Volume 2 Issue 02
July 2020
JALREV 2 (2) 2020
ISSN Print:    2654-9266 ISSN Online: 2656-0461

## Urgensi Pendаftаrаn Penyelenggаrа Sistem Elektronik Bаgi Pelаku Usaha
E-Commerce

## “The Urgency Of Electronic System Registration For E- Commerce Entrepreneurs”
Mohamad Rivaldi Moha 1 Sukarmi 2 Afifah Kusumadara 3
1 Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Indonesia. E-mail: mrivaldy.moha@gmail.com 2 Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Indonesia
3 Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Indonesia

## Info Artikel

## Abstrak
Kata Kunci:
Pendaftaran; Penyelenggara Sistem Elektronik; Pelaku Usaha E-commerce.
Cara Mengutip (APA Citation Style): Moha, M.R, Sukarmi, dan Afifah, K. (2020). “Urgensi Pendаftаrаn Penyelenggаrа Sistem Elektronik Bаgi Pelаku Usaha E-commerce ”. Jambura Law Review , JALREV 2 (2): 101-119
Kewajiban  pendaftaran  penyelenggara  sistem  elektronik  bagi    seluruh pelaku  usaha  e-commerce  di  indonesia  menjadi  salah  satu  program pemerintah  dalam  Peta  Jalan  Sistem  Perdagangan  Nasional  Berbasis Elektronik  (Road  Map  E-commerce)  Tahun  2017-2019.  Oleh  karena  itu, Tujuan  penulisan  ini  untuk  menguraikan  pentingnya  pendaftaran penyelenggara  sistem  Elektronik  bagi  pelaku  usaha  e-commerce  di Indonesia.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan  perbandingan.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  pentingnya pendaftaran  penyelenggara  sistem  elektronik  bagi  pelaku  usaha  e- commerce  ialah  memudahkan  konsumen  dalam  mengidentifikasi  pelaku usaha, serta dapat membantu pemerintah dalam program pengenaan pajak bagi pelaku usaha e-commerec.
© 2020 –Moha, Mohamad Rivaldi Under the license CC BY-SA 4.0

## 1. Pendahuluan
Perkembаngаn teknologi internet yаng semаkin pesаt telаh memberikаn dаmpаk yаng sаngаt  besаr  pаdа  mаsyаrаkаt  duniа.  Perkembаngаn  ini  telаh  mengubаh  berbаgаi mаcаm  metode  konvensionаl  dаn  polа  hidup  mаsyаrаkаt  menjаdi  lebih  modern disegаlа  bidаng,  seperti  sosiаl,  budаyа,  ekonomi,  militer,  аdministrаsi  sertа  bidаng lаinnyа. Dengаn аdаnyа perkembаngаn teknologi sertа kemudаhаn mаsyаrаkаt untuk berkomunikаsi dаn mengаkses informаsi membuаt peluаng dаn persаingаn yаng аdа di mаsyаrаkаt jugа ikut bertаmbаh. Mаsyаrаkаt sekаrаng dituntut untuk hidup lebih modern dаn ikut pаdа perkembаngаn tersebut jikа tidаk ingin kаlаh bersаing. 1
Pemаnfааtаn  teknologi  internet  ini  jugа  dilаkukаn  oleh  sebаgiаn  besаr  mаsyаrаkаt Indonesiа.  Hаsil  survei  yаng  dilаkukаn  oleh  Аsosiаsi  Penyelenggаrа  Jаsа  Internet Indonesiа yаng dilаkukаn pаdа tаhun 2016 menunjukаn terdаpаt 132,7 jutа penggunа internet  di  Indonesiа,  dimаnа  sebаgiаn  besаr  penggunа  internet  tersebut  berаdа  di wilаyаh jаwа yаkni sebаnyаk 86,3 jutа orаng. Аdаpun pemаnfааtаn teknologi internet
1 Hendro Setyo Wahyudi, Mita Puspita Sukmasari. (2014). “Teknologi dan Kehidupan Masyarakat” Jurnal Analisa Sosiologi, 3 (1): 13-24.

## Article Info Abstract
Keywords :
Registration; The organizer electronic system; e-commerce entrepreneurs.
How to cite (APA Citation Style): Moha, M.R, Sukarmi, dan Afifah, K . (2020). “The Urgency Of Electronic System Registration for E-Commerce Enterpreneurs”. Jambura Law Review , JALREV 2 (2): 101-119
Registration obligation of electronic system organizers for all actors in the e-commerce business in Indonesia to be one of the government programs in the road map of electronic-based National trading system year 2017-2019. Therefore,  the  purpose  of  this  writing  to  describe  the  importance  of registration of electronic systems organizers for e-commerce enterprises in Indonesia. This research is a normative juridical study that uses statutory approaches, approach concepts, and comparative approaches. The result of this  research  is  the  importance  of  registration  of  electronic  systems organizers  for  e-commerce  enterprises  is  to  facilitate  consumers  in identifying  business  actors,  and  can  assist  the  Government  in  the  tax- deductible program for e-commerce enterprises.
tersebut  cukup  berаgаm,  dimаnа  dаri  132,7  jutа  penggunа  internet  tersebut  97,4% diаtаrаnyа  menggunаkаn internet untuk mediа sosiаl, 96,8% untuk hiburаn, 96.4% untuk mengаkses beritа, 93.8% untuk kebutuhаn pendidikаn, 93.1% untuk komersiаl, dаn 91.6% diаntаrаnyа jugа menggunаkаn internet untuk pelаyаn publik Indonesiа. 2
Selаin pemаnfааtаn dаlаm bidаng komunikаsi dаn informаsi, teknologi internet jugа memberikаn  pengаruh  yаng  sаngаt  kuаt  pаdа  perekonomiаn  duniа.  Bаbаk  bаru perekonomiаn  modern  yаng  lebih  dikenаl  dengаn  istilаh digitаl  economics ini memberikаn penаwаrаn bаru pаdа metode perdаgаngаn yаng lebih mudаh dаn efisien bаgi mаsyаrаkаt. 3 Dаhulunyа pаdа metode perdаgаngаn konvensionаl, pаdа umumnyа proses juаl-beli bаrаng аtаu jаsа dilаkukаn secаrа lаngsung dаn hаrus аdа kesepаkаtаn аntаrа  penjuаl  dаn  pembeli.  Di  erа digitаl  economics dengаn  bаntuаn  teknologi internet, jаrаk  seolаh  tidаk  menjаdi  penghаlаng  bаgi  kesepаkаtаn  juаl-beli  tersebut dilаksаnаkаn.
