## REALITAS POLITIK DALAM MEDIA MASSA
(Konstruksi Pemberitaan Media Massa Seputar 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK)

## Nacota Yeshida Sapahuma

## Abstracs
This journal focus on political news contruction about 100 days of Jokowi- JK’s cabinet by Kompas, Republika and Media Indonesia newspapers. This topic is quite interesting  to  be  published  because  it  is  an  early  evaluation  to  new  government’s work, and as a tool for ci tizen to measure government’s ability in their first 100 days. Since the 100 days of Jokowi- JK’s cabinet was an important issue, many electronic and  printed  mass  media  took  it  as  a  headline,  so  does  Kompas,  Republika  and Media  Indonesia.  Every  mass  media  has  their  own  framing  and  characteristic  to define 100 days of Jokowi- JK’s cabinet issue.
Keywords: 100 days of Jokowi-JK, news construction, media framing analysis.

## A.  Pendahuluan
Peristiwa  tentang  politik  itu  sendiri  selalu  menarik  perhatian  media  massa sebagai bahan berita, hal ini dikarenakan  oleh dua faktor. Pertama, politik berada di era mediasi ( politics in the age of mediation ), yakni hampir mustahil kehidupan politik dipisahkan  dari  media  massa.  Malahan  para  aktor  politik  senantiasa  berusaha menarik perhatian wartawan agar ativitas politiknya memperoleh liputan dari mereka. Kedua, peristiwa politik dalam bentuk tingkah laku dan pernyataan para aktor politik lazimnya selalu mempunyai nilai berita. Apalagi jika peristiwa politik itu bersifat luar biasa  seperti  pergantian  presiden  di  tengah  masa  jabatan  dan  pembubaran parlemen.  Alhasil,  liputan  politik  senantiasa  menghiasi  berbagai  media  setiap harinya (Hamad, 2004: 1-2) .
Topik  berita  politik  sangat  luas,  mulai  dari  kebijakan,  sikap  politik  pejabat negara ( action or inaction ), isu publik, konflik kepentingan, lembaga/ institusi politik, aktor politik, hingga sistem politik secara keseluruhan. Elit politik yang terlibat dalam dinamika politik, pada saat yang sama juga mengambil manfaat dari ekspose media tersebut,  kecuali  jika  elit  politik  tersebut  menjadi  bagian  dari  sebuah  masalah  yang akan  diberitakan.  Agar  peristiwa  tersebut  menjadi  berita  politik,  Hamad  (2004:  2) menyatakan setidaknya ada tiga tindakan yang dilakukan oleh pekerja media dalam konstruksi  realitas  politik  yang  berujung  pada  pembentukan  citra  sebuah  kekuatan politik, yaitu: pemilihan simbol (fungsi bahasa), pemilihan fakta yang akan disajikan ( framing strategy ), dan kesediaan memberi tempat ( agenda setting ) oleh media. Memang  harus  diakui,  efektivitas  media  untuk  suatu  perubahan  politik memerlukan  situasi  politik  yang  kondusif,  yang  popular  disebut  keterbukaan  pers. Tetapi pers yang bebas merupakan salah satu indikator adanya keterbukaan politik itu.  Pers  yang  bebas  juga  bisa  merangsang  terjadinya  kebebasan  politik. Pemberitaan-pemberitaan  politik  yang  aktual  dan  kritis  dapat  memberi  kesadaran pada masyarakat tentang perlunya sistem politik yang lebih demokratis.
Pada  prateknya  media  tidak  hanya  mengirimkan  informasi  apa  adanya, tetapi  berpartisipasi  secara  aktif  menyikapi  realitas  politik  sebagai  aktor  politik  bagi diri  mereka  sendiri  (Page,  1996).  Media  melakukan  pengawasan  dan  evaluasi terhadap proses politik yang dianggap perlu diketahui oleh masyarakat. Peran inilah
yang diharapkan dijalankan oleh media guna memajukan demokrasi (Norris, 2003). Konsistensi  media  menjalankan  peran  tersebut  menjadi  tolak-ukur  majunya demokrasi dalam suatu bangsa.
Melihat  hubungan  media  massa  dan  peristiwa  politik  yang  terjadi  pasca pemilu atau lebih tepatnya seputar kinerja pemerintahan presiden dan wakil presiden yang  baru,  peneliti  tertarik  untuk  melihat  lebih  dalam  pemberitaan  media  massa terhadap  pemerintahan  tersebut.  Peneliti  kemudian  tertarik  terhadap  kinerja pemerintah  alam  100  hari  pertama 1 yang  diberitakan  oleh  sejumlah  surat  kabar nasional  di  Indonesia.  Peneliti  ingin  mengkaji  hubungan  media  massa  dalam mengkonstruksi berita terkait pemerintahan yang sedang berjalan saat ini.
Memang  secara  resmi  pemerintahan  Jokowi –  JK  tidak  mencanangkan program  100  hari  pertama.  Namun,  sejumlah  media  massa  banyak  yang  membuat istilah “kinerja 100 hari pertama pemerintah”. Bahkan media online seperti Liputan6 membuat hashtag khusus  yakni  #100haripertama  dalam  beberapa  berita  yang mereka  muat,  tidak  terecuali  media  cetak  nasional.  Harian Republika dalam  berita yang berjudul “Tantangan 100 Hari Jokowi”  juga berbicara  seputar tantangan yang harus dihadapi pemerintah baru dalam 100 hari pertama.
