## PARADIGMA PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS EKONOMI SYARI’AH MELALUI LEMBAGA LITIGASI DAN NON LITIGASI
Oleh: Arif Hariyanto 1
Fakultas Syari’ah IAI Ibrahimy Situbondo arifalrhandy@gmail.com
Abstract:
The Birth of Law No. 3 of 2006 Amendments Act No. 7 of 1989 On the Religious has brought major changes in the existence of the Religious institutions  today.One  fundamental  change  is  the  addition  of  the Religious authority agency (PA) in theeconomic field Shariah. Pursuant to Article 49 letter (i) of Act No. 3 of 2006 affirmed that the religious court  has  authority  to  examine,  hear  and  resolve  the  case  "Sharia Economy". The authority in the Shari'a judge, the role of the Religious will grow wider. Because of Shariah-related economic discipline of economics, so that  the  judges  in  the  Court  of  Religion  should  master  of  science  in economics in addition to Shariah law formally owned over the years. It is very reasonable because when the Act was implemented within the religious court judges still do not understand and know the economic law of sharia. Therefore  shariah  economy  business  dispute  settlement  no  longer mentions the District Court (PN) as a place of dispute settlement in the shari'ah  business.  In  this  case  the  financial  institution  Bank  and  Non
Bank to change the contract clause of the contract-financing by shariah bank so far. So that the provisions in the economic case can be settled by sharia religious court and no longer BASYARNAS District Court for execution.
Key  words: Disputes, Economics Sharia, Litigation and Non Litigation.

## A. Pendahuluan
Ekonomi  Islam  sesungguhnya  secara  inheren  merupakan konsekuensi  logis  dari  kesempurnaan  islam  itu  sendiri.  Islam  harus dipeluk  secara  kaffah  dan  komprehensif  oleh  umatnya.  Islam  menuntut
1 Saat  ini  Sebagai  Wakil  Dekan  dan  Dosen  Tetap  di  Fakultas  Syari’ah  IAI  Ibrahimy Situbondo,
“Paradigma Penyelesaian Sengketa Bisnis Ekonomi Syari’ah”
pada  umatnya  untuk  mewujudkan  keislamannya  dalam  seluruh  aspek kehidupannya.  Allah  telah  menyediakan  sarana  berekonomi  umat manusisa  untuk  memenuhi  segala  kebutuhannya. 2 Sebagaimana firmanNya dalam surat al_Jatsiyah ayat 12 :
ْشَت ْمُكَّلَعَلَو ِهِلْضَف نِم اوُغَ تْبَتِلَو ِهِرْمَأِب ِهيِف ُكْلُفْلا َيِرْجَتِل َرْحَبْلا ُمُكَل َرَّخَس يِذَّلا ُهَّللا َنوُرُك “Allahlah  yang  menundukkan  lautan  untukmu  supaya  kapal-kapal  dapat berlayar  padanya  dengan  seidzin-Nya  dan  supaya  kamu  dapat  mencari sebagian karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur” . 3
Nilai-nilai  ekonomi  Islam  bukanlah  sebuah  dimensi  yang  berdiri sendiri  melainkan  bagian  integral  dari  ajaran  islam  itu  sendiri  sebagai pengejewantahan  dari  nilai  keesaan  Allah  sebagai  prinsip  spriritualitas islam.  Disinilah  letak  perbedaannya  dengan  sistem-sistem  ekonomi  yang ada  didunia  melepaskan  diri  dari  anasir-anasir  system  keagamaan  yang mengusung  spiritualitas,  sehingga  system-sistem  ini  lebih  kental  nuansa sekularismenya. 4
Praktik  bisnis  syari’ah  di  Indonesia  mulai  berkembang  dengan perkembangan keinginan dan harapan umat Islam yang menjadi tersebut berkembang seiring dengan berkembangnya upaya pemahaman terhadap kegiatan-kegiatan  ekonomi  yang  berdasarkan  syari’ah  Islam  pada  awal tahun 1990-an.
Perkembangan  ekonomi  syari’ah  di  Indonesia  dimulai  dengan pembentukan  perbankan  syari’ah.  Dalam  perkembangan  selanjutnya, praktik ekonomi syari’ah tidak hanya terbatas pada praktik pendirian dan operasional  perbankan  saja,  tetapi  lebih  meluas  pada  kegiatan  niaga lainnya,  seperti  pembiayaan  dan  lembaga  keuangan  non  bank  lainnya. Bidang-bidang  usaha  yang  dikembangkan  tersebut  antara  lain  adalah Asuransi Syari’ah, Reksa Dana Syari’ah dan Obligasi Syari’ah, dan lain-lain.
Perkembangan  ekonomi  islam  atau  yang  lazim  dikenal  dengan ekonomi  syari’ah  di  Indonesia  berlangsung  dengan  begitu  pesat.  Hal  ini sejalan  pula  dalam  sektor  hukum,  yakni  ditandai  dengan  keluarnya peraturan perundang-undangan dibidang ekonomi syari’ah. 5
2 Abd.  Hamid, Dasar- dasar Hukum  Ekonomi  Syari’ah (Surabaya  :  IAIN  Pres,  2010), hlm. 3.
3 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung : Penerbit J-ART, 2004) 4 Arifin Hamid, Membumikan Ekonomi Syari’ah di Indonesia (Perspektif Sosioyuridis), (Jakarta :  elSASS, 2008), hlm. 216.
