## Perspektif  Hukum  Islam  Terhadap  Transaksi  Jual  Beli  Online Dengan   Model Periklanan
Muhammad Syukran Sekolah Tinggi Agama Islam YPIQ Baubau, Indonesia
E-mail* muhammadsyukran080@gmail.com

## Abstract
Tujuan Penelitian untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam Dalam Transaksi Jual Beli  Online  Dengan  Model  Periklanan  Di  E-Commerce  ini  Jenis  penelitian  ini merupakan penelitian Kualitatif, dengan sumber data primer yaitu hasil wawancara pelanggan  yang  melakukan  pembelian  dengan  model  periklanan  di  e- commerce..Hasil penelitian menunjukkan: 1) Jual beli dengan model periklanan di e- commerce  dilakukan  menjalankan  prosedur  dan  ketentuan  yang  sudah  diberikan mulai dari mendaftar, mengikuti persyaratan, dan melakukan proses jual beli dengan pembeli  bisa  berbelanja  sesuai  dengan  barang  yang  diinginkan  tinggal  pilih,  dan melakukan pembayaran baik secara transfer atau pembayaran di tempat setelah nanti barang  dikirim  melalui  jasa delivery ,  Setelah  pembayaran  dilakukan,  e-commerce tersebut  akan  secara  otomatis  melakukan  verifikasi  dan  konfirmasi  tak  lama setelahnya.. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online, bisa sah dan tidak sah. Tidak  sah  manakala  informasi  yang  diberikan  pada  waktu  akad  berbeda  dengan kenyataan setelah suatu barang itu ditunjukkan sehingga pembeli menjadi kecewa. Jika dalam praktek terjadi kondisi yang selalu mengecewakan pembeli maka jual beli ini dilarang, karena ada unsur penipuan dan ketidak adanya kerelaan dalam proses jual beli  yang menjadi salah satu rukun dalam jual beli, Akan tetapi manakala dalam informasi pada waktu akad sesuai dengan realita pada waktu barang itu diserahkan maka jual beli yang demikian sah.
Kata kunci: Hukum Islam, Jual Beli Online
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://journal.stai-alfurqan.ac.id/tanamana/index.php/jtm This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi  telah  merubah  kebiasaan  masyarakat  dalam melakukan transaksi jual beli. Kebiasaan masyarakat yang sebelumnya melakukan transaksi jual beli secara langsung atau dengan tatap muka, kini perlahan berubah menjadi sebuah gaya baru yaitu transaksi jual beli melalui internet atau transaksi online . Transaksi online adalah transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli  secara  online melalui media internet, tidak ada perjumpaan langsung antara pembeli dan penjual yang membuat semua orang di seluruh dunia
dapat memesan dan membeli  produk  yang  dijual  hanya  dengan  melalui  media  computer dan  tidak  terbatas  jarak  dan  waktu.  Tetapi  dalam  Islam  diberikan  suatu  batasan atau  garis pemisah antara yang boleh dan tidak boleh, yang benar dan salah serta yang halal dan yang haram.  Batasan  dan  garis  pemisah  inilah  yang  dikenal  dengan  istilah  etika.  Perilaku  dalam berbisnis juga tidak luput dari nilai moral atau nilai etika bisnis. Penting bagi para pelaku bisnis untuk mengintegrasikan  dimensi  moral  kedalam  kerangka  atau  ruang  lingkup  bisnis.  Nabi Muhammad sallallahu  „alai hi  waasallam sangat  menganjurkan  umatnya  untuk  berbisnis (berdagang),  karena  bisnis  dapat  menimbulkan  kemandirian  dan  kesejahteraan  bagi keluarga, tanpa bergantung dan menjadi beban orang lain (Mujahidin,2005).Transaksi online merupakan cara baru  dalam melakukan kegiatan jual beli dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Tansaksi online berkembang dimasyarakat karena adanya perkembangan teknologi serta semakin meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia.
Dalam  hukum  Islam  jual  beli online banyak  sekali  resiko  kerugian  yang  akan berdampak pada kegiatan jual beli tersebut. Maka dari itu para ulama sangat menghawatirkan jual beli dengan cara ini. Tetapi bukan berarti jual beli online tidak diperbolehkan, kalau kita merujuk ke dua qiyas diatas  kita  dapat  mencari  dalil  lain  yang  memperbolehkan  jual  beli ini.
