hanya mengambil  keuntungan  pribadi  atau golongan  yang  hanya  dapat  dirasakan dalam jangka waktu yang terbatas, tetapi untuk jangka waktu yang panjang rakyat harus menanggung kerugian dari
dampak yang dilakukan oleh pemerintahan.
Menarik  jika  kita  baca  dalam kompas  edisi  minggu,  13  Desember 2015,  publik  bicara  ekonomi  kapitalis dan  ekonomi  kerakyatan,  Indonesia menganut  dan  mengimplementasikan sistem  ekonomi  kapitalis  dan    sistem ekonomi  kerakyatan.  Namun  dalam kenyataannya, Indonesia lebih mengimplementasikan  sistem  kapitalis.
Kapitali  lebih  mengedepankan  investasi besar-besaran
dan berupaya memengaruhi pemerintah agar memberikan  kebijakan-kebijakan  yang menguntungkan  bagi  perkembangan bisnisnya.  Dengan  berbagai  fasilitas  dan kemudahan  dari  pemerintah,  perusahan mendapatkan  kepentingan  besar  dalam waktu singkat sehingga dapat mengembangkan  perusahaan  melalui investasi  lainnya.  Ekonomi  kapitalis berkembang  pesat  lantara  perbankan sangat  berminat  memberikan  dana kepada para pengusaha. 12
Konglomerat  yang  tumbuh  dan berkembang menjadi indikator berkenbangnya sistem ekonomi kapitalis dalam  sebuah  negara.  Indikator  lainnya antara  lain  makin  banyaknya  unjuk  rasa buruh  yang  memperjuangkan  hak- haknya belum terpenuhi terkait peningkatan kesejahteraan. Dengan orientasi  keuntungan  berlipat,  sistem ekonomi  kapitalis  akan  mengikis  nilai kebersamaan  dan  gotongroyong  dalam masyarakat  Indonesia.  Kesejahteraan buruh dikalahkan naluri untuk menguasai  dan  memperalat  buruh  yang
12 Kompas, Minggu, 13 Desember, 2015, hlm. 12

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
dipandangnya  sebagai  alat  produksi semata. 13
Pemerintah  selama  ini  tidak melakukan  sesuatu  yang  berarti  agar komoditi-komoditi utama dapat diproduksi  di  Indonesia.  Pemerintah malah  berlaku  ramah  terhadap  produk impor. Itu berarti sama halnya membiarkan terus terjadinya ketidakadilan.  Harga  komoditi  di  negara maju  bisa  lebih  murah  karena  petani diberi subsidi pertanian dan ekspor yang besar. 14 Impor  pangan  yang  besar  harus disadari  berdampak  langsung,  yaitu terkurasnya devisa negara. Dampak tidak langsung  hilangnya  peluang  untuk menyerapkan  tenaga  kerja  yang  lebih besar  di  sektor  pertanian/peternakan. Ketergantungan terhadap impor menempatkan  Indonesia  pada  kondisi rawan dan dilematis.
Pemerintah  masih  mengambil kebijakan impor garam, padahal sumberdaya  alam  indonesia  dua  pertiga wilaya Indonesia merupakan lautan, dan Indonesia  merupakan  negara  yang memiliki garis pantai terpanjang diseluruh  dunia.  Kenapa  Indonesia  tidak
13 Ibid
14 Hatta  Taliwang,  Salamuddin Daeng dkk, Indonesiaku Tergadai , Institute Ekonomi  Politik  Soekarno  Hatta,  Jakarta, 2011, hlm. 66.