Proses  perdаgаngаn  yаng  menggunаkаn  internet  sebаgаi  mediа  penghubung  аntаrа penjuаl  dаn  pembeli  ini  lebih  dikenаl  dengаn  istilаh  electronic  commerce  аtаu e- commerce . E-commerce merupаkаn  suаtu  model  perdаgаngаn  modern  yаng  bersifаt non-fisik аtаu dengаn kаtа lаin metode ini tidаk menghаdirkаn pelаku perdаgаngаn secаrа  fisik  dаn  tidаk  menggunаkаn  tаndа  tаngаn  аsli  ( non-sign ). 4 Niniek  Supаrni mendefinisikаn  segаlа  kegiаtаn-kegiаtаn  bisnis  yаng  menyаngkut  konsumen ( consumers ), mаnufаktur, service provider, dаn pedаgаng perаntаrа (intermidiаries) dengаn  menggunаkаn  jаringаn  komputer merupаkаn e-commerce . 5 Oleh  karena  itu dibutuhkan suatu sistem yang mampu menjamin keamanan transaksi tersebut.
Badan  Ekonomi  Kreatif (Bekraf)  memproyeksikan  bahwa  usaha-usaha  perdagangan melalui sistem elektronik ( e-commerce ) berupa start-up dan bisnis online lainnya dapat memberikan sumbangsi bagi perekonomian negara. Badan ini memperkirakan start- up dalam industri kreatif secara individu akan mampu menyumbang sebesar 12% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dengan penyerapan sebesar 13 juta tenaga kerja baik
2 Mаrgаretа Rosа Аnjаni dаn Budi Sаntoso. (2018). “Urgensi Rekonstruksi Hukum E-commerce di  Indonesiа”. Jurnаl Lаw Reform , 14 (1) : 90
3 Sinta Dewi Rosadi, Zahra Tahira. (2018). “Consumer Protection In Digital Economy Era: Law in Indonesia”, Jurnal Yustisia, 7 (1): 85-97
4 Ibid.
5 Niniek Supаrni. (2009). “ CYBERSPАCE : Problemаtikа & Аntisipаsi Pengаturаnnyа”. Jakarta: Sinаr Grаfikа. Hal. 30.
yang  terlibat  langsung  maupun  tidak  langsung.  Dengan  potensi  kontribusi  terhadap perekonomian  nasional,  maka  sudah  selayaknya  Pemerintah  harus  sunggu-sungguh dalam merumuskan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan sekaligus melindungi industri perdagangan melalui sistem elektronik tersebut. 6
E-commerce di  Indonesia  memiliki  payung  hukum  secara  jelas  dan  khusus  sejak  11 maret  2014  dengan  disahkannya  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2014  Tentang Perdagangan. Sebelumnya aturan e-commerce hanya bertopang pada Undang-undang Nomor  11  tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE),  yang kemudian  direvisi  menjadi  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016.  Pengaturan e- commerce dalam undang-undang ini ditujukan agar dapat memberikan kepastian dan kesepahaman  mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan e-commerce ,  selain  itu  undang- undang  ini  menjamin  perlindungan,  kepastian  kepada  pelaku  usaha  elektronik, penyelenggara e-commerce ,  dan  konsumen  dalam  melakukan  kegiatan  perdagangan melalui sistem elektronik. Namun Aturan tersebut sifatnya masih parsial karena belum menjangkau  permasalahan  utama  dalam  penyelenggaraan e-commerce ,  yaitu pembayaran  elektronik,  kontrak  elektronik  dan  jaminan  keamanan,  penyelesaian sengketa,  batas  negara  dan  hukum  yang  digunakan,  perlindungan  konsumen,  pajak dan yang terutama adalah harmonisasi sistem hukum. 7
Permasalahan  yang  dihadapi  konsumen  dalam  aktivitas e-commerce menjadi penghambat  berjalannya  penyelenggaraan  sistem  elektronik  di  Indonesia.  Masalah- masalah  empiris  yang  dihadapi  masyarakat  seperti  penipuan online,  hacking serta lemahnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut membuat konsumen tidak secara penuh terlindungi oleh hukum. Oleh karena itu sebagai bentuk preventif untuk mencegah hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan serta Kemeterian  Komunikasi  dan  Informasi  akan  mewajibkan  pelaku  usaha e-commerce untuk mendaftarkan diri. Pendaftaran ini bertujuan untuk memudahkan pemerintah dalam  mendata  serta  mengidentifikasi  pelaku e-commerce .  Para  pelaku  usaha e- commerce yang  telah  melakukan  pendaftaran  nantinya  akan  mendapatkan  nomor identitas  yang  harus  dicantumkan  pada platform  e-commerce .  Kelak  seluruh  nomor
6 Ardiansyah.  (2015).  “Tantangan  Hukum  dan  Peran  Pemerintah  dalam  Perkembangan  Bisnis  Sta rt-Up  E- commerce di Indonesia”. Jakarta: Kearsipan  Jurusan Magister Teknik Elektro, fakultas Pascasarjana Universitas Mercu Buana. Hal. 4.
7 Margareta Rosa Anjani dan Budi Santoso, Op.Cit. ,  Hаl. 90
identitas yang terdaftar akan dikumpulkan oleh Kementerian Perdagangan agar bisa diakses oleh publik. Pendaftaran ini dikenal dengan Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik. 8 Oleh karena itu, artikel ini hendak menguraikan pentingnya pendaftaran penyelenggara sistem elektronik bagi pelaku usaha e-commerce di Indonesia.

