## PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI INDONESIA

## Ahmad Soleh

## Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu

## ABSTRAK
Ahmad  Soleh; Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Kemiskinan  Di  Indonesia.  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  pertumbuhan  ekonomi  dan  kemiskinan  di  Indonesia  dengan  menggunakan  data sekunder  yang  diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik.  Selama  periode  pengamatan  tahun  2001-2011, pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia  cenderung  mengalami peningkatan dengan  rata-rata pertumbuhan sebesar  5,33%  per  tahun  sedangkan  persentase  penduduk  miskin  di  Indonesia  cenderung  mengalami penurunan  dengan  nilai  rata-rata  sebesar  16,13%  per  tahun.    Pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi diharapkan  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  namun  tingginya  pertumbuhan  ekonomi suatu daerah tidak menjamin kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, sebagaimana fenomena yang terjadi  di  provinsi  Papua  Barat  memiliki  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  tertinggi  secara  nasional (11,27%  per tahun) namun persentase penduduk miskin di provinsi  tersebut  menduduki posisi nomor dua tertinggi (35,77%) atau setelah provinsi Papua. Fenomena ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang  tidak  berpihak  pada  penduduk  miskin.  Kawasan  Barat  Indonesia  (KBI)  memiliki  keadaan  yang relatif  lebih  baik  jika  dibanding  dengan  Kawasan  Timur  Indonesia  (KTI)  baik  dilihat  dari  indikator pertumbuhan  ekonomi  maupun  kemiskinan.  Rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  KBI  sebesar  5,45%  per tahun  diatas  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  nasional  dan  persentase  penduduk  miskin  sebesar  43% sedangkan KTI sebesar 57%. Secara umum Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta beberapa daerah yang tergabung dalam kawasan tersebut  termasuk dalam kategori daerah  tertinggal.  Hendaknya pemerintah secara  sungguh-sungguh  berupaya  mengurangi  disparitas  pembangunan  antar  wilayah  dan  percepatan pertumbuhan  ekonomi  daerah,  serta  meningkatkan  program-program  pengentasan  kemiskinan  karena secara akumulasi akan berdampak pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

## ABSTRACT
Ahmad Soleh; Economic Growth and Poverty in Indonesia. Purpose of this observation to find out economic  growth  and  poverty  in  Indonesia  using  secondary  data  obtained  from  Badan  Pusat Statistik.  During  observation  period  in  2001-2011,  the  economic  growth  in  Indonesia  tend  to enhancement  experience  with  growth  average  5,33%  by  year  whereas  the  poverty  population percentage  in  Indonesia  is  tend  to  reduction experience  with  average  point  16,13%  by  year.The high  economic  growth  be  expected  able  to  increasing  welfare  society  but  the  high  economic growth in one region not guarantee society welfare in that region, as the phenomenon that happen in  West  Papua  Province  which  have  the  highest  economic  growth  average  in  national  (11,27% annually) but the poverty society percentage in West Papua occupy second position (35,77%), this position is after Papua Province. This phenomenon show the economin growth that not take sides at  poverty  society.  Kawasan  Barat  Indonesia  (KBI)  has  a  adequately  better  condition  if  it compared with Kawasan Timur Indonesia (KTT) whether is view from economic growth indicator although  view  from  the  poverty.  The  KBI  economic  growth  average  is  5,45%  annually  and  it’s above of average national economic  growth  and the percentage of poverty society is 43% while KTI is 57%. Generally Kawasan Timur Indonesia (KTI) and some region that incorporated in that region and included in left behind category. Necessarily, government should taking seriously and also  make  serious effort  to decrease the disparity of development between territory and  region economic growth acceleration, and also increase programs  poverty reduction because it will take an effect to Indonesia economic matters entirely.
Kata Kunci: Pembangunan, Disparitas, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan

## PENDAHULUAN
Secara umum diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan  pembangunan.  Sedangkan  tujuan  yang  paling  penting  dari  suatu  pembangunan adalah  pengurangan  tingkat  kemiskinan  yang  dapat  dicapai  melalui  pertumbuhan  ekonomi
dan/atau melalui redistribusi pendapatan (Kakwani dan Son, 2003). Hal ini dilandasi pada teori trickle-down  effect yang  dikembangkan  pertama  kali  oleh  Arthur  Lewis  (1954)  dan  diperluas oleh  Ranis dan Fei (1968). Teori tersebut menjadi salah satu  topik penting di dalam literatur mengenai  pembangunan  ekonomi  di  negara-negara  sedang  berkembang  ( Least  Develop Contries/LDCs ) pada dekade 1950-an dan 1960-an. Teori trickle-down  effect menjelaskan  bahwa  kemajuan  yang  diperoleh  oleh sekelompok  masyarakat  akan  sendirinya  menetes  ke  bawah  sehingga  menciptakan  lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi  terciptanya  distribusi  hasil-hasil  pertumbuhan  ekonomi  yang  merata.  Teori  tersebut mengimplikasikan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  akan  diikuti  oleh  aliran  vertikal  dari penduduk  kaya  ke  penduduk  miskin  yang  terjadi  dengan  sendirinya.  Manfaat  pertumbuhan ekonomi akan dirasakan penduduk kaya terlebih dahulu, dan kemudian pada tahap selanjutnya penduduk  miskin  mulai  memperoleh  manfaat  ketika  penduduk  kaya  mulai  membelanjakan hasil  dari  pertumbuhaan  ekonomi  yang  telah  diterimanya.  Dengan  demikian,  maka  pengaruh pertumbuhan ekonomi  terhadap  penuruan  angka kemiskinan  merupakan  efek  tidak  langsung oleh adanya aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin. Hal ini berarti juga bahwa kemiskinan  akan  berkurang  dalam  skala  yang  sangat  kecil  bila  penduduk  miskin  hanya menerima  sedikit  manfaat  dari  total  manfaat  yang  ditimbulkan  dari  adanya  pertumbuhan ekonomi.  Kondisi  ini  dapat  membuka  peluang  terjadinya  peningkatan  kemiskinan  sebagai akibat  dari  meningkatnya  ketimpangan  pendapatan  yang  disebabkan  oleh  pertumbuhan ekonomi yang lebih memihak penduduk kaya dibanding penduduk miskin.
Oleh  sebab  itu,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  dapat berdampak positif bagi pengurangan kemiskinan bilamana pertumbuhan ekonomi yang terjadi berpihak  pada  penduduk  miskin.  Siregar  (2006)  juga  menyatakan  bahwa  pertumbuhan ekonomi  merupakan  syarat  keharusan (necessary  condition) bagi  pengurangan  kemiskinan, sedangkan  syarat  kecukupannya  ( sufficient  condition )  adalah  pertumbuhan  ekonomi  tersebut harus  efektif  dalam  mengurangi  kemiskinan.  Artinya,  pertumbuhan  hendaklah  menyebar  di setiap  golongan  pendapatan,  termasuk  di  golongan  penduduk  miskin  ( growth  with  equity ). Secara  langsung,  hal  ini  berarti  pertumbuhan  itu  perlu  dipastikan  terjadi  di  sektor-sektor dimana  penduduk  miskin  bekerja  (pertanian  atau  sektor  yang  padat  karya).  Adapun  secara tidak langsung, hal itu berarti diperlukan pemerintah yang cukup efektif meredistribusi manfaat pertumbuhan.
Kasus  di  beberapa  negara  cukup  membuktikan  kontribusi  pertumbuhan  ekonomi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Kesuksesan negara-negara Asia Timur di tahun 1970- an  dan  1980-an  menunjukkan  bahwa  tingginya  pertumbuhan  ekonomi  yang  dikombinasi dengan  rendahnya  ketimpangan  pendapatan  dapat  secara  signifikan  mengurangi  kemiskinan (World  Bank,  1993 dalam Cord,  2007).  Analisa  yang  dilakukan  oleh Kakwani  dan  Son  (2006) terhadap  beberapa  negara  Asia  menunjukkan  bahwa  selama  tahun  1990-an  pertumbuhan ekonomi Korea dan Vietnam tergolong pro-poor . Analisa yang menggunakan data panel negara- negara berkembang di tahun 1980-an dan 1990-an juga menunjukkan pentingnya pertumbuhan ekonomi bagi penurunan kemiskinan.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Chici  Shintia  Laksani  (2010)  yang  menganalisis Pro- Poor  Growth di  Indonesia  melalui  identifikasi  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi  terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Analisa dilakukan melalui data panel 26 propinsi di Indonesia  periode  1980-2008.  Hasil  analisa  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi signifikan  berpengaruh  terhadap  ketimpangan  pada  periode  1980-2008  dan  1999-2008. Namun  demikian,  pengurangan  kemiskinan  kurang  didorong  oleh  efek  ketimpangan pendapatan.  Pengurangan  kemiskinan  akibat  perubahan  ketimpangan  pendapatan  yang ditimbulkan  pertumbuhan  ekonomi  hanya  terjadi  pada  periode  1999-2008.  Sedangkan pertumbuhan  ekonomi  pada  seluruh  periode,  signifikan  berpengaruh  terhadap  pengurangan kemiskinan. Meskipun demikian, elastisitas bruto dan neto kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi semakin tidak elastis.
Terkait dengan hal tersebut, maka saat ini pro-poor growth menjadi salah satu konsep pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi  di  berbagai  negara  khususnya  negara  sedang
berkembang,  dimana  pertumbuhan  ekonomi  digunakan  sebagai  salah  satu  alat  untuk mengurangi kemiskinan. Dalam penelitian ini menggunakan data time series tahun 2000-2011 yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pusat  Statistik.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia serta melihat pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan antar region (provinsi, pulau dan kawasan) di Indonesia.

## LANDASAN TEORI Pertumbuhan Ekonomi
Menurut  Wijono  (2005),    pertumbuhan  ekonomi  secara  singkat  merupakan  proses kenaikan  output  per  kapita  dalam  jangka  panjang,  pengertian  ini  menekankan  pada  tiga  hal yaitu  proses,  output  per  kapita  dan  jangka  panjang.  Proses  menggambarkan  perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu yang lebih bersifat dinamis, output per kapita mengaitkan aspek output total (GDP) dan aspek jumlah penduduk, sehingga jangka panjang menunjukkan kecenderungan  perubahan  perekonomian  dalam  jangka  tertentu  yang  didorong  oleh  proses intern perekonomian (self generating) . Pertumbuhan ekonomi juga diartikan secara sederhana sebagai kenaikan output total (PDB) dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan itu  lebih  kecil  atau  lebih  besar  dari  laju  pertumbuhan  penduduk  dan  apakah  diikuti  oleh pertumbuhan struktur perekonomian atau tidak.
Pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  dan  prosesnya  yang  berkelanjutan  merupakan kondisi  utama  bagi  kelangsungan  pembangunan  ekonomi  (Tambunan,  2001).  Pertumbuhan ekonomi  menunjukkan  sejauh  mana  aktivitas  perekonomian  akan  menghasilkan  tambahan pendapatan  masyarakat  pada  suatu  periode  tertentu.  Dengan  kata  lain,  perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Dalam pengertian ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan Produk Domestik Bruto (PDB), yang berarti peningkatan Pendapatan Nasional/PN.
Menurut  Sukirno  (2011)  pertumbuhan  ekonomi  merupakan  perkembangan  kegiatan dalam  perekonomian  yang  menyebabkan  barang  dan  jasa  yang  diproduksikan  dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan PDB atau  PNB rill. Sejak lama  ahli-ahli  ekonomi  telah  menganalisis  faktor-faktor  penting  yang  mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.  Berdasarkan  kepada  pertumbuhan  ekonomi  yang  berlaku  di  berbagai negara  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  utama  yang  mempengaruhi  pertumbuhan  dan pembangunan  suatu  negara  adalah  kekayaan  sumber  alam  dan  tanahnya,  jumlah  dan  mutu tenaga kerja, barang-barang modal yang tersedia, tingkat teknologi yang digunakan dan sistem sosial dan sikap masyarakat. Beberapa teori telah dikemukakan yang menerangkan hubungan diantara  faktor  produksi  dengan  pertumbuhan  ekonomi.  Pandangan  teori-teori  tersebut diringkas sebagai berikut:
i. Teori  Klasik:  Menekankan  tentang  pentingnya  faktor-faktor  produksi  dalam  menaikkan pendapatan  nasional  dan  mewujudkan  pertumbuhan.  Akan  tetapi  yang  terutama diperhatikan adalah peranan tenaga kerja. Menurut mereka tenaga kerja yang berlebihan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
ii. Teori Schumpeter: Menekankan tentang peranan usahawan yang akan melakukan inovasi dan investasi untuk mewujidkan pertumbuhan ekonomi.
iii. Teori  Harrod-Domar:  Mewujudkan  peranan  investasi  sebagai  faktor  yang  menimbulkan pertambahan  pengeluaran  agregat.  Teori  ini  pada  dasarnya  menekankan  peranan  segi permintaan dalam mewujudkan pertumbuhan.
iv. Teori Neo-Klasik: Melalui kajian empirikal teori ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi  dan  peningkatan  kemahiran  masyarakat  merupakan  faktor  yang  terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi.
Indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  pertumbuhan  ekonomi  adalah  tingkat pertumbuhan  PDB.  Ada  beberapa  alasan  yang  mendasari  pemilihan  pertumbuhan  PDB  dan bukan indikator lainnya (seperti PNB) sebagai pertumbuhan. Alasan-alasan yang dikemukanan oleh Susanti et al (2007) tersebut adalah:
1) PDB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian.  Hal  ini  berarti  peningkatan  PDB  juga  mencerminkan  peningkatan  balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut.
2) PDB  dihitung  atas  dasar  konsep  aliran  ( flow  concept). Artinya  perhitungan  PDB  hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada satu periode tertentu. Perhitungan ini tidak mencakup  nilai  produk  yang  dihasilkan  pada  periode  sebelumnya.  Pemanfaatan  konsep aliran guna menghitung PDB, memungkinkan untuk membandingkan jumlah output yang dihasilkan pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.
3) Batas  wilayah  perhitungan  PDB  adalah  negara  (perekonomian  domestik).  Hal  ini memungkinkan  untuk  mengukur  sejauh  mana  kebijaksanaan-kebijaksanaan  ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong perekonomian domestik.
Guna  menghitung  tingkat  pertumbuhan  ekonomi,  data  PDB  yang  digunakan  adalah data  PDB  riil  (atas  dasar  harga  konstan)  karena  dengan  penggunaan  data  PDB  riil,  pengaruh perubahan  harga  terhadap  nilai  PDB  (atas  dasar  harga  berlaku)  telah  dihilangkan.  Dengan demikian, maka pertumbuhan PDB semata-mata hanya

