## GHARAR: HAKIKAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP AKAD
Aksamawanti
Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ aksamawanti@unsiq.ac.id

## ABSTRACT
All activities in the aspect of muamalah requierd clear rules, gharar is one of the terms mu’amalah that must be avoided and prohibited in Islam beside usury and maysir. Gharar is an element that contains obscurity and disguises that can occur in the subject, shighat and covenant objects. Knowing the elements of gharar can have very important uses in relation to the validity of a contract. The Gharar ban has the goal that no parties will commit to be harmed, because they do not get their rights, and so that there is no dipute and hostility between them
Keywords  : Contract, gharar, muamalat .

## A. PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  hamba  Allah, diberi  tuntutan  langsung  agar  hidupnya tidak menyimpang dan selalu diingatkan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada-Nya (Q.S. Aż-Żariyat: 56). Sebagai khalîfah fi al-`arḍ manusia bertugas untuk memakmurkan kehidupannya  (Q.S.  Hud:  61).  Dalam kerangka itulah manusia diberi kebebasan  berusaha  di  muka  bumi. Untuk  memakmurkan  kehidupan  dunia ini,  manusia  sebagai  harus  kreatif, inovatif,  kerja  keras  dan  berjuang. Banyak  sekali  usaha-usaha  manusia yang  berhubungan  dengan  barang  dan jasa  yang  sudah  barang  tentu  sekarang dengan perkembangan ilmu dan teknologi,  tuntutan  masyarakat  makin meningkat,  melahirkan  model-model transaksi  baru  yang  membutuhkan
penyelesaiannya  dari  sisi  hukum  Islam. Salah  satu  upaya  manusia  dalam memenuhi kebutuhannya dalam kegiatan perekonomian adalah melakukan transaksi  sebagai  salah  satu  cara  untuk mengalihkan kepemilikan.
Transaksi dalam kegiatan bisnis dan ekonomi, antara kedua belah pihak tidak hanya didasarkan kondisi saling membutuhkan, melainkan juga merupakan  manifesati  tolong  menolong antar  manusia,  tidak  dibenarkan  adanya unsur  kecurangan  yang  mengakibatkan para  pihak  saling  rugi.  Transaksi  bisnis dalam  Islam  dilandaskan  pada  unsur keadilan  dan  kerelaan.  Nabi  SAW melarang  beberapa  bentuk  pertukaran yang tidak seimbang karena
menimbulkan  praktek  riba  yang  jelas dilarang  dalam  Islam  (Rahman,  1995: 283).
Prinsip  lain  yang  dilarang  dalam transaki  bisnis  adalah  terdapatnya  unsur gharar (kesamaran).  Kaidah  gharar adalah kaidah yang telah disepakati oleh para  ulama  tentang  keharamannya, sebagaimana  diriwayatkan  oleh  Abu Hurairah,
َ ن َ رَى ٰه َ س َ و َ ل َه ٰ للّا َ َ ص َ ل َ ٰ للّاَى ََ ع َ لَ ي َههَ َ و َ س َ ل َ مَ َ ع َ ن ََ ب َ ي َهع َ ْاَ َ ح َ ص ا َهة َ و َ ع َ ن ََ ب َ ي َهعَ َ لا َ غ َ ر َهرَ َ “ Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara al-hashah ( yaitu:  jual  beli  dengan melempar  kerikil ) dan  cara  lain  yang mengandung  unsur  gharar ( spekulatif )” (HR. Muslim, no: 2783).
Permasalahan yang termasuk transaksi yang mengandung unsur gharar banyak sekali seperti, jual beli ikan dalam kolam  yang  luas,  jual  beli  bibit  janin masih dalam tulang sulbi hewan pejantan, bai hashah, bai’ mulamasah. larangan ini menunjukkan  kebenaran  hadis  di  atas yaitu  tidak  diperbolehkan  adanya  unsur gharar dalam setiap transaski muamalah. Ketidakpastian  dalam  transaksi  atau gharar  akan  menyentuh  kemungkinan untung dan rugi atau sebaliknya tidak ada untung dan tidak ada rugi. Berangkat dari paparan  singkat  di  atas  itulah  kemudian muncul  persoalan  tentang  bagaimana hakikat  gharar  yang  diharamkan  dan bagimana  gharar  dapat  mempengaruhi keabsahan  suatu  akad  dalam  transaksi bisnis dan transaksi ekonomi .

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Hakikat Gharar
Kata  gharar      mengandung  arti penipuan,  atau  penyesatan,  tetapi  juga dapat berarti sesuatu yang membahayaan, risiko  atau  hazard.  Dalam  interpretasi dunia  keuangan, gharar bisa  diartikan sebagi  “ketidakpastian”,  risiko  atau spekulasi  (Warde,  2009:  126).  Gharar secara  Bahasa  memiliki  beberapa  arti, yaitu: pertama gharar  berarti  risiko ( khatar ), yang  dimaksud al - khatar dipandang  sama  dengan  gharar  adalah berkaitan  objek  akad  yang  tidak  jelas, apakah  objek  akadnya  cacat  atau  tidak cacat,  karena  samar  atau  tidak  jelas kualitas  dan  kuantitas  objeknya  (Jaih Mubarok,  2017:194)  dalam  melihat hubungan gharar dengan risiko ( khatar ), para ulama menjelaskan beberapa pendapat  yaitu  (az-Zuhaili, 2006: 3/409- 3.410):
a. Syaikh al-Islam Ibn Taimiah mengatakan  bahwa  gharar  adalah ketidakpastian  objek  akad  ( al-gharar huwa al-majhûl al-‘âqibah ).
b. Ibn  al-Qayyim  menjeaskan  bahwa gharar adalah sesuatu  yang berada di antara  ada  dan  tidak  ada/habis  ( al- gharar huwa mâ taraddada baina al- huṣûl wa al-fawât ). Terdapatnya risko yang  berupa  keutuhan  objek  akad (cacat atau samar) sehingga berpotensi melahirkan  adanya  perselisihan,  Oleh
karenanya gharar dapat  diartikan sebagi risiko ( khatar ).
