© 2019 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

## PENDAMPINGAN PERANCANGAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
BERDASARKAN SAK ETAP DALAM PELAPORAN KEUANGAN PADA BUMDES TIRTA MANDIRI, DESA PONGGOK,

## KLATEN
Andy Prasetiawan Hamzah 1 , Akhmad Priharjanto* 2, , Dyah Purwanti 3
1) 2) 3) Akuntansi, Politeknik Keuangan
Negara STAN
Article history
Received :  15-08-2019 Revised : 01-10-2019 Accepted : 10-10-2019
*Corresponding author Email : apri@pknstan.ac.id

## Abstraksi
Tujuan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  (abdimas)  ini  adalah  untuk mendampingi penyusunan kebijakan akuntansi bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  Tirta  Mandiri.  Kebijakan  akuntansi  disesuaikan  dengan  Standar Akuntansi  Keuangan  (SAK)  untuk  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (ETAP).
Kegiatan  abdimas  dilakukan  pada  periode  Januari  sampai  Juli  2019.  Untuk menyusun  kebijakan  akuntansi,  kami  melakukan  studi  pendahuluan, wawancara dengan narasumber dan pelaku usaha BUMDes dan Forum Grup Discussion (FGD).  Hasil  kegiatan  berupa  kebijakan  akuntansi  yang  sesuai dengan SAK ETAP seperti yang diamanatkan Peraturan Desa dan Anggaran Dasar/Anggaran  Rumah  Tangga  BUMDes.  Kebijakan  akuntansi  tersebut memuat  karakeristik  umum  pelaporan  keuangan,  prinsip  dasar  pelaporan keuangan, kebijakan akuntansi penting dan bentuk laporan keuangan yang dihasilkan oleh BUMDes Tirta Mandiri.
Kata Kunci : kebijakan akuntansi, BUMDes, SAK ETAP

## Abstract
The  purpose  of  this  community  service  activity  is  to  prepare  of  accounting policies for the Tirta Mandiri Village-owned Enterprises (BUMDes). Accounting policies  are  referred  to  Financial  Accounting  Standards  for  Entities  with  Less Public Accountability  (ETAP).  Community  service  activities are  carried  out in the  period  of  January  to  July  2019.  To  compile  accounting  policies,  we conduct preliminary studies, interviews with related party and Group Discussion Forums (FGD). The result is an accounting policies in accordance with SAK ETAP as  mandated by  Village  Regulations and  the BUMDes  Statutes/By-Laws.  The accounting policy contains general characteristics of financial reporting, basic principles  of  financial  reporting,  important  accounting  policies  and  forms  of financial reports produced by BUMDes Tirta Mandiri.
Keywords : accounting policy, village-owned enterprise, SAK ETAP

## PENDAHULUAN
Badan Usaha Milik Desa merupakan organisasi baru yang  terbentuk  atas  dasar  disahkannya  Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai dasar atas program Nawacita Presiden Indonesia ke 7  Joko  Widodo  yang  membangun  ekonomi  lewat pinggiran.  Badan  Usaha  Milik  Desa  Ponggok  Tirta Mandiri  merupakan  salah  satu  BUMDes  dari  sekian banyak BUMDes yang ada di Indonesia. BUMDes ini sebelumnya  berbentuk  koperasi.  BUMDes  Pongok Tirta  Mandiri  didirikan  pada  tanggal  15  Desember 2009 yang merupakan milik dari Pemerintahan Desa Ponggok,  Kecamatan  Polanharjo,  Kabupaten Klaten.
Desa  Ponggok  memiliki  sumber  daya  alam  yang sangat  potensial  berupa  umbul  (mata  air),  tanah yang subur dan sungai-sungai yang mengalirkan air dari  umbul.  Dengan  adanya  potensi  yang  sangat besar  ini,  Bapak  Junaedhi  Mulyono  yang  baru  saja menjadi  Kepala  Desa  pada  tahun  2009  langsung berinovasi untuk mendirikan badan usaha pengelolaan  sumber  aset  desa  untuk  dijadikan modal  kekayaan  desa.  Dengan  dukungan  dari jajaran  pemerintahan  Desa  Ponggok  dan  Badan Permusyawaratan  Desa  sehingga  dibentuklah Badan Usaha Milik Desa Ponggok yang dikelola oleh pemerintah  Desa  Ponggok  pada  awalnya.  Awal berdiri  BUMDes  hanya  bergerak  di  bidang  simpan pinjam  saja  yang  melayani  simpan  pinjam  kepada para petani di Desa Ponggok pada khususnya dan kepada  para  masyarakat  Desa  Ponggok  pada umumnya.  Setelah  dengan  berdirinya  pabrik  air minum  Aqua  di  Desa  Ponggok,  masyarakat  Desa Ponggok semakin meningkat tingkat kesejahteraannya  karena  P.T.  Aqua  memberi  porsi 40% untuk total dari jumlah karyawan untuk diisi dari para  pemuda-pemuda  Desa  Ponggok  yang  ingin bekerja  di  pabrik  tersebut.  Namun,  dengan meningkatnya  tingkat  kesejahteraan  semakin meningkat  juga  tingkat  konsumsi  masyarakat. Meningkatnya  tingkat  konsumsi  ini  tidak  diiringi dengan tingginya tingkat pendapatan masyarakat, sehingga  memaksa  masyarakat  untuk  melakukan simpan pinjam kepada bank atau perorangan. Tujuan  pendirian  BUMDes  Tirta  Mandiri  adalah mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  Desa Ponggok secara mandiri. Keberadaan BUMDes juga mendorong tumbuhnya kegiatan produktif masyarakat dengan dibukanya kios-kios kuliner untuk masyarakat  di  lokasi obyek  wisata  Umbul  Ponggok, serta  menumbuhkembangkan  iklim  investasi  bagi masyarakat,  karena  BUMDes  sudah  berhasil mendorong  masyarakat  Ponggok  untuk  melakukan penyertaan modal sehingga masyarakat mendapat bagi  hasil  dari  pengelolaan  usaha  BUMDes.  Inilah bukti dari usaha dan kerja keras yang dibangun oleh Pemerintah Desa Ponggok, BUMDes dan masyarakat sehingga  BUMDes  merupakan  lembaga  yang
berpengaruh  besar  dalam  pembangunan  dan kesejahteraan  masyarakat.  Desa  Ponggok  bisa membuktikan  keberhasilan  ini  dan  akan  terus berupaya  untuk  meningkatkan  pendapatan  yang dihasilkan  dari  usahanya  sendiri  melalui  BUMDes sehingga  Ponggok  betul-betul  bisa  menjadi  Desa Mandiri.
Pada  awal  pendiriannya,  BUMDes  TIRTA  MANDIRI mendapatkan  modal  awal  dari  Pemerintah  Desa Ponggok  sebesar  Rp  100.000.000,  (Seratus  Juta Rupiah). Dengan modal tersebut BUMDes diharapkan mampu berkembang dan kedepannya BUMDes diharapkan dapat mandiri dengan unit-unit usahanya.  Dan  hal  ini  dibuktikan  dengan berkembangnya  unit-unit  usaha  yang  dikelola  oleh BUMDes  TIRTA  MANDIRI  serta  meningkatnya  aset yang dimiliki. Seiring dengan pesatnya perkembangan usaha BUMDes Tirta Mandiri, saat ini BUMDes memiliki berbagai unit kegiatan usaha, yang meliputi: (1) Umbul Ponggok, (2) Ponggok Ciblon, (3) Toko Desa, (4) Homestay , (5) Study Desa, (6) Kolam Ikan,  (7)  Penyewaan  Aula  Gedung,  (8)  Kelompok Sadar  Wisata  (Pokdarwis),  (9)  Penyewaan  Kios,  (10) Kredit  Pinjaman,  (12)  Pengadaan  Air  Bersih,  (13) Kelompok Unit Kantor.
Dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya,  BUMDes Tirta  Mandiri  berpedoman  pada  Peraturan  Desa (Perdes)  No.    06  tahun  2009  yang  diperbaharui dengan  Perdes  6  tahun  2018  dan  Anggaran Dasar/Anggaran  Rumah  Tangga  BUMDes  Tirta Mandiri.  Selain  itu,  BUMDes  juga  memiliki  Anggaran Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Ponggok Nomor 18 / IX / Tahun 2018. Dan untuk mempertegas pendelegasian  kewenangan  pengelolaan  asset desa  tetapkan    Keputusan  Kepala  Desa  Ponggok Nomor  19  /  IX  /  Tahun  2018  Tentang  Status Penggunaan Aset Desa Yang Dikelola Badan Usahan Milik Desa Tirta Mandiri Periode 2016 – 2019.
Dalam Perdes No. 6 tahun 2018 dan Anggaran Dasar Dan  Anggaran  Rumah  Tangga  Badan  Usaha  Milik Desa  Tirta  Mandiri  mewajibkan  untuk  menyusun laporan  keuangan  yang  disusun  dengan  Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa
Akuntabilitas  Publik  (ETAP).  Namun  Dikarenakan keterbatasan pada kapasitas sumber daya manusia dan  belum  memadainya  support  aplikasi  terkait standar  akuntansi  tersebut,  BUMDes  Tirta  Mandiri mengalami  kesulitan  dalam  menyusun  laporan keuangan  berdasarkan  SAK  ETAP.  Berdasarkan permasalahan tersebut, Direktur BUMDes Tirta Mandiri mengirimkan  surat  ke  Politeknik  Keuangan  Negara STAN  nomor  01/BUMDes/1/2019  tanggal  2  Januari 2019 tentang permintaan pengiriman tim pendampingan dalam pembuatan laporan keuangan yang baik dan sesuai standar akuntansi. Berdasarkan hasil survey awal dan analisis atas data dan  fakta  di  lapangan,  penyusunan  laporan
Andy Prasetiawan Hamzah dkk, Jurnal Keuagan Umum dan Akuntansi Terapan, Volume 1 Nomer 3, November 2019: Halaman 198-214
keuangan BUMDes Tirta Mandiri masih
menggunakan  cara  penyusunan  yang  sederhana dan  sudah  menggunakan  aplikasi  akuntansi. Pencatatan  transaksi  tiap  unit  dilakukan  oleh Bendahara  dengan  aplikasi  yang  sudah  terpasang di  komputer.  Namun  karena  keterbatasan  sumber daya  yang  mahir  akuntansi  dan  disiplin  melakukan perekaman transaksi ke aplikasi akuntansi, mengakibatkan  laporan  yang  dihasilkan  tidak lengkap, klasifikasi akun  yang  belum  sesuai  standar akuntansi  yang  berlaku,  serta  format  laporan keuangan  tidak  baku.  Penyajian  akun-akun  belum mengikuti  Standar  Akuntansi  yang  berlaku.  Hal tersebut  disebabkan  BUMDes  belum  memiliki Pedoman  Kebijakan  Akuntansi.  Sehingga  kami menyimpulkan adanya kebutuhan untuk penyusunan  kebijakan  akuntansi  yang  digunakan sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan.

