Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
Submitted: Desember 2021, Accepted: Desember 2021, Published: Desember 2021 ISSN: 2088-0626 (printed), ISSN: 2442-7365 (online)

## PENGEMBANGAN KUBE SEBAGAI PENGEMBANGAN EKONOMI
MASYARAKAT MISKIN PENERIMA PKH BERBASIS QUARDRUPLE HELIX (Studi Penguatan Ekonomi Masyarakat Miskin pada Program KUBE –PKH di Era New Normal dikabupaten Pasuruan)
Oleh
Agus Prianto 1
M. Sulhan 2
1) Program Studi Administrasi Publik,Fakultas Sosial Ilmu Politik,Universitas Yudharta Pasuruan Jl.Yudharta.No.07.Sengonagung
Email: sulhanartayudha@yudharta.ac.id

## Abstrak:
Kemiskinan  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  yang  proses  pengentasan  kemiskinan berbagai  macam  bentuk  program  termasuk  PKH  yang  memberikan  tranfer  tunai  sebagai bentuk pemutusan mata rantai kemiskinan. Dengan berjalannya program tersebut maka masih banyak  kendala  soal  tujuan  program  tersebut.  Dikabupaen  pasuruan  mayoritas  KPM  PKH relatif  bersikap  ketergantungan,  Implusif  dan  juga  konsumtif.  Tingginya  pembelanjaan tercapai  saat  pasca  tranfer  subsidi  pada  tingginya  angka  konsumsi  rokok  dan  bukan  pada kebutuahan dasar keluarga. Hal ini menujadi penyebab akan ketidak siapan KPM PKH untuk graduasi alamian maupun graduasi mandiri, dengan ketidak siapan akan graduasi maka juga berimbas  akan  program  KUBE  sebagai  keberlanjutan  akan  ekonomi  masyarakat  penerima PKH  oleh  sebab  itu  pendekatan  qudruple  helix  menjadi  sebuah  jawaban  atas  pembagian beban,  pengembangan  inovasi  dan  juga  perubahan  akan  karakter  KPM  PKH  yang  tidak profuktif. Dalam penelitian menggunakan metodologi kualitatif yang dengan bersumber pada data  primer  dan  skunder.  Dari  hasil  penelitian  ini  terdapat  akan  ketidak  berhasilan  dalam progran  KUBE  Mandiri  sebab  program  yang  dijalakan  belum  berbasis  pada  kearifan  lokal, dan juga perilaku dan sikap KPM PKH masih pada impulsif, komsumtif dan ketergantungan pada  bantuan  subsid  PKH.  Sehingga  tidak  ada  yang  terdorong  untuk  kemandirian  ekonomi KPM  PKH.  Dengan  sistem  kolaborasi  dan  kemitraan  quadrule  helix  maka  akan  mampu mendorong bagi pengembangan masyarakat Penerima PKH untuk mambu merubah mainseet yang  akan  memperbaiki  sikap  dan  perilaku  untuk  lebih  mandiri  sebagai  kemandirian ekonomi  PKM  yang  dilaksanakan  rintisan  berbasis  pada  KUBE  Mandiri  PKM  dikabupaten Pasuruan yang lebih maju dan berkembang
Kata kunci; KPM PKH, Graduasi Mandiri dan Quadruple Helix

## Latar Belakang Masalah
Problem  kemiskinan  tidak  hanya  menjadi  milik  pedesaan  sebagai  kantong kemiskinan,  tetapi  juga  merupakan  menjadi  masalah  perkotaan  sebagaiman  Parsudi
Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
195
Submitted: Desember 2021, Accepted: Desember 2021, Published: Desember 2021 ISSN: 2088-0626 (printed), ISSN: 2442-7365 (online)
Suparlan  (1984)  mengemukakan  bahwa  masalah  kemiskinan  di  perkotaan  merupakan masalah  laten  dan  kompleks  yang  implikasi  sosial  dan  kebudayaannya.  Program Pemerintah  untuk  mengentaskan  kemiskinan  selama  ini  belum  mampu  memberikan dampak besar oleh karena itu dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga,  Pemerintah  meluncurkan  program  khusus  yang  diberi  nama  Program  Keluarga Harapan  atau  PKH  (Depsos,  2010)  PKH  dirancang  untuk  membantu  penduduk  miskin kluster terbawah berupa bantuan bersyarat dan fokus program tersebut pada peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia  yaitu  pada  bidang  kesehatan  dan  pendidikan.  Program PKH sebagaimana diperuntukan survive dan produktivitas terhadap kemampuan individu di dalam peranan sosial bermasyarakat yang tercermin perilaku sosial yang ditampakkan atas perasaan, tindakan, sikap, keyakinan, kenangan dan atau rasa hormat terhadap orang lain  yang  meliputi  aktivitas  fisik  dan  psikis  terhadap  orang  lain  sebagai  dasar  tuntutan sosial (Hurlock, 2003:262).
Beberapa fenomena yang menarik dalam pelaksanaan PKH di  kabupaten pasuruan banyak  berfikir  secara  pragmatis,  sebagaimana  banyak  status  PKM  PKH  selesai  sebab syarat  dari  peserta  sudah  tidak  terpenuhi.    Kondisi  semikian  sangat  dipengaruhi  oleh lingkungan  sekitar  yang  berpikir  pragmatis,  baik  lingkungan  organisasi  dan  ataupun kelompok kerja work group, selain  itu juga dipengaruhi secara kepribadian personal  life yang mencerminkan diri pribadi atas kepribadian dan keahlian, presepsi, sikap, nilai dan etika (Nelson and Qiuck, 2005) perilaku tersebut dodorong oleh permasalahan pro-sosial mayoritas (Barry. Michael and Andrian Wilkinson , 2015)
Dalam  penelitian  menggunakan  teori  sebagai  alat  analisis tools  analysis Quardruple  Helix  guna  mengembangkan  program  PKH  sebagai  dasar  menekan  angka kemiskinan  guna  mewujudkan    ekonomi    kesejahteraan    ( Welfare    Economic )    yang melihat  program  KUBE sebagai rintisan program PKH yang  menekan angka  kolaborasi actor sebagai  upaya  menjawab problem    kesejahteraan    sosial    dikabupaten Pasuruan untuk      pembangnan      yang      keberlanjutan Sustainability  Development dalam pengetasan kemiskinan.
program  pemberdayaan  masyarakat  yang  selama  ini  menjadi  salah  satu  trend kebijakan  atau bafer  policy strategi  pemberdayaan  masyarakat  terutama  pada  Program PKH dengan  identik  bersifat top down atau program  yang  sistem  berasal dari  program
Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
196
Submitted: Desember 2021, Accepted: Desember 2021, Published: Desember 2021 ISSN: 2088-0626 (printed), ISSN: 2442-7365 (online)
pusat,  yang  ditandai  dengan  kurang  efektif  dalam  implementasi  programnya,  maka diperlukan  inovasi sebagai program untuk pengentasan kemiskinan dengan pendekatan quadruple  helix.  Perspektif  quadruple  helix  sebagai  jaringan  pemodelan  pengentasan kemiskinan  mendasarkan  pada  pola  hubungan  antar  aktor  dengan  pola  buttom  up  dan overlaping,  sebagaimana  organisasi  publik  dan  swasta  berinteraksi  dalam  proses penciptaan  nilai  untuk  mengubah  berbagai  masukan  menjadi  keluaran  program pengembangan model KUBE yang berdasarkan prinsip pada efektifitas dan efisiensi.