5 Khotibul Umam, Hukum Ekonomi Islam, Dinamika dan Perkembangan di Indonesia
Berkembangnya  kegiatan  bisnis  syari’ah  dalam  usaha  ekonomi syari’ah  tidak  terlepas  dari  timbulnya  pertikaian-pertikaian,  ingkar  janji (wan  prestasi)  dan  bentuk  sengketa  lainnya.    Perkembangan  ekonomi syari’ah  dalam  praktiknya  selalu  didahului  oleh  adanya  perjanjian- perjanjian  yang  akan  mengikat  pihak-pihak  yang  akan  melakukan kegiatan-kegiatan  ekonomi.  Perjanjian-perjanjian  yang  dibuat  tidak selamanya  dapat  dipenuhi  karena  banyak  factor  yang  dapat mempengaruhinya.  Faktor-faktor  tersebut  tentulah  tiada  dengan  niat untuk  disengaja,  namun  dari  segi  perundangan  semua  itu  mestilah  ada pertanggungjawabannya.  Pertangungjawaban  tersebut  ada  yang  dengan serta  merta  boleh  diselesaikan,  tetapi  diantaranya  mestilah  melalui adanya  campur  tangan  pihak  ketiga.  Dari  sisi  perundangan  di  Indonesia, penyelesaian  perselisihan  boleh  di  peradilan  (mahkamah)  dan  melalui institusi timbang tara (arbitration) . Penyelesain  sengketa  dapat  dilakukan  melalui  2  (dua)  proses. Proses    penyelesaian  sengketa  tertua  melalui  proses  litigasi  di  dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja  sama  (kooperatif)  di  luar  pengadilan.  Proses  litigasi  menghasilkan kesepakatan  yang    bersifat  adversarial  yang  belum  mampu  merangkul kepentingan  bersama,  cenderung  menimbulkan  masalah  baru,  lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan  menimbulkan  permusuhan    di  antara  pihak  yang  bersengketa. Sebaliknya,  melalui  proses  di  luar  pengadilan  menghasilkan  kesepakatan yang bersifat “win-win solution’, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari  kelambatan  yang  diakibatkan  karena  hal  procedural  dan administratif,  menyelesaikan  masalah  secara  komprehensif  dalam kebersamaan  dan  tetap  menjaga  hubungan  baik.  Akan  tetapi,  di  negara- negara  tertentu  proses  peradilan  dapat  lebih  cepat.  Satu-satunya kelebihan  proses  nonlitigasi  ini  sifat  kerahasiaannya,  karena  proses persidangan  dan  bahkan  hasil  keputusannya  pun  tidak  dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR).
Dalam  perspektif  Islam  arbitrase  dapat  disepadankan  dengan istilah  tahkim.  Lembaga  ini  telah dikenal sejak zaman pra  Islam. Pada masa  itu,  meskipun  belum  terdapat  sistem  peradilan  yang terorganisir, setiap  ada  perselisihan mengenai  hak milik, waris  dan hak-hak  lainnya seringkali    diselesaikan  melalui    bantuan    juru    damai    atau  wasit  yang
(Yogyakarta : Instan Lib, 2009), hlm. 1.
“Paradigma Penyelesaian Sengketa Bisnis Ekonomi Syari’ah”
ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih.
Gagasan    berdirinya    lembaga    arbitrase    Islam    di    Indonesia, diawali  dengan  bertemunya  para  pakar,  cendekiawan  muslim, praktisi hukum,  para  kyai  dan  ulama  untuk  bertukar  pikiran  tentang  perlunya lembaga  arbitrase  Islam  di  Indonesia.  Pertemuan  ini dimotori Dewan Pimpinan MUI  pada  tanggal 22 April 1992. Setelah mengadakan beberapa kali rapat dan setelah diadakan  beberapa kali penyempurnaan  terhadap rancangan  struktur   organisasi  dan prosedur  beracara  akhirnya  pada tanggal  23  Oktober  1993  telah diresmikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia  (BAMUI). 6 sekarang  telah    berganti    nama    menjadi    Badan Arbitrase    Syariah    Nasional    (BASYARNAS)    yang    diputuskan    dalam Rakernas  MUI  tahun  2002. Perubahan  bentuk  dan  pengurus  BAMUI dituangkan    dalam    SK  MUI  No.    Kep-09/MUI/XII/2003    tanggal    24 Desember    2003    sebagai  lembaga  arbiter  yang  menangani  penyelesaian perselisihan sengketa di bidang ekonomi syariah.
Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat lembaga peradilan yang ada di Indonesia. semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3  Tahun  2006  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  tahun 1989  tentang  Peradilan  Agama,  mempunyai  wewenang  baru  sebagai bagian  dari  yurisdiksi  absolutnya,  yaitu  kewenangan  untuk  menerima, memeriksa  dan  mengadili  serta  menyelesaikan  sengketa  dibidang ekonomi  syari’ah.  Wewenang  baru  tersebut  bisa  dikatakan  sebagai tantangan dan sekaligus peluang bagi lembaga peradilan agama. Dikatakan sebagai  tantangan  karena  selama  ini  bagi  Pengadilan  Agama  belum  ada pengalaman  apa  pun  dalam  menyelesaikan  sengketa  di  bidang  ekonomi syari’ah,  sehingga  kalau  pun  sekiranya  datang  suatu  perkara  tentang sengketa ekonomi syari’ah, maka bagi lembaga peradilan agama ini mesti mencari  dan  mempersiapkan  diri  dengan  seperangkat  peraturan perundangan  maupun  norma  hukum  yang  terkait  dengan  persoalan ekonomi syari’ah.
Persoalannya  sampai  saat  ini  belum  ada  aturan  hukum  positive yang  secara  terperinci  mengatur  tentang  acara  penyelesaian  sengketa ekonomi  syari’ah,  namun  demikian  bukan  berarti  tidak  ada  aturan hukumnya atau dengan kata lain telah terjadi “kekosongan hukum” dalam persoalan ini. Karena pada asasnya pengadilan tidak boleh menolak untuk
6 Warkum    Sumitro, Asas-Asas    Perbankan    Islam    &    Lembaga-lembaga    Terkait (BAMUI,    Takaful  dan    Pasar    Modal    Syariah    di    Indonesia), (Jakarta:Raja    Grafindo Persada, 2004), hlm. 167.
memeriksa,  mengadili  dan  memutus  suatu  perkara  yang  diajukan kepadanya  dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan Oleh karena itu walau pun aturan formal  yang  berkenaan  dengan  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syari’ah belum ada, pengadilan agama sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh negara untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah  sudah  seharusnya  mengerahkan  segenap  potensinya  untuk menjawab tantangan tersebut.
