Mempertanyakan Kembali Kepastian ... – Mustafa Abdullah

## MEMPERTANYAKAN KEMBALI KEPASTIAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN SISTEM HUKUM NASIONAL
Oleh : Mustafa Abdullah 

## ABSTRAK
Kepastian  Hukum  menurut  Sistem  Hukum  Nasional (Siskumnas), seperti apa yang dirumuskan Pasal 28 Undang- Undang  Dasar  1945  yakni  Kepastian  Hukum  Yang  Adil dalam  artian  tidak  sekedar  kepastian  formal  (formal  /  legal certainty),  tetapi  substantive  /  material  certainty.  Rumusan kepastian  hukum  yang  adil  ini  senafas  :  adanya  nilai keseimbangan  seperti  juga  dirumuskan  melalui  Pasal  24 (1) UUD  45  :  Kekuasaan  Kehakiman  Menegakkan  hukum  dan keadillan  demikian  juga  dalam  rumusan  yang  terkandung
Pasal  3  (2)  :  Peradilan  negara  menerapkan  &  menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila serta Pasal 28 (1)
:  Hakim  wajib  menggali  dan  memahami  nilai-nilai  hukum dalam masyarakat. Undnag-undang no. 4 tahun 2004.
Kata  Kunci: Kepastian  Hukum,  Hukum  Nasional,  Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 1 ayat (1) dengan rumusannya :”Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang- undangan  pidana  yang  telah  ada”.  Pasal  ini  dikenal  dengan
 Guru Besar Luar Biasa Universitas Sriwijaya ; Anggota Komisi Yudisial Republik  Indonesia  (2005-2010);  Ketua  Program  Magister  Ilmu  Hukum Unbari.
Mempertanyakan Kembali Kepastian ... – Mustafa Abdullah
Azas`Legalitas, yang sejak tahun 1886 diberlakukan di WVS Belanda,  dan  tahun  1918  di  Indonesia  yang  sampai  saat  ini tidak berubah.
Komariah Emong, yang mengutip pendapat
Groenhuijsen menyatakan ada empat makna yang terkandung dalam  pasal  ini.  Dua  dari  yang  pertama  ditujukan  kepada pembuat  undang-undang  (de  wetgevende  macht),  dan  dua yang  lainnya  merupakan  pedoman  bagi  hakim.  Pertama, bahwa  pembuat  undang-undang  tidak  boleh  memberlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur. Kedua, bahwa semua perbuatan  yang  dilarang  harus  dimuat  dalam  rumusan  delik sejelas-jelasnya. Ketiga, hakim dilarang menyatakan
terdakwa  melakukan  perbuatan  pidana  didasarkan  pada hukum  tidak  tertulis  atau  hukum  kebiasaan,  dan  Keempat, terhadap  peraturan  hukum  pidana  dilarang  diterapkan analogi.  Menurut  Dupont,  Asas  Legalitas  adalah  suatu  asas yang paling penting dalam hukum pidana.
Dikatakan selanjutnya bahwa asas ini dikenal dengan adagi um  “nullum  delictum  noella  poena  praevia  sine  lege poenali”. Secara singkat: nullum crimen sine lege berarti tida ada tindak pidana tanpa undang-undang, dan nulla poena sine lege  berarti  tidak  ada  pidana  tanpa  undang-undang.  Jadi undang-undang  menetapkan  dan  membatasi  perbuatan  mana dan pidana (sanksi) mana yang dapat dijatuhkan
kepada`pelanggarnya.
Mempertanyakan Kembali Kepastian ... – Mustafa Abdullah
Asas ini mengandung asas perlindungan,  yang secara histories  merupakan  reaksi  terhadap  kesewenang-wenangan penguasa  di  zaman  Ancien  Regime  serta  jawaban  atas kebutuhan  fungsional  terhadap  kepastian  hukum  yang menjadi keharusan di dalam suatu Negara liberal pada waktu itu.  Sekarangb  pun  keterikatan  negara – negara  hukum modern terhadap asas ini mencerminkan keadaan bahwa tidak ada  suatu  keharusan  negara  yang  tanpa batas  terhadap rakyatnya  dan  kekuasaan  negarapun  tunduk  pada  aturan- aturan hukum yang telah ditetapkan.
Khususnya  bagi  Belanda,  dengan  asas  legalitas, hukum  pidana  merupakan    hukum  undang-undang  dalam pengertian bahwa tidak ada tempat bagi hukum tidak tertulis (hukum  kebiasaan).  Karena  itu  pula  “kepastian  hukum” seperti asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUPH, dalam arti  Lex scripta  (tertulis),  Lex`stricta  (jelas  dan  ketat),  dan  Lex`certa (peraturan  pasti  cermat  dan  rinci).  Jadi  pada  zaman  Belanda (asas`legalitas  (Pasal  1),  Kepastian  Hukum  =  Kepastian Undang-Undang).
