## KAJIAN  NORMATIF  TENTANG  PROSES  PELAKSANAAN  PEMBEBANAN JAMINAN  FIDUSIA ATAS  JAMINAN  PERSEDIAAN BARANG DAN PIUTANG
DAGANG DI DUNIA PERBANKAN
Rizayusmanda Fakultas Hukum Universitas Palembang e-mail: ryusmanda@yahoo.com

## Abstract
Banking is an institution that is vulnerable to risks related to money. The banking  position as a mediator  that  connects  those  with  surplus  and  financial  deficits,  banks  must  maintain  good relations  with  the  two  parties.  Banking  decisions  must  be  moderate,  namely  considering  the desires of both parties because without the two parties, banking activities are not running. But if you  are  not  careful  in  disbursing  loans,  bad  credit  will  occur,  then  to  protect  the  money disbursed, the debtor must provide collateral to the bank. This paper is a normative legal research that is research aimed at  written regulations relating to the procedure for carrying out fiduciary collateral for collateral in the form of inventory and trade receivables according to Fiduciary Law Number 42 of 1999, and the legal consequences if the collateral is in the form of inventory the goods  and  receivables  are  not  processed  by  loading  fiduciary  and  registering  them  to  the Fiduciary  Registration  Office.  In  the  implementation  of  Fiduciary  Collateral  Imposition, especially collateral for credit in the form of goods and trade receivables, as determined by law, by  registering  the  Fiduciary  Deed  of  Registration  with  the  Fiduciary  Registration  Office  - Ministry of Law and Human Rights. For collateral for loans financed by banks, the Actions made under  the  hand  or  Notarial  but  not  registered  with  the  Fiduciary  Deed  of  Registration  at  the Fiduciary  Security  Registration  Office,  do  not  get  preferential  rights  and  an  executorial  right guaranteed by the Fiduciary Guarantee Institute, and the Fiduciary Guarantee Agreement is only in the form of a Fiduciary Deed Registration Office. under the hand that has no executive power. Keywords: Fiduciary Security; Account receivable; Banking

## ABSTRAK
Perbankan adalah lembaga yang rentan dengan risiko yang berkaitan dengan uang.  Posisi perbankan  sebagai  mediasi  yang  menghubungkan  mereka  yang surplus dan deficit  financial , perbankan  harus  menjaga  hubungan  baik  dengan  kedua  pihak  tersebut.      Keputusan  perbankan harus  bersifat  moderat  yaitu  mempertimbangkan  keinginan  kedua  pihak  karena  tanpa  kedua pihak,  aktivitas  perbankan  tidak  berjalan.    Namun  jika  tidak  hati-hati  dalam  menyalurkan pinjaman akan terjadi kredit macet, maka untuk melindungi uang yang dikucurkan debitur wajib memberikan  jaminan  kepada  bank.  Tulisan  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yaitu penelitian  yang  ditujukan  pada  peraturan-peraturan  yang  tertulis  yang  berhubungan  dengan prosedur  pelaksanaan  pembebanan  jaminan  fidusia  atas  jaminan  berupa  persediaan  barang  dan piutang dagang menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999,  serta akibat hukumnya apabila jaminan berupa persediaan barang dan piutang tersebut tidak diproses dengan pembebanan  fidusia  dan  pendaftarannya  ke  Kantor  Pendaftaran  Fidusia.Bahwa  dalam pelaksanaan  Pembebanan  Jaminan  Fidusia  khususnya  agunan  kredit  berupa  persediaan  barang dan  piutang  dagang,  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  oleh  undang-undang    yaitu  dengan mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.  Bagi agunan kredit yang dibiayai oleh pihak perbankan yang Aktanya
dibuat  dibawah  tangan  maupun  Notarial  namun  tidak  didaftarkan  Akta  Jaminan  Fidusianya kepada  Kantor  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia,  maka  tidak  mendapat  hak preferen dan  hak eksekutorial  yang  dijamin  oleh  Lembaga  Jaminan  Fidusia,  dan  Perjanjian  Jaminan  Fidusia tersebut hanyalah berupa Akta dibawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Kata Kunci : Jaminan Fidusia; Piutang Dagang; Perbankan

## I.  PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Perbankan  di  Indonesia  mempunyai peranan yang sangat penting, salah satunya menjaga stabilitas moneter yang disebabkan  atas  kebijakannya  terhadap simpanan  masyarakat  serta  sebagai  lalu lintas pembayaran.
