## KEWENANGAN MAHKAMAH PARTAI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011

## TENTANG PARTAI POLITIK
THE AUTHORITY OF THE PARTY COURT IN THE COMPLETION OF THE INTERNAL CONFLICT OF LOCAL POLITICAL PARTIES IN ACEH
BASED ON LAW NUMBER 2 OF 2011 CONCERNING POLITICAL PARTIES
Jamaluddin 1
1 Universitas Malikussaleh Cot Teungku Nie Reuleut Aceh Utara Email: jamal_dhin@yahoo.com

## Abstract
Political party disputes are a problem that has occurred lately. Law Number 2 of 2011  concerning  Political  Parties  authorizes  the  resolution  of  conflicts  to  the Political Party Court in the event of a dispute by a Political Party. However, some of  the  decisions  of  the  Party  Court  were  not  obeyed  by  the  disputing  parties. Therefore, how the role of the Political Party Court according to the law and it's the force of the decision in resolving Political Party disputes. Then, how the court functions resolve internal political party disputes. Settlement of internal disputes of a political party must be settled no later than 60 (sixty) days. The decision of a political  party  court  is  final  and  is  binding  internally  in  the  case  of  disputes relating to management.Based on the background of the problem, this thesis aims to  discuss  the  authority  of  the  Local  Political  Party  court  in  resolving  internal political  party conflicts and the legal force of  the Local  Political Party Court in resolving  internal  political  party  conflicts.  This  thesis  uses  the  normative  legal research method, which is a legal research method that looks at the content and in  assessing  the  problem,  namely  the  regulatory  approach  or  the  law.  The Political  Party  Court  or  other  designation  formed  by  Political  Parties  has  the authority  to  resolve  internal  political  party  conflicts.  Therefore,  based  on  party rules as regulated in the Articles of Association and by-laws, the settlement is left to the court of a political party or other designation in each Political Party. The Tuha Peut Council of party settles internal conflicts resolution of Local Political Parties  in  Aceh;  among  leaders,  between  leaders  and  members,  and  among members. Their decisions apply according to level and bind the disputing parties. The  study  suggests  lawmakers  revise  Law  Number  2  of  2011  immediately, especially Article 33. Accordingly, legal certainty is  related to  the functions and authority of the Political Party Court and does not involve the state in resolving internal political party conflicts.
Keywords: Authority, court, local political party

## Intisari
Perselisihan  partai  politik  merupakan  persoalan  yang  terjadi  akhir-akhir  ini. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik memberi wewenang kepada  Mahkamah  Partai  Politik  apabila  terjadi  sengketa  Partai  Politik.  Namun dalam  kenyataannya,  keputusan  Mahkamah  Partai  tidak  ditaati  oleh  para  pihak yang  bersengketa.  Maka  bagaimana  peran  Mahkamah  Partai  Politik  menurut Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2011 dan kekuatan hukum  putusan Mahkamah Partai  Politik  dalam  penyelesaian  sengketa  Partai  Politik  menentukan  bahwa mahkamah  partai  politik  berfungsi  untuk  menyelesaikan  perselisihan  internal Partai  Politik.  Penyelesaian  perselisihan  internal  partai  politik  harus  diselesaikan paling  lambat  60  (enam  puluh)  hari.  Putusan  mahkamah  partai  politik  bersifat final  dan  mengikat  secara  internal  dalam  hal  perselisihan  yang  berkenaan dengankepengurusan.  Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tesis  ini  bertujuan untuk  membahas  mengenai  kewenangan  mahkamah  Partai  Politik  Lokal  dalam penyelesaian konflik internal Partai Politik dan kekuatan hukum Mahkamah Partai politik  Lokal  dalam  penyelesaian  konflik  internal  Partai  Politik.  Tesis  ini menggunakan metode penelitian hukum  normatif yaitu metode penelitian hukum yang  melihat  tentang  isi  dan  dalam  mengkaji  permasalahan,  yaitu  pendekatan peraturan  atau  undang-undang.  Mahkamah  Partai  Politik  atau  sebutan  lain  yang dibentuk  oleh  Partai  Politik  berkeenangan  menyelesaikan  konflik  internal  partai politik,  maka  secara  ketentuan  partai  sebagaimana  diatur  dalam  Anggaran  Dasar (AD)  maupun  Anggaran  Rumah  Tangga  (ART)  penyelesaiannya  diserahkan kepada  mahkamah  partai  politik  atau  sebutan  lain  di  setiap  Partai  Politik. Penyelesaian  konflik  internal  Partai  Politik  Lokal  di  Aceh  yang  berhubungan dengan konflik antara pimpinan dengan pimpinan, pimpinan dengan anggota dan anggota  dengan  anggota  diselesaikan  oleh  Majelis  Tuha  Peut  menurut  tingkatan dan  putusan  Majelis  Tuha  Peut  mengikat  para  pihak  yang  berselisih. Direkomendasikan  agar  pembentuk  undang-undang  segera  melakukan  revisi Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011  terutama  Pasal  33,  agar  terciptanya kepastian  hukum  terkait  fungsi  dan  wewenang  Mahkamah  Partai  Politik  serta tidak melibatkan negara dalam penyelesaian konflik internal Partai Politik.
