## TELAAH NORMATIF ATAS AKTA NOTARIIL DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH

## Juni Aziwantoro

## STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
juniazi1806@gmail.com

## Abstrak
Potensi sengketa dapat timbul dalam transaksi ekonomi syariah apabila para pihak melakukan praktek transaksi  yang  tidak  sesuai  dengan  prinsip  syariah,  meskipun  sudah  dilakukan  pencatatan  di  bank. Faktor lain karena salah satu pihak wanprestasi atau tidak melaksanakan akad yang tertuang dalam akta notariil yang disepakatinya. Dalam kajian ini, terungkap bahwa norma hukum Islam mengajarkan pentingnya  pencatatan  dalam  bermuamalah.  Dengan  demikian,  maka  akta  Notariil  dalam  transaksi ekonomi  syariah  sangat  penting  untuk  menjamin  hak  dan  kewajiban  para  pihak  pembuat  perjanjian. Pembuatan  akta  otentik  dilakukan  dalam  rangka  menciptakan  kepastian,  ketertiban,  perlindungan hukum dan agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.
Abstract: Potential disputes can arise in sharia economic transactions if the parties do transaction that are  not  suitable  with  sharia  principles,  even  though  records  have  been  made  at  the  bank.  Another factor  is  because  one  party  default  or  does  not  carry  out  the  contract  stated  in  the  notarial  deed agreement. In this study, it was revealed that Islamic legal norms teach the importance of recording in muamalah.  Thus,  the  Notarial  deed  in  Islamic  economic  transactions  is  very  important  to  guarantee the rights and obligations of the parties who made the agreement. Making the authentic deeds is done in order to create certainty, order, legal protection and to avoid future disputes.
Kata kunci: akta notariil, transaksi,  ekonomi syariah

## Pendahuluan
Tujuan  pembangunan  nasional  adalah terciptanya  masyarakat  adil  dan  makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu  pada  mekanisme  pasar  yang berkeadilan.    Tercapainya  tujuan  pembangunan nasional  dan  dapat  berperan  aktif  dalam persaingan  global  yang  sehat,  diperlukan partisipasi  dan  kontribusi  semua  elemen masyarakat  untuk  menggali  berbagai  potensi yang  ada  di  masyarakat  guna  mendukung proses  akselerasi  ekonomi  dalam  upaya merealisasikan  tujuan  pembangunan  nasional. Potensi  yang  terbentuk  dan  wujud  kontribusi masyarakat  dalam  perekonomian  nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan  nilai  Islam  ( syariah )  dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem
hukum  nasional.  Berlandaskan  pada  nilai-nilai keadilan,  keseimbangan,  kemanfaatan  dan keuniversalan  ( rahmatan  lil  ‘alamin )  merupakan prinsip syariah. 1 Nilai-nilai keadilan, kemanfaatan,  keseimbangan  dan  keuniversalan tersebut  dapat  terlaksana  apabila  dalam menjalankan  suatu  transaksi  didasarkan  pada niat baik untuk menjaga kemaslahatan bersama, saling  menghargai  dan  menghormati  hak  dan kewajiban masing-masing pihak yang bertransaksi  pada  Lembaga  Keuangan  Syariah (LKS).
Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  di Indonesia  telah  berkembang  dengan  pesat mengiringi  Lembaga  Keuangan  Konvensional
1 Penjelasan  atas  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan Syariah
(LKK).  Hal  ini  menyebabkan  banyak  pihak ingin mengetahui apa perbedaan yang mendasar antara LKS dengan LKK. Salah satu perbedaan yang  sering  dikemukakan  oleh  para  ahli  adalah bahwa  di  LKS  harus  ada underlying  transaction yang  jelas,  sehingga  uang  tidak  boleh mendatangkan  keuntungan  dengan  sendirinya tanpa  ada  alas  transaksi,  seperti  jual  beli  yang akan menimbulkan margin, sewa-menyewa yang akan  menimbulkan fee dan  penyertaan  modal yang akan memperoleh bagi hasil. Dengan kata lain,  perbedaan  antara  LKS  dan  LKK  terletak pada akad dan transaksinya.
Transaksi  atau akad yang  terjadi  dalam kehidupan  sehari-hari  perlu  dicermati  apakah suatu  transaksi  itu  halal  ataukah  haram. 2 Ada rukun  dan  syarat  dalam akad yang  hendaknya dipenuhi  untuk  mewujudkan  agar akad yang dilakukan  menjadi  sah,  dan  menghasilkan produk  hukum  yang  halal.  Dalam  menggapai produk  hukum  yang  halal  harus  dipahami  dan dikuasai  prinsip-prinsip  ekonomi  syariah  dalam melakukan kegiatan transaksi.
