Proses Munculnya Euro-Islam sebagai Transnational Norms di kalangan Muslim Eropa
Mochamad Faisal Karim 1

## Abstract
The study focuses on the formation process of Euro-Islam as a transnational norm among European Muslim to integrate Muslim  into  European  society.  There  is  a  growing  norm among the European Muslim society called as Euro-Islam norm. In this research, I use norm life cycle theory, brought by Martha Finnemore and Kathryn Sikkink to assess the process of  formation  of  Euro-Islam  norm.  Although  Euro-Islam  has not  yet  entered  the  stage  of  internalization  norm,  I  argue that Euro-Islam gradually forms a norm which theoretically will become a base for the formation of future Euro-Islam identity among European Muslim.
Keywords: Euro-Islam, Norm, integration, identity

## Pendahuluan
Eropa dikenal sebagai kawasan yang menjunjung tinggi multikulturalisme. Sejarah  peperangan  telah  membuat  Eropa  membangun  identitas  bersama sehingga  mencapai  integrasi  yang  sedemikian  rupa.  Nilai-nilai  universal seperti  demokrasi,  HAM  (Hak  Asasi  Manusia),  dan  toleransi  terhadap perbedaan telah menjadi nilai-nilai bersama ( shared values) Eropa di bawah konsep  multikulturalisme  (Moddod,  2006).  Sisi  lain,  Eropa  tidak mampu menempatkan Islam sebagai bagian dari multikulturalisme Eropa. Fakta  bahwa  persinggungan  antara  Islam  dan  Eropa  telah  dimulai  seribu tahun  yang  lalu,  tidak  cukup  membuat  Eropa  memahami  gambaran  utuh mengenai  Islam.  Alih-alih,  Islam  dianggap  seperti  peradaban  asing  yang tidak  pernah  dipahami  dan  dimengerti,  Islam  diposisikan  selalu  sebagai antitesis dari Barat.
1 Alumnus Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia. Sekarang dia bekerja sebagai staf ahli Ketua Komisi 1 DPR RI Bidang Kajian Pertahanan dan Hubungan Luar Negeri. Dia bisa dihubungi di ical_karim@yahoo.com
Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 1, No. 1, 2010, Hal. 32-58 © 2010 PSDR LIPI

## Proses Munculnya Euro-Islam
Data statistik terakhir mengenai demografis Eropa menunjukkan bahwa orang Islam di Eropa (Uni Eropa) berjumlah 4�� dari total penduduk Eropa atau sekitar 23 juta pada tahun 2003 meski data yang tercatat sekitar 15.5 juta. Presentase ini jauh lebih besar di Eropa Barat di mana pertumbuhan populasi muslim sungguh cepat. Padahal pada tahun 1982, populasi muslim di Eropa hanya 6.8 juta atau 1.6 ��. Bahkan tiga dekade sebelumnya yakni pada tahun 1950-an, populasi Muslim berada dibawah 0,5 ��. Jumlah ini sungguh sangat kecil bila dibandingkan dengan populasi minoritas lainnya seperti Yahudi dan Gipsi, namun, selama kurun waktu tiga dekade ini, telah terjadi peningkatan yang sangat signifikan terhadap jumlah populasi muslim di Eropa (Savage, 2005).
Peningkatan  populasi  Muslim  menjadi  sebuah  permasalahan  baru  di Eropa.  Apalagi  dengan  perubahan  karakteristik  imigran  Muslim  generasi kedua  dan  ketiga  di  mana  mereka  tidak  lagi  menjadi  bagian  dari  imigran melainkan  telah  menjadi  bagian  dari  warga  negara.  Hal  ini  membuat permasalahan baru ini menjadi kompleks (Cesari, 2003, h. 251). Permasalahan tersebut tidak lain adalah permasalahan identitas.
Permasalahan  ini  memunculkan  sebuah  pertanyaan  serius  terhadap masa depan Eropa: “Apakah Eropa akan bertransformasi dan menjadi kuat atau malah sebaliknya, menjadi pecah dan kehilangan identitas bersamanya? Kemunculan imigran Muslim di Eropa yang memiliki karakterisitik lebih suka berintegrasi  tanpa  menghilangkan  budaya  mereka  daripada  berasimilasi, membuat Eropa mengalami kegamangan identitas (Savage, 2005).
Diakibatkan  diskriminasi  secara  ekonomi  dan  sosial  yang  dilakukan Eropa  secara  terus-menerus,  muncullah  sekelompok  muslim  Eropa  yang tertutup  dari  masyarakat  Eropa  dan  mencoba  membangun  masyarakat mereka sendiri. ”They’re there [in Europe] but not there,” kata Shireen Hunter (seperti dikutip dalam Savage, 2005). Kebanyakan dari mereka adalah orang miskin. Mereka teralienasi dari masyarakat Eropa dan juga terputus hubungan dengan orang tua mereka sehingga mereka mencari identitas baru bagi diri mereka. Radikalisme Islam menjadi pilihan.
Sisi  lain,  berbagai  gerakan  dan  inisiatif  muncul  untuk  merekonsiliasi dua peradaban yang saling bertentangan ini. Banyak yang melihat bahwa inti dari ketegangan antara Islam dan Eropa yang berujung pada krisis identitas di  Eropa  adalah  karena  kurangnya  dialog  antarperadaban  yang  membuat masih  banyak  prasangka-prasangka  yang  akhirnya  menjadi civilization fortress (Savage,  2005).  Usaha-usaha  dialog  peradaban  pun  dimulai  untuk menisbikan clash of identity antara Islam dan Eropa yang tentunya ditakutkan akan berakhir menjadi clash of civilization .
Baru-baru  ini  di  Eropa,  ada  usaha  untuk  membangun  norma  yang mampu  mengintegrasikan  muslim  dengan  masyarakat  Eropa.  Dengan asumsi  dasar  Islam  dan  Eropa  memiliki  persamaan  inti  peradaban  yang sama, proyek peradaban ini tidaklah mustahil dilakukan. Konsep Euro-Islam Konsep Euro-Islam
adalah konsep yang menawarkan sebuah pemahaman liberal terhadap Islam yang dapat diterima baik oleh imigran muslim maupun masyarakat Eropa di mana ia mampu mengakomodasi ide-ide Eropa mengenai sekularitas dan individualisme (Tibi, 2008).
Namun konsep Euro-Islam tidaklah tunggal. Ada kontestasi wacana di dalamnya. Pada awalnya ia merupakan wacana, namun sekarang ia berubah menjadi sebuah norma yang coba diimplementasikan dan diperjuangkan oleh gerakan-gerakan civil society dan think thank di Eropa. Meski secara wacana ia masih  terus  mengalami  kontekstualisasi  dan  perdebatan,  kenyataannya,  ia sedang bergerak dan membentuk sebuah norma baru. Norma yang mencoba menempatkan Islam sesuai dengan masyarakat Eropa yang sekular.
Pada  tataran  praktis,  usaha-usaha  untuk  membangun  identitas Euro-Islam  di  tengah-tengah  kaum  muslim  Eropa  terus  dilakukan.  Selain membumikan norma Euro-Islam di kalangan muslim Eropa, terdapat usaha- usaha melakukan dialog peradaban dengan Eropa agar identitas Euro-Islam dapat  diterima  sebagai  solusi  bagi  permasalahan  identitas  Islam  di  Eropa. Dialog-dialog serta seminar yang dilakukan Tariq Ramadan berusaha untuk menumbuhkan kesadaran identitas Euro-Islam ini. Ramadan pernah berujar “ The  challenge  today  is  to  make  Muslims  understand  you  don’t  have  to  be  less Muslim  to  be  more  European�  You  can  be  both ”.  Selain  usaha  yang  dilakukan Tariq Ramadan, terdapat beberapa usaha lainnya yakni pembentukam Euro- Islam Project sebagai usaha untuk membumikan konsep Euro-Islam kepada seluruh muslim di Eropa (Ramadan, 2004).
Dengan  munculnya  Euro-Islam  pada  tataran  diskursus,  setidaknya terdapat  landasan  konseptual  bagi  terciptanya  integrasi  antara  Eropa dan  Islam.  Euro-Islam  sendiri  tidak  hanya  mampu  menjadi  landasan  baru bagi  identitas  Muslim  Eropa  melainkan  mampu  menjadi  instrumen  bagi terciptanya dialog peradaban yang tanpa prasangka. Pada tataran diskursus, usaha-usaha membentuk Euro-Islam menjadi solusi paling mungkin antara ketegangan Islam dengan Eropa sekarang ini. Mau tidak mau, ide mengenai Euro-Islamic  Identity akan  menjadi  sebuah  proyek  bersama  Eropa.  Dengan demikian, rumusan permasalahan yang ingin dielaborasi dalam tulisan ini adalah bagaimana proses munculnya Euro-Islam sebagai transnational norms di kalangan muslim Eropa untuk mewujudkan integrasi muslim di Eropa? Penulis menggunakan teori life cyle norms dalam melakukan analisis terhadap tahapan pembentukan norma Euro-Islam.
Konsep Euro-Islam Konsep Euro-Islam norm masih merupakan konsep yang terus menerus menuai pro-kontra.  Norma  Euro-Islam  yang  menghormati  nilai-nilai  pencerahan dapat didefinisikan sebagai Muslim Rejection of European aspiriation of muslim assimilation  into  western  European  society,  and  instead  opting  for  integration . Sehingga proses pembentukannya pun melibatkan muslim dan serta nilai-
nilai dari masyarakat Eropa di mana muslim tinggal. Mereka berperan besar dalam membentuk corak Islam Eropa yang unik dan berbeda dengan Islam di daerah lainnya di dunia (Tibi, 2008).
Euro-Islam juga dapat didefinisikan sebagai New Form of Citizenship di mana ia berpendapat bahwa pemuda-pemuda muslim yang merasa kecewa dengan  kondisi  yang  mereka  hadapi  di  Eropa  menjadikan  Islam  sebagai pelarian daripada obat-obatan terlarang (Cesari, 2009). Mereka kembali bukan kepada  pemahaman  tradisional  Islam  dari  negara  asal  orang  tua  mereka, melainkan langsung kembali kepada ajaran Islam. Islamisasi muncul sebagai fenomena pembentukan solidaritas di kalangan anak muda muslim Eropa.

## Kerangka Teori
Kerangka teori yang digunakan adalah teori Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink yang membahas mengenai pembentukan norma di level internasional. Teori  yang  dimuat  dalam  Jurnal International  Organization (Finnemore  & Sikkink,  1998)  ini  membahas  mengenai  bagaimana  sebuah  norma  dapat muncul  dan  menjadi  bagian  dari  norma  internasional  yang  diterima  oleh semua orang.
Layaknya kebanyakan kaum konstruktivis, Finnemore dan Sikkink pun yakin betapa pentingnya struktur nonmateri seperti ide atau norma dalam mendefinisikan  kepentingan  karena  struktur  nonmateri  dapat  membentuk identitas  seseorang.  Menurut  kaum  konstruktivis,  identitas  juga  dapat membentuk  kepentingan  seseorang  yang  dengan  demikian  juga  dapat mengarahkan perilaku seseorang. Tabel dibawah ini adalah rangkuman dari teori yang dibuat oleh Finnemore dan Sikkink dalam melihat pembentukan norma pada level internasional.
Tabel . Dimensi dari tahapan pembentukan Identitas
Tahap  pertama  disebut  oleh  Finnemore  dan  Sikkink  sebagai Norm Emergence . Aktor yang bermain pada tahapan ini adalah norm entrepreneur . Finnemore  dan  Sikkink  walaupun  tidak  secara  eksplisit  menjelaskan  siapa norm  entrepreneur ,  mengambarkan norm  entrepreneur adalah  individu  yang pertama kali melontarkan ide mengenai sebuah gagasan yang lambat laun akan menjadi norma. Namun, Finnemore dan Sikkink melihat bahwa norm entrepreneur saja tidak cukup. Ia harus didukung oleh organizational platform

