Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hal. 452-456| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3478.452-456

## SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENJAMBRETAN MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN
I Putu Bayu Suryadinatha, I Nyoman Gede Sugiartha, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia Suryabayu86@yahoo.com, Nyomansugiartha14@gmail.com, Sukariati64@gmail.com

## Abstrak
Saat  ini,  diketahui    khusunya  dikota-kota  besar  tindak  kejahatan  sering  terjadi  seperti  penjambretan,  pelaku melakukan  kejahatan  dengan  cara  merampas  paksa  barang berharga.  Bahkan  terjadi  penghilangan nyawa  jika korban  melawan,  sehingga  pelaku  melakukan  tindak  pembunuhan.    Penelitian  ini  bertujuan    untuk  mengkaji pengaturan  sanksi  pidana  penjambretan  dan  mengungkap  penerapan  sanksi  pidana  bagi  pelaku  yang mengakibatkan  meninggal  akibat  penjambretan.  Tipe  penelitian  ini  menggunakan  metode  normatif,  dengan pendekatan  perundang-undangan,  konseptual,  kasus.  Data  yang  digunakan  adalah  bersumber  dari  data  primer dan  sekunder.  Setelah  data  terkumpul  selanjutnya  dianalisis  dengan  kualitatif  deskriptif.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa  Pelaku tindak pidana penjambretan yang mengakibatkan kematian dapat dikenakan pasal 365  ayat  (3)  sanksinya  berupa  penjara  maksimal  15  tahun.  Pengaturan  sanksi  tindak  pidana  penjambretan mengacu  kepada  Pasal  362-367  KUHP  karena  penjambretan  masuk  dalam  kategori  tindak  pidana  pencurian dengan  kekerasan  yang  mana memenuhi  unsur  pasal  365 ayat  (3)  pencurian  dengan kekerasan.  Penjambretan dikenakan  sanksi  penjara  dan  ancaman  hukuman  terhadap  pelaku  penjambretan  mengakibatkan  kematian dikenakan  sanksi  pidana  penjara  maksimal  15 tahun.  Penjambretan  di atur  dalam  pasal  362  jika tidak  dengan kekerasan dan 365 ayat (3) jika dilakukan dengan kekerasan. Untuk penegak hukum sebaiknya penegak hukum menggunakan model Man In The Street dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Kata Kunci : Pidana, Penjambretan, Sanksi

## Abtract
Increasing  crime  mugging,  crime  that  commits  crime  by  confiscating  valuables.  Based  on  this  research,  the writer  raises  the formulation  the problem:  1.  How  regulation  mugging criminal  sanctions, 2.  How  imposition criminal  sanctions  for  the  perpetrator  that  results  as  result  mugging.  This  type  research  uses  the  normative method, with an invited-invited, conceptual, case approach. regulation mugging criminal is articles 362-367 of Criminal Code concerning  robbery,  where mugging regulated in Criminal Code, so  crime mugging refers to article 365 paragraph (3)  criminal act robbery with violence. Perpetrators mugging which result in death may be subject to Article 365 paragraph (3) with a maximum penalty 15 years in prison.  regulation mugging crime based on Articles 362-367 Criminal Code because mugging included in category violent crime which deals with the  elements  article  365  paragraph  (3)  robbery  with  violence.  Mugging  subject  to  imprisonment  and imprisonment for the mugging subject to a maximum imprisonment of 15 years. Mugging is regulated in article 362 if not with violence and 365 paragraph (3) if it is done with violence. For law enforcers, it is better if law enforcers use the Man In The Street model in providing protection to the community.
Keywords: Criminal, Mugging, Sanctions

## I. PENDAHULUAN
Hukum  pidana  merupakan  keseluruhan  mengenai  ketentuan-kentuan  maupun  aturan  hukum  yang memiliki atau mengandung perintah-perintah dan larangan yang mengharuskan masyarakat atau siapa saja  untuk  mematuhi  atau  mentaatinya  apabila  terdapat  masyarakat  ataupun  seseorang  yang melanggar  ketentuan  atau  aturan-aturan  hukum  itu  maka  akan  diberikannya  suatu  sanksi  maupun hukuman  pidana.  Dalam  hal  penerapan  sanksi  hukum  memiliki  tujuan  untuk  keadilan  dan  kepastian hukum (Sagama, 2016) . Setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana, apabila seseorang tersebut terbukti  melakukannya  patut  dikenakan  hukuman  sesuai  dengan  pasal  yang  seseorang  tersebut langgar. Hukum memiliki fungsi mengatur hubungan antara manusia satu dengan lainnya dan Negara agar segala sesuatu berjalan secara tertib sesuai dengan ketentuan aturan-aturan hukum yang berlaku demi terwujudnya kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat (Lathif, 2017) .