## 2.  Rumusan Masalah
Kewajiban pelaku e-commerce di Indonesia untuk melalukan pendaftaran sebenarnya telah memiliki landasan hukum,  sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Komunikasi  dan  informasi  Nomor  36  Tahun  2014  Tentang  Tata  Cara  Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik dinyatakan bahwa pelaku usaha digital wajib untuk memiliki sertifikat legal, serta dalam Pasal 5 dijabarkan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib melakukan pendaftaran, namun sayangnya Seperangkat  peraturan  tentang  pendaftaran  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  ini masih sangat  umum dan luas sehingga sulit untuk menyentuh para pelaku usaha untuk melakukan  pendaftaran.  Hal  ini  dikarenakan  sifat  penyelenggara  sistem  elektronik yang diketgorikan wajib melakukan pendaftaran dijabarkan secara umum dan kurang mendetail.  Dalam  peraturan  ini penyelenggara  Sistem  Elektronik  dikualifikasikan sebagai  sebagai  setiap  Orang,  penyelenggara  negara,  Badan  Usaha,  dan  masyarakat yang  menyediakan,  mengelola,  dan/atau  mengoperasikan  Sistem  Elektronik  secara sendiri-sendiri  maupun  bersama  sama kepada  Pengguna  Sistem  Elektronik  untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
Oleh  karena  itu  berdasarkan  peraturan  tersebut,  pelaku  usaha  e-commerce  juga dikategorikan pihak yang wajib untuk melakukan pendaftaran, karena sifatnya yang melakukan  pelayanan  publik  dan  menggunakan  media  elektronik  dalam mengoperasikan usahanya. Sayangnya tidak dijelaksan secara gamblang jenis-jenis e- commerce  seperti  apa  yang  diwajibkan  untuk  melakukan  pendaftaran.  Karena  di Indonesia  sendiri  dikenal  ada  empat  jenis  e-commerce  yang  diakui  dan  dikenakan pajak oleh pemerintah yakni marketplace, online ritail, ads classified dan daily deals. Akibatnya peraturan-peraturan terkait pendaftaran sistem elektronik ini masih sangat kabur  dan  belum  mengikat  para  pelaku  usaha  e-commerce  di  Indonesia  untuk
8 CCNIndonesia. “ E-commerce Bakal Wajib Melaporkan Data Kegiatan Usaha Ke Kemendag”. Dilansir  dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181003203116-92-335495/e-commerce-bakal-wajib- lapor-data-kegiatan-usaha-ke-kemendag, diakses pada tanggal 20 Februari 2019, Pukul 14.00 WIB
melakukan pendaftaran. Walaupun pendaftaran ini gratis dan dilakukan secara online, terbukti hingga saat ini pelaku penyelenggara sistem elektronik yang terdaftar baru mencapai 1241 usaha yang diantaranya adalah merupakan usaha e-commerce. 9 Angka ini tentu saja tidak sebanding dengan jumlah pelaku usaha e-commerce di Indonesia yang menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia mencapai 26,6 juta unit. 10
Selain  kekaburan  hukum,  masalah  pendaftaran  Penyelenggara  Sistem  elektronik lainya  yang  implikasi  pada  ketidakpatuhan  pelaku  usaha  e-commerce  dalam melakukan  pendaftaran  ialah  belum  adanya  sanksi  yang  jelas  bagi  para  pelaku  e- commerce  yang tidak melakukan pendaftaran serta mekanisme dan standarisasi bagi usaha  e-commerce  yang  wajib  melakukan  belum  ditetapkan  melalui  perangkat peraturan tersebut.

## 3. Metode
Artikel ini merupakan hasil penelitian dengan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Penelitiаn ini menggunаkаn metode penelitiаn yuridis normаtif kаrenа peneliti  ingin  mаngаnаlisis  kekosongаn  hukum  dаlаm    penyelenggаrааn  sistem perdаgаngаn  elektronik  di  Indonesiа,  sertа  dаpаt  menjаwаb  isu  hukum  tentаng urgensi  pembentuk  аn  perаturаn  terkаit  tаtа  cаrа  penfаtаrаn  usаhа e-commerce di Indonesiа secаrа normаtif. Setelаh bаhаn hukum primer, sekunder dаn tersier telаh dikumpulkаn,  selаnjutnyа  diidentifikаsi,  dikuаlifikаsikаn,  disederhаkаn  dаn difokuskаn  pаdа  mаteri  penelitiаn.  selаnjutnyа  segаlа  pokok-pokok  permаsаlаhаn yаng ditemukаn terkаit isu dаlаm penelitiаn dideskripsikаn, dаn kemudiаn diаnаlisis dаn telааh berdаsаrkаn hukum mаteril dаn dihubungkаn dengаn doktrin-doktrin pаrа аhli yаng dijelаskаn melаlui literаtur-literаtur hukum yаng terkumpul. Teknik аnаlisis bаhаn hukum yаng digunаkаn dаlаm penulisan artikel аdаlаh deskriptif-аnаlitis. Yаitu mendeskripsikаn  sertа  mengаnаlisis  terkаit  urgensi  dаn  mekаnisme  pendаftаrаn penyelenggаrа sistem elektronik bаgi pelаku e-commerce di indonesiа.
9 Data  diambil  dari  situs  resmi  milik  Kementrian  Komunikasi  dan  Informasi,  dilansir  dari https://pse.kominfo.go.id/pse-terdaftar diakses pada tanggal 20 Februari 2019, pukul 10.00 WIB
10 Warta Ekonomi.
“Pertumbuhan E-commerce Pesat di Indonesia”. Dilansir dari https://www.wartaekonomi.co.id/read216302/pertumbuhan-e-commerce-pesat-di-indonesia.html , diakses pada tanggal 20 Februari 2019, pukul 10.15 WIB

## 4. Pendаftаrаn Penyelenggаrа Sistem Elektronik Bаgi Pelаku Usaha E- Commerce
Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2014  Tentang  Perdaganggan  merupakan  landasan utama pengaturan akivitas perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia, maka berlaku  pula  asas  Lex  Specialis  derogat  legi  generali  terkait  perdagangan  melalui sistem elektronik melalui undang-undang tersebut, dengan kata lain undang-undang tersebut menjadi acuan dalam hukum bagi pelaku usaha  perdagangan melalui sistem elektronik  di  Indonesia, 11 namun  pengaturan  terkait  perdagangan  melalui  sistem elektronik  hanya  diatur  dalam  dua  pasal  dalam  undang-undang  tersebut,  dimana ketentuan-ketentuan  lebih  lanjut  diatur  dalam  peraturan  pelaksana  dan  peraturan pemerintah  yakni  melalui  Peraturan  Pemerintah    Nomor  82  Tahun  2012  tentang Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi,  Peraturan  Bank  Indonesia  No.11/12/ PBI/2009 tentang Uang Elektronik ( Electronic Money ), dan peraturan lainnya.
