## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang
Ussi Astika Anggraeni, Hafrida, Nys Arfa Fakultas Hukum, Universitas Jambi Auhtor email correspondence: ussiastika@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan    untuk  mengetahui  dan  menganalisis penegakan hukum pidana dan kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap  Pasal  137  Ayat  (4)  Undang-Undang  Tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  di  wilayah  hukum  Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris dan tata cara penarikan sampel dilakukan dengan metode  Purposive  Sampel  dan  Simple  Random  Sampling. Kendala  yang  dihadapi  dalam  penegakan  hukum  pidana terhadap Pasal 137 Ayat (4) Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan  Angkutan  Jalan  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Kuala Tungkal, diantarnya substansi hukum pada ketentuan pidananya hanya  terbatas  pada  pidana  kurungan  dan  denda  yang  sangat ringan dan murah, terbatasnya  personil Polisi Lalu Lintas  dalam melakukan pengawasa, kurangnya pos penjagaan dan kendaraan dinas  yang  dimiliki  oleh  Polisi  Lalu  Lintas.  sehingga  perlu ditingkatkan  sosialisasi  atau  penyuluhan  hukum  kepada masyarakat  mengenai  Pasal  137  ayat  (4)  Undang-Undang Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  serta  pemerintah bertanggung jawab terhadap penyediaan mobil angkutan orang yang  layak  agar  terciptanya  lalu  lintas  yang  tertib,  aman  dan nyaman dalam masyarakat.
Kata Kunci: Angkutan orang; mobil barang; penegakan hukum.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2020-07-01 Accepted: 2020-12-02 Publish: 2020-12-02
Keywords: Freight car; law enforcement; public transport.

## ABSTRACT
This study aims to identify and analyze criminal law enforcement and  obstacles  in  criminal  law  enforcement  to  Article  137 Paragraph  (4)  of  the  Law  on  Road  Traffic  and  Transportation  in the  jurisdiction  of  the  Kuala  Tungkal  District  Court.  The  research method  used  was  juridical  empirical  and  the  sampling  method was  carried  out  by  using  purposive  sample  and  simple  random sampling method. Constraints faced in enforcing the criminal law against Article 137 Paragraph (4) of the Law on Traffic and Road Transportation  in  the  jurisdiction  of  the  Kuala  Tungkal  District Court, among others, the legal substance in the criminal provisions is limited to imprisonment and very light and cheap fines, limited personnel  of  the  Traffic  Police  in  conducting  surveillance,  lack  of guard posts and official vehicles owned by the Traffic Police. so  it is necessary to increase the socialization or legal counseling to the public  regarding  Article  137  paragraph  (4)  of  the  Law  on  Road Traffic and Transportation, and the government is responsible for the provision of proper transportation vehicles for people to create orderly, safe and comfortable traffic in the community.

## A. PENDAHULUAN
Setiap  warga  negara  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  tertuang  dalam  konstitusi maupun  perundang-undangan.  Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  mengatur  mengenai  hak-hak  asasi  manusia  yang  selanjutnya disebut  UUD  1945  Pasal  28J  Ayat  (1)  yang  menyatakan,  “Setiap  orang  wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Perlindungan hak asasi merupakan perlindungan yang wajib diberikan oleh negara kepada setiap warga negara 1 .
Pada hakekatnya, manusia berhak menggunakan jalan termasuk juga sarana dan prasarana  lalu  lintas  umum  yang  tersedia.  Dengan  menggunakan  jalan  sebagaimana mestinya  masyarakat  harus  mematuhi  dan  menjaga  ketertiban  berlalu  lintas  yang sudah ditetapkan, sehingga tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Manusia yang hidup dalam lingkup bermasyarakat memiliki hak untuk menghormati hak orang lain, misalnya dalam hal berlalu lintas. Seperti pada saat ini, setiap orang mempunyai hak untuk memilih alat transportasi yang ada.
Indonesia  merupakan  Negara  berkembang,  dimana  dalam  Negara  banyak dilakukan kegiatan ekonomi dalam pembangunannya. Agar tercapainya pembangunan nasional  sebagai  pengamalan  Pancasila,  transportasi  mempunyai  peran  yang  penting dan  strategis  dalam  pembangunan  bangsa.  Selain  itu,  transportasi  juga  berperan sebagai  penggerak,  penunjang  serta  pendorong  bagi  pertumbuhan  daerah  yang berpotensi  namun  belum  berkembang,  dalam  upaya  peningkatan  dan  pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya 2 .
Seiring perkembangan zaman, transportasi menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat  yang  terus  mengalami  peningkatan  baik  dari  segi  kualitas  maupun kuantitas 3 .  Masyarakat  dalam  menjalankan  aktivitas  kesehariannya  seringkali memanfaatkan  alat  transportasi,  berupa  sepeda  motor,  mobil  pribadi,  maupun  truk supaya dapat mempermudah  mereka  dalam menyelesaikan  tugas-tugasnya,  misalnya tugas rumah tangga, pekerjaan kantor, ataupun kegiatan lain.
Menyadari  pentingnya  peranan  transportasi  khususnya  transportasi  darat  di Negara kita, maka perlu diatur mengenai aturan yang mengatur lalu lintas yang aman, tertib,  lancar  dan  efisien  guna  menjamin  kelancaran  berbagai  aktifitas  menuju terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat.  Hal  tersebut  telah  diatur  dan  tertuang  di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya, di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah:
1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib,  lancar,  dan  terpadu  dengan  moda  angkutan  lain  untuk  mendorong perekonomian  nasional,  memajukan  kesejahteraan  umum,  memperkukuh
1 Monika  Dwi  Putrinababan,  Kabib  Nawawi,  “Pelaksanaan  Hak  Tahanan  (Tantangan  Dan Permasalahan”, Pampas  Journal  Of  Criminal  Law ,  Volume  1,  Nomor  1,  2020,  hlm  79. https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8286
2 C.S.TKansil  dan  Christine  S.T.Kansil, Disiplin  Berlalu  Lintas  Di  Jalan  Raya, Rineka  Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 3.
3 Bintarno,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Pengemudi  Kendaraan  Yang  Karena  Kealpaannya Mengakibatkan  Korban  Ringan  Dan  Kerusakan  Barang  Serta  Korban  Meninggal  Dunia”,
Jurnal Hukum Khaira Ummah , Vol. 13. No. 1, 2018, hlm. 240.http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2603
persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  serta  mampu  menjunjung  tinggi  martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat 4 .
Lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  mempunyai  peran  strategis  dalam  mendukung pembangunan    dan  integrasi  nasional  sebagai  bagian  dari  upaya  memajukan kesejahteraan  umum  sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Dasar  1945. Pembinaan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua  instansi  terkait  ( stakeholder ).  Pembagian  kewenangan  pembinaan  tersebut dimaksudkan  agar  tugas  dan  tanggung  jawab  setiap  pembina  bidang  lalu  lintas  dan angkutan jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraanlalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan baik.
Maraknya kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi yang layak dan belum terpenuhi,  terkadang  membuat  manusia  mengabaikan  keselamatan  dengan  cara melanggar aturan yang telah dibuat. Salah satu bentuk pelanggaran adalah pelanggaran lalu  lintas  penggunaan  mobil  barang  untuk  mengangkut  orang,  dimana  sering  kali ditemui  bahwa  fungsi  atau  kegunaan  alat  transportasi  tidak  sesuai  dengan peruntukannya  dan  mengakibatkan  terjadinya  gangguan  terhadap  ketentraman kehidupan  manusia.  Pelanggaran  lalu  lintas  dapat  diartikan  sebagai  suatu  perbuatan yang melanggar undang-undang yang berhubungan dengan lalu lintas 5 .
Kita konstatasi bahwa pelanggaran lalu lintas terjadi karena para pemakai jalan, terutama para pengendara kendaraan bermotor tidak menaatati peraturan lalu lintas dan  penegakan  hukum  belum  ditegakkan  dengan  baik.  Upaya  pemerintah  dalam menekan  besarnya  jumlah  pelanggaran  lalu  lintas  adalah  dengan  melalui  upaya penegakan hukum 6 .
