Al Falah: Journal of Islamic Economics STAIN Curup|E-ISSN: 2548-3102, P-ISSN: 2548-2343

## Keuangan Inklusif Bank Umum Syariah Dalam Mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah

## Ernawati
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo, Kendari E-mail: erna_unhalu@yahoo.com

## Abstract
This study examines the financial inclusive SMEs on Indonesian Islamic Commercial Bank (ICB). Data used is secondary data from the publication of the Financial Services Authority (FSA) and the publication of  ICB. The indicators examined  including of the dimensions of use, physical accessibility  and price affordability. The results showed that the preferences of ICB  on SMEs access were not related with the size of the bank. The three largest ICB is more lower  preference allocation to SMEs.  Although Islamic banking office network experienced an increasing trend, but physical accessibility  for regency still limited. SMEs still have a low price affordability, contrary to the Shariah Rural Bank (SRB). The results also showed that the lower   price affordability the higer NPF of SMEs, which implies  trade off between price affordability and collectability of financing.
Keywords : Inclusive Finance, Physical Accessibility, Affordability, Dimension Usage

## Abstrak
Studi ini mengkaji beberapa indikator keuangan inklusif perbankan syariah di Indonesia.  Data yang  digunakan  berupa  data  sekunder  hasil  publikasi  Otoritas  jasa  Keuangan    (OJK)  dan publikasi  laporan oleh Bank Umum Syariah.  Indikator yang dikaji pada penelitian ini meliputi: dimensi  penggunaan,  keterjangkauan  fisik,  dan  keterjangkauan  harga.    Hasil  penelitian menunjukkan bahwa Preferensi  Bank Umum Syariah atas akses  UMKM tidak terkait dengan ukuran  bank.    Tiga  bank  syariah  terbesar    memiliki  preferensi  alokasi  debitur  UMKM  lebih rendah  dibanding    bank  syariah    dengan    ukuran  yang  lebih  kecil.    Meskipun  jaringan  kantor perbankan  syariah  mengalami  kecenderungan  meningkat    namun    keterjangkauan  fisik    belum merata  untuk  seluruh  kabupaten.      UMKM    masih  memiliki    keterjangkauan  harga  rendah, sebaliknya dengan  BPRS. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketika keterjangkauan harga rendah, NPF UMKM akan tinggi. Hal ini  mengimplikasikan bahwa  terdapat trade off antara keterjangkauan harga dan kolektabilitas pembiayaan.
Kata Kunci : Keuangan Inklusif, Keterjangkauan Fisik, Keterjangkauan Harga, Dimensi Penggunaan
2 |Al Falah: Journal of Islamic Economics ,Vol. 1,  No.1: 2016

## Pendahuluan
Industri  keuangan  memegang  peranan  penting  dalam  perekonomian  suatu negara.    Kestabilan  industri  keuangan  akan  mendorong  ekspansi  ekonomi. Namun ekspansi ekonomi diharapkan tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan semata, namun juga memiliki ekses ke masyarakat berupa perluasan kesempatan kerja  dan  penurunan  kemiskinan.    Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  maka industri keuangan perlu didorong ke arah pengembangan sektor riel yang pro job dan pro  poor ,  seperti  usaha  kecil  dan  menengah,  masyarakat  berpendapatan rendah, dan kelompok marginal lainnya.
Namun  kemampuan  kelompok  tersebut    dalam  merespons  layanan industri  keuangan  masih    terbatas.    Laporan  survey  kegiatan  dunia  usaha (SKDU)  BI  triwulan  I  2015  menunjukkan  bahwa      kesulitan  akses  kredit perbankan  di  Indonesia    terkait  dengan  persyaratan  kredit  yang  cukup  rumit (37,50 persen); pagu kredit yang tidak sesuai (25,50 persen); dan tingginya suku bunga (24,00 persen).  Untuk menjadi UMKM yang bankable enam aspek harus dipunyai dengan penekanan pada aspek entrepreneurship , produk, produksi/operasi, pemasaran dan legal (Bank Indonesia, 2011).  Namun UMKM yang bankable tidak  serta  merta  dapat  memperoleh  pembiayaan  usaha,  akibat kendala  sisi supply perbankan.  Alokasi  kredit  perbankan  dipengaruhi  oleh berbagai faktor baik karena ketersediaan dana, opotunity cost , maupun preferensi perbankan atas jenis pembiayaan, serta berbagai faktor lainnya.
Industri  perbankan  syariah  memiliki  preferensi  yang  tinggi  atas pembiayaan  murabahah  (pola  jual  beli)  dan  lebih risk  averse terhadap  pola  bagi hasil (akad mudharabah dan  musyarakah). Bahkan jenis pembiayaan murabahah untuk  kelompok  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah  mencapai  58 persen  pada  tahun  2014,  sementara  pada  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah (BPRS)  mencapai  lebih  dari  80  persen.    Hal  ini  mengindikasikan,  jikapun pembiayaan  perbankan  syariah  dapat  diakses  oleh  UMKM,  maka  posisi  daya tawarnya  jauh  lebih  rendah.    Sebab  tingkat  pengembalian  dana  (mesin  dan peralatan usaha, misalnya) didasarkan pada mark up tetap yang telah disanggupi oleh UMKM berdasarkan taksiran hasil usahanya dimasa akan datang.  Sehingga jika  perusahaan  mengalami  penghasilan  yang  lebih  rendah    maka  akan  sangat memberatkan  dalam pengembalian dana.
Adapun  jumlah  pembiayaan  yang  berhasil  diakses    UMKM  (termasuk LKM)  dari  berbagai  akad  pembiayaan  menunjukkan  bahwa  persentase pembiayaan UMKM mengalami penurunan yang signifikan  selama lima tahun terakhir  untuk  kelompok  BUS  dan  UUS;  yang  pada  tahun  2010  sebesar  77,10 persen;  menjadi  30,00  persen  pada  tahun  2014.    Kecenderungan  penurunan
pembiayaan UMKM menunjukkan bahwa rendahnya preferensi akan keuangan inklusif perbankan syariah Indonesia.
Bank  Indonesia  telah  menetapkan  langkah  strategis  guna  mendorong akses  keuangan  LKM  yang  termasuk  dalam  kerangka    paket  keuangan  inklusif yang memiliki visi: ‘m ewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  penanggulangan  kemiskinan, pemerataan pendapatan dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia’  (BI, 2014; 6) .    Ukuran  kinerja  perkembangan  kegiatan  keuangan  inklusif  oleh  berbagai negara yaitu:  ketersediaan/akses, penggunaan, kualitas, dan kesejahteraan. (BI, 2014).    Indikator  ketersediaan  atau  akses  mengukur  kemampuan  penggunaan jasa  keuangan  formal  dalam  hal  keterjangkauan  fisik  dan  harga.  Sementara kriteria penggunaan mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan  (a.l.  keteraturan,  frekuensi  dan  lama  penggunaan).    Kriteria  kualitas mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan.  Adapun kriteria kesejahteraan mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa.
Berdasarkan hal tersebut, pada tulisan ini dipaparkan beberapa gambaran kinerja  keuangan  inklusif    bagi  UMKM  di  Indonesia.    Tulisan  ini  juga memaparkan keterkaitan antara faktor penentu keuangan, indikator, dan strategi yang perlu diambil dalam mendorong  keuangan inklusif perbankan syariah.

