EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM CSR DALAM BIDANG PENDIDIKAN
Oleh: Harsono Hadisuamardjo, Prodi Administrasi Pendidikan (e-mail : harsono.hadisumarjo@gmail.com)

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendisain model  implementasi  bantuan CSR  pendidikan yang efektif, melalui  gambaran assessment CSR  pendidikan,  perencanaan,  implementasi,  pengendalian  dan  dampaknya.  Program  ini  diselaraskan  dengan program RJPM 2005-2025, meliputi empat hal penting yakni perbaikan di segala bidang, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pengembangan  pendidikan,  dan  efisiensi  penyelenggaraan  pendidikan. Selanjutnya  disusun  model    konseptual  implementasi  bantuan  CSR  pendidikan  yang  efektif  di  Kawasan  Industri  Bogor. Data diperoleh melalui wawancara mendalam yang  ditentukan secara purposive dan snowballing dengan semua responden terpilih.    Strategi  yang  digunakan  adalah  studi  kasus,  khususnya    berkaitan  dengan  CSR  pendidikan,  juga  dilakukan observasi, analisis dokumen, serta melihat faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan program  CSR, kemudian disusunlah sintesanya.  Program CSR pendidikan disalurkan  oleh perusahaan besar seperti Indocement Heidelberg, Holcim, dan Bogasari Flour Mills.  Sistem implementasi program antara lain  pemberian beasiswa, praktek kerja industri, study visit, pembangunan dan perbaikan  sarana dan prasarana pendidikan serta pelatihan.  Agar  implementasi  CSR pendidikan efektif disusun   model konseptual  CSR pendidikan  bertujuan untuk   meningkatkan pengetahuan, keahlian  dan  sikap. Diharapkan implementasi  CSR  pendidikan  (formal  dan  informal)  pada  masa  yang    akan  datang  menjadi  lebih  berguna  yang    dapat meningkatkan citra pendidikan dan citra perusahaan.

## Kata kunci: CSR Bidang Pendidikan, Efektivitas Implementasi Kebijakan, Kawasan Industri

## ABSTRACT
School  environment  and  their  environmental  operation  industries  are  directly  faced  many  problems  and  issues.  So,  it  is necessary  that  government,  industry,  and  schools  are  related  to  make  an  industrial  agreement  for  improving  education institution. Thus, the priorities of national development plans, as stated on the Repelita (Five years national planning)  and RJPMN      2005-2025    (long  term  national  planning),  education  was  developed  on  the  basis  of  4  main  strategies:  the improvement  of  opportunity,  quality  improvement  of  quality  of  education,  improvement  of  relevancy  of  education  to development  needs  and  improvement  of  efficiency  in  educational  management.    By  dept  interviewing  to  relevance participants  in  industrial  estate  was  purposively  and  snowballing  system.    In  this  case,  CSR for  education  program,  was observed, analysis documents, synthesizing factors, then designed the model of effectively  of the policy implementation. The CSR education is one of the most important donations for financing the implementation of the educational administration. Scholarships, infrastructure maintenance, laboratory device, practical and study visits are the priority program in the field of  industrial  estate.  Both  of  institutions,  educational  administration  and  CSR,  however,  are  needed  each  other,  as  a foundation support for sustainable education operation. This research was conducted in the area of Indocement Heidelberg Group,  Holcim  Group,  and  Bogasari  Group,  which  has  been  committed  for  distributing  the  donation  continually.  This educational  donation  is  aimed  to  help  students  to  be  able  to  develop  attitude,  knowledge,  and  skill,  becoming    to  be effectively. The effect of the CSR implementation is to be many benefits for educational image and company image.

## Keywords: CSR for Education, Effectiveness Implementation Policy, Industrial Estate

## PENDAHULUAN
Kondisi pendidikan di kawasan industri saat ini    sangat  memprihatinkan.    Sudah    banyak pemukiman  penduduk  dan  sekolahan  tergusur  oleh pembangunan kawasan industri. Kebijakan pembuatan  kawasan  industri    dapat  menimbulkan masalah  pada  aspek  lain,  seperti  alih  fungsi  lahan, berubahnya  lokasi  sekolah,  pemukiman  dan
perumahan,  pertanian,  dan  lain-lain.  Kawasan  ini selalu  memiliki  resiko  dan  konsekuensi    sebab muncul    konflik  kepentingan  ( conflict  of  interest ) antara  dunia  industri  dan  dunia  pendidikan. Konsekuensi  ini  harus ditanggung oleh  pendidikan di  kawasan  industri,  yang  terkesan  dengan kebisingan,  berdebu,  jauh  dari    pemukiman,  dan
tidak  nyaman.  Satu  sisi  ekonomi,  kawasan  industri mempunyai  manfaat bagi peningkatan pendapatan, di sisi lain adalah dapat menimbulkan masalah baru terutama masalah infrastruktur pendidikan.   Dalam implementasi kebijakan inilah muncul
permasalahan demi permasalahan, sehingga diperlukan kebijakan yang tidak merugikan.
Ambadar  (2008)  berpendapat    CSR memiliki    manfaat  pada  masyarakat    sekitarnya, sekalipun  maknanya  belum  jelas,  hanya  sekedar membantu  pilar-pilar.    Permasalahan  timbul mengingat  banyaknya  perubahan  status,  lokasi sekolah  dan  lokasi  pemukiman  penduduk  akan tergusur  dan  berpindah  tempat.  Akibat  lainnya, ternyata  merubah  sistem  lingkungan,  kesehatan, kesejahteraan, sosial, budaya, infrastruktur, pertanian,  dan    lain-lainnya.    Salah  satu  yang terganggu  adalah  capaian  standard  pelayanan minimum  bidang  pendidikan.    Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  dalam    menyusun standard  pelayanan  minimum    (SPM)  bidang pendidikan  masih  menyisakan    persoalan  yang besar.      SPM  bidang  pendidikan  dimasudkan  untuk peningkatan mutu pendidikan berdasarkan pemerataan, keadilan, kemuliaan  martabat manusia. Lokasi    sekolah  yang  dibangun    sudah  seharusnya dapat  meningkatkan    mutu  pendidikan,  dan  sistem penyelengaraan  pendidikan.  Kebijakan      SPM pendidikan  ini  juga  berlaku  di  kawasan  industri, namun  demikian  pelayanan  pendidikan  di  kawasan industri di  tersebut masih jauh dari harapan, hal ini terjadi karena berbagai kepentingan.
Penyelenggaraan  pendidikan  di    wilayah industri      cukup  unik,    dan  sewaktu-waktu  mereka siap  berpindah  tempat,  dan  melakukan  perubahan. Perubahan  demografi  wilayah  ini      adalah perubahan  fungsi  lahan,  jumlah  penduduk,  jumlah sekolah,  jumlah  murid,    konsentrasi  pemukiman, dan  perubahan    sistem  sosial  dan  budaya.  Belum lagi dengan angkatan kerja yang datang ke kawasan industri  sebagian  besar  bukan  warga      setempat, karena  penduduk  setempat  berpendidikan  rendah atau  tidak  lulus    SD,  sementara  perusahaan menghendaki  karyawan    (buruhnya)  dari  orang- orang  yang  telah  lulus  SMK  yang  siap  bekerja. Mereka  berasal  dari  daerah  lain  yang  lebih berpengalaman  di  bidangnya.        Perubahan demografi  yang  demikian  akan  mengakibatkan dampak  positif  dan  negative.  Dengan  demikian, outcomes dunia  pendidikan  dapat  dirasakan langsung  oleh  dunia  industri  (dunia  kerja),  karena menjadi    nilai  masukan  yang  amat  penting  bagi penopang  faktor  ekonomi,  baik  secara  mikro
maupun  makro.    Jadi  pendidikan  dan  industri  tak dapat  dipisahkan,  mengingat  keduanya  saling memerlukan  dan  mendukung.  Penopang  penting bagi  dunia  pendidikan  adalah  dari    perusahaan  di kawasan  industri.