Dalam kaidah fiqih juga dijelaskan “ Pada  dasarnya  semua  bentuk  muamalah  boleh  dilakukan  kecuali  ada  dalil  yang mengharamkannya ,” dan pada masalah ini tidak ada dalil yang mengharamkan kegian jual beli online. Jadi pada ungkapan diatas jual beli online diperbolehkan, asal ada kesepakatan dan ketentuan didalamnya. Pada intinya semua bentuk jual beli  itu  diperbolehkan asalkan tidak melanggar  hukum- hukum  dalam  syari’at islam  dan  tidak  ada  kecurangan  antara  dua  belah piha, Serta adanya sebuah kesepakatan.
Dalam  transaksi  jual  beli online harus  ada  jaminan  atas  barang yang diperjualbelikan sehingga pembeli merasa nyaman dalam melakukan  transaksi.
Secara  garis  besar  terdapat  beberapa  permasalahan  yang  terjadi  pada proses transaksi online , yaitu :
a. Konsumen  tidak  dapat  langsung  mengidentifikasi,  melihat,  atau menyentuh barang yang akan dipesan;
b. Ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan dan/atau tidak ada  kepastian  apakah  konsumen  telah  memperoleh  berbagai  informasi yang layak diketahui, atau yang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan dalam bertransaksi;
c. Tidak jelasnya status subjek hukum, dari pelaku usaha; Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi serta penjelasan terhadap risiko-risiko yang  berkenaan  dengan  sistem  yang  digunakan,  khususnya  dalam  hal pembayaran secara elektronik baik dengan credit card maupun electronic cash;
d. Pembebanan  risiko  yang  tidak  berimbang,  karena  umumnya  terhadap  jual  beli di internet,  pembayaran  telah  lunas  dilakukan  di  muka  oleh  konsumen,  sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian, karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman barang bukan penerimaan barang (Hakim,2010); Peneliti memilih E-commerce sebagai objek penelitian karena ingin mengetahui praktek jual beli secara online nya apakah transaksi antara penjual dan pembeli mengikuti syarat dan ketentuan  bermuamalah  sesuai  ketentuan  islam  atau  tidak  karena  Ecommerce  ini  memiliki banyak peluang dan diminati oleh kalangan masyarakat  dan  setelah  masyarakat mengenal sistem  transaksi  secara Online ,  maka  tingkat  penggunaan  layanan  jual  beli Online semakin meningkat  dengan  ini  para  distributor  memanfaatkan  media  sosial  untuk  menjual  produk mereka  secara online dan  mengetahui  proses  transaksi  jual  beli  secara online apakah  sesuai dengan hukum islam atau bertentangan dengan hukum islam.
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti  apakah transaksi jual beli secara online sesuai dengan hukum islam dengan mengangkat judul proposal “ Perspektif  Hukum  Islam  Dalam  Transaksi  Jual  Beli  Online  Dengan  Model  Periklanan  Di  E- Commerce

## METODE
Didalam menganalisa data peneliti menggunakan analisis kualitatif. Analisa kualitatif ini dilakukan  dengan  cara  menguraikan  atau  merinci  kalimat-kalimat  sehingga  dapat  ditarik sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.
Setelah  semua  data  terkumpul,  langkah  selanjutnya  yang  peneliti  gunakan  adalah menganalisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara,  cacatan  lapangan,  dan  dokumentasi,  dengan  cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari,  dan  membuat kesimpulan  sehingga  mudah  difahami  oleh  diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono,2012).
Penelitian  ini  akan  menggunakan  alat  pengumpul  data  berupa  wawancara  dan dokumentasi dalam proses menghimpun data.  Alasan penulis mengambil jenis pengambilan data tersebut yaitu dengan pertimbangan bahwa jenis tersebut sangat cocok dengan penelitian yang bersifat studi kasus.