dapat mengelola garam lokal, seandainya kurang  dalam  kualitas  kenapa  tidak ditingkatkan  saja  kualitasnya  tanpa mengimpor. Pemerintah harus mengimpor  garam  sebanyak  1,58  juta ton pertahun senilai Rp.900 miliar. 15
Daging  sapi  sampai  saat  ini Indonesia belum pernah mampu berswasembada.  Dari  kebutuhan  sekitar daging  sapi  nasional  sekitar  400.000 (empat  ratus  ribu)  ton  (1,8  juta  ekor sapi)  setahun,  yang  dapat  dipenuhi  di dalam  negeri  baru  65  (enam  puluh enam)  persen,  sisanya  35  (tiga  puluh lima)  persen  diimpor  dari  Australia, Amerika  Serikat  dan  Selandia  Baru senilai  Rp.  4,8  triliun. 16 Padahal membiarkan  impor  daging  sapi  akan menimbulkan  berbagai  dampak,  yaitu menghambat  peningkatan  pendapatan peternak  dalam  negeri,  menghilangkan kesempatan  kerja  baru,  menghambat pengentasan  kemiskinan  dan  hilangnya peluang ekspor ternak.

## B. Peranan
Politik
Dalam

## Pembangunan Ekonomi
Demokrasi  memiliki  arti  positif yang  mengandung  makna  baik.  Seorang pemimpin  atau  suatu  pemerintah  yang
15 Ibid , hlm. 67.
16 Ibid

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
tidak  menghormati  demokrasi  otomatis menampilkan  konotasi  negatif  atau kurang  baik.  Perkataan  demokrasi memang mempunyai banyak arti, namun satu  pengertian  yang  pasti  dapat  kita setujui  adalah  bahwa  demokrasi  dapat dipakai  untuk  menunjukkan  bahwa kekuasaan yang sebenar-benarnya berada  di  tangan  rakyat.  Demokrasi politik  menolak  sistem  konsentrasi kekuasaan  pada  satu  kelompok.  Apalagi satu  tangan  atau  sistem  otoriter.  Negara Indonesia sudah memiliki sistem pemerintahan  yang  baik  dalam  trias politika dimana di dalamnya terkandung nilai check  and  balanceses. Demokrasi politik menghendaki pemerataan kekuasaan  politik,  yakni  kekuasaan harus berada di tangan rakyat.
Memaknai pancasila sebagai sebagai  ideologi  ekonomi  indonesia harus  disandingkan  dengan  prinsip- prinsip lain dari ajaran Bung Karno, yaitu egalitarianisme,  anti  kapitalisme  dan imperialisme,  serta  akses  seluas-luasnya bagi  rakyat  dalam  aktivitas  ekonomi. Dari  ketiga  prinsip  tersebut  maka  ciri dari  sistem  ekonomi  pancasila  dapat didefinisikan  seperti  yang  dirumuskan oleh Prof.  Mubyarto  sebagai  berikut:  (1) roda  kegiatan  ekonomi  digerakkan  oleh rangsangan  ekonomi,  sosial,  dan  moral,
(2) masyarakat berkehendak kuat untuk mewujudkan  kemerataan  sosial,  (3) nasionalisme  ekonomi,  (4)  demokrasi ekonomi,  dan  (5)  keseimbangan  antara perencanaan  nasional  dan  otonomi daerah. Kesemuanya menuju perwujudan  keadilan sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kelima ciri sistem Ekonomi  Pancasila,  bangsa  dan  negara Indonesia  dapat  berdiri  kokoh  dan berdaulat penuh atas kehidupan ekonominya. 17
Peranan pemerintah dalam sistem perekonomian,  pemerintah  adalah  suatu organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kewenangan atau kekuasaan  atas  mereka  yang  hidup bermasyarakat  dan  menyelenggarakan pelayanan  dan  pendanaan.  Untuk maksud  itu  pemerintah  menarik  pajak, pemungutan  lain.  Pelayanan  pemerintah berupa  penyediaan  barang  dan  jasa, misalnya  pertahanan  dan  keamanan, peradilan  dan  pendidikan.  Semula terbatas  pada  hal-hal  itu  saja,  namun dengan  bergulirnya  waktu  pemerintah memandang  perlu  untuk  melaksanakan program-program  demi  kesejahteraan masyarakat,  misalnya  asuransi  (hari  tua dan  pengangguran),  penanggulangan
17 Tim  Ahli  Seknas  Jokowi,  Ibid, hlm. 648.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
kebakaran, penyediaan angkutan, kesehatan dan lain-lain. 18
Pemerintah  menyediakan  barang publik  melalui  proses  politik,  yang mungkin sederhana, mungkin juga cukup rumit. Penyediaan barang publik melengkapi  penyediaan  barang  swasta yang  semuanya  dimaksudkan  untuk mensejahterakan  kehidupan  bangsa. Bagaimana  peranan  pemerintah  dapat pula gagal seperti halnya swasta apabila pemerintah  itu  “kebablasan”  di  dalam fungsinya,  misalnya  merasa  mewakili rakyat  dan menentukan  barang  dan  jasa publik yang sebenarnya tidak dikehendaki masyarakat dan terlalu jauh mencampuri/mengatur aspek kehidupan masyarakat. 19
Jika  demokrasi  ekonomi  unsur utamanya mengandung usaha penghapusan  kemiskinan  absolut,  maka baik sistem liberal dengan konsep negara kesejahteraannya maupun negara komunis dengan prinsip sama rata sama rasa  ternyata  sudah  mampu  menyadari dan  berusaha  melaksanakan  demokrasi ekonomi  itu. 20 Keduanya  dilandaskan