Berdasaran  penjelasan  diatas,  dalam  tesis  ini    penelitian  fokus  terhadap media massa dalam mengkonstruksi realitas politik melalui teks berita. Pemberitaan berkaitan  terhadap isu seputar pemerintahan pasca pemilu 2014, yakni pemberitaan mengenai 100 hari pemerintahan Jokowi-JK.  Penelitian ini secara khusus mengkaji surat kabar sebagai bagian dari pers nasional. Pers nasional merupakan surat kabar yang  dioperasikan  oleh  perusahaan  pers  nasional  dan  dimaksudkan  untuk membedakannya  dari  pers  daerah.  Pers  nasional  memiliki  kantor  utama  di  ibukota negara  sebagai  pusat  intstitusi  pers  tersebut  dan  memiliki  pemberitaan  secara nasional.
Oleh  sebab  itu,  observasi  dalam  kajian  ini  adalah  tiga  surat  kabar  nasional terbesar,  yaitu: Kompas , Republika ,  dan Media  Indonesia . Kompas merupakan koran nasional terbesar yang membuatnya sangat berpengaruh dalam pembentukan opini  publik,  dan  dalam  penelitian  ini  ditempatkan  sebagai  surat  kabar  umum. Sementara itu, walaupun koran umum, Media Indonesia memiliki ciri tersendiri, yaitu pemiliknya  seorang  politisi,  bahkan  petinggi  salah  satu  partai  politik  terbesar  di Indonesia.  Selanjutnya, Republika merupakan  surat  kabar  ini  lebih  ditempatkan sebagai media yang mewakili kepentingan umat Islam yang merupakan agama yang dipeluk  mayoritas  penduduk  Indonesia.  Ketiga  surat  kabar  tersebut  paling  sering dijadikan sampel penelitian untuk mengkaji performance pers di Indonesia.

## B.  METODE PENELITIAN
Jenis  tipe  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif. Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menjelaskan  fenomena yang  ditemukan  oleh  peneliti.  Dalam  penelitian  kualitatif  peneliti  merupakan passionate participant , fasilitator yang menjembatani keragaman subjektivitas pelaku sosial.  Sehingga  peneliti  dengan  realitas  objek  yang  diteliti  bukanlah  dua  hal  yang terpisah  sama  sekali.  Penelitian  kualitatif  bertujuan  menggali  sedalam –  dalamnya
1 Pertama kali istilah ini digunakan oleh masyarakat, media massa dan akademisi di Amerika Serikat sebagai ukuran keberhasilan pemerintahan sejak Franklin D. Roosevelt (FDR) memelopori konsep 100 hari ketika ia menjabat presiden  pada tahun 1933. Setelah diperkenalkan dan dipelopori oleh FDR, istilah 100 hari pertama populer di kalangan masyarakat dan menjadi konvensi bagi siapapun tokoh publik yang tampil di tampuk eksekutif (Jawa Pos, edisi 30 Januari 2015).
informasi  mengenai  fenomena  yang  sedang  diteliti.  Lingkup  kedalaman  data  lebih dipentingkan daripada aspek keluasan data (Kriyantono, 2009:52).
Paradigma penelitian ini adalah paradigma konstruksionis yang sering disebut sebagai  paradigma  produksi  dan  pertukaran  makna.  Paradigma  ini  memandang komunikasi  sebagai  suatu  proses  produksi  dan  pertukaran  makna.  Dua  hal  yang menjadi  karakteristik  penting  dari  paradigma  ini  adalah  politik  pemaknaan  dan proses  seseorang  membuat  gambaran  tentang  realitas  dan  komunikasi  sebagai sebuah  kegiatan  yang  dinamis  (Eriyanto,  2007:  43).  Paradigma  konstruksionis memperlihatkan  interaksi  kedua  pihak,  komunikator  dan  komunikan  untuk menciptakan pemaknaan atau tafsiran dari suatu pesan.
Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah artikel berita  utama seputar 100 hari pemerintahan  Jokowi-JK  yang  dimuat  dalam  tiga  surat  kabar,  yakni Kompas , Republika dan Media  Indonesia .  Edisi  yang  dipilih  pada  rentang  waktu  20  Oktober 2014-  27  Januari  2015  bertepatan  dengan  berakhirnya  100  hari  pertama pemerintahan Jokowi-JK. Artikel yang diteliti merupakan berita utama pada masing- masing  surat  kabar,  dimana  berita  tersebut  memiliki  tema  yang  sama  sehingga dapat  dilihat  perspektif  dan  pengkonstruksian  tiap  surat  kabar  terhadap  berita  100 hari pemerintahan Jokowi-JK.
