## MANAJEMEN KONFLIK PADA MASYARAKAT DI ERA GLOBAL 1
I Ketut Ardhana 2
Phjepdrlipi@Yahoo.Com Universitas Udayana Denpasar

## Abstrak
Tahun  2018  adalah  tahun  politik.  Diperlukan  kesiapan  untuk  mengatasi  berbagai  permasalahan social  budaya, ekonomi dan politik  yang cenderung  menguat menjelang  hingga selesainya tahun politik  ini.  Di  satu  pihak  proses  demokratisasi  hendaknya  dibiarkan  berjalan  sesuai  dinamika zamannya,  namun  di  pihak  yang  lainnya  upaya  cerdas  dalam mengantisipasinya  perlu  dipikirkan dengan baik, sehingga diperlukan upaya manajemen konflik yang memiliki wawasan kebangsaan berdasarkan pengalaman kesejarahan masa lalu. Tulisan ini membahas bagaimana riak-riak yang terjadi  di  masa  lalu,  yang  dapat  dipergunakan  sebagai  bekal  dalam menghadapi  masa  sekarang menuju pembangunan demokrasi masyarakat yang dewasa cerdas. Dengan ini tentu pembangunan demokrastisasi  masyarakat  Indonesia  diharapkan  berjalan  dengan  baik,  sehingga  tidak mengganggu  kestabilan  kehidupan  masyarakat  luar  terlebih-lebih  akan  mengarah  pada  proses disintegrasi.
Kata kunci:tahun politik, pilkada, konflik dan manajemen konflik

## I.Pendahuluan
Dalam  era  globalisasi  persoalan  konflik  tidak  dapat  dihindari.  Untuk  itu,  masyarakat  diharapkan secara  cerdas  dalam  menyikapi  setiap  persoalan  konflik  di  masyarakat.  Terlebih-lebih  di  tahun Pilkada  tahun  2018.  Masyarakat  akan  dapat  menyelesaikan  persoalan  politik  domestiknya,  jika pengaruh  global  muncul,  sementara  masyarakat  akan  mengalami  permasalahan  konflik  secara berkelanjutan, jika tidak ada muncul pengaruh luar. Masalah ini biasa dibahas dalam dunia politik terlebih-lebih di dunia ketiga yang sangat rentan akan mengalami masalah konflik berkepanjangan. Lihat saja misalnya pada kasus di Suriah, negara yang terkenal akan cerita dongengnya yang kaya akan  kearifan-kearifan  lokalnya  di  masa  lalu.  Akan  tetapi,  akibat  bencana  perang  di  negeri  Arab yang  berkepanjangan  menyebabkan  masuknya  intervensi  asing  dan  tidak  tanggung-tanggung diperlukan  waktu  lebih  dari  15  tahun  untuk  merenovasi  keadaan  dan  diperlukan  bantuan pembangunan triliunan rupiah dari berbagai negara termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kisah  yang  dialami  oleh  Suriah  sebenarnya  menghadirkan  berbagai  kepentingan  antara dunia Arab dan dunia Barat. Memang semenjak jatuhnya komunisme, maka yang dianggap musuh paling berat bagi Dunia Barat adalah Islam. Islam tentu tidak diartikan sebagai ideologi agama, tetapi sebagai  sebuah  ideologi  politik.  Memang  sulit  memisahkan  antara  kedua  konsep  ideologi  yang saling  tumpeng  tindih  ini  dalam  pemikiran  dunia  Islam.  Oleh  karena  itu,  di  negara-negara  yang pernah dikolonisasi oleh Barat, Islam sebagai sebuah ideologi selalu muncul ke permukaan dalam merebut kemerdekaan. Lihat misalnya  dalam  perang  Aceh  yang  berlangsung  cukup  lama  (1899- 1917)  dan  menelan  korban  jiwa  yang  banyak.  Belanda  pun  kewalahan  dalam  mencari  solusi terhadap perang yang dianggap menelan banyak korban jiwa itu, baik di kalangan Belanda, maupun di  kalangan  tentara  Aceh.  Tidak  mengherankan  juga,  jika  arsitek  kolonial  Belanda  C.  Snouck Hurgronje  menikah  dengan  gadis  Aceh  untuk  dapat  mengetahui  kehebatan  ideologi  Islam  yang mampu menghadang kekuatan Belanda di  Aceh. Melalui pernikahannya  inilah,  Snouck berusaha keras mempelajari ayat-ayat yang memungkinkan tentara Aceh berjibaku dengan semangat perang Sabil  terjun  di  medan  konflik  yang  berkepanjangan  dan  akhirnya  di  medan  pertempuran  yang tercatat sangat penting dalam manajemen pengelolaan wilayah Indonesia yang kemudian berada di bawah kekuasaan Belanda.
