DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3 Received: 29  Februari 2024, Revised: 27  Maret 2024, Publish: 31 Maret 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang batas Usia Capres dan Cawapres
Atika Wahyuni Dekananda 1 , Akmaluddin Syahputra 2
1 Fakultas Syari`ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia Email: atikawahyunid@gmail.com 2 Fakultas Syari`ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia Email: akmaluddinsyahputra@uinsu.ac.id
Corresponding Author: atikawahyunid@gmail.com
Abstract: The  Constitutional  Court  in  Decision  Number  90/PUU-XXI/2023  examines  the qualifications  stipulated  in  Article  169  letter  (q)  of  Law  Number  7  of  2017  concerning  the General  Elections  for  the  President  and  Vice  President  Candidates.  This  study  aims  to examine how the interpretation of Fiqh Siyasah relates to the Constitutional Court Decision No.  90/PUU-XXI/2023  regarding  the  age  limits  of  presidential  and  vice-presidential candidates.  The  research  method  used  in  this  journal  is  normative  juridical  research techniques. The research findings show an analysis of  Siyāsah qaḍhā'iyyah's assessment  of Constitutional  Court  Decision  Number  90/PUU-XXI/2023  regarding  the  age  limits  of presidential  and  vice-presidential  candidates.  This  can  be  equated  with  the  authority  of Wilāyah  al-maẓhālim  in  addressing  injustices,  arbitrariness,  and  abuse  of  authority  by  the authorities  towards  their  society.  Provisions  regarding  the  inability  of  the  Constitutional Court (MK) to decide on matters related to family interests must be more precisely and firmly regulated in relation to such issues. Solutions to Constitutional Court decisions (MK) due to violations  of  the  code  of  ethics  or  legal  issues  are  needed.  Legal  efforts  must  include improvements  by  the  People's  Representative  Council  (DPR)  or  reconsideration  by  the Constitutional  Court  (MK),  excluding  judges  who  have  violated  the  code  of  ethics. Constitutional  Court  Decision  Number  90/Puu-XXI/2023  which  imposes  age  limits  on presidential  and  vice-presidential  candidates  is  considered  to  violate  the  Code  of  Ethics  of the Constitutional Court.
Keyword: Fiqh, Siyasah, Court, Constitution, President.
Abstrak: Mahkamah  Konstitusi  dalam  Putusan  Nomor  90/PUU-XXI/2023  menguji kualifikasi  yang  tertuang  dalam  Pasal  169  huruf  (q)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji  bagaimana  penafsiran  Fiqh  Siyasah  terhadap  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No. 90/PUU-XXI/2023  tentang  batasan  usia  calon  presiden  dan  calon  wakil  presiden.  Metode Penelitian  jurnal  ini  menggunakan  teknik  penelitian  yuridis  normatif.  Temuan  penelitian menunjukkan analisis penilaian Siyāsah qaḍhā'iyyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  90/PUU-XXI/2023  tentang  batasan  usia  calon  presiden  dan  wakil  presiden.  Hal  ini
dapat  disamakan  dengan  otoritas  Wilāyah  al-maẓhālim  dalam  menangani  ketidakadilan, kesewenang-wenangan,  dan  penyalahgunaan  wewenang  oleh  pihak  berwenang  terhadap masyarakatnya. Ketentuan mengenai ketidakmampuan MK dalam memutuskan hal-hal  yang berkaitan  dengan  kepentingan  keluarga  harus  diatur  secara  lebih  tegas  dan  tegas  dalam kaitannya  dengan  permasalahan  tersebut.  Diperlukan  solusi  terhadap  putusan  Mahkamah Konstitusi  (MK)  akibat pelanggaran  kode  etik  atau  permasalahan  hukum.  Upaya  hukum  ini harus  mencakup  perbaikan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  atau  peninjauan  kembali oleh  Mahkamah  Konstitusi  (MK),  dengan  mengecualikan  hakim  yang  pernah  melakukan pelanggaran  kode  etik.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  90/Puu-XXI/2023  yang memberlakukan batasan usia calon presiden dan wakil presiden dinilai melanggar Kode Etik Mahkamah Konstitusi.
Kata Kunci: Fiqh, Siyasah, Mahkamah, Konstitusi, Presiden.