Berbagai  kejahatan  yang  ada  dimasyarakat  dapat  dikategorikan  sebagai  kejahatan  umum maupun kejahatan khusus. Walaupun dari segi prakteknya tidaklah jarang pula adanya tumpang tindih
pada  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  dari  kejahatan  yang  dilakukan  tersebut.  Misalnya,  dilihat dari  adanya  kejahatan  korupsi  kejahatan  ekonomi  maupun  kejahatan  subversi.  Dilihat  dari dikategorikannya kejahatan-kejahatan yang ada, kejahatan umum terdiri dari berbagai macam-macam bentuk, salah satunya adalah kejahatan pencurian. Dari berbagai macam bentuk kejahatan umum yang dimana didalamnnya terdapat kejahatan pencurian dalam hal ini kejahatan pencurian dilihat dari kuhp (kitab  undang-undang  hukum  pidana)  dapat  dibagi  menjadi  beberapa  macam  kejahatan  pencurian, yang dimana dalam kuhp kejahatan pencurian diatur dari pasal 362 sampai dengan 367 kuhp. Sesuai dengan pengaturannya pada ketentuan pasal 362 kuhp maupun mengenai pencurian biasa. Dalam hal mengenai  kejahatan  pencurian  dengan  pemberatan  sesuai  dengan  ketentuannya  yang  diatur  dalam pasal 363 KUHP, kejahatan pencurian ringan pengaturannya diatur dalam pasal 364 kuhp, kejahatan pencurian  dengan  kekerasan  ketentuannya  diatur  dalam  pasal  365  kuhp,  serta  mengenai  pencurian dalam  keluarga  yang  ketentuannya  diatur  dalam  pasal  367  pencurian  dalam  keluarga.  Mengenai adanya  pengaturan  kejahatan  pencurian  dengan  kekerasan  ditambah  dengan  kejahatan  pencurian dengan  pemberatan  sesuai  dengan  pasal  yang  mengatur  kejahatan  pencurian  tersebut  dimasukkan kedalam gequalificeerde diefstal atau pencurian yang dikualifikasikan oleh akibatnya.
Kejahatan pencurian yang terjadi selama ini yang semakin meningkat maka berkembang juga adanya bentuk-bentuk lain dari kejahatan pencurian itu sendiri, salah satunya kejahatan penjambretan merupakan  perbuatan  maupun  tindakan  negatif  dengan  merampas  harta  benda  berharga  milik  orang lain  secara  paksa  yang  mengakibatkan  adanya  kerugian  terhadap  korbannya.  Dalam  hal  ini  dapat dikatakan  pelaku  kejahatan  penjambretan  melakukan  aksi  maupun  tindakan  kejahatan  dengan  cara menarik  ataupun  merampas  secara  paksa  barang  berharga  yang  ada  dalam  penguasaan  penuh  dari korbannya  dengan  adanya  maksud  untuk  mempermudah  maupun  menyiapkan  sipelaku  untuk melakukan  pencurian  tersebut  dan  apabila  penjambretan  yang  dilakukan  pelaku  gagal  (tertangkap tangan) si pelaku masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri.
