Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 105-112 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid

## HAK NAFKAH BAGI ISTERI YANG MENGGUGAT CERAI DENGAN ALASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

## Salma
Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia Email: salmaiain@yahoo.co.id

## Nadila Awad
Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia Email: nadilaawad11@gmail.com

## ABSTRAK
Pernikahan  merupakan  hal  sakral  yang  diperintahkan  oleh  Allah  Swt.  sebagai penyempurna  iman,  namun  dalam  perjalanannya  terkadang  keegoisan  dan  sifat asli  dari  pasangan  membuat  keretakan  dalam  menjalaninya,  kadang  rasa  marah terluapkan  dengan  kekerasan,  bahkan  penganiayaan,  dan  sering  kali  wanita  yang menjadi korban. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan ( library research ) yang diambil dari berbagai penelitian ilmiah. Adapun hasil dari tulisan ini  dapat  dideskripsikan  bahwa  dalam  Islam,  jika  perempuan  tidak  menaati perintah  suami,  maka  perceraian  tersebut  dinamakan  dengan  khulu’  dan  harus memberikan iwadl kepada suami sebagai kesepakatan untuk mau bercerai, namun hukum di Indonesia mengatur tentang seorang isteri yang menggugat cerai suami dikarenakan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  terjadi  secara  terus-menerus yang  sukar  untuk  disembuhkan  kemudian  menggugat  nafkah  iddah,  mut’ah  dan madhiyyah,  sedangkan  dia  tidak  nusyuz  kepada  suaminya,  maka    hakim  berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk mendapatkan kemaslahatan dari kedua pihak yang berperkara.
Kata kunci: Hak Nafkah; Perceraian; Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 105-112 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid

## PENDAHULUAN
Pernikahan merupakan ibadah yang dilaksanakan tanpa putus, setelah akad nikah  dilaksanakan,  maka  apa  yang  dilakukan  suami  isteri  terhitung  Ibadah, mendapatkan  jodoh  terbaik  adalah  hal  yang  diidam-idamkan  oleh  semua  orang, pernikahan yang dilandasi rasa cinta satu sama lain dengan cita cita bisa sehidup semati,  dipertemukan  kembali  di  surganya  Allah  Swt.,  mendapatkan  keturunan yang  sholeh  sholehah,  siapa  yang  tidak  mau  bernasip  demikian.  Namun  realita yang tidak sesuai ekspektasi pasti selalu ada saja, mulai dari terkuaknya sifat asli pasangan yang ternyata tidak sebaik masa sebelum menikah, ekonomi yang tidak berkecukupan, tidak saling pengertian antara suami dan Isteri, dan lain-lain. Tidak jarang  amarah  yang  dikeluarkan  pasangan  menjadi  tidak  terkendalikan  dan terluapkan  dalam  kekerasan  fisik menjadi  salah  satu  masalah  yang  timbul  dalam dunia  pernikahan,  hal  ini  biasanya  terjadi  pada  kaum  wanita  sebagai  korban, dikarenakan selalu dianggap sebagai mahluk yang lemah.
Pernikahan  yang  terdiri  dari  dua  orang  yang  memiliki    egoisme  masing- masing,  maka  tidak  mungkin  kapal  rumah  tangga  itu  dapat  berjalan  tanpa melewati ombak, mulai dari guncangan yang kecil sampai guncangan besar pasti akan dihadapi pasangan suami isteri. Ego yang sudah ada dalam fitrah kehidupan diri  manusia  tidak  terlepas  dari  keinginan  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang diinginkan  diri,  termasuk  didalamnya  kebutuhan  biologis  berupa  seksualitas, maka dengan cara pernikahanlah manusia dapat memenuhi kebutuhan seksualnya secara  halal  lagi  baik.  Di  samping  itu,  pernikahan  seharusnya  dijalani  dengan tujuan  sakinah  atau  ketentraman  bagi  semua  orang  yang  menjalaninya,  namun seringkali  ada  kalanya  seseorang  khilaf  dan  melakukan  kekerasan  dalam  rumah tangga.
Kepahaman  tentang  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sering  kali  hanya seputar  kekerasan  fisik  ,  padahal  bukan  hanya  seputar  kekerasan  fisik  saja  yang merupakan kekerasan dalam rumah tangga, hal ini sebagaimana dituliskan dalam Undang-Undang  (UU)  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga, (2004),  pasal  1  bahwa  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  setiap  perbuatan terhadap  seseorang  terutama  perempuan, yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga. Hal  tersebut  jika  terjadi  dalam  rumah tangga  maka  mempunyai  kekuatan  hukum dan dapat ditindak lanjuti. Kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam termasuk  dalam  kejahatan  terhadap  nyawa  dan  mengancam  orang  lain,  dan disebut sebagai al-jarh (Kadarisman, 2017).
Para  isteri  yang  menjadi  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  banyak yang tidak berani menggugat cerai suaminya dikarenakan sering diancam bahkan
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 105-112 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
menggunakan  kekerasan  dalam  pengancamannya,  ataupun  banyak  kasus diantaranya  karena  isteri  tidak  memiliki  pekerjaan  atau  keluarga  lain  untuk bertahan  hidup  setidaknya  sampai  mental  yang  telah  dihancurkan  dapat  sedikit membaik.  Jika  dalam  agama  Islam  kita  mengenal  perceraian  khulu’  yang mewajibkan  isteri  membayar  iwadh  kepada  suami  jika  menggugat  cerai,  namun ternyata Indonesia mengatur hak-hak yang didapatkan isteri jika menggugat cerai, hak tersebut berupa nafkah yang bisa diperoleh setelah bercerai. Tulisan ini akan mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut.