Kedua,  gharar berarti  penipuan ( khid’ah ). Arti gharar yang secara harfiah dianggap sama dengan khid’ah memiliki bebrapa  deriviasi,  diantaranaya  (Askar, 2009: 136):
a. Berkurang hartanya
b. Berselisih  atau  bertengkar  tentang sesuatu
c. Terbenam
d. Tikak ingat
e. Buruk/rusak
f. Meragukan apa yang terlihat
g. Tertipu
Ketiga, gharar berarti
samar/ketidakjelasan/ketidak pastian ( jahalah ),  ini  adalah  arti  gharar  yang paling  umum.  Al-jahalah  dapat  terjadi pada  hal-hal  berikut  (Mubarok,  2007: 195):
a. Objek  akad  tidak  jelas,  terjadi ketidakjelasan  karena  ketidak  pastian objek  akad  (seperti ba’i  al-haṣâh ), ketidakjelasan kualitasnya (cacat  atau tidak),  ketidakjelasan  spesifikasi  dan waktu  serah terimanya  (seperti  dalam bai’ salâm, bai’ al-istiṣnâ’ dan ijârah mauṣûfah  fî  aż-żimmah ).  Disamping itu,  ketidakjelasan  juga  dapat  terjadi dari  segi qudrat  al-taslim ,  yaitu memungkinkan  atau  tidaknya  objek akad  dapat  diserahterimakan  (seperti bai’ al-‘abd al-âbiq ).
b. Akadnya  yang  tidak  jelas  (seperti ikhtilâf ulama tentang jual beli wafâ `). c. Tidak jelas harga ( tsaman dalam akad jual  beli)  dan ujrah serta  jangka waktunya (dalam akad ijârah ).
Dari  penjelasan  di  atas  dapat dipahami  bahwa  gharar  berarti jahalah adalah  ketidakjelasan  yang  berhubungan dengan  substansi  akad,  yang  berkaitan dengan  kualitas  dan  kuantitas  akad,  dan ketidakjelasan  mengenai  kapan  dan bagaimana cara serah-terimanya.
Pengertian gharar menurut  istilah dikemukakan oleh banyak ulama dinataranya: Ibnu  Taimiah menjelaskan bahwa al  gharar adalah  sesutau  yang akibatnya tidak bisa diketahui. Al gharar mempunyai  banyak  pengertian,  antara lain:  pertama,  sesuatu  yang  tersembunyi baik  akibatnya,  rahasianya,  atau  segala sesuatunya.  kedua,  sesuatu  yang  tidak jelas antara mulus atau cacatnya sehingga dengan demikian maksud dari diadakannya akad bisa tercapai atau tidak (Shadiq,  1990:  28-3). Ibnu  al-  Qayyim (1988:  275)  berpendapat gharar adalah sesutu yang tidak bisa diukur penerimaannya,  baik  barang  itu  ada maupun tidak ada . As-Sarakhsi,
menyatakan gharar adalah  sesuatu  yang tersembunyi akibatnya. Ibn Hazm mengemukakan  definisi gharar adalah Sesutu  keadaan  dimana  ketika  pembeli tidak  tahu  apa  yang  dibeli  atau  penjual
tidak tahu apa yan dijual (Ibn Hazm, T.t.: 7/396-398).
Definisi lain dikemukakan Ahli fiqh dengan  mengartikan gharar adalah  sifat dalam  muamalah  yang  menyebabkan sebagian  rukunnya  tidak  pasti  ( mastûr al’âqibah )  (AAOIFI,  2010:  31).  Term lain  dalam  ilmu  fiqh  yang  saling berhubungan  yakni gharar dan taghrîr . At-taghrir seakar  dengan  kata al-gharar menunjukkan  kegiatan  atau  aktivitas yaitu  upaya  mempengaruhi  pihak  lain, baik  dengan  ucapan  maupun  tindakan yang  mengandung  kebohongan,  agar tertarik  untuk  melakukan  transaksi (Mubarok,  2017:  198).  Definisi  lain tentang taghrîr dikemukakan oleh
Afzalur  Rahman  (1996:  4/161), Taghrir berarti melakukan sesuatu secara membabi  buta  tanpa  pengetahuan  yang mencukupi,  atau  mengambil  risiko sendiri  dari  suatu  perbuatan  yang mengandung  risiko  tanpa  mengetahui dengan  persis  apa  akibatnya,  atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya.
Dari definisi yang telah dikemukaan di  atas,  dapat  diambil  maksud  bahwa gharar pada  hakikatnya  adalah  unsur yang dapat merugikan pihak–pihak yang berakad,  sesuatu  yang  merugikan  pada awalnya  tersembunyi  sehingga  sangat memungkinkan keduanya akan meraskan kerugian  setelahnya.    Hasil  akhir  yang
tersembunyi  sangat  dipengaruhi  oleh adanya  informasi  yang  tidak  sempurna pada mereka yang bertransaksi.