Tidak berhenti sampai di situ, Belanda pun menghadapi kekuatan lasjkar Bali yang dikenal sebagai Puputan  yang terjadi pada tahun 1906. Ada  persamaan  yang  dapat dilihat antara konflik Aceh  dan  konflik  Belanda  dengan  lasjkar  Bali  dalam  konteks  puputan  itu.  Di  antaranya  adalah kemampuan keduanya baik di Aceh, maupun di Bali, untuk mengangkat ideologi agama, ke dalam ideologi politik. Siapa yang menjalankan kebenaran Tuhan akan mencapai surga, walaupun dengan
1 Artikel ini pernah disampaikan pada Kuliah Umum dengan tema, “Resolusi Konflik di Tahun Politik”, yang diselenggarakan oleh  Program  Studi  Magister  Administrasi  Publik,  Program  Pascasarjana  Universitas  Warmadewa  di  Gedung  Sri  Kesari Warmadewa Mandapa pada Kamis, 8 Maret 2018 dan telah di revisi sesuai keperluan.
2 Guru  Besar  Sejarah  Asia  di  Fakultas  Ilmu  Budaya  Universitas  Udayana  dan  Ketua  Yayasan  Pendidikan  Widya  Kerthi Universitas Hindu Indonesia Denpasar.
titik  darah  penghabisan.  Demikianlah  ideologi  agama  dimunculkan  ke  permukaan  untuk menggalang kekuatan terhadap kelompok yang dianggap menentangnya.

## II. Perspektif Konflik Masa Lalu
Dengan ideologi agama yang diangkat ke ranah politik, menyebabkan Belanda mempelajari secara seksama  tentang  dinamika  sosial  dan  budaya  masyarakat  Timur.  Sebelum  memahami  dinamika tersebut,  Belanda  menerapkan  politik  menurut  persepsi  yang  dianggap  menguntungkannya berdasarkan  pengalaman  yang  cukup  lama  dalam  masalah  manajemen  konflik  di  Eropa.  Ini berkaitan dengan pengalamannya mengelola konflik ketika benua Afrika mulai dibagi-bagi di antara kapitalis  Barat  di  akhir  abad  ke-19  dan  awal  abad  ke-20.  Dengan  berbekal  rasionalisme  yang berkembang  sejak  zaman  Renaisance,  negara-negara  Barat  pun  berlomba-lomba  untuk  mencari daerah  jajahan  baru  dengan  menekan  masyarakat  Afrika  yang  masih  kuat  dengan  ikatan-ikatan primordialismenya.
Negara-negara  Barat  menganggap  bahwa  keikutsertaannya  dalam  mengatasi  masalah konflik  di  negara-negara  tersebut  karena  diminta  oleh  penguasa-penguasa  lokal  yang  meminta bantuan  agar  mereka  terlepas  dari  berbagai  mamalah  konflik.  Dari  sudut  pandang  ini,  Barat menerapkan  politik pheriphery yaitu  yang  berasal  dari  daerah  pinggiran  dan  bukan  dari  pusat kekuasaan  Belanda.  Dengan  berdasarkan  pemikiran  ini,  Barat  terutama  Inggris  yang  merasa berkewajiban  untuk  membantu  terhadap  masyarakat  lokal  dari  perseteruan  konflik  yang berkepanjangan.