## Metodologi
Penelitian menggunakan data sekunder hasil publikasi Otoritas Jasa Keuangan; publikasi  masing-masing  bank,    dan  sumber  lain  yang  relevan.  Indikator  yang dikaji  pada  penelitian  ini  meliputi:  dimensi  penggunaan,  keterjangkauan    fisik, dan keterjangkauan harga sebagaimana Tabel 1.
Tabel 1 Dimensi dan Pengukuran Keuangan Inklusif Variabel Indikator dan Pengukuran Penggunaan Persentase jumlah pembiayaan UMKM Proporsi pembiayaan modal kerja Keterjangkauan Fisik/wilayah Jumlah  unit  administrasi  yang  terlayani  perbankan syariah Keterjangkauan harga Opportunity cost pembiayaan
Sumber : Indikator berdasarkan hasil kajian Peneliti
Opportunity  cost (OC)  pembiayaan    diukur  membandingkan  tingkat  laba UMKM  (dalam hal ini diproxi dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terhadap return pinjaman  (ekuivalen  imbalan)  pembiayaan  bagi  hasil
4 |Al Falah: Journal of Islamic Economics ,Vol. 1,  No.1: 2016
(mudharabah dan musyarakah)  pada kelompok Bank Umum Syariah dan Umit Usaha Syariah.  Jika  OC> 1  menunjukkan  selisih keterjangkauan harga (laba) bagi  UMKM  dengan  meminjam  dana  pada  perbankan  syariah;  dan  sebaliknya jika OC< 1.
.................................................( 1)
Keterangan :
OC = Opportunity cost
E BPRS = Ekuivalen imbalan BPRS