18 Sukanto  Reksohadiprodjo, Ibid, hlm. 36.
19 Sukanto  Reksohadiprodjo, Ibid, hlm. 36. 20 Haris  Munandar, Pembangunan Politik  Situasi  Global,  dan  Hak  Asasi  Di
pada  fungsi  negara  (pemerintah)  yang harus  mengatur  kehidupan  dalam masyarakat  dan  serta  berusaha  untuk menciptakan  keseimbangan  diantara golongan-golongan  dalam  masyarakat tertentu. 21 Akan  tetapi  lebih  baik  sistem yang  diambil  seharusnya  sesuai  dengan kultur  dan  kebudayaan  masyarakat indonesia.
Dalam  teori-teori  pembangunan, pembagian  kerja  internasional  secara ideal  dibagi  menjadi  dua  bagian,  bagian bumi  utara  dan  bagian  bumi  selatan, bagian  bumi  utara  dianggap  sebagai bagian negara-negara yang maju, sedangkan bagian bumi selatan dianggap sebagai negara-negara yang berkembang. Negara-negara maju tidak dapat mengembangkan industrinya tanpa bantuan  negara-negara  berkembang karena  negara-negara  berkembang  yang memiliki  barang  primer,  begitu  pula sebaliknya  negara-negara  berkembang membutuhkan negara-negara maju untuk mengolah barang primer. Keduanya  tidak  dapat  dipisahkan  atau simbiotik  mutualistik.  Namun  dalam praktiknya  ternyata  terdapat  “ gap” .
Banyak  negara-negara  yang  maju
Indonesia (Kumpulan Esai Guna
Menghormati  Prof.  Miriam  Budiarjo),  PT Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta,  1994, hlm. 137.
21 Haris Munandar ,  Ibid , 137.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
memanfaatkan negara-negara berkembang,  sehingga  negara  yang berkembang  sulit  untuk  maju.  Negara- negara berkembang seakan-akan terkena ciuman  yang  mematikan  dari  negara- negara yang maju. 22
Dari  situ  seharusnya  pemerintah harus  lebih  jelih  lagi  dalam  menjalin hubungan  kerja  sama  dengan  negara asing,  terutama  terhadap  negara-negara yang super  power sehingga  negara  tidak lagi  dirugikan  oleh  kerja  sama  akibat kontrak  yang  telah  dibuat.  Keputusan yang dibuat pemerintah harus menyangkut  tujuan  masyarakat,  dapat pula  menyangkut  kebijakan-kebijakan untuk  mencapai  tujuan  tersebut. 23
Kontrak  yang  dibuat  oleh  pemerintah seharusnya  mengacu  kepada  pancasila dan UUD 1945 sehingga kemanfaatannya benar-benar dapat dinikmati oleh rakyat secara luas.