Salah  satu  contoh  permasalahan  yang  timbul  akibat  kurangnya  kejelasan  terkait pengaturan perdagangan melalui sistem elektronik ialah pendaftaran pelaku usaha e- commerce serta  legalitas  usaha  yang  berimplikasi  pada  banyak  sektor.  Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa “Pelaku Usaha  yang  melakukan  kegiatan  usaha  Perdagangan  wajib  memiliki  perizinan  di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri”. Bentuk perizinan yang dimaksud adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi pelaku usaha dibidang perdagangan, sebagaimana  yang  tercantum  pada  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  36/M DAG/PER/9/2007  tentang  Penerbitan  Surat  Izin  Perdagangan.  Menurut  Peraturan Menteri  ini,  Setiap  Perusahaan  yang  melakukan  usaha  perdagangan  wajib  memiliki SIUP 12 , kecuali;
a) Kantor Cabang Perusahaan atau Kantor Perwakilan Perusahaan
b) Perusahaan  Kecil  perorangan  yang    tidak  berbentuk  Badan  Hukum  atau Persekutuan, yang diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat.
11 Deky  Pariadi.  (2018),  “Pengawasan E-Commerce dalam  Undang-Undang  Perdagangan  dan  Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48 (3): 653.
12 Sumarjono,  Subarkah  dan  Suparnyo.  (2018),  “Pelaksanaan  Pelayanan  Perizinan  Usaha  Perdagangan  Secara Online oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Upaya Meningkatkan Investasi di Kabupaten Kudus”. Jurnal Suara Keadialan , 19 (1): 34.
c) Pedagang  Keliling,  Pedagang  Asongan,  Pedagang  Pinggir  Jalan  atau  Pedagang Kaki Lima.
Pengecualian kewajiban perizinan terhadap Perusahaan Kecil perorangan yang  tidak berbentuk  Badan  Hukum  atau  Persekutuan,  yang  diurus,  dijalankan  atau  dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat ini tentu memberikan ketidakpastian  bagi  pelaku  usaha e-commerce di  Indonesia  untuk  melalukan pendaftaran perizinan karena dapat dijadikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha perorangan di bidang e-commerce untuk tidak melakukan pendaftaran. Hal ini tentu akan  menyulitkan  pemerintah  untuk  mengontrol  usaha e-commerce yang  dikelola perorangan  yang  tidak  berbadan  hukum  apabila  banyak  yang  tidak  melakukan pendaftaran.
Kontras dengan pengecualian pendaftaran bagi pelaku usaha perorangan yang tidak berbadan  hukum,  kewajiban  pendaftaran  bagi  seluruh  peluku  usaha e-commerce di Indonesia diatur melalui Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah  Nomor 82 Tahun 2012 tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  yang  menyatakan  bahwa    setiap penyelenggara  sistem  elektronik  pelayanan  publik  wajib  melakukan  pendaftaran, namun  terdapat  permasalahan  pada  peraturan  pemerintah  tersebut,  yakni  definisi transaksi elektronik dan pelayanan publik yang terlalu luas mengingat dalam aktivitas perdagangan  melalui  sistem  elektronik  terdapat  berbagai  model  serta  kegiatan marketplace,  online  retail,  daily  deals,  dan  price  comparison/aggregator.  Sehingga tidak  ada  kejelasan  jenis  aktivitas  mana  dan  bentuk  usaha  seperti  apa  yang dikategorikan sebagai transaksi elektronik serta wajib melakukan pendaftaran.
Penyelenggara  Sistem  Elektronik  yang  wajib  melakukan  pendaftaran  sebagaimana sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  5  Peraturan  menteri  Komunikasi  dan Informatika  Nomor  36  Tahun  2014  yakni;  Portal,  situs  atau  aplikasi  online  melalui internet yang dipergunakan untuk fasilitasi penawaran dan/ atau perdagangan barang dan/  atau  jasa.    Serta  Sistem  Elektronik  yang  didalamnya  terdapat  fasilitas pembayaran  dan/  atau  transaksi  keuangan  lainnya  secara  online  melalui  jaringan komunikasi data atau internet. Dapat diartikan bahwa pelaku usaha e-commerce yang diwajibkan  untuk  melakukan  pendaftaran  melalui  pengaturan  tersebut  hanyalah pelaku  usaha  yang  memiliki  portal,  situs  atau  aplikasi  online.  Dengan  kata  lain e-
commerce retail yang memperdagangkan produknya dibawah marketplace tidak perlu melakukan pendaftaran. Hal ini juga ditegaskan dengan syarat pendaftaran baik pelaku usaha yang berbentuk badan hukum maupun perorangan yang wajib mencantumkan domain usahanya. Tentu ini membuka ruang bagi pelaku usaha yang bukan berbentuk portal, situs atau aplikasi online untuk tidak  melakukan pendaftaran sehingga tidak membuat para pelaku usaha e-commerce patuh untuk melakukan pendaftaran.
Pengaturan  terkait  pendaftaran  penyelenggara  sistem  elektronik  bagi  pelaku e- commerce ini  tentu  saja  dapat  efektif  apabila  pengaturan  kewajiban  pendaftaran tersebut tidak terdapat kekaburan dan pertentangan terkait pihak yang dimaksudkan dalam  proses  pendaftaran  tersebut,  serta  diaturnya  sanksi  yang  tegas  bagi  pelaku usaha  yang  tidak  melakukan  pendaftaran  serta  penguatan  sistem  perdagangan berbasis  elektronik  yang  aman  dan  terorganisir  dengan  baik  oleh  pemerintah. Kewajiban pendaftaran bagi pelaku usaha e-commerce di indonesia telah dicanangkan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Tahun 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem  Perdagangan  Nasional  Berbasis  Elektronik  (Road  Map E-commerce )  Tahun 2017-2019 ini, dimana pada program perpajakan terdapat salah satu  kegiatan yang ingin  dicapai  yakni  ialah  penyusunan  regulasi  kewajiban  pelaku  usaha e-commerce untuk mendaftarkan diri termasuk pelaku usaha asing dengan tujuan mengeluarkan peraturan  menteri  perdagangan  tentang  ketentuan  dan  tata  cara  pendaftaran  dan penerbitan  nomor  identitas  pelaku  usaha  transaksi  perdagangan  melalui  sistem elektronik (TPMSE).