Untuk  menjawab  persoalan-persoalan  yang  berkaitan  dengan proses  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syari’ah  ini  kiranya  pengadilan agama  harus  berani  dan  mampu  menggali  nilai-nilai  maupun  norma- norma hukum Islam, baik yang terdapat dalam kitab Al-Qur’an, al-Sunnah maupun kitab-kitab fiqh /ushul fiqh serta fatwa-fatwa Majelis Ulama’ yang dalam  hal  ini  melalui  Dewan  Syari’ah  Nasional  yang  berkaitan  dengan persoalan-persoalan diseputar ekonomi syari’ah.

## B. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi
(Arbitrase/Basyarnas)

## 1. Pengertian Arbitrase
Dalam  perspektif   Islam,  “arbitrase”  dapat  dipadankan  dengan istilah  “tahkim”.  Tahkim  sendiri  berasal  dari  kata  “hakkama”.  Secara etimologi, tahkim  berarti  menjadikan  seseorang  sebagai  pencegah suatu sengketa.  Secara  umum,  tahkim  memiliki  pengertian  yang  sama  dengan arbitrase  yang  dikenal  dewasa  ini  yakni  pengangkatan seseorang  atau lebih  sebagai  wasit  oleh  dua  orang  yang  berselisih atau  lebih,  guna menyelesaikan    perselisihan    mereka    secara    damai,  orang  yang menyelesaikan disebut dengan “Hakam”.
Menurut    Wahbah  az-Zuhaili  dalam  kitabnya Fiqhul  Islam  wa Adillatuhu mengatakan bahwa pengertian  tahkim menurut  istilah  fiqih adalah  sebagai  bersandarnya  dua  (2)  orang  yang  bertikai    kepada seseorang    yang    mereka    ridhai    keputusannya    untuk  menyelesaikan pertikaian  para  pihak  yang  bersengketa. 7
Pengertian  “tahkim”    menurut    ahli    hukum    dari    kelompok Syafi ‟ iyah  yaitu memisahkan  pertikaian  antara  dua pihak  yang  bertikai atau    lebih    dengan  hukum    Allah    atau    menyatakan    dan    menetapkan hukum    syara ‟ terhadap  suatu  peristiwa  yang  wajib  dilaksanakannya. Lembaga  arbitrase  telah  dikenal  sejak  zaman  pra  Islam.  Pada saat  itu meskipun    belum    terdapat    sistem    Peradilan    Islam    yang  terorganisir,
7 Wahbah Zuhaili, Fiqhul Islam wa Adillatuhu . Juz VIII.h. 6250.
“Paradigma Penyelesaian Sengketa Bisnis Ekonomi Syari’ah”
setiap  ada  persengketaan  mengenai  hak  milik,  hak  waris  dan  hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui  juru damai (wasit) yang ditunjuk oleh  mereka  yang  bersengketa.  Lembaga  perwasitan  ini  terus    berlanjut dan    dikembangkan    sebagai    alternatif    penyelesaian  sengketa    dengan memodifikasi    yang    pernah    berlaku    pada  masa    pra  Islam.  Tradisi arbitrase  ini  lebih  berkembang  pada  masyarakat  Mekkah  sebagai    pusat perdagangan    untuk    menyelesaikan    sengketa    bisnis  diantara  mereka. Ada    juga  yang  berkembang  di  Madinah,    tetapi    lebih  banyak    dalam kasus-kasus    yang    berhubungan    dengan    pertanian,  sebab    daerah Madinah  dikenal  dengan  daerah  agraris.  Nabi Muhammad  SAW.  sendiri sering  mejadi  mediator  dalam  berbagai sengketa  yang  terjadi  baik  di Mekkah  maupun   di  Madinah.  Ketika daerah sudah berkembang  lebih luas,  mediator  ditunjuk  dari  kalangan  shahabat    dan    dalam    menjalan tugasnya    tetap    berpedoman    pada    al  Qur ‟ an,  al  Hadis  dan  ijtihad menurut kemampuannya. Ruang  lingkup  arbitrase  hanya  terkait  dengan persoalan  yang menyangkut “huququl Ibad” (hak-hak perorangan) secara penuh, yaitu aturan-aturan  hukum  yang  mengatur  hak-hak  perorangan yang berkaitan dengan harta bendanya. Umpamanya kewajiban mengganti rugi  atas  diri  seseorang  yang  telah  merusak  harta  orang  lain,  hak seorang    pemegang    gadai    dalam    pemeliharaannya,    hak-hak    yang menyangkut  jual  beli,  sewa  menyewa  dan  hutang  piutang.  Oleh  karena tujuan  dari  Arbitrase    itu  hanya  menyelesaikan  sengketa  dengan    jalan damai,  maka  sengketa  yang  bisa  diselesaikan  dengan    jalan  damai    itu hanya    yang    menurut    sifatnya    menerima    untuk    didamaikan    yaitu sengketa    yang    menyangkut    dengan    harta    benda    dan    yang    sama sifatnya dengan itu sebagaimana yang telah diuraikan di atas. 8
Al-Quran sebagai sumber hukum utama dan pertama memberikan petunjuk  kepada  manusia  apabila  terjadi  sengketa  para  pihak,  apakah  di bidang  politik,  keluarga,  ataupun  bisnis  terdapat  dalam  Surat  al-Hujurat ayat (9),