Akad adalah  suatu  penentu,  suatu parameter yang menyebabkan suatu transaksi itu sah  atau  tidak,  karena  secara  keseluruhan transaksi- transaksi  yang  terjadi  dalam  kehidupan sehari-hari  merupakan  bagian  dari akad , sehingga dapat dikatakan bahwa akad merupakan  akar  dari  semua  transaksi.  Apabila dalam  suatu  transaksi    atau akad yang dilakukan    sesuai    dengan    prinsip-prinsip syariah dan dituangkan dalam suatu akta notariil yang  dibuat  notaris, maka  para  pihak  dianggap telah  menyetujui  semua  isi akad dalam  akta notariil  tersebut,  karena  dengan  membubuhkan tandatangannya  dalam  sebuah  akta,  maka  para pihak dianggap telah  mengetahui semua isi akta dan konsekuensinya para pihak harus melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  sesuai
2 Fathurrahman  Djamil,  2012, Penerapan  Hukum Perjanjian  dalam  Transaksi  di  Lembaga  Keuangan  Syariah , Jakarta: Sinar Grafika, hal. v.
dengan isi akta tersebut.
Persoalan  akan  terjadi  apabila  salah  satu pihak  yang  membuat akad tidak  melaksanakan isi akad yang  telah  disetujuinya  itu,  sehingga dapat  menimbulkan  terjadinya  sengketa  dalam pelaksanaan  transaksi  ekonomi  syariah.  Fokus masalah  dalam  tulisan  ini  adalah  apakah  dalam transaksi ekonomi syariah berpotensi terjadinya sengketa  dan  bagaimanakah  pentingnya  akta notariil dalam transaksi ekonomi syariah?

## Transaksi Ekonomi Syariah
Transaksi  yang  dilakukan  di  perbankan konvensional maupun perbankan syariah keduanya menganut prinsip kontrak yang diatur dalam  peraturan  perundang-undangan.  Dalam hukum  Islam,  prinsip  kontrak  adalah  seperti perjanjian atau perikatan yang dituangkan dalam sebuah  akta  pada  umumnya.  Kontrak,  yang dalam  hukum  Islam  dikenal  dengan akad, terjadi antara dua belah pihak yang didasari asas kesepakatan  para  pihak  untuk  membuat  suatu perjanjian  atau  perikatan  yang  didahului penawaran dan penerimaan (i jab-qabul ) mengenai suatu objek tertentu.
Suatu  kontrak  atau  perjanjian  pada prinsipnya  tetap  mengacu  pada  norma  yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang terdiri dari kata sepakat, kecapakan, hal tertentu dan sebab yang halal. Syarat tersebut di atas jika dipenuhi,  maka  suatu  perjanjian  menjadi  sah dan  mengikat  secara  hukum  bagi  para  pihak yang  membuatnya. 3 menurut  Tim  Lindsey, kontrak  atau akad adalah  kesepakatan  dalam bentuk lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak  atau  lebih  yamg  memiliki  implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. 4
3 Suharnoko,  2014, Hukum  Perjanjian,  Teori  dan Analisa  Kasus ,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, hal. 1.
4 Lindsey,  Tim  et  al.,  2013, Hukum  Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang- undangan  Indonesia Fikih dan  Hukum  Internasional ,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, hal. 259.
Intinya, terdapat hubungan antara ijab dan qabul yang  mendasari akad .  Dengan  demikian, akad yaitu tercapainya ijab yang dinyatakan oleh salah satu  pihak  dan  dilakukannya qabul dari  pihak lain secara sah menurut syariah.
Dalam  istilah  leksikal  sebagaimana dikutip  oleh  Rahmani  Timorita  Yulianti, akad atau  kontrak  berasal  dari  bahasa  Arab  ialah ikatan  atau  simpulan  baik  ikatan  yang  nampak ( hissyy ) maupun tidak nampak ( ma’nawy ). Dalam kamus al-Mawrid ,  akad  diterjemahkan  sebagai contract and agreement atau kontrak dan perjanjian. Sementara  Subhi  Mahmasaniy  mengartikan kontrak sebagai ikatan atau hubungan di antara ijab dan qabul yang  memiliki  akibat    hukum terhadap  hal-hal  yang  dikontrakkan.  Pendapat pakar  lain, akad adalah  satu  perbuatan  yang sengaja  dibuat  oleh  dua  orang  berdasarkan kesepakatan atau kerelaan bersama. Selanjutnya, Rahmani  Timorita  Yulianti  menyatakan  bahwa kontrak  merupakan  kesepakatan  bersama  baik lisan,  isyarat,  maupun  tulisan  antara  dua  pihak atau  lebih  melalui ijab dan qabul yang  memiliki ikatan  hukum  bagi  semua  pihak  yang  terlibat untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan tersebut. 5
Yang  terpenting  dalam  ranah akad , hukum Islam selalu menekankan unsur lahiriah dan  batiniah.  Misalnya, iltizam yang  bermakna umum  seperti akad pada  umumnya  atau sebaliknya  dapat  pula  bermakna  khusus  yang mencakup tindakan hukum  ( rechtshandeling ) yang kehendak  berasal  dari  kedu  belah  pihak. Disamping itu, juga ada contoh lain ialah tasarruf atau conduct  or  disposition yang  berhubungan dengan  “segala  sesuatu  yang  bersumber  dari kehendak  seseorang  baik  berupa  perkataan maupun  perbuatan,  di mana syarat menetapkan atasnya  sejumlah  akibat  hukum,  baik  yang menyangkut kepentingan orang tersebut
5 Rahmani  Timorita  Yulianti, Asas-Asas  Perjanjian (Akad)  Dalam  Hukum  Kontrak  Syari’ah ,  Jurnal  Ekonomi Islam, Vol.II, No.1, Juli 2008, hal. 92-93.