Program  ini  ditargetkan  rampung  pada  bulan  september  2017,  namun  hingga pertengahan  tahun  2019  peraturan  ini  belum  terealisasikan.  Pengaturan  kewajiban pelaku  usaha e-commerce untuk  ini  nantinya  akan  diatur  melalui  Peraturan pemerintah  yang  saat  ini  Rancangan  Peraturan  Pemerintah  tersebut  telah  sudah berada di Sekretariat Negara.   Salah satu tujuan utama pemerintah untuk membuat regulasi terkait pendaftaran e-commerce yakni melindungi kedua belah pihak, yaitu penjual sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen. Adapun beberapa alasan pendukung  kenapa  pengaturan  pendaftaran  sistem  elektronik  bagi  pelaku  usaha e- commerce sangatlah urgen untuk diterapkan sebagai berikut;

## 4.1 Memudahkan Konsumen Untuk Mengidentifikasi Pelaku Usaha E- Commerce
Proses  perdagangan  melalui  sistem  elektronik  ( e-commerce )  sering  memberikan resiko  yang  lebih  besar  kepada  pembeli/  konsumen  dibandingkan  penjual,  seperti pencurian dan penjualan data konsumen oleh pelaku usaha ataupun pihak ketiga saat terjadi  transaksi,  terjadinya  wanprestasi  yang  dilakukan  pihak  pelaku  usaha, pengiriman  produk  yang rusak  atau  terlambat, iklan-iklan  produk e-commerce yang tidak jujur, bahkan penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha fiktif.
Saat  ini  jaminan  yang  diberikan  pemerintah  dalam  melindungi  konsumen  dari masalah-masalah tersebut secara yuridis selain UU ITE ialah memalui Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang mana undang-undang ini mengatur mengenai hak-hak konsumen serta perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi  pelaku  usaha.  Namun  sayang  undang-undang  ini  masih  memiliki  kelemahan dalam menjangkau e-commerce , terlebuh dalam hal pengertian pelaku usaha. 13 Dalam pasal 1 butir 3 undang-undang ini dijelaskan bahwa pelaku usaha;
“setiap orang perseorangan  atau badan usaha, baik yang berbentuk badan  hukum  maupun  bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum negara  Republik  Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”
Artinya pelaku usaha yang dimaksud pada undang-undang tersebut hanyalah pelaku usaha di bidang penyediaan dana (investor), pembuatan barang atau jasa (produser) maupun  di  bidang  pengedaran  barang  atau  jasa  (distributor)  yang  memliki  ruang lingkung  usaha  yang  bergerak  di  wilayah  hukum  Republik  Indonesia.  Sedangkan perdagangan  yang  menggunakan  sistem  elektronik  aktivitas  pelaku  usahanya  tidak terbatasi oleh wilayah hukum tertentu.
Pelaku  usaha  yang  berada  di  luar  wilayah  hukum  Indonesia,  maka  aktivitas perdagangan tersebut sangat bergantung pada perjanjian yang dilakukan oleh pihak- pihak  terkait.  Contohnya    perusahaan amazon.com memberikan  klausa  yang menegaskan bahwa setiap transaksi yang terjadi menggunakan “ the laws of State of Washington “    dengan  kata  lain  setiap  konsumen  yang  melakukan  transaksi  dengan
13 Edmon Makarim. (2003). “Kompilasi Hukum Telematika”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 244
Amazon.com  tunduk  pada  hukum    negara  bagian  Washington,  termasuk  konsumen yang berasal dari negara lain. Oleh karena itu apabila terdapat gugatan yang ditujukan kepada  pelaku  usaha  yang  berada  di  luar  negeri,  maka  gugatan  itu  harus  diajukan kepada  negara  yang  bersangkutan  dengan  menggunakan  instrumen hukum  perdata internasional seperti perjanjian atau yurisprudensi. 14
Hal  ini  tentu  akan  menyusahkan  konsumen  dalam  menyelesaikan  permasalahan- permasalahan  yang  berkaitan  dengan  transaksi  elektronik  dan  berimplikasi  pada kerugian  konsumen.  Untuk  dapat  menghindari  masalah  ini  konsumen  pun  harus cermat dalam setiap klausa yang ada pada perjanjian yang dibuat pada setiap transaksi, selain  itu  konsumen  haruslah  tahu  identitas  pelaku  usaha  serta  keberadaan  pelaku usaha  tersebut.  Dengan  mengetahui  identitas  dan  keberadaan  pelaku  usaha,  maka konsumen dapat mengetahui akibat hukum apa yang terjadi dengan adanya transaksi yang akan dibuat.
Transaksi e-commerce digolongkan  sebagai  perjajian  jual  beli  begaimana  yang  ada dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Indonesia,  akibatnya  transaksi e- commerce juga dapat melahirkan sebuah prestasi atau sebuah kewajiban suatu pihak untuk melakukan hal-hal yang ada dalam suatu perjanjian.  Apabila  salah satu pihak tidak  melaksanakan  prestasi  atau  kewajiban  tersebut  maka  hal  tersebut  dikenal dengan  wanprestasi.  Berikut  merupakan  contoh-contoh  wanprestasi  yang  dapat dilakukan oleh seorang pelaku usaha e-commerce 15 :
1.  Tidak  melakukan  apa  yang  disanggupi  akan  dilakukannya,  yakni  keadaan dimana penjual atau merchant tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan suatu  barang  yang  dijual  kepada  pembeli  dan  kewajiban  untuk  menanggung kenikmatan tenteram dan menggung cacad-cacad tersembunyi.
2.  Melaksanakan  apa  yang  dijanjikan  tetapi  tidak  sebagaimana  yang  dijanjikan, yakni keaadan dimana pelaku usaha memberikan pelayanan atau tanggunjawab atas  kewajiban  namun  tidak  sesuai  apa  yang  dijanjikan  atau  dipromosikan diawal sebelum transaksi.
14 AZ.  Nasution.  (2001).  Makalah:  “ E-commerce dan  Perlindungan  Hukum,  pada  Seminar  Aspek  Hukum Perlindungan Konsumen dalam Praktek E-commerce . Jakarta. Hal. 8.
15 Edmon Makari, Op.Cit .  Hal. 238-239.
3.  Melaksanakan  apa  yang  dijanjikan  tetapi  terlambat,  apabila  pesanan  datang terlambat  tapi  dapat  dipergunakan  maka  hal  tersebut  dikategorikan  sebagai prestasi yang terlambat, namun apabila sudah tidak dapat digunakan maka hal ini digolongkan sebagai tidak melaksanakan apa yang diperjanjikannya.
4.  Melakukan  sesuatu  yang  menurut  perjanian  tidak  boleh  dilakukannya, contohnya  pelaku  usaha  yang  berkewajiban  untuk  tidak  menyebarkan informasi dan data diri pembeli kepada khalayak umum namun  pelaku usaha melakukannya maka perbuatan tesebut digolongkan sebagai wanprestasi.
