Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 2 No.3 (2021): 235-267

## Masalah Kemanusiaan hingga Lingkungan
Hidup: Studi Kasus Konflik Nagorno- Karabakh (Azerbaijan Vs Armenia)
Hanna Arinawati; Fathimah Azzahrah Putri; Shereena El Islamy Fakultas Hukum Universitas Indonesia *Corresponding Author : hannaarinawati@gmail.com
Submission : 12 Juli 2021 Revision : 06 September 2021 Publication : 12 Oktober 2021

## Abstract
Armed  conflict  in  a  war  is recognized  as one  way  to  resolve  disputes between  countries.  However,  armed  conflict  has  negative  impacts  on humanity  and  the  environment.  This  study  discusses  the  conflict between Azerbaijan and  Armenia which resulted in the deaths of 150 civilians  and  5000  soldiers  died  and  had  a  negative  impact  on  the environment.  Azerbaijan  was  accused  that  in  this  war  it  used  White Phosphorus  or  fireworks  with  white  smoke  which  carries  a  very dangerous chemical, it can cause disability or the extinction of wildlife forever.  Meanwhile,  the  Armenians exploited  the  natural  resources of the  occupied  territories  without  considering  the  superiority  of population  interests  and  changes  in  regional  cultural  heritage.  The results showed that in the Nagorno-Karabakh conflict 2020 (Azerbaijan vs.  Armenia)  there  were  violations  of  international  agreements  in international environmental law  and international humanitarian law that occurred as a result of the conflict which could be held accountable internationally. Then in relation to accountability due to armed conflict, Armenia  and  its  affiliates  in  the  occupied  territory  of  Azerbaijan  are responsible for acts of international violations.

## Keywords: armed conflict; environment; humanity

## Abstrak
Konflik  bersenjata  dalam  sebuah  perang  diakui  menjadi  salah  satu cara  untuk  menyelesaikan  sengketa  antar  negara.  Namun,  konflik bersenjata menimbulkan dampak negatif terhadap kemanusiaan dan lingkungan.  Penelitian  ini  membahas  mengenai  konflik  antara Azerbaijan dan Armenia yang mengakibatkan adanya korban jiwa 150 warga sipil tewas dan 5000 tentara tewas dan memiliki dampak buruk terhadap  lingkungan.  Azerbaijan  mendapat  tuduhan  bahwa  dalam perang ini pihaknya menggunakan White Phosphorus atau kembang api  dengan  asap  putih  yang  membawa  bahan  kimia  yang  sangat berbahaya,  dapat  mengakibatkan  cacat  tubuh  maupun  kepunahan margasatwa  selamanya.  Sedangkan  pihak  Armenia  melakukan eksploitasi  sumber  daya  alam  wilayah  pendudukan  tanpa mempertimbangkan  keunggulan  kepentingan  populasi  dan perubahan  cagar  budaya  daerah.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa pada konflik Nagorno-Karabakh 2020 (Azerbaijan vs Armenia) terlihat  adanya  pelanggaran  perjanjian  internasional  dalam  hukum lingkungan  internasional  dan  hukum  humaniter  internasional  yang terjadi  akibat  konflik  tersebut  yang  dapat  dimintakan  pertanggung jawaban  secara  internasional.  Kemudian  dalam  kaitannya  dengan pertanggungjawaban  akibat  konflik  bersenjata,  Armenia  dan afiliasinya di wilayah pendudukan Azerbaijan bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran internasional.
Kata Kunci: konflik bersenjata; lingkungan; kemanusiaan

## A. Pendahuluan
Kemampuan  suatu  negara  dalam  menjalin  hubungan dengan negara lain pada saat ini tentunya memiliki makna yang penting bagi sebuah negara. Hal tersebut mencerminkan bahwa mereka  telah  memiliki  kecakapan  dalam  menjaga  integritas teritorialnya.  Kemampuan  tersebut  pun  dinilai  dapat menciptakan persamaan kedudukan dan derajat antar masing- masing  negara,  dan  juga  sebagai  bukti  adanya  kemerdekaan
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
dan  kedulatan  yang  dimiliki  oleh  suatu  negara. 1 Dalam  suatu pergaulan  masyarakat  internasional,  tidak  menjadi  hal  yang asing lagi apabila negara-negara selalu mengadakan hubungan satu sama lainnya, hubungan ini didasarkan atas kepentingan negara  masing-masing.  Kepentingan  yang  dimaksud  meliputi antara  lain,  kepentingan  ekonomi,  hukum,  pendidikan,  sosial budaya,  dan  sebagainya. 2 Adanya  hubungan  yang  tetap  dan terus menerus ini merupakan salah satu unsur dari eksistensi masyarakat  internasional. 3 Artikel  ini  mencoba  membahas bagaimana  persoalan  mekanisme  dalam  penanggalan kekebalan  (immunity  waiver)  oleh  negara  pengirim  terhadap pejabat diplomatik.
Hubungan  antara satu  negara  dengan  negara  yang  lain, tidak  selamanya  berjalan  dengan  baik  dikarenakan  dapat timbul  adanya  perbedaan  ideologi,  keinginan  untuk memperluas  kekuasaan  dari  suatu  negara,  perbedaan kepentingan dan perampasan sumber daya alam 4 . Hal ini dapat menimbulkan  sengketa  dalam  hubungan  antar  negara  yang
1 Hanna Safira Nasution. Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Diplomatik  Dalam  Melaksanakan  Tugas  Diplomatiknya  Ditinjau Dari Aspek Hukum Internasional. Jurnal Ilmu Hukum, 2017, hal. 4.
2 Mochtar  Kusumaatmadja  dan  Etty  R.  Agoes,  Pengantar  Hukum Internasional. Edisi Ke-2. Bandung: PT. Alumni. 2003. hal. 12.
3 Masyarakat Internasional merupakan suatu kompleks kehidupan bersama  yang  terdiri  dari  aneka  ragam  masyarakat  yang  jalin- menjalin dengan erat. Ibid., hal.13.
4 Daniel S. Papp. Contemporary International Relations : Frameworks for Understanding. Macmillan. 1988. hal 147.
berwujud pada terjadinya
peperangan. 5 Mochtar Kusumaatmadja  dalam  bukunya  menyatakan  bahwa merupakan kenyataan yang menyedihkan bahwa selama 3400 tahun  sejarah  yang  tertulis,  umat  manusia  hanya  mengenal 2500 tahun perdamaian. 6
Penggunaan  kekuatan  bersenjata  dalam  perang  diakui sebagai  salah  satu  cara  penyelesaian  sengketa  internasional, selain dengan menggunakan penyelesaian sengketa internasional  melalui  cara  berdamai.  Konflik  bersenjata  akan terjadi apabila negara-negara saling bertentangan dan merasa bahwa  tujuan-tujuan  eksklusif  mereka  tidak  bisa  dicapai, kecuali melalui cara-cara kekerasan. 7 Penggunaan senjata dalam  peperangan  tidak  sebatas  hanya  dalam  penggunaan peluru atau bahan ledakan. Namun, dimungkinkan bagi negara tersebut menggunakan senjata yang dapat memusnahkan serta mengandung  zat  kimia  yang  dapat  berdampak  buruk  bagi kehidupan  manusia  serta  lingkungannya.  Dalam  hal  ini, manusia bisa saja kehilangan nyawanya secara langsung karena menjadi  korban  akibat  peperangan  yang  sedang  terjadi. Aktivitas  peperangan  seperti  ini  akan  berdampak  pada lingkungan  sebagai  media,  dimulai  dari  ketika  dilakukannya
5 Huala Adolf. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan ketiga. 2008. hal  1.
6 Mochtar Kusumaatmadja. Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949. Bandung : PT Alumni.  2002. hal.  11.
7 Ambarwati,  Denny  Ramdhany  dan  Rina  Rusman.  Hukum Humaniter  Internasional  Dalam  Studi  Hubungan  Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012. hal 2.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
pembuatan, percobaan, pemeliharaan dan penggunaan senjata- senjata perang, baik senjata yang konvensional, senjata kimia, biologi serta senjata nuklir yang mengandung racun berbahaya serta zat radioaktif. 8
Pasal  2  Ayat  (3)  Piagam  PBB  yang  menyatakan  “All members  shall  settle  their  international  disputes  by  peaceful means in such a manner that international peace and security are not  endangered.”  Piagam  tersebut  menghendaki  penyelesaian sengketa  dengan  cara-cara  yang  damai  serta  tidak membahayakan  keamanan  dunia.  Meskipun  perang  akan membawa  suatu  kesengsaraan  dalam  berbagai  aspek kehidupan  manusia,  perang  juga  diakui  sebagai  suatu mekanisme  dalam  penyelesaian  sengketa  dalam  hukum Internasional.
Dalam  pembahasan  kali  ini,  kami  akan  membahas mengenai perlindungan lingkungan hidup dalam situasi konflik bersenjata  dengan  mengambil  studi  kasus  Perang  Azerbaijan dengan Armenia yang terjadi kembali pada baru-baru ini pada Juli 2020. Yang mana kasus ini menjadi perhatian internasional dikarenakan perang ini berdampak pada kerusakan lingkungan serta juga memakan korban. Selain itu, kerusakan yang terjadi akibat  perang  ini  juga  berdampak  pada  lingkungan  manusia pasca perang tersebut.
8 Sri  Wartini.  Perlindungan  Lingkungan dalam Hukum  Humaniter. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2003. hal 151.

