## Strategi Peningkatan Kualitas Lingkungan Kampung-Kota dalam Rangka Pembangunan Kota yang Inklusif dan Berkelanjutan: Pembelajaran dari Kasus Kota Bandung
Urban-Kampong Environment Quality Improvement Strategies towards Inclusive and Sustainable City Development:
Lessons from Bandung City
Iwan Kustiwan 1 & Afrizal Ramadhan 2*
1 Kelompok Keahlian Perencanaan dan Perancangan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), Institut Teknologi Bandung (ITB), Jalan Ganesha Nomor 10, Bandung;
2 Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), Institut Teknologi Bandung (ITB), Jalan Ganesha Nomor 10, Bandung; * Penulis korespondensi. e-mail : ramadhan.afrizal@yahoo.com (Diterima: 2 Desember 2019; Disetujui: 5 Maret 2019)

## ABSTRACT
Among  the  Sustainable  Development  Goals  (SDGs),  there  is  a  goal  to  create  cities  and settlements  that  are  safe,  resilient,  inclusive,  and  sustainable.  In  the  context  of  inclusive  and sustainable development, all citizens have rights on the city, especially in the context of housing as one  of  the  primary  needs  that  have  to  be  addressed  and  prioritized  by  government.  All  of  urban residents,  including  low-income  and  urban  dwellers,  have  equal  rights  to  live  a  decent  life,  for affordable  housing,  for  healthy  residential  environment  and  for  equal  distribution  of  public services and basic infrastructure. In this context, the existence of urban kampongs, which dominate urban-housing  areas  and  provide  residential  area  for  many  low-income  communities,  needs attention  in  urban  development.  The  purpose  of  this  study  is  to  formulate  generic  strategies towards  urban  kampong  quality  improvement,  both  socially  and  environmentally.  Using  mix- method (spatial analysis, content analysis, dan SWOT analysis) this paper explains the distribution and  characteristics  of  urban  kampongs  in  Bandung  city  and  formulate  strategies  to  improve  the quality of urban kampong environments towards inclusive and sustainable development. This study shows  that  more  than  55%  of  urban  kampong  in  Bandung  belong  to  the  category  of  slums  area. The results of this study concluded that the sustainability status on the socio-economic dimension is still relatively higher  compared to physical dimension. This study also formulated strategies both from physical and socio-economic aspects based on case studies in three urban kampong areas in the city of Bandung.
Keywords: inclusive and sustainable development, slum area, urban kampong

## ABSTRAK
Dalam  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  (SDGs),  terdapat  cita-cita  untuk  mewujudkan kota-kota  dan  permukiman  yang  aman,  berketahanan,  inklusif,  dan  berkelanjutan  (Tujuan-11). Dalam  konteks  pembangunan  inklusif  dan  berkelanjutan,  semua  warga  memiliki  hak  atas  kota, khususnya  dalam  konteks  persoalan  kebutuhan  hunian  sebagai  salah  satu  kebutuhan  primer  yang perlu  ditangani  dan  diprioritaskan.  Warga  kota  termasuk  penghuni  kampung  kota  memiliki  hak yang  sama  untuk menikmati  kehidupan yang layak,  lingkungan  hunian  yang  sehat dan terjangkau
serta  pemerataan  terhadap  pelayanan  dan  penyediaan  infrastruktur  dasar.  Dalam  konteks  inilah keberadaan  kampung  kota  yang  secara  luasan  dominan  dan  mencakup  sebagian  besar  masyarakat yang  berpendapatan  rendah,  perlu  mendapat  perhatian.  Kajian  ini  bertujuan  untuk  merumuskan konsep  strategi  dan  kebijakan  umum  terkait  peningkatan  kualitas  lingkungan  kampung  kota. Pendekatan yang digunakan bersifat campuran, yaitu pendekatan kuantitatif dengan metode analisis skoring,  analisis  spasial  dan  pendekatan  kualitatif  menggunakan  analisis  SWOT.  Hasil  kajian  ini menjelaskan  mengenai  sebaran  dan  karakteristik  kampung  kota  di  Kota  Bandung  serta merumuskan strategi generik terkait peningkatan dan perbaikan kualitas lingkungan kampung kota dalam konteks pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan. Dari  hasil  kajian ini diperoleh informasi bahwa sebanyak lebih dari 55% area kampung kota di Kota Bandung tergolong ke dalam kategori  kawasan  kumuh.  Hasil  kajian  ini  menyimpulkan  bahwa  pada  dimensi  sosial-ekonomi, status  keberlanjutan  kampung  kota  masih  relatif  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  keberlanjutan secara fisik. Penelitian ini telah merumuskan berbagai strategi baik dari aspek fisik maupun sosial ekonomi berdasarkan studi kasus pada tiga kawasan kampung kota di Kota Bandung.
Kata kunci: kampung-kota, pembangunan inklusif dan berkelanjutan, permukiman kumuh

## PENDAHULUAN
Kampung  kota  tumbuh  sebagai  respon spontan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan huniannya. Dari perspektif fisik, telah dijelaskan  sebelumnya  bahwa  sebagian  area kampung  identik  dengan  kondisi  kepadatan tinggi  dan  kekumuhan  kawasan.  Sebagian kampung kota merupakan kawasan permukiman  kumuh  (Yudohusodo,  1991 dalam Setiawan, 2010) yang mempunyai karakteristik: (1)  Kondisi  fisik  lingkungan  tidak  memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan, yaitu kurangnya  atau  tidak  tersedianya  prasarana, fasilitas dan utilitas lingkungan. Walaupun ada, kondisinya sangat buruk dan di samping itu tata letak  bangunan  tidak  teratur;  (2)  Kondisi bangunan  sangat  buruk,  serta  bahan-bahan bangunan  yang  digunakan  adalah  bahan bangunan  yang  bersifat  semi  permanen;  (3) Kepadatan bangunan dan KDB lebih besar dari yang  diizinkan,  dengan  kepadatan  yang  sangat tinggi (lebih dari 500 jiwa/ha); (4) Fungsi yang bercampur  dan  tidak  beraturan;  dan  (5)  Pada umumnya,  di  atas  tanah  milik  negara  atau dihuni secara liar.
Peranan kampung kota dalam pengembangan  kota  di  Indonesia  dapat  dilihat dari  dominasi  penggunaan  lahannya  yang mencapai  sekitar  60%  dari  luas  wilayah  kota, dan  menjadi  tumpuan  perumahan  70%  sampai
85%  penduduk  kota  (Kementerian  Perumahan Rakyat, 2009 dalam Setiawan, 2010). Sementara penyediaan perumahan melalui jalur formal  oleh  sektor  swasta  dan  pemerintah diperkirakan hanya mampu menyediakan sekitar  15%  dari  total  kebutuhan  rumah  di perkotaan (Setiawan, 2010).
Ditinjau  dari  perspektif  sistem  sosial, kampung  kota  merupakan  sistem  sosial  yang kompleks,  dihuni  oleh  beragam  warga  kota dengan  latar  belakang  agama,  pendapatan, pendidikan,  pekerjaan,  etnis,  bahkan  aliran politik.  Ditinjau  dari  perspektif  ekonomi, kampung  kota  merupakan  satu  sistem  ekonomi yang  sangat  dinamis  dimana  berbagai  kegiatan usaha  produktif  penghuninya  yang  menjadi pendukung  kegiatan  ekonomi  kota  (Kustiwan, 2014).  Pada  saat  yang  bersamaan,  tidak  dapat dipungkiri bahwa perkembangan kampung kota juga  ditandai  dengan  berbagai  masalah,  antara lain  tidak  didukung  oleh  sarana  dan  prasarana yang  memadai,  sehingga  sebagian  besar kampung  menjadi  kantung-kantung  warga  kota yang  tidak  sehat,  tidak  produktif,  serta  status dan  legalitas  lahannya  yang  tidak  jelas kepemilikannya (Setiawan, 2010).
Dalam  konteks  kecenderungan  arah perkembangan  kota  saat  ini,  keberlanjutan kampung-kota  terutama  di  pusat/kota  sebagai kawasan perumahan menjadi semakin terancam digantikan  fungsi  bukan-perumahan yang
secara
ekonomi dipandang lebih
menguntungkan.  Oleh  karena  itu,  masalah praktis  yang  dihadapi  saat  ini  adalah  “ belum adanya  pemihakan  yang  lebih  besar  terhadap pengembangan  perumahan  perkotaan  yang berorientasi  pada  keberadaan  kampung  kota dan  keberlanjutannya  secara  fisik-lingkungan, sosial  dan  ekonomi,  ditandai  dengan  sebagian besar  kondisi  lingkungan  perumahan  yang belum  layak  huni  dan  dikategorikan  sebagai kawasan kumuh ”.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  persoalan  berupa kurangnya keberpihakan terhadap penataan atau penanganan  terhadap  permasalahan  kampung kota yang sebagian besar merupakan permukiman kumuh. Dalam konteks yang lebih mikro,  masalah  penelitian  yang  menjadi  dasar kajian  ini  adalah  “ belum  terdapat  rincian strategi peningkatan kualitas lingkungan permukiman  (kampung  kota)  kumuh  yang disusun  secara  komprehensif  meliputi  aspek fisik  lingkungan  dan  sosial-ekonomi  dan melakukan pendekatan dari dua arah, yaitu top down  (dari  sisi  regulasi  pemerintah)  dan bottom  up  (dari  sisi  kebutuhan  masyarakat penghuni kampung) ”
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk merumuskan  strategi  peningkatan  kualitas lingkungan  (aspek  fisik-lingkungan  maupun sosial-ekonomi)  kampung  kota  dalam  rangka mewujudkan kota yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk menjawab tujuan tersebut, terdapat  beberapa  sasaran  penelitian  sebagai berikut:
1. Teridentifikasinya  karakteristik  sebaran kampung kota kumuh di Kota Bandung.
2. Teridentifikasinya karakteristik fisik- lingkungan  serta  sosial-ekonomi  kampung yang  ditunjukkan  melalui  indeks/status keberlanjutan lingkungan (studi  kasus di 3 kawasan kampung)
3. Terumuskannya strategi peningkatan kualitas  lingkungan  kampung  kota  dalam rangka mewujudkan kota yang inklusif dan berkelanjutan.
Terminologi Kampung Kota dan