## Kemiskinan
Pada  tahun  1990, World  Bank mendefinisikan  kemiskinan  sebagai  ketidakmampuan dalam  memenuhi  standar  hidup  minimal.  Kemudian  pada  tahun  tahun  2004, World  Bank menguraikan  kembali  definisi  kemiskinan  secara  lebih  detail  yaitu  “ Kemiskinan  adalah kelaparan.  Kemiskinan  adalah  ketiadaan  tempat  tinggal.  Kemiskinan  adalah  sakit  dan  tidak mampu untuk periksa ke dokter. Kemiskinan adalah tidak mempunyai akses ke sekolah dan tidak mengetahui bagaimana caranya membaca. Kemiskinan adalah  tidak  mempunyai pekerjaan dan khawatir akan kehidupan di masa yang akan datang. Kemiskinan adalah kehilangan anak karena penyakit  yang  disebabkan  oleh  air  yang  tidak  bersih.  Kemiskinan  adalah  ketidakberdayaan, ketiadaaan keterwakilan dan kebebasan ”.
Tidak  jauh  berbeda  dengan  definisi  World  Bank,  UNDP  juga  mendefinisikan kemiskinan  sebagai  kondisi  kekurangan  pendapatan  dan  kesulitan  ekonomi.  Namun, kemiskinan  juga  dipandang  sebagai  suatu  keadaan  dimana  kurangnya  akses  terhadap pendidikan,  kesehatan  atau  air  minum  yang  bersih,  atau  untuk  mempengaruhi  proses  politik dan faktor lainnya yang penting bagi manusia. Dengan kata lain, UNDP memandang kemiskinan sebagai suatu  masalah  multidimensi  yaitu  tidak hanya  terbatas  pada  kekurangan  pendapatan dan sumber daya ekonomi.
Adapun  definisi  kemiskinan  yang  banyak  digunakan  di  Indonesia  terutama  dalam pengukuran kemiskinan secara nasional adalah definisi yang dikembangkan oleh BPS. Definisi kemiskinan  BPS  menggunakan  pendekatan  kebutuhan  dasar  ( basic  needs  approach ).  Dengan pendekatan  ini  kemiskinan  dikonseptualisasikan  sebagai  ketidakmampuan  dalam  memenuhi kebutuhan  dasar,  baik  kebutuhan  dasar  makanan  (2100  kcal/cap/hari)  maupun  kebutuhan dasar bukan makanan. Sebelumnya, beberapa kelompok atau ahli telah mencoba merumuskan mengenai  konsep  kebutuhan  dasar  ini  termasuk  alat  ukurnya.  Konsep  kebutuhan  dasar  yang dicakup adalah komponen kebutuhan dasar dan karakteristik kebutuhan dasar serta hubungan keduanya  dengan  garis  kemiskinan.  Rumusan  komponen  kebutuhan  dasar  menurut  beberapa ahli (dalam BPS, 2008) adalah sebagai berikut:
a) Menurut United  Nations ,  komponen  kebutuhan  dasar  terdiri  atas  kesehatan,  bahan makanan  dan  gizi,  pendidikan,  kesempatan  kerja  dan  kondisi  pekerjaan,  perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial, dan kebebasan manusia.
b) Menurut  UNSRID,  komponen  kebutuhan  dasar  terdiri  atas  (i)  kebutuhan  fisik  primer yang mencakup kebutuhan gizi, perumahan, dan kesehatan; (ii) kebutuhan kultural yang mencakup  pendidikan,  rekreasi  dan  ketenangan  hidup;  dan  (iii)  kebutuhan  atas kelebihan pendapatan.
c) Menurut  Ganguli  dan  Gupta,  komponen  kebutuhan  dasar  terdiri  atas  gizi,  perumahan, pelayanan kesehatan pengobatan, pendidikan, dan sandang.
d) Menurut  Green  (1978),  sebagaimana  dikutip  oleh  Thee  Kian  Wie  (1981),  komponen kebutuhan  dasar  terdiri  atas:  (i) personal  consumption  items yang  mencakup  pangan, sandang,  dan  pemukiman;  (ii) basic  public  services yang  mencakup  fasilitas  kesehatan, pendidikan, saluran air minum, pengangkutan, dan kebudayaan.
e) Menurut Esmara H (1986), komponen kebutuhan dasar primer untuk bangsa Indonesia mencakup pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
f) Menurut BPS, komponen kebutuhan dasar terdiri dari pangan dan bukan pangan yang disusun  menurut  daerah  perkotaan  dan  perdesaan  berdasarkan  hasil  Survei  Sosial Ekonomi  Nasional  (SUSENAS).  Adapun  jenis  pangan  yang  diperhitungkan  sebagai kebutuhan  dasar  adalah  padi-padian  dan  hasil-hasilnya,  ubi-ubian  dan  hasil-hasilnya, ikan dan hasil-hasil ikan lainnya, daging, telur, susu dan hasil dari susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, konsumsi lainnya, makanan yang sudah jadi, minuman yang  mengandung  alkohol,  tembakau,  dan  sirih.  Sedangkan  jenis  kebutuahan  dasar bukan pangan adalah perumahan, bahan bakar, penerangan, dan air; barang-barang dan jasa;  pakaian,  alas  kaki,  dan  tutup  kepala;  barang-barang  yang  tahan  lama;  keperluan pesta dan upacara.

