Penanggung Jawab Ahmad Syafii Maarif Jeffrie Geovanie Rizal Sukma Pemimpin Umum Abd. Rohim Ghazali Pemimpin Redaksi Moh. Shofan Dewan Redaksi Ahmad Najib Burhani Ahmad–Norma Permata Clara Juwono Haedar Nashir Hilman Latief Luthfi Assyaukanie M. Amin Abdullah Sekretaris Redaksi M. Supriadi Redaktur Ahli Zuly Qodir Redaktur Pelaksana Khelmy K. Pribadi, Fithri Dzakiyyah Hafizah, Pipit Aidul Fitriyana Design Layout Riamawati Keuangan Henny Ridhowati, Titik Lestari Sirkulasi Awang Basri, Pripih Utomo Alamat Redaksi MAARIF Institute for Culture and Humanity Jl. Tebet Barat Dalam II No. 6, Jakarta 12810 Telp +62-21 8379 4554     Fax +62-21 8379 5758 website  : www.MAARIFinstitute.org email : jurnal@maarifinstitute.org shofan_mag@yahoo.com
Donasi dapat disalurkan melalui rekening : Yayasan A. Syafii MAARIF BNI MH. Thamrin (Wisma Nusantara) 0114179273

## Terbit Perdana Juni 2003
Redaksi mengundang para cendekiawan, agamawan, peneliti, dan aktivis untuk mengirimkan tulisan, baik berupa hasil penelitian maupun gagasan, sesuai dengan visi dan misi MAARIF Institute for Culture and Humanity. Tulisan merupakan hasil karya sendiri, belum pernah dipublikasikan, penulisan mengacu standar ilmiah yang telah ditetapkan oleh redaksi dengan panjang tulisan minimal 4000 kata (10 halaman, 1 spasi, A4) dengan batas makismal 6000 kata (15 halaman). Redaksi berhak menyeleksi dan mengedit tulisan tanpa mengurangi atau menghilangkan substansi. Jurnal MAARIF terbit 2 kali setahun (Juni dan Desember).

## Pengantar Redaksi
Populisme Islam dan Tantangan Demokrasi Islam di Indonesia  ............................................................................... 3 Moh. Shofan

## Artikel Utama
Islam, Populisme dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia  ... 9 Syamsul Arifin
Populisme Kanan, Islam dan Konteks Indonesia  ..................... 29
Ari A. Perdana
Populisme Islam, Krisis Modal Sosial dan Tantangan Terhadap Demokrasi: Refleksi Pemilu 2019  ............................................. 43 M. Hilali Basya
Ulama dan Negara Santri  .......................................................... 60 Ahmad Najib Burhani
Dar al-‘Ahd wa al-Shahadah: Upaya dan Tantangan Muhammadiyah Merawat Kebinekaan ...................................... 67 Hasnan Bachtiar
Rekonsiliasi Pascasuksesi Kepemimpinan: Berkaca pada Penerapan Sistem Kekhalifahan Pertama dalam Islam dan Implementasinya pada Kehidupan Demokrasi Indonesia ......... 102 Harja Saputra
Kritik Narasi Populisme Islamis di Mesir Pasca -Arab Spring ....... 115
Mush’ab Muqoddas Eka Purnomo

## Riset
Kebenaran yang Terbelah: Populisme Islam dan Disinformasi Politik Elektoral .......................................................................... 129 Wahyudi Akmaliah

## Khazanah
Elsina Elisabeth Latuheru: Menghidupkan Perdamaian Membangun Kemanusiaan di Bumi Ambon ............................. 150 Moh. Shofan
Hari ini, dunia, tak terkecuali Indonesia, sedang—meminjam istilah Ghita Ionescu—dihantui dengan gelombang populisme. Tak ada yang lebih banyak diperbincangkan dalam politik global selain populisme. Studi mengenai populisme sudah cukup lama berkembang utamanya menyasar kawasan Amerika Latin dan belakangan Amerika Utara dan Eropa—dan tentu saja, telah menjadi studi global. Beberapa ilmuwan juga melihat kemunculan populisme di beberapa negara Asia, seperti Thailand pada masa Thaksin (Baker 2008), Filipina pada masa Estrada (Hedman 2001), dan Korea Selatan pada masa Roh-Hyun hingga sosok Paul Hanson di Australia (Moffit 2014). Di Indonesia, populisme ini ditandai dengan adanya gerakan Aksi Bela Islam yang menuntut pemenjaraan mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok, atas tuduhan penistaan agama. Belakangan, dua kandidat presiden, Prabowo Subianto dan Joko Widodo, menggunakan politik populis untuk menarik pemilih. Jelasnya, populisme telah menyehari dalam percakapan dan pengamalan politik global.

