## Wajah Hukum

## Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan
Retno Kusuma Wardani 1 , Setly Selva Yuneida 2
1,2 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Correspondence email : retnokusumawardani@uinjambi.ac.id, setlyselvayuneida@uinjambi.ac.id
Abstrak . Banyak sekarang ini tindak pidana yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkannya, termasuk juga  melakukan  tindak  pidana  penadahan  barang-barang  hasil  tindak  pidana.  Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  yuridis  empiris   sehingga  mengkaji  terlebih  dahulu  terkait  dengan  terjadinya  tindak  pidana  penadahan  di Tanjung  Jabung  Barat,  kemudian  dikaitkan  dengan  aturan  hukum  tentang  penadahan  yaitu  Pasal  480  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  bersifat  deskriptif  dan  sumber  yaitu  penelitian  kepustakaan  ( liberty  research )  dan  penelitian  lapangan ( field  resarch ).  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yaitu  sosio-legal reaseach serta  analisis  datanya  yaitu  analisis kualitatif. Hasil dari penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  penegakan  hukum oleh  Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat terhadap pelaku tindak pidana penadahan adalah belum maksimal  dilakukan sesuai dengan ketentuan/prosedur aparat penegak hukum, baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun di tingkat putusan hakim pengadilan. Oleh Karena melibatkan pelaku dengan jaringan yang  tersusun  rapi.  Kendala  yang  dihadapi  adalah  ketentuan  Pasal  12  ayat  (2)  KUHP  yang  hanya  mengatur  hukum  maksimal umum dan hukum minimal umum yang mana mengakibatkan putusan hakimpun dapat menjadi lemah (tergantung pada hakimnya saja)  sehingga  kemungkinan  terdapatnya  rasa  jera  pada  pelaku  penadahan  sangat  jauh  sekali  dan  dikarenakan  faktor  sulitnya menemukan dan  mengidentifikasi tempat-tempat penadahan, penadahan dilakukan karena  mempunyai  jaringan terselubung atau tersembunyi dan  mempunyai kerjasama  yang sangat rapi, sehingga sulit untuk diungkap dan dilacak dan upaya  yang dilakukan untuk  mengatasi  kendala  adalah  melakukan  penindakan  yang  tegas  oleh  hukum  yang  terbukti  melakukan  penadahan,  dengan mengupayakan  memberikan  hukuman  yang  lebih  berat,  melakukan  razia-razia  di  tempat/toko-toko  yang  diduga  untuk  membeli barang  hasil  curian,  tempat  penggadaian  dan  lain  sebagainya,  pendekatan  melalui  agama,  penyuluhan  dibidang  hukum  dan  lain sebagainya.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kepolisian Resor, Penadahan
Abstract.  Nowadays,  there  are  many  criminal  acts  committed  by  humans  to  achieve  the  desired  goals,  including  committing criminal acts of holding goods resulting from criminal acts. The research method used in this study is empirical juridical so that it examines  first  related  to  the  occurrence  of  criminal  acts  of  detention  in  Tanjung  Jabung  Barat,  then  linked  to  the  legal  rules regarding detention, namely Article 480 of the Criminal Code (KUHP) is descriptive and the source is library research (liberty research)  and  field  research  (field  research).  In  this  study,  the  approach  used  is  socio-legal  research  and  the  data  analysis  is qualitative  analysis.  The  results  of  this  study  explain  that  law  enforcement  by  the  Tanjung  Jabung Barat  Resort  Police  against perpetrators  of  criminal  acts  of  detention  is  not  maximally  carried  out  in  accordance  with  the  provisions/procedures  of  law enforcement officers, both at the level of investigation, prosecution and at the level of court judge decisions. Because it involves actors with a well-organized network. The obstacle faced is the provisions of Article 12 paragraph (2) of the Criminal Code which only regulates the general maximum law and the general minimum law which causes the judge's decision to be weak (depending on the judge only) so that the possibility of a sense of deterrence for the perpetrators of detention  is  very far away and due to factors it is difficult to find and identify places of detention, the detention is carried out because it has a hidden or hidden network and has a very neat cooperation, making it difficult to uncover and trace it and the efforts made to overcome the obstacles are to take  strict  action  by  law  who  is  proven  to  have  held  detention,  by  seek  to  provide  a  more  severe  punishment,  conduct  raids  in places/shops suspected of buying stolen goods, pawnshops and so on, approaches through religion, counseling in the field of law and so on.

## Keywords: Law Enforcement, Resort Police, Detention

## PENDAHULUAN
Sebagaimana  diketahui  akhir-akhir  ini  berbagi  kejahatan  pada  umumnya  terlihat  meningkat  jumlahnya, terutama  kejahatan  yang  berkaitan  dengan  kekerasan  (perampokan),  penipuan  ataupun  penggelapan  barang  milik orang  lain  termasuk  penadahan  barang  hasil  curian.  Hasil  dari  kejahatan  ini  setiap  tahun  cenderung  meningkat mungkin  saja  disebabkan  oleh  ketindak  tahuan  masyarkat,  bahwa  perbuatan  itu  merupakan  kejahatan  yang  diancam dengan hukuman.
Sebagaimana  yang  terjadi,  beberapa  kejahatan  tersebut  telah  memacu  atau  mendorong  pihak-pihak  lain  untuk melakukan  kejahatan  ataupun  setidak-tidaknya  menimbulkan  kejahatan  baru,  yaitu  tindak  pidana  penadahan  barang- barang hasil kejahatan.
Sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  480  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  bahwa  : Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- di hukum.
Retno Kusuma Wardani dan Setly Selva Yuneida, Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan
1. Karena  sebagai  sengkokol,  barang  siap  yang  membeli,  menyewa,  menerima  tukar,  menerima  gadai,  menerima sabagi hadiah atatu karena hendak mendapat untung, menjual menukarkan menggadaikan membawa, menyimpan, atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
2. Barang  siapa  yang  mengambil  keuntungan  dari  hasil  sesuatu  barang,  yang  diketahui  atau  yang  patut  harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.
Kemudian  dalam  Pasal  481  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  menyatakan  bahwa  “barang siapa  yang  membuat  kebiasaan  dengan  sengaja,  membeli  menukarkan  menerima  gadai,  menyimpan  atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
Kedua  pasal  di  atas  menunjukan  bahwa  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  melarang  orang-orang,  baik secara individu maupun  secara berkelompok melakukan tindak pidna penadahan barang-barang hasil kejahatan demi keutungan yang dihasilkan dari perbuatan tersebut.
Perbuatan  penampungan  atau  penadahan  ini  telah  menumbuh  suburkan  tindakan  pidana  yang  lainnya,  karena pelkau penadahan yang berani membeli atau menukar, menyimpan atau menggadaikan barang-barang hasil kejahatan tersebut.  Sehingga  hal        ini  dianggap  oleh  pelaku  kejahatan  lain  sebagai  pasar  untuk  menjual  atau  lain  sebagainya barang-barang hasil kejahatan yang telah dilakukannya.
Berbagai tindakan, telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menegakan hukum pidana yang berkaitan dengan  kejahatan  penadahan.  Tetapi  sampai  saat  ini  kejahatan  itu  masih  banyak  ditemui,  sehingga  perlu  dilakukan suau  kejahatan  penadahan  ini  sehingga  dapat  memberikan  sumbangan  pemikiran  atau  jalan  keluar  bagi penanggulangan kejahat tersebut.
Berkaitan  dengan  hal  di  atas  maka  penulis  ingin  melakukan  penelitian  tentang  penegakan  hukum  pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, kendala yang dihadapi sekaligus menjelaskan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi.