اَط نِإَو ِناَتَفِئ َنِم َيِنِمْؤُمْلٱ اوُلَ تَتْ قٱ اوُحِلْصَأَف اَمُهَ نْ يَ ب ۖ نِإَف ْتَغَ ب اَمُهٰ ىَدْحِإ ىَلَع ٰىَرْخُْلْٱ اوُلِتَٰقَ ف ِتَّلٱ ىِغْبَ ت َّٰتَح ىِفَت َء َٰلِإ ِرْمَأ ِهَّللٱ ۖ نِإَف اَف ْتَء اوُحِلْصَأَف اَمُهَ نْ يَ ب ِلْدَعْلٱِب ْقَأَو وُطِس ا ۖ َّنِإ َهَّللٱ بُِيُ َيِطِسْقُمْلٱ “Jika  2  (dua)  golongan  orang  yang  beriman  bertengkar,  damaikanlah
8 Prof.Dr.  H.  Abdul Manan, Sh., S.Ip., M.Hum. Makalah Diskusi Panel Dalam Rangka Dies Natalis Universitas YARSI ke 40 pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2007 di Kampus YARSI Jakarta
mereka .  Tetapi  jika  salah  satu  dari  kedua  (golongan)  berlaku  aniaya (melakukan wanprestasi, pen) terhadap yang lain, maka perangilah orang yang  menganiaya  sampai  kembali  ke  jalan  Allah  SWT.  Tetapi  apabila  ia telah kembali, damaikanlah keduanya dengan adil, dan bertindaklah benar, sungguh Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil”. 9
Dalam surat annsisa’ ayat 35 Allah berfirman :
فَوُ ي اًح َلَْصِإ اَديِرُي ْنِإ اَهِلْهَأ ْنِم اًمَكَحَو ِهِلْهَأ ْنِم اًمَكَح اوُثَعْ باَف اَمِهِنْيَ ب َقاَقِش ْمُتْفِخ ْنِإَو َهَّللا َّنِإ اَمُهَ نْ يَ ب ُهَّللا ِقِ
اًيرِبَخ اًميِلَع َناَك
“Dan  jika  kamu  mengkhawatirkan  ada  persengketaan  antara  keduanya, maka  kirimlah  seorang  hakamdari  keluarga  laki-laki  dan  seorang  hakam dari  keluarga  perempuan.  Jika  kedua  orang  hakam  itu  bermaksud mengadakan  perbaikan,  niscaya  Allah  memberi  taufik  kepada  suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. 10
As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua telah memberikan penjelasan bagaimana suatu persengketaan harus segera didamaikan. Hal ini seperti terlihat dalam sabda Rasulullah SAW, yakni sebagai berikut:
نع بىأ حْيَرُش َلاَق : اي لوُسَر للها نِإ يِموق اذِإ اوُفلتْخا ِف ءْيَش ِنْوَ تَأَف ، تمكحف مهنيَب يِضرَف نع ِناَقيِرَفْلا . َلاَقَ ف لوُسَر للها ىَّلَص ُهَّللا ِهْيَلَع مَّلَسَو : اَم نسحأ اَذَه
“  Dari  Abi  Syuraih  berkata  “  Wahai  Rasulullah,  ada  beberapa  kaum  yang beselisih pendapat tentang sengketa, maka mereka datang kepada saya, lalu saya  putuskan  hukum  diantara  mereka.  Kemudian  dua  kelompok  yang bersengketa itu ridlo dengan keputusann itu. Kemudian Rasulullah bersabda : Alangkah baiknyaitu.” 11
Ijma' ulama  sebagai  sumber  hukum  Islam  yang  ketiga  telah memperkuat  tentang  adanya  Lembaga  Arbitrase  Islam  untuk mengantisipasi  persengketaan  para  pihak  dalam  berbagai  aspek kehidupan.  Penyelesaian  sengketa  setelah  wafat  Rasulullah  SAW,  banyak dilakukan  pada  masa  sahabat  dan  ulama  untuk  menyelesaikan  sengketa dengan  cara  mendamaikan  para  pihak  melalui  musyawarah  dan konsensus di antara mereka sehingga menjadi yurisprudensi hukum Islam dalam  beberapa  kasus.  Keberadaan ijma' sahabat  atau  ulama  sangat
9 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan
10 Ibid .
11 Wahbah Zuhaili, Fiqhul Islam, hlm. 6251
“Paradigma Penyelesaian Sengketa Bisnis Ekonomi Syari’ah”
dihargai dan tidak ada yang menentangnya, karena tidak semua masalah social  keagamaan  tercantum  dalaam  al-Quran  dan  as-Sunnah  secara terperinci.
2. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
Di  dalam  Undang-undang  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa,  terdapat  pengertian  mengenai lembaga  arbitrase,  yaitu:  "Lembaga  arbitrase  adalah  badan  yang  dipilih oleh  para  pihak  yang  bersengketa  atau  yang  ditunjuk  oleh  Pengadilan Negeri atau oleh Lembaga Arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase." 12
Lembaga  arbitrase  yang  dikenal  adalah  arbitrase  ad  hoc  dan arbitrase Institusional. Jenis arbitrase ad hoc atau disebut juga "arbitrase volunter" dapat dilihat dalam rumusan klausul. Apabila klausul pactum de compromintendo  dan/atau  akta  kompromis  menyatakan  perselisihan akan  diselesaikan  oleh  arbitrase  yang  berdiri  sendiri  di  luar  arbitrase "institusional",  maka  perselisihan  tersebut  akan  diselesaikan  melalui arbitrase  ad  hoc.  Dengan  kata  lain,  apabila  klausula  menyebut  arbitrase yang akan menyelesaikan perselisihan terdiri dari "arbiter perseorangan" maka  arbitrase  yang  disepakati  adalah  jenis  arbitrase  ad  hoc.  Ciri  pokok penunjukkan para arbiternya adalah secara perseorangan.