## Populisme Islam dan Tantangan Demokrasi Islam di Indonesia?
Mengikuti tren tersebut di atas, studi-studi mengenai populisme juga mulai menjamah Indonesia. Di Indonesia, populisme berkait kelindan dengan agama pada satu sisi dan nasionalisme pada sisi lain. Vedi R Hadiz dan Richard Robison (2019) mencatat bahwa kompetisi politik populisme di Indonesia pascaotoritarianisme Orde Baru adalah antara populisme sekuler- nasionalis dan populisme Islam. Pada Pemilu 2019 lalu, segregasi antara populisme Islam dan populisme nasionalis sangat kentara. Jurang antara keduanya semakin melebar. Bisa dilihat bagaimana retorika Pancasila versus Khilafah, kriminalisasi ulama, anti-Islam, dan anti-NKRI sangat mendominasi percakapan di ruang publik demokrasi Indonesia. Populisme, di pelbagai tempat dan dalam banyak kesempatan, bersanding dengan agama dan nasionalisme.
Kecenderungan tersebut bukanlah hal yang mengejutkan mengingat dalam sejarah Indonesia, populisme telah muncul dalam berbagai bentuk, bahkan sudah ada sebelum era reformasi. Pada era Soekarno misalnya, muncul aliansi perlawanan yang digagasnya untuk melawan kolonialisme yang dikenal dengan semboyan Nasionalisme, Agama, Komunisme (Nasakom). Selain itu, Hadiz (2016) juga menyebutkan munculnya gejala populisme Islam lama (old Islamic populism), yang muncul sebagai warisan dari kebangkitan Pan- Islamisme yang muncul pada awal abad ke-20. Pada masa akhir Orde Baru, populisme dalam bentuk gerakan mahasiswa muncul untuk menurunkan kekuasaan rezim Soeharto yang dianggap korup dan tidak demokratis.
Namun belakangan, perhatian para sarjana mulai beralih ke populisme di kalangan Muslim di Indonesia dan menganggap bahwa identitas agama (dalam hal ini Islam) telah menjadi sumber baru untuk mobilisasi politik. Mengacu pada argumentasi Vedi R. Hadiz dalam Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah (2019), aksi Bela Islam yang menggunakan simbol Islam sebagai pemersatu dan landasan mobilisasi diyakini akan mengarah kepada terbentuknya populisme Islam di Indonesia.
Politik identitas dan populisme agama dengan lenggang menari untuk tujuan- tujuan politis. Pilkada Jakarta 2017 dan Pilpres 2019, telah memberikan potret bagaimana tafsir agama bisa dijadikan alat memukul pihak sebelah. Politisasi agama, ujaran kebencian, dan paham radikal menjadi virus yang sedemikian cepat menyebar di tengah Islam yang sedang bergelora. Keberislaman yang mestinya menjadi sumber rahmat dan kebahagiaan bagi semua makhluk justru dicemari dengan caci maki dan kebencian. Jika terus dipelihara maka agenda
populis tersebut akan berdampak negatif pada pluralitas dan kebinekaan. Sebab, populisme yang disalahpahami itu cenderung berpikiran tertutup dan anti-keberagaman. Populisme juga akan mengancam agenda pro-demokrasi yang sedang berjalan. Agenda pro-demokrasi seperti pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan hanya bisa berjalan bila suatu negara bersifat inklusif tanpa adanya diskriminasi.
Namun, terlepas dari masalah di atas, pertanyaan yang layak dikemukakan di sini adalah seberapa besar efek populisme ini bagi perjalanan demokrasi di Indonesia Pasca-Pilpres? Mampukah demokrasi berjalan sesuai dengan semangat yang dicita-citakan?