Di  Indonesia  sering  terjadinya  kejahatan  pencurian  dengan  kekerasan  dalam  hal  ini  dapat dikatakan  mengenai  kasus  kejahatan  penjambretan  yang  dimana  biasanya  sipelaku  menggunakan sepeda motor dalam aksi kejahatan tersebut. Dalam aksi kejahatan yang dilakukan pelaku dapat pula mengakibatkan  korbannya  mengalami  luka-luka  bahkan  sampai  meninggal  dunia.  Mengenai  kasus kejahatan  penjambretan  biasanya  si  pelaku  menargetkan  atau  mengincar  para  korbannya  yang dominan  sedang  mengendarai  kendaraan roda  dua  (motor)  yang  memakai  tas  selempang  yang  mana dominan  target  si  pelaku  seorang  perempuan.  Mengenai  kejahatan  pencurian  yang  khususnya  dalam hal  ini  kejahatan  penjambretan  sesuai  dengan  ketentuan  dan  pengaturan  hukum  di  Indonesia  dalam hukum  acara  materiil  yang  dimana  mengatur  mengenai  peraturan  hukum  pidana  yang  apabila seseorang  melakukan  suatu  pelanggaran-pelanggaran  maupun  kejahatan-kejahatan  yang  melanggar sesuai  dengan  ketentuan  hukum  pidana  dapat  dijatuhi  dengan  adanya  sanksi  hukum  sesuai  dengan pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukannya sedangkan terdapat juga hukum acara formil yang sebagaimana mengatur mengenai penerapan atau proses hukum yang berlaku dalam proses peradilan pidana (Hamzah, 1983) .
Peranan  hukum  masyarakat  adalah  melindungi,  mengayomi  serta  memberi  jaminan  akan kesejahteraan,  artinya  dengan  keberadaan  hukum,  maka  kehidupan  masyarakat  baik  dalam berperilaku,berkeluarga,bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta berinternasional menjadi baik, teratur dan benar serta tertib dan aman (Rasyidi, 2018) & (Hutahaean, 2013) . Dari uraian sebelumnya, maka  penelitian  ini  mengkaji  pengaturan  sanksi  pidana  penjambretan  dan  mengungkap  penerapan sanksi pidana bagi pelaku yang mengakibatkan meninggal akibat penjambretan

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum  yang  bersifat  normatif  dengan  pendekatan Perundang-undangan,  pendekatan  konseptual,  dan  pendekatan  kasus.  Pendekatan  perundang- undangan  adalah  pendekatan  dilakukan  dengan  Undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dang doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum penelitian akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, serta konsep-konsep hukum dengan isu yang di hadapi. Sedangkan pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan meneliti maupun menganalisa suatu kasus yang dipakai. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penilitian ini yaitu bahan hukum primer dan  bahan  hukum  sekunder.  Sedangkan  teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara
diperolehnya  dari  bahan-bahan  hukum  kepustakaan  dengan  cara  mengumpulkan  membaca  dan mencatat  bahan-bahan  hukum  yang  didapat  yang  berhubungan  dengan  penelitian  yang  penulis  buat yang  mengenai  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  penjambretan  yang  mengakibatkan  matinya  korban. Selanjutnya setelah data terkumpul diolah dan diaanalisis secara kualitatif deskriptif (Sugiyono, 2005) III. HASIL  DAN PEMBAHASAN 1. Pengaturan Sanksi Pidana Penjambretan
Dalam  ketentuan  hukum  positif  di  Indonesia  dari  beberapa  jenis  sanksi  yang  ada,  jenis  sanksi  yang paling dominan dipergunakan adalah sanksi pidana, dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang  dinyatakan  bersalah  melakukan  suatu  perbuatan  pidana  maupun  tindakan-tindakan  melawan hukum. Dilihat dari pengertiannya sanksi pidana dapat dikatakan sebagai penderitaan maupun nestapa yang  diberikan  kepada  orang  yang  melakukan  perbuatan  maupun  tindakan-tindakan  yang  memiliki unsur-unsur syarat tertentu dalam konteks perbutan pidana (Andrisman, 2009) . Lebih jelasnya sanksi pidana  diartikan  sebagai  hukuman  yang  diberikan  kepada  orang  yang  terbukti  melakukan  tindakan, pelanggaran-pelanggaran, maupun kekeliruan yang menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidakketentraman  masyarakat  ataupun  merupakan  suatu  sanksi  yang  harus  diterapkan  terhadap setiap  suatu  perbuatan  pidana  sebagaimana  akibat  dari  perbuatan  yang  diperbuat  si  pelaku  agar  si pelaku  merasakan  efek  jera dan tidak  mengulangi perbuatan-perbuatannya tersebut. Maka dalam  hal ini sesuai  dengan pengertian  dari sanksi pidana  maka  sanksi pidana  memiliki tujuan retributive atau dapat  dikatakan  sebagai  suatu  tindakan  pencegahan  terhadap  tindakan-tindakan  yang  melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku.