## Tabel 1. Dimensi dari tahapan pembentukan Identitas
Dimension Stage 1 Norm Emergence Stage 2 Norm Cascade Stage 3 Internalization Actors Norm Entrepreuner with Organizational  Plarform State, International Organization, Networks Law, Profesion Motives Altruism, emphaty, ideational commitment Legitimacy, reputation, esteem Conformity Dominant Mechanisms Persuasion Socialization, intitutionalization, demonstration Habit, institutionalization
Tahap  pertama  disebut  oleh  Finnemore  dan  Sikkink  sebagai Norm  Emergence .  Aktor yang  bermain  pada  tahapan  ini  adalah norm  entrepreneur .  Finnemore  dan  Sikkink  walaupun tidak secara eksplisit menjelaskan siapa norm entrepreneur , mengambarkan norm entrepreneur adalah individu yang pertama kali melontarkan ide mengenai sebuah gagasan yang lambat laun akan  menjadi  norma.  Namun,  Finnemore  dan  Sikkink  melihat  bahwa norm  entrepreneur saja tidak cukup. Ia harus didukung oleh organizational platform yang mampu mengejawantahkan gagasan-gagasan norm entrepreneur ke dalam bentuk nyata.
Tahap pertama juga ditandai dengan motif yang berwujud komitmen ideasional. Tujuan yang  mendorong norm  entrepreneur untuk  menelurkan  sebuah  gagasan  tidak  lain  adalah komitmen akan gagasan yang ia percaya dan ingin ia perjuangkan. Norm entrepreuner bergerak berlandaskan komitmen yang ia buat dan ide yang ia yakini. Mekanisme yang berlaku adalah persuasi. Norm  entrepreneur yang  didukung  oleh organizational  platform melakukan penyebaran norma melalui persuasi dan diseminasi.
Pada  tahap  kedua,  aktor  yang  bermain  adalah  negara,  organisasi  internasional,  dan network  of norm  entrepreneur .  Menurut  Finnemore,  sebuah  gagasan  norma  dari norm entrepreuner akan diadopsi oleh baik negara, organisasi internasional, atau individu. Aktor-aktor inilah yang bermain dalam interaksi yang akhirnya membentuk sebuah norma. Tahapan kedua ditandai  oleh  motif  untuk  mencari  legitimasi  dan  reputasi.  Pembentukan  Norma  tidak  lagi bergerak  atas  dasar  komitmen  ideasional  saja  melainkan  sudah  masuk  menuju  usaha  mencari legitimasi  atas  norma  tersebut.  Karena  motif  pada  tahapan  kedua  ini  adalah  legitmasi,  maka mekanisme dominan dalam melakukan usaha pembentukan norma adalah dengan sosialisasi atau institusionalisasi. Bahkan, bisa saja terjadi kedua-duanya.
Pada tahap ketiga, norma sudah masuk pada tahapan internalisasi. Pada tahap ini, norma sudah terlembagakan dalam bentuk hukum maupun perilaku negara. Artinya, aktor bukan lagi negara atau organisasi internasional melainkan peraturan dan hukum. Motif dari tahapan ketiga ini  bukan  lagi  mencari  legitimasi  melainkan  konformitas.  Orang  melakukan  tindakan  sesuai
yang  mampu  mengejawantahkan  gagasan-gagasan norm  entrepreneur ke dalam bentuk nyata.
Tahap pertama juga ditandai dengan motif yang berwujud komitmen ideasional.  Tujuan  yang  mendorong norm  entrepreneur untuk  menelurkan sebuah gagasan tidak lain adalah komitmen akan gagasan yang ia percaya dan ingin ia perjuangkan. Norm entrepreuner bergerak berlandaskan komitmen yang ia buat dan ide yang ia yakini. Mekanisme yang berlaku adalah persuasi. Norm  entrepreneur yang  didukung  oleh organizational  platform melakukan penyebaran norma melalui persuasi dan diseminasi.
Pada  tahap  kedua,  aktor  yang  bermain  adalah  negara,  organisasi internasional, dan network of norm entrepreneur . Menurut Finnemore, sebuah gagasan  norma  dari norm  entrepreuner akan  diadopsi  oleh  baik  negara, organisasi  internasional,  atau  individu.  Aktor-aktor  inilah  yang  bermain dalam interaksi yang akhirnya membentuk sebuah norma. Tahapan kedua ditandai  oleh  motif  untuk  mencari  legitimasi  dan  reputasi.  Pembentukan Norma  tidak  lagi  bergerak  atas  dasar komitmen  ideasional  saja melainkan sudah masuk menuju usaha mencari legitimasi atas norma tersebut. Karena motif pada tahapan kedua ini adalah legitmasi, maka mekanisme dominan dalam melakukan usaha pembentukan norma adalah dengan sosialisasi atau institusionalisasi. Bahkan, bisa saja terjadi kedua-duanya.
Pada  tahap  ketiga,  norma  sudah  masuk  pada  tahapan  internalisasi. Pada tahap ini, norma sudah terlembagakan dalam bentuk hukum maupun perilaku negara. Artinya, aktor bukan lagi negara atau organisasi internasional melainkan peraturan dan hukum. Motif dari tahapan ketiga ini bukan lagi mencari  legitimasi  melainkan  konformitas.  Orang  melakukan  tindakan sesuai  norma  karena  ingin  melakukan  konformitas  terhadap  norma  yang sudah ada. Pada tahap ini, mekanisme dominannya adalah kebiasaan serta institusionalisasi.
Apa  yang  coba  disampaikan  Finnemore  dan  Sikkink  adalah  adanya tahapan-tahapan  dalam  pembentukan  norma  yang  harus  dilewati  norma mampu  menjadi  identitas.  Tahapan-tahapan  tersebut  pada  akhirnya  dapat berujung  kepada  pembentukan  identitas  dengan  syarat  semua  tahapan dan  prasyarat-prasyarat  dapat  diikuti  dan  diselesaikan.  Teori  ini  mampu menjelaskan pembentukan-pembentukan norma pada level internasional.
Analisa  Tahapan  Pembentukan  Norma  Euro-Islam  di  Eropa Norm Emergence : Tahapan Awal Kemunculan Norma Dalam  teorinya,  Finnemore  dan  Sikkink  mengatakan  bahwa  awal  proses pembentukan norma adalah tahap Norm Emergence . Tahap Norm Emergence ditandai oleh munculnya beberapa aktor yang menjadi entrepreneurs of norm . Aktor-aktor  ini  akan  menyebarkan  gagasan-gagasan  serta  ide-ide  yang kemudian  menjadi  dasar  dari  sebuah  norma. Norm  entrepreneurs dengan demikian  menjadi  sangat  penting  posisinya  dalam  pembentukan  norma
karena tugas mereka adalah menciptakan perhatian publik terhadap norma yang  mereka  coba  angkat  dengan  menggunakan  diskursus  yang  mereka lemparkan ke ruang publik (Finnemore & Sikkink, 1998).
Norm Entrepreneurs : Perdebatan Diskursus Awal Euro-Islam Melalui pengembangan ide di level diskursus, norm entrepreneurs mencoba untuk  membangun  sebuah cognitive  frame yang  sangat  esensial  sebagai komponen norma. Dengan demikian, norma yang diangkat akan berkembang dan  beresonansi  dalam  masyarakat  sehingga  norma  dapat  dipahami lebih  luas  oleh  khalayak  dan  pemahaman  publik  akan  norma  tersebut membentuk  perilaku.  Bahkan,  ia  berujung  kepada  pendefinisian  identitas dalam  masyarakat  (Finnemore  &  Sikkink,  1998).  Dengan  demikian,  peran dan keberadaan Norms Entrepreneurs sangat dibutuhkan dalam usaha awal melemparkan  ide  mengenai  suatu  norma  ke  masyarakat  di  mana  norma tersebut akan berkembang.
Euro-Islam  tidak  akan  mewujud  menjadi  norma  jika  hanya  menjadi sekedar  wacana.  Euro-Islam  pun  merupakan  konsep  yang  dikonstruksi melalui  agen  serta  pengulangan-pengulangan  melalui speech  act oleh intelektual-intelektual muslim di Eropa di media dan seminar-seminar.
Setidaknya,  dari  hasil  pengamatan  penulis,  terdapat  dua mainstream dalam  memahami  Euro-Islam  yang  dihadirkan  oleh  dua  orang  intelektual yang  sama-sama  membangun  dan  mengkonseptualisasikan  Euro-Islam  di ranah  wacana  dan  kemudian  berhasil  mengimplementasikannya  ke  ranah praktis.  Penulis  melihat  terdapat  dua norm  entrepreneurs yang  mencoba dikembangkan oleh intelektual di ruang publik Eropa. Dua orang intelektual muslim  Eropa  tersebut  adalah  Bassam  Tibi  dan  Tariq  Ramadan  yang membangun basis bagi norma Euro-Islam, karena kontribusi mereka paling nyata dalam penyebaran diskursus mengenai Euro-Islam. Meski keduanya memiliki  penafsiran,  metodologi,  serta  cara  pandangan  yang  berbeda mengenai  Euro-Islam,  namun  keduanya  berbagi  tujuan  yang  sama  yakni mencoba mengintegrasikan muslim dengan masyarakat Eropa.

## Bassam Tibi
Bassam  Tibi  adalah  intelektual  yang  mengklaim  dirinya  sebagai  orang pertama yang mengutarakan ide tentang Euro-Islam. Tibi merupakan orang pertama yang mempopulerkan istilah tersebut meski kemudian ia mengaku istilah yang ia buat itu sekarang mengandung berbagai macam pemaknaan yang  jauh  berbeda  dengan  pemaknaan  yang  ia  maksudkan  pada  awalnya (Nielsen dalam al-Azmeh & Fokas, 2007). Bassam Tibi mengutarakan istilah ini  pada  tahun  1992  tatkala  pemerintah  Prancis  mencoba  meninggalkan pendekatan asimilasi dan mulai menggunakan pendekatan integrasi dalam usaha  menjadikan  komunitas  Muslim  sebagai  bagian  dari  masyarakat Prancis. Masyarakat Prancis secara umum lebih liberal dan cenderung tidak
memiliki  pandangan  rasial  dibandingkan  Jerman  dan  Inggris.  Di  Prancis, jika Anda dapat berbicara bahasa Prancis dengan baik, berperilaku layaknya seorang Prancis, dan berpendidikan Prancis, maka Anda adalah orang Prancis meskipun Anda memiliki kulit yang gelap (Tibi, 2008).
Euro-Islam, menurut Tibi, pada dasarnya adalah Europeanization of Islam . Euro-Islam  dapat  terbentuk  melalui  reformasi  intepretasi  terhadap  ajaran- ajaran Islam yang paling fundamental. Terdapat usaha untuk menciptakan pemahaman baru akan Islam yang lebih liberal dan lebih terbuka terhadap nilai-nilai Eropa. Inti dari konsepsi Euro-Islam adalah pentingnya Islam untuk menganut ajaran-ajaran seperti toleransi, pluralisme dan sekularisme (Tibi, 2008). Toleransi di sini, tidak ditafsirkan dalam konteks sebagaimana muslim memahaminya, namun sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat Eropa. Toleransi tidak hanya sekedar menerima kehadiran entitas lain di sekeliling kita. Meskipun seruan toleransi terhadap umat beragama dalam Al Qur’an jusru  lebih  banyak  daripada  seruan  untuk  perasaan  superioritas,  bagi  Tibi toleransi  berarti  muslim  harus  berani  sepenuhnya  menghilangkan  konsep superioritas sebagaimana disebutkan dalam Al Qur’an 3:110.
Bagi Tibi sendiri, ia percaya bahwa proses Europeanising Islam melalui penghilangan beberapa aspek dari ajaran Islam seperti konsep syariah dan jihad, dapat membuat Islam diterima di Eropa. Menurut Tibi, dua konsep ini harus dihilangkan dari Islam karena kedua konsep ini tidak sejalan dengan dengan  prinsip  dasar  dari  modernitas  yakni  demokrasi,  kebebasan  HAM, dan civil society . Islam yang telah menghilangkan kedua konsep di atas baru dapat didefinisikan sebagai Euro-Islam. Euro-Islam sendiri tidaklah bersifat universal  melainkan  partikular.  Ia  tidak  dapat  diterapkan  selain  di  Eropa. Ia  merupakan  sebuah  keunikan  Eropa  di  mana  Islam  menyerap  nilai-nilai Eropa.  Di  sini,  Tibi  tidak  mengedepankan  universalisme  Islam  melainkan partikularisme  Islam  di  mana  Islam  dapat  berbeda-beda  di  setiap  tempat, tergantung kultur di masing-masing wilayah (Tibi, 2008).
Yang  akan  menjadi  ide  dasar  dari  Euro-Islam  adalah laicité di  mana pemahaman  akan  toleransi  dan  liberasi  melebihi  penafsiran  konvensional akan toleransi dalam Islam yang masih terbatas bila dibandingkan dengan kultur modern saat ini. Islam liberal ini disebut oleh Tibi sebagai Islamic Laicism (Tibi, 2008). Dengan demikian, basis dari Euro-Islam adalah penerimaan akan nilai-nilai politik sekular Eropa dalam identitas keagamaan Muslim.
Tibi  jelas  sekali  menolak  strategi  politik  multikulturalisme,  bukan nilai  multikulturalismenya  sendiri,  karena  menurutnya,  multikulturalisme tidak  lain  adalah  alat  bagi  para  fundamentalis  Islam  untuk  dapat  hidup dengan menggunakan identitas keislaman yang mereka miliki tanpa harus berintegrasi dengan masyarakat Eropa (Tibi dikutip dari Der Speigel, 2009).
Bassam  Tibi  melakukan  berbagai  macam  daya  dan  upaya  untuk menyebarkan  ide  mengenai  Euro-Islam.  Pertama,  tentu  Tibi  mencoba mempopulerkan istilah Euro-Islam melalui seminar-seminar yang ia berikan
di  seluruh  universitas  Eropa.    Hasilnya  pun  terlihat  di  mana  sekarang istilah Euro-Islam sudah populer di kalangan intelektual dan akademisi di universitas-universitas Eropa.