Penegakan  hukum  merupakan  bagian  dari  usaha  suatu  bangsa  untuk mempertahankan  eksistensinya  melalui  perorganisasian  sumber  daya  guna merealisasikan cita-cita dan citra masyarakat yang terkandung dalam tata hukumnya 7 . Penegakan  hukum  itu  harus  bereformasi,  baik  dari  segi  penegak  hukum  itu sendiri,  struktur  hukum, dan  substansi hukum  yang  harus  memiliki  kebijakan  sesuai perkembangan  zaman.  Penegakan  hukum  berlaku  untuk  semua  jenis  tindak  pidana, mulai  dari  tindak  pidana  yang  terberat  hingga  tindak  pidana  yang  teringan. Berdasarkan  klasifikasi  jenis  tindak  pidananya,  pelanggaran  termasuk  kedalam kategori jenis tindak pidana yang bersifat ringan.
Fakta  yang  terjadi  di  lapangan,  tepatnya  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri Kuala  Tungkal,  ada  sebuah  kebiasaan  di  dalam  masyarakat,  yakni  penggunaan  mobil
4 Lilik  Purwastuti,  Anis  Bafadhal,  Nys  Arfa,  “Meningkatkan  Pemahaman  Pelajar  SMA Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Jambi”. Jurnal Pengabdian Masyarakat , 30(2), 2015, hlm. 1. https://online-journal.unja.ac.id/jlpm/login
5 Mohammad Rifki, “Tinjauan Yuridis Proses Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion , Volume 2, Edisi 5, 2014, hlm. 125. https://media.neliti.com/media/publications/153010-ID-tinjauan-yuridis-proses-perkara- pidana-p.pdf
6 Ibid ., hlm. 241.
7 M.  Yasin  Al  Arif,  “Penegakan  Hukum  Dalam  Perspektif  Hukum  Progresif”, Undang  Jurnal Hukum , Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 178. https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/66
barang untuk mengangkut orang yang tidak sesuai peruntukannya. Penggunaan mobil yang  tidak  sesuai  peruntukannya  tersebut  dikarenakan  belum  tersedianya  mobil angkutan  orang  yang  layak.  Dengan  menggunakan  mobil  barang  masyarakat  dapat berkumpul dan saling berinteraksi satu sama lain. Kebiasaan berkumpul bersama itu adalah  kebiasaan  yang  sering  dan  masih  dilakukan  masyarakat  hingga  saat ini.Digunakannya  mobil  barang  tersebut  biasanya  untuk  mengantar  siswa-siswi sekolah  dan  berkemah,  mengantar  orang-orang  pergi  ke  acara  hajatan,  mengantar orang-orang  yang  hendak  bekerja  dan  untuk  keperluan  sehari-hari,  yakni mengantar orang-orang yang hendak pergi ke pasar untuk berbelanja.
Mobil  barang  memang  memiliki  ukuran  dan  kapasitas  yang  lebih  besar  juga memiliki  tarif  yang  lebih  murah  dibandingkan  dengan  mobil  penumpang  jika digunakan untuk menampung  orang  banyak.  Maka  dari  itu  mobil  barang  banyak diminati  oleh  masyarakat  di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  sebagai  sarana berpergian.
Secara yuridis telah diatur dalam Pasal 137 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan:
Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:
a. Rasio  Kendaraan  Bermotor  untuk  angkutan  orang,  kondisi  geografis,  dan prasarana jalan di provinsi/ kabupaten/ kota belum memadai;
b. Untuk  pengarahan  atau  pelatihan  Tentara  Nasional  Indonesia  dan/  atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
c. Kepentingan  lain  berdasarkan  pertimbangan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jambi,  jumlah  penduduk  di Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  pada  Tahun  2019  adalah  sebanyak  320.108    jiwa dengan rasio kendaraan 1 per 400 jiwa penduduk. Maka, sesuai dengan Pasal 137 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, masyarakat yang menggunakan mobil barang untuk mengangkut orang tersebut merupakan  salah  satu  pengecualian  pada  larangan  penggunaan  mobil  barang  untuk mengangkut orang. Namun, penegak hukum melihat bahwa penggunaan mobil barang untuk mengangkut orang tersebut termasuk sebuah pelanggaran.
Pada  penggunaan  mobil  barang  untuk  mengangkut  orang  di  wilayah  hukum Pengadilan Negeri Jambi yang tidak sesuai fungsi atau kegunaannya, peran pemerintah daerah  diperlukan  dalam  mendukung  penyediaan  transportasi  guna  memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.
Berikut  data  pelanggaran  dari  Polres  Tanjung  Jabung  Barat  mengenai penggunaan  mobil  barang  yang  mengangkut  orang  di  Kabupaten  wilayah  hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tahun 2016-2019, yaitu:
Penggunaan  mobil  barang  yang  digunakan  untuk  mengangkut  orang  dengan tidak  mengikuti  kriteria  penggunaan  mobil  barang  tersebut  terdapat  pada  ketetuan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan:
Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali  dengan  alasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  137  ayat  (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1  (satu)  bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp250.000,00  (dua  ratus  lima puluh ribu rupiah).

## Tabel 1
Jumlah  Kasus  Pelanggaran  Terhadap  Pasal  137  Ayat  (4)  Undang Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan  di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri  Kuala  Tungkal Dari Tahun 2016 2019
Tahun Kendaraan Jumlah Pasal Yang Dilanggar Tahap Penyelesaian Kasus 2016 Mobil Pick Up 22 Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pengadilan Truck Kecil 13 2017 Mobil Pick Up 27 Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pengadilan Truk Kecil 10 2018 Mobil Pick Up 39 Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pengadilan Truk Kecil Nihil 2019 Mobil Pick Up 18 Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pengadilan Truk Kecil 2 Total 131 Sumber: Data Polres Tanjung Jabung Barat
Melihat  potensi  pelanggaran  lalu  lintas  yang  sewaktu-waktu  dapat  terjadi, tentunya  hal  tersebut  harus  segera  diselesaikan  oleh  Kepolisian  sebagai  pihak  yang memiliki kewenangan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,menegakkan  hukum,memberikan  perlindungan,  pengayoman  dan pelayanan  kepada  masyarakat  serta  memegang  peranan  penting  disamping  penegak hukum lainnya 8 .
Landasan  hukum  tersebut  seharusnya  dijadikan  dasar  agar  tujuan  dari  hukum pidanauntuk memenuhi rasa kedilandapat terwujud 9 . Landasan tersebut juga sebagai acuan  bagi  para  penegak  hukum  untuk  mengambil  tindakan  yang  tegas  dan  konkrit sehingga peranan hukum sebagai pengatur kehidupan nasional dapat terlaksana serta tercapai  sikap  dan  prilaku  seluruh  aparat  dan  masyarakat  yang  menjunjung  tinggi hukum 10 .
8 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer , Cet. 2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 18.
9 Wirjono  Prodjodikoro, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia, Edisi  Ketiga,  Sinar  Grafika,
Bandung, 2003, hlm. 19.
10 Laden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana , Cet. 6, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.
1.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  ini,  penulis  ingin  mengetahui  penegakan hukum  pidana terhadap  Pasal  137  Ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Kuala Tungkal  sehingga  tercapai  lalu  lintas  yang  aman,  tertib,  lancar  dan  efisien  guna menjamin  kelancaran  berbagai  aktifitas  menuju  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan  Angkutan  Jalan.  Untuk  itu  penulis  menuangkan  dalam  skripsi  yang  diberi  judul “Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pasal  137  Ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  Di  Wilayah  Hukum  Pengadilan Negeri Kuala Tungkal”.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum yuridis empiris, dimana penelitian ini dengan mempelajari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan atas hukum pidana .

## C. PEMBAHASAN
1. Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pasal  137  Ayat  (4)  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  Di  Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
Upaya  untuk  meningkatkan  disiplin  pemakai  jalan  pada  masyarakat  perlu  di tingkatkan. Kita konstatasi bahwa angka pelanggaran lalu lintas terhadap penggunaan kendaraan  bermotor  yang  tidak  sesuai  dengan  peruntukannya  membuat  penegak hukum lalu lintas harus secara tegas mengambil tindakan.