Bank sendiri merupakan  suatu  badan  usaha  yang tujuannya  menghasilkan  keuntungan  atau laba.    Ketika  negara  sedang  melakukan proses pemulihan ekonomi, umumnya bank masih belum bisa optimal dalam menjalankan  fungsi  utamanya  sebagai lembaga  intermediasi  keuangan    yang menggambarkan rasio perbandingan jumlah  kredit  yang  diberikan  pada  pihak ketiga  ( LDR/Loan  to  Deposit  Ratio ). Peranan  intermediasi  lembaga  perbankan sangat  berpengaruh  pada  pertumbuhan perekonomian  suatu  negara  yakni  ketika terjadi  penurunan  jumlah  kredit  yang disalurkan  akibat  sikap  kehati-hatian  dari pihak  bank,  secara  tidak  langsung  akan terjadi  perlambatan  pertumbuhan  ekonomi di negara yang bersangkutan 1 .
Pada  intinya  bank  dapat  didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya kepada  masyarakat  kembali  dalam  rangka meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak, sesuai  dengan  undang-undang  Perbankan Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan yang  telah  diubah  menjadi  undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya peneliti tulis  menjadi  UUP  No.10  Tahun  1998),
1 (http:\\direktorritraining.com), “ Peranan Bank Dalam Perekonomian Suatu Negara” , diakses tanggal 27 Desember  2018.
bank didefinisikan  sebagai  perusahaan yang  bergerak  dibidang  jasa  dengan kegiatan  pokoknya  yang  mempunyai  3 (tiga) fungsi pokok, yaitu: 1.  Menerima penyimpanan dana masyarakat dalam berbagai bentuk.
2.  Menyalurkan  dana  tersebut  dalam bentuk kredit kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha.
3.  Melaksanakan  berbagai  jasa  dalam kegiatan  perdagangan  dan  pembayaran dalam negeri maupun luar negeri, serta berbagai jasa lainnya dibidang keuangan,  diantaranya  inkaso  transfer, traveller  cheque , credit  card , safe deposit box , jual beli surat berharga dan sebagainya. 2
Perbankan  adalah  lembaga  yang paling  rentan  atau  berdekatan  dengan risiko,  khususnya  risiko  yang  berkaitan dengan  uang  ( money ).      Posisi  perbankan sebagai mediasi yaitu pihak yang menghubungkan  mereka  yang surplus dan deficit financial telah menempatkan perbankan  harus  selalu  menjaga  hubungan baik dengan kedua pihak tersebut. Keputusan  perbankan  harus  selalu  bersifat moderat yaitu mempertimbangkan keinginan dari kedua pihak tersebut karena tanpa kedua pihak tersebut perbankan tidak bisa menjalankan aktifitas secara maksimal.      Dalam  artian  jika  perbankan memiliki  tingkat  likuiditas  yang  tinggi karena  ia  memiliki  financial  yang  begitu surplus itu  juga  dianggap  tidak  baik, karena  ia  tidak  menjalankan  fungsinya sebagai agent  of  development. Namun
2 Ikatan Bankir Indonesia, “ Mengelola Bank Komersial” , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm.63.
sebaliknya  jika  ia  tidak  hati-hati  dalam menyalurkan  pinjaman  maka  perbankan sendiri  yang  akan  menerima  akibatnya yaitu  salah  satu  timbulnya  kredit  macet, 3 maka untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dari risiko kerugian, maka pihak bank membuat pagar pengaman.    Dalam  kondisi  sebaik  apapun atau analisis sebaik  mungkin,  resiko  kredit macet  tidak  dapat  dihindari.    Pagar pengaman  yang  dibuat  biasanya  berupa jaminan yang harus disediakan debitur.
