## IMPLEMENTASI PERIZINAN PELAKSANAAN REKLAMASI PANTAI DAN PULAU-PULAU PESISIR DINEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Fadel Ilham Bagusti fadelbagusti1416@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Tri Hayati fadelbagusti1416@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Indonesia

## Abstrak
Penulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pelaksanaan  reklamasi  pantai  yang merupakan  salah  satu  pembangunan  terhadap  usaha  dan/atau  kegiatan penimbunan  tanah  yang  dilakukan  di  pinggiran  sungai  maupun  laut  dengan  cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Pelaksanaan reklamasi pantai diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 53 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan Dan Reklamasi, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun  2011  Tentang  Pengerukan  dan  Reklamasi,  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Menteri  Kelautan  Dan  Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor  25/Permen-Kp/2019 Tentang  Izin  Pelaksanaan  Reklamasi  Di  Wilayah  Pesisir  Dan  Pulau-Pulau  Kecil, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah  Pesisir  Dan  Pulau-Pulau  Kecil.  Pelaksanaan  reklamasi  tidak  lepas  dari adanya  kontroversi,  menyebabkan  polemik  yang  menjadikan  pembahasan dikalangan  umum  bagaimanakah  pengaturan  perizinannya  yang  dapat  dijadikan landasan  hukum  dalam  pelaksanaan  reklamasi  dan  bagaimana  implementasi Peraturan Perizinan Pelaksanaan Reklamasi Pantai Dan Pulau-Pulau Pesisir Dinegara Kesatuan Republik Indonesia.  Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang  meliputi  spesifikasi  penelitian  yang  bersifat  deskiptif  analitis,  metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative,  data  penelitian  diambil  dari  data  sekunder,  teknik  pengumpulan  data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen melalui studi kepustakaan.

## Gorontalo

## Law Review
Volume 7 -  No. 1 – April 2024 E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022

## Kata Kunci : Implementasi; Perizinan; Reklamasi

## Abstract
This writing aims to analyze the implementation of coastal reclamation, which is one of the developments for land accumulation businesses and/or activities carried out on the banks of rivers and the sea by way of backfilling, drying of land or drainage. The implementation of coastal reclamation is regulated in the Regulation of the Minister of Transportation  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  Pm  53  of  2021  concerning Amendments  to  the Regulation  of  the  Minister  of  Transportation  Number  Pm  125  of 2018  concerning  Dredging  and  Reclamation,  Regulation  of  the  Minister  of Transportation Number PM 52 of 2011 concerning Dredging and Reclamation, Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2014 concerning Amendments to Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands, Regulation of the  Minister  of  Maritime  Affairs  and  Fisheries  of  the  Republic  of  Indonesia  Number 25/Permen-Kp/2019  concerning  Permits  for  Implementing  Reclamation  in  Coastal Areas and Small Islands , Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 122  of  2012  concerning  Reclamation  in  Coastal  Areas  and  Small  Islands.  The implementation of reclamation cannot be separated from controversy, causing polemics that have led to discussions among the general public how the licensing arrangements can  be  used  as  a  legal  basis  for  the  implementation  of  reclamation  and  how  to implement  the  Permit  Regulations  for  the  Implementation  of  Coastal  and  Coastal Reclamation in the Unitary State of the Republic of Indonesia. This study uses research methods  that  include  descriptive  analytical  research  specifications,  the  approach method used in this research is a normative juridical approach, research data is taken from  secondary  data,  data  collection  techniques  in  this  study  are  carried  out  by document studies through library research.

## Keywords: Implementation; Licensing; Reclamation

## 1. PENDAHULUAN
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  merupakan  Negara  dengan kepulauan yang dapat dikatakan terbesar didunia, Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  1996  Tentang  Perairan  Indonesia  Pasal  2 menegaskan mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan (archipelagic state), selanjutnya atas hal tersebut jumlah pulau yang  tercatat  16.771  yang  sebelumnya  17.506,  pengurangan  tersebut disebabkan  atas  permasalahan  effective  occupation  yaitu  Pulau  Sipadan, Pulau  Ligitan  dan  Pulau  Yako  serta  Pulau  Kambing.    Total  luas  wilayah kurang lebih 7,81 juta km2 terbagi atas 3,25 juta km2 lautan, 2,55 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif dan 2,01 juta km2 daratan.
Pembangunan sedang gencar dicanangkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia,  pergeseran  paradigma  atas  pembangunan  sektoral  menjadi pembangunan  diwilayah,  kebutuhan  lahan  dari  masa  ke  masa  semakin meningkat,  faktor  utama  atas  kebutuhan  lahan  adalah  pertumbuhan pendudukan  semakin  bertambah,  selain  itu  pemekaran  kota  menjadikan kebutuhan lahan menjadi kebutuhan. Atas hal tersebut reklamasi pantai dan pulau-pulau dijadikan alternatif sebagai pemenuhan atas kebutuhan lahan selain  itu  dinilai  untuk  mensejahterakan  penduduk  kalangan  menengah kebawah mendorong mereka agar berpindah dari tengah kota ke tempat baru bertujuan  dapat  memulai  usaha  baru  demi  meningkatkan  kesejahteraan, selain itu untuk kalangan menangah keatas mendorong untuk melakukan
investasi  atas  tempat  baru  tempat  yang  biasa  menjadi  kawasan  reklamasi yaitu pantai, lepas pantai, danau, rawa-rawa dan sungai.
Kegiatan reklamasi sebenarnya bukan hanya untuk mendapatkan lahan murah, tetapi juga untuk lebih meningkatkan fungsi sekaligus memperbaiki keadaan  yang  tidak  diinginkan.  Misalnya  suatu  daerah  telah  lebih  sering banjir  karena  pasang  laut  atau  air  hujan  menjadi  tidak  banjir.  Reklamasi dilaksanakan  melalui  mekanisme  awal  melalui  perizinan,  mencakup mengenai  prosedur  atau  proses  guna  mendapatkan  izin  melakukan pelaksanaan  reklamasi.  Untuk  mendapatkan  izin  reklamasi  ada  prosedur atau proses beberapa hal yang harus dipertimbangkan salah satunya adalah peraturan terkait yang ada di daerah tersebut.
Dalam pelaksanaan reklamasi pantai dan pulau-pulau pesisir di Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat atas beberapa Peraturan - Peraturan yang berkaitan mengenai reklamasi. Dimana Peraturan - Peraturan terdapat dibeberapa  kementerian  serta  ketidak  jelasanan  atas  peraturan  tersebut. Pertumbuhan  penduduk  terus  menerus  meningkat  menimbulkan  tarik menariknya  antar  instansi  Pemerintah,  namun  dibalik  hal  tersebut  dapat memunculkan beberapa polemik ditengah masyarakat, seperti isu kerusakan lingkungan,  rawan  akan  korupsi,  masyarakat  pesisir  tertindas  disebabkan lahan  nelayan  untuk  mencari  nafkah  akan  berkurang  dan  isu  mengenai oligarki,  hal  tersebut  menjadikan  bersifat  politis  dan  dapat  merugikan masyarakat sekitar dan pesisir pulau.
Kewenangan  atas  pemberian  izin  pelaksanaan  reklamasi  dapat dipersepsikan sebagai implementasi kewenangan yang dimiliki pemerintah.dalam pemaknaan perizinan tidak lahir dengan sendirinya atau secara serta merta, namun harus ditopang wewenang yang telah disetujui, diverifikasikan dan diberikan kepada pejabat publik atau pejabat pemerintah sebagai pelaksana didalam peraturan perundang-undangan. Pemberian izin dari  pemerintah  kepada  perseorangan  atau  individu  dan  badan  hukum dituangkan  melalui  surat  keputusan  atau  ketetapan,  selanjutnya  menjadi ranah hukum administrasi negara. Dalam kewenangan terhadap pemberian izin pelaksanaan reklamasi tidak bisa ditarik satu kesatuan, dimana berbeda peraturan maka berbeda pula kewenanganannya.
Dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan  terdapat  dua  Peraturan  yang mengatur berkaitan pelaksanaan reklamasi, diantaranya Peraturan Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  Pm  53  Tahun  2021  Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan Dan Reklamasi dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  PM  52  Tahun  2011  Tentang  Pengerukan  dan  Reklamasi, permasalahan  yang  dapat  ditimbulkan  akan  berdampak  pada  perizinan, seperti kewenangan izin yang diberikan berbeda dan pemegang izin berbeda. Selanjutnya Peraturan dibuat oleh kementerian lainnya serta tidak adanya Peraturan setingkat Undang-Undang yang menjelakan secara komprehensif tentang pelaksaan reklamasi. Hal tersebut menjadi sumir dan tidak adanya kepastian hukum dalam melakukan pelaksanaan reklamasi.