## B. Pembahasan
1. Perlindungan  Lingkungan  Hidup  oleh  Hukum

## Humaniter Internasional
Hukum  humaniter  internasional  merupakan  satu  bagian dari  hukum  internasional  yang  diterapkan  pada  waktu pertikaian  bersenjata.  Tujuan  hukum  humaniter internasional  adalah  menjamin  penghormatan  manusia dalam batas keperluan militer dan ketertiban umum, serta mengurangi akibat-akibat permusuhan. 9 Selain itu, hukum humaniter  internasional  merupakan  cabang  dari  hukum internasional yang mengatur tentang perlindungan korban perang  dan  mengatur  tentang  penggunaan  alat  dan  cara berperang. 10 Hubungan  antara  hukum  lingkungan internasional  dengan  hukum  humaniter  internasional merupakan hubungan horizontal antar dua cabang hukum internasional.  Selama  ini  pembahasan  perlindungan lingkungan  dalam  konflik  bersenjata  dilakukan  terpisah antara  hukum  lingkungan  internasional  dengan  hukum humaniter internasional. 11
a. Perjanjian Internasional
9 Sulaiman.  Sengketa  Bersenjata  Non-Internasional.  Jurnal  Hukum dan Pembangunan 2000. hal. 24.
10 Sulaiman. “Sengketa Bersenjata…”, hal. 23.
11 J.  Wyatt.  Law  Making  at  the  Intersection  of  International Environmental  Law,  Humanitarian  Law,  and  Criminal  Law:  The Issue  of  Damage  to  The  Environment  in  International  Armed Conflict. International Review of the Red Cross. 2010. hal 594.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
1. The 1976 Convention on the Prohibition of Military or Any Other  Hostile  Use  of  Environmental  Modification Techniques (ENMOD 1976)
Kepedulian manusia terhadap lingkungan hidup dalam  situasi  konflik  bersenjata  mulai  terbuka  saat meletusnya peristiwa Perang Vietnam yang berlangsung  pada  tahun  1955  hingga  tahun  1975 sehingga  dibentuklah  Environmental  Modification Convention  (ENMOD)  dibuat  pada  tahun  1976  yang berisi  larangan  para  pihak  untuk  menggunakan  cara- cara  dan  persenjataan  serta  teknik-teknik  modifikasi lingkungan  yang  bertujuan  untuk  menimbulkan kerusakan  atau  penderitaan  yang  mendalam  kepada pihak lain.
Pasal  1  ayat  (1)  ENMOD  1976  mensyaratkan bahwa setiap negara pihak kepada Konvensi ini berjanji untuk tidak terlibat dalam militer atau penggunaan lain dari  modifikasi  lingkungan  yang  tidak  bersahabat teknik yang tersebar luas, tahan lama atau parah efek sebagai  sarana  penghancuran,  kerusakan  atau  cedera kepada  negara  pihak  lainnya.  Konvensi  ini mendefinisikan  teknik  modifikasi  lingkungan  sebagai “any  technique  for  changing  -  through  the  deleberate manipulation  of  natural  processes  the  dynamics composition or structure of the Earth, including its biota,
lithosphere,  hydrosphere  and  atmosphere,  or  of  outer space”. 12