Sehingga  pola  pada  proses  bersifat  relasional  sebagaimana  yang  diatur  didalam pengaturan quadruple helix,  yaitu aktor (publik dan swasta) yang terlibat, sumber daya yang  digabungkan,  dan  kegiatan  yang  dilakukan,  serta  hasil  dari  proses,  yaitu  ,  nilai yang  diterima  oleh  para  aktor  yang  terlibat  dalam  jaringan  hubungan.  Selain  para pelaku  yang  dibahas  terkait  heliks,  maka  perlu  juga  membahas  tentang  organisasi hybrid yang mengintegrasikan, berkolaborasi, dan mengatur berbagai bidang quadruple helix untuk merangsang sebuah  inovasi. Organisasi hibrid  ini, misalnya, dapat menjadi taman sains dan inkubator yang menggabungkan beberapa lingkungan kelembagaan.
Fitur unik dari organisasi hibrid  ini adalah bahwa mereka seringkali otonom dan tidak  bertanggung  jawab atau dikendalikan oleh  satu  lingkungan tertentu, peran  hibrid ini  tertampak  pada  inkubator  Universitas.  Organisasi  hibrida  ini  dipandang  sebagai perekat  yang  menghubungkan  banyak  aktor  berbeda  dalam  jaringan  heliks  empat  kali lipat  dan  bertindak  sebagai katalis  di  antara  para aktor dan  menjadi  hal penting dalam membicarakan peran hibrid didalam proses pengentasan kemiskian.
Perspektif  quadruple  helix  dapat  mengembankan  konsep  model  interdependensi aktor,  sumber  daya,  dan  aktivitas  dari  perspektif  mikro  yang  lebih  inovative.  Pola kerjasama  dalam  quadruple  helix,  bisa  meningkatkan  pemahaman  kita  tentang penciptaan  nilai  dan  hubungan  antara  aktor,  sumber  daya,  dan  aktivitas  dalam pengembangan  inovasi.  Sejalan  dengan  ini,  kami  membahas  permasalah  tentang cakupan  wilayah  collaborasi  antar  aktor,  guna  menciptakan  lingkungan  di  mana kewirausahaan  dan  inovasi  dapat  berkembang  telah  menjadi  prioritas  bagi  pembuat keputusan dan politisi.
Menciptakan  sistem  inovasi  dalam  pengentasan  kemiskinan  melalui  program PKH  merupakan  basis  regional  (Regional  Inovasi  System)  dan  juga  membentuk
Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
197
Submitted: Desember 2021, Accepted: Desember 2021, Published: Desember 2021 ISSN: 2088-0626 (printed), ISSN: 2442-7365 (online)
pemahaman  tentang  bagaimana  sistem  inovasi  ini  bekerja  telah  ditekankan  sebagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan (Cooke, Uranga Gomez, dan Etxebarria 1997). Pendekatan  Program  KUBE  berbasis  pada  quadruple  helix  dapat  dilihat  sebagai peningkatan  dari  perspektif  triple  helix  yang  tidak  hanya  berfokus  pada  aktor  dari akademisi,  pemerintah,  dan  industri,  tetapi  juga  mengakui  peningkatan  peran  yang dimainkan  oleh  masyarakat  sipil.  Quadruple  helix  sebagai  pendekatan  inovasi berorientasi  pengguna  yang  fokus  yang  kuat  pada  kolaborasi  dalam  inovasi  dan, khususnya, proses yang terjalin secara dinamis.
Dan  mengambil  perspektif  pengguna  akhir  dan  melihat  helix  keempat  sebagai pengelompokan  pemangku  kepentingan  utama  lebih  lanjut  dalam  sistem  inovasi  ini. Sejalan  dengan  itu  mengambil  perspektif  pemangku  kepentingan  dan  menangani pengguna  inovasi  sebagai  heliks  keempat,  bertindak  dalam  lingkungan  meso  yang menangkaptak  terhitung  jumlahnya  hubungan  yang  terjadi  antara  pemangku kepentingan  internal  dan  eksternal.  Senada  dengan  itu,  Colapinto  dan  Porlezza  (2012) menyoroti  bahwa  bagian  inti  dari  heliks  keempat  terkait  dengan  jaringan,  transfer pengetahuan, dan modal manusia.

## Quardruple Helix Sebagai Pengembangan Program KUBE
Pengetasan  kemiskinan  merupakan  bagian  dari  upaya  program  pemberdayaan masyarakat yang selama  ini  menjadi salah satu trend kebijakan atau bafer policy strategi pemberdayaan masyarakat terutama pada Program PKH dengan identik bersifat top down atau  program  yang  sistem  berasal  dari  program  pusat,  yang  ditandai  dengan  kurang efektif dalam implementasi programnya, maka diperlukan inovasi sebagai program untuk pengentasan kemiskinan dengan pendekatan quadruple helix.
Perspektif  quadruple  helix  sebagai  jaringan  pemodelan  pengentasan  kemiskinan mendasarkan  pada  pola  hubungan  antar  aktor  dengan  pola  buttom  up  dan  overlaping, sebagaimana  organisasi  publik  dan  swasta  berinteraksi  dalam  proses  penciptaan  nilai untuk  mengubah  berbagai  masukan  menjadi  keluaran  program  pengembangan  model KUBE  diri  dengan  prinsip  pada  efektifitas  dan  efisiensi.  Sehingga  pola  pada  proses bersifat  relasional  sebagaimana  yang  diatur  didalam  pengaturan  quadruple  helix,  yaitu aktor  (publik  dan  swasta)  yang  terlibat,  sumber  daya  yang  digabungkan,  dan  kegiatan
Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
Submitted: Desember 2021, Accepted: Desember 2021, Published: Desember 2021 ISSN: 2088-0626 (printed), ISSN: 2442-7365 (online)
yang  dilakukan,  serta hasil dari proses,  yaitu ,  nilai  yang diterima  oleh para aktor  yang terlibat dalam jaringan hubungan.