Sementara itu, Belanda merasa perlu menerapkan politik yang bersifat indirek dan informal, bila dimungkinkan, dan menerapak politik direk dan formal, apabila diperlukan. Artinya hubungan yang bersifat tidak langsung dan tidak formal ditempuh lebih dahulu, jika menghadapi permasalahan yang tidak memberikan solusi maka Belanda tidak tanggung-tanggung untuk melaksanakan politik yang  bersifat  langsung  dan  formal.  Dan  menurut  Belanda,  yang  membedakan  antara  penguasa kolonial Barat lainnya dengan penguasa kolonial adalah karena Belanda melaksanakan politik ethis ( ethische politiek ), sehingga Belanda merasa memiliki kewajiban moral atau hutang budi yang harus dibayar  oleh  penjajah  Belanda  terhadap  penduduk  yang  dijajahnya.  Inilah  yang  memungkinkan penduduk  Indonesia  mendapat  pendidikan  yang  sebenarnya  keinginan  awal  Belanda  untuk memperoleh  tenaga  sumber  daya  manusia  yang  professional  dan  mengetahui  tataran  birokrasi pemerintah  Belanda.  Caranya  dengan  memberikan  pendidikan  Barat  Namun,  tampaknya  hal  ini memberikan  dampak  yang  luar  biasa  bagi  penduduk  lokal  untuk  menjadi  bangsa  yang  cerdas, dimana  diberikan  pelajaran  tentang  Barat  dan  Bahasa  Belanda  bagi  anak-anak  bangsawan  dan orang  Timur  Asing  ( Vreemde  Osterlingen ),  sehingga  mereka  memungkinkan  untuk  merebut kemerdekaannya dari penguasa kolonial.

## III. Manajemen Konflik, Ikatan Primordialisme dan Nasionalisme di Era Global
Sejarah  mencatat  bahwa  komunitas  yang  bedasarkan  agama  memberikan  kontribusi  bagi terbentuknya  bangsa  Indonesia.  Ini  dapat  dilihat  ketika  nasionalisme  berupaya  untuk mengintegrasikan  kepercayaan  setiap  individu  dari  komunitas  itu  kepada  paham  kebangsaan. Namun  demikian,  ini  tidaklah  berarti  bahwa  dalam  konsep  mengimplementasikan  ideologi nasionalisme  itu  tanpa  rintangan.  Memang  dalam  mengelola  konflik  antara  komunitas  yang  satu dengan  komunitas  yang  lainnya  dimunculkan  istilah  co  atau cooperative dan  non-co  atau non cooperative .  Sejak  awal  masa  pergerakan  yaitu  setelah  pelaksanaan  politik  etis  tahun  1901  dan dimulainya berdirinya gerakan Budi Utomo tahun 1908, telah muncul beberapa konflik kepentingan, meskipun pada akhirnya konflik-konflik itu diselesaikan dengan Sumpah Pemuda tahun 1928. Ada satu catatan penting yang berkaitan dengan Budi Utomo karena awalnya dikedepankan upaya untuk memajukan  kebudayaan  Jawa.  Lebih  ditekankan  pada  kata  kebudayaan  untuk  menghindari perhatian Belanda yang mencurigai setiap gerakan pemuda pada masa pergerakan.
Namun  demikian,  ikatan-ikatan  primordialisme  yang  ada  pada  budaya  masyarakat  pada saat  itu,  tampaknya  sulit  ditinggalkan.  Di  sinilah  mengapa  konflik-konflik  yang  berkepanjangan masih  berlangsung  hingga,  awal-awal  kemerderkaan. Kondisi  budaya  masyaakat  yang  demikian, bukannya tanpa resiko, karena ketika masa okupasi Jepang misalnya, tetap memanfaatkan ikatan- ikatan  primordial  yang  sudah  ada.  Jepang  menyadari  akan  dinamika  politik  yang  berlangsung, sehingga  mengapa  kemudian  penyerahan  kekuasaan  dari  Jepang  ke  pemuda  tanpaknya  tidak dilaksanakan secara langsung. Sementara itu, konflik-konflik masih berlangsung sehingga apa yang diharapkan  terjadi  tidak  dapat  berjalan  dengan  lancar.  Hingga  kemudian  sama  halnya  dengan Belanda,  Jepang  pun  menerapkan pasal  pasal  karet yang  ditujukan  kepada  pemuda  pejuang. Manajemen  pengelolaan  konflik  yang  dilakukan  ini  tampaknya  memberikan  hasil  bagi  penguasa kolonial.