## PENDAHULUAN
Fiqh Siyāsah adalah bidang studi yang mengkaji seluk-beluk mengatur masyarakat dan negara melalui banyak undang-undang,  aturan, dan kebijakan  yang ditetapkan oleh otoritas. Kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  figur  otoritas  harus  selaras  dengan  ajaran  fundamental  dan esensi syariat untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia secara keseluruhan. Fiqh Siyāsah mencakup  beberapa  aspek,  diantaranya  adalah  Siyāsah  qaḍhā'iyyah.  Siyāsah qaḍhā'iyyah  adalah  kebijakan  politik  yang  menyangkut  bidang  peradilan.  Siyāsah qaḍhā'iyyah  berfokus  pada  persidangan  terkait  pelanggaran  norma  hukum  yang  ditetapkan oleh  otoritas  legislatif.  Siyāsah  qaḍhā'iyyah,  sering  dikenal  dengan  sebutan  sulṭah al- qaḍhā’iyyah (otoritas  kehakiman).  Dalam  bahasa  Indonesia,  frasa  sulṭah al-qaḍhā’iyyah sering disebut dengan kekuasaan yudikatif (Mulia Sari et al., 2023).
Politik  hukum  mencakup  penetapan  dan  penegakan  hukum,  pengambilan  keputusan tentang  undang-undang  mana  yang  akan  dihapuskan,  dan  pencapaian  tujuan  negara  yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945. Hal ini juga mencakup kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara negara untuk membuat, melaksanakan, dan menegakkan undang-undang (Mahfud MD, 2019). Perdebatan yang muncul atas putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menimbulkan konflik. Argumen ini berasal dari pembatasan usia yang dipandang sebagai faktor kunci yang menentukan kredibilitas pemimpin dalam politik. Beberapa orang berpendapat bahwa batasan usia  mungkin  tidak  sejalan  dengan  karakteristik  yang  diharapkan  dari  seorang  pemimpin. Sebaliknya, ada pula yang berpendapat bahwa keterbatasan usia membantu menjamin bahwa para  pemimpin  memiliki  pengalaman  dan  kedewasaan  yang  dibutuhkan  (Arif  Sugitanata, 2023).
Cara lain untuk menerapkan konsep negara hukum adalah melalui lembaga Mahkamah Konstitusi,  yang  telah  memberikan  kontribusi  signifikan  terhadap  pengembangan  negara hukum  yang  demokratis  dan  menjunjung  tinggi  konstitusi.  Kewenangan  Mahkamah Konstitusi  untuk  menguji  undang-undang  dalam  hal  putusannya  bersifat  final  diatur  oleh UUD 1945 yang menetapkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman. Setiap  putusan  Mahkamah  Konstitusi  harus  memberikan  contoh  keadilan  dan  diakui  secara universal sebagai penyelesaian hukum yang adil oleh semua pihak yang berkepentingan dan masyarakat  luas,  mengingat  pentingnya  keberadaan  dan  kewenangan  lembaga  tersebut  di tingkat  nasional  dan  negara.  Untuk  menjamin  independensi  dan  imparsialitas  Hakim Konstitusi, baik secara individu maupun institusi, tidak terganggu oleh pengaruh luar, maka penyelesaian  hukum  yang  berkeadilan  tersebut  akan  dicapai  melalui  penerapan  dan penerapan  prinsip  independensi  dan  imparsialitas  yang  telah  ditetapkan.  dalam  Peraturan
Mahkamah  Konstitusi.  Peradilan  yang  berwibawa,  bermartabat,  dan  amanah  dapat diwujudkan  melalui  pemilihan  hakim  konstitusi  yang  mempunyai  integritas  teguh, berkepribadian  tanpa  cela,  adil,  dan  menguasai  penyelenggaraan  negara  dan  konstitusi (Subandri, 2024).