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  merupakan  Negara  dengan kepulauan,  semakin  berkembang  penduduk  maka  semakin  tingginya kebutuhan  lahan,  reklamasi  dapat  dinilai  sebagai  solusi  untuk  Negara
Kesatuan  Republik  Indonesia  dalam  melonjaknya  penambahan  penduduk, namun  Peraturan – Peraturan  yang  ada  belum  menjelaskan  secara komprehensif  atas  pelaksanaan  reklamasi.  Oleh  sebab  itu  penulis  sangat tertarik  untuk  menulis  Artikel  Jurnal  tentang  Implementasi  Perizinan Pelaksanaan Reklamasi Pantai Dan Pulau-Pulau Pesisir Dinegara Kesatuan Republik Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN
Berdasarkan dengan permasalahan yang dikemukakan maka penelitian ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  empiris,  karena  dalam penelitian  ini  tekanannya  pada  aspek  hukum  Perizinan  Pelaksanaan Reklamasi dan Perlindungan Hukum Masyarakat dampak yang ditimbulkan atas  Pelaksanaan  Reklamasi  sebagai  suatu  sikap  terhadap  hukum  dan sistem  hukum  sebagai  contoh  nilai-nilai,  ide-ide,  kepercayaan  ataupun harapan-harapan  yang  pada  akhirnya  dengan  kekuatan-  kekuatan  sosial akan  dapat  menentukan  bagaimana  hukum  tersebut  tersebut  ditaati, dilanggar  ataupun  disimpangi,  atau  dapat  dikatakan  dengan  yuridis sosiologis, Hukum tak hanya dipandang sebagai peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah  saja  akan  tetapi  juga  meliputi  bekerjanya  hukum  dalam masyarakat,  dikarenakan  Masyarakat  yang  merasakan  dampak  dari Pelaksanaan Reklamasi.
Spesifikasi  Penelitian  yang  digunakan  adalah  Analisis  Deskriptif, menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang  mempengaruhi  data  yang  diperoleh  itu  dikumpulkan,  disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis (Soekanto, 1998).
Metode penelitian hukum ini mengkaji hukum normatif, yaitu mengenai Perizinan  Reklamasi  Pantai.  Metode  perolehan  data  melalui  data  sekunder yaitu data yang tidak secara langsung diperoleh dari sumbernya melainkan melalui penelusuran kepustakaan.

## 3. PEMBAHASAN
A. Perizinan  Dalam  Ranah  Hukum  Administrasi  Negara  Terhadap Pelaksanaan Reklamasi
Secara teoritis banyak ahli yang mencoba memberikan pengertian atau batasan-batasan  terhadap  ruang  lingkup  Hukum  Administrasi  Negara, semenjak  bergesernya  paradigma  negara  penjaga  malam,  dalam kepustakaan sering diberi istilah nacht wakerstaat dan/atau watchdog state. Menjadi pergeseran menjadikan perubahan yang mendasar, ditandai dengan perubahan fungsi negara. Berawal hanya bertugas dibidang keamanan dalam negeri berubah menjadi pengelola kesejahteraan terhadap warga negaranya (bestuurzorg).    Atas  hal  tersebut  perubahan  fungsi  dari  negara  penjaga malam  tentu  harus  memasuki  ranah  kehidupan  privat  didalam  warganya, konteks  negara  penjaga  malam  dapat  diketegorikan  seolah-olah  terisolasi dari  jangkauan  negara,  negara  memberlakukan  sistem  administrasi  yang bertujuan  untuk  mengurus  segala  kegiatan  pemerintahan  dan  terciptanya kesejahteraan bagi warganya.
Masuknya  administrasi  negara  dalam  kehidupan  privat  warga menjalankan fungsi bestuurzorg, tentu membutuhkan satu instrumen yang memberikan dasar legalitas bagi negara untuk melaksanakannya. Instrumen yang  berfungsi  sebagai  dasar  pembenaran  atas  aktivitas  negara  yang
berusaha mengatur hal-hal yang sifatnya privat tersebut. Dalam pengertian para  sarjana  terdahulu,  menggunakan  istilah  belanda  dengan  istilah Administration  Recht.  Selanjutnya  dapat  dikenal  dengan  Bestuursrecht, Bestuurkunde  dan  Bertuurwetenschappen  yang  berartikan  pemerintahan, jika  dikaitkan  secara  komprehensif  dapat  dikatakan  sebagai  Hukum  Tata Pemerintahan.
Menurut  Tri  Hayati,  aspek  The  law  of  internal  administration merupakan hukum yang mengatur organisasi, jabatan, fungsi, kepegawaian dan hubungan antar jabatan dalam administrasi negara. Selanjutnya aspek the  law  of  external  administration  merupakan  hukum  yang  mengatur kekuasaan dan kewajiban para pejabat yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat, lingkup dan batas-batas kekuasaan, sanksi yang dapat dikenakan bagi warga yang melawan hukum dan upaya hukum yang dapat  ditempuh  warga  yang  hak  dan  kepentingannya  dilanggar  oleh administrasi negara.
Dalam perihal perizinan dalam Hukum Administrasi Negara, menurut Tri  Hayati  mengategorikan  perizinan  bersifat  individual-abstrak,  izin merupakan  tindak  administrasi  negara  dalam  bidang  hukum  publik  yang dilakukan  pemerintah  secara  sepihak  dan  khusus  melaksanakan  tugas- tugas  pemerintahan  berdasarkan  wewenang  yang  luar  biasa,  tindak administrasi negara berupa izin diberikan oleh pejabat administrasi negara yang berwenang dikarenakan adanya suatu larangan dari Undang-Undang terhadap suatu keadaan tertentu yang ditentukan.
Fungsi mengatur dimaksudkan bahwa perizinan yang telah ditetapkan tertuang  dalam  Surat  Keputusan  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan keperuntukannya  sehingga  tidak  adanya  penyimpangan  dan  tidak  adanya penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain dapat dikatakan sebagai  fungsi  yang  dimiliki  oleh  pemerintah.  Adapun  unsur  perizinan diantaranya  instrument  yuridis,  peraturan  perundang-undangan,  organ pemerintah, peristiwa konkret dan prosedur serta persyaratan.
Menurut  Hagenaars  dalam  disertasinya,  bahwa  concessie  merupakan bentuk dari beschikking yang merupakan sebuah izin yang diberikan kepada suatu aktivitas pada umumnya terpaut dengan kepentingan umum (publik) dan orang banyak, atas hal izin tersebut diberikan kepada pihak swasta atau Badan  Milik  Usaha  Negara  (BUMN)  maupun  Badan  Milik  Usaha  Daerah (BUMD).    Dalam  hal  perizinan  pada  pelaksanaan  reklamasi  terdapat diberbagai  macam  Peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Selanjutnya  tidak hanya Hukum Administrasi Negara yang menerangkan mengenai Perizinan, namun terdapat pula didalam Administrasi Lingkungan.
Dalam  Pelaksanaan  Reklamasi  perlunya  Perizinan  yang  berkaitan dengan  Hukum  Administrasi  Lingkungan.  Konsep  Hukum  Administrasi Lingkungan  lahir  dan  berkembang,  diawali  dengan  adanya  Konferensi Tingkat Tinggi yang diadakan oleh PBB Tahun 1972, belangsung di Swedia yang  dikenal  dengan  Deklarasi  Stockholm  1972.  Pada  tahun  1980  adanya agenda  politik  lingkungan  hidup,  bermula  dengan  dipusatkan  pada paradigma  pembangunan  berkelanjutan  yang  selanjutnya  muncul  kembali dalam  World  Conservation  Strategy  dari  the  International  Union  for  the Conservation  of  Nature  (1980).    Kemudian  istilah  pembangunan berkelanjutan  terdapat  didalam  buku  Building  a  Sustainable  Society  yang
dikembangkan  oleh  Lester  R.  Brown.    Dalam  perspektif  yuridis,  prinsip pembangunan  berkelanjutan  yang  berwawasan  lingkungan  hidup merupakan  suatu  upaya  untuk  sadar  dan  terencana  yang  memadukan lingkungan  hidup  termasuk  dengan  sumber  daya  kedalam  proses pembangunan untuk menjamin kesejahteraan, mutu hidup dan kemampuan terhadap generasi masa kini dan generasi masa depan.
Administrasi  Hukum  lingkungan  meliputi  kelembagaan  pengelolaan, wewenang dan prosedur, yang digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen sebagai  pengelolaan  serta  jaminan  dalam  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  Indonesia,  termasuk  perlindungan hukum  lingkungan  hidup.  Administrasi  Hukum  lingkungan  meliputi prosedur  perizinan,  penentuan  baku  mutu  lingkungan,  prosedur  Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan sebagainya.

## B. Peraturan  Perizinan  Terhadap  Pelaksanaan  Reklamasi  Pantai  dan Pulau-Pulau Pesisir
Reklamasi  merupakan  to  reclaim  memperbaiki  yang  rusak  melalui reclamation  pekerjaan  memperoleh  tanah  melalui  reclaim  from  the  sea menjadikan tanah dari perairan. Reklamasi merupakan kegiatan pekerjaan mengeringkan lahan yang berair lalu menimbun tanah yang mengubah garis pantai  dan/atau  kontur  kedalaman  perairan  artau  kegiatan  merubah wilayah  perairan  pantai  menjadi  daratan  yang  bertujuan  memanfaatkan kawasan atau lahan berair yang rusak dan relatif tidak berguna menjadikan lahan berguna.