Sedangkan  arbitrase  institusional  adalah  arbitrase  yang  sifatnya permanen    atau    melembaga,    yaitu    suatu    organisasi  tertentu  yang menyediakan  jasa  administrasi  yang  meliputi  pengawasan  terhadap proses  arbitrase,  aturan-aturan  prosedur  sebagai  pedoman  bagi  para pihak,  dan  pengangkatan  para  arbiter.  Ada  beberapa  lembaga  yang menyediakan  jasa  arbitrase,  antara      lain:      Pertama,      Badan      Arbitrase institusional      yang  bersifat  nasional,  yaitu  arbitrase  yang  ruang  lingkup keberadaan dan   yurisdiksinya   hanya   meliputi   kawasan   negara   yang bersangkutan, misalnya: a) --The Indonesia National Board of Arbitration atau  BANI  (Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia),  yang  didirikan  oleh Kamar  Dagang  dan  Industri  pada  tanggal  3  Desember  1977;  Badan Arbitrase Muamalat Indonesia; b) Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia; c)    Nederlands  Arbitrage  Instituut;  d)  The  Japan  Commercial  Arbitration Association;  e)  The  American  Arbitration  Association;  f)  The  British Institute of Arbitrators.
12 Lihat  pasal  1  angka  8  UU  No.  30  tahun  1999  tentang  arbitrase  dan  alternatuf penyelesaian sengketa
Kedua,  Arbitrase  institusional  yang  bersifat  internasional,  yaitu arbitrase  yang  ruang  lingkup  keberadaan  dan  yurisdiksinya  bersifat internasional,  misalnya:  1.  The  International  Centre  for  Settlement  of Investment  Disputes  (ICSID)  yang  lazim  disingkat  Centre.  Yang  didirikan pada  tanggal  14  oktober  1966  oleh  World  Bank  yang  berkedudukan  di Washington.  ICSID  didirikan  untuk  penyelesaaian  sengketa  di  bidang pananaman  modal  asing.  2.  The  Court  of  Arbitration  of  International Chamber  of  Commerce  (ICC).  Lembaga  ICC  didirikan  untuk  penyelesaian di bidang perdagangan internasional. 3. Uncitral Arbitration Rules (UAR). Ketiga, Arbitrase Institusional yang bersifat regional, yaitu arbitrase yang ruang  lingkup  keberadaan  dan  yurisdiksinya  berwawasan  regional, misalnya: Regional Centre For Arbitration yang didirikan oleh Asia-Africa Legal Consultative Committee (AALCC).
3. Prosedur Beracara di Badan Arbitrase Syariah Nasional
Seperti  proses  persidangan  di  pengadilan  umum,  jalannya  proses pemeriksaan  sengketa  dalam  arbitrase  diawali  dengan  pemasukan  surat permohonan  oleh  pemohon.  Selanjutnya  diikuti  dengan  proses  jawab menjawab yang dilakukan oleh para pihak, sehingga apa yang menjadi hak dan  kewajiban  para  pihak  dapat  diketahui  selama  proses  pemeriksaan berlangsung.  Di  dalam  beberapa  tahapan  memang  pada  umumnya  sama, akan tetapi oleh karena sifat persidangannya yang harus dilakukan secara tertutup untuk umum maka para pihak dapat lebih bebas dan tak segan- segan untuk mengeluarkan pendapatnya di hadapan pihak lawannya, hal yang  demikian  sangat  besar  kemungkinannya  setiap  saat  bisa  ditempuh upaya perdamaian.
Di  samping  itu  aturan  yang  berlaku  di  dalam  proses  persidangan lebih  banyak  menekankan  pada  batasan  waktu.  Batasan  waktu  tersebut tidak hanya ditujukkan kepada para pihak di dalam mengajukan jawaban maupun tuntutan balik, akan tetapi bagi arbiter atau majelis arbitrase juga diberikan batasan waktu untuk menjatuhkan putusan terhitung sejak saat pemeriksaan  dinyatakan  selesai.  Putusan  yang  mengandung  kekeliruan atau  kesalahan  yang  bersifat  administratif  para  pihak  dapat  mengajukan permohonan  koreksi  dalam  jangka  waktu  tertentu  kepada  arbiter  atau majelis arbiter yang bersangkutan.
Dengan  telah  diputusnya  suatu  sengketa  oleh  BASYARNAS, mempunyai  konsekuensi  yuridis  bahwa  putusan  tersebut  harus dilaksanakan  oleh  para  pihak  dengan  penuh  itikad  baik.  Dan  dalam  hal terdapat salah satu pihak tidak mau melaksanakannya, maka pihak yang
“Paradigma Penyelesaian Sengketa Bisnis Ekonomi Syari’ah”
lain dapat meminta penetapan dari Ketua Pengadilan Agama. 13
C. Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syari'ah  secara  Litigasi (Peradilan Agama)
1. Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Jalur  Peradilan  Agama  Pasca  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006
Sebagaimana dikemukakan di muka bahwa penyelesaian sengketa perdata  antara  para  pihak  dapat  dibedakan  menjadi  dua  macam,  yaitu penyelesaian melalui jalur litigasi maupun penyelesaian sengketa melalui jalur  non  litigasi.  Dikatakan  secara  litigasi,  yaitu  penyelesaian  sengketa melalui  badan  peradilan  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  untuk menyelesaikan  perselisihan-perselisihan  dalam  masyarakat  yang  dalam kontek  Indonesia  dikenal  adanya  empat  lingkungan  peradilan  menurut Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Pokok-Pokok  Kekuasaan Kehakiman,  sedangkan  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  non  litigasi lebih  dikenal  dengan  Alternatif  Dispute  Resolution  merupakan  lembaga bersifat  partikulir,  tidak  dibentuk  oleh  pemerintah  tetapi  lebih didasarkan pada kebutuhan masyarakat.