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Ketentuan Pasal 169 huruf  (q)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  yang mengamanatkan calon presiden dan wakil presiden harus minimal berusia empat puluh tahun, telah  diuji  oleh  Mahkamah  Konstitusi.  Mahkamah  Konstitusi  dalam  pertimbangannya  pada pokoknya menyatakan bahwa rumusan norma a quo harus mensyaratkan calon harus berusia minimal  empat  puluh  tahun  atau  pernah  menduduki  jabatan  yang  dipilih  melalui  pemilihan umum,  termasuk  pemilihan  kepala  daerah,  pada  masa  lalu  atau  masa  kini.  Sebagaimana dimaksud dalam putusan a quo, ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  berlaku  mulai  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Tahun  2024.  Berbeda dengan  faktor-faktor  tersebut  di  atas,  Mahkamah  Konstitusi  menjatuhkan  putusan  sebagai berikut:  Megadili:  A.  Penerbitan  persetujuan  sebagian  kepada  pemohon;  B.  Menyatakan Pasal  169  huruf  q  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017  Nomor  182,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6109)  bertentangan  dengan  UUD  1945.  Republik Indonesia  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat,  sepanjang  tidak  ditafsirkan mensyaratkan  “berusia  sekurang-kurangnya  empat  puluh  (empat  puluh)  tahun.”  Teks lengkapnya terdapat  pada Pasal  169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: “berusia sekurang-kurangnya empat puluh tahun atau sedang menduduki jabatan  yang  dipilih  melalui  pemilihan  umum,  termasuk  pemilihan  kepala  daerah”;  C. Memerintahkan pengumuman keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia apabila dipandang perlu.
Uraian  dan  putusan  di  atas  menunjukkan  bahwa  syarat  usia  calon  presiden  dan  wakil presiden  adalah  empat  puluh  tahun,  atau  harus  dipilih/menjabat  melalui  pemilihan  umum, termasuk  pemilihan  kepala  daerah.  Hal  ini  menandakan  Mahkamah  Konstitusi  telah menetapkan batasan usia bagi  calon  presiden dan  wakil presiden. Walaupun syarat  minimal usia  seorang  presiden  adalah  empat  puluh  tahun,  namun  ketentuan  ini  memenuhi  syarat dengan  kualifikasi  “dan/atau  sedang/atau  sedang/sedang  menduduki  jabatan  yang  dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.” Dengan kata lain, Anda berhak mencalonkan  diri  sebagai  presiden  dan  wakil  presiden  jika  masing-masing  calon  sudah pernah  terpilih  menduduki  jabatan  tersebut  melalui  pemilihan  umum,  termasuk  pemilihan kepala  daerah.  Hal  ini  disebabkan  karena  kata  “dan/atau”  dalam  sistem  hukum  dianggap sebagai suatu kata yang bermakna suatu alternatif atau pilihan.
Dalam Islam, otoritas kepemimpinan harus dipilih berdasarkan kebugaran, kompetensi, dan  dapat  dipercaya.  Telah  ditekankan  bahwa  jika  mandat  tersebut  disalahgunakan, konsekuensinya  akan  menyusul.  Seorang  teman  bertanya  tentang  prosedurnya.  Apa  definisi amanah yang sia-sia? Nabi bersabda, jika pengambilan keputusan tidak dipercayakan kepada profesional,  maka  kita  harus  mengantisipasi  kehancuran.  (HR.  Al-Bukhari  dan  Ahmad). Menurut  Imam  Al-Mawardi, seorang pemimpin harus memiliki kualitas seperti kemampuan fisik,  keadilan,  pengetahuan,  kedewasaan,  dan  perspektif  yang  luas  untuk  memerintah  dan melindungi rakyat secara efektif (Al-Mawardi, 2019).
Sementara  itu,  Ibnu  Taimiyah  berpendapat  bahwa  syarat  untuk  menduduki  jabatan kepala  negara  (pemimpin)  adalah  ketabahan  (al-quwat)  dan  integritas  (al-amanat), sebagaimana  dijabarkan  dalam  ayat  26  Q.S.  Al-Qashash.  Mengenai  syarat  usia  untuk bersaing menduduki jabatan pimpinan daerah, baik  Al-Qur'an maupun Hadits tidak memuat ketentuan yang tegas mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, kriteria dan prasyarat pengangkatan seorang pemimpin (wali) ditentukan oleh penilaian ulama.
Berangkat dari konteks tersebut di atas, penulis bermaksud menganalisis penilaian Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tentang pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden, serta dampaknya terhadap Pilpres 2024.