Menurut    Rudito  dan  Femiola  (2007) bahwa  kawasan  industri  yang  baru  dibangun  ini memang menimbulkan masalah pelik dan konflik di masayarakat.  Perusahaan  merupakan  bagian  dari sistem  kemasyarakatan (corporate  citizenship), yang  berhak    atas  kehidupannya.    Keberadaan kawasan  industri        mengoptimalkan      operasional perusahaan    agar  tetap  terjaga,    perusahaan    tak dapat  dipisahkan    dari  lingkungan  masyarakat tersebutnya,    tidak  mengganggu    operasional pendidikan maupun  perusahaan. Demikian adanya, antara  perusahaan  dan  masyarakat    adalah  saling menjaga  kepentingannnya,  dan  yang  lebih  khusus lagi adalah penyelenggaraan  pendidikan.    Selama ini kebijakan industri dan pendidikan memang tidak sejalan.      Pembangunan  kawasan  industri  terus digalakkan,  karena  industrialisasi  bukan  saja merupakan  proses  perubahan  struktur  ekonomi, melainkan  juga  merupakan  perubahan  masyarakat, yaitu  masyarakat  industri  dengan  nilai-nilai  sosial budayanya  yang khas  (Tilaar, 2012 : 138).
Menurut Rudito et al. (2004) masyarakat sekeliling dan  pihak-pihak  lain  dapat  terkena  dampak  dari aktivitas  perusahaan,  baik  secara  langsung  maupun tidak  langsung,  sehingga  perusahaan  tidak  dapat lepas dari kebergantungan pada pihak lain.  Saat ini, pihak  sekitar  menghendaki  agar      perusahaan  dan masyarakat    menjaga  keserasian.  Cara  menjaganya antara  lain    diperlukan  kerjasama  antar  keduanya, sehingga  tujuan  dari  masing-masing stakeholders dapat  tercapai  dengan  baik,  dan  perusahaan  akan dianggap  penting  pada  sistem  kemasyarakatan tersebut.  Perhatian  terhadap  mesyarakat  tersebut dikenal  sebagai  tanggungjawab  sosial  perusahaan atau Corporate  Social  Responsibility (CSR). Kegiatan CSR ini bersifat sosial dan tidak mengikat. Bentuknya sebagai pilar-pilar atau sebagai penopang dan penyokong potensi masyarakat. Pilar- pilar  ini    akan    bermanfaat  baik  bagi  perseroan  itu sendiri,  komunitas  setempat,  dan  masyarakat umumnya. Bagi dunia pendidikan, bantuan perusahaan  jelas  memiliki  manfaat  dan  banyak kepentingannya.
Permasalahan  utama  yang  terjadi  di  kawasan industri  adalah  masalah    kependidikan,  antara  lain anak-anak    harus  memutar  jauh  untuk  menuju    ke lokasi  sekolah,    belum  adanya    sekolah  yang bermutu  atau    setara  dengan  daerah  lain,  perlunya
bantuan  pendidikan  karena  faktor  ekonomi,  belum transparannya bantuan pendidikan kepada siswa dan mahasiswa. Bantuan  diperlukan untuk mewujudkan pendidikan  yang  lebih  tinggi,  kemudian  lokasi  ini sangat  jarang ditemui gedung sarana dan prasarana sekolah yang memadai.
Fokus  kajian  adalah  mengenai  program CSR  pendidikan  yang  terdapat  di  kawasan  industri Bogor,  melalui  sistem  assessment,  perencanaan, implementasi, pengendalian, dan kajian dampaknya. Bentuk tanggung jawab sosial dari perusahaan yang dimaksud  adalah  dalam  bentuk  program  CSR pendidikan.  CSR  pendidikan  yang  dijadikan  kajian ini  antara  lain  implementasi  praktek  kerja,  bea siswa,  bantuan  infrastruktur  (fasilitas)  sekolah, pelatihan,  kunjungan    (studi  visit),  dan  lain-lain yang berkaitan dengan bantuan terhadap penyelenggaraan  pendidikan.    Program  tersebut diselaraskan  dengan  visi  dan  misi  pendidikan nasional,  mengingat  bahwa  masalah  pendidikan merupakan  tugas  kita  semuanya.  Rincian  kajian meliputi,
1). Assessment dan perencanaan CSR pendidikan
2).  Sistem  implementasi,  pegendalian,  jenis  dan sifat program CSR
3).  Hasil      yang  diperoleh  dan  manfaat  atas program, dan dampak
4). Masalah  pendidikan yang dihadapi
5).  Kebijakan  pengembangan  CSR  pedidikan  di masa mendatang  .
Dalam  mengkaji  implementasi  program CSR pendidikan diperlukan sekali grand theory dan supporting  theory  yang  berkaitan  dengan  kebijakan pemerintah,  kebijakan  perusahaan,  dan  kebutuhan masyarakat  lingkungan  industri.  Di  dalam  bab  ini akan dibahas   mengenai pengembangan masyarakat ( community  development )  di  kawasan  industri, perspektif  administrasi  pendidikan  terhadap  CSR pendidikan.
Guna  menelaah  pentingnya Corporate Social Responsibility diperlukan secara luas tentang azas  manfaat  pelaksanaan  program  CSR  bagi masyarakat  di  sekelilingnya.    Dalam  menentukan program tersebut Kotler (2004: 25)
menggarisbawahi  lima  hal  penting  yakni  perhatian penuh potensi internal dan ekternal, manfaat adanya potensi,  tindakan  yang  baik  bagi  usahanya, kesadaran  akan  tindakan  yang  terus  meningkat, dukungan  terhadap  perubahan  perilaku.        Guna mengimplementasikan program ini   masing-masing institusi  diharuskan  memiliki  langkah  strategis antara  lain  tata  kelola  yang  benar  ( good governance ),  memiliki  struktur  organisasi  yang mantap, kepemimpinan yang berwawasan lingkungan, serta memiliki kemampuan kewirausahaan  yang  tinggi      (Hitt  dan  Hoskisson, 2007:  288).    Berkaitan  dengan  program  CSR pendidikan,  maka  tidak  dapat  dilepaskan  dari pentingnya  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh pengambil  keputusan,  baik  dari  pimpinan  sekolah (dunia  pendidikan),  pimpinan  perusahaan,  dan masyarakat      sekelilingnya.    Tentang  perihal  ini, Tilaar    (2012  :  138-139)  menggarisbawahi    bahwa sistem  pendidikan  nasional    di  zaman  industri modern  saat  ini  sedang  menghadapi  krisis.    Oleh karenanya  perlu  proses  yang  memadai.    Proses menuju  masyarakat  industri    yang  bergerak  dalam suatu  jalinan  beberapa  poros  transformasi  penting yang mengubah dan memberi arah pada sendi-sendi kehidupan manusia, termasuk pendidikan nasional.
Kebijakan  CSR  adalah  kebijakan  untuk publik    dan    bersifat  umum  dan  terbuka.    Sistem kebijakan  ini  adalah  hubungan  timbal  balik  antara tiga unsur yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Seperti yang tertera pada Gambar  2.1  tiga  elemen  sistem  kebijakan  yang saling terkait.
Gambar 2.1 : Tiga elemen dalam sistem kebijakan  (Dunn, 2000: 110)
Pelaku Kebijakan Kebijakan Publik Lingkungan Kebijakan
Penyelenggaraan    pendidikan  termasuk  ke dalam  kebijakan  publik  artinya  bahwa  masalah pendidikan  diikuti  oleh  semua  lapisan  masyarakat. Dalam konteks kebijakan pendidikan, penyelenggaraan  pendidikan    selalu  ditemukan banyak  masalah,  maka  untuk  mengetahui  proses pengkajian  masalah  diperlukan  metodologi  analisis kebijakan.  Kebijakan  (Dunn,  2000:  3)  ini  sebagai perpaduan  elemen-elemen  dari  berbagai  disiplin ilmu  politik,  psikologi,  ekonomi,  filsafat.    Analisis
kebijakan  bersifat  deskriptif  diambil  dari  disiplin- disiplin tradisional.
Mengacu  pada  Gambar  2.2  bahwa  masa depan kebijakan memiliki konsekuensi dari serangkaian  tindakan  untuk    mencapai  nilai-nilai, dan  arena  itu  merupakan  penyelesaian  terhadap suatu  masalah  kebijakan,  yang  mengilustrasikan kebijakan yang berorientasi masalah, berkaitan satu sama lain.
Gambar 2.2 : Analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah (Dunn, 2000: 21)
Informasi mengenai kondisi yang menimbulkan  masalah  adalah  sangat  penting diketahui.  Hal ini disebabkan informasi yang tidak memadai,  yakni  bila  melihat  masalah  kebijakan yang telah dilaksanakan masa lalu  yang tidak dapat
berubah,    sedangkan  nilai  itu  sendiri    yang  dapat berubah      (Dunn,  2000:  10).    Kebijakan  program CSR    perusahaan    yang  telah  dilaksanakan  sejak perusahaan  berdiri,  yakni  jauh  sebelum  Undang- undang CSR dikeluarkan.