The  last  resort  dari  suatu  penyelesaian  sengketa  adalah  melalui lembaga  peradilan.  Selama  ini  muncul  berbagai  pertanyaan  apakah pengadilan  negeri  dan  atau  pengadilan  agama  berkompeten  dalam penyelesaian sengketa di bidang muamalah Islam. Dalam Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2004  tentang  Pengadilan  Umum  hanya  disebutkan bahwa  pengadilan  negeri  bertugas  dan  berwenang  menyelesaikan perkara  pidana  dan  perkara  perdata  ditingkat  pertama,  sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama secara limitatif  hanya  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan perkara-perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqoh.
Dengan  demikian  kedua  lingkungan  peradilan  tersebut  tidak secara  tegas  memiliki  kewenangan  dalam  memutus  sengketa  di  bidang ekonomi  syariah.  Keraguan  yang  muncul  tersebut  akhimya  berakhir setelah  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.  Salah  satu  poin  penting  yang  ada  dalam  amandemen  undang-
13 Abdul  Ghofur  Anshori, Perbankan  Syari’ah  di Indonesia (Gadjah  Mada  University Pres, 2009),  hlm. 213.
undang dimaksud berupa perluasan kewenangan pengadilan agama. Peradilan  agama  sebagai  salah  satu  badan  peradilan  yang melaksanakan  kekuasaan  kehakiman  untuk  menegakkan  hukum  dan keadilan  bagi  orang-orang  yang  beragama  Islam,  yang  sebelumnya berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  hanya  berwenang menyelesaikan  perkara  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat, infaq, shodaqah, sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006,  kewenangan  pengadilan  agama  diperluas, termasuk  bidang  Ekonomi  Syariah.  Berdasarkan  penjelasan  Pasal  49 Huruf  i  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  yang  dimaksud  dengan Ekonomi  Syariah  adalah  perbuatan  atau  kegiatan  usaha  yang dilaksanakan  menurut  prinsip  syariah,  meliputi:  a.  bank  syariah,  b. asuransi  syariah,  c.  reasuransi  syariah,  d.  reksadana  syariah,  e.  obligasi syariah  dan  surat  berharga  berjangka  menengah  syariah,  f.  sekuritas syariah,  g.  pembiayaan  syariah,  h.  pegadaian  syariah,  i.  Dana  pensiun lembaga  keuangan  syariah,  j.  bisnis  syariah,  dan  k.  lembaga  keuangan mikro syariah.
Dalam  hal  terjadi  sengketa  hak  milik  atau  sengketa  keperdataan lain  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  dan  non  Islam  mengenai obyek  sengketa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  49  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka cara penyelesaiannya diatur dalam Pasal 50 yang berbunyi:
a. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  49,  khusus  mengenai  obyek sengketa  tersebut  harus  diputus  lebih  dahulu  oleh  pengadilan  dalam lingkungan Peradilan Umum.
b. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa  tersebut  diputus  oleh  pengadilan  agama  bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
Dengan  demikian  dalam  hal  pihak-pihak  yang  bersengketa  adalah orang  yang  beda  agama,  maka  harus  diputus  terlebih  dahulu  oleh pengadilan umum yaitu pengadilan negeri dimana pihak tergugat berada (actor  sequetur  forum  ref).  Namun  dalam  hal  sengketa  hak  milik sebagaimana  dimaksud  subjek  hukumnya  antara  orang-orang  yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama.
Sementara itu dalam ketentuan Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun  2006  di  lingkungan  Peradilan  Agama  dapat  diadakan pengkhususan  pengadilan  yang  diatur  dengan  undang-undang.  Artinya bahwa  pada  pengadilan  agama  dapat  didirikan  pengadilan  khusus  yakni
“Paradigma Penyelesaian Sengketa Bisnis Ekonomi Syari’ah”
pengadilan  niaga  berdasarkan  undang-undang  seperti  halnya  pengadilan niaga di pengadilan negeri yang berada di lingkungan Peradilan Umum.
Berdasarkan  pada  pemaparan  di  atas  dapat  kita  tarik  sebuah kesimpulan  bahwa  terhadap  sengketa  yang  potensial  muncul  antara nasabah dengan bank syariah variasinya dapat bermacam-macam, pilihan hukum  dan  forum  sengketa  sepenuhnya  diserahkan  kepada  para  pihak terkait.  Kalau  diurutkan  rangkaian  penyelesaian  sengketa  yang  dapat ditempuh oleh para pihak terdiri dari musyawarah mufakat, melalui forum pengaduan  nasabah,  forum  mediasi  perbankan,  forum  arbitrase,  dan terakhir  jika  sengketa  belum  juga  terselesaikan  para  pihak  dapat menempuh upaya litigasi di Pengadilan Agama yang berdasarkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah tidak terbatas pada sengketa yang terjadi antara nasabah dengan bank syariah. 14
2. Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif
Secara umum, kekuasaan (competency) peradilan dapat dibedakan menjadi dua, yakni kekuasaan relatif (relative competency) dan kekuasaan absolut  (absolute  competency).  Kekuasaan  relatif  berkaitan  dengan wilayah,  sementara  kekuasaan  absolut  berkaitan  dengan  orang (kewarganegaraan  dan  keagamaan  seseorang)  dan  jenis  perkara.  Setelah pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2006  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama, perluasan  kompetensi  absolut  peradilan  agama  dilakukan.  Dari  segi susunan  undang-undang,  ketentuan  mengenai  kekuasaan  absolut peradilan agama dijelaskan dalam dua tempat; (1) ketentuan yang bersifat umum  yang  ditetapkan  pada  bagian  dua  tentang  kedudukan  peradilan agama; dan (2) ketentuan rincian yang ditetapkan pada bagian kekuasaan pengadilan.  Dalam  ketentuan  mengenai  kekuasaan  absolut  peradilan agama  yang  bersifat  umum  ditetapkan  bahwa  peradilan  agama  adalah salah  satu  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  bagi  pencari  keadilan  yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.