Kata kunci: Kewenangan, mahkamah, partai politik lokal

## A. Latar Belakang Masalah
Dalam  suatu  negara  yang  menganut  sistem  demokrasi,  hak-hak  untuk berserikat,  berkumpul  dan  mengeluarkan  pikiran  merupakan  bagian  dari  upaya untuk  mewujudkan  kehidupan  berbangsa  yang  kuat  dalam  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI)  yang  merdeka,  bersatu,  berdaulat,  demokratis  dan berazaskan  hukum.  Melalui  kebebasan  yang  bertanggung  jawab,  segenap warganegara  memiliki  hak  untuk  berkumpul  dan  berserikat  guna  mewujudkan cita-cita  politiknya  secara  nyata.  Kesetaraan  merupakan  prinsip  yang memungkinkan  segenap  warga  negara  berpikir  dalam  kerangka  kesamaan sekalipun  kedudukan,  fungsi  dan  peran  masing-masing  berbeda.  Kebersamaan
merupakan  wahana  untuk  mencapai  tujuan  berbangsa  dan  bernegara  sehingga segala bentuk tantangan lebih mudah dihadapi. 1
Partai  Politik  dapat  mengambil  peran  penting  dalam  menumbuhkan kebebasan, kesetaraan dan kebersamaan sebagai upaya untuk membentuk bangsa dan  negara  yang  padu.  Di  dalam  sistem  politik  demokrasi,  kebebasan  dan kesetaraan  tersebut diimplementasikan  agar  dapat merefleksikan  rasa kebersamaan  yang  menjamin  terwujudnya  cita-cita  kemasyarakatan  secara  utuh. Disadari bahwa proses menuju kehidupan politik yang memberikan kepada partai politik  sebagai  aset  nasional  berlangsung  berdasarkan  prinsip  perubahan  dan kesinambungan  yang  makin  lama  makin  menumbuhkan  kedewasaan  dan tanggung jawab berdemokrasi 2 .
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebagai konstitusi  negara  Indonesia,  telah  memberikan  jaminan  yang  tegas  dalam  hal kemerdekaan untuk berserikat. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  menegaskan  bahwa  “  Setiap  Orang  berhak  atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Ketentuan dalam Pasal  28E  ayat  (3)  tersebut  mengandung  jaminan  kemerdekaan  berserikat yanglebih  tegas  dibandingkan  dengan  ketentuan  Pasal  28  yang  berasal  dari rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan.  Sebagai  bentuk  pengaturan  lebih  lanjut  dari  ketentuan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  mengenai  jaminan kemerdekaan  berserikat,  maka  dibentuklah  beberapa  peraturan  perundang- undangan yang mengatur kemerdekaan berserikat bagi warga Negara.
Khusus  untuk  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  masalah partai  politik,  telah  ada  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Partai Politik  juncto  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Tanpa Partai  Politik dan organisasi-organisasi  kemasyarakatan yang bebas dan  merdeka,  suara  rakyat  tidak  akan  dapat  disalurkan  untuk  mempengaruhi proses-proses    penentuan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  bersama dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Dalam  kerangka  politik, organisasi  kemasyarakatan,  dan  lembaga  swadaya  masyarakat  dapat  dikatakan serupa.  Hanya  bedanya,  Partai  Politik  berurusan  langsung  dengan  kebijakan bernegara,  sedangkan  organisasi  kemasyarakatan  dan  lembaga  swadaya masyarakat hanya berhenti pada perjuangan wacana publik atau tindakan-tindakan konkrit di  luar konteks organisasi  negara . Organisasi  nonpolitik tidak dapat  dan tidak  memegang  kewenangan  hukum  untuk  menentukan  keputusan-keputusan kenegaraan.  Namun,  partai  politik  dapat  melakukannya  melalui  perantaraan orang-orang yang berhasil mereka perjuangkan untuk menduduki  jabatan-jabatan
1 Franz Magnis Suseno, Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Cetakan Kelima, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm. 289
2 Soedarsono, Mahkamah  Konstitusi  Sebagai  Pengawal  Demokrasi:  Penyelesaian Sengketa  Hasil  Pemilu  2004  oleh  Mahkamah  Konstitusi  RI, Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005, hlm. 11
kenegaraan yang dipilih (elected official) 3 .