Tabel 2. Subjek Penelitian
Edisi Kompas Republika Media Indonesia Senin, 27 Oktober 2014 Saatnya Bekerja Menteri Langsung Bekerja Selamat Bekerja Kabinet Kerja Selasa, 4 November 2014 Bantuan Nontunai Diperluas „Kartu Jokowi‟ Jaga Daya Beli Warga Antusias Sambut KIP-KIS Selasa, 18 November 2014 Saatnya APBN Bagi Pembangunan BBM Naik Rp. 2000/Liter Jaga Pasokan Sembako Sabtu, 6 Desember 2014 Indonesia Tegaskan Jaga Laut Penenggelaman Kapal Asing untuk Efek Jera Tiga Kapal Pencuri Diledakkan Kamis, 15 Januari 2015 Jokowi Tunggu Proses di DPR Jokowi Tunggu DPR Jokowi Timbang Politik dan Hukum Senin, 19 Januari 2015 Pesan Tegas Terhadap Pelaku Kejahatan Narkoba Ratusan Terpidana Menyusul Hukuman Mati Lindungi Rakyat Sabtu, 24 Januari 2015 Pelemahan KPK Sistematis Jokowi: Jangan Ada Gesekan Presiden Minta Hukum Objektif
Penelitian  ini  mengunakan  perangkat  model  framing  Pan  &  Kosicki  untuk menganalisis  setiap  unsur  secara  mendetail  dari  teks  yang  terdapat  pada  suatu tulisan. Analisis dilakukan pada isi media dalam satu edisi sampai selesai kemudian
dilanjutkan dengan analisis pada edisi selanjutnya. Penjelasan analisis berdaraskan model Pan & Kosicki dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 3. Perangkat Framing Adaptasi Pan & Kosicki
SRTUKTUR PERANGKAT FRAMING UNIT YANG DIAMATI SINTAKIS Cara wartawan menyusun fakta 1.  Skema penullisan Headline , lead , latar informasi, kutipan, data riset, pernyataan, penutup. SKRIP Cara wartawan mengisahkan fakta 2.  Kelengkapan penulisan 5W + 1H TEMATIK Cara wartawan menulis 3.  Detail 4.  Maksud kalimat, hubungan 5.  Bentuk kalimat 6.  Kata ganti Paragraf, proposisi RETORIS Cara media menekankan fakta 7.  Leksison 8.  Grafis 9.  Metafor 10. Pengandaian Kata, idiom, gambar/foto, grafik
Sumber: Eriyanto (2007:295).

## C.  HASIL PENELITIAN
Perbandingan  Frame  Berita  Edisi  Senin,  27  Oktober  2014 –  Pengumuman Kabinet Menteri
Frame  yang  ditunjukkan  harian Kompas , Republika ,  dan Media  Indonesia pada  edisi  Senin,  27  Oktober  2014  memiliki  perbedaan  penonjolan.  Frame  yang ditunjukkan  oleh Kompas ialah  pengumuman  susunan  yang  mendapatkan  banyak dukungan  dari  berbagai  pihak.  Hal  tersebut  ditunjukkan  dengan  penekanan pemilihan  wawacara  narasumber  yang  berasal  dari  berbagai  kalangan.  Baik  dari kalangan tokoh politik, akademisi maupun dari tokoh agama Islam maupun  Kristen yang semua mendukung susunan Kabinet Kerja yang diumumkan oleh Joko Widodo dan  Jusuf  Kalla. Kompas ingin  mengkonstruksikan  pesan  bahwa  susunan  kabinet menteri  oleh  presiden  telah  mendapat  banyak  dukungan  dari  berbagai  pihak  dan berbagai kalangan.
Frame Republika ,  menekankan  paparan  susunan  menteri  yang  diumukan oleh Jokowi-JK yang terdiri dari 34 menteri yang berasal dari 19 profesional dan 15 partai politik. Republika sedikit lebih berani dibanding Kompas dengan menjelaskan secara  lebih  detail  tentang  komposisi  dari  34  menteri  tersebut.  Narasumber  yang diwawancara  oleh Republika hampir  semua  tokoh  yang  berasal  dari  ranah  politik. Menariknya,  dalam  berita  ini Republika cukup  banyak  memasukkan  wawancara dengan  tokoh  dari  partai  politik  berbasis  agam  Islam.  Seperti  Lukman  Hakim  dan Nur Hidayat Wahid.
Media Indonesia dalam beritanya seputar pengumuman susunan menteri oleh Jokowi-JK  menekankan  frame  beritanya  pada  harapan  tinggi  masyarakat  yang
diberikan  kepada  34  menteri  tersebut.  Berbeda  dengan Kompas dan Republika , berita Media Indonesia kali ini hanya terdiri dari sedikit alinea. Narasumber pun juga hanya  berasal  dari  presiden  Jokowi  saja,  tanpa  ada  wawancara  narsumber  lain. Berita  hanya  didukung  dengan  foto-foto  para  menteri  baru  lengkap  dengan  posisi jabatan mereka.
Perbandingan Frame Berita Edisi Selasa, 4 November 2014 – Peluncuran Kartu
Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera
Frame  yang  ditunjukkan  harian Kompas , Republika ,  dan Media  Indonesia pada  edisi  Selasa,  4  November  2014  memiliki  perbedaan  karateristik.  Surat  kabar Kompas memilih  frame  peluncuran  bantuan  nontunai  oleh  pemerintah  sebagai upaya  mengantisipasi  rencana  kenaikan  bahan  bakar  minyak  yang  akan  segera diberlakukan oleh pemerintah. Dan peluncuran bantuan nontunai tersebut disambut antusias oleh warga. Hal tersebut didukung dengan Kompas menampilkan sejumlah wawancara  dengan  warga  penerima  bantuan  yang  merasa  terbantu  dengan diluncurkannya  sejumlah  kartu  sakti  Jokowi. Kompas ingin  menunjukkan  pesan, bahwa  upaya-upaya  pemerintah  meluncurkan  sejumlah  kartu  sakti  sebagai  bentuk tanggung jawab pemerintah dan kebijakan pro masyarakat.