## METODE
Pendekatan  yuridis  normatif  digunakan  dalam  penelitian  artikel  ini.  Penelitian  yuridis normatif, sebagaimana didefinisikan, meliputi pemeriksaan bahan pustaka atau data sekunder dalam  penyelenggaraan  ilmu  hukum.  Selain  sumber  data  primer  yang  berfungsi  sebagai informasi tambahan, sumber data sekunder juga digunakan sebagai sumber data primer. Prof. Dr.  Muhammad  Ramadhan,  S.Ag.,  MA  diwawancarai  untuk  sumber  data  primer.  Bahan hukum  tersier  diklasifikasikan  menjadi  sumber  data  sekunder  primer,  sekunder,  dan  tersier. Undang-undang dan putusan mahkamah konstitusi merupakan bahan hukum utama. Makalah, artikel,  dan  buku  yang  merupakan  sumber  hukum  sekunder  yang  berkaitan  dengan  pokok permasalahan. Sebaliknya KBBI merupakan bahan hukum tersier.
Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Komparatif semuanya digunakan dalam penyelidikan ini. Dengan cara melakukan tinjauan pustaka yang berkaitan  dengan  penelitian,  pendekatan  konseptual  dilakukan.  Selanjutnya  dilakukan pendekatan  komparatif  (Comparative  Approach)  dengan  mengkaji Fiqh  Siyasah dan peraturan  yang  ada  di  Indonesia,  sedangkan  Pendekatan  Patung  menggunakan  metode peninjauan  terhadap  berbagai  undang-undang  dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 90/PUU-XXI/2023  tentang  batasan  usia.  bagi  calon  presiden  dan  wakil  presiden.  Penelitian ini melakukan analisis deskriptif untuk menjelaskan, mencermati, menguraikan, dan menilai suatu  ketentuan  hukum  mengenai  batasan  usia  calon  presiden  dan  wakil  presiden  yang ditetapkan  dalam  Tinjauan  Siyasah  Fiqih  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  90/PUU- XXI/ 2023.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Islam,  pengertian  Siyāsah  qaḍhā'iyyah  mengacu  pada  lembaga  peradilan  yang sepenuhnya otonom. Dalam melaksanakan tugas peradilan, qāḍi (hakim) diberikan otonomi mutlak dan tidak tunduk pada intervensi atau pengaruh apa pun dari pihak mana pun, bahkan khalifah  atau  kepala  negara  sekalipun.  Siyāsah  qaḍhā'iyyah,  sebagai  sebuah  konsep,  sama- sama menekankan  prinsip persamaan di depan  hukum.  Oleh karena itu,  dalam  Islam, setiap ahli  hukum  wajib  melayani  semua  individu  secara  setara  sesuai  dengan  hukum.  Untuk menanamkan dalam diri setiap individu rasa keadilan hukum. Selain itu, sistem peradilan di Indonesia  sepenuhnya  independen.  MK  merupakan  salah  satu  lembaga  yang  bertanggung jawab menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia (Mulia Sari et al., 2023).
Kontroversi  menyelimuti  perdebatan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  tentang syarat usia calon presiden dan wakil presiden yang dituangkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang  Pemilihan  Umum  (UU  Pemilu),  mengingat  batasan  usia  menjadi  kriteria  kualifikasi pemimpin.  Penelusuran  terhadap  sejarah  dan  ajaran  Islam  menunjukkan  bahwa  moralitas, Islam,  dan  kemampuan  mengambil  tindakan  diutamakan  dalam  proses  seleksi  pemimpin Islam. Dalam kerangka ini, modifikasi terhadap persyaratan calon presiden dianggap sebagai langkah  untuk  memfasilitasi  keterlibatan  politik  yang  lebih  besar  dan  memberikan  prospek bagi  individu-individu  muda  yang  memiliki  pengalaman  kepemimpinan  sebelumnya. Modifikasi  ini  dinilai  sejalan  dengan  prinsip  Maqashid  Syariah  yang  menjaga  agama,  ruh, dan  akal.  Meskipun  demikian,  partisipasi  masyarakat  dan  penilaian  jangka  panjang  sangat penting untuk menjamin kelangsungan dan kesesuaian modifikasi ini dengan prinsip-prinsip Islam. Perubahan terhadap kriteria calon presiden melahirkan prospek baru, namun pada saat yang sama juga menimbulkan wacana mengenai konsekuensi jangka panjang dari perubahan tersebut.  Oleh  karena  itu,  untuk  memastikan  keberlanjutan  sistem  politik  Indonesia  dan
kesesuaian perubahan tersebut dengan nilai-nilai Islam, evaluasi tambahan dan dialog dengan masyarakat sangatlah penting (Arif Sugitanata, 2023).