Partai politik lokal juga telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor. 11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  biapun  sangat  bertentangan  dengan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dibuktikan dengan adanya  perbedaan  definisi  mengenai  pembentukan  partai  politik  di  antara keduanya.  Menurut  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan Aceh  menyatakan  bahwa  pembentukan  partai  politik  dapat  dilakukan  melalui pemilihan  umum  dan  pemilihan  kepala  daerah.  Sedangkan  menurut  Undang- Undang No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik menjelaskan secara jelas bahwa pembentukan  partai  politik  hanya  dapat  dilakukan  melalui  pemilihan  secara umum.  Dari  kedua  perbedaan  undang-undang  ini  menjadi  dilema  bagi perkembangan  partai  politik  lokal  di  Provinsi  Aceh  sangat  tidak  jelas  arah politiknya. 4
Selama ini yang menjadi penyebab keinginan Aceh untuk  merdeka adalah mereka  ingin  diperlakukan  sama  dengan  daerah  lain.  Kini  dengan  dibentuknya partai  politik  lokal  masyarakat.  Aceh  merasa  diperhatikan  aspirasinya  sehingga ancaman terhadap disintegrasi bangsa akan berkurang. 5
Eksistensi  partai  politik  lokal  di  Aceh  memang  tidak  menjadi  perdebatan yuridis  lagi    ketika  Undang-Undang  Nomor.  11  Tahun  2006    (Undang-Undang Pemerintahan  Aceh)  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor.  22  Tahun  2007  tentang Partai  Politik  Lokal  di  Aceh  telah  mengamanatkannya.  Kehadirannya  juga merupakan bagian dari road map to peace process di Aceh seperti yang tertuang dalam kesepakatan Helsinki, 15 Agustus 2005. 6
Wewenang  dan  peran  Tuha  Peut  sangat  vital  dalam  menentukan  arah kebijakan  internal  partai  dalam  mengambil  keputusan.  Isi  dari  Bab  II  Pasal  6 tentang Majelis Tuha Peut tersebut sebagai berikut:
1. Majelis  Tuha  Peut  Aceh  adalah  unsur  Dewan  Pimpinan  Partai  untuk  seluruh Aceh  yang  berwenang  membuat  rancangan  keputusan  yang  berhubungan dengan hal-hal yang mendasar dan strategis untuk dilaksanakan oleh pimpinan Partai Untuk seluruh Aceh.
2. Majelis  Tuha  Peut  Aceh  ditentukan  berdasarkan  keilmuan  melalui Musyawarah seluruh Aceh.
3. Majelis Tuha Peut Aceh dipimpin oleh seorang Ketua dan sekretaris.
4. Ketua Tuha Peut di tentukan oleh Rapat Majelis Tuha Peut Aceh. Oleh karena itu setiap keputusan Partai Aceh (PA) dapat diselesaikan oleh
Mahkamah Partai (Tuha Peut) sendiri melalui dialog yang dimediasi oleh petinggi partai  sesuai  dengan  Anggaran  Darar  Rumah  Tangga  Partai  (ART)  atau  sesuai
3 Jimly  Asshiddiqie, Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara Indonesia, Bhuana  Ilmu  Populer, Jakarta, 2007, hlm. 713
4 Jimly Asshiddiqie, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi , (Jakarta: Konstitusi Press, 2005),  hal 45.
5 Ibid., 57-58.
6 http//opinibebas.epajak.org/politik/partai-politik-lokal-710/  Teuku  Kemal  Fasya ‘Partai Lokal’ diakses 7 Juni 2008.
dengan Undang-Undang. 7
Berdasarkan  Pasal  32  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Partai  Politik, menyebutkan : 8
(1)  Perselisihan  Partai  Politik  diselesaikan  oleh  internal  Partai  Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
(2)  Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
(3)  Susunan  mahkamah  Partai  Politik  atau  sebutan  lain  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
(4)  Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
(5)  Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Sedangkan  Pasal  33  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Partai  Politik, tercantum yaitu : 9
(1)  Dalam  hal  penyelesaian  perselisihan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
(2)  Putusan  pengadilan  negeri  adalah  putusan  tingkat  pertama  dan  terakhir,  dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
(3)  Perkara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diselesaikan  oleh  pengadilan negeri  paling  lama  60  (enam  puluh)  hari  sejak  gugatan  perkara  terdaftar  di kepaniteraan  pengadilan  negeri  dan  oleh  Mahkamah  Agung  paling  lama  30 (tiga  puluh)  hari  sejak  memori  kasasi  terdaftar  di  kepaniteraan  Mahkamah Agung.

## B. Rumusan Masalah
Bertitik  tolak  dari  latar  belakang  masalah  di  atas,  permasalahan- permasalahan  yang  akan  dikaji  dalam  kaitan  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  kewenangan  Mahkamah  Partai  Politik  Lokal  dalam penyelesaian konflik internal Partai?
2. Bagaimanakah  kekuatan  hukum  Putusan  Mahkamah  Partai  Politik  Lokal terhadap penyelesaian konflik internal Partai?