Pada umumnya dalam rangka mengamankan  pemberian  kreditnya,  bank menuntut nasabah debitur untuk memberikan  jaminan  kebendaan  (agunan). Jaminan  kebendaan  (agunan)  pemberian kredit  bank  tersebut  pada  hakikatnya berfungsi  untuk  menjamin  kepastian  akan pelunasan utang debitur bila debitur cidera janji atau dinyatakan pailit. Dengan adanya jaminan  pemberian  kredit  tersebut,  akan memberikan  jaminan  perlindungan,  baik bagi  keamanan  dan  kepastian  hukum kreditur  bahwa  kreditnya  akan  tetap kembali walaupun mungkin nasabah debiturnya  cidera  janji,  yakni  dengan  cara mengeksekusi  benda  yang  menjadi  objek jaminan  kredit  bank  yang  bersangkutan. Selain  itu,  bank  dituntut  untuk  dapat membuat  suatu  desain  hubungan  hukum yang baik dengan calon nasabah debiturnya,  sehingga  tercipta  sinergi  kerja yang  baik  antara  kreditur  (bank)  dan nasabah  debiturnya.      Apabila  nasabah debiturnya  dinyatakan  cidera  janji,  bank dengan  mudah  mengeksekusi  objek  benda yang menjadi jaminan yang telah diberikan nasabah debitur berdasarkan desain hubungan  hukum  yang  telah  dibuat sebelumnya.  Dengan  demikian,  jaminan kebendaan  (agunan)  dalam  pemberian kredit  ini  menjadi  sarana  yang  ampuh
3 Irham Fahmi, “ Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, Teori dan Aplikasi” , CV. Alfabeta, Bandung, 2014, hlm.72.
untuk  mengamankan  pemberian  kredit. Untuk  itulah  diadakan  lembaga  dan ketentuan  hukum  jaminan.      Selain  itu, jaminan  kredit  dimaksudkan  haruslah  juga secured, artinya  jaminan  kredit  tersebut dapat  diadakan  pengikatan  secara  yuridis sempurna,  sesuai  dengan  hukum  dan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi  dari  debiturnya,  bank  telah mempunyai  alat  bukti  sempurna  dan lengkap  untuk  menjalankan  suatu  tindakan hukum. 4
Kredit  yang  berasal  dari  kata  Italia, Credere yang  artinya  kepercayaan,  yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya  akan  mengembalikan  pinjaman beserta  bunganya  sesuai  dengan  perjanjian kedua  belah  pihak,  tegasnya  kreditur percaya bahwa kredit itu tidak akan macet 5 . Kredit  adalah  perjanjian  pinjam- meminjam,  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  1754  KUHPerdata,  bahwa”  Pinjam- meminjam  ialah  persetujuan  dengan  mana pihak  yang satu  memberikan kepada pihak yang  lain  suatu  jumlah  tertentu  barang- barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah  yang  sama  dari  macam  dan keadaan yang sama pula”.
Kredit  adalah  hak  untuk  menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu  yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang
6
Sedangkan menurut  UUP  No.10 tahun 1998,  sesuai Pasal 1 yang dimaksud dengan  Kredit  adalah    Penyediaan  uang
4 Rachmadi Usman,  “ Hukum Jaminan Keperdataan”, PT.  Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.54.
5 Malayu S.P. Hasibuan, “ Dasar-Dasar Perbankan ”, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2015, hlm.32.
6 Bymont  P.  Kent.  Dikutip  oleh  Drs.  Thomas  Suyatno, dkk, 1990 : 15.
atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak peminjam  untuk  melunasi  hutang  setelah jangka  waktu  tertentu  dengan  pemberian bunga. Berdasarkan  definisi  diatas  dapat dipahami  bahwa  dalam  pemberian  kredit, yang  menjadi  debitur  adalah  nasabah  bank dan  yang  menjadi  kreditur  adalah  pihak bank.
Secara umum jenis kredit berdasarkan tujuan penggunaannya
dibedakan  menjadi  3  (tiga)  bentuk,  yaitu sebagai berikut:
1.  Kredit  Modal  Kerja  (KMK)  adalah kredit yang dipergunakan untuk keperluan  menambah  modal  kerja perusahaan,  seperti  pembelian  bahan baku,  biaya  produksi,  pemasaran  dan lain-lain  sebagai  contoh  KMK  untuk pembiayaan persediaan.
2.  Kredit  Investasi  adalah  fasilitas  kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan  barang-barang  modal  dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan,  pendirian  proyek  baru, dan/atau  kebutuhan  lainnya  terkait investasi.
3.   Kredit  Konsumtif  adalah  kredit  yang diberikan  kepada  perseorangan  yang dapat  diajukan  secara  persorangan, kelompok,  atau  melalui  perusahaan untuk  keperluan  konsumtif  dan/atau keperluan serbaguna, termasuk pemberian kartu kredit, dan lain-lain. 7
Pada dasarnya, pemberian kredit oleh bank  diberikan  kepada  siapa  saja  yang memiliki  kemampuan  untuk  membayar kembali  dengan  syarat  melalui  suatu perjanjian  utang-piutang  di  antara  kreditur dan debitur. 8
7 Ikatan Bankir Indonesia, Op.Cit, hlm. 84.
8 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, “ Jaminan Fidusia”, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 31.