maupun  orang  lain.”  Kesapakatan  ini  dapat berupa  jual-beli,  hibah,  wakaf,  sebaliknya perihal perbuatan  sebagai  suatu  penguasaan  terhadap harta yang belum ada pemiliknya, mengkonsumsi dan memanfaatkan harta syara’. 6
Mengingat  perkembangan  lalu  lintas kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat berkenaan dengan akad dalam bentuk pembiayaan,  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) merekomendasikan  melalui  Dewan  Syariah Nasional  (DSN) 7 dengan  dikeluarkannya  Fatwa Dewan Syari’ah  Nasional  No:  08/DSN- MUI/IV/2000 Tentang  Pembiayaan Musyarakah . Fatwa  Tentang  Pembiayaan  ini  ditetapkan  di Jakarta Tanggal 08 Muharram 1421 H 13 April 2000  M  menyebutkan,  pembiayaan musyarakah yang  memiliki  keunggulan  dalam  kebersamaan dan  keadilan,  baik  dalam  berbagi  keuntungan maupun  resiko  kerugian,  kini  telah  dilakukan oleh lembaga keuangan syari’ah (LKS) dan agar cara  tersebut  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip- prinsip syari’ah Islam  DSN  memandang  perlu menetapkan  fatwa  tentang  musyarakah  untuk dijadikan pedoman oleh LKS.
Beberapa Ketentuan dari Fatwa tersebut, antara lain:
1. Mereka  dalam  mengadakan  kontrak ( akad), harus  menyatakan ijab dan qabul oleh para pihak.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum.
3. Obyek akad (modal,  kerja,  keuntungan
6 Lindsey, Tim et al, Op.Cit . hal.260-261.
7 Lembaga  ini  beranggotakan  ahli  hukum  Islam ( fugaha )  serta  ahli  dan  praktisi  ekonomi,  terutama  di bidang  keuangan  baik  bank  maupun  non-bank  yang memiliki tugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan tugas-tugas  MUI  dan  mendorong  dan  memajukan ekonomi  ummat,  selain  itu  lembag  bertugas  untuk menggali,  menguci,  dan  merumuskan  nilai  dan prinsip-prinsip  hukum  Islam untuk dijadikan  pedoman dalam kegiatan transakasi di lembaga-lembaga keuangan syariah serta melakukan pengawasan atas implementasinya (Gayo dan Taufik, 2012: 260).
dan kerugian)
4. Biaya  Operasional  dan  Persengketaan meliputi.
Menurut  para  ulama  untuk  memenuhi suatu akad harus dipenuhi terlebih dahalu rukun dan  syaratnya. 8 Rukun  menunjukkan  ada  dan tidak adanya suatu perbuatan, di sisi lain syarat merupakan  bagian  dari  rukun  tetapi  bukan esensi  dari  perbuatan.  Untuk  itu  harus dipenuhinya  syarat  dan  rukun  berupa: (1) Ijab dan qabul;  (2)  Mukallaf artinya  kompenten melakukan akad ; (3) obyek akad ; (4) tujuan akad sesuai  dengan  syariah  artinya    jika akad itu melanggar  aturaran Al-Quran dan hadits Nabi saw.,  seperti  barang-barang  haram  ( khamr )  dan babi  adalah  bertentangan  dengan  syariah. Dengan  kata  lain,  prinsip  perbankan  syariah merefleksikan dan menerapkan prinsip hukum Islam  yang  dikeluarkan  oleh  MUI  sebagai lembaga  yang  berwenang  dalam  penetapan fatwa bidang syariah di Indonesia.
Rukun akad pembiayaan  syariah  dalam suatu  transaksi  sebagaimana  telah  dikemukakan sebelumnya serta merujuk pada perjanjian pada umumnya. Menurut Ahmad Azhar Basyir rukun akad dapat  dirinci  berdasarkan  obyek  maupun subyeknya.  Adapun  subjek akad, yakni  pihak yang  ber akad yaitu  minimal  paling  sedikit  dua orang  yang  sudah  baligh,  berakal  sehat  dan cakap  untuk  melakukan  perbuatan  hukum sendiri.
Sedangkan  objek akad bermacam- macam,  sesuai  dengan  bentuknya.  Barang  dan harga  adalah  objek  dari akad jual  beli.  Agar suatu akad dapat  dipandang  sah,  objeknya memerlukan  syarat  sebagai  berikut; 9 (1)  telah ada  waktu akad diadakan.  Objek akad harus
8 Adrian  Sutedi,  2009, Perbankan  Syariah  Tinjauan dari  Beberapa  Segi  Hukum ,  Bogor:  Ghalia  Indonesia, hal.119-120.