Sementara  itu, Republika memilih  frame  bahwa  rencana  kenaikan  harga bahan  bakar  menjadi  alasan  utama  pemerintah  meluncurkan  sejumlah  kartu  sakti kepada  warga.  Kenaikan  harga  bahan  bakar  dinilai  oleh Republika sebagai pembenaran  pemerintah  dalam  meluncurkan  kartu  sakti  tersebut.  Lebih  berani, Republika melihat  frame  berita  pada  sisi  bahwa  dibalik  peluncuran  kartu  sakti  ada agneda  lain,  yakni  kenaikan  harga  bahan  bakar  minyak.  Wawancara  narasumber pun  hanya  berasal  dari  internal  pemerintah,  tidak  ditampilkan  wawancara  dengan warga penerima bantuan.

## Perbandingan  Frame  Berita  Edisi  Selasa,  18  November  2014 –  Seputar Kenaikan Harga BBM
Frame  yang  ditunjukkan  harian Kompas , Republika ,  dan Media  Indonesia pada  edisi  Selasa,  18  November  2014  memiliki  perbedaan  konstruksi  pesan. Menanggapi kebijakan pemerintahan Jokowi-JK dalam menaikan harga bahan bakar (BBM) Kompas melihat  peristiwa  kenaikan  BBM  akan  digunakan  untuk  subsisdi bahan bakar untuk program pembangunan Indonesia. Narasumber secara serempak ditampilkan  oleh Kompas mendukung  kebijakan  pemerintah  menaikan  harga  BBM akan  berdampak  baik  bagi  program  pembangunnan. Kompas menekankan konstruksi berita pada rasa optomis dengan kebijakan kenaikan BBM yang dilakukan pemerintahan Jokowi-Jk tersebut.
Tidak  jauh  berbeda  dngan Kompas ,  frame  yang  dipilih  oleh Republika juga tentang  subsidi  BBM  yang  bisa  dialihkan  ke  program  lain  yang  lebih  penting.  Ada satu  narasumber  yang  mengkritik  kebijakan pemerintah  ditampilkan  oleh Republika dalam  berita  ini.  Yakni  pendapat  dari  anggota  DPR  dari  fraksi  Partai  Demokrat Ramadhan Pohan yang memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah menaikan harga BBM. Walaupun lebih banyak narasumber yang mendukung, Republika tetap memberi  ruang  pembaca  untuk  tetap  bisa  kritis  terhadap  kebijakan-kebijakan  yang diambil pemerintah.
Melihat  dari  sudut  pandang  lain,  Media Indonesia menekankan  frame  pada kenaikan  harga  BBM  yang  dapat  menghemat  Rp.  100  triliun  untuk  dialokasikan  ke sektor  lain. Media  Indonesia juga  menyebutkan  bahwa  kenaikan  BBM  tidak langsung  berdampak  pada  harga  makanan,  namun  pada  harga  sayuran  dan
sembako. Dengan memilih frame tersebut, Media Indonesia memilih kontruksi berita bahwa kebijakan menaikan harga bahan bakar minyak perlu didukung karena dapat menghemat  cukup  banyak  anggaran.  Narasumber  yang  ditampilkan  oleh Media Indonesia juga seluruhnya mendukung kebijakan pemerintah.
Perbandingan  Frame  Berita  Edisi  Sabtu,  6  Desember  2014 –  Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan
Frame  yang  ditunjukkan  harian Kompas , Republika ,  dan Media  Indonesia pada  edisi  Selasa,  6 Desember  2014 memiliki  perbedaan  konstruksi  pesan.  Frame Kompas terhadap  peledakan  kapal  asing  ilegal  sebagai  bentuk  tegas  pemerintah Indonesia menjaga laut Indonesia. Kompas juga menekankan bahwa penenggelaman  kapal  asing  pencuri  ikan  tersebut  sudah  sesuai  dengan  hukum hukum  yang  berlaku.  Wawancara  dengan  narasumber  yang Kompas pilih  lebih banyak  mereka  yang  mendukung  secara  positif  terhadap  tindakan  yang  dilakukan oleh  pemerintah  Indonesia.  Dalam  hal Kompas menekankan  kebijakan  yang dilakukan pemerintah sebagai tindakan tegas yang harus dilakukan.
Berbeda  pula  frame  yang  dipilih  oleh Media  Indonesia dalam  memuat  berita tersebut. Media  Indonesia mekankan  pada  tindakan  peledakan  kapal  asing  yang mencuri  ikan  di  wilayah  perairan  sudah  sesuai  dengan  hukum  Indonesia. Penengelaman  kapal  juga  tidak  mengganggu  hubungan  antarnegara.  Frame tersebut  didukung  dengan  wawanacara  sejumlah  narasumber  yang  membenarkan bahwa penenggelaman kapal susah susuai hukum dan moratorium dari KKP.