## METODE PENELITIAN
Bahan  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  ketentuan  tentang pernikahan, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, serta hak nafkah bagi istri setelah bercerai, sesuai dengan hukum Islam dan peraturan di Indonesia. Adapun metode  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian kepustakaan  ( library  research ).  Sebagai  upaya  untuk  melengkapi  isi  dari  tulisan ini, penulis mendapatkan data dari jurnal ilmiah, serta karya ilmiah lainnya  yang bersangkutan dengan tulisan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pernikahan, Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perceraian
Pernikahan  adalah  sunnah  Rasulullah  saw.,  agama  Islam  sudah  mengatur segalanya  dalam  ruang  lingkup  pernikahan,  mulai  dari  doa  meminta  jodoh  yang dapat  menuntun  sebagai  imam  dalam  rumah  tangga,  sampai  keseharian  sebagai seuami isteri, dengan impian dapat bersama-sama masuk dan bertemu di surganya Allah Swt.
Faktor faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, tergolong menjadi dua  bagian,  yaitu  faktor  eksternal    yang  bukan  datang  dari  sifat  awal  pelaku, misalnya  pelaku  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dikarenakan  faktor ekonomi dan stres yang berlebihan disebabkan oleh tekanan dari lingkungan dan faktor internal yang berasal dari sifat dari pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sifat ini dapat berupa mudah marah pada hal-hal kecil dan cenderung main tangan kepada orang sekitar (Mardiyati, 2015).
Korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  juga  terjadi  pada  anak,  bentuk kekerasan  yang  dialami  anak,  yaitu  kekerasan  fisik,  psikis  dan  sosial,  hal  ini menyebabkan anak mengalami kesakitan fisik seperti memar, luka, benjolan, dll, dampak  lainya  adalah  anak  menjadi  malu  bertemu  dengan  orang  lain,  tidak  mau bertemu  dengan  orang  lain,  dan  anak  tidak  mendapatkan  kasih  sayang  yang seharusnya dia dapatkan dari orang tuanya (Anggraeni, 2013).
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 105-112 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Seorang  isteri  yang  mendapatkan  prelakuan  kekerasan  dalam  rumah tangga  dapat  melaporkan  kepada  pihak  berwenang  tentang  hal  yang  dialaminya, namun  hal  ini  sering  dianggap  tabu,  dikarenakan  wanita  yang  sudah  dinikahi dianggap  harus  menaati  apapun  perintah  dan  perlakuan  suami  padanya,  padahal setiap  orang  yang  hidup  memiliki  hak  asasi  manusia  yang  sudah  ada  sejak  dia lahir,  di  Indonesia  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sudah  diatur  dalam  Undang- undang,  dan  ada  sanksi  yang  akan  diperoleh,  namun  ternyata  kesadaran  korban terutama perempuan atas hal ini terus meningkat hal ini dapat dilihat berdasarkan data  cerai  gugat  semakin  meningkat  dibandingkan  dengan  cerai  talak  (Rofiah, 2017).