9 Wardah Yuspin, Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah , Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1, Maret 2007, hal. 59
telah  wujud  pada  waktu akad diadakan;  (2) dapat  menerima akad .  Dalam akad jual  beli misalnya  barang  yang  diperjualbelikan  harus merupakan  benda  bernilai  bagi  pihak-pihak yang    mengadakan akad jual    beli;  (3)  dapat ditentukan  dan   diketahui. Objek akad harus dapat ditentukann dan diketahui oleh dua belah pihak  yang  melakukan akad .  Kejelasan  akan objek akad adalah keharusan agara tidak mudah menimbulkan  sengketa  di  waktu  mendatang. Adanya  syarat  ini  diperlukan  agar  pihak-pihak yang  bersangkutan  dalam  melakukan akad benar-benar  atas  dasar  kerelaan  bersama.  Oleh karenanya,  adanya  syarat  ini  disepakati fuqaha;
(4)  dapat  diserahkan  pada  waktu akad terjadi, objek akad harus dapat diserahkan. Pada waktu akad terjadi,  tetapi  hal  ini  tidak  berarti  harus dapat  diserahkan  seketika.  Ini bermaksud,  pada saat  yang  telah  ditentukan  dalam akad ,  objek akad dapat  diserahkan  karena  memang  benar- benar  ada  di  bawah kekuasaan  yang  sah  pihak yang bersangkutan.
Suatu  hal  yang  penting  dari  keempat syarat di atas berkenaan dengan objek akad ialah segala  sesuatu  dapat  dijadikan  objek akad sepanjang  objek  tersebut  menerima  hukum akad dan  tidak  mengakibatkan  sengketa  di kemudian  hari.  Jadi,  objek  tersebut  harus  telah wujud/ada, jelas dan dapat diserahkan.
Adapun a kad atau sighat itu sendiri terdiri atas ijab dan qabul .  I jab (serah),  bermaksud penawaran tentang hal-hal yang diutarakan dari salah satu pihak yang ber akad buat memperlihatkan kehendaknya dalam melakukan akad ,  siapa  saja  yang  memulainya. Sedangkan kabul (terima)  atau  penerimaan. Menurut  Tengku  Muhammad  Hasbi  Ash Shiddiqi, kabul ialan  jawaban  pihak  yang  lain sesudah adanya ijab buat menyatakan persetujuannya . 10 Sighat  akad yang  dimaksud
10 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, 1997, Pengantar Fiqih Muamalat , Semarang: Pustaka Rizki Putra, hal. 27
adalah  cara  bagaimana ijab dan kabul yang merupakan  rukun-rukun akad itu  dinyatakan. Secara  lisan, sighat akad  dapat  dlilakukan,  atau dengan  tulisan,  isyarat  maupun  perbuatan  yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan kabul . Kejelasan  akan  objek akad adalah keharusan  agar  tidak  mudah  menimbulkan sengketa di waktu mendatang. Adanya syarat ini diperlukan  agar  pihak-pihak  yang bersangkutan dalam  melakukan akad benar-benar  atas  dasar kerelaan  bersama.  Oleh  karenanya,  adanya syarat  ini  disepakati fukuha .  dapat  diserahkan pada waktu akad terjadi, objek akad harus dapat diserahkan.  Pada  waktu akad terjadi,  tetapi  hal ini tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Ini bermaksud,  pada saat yang telah ditentukan dalam akad , objek akad dapat diserahkan karena memang  benar-benar  ada  di  bawah kekuasaan yang sah pihak yang bersangkutan.
Rukun  tidaklah  lengkap  tanpa  adanya syarat sebab syarat ialah unsur yang membentuk keabsahan  rukun akad .  Jadi,  dalam  suatu akad, akta pembiayaan syariah harus memenuhi rukun dan  syarat.  Syarah  sahnya  perjanjian  syariah, meliputi tiga hal penting, yakni tidak menyalahi syariat,  kerelaan  keduabelah  pihak  atau  tidak ada  paksan  dan  perjanjian  bisa  dipahami. 11
Terkait  akad  tidak  menyalahi  hukum  syariah yang  disepakati  adanya,  yaitu  perjanjian  yang diadakan  oleh  para  pihak  itu  bukanlah perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum atau  perbuatan  melawan  hukum  syariah,  sebab perjanjian  yang  bertentangan  dengan  hukum syariah adalah tidak sah atau batal demi hukum dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing  pihak  untuk  menepati  atau melaksanakan  perjanjian  tersebut  atau  dengan perkataan  lain,  apabila  isi  perjanjian  tersebut merupakan perbuatan melawan  hukum syariah, maka perjanjian yang diadakan dengan
11 Abdul  Ghofur  Anshori,  2009, Lembaga Kenotariatan  Indonesia:  Perspektif  Hukum  dan  Etika , Yogyakarta: UII Press, hal.121
sendirinya  batal  demi  hukum  ( nietig  van rechtswege ).