## Pembangunan Kota yang Inklusif dan Berkelanjutan
Kampung,  diambil  dari  bahasa  Melayu, awalnya  merupakan  terminologi  yang  dipakai untuk menjelaskan sistem permukiman perdesaan.  Istilah  kampung  sering  dipakai untuk  menjelaskan  dikotomi  antara  kota  dan desa. Terminologi kota identik dengan modernitas  atau  kemajuan, sementara kampung identik  dengan  keterbelakangan  (Widjaja, 2013).  Proses  terjadinya  kampung  merupakan suatu  proses  yang  terjadi  dalam  waktu  yang panjang.  Istilah  kampung  sudah  dikenal  sejak pemerintahan Hindia Belanda. Kampung mulanya  terbentuk  sebagai  area  permukiman pribumi  di  kota-kota  pada  masa  kolonial. Menurut  Wiryomartono  1995  dalam  Widjaja, 2013,  perkembangan  permukiman  (kampung) di  Indonesia  dipengaruhi  oleh  kebudayaan  dan tata cara kehidupan yang dibawa kaum kolonial serta  berpengaruh  pula  terhadap  perkembangan kota-kota di Indonesia.
Istilah  dan  pandangan-pandangan  negatif tentang  kampung  pada  dasarnya  berlawanan dengan  fakta-fakta  akan  peran,  potensi, keistimewaan,  dan  kekhasan  kampung.  Hingga saat  ini,  kampung  telah  dan  masih  menjadi tumpuan perumahan sebagian besar masyarakat perkotaan.  Tidak  saja  kampung  mendominasi peruntukan  lahan  di  kota-kota  di  Indonesia, kampung  menjadi  tumpuan  perumahan  70% sampai  85%  penduduk  perkotaan.  Sementara itu, penyediaan perumahan melalui jalur formal oleh  sektor  swasta  dan  pemerintah  hanya mampu  menyediakan  sekitar  15%  dari  total kebutuhan  rumah  di  perkotaan  (Setiawan, 2010).
Lebih dari sekedar sistem fisik, kampung merupakan  sistem  sosial  yang  kompleks  dan dinamis.  Kampung  dihuni  oleh  beragam  warga kota dengan  latar belakang  agama, pendapatan, pendidikan,  pekerjaan,  etnis,  dan  bahkan  aliran politik.  Kampung  menjadi  semacam  kolase mini  warga  kota  yang  memungkinkan  mereka untuk  terus  mengembangkan  prinsip-prinsip keragaman, toleransi, dan kekeluargaan
(Guinness, 1986 dalam Setiawan, 2010). Dalam perkembangannya,  istilah  kampung  dipakai untuk  menjelaskan  fenomena  perumahan  di perkotaan  yang  dibangun  secara  swadaya  atau mandiri  oleh  para  migran  dari  perdesaan. Perumahan  ini  disebut  ”kampung  kota”  atau perumahan yang seperti kampung di perdesaan, tapi berada di perkotaan.
Dalam kajian ini, peneliti mendefinisikan kampung kota sebagai suatu bentuk permukiman  di  dalam  kawasan  perkotaan  yang awalnya  terbentuk  secara  spontan  sebagai respon masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan hunian, yang terbentuk tanpa melalui perencanaan, bersifat tradisional (masih memiliki  pola  hidup  perdesaan)  dan  sebagian besar bersifat kumuh serta tidak dukung dengan sarana-prasarana yang memadai.
Selain terminologi kampung kota, penelitian  ini  juga  membahas  terminologi terkait  kota  yang  inklusif  dan  berkelanjutan. Secara umum, pengertian dari istilah berkelanjutan  ( sustainability )  adalah  menjaga keseimbangan  antara  upaya  untuk  memenuhi kebutuhan  saat  ini  dengan  keharusan  untuk menjaga  agar  generasi  berikutnya  dapat memenuhi  kebutuhan  mereka.  Terdapat  tiga prinsip  dalam  pembangunan  berkelanjutan (Haughton  dan  Hunter,  1994)  yaitu  prinsip kesetaraan  antar  generasi,  prinsip  keadilan sosial dalam mengurangi kesenjangan akses dan distribusi  sumber  daya  alam  untuk  mengurangi kemiskinan  yang  dianggap  sebagai  faktor degradasi  lingkungan,  serta  prinsip  tanggung- jawab  yang  menjamin  pergeseran  geografis dampak lingkungan seminimal mungkin.
Sasaran pembangunan kota berkelanjutan adalah  bentuk  kota  yang  kompak;  preservasi ruang  terbuka  hijau;  mengurangi  penggunaan kendaraan bermotor; mengurangi limbah polusi, penggunaan  kembali  dan  daur  ulang  material; penciptaan  lingkungan  yang  berorientasi  pada komunitas;  pengalokasian  perumahan  yang layak  dan  terjangkau;  peningkatan  pemerataan sosial  dan  pengembangan  ekonomi  lokal  yang bersifat  restoratif  (Wheeler,  2004).  Selain  itu, kota  berkelanjutan  juga  memiliki  peran
terhadap  tiga  dimensi  keberlanjutan  seperti lingkungan, ekonomi, dan sosial.
Leitmann  (1999)  menjelaskan  beberapa karakteristik kota berkelanjutan sebagai berikut: (1)  kota-kota  dengan  jejak  ekologis  per  kapita yang relatif kecil; (2) kota-kota yang meningkatkan  kesejahteraan  per  kapita;  (3) kota-kota  yang  mengurangi  resiko  kesehatan; (4)  meminimalisasi  pencemaran;  dan  (5) melakukan optimalisasi penggunaan sumberdaya  yang  terbarukan.  Reeves  (2005) menjelaskan  beberapa  karakteristik  lain  dari kota  berkelanjutan,  yaitu  kota  yang  adil,  kota yang  indah,  kota  kreatif,  kota  ekologis,  kota yang  memudahkan  mobilitas  dengan  bentuk kota kompak. Sebagaimana ditegaskan oleh  De Roo  (2007)  bahwa  kota  kompak  adalah  sebuah bentuk  kota  yang  paling  berkelanjutan.  Kaitan dengan  kampung  kota,  beberapa  studi  yang dilakukan  Roychansyah  (2009)  menyimpulkan bahwa dalam beberapa aspek tertentu, kampung kota  dapat  merepresentasikan  kota  kompak dilihat  dari  aspek  kepadatan  penduduk  dan penggunaan  lahan  campuran  ( mixed    use ). Wheeler  (2000)  menegaskan  bahwa  salah  satu sasaran  untuk  mencapai  kota  berkelanjutan adalah  pengalokasian  perumahan  yang  layak huni  dan  terjangkau.  Dengan  demikian,  aspek hunian (lingkungan permukiman; dalam konteks ini adalah kampung) menjadi salah satu unsur  yang  berperan  dalam  terwujudnya pembangunan kota yang berkelanjutan.
Prinsip  pemerataan  pada  aspek  sosial- ekonomi dalam konsep pembangunan berkelanjutan  berimplikasi  bahwa  perlu  adanya pemerataan pembangunan dan pelayanan publik,  atau  dengan  kata  lain  pembangunan kota  berkelanjutan  dengan  semua  atributnya harus  melayani  seluruh  lapisan  masyarakat. Pembahasan  mengenai  pembangunan  inklusif muncul  akibat  beberapa  perspektif  yang  secara tegas  menyatakan  bahwa  kota  itu  adalah  untuk semua,  sebagaimana  telah  dijabarkan  dalam agenda pembangunan  global seperti SDGs atau New  Urban  agenda yang  menyatakan  secara eksplisit  mengenai  prinsip  ‘ leave  no  one behind ’  yang  pada  dasarnya  berkaitan  dengan pengentasan kemiskinan, pemerataan
kesempatan  sosial-ekonomi,  serta  pemerataan penyediaan  infrastruktur  fisik-sosial  perkotaan (termasuk perumahan).
Dalam rangka mewujudkan pembangunan  (kota)  yang  inklusif,  diperlukan beberapa  upaya  sebagai  berikut  (Habitat  III Report; chapter 1; 2016) diantaranya meningkatkan partisipasi dan inovasi. Beberapa upaya  yang  dilakukan  adalah  menerapkan perencanaan kota yang lebih inklusif dan desain ramah lingkungan yang peka terhadap kebutuhan  anak-anak,  kaum  muda,  perempuan, keluarga,  kaum  lanjut  usia  dan  difabel  serta memperkuat peran kampung-kampung perkotaan sebagai tempat usaha informal rakyat yang disinergikan dengan ekonomi formal kota melalui  insentif  pasar  dan  kebijakan  ekonomi perkotaan  yang  lebih  inklusif  bagi  kelompok sosial yang selama ini masih kurang mendapatkan  kesempatan.    sosial  dalam perencanaan serta menjamin hak dan pemerataan  penyediaan  pelayanan  publik  dan sarana-prasarana  dasar  ( basic  services )  bagi seluruh golongan masyarakat, termasuk lingkungan  hunian  yang  terjangkau,  layak  huni dan  disertai  fasilitas  yang  memadai.  Beberapa upaya  yang  dilakukan  adalah  menerapkan perencanaan kota yang lebih inklusif dan desain ramah lingkungan yang peka terhadap kebutuhan  anak-anak,  kaum  muda,  perempuan, keluarga,  kaum  lanjut  usia  dan  difabel  serta memperkuat peran kampung-kampung perkotaan sebagai tempat usaha informal rakyat yang disinergikan dengan ekonomi formal kota melalui  insentif  pasar  dan  kebijakan  ekonomi perkotaan  yang  lebih  inklusif  bagi  kelompok sosial yang selama ini masih kurang mendapatkan kesempatan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Berdasarkan  manfaatnya,  penelitian  ini tergolong  ke  dalam  penelitian  terapan,  yaitu penelitian  yang  dirancang  untuk  memberikan jawaban  praktis  atas  masalah  nyata  atau menjawab  kebutuhan  praktis  secara  langsung dan  spesifik,  dalam  konteks  ini  adalah  untuk menjawab  persoalan/penanganan  permukiman
(kampung  kota)  kumuh  melalu  perumusan strategi. Berdasarkan tujuan atau sifat masalahnya,  penelitian  ini  tergolong  ke  dalam penelitian  deskriptif  ( descriptive  research ). Sifat  atau  fokus  utamanya  adalah  mengungkap fakta  ( fact  finding )  dan  memberikan  gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek  yang  sedang  diteliti.  Berdasarkan metodenya,  penelitian  ini  tergolong  ke  dalam metode  penelitian  campuran  ( mix  method), yaitu menggabungkan  pendekatan  kuantitatif dan kualitatif. Kedua metode tersebut digunakan  secara  bersama-sama  dalam  suatu kegiatan  penelitian,  sehingga  diperoleh  data yang  lebih  komprehensif,  valid,  terpercaya  dan objektif  (Creswell, 2014).