Pekerjaan  dalam  upaya  merubah  permukaan  tanah  yang  rendah terpengaruh  terhadap  genangan  air  lalu  menjadi  lebih  menjadikan  lebih tinggi sebagai daratan. Misalnya didaerah rawa-rawa, kawasan perindustrian yang telah rusak, danau dan di lepas pantai atau dilaut yang rusak dan tidak berdampak  kepada  masyarakat  pesisir.  Pada  dasaranya  reklamasi merupakan  kegiatan  merubah  wilayah  perairan  pantai  menjadi  daratan. Dalam pelaksanaan reklamasi terbagi atas dua aspek, yaitu reklamasi yang menyatu dari daerah dengan garis pantai semula menjadi garis pantai yang baru akan menjadi lebih jauh menjorok ke laut dan reklamasi yang memiliki daerah  jarak  tertentu  terhadap  garis  pantai.    Selanjutnya  pelaksanaan reklamasi  pulau-pulau  pesisir  terdapat  di  dalam  Peraturan  Perundang- Undangan, diantaranya:
1. Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  Pm  53 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan Dan Reklamasi Reklamasi  merupakan  pekerjaan  timbunan  di  perairan  atau pesisir  yang  mengubah  garis  pantai  dan/atau  kontur  kedalaman perairan, didalamnya berisikan mengenai reklamasi untuk kegunaan membangun  pelabuhan  laut  dan  terminal  khusus  yang  berada  di perairan  dapat  dilaksanakan  melalui  pekerjaan  reklamasi.  Mengenai dalam hal melakukan kegiatan kerja reklamasi harus  menyesuaikan dengan rencana tata ruang, rencana zonasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, atau rencana zonasi kawasan strategis nasional dan/ atau kawasan strategis nasional tertentu.
Pelaksanaan reklamasi bertujuan untuk membangun pelabuhan laut, terminal. Dalam hal terminal dapat dikatakan untuk kepentingan
sendiri, khusus dan/atau kegiatan lainnya di bidang kepelabuhanan yang  dapat  dilaksanakan  kegiatan  kerja  reklamasi.  Selanjutnya pelaksanaan  teknis  kegiatan  kerja  reklamasi  meliputi  kesesuaian dengan rencana induk pelabuhan bagi kegiatan kerja reklamasi yang lokasinya  berada  di  dalam  daerah  lingkungan  kerja  dan  daerah lingkungan  kepentingan  pelabuhan  atau  rencana  umum  tata  ruang wilayah  kabupaten/kota  setempat  bagi  kegiatan  pembangunan terminal  yang  berada  di  luar  daerah  lingkungan  kerja  atau  daerah lingkungan  kepentingan  pelabuhan  atau  terminal  khusus, keselamatan dan keamanan berlayar, kelestarian lingkungan, desain teknis. Hal tersebut harus memenuhi persetujuan dari:
1) Bupati  atau  Walikota,  untuk  pekerjaan  reklamasi  di  wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau;
2) Gubernur,  untuk  pekerjaan  reklamasi  di  wilayah  perairan pelabuhan pengumpan regional;
3) Direktur Jenderal, untuk pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan  utama  dan  pelabuhan  pengumpul  serta  di  wilayah perairan terminal khusus;
Pelaksanaan  pekerjaan  reklamasi  dilakukan  oleh  pelaksana kegiatan  yang  memiliki  Izin  Usaha  Reklamasi  dari  Menteri,  untuk memperoleh  Izin  Usaha  Reklamasi  Pemilik  Kegiatan  mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal.
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 Tentang Pengerukan dan Reklamasi Reklamasi  adalah  pekerjaan  timbunan  di  perairan  atau  pesisir yang  mengubah  garis  pantai  dan/atau  kontur  kedalaman  perairan, untuk  kegunaan  membangun  alur-pelayaran  dan/atau  kolam pelabuhan  sungai  dan  danau,  memelihara  alur-pelayaran  dan/atau kolam pelabuhan sungai dan danau, pembangunan pelabuhan sungai dan  danau.    Pekerjaan  reklamasi  dilakukan  oleh  perusahaan  yang mempunyai  kemampuan  dan  kompetensi  serta  dibuktikan  dengan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Pelaksanaan pekerjaan  reklamasi  harus  memenuhi  persyaratan  teknis  meliputi kesesuaian  dengan  Rencana  Induk  Pelabuhan  bagi  pekerjaan reklamasi  yang lokasinya berada  di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan atau rencana umum tata ruang wilayah kabupaten dan/atau kota yang bersangkutan bagi kegiatan pembangunan terminal khusus, keselamatan dan keamanan berlayar,  kelestarian  lingkungan  dan  desain  teknis.  Pekerjaan reklamasi harus mendapat izin dari:
1) Menteri,  untuk  pekerjaan  reklamasi  di  wilayah  perairan pelabuhan  utama  dan  pelabuhan  pengumpul  serta  di  wilayah perairan terminal khusus;
2) Gubernur,  untuk  pekerjaan  reklamasi  di  wilayah  perairan pelabuhan laut pengumpan regional;
3) Bupati  atau  Walikota  untuk  pekerjaan  reklamasi  di  wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau;
Pelaksanaan  reklamasi  dilakukan  di  dalam  Daerah  Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, permohonan izin reklamasi  diajukan  oleh  Otoritas  Pelabuhan  atau  Unit  Penyelenggara Pelabuhan.  Dalam  hal  pelaksanaan  reklamasi  dilakukan  di  wilayah perairan  terminal  khusus,  permohonan  izin  reklamasi  diajukan  oleh pengelola terminal khusus. Permohonan izin pekerjaan reklamasi pada pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal  khusus,  diajukan  pemohon  kepada  Menteri  melalui  Direktur Jenderal  yang  dilengkapi  dengan  dokumen  pemenuhan  persyaratan. Direktur Jenderal melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin  reklamasi,  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  Direktur Jenderal,  Menteri  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  7  (tujuh)  hari menerbitkan izin reklamasi.
Pengajuan  permohonan  izin  reklamasi  harus  memenuhi persyaratan  administrasi  (akte  pendirian  perusahaan,  nomor  pokok wajib  pajak,  surat  keterangan  domisili  perusahaan,  keterangan penanggung jawab kegiatan), teknis (keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatann reklamasi, lokasi dan koordinat geografis areal yang akan  direklamasi,  peta  pengukuran  kedalaman  awal  (predredge sounding)  dari  lokasi  yang  akan  direklamasi,  hasil  studi  analisis mengenai  dampak  lingkungan  atau  sesuai  ketentuan  yang  berlaku), surat  pernyataan  bahwa  pekerjaan  reklamasi  akan  dilakukan  oleh perusahaan  yang  memiliki  izin  usaha  serta  mempunyai  kemampuan dan  kompetensi  untuk  melakukan  reklamasi,  rekomendasi  dari syahbandar  setempat  berkoordinasi  dengan  kantor  distrik  navigasi setempat  terhadap  aspek  keselamatan  pelayaran  setelah  mendapat pertimbangan  dari  kepala  kantor  distrik  navigasi  setempat  dan rekomendasi  dari  otoritas  pelabuhan  atau  unit  penyelenggara pelabuhan dari pelabuhan setempat akan kesesuaian dengan rencana induk pelabuhan bagi pekerjaan reklamasi yang berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan atau rekomendasi  dari  Bupati  atau  Walikota  setempat  akan  kesesuaian dengan  rencana  umum  tata  ruang  wilayah  Kabupaten  dan/atau  Kota yang  bersangkutan  bagi  pekerjaan  reklamasi  di  wilayah  perairan terminal khusus.
Pemegang izin pekerjaan reklamasi diwajibkan menaati Peraturan Perundang-Undangan  dan  ketentuan  di  bidang  pelayaran  serta kelestarian  lingkungan,  selama  pelaksanaan  pekerjaan  reklamasi memasang  tanda-tanda  yang  dapat  dilihat  dengan  jelas  baik  siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan syahbandar dan distrik navigasi  setempat,  bertanggung  jawab  sepenuhnya  atas  dampak  yang ditimbulkan  dari  kegiatan  reklamasi  yang  dilakukan,  melaporkan kegiatan reklamasi secara berkala (setiap bulan) kepada Menteri melalui Direktur  Jenderal.    Dalam  hal  pemegang  izin  pekerjaan  reklamasi melanggar  kewajiban,  meskipun  telah  diperingatkan  secara  patut, Direktur Jenderal dapat menghentikan kegiatan reklamasi. Lahan hasil reklamasi  di  dalam  daerah  lingkungan  kerja  dan  daerah  lingkungan kepentingan pelabuhan laut dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  lahan  hasil  reklamasi  di wilayah perairan terminal khusus dapat dimohonkan hak pengelolaan atas tanahnya oleh pengelola terminal khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Dalam hal reklamasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan guna melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh  Menteri,  izin  usaha  reklamasi  diberikan  setelah  memenuhi persyaratan  berbentuk  badan  usaha  milik  negara,  badan  usaha milik daerah  atau  perseroan  terbatas  yang  kegiatan  usahanya  khusus  di bidang pengusahaan reklamasi, mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menguasai paling sedikit 1 (satu) unit kapal keruk berbendera Indonesia,  memiliki  paling  sedikit  1  (satu)  orang  tenaga  ahli  warga negara  Indonesia  yang  mempunyai  kemampuan  merencanakan  dan melaksanakan  kegiatan  dalam  bidang  pekerjaan  pengerukan  dan reklamasi.  Bagi  perusahaan  yang  akan  melaksanakan  reklamasi berbentuk usaha patungan Uoint venture), wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal keruk jenis TSHD (Trailing Suction Hopper Dredgery berbendera  Indonesia,  selanjutnya  pada  izin  usaha  pelaksanaan reklamasi berlaku selama perusahaan pengerukan dan reklamasi masih menjalankan  kegiatan  usahanya  dan  dievaluasi  setiap  2  (dua)  tahun sekali oleh Direktur Jenderal.