Sedangkan  perihal  perjanjian  atas  dasar saling ridha dan ada pilihan yaitu tidak ada boleh ada  unsur  paksaan  dalam  membuat  perjanjian tersebut  yaitu  masing-masing  pihak ridha atau rela  akan  isi  perjanjian  tersebut  atau  dengan perkataan  lain,  harus  merupakan  kehendak bebas  masing-masing.  Adapun  yang  dimaksud isi perjanjian harus jelas dan gamblang, yaitu apa yang  diperjanjikan  oleh  para  pihak  harus  jelas tentang  apa  yang  menjadi  isi  perjanjian  agar tidak  terjadi  salah  paham  di  antara  para  pihak dengan  apa  yang  telah  mereka  perjanjikan  di kemudian  waktu.  Selanjutnya,  pada  saat pelaksanaan  atau  penerapan  perjanjian,  semua pihak  yang  telah  mengadakan  perjanjian  atau yang  mengikatkan  diri  dalam  perjanjian haruslah mempunyai interpretasi atau penafsiran yang  sama  tentang  apa  yang  mereka  telah perjanjikan,  baik  terhadap  isi  maupun  akibat yang  ditimbulkan  oleh  perjanjian  itu.  Hampir sama dengan perjanjian menurut KUHPerdata, menurut  hukum  Islam,  perjanjian  berdasarkan kata sepakat, dengan syaratnya objek perjanjian haruslah berwujud, hak milik dan dapat dikenai hukum akad .
Akad berbasis  hukum  syariah  seyogianya harus  dihormati  dan  dilaksanakan  oleh  para pihak dengan peran  notaris sebagai pihak yang netral.  Dengan  kata  lain,  syarat  dan  rukun perjanjian  dari  suatu akad tidak  membawa kemudharatan bagi orang lain. Akad membebankan  kewajiban  kepada  para  pihak untuk  memenuhinya  sebagaimana  digariskan Allah  dalam  Al-Quran, “Hai  orang-orang  yang beriman  penuhilah  akad-akad. ” 12 Abd.  Shomad menegaskan  bahwa  pemenuhan  dalam akad mempresentasikan pemenuhan hak dan kewajiban  antara  sesama  manusia  demi kemaslahatan  bersama.  Ada  tiga  prinsip  utama
perjanjian  dalam  Islam  oleh  Maha-Hanaan Balala sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad, yaitu contractual  fairness, social justice dan permissibility. 13
Contractual fairness ialah Islam mengedapankan  prinsip  kesetaraan  manusia tanpa terkecuali sehingga dalam akad perjanjian setiap  orang  memiliki bargaining  position yang seimbang tanpa terkecuali. Social justice mempilarkan  setiap  amal  perbuatan  yang dilakukan  oleh  setiap  manusia  hendaknya membawa suatu faedah dan manfaat serta tidak mengandung  unsur-unsur  kemudharatan  bagi umat  manusia.  Hal  ini  menekankan  suatu tanggungjawab  sosial  harus  termanifestasi dalam  setiap akab  perjanjian  sehingga  hak  dan kewajiban  yang  timbul  dari akad tersebut  tidak membawa  akibat  kerugian  atau  kemudharatan bagi  orang  lain. Permissibility berarti akad yang diperjanjikan atau yang tidak dilarang dalam Al- Quran  maupun  Sunnah.  Kedua  tuntutan  ini tidak  boleh  dilanggar  atau  ditawar-tawar  untuk dijadikan pedoman dan pelaksanaan setiap akad perjanjian sebagai the ultimate source of law dalam Islam.
Jadi, saat ini dunia bisnis berbasis syariah yang  menggunakan akad perjanjian  sebagai landasan kontraktual mengalami perkembangan  yang  signifikan.  Perbankan syariah  sebagai  motor  penggerak  geliat masyarakat untuk menggunakan bisnis berbasis syariah  dalam  suatu akad dan  juga  peran notaris  dalam  pembuatan akad tersebut  harus sungguh-sungguh mengimplementasikannya secara  baik.  Di  samping  itu,  konsep  ini  dapat memberikan  keadilan  bagi  kemaslahatan  umat manusia.  Bukan  sebaliknya,  perbankan  syariah adalah hanya sekedar manifestasi dari
13 Abd.Shomad,  2013, Rekonstruksi  Akad  Bank Syariah  Untuk  Mencapai  Kemaslahatan  Sebagai  Wujud Rahmatan  Lil-Alamin ,  dalam  M.  Isnaeni,  2013, Perkembangan  Hukum  Perdata  di  Indonesia ,  Surabaya: Laksbang Grafika, hal.122.
perwakilan  produk  perbankan  yang  hanya bertujuan mencari laba semata. 14

## Posisi Akta Notariil dalam Transaksi Ekonomi Syariah
Akta  notariil  merupakan  akta  yang dibuat  oleh  notaris.  Akta  notariil  ini  menjadi bagian  yang  mempunyai  arti  yang  sangat mendesak  dan  merupakan  tindakan yang cepat atau segera dilakukan untuk menjamin keabsahan  suatu  perbuatan  hukum.  Dalam praktiknya,  keperluan  kepentingan  bisa  terjadi pada  situasi  apapun,  merupakan  kondisi  yang sifatnya  temporer  yang  bisa  disebabkan  oleh adanya  peluang  atau  kesempatan.  Pentingnya akta  notariil  dalam  transaksi  ekonomi  syariah dimaksudkan  bahwa  dalam  pembuatan  akta notariil terdapat klausula-klausula yang memberikan  jalan  keluar  penyelesaian  apabila terjadi suatu sengketa yang dilakukan oleh salah satu pihak yang membuat akad tersebut.