## TINJAUAN PUSTAKA Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Badan  usaha  milik  desa (atau  diakronimkan menjadi BUMDes)  merupakan  usaha  desa  yang dikelola  oleh Pemerintah  Desa,  dan  berbadan hukum.  Pemerintah  Desa  dapat  mendirikan  Badan Usaha  Milik  Desa  sesuai  dengan  kebutuhan  dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan  dengan Peraturan  Desa.  Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat. Permodalan Badan Usaha  Milik  Desa  dapat  berasal  dari  Pemerintah Desa,  tabungan  masyarakat,  bantuan  Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.  Badan  Usaha  Milik  Desa  dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.
BUMDes merupakan  sebuah  jenis  usaha  yang dikelola  serta  diprioritaskan  untuk  perkembangan desa. BUMDes ini sebenarnya merupakan salah satu langkah  dari  pemerintah  pusat  dalam  upaya pemerataan  pembangungan  ekonomi.  Dengan pemerataan  ini  diharapkan  tidak  akan  terjadi  lagi kesenjangan  antara  masyarakat  di  perkotaan  dan pedesaan.  Selain  itu,  diharapkan  masyarakat pedesaan  bisa  memiliki  kemandirian  dalam memajukan  desanya.  Dengan  adanya BUMDes ini diharapkan  bisa  melahirkan  industri-industri  kreatif yang  mampu  memberdayakan  mesyarakat  desa tersebut.  Pada  akhirnya  tidak  akan  lagi  ada masyarakat  pedesaan  yang  merantau  ke  kota hanya untuk mencari pekerjaan.

## Kebijakan Akuntansi
Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan  dan  praktik  tertentu  yang  diterapkan entitas  dalam  penyusunan  dan  penyajian  laporan
keuangan.  Ketika  suatu  pernyataan  standar akuntansi  keuangan  (psak)  secara  spesifik  berlaku untuk  suatu  transaksi,  peristiwa  atau  kondisi  lain, kebijakan  akuntansi  yang  diterapkan  pos  tersebut menggunakan  PSAK  tersebut.  Dalam  hal  tidak  ada PSAK  yang  secara  spesifik  berlaku  untuk  transaksi, peristiwa  atau  kondisi  lain,  maka  manajemen menggunakan
pertimbangannya dalam
mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan dan andal.
Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang serupa, kecuali suatu PSAK secara spesifik mengatur atau mengizinkan pengelompokkan pos- pos  dengan  kebijakan  akuntansi  yang  berbeda adalah  hal  yang  tepat.  Jika  suatu  PSAK  mengatur atau mengizinkan pengelompokkan tersebut, maka kebijakan  akuntansi  yang  tepat  dipilih  dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok. Kebijakan  akuntansi  meliputi  pilihan  prinsip-prinsip akuntansi,  dasar-dasar,  konvensi,  peraturan  dan prosedur yang digunakan entitas dalam penyusunan dan  penyajian  laporan  keuangan.  Pertimbangan pemilihan  kebijakan  akuntansi  disesuaikan  dengan kondisi  entitas.  Tujuan  penyusunan  kebijakan akuntansi  adalah  untuk  menggambarkan  realitas ekonomi  perusahaan  secara  tepat  dalam  bentuk keadaan keuangan dan hasil operasi.

## PSAK ETAP
Standar  Akuntansi  Keuangan  untuk  Entitas  Tanpa Akuntabilitas  Publik  (SAK  ETAP)  dimaksudkan  untuk digunakan  oleh  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan menerbitkan laporan keuangan  untuk  tujuan  umum  ( general  purpose financial  statement )  bagi  pengguna  eksternal. Contoh  pengguna  eksternal  adalah  pemilik  yang tidak  terlibat  langsung  dalam  pengelolaan  usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.
SAK  ETAP  bertujuan  untuk  menciptakan  fleksibilitas dalam  penerapannya  dan  diharapkan  memberi kemudahan  akses  ETAP  kepada  pendanaan  dari perbankan.  SAK  ETAP  merupakan  SAK  yang  berdiri sendiri  dan  tidak  mengacu  pada  SAK  Umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis; mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP; bentuk pengaturan  yang  lebih  sederhana  dalam  hal perlakuan  akuntansi  dan  relatif  tidak  berubah selama beberapa tahun.
SAK  ETAP  digunakan  untuk  menyajikan  informasi keuangan  dari  entitas  yang  memiliki  transaksi keuangan  sederhana  dan  tidak  kompleks.  Hal tersebut  menguatkan  esensi  pentingnya  standar akuntansi  yang  tidak  kompleks,  yaitu  SAK  ETAP. Informasi  akuntansi  yang  diatur  dalam  SAK  ETAP meliputi:  (1)  Kas  dan  Setara  Kas,  (2)  Piutang  Usaha
Andy Prasetiawan Hamzah dkk, Jurnal Keuagan Umum dan Akuntansi Terapan, Volume 1 Nomer 3, November 2019: Halaman 198-214
dan  Piutang  Lainnya,  (3)  Persediaan,  (4)  Properti Investasi, (4) Aset Tetap, (5) Aset Tidak Berwujud, (6) Utang  Usaha  dan  Utang  Lainnya,  (7)  Kewajiban Pajak,  (8)  Kewajiban  diestimasi,  (9)  Ekuitas. Sementara,  Laporan  Laba  Rugi  memuat  informasi pokok, minimal memuat: (1) pendapatan, (2) beban keuangan,  (3)  bagian  keuntungan  atau  kerugian dari metode ekuitas, (4) beban pajak, dan (5) laba atau  rugi  neto.  SAK  ETAP  tidak  mengatur  tentang pengaturan pos laba rugi komprehensif.

## METODE PENELITIAN
Kegiatan pengabdian masyarakat pada pendampingan  penyusunan  pedoman  kebijakan akuntansi  BUMDes  Tirta  Mandiri  dilakukan  pada periode Januari hingga Juni 2019. Kegiatan abdimas ini  berlokasi  di  Desa  Ponggok,  Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.
Untuk  mencapai  tujuan  kegiatan  abdimas,  kami mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

## 1. Survey Pendahuluan
Pada  akhir  Januari  2019,  Tim  melakukan kunjungan pertama kali ke Desa Ponggok. Dalam kunjungan  pertama  ini,  Direktur  BUMDes memberikan  penjelasan  atas  maksud  dari permintaan  bantuan  penyusunan  laporan keuangan BUMDes yang berdasarkan SAK ETAP. Selain  penjelasan  tersebut,  Tim  mendapatkan perkembangan  BUMDes  dari  sejak  awal  berdiri hingga  posisi  pada  tahun  berjalan.  Survey pendahuluan  ini  menjadi  bagian  perkenalan awal  dengan  profil  bisnis  BUMDes  Tirta  Mandiri dan  jajaran  manajemen  yang  menangani kegiatan operasional BUMDes.

## 2. Survey  Lanjutan,  Pengumpulan  Dokumen  dan Wawancara
Kegiatan  berikutnya  adalah  Tim  melakukan pengumpulan  dokumen  yang  relevan  dalam kegiatan pelaporan keuangan BUMDes. Kegiatan ini parallel dengan kunjungan ke setiap unit usaha BUMDes sekaligus wawancara dengan pegawai  yang  menangani  bagian  pelaporan. Hasil  kegiatan  ini  adalah  kami  memperoleh dokumen pelaporan tiap unit usaha baik dalam bentuk  laporan  hardcopy  maupun  arsip  data komputer.  Selanjutnya  kami  melakukan  analisis dokumen,  dilengkapi  dengan  hasil  wawancara dengan  pegawai  BUMDes  yang  terkait  dengan pelaporan keuangan.
3. Focus Group Discussion (FGD) Kondisi Pelaporan BUMDes Tirta Mandiri yang sedang Berjalan dan Analisis Kebutuhan
Menindaklanjuti  hasil  pengumpulan  data  baik secara dokumen dan wawancara, Tim melakukan  diskusi  terpimpin  dengan  bagian akuntansi  BUMDes  untuk  membahas  temuan
tersebut  sekaligus  mengkonfirmasi  aspek-aspek yang  sepenuhnya  belum  kami  pahami. Pelaporan  keuangan  menggunakan  aplikasi akuntansi yang sudah terpasang pada computer masing-masing  unit  usaha.  Laporan  keuangan menunjukkan format laporan yang belum sesuai standar akuntansi, akun-akun laporan keuangan yang  masih  belum  lengkap  dengan  klasifikasi akun  tidak  informatif  dan  tidak  sesuai  standar akuntansi.    Kondisi  pelaporan  tersebut  didukung dengan  keterbatasan  sumber  daya  manusia yang  menangani  akuntansi.  Tingginya  tingkat perputaran pegawai dan kompetensi yang tidak memadai  mengakibatkan  inkonsistensi  input  ke aplikasi akuntansi. Selain itu, BUMDes Tirta Mandiri belum  memiliki  pedoman  kebijakan  akuntansi berdasarkan  standar  akuntansi  yang  relevan, sehingga  pedoman  dalam  menyusun  laporan keuangan  belum  ada.  Oleh  karena  itu,  Tim menentukan  prioritas  analisis  kebutuhan  dalam pelaporan  keuangan  adalah  merancang kebijakan  akuntansi  untuk  BUMDes  Tirta  Mandiri yang sesuai dengan SAK ETAP.
4. Pendampingan Perancangan Kebijakan Akuntansi berdasar SAK ETAP Langkah pertama dalam perancangan kebijakan  akuntansi  berdasar  SAK  ETAP  adalah melakukan  analisis  laporan  keuangan  BUMDes untuk  mengidentifikasi  transaksi  tiap  unit  usaha serta  menelusuri  eksistensi transaksi  dalam  akun- akun  laporan  keuangan.  Hasil  analisis  berhasil mengidentifikasi  beberapa  kelemahan  laporan keuangan  yang  telah  disusun  oleh  Bendahara Unit.  Langkah  berikutnya  adalah  melakukan mapping akun  laporan  keuangan  BUMDes dengan Standar Akuntansi ETAP.