## 2. Additional  Protocol  I  to  the  Geneva  Conventions  of  12 August 1949 (1977)
Protokol Tambahan I dan II ke Konvensi Jenewa terjadi  dengan  latar  belakang  berbagai  perang, termasuk  Perang  Vietnam  yang  menimbulkan pertanggungjawaban  serius  tentang  perlindungan populasi sipil dan lingkungan. Pertumbuhan kesadaran lingkungan, serta kekhawatiran atas taktik militer yang digunakan selama perang ini, menyebabkan inklusi dua ketentuan  dalam  Protokol  Tambahan  I  yang  secara eksplisit membahas bahaya lingkungan yakni Pasal 35 ayat  (3)  dan  Pasal  55  yang  melarang  aktivitas  konflik bersenjata yang mengakibatkan kerusakan yang parah, meluas,  atau  berkepanjangan  terhadap  lingkungan hidup.
3. Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects (CCW 1980)
Konvensi  ini  juga  dikenal  sebagai  Konvensi tentang  Senjata  Konvensional  Tertentu  dan  Konvensi Senjata  Tidak  Manusiawi  yang  menyatakan  dalam Pembukaannya  bahwa:  "it  is  prohibited  to  employ
12 United Nations General Assembly, Convention on The Prohibition of Military  or  Any  Other  Hostile  of  Environmental  Modification Techniques (1976), Ps. 2.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
methods or means of warfare which are intended, or may be expected, to cause widespread, long-term and severe damage  to  the  natural  environment”. 13 Selanjutnya, Pasal  2  (4)  Protokol  III  CCW  1980  tentang  Larangan atau  Batasan  Penggunaan  Senjata  Pembakaran  juga secara  langsung  mengatur  mengenai  perlindungan lingkungan dalam situasi konflik bersenjata.
4. Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and  Customs  of  War  on  Land.  The  Hague  (  Den  Haag Convention IV  1907)
Terdapat  dua  ketentuan  dari  Konvensi  Den Haag  IV  tahun  1907  mengatur  mengenai  penggunaan senjata di dalam konflik bersenjata yang relevan untuk melindungi lingkungan, yaitu pasal 22 dan 23. 14
5. Protocol  for  the  Prohibition  of  the  Use  in  War  of Asphyxiating,  Poisonous  or  other  Gases,  and  of Bacteriological  Methods  of  Warfare  1925  (Geneva Protocol)
Protokol  ini  mengatur  larangan  penggunaan  senjata kimia  dan  biologi  dalam  konflik  bersenjata Internasional.  Konvensi  tersebut  ditandatangani  pada tanggal 17 Juni 1925 di Jenewa dan mulai berlaku pada tanggal 8 Februari 1928.
6. Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1954 (Hague Convention)
13 Convention  on  Prohibitions  or  Restrictions  on  the  Use  of  Certain Conventional  Weapons  Which  May  be  Deemed  to  be  Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects. Geneva: ICRC. 2004. hal.
11.
14 David Jensen dan Silja Halle. Protecting the Environment..., hal. 14.
Dalam  konvensi  ini,  dijelaskan  mengenai Perlindungan  Benda  Budaya  pada  waktu  konflik bersenjata,  serta  memberikan  pengaturan  tentang upaya  waktu  damai  untuk  mencegah  dampak  konflik terhadap benda budaya. Dilanjut pada protokol kedua Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict tahun 1999, memuat mengenai langkah  konkrit  dalam  persiapan  inventarisasi, perencanaan  langkah  darurat  untuk  kebakaran  dan runtuhnya bangunan, persiapan bagi pemindahan atau pun  pengembalian  dan  pembentukan  otoritas berwenang  terhadap  penjagaan  benda  budaya  dalam konflik bersenjata. 15
b. Prinsip-Prinsip Umum Hukum Humaniter Internasional
Dalam hukum humaniter internasional terdapat beberapa prinsip,  diantaranya  adalah  Prinsip  Pembedaan  (Distinction Principle),  Prinsip  Pembatasan  Senjata  (Limitation  Principle),
Prinsip  Proporsionalitas,  Prinsip  Diskriminasi,  dan  Prinsip Memperhatikan Lingkungan.
15 Eka Martiana Wulansari. Perlindungan Hukum Benda Budaya Dari Bahaya Konflik Bersenjata. Disertasi. Universitas Pamulang. 2016. hal. 370.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)

## 2. Perlindungan  Lingkungan  Hidup  oleh  Hukum Lingkungan Internasional
Perlindungan  lingkungan  hidup  dalam  konflik  bersenjata tidak cukup apabila hanya dilakukan dengan hukum humaniter saja  karena  hukum  lingkungan  internasional-lah  yang  dapat memahami lingkungan hidup yang sebenar-benarnya. Prinsip- prinsip  dasar  perlindungan,  pendekatan,  norma,  dan mekanisme  perlindungan  lingkungan  hanya  dapat  ditemukan di  hukum  lingkungan  internasional. 16 Hukum  lingkungan internasional dapat memperkuat hukum humaniter internasional  dalam  mencegah  lingkungan  hidup  agar  tidak menjadi  korban  konflik  bersenjata  sehingga  perlindungan lingkungan  hidup  dalam  konflik  bersenjata,  dapat  diterapkan lebih spesifik. 17
a) Prinsip 23, 24, 25, & 26 Rio Declaration
Dalam  dua  puluh  tujuh  prinsip  yang  terdapat  dalam Deklarasi  Rio,  terdapat  empat  prinsip  yang  berkaitan  dengan perlindungan lingkungan hidup dalam konflik bersenjata yakni pada prinsip ke 23, ke 24, ke 25, dan ke 26.
b) Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants 2001
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants yang diadopsi  pada  tahun  2001  menjadi  panduan  utama  dalam penggunaan  senyawa  kimia  sebagai  senjata  dalam  perang. Pasal  1  konvensi  ini  mengatur  bahwa  “Mindful  of  the
16 Michael Bothe, et.al. International Law. hal. 569.
17 Ibid.
precautionary approach as set forth in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, the objective of this  Convention  is  to  protect  human  health  and  the environment  from  persistent  organic  pollutants.”    Ketentuan dalam  hukum  internasional  terkait  dengan  larangan penggunaan senjata kimia dalam keadaan perang telah menjadi hal  yang  diakui  bersama  oleh  mayoritas  masyarakat  hukum internasional.
Dalam  hukum  internasional,  secara  jelas  menjelaskan bahwa  terdapat  keinginan  dalam  penerapan  prinsip  kehati- hatian  antara  konflik  bersenjata  dengan  lingkungan  hidup. Akan terdapat banyak dampak yang diberikan yang diakibatkan oleh sebuah operasi militer yang tidak dapat dipastikan bahwa pihak-pihak  terkait  akan  diberikan  kebebasan  dalam melakukan  tindakan  kehati-hatian  serta  pihak  tersebut dimungkinkan  akan  meninggalkan  kewajibannya  dalam melindungi lingkungan hidup pada saat sebuah konflik sedang terjadi.  Pernyataan  Mahkamah  Internasional  yang  berbunyi “The environment is not an abstraction but represents the living space,  the  quality  of  life  and  the  very  health  of  human  beings, including  generations  unborn” 18 diakui  bahwa  perlindungan lingkungan  hidup  tergolong  ke  dalam  aspek  yang  perlu diperhatikan. Dalam pengaplikasian prinsip maxim sic utero tuo
18 Yoram  Dinstein.  Protection  of  the  Environment  in  International Armed  Conflict.  Max  Planck  Yearbook  of  United  Nations  Law, Volume 5. 2001. hal. 523.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
ut  alienum  laodas,  negara-negara  diwajibkan  untuk  tidak merusak  lingkungan  hidup  negara  orang  lain  ketika  sedang sedang berperang.
Selain itu, Mahkamah Internasional juga memiliki prinsip lain yakni necessity and proportionality yang ada dalam hukum lingkungan  internasional  dan  konflik  bersenjata.  Prinsip  ini menyatakan  bahwa  “States  must  take  environmental considerations  into  account  when  assessing  what  is  necessary and proportionate in the pursuit of legitimate military objectives. Respect  for  the  environment  is  one  of  the  elements  that  go  to assessing whether an action is in conformity with the principles of necessity and proportionality.” . Proporsional yang dimaksud dalam  hal  ini  adalah  bentuk  kerusakan  yang  timbul  nantinya tidak  boleh  melampaui  batas  dari  target  militer  yang diharapkan dan tidak boleh lebih besar dari keuntungan yang didapatkan 19 .
Sebagai  penegasan  mengenai  perlindungan  lingkungan dalam masa perang adalah, jika kita lihat prinsip hukum konflik bersenjata,  hukum  internasional  terutama  yang  mengatur mengenai  perlindungan  lingkungan  akan  ditangguhkan pengaplikasiannya  ketika  perang  berlangsung  dan  hanya berlaku ketika masa damai dan menjadi satu perjanjian masa damai “peacetime agreement”. Namun, perspektif ini dianggap terlalu  sempit,  karena  jika  dilihat  dari  hukum  internasional
modern  mengakui  bahwa  hukum  internasional  yang  berlaku selama  konflik  bersenjata  berlangsung  akan  lebih  luas implementasinya daripada hukum konflik bersenjata, terutama dalam hal perlindungan lingkungan. Karena pada masa perang pelanggaran  yang  dapat  terjadi  bukan  hanya  mengenai humaniter saja tetapi lingkungan juga terdampak maka hukum yang  berlaku  kaitannya  dengan  konflik  bersenjata  jika  hanya menggunakan  hukum  konflik  bersenjata  saja  yang  merujuk pada hukum humaniter sebagai lex specialis akan tidak cukup untuk menemukan solusinya, dibutuhkan hukum internasional lainnya seperti hukum mengenai hak asasi manusia dan hukum lingkungan  internasional.  Jika  ditarik  kesimpulan,  bahwa perjanjian  atau  hukum  internasional  akan  tetap  beroperasi meskipun perang berlangsung. 20