## Tabel  1  Penggunaan  pendekatan  kuantitatif  dan kualitatif berdasarkan sasaran penelitian
Sasaran Pendekatan Sasaran 1 Identifikasi pola sebaran kampung dan sebaran permukiman  kumuh  di  wilayah studi. Pendekatan Spasial (Teknik overlay data spasial)

## Sasaran 2
Identifikasi  karakteristik  fisik- lingkungan  serta  karakteristik sosial-ekonomi Pendekatan Kuantitatif (statistik deksriptif,  teknik skoring) Sasaran 3 Perumusan  strategi  peningkatan kualitas  lingkungan  kampung kota  dalam  rangka  mewujudkan kota yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan Kualitatif Analisis Isi Analisis SWOT
Sumber: Hasil analisis, 2018
Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 hingga  tahun  2018.  Metode  pengumpulan  data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari pengumpulan  data  sekunder  dan  pengumpulan data  primer.  Umumnya  data  sekunder  ini diperoleh melalui studi literatur serta pengumpulan  data  dari  berbagai  instansi (survey  instansional).  Proses  perolehan  data primer  pada  penelitian  ini  meliputi  observasi kawasan,  wawancara  kepada  dinas  kota  atau stakeholder yang  terkait,  dan  penyebaran kuesioner pada tingkat rumah tangga.
Metode pengumpulan data yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari pengumpulan  data  sekunder  dan  pengumpulan data  primer.  Umumnya  data  sekunder  ini diperoleh melalui studi literatur serta pengumpulan  data  dari  berbagai  instansi (survey  instansional).  Proses  perolehan  data primer  pada  penelitian  ini  meliputi  observasi kawasan,  wawancara  kepada  dinas  kota  atau stakeholder yang  terkait,  dan  penyebaran kuesioner pada tingkat rumah tangga.
Dengan menggunakan pendekatan purposif,  Kota  Bandung  dipilih  menjadi
wilayah  studi  makro  penelitian  ini  dengan pertimbangan ukuran kota, kompleksitas permasalahan  perkotaan,  jumlah  dan  kepadatan penduduk,  serta  sebaran  kampung  kota  dan permukiman  kumuh  terbesar  di  provinsi  Jawa Barat.  Setelah  wilayah  studi  makro  ditentukan (yaitu  Kota  Bandung),  peneliti  menentukan wilayah  studi  mikro  pada  tingkat  kawasan  atau kampung (unit RW) untuk melakukan observasi visual  dan  penyebaran  kuesioner  pada  skala rumah tangga.