Dewasa  ini  masih  sangat  banyak peraturan perundang-undangan di sektor  ekonomi,  politik,  sosial,  dan kesejahteraan  rakyat,  terutama  setelah tahun 1998, hanya saja banyak peraturan
22 Pak  Nandang,  Power  Point Sekaligus Keterangan Waktu Kuliah, Kamis, 10 Desember 2015.
23 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu  Politik ,  PT.  Gramedia,  Jakarta,  2010, hlm. 19.
perundang-undangan  tersebut  dianggap mati  karena  tidak  berjalan  sebagaimana yang  diharapkan.  Penyebabnya  adalah pembuatan peraturan perundang- undangan  dilakukan  terburu-buru,  tidak dilakukan  riset  mendalam  dengan naskah  akademik  yang  baik  (lebih mementingkan adanya peraturan perundang-undangan  daripada  esensi yang  diatur).  Penyebab  yang  lain  adalah budaya  hukum  masyarakat  Indonesia yang  belum  sesuai  dengan  nilai-nilai yang  diatur  dalam  berbagai  undang- undang yang telah dibuat. 24
Seharusnya  Undang-undang  yang tidak  sesuai  dengan  perekonomian  dan kebutuhan masyarakat segera diamandemen,  amandemen  terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dapat  dibagi  menjadi  lima  kategori, Pertama, untuk  memperjelas  ketentuan yang  mengundang  multi-interpretation. kedua, amandemen  dilakukan  untuk lebih  menyesuaikan  antara  nilai-nilai yang  ada  dalam  masyarakat  dengan peraturan
perundang-undangan termasuk kesiapan infrastruktur pendukung peraturan perundang- undangan. Ketiga, untuk  memperbaiki substansi,  termasuk  prinsip  yang  diatur. Misalnya pengaturan tentang pengadilan
24 Pak Nandang, Ibid

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
niaga  dalam  Undang-undang  kepailitan mengingat  niaga  juga  digunakan  dalam sengketa di bidang HAKI. Keempat, untuk memperbaiki prosedur.
Misalnya ketentuan dalam Undang-undang persaingan. Kelima, untuk lebih meyakinkan  investor  untuk  melakukan investasi di Indonesia, misalnya, peraturan perundang-undangan di bidang  perseroan  terbatas,  pasar  modal, otonomi daerah, pajak daerah, pertambangan dan investasi. 25

## C. Hubungan
Politik Dan

## Pembangunan Ekonomi
Keberadaan pemerintah
merupakan  perwujudan  dari  legitimasi kekuasaan  dan  kewenangan  untuk mengatur  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  dalam  batas-batas  yang dimungkinkan  oleh  konstitusi.  Pada  sisi yang  lain,  pemerintah  memiliki  tujuan- tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu,  bertolak  dari  aspek  ini,  pembahasan mengenai peranan pemerintah memerlukan  tinjauan  positif  maupun normatif. 26
25 Ibid
26 Haris  Munandar, Pembangunan Politik  Situasi  Global,  dan  Hak  Asasi  di
Indonesia (Kumpulan Esai Guna
Menghormati  Prof.  Miriam  Budiarjo),  PT
Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta,  1994,
hlm. 160.
Tinjauan dari aspek politik positif meliputi berbagai kekuatan dan keterbatasan pemerintah dalam menghimpun  serta  menyalurkan  dana- dana  yang  berasal  dari  dalam  negeri (khususnya masyarakat domestik) maupun  luar  negeri,  serta  kebijakan fiskal  sebagai  salah  satu  ujung  tombak dalam kegiatan pengelolaan perekonomian nasional. 27 Adapun
tinjauan  dari  aspek  normatif  meliputi pemilihan prioritas jenis-jenis penerimaan  (pajak  dan  jenis-jenis penerimaan lainnya) maupun penentuan target serta prioritas dengan mempertimbangkan  segenap  keadaan dan  kecenderungan-kecenderungan  di bidang ekonomi, sosial, dan politik. 28
Pembangunan politik adalah bagian  yang  tak  terpisahkan  dari pembangunan nasional indonesia. Keberhasilan-keberhasilan dalam pembangunan  politik  jelas  menentukan terciptanya  iklim  yang  kondusif  bagi keberhasilan  pembangunan  nasional secara keseluruhan, sebaliknya keberhasilan  pembangunan  diberbagai bidang  lainnya  seperti:  ekonomi,  sosial dan  budaya  juga  akan  memperlancar pembangunan  politik.  Kegagalan  dalam