Adiwarman Karim (2011: 31)
menjelaskan  bahwa gharar bersumber dari persoalan ketidaksamaan pada informasi para pihak-pihak yang bertransaksi, sehingga melahirkan ketidakpastian  yang  diciptakan  oleh kekurangan  informasi  atau  tidak  adanya control dalam transaksi. Larangan gharar memiliki tujuan ( maqâṣid ) yaitu agar tidak ada pihak–pihak  yang berakad dirugikan, karena  tidak  mendapatkan  haknya,  dan agar  tidak  terjadi  perselisihan  dan permusuhan di antara mereka.
2. Bentuk-Bentuk Gharar
Dengan memperhatikan definisi gharar yang dikemukakan oleh oleh para apakar, dapat ditarik pemahaman mengenai bentuk  gharar yeng mencakup tiga hal  yaitu: Pertama , gharar dari segi subjek  hukum.  Ibn  Hazm  al-Zhahiri menyatakan bahwa gharar yang berkaitan  dengan  subjek  hukum  ialah ketika  pembeli  tidak  mengetahui  apa yang dibelinya atau penjualnya tidak tahu tentang kualitas atau kuantitas objek yang dijualnya. Gharar dapat  terjadi dari segi subjek hukum dengan beberapa kemungkinan (Mubarok, 2017:200):
a. Subjek  hukum  tidak  mengetahui wujud  atau  sifat  objek  akad,  baik
kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini bisa disebabkan karena subjek hukum tidak  mempunyai  pengetahuan  yang cukup mengenai hal itu.
b. Subjek  hukum  mengetahui  bahwa objek  akad  sudah  ada  pada  saat  akad dilakukan,  tetapi  tidak  pasti  kualitas dan kuantitasnya.
c. Subjek hukum mengetahui objek akad pada  saat  akad  karena  telah  wujud, tetapi  tidak  memiliki  pengetahuan yang cukup untuk menentukan kualitas  bagian  utamanya  (misalnya jual  beli  mobil  bekas  yang  dilakukan oleh pembeli yang tidak paham mesin mobil), seperti dikemukakan oleh Al- Adawi bahwa gharar merupakan akad yang  objeknya  sudah  wujud  secara meyakinkan  pada  saat  akad,  tetapi kesempurnaannya diragukan.
d. Gharar berarati  manipulasi  yang
menunjukkan  bahwa  gharar  terjadi karena  penipuan  yang  dilakukan  oleh pebisnis  dengan  hanya  menjelaskan aspek-aspek  kelebihan/keistimewaan objek  akad  yang  disertai  dengan penyembunyian kelemahan atau cacatnya.
Substansi  dari  larangan  gharar  dari sisi  subjek  hukum  adalah  hendaknya orang  yang  tidak  cakap  hukum  secara intelektual  lebih  baik  untuk  melakukan transaksi  bisnis  dengan  memberikan kuasa kepada pihak ahli agar
dapat diminimalisir sengketa dikemudian hari.
Kedua,  gharar dari  segi shîghat akad. Ṣîghat akad merupakan sepakatnya masing-masing  subjek  hukum  untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam kitab al-gharar wa aṡaruhu fî al- ‘uqûd  fî  al-fiqh  al-islâmi karya  ash- Shadiq  Muhammad  al-Amin  aẓ-Ẓahir dijelaskan  enam  bentuk  akad  jual  beli yang  termasuk  tidak  jelas  ( jahalah )  dari segi ṣîghat atau  pernyatan  akad  yaitu (Mubarok, 2017: 202):
a. Dua  jual  beli  dalam  satu  jual  beli ( bai’atanî fî al-bai’ah . Ṣafqatani fi al- ṣafqah al-wahidah ).
b. Panjar dalam jual beli ( bai’ al-‘urban ) yang pembayaran harganya didahulukan  dan  tidak  dikembalikan oleh  calon  penjual  jika  akad  jual  beli batal.
c. Akad jual beli atas suatu benda tertentu dengan  harga  tertentu  yang  disepakati, dimana  penjual  dan  pembeli  sepakat menjadikan  kerikil  atau  anak  panah untuk  menentukan  batasan  objek  jual- belinya ( bai’ al-ḣaṣâh ).
d. Jual  beli  yang  menjadikan  lemparan sebagi  tanda  membeli  benda  yang terkena lemparan ( bai’ al- munâbażah ).
e. Jual  beli  yang  menjadikan  sentuhan sebagai  tanda  membeli  benda  yang disentuh ( bai’ al-mulâmasah ).
f. Akad jual bei bersyarat ( mu’allaq ).
Ketiga , gharar dari segi objek akad, ada  empat  jenis gharar yaitu (Mubarok, 2017: 203):
a. Objek  akad  tidak  wujud,  baik  secara nyata maupun secara hukum, pada saat akad  dilakukan.  Misalnya  karangan jual  beli ma’dûm (objek yang diperjualbelikan tidak ada).
b. Objek akad sudah wujud, baik  secara nyata maupun secara hukum, pada saat dilakukan,  tetapi  tidak  jelas.  Seperti larangan jual beli ḣabl al-ḣabalah dan jual beli al-ḣaṣâh .
c. Objek akad sudah wujud, baik  secara nyata maupun secara hukum, pada saat yang  dilakukan,  tetapi  tidak  dapat diserahterimakan.  Seperti  larangan jual beli burung di udara, ikan di laut dan hewan ternak atau peliharaan yang melarikan diri.