Selain para pelaku yang dibahas terkait heliks,  maka perlu juga membahas tentang organisasi  hybrid  yang  mengintegrasikan,  berkolaborasi,  dan  mengatur  berbagai  bidang quadruple helix untuk merangsang sebuah inovasi. Organisasi hibrid ini,  misalnya, dapat menjadi  taman  sains  dan  inkubator  yang  menggabungkan  beberapa  lingkungan kelembagaan.  Fitur  unik  dari  organisasi  hibrid  ini  adalah  bahwa  mereka  seringkali otonom  dan  tidak  bertanggung  jawab  atau  dikendalikan  oleh  satu  lingkungan  tertentu, peran hibrid  ini tertampak pada  inkubator  Universitas.  Organisasi  hibrida  ini  dipandang sebagai perekat  yang menghubungkan banyak aktor berbeda dalam jaringan heliks empat kali  lipat  dan  bertindak  sebagai  katalis  di  antara  para  aktor  dan  menjadi  hal  penting dalam membicarakan peran hibrid didalam proses pengentasan kemiskian.
Dari  sisi  sasaran  program  pengembangan  KUBE  harus  diperhatikan  dalam  hal ketepatan  sasaran,  kemandirian  masyarakat,  kemampuan  manajerial  masyarakat  dan berdampak  positif dari aspek  sisi religius,  sosial  dan ekonomi.  Dalam  mendukung  atas program  tersebut  diperlukan  pola  kerjasama  yang  terbentuk  dalam  kolaboras i  antar aktor  hal  ini  bisa  pengembangan  KUBE  dalam  perspektif  quadruple  helix  dengan tujuan  hubungan  didalam  perumusan  model  pengentasan  kemiskinan.  Dengan  teori  ini mampu  memberikan  konsep  model  inovasi.  Dengan  kerjasama  mitra  dalam  kerangka prespektif  quadruple  helix,  dapat  mewujudkan  sebuah  tatanan  dan  nilai  yang menghubungkan  antara  aktor,  sumber  daya,  dan  aktivitas  dalam  pengembangan  inovasi. Sejalan  dengan  ini,  kami  membahas  permasalah  tentang  cakupan  wilayah  collaborasi antar  aktor,  guna  menciptakan  lingkungan  di  mana  kewirausahaan  dan  inovasi  dapat berkembang telah menjadi prioritas bagi pembuat keputusan dan politisi.
Menciptakan sistem inovasi dalam pengentasan kemiskinan melalui program PKH merupakan  basis  regional  (Regional  Inovasi  System)  dan  juga  membentuk  pemahaman tentang  bagaimana  sistem  inovasi  ini  bekerja  telah  ditekankan  sebagai  sarana  untuk mengentaskan  kemiskinan  (Cooke,  Uranga  Gomez,  dan  Etxebarria  1997).  Pendekatan Program  KUBE  berbasis  pada  quadruple  helix  dapat  dilihat  sebagai  peningkatan  dari
Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
199
Submitted: Desember 2021, Accepted: Desember 2021, Published: Desember 2021 ISSN: 2088-0626 (printed), ISSN: 2442-7365 (online)
perspektif triple helix  yang tidak  hanya  berfokus pada aktor dari akademisi,  pemerintah, dan  industri,  tetapi  juga  mengakui  peningkatan  peran  yang  dimainkan  oleh  masyarakat sipil (Leydesdorff 2012).
Quadruple  helix  sebagai  pendekatan  inovasi  berorientasi  pengguna  yang    fokus yang  kuat  pada  kolaborasi  dalam  inovasi  dan,  khususnya,  proses  yang  terjalin  secara dinamis.  Dan  mengambil perspektif pengguna akhir  dan  melihat  helix keempat  sebagai pengelompokan  pemangku  kepentingan  utama  lebih  lanjut  dalam  sistem  inovasi  ini. Sejalan  dengan  itu,  McAdam,  Miller,  dan  McAdam  (2016)  mengambil  perspektif pemangku  kepentingan  dan  menangani  pengguna  inovasi  sebagai  heliks  keempat, bertindak dalam lingkungan meso yang menangkap tidak terhitung jumlahnya  hubungan yang  terjadi  antara  pemangku  kepentingan  internal  dan  eksternal.  Senada  dengan  itu, Colapinto  dan Porlezza  (2012)  menyoroti  bahwa  bagian  inti dari  heliks  keempat  terkait dengan jaringan, transfer pengetahuan, dan modal manusia.

## Performan Kebijakan Sektor Publik dalam Menanggulangi Kemiskinan
Tekanan terhadap organisasi sektor publik,  khususnya organisasi pemerintah baik pusat  maupun  daerah  adalah  memperbaiki  kinerjanya  dalam  menyelenggarakan pemerintahan  daerah  bermaksud  agar  pemerintah  dapat  menjalankan  pemerintahan dengan  efektif  dan  efisien  dalam  rangka  program  KUBE  sebagai  keberlanjutan  PKH. Membahas kinerja  (Wibowo,  2007.,p.8)  memiliki pengertian performance yaitu sebagai hasil  kerja  atau  prestasi  kerja.  Kinerja  berkaitan  dengan  melakukan pekerjaan  dan hasil yang  dicapai  dari suatu pekerjaan.  Kinerja  merupakan hasil pekerjaan  yang  mempunyai hubungan  kuat  dengan tujuan  strategis  organisasi,  kepuasan  konsumen  dan  memberikan kontribusi pada ekonomi.
Kinerja  kebijakan  sektor  Publik  (Mahsun,  2006.,p.25)  memiliki  arti  mengenai tingkat  pencapain  pelaksanaan  suatu  kegiatan/program/kebijakan  dalam  mewujudkan sasaran,  tujuan,  misi  dan  visi  organisasi  yang  tertuang  dalam  suatu  organisasi.  Istilah kinerja  sering  digunakan  untuk  menyebut  prestasi  atau  tingkat  keberhasilan  individu maupun  kelompok  individu.  Kinerja  bisa  diketahui  hanya  jika  individu  atau  kelompok individu mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa  tujuan-tujuan  atau  target-  target  tertentu  yang  hendak  dicapai.  Konsep  kinerja
Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
Submitted: Desember 2021, Accepted: Desember 2021, Published: Desember 2021 ISSN: 2088-0626 (printed), ISSN: 2442-7365 (online)
pada  dasarnya  dapat  dilihat  dari  dua  segi  yaitu  (Pasalong,2010.,p.175)  kinerja  pegawai (individu) dan kinerja organisasi.  Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi.  Sedangkan  kinerja  organisasi  adalah  totalitas  hasil  kerja  yang  dicapai suatu  organisasi  dan  kinerja  organisasi  merupakan  efektifitas  organisasi  secara menyeluruh  untuk  kebutuhan  yang  ditetapkan  dari  setiap  kelompok  yang  berkenaan melalui  usaha-usaha  yang  sistematik  dan  meningkatkan  kemampuan  organisasi  secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secera efektif.