Di  era  revolusi  (1945 —1950)  konflik-konflik  politik  masih  berlangsung  dengan  kuat, sehingga mengkhawatirkan terjadinya disintegrasi bangsa yang sudah diproklamasikan pada tahun 1945.  Gerakan-gerakan  yang  berlandaskan  ada  agama,  nasionalisme,  dan  komunisme berlangsung  kuat.  Ini  adalah  situasi  politik  yang  sangat  mengkhawatirkan,  karena  Indonesia terpecah  menjadi  beberapa  negara  bagian  seperti  munculnya  Negara  Sumatra  Timur,  Negara Indonesia  Timur  dan  sebagainya.  Dalam  kaitannya  dengan  gerakan  komunisme,  memang  pada masa  awal  pergerakan  sudah  ada  partai  Komunis  Indonesia  yang  didirikan  pada  tahun  1921. Namun,  hakekat  partai  itu  adalah  menentang  pemerintah  kolonial  Belanda.  Konflik  kepentingan yang  terjadi  juga  tidak  dapat  dihindari.  Bahkan,  gerakan  komunisme  mencapai  puncaknya  pada tahun  1948.  Di  sini  tampaknya  komunisme  menjadi  lawan  dari  gerakan-gerakan  Islam,  sehingga polarisasi politik yang terjadi sekitar 20 tahun kemudian lebih banyak diwarnai oleh konflik-konflik antara agama, komunisme, dan nasionalisme.
Tiap  daerah  di  Indonesia  memiliki  kekhasannya  sendiri  dalam  mengelola  konflik-konflik yang  berkepanjangan  di  era  setelah  masa  revolusi.  Dalam  kaitannya  dengan  ideology  komunis, agama, dan  nasionalisme  tampaknya  konflik-konflik  di  Jawa tidak  separah  di  Bali.  Di  Bali,  akibat konflik-konflik  itu  menyebabkan  banyakya  jatuh  korban,  karena  masalah  konflik  politik  dikaitkan dengan  masalah  agama.  Seperti  adanya  pernyataan  yang  menyebutkan  bahwa  kalua  gerakan komunis  yang  menang,  maka  semua  bangunan  suci  Hindu  akan  dihancurkan.  Provokasi  dan slogan-slogan anti agama ini menyebabkan mengapa peristiwa konflik komunis dan non komunis lebih  banyak  dan  parah  terjadi  di  Bali,  dibandingkan  dengan  kejadian  konflik  di  Jawa.  Di  Bali, misalnya  lebih  dari  100.000  korban  gerakan  komunis  yang  berjatuhan,  dan  ini  tampaknya menyisakan trauma yang mendalam di kalangan para kelompok yang bertikai. Di Jawa, khususnya di Jawa Timur seperti di Kediri misalnya konflik  yang  terjadi tidak separah  yang  terjadi di  Bali. Di Kediri  Jawa  Timur  misalnya,  bagi  anggota  komunis  yang  dapat  menyelamatkan  diri  ke  kampung Kristen, biasanya terselamatkan dibandingkan mengungsi ke kampung lainnya. Ini adalah contoh yang menarik bagaimana sikap memanusiakan manusia (ngewongke wong) tampaknya berlaku di daerah-daerah kampung Kristen, sehingga para korban yang terselamatkan itu dapat menajutkan kehidupannya hingga sekarang.
Meskipun demikian, pertanyaan utama yang perlu dibahas adalah mengapa bangsa yang menjunjung tinggi akan kebesaran Tuhan mengakibatkan begitu banyaknya berjatuhan korban jiwa? Di sinilah arti pentingnya memaknai peristiwa sejarah untuk terjadi berulang lagi. Kearifan-kearifan lokal  yang  hendak  dapat  digali,  sehingga  masyarakat  menjadi  cerdas  dalam  berpolitik  yang biasanya untuk kepentingan sesaat.
Masyarakat  hendaknya  memahami  dan  menghayati  makna  setiap  ideologi  yang dikontestasi dan dipertarungkan. Bagi masyarakat yang cerdas tentunya tidak akan terjebak dengan ideologi-ideologi yang mengaitkan antara politik dan agama. Pada gilirannya bahwa masyarakat itu senditi yang mengalami kerugian akibat pertikaian dan konflik yang berkepanjangan. Tentu sebelum hal  ini  terjadi  lagi,  hendaknya  berbagai  pihak,  para  stakeholders  memahami  hakekat  perjuangan politik, sehingga hal-hal yang tidak perlu terjadi dapat dihindari.

## IV. Prilaku Cerdas Menuju Pembangunan Masyarakat yang Berkelanjutan
Tampaknya masyarakat Indonesia hendaknya sudah menjadi cerdas dalam menyikapi setiap aksi politik. Bagi ilmuwan politik perlu mempelajari apa yang sudah terjadi, karena pada dasarnya politik adalah sejarah masa kini, dan sejarah adalah politik masa lalu. Kedua ilmuwan ini meski memiliki persepsi yang berbeda, namun memberikan keteladanan yang sama bagi generasi muda yang mau mempelajarinya.  Kedua  keilmuan  ini  saling  melengkapi  dan  di  sinilah  pentingnya  mempelajari masalah  politik  dan  sejarah  yang  sangat  penting  dipahami  dalam  pengelolan  konflik  ( conflict management ) yang terjadi di masyarakat.