M enurut  Pasal  1131  KUHPerdata menyebutkan bahwa jaminan adalah “segala  kebendaan  milik  si  berutang,  baik yang  bergerak  maupun  yang  tak  bergerak, baik  yang  sudah  ada  maupun  yang  baru akan  ada  dikemudian  hari,  menjadi tanggungan  untuk  segala  perikatannya perseorangan”.      Pasal  1131  KUHPerdata menentukan  suatu  kewajiban  bagi  debitur untuk memberikan jaminan kepada kreditur atas  utang  yang  telah  diterimanya,  tanpa adanya  jaminan  yang  ditentukan  secara khusus maka segala harta kekayaan debitur yang  telah  ada  maupun  yang  akan  ada secara  otomatis  menjadi  jaminan  ketika orang  tersebut  membuat  perjanjian  utang meskipun  hal  tersebut  tidak  dinyatakan secara tegas dalam perjanjian .
Pemberian  jaminan  dalam  suatu perjanjian utang-piutang maupun perjanjian  kredit  sangat    diperlukan kreditur,    karena  kreditur  mempunyai kepentingan  untuk  memastikan  debitur akan  benar-benar  memenuhi  kewajibannya membayar utang. Jaminan akan memastikan  jika  debitur  wanprestasi, benda  yang  dijaminkan  itu  akan  dilelang (dijual) dan uang hasil penjualan kebendaan tertentu tersebut akan digunakan  untuk  pelunasan  seluruh  atau sebagian  dari  pinjaman  atau  utang  debitur kepada kreditur.  Dengan kata lain, jaminan ini berfungsi sebagai sarana untuk menjamin  pelunasan  pinjaman  atau  utang debitur apabila debitur wanprestasi sebelum  pinjaman  jatuh  tempo  atau  utang tersebut berakhir. 9
Jaminan  secara  garis  besar  ada  2 (dua)  macam,  yakni  jaminan  perseorangan dan jaminan kebendaan, dengan pengikatan agunan, yaitu:
1. Pengikatan  atas  hak  kebendaan  yaitu Hak  Tanggungan,  Hipotek,  Gadai
9 Yurizal, “ Aspek Pidana dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” , Media Nusa Creative,  Jakarta, 2015, hlm.14.
( pand ), Fidusia & Hak jaminan atas resi gudang.
2. Pengikatan  atas  hak  perorangan  yaitu: jaminan pribadi ( borgtough ) dan jaminan perorangan ( corporate guarantee) 10
Salah  satu  jenis  fasilitas  kredit  yang disalurkan  oleh  perbankan    yaitu  fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) yang tujuannya  dalam  rangka  untuk  membiayai kegiatan  usaha  debitur  yang  sumber pembayarannya  berasal  dari  usaha  yang dibiayai,  antara  lain  dipergunakan  untuk pembelian  persediaan  ( inventory ),  barang dagangan, bahan baku, biaya-biaya produksi, dan modal kerja untuk operasional  lainnya.    Persediaan  barang dagang/ inventory dan  piutang  dagang tersebut  merupakan  agunan  utama  yang diberikan  debitur  kepada  phak  bank,    agar persediaan  barang  dan  piutang  dagang dapat  dialihkan  kepemilikannya  kepada bank  apabila  debitur  wanprestasi  atau default ,  maka  pihak  bank  agar  melakukan proses  pengikatannya  sebagaimana  yang telah  diatur  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  Republik  Indonesia yaitu dengan pengikatan jaminan Fidusia. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti  tertarik  untuk  mengungkapkan dalam  suatu  penelitian  yang  peneliti  beri judul: “ KAJIAN NORMATIF
TENTANG  PROSES  PELAKSANAAN PEMBEBANAN  JAMINAN    FIDUSIA ATAS    JAMINAN    PERSEDIAAN BARANG  DAN  PIUTANG  DAGANG DI DUNIA PERBANKAN”
B. Permasalahan Peneliti telah mengidentifikasi beberapa permasalahan yaitu bagaimanakah prosedur pelaksanaan pembebanan  jaminan  fidusia  atas  jaminan berupa  persediaan  barang  dan  piutang
10 Ikatan Bankir Indonesia , Mengenal Operasional Perbankan 1 , PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015
dagang  menurut  UU  Nomor  42  Tahun 1999  tentang  Jaminan  Fidusia  ?,    serta bagaimana  pula  akibat  hukumnya  apabila jaminan  berupa  persediaan  barang  dan piutang  tersebut  tidak  diproses  dengan pembebanan fidusia dan pendaftarannya ke Kantor pendaftaran fidusia ?