## E BUS = Ekuivalen imbalan BUS/UUS

## Hasil dan Pembahasan

## Program Keuangan Inklusif Perbankan Syariah
Keuangan inklusif didefinisikan oleh Bank Indonesia sebagai: Hak setiap orang untuk  memiliki  akses  dan  layanan  penuh  dari  lembaga  keuangan  secara  tepat  waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan  martabatnya.  Layanan  keuangan  tersedia  bagi  seluruh  segmen  masyarakat,  dengan perhatian  khusus  kepada  orang  miskin,  orang  miskin  produktif,  pekerja  migran,  dan penduduk di daerah terpencil.
Beberapa tujuan keuangan inklusif Indonesia, yaitu:
a. Menjadikan  strategi  keuangan  inklusif  sebagai  bagian  dari  strategi  besar pembangunan  ekonomi,  penanggulangan  kemiskinan,  pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan.
b. Menyediakan  jasa  dan  produk  keuangan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat.  Meningkatkan  pengetahuan  masyarakat  mengenai  layanan keuangan.
c. Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan.
d. Memperkuat  sinergi  antara  bank,  lembaga  keuangan  mikro,  dan  lembaga keuangan nun bank.
e. Mengoptimalkan  peran  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  untuk memperluas cakupan layanan keuangan.
Sebagai  strategi  nasional,  keuangan  inklusif    didorong  pada  seluruh lembaga  keuangan  baik  konvensional  maupun  syariah.    Pada  tataran  praktis, mekanisme  keuangan  inklusif  dapat  dilakukan  oleh  perbankan  secara  langsung terhadap  kelompok  sasaran,  misalnya  UMKM.    Cara  lain  yang  ditempuh perbankan  yaitu  melakukan  program linkage dengan  LKM  untuk  kemudian disalurkan  kepada  kelompok  sasaran.    Cara  ini  merupakan  salah  satu  metode untuk memfasilitasi intermediasi dan distribusi pembiayaan.  Tabel 2 menyajikan partisipasi  beberapa  perbankan  syariah  dalam  mewujudkan  keuangan  inklusif melalui program linkage .
Program linkage Bank  Umum  Syariah  dengan  LKM  pada  umumnya dilakukan dengan dua model yaitu executing dan channelling .  Pada model executing bank memberikan pembiayaan kepada LKM yang kemudian diteruskan kepada nasabah  sebagai end  user .    Pada  model  ini,  LKM  merupakan  debitur  bank sedangkan end  user merupakan  eksposur  pembiayaan  perusahaan  mitra.  Pada model channeling ,    LKM  tidak  memiliki    kewenangan  memutus  kredit  kecuali mendapat surat kuasa dari bank.  Bank memberikan pembiayaan secara langsung kepada end user melalui LKM yang bertindak sebagai agen.  Pembiayaan kepada end user adalah eksposur dari bank.  Dengan demikian, model channeling kurang memberikan  ruang  gerak  bagi  LKM  untuk  mengoptimalkan  keuntungannya karena  hanya  akan  memperoleh fee sebagai  agen  pembiayaan  yang  tentunya nilainya terbatas.  Sementara pembiayaan executing lebih memberikan keleluasaan bagi LKM  mengendalikan keuntungan.  Model linkage lain yang dapat dilakukan yaitu joint financing yang merupakan pembiayaan bersama terhadap anggota yang dilakukan oleh Bank Umum dan Koperasi
Tabel 2. Program Linkage LKM  dengan Beberapa Bank Umum Syariah di Indonesia
Nama Bank Bentuk Bank  Syariah Mandiri Produk:  Pembiayaan Linkage (Pembiayaan  Melalui  Lembaga Keuangan  Mikro/  Syariah-LKM/S,  Lembaga  Keuangan Bukan Bank-LKBB)
1. Pola Executing : pembiayaan kepada LKM/S atau LKBB.
2. Pola Channeling :  pembiayaan  kepada  nasabah  LKM/S
atau LKBB melalui LKM/S atau LKBB Bank BNI Syariah Pembiayaan  Kerjasama  Linkage  iB  Hasanah  dimana  BNI Syariah  sebagai  pemilik  dana  menyalurkan  pembiayaan dengan  pola executing kepada  Lembaga  Keuangan  Syariah
(LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dll) untuk diteruskan ke end user (pengusaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  syariah).  Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui Lembaga  Pendamping.  Akad  pembiayaan  ke  LKS  adalah
6 |Al Falah: Journal of Islamic Economics ,Vol. 1,  No.1: 2016
Mudharabah/Musyarakah  sedangkan  akad  pembiayaan  dari LKS  ke end  user sesuai  dengan  kebutuhan  (Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah). Nisbah bagi hasil ke LKS mengacu pada tarif pembiayaan yang berlaku di BNI Syariah, sedangkan  tarif  ke end  user ditentukan  oleh  LKS  namun setinggi-tingginya tidak melebihi 30% p.a Bank Muamalat Pembiayaan LKM syariah, plafon  mulai 100 juta BRI Syariah Pembiayaan yang diberikan melalui Koperasi Karyawan atau Koperasi  Pegawai  RI  dengan  mekanisme executing ,  yang ditujukan  kepada  karyawan  suatu  perusahaan  atau  Pegawai Negeri Sipil  (PNS) suatu instansi yang memiliki pendapatan tetap  bulanan  berupa  gaji  dan  menjadi  anggota  koperasi Pembiayaan BPRS dengan model executing Bank Panin Syariah Menyalurkan  pembiayaan  kepada    Induk  Koperasi  Syariah yang  menaungi  432  BMT  dari  seluruh  Indonesia.  Dana disalurkan dengan dua model yakni channeling dan penyaluran langsung.
Sumber : Website Masing-masing Bank
Program linkage yang    dijalankan  antar    BUS/UUS  dan  LKM  bukan hanya berupa produk tunggal pembiayaan, namun dapat berupa multi  produk. Sebagai  contoh linkage Bank  Muamalat  Indonesia    dalam  program Co  Branding Shar-e dan Linkage Program  Pembiayaan  kepada    Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariaah  (BPRS)  di  bawah  naungan  Asbisindo  (Asosiasi  Bank  Syariah Indonesia).    Program  tersebut  memiliki  sistem    yaitu  BPRS  menjual  tabungan atau kartu Shar-e Bank Muamalat, kemudian akumulasi dana dari Shar-e  akan disalurkan  kembali  pada  dalam linkage pembiayaan.    Jumlah  dana linkage yang diberikan  oleh  Bank  Muamalat  tidaklah  tergantung  pada  besarnya  kartu share yang  terjual,  namun  sesuai  dengan  pertimbangan kehati-hatian.  Dengan  sistem ini,  BPRS  akan  memperoleh  dua  macam  pendapatan,  yaitu fee dari  penjualan kartu share-e ;  dan  laba  dari  pembiayaan  yang  disalurkan.  Adapun  akad pembiayaan linkage yaitu akad mudharabah dan musyarakah.