Sudut pandang Islam menjelaskan bahwa perceraian tidak termasuk dalam hal yang dilarang oleh agama, namun perceraian dianggap sebagai pilihan terakhir yang  dapat  dipilih  jika  tidak  mendapatkan    jalan  keluar  lain  dari  kehidupan pernikahan,  di  Indonesia  perceraian  untuk  orang  yang  beragama  Islam  diatur tentang  perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  dan  bukan dengan  putusan  pengadilan,  dikarenakan  perceraian  merupakan  perkara  talak dalam  agama  Islam  (Azizah,  2012).    Terdapat  perbedaan  dari  perceraian  sesuai dengan  agama  Islam,  dan  ketentuan  undang-undang,  salah  satunya  adalah  jika perceraian dalam Islam dapat dilakukan dimana saja oleh suami atau ketika suami menjatuhkan  talak  boleh  dimana  saja,  namun  menurut  peraturan  yang  ada  di Indonesia,  taklik  talah  hanya  boleh  dilakukan  pada  saat  sidang  di  Pengadilan Agama.
Perceraian  di  Indonesia  dibagi  menjadi  dua  jenis  yakni  perceraian  talak dan  perceraian  gugat.  Cerai  talak  merupakan  cerai  yang  diajukan  suami  kepada Isteri  ke  Pengadilan  Agama,  sedangkan  cerai  gugat    adalah  kebalikannya  yakni isteri  yang  menggugat  cerai  suami  ke  Pengadilan.  Dalam  Islam,  gugatan  cerai isteri  ke  suami  adalah  perkara  khulu’  yakni  bermakna  keinginan  untuk  suami melepaskan isterinya dari status pernikahan. Khulu’ menurut para Ulama’, khulu’ adalah  perpisahan  antara  suami  isteri  dengan  keikhlasan  dari  kedua  belah  pihak dan  isteri  harus  membayarkan  iwadh  kepada  suaminya.  Khulu’  terjadi dikarenakan beberapa alasan, yaitu:
1) Dalam  perkawinan  ada  pihak  yang  melakukan  perbuatan  yang  susah disembuhkan seperti zina, mabuk-mabukan, berjudi dan lain-lain;
2) Meninggalkan  isteri  selama  dua  tahun  berturut-turut  dan  tanpa  meminta atau diberikan izin dari pihak lainnya;
3) Suami    mendapatkan  hukuman  penjara  selama  lima  tahun  atau  lebih setelah dilangsungkannya akad nikah;
4) Suami  melakukan  hal-hal  yang  dapat  menjadi  ancaman  yang membahayakan seperti menganiaya dan kekerasan;
5) Mendapatkan  penyakit  yang  menjadi  alasan  tidak  dapat  memenuhi kewajiban sebagai pasangan suami isteri;
6) Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi;
7) Suami melanggar taklik talak, dan;
8) Suami meninggalkan agama Islam atau murtad.
Penjabaran  alasan-alasan  terjadinya  khulu’  di  atas  dapat  dilihat  bahwa penganiayaan dan kekejaman juga termasuk di dalamnya,  maka cerai khulu’ bisa menjadi  internatif  untuk  isteri  yang  mengalami  kekerasan  dalam  rumah  tangga untuk  lepas  dari  suaminya.  Proses  pelaksanaan  khulu’  diatur  dalam  KHI  pasal 148, yaitu sebagai berikut:
1) Penyampaian  keinginan  untuk  khulu’  oleh  isteri  ke  Pengadilan  agama sesuai dengan tempat tinggalnya dan menyampaikan alasan pengajuannya;
2) Pengadilan  agama  akan  melakukan  panggilan  untuk  suami  dan  isteri selambatnya tiga puluh hari;
3) Diberikan  penjelasan  tentang  akibat  yang  akan  ditimbulkan  dari  khulu’ oleh  pengadilan  Agama,  tidak  lupa  diberikan  juga  dengan  nasehat- nasehatnya;
4) Suami mengikrarkan talak setelah disetujui oleh kedua belah pihak tentang besarnya iwadl , dan;
5) Jika  tidak  tercapai  kesepakatan  tentang  Iwadl  dari  keduanya,  maka pengadilan agama akan memutuskan perceraian sebagai perkara perceraian biasa.  Jika  hal  tersebut  terjadi,  maka  isteri  dapat  mengajukan  hak  nafkah kepada suami yang ingin dicerai gugatnya.