Fakta  yang  terjadi  di  lapangan,  tepatnya  di  wilayah  hukum Pengadilan  Negeri Kuala  Tungkal,  ada  sebuah  kebiasaan  di  dalam  masyarakat,  yakni  penggunaan  mobil barang  untuk  mengangkut  orang  yang  tidak  sesuai  peruntukannya,  karena  tidak tersedianya  mobil  angkutan  orang  yang  layak.  Dengan  menggunakan  mobil  barang masyarakat  dapat  berkumpul  dan  saling  berinteraksi  satu  sama  lain.  Kebiasaan berkumpul bersama itu adalah kebiasaan yang sering dan masih dilakukan masyarakat hingga saat ini. Digunakannya mobil barang tersebut biasanya untuk mengantar siswa- siswi  sekolah  dan  berkemah,  mengantar  orang-orang  pergi  ke  acara  hajatan, mengantar  orang-orang  yang  hendak  bekerja  dan untuk  keperluan  sehari-hari,  yakni mengantar orang-orang yang hendak pergi ke pasar untuk berbelanja..
Sering ditemui di jalan raya pelosok desa bahkan di kota-kota masih banyaknya kendaraan bermotor yang memiliki fungsi untuk mengangkut barang, tetapi digunakan untuk mengangkut orang.
Penggunaan  mobil  barang  untuk  mengangkut  orang  yang  dilakukan masyarakat  di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  dikarenakan  kebutuhan masyarakan akan sarana angkutan orang dalam jumlah banyak masih belum terpenuhi. Kemudian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, jumlah penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2019 adalah sebanyak 320.108  jiwa dengan rasio kendaraan  1  per  400  jiwa  penduduk.  Jadi,  karena  tidak  tersedianya  mobil  angkutan orang yang layak digunakan untuk masyarakat, maka penggunaan mobil barang yang digunakan  untuk  mengangkut  orang  oleh  masyarakat  di  KabupatenTanjung  Jabung Barat merupakan salah satu pengecualian dalam ketentuan Pasal 137 Ayat (4) huruf a.
Namun,  pihak  Kepolisian  Satlantas  Polres  Tanjung  Jabung  Barat  mengganggap  hal tersebut  sebagai  bentuk  pelanggaran.  Seyogyanya  pihak  Kepolisian  Satlantas  dapat melihat  kondisi  ideal  penggunaan  mobil  barang  untuk  mengangkut  orang  yang digunakan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi angkutan orang dalam jumlah banyak.
Peran  pemerintah  daerah  sangat  diperlukan  dalam  mendukung  penyediaan transportasi  guna  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam  menjalankan  aktifitas sehari-hari.  Pemerintah  daerah  diharapkan  dapat  memberikan  stimulasi,  fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan hal-hal yang bersifat bantuan terhadap daerahnya serta diharapkan  pula  turut  campur  secara  aktif  dan  bertanggung  jawab  dalam pembangunan daerah tersebut.
Menurut  hasil  wawancara  penulis  dengan  Iptu  Eko  Sutoyo  selaku  Kasatlantas Polres Tanjung Jabung Barat menyatakan bahwa:
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  pidana  terhadap penggunaan mobil barang yang mengangkut orang adalah:
1. Faktor  Pidana,  yaitu  pidana  yang  dijatuhkan  dianggap  sangat  ringan.  Untuk pidana kurungan masih sangat ringan sedangkan alternatif pidananya adalah pidana denda yang juga dianggap masih sangat ringan;
2. Faktor  Masyarakat,  yaitu  masih  banyaknya  masyarakat  yang  belum  sadar akan pentingnya ketertiban dalam berlalu lintas 11 .
Penegakan  hukum  pidana  terhadap  Pasal  137  Ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Pengadilan Negeri  Kuala  Tungkal  seharusnya  diiringi  kerjasama  antara  berbagai  pihak  yang bersangkutan  baik  penegak  hukum,  masyarakat,  pemerintah  daerah  dan  instansi terkait agar tercipta lalu lintas yang aman, nyaman dan tertib.
Iptu  Nurdin  selaku  Kaur  Bin  Ops  Polres  Tanjung  Jabung  Baratmenambahkan penjelasan Kasatlantas:
Faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  terhadap  penggunaan  mobil barang yang mengangkut orang, yaitu kurangnya sarana dan prasarana, sehingga mereka  memilih  menaiki  mobil  barang  karena  kapasitasnya  yang  dapat menampung orang dalam jumlah banyak dengan biaya murah 12 .
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  diketahu  bahwa  Penegakan  Hukum  Pidana Terhadap  Pasal  137  Ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal masih belum  optimal  dilakukan,  karena  terdapat  faktor-faktor  yang  mempengaruhi penegakan hukum tersebut, yaitu:
1.  Faktor Hukumnya Sendiri
Dalam  Pasal  303  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap penggunaan  mobil  barang  yang  mengangkut  orang,  hanya  terbatas  pada  pidana kurungan dan denda yang sangat ringan dan murah. Sementara itu menurut Iptu Eko Sutoyo selaku Kasatlantas Polres Tanjung Jabung Barat menyatakan:
11 Wawancara dengan Iptu Eko Sutoyo, Kasatlantas Polres Tanjung Jabung Barat, tanggal 10 Februari 2020.
12 Wawancara dengan  Iptu  Nurdin,  Kaur  Bin  Ops  Polres  Tanjung  Jabung  Barat,  tanggal  10 Februari 2020.
Memang  ada  kondisi  dilema  dalam  penegakan  hukum  terhadap  pelaku pelanggaran  lalu  lintas  terhadap  penggunaan  mobil  barang  yang  mengangkut orang  tersebut,  dimana  penegakan  hukum  harus  dilakukan  dengan  tegas.  Tetapi ketika razia dilaksanakan dan didapati adanya pelanggaran mengenai penggunaan mobil  barang  yang  mengangkut  orang,  rata-rata  para  pelaku  menganggap  tilang itu hal biasa dan tidak ada rasa bersalah atau menyesali dari diri pelaku 13 .
Sesuai  dengan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  20011  Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  disebutkan  dalam  membentuk  peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yaitu:
1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan; dan
7. Keterbukaan.
Salah  satu  persoalan  yang  biasanya  timbul  dalam  pembentukan  undang- undang  adalah  kesesuaian  antara  jenis,  hirarki,  dan  materi  muatannya,  dimana setiap  undang-undang  yang  akan  dibentuk  harus  sesuai  antara  perbuatan  dan pidananya, serta tidak menimbulkan multitafsir pada undang-undang tersebut.
2.  Faktor Penegak Hukum
Penegak  hukum  merupakan  golongan  panutan  dalam  masyarakat  yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus mampu berkomunikasi dan menjalankan peranan yang mereka emban.
Wujud  nyata  terlaksananya  penegakan  hukum  paling  utama  adalah  dari pelaksanaan  tugas  dan  kewajiban  aparat  penegak  hukum  dalam  menegakkan hukum  itu  sendiri.  Dalam  penindakan  hukum,  penegak  hukum  yang  jujur, berwibawa  dan  tanggap  merupakan  salah  satu  sikap  yang  membuat  masyarakat percaya dan merasa dilindungi oleh aparat.
Untuk  melihat  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  yang  melanggar  Pasal 137  Ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  yang  dilakukan  aparat penegak  hukum  di  Polres  Tanjung  Jabung  Barat,  Aiptu  Endang  Kosasih  selaku Kanit Patroli Polres Tanjung Jabung Barat menyatakan:
Pasal  Pasal  137  Ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  pada beberapa  kondisi  sulit  untuk  ditegakkan,  karena  sudah  menjadi  rahasia umum  menggunakan  mobil-mobil  bak  terbuka  untuk  sarana  berpergian dan  dianggap  lumrah  oleh  masyarakat.  Ini  sudah  menjadi  kebiasaan masyarakat  yang  sulit  untuk  diubah.  Penegakan  hukum  seyogyanya dilakukan  secara  bertahap  dan  terus-menerus  dilakukan  sosialisasi  agar terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas 14 .