## C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisa dan mengetahui lebih dalam tentang :
a. Kewenangan  Mahkamah  Partai  Politik  dalam  penyelesain  konflik
7 M. Alfi Syahri, Peran dan Wewenang Majelis Tuha Peut, Jurnal Ilmiah Mahasisa Fisip Unsyiah Volume 3 , Nomor 1-22 : 1-26 Juni  2018 Hal, 12-13
8 Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, LN No.8, TLN No. 5189, Pasal 32
9 ibid
internal partai.
b. Kekuatan hukum  Putusan Mahkamah Partai Politik terhadap penyelesaian konflik  internal Partai.

## D. Metode Penelitian

## 1. Jenis Penelitian
Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian  kajian  kepustakaan  (Library  Research),  yang  bersifat  yuridis  normatif yaitu  penelitian  yang  mengacu  pada  penyelesaian  konflik  pada  partai  politik menurut ketentuan pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai  politik.  Metode  penelitian  normatif,  karena  yang  akan  diteliti  adalah kewenangan  Mahkamah  Partai  dalam  penyelesaian  konflik  internal  partai  politik untuk  mencapai  kesepakatan  bersama,  dan  dimana  penelitian  tersebut menggunakan data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan skunder.
2. Sifat Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  preskiptif-analitis,  karena  prosedur  pemecahan masalah  yang  diselidiki  dengan  menggambarkan  dan  mendiskripsikan keadaan  subyek/obyek  penelitian,  dalam  hal  ini  partai  politik  yaitu  :  konflik internal  partai  pada  saat  sekarang  berdasarkan  fakta-fakta  yang  tampak  atau sebagaimana adanya.
3. Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif,  karena menggunakan  data  sekunder  sebagai  data  utama. 10 Perolehan  data  dilakukan melalui  studi  kepustakaan,  yaitu  suatu  teknik  pengumpulan  data  dengan memanfaatkan  berbagai  literatur  yang  dapat  memberikan  landasan  teori  yang relevan  dengan  masalah  yang  akan  dibahas  antara  lain  dapat  bersumber  dari peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  literatur-literatur, karya-karya  ilmiah,  makalah,  artikel,  media  massa,  serta  sumber  data  sekunder lainnya  yang  terkait  dengan  permasalahan  yang  akan  dibahas  mengenai Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik.

## 4. Sumber Bahan Hukum
Dalam penelitian hukum normatif maka yang digunakan sebagai sumber bahan hukum adalah bahan pustaka. Apabila dilihat dari sudut sifat informasi yang  diberikannya  bahan  pustaka  dapat  dibagi  dalam  2  kelompok  sebagai berikut 11
a. Seminar dan lain-lain, laporan penelitian, majalah, desertasi/tesis. Bahan hukum primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang  baru  atau  mutakhir,  ataupun  pengertian  baru  tentang  fakta  yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide). Bahan/sumber primer ini mencakup : buku, kertas kerja lokakarya
b. Bahan/sumber sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisi
informasi
10 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metode  Penelitian  Hukum, Ghalia  Indonesia,  Jakarta, 1985,hlm.93.
11 Ibid, hal 29
tentang bahan primer. Bahan/sumber sekunder ini antara lain mencakup: abstrak, indeks, bibliografi, penerbitan pemerintah dan acuan lainnya.

## 5. Analisis Bahan Hukum
Analisis  bahan  Hukum  adalah  suatu  tahapan  yang  sangat  penting  dalam suatu penelitian sehingga akan mendapakan hasil yang akan mendekati kebenaran yang ada. Dalam penulisan tesis ini digunakan teknik analisis kualitatif, yaitu data yang  dikumpul  dituangkan  dalam  bentuk  uraian  logis  dan  sistematis,  bahan hukum  yang  diperoleh  kemudian  ditafsirkan  pada  peraturan  perundang- undangan dan doktrin-doktrin hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.  selanjutnya  dianalisis untuk  memperoleh  kejelasan  masalah  kumudian ditarik kesimpulan.

## E. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Kewenangan  Mahkamah  Partai  Politik  Lokal  dalam  Penyelesaian Konflik Internal Partai
a. Tujuan Pembentukan Partai Politik lokal Kehadiran  Partai  Politik  Lokal  di  Aceh  merupakan  suatu  bukti perkembangan  demokrasi  di  Indonesia.  Dengan  hadirnya  partai  politik  lokal merupakan tambahan sarana untuk penyampaian aspirasi masyarakat. Khususnya di  Aceh,  kehadiran  partai  politik  lokal  memberikan  harapan  hidupnya demokratisasi  di  Aceh.  Saat  ini  masyarakat  Aceh  sangat  leluasa  dalam menunjukkan  sikap  politiknya  melalui  Partai  politik  Lokal  yang  terbentuk  di Aceh.