## KERANGKA ANALISIS

## Gambar 1. Kerangka Analisis

## PEMBAHASAN Keadaan Struktur Ekonomi Indonesia
Struktur ekonomi dipergunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor- sektor  ekonomi  dalam  suatu  perekonomian.  Sektor  yang  dominan  atau  yang  diandalkan mempunyai  kedudukan  yang  paling  atas  dalam  struktur  tersebut  menjadi  ciri  khas  suatu perekonomian.  Sektor  ekonomi  yang  dominan  adalah  sektor  ekonomi  yang  menjadi  sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk serta menjadi penyerap tenaga kerja yang  besar. Dapat  juga  dikatakan  sektor  yang  memberikan  kontribusi  yang  terbesar  terhadap  produk nasional  dengan  laju  pertumbuhan  yang  tinggi,  yang  menjadi  ciri  khas  perekonomian.  Untuk menggambarkan  struktur  perekonomian  dimaksud,  berikut  disajikan  Produk  Domestik  Bruto atas dasar harga konstan 2000 yang menggambarkan kondisi perekonomian pada tahun 2001- 2011 di Indonesia.
Tabel  1  Produk  Domestik  Bruto  Atas  Dasar  Harga  Konstan  2000  Menurut  Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2001-2011
LAPANGAN USAHA Tahun 2001 2003 2005 2007 2009 2011 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan 225.686 240.387 253.882 271.509 295.883 315.036 2. Pertambangan dan Penggalian 168.244 167.604 165.223 171.278 180.200 189.761 3. Industri Pengolahan 398.324 441.755 491.561 538.085 570.102 633.782 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 9.058 10.349 11.584 13.517 17.136 18.921 5. Konstruksi 80.080 89.622 103.598 121.809 140.267 159.993 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 234.273 256.517 293.654 340.437 368.463 437.199 7. Pengangkutan dan Komunikasi 70.276 85.458 109.262 142.327 192.198 241.298 8. Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan 123.086 140.374 161.252 183.659 209.163 236.146 9. Jasa-Jasa 133.957 145.105 160.799 181.706 205.434 232.537 PDB INDONESIA 1.442.985 1.577.171 1.750.815 1.964.327 2.178.850 2.464.676 Sumber : Statistik Indonesia 2001-2011 (diolah) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Penurunan Tingkat Kemiskinan
Tabel  1  menggambarkan  peranan  masing-masing  sektor  ekonomi  terhadap peranannya dalam pembentukan PDB Indonesia periode 2001-2011. Pada periode 2001-2011, tiga sektor utama yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel & restoran serta sektor  pertanian,  peternakan,  kehutanan  &  perikanan  memberikan  kontribusi  yang  besar terhadap pembentukan PDB nasional.
Pada tahun 2001 ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 59,48 persen. sektor  industri  pengolahan  memberi  kontribusi  sebesar  27,60  persen,  sektor  perdagangan, hotel & restoran memberi kontribusi sebesar 16,24 persen dan sektor pertanian, peternakan, kehutanan & perikanan memberi kontribusi sebesar 15,64 persen. Sedangkan pada tahun 2011 ketiga  sektor  tersebut  memberikan  kontribusi  sebesar  56,23  persen.  Sektor  industri pengolahan  memberi  kontribusi  sebesar  25,71  persen,  sektor  perdagangan,  hotel  &  restoran memberi  kontribusi  sebesar  17,74  persen  dan  sektor  pertanian,  peternakan,  kehutanan  & perikanan memberi kontribusi sebesar 12,78 persen.

## Pertumbuhan Penduduk Indonesia
Hasil  olah  cepat  sensus  penduduk  2010  yang  diselenggarakan  pada  bulan  Mei  2010 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237.556.363 orang yang terdiri dari laki- laki  sebanyak  119.507.580  orang  dan  perempuan  sebanyak  118.048.783  orang.  Bila dibandingkan  dengan  hasil  sensus  penduduk  2000  yang  berjumlah  205.132.458  orang,  maka selama  sepuluh  tahun  terakhir  penduduk  Indonesia  bertambah  sekitar  32,5  juta  orang  atau meningkat  dengan  tingkat  (laju)  pertumbuhan  pertahun  sebesar  1,49  persen.  Trend pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia cenderung meningkat (lihat gambar 2).