## 3. Kasus
Pada  tahun  2020,  Azerbaijan  terlibat  konflik  bersenjata dengan  negara  jirannya  yakni  Armenia.  Lokasi  terjadinya konflik  tersebut  berada  di  wilayah  Nagorno-Karabakh (sekarang dikenal dengan Republik Artsakh). Pertempuran ini berlangsung  selama  6  minggu  (27  September  2020-10 November  2020)  dan  dalam  kurun  waktu  tersebut  sebelum terjadi  gencatan  senjata  yang  ditengahi  oleh  Rusia,
20 Marie  G.  Jacobsson.  International  Law  Commision:  Preliminary report  on  the  protection  of  the  environment  in  relation  to  armed conflicts. 2014. hal 2-3.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
mengakibatkan  korban  jiwa  150  warga  sipil  tewas  dan  5000 tentara tewas, dengan 130.000 orang mengungsi ke Armenia. Dalam  perjalanan  konflik  ini,  kedua  negara  saling  melempar propaganda  tuduhan  mengenai  siapa  yang  benar-benar melakukan perusakan lingkungan saat terjadinya konflik ini di Artsakh.
Propaganda  mengenai  tuduhan  siapa  yang  melakukan perusakan lingkungan ini sangat kuat disuarakan melalui media sosial, baik oleh akun masyarakat sipil, para pasukan maupun oleh  akun  resmi  sosial  media  milik  negara.  Cuitan-cuitan tersebut banyak yang membahas bahwa perusakan lingkungan yang  terjadi  dalam  konflik  bersenjata  dua  negara  ini  adalah terjadinya  suatu  Ecocide  atau  kepanjangannya  dari  Eco Genocide.  Ecocide  adalah  istilah  dari  pemusnahan  lingkungan dan  dinilai  sebagai  bentuk  kejahatan  berat  yang  memiliki dampak  buruk  yang  sangat  luas  bagi  kehidupan  manusia maupun makhluk hidup lainnya yang berada di wilayah Ecocide tersebut. 21 Dalam  kasus  ini  terjadi  tuduh  menuduh  mengenai penggunaan  bahan dalam perang serta  perilaku  pengrusakan lingkungan  dalam  perang.  Azerbaijan  mendapat  tuduhan bahwa  dalam  perang  ini  pihaknya  menggunakan  White Phosphorus  atau  kembang  api  dengan  asap  putih  yang membawa  bahan  kimia  yang  sangat  berbahaya,  dapat
21 Hizbullah  Arief.  Mengurai  “Ecocide”  untuk  menyelamatkan Lingkungan? https://www.walhi.or.id/mengurai-ecocide-untuk- menyelamatkan-lingkungan . diakses 31 Mei 2021.
mengakibatkan  cacat  tubuh  maupun  kepunahan  margasatwa selamanya.  Sedangkan  pihak  Armenia  mendapat  tuduhan bahwa  melalui  video  yang  tersebar  di  sosial  media menggambarkan orang-orang Armenia yang membakar sarang lebah  dan  pepohonan  di  hutan  ketika  melarikan  diri  dari Nagorno-Karabakh.  Namun,  perlu  diingat  bahwa  tuduhan  ini belum  sepenuhnya  terbukti.  Terjadinya  kesimpangsiuran informasi  mengenai  apa-apa  saja  yang  telah  terjadi  adalah karena  memang  di  Azerbaijan  memiliki  kebebasan  dan ketidakberpihakan pers yang rendah. Sehingga sangat terlihat sekali  bahwa  lingkungan  telah  digunakan  sebagai  senjata propaganda  oleh  kedua  belah  pihak  untuk  mendapatkan kemenangannya.
Mengesampingkan  mengenai  siapa  yang  melakukan perusakan  lingkungan,  terdapat  fakta  yang  menunjukkan adanya  titik  api  di  wilayah  tutupan  hutan  Nagorno-Karabakh yang  terdeteksi  oleh  instrumen  Suomi-NPP  VIIRS  diantara tanggal 26 Oktober - 4 November dengan puncaknya yakni  31 Oktober.  Dalam  periode  tersebut  terdeteksi  adanya  447 kebakaran  yang  muncul  dengan  luas  wilayah  yang  terbakar untuk  tingkat  moderat  dan  berat  seluas  102  km2.  Jumlah kebakaran tersebut merupakan angka yang tertinggi daripada tahun-tahun  sebelumnya  sejak  instrumen  Suomi-NPP  VIIRS diluncurkan  pada  tahun  2012.  Akibat  adanya  kebakaran  ini menyebabkan  munculnya    kabut  asap  yang  bergerak  ke  arah timur  dan  timur  laut  Azerbaijan.  Asap  ini  juga  meningkatkan
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
kadar  karbon  monoksida,  nitrogen  dioksida,  metana,  dan aerosol penyerap (karbon hitam). Disekitar titik munculnya api juga ditemui bahwa terdapat Formaldehid (Formalin) dengan kadar  yang  cukup  tinggi.  Asap  kebakaran  ini  dapat menyebabkan  masalah  kesehatan  yang  akut  bagi  kelompok masyarakat rentan.
Dampak asap kebakaran juga dirasakan oleh keanekaragaman  hayati  baik  secara  langsung  maupun  untuk jangka panjang seperti rusaknya habitat karena terkontaminasi dari  sisi-sisa  bahan  kimia  berbahaya  yang  digunakan  saat perang.  Perekonomian  juga  salah  satu  bidang  yang  terkena dampak, dimana hutan menjadi mother source bagi penduduk sekitar  hutan  yang  mata  pencahariannya  sangat  bergantung pada  kondisi  hutan,  dengan  rusaknya  hutan  maka  akan mengganggu  stabilitas  penghidupan  mereka.  Selain  hutan, lahan  pertanian  juga  menjadi  titik  kebakaran,  dan dimungkinkan  bahwa  itu  merupakan  kerusakan  tambahan. Melihat kembali penggabungan data titik-titik kebakaran yang mayoritas  terjadi  di  hutan  tertutup  dengan  peta  penggunaan lahan,  menguatkan  teori  hilangnya  tutupan  hutan  untuk keuntungan militer terutama keuntungan udara.