Objek akad sudah wujud, baik secara nyata  maupun  secara  hukum,  pada  saat akad  dilakukan,  tetapi  tidak  dapat diserahterimakan,  seperto  larangan  jual beli  burung  di  udara,  ikan  di  laut  dan hewan uang melarikan diri.
3. Kriteria  (ḍawâbiṭ)  gharar  yang dapat mempengaruhi dan
merusak akad
Ulama  telah  sepakat,  sebagaimana tercantum dalam Standar Syariah ( Mi’yâr asy-syarî’  li  al-Mu’âmalah  al-Mâliyah ), (AAOIFI,  2010:  13)  bahwa  ada  empat
unsur yang menyebabkan transaksi bisnis menjadi tidak sah ( fasid ), yaitu:
Pertama,  gharar terjadi  pada  akad mu’âwaḍah (transaksi  bisnis). Gharar yang  dapat  merusakdan  mempengaruhi keabsahan  akad  terjadi  pada  akad mu’awadhah,  seperti  akad  jul  beli,  akad ijarah  (sewa–menyewa),  akad syirkah (akad  bagi  hasil)  dan  lainnya. Gharar tidak  berpengaruh  terhadap  akad-akad sosial (akad tabarru’ ) seperti akad hibah dan  akad  wasiat.  Jadi gahar dilarang dalam  akad-akad  bisnis  syariah  dan diperbolehkan dalam akad-akad sosial.
Pengaruh gharar terhadap  akad mu’âwaḍah (transaski  bisnis)  pengaruh gharar terhadap akad mu’âwadhah dapat terjadi  dalam  shighat  akad,  objek  akad atau  syarat  akad  (Standar  Syariah AAOIFI,  2010:  31). Gharar dalam shighat  akad  contohnya  adalah al-jam’u baina bai’ataini
fi bai’ah (menggabungkan  dua  transaksi  dalam satu  transaksi),  seperti  menjual  barang dengan  harga  seribu  secara  tunai  atau dengan harga dua ribu secara tidak tunai, tanpa  ditentukan  salah  satu  dari  dua pilihan tersebut. Akad jual beli atas objek yang  tidak  pasti,  seperti bai’  al-haṣâh yakni  menjual  sesuatu  dengan  cara melempar  kerikil  ke  objek  yang  akan dibeli,  setiap  objek  yang  terkena lemparan,  maka  itu  yang  akan  dibeli. Kedua contoh di atas menjadi akad yang
fasid karena terdapat unsur gharar dalam sighat- nya. Akadnya menggantung ( ta’lîq  aqd ),  sehingga  menjadikan  objek akadnya  tidak  pasti  terwujud.  Akad tersebut  tidak  sah  ( fasad )  berdasarkan nash-nash  yang  menyebutkan  transaksi jual  beli  yang  diharamkan  karena  ada gharar dalam sighat nya. Gharar dalam objek akad dapat terjadi pada:
a. Gharar yang terjadi pada objek akad
(Muṡman) . Objek barang yang dimaksud  adalah  barang  yang  dijual dalam  akad bai’ atau  barang/layanan yang  disewakan  dalam  akad ijarah atau objek usaha dalam akad muḍârabah . Gharar dalam  objek transaksi meliputi: (a) bentuk dan jenis objek akadnya tidak diketahui dengan jelas,  seperti  menjual  barang,  tetapi tidak  dijelaskan  jenisnya;  (b)  objek akadnya  tidak  ditentukanm  seperti menjual  mobil  di show  room tanpa ditentukan  barangnya;  (c)  sifat  objek akadnya tidak diketahui dalam barang yang  memiliki  sifat  yang  berbeda- beda, sperti menjual barang yang tidak ada  di  tempat  tanpa  dijelaskan  sifat- sifatnya;  (d)  jumlah  barang  yang menjadi obejk akadnya tidak diketahui seperti bai’  al-jazaf . Bai’  al-jazaf hukumnya menjadi sah jika memenuhi syarat  yaitu:  barang  yang  dujual terlihat waktu akad disepakati, barangnya tersimpan dan yang
diseoakti  untuk  dijual  adalah  jumlah keseluruhan  bukan  satu  persatu. Transaksi  dengan  objek  akad  yang tidak  diketahui  jenis,  sifat  dan jumlahnya akadnya menjadi tidak sah ( fasad ) sesuai dengan ijma ulama yang menegaskan  bahwa  setiap  transaksi yang  tidak  diketahui  objek  akadnya, maka tidak sah (Adiwarman dan Oni,
2016: 89).
b. Gharar  yang  terjadi  pada  harga ( ṡamanî atau upah ( ujrah )  seperti menjual  barang  tanpa  disebutkan harganya atau diserahkan kepada salah satu pihak akad atau orang asing untuk menentukannya. Menjual barang dengan  upah  yang  tidak  diketahui akadnya  tidak  sah.  Kecuali  menjual barang  dengan  harga  yang  tidak ditentukan,  tetapi  tingkat gharar nya mughtafarah  (ditolerir),  seperti  akad menjual  barang  dengan  harga  paket dan tidak mengetahui rincian barangnya dan harga keseluruhannya.