Mengenai  perumusannya  didalam  peraturan  perundang-undangan  pada  hakekatnya  mengenai penjelasan  sistem  pemidanaan  merupakan  suatu  sistem  dan  merupakan  bagian  dari  mekanisme penegakan hukum pidana yang memiliki wewenang menjatuhkan pidana maupun dapat mengatur hak masyarakat  pada  umumnya.  Dilihat  dari  hukum  positif  di  Indonesia  terdapat  jenis-jenis  pemidanaan yang pengaturannya diatur dalam KUHP pada pasal 10, yang diantaranya menyebutkan adanya pidana pokok  dan  pidana  tambahan.  Dalam  hal  ini  mengenai  pidana  pokok  memiliki  sifat  fakultatif  yang memiliki arti dapat dijatuhi ataupun tidaknya hukuman atau sanksi terhadap si pelaku. Pada umumnya tujuan  dari  adanya  penerapan  suatu  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  kejahatan  bertujuan  untuk suatu  upaya  pembinaan  moralitas  dan  etika  serta  memberikan  suatu  efek  jera  bagi  si  pelaku  tindak pidana  atau  kejahatan  yang  nantinya  diharapkan  agar  si  pelaku  tidak  mengulangi  perbuatannya tersebut (Suparni, 1996) .
Mengenai  pengaturan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penjambretan  ketentuan pengaturannya  mengacu  pada  buku  kedua  mengenai  kejahatan  pada  bab  XXII  (22)  dalam  pasal  362 sampai  dengan  pasal  367  KUHP  yang  dimana  ketentuan  pasal  tersebut  mengatur  mengenai  tindak pidana  pencurian,  dikarenakan  mengenai  tindak  pidana  penjambretan  (kata  penjambretan)  tidak disebutkan/  tidak  diatur  dalam  KUHP  maka  dari  itu  sesuai  dengan  unsur-unsurnya  kejahatan  tau tindak pidana penjambretan ketentuan unsur-unsurnya masuk dalam kategori tindak pidana pencurian dengan  kekerasan.  Kata  kekerasan  dalam  hal  ini  dimaksudkan  termasuk  didalamnya  mengikat maupun  menyekap  orang  atau  korban  pemilik  rumah/  yang  ada  didalam  kamar.  Kekerasan  tersebut haruslah  dilakukan  terhadap  korbannya  dan  bukan  terhadap  barangnya,  dan  dilakukan  sebelumnya, bersama-sama  atau  setelah  pencurian  yang  dilakukan  memiliki  maksud  memudahkan  perbuatan tersebut  apabila  tindakan  kejahatan  yang  dilakukan  itu  gagal  (tertangkap  tangan)  maka  masih berkesempatan  bagi  si  pelaku  maupun  kawan  si  pelaku  yang  turut  ikut  melakukan  aksi  kejahatan tersebut  dapat  melarikan  diri  ataupun  agar  barang  yang  dicuri  si  pelaku  tetap  berada  ditangan  si pelaku (R, 1991) .

## 2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penjambretan yang Mengakibatkan Matinya Korban
Kejahatan  penjambretan  merupakan  suatu  penyimpangan  sosial  yang  berdampak  merugikan  banyak orang  atau  kalayak  banyak  yang  biasanya  kejahatan  ini  dilakukan  oleh  dua  orang,  yang  dilakukan malam  hari  dan  jalanan  yang  sudah  sepi.  Biasanya  di  pelaku  membawa  sajam  (senjata  tajam)  dan tindakan  yang  dilakukan  pelaku  tidak  segan-segan  dapat  melukai  korbannya  apabila  saat  si  pelaku melakukan  aksi  kejahatan  terhadap  korban  dan  korbannya  melawan.  Dari  adanya  kejahatan penjambretan  dapat  menimbulkan  suatu  tindak  pidana  yang  dimana  si  pelaku  merampas  harta  milik korbannya secara paksa dengan melakukan suatu tindak kekerasan guna memperlancar aksi kejahatan si  pelaku.  Dapat  dikatakan  kejahatan  penjambretan  merupakan  suatu  perbuatan  yang  dianggap
melawan hukum atau ketentuan peraturan hukum yang berlaku sebagai mana dapat dilihat dari unsur- unsur  perbuatannya  lebih  condong  bersifat  negatif  dan  merugikan (RM,  1994) .  Dimana  perbuatan tersebut  dilakukannya  yang  bersifat  memaksa  untuk  menjarah  atau  mengambil  barang  yang merupakan  hak  dari  orang  lain  (korban)  yang  bukan  miliknya  (si  pelaku)  yang  dapat  menimbulkan atau adanya kerugian materiil dari pihak korban.