## 4. Pertanggungjawaban Armenia terhadap Konflik
Penyelesaian  sengketa  di  bawah  pengawasan  PBB ditentukan  oleh  tujuan  dasar  dari  PBB  dan  kewajiban- kewajiban  anggota-anggotanya.  Salah  satu  tujuan  dasar
pembentukan PBB adalah penyelesaian sengketa secara damai atas  sengketa  antar  negara.  Adapun  salah  satu  kewajiban anggota  PBB  adalah  mereka  harus  menahan  diri  untuk mengancam  perang  atau  menggunakan  kekerasan.  Peranan PBB  dalam  penyelesaian  sengketa  secara  damai  dapat dilakukan  melalui  penyelesaian  secara  politik  dan  hukum. Penyelesaian  sengketa  secara  politik  dilakukan  oleh  Majelis Umum  dan  Dewan  Keamanan  sedang  penyelesaian  sengketa secara hukum dilakukan oleh Mahkamah Internasional.
Dalam  Pasal  1  Piagam  PBB  dijelaskan  bahwa  salah  satu tujuan  dari  PBB  adalah  mengadakan  tindakan  bersama  yang tepat  untuk  mencegah  dan  melenyapkan  ancaman  bagi perdamaian,  dan  karenanya  setiap  sengketa  hendaknya diselesaikan dengan jalan damai sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum internasional agar tidak mengganggu perdamaian.
Pasal  33  (1)  UN  Charter  menjelaskan  bahwa  cara penyelesaian  sengketa  para  pihak  dapat  dilakukan  melalui negosiasi,  penyelidikan,  mediasi,  konsiliasi,  arbitrase,  serta penyelesaian menurut hukum melalui badan atau pengaturan regional, atau cara damai lainnya yang dipilih sendiri.
Pada kasus ini, para pihak yaitu Azerbaijan dan Armenia sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara mediasi dengan rusia  sebagai  mediatornya  yang  ditaungkan  dalam  suatu Perjanjian  Perdamaian  (The  Statement  by the  President  of  the Republic of Azerbaijan, Prime Minister of the Republic of Armenia and President of the Russian Federation).
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
Kemudian  dalam  kaitannya  dengan  pertanggungjawaban para  pihak,  di  dalam  perjanjian  perdamaian  tidak  diatur mengenai siapa yang bertanggung jawab atas konflik bersenjata tersebut.  Oleh  karena  itu  berdasarkan  hukum  internasional bahwa  pertanggungjawaban  atas  konflik  tersebut  dapat diselesaikan dengan menuntut Armenia ke hadapan Mahkamah Internasional  untuk  meminta  tanggung  jawab  serta  ganti kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  agresi.  Hal  ini  berdasar kepada Article 93 (1) UN Charter yang berbunyi All Members of the  United  Nations  are  ipso  facto  parties  to  the  Statute  of  the International  Court  of  Justice.  Pasal  ini  menjelaskan  bahwa semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah pihak ipso facto  (secara  nyata)  Statuta  Mahkamah  Internasional).  Oleh karena  baik  Azerbaijan  dan  Armenia  merupakan  negara anggota  PBB  maka masing-masing termasuk  juga  merupakan para pihak dari statuta Mahkamah Internasional.
Namun berdasarkan fakta bahwa Permanent
Representative  of  Azerbaijan  pada  tanggal  3  Oktober  2017 bersurat  kepada  UN  yang  ditunjukkan  kepada  Sekjen  PBB dengan  merekomendasikan  agar  surat  ini  bisa  menjadi Dokumen Majelis Umum di bawah agenda 35, 40, 70, 72 dan 84, dan Dewan Kemanan (sebagai dokumen yang mengikat secara hukum).
Selanjutnya  menurut  Pasal  2  ayat  (4)  Piagam  PBB, integritas teritorial  negara  lebih  penting  daripada  hak  rakyat untuk  menentukan  nasib  sendiri.  Dalam  hal  ini,  Piagam  PBB
berlaku  untuk  konflik  Nagorno-Karabakh,  sebagai  integritas teritorial  dari  Azerbaijan dan tindakan  agresi  yang dilakukan oleh  Armenia  tidak  dapat  dibenarkan.  Hal  ini  harus  dipatuhi Armenia dikarenakan tatanan dunia didasarkan pada prinsip- prinsip PBB dan ada dua dokumen utama yang mengikat secara hukum internasional (legally binding) adalah Piagam PBB dan resolusi Dewan Keamanan. Dalam bukunya Shaw menyatakan bahwa  pasal  antara  lain  melarang  penggunaan  kekerasan terhadap kedaulatan teritorial negara mana pun, mengacu pada 1949  Declaration  of  the  Rights  and  Duties  of  the  States ,  yang menyerukan tidak diakuinya perolehan wilayah yang diperoleh dengan  menggunakan  kekerasan  atau  cara  lain  yang  tidak sesuai dengan prinsip-prinsip inti hukum internasional.
Kejahatan  paling  serius  yang  menjadi  perhatian masyarakat internasional, seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap  kemanusiaan,  genosida,  pembersihan  etnis  dan kejahatan  terhadap  lingkungan  telah  dilakukan  oleh  pasukan Armenia  selama  agresi.  Berbeda  dengan  pernyataan  Armenia dan  terlepas  dari  berbagai  makalah  yang  beredar  di Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dan  organisasi  internasional lainnya  atas  nama  rezim  boneka  yang  telah  didirikannya  di wilayah  pendudukan  Azerbaijan,  yang  null  dan  void  ab  initio, ilegalitas  rezim  itu  telah  berulang  kali  dinyatakan  di  tingkat internasional  dengan  cara  yang  paling  tidak  ambigu.  Berikut beberapa contohnya.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
Dalam  resolusi  Dewan  Keamanan  PBB  822  (1993),  853 (1993),  874  (1993)  dan  884  (1993),  UNSC  mengutuk penggunaan  kekuatan  terhadap  Azerbaijan,  pemboman,
pendudukan wilayahnya dan menegaskan kembali penghormatan  terhadap  kedaulatan  dan  keutuhan  wilayah Azerbaijan, sifat internasional yang tidak dapat diganggu gugat perbatasan dan tidak dapat diterimanya penggunaan kekuatan untuk  akuisisi  wilayah.  Dalam  menanggapi  klaim  teritorial Armenia  dan  tindakan  paksa,  Dewan  menegaskan  kembali bahwa wilayah Nagorno-Karabakh merupakan bagian integral dari Azerbaijan dan menuntut penarikan pasukan pendudukan segera, lengkap dan tanpa syarat dari semua wilayah-wilayah yang  diduduki.  Dalam  resolusi,  Dewan  Keamanan  mengakui fakta  bahwa  tindakan  kekuatan  militer  dilakukan  terhadap Azerbaijan;  bahwa  tindakan  tersebut  melanggar  hukum  dan tidak sesuai dengan larangan penggunaan kekuatan bersenjata dalam hubungan internasional international dan bertentangan dengan  Piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dan  tujuannya; dan untuk itu mereka merupakan pelanggaran nyata terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Azerbaijan.
Penting  untuk  dicatat  bahwa  Dewan  Keamanan mengadopsi resolusinya setelah Penduduk Armenia di wilayah Nagorno-Karabakh  yang  dimiliki  Azerbaijan  secara  sepihak mendeklarasikan “kemerdekaan”, sehingga sangat jelas bahwa deklarasi  tersebut  tidak  mengakibatkan  hukum  apapun. Banyak  dokumen  yang  diadopsi  oleh  otoritas  internasional
lainnya  organisasi  dibingkai  di  sepanjang  garis  yang  sama. Penolakan  terus-menerus  Armenia  atas  tanggung  jawabnya atas  agresinya  terhadap  Azerbaijan  dan  pendudukan  yang melanggar  hukum  dan  kehadiran  militer  di  wilayah  negara Azeri  telah  secara  efektif  diakhiri  oleh  Grand  Chamber  of European  Court  of  Human  Rights  dalam  keputusan  penting (Merits) tanggal 16 Juni 2015 dalam kasus Chiragov dan lainnya v.  Armenia.  Pengadilan  memenangkan  para  pemohon,  yang merupakan  enam  warga  Azerbaijan  yang  dipindahkan  secara paksa dari distrik Lachyn yang diduduki Azerbaijan, mengakui pelanggaran  terus-menerus  oleh  Armenia  atas  sejumlah  hak mereka  di  bawah  Convention  for  the  Protection  of  Human Rights and Fundamental Freedoms.
Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah, antara lain, sampai pada kesimpulan:
 “Republik  Armenia,  melalui  kehadiran  militernya  dan penyediaan peralatan dan keahlian militer, telah secara signifikan  terlibat  dalam  Konflik  Nagorno-Karabakh sejak dini ”;
 “Dukungan  militer  ini  telah  —  dan  terus  menjadi  — menentukan  bagi  penaklukan  dan  kendali  terus  atas wilayah yang dipermasalahkan ”;
 Rezim separatis di wilayah tersebut “Bertahan karena kekuatan  militer,  dukungan  politik,  keuangan  dan lainnya  yang  diberikan  kepadanya  oleh  Armenia  yang,
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
akibatnya, melakukan kontrol yang efektif atas Nagorno- Karabakh dan wilayah sekitar… ”. 22
Pengadilan  juga  mengonfirmasi  kesimpulannya  dari keputusan  admissibility  tanggal  14  Desember  2011, menurutnya entitas separatis “is not recognized as a State under international  law  by  any  countries  or  international organisations…” dan, “against this background, the invoked laws cannot  be  considered  legally  valid  for  the  purposes  of  the Convention  and  the  applicants  cannot  be  deemed  to  have  lost their alleged rights to the land in question by virtue of these laws ... ”. 23
Akibatnya, rezim separatis yang didirikan oleh Armenia di pendudukan  wilayah  Azerbaijan  pada  akhirnya  tidak  lain adalah  nyata-nyata  sebuah  agresi,  diskriminasi  rasial  dan pembersihan etnis; rezim berada di bawah arahan dan kendali atas  Armenia  sehingga  Armenia  bertanggung  jawab  secara penuh atas konflik termasuk di dalamnya kerusakan dan ganti rugi yang telah ditimbulkan sebagai akibatnya. Mengenai upaya Armenia  untuk  mengubah  nama  geografis  sebagian  Wilayah
Azerbaijan yang diakui secara
internasional, ketidakabsahannya  berasal  dari  keadaan  yang  jelas  akan pelanggaran  hukum  internasional,  Konstitusi  dan  undang- undang  Azerbaijan  serta  prinsip  dan  prosedur  standarisasi
22 Chiragov and others v. Armenia, Grand Chamber of the European Court  of  Human  Rights,  Judgment  (Merits)  of  16  June  2015, application No. 13216/05, paras. 180, 183, 185, 186.
23 Ibid., paras. 148 dan 182.
internasional  nama  geografis  yang  didirikan  di  dalam
Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kenyataannya, dengan mempropagandakan  keberadaan  rezim  separatis  boneka, Armenia  menyangkal  fakta  dan  dengan  tegas  menunjukkan pengabaian  totalnya  terhadap  posisi  komunitas  internasional dan keengganannya untuk mematuhi norma dan prinsip hukum internasional.
Fakta menunjukkan bahwa orang Armenia muncul dalam apa  yang  mereka  sebut  sebagai  “Ancestral  homeland”  hanya pada  abad  kesembilan  belas.  Pemindahan  massal  mereka selanjutnya di Kaukasus Selatan dan upaya perluasan wilayah telah  menjadi  dasar  jangka  panjang  ketidakstabilan, ketegangan dan konflik di kawasan yang terus berlanjut hingga saat ini dan telah disertai dengan pembantaian dan deportasi paksa penduduk Azerbaijan. 24
Tak  satupun  dari  komitmen  perlindungan  cara-cara perang  dan  hak  asasi  manusia  yang  bersifat  preferensial perlakuan untuk suatu negara, kelompok atau orang, atau dapat diartikan sebagai menyiratkan hak apapun untuk terlibat dalam aktivitas  apa  pun  atau  melakukan  tindakan  apapun  yang
24 lihat the report entitled The Armed Aggression of the Republic of Armenia  against  the  Republic  of  Azerbaijan:  Root  Causes  and Consequences (A/64/475-S/2009/508), and the “Commentary to the remarks made by President Serzh Sargsyan of the Republic of Armenia  at  the  Third  International  Forum  of  Moscow  State Institute  of  International  Relations  Alumni”,  held  on  23  October 2015 in Yerevan, Armenia. Available from
www.mfa.gov.az/files/file/MFA_Commentary_to_the_ remarks_by_Serzh_Sargsyan.pdf.
bertentangan  dengan  tujuan  dan  prinsip-prinsip  Piagam
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kewajiban lainnya berdasarkan  hukum  internasional,  termasuk  di  dalamnya perlindungan  terhadap  lingkungan  dan  khususnya  yang berkaitan  dengan  kedaulatan  dan  integritas  teritorial  negara. Perlu diingat pasal 29 (3) dari Universal Declaration of Human Rights, yang secara khusus mencatat bahwa “These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and  principles  of  the  United  Nations”.  Pasal  30  dari  Deklarasi Universal bahkan menegaskan kembali bahwa “Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein”.
Common  article  1.2  of  the  International  Covenant  on Economic  Social  and  Cultural  Rights  and  the  International Covenant  on  Civil  and  Political  Rights  berfokus  tentang  “The principle  of  mutual  benefit  and  international  law”,  sedangkan pasal umum 5.1 dari kedua Kovenan menetapkan bahwa “Tidak ada  dalam  Kovenan  ini  yang  dapat  ditafsirkan  sebagai menyiratkan  untuk  setiap  Negara,  kelompok  atau  orang  hak untuk terlibat dalam kegiatan atau untuk melakukan tindakan apapun  yang  bertujuan  untuk  menghancurkan  hak  atau kebebasan yang diakui di sini, atau pada batasannya ke tingkat yang  lebih  besar  daripada  yang  ditentukan  di  masa  sekarang Perjanjian".  Menurut pasal  24  dan  25  Konvensi  Internasional
tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dan pasal 46 dan 47 Internasional Konvensi tentang Hak Sipil dan Politik, “tidak ada apa  pun  dalam  Kovenan  ini  yang  akan  ditafsirkan  sebagai merusak  ketentuan  Piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa…” dan…”  “…  Hak  yang  melekat  pada  semua  orang  untuk menikmati  dan  memanfaatkan  secara  penuh  dan  bebas  akan kekayaan dan sumber daya alam”.
Dengan mengutip pasal 9 of the Charter of Economic Rights and  Duties  of  States,  Armenia  tidak  menyebutkan  bahwa dokumen  yang  sama  menegaskan  kembali,  di  antara fundamental  prinsip-prinsip  yang  mengatur  hubungan ekonomi  antar  negara,  kedaulatan,  teritorial  integritas, kemerdekaan politik dan kesetaraan kedaulatan semua Negara, non-agresi  dan  non-intervensi.  Piagam  tersebut  juga menekankan,  dalam  pasal  2,  bahwa  “setiap  Negara  memiliki dan  harus  bebas  melaksanakan  kedaulatan  permanen  penuh, termasuk  kepemilikan,  penggunaan  dan  pembuangan,  atas semua  kekayaan,  sumber  daya  alam,  dan  kegiatan ekonominya”.
Bukan kebetulan bahwa, dengan mengingat secara selektif provisions  of  the  Charter  of  Economic  Rights  and  Duties  of States  (article  9)  and  the  Declaration  on  the  Right  to Development (article 3), yang menekankan kewajiban Negara untuk bekerja sama satu sama lain di berbagai bidang, Armenia gagal  memberikan  satu  bagian  dari  bukti  keberadaan  setiap contoh sukses dari kerjasama semacam itu, di antaranya satu
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
adalah agresor dan yang lainnya adalah objek agresi. Itu hanya menjadi  omong  kosong  untuk  negara  yang  wilayahnya  di bawah pendudukan militer, yang ratusan ribuan warga menjadi sasaran  kejahatan  keji  dan  pembersihan  etnis,  untuk memberikan  akses  penyerang  ke  wilayahnya  dan  terlibat dengannya  dalam  segala  hal  hubungan  ekonomi  dan perdagangan  terutama  kerusakan  lingkungan  sebagai  akibat dari agresi.
Sebagaimana  ditegaskan  kembali  dalam  Deklarasi  dan Program  Wina  Aksi  tahun  1993,  “semua  hak  asasi  manusia bersifat universal, tidak dapat dibagi dan saling bergantung dan saling berhubungan. Komunitas internasional harus memperlakukan  hak  asasi  manusia  secara  global  secara  adil dengan cara yang setara, pada pijakan yang sama, dan dengan penekanan yang sama ”(lihat A / CONF.157 / 24 (Bagian I), psl. III,  paragraf.  5).  Sebaliknya,  setelah  menerapkan  "kebijakan bumi hangus", memenuhi syarat sebagai tidak dapat diterima dan dikutuk keras oleh Organisasi (saat itu Konferensi) karena Keamanan dan Kerjasama di Eropa, Armenia sekarang menolak bahkan untuk menerima keberadaan komunitas Azerbaijan di wilayah Nagorno-Karabakh Azerbaijan. 25
Sebagai  dasar  argumen  Armenia menggunakan  pendapat Mahkamah  terkait  dengan  kasus  Afrika  Selatan,  tidak  adanya pengakuan  menyiratkan  abstain  dari  hubungan  perjanjian
tentang  Namibia;  penghentian  "kerja  sama  antar  pemerintah yang  aktif"  di  bawah  perjanjian  bilateral  yang  ada  terkait dengan Namibia; pantang dari semua kegiatan diplomatik atau konsuler di Namibia, dan, terutama, abstain dari "ekonomi" dan bentuk  hubungan  lain  atau  berurusan  dengan  Afrika  Selatan atas  nama  atau  terkait  Namibia  yang  dapat  memperkuat otoritasnya  atas  Wilayah”. 26 Dengan  menyebut  Pendapat Namibia,  sebenarnya  Armenia  mengakui  bahwa  kesimpulan Pengadilan Internasional tersebut di atas dalam kasus tersebut dapat diterapkan oleh analogi dengan kebijakan dan praktiknya sendiri terkait dengan wilayah Nagorno-Karabakh dan wilayah pendudukan Azerbaijan lainnya.
Sehingga  Armenia  mengakui  kehadiran  di  wilayah Azerbaijan adalah ilegal; bahwa tindakannya melanggar hukum internasional  dan  harus  menimbulkan  konsekuensi  khusus, yaitu: tidak diakuinya situasi dengan ilegal; larangan bantuan atau bantuan dalam mempertahankannya; dan tanggung jawab masyarakat  dunia  untuk  memastikan  ketat  kepatuhan  oleh Armenia  dengan  kewajiban  internasionalnya.  Menurut pendapatnya  di  Namibia,  Pengadilan  Internasional  juga memasukkan unsur fleksibilitas dalam doktrin non-pengakuan, dengan  menyatakan  bahwa:  “Secara  umum,  tidak  diakuinya administrasi  Afrika  Selatan  atas  Wilayah  seharusnya  tidak
26 Legal  Consequences for  States  of  the  Continued  Presence  of  South Africa  in  Namibia  (South-West  Africa)  Notwithstanding  Security Council Resolution 276 (1970), para. 124.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
mengakibatkan  orang-orang  Namibia  kehilangan  keuntungan apapun berasal dari kerjasama internasional.
Sudah jelas bahwa ekonomi ilegal dan kegiatan lainnya di wilayah pendudukan Azerbaijan telah berubah menjadi bisnis yang  menguntungkan  dan  merupakan  salah  satu  sumber pendapatan  untuk  Armenia  dan  rezim  boneka  yang didirikannya di sana. Armenia berusaha untuk memperpanjang pendudukan untuk mempertahankan kendali atas sumber daya mineral, pertanian dan air di wilayah tersebut dan yang diambil alih kekayaan mereka untuk keuntungan ekonominya sendiri. 27
Di  atas  segalanya,  upaya  untuk  mengubah  komposisi demografis  penduduk  yang  diduduki  wilayah  Azerbaijan  ada sebelum  pecahnya  konflik  secara  artifisial  meningkatkan jumlah orang Armenia di sana dan mencegah pemulangan ke rumah mereka dan harta benda ratusan ribu pengungsi internal Azerbaijan,  bersama  dengan  perusakan  dan  perampasan properti,  eksploitasi  dan  penjarahan  sumber  daya  alam  dan kekayaan  lainnya  di  wilayah  pendudukan  sama  sekali  tidak dapat bersifat kemanusiaan dan konsisten dengan standar hak asasi manusia. Untuk itu, Wakil Tetap Azerbaijan berharap agar suratnya dapat diedarkan sebagai dokumen Majelis Umum, di bawah agenda 35, 40, 70, 72 dan 84, dan Dewan Keamanan.
27 Lihat the report of the Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan  entitled  Illegal  economic  and  other  activities  in  the occupied  territories  of  Azerbaijan  ( A/70/1016-S/2016/711 , annex).
Dengan  demikian,  pengabaian  hukum  oleh  Armenia sebagai  anggota  PBB  tidak  dapat  diterima  dan  memicu konsekuensi hukum bagi Armenia. Sebagai akibatnya, Armenia melanggar  pasal  2  (4)  Piagam  PBB  karena  menggunakan larangan  penggunaan  kekuatan  terhadap  integritas  teritorial Azerbaijan.  PBB  mendukung  negara-negara  anggota  untuk tidak mengakui kemerdekaan negara-negara yang dibentuk di wilayah  atau  bagian  dari  wilayah  yang  diduduki.  Penaklukan wilayah  negara  lain  tidak  dapat  diterima,  dan  terlebih  lagi penggunaan  kekerasan  sebagai  metode  untuk  memperoleh wilayah itu tidak sah menurut hukum dan kebiasaan masing- masing.