c. Waktu akadnya  tidak  diketahui (majhûl) . Akad  yang disepakati tanpa menentukan waktu penyerahan barangnya  maka  akadnya  tidak  sah, karena ketidakpastian waktu penyerahan  objek  akad  itu  termasuk gharar .  Tetapi  jika  waktu  yang ditentukan tersebut sudah maklum dan bis  adipahami  pelaku  akad,  maka akadnya  sah  karena gharar yang
mughtafar (ditolerir),  seperti  menjual barang  dan  penyerahannay  ditunda hingga musim-musim tertentu, seperti musim panen.
d. Objek  akadnya  tidak  ada  dan  belum dimiliki  atau  objek  akadnya  ada  tapi tidak  bisa  diserahterimakan  atau objek  akadnya  tidak  bisa  di-taqâbuḍ ( objek  akad ).  Objek  akad  tidak  ada atau  belum  dimiliki,  seperti  menjual sesuatu  yang  tidak  dimilikinya  pada waktu  akad,  tetapi  penjual  kemudian membelinya  dari  pasar  untuk  dijual kepada  pembeli  tersebut.  Jual  beli objek akad ini tidak sah kecuali dalam bentuk salâm dan istiṣnâ’ .  Objek akadnya ada tapi tidak bias diserahterimakan seperti jual beli ikan dalam kolam air dan tidak bias diambil pada  waktunay.    Sedangkan  objek akadnya  tidak  bias  di  taqabudh maksudnya  tidak  boleh  menjual sesuatu  yang  belum  diterima  dan belum  dimiliki.  Teknis  taqabudh disesuaikan dengan ‘urf tujjâr (tradisi para  pedagang  pasar)  pada  saat  akad terjadi.  Larangan  transaksi  ini  karena masih  menjadi  jaminan dan tanggung jawab  penjual  pertama.  Larngan  ini dilandasi  hadis  Rasulullah  SAW sebagai berikut:
َ ن َٰه َ نلاَ ى َهب َ صَ ُّي َ ٰ ل َ ٰ للّاَ ى ََ ع َ لَ ي َهه ََ و َ أَ  م لس َ يَ ن َهب َ  ع ي َ لا َهإَ ن َ س َ مَ نا َ لَا َ ي َهعَ  س َ د ن َ ه َ
“Rasulullah  SAW  melarang  setiap orang  menjual  sesuatu  yang  belum dimilikinya” (H.R Tirmizi, 1: 159).
e. Objek akad akadnya tidak bias dilihat
( bai’ al-‘ain al-ghâ`ibah ) larangan ini karena  barang  yang  tidak  bias  dilihat itu  mebuat  akad  tidak  sempurna. Hanafiyah  berpendapat  bahwa  pihak akad  tersebut  memiliki  hak khiyâr ru`yah untuk  menghindari gharar tersebut.
Ketidakbolehan  unsur  gharar  pada akad  bisnis  karena  merugikan  dan menghilangkan  unsur  rela  sama  rela. Berbeda dengan gharar dalam akad-akad sosial, dibolehkan karena tidak merugikan  dan  ada  toleransi  dari  pihak akad  yang  lain  (Adiwarman  dan  Oni, 2016:  81).  Kaidah  ini  sesuai  dengan logika  fikih  dan  maqashid  karena  dalam bab bisnis yang berlaku adalah pertukaran  dan  imbal  hasil,  masing- masing pelaku mendapatkan haknya, baik barang  ataupun  keuntungan.  Sehingga setiap bentuk gharar yang mengakibatkan  salah  satu  atau  seluruh pihak  dirugikan,  itu  bertentangan  denan tujuan ( maqâṣid ) transaksi tersebut.
Gharar tidak  memberikan  pengaruh terhadap tabarru’. Contoh  dalam  akad rahn, memberikan mobil yang hilang atau tanaman  yang  belum  berbuah  sebagai jaminan  dibolehkan.  Dengan  syarat barang tersebut tidak boleh dijual kecuali
setelah mobil tersebut ada atau pohon itu ada  buahnya.  Contoh  lain  dalam  akad kafalah,  seperti  menjamin  Sesutu  yang akan terjadi pada masa yang akan datang, kafalah dengan mensyaratkan sesuai yang tidak  bertentangan  dengan muqtaḍâ  al- ‘aqd (tujua  akad)  atau  menundanya hingga waktu yang tidak ditentukan. Dari ini  dapat  disimpulkan  kebolehan  unsur gharar pada akad rahn dan kafâlah selain karena  keduanya  adalah  akad  pelengkap yang  berfungsi  sebagai tauṡîq tetapi keduanya  juga  termasuk  akad tabarru’ (Adiwarman dan Oni, 2016: 95-96).
Kebolehan gharar dalam kaad tabarru’  didasarkan  pada  hadis  salah satunya  adalah  hadis  Nabi  SAW  yang diriwayatkan  Imam  Bukhari  dan  Imam Muslim  dari  abu  Musa  al-asyari, Rasulullah SAW, bersabda:
قَ  وأَو  ز  غلاَيفَاول  م  رأَاذإَنيه يرعشآلاَ نإ اع  طَ ل َ  م َهع َ ي َ ٍبوثَيفَمهد نعَنَاكَامَاوعمجَ هة نيدملابَ مههلا َمهفَة يو  سلابَ ٍدحاوَ ٍءانإَيفَمهنيبَ هومست قاَ مثَ ٍدحاو

## َمهنمَانأوَي  نم
“saat  komunitas  Asy’ariyyin  kehabisan (makan)  dalam  peperangan  atau  bekal keluarga  mereka  berkurang  saat  di Madinah,  mereka  mengumpulkan  apa saja yang masih ada pada mereka dalam satu  kain.  Kemudian  mereka  membagi- bagikannya  di  antara  mereka  dalam ( takaran ) satu  wadah  secara  merata.
