INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 10426-10434 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pelayanan Sosial, Perlindungan  Dan Kesejahteraan Anak Oleh Dinas Sosial Kota Singkawang
Indah Listyaningrum Universitas Tanjungpura
Email: indah.listyaningrum@fisip.untan.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  strategi  Dinas  Sosial  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (Dinsos PPPA) Kota Singkawang dalam memberikan pelayanan sosial kepada anak-anak yang menjadi korban  pelanggaran  hak-hak  mereka.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk mendalaminya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinsos PPPA melakukan rujukan sesuai standar pelayanan, termasuk Home Visit, pemeriksaan kesehatan, pertemuan dengan keluarga, pemeriksaan psikologi, dan konseling. Semua tindakan ini dilakukan demi perlindungan dan kepentingan terbaik anak.  Penelitian  ini  merekomendasikan  penelitian  lanjutan  dengan  fokus  pada  beragam  etnis  di Kalimantan Barat untuk mendukung formulasi kebijakan perlindungan dan kesejahteraan anak yang berlandaskan kearifan lokal.
Kata Kunci : Pelayanan social, Perlindungan anak, Kesejahteraan anak

## Abstract
The study discusses the strategies employed by the Social Welfare and Child Protection Agency (Dinsos PPPA) of Singkawang City in providing social services to children who are victims of rights violations. This research utilizes a qualitative approach to delve into the topic. The findings indicate that Dinsos PPPA follows standard service protocols, including Home Visits, health examinations, family meetings, psychological assessments, and counseling for the affected children. All these actions are undertaken in the best interests of child protection. The study recommends further research with a focus on various ethnic groups in West Kalimantan to support policy formulation for child protection and welfare based on local wisdom.
Key Words: Social services, Child protection, Child welfare

## PENDAHULUAN
Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang meningkat akhir-akhir ini membuat kita semakin  menyadari  betapa  pentingnya  menjaga  kesejahteraan  dan  perlindungan  setiap anak.  Komisi  Nasional  Perlindungan  Anak  Indonesia  melaporkan  peningkatan  kasus kekerasan terhadap anak setiap tahun. Sejak 2013, tercatat 1.620 kasus kekerasan terhadap anak, terdiri dari 490 kasus kekerasan fisik (30%), 313 kasus kekerasan psikis (19%), dan 817 kasus kekerasan seksual, yang merupakan kasus tertinggi, dengan 51%. Ironisnya, pelaku adalah orang-orang terdekat yang seharusnya melindungi anak-anak. Sebanyak 24% pelaku berasal dari keluarga, 56% berasal dari lingkungan sosial di sekitar rumah korban, dan 17% berasal dari sekolah (KPAI, 2015). Hal inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi negara darurat kekerasan seksual  pada anak  oleh  Komnas Perlindungan Anak, yang diikuti oleh Impres nomor 5 tahun 2014 tentang  Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, atau GN-AKSA, yang menentang kekerasan seksual terhadap anak.
Provinsi Kalimantan Barat, salah satu provinsi di Indonesia, berada di peringkat kedua setelah  Provinsi  Kalimantan  Timur  dalam  hal  kasus  kekerasan  terhadap  anak,  termasuk kekerasan seksual. Divisi PPA Polres Singkawang menangani tujuh kasus kekerasan seksual dari  Januari  hingga  Juli  2021.  Banyak  juga  laporan  pelanggaran  anak  dan  kekerasan. Sejumlah kasus telah diselesaikan dan sejumlah tersangka telah ditangkap oleh kepolisian Singkawang (TribunPontianak.co.id, 2021).
Sementara itu, berdasarkan peringkat yang diberikan oleh KPAI pusat, Kalbar saat ini menduduki  peringkat  kedelapan  di  seluruh  Indonesia  untuk  kasus  kejahatan  seksual terhadap  anak.  Kemudian,  kasus  kekerasan  terhadap  anak  meningkat  sebesar  52%  dari tahun 2020 hingga 2021. Kasus-kasus tersebut didominasi oleh kejahatan seksual terhadap anak, prostitusi online, perbudakan seks, eksploitasi ekonomi, dan lainnya. Oleh karena itu, jumlah  kasus  kekerasan  dan  pelanggaran  terhadap  anak  terus  meningkat,  dan  perlu dilakukan upaya preventif untuk mengurangi dan memberikan rasa aman kepada semua anak.