Suatu  perbuatan  hukum  yang  dilakukan dengan  membuat  suatu  perjanjian  berupa akad akta  notariil  dalam  transaksi  ekonomi  dalam hukum  syariah  harus  memenuhi  ketentuan sesuai  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN) dan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  –  Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Dewan Pengawas  Syariah  dan  Bank  Indonesia.  Setiap perjanjian tidak harus dituangkan dalam bentuk tertulis.  Hukum  mengakui  kesepakatan  para pihak pembuat perjanjian tanpa adanya konsep tertulis.  Namun  demikian,  demi  menjamin kepastian  hukum,  mereka  lebih  menyukai tertulis khususnya akta otentik yang dibuat oleh notaris  demi  kepastian  hukum  yang  berguna sebagai alat bukti sempurna jika terjadi sengketa dikemudian hari.
Menurut  Abdul  Ghofur  Anshori,  akta sendiri  ialah  surat  yang  berguna  sebagai  alat bukti yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu  hak  atau  perikatan,  yang  sejak  semula
14 Ibid , hal.123.
dengan sengaja untuk pembuktian. 15
Penandatanganan surat wajib dilakukan sehingga dapat berbentuk akta yang berasal dari Pasal  1864  KUHPerdata  tetapi  tidak  dapat diberlakukan  menjadi akta  otentik  karena  tidak disahkan  oleh  pegawai  yang  tidak  berwenang atau  cakap ( van  onbevoegheid of onbekwaamheid van den  ambtenaar ).  Akta  yang  ditandatangani  oleh para  pihak  mempunyai  kekuatan  ( kracht )  yang disebut  tulisan  di  bawah  tangan  ( onderhandsch geschrift ).  Tanda  tangan  memberikan  ciri  atau untuk mengindividualisir sebuah akta. Pendek kata, akta  adalah  surat  yang  ditandatangani  dengan maksud dan sengaja yang berisi klausul- klausul dari kesepakatan pembuatnya sebagai alat bukti.
Ada  dua  teori  dalam  pembuatan  akta otentik. Secara teoritis, akta yang ditandatangani oleh notaris menjadi akta otentik ialah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat  untuk  pembuktian.  Yang  dimaksud dengan sejak semula dengan sengaja yaitu sejak awal  tujuan  daripada  surat  itu  dibuat  sebagai pembuktian  di  kemudian  hari  apabila  terjadi sengketa di antara para pihak. Bentuk surat lain yaitu  surat  korespondensi  yang  mana  surat  ini dibuat  dengan  sengaja  sebagai  lalu  lintas  surat menyurat  tanpa  adanya  suatu  perjanjian  atau perikatan dalam ranah yuridis.
Berdasar UUJN, akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut  bentuk  dan  tata  cara  yang  ditetapkan dalam undang-undang ini. Para pakar membagi jenis akta notaris menjadi dua  golongan,  yaitu  yaitu:  (1) akta  yang  dibuat  oleh  ( door )  notaris  disebut dengan  istilah akta  relaas atau  berita  acara,  (2) akta  yang  dibuat  di  hadapan  notaris  ( ten overstaan )  notaris,  biasa  disebut  dengan  istilah akta pihak atau akta partij . Menurut Habib Adjie, Pasal  1  angka  13  UU  Perbankan  Syariah menegaskan  bahwa akad adalah  kesepakatan tertulis, artinya segala bentuk akad ataupun akta
15 Abdul  Ghofur  Anshori, Lembaga  Kenotariatan Indonesia , hal.18.
dalam  perbankan  syariah  harus  dalam  bentuk tertulis dan  tidak diwajibkan dalam  bentuk  lain atau tertentu. 16 Pasal ini bersifat mandatory rules . Selanjutnya,  isi  atau  substansi  dari  kesepakatan tertulis tersebut harus memuat adanya hak dan kewajiban  bagi  masing-masing  pihak  sesuai dengan prinsip syariah.