“ Sebuah  pasal  yang  memuat  batas  usia  minimal  tapi  membuka  peluang  untuk mengabaikan  batasan  tersebut  dengan  aturan  lain  berpotensi  memicu  kontradiksi  hukum. Melarang  sekaligus  membolehkan  yang  seseorang  di  bawah  40  tahun  untuk  dicalonkan sebagai  capres-cawapres  sepanjang  yang  bersangkutan  adalah  atau  pernah  menjabat pejabat  negara  memicu  kontradiksi.  Sifat  kontradiktif  akan  memicu  kebingungan  dan ketidakpastian  hukum,  yang  bertentangan  dengan  UUD  1945 ”.  (Prof.  Dr.  Muhammad Ramadhan, S.Ag., MA, 24 Januari 2024)
Kemarahan masyarakat  pun kian besar atas berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023  tentang  syarat  batas  usia  calon  presiden  dan  wakil  presiden.  Putusan  ini berpotensi memperkuat dinasti politik dalam sistem demokrasi. Berkenaan dengan kerangka pemerintahan  Islam,  patut  dicatat  bahwa  sebelum  wafatnya  Nabi  SAW,  tidak  ada  satupun contoh  di  mana  beliau  secara  eksplisit  atau  spesifik  menginstruksikan  keluarga  dekatnya untuk memilih penggantinya. Selain itu, prinsip keadilan dan kesetaraan tidak menunjukkan adanya  perbedaan  di  antara  pihak-pihak  yang  berperkara.  Munculnya  putusan  Mahkamah Konstitusi  90/PUUXXI/2023  tentang  Persyaratan  Batasan  Usia  Calon  Presiden  dan  Wakil Presiden  Sebelum  Pemilu,  yang  khusus  berkaitan  dengan  calon  wakil  presiden  Gibran Rakabuming, bisa membuat kita menyimpulkan bahwa kasus ini telah ditangani atau diproses secara  berbeda  dibandingkan  dengan  yang  lain.  cara-cara  alternatif.  Padahal  materi  pokok pasal  yang  diperiksa  sama  dengan  tiga  perkara  sebelumnya.  Perubahan  sikap  Mahkamah Konstitusi  terlihat  dalam  waktu  singkat.  Meskipun  beberapa  hakim  Mahkamah  Konstitusi menentang  pemberian  keputusan  ini,  namun  pada  akhirnya  keputusan  tersebut  dikuatkan (Taqiyuddin Bn et al., 2023).
“ Dampak positif yang terlihat dari putusan tersebut berarti terlihat dari pemuda yang berusia  dibawah  40  tahun  sudah  terlihat  keunggulannya  dan  terlebih  pernah  dipilih  dan menduduki  jabatan  tinggi,  maka  ia  telah  teruji  dan  telah  berpengalaman  dalam  memimpin daerah. Untuk merangkul anak-anak muda yang tertarik pada ddunia politik. Serta dampak negatifnya  yaitu,  ketidakpercayaan  dari  masyarakat  yang  sudah  berusia  lebih  dewasa kepada  pemuda  untuk  memimpin  sebuah  negara  atau  daerah”. (Prof.  Dr.  Muhammad Ramadhan, S.Ag., MA, 24 Januari 2024)
Kontroversi  menyelimuti  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Nomor  90/PUU- XXI/2023  tentang  batasan  usia  minimal  calon  wakil  presiden  dan  calon  presiden  (masing- masing  capres  dan  cawapres).  Persyaratan  usia  calon  presiden  dan  wakil  presiden sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  169  huruf  q  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang  Pemilu,  akan  ditinjau  secara  substansial  dalam  keputusan  tersebut.  Seseorang  yang berusia  di  bawah  40  tahun  yang  terpilih  sebagai  kepala  daerah  atau  pejabat  terpilih  lainnya dapat memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, dengan syarat  lulus  uji  materi  tertentu  dan  memenuhi  persyaratan  kelayakan  lainnya.  Putra  sulung Presiden  Joko  Widodo  sekaligus  Wali  Kota  Surakarta  Gibran  Rakabuming  Raka  kini  bisa mencalonkan  diri  sebagai  wakil  presiden  berkat  keputusan  MK  tersebut.  Rakabuming  Raka yang baru berusia 36 tahun merupakan Wali Kota Surakarta. Karena disampaikan oleh Ketua Mahkamah  Konstitusi  Anwar  Usman  yang  juga  merupakan  paman  Gibran  sekaligus  kakak ipar Jokowi, keputusan tersebut menuai kontroversi.
Pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi,  muncul  dugaan  adanya  dinasti  politik  bahkan nepotisme. Terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, sedikitnya ada  dua  puluh  pengaduan  yang  diajukan  ke  Mahkamah  Konstitusi,  sebagaimana  tertuang dalam  Putusan  Nomor  90/PUU-XXI/2023.  Setiap  pengaduan  ditindaklanjuti  oleh  Majelis Kehormatan MK (MKMK) (Muhdar et al., 2023).
“ Untuk  itu  di  masa  yang  akan  datang  Peran  pemuda  dalam  politik  kini  tak  hanya sebagai objek pendulang suara, namun lebih jauh berperan sebagai aktor penggerak sukses
kepemimpinan dan menjaga proses demokrasi berjalan dengan adil. Pemuda harus memiliki peran  dalam  Pemilu  dan  mau  menjadi  komoditas  politik.  Pemuda  harus  menjadi  pemilih rasional dalam mewujudkan demokrasi yang substantif”. (Prof. Dr. Muhammad Ramadhan, S.Ag., MA, 24 Januari 2024)
Kajian terhadap siyasah qadhaiyyah fiqh dalam kaitannya dengan keadilan, dilihat dari kacamata  keadilan  Islam,  termasuk  kewenangan  daerah  al-mazalim,  yang  berwenang mengadili  perkara-perkara  yang  pejabat  atau  penguasa  negaranya  melakukan  pelanggaran dan menimbulkan kerugian di bidang hukum. jalannya melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu,  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  kemaslahatan  harus  selalu  diutamakan,  terutama kemaslahatan umat, agar mereka terhindar dari perbuatan-perbuatan merugikan  yang sejalan dengan Islam.  Oleh karena itu, masalah ini perlu diserahkan ke wilayah al-mazalim (Dinda, 2023).
Pemeriksaan  terhadap  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  90/PUU-XXI/2023 tentang  Batasan  Usia  Calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  sebagaimana  disampaikan  dalam Tinjauan  Siyāsah  Qaḡhā'iyyah.  Intinya,  yurisdiksi  ini  mirip  dengan  yurisdiksi  Wilāyah  al- mazhālim  dalam  hal  memperbaiki  tindakan  sewenang-wenang,  ketidakadilan,  dan penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  penguasa  terhadap  rakyatnya.  Menurut  prinsip  siyāsah qaḍhā'iyyah,  Wilāyah  al-maẍhālim  adalah  satu-satunya  lembaga  peradilan  terkemuka  yang memiliki kekuasaan unik untuk mengadili penguasa atas berbagai pelanggaran ketidakadilan atau  kesewenang-wenangan  yang  dilakukan  dalam  pelaksanaan  tanggung  jawab  negara. Contoh  dimana  pelaksanaan  ketidakadilan  atau  kesewenang-wenangan  pada  akhirnya mengancam hak dan kepentingan masyarakat.
Dalam  Islam,  pengertian  Siyāsah  qaḍhā'iyyah  mengacu  pada  lembaga  peradilan  yang sepenuhnya  otonom.  Dalam  melaksanakan  tugas  peradilan,  qāḍi  (hakim)  diberikan  otonomi mutlak dan tidak tunduk pada intervensi atau pengaruh apa pun dari pihak mana pun, bahkan khalifah  atau  kepala  negara  sekalipun.  Siyāsah  qaḍhā'iyyah,  sebagai  sebuah  konsep,  sama- sama menekankan  prinsip persamaan di depan  hukum.  Oleh karena itu,  dalam  Islam, setiap ahli  hukum  wajib  melayani  semua  individu  secara  setara  sesuai  dengan  hukum.  Untuk menanamkan dalam diri setiap individu rasa keadilan hukum. Selain itu, sistem peradilan di Indonesia sepenuhnya independen. MK merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di  Indonesia.  Mahkamah  Konstitusi  dalam  melaksanakan  tugas  kehakimannya  berfungsi sebagai  lembaga  peradilan  yang  tidak  memihak  dan  otonom,  bebas  dari  segala  bentuk pengaruh  atau  intervensi  pihak  luar  mana  pun.  Hal  ini  diharapkan  dapat  memberikan kontribusi  terhadap  pemeliharaan  hukum  dan  keadilan  di  Indonesia.  Relevansi  konsep keadilan  Islam  (qaḍhā'iyyah)  meluas  ke  peradilan  di  Indonesia,  serta  kewenangan  untuk menolak  perkara  di  Mahkamah  Konstitusi.  Sebab  lembaga  hukum  (peradilan)  mempunyai kewenangan  mendasar  untuk  mengadili  suatu  sengketa  dan  menetapkan  kebenaran  pihak mana  pun  yang  terlibat.  Hal  ini  memerlukan  pembuktian  kebenaran  tuduhan    yang dilontarkan    terhadap    Presiden    (yaitu    kepala    negara).    Tujuan    utama  penyelenggaraan keadilan (qaḍhā'iyyah) dalam Islam, keadilan, dapat dicapai dengan cara ini (Mulia Sari et al., 2023).
Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial khususnya Pasal 1 Angka 1 Nomor  02/PB/MA/IX/2012  Jo.  Nomor  02/PB/P.KY/09/2012  yang  mengatur  tentang Pedoman  Pemberlakuan  Kode  Etik  dan  Pedoman  Hakim,  memuat  peraturan  yang  berkaitan dengan  etika  profesi  hakim.  Panduan  ini  menjelaskan  bahwa  kode  etik  berfungsi  sebagai standar definitif kebajikan moral yang mengatur semua hakim, baik di dalam maupun di luar jabatannya.  Selain  itu,  pengaturan  secara  menyeluruh  mengenai  hal  ini  dapat  dilihat  dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009  Ketua  Komisi  Yudisial  tentang  pada  Kode  Etik  Profesi  Hakim. Akibat  perbuatannya,  hakim  yang  melanggar  peraturan  tersebut  dapat  dikenakan  sanksi. Anwar  Usman,  Ketua  Mahkamah  Konstitusi,  dinilai  melanggar  kode  etik  profesi  dalam
kapasitasnya sebagai hakim konstitusi. Jimly Asshiddiqie dalam kapasitasnya sebagai Ketua MKMK memimpin sidang yang berujung pada Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2923  yang  menjatuhkan  sanksi  kepada  Anwar  Usman  dengan memberhentikan  masa  jabatannya  sebagai  Ketua  Mahkamah  Konstitusi.  Anwar  Usman diketahui  telah  melakukan  pelanggaran  signifikan  terhadap  kode  etik  profesi  dan  perilaku hakim.  Integritas,  keterampilan  dan  ketelitian,  kemandirian,  kesopanan,  dan  kesopanan merupakan  beberapa  prinsip  yang  telah  dilanggar.  Sebagai  alat  yang  dibentuk  Mahkamah Konstitusi  untuk  menjaga  dan  menjunjung  tinggi  kehormatan,  keluhuran,  dan  martabat, MKMK  berwenang  memeriksa  dan  memutus  terhadap  dugaan  adanya  kesalahan  hakim konstitusi dan pelanggaran kode etik (Syandhira Suzeeta & Kayowuan Lewoleba, 2023).
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  90/PUU-XXI/2023  menunjukkan  kurangnya independensi  hakim  karena  tidak  adanya  benturan  kepentingan  dan  saling  mempengaruhi putusan hakim ketika memberikan putusan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip independensi  yang  dituangkan  dalam  Sapta  Karsa  Hutama  dan  The  Bangalore  Principles  of Judicial  Conduct  2002.  Lebih  lanjut,  perlu  diketahui  bahwa  pelanggaran  kode  etik  hakim dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  90/PUU-XXI/  2023  tentang  pembatasan  usia calon  presiden  dan  wakil  presiden  tidak  mengurangi  keabsahan  keputusan  tersebut.  Hal  ini menyiratkan bahwa keputusan akhir tetap dapat dilaksanakan dan harus dilaksanakan sesuai dengan  ketentuan  hukum,  terlepas  dari  preferensi  pribadi.  Pelanggaran  kode  etik  yang dilakukan  hakim  mempunyai  dampak  pribadi  terhadap  keadilan.  Peraturan  yang  mengatur mengenai  ketidakmampuan  hakim  Mahkamah  Konstitusi  dalam  memutus  perkara  yang menyangkut  kepentingan  keluarga  tertentu  harus  dibuat  lebih  eksplisit  dan  ketat  dengan mempertimbangkan  permasalahan  yang  ada  saat  ini.  Selain  itu,  perlu  adanya  penyelesaian terhadap  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  berasal  dari  pelanggaran  kode  etik  atau kerumitan hukum lainnya. Putusan-putusan tersebut harus diluruskan oleh lembaga legislatif yang  proaktif,  dalam  hal  ini  DPR,  atau  dapat  ditinjau  oleh  Mahkamah  Konstitusi  sendiri, tidak  termasuk  hakim-hakim  yang  pernah  melakukan  pelanggaran  kode  etik  (Ulum  & Sukarno, 2023).