Pengadilan  agama  sebagai  salah  satu  badan  peradilan  yang melaksanakan  kekuasaan  kehakiman  untuk  menegakkan  hukum  dan keadilan  bagi  orang-orang  yang  beragama  Islam,  yang  sebelumnya berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  hanya  berwenang menyelesaikan  perkara  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,
14 Ibid ., hlm. 214.
infaq,  sedekah,  sekarang  berdasarkan  Pasal  49  huruf  i  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,  kewenangan absolut Pengadilan Agama diperluas, termasuk kewenangan untuk menyelesaikan sengketa  di bidang ekonomi syariah.  Dengan  penegasan  dan  peneguhan  kewenangan  Pengadilan Agama  dimaksudkan  untuk  memberikan  dasar  hukum  bagi  Pengadilan Agama  dalam  menyelesaikan  perkara  ekonomi  syariah.  Berdasarkan penjelasan  Pasal  49  Huruf  i  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang  dilaksanakan  menurut  prinsip  syariah,  meliputi:  a.  bank  syariah,  b. asuransi  syariah,  c.  reasuransi  syariah,  d.  reksadana  syariah,  e.  obligasi syariah  dan  surat  berharga  berjangka  menengah  syariah,  f.  sekuritas syariah,  g.  pembiayaan  syariah,  h.  pegadaian  syariah,  i.  dana  pensiun lembaga  keuangan  syariah,  j.  bisnis  syariah,  dan  k.  lembaga  keuangan mikro syariah.
Kompetensi  absolut  diartikan  sebagai  kewenangan  lingkungan peradilan  berkaitan  dengan  jenis  perkara  atau  jenis  pengadilan  atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan  atau  tingkatan  pengadilan  lainnya.  Berdasarkan  Undang- undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dikenal  empat  lingkungan  peradilan  di  bawah  Mahkamah  Agung  yaitu lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. 15
Peradilan  agama  adalah  salah  satu  pelaku  kekuasaan  kehakiman bagi  rakyat  pencari  keadilan  yang  beragama  Islam  mengenai  perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang itu. 16
Kewenangan  penyelesaian  sengketa  berkaitan  dengan  hak  milik dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juga mengalami perubahan, yakni  pada  ketentuan  Pasal  50.  Adapun  Pasal  50  secara  lengkap  adalah sebagaiberikut:
a. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  49,  khusus  mengenai  objek sengketa  tersebut  harus  diputus  lebih  dahulu  oleh  pengadilan  dalam lingkungan Peradilan Umum.
b. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek
15 Lihat Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
16 Lihat  Pasal  2  UU  No.  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  UU  No.  7  Tahun  1989 tentang Peradilan Agama.
“Paradigma Penyelesaian Sengketa Bisnis Ekonomi Syari’ah”
sengketa  tersebut  diputus  oleh  Pengadilan  Agama  bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.;
Sedangkan  kompetensi  relatif  yaitu  kewenangan  peradilan menyangkut  peradilan  wilayah  mana  yang  berwenang  dalam menyelesaikan  suatu  sengketa.  Dengan  kata  lain  menyangkut  peradilan yang  satu  jenis  dan  satu  tingkatan,  dalam  perbedaannya  dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan.Mengenai hal ini  berlaku  asas  umum  yaitu  Actor  Sequetur  Forum  Rei,  yang  artinya bahwa  penyelesaian  sengketa  perdata  dilakukan  di  tempat  tergugat berdomisili.  Dan  dalam  hal  obyek  sengketa  berupa  tanah,  maka  berlaku asas Forum Rei Sitei, yakni penyelesaiannya dilakukan di wilayah hukum di mana tanah itu berada. 17
D. Keunggulan  dan  kelemahan  penyelesaian  sengketa  ekonomi syari’ah  di  Badan  Litigasi  (Peradilan  Agama)  dan  Non  Litigasi (Arbitrase/BASYARNAS)

## 1. Kelebihan – Kelebihan Arbitrase
Dibandingkan  dengan  pengadilan  konvensional,  maka  arbitrase mempunyai    kelebihan  atau  keuntungan,  antara  lain:  a)  Prosedur  tidak berbelit  dan  keputusan  keputusan  dapat  dicapai  dalam  waktu  relatif singkat; b) Biaya lebih murah; c) Dapat dihindari expose dari keputusan di depan umum; d) Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih relaks; e)  Para  pihak  dapat  memilih  hukum  mana  yang  akan  diberlakukan  oleh arbitrase;  f)  Para  pihak  bisa  memilih  sendiri  para  arbiter;  g)  Dapat memilih  para  arbiter  dari  kalangan  ahli  dalam  bidangnya;  h)  Keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi; i) Keputusannya umumnya final  dan  binding  (tanpa  harus  naik  banding  atau  kasasi);  j)  Keputusan arbitrase  pada  umumnya    dapat  diberlakukan  dan  dieksekusi    oleh pengadilan  dengan  sedikit  atau  tanpa  review  sama  sekali;  dan  k) Proses/prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas.

## 2. Kekurangan-kekurangan Arbitrase
Bila dibandingkan dengan pengadilan konvensional kelemahan dan kritikan terhadap arbitrase sering diajukan, antara lain sebagai berikut : a) Kurangnya  unsur  finality;  b)  Kurangnya  power  untuk  menggiring  para pihak  ke settlement ;  c)  Kurangnya  power    untuk  menghadirkan    barang bukti, saksi dan lain-lain; d) Kurangnya power untuk hak law enforcement
17 Abdul Ghofur Anshori, Sengketa Perbankan, hlm. 77.
dan eksekusi keputusan; e) Tidak dapat menghasikan solusi yang bersifat preventif; f) Kemungkinan timbulnya keputusan yang saling bertentangan satu  sama  lain  karena  tidak  ada  sistem  “presedent”  terhadap  keputusan sebelumnya,  dan  juga  karena  unsur  fleksibelitas  dari  arbiter.  Karena  itu keputusan  arbitrase  tidak  predektif;  g)  Kualitas  keputusannya  sangat bergantung pada kualitas para arbiter itu sendiri, tanpa ada norma  yang cukup untuk menjaga standar mutu keputusan arbitrase. Oleh karena itu sering  dikatakan  “An  arbitration  is  as  good  as  arbitrators”;  dan  h) Berakibat semakin tinggi rasa permusuhan kepada pengadilan.