Pemegang  izin  usaha  pengerukan  dan  reklamasi  wajib melaksanakan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  izin  usaha pengerukan  dan  reklamasi,  melakukan  pekerjaan  pengerukan  dan reklamasi secara terus menerus paling lama 2 (dua) tahun setelah izin usaha diterbitkan, mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang- Undangan di bidang pelayaran serta ketentuan Peraturan Perundang- Undangan lainnya, melaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur  Jenderal  apabila  terjadi  perubahan  nama  direktur  atau penanggung jawab atau pemilik dan domisili perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan, serta status kepemilikan kapalnya paling lama 14  (empat  belas)  hari  setelah  terjadi  perubahan,  melaporkan  secara tertulis  kepada  Menteri  melalui  Direktur  Jenderal  semua  data  kapal keruk dan peralatan keruk lainnya.
Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdapat asas  dan  tujuan.  Asas-asas  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau- Pulau Kecil diantaranya adalah keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan,  kepastian  hukum,  kemitraan,  pemerataan,  peran  serta masyarakat,  keterbukaan,  desentralisasi,  akuntabilitas,  keadilan  dan tujuan.  Tujuan  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil, yaitu:
1) Melindungi,  mengonservasi,  merehabilitasi,  memanfaatkan, memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
2) Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3) Memperkuat  peran  serta  masyarakat  dan  lembaga  pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber
Daya  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  agar  tercapai  keadilan, keseimbangan dan keberkelanjutan;
4) Meningkatkan  nilai  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  Masyarakat melalui  peran  serta  Masyarakat  dalam  pemanfaatan  Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  meliputi kegiatan  perencanaan,  pemanfaatan,  pengawasan,  dan  pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib dilakukan dengan  cara  mengintegrasikan  kegiatan  antara  Pemerintah  dan Pemerintah  Daerah,  antar  Pemerintah  Daerah,  antar  sektor,  antara Pemerintah  dengan  dunia  usaha  dan  Masyarakat,  antara  Ekosistem darat  dan  Ekosistem  laut  dan  antara  ilmu  pengetahuan  dan  prinsip- prinsip  manajemen.  Dalam  Perencanaan  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau  Kecil  (RSWP3K),  Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau  Kecil  (RPWP3K)  dan  Rencana  Aksi  Pengelolaan  Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  (RAPWP3K).  Norma,  standar,  dan pedoman  penyusunan  perencanaan  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil diatur dengan Peraturan Menteri, Pemerintah Daerah wajib  menyusun  semua  rencana  sesuai  dengan  kewenangan  masing- masing  dengan  melibatkan  masyarakat  berdasarkan  norma,  standar dan pedoman. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau Kota menyusun  Rencana  Zonasi  rinci  di  setiap  Zona  Kawasan  Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil tertentu dalam wilayahnya.
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) merupakan  arahan  pemanfaatan  sumber  daya  di  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau  Kecil  pemerintah  provinsi  dan/atau  pemerintah kabupaten/kota.  Jangka  waktu  berlakunya  selama  20  (dua  puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun ditetapkan oleh Peraturan  Daerah.  Terdapat  dua  Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), diantaranya:
1) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi,  terdiri  atas  pengalokasian  ruang  dalam  kawasan- kawasan  (Kawasan  Pemanfaatan  Umum,  Kawasan  Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu) dan alur laut, keterkaitan antara  Ekosistem  darat  dan  Ekosistem  laut  dalam  suatu bioekoregion, penetapan pemanfaatan ruang laut dan penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan (konservasi, sosial budaya, ekonomi,  transportasi  laut,  industri  strategis,  serta  pertahanan dan keamanan);
2) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten  dan/atau  Kota,  terdiri  atas  alokasi  ruang  dalam rencana  (rencana  kawasan  pemanfaatan  umum,  rencana kawasan konservasi, rencana kawasan strategis nasional tertentu
dan rencana alur), keterkaitan antar ekosistem Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil dalam suatu Bioekoregion;
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) diserasikan,  diselaraskan  dan  diseimbangkan  dengan  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  pemerintah  provinsi  atau  pemerintah kabupaten/kota melalui pertimbangan-pertimbangan, diantaranya:
1) Keserasian,  keselarasan,  dan  keseimbangan  dengan  daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;
2) Keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir;
3) Kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi;
Rencana  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil (RPWP3K) yang terdiri atas kebijakan tentang pengaturan serta prosedur administrasi  penggunaan  sumber  daya  yang  diizinkan  dan  yang dilarang,  skala  prioritas  pemanfaatan  sumber  daya  sesuai  dengan karakteristik  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil,  jaminan terakomodasikannya  pertimbangan-pertimbangan  hasil  konsultasi publik  dalam  penetapan  tujuan  pengelolaan  Kawasan  serta  revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan, mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses serta ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya.
Rencana  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil (RPWP3K)  berlaku  selama  5  (lima)  tahun  dan  dapat  ditinjau  kembali sekurang-  kurangnya  1  (satu)  kali.  Selanjutnya  Rencana  Aksi Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  (RAPWP3K) dilakukan  dengan  mengarahkan  Rencana  Pengelolaan  dan  Rencana Zonasi sebagai upaya mewujudkan rencana strategis, berlaku 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
Pada  pelaksanaan  Reklamasi  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau Kecil  dilakukan  dalam  rangka  meningkatkan  manfaat  dan/atau  nilai tambah  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  ditinjau  dari  aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi. Pelaksanaan Reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan keberlanjutan kehidupan  dan penghidupan Masyarakat, keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta  persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan  penimbunan  material.  Dalam  pemanfaatan  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau  Kecil,  setiap  Orang  secara  langsung  atau  tidak  langsung dilarang, diantaranya:
1) Menambang  terumbu  karang  yang  menimbulkan  kerusakan Ekosistem terumbu karang;
2) Mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;
3) Menggunakan  bahan  peledak,  bahan  beracun  dan/atau  bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;.
4) Menggunakan  peralatan,  cara,  dan  metode  lain  yang  merusak Ekosistem terumbu karang;
5) Menggunakan  cara  dan  metode  yang  merusak  Ekosistem Mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
6) Melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya  yang  tidak  memperhitungkan  keberlanjutan  fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
7) Menebang  mangrove  di  Kawasan  konservasi  untuk  kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
8) Menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
9) Melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis,  ekologis,  sosial  dan  budaya  menimbulkan  kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan dan merugikan Masyarakat sekitarnya;
10) Melakukan  penambangan  minyak  dan  gas  pada  wilayah  yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan budaya menimbulkan kerusakan  lingkungan,  pencemaran  lingkungan  dan  merugikan Masyarakat sekitarnya.
11) Melakukan  penambangan  mineral  pada  wilayah  yang  apabila secara  teknis,  ekologis,  sosial  dan  budaya  menimbulkan kerusakan  lingkungan,  pencemaran  lingkungan  dan  merugikan Masyarakat sekitarnya;
12) Melakukan  pembangunan  fisik  yang  menimbulkan  kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
Penyelesaian  sengketa  dalam  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau  Kecil  ditempuh  melalui  pengadilan  dan/atau  di  luar pengadilan,  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  tidak  berlaku terhadap  tindak  pidana  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau Kecil  yang  dilakukan  kepada  para  pihak  sesuai  dengan  Peraturan Perundang-Undangan  untuk  mencapai  kesepakatan  mengenai  bentuk dan  besarnya  ganti  kerugian  dan/atau  mengenai  tindakan  tertentu guna  mencegah  terjadinya  atau  terulangnya  dampak  besar  sebagai akibat  tidak  dilaksanakannya  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau- Pulau  Kecil,  dilaksanakan  oleh  jasa  pihak  ketiga,  baik  yang  memiliki kewenangan  mengambil  keputusan  maupun  yang  tidak  memiliki kewenangan  mengambil  keputusan  untuk  membantu  penyelesaian sengketa, atas hal tersebut hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.
Pada  tindakan  tertentu  atas  hal  tersebut  berkewajiban  untuk melakukan rehabilitasi dan/atau pemulihan kondisi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau  Kecil.  Selanjutnya  untuk  pelaku  perusakan  wajib membayar biaya rehabilitasi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kepada  negara.  Dalam  hal  program  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau  Kecil  tidak  dilaksanakan  sesuai  dengan  dokumen perencanaan,  Pemerintah  dapat  menghentikan  dan/atau  menarik kembali  insentif  yang  telah  diberikan  kepada  Pemerintah  Daerah, pengusaha dan Masyarakat yang telah memperoleh Akreditasi atas hal
tersebut  Pemerintah  Daerah,  pengusaha  dan  Masyarakat  wajib memperbaiki  ketidak  sesuaian  antara  program  pengelolaan  dan dokumen perencanaan.