## Perbandingan  Frame  Berita  Edisi  Kamis,  15  Januari  2015 –  Penetapan  Calon Kapolri Budi Gunawan sebagai Tersangka Korupsi oleh KPK
Frame  yang  ditunjukkan  harian Kompas , Republika, dan Media  Indonesia pada  edisi  Kamis,  15  Januari  2015  memiliki  perbedaan  konstruksi  pesan.  Frame yang  diambil Kompas dalam  mengkonstruksi  berita  ini  yakni  presiden  Jokowi  yang mempertimbangkan  kembali  pelantikan  Budi  Gunawan  setelah  ditetapkan  sebagai tersangka  oleh  KPK.  Wawancara  dengan  sejumlah  tokoh  politik  yang  mempunyai pandangan  bertolak  belakang:  yang  satu  menilai  Budi  Gunawan  sesuai  prosedur sehingga  pantas  dilantik  sebagai  Kapolri,  pihak  lain  menanggapi  bahwa  Budi  tidak layak  dilantik  sebagai  Kapolri.  Kedua  pendapat  disertai  dengan  bukti  dan  alasan yang  sama-sama  kuat.  Namun, Kompas lebih  banyak  memberikan  porsi  kepada para tokoh yang menolak pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Sementara  itu, Media  Indonesia melihat  dari  sudut  komisi  III  DPR  yang meloloskan Budi Gunawan dalam fit and proper test . Berbeda dengan Kompas dan Republika ,  frame Media  Indonesia lebih  banyak  menampilkan  penyataan  yang melakukan  pembelaan  Budi  Gunawan  dan  apresiasi  terhadap  Komisi  III  DPR, sedangkan wawancara dari pihak yang menunda pelantikan tidak ditonjolkan. Media Indonesia lebih  mengkonstruksikan  berita  yang  melakukan  pembelaan  terhadap Budi Gunawan.
Perbandingan  Frame  Berita  Edisi  Senin,  19  Januari  2015 –  Hukuman  Mati Tersangka Narkoba
Frame  yang  ditunjukkan  harian Kompas , Republika ,  dan Media  Indonesia pada  edisi  Kamis,  19  Januari  2015  memiliki  perbedaan.  Frame  yang  ditunjukkan oleh Kompas ialah  eksekusi  para  terpidana  mati  sebagai  pesan  tegas  pemerintah Indonesia  terhadap  pelaku  kejahatan  perkara  narkoba.  Pesan  yang  ingin Kompas sampaikan,  eksekusi  tersebut  sebagai  upaya  tegas  dari  pemerintah  terhadap  para
pelaku kejahatan narkoba di Indonesia. Wawancara mendukung hukuman mati bagi terpidana  narkoba  ditunjukkan  diawal  paragraf,    disusul  wawancara  sejumah  pakar yang  tidak  setuju  dengan  hukuman  mati  termasuk  dari  pihak  Duta  Besar  yang bersangkutan.  Kemudian  ditanggapi  lagi  oleh  pakar  tentang  alasan  pemberlakuan hukuman mati. Kedua pendapat disertai dengan bukti dan alasan yang kuat.
Frame  yang  ditunjukkan  oleh Republika ialah  masih  ada  137  terpidana  mati yang  menunggu  dieksekusi  oleh  pemerintah  Indonesia.  Ada  dua  pendapat  yang berbeda  dalam  berita  ini.  Satu  pihak  setuju  dengan  eksekusi,  satu  pihak  lain menentang  ekseskusi  tersebut.  Kedua  pihak  tersebut  ditampilkan  oleh Republika dengan  porsi  yang  sama  dan  dari  pendapat  tokoh  masing-masing. Republika juga menampilkan  sejumlah  tokoh  dari  agama  Islam  yang  mendukung  kebijakan pemerintah.  Sementara  itu,  tokoh  dari  agama  Katolik  menolak  dan  tidak  setuju dengan kebijakan yang diambil pemerintah.

## Perbandingan Frame  Berita Edisi  Sabtu, 24 Januari 205 – Penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto
Frame  yang  ditunjukkan  harian Kompas , Republika ,  dan Media  Indonesia pada  edisi  Kamis,  24  Januari  2015  memiliki  perbedaan.  Frame  yang  ditunjukkan Kompas ialah  Penangkapan  Bambang  Widjojanto  tidak  wajar  dan  sebagai  bentuk pelemahan  sistematis  terhadap  KPK. Kompas menampilkan  lebih  banyak  kutipan wawancara para tokoh yang melihat penangkapan Wakil Ketua KPK tidak wajar dan memberikan  dukungan  kepada  KPK  dengan  porsi  yang  jauh  lebih  banyak  serta penempatan yang lebih menonjol dibandingkan pihak yang berlawanan.
Sementara itu, frame Republika menunjukkan Jokowi yang menginteruksikan kepada  KPK  dan  Polri  agar  tidak  terjadi  gesekan  dalam  menyelesaikan  kasus  ini. Republika lebih  kritis  melihat  sosok  Jokowi  sebagai  juru  kunci  dalam  kasus  ini. Republika lebih banyak menanggapi interuksi presiden agar tidak terjadi gesekan. i tidak  menampilkan  pernyataan  yang  menyalahkan  dari  satu  pihak  ke  pihak  lain, namun  lebih  kepada  kerjasama  kedua  piha  (KPK  dan  Polri)  dalam  menghadapi kasus ini.