Kinerja  merupakan  suatu  konstruk  multidimensional  yang  mencakup  banyak faktor  yang  mempengaruhinya.  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  pelayanan sektor  publik  terpengaruhi  oleh  berbagai  dimensi  (Parmenter,2007.,p.14)  dimensi teknologi, dimensi qualitas SDM, Dimensi Leaderships, Dimensi Measurement, Dimensi Reporting  and  improving  performance,    Dimensi  Custumer,  dimensi  Organizational strateg  yang  semua  bermuara  pada  personal,  secara  jelas  tersaji  terlihat  dalam  gambar serikut:
Sumber ; Parmenter 2007
Kinerja  organisasi  pada  sektor  publik  memang  tidak  semata-mata  dipengaruhi oleh  kinerja  individual  atau  kinerja  tim  saja,  namun  dipengaruhi  oleh  faktor  yang  lebih luas  dan  kompleks  (Mahmudi,  2015.,p.13-15).  Faktor  lingkungan  meliputi  faktor ekonomi,  sosial,  politik,  keamanan  dan  hukum  yang  didalamnya  organisasi  beroperasi. Selain  faktor  lingkungan  eksternal,  faktor  lain  yang  mempengaruhi  kinerja  organisasi adalah  kepemimpinan,  struktur  organisasi,  strategi  pilihan,  dukungan  teknologi,  kultur organisasi  dan  proses  organisasi.  Dapat  disimpulkan  bahwa  ada  beberapa  faktor  yang dapat mempengaruhi kinerja suatu organisasi publik, baik faktor internal maupun faktor eksternal.  Adapun  faktor  internal  seperti  faktor  personal,  kepemimpinan,  kerja  tim,
Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
201
Submitted: Desember 2021, Accepted: Desember 2021, Published: Desember 2021 ISSN: 2088-0626 (printed), ISSN: 2442-7365 (online)
sistem,  struktur  organisasi,  strategi  pilihan,  kultur  organisasi,  dukungan  teknologi. Sedangkan  faktor  eksternal  yang  mempengaruhi  kinerja  organisasi  yaitu  faktor situasional/lingkungan (ekonomi, sosial, politik, keamanan dan hukum).

## Metodologi
Metode  yang  dipakek  adalah  kualitative  (Denczin  dan  Lincolin,  1997)  sebagai upaya  menganalisis  program  keberlajutan  Program  PKH  sebagai  kemandirian  ekonomi PKM  PKH  dengan  lokus  penelitian  adalah  di  Kabupaten  Pasuruan  dan  fokus  KUBE PKH. Sebagai upaya pengumpulan data meliputi tahap getting in dalam tahap ini peneliti dengan membawa izin formal memasuki lokasi penelitian getting along. Dalam penelitian kualitatif  teknik  mengumpulkan  data  ( logging  the  data )  sebagaimana  dibawah  ini; Observasi,  Interview/Wawancara,  dan  Informan.  Data  yang  diperoleh  kemudian dianalisis secara induktif untuk menemukan kategori data yang intinya agar dapat disusun kesimpulan  sementara  untuk  dimodifikasi  dan  dikembangkan  dari  kasus-kasus  yang ditemui.  Teknik  analisis  data  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan analisis  model  interaktif.  (Miles,  Huberman,  dan  Saldana,  2014)  menyebutkan  bahwa proses analisis data penelitian merupakan aktivitas tiga arus penelitian secara bersamaan yakni  (1)  kondensasi  data,  (2)  tampilan  data  ( data  display ),  dan  (3)  penarikan kesimpulan/verifikasi.

## Model Quadruple Helix Pada Program KUBE bagi KPM PKH
Program  PKH  sebagai  program  pengentasan  kemiskinan  berupa  bantuan  bidang kesehatan dan pendidikan  yang ditujukan pada masyarakat miskin agar supaya  memiliki tingkat  taraf  hidup  dan  perbaikan  kondisi  sosial  ekonomi.  Kemiskinan  di  Kabupaten Pasuruan  membutuhkan  penangan  yang  tepat  sebagai  bentuk  partisipasi  masyarakat (Drezkiewicz, Anna et. All, 2015) sebab merupakan daerah pedasaan yang menjadi tolak ukur  kesejahteraan  adalah  uang,  selain  itu  ditemukan  bahwa  Kabupaten  Pasuruan merupakan  daerah  kaya,  memiliki  potensi  ,  banyak  pedatang  untuk  bekerja  dan  tingkat kemiskinan  relatif  tinggi  yang  dilihat  secara  makro  penduduk  miskin  terhadap  populasi cenderung  menurun  dari  tahun  2017  dengan  angka  9,74   sedangkan  tahun  2018  dengan angka 9,84 dan ditahun 2019 turun 9,31 begitu juga pada tingkat kemiskinan kota ditahun
Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
Submitted: Desember 2021, Accepted: Desember 2021, Published: Desember 2021 ISSN: 2088-0626 (printed), ISSN: 2442-7365 (online)
2017    dengan  angka  4,27  kemudian  tahun  2018  turun  menjadi  4,14  dan  ditahun  2019 mengalami kenaikan hingga menjapai 4,31 (Data Susenas, 2019).
Bantuan  PKH  kepada  masyarakat  miskin  di  Kabupaten  Pasuruan  tidak  memiliki dampak  yang  baik,  justru  menciptakan  ketergantungan  bagi  penerima  PKH  dengan mengganggap  bantuan  PKH  tersebut  sebagai  tambahan  pendapatan  dan  mencukupi kebutuhan rumah tangga, selain itu perilaku masyarakat yang merasa berhak dan menjadi salah  satu  sifat  transeden  yakni  adanya  anggapan  dan  presepsi  bantuan  itu  merupakan rejeki  bagi  mereka,  sehingga  dalam  proses  pengambilan  keputusan  masyarakat terhadap bantuan  menyebabkan  konflik  horisontal  /  konflik  antar  warga.  Meskipun  dalam distribusi sudah selektif dan terupdate namun realisasi atas penerima PKH masih menjadi kedala bagi pendamping PKH.
Perilaku Ketergantungan dan anggapan rizki merupakan pembiasan atas tujuan dari program PKH  yakni  memiliki tujuan  bahwa  bantuan adalah  jangka pendek  yang artinya bahwa  bantuan  tersebut  tidak  permanen  dan  diharapkan  berimplikasi  pada  masyarakat miskin lainnya dengan bergantian dengan keluarga miskin lainnya. dari lapangan terlihat perilaku  ketergantungan  masyarakat  pada  aspek  kemandirian  ekonomi,  sangat  kurang berkembang sebagai data dilapangan kurun waktu 2018-2019 lebih banyak status anggota penerima PKH habis dan masih dalam kategaori tidak memiliki komponen (Gambar 1.1), artinya bahwa masyarakat penerima PKH tidak memilik kemandirian
Sumber Data; Laporan PKH  Tahun 2018 – 2019 yang diolah Peneliti
Selain  data  ketidak  mandirian  Penerima  PKH  yang  akhir  keanggotaan  sebab  tidak memiliki komponen, juga berdampak pada sustainabel program PKH yakni tidak adanya KUBE  sebagai  pemberdayaan  keberlajutan  PKH  sebagai  program  perlindungan  dan
Gambar 1.1 Data Temuan Pedamping Dikabupaten Pasuruan
Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
Submitted: Desember 2021, Accepted: Desember 2021, Published: Desember 2021 ISSN: 2088-0626 (printed), ISSN: 2442-7365 (online)
pemberdayaan  sosial  lainnya,  agar  keluarga  miskin  segera  keluar  dari  kungkungan kemiskinan dan lebih sejahtera.