Pada zaman Republik Indonesia saat ini asas legalitas yang  terkandung  dalam  Pasal  1  KUHP  kepastian  hukum dimaknai  sebagai  “Kepastian  Hukum  yang  adil”yang bersumber  pada  Pasal  28  UUD  1945  dan  Pasal 28  (1) Undang-Undang  No.  4  Tahun  2004.:  Hakim  wajib  menggali
Mempertanyakan Kembali Kepastian ... – Mustafa Abdullah
dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang hidup dalam masyarakat.
Dengan demikian Asas  Legalitas (Kepastian Hukum) zaman  Belanda  dengan  Zaman  Republik  Indonesia  terdapat perbedaan  yang  mendasar,  Asas  Legaliatas  (kepastian hukum)  pada  masa  kolonial  Belanda  dimaknai  sebagai Legalitas formal / formal legal certainty, karena Pasal 1 WvS : Sumber hukumnya hanya Undang-Undang. Sedangkan pada zaman  Republik  Indonesia  Asas`Legalitas  (Kepastian Hukum) dimaknai sebagai legalitas materiel (kepatian hukum materiel  /  Materiel  substantieve  Certainty).  Diakuinya Hukum Adat (hukum yang hidup) sebagai sumber hukumnya : Pertama, Undang-Undang No. 1 Drt/1951. Kedua, Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman No19/1964;  No. 14/1970 jo. No.  35/1999;  UU  No.4/2004.  Diakuinya  Kepastian  Hukum Materiel  melalui  rumusan  Pasal  28  Undang-Undang  Dasar 1945: Kepastian Hukum yang Adil.
Makna  Kepastian  Hukum  yang  terkandung  dalam KUHP  (Asas`Legalitas)  menghendaki  perundang-undangan pidana  mestilah  memenuhi  prisnsip  lex  scripta  :  must  be written;  Certainty  of  law;  formal/legal  certainty,  kemudian lex  certa  :  must  be  clear  and  unambiguous  dan  lex  stricta  : must be narrowly interpreted.
Sedangkan Kepastian Hukum menurut Sistem Hukum Nasional (Siskumnas), seperti apa yang dirumuskan Pasal 28
Mempertanyakan Kembali Kepastian ... – Mustafa Abdullah
Undang-Undang  Dasar  1945  yakni  Kepastian  Hukum  Yang Adil  dalam  artian  tidak  sekedar  kepastian  formal  (formal  / legal  certainty),  tetapi  substantive  /  material  certainty. Rumusan  kepastian  hukum  yang  adil  ini  senafas  :  adanya nilai keseimbangan seperti juga dirumuskan melalui Pasal 24 (1)  UUD  45  :  Kekuasaan  Kehakiman  Menegakkan  hukum dan keadillan demikian juga dalam rumusan yang terkandung Pasal  3  (2)  :  Peradilan  negara  menerapkan  &  menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila serta Pasal 28 (1) :  Hakim  wajib  menggali  dan  memahami  nilai-nilai  hukum dalam masyarakat. Undnag-undang no. 4 tahun 2004.
Prof.  Douglas  N.  Husak  &  Craig  A.  Callender menyatakan  :  Fidelity  to  law  cannot  be  construed  merely  as fidelity to statutory law, but must be understood as fidelity to the principle of justice that underlie statutory law. (kebenaran hukum  tidak  dapat  ditafsirkan  semata-mata  sebagai kebenaran  UU,  tetapi  harus  dipahami  sebagai  kebenaran prinsip keadilan yng mendasari undang-undang.
Barda  Nawawi  Arief,  berpendapat  bahwa  supremasi hukum  (kepastian  hukum),  mengandung  makna  supremasi nilai,  dengan  demikian  principle  of  legality  identik  dengan principle/rule  of  juctice,  beliau  menyatakan  bahwasanya penegakan  hukum  bukan  semata-mata  penegakan  undang- undang tetapi penegakan keadilan.
Mempertanyakan Kembali Kepastian ... – Mustafa Abdullah
Uraian  di  atas  ingin  menjelaskan  bagaimana seharusnya  memaknai  Kepastian  Hukum  dalam  perspektif hukum  pidana  menurut  sistim  hukum  nasional  Indonesia. Semoga bermanfaat.

## Daftar Pustaka
Douglas  N. Husak ...  “Mistake  of  Law  and  Culpability,”  4 Criminal Law and Philosophy (2010)