Mereka adalah abgian dari aku dan aku adalah bagian dari mereka”
Hadis  tersebut  menunjukkan  bahwa keberadaan  gharar  dalam  akad  tabarru’ dibolehkan  karena  perbekalan  yang dikumpulkan  dari  masing-masing  pihak tentara)  tidak  diketahui  jumlahnya  (Jaih Mubarok, 2017: 221).
Kedua, Termasuk gharar berat (banyak). Abu al- Walid al-Baji menjelaskan  batasan  ( ḍâbiṭ ) gharar banyak yaitu:
َيفَاًبلَاغَناكَامَوه دقعلا َ َ فصويَدقعلاَراصَى تح
هبَ
“Gharar  banyak  (berat)  adalah  gharar yang  sering  terjadi  pada  akad  hingga menjadi sifat akad tersebut” (Al-Baji, tth: 41).
Shiddiq  Muhammad  al-Amin  adh- Dhahir (1993: 41) mendefiniskan gharar banyak yaitu:
ا رثؤملاَررغلاَوهَهنإَريثكلاَررغل ،َ هادعَامَلكو َ َهلَريثأتَالف َ
“ Gharar banyak adalah gharar yang bisa mempengaruhi  (sah  tidaknya  suatu transaksi),  dan  selainnya  adalah  gharar yang tidak berpengaruh” .
Dalam  ketentuan  standar  syariah ( mi’yar  Syar’i )  nomor  31, gharar dibedakan menjadi tiga serta pengaruhnya  terhadap  keabsahan  akad yaitu (Standar AAOIFI, 2015: 777-789):
a. Gharar  kaṡîr ,  yaitu gharar yang berpotensi  merugikan  piak  yang berakad  dan  berpotensi  melahirkan perselisihan  atau  sengketa.  Seperti:
jual  beli  buah  sebelum  layak  panen, sewa menyewa yang jangka waktunya tidak  jelas,  dan bai’  salam yang objeknya tidak mungkin dapat diwujudkan sesuai waktu yang disepakati.
b. Gharar  yasîr ( gharar  qalîl ),  yaitu gharar yang tidak berpotensi
merugikan  pihak  yang  berakad  dan tidak berpotensi melahirkan perselisihan dan sengketa seperti, jual beli  rumah  tanpa  melihat  fondasinya, sewa menyewa rumah beberapa bulan ditambah beberapa hari saja.
c. Gharar mutawâsiṭ ( gharar
pertengahan),  yaitu gharar yang berada  di  antara gharar  kaṣîr dan gharar  qalîl seperti:  jual  beli  benda (mesin)  yang  tertanam  di  tanah, gharar dalam  akad ju’âla h, gharar dalam akad syirkah yang singkat.
Ash-Shadiq Muhammad al-Amin al- Dhahir,  dalam  kitab al-Gharar  fî  al- ‘Uqûd  wa  Aṡâruhu  fî  al-Taṭbiqât  al- Mu’âṣirah (1993:  39-47),  menjelaskan bahwa  diantara  akad  yang  termasuk gharar katsir adalah:
a. Jual  beli haṣâh , mulâmasah dan
munâbażah .
b. Jual beli janin dalam perut induknya.
c. Jual  beli al-ḣalf (menyumbat air susu
unta atau kambing diikat beberapa hari dan tidak diperas selama dua atau tiga hari sehingga dapat menaikkkan harga
hewan  karena  terkesan  bahwa  hewan yang akan dibeli banyak susunya.
d. Jual  beli  buah  yang  belum  layak dipanen.
e. Jual  beeli  harta  karun  yang  masih diburu.
f. Jual  beli  yang  pembayaran  harganya ditangguhkan  dengan  jangka  waktu yang tidak jelas.
g. Jual  beli  salam  yang  objeknya  tidak mungkin diwujudkan pada waktu yang disepakati.
h. Jual beli unta yang melarikan diri. Adapun diantara akad yang termasuk gharar mutâwasiṭ adalah:
a. Jual  beli  sesuatu  (misalnya  mesin pabrik) yang ditanam di tanah.
b. Jual beli secara taksiran ( jizaf ).
c. Jual beli barang yang belum dikuasai.
d. Akad muzâra’ah.
Akad  yang  termasuk gharar  yasîr adalah:
a. Jual  beli  biji  anggur  meskipun  belum dilihat anggurnya.
b. Jual  beli  rumah  meskipun  tanpa melihat fondasinya.
c. Ijarah untuk  memanfaatkan  toilet (jangka  waktunya)  dan  menggunakan airnya (jumlah liternya)
d. Ijarah atas rumah bulanan (kadang 29
atau 30 hari)
Dari  penjelasan  di  atas  dapat disimpulkan bahwa gharar banyak (berat) banyak adalah gharar yang bisa
dihindarkan
dan menimbulkan perselisihan  diantara  para  pelaku  akad, sebaliknya  gharar  ringan  adalah gharar yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad  dan  dimaklumi  menurut  tradisi (‘ urf )  sehingga  pelaku  akad  tidak dirugikan dengan gharar tersebut. Gharar banyak  (berat)  mempengaruhi keabsahan suatu akad dan tidak sebaliknya.