## Tariq Ramadan
Rather than being an Islam of immigrants, it must find new answers to the challenges of the time� However, it is based on the “universally valid” fundamental values of Islam (Tariq Ramadan)
Tariq Ramadan adalah salah seorang intelektual muslim berbakat yang mampu melakukan sintesis antara rasionalitas Barat dan universalisme Islam. Sebagai seorang muslim yang tinggal di Eropa dan memiliki kewarganegaraan Eropa, Ramadan mendapatkan pendidikan sekular dan menyerap nilai-nilai sekularisme  Eropa.  Namun  sebagai  seorang  muslim  dan  keturunan  Mesir, Ramadan mendapatkan siraman prinsip-prinsip dasar Islam dan nilai-nilai universalisme Islam. Beberapa intelektual Eropa seperti Jocelyne Césari  dan Mandaville melihat bahwa Ramadan adalah sosok intelektual yang mampu menjadi inisiator bagi munculnya truly critical school of Islam (Ramadan, 2009). Menurut  Ramadan,  setidaknya  terdapat  tiga  dimensi  permasalahan  yang dihadapi Muslim Eropa, yaitu masalah culture, identity, dan loyality� Ketiga permasalahan ini terus menjadi batu sandungan bagi keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat Eropa (Ramadan, 2009).
Terkait  dengan  dimensi  pertama,  Ramadan  membangun  logikanya dalam  sebuah  preposisi  bahwa  tidak  ada  agama  tanpa  adanya  ekspresi budaya. Setiap agama menghasikan ekspresi budaya masing-masing. Namun tidak  berarti  kita  dapat  mengatakan  bahwa  agama  sama  dengan  budaya. Edward  Said,  salah  seorang  oksidentalis  pernah  berujar  bahwa  “ I  am  not a Muslim, I am a Christian, but I am a Muslim by culture ”. Perkataan Said ini merupakan ekspresi dari perbedaan antara agama dengan budaya. Sebagai seorang Arab, tentu budaya Islam menjadi bagian daripada budayanya meski Edward Said bukanlah seorang Muslim (Ramadan, 2004).
Ramadan  memperlihatkan  bagaimana  kasus  mengenai  kedatangan migran  Islam  ke  Eropa  dapat  menjelaskan  argumennya.  Pada  generasi awal  Muslim  di  Eropa,  mereka  akan  mempraktekkan  Islam  sebagaimana pengalaman mereka mempraktekkannya di negara asal mereka yang memiliki kulturnya masing-masing. Namun generasi kedua dan ketiga tidak memiliki pengalaman yang serupa dengan generasi pertama. Hal ini membuat praktek Islam  pun  juga  berbeda.  Di  sinilah  Ramadan  mengenalkan  konsep culture of  religion yang  berbicara  mengenai  praktek  Islam.  Dengan  demikian,  ia bukanlah agama itu sendiri. Tentu akan sangat asing bagi muslim generasi

## 0
kedua dan ketiga untuk mempraktekkan culture of religon orang tua mereka. Dengan  membedakan  antara culture dan religion ,  Ramadan  dapat menciptakan  garis  demarkasi  yang  jelas  antara  budaya  dengan  agama. Dengan  modal  ini,  Ramadan  maju  ke  tahap  selanjutnya  dengan  mencoba membangun pemahaman akan adanya European Islamic Culture . Budaya di sini  merupakan  pengertian  yang  sangat  luas.  Tentu  akan  berbeda  antara kultur  muslim  Asia  Tenggara  dengan  kultur  muslim  Arab.  Begitu  juga dengan kultur Islam Prancis dengan kultur Islam Inggris. Namun yang ingin disampaikan Ramadan adalah walaupun agama memiliki ekspresi budaya yang berbeda-beda, namun ia tetap memiliki nilai-nilai yang universal.
Dimensi  kedua  yang  menjadi  kendala  bagi  kehadiran  muslim  Eropa adalah masalah identitas. Identitas selalu menjadi permasalahan bagi muslim tatkala mereka bersinggungan dengan masyarakat Eropa. Ramadan melihat bahwa identitas bukan sesuatu yang monolitik dan pembentukannya tidak serta-merta berasal dari upaya menegasikan kelompok lain.
Dengan demikian, Ramadan percaya bahwa identitas terbentuk melalui dua cara, pertama identitas yang terbangun atas dasar perbedaan dengan yang lain,  kedua  identitas  yang  terbangun  atas  dasar  usaha  mencari  kesamaan. Agama akan selalu berada dalam koridor prinsip-prinsip fundamental yang tidak bersifat kultural, namun tetap terbuka terhadap hal-hal yang bersifat kultural.
Ramadan  sampai  kepada  sebuah  kesimpulan  bahwa  setiap  individu memiliki multiple identity . Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Amartya Sen, identitas bukanlah sesuatu yang stabil dan mutlak melainkan sesuatu yang  relatif  dan  nisbi  di  mana  setiap  individu  memiliki  preferensi  dalam menciptakan kondisi identitasnya. Ramadan berujar “ I am a Muslim by religion, I am a European by culture, I am an Egyptian by memory, I am a Universalist by principle ”. Dengan demikian, tidak perlu terjadi pembenturan identitas dan melawankannya antara satu dengan yang lain (Ramadan, 2004).
Dimensi  ketiga  dari  permasalahan  muslim  Eropa  adalah  masalah loyalitas. Citizenship memerlukan  loyalitas  dalam  beberapa  hal.  Loyalitas menjadi permasalahan tatkala muslim Eropa selalu memiliki sikap sense of belonging yang  lebih  kuat  terhadap International  Ummah daripada  Eropa sendiri.  Artinya,  loyalitas  muslim  lebih  terarah  pada ummah yang  bersifat transnasional  daripada  dengan citizenship Eropa  di  mana  mereka  tinggal ((Ramadan, 2009).
Menurut Ramadan, tingginya loyalitas tidak dapat diukur dari sejauh mana pembelaan buta kita terhadap negara. Loyalitas warga negara kepada negara berlaku tatkala negara tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak berlawanan  dengan  nilai-nilai  kemanusiaan  dan  hati  nurani.  Begitu  pula loyalitas seorang muslim kepada ummah tidak bisa dikontradiksikan dengan loyalitas terhadap negara. Loyalitas muslim kepada komunitas muslim secara global adalah loyalitas spiritual. Ia tidak dibangun berdasarkan kepentingan
sebagaimana negara memiliki kepentingan. Loyalitas spiritual ini pun juga berbasiskan kepada nilai-nilai kemanusiaan.
Penting  kiranya  bagi  masyarakat  Eropa  untuk  menumbuhkan critical loyalty .  Artinya,  proses  integrasi  muslim  Eropa  tidak  serta-merta  harus mengasumsikan bahwa mereka harus mengikuti seluruh kultur yang ada di peradaban Eropa. Tidak boleh diasumsikan bahwa kultur yang ada di dalam peradaban  Eropa  adalah  bagus  semua.  Sebagai  contoh,  seks  bebas  yang sudah  menjadi  kultur  di  kalangan  masyarakat  Eropa  tidaklah  mesti  harus dicontoh oleh muslim bila muslim ingin berintegrasi dengan Eropa. Tatkala muslim  mengkritik  budaya  seks  bebas  ini,  tidak  dapat  pula  serta-merta mereka dituduh tidak loyal dan ingin mengubah tatanan sosial masyarakat Eropa.  Kritik  muslim  Eropa  terhadap  nilai-nilai  negatif  dari  Eropa  dilihat sebagai  bentuk  ketidakloyalan  muslim  Eropa  terhadap  ke-Eropa-annya (www.redpepper.org).  Padahal  loyalitas  seharusnya  berbasiskan  kepada pemahaman  kritis  akan  apa  yang  kita  lakukan.  Hal  itu  bukanlah  sinyal ketidakloyalan bila muslim mengritik budaya seks bebas masyarakat Eropa. Namun, hal ini juga berlaku bagi komunitas Muslim. Muslim harus mampu mempertanyakan tradisi-tradisi yang tidak lagi relevan dengan kondisi dunia modern dan budaya Eropa yang terdapat dalam tradisi-tradisi Islam.