.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Jual Beli dengan Model Periklanan di E-Commerce
Hukum  Jual  Beli  Online  Menurut  Hukum  Negara  (Undang-Undang)  Dalam  aturan perniagaan  online,  dapat  diterapkan  KUH  Perdata.  secara  analogis,  Dalam  pasal  1313  KUH Perdata dijelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk sahnya suatu kontrak, kita  harus  melihat  syarat-syarat  yang  diatur  di  dalam  pasal  1320  KUH  perdata  yang menentukan bahwa syarat sah suatu perjanjian sebagai berikut;
1. Kesepakatan para pihak
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Sesuatu sebab yang halal
Apabila unsur pertama (kesepakatan) dan unsur  kedua (kecakapan) tidak terpenuhi, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhi unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur  keempat  (suatu  sebab  yang  halal)  maka  kontrak  tersebut  adalah batal demi hukum (Suhartono,2010). Sebagaimana yang terjadi pada Ridwan yang mengalami kejadian  tidak  sesuainya  barang  yang  di  jual  dengan  barang  yang  diterima.  penjual  tidak bertanggung  jawab  terhadap  barang  yang  dikirimkan  kepada  pembeli  apabila  terdapat kerusakan  atau  salah  ukuran,  artinya  pihak  pembeli  sangat  dirugikan  apabila  hal  tersebut terjadi  terhadap  barang  yang  dibelinya.  Hal  ini  pada  dasarnya  boleh  dituntut secara  hukum, namun  terkadang  jumlah  uang  dan  proses  hukum  yang  nantinya  akan  dijalani  menjadikan konsumen tidak ada yang melapor, hanya komplain saja.
Tidak  semua  masyarakat  memahami  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  konsumen  ketika  membeli  produk  di  Ecommerce.  Menurut  Walgito  individu menerima  stimulus  yang  datang  dari lingkungannya.  Tidak  semua  stimulus  akan  diberikan respon,  tetapi  hanya  beberapa  stimulus  yang  menarik  perhatian  saja  yang  akan  diberikan respon,  sebagai  akibat  dari  stimulus  yang  diseleksi  dan  diterima  individu,  sehingga  individu menyadari  dan  memberikan  respon  (Walgito,2010).  Hal  ini  menjadikan  beberapa  konsumen
yang membeli produk di  Ecommerce tidak melaporkanke pihak yang berwajib ketika dirugikan terhadap produk yang dibeli.
Menurut Shofie hingga kini pelanggaran-pelanggaran hak-hak konsumen masih sangat kasat mata dijumpai dalam aktivitas keseharian (Shofie,2018). Kriteria untuk mengukur dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran hak-hak konsumen:
1. Norma-norma  perlindungan  konsumen  dalam  Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai “undang -undang payung “.
2. Norma-norma (perlindungan konsumen) lainnya diluar Undang- Undang Perlindungan  Konsumen,  yang  semula  menempatkan  perlindungan konsumen  sebagai  konsumen  sebagai “sampiran” belaka,  bukan ditujukan  sebagai  instrumen  (hukum)  perlindungan  konsumen.
Implementasi  hak-hak  konsumen  sangat  bergantung pada  ada  tidaknya perumusan norma-norma perlindungan konsumen tersebut.
Kriteria  pelanggaran  hak-hak  konsumen  yang  diuraikan  oleh
Shofie ini bertentangan dengan 5 (lima ) asas yang diatur di dalam pasal 2  Undang-  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen, menganut 5 (lima) asas yaitu : 1. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat,
2. Perlindungan konsumen berasaskan keadilan,
3. Perlindungan konsumen berasaskan keseimbangan,
4. Perlindungan konsumen berasaskan keamanan dan
5. Perlindungan konsumen berasaskan serta kepastian hukum.
Dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  ini  ditegaskan  bahwa  perlindungan  konsumen  diselenggarakan  sebagai  usaha bersama dalam konteks pembangunan nasional yaitu:
1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  harus  memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas  keadilan  dimaksudkan  agar  partisipasi  seluruh  rakyat  dapat diwujudkan  secara  maksimal  dan  memberikan  kesempatan  kepada konsumen  dan  pelaku  usaha  untuk  memperoleh  haknya  dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 3. Asas  keseimbangan  dimaksudkan  untuk  memberikan  keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual 4. Asas  keamanan  dan  keselamatan  konsumen  dimaksudkan  untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan  pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas  kepastian  hukum  dimaksudkan  agar  baik  pelaku  usaha  maupun konsumen  menaati  hukum  dan  memperoleh  keadilan  dalam penyelenggaraan  perlindungan  konsumen,  serta  negara  menjamin kepastian hukum (Fitria,2017).