Terlebih-lebih  di  era  globalisasi  sebagaimana  yang  terjadi  sekarang  ini.  Seringkali  tanpa sadar sebenarnya masyrakat kita terjebak dengan ideologi-ideologi yang sedang berkembang yang sebenarnya  tidak  memiliki  akar  sejarah  di  tanah  air.  Ideologi  terorisme  misalnya  sering  menjadi masalah  dan  perlu  antisipasi  semua  pihak  dalam  menangani  kasusnya.  Pemaksaan  kehendak, tampaknya  sudah  tidak  zamannya  lagi.  Kita  dihadapkan  pada  kehidupan  masyarakat  yang multikultur yang bertentangan dengan kehdiupan yang monokultur. Apabila disimak latar belakang sejarahnya memang setiap ideologi memiliki aspek kekerannya (criminalnya) ketika kehendak politik mau  dipaksanakan  ( politic  tends  to  corrupt ).  Di  sinilah  masalahnya  apabila  kita  tidak  dapat mengendalikan maka akan dilakukan keinginan yang tidak sesuai dengan harapan dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.
Islam di Indonesia misalnya adalah bukan Islam yang terrorist, tetapi Islam yang memiliki nilai-nilai  demokrasi  dan  berbasis  pada  toleransi  sebagaimana  terjadi  di  Asia  Tenggara  pada
umumnya.  Dalam  hal  ini  Islam  di  Indonesia  adalah  Islam  yang  mencintai  tradisi  yang  sudah  ada jauh  sebelum  kedatangan  Islam  di  Asia  Tenggara.  Islam  di  Asia  Tenggara  adalah  Islam  yang beraliran  madshab  Syafei  yaitu  yang  sangat  toleran  dengan  tradisi  setempat  dimana  ia mendatanginya. Tentu adanya pemahaman Islam seperti ini berbeda dengan pemahaman Islam di dunia  Arab  misalnya  yang  memiliki  karakteristinya  sendiri-sendiri.  Jika  semua  sudah  menyadari akan  kebersamaan  ini,  tentunya  semua  kita  akan  tidak  -  menghadapi  konflik  sebagaimana  yang terjadi pada masa-masa sebelumnya.
Oleh karena itu, sudah tidak masanya lagi mempertentangkan berbagai aliran politik yang berbasis agama yang ada. Semua memiliki tujuan yang baik, tentu sikap masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang budaya, tradisi, sejarah, bahasa yang berbeda menghendaki sikap cerdas dalam  melakukan  perannya  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  demokratis.  Baik  pemerintah daerah,  pemerintah  pusat,  pimpinan  partai,  dan  para stakeholders yang  lainnya  hendaknya memainkan perannya yang aktif dan proaktif, sehingga dalam setiap kontestasi politik sebagaimana yang terjadi di  tahun politik 2018 ini, masing-masing kelompok komunitas masyarakat menyadari akan peran politiknya secara dewasa  dan cerdas, tanpa menimbulkan gangguan-gangguan  yang tidak diperlukan.
Demokrasi politik memang diperlukan, akan tetapi demokrasi spiritual yang berbasis nilai- nilai kearifan lokal yang bersifat unggul dan berbudaya tentu lebih memiliki arti yang sangat penuh makna.  Di  sinilah  perlunya  pemahaman  kita  bersama  dalam  melihat  setiap  proses  politik  yang berlangsung.  Dengan  berbekal  nilai-nilai  kearifan  lokal  tentu  akan  menjadi  sebuah  keniscayaan sehingga  kehidupan  pembangunan  politik  masyarakat  Indonesia  yang  berkelanjutan  dapat diwujudkan.