13 Wawancara dengan Iptu Eko Sutoyo, Kasatlantas Polres Tanjung Jabung Barat, tanggal 10 Februari 2020.
14 Wawancara dengan  Aiptu  Endang  Kosasih,  Kanit  Patroli  Polres  Tanjung  Jabung  Barat, tanggal 10 Februari 2020.
Dalam  penyelesaian  kasus  pelanggaran  tersebut,  Iptu  Eko  Sutoyo  selaku Kasatlantas Polres Tanjung Jabung Barat menyatakan:
Penyelesaian kasus pelanggaran terhadap penggunaan mobil barang yang mengangkut  orang  ini  kita  selesaikan  di  Pengadilan.  Jadi,  pelanggar  kita tilang  dan setelah  kita  buatkan surat  tilang,  catatan  tilang  tersebut  berisi nama, hari, jam, tanggal si pelanggar datang ke Pengadilan. Kita menahan mobil  barang  tersebut  dan  meminta  pelanggar  menunjukkan  SIM,  lalu pelanggar akan datang ke Pengadilan sesuai dengan hari yang ditentukan dan hakim akan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya 15 .
Walaupun  demikian,  dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum  atas  pelaku pelanggaran  lalu  lintas,  penegak  hukum  juga  harus  berkoordinasi  dengan pemerintah daerah dalam penyediaan transportasi angkutan orang, karena tidak memadainya  angkutan  transportasi  daerah.  Penyediaan  transportasi  angkutan orang  memegang  peranan  penting  dalam  perekonomian  untuk  mensejahterakan masyarakat.  Transportasi  juga  sangat  dibutuhkan  masyarakat  dalam kesehariannya.  Fungsi  transportasi  di  perdesaan,  yaitu  menyediakan  sarana memindahkan orang dan barang di dalam desa serta dari desa ke desa lain untuk mendapatkan  kebutuhan  inti  dan  membangun  kemampuan  sosial  ekonomi  dari masyarakat.
Tugas  pemerintah  adalah  menyediakan  transportasi  yang  aman,  nyaman, layak  jalan  dan  tidak  boleh  menyediakan  sarana  transportasi  yang membahayakan.  Tujuan  transportasi  yaitu  bagaimana  pemerintah  mampu menunjang  sektor-sektor  pembangunan  lain,  seperti  sektor  perekonomian, perdagangan,  perindustrian,  pertanian,  dan  sebagainya,  jadi  pemerintah  harus memperhatikan dan menunjang kebutuhan masyarakat.
Peran  pemerintah  daerah  diperlukan  dalam  mendukung  penyediaan transportasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.  Kemudian,  peran  pemerintah  sebagai  sektor  yang  merangsang pertumbuhan  daerah  pedesaan,  terpencil,  pedalaman,  maka  jika  daerah  itu terhubung  dengan  baik  oleh  transportasi,  maka  daerah  itu  akan  cepat berkembang.  Pemerintah  daerah  diharapkan  dapat  memberikan  stimulasi, fasilitasi,  pembinaan,  pengawasan  dan  hal-hal  yang  bersifat  bantuan  terhadap daerahnya  serta  diharapkan  pula  turut  campur  secara  aktif  dan  bertanggung jawab dalam pembangunan daerah tersebut.
Namun,  di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  yang  mayoritas  daerahnya adalah  perkebunan,  maka  tidak  sulit  menemukan  mobil  barang  atau  mobil  bak terbuka  yang  biasa  digunakan  untuk mengangkut hasil  kebun.  Tak  jarang,  mobil barang  tersebut  juga  digunakan  untuk  mengangkut  orang,  karena  tidak tersedianya mobil angkutan orang yang dapat digunakan untuk mengangkut orang dalam  jumlah  yang  banyak,  maka  masyarakat  menggunakan  mobil  barang tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari.
Namun  kenyataannya,  Pemerintah  daerah  tidak  menyediakan  mobil angkutan orang untuk keperluan sehari-hari. Dalam hal ini tujuan pembangunan nasional tidak berjalan dengan sempurna.
15 Wawancara dengan Iptu Eko Sutoyo, Kasatlantas Polres Tanjung Jabung Barat, tanggal 10 Februari 2020.
Pemerintah  daerah  dalam  menyediakan  transportasi  angkutan  umum dapat melakukan:
a. Pemerintah daerah berkoordinasi  dengan Perusahaan daerah tempat tinggal masyarakat dalam penyediaan transportasi angkutan orang. b. Memonitoring dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan pengawasandalam  mengawasi  masyarakat  yang  menggunakan  mobil barang untuk mengangkut orang.
3.  Faktor Sarana atau Fasilitas Faktor sarana atau fasilitas secara faktual dalam jajaran Kepolisian Resor Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  khususnya  Polisi  Lalu  Lintas  belum  terpenuhi secara  keseluruhan.  Hal  ini  terkait  dengan  wilayah  hukum  Kabupaten  Tanjung Jabung Barat yang harus diawasi oleh aparat penegak hukum tidak seimbang.
Menurut hasil wawancara saya dengan Iptu Eko Sutoyo selaku Kasatlantas Polres Tanjung Jabung Barat menyatakan:
Jumlah personil yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat khususnya  terkait  dengan  Polisi  Lalu  Lintas  secara  kuantitatif  memiliki kekurangan,  hanya  ada  45  anggota  Polantas  dan  tidak  seimbang  dengan wilayah  hukum  dan  subjek  hukum  yang  harus  dilakukan  pengawasan berlalu lintas, kami juga membutuhkan lebih banyak kendaraan dinas dan pos jaga yang layak dalam menjalankan tugas karena hanya terdapat 4 pos jaga  yang  hanya  berada  di  Kabupaten  Kota  dan  hanya  ada  1  kendaraan dinas disetiap Subsektor Kepolisian di Kecamatan 16 .
Tanpa  adanya  sarana  atau  fasilitas  yang  memadai,  maka  tidak  mungkin penegakan  hukum  yang  dilakukan  akan  berjalan  dengan  lancar  dan  mencapai tujuannya.  Sarana  atau  fasilitas  tersebut  mencakup  tenaga  manusia  yang berpendidikan  dan  trampil,  organisasi  yang  baik,  peralatan  yang  memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.
Sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung  penegakan  hukum  ditujukan  pada instansi  Kepolisian  sebagai  garda  terdepan  penegakan  hukum  pidana.  Menurut Iptu Nurdin selaku Kaur Bin Ops Polres Tanjung Jabung Barat menyatakan:
Penanggulangan  pelanggaran  lalu  lintas  tidaklah  selalu  berjalan  lancar, tetapi  kadangkala  ditemui  adanya  kendala,  seperti  kurangnya  dana operasional  yang  tersedia,  kalaupun  ada  harus  dibagi-bagi  untuk penyelesaian kasus pidana lain dan kurangnya sarana yang dibutuhkan 17 .
Faktor  sarana  atau  fasilitas  diperlukan  oleh  Kepolisian  khususnya  Polisi Lalu Lintas sehingga memudahkan gerak Polisi dalam bertugas.
4.  Faktor Mayarakat
Masyarakat memegang peranan penting dalam penegakan hukum, karena penegakan  hukum  berasal  dari  masyarakat.  Berdasarkan  data  pelanggaraan  di Polres Tanjung Jabung Barat terhadap penggunaan mobil barang yang digunakan tidak  sesuai  peruntukannya,  disebabkan  karena  kebutuhan  masyarakan  akan sarana  angkutan  umum  yang  tidak  tersedia  membuat  masyarakat  menggunakan
16 Wawancara dengan Iptu Eko Sutoyo, Kasatlantas Polres Tanjung Jabung Barat, tanggal 10 Februari 2020.
17 Wawancara dengan  Iptu  Nurdin,  Kaur  Bin  Ops  Polres  Tanjung  Jabung  Barat,  tanggal  10 Februari 2020.
alternatif lain, yaitu mobil barang yang memiliki kapasitas penumpang yang lebih banyak dan harga yang murah.