Munculnya Partai Politik Lokal merupakan hasil kesepakatan perdamaian di Aceh yang merupakan rangkaian penyelesaian konflik Aceh dengan pemerintah Indonesia  melalui  penandatanganan  Memorandum  of  Unterstanding  Helsinki  . Aceh diberikan wewenang untuk dapat hidup mandiri, baik itu dibidang ekonomi, politik  dan  hukum  secara  politik  Aceh  diberikan  wewenang  untuk  mendirikan partai politik lokal.
Pembentukan  partai  politik  lokal  itu  sendiri  tidak  serta  merta  dapat didirikan begitu saja, tetapi pembentukan partai  politik lokal itu sendiri memiliki persyaratan-persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  masyarakat  yang  ingin membentuk partai politik lokal di Aceh. Syarat-syarat pembentukan partai politik lokal di Aceh dapat kita lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun  2007  tentang  partai  politik  lokal  di  Aceh.  Syarat-syarat  tersebut  sudah diatur  sedemikian  rupa  didalam  pasal-pasal  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang partai politik lokal di Aceh, antara lain yaitu :
b. Tata cara pendaftaran dan Pengesahan sebagai badan hukum. 12
1) Partai politik di Aceh yang sudah memenuhi persyaratan pendirian dan pembentukan  harus  didaftarkan  pada  dan  disahkan  sebagai  badan hukum oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen di Aceh.
12 Lihat  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2007  Tentang  Partai  Politik Lokal
2) Partai  politik  lokal  dimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  menyampaikan berkas  yang  dipersyaratakan  untuk  pendaftaran  partai  politik  dan pengesahan badan hukum dengan surat pengantar dari pimpinan partai politik  lokal  kepada  Kepala  Kantor  Wilayah  Departemen  di  Aceh dengan menyertakan antara lain :
a) akta  notaris  pendirian  partai  politik  lokal  yang  memuat,  anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan susunan kepengurusannya.
b) nama, lambang dan tanda gambar; dan
c) alamat kantor tetap partai politik lokal
c. Partai  politik  lokal  dimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mempunyai kepengurusan  paling  edikit  50%  (lima  puluh  persen)  dari  sejumlah kabupaten/kota  di  Aceh  dan  25%  (dua  puluh  lima  persen)  dari  jumlah kecamatan  pada  setiap  kabupaten/kota  yang  bersangkutan  dengan memperhatikan  keterakilan  perempuan  paling  sedikit  30%  (tiga  puluh persen)
d. Nama, lambang dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf  b  tidak  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya dengan  lambang  negara,  lambang  lembaga  negara,  lambang  pemerintah, lambang pemerintah daerah nama, lambang dan tanda gambar partai politik atau partai politik lokal lainnya.
e. Dalam hal nama, lambang atau tanda gambar suatu partai politik lokal pada saat pendaftaran terdapat persamaan dengan partai politik lokal lainnya atau partai  politik,  maka  partai  politik  atau  partai  politik  lokal  yang  terdaftar lebih awal yang berhak menggunakan nama, lambang atau tanda gambar tersebut
f. Kantor dan alamat tetap partai politik lokal sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuktikan dengan dokumen yang sah.
g. Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (6)  berlaku  untuk  semua tingkatan kepengurusan partai politik lokal di Aceh dan kabupaten/kota di Aceh.
Langkah  selanjutnya,  dokumen  pendafran  partai  politik  lokal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (2) diteliti dan/atau diverifikasi oleh Kantor  Wilayah  Departemen  di  Aceh.  Lalu  partai  politik  lokal  yang memenuhi  persyaratan  setelah  diteliti  dan/atau  verifikasi  sebagaimana dimaksud  ayat  (1),  didaftar  dalam  buku  pendaftaran  partai  politik  lokal  pada Kantor Wilayah Departemen di Aceh. Untuk pelaksanaan penelitian dan/atau verifikasi serta pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselesaikan  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  dokumen  persyaratan dinyatakan lengkap. 13
Pembentukan  Partai  Politik  lokal  di  Aceh  dibagi menjadi  dua  yaitu  secara umum  dan  secara  khusus.  Secara  umum  tujuan  partai  politik  lokal  adalah  untuk mewujudkan  cita-cita  nasional  bangsa  indonesia  sebagaimana  dinaksud  dalam Undang-Undang  Dasar    Negara  Republik  Indonesia  1945,  mengembangkan kehidupan  demokrasi  berdasarkan  pancasila  dengan  menjunjung  tinggi
keudaulatan rakyat dalam Negara Kudaulatan Republik Indonesia dan meujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh. Sedangkan tujuan partai politik lokal yang  bersifat  khusus  adalah  meningkatkan  partisispasi  politik  masyarakat  Aceh dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dan  memperjuangkan  cita- cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, bebangsa dan bernegara sesuai  kekukhususan  dan  keistimeaan  Aceh.  Baik  tujuan  umum  maupun  tujuan khusus  itu  dilaksanakan  secara  konstutusional  artinya  partai  politik  lokal sebagaimana  partai  politik  nasional  dilarang  untuk  melakukan  kegiatan  yang bertentangan  dengan  pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945  atau  Peraturan Perundang  Undangan  dan  melakukan  kegiatan  yang  membahayakan  keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 14