## V. Simpulan
Dari uraian yang dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Politik adalah sejarah masa kini, dan sejarah adalah politik masa lalu. Perlu belajar dari pengalaman masa  lalu  dalam  mengantisipasi  berbagai  persoalan  dalam  tahun  pilkada  ini.  Ini  perlu  disadari, bahwa  konflik-konflik  di  akar  rumput  ( grass  roots )  hendaknya  dapat  diantisipasi  berdasarkan kearifan-kearifan  yang  ada  di  masyarakat.  Semua  komponen  masyarakat,  pemerintah  daerah hendaknya  mematuhi  koridor  masyarakat  demokratis  yang  sudah  ada,  sehingga  dapat mengantisipasi  berbagai  persoalan  yang  bersifat  multidimensi.  Jika  tidak,  maka  berbagai  konflik yang sifatnya multidimensi dapat mengarah pada terjadinya disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, diperlukan  kebesaran  hati,  sikap  yang  cerdas,  sehingga  berbagai  permasalahan  yang  dihadapi masyaakat saat ini, diupayakan akan dapat diantisipasi dengan baik, tanpa mengorbankan nilai-nilai luhur, makna masyarakat demokratis yang dikembangkan sekarang ini.

## Daftar Pustaka
Ardhana, I Ketut. 2016. “Religious Teachings on Sustainability in the Context of Hinduism in Bali”, paper presented at the Asian Conference, A Call to Dialogue on the Sustainabilty of Life in the Asian Context,  held  by  the  JCAP  (Jesuit  Conference  of  Asia  Pasific)  at  the  University  Sanata  Dharma Yogyakarta, from August 8 to 10.
Ardhana, I Ketut and I Nyoman Wijaya. 2015a. “Indian Influences on Balinese Culture: The Role of Hinduism  and  Buddhism  in  Present  Day  Bali”.  Paper  presented  at  the  International  Seminar  on “Thai-India  History  and  Cultural  Relationship”  Room  105,  Mahachulalongkorn  Building, Chulalongkorn University Organized by the Institute of Asian Studies, Chulalongkorn Universit, May 26-27.
Ardhana,  I  Ketut,  I  Ketut  Setiawan,  Sulanjari  et  al.  2015b. Calonarang  dalam  Kebudayaan  Bali. Denpasar: Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar in cooperation with Pusat Kajian Bali Universitas Udayana.
Ardhana,  I  Ketut  and  I  Ketut Setiawan  2014, Raja  Udayana  Warmadewa .  Denpasar:  Pemerintah Kabupaten Gianyar and Center for Bali Studies, Pusat Kajian Bali-Universitas Udayana.
Ardhana.  I  Ketut. 2012a.  “Cultural  Relationships  between  India  and  Indonesia:  Viewing  from  the Collective  Memories”.  Paper  presented  at  the  India-ASEAN  Academic  Seminar  on  “India  and Indonesia-Shared  History  &  Culture  and  Opportunities  for  Deepening  People  to  People  Contacts held  by  Indian  Embassy  in  Jakarta,  Cultural  Consulate  of  India  in  Denpasar  and  University  of Udayana,  in Denpasar Bali, 30 October.
Ardhana, I Ketut. 2012b, “Indian Influences on the Balinese Culture in the Context of Harmony and Human Securities”, in International Seminar on “Cultural Exchange between India and Southeast Asian  World”, held  by  Udayana  University  in  cooperation  with  Global  Association  of  Indo-Asean Studies and Hankuk University of Foreign Studies, Korea, Denpasar 8-9 February.
Ardhana. I Ketut. 2011. “Tourism and Community Security in Bali: A Social and Cultural Perspective”. Paper presented in the Conference an d General Assembly of IFSSO, “Social Science Perspectives on Human Security” in Lyceum of the Philippines University (LPU), Batangas City, the Philippines, November 8 —11.
Ardhana, I Ketut. 1993. “Balinese Puri in Historical Perspective: The Role of Puri Satria and Puri Pamacutan  in  Social  and  Political  Changes  in  Badung,  South  Bali  1906 —1950”.  (Unpublished Master  Thesis).  Canberra-Australia:  Faculty  of  Asian  Studies-the  Australian  National  University (ANU).
Ardhana,  I  Ketut.  2000. Nusa  Tenggara  nach  Einrichtung  der  Kolonialherrschaft  1915 —1950 . Passau-Germany: Lehrstuhl fur Sudostasienkunde.
Covarruvias,  Miguel.  2012.  “Persawahan  di  Bali”,  in  Adrian  Vickers. Bali  Tempo  Doeloe .  Depok: Komunitas Bambu.
Covarruabias, Miguel. 1986. Island of Bali . London and New York: KPI. Eiseman, Fred. B. Jr. 2000, Bali: Skala and Niskala, Essays on Religion, Ritual and Art . Periplus
Falyey, Lindsay. 2015. Understanding Southeast Asia: Syncretism and Communalities. Songkhla: Thailand: TSU Press.