## D. PEMBAHASAN

## 1. Objek Frame Berita Utama
Secara  konsisten  objek  frame  berita  utama  ketiga  media  lebih  fokus  lebih pada  kasus-kasus  besar  yang  berhubungan  dengan  politik  dan  hukum.  Terdapat tujuh  isu  besar  utama  yang  disorot  oleh  ketiga  media  selama  100  hari  pertama pemerintahan  Jokowi-JK  dalam  penelitian  ini,  yakni  :  pengumuman  Kabinet  Kerja, peluncuran  kartu  sakti  Jokowi,  kenaikan  harga  BBM,  penenggelaman  kapal  asing pencuri  ikan,  pencalonan  Budi  Gunawan  sebagai  tersangka  korupsi  oleh  KPK, eksekusi  hukuman  mati,  dan  kasus  penangkapan  Wakil  Ketua  KPK  Bambang Widjojanto oleh Polri.
Tujuh objek frame berita utama tersebut merupakan peristiwa kebijakan yang diambil  pemerintah  dalam  100  hari  pertama.  Tujuh  topik  berita  utama  tersebut mendapat  fokus  dan  porsi  yang  lebih  banyak  oleh  media  daripada  topik-topik  lain yang terjadi dalam 100 hari pemerintahan Jokowi-JK.
Pemilihan objek berita tersebut merupakan salah satu bentuk kekuatan politik media dalam membentuk wacana politik ( agenda setting ) yang menjadi pembicaraan dalam  struktur  politik  dan  dalam  masyarakat.  Melihat  kesamaan  pada  ketiga  objek berita  dominan  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa  media  sangat  tanggap  dalam mengikuti perkembangan masalah politik, terlebih yang melibatkan petinggi negara,
dan yang dampaknya sangat luas baik bagi masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kasus kenaikan harga BBM sebagai objek berita yang paling tinggi frekuensi pemberitaan  memperlihatkan  bahwa  media  mampu  melihat  persoalan-persoalan yang  sangat  berdampak  pada  masyarakat  Indonesia  secara  luas.  Selain  itu,  kasus KPK  vs  Polri  (pencalonan  Kapolri  Budi  Gunawan  yang  ditetapakan  sebagai tersangka oleh KPK dan kasus penangkapan Wail Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh  Polri)  juga  memiliki  frekuensi  yang  tinggi  pada  akhir  masa  100  hari  pertama. Media  mampu  mengungkap  permasalahan  yang  kembali  mencuat  antara  dua lembaga  tersebut, dimana pada  masa pemerintahan  presiden  SBY  kedua  lembaga juga pernah terlibat pertikaian yang sama. Melalui pemilihan objek berita yang paling menarik perhatian  publik tersebut, media  ingin  menegaskan bahwa hukum menjadi alat  utama  untuk  menegakkan  demokrasi  dan  memberantas  praktek  korupsi  yang mengakar,  dan  langkah  pertama  terpenting  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  adalah dengan membersihkan lembaga-lembaga penegak hukum dan aparatnya.
Satu  objek  frame  lain  yang  cukup  mencolok  adalah  Presiden  Joko  Widodo sendiri.  Dalam  sistem  pemerintahan  presidensil,  presiden  berperan  baik  sebagai kepala  negara,  maupun  sebagai  kepala  pemerintahan.  Sebagai  kepala pemerintahan, presiden memegang kekuasaan tertinggi untuk menjalankan agenda pemerintahan,  termasuk  dalam  menegakkan  hukum  dan  memberantas  kasus korupsi.
Temuan ini menunjukkan bahwa media tidak hanya mencari dan mengirimkan informasi  apa  adanya,  tetapi  berpartisipasi  secara  aktif  menyikapi  dinamika  politik yang  ada.  Media  berupaya  mengangkat  topik-topik  yang  lebih  memiliki  dampak signifikan bagi masyarakat, dan menyusun konteks yang tepat untuk memahaminya, termasuk  lembaga  dan  individu  yang  bertanggung  jawab  untuk  memecahkan masalah tersebut yang dalam ini adalah sosok presiden itu sendiri.

## 2. Sikap Politik Berita Utama
Sikap politik berita utama ketiga media cenderung bersifat netral terhadap isu- isu  berita  yang  diangkat.  Netralitas  ini  khususnya  tampak  dominan  pada  berita utama Kompas dan Republika .  Sementara  itu,  sikap  berita  utama Media  Indonesia selalu  lebih  partisan  di  antara  ketiga  media  tersebut.  Sikap  netral  yang  begitu dominan pada berita utama dapat disebabkan oleh desakan kaidah-kaidah jurnalistik yang  harus  diperhatikan  oleh  jurnalis  dalam  menulis  berita.  Berita  utama  perlu memperhatikan  dasar-dasar  jurnalistik  seperti  objektivitas,  imparsialitas, fairness , dan  seterusnya,  yang  mendorong  media  tidak  terlalu  leluasa  untuk  menyatakan sikap politiknya.
Terlihat  sifat  kehati-hatian Kompas dan Republika dari  berita  utamanya  ini. Kehati-hatian  media  dalam  menyatakan  sikap  oposisional  maupun  partisan  lewat berita  utama  berkolerasi  dengan  sifat  sikapnya.  Sikap  opoisisonal  berita  utama cenderung  bersifat  reaktif,  di  mana  media  lebih  banyak  mengikuti  sikap  politik oposisonal yang diusung oleh pihak lain, ketimbang sebagai bentuk inisiatif sendiri. Sikap  partisan  berita  utama  cenderung  lebih  berpihak,  menyatakan  dukungan melalui berita utama yang ditampilkan. Sementara itu, sikap netral berita utama lebih sangat dominan hasil keputusan media itu sendiri. Sikap netral memang tidak terlalu memiliki  konseuensi  politis  bagi  media,  sehingga  mereka  lebih  cenderung  untuk memilih sikap ini.