## Organizational Platform :

## Kemunculan Organisasi Euro-Islam di Eropa
Menurut Finnemore dan Sikkink, setelah norms entrepreneur mendiseminasi ide  dan  norma  ke  wilayah  publik  maka  promosi  norma  tersebut  akan tersendat bila tidak ada aktor yang mengejawantahkan norma dalam platform organisasi mereka (Finnemore & Sikkink, 1998). Platform organisasional mutlak dibutuhkan  agar  promosi  terhadap  norma  terus  dapat  dilakukan.  Norma tidak  akan  bertahan  bila  ia  hanya  berupa  wacana  dan  ide  namun  ia  akan dapat bertahan tatkala ada praktik norma yang dilakukan. Finnemore dan Sikkink mengatakan bahwa praktek norma tersebut dapat dilihat dari adanya platform organisasional. Platform organisasional  ini  dapat  terejawantahkan oleh non-governmental organization . Platform organisasional akan menjadi lebih efektif dalam membentuk norma di level internasional bila terdapat jejaring komunikasi yang membentuk kerjasama internasional yang dilakukan oleh organisasi-organisasi  pada  level  internasional.  Dalam  kasus  Euro-Islam, maka platform organisasional padal level Uni Eropa mutlak diperlukan. Apa yang diteorikan oleh Finnemore dan Sikkink ini sebenarnya sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Jacques Waardenburg sebagai aktivisme Islam. Menurut Waardernburg, dimensi dari diskursus keislaman yang kritis memiliki tendensi untuk menjadi sebuah aktivisme yang lebih besar dengan partisipasi komunitas yang tinggi. Jadi, diskursus mengenai Islam yang dapat diterapkan dalam masyarakat sekular Eropa, tidak hanya sekedar menjadi wacana  belaka,  namun  telah  berubah  menjadi  aktivisme  yang  melibatkan
partisipasi  muslim  Eropa  dalam  komunitas-komunitas  yang  berbentuk organisasi-organisasi  Islam  dan  kepemudaan  (Waardenbur  dalam  Shadid & van koningsveld, 1996). Dengan kata lain, platform organisasional adalah sebuah usaha untuk mewujudkan ide menjadi pergerakan.
Jacques  Waardenburg  (1996)  juga  melihat,  pada  paruh  pertengahan dekade  1990-an  dan  usai  peristiwa  11  September,  pendekatan  muslim terhadap  masyarakat  Eropa  lebih  dititikberatkan  kepada  partisipasi  aktif muslim  di  organisasi  komunitas  daripada  agitasi  politis  sebagaimana generasi pertama muslim. Sekarang mereka tidak akan melihat diri mereka terpisah dari masyarakat yang lebih luas, yakni masyarakat Eropa melainkan merupakan  bagian  dari civil  society .  Perubahan  gaya  dalam  berpartisipasi aktif dalam masyarakat ini tidak dilihat sebagai sesuatu yang antipolitik atau nonpolitik, melainkan sebuah cara untuk melihat Islam sebagai sesuatu yang political dan bukan political Islam .
Dengan adanya niat baik dari otoritas politik di negara-negara Eropa, Muslim Eropa tidak hanya menjadikan Euro-Islam sebagai sebuah wacana belaka melainkan menjadi dimensi konstitutif dalam European Public Sphere . Euro-Islam  tidak  hanya  menjadi  sebuah  diskursus  yang  kaku  melainkan sebuah ruang diskursus yang secara nyata hadir di tengah masyarakat Eropa (Salvatore, 2007).
Beberapa organisasi Muslim Eropa bahkan mencoba mewarnai proses demokrasi  dengan  menerapkan  nilai-nilai  sekular  republikanisme.  Dengan berlandaskan  kepada  multikulturalisme  yang  dijamin  nilai-nilai  sekular republikanisme, organisasi-organisasi muslim Eropa mampu menghadirkan Islamic  Socio-Political  Identity yang  dimaknai  sebagai  basis  otonomi  budaya dalam mempraktekkan nilai dari citizenship . Dengan menghadirkan Islamic Socio-Political Identity , masyarakat muslim Eropa mampu menjadi bagian dari Eropa karena dengan adanya Islamic Socio-Political Identity dapat mengantarkan muslim Eropa untuk merasakan political participation yang berujung kepada citizenship . Menurut Cesari, kemunculan gejala ini sebagai fenomena Islam as a New Form of Citizenship (Cesari, 2009). Sebagai  bagian  dari civic  engagement , muslim  harus  secara  aktif berpartisipasi  dalam  mengintrepretasikan  dan  mempraktekkan  prinsip- prinsip  sekularitas  yang  menjadi  dasar  dari  nilai-nilai  republikanisme Prancis. Dengan demikian, upaya untuk mendefinisikan batas antara ruang agama dan ruang publik sekular tidak saja dilakukan melalui public critical discourse belaka  melainkan  juga  melalui  keterlibatan  praktis  dari  muslim dalam isu-isu di mana batas antara ruang agama dan ruang publik sekular dapat dinegosiasikan.
Kita  menyaksikan  bagaimana  telah  muncul  fenomena  kebangkitan muslim  bukan  sebagai  individu-individu  migran  tetapi  sebagai  sebuah gerakan  masyarakat  sipil  yang  terorganisir  dan  bergerak  baik  dalam  level nasional maupun level supranasional, yakni Uni Eropa. Sebenarnya, Islam
meski  sebuah  agama  transnasional,  tidak  memiliki  institusi  resmi  yang menaungi dan menjadi organisasi tunggal dalam merepresentasikan Islam. Hal ini cukup menimbulkan permasalahan di Uni Eropa karena susah bagi Uni Eropa untuk berinteraksi dengan komunitas Muslim yang tidak memiliki representasi otoritatif bagi kepentingannya.
Selain itu, komunitas Islam ( Ummah ) di Eropa tidak memiliki satu otoritas tunggal yang merepresentasikan umat. Hal ini membuat state tidak mampu melakukan kontrol terhadap komunitas Islam yang tersebar ini. Kurangnya institusi ini memaksa pemimpin EU dan negara-negara Eropa Barat untuk membuat  beberapa muslim  council yang  terkesan  artifisial  (Fetzer  &  Soper, 2005).
Muslim mulai merambah ruang publik Eropa disekitar tahun 1970-an di mana mulai banyak pembangunan masjid dilakukan di seantero Eropa Barat oleh  imigran-imigran  muslim  generasi  pertama  yang  kebanyakan  dibiayai oleh  pemerintah  negara-negara  asal.  Masjid-masjid  atau Islamic  Center ini mulai  menjadi  pusat-pusat  budaya  serta  pembelajaran  Islam  yang  secara berkelanjutan  terus  menjadikan  identitas  Muslim  Eropa  tetap  tertanam. Menurut  Silvestri,  pada  model  pertama  pergerakan  ini  memiliki  karakter Islam  of  the  States , Islamist dan Diaspora  Networks (Nielsen  dalam  Allievi  & Nielsen, 2007).
Lalu  pada  generasi  selanjutnya,  lahir  aktifis-aktifis  muslim  yang lebih  independen  dari  generasi  sebelumnya.  Mereka  tidak  tergantung dengan pembiayaan dari negara asal. Selain itu, secara gradual, komunitas- komunitas muslim semakin bervariasi seiring semakin banyaknya imigran- imigran muslim yang mendatangi Eropa. Generasi inilah yang menjadi pionir bagi  kemunculan platform organisasional  bagi  norma  Euro-Islam  dimana organisasi-organisasi yang  lebih baru ini memiliki independensi.
Organisasi  Islam  yang  berada  di  Eropa  melakukan  operasi  pada  dua level,  yakni  level  nasional  dan  transnasional.  Di  level  nasional,  Organisasi Islam dapat bergerak secara lokal berbasiskan di kota-kota besar atau bermain pada level nasional dengan melakukan advokasi pada tingkat pemerintahan. Pada level transnasional, gerakan-gerakan Islam bergerak dengan berbasiskan jaringan yang mereka punya baik di negara-negara anggota Uni Eropa atau di luar Uni Eropa.
Munculnya  organisasi  Muslim  yang  bersifat  transnasional  seperti Federation  of  Islamic  Organization  in  Europe (FIOE), Federation  of  European Muslim Youth Student Organization (FEMYSO), dan European Muslim Network (EMN) ini memunculkan sebuah pemahaman bagi komunitas muslim akan pergerakan mereka yang luas. Institusi dan organisasi tidak hanya diartikan secara tradisional yakni  masjid dan sekolah-sekolah tetapi  sebuah gerakan transnasional  yang  mampu  menjadi pressure  group dan  grup  lobi  bagi kebijakan-kebijakan pada level nasional dan Uni Eropa. Organisasi-organisasi muslim ini menjadi garda terdepan dalam melakukan promosi norma baik
pada level nasional maupun Uni Eropa.
Penulis mengklasifikasikan ketiga organisasi ini sebagai organisasi yang mempromosikan Euro-Islam Norm dengan tiga indikator. Pertama, Indikator isu  yang  mereka  angkat  yakni  usaha  menggabungkan  nilai-nilai  Eropa dengan  nilai-nilai  Islam.  Kedua,  Jejaring  internasionalnya  yang  meliputi seluruh Eropa.  Ketiga Uni Eropa sebagai level of playing field . Pengejawantahan  norma  Euro-Islam  sangat  kentara  dalam  program- program  serta  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  FEMYSO.  Organisasi  ini memfokuskan aktivitas mereka di tiga area besar yakni pemberdayaan warga negara, interreligious and intercultural dialogue, human rights dan Islamophobia . Pendidikan  dan  pelatihan,  serta  pengembangan  media  dan  komunikasi juga bagian dari progran tersebut untuk meningkatkan proses dialog antara masyarakat muslim dengan masyarakat nonmuslim di Eropa.
FEMYSO adalah organisasi pemuda muslim pertama yang didirikan dan memiliki jejaring yang tersebar di seluruh Eropa. Pemuda-pemuda muslim yang  tergabung  dalam  FEMYSO  adalah  pemuda-pemuda  yang  memiliki perbedaan  budaya  serta  etnis.  Namun,  mereka  memiliki  persamaan  yakni merasa menjadi bagian dari Eropa.
Tabel 2. Platform Organisasi FEMYSO
Selain  FEMYSO, European  Muslim Network  adalah  organisasi  yang juga  mengedepankan  usaha-usaha  untuk  menciptakan  harmoni  antara masyarakat  muslim  dengan  masyarakat  Eropa.  Berbeda  dengan  FEMYSO,
European  Muslim  Network lebih  merupakan  organisasi  yang  menjadi think thank group di mana intelektual muslim dan aktivis muslim Eropa berkumpul
angkat yakni usaha menggabungkan nilai-nilai Eropa dengan nilai-nilai Islam. Kedua, Jejaring internasionalnya yang meliputi seluruh Eropa.  Ketiga Uni Eropa sebagai level of playing field .
Pengejawantahan  norma  Euro-Islam  sangat  kentara  dalam  program-program  serta aktivitas yang dilakukan oleh FEMYSO. Organisasi ini memfokuskan aktivitas mereka di tiga area besar yakni pemberdayaan warga negara, interreligious and intercultural dialogue, human rights dan Islamophobia . Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan media dan komunikasi juga bagian dari progran tersebut untuk meningkatkan proses dialog antara masyarakat muslim dengan masyarakat nonmuslim di Eropa.
FEMYSO  adalah  organisasi  pemuda  muslim  pertama  yang  didirikan  dan  memiliki jejaring  yang  tersebar  di  seluruh  Eropa.  Pemuda-pemuda  muslim  yang  tergabung  dalam FEMYSO adalah pemuda-pemuda yang memiliki perbedaan budaya serta etnis. Namun, mereka memiliki persamaan yakni merasa menjadi bagian dari Eropa.