Pemanfaatan  sumber  daya  Perairan  Pesisir  dan  perairan  pulau- pulau kecil  yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan yang diberikan dikenai  sanksi  administratif  dapat  berupa  peringatan  tertulis, penghentian  sementara  kegiatan,  penutupan  lokasi,  pencabutan  izin, pembatalan  izin  dan/atau  denda  administratif.  Pemerintah  Daerah, pengusaha  dan  Masyarakat  tidak  melakukan  perbaikan  terhadap ketidak  sesuaian  Pemerintah  dapat  melakukan  tindakan  pembekuan sementara  bantuan  melalui  Akreditasi  dan/atau  pencabutan  tetap Akreditasi  program.  Selain  itu  terdapat  sanksi  pidana  penjara  paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) terhadap setiap Orang yang dengan sengaja:
1) Melakukan  kegiatan  menambang  terumbu  karang,  mengambil terumbu  karang  di  Kawasan  konservasi,  menggunakan  bahan peledak  dan  bahan  beracun  dan/atau  cara  lain  yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang;
2) Menggunakan  cara  dan  metode  yang  merusak  Ekosistem mangrove,  melakukan  konversi  Ekosistem  mangrove,  menebang mangrove  untuk  kegiatan  industri  dan  permukiman,  dan/atau kegiatan lain;
3) Menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
4) Melakukan penambangan pasir;
5) Melakukan penambangan minyak dan gas;
6) Melakukan penambangan mineral;
7) Melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan;
8) Tidak  melaksanakan  mitigasi  bencana  di  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau  Kecil  yang  diakibatkan  oleh  alam  dan/atau  Orang sehingga mengakibatkan timbulnya bencana atau dengan sengaja melakukan  kegiatan  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya kerentanan bencana;
Dalam  hal  terjadi  kerusakan  karena  kelalaian,  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah).  Dipidana  dengan  pidana kurungan  paling  lama  6  (enam)  bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp 300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah)  setiap  Orang  yang  karena kelalaiannya  tidak  melaksanakan  kewajiban  rehabilitasi  dan/atau. tidak melaksanakan kewajiban reklamasi.
Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Setiap Orang  yang  memanfaatkan  ruang  dari  sebagian  Perairan  Pesisir  dan pemanfaatan  sebagian  pulau-pulau  kecil  yang  tidak  memiliki  Izin Lokasi. Dipidana dengan  pidana  penjara paling lama 4 (empat) tahun dan  denda  paling  banyak  Rp  2.000.000.000,00  (dua  miliar  rupiah) Setiap  Orang  yang  memanfaatkan  sumber  daya  Perairan  Pesisir  dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Izin Pengelolaan. Namun
pada Pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian jika yang bersangkutan dapat membuktikan  bahwa  pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  disebabkan  oleh  salah  satu alasan,  diantaranya  bencana  alam,  peperangan,  keadaan  terpaksa  di luar kemampuan manusia (force majeure), tindakan pihak ketiga.
3. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Permen-Kp/2019 Tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan  atau  drainase.  Ruang  lingkup  Peraturan  Menteri  ini  meliputi mengenai  pelaksanaan  Reklamasi  di  wilayah  perairan  dan  wilayah yurisdiksi.  Terdapat  2  (dua)  izin  yang  wajib  dilaksanakan  pada pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang akan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan Pelaku Usaha yaitu Izin Lokasi Perairan dan Izin Pelaksanaan Reklamasi.
Izin  Lokasi  Perairan  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang terdiri atas izin lokasi perairan untuk  kegiatan  reklamasi  dan  izin  lokasi  perairan  untuk  kegiatan pengambilan  sumber  material  reklamasi  yang  berasal  dari  laut. Terdapat  pengecualian  dan  tidak  diperbolehkan  dalam  perizinan reklamasi, diantaranya:
1) Daerah  Lingkungan  Kerja  (DLKr)  dan  Daerah  Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus;
2) Lokasi pertambangan, minyak, gas bumi dan panas bumi;
3) Kawasan  hutan  dalam  rangka  pemulihan  dan/atau  perbaikan hutan;
4) Pada alur laut dan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.  Namun  Kawasan  Konservasi  yang  telah  ditetapkan tersebut  dikecualikan  jika  kegiatan  yang  bersifat  strategis nasional  yang  ditetapkan  oleh  Presiden  dan/atau  kepentingan lembaga pengelola Kawasan Konservasi.
Pada penerbitan perizinan pelaksanaan reklamasi yang berwenang yaitu  Menteri  dan  Gubernur.  Menteri  berwenang  menerbitkan  Izin Pelaksanaan  Reklamasi  pada  Kawasan  Strategis  Nasional  Tertentu, perairan  pesisir  di  dalam  Kawasan  Strategis  Nasional,  kegiatan Reklamasi lintas provinsi, kegiatan Reklamasi di Pelabuhan Perikanan yang dikelola oleh Kementerian, kegiatan reklamasi untuk Obyek Vital Nasional  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan, kegiatan  reklamasi  untuk  proyek  strategis  nasional  sesuai  dengan ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan  Kawasan  Konservasi perairan nasional.
Gubernur  berwenang  menerbitkan  Izin  Pelaksanaan  Reklamasi pada perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut bebas dan/atau ke arah perairan kepulauan, jika luasan di atas 100 (seratus) hektare Izin Pelaksanaan Reklamasi yang
diterbitkan oleh gubernur wajib mendapatkan rekomendasi dari Menteri dengan  persyaratan  surat  keterangan  lokasi  kegiatan  reklamasi  dan lokasi sumber material dari gubernur, rencana induk, studi kelayakan dan  rancangan  detail.  Atas  hal  tersebut  Menteri  memberikan rekomendasi  dalam  waktu  5  (lima)  hari  terhitung  sejak  diterimanya permohonan  rekomendasi  secara  lengkap,  rekomendasi  sebai persyaratan  bagi  gubernur  untuk  menerbitkan  Izin  Pelaksanaan Reklamasi.
Pelaksanaan  reklamasi  dilakukan  dengan  cara  penimbunan  atau pengurugan,  pengeringan  lahan  dan  drainase.  Penimbunan  atau pengurugan  dilakukan  dengan  cara  pembangunan  tanggul  yang dilakukan  mengelilingi  daerah  yang  akan  di  reklamasi,  silt  barricade guna mengendalikan sebaran material di laut, pengangkutan material reklamasi  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan, penebaran material (pengangkutan material menuju lokasi Reklamasi, penghamparan  dan/atau  penyemprotan  material  di  lokasi  Reklamasi dan  pemadatan  material),  perataan  lahan  reklamasi  dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, pematangan lahan  dilakukan  melalui  pemasangan  peralatan  pengeringan  vertikal (vertical drain) dan pemadatan lahan, penimbunan/pengurugan tanah lapisan  terakhir  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan Perundang-Undangan.
Dalam pelaksanaan Reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan keberlanjutan Kehidupan dan Penghidupan masyarakat, keseimbangan antara  kepentingan  pemanfaatan  dan  kepentingan  pelestarian  fungsi lingkungan  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil,  persyaratan  teknis (pengambilan, pengerukan dan penimbunan atau pengurugan material). Pelaksanan  Reklamasi  wajib  mengurangi  dampak  perubahan  hidro- oceanografi  (arus,  gelombang  dan  kualitas  sedimen  dasar  laut), perubahan  sistem  aliran  air  dan  drainase,  peningkatan  volume dan/atau  frekuensi  banjir  dan/atau  genangan,  perubahan  batimetri, perubahan  morfologi  dan  tipologi  pantai,  penurunan  kualitas  air  dan pencemaran  lingkungan  hidup  dan  degradasi  ekosistem  pesisir. Pelaksanaan  reklamasi  dilakukan  dengan  memberikan  akses  kepada masyarakat  menuju  pantai,  mempertahankan  mata  pencaharian penduduk sekitar (nelayan, pembudi daya ikan dan usaha kelautan dan perikanan lainnya).
Memberikan kompensasi atau ganti kerugian kepada masyarakat sekitar  yang terkena dampak reklamasi, merelokasi permukiman bagi masyarakat  yang  berada  pada  lokasi  reklamasi  dan  memberdayakan masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi guna keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pemegang  Izin Pelaksanaan Reklamasi wajib memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai yang meliputi akses masyarakat memanfaatkan sempadan pantai, akses masyarakat  menuju  pantai  dalam  menikmati  keindahan  alam,  akses Nelayan  dan  Pembudi  Daya  Ikan  dalam  kegiatan  perikanan,  akses pelayaran rakyat dan akses masyarakat untuk kegiatan keagamaan dan adat di pantai. Akses yang diberikan oleh Pemegang Izin Pelaksanaan Reklamasi  tidak  dapat  dialih  fungsikan  dan  wajib  memberikan  akses
dalam  bentuk  penuangan  dalam  rencana  induk  reklamasi, pengalokasian sebagian lahan Reklamasi untuk sempadan pantai dan sungai atau saluran air, penyediaan jalur menuju sempadan pantai dan sungai, penyediaan jalur menuju lokasi kegiatan keagamaan dan adat di pantai  dan penyediaan prasarana transportasi.
Jika  masyarakat  yang  berdampak  mau  direlokasikan  maka Pemegang  Izin  Pelaksanaan  Reklamasi  wajib  melakukan  relokasi pemukiman bagi masyarakat yang terkena dampak kegiatan reklamasi dengan dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Pelaksanaan relokasi dilakukan  dengan  mengacu  pada  kerangka  kebijakan  permukiman kembali  yang  disusun  oleh  Pemerintah  dan/atau  Pemerintah  Daerah. Selanjutnya  Pemegang  Izin  Pelaksanaan  Reklamasi  wajib  melakukan pemberdayaan  terhadap  masyarakat  sekitar  yang  terkena  dampak reklamasi  berdasarkan  hasil  kajian  lingkungan,  dilakukan  melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan dan/atau tanggung jawab sosial perusahaan  dilakukan  melalui  kegiatan  pemberian  fasilitas, pendampingan, pelatihan, kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.
Dalam pelaksanaan reklamasi terdapat persyaratan dan tata cara untuk  penerbitan  izin  pelaksanaan  reklamasi.  Pemerintah  atau Pemerintah  Daerah  atau  Pelaku  Usaha  mengajukan  Izin  Pelaksanaan Reklamasi  harus  memenuhi  persyaratan  berupa  Izin  Lokasi  Perairan untuk  kegiatan  Reklamasi,  Izin  Lingkungan  yang  disertai  dokumen lingkungan (kegiatan reklamasi, kegiatan pengambilan sumber material reklamasi), Izin Usaha pertambangan operasi produksi yang diterbitkan sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang dilengkapi  dengan  pernyataan  kesanggupan  menyediakan  sumber material,  Rencana  Induk  Reklamasi  yang  mencantumkan  alokasi sempadan  pantai  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang- Undangan,  studi  kelayakan,  Rancangan  Detail  Reklamasi  yang dilengkapi  dengan  perhitungan  dan  gambar  konstruksi,  dan  gambar rencana infrastruktur, bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan apabila  lokasi  Reklamasi  berhimpitan  dengan  daratan,  pernyataan kesanggupan untuk menjaga dan menjamin Keberlanjutan Kehidupan dan/atau Penghidupan masyarakat dan perjanjian antara Pemerintah dan/atau  Pemerintah  Daerah  dan/atau  Pelaku  Usaha  serta  pemasok sumber material.
Rancangan detail Reklamasi disusun berdasarkan rencana induk dan studi kelayakan wajib memasukkan mitigasi bencana dan memuat rincian waktu pelaksanaan reklamasi yang sedikit memuat hasil survei, perancangan reklamasi, tahapan pelaksanaan reklamasi. Pelaku Usaha untuk  mendapatkan  Izin  Pelaksanaan  Reklamasi  mengajukan permohonan  kepada  Menteri  melalui  Lembaga  OSS.  Lembaga  OSS menerbitkan  Izin  Pelaksanaan  Reklamasi  setelah  Pelaku  Usaha memenuhi  Komitmen  kepada  Menteri  melalui  Lembaga  OSS,  Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan verifikasi pemenuhan komitmen berupa persyaratan pengajuan Izin Pelaksanaan Reklamasi.
Pelaku usaha menyampaikan pemenuhan Komitmen dalam jangka waktu  paling  lama  10  (sepuluh)  hari  kerja  sejak  diterbitkannya  Izin Pelaksanaan  Reklamasi,  jika  Menteri  menyetujui    maka  Menteri
memerintahkan  pembayaran  penerimaan  negara  bukan  pajak  kepada Pelaku Usaha, namun jika menolak maka Izin Pelaksanaan Reklamasi yang  telah  diterbitkan  dinyatakan  batal,  Menteri  menyetujui  atau menolak  atas  pemenuhan  Komitmen  yang  telah  disampaikan  dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya pemenuhan  Komitmen  secara  lengkap,  persetujuan  atau  penolakan pemenuhan  Komitmen  oleh  Menteri  disampaikan  pemberitahuan kepada Lembaga OSS.
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam mendapatkan Izin Pelaksanaan Reklamasi dapat melalui mengajukan permohonan kepada Menteri  yang  dilengkapi  dengan  persyaratan  pengajuan  Izin Pelaksanaan  Reklamasi  yang  dilakukan  verifikasi.  Hasil  verifikasi tersebut  disampaikan  sebagai  bahan  pertimbangan  persetujuan  atau penolakan  permohonan  kepada  Menteri  atau  gubernur  sesuai kewenangannya, Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan  persetujuan  atau  penolakan  permohonan  penetapan lokasi, persetujuan atau penolakan penetapan lokasi disampaikan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya kepada pemohon. Perpanjangan  Izin  Pelaksanaan  Reklamasi  diajukan  kepada Menteri dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Pelaksanaan  Reklamasi  berakhir.  Persyaratan  untuk  Pengajuan perpanjangan  Izin  Pelaksanaan  Reklamasi  berupa  Izin  Pelaksanaan Reklamasi, dokumen yang menyatakan alasan perpanjangan, dokumen pernyataan  kesanggupan  calon  pemegang  izin  untuk  melanjutkan pekerjaan  dan  dokumen  yang  menyatakan  metode  pelaksanaan  dan jadwal  Reklamasi.  Perpanjangan  Izin  Pelaksanaan  Reklamasi  hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun  sejak  berakhirnya  masa  berlaku  Izin  Pelaksanaan  Reklamasi awal, jika masa berlaku Izin Pelaksanaan Reklamasi berakhir dan tidak dilakukan  perpanjangan  maka  ketentuan  perpanjangan  izin diberlakukan  sama  dengan  penerbitan  Izin  Pelaksanaan  Reklamasi baru.
Masa  berlaku  Izin  Pelaksanaan  Reklamasi  paling  lama  5  (lima) tahun sejak izin dinyatakan berlaku efektif oleh Lembaga OSS dan dapat diperpanjang  1  (satu)  kali  untuk  jangka  waktu  paling  lama  5  (lima) tahun  dengan  mempertimbangkan  metode  dan  jadwal  reklamasi, namun  dapat  berakhir  apabila  habis  masa  berlakunya  dan  tidak diperpanjang,  dilepaskan  oleh  pemegang  izin,  dicabut  izinnya, dibatalkan  izinnya  dan  perairannya  menjadi  daratan.  Ketentuan mengenai  persyaratan,  tata  cara  penerbitan,  pemenuhan  Komitmen, masa  berlaku,  dan  berakhirnya  Izin  Pelaksanaan  Reklamasi  yang menjadi  kewenangan  gubernur  berlaku  mutatis  mutandis  ketentuan Izin Pelaksanaan Reklamasi.
Kewajiban  pemegang  Izin  Pelaksanaan  Reklamasi  wajib melaksanakan  pembangunan  fisik  sejak  diterbitkan  Izin  Pelaksanaan Reklamasi,  menyampaikan  laporan  secara  berkala  setiap  4  (empat) bulan sekali kepada pemberi izin, reklamasi sesuai dengan rancangan detail  dan  reklamasi  sesuai  dengan  Izin  Lingkungan.  Monitoring  dan evaluasi  pelaksanaan  kegiatan  Reklamasi  dalam  rangka  perbaikan
pelaksanaan  reklamasi  yang  dilakukan  oleh  Menteri  kelautan  dan perikanan  lalu  Menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan di  bidang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  serta Gubernur.
Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau pelaksanaan akses  masyarakat,  mempertahankan  mata  pencaharian,  kompensasi, relokasi  permukiman,  dan  pemberdayaan  masyarakat  dalam  jangka waktu  paling  sedikit  2  (dua)  kali  dalam  setahun  sampai  pelaksanaan Keberlanjutan  Kehidupan  dan  Penghidupan  masyarakat  selesai dilaksanakan.  Hasil  monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan  Reklamasi tidak  sesuai  dengan  Keberlanjutan  Kehidupan  dan  Penghidupan masyarakat,  Menteri  atau  gubernur  sesuai  kewenangannya,  meminta pemegang  izin  Reklamasi  untuk  melakukan  program  perbaikan. Masyarakat  dapat  melaporkan  kepada  Menteri  perihal  pelaksanaan Keberlanjutan  Kehidupan  dan  Penghidupan  masyarakat  yang  terkena dampak Reklamasi tidak dilaksanakan.
Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan Reklamasi kepada Menteri  setiap  6  (enam)  bulan.  Laporan  tersebut  digunakan  sebagai bahan  analisis  terhadap  pelaksanaan  kegiatan  reklamasi,  apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan reklamasi, Menteri dapat meminta  gubernur  untuk  melakukan  peninjauan  terhadap  Izin Pelaksanaan Reklamasi yang telah diterbitkan.
Terdapat  pengawasan  terhadap  kesesuaian  Izin  Pelaksanaan Reklamasi dengan pelaksanaan reklamasi yang dilakukan oleh pejabat tertentu  yang  berwenang  di  bidang  pengelolaan  dan  pengawasan Wilayah Pesisir dan pulaupulau kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya dan  kepolisian  khusus  pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  pulau-pulau kecil.  Jika  ditemukan  ketidaksesuaian  atau  penyimpangan,  Direktur Jenderal  memberikan  sanksi  administratif  diantaranya  peringatan tertulis, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin.
Dalam  hal  peringatan  tertulis  dilakukan  sebanyak  3  (tiga)  kali berturut-turut, masing-masing dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan,  disampaikan  kepada  Pelaku  Usaha  melalui  sistem  OSS.  Jika peringatan  tertulis  tidak  dipatuhi  maka  dilakukan  pembekuan  izin dalam  jangka  waktu  paling  lama  1  (satu)  bulan  tidak  dipatuhi  dapat dilakukan  pencabutan  Izin  Pelaksanaan  Reklamasi.  Pencabutan  izin dapat dikenakan tanpa melalui peringatan tertulis dan pembekuan izin karena pemegang izin melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
4. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  122  Tahun  2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan  setiap  orang  yang  akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi.  Untuk  memperoleh  izin  lokasi  dan  izin  pelaksanaan reklamasi,  Pemerintah,  pemerintah  daerah  dan  setiap  orang  wajib terlebih  dahulu  mengajukan  permohonan  kepada  Menteri,  gubernur atau bupati dan/atau walikota. Menteri memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan  reklamasi  pada  Kawasan  Strategis  Nasional  Tertentu,
kegiatan reklamasi lintas provinsi, dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah.
Pemberian  izin  lokasi  dan  izin  pelaksanaan  reklamasi  pada Kawasan  Strategis  Nasional  Tertentu  dan  kegiatan  reklamasi  lintas provinsi  diberikan  setelah  mendapat  pertimbangan  dari  bupati/ walikota dan gubernur. Gubernur dan bupati/walikota memberikan izin lokasi  dan  izin  pelaksanaan  reklamasi  dalam  wilayah  sesuai  dengan kewenangannya dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah.
Permohonan izin lokasi wajib dilengkapi dengan identitas pemohon, proposal  reklamasi,  peta  lokasi  dengan  koordinat  geografis  dan  bukti kesesuaian lokasi reklamasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  dari  instansi  yang  berwenang.  Menteri,  gubernur,  dan bupati/walikota  sesuai  kewenangannya  memberikan  atau  menolak permohonan izin lokasi dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja  sejak  permohonan  diterima  secara  lengkap,  jika  permohonan ditolak diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan, namun jika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja tidak memberikan atau menolak  permohonan,  maka  permohonan  perpanjangan  dianggap disetujui dan wajib mengeluarkan izin.
Izin  pelaksanaan  reklamasi  dapat  dicabut  apabila  tidak  sesuai dengan  perencanaan  reklamasi  dan/atau  izin  lingkungan  dicabut dengan tahapan memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut  dalam  tenggang  waktu  1  (satu)  bulan  oleh  Menteri, gubernur, dan bupati dan/atau walikota, jika peringatan tertulis tidak dipatuhi akan dilakukan pembekuan selama 1 (satu) bulan dan apabila pembekuan  tidak  dipatuhi  akan  dilakukan  pencabutan.  Selanjutnya pada pelaksanaan reklamasi dilakukan dengan cara:
1) Pengurugan,  dilaksanakan  dengan  cara  pembangunan  tanggul mengelilingi  daerah  yang  akan  direklamasi,  penebaran  material reklamasi  dilaksanakan  lapis  demi  lapis  melalui  penimbunan material  dari  daratan  dan/atau  pemompaan  secara  hidrolis (hydraulic fill) material dari  perairan, perataan lahan reklamasi, pematangan  lahan  melalui  pemasangan  peralatan  pengeringan vertikal (vertical drain) dan pemadatan lahan serta penimbunan tanah lapisan terakhir (finishing);
2) Pengeringan lahan, dilakukan dengan cara pembangunan tanggul kedap air mengelilingi daerah yang akan direklamasi, pemompaan air  dilaksanakan  pada  lahan  yang  akan  direklamasi,  perbaikan tanah  dasar  melalui  penimbunan  dan  pemadatan  tanah  dan pembuatan  jaringan  drainase  dan/atau  pompanisasi  melingkari lahan reklamasi.
3) Drainase, dilakukan dengan cara membuat sistem pengaliran air dengan atau tanpa pintu-pintu pengatur dan elevasi muka tanah masih lebih tinggi dari elevasi muka air laut;
Pelaksanaan  reklamasi  wajib  menjaga  dan  memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilakukan dengan  memberikan  akses  kepada  masyarakat  menuju  pantai,
mempertahankan  mata  pencaharian  penduduk  sebagai  nelayan, pembudidaya  ikan,  dan  usaha  kelautan  dan  perikanan  lainnya, memberikan kompensasi dan/atau ganti kerugian kepada masyarakat sekitar  yang terkena dampak reklamasi, merelokasi permukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi reklamasi dan/atau memberdayakan  masyarakat  sekitar  yang  terkena  dampak  reklamasi. Selanjutnya pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan keseimbangan  antara  kepentingan  pemanfaatan  dan  kepentingan pelestarian  fungsi  lingkungan  pesisir  dan  pulaupulau  kecil  dan persyaratan  teknis  pengambilan,  pengerukan,  dan  penimbunan material  meliputi  metode  pengambilan,  pengerukan,  dan  penimbunan material yang digunakan tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup,  merusak  ekosistem,  semburan  lumpur  (mud  explosion), gelombang  lumpur  (mud  wave),  bencana  pesisir  serta  mematikan keberlanjutan  kehidupan  dan  penghidupan  masyarakat  dan  material reklamasi  merupakan  tanah  dominan  pasir  dan  tidak  mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).
Pada  dasarnya  Peraturan  Perundang-Undangan  mengenai pelakasanaan  reklamasi  di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia terdapat  dalam  beberapa  Peraturan,  namun  tidak  dapat  dikatakan menarik  dalam  satu  peraturan  dirkhusus  setingkat  Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  Tentang  Pengelolaan  Wilayah Pesisir  Dan  Pulau-Pulau  Kecil  menjelaskan  lebih  komprehensif mengenai perihal pemanfaatan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau  kecil.  Namun  terdapat  mengenai  perihal  pengertian,  tata cara  perizinan,  pelaksanaan  dan  wewenang  pada  pelaksanaan reklamasi. Pada  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  122  Tahun 2012  Tentang  Reklamasi  Di  Wilayah  Pesisir  Dan  Pulau-Pulau  Kecil menjelaskan  lebih  komprehensif  mengenai  perihal  wewenang  pada pelaksanaan  reklamasi,  tata  cara  perizinan,  pelaksanaan  dan pengecualian  yang  tidak  boleh  dilaksanakan  pekerjaan  reklamasi. Selanjutnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 Tentang  Pengerukan  dan  Reklamasi,  peraturan  untuk  kegunaan membangun  dan  memelihara  serta  pembangunan  alur  pelayaran dan/atau kolam pelabuhan sungai dan danau, dan Peraturan Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  Pm  53  Tahun  2021  Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi, peraturan untuk membangun pelabuhan  laut  dan  terminal  khusus  yang  berada  diperairan  yang dilaksanakan  melalui  pekerjaan  reklamasi,  serta  Peraturan  Menteri Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor  25/Permen- Kp/2019  tentang  Izin  Pelaksanaan  Reklamasi  di  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil yang menjelaskan mengenai izin dalam pelaksanaan reklamasi  yang  terdapat  2  (dua)  yaitu  izin  lokasi  perairaan  dan  izin pelaksanaan reklamasi  lalu dalam ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi  mengenai  pelaksanaan  Reklamasi  di  wilayah  perairan  dan wilayah yurisdiksi.
Dalam  pelaksanaan  reklamasi,  terdapat  kesulitan  serta penyelewengan, hal tersebut seperti yang ada di Jakarta. Pelaksanaan Reklamasi yang dilakukan terjegal karena permasalahan-permasalahan, mulai  dari  tertutupnya  akses  pada  masyarakat  pulau  pesisir,  tidak melibatkan masyarakat pulau pesisir dan terdampaknya nelayan serta indikasi kerusakan pada baku mutu. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  mengeluarkan  Peraturan  Daerah Nomor  1409  Tahun  2018  tentang  Pencabutan  Beberapa  Keputusan Gubernur Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi, namun tidak selesai sampai hal tersebut, pelaksanaan reklamasi melakukan gugatan atas hal Peraturan Daerah tersebut.
Selanjutnya  pelaksanaan  reklamasi  dilakukan  di  daerah  serang, meski Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten sudah memerintahkan untuk memberhentikan pelaksanaan reklamasi disebabkan  tidak  ada  izin  dari  pemerintah,  namun  perusahaan  yang melaksanaan  pekerjaan  reklamasi  tidak  mematuhi  menyebabkan indikasi  di  wilayah  tersebut  merusak  habitat  kembang  biak  karang, rumpon udang dan ikan yang membuat nelayan dan masyarakat pulau pesisir  merasakan  akibat  dari  pelaksanaan  reklamasi.  Pelaksanaan Reklamasi  diNegara  Kesatuan  Republik  Indonesia  menjadikan  tarik menarik  yang  berpotensi  hanya  menjadikan  kepentingan  segelintir golongan.
Peraturan  Perundang-Undangan  untuk  pelaksanaan  reklamasi merupakan  hal  utama  untuk  dalam  memenuhi  pencapaian.  Menurut Bagir  Manan,  Peraturan  Perundang-Undangan  merupakan  keputusan tertulis  negara  (pemerintah)  yangt  berisikan  petunjuk  dan/atau  pola tingkah  laku  yang  bersifat  mengikat  secara  umum.    Selanjutnya Menurut  Maria  Farida  Indrati  Peraturan  Perundang-Undangan (legislation,  wetgeving,  atau  gesetzgebung)  menjadikan  2  (dua)  bentuk pengertian, pertama Perundang-Undangan merupakan proses pembentukan  atau  proses  membentuk  Peraturan-Peraturan  Negara baik  di  tingkat  pusat  maupun  di  tingkat  daerah,  kedua  Perundang- Undangan adalah segala Peraturan Negara yang merupakan hasil dari pembentukan  Peraturan-Peraturan  baik  di  tingkat  Pusat  maupun  di Tingkat Daerah.
Peraturan yang berlaku menegenai pelaksanaan reklamasi dinilai sebagai  tidak konsisten  menjadikan  ketidak  pastian  yang mengakomodir  dalam  pelaksanaan  reklamasi.  Mengenai  pelaksanaan reklamasi dapat dengan mudah diselewengkan dalam pelaksanaannya, baik  dalam  keterkaitan  kepentingan-kepentingan  pemerintah  pusat maupun  daerah  serta  instansi-instansi  pemerintah,  peraturan  yang dilakukan  seharusnya  menjadikan  kepastian  dalam  melakukan tahapanan-tahapan,  wewenang,  perencanaan  dalam  pelaksanaan reklamasi. Selanjutnya mendukung akan perlindungan dan adil kepada masyarakat  pulau-pulau  pesisir,  tidak  merusak  habitat  lingkungan serta mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana mestinya.

## 4. PENUTUP
Berdasarkan  pada  penelitian  ini  bahwa  Peraturan-Peraturan  yang berlaku  untuk  pelaksanaan  reklamasi  menganut  kedalam  Hukum Administrasi  Negara  dimana  Perizinan  diberikan  wewenangnya  terhadap jabatan-jabatan  yang  diatur  diberbagai  Peraturan  mengenai  Pelaksanaan Reklamasi. Namun dalam faktanya terdapat permasalahan yang menjadikan penyelewengan  pada  pejabat  yang  mengakomodir  untuk  memberikan  izin tanpa  mempertimbangkan  aspek  Administrasi  Lingkungan.dalam  proses pemberian dan pengawasan dalam perizinan pelaksanaan reklamasi meliputi prosedur  perizinan,  penentuan  baku  mutu  lingkungan,  prosedur  Analisis Dampak  Lingkungan  (AMDAL)  dan  sebagainya  melalui  Konsep  Hukum Administrasi  Lingkungan  pembangunan  berkelanjutan  yang  berwawasan lingkungan hidup.
Dalam  Pelaksanaan  Reklamasi  terdapat  lima  (5)  Peraturan  yang mengatur, diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014  Tentang    Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007 Tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Dan  Pulau-Pulau  Kecil,  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah  Pesisir  Dan  Pulau-Pulau  Kecil,  Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 Tentang Pengerukan dan Reklamasi, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 53 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 125 Tahun 2018 Tentang  Pengerukan  Dan  Reklamasi,  Peraturan  Menteri  Kelautan  Dan Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor  25/Permen-Kp/2019  Tentang  Izin Pelaksanaan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Terdapat dua  Peraturan  Menteri  dalam  Kementerian  Perhubungan.  Pertama, Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  52  Tahun  2011  Tentang Pengerukan  dan  Reklamasi.  Kedua,  Peraturan  Menteri  Perhubungan Republik  Indonesia  Nomor  Pm  53  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  Pm  125  Tahun  2018  Tentang Pengerukan  Dan  Reklamasi.  Kedua  Peraturan  tersebut  yang  membedakan kewenangan  baik  pemberi  izin  maupun  yang  melaksanakan  reklamasi (diberikan  izin),  administratif  terhadap  pelaksanaan  reklamasi  saja. Selanjutnya  dalam  lima  peraturan  tersebut  rawan  terjadinya  konflik  antar Kementerian, Pejabat-Pejabat yang diberikan kewenangan dalam pemberian izin  Pelaksanaan  Reklamasi,  dan  rawannya  penyalahgunaan  wewenang disebabkan  adanya  kepentingan  yang  dilakukan  oleh  pengambilan kebijakan,  hal  tersebut  dapat  menjadikan  ketidak  pastian  hukum  pada peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan reklamasi serta ketidak adilan dan  merugikan  yang  dirasakan  bagi  masyarakat  pulau  pesisir  dan masyarakat umum.

## 5. DAFTAR PUSTAKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  52  Tahun  2011  Tentang  Pengerukan dan Reklamasi.
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  Pm  53  Tahun  2021 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  Pm  125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan Dan Reklamasi.
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Permen- Kp/2019  Tentang  Izin  Pelaksanaan  Reklamasi  Di  Wilayah  Pesisir  Dan Pulau-Pulau Kecil.

## BUKU
A.J.  Hoekema  et  al.  (1998). Integral  Bestuur .  Amsterdam:  Amsterdam  University Press. Erwin, M. (2012). Filsafat Hukum . Jakarta: Raja Grafindo. Hadjon, Philipus. M. (1987) Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia . Surabaya: Bina Ilmu.
Hayati, Tri. (2015). Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No.4 Tahun 2009 . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Mahmud Marzuki, P. (2008). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Kencana. Manan,  Bagir.  (1992). Dasar-Dasar  Perundang-Undangan  Indonesia .  Jakarta:  Ind- Hill-Co.
Marbiun,  S.  F.,  Mahfud,  M.  D.  (2011). Pokok-Pokok  Hukum  Administrasi  Negara . Yogyakarta: Liberty.
Muhammad. A. (2014). Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Nancy.  K.  Kubasek.,  Gary,  S.  Silverman.  (1997). Environmental  Law .  New  Jersy: Prentice Hall Upper Saddie River.
Rawls  John.  (1999). A  Theory  Of  Justice:  Revised  Edition .  Cambridge:  Havard University Press.
Rahmadi, Takdir. (2021). Hukum Lingkungan di Indonesia. Depok: Rajawali Pers, Buku Cetakan Ke-9.
Satjipto Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum . Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti. Soekanto, S. (1981). Pengantar Penelitian Hukum .Jakarta: UI Press. Soekanto, S., Mamudji, S. (1998). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawali Press.
Soekanto, S., Mamudji, S. (2013). Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pres. Solly Lubis, M. (1994). Filsafat Ilmu dan Penelitian . Bandung: Mandar Madju.
Soeprapto, Maria  Farida  Indrati. (2006). Ilmu  Perundang-Undangan,  Dasar-Dasar dan Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius.
Sutedi,  Andrian.  (2010). Hukum  Perizinan  Dalam  Sektor  Pelayanan  Publik .  Sinar Grafika: Jakarta.
Utama,  Yos.  J.  (2014). Hukum  Administrasi  Negara .  Universitas  Terbuka: Tanggerang.

## SKRIPSI, TESIS, DISERTASI
Asballah,  Raja.  (2003). Hubungan  Reklamasi  Pantai  dengan  Komponen Perkembangan Kawasan . Yogyakarta: Tesis Universitas Gajah Mada. Bagusti,  Fadel  Ilham.  (2020). Pembatalan  Perizinan  Terhadap  Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Dalam Pemenuhan Zonasi Perluasan Pantai Jakarta Utara (Studi  Putusan  Nomor:  193/G/Lh/2015/Ptun-Jkt) .  Jakarta:  Skripsi Universitas Pancasila.
Hayati, Tri. (2011). Perizinan Pertambangan Di Era Reformasi Pemerintahan Daerah Studi  Tentang  Perizinan  Pertambangan  Timah  Di  Pulau  Bangka .  Jakarta: Desertasi Universitas Indonesia.
Nurwaskito, Arif. (2009). Rancangan Reklamasi Lahan Pada Kegiatan Pertambangan Bijih  Nikel  Di  Pt  Aneka  Tambang  Tbk  Kolaka .  Makasar:  Tesis  Universitas Hasanudin.

## JURNAL
Alfan, Muhammad. R., Lukman, Kurniyati., Handoyo, Tri., Mulki, Bahrum. E. (2021) Analysis  of  Social  Problems  on  the  Impact  of  Losari  Beach  Reclamation . Makasar: Jurnal Unhas, Volume 1 Issue 2, December 2021.
Anggara,  S.  (2013). Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal . Bandung: Jurnal JISPO Volume 1.
Choirul  Huda,  M.  (2013). Pengaturan  Perizinan  Reklamasi  Pantai  Terhadap Perlindungan  Lingkungan  Hidup .  Surabaya:  Jurnal  Perspektif  Volume  XVIII Nomor 2.
Herman, Edyanto. C.B. (2016). Factors Affecting Reclamation Process To Anticipate Disaster  In  The  Coastal  Environment .  Jakarta:  Jurnal  Sains  Dan  Teknologi Mitigasi Bencana Volume 11 Nomor 1.
Hulandari,  Putri.,  Laturette,  Adonia  Ivone.,  Angga,  La  Ode. (2021). Kajian  Yuridis Terhadap  Pelaksanaan  Reklamasi  di  Teluk  Ambon Baguala .  Ambon:  Jurnal TATOHI Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 2. Kurniawan,  Ali.  R.,  Surono,  Wulandari.  (2013). Model  Of  Environmentally  Sound Small-Scale Mining Reclamation: A Case Study Of Pumice Mining Reclamation Area At Ijobalit East Lombok Regency West Nusa Tenggara Province . Bandung: Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara Volume 9 Nomor 3.
Mukhlish.  (2010). Konsep  Hukum  Administrasi  Lingkungan  Dalam  Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan . Jakartra: Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 2. Mahdi, Imam. (2019). Reklamasi Teluk Jakarta; Sebuah Prespektif Kekuasaan Dalam Ekonomi Politik . Yogyakarta: Jurnal Transformasi Global Vol 4 No 1. Puspasari, Reny., Hartati, Sri Turni., Anggawangsa, Regi Fiji. (2017). Impact Analysis Of Land Reclamation To Environment And Fisheries In Jakarta Bay . Jakarta: Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Volume 9 Nomor 2.
Tita, Ruslin. I. (2017). Subaltern Dan Kebijakan Pembangunan Reklamasi Pantai Di Kota Makassar . Makasar: Jurnal Politik Profetik Volume 5, No. 2 Tahun 2017. Triantoro, Agus. (2017). Studi Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batubara Pt Bhumi Rantau  Energi  Di  Rantau  Kalimantan  Selatan .  Kalimantan  Selatan:  Jurnal Geosapta Volume 3 Nomer 2.
Wowor,  Christovel.  R.,  Dengo,  Salmin.,  Londa,  Very.  (2018). Dampak  Kebijakan Reklamasi Pantai Boulevard Pada Masyarakat Nelayan Kecamatan Sario Kota Manado . Manado: Jurnal Hukum Unsrat, Volume 23 Nomor 10.