Dengan  demikian,  peneliti  menilai  bahwa  penelitian  lebih  lanjut  tentang kesejahteraan  dan perlindungan anak  diperlukan. untuk mengetahui  lebih  lanjut tentang metode yang digunakan oleh Dinas Sosial PPPA di kota Singkawang untuk melindungi hak hak  anak  dan  melindungi  dan  melindungi  anak  dari  kekerasan  dan  pelecehan  demi kepentingan  terbaik  anak,  mengingat  banyaknya  kasus  pelanggaran  hak-hak  anak  dan kekerasan di kota tersebut.
Pembahasan mengenai Perlindungan Anak di Indonesia telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala
kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan  diskriminasi.  Kajian yang ada  telah  menunjukkan  bahwa  perlindungan  anak  merupakan  bagian  dari  perwujudan keadilan  sosial.  Beberapa  contohnya  termasuk  Trimaya  (2018),  yang  membahas  hak-hak anak korban kekerasan yang harus dilindungi, seperti hak atas perlindungan, rehabilitasi, dan  pemulihan;  dan  Andhini  (2019),  yang  menilai  upaya  perlindungan  hukum  terhadap kekerasan pada anak di Indonesia dan membahas berbagai jenis kekerasan. Selain itu, peran negara dan masyarakat dalam melindungi anak korban kekerasan dibahas dalam artikel ini.
Kemudian,  tentang  pelayanan  sosial,  beberapa  penelitian  terdahulu  menekankan pentingnya  pelayanan  sosial  yang  konfrehensif  bagi  anak.  Sebuah  penelitian  yang disebutkan  oleh  Nandang  (2019)  menyatakan  bahwa  model  pelayanan  sosial  yang komprehensif  untuk  anak  korban  kekerasan  sangat  diperlukan,  dan  bahwa  lembaga pemberi pelayanan sosial harus bekerja sama untuk mencegah pelayanan yang diberikan tumpang  tindih.  Dengan  demikian,  koordinasi  antar  lembaga  pemberi  pelayanan  sosial sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan lebih Dalam penelitian tahun 2019 nya, Rofiqoh menemukan bahwa pelayanan sosial yang diberikan kepada anak korban tindak pidana di PLKSAI Klaten terhambat oleh kekurangan sumber daya manusia dan kurangnya koordinasi dengan stakeholder terkait (Rofiqoh, 2019). Hal ini menunjukkan betapa  pentingnya  pelayanan  sosial  yang  menyeluruh  untuk  melindungi  hak  anak  dan memastikan kepantingan terbaik anak. Selain itu, seperti yang dijelaskan oleh Putri (2017) dalam  temuannya,  pelayanan  sosial  bagi  anak  sangat  penting  untuk  membantu  anak melakukan aktivitas sosialnya.
Berdasarkan penelitian literatur saat ini, dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, perlindungan dan kesejahteraan anak sangat penting.  Anak,  sebagai  anggota  terkecil  dari  masyarakat,  memerlukan  jaminan  bahwa mereka  aman  tanpa  diskriminasi  atau  kekerasan,  serta  dukungan  untuk  memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak mereka agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.  semua  demi  kepentingan  dan  kesejahteraan  anak.  Berbicara  tentang  perlindungan anak juga berarti berbicara tentang membantu anak. Hal ini tentunya tidak terlepas dari fakta  bahwa  orang  tua  mengasuh  anak  sendiri.  Tiga  rangkaian  komponen  yang berhubungan  satu  sama  lain.  Di  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1979 membahas kesejahteraan anak, yang didefinisikan sebagai tata kehidupan dan penghidupan anak  yang  dapat  menjamin  pertumbuhan  dan  perkembangan  yang  wajar,  baik  secara rohani, jasmani maupun sosial.