## PEMBAHASAN HASIL KEGIATAN

## Hasil reviu laporan keuangan sebelumnya
Berdasarkan  data  dan  informasi  yang  diperoleh, dapat  dilihat  bahwa  laporan  keuangan  yang selama ini dibuat terdiri dari:
• Laporan laba rugi
• Neraca
Kemudian,  apabila  merujuk  pada  PSAK  ETAP, BUMDes  seharusnya  telah  menyusun  laporan keuangan yang terdiri dari:
• Laporan posisi keuangan/neraca
• Laporan laba rugi
• Laporan perubahan ekuitas
• Laporan arus kas
• Catatan atas laporan keuangan
Hasil  survey  dokumen,  wawancara  dan  diskusi dengan  pihak-pihak  terkait  menemukan  beberapa kelemahan  dalam  pelaporan  keuangan  BUMDes
Andy Prasetiawan Hamzah dkk, Jurnal Keuagan Umum dan Akuntansi Terapan, Volume 1 Nomer 3, November 2019: Halaman 198-214
Tirta  Mandiri. Pertama ,  format  laporan  keuangan belum  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Standar Akuntansi yang  berlaku. Kedua ,  akun-akun  laporan keuangan,  terutama  akun  laporan  laba  rugi  belum lengkap,  dan  Unit  Toko  Desa  dan  Unit  Ponggok Ciblon  tidak  melakukan  input  transaksi  ke  aplikasi akuntansi,  dikarenakan  terjadinya  penggantian pegawai  yang  menangani  pembukuan.  Pegawai yang  keluar  tidak  melakukan  serah  terima  kepada penggantinya. Ketiga ,  nama  akun  yang  tidak seragam  dan  tidak  konsisten  antar  periode  dan antar  Unit  Usaha. Keempat ,  pengukuran  masing- masing  akun  masih  menggunakan  konsep  biaya historis. Kelima , BUMDes belum mengakui penyusutan  asset  tetap  selain  tanah.  Alasan  tidak dilakukannya  penyusutan  karena  pegawai  bagian akuntansi  belum  memahami  konsep  penyusutan dan bagaimana menghitung penyusutan. Keenam , laporan keuangan BUMDes belum menyajikan asset tidak berwujud, seperti hak pengelolaan umbul.
Lebih lanjut, BUMDes Tirta Mandiri belum membakukan  kebijakan  akuntansinya.  Kebijakan akuntansi  ini  sangat  penting  sebagai  pedoman pelaporan  keuangan,  karena  kebijakan  akuntani menjadi dasar dalam melaksanakan akuntansi dan menyusun  serta  menyajikan  laporan  keuangan. Selain  itu,  kebijakan  akuntansi  juga  sebagai pedoman  pelaksanaan  bagi  pelaksana  fungsi akuntansi  dalam  melaksanakan  kegiatan  yang berhubungan dengan akuntansi keuangan BUMDes yang meliputi: (1) Konsep dasar, prinsip dan metode akuntansi,  (2)  Pengakuan,  pengukuran,  penyajian dan  pengungkapan  transaksi  atau  peristiwa keuangan,  (3)  Sebagai  sumber  rujukan  (referensi) dalam  memecahkan  masalah-masalah  yang berhubungan  dengan  kebijakan  akuntansi  dan perlakuan  akuntansi  terhadap  suatu  transaksi  atau kegiatan  BUMDes  agar  terjamin  adanya  konsistensi dan  keseragaman  dalam  pelaksanaan  akuntansi BUMDes .
Oleh  karena  itu,  salah  satu  kegiatan  abdimas  ini menetapkan  target  yang harus dilaksanakan,  yaitu menyusun  kebijakan  akuntansi  BUMDes  sebagai pedoman  penyusunan  laporan  keuangan  BUMDes. Kebijakan  akuntansi  tersbeut  mencakup:  (1) Karakteristik  Umum,  memuat  komponen  lengkap laporan  keuangan  yang  harus  disusun  dan  prinsip- prinsip akuntansi.

## Kebijakan Akuntansi
1. Karakteristik Umum Karakteristik umum memuat dua hal berikut:
a. Komponen Laporan Keuangan Lengkap Laporan  keuangan  konsolidasian  yang lengkap  terdiri  dari  komponen-komponen berikut ini:
1) laporan  posisi  keuangan  (neraca)  pada akhir periode;
2) laporan laba rugi selama periode; 3) laporan perubahan ekuitas selama periode;
4) laporan arus kas selama periode;
5) catatan  atas  laporan  keuangan,  berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain;
b. Penyajian Secara Wajar dan Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan
1) Laporan  keuangan  BUMDes  menyajikan secara  wajar  posisi  keuangan,  kinerja keuangan,  dan  arus  kas  BUMDes. Penyajian  yang  wajar  mensyaratkan penyajian  secara  jujur  dampak  dari transaksi,  peristiwa  lain,  dan  kondisi  sesuai dengan  definisi  dan  kriteria  pengakuan aset,  liabilitas,  pendapatan  dan  beban yang  diatur  dalam  Kerangka  Dasar Penyusunan  dan  Penyajian  Laporan Keuangan.
2) Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas  Publik  (SAK  ETAP)  yang diterbitkan  oleh  Ikatan  Akuntan  Indonesia (IAI)  sehingga  menghasilkan  penyajian laporan  keuangan  secara  wajar.  BUMDes membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap  SAK  ETAP  dalam  catatan  atas laporan keuangan.
2. Prinsip-Prinsip Akuntansi
a. Periode Akuntansi Periode  akuntansi  dimulai  tanggal  1  Januari sampai  dengan  31  Desember  untuk  tahun yang bersangkutan.
b. Kelangsungan Usaha
BUMDes menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha.
c. Dasar Akrual BUMDes  menyusun  laporan  keuangan  atas dasar  akrual,  kecuali  laporan  arus  kas. Transaksi  atau  peristiwa  bisnis,  diakui  pada saat kejadian (bukan saat kas atau setara kas diterima)  dan  dicatat  serta  disajikan  dalam laporan
keuangan pada periode kejadiannya.  Basis  akrual  bertujuan  untuk mengaitkan secara langsung dan bersamaan antara  pendapatan  dan  beban  yang  timbul untuk memperoleh pendapatan.
d. Materialitas BUMDes menyajikan secara terpisah kelompok  pos  sejenis  yang  material.  BUMDes menyajikan  secara  terpisah  kelompok  pos yang  mempunyai  sifat  atau  fungsi  berbeda kecuali pos tersebut tidak material.
e. Mata Uang Pelaporan dan Pembulatan
Andy Prasetiawan Hamzah dkk, Jurnal Keuagan Umum dan Akuntansi Terapan, Volume 1 Nomer 3, November 2019: Halaman 198-214
Mata uang yang digunakan dalam pencatatan  dan  pelaporan  keuangan adalah  Rupiah  (Rp).    Untuk  pencatatan transaksi  dilakukan  pembulatan  ke  atas apabila  sama  atau  lebih  besar  dari  Rp0,50 dan pembulatan ke bawah apabila lebih kecil dari  Rp0,50.  Sedangkan  untuk  penyajian  di laporan keuangan, kecuali dinyatakan secara khusus,  dibulatkan  menjadi  dan  disajikan dalam Rupiah yang terdekat.
f. Frekuensi Pelaporan BUMDes  menyajikan  laporan  keuangan lengkap  (termasuk  informasi  komparatif) setidaknya secara tahunan. Jika akhir periode pelaporan  BUMDes  berubah  dan  laporan keuangan  tahunan  disajikan  untuk  periode yang  lebih  panjang  atau  lebih  pendek daripada  periode  satu  tahun,  sebagai tambahan  terhadap  periode  cakupan laporan keuangan, maka BUMDes mengungkapkan:
1) alasan  penggunaan  periode  pelaporan yang  lebih  panjang  atau  lebih  pendek; dan
2) fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan  keuangan  konsolidasian  tidak dapat dibandingkan secara keseluruhan.
g. Informasi Komparatif Informasi  kuantitatif  diungkapkan  secara komparatif  dengan  periode  sebelumnya untuk  seluruh  jumlah  yang  dilaporkan  dalam laporan  keuangan  periode  berjalan,  kecuali dinyatakan  lain  oleh  SAK  ETAP.  Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan konsolidasian periode sebelumnya diungkapkan kembali jika relevan untuk  pemahaman  laporan  keuangan periode berjalan.
h. Konsistensi Penyajian Penyajian  dan  klasifikasi  pos-pos  dalam laporan  keuangan  antar  periode  dilakukan secara  konsisten.  Kecuali  setelah  terjadi perubahan  yang  signifikan  terhadap  sifat operasi  entitas  atau  mengkaji  ulang  atas laporan  keuangan,  terlihat  secara  jelas bahwa penyajian atau pengklasifikasian yang lain akan lebih tepat untuk digunakan dengan mempertimbangkan kriteria untuk penentuan dan  penerapan  kebijakan  akuntansi  dalam SAK ETAP
i. Pembedaan  Aset  Lancar  dan  Tidak  Lancar serta  Liabilitas  Jangka  Pendek  dan  Jangka Panjang
BUMDes  menyajikan  aset  lancar  dan  tidak lancar  serta  liabilitas  jangka  pendek  dan jangka  panjang  sebagai  klasifikasi  yang terpisah  dalam  laporan  posisi  keuangan, kecuali  penyajian  berdasarkan  likuiditas
memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka BUMDes menyajikan  seluruh  aset  dan  liabilitas berdasarkan urutan likuiditas. BUMDes mengungkapkan  jumlah  yang  diharapkan dapat  dipulihkan  atau  diselesaikan  setelah lebih  dari  dua  belas  bulan  untuk  setiap  pos aset  dan  liabilitas  yang  menggabungkan jumlah yang diharapkan akan dipulihkan atau diselesaikan:
1) tidak  lebih  dari  dua  belas  bulan  setelah periode pelaporan; dan
2) lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan.
j. Penggunaan Estimasi Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di  Indonesia,  dibutuhkan  estimasi dan  asumsi yang  mempengaruhi  nilai  aset  dan  liabilitas yang  dilaporkan,  dan  pengungkapan  atas aset  dan  liabilitas  kontinjensi  pada  tanggal laporan keuangan, serta jumlah pendapatan dan  beban  selama  periode  pelaporan. Walaupun  estimasi  ini  dibuat  berdasarkan pengetahuan  terbaik  manajemen  atas kejadian  dan  tindakan  saat  ini,  hasil  yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.
k. Laporan Arus Kas Laporan  arus  kas  disusun  menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan  atas  dasar  kegiatan  operasi, investasi  dan  pendanaan.    Untuk  tujuan laporan arus kas, kas terdiri dari kas tunai, cek, dan  simpanan  dibank  yang  sewaktu-waktu bisa dicairkan.
3. Kebijakan Akuntansi yang Penting Kas dan Setara Kas
Rujukan PSAK : PSAK ETAP tahun 2009 Definisi: Kas  dan  Setara  Kas  terdiri  dari  saldo  kas  di tangan ( cash on hand ), rekening giro bank ( demand deposits ), dan setara kas.
Kas di tangan berupa uang kertas, uang logam dan cek tunai baik yang berada di Kantor Pusat maupun di  SBU/Kantor  Cabang.  Rekening  giro  bank merupakan  dana  BUMDes  yang  berada  di  Bank yang  dapat  ditarik  setiap  saat  untuk  mendanai operasional  BUMDes.  Cerukan  ( bank  overdraft ) merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari pengelolaan  kas  BUMDes dan  termasuk  komponen kas dan setara kas.
Setara  kas  ( cash equivalent)  adalah  investasi  yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek (tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya) dan yang dengan  cepat  dapat  dijadikan  kas  dalam  jumlah yang  dapat  ditentukan  dan  memiliki  risiko
Andy Prasetiawan Hamzah dkk, Jurnal Keuagan Umum dan Akuntansi Terapan, Volume 1 Nomer 3, November 2019: Halaman 198-214
perubahan  nilai  yang  tidak  signifikan.  Setara  kas dimiliki  untuk  memenuhi  komitmen  kas  jangka pendek,  bukan  untuk  investasi  atau  tujuan  lain. Investasi dalam bentuk saham tidak termasuk setara kas,  kecuali  substansi  investasi  saham  tersebut adalah  setara  kas,  misalnya,  saham  preferen  yang diperoleh  dalam  suatu  periode  singkat  dari  jatuh temponya dan tanggal penebusan telah ditentukan.

## Pengakuan
Kas diakui dan dicatat oleh BUMDes jika memenuhi kriteria  tersedia  dan  sewaktu-waktu  siap  untuk digunakan  ( readily  available ),  dan  tidak  ada pembatasan ketika akan digunakan ( free restrictions ).

## Pengukuran
Kas  dan  setara  kas  diukur  sesuai  dengan  nilai nominalnya. Untuk setara kas yang nilai nominal dan nilai  wajarnya  berbeda  sangat  signifikan,  maka pengukuran  setara  kas  tersebut  adalah  nilai wajarnya.

## Penyajian
Kas dan setara kas disajikan sebagai salah satu aset lancar yang dimiliki BUMDes. Untuk kas yang dibatasi penggunaannya ( restricted cash ) disajikan sebagai aset  lancar  jika  akan  dipergunakan  untuk pembayaran liabilitas jangka pendek, dan disajikan sebagai  aset  tidak  lancar  jika  akan  dipergunakan untuk  pembayaran  liabilitas  jangka  panjang. Cerukan pada dasarnya disajikan sebagai pinjaman bank  pada  liabilitas  jangka  pendek.    Saling  hapus ( offsetting )  atas  cerukan  diperkenankan  hanya  jika BUMDes  mempunyai  saldo  kas  yang  cukup  dalam rekening  lain  di  bank  yang  sama  dimana  terjadi cerukan tersebut.

## Pengungkapan
BUMDes mengungkapkan:
a. Komponen kas dan setara kas
b. Kebijakan  dalam  menentukan  komponen  kas dan setara kas.
c. Jumlah  saldo kas dan  setara  kas yang  signifikan yang  tidak  dapat  digunakan  oleh  kelompok usaha, beserta pendapat manajemen.
d. Informasi tambahan yang relevan yang mungkin berguna dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas BUMDes, seperti jumlah keseluruhan arus kas  dari  aktivitas  operasi,  investasi,  dan pendanaan.

## Piutang
Rujukan PSAK: PSAK ETAP tahun 2009 Definisi: Piutang usaha adalah jumlah yang terutang dari  pelanggan  untuk  pengakuan  pendapatan pada  penjualan  barang  dan  jasa  dalam  kegiatan
usaha  biasa.  Piutang  non-usaha  adalah  piutang yang  dihasilkan  dari  transaksi  selain  penjualan barang dan jasa, dalam kegiatan usaha biasa. Jika piutang  diperkirakan  dapat  ditagih  dalam  waktu satu  tahun  atau  kurang  (atau  dalam  siklus  operasi normal  jika  lebih  panjang),  piutang  diklasifikasikan sebagai  aset  lancar.  Jika  tidak,  piutang  disajikan sebagai aset tidak lancar.

## Pengakuan
Piutang diakui pada saat: a. BUM  Des  telah  memiliki  hak  tagih  baik  karena penyerahan  barang  atau  jasa  maupun memberikan pinjaman.
b. Nilai/jumlahnya dapat diukur secara andal.

## Pengukuran
Pada  saat  perolehan  piutang  diakui  sebesar  nilai nominal atau nilai perolehan. Piutang dalam bentuk valuta  asing  dikonversi  ke  rupiah  pada  tanggal transaksi. Pada saat akhir tahun buku piutang dalam bentuk  valuta  asing  dikonversi  ke  nilai  rupiah  pada tanggal  pelaporan.  Kurs  konversi  yang  digunakan adalah nilai tengah bank Indonesia.

## Penyajian
Piutang  disajikan  dalam  neraca  sebagai  piutang jangka  pendek  maupun  piutang  jangka  Panjang tergantung  tanggal  jatuh  temponya.  Piutang  yang akan  jatuh  tempo  dalam  12  bulan  atau  kurang disajikan  dalam  aset  lancar,  sedangkan  piutang dengan  jatuh  tempo  lebih  dari  12  bulan  disajikan sebagai piutang jangka panjang. Piutang diukur nilai wajar  yang  dapat  direalisasi  yaitu  sebesar  nominal dikurangi  cadangan  piutang  tak  tertagih.  Besaran pitang tak tertagih diestimasi sebesar 0,5 % (setengah persen) dari saldo akhir piutang.

## Pengungkapan
BUMDes mengungkapkan piutang sebagai berikut: a. Rincian piutang per jenis/klasifikasi piutang
b. Informasi saldo awal, mutasi tambah dan kurang, serta saldo akhir piutang
c. Kebijakan pencadangan piutang.
d. Nilai bersih yang dapat direalisasi.

## Persediaan
Rujukan PSAK: PSAK ETAP Tahun 2009 Definisi: Persediaan adalah aset: a. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa;
b. Barang dalam proses produksi; atau
c. Dalam  bentuk  bahan  atau  perlengkapan  untuk digunakan dalam pemberian jasa.

## Pengakuan
Persediaan  diakui  pada  saat  telah  terjadi perpindahan hak kepemilikan.

## Pengukuran
Persediaan diukur berdasarkan nilai mana yang lebih rendah  antara  biaya  perolehan  dan  harga  jual dikurangi  biaya  untuk  menyelesaikan  dan  menjual. Biaya  perolehan  persediaan  mencakup  seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi sekarang.
Biaya  pembelian  persediaan  meliputi  harga  beli, bea  impor,  pajak  lainnya  (kecuali  yang  kemudian dapat  direstitusi  kepada  otoritas  pajak),  biaya pengangkutan,  biaya  penanganan,  dan  biaya lainnya  yang  secara  langsung  dapat  diatribusikan pada  perolehan  barang  jadi,  bahan,  dan  jasa. Diskon dagang, potongan, dan lainnya yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian.

## Penyajian/Pengungkapan
BUMDes mengungkapkan:
a. Kebijakan  akuntansi  yang  digunakan  dalam pengukuran persediaan,
b. Total jumlah tercatat persediaan dan jumlah nilai tercatat  menurut  klasifikasi  yang  sesuai  bagi BUMDes,
c. Jumlah  persediaan  yang  diakui  sebagai  beban selama periode berjalan,
d. Jumlah  setiap  penurunan  nilai  yang  diakui sebagai  pengurang  jumlah  persediaan  yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan,
e. Nilai  tercatat  persediaan  yang  diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban (diagunkan).

## Aset Tetap
Rujukan PSAK: PSAK ETAP Tahun 2009 Definisi:  Aset  tetap  adalah  aset  berwujud  yang dimiliki  untuk  digunakan  dalam  produksi  atau penyediaan  barang  atau  jasa,  untuk  direntalkan kepada  pihak  lain,  atau  untuk  tujuan  administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

## Pengakuan
Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
a. Besar  kemungkinan  manfaat  ekonomis  di  masa depan  berkenaan  dengan  aset  tersebut  akan mengalir ke BUMDes;
b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset  tetap  dicatat  pada  saat  perolehannya  yaitu pada  saat  hak  kepemilikan  sudah  beralih  kepada BUMDes (diserahkan) dan siap untuk dipergunakan.

## Pengukuran
BUMDes menetapkan kebijakan berikut: a. Aset  tetap  pada  awalnya  dicatat  berdasarkan nilai perolehan.
b. Biaya  perolehan  adalah  jumlah  kas/setara  kas yang  dibayarkan  atau  nilai  wajar  imbalan  lain yang  diberikan  untuk  memperoleh  suatu  aset pada  saat  perolehan  atau  konstruksi  atau,  jika dapat  diterapkan,  jumlah  yang  diatribusikan  ke aset  pada  saat  pertama  kali.    Biaya  perolehan meliputi  harga  beli  termasuk  bea  impor,  pajak pembelian  yang  tidak  boleh  dikreditkan  setelah dikurangi  diskon  pembelian  dan  potongan  lain. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan  agar  aset  siap  digunakan  sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen dan estimasi  awal  biaya  pembongkaran  dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset.
c. Penentuan  harga  perolehan  aset  tetap  sesuai dengan  cara  perolehannya  adalah  sebagai berikut:
1) Perolehan dengan kredit Harga  perolehan  untuk  aset  yang  diperoleh secara kredit dicatat sebesar harga tunainya, sedangkan  perbedaannya  dicatat  sebagai beban  bunga  selama  periode  kredit,  kecuali bila biaya kredit tersebut dikapitalisasi.
2) Perolehan gabungan Harga  perolehan  dari  masing-masing  aset yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan  mengalokasikan  harga  gabungan berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
3) Pertukaran Harga perolehan aset pertukaran adalah nilai wajar aset yang dilepas atau yang diperoleh, mana  yang  lebih  andal,  ekuivalen  dengan nilai  wajar  aset  yang  dilepaskan  setelah memperhatikan ada tidaknya unsur komersial dalam  pertukaran  tersebut.  Jika  terdapat unsur  komersial  maka  laba  rugi  pertukaran akan diakui.
4) Donasi/Sumbangan Harga  perolehan  aset  yang  diperoleh  dari sumbangan  dicatat  sebesar  harga  taksiran atau harga pasar yang layak.
d. Kebijakan  pengakuan  awal/kapitalisasi  aset tetap adalah:
1) Pengeluaran untuk perolehan aset yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun dengan nilai yang ditentukan oleh manajemen setiap unit aset, atau pengeluaran untuk aset yang masa gunanya satu tahun atau kurang, diperlakukan  sebagai  revenue  expenditure dan  dibebankan  langsung  sebagai  beban periode  tahun  pengeluarannya  atau  dicatat sebagai biaya ditangguhkan.
2) Aset  tersebut  dicatat  dalam  daftar  inventaris (kecil)  secara  ekstra  komptabel  pada  fungsi pengelola/penanggung  jawabnya  untuk keperluan pengendalian.
Andy Prasetiawan Hamzah dkk, Jurnal Keuagan Umum dan Akuntansi Terapan, Volume 1 Nomer 3, November 2019: Halaman 198-214
3) Pengeluaran  untuk  perolehan  aset  dengan nilai  yang  ditentukan  oleh  manajemen  atau lebih dan bermasa guna lebih dari satu tahun diperlakukan  sebagai  capital  expenditure dan  dicatat  sebagai  aset  tetap  yang kemudian disusutkan selama masa manfaatnya.
e. Pengeluaran setelah pengakuan awal aset tetap Biaya-biaya lain yang terjadi setelah pengakuan awal yang timbul untuk menambah, mengganti atau  memperbaiki  aset  tetap  dicatat  sebagai biaya  perolehan  aset  tetap  jika  dan  hanya  jika besar  kemungkinan  manfaat  ekonomis  di  masa depan  berkenaan  dengan  aset  tersebut  akan mengalir  ke  BUMDes  dan  biaya-biaya  lain tersebut dapat diukur secara handal. Apabila  aset  tetap  tidak  digunakan  lagi  atau dijual,  maka  nilai  tercatat  dikeluarkan  dari laporan  keuangan  konsolidasi  dan  keuntungan atau  kerugian  yang  dihasilkan  diakui  dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasi. Sedangkan  biaya-biaya  lain  yang  tidak memberikan  manfaat  ekonomis  di  masa  depan misalnya  beban  pemeliharaan  dan  perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya.
f. Setelah  diakui  sebagai  aset  tetap,  BUMDes menggunakan  model  biaya  dalam  pencatatan aset  BUMDes  sehingga  aset  tetap  disajikan sebesar  harga  perolehan  dikurangi  dengan akumulasi  penyusutan  dan  akumulasi  rugi penurunan nilai aset.
g. Penyusutan aset tetap
1) Penyusutan  adalah  alokasi  sistematik  jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa  manfaat  yang  diestimasi.  Alokasi penyusutan  dicatat  sebagai  beban  BUMDes pada periode akuntansi.
2) Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap berwujud  yang  dimiliki  oleh  BUMDes  dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan  memelihara  penghasilan  dengan  masa manfaat  yang  terbatas  dan  lebih  dari  satu tahun.
3) Aset  tetap  tanah  tidak  disusutkan  karena mempunyai  masa  manfaat  yang  tidak terbatas.
4) Penyusutan  aset  tetap  dilakukan  dengan metode garis lurus (s traight line method ) tanpa nilai residu.
Penyusutan  aset  dilakukan  secara  bulanan dengan  tarif  berdasarkan  umur  ekonomis yang  ditetapkan  melalui  Surat  Keputusan Direksi (SKD).
a) Bangunan/Gedung dan Prasarana : 20 tahun b) Mesin dan Instalasi : 5 tahun c) Komputer d) Truk, Alat Mekanik, dan Alat Berat : : 4 tahun 8 tahun e) Kendaraan : 10 tahun f) Inventaris dan Peralatan : 5 tahun 5) Beban  penyusutan  aset  tetap  dialokasikan kepada  fungsi/unit  kerja  yang  memperoleh manfaat  dari  aset  tetap  yang  bersangkutan dan mulai dibebankan pada bulan berikutnya dari tanggal perolehan aset tetap.
h. Penghapusbukuan aset tetap. Penghapusbukuan aset tetap adalah penghapusan  nilai  aset  tetap  dari  catatan akuntansi BUMDes karena rusak dan tidak dapat dipakai  lagi  atau  tidak  berfungsi  lagi. Penghapusbukuan aset tetap dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi (SKD) setelah mendapat  persetujuan  dari  komisaris  atau pemegang saham.
i. Keuntungan/kerugian aset tetap Keuntungan  atau  kerugian  akibat  pengeluaran aset tetap dicatat pada rekening pendapatan/biaya lain-lain di luar usaha yaitu:
1) Kerugian  penghapusan  aset  dicatat  sebesar nilai  buku  ditambah  biaya-biaya  dalam rangka penghapusan,
2) Keuntungan/kerugian  penjualan  aset  tetap dicatat  sebesar  harga  penjualan  dikurangi nilai buku aset tetap dan biaya penjualannya.
j. Aset tetap yang tidak digunakan lagi atau dijual, nilai tercatat dikeluarkan dari laporan keuangan, dan  keuntungan  atau  kerugian  yang  timbul diakui dalam laporan laba rugi.

## Penyajian/Pengungkapan
BUMDes  mengungkapkan,  untuk  setiap  kelompok aset tetap:
a. Dasar  pengukuran  yang  digunakan  dalam menentukan jumlah tercatat bruto,
b. Metode penyusutan yang digunakan,
c. Umur  manfaat  atau  tarif  penyusutan  yang digunakan,
d. Jumlah tercatat dan akumulasi penyusutan,
e. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode,
f. Keberadaan  dan  jumlah  restriksi  atas  hak  milik, dan aset tetap yang dijaminkan untuk utang,
g. Jumlah  pengeluaran  yang  diakui  dalam  jumlah tercatat  aset  tetap  yang  sedang  dalam pembangunan,
h. Jumlah  komitmen  kontraktual  dalam  perolehan aset tetap,

## Aset Tidak Berwujud
Rujukan: PSAK ETAP Tahun 2009
Definisi: Aset  tidak  berwujud  adalah  asset nonmoneter  teridentifikasi  tanpa  wujud  fisik.  Suatu aset dikatakan teridentifikasi jika:
a. Dapat  dipisahkan,  yaitu  dapat  dipisahkan  atau dibedakan  dari  entitas  dan  dijual,  dialihkan, dilisensikan,  disewakan  atau  ditukarkan,  baik
Andy Prasetiawan Hamzah dkk, Jurnal Keuagan Umum dan Akuntansi Terapan, Volume 1 Nomer 3, November 2019: Halaman 198-214
secara individual atau bersama dengan kontrak terkait, aset teridentifikasi, atau liabilitas teridentifikasi, terlepas apakah entitas bermaksud untuk melakukan hal tersebut; atau
b. Timbul  dari  hak  kontraktual  atau  hak  legal  lain, terlepas  apakah  hak  tersebut  dapat  dialihkan atau  dipisahkan  dari  entitas  atau  dari  hak  dan kewajiban lain.
Aset tidak berwujud tidak termasuk:
a. efek (surat berharga); atau
b. hak  atas  mineral  dan  cadangan  mineral, misalnya  minyak,  gas  alam  dan  sumber  daya yang tidak dapat diperbarui lainnya.

## Pengakuan
Aset tidak berwujud diakui jika, dan hanya jika: a. Kemungkinan  besar  BUMDes  akan  memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut; dan
b. Biaya  perolehan  aset  tersebut  dapat  diukur secara andal.

## Pengukuran
Pengukuran aset tidak berwujud sebagai berikut: a. Aset  tidak  berwujud  pada  awalnya  diukur sebesar biaya perolehan.
b. Biaya perolehan aset tidak berwujud terdiri dari: 1) Harga beli, termasuk biaya masuk dan pajak pembelian  yang  tidak  dapat  direstitusi, setelah dikurangi diskon dan rabat; dan
2) Semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan.
c. Pengeluaran  untuk  aset  tidak  berwujud  diakui sebagai beban pada saat terjadinya, kecuali:
1) Pengeluaran itu merupakan bagian dari biaya perolehan  aset  tidak  berwujud  yang memenuhi kriteria pengakuan
2) Sesuatu  yang  diperoleh  melalui  suatu kombinasi  bisnis  dan  tidak  dapat  diakui sebagai  aset  tidak  berwujud.    Jika  demikan halnya,
maka pengeluaran tersebut merupakan  bagian  dari  goodwill  pada tanggal akuisisi.
d. Pengeluaran atas pos aset tidak berwujud yang awalnya  diakui  oleh  BUMDes  sebagai  beban tidak diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tidak berwujud di kemudian hari.
e. Setelah pengakuan awal, maka BUMDes memilih model biaya dimana aset tidak berwujud dicatat pada  biaya  perolehannya  dikurangi  akumulasi amortisasi  dan  akumulasi  rugi  penurunan  nilai. Aset tidak berwujud yang memiliki umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi.
f. Aset  tidak  berwujud  dengan  umur  manfaat terbatas  diamortisasi  menggunakan  metode garis  lurus  dengan  mempertimbangkan  umur manfaat tanpa nilai residunya.
g. Umur  manfaat  aset  tidak  berwujud  yang  timbul dari hak kontraktual atau hak legal lain tidak lebih lama  dari  masa  hak  kontraktual  atau  hak  legal lain tersebut.
h. Umur  manfaat  aset  tidak  berwujud  berupa software  adalah  5  tahun,  sedangkan  aset  tidak berwujud lainnya selama 10 tahun.

## Penyajian/Pengungkapan
BUMDes  mengungkapkan  hal  berikut  untuk  setiap kelompok aset tidak berwujud, serta:
a. Metode  amortisasi  yang  digunakan  untuk  aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas;
b. Jumlah  tercatat  bruto  dan  akumulasi  amortisasi pada awal dan akhir periode; dan
c. Rekonsiliasi atas jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.

## Utang
Rujukan PSAK: PSAK ETAP Tahun 2009 Definisi:  Utang  usaha  adalah  kewajiban  BUM  Des kepada  pihak  ketiga  yang  dibayar  dengan  cara menyerahkan aktiva atau jasa dalam jangka waktu tertentu  sebagai  akibat  dari  transaksi  di  masa  lalu. Utang  dikelompokkan  menjadi  utang  usaha  dan utang non-usaha. Utang usaha adalah utang yang timbul dari kegiatan utama perusahaan. Sedangkan utang  non-usaha  adalah  semua  utang/kewajiban yang timbul dari kegitan non-usaha.
Utang  dibagi  menjadi  utang  jangka  pendek  dan utang  jangka  Panjang.  Utang  yang  akan  dibayar dalam  wakti  12  bulan  atau  kurang  diklasifikasikan sebagai  utang  jangka  pendek,  sedangkan  utang yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan diklasifikasikan sebagai utang jangka Panjang.

## Pengakuan
Utang  usaha  diakui  ketika  BUMDes  telah  menerima barang  atau  jasa  dan  telah  ditagih  melalui  faktur atau  secara  formal  sudah  disepakati  dengan pemasok.

## Pengukuran
Pada  saat  pengakuan  awal,  BUMDes  mengukur utang  usaha  pada  nilai  wajarnya.  Setelah pengakuan  awal,  BUMDes  mengukur  seluruh  utang usaha  pada  biaya  perolehan.  Biaya  perolehan diamortisasi  adalah  jumlah  liabilitas  yang  diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok,  ditambah  atau  dikurangi  dengan  amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

## Penyajian
Utang usaha disajikan pada laporan posisi keuangan (neraca) dan diklasifikasikan sebagai jangka pendek dan jangka panjang dengan acuan sebagai berikut:
Andy Prasetiawan Hamzah dkk, Jurnal Keuagan Umum dan Akuntansi Terapan, Volume 1 Nomer 3, November 2019: Halaman 198-214
a. Suatu  utang  usaha  diklasifikasikan  sebagai liabilitas jangka pendek jika:
1) BUMDes mengharapkan akan menyelesaikan utang  usaha  tersebut  dalam  siklus  operasi normalnya;
2) BUMDes  memiliki  utang  usaha  tersebut  untuk tujuan diperdagangkan;
3) Utang  usaha  tersebut  jatuh  tempo  untuk diselesaikan  dalam  jangka  waktu  dua  belas bulan setelah periode pelaporan; atau
4) BUMDes tidak memilki hak tanpa syarat untuk menunda  penyelesaian  utang  usaha  selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.
b. BUMDes  mengklasifikasikan  utang  usaha  yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang.

## Pengungkapan
Untuk setiap utang usaha, BUMDes mengungkapkan: a. Informasi  mengenai  cakupan  dan  sifat  utang usaha,  termasuk  persyaratan  dan  kondisi  yang bersifat  signifikan  yang  dapat  memengaruhi jumlah, waktu, dan tingkat kepastian arus kas di masa depan; dan
b. Kebijakan dan metode akuntansi yang digunakan,  termasuk  kriteria  pengakuan  dan dasar pengukuran yang diterapkan.

## Ekuitas
Rujukan  :  PSAK  ETAP  tahun  2009  dan  Kerangka Dasar  Penyusunan  dan  Penyajian  Laporan Keuangan,  PSAK  No.  1  (revisi  2009) – Penyajian Laporan Keuangan Definisi:  Ekuitas  adalah  hak  residual  atas  aktiva BUMDes setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas terdiri atas:
a. Setoran Modal terdiri dari:
1) Penyertaan Modal Desa
2) Penyertaan modal Masyarakat
b. Laba yang tidak dibagi
1) Laba yang tidak dibagi
2) Laba yang dicadangkan

## Pengakuan dan Pengukuran
Pengakuan  dan  pengukuran  ekuitas  ditentukan pada saat telah menjadi hak BUM Des.

## Penyajian
a. Modal disajikan dalam neraca setelah liabilitas.
b. BUMDes  mengungkapkan  ekuitas  sebagai bagian  hak  pemilik  dalam  BUMDes  sehingga memberikan  informasi  mengenai  sumbernya secara  jelas  dan  disajikan  sesuai  dengan paeraturan  perundangan  dan  akta  pendirian yang berlaku.
c. BUMDes  mengungkapkan  unsur  ekuitas  dengan pengelompokan  sebagai  modal  disetor,  saldo
laba,  selisih  penilaian  kembali  aktiva  tetap,  dan modal sumbangan.

## Pengungkapan
BUMDes  mengungkapkan  hal-hal  berikut  dalam laporan  posisi  keuangan  (neraca)  atau  laporan perubahan  ekuitas,  atau  catatan  atas  laporan keuangan:
a. Jumlah modal dasar;
b. Perubahan laba ditahan; dan
c. Cadangan laba ditahan.

## Pendapatan
Rujukan PSAK: PSAK ETAP 2009 Definisi:  Pendapatan  adalah  arus  masuk  bruto  dari manfaat  ekonomi  yang  timbul  dari  aktivitas  normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

## Pengakuan
Pendapatan utama BUMDes berasal dari penjualan jasa dan penjualan barang.
a. Penjualan jasa
1) Jika  hasil  transaksi  yang  terkait  dengan penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka  pendapatan  sehubungan  dengan transaksi tersebut diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode  pelaporan.  Hasil  transaksi  dapat diestimasi  secara  andal  jika  seluruh  kondisi berikut ini dipenuhi:
a) jumlah  pendapatan  dapat  diukur  secara andal;
b) kemungkinan  besar  manfaat  ekonomi sehubungan  dengan  transaksi  tersebut akan mengalir ke entitas;
c) tingkat  penyelesaian  dari  suatu  transaksi pada  akhir  periode  pelaporan  dapat diukur secara andal; dan
d) biaya  yang  timbul  untuk  transaksi  dan biaya  untuk  menyelesaikan  transaksi tersebut dapat diukur secara andal
2) Jika  hasil  transaksi  terkait  dengan  penjualan jasa  tidak  dapat  diestimasi  secara  andal, maka  pendapatan  diakui  hanya  yang berkaitan  dengan  beban  yang  telah  diakui yang dapat dipulihkan.
b. Penjualan barang Pendapatan  dari  penjualan  barang  diakui  jika seluruh kondisi berikut dipenuhi:
1) BUMDes  telah  memindahkan  risiko  dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli;
2) BUMDes  tidak  lagi  melanjutkan  pengelolaan yang  biasanya  terkait  dengan  kepemilikan atas barang maupun
melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;
Andy Prasetiawan Hamzah dkk, Jurnal Keuagan Umum dan Akuntansi Terapan, Volume 1 Nomer 3, November 2019: Halaman 198-214
3) jumlah  pendapatan  dapat  diukur  secara andal
4) kemungkinan  besar  manfaat  ekonomi  yang terkait  dengan  transaksi  tersebut  akan mengalir ke BUMDes; dan
5) biaya  yang  terjadi  atau  akan  terjadi sehubungan  transaksi  penjualan  tersebut dapat diukur secara andal

## Pengukuran
Pendapatan  dari  penjualan  jasa  dan  penjualan barang  diukur  dengan  nilai  wajar  imbalan  yang diterima  atau  dapat  diterima  dikurangi  dengan diskon  perdagangan  atau  rabat  volume  yang diperbolehkan  oleh  BUMDes.  Imbalan  ini  biasanya berbentuk  kas  atau  setara  kas  dan  jumlah pendapatan  adalah  sebesar  kas  atau  setara  kas yang diterima.

## Pengungkapan
BUMDes mengungkapkan:
a. Kebijakan  akuntansi  yang  digunakan  untuk pengakuan pendapatan termasuk metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa, b. Jumlah setiap kategori siginifikan dari pendapatan  yang  diakui  selama  periode tersebut  termasuk  pedapatan  dari  penjualan jasa, barang, bunga dan dividen
c. Jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran  jasa  atau  barang  yang  tercakup dalam setiap kategori signifikan,
d. Setiap  liabilitas  kontigensi  dan  aset  kontigensi yang dapat timbul seperti jaminan, klaim, denda dan kemungkinan kerugian lain.

## Beban
Rujukan: PSAK ETAP Tahun 2009 Definisi:  Beban  mencakup  baik  beban  maupun kerugian  yang  timbul  dalam  pelaksanaan  aktivitas BUMDes  yang  biasa  dan  biasanya  berbentuk  arus keluar atau berkurangnya aset seperti kas dan setara kas,  persediaan  dan  aset  tetap.Beban  yang  timbul dalam  pelaksanaan  aktivitas  BUMDes  yang  biasa meliputi  beban  pokok  penjualan,  gaji  dan penyusutan. Kerugian mencerminkan berkurangnya manfaat  ekonomi,  dan  pada  hakikatnya  tidak berbeda  dari  beban  lain.  Contoh  kerugian  adalah adanya  bencana  alam  dan  kerugian  karena pelepasan aset tetap.

## Pengakuan dan Pengukuran
Secara umum beban diakui BUMDes:
a. Jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang  berkaitan  dengan  penurunan  aset  atau kenaikan  kewajiban  telah  terjadi  dan  dapat diukur dengan andal.
b. atas  dasar  hubungan  langsung  antara  biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh ( matching of costs with revenue ).
c. atas  dasar  prosedur  alokasi  yang  rasional  dan sistematis  jika  manfaat  ekonomi  diharapkan timbul selama beberapa periode akuntansi dan hubungannya  dengan  penghasilan  hanya dapat  ditentukan  secara  luas  atau  tidak langsung
d. jika tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau kalau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat, atau tidak lagi  memenuhi  syarat  untuk  diakui  dalam neraca sebagai aset.

## Penyajian dan Pengungkapan
BUMDes menyajikan seluruh pos beban yang diakui dalam suatu periode dalam laporan laba rugi.

## LAPORAN  KEUANGAN  UNIT  USAHA  dan  KANTOR PUSAT

## 1. Jenis dan Bentuk Laporan
Jenis  laporan  yang  dibuat  oleh  masing-masing unit  usaha  dan  Kantor  Pusat  adalah  Laporan Posisi  Keuangan  (Neraca),  Laporan  Laba  Rugi dan  Laporan  Arus  Kas.  Contoh  laporan  posisi keuangan  (Neraca),  laporan  laba  rugi,  dan laporan  arus  kas  masing-masing  unit  usaha  dan Kantor Pusat terdapat pada Lampiran.

## 2. Prosedur Penyusunan
Kode akun yang digunakan oleh unit usaha dan Kantor  Pusat  pada  dasarnya  menggunakan klasifikasi  yang  sama  meskipun  rincian  atas masing-masing klasifikasi bisa berbeda terutama untuk akun pendapatan. Pada setiap akhir bulan, setiap  unit  usaha  menyusun  laporan  kinerja  unit usaha  berupa  Laporan  Laba  Rugi  dan disampaikan  ke  Kantor  Pusat  BUMDesa.  Pada setiap  akhir  periode,  masing-masing  unit  usaha dan Kantor Pusat menyusun Laporan Perubahan Posisi  Keuangan  (Neraca)  dan  Laporan  Laba Rugi.  Berdasarkan  laporan  posisi  keuangan (neraca) dan laporan laba rugi gabungan, maka Kantor Pusat menyusun laporan arus kas. Bentuk laporan  keuangan  BUMDes  Tirta  Mandiri  kami sajikan dalam lampiran artikel ini.
Gambar 1. Siklus Akuntansi di setiap Unit Usaha dan Kantor Pusat untuk BUMDes Tirta Mandiri

## KESIMPULAN
Kegiatan pengabdian masyarakat ini ditujukan untuk membantu  BUMDes  Tirta  Mandiri  untuk  menyusun kebijakan  akuntansi  berdasarkan  SAK  ETAP.  Dasar kegiatan  ini  adalah  permintaan  kebutuhan pendampingan dalam rangka memperbaiki penyusunan laporan keuangan dari Direktur BUMDes Tirta  Mandiri.  Untuk  mencapai  tujuan  kegiatan,  Tim melakukan  survey  pendahuluan,  mengumpulkan dokumen,  wawancara  dan  diskusi  terpimpin  untuk mengumpulkan bahan dan analisis  kondisi pelaporan  keuangan  BUMDes  Tirta  Mandiri.  Hasil analisis  awal  menunjukkan  beberapa  kelemahan dalam  pelaporan  keuangan.  Untuk  mengatasi kelemahan  tersebut,  kami  menetapkan  prioritas kegiatan yang segera dilaksanakan yaitu menyusun pedoman kebijakan akuntansi yang menjadi rujukan dalam  pelaporan  keuangan  BUMDes.  Kebijakan akuntansi  yang  disusun  Tim  Pengmas  terdiri  dari karakeristik  umum  pelaporan  keuangan,  prinsip dasar  pelaporan  keuangan,  kebijakan  akuntansi penting  dan  bentuk  laporan  keuangan  yang dihasilkan  oleh  BUMDes  Tirta  Mandiri.  Dengan adanya  pedoman  kebijakan  akuntansi  tersebut, pegawai bagian keuangan memiliki pedoman untuk menggunakan  aturan  akuntansi,  nama  dan  kode akun,  bentuk  laporan  keuangan  dan  pengukuran dan  penyajian  setiap  informasi  keuangan  dari BUMDes Tirta Mandiri.

## PUSTAKA
Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. Kerangka Konseptual Akuntansi. IAI Global, Jakarta.
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  2016.  Standar  Akuntansi Keuangan ETAP. IAI Global, Jakarta.
Lampiran 1 Laporan Laba Rugi Unit Usaha

## Desa Ponggok
Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri

## LAPORAN LABA RUGI

## Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Januari 2018
(dalam rupiah) Nomor Urut Uraian Januari 2018 s.d 31 Januari 2018 1 2 3 1 Pendapatan 2 Pendapatan Tiket 15.000.000 Rp 15.000.000 Rp 3 Pendapatan Wahana - Rp - Rp 4 Pendapatan Penjualan 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp 5 Pendapatan Pengelolaan Air Bersih - Rp - Rp 6 Pendapatan Sewa - Rp - Rp 7 Pendapatan Jasa Pelayanan - Rp - Rp 8 Pendapatan Rupa-rupa - Rp - Rp 9 Total Pendapatan 20.000.000 Rp 20.000.000 Rp 10 Harga Pokok Penjualan 11 Harga Pokok Penjualan Barang Dagangan 3.500.000 Rp 3.500.000 Rp 12 Harga Pokok Penjualan Makanan dan Minuman - Rp - Rp 13 Total Harga Pokok Penjualan 3.500.000 Rp 3.500.000 Rp 14 LABA (RUGI) KOTOR 16.500.000 Rp 16.500.000 Rp 15 Beban 16 Beban Administrasi dan Umum 7.250.000 Rp 7.250.000 Rp 17 Beban Wahana - Rp - Rp 18 Beban Pemasaran - Rp - Rp 19 Total Beban 7.250.000 Rp 7.250.000 Rp 20 LABA (RUGI) OPERASI 9.250.000 Rp 9.250.000 Rp 21 Pendapatan dan Beban Lain-lain 22 Pendapatan Lain-lain - Rp - Rp 23 Beban Lain-lain - Rp - Rp 24 Total Pendapatan dan Beban Lain-lain - Rp - Rp LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM BAGI HASIL 9.250.000 Rp 9.250.000 Rp BAGI HASIL KE PEMILIK - Rp - Rp Laba (RUGI) BERSIH SETELAH BAGI HASIL KE PEMILIK 9.250.000 Rp 9.250.000 Rp Kabupaten Klaten, 31 Desember 2018 Direktur BUMDes ....................................
NIK .............................
Lampiran 2 Laporan Perubahan Ekuitas

## Desa Ponggok
Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

## Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)
Nomor Urut Uraian 2018 1 2 3 1 PENYERTAAN MODAL 2 Penyertaan Modal Awal - Rp 3 Penambahan Investasi periode berjalan: 4 Penyertaan Modal Desa 100.000.000 Rp 5 Penyertaan Modal Masyarakat - Rp 6 Penyertaan Modal Akhir 100.000.000 Rp 7 LABA DITAHAN 8 Laba Ditahan Awal 39.750.000 Rp 9 Laba (Rugi) periode berjalan 9.250.000 Rp 10 Bagi Hasil Penyertaan: 11 Bagi Hasil Penyertaan Modal Desa - Rp 12 Bagi Hasil Penyertaan Modal Masyarakat - Rp 13 Laba Ditahan Akhir 49.000.000 Rp 14 EKUITAS AKHIR 149.000.000 Rp Kabupaten Klaten, 31 Desember 2018 Direktur BUMDes
.................................... NIK .............................
Lampiran 3 Laporan Posisi Keuangan

## Desa Ponggok
Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

## Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah) No Uraian Tahun 2018 Tahun 2017 1 2 4 1 ASET 2 Aset Lancar
3 Kas Tunai 1.000.000 Rp Rp                  1.250.000 4 Kas di Bank 121.500.000 Rp Rp              125.000.000 5 Kas Kecil (Petty Cash) - Rp                                          Rp                                    - 6 Piutang Usaha - Rp                                          Rp                                    - 7 Penyisihan Piutang Usaha Tak Tertagih - Rp                                          Rp                                    - 8 Piutang kepada Pegawai - Rp                                          Rp                                    - 9 Penyisihan Piutang kepada Pegawai Tak Tertagih - Rp                                          Rp                                    - 10 Persediaan Barang Dagangan 2.500.000 Rp Rp                  2.500.000 11 Persediaan Makanan dan Minuman - Rp                                          Rp                                    - 12 Persediaan Ikan Hias - Rp                                          Rp                                    - 13 Persediaan ATK - Rp                                          Rp                                    - 14 Perlengkapan - Rp                                          Rp                                    - 15 Sewa Dibayar Dimuka - Rp                                          Rp                                    - 16 Asuransi Dibayar Dimuka - Rp                                          Rp                                    - 17 PPh 25 - Rp                                          Rp                                    - 18 PPN Masukan - Rp                                          Rp                                    - 19 Piutang Desa - Rp                                          Rp                                    - 20 Aset Lancar Lainnya - Rp                                          Rp                                    - 21 RK Pusat 15.500.000 Rp Rp                                    - 22 Jumlah Aset Lancar 140.500.000 Rp 128.750.000 Rp 23 Investasi 24 Investasi dalam Deposito - Rp                                          Rp                                    - 25 Investasi Lainnya - Rp                                          Rp                                    - 26 Jumlah Investasi - Rp - Rp 27 Aset Tetap 28 Tanah
- Rp                                          Rp                                    - 29 Gedung dan Bangunan - Rp                                          Rp                                    - 30 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan - Rp                                          Rp                                    - 31 Peralatan dan Meubelair 25.000.000 Rp Rp                25.000.000 32 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Meubelair (15.000.000) Rp Rp              (12.500.000) 33 Kendaraan - Rp                                          Rp                                    - 34 Akumulasi Penyusutan Kendaraan - Rp                                          Rp                                    - 35 Aset Tetap Lainnya - Rp                                          Rp                                    - 36 Jumlah Aset Tetap 10.000.000 Rp 12.500.000 Rp 37 TOTAL ASET 150.500.000 Rp 141.250.000 Rp
38 Kewajiban
39 Kewajiban Jangka Pendek
40 Utang Usaha 1.500.000 Rp Rp                  1.500.000 41 PPN Keluaran - Rp                                          Rp                                    - 42 PPh 21 - Rp                                          Rp                                    - 43 PPh 23 - Rp                                          Rp                                    - 44 PPh 29 - Rp                                          Rp                                    - 45 Utang Gaji dan Tunjangan - Rp                                          Rp                                    - 46 Utang Listrik - Rp                                          Rp                                    - 47 Utang Telepon - Rp                                          Rp                                    - 48 Utang Utilitas Lainnya - Rp                                          Rp                                    - 49 Utang kepada Pihak Ketiga Jk. Pendek - Rp                                          Rp                                    - 50 Utang Dana Titipan Walker - Rp                                          Rp                                    - 51 Utang Dana Titipan Warior - Rp                                          Rp                                    - 52 Utang Dana Titipan Toilet RW 1 - Rp                                          Rp                                    - 53 Utang Dana Titipan Toilet RW 2 - Rp                                          Rp                                    - 54 Utang Dana Titipan Toilet RW 3 - Rp                                          Rp                                    - 55 Utang Jangka Pendek Lainnya - Rp                                          Rp                                    - 56 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 1.500.000 Rp 1.500.000 Rp 57 Kewajiban Jangka Panjang
58 Utang kepada Pihak Ketiga Jk. Panjang
- Rp                                          Rp                                    - 59 Utang Ke Bank - Rp                                          Rp                                    - 60 Utang Jangka Panjang Lainnya - Rp                                          Rp                                    - 61 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang - Rp - Rp 62 JUMLAH KEWAJIBAN 1.500.000 Rp 1.500.000 Rp 63 Ekuitas 64 Ekuitas Akhir 149.000.000 Rp Rp              139.750.000 65 RK Unit Usaha - Rp                                          Rp                                    - 66 JUMLAH EKUITAS 149.000.000 Rp 139.750.000 Rp 67 TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 150.500.000 Rp 141.250.000 Rp Kabupaten Klaten, 31 Desember 2018 Direktur BUMDes ..........................................
NIK ...................................
Andy Prasetiawan Hamzah dkk, Jurnal Keuagan Umum dan Akuntansi Terapan, Volume 1 Nomer 3, November 2019: Halaman 198-214

## Desa Ponggok

## Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
Uraian
2 Aset Lancar
Rp Rp              125.000.000
- Rp                                          Rp                                    -
- Rp                                          Rp                                    - 7 Penyisihan Piutang Usaha Tak Tertagih
- Rp                                          Rp                                    - 8 Piutang kepada Pegawai - Rp                                          Rp                                    - 9 Penyisihan Piutang kepada Pegawai Tak Tertagih
- Rp                                          Rp                                    -
Rp Rp                  2.500.000
- Rp                                          Rp                                    -
- Rp                                          Rp                                    -
- Rp                                          Rp                                    -
- Rp                                          Rp                                    -
- Rp                                          Rp                                    -
- Rp                                          Rp                                    -
- Rp                                          Rp                                    -
- Rp                                          Rp                                    -
- Rp                                          Rp                                    -
- Rp                                          Rp                                    -
Rp Rp                                    -
140.500.000

## Rp
Rp                                          Rp                                    -
Rp                                          Rp                                    -
29 Gedung dan Bangunan - Rp                                          Rp                                    -
- Rp                                          Rp                                    -
Rp Rp              (12.500.000)
- Rp                                          Rp                                    -
34 Akumulasi Penyusutan Kendaraan - Rp                                          Rp                                    - 35 Aset Tetap Lainnya - Rp                                          Rp                                    - 36 Jumlah Aset Tetap 10.000.000 Rp 12.500.000 Rp 37 TOTAL ASET 150.500.000 Rp 141.250.000 Rp
38 Kewajiban
39 Kewajiban Jangka Pendek
40 Utang Usaha 1.500.000 Rp Rp                  1.500.000 41 PPN Keluaran - Rp                                          Rp                                    - 42 PPh 21 - Rp                                          Rp                                    - 43 PPh 23 - Rp                                          Rp                                    - 44 PPh 29 - Rp                                          Rp                                    - 45 Utang Gaji dan Tunjangan - Rp                                          Rp                                    - 46 Utang Listrik - Rp                                          Rp                                    - 47 Utang Telepon - Rp                                          Rp                                    - 48 Utang Utilitas Lainnya - Rp                                          Rp                                    - 49 Utang kepada Pihak Ketiga Jk. Pendek - Rp                                          Rp                                    - 50 Utang Dana Titipan Walker - Rp                                          Rp                                    - 51 Utang Dana Titipan Warior - Rp                                          Rp                                    - 52 Utang Dana Titipan Toilet RW 1 - Rp                                          Rp                                    - 53 Utang Dana Titipan Toilet RW 2 - Rp                                          Rp                                    - 54 Utang Dana Titipan Toilet RW 3 - Rp                                          Rp                                    - 55 Utang Jangka Pendek Lainnya - Rp                                          Rp                                    - 56 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 1.500.000 Rp 1.500.000 Rp 57 Kewajiban Jangka Panjang 58 Utang kepada Pihak Ketiga Jk. Panjang - Rp                                          Rp                                    - 59 Utang Ke Bank - Rp                                          Rp                                    - 60 Utang Jangka Panjang Lainnya - Rp                                          Rp                                    - 61 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang - Rp - Rp 62 JUMLAH KEWAJIBAN 1.500.000 Rp 1.500.000 Rp 63 Ekuitas 64 Ekuitas Akhir 149.000.000 Rp Rp              139.750.000 65 RK Unit Usaha - Rp                                          Rp                                    - 66 JUMLAH EKUITAS 149.000.000 Rp 139.750.000 Rp 67 TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 150.500.000 Rp 141.250.000 Rp Kabupaten Klaten, 31 Desember 2018 Direktur BUMDes
.......................................... NIK ...................................