6. Konsumen  merupakan  pemakai  barang  atau  jasa  yang  disediakan  oleh pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk lebih jelasnya pengertian konsumen diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  menyebutkan bahwa:
7. “Konsumen adalah  setiap  orang  pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.
Sedangkan pengertian dari pelaku usaha sendiri diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:
“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang  berbentuk  badan  hukum  maupun  bukan  badan  hukum  yang didirikan  dan  berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah hukum  negara  Republik  Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama melalui  perjanjian  menyelenggarakan  kegiatan  usaha  dalam  berbagai bidang ekonomi “.
Hak  dan  kewajiban  konsumen  pada  dasarnya  dinyatakan  dan  diatur  dengan  jelas dalam  pasal  4  dan  pasal  5  Undang-  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 4 dijelaskan mengenai hak konsumen adalah sebagai berikut:
Hak konsumen adalah :
1. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau  jasa  tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
1. Berdasarkan  pasal  4  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen,  ketika  terjadi  ketidaksamaan antara  barang  yang  dipesan  dengan  barang  yang  diterima sebagaimana  yang  dialami  pelanggan,  maka  hak  konsumen  yang benar-benar  dilanggar  oleh  ecommerce  adalah,  Hak  konsumen yang  berkaitan  dengan  dasar  kenyamanan,  keamanan  dan keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang  dan  atau  jasa.  Hal  ini merupakan  hak  yang  paling  urgen  yang  harus  dihormati  oleh produsen.
2. Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas  dan jujur  mengenai  kondisi dan jaminan barang dan atau/ jasa. Informasi yang diberikan oleh produsen dan penjual di ecommerce produk tidak jelas.
Sedangkan  pengaturan  mengenai  kewajiban  konsumen  sebagai  pemakai  produk khususnya produk ecommerce diatur didalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: Kewajiban konsumen adalah:
1. Membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian atau  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa,  demi  keamanan  dan keselamatan;
2. Beritikad  baik  dalam  melakukan  transaksi  pembelian  barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut
Sedangkan dasar hukum mengenai kewajiban pelaku usaha di ecommerce diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu :
“Kewajiban pelaku usaha adalah : “
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan  penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau diperdagangkan  berdasarkan  ketentuan  standar  mutu  barang  dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji,  dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas  kerugian akibat  penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa yang diperdagangkan;
Dari  salah  satu  ketentuan  pasal  7  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  bahwa  pelaku  usaha  harus  memiliki  itikad  baik  dalam  melakukan usahanya terutama itikad baik produsen dan penjual.Selain itu Indonesia sebagai Negara hukum terhadap  suatu  perkara  langsung  berlandaskan  dengan  undang-undang.  Semua  itu  dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat Indonesia.
Dalam jual beli online banyak para konsumen mengeluh Karena tidak semua produk yang ditawarkan pada jual beli online itu sama persis dengan senyatanya, maka untuk melindungi kepentingan konsumen pada Pasal 28 ayat 1 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE menjelaskan bahwa  setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  Transaksi  Elektronik (Fitria,2017).  Menurut  Ramlawati  sebagai  salah  satu  pelanggan  ecommerce  mengungkapkan bahwa “peju alan online ini sangat membantu karena dapat memudahkan kita atau saya sendiri “ sebagai konsumen dapat merasakan manfaatnya karena tanpa harus keluar rumah  kita  sudah dapat memenuhi kebutuhan kita di fashion atau barang jualan online lainnya.