## METODE PENELITIAN
Karena pendekatan penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam  penelitian  ini,  pengumpulan  data  tidak  terbatas  pada  kategori  tertentu  saja. Pendekatan  ini  memungkinkan  peneliti  untuk  mempelajari  masalah  tertentu  secara menyeluruh dan mendalam (Patton, 2006). Penelitian kualitatif berfokus pada pengalaman dan  persepsi  peneliti  dan  orang-orang  yang  diteliti.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk memahami  fenomena  sosial  secara  keseluruhan,  mengeksplorasi  dan  memahami bagaimana  Dinas  Sosial  PPPA  kota  Singkawang  melindungi  hak  hak  anak  dan  menjaga anak-anak  aman  dari  kekerasan  dan  pelecehan  demi  kepentingan  terbaik  anak-anak  di tengah  banyaknya  pelanggaran  hak-hak  anak  dan  kekerasan  yang  terjadi  di  kota Singkawang.  Metode  kualitatif  ini  menghasilkan  data  deskriptif,  yang  memungkinkan peneliti  untuk  menjawab  pertanyaan  dan  mencapai  tujuan  penelitian.  Model  analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 1994), yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini:

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Jenis, Jumlah Kasus dan Bentuk Pelayanan Sosial yang Diberikan Dinsos PPPA Pada Anak Korban Tindak Kekerasan di Kota Singkawang.
Ada  berbagai  kasus  kekerasan  dan  perlindungan  yang  terjadi  pada  anak  di  Kota Singkawang dan berdasarkan data layanan pengaduan dan rujukan terpadu SaPA Dinsos PPA Kota Singkawang, dapat diketahui beberapa hal terkait jenis kasus kekeran pada anak yang sering terjadi, rentang usia korban, pelaku tindak kekerasan terhadap anak, serta lokasi wilayah kasus tersebut terjadi.
Merujuk  pada data SaPA, ada 4 (empat) jenis hak anak dan 6 (enam) jenis  kasus kekerasan dan perlindungan terhadap anak yang akan di identifikasi terkait laporan kasus yang masuk di Dinsos PPPA, baik secara langsung maupun melalui layanan SaPA. Empat jenis hak anak yang akan di identifikasi berdasarkan kasus yang masuk  yakni:`(1) Hak Anak atas  identitas;  (2)  Hak  Anak  atas  pengasuhan  yang  layak;  (3)  Hak  Anak  atas  standar kesehatan;  (4)  Hak  Anak  atas  pendidikan.  Sedangkan  enam  jenis  kasus  kekerasan  dan perlindungan terhadap anak yang akan di identifikasi  berdasarkan kasus yang masuk yakni: (1) Kasus Kekerasan Fisik; (2) Kasus Kekerasan Psikis; (3) Kasus Kekerasan Seksual; (4) Kasus Kekerasan Eksploitasi; (5) Kasus Penelantaran; (6) Kasus Anak Dengan Perlilaku Menyimpang; (7) Lain-lain (dapat berupa dampak yang timbul dari tindak kekerasan yang dialami anak, dsb).
Berdasarkan hasil yang didapat dilapangan, diketahui bahwa pada rentang waktu 3 tahun  (2020,  20201,  2022)  telah  terjadi  berbagai  kasus  kekerasan  pada  anak  di  Kota Singkawang yang dilaporkan secara online melalui layanan terpadu SaPA. Untuk tahun 2020 terdapat 1 kasus, pada tahun 2021 terjadi 17 kasus, dan pada tahun 2022 hingga bulan Juni saat  penelitian  ini  dilakukan  telah  terjadi  terjadi  10  kasus  kekerasan  dan  perlindungan terhadap anak.  Ada  kecendrungan kenaikan angka kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Singkawang pada tiap tahunnya.
2. Sistem Layanan Bagi Anak Korban Tindak Kekerasan dan Perlindungan Hak Anak oleh Dinas Sosial PPPA Kota Singkawang
Berdasarkan  kajian  lapangan  yang  telah  dilakukan  oleh  tim  peneliti,  ditemukan bahwa  Dinas  Sosial  Bagian  Pemberdayaan  perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (Dinsos PPPA)  Kota  Singkawang  sangat  berperan  dalam  upaya  perlindungan  dan  kesejahteraan anak di Kota Singkawang dengan memberikan pelayanan sosial bagi anak yang terdampak masalah dan terkategori sebagai PPKS Anak (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak) berdasarkan  standar  layanan  yang  ada,  baik  penanganan  pengaduan  korban  secara langsung, maupun secara online melalui sistem rujukan terpadu SaPA (Sahabat Perempuan dan Anak) :
1) Layanan Penanganan pengaduan korban secara langsung.