## 2. Pembentukan Mahkamah Partai Politik
Pembentukan  mahkamah  partai  politik  didasarkan  pada  dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Partai Politik. Awalnya belum ada alternatif penyelesaian  sengketa  internal  partai  politik  melalui  mahkamah  partai  politik sehingga  setelah  berubahnya  Undang-Undang  Partai  Politik  maka  dibentuklah suatu badan peradilan partai yang disebut sebagai mahkamah partai politik Tata cara pembentukan mahkamah Partai Politik diatur dalam Pasal 32 ayat
(3)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Partai  Politik,  yang  berbunyi:  “  Susunan mahkamah  Partai  Politik  atau  sebutan  lain  sebagimana  dimaksud  pada  ayat  (2) disampaikan  oleh  pimpinan  Partai  Politik  kepada  kementerian”.  Sebagaimana diketahui,  mahkamah  Partai  Politik  adalah  “pengadilan  khusus”  untuk perselisihan  Partai  Politik  yang  diberikan  kewenangan  untuk  mengadili  perkara perselisihan Partai Politik, yakni: (1) Perkara perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan (bidang perdata/administrasi), (2) Perkara pelanggaran terhadap hak anggota  Partai  Politik  (perdata),  (3)  Perkara  pemecatan  tanpa  alasan  yang  jelas (perdata), administrasi), (4) Perkara pertanggungjawaban keuangan (pidana), serta (6) Perkara keberatan terhadap keputusan Partai Politik (administrasi).
Kewenangan mahkamah Partai Politik yang dilakukan dalam hal mengadili perselisihan Partai Politik merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang  secara  normatif  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011. Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum,  dan  konformitas  hukum.  Komponen  pengaruh,  yaitu  penggunaan wewenang  dimaksudkan  untuk  mengendalikan  perilaku  subjek  hukum. Komponen dasar hukum ialah wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen  konformitas  hukum  mengandung  adanya  standar  wewenang  yaitu standar (semua jenis wewenang) serta standar khusus. 15
Dalam  kaitannya  dengan  wewenang  sesuai  dengan    konteks  pembahasan ini,  standar  wewenang  adalah  kewenangan  mahkamah  Partai  Politik  dibidang mengadili  perkara  perselisihan    Partai  Politik.  Hakim  mahkamah  Partai  Politik
14 Pasal  77  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintah Aceh.
15 Philipus  M.  Hadjon, Penataan  Hukum  Administrasi, Tahun  1997/1998  tentang Wewenang, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, hlm. 2.
dalam mengadili perkara perselisihan Partai Politik memperoleh kewenangan dari Partai Politik, sedangkan hakim adalah pengurus Partai Politik, yakni bagian dari partai.  Seharusnya  dalam  mengadili  perkara  perselisihan  Partai  Politik  harus memperoleh  kewenangan  tersebut  dari  negara  dan  negara  diwakili  oleh  kepala negara. 16

## 3. Peran dan Wewenang Mahkamah Partai Politik Lokal
Kehadiran Mahkamah Partai  di  Indonesia merupakan gagasan dari  De w an Per w akilan Rakyat (DPR) atas kesepakatan bersama pemerintah, ter w ujud dengan dibentuknya  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011  atas  perubahan  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2008  Tentang  Partai  Politi.  Sebagaimana  tujuan  dari undang-undang  partai  politik  ini  ialah,  untuk  me w ujudkan  penataan  dan penyempurnaan  partai  politik,  yang  pada  prinsipnya  membangun  partai  yang terpola  dan  sistematis,  sehingga,  partai  dapat  mengoptimalkan  fungsi  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Hasil  dari  perubahan Undang-Undang  Partai  Politik  ini,  ialah  mengenai  persoalan  yang  mendasar terhadap  kemandirian  partai  politik  di  Indonesia,  hal  itu  juga  disebutkan  tempo lalu yang dimuat dalam sebuah media massa, sehingga dapat mengrangkum yakni tentang  penjelasan w akil  Ketua  Komisi  II  DPR  RI  periode  2009-2014  Ganjar Prano w o,  mengenai  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Perubahan  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik. 17
Peran  dan  kewenangan  Majelis  Tuha  Peut  Partai  Aceh  telah  diatur  dalam ADRT  Partai  Aceh  dimana  Majelis  Tuha  Peut  memiliki  peran  dan  wewenang sebagai  pembuat  aturan  atau  pengambil  kebijakan  di  dalam  Partai  Aceh  ada beberapa  dari  Mantan  Tuha  Peuet  Partai  Aceh  yaitu  Zakaria  Saman  yang mengatakan bahwa dulu Tuha Peut di Partai Aceh sangat dominan perannya saat pertama  Partai  Aceh  berdiri.  Dimana  banyak  hal-hal  yang  telah  dilakukan  oleh Majelis Tuha Peut contohnya penunjukan calon  Gubernur Aceh dari Partai Aceh dimana  merupakan  wewenang  dan  kekuasaan  dari  Majelis  Tuha  Peuet (Mahkamah  Partai)  dalam  melakukan  penunjukan  tersebut  dimana  saat  itu  salah satunya penunjukan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf menjadi Calon Gubernur dan wakil Gubernur. 18
Fakrul  Razi  berpendapat  bahwa  seharusnya  rancangan  aturan-aturan  yang mendasar  didalam  Partai  Aceh  itu  semua  dibuat  oleh  Majelis  Tuha  Peuet  akan tetapi  hal  tersebut  tidak  begitu  berjalan  di  Partai  Aceh  saat  ini  salah  satu  faktor yang membuat hal tersebut dikarenakan saat ini Majelis Tuha Peuet yang pertama adalah  orang-orang  tua  dari  Partai  Aceh  yang  terdiri  dari  empat  orang  sekarang tinggal  satu  orang yaitu  Malek Mahmud  Al  Haytar, dimana saat  ini dua anggota Majelis Tuha Peut Partai Aceh telah memutuskan keluar dari Partai Aceh karena ikut pemilihan Gubernur dari jalur independen sehingga memutuskan keluar dari