## METODE

## Pendekatan Penelitian
Pada penelitian tentang penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat terhadap pelaku tindak pidana  penadahan  tentunya  menggunakan  metode  pendekatan  yaitu  sosio-legal reaseach ,  yaitu  meneliti  masalah- masalah yang ada dengan melihat fakta-fakta di lapangan dan dikaitkan dengan aturan hukum yang mengaturnya.
Dalam  pendekatan  pada  penelitian  tentang  penegakan  hukum  oleh  Kepolisian  Resor  Tanjung  Jabung  Barat terhadap pelaku tindak pidana penadahan maka harus melihat terlebih dahulu terkait dengan terjadinya  tindak pidana penadahan  di  Tanjung  Jabung  Barat,  kemudian  dikaitkan  dengan  aturan  hukum  tentang  penadahan  yaitu  Pasal  480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## Rancangan Kegiatan
Di  dalam  melakukan  suatu  penelitian  tentunya  peneliti  terlebih  dahulu  melakukan  perancangan  kegiatan  agar tujuan  yang  hendak  dicapai  di  dalam  suatu  penelitian  dapat  terwujud.  Adapun  rencana  kegiatan  di  dalam  penelitian tentang  penegakan  hukum  oleh  Kepolisian  Resor  Tanjung  Jabung  Barat  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penadahan dilakukan selama 2 bulan di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.

## Ruang Lingkup Atau Objek
Di  dalam  setiap  penelitian  tentunya  ada  ruang  lingkup  sebagai  pembatas  terkait  peristiwa  hukum  yang  dikaji oleh peneliti pada suatu penelitian. Adanya ruang lingkup ini memberikan batasan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti sehingga terfokus pada permasalahan terkait dengan penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung  Barat  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penadahan.  Ruang  lingkup  dalam  penelitian  ini  terkait  dengan menganalisa penegakan  hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor  Tanjung Jabung Barat  terhadap pelaku tindak pidana penadahan.
Kemudian objek di dalam suatu penelitian tentunya sangat dibutuhkan  karena objek tersebut merupakan suatu sasaran  yang  yang  hendak  diteliti  oleh  peneliti  dengan  cara  ilmiah.  Dengan  demikian,  objek  di  dalam  ilmu  hukum adalah hukum itu sendiri. 1 Untuk itu, objek di dalam penelitian tentang sanksi pidana dalam Pasal 480 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pelaku  tindak pidana penadahan yaitu asas  hukum yang terdapat di dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
1 Ishaq, Metode Penelitian Hukum , (Bandung : Alfabeta, 2017), halaman 71.
Retno Kusuma Wardani dan Setly Selva Yuneida, Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan

## Bahan Dan Alat Utama
Pada  saat  meneliti  sudah  seharusnya  membutuhkan  bahan  untuk  mempermudah  peniti  dalam  mengkaji  pokok permasalahan yang sedang ditelitinya. Bahan penelitian ini sesuai dengan tipe penelitian yang dilakukan oleh penulis karena setiap tipe penelitian menggunakan bahan penelitian yang berbeda. Dalam meneliti tentang penegakan hukum oleh  Kepolisian  Resor  Tanjung  Jabung  Barat  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penadahan  ini  yang  mana  penelitian  ini bersifat empiris maka bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  penelitian kepustakaan ( liberty research ) dan penelitian lapangan ( field resarch ). 1. Penelitian kepustakaan ( Liberty Research )
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menelaah  buku-buku  atau  literatu-literatur,  perundangan-perundangan  dan dokumen-dokumen  yang  ada,  relevansinya  dengan  pokok  bahasa  di  dalam  penelitian  ini.  Sumber  data  seperti bahan untuk menyusun kerangka teori penulisan.
2. Penelitian Lapangan ( Field Resarch )
Sebagai  tindak  lanjut  dari  hasil  penelitian  kepustakaan,  maka  penulis  melakukan  juga  penelitian  lapangan  untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendiskripsikan masalah dalam pembahasan hasil penelitian.
Alat  utama  yang  digunakan  dalam  penelitian  penegakan  hukum  oleh  Kepolisian  Resor  Tanjung  Jabung  Barat terhadap  pelaku  tindak  pidana  penadahan  ini  dimana  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris  maka  alat utamanya  yaitu  wawancara  yang  terkait  dengan  permasalahan  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana penadahan.

## Tempat
Di  dalam  suatu  penelitian  untuk  menentukan  terjadinya  suatu  permasalahan  tentu  ada  tempat.  Tempat  dalam penelitian  ini  adalah  Kepolisian  Resor  Tanjung  Jabung  Barat  karena  menganalisa  terkait  dengan  penegakan  hukum oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat terhadap pelaku tindak pidana penadahan.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian di lapangan penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :
1. Observasi, yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung ke Pengadilan Negeri, dan mengikuti pembacaan suatu tuntunan  yang  diajukan  oleh  pihak  Jaksa  pada  sidang  pengadilan  dalam  perkara  penandahan,  proses  perkara, pembuktian yang ada.
2. Dokumentasi,  yaitu  dimana  penulis  mengadakan  pencatatan  terhadap  dokumen  yang  menyangkut  kasus  tindak pidana penadahan barang hasil kejahatan.
3. Wawancara,  yaitu  penulisan  mengadakan  dialog  langsung  kepada  para  responden  yaitu  pihak  Kepolisian  Resor Tanjung  Jabung  Barat  dengan  cara  mengajukan  pernyataan-pernyataan  terbuka  dan  dicatat  dalam  hasil-hasil penelitian, kemudian permasalahan yang terjadi dalam proses persidangna bagi pelaku penadahan