## Hak Nafkah Isteri Setelah Perceraian
Peraturan  Islam  (fikih)  menjelaskan  bahwa  jika  seorang  isteri  meminta cerai (khulu’) kepada suaminya, maka dia harus memberikan iwadl sesuai dengan yang  diminta  oleh  suaminya,  dengan  kata  lain  suaminya  sudah  tidak  lagi berkewajiban  untuk  menafkahi  isteri  yang  menggugat  cerainya.  Namun  di Indonesia  negeri  kita  tercinta  ini,  memiliki  hukum  yang  berlaku  salah  satunya tentang  hak  nafkah  isteri  setelah  menggugat  cerai  suami,  memang  benar  bahwa hukum  Islam  di  Indonesia  mengadopsi  hukum  fiqh  Islam,  namun  yang
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 105-112 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
membuatnya  berbeda  adalah  hukum  Islam  di  Indonesia  terjadi  sedikit  perubahan yang  menyebabkan  timbulnya  perbedaan  antara  cerai  Khulu’  dan  cerai  gugat. Bentuk  perbedaanya  terletak  pada  iwadl  atau  tebusan  yang  diberikan  oleh  isteri yang  menggugat  cerai  suami,  pada  cerai  khulu’  terdapat  penetapan  iwadl  yang akan diberikan isteri kepada suami, dan cerai gugat tidak ada ketentuan tersebut. Ketentuan  ini  dikarenakan  setelah  bercerai  banyak  akibat  hukum  yang  akan mengikat  dan  memaksa  kedua  belah  pihak,  maka  disarankan  untuk  menyertakan kuasa  hukum  jika  penggugat  atau  tergugat  masih  kurang  paham  dan  kurang pengalaman akan hukum.
Akibat  hukum  yang  dijatuhkan  kepada  kedua  belah  pihak  ditegaskan  di dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawina  (1974)  pada pasal 41 di antaranya tentang pemeliharaan dan pendidikan anak, dan pemberian biaya  untuk  penghidupan  bagi  mantan  isteri.  Suami  yang  menjatuhkan  talak kepada  isterinya  berkewajiban  untuk  memberikan  mut’ah  atau  hadiah  sebagai penghibur  hati,  memberikan  nafkah  pada  saat  masa  iddah  berupa  pakaian  dan tempat  tinggal,  nafkah  untuk  anak-anaknya  sampai  mereka  mampu  untuk menafkahi diri sendiri, dan melunaskan mas kawin apabila belum dilunasi.
Jika  cerai  talak  jelas  memberikan  suami  kewajiban  memberikan  nafkah setelah  menikah,  nafkah  ini  berupa  mut’ah  nafkah  iddah  dan  nafkah  mutihiyah, mut’ah  sebaiknya  berupa  benda  agat  terpenuhi  kemanfaatan  dan  memudahkan pada  saat  eksekusi,  berbeda  dengan  cerai  gugat  atau  permintaan  cerai  dari  isteri maka  pengadilan  yang  akan  menentukan  ketentuan  terkait  nafkah  iddah  yang diberikan sesuai dengan keadaan dari pasangan yang berperkara (Heniyatun et al., 2020).
Fikih  Islam  mengatur  bahwa  pemberian  nafkah  iddah  disebabkan  oleh jatuhnya  talak  kepada  isteri  yang  dilakukan  oleh  suami,  begitu  pula  yang disebutkan  dalam  KHI  pasal  149  huruf  b,  pemberian  nafkah  iddah  diberikan kecuali  bekas  isteri  sudah  dijatuhi  talak  ba’in  atau  berbuat  nusyuz  dan  dalam keadaan  tidak  hamil.  Namun  demikian  nafkah  setelah  perceraian  disesuaikan dengan  kemampuan  suami.  Jika  yang  menggugat  cerai  merupakan  isteri  yang ternyata  korban  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  dan  memiliki  keinginan untuk  berpisah  maka  tugas  hakim  adalah  mencermati  pokok  permasalahan  yang sebenarnya  terjadi,  dan mengambil  keputusan  seadil-adilnya  untuk  kemaslahatan kedua pihak (Hikmatiar, 2018).
Terkait  jika  ada  permintaan  nafkah  iddah  untuk  isteri  yang  merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga dari suami yang digugat cerai, maka hakim harus  benar-benar  mencermati  apakah  isteri  ini  tidak  melakukan  nusyuz  kepada suaminya  atau  benar-benar  isteri  tersebut  merupakan  korban  kekerasan  dalam
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 105-112
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
rumah  tangga.  Dikarenakan  isteri  yang  menggugat  cerai  juga  berhak  menuntut nafkah pasca perceraian. Maka dengan alasan adanya kekejaman dari suami yang dilakukan  kepada  korban  selaku  isterinya,  maka  hakim  secara ex-officio dapat menetapkan nafkah iddah.
Jika  pada  cerai  khulu’  isteri  harus  membayar  iwadl  kepada  suami,  maka pada cerai talak isteri bisa mengajukan gugatan nafkah anak, nafkah isteri, mut’ah dan  nafkah  iddah  pada  saat  bersamaan  dengan  pengajuan  cerai  gugat,  hal  ini terdapat  pada  Buku  II  pedoman  pelaksanaan  tugas  dan  Administrasi  Peradilan agama  yang  dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Agung,  hal  ini  menjadi  tugas kepaniteraan untuk memberi tahu bahwa ada undang-undang yang menguntungkan  Isteri dalam kasus cerai gugat, dikarenakan masih banyak orang yang awam terkait hal ini.