Ketiga , gharar terjadi  pada  pokok objek  akad. Gharar yang  diharamkan adalah  gharar  yang  terjadi  pada  objek akad,  sedangkan gharar pada  pelengkap objek akad dibolehkan. Misalnya seseorang  menjual  buah-buahan  yang belum  tampak  buahnnya.  Jika  yang menjadi objek jual adalah buah- buahannya  maka  transaksi  ini  fassid (tidak  sah)  karena  ada  unsur gharar nya, kemungkinan  pohonya  tidak  berbuah, tetapi  jika  yang  dijual  adalah  pohonnya dan  buahnya  sebagai  pelengkap,  maka gharar ini  tidak  merusak  akad  karena unsur gharar nya  terletak  bukan  pada objek akad (pohon), tetapi pada buahnya yang statusnya sebagai pelengkap (Adiwarman dan Oni, 2016: 84). Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:
ا  هريغَيفَ  رفت  غيَ الامَعباو تلاَيفَ  رفت  غي
“ Kesalahan dalam hal-hal pelengkap itu ditolerir,  berbeda  kesalahan  pada  inti akad, maka tidak ditolerir”
Kaidah  tersebut  merupakan  dasar bagi  ulama  untuk  menentukan  hukum menjadikan  objek  yang gharar ,  yaitu tidak  boleh  jika  objek  yang  menjadi gharar adalah  objek  pokok  akad sebaliknya  boleh  jika  objek gharar tersebeut  menjadi  objek  ikutan.  Oleh karena  itu  ulama  menyampaiakn  hal-ha berikut (Mubarok, 2017: 204):
a. Umat  Islam  dilarang  membeli  susu hewan  (kambing  /domba/sapi)  yang masih di teteknya karena susu tersebut tidak jelas ( gharar ) jumlah takarannya. Akan tetapi, ulama membolehkan jual-beli kambing yang banyak  susu  di  teteknya  (karena  susu merupakan bagian dari kambing yang menjadi objek pokok akad).
b. Umat  Islam  dilarang  membeli  janin hewan  yang  masih  di  dalam  rahim induknya karena janin tersebut termasuk tidak jelas ( gharar ) kualitas dan  kuantitasnya.  akan  tetapi,  ulama membolehkan  jual  beli  hewan  yang sedang  mengandung  janin  (karena janin  merupakan  bagian  dari  induk yang menjadi objek pokok akad.
c. Umat  Islam  di  larang  membeli tanaman  (biji  kacang-kacangan/ubi) yang tumbuh di  perut bumi dan umat Islam juga dilarang membeli padi yang belum  panen.  Akan  tetapi,  ulama membolehkan  jual  beli  tanah  yang menjadi  tempat  tumbuh  padi  atau
tanaman ubi (karena tanaman merupakan  bagian  dari  tanah  yang menjadi ibjek akad
d. Umat  Islam  dilarang  membeli  buah yang  belum  layak  panen  karena  buah tersebut  termasuk  tidak  jelas  (gharar) kualitas  atau  kuantitasnya.  Akan tetapi,  ulama  membolehkan  jual  beli pohon  yang  sedang  berbuah  (karena buah  merupakan  bagian  dari  pohon yang menjadi objek pokok akad. e. Umat  Islam  dilarang  membeli  bulu hewan  yang  masih  menempel  di tubuhnya karena bulu tersebut termasuk tidak jelas ( gharar ) kuantitasnya.  Akan  tetapi  ulama membolehkan  jual  beli  hewan  yang berbulu  gimbal  (karena  bulu  yang gimbal merupakan bagian dari hewan yang menjadi objek pokok akad)
Dalam  akad wakâlah misalnya,
unsur gharar dibolehkan  jika  ada indikator  ( qarînah )  atau  ‘ urf yang menentukan muwakkal bih (objek
wakalah ), seperti menggantungkan wakalah  dengan  syarat  ( wakâlah al- mu’allaq ).  Kebolehan  ini  karena  akad wakalah bukan akad pokok, tetapi hanya akad pelengkap yang bertujuan memberikan  kewenangan  kepada  orang lain  untuk  ber- tasharuf ,  tetapi  jika  akad wakâlah disertai  dengan  upah  ( wakâlah bi  al-`ajr ),  maka  berubah  menjadi  akad mu’âwaḍah dan unsur gharar
mempengaruhinya (Adiwarman dan Oni, 2016: 95-96).
Keempat ,  tidak  ada  kebutuhan  ( al- ḣâjah ) syar’i terhadap  akad. Gharar dalam  akad  dilarang  apabila  tidak  ada kebutuhan  para  pelaku  akad,  sebaliknya apabila para pihak membutuhkan transaksi  akad  yang  dimaksud,  maka tidak berpengaruh munculnya gharar . Al- ḣâjah adalah  suatu  keadaan  yang menghendaki  agar  seseorang  melakukan suatu  perbuatan  yang  tidak  menurut hokum  yang  seharusnya  berlaku,  karena adanya kesukaran dan kesulitan (Djazuli, 2017:  76).  Kebutuhan  akan  transaksi merupakan  bagian  dari  hajat  itu  sendiri, apabila  manusia  tidak  bertransaksi  akan merasakan  kesulitan  dan  kesempitan. Kebolehan  melakukan  transaski gharar karena  faktor hajah sesuai  dengan kaidah:
ًَةصاخَوأَناكًَةماعَ هةر  و  ر  ضلاَ ةلز نمَ ل هز نتَ ة  جاحْا “ Kedudukan  kebutuhan  itu  menempati kedudukan  darurat  baik  umum  maupun khusus” (H. A. Djazuli, 2017: 76).