## 3. Keunggulan-keunggulan Pengadilan Agama
Keunggulan-keunggulan  Pengadilan  Agama  dalam  menyelesaikan sengketa ekonomi syariah antara lain:
a.  Pengadilan    Agama    memilki    SDM    yang    sudah    memahami permasalahan    syariah,    tinggal    meningkatkan    wawasan    dan pengetahuan mereka melalui pendidikan  dan pelatihan secara berkala;
b. Kendatipun  RUU  tentang  ekonomi  syariah  tergolong baru disahkan namun  Pengadilan  Agama  mempunyai  hukum  materiil  yang cukup established,    khususnya    yag    berkaitan    dengan    ekonomi  syariah, diantaranya    berupa    kitab-kitab    fikih  muamalah    yang  dalam penerapannya masih kontekstual;
c.   Keberadaan    kantor    Pengadilan    Agama    hampir  meliputi    semua wilayah  Kabupaten  dan  Kotamadia  di  seluruh  wilayah  Indonesia  dan sebagian  besar  telak mengaplikasikan  jaringan  Teknologi Informasi (TI)    dengan    basis   internet,    sehingga    apabila  dibandingkan  dengan BASYARNAS  yang  keberadaannya  masih  terkonsentrasi    di    wilayah ibukota,    maka    Pengadilan    Agama  mempunyai  keunggulan  dalam kemudahan pelayanan.
d.  Mendapat  dukungan  mayoritas  penduduk  Indonesia
e.   Adanya    dukungan    politis    yang    kuat    karena    pemerintah    dan  DPR telah  menyepakati  perluasan  kewenangan  Peradilan Agama.

## 4. Kelemahan-kelemahan Pengadilan Agama
Disamping  adanya  kelebihan  dan  keunggulan  di  atas,  Peradilan Agama  juga  memiliki  beberapa  kelemahan  terhadap  kewenangannya dalam  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah yaitu:
a. Aparat    Peradilan    Agama    yang    sebagian    besar    mempunyai background  disiplin  ilmu  syariah  dan  hukum  kurang  memahami aktifitas  ekonomi  baik  yang  besifat  mikro  maupun  makro,  juga kegiatan    di    bidang    usaha    sektor    riel,    produksi,    distribusi    dan
“Paradigma Penyelesaian Sengketa Bisnis Ekonomi Syari’ah”
konsumsi;
b. Aparat  Peradilan  Agama  masih  gagap  terhadap  kegiatan lembaga keuangan syariah sebagai pendukung kegiatan usaha sektor riel.
c. Pencitraan    inferior    terhadap    Peradilan  Agama    yang    dipandang hanya    berkutat  menangani  masalah  NCTR  sulit  dihapus,  hal  ini merupakan    dampak    dari    kurangnya    dukungan    dari    lembaga- lembaga  terkait  untuk  mensososialisasikan UU  No.  3  Tahun 2006.
d. Sebagian besar kondisi gedung Kantor Pengadilan Agama dan sarana maupun  prasarananya  yang  ada  belum merepresentasikan  sebagai lembaga    yang    mempunyai  kewenangan  mengadili  para  bankir  dan para pelaku bisnis.
e. Adanya aparat peradilan terutama sebagian hakim yang masih gaptek (gagap    teknologi)    menjadi    kendala    tersendiri    bagi  mereka    yang akan menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah.

## E. Kesimpulan
Adanya  kewenangan  dalam  memutuskan  perkara  syari’ah,  maka peran  dari  Pengadilan  Agama  akan  bertambah  luas.  Karena  ekonomi syari’ah berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi, sehingga para hakim di  Pengadilan  Agama  harus  menguasai  tentang  ilmu  ekonomi  syari’ah disamping ilmu hukum formil yang dimiliki selama ini. Hal tersebut sangat rasional sebab ketika diimplementasikan Undang-Undang tersebut dalam lingkungan  Pengadilan  Agama  masih  ada  para  hakim  yang  belum memahami  dan  mengetahui  hukum  ekonomi  syari’ah.  Kepercayaan  baru ini  perlu  dijawab  dengan  kinerja  yang  memuaskan,  maka  ini  bukan  saja momentum  bersejarah,  namun  menjadi  tonggak  baru  yang  menentukan perjalanan Peradilan Agama ke depan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd.  Hamid, Dasar- dasar Hukum  Ekonomi  Syari’ah, Surabaya  :  IAIN  Pres,
2010
Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Bandung : Penerbit J-ART, 2004 Abdul  Ghofur  Anshori, Perbankan  Syari’ah  di  Indonesia, Gadjah  Mada University  Pres, 2009
Abdul  Manan, Makalah  Diskusi  Panel Dalam  Rangka  Dies  Natalis Universitas YARSI ke 40 pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2007 di Kampus YARSI Jakarta
Arifin  Hamid, Membumikan  Ekonomi  Syari’ah  di  Indonesia,  Perspektif Sosioyuridis, (Jakarta :  elSASS, 2008 Khotibul  Umam, Hukum  Ekonomi  Islam,  Dinamika  dan  Perkembangan  di Indonesia , Yogyakarta : Instan Lib, 2009
Wahbah Zuhaili, Fiqhul Islam wa Adillatuhu . Juz VIII. Warkum    Sumitro, Asas-Asas    Perbankan    Islam    &    Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI,  Takaful dan  Pasar  Modal  Syariah  di  Indonesia), Jakarta:Raja  Grafindo  Persada, 2004
“Paradigma Penyelesaian Sengketa Bisnis Ekonomi Syari’ah”