## Tentang Jurnal Ini
Artikel-artikel dalam jurnal ini mencoba untuk melihat fenomena terbaru dalam politik Indonesia yang terkait dengan mobilisasi dengan menggunakan identitas Islam yang sering dikaitkan dengan populisme. Sebagian akademisi lain, populisme dipandang sebagai pertanda yang baik karena dapat menjadi pengingat atau alarm bagi elite yang sedang berkuasa agar selalu memperhatikan kepentingan publik dalam setiap pembuatan kebijakan. Sebaliknya, populisme oleh akademisi lainnya dinilai tidak lebih sebagai suatu retorika elite untuk meraih dukungan massa yang melimpah pada momen politik elektoral tertentu. Dan di sebagian kalangan lainnya, populisme Islam dikhawatirkan dapat menghalangi perkembangan demokrasi di Indonesia yang sejatinya masih dalam proses transisi menuju konsolidasi demokrasi.
Artikel pertama oleh Syamsul Arifin, menguraikan tentang Islam, populisme dan masa depan demokrasi di Indonesia. Dalam artikel ini, Syamsul menempatkan populisme secara positif, bukan sebagai ancaman terhadap demokrasi, kendati tetap memberikan ruang untuk mengartikulasikan sikap kritis kepada populisme. Sikap demikian, menurutnya dipilih atas pertimbangan sosiologis dan historis posisi Islam, sebagai agama yang dipeluk oleh sebagian besar penduduk di Indonesia. Kebesaran dari sisi jumlah serta karakteristik Islam sebagai agama moderat perlu diapresiasi sebagai modalitas dalam mendinamisasi demokrasi di Indonesia. Namun, Syamsul mengingatkan bahwa diskursus populis beserta aksi turunannya masih terperangkap pada isu-isu primordialistik yang acapkali muncul
dalam kontestasi politik elektoral. Jika masih terperangkap dengan isu-isu demikian, maka wajar jika muncul kekhawatiran populisme Islam akan menjadi ancaman bagi demokrasi.
Artikel kedua oleh Ari A. Perdana, menguraikan tentang kemenangan Donald Trump di Pilpres AS dan Brexit di Inggris, yang menandai menguatnya sentimen populisme dalam politik elektoral. Begitupun juga di Eropa. Menguatnya populisme tersebut, menurut Ari, disebabkan oleh faktor kesenjangan ekonomi dan pertentangan kultural. Lebih lanjut, Ari menjelaskan bahwa menguatnya dukungan kepada kelompok Islam konservatif di Indonesia memiliki banyak karakteristik serupa dengan tren populisme global.
Pada artikel ketiga, M Hilali Basya,  berupaya untuk mendiskusikan ketegangan politik dalam Pemilu 2019 dan bagaimana kaitannya dengan gerakan Islam di Indonesia Artikel ini juga mengkaji tentang populisme Islam dalam pemilu 2019. Secara khusus, di dalamnya menjelaskan bagaimana populisme Islam tumbuh dalam 5 tahun terakhir di Indonesia, mengapa populisme semacam itu tumbuh dan berkembang, apa wacana yang dikembangkannya, dan bagaimana efeknya terhadap demokrasi di Indonesia.
Artkel keempat, A. Najib Burhani, menjelaskan tentang fenomena kemenangan Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin, dalam pemilihan Presiden 2019, di mana ulama kembali menempati posisi penting dalam pemerintahan Republik Indonesia. Burhani, dalam artikel ini menjawab sebuah pertanyaan apakah dengan terpilihnya Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden akan mendinginkan perpolitikan nasional yang selama ini sering terbelah antara kubu nasionalis dan Islamis? Apakah tampilnya Ma’ruf Amin, sebagai bagian dari ashabul qoror (penentu kebijakan) akan bisa menghilangkan berbagai kebijakan yang kurang berpihak dari pemerintah terhadap minoritas atau justru melahirkan sektarianisme baru?