## Tabel 2 Luas kawasan permukiman kumuh di 9 kota administratif di Provinsi Jawa Barat
Kota Administratif di Jawa Barat Luas Wilayah (km2) Persentase Luas (thd  Jawa Barat) Jumlah Penduduk Tahun 2016 (Jiwa) Persentase Jumlah Penduduk (thd Jawa Barat) Kepadatan Penduduk Bruto (jiwa/Ha) Luas Permu- kiman Kumuh (Ha) Persentase Kaw. Kumuh thd  Luas Kota Bandung 167.67 0.47% 2,481,500 5.31% 147 1.445 8.59% Cimahi 39.27 0.11% 586,600 1.26% 142 176 4.27% Bekasi 206.61 0.58% 2,714,800 5.81% 127 443 2.07% Depok 200.29 0.57% 2,106,100 4.51% 105 132 0.66% Bogor 118.5 0.33% 1,047,900 2.24% 93 129 1.15% Cirebon 37.36 0.11% 307,500 0.66% 76 122 3.04% Sukabumi 48.25 0.14% 318,100 0.68% 65 139 2.84% Tasikmalaya 171.61 0.49% 657,500 1.41% 35 242 1.31% Banjar 113.49 0.32% 181,400 0.39% 14 262 2.00% JAWA BARAT 35,377.76 - 46,709,600  - 13 - -
Sumber: Dokumen statistik Jawa Barat dalam angka, BPS, 2016; data bahan paparan DJ-CK, Kementerian PU, 2017; data luasan kumuh berdasarkan SK walikota dan atau sekretariat KOTAKU di berbagai kota, 2016.
Di  Kota  Bandung,  saat  ini  setidaknya terdapat sekitar 672 area kampung yang terdata oleh  Bappeda  Kota  Bandung.  Secara  purposif, peneliti  akan  mengidentifikasi  karakteristik kampung  kota  berdasarkan  lokasi  geografis perkotaan  yaitu  zona  pusat  kota,  zona  dalam kota,  dan  zona  pinggiran  kota.  Pada  masing- masing zona tersebut dipilih satu kampung kota dengan  teknik  skoring  berdasarkan  variabel kepadatan  penduduk,  kepadatan  bangunan  dan
tingkat  kekumuhan  kawasan  (kumuh  tinggi/ sedang/ringan).  Berdasarkan  hasil  skoring terhadap  672  kampung,  diperoleh  3  wilayah studi  mikro  (3  kampung  atau  3  RW)  yang memiliki  skor  paling  tinggi  (memiliki  tingkat kepadatan  paling  tinggi  dan  paling  kumuh) sebagai berikut:

## Gambar 1 alur penentuan wilayah studi mikro
Sumber: Hasil analisis, 2018
Gambar 2 Lingkup wilayah studi mikro (Skala Kawasan / Kampung / RW) Sumber: Hasil analisis, 2018
Penentuan jumlah sampel dalam
penelitian ini dilakukan berdasarkan pertimbangan  terhadap  waktu,  tenaga,  dan biaya  survei  dalam  melaksanakan  penelitian dengan  tetap  memperhatikan  validitas  data. Penentuan sampel pada penelitian ini ditentukan  dengan  rumus  Slovin  sebagai berikut:
Keterangan: n   = Jumlah sampel N  = populasi a   = error estimate , besarnya tingkat kesalahan sampel
Pada  penelitian  ini,  wilayah  studi  mikro yang  terdiri  dari  3  kampung  dengan  masing- masing  sampel  unit  rumah  tangga  digunakan untuk  melakukan  penyebaran  kuesioner  dalam rangka  menghitung  status  keberlanjutan  fisik dan  keberlanjutan  sosial  ekonomi  penduduk kampung  kota.  Dengan  populasi  kawasan kampung  menggunakan  jumlah  unit  kepala rumah  tangga  pada  tingkat  RW,  serta  nilai  a (tingkat  eror)  sebesar  0.1  atau  10%,  maka diperoleh jumlah sampel sebagai berikut:
Tabel 3 Populasi dan Sampel Penelitian Tipologi Kawasan Kelurahan Nama Kampung Lokasi RW Populasi  (unit RW) Jumlah Sampel Jumlah Penduduk Jumlah KK* Jumlah KRT* Pusat Kota Ciroyom Kebon Jukut RW 5 890 204 204 67 Dalam Kota Babakan Sari Babakan Surabaya RW 3 2.004 649 555 83 Pinggiran Kota Ranca Bolang Rancabolang RW 2 1.276 318 261 72
Sumber: Hasil analisis, 2018
Sementara berdasarkan tujuan dan sasaran  penelitian,  kajian  ini  melakukan tahapan analisis sebagai berikut:
a. Analisis Spasial Analisis  ini  digunakan  untuk  memetakan karakteristik sebaran kampung kota dengan melakukan overlay terhadap beberapa peta tematik  lain  seperti  kawasan  kumuh, kesesuaian  dengan  rencana  tata  ruang (RTRW/RDTR), dan terhadap status lahan dari data BPN.
b. Analisis Statistik Deskriptif Dalam kajian ini, analisis statistik deskriptif  berupa  reduksi  data  (dalam bentuk  tabel,  grafik,  diagram)  digunakan untuk  menyajikan  beberapa  data  terkait
karakteristik  kawasan  kampung  kota  atau permukiman kumuh di wilayah studi.
c. Analisis SWOT Metode  SWOT  dapat  digunakan  untuk merumuskan  suatu  tujuan  dan  strategi penataan  ruang/kawasan.  Tujuan  dan strategi penataan ruang dirumuskan melalui  penelaahan  dan  kajian  mendalam terhadap  faktor  internal  kawasan  yang meliputi kekuatan ( Strengths ) dan kelemahan  ( Weaknesses )  serta  faktor eksternal  kawasan  yang  meliputi  peluang ( Opportunities ) dan ancaman ( Threats ).
Gambar 4 Alur perumusan variabel penelitian Sumber: Hasil kajian penulis, 2018
Gambar 5 Kerangka teoretis penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan  kajian  ini  terbagi  ke  dalam beberapa sub-bagian yaitu pembahasan mengenai sebaran kampung kota dan permukiman  kumuh,  inventarisasi  mengenai program  penanganan  permukiman  kumuh,  dan strategi peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh.
a. Karakteristik Kampung Kota dan Permukiman Kumuh di Kota Bandung Dalam konteks penelitian, Kota Bandung  dibagi  menjadi  tiga  kawasan  yaitu zona pusat kota, zona dalam kota (transisi), dan zona  pinggiran  kota.  Adapun  kelurahan  yang berada  di  pusat  kota  sebanyak  7  kelurahan,  64 kelurahan  di  dalam  kota,  dan  80  kelurahan  di kawasan  pinggiran  kota.  Berdasarkan  hasil analisis, sebaran kampung mayoritas terdapat di kawasan  pinggiran  kota  yaitu  sejumlah  424 kampung  dari  total  672  kampung  di  Kota Bandung  (63%).  Menurut  variabel  kepadatan penduduk  bruto,  mayoritas  kampung  memiliki
tingkat kepadatan penduduk sedang, yaitu pada rentang  kepadatan  antara  209  hingga  362 jiwa/hektar  yang  tersebar  di  56  kelurahan  dari 121  total  kelurahan  yang  memiliki  area kampung.  Kemudian  berdasarkan  variabel kepadatan  bangunan,  didapat  hasil  bahwa mayoritas  (39%)  area    kampung  berada  pada kelurahan  dengan    kepadatan  bangunan  sedang dengan rentang 51–90 rumah/hektar.
Variabel  selanjutnya  yang  diteliti  adalah status  pemilikan  lahan,  yang  ditinjau  dari  peta persil  berdasarkan  jenis  hak  atas  tanah berdasarkan  data  dari  BPN.  Berdasarkan  hasil overlay peta sebaran kampung dan peta hak atas tanah,  terdapat  sekitar  42%  atau  280  kampung berada  pada  lahan  dengan  status  hak  tidak terdaftar.  Sementara  berdasarkan  kesesuaian dengan  rencana  pola  ruang  RDTR  Kota Bandung tahun 2015–2035, terdapat sekitar 114 titik kampung (17% dari total jumlah kampung) yang  terletak  pada  lahan  yang  tidak  sesuai dengan  rencana  (bukan  zona  atau  peruntukan lahan perumahan).
Tabel 4 Karakteristik kampung kota berdasarkan sebaran lokasi (zona)
Sumber: Hasil analisis, 2018.
Variabel Zona Pusat Kota (20 Kampung) Zona Dalam Kota (228 Kampung) Zona  Pinggiran  Kota (464 Kampung) Kota Bandung Kepadatan Penduduk (Netto) 60% kampung memiliki  kepadatan sedang (200-300 jiwa/Ha) 48% kampung memiliki kepadatan tinggi (> 300 jiwa/Ha) 46% kampung memiliki kepadatan sedang (200-300 jiwa/Ha) 39%  kampung memiliki kepadatan penduduk sedang Kepadatan Bangunan (Netto) 55% kampung memiliki  kepadatan rendah (<50 bangunan rumah/Ha) 57% kampung memiliki kepadatan sedang (50-100 bangunan rumah/Ha) 64% kampung memiliki kepadatan sedang (50-100 bangunan rumah /Ha) 60%  kampung memiliki kepadatan bangunan sedang Status Kekumuhan Kawasan 80% kampung berada di lingkungan  kawasan kumuh  (radius  0- 250m) 64%  kampung  berada di  lingkungan  kawasan kumuh (radius 0-250m) 58%  kampung  berada di  lingkungan  kawasan kumuh (radius 0-250m) 60%  kampung berada di lingkungan kawasan kumuh Status Lahan  70% kampung memiliki sejumlah persil  dengan  status lahan tidak terdaftar 65% kampung memiliki sejumlah  persil  dengan status lahan tidak terdaftar 28% kampung memiliki sejumlah  persil  dengan status lahan tidak terdaftar 42%  kampung memiliki  status lahan tidak terdaftar Kesesuaian dengan rencana  tata ruang (RDTR) 60%  kampung  tidak berada pada peruntukan  kawasan perumahan  menurut RDTR 21% kampung kampung  tidak  berada pada peruntukan kawasan perumahan menurut RDTR 19% kampung kampung  tidak  berada pada peruntukan kawasan perumahan menurut RDTR 17%  kampung tidak sesuai dengan peruntukan perumahan
Pada  Gambar  4,  dapat  kita  lihat  pola persebaran kampung kota berdasarkan delineasi kawasan  permukiman  kumuh  menurut  SK Walikota  Kota  Bandung  Nomor  684/Kep.  286- DisTarCip/2015  tentang  Penetapan  Lokasi Lingkungan  Perumahan  dan  Permukiman Kumuh  di  Kota  Bandung.  Di  sisi  lain,  lokasi (titik) kampung kota di Kota Bandung diperoleh dari  hasil  survey  instansi  di  Bappelitbang  Kota Bandung  dengan  jumlah  total  672  titik kampung. Sebagaimana terminologi yang lazim diketahui,  bahwa  saat  ini  (khususnya  di  Kota Bandung)    istilah  kampung  memilik  konteks ruang yang terdiri dari satu RW atau lebih, yang merupakan dari wilayah administratif kelurahan.  Data  spasial  yang  diperoleh  dalam kajian  ini  memiliki  keterbatasan  dalam  hal lokasi  kampung  hanya  ditunjukkan  dalam bentuk titik ( point ) bukan sebagai area sehingga tidak  dapat  diketahui  dengan  rinci  seberapa
besar  luas  area  kampung  kota  yang  beririsan ( overlay ) dengan kawasan permukiman kumuh. Meski  demikian,  salah  satu  informasi  penting yang dapat kita amati dari peta di atas [Gambar 4]  yaitu terdapat  60%  lokasi  kampung  kota  di Kota  Bandung  yang  secara  tepat  beririsan (jarak 0 meter) maupun berada dalam jarak 1- 250  meter  dari  kawasan  permukiman  kumuh. Hal  ini  menegaskan  hipotesis  yang  telah dijelaskan  pada  bagian  sebelumnya  bahwa sebagian  besar  area  kampung  kota  masih identik dengan keberadaan lingkungan perumahan  yang  berada  dalam  kondisi  yang kumuh  ( slums )  atau  kurang  layak  huni.  Secara lebih  rinci,  berdasarkan  pembagian  3  zona utama  yaitu  zona  pusat  kota,  zona  transisi,  dan zona pinggiran kota, maka karakteristik sebaran kampung kota dan permukiman kumuh di Kota Bandung  dapat  dipahami  melalui  tipologi sebagai berikut.
Gambar 6 Peta sebaran kampung kota berdasarkan penggunaan lahan eksisting Sumber: Hasil analisis, 2018.
Gambar 7 Peta sebaran kampung kota berdasarkan rencana pola ruang RDTR Kota Bandung Sumber: Hasil analisis, 2018
Gambar 8 Peta sebaran kampung kota berdasarkan status kepemilikan lahan Sumber: Hasil analisis, 2018
Gambar 9 Peta sebaran kampung kota berdasarkan sebaran kawasan permukiman kumuh Sumber: Hasil analisis, 2018
b. Status  Keberlanjutan  Fisik  dan  Sosial Ekonomi  Kampung  Kota  (Studi  Kasus Kampung Kebon Jukut, Kampung Babakan Surabaya dan Kampung
Rancabolang)
Hasil  kajian  terhadap  karakteristik  sosial ekonomi,  karakteristik  fisik  bangunan  rumah, karakteristik  penggunaan  PSU  (prasarana, sarana  dan  utilitas)  dan  karakteristik  lainnya (institusional) dapat dilihat atau dianalisis lebih
lanjut  dalam  kerangka  keberlanjutan  kampung kota  sebagaimana  telah  dijelaskan  dalam variabel  operasional  yang  merupakan  sintesis dari  indikator  permukiman  yang  inklusif  dan berkelanjutan.  dalam  penelitian  ini.  Masing- masing  karakteristik  fisik  dan  sosial  ekonomi kemudian  dikategorikan  dalam  tiga  rentang nilai  yaitu  kategori  ‘tinggi’  dengan  nilai  5, kategori  ‘sedang’  dengan  nilai  3  dan  kategori rendah dengan nilai 1.