## KESIMPULAN
1. Kontroversi  menyelimuti  keputusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  tentang  batasan  usia calon  wakil  presiden  dan  calon  presiden  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 Tentang  Pemilihan  Umum  (UU  Pemilu),  karena  batasan  usia  tersebut  dianggap  sebagai kriteria  kualifikasi  pemimpin.  Pasal  ini  menyajikan  potensi  kontradiksi  hukum  dengan menciptakan  peluang  untuk  mengabaikan  peraturan  lainnya.  Kontradiksi  terjadi  karena sekaligus melarang dan memperbolehkan pencalonan seseorang yang berusia di bawah 40 tahun  untuk  menjadi  presiden  atau  wakil  presiden,  dengan  syarat  orang  tersebut  sedang atau pernah menjabat sebagai pejabat negara.
2. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dinilai melanggar kode etik hakim konstitusi. Anwar  Usman  diketahui  telah  melakukan  pelanggaran  signifikan  terhadap  kode  etik profesi  dan  perilaku  hakim.  Integritas,  keterampilan  dan  ketelitian,  kemandirian, kesopanan,  dan  kesopanan  merupakan  beberapa  prinsip  yang  telah  dilanggar.  Hal  ini tersirat dalam kekeluargaan antara Anwar Usman dan Gibran Rakabuming yang kemudian menjadi perbincangan di tengah masyarakat.

## REFERENSI
Arif  Sugitanata.  (2023).  Dinamika  Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  Terkait  Batas  Usia Calon  Presiden  Dan  Wakil  Presiden. Qaumiyyah:  Jurnal  Hukum  Tata  Negara , 4 (2), 23–42. Https://Doi.Org/10.24239/Qaumiyyah.V4i2.79
Dinda, D. N. (2023). Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/Puu-Xv/2017  Mengenai  Kewenangan  Jaksa  Dalam  Undang-Undang  Nomor  11
Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak [Diploma  Thesis].  Uin  Raden Intan Lampung.
Mahfud MD, Moh. (2019). Politik Hukum . PT Raja Grafindo Persada.
Muhdar,  M.,  Susilowati,  T.,  &  Penulis,  K.  (2023).  Analisis  Yuridis  Putusan  Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan  dan  Kepastian  Hukum  di  Indonesia. Perkara:  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan Politik , 1 (4), 148–167. https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1494
Mulia  Sari,  Zahlul  Pasha  Karim,  &  Muhammad  Siddiq  Armia.  (2023).  Analisis Siyāsah qaḍhā’iyyah Terhadap  Pemberhentian  Presiden  Melalui  Mahkamah  Konstitusi. JAPHTN-HAN , 2 (1), 37–62. https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.56
Subandri,  R.  (2024).  Tinjauan  Yuridis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  90/PUU- XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik , 2 (1), 135–153. https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1512
Syandhira  Suzeeta,  N.,  &  Kayowuan  Lewoleba,  K.  (2023).  Pelanggaran  Kode  Etik  oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 90/Puu-Xxi/2023. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin , 1 (11), 255–262. https://doi.org/10.5281/zenodo.10252190
Taqiyuddin Bn, A. M., Arief, A., Sabir, M. S., & Alimahmudrikah, N. (2023). Menyoal Etika Profesi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang  Syarat  Usia  Calon  Presiden  (Capres)  dan  Calon  Wakil  Presiden  (Cawapres) Perspektif  Risalatul  Qada  ’Umar. Jurnal Ilmiah Multidisipline , 1 (11). https://doi.org/10.5281/zenodo.10401646
Ulum, H., & Sukarno. (2023). Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi  Terhadap  Putusan  Yang  Di  Tetapkan. Unizar  Law  Review , 6 (2). https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.60