Bentuk perilaku  masyarakat peneriman PKH  yang sadar terhadap pendidikan, dan kesehatan  masih  bersifat hedonisme yakni  adanya  perilaku  mencari  keuntungan  bagi masyarakat  penerima  PKH  hanya  sebaas  bagaimana  menerima  bantuan  PKH  dijadikan tembahan  penghasilan  dengan  mengesampingkan  adanya  kebutuhan  pada  pendidikan anaknya  hal  ini  terlihat  terhadap  kecukupan  pemenuhan  kebutuhan  bagi  anak  penerima PKH  dan  juga  datangnya  ke  Puskesmas  oleh  Wamil  yang  didasari  atas  presepsi kekhawatiran jika bantuan PKH akan di tangguhkan, sehingga presepsi atas bantuan PKH akan  mendasari  cara  berfikir  dalam  pengambilan  keputusan  penggunaan  bantuan  tidak tepat  sasaran  yang dijadian sebagai tambahan penghasilan sehingga perilaku  masyarakat penggunaan  bantuan  tidak  selalu  tepat  sasaran  atau  masih  digunakan  untuk  yang  lain terutama  jika  bantuan  dan  PKM  pada  kondisi  tidak  ada  uang,  maka  bantuan  akan digunakan  meskipun  demikian  masih  mengutamakan  kepentingan  pendidikan  dan kesehatan anak.
Selain    hal  ini  tampak  bahwa  masyarakat  masih  berfikir  pragmatis  terdapat  juga perilaku  masyarakat  yang  tidak  memiliki  pemikiran  lebih  jauh  sebagaimana  masyarakat penerima  PKH  tidak  memiliki  tabungan  dan  investasi,  hal  ini  menjadi  bentuk  perilaku impulsif. Dorongan perilaku impulsif  masyarakat Kabupaten Pasuruan dipengaruhi oleh faktor  situasional seperti  rendahnya  pendapatan  masyarakat  yang  menyebabkan kemiskinan, tingkat pendidikan orang tua rendah yang menyebabkan rendahnya wawasan orang  tua,  ketidak  pedulian  terhadap  lingkungan,  dan  masyarakat  miskin  pekerjaan serabutan.
Perilaku  hedonisme  dan  impulsif  masyarakat  penerima  PKH  senantiasa mengesampingkan  tujuan  Program  PKH,  sebagaimana  Pemerintah  Pusat  memberikan bantuan  secara  langsung  melaui  ATM  namun  dari  hasil  observasi  telah  menemukan bahwa  membuka  rekening  tabungan  tidak  bisa  meningkatkan  kemauan  untuk  menunda kepuasan  dikalangan  rumah  tangga  miskin  di  Kabupaten  Pasuruan  dan  juga  tingkat konsumsi  makanan  masih  naik  sejalan  tranfer  uang  tunai  telah  didapat  bagi  penerima PKH,  artinya  bahwa  pola  perilaku  penerima  PKH  akan  tinggi  konsumsi  sejalan  dengan
Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
204
Submitted: Desember 2021, Accepted: Desember 2021, Published: Desember 2021 ISSN: 2088-0626 (printed), ISSN: 2442-7365 (online)
adanya  tranfer  uang  tunai  demikan  ini  perilaku  penerima  PKH  yang hedonise , ketergantungan dan Impusif .
Perilaku penerima PKH perlu untuk diintervensi didalam merubah perilaku (Davis. Rachel. et all, 2015) agar supaya perlaku baik yang berhubungan dengan pendidikan dan kesehatan  sebagai  tujuan  PKH  sehingga  bantuan  tersebut  dilakukan  dengan  cara  yang tepat pula, selama ini dalam pendekatan kesadaran perilaku sehat dilakukan dengan cara intervensi atas kemampuan dan motivasi individu, dalam pendekatan penelitian ini perlu adanya  pendekatan  perubahan  sosial  dengan  pendekatan  faktor  sosial,  budaya,  dan ekonomi  atau  perlu  adanya  tekana  psikosocial  (Stevens,  Joyce  West,  2001)  guna penyesuaian  dalam perilaku penerima PKH sebagaimana  normativ program  maka perlu sekali  adanya  penguatan  penerima  KPM  PKH  sebagai  proses  peningkatan  partisipasi KPM  PKH  sebagai  undur  ke  empat  atas  inovasi  akan  pengembangan  KUBE  dalam pemberdayaan  KPM  PKH  (Lundvall,  1992)  sedangkan  inovasi  bisa  dicapai  dengan quadruple  helix  sebagaimana  peranan  Pemerintah,  Swasta,  Akademisi/  PT  dan Masyarakat  yang  bersifat  interaktif  dan  buttom  -  up  dengan  penggambungan  peranan Akademisi dan perusahaan/ swasta (piranen & Koski, 2004) sebagai upaya inovasi dalam pengembangan KUBE.
Sikap  kemitraan  tercermin  pada  sikap  masyarakat  dalam  mendukung  KUBE sebagai  bentuk  keberlanjutan  program  PKH  sebagai  pengentasan  kemiskinan  yang mengarah  pada  program  subsidi  dalam  bentuk  PKH,  jusru  memperlihatkan  sikap  dan perilaku  masyarakat  yang  masih  dalam  ranah  pragmatisme,  dimana  berharapnya masyarakat  untuk  selalu  berharap  mendapatkan  program  bantuan  dan  kenggenan  untuk melepas penerima bantuan PKH itu jika kondisi perekonomian sudah selesai.
Keengganan  bagi  masyarakat  itu, menjadi perilaku secara kolektif  bagi  kabupaten pasuruan.  Kondisi  tersebut  terlihat  sebagaimana  data  menjelaskan  penerima  PKH  yang tidak  menerima  program  bantuan  PKH  dikabupaten  pasuruan  pada  tahun  2020  relatif menurun  sebanyak  2.476  KPM  dari  jumlah  92.111  orang  menjadi  89.635  KPM  hal  ini mayoritas    sebab  tidak  memiliki  komponen  KPM  PKH  yang  relatif  tinggi  sedangkan graduasi mandiri masih terbilang tidak ada.