## Gambar 2. Pertumbuhan Penduduk Indonesia Tahun 2001-2011

## Sumber: Statistik Indonesia 2001-2011 (diolah)

## Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Indikator  agregat  ekonomi  makro  yang  lazim  digunakan  untuk  mengukur  kinerja ekonomi  suatu  wilayah  adalah  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  untuk  tingkat  nasional  atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat provinsi atau kabupaten. PDRB adalah jumlah  dari  keseluruhan  nilai  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  oleh  masing-masing  daerah (region) pada  suatu  periode  tertentu  biasanya  satu  tahun.  Penelitian  ini  menggunakan  data PDRB  atas  dasar  harga  konstan  tahun  2001.  Untuk  data  PDRB  periode  2001-2011  menurut provinsi  data  diambil  langsung  dari  laporan  Badan  Pusat  Statistik.  Sedangkan  data  PDRB menurut  pulau,  merupakan  penjumlahan  dari  total  PDRB  antar  provinsi  di  wilayah  tersebut. Begitu halnya dengan data PDRB menurut kawasan, merupakan penjumlahan dari total PDRB menurut provinsi atau pulau di kawasan masing-masing.
Gambar 3. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2001-2011

## Sumber: Statistik Indonesia 2001-2011 (diolah)
Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  selama  periode  pengamatan  tahun  2001-2011 sebagaimana  ditunjukkan  pada  gambar  3  mengalami  fluktuasi,  namun  secara  umum trend pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat. Rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33% per tahun. Penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2009 yakni mencapai  1,46%  atau  dari  nilai  6,01%  menjadi  4,55%.  Penurunan  ini  lebih  disebabkan  oleh penurunan  pertumbuhan  ekonomi  yang  terjadi  di  sebagian  besar  daerah  di  Kawasan  Barat Indonesia  (KBI).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  peranan  aktifitas  ekonomi  di  Kawasan  Barat Indonesia  (KBI)  memberikan  kontribusi  yang  cukup  tinggi  dalam  pembentukan  Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia jika dibanding dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

## Kemiskinan Di Indonesia
Kemiskinan  merupakan  permasalahan  bangsa  yang  mendesak  dan  memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka  mengurangi  beban  dan  memenuhi  hak-hak  dasar  warga  negara  secara  layak  melalui pembangunan  inklusif,  berkeadilan,  dan  berkelanjutan  untuk  mewujudkan  kehidupan  yang bermartabat. Kesenjangan antara region di Indonesia (antar provinsi, antar pulau maupun antar kawasan)  tidak  saja  terlihat  dari  nilai  pertumbuhan  ekonomi  namun  juga  kesejahteraan masyarakat atau kemiskinan di setiap daerah. Berdasar data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik,  persentase  penduduk  miskin  di  Indonesia  selama  periode  pengamatan  cenderung menurun. Kondisi ini berbanding terbalik dengan trend pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat.  Penurunan  persentase  penduduk  miskin  di  sebagian  besar  daerah  berdampak secara akumulatif pada persentase penduduk miskin secara nasional.
Persentase  penduduk  miskin  (penduduk  yang  berada  di  bawah  Garis  Kemiskinan)  di Indonesia  pada  periode  2001-2011  rata-rata  sebesar  16,13%.  Periode  2001-2004  persentase penduduk miskin di Indonesia cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2001 persentase penduduk miskin sebesar 18,40% (37,9 juta jiwa) dan pada tahun 2004 menjadi 16,66% (34,15 juta jiwa). Periode 2005-2006 persentase penduduk miskin di Indonesia cenderung mengalami peningkatan  yakni  masing-masing  16,69%  (36,80  juta  jiwa)  dan  17,75%  (39,30  juta  jiwa). Faktor  yang  menyebabkan  meningkatnya  angka  kemiskinan  pada  tahun  2006  antara  lain disebabkan oleh naiknya harga kebutuhan pokok dan inflasi umum sebesar 17,95 persen pada Februari 2005 hingga Maret 2006.
Selanjutnya  periode  2007-2011  persentase  penduduk  miskin  di  Indonesia  kembali mengalami penurunan. Tahun 2007 persentase penduduk miskin sebesar 17% (38,39 juta jiwa) atau menurun sebesar 0,75%  dari tahun sebelumnya.  Pada tahun 2011 persentase penduduk miskin di Indonesia menjadi 12,36% (29,79 juta jiwa).