Selain  permasalahan  wanprestasi  dan  sulitnya  penyelesaian  sengketa e-commerce , permasalahan lain yang sering terjadi pada aktivitas e-commerce ialah penipuan yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha e-commerce atau  dikenal  dengan  penipual online . Permasalahan  ini  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  yang  merigukan  konsumen secara materil.
Penipuan secara online pada prinisipnya sama dengan penipuan konvensional, namun yang  membedakan  hanyalah  pada  sarana  perbuatannya  yakni  menggunakan  Sistem Elektronik  seperti  komputer, internet ,  perangkat  telekomunikasi.  Sehingga  secara hukum,  penipuan  secara  online  dapat  diperlakukan  sama  sebagaimana  delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Dasar hukum  yang  digunakan  untuk  menjerat  pelaku  penipuan  saat  ini  adalah  Pasal  378 KUHP, yang berbunyi 16 :
"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat  palsu,  dengan  tipu  muslihat  ataupun  dengan  rangkaian kebohongan  menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan  sesuatu benda  kepadanya,  atau  supaya  memberi  hutang  maupun menghapuskan  piutang,  diancam  karena  penipuan  dengan  pidana penjara paling lama 4 tahun."
Tindak  pidana  penipuan  yang  dilakukan  melalui  sarana  Transaksi  elektronik  diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Pasal  28  ayat  (1) yang berbunyi:
16 Ibid. Hal. 73
“Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita bohong  dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen dalan Transaksi Elektronik”
Dengan ancaman Pidana pada Pasal 45A ayat  (1) yakni penjara pidana paling lama 6 (enam) tahun/ atau denda paling banyak Rp1000.000.000 (satu milliar rupiah). Saat ini  permasalahan  penipuan  online  di  indonesia  juga  masih  menjadi  kendala  dalam pelaksanaan kegiatan e-commerce dan menjadi faktor utama kurangnya keparcayaan masyarakat  dalam  melakukan  transaksi  elektronik.  Secara  garis  besar  terdapat beberapa permasalahan pada proses Transaksi Online itu sendiri, yaitu 17 :
1. Konsumen  tidak  dapat  langsung  mengidentifikasi,  melihat  atau  menyentuh barang yang akan dipesan;
2. Ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan dan/atau tidak ada kepastian  apakah  konsumen  telah  memperoleh  beberapa  informasi  yang layak  diketahui,  atau  yang  sepatutnya  dibutuhkan  untuk  mengambil  suatu keputusan dalam bertransaksi;
3. Tidak jelasnya status subjek hukum, dari pelaku usaha;
4. Tidak  ada  jaminan  keamanan  bertransaksi  dan  privasi  serta  penjelasan terhadap  resiko-resiko  yang  berkenaan  dengan  sistem  yang  digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik baik dengan credit card maupun elektronik cash;
5. Pembebanan  resiko  yang  tidak  berimbang,  karena  umumnya  terhadap  jual beli di internet, pembayaran telah lunas di muka oleh konsumen sedangkan barang belum tentu diterima atau menyusul kemudian, kerena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman barang bukan penerimaan barang;
6. Transaksi  yang  bersifat  lintas  batas  negara boardless ,  menimbulkan pertanyaan  mengenai  yuridiksi  hukum  negara  mana  yang  sepatutnya  di berlakukan.
Berdasarkan  masalah-masalah  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hak-hak konsumen cenderung tergolong rentan pada aktivitas e-commerce di indonesia. Tidak terlindunginya  hak-hak  konsumen  juga  dikarenakan  tidak  jelasnya  status  subjek
17 Rifan Adi Nugraha, et. al . (2014). “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online”. Jurnal serambi Hukum , 08 (2): 91
hukum  dari  pelaku  usaha.    Proses  transaksi  elektronik  dalam e-commerce yang dilakukan  tanpa  tatap  muka  dapat  membuka  peluang  tidak  terindetifikasinya  si produsen  atau  pelaku  usaha  tersebut. Sehingga  konsumen  sulit  membedakan  mana pelaku usaha fiktif dan mana yang bukan. Selain itu konsumen sulit mendeteksi lokasi pelaku  usaha,  dan  jenis  usaha  tersebut.  Sehingga  berimplikasi  pada  kerugian konsumen seperti tidak dikirimnya barang yang sudah dibayar oleh pelaku usaha. 18
Pelaku usaha dapat saja mencantumkan alamat atau surat elektronik melalui platform dagangan mereka, namun hal tersebut  tidak dapat menjamin bahwa informasi yang dicantumkan  adalah  informasi  yang  benar  atau  tidak.  Konsumen  biasanya  malukan verifikasi  pelaku  usaha  melalui  testimoni  yang  diberikan  bekas  pembeli  pendahulu terkait  kualitas  barang  dan  kinerja  pelaku  usaha.  Namun  hal  tersebut  juga  dapat difiktifkan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu metode identifikasi pelaku usaha guna mengetahui kebenaran serta informasi terkait usaha.
Identifikasi  pelaku  usaha  ini  merupakan  tindakan  preventif  untuk  menanggulangi maslah-masalah tersebut. Saat ini proses identifikasi pelaku usaha e-commerce dapat dilakukan  melalui  situs  jejaring  internet  yang  disediakan  oleh  pemerintah  melalui Komeninfo  seperti https://pse.kominfo.go.id/pse-terdaftar yakni  sebuah  situs  yang berguna  untuk  mengecek  penyelenggara  sistem  elektronik  yang  telah  melakukan pendaftaran. Namun sayangnya sampai dengan saat ini pelaku penyelenggara sistem elektronik  yang  terdaftar  baru  mencapai  1241  usaha  yang  diantaranya  adalah merupakan usaha e-commerce .
Pendaftaran  usaha  pada  situs  ini  tentu  saja  dapat  menambahkan  rasa  percaya konsumen  pada  pelaku  usaha  yang  terdaftar,  karena  pelaku  usaha  yang  tercantum pada situs ini telah terverifkasi oleh pemerintah sebelumnya dan dapat dikatakan legal. Dengan  kata  lain  pendaftaran  bukan  hanya  dapat  bermanfaat  dalam  melindungi konsumen namun juga dapat memberikan manfaat pula bagi pelaku usaha dalam hal kepercayaan konsumen dan peningkatan kredibilitas usaha.