Masyarakat  juga  belum  mengetahui  isi  dari  Pasal  137  Ayat  (4)  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga jika  terjadi  pelanggaran  terhadap  penggunaan  mobil  barang  yang  mengangkut orang, masyarakat tidak melapor ke Pihak kepolisian, karena merasa tidak perlu melakukannya.
Menurut  Joko  Susilo  selaku  masyarakat  di  Kecamatan  Tebing  Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyatakan:
Ia menggunakan truck kecil untuk mengangkut orang, karena di daerahnya sudah  menjadi  kebiasaan  menggunakan  truck  tersebut.  Ia  biasa menggunakannya  untuk  mengantar  orang-orang  pergi  ke  acara  hajatan. Kalau menggunakan  mobil  penumpang  tempat  duduknya  yang  tidak  luas membuat  kurang  nyaman  orang-orang,  karena  tidak  leluasa  untuk berbincang-bincang 18 .
Menurut  hasil  wawancara  penulis  dengan  Iptu  Eko  Sutoyo  selaku Kasatlantas Polres Tanjung Jabung Barat menyatakan:
Kebanyakan  masyarakat  hanya  melapor  tentang  terjadinya  laka  lantas (kecelakaan  lalu  lintas)  saja.  Tidak  pernah  ada  laporan  yang  masuk mengenai  tindak  pidana  pelanggaran  penggunaan  mobil  barang  yang digunakan  untuk  mengangkut  orang.  Masyarakat  berfikir  melaporkan pelanggaran penggunaan mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang itu akan melewati tahapan serta proses pelaporan yang panjang dan rumit 19 .
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas,  masyarakat  di  Kabupaten  Tanjung Jabung Barat terkesan malas untuk berkecimpung atau bersinggungan dengan hal- hal  yang  berbau  hukum.  Menurut  mereka  jika  hal  tersebut  tidak  merugikan mereka  dan  tidak  ada  korban  yang  jatuh  akibat  pelanggaran  tersebut,  maka masyarakat  tidak  merasa  perlu  untuk  melaporkan  hal  tersebut  ke  pihak Kepolisian.
Menurut Uswatun Hasanah selaku masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyatakan bahwa:
Ia menggunakan pick up karena tidak ada kendaraan lagi, kalau naik mobil penumpang  tidak  diperbolehkan,  karena  bau  ikan  yang  amis  dan  harga yang lumayan mahal untuk satu kali berangkat. Untung yang ia dapat dari berjualan juga masih kurang kalau membayar mobil penumpang tersebut. Kalau naik pick up harganya murah. Ia sendiri hanya lulusan SD dan tidak mengerti sama sekali tentang hukum 20 .
Kebutuhan  anak  sarana  angkutan  umum  yang  tidak  memadaimembuat masyarakat  memilih  alternatif  kendaraan  lain  untuk  digunakan.  Hal  ini  juga dikatakan oleh Hidayat Nurwahid:
18 Wawancara denganJoko  Susilo,  Mayarakat,  Tanjung  Jabung  Barat,  tanggal  13  Februari 2020.
19 Wawancara dengan Iptu Eko Sutoyo, Kasatlantas Polres Tanjung Jabung Barat, tanggal 10
Februari 2020
20 Wawancara dengan  Uswatun  Hasanah,  Mayarakat,  Tanjung  Jabung  Barat,  tanggal  13 Februari 2020.
Ia  hampir  setiap  hari  menggunakan  truck  kecil  untuk  mengantar  dan menjemput anak sekolah. Ini tuntutan pekerjaannya sebagai seorang supir. Mereka membutuhkan truck kecil ini karena jarak dari rumah mereka ke sekolah  cukup  jauh  dan  hanyatruck  ini  yang  disediakan  oleh  Perusahaan sebagai sarana transportasi 21
Berikut  hasil  jawaban  dari  wawancara  kuiseoner  penulis  dengan masyarakat  yang  melakukan  pelanggaran  tentangmengetahui  atau  tidak mengetahui masyarakat  terhadap  Pasal  137  Ayat (4)  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu:

## Tabel 2
Jawaban  Responden  Tentang  Mengetahui  Atau  Tidak  Mengetahui Terhadap  Pasal  137  Ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Pengadilan
Negeri Kuala Tungkal No . Nama Mengetahui Tidak Mengetahui 1. Joko Susilo  2. Budi Sutrisno  3. Sulaiman Pasaribu  4. Uswatun Hasanah  5. Hidayat Nurwahid  6. Mulyadi  7. Harianto Tarigan  8. Kuspriyanto  9. Palben Sirait  10. Sunadi  11. Ngadimin  12. Febrinal Syah  13. Hasan Basri  Jumlah 3 10 Sumber Data: Hasil Wawancara Kuiseoner Tehadap Responden
Setelah  dilakukan  wawancara  kuiseoner  dengan  masyarakat  yang melakukan  pelanggaran,  didapatkan  jawaban  tentang  mengetahui  atau  tidak mengetahui masyarakat  terhadap  Pasal  137  Ayat (4)  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa dari 13 (tiga belas) orang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang melakukan pelanggaran, hanya 3 (tiga) orang yang mengetahui tentang Pasal 137 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selebihnya mengatakan tidak mengetahui Pasal tersebut, mereka hanya mengetahui bahwa dalam Undang- Undang  Lalu  Lintas  tersebut  menuntut  pengemudi  kendaraan  bermotor memfasilitasi  dirinya  dengan  kelengkapan  surat  kendaraan,  seperti  SIM,  STNK, menggunakan helm berstandar SNI, menggunakan spion, dan lain lain.
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  tindakan  yang dilakukan  masyarakat  terhadap  penggunaan  mobil  barang  untuk  mengangkut orang  dikarenakan  tidak  tersedianya  sarana  angkutan  orang  serta  kurangnya informasi dan pemahaman tentang Pasal 137 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
5.  Faktor Budaya
Budaya hukum masyarakat saat ini terkait dengan hal berlalu lintas belum secara  sempurna menyadari  bahwa menggunakan  mobil  barang  yang  digunakan untuk  mengangkut  orang  dapat  membahayakan  diri  sendiri,  orang  lain  dan mengganggu ketertiban lalu lintas. Tindakan tersebut juga dapat dikenakan sanksi pidana  apabila  mobil  barang  tersebut  tidak  memiliki  kriteria  untuk  mengangkut orang.
Kondisi  tersebut  juga  ditegaskan  oleh  Iptu  Nurdin  selaku  Kaur  Bin  Ops Polres Tanjung Jabung Barat menyatakan:
Masyarakat  memang  masih  kurang  rasa  pedulinya  terhadap  aturan  lalu lintas.  Keegoisan  terkadang  masih  menjadi  faktor  masyarakat  tidak menaati  aturan  lalu  lintas.  Misalnya,  tidak  memfasilitasi  diri  dengan membawa SIM dan  STNK 22 .
Kemudian  hal  senada  juga  di  katakan  oleh  Aiptu  Endang  Kosasi  selaku Kanit Patroli Polres Tanjung Jabung Barat menyatakan:
Budaya masyarakat yang seolah tidak peduli dan bersikap apatis terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketika masyarakat melakukan pelanggaran ringan, tilang  pun  dianggap  hal  yang  biasa  dan  bisa  diselesaikan  dengan membayar denda tilang yang cukup murah, misalnya tidak menggunakan helm,  tidak  memfasilitasi  diri  dengan  membawa  SIM  dan    STNK . Kecuali dalam  hal  laka  lantas,  baru  diproses  dan  sedikit  menakuti  masyarakat karena  proses  yang  rumit  dan  panjang,  terlebih  jika  seseorang  dijadikan sebagai  saksi.  Itulah  yang  menyebabkan  masyarakat  apatis  terhadap hukum 23 .
Untuk menerapkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat, maka haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu.