Dari  temuan  ini,  terlihat  bahwa  media  dihadapkan  bahwa  suatu  dilema tersendiri  ketika  ingin  menjalankan  fungsi watchdog .  Menjalankan  fungsi watchdog
lewat  sikap  politik  yang  mereka  pilih  membawa  implikasi  yang  mungkin  saja  dapat menurunkan  citra  media  itu  sendiri,  karena  cenderung  melayangkan  kritik  kepada pemerintah.  Atau  bisa  berdampak  pada  menurunnya  standar  kepatuhan  pada prinsip-prinsip  jurnalisme yang ada.
Berbeda  dengan  penjelasan  Kriesi  tentang  penantang  dan  pendukung  yang memasukkan  anggota  partai  politik  sebagai  bagiannya,  penantang  yang  dimaksud disini  lebih  dipahami  sebagai  individu-individu  maupun  kelompok  atau  organisasi yang  tidak  berakaitan  dengan  struktur  politik  secara  langsung  maupun  tidak langsung,  tetapi memiliki  orientasi  untuk  memperjuangkan  kepentingan  masyarakat secara laus. Mereka lebih tepat disebut sebagai the outsiders dalam struktur politik. Partai politik cenderung memiliki kepentingan dengan tiga lembaga yang ada, sebab bisa jadi mereka memiliki anggota di lembaga tersebut.
Individu yang menjadi sasaran utama  dalam pemerintahan adalah Presiden Joko  Widodo  sendiri,  disusul  Wakil  Presiden  Jusuf  Kalla,  para  menteri,  sejumlah ketua umum (seperti KPK, PPATK), serta hakim, jaksa, dan polisi. Presiden sebagai sasaran utama  sikap politik  berita  utama memperlihatkan  bahwa  media  mengamini bahwa  presidenlah  orang  yang  paling  bertanggung  jawab  atas  segala  perihal masalah  dan  kebijakan  yang  daingkat  dalam  pemberitaan  ketiga  media  tersebut. Keyakinan ini tentu tidak lepas dari prinsip sistem pemerintahan presidensil, di mana presiden  berperan  baik  sebagai  kepala  negara  maupun  kepala  pemerintahan. Sebagai  kepala  pemerintahan,  presiden  bertanggung  jawab  langsung  dan  penuh atas rutinitas penyelanggaraan pemerintahan.
Sementara  itu,  lembaga  yang  menjadi  fokus  utama  sasaran  sikap  politik media  adalah  lembaga-lembaga  penegak  hukum  di  tanah  air,  seperti:  KPK,  Polri, kejaksaan  dan  Makamah  Agung.  Lembaga  yang  menjadi  sasaran  berita  utama  ini berkaitan  dengan  sejumlah  kasus  yang  di  angkat  oleh  ketiga  media.  Kasus-kasus yang  diangkat  oleh  ketiga  media  massa  tersebut  sangat  erat  berhubungan  dengan lembaga penegak hukum.

## Penutup
Simpulan
Pertama ,  surat  kabar Kompas , Republika ,  dan Media  Indonesia dalam membingkai sebuah peristiwa politik menjadi sebuah realitas media dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: ideologi yang tercermin dari salah satu berdirinya surat kabar Kompas , Republika ,  dan Media  Indonesia ,  visi  dan  misi  dari  ketiga  media, motto, gaya bahasa, dan isi ketiga media, serta sejarah modal perusahaan. Sejarah modal perusahaan meski tidak menjadi faktor konstruksi yang dominan namun tetap memiliki  pengaruh  terhadap  konstruksi  berita  yang  dihasilkan. Kedua ,  individu menjadi  menjadi  sasaran  sikap  politik  berita  utama  ketiga  surat  kabar.  Pemilihan target pada individu dalam berita utama membawa dampak yang cukup kuat, selain karena  berita  utama  merupakan  berita  yang  paling  cepat  dan  sering  dibaca  oleh masyarakat,  juga  karena  spesifikasinya  orang  yang  dianggap  bertanggung  jawab pada  masalah  yang  diangkat  dalam  berita  tersebut.  Dalam  penelitian  ini,  individu yang paling banyak menjadi target adalah Presiden Joko Widodo.

## Saran
Dari pengemasan pesan oleh media terdapat sejumlah realitas yang tersembunyi di  balik  sebuah  teks  berita.  Realitas  yang  tersembunyi  itu  tiada  lain  adalah  fakta sosial  berupa  bermacam  kepentingan  ideologis  media,  ekonomis  maupun  teknis. Oleh  sebab  itu,  memahami/mempelajari  isi  media  dari  aspek  teknik  tidak  memadai lagi. Penjelasan tentang isi media harus menyentuh fakta-fakta sosial yang potensial masuk  kedalam  teks  berita.  Mengajarkan  menulis  teks  dengan  penekanan  pada aspek teknis saja  sudah harus disempurnakan dengan strategi pengemasan pesan secara komperhensif.

## DAFTAR RUJUKAN Buku:
Abrar, Ana Nadya. 1995 . Penulisan Berita . Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Ali, Novel. 1999. Peradaban Komunikasi Politik . Bandung: Rosda Karya.