Sanksi  pidana  merupakan  jenis  sanksi  yang  paling  umum  (banyak)  dipergunakan  dalam  hal memberikan  ancaman  ataupun  menjatuhkan  hukuman  bagi  seseorang  atau  para  pelaku  yang dinyatakan  bersalah  melakukan  perbuatan  pidana (Suhariyono  AR,  2009) .  Agar  seseorang  dapat dinyatakan  telah  terbukti  melakukan  suatu  tindak  pidana  pencurian  maka  orang  tersebut  haruslah memenuhi  semua  unsur  yang  tercantum  pada  ketentuan  pengaturan  yang  berlaku  baik  itu  unsur objektif  maupun  unsur  subjektif.  Mengenai  pengenaan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana penjambretan,  tindak  pidana  penjmabretan  tergolong  atau  dapat  dikategorikan  sebagai  kejahatan pencurian  dengan  kekerasan  karena  para  pelaku  kejahatan  penjambretan  mengambil  barang  dari korbannya dengan melakukan atau disertai dengan kekerasan guna mempermudah aksi pencurian atau memungkinkannya si pelaku kejahatan untuk melarikan diri, Sesuai dengan penegasan pengaturannya dalam  pasal  365  KUHP  pada ayat  (1)  dapat  dijatuhi  hukuman  pidana  penjara  paling  lama  Sembilan tahun dan apabila perbuatan kejahatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari pada sebuah rumah, jalan umum, transportasi umum dan apabila perbuatan kejahatan yang dilakukan sebanyak dua orang atau  lebih  pelaku,  kemudian  perbuatan  kejahatan  tersebut  dilakukan  atau  disertai  dengan  merusak ataupun  mengakibatkan  luka-luka  berat  terhadap  korbannya  sesuai  dengan  penganturannya  dalam pasal 365 ayat (2) dijatuhi sanksi pidana berupa sanksi penjara paling lama dua belas tahun hukuman penjara.  Apabila  perbuatan  kejahatan  tersebut  menimbulkan  atau  mengakibatkan  kematian  dari korbannya  maka  sesuai  dengan  pengaturannya  pada  ayat  (3)  dijatuhi  hukuman  penjara  paling  lama lima  belas  tahun.  Merujuk  pada  penjelasan  diatas  mengenai  tindak  pidana  penjambretan  yang mengakibatkan  matinya  korban.  Walaupun  tindak  pidana  penjambretan  (kata  penjambretan)  tidak disebutkan  dalam  KUHP,  mengenai  pengenaan  sanksi  bagi  para  pelaku  penjambretan  masih  dapat dijatuhi hukuman. Hal ini sesuai dengan dilihatnya atau dikaitkannya dari pengaturannya dalam pasal 365 ayat (3) KUHP buku kedua tentang kejahatan bab XXII mengenai pencurian.
Merujuk  dari  pasal  362  tentang  pencurian  dan  365  ayat  (3)  terhadap  tindak  pidana  pencurian dengan  kekerasan  (penjambretan)  yang  mengakibatkan  kematian  baik  itu  dilakukan  dengan  sengaja ataupun  tidak  disengaja  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  penjara  dengan  ancaman  paling  lama  lima belas tahun. Pengenaan sanksi pidana terhadap tindak pidana penjambretan dikenakan pasal 365 ayat (3)  KUHP  pencurian  dengan  kekerasan  yang  mengakibatkan  matinya  korban  dikenakan  pasal  365 ayat (3) yaitu dari masing-masing pasal dikenakan sanksi pidana penjara, dimana penjara merupakan jenis  pidana  yang  paling  banyak  diancamkan  kepada  pelaku  tindak  pidana  dalam  Buku  II  KUHP. Dalam  tindak  pidana  penjambretan  yang  didahului  dengan  kekerasan  yang  mengakibatkan  kematian dikenakan  pasal  365  ayat  (3)  dengan  ancaman  pidana  penjara  maksimal  15  tahun  penjara.  Karena penjambretan  tersebut  aturannya  tidak  berdiri  sendiri  dalam  KUHP  tetapi  terhadap  tindak  pidana penjambretan  ini  memenuhi  unsur-unsur  terhadap  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  yang nantinya dapat di kenakan sanksi sesuai pasal tersebut.