## Tabel 5 Teknik penilaian status keberlanjutan kampung
Nilai Bobot Nilai Jumlah Variabel Perhitungan Skor Akhir Nilai Tertinggi 5 41 5 x 41 205 Nilai Terendah 1 41 5 x 41 41

## Klasifikasi Status Keberlanjutan
Nilai Total 41-95      =  Status Keberlanjutan Rendah Nilai Total 96-150    =  Status Keberlanjutan Sedang Nilai Total 151-205  =  Status Keberlanjutan Tinggi Sumber: Hasil Analisis, 2018
Tabel 6 Rekapitulasi hasil penilaian status keberlanjutan kampung kota Aspek Keberlanjutan Jumlah Variabel yang dinilai Skor Maksimum Skor Tingkat Keberlanjutan Kampung Kampung Kebon Jukut Kampung Babakan Surabaya Kampung Ranca Bolang Fisik-Lingkungan 22 111 66 (59%) 64 (58%) 55 (49%) Sosial-Ekonomi 19 95 65 (68%) 65 (68%) 67 (70%) Total 41 205 131 (64%) 129 (63%) 121 (59%) Status Keberlanjutan Sedang Sedang Sedang Sumber: Hasil Analisis, 2018
Berdasarkan  hasil  penilaian  terhadap  41 indikator  yang  kemudian  dikelompokkan  ke dalam aspek yaitu keberlanjutan fisik dan aspek keberlanjutan sosial-ekonomi, dapat disimpulkan  bahwa  pada  ketiga  kampung, proporsi  (%)  status  keberlanjutan  pada  aspek sosial-ekonomi  lebih  tinggi  dari  aspek  fisik lingkungan.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa kampung  kota  secara  sosial-ekonomi  telah memiliki  tingkat  keberlanjutan  cukup  tinggi sehingga  berpotensi  lebih  besar  untuk  mampu mempertahankan eksistensinya (sosial- ekonomi)  dalam  ruang  perkotaan  dari  aspek.
Meski  demikian,  kondisi  atau  kualitas  fisik lingkungan  kampung  kota  cenderung  kurang baik  atau  lebih  rendah  dibandingkan  dengan aspek  sosial-ekonomi.  Kondisi  demikian  perlu menjadi  perhatian  bahwa  masih  terdapat berbagai  komponen/variabel  pada  aspek  fisik, khususnya terkait sarana-prasarana (infrastruktur  dasar)  pada  kawasan  kampung kota  yang  perlu  diperbaiki  atau  ditingkatkan, baik  dari  segi  pelayanan  (kuantitas)  maupun dari  segi  kualitasnya  sesuai  dengan  standar pelayanan minimum (SPM).