Artikel kelima, yang ditulis oleh Hasnan Bachtiar, mengkaji konsep Dar al-‘Ahd  wa  al-Shah฀dah    (negara  perjanjian  dan  persaksian)  yang  diajukan oleh Muhammadiyah. Konsep ini penting dikaji, karena merupakan konsep elaborasi antara doktrin Siyar – hukum perang dan hubungan internasional dalam tradisi Islam – dan Pancasila yang bertujuan: memberikan pedoman bagi para aktivis Muhammadiyah mengenai hubungan negara dan organisasi, sebagai fondasi pertahanan ideologis, sebagai alat harmonisasi politik, dan manifestasi intelektual dan politik yang menekankan pentingnya nasionalisme.
Artikel keenam, Harja Saputra, mengelaborasi mengenai fakta-fakta sejarah yang terjadi dalam suksesi kepemimpinan Pasca-Nabi Saw wafat, yaitu pada masa penerapan sistem kekhalifahan pertama, pada suksesi kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddieq dan berbagai peristiwa yang menyertainya yang tak jarang diwarnai kemelut dan bibit perpecahan di tubuh umat Islam. Dan, bagaimana kedua tokoh sentral dalam suksesi kepempinan tersebut, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddieq dan Ali ibn Abi Thalib, bersikap pasca suksesi kepemimpinan. Di akhir pembahasan, mengajak pembaca untuk memahami mengenai pentingnya meneladani sikap dari kedua tokoh sentral yang terlibat, tanpa bermaksud menyamakannya secara simetris bahwa Abu Bakar Ash-Shiddieq identik dengan Jokowi atau Prabowo identik dengan Ali ibn Abi Thalib. Namun, lebih pada penekanan mengenai urgensi meneladani sikap mementingkan rekonsiliasi, perdamaian, dan persatuan umat, dari kedua tokoh ketimbang bersitegang pada aspek politik yang sangat mudah memunculkan konflik.
Artikel ketujuh, Mush’ab Muqoddas Eka Purnomo, menguraikan Al Ikhwan Al Muslimun sebagai organisasi Islamis paling lama yang bertujuan untuk mendirikan kembali Khilafah Islamiyyah, yang ternyata tidak mampu mengelola kekuasaan. Tidak sedikit dari kader-kadernya beralih kepada ISIS karena dianggap lebih mampu mendirikan Khilafah Islamiyyah serta mampu melawan para penguasa karena memiliki kemampuan militer yang dianggap lebih baik, walaupun sebenarnya tidak.
Artikel kedelapan, ditulis Wahyudi Akmaliah, menjelaskan mengenai masa depan demokrasi Indonesia di tengah ancaman Populisme Islam dengan melihat pertautan media sosial dengan mengajukan tiga pertanyaan; bagaimana politik elektoral dipengaruhi oleh disinformasi melalui media sosial sebagai cara dan strategi untuk menghancurkan lawan politik? Wacana- wacana apa saja yang muncul dalam disinformasi tersebut sebagai pendulum menguatkan sekaligus menyerang politik lawan? Bagaimana masa depan demokrasi Indonesia di tengah disinformasi masyarakat dan populisme Islam di Indonesia? Artikel ini berargumen bahwasanya disinformasi merupakan gejala yang tidak hanya menimpa Indonesia, melainkan juga secara global.
Sebagai penutup kami berharap agar kedelapan artikel yang secara umum berbicara tentang gerakan populisme Islam dan masa depan demokrasi Pasca-Pilpres, dalam jurnal ini dapat memberikan perluasan wawasan dan ketajaman analisis kritis berpijak pada analisis kajian tentang populisme dan bagaimana ia memengaruhi perjalanan demokrasi ke depan, Pasca-Pilpres tahun 2019.
Akhirnya kepada para pembaca, kami berharap artikel-artikel yang terhimpun pada edisi jurnal kali ini dapat memberikan informasi, pencerahan dan pemahaman secara komprehensif guna mencari dan menemukan formasi yang tepat dalam menempatkan dan mendialogkan berbagai perbedaan terutama di antara berbagai identitas bangsa Indonesia dalam posisi yang setara, demi terpeliharanya keutuhan dan persatuan bangsa.
Selamat membaca
Moh. Shofan
Pemimpin Redaksi Jurnal MAARIF