## Definisi Operasional Variabel Penelitian
Definisi operasional variabel penelitian merupakan suatu penjelasan terkait dengan istilah yang terdapat dalam judul  penelitian  sehingga  dengan  adanya  definisi  operasional  variabel  penelitian  ini  penulis  harus  memberikan penjelasan  terkait  dengan  istilah-istilah  yang  ada  dalam  judul  penelitian.  Untuk  itu,  definisi  operasional  variabel penelitian  pada  penelitian  tentang  penegakan  hukum  oleh  Kepolisian  Resor  Tanjung  Jabung  Barat  terhadap  pelaku tindak pidana penadahan sebagai berikut:
1. Penegakan hukum
Penegakan  hukum  adalah  proses  dilakukannya  upaya  tegaknya  atau  berfungsinya  norma-norma  hukum secara  nyata  sebagai  pedoman  pelaku  dalam  lalu  lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara. 2 Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengertian  penegakan hukum adalah proses yang dilakukan oleh  aparat penegak hukum untuk menegakkan fungsi norma  hukum dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Pidana
Pidana  adalah  suatu  penderitaan  dari  pidana  yang  berwenang  sebagai  hukuman  (sesuatu  yang  meliputi pencabutan dan penderitaan) yang dikenakan kepada seorang pelaku karena sebuah pelanggaran. 3 Dari penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa pidana adalah suatu penderitaan atau hukuman kepada seorang pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan undang-undang yang berlaku.
2 Moh Hatta, Kapita Selekta Pembaharuan hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan , (Yogyakarta : Liberty, 2016), halaman 107.
3 Djisman Samosir, Penologi Dan Pemasyarakatan , (Bandung : Nuansa Aulia, 2016), halaman 134.
Retno Kusuma Wardani dan Setly Selva Yuneida, Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan
3. Anak
Menurut  S.  R.  Sianturi,  tindak  pidana  adalah  sebagai  suatu  tindakan  pada,  tempat,  waktu  dan  keadaan tertentu yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab). 4
Salah  satu  bentuk  tindak  pidana  terhadap  harta  kekayaan  orang  yang  sangat  sulit  untuk  dilakukan pengusutan  dalam  tindakannya  adalah  tindak  pidana  penadahan. 5 Bentuk  kejahatan  ini  sebenarnya  banyak  yang sering  terjadi  di  lingkungan  masyarakat,  tetapi  karena  rapihnya  si  pelaku  dalam  menutup-nutupi  dan  karena kurangnya  kepedulian  dari  masyarakat  sekitar,  maka  sering  kali  tindak  pidana  ini  hanya  dipandang  sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan. 6