## Gambar 10 Diagram perbandingan nilai keberlanjutan kampung berdasarkan aspek fisik
c. Potensi,  Kendala,  Peluang  dan  Tantangan dalam  Peningkatan  Kualitas  Lingkungan Kampung Kota Kumuh di Kota Bandung
Bagian  ini  menjelaskan  tentang  berbagai potensi    dan  kendala  yang  kemudian  dikenal dengan  faktor  internal  strategis  terkait  dengan upaya atau proses peningkatan kualitas lingkungan  di  kawasan  kampung  kota.  Selain faktor  internal,  dikaji  juga  faktor  eksternal berupa peluang dan tantangan, mulai dari aspek regulasi pemerintah, keberadaan peran komunitas,  implementasi  program  perbaikan kampung atau penanganan kawasan kumuh, dan hal  hal  lainnya  yang  berkaitan  dengan  upaya peningkatan  kualitas  lingkungan  di  kawasan kampung  kota.  Data  atau  informasi  yang digunakan  merupakan  gabungan  dari  hasil wawancara  kepada  masyarakat,  pemerintah kota  (DPKP3)  serta  tim  pelaksana  program KOTAKU.  Dengan  demikian,  keberagaman sumber  informasi  tersebut  selaras  dengan prinsip ‘triangulasi’ informasi untuk melengkapi  pandangan  dari  berbagai  aktor sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas  atau tingkat  validitas khususnya  ketika merumuskan strategi  peningkatan  kualitas  lingkungan  dan penanganan kawasan kampung kota

## Potensi/Kekuatan
1. Kondisi  rumah  penduduk  sebagian  besar permanen  dengan  legalitas  lahan  yang jelas.
2. Masih terpeliharanya kultur gotong royong dan  tingkat  kedekatan  antar  warga  sangat baik, mudah untuk bekerjasama.
3. Partisipasi dalam kerja bakti relatif baik.
4. Mayoritas  penghuni  kampung  merupakan penduduk asli, sense of belonging terhadap lingkungan hunian tinggi.
5. Terbukanya peluang wirausaha bagi
masyarakat  setempat  (berdagang/  jasa)  di tengah padatnya penduduk kawasan kampung.
6. Tingkat  keamanan  kawasan  relatif  baik, tidak rentan terhadap konflik sosial.

## Kendala/Kelemahan
1. Tingginya  intensitas  (KDB)  bangunan rumah,  mayoritas  tidak  memiliki  ruang hijau (KDH) untuk resapan air hujan.
2. Tingkat  keteraturan  bangunan  rendah, jarak antar bangunan sangat rapat dan arah muka bangunan tidak beraturan.
3. Masih  terdapat  sejumlah  bangunan  rumah yang  dalam  kondisi  buruk/kurang  layak huni
4. Terdapat  sejumlah  jalan  lingkungan  yang rusak dan tidak sesuai dengan standar/ketentuan teknis. Gambar 11 Diagram perbandingan nilai keberlanjutan kampung berdasarkan aspek sosial-ekonomi
5. Kondisi  saluran  drainase  buruk,  sering terjadi genangan air terutama ketika musim hujan.
6. Tidak tersedianya sarana-prasarana pemadam  kebakaran,  tidak  ada  papan penunjuk arah/rute evakuasi bencana.
7. Tingkat  kebersihan  lingkungan  masih rendah
8. Frekuensi  pengangkutan  sampah  rumah tangga masih kurang.
9. Tingginya kerapatan dan kepadatan
bangunan  menyebabkan  sejumlah  rumah kurang mendapat pencahayaan yang cukup.
10. Tidak tersedianya tempat parkir umum.
11. Tidak tersedianya ruang terbuka publik/RTH.
12. Masih  rendahnya  kesadaran  masyarakat terhadap  kebersihan  lingkungan,  masih terdapat  warga  yang  membuang  sampah sembarangan.
13. Tingkat partisipasi dalam rapat/ musyarwarah  masih  rendah  sehingga penyerapan aspirasi kurang optimal.
14. Tingkat  kesejahteraan  ekonomi  masih relatif rendah, pendapatan berada di bawah UMK.
15. Masyarakat belum memiliki inisiatif untuk melanjutkan  program  pemerintah  untuk meningkatkan
kualitas lingkungan
kawasan.
16. Banyak  masyarakat  yang  merasa  nyaman tinggal  di  lingkungan  yang  kurang  layak huni bahkan kumuh karena sudah terbiasa.

## Peluang
1. Adanya  program  penanganan  kawasan permukiman  kumuh  seperti  Kotaku,  serta bantuan dana investasi (BDI) dan program PIPPK di Kota Bandung sangat berpotensi mengentaskan  kekumuhan  kawasan  dan akan  lebih  efektif  jika  program  tersebut diintegrasikan tujuan dan target capaiannya.
2. Pemerintah  sedang  menyusun database sistem  informasi  permukiman  kumuh (SIKAKU)  sehingga  target  pemberian
program  pemerintah  bisa  lebih  akurat  dan tepat sasaran.
3. Kolaborasi antara pemerintah, tim
fasilitator  (Kotaku),  praktisi,  akademisi hingga mahasiswa sangat mungkin dilakukan dalam suatu payung
kelembagaan  tertentu  agar  penanganan kawasan kumuh lebih efektif dan komprehensif.
4. Kawasan  permukiman  kampung  kumuh yang  berada  di  sekitar  pusat  perbelanjaan atau  perumahan  formal  skala  besar  dapat dijadikan objek CSR.
5. Kawasan  permukiman/kampung  kumuh yang berada di tanah negara ( ilegal/squatters ) misalnya di sempadan rel kereta api, penanganannya dapat dilakukan bersama sama dengan PT KAI.

## Ancaman
1. Kota  Bandung  memiliki  luas  kawasan kumuh  yang  relatif  tinggi  sehingga  target 0%  kawasan  kumuh  tidak  dapat  dicapai dengan cepat dan mudah.
2. Ancaman  alih  fungsi  lahan  perumahan menjadi  non  perumahan  (yang  memiliki nilai  ekonomis  lebih  tinggi)  seperti kawasan perdagangan jasa atau industri.
3. Delineasi  kawasan  permukiman/kampung kumuh  sering  tidak  satu  hamparan  dan tidak berkesesuaian dengan batas administrasi (RW/kelurahan).
4. Beberapa kawasan permukiman / kampung terkena  eksternalitas  (debu,  bising,  bau, sampah, banjir) dari kegiatan non perumahan  di  sekitarnya  atau  kegiatan perumahan formal skala besar.
5. Keterbatasan  anggaran  pemerintah  kota sehingga  penanganan  kawasan  kumuh tidak  dapat  dilakukan  secara  serentak bahkan  untuk  wilayah  administrasi  yang berdekatan  (menimbulkan  kecemburuan sosial).
6. Terdapat perbedaan baseline data kawasan kumuh  antara  pemerintah  dengan  tim Kotaku sehingga sulit menentukan target/prioritas.
7. Program perbaikan kampung atau
penanganan  kawasan  kumuh  seringkali tidak  selaras  dengan  kebutuhan  atau keinginan warga.
8. Program  perbaikan  infrastruktur  dari berbagai  sumber  pendanaan  seringkali dilakukan  secara  parsial  tanpa  disertai
tema pengembangan kawasan yang
terintegrasi.
9. Tanpa disertai tema pengembangan kawasan,  program  dari  beberapa  sumber pendanaan  (misal  PIPPK,  BDI  dan Kotaku)  seringkali  tidak  selaras  dan  tidak saling mengisi.
10. Masyarakat  masih  merasa  kurangnya bantuan/program pemerintah terkait peningkatan kualitas sosial-ekonomi.
11. Masyarakat  merasa  bahwa  program  yang diberikan  pemerintah  kurang  merata  atau kurang  adil  (tidak  tepat  sasaran  dan  tidak menyeluruh).
12. Belum meratanya tingkat keaktifan BKM/KSM (kelompok swadaya masyarakat)  yang  menjadi  perpanjangan tangan dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah.
13. Belum  ada  komunitas  eksternal  yang berperan dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan  dan  peningkatan  kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
d. Strategi  Peningkatan  Kualitas  Lingkungan Kampung Kota
Setelah diketahui komponen peluang (S), persoalan  (W),  peluang  (O)  dan  tantangan  (T), selanjutnya  keempat  komponen  tersebut  dibuat matriks  sebagai  tahap  awal  perumusan  strategi peningkatan  kualitas  lingkungan  kampung  kota yang  diperoleh  berdasarkan  hasil  observasi lapangan, penyebaran kuesioner kepada masyarakat,  wawancara stakeholder (aktor kunci)  terkait,  hingga  kajian  literatur  dan tinjauan kebijakan/peraturan perundangan terkait.  Perumusan  strategi  dilakukan  dengan menyusun  matriks  SWOT  [Tabel  7]    yang terdiri dari empat kuadran strategi yaitu:
1. Strategi  SO    :  memanfaatkan  potensi  atau kekuatan untuk meraih peluang.
2. Strategi ST : memanfaatkan potensi/ kekuatan untuk menghindari ancaman.
3. Strategi  WO  :  meminimalisasi  kelemahan/ kendala/ untuk meraih peluang.
4. Strategi  WT  :  meminimalisasi  kelemahan/ kendala untuk menghindari ancaman.