Menurut  Riska  sebagai  salah  satu  pelanggan  Ecommerce  itu  adalah “ jual  beli  online sangatlah membantu untuk para konsumen yang malas pergi keluar rumah untuk belanja” karena itu dengan tersedianya jasa jual beli online riska sebagai costumer sangatlah terbantu walaupun dalam penjualan online memiliki sedikit kekurangan yaitu ada sebagian barang yang dijual tidak sesuai atau tidak sama dengan yang barang yang dijual dalam postingan. Adapun menurut ibu risma sebagai ibu rumah tangga yang berstatus sebagai pegawai kantoran yang sering kali tidak sempat  berbelanja  karena  pekerjaan  yang  padat  dengan  adanya  sistem  jual  beli  online menurutnya “sangatlah membantu karena dia bisa memesan kapanpun dimanapun” tanpa harus meninggalkan kewajibanya sebagai pegawai kantoran.
Jadi jual beli dengan model periklanan di Ecommerce pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada unsur penipuan di dalamya, dan setiap konsumen berhak untuk melakukan tuntutan kepada pihak  Ecommerce jika mengalami penipuan dengan meminta.
B. Tinjauan Hukum Islam Terdahap Jual Beli Online
Dalam Islam Berbisnis Melalui Online Diperbolehkan Selagi Tidak Terdapat Unsur-Unsur Riba, Kezaliman, Monopoli Dan Penipuan. Rasulullah Mengisyaratkan Bahwa Jual Beli Itu Halal Selagi Suka Sama Suka ( Antaradhin ). Karena Jual Beli Atau Berbisnis Seperti Jual Beli Dengan Model Periklanan Di Ecommerce Memiliki Dampak Positif Karena  Dianggap Praktis,  Cepat,  Dan Mudah
Al- Bai‟ (Jual  Beli)  Dalam  Ayat  Termasuk  Didalamnya  Bisnis  Yang  Dilakukan  Lewat Online.  Namun  Jual  Beli  Lewat  Online  Harus  Memiliki  Syarat-Syarat  Tertentu  Boleh  Atau Tidaknya Dilakukan. Adapun Syarat- Syarat Mendasar Diperbolehkannya Jual Beli Lewat Online Diantaranya:
1. Tidak    Melanggar    Ketentuan    Syari ‟ At    Agama,    Seperti    Transaksi
Bisnis  Yang  Diharamkan,  Terjadinya  Kecurangan,  Penipuan  Dan Monopoli.
2. Adanya Kesepakatan Perjanjian Diantara Dua Belah Pihak (Penjual Dan  Pembeli)  Jika  Terjadi  Sesuatu  Yang  Tidak  Diinginkan Antara Sepakat (Alimdha‟) Atau  Pembatalan  (Fasakh).  Sebagaimana  Yang Telah  Diatur  Didalam  Fikih  Tentang  Bentuk-  Bentuk  Option  Atau Alternative Dalam Akad Jual Beli (Alkhiarat) Seperti Khiar Almajlis (Hak  Pembatalan  Di  Tempat  Jika  Terjadi  Ketidak  Sesuaian), Khiar Al‟Aib (Hak Pembatalan Jika Terdapat Cacat), Khiar As-Syarath (Hak Pembatalan Jika Tidak Memenuhi Syarat), Khiar At- Taghrir/Attadlis (Hak  Pembatalan  Jika  Terjadi  Kecurangan), Khiar  Alghubun (Hak Pembatalan  Jika  Terjadi  Penipuan), Khiar  Tafriq  As-Shafqah (Hak
Pembatalan  Karena  Salah  Satu  Diantara  Duabelah  Pihak  Terputus
Sebelum  Atau  Sesudah  Transaksi), Khiar  Ar-Rukyah (Hak Pembatalan  Adanya Kekurangan  Setelah Dilihat)  Dan Khiar  Fawat Alwashaf (Hak Pembatalan Jika Tidak Sesuai Sifatnya). 3. Adanya Kontrol, Sanksi Dan Aturan Hukum Yang Tegas Dan Jelas Dari Pemerintah  (Lembaga  Yang  Berkompeten)  Untuk  Menjamin Bolehnya  Berbisnis  Yang  Dilakukan  Transaksinya  Melalui  Online Bagi Masyarakat .