18 Suparman (2015),” Urgensi Regulasi Komprehensif E-Commerce di Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)”. Jurnal Mercatoria ,  8  (1):  7.
Selain  mendapatkan  kepercayaan  dari  konsumen,  pelaku  usaha  juga  dapat meningkatkan usahanya melalui pendaan oleh pemerintah yang dicanangkan melalui program yang ada pada peta Jalan  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik.  Pemerintah telah  menrancang  beberapa  program  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  Pendanaan  dan skema pembiayaan pinjaman, serta hibah yang ditujukan untuk para pelaku usaha perintis ( start-up ). 19 Oleh  karena  hal  tersebut  dengan  melalukan  pendaftaran  pemerintah  dapat dengan  mudah  melacak  usaha-usaha  yang  layak  diberikan  pendanaan  melalui  program tersebut.
Saat ini usaha e-commerce menjadi salah satu langkah paling efisien yang dapat diterapkan pada jenis usaha UMKN, hal ini dikarenakan proses pemasaran produk yang lebih mudah, murah, luas dan cepat melalui sistem perdagangan berbasis elektronik membuat e-commerce menjadi  solusi  yang  palin  tepat  untuk  jenis-jenis  usaha  tersebut.  Konsesus  umum menggolongkan  usaha  perintis  atau  yang  dikenal  dengan start-up sebagai  usaha  kecil Menengah (UKM) apabila usaha tersebut bergerak pada bidang teknologi dengan penekanan bisnis  menggunakan platform-ecommerce .  Data  statistik  yang  dikeluarkan  oleh  Social Research  &  Monitoring  (soclab.co),  menunjukan  bahwa  potensi  pasar ecommerce di Indonesia  memang  telah  merebak  ke  berbagai  lini,  termasuk  UKM  (Usaha  Kecil Menengah). 20
4.2 Mendukung Program Pengenaan Pajak Bagi Pelaku Usaha E-commerce Sejak  pertanggal  1  April  2019  kewajiban  pajak  terhadap  pelaku e-commerce telah diberlakukan melalui Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018  tentang  Perlakuan  Perpajakan  atas  Transaksi  Perdagangan melalui  Sistem  Elektronik.  Pajak  bagi  pelalu e-commerce dikenakan  pada  beberapa pihak seperti; 21
a) Penyedia Wadah Elektronik ( Platform ), Platform adalah wadah berupa aplikasi, situs web, dan/ atau layanan konten lainnya berbasis internet yang digunakan
19 Lihat  Peta  Jalan  menetapkan  Peta  Jalan  Sistem  Perdagangan  Nasional  Berbasis  Elektronik  ( Road  Map  E- commerce )  yang  diatur  melalui  Peraturan  Presiden  Nomor  74  Tahun  2017  Tentang  Peta  Jalan  Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik ( Road Map E-commerce ) Tahun 2017-2019.
20 Ardiansyah, Op. Cit ., hlm 3.
21 Riris Rotua  Sitorus. (2017).  “Pengaruh  E- Commerce terhadap  Jumlah Pajak  yang  Disetor  dengan  Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening ”. Media Akuntansi Perpajakan , 2 (2): 70
untuk transaksi dan/ atau fasilitasi perdagangan melalui sistem elektronik ( e- commerce ).
b) Pedagang dan penyedia jasa pada Pasar Elektronik ( Marketplace ), Marketplace adalah  sarana  komunikasi  elektronik  yang  digunakan  untuk  transaksi  yang ditujukan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan secara elektronik.
c) Platform selain marketplace yang dapat berupa online retail, classified ads, daily deals , atau media sosial.
Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  tersebut  penyedia  paltform  marketplace memiliki kewajiban berupa memiki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang  diberikan  kepada  Wajib  Pajak  sebagai  sarana  dalam  administrasi  perpajakan yang  dipergunakan  sebagai  tanda  pengenal  diri  atau  identitas  Wajib  Pajak  dalam melaksanakan  hak  dan  kewajiban  perpajakannya.  Kemudian  NPWP  tersebut dikukuhkan  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak.  Selain  itu  penyedia  jasa  pula  wajib Memungut,  menyetor,  dan  melaporkan  PPN  dan  PPh  terkait  penyediaan  layanan platform  marketplace  kepada  pedagang  dan  penyedia  jasa  serta  penjualan  barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri. Penyedia Platform juga wajib Melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform. Saat ini platform marketplace dijadikan sebagai pasar elektronik di mana pedagang dan penyedia  jasa  pengguna platform dapat  menawarkan  barang  dan  jasa  kepada  calon pembeli,  Bagi  pedagang  dan  penyedia  jasa  yang  berjualan  melalui  marketplace kewajiban yang harus dipenuhi dalam hal perpajakan ialah memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada pihak penyedia platform marketplace . namun apabila belum memiliki  NPWP,  maka  pengusaha  dapat  memilih  untuk  mendaftarkan  diri        untuk memperoleh  NPWP,  atau  juga  dapat  memberitahukan  Nomor  Induk  Kependudukan kepada  penyedia  platform  marketplace.  Untuk  ketentuan  pajaknya,  pedagang  dan penyedia jasa melalui marketplace berkewajiban untuk membayar PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet dalam hal omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun, atau apabilia pedagang tersebut  dikukuhkan  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak  dengan  omzet  melebihi  Rp4,8 miliar dalam setahun, maka wajib dikenakan PPN sesuai ketentuan yang berlaku. 22
22 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Ketentuan Pajak bagi Pelaku e-commerce ”. Dilansir dari https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-ketentuan-pajak-bagi-pelaku-e-commerce/ .  Diakses  pada  29 juni 2019 pukul 12.00 WIB.
Di  indonesia  sendiri  pemungutan  pajak  menggunakan  sistem self-assestment yakni pihak wajib pajak yang melakukan penghitungan dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya. 23 Pemberlakuan pajak bagi pelaku usaha e-commerce di Indonesia ini tentu  saja  dapat  menemui  kendala  apabila  pelaku  usaha e-commerce tidak  dapat teridentifikasi oleh pemerintah dengan baik, terlebih lagi sifatnya yang maya dan tidak terlihat dapat menjadi faktor pendorong kurang efektifnya peraturan tersebut.