Ketentuan  pokok  perjanjian  dalam hukum  Islam  diatur  dalam  surat  Al-Baqarah ayat 282 dan 283 serta Hadis Nabi Muhammad SAW.  Dalam Al Qur’an, Surat Al Baqarah ayat 282 Allah berfirman yang artinya :
“Wahai  orang-orang  yang  beriman  !  Apabila kamu  melakukan  utang  piutang  untuk  waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.  Dan  hendaklah  seorang  penulis di  antara  kamu  menuliskannya  dengan  benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya,  maka  hendaklah  dia  menuliskan. Dan  hendaklah  orang  yang  berhutang  itu mendiktekan,  dan  hendaklah  ia  bertakwa kepada  Allah  Tuhannya,  dan  janganlah  dia mengurangi  sedikitpun  daripadanya.  Jika  yang berhutang  itu  orang  yang  kurang  akalnya  atau lemah(keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan  sendiri,  maka  hendaklah  walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah  dengan  dua  orang  saksi  laki- laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua oang  laki-laki,  maka  (boleh)  seorang  laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang  kamu  sukai  dari  para  saksi  (yang  ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi  mengingatkannya.  Dan  janganlah  saksi- saksi  itu  menolak  apabila  dipanggil.  Dan janganlah  kamu  bosan  menuliskannya,  untuk batas  waktunya  baik  (utang  itu)  kecil  maupun besar.  Yang  demikian  itu,  lebih    adil  disisi
16 Lihat  Habib  Adjie,  2008, Hukum  Notaris Indonesia  Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  No.30  Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris , Bandung: Refika Aditama, hal.45 dan  G.H.S.  Lumban  Tobing,  1983, Peraturan  Jabatan Notaris , Jakarta: Erlangga, hal.51.
Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian,  dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan,    kecuali    jika    hal    itu merupakan  perdagangan  tunai  yang  kamu jalankan di  antara kamu, tidak ada dosa  bagi kamu jika kamu  tidak  menuliskannya.  Dan ambillah  saksi  apabila  kamu  berjual  beli,  dan janganlah    menulis  dipersulit  dan  begitu  juga saksi.  Jika  kamu  lakukan  (yang  demikian), maka  sungguh,  hal  itu  suatu  kefasikan  pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah,  Allah memberikan  pengajaran  kepadamu,  dan  Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.
Surat  Al  Baqarah  ayat  282  tersebut  di atas jelas menunjukkan bahwa dalam bermuamalah  bertransaksi  ekonomi  syariah haruslah  dituliskan  dalam  sebuah  akta  yaitu dalam akad perjanjian agar masing-masing pihak mempunyai  bukti  bahwa  mereka  telah  sepakat melakukan  perjanjian  dan  harus  mentaatinya sesuai  dengan  isi akad yang  diperjanjikannya.
Dan akad yang  dibuatnya  itu  merupakan  akta notariil  yang  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat bagi kedua belah pihak.
Tujuan  perintah  dalam  QS.  Al  Baqarah: 282 tersebut jelas sekali untuk menjaga keadilan dan  kebenaran  yang  menekankan  adanya pertanggung  jawaban.  Dengan  kata  lain,  Islam menganggap bahwa transaksi ekonomi (muamalah )  memiliki  nilai  yang  sangat  tinggi, sehingga  adanya  pencatatan  dapat  dijadikan sebagai  alat  bukti,  agar  pihak-pihak  tertentu tidak  mengingkari  perjanjian  yang  telah dibuatnya. Akad perjanjian  yang  dituangkan dalam akta notariil harus benar-benar dimengerti dan  dipahami  untuk  dilaksanakan  sebaik-bainya sesuai dengan isi akta.
Selanjutnya, dalam surah Al-Baqarah ayat 283, Allah berfirman:
“Dan  jika  kamu  dalam  perjalanan  sedang kamu  tidak  mendapat  seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.
Tetapi,  jika  sebagian  kamu  mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu  menunaikan  amanatnya  (utangnya)  dan hendaklah  dia  bertakwa  kepada  Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan  kesaksian,  karena  siapa yang  menyembunyikannya,  sungguh,  hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
Sementara,  Hadis  Rasulullah  saw.  dalam H.R.  Al-Baihaqi,  Turmudzi,  dan  Abu  Dawud menekankan bahwa:
“Dari  Ubadah  Ibnu  Shamit  ra,  bahwasanya Nabi Muhammad saw. bersabda: sesungguhnya  pertama  kali  yang  diciptakan oleh Allah adalah al-Kalam atau pena. Allah memerintahkan  kepada  pena  “tulislah”.  Pena itu  bertanya:  Ya  Tuhan,  apakah  yang  harus saya  tuliskan?  Allah  menjawab:  “tulislah segala  sesuatu  yang  ada  sampai  datang  hari kiamat.”
Beranjak  dari  dua  surah  Al-Baqarah dan hadits di atas menurut Faturrahman Djamil setiap  bentuk  perniagaan  yang  tidak  secara tunai wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. 17 Dasar  pemikirannya  ialah  perjanjian tertulis  itu  dapat  dijadikan  alat  bukti  apabila suatu ketika terjadi perselisihan yang disebabkan  kelupaan  akan  isi  perjanjian  atau adanya  kesengajaan  satu  pihak  untuk  berbuat curang  kepada  pihak  lain.  Lebih  lanjut,  yang dimaksud  penulis  yang  bersifat  adil  ( fair )  atau tidak  berat  sebelah  atas  terjadinya  kesepakatan dua  pihak  maka  profesi  penulisan  transaksi akad /perjanjian  yaitu  notaris  yang  memiliki relevansi dan urgensi dalam transaksi berdasarkan ajaran hukum Islam.