Geriya, Wayan 2013, Cetak Biru Revitalisasi Menuju Kabupaten Unggulan dalam Bidang Seni dan Budaya  (Blueprint  Revitalization  of  Gianyar  Toward  Regency  Excellence  in  Arts  and  Culture . Denpasar, Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar and Pusat Kajian Bali (Center for Bali Studies) Udayana University.
Gottowick,Volker.  2005 .  Die  Erfindung  des  Barong:  Mythos,  Ritual  und  Alteritat  auf  Bali. Berlin- Germany: Dietrich Reimer Verlag GmbH.
Gust,  Heike,  1994.  “Der  Balinesische  Hinduismus  in  Geschichte  und  Gegenwart”,  Master Unpublished Thesis. Passau: Universitat Passau. Heine-Geldern.  1956, Conceptions  of  States  and  Kinship  in  Southeast  Asia, Ithaca-New  York, Southeast Asia Program, Department of Asian Studies. Kieven,  Lydia.  2014. Menelusuri  Figur  Bertopi  dalam  Relief  Candi  Zaman  Majapahit:  Pandangan Baru  terhadap  Fungsi  Religius  Candi-candi  Periode  Jawa  Timur  Abad  ke-14  dan  ke-15 .  Jakarta: Ecole francaise d’Extreme-Orient Kepustakaan Populer Gramedia. Nala,  Ngurah.  2004.  “Hindu  Education  in  Bali”,  in  Martin  Ramstedt  (ed). Hinduism  in  Modern Indonesia:  A  Minority  Religion  between  local,  national  and  global  interests. Routledge  Curzon, Oxford. Pink, Peter Wilhelm. 1993. Wariga: Beitrage zur Balinesischen Divinatiosliteratuur . Berlin/ Hamburg: Dietrich Reiner Verlag. Ramstedt,  Martin.  2004. “Introduction:  Negotiating  Identities-Indonesia  Hindus’  between  Local, National and Global Interest”, in Martin Ramstedt (ed.), Hinduism in Modern Indonesia: A Minority religion between local, national and global interests. Routledge Curzon, Oxford. Ramstedt, Martin. 1999. “Hinduismus und Naturkulte”, in Bernhard Dahm und Roderich Ptak (eds.). Sudostasien Handbuch: Geschichte, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur. Munchen: C.H. Beck Verlag.
Rema, Nyoman. April 2014, “Tradisi Pemujaan Leluhur Pada Masyarakat Hindu di Bali (Ancestor Worship  Tradition  at  Hindu  Society  in  Bali),”  in Seri  Penerbitan  Forum  Arkeologi. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Balai Arkeologi, Denpasar.
Sardesai.  1997. Southeast Asia, University of California, Los Angeles. Staab,  Christiane.  1997. Balinesische  Dorforganisationen  und  ihre  Bewertungen  in  der  Literatur. Passau: Lherstuhl fur Sudostasienkunde: Universitat Passau. Stuart-Fox.  David  J.  2010. Pura  Besakih:  Pura,  Agama  dan  Masyarakat  Bali .  Jakarta:Pustaka Larasan, Udayana University Press, KITLV, BBPSNT Bali, NTB, NTT.
Stutterheim, W. F. 1929. Oudheden van Bali. Vol. I. Het Oude Rijk van Pedjeng . Singaradja-Bali, Uitgevern door de Kirtya Liefrinck- van der Tuuk.
Timbul Haryono 2012, “Cultural Relation between India and Java: An Archeological Perspectives (Brief Outline)”, in International Seminar on “Cultural Exchange between India and Southeast Asian World”, held by Udayana University in cooperation with Global Association of Indo-Asean Studies and Hankuk University of Foreign Studies, Korea, Denpasar 8-9 February.
Vickers, Adrian. 2012. Bali Tempo Doeloe. Jakarta: Komunitas Bambu. Villiers,  John.  1993. Sudostasien  vor  der  Kolonialzeit .  Frankfurt  am  Main/  Fischer  Taschenbuch Verlag. Windia, Wayan. 2015. “Implementation of Tri Hita Karana Philosophy for the Sustainability of Subak Irrigation System in Bali, Indonesia”, Paper Presented at ICCROM-CHA (Korea) Annual Conservation Forum 2015 in Bangkok. 14-16 December. Windia, I Wayan. 2015a. “Religious Aspect in the System of Subak Irrigation, as A World Cultural Heritage in Bali”, in Bali Internship Field School: Towards Sustainable Cultural Landscape of Subak System . Gianyar, 2 nd —8 th August.
