https://doi.org/10.26593/jihi.v17i1.3532.139-152
Analisis Dimensi Internasional Konflik Papua dalam Model
Counterinsurgency (COIN)
Muhammad Angga Ramdhan 1
1 Indigenous Corporate Training Inc, Canada, M.anggaramdhan@gmail.com

## ABSTRAK
Model  berlian counter-insurgency oleh  McCormick  merupakan  kerangka  teori  umum  strategi  militer Indonesia menumpas gerakan insurgensi Papua. Tulisan ini menawarkan makna baru dalam menginterpretasi model COIN  dengan  memfokuskan  ke  lensa  studi  konflik  dan  hubungan  internasional.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut, tulisan  ini  menggunakan  metode  kualitatif  studi  literatur  untuk  menjelaskan  mengapa  internasionalisasi  isu  Papua yang  tidak  terselesaikan  akan  menghalangi  usaha  pemerintah  Indonesia  untuk  memenangkan  perang  dengan insurgensi Papua.. Hasil dari analisis mengidentifikasi jika pengaplikasian strategi COIN McCormick secara sempit tidak  hanya  gagal  dalam  menyesaikan  konflik  Papua,  tapi  juga  memberi  ruang  terbentuknya  dinamika  baru  dalam dimensi  internasionalnya,  sehingga  perlu  adanya  interpretasi  baru  terhadap  model  COIN  di  Papua,  yaitu  dengan memberikan solusi terhadap eliminasi akar konflik ketimbang eliminasi total dengan militer.
Kata kunci: Counter-insurgency, Papua, konflik, internasionalisasi.

## ABSTRACT
McCormick  counter-insurgency  diamond  model  is  general  theoretical  framework  to  describe  Indonesia’s military  strategy  in  quelling  Papuan  insurgencies.  The  paper  offers  new  meaning  in  interpreting  the  model  by focusing on the lens of conflict and international relations studies. To achieve its purpose, this paper use qualitative method of literature study to explain why the internationalization of unresolved Papuan issues can hinder Indonesian government efforts to win the war against Papuan insurgencies. The results shown in the analysis identified that the aplication of McCormick model in limited definition is not only failed to solve Papuan conflict, but also create new dyamics in its international dimension. Therefore, new interpretation of the model for the Papuan conflict is needed by providing solution to eliminate roots of conflict rather than total elimination to the insurgent by military.
Keywords: Counter-insurgency, Papua, conflict, internationalization.

## A. Latar Belakang
Penyelesaian  militer,  khususnya  strategi counter-insurgency berbasis  model  berlian McCormick, menjadi acuan untuk menyelesaikan  isu  keamanan  dalam  konflik internal  antara  pemerintah  Indonesia  dengan kelompok  pro-kemerdekaan  Papua.  Operasi- operasi  militer  tersebut  masih  bisa  menahan konflik  Papua  dalam  skala  lokal  dan menghindari  eskalasi  konflik  Papua  menjadi high-intensity conflict . Namun, beberapa perkembangan dalam periode empat  tahun
terakhir  di  konflik  Papua  perlu  mendapat perhatian khusus.
Perkembangan yang
masih mengkhawatirkan  terlihat  dalam  beberapa  kasus kekerasan  yang  terjadi.  Pada  1  Desember  2018, Tentara  Pembebasan  Nasional  Papua  Barat (TPNPB) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) menembak  mati  19  pengawai  Istaka  Karya  di kabupaten  Nduga,  dan  merupakan  peristiwa kekerasan paling mematikan di Papua pada tahun 2018. Peristiwa lain yang mempunyai magnitudo sama dengan penembakan Nduga terjadi di  Biak
pada  6  Juli  1998,  Wamena  pada  4  April  2003, dan  Paniai  pada  2014.  Peristiwa  Biak  terjadi ketika sekelompok pendukung Organisasi Papua Merdeka  mengibarkan  bendera  Bintang  Kejora secara  damai.  Aparat  keamanan  merespon dengan  operasi  militer.  Akibatnya,  8  orang meninggal  dunia,  3  orang  dinyatakan  hilang,  37 orang  terluka,  150  orang  ditahan,  dan  32  tubuh tidak teridentifikasi. 1 Sedangkan dalam peristiwa ‘Wamena  Berdarah’,  penyerangan  terhadap markas  Kodim  1702/Wamena  menjadi  pemicu operasi  penyisiran  di  25  kampung.  Penyerangan itu menyebabkan dua anggota Kodim kehilangan nyawanya,  yaitu  Lettu  TNI  AD  Napitupulu  dan Prajurit Ruben Kana Satu orang juga mengalami luka  berat. 2 Berdasarkan  data  Komnas  HAM, kasus  ini  menyebabkan  sembilan  orang  tewas, serta 38 orang luka berat. Selain itu pemindahan paksa terhadap warga 25 kampung menyebabkan 42  orang  meninggal  dunia  karena  kelaparan, serta  15  orang  korban  penganiayaan  secara sewenang-wenang.  Komnas  HAM    juga menemukan  pemaksaan  penandatanganan  surat pernyataan,  serta  perusakan  fasilitas  umum. 3 Contoh  ketiga  adalah  penembakan  di  Enrotali, kabupaten  Paniai,  yang  menewaskan  4  remaja dan  melukai  17  orang  lainnya.  Komnas  HAM menemukan bahwa ada pelanggaran HAM berat dalam penembakan Paniai.
Siklus  kekerasan  Papua  tak  terbatas dalam  konflik  bersenjata.  Peristiwa  rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya pada Agustus  2019,  misalnya,  telah  memicu kerusuhan massal di Paniai, Fak-Fak, Sorong dan terakhir di Wamena. Dalam peristiwa kerusuhan tersebut, 6 warga sipil dan 1 tentara  dilaporkan
1 Afriandi Djon, The Indonesia COIN strategy: failures and alternative approaches in overcoming the Papuan insurgency. Naval Post Graduate School. 2015.
2 Mehulika Sitepu, Bagaimana Kronologi tiga kasus pelanggaran HAM berat di Papua. 2017.
3 Tempo, Komnas HAM Temukan Pelanggaran Berat di Papua , Disadur dari: https://nasional.tempo.co/read/47417/komnas-ham- temukan-pelanggaran-ham-berat-di-papua. Diakses pada: 4 Maret 2019, 18:37 WIB.
menjadi  korban.  Namun  Polri  membantah laporan  tersebut. 4 Konfirmasi  jumlah  korban mengalami kendala karena pemerintah Indonesia menutup  akses  jurnalis  dan  internet  saat kerusuhan Papua berlangsung.
Ketertutupan Pemerintah Indonesia dalam operasi counter-insurgency , terutama soal kekerasan  dalam  penanganan  konflik,  juga mengundang  perhatian  dari  negara-negara pasifik seperti Vanuatu dan Kepulauan Solomon di  perdebatan  umum  PBB  pada  tahun  2016. Narasi  kekerasan  juga  menjadi  landasan  utama mengapa  organisasi  seperti United  Liberation Movement  of  West  Papua (ULMWP)  yang mendukung  kemerdekaan  Papua  mendapat dukungan  politis  dari  beberapa  organisasi  HAM internasional  dan  politisi  dari  Vanuatu  dan kepulauan Solomon. Meskipun negara kepulauan pasifik seperti Vanuatu dan Kepulauan Solomon mempunyai kekuatan kecil dalam mempengaruhi konstelasi  internasional,  tuduhan  diplomatik dalam  perdebatan  PBB  tentu  bisa  merusak  imej baik pemerintah Indonesia di kancah internasional.
Dari  sini  muncul  pertanyaan;  mengapa konflik  yang  seharusnya  menjadi  masalah domestik  di  Indonesia  bisa  mendapat  perhatian komunitas  internasional  dan  negara-negara kepulauan  pasifik?  Apakah  ada  korelasi  dalam strategi penanganan counter-insurgency di Papua dengan pembentukan dimensi internasional yang kini berlangsung dalam dinamika konflik Papua? Tulisan  ini  kemudian  mencoba  membedah korelasi  antara  strategi counter-insurgency konflik Papua dan dimensi internasional saat ini dalam  konflik  Papua,  khususnya  dalam pembentukan interest negara-negara  pasifik  ke penanganan konflik Papua,  dengan
4 Febriana Firdaus, West Papuan Protesters Killed by Indonesian Police: Witnesses. AlJazeera. 28 Agustus 2019. Disadur dari: https://www.aljazeera.com/news/2019/08/west-papuan- protesters-killed-indonesian-police-witnesses- 190828103919896.html
menginterpretasi  strategi counter-insurgency dalam lensa studi konflik.

## Kajian Pustaka
Tulisan  mengintrepatisi  kembali  metode counterinsurgency oleh  Afriandi  Djon  dalam thesis  berjudul The  Indonesia  COIN  strategy: failures and alternative approaches in overcoming  the  Papuan  insurgency (2015). Dalam  penelitiannya,  Djon  berargumen  bahwa efektifitas  operasi  penumpasan  insurgensi terhambat  oleh  gagalnya  TNI  merangkul dukungan  masyarakat  lokal.  Beberapa  contoh seperti  di  Paniai,  Puncak  Wijaya,  dan  Nduga, menunjukkan  peran  masyarakat  lokal  dalam menyembunyikan  insurgen  dari  kejaran  aparat keamanan.  Perlakuan  kasar  aparat  keamanan terhadap masyarakat lokal juga membuat mereka bersimpati  terhadap  ide  kemerdekaan  Papua. Sehingga,  ketika  operasi  militer  berlangsung, warga sipil seringkali menjadi korban. pola-pola peristiwa  ini  mengundang  reaksi  dari  organisasi internasional  seperti  Human  Right  Watch.  Atas dasar  temuan  tersebut,  Djon  menyimpulkan penyertaan aspek budaya-sosial dalam pendekatan  militer  menjadi  alternatif  penting untuk mengalahkan gerakan insurgensi Papua. 5
Merujuk  penemuan  tersebut,  tulisan  ini melihat  bahwa  ada  permasalahan  lain  yang terbentuk;  yakni  bagaimana  penanganan  dengan dominasi  militer  membuat  konflik  ini  mendapat perhatian  komunitas  internasional,  khususnya negara-negara Pasifik. Dalam tulisan ini, penulis membangun  argumen  bahwa  kekerasan  militer memberi  ruang  manuver  politik  bagi  aktor  luar untuk mengkritik pemerintah Indonesia.
Khususnya  tuduhan  dalam  pelanggaran  Hak Asasi  Manusia  (HAM).  Manuver  politik  ini mendapat legitimasi karena HAM pada dasarnya telah  menjadi  norma  yang  diterima  secara  luas dalam hubungan antar-bangsa. Dengan kata lain, penyelesaian konflik dengan total military,
dimana  militer  mendapat  justifikasi  untuk melakukan  kekerasan,  akan  menimbulkan potensi  internasionalisasi  dalam  konflik  lokal. Inilah  logika  dasar  mengapa  dalam  aktor internasional  menjadi  bagian  analisis  dalam diamond model counter insurgency .
Perhatian  negara  Pasifik  terhadap dinamika  kekerasan  konflik  Papua  serta korelasinya  dengan  analisis  aktor  internasional dalam  model  McCormick  menjadi  impetus tulisan  ini,  yakni  pentingnya  interpretasi  ulang terhadap  model  militer  dalam  penanganan konflik  Papua  menjadi  penting.  Tulisan  ini mencoba  memberi  kontribusi  dalam  interpretasi ulang  tersebut,  yakni  dengan  menggunakan kebijaksaan  ( wisdom) yang  ada  dalam  studi hubungan  internasional  dan  studi  konflik  dalam pengaplikasian  strategi-strategi  militer  yang bersumber pada model McCormick.
5 Djon, Op Cit, hal 61-73.

## Diamond Model Counter Insurgency
Konflik Papua dalam model McCormick  adalah  konflik  antara  Pemerintah Indonesia  dengan  kelompok  insurgensi/separatis Papua.  Definisi  insurgensi  adalah  sebuah gerakan untuk menggulingkan otoritas pemerintah  melalui  perang  terbatas  dengan konfrontasi  bersenjata. 6 Taktik  umum  dari kelompok  insurgensi  adalah  menyerang  titik terlemah  dari  negara  dengan  menyembunyikan diri  bersama  masyarakat.  Kelompok  insurgensi menghindari konfrontasi langsung seperti perang skala besar karena keterbatasan kekuatan militer. Strategi  ini  membuat  pendekatan  tradisional tidak  lagi  efisien  karena  menumpas  kelompok insurgensi  menimbulkan  korban  terhadap masyarakat  sipil.  Tidak  jarang,  yang  menjadi korban dari operasi penumpasan insurgensi oleh negara adalah warga negaranya sendiri.
Dari  sini  muncul  konsep counter-insurgency (COIN) , yakni  strategi  khusus  penyelesaian insurgensi  menggunakan  gabungan  komponen militer,  paramiliter,  politik,  ekonomi,  psikologi, dan  aksi  sipil. 7 Definisi  lain  dari counter- insurgency adalah  upaya  pemerintah  untuk mengalahkan gerakan insurgensi dengan kombinasi  faktor  militer,  politik,  ekonomi  dan psikologi. 8 Pusat  strategi  COIN  adalah mendapatkan  ‘hati  dan  pikiran  masyarakat’. Asumsi  utamanya  adalah  sgerakan  insurgensi akan  mati  bila  mereka  terputus  dari  dukungan masyarakat lokal. David Galula berpendapat jika formula  COIN  yang  ideal  terdiri  dari  80  persen politik dan 20 persen militer. 9
6 United Kingdom, Ministry of Defence (2004), The Military Contribution to Peace Support Operation, hal 4.
7 Ibid, hal 5.
8 Paul D. Williams, Security Studies: An Introduction 2 nd eds , New York: Routledge. 2013 Hal 473.
9 David Galula, Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice, London: Praeger Security International. 2006.
Alasan  dari  rasio  ini  karena  kekuatan  militer seharusnya  digunakan  untuk  menjamin  ruang untuk  kesejahteraan,  keamanan  serta  kemajuan politik  sebuah  masyarakat.  Audrey  Cronin  turut mengembangkan  pemikiran  Galula  dengan menawarkan  6  cara  menyelesaikan  konfrontasi dengan  gerakan  insurgensi:  (1)  tekanan  dari negara,  (2)  negosiasi  politik,  (3)  reformasi kebijakan ke arah penyelesaian damai ketimbang kekerasan  militer,  (4)  hilangnya  kepemimpinan dari  insurgensi,  (5)  hilangnya  dukungan  publik untuk  gerakan  insurgensi,  dan  (6)  tercapainya tujuan politik dari gerakan insurgensi. 10
Empat  (4)  aspek  penting  dalam  perang gerilya  adalah  pemerintah,  populasi  lokal, kelompok  insurgensi  dan  aktor  internasional. Dalam  pengaplikasian  model  ini  ke  perang gerilya  di  Papua,  masyarakat  Papua  menjadi centre  of  gravity (COG).  Baik  pemerintah Indonesia  dan  kelompok  insurgensi  seperti TPNPB/OPM  berusaha  menguasai  posisi  dan opini  masyarakat  Papua  dalam  perjuangan mereka.  Djon,  dalam  analisisnya,  mengatakan jika jalan untuk mengalahkan gerakan insurgensi (Leg 3) adalah memenuhi kebutuhan masyarakat Papua  untuk  mendapatkan  legitimasi  dan dukungan  politik  (Leg  1),  lalu  menghancurkan infrastruktur-infrastruktur yang menopang aktivitas insurgensi (Leg 2). 11
Model  ini  menegaskan  inti  peperangan berada  dalam  lingkup  internal,  melihat  posisi masyarakat  Papua  sebagai  elemen  terpenting bagi  pihak  pemerintah  Indonesia  dan  kelompok insurgensi.  Namun,  potensi  pihak  luar  untuk mengintervensi  mungkin  terjadi  sehingga lingkungan  eksternal  mempunyai  signifikansi tersendiri.  Dalam  skema  ini,  pemerintah Indonesia  harus  mengupayakan  diplomasi  untuk mendapatkan legitimasi dan kooperasi komunitas
10 Audrey Kurth Cronin, How Terrorism Ends: Understanding the Decline and Demise of Terrorist Campaigns Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 2009.
11 Djon, Op Cit, hal. 28.
internasional (Leg 4). Dua hal ini berguna untuk menggambarkan pihak insurgensi Papua sebagai ‘musuh’. Imbasnya, potensi kelompok insurgensi Papua  untuk  mendapatkan  legitimasi  dan bantuan internasional akan tertutup.

## Dimensi Internasional dalam Konflik Internal
Fungsi  model  strategi  COIN  bertujuan untuk  menumpas  insurgensi.  Namun,  insurgensi masih  terjadi  di  Papua,  bahkan  mendapat dukungan diplomatik dari negara-negara Pasifik. Padahal  dalam  strategi  McCormick  legitimasi internasional  menjadi  kunci  dalam  menghalangi upaya  insurgensi  dan  separatisme  di  Papua. Secara  teoritis,  hal  ini  karena  aplikasi  strategi COIN berdasar pada definisi yang sempit, yakni perang  yang  bertumpu  antara  insurgen  dan pemerintah,  dimana  tujuan  utamanya  itu  adalah memenangkan  hati  dan  masyarakat.  Selain  itu, meski  model  McCormick  dalam  aplikasinya  ke konflik Papua menegaskan pentingnya legitimasi internasional untuk menumpas insurgensi Papua, model  tersebut  tidak  menjelaskan  asumsi  dasar mengapa  sebuah  konflik  sampai  bisa  mendapat perhatian  aktor  internasional,  atau  dalam  hal  ini internasionalisasi  konflik.  Dari  sini,  literatur- literatur  dari  studi  konflik  dan  hubungan internasional  menawarkan  interpretasi  baru dalam  model  berlian  McCormick  di  konflik Papua.  Studi  hubungan  internasional,  khususnya yang  terfokus  pada  internasionalisasi  konflik, juga  menawarkan  penjelasan  mengapa  sebuah konflik  bisa  mempunyai  dimensi  internasional. Literatur  yang  paling  berpengaruh  adalah Michael Brown, The internasional Dimension of Internal Conflict (1996).
Bagaimana studi konflik melihat konflik Papua,  dan  bagaimana  dimensi  internasional dalam konflik terbentuk? Mengacu pada Brown, konflik Papua adalah konflik internal, didefinisikan  sebagai  unjuk  pertarungan  politis dengan potensi kekerasan akut, yang sumbernya berasal dari faktor domestik daripada sistem
internasional. 12 Kekerasan  menggunakan  senjata umumnya  menyertai  perkembangan  dalam konflik  ini.  Ruang  lingkup  dari  konflik  internal berada  dalam  batas  satu  negara  saja,  namun mempunyai peluang melebar ke lingkup regional ( spillover ). 13 Konflik internal menjadi fenomena terkemuka karena empat hal: (1) Konflik internal bisa  menyebar,  (2)  konflik  internal  penting karena  potensi  melahirkan  korban  jiwa  dengan jumlah  besar  (3)  konflik  internal  bisa mempengaruhi  dan  mengundang  intervensi negara lain, seperti menghasilkan arus pengungsi akibat  konlik,  dan  (4)  komunitas  internasional mulai  memperhatikan  kaitan  konflik  internal dengan stabilitas global.
Studi  komparatif  konflik  internal  di berbagai  belahan  dunia  oleh  Michael  Brown menyatakan  jika  konflik  internal  terjadi  karena adanya  pelemahan  kapabilitas  negara  dalam menghadapi  permasalahan  domestik.  Faktor struktural, politik, ekonomi, dan budaya menjadi kategori  utama  dalam  kerangka  analisis. Akademisi  harus  bisa  mengidentifikasi  mana yang  menjadi  faktor  dasar  ( underlying  causes) dan  mana  yang  menjadi  faktor  pemicu ( triggering  factor )  dalam  empat  faktor  tersebut. Brown  memberi  konklusi  jika  pemimpin  yang buruk  ( bad  leaders )  selalu  menjadi  pemicu utama  sebuah  konflik  internal,  disusul  oleh pemerintahan yang buruk sehingga menimbulkan eskalasi  dalam  permasalahan  domestik (bad domestic  problem) .  Konflik  internal  mempunyai dimensi internasional ketika negara tetangga atau negara superpower memutuskan  untuk  ikut mengintervensi.  Dan  umumnya,  intervensi tersebut  seringkali  membuat  eskalasi  daripada menyelesaikan  konflik.  Ketika  intervensi  negara lain  berperan  dalam  eskalasi  konflik,  maka negara  itu  dikategorikan  sebagai  ‘tetangga  yang buruk’ ( bad neighbor).
Ada  beberapa  alasan  mengapa  negara tetangga  memilih  untuk  mengintervensi  konflik internasional.  Pertama,  negara  mengintervensi dengan  alasan  kemanusiaan;  yakni  untuk mengembalikan stabilitas regional dan meredakan  kerusakan  akibat  konflik.  Kebijakan ini terkenal dengan istilah intervensi kemanusiaan.  Namun,  Brown  menegaskan bahwa  intervensi  kemanusiaan  dalam  sejarah konflik  internal  tidak  bebas  dari  kepentingan nasional. Berbagai alasan seperti memitigasi arus pengungsi,  menjamin  keamanan  perbatasan, sampai mengambil keuntungan dan mempengaruhi  negara  yang  sedang  dilanda konflik internal atas aspek strategi kebijakan luar negeri.
Literatur lain oleh Gleditsch et al melihat bila  negara  mengintervensi  sebuah  konflik internal  karena  lima  hal:  (1) proxy  war dengan menggunakan  kelompok  insurgensi  dengan tujuan  melemahkan  negara  lain,  (2)  intervensi dengan  mendukung  kelompok  insurgensi  untuk mengganti  rezim  pemerintahan  yang  tidak disukai,  (3)  negara  lain  mendukung  konflik internal  terjadi  karena  perebutan  daerah  di perbatasan,  umum  terjadi  bila  konflik  internal berkaitan  dengan  isu  insurgensi,  (4)  intervensi untuk  melindungi  etnis  yang  sama,  dan  (5) intervensi tit-for-tat, sebagai  retaliasi  bilamana negara  yang  diintervensi  pernah  menganggu stabilitas negara pengintervensi. 14
Teori  dan  asumsi  intervensi  negara berguna  untuk  menginterpretasi  motif  negara- negara  yang  mempunyai  minat  terhadap  konflik Papua. Khususnya, teori ini menjadi acuan dalam membahas  motif  Vanuatu  dan  Kepulauan Solomon,  negara  pendukung  insurgensi    di Papua, dalam menyuarakan kepentingan ULMWP di komunitas internasional  yang
12 Michael Brown, The International Dimension of Internal Conflict. MIT Press: Cambridge, Massachuchets. 1996.
13 Ibid, hal. 3-8.
14 Kristian Skrede Gleditsch, Idean Salehyan, dan Kenneth Schultz. How Civil Wars Lead to International Disputes. Journal of Conflict Resolution, 52 (4). 2008.
menjadi pemicu internasionalisasi konflik Papua dalam model COIN.

## Model Analisis Konflik Papua
Analisis dari Lembaga Ilmu Pengetahuan  Indonesia  (LIPI)  dalam Papua Road  Map (PRM)  merupakan  acuan  utama ketika berbicara tentang akar konflik Papua (lihat gambar  2).  Literatur  ini  juga  menjadi  penting ketika  berbicara  tentang  interpretasi  baru  dalam model  McCormick  untuk  konflik  Papua.  Dalam analisisnya,  empat  isu  menjadi  sumber  utama konflik  Papua,  yakni:  (1)  Marginalisasi  dan diskriminasi  terhadap  masyrakat  asli  Papua,  (2) kegagalan  pembangunan  ekonomi  yang  tidak menyertakan  aspek  sosial-budaya,  (3)  kekerasan dan  pelanggaran  HAM  oleh  negara,  dan  (4) Perbedaan  persepsi  dalam  konstruksi  sejarah pengintegrasian  Papua  ke  Indonesia  pada  tahun 1969. 15 Secara  spesifik,  PRM  menjadi  acuan utama untuk analisis konflik Papua.
Meskipun  ada  variasi  pembingkaian  masalah atau  identifikasi  faktor  pemicu  dalam  berbagai literatur,  sejauh  ini  muatan  inti  dari  berbagai pemikiran selalu mengerucut pada empat sumber konflik rumusan PRM. 16

## Metodologi Penelitian
Tulisan  ini  menggunakan  metodologi penelitian kualitatif dengan alasan untuk mencari pemahaman baru dalam aplikasi model COIN di konflik  Papua.  Selain  itu,  penambahan  model Papua  Road  Map dalam  pembahasan  juga berguna untuk memperdalam makna dari lingkup eksternal  dalam  model  COIN.  Penelitian kualitatif  menjadi  ideal  mengingat  penemuan makna  baru  membutuhkan  metode  yang menekankan  interpretasi  humanistik  terhadap makna,  sesuatu  yang  umumnya  berada  dalam ranah metode-metode kualitatif. 17
15 Muridan et al, Op Cit, hal. 10.
16 Bandingkan dengan kompilasi isu Papua dalam Al Araf et al, Oase Gagasan Papua Bermartabat, Jakarta: Imparsial.2017.
17 John W. Cresswell dan Cherl N. Poth. Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing among Five Approaches (4 th eds) . London: Sage Publication. 2018.
Penggunaan  metode  analisis  konten  menjadi pilihan dalam menganalisis aplikasi model COIN di  konflik  Papua.  Data  sekunder  diambil  dari literatur  berupa  buku,  jurnal,  koran,  dan publikasi  penelitian  yang  spesifik  terpusat membahas Papua dari sisi studi konflik. Tulisan ini  juga  mengambil  data  dari  wawancara  yang dilakukan  oleh  peneliti  lain.  Kompilasi  literatur tersebut  akan  dianalis  secara  induktif  dan menjadi  acuan  penting  interpretasi  tulisan  ini terhadap  aplikasi  model  COIN  dalam  konflik Papua.

## Diskusi dan Hasil

## 1. Inti Konflik Papua
Definisi McCormick menjelaskan bahwa konflik  Papua  adalah  perang  bersenjata  antara pemerintah  Indonesia  dan  insurgen  atau kelompok separatis Papua, dimana dua pihak ini berupaya untuk memanfaatkan peran masyarakat Papua dan aktor internasional untuk memenangkan konflik. Berangkat dari pemahaman  ini,  Djon  dalam  tulisannya memberikan solusi secara garis besar untuk ,memenangkan  konflik  melawan  insurgensi;  (1) memperkuat  legitimasi  pemerintah  dan  kontrol keamanan  (2)  memfokuskan  pada  kebutuhan dasar  masyarakat  Papua,  (3)  menghancurkan infrakstruktur  para  insurgen,  (4)  mendapatkan legitimasi  dari  aktor  internasional  dalam penumpasan  insurgensi,  yang  secara  bersamaan menutup  bantuan  internasional  untuk  kelompok insurgen,  baik  yang  bersifat  material  ataupun normatif.  Definisi  ini  memfokuskan  bahwa konflik  adalah  perang.  Sehingga  pengaplikasian model  konfliknya  dalam  konflik  Papua  menjadi militeristik.
Sedangkan  bila  melihat  dari  lensa  studi konflik internal yang dicetuskan oleh Brown, inti konflik  Papua  bukan  perang  separatisme, melainkan adanya kegagalan negara, baik berupa kepemimpinan yang buruk ( bad leadership) atau
permasalahan  domestik  akut  yang  tidak  mampu diselesaikan  oleh  negara  ( bad    domestic problem ). Inti dari lensa ini adalah konflik Papua bukanlah  perang  antara  pemerintah  dan kelompok  separatis  pemerintah,  melainkan adanya  ketidakpuasan  masyarakat  Papua,  baik secara  politik,  ekonomi,  sejarah,  bahkan  kultur, yang  mengakibatkan  pemberontakan  orang Papua terhadap pemerintah Indonesia.
Membanding definisi konflik Papua dari dua  lensa  ini  melihatkan  perbedaan  yang signifikan. Model
McCormick dalam
menyelesaikan  konflik  Papua  menitikberatkan eliminasi  total  terhadap  kelompok  insurgen. Sedangkan  dalam  lensa  studi  konflik,  baik  itu dari  Brown  ataupun  LIPI,  menegaskan  bahwa Pemerintah  Indonesia  harus  mempunyai  solusi untuk  menjawab  akar  permasalahan  sosial, ekonomi,  dan  politik  yang  menyebabkan ketidakpuasan  orang  Papua  sehingga  mereka memilih pemberontakan. Faktor pemberontakannya  yang  harus  dieliminasi, bukan pemberontaknya.
Meskipun  secara  teoritis  berbeda, aplikasi  praktisnya  dalam  mencapai  tujuan  inti mempunyai persamaan. Pada leg-1 dalam model McCormick,  ditegaskan  bahwa  untuk  mendapat hati  dan  perasaan  masyarakat,  perlu  adanya upaya  untuk  menjamin  kebutuhan  dasar  serta keamanan mereka. Bila kebutuhan dasar dan rasa aman  terpenuhi,  hal  itu  akan  menumbuhkan legitimasi politik pemerintah terhadap masyarakat, sehingga pemerintah bisa mendapatkan  kontrol  yang  kuat.  Studi  konflik internal  menegaskan  bahwa good  governance dan  kemampuan  negara  menjawab  permasalah domestik  menjadi  inti  menghindarkan  negara dari  konflik  internal.  Dua  lensa  ini  kemudian mempunyai  solusi  yang  sama  dalam  konflik Papua;  kemakmuran  orang-orangnya  menjadi kunci  perdamaian,  baik  dalam  mengeliminasi insurgen ataupun konflik.
Ini  yang  kemudian  menjadi  masalah sampai  saat  ini;  dinamika  kekerasan  dalam konflik  Papua  lebih  ditekankan  dalam  narasi ancaman nasional, bukan permasalahan domestik yang akut, sehingga pendekatan militeristik lebih ditekankan  ketimbang  pendekatan  humanis. Dalam  ekonomi  misalnya,  LIPI  dalam Papua Road  Map menekankan  bahwa  pengembangan ekonomi  yang  gagal  menjadi  salah  satu  akar konflik  Salah  satu  permasalahan  pelik  adalah diskriminasi  dan  marjinalisasi  di  Papua  yang berbentuk  ketimpangan  kapabilitas  dalam bersaing antara pendatang dan masyarakat asli.
Meski  secara  statistik  ekonomi  Papua menunjukkan  peningkatan:  Indeks  kemiskinan menurun  dari  54,75  persen  pada  Maret  1999 menjadi  27,74  persen  pada  Maret  2018 (penurunan  sebesar  27.11  persen) 18 dan peningkatan  Indeks  Pengembangan  Manusia (IPM)  Papua  merupakan  tercepat  di  Indonesia: IPM provinsi Papua berada di 54,45 persen pada 2010 kemudian meningkat menjadi 59,09 persen pada  2018;  IPM  provinsi  Papua  Barat  berada  di 60,91 persen pada 2013  dan meningkat  menjadi 62.29  persen  pada  2017.  Namun,  bila dibandingkan  dengan  standar  nasional  kedua provinsi  Papua  masih  berada  di  posisi  bawah dalam  IPM  dan  tingkat  kemiskinan.  Indikator lain,  dari  BPS  seperti  rasio  Gini  perdesaan 19 , menunjukkan  bila  ketimpangan  ekonomi  di Papua signifikan. Rasio gini perdesaan Indonesia berada  di  poin  0,324  pada  September  2018, sedangkan  provinsi  Papua  berada  di  poin  0,384 dan provinsi Papua Barat berada di poin 0,424. 20 Mengapa ketimpangan ini terjadi? Keahlian   dan
18 Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Indikator Penting Provinsi Papua edisi Agustus 2018 ; Jayapura, 2018.
19 Indeks  Gini  mengukur  tingkat  deviasi  dalam pendistribusian  pendapat  per  individu  atau  rumah  tangga dalam  sebuah  ekonomi  dalam  skala  koefision  0  sampai  1. Indeks Gini dengan koefisien 0 merepresentasikan distribusi sempurna,  sedangkan  koefisien  1  merepresentasikan ketimpangan  sempurna.  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi Papua, Tingkat Ketimpangan Papua Barat Maret 2018 No. 39/07/Th. XII, 16 Juli 2018.
20 Ibid.
kapabilitas  menjadi  indikator  utama  dalam memenangkan persaingan dalam pasar pekerjaan. Dalam hal ini, migran yang datang ke Papua  mempunyai  keunggulan  dalam  hal kapabilitas  dibanding  penduduk  asli  Papua. Sehingga, persaingan menghasilkan ketimpangan secara periodik dalam bidang ekonomi.
Pendekatan  militeristik  juga  membawa permasalahan  tersendiri,  yakni  impunitas. Praktik  impunitas  dan  lemahnya  profesionalitas aparat  keamanan  sebetulnya  menandakan ketidakhadiran  negara  di  Tanah  Papua. 21 Impunitas  juga  yang  kemudian  menimbulkan situasi  ketidakpercayaan  dan  permusuhan  pada pemerintah Indonesia di Jakarta. Operasi-operasi militer  yang  seharusnya  menjamin  keamanan kemudian  berubah  menjadi  sumber  ketakutan untuk  rakyat  Papua.  Tidak  jarang  justru penyerangan  terhadap  warga  sipil  dan  aparatur keamanan  merupakan  reaksi  balasan  terhadap hard  approach personil  TNI  atau  Polri  dalam pelaksanaan  tugas  untuk  menjaga  ketertiban masyarakat. Kelompok insurgensi memanfaatkan situasi  tersebut  untuk  melegitimasi  aksi-aksi penyerangan  terhadap  personil  keamanan  dan sebagai pembela rakyat Papua.
Impunitas  dan  pelanggaran  HAM menjadi  penghalang  utama  untuk  mencapai dukungan  masyarakat.  Justifikasi  nasionalisme serta  keengganan  pemerintah  Indonesia  untuk terbuka mengevaluasi performa militer membuat impunitas menjadi menghambat proses rekonsiliasi. Intransparansi Pemerintah tercermin dari  simpang-siurnya  data  korban  ataupun kebenaran  dari  pelanggaran  HAM.  Dari kompilasi  kasus  yang  terhimpun  dalam  PRM, taksiran    jumlah    korban    berkisar    di   angka 100.000   sampai   500.000. 22 Beberapa sumber,
21 Bandingkan argumen ini dengan Bobby Anderson, Papua Insecurities: State’s Failure in The Indonesian Periphery. Hawaii: East-West Center. 2015.
22 Muridan S. Widjojo, ‘Non-State Actors and the ‘Cycle’ of Violence in Papua’. Presentasi di Workshop, Conflict, Violence and Displacement in Papua, Refugee Studies
seperti  dari  Universitas  Yale  dari  Amerika Serikat  dan  Sydney  University  dari  Australia memberi  rekomendasi  bahwa  konflik  Papua layak masuk klasifikasi genosida. 23 Pembunuhan,  penahanan  tanpa  proses  hukum, dan  penyiksaan  terhadap  penduduk  asli berlangsung  secara  sistematis. 24 Beberapa  kasus pembunuhan  terhadap  tokoh  Papua  memperkuat statemen  ini;  pembunuhan  Arnold  Ap,  pemusik, antropolog,  dan  tokoh  lokal  pada  tahun  1989; Pembunuhan  Theys  Eluay,  ketua  dewan presidium  Papua  pada  tahun  2001.  Dua  tokoh lain,  Ketua  OPM  Kelly  Kwalik  meninggal  oleh serangan  militer  pada  2009;  dan  Mako  Tabuni, wakil  ketua  Komite  Nasional  Papua  Barat (KNPB) pada tahun 2012.
Contoh-contoh  kasus  ini  yang  menjadi gambaran  mengapa  strategi  COIN  ini  tidak menyelesaikan konflik Papua; Negara tidak hadir dalam  menjamin  kemakmuran  dan  keamanan masyarakat Papua, baik secara politik, ekonomi, dan  sosiokultural,  ditambah  dengan  proteksi negara terhadap oknum-oknum militer bermasalah,  membuat  operasi  penumpasan insurgensi  dianggap  sebagai  upaya  kolonialisasi terhadap masyarakat Papua. Selama faktor-faktor bad  domestic  problem ini  tidak    teratasi, dinamika kekerasan Papua akan terus berlanjut.

## 2. Dimensi Internasional Konflik Papua
Dimensi internasional dalam konflik Papua terjadi karena tiga hal: (1) tidak terselesaikannya permasalahan  domestik  dalam  konflik  Papua, terutama  soal  rasa  keadilan,  ketimpangan ekonomi,  dan  impunitas.  (2)  adanya  koneksi antara aktor insurgensi dengan dunia internasional, serta (3) adanya narasi diplomatik yang melegitimasi perjuangan insurgensi Papua
Centre (RSC), St Anthony College, Oxford, 26 October 2006.
23 Muridan et al, Op Cit. hal 3.
24 Jim Elmslie dan Camillia Webb-Gannon, A Slow Motion of Genocide: Indonesia Rule on West Papua. Griffith Journal of Human Law and Dignity. Volume 1 No.2. 2013. Hal 142-166.
dan secara bersamaan melemahkan legitimasi operasi COIN pemerintah Indonesia di Papua.
United  Liberation  Movement  for  West Papua (ULMWP)  menjadi  salah  satu  organisasi utama yang mendukung upaya insurgensi Papua. Konflik  berkelanjutan  membuka  peluang  bagi kelompok insurgensi ini untuk berevolusi. Pada 7  Desember  2014,  pertemuan  antara  Koalisi Pembebasan  Nasional  Papua  Barat  (WPNCL), Republik  Federal  Papua  Barat  (NRFPB),  dan Parlemen  Nasional  Papua  Barat  (NPWP) menyatakan  untuk  bersatu  di  bawan  naungan ULMWP  di  Port  Villa,  Vanuatu.  Dalam deklarasinya,  ULMWP  bertekad  untuk  menjadi wadah  utama  dalam  memobilisasi  gerakan internasional.  Tujuan  utama  dari  mobilisasi tersebut  untuk  mendapatkan  legitimasi  dan dukungan  internasional  terhadap  kemerdekaan Papua.  Dalam  pembentukan  ULMWP,  Vanuatu memainkan  peranan  penting  menyatukan  tiga organisasi  tersebut  menjadi  wadah  diaspora Papua.
ULMWP naik menjadi ancaman diplomatik  bagi  Indonesia  setelah  organisasi regional  kepulauan  Pasifik,  yakni Melanesian Spearhead Group (MSG), memasukkan ULMWP  sebagai observer. Manuver  ULMWP ini  memaksa  Indonesia  untuk  mengarahkan kekuatan  diplomatiknya  ke  region  Oceania. Tidak  hanya  Indonesia,  keberadaan  ULMWP juga membuat faksionalisasi di dalam MSG. Fiji dan  Papua  Nugini  mengakui  kedaulatan Indonesia di Papua, namun Kepulauan Solomon dan  Vanuatu  tetap  memperjuangkan    nasib Papua,  dan  akhirnya  menjadi  bahan  perdebatan dalam debat umum PBB ke-72 pada tahun 2016, debat umum PBB ke-73, dan juga dalam sidang komisioner  hak  asasi  manusia  PBB  di  Jenewa. Ini  adalah  kali  pertama  isu  Papua  muncul kembali  ke  lingkungan  PBB  setelah  referendum 1969  berlangsung,  dan  indikasi  pertama  jika konflik  Papua  mulai  masuk  traksi  awal internasionalisasi konflik internal.
Mengapa konflik Papua memasuki ranah internasional?  Pertama,  diplomasi  pemerintah Indonesia gagal menghalangi dukungan Vanuatu dan  Kepulauan  Solomon  Papua  sehingga ULMWP terbentuk. Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia  juga  gagal  menghalangi  penerimaan ULMWP  ke  dalam  MSG.  Kedua,  ULMWP sebagai  organisasi  mempunyai  kapabilitas diplomatik untuk mengakses komunitas internasional.  John  Ondawane,  Benny  Wenda, Rex  Rumakiek  dan  Octavianus  Mote  adalah tokoh  diaspora  Papua  yang  mempunyai  koneksi luas  ke  negara-negara  Melanesia,  terutama Vanuatu.  Benny  Wenda  menjadi  corong  utama setelah muncul di Ted Talks Sydney di Australia pada  2013  dan  telvisi  nasional  Te  Karere  di Selandia  Baru  pada  2015.  Selain  itu,  Benny Wenda  juga  muncul  dalam  televisi  nasional Inggris  Raya  dan  Kanada  untuk  memberi keterangan  kerusuhan  Wamena  pada  September 2019.
Pembiaran  masalah  domestik  Papua, yakni impunitas dan diskriminasi ekonomi tanpa penyelesaian menjadi faktor kegagalan diplomasi Indonesia.  Impunitas  seringkali  mengundang perhatian  dari  pemerhati  HAM  baik  di  negara ataupun organisasi internasional, namun pemerintah  Indonesia  menolak  untuk  transparan ataupun menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan  masalah  tersebut.  Dalam  aspek ekonomi, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan  45  triliun  rupiah  dalam membangun  Papua. 25 Spesifik  pada  tahun  2013, APBD Papua mencapai 61 triliun rupiah, dengan dana  tambahan  OTSUS  sebesar  33  triliun rupiah. 26 Argumen  pembangunan  ini  juga menjadi  landasan  utama  diplomat  Indonesia menggunakan right of reply terhadap tuduhan
25 Cahyo Pamungkas, Menggugat Proyek Pembangunan Perdamaian di Papua Barat setelah Reformasi 1998 di Oase Gagasan Papua Bermartabat, Imparsial, 2017. hal 287.
26 Tito Karnavian, The Role of the National Police in Countering Insurgencies in Indonesia. Counter Terrorist: Trend and Analyses, 2017. hal 11.
Vanuatu  dan  Kepulauan  Solomon.  Namun, bantuan  ekonomi  tersebut  tidak  menyelesaikan ketimpangan  kapabilitas  ataupun  kesejahteraan dibanding  provinsi  Indonesia  lainnya,  Tidak hanya  itu,  impunitas  juga  membuat  perhatian internasional luput terhadap upaya pemerintahan Indonesia  dalam  mengembangkan  kesejahteraan Papua.
ULMWP mempunyai kemampuan propaganda  dalam  internasionalisasi  konflik Papua.  Memanfaatkan  lambannya  pemerintahan Indonesia  dalam  menyelesaikan  isu  sosial- ekonomi  dan  budaya  di  Papua,  ULMWP menggambarkan  situasi  tersebut  sebagai  bentuk kolonialisasi.  Dalam  deklarasi  Westminster  di parlemen  Inggris  pada  3  Mei  2016,  ULMWP menekankan  5  poin  yang  menjadi  kunci internasionalisasi  isu  Papua:  (1)  Pelanggaran HAM  Papua  yang  terus  berlanjut,  (2)  ancaman punahnya  populasi  Papua  asli  di  tanahnya sendiri, (3) menegaskan kembali hak kemerdekaan untuk rakyat Papua, (4) menganggap  Pepera  1969  telah  merampas  hak tersebut,  (5)  menuntut  untuk  referendum  ulang dalam  pengawasan  PBB  seperti  yang  tercantum dalam resolusi 1514 dan resolusi 1541. Deklarasi ini  ditandatangani  beberapa  politisi  dan  perdana menteri,  seperti  perdana  menteri  Kepulauan Solomon  Mannasseh  Sovagare,  menteri  luar negeri  Vanuatu  Bruno  Leignkone,  dan  perdana menteri Tonga Samuela Akilisi Pohiva 27
Beberapa  laporan  NGO  dan  literatur akademik turut menguatkan gambaran kekerasan terhadap  rakyat  Papua.  Seringkali  delegasi Vanuatu ataupun Kepulauan Solomon menggunakan  data  dari  laporan  dan  literatur akademik  tersebut  untuk  menyerang  Indonesia. Tuduhan  pelanggaran  HAM,  seperti  dalam pertemuan  komisioner  HAM  PBB  ke-34  pada  1 Maret 2017. Secara spesifik, anggota parlemen
27 United Liberation Movement of West Papua, The Westminster Declaration, 2016. Disadur dari: https://www.ulmwp.org/westminster-declaration.
Vanuatu Ronald Marshall menyebut
penembakan  di  Wamena  pada  tahun  2003  dan Paniai  pada  tahun  2014  tidak  pernah  menemui penyelesaian  ataupun  pengadilan. 28 Barret Salato,  diplomat  Kepulauan  Solomon  dalam komisioner  HAM  PBB  turut  menyinggung pelanggaran  HAM  oleh  Indonesia  di  Papua dalam sidang komisioner PBB ke-39 pada tahun 2016.  .Menurutnya  laporan  yang  didapatkan delegasi  kepulauan  Solomon,  300  orang  asli Papua ditahan tanpa alasan jelas selama periode Juli dan Agustus. Selain itu Kepulauan Solomon juga  menyinggung  tentang  diskriminasi  dan marjinalisasi orang Papua. 29
Tidak adanya transparansi dan keterbukaan  dari  aparat  keamanan  di  Papua menjadi  faktor  penghalang  tunggal  untuk mengaudit  kebenaran  laporan  dan  tuduhan  dari diplomat  Vanuatu  dan  Kepulauan  Solomon. Meski  Indonesia  berulang-kali  menyatakan pelanggaran HAM hanya berdasarkan propaganda  ULMWP,  komunitas  internasional cenderung  bersimpati  terhadap  nasib  orang Papua.  Rasa  simpati  pula  yang  menjelaskan landasan  dasar  kebijakan  luar  negeri  Vanuatu dan  Kepulauan  Solomon  untuk  mengangkat  isu HAM  dan  perjuangan  ULMWP    dalam komunitas internasional.
Dua  alasan  menjelaskan  mengapa  rasa simpati  bisa  menggerakkan  Vanuatu  dan Kepulauan Solomon untuk membantu ULMWP. Pertama,  pelanggaran  HAM  menjadi  magnet utama  untuk  negara  memperhatikan  sebuah konflik internal. Kedua adalah siapa korban dari pelanggaran  HAM  tersebut.  Dalam  kasus  HAM di Papua, etnis Melanesia menjadi korban utama dari impunitas. Ikatan etnik Melanesia  kemudian
28 The Republic of Vanuatu Minister of Justice and Community Development, 34 th Session of the Human Rights Council, 1 st March 2017: Geneva, Switzerland. Statement disampaikan oleh Hon. Ronald K. Warsal. 29 United Nation , OCHCR, 39th Regular Session Human Rights Council. 2016. Disadur dari: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSession s/Session39/Pages/39RegularSession.aspx
dijadikan  alat  propaganda  ULMWP  untuk melegitimasi dukungan dari negara luar. Vanuatu dan Kepulauan Solomon, negara mayoritas etnik Melanesia,  kemudian  menyambut  propaganda ULMWP.  Selain  dengan  alasan  kekerabatan Melanesia ( Melanesian Brotherhood ), membantu ULMWP  juga  menjadi  tanggung  jawab  moral untuk melindungi masyarakat Papua, yang dalam gambaran  ULMWP  merupakan  orang-orang tertindas dalam kolonialisme Indonesia.

## Kesimpulan
Pengaplikasian
strategi COIN McCormick  secara  sempit  tidak  hanya  gagal dalam  menyesaikan  konflik  Papua,  tapi  juga memberi  ruang  terbentuknya  dinamika  baru dalam  dimensi  internasional  di  konfliknya. Operasi  COIN  di  Papua  tidak  akan  pernah berhasil  bilamana  kesejahteraan  rakyat  Papua masih  terabaikan.  Negara  harus  hadir  sebagai pelindung masyarakat Papua. Tidak hanya untuk menyelesaikan konflik, kehadiran negara sebagai pelindung  juga  akan  menutup  legitimasi internasional  terhadap  insurgen  Papua,  terutama menutup  manuver-manuver  politik  negara Pasifik  terhadap  sepak  terjang  ULMWP  dalam arena diplomasi.
Tulisan  ini  juga  menekankan  bahwa filosofi  dan  pemaknaan  dasar  teoritis  operasi COIN  di  Papua  harus  bergeser  untuk  menjawab tantangan-tantangan yang ada. Model McCormick  di  Papua  seharusnya  tidak  terfokus pada  praktek-praktek  operasi  untuk  menumpas insurgensi,  melainkan  fokus  pada  upaya merangkul  kembali  para  insurgen  sebagai  salah satu  kesatuan  dalam  NKRI.  Caranya  adalah dengan  menegaskan  kembali  komitmen  negara untuk  memenuhi  kesejahteraan  dan  keamanan masyarakat Papua. Tulisan ini menyarankan bila menyelesaikan  akar  konflik  menjadi  strategi efektif  untuk  menghapus  gerakan  insurgensi Papua.

## Referensi:
Al-Rahab,  Amiruddin.  (2006).  “Operasi-operasi militer  di  Papua:  Pagar  Makan Tanaman?”,  Jurnal  Politik  LIPI,  3(1). 3-23. Doi: 10.14203/jpp.v3i1.420
Ananta,  Aris.  Utami,  Dwi  Retno  Wilujeng Wahyu  dan  Handayani,  Nur  Budi. (2016). “Statistics on Ethnic Diversity in  The  Land  of  Papua,  Indonesia.”.
Asia  and  The  Pacific  Policy  studies, 3(3), 458-474. Doi: 10.1002/app5.143.
Anderson,  Bobby.  (2015).  Papua  Insecurities: State’s  Failure  in  The  Indonesian Periphery.  Washington  :  East-West Center.
Badan Pusat Statistik. (2010). “Indonesia Census 2010” . Jakarta : Badan Pusat Statistik.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Papua.  (2018). “Indikator  Penting  Provinsi  Papua edisi Agustus 2018”; Jayapura: Badan Pusat Statistik
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Papua  Barat (2018),  “Statistik  Daerah  Provinsi Papua  Barat  2018” . Manokwari:
Badan Pusat Statistik.
Barash,  David.  P.,  &  Webel,  Charles.  (2003). Peace  &  conflict  studies .  Thousand Oaks, CA: SAGE.
Brown,  Michael.  (1996).  The  International Dimension  of  Internal  Conflict.
Cambridge,  Massachuchets:  MIT Press.
Buzan,  Buzan.  Waever,  Oli  dan  Wilde,  Jaap. (1998).  Security,  A  New  Framework For Analysis. Boulder: Lynne Rienner
Council  on  Foreign  Relations.  (2019).  “Syria Conflict:  Global  Conflict  Tracker.” https://www.cfr.org/interactive/global
-conflict-tracker/conflict/civil-war- syria.
Council  on  Foreign  Relations.  (2019).  “Ukraine Conflict:  Global  Conflict  Tracker . ” https://www.cfr.org/interactive/global -conflict-tracker/conflict/conflict- ukraine.
Cresswell, John W. dan Poth, Cheryl N. (2018). Qualitative  Inquiry  &  Research Design:  Choosing  among  Five Approaches  (4th  eds).  London:  Sage Publication.
Cronin,  Audrey  K,.  (2009).  How  Terrorism Ends:  Understanding  the  Decline  and Demise  of  Terrorist  Campaigns Princeton,  New  Jersey:  Princeton University Press.
Djon,  Afriandi.  (2015).  The  Indonesia  COIN Strategy:  Failures  and  Alternative Approaches  in  Overcoming  the Papuan  Insurgency.  Naval  Post Graduate School.
Elmslie,  Jim.  dan  Camillia  Webb-Gannon. (2013). “A Slow Motion of Genocide: Indonesia  Rule  on  West  Papua.”. Griffith  Journal  of  Human  Law  and Dignity.1(2). 142-166.
Firdaus,  Febriana.  (2019).  “West  Papuan Protesters  Killed  by  Indonesian Police: Witnesses.” Al-Jazeera.
https://www.aljazeera.com/news/2019 /08/west-papuan-protesters-killed- indonesian-police-witnesses- 190828103919896.html. Diakses pada 1 September 2019.
Galula,  David.  (2006).  Counterinsurgency
Warfare:  Theory  and  Practice, London: Praeger Security
International.
Gleditsch, Nils. P, Wallensteen, Peter., Eriksson, Mikael.,  Sollenberg,  Margaretta.,  & Strand,  Havard.  (2002).  “Armed
Conflict 1946-2001: A New Dataset.”
Journal  of  Peace  Research,  39(5), 615–637. doi: 10.1177/0022343302039005007.
Gleditsch,  Kristian  S.,  Salehyan,  Idean  dan
Schultz, Kenneth. (2008). “How Civil
Wars Lead to International Disputes.”
Journal  of  Conflict  Resolution”, 52(4). 479-506. Doi: 10.1177/0022002707313305
Karnavian,  Muhammad  Tito.  (2017).  “The  Role of  the  National  Police  in  Countering Insurgencies  in  Indonesia.”  Counter Terrorist:  Trend  and  Analyses.  9(9). 8-13.
Lamb, Kate. (2019). “An Earthquake: racism, rage and rising calls for freedom in Papua.  Jayapura.”  The  Guardian. https://www.theguardian.com/world/2 019/aug/31/an-earthquake-racism- rage-and-rising-calls-for-freedom-in- papua. Diakses pada 4 September 2019.
Pamungkas, Cahyo. “Menggugat Proyek Pembangunan  Perdamaian  di  Papua Barat  setelah  Reformasi  1998”. Dalam  Imparsial,  (2017)  Oase Gagasan Papua Bermartabat. Imparsial: Jakarta.
Saltford,  John.  (2003).  The  United  Nation  and the  Indonesian  Takeover  of  West Papua  1962-1969:  Anatomy  of
Betrayal. RoutledgeCourzon: London
Sitepu,
Mehulika. (2017).
“Bagaimana Kronologi   tiga    kasus  pelanggaran HAM  berat    di  Papua.”  Tempo: https://nasional.tempo.co/read/47417/ komnas-ham-temukan-pelanggaran- ham-berat-di-papua. Diakses pada: 4 Maret 2019, 18:37 WIB.
The Republic of Vanuatu Minister of Justice and Community  Development.  (2017). 34 th Session  of  the  Human  Rights Council.  1  Maret  2017:  Geneva, Switzerland.
The  United  Kingdom  of  Ministry  of  Defence. (2004). “The Military Contribution to Peace  Support  Operation”.  London: United Kingdom.
Widjojo,  Muridan  S.  Elisabeth,  Adriana.
Amiruddin. Pamungkas, Cahyo. Dewi,  Rosita.  (2008).  Papua  Road Map: Negotiating the past, improving the  present,  and  securing  the  future. Jakarta:  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan Indonesia.
. Widjojo, Muridan S. ‘Non-State Actors and the ‘Cycle’  of  Violence  in  Papua’. Tulisan tidak dipublikasikan.
Williams,  Paul  D,  ed.  Security  Studies:  An Introduction  2nd  Eds,  New  York: Routledge.
United Nation, OCHCR, 39th Regular Session Human Rights Council. 2016. Disadur dari: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/ HRC/RegularSessions/Session39/Pag es/39RegularSession.as