## C. Penutup
Berdasarkan pada studi kasus konflik Nagorno-Karabakh 2020  (Azerbaijan  vs  Armenia)  terlihat  adanya  pelanggaran
perjanjian internasional dalam hukum lingkungan internasional dan hukum humaniter internasional yang terjadi akibat  konflik  tersebut  yang  dapat  dimintakan  pertanggung jawaban secara internasional. Dalam prakteknya memang salah satu  pihak  yakni  Azerbaijan  tidak  meratifikasi  beberapa perjanjian  internasional  yang  terkait  kasus  ini  namun  perlu diketahui bahwa Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977,  protokol  Jenewa  1925  dan  Konvensi  Stockholm  telah diakui sebagai bentuk hukum kebiasaan internasional sehingga, bagi negara non-anggota seperti Azerbaijan tetap harus tunduk
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
terhadap  peraturan  perang  yang  diatur  dalam  perjanjian- perjanjian internasional tersebut.
Kemudian  dalam  kaitannya  dengan  pertanggungjawaban akibat  konflik  bersenjata,  Armenia  dan  afiliasinya  di  wilayah pendudukan  Azerbaijan  bertanggung  jawab  atas  tindakan pelanggaran  internasional,  yakni:  Pertama,  penggunaan kekuatan  untuk  memaksakan  pemisahan  de  facto  wilayah Nagorno-Karabakh  dan  distrik-distrik  lainnya  di  Azerbaijan yang  diduduki  oleh  Armenia  dengan  melanggar  Piagam Perserikatan  Bangsa-Bangsa.  Kedua,  pelanggaran  selanjutnya atas  kedaulatan  dan  keutuhan  wilayah  Azerbaijan.  Ketiga, pembersihan  etnis  di  wilayah  pendudukan  Azerbaijan, termasuk  pendirian  pemukiman  dan  penanaman  pemukim etnis Armenia dengan pandangan untuk mengubah komposisi demografis  wilayah  tersebut.  Keempat,  pendapatan  kotor pelanggaran hukum dan kebiasaan perang. Kelima, eksploitasi sumber daya alam wilayah pendudukan tanpa mempertimbangkan  keunggulan  kepentingan  populasi  dan perubahan cagar budaya daerah.