C.  Metodologi
1.   Pendekatan Permasalahan
Pembahasan permasalahan pada penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan hukum  normatif  dalam  arti  dilakukan dengan mengkaji terhadap peraturan perundangan  yang  berhubungan  dengan permasalahan  dalam  penelitian  ini,  di samping itu dilakukan pendekatan lapangan untuk memperoleh informasi sebagai penunjang.
2 .  Data dan Sumber Data
Dalam  penelitian  ini  digunakan  data sekunder yang terdiri dari:
a. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan  berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan.
b. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan  yang memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum  primer  berupa  karya  ilmiah  yang ada  relevansinya  dengan  masalah-masalah yang akan diteliti.
c. Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan-bahan yang  memberikan  informasi  tentang  bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum,  kamus  bahasa  Indonesia,  media masa dan internet.

## 3.   Analisis Data
Data  yang  dikumpulkan  dan  diperoleh dalam  penelitian  ini  dianalisis  dengan  metode kualitatif secara deskriptif dalam arti diuraikan dalam  bentuk  kata-kata  dan  dihubungkan secara  sistematis  guna  menarik  kesimpulan dalam menggambarkan jawaban permasalahan.

## II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Prosedur Pelaksanaan Pembebanan
Jaminan  Fidusia  Atas  Jaminan  Berupa
Persediaan  Barang  dan  Piutang  Dagang Menurut  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
Prosedur    Pelaksanaan  Pembebanan Jaminan  Fidusia  harus  dilaksanakan  pada hari yang sama dengan pembuatan Perjanjian  Kredit,  dimana  pembebanan Jaminan  Fidusia  dilaksanakan  dengan menandatanganan  Akta  Jaminan  Fidusia yang  akan  ditanda  tangani  oleh  calon debitur  setelah  menandatangani  Perjanjian Kredit sebagai perjanjian pokok yang dibuat oleh  Notaris  rekanan  yang  ditunjuk  dan disetujui  oleh  Calon  Debitur,  dengan tahapan sebagai berikut:
- Menerima,  mencatat  surat  dari Business Unit untuk permintaan pembuatan Pembebanan Jaminan Fidusia.
- Memeriksa  dokumen  laporan  rincian persediaan  barang/piutang  dagang  antara lain  dibuat  diatas  surat  dengan  kop perusahaan, tanggal dokumen dan ditanda tangani diatas materai Rp.6.000,- (enam  ribu  rupiah)  oleh  pengurus  yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar perusahaan.
- Membuat surat order/permintaan pembebanan  Jaminan  Fidusia  kepada Notaris  rekanan  yang  ditunjuk  dengan dilampiri  dokumen  terkait  yaitu  akta perusahaan, identitas debitur yang berhak mewakili  perusahaan  sesuai  dengan anggaran  perusahaan  serta  dokumen rincian  persediaan  barang  dan  piutang dagang.
Surat order minimal memuat keterangan  sebagai berikut:
 Nomor Registrasi Perjanjian Kredit.
 Nilai  Limit  Kredit  &  Jangka  Waktu Kredit.
 Jenis  dan  Nilai  Pembebanan  Fidusia Pengikatan  Objek  Agunan  Kredit  (Hak Tanggungan/Fidusia).
 Pihak  yang  bertanda  tangan  sesuai kewenangan  para  pihak  (bank/calon debitur).

Jangka  waktu Service  Level  Agreement (SLA).
- Menanda  tangani  Perjanjian  Kredit oleh para pihak (bank/calon debitur)  dihadapan  Notaris  dan saksi.
- Menanda  tangani  Akta  Jaminan Fidusia sebelumnya proses penanda tanganan pihak bank, agar memastikan dengan memeriksa terlebih  dahulu  bahwa  data  telah sesuai dan telah dimasukan kedalam  Akta  Jaminan  Fidusia antara lain sebagai berikut:  Waktu dan tempat dilaksanakan Penandatanganan Akta Jaminan Fidusia.  Para pihak (bank/calon debitur) yang menanda tangani  Akta  Jaminan  Fidusia telah sesuai dengan
kewenangan perusahaan.