Jika Bisnis Lewat Online Tidak Sesuai Dengan Syarat-Syarat Dan Ketentuan Yang Telah Dijelaskan Di Atas, Maka Hukumnya Adalah “Haram” Tidak Diperbolehkan. Kemaslahatan Dan Perlindungan Terhadap Umat Dalam Berbisnis Dan Usaha Harus Dalam Perlindungan Negara Atau Lembaga Yang Berkompeten. Agar Tidak Terjadi Hal-Hal Yang Membawa Kemudaratan, Penipuan Dan Kehancuran Bagi Masyarakat Dan Negaranya.
Bisnis Online Sama Seperti Bisnis Offline. Ada Yang Halal Ada Yang Haram, Ada Yang Legal  Ada  Yang  Ilegal. Hukum  Dasar  Bisnis  Online  Sama  Seperti  Akad  Jual Beli  Dan Akad  As- Salam, Ini Diperbolehkan Dalam Islam.
Imam Al-Syafi'i Melarang Semua Bentuk Jual Beli Barang  Yang Tidak Ada Di Tempat. Sedangkan Apabila Merujuk Pada Esensi Dasar Dari Jual Beli Itu Adalah Suatu Peristiwa Hukum Yang  Dihalalkan.  Dengan  Perkataan  Lain,  Jual  Beli  Itu  Dihalalkan,  Dibenarkan  Agama,  Asal Memenuhi  Syarat-Syarat  Yang  Diperlukan.  Demikian  Hukum  Ini  Disepakati  Para  Ahli  Ijma (Ulama‟ Mujtahidin)  Tak  Ada  Khilaf  Padanya. Memang    Dengan    Tegas-Tegas    Al-Qur ‟ An Menerangkan       Bahwa Menjual Itu Halal; Sedang  Riba Diharamkan (Shidiq,2009).  Sejalan Dengan Itu Dalam Jual Beli Ada Persyaratan Yang Harus Dipenuhi, Di Antaranya Menyangkut Barang Yang Dijadikan Objek Jual Beli Yaitu Barang Yang Diakadkan Harus Ada Di Tangan Si Penjual, Artinya Barang Itu Ada Di Tempat, Diketahui Dan Dapat Dilihat Pembeli Pada Waktu Akad  Itu Terjadi. Menurut Abu Bakr Al- Jazairi, Seorang Muslim Tidak Boleh Menjual Sesuatu Yang Tidak Ada Padanya Atau Sesuatu Yang Belum Dimilikinya, Karena Hal Tersebut Menyakiti Pembeli Yang Tidak Mendapatkan Barang Yang Dimilikinya(Jabir Al-Jazairi,2004).
Dalam Kaitan Ini Ibnu Rusyd Menjelaskan, Barang-Barang Yang Diperjual Belikan Itu Ada  Dua  Macam:  Pertama,  Barang  Yang  Benar-  Benar  Ada  Dan  Dapat  Dilihat,  Ini  Tidak  Ada Perbedaan  Pendapat.  Kedua,  Barang  Yang  Tidak  Hadir  (Gaib)  Atau  Tidak  Dapat  Dilihat  Dan Tidak  Ada  Di  Tempat  Akad  Itu  Terjadi,  Maka  Untuk  Hal  Ini  Terjadi  Perbedaan  Pendapat  Di Antara Para Ulama. Menurut Imam Malik Dibolehkan Jual Beli Barang Yang Tidak Hadir (Gaib) Atau Tidak Dapat Dilihat Dan Tidak Ada Di Tempat Akad Itu Terjadi, Demikian Pula Pendapat Abu Hanifah.  Namun Demikian Dalam Pandangan Malik Bahwa Barang Itu Harus Disebutkan Sifatnya,  Sedangkan  Dalam  Pandangan  Abu  Hanifah  Tidak Menyebutkan Sifatnya Pun Boleh.
Menurut Sayyid Sabiq, Boleh Menjualbelikan Barang Yang Pada Waktu Dilakukannya Akad Tidak Ada Di Tempat, Dengan Syarat Kriteria Barang Tersebut Terperinci Dengan Jelas. Jika Ternyata Sesuai Dengan Informasi, Jual Beli Menjadi Sah, Dan Jika Ternyata Berbeda, Pihak Yang Tidak Menyaksikan (Salah Satu Pihak Yang Melakukan Akad) Boleh Memilih: Menerima Atau Tidak. Tak Ada Bedanya Dalam Hal Ini, Baik Pembeli Maupun Penjual.