## Kinerja   Keuangan Inklusif  Bank Syariah

## Indikator Penggunaan Pembiayaan
Keuangan  inklusif  bank  syariah  dengan  indikator  penggunaan  disajikan sebagaimana  Tabel  3.    Persentase  pembiayaan  UMKM  mengalami  penurunan yang signifikan  selama lima tahun terakhir untuk kelompok BUS dan UUS; yang pada tahun 2010 sebesar 77,10 persen; menjadi 30,00 persen pada tahun 2014. Pada  sisi  lain,  meskipun  terjadi  peningkatan  secara  absolut  pada  jumlah
pembiayaan  sebagaimana  tahun  2011  hingga  2013,  namun  secara  persentae, jumlahnya semakin menurun.
Secara  individual  bank,  sebagaimana  disajikan  pada  Gambar    1  dan  2 tampak  bahwa  kelompok    BUS  yang  memiliki  preferensi  tertinggi  atas pembiayaan  KUK  maupun  UMKM  yaitu    Bank  Tabungan  Pensiun  Nasional Syariah  (BTPNS)  yang  mencapai  angka  sekitar  mendekati  100  persen.    Jumlah ini  juga  searah  dengan  persentase  debitur  KUK  dan  UMKM  yang  dimiliki. Meskipun Bank Syariah Bukopin (BSB) dan Panin Bank Syariah (PBS) memiliki pangsa debitur yang tinggi, namun secara alokasi pembiayaan menunjukkan nilai yang rendah. Pangsa pembiayaan KUK dan UMKM pada PSB masing-masing secara  berturut-turut  sebesar  10,68  persen  dan  13,54  persen;  sementara  pada bank BSB sebesar 36,62 persen dan 58,48 persen.
Tabel 3.
Jumlah dan Persentase Pembiayaan UKM Perbankan Syariah Periode 2010-2014 Tahun Jumlah Pembiayaan (miliar rp) Persentase (%) 2010 52.570 77,10 2011 71.810 69,95 2012 90.860 61,60 2013 110.086 59,79 2014 59.806 30,00 Sumber : OJK (2015)
Preferensi  Bank Umum Syariah atas akses  UMKM tidak terkait dengan ukuran bank.  Tiga bank syariah terbesar  (BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan  BRI  Syariah)  memiliki  preferensi  alokasi  debitur  UMKM  lebih  rendah dibanding  bank syariah  dengan  ukuran yang lebih kecil.  Hal ini sejalan juga dengan  keterkaitan ukuran bank dan alokasi pembiayaan berdasarkan propinsi sebagaimana disajikan pada Gambar 3 dan Gambar 4.
Peringkat 10  tertinggi propinsi berdasarkan total aset perbankan  lebih didominasi  propinsi  yang  terletak    Wilayah  Barat    Indonesia,  yang berkonsentrasi  pada  pusat  pertumbuhan  ekonomi  wilayah.    Aset  perbankan syariah  terbesar  terletak  di  Propinsi  DKI  Jakarta    dengan  total    sekitar  237 triliun, disusul oleh Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.  Ironisnya hanya 2 (dua) dari  propinsi yang berada pada peringkat 10 besar dalam  aset masuk
8 |Al Falah: Journal of Islamic Economics ,Vol. 1,  No.1: 2016
dalam peringkat terbesar alokai pembiayaan UMKM, yaitu:  Sumatera Barat dan Sumatera  Utara.  Adapun  peringkat  tertinggi  alokasi  pembiayaan  UMKM  yaitu Propinsi  Bengkulu  yang  mencapai    93,52  persen;  disusul  oleh  Propinsi    Jambi dan  Sulawesi Utara, yang masing-masing sebesar 85,57 persen dan 82,71 persen.
Gambar 1 Pangsa Pembiayaan KUK dan UMKM pada Bank Umum Syariah Gambar 2 Pangsa Debitur KUK dan UMKM pada Bank Umum Syariah
Sumber : Laporan Keuangan  Tahun 2014 Masing-masing Bank, diolah

## Sumber: OJK (2015), diolah
Pada  sisi  lain,  preferensi    perbankan  syariah  dalam  peningkatan  usaha UMKM  termasuk  lembaga  keuangan  mikro  terlihat  dari  pangsa  pembiayaan modal  kerja  yang  dialokasikan  sebagaimana  disajikan  pada  Gambar  5.    Pada Gambar  5    tampak  bahwa  secara  total,  alokasi  pembiayaan  untuk  modal  kerja pada  BUS/UUS  belum  mencapai  50  persen  dan  menunjukkan  kecenderungan
Persentase Pembiayaan KUK Persentase Pembiayaan UMKM Persentase Debitur KUK Persentase debitur UMKM Series1, Kalimantan Selatan , 6971.54 Series1, Sulawesi Selatan , 7534.08 Series1,  Riau , 7934.84 Series1, Sumatera Barat , 8032.56 Series1,  Banten , 8746.27 Series1, Sumatera Utara , 11621.64 Series1,  Jawa Tengah , 20072.36 Series1,  Jawa Timur , 30911.52 Series1,  Jawa Barat , 43835.74 Series1,  DKI Jakarta , 236852.31 Gambar 3 Propinsi Peringkat 10 Tertinggi Total Aset Perbankan Syariah Series1, Sumatera Utara , 42.44 Series1, Kalimantan Barat , 49.91 Series1, Lampung , 51.23 Series1,  NTT , 52.12 Series1, Sumatera Barat , 53.17 Series1,  NTB , 58.63 Series1, Bangka Belitung , 66.5 Series1, Sulawesi Utara , 82.71 Series1, Jambi , 85.57 Series1, Bengkulu , 93.52 Gambar 4 Propinsi Peringkat 10 Tertinggi Alokasi Pembiayaan UMKM
menurun.    Kecenderungan  ini  pada  akhirnya  diikuti  oleh  BPRS.  Sebab rendahnya alokasi dana kepada UMKM termasuk LKM BPRS akan memberikan dampak rendahnya kemampuan BPRS menyalurkan pembiayaan.  Pada sisi lain, Gambar  5  juga  menunjukkan  bahwa  pangsa  pembiayaan  modal  kerja  BPRS lebih  tinggi  dibanding  pangsa  kelompok  Bank  Umum  Syariah,  dengan kecenderungan menurun.  Hal ini mengindikasikan bahwa pihak BPRS semakin memiliki  preferensi  atas  pembiayaan  non  produktif  (konsumtif).  Data  OJK (2015) menunjukkan bahwa proporsi pembiayaan produktif pada  setiap tahun mengalami peningkatan yang pada akhir tahun 2014 mencapai  sekitar 1,8 triliun rupiah.  Sementara  pembiayaan  investasi  mencapai    893  miliar  rupiah,  atau setengah dari pembiayaan konsumtif.