 Nomor  Registrasi  Perjanjian Kredit  dan  Nomor  Perjanjian
Kredit  Notarial  yang  fasilitas kreditnya dijamin oleh
Jaminan Fidusia.
 Nilai  Pembebanan  Jaminan Fidusia.
 Objek Jaminan Fidusia.
- Pihak  Notaris  melaksanakan  proses pelaporan  Akta  Jaminan  Fidusia melalui website Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/Kantor Pendaftaran Fidusia.
Pendaftaran Pembebanan Jaminan Fidusia.
Persediaan barang/ stock dan piutang  yang dibiayai  oleh  bank secara rasio  agunan  merupakan  agunan  utama yang  diserahkan  oleh  calon  debitur sehingga bank harus memastikan bahwa persediaan barang/piutang dagang  tersebut  dapat  menjadi  sumber
pelunasan,    apabila  kredit    yang disalurkan  kepada  debitur  mengalami gagal  bayar  ( default), sehingga  bank wajib  melaksanakan  pengikatan  secara fidusia dan mendaftarkannya ke Kantor Pendaftaran  Fidusia  sebagaimana  yang telah ditentukan oleh undang-undang.
Untuk menghindari terjadi sesuatu  yang  dapat  membatalkan  atau tidak  dapatnya  bank  melaksanakan eksekusi  dikarenakan  suatu  kesalahan atau  kelalaian  dari  pihak  bank,  maka hal-hal  yang  tersebut  dibawah  ini  yang harus  menjadi  perhatian  oleh  pihak bank  yang  tercantum  pada  Akta Jaminan  Fidusia  maupun  Sertifikat Jaminan Fidusia, antara lain:
1. Pemberi  dan  Penerima  Fidusia  ( sesuai dengan undang-undang).
2. Rincian stock sesuai  dengan  tujuan pembiayaan.
3. Nilai objek yang dibiayai.
4. Nilai pengikatan fidusia.
5. Lokasi  objek  agunan  (apabila  ada double financing dari bank lain).
6. Dasar  pengikatan  yaitu  Nomor, Tanggal, Limit Perjanjian Kredit.
B. Akibat  Hukum  Jika  Jaminan  Berupa Persediaan  Barang  dan  Piutang  Dagang Tidak  Diproses  Dengan  Pembebanan Fidusia  dan  Pendaftarannya  Ke  Kantor Pendaftaran Fidusia
Peraturan tentang pendaftaran Jaminan  Fidusia  awalnya  dilaporkan  secara manual sesuai  Peraturan  Pemerintah Nomor 86    Tahun  2000  tentang  Tata  Cara Pendaftaran    Jaminan    Fidusia    dan    Biaya Pembuatan    Akta  Jaminan  Fidusia.      Dalam Upaya  mempercepat  proses  pendaftaran Fidusia,  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia
Republik
Indonesia (Kemenkumham)  melalui  Surat  Edaran Direktorat  Jenderal  Administrasi  Hukum Umum  (Ditjen  AHU)  tertanggal  5  Maret 2013, Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013
mengenai Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan
Fidusia secara Elektronik (Online  System) maka  sejak tanggal 05 Maret 2013 dimulainya Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  secara online . Keputusan  tersebut  telah  dituangkan  ke dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  21 Tahun  2015  tertanggal  16  April  2015, sekaligus menggantikan Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  86  Tahun  2000. Sehingga  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  di seluruh  Indonesia  dalam  menjalankan  tugas dan fungsinya tidak lagi menerima permohonan  pendaftaran  jaminan  fidusia secara manual, dimana pelaksanaan pendaftaran sampai dengan pencetakan Sertifikat  Jaminan  Fidusia  dilaksanakan  oleh Kantor  Pendaftaran  Fidusia.    Dengan berlakunya  peraturan  secara online tersebut maka pendaftaran sampai dengan pencetakan Sertifikat  Jaminan  Fidusia  dapat  dilakukan langsung oleh Notaris.