Pandangan Kedua Ulama Tersebut Berbeda Dengan Pandangan Imam Al-Syafi'i Yang Tidak  Membolehkan  Jual  Beli  Barang  Yang  Tidak  Hadir  (Gaib)  Atau  Tidak  Dapat  Dilihat  Dan Tidak Ada Di Tempat Terjadinya Transaksi.

## KESIMPULAN
Dari pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil:
1. Jual beli dengan model periklanan dilakukan menjalankan prosedur dan ketentuan yang sudah  diberikan  oleh  toko  tersebut  mulai  dari  mendaftar,  mengikuti  persyaratan,  dan melakukan proses jual beli dengan pembeli bisa berbelanja sesuai dengan barang yang diinginkan  tinggal  pilih,  dan  melakukan  pembayaran  baik  secara  transfer  atau pembayaran di tempat setelah nanti barang dikirim melalui jasa delivery .
2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan model periklanan, bisa sah akadnya dan tidak sah. Tidak  sah manakala informasi yang diberikan pada waktu akad berbeda dengan kenyataan setelah suatu barang itu ditunjukkan.sehingga pembeli menjadi kecewa. Jika dalam  praktek  terjadi  kondisi  yang  selalu  mengecewakan  pembeli  maka  jual  beli  ini dilarang, karena ada unsur penipuan dan ketidak adanya kerelaan dalam proses jual beli yang menjadi salah satu rukun dalam jual beli 1). Pihak yang bertransanksi, 2). Barang, 3). Harga, 4). Serah terima,dan Syarat Jual Beli adalah berakal.

## REFERENSI
Ahmad  Syaichoni, “ Perlindungan  Konsumen  dalam  Transaksi Bay‟ al- salam  dan  E- Commerce  (Studi  Komperasi  Hukum  Islam  dan  Hukum Positif)” ,Tesis,
(Tulungagung: IAIN Tulungagung,2014)
Arikunto,  S.  2013 .  Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik . Jakarta: Rineka Cipta. al-Zuhaili, Wahbah, 1909. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1989 Mujahidin  Akhmad,  2005. Etika  Bisnis  Islam  “Analisis  Aspek  Terhadap Moral  Pelaku  Bisnis” jurnal hukum islam, Vol. V No. 2. Desember 2005 . Moleong,  Lexy  J.  2012. Metode  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi .  Bandung: PT  Remaja Rosdakarya
Misbahuddin,  2012. E-Commerce  dan  Hukum  Islam .  Cet.  I;  Makassar:  Alauddin  University Press.
Munir salim. 2017. Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. Jurnal, Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam, Vol. 6. No. 2. Desember 2017 Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru .Jakarta: UIP.
Prasetya  Irawan, Penelitian  Kualitatif , www.web-suplemen.ut.ac.id ,  (diakses  17  Desember 2018)
Runto Hediana dan Ahmad Dasuki Aly, 2016. “ Transaksi jual beli online  perspektif ekonomi islam” Fakultas  Syari’ah  Dan  Ekonomi  Islam -  IAIN  Syekh  Nurjati  Cirebon-Jurnal Ilmiah: 2016
Rachman, Maman. 2011. Metode Penelitian Pendidikan Moral : dalam Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Campuran, Tindakan, dan Pengembangan. Semarang: UNNES Pres. Sakim Munir, Jurnal, Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam, Vol. 6. No. 2. Desember 2017
Sabiq, Sayyid, 2006. Fiqh Sunah Jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Suharsimi Arikunto, 2012. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta : Rineka Cipta.
Suhartono ,2010 . Peniagaan online Syariah: suatu kajian  dalam perspektif Hukum Perikatan Islam, Jurnal Muqtasid (  Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari‟ah), h 233.
Copyright Holder :
© ,Muhammad Syukran(2022) First Publication Right : © Jurnal Tana Mana This article is under:
CC BY  SA