## KESIMPULAN
Kampung  di  Indonesia  telah  memegang peran penting dalam proses pembangunan kota. Sebagai  salah  satu  bentuk  dari  permukiman informal,  saat  ini  kawasan  kampung  masih menjadi  tumpuan  khususnya  bagi  masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan hunian.  Keberadaan  kampung, khususnya  di  Kota  Bandung,  memiliki  nilai historis  sebagai  cikal  bakal  pembentuk  ruang perkotaan  serta  memiliki  nilai  vital  bagi sebagian  besar  masyarakat  sehingga  perlu mendapat  perhatian  dalam  pembangunan  dan tidak  boleh  termarjinalkan  dalam  konteks penataan ruang kota.
Pada  kajian  ini  telah  dilakukan  analisis dari  berbagai  pendekatan  baik  kuantitatif, kualitatif  dan  pendekatan  spasial  dengan  dua wilayah  studi  yaitu  wilayah  studi  makro  (Kota Bandung) dan  wilayah studi mikro (studi  kasus pada  3  kampung  kota  di  Kota  Bandung).  Dari analisis  yang  telah  dilakukan,  diketahui  bahwa di Kota Bandung terdapat sekitar 60% kawasan kampung  berada  di  dalam  kawasan  kumuh, 42%  tidak  memiliki  legalitas  (status  lahan belum  terdaftar)  dan  17%  tidak  sesuai  dengan peruntukan  lahan  perumahan/  yang  ditetapkan dalam RDTRK Bandung.
Berdasarkan  survey  primer  (wawancara, observasi  visual  dan  kuesioner)  terhadap  3 kampung kota, diketahui bahwa status keberlanjutan  fisik  lingkungan  relatif  lebih rendah dibandingkan dengan status keberlanjutan sosial-ekonomi. Dengan kata lain, dari  dimensi  sosial  ekonomi  pada  dasarnya kampung kota merupakan suatu sistem lingkungan  yang  hingga  saat  ini  eksistensinya masih  tetap  ada  namun  berada  dalam  kondisi buruk jika dilihat dari dimensi fisik lingkungan. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kampung  yang
masih  menjadi  alternatif  hunian  bagi  MBR berada  dalam  kondisi  yang  tidak  layak  huni baik  dari  aspek  fisik  lingkungan,  ketersediaan infrastruktur dan aspek sosial ekonomi.
Pemerintah perlu menempatkan kampung kota  sebagai  bagian  integral  dari  sistem perencanaan  kota.  Legalitas  dan  kepastian hukum  terhadap  eksistensi  kampung  kota  juga perlu  dijamin  melalui  perencanaan  yang terintegrasi  tanpa  memarjinalkan  kawasan kampung  dalam  penataan  ruang  kota.  Hal  ini selaras dengan prinsip utama yang kini diusung secara  global  dalam  konsep  ‘ city  for  all’ dan
‘ leave no one behind ’, menjaga keberadaan dan kelestarian  kampung  merupakan  salah  satu wujud  nyata  dalam  rangka  mewujudkan  kota yang lebih inklusif dan lebih berkelanjutan.
Atas  dasar  urgensi  keberadaan  kampung kota  sebagai  elemen  kota,  serta  melihat  masih terbatasnya studi-studi terdahulu terkait kampung kota, penelitian ini telah merumuskan beberapa  rekomendasi  dan  alternatif  berupa strategi peningkatan kualitas lingkungan kampung  kota  dalam  rangka  mewujudkan  kota yang  inklusif  dan  berkelanjutan  sebagaimana dapat dilihat  pada Tabel 8.

## Tabel 7 Perumusan komponen strategi (Matriks SWOT)
Strategi Strengths Weaknesses Opportunities Strategi S-O Rehabilitasi  bangunan  rumah  yang  tidak layak huni
Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui  edukasi  finansial,  pemberian modal  usaha  dan  keterampilan  untuk membuka usaha/jasa Peningkatan  kapasitas  dan  pengetahuan masyarakat  pada  proses  perencanaan pembangunan/perbaikan kampung Optimalisasi  partisipasi  masyarakat  dalam implementasi program pembangunan/perbaikan kampung Strategi W-O Peningkatan kualitas dan pelayanan infrastruktur dasar  permukiman  (jalan,  air  bersih,  drainase, persampahan,  sanitasi)  yang  berada  dalam kondisi buruk / tidak sesuai standar Pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  lingkungan yang  sudah  berada  dalam  kondisi  baik  /  layak dan sesuai standar
Peningkatan  kesadaran  masyarakat  terhadap kesehatan  lingkungan  dan  edukasi  pola  hidup sehat
Pendampingan/penyuluhan untuk menumbuhkan inisiatif  mandiri  masyarakat  dalam  menjaga kelanjutan program-program perbaikan kampung Threats Strategi S-T Peningkatan sistem kelembagaan (koordinasi) antara pemerintah, masyarakat  dan  tim  pelaksana  program  di lapangan Peningkatan  anggaran  dan  pencarian alternatif sumber pembiayaan untuk program perbaikan kampung kumuh (CSR atau insentif) Menjalin kolaborasi formal maupun informal  antara  pemerintah,  masyarakat dengan dengan berbagai pakar/ahli (penata ruang/penata bangunan arsitek/lingkungan)  baik  dari  kalangan akademisi/praktisi/ mahasiswa untuk
menyusun  tema  pengembangan  kawasan pada  unit  lingkungan  agar  program- program perbaikan kampung menjadi lebih terintegrasi, optimal dan efisien. Penyeragaman database dan  optimalisasi pemanfaatan  sistem  informasi  kawasan kumuh Strategi W-T Mencegah munculnya kawasan permukiman/kampung kumuh baru Mengurangi  eksternalitas  pembangunan  non hunian  terhadap  kawasan  kampung  melalui pengetatan  perizinan,  pengawasan  pengendalian dan mekanisme disinsentif Pembentukan  tim  khusus  yaitu  perwakilan masyarakat (KSM) dan tim pelaksanaan program didampingi pemerintah kota dan staf kecamatan/kelurahan untuk menyelaraskan berbagai  program  dari  beberapa  sumber  dana yang  berbeda  agar  saling  melengkapi  dan  tidak double  funding ,  dan  meminimalisasi  konflik antar RW (target pelaksanaan program) Peningkatan  peran  komunitas  eksternal/LSM dalam  upaya  perencanaan  dan  pelaksanaan program program perbaikan kampung Pembangunan  hunian  vertikal  (rumah  susun bersubsidi) sebagai alternatif konsep permukiman  kembali,  khususnya  di  kawasan yang kawasan terbangunnya  sudah sangat tinggi (tidak ada lahan).
Sumber: Hasil analisis, 2018
Tabel 8 Rincian strategi (skala kota) peningkatan kualitas lingkungan kampung kota
Aspek Strategi Zona Pusat Kota Dalam Kota Pinggiran Kota Aspek Fisik Lingkungan Perumahan, Bangunan Rumah Membangun  hunian  vertikal  (rumah  susun)  bersubsidi  sebagai alternatif  relokasi  hunian  kampung  kumuh  yang  diarahkan untuk resettlement (permukiman
kembali) dengan memperhatikan daya dukung lingkungan v Menyediakan perumahan formal dengan harga terjangkau untuk golongan  menengah  ke  bawah  (pemerintah  menginisiasi kerjasama dengan developer) v v Mengendalikan  dan  mengawasi  pembangunan  perumahan swadaya (informal) oleh masyarakat v v v Memprioritaskan  penanganan  perumahan/kampung  kumuh  di kawasan strategis dan di kawasan rawan bencana v v v Aspek Regulasi, Kelembagaan dan Pembiayaan Status (Legalitas) Lahan Melakukan penataan dan penertiban kawasan permukiman yang didominasi  oleh  persil  bangunan  tanpa  status  lahan  (ilegal) secara bertahap dan tanpa harus selalu disertai penggusuran v v v Melakukan inventarisasi dan mempercepat proses dan prosedur pemberian  sertifikat  tanah  (legalisasi  lahan)  bagi  masyarakat yang belum memiliki sertifikat v v v Kelembagaan dan Regulasi Pemerintah Menjalin  kerjasama  (kolaborasi)  antara  pemerintah  kota, akademisi,  praktisi  dan  tim  pelaksana  program  di  lapangan untuk  menyusun  tema  pengembangan/  pembangunan  kawasan pada masing-masing kelurahan/kampung agar program perbaikan  kampung  dan  infrastruktur  lebih  terintegrasi  dan tidak saling berbenturan v v v Melakukan  evaluasi  secara    berkala  terhadap  penentuan prioritas  kawasan  yang  akan  mendapat  program  bantuan perbaikan kawasan dan pengembangan infrastruktur dasar v v v Mengoptimalkan  pemanfaatan  sistem  informasi  kawasan kumuh  untuk  menjembatani  perbedaan database milik pemerintah dengan milik tim lapangan/masyarakat v v v Melakukan pemerataan dalam pemberian bantuan/program baik yang  bersifat  fisik  (infrastruktur)  maupun  sosial  ekonomi  pada skala kawasan/ rumah tangga v v v Pembiayaan Mengintegrasikan  dan melakukan sinkronisasi  program penanganan  kawasan  kumuh  dan/atau  perbaikan  kampung  dari berbagai  sumber  pendanaan  agar  skema  pembiayaan  lebih efektif  dan  efisien,  tepat  sasaran  dan  tidak  terjadi double founding v v v Menerapkan  mekanisme  insentif-disinsentif  dan  optimalisasi bantuan CSR dari aktor pembangunan (sektor swasta) terutama yang  memberikan  eksternalitas  negatif  bagi  lingkungan  hunian di sekitarnya v v v Melakukan  optimalisasi  dan  peningkatan  anggaran  terkait penanganan  kawasan  kumuh/perbaikan  kampung  di  tingkat pemerintah pusat, provinsi dan kota v v v Mencari  sumber  alternatif  pembiayaan  lain,  seperti  kerjasama Pemerintah dengan BUMN (misal kolaborasi dengan PT. KAI) penataan kawasan permukiman di sekitar jalur sempadan kereta api v v v
Tabel 8 Lanjutan Aspek Strategi Zona Pusat Kota Dalam Kota Pinggiran Kota Peran Komunitas Meningkatkan  kapasitas  dan  peran  komunitas  internal/lokal (seperti BKM atau KSM) dalam menjalankan fungsinya sebagai penghubung pemerintah dengan masyarakat v v v Memberikan stimulan untuk meningkatkan daya tarik dan peran komunitas  eksternal  maupun  LSM  untuk  berpartisipasi  dalam pengentasan kawasan (kampung) kumuh v v v
Sumber: Hasil  analisis, 2018