## Tabel 2. Platform
Organisasi FEMYSO Organisasional Platform Program-Program  terkait  Euro- Islam FEMYSO juga meyakini nilai-nilai dasar Eropa seperti Individual liberty , Religious liberty (baik secara individu, komunitas, maupun institusi), dan Human rights .
• Intercultural Dialogue dan interreligious Dialogue .
• Program pemberdayaan pemuda Muslim.
• Advokasi kepada pengambil kebijakan terkait dengan permasalaan muslim.
FEMYSO Mendukung sekularisme. FEMSO percaya Islam merupakan bagian terpenting dari sejarah panjang peradaban Eropa FEMYSO percaya kepada nilai-nilai keadilan dan persamaan antara pria dan wanita FEMYSO percaya integrasi Islam dengan Uni Eropa didasar atas kesamaan nilai-nilai dasar antara Islam dan Eropa
Selain  FEMYSO, European  Muslim  Network adalah  organisasi  yang  juga mengedepankan  usaha-usaha  untuk  menciptakan  harmoni  antara  masyarakat  muslim  dengan masyarakat  Eropa.  Berbeda  dengan  FEMYSO, European  Muslim  Network lebih  merupakan organisasi yang menjadi think thank group di mana intelektual muslim dan aktivis muslim Eropa berkumpul  bersama  membahas  permasalahan  terkait  dengan  muslim  di  Eropa.  Tujuan  dari didirikannya organisasi yang bersifat jejaring ini adalah menumbuhkan komunikasi yang setara dan analisa-analisa yang tidak bias, terkait dengan kehadiran muslim di Eropa.
bersama membahas permasalahan terkait dengan muslim di Eropa. Tujuan dari didirikannya organisasi yang bersifat jejaring ini adalah menumbuhkan komunikasi yang setara dan analisa-analisa yang tidak bias, terkait dengan kehadiran muslim di Eropa.
Pada level nasional dan Uni Eropa, EMN didisain untuk memberikan ruang diskusi dan analisis di mana hasil dari itu semua dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kehadiran muslim di Eropa.  Pada level akar rumput, EMN menintikberatkan kepada kontribusi nyata mereka dalam melakukan pendidikan  serta  penyadaran  mengenai  hakikat  ajaran  Islam  yang  sejalan dengan nilai-nilai Eropa(euro-muslim.eu).
Keanggotaan EMN memang masih terbatas pada kalangan intelektual saja namun area penyebarannya merata di seluruh negara Eropa mulai dari Prancis,  Belgia,  Inggris,  Portugal,  Spanyol,  Denmkark,  Norwegia,  Italia, Austria,  Belanda,  Jerman,  Bosnia,  Masedonia,  Turki,  Swedia,  dan  Irlandia. Intelektual EMN tentu yang paling terkenal adalah Tariq Ramadan. Selain Ramadan,  terdapat  sejumlah  intelektual-intelektual  muslim  Eropa  yang memiliki  kontribusi  nyata  terhadap  perkembangan  hubungan  Islam  dan Eropa  dalam  disiplin  ilmu  mereka  masing-masing.  Diantara  intelektual- intelektual tersebut terdapat Abdelmumin Aya dari Spanyol, Abdool Magid Abdool Karim Vakil dari Portugal, Ahmet Alibasic, M.A. dari Bosnia, Batool Al-Toma dari Inggris dan lain-lain. Kepengurusan European Muslim Network tidaklah banyak. Selain memiliki representatif di setiap kota di Eropa, EMN hanya  memiliki  Presiden,  Wakil  Presiden,  dan  Sekretaris  Jendral.  Presiden EMN sendiri tak lain adalah Tariq Ramadan, Wakil Presiden EMN adalah Malika Hamidi dari Prancis dan Belal El Mogaddedi dari Jerman, serta Maima Boteldja dari Inggris sebagai Sekretaris Jenderal (euro-muslim.eu).
European Muslim Network setidaknya memiliki lima visi. Pertama, EMN berusaha  mengelaborasi  solusi-solusi  atas  permasalahan  yang  dihadapi muslim Eropa terkait dengan permasalahan sosial, politik dan budaya. Kedua, EMN aktif dalam proses mendidik muslim Eropa agar dapat berpartisipasi lebih aktif dalam permasalahan-permasalahan sosial yang ada di lingkungan mereka. Ketiga, EMN juga berkomitmen untuk terus menumbuhkembangkan komunikasi  yang  terbuka  antara  muslim  dan  nonmuslim  maupun  antara komunitas  muslim  Eropa  dengan  masyarakat  Eropa  yang  lebih  luas  serta para pengambil kebijakan di Uni Eropa dan negara-negara Eropa. Keempat, EMN secara aktif mengembangkan forum-forum akademis untuk membahas mengenai  permasalahan  kontemporer  Islam  di  Eropa.  Kelima,  terlibat aktif  dalam  perdebatan-perdebatan  publik  dengan  memproduksi  teks  dan mendistribusikan informasi (euro-muslim.eu).
Tabel 3. Platform Organisasi EMN
Federation  of  Islamic  Organization  in  Europe atau  biasa  disingkat  FIOE adalah  sebuah  organisasi  payung  nirlaba  yang  didirikan  pada  tahun  1989. Meski demikian, aktivitasnya mulai terlihat di pertengahan tahun 1990-an. Organisasi  ini  menjadi  wadah  persatuan  sejumlah  organisasi  dan  institusi Islam di 26 negara Eropa. Setidaknya terdapat 29 organisasi Muslim Sunni dan  lebih  dari  1000  organisasi  lokal  yang  tersebar  di  negara-negara  Eropa masuk menjadi anggota FIOE. Organisasi ini bukanlah organisasi yang kecil. Anggaran  tahunan  FIOE  sendiri  mencapai  400.000  Euro  yang  berasal  dari para anggota dan donatur (www.eu-islam.com).
FIOE sendiri menyatakan tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk  memperkenalkan  nilai-nilai  Islam  dalam  kerangka  kebudayaan Eropa  yang  unik.  FIOE  mencoba  mencari  jalan  tengah  bagaimana  Islam dapat diterapkan sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Eropa. FIOE sendiri memiliki prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi FIOE untuk menjalankan aktifitasnya.  Prinsip-prinsip  inilah  yang  membuat  peneliti  mengategorikan FIOE  sebagai  organisasi  yang  memiliki platform organisasional  Euro-Islam. Beberapa prinsip FIOE dapat disimpulkan seperti dibawah ini. FIOE percaya bahwa Islam memiliki cara pandang yang holistik dalam melihat  dunia,  sehingga  Islam  datang  untuk  membebaskan  manusia  dari kungkungan  ketidakadilan  dan  penindasan  akibat  kebodohan.  Oleh  sebab itu Islam memiliki semangat yang sama dengan semangat pencerahan Eropa. FIOE sendiri melihat sistem pendidikan yang holistik adalah jawaban bagi permasalahan-permasalahan yang ada di tengah muslim Eropa.
FIOE tidak setuju akan pemaksaan serta kekerasan dalam melakukan dialog serta komunikasi antarumat baragama. FIOE menekankan pentingnya
Platform Organisasional Program-program EMN memperjuangkan nilai-nilai Eropa dan mengkontekstualisasikan nilai Islam ke dalam kultur masyarakat Eropa. • Menerbitkan puluhan penelitian- penelitian berkualitas yang bertujuan praktikal serta menghasilkan rekomendasi-rekomendasi praktis untuk pengambil kebijakan di level lokal, nasional, maupun Uni Eropa.
• Mengadakan puluhan seminar dan simposium dengan output rekomendasi bagi pengambil kebijakan di Eropa.
• Mengadakan Pelatihan-pelatihan ini ditujukan untuk organisasi-organisasi Muslim maupun nonmuslim agar dapat mendapatkan pengetahuan dan pemahaman akan muslim dan Eropa
EMN aktif dalam proses mendidik muslim Eropa agar dapat berpartisipasi lebih aktif dalam permasalahan-permasalahan sosial yang ada dilingkungan mereka EMN juga berkomitmen untuk terus menumbuhkembangkan komunikasi yang terbuka antara Muslim dan nonmuslim maupun antara komunitas muslim Eropa dengan masyarakat Eropa yang lebih luas serta para pengambil kebijakan di Uni Eropa dan negara-negara Eropa
Federation of Islamic Organization in Europe atau biasa disingkat FIOE adalah sebuah organisasi payung nirlaba yang didirikan pada tahun 1989. Meski demikian, aktivitasnya mulai terlihat  di  pertengahan  tahun  1990-an.  Organisasi  ini  menjadi  wadah  persatuan  sejumlah organisasi  dan  institusi  Islam  di  26  negara  Eropa.  Setidaknya  terdapat  29  organisasi  Muslim Sunni dan lebih dari 1000 organisasi lokal yang tersebar di negara-negara Eropa masuk menjadi anggota FIOE. Organisasi ini bukanlah organisasi yang kecil. Anggaran tahunan FIOE sendiri mencapai 400.000 Euro yang berasal dari para anggota dan donatur (www.eu-islam.com).
FIOE  sendiri  menyatakan  tujuan  didirikannya  organisasi  ini  adalah  untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam dalam kerangka kebudayaan Eropa yang unik. FIOE mencoba mencari  jalan  tengah  bagaimana  Islam  dapat  diterapkan  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  ada  di Eropa. FIOE sendiri memiliki prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi FIOE untuk menjalankan aktifitasnya.  Prinsip-prinsip  inilah  yang  membuat  peneliti  mengategorikan  FIOE  sebagai organisasi  yang  memiliki platform organisasional  Euro-Islam.  Beberapa  prinsip  FIOE  dapat disimpulkan seperti dibawah ini.
FIOE  percaya  bahwa  Islam  memiliki  cara  pandang  yang  holistik  dalam  melihat  dunia, sehingga  Islam  datang  untuk  membebaskan  manusia  dari  kungkungan  ketidakadilan  dan penindasan  akibat  kebodohan.  Oleh  sebab  itu  Islam  memiliki  semangat  yang  sama  dengan semangat  pencerahan  Eropa.  FIOE  sendiri  melihat  sistem  pendidikan  yang  holistik  adalah jawaban bagi permasalahan-permasalahan yang ada di tengah muslim Eropa.
dialog  sebagai  jembatan  untuk  menghubungan  antara  dua  prinsip  yang berbeda.  FIOE  juga  berusaha  untuk  menciptakan  sebuah  pemahaman  di kalangan Muslim sendiri bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat Eropa dan  masyarakat  dunia  yang  memiliki  tugas  untuk  menciptakan  kebaikan bersama  bagi  umat  manusia.  FIOE  percaya  dengan  nilai-nilai  humanisme, kebebasan,  serta  persamaan  yang  juga  menjadi  nilai  dasar  dari  Eropa. Dengan demikian, FIOE percaya bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar antara Islam dan Eropa. Oleh sebab itu, FIOE juga berjuang untuk melakukan integrasi muslim terhadap masyarakat Eropa.
Dari  semua  tujuan  FIOE,  tujuan  paling  penting  dari  berdirinya FIOE  adalah  melakukan  koordinasi  dan  konsolidasi  terhadap  seluruh organisasi-organisasi  Islam  pada  level  nasional  maupun  pada  level  lokal, sehingga  terbentuk  jejaring  transnasional  di  level  Uni  Eropa  yang  mampu membuat  organisasi-organisasi  Islam  ini  memiliki  kekuatan  yang  mampu merepresentasikan Islam di tingkat Uni Eropa.
Tabel 4. Karakteristik Organisasi-organisasi Euro-Islam
Salah  satu  aspek  terpenting  dari  aktifitas  yang  dilakukan  ketiga organisasi Euro-Islam di atas adalah level of playing field mereka yang berada di level Uni Eropa. Selama ini, organisasi-organisasi yang bersifat top down dan didanai dari negara asal serta beroperasi secara nasional lebih memiliki karakateristik cenderung menutup diri dari pergaulan dengan masyarakat. Beberapa  organisasi  hanyalah  kepanjangan  tangan  dari  negara-negara  asal para  imigran  Muslim  dan  beberapa  organisasi  didanai  oleh  negara-negara teluk,  seperti  Arab  Saudi.  Hal  ini  tentu  membuat  organisasi-organisasi ini  menjadi  organisasi  yang  memiliki  kepentingan  tersendiri  terlepas  dari kepentingan membentuk Euro-Islam Norm yang mengedepankan perpaduan nilai-nilai  Eropa  dengan  prinsip  Islam.  Organisasi  seperti  UOIF- the  Union 17
FIOE  tidak  setuju  akan  pemaksaan  serta  kekerasan  dalam  melakukan  dialog  serta komunikasi antarumat baragama. FIOE menekankan pentingnya dialog sebagai jembatan untuk menghubungan antara dua prinsip yang berbeda. FIOE juga berusaha untuk menciptakan sebuah pemahaman di kalangan Muslim sendiri bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat Eropa dan masyarakat dunia yang memiliki tugas untuk menciptakan kebaikan bersama bagi umat manusia. FIOE  percaya  dengan  nilai-nilai  humanisme,  kebebasan,  serta  persamaan  yang  juga  menjadi nilai  dasar  dari  Eropa.  Dengan  demikian,  FIOE  percaya  bahwa  tidak  ada  perbedaan  yang mendasar  antara  Islam  dan  Eropa.  Oleh  sebab  itu,  FIOE  juga  berjuang  untuk  melakukan integrasi muslim terhadap masyarakat Eropa.
Dari semua tujuan FIOE, tujuan paling penting dari berdirinya FIOE adalah melakukan koordinasi  dan  konsolidasi  terhadap  seluruh  organisasi-organisasi  Islam  pada  level  nasional maupun  pada  level  lokal,  sehingga  terbentuk  jejaring  transnasional  di  level  Uni  Eropa  yang mampu  membuat  organisasi-organisasi  Islam  ini  memiliki  kekuatan  yang  mampu merepresentasikan Islam di tingkat Uni Eropa.