## Teknik Analisis
Mengingat  di  dalam  penelitian  ini  merupakan  penelitian  empiris  maka  analisis  data  dalam  penelitian  tentang penegakan  hukum oleh Kepolisian Resor  Tanjung Jabung Barat terhadap pelaku  tindak pidana penadahan dilakukan secara kualitatif. Secara kualitatif, yaitu menggambarkan kualitas dan data secara memadai dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efisien untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi data. 7
Dengan  demikian,  dalam  penelitian  empiris  ini  memberikan  penjelasan  terkait  dengan  hal  yang  diteliti  sesuai data  yang  ada  dimana  data  tersebut  memiliki  mutu  yang  berkualitas  dan  hasil  penelitian  ini  dibuat  dalam  bentuk kalimat-kalimat yang teratur dan  sistematik,  dimana  kalimat-kalimat tersebut  akan dituangkan di dalam pembahasan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan
Tindak  pidana  penadahan  khususnya  di  Kepolisian  Resor  Tanjung  Jabung  Barat  sesuai  dengan  hasil  analisa perkembangan  kasus  berdasarkan  pengamatan  penulis  di  wilayah  hukum.  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Jabung  Barat dalam setiap tahunnya cenderung meningkat. Peningkatan ini didukung salah satu faktor yakni kondisi krisis ekonomi yang berkepanjangan, sehingga tingkat pencurian meningkat yang juga mendorong tingkat penadahan juga meningkat.
Tindak  pidana  penadahan  ini  biasa  dilakukan  oleh  beberapa  oknum  yang  memang  melakukan  kerja  sama dengan oknum-oknum tertentu yang memang melakukan pencurian, sehingga hasil pencurian tersebut biasanya dijual dengan harga yang sangat murah, terutama barang-barang elektronik yang selalu diperjual belikan, disamping itu juga biasanya berupa pakaian barang-barang lainnya. Karena itu semakin mengingkat angka kriminalitas berupa pencurian, maka akan semakin banyak orang yang melakukan dan menerima barang pencurian (sebagai penadah). Karena harga penjualan sangat rendah, dan penadah bisa menjual kepada orang lain dengan harga yang tinggi. Selain dari itu tidak menutup kemungkinan terdapatnya jaringan yang kuat antara pelaku penadahan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
Penegakan  hukum  bagi  pelaku  tindak  pidana  penadahan  barang  hasil  pencurian  dilakukan  dari  proses penangkapan, penyidikan, penuntutan dan terakhir putusan dari pihak hakim pengadilan Negeri  yaitu : 1. Tindakan polisi
a. Penangkapan dan penahanan
Setelah  adanya laporna dari masyarakat ataupun tempat tersebut di  ketahui dan adanya indikasi sebagai tempat  penadahan,  maka  polisi  langsung  melakukan  penangkapan  kepada  oknum  yang  diduga  melakukan tindakan penadahan.
Dalam kasus yang terjadi di Polresta Jambi, maka polisi telah menemukan beberapa lokasi yang diduga kuat dijadikan sebagai tempat penadahan barang hasil pencurian, yang sudah lama melakukan penadahan suku cadang motor hasil pencurian. Setelah dilakukan pemeriksaan, dan laporan dari masyarakat maka benar bahwa lokasi  ini  dijadikan  utnuk  penadahan.  Mengacu  kepada  indentifikasi  dan  lokasi  di  lapangan,  maka  polisi langsung  melakukan  penangkapan  terhadap  pelaku  dan  beberapa  teman  yang  terkait  untuk  di  bawa  ke  kantor resort Tanjabar, guna memperoleh keterangan dna penjelasan lebih lanjut.
Berdasarkan  hal  diatas,  maka  dapat  diambil  suatu  pemahaman  bahwa,  penangkapan  pihak  kepolisian adalah  untuk  melakukan  pengembangan  lebih  lanjut,  karena  sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  penadahan mempunyai jaringan dan kerjasama yang kuat.
b. Pemeriksaan
4 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana , (Yogyakarta : Mahakarya Rangkang Offset, 2012), halaman 22.
5 Ismu  Gunadi  dan  Jonaedi  Effendi, Cepat  &  Mudah  Memahami  Hukum  Pidana  (Jilid  2) ,  (Jakarta  :  PT.  Prestasi Pustakarya, 2011), halaman 81.
6 Ibid .
7 Ishaq ,Op.Cit , halaman 73.
Retno Kusuma Wardani dan Setly Selva Yuneida, Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan
Setelah  dilakukannya  penangkapan  dan  peahanan,  maka  langkah  selanjutnya  adalah  pemeriksaan tersangka  oleh  pihak  polisi,  pemeriksaan  untuk  memperoleh  keterangan  keterangan  kepada  tersangka,  dan meneliti  dan  menganalisa  segala  keterangan  yang  diberikan.  Pemeriksaan  ini  guna  memperkuat  dugaan sementara bagi tersangka terhadap tindakan dan perbuatan yang  dilakukan oleh tersangka tersebut.
Berdasarkan  hal  diatas,  maka  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  harus  benar-benar mengungkap  apa  yang  telah  dilakukan  oleh  pihak  tersangka  atas  perbuatannya  melakukan  tindakan  kejahatan tersebut, dan secara terinci masalahnya harus terungkap.
c. Pembuatan Berita Acara Perkara (BAP)
Pembuatan  barita  acara  perkara  yang  dilakukan  oleh  pihak  polisis  merupakan  sebagai  tindak  lanjut  dari hasil  pemeriksaan  oleh  pihak  tersangka.  Pembuatan  berita  acara  seetlah  lengkap  maka  selanjutnya  akan diserahkan  kepada  pihak  penuntut  umum  dalam  hal  ini  pihak  Kejaksaan  Negeri  yang  berwenang  untuk melakukan penuntutan kepada tersangka.
Dalam  pembuatan  berita  acara  dimaksud  adalah  memuat  dari  proses  penangkapan,  penahanan  serta keterangan-keterangan  dari  tersangka,  sehingga  berkas  yang  akan  dilimpahkan  ke  Kejaksaan  Negeri  sudah dikatakan  lengkap,  terutama  barang-barang  bukti  hasil  kejahatan  lengkap,  terutama  barang-barang  bukti  hasil kejahatan  dari  para  pelaku,  bila  mana  perlu  juga  dapat  dihadirkan  para  saksi  yang  memang  mengetahui peristiwa-peristiwa tersebut.
Hal  ini  sebagaimana  ditegaskan  oleh    Akhmad    Resort  Tanjabar  yang  mengatakan  bahwa  pembuatan berita  acara  berkaitan  dengan  hasil  pemeriksaan  dan  keterangan/pengakuan  dari  para  tersangka,  termasuk kelengkapan  barang-barang  bukti  yang  diajukan  kepada  pihak  kejaksaan  negeri,  guna  dilanjutkan  pada persidangan di pengadilan.
d. Penyerahan berkas dan barang bukti dari pihak Kepolisian ke Kejaksaan Negeri.
Setelah selesainya penyidikan dan pemeriksaan dari pihak  kepolisian, dengan kelengkapan barang butki dan para saksi, amka tersangka di serahkan kepada pihak kejaksaan unutuk dilakukan penuntutan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pihak tersangka, dengan demikian status tersangka menjadi terdakwa, dan penahanan  dilakukan  oleh  pihak  kejaksaan  maupun  di  Lembaga  Permasyrakatan,  guna  pengamanan  dan memudahkan pemeriksaan.
Dalam  kaitan  dengan  penyerahan  berkas  BAP  dari  pihak  kepolisian  dalam  hal  ini  Resort Telanaipura,maka  pihak  Kejaksaan  Negeri  menerima  dan  meneliti  kembali  berita  acara  (berkas)  dari  pihak polisi. Penelitian dimaksud untuk memperoleh kelengkapan dan pembuktian, apakah laporan ini sudah lengkap atau  belum,  bila  ternyata  kurang  lengkap,  maka  pihak  kejaksaan  dapat  meminta  keterangan  dan  dari  pihak Kepolisian kembali.
Sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Romy  Arizyanto  Jaksa  muda  Jambi  diperoleh  suatu komentar  bahwa  “Setiap  berita  acara  yang  disampaikan  oleh  pihak  Kepolisian.  Pada  prinsipnya  berkas  beriat acara  yang  menyangkut  kejahatan  penadahan  pada  prinsipnya  semua  diterima,  bila  kurang  lengkap  pihak kejaksaan meminta keterangan kembali dari pihak kepolisian.
2. Tindakaan Penuntut Umum.
Setelah  pihak  kejaksaan  Negeri  menerima  berkas  dari  pihak  Kepolisian  sebagai  aparat  penyidik  dan pemeriksan  tersangka,  maka  berkas  dilimpahkan  langsung  ke  Kejaksaan  untuk  selanjutnya  dipelajari  oleh  pihak Kejaksaan,  bilamana  masih  ada  kekurangan  data  maupun  barang  bukti,  maka  pihak  kejaksaan  Negeri  dapat meminta ke pihak Kepolisian untuk melengkap berkas tersebut.
Dengan  sebagai  barang  bukti  dan  saksi  yang  telah  lengkap  dan  cukup,  maka  pihak  Kejaksaan  Negeri mengajukan  untuk  menentukan  hukumnnya.  Sebagai  hasil  penulis  bahwa  persoalan  tuntunan  yang  diajukan  ke Pengadilan  harus  benar-benar  mendukung  dan  membenarkan  apa  yang  telah  didakwakan  kepada  tersangka, sehinga tidak asal-asalan saja.
3. Tentang pemeriksaan dan proses di Pengadilan
Berdasarkan  yang  menjadi  latar  belakang  diadakannya  lembaga  peradilan  didalam  Kitab  Undang-undang Hukum  Acara  Pidana  adalah  bahwa  setelah  terdakwa  dinyatakan  benar  melakukan  kesalahan  atas  laporan  dari pihak  kejaksaan  maka  pihak  pengadilan  memproses  perkara  ini  dengan  memamggil  terdakwa  untuk  dimintai keterangan  apakah  benar  apa  yang  didakwakan  atau  dituduhkan  itu  benar,  kemudian  pihak  hakim  juga  harus mengambil suatu keputusan, apakah  terdakwa salah atau tidak dan isi lain bisa saja dakwaan yang diajukann oleh Jaksa  dapat  lebih  ringan  atau  lebih  berat,  hal  ini  sejauhmana  pihak  hakim  dapat  menganalisa  segala  kesalahan, perbuatan dan alat-alat bukti dan saksi yang ada.
Sebagaimana  hasil  penelitian  dilapangan,  maka  setiap  kasus  kejahatan  berupa  penadahan  barang  hasil pencurian para terdakwa ada yang melakukannya dan ada yang 2 atau 3 kali melakukan perbuatan tersebut. Hal ini berdasarkan hasil penelitian barang bukti, keterangan terdakwa, keterangna saksi, sehinga sesuai dengan pasal yang dieknakan  adalah Pasal 481  KUHP dengan  hukuman selama-lamanya 7 tahun penjara, namu n dalam  kenyataan