Windia, I Wayan. 2015b. “Sistem Irigasi Subak dalam Kehidupan Masyarakat Bali”, in Bali Internship Field School: Towards Sustainable Cultural Landscape of Subak System . Gianyar, 2 nd —8 th August. Windia, I Wayan. 2004. “Harmoni Sektor Pertanian dan Sektor Pariwisata Menuju Bali Jagaditha”, in Menuju Bali Jagaditha (Dharmaputra, ed.). Denpasar:  Penerbit Bali Post. Windia,  I  Wayan.  2002. Transformasi  Sistem  Irigasi  Subak  yang  Berlandaskan  Tri  Hita  Karana , (Unpublished Dissertation), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Windia,  I  Wayan.  1997.  “Intervensi  Pemerintah  Terhadap  Subak  (Beberapa  Catatan)”,  in  I  Gde Pitana (ed.), Subak Sistem Irigasi Tradisional di Bali: Sebuah Canangsari. Denpasar: Upada Sastra.

## CURRICULUM VITAE
I  Ketut  Ardhana is  Professor  of  Asian  History  in  the  Faculty  of  Humanities  Studies –  Udayana University. He was the former Head of the Southeast Asia Division-Research Center for Regional Resources-  the  Indonesian  Institute  of  Sciences,  Jakarta  (PSDR-LIPI),  2001-2009.  His  research project  is  on  tourism  and  border  studies  in  the  Southeast  Asian  region,  including:  Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam, Malaysia, Singapore and the Philippines. Previously he took the English course at the School of Oriental and African Studies, (SOAS) - University of London-England (1990), at  the  University  of  Belconnen  in  Canberra-Australia  (1992),  the  Dutch  course  at  Erasmus  Huis, Universiteit te Leiden in the Netherlands (1990), and the German course at the Goethe Institute in Mannheim and at Passau University (UP) in Germany (1996-1997).
He  studied  history  in  the  Faculty  of  Letters  in  the  Department  of  History  at  Udayana University, Denpasar, Bali- and continued his studies to obtain the Drs. (Doctorandus Degree) at the Faculty of Letters – Gadjah Mada University (UGM) in Yogyakarta in 1985. He graduated with his Master’s  Degree  (Master  of  Arts  in  Asian  Studies)  at  Southeast  Asian  Centre-Faculty  of  Asian Studies, the Australian National University (ANU) in Canberra, Australia in 1994. Then got his PhD degree or Dr. phil. (Doctor Philosophie) at Sudostasoenkunde, Philosophische Fakultat , Universitat Passau in Germany with the predicate Magna Cum Laude in 2000. He was granted a Fellowship to carry out research in area studies at the University of Passau in Passau- Germany in 2003 and also a Fellowship in the Centre for Southeast Asian Studies (CSEAS), Kyoto University, Kyoto, Japan, in 2004.
He was a Committee member on the collaborative project between Indonesia and the Netherlands at    NIOD  ( Nederlandsch  Instituut  voor  Oorlog  Dokumentatie )  or  the  Dutch  Institute  for  War Documentation) from 2004 until 2009. He has been a member of IFSSO (International Federation of Social Science Organizations) from 2003 until now and was elected as the first Vice President. In Seijo  University  in  Tokyo,  in  2015,  he  was  elected  as  the  second  Vice  President.  He  is  also  a founding  member  of  the  World  SSH  (World  Social  Sciences  and  Humanities)  and  presented  his paper in Buenos Aires, Argentine, in 2010. He wrote an article on the “Review of The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War: In cooperation with the Netherlands Institute for War Documentation” in the Journal of Indonesia , Vol. 91, 2011 published in Cornell, the US and one on “Early Harbours in Eastern Nusa Tenggara”, in John N. Miksic and Goh Geok Yian, Ancient Harbours in Southeast Asia:  The  Archaelogy  of  Early  Harbours  and  Evidence  of  Inter-Regional  Trade for  the  Bangkok SEAMEO SPAFA Regional Centre for Archaeology  and Fine Arts in 2013. He  was appointed the Head of the Center for Bali Studies at Udayana University in Denpasar, Bali, in 2010, and later as
the Head of Postgraduate Program on Cultural Studies, Faculty of Social and Humanities Sciences at Udayana University, and the Director of the Widya Kerthi Foundation in 2017 a position he still holds.