Penggunaan system  online dilakukan sebagai  wujud  dari  pelaksanaan  Pasal  14 Ayat  1  UUJF  No  42  Tahun  1999  agar pelaksanaannya  menjadi  efektif  dan  efisien, yaitu  penerimaan  Sertifikat  Jaminan  Fidusia dapat  diterima  oleh  Penerima  Fidusia  pada tanggal yang sama dengan tanggal permohonan  pendaftaran.    Dengan  adanya system online , maka sertifikat jaminan fidusia dapat  dicetak  dalam  waktu    1  hari (one  day service) 11
Melihat  ketentuan  diatas,  sebenarnya jika kreditur dalam hal ini pihak bank tersebut membuat  perjanjian  kedalam  akta  Notarial (Akta  Notaris)  dan  didaftarkan  di  Kantor Pendaftaran  Fidusia  maka  akan  memperoleh Sertifikat  Jaminan  Fidusia  yang  memuat  irah- irah  “  DEMI  KEADILAN  BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”  dengan sertifikat jaminan fidusia itulah kreditur/penerima  fidusia  secara  serta  merta mempunyai  hak  eksekusi  langsung  ( parate executie ) tanpa memerlukan putusan
11 http://Irmadevita . Com , diakses tanggal 11 Mei 2018
Pengadilan  karena  kekuatan  hukum  sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang tetap 12 . Setelah mengetahui dasar dan ketentuan  tersebut  diatas,  akibat  hukum  dari Perjanjian fidusia yang dibuat tanpa menggunakan  bentuk  Akta  Notariil  dan  tidak didaftarkan,  maka  perjanjian  dengan  jaminan Fidusia tersebut hanyalah berupa akta dibawah tangan  yang  tidak  mempunyai  kekuatan eksekutorial  untuk  mengeksekusi  langsung barang yang ada dalam penguasaan konsumen.

## III. PENUTUP A. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  tersebutdapat  disimpulkan dalam  pelaksanaan  Pembebanan  Jaminan Fidusia  khususnya  agunan  kredit  berupa persediaan  barang  dan  piutang  dagang, sebagaimana  yang  telah  ditentukan  oleh undang-undang    yaitu  dengan  mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran  Fidusia  –  Kementerian  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia.  Bagi  agunan  kredit yang  dibiayai  oleh  pihak  perbankan  yang Aktanya  dibuat  dibawah  tangan  maupun Notarial  namun  tidak  didaftarkan  Akta Jaminan Fidusianya kepada Kantor Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  maka  tidak mendapat  hak preferen dan  hak  eksekutorial yang  dijamin  oleh  Lembaga  Jaminan  Fidusia, dan  Perjanjian  Jaminan  Fidusia  tersebut hanyalah  berupa  Akta  dibawah  tangan  yang tidak  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  untuk mengeksekusi  langsung  barang  yang  ada dalam penguasaan Debitur .

## B. Saran-Saran
1.   Saat  ini  sudah  suatu  keniscayaan  bagi pemerintah untuk membuat berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak konsumen, dimana substansi didalam peraturan perundang-undangan tersebut harus
12 Penjelasan UU No.42 Tahun 1999 pasal 15 ayat 2
mengatur  soal  keseimbangan  antara  hak dan  kewajiban  konsumen  dengan  hak  dan kewajiban  produsen,  sehingga  terjadi keseimbangan diantara kedua belah pihak.
2.   Pemahaman  pelaku  usaha  dan  masyarakat dalam  hal  Lembaga  Penjaminan  Fidusia masih  rendah,  maka  perlu  diadakan sosialisasi  yang  lebih  intensif  bagi  pihak- pihak yang berkepentingan terhadap lembaga ini, khususnya  pelaku usaha  yang bergerak  dibidang  perbankan,  konsumen itu sendiri dan aparat penegak hukum serta pihak-pihak lain yang terkait

## DAFTAR PUSTAKA
Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani, Jaminan Fidusia, Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2000 Ikatan  Bankir  Indonesia, Mengelola  Bank
Komersial ,  PT.  Gramedia  Pustaka Utama, 2014 -----------------------------, Mengelola Operasional Perbankan 2, PT.
Gramedia Pustaka Utama, 2014 Irham  Fahmi, Bank  &  Lembaga  Keuangan Lainnya,  Teori  dan  aplikasi ,  CV.
Alfabeta Bandung, 2014 Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan ,    PT.  Bumi  Aksara,  Jakarta 2015 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, PT.  Sinar Grafika, 2016 Yurizal, Aspek  Pidana  dalam  Undang-undang No.42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia, Media Nusa Creative, 2015 http:\\direktorritraining.com, Peranan  Bank dalam  perkonomian  suatu  Negara ,  diakses  tgl 27 Desember 2018