## Gambar 5.
Pangsa Pembiayaan Modal Kerja Pada Perbankan Syariah
Sumber : OJK (2015)
BUS/UUS BPRS Total
10 |Al Falah: Journal of Islamic Economics ,Vol. 1,  No.1: 2016

## Tabel 4.
Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Akad 2009 2014 Jumlah (miliar rp) Persen (%) Jumlah (miliar rp) Persen (%) Akad Mudharabah 6.597 14,07 14.354 7,20 Akad Musyarakah 10.412 22,21 49.387 24,78 Akad Murabaha 26.321 56,14 117.371 58,88 Akad Istishna 423 0,90 633 0,32 Akad Ijarah 1.305 2,78 11.620 5,83 Akad Qardh 1.829 3,90 5.965 2,99 Total 46.886 100,00 199.330 100,00
Sumber : BI (2010); dan OJK (2015)
Selanjutnya berdasarkan jenis akad sebagaimana Tabel 4 tampak bahwa perbankan  syariah  memiliki  preferensi  yang  tinggi  atas  pembiayaan  murabaha yang  merupakan  pola  jual  beli,  dibanding  pembiayaan  mudharabah  dan musyarakah  (pola  bagi  hasil).    Preferensi  perbankan    syariah  atas  murabaha memiliki kecenderungan meningkat, yang pada tahun 2009 sebesar 56,14 persen; dan  tahun  2014  meningkat  menjadi  58,88  persen.    Dengan  demikian,  secara jumlah  terdapat  peningkatan  pembiayaan  pola  bagi  hasil,  begitupun  halnya dengan proporsi. Peningkatan proporsi pembiayaan murabaha tampaknya harus mengorbankan pembiayaan   mudharabah, yang mengalami penurunan proporsi sekitar    setengahnya  selama  kurun  waktu  5  tahun.  Penurunan  proporsi pembiayaan  pola  bagi  hasil  sekaligus  mengindikasikan  rendahnya  preferensi perbankan syariah dalam mendorong kewirausahaan. Pada sisi lain, pembiayaan musyarakah  sebagai  salah  satu  varian  dalam  pembiayaan  bagi  hasil  tampaknya mengalami  peningkatan  sebesar  2,57  persen  pada  tahun  2009-2014.  Adanya penurunan pada akad mudharabah disatu sisi, dan peningkatan akad musyarakah di sisi lain  disebabkan adanya perbedaan karakteristik risiko pembiayaan.
Bisnis dalam Islam  memiliki karakteristik pengembalian yang tidak pasti, sehingga sangat tepat jika menggunakan akad bagi hasil kontrak mudharabah dan musyarakah .    Pada  kontrak mudharabah, pihak  pemilik  modal  atau shahibul  maal
Ernawati— Keuangan Inklusif | 11
menyerahkan modal berupa uang untuk dikelola oleh pengusaha atau mudharib . Pihak  pemilik  dana  pemilik  dana  bersikap  sebagai sleeping  partner yang  tidak berwenang  untuk  berpartisipasi    pada  proses  pengambilan  keputusan  usaha. Berbeda  halnya  dengan mudharabah ,  pada  kontrak musyarakah pihak  pengusaha ikut  serta  dalam  permodalan,  dan    pihak  pemilik  dana  berhak  untuk berpartisipasi  dalam  kegiatan  usaha  sesuai  dengan  peran  yang  telah  disepakati. Dengan demikian tampak bahwa pada pembiayaan mudharabah terbuka peluang besar moral hazard bagi mitra bisnis, misalnya melaporkan pendapatan/laba yang lebih  kecil  dibanding  sebenarnya.  Berbeda  halnya  dengan  pada  kontrak musyarakah, yang dapat dikendalikan langsung oleh pihak bank. Hal inilah yang mendorong  perilaku  menghindari  risiko  oleh  pihak  perbankan  dengan  alasan kehati-hatian.

## Keterjangkauan Fisik
Jaringan  kantor  perbankan  syariah  mengalami  kecenderungan  meningkat,  yang pada  tahun  2014  telah  mencapai  2910  kantor,  yang  terdiri  dari  2471 kantor/layanan  syariah  Bank  Umum  Syariah  dan Unit  Usaha  Syariah;  dan 439 unit  kantor  BPRS.    Pada  sisi  lain,  penetrasi  perbankan  syariah  pada    daerah tingkat  II  (kabupaten/kota)  di  Indonesia  juga  menunjukkan  kecenderungan meningkat. Pada tahun 2010 jumlah  kabupaten/kota yang terlayani perbankan syariah  sebanyak  112  kabupaten/kota;  dan  pada  tahun  2014  menjadi    125 kabupaten/kota.  Meskipun demikian, layanan perbankan syariah belum merata untuk seluruh propinsi.  Distribusi BUS pada unit administrasi kabupaten/kota disajikan sebagaimana Gambar 6.
Propinsi Jawa Barat merupakan  propinsi dengan penyebaran BUS yang lebih  merata  di  tingkat  kabupaten/kota.  Sebanyak  17  kabupaten/kota  telah terlayani  perbankan  syariah  untuk  Propinsi  Jawa  Barat.    Selanjutnya  terdapat Propinsi  Jawa  Timur  yang  telah  terlayani  untuk  13  kabupaten/kota;  serta Propinsi  Jawa  Tengah  dengan  12  kabupaten/kota.    Propinsi  luar  wilayah  Jawa yang memiliki tingkat layanan BUS yang cukup menyebar adalah Sumatera Utara dengan  10  kabupaten/kota.    Adapun  propinsi  dengan  layanan  yang  terpusat hanya  pada  satu  wilayah  yaitu:  Babel,  Jambi,  Bengkulu,  DIY,  Bali,  Sulut, Gorontalo, Sulbar, Sultra, Malut, Maluku, Papua, dan Irjabar.
12 |Al Falah: Journal of Islamic Economics ,Vol. 1,  No.1: 2016