Kinerja Kebijakan Masalah Kebijakan Aksi Kebijakan Hasil Kebijakan Masa depan Kebijakan Peramalan Evaluasi Pemantauan Rekomendasi Problem Problem Problem Problem
Gambar 2.3. Model implementasi kebijakan
Aksi  kebijakan    merupakan  suatu  gerakan atau  serangkaian  yang  dituntun  oleh  alternative kebijakan  yang  dirancang  untuk  mencapai  hasil  di masa  mendatang,    yang  memiliki  nilai.    Sedangkan kinerja  kebijakan  akan  terlihat  sebagai  derajat  atau tingkatan  dimana  hasil  kebijakan  yang  ada  dapat member  kontribusi  terhadap  pencapaian  nilai-nilai. Oleh  karena  menimbulkan  masalah,  maka  kinerja harus ditinjau kembali dan ditata ulang agar menuai kinerja yang sesungguhnya   (Dunn, 2000:109).
Permasalahan  kebijakan  publik,  dalam  hal ini  adalah  masalah  pendidikan  merupakan  masalah terpenting  dalam  sumberdaya  manusia.    Sementara itu, Dunn mengetengahkan kajian tentang penyusunan  agenda,  adopsi,  menysusun  formulasi, implementasi,  dan  sistem  penilaian  yang  harus dilakukan.
Gambar 2.5 : Kedekatan prosedur analisis kebijakan dengan tipe-tipe pembuatan kebijakan  (Dunn, 2000: 25)
Communication Resources Disposition implementation Bureaucratic Structure
Kerumitan  dalam implementasi akan selalu terjadi.    Sesuai  dengan  kebijakan  pemerintah  yang diamanatkan dalam UU nomor 9 tahun 2009 tentang Badan  Hukum  Pendidikan,  bahwa    terdapat hubungan  yang  erat  kaitannya dengan pelaksanaan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam penyelenggaraan  pendidikan    (Wijatno,  2009:30). Berikut  akan  dijelaskan  satu  persatu  mengenai penyelenggaraan pendidikan dan strategi perusahaan melalui program CSR.
Dalam hal pendidikan PBB telah mengeluarkan  sebuah  kebijakan  yang  dikemas dalam  agenda  MDGs    ( Millenium  Development Goals ), agenda ASEAN
mengeluarkan kebijakannya  yang  termuat  dalam  deklarasi  AEC ( Asean  Economic  Community )  sejak  November 2007,  yakni  elemen  tenaga  kerja  terdidik,  dan  daya saing  internasional.      Sementara  itu  Indonesia menyambut  komunitas  ekonomi  ASEAN  dengan mencanangkan  empat  pilar  yang  didalamnya mengandung komunitas integrasi agar siap menghadapi    daya  saing    di  kawasan  global,  dan untuk  menindak  lanjuti  program  MDGs  atau  TPG (Tujuan Pembangunan Milenium). Khusus peningkatan  kualitas  sumberdaya  manusia,    dalam hal  pendidikan  dan  sosial  diusahakan  oleh kelompok  pemerintah  daerah,  sektor  swasta,    dan atas  swadaya  masyarakat.    Terkait  hal  tersebut  Hitt (2007:  32)  menggarisbawahi  betapa  pentingnya melihat  perbaikan  lingkungan  yang  dilakukan  oleh organisasi secara objektif dari pihak luar.
Kebijakan  tentang  sistem  pendidikan  nasional (sisdiknas)  dinyatakan  bahwa    bentuk  satuan pendidikan dibagi dalam  tiga  hal (UU no. 20 tahun 2003, pasal 13), penyelenggaraan pendidikan antara lain  meliputi    pendidikan  formal,  pendidikan nonformal, pendidikan informal yang diperuntukkan bagi pendidikan keluarga dan lingkungan.
Masalah kebijakan pendidikan, yang didalamnya    adalah  merupakan  nilai,  kebutuhan, atau  kesempatan  yang  belum  terpenuhi  yang  dapat diidentigikasi,  untuk  kemudian  diperbaiki  atau dicapai melalui tindakan politik  (Dunn, 2000: 107). Merujuk pada kebijakan dalam bidang penyelenggaraan pendidikan belum memadai terutama di  wilayah  industri baru, kawasan  industri yang  sering  menimbulkan  masalah.    Masalah lingkungan  industri  merupakan  kompetisi  yang  tak dapat dielakkan, karena disana terjadi kecemburuan sosial dan pengangguran, atau tingkat putus sekolah yang mengakibatkan pengangguran.  Oleh pimpinan perusahaan,  dan  dalam    unit  terkecil  diciptakan SOP    ( standard  operating  procedure ),  menuju tindakan  riil  untuk  melaksanakan  implementasi kebijakan  dalam  bidang  pendidikan,    dewasa  ini memiliki  standard  tertentu  yang  tertuang  dalam sistem manajemen internasional (ISO, internasional  standard  organization ),  pemerintah daerah  kota  dan  kabupaten      sebagai  UPT menjalankan  program pelayanan layanan minimum pendidikan  (SPM bidang pendidikan).

## METODE PENELITIAN
Dalam bab ini,   metode yang dipergunakan adalah  dengan  metodologi  kualitatif.  Penelitian  ini bersifat  kualitatif,  yaitu  menekankan  pada  proses- proses  dan  makna-makna  yang  tidak  diukur  secara ketat  dari  segi  jumlah,    intensitas,    maupun frekuensi (Denzin dan Lincoln, 1994 dalam Sitorus, 1998).  Selama  mengadakan penelitian di  kawasan tertentu,  dengan  waktu  tertentu,  dan  dengan informan  yang  tertentu,  maka  dipandang  perlu  dan cocok  apabila  menggunakan  metodologi  kualitatif. Sebenarnya  dalam  penelitian  terdapat  berbagai metodologi,  Soegiyono  (2009) berpendapat bahwa metodologi yang dilakukan dalam penelitian terbagi beberapa  cara,  yakni  kualitatif,  kuantitatif  atau gabungan  diantara  keduanya.    Dengan  tiga  cara  ini sudah  barang  tentu  memiliki  kelebihan  dan kekurangan.  Telaah  wawancara,  observasi  dan sistem  dokumentasi  dilakukan  pada  waktu  dan tempat  tertentu.
Dengan menggunakan metodologi kualitatif,  penulis  akan  mendapatkan  data  dan informasi  yang  akurasinya  dapat  terjamin,  terbaru dan  terpercaya.    Pengumpulan  data  dilakukan dengan  kombinasi  sumber  data  (triangulasi)  yakni dengan  melakukan  pengamatan,  wawancara,  dan analisis  dokumen.  Sumber  informasi  ditentukan secara purposive  sampling dan snowballing dengan responden  ditentukan  dari  petunjuk  responden sebelumnya.    Metode  etnografi  digunakan  untuk menghimpun informasi wawancara dan pengamatan.    Makna  kualitatif  penelitian  ini  juga dalam  hal      posisi  peneliti  terhadap  subyek penelitian dalam relasi subyek-subyek
( intersubjectivity ). Efektivitas yang dimaksud adalah keefektifan  program  CSR  pendidikan,  sehingga pada  penelitian  ini  akan  dilihat  mulai assessment CSR pendidikan, perencanaan, implementasi,
evaluasi  hingga  dampaknya  yang  terjadi  akibat pelaksanaan  CSR,  sehingga  perubahan-perubahan yang  tidak  terkait  dengan  CSR  tidak  akan  diteliti. Pada penelitian ini data kuantitatif digunakan untuk melengkapi  dan  memperkuat  informasi  yang didapatkan dari informan, responden dan stakeholder .    Pendekatan  kuantitatif  digunakan dalam  penelitian  ini  dengan  maksud  untuk  mencari informasi  faktual  secara  mendetail  yang  sedang menggejala  dan  mengidentifikasi  masalah-masalah atau  mendapat  justifikasi  keadaan  dan  kegiatan- kegiatan  yang  sedang  berjalan  (Singarimbun  dan Effendi, 2006).