Kemudian untuk menanggulangi pelanggaran terhadap penggunaan mobil barang yang mengangkut orang, Aiptu Endang Kosasi selaku Kanit Patroli Polres Tanjung  Jabung  Barat  menyatakan  bahwa  ada  beberapa  cara  untuk menanggulanginya, yaitu:
1.  Melakukan Razia
Salah  satu  cara  untuk  menekan  angka  pelanggaran  lalu  lintas  terhadap penggunaan  mobil  barang  yang  digunakan  untuk  mengangkut  orang  adalah dengan  dilakukannya  kegiatan  razia  oleh  petugas  Satlantas  Polres  Tanjung Jabung Barat. Razia dilakukan oleh  Polisi Lalu Lintas (Polantas) atau Pegawai Negeri  Sipil  (PNS)  yang  memiliki  kualifikasi  tertentu  dibidang  lalu  lintas  dan angkutan jalan.
22 Wawancara dengan  Iptu  Nurdin,  Kaur  Bin  Ops  Polres  Tanjung  Jabung  Barat,  tanggal  10 Februari 2020.
23 Wawancara dengan  Aiptu  Endang  Kosasih,  Kanit  Patroli  Polres  Tanjung  Jabung  Barat, tanggal 10 Februari 2020.
Kemudian  oleh  Aiptu  Endang  Kosasi  selaku  Kanit  Patroli  Polres  Tanjung Jabung Barat menyatakan:
Pelaksanaan razia bertujuan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas agar  terciptanya  lalu  lintas  yang  aman,  tertib  dan  nyaman.  Razia dimaksudkan  untuk  melakukan  pemeriksaan  langsung  kepada  para pengguna  jalan  dan  pengemudi  kendaraan  bermotor.  Jenis  operasi  razia lalu  lintas  yang  sering  dilaksanakan  adalah  operasi  lintas  yang pelaksanaannya bisa kapan saja dan sangat tiba-tiba 24 .
Berdasarkan  uraian  diatas,  dengan  dilakukannya  kegiatan  razia  maka dapat membuat lalu lintas menjadi lancar, aman dan tertib.
2.  Melakukan Penilangan Penilangan merupakan suatu proses penyelesaian suatu perkara lalu lintas. Penilangan dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa kelengkapan surat-surat dan  kelengkapan  lainnya.  Namun,  jika  pelaku  tidak  dapat  menunjukan kelengkapan surat-surat, maka Polantas akan menindak dan melakukan tilang kepada  pelaku  dengan  memberikan  surat  tilang  dan  mengamankan  barang bukti.Penilangan  juga  bertujuan  untuk  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku pelanggar lalu lintas. Ditilang di tempat umum juga akan membuat si pelanggar malu dan diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
Iptu  Eko  Sutoyo  selaku  Kasatlantas  Polres  Tanjung  Jabung  Barat menyatakan:
Adapun proses penyelesaian perkara, yakni dengan menahan barang bukti, memberikan  surat  tilang  kepada  palaku  pelanggaran  lalu  lintas  yang didalam surat tilang tersebut dicantumkan hari, tanggal, dan jam, dimana pelaku pelanggaran harus datang untuk mengikuti sidang di Pengadilan 25 .
Hal Senada juga dikatakan Aiptu Endang Kosasi selaku Kanit Patroli Polres Tanjung Jabung Barat:
Jika  terdapat  pelaku  pelanggaran  lalu  lintas,  maka  akan  dilakukan pemeriksaan  kelengkapan  surat-surat  kendaaraan  bermotor  dan kelengkapan lainnya, bila pengemudi tidak memfasilitasi dirinnya dengan kelengkapan  tersebut,  maka  kami  dari  pihak  Polantas  akan  memberikan sanksi  dengan  melakukan  tilang  dengan  memberikan  surat  tilang  dan selanjutnya  pelaku  akan  mengikuti  sidang  di  Pengadilan  dan  akan membayar  denda  yang  diputuskan  oleh  Hakim  dan  mengambil  barang bukti  di  Kejaksaan  yang  disita  pihak  Kepolisian.  Begitupun  terhadap pelaku  pelanggaran  yang  menggunakan  mobil  barang  untuk  mengangkut orang,  kami  akan  meminta  pelaku  menunjukan  kelengkapan  surat-surat dan menahan mobil barang tersebut sebagai barang bukti 26 .
3.  Pemberian Nasehat
Pemberian  nasehat  kepada  pelaku  pelanggaran  lalu  lintas  bertujuan  agar pelaku  tidak  lagi  mengulangi  lagi  perbuatan.  Setelah  penilangan  dilakukan,
24 Wawancara dengan  Aiptu  Endang  Kosasih,  Kanit  Patroli  Polres  Tanjung  Jabung  Barat, tanggal 10 Februari 2020.
25 Wawancara dengan Iptu Eko Sutoyo, Kasat lantas Polres Tanjung Jabung Barat, tanggal 10 Februari 2020.
26 Wawancara dengan  Aiptu  Endang  Kosasih,  Kanit  Patroli  Polres  Tanjung  Jabung  Barat, tanggal 10 Februari 2020.
maka  pelaku  diberikan  nasehat  agar  tidak  mengulangi  perbuatannya,  karena dapat merugikan dirinya, orang lain dan ketertiban di jalan raya.
Setelah  mengikuti  sidang  di  Pengadilan,  maka  pelaku  juga  diberikan nasehat  dan  arahan  dari  Kasatlantas  atau  Hakim  Pengadilan  agar  tidak melakukan pelanggaran lagi dikemudian hari.
Hal  ini  juga  diterangkan  oleh  Iptu  Eko  Sutoyo  selaku  Kasatlantas  Polres Tanjung Jabung Barat menyatakan:
Untuk  menekan  angka  pelanggaran  lalu  lintas  terutama  terhadap penggunaan mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang, maka diperlukan pengarahan langsung kepada para pelaku pelanggaran, karena mungkin  mereka  tidak  mengetahui  isi  peraturan  perundang-undang tersebut, sehingga mereka sering melanggar ketentuan peraturan tersebut atau mereka yang sengaja melakukan pelanggaran 27 .
4.  Melakukan Penyuluhan Hukum dan Himbauan Di Bidang Lalu Lintas
Melakukan penyuluhan hukum di bidang lalu lintas dan himbauan kepada masyarakat  untuk  berkendara  dengan  mematuhi  ketentuan  hukum  yang berlaku  serta  meningkatkan  profersional  dan  proporsional  aparat  dalam melaksanakan tugasnya.
Pentingnya pemberian pemahaman hukum kepada masyarakat, khususnya para pengemudi dan pemilik kendaraan agar terciptanya lalu lintas yang aman, nyaman dan tertib. Iptu Eko Sutoyo selaku Kasatlantas Polres Tanjung Jabung Barat menyatakan:
Ada  beberapa  cara  yang  kami  lakukan  dalam  melakukan  penyuluhan hukum dan himbauan di bidang lalu lintas, yaitu:
a. Pemasangan Spanduk Dan Pamflet
Spanduk  dan  pamflet  ini  berisikan  mengenai  himbauan  agar  berhati- hati  dalam  berkendara  di  jalan  raya  dan  juga  menginformasikan  bahwa pelaku pelanggaran lalu lintas akan dikenakan sanksi pidana. Spanduk dan pamflet ini diletakkan ditempat-tempat yang dapat dijangkau masyarakat.
b. Penyuluhan Hukum Kepada Mayarakat Penyuluhan  hukum  ini  dilakukan  oleh  Tim  Gabungan  Kepolisian,
Kejaksaan  dan  Pengadilan  yang  biasanya  dilakukan  2  bulan  atau  3  bulan sekali di kantor-kantor Kepala Desa/ Kelurahan.
c. Himbauan Melalui Media Massa
Untuk  meningkatkan  kewaspadaan  masyarakat  terhadap  pelanggaran lalu  lintas,  aparat  penegak  hukum  di  wilayah  Kabupaten  Tanjung  Jabung Barat memberikan himbauan kepada masyarakat melalui media elektronik yang  dapat  diakses  di  internet  dengan  membuka  situs  dan polrestanjabbar.jambi.polri.go.id dan infotanjab.com 28 .