Begitu  pula,  dalam akad pembiayaan
17 Fathurrahman  Djamil,  2012, Penyelesaian Pembiayaan  Bermasalah  di  Bank  Syariah ,  Editor  Tarmizi, Jakarta: Sinar Grafika, hal.7-8.
perbankan  yang notabene dilakukan  pembayaran tidak  secara  tunai,  maka  perjanjian  atau akad tersebut  dibuat  secara  tertulis  menjadi  bagian penting  harus  dilaksanakan.  Sudah  barang tentu,  perjanjian  atau akad tertulis  ini  dapat dijadikan  alat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 1865  KUHPerdata  jo.  Pasal  163  HIR. 22 Oleh karena  itu,  peran  Notaris  sangat  diperlukan untuk  memberikan  pendapat-pendapat  hukum kepada para pihak pembuat akad perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

## Penutup
Kegiatan  muamalah  menekankan  perihal pentingnya akad dalam setiap kesepakatan, baik dalam bentuk jual beli, hibah, pemberian hadiah, ataupun  hal  lainnya.  Sebab,  segala  transaksi dalam kegiatan muamalah berpotensi menimbulkan  persengkataan  di  kemudian  hari. Persengketaan itu bisa timbul apabila para pihak memiliki  tafsir  atau  pemahaman  yang  berbeda terhadapa  kesepakatan  yang  telah  dicapai,
malpraktik, wanprestasi ataupun ketika diketahui praktik  tidak  sesuai  dengan  syariah.  Dalam kondisi  seperti  itu,  maka  akta  notaris  dalam transaksi ekonomi syariah adalah suatu akta yang memiliki kekuatan hukum pembuktian sempurna,  untuk  mensahkan  perjanjian  atau perikatan,  menjamin  hak  dan  kewajiban  para pihak  pembuat  perjanjian.  Pembuatan  akta otentik  dilakukan  dalam  rangka  menciptakan kepastian,  ketertiban, dan perlindungan hukum. Disamping  itu  juga  karena  dikehendaki  oleh pihak  yang  berkepentingan  untuk  memastikan hak  dan  kewajiban  para  pihak  sekaligus  bagi masyarakat  secara  keseluruhan  agar  tidak terjadi  sengketa  kemudian  hari.  Dengan demikian,  posisi  akta  notariil  menjadi  sangat penting  untuk  terapkan  guna  menghindari persengketaan  di  kemudian  hari.  Dari  kajian ini,  setidaknya  masih  diperlukan  untuk  kajian lebih  lanjut  perihal  keberadaan  notariil  bagi setiap  akad  dalam  transaksi  ekonomi  syariah, khususnya untuk pendekatan kasus. []

## Daftar Rujukan
Djamil,  Fathurrahman, Penerapan  Hukum  Perjanjian  dalam  Transaksi  di  Lembaga  Keuangan  Syariah , Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Suharnoko, Hukum  Perjanjian,  Teori  dan  Analisa  Kasus ,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2014.
Lindsey, Tim et al. , Hukum Keluarga, Pidana dan  Bisnis Kajian Perundang- undangan  Indonesia,  Fikih  dan Hukum Internasional , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
Yulianti,  Rahmani  Timorita, Asas-Asas  Perjanjian  (Akad)  Dalam  Hukum  Kontrak  Syari’ah ,  Jurnal Ekonomi Islam, Vol.II, No.1, Juli 2008.
Sutedi,  Adrian, Perbankan  Syariah  Tinjauan  dari  Beberapa  Segi  Hukum ,  Bogor:  Ghalia  Indonesia, 2009.
Abd.  Shomad, Rekonstruksi  Akad  Bank  Syariah  Untuk  Mencapai  Kemaslahatan  Sebagai  Wujud Rahmatan  Lil-Alamin , dalam M.  Isnaeni,  2013, Perkembangan Hukum Perdata  di Indonesia, Surabaya: Laksbang Grafika.
Anshori,  Abdul  Ghofur, Lembaga  Kenotariatan  Indonesia:  Perspektif  Hukum  dan  Etika ,  Yogyakarta: UII Press, 2009.
Adjie,  Habib, Hukum  Notaris  Indonesia  Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  No.30  Tahun  2004  Tentang Jabatan Notaris , Bandung: Refika Aditama, 2008.
Tobing, G.H.S. Lumban, Peraturan Jabatan Notaris , Jakarta: Erlangga, 1983.
Djamil, Fathurrahman, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah , Editor Tarmizi, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Yuspin, Wardah, Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah , Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1, Maret 2007
Ash  Shiddieqi,  Teungku  Muhammad  Hasbi, Pengantar  Fiqih  Muamalat ,  Semarang:  Pustaka  Rizki Putra.1997.