16 Anwar Rachman, Hukum Perselisihan Partai Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm. 382.
17 www.tribunnews.com Mahkamah Partai Jadi Hakim Partai politik, 13 Desember 2010, Diakses Tanggal 21 Januari 2016
18 M.Alfi Syahri “ Peran dan wewenang Majelis Tuha Peuet Dalam Membuat Kebijakan Partai Aceh” Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2018. hlm 58
Partai Aceh dan peran Malek Mahmud Al Haytar sangat dominan dan semua hal yang  strategis  atau  aturan  Partai  Aceh  dibuat  atau  dikeluarkan  oleh  ketua  umum Dewan  Pimpinan  Partai  Aceh  sehingga  Majelis  Tuha  Peuet  Partai  Aceh  menjadi tidak berfungsi lagi saat ini. 19
Untuk  pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  tahun  2007  tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Legitimasi pembentukan partai politik lokal di Aceh secara yuridis sudah sangat kuat yaitu dengan mempertimbangan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 dan 18B. Selain itu juga, pembentukan partai politik lokal di Aceh  tersebut,  tidak  melanggar  asas  penyusunan  peraturan  perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan,yaitu Supriore  derogate Leg  Inferiori (hukum yang  kedudukannya  lebih  rendah  tidak  boleh  bertentangan  dengan  hukum diatasnya)  dan Lex  specialis  derogate  lex general (hukum  yang  bersifat  khusus dapat menyampingkan hukum yang bersifat umum). 20
Meskipun  keberadaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2007  itu telah  mencederai  Undang-undang  Nomor  2  tahun  2011  Tentang  Partai  Politik, namun pembentukan partai politik tersebut juga berlandaskan pada produk hukum tertinggi yakni Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 tetang kebebasan berkumpul dan 18B tentang pengakuan negara terhadap kekhususan suatu Daerah. Dan pada asas  yang  kedua,  kedudukan  Undangundang  Nomor  11  tahun  2006  Tentang Pemerintahan  Aceh  bersifat  khusus  ( lex  spesialis) sedangkan  Undang-undang Nomor 2 tahun 2011Tentang Partai  Politik bersifat  umum. Jadi  keberadan partai politik  lokal  di  Aceh  telah  mendapat  tempat  di  dalam  sistem  ketatanegaraan Republik Indonesia. 21
2. Kekuatan  Hukum  Mahkamah  Partai  Politik  Lokal  dalam Penyelesaian Konflik Internal Partai
a. Putusan Mahkamah Partai Politik
Terkait dengan putusan mahkamah Partai Politik , Pasal 32 Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyebutkan: 22
(1)  Perselisihan  Partai  Politik  diselesaikan  oleh  internal  Partai  Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
(2)   Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dilakukan  oleh  suatu  mahkamah  Partai  Politik  atau  sebutan  lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
19 Ibid hlm 64
20 Lex  specialis  derogate  lex  general adalah  asas  penafsiran  hukum  yang  menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus ( lex specialis ) mengesampingkan hukum yang bersifat umum ( lex generalis )
21 Asda  Rasida“  Partai  Politik  Lokal  Aceh  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik Indonesia “Jurnal Varia Justicia Volume 12 No.1 Maret 2016, Hlm 9-10
22 Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, LN No.8, TLN No. 5189, Pasal 32.
(3)  Susunan  mahkamah  Partai  Politik  atau  sebutan  lain  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  disampaikan  oleh  Pimpinan  Partai  Politik kepada Kementerian.