27 Wawancara dengan  Iptu  Eko  Sutoyo,  Kasatlantas  Polres  Tanjung  Jabung  Barat,  tanggal  10 Februari 2020.
28 Wawancara dengan Iptu Eko Sutoyo, Kasatlantas Polres Tanjung Jabung Barat, tanggal 10 Februari 2020.
2. KendalaYang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pasal 137 Ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Berdasarkan  penjelasan  yang  telah  diuraikan  diatas,  dapat  disimpulkan bahwa  penegakan  hukum  di  bidang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  di  Kabupaten Tanjung  Jabung  Barat  dilihat  dari  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan hukum  masih  belum  berjalan  dengan  optimal.  Masih  terdapat  beberapa  kendala yang dihadapi, yaitu:
1.  Faktor Hukumnya Sendiri Menurut  Aiptu  Endang  Kosasi  selaku  Kanit  Patroli  Polres  Tanjung  Jabung
Barat menyatakan:
Salah  satu    faktor  yang  menjadi  kendala  dalam  penegakan  hukum  pidana terhadap  Pasal  137  Ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  di  wilayah  Hukum  Pengadilan Negeri  Kuala  Tungkal adalah  karena  substansi  hukumnya.  Kendala  ini terletak  pada  sanksi  pidananya,  dimana  denda  yang  cukup  murah  yang sudah  ditetapkan  sebagai  pengganti  pidana  kurungan.  Pelaku  pelanggaran terhadap  penggunaan  mobil  barang  yang  digunakan  untuk  mengangkut orang  tidak  sungkan  membayar  sejumlah  uang  yang  sudah  ditetapkan, karena menurut mereka pidana dendanya terbilang cukup murah 29 .
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  salah  satu kendala  dalam  proses  penegakan  hukum  pidana  terhadap  penggunaan  mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang adalah terletak pada substansi hukumnya. Pidana denda yang cukup murah membuat pelaku tidak akan merasa jera dengan perbuatannya.
2.  Faktor Penegak Hukum Salah satu  faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap penggunaan  mobil  barang  yang  digunakan  untuk  mengangkut  orang  adalah terkait dengan aparat penegak hukumnya. Dalam peenegakan hukum, kurangnya sosialisasi  dan  penyuluhan  hukum  terkait  Pasal  137  Ayat  (4)  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  membuat masyarakat tidak pentingnya menggunakan kendaraan sesuai dengan fungsinya. Hal ini tentu saja menjadi kendala dalam penegakan hukum lalu lintas dan angkutan  jalan,  karena  kurangnya  pengetahuan  akan  penggunaan  angkutan sesuai  dengan  fungsinya  yang  dapat  menghambat  proses  penegakan  hukum tersebut.  Walaupun  demikian,  menurut  Iptu  Eko  Sutoyo  selaku  Kasatlantas Polres Tanjung Jabung Barat menyatakan:
Dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum  atas  pelaku  pelanggaran  lalu  lintas, Kepolisian  Resor  Tanjung  Jabung  Barat  selalu  berkoordinasi  dengan Kepolisian Sektor yang ada pada tingkat Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung  Barat  dan  berusaha  membuat  komunikasi  yang  baik  kepada masyarakat” 30 .
29 Wawancara dengan  Aiptu Endang  Kosasih, Kanit Patroli Polres Tanjung Jabung Barat, tanggal 10 Februari 2020.
30 Wawancara dengan  Iptu  Eko  Sutoyo,  Kasatlantas  Polres  Tanjung  Jabung  Barat,  tanggal  10 Februari 2020.
Walaupun  demikian,  dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum  pidana  atas pelaku  pelanggaran  lalu  lintas,  penegak  hukum  harus  berkoordinasi  dengan pemerintah  daerah  dalam  penyediaan  transportasi  untuk  mengangkut  orang dalam  jumlah  banyak.Pemerintah  daerah  diharapkan  dapat  memberikan stimulasi,  fasilitasi,  pembinaan,  pengawasan  dan  hal-hal  yang  bersifat  bantuan terhadap  daerahnya  serta  diharapkan  pula  turut  campur  secara  aktif  dan bertanggung jawab dalam pembangunan daerah tersebut.
Namun,  terdapat  beberapa  kendala  pemerintah  daerah  dalam  penegakan hukum  pidana  di  bidang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan.  Kendala  yang  dihadapi dalam  peningkatan  penegakan  hukum  di  bidang  lalu  lintas  dan angkutan  jalan, terutama pada penggunaan mobil barang yang mengangkut orang, yaitu:
a. Koordinasi  Pemerintah  daerah  dan  Perusahaan  tempat  tinggal  masyarakat dalam  penyediaan  transportasi  angkutan  orang  masih  belum  dilakukan secara sempurna.
b. Kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasandalam mengawasi masyarakat yang menggunakan mobil barang untuk mengangkut orang.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  penegak  hukum sebagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap Pasal 137 Ayat (4)  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009  masih  memiliki  kendala  terkait kurangnya  sosialisasi  di  bidang  lalu  lintas  dang  angkutan  jalan  dan  belum optimalnya  koordinasi  penegak  hukum  dengan  pemerintah  daerah,  dimana terdapat  kendala  pemerintah  daerah  dalam  penyediaan  transportasi  guna memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam  menjalankan  aktivitas  sehari- hari,sehingga  menghambat  proses  penegakan  hukum  di  bidang  lalu  lintas  dan angkutan jalan.
3.  Faktor Sarana dan Fasilitas
Faktor  sarana  dan  fasilitas  merupakan  salah  satu  faktor  yang  menjadi kendala Satlantas dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam melaksanakan tugas patroli. Banyak yang menganggap bahwa faktor sarana dan prasarana ini merupakan  salah  satu  kendala  yang  menentukan  efektifitas  Polisi  Lalu  Lintas dalam melaksanakan tugasnya. Hal senada juga disampaikan oleh Aiptu Endang Kosasi selaku Kanit Patroli Polres Tanjung Jabung Barat yang menyatakan:
Dalam  pelaksanaan  tugas,  kami  kadang  terhalang  dengan  jumlah  personil kepolisian  yang  kurang  kendaraan  dinas  dan  pos yang  kurang  banyak  dan layak.  Kendaraan  dinas  kami  perlukan  untuk  mengejar  para  pelaku pelanggaran lalu lintas, sementara pos kami perlukan untuk berjaga 31 .
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  salah  satu  kendala dalam  penegakan  hukum  terhadap  penggunaan  mobil  barang  yang  digunakan untuk  mengangkut  orang  di  bidang  lalu  lintas  adalah  terbatasnya  sarana  dan prasarana yang dapat menghambat Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugasnya.
31 Wawancara dengan  Aiptu Endang  Kosasih, Kanit Patroli Polres Tanjung Jabung Barat, tanggal 10 Februari 2020.

## 4.  Faktor Masyarakat
Faktor  masyarakat  merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Kendala utama yang dihadapi  dalam  peningkatan  penegakan  hukum  di  bidang  lalu  lintas  dan angkutan  jalan,  terutama  pada  penggunaan  mobil  barang  yang  mengangkut orang,  yaitutidak  tersedianya  transportasi  angkutan  orang  yang  membuat masyarakat menggunakan alternatif transportasi lain, yaitu mobil barang untuk keperluan sehari-hari. Penggunaan mobil barang tersebut dapat membahayakan diri sendiri, orang lain dan ketertiban lalu lintas jika mobil barang tersebut tidak memiliki kriteria dalam mengangkut orang.
Masyarakat  seharusnya  mengetahui  bahwa  mobil  barang  yang  digunakan untuk  mengangkut  orang  tersebut  memiliki  kriteria  untuk  mengangkut  orang. Kriteria tersebut termuat dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, yaitu:
a. Tersedianya tangga untuk naik turun;
b. Tersedianya  tempat  duduk  dan/  atau  pegangan  tangan  untuk  semua penumpang;
c. Terlindungi dari sinar matahari dan/ atau hujan; dan
d. Tersedianya sirkulasi udara.
5.  Faktor Kebudayaan
Faktor  kebudayaan  menjadi  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi penegakan  hukum.  Kebudayaan  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam masyarakat,  yaitu  untuk  mengatur  masyarakat  agar  dapat  memahami  dan mematuhi aturan dalam bertingkah laku.