## Tabel 4. Karakteristik Organisasi-organisasi Euro-Islam
Karakteristik FEMYSO FIOE EMN Agenda Euro-Islam Menyelaraskan nilai kehidupan pemuda muslim dengan masyarakat Eropa Pendidikan untuk pemahaman nilai-nilai Euro-Islam (harmoni antara nilai Bara dan Islam) Agar gagasan Euro-Islam terimplementasikan kedalam kebijakan negara Eropa dan Uni Eropa Bentuk Organisasi Forum Federasi (organisasi payung) Network (jejaring) Target Pemuda muslim Eropa Masyarakat muslim Eropa secara umum Jejaring intelektual muslim se-Eropa Metodologi Pemberdayaan pemuda muslim dan penyebaran Euro-Islam melalui Penyebaran Euro- Islam ke kalangan muslim Eropa melalui lembaga-lembaga formal dan dakwah. Memberikan analisa- analisa serta penelitian yang dapat menjadi acuan untuk pengambilan kebijakan terkait dengan keberadaan muslim Eropa
Salah satu aspek terpenting dari aktifitas yang dilakukan ketiga organisasi Euro-Islam di atas adalah level of playing field mereka yang berada di level Uni Eropa. Selama ini, organisasi- organisasi yang bersifat top down dan didanai dari negara asal serta beroperasi secara nasional lebih  memiliki  karakateristik  cenderung  menutup  diri  dari  pergaulan  dengan  masyarakat. Beberapa organisasi hanyalah kepanjangan tangan dari negara-negara asal para imigran Muslim
of Islamic Organisations of France ( Union des Organisations Islamiques de France ) adalah  organisasi  Islam  yang  didanai  oleh  Aljazair  begitu  juga  FNMF ( Fédération Nationale des Musulmans de France ) yang didanai oleh pemerintah Maroko adalah beberapa contohnya (Bowen, 2003).
Berbeda  dengan  organisasi-organisasi  diatas,  Organisasi  seperti FEMYSO, FIOE, dan EMN adalah organisasi yang bermain pada level Uni Eropa melalui jejaring mereka yang ada di setiap negara. Selain itu advokasi yang mereka lakukan langsung ditujukan kepada para pengambil keputusan di Uni Eropa, baik melalui lobi maupun dialog.
Bila dilihat dari karakteristik-karakteristik organisasi Islam yang mencoba menyebarkan  norma  Euro-Islam,  maka  terlihat,  organisasi-organisasi  yang memiliki organizational  platform yang  bermain  pada  level  nasional  belum mampu  mengejawantahkan  norma  Euro-Islam  sebagaimana  organisasi- organisasi  yang  bermain  pada  level  Uni  Eropa.  Dari  sisi  para  pengambil kebijakan, Uni Eropa jauh lebih mengakomodasi usaha integrasi muslim ke dalam masyarakat Eropa daripada negara nasional, sehingga pembentukan Euro-Islam  lebih  banyak  disokong  dan  didukung  oleh  Uni  Eropa.  Dalam teori norms  life  cycle ,  Uni  Eropa  menjadi  aktor  yang  menandai  terjadinya tipping point bagi proses pembentukan identitas Euro-Islam. Hal ini tentu ada jawaban mengapa Uni Eropa lebih akomodatif terhadap upaya penyebaran norma Euro-Islam yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam.
Tipping Point : Critical Actor (UE) yang mendukung Norma Euro-Islam Menurut Finnemore dan Sikkink, tatkala norma sudah mulai diterima oleh orang  banyak,    tidak  serta-merta  norma  tersebut  dapat  berkembang  di masyarakat. Harus ada critical actor yang menjadi penentu bagi perkembangan norma yang stabil, sehingga tahap pembentukan norma dapat bergerak ke tahap selanjutnya. Menurut Finnemore dan Sikkink, norma akan diterima bila sepertiga lebih dari negara-negara pada level internasional menerima norma tersebut. Namun dalam kasus pembentukan norma Euro-Islam, critical actor untuk mendukung keberadaan norma tidaklah mesti sepertiga dari jumlah negara-negara  di  Eropa. Critical  actor dalam  pembentukan  norma  Euro- Islam di Eropa tidak lain adalah Uni Eropa. Dukungan Uni Eropa menjadi tahap tipping  point bagi  pembentukan  norma  Euro-Islam  di  mana  dengan dukungannya, proses pembentukan norma Euro-Islam menjadi lebih cepat (Finnemore & Sikkink, 1998).
Penulis  melihat  bahwa  Uni  Eropa  merupakan  aktor  penting  dalam usaha  pembentukan  Euro-Islam.  Hal  ini  disebabkan  oleh  mekanisme  yang berlaku di Uni Eropa lebih akomodatif terhadap usaha-usaha ini, sehingga norma Euro-Islam dapat lebih menguat. Menurut Melissa Ann Parker, hal ini disebabkan oleh karakter dari struktur Uni Eropa yang bersifat multilevel.
Karakteristik  struktur  multilevel  Uni  Eropa  antara  lain  adalah supranational  level,  national  level, dan sub-national  level .  Dengan  adanya multilevel ini, setiap keluhan yang dikemukakan oleh interest group yang ada di Uni Eropa dapat disampaikan langsung ke Uni Eropa. Keputusan-keputusan yang  dibuat  berdasarkan  audiensi  antara interest  group dengan  Uni  Eropa meskipun tidak langsung diterapkan oleh negara-negara Uni Eropa namun mampu memberikan pilihan-pilihan bagi pengambil kebijakan domestik. Hal inilah yang membuat organisasi-organisasi Islam lebih memilih bermain pada level Uni Eropa daripada level nasional di masing-masing negara. Dengan demikian, Uni Eropa dapat menjadi mitra strategis bagi organisasi-organisasi Islam yang memiliki kepentingan dalam melawan negara nasional mereka yang tidak responsif dalam menjawab keluhan-keluhan organisasi-organisasi ini.
Pertanyaan  yang  muncul,  kenapa  organisasi-organisasi  Islam  lebih memilih melakukan advokasi kebijakan melalui Uni Eropa daripada langsung melakukan advokasi ke negara-negara masing-masing? Jawabannya adalah tingginya  tingkat  kegagalan  yang  didera  oleh  organisasi-organisasi  Islam tatkala mereka mencoba melakukan advokasi kebijakan pada level nasional.
Menurut Mellissa Anne Parker, setidaknya ada tiga alasan mengapa pada level nasional, tingkat kegagalan dalam melakukan advokasi kebijakan yang dilakukan organisasi Islam tinggi. Pertama organisasi Muslim mendapatkan tekanan  tinggi  secara  sosio-ekonomi  dan  agama  Islam  termarjinalisasi  di beberapa  negara.  Di  Jerman,  Prancis,  dan  Inggris,  komunitas-komunitas Islam masih harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan dasar berupa pemenuhan  kehidupan  sehari-hari  mereka  dan  keamanan  diri  mereka sehingga  organisasi-organisasi  Islam  yang  merepresentasikan  komunitas- komunitas  ini,  masih  belum  dapat  berbuat  banyak  dalam  melakukan advokasi-advokasi kebijakan (Parker, 2007).
Kedua, parameter apa yang harus dilakukan oleh organisasi Islam yang ikut  serta  dalam  aktivitas  publik  sepenuhnya  didefinisikan  oleh  negara? Bagaimana  muslim  harus  berinteraksi  dengan  negara  dan  prosedur  apa yang  harus  dijalankan  sepenuhnya  diatur  oleh  negara?  Terkadang  aturan dan definisi ini membuat aktivitas organisasi Islam menjadi sangat terbatas. Di beberapa negara, bahkan Islam masih belum diakui sebagai agama. Hal ini terjadi di Jerman. Di Jerman terdapat hukum yang membedakan antara agama yang diakui negara dan agama yang tidak diakui. Islam meski menjadi agama  mayoritas  kedua  tetap  belum  diakui  sebagai  agama  resmi.  Hal  ini menyebabkan advokasi-advokasi organisasi Islam tidak begitu berpengaruh terhadap  pengambil  kebijakan  karena  tidak  adanya  saluran-saluran  resmi untuk  berkomunikasi,  karena  komunitas-komunitas  Islam  sering  dianggap oleh  pemerintah  sebagai  perpanjangan  tangan  negara  lain  seperti  Turki (www.muslimnews.co.uk). 2 Begitu juga di Prancis di mana organisasi-
2 Diakses dari http://www.muslimnews.co.uk/news/news.php?article=17655
organisasi  Islam  masih  belum  mendapatkan  akses  untuk  melakukan advokasi karena Prancis mensyaratkan sebuah kesatuan tunggal organisasi untuk merepresentasikan Islam sebagai mitra negara. Namun kenyataannya hal  tersebut  mustahil  untuk  dilakukan  karena  organisasi  Islam  di  Prancis terpecah-pecah (Sebian, 2009). Di kedua negara ini, sulit bagi organisasi Islam untuk berinteraksi dan melakukan advokasi pada level negara nasional.
Yang terakhir, kekuatan yang dimiliki oleh organisasi-organisasi Islam sangat terbatas di dalam negara nasional, sehingga sumber daya yang mereka miliki  pun  juga  sangat  terbatas.  Pada  level  nasional,  organisasi-organisasi Islam yang ada di negara-negara Uni Eropa belumlah dianggap sebagai aktor nasional.  Hal  inilah  yang  membuat  organisasi  Islam  memiliki  kesempatan untuk melihat Uni Eropa sebagai level of playing field untuk memperjuangkan aspirasi dalam rangka integrasi muslim ke dalam masyarakat Eropa.
Uni Eropa sebagaimana disebutkan oleh Riva Kastoryano merupakan sebuah  panggung  baru  bagi  organisasi  Islam  untuk  melakukan  advokasi kebijakan, karena organisasi Islam lebih mudah untuk melakukan advokasi pada  level  Uni  Eropa.  Mereka  pun  harus  bekerja  sama  dan  membentuk solidaritas  antarorganisasi-organisasi  Islam  di  setiap  negara-negara  Uni Eropa.  Lebih  lanjut,  hal  ini  membuahkan transnational  organization yang memiliki platform serta agenda perjuangan yang sama (Kastoryano, 2002). Uni Eropa menurut hemat penulis, menjadi semacam katalisator bagi proses  pembentukan  norma  Euro-Islam.  Disadari  atau  tidak,  adanya  level Uni Eropa merupakan sebuah pijakan dasar bagi komunitas Muslim Eropa untuk  membentuk  sebuah  norma  yang  sama  berdasarkan  atas  nilai-nilai Eropa, tanpa memandang batas negara dan sekat etnis. Menurut pendapat peneliti,  setidaknya  terdapat  dua  alasan  mengapa  Uni  Eropa  merupakan critical  actor bagi  proses  pembentukan  norma  Euro  Islam.  Pertama,  Uni Eropa  menumbuhkan  aliansi Transnational  Islam ;  dan  kedua,  Uni  Eropa memunculkan ruang bagi Transnasional Ummah .

## Uni Eropa menumbuhkan aliansi Transnational Islam
Institusi  Uni  Eropa  merupakan  bagian  terpenting  dalam  menumbuhkan aliansi dan kerja sama lintas negara yang dilakukan oleh organisasi-organisasi muslim  Eropa.  Semenjak  tahun  1986,  Parlemen  Eropa  (waktu  itu)  sudah memberikan dana bagi asosiasi-asosiasi imigran di mana tentu yang paling banyak  adalah  imigran  muslim.  Sampai  sekarang,  Uni  Eropa  masih  tetap memberikan dana kepada organisasi-organisasi Islam. Dengan memberikan dana  kepada  organisasi-organisasi  Islam,  Uni  Eropa  telah  mendukung pembentukan  organisasi  payung  yang      mewadahi    organisasi-organisasi Islam yang ada di negara-negara Uni Eropa.
Selain itu, sudah watak dari Uni Eropa untuk mengurusi permasalahan- permasalahan  yang  bersifat low  politics di  luar  permasalahan  keamanan. Tidak heran bila permasalahan imigran dan hak-hak minoritas menjadi isu
yang paling sering diangkat oleh Uni Eropa di mana negara-negara anggota selalu bersikap pasif untuk masalah-masalah seperti ini.

## Interaksi antara Uni Eropa dan Organisasi Islam
Interaksi antara Uni Eropa dengan organisasi Islam transnasional membuat terbangunnya  sebuah  kesadaran  dari  organisasi-organisasi  Islam  bahwa untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam melakukan negosiasi dengan Uni Eropa  mereka  harus  bersatu.  Dengan  keberadaan  Uni  Eropa,  komunitas- komunitas Muslim yang ada di berbagai negara anggota Uni Eropa menyadari bahwa keberadaan Uni Eropa memberikan ruang gerak bagi mereka untuk melakukan advokasi-advokasi yang tidak selesai pada level nasional (Byers, 2005 ). Untuk itu, mereka harus membuat jejaring organisasi yang juga berada pada level Uni Eropa.
Alhasil, keberadaan Uni Eropa juga membuat terbentuknya kesadaran akan  pentingnya  organisasi  Islam  Transnasional  yang  beroperasi  di  level Uni  Eropa.  Hal  ini  diperlukan  karena  dengan  membuat  organisasi  formal pada level Uni Eropa, masyarakat muslim Eropa dapat langsung melakukan advokasi terhadap Uni Eropa (Parker, 2007).
Keberadaan organisasi formal pada level Uni Eropa menjadi kekuatan yang signifikan bagi komunitas Muslim Eropa. Peran organisasi formal Islam pada level Uni Eropa bukan saja berfungsi sebagai organisasi terstruktur bagi komunitas muslim tetapi juga sebagai kerangka strategis bagi institusionalisasi Islam dalam pengambilan kebijakan pada level Uni Eropa.
Menurut  analisis  Melissa  Anne  Parker,  interaksi  formal  antara  Uni Eropa  dengan  organisasi  Islam  di  Eropa  menghasilkan  dampak  bagi perkembangan  norma  Euro-Islam dalam  masyarakat  muslim  Eropa.  Lebih jauh  lagi,  keberadaan  norma  Euro-Islam  mau  tidak  mau  akan  bertumbuh dan berkembang karena masyarakat muslim di Eropa terus mengorganisir diri mereka dalam jejaring organisasi transnasional agar dapat menyesuaikan diri dengan format struktur Uni Eropa di mana tempat masyarakat muslim melakukan lobi untuk kepentingan. Untuk membentuk jejaring internasional, mereka harus memiliki kesamaan platform dalam perjuangan sehingga mau tidak  mau  arah  untuk  membentuk  kepentingan  yang  sama.  Kepentingan yang sama ini menumbuhkembangkan norma Euro-Islam (Parker, 2008).