## KESIMPULAN
Korban kekerasan dalam rumah tangga sering kali dialami oleh perempuan atau  isteri,  padahal  Islam  menyuruh  suami  untuk  berbuat  baik  kepada  isteri, namun  jika  hal  ini  terus  terjadi,  dan  isteri  menginginkan  untuk  berpisah  dari suaminya, maka dia dapat melapor ke Pengadilan Agama untuk menggugat cerai suami  yang  melakukan  kekerasan  tersebut.  Dalam  kasus  isteri  sebagai  korban kekerasan dalam rumah tangga dan tidak berbuat nusyuz kepada suami, dia dapat mengajukan gugatan hak nafkah anak, nafkah iddah dan mut’ah untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh hakim untuk ditetapkan dengan seadil-adilnya.

## REFERENSI
Anggraeni,  R.  D.  (2013). Dampak  kekerasan  anak  dalam  rumah  tangga . Universitas Jember.
Azizah,  L.  (2012).  Analisis  Perceraian  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam. Al- ’Adalah , 10 (2), 415–422.
Heniyatun, H., Anisah, S., & others. (2020). Pemberian Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat. Profetika: Jurnal Studi Islam , 21 (1), 39–59.
Hikmatiar, E. (2018). Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat. Mizan: Journal of Islamic Law , 4 (1).
Kadarisman,  A.  (2017).  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dan  Sanksinya  dalam Hukum Islam. Journal de Jure , 9 (2), 88–105.
Mardiyati,  I.  (2015).  Dampak  trauma  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap perkembangan psikis anak. Jurnal Studi Gender Dan Anak, I (2) , 26–29.
Rofiah,  N.  (2017).  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  dalam  perspektif  Islam. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya , 2 (1), 31–44.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 105-112 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Undang-undang  (UU)  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga,
(2004).
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (1974).