## Tabel 5.
Perkembangan Jaringan Kantor  dan dana Pihak ketiga Perbankan Syariah Indonesia Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah Kantor 1.223 1.763 2.101 2.663 2.990 2.910 - Jumlah Kantor BUS 711 1.215 1.401 1.745 1.998 2.151 - Jumlah Kantor UUS 287 262 336 517 590 320
- Jumlah Kantor BPRS 225 286 364 401 402 439 Jumlah Kabupaten/Kota n.a 112 116 123 123 125 Dana Pihak Ketiga (miliar Rp) 52.271   76.036  115.415  147.512  183.534  217.858
Sumber : BI dan OJK, berbagai tahun
Gambar 6. Distribusi BUS  Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2014
Sumber : OJK (2015)

## Keterjangkauan Harga
Perbankan  syariah  menerapkan  dua  pola  dalam  akad  pembiayaan,  yaitu  akad bagi  hasil  dan  non  bagi  hasil.    Akad  non  bagi  hasil  diterapkan  pada  jenis pembiayaan yang pengembaliannya lebih pasti,  diantaranya: pola jual beli  dan pola sewa.  Akad pola jual beli terdiri dari  kontrak murabahah , salam dan istishna;
Ernawati— Keuangan Inklusif | 13
dan pola sewa terdiri dari kontrak ijarah . Akad bagi hasil diterapkan pada jenis pembiayaan yang tingkat pengembaliannya tidak pasti seperti kontrak mudharabah dan  akad musyarakah .    Hasil  usaha  pada  akad  bagi  hasil  dibagi  kepada  pemilik dana  dan mudarib berdasarkan  margin  bagi  hasil  yang  telah  disepakati.    Dasar pembagian  bagi hasil dapat berupa  pendapatan usaha  ( revenue sharing ) maupun laba usaha (profit loss sharing) .
Pemilik dana yang bersifat risk-averse akan memilih bentuk kontrak revenue sharing dibandingkan  dengan profit  and  loss  sharing mengingat  kontrak revenue sharing dapat  mereduksi  risiko  finansial  walaupun  masih  memiliki  tingkat return yang sama, karena nilai pendapatan selalu ≥ 0, sedangkan nilai laba bisa ≥ 0 atau ≤  0,  sehingga  ,  dengan revenue  sharing pemilik  dana  tidak  pernah  rugi  (minimal bagi  hasil  =  0  tetapi  modalnya  utuh),  sedangkan  dengan profit  and  loss  sharing pemilik  dana  dapat  mengalami  kerugian  sampai  sebatas  modalnya  (Ascarya, 2006).  Pemilihan revenue sharing tentunya akan  lebih memberatkan bagi UMKM yang  dapat  berdampak  pada  rendahnya  kemampuan  bayar.  Pada  tahun  2014 kredit bermasalah ( non performing financing , NPF) pembiayaan UMKM pada BUS mendekati  dua  kali  lipat  NPF  selain  UMKM,  yaitu  sebesar  6,48  persen  untuk UMKM  dan  3,41  persen    untuk  selain  UMKM.      Hal  ini  mengimplikasikan masih rendahnya keterjangkauan harga bagi UMKM.
Selanjutnya,  pada  kelompok  BPRS  yang  merupakan  salah  satu    mitra BUS dan UUS dalam program linkage LKM memiliki keterjangkauan harga yang tinggi,  sebagaimana  disajikan  pada  Tabel  6    yang  menunjukkan  bahwa  secara umum  ekuivalen  tingkat  imbalan    BUS  dan  UUS  dapat  dijangkau  oleh  BPRS, kecuali  untuk  tahun  2014  pada  pembiayaan mudharabah yang  memiliki  OC<1. Hal  ini  mengindikaikan  bahwa    tingkat  imbal  hasil  yang  dibayar  oleh  BPRS kepada BUS dan UUS lebih tinggi dari tingkat  bagi hasil  dana yang disalurkan oleh BPRS dalam pembiayaan mudharabah . Fluktuasi keterjangkauan harga BPRS tampaknya  berlawanan  arah    ( trade  off )  dengan  fluktuasi  NPF,  yaitu  ketika keterjangkauan  rendah,  NPF  UMKM  akan  tinggi.    Dan  sebaliknya  ketika keterjangkauan  harga    tinggi    maka  NPF  akan  rendah.  Hubungan  tersebut tentunya  disebabkan  oleh  ketergantungan  BPRS  akan  pendanaan  dari  pihak perbankan yang menentukan tingkat imbalan atas dasar revenue sharing , sehingga BPRS akan menentukan tingkat imbalan bagi nasabahnya dengan proporsi yang lebih tinggi dibanding yang diberikan oleh BUS dan UUS.
14 |Al Falah: Journal of Islamic Economics ,Vol. 1,  No.1: 2016
Tabel 6.
Keterjangkauan Harga dan Non Performing Financing BPRS Tahun OC Mudharabah OC Musyarakah NPF UMKM NPF Selain UMKM 2010 1,15 1,45 7,87 4,87 2011 1,31 1,61 7,16 4,68 2012 1,14 1,56 7,14 4,76 2013 1,13 1,63 8,07 4,25 2014 0,80 1,51 9,84 4,95 Sumber : OJK (2015) diolah