Lain  halnya  dengan  program  bantuan  yang  langsung  dibagikan  kepada  penduduk miskin, Pemerintah  juga  telah  mengganggarkan  rupiah  yang  besar  untuk  program  dana
Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
205
Submitted: Desember 2021, Accepted: Desember 2021, Published: Desember 2021 ISSN: 2088-0626 (printed), ISSN: 2442-7365 (online)
desa. Dana  Desa  (DD)  untuk  360  desa  yang  tersebar  dikabupaten  Pasuruan  mengalami kenaikan  setiap  tahunnya.  Pada  2020  penerimaan  Dana  Desa  sebesar  365.663.562.000. Jumlah ini meningkat sekitar Rp 600 jutaan dari nilai yang sama di tahun lalu.. Menurut UU  Desa,  dana  desa  digunakan  untuk  membiayai  pembangunan  infrastruktur  fisik (seperti  jalan),  sarana  ekonomi  (seperti  pasar),  sarana  sosial  (seperti  klinik),  serta  untuk meningkatkan  kemampuan  berusaha  masyarakat  desa.  Tujuan  akhirnya  adalah mengurangi  jumlah  penduduk  miskin,  mengurangi  kesenjangan  kota-desa  dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
Dari total alokasi DD yang ditetapkan, Desa Jatirejo di Kecamatan Lekok menjadi penerima  DD  tertinggi,  yakni  mencapai  Rp.  2.283.429.000.  Sedangkan  desa  penerima DD  Terendah  adalah  Desa  Arjosari  di  Kecamatan  Rejoso  dengan  alokasi  sebesar  Rp. 801.637.000. Menurut Huda, besar kecilnya jumlah DD tergantung dari banyak tidaknya warga  miskin  yang  berada  di  desa  tersebut.  Rata-rata  penerima  DD  mulai  Rp  800  juta hingga Rp 1,6 Milyar.
Program  Subsidi  seperti  halnya  PKH;  adalah  Salah  satu  bentuk  intervensi  untuk memutuskan  rantai  kemiskinan  adalah  melalui  Bantuan  Tunai  Bersyarat  ( Conditional Cash Transfer /CCT)  yang  merupakan bantuan sosial  yang  bersifat inovatif dan semakin populer.  Pendekatan  ini  memberikan  uang  kepada  keluarga  miskin  yang  diberikan berdasarkan perilaku tertentu dan dimaksudkan sebagai  investasi Sumber Daya Manusia (SDM)  dan  diorientasikan  sebagai  bagian  dari  strategi  pemberantasan  kemiskinan. Menurut Fiszbein  & Schady (2009) bantuan tunai  bersyarat/CCT bertujuan  memberikan bantuan tunai untuk  membiayai kebutuhan saat  ini  namun penerimaannya  mensyaratkan perilaku  tertentu,  seperti  kehadiran  anak  di  sekolah  secara  rutin/teratur  atau memanfaatkan pelayanan kesehatan dasar.
Dalam  kegiatan  ini  menyatakan  banyak  sekali  bukti  yang  menunjukkan  bahwa rumah  tangga  terbatas  pengetahuannya  mengenai  tindakan  yang  semestinya  diambil, maka  program  sosial  yang  mendorong  mereka  melakukan  tindakan  yang  tepat  akan mendorong perbaikan kesejahteraan. Berdasarkan hasil empiris, terkait perilaku penerima KPH  dikabupaten  Pasuruan, terdapat  pengaruh  perilaku  KPM  PKH  oleh  faktor lingkungan,  dimana  pengaruh  itu  bisa  bersifat  positif  maupuan  negatif.  Adapuan  sifat positif yakni ditunjukan oleh sikap masyarakat yang merasa tidak layak untuk  menerima
Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
Submitted: Desember 2021, Accepted: Desember 2021, Published: Desember 2021 ISSN: 2088-0626 (printed), ISSN: 2442-7365 (online)
bantuan  PKH  ataupun  merasa  sudah  tidak  layak  kerena  merasa  banyak  yang  masih membutuhkan sehingga dengan suka rela untuk melakukan graduasi  mandiri, sedangkan sikap negatif dapat ditunjukan dengan adanya sikap keinginan menjadi keluarga penerima manfaat PKH  meskipun tidak termasuk komponen penerima PKH, ada  juga  yang sudah sejahtera namun tidak mau melepaskan atau gradusi mandiri dengan alasan bahwa subsis PKH merupakan rizqi yang haris diterima.
Gambaran  tersebut  terlihat  bagaimana  corak  masyarakat  berbeda  antara  satu dengan  yang  lain,  dikabupaten  Pasuruan  KPM  PKH  yang  suka  rela  dalam  mengikuti tahapan  Graduasi  Mandiri  (GM)  dari  24 Kecamatan,  360  desa  sebanyak  250.000  KPM PKH.  Dan  KUBE  PKH  dikabupaten  pasuruan    tidak  berkaitan  sebagai  kemandirian program  PKH.  Sebagaimana  pada  tahun  2020,  dengan    jumlah penduduknya  mencapai 1.637.682,000 jiwa yang tersebar diberbagai wilayah dengan keluasan 1.474,02 km² atau tingkat  sebaran  penduduk  12  jiwa/km.  Jumlah  desa  kecamatan  yang  memiliki  usaha mandiri untuk tindak lanjut terkait program PKH guna menanggulangi belum mandirinya Keluarga Penerima manfaat PKH masih berada pada di dua kecamatan sebagaimana tabel dibawah ini:
Tabel 4.5. KUBE Pasca Program PKH di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020
NO KECAMATAN JUMLAH KELOMPOK
JUMLAH
DANA DITERIMA 1 Grati 2 Kelompok 20  orang  x Rp.2.000.000 =Rp.40.000.000 2 Purwosari 3 Kelompok 32  orang  x Rp.2.000.000 =Rp.64.000.000 3 Pandaan 1 Kelompok 15  orang  x Rp.2.000.000 =Rp.30.000.000 4 Bangil 1 Kelompok 10  orang  x Rp.2.000.000 =Rp.20.000.000 TOTAL DANA Rp. 154.000.000
Sumber data; Dinsos PKH Kab. Pasuruan T.A  2020
Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
Submitted: Desember 2021, Accepted: Desember 2021, Published: Desember 2021 ISSN: 2088-0626 (printed), ISSN: 2442-7365 (online)
Tingginya  KUBE  dikabupaten  Pasuruan  masih  cukup  banyak,  namun  tujuh kelompok  ditas  berbasis  pada  pada  PKH  sebagaiman  KUBE  Mandiri  PKH.  Dari  77 anggota  selurunya  orietnasi  pada  peternakan  dan  juga  usaha  meracang.  Dari  usaha tersebut  banyak  yang  tidak  memiliki  potensi  masyarakat.  Sehinga  belum  memiliki keberlanjutan  program  usaha  tersebut.  Persaoalan  untuk  membangun  pemahaman  atas keberlajutan  KUBE  Mandiri  PKH    masih  belum  terwujudkan  sebab  terkait  dengan potensi dan  latar belakang akan kemampuan  masyarakat KPM PKH. Hal  ini  berdampak pada masih rendahnya graduasi mandiri bagi  KPM PKH.