## Norma Euro-Islam dan Uni Eropa
Dari  uraian  diatas,  penulis  melakukan  pemetaan  terhadap  proses pembentukan  identitas  Uni  Eropa.  Pada  tahap  ini,  peneliti  menyimpulkan bahwa proses pembentukan norma lebih dipengaruhi oleh interaksi antara organisasi-organisasi  Islam  dengan  Uni  Eropa.  Dari  proses  pembentukan tersebut,  setidaknya  ada  tiga  perubahan  dalam  usaha  komunitas  muslim berintegrasi dengan Eropa yang membuat arah pembentukan Euro-Islam Norm semakin jelas. Pertama adalah perubahan dalam strategi. Kedua, perubahan
isu yang diangkat. Ketiga,  perubahan retorika. Ketiga perubahan ini semakin menguatkan proses pembentukan norma Euro-Islam.
Pertama,  ada  perubahan  yang  jelas  dalam  strategi.  Strategi  lobi  yang dilakukan  oleh  organisasi-organisasi  Islam  lebih  menitikberatkan  kepada mekanisme-mekanisme yang ada di Uni Eropa. Dengan memperluas arena negosiasi  dengan  naik  ke  level  yang  lebih  tinggi  dari  negara,  organisasi- organisasi Islam mampu membentuk jejaring yang mampu mengumpulkan muslim Eropa dalam satu kesatuan platform organisasional yang sama. Bila setiap organisasi melakukan lobi terhadap negara nasionalnya, maka kesatuan platform organisasional seluruh organisasi Islam di Eropa tidak akan pernah terbentuk.  Namun  dengan  adanya  usaha  pada  level  Uni  Eropa,  kesatuan platform ini dapat terwujud.
Perubahan strategi terlihat tidak hanya dalam strategi dan lobi, tetapi juga  strategi  dalam  menghimpun  dan  membangun  jejaring.  Organisasi- organisasi Islam yang selama ini berbasiskan kepada etnisitas, mampu bekerja sama  dalam  satu platform umum  yang  disepakati.  Strategi  yang  diangkat untuk menghimpun persaudaraan sesama Muslim pun akhirnya tidak lagi berdasarkan etnisitas yang selama ini menjadi mitos dalam pengorganisasian dan mobilisasi komunitas muslim.
Kedua, ada perubahan dalam pengambilan isu yang diperjuangkan oleh organisasi-organisasi  Islam.  Organisasi-organisasi  Islam  selama  ini  selalu berbicara dalam konteks negara-negara nasional serta menghabiskan waktu untuk  melobi  untuk  urusan  seperti  rasisme,  kekerasan,  dan  diskriminasi. Namun  semenjak  interaksi  Uni  Eropa  dengan  organisasi-organisasi  Islam terbentuk, isu-isu domestik berubah menjadi isu-isu yang ditangani oleh Uni Eropa  seperti  seperti  pendidikan,  ekonomi,  dan  sosial.  Komunitas  muslim dan organisasi Islam melihat bahwa mereka adalah bagian terpenting dari komunitas Eropa secara umum dan bukan lagi bagian dari negara nasional. Perubahan isu ini menunjukkan komunitas muslim tidak lagi melihat negara sebagai subjek kesetiaan. Mereka lebih merasa sebagai orang Eropa.
Ketiga, ada perubahan dalam retorika yang digunakan organisasi Islam dalam  wacana-wacana  yang  mereka  lontarkan  baik  dalam  bentuk  lisan maupun publikasi tulisan. Sebelumnya, wacana-wacana yang ditelurkan oleh organisasi-organisasi Islam di Eropa biasanya lebih mengedepankan kepada usaha  untuk  menyelesaikan  permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  di dalam komunitas-komunitas muslim. Namun sekarang, retorika yang dibawa menyatakan  bahwa  kerja  sama  dengan  sesama  masyarakat  Eropa  untuk memecahkan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  Eropa  secara umum lebih banyak dilontarkan oleh organisasi-organisasi Islam di Eropa. Retorika  yang  berubah  ini  memperlihatkan  bagaimana  elit  dan  pemimpin organisasi Islam lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan masyarakat Eropa  dibandingkan  dengan  memperjuangkan  kepentingan  komunitas muslim.  Hal  ini  tentu  menggambarkan  bagaimana  pandangan  organisasi

## Proses Munculnya Euro-Islam
Islam  yang  selama  ini  memosisikan  diri  berada  di  luar  masyarakat  Eropa mulai berubah dan mengarah kepada pandangan bahwa masyarakat muslim Eropa adalah bagian dari Eropa. Konsekuensinya tentu semua permasalahan masyarakat Eropa menjadi permasalahan yang harus juga diselesaikan oleh komunitas muslim Eropa.
Norms Cascade : Peran Network of Organizational Platform Melobi Uni Eropa Menurut  Finnemore  dan  Sikkink,  setelah  melalui  tahap tipping  point maka norma akan menuju tahap selanjutnya yakni norms cascade yang merupakan kondisi di mana norma mulai diterima oleh masyarakat atau negara nasional yang  menjadi  tempat  norma  itu  terbentuk.  Faktor  yang  menjadi  penting dalam  proses norms  cascade adalah international  socialization (Finnemore  & Sikkink, 1998).
International  socialization tidak  harus  dilakukan  oleh  negara  melalui instrumen  diplomasi  yang  digunakan  melainkan  juga  dapat  dilakukan oleh aktor-aktor nonnegara seperti organisasi-organisasi internasional yang membentuk  apa  yang  disebut  Finnemore  dan  Sikkink  sebagai networks of  norm  entrepreneurs .  Dalam  kasus  pembentukan  norma  Euro-Islam, organisasi-organisasi internasional yang bermain di level Uni Eropa seperti FEMYSO,  FIOE,  dan  EMN  telah  menjadi networks  of  organizational  platform yang menyebarkan norma Euro-Islam. Ketiga organisasi tersebut kemudian bertindak sebagai agents of socialization melalui instrumen lobi serta advokasi kepada  aktor-aktor  yang  menjadi  target  mereka,  agar  terdapat  kebijakan- kebijakan baru yang mendukung norma Euro-Islam yang masih dalam proses pembentukan.
Beberapa advokasi terkait dengan kebijakan-kebijakan baru atas norma Euro-Islam adalah keluarnya kebijakan-kebijakan Uni Eropa terkait dengan imigrasi,  kohesi  sosial,  budaya,  dan  antidiskriminasi.  Kebijakan-kebijakan ini  walaupun  belum  memuaskan  bagi  seluruh  komunitas  muslim,  namun setidaknya  menguntungkan  komunitas  muslim  di  Eropa  dalam  proses integrasi ke dalam masyarakat Eropa (Finnemore & Sikkink, 1998.
Belum  lagi  secara  institusional,  Uni  Eropa  semakin  tertarik  dengan permasalahan  integrasi  Muslim  terhadap  masyarakat  Eropa.  Hal  ini  dapat kita lihat dari inisiatif-inisiatif Uni Eropa untuk membuat lembaga pada level Uni Eropa untuk mengurusi masalah Islam. Salah satu dari inisiatif awal ini adalah Forward Studies Unit (FSU) yang dibuat oleh Komisi Eropa. Pada tahun 2001, Salah satu inisiatif dari FSU adalah mendirikan Group of Policy Advisers (GOPA) yang kelak bertransformasi menjadi Board of Policy Advisers (BEPA). GOPA  sendiri  adalah  semacam think-thank bagi  Uni  Eropa  yang  berisikan seluruh representasi dari berbagai organisasi termasuk organisasi keagamaan di  Eropa  mulai  dari  Kristen,  katolik,  Yahudi,  Hindu,  dan  Islam.  FEMYSO adalah  representasi  dari  organisasi  Muslim  dalam  BEPA.  Selain  Komisi
Eropa,  Parlemen  Eropa  juga  sangat  menaruh  minat  dalam  penyelesaian permasalahan  integrasi  muslim  di  Eropa  (Allievi  dalam  Marechal,  Allievi, Dassetto & Nielsen, 2003). Masuknya FEMYSO ke dalam BEPA menandakan semakin  terinstiusionalisasikannya agent  of  norm Euro-Islam  ke  dalam  Uni Eropa.
BEPA  kemudian  menjadi  lembaga  di  bawah  Komisi  Eropa  yang mengoordinasikan segala bentuk kebijakan terkait dengan isu-isu hubungan antara negara, gereja, dan lembaga-lembaga agama lainnya. Beberapa proyek yang dikoordinisikan oleh BEPA adalah proyek yang dilakukan oleh AEGEE yang  mencoba  menyebarkan  ide  Euro-Islam  melalui Euro-Islam  project . AEGEE adalah semacam asosiasi pemuda seluruh Eropa yang kegiatannya disponsori  oleh  Uni  Eropa.  Proyek  yang  paling  mendapat  sorotan  dari AEGEE adalah Euro-Islam project . Euro-Islam Project merupakan proyek yang mencoba  membangun  landasan  teoretis  dan  praktikal  bagi  terbentuknya norma  Euro-Islam.  Dengan  demikian,  tidak  hanya  komunitas  Muslim yang memiliki kepentingan dalam pembangunan norma Euro-Islam, tetapi masyarakat Eropa secara keseluruhan pun mencoba memberikan kontribusi bagi pembentukan norma Euro-Islam.
BEPA dapat kita katakan sebagai bagian dari instrumen dari kebijakan Uni  Eropa  terhadap  Islam.  Meski  pada  awalnya,  kebijakan  Uni  Eropa terhadap  Islam  masih  bersifat  sporadik  dan  tidak  tersistematis,  namun berkat adanya BEPA sebagai instrumen kebijakan Uni Eropa, kebijakan Uni Eropa terhadap Islam semakin tersistematis dan terformalisasi. Tidak hanya berhenti sampai di situ, Uni Eropa juga memfasilitasi keikutsertaan warga negara serta organisasi-organisasi yang merepresentasikan keagamaan untuk turut serta dalam membuat kebijakan melalui mekanisme konsultasi sebagai upaya membangun sisi akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan, di mana grup lobi dan organisasi-organisasi Islam dapat memainkan peran mereka.
Terlihat dari penjelasan di atas bahwa dari seluruh institusi yang terdapat di  Uni  Eropa,  adalah  Komisi  Eropa  yang  benar-benar  menjadi  promotor untuk  menginstitusionalisasikan  kehadiran  Islam  dalam  setiap  kebijakan- kebijakan Uni Eropa melalui BEPA. Selain BEPA, FSU juga mendirikan badan representatif untuk muslim pada level Eropa. Badan representatif ini diberi nama Muslim Council of Cooperation in Europe (MCCE). MCCE menjadi dewan sentral bagi Muslim karena melalui MCCE terdapat peluang bagi organisasi- organisasi Muslim untuk mengekspresikan diri mereka sebagai bagian dari transnational  ummah Eropa.  MCCE  yang  didirikan  oleh  FSU  ini  akhirnya menjadi jejaring organisasi-organisasi Muslim di level nasional dan di level lokal.  Hal  ini  semakin  memperkuat  usaha  untuk  melakukan  sosialisasi terhadap norma Euro-Islam.
Meski  terkesan  seporadis  dan  tidak  sistematis,  inisiatif-inisiatif  yang dilakukan  Uni  Eropa  secara  konstan  dan  berkelanjutan  memperlihatkan bahwa  Islam  menjadi  fokus  yang  penting  bagi  Uni  Eropa.  Bila  kita  lihat
lebih dekat, program-program serta inisiatif yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap isu-isu yang berkaitan dengan muslim memperlihatkan sebuah pola yang konsisten. Beberapa pengamat melihat pola ini dapat disebut dengan Policy  toward  Islam atau  kebijakan  Uni  Eropa  terhadap  Islam.  Kata policy memang terlalu berlebihan karena kata tersebut berarti sebuah tindakan yang sistematis dan koheren sedangkan pada kenyataannya inisiatif-inisiatif Uni Eropa tersebut masih terkesan unintended dan sangat reflektif.
Kebijakan-kebijakan  Uni  Eropa  terhadap  upaya  integrasi  Muslim  ke dalam masyarakat Eropa semakin gencar terutama dalam membangun dialog antarkepercayaan  dan  antarperadaban  ( Interfaith  dialogue  and  civilization ). Kebijakan-kebijakan  ini  tersusun  lebih  disebabkan  respon  pragmatis  dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diprediksi seperti peristiwa 11 September, pemboman Madrid dan London pada tahun 2004 dan 2005. Usai pemboman London, kebijakan Uni Eropa terhadap Islam menjadi semakin tersistematis. Uni  Eropa  mulai  melihat  pentingnya  membangun  norma  Euro-Islam  yang dapat di terima oleh komunitas Eropa serta mampu mengintegrasikan muslim ke dalam masyarakat Eropa.