## Retno Kusuma Wardani dan Setly Selva Yuneida, Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan
dengan  memperhatikan  faktor  lain  seperti.  Terdakwa  mengakui  kesalahan,  terdakwa  sopan  dan  selama bersidangan, masih muda dan baru sekali melakukan, maka hukuman yang diberiakn hanya 2-3 tahun. Sedangkan yang melakukan 2-3 kali, maka dapat dikenakan Pasal yang penuh yaiut 7-9 tahun penjara.
Dari beberapa kasus yang ditangani oleh pihak Pengadilan Negeri  Tanjabar sesuai dengan kejahatan, maka penadahan  termasuk  tindak  pidana  yang  nomor  2  khususnya  di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri  Tanjabar. Karena penadahan yang merupakan bagian tindak pidana pencurian,maka perkembangannya akan meningkat terus.
Dari  beberapa  proses  penegakan  hukum  abgi  pelaku  penadahan  hasil  barang  curian,  dair  point  1-3 menunjukan  bahwa,  proses  dimaksud  adalah  untuk  menegakan  hukum  yang  benar,  artinya  setiap  kasus  pidana dilakukan  melalui  prosedur  yang  sudah  diatur  dalam  undang-undang,  agar  dalam  melakukan  pengambilan keputusan juga akan mudah, dan hukum yang diberikan sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan.
Perkembangan tindak pidana penadahan khususnya di Polres Tanjabar ini mengalami peningkatan terus, hal ini  dipengaruhi  oleh  krisis  ekonomi  yang  berkepanjangan,  sehingga  secra  pintas  mereka  menerima  barang  yang dijual  dari  pihak  lain  yang  khusunya  adalah  barang  hasil  curian.  Karena  mereka  juga  tidak  menyadari  bahwa barang yang ditadah itu akan diselidiki oleh pihak yang berwajib. 8
Penadahan  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  adalah  karena  adanya  kerjasama  dengan  oknum  pencuri, pencopet  dan  penjambretan.  Karen  aharga  jual  sangat  murah  sedangkan  untuk  dijual  kepada  masyaratkat  lain harganya sangat tinggi. 9 Dari hasil wawancara, maka dapat diketahui bahwa perkembangan penadahan hasil  curian adalah, dikarenakan faktor kondisi ekonomi dan juga bekerja sama dengan pihak pencuri.
Perkembangan ini juga didukung semakin tingginya angka kriminalitas yang terjadi saat sekaran ini. Dalamp pemberian hukuman, maka hakim dapat bebas memutuskan hukuman dari yang ringan hingga seberat-beratnya,dan nisa saja putusan hakim terlalu rendahd ari dakwaan penuntut umum.