Budaya hukum masyarakat saat ini terkait dengan hal berlalu lintas belum secara  sempurna  menyadari,  bahwa  melakukan  pelanggaran  terhadap penggunaan  mobil  barang  untuk  mengangkut  orang  yang  tidak  sesuai  dengan kriteria  yang  sudah  ditentukan  merupakan  pelanggaran  yang  dapat  dikenakan sanksi pidana.
Hal  ini  juga  dikemukakan  oleh  Iptu  Nurdin  selaku  Kaur  Bin  Ops  Polres Tanjung Jabung Barat yang menyatakan:
Masyarakat kita sering egois, memaksa kehendak, menginginkan yang cepat tanpa  memikirkan  keselamatan  diri  sendiri,  orang  lain  dan  ketertiban  lalu lintas. Sebenarnya kebudayaan dalam hal berlalu lintas, masyarakat sendiri yang menghancurkan dan menghambat penegakan hukumnya 32 .
Berdasarkan uraian diatas bahwa Penegakan Hukum Pidana Pasal 137 Ayat (4)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan Jalan  di  wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri  Kuala  Tungkal  memiliki  beberapa faktor sehingga mempengaruhi penegakan hukum dalam hal berlalu lintas belum berjalan  dengan  optimal  dan  memiliki  beberapa  kendala  dalam  hal  jumlah personil  Polisi  Lalu  Lintas,  pos  penjaga  serta  kendaraan  dinas  dalam melaksanakan  tugasnya  terhadap  pelaksanaan  pengawasan  dalam  mengawasi masyarakat yang menggunakan mobil barang untuk mengangkut orang.
32 Wawancara dengan Iptu Nurdin, Kaur Bin Ops Polres Tanjung Jabung Barat, tanggal 10 Februari 2020.

## D. SIMPULAN
Dalam penegakan hukum pidana terhadap Pasal 137 Ayat (4) Undang-Undang Tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  diwilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Kuala  Tungkal beberapa  faktor  yang  mempengaruhi,  diantaranya  faktor  hukumnya  sendiri,  faktor penegak  hukum,  faktor  pemerintah  daerah,  faktor  sarana  atau  fasilitas,  faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.
Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap Pasal 137 Ayat (4)  Undang-Undang  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  di  wilayah  hukum Pengadilan  Negeri  Kuala  Tungkal,  diantarnya  substansi  hukum  pada  ketentuan pidananya  hanya  terbatas  pada  pidana  kurungan  dan  denda  yang  sangat  ringan  dan murah,  terbatasnya  personil  Polisi  Lalu  Lintas  dalam  melakukan  pengawasa, kurangnya pos penjagaan dan kendaraan dinas yang dimiliki oleh Polisi Lalu Lintas.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan. UU Nomor  22  Tahun  2009.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan. UU Nomor  15  Tahun  2015.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019 Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398.
Republik  Indonesia. Peraturan  Pemerintah  Tentang  Kendaraan. UU  Nomor  55  Tahun 2012.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012  Nomor  120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Angkutan Jalan. UU Nomor 74 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594.

## Buku
Arief,  Barda  Nawawi. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana .  Cipta  Karya,  Jakarta, 1989.
Arief, Barda Nawawi. Kapita Selekta Hukum Pidana . Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
Atmasasmita,  Romli. Sistem  Peradilan  Pidana  Kontemporer .  Cetakan  Kedua.  Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
Husen, Harun M. Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia . Rineka Cipta, Jakarta,
1990.
Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya. Rineka Cipta,
Jakarta, 1995.
Marpaung,  Laden. Asas-Teori-Praktik  Hukum  Pidana .  Cetakan  Keenam.  Sinar  Grafika,
Jakarta, 2009.
Nasution,  Bahder  Johan. Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum .  Cetakan  Kedua.  CV.  Mandar Maju, Bandung, 2016.
Prodjodikoro,  Wirjono. Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia .Edisi  Ketiga.  Sinar Grafika, Bandung, 2003.
Reskodiputro,  Mardjono. Kriminologi  Dan  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Cetakan  Pertama. Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum  Universitas  Indonesia, Jakarta, 1997.
Soekanto,  Soerjono. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  Cetakan Kelima belas. PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta, Bandung, 2017.
Sugono, Bambang. Metode Penelitian Hukum . Edisi Pertama. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
Sunaryo, Sidik. Sistem Peradilan Pidana . Penerbit Universitas Muhammadyah Malang, Malang, 2004.
Waluyo,  Bambang. Penegakan  Hukum  Di  Indonesia .  CetakanPertama.  Sinar  Grafika, Jakarta, 2016.

## Jurnal:
Arfa,  Nyimas.  “Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri  Muara  Bulian”. Jurnal  Sains  Sosio  Huaniora ,  Volume  3, Nomor 1,  2019. https://www.online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/7139.
Arif,  M.  Yasin  Al.  “Penegakan  Hukum  Dalam  Perspektif  Hukum  Progresif”.  Undang Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2019.
Bintarno.  “ Pertanggungjawaban  Pidana  Pengemudi  Kendaraan  Yang  Karena Kealpaannya  Mengakibatkan  Korban  Ringan  Dan  Kerusakan  Barang  Serta Korban Meninggal Dunia ”. Jurnal Hukum Khaira Ummah , Volume 13, Nomor 1, 2018. http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2603.
Hafrida.  ” Sinkronisasi  Antar  Lembaga  Penegak  Hukum  Dalam  Mewujudkan  Sistem Peradilan  Pidana  Terpadu ”. Jurnal  Hukum  Forum  Akademika ,  18(2),  2008. https://scholar.google.com/scholar?cluster=5640924527883266013&hl=en&o i=scholarr. https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/53. https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/66 .
Nur,  Syofyan,  Yulia  Monita,  “Pola  Pembinaan  Terhadap  Narapidana  Seumur  Hidup Dalam  Kebijakan  Implementasinya”. Jurnal  Sains  Sosio  Huaniora ,  Volume  3, Nomor2, 2019.https://www.online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/8428.
Purwastuti,  Lilik,  Anis  Bafadhal,  Nys  Arfa,  “ Meningkatkan  Pemahaman  Pelajar  SMA Terhadap  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan  Jalan  Di  Kota  Jambi ”. Jurnal  Pengabdian  Masyarakat ,  30(2),  2015. https://online-journal.unja.ac.id/jlpm/login.
Putrinababan, Monika Dwi dan Kabib Nawawi. “ Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan  Permasalahan) ”.  Pampas  Journal  Of  Criminal  Law,  Volume  1,  Nomor  1, 2020. https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8286.
Rifki,  Mohammad.  “ Tinjauan  Yuridis  Proses  Perkara  Pidana  Pelanggaran  Lalu  Lintas ”. Jurnal  Ilmu  Hukum  Legal  Opinion ,  Volume  2,  Edisi  5,  2014.
https://media.neliti.com/media/publications/153010-ID-tinjauan-yu  vfffridis- proses-perkara-pidana-p.pdf.
Zulfa,  Aulia  M.  “Hukum  Pembangunan  dari  Mochtar  Kusuma-atmadja:  Mengarahkan Pembangunan  atau  Mengabdi  Pada  Pembangunan?”. Undang:  Jurnal  Hukum , Volume 1, Nomor 2, 2018.
Internet
https://jambi.bps.go.id/dynamictable/2019/02/27/833/penduduk-kabupaten- tanjung-jabung-barat-menurut-kecamatan-2011-2018-.html,  diakses  tanggal  1 Maret  2020, pukul 22.44 WIB.
http://satlantaspolrestapekanbaru.blogspot.com/2011/05/no-pelaku-bentuk- pelanggaran-pasal-yg.html, 5 Februari 2020, 15.35 WIB https;//masalahhukum.wordpress.com/2013/10/05/teori-penegakanhukum/,
27
November 2019, 22:58 WIB.
sharingaboutlawina.blogspot.com/2014/12/tujuan-hukum-menurut-gustav- radbruch.html?m=1
umbangs.blogspot.com/2012/06/pengertian-lalu-lintas.html?m=1,  6  Februari  2020, 08.07 WIB.