## Kesimpulan
Identitas  Eropa  sedang  diuji.  Setelah  ratusan  tahun  terperangkap  dalam kondisi yang selalu dilanda perang, Eropa menemukan stabilitasnya setelah Perang  Dunia  usai.  Identitas  yang  selama  ini  terfragmentasi  oleh  konsep nation-states menjadi  menyatu  dengan  berdirinya  Uni  Eropa  yang  menjadi simbol dari institusionalisasi identitas Eropa. Namun pada saat bersamaan dengan tumbuhnya identitas Eropa, kehadiran imigran muslim lambat laun membuat  Eropa  mempertanyakan  ulang  identitasnya.  Kehadiran  muslim yang pada awalnya hanyalah imigran lambat laun bertransformasi menjadi bagian dari Eropa.
Kehadiran  muslim  di  Eropa  muncul  akibat  cepatnya  persinggungan ini terjadi. Setelah lebih dari lima ratus tahun muslim tidak pernah menjadi bagian dari Eropa, mereka sekarang telah berada di pusat-pusat peradaban Eropa  dengan  kultur  dan  identitas  yang  mereka  bawa  sendiri.  Tentu  ini memerlukan waktu yang cepat untuk berintegrasi secara natural.
Proses  integrasi  harus  dilakukan  untuk  menghindari  benturan antarbudaya  atau,  dalam  bahasa  Huntington,  benturan  antarperadaban. Euro-Islam  sebagai  norma  mampu  menjadi  jawaban  bagi  kebuntuan  akan benturan  ini.  Euro-Islam  yang  berbasiskan  kepada  rasionalisme  Andalusia menjadi jalan tengah bagi identitas masyarakat muslim yang ada di Eropa. Mampukah Eropa menerima identitas ini? Jawabannya tentu saja, ya.
Ide mengenai Eropa sendiri dari zaman ke zaman selalu berubah-ubah. Pada awalnya Europa merupakan penamaan orang-orang Yunani terhadap kebudayaan  di  utara  Yunani.  Ekspansi  Yunani  ke  Semenanjung  Balkan dan  Asia  Minor  membuat  konsep  Eropa  semakin  berkembang.  Eropa  tak
lain adalah peradaban Yunani. Seiring dengan munculnya Romawi, Eropa berkembang sejauh penaklukkan-penaklukkan Romawi mulai dari seluruh kawasan  Mediterania  hingga  Inggris.  Tanah  Germania  masih  merupakan sesuatu yang sama sekali bukan Eropa.
Pada abad XIV zaman Rainasan datang dan abad Pencerahan pun dimulai. Eropa  kembali  mendefinisikan  dirinya.  Eropa  tidak  lain  menganut  nilai- nilai demokrasi, humanisme, dan sekularisme. Inilah cara baru bagaimana intelektual mendefinisikan Eropa hingga sekarang. Lantas dengan datangnya imigran-imigran  Muslim,  sekali  lagi,  Eropa  harus  mendefinisikan  dirinya. Jawaban bagi Eropa adalah Euro-Islam. Karena, dengan Euro-Islam, muslim dan Eropa akan mampu bersatu untuk kedua kalinya semenjak Andalusia.
Euro-Islam  yang  dicetuskan  oleh  Bassam  Tibi  dan  Tariq  Ramadan merupakan sebuah identitas yang ingin dibentuk di kalangan Muslim Eropa. Menurut Finnemore dan Sikkink sebuah identitas berawal dari adanya norma. Sebelum menjadi identitas, Euro-Islam adalah sebuah norma. Sampai saat ini, norma tersebut sedang dalam proses pembentukannya.
Proses  pembentukan  norma  Euro-Islam  dimulai  dengan  adanya perdebatan wacana mengenai ide integrasi antara Muslim dengan Eropa yang dimunculkan oleh norm entrepreneur . Bassam Tibi, salah seorang intelektual Muslim Eropa didikan mahzab Frankfurt, datang dengan konsep Ide Euro- Islam  sebagai  sebuah  usaha  melakukan  integrasi  antara  muslim  dengan masyarakat Eropa. Euro-Islam menurut Tibi adalah proyek menggabungkan Islam  dengan  nilai-nilai  Eropa  seperti  demokrasi  dan  liberalisme.  Tibi menyebutnya sebagai europeanizing of Islam .
Tariq Ramadan, seorang filsuf dan intelektual muslim Eropa yang juga merupakan norm entrepreneur dari Euro Islam, tidak setuju dengan konsep Euro  Islam  sebagai europeanizing  of  Islam .  Tariq  Ramadan  melihat  bahwa meski Islam bersifat transnasional secara nilai, namun tetap dapat menjadi bagian  dari  kultur  sebuah  peradaban.  Bagaimana  menafsirkan  Islam  yang universal secara nilai menjadi bagian dari Eropa secara kultur adalah jalan yang harus ditempuh oleh Muslim Eropa.
Perdebatan  antar  keduanya  menimbulkan  sebuah  kontestasi  akan pemahaman Euro-Islam yang akhirnya pemahaman ini terejawantahkan ke dalam kerja yang sistematis. Ide Euro-Islam Tariq Ramadan menjadi pemenang dari  kontestasi  diskursus  ini  setelah  ide  versi  Ramadan  menyebar  melalui pergerakan-pergerakan  Muslim  Eropa  dalam  bentuk  organisasi-organisasi Islam.  Finnemore  dan  Sikkink  menyebut  proses  ini  sebagai  kemunculan organizational platform yang mendukung ide norm of entrepreneur .
Federation of Islamic Organization in Europe (FIOE), Forum of Muslim Youth and  Student  Organization (FEMYSO),  dan European  Muslim  Network (EMN) menjadi contoh kemunculan organisasi yang menjadikan Euro-Islam sebagai norma yang menginspirasi platform perjuangan mereka. Usaha-usaha yang mereka  lakukan  tidak  hanya  ditujukan  kepada  pendidikan  terhadap  akar
rumput  mengenai  norma  Euro-Islam  melainkan  juga  melakukan  advokasi serta sosialisasi yang ditujukan kepada aktor-aktor negara nasional dan Uni Eropa.
Dari semua targeted actors , Uni Eropa adalah aktor yang sangat serius mendukung norma Euro-Islam. Dalam bahasa Finnemore dan Sikkink, Uni Eropa menjadi critical actor yang membuat norma Euro-Islam dapat bertahan dan semakin berkembang. Dengan demikian, organisasi-organisasi bentukan dari Euro-Islam lebih memilih melakukan lobi dan berinteraksi dengan Uni Eropa  terkait  dengan  penyusunan  kebijakan-kebijakan  integrasi  muslim dengan  masyarakat  Eropa  yang  berbasiskan  norma  Euro-Islam  daripada dengan negara-negara nasional Uni Eropa (Parker, 2008).
Pembentukan Forward Studies Unit (FSU), Group of Policy Advisers (GOPA) yang kelak bertransformasi menjadi Board of Policy Advisers (BEPA) merupakan beberapa  usaha  yang  dilakukan  Uni  Eropa  untuk  mengikutsertakan organisasi-organisasi Euro-Islam ke dalam pembuatan kebijakan yang terkait dengan identitas dan kehadiran muslim di Eropa.  Institusi-institusi di atas menjadi instrumen bagi institusionalisasi norma Euro-Islam.
Baru-baru  ini,  organisasi-organisasi  Euro-Islam  bersama  ratusan organisasi-organisasi  muslim  di  level  negara  nasional  menandatangani Muslim Charter yang sumbernya dibuat oleh FIOE. Muslim Charter menjadi awal dari proses institusionalisasi norma Euro-Islam di kalangan masyarakat muslim  Eropa. Muslim  Charter sendiri  merupakan  dokumen  yang  menjadi semacam konstitusi bagi muslim Eropa. Dokumen ini mengatur garis besar dasar-dasar hubungan antara warga Muslim dengan masyarakat Eropa.
Di  dalam  pembukaan Muslim  Charter ,  tertulis  dengan  jelas  bahwa piagam  ini  mencoba  melihat  kesamaan  antara  nilai-nilai  muslim  dengan nilai-nilai Eropa yang dapat dijunjung tinggi di atas perbedaan-perbedaan di antara keduanya. Dokumen ini jelas merupakan piagam yang memuat norma Euro-Islam. Uni Eropa sendiri melalui Komisi Eropa sudah menerima secara formal Muslim Charter .
Meskipun  belum  sampai  pada  tahap  internalisasi  norma,  setidaknya Euro-Islam  telah  menjadi transnasional  norm pada  tahapan norm  cascade . Peneliti  yakin  bahwa  pada  dekade  berikutnya,  seiring  dengan  semakin banyak  jumlah  populasi  muslim  di  Eropa,  norma  Euro-Islam  tidak  hanya menjadi  bagian  dari  norma  yang  diterima  oleh  semua  kalangan  di  Eropa, melainkan  menjadi  identitas  bagi  masyarakat  muslim  Eropa,  sebagaimana yang dikatakan oleh Tariq Ramadan you don’t have to be less Muslim to be more European, you can be both . Inilah masa depan muslim Eropa. l

## Referensi
Buku Al-Azmeh, Aziz dan Fokas, Effie. 2007. Islam in Europe: Diversity, Identity and Influence . Cambridge: Cambridge University Press.
Esposito,  John  dan  Burgat,  François.  2003 �  Modernizing  Islam:  Religion  in the  Public  Sphere  in  the  Middle  East  and  in  Europe� New  York:  Rutgers University Press. Fetzer, Joel S. dan Soper, J. Christopher. 2005. Muslims and the State in Britain, France, and Germany . Cambridge, Cambridge University Press. Huntington, Samuel. P. 1996. Benturan antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia . Yogyakarta: Qalam.
Kastoryano, Riva. 2002. Negotiating Identities: States and Immigrants in France and Germany . Princeton dan Oxford: Princeton University Press.
Marechal, Brigitte, Stefano Allievi, Felice Dassetto & Jorgen S. Nielsen. 2003.
Muslim in the Enlarged Europe: Religion and Society . Leiden: Koninklijke Brill NV.
Modood,  Tariq,  Andafyllidou,  Anna  Tri,  dan  Zapata-Barrero,  Richard.  2006. Multiculturalism, Muslim, and Citizenship: A European Approach . New York: Routledge.
Ramadhan, Tariq. 2004. Western Muslim and The Future of Islam . Oxford: Oxford
University Press.
Shadid, W.A.R. dan van koningsveld, P.S. 1996. Muslims in the Margin: Political Responses to the Presence of Islam in Western Europe . Kampen: Kok Pharos. Tibi, Bassam. 2008. Political Islam, World Politics and Europe: Democratic Peace and Euro-Islam versus Global Jihad . New York: Routledge.
Jurnal Ilmiah
Byers, Jan. Multiple “Embeddedness and Socialization in Europe: The Case of Council Officials ” , International Organization 59: 2005, hlm. 899��936. Cesari,  Jocelyn.  “Islam  in  the  West:From  Immigration  to  Global  Islam”,
Harvard Middle Eastern and Islamic Review 8 (2009), hlm. 148��175
Finnemore, Martha & Kathryn Sikkink, “International Norm Dynamics and Political  Change,  dalam  International  Organization”  Vol.  52,  No.  4, International Organization at Fifty: Exploration and Contestation in the Study of World Politics. (Autumn, 1998), hlm. 887-917.
Salvatore, Armando. “Authority in Question Secularity, Republicanism and ‘Communitarianism’  in  the  Emerging  Euro-Islamic  Public  Sphere”, Theory, Culture & Society 2007, Vol. 24(2): 135��160. Savage,  Timothy  M.  “Europe  and  Islam:  Crescent  Waxing,  Cultures Clashing”, The Washington Quarterly Summer 2005 Vol. 27:3, hlm. 25��50
Internet http://www.spiegel.de/international/spiegel/0,1518,440340,00.html http://www.tariqramadan.com/spip.php?article10497 http://www.redpepper.org.uk/Living-together-an-interview-with http://www.euro-muslims.eu/