## Jangkauan Pengentasan Kemiskinan Program KUBE Berbasis Quadruple Helix
Pengentasan  kemiskinan  berbasisi  Quadruple  helix  (QH)  secara  umum  mengarah pada    pola    kerjasama  antar  pihak  didalam  pengembangan  KUBE  PKH.  Pola  hubungan antar  aktor  harus  memenuhi  sebagaimana  adanya  kemampuan  pihak  masyarakat  untuk mengikuti  apa  yang  menjadi  inovasi  terhadap  pemberdayaan  pengentasan  kemiskinan pada  masyarakat  desa  penerima  PKH,  sebagaimana  KUBE  yang  didorong  oleh  Dinas Sosial  adalah  KUBE  Mnadiri  PKH  sebagaimana  orietnasi  pada  motivasi  KPM  PKH untuk  bisa  graduasi  mandiri.  Oleh  karena  itu  dalam  aktor  Quadruple  Helix  terdapat pemataan aktor yang meliputi;
1. Akor Pemerintah;
Peran  pemerintah  adalah  mendistribusi  bantuan  PKM  PKH  dengan  memberikan persyaratan  bagi  masyarakat  miskin  sebagai  KPM  PKH  dan  juga  mendistribusikan bantuan dana sebagai usaha KPM PKH dalam bentuk usaha kelompok. Sebab dalam hal  ini  pemerintah  yang  memiliki  anggaran  dan  kewenangan  dalam  penggunaan anggaran sebagai bentuk kinerja pembangunan pemerintah daerah.
2. Akademisi;
kolaborasi  yang  berperan  penting  dalam  pengembangan  adalah  perguruan  tinggi yang  berperan  sangat  penting  dalam  inovasi  program  pengembangan  KUBE  pada program  PKH  sebagai  bentuk  usaha  pengentasan  dan  persiapan  dalam  mendorong graduasi mandiri bagi penerima PKH.
3. Aktor Swasta;
Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
208
Submitted: Desember 2021, Accepted: Desember 2021, Published: Desember 2021 ISSN: 2088-0626 (printed), ISSN: 2442-7365 (online)
Mayoritas  KUBE  Mandiri  berbentuk  usaha  dagang  sembako  dan  juga  peternakan. Dalam  usaha  tersebut  peran  kemitraan  akan  lebih  mampu  mendorong  dalam kemandirian  usaha  dan  kedisiplinan  sebab  dalam  sistem  usaha  kedepan  akan mereplikasi  atas  sistem  usaha  yang  sudah  berjalan.  Kondisional  tersebut  mampu menekan akan sifat impulsif, ketergantungan PKM PKH sehinga memiliki otos kerja untuk berwirausaha.

## 4. Aktor Masyarakat
Pada aktor masyarakat ditujukan pada penerima PKH sebagai objek yang dibutuhkan untuk  dikembangkan  sebagai  inovasi  kemandirian  ekonomi  pada  Program  KUBE Mandiri  PKH.  Objek  penerima  PKH  lebih  pada  sifat  impulsif,  ketergantungan  dan konsumtif.  Oleh  sebab  itu  sentuhan  –  sentuhan  inovasi  untuk  penerima  PKH  agar siap pada level Graduasi Mandiri.
Peranan  dari  masing-masing  aktor  berbeda,  dan  pola  hubungan  kerjasama  dari waktu-kewaktu  tidak  ditentukan  apa  yang  menjadi  ruang  lingkupnya  sebab  pola quadruple  helix  bisa  bervariasi  dari  waktu  kewaktu.  hubungan  berkembang  dari keterlibatan  antar  aktor  dalam  proses  inovasi  menjadi  mitra  terafiliasi.  Oleh  sebab  itu peran  aktor  dalam  inisiatif  quadruple  helix  dapat  bervariasi  dari  waktu  ke  waktu  dan dapat memiliki banyak peran dalam kolaborasi serta termasuk dalam salah satu Heliks.
Sejalan  dengan  model  quadruple  helix  kami  berpendapat  bahwa  heliks  keempat berpusat  KPM  PKH  untuk  mampu  graduasi  secara  mandiri.  Oleh  sebab  itu  dalam pemberdayaan  KPM  PKH  bisa  merubah  paradigma  masyarakat  yang  implusif, ketergantungan dan kosumstif. Hal ini mencerminkan bahwa terdapat ruang berbeda dan berfungsi  sebagai  pengguna  dari  mitra  ke  empat  helix  adalah  aktor  KPM  PKH  dalam Pengembangan  KUBE  Mandiri  PKH.  Dalam  model  ini  pemberdayaan  masyarakat berbasis  QH  akan  berada  pada titik  overlaping  dari  setiap  aktor tersebut  sebagai  bentuk inovasi. Dalam pola hubungan antar aktor digambarkan sebagai mana berikut;
Reg u lat o ry , Bu get in g an d P o lic y
Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
209
Submitted: Desember 2021, Accepted: Desember 2021, Published: Desember 2021 ISSN: 2088-0626 (printed), ISSN: 2442-7365 (online)
Pola  hubungan  didalam  QH  mensyaratkan  dinamika  kerjasama  dengan menunjukkan bahwa aktor pemerintah, industri, dan akademisi, sering bertindak sebagai pengguna  dalam  satu  atau  lain  cara  dari  waktu  ke  waktu. Sedangkan  heliks  keempat adalah  masyarak  sipil,  konsumen,  dan  pengguna  akhir  (McAdam,  dan  McAdam,  2016) yang dimaskudkan pada KPM PKH.
Dalam  pola  hubungan  dari  aktor  dalam  QA  merupakan  jejaring  dalam  pola hubungan  dimana  organisasi  publik  dan  swasta  melakukan  interaksi  sehingga  proses penciptaan  nilai  untuk  mengubah  KUBE  Mandiri  PKH  lebih  bisa  berkembang  dan mampu  mempersiapakan  KPM  PKH  untuk  graduasi  mandiri  berbasis  kewirasuahan,  hal ini  diperlukan  berbagai  masukan  menjadi  luaran  yang  berharga  bagi  kempat  helix. Penekanan  konsep  HQ  dalam  pengentasan  kemiskinan  ini  adalah  pada  proses  relasional yang  terjadi  dalam  pengaturan  quadruple  helix,  yaitu  aktor  (publik  dan  swasta)  yang terlibat,  sumber  daya  yang  digabungkan,  dan  kegiatan  yang  dilakukan,  serta  hasil  dari proses, yaitu; nilai  yang diterima oleh para aktor yang terlibat dalam  jaringan  hubungan yang saling bergantung. Selain para pelaku yang dibahas terkait heliks, makalah ini juga membahas  tentang  organisasi  hybrid  atau  inkubator  yang  mengintegrasikan, berkolaborasi, dan mengatur berbagai bidang quadruple helix untuk merangsang Inovasi.