## III. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana penjambretan diatur dalam pasal  362  KUHP  tentang  pencurian  biasa  hingga  pasal  367  pencurian  dalam  keluarga,  karena penjambretan  masuk  dalam  kategori  pencurian  dengan  kekerasan  maka  dari  itu  penjambretan  yang mengakibatkan korban mati mengacu pada pasal 365 ayat (3) KUHP yang berbunyi: “ jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun” dikarenakan pengertian  penjambretan  memiliki  unsur  yang  sama  dengan  tindak  pidana  pencurian  dengan kekerasan.  Pengenaan  sanksi  terhadap  terhadap  pelaku  penjambretan  yang  mengakibatkan  matinya korban  diatur  pada  pasal  yaitu  pasal  365  ayat  (3)  tentang  pencurian  dengan  kekerasan  yang mengakibatkan korban mati, pasal tersebut dijatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku ( deader ) dimana  unsur-unsur  tindak  pidana  penjambretan  yang  harus  di  penuhi  sebelum  menjatuhkan  sanksi pidana adalah barang siapa mengambil barang sesuatu barang  kepunyaan  orang  lain  dengan  maksud untuk  dimiliki  secara  melawan  hukum.  Dalam  tindak  pidana  penjambretan  yang  mengakibatkan
korban  mati pelaku  dapat di kenakan pasal 365 ayat (3)  mengenai pencurian  dengan  kekerasan yang ancaman hukumannya diancam pidana paling lama lima belas tahun penjara.

## 2. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas,  adapun  saran  yang  diberikan  yaitu  sebaiknya  penegak  hukum menggunakan model Man In The Street di dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan tidak  hanya  memperkuat  sanksi  saja  sebagai  efek  jera  bagi  pelaku.  Terhadap  masyarakat  agar  tidak keluar  pada  malam  hari  dan  tidak  menggunakan  barang-barang  berharga  yang  mengundang  pelaku penjambretan  melakukan  aksinya.  Masyarakat  sebaiknya  lebih  waspada  ketika  malam  hari  karena kejahatan penjambretan dapat terjadi dimana saja dan tidak pandang bulu. Penanggulangan kejahatan penjambretan  bukan  hanya  menjadi  tugas  kepolisian  untuk  mengawasi  tapi  seluruh  masyarakat diharapkan  mampu  berpartisipasi  dalam  mencegah  dan  menanggulangi  kejahatan  penjambretan  di dalam  masyarakat  itu  sendiri,  serta  meningkatkan  kerjasama  antara  masyarakat  aparat  kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penjambretan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrisman, T. (2009). Hukum Pidana . Lampung. Universitas. Hamzah, A. (1983). Pengantar Hukum Acara Pidana . Jakart. Ghalia Indonesia. Hutahaean,  B.  (2013).  Penerapan  Sanksi  Pidana  bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Anak. Jurnal  Yudisial , 6 (1), 64–79.
Lathif,  N.  (2017).  Teori  Hukum  Sebagai  Sarana  Alat  untuk  Memperbaharui  atau  Merekayasa Masyarakat. Jurnal Law Review , 3 (1), 73–94.
R, S. (1991). Kitab Undang-Undang Hukum PIdana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor. Politeia.
Rasyidi, M. A. (2018). Fungsi Hukum di Dalam Masyarakat dan Peranan Hukum Bisnis di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 9 (1), 106–116. RM, S. (1994). Penuntutan dalam Praktek Peradilan . Jakarta. Sinar Grafika.
Sagama,  S.  (2016).  Analisis  Konsep  Keadilan,  Kepastian  Hukum  dan  Kemanfaatan  dalam Pengelolaan Lingkungan. Mazahib , 15 (1), 20–41. Sugiyono. (2005). MemahamiPenelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta. Suhariyono  AR.  (2009).  Penentuan  Sanksi  Pidana  dalam  Satu  Undang-undang. Legislasi  Indonesia , 6 (4), 7–8. Suparni,  N.  (1996). Eksistensi  Pidana  Denda  dalam  Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan .  Jakarta. Sinar Grafika.