## Referensi

## Instrumen Hukum
United Nations General Assembly, Convention on The Prohibition of  Military  or  Any  Other  Hostile  of  Environmental Modification Techniques (1976)

## Buku
Adolf,  Huala.  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Internasional. Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan ketiga. 2008.
Ambarwati,  Denny  Ramdhany  dan  Rina  Rusman.  Hukum Humaniter  Internasional  Dalam  Studi  Hubungan Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.
Kusumaatmadja, Mochtar dan R. Agoes, Etty. Pengantar Hukum
Internasional. Edisi Ke-2. Bandung: PT. Alumni. 2003.
Kusumaatmadja,  Mochtar.  Konvensi-Konvensi  Palang  Merah 1949. Bandung : PT Alumni.  2002.

## Artikel/Jurnal/Karya Ilmiah
Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional  Weapons  Which  May  be  Deemed  to  be Excessively  Injurious  or  to  have  Indiscriminate  Effects. Geneva: ICRC. 2004.
Dinstein, Yoram. Protection of the Environment in International
Armed Conflict. Max Planck Yearbook of United Nations Law. Volume 5. 2001.
Jacobsson, Marie G. International Law Commision: Preliminary report  on  the  protection  of  the  environment  in  relation  to armed conflicts. 2014.
Nasution,  Hanna  Safira.  Penyalahgunaan  Wewenang  Oleh Pejabat  Diplomatik  Dalam  Melaksanakan  Tugas Diplomatiknya Ditinjau Dari Aspek Hukum Internasional.
Jurnal Ilmu Hukum, 2017
Papp,  Daniel  S.  Contemporary  International  Relations  :
Frameworks for Understanding. Macmillan. 1988.
Sulaiman.  Sengketa  Bersenjata  Non-Internasional.  Jurnal Hukum dan Pembangunan 2000.
United Nations General Assembly, Convention on The Prohibition of  Military  or  Any  Other  Hostile  of  Environmental Modification Techniques (1976).
Wartini,  Sri.  Perlindungan  Lingkungan  dalam  Hukum Humaniter. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum
Wulansari, Eka Martiana. Perlindungan Hukum Benda Budaya Dari  Bahaya  Konflik  Bersenjata.  Disertasi.  Universitas Pamulang. 2016.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
Wulansari, Eka Martiana. Perlindungan Hukum Benda Budaya Dari  Bahaya  Konflik  Bersenjata.  Disertasi.  Universitas Pamulang. 2016.
Wyatt,  J.  Law  Making  at  the  Intersection  of  International Environmental Law, Humanitarian Law, and Criminal Law: The  Issue  of  Damage  to  The  Environment  in  International Armed Conflict. International Review of the Red Cross. 2010.

## Website
Hizbullah  Arief.  Mengurai  “Ecocide”  untuk  menyelamatkan Lingkungan? https://www.walhi.or.id/mengurai-ecocide- untuk-menyelamatkan-lingkungan www.mfa.gov.az/files/file/MFA_Commentary_to_the_remarks_ by_Serzh_Sargsyan.pdf .