27 Ibid , 160.
28 Ibid, 160.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
pembangunan  politik  sudah  pasti  akan menganggu pembangunan nasional secara  keseluruhan.  Dapat  dikatakan bahwa keberhasilan pembangunan politik  merupakan  persyaratan  bagi keberhasilan  pembangunan  nasional.
Pembangunan
politik tersebut membentuk  berbagai  wahana  yang mutlak  diperlukan  utuk  menggerakkan roda pembangunan nasional.
Masalah utama dalam pembangunan  politik  negara-negara yang sedang berkembang adalah pencarian  format  demokrasi  yang  cocok dengan nilai-nilai budaya masyarakatnya sendiri.  Format  demokrasi  tersebut harus  dicari  dan  diciptakan  sendiri karena demokrasi liberal seringkali tidak sesuai  dengan  nilai-nilai  masyarakatnya. Indonesia  adalah  salah  satu  contoh dalam  kasus  ini.  Dengan  demikian, masalah utama yang harus dihadapi oleh bangsa  indonesia  adalah  penentuan format  demokrasi  yang  akan  digunakan (yakni  yang  disebut  dengan  demokrasi pancasila). 29 Bagian  yang  paling  penting dari  penentuan  format  tersebut  adalah pengidentifikasian  demokrasi  pancasila sehingga  struktur  dan  mekanisme kerjanya  jelas,  pasti  dan  praktis, disamping  mengandung  keunggulan-
29 Ibid, hlm. 228.
keunggulan  yang  benar-benar  nyata dibandingkan dengan jenis-jenis demokrasi lainnya.

## D. Penutup
Dari  penjelasan  di  atas  dapat ditarik garis merah, bahwasannya dalam perkembangan  ekonomi  di  Indonesia banyak  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor yang  lain,  diantaranya  adalah  faktor politik,  globalisasi  atau  pasar  bebas, sistem  ekonomi  kapitalis  dan  lain-lain. Perkembangan  ekonomi  juga  terdapat tantangan yang harus segera diselesaikan  sepertihalnya  politik  yang harus pro rakyat bukan sebaliknya malah pro  terhadap  pelaku  modal  asing  yang tidak memperdulikan nasib rakyat, tetapi hanya mengambil keuntungan saja.
Indonesia  belum  mandiri  dalam hal  memenuhi  kebutuhan  rakyatnya, terbukti  dengan  banyaknya  barang- barang yang masih impor, bahkan dalam hal  pangan  Indonesia  masih  impor, padahal  jika  pemerintah  serius  ingin mensejahterakan
masyarakatnya, pemerintah  dapat  mendayagunakan kemampuan masyarakat. Menswasembadakan hal-hal yang dianggap mampu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakatnya.
Sehingga negara tidak selalu bergantung pada negara lain.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
Mencari  kekurangan-kekurangan dan kekurangan tersebut dapat dicarikan alternatif  atau  solusinya.  Agar  masalah yang  telah  terjadi  dapat  segera diselesaikan.  Pemerintah  tidak  hanya duduk  manis  dalam  kantor,  tetapi  harus terjun  kelapangan  untuk  melihat  atau mengawasi para pekerja atau pengusaha, biar  tidak  ada  kejadian  yang  merugikan pekerja atau masyarakat.
Masalah politik, pemerintah harus membuat  kebijakan  atau  keputusan sesuai dengan arah rencana
pembangunan jangka menengah nasional,  Rencana  pembangunan  jangka menegah  daerah  dan  program  kepala daerah  dengan  berpedoman  pada  RPJP daerah  serta  memperhatikan  RPJM Nasional.  Arah  tersebut  harus  berkiblat kepada  pancasila  dan  UUD  1945. Kebijakan  yang  harus  diambil  oleh pemerintah  harus  benar-benar  sesuai dengan  keadaan  atau  kepentingan masyarakatnya, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok.