## Implikasi
Keterkaitan  antara  berbagai  faktor  pembentuk  kinerja  keuangan  inklusif  dan strategi  yang  perlu  dilakukan  disajikan  sebagaimana  Gambar  7.    Bank  syariah memiliki  pangsa  yang  relatif  terbatas,  sehingga    keterjangkauan  fisik    belum merata  untuk  seluruh  unit  administrasi  Tingkat  II.    Dengan  demikian      upaya keuangan inklusif UMKM perlu dipadukan dengan upaya peningkatan  ekspansi perbankan syariah.
Permasalahan lain yang menghambat  pengalokasian pembiayaan kepada UMKM  juga  terletak  pada  preferensi  perbankan  syariah      yang risk  averse terhadap pembiayaan berisiko dan ketidakpastian return pembiayaan.  Perilaku ini diindikasikan  dengan      penentuan  bagi  hasil  atas  dasar revenue  sharing ,  sehingga mendorong  rendahnya  keterjangkauan  harga.    Pihak  bank  syariah  tidak  akan pernah  rugi,  sementara  UMKM  akan  menanggung  kerugian  dan  atau memperoleh laba yang lebih rendah, yang akan berdampak pada tingginya NPF. Perbankan  syariah  perlu  menurunkan  preferensinya    dengan  memberi  insentif bagi  hasil  kepada  UMKM,  misalnya  dengan  beralih  ke profit  sharing ,  dan  atau mempertahankan revenue sharing dengan tingkat ekuivalen yang lebih rendah, yang pada akhirnya akan dikompensasi dengan rendahnya NPF UMKM.
Gambar 7.
Keterkaitan Berbagai Aspek Keuangan Inklusif UMKM
Sumber : Hasil Analisis
Standar  akuntansi  tentang  pengakuan  biaya  dan  pendapatan  bagi UMKM  perlu  diregulasikan  dengan  jelas  sehingga  tidak  menghasilkan  bias interpretasi, sehingga akan menurunkan moral hazard UMKM dalam pelaporan laba.  Selain  standar  akuntansi,  Lembaga  Pemeringkat  dapat  pula  menjadi instrumen  pengendali moral  hazard .  Sebab,  berdasarkan  laporan  mitranya (perbankan  syariah)  UMKM  yang  dianggap  telah melakukan  kecurangan   akan berada pada posisi yang tidak berperingkat, yang dapat diakses seluruh stakeholder industri  keuangan.  Dengan  demikian  keberadaan  Lembaga  Pemeringkat  akan menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  sebagai    mekanisme checks  and  balances menuju keuangan inklusif.