## DAFTAR PUSTAKA
[BPS].  (2005). Proyeksi  Penduduk  Indonesia (Indonesian Population Projection) 2000-2025. BPS, Bappenas, UNFPA. Caves, R. W. (2005). Encyclopedia of the City . Routledge.
Creswell,  J.  W.  (2014). Research  Design :
Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Campuran (Edisi 4) . Pustaka pelajar.
Dee  Roo,  G.  &  Porter,  G.  (2007). Fuzzy Planning:  The  Role  Actors  In  A  Fuzzy
Governance Environment . Ashgate
Publishing.
Ewing, R. & Cervero, R. (2010). Travel and the Built  Environment:  A  Synthesis .  Journal of the American Planning Association.
Ilma,  F.  &  Rakhmatulloh,  A.  S.  (2014).
Pembentukan Struktur Ruang Kompak di Kawasan  Banyumanik  Kota  Semarang.
Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 10 (2), 139-152.
Jabareen,  Y  R.  (2006).  Sustainable  Urban Forms:  Their  Typologies,  Models,  and Concepts, SAGE Journals , 26 (1).
Jenks,  M.  &  Burgess,  R.  (2000). Compact Cities:  Sustainable  Urban  Forms  for Developing Countries. Taylor & Francis.
Kustiwan,  I.  (2014). Keberlanjutan  Kampung Kota Dalam Strategi Regenerasi Perkotaan  Studi  Kasus:  Kawasan  Pusat Kota  Bandung .  Bandung:  Laporan  Akhir Penelitian  (Riset)  Inovasi  ITB,  Program
Studi Perencanaan dekWilayah dan Kota,
SAPPK-ITB.
Leitmann, J. (1999). Sustaining Cities: Environmental Planning and Management  in  Urban  Design .  McGraw Hill.
Maftuhin,  A.  (2017).  Mendefinisikan  Kota inklusif:  Asal-Usul,  Teori  dan  Indikator .
Tata Loka , 19 (2), 93-103.
Miquel,  S.  B.,  Blanes,  J.  P.,  &  Frediani,  A.
(2016). Institutionalization
And
Depoliticization  Of  The  Right  To  The City:  Changing  Scenarios  For  Radical Social Movements. International Journal Of  Urban  And  Regional  Research (IJURR), 40 (2), 321-339.
Neuman, M. (2005). The Compact City Fallacy . University of New South Wales.
Nugroho, A. C. (2009). Kampung Kota Sebagai
Sebuah  Titik  Tolak  Dalam  Membentuk Urbanitas Dan Ruang Kota
Berkelanjutan. Jurnal  Rekayasa ,  13  (3),
209-2018.
Reeves,  D.  (2005). Planning  for  Diversity: Policy  and  Planning  for  a  World  of Difference . Routledge.
Roychansyah,  M.  S.  (2008).  Pembangunan
Berorientasi Kampung: Inovasi Percepatan  Pembangunan  Perumahan  di Perkotaan. Seminar Nasional Perumahan: Strategi Percepatan Pembangunan Nasional, 190-205. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
Roychansyah, M. S. (2009). Towards Kampung Oriented Development: Measuring Sustainabillity  Performance  of  Kampung Using CASBEE
Application. 10 th
SENVAAR  (International  Seminar  on Environment & Architecture), B-VI-3-1 – B-VI-3-13 .  Manado:  Universitas  Sam Ratulangi.
Setiawan,  B.  &  Haryadi.  (2002).  Penyusunan Indikator-indikator Keberlanjutan Kota di
Indonesia. Jurnal Manusia
dan
Lingkungan .   9 (3), 115-125 .
Setiawan, B. (2010). Naskah Pidato
Pengukuhan  Jabatan Guru  Besar  Dalam
Ilmu  Perencanaan  Kota  Universitas Gadjah Mada “Kampung Kota dan Kota Kampung: Tantangan Perencanaan Kota di Indonesia”. Universitas Gadjah Mada. Sudarwanto, B.,  Pandelaki, E.  E.,  &  Soetomo,
S. (2014). Pencapaian Perumahan
Berkelanjutan: Pemilihan Indikator Dalam  Penyusunan  Kerangka  Kerja Berkelanjutan. Jurnal Pembangunan
Wilayah dan Kota , 14 (2), 105-112.
Tunas, D. & Peresthu, A. (2010). The self-help housing in Indonesia: The only option for the poor? . Jurnal Of Habitat
International , 34 (2), 315-322. Turner,  J.  F.  C.  (1976). Housing  By  People: Towards Autonomy In Building
Environment . Marion Boyars.
United  Nation.    (2016). Habitat  III  –  New Urban  Agenda .  Habitat  III  Secretariat United Nation (UN).
Wheeler, S. M. (2000). Planning for
Metropolitan Sustainability.
SAGE
Journals, 20 (2).
Wheeler, S. M. (2004). Planning for
Sustainability: Creating Livable,
Equitable,  and  Ecological  Communities.
Routledge.
Widjaja,  P.  (2014). Kampung-Kota  Bandung .
Graha Ilmu.