(4)  Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
(5)    Putusan  mahkamah  Partai  Politik  atau  sebutan  lain  bersifat  final  dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
Sebagaimana    bunyi  Pasal  32  ayat  (5)  tersebut  di  atas,  maka  mengandung konsekuensi  bahwa  putusan  mahkamah  Partai  Politik  dalam  hal  perselisihan berkenaan  dengan  kepengurusan  tidak  dapat  dilakukan  upaya  hukum  lanjutan karena  putusan  mahkamah  Partai  Politik  sudah  bersifat  terakhir  dan  mengikat (final and binding) seperti kewenangan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi. Namun  sayangnya,  Pasal  33  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Partai Politik  masih  memberikan  upaya  hukum  lanjutan  bagi  pihak  yang  belum  puas dengan putusan mahkamah Partai Politik, sebagaimana bunyi berikut; “ (1) Dalam hal  penyelesaian  perselisihan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  32  tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.”
Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan : “ Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  32  tidak  tercapai,  penyelesaian  perselisihan dilakukan  melalui  Pengadilan  Negeri”.  Ketentuan  pasal  33  ayat  (1)  ini bertentangan dengan asas kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Frasa “tidak  tercapai”  dalam  pasal  tersebut  bersifat  rancu,  yakini  bisa  menganduung beberapa makna, diantaranya: (a) Persidangan atas perkara tersebut di Mahkamah Partai  Politik  tidak  selesai  secara  tuntas.  Dalam  artian  Hakim  Mahkamah  Partai Politik  tidak  berhasil  mengambil  putusan,  atau  (b)  Mahkamah  Partai  Politik menolak  mengadili  perkara  tersebut,  atau  (c)  Para  pihak  yang  berperkara  tidak puas dengan putusan Mahkamah Partai.
Perkara  politik  bersifat  khusus  dan/atau  spesifik.  Pengadilan  negeri  pun akan  menolak  untuk  menyidangkan  perkara  perselisihan  partai  politik  karena adanya  perintah  UU  agar  terlebih  dahulu  menyidangkan  di  Mahkamah  Partai Politik.  Disamping  itu,  proses  penyelesaian  perkara  perselisihan  ini  memakan waktu  yang  cukup  lama.  Oleh  sebab  itu,  sebaiknya  putusan  Mahkamah  Partai Politik  terhadap  perkara  perselisihan  partai  politik  bersifat  final  dan  mengikat (Final and Binding) . 23
Tak  hanya  itu,  Mahkamah  Partai  Politik  adalah  pengadilan  politik  yang tertinggi. Jadi, sangat tak pantas jika putusan mahkamah partai harus diajukan lagi sebagai  gugatan  di  pengadilan  negeri.  Tidak  terselesaikannya  perselisihan  partai sebagaimana  ketentuan  Pasal  32  akan  membuka  penafsiran    bahwa  pengadilan tinggi  dapat  menyelesaikan  masalah  kepengurusan  partai.  Padahal,  sudah  jelas disebutkan  bahwa  putusan  Mahkamah  Tinggi  Partai  bersifat  terakhir  dan mengikat. 24
23 Anwar Rachman, Hukum Perselisihan Partai Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm. 515.
24 Ibid
Secara  universal,  bunyi  putusan  hakim  adalah  yang  :  (1)  menyatakan permohonan  tidak  dapat  diterima,  (2)  menyatakan  permohonan  atau  gugatan ditolak,  (3)  menyatakan  bahwa  gugatan  dikabulkan.  Ketika  hakim  menyatakan bahwa  gugatan  tidak  dapat  diterima  atau niet  ontvankelijke  verklaard, sesungguhnya  putusan  seperti  itu  tidak  menyentuh  pokok  perselisihan,  tetapi menyangkut  persoalan  formalitas  dan  prosedur  yang  ditempuh.  Situasi  seperti inilah yang dikategorikan sebagai “tidak tercapai dalam perselihan” sebagaimana yang  dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (1).  Dan  ini  membuka  pintu  bagi  forum pengadilan sebagai penyelesaian perselisihan. 25
Jika  putusan  sudah  ditetapkan,  putusan  bersifat  final  dan  mengikat  serta berkekuatan  hukum  tetap.  Putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  akan memiliki tiga kekuatan, yakni : 26
1. Kekuatan mengikat dalam arti res judicata yang disebut, yaitu pengadilan terikat untuk tidak melakukan peninjauan kembali terhadap apa yang sudah diputuskan  dan  terhadap  setiap  masalah  lain  yang  dapat  disimpulkan  dari argument yang terkandung dalam putusan.
2. Kekuatan  eksekutorial,  yaitu  putusan  yang  sudah  berkekuatan  hukum dengan  kekuatan  yang  disebut  dalam  huruf  (a)  di  atas  memperoleh  dasara untuk dilaksanakan, sebagaimana disebut dalam amar putusan.
3. Kekuatan  bukti,  yaitu  putusan  pengadilan  yang  sