Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis
Available online at : https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/index DOI: https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1
Efektivitas Perencanaan Berdasarkan Nomenklatur Perangkat Daerah Studi Kasus Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Lahat
Nisma Aprini 1) ; Alfatah Dwi Putera 2) ; Marko Ilpiyanto 3)
1,2) STIE Serelo Lahat
2) Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen, STIE Serelo Lahat Email: 1) nisma.aprini@gmail.com
How to Cite :
Aprini, N., Putera, A.D., Ilpiyanto, M., . (2023). Efektivitas Perencanaan Berdasarkan Nomenklatur Perangkat Daerah Studi Kasus Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Lahat . Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 11(1) . doi: https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1

## ARTICLE HISTORY
Received [20 Oktober 2022] Revised [22 Desember 2022] Accepted [31 Desember 2022]

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  efektifitas  perencanaan berdasarkan  nomenklatur  perangkat  daerah  serta  faktor  pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam penerapannya di Dinas Tanaman Pangan,  Hortikultura  dan  Peternakan.  Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  kualitatif  berdasarkan  teori/pendapat  menurut  para ahli dan literatur yang ada. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan nomenklatur  berdasarkan  Keputusan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  50 Tahun 2020 merupakan misi pembangunan daerah sehingga efektifitas yang  diharapkan  signifikan,  namun  fakta  yang  ditemukan  di  Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Dinas Kabupaten Lahat menunjukkan  ketidakefektifan  perencanaan  pasca  perubahan nomenklatur.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  effectiveness  of  planning  based  on  the nomenclature  of  the  regional  apparatus  as  well  as  the  supporting  and inhibiting factors faced in  its application at the Department of Food Crops, Horticulture  and  Animal  Husbandry.  This  study  uses  qualitative  research methods  based  on  theories/opinions  according  to  experts  and  the  existing literature.  The  results  of  the  study  show  that  the  change  in  nomenclature based on the Minister of Home Affairs Decree Number 50 of 2020 is in the regional  development  mission  so  that  the  expected  effectiveness  is significant, but the facts found at the Food Crops, Horticulture and Livestock Service Office of Lahat Regency show the ineffectiveness of planning after the nomenclature change.

## KEYWORDS
Planning, Nomenclature.
This is an open access article under the CC–BY-SA license

## PENDAHULUAN
Reformasi  Birokrasi  di  Indonesia  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  arah  tindakan  perubahan atau  pembaruan  yang  berdimensi  pada  restrukturisasi,  revitalisasi,  dan  refungsionalisasi. Restrukturisasi  dapat  diartikan  sebagai  tindakan  untuk  merubah  struktur  yang  dipandang  sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman dan dianggap tidak efektif lagi dalam memajukan organisasi. Revitalisasi merupakan upaya untuk memberi tambahan energi atau daya kepada organisasi atau
lembaga  agar  dapat  mengoptimalkan  kinerja  organisasi.  Karena  itu,  revitalisasi  akan  berkaitan dengan  perumusan  kembali  uraian  tugas,  penambahan  kewenangan  kepada  unit-unit  strategis, peningkatan  alokasi  anggaran,  penambahan  atau  penggantian  berbagai  instrumen  pendukung dalam  menjalankan  tugas-tugas  organisasi.  Sedangkan  refungsionalisasi  lebih  berkaitan  dengan tindakan atau upaya untuk memfungsikan kembali sesuatu yang sebelumnya tidak berfungsi.
Reformasi pemerintah daerah diperlukan karena beberapa alasan penting, antara lain adalah :  Pertama,  karena  struktur  organisasi  dan  administrasi  pemerintah  daerah  yang  ada  saat  ini ipandang  tidak  lagi  efektif  dalam  mengemban  misinya,  terutama  jika  dikaitkan  dengan perkembangan  kehidupan  masyarakat  dan  tuntutan  globalisasi.  Kedua,  karena  dalam  kenyataan sensitifitas pemerintah daerah dalam mencermati perkembangan keadaan sudah mulai lemah dan hal  ini  diperparah  dengan  rendahnya  kinerja  aparatur  pemerintah  daerah.  Ketiga,  pandangan masyarakat  tentang  organisasi  pemerintah,  termasuk  pemerintah  daerah  sudah  semakin  buruk yang  menyebabkan  terjadinya  berbagai  tuntutan  terhadap  perubahan  dalam  penyelenggaraan pemerintah daerah.
Adanya  kecenderungan  untuk  membentuk  organisasi  perangkat  daerah  yang  terlalu  besar dan kurang didasarkan pada kebutuhan nyata di lapangan. Berbagai pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan dalam penataan kelembagaan seringkali cenderung lebih bernuansa politik daripada pertimbangan rasional obyektif, efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, keputusan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor      50  Tahun  2020      memiliki  peran  yang  besar  dalam  nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Salah  satu  fenomena  yang  sangat  penting  pasca  perubahan  Undang-Undang  Dasar  1945 adalah  bertebarannya  lembaga-lembaga  negara  mandiri  (state  auxiliary  agencies)  dalam  sistem ketatanegaraan  Indonesia.  Lembaga-lembaga  tersebut  dibentuk  dengan  dasar  hukum  yang berbeda-beda,  baik  dengan  konstitusi,  undang-undang,  bahkan  ada  yang  dibentuk  dengan keputusan presiden saja.
Dasar hukum yang berbeda-beda itu menunjukkan bahwa lembaga-lembaga negara mandiri itu  dibentuk  berdasarkan  isu-isu  parsial,  insidental,  dan  sebagai  jawaban  khusus  terhadap persoalan  yang  sedang  dihadapi.  Hal  ini mengakibatkan  komisi-komisi  itu  berjalan secara  sendiri- sendiri dan tidak saling melengkapi satu sama lain, sehingga dalam implikasi yang lebih jauh dapat mengakibatkan  efektivitas  keberadaan  komisi-komisi  itu  dalam  struktur  ketatanegaraan  masih belum  tampak  berjalan  sesuai  dengan  tujuan  mulia  pembentukan  lembaga  yang  ekstralegislatif, ekstraeksekutif,  dan  ekstrayudikatif  itu.  Hal  tersebut  diataslah  yang  menjadi  salah  satu  alasan sebuah  nomenklatur.  Suatu  perubahan  konfigurasi  politik  dari  otoritarianisme  menuju  demokrasi yang diterapkan dalam sebuah negara mutlak menuntut adanya pergeseran pengelolaan kekuasaan dari yang semula bersifat personal menjadi bersifat impersonal. Pada saat yang bersamaan, hal ini mengakibatkan  pembagian  kekuasaan  negara  yang  sebelumnya  dianggap  sebagai  doktrin  yang mapan mengalami koreksi dan dirasakan tidak cukup lagi sekadar mengklasifikasikannya menjadi kekuasaan pemerintah, kekuasaan membuat undang-undang, dan kekuasaan kehakiman.
Pedoman  pelaksanaan  Nomenklatur  telah  diatur  sedemikian  rupa.  Maka  dari  itu  sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 bahwa   Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur  disusun  secara  sistematis  yang  menunjukkan  beberapa  hal  yang  tidak  dapat terpisahkan  dalam  sebuah  pelaksanaan  nomenklatur.  Karena  memang  sejatinya  ke-enam  hal tersebut diatas memiliki kaitan yang sangat erat.
Salah satu contoh pelaksanaan Nomenklatur pada kabupaten Lahat adalah Peraturan Bupati Lahat  Nomor  10  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Bupati  Lahat  Nomor  43  Tahun 2016  Tentang  Nomenklatur,  Susunan  Organisasi  dan  Uraian  Tugas  Masing-Masing  Jabatan Struktural  di  Lingkungan  Inspektorat.  Sedangkan  untuk  Dinas  Tanaman  Pangan  Hortikultura  Dan Peternakan sendiri tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan  Organisasi  dan  Uraian  Tugas  Masing-Masing  Jabatan  Struktural  di  Lingkungan  Dinas Pertanian  (Berita  Daerah  Kabupaten  Lahat  Tahun  2016  Nomor  66)  yang  kemudian  diperbaiki
dengan Peraturan Bupati Lahat Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.
Dalam  Nomenklatur  tersebut  terdapat  beberapa  ketidakefektifan  pada  pelaksanaannya. Sebagai contoh yang pertama adalah sebelumnya bidang peternakan dapat melakukan pengadaan hewan ternak namun pada peraturan yang baru pengadaan hewan ternak dilaksanakan oleh bagian sarana  dan  parasarana.  Selanjutnya  pada  bidang  penyuluhan  yang  sebelumnya  dapat melaksanakan  renovasi  dan  pengadaan  sarana  pada  balai  penyuluh  pertanian  kini  renovasi  dan pengadaan sarana tersebut juga dilaksanakan oleh bagian sarana dan parasarana. Sehingga imbas dari  perubahan  nomenklatur  tersebut  adalah  anggaran  yang  telah  tersedia  tidak  terserap  secara maksimal.
Selain daripada tidak terserapnya anggaran secara maksimal yang menjadi PR dalam sebuah nomenklatur adalah tingkat adaptasi dari pegawai yang terdampak nomenklatur tersebut. Karena memang pada dasarnya setiap adanya perubahan sekecil apapun akan membutuhkan adaptasi di dalamnya.
Keputusan  menteri  dalam  negeri  tersebut  memberikan  efek  yang  besar  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dan  ruang  lingkup  kerja  pada  umumnya  sehingga  memberi dampak  juga  pada  perubahan  pengaturan  perencanaan  pembangunan,  pengelolaan  keuangan daerah,  dan  sistem  keuangan  pemerintah  daerah.  Pemerintah  daerah  berkewajiban  dalam perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggung  jawaban,  dan  pengawasan pada  setiap  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah.  Kewajiban  tersebut  dapat  terpenuhi  apabila pemerintah  daerah  mampu  mengelola  potensi  sumber  daya  alam,  sumber  daya  manusia,  dan sumber daya keuangan secara optimal dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance serta keputusan menteri dalam negeri Nomor 50 Tahun 2020.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 merupakan salah satu implementasi teknis  pelaksanaan  UU  No.  23  tahun  2014  tentang  pemerintah  daerah.  Sebagaimana  yang dimaksud, bahwa KEPMENDAGRI Nomor 50 Tahun 2020 merupakan ketentuan implementatif dari penerapan  sistem  informasi  perencanaan  daerah  (SIPD).  KEPMENDAGRI  Nomor  50  Tahun  2020 sebagai  pedoman  bagi  pemerintah  daerah  dalam  menyediakan      dan      menyajikan      informasi secara   berjenjang   dan   mandiri    berupa penggolongan / pengelompokan, pemberian kode, dan daftar  penamaan  menuju  single  codebase  untuk  digunakan  dalam  penyusunan  perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban serta pelaporan kinerja.
Pembentukan  organisasi  perangkat  daerah  yang  berupa  Dinas  atau  Badan  diklasifikasikan berdasarkan Tipe A (beban kerja yang besar), Tipe B (beban kerja yang sedang) dan Tipe C (beban kerja  yang  kecil).  Penentuan  beban  kerja  bagi  Dinas  didasarkan  pada  jumlah  penduduk,  luas wilayah,  besaran  masing-masing  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Daerah,  dan kemampuan  keuangan  Daerah  untuk  Urusan  Pemerintahan  Wajib  dan  berdasarkan  potensi, proyeksi  penyerapan  tenaga  kerja,  dan  pemanfaatan  lahan  untuk  Urusan  Pemerintahan  Pilihan. Sedangkan  besaran  beban  kerja  pada  Badan  berdasarkan  pada  jumlah  penduduk,  luas  wilayah, kemampuan  keuangan  Daerah,  dan  cakupan  tugas.  Kemudian  nomenklatur  Dinas  dan  Badan disesuikan dengan perumpunan dan klasifikasi yang telah ditentukan sesuai dengan KEPMENDAGRI Nomor 50 Tahun 2020 sebagai pedoman.

## LANDASAN TEORI

## Penerapan
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  pengertian  penerapan  adalah  perbuatan menerapkan,  sedangkan  menurut  beberapa  ahli,  penerapan  adalah  suatu  perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan  yang  diinginkan  oleh  suatu  kelompok  atau  golongan  yang  telah  terencana  dan tersusun sebelumnya.
Menurut  J.S  Badudu  dan  Sutan  Mohammad  Zain,  penerapan  adalah  hal,  cara  atau  hasil. Badudu  &  Zain  (1996:148).  Adapun  menurut  Lukman  Ali,  penerapan  adalah  mempraktekkan, memasangkan.  Ali  (1995:104).  Berdasarkan  pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa penerapan  merupakan  sebuah  tindakan  yang  dilakukan  baik  secara  individu  maupun  kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
Menurut Usman (2002:70), penerapan (implementasi) adalah bermuara   pada   aktivitas, aksi, tindakan,  atau  adanya      mekanisme  suatu  sistem.  Implementasi  bukan  sekedar  aktivitas,  tetapi suatu  kegiatan  yang  terencana  dan  untuk mencapai  tujuan  kegiatan.  Menurut  Setiawan  (2004:39) penerapan  (implementasi)  adalah  perluasan  aktivitas  yang  saling  menyesuaikan  proses  interaksi antara  tujuan  dan  tindakan  untuk  mencapainya  serta  memerlukan  jaringan  pelaksana,  birokrasi yang efektif.

## Keputusan
Menurut  James  A.F.  Stoner  (2006:32),  keputusan  adalah  pemilihan  di  antara  berbagai alternatif. Definisi ini mengandung tiga pengertian, yaitu:
1.  Ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan
2.  Ada beberapa alternatif yang harus dipilih salah satu yang terbaik
3.  Ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu makin mendekatkan  pada tujuan tersebut.
Pengertian  keputusan  yang  lain  dikemukakan  oleh  Prajudi  Atmosudirjo  (2006:23)  bahwa keputusan  adalah  suatu  pengakhiran  daripada  proses  pemikiran  tentang  suatu  masalah  dengan menjatuhkan  pilihan  pada  suatu  alternatif.  Menurut  George  R.  Terry  (2006:14)  pengambilan keputusan  adalah  pemilihan  alternatif  perilaku  (kelakuan)  tertentu  dari  dua  atau  lebih  alternatif yang  ada.  Kemudian,  menurut  Sondang  P.  Siagian  pengambilan  keputusan  adalah  suatu pendekatan  yang  sistematis  terhadap  hakikat  alternatif  yang  dihadapi  dan  mengambil  tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat. Selanjutnya, menurut James A. F. Stoner (2006:40) pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah.

## Nomenklatur
Definisi dari kata "nomenklatur" menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan menurut para ahli   bahasa   adalah   penamaan   yg   dipakai   dalam   bidang   atau   ilmu   tertentu;   tata nama;  pembentukan  (sering  kali  atas  dasar  kesepakatan  internasional)  tata  susunan  dan  aturan pemberian  nama  objek  studi  bagi  cabang  ilmu  pengetahuan.  Nomenklatur  adalah  suatu  bentuk penamaan yang digunakan dalam beberapa cabang bidang ilmu pengetahuan sebagai tata bahasa nama  berdasarkan  kesepakatan  internasional.  Secara  umum  nomenklatur  adalah  suatu  jenis penamaan yang diberikan berdasarkan kelas atau golongan.
Nomenklatur atau Tata Nama adalah sebutan atau penamaan bagi suatu unit organisasi yang lazim digunakan instansi pemerintah. Nomenklatur mempunyai arti sangat penting dalam penataan atau  penyempurnaan  organisasi,  karena  nomenklatur  dapat  menggambarkan  secara  singkat  dan tepat mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi unit atau jabatan dalam suatu unit organisasi. (Permenkeu No. 76/PMK.01/2009).

## Restrukturisasi
Salah satu strategi untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja organisasi adalah dengan cara  restrukturisasi.  Restrukturisasi  dapat  berarti  memperbesar      atau      memperkecil  struktur organisasi. Menurut beberapa ahli, definisi restrukturisasi adalah sebagai berikut :
David  F  (2006:226)  “Restrukturisasi,  sering  disebut  sebagai  downsizing  atau  delayering, melibatkan  pengurangan  organisasi  di  bidang  tenaga  kerja,  unit  kerja  atau  divisi,  ataupun pengurangan tingkat jabatan dalam struktur oganisasi. Pengurangan skala organisasi ini diperlukan untuk memperbaiki efisiensi dan efektifitas.” Bramantyo (2004) “Strategi restrukturisasi digunakan
untuk  mencari  jalan  keluar  bagi  organisasi  yang  tidak  berkembang,  sakit  serta  adanya  ancaman, atau  industri  diambang  pintu  perubahan  yang  signifikan.  Pimpinan  umumnya  melakukan perubahan  dalam  tim  unit manajemen,  perubahan strategi,  atau masuknya  teknologi  baru dalam organisasi.
Menurut Bramantyo (2004) ada tiga jenis restrukturisasi : 1.  Restrukturisasi Portofolio atau Asset
2.  Restrukturisasi Modal atau Keuangan
3.  Restrukturisasi Manajemen atau Organisasi

## Revitalisasi
Pengertian  Revitalisasi  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  merupakan  suatu proses  atau  cara  atau  perbuatan  yang  dilakukan  untuk  menghidupkan  kembali  suatu  hal  yang sebelumnya  belum  terbedaya  atau  tergunakan  dengan  baik.  Maka  revitalisasi  dapat  bermakna menjadikan  perbuatan  menjadi  vital  atau  sangat  penting  dan  sangat  diperlukan,  sehingga revitalisasi dapat disimpulkan sebagai suatu cara yang digunakan untuk membuat suatu hal yang krusial menjadi lebih terberdaya dan meningkat nilai vitalitasnya.
Langkah  melakukan  revitalisasi  menurut  pedoman  revitalisasi  menurut  peraturan  menteri Nomor 18/PRT/M/2010 adalah sebagai berikut:
1.  Menentukan  kriteria  hal  yang  akan  dilakukan  revitalisasi,  kriteria  tersebut  diantaranya  adalah pemilihan sistem yang akan direvitalisasi, serta melihat seberapa besar penurunan produktivitas kerja.
2.  Memberikan penilaian terhadap hal yang akan direvitalisasi, meliputi vitalitas sistem yang akan dibuat serta penilaian terhadap produktivitas kerja dari sistem yang akan dijalankan.
3.  Melihat potensi keberhasilan revitalisasi dengan cara mempertimbangkan keefektifan hasil dari revitalisasi yang telah dibuat dengan membuat rancangan dari sistem yang akan direvitalisasi.
4.  Pengelompokan kegiatan, serta kompleksitas hal yang akan direvitalisasi.

## Refungsionalisasi
Istilah  Refungsionalisasi  berasal  dari  kata  fungsi  yang  dalam  istilah  bahasa  Inggris  disebut function. Kata refungsionalisasi mendapat awalan re- dan akhiran -isasi yang mana awalan re- pada kata kerja berarti mengembalikan atau menjadikan seperti semula dan akhiran isasi pada kata kerja berarti  proses,  cara  atau  perbuatan.  Definisi  fungsi  menurut  Departemen  Pendidikan  Nasional (1991:426),  “Jabatan  atau  pekerjaan  sedangkan  fungsionalisasi  adalah  hal  yang  menjadikan berfungsi,  pembentukan  secara  fungsional”.  Pengertian  fungsi  Endarmoko  (2007:181)  berarti “Aktivitas kerja, kegunaan, manfaat peran tugas”.
Adapun pendapat lain mengartikan fungsionalisasi sebagai, “Upaya atau usaha pemanfaatan dan  penggunaan  sesuatu”,  Henny  Sri  Wahyuningsih  (2003:8).  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa refungsionalisasi  dapat  diartikan  sebagai  upaya  atau  usaha  yang  dilakukan  dalam  rangka mengembalikan sesuatu pada fungsinya atau kegunaannya atau manfaatnya seperti semula, atau memfungsikan kembali suatu hal yang sebelumnya belum difungsikan secara baik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  yang  berlandaskan  teori/pendapat menurut  para  ahli  dan  literature-literature  yang  ada.  Objek  atau  informan  dalam  penelitian  ini terdiri dari internal dan eksternal organisasi. Responden tersebut diantaranya yaitu : Kepala Dinas TPH&Nak,  Kasubag  Perencanaan  TPH&Nak,  Kasubid  Perencanaan  dan  Pendanaan  Bappeda  serta OPD lain yang berkaitan dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Lahat.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  membagikan  kuesioner  dan  wawancara dengan teknik analisis yaitu triangulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dasar Perubahan
Hasil  wawancara  dengan  Kasubid  Perencanaan  dan  Pendanaan  Bappeda  “Perubahan nomenklatur  ini  didasarkan  pada  keputusan  menteri  dalam  negeri  Nomor  50  Tahun  2020”. Kemudian  hasil  wawancara  dengan  Kadis  TPH  dan  Nak  menyatakan  hal  senada  yakni  “Sejatinya perubahan  nomenklatur  ini  atas  dasar  keputusan  menteri  dalam  negeri  Nomor  50  Tahun  2020, namun  penerapannya  tergantung  kepada  evaluasi  daerah  masing-masing.  Setelah  dikaji  dan  di analisis  oleh  Bappeda  kemudian  dirumuskanlah  peraturan  Bupati  Lahat  Nomor  28  Tahun  2021”. Kasubag  Perencanaan  TPH  dan  Nak  yang  menyampaikan  bahwa  “perubahan  nomenklatur  atas dasar keputusan menteri dalam negeri Nomor 50 Tahun 2020 dan diturunkan menjadi peraturan Bupati Lahat Nomor 28 Tahun 2021”.

## Hasil Wawancara
Hasil  wawancara  dengan  dengan  Kasubid  Perencanaan  dan  Pendanaan  Bappeda  “Dengan diberlakukannya  perubahan  nomenklatur  pada  Dinas  TPH dan  Nak  diharapkan  target  capaiannya tercapai  dan  meningkat.  Karena perubahan  tersebut  telah melalui  pengkajian dan  penganalisisan hingga  akhirnya  kami  rumuskan  dalam  sebuah  kerangka  ekonomi.  Maka  dari  itu  besar  harapan kami  terhadap  target  capaian  Dinas  TPH  dan  Nak  dengan  terjadinya  perubahan  nomenklatur tersebut”.
Kemudian Kadis TPH dan Nak menyatakan “Ada beberapa lini pada Dinas TPH dan Nak yang mengalami kelemahan dalam penyerapan anggaran”. Adapun Kasubag Perencanaan TPH dan Nak menyampaikan  bahwa  “Terjadinya  perubahan  nomenklatur  ini  berimbas  pada  tidak  tercapainya target kerja pada beberapa bagian”.

## Pola Kerja
Hasil wawancara dengan dengan Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bappeda “Sinkronisasi pelaksanaan  pengembangan  model  kewilayahan  telah  dilakukan,  maka  dari  itu  perubahan nomenklatur  tersebut  diharapkan  menghasilkan  pola  kerja  yang  sesuai  dengan  instansi  yang mengalami perubahan nomenklatur dan sesuai dengan kekuatan dari suatu daerah”. Kadis TPH dan Nak  menyatakan  “pola  kerja  tidak  ada  perubahan,  seluruh  bidang  tetap  menjalankan  aktifitas seperti  biasa  dan  memberikan  laporan  kepada  saya”.  Sedangkan  Kasubag  Perencanaan  TPH  dan Nak  menyampaikan  “ada  sedikit  perubahan  dari  pola  kerja,  dikarenakan  adanya  pergeseran tupoksi”.

## Koordinasi
Hasil wawancara dengan dengan Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bappeda “Koordinasi merupakan kunci dalam pembangunan daerah, oleh karenanya dalam perubahan nomenklatur ini sebelumnya telah dikaji bagaimana koordinasi ini akan berjalan.
Sehingga diharapkan dengan adanya perubahan tersebut koordinasi bergerak ke arah yang lebih baik”. Kadis TPH dan Nak menyatakan “Koordinasi juga tidak mengalami perubahan, seluruh bidang  tetap  menjalankan  aktifitas  seperti  biasa  dan  berkoordinasi  kepada  saya”.  Sedangkan Kasubag Perencanaan TPH dan Nak menyampaikan “kembali pada keterangan yang saya sampaikan sebelumnya  bahwa  ada  pergeseran  tupoksi,  oleh  karenanya  ada  sedikit  perubahan  pada  alur koordinasi”.

## Kendala
Hasil  wawancara  dengan  Kasubid  Perencanaan  dan  Pendanaan  Bappeda  “Tidak  mungkin dalam sebuah putusan tidak menemui kendala, namun dalam hal ini perubahan nomenklatur yang dilakukan sudah melalui kajian dan analisis serta mengikuti pedoman Kemendagri. Sehingga dapat saya katakan bahwa kendala tersebut telah diminimalisir”. Kadis TPH dan Nak menyatakan “Kendala
yang  terjadi  yakni  perubahan  tupoksi.  Dalam  suatu  program  kerja  terkadang  perlu  adanya  kerja sama  2  bidang  atau  lebih,  sehingga  ketika  kerja  sama  ini  tidak  berjalan  dengan  sempurna penyerapan anggaran dalam suatu program kerja melemah”. Sedangkan Kasubag Perencanaan TPH dan  Nak  menyampaikan  “Ada  sebuah  ketidakleluasaan  pada  bidang-bidang  tertentu  dikarenakan ada pergeseran tupoksi terkait perubahan nomenklatur”.

## Respon Pegawai
Hasil  wawancara  dengan  dengan  Kasubid  Perencanaan  dan  Pendanaan  Bappeda  “Kasubid perencanaan  pada  instansi-instansi  terkait  menyambut  baik  perubahan  nomenklatur  yang  akan diterapkan.  Karena  sejatinya  perubahan  nomenklatur  diharapkan  membawa  performa  suatu instansi menjadi lebih maksimal”. Kadis TPH dan Nak menyatakan “Respon pegawai Dinas TPH dan Nak sebagai pelaku perubahan nomenklatur dirasa hanya membutuhkan waktu untuk beradaptasi”. Sedangkan  Kasubag  Perencanaan  TPH  dan  Nak  menyampaikan  hal  yang  senada  “Adaptasi dibutuhkan dalam setiap perubahan yang terjadi”.

## Efektivitas Perencanaan
Hasil  wawancara  dengan  dengan  Kasubid  Perencanaan  dan  Pendanaan  Bappeda  “Sesuai dengan  tupoksi  Bappeda  yakni  mengkoordinasikan,  mengintegrasikan,  merumuskan  dan melaksanakan  kebijakan,  pembinaan  teknis,  serta  mengendalikan  dan  mengevaluasi  di  Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentu saja perubahan nomenklatur ini dalam misi pembangunan daerah sehingga efektifitas yang diharapkan signifikan”. Kadis TPH dan Nak menyatakan “Setiap perubahan dilakukan tentunya dengan harapan menjadi lebih baik. Pada perubahan  nomenklatur  ini  memang  ada bagian  yang  mengalami  peningkatan  efektivitas, namun ada pula yang tidak efektif”. Kasubag Perencanaan TPH dan Nak menyampaikan bahwa “perubahan nomenklatur yang di terapkan ini dirasa kurang berhasil”.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kesimpulan  dalam  penelitian  yang  berjudul  Efektivitas  Perencanaan  Berdasarkan Nomenklatur  Perangkat  Daerah  Studi  Kasus  Pada  Dinas  Tanaman  Pangan,  Hortikultura  dan Peternakan Kabupaten Lahat adalah sebagai berikut.
1.  Perubahan nomenklatur ini didasarkan pada keputusan menteri dalam negeri Nomor 50 Tahun 2020. Perubahan nomenklatur diharapkan meningkatkan target dan capaian namun fakta pada Dinas TPH dan Nak tidak sesuai, karena target capaian dalam penyerapan anggaran melemah. Hal tersebut dikarenakan terjadi pergeseran tupoksi pada bidang-bidang dalam Dinas Tanaman Pangan,  Hortikultura  dan  Peternakan  Kabupaten  Lahat  sehingga  menyebabkan  sedikit perubahan pada pola kerja dan koordinasi.
2.  Pegawai  menyambut  baik  terhadap  perubahan  nomenklatur  yang  akan  diterapkan  karena sejatinya perubahan nomenklatur diharapkan membawa performa suatu instansi menjadi lebih maksimal, namun pegawai membutuhkan waktu untuk beradaptasi.
3.  Hasil  wawancara  menerangkan  bahwa  perubahan  nomenklatur  ini  dalam  misi  pembangunan daerah  sehingga  efektifitas  yang  diharapkan  signifikan  namun  fakta  yang  ditemui  pada  Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Lahat menunjukkan kurang efektifnya perencanaan setelah perubahan nomenklatur tersebut.

## Saran
Dari hasil penelitian ini dapat disarankan:
1. Perubahan memang dibutuhkan dalam suatu organisasi agar organisasi tersebut menjadi lebih baik. Oleh karenanya sebagai pribadi yang berorganisasi disarankan untuk lebih membuka diri terhadap  suatu  perubahan  serta  menelisik  dari  berbagai  sudut  pandang  terhadap  suatu
perubahan. Karena perubahan pada organisasi itu memang dimaksudkan untuk memaksimalkan kinerja organisasi. Maka dalam suatu perubahan seperti perubahan nomenklatur ini perlu di kaji dan di analisa lebih dalam.
2. Perlu  adanya  penelitian  terhadap  impact  pada  setiap  stakeholder  yang  ada.  Agar  nantinya perubahan tersebut tidak mengalami kegagalan.

## DAFTAR PUSTAKA
A.F. Stoner. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara. Jakarta. Ali,  lukman  dkk.  1995.  Kamus  besar  Bahasa  Indonesia  Edisi  Kedua.  Depdikbud.  Balai  Pustaka.
Jakarta.
Atmosudirjo, S. Prajudi. 2006. Administrasi dan Manajemen Umum. Jilid II. Ghalia Indonesia. Jakarta. Badudu  J.S  dan  Zain.  Sutan  Mohammad.  1996.  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia.  Pustaka  Sinar Harapan. Jakarta.
Bramantyo Djohanputro. 2004. Restrukturisasi Perusahaan Berbasis Nilai. PPM. Jakarta. David, Fred R. 2006. Manajemen Strategis : Konsep. Edisi Sepuluh. Salemba Empat. Jakarta. Endarmoko, Eko. 2007. Tesaurus Bahasa Indonesia. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  50  Tahun  2020  Tentang  Hasil  Verifikasi  dan  Validasi Pemutahiran  Klasifikasi,  Kodefikasi  dan  Nomenklatur  Perencanaan  Pembangunan  dan Keuangan Daerah.
Muchamad  Zaenuri.  2021.  Tata  Kelembagaan  Dan  Nomenklatur  Istimewa  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.
Novi Anggoro Andriyanto. 2021. Pengaruh Perubahan Nomenklatur Satunan Kerja Terhadap Kinerja Profesionalisme Konsultan Manajemen Konstruksi (Studi Kasus Pembangunan Rumah Susun Di Lokasi Provinsi Sumatera Utara). Universitas Katolik Soegijapranata. Semarang.
Peraturan menteri pekerjaan umum Nomor 18/PRT/M/2010