Althaus,  Scott  L.  2003.  When  News  Norms  Collide,  Follow  the  Lead:  New  Evidence  for  Press Independence. Political Communication , 20.
Baran, Stanley J & Davis, Dennis K. 2009. Teori Komunikasi Massa : Dasar, Pergolakan, dan Masa Depan, Jakarta: Salemba Humanika. Budiman, Kris. 1999a. Feminografi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cook, Timothy E. 1998 . Governing with the News: The News Media as a Political Institution . Chicago: The University of Chicago Press.. Eilders,  Christiane.  2000 . “Media  as  Political  Actors?  Issu  Focusing  and  Selective  Emphasis  in  the German Quality Press”. German Politics , Vol. 9, No. 3.
Entman,  Robert  M.  1993.  “Framing:  Toward  Clarification  of  a  Fractured  Paradigm. Journal  of Communication , 41 (4). Eriyanto. 2007. Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media . Yogyakarta: LkiS.
Gamson,  WilliamA  and  Modigliani,  Andre.  1989.  “Media  Discourse  and  Public  Opinion  on  Nuclear Power: A Constructionist Approah”. American Journal of Sociology Vol. 95 No. 1 (July). Hall,  Stuart.  1982. The  Rediscovery  of  Ideology:  The  Return  of  the  Repressed  in  Media  Studies, Culture Society, and Media . London: Methuen.
Hamad, Ibnu. 2004. Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa. Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-Berita Politik . Jakarta: Granit. Hatchen,  William  A.  1981.  The World  News  Prism:  Changing  Media,  Clashing  Ideologis ,  second edition. Iowa: Iowa State University Press.
Junaedi, Fajar. 2013. Komunikasi Politik, Yogjakarta : Buku Litera.
Krauss,  Ellis  S.  2000. Japan: “News and  Politics in  a Media-Saturated  Democracy”. Dalam Richard Guther  and  Anthony  Mughan  (eds) Democracy  and  the  Media:  A  Comparative  Perspective . Cambridge: Cambridge University Press.
Kriyantono,  Rachmat.  2009 .  Teknik  Praktis  Riset  Disertai  Contoh  Praktis  Riset  Media,  Public Relations,  Advertising,  Komunikasi  Organisasi,  Komunikasi  Pemasaran .  Jakarta:  Prenada Media.
Kriyantono,  Rachmat.  2010 .  Public  Relations  Writing:  Teknik  Produksi  Media  Public  Relations  dan Publisitas Korporat . Jakarta: Kencana. McNair,  Brian.  2003 .  An  Introduction  to Political  Communication, Third  edition.  London  &  New  York: Routledge.
McQuail, Denis. 2003. Teori Komunikasi Massa . Jakarta: Erlangga McQuail,  Denis.  2000. McQuail’s  Mass  Communication  Theory .  Fourth  edition.  London:  Sage Publications.
Meleong,  J.Lexy.  2006. Metedologi  Penelitian  Kualitatif.  Cetakan  ke-32 .  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Nimmo,  Dan  D.  1978 .  Political  Communication  and  Public  Opinion  in  America.  Santa  Monica : Goodyear Publication.
Norris, Pippa. 2003. A Virtous Circle: Political Communications in Postindustrial Societies. Cambridge : Cambridge University Press.
Nugroho, Yanuar, Laksmi Shinta.S. 2013. Melampaui Aktivisme click ? Media Baru dan Proses Politik dalam Indonesia Kontemporer . Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
Page, Benjamin I. 1996. “The Mass Media as Political Actors”. PS: Political Science and Politics , Vol. 29, No. 1 March, pp. 20-24.
Peterson,  Theodore.  1963.  “The  Responsibility  Theory”.  Dalam  Siebert,  Peterson,  and  Schramm. 1963 . Four Theories of the Press . Urbana and Chicago: University of Illinois Press.
Rahabeat, Rudolf. 2004. Politik Persaudaraan Membedah Peran Pers . Yogyakarta: Buku Baik Rivers,  Willian  L.,  Jensen,  Jay  W.,  Petersen,  Theodor.  2003. Media  Massa  &  Masyarakat  Modern . Jakarta: Prenada Media. Robinson, Piers. 2001 . “Theorizing the Influence of Media on World Politics, Model of Media Influence on Foreign Policy”. Europan Journal of Communication Vol. 16.
Sheafer, Tamir and Wolfsfeld, Gadi. 2009. “Party System and Oppositional Voices in the News Media. A  Study  of  the  Contest  over  Political  Waves  in  the  United  State  and  Israel”. International Journal of Press/ Politics , Volume 14 Number 2 (April), pp. 146-165.
Siebert,  Fred  S.  1963.  “The  Authoritarian  Theory”.  Dalam  Siebert,  Peterson,  and  Schramm.  1963 . Four Theories of the Press . Urbana and Chicago: University of Illinois Press. Simarmata, Salvatore. 2014. Media & Politik . Jakarta: Yayasan Obor Pustaka Indonesia Sobur, Alex. 2009. Analisis Teks Media: Suatu  Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing . Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
Sudibyo, A. Hamad, I, Qodari, M. 2001. Kabar-Kabar Kebencian: Prasangka Agama di Media Massa . Jakarta: Institut Studi Arus Informasi (ISAI).