## Gambar 4. Persentase Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2001-2011

## Sumber: Statistik Indonesia 2001-2011 (diolah)

## Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Menurut Provinsi Di Indonesia
Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki wilayah yang sangat luas. Perbedaan kondisi  demografis,  kandungan  sumber  daya  alam,  kelancaran  mobilitas  barang  dan  jasa, konsentrasi  kegiatan  ekonomi  wilayah  serta  alokasi  dana  pembangunan  antar  wilayah merupakan  faktor  yang  memicu  terjadinya  perbedaan  pertumbuhan  ekonomi  dan pembangunan antar daerah di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi menurut provinsi di Indonesia selama  periode  pengamatan  tahun  2001-2011  cukup  beragam.  Terdapat  beberapa  provinsi yang  memiliki  pertumbuhan  ekonomi  yang  sangat  tinggi  atau  di  atas  rata-rata  pertumbuhan ekonomi nasional namun terdapat juga beberapa provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah baik jika dibandingkan dengan daerah sekitar atau dengan rata-rata nasional.
Selama periode pengamatan, terdapat 60,61% atau sebanyak 20 provinsi yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata nasional (5,33%). Lima provinsi yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi atau berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi  nasional  yaitu;  (1)  Provinsi  Papua  Barat  memiliki  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi 11,27%.  Tingginya  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  di  provinsi  Papua  Barat  disebabkan  oleh tingginya  pertumbuhan  ekonomi  dalam  dua  tahun  terakhir,  pada  tahun  2010  provinsi  Papua Barat  memiliki  pertumbuhan  ekonomi  yang  sangat  tinggi  yakni  mencapai  36,76%  dan  pada tahun  2011  sebesar  27,22%.    (2)  Provinsi  Sulawesi  Tengah  memiliki  rata-rata  pertumbuhan ekonomi  7,79%.  Provinsi  ini  memiliki  pertumbuhan  ekonomi  relatif  stabil  disetiap  tahunnya yakni  berkisar  antara  5,62%  sampai  dengan  9,96%.  (3)  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi 7,66%. Provinsi ini juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2008 yakni sebesar  12,59%  sedangkan  pertumbuhan  ekonomi  terendah  terjadi  pada  tahun  2010  yakni sebesar,  3.09%.  (4)  Provinsi  Banten  memiliki  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  7,32%. Pertumbuhan ekonomi di provinsi Banten cenderung stabil, hanya pada tahun 2008 memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi yakni sebesar 22,53%, sedangkan pada tahun yang lain selama periode pengamatan, pertumbuhan ekonomi berkisar antara 4,69% sampai dengan 6,43%.  (5)  Provinsi  Gorontalo  memiliki  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  7,29%.  Provinsi Gorontalo dapat dikatakan sebagai provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang paling stabil jika dibanding dengan provinsi lain. Pertumbuhan ekonomi selama periode pengamatan berkisar antara 6,51% sampai dengan 7,76%.
Sedangkan provinsi yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang rendah atau di bawah rata-rata nasional yakni sebanyak 39,39% atau 13 provinsi. Lima diantaranya adalah (1) Provinsi  Papua  memiliki  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  0,07%.  Berbeda  halnya  dengan provinsi Papua Barat yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi, provinsi Papua justru  memiliki  pertumbuhan  ekonomi  terendah.  Rendahnya  nilai  rata-rata  pertumbuhan ekonomi  ini  diantaranya  disebabkan  oleh  tidak  stabilnya  pertumbuhan  ekonomi  disetiap
tahunnya.  Selama  periode  pengamatan.  (2)  Provinsi  Riau  memiliki  rata-rata  pertumbuhan ekonomi  1,16%.  rendahnya  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  di  provinsi  Riau  diantaranya disebabkan oleh rendahnya nilai pertumbuhan ekonomi disetiap tahunnya bahkan pada tahun 2003 mengalami pertumbuhan ekonomi negatif sebesar -24,56%. (3) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam  memiliki  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  1,20%.  Rendahnya  rata-rata pertumbuhan ekonomi di provinsi ini juga disebabkan oleh tidak stabilnya nilai pertumbuhan ekonomi yang terjadi, selama periode pengamatan terjadi lima pertumbuhan ekonomi negatif. (4)  Provinsi  Kalimantan  Timur  memiliki  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  2,94%.  Provinsi Kalimantan Timur sebenarnya merupakan salah satu provinsi yang memiliki kekayaan sumber daya  alam  yang  tinggi,  namun  pertumbuhan  ekonomi  yang  terjadi  disetiap  tahun  relatif  kecil baik jika dibandingkan dengan wilayah kepulauan maupun secara nasional. (5) Provinsi Nusa Tenggara  Barat  memiliki  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  4,11%  pertahun.  Selama periode pengamatan, pertumbuhan ekonomi di provinsi ini mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2009  yakni  sebesar  12,11%  sedangkan  pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar -3,18%.
Ditinjau  dari  aspek  kemiskinan,  persentase  penduduk  miskin  yang  terjadi  di  masing- masing  provinsi  di  Indonesia  sangat  bervariasi.  Terdapat  provinsi  yang  memiliki  persentase penduduk  miskin  yang  sangat  kecil  namun  juga  terdapat  provinsi  yang  memiliki  persentase penduduk  miskin  yang  sangat  besar.  Provinsi  dengan  rata-rata  persentase  penduduk  miskin terkecil  diantaranya  adalah  (1)  Provinsi  DKI  Jakarta  yakni  sebesar  3,73%,  (2)  Provinsi  Bali sebesar  6,38%,  (3)  Provinsi  kalimantan  Selatan  sebesar  7,32%,  (4)  Provinsi  Banten  sebesar 8,43%  dan  (5)  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  sebesar  8,87%.  Kelima  provinsi  tersebut juga memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
Provinsi dengan rata-rata persentase penduduk miskin terbesar/terbanyak diantaranya adalah (1) Provinsi Papua yakni sebesar 38,82%, (2) Provinsi Papua Barat sebesar 35,77%, (3) provinsi  Maluku  sebesar  29,88%,  (4)  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  sebesar  27,06%  dan  (5) Provinsi  Gorontalo  sebesar  26,70%.  Kelima  provinsi  yang  memiliki  rata-rata  persentase penduduk  miskin  terbanyak  sebagaimana  tersebut  di  atas  merupakan  provinsi-provinsi  yang berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kondisi kontradiktif terjadi di provinsi papua Barat, dimana  provinsi  ini  memiliki  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  tertinggi  secara  nasional (11,27%)  namun  persentase  penduduk  miskin  di  provinsi  menduduki  posisi  nomor  dua (35,77%)  atau  setelah  provinsi  Papua.    Fenomena  ini  mengindikasikan  bahwa  pembangunan yang  terjadi  di  daerah  tersebut  tidak  menyebar  ke  masyarakat  lapisan  bawah  atau  dapat dikatakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  tidak  serta  merta  mampu  menurunkan jumlah atau persentase penduduk miskin di daerah tersebut.

## Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Menurut Pulau Di Indonesia
Pertumbuhan ekonomi ditinjau dari aspek kepulauan dapat disampaikan bahwa wilayah kepulauan  yang  memiliki  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  dari  yang  tertinggi  sampai  dengan yang  terrendah  adalah  (1)  Pulau  Sulawesi  memiliki  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  sebesar 6,74% per tahun. Tingginya rata-rata pertumbuhan ekonomi di wilayah ini tidak terlepas dari kontribusi pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi rata-rata provinsi di pulau Sulawesi dapat dikatakan relatif merata yakni berkisar antara nilai rata-rata pertumbuhan 5,52% sampai dengan 7,79%. (2) Pulau Jawa & Bali memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,69%. Provinsi yang memberikan kontribusi yang tinggi dalam pembentukan  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  di  pulau  Jawa  &  Bali  adalah  provinsi  Banten yakni  sebesar 7,32% sedangkan  provinsi  D.I  Yogyakarta memberikan  kontribusi  yang  rendah yakni  sebesar  4,64%.  (3)  Pulau  Sumatera  memiliki  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  sebesar 4,80%. Terdapat kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar provinsi di pulau Sumatera. Provinsi yang memberikan kontribusi yang tinggi dalam pembentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi di pulau Sumatera adalah provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni sebesar 6,66% sedangkan provinsi Riau memberikan kontribusi yang rendah yakni sebesar 1,16%. (4) Kepulauan Lainnya
yang  terdiri  atas  pulau  Papua,  Maluku  serta  Nusa  Tenggara  memiliki  rata-rata  pertumbuhan ekonomi sebesar 4,09%. Provinsi yang memberikan kontribusi yang tinggi dalam pembentukan rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  di  Kepulauan  Lainnya  adalah  provinsi  Papua  Barat  yakni sebesar 11,27% sedangkan provinsi Papua memberikan kontribusi yang rendah yakni sebesar 0,07%.  Kesenjangan  pertumbuhan  ekonomi  terjadi  di  pulau  Papua  sedangkan  pertumbuhan ekonomi  di  pulau  Maluku  dan  Nusa  Tenggara  relatif  lebih  merata.  (5)  Pulau  Kalimantan memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah jika dibanding dengan empat pulau lainnya yakni  sebesar  3,98%.  Rendahnya  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  yang  terjadi  di  provinsi Kalimantan  Timur  turut  memicu  rendahnya  nilai  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  di  pulau Kalimantan.
Selanjutnya  ditinjau  dari  aspek  kemiskinan,  Kepulauan  Lainnya  merupakan  wilayah yang  memiliki  persentase  penduduk  miskin  tertinggi  jika  dibanding  dengan  pulau  lainnya. Selama periode pengamatan, Kepulauan Lainnya memiliki nilai rata-rata persentase penduduk miskin sebesar 29,98%. Tingginya  persentase  penduduk miskin  di sebagian  besar  provinsi di Kepulauan  Lainnya  memberikan  kontribusi  secara  akumulatif  terhadap  persentase  penduduk miskin  di  Kepulauan  Lainnya.  Provinsi  yang  memiliki  nilai  rata-rata  persentase  penduduk miskin  terbanyak  adalah  provinsi  Papua sebanyak  38,82%  sedangkan  provinsi  yang memiliki nilai rata-rata persentase penduduk miskin terkecil adalah Provinsi Maluku Utara yakni sebesar 11,94%. Fenomena ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Lainnya  atau  wilayah  paling  timur  Indonesia  cenderung  lebih  rendah  jika  dibanding  dengan pulau lain atau di Kawasan Barat Indonesia.
Pulau  Sumatera  juga  memiliki  nilai  rata-rata  persentase  penduduk  miskin  yang  tinggi setelah  Kepulauan  Lainnya  yakni  sebesar  27,05%.  Provinsi  yang  memiliki  nilai  rata-rata persentase  penduduk  miskin  terbanyak  di  pulau  Sumatera  adalah  provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam  yakni  sebesar  27,05%  sedangkan  terkecil  adalah  provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung  yakni  sebesar  8,87%.  Pulau  Sulawesi  memiliki  nilai  rata-rata  persentase  penduduk miskin  lebih  rendah  jika  dibanding  dengan  pulau  Sumatera  yakni  sebesar  19,66%.  Provinsi Gorontalo  merupakan  provinsi  yang  memiliki  nilai  rata-rata  persentase  penduduk  miskin terbanyak di pulau Sulawesi yakni sebesar 26,70% sedangkan terkecil adalah provinsi Sulawesi Utara  yakni  sebesar  10,83%.  Dua  pulau  selanjutnya  yang  memiliki  nilai  rata-rata  persentase penduduk miskin terkecil masing-masing adalah pulau Kalimantan (7,35%) dan Pulau Jawa & Bali  (15,95%).  Ditinjau  dari  aspek  kepulauan,  kesejahteraan  masyarakat  di  pulau  Kalimantan dianggap lebih baik jika dibanding dengan masyarakat yang berada di pulau lain. Hal tersebut tercermin pada rendahnya persentase penduduk miskin di masing-masing provinsi yang berada di pulau Kalimantan yakni berkisar antara nilai 7,32% - 13,98%.

## Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Menurut Kawasan Di Indonesia
Indonesia terbagi atas dua kawasan yakni Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kawasan Barat Indonesia terdiri atas pulau Sumatera dan pulau Jawa & Bali  sedangkan  Kawasan  Timur  Indonesia  terdiri  atas  pulau  Kalimantan,  pulau  Sulawesi  dan Kepulauan Lainnya. Kesenjangan pembangunan ekonomi antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan  Kawasan  Timur  Indonesia  (KTI)  baik  ditinjau  dari  aspek  pertumbuhan  ekonomi,  sumber daya  manusia,  pendidikan,  komunikasi  maupun  infrastruktur  telah  menjadi  perhatian pemerintah Indonesia sejak lama. Seperti pembentukan Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DP-KTI) pada tahun 1993 dan pembentukan Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (PPKTI) pada tahun 2000. Selanjutnya tahun 2010 yang merupakan sasaran  jangka  menengah  dalam  upaya  pemerataan  pembangunan  khususnya  wilayah  yang kurang  berkembang  seperti  Kawasan  Timur  Indonesia  (KTI)  dan  daerah  terpencil  dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI) kesenjangan masih terjadi.
Kesenjangan  antara  Kawasan  Barat  Indonesia  (KBI)  dan  Kawasan  Timur  Indonesia (KTI)  terlihat  pada  perbandingan  nilai  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  dan  nilai  rata-rata persentase  penduduk  miskin.  Selama  periode  pengamatan  tahun  2001-2011,  Kawasan  Barat Indonesia (KBI) memiliki nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi jika dibanding
dengan  Kawasan  Timur  Indonesia  (KTI)  yakni  sebesar  5,45%  per  tahun  diatas  rata-rata nasional (5,33% per tahun). Pulau Jawa & Bali memberikan kontribusi yang lebih tinggi dalam pembentukan  nilai  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  di  Kawasan  Barat  Indonesia  (KBI)  jika dibanding dengan pulau Sumatera. Selanjutnya Kawasan Timur Indonesia (KTI) memiliki nilai rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  di  bawah  rata-rata  nasional  yakni  sebesar  4,71%  per  tahun. Rendahnya  pertumbuhan  ekonomi  di  Kawasan  Timur  Indonesia  (KTI)  ini  disebabkan  oleh akumulasi  pertumbuhan  ekonomi  yang  terjadi  di  pulau  pada  kawasan  tersebut  seperti  pulau Kalimantan dan Kepulauan lainnya. Sedangkan pulau Sulawesi memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang tinggi (6,74% per tahun) jika dibanding dengan pulau lain di Indonesia.
Selain melihat aspek pertumbuhan ekonomi, kesenjangan juga terlihat pada nilai rata- rata persentase penduduk miskin di kedua kawasan tersebut. Persentase penduduk miskin di Kawasan Barat Indonesia (KBI) lebih rendah jika dibanding dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI).  Rata-rata  persentase  penduduk  miskin  Kawasan  Barat  Indonesia  (KBI)  sebesar  43% sedangkan rata-rata persentase penduduk miskin Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebesar 57%. Dengan  melihat  indikator  pertumbuhan  ekonomi  dan  kemiskinan,  dapat  disampaikan  bahwa kondisi Kawasan Barat Indonesia (KBI) relatif lebih baik jika dibanding dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan ini merupakan tugas pemerintah pusat dan daerah dalam melanjutkan atau menyusun  alternatif  kebijakan  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  khususnya Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta memperkecil disparitas pembangunan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI).