## Kendala  Yang  Dihadapi  Dalam  Penegakan  Hukum  Oleh  Kepolisian  Resor  Tanjung  Jabung  Barat  Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan
Menyimak  dari  pelaksanaan  penegakan  hukum  yang  dilakukan  pada  semua  tingkat  pemeriksaan,  maka  dapat dikemukakan beberapa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan tersebut.
Kendala-kendala yang dihadapi dalam dua kategori yaitu bersifat yuridis dan bersifat non yuridis antara lain : 1. Secara yuridis
Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan hukuman bagi pelaku penadahan secara yuridis antara lain adalah yang menyangkut :
a. Masih  rendahnya  hukuman  yang  diberikan  oleh  penadahan,  sehingga  dengan  rendahnya  hukuman  yang diberikan  dna  diterapkan  berdasarkan  undang-undang  kepada  pihak  pelaku,  maka  para  pelaku  merasa    tidak takut dngan hukuman yang diberikan tersebut.
b. Masih  lemahnya  kekuatan  hukum  pidana  yang  mengatur  tentang  penadahan,  sehingga  kurang  menjerat  dan memberatkan pelaku tindak pidana kejahatan berupa penadahan barang hasil curian.
Dari dua kendala di atas,maka pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana penadahan  tentang pemberian sanski  harus  ditingkatkan,  karena  penadahan  ini  juga  merupakan  adanya  sindikat  dan  kelompok  tertentu  untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan penadahan tersebut. Dengan diperkuat dan diterapkannya hukuman yang lebih berat  lagi,  maka  diharapkan  para  pelaku  dan  masyarakat  yang  akan  melakukan  kegiatan  penadahan  akan  merasa takut, dengan dijeratnya hukuman yang lebih berat.
2. Secara Non Yuridis
Secara non Yuridis kendala-kendala yang ditemui dilapangan adalah :
a. Kesulitan dalam menemukan tempat kejahatan.
Sulitnya ditemukannya praktek-praktek atau tempat-tempat kegiatan transaksi barang curian (penadahan) ini  tidak  adanya  laporan  masyarakat,  dan  belum  ditemukan  bukti-bukti  yang  kuat  tentang  tempat  dilakukan bukti-bukti  yang  kuat  tentang  tempat  dilakukan  praktek  atau  kegitan  transaksi.  Karena  kegiatan  jual-beli dilakukan  dengan  secra  diam-diam,  termasuk  ada  sebagian  pihak  yang  memang  menutupi  persembunyian barang, sehingga untuk melacak dan menemukan tempat dan para oknum-oknum yang terlibat sulit ditemui. Hal ini sebagimana dikemukakan oleh Bapak Suritno, Kanit Serse Polres  Tanjabar yang mengatakan bahwa :
Dalam praktek penadahan barnag  hasil  curian pelaku  sulit untuk ditangkap dan tidak mau melakukanya penjualan  secara  terbuka,  karena    bila  dilakukan  secara  kemungkinan  kasus  ini  tidak  terungkap,  maka  para pelaku melakukan secra diam-diam dilokasi yang jauh dari monitor dan informasi pihak aparat”. 10
8 Suritno, SH,MH , Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjabar, Tanggal 26 April 2014.
9 Syahrial, SH, Wawancara langsung dengan Penyidik Polres Tanjabar, Tanggal 15 Juli 2014.
10 Suritno, SH , Wawancara pibadi dengan Kanit Serse Polres  Tanjabar, 28 Juni. 2014
Retno Kusuma Wardani dan Setly Selva Yuneida, Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan
Kenyataan seperti ini dapat dipahami bahwa setiap pelaku dalam melakukan tindakan pidana penadahan ini tidak akan mungkin mereka melakukan secara terang-terangan, karena jelas bagi mereka bahwa penadahan tanpa penerapan hukuman yang berat tidak akan mengurangi pebuatannya tersebut.
Untuk  itu  pelaku  dpat  melakukan  tindakan  penadahan  ini  ke  tempat  dimana  orang  lain  dapat  dibujuk untuk  mau  membantu  dalam  pelaksanaan  pendahan  dan  jual  beli  barang  hasil  curian,d  an  membatnu,  dengna cara-cara yang dilakukan oleh oknum yang telibat lainnya.
b. Motif keuntungan yang besar.
Motivasi para pelaku yang membantu dan menerima barang curian (penadahan) adalah jelas uang, karena dengan pembelian barang yang murah, maka penadhaan nantinya dapat menjual kepada orang laindengan harga yang jauh lebih tinggi, den agn demikian ia memperoleh keuntungan yang besar dan in menjadi motivasi kuat bagi penadah untuk mellakukan terus-menerus kegiatan kejahatan tersebut.
Contoh  seperti  harga  satu  buah  jos  motor  atau  pelek,  pihak  pencuri  bisa  menjual  dengan  harga  Rp. 50.000, - Rp. 75.000 setelah dijual  ke orang  lain bisa mencapai Rp. 100.000  – Rp. 125.000, tergantung merk. Dengan alasan seperti ini maka praktek-praktek penadahan saat sekarang yang selama ini jelas dijadikan suatu bisnis  yang  ilegal,  dan  akan  semakin  menyulitkan  pihak  aparat  untuk  mengungkap  kasus  ini  hingga  ke pengadilan.
c. Kerjasama yang kuat
Berbagai kasus penadahan ini cukup banyak kejadiannya, karena kasus ini masih sedikit yang sampai ke Pengadilan, karena sulit menditeksi tempat-tempat praktek dan pelakunya, kemudian kurangnya pengaduan dari pihak masyarakat yang memang sudah mengetahui, dan inilah yang menjadi kendala-kendala pelaku dan pihak- pihak yang membantu”. 11
Hal  ini  yang  sama  dikemukakan  oleh  Bapak  Akbp  Pol.Sukirman  reserse  Polresta    yang  mengatakan bahwa : “Kemudian untuk menemukan dimana praktek dan tempat penadahan suku cadang motor/barang curian ini juga menemui  kesulitan, kemudian tidak  adanya pengungkapan dan kejujuran dari pihak masyarakat pihak korban terhadap barang yang dicuri. 12
Dapat dipahami dari komentar diatas bahwa yang dikemukakan oleh oihak dari pengadilan dan kepolisian tersebut,  bahwa  kendala-kendala  inilah  yang  selalu  merepotkan  dan  telah  menyulitkan  pihak-pihak  maupun aparat  dlaam  menegakan  suatu  hukuman  bagi  pelaku  penadahan  tersebut.  Karen  ayang  penting  disinin  adalah bagaimana mengungkap kasus itu secara jelas dna dengan adanya bukti-bukti terutama pengaduan dan laporan dari masyarakat.
d. Tingkat Kesadaran Masyarakat.
Tingkat kesadaran masyarakat masih kurang sekali dimana hukum yang diberlakukan tidak diperhatikan dan bahkan selalu dilanggar oleh para oknum-oknum tertentu.
Hal  ini  karena  faktor  minimnya  pemahaman  hukum  bagi  masyarakat  juga  akan  mempengaruhi  dalam menegakan hukum itu sendiri kepada para pelakunya. Yang artinya bila masyarakat memahami tentang hukum, baik itu pelaku dan pihak yang membantu dan melakukan kegiatan penadahan dapat dihindari. Termasuk dalam hal  ini  bagi  masyarakat  umum,karena  kurangnya  memahamu  tentang  hukum,  maka  masyarkat  masih  merasa takut  untuk  melporkan  kepada  pihak  yang  berwajib  bila  ternyata  ada  kejadian  kegiatan  penadahan,yang  jelas mereka  akan  terlibat  menjadi  saksi.  Dan  hal-hal  seperti  ini  masyarakat  masih  merasa  takut  dan  enggan  untuk melaporkan, karen abagi mereka untuk menghadap polisi kemudian menjadi saksi ke pengadilan hal yang tidak terbayangkan  yang  jelas  mereka  takut,  kecuali  bagi  masyarakat  yang  memagn  mengethaui  sebagi  saksi  di pengadilan ataupun dimintai keterangan-keteragan di pihak kepolisian.
Kegiatan-kegiatan  penyuluhan  hukum  seperti  ini  memang  harus  silakukan  kepada  masyarakat,  karena selam ini penyuluhan-penyuluhan hukum khususnya dikita Tanjabar masih jarang dilakukan dengan  kurangnya kegiatan-kegiatan  seperti  ini,  maka  masyarakat  kurang  memahami  tentang  hukum,  karena  hukum  diterapkan kepada  masyarakat  untuk  melindugni  masyarakat  dna  hukum  ditegakan  utnuk  mencehab  suatu  kejahatan  dan hal-hal maupun perbuatan yang melanggar, baik melanggar secara hak maupun melanggar secara hukum.
Dari beberapa kendala tentang penanggulangan kejahatan penadahan barang curian ini baik dikarenakan masih  sulit  ditemukan  praktek-praktek  yang  melakukan  tindak  pidana  penadahan,  dan  karena  tidak  pidana penadahan ini motifnya adalah uang dan disamping itu juga masih kurangnya penyuluhan hukum. Maka semua itu  menjadi  renungan  kita  bersama,  bahwa  hukum  harus  siterapkan  kepada  semua  pihak  dan  seluruh  lapisan masyarakat  dengna  tidak  membedakan  status  sosial,  pangkat,  golongan,  jabatan  sehingga  seluruh  aparat pemerintah, apart kepolisian masyarkat luas juga perlu diberikan suatu pemahaman tentang hukum.
11 Nurhadi,SH,MH , Wawancara langsung  dengan  Hakim Pengadilan Negeri Tanjabar, tgl. 27 Mei. 2014
12 Akbp. Sukirman , Wawancara  dengan Bapak, Reserse Polresta Tanjabar, tgl. 27 Juni 2014
Retno Kusuma Wardani dan Setly Selva Yuneida, Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan

## Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan
Untuk menanggulangi berbagai bentuk kejahatan diperlukan suatu upaya-upaya yang dilakukan, terutama dalam masalah  penegakan  hukuman  bagi  pelaku  penadahan,  termasuk  bagi  pihak-pihak  yang  turut  membantu  dan  terlibat adalah  sangat  oenting  sekali,  karen  atanpa  penegakan  hukum  yang  tepat  dan  kongkrit  maka  penadahan  akan  terus dilakukan oleh pihak penadahan.
Pada  umunya  semua  kejahatan  dapat  ditanggulangi  dengan  berbagai  bentuk  dan  cara,  asalkan  dalam pelaksanaanya  semua  pihak  dan  aparat  yang  terkait  melaksanakan  dengan  penuh  tanggung  jawab  danpenuh konsekwen,tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan segala kemungkinan motif-motif uang atau imbalan.
Kenyataan  bahwa  setiap  pelaku  penadahan  dilakukan  secara  tertutup,  maka  pihak  kepolisian  sulit  untuk menangkapnya secara masal, sehingga ini diperlukan suatu upaya-upaya untuk menegakan hukum bagi masyarakat.
Untuk  itu  apabila  tindak  pidna  penadahan  ini  memang  dianggap  benar-benar  melanggar  hukum,  melanggar norma-norma agama dan susila serta menyangkut harkat dan martabat bagi kemanusian itu sendiri,maka hukum harus benar-benar  ditegakan,  sehingga  angka  kriminalitas  khususnya  tindak  pidana  penadahan  dapat  diperkecil  bahkan dicegah.  Karena  bila  tidak  dilakukan  pencehgahan,  maka  perbuatan  ini  akan  dianggap  biasa,  padahal  perbuatan  ini sangat dilarang menurut hukum dan undang-undang dan tindak kriminal dilarang menurut hukum.
Ada beberapa upaya dalam menganggulangi kejahatan terahadap penadahan  yang meliputi : 1. Upaya yang bersifat yuridis.
a. Penerapan dan penegakan hukum kepada pelaku penadahan.
Selama ini penegakan hukum  dan penerapan  dikalangan  masyarakat masih belum dilaksanakan dengan tepat.  Sehingga  karena  hukuman  kepada  pelaku  itu  tidak  diberikan  dan  ditegakan,  sehingga  tindak  pidana penadahan selalu ada. Karena itu sulit memang ditindak bagi pelaku penadahan dan para pihak yang melakukan perbuatannya.
Hal  ini  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  dinyatakan bahwa dalam pasal 481.
(1) Barang siapa menjadikan sebagi kebiasaan untuk sengaja membeli \, menukar, menerima gadai menyimpan atau menyembunyikan barang,yang diperoleh dari kejaahatan, diancam denga pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(2) Yang  bersalah  dapat  dicabut  haknya  tersebut  dalam  pasal  35  No.  1  dan  haknya  untuk  melakukan pencaharian dalaam mana kejahatan dilakukan.
Sedangkan  dalam  pasal  482  KUHP  bahwa  :  perbuatan  yang  diterangkan  diatas,  diancam  karena penadahan ringan dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan.
Berbagai kasus penadahan, turutama suku cadang roda dua hasil curian dikatakan jarang sampai kemeja hijau,  sehingga  para  pihak  aparat  juag  sulit  untuk  menyelesaikan  kasus  ini  secara  hukum,  dan  pihak  pelaku karena  melakukan  secara  massa  ,sehingga  kasus  ini  sulit.  Dan  ini  ada  yang  menjadi  masalah  pihak  dengan aparat  terkait  untuk  menegakan  hukum  bagi  pelakunya  dan  p  ihak  yang  terlibat”. 13 Berdasarkan  masalah tersebut,  kesulitan  ini  memang  pihaknya  mempunyai  jaringan  yang  sangat  kuat,  sehingga  untuk  melacak keberadaan penadah ini aparat mengalami kesulitan.
Untuk  memperkecil  angka  kriminalitas  tentang  penadahan  suku  cadang  ini  bila  memagn  pelkaunya terbukti  tentang  penadahan,  maka  harus  dikenakan  dna  diberikan  sanksi  yang  seberat-beratnya  ,  sehingg adengan  adanya  hukuman  hyang  berat  maka  para  pelaku  akan  merasa  takut  untuk  melkakuka  perbuatan penadahan”.
Dari  hasil  wawancara  tersebut  diats,  maka  dpat  diambil  suatu  pemahaman  bahwa  penegakan  hukum adalah merupakan hal yang utama,khusunya diberikan kepada para pelakunya,dengan adanya penegakan hukum serta penerapanya, maka kejahatan tindak pidana penadahan ini akan dapat diatasi dengan sebaik-baiknya.
b. Penegakan dan pemberian hukuman yang lebih berat kepada pihak pelaku penadahan.
Pemberian  hukuman  yang  seberat-beratnya  kepada  pihak  pelaku  penadahan  barnag  hasil  curian merupakan  upaya  agar  pihak  dan  para  oknum  yang  selalu  melakukan  perbuatna  penadahan  tidak  mau  terlibat dan tidak mau melakukan pembelian dan tempat-tempat penampungan barang hasil curian.
c. Melalui kegiatan razia.
Dalam  melakukan  razia  diberbagai  toko-toko  jual-beli  barang  bekas,  untuk  mendeteksi  seluruh  barang- barang  yang  diperjual  belikan  itu  benar-benar  milik  sendiri,  hal  ini  dapat  di  minta  keterangan  dan  bahan penyelidikan lebih lanjut.
Sebagaimana kita ketahi bahwa tempat bahwa tempat dan toko-toko jual barang-barng elektronik bekas, bisa juga diindikasikan untuk menjadi sasaranpara pihak utnuk menjual ditempat tersebut.
13 Wawancara dengan AKBP Muharman Arta, S.IK selaku Kapolres Tanjabar, pada tanggal 12  Juni 2022.
Retno Kusuma Wardani dan Setly Selva Yuneida, Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan
Hal  ini  sebagimana  dikemukakan  Bapak  AKBP  Muharman  Arta,  S.IK  yang  mengatakan  bahwa:  “Bisa ketahui  bahwa  para  pencuri  biasanya  menjal  barang-barang  bekas,  atau  tempat  bengkel/servis  sepeda  motor. Karena  itu  diperlukan  pihak  aparat  utnuk  melakukan  pelacakan  dan  penyidikan  terhadap  barang-barang  bekas tersebut.” 14
Dari  hasil  wawancara  tersebut,  maka  dapat  diketahui  bahwa  diperlakukan  razia  ditempat  toko-toko  jual beli  barang/suku  cadang  bekas  juga  bengkel  sepeda  motor  ,    sebagai  upaya  untuk  mengatasi  segala  tindak pidana  penadahan  yang  dilakukan  beberapa  oknum  tertentu.  Pemberian  hukuman  yang  berat  ini  juga  sebagai salah satu upaya untuk membuktikan kepada masyarakat, bahwa penadahan perbuatan yang tidak benar.Karena itu penadahan suku cadang motor harus diberi sanksi yang cukup tegas.
Dari  hasil  wawancara  tersebut  diatas  menunjukan  bahwa,  pemberian  hukuman  yang  berat  merupakan upaya  untuk  menghindari  dan  menekan  angka  kriminalitas  dibidang  pencurian  maupun  penadahan.  Karena selama  ini  banyak  masyarakat  yang  merasa  kehilangan  berbagai  barang-barnag  berharga,  dan  semakin menigkatnya  angka  kriminalitas  bidang  pencurian,  sehingga  upaya  penegakan  hukum  salah  satu  solusi  untuk menekan angka tindak pidana penadahan.
2. Upaya secara non yuridis.
a. Upaya untuk melakukan kerja sama dengan masyarakat
Untuk  mendukung  kemudahan  dalam  melacak  tempat-tempat  persembunyian  pendahan,  terutama penadahan    maka  diperlukan  kerjasama  yang  artinya  utnuk  memperoleh  informasi  maupun  laporan  dari masyarakat, dimana tempat atau lokasi-lokasi yang dijadikan persembunyian barang tersebut.
Upaya dalam bentuk kerjasama kepada masyarakat sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tindak pidana penadahan suku cadang sepeda motor hasil  pencurian.
b. Upaya mencari jaringan-jaringan.
Para  penadahan  biasanya  melakukan  penadahan  dikarenakan  motif  uang,  karena  itu  salah  satu  upaya penanggulangan, maka kepada seluruh penegak hukum dalam hal ini kepolisian melakukan upaya-upaya untuk penjaringan,  karena  itu  termasuk  kerjasama  yang  harus  dilakukan  dalam  mengatasi  kejahatan  ini  memerlukan informasi kepada masyarakat.
c. Berdasarkan Pembinaan dan Pemaham Agama.
Masyarakat  Indonesia  khususnya  daerah  Polres  Tanjabar  adalah  mayoritas  penduduknya  beraga  islam, upaya  yang  lebih  tepat  untuk  meningkatkan  kewaspadaan  terhadap  kejahatan  khususnya  tindak  pidana penadahan, maka pendekatan  melalui agama sangat penting sekali.
Pendekatan  serta  pembinaan  agama  ini  dapat  dilakukan  dalam  kegiatan  ceramah-ceramah  agama, pengajian-pengajian, diskusi-diskusi, seminar, dan kegiatan keagamaan lainnya.
Hal  ini  sebagaimana  ditegaskan  oleh  Bapak  AKBP  Muharman  Arta,  S.IK  bahwa  “pada  dasarnya perbuatan  penadahan  merupakan  tindakan  yang    tidak  bermoral,  dan  tindakan  untuk  menanggulangi  adalah, melalui  pendekatan  dan  penekananya  pada  nilai-nilai  agama”. 15 Hal  ini  sangat  penting,  sehingga  dengan diperkuatnya nilai-nilai agama dalam dirinya, maka tindakan penadahan ini tidak akan terjadi dan dilakukan.