Dinsos  PPPA  memberikan  pelayanan  pengaduan  secara  langsung  kepada korbam  untuk  penanganan  yang  dilkukan  setelah  pemohon  memenuhi  persyaratan yakni;  (1)  identitas diri korban; (2) mengsisi formulir pengaduan. Pemohon mendatangi langsung Dinas Sosial PPPA yang akan diidentifikasi singkat oleh petugas dan kemudian akan diminta untuk mengisi formulir pengaduan.  Kemudian Petugas akan memverifikasi
laporan  yang  masuk  dan  merekomendasikan  kepada  korban.  Hal  ini  berguna  untuk menentukan priotitas rujukan yang akan diberikan. Kemudian, petugas akan membawa korban  ke  tempat  prioritas  rujukan  guna  penanganan.  Setelahnya  petugas  akan memantau korban hingga keadaan korban membaik.
Setelah korban membaik maka akan dilakukan investigasi secara lengkap untuk kemudian di disposisikan tindak lanjut, dan jika dibutuhkan maka akan dikeluarkan surat rujukan ke lembaga lain. Kemudian petugas akan membuat laporan penanganan kasus. Untuk alur  lebih jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
Gambar 1. Standar Pelayanan  Penanganan Pengaduan Korban Secara Langsung
Sumber: https://dinsos.singkawangkota.go.id/penanganan-pengaduan-korban- secara-langsung/
Namun, berdasarkan hasil  penelitian  diketahui bahwa setelah layanan rujukan pengaduan tindak kekerasan  melalui SaPA diluncurkan, pengaduan yang masuk lebih di  arahkan  ke  layanan  SaPA,  dan  hal  ini  sangat  membantu  korban  sebagai  pelapor karena  lebih  efesien,  apalagi  dengan  kondisi  wabah  covid  19  yang  melanda  dunia termasuk Indonesia.
2) Layanan Penanganan Pengaduan korban secara online Layanan penanganan pengaduan korban secara online dilakukan melalui sistem rujukan terpadu yakni, SaPA (Sahabat Perempuan dan Anak). SaPA merupakan layanan rujukan akhir yang komprehensif bagi perempuan dan anak sebagai perwujudan nyata adanya jaminan penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan dan anak korban kekerasan  untuk  melaporkan  kasus  yang  dialaminya  dan  memerlukan  perlindungan khusus  dari  Dinsos  PPPA  Kota  Singkawang.  Layanan  SaPA  dapat  diberikan  kepada korban/pelapor dengan persyaratan, telah menghubungi nomor layanan SaPA ataupun mengisi formulir layanan online. SaPA memliki enam standar layanan rujukan akhir bagi korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus, yaitu: pelayanan pengaduan, pelayanan  penjangkauan,  pelayanan  pengelolaan  kasus,  pelayanan  akses penampungan sementara, pelayanan mediasi, dan pelayanan pendampingan korban. Untuk mendapatlkan layanan sosial terkait perlindungan bagi anak dari Dinsos PPPA  Kota  Singkawang,  maka  pada  tahap  awal  pelapor  harus  menghubungi  nomor layanan  SaPA  ataupun  mengisi  formulis  online  SaPA  dan  admin  akan  menerima pengaduan  kasus  perlindungan  anak  dari  formulir  online  SaPA.  Setelahnya,  Sub Koordinator  akan  menerima  laporan  dari  admin  dan  melakukan  konfirmasi  melalui Whastapp ke nomor pelapor dan mengidentifikasi kasus dari formulir online dengan memperhatikan infor masi keadaan korban serta langkah-langkah yang akan diambil untuk  dilaporkan  ke  Kepala  Bidang  PPPA.  Kemudian  Kepala  Bidang  PPPA  akan menerima  laporan dari hasil identifikasi dan memverfikasi laporan serta mengajukan rancangan surat tugas untuk Tim Penjangkauan (Sub Koordinator, Konselor/Konsultasn dan Kepala bidang), serta melaporkannya kepada kepala Dinas Sosial Kota Singkawang yang  kemudian  akan  menerima  laporan  dan  mempertibangkan  saran  tindak  lanjut, apakah nantinya akan memerlukan layanan dari lembaga lain atau tidak. Dalam hal ini terdapat dua pertimbangan yang akan dilakukan:
a) Jika  korban  memerlukan  layanan  dari  lembaga  lain  maka  Sub  Koordinator  akan menyiapkan  dan  melengkapi  dokumen  kasus  dan  membuat  surat  rujukan  untuk
ditandatangani  Kepala  Dinas  Sosial  dan  kemudian  akan  disampaikan  kepada lembaga layanan lain.