Pemerintah harus dapat membuat sistem pembangunan ekonomi Indonesia sesuai  denga  ciri  khas,  karakter  dan kultur  masyarakat.  Karena  masyarakat Indonesia tidak mungkin dapat
disamakan
dengan sistem pembanguanan  ekonomi  asing.  Setiap negara  pasti  memiliki  kebudayaan,
kebiasaan  atau  kultur  yang  berbeda. Sehingga  cita-cita  bangsa  yaitu  untuk melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh tumpah  darah  indonesia,  mamajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kahidupan bangsa, dan ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi,  dan  keadilan  sosial  dapat terlaksana.
Pemerintah harus selalu aktif atau update terhadap kepentingan bangsa dan negara,  apabila  terdapat  peraturan perundang-undangan  yang  usang  atau tidak  sesuai  lagi  dengan  keadaan masyarakat dan jamannya, maka pemerintah  segera  mengamandemen atau  membuat  aturan  baru  yang  sesuai dengan keadaan di masyarakat.
Peraturan  perundang-undangan  harus dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat bukan kepentingan pengusaha  atau  malah  pesanan  dari pemodal  atau  pelaku  bisnis  asing  yang hanya mengambil keuntungan semata.
Sebelum  membuat  peraturan perundang-undangan yang baru pemerintah  harus  melakukan  penelitian atau  riset  secara  mendalam,  sehingga peraturan  perundang-undangan  yang dibuat  dapat  dijalankan  dengan  baik. Pembuatan  Undang-undang  betul-betul mengcover  seluruh  kegiatan  yang  ada

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
dalam  lapangan.  Pemerintah  dapat menerima  masukan  dari  rakyat  dalam hal  memasukkan  atau  menentukan isi/substansi  dalam  pembuatan  Undang- undang.
Hubungan  politik  dan  ekonomi harus  harmoni  saling  bergantung  atau berhubungan  satu  sama  lain,  supaya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan  dapat  dirasakan  secara langsung oleh seluruh bangsa Indonesia. Pembangunan  ekonomi  tidak  dapat berdiri  sendiri,  dikhawatirkan  pelaku ekonomi semenah-menah dalam menjalankan  perekonomiannya,  begitu pula  dengan  politik  tidak  dapat  berdiri sendiri,  karena  politik  sebagai  pembuat kebijakan atau keputusan harus menjamin  perekonomian  dapat  berjalan dengan baik sesuai dengan cita-cita luhur bangsa  dan  negara  indonesia  sesuai dengan  konstitusi  indonesia  yakni pancasila dan UUD 1945.

## Daftar Pustaka
Undang-undang Dasar Tahun 1945
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia
Nomor 2 Tahun 2015
Rofiq, Aunur, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kebijakan dan
Tantangan Masa Depan, Republika
Penerbit, Jakarta, 2014.
Reksohadiprodjo,  Sukanto,  Ekonomika Publik  (Edisi  Pertama),  BPFE-
Yogyakarta, Yogyakarta, 2013. Jokowi, Tim Ahli Seknas, Jalan Kemandirian  Bangsa,  Gramedia, Jakarta, 2014.
Salamuddin,  Hatta  Taliwang,  Daeng  dkk, Indonesiaku  Tergadai,  Institute Ekonomi  Politik  Soekarno  Hatta,
Jakarta, 2011.
Pak  Nandang,  Power  Point  Sekaligus Keterangan Waktu Kuliah.
Budiardjo,  Miriam,  Dasar-Dasar  Ilmu Politik,  PT.  Gramedia,  Jakarta, 2010.
Munandar,  Haris,  Pembangunan  Politik Situasi  Global,  dan  Hak  Asasi  Di Indonesia  (Kumpulan  Esai  Guna
Menghormati Prof. Miriam Budiarjo),  PT  Gramedia  Pustaka
Utama, Jakarta, 1994.
Kompas, Minggu, 13 Desember, 2015.