Menurut kaidah ini, hajah disetarakan  dan  menempati  hukum darurat. Maka dalam kondisi hajah dapat melakukan sesuatu yang terlarang selama hajah itu  ada.  Hal  ini  sesuai  dengan kaidah:
َ حام َهر َههري  غلَ  م ه رحَاموَهةرور ضللَ  حيب أَهههتاذلَ  م َ لَ  حيب أ َهة  جاحل
“Apa  yang  diharamkan  karena  zatnya, dibolehkan karena darurat dana pa yang
diharamkan karena yang lainnya dibolehkan  karena  adnya  al-hajah” (H. A. Djazuli, 2017: 76).
Perbedaan antara aḍ-ḍarûrah dan al- ḣâjah adalah  di  dalam  kondisi al- dharurat ada  bahaya  yang  muncul, sedangkan  dalam  kondisi al-ḣâjah yang ada  hanyalah  kesulitan  atau  kesukaran dalam  pelaksanaan  hukumnya.  Dalam aḍ-ḍarûrat yang dilanggar adalah perbuatan yang haram li żâtih .
Hajjah yang  dimaksud  harus  jelas yakni tidak ada pilihan yang halal kecuali akad  yang  mengadung gharar tersebut, seperti bolehnya menjadi anggota asuransi
konvensional (yang mengandung  gharar)  selama  tidak  ada asuransi  syariah.  Karena  kebutuhan msyarakat  terhadap  asuransi  menjadi kebutuhan  mendesak,  karena  jika  tidak berasuransi, maka beban biaya
pengobatan  memberatkan  masyarakat (Adiwarman dan Oni, 2016: 85).

## C. SIMPULAN
Gharar merupakan term mu’âmalah yang bersifat negatif yang harus dihindari karena termasuk perbuatan yang dilarang. Pada  hakikatnya gharar adalah  unsur yang  dapat  merugikan  pihak-pihak  yang berakad. Bentuk gharar dalam ditemukan dalam  subjek,  objek  dan sighat .    Suatu akad  dapat  rusak  dan  mempengaruhi keabsahnnya  jika  unsur-unsur gharar terpenuhi yakni termasuk akad mu’âwadhah (bisnis),  termasuk  gharar banyak (berat), gharar terjadi pada pokok objek  akad  bukan  pelengkapanya  dan tidak  ada  kebutuhan syar’î terhadap akad. []
***

## DAFTAR PUSTAKA
Askar, S. 2009. Al-azhar: Kamus Arab- Indonesia . Jakarta: Senayan Publishing.
Djazuli,  H.  A.  2017. Kaidah-kaidah Fikih:  Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah
yang
Praktis. Jakrta: PT Kharisma Putra
Utama.
ad-Dharir,  Ash-Shadiq  Muhammad  al- Amin. 1990. Al ghaar wa Atsaruhu fi  al-‘Uqud  fi  al—fiqh  al-Islami .
Khurthum: Jami’ah khurtum.
al-Jauzi,  Ibnu al-Qayyim dan  ‘Abdu al- Qadir  al-Arnauti.  1996. Zad  al- Ma’ad  fi  Hadyi  Khair  al-‘Ibad, Tahqiq Shu’aib al Arnauti . Beirut: Muassasah al-Risalh. jilid 5. al-Jauziyah, Ibn Qayyim. 1998. Zad al- Ma’ad fi Hady Khayr al-Ibad . juz
5. Beirut: Muassasat al-Risalah.
Hazm, Ibnu. 1999. Muhalla . Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
Karim,  Adiwarman  A.  2011. Islamic Banking:  Fiqh  and  Financial Analysis . Jakarta: Rajawali Press.
Karim,  Adiwarman  A.,  Oni  Sahroni. 2016. Riba,  Gharar  dan  Kaidah- Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis
Fikih  dan  Ekonomi. Jakarta:
Rajawali Pers. Mubarok,  Jaih  dan  Hasanudin.  2017. Fikih Mu’amalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian. Bandung:  Simbiosa  Rekatama Media.
Rahman,  Afzalur.  1995. Muhammad
Sebagi  Seorang  Pedagang, Terj. Dewi  Nurjulianti,  dkk.  Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy.
-------------.  1996. Economic  Doctrine Of Islam, Edisi Indonesia: Doktrin Ekonomi  Islam .  Jilid  IV,  Terj.
Soeroyo  Nastangin.  Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
Shadiq,  Muhamamd  Ami.  1990. Al Gharar  wa  Atsaruhu  fil  Uqud  fi Fiqh Islami . Beirut: Dar jill.
Taimiyah,  Ibnu.  Tth. Majmû’  Fatawa . Tahqiq Abdurahman bin Muhammad  bin  Qasim.  Madinah Munawarah:  Majma’  al-Malik fahd.
Warde,  Ibrahim.  2009. Islamic  Finance ter. Andriyadi Ramli . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Zuhaili,  Wahbah.  2006. Al  –Fiqh  al- Islami  wa  Adilatuh .  Damaskus: Dar al-fikr.