Penelitian  ini  dibatasi  oleh  dimensi  ruang dan  waktu,  dilakukan  di  Kawasan  Industri  Bogor, tepatnya  diwakili  oleh  Kecamatan  Citeureup, Babakan  Madang,  Gunung  Putri  dan  Cileungsi, yang  terdiri  dari  desa  binaan  dan  kampung- kampung  baru,  yakni  di  Desa  Citeureup,  Desa Puspanagara,  Desa  Tajur,  Desa  Hambalang,  Desa Lulut,  Desa  Gunungsari,  Desa  Nambo,  Desa Bantarjati,  Desa  Narogong,  Desa  Gunung  Putri, Desa Kranggan, Desa Cileungsi, Desa Leuwi Karet, Desa  Tarikolot  dan  Desa  Leuwi  Nutug.    Penentuan lokasi  penelitian  ini  dilakukan  secara  sengaja ( purposive ),  memilih  tiga  perusahaan  besar, Indocement  Heidelberg    dipilih  menjadi  kasus penelitian  karena  meraih  CSR  Award  2008  dan tahun 2013 kategori sosial-lingkungan dan
Peringkat  Emas  PROPER  2009  hingga  tahun  2013 terus  menerus  mendapat  Peringkat  Emas.    Holcim group  dipilih menjadi kasus penelitian karena  juga meraih  CSR  Award  2008  dan  tahun  2013  kategori sosial-lingkungan  dan  Peringkat  Emas  PROPER 2009  hingga  tahun  2013  terus  menerus  mendapat Peringkat  Emas.  Kondisi  yang  sama  juga  terjadi pada Bogasari Group.  Penelitian dilaksanakan pada bulan  Januari  2011  hingga  bulan  Februari  2012. Penelitian ini dilakukan dalam empat tahap.  Tahap pertama adalah pengumpulan literatur dari berbagai sumber  untuk  memenuhi  kebutuhan  pendekatan teoritis.
Model  konseptual  sesuai  dengan  gambar (visualisasi proses), dengan mengetengahkan masukan  –  proses  –  keluaran  –  dan  azas  manfaat, dapat    dijelaskan  secara  sederhana.    Kunci  utama adalah  melaksanakan  program  sesuai  dengan rencana.    Model  ini  disusun    memiliki  makna  dan tujuan,  yang  diharapkan  dalam  implementasinya dapat  berjalan  dengan  tepat,  efisien,  dan  efektif sesuai  dengan  kebutuhan  yang  diperlukan.    Tentu saja  dalam  model  konsepsual  yang  sederhana  ini mengandung  tujuh  criteria,  yang  rasional    (dapat didasari atas perhitungan dan pengukuran), memiliki    tujuan,  menentukan  memperkirakan asumsi,  ada  visualisasi,  strategi  implementasi, indicator keberhasilan, dan dapat dievaluasi.
Gambar 4.  : Model konseptual tentang implementasi CSR pendidikan yang efektif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada  bab    ini  dibahas  mengenai  hasil penelitian dan pembahasan mengenai  implementasi program  CSR  bidang  pendidikan  bagi  masyarakat sekitarnya. Implementasi ini sesuai dengan program perusahaan yang memiliki komitmen terhadap dunia pendidikan,    membangun  dan  meningkatkan fasilitas  pendidikan,  mendukung  penyelenggaraan pendidikan,  memberikan  perhatian  kepada  siswa dan  mahasiswa  berupa  bea  siswa  dan  mengadakan riset,  serta  penulisan  karya  tulis.  Program  CSR pendidikan  merupakan  sistem  yang    dicanangkan yang  berkaitan  dengan  efektivitas  program  melalui essessment CSR  bidang  pendidikan,  perencanaan, implementasi,  pengendalian  dan  dampak  atas bantuan tersebut.  Program tersebut adalah :
a) Bantuan  pembuatan  sarana  dan  prasaana untuk sekolah (pendidikan)
b) Bantuan  laboratorium,  alat  tulis  buku, kelengkapan siswa, dan lain-lain
c) Kunjungan siswa (study visit)
d) Pelatihan  dan  pendidikan,  pengembangan masyarakat
e) Praktek  kerja  lapang    (PKL),  praktek  kerja industri (prakerin), KKN
f) Program beasiswa
Program  SCR  meliputi  :  pendidikan, kesehatan,  ekonomi,  sosial  budaya  dan  agama, keamanan  dan  keselamatan  lingkungan,  reklamasi dan kerjasa dengan perguruan tinggi, pemberdayaan bidang  pertanian  perikanan  dan  peternakan.  Untuk itu, hubungan antara perusahaan dengan masyarakat
pendidikan    dapat  diterangkan  ke  dalam perceptual mapping resources authority (peta atas penguasaan sumberdaya  yang  dimiliki  oleh  perusahaan), perusahaan  besar  telah  memanfaatkan  sumberdaya alam dan sekaligus mempekerjakan rubuan karyawan. Perceptual mapping bantuan kependidikan  dari  perusahaan.    Terdapat  empat posisi  yang  berbeda,    besar  atau  kecilnya  bantuan perusahaan, besar atau kecilnya kebutuhan pendidikan.
Assessment merupakan
penilaian, pengkajian,  pengukuran,  pertimbangan,  penelaahan terhadap kebutuhan masyarakat lingkungan perusahaan, dan secara khusus kepentingan penyelenggaraan  pendidikan.  Selain  itu  juga
assessment CSR  untuk  bantuan  berupa  barang  jasa yang dinilai akan sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, dan berperan dalam berbagai hal seperti berfungsi sebagai perbaikan infrastruktur, mempermudah transportasi, membantu  menjaga  kebersihan,  dan  Assessment dilakukan  untuk  mengetahui  jumlah  sekolah  dan siswa  yang  mendapat  bantuan,  infrastruktur penunjang  pendidikan,  pelatihan  yang  sesuai kompetensinya. Anggaran tersebut dibuat bersamaan dengan penyusunan perencanaan tahunan,  dan  yang  terpenting  adalah  perusahaan harus mengeluarkan dana bantuan. Table 4. 1. Bantuan  produk riil dan produk jasa langsung kepada masyarakat sekitar perusahaan Bentuk Program CSR Bidang Pendidikan Produk Riil Produk Jasa Holcim Group 1. Pembangunan gedung sekolah 2. Bantuan pembuatan jalan dan gang menuju sekolah 3. Bantuan laboratorium dan fasilitas belajar 4. Bantuan bea siswa 1. Pelatihan menjahit
2. Pelatihan perdagangan
3. Pelatihan guru SD dan SMP 4. Penyelenggaraan  praktek  kerja, studi visit Bogasari 1. Perbaikan jalan menuju sekolah 2. Perbaikan fasilitas sekolah 3. Bantuan bea siswa 1. Pelatihan pembuatan kue 2. Lomba  karya  tulis  tentang  gizi dan pangan 3. Penyelenggaraan  praktek  kerja, studi visit Indocement Heildelberg 1. Pembuatan gedung sekolah TK, SD, SMP, SMA 2. Pembuatan infrastruktur, dan fasilitas penunjang ke sekolah 3. Perbaikan fasilitas sekolah 4. Bantuan bea siswa 5. Donasi semen 1. Pelatihan peternakan 2. Pelatihan perikanan
3. Pelatihan agribisnis
4. Pelatihan teknik dan bengkel las
5. Pelatihan  mengemudi
6. Penyelenggaraan  praktek  kerja,
studi visit
Sumber : Bina Lingkungan di Kawasan Industri Bogor  (diolah)
Program  CSR  pendidikan    disesuaikan dengan  visi  dan  misi  pemerintah  adalah  untuk mewujudkan  daya  saing  dan  siap  menghadapi kompetisi.    Maka  dari  itu  untuk  perencanaan  CSR pendidikan diperlukan  planning pembuatan sarana, fasilitas  yang  sesuai  dengan  tata  letak  daerah tersebut,  guna  mendukung  SPM,  IPM  dan  MDGs. Assessment    CSR  bidang  pendidikan  yang dimaksudkan    pada  penelitian  ini  adalah  perkiraan dan  penilaian  atau  prediksi  mengenai  jenis  bantuan pendidikan yang meliputi :
a) Sekolah mana saja dan perguruan tinggi mana yang akan dibantu
b) Desa  mana  saja  yang  menjadi  prioritas perhatian
c) Mahasiswa  dari  perguruan  tinggi  mana  yang akan diberikan bea siswa
d) Seberapa besar jumlah dana yang dianggarkan untuk membantu pendidikan
e) Perkiraan  waktu  yang  tepat  untuk  menyusun anggaran dan pemberian dana
f) Sistematika  pemberian  dana  (implementasi program) yang akan disusun
g) Strategi implementasinya agar terwujud
Perencanaan pendidikan  sesuai dengan  visi dan misi  pemerintah  adalah  untuk  mewujudkan  daya saing  dan  siap  menghadapi  kompetisi.    Kajian kebutuhan pendidikan terkait dengan CSR pendidikan,  selain  melakukan assessment dan planning seperti  tersebut  di  atas, selanjutannya untuk  kebutuhan  CSR  pendidikan  adalah  sebagai berikut :
a) Mempelajari  dan  merencanakan  kebutuhan sekolah-sekolah  terutama  sekolah  dasar, sekolah  menengah  pertama  dan  sekolah menengah  tingkat  atas  yang  ada  di kecamatan dan kabupaten tempat perusahaan tersebut melakukan produksi
b) Mempelajari kebutuhan praktek langsung di lapang,  terutama  di  sekolah  menengah tingkat  atas  profesi  (sekolah  menengah kejuruan)  yang  ada  di  kecamatan  dan kabupaten  tempat  perusahaan  tersebut melakukan produksi
c) Mempelajari  kebutuhan  perguruan  tinggi yang berdekatan dengan perusahaan tersebut  (terutama  perguruan  tinggi  negeri di kabupaten atau provinsi tempat perusahaan beroperasi
d) Mempelajari  fakultas  dan  jurusan  yang terkait dengan perusahaan mulai dari input, proses  dan  out  put  yang  ada  di  perusahaan tersebut, dsb.