Arah  Pengembangan  KUBE  sebagai  Kemandirian  Ekonomi  PKH  Berbasis Quadruple  Helix  Agar  model  pengembangan  KUBE  PKH  berbasis  Quadrupel  Helix (QH) mampu membentuk sebuah Inovasi ditengah multi dimensi problem pengembangan KUBE sebagai program strategsi yang mendorong kemandirian ekonomi penerima PKH. Maka  diperlukan  sebuah  kejelasan  informasi  terkait  ;  1)  Potensi  Desa;  2)  Objek
Inovation The Change in Behaviour
Resourch and Potensial
Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
Submitted: Desember 2021, Accepted: Desember 2021, Published: Desember 2021 ISSN: 2088-0626 (printed), ISSN: 2442-7365 (online)
Pemberdayaan  sebagai  Mitra;  3)  Kriteria  Pihak  yang  akan  diberdayakan;  4)  instrumen pemberdayaan; 5) Sumberdaya pendukung; dan 6) Sistem pemberdayaan
Ruang Lingkup Pemberdayaan KUBE PKH pada ruang lingkup QH sebagai model pengembangan  KUBE  PKH  yang  terbentuk  dalam  program  pemberdayaan,  maka menempatkan  masyarakat  merupakan  obyek  dan  subyek  pemberdayaan,  obyek pemberdayaan  adalah  merupakan  bidang    kegiatan  pemberdayaan  dan  subyek pemberdayaan  adalah  masyarakat  penerima  PKH  untuk  diberdayakan  dan  yang memberdayakan.  .  Dalam  kehidupan    masyarakat  terdapat  banyak  sekali  sisi-sisi kehidupan  dapat  dilihat  dalam    wawasan  kebangsaan,  yaitu  idiologi,  politik,  ekonomi, sosial,  budaya  dan    pertahanan  keamanan;  maka  berbagai  hal  itulah  jangkauan pemberdayaan    yang  bisa  dilakukan  untuk  mewujudkan  negara  sebagaimana  tertuang dalam pembukaan UUD 1945.
Berdasarkan analisis dan kajian yang telah di lakukan sebagaimana pembahasan di atas,  dapat  di  ambil  kesimpulan  bahwa  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pasuruan  belum mempunyai  memiliki  program  yang  efektif  didalam  menekan  atau  menyelesaikan persoalan  kemiskinan  yang  ditahun  2020,  kabupaten  pasuruan  merupakan  wilayah  yang angka  kemiskinan  tertinggi  dijawa  timur  terlihat  pada  kondisi  pemerataan  pendapatan para penerima manfaat belum merata yaitu berada dalam kondisi sedang menurut kriteria Gini  Ratio.  Para  penerima  manfaat  masih  mengharapkan  program  serupa  tetap berkelanjutan.
Program  pemberdayaan  di  bidang  ekonomi  bagi  KPM  PKH    berbasis  pad  KUBE Mandiri  PKH  yang  dilaksanakan  oleh  pemberdaya  masih  menitikberatkan  pada keberhasilan  program  secara  administratif.  Demikian  pula  dari  sisi  penerima  manfaat, pemanfaatan  stimulasi  pinjaman  pemberdayaan  masih  lebih  banyak  dimanfaatkan  untuk kegiatan  komsumtif,  sehingga  menimbulkan  ketergantungan.  Perosalan  rendahnya graduasi Mandiri  yang dapat ditekan dengan sistem pemodelan pengentasan kemiskinan berbasis Quadruple Helix (QH) pada Program KUBE Mandiri PKH mampu memberikan ruang  bagi  aktor  pemerintah,  private  sektor  dan  academik  dengan  peran  yang  berbeda namun  saling  sinergis  dan  semua  kegiatan  bermuara  Inovasi  pada  masyarakat  miskin penerima KPM PKH.
Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
Submitted: Desember 2021, Accepted: Desember 2021, Published: Desember 2021 ISSN: 2088-0626 (printed), ISSN: 2442-7365 (online)

## Kesimpulan
Program  kemandiria  ekonomi  yang  terbentuk  pada  Graduasi  Mandiri  bagi  KPM PKH  masih  relatif  sedikit  hal  ini  menjadikan  angka  kemiskinan  di  kabupaten  pasuruan masih  tinggi,  hal  ini  sebab  sudah  menjadi maindset masyarakat  penerima  PKH  lebih bersifat pragmatis,  impulsif dan ketergantungan. Hal demikian penyebab penerima PKH yang  tidak  berkeingnan  melepas  ke  anggotaan  sebagai  penerima  PKH  dengan menganggap  bahwa  bantuan  PKH  dimaknai  sebagai  tambahan  pendapatan  keluarga  dan distribusi  PKH  memicu  konflik  dan  keceburuan  sosial  masyarakat  dan  penduduk penerima PKH, hal ini berimplikasi terhadap apa yang menjadi penyebab akan persoalan rendahnya  Graduasi  mandiri  dan  kegagalan  akan  KUBE  Mandiri  PKH  untuk  tidak berkesinambungan.  Oleh  sebab  itu  dengan  inovasi  pengembangan  KUBE  Mandiri  PKH dalam prespektif Qudruple Helix  akan bisa  mendorong akan perubahan sikap  maindseet KPM PKH untuk siap dalam kemandirian ekonomi dan terwujudnya graduasi mandiri.
Dengan peran aktor pemerintah sebagai pemilik regulasi dan anggaran, perguruan tinggi  memiliki  inovasi  sebagai  riset  dan  pembangunan  program  KUBE  Mandiri  PKH yang inovatif dan kompetitif dengan bekerjasama dengan sektor swasta untuk unit bisnis. Dari ketiga aktor tersebut berorientasi untuk merubah sikap dan perilaku dalam penerima PKH untuk siap dan inovatif sehingga akan graduasi mandiri.

## Daftar Pustaka
Cooke,  P.,  Gomez  Uranga,  M.,  &  Etxebarria,  G.  (1997).  Regional  innovation  systems: Institutional  and  organisational  dimensions.  Research  Policy,  26(4),  475-491.  doi: https://doi.org/10.1016/S0048-7333(97)00025-5
Denzin andY. Lincoln. (1997), Handbook of Qualitative Research. London: Sage Hurlock, 2003. “Psikologi Perkembangan” , Erlangga, Jakarta
Leydesdorff, L. (2012). The Triple Helix, Quadruple Helix, …, and an N-Tuple of Helices: Explanatory Models  for Analyzing the Knowledge-Based Economy? Journal of the Knowledge Economy, 3(1), 25-35. doi: 10.1007/s13132-011-0049-4.
Mahsun, Mohamad. (2009). Pengukuran Kinerja Sektor Publik (3th ed). Yogyakarta: BPFE. Nelson, Debra L,. & James Campbell Quick.  2005. Understanding organization Behaviour.

## Ohio: South-Westrn
Parmenter,  David.  2007.  Key  Performance  Indicator  (developing,  Implementing  and  Using Winning KPIs, United State of America
Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
Submitted: Desember 2021, Accepted: Desember 2021, Published: Desember 2021 ISSN: 2088-0626 (printed), ISSN: 2442-7365 (online)
Piirainen,  T.  &  Koski,  P. (2004), Integrating  workplace  development  policy  and  innovation policy.  A  challenging  task.  Experiences  from  the  Finnish  Workplace  Development Program,  pada  Fricke,  Werner  and  Totterdill,  Peter  (eds)  Action  Research  in Workplace Innovation and Regional Development. Amsterdam: John Benjamins, pp. 313–331
Wibowo. ( 2007). Manajemen Kinerja. Edisi ketiga. Jakarta: PT.Raja Grafindo Prasada