## Penutup
Preferensi  Bank Umum Syariah atas akses  UMKM tidak terkait dengan ukuran bank.  Tiga bank syariah terbesar  (BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri  dan BRI Syariah)  memiliki  preferensi  alokasi  debitur  UMKM  lebih  rendah  dibanding bank  syariah    dengan    ukuran  yang  lebih  kecil.    Hal  ini  sejalan  juga  dengan keterkaitan ukuran bank dan alokasi pembiayaan berdasarkan propinsi. Hanya  2 (dua)  dari    propinsi  yang  berada  pada  peringkat  10  besar  dalam    aset  masuk dalam peringkat terbesar alokai pembiayaan UMKM, yaitu:  Sumatera Barat dan Sumatera  Utara.  Adapun  peringkat  tertinggi  alokasi  pembiayaan  UMKM  yaitu Propinsi  Bengkulu  yang  mencapai    93,52  persen;  disusul  oleh  Propinsi    Jambi dan  Sulawesi Utara, yang masing-masing sebesar 85,57 persen dan 82,71 persen.
Alokasi Pembiayaan UMKM Rendah Keterjangkauan Harga Rendah Keterjangkauan Fisik Terbatas Sebab:  Aset dan
Modal terbatas
 Preferensi
Alokasi Pembiayaan UMKM Rendah  Kehati-hatian Beberapa Strategi:  Peningkatan pangsa perbankan syariah  Pembinaan Kewirausahaan UMKM  Lembaga Pemeringkat UMKM  Standar keuangan pengakuan pendapatan dan biaya  Incentive bagi hasil
16 |Al Falah: Journal of Islamic Economics ,Vol. 1,  No.1: 2016
Meskipun jaringan kantor perbankan syariah mengalami kecenderungan meningkat    namun    keterjangkauan  fisik    belum  merata  untuk  seluruh  unit Administrasi  Tingkat  II  (kabuparen/kota).      Pada  sisi  lain,    perbankan  syariah memiliki preferensi  tinggi atas jenis pembiayaan yang berisiko rendah, sehingga proporsi  pembiayaan  akad  bagi  hasil  masih  relatif  rendah.    Perilaku  ini mendorong alokasi  pembiayaan yang belum optimal.  UMKM  masih memiliki keterjangkauan  harga    yang  rendah  pada  industri  perbankan  syariah  yang ditunjukkan dengan persentase kredit  bermasalah  (NPF) UMKM  sekitar dua kali lipat dibanding kelompok non UMKM.
Adapun  keterjangkauan  harga  BPRS  atas  layanan  BUS  dan  UUS menunjukkan  bahwa  secara  umum  ekuivalen  tingkat  imbalan    BUS  dan  UUS dapat  dijangkau  oleh  BPRS.    Fluktuasi  keterjangkauan  harga  BPRS  tampaknya berlawanan  arah    dengan  fluktuasi  NPF.    Ketika  keterjangkauan  rendah,  NPF UMKM akan tinggi dan sebaliknya.  Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ekuivalen  bagi  hasil  yang  diterima  oleh  perbankan  bank  syariah,  maka  akan semakin  menurunkan  kredit  bermaalah,  karena  UMKM  akan  memiliki kemampuan pengembalian dana yang lebih tinggi.■
Daftar Pustaka:
Ascarya. Akad  dan  Produk  Bank  Syariah:  Konsep  dan  Praktek  di  Beberapa  Negara . Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
Bank  Indonesia  (2009)  Statistik  Perbankan  Syariah  Indonesia  Desember  2008, Jakarta: BI.  Tersedia pada: http://www.bi.go.id
Bank  Indonesia  (2010)  Statistik  Perbankan  Syariah  Indonesia  Desember  2009, Jakarta: BI. Tersedia pada: http://www.bi.go.id
Bank  Indonesia  (2011)  Statistik  Perbankan  Syariah  Indonesia  Desember  2010, Jakarta: BI. Tersedia pada: http://www.bi.go.id
Bank  Indonesia  (2012)  Statistik  Perbankan  Syariah  Indonesia  Desember  2011, Jakarta: BI. Tersedia pada: http://www.bi.go.id
Bank  Indonesia  (2013)  Statistik  Perbankan  Syariah  Indonesia  Desember  2012, Jakarta: BI. Tersedia pada: http://www.bi.go.id
Bank  Indonesia  (2014)  Statistik  Perbankan  Syariah  Indonesia  Desember  2013, Jakarta: BI. Tersedia pada: http://www.bi.go.id
Bank Indonesia (2011) Kajian Akademik Pemeringkat Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia. Tersedia pada: http://www.bi.go.id
Bank  Indonesia  (2014)  Buku  Saku  Keuangan  Inklusif.    Jakarta:  Departemen Pengembangan Akses Kauangan dan UMKM, Bank Indonesia
Bank  Jabar  banten.2015.  Laporan  Keuangan  PT  Bank  Jabar  Banten  Syariah Periode 31 Desember 2014 dan 2013. Tersedia pada:
http://bjbsyariah.co.id
Bank Muamalat. 2015.  Laporan Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Tersedia pada: http://www.bankmuamalat.co.id
Bank  Syariah  Bukopin.  2015.  Laporan  Keuangan  bank  Syariah  Bukopin  2014 dan 2013.  Tersedia pada: http://www.syariahbukopin.co.id
Bank Syariah mandiri. 2005. Laporan Keuanagn PT Bank Syariah mandiri 2014 dan 2013. Tersedia pada: http://www.syariahmandiri.co.id
ýBank  Mega  Syariah.  Laporan  Keuangan  Bank  Mega  Syariah  Tersedia  pada: http://www.bsmi.co.id
Bank Victoria Syariah. 2015. Laporan Keuangan Bank Vivtoria Syariah. Tersedia pada: http://www.bankvictoriasyariah.co.id
Bappenas.  2012.  Perkembangan  Bulanan  Indikator  Moneter  dan  Sektor Keuangan  Internasional  dan  Domestik  Juni  2012.  Direktorat  jasa Keuangan  dan  Analisis  Moneter  Bappenas.  Teredia  pada: http://bappenas.go.id
BCA  Syariah.2015.Laporan  Keuangan  BCA  Syariah  2013-2014.  Tersedia  pada http://www.bcasyariah.co.id
BNI  Syariah.  2015.  Laporan  Keuangan  PT  BNI  Syariah.  Tersedia  pada: http://www.bnisyariah.co.id
BRI  Syariah.  2015.  Laporan  Keuangan  PT  BRI  Syariah  Tahun  2013-2014. Tersedia pada: http://www.brisyariah.co.id
ýBTPN.  2015.    Laporan  Keuangan  PT  Bank  Tabungan  Pensiunan  Nasional Syariah 31 Desember 2014.  Tersedia pada https://www.btpnsyariah.com
18 |Al Falah: Journal of Islamic Economics ,Vol. 1,  No.1: 2016
Kemenkop  (2015)  Data  Usaha  Mikro,  Kecil,  Menengah  (UMKM)  dan  Usaha Besar (UB) Tahun 2012 – 2014. Tersedia pada: http://www.depkop.go.id
LPS (2015) Bank yang Dilikuidasi. http://www.lps.go.id/web/guest/176
May Bank Syariah (2015) Laporan Keuangan Per 31 Desember 2014. Tersedia pada: http://www.maybanksyariah.co.id
OJK  (2015)  Statistik  Perbankan  Syariah  Indonesia  Tahun  2014.  Otoritas  jasa Keuangan. www.ojk.go.id
Panin Bank Syariah. 2015. Laporan Keuangan Bank Panin Syariah Teredia pada: https://paninbanksyariah.co.id

## Peraturan-Peraturan:
UU Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
PP  Nomor  89  Tahun  2014  tentang  Suku  Bunga  Pinjaman  Atau  Imbal  Hasil Pembiayaan  Dan  Luas  Cakupan  Wilayah  Usaha  Lembaga  Keuangan Mikro
POJK  Nomor  12/POJK.05/2014  tentang  Perijinan  Usaha  dan  Kelembagaan
Lembaga Keuangan Mikro
POJK  Nomor  13/POJK.05/2014  tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Lembaga Keuangan Mikro
Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah Republik Indonesia.    Nomor  :  03/Per/M.KUKM/III/2009    Tentang    Pedoman Umum Linkage Program Antara Bank Umum Dengan Koperasi.