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan:
1. Pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  selama  periode  pengamatan  tahun  2001-2011 cenderung  mengalami  peningkatan  dengan  rata-rata  pertumbuhan  sebesar  5,33%  per tahun  sedangkan  persentase  penduduk  miskin  di  Indonesia  cenderung  mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 16,13% per tahun.
2. Provinsi dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Papua Barat dengan rata- rata  pertumbuhan  ekonomi  11,27%  per  tahun  sedangkan  provinsi  dengan  rata-rata pertumbuhan  ekonomi  terendah  adalah  Papua  dengan  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi 0,07% per tahun. Selanjutnya ditinjau dari aspek kemiskinan, provinsi dengan persentase kemiskinan  tertinggi  adalah  provinsi  Papua  yakni  sebesar  38,82%  per  tahun  sedangkan provinsi  dengan  persentase  kemiskinan  terendah  adalah  provinsi  DKI  Jakarta  sebesar 3,73% per tahun.
3. Pulau  dengan  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  tertinggi  adalah  pulau  Sulawesi  memiliki rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  6,74%  per  tahun sedangkan  pulau  dengan  rata- rata  pertumbuhan  ekonomi  terendah  adalah  pulau  Kalimantan  sebesar  3,98%  per  tahun. Ditinjau  dari  aspek  kemiskinan,  pulau  dengan  persentase  kemiskinan  tertinggi  adalah pulau  Sumatera  yakni  sebesar  27,05%  per  tahun  sedangkan  pulau  dengan  persentase kemiskinan terendah adalah pulau Kalimantan sebesar 7,35% per tahun.
4. Kawasan  Barat  Indonesia  (KBI)  memiliki  keadaan  yang  relatif  lebih  baik  jika  dibanding dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI) baik dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi maupun kemiskinan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi KBI sebesar 5,45% per tahun diatas rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  nasional  dan  persentase  penduduk  miskin  sebesar  43% sedangkan KTI sebesar 57%.
5. Tingginya pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak menjamin kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, sebagaimana fenomena yang terjadi di provinsi Papua Barat memiliki rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  tertinggi  secara  nasional  (11,27%  per  tahun)  namun persentase penduduk miskin di provinsi tersebut menduduki posisi nomor dua (35,77%) atau setelah provinsi Papua. Fenomena ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tidak berpihak pada penduduk miskin.

## SARAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan pertumbuhan ekonomi dan  kemiskinan  antar region (daerah)  di  Indonesia.  Secara  umum  Kawasan  Timur  Indonesia (KTI) serta beberapa daerah yang tergabung dalam kawasan tersebut termasuk dalam kategori daerah  tertinggal.  Hendaknya  pemerintah  secara  sungguh-sungguh  berupaya  mengurangi disparitas  pembangunan  antar  wilayah  dan  percepatan  pertumbuhan  ekonomi  daerah,  serta meningkatkan  program-program  pengentasan  kemiskinan  karena  secara  akumulasi  akan berdampak  pada  perekonomian  Indonesia  secara  keseluruhan.  Untuk  itu  saran  yang  dapat diberikan kepada pemerintah adalah:
1. Bagi  pemerintah  daerah  hendaknya  mendorong  percepatan  pembangunan  dan pertumbuhan  wilayah-wilayah  strategis  dan  cepat  tumbuh  sehingga  dapat mengembangkan  wilayah-wilayah  tertinggal  di  sekitarnya  dalam  suatu  sistem  wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan produk  unggulan  daerah,  serta  mendorong  terwujudnya  koordinasi,  sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.
2. Berbagai  kebijakan  dalam  menanggulangi  kemiskinan  di  Indonesia  harus  dilaksanakan secara multisektor dengan dukungan berbagai pihak. Beberapa daerah  perlu  penanganan yang serius dalam penanggulangan kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. 2001-2011. Statistik Indonesia , BPS Jakarta Indonesia, Indonesia.
Cord,  Louise.  2007. Delivering  on  the  Promise  of  Pro-Poor  Growth-Insight  and  Lessons  from Country Experiences: Overview . Copublication of Palgrave Macmillan and the World Bank.
Kakwani, N dan Son, HH. 2003. Pro-poor Growth: Concepts and Measurement with Country Case Studies . The Pakistan Development Review, 42: 4 Part 1 pp 417-444.
Kakwani, N dan Son, HH. 2006. Pro-Poor Growth: The Asian Experience. UNU World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER). Research Paper No. 2006/56.
Laksani,  Chichi  Shintia.  2010. (online) (diakses  pada  12  Oktober  2013)  tersedia  di http://lontar.ui.ac.id/
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Siregar,  H.  2006. Perbaikan  Struktur  dan  Pertumbuhan  Ekonomi:  Mendorong  Investasi  dan Menciptakan Lapangan Kerja. Jurnal Ekonomi Politik dan Keuangan. INDEF. Jakarta.
Soleh,  Ahmad.  2012. Analisis  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Kesenjangan  Pembangunan  Ekonomi Antar  Region  Di  Indonesia  Tahun  2001-2010 .  Jurnal  Ekonomi  Dan  Perencanaan Pembangunan (JEPP) Volume:04.No.03.
Sukirno, Sadono. 2011. Makroekonomi Teori Pengantar . Rajawali Pers. Jakarta.
Susanti et al. 2007. Indikator-Indikator Makroekonomi . Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Tambunan, Tulus. 2001. Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris. Ghalia Indonesia. Jakarta.
Wijono,  Wiloejo,  Wiryo.  2005. Mengungkap  Sumber-Sumber  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia Dalam Lima Tahun Terakhir , Jurnal Manajemen dan Fiskal, Volume V, Nomor 2, Jakarta.