## SIMPULAN
1. Penegakan  hukum oleh Kepolisian Resor  Tanjung Jabung Barat terhadap pelaku tindak pidana penadahan adalah belum  maksimal    dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan/prosedur  aparat  penegak  hukum,  baik  ditingkat  penyidikan, penuntutan  maupun  di  tingkat  putusan  hakim  pengadilan.  Oleh  Karena  melibatkan  pelaku  dengan  jaringan  yang tersusun rapi.
2. Kendala  yang  dihadapi  dalam  penegakan  hukum  oleh  Kepolisian  Resor  Tanjung  Jabung  Barat  terhadap  pelaku tindak pidana penadahan adalah ketentuan Pasal 12 ayat (2) KUHP yang hanya mengatur hukum maksimal umum dan hukum minimal umum yang mana mengakibatkan putusan hakimpun dapat menjadi lemah sehingga rasa jera pada  pelaku  penadahan  sangat  jauh  sekali  dan  dikarenakan  faktor  sulitnya  menemukan  dan  mengidentifikasi tempat-tempat  penadahan,  penadahan  dilakukan  karena  mempunyai  jaringan  terselubung  atau  tersembunyi  dan mempunyai kerjasama yang sangat rapi, sehingga sulit untuk diungkap dan dilacak.
3. Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala  yang  dihadapi  dalam  penegakan  hukum  oleh  Kepolisian  Resor Tanjung  Jabung  Barat  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penadahan  adalah  melakukan  penindakan  yang  tegas  oleh hukum  yang  terbukti  melakukan  penadahan,  dengan  mengupayakan  memberikan  hukuman  yang  lebih  berat, melakukan  razia-razia  di  tempat/toko-toko  yang  diduga  untuk  membeli  barang  hasil  curian,  tempat  penggadaian dan lain sebagainya, pendekatan melalui agama, penyuluhan dibidang hukum dan lain sebagainya.
14 Ibid .
15 Ibid .
Retno Kusuma Wardani dan Setly Selva Yuneida, Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana , Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta Djisman Samosir, 2016, Penologi Dan Pemasyarakatan , Nuansa Aulia, Bandung Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum , Alfabeta, Bandung Moh Hatta, 2016, Kapita Selekta Pembaharuan hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan , Liberty, Yogyakarta Ismu  Gunadi  dan  Jonaedi  Effendi,  2011, Cepat  &  Mudah  Memahami  Hukum  Pidana  (Jilid  2) ,  PT.  Prestasi Pustakarya, Jakarta

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)