b) Jika  tidak  memerlukan  layanan  dari  lembaga  lain,  maka  Sub  Koordinator  akan membuat laporan akhir penanganan kasu dan menyerahkanna kepada admin untuk medokumentasikan dan menyimpan laporan penanganan.
Setelah  semua  tahapan  dilakukan  maka  Konselor/  Konsultas  akan  melakukan pemantauan keadaan korban secara  berkala sesuai ketentuan. Untuk alur tahapan yang lebih jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini :
Alur Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Secara Online
Sumber: https://dinsos.singkawangkota.go.id/
Sistem Layanan Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Secara Online

## SIMPULAN
Berdasarkan bahasan hasil penelitian yang ada, dapat disimpulkan bahwa startegi yang dilakukan oleh Dinsos PPPAdalam  memberikan pelayanan sosial pada anak korban tindak  pelanggaran  hak  hak  amank  adalah  dengan  melakukan  rujukan  sesuai  standar pelayanan yang ada. Beberapa intervensi yang diberikan terkait kasus ini dengan melakukan Home Visit, kemudian memfasilitasi pemeriksaan kesehatan melalui KPPAD, memfasilitasi pertemuan dengan anak dan keluarga, kemudian mengadakan pemeriksaan psikologi dan konseling  pada  korban.  Semua  dilakukan  dalam  upaya  perlindungan  dan  kepentingan terbaik bagi anak. Kemudian dari kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang ada, maka penelitian  ini  merekomendarikan  untuk  peluang  penelitian  berikutnya  yakni  perlu dikembangkan penelitian serupa tetapi berpijak pada beberapa etnis di Kalimantan Barat, sebagai  dasar  memformulasi  kebijakan  dalam  perlindungan  dan  kesejahteraan  anak berbasasi kearifan local.

## DAFTAR PUSTAKA
Andhini¹, A. S. D., & Arifin, R. (2019). Analisis perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 3(1).
B. Miles, M., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. SAGE Publications, Inc.
KPAI. (2015). Indonesia Darurat Kekerasan Seksual Anak. From; http://nasional.republika.co.id. akses tanggal  31 maret 2016.
Mulyana,  N.,  Resnawaty,  R.,  &  Darwis,  R.S.  (2019).  Model  Pelayanan  Sosial  Bagi  Anak  Korban Kekerasan. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik.
Patton, Michael Quinn. 2006. Metode Evaluasi Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Putri, A.D. (2017). Pelayanan Sosial Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual Di Rumah Perlindungan Sosial Anak (Rpsa) Yayasan Rumah Aman “Sumur” Kabupaten Nganjuk .
Rofiqoh,  U.K.  (2019).  Pelayanan  Sosial  Bagi  Anak  Korban  Tindak  Pidana  Di  Pusat  Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (Plksai) Klaten.
TribunPontianak.co.id. (2021). Polres Singkawang Tangani 7 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak https://pontianak.tribunnews.com/2021/07/01/polres-singkawang-tangani-7-kasus- kekerasan-seksual-terhadap-anak.
Trimaya, A. (2018). Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan dalam  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Arrangements For Child Protection As Victim of Violence In Law Number 35 Of 2014 on the Revision of Law Number 23 Of 2002 on Child Protection). Jurnal Legislasi Indonesia, 12(3).