e) Mempelajari  kebutuhan  perusahaan  itu sendiri terkait dengan kajian atau penelitian apa  yang  diperlukan  perusahaan  yang  ada hubungannya  langsung  dengan  jalannya kegiatan perusahaan
f) Melibatkan  para  pemangku  kepentingan terkait  dengan  dunia  pendidikan,  terutama yang  ada  di  wilayah  perusahaan  tersebut, untuk  bersama-sama  menentukan  arah kebijkan pelaksanaan CSR pendidikan.
Kebutuhan pendidikan  formal, non formal, dan    informal    sebagai  upaya    pemberdayaan masyarakat.  Perencanaan  disusun  sesuai  dengan mekanisme  dan  peraturan  serta  persyaratan  umum, berisi juga mengenai dana bantuan  (budget), antara lain :
a) Perencanaan  dalam  pemberian  beasiswa siswa dan mahasiswa
b) Penyusunan rencana jadwal  PKL (prakerin) dari  sekolah  menengah  kejuruan  dan mahasiswa sesuai kompetensi
c) Perencanaan Study  visit dari  instansi sekolah dan institusi lain
d) Perencanaan  terhadap  bantuan  sarana  dan prasarana pendidikan
e) Perencanaan  pelatihan  (pendidikan  non formal)
Tahap  pelaksanaan  atau  implementasi merupakan  hal  yang  paling  penting,    sebagai tindakan    nyata    (riil)  dilaksanakan  sesuai rencananya.  Tiga  perusahaan  yang  menjadi  tempat kajian  telah  mengimplementasikan  CSR  bidang pendidikan,  Holcim  Group,  Bogasari  Group, Indocement Heidelberg Group.  Teknis pelaksanaan pemberian  bantuan  adalah  secara  langsung  kepada siswa  atau  mahasiswa  melalui  institusinya,  dan secara  tidak  langsung.    Besaran  berapa  jumlah pendanaan  yang  sudah  harus  disiapkan  dalam anggaran tahunan.  Beasiswa untuk  anak karyawan pada  umumnya  diberikan  pada  karyawan  golongan tertentu   (sedang ke bawah), dan memiliki prestasi di  sekolahnya.  Bantuan  beasiswa  untuk  putra-putra karyawan  pada  umumnya  hanya  dilakukan  di perusahaan-perusahaan skala besar, dengan besarnya dana yang diberikan sama dengan bantuan untuk masyarakat umum.
Manfaat beasiswa  bagi  mahasiswa  antara lain  untuk  membantu  membayar  uang  kost, membeli  alat  tulis,  bahkan  alat  komunikasi, kebutuhan  makan  dan  minum,  bahkan  membantu orang  tuanya.  Yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah memberikan semangat belajar agar mempertahankan nilai, dan mengejar cita-citanya. Adapun langkah-langkah yang umumnya dilakukan perusahaan-perusahaan  di  kawasan  industri  Bogor, antara lain adalah:
a) Perusahaan  menugaskan  karyawannya  yang mempunyai  kemampuan,  komitmen,  yang diserahi tanggung jawab ( person in charge /PIC)  terhadap  CSR  pendidikan,  atau dari bagian lingkungan.
b) Melakukan kegiatan monitoring pada pelaksanaan  dan  pada  kemajuan  kegiatan CSR  pendidikan  sesuai  dengan  mekanisme monitoring yang sudah direncanakan.
c) Melakukan evaluasi kegiatan CSR pendidikan,  terutama  pada  program-program yang telah berjalan, dan sekaligus mendokumentasian kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai.
d) Merumuskan kegiatan-kegiatan untuk menjamin  agar  kegiatan  CSR  pendidikan yang  sedang  dan  telah  berjalan  dapat
dilanjutkan  pada  tahun-tahun  yang  akan datang.
Azas manfaat diberikan bantuan sesuai dengan yang disepakati  dan  dikategorikan    melalui      distribusi
dan    alokasi  dana  bantuan,  sepetrti  dalam    tabel berikut ini.
Tabel 4.2 Alokasi dan makna bantuan program CSR pendidikan
Menjelang smester atau kenaikan kelas Distribusi dan alokasi Sekitar kawasan Makna , azas manfaat Siswa sekolah Dasar Distribusi ke sekolah dasar di wilayah Bogor Siswa yang mendapat bantuan CSR Siswa Sekolah Menengah Pertama Distribusi dan alokasi bantuan langsung Menambah daya tampung lulusan SD Siswa SMA / MA/ SMK Distribusi dan alokasi langsung Menambah daya tampung lulusan SMP Mahasiswa Wilayah Bogor, dan Perguruan Tinggi di P Jawa dan luar Jawa. Sifat membantu dan menunjang aktivitas pembelajarannya
Bentuk  bantuan  kepada  Sekolah  SD,  SMP,  SMA, dan  SMK,  tidak  memandang  apakah  sekolah  baru atau  lama.    Untuk  perguruan  tinggi  yang  jaraknya relative jauh akan mendapat pertimbangan
tersendiri.      Biasanya  mahasiswa  akan  diundang  ke perusahaannya      sebagai  sosialisasi  kepedulian perusahaan  terhadap  pendidikan,  dan  ini  akan membawa dampak positif.
Tabel 4.   Jenis-jenis bantuan yang diberikan pada kegiatan pendidikan formal
No Subyek Bantuan SD SMP SMA SMK Perg Tinggi 1 Bea Siswa √ √ √ √ √ 2 Peralatan Sekolah √ √ √ √ √ 3 Laboratorium √ √ √ √ 4 Buku bacaan – Perpustakaan √ √ √ √ √ 5 Perbaikan gedung √ √ √ √ 6 Pembuatan  Gedung Baru √ √ √ 7 Pengelolaan Perpustakaan √ √ √ √ 8 Kesehatan Lingkungan Sekolah √ √ √ √ √ 9 Pelatihan  Bagi  Guru, dan masyarakat √ √ √ √ √ 10 Plant Visit, Studi Karya √ √ √ √ 11 Praktek Kerja Lapangan, Prakerin √ √ Sumber : Kawasan industri Bogor  (diolah,  2010) Sistem  pengendalian  sebenarnya  terletak pada    kondisi  perusahaan,  yakni  masalah  dana keuangan (financial). Namun demikian,
pengendalian tergambar pada kepentingan manajemen yakni aspek SDM, kebutuhan lingkungan,  operasional  mesin  produksi,  sistem yang  dilakukakan,  financial,  dan  bahan  baku.
Sistem  pengendalian  dilakukan secara  terus menerus  melalui  monitoring  dan  evaluasi  program. Pengendalian terhadap beban biaya yang dikeluarkan ini tidak begitu mempengaruhi perusahaan karena nilai persentasenya sangat kecil.
Namun  demikian,  sebenarnya  bagi  dunia pendidikan  memiliki  nilai  relative  besar.    Dari  tiga
perusahaan  yang  menjadi  focus  kajian  memiliki dana  CSR lebih dari seratus milyar, agar dilakukan lebih efisien dan efektif.
Sistem  pengendalian  CSR  pendidikan adalah  salah  satu  bagian  dari  sistem  manajemen, yang  berperan  untuk  mengendalikan  program  yang sudah  diperkirakan  ( assessment ),  dan  sudah direncanakan  serta  selanjutnya  diimplementasikan oleh  suatu  perusahaan.  Pengendalian  ini  terletak pada pimpinan perusahaan  sebagai peyandang dana CSR  Pendidikan.  Tujuan  dari  pengendalian  dari implementasi  bantuan  CSR  pendidikan  ini  adalah agar  implementasi  atau  pelaksanaan  bantuan  CSR pendidikan tersebut terarah, sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan  sesuai dengan  yang diharapkan.
Seiring  dengan  program  CSR  bidang pendidikan, terdapat perubahan paling  nyata  adalah penyelenggaraan  pendidikan.    Dengan  pola  dan sistem teratur dan semakin pasti,  bidang pendidikan semakin  hari  semakin  merasakan  manfaatnya. Dengan  sistem penilaian (perkiraan, dan penilaian), pelaksanaan program yang efektif, maka para siswa dan  mahasiswa  di  sekitar  perusahaan  semakin semangat untuk berkompetisi.
Citra  (image)  positif  yang  terlihat  secara kasat mata dari bantuan CSR pendidikan antara lain adalah :
a) Sebagala  bentuk  bantuan  dapat  berfaedah dan  berguna  untuk  meningkatkan  citra sekolah,  dan  perguruan  tinggi.  Kegiatan pelaksanaan CSR pendidikan akan menjadikan sekolahnya berani berkompetisi dengan daerah lain, dengan berbagai catatan bahwa  program  dapat  diteruskan  sesuai dengan perkembangan. Fasilitas dan lingkungan  sekolah  yang  lebih  rapih  dan tertata dengan baik.
b) Pelatihan terhadap guru dan tenaga kependidikan  serta  masyarakat    dapat meningkatkan potensinya.
c) Masyarakat  sekitar  kawasan  industri  yang serius  ingin  mendapatkan  pengetahuan melalui pelatihan-pelatihan untuk
masyarakat,  meningkat  kompetensinya  dan lebih berdaya serta lebih mandiri.
d) Siswa/mahasiswa dapat mempraktekan teori yang  didapat  di  bangku  sekolah  pada  saat melakukan PKL/prakerin
e) Mahasiswa  dapat  melakukan  penelitian dengan  mudah  dan  biaya  yang  dibantu perusahaan,  serta  dapat  memperbanyak tempat untuk koas, internship atau magang
f) Siswa  atau  mahasiswa  yang  berasal  dari keluarga  tidak  mampu,  dapat  meraih  cita- citanya  melalui  bantuan  beasiswa  dari perusahaan.
Berikut ini diketengahkan mengenai pembahasan  atas  hal-hal  yang  ditemukan  selama penelitan,  dan  sekaligus  akan  dijelaskan  mengenai model  konseptual  implementasi    CSR  pendidikan. Pembahasan  berkisar  pada  hasil  temuan  seperti yang  telah  dijelaskan  di  atas,  yakni  mengenai assessment, perencanaan, implementasi, pengendalian,  dan  dampaknya.    Kelima  alat tersebut  merupakan  sistem  pendekatan  yang  dikaji, yang  didalamnya  mengandung  uraian  kegiatan pelaksanaan  program  meliputi  praktek  kerja, bantuan  bea  siswa,  study  visit,  pelatihan,  bantuan sarana  dan  prasarana    (infrastruktur),  dan  lain-lain yang  berkaitan  dengan  bantuan  kependidikan. Perusahaan-perusahaan  berskala  besar  maupun skala  kecil  sudah  melakukan  kegiatan  CSR pendidikan, bahkan pelaksanaannya sudah dilakukan jauh sebelum adanya perundang- undangan.
Aspek  azas  kekeluargaan  tercermin  dalam pelaksanaan  bantuan  khususnya  melalui  program yang  rutin  dan  terkendali.    Bantuan  terhadap infrastruktur,  khususnya  terhadap    lingkungan sekolah dasar dan menengah telah dilakukan sebatas kebutuhan    sekolah,  perbaikan  ruang  kelas, perbaikan  jalan  yang  ringan.  Bantuan  tersebut  t idak  mengikat,  dan  hanya  bersifat  sosial secara  langsung,  oleh  karena  itu  masing-masing sekolah    atau  perguruan  tinggi  dapat  mengajukan proposal    yang  tidak  perlu  diketahui  oleh  dinas pendidikan  setempat.    Dinas  pendidikan  dan kebudayaan sebagai UPT, tidak memiliki kewajiban  untuk  menerima  atau  menyalurkan, sementara  ini  dan  sejauh  ini  hanya  menerima laporan.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis data  dan  informasi  yang  diperoleh  dan    telah
diuraikan  pada  bab  IV,        pada  akhirnya    diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Sistem Assessment
dalam bidang pendidikan  di  kawasan  industri  sangat  perlu dan penting, yang berguna untuk menentukan  langkah-langkah  ke  depan, khususnya  dalam  implementasi  kebijakan CSR pendidikan.
2. Sistem  perencanaan  CSR  pendidikan  di Kawasan  Industri  Bogor  belum  dapat dilaksanakan  efektif  sebagai  akibat  adanya keinginan  pencitraan  dari  masing-masing perusahan  yang  terlalu  kuat,  sehingga  setiap perusahaan  tidak  saling  terbuka,  bersifat rahasia,  dan  mengakibatkan  bantuan  yang diberikan  ke  sekolah  atau    pada  desa  sekitar tidak adil dan merata.
3. Implementasi  CSR  pendidikan  di  Kawasan Industri  Bogor  belum  dapat  dilaksanakan secara  efektif.  Sistematika  distribusi  dan alokasi dana tampak  tumpang tindih terhadap kegiatan dan tujuannya, misalnya  bea siswa, PKL,  studi  visit,  bantuan  infrastruktur, pelatihan    (training,  seminar,  workshop). Penggunaan dana CSR terbesar lebih diperuntukkan kepada yayasan yang dibangun oleh perusahaan (yayasan internal), dan  dana  bantuan  yang  diberikan  tidak disesuaikan  dengan  prioritas  kebutuhan pendidikan.    Pelaksanaan  (implementasinya) lebih  banyak  diarahkan  pada  hal-hal  yang bersifat politik mercusuar.
4. Sistem  pengendalian  CSR  pendidikan  di Kawasan  Industri  Bogor    sudah  dilakukakn, namun  perlu  ditingkatkan  secara  efektif  dan efisian,  sebab  yang  terlihat  dari  adanya program-program  yang  belum  tepat  sasaran, belum  tepat  waktu  dan  belum  tepat  guna, dan    CSR  pendidikan  bukan  menjadi prioritas utama. Dampak CSR pendidikan di Kawasan  Industri  Bogor  memiliki  dampak positif dan negative.
5. Wacana  perwujudan  meningkatkan  mutu pendidikan  sebagaimana  digariskan  oleh SPM,  IPM,  dan  MDGs  masih  sangat  kecil, diperlukan  kerja  lebih  cerdas  dan  kerja keras.
Setelah  melakukan  analisis  terkait  dengan program CSR dan pendidikan di lokasi kajian, agar program CSR pendidikan dapat dilaksanakan secara optimal, diperlukan penelitian lanjutan, yakni:
a) Pemanfaatan dana CSR lebih mengedepankan bidang pendidikan. Meningkatkan hubungan industrial pendidikan  antara perusahaan, sekolah dan pemerintah  dalam  meningkatkan  mutu pendidikan  khususnya  bagi  masyarakat sekitar kawasan industri.
b) Future  research adalah  seberapa  jauh tanggung jawab pendidikan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan perusahaan di daerah tertinggal.

## DAFTAR PUSTAKA
Allenby,  B.R.  (1999). Industrial  Ecology : Policy Framework  and  Implementation. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
Alma,  B.  (2005). Pemasaran  Stratejik  Jasa Pendidikan . Bandung: Alfabeta.
Alma,  B.  dan  Hurriyati,  R.  (2009). Manajemen Corporate  dan  Strategi Pemasaran  Jasa Pendidikan:  Fokus  Pada  Mutu  dan Pelayanan Prima . Bandung: Alfabeta.
Alma,  B.  (2010). Pengantar  Bisnis .  Bandung: Alfabeta.
Ambadar, J. (2008). Corporate Social Responsibility  –  CSR  dalam  Praktik  di Indonesia .    Jakarta  :    PT  Elex  Media Komputindo.
Arikewuyo, M.O. (2009). “ Professional Training of Secondary  School  Principals  in  Nigeria:  A
Neglected Area in the Educational
System” .  Florida Journal  of  Educational Administration & Policy, 2 , (2), 73-84.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2009).
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor  19  Tahun  2007  Tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional Tahun 2005 – 2025. Jakarta: Bappenas.
Badan Statistik Kabupaten Bogor. (2005) . Kabupaten  Bogor  Dalam  Angka .  Bogor: BPS-Badan Statistik Kabupaten Bogor.
Banghart,  F.W.  dan  Albert  Jr.  (1973). Educational Planning .  New  York:  The  Macmillan Company.
Baptiste, H.P. dan Townsend, K. (2008). “Examining  the  Presidential  Libraries: Students  Find  Biases  and  Recommend  a
Multicultural  Perspective”. Multi  Culture Education, 16 , (1), 48-52.
Barnett, B. (2010). “Getting “Real” About Teaching Effectiveness  and  Teacher  Retention”. Journal  of  Curriculum  and  Instruction , 4 , (1), 1-15.
Barnett,  B.  (2010). Elementary  Mathematics Teacher  Preparation  in  an  Era  of  Reform: The  Development  and  Assessment  of Mathematics  for  Teaching .  Hillsborough: The Center for Teaching Quality.
Bray,    N.J.  (2008).  “Proscriptive  Norms  for Academic  Deans:  Comparing  Faculty Expectations Across Institutional  and
Disciplinary  Boundaries” .  The  Journal  of Higher Education, 79 , (6), 692-721.
Cheri,  L.  (2007).  “Metaphor  and  pedagogy  in  the design  practicum” .  International  Journal Technology  Des  Education,  18 ,  1120  – 1126
Covey,  S.R.    (2004). The  8 th Habit  from
Effectiveness to Greatness . New York: Free Press.
Crockett,  J.B.  (2004).  “Taking  stock  of  science  in the  schoolhouse:  Four  ideas  to  foster effective  instruction  for  students  with learning  disabilities”. Journal  of  Learning Disabilities , 37 , 189–199.
Crockett, J.B. (2007). “The Changing Landscape of
Special Education Administration”.
Exeptionality , 15 , (3), 139–142.
Dahlan,  A.,  Hadisumardjo,    H.  danKasiadi.  (1998).
“Mengenal  Kawasan  Industri  Cibinong”. Buletin Warta Indocement , 5 , (3), 38-39.
Dahlan,  A.,  Hadisumardjo,  H.  dan  Kasiadi.(1999).
Potret  Pendidikan,  Sosial,  Budayadan Agama  di  Kawasan  Industri  Cibinong . Bogor: YPP Insani Bogor.
Davis,  M.  dan  Carroll,  J.  (2009).  “Formative feedback  within  plagiarism  education:Is there a role for text-matching software?”. International Journal for Educational Integrity, 5 , (2), 58-70.
Deem,  R.,  Hillyard,  S.  dan  Reed,  M.  (2007). Knowledge,  Higher  Education,  and  the New Managerialism: The Changing
Management  of  UK  Universities. Oxford University Press.
Denton, H. dan McDonagh, D. (2003) “Using Focus Group  Methods  to  Improve  Students’ Design  Project  Research  in  Schools: Drawing Parallels from Action Research at
Undergraduate Level”. International Journal of Technology and Design Education, 13 , 129–14.
Departemen  Perindustrian.  (2005). Industri  Dalam Angka. Jakarta: Departemen Perindustrian.
Díaz,  B.  dan  Ángel.  (2009).  “Assessment  in Mexican Education: An Excess of
Programs  and  Absence  of  the  Pedagogical Dimension”. Sísifo.  Education  Sciences Journal , 09 , 19-30.
DiPaola,  M.F.  dan  Walther-Thomas,  C.  (2002). Principals  and  special  education:  The critical  role  of  school  leaders .  Center  on Personnel  Studies  in  Special  Education, University  of  Florida.  [Online].  Tersedia: http://www.copsse.org [9 September 2011]
Dirdjojuwono,  R.W.  (2004). Kawasan  Industri Indonesia:  Sebuah  Konsep  Perencanaan dan  Aplikasi .  Bogor:  Pustaka  Wirausaha Muda.
Direktorat  Jendral  Pendidikan  Tinggi  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2012). Panduan  Penelitian  Prioritas  Nasional Masterplan  Percepatan  dan  Perluasan Pembangunan  Ekonomi  Indonesia  2011– 2025 (Penprinas  MP3EI  2011  –  2025), Jakarta: Dikti.
Dirk,  S.  (2009). Performance  of  Blended  Learning in  University  Teaching,  Determines  and Challenges . [Online]. Tersedia: http://eleed.campussource.de/archive/6/262 7/e [9 September 2011] Djajadiningrat,  S.T.  (2001). Untuk  Generasi  Masa Depan “Pemikiran, Tantangan dan Permasalahan Lingkungan” . Bandung:Departemen Teknik Industri.
Fakultas Teknologi Industri, ITB.
Dunn,  W.    (2004). Public  Policy  an  Introduction, 3rd  edition .  New  Jersey  :  Pearson  Prentice Hall.
Dunn,  W.  Wibawa,  S  (Penterjemah)  (2000).
Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik,  Edisi Kedua.    Yogyakarta  :  Gadjah  Mada University Press.
308
Ellen,  G.  dan  Patrick,  S.  (2009).  “The  Changing Context of K–12 Education Administration:
Consequences  for  Education.    Program Design  and  Delivery”. Peabody  Journal  of Education , 84 , 9–43.
Eriyatno. (2011). Membangun Ekonomi Komparatif, Strategi  Meningkatkan  Kemakmuran  Nusa dan Resiliensi Bangsa. Jakarta: Elek Media Komputindo.
Fendri.  (2008). Strategi  Program  Pemberdayaan
Masyarakat  dan  Implikasinya  Terhadap Pemerintah: Studi Kasus Program Pemberdayaan  Masyarakat  PT  RAPP, CECOM dan Pemerintahan Kota
Pekanbaru .  Master  Thesis  pada  MPD    IPB Bogor: Tidak diterbitkan.
Ford,  A.  (1999). Modeling  the  Environment:  An Introduction to System Dynamics Models of Environmental  System .  Washington:  Island Press.
Gaudêncio,  F.  (2009).  “Conferences  School  and work in a historical perspective: contradictions  and  controversies”.  Makalah pada  17th  Afirse  Debate  —  Portuguese Section,  “School  and  the  world  of  work”, Lisbon.
Hitt,  M.A.,  Hoskisson,  R.E.,  dan  Ireland,  R.D. (2007).  Management  of  Strategy:  Concepts and  Cases.    Mason:  Thomson  South Western.
Hockman,  M.    (2005).  “Curriculum  Design  and Tertiary  Education”. International  Journal of  Mathematical  Education,  36 ,  (2),  175- 191.
Howard,  D.  (2003).  “Using  Focus  Group  Methods to  Improve  Students’  Design  Project Research  in  Schools:  Drawing  Parallels from  Action  Research  at  Undergraduate
Level”. International Journal of
Technology  and  Design  Education,  13 , 129–144.
Hoy,  W.K.danMiskal,  C.G.  (2008). Educational Administration:  Theory,  Research,  and Practice .  Boston:  McGraw  Hill  Higher Education.
Hubeis, A.V.S. (2010). Pemberadayaan Perempuan dari Masake Masa . Bogor : IPB Press.
Hunger,  J.  D.  dan  Wheelan,  T.  (2000). Strategic Management. New Jersey :  Prentice Hall.
International  Standard  Organization  26000.  (2007).
Guide  on  Social  Responsibility .  [Online]. Tersedia: www.iso.org/iso/iso2600 [12
Desember 2012]
Irianto, S. (2012). Otonomi Perguruan Tinggi Suatu Keniscayaan .  Jakarta:  Yayasan  Pustaka Obor Indonesia.
Ishikawa,  K.  (1985). What  is  Total  Quality Control?  The  Japanese  Way .  New  York:
Prentice – Hall Inc.
Jedamus, P. dan Peterson, M.W. (1980). Improving Academic  Management:  A  Handbook  of Planning  and  Institutional  Research. San Fransisco: Jossey Bass Publishing.
Jessica,  A.P.  (2010).  “Preparing  Pre-service Teachers  for  Multicultural  Classrooms”. Australian  Journal  of  Teacher  Education, 35 , (2), 35-48.
Johnson,  S.L.  dan    Rush,  S.C.  (1995). Reinventing the  University:  Managing  and  Financing Institutions  of  Higher  Education. New York: John Wiley & Sons, Inc.
Julijanti, N. (2008). Persepsi Masyarakat Terhadap Program-Program Corporate Social Responsibility PT. Aqua Golden Mississippi, (Studikasus di Desa Babakanpari, Kecamatan Dahu, Kabupaten Sukabumi, ProvinsiJawa Barat) .Master Thesis pada IPB Bogor: Tidak diterbitkan.
Kajander,  A.  (2010).  “Assessment  &  Evaluation  in Higher  Education”. Canadian  Journal  of Education , 33 , (1), 228-255.
Karakaya,  A.F.  (2006).  “Rehearsal  of  professional practice: impacts of web-based collaborative  learning  on  the  future encounter of different disciplines”.
International Journal Technology of
Education , 18 , 101–117.
Kati,  K.,  Tuki,  K.  dan  Minna,  T.  (2007).  “New Challenging  Approaches  to  Engineering Education:  Enhancing  University–Industry
Co-operation”. European Journal of Engineering Education , 32 , (2), 167–179.
Kawai,  M.  (2000).  “The  Resolution  of  The  East Asian  Crisis:  Financial  and  Corporate
Sector  Restructuring”, Asian  Economics , 11 , 133 – 168.
Kementerian  Negara  Lingkungan  Hidup.  (2009).
Peraturan  Menteri  Negara  Lingkungan Hidup  Nomor  33  tahun  2009:  Tata  Cara Pemulihan  Lahan  Terkontaimasi  Limbah Bahan  Berbahaya  dan  Beracun. Jakarta:
KLH.
Kennedy,  J.  E.    (2009). Era  Bisnis  Ramah Lingkungan: Strategi Marketing Communication  Masa  Depan .    Jakarta:  PT Bhuana Ilmu Populer.
Keputusan  Presiden  Nomor  33  tahun  1990  tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri.
Kim, W.C. dan Mauborgne, R. (2011). Blue Ocean
Strategy .  Jakarta:  PT Serambi Ilmu Semesta.
Kotler,  P.  (2004). Corporate  Social  Responsibility:
Six  Option  for  Doing  Good .    New  York: Free Press
Kotler,  P.  (2005). Corporate  Social  Responsibility: Implementation. New York: Free Press
Levstik, L.S., dan Tyson, C.A. (2008). Handbook of Research in Social Studies Education . New York: Taylor & Francis e-Library.
Levya,  R.  (2009).  “No  Child  Left  Behind:  A
Neoliberal Repackaging of Social
Darwinism”. Journal for Critical Education Policy Studies , 7 , (1), 364-381.
Madrazo,  L.  (2003).  “System  of  Representation:  A Pedagogical Model for Design Education in the Information Age”. International Journal  of  Education.  Digital  Creativity , 17 , (2), 73 – 90.
Mangkuprawira,  S.  dan  Padlinurjaji,  I.M.  (2008). Membangun  IPB  Menuju  World  Class University:  Hipunan  Gagasan  21  Bakal Calon  Rektor  IPB  2007-2012. Bogor:  IPB Press.
Mursitama,  T,  Hasan.  M,  Fakhrudin,  I.    (2011). Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  di Indonesia, Teori dan Implementasi . Jakarta
: INDEF.
Ministry  of  Education  and  Culture.  (1998). Education  Development  in  Indonesia . Jakarta: Depdikbud.
National  Industrial  Zoning  Committee’s  USA.
(1967). Industrial Zone. USA.
Ohlson,  M.  (2009).  “Examining  Instructional Leadership: A Study of School Culture and Teacher Quality Characteristics Influencing Student  Outcomes”. Florrida  Journal  of Educational  Adminsitration  and  Policy,  2 ,
(2), 102-113.
Omar,  A.  dan  Jerry,  D.  (2009).  Mathematical  Self- Efficacy  of  Middle  School  Students
Solving the Rubik Cube. Texas: Department  of  Mathematics  &  Statistics, Texas Tech University.
Ozdemir,  A.A.  dan  Muammer,  O.  (2009).  “An Analysis  of  the  Curricula  of  Business Administration  Departments  in  Turkish Universities  With  the  Perspective  of  Civil Society  Awareness”. Journal  of  Education for Business , 85 , (5), 313-317.
Pandian,  A.  (2008). “ Multiculturalism  in  Higher Education: A Case Study of Middle Eastern Students’  Perceptions  and  Experiences  in Malaysian University”. International Journal  Educational  Administration , 4 , (1),33.
Peters, M.H., Kethley, B. dan Bullington, K. (2005). “Course  Design  Using  the  House  of Quality”. Journal of Education for Business , 80 , (6), 309-315.
Rizky,  A.  dan  Majidi,  N.  (2008). Neo-Liberalisme
Mencengkeram Indonesia. Jakarta: E Publishing Company.
Robinson,  A.  (2009). The  Evolution  of  Education has  not  been  televised  :Educational Inequalities  and  the  Impact  of  Change Industrial  Design:  A  Phoenix  Reborn  from the Ashes of Technology Education: A Case History  The  Technology  Teacher .Journal of  Educational  Administration . Springer Science  +  Business  Media  B.V.  February 2009.
Rudito,  B.  dan  Famiola,  M.  (2007). Etika  Bisnis, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia .Bandung: Rekayasa Sains.
Sa’ud,  U.S.  (2009). Inovasi  Pendidikan .  Bandung :Alfabeta.
Sagala,  A.  (2003). Aspek  Tekno-Ekonomis  Dalam Perencanaan Pengembangan Kawasan
Industri  (Industrial  Estate/Industrial  Park) dan Peranannya Dalam Mendukung
Pembangunan yang Berkelanjutan . Jakarta: Puslitbang  Sumber  Daya,  Wilayah  dan Lingkungan Hidup, Badan Litbang  Industri dan Perdagangan,
Departemen
Perindustrian dan Perdagangan.
Salminen-Karlsson,  M.  dan  Wallgren,  L.  (2007). ”The  Interaction  of  Academic  and
Industrial Supervisors in Graduate
Education:  An  investigation  of  industrial research  schools”. Journal  of  Educational Administration , 56 , (1), 77-93.
Santosa,  S.  dan  Hadisumardjo,  H.  (1998). “Pembinaan  Lingkungan  di  kawasan Industri”.  Warta Indocement, 50 , 4-5.
Satori,  D.  dan  Komariah,  A.  (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Serageldin,  I.  (1996). Sustainability  and  Wealth  of Nation  First  Step  in  an  On-going  journey Dalam Environmentally Suatainable Development  Studiesa  And  Monograph Series,  No.  5 .  Washington  DC:The  World Bank.
Sugiyono.  (2010). Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatifdan R & D . Bandung: Alfabeta.
Sulistio,  B.  Perdanakusuma,  J.  dan  Leksono,  N. (2010). MDGs  Sebentar  lagi:  Sanggupkah Kita Menghapus Kemiskinan Dunia . Jakarta: Kompas Penerbit Buku.
Sumaryo.  (2009). Implementasi  Tanggung  jawab Sosial  Perusahaan  (Corporate  Social Responsibility)  Dalam  Pemberdayaan  dan
Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat: Kasus  di  Provinsi  Lampung. Disertasi Doktor pada IPB Bogor: Tidak diterbitkan.
Susanne, B.  (2010). “ Freire:  Informal Education as Protest” .  Journal  for  Critical  Education Policy Studies, 8 , (1), 161-180.
Susanto,  A.  (2007) A  Strategic  Management Approach Corporate Social  Responsibility. Jakarta : The Jakarta Consulting Group.
Tattersall,  C.,      Janssen,  J.,  Van  den  Berg,  B., Hummel, dan Hans,  K.R. (2007).   “Using IMS Learning Design to Model Curricula”.
Interactive Learning Environments , 15 , (2),
181 – 189.
Tilaar,  H.A.R.    (2012). Kaleidoskop  Pendidikan Nasional . Jakarta: Kompas Penerbit Buku.
Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  No.  5 Tahun 1960
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.
Urban Land Institute. (1975). Industrial Development  Handbook .Washington  DC:
ULI
Vicki,  W.  (2009).  “Leading  with  Data”. Florida Journal  of Educational  Administration  and Policy, spring 2009 Volume 2, Issues 2
Whittle,  S.R.  dan    Murdoch-Eaton,  D.  (2005). “Curriculum  2000:  Have  Changes  in  Sixth
Form Curricula Affected Students’
KeySkills?”. Journal  of  Further  and Higher Education, 29 , (1), 61–71.