Penyedia platform  marketplace dapat  saja  menggunakan  data  center  yang  di  luar negeri  yang  memliki  biaya  yang  lebih  murah  dibandingkan  dengan data  center di indonesia, serta juga dapat menggunakan domain yang bukan kode negara .id ( dot id ) melainkan  doami    yang  bersifat  universal,  sehingga  menyulitkan  pemerintah  untuk melacak platform-platform marketplace tersebut.
Terlebih  lagi  pelaku  usaha e-commerce yang  berjualan  diluar  marketplace  menjadi lebih sulit terdektesi karena tidak terikat pada sebuah marketplace . contohnya pelaku usaha yang memperdagangkan produknya melalui media sosial, pemerintah akan sulit melacak  seluruh  pedagang tersebut  karena  jumlah media  sosial  yang  cukup  banyak serta kemudahan pembuatan akun media sosial sehingga aktivitas promosi barang dan jual-beli  antara  palaku  usaha  dan  pembeli  menjadi  kasat  mata.  Akibatnya pemrmasalahan-permasalahan  yang  berimplikasi  pada  perlindungan  konsumen marak  terjadi  pada  jenis  usaha e-commerce tersebut.  Oleh  karena  hal  tersebut dibutuhkan  suatu  metode  pendaftaran  usaha e-commerce serta  peraturan  yang mewajibkan  seluruh  pelaku  usahanya  tanpa  terkecuali  pada  jenis  apapun  untuk melakukan  pendaftaran.  Sehingga  proses  pemungutan  pajak  pun  dapat  berjalan dengan baik.

## 5.  Kesimpulan
Kewajiban pendaftaran bagi pelaku usaha e-commerce di indonesia telah dicanangkan oleh pemerintah melalui Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik ( Road  Map  E-commerce )  Tahun  2017-2019  ini,  dimana  pada  program  perpajakan terdapat  salah  satu  kegiatan  yang  ingin  dicapai  yakni  ialah  penyusunan  regulasi
23 Melisa  Rahmaini  Lubis.  (2017).  “Kebijakan  Pengaturan  Pajak  Penghasilan  dan  Pajak  Pertambahan  Nilai Terhadap Transaksi E-Commerce”, Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara, 4 (1): 12
kewajiban pelaku usaha e-commerce untuk mendaftarkan diri termasuk pelaku usaha asing dengan tujuan mengeluarkan peraturan menteri perdagangan tentang ketentuan dan  tata  cara  pendaftaran  dan  penerbitan  nomor  identitas  pelaku  usaha  transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (TPMSE).
Pendaftaran PSE bagi pelaku usaha e-commerce dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam mengontrol pelaku usaha dalam hal perizinan dan perpajakan. Lebih dari itu dengan diaturnya pendaftaran PSE bagi pelaku usaha diharapkan dapat memberikan perlindungan  hukum  atas  hak-hak  konsumen  dan  tanggung  jawab  pelaku  usaha e- commerce .

## Referensi
Anjani,  Margareta  Rosa  dan  Budi  Santoso.  (2018).  “Urgensi  Rekonstruksi  Hukum E- commerce di Indonesia”. Jurnal Law Reform , 14 (1) : 89-103.
Ardiansyah. (2015). “Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Perkembangan Bisnis  Start-Up E-commerce di  Indonesia”.  Jakarta:  Kearsipan    Jurusan  Magister Teknik Elektro, Pascasarjana, Universitas Mercu Buana.
CCNIndonesia. (2018). E-commerce Bakal Wajib Melaporkan Data Kegiatan Usaha Ke Kemendag. Dilansir
dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181003203116-92-335495/e- commerce-bakal-wajib-lapor-data-kegiatan-usaha-ke-kemendag .  Diakses  pada tanggal 20 Februari 2019, Pukul 14.00 WIB
Hendro  Setyo  Wahyudi, Mita  Puspita  Sukmasari. (2014).  “Teknologi  dan  Kehidupan Masyarakat” Jurnal Analisa Sosiologi, 3 (1) : 13-24
Kementrian Komunikasi dan Informasi. (2019). “Data Pendaftaran PSE”. Dilansir dari https://pse.kominfo.go.id/pse-terdaftar . Diakses pada tanggal 20 Februari 2019, pukul 10.00 WIB
Lubis, Melisa Rahmaini. (2017).  “Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan  Nilai  Terhadap  Transaksi  E- Commerce ”, Jurnal  Ilmiah  Hukum Administrasi Negara , 4 (1): 1-15.
Makarim, Edmon. (2003). “Kompilasi Hukum Telematika”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Nasution, AZ. (2001). “ E-commerce dan Perlindungan Hukum (Makalah pada Seminar Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Praktek E-commerce ). Jakarta.
Nugraha, Rifan Adi, et.al . (2014).  “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online”. Jurnal serambi Hukum , 8 (2): 91-102.
Pariadi, Deky. (2018). “Pengawasan E-Commerce dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang  Perlindungan Konsumen”. Jurnal Hukum dan Pembangunan , 48 (3) : 651-669.
Peta Jalan menetapkan Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik ( Road Map E-commerce ) yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik ( Road Map E-commerce ) Tahun 2017-2019.
Sinta Dewi Rosadi, Zahra Tahira. (2018). “Consumer Protection In Digital Economy Era: Law in Indonesi`a”, Jurnal Yustisia, 7 (1): 85-97
Sitorus,  Riris  Rotua.  (2017).  “Pengaruh  E  -  Commerce  terhadap  Jumlah  Pajak  yang Disetor  dengan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  sebagai  Variabel  Intervening”,    Media Akuntansi Perpajakan, 2 (2) : 64-80.
Sumarjono,  et.  al.    (2018).  “Pelaksanaan  Pelayanan  Perizinan  Usaha  Perdagangan Secara  Online  oleh  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu dalam Upaya Meningkatkan Investasi di Kabupaten Kudus”. Jurnal Suara Keadilan , 19 (1) : 31-41.
Suparman. (2015). “Urgensi Regulasi Komprehensif E-Commerce di Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)”. Jurnal Mercatoria , 8  (1) :  75-90.
Suparni,  Niniek . (2009). “ CYBERSPACE : Problematika & Antisipasi Pengaturannya”. Jakarta: Sinar Grafika.
Warta Ekonomi. (2019). “Pertumbuhan E-commerce Pesat di Indonesia”. Dilansir dari https://www.wartaekonomi.co.id/read216302/pertumbuhan-e-commerce-pesat-di- indonesia.html . Diakses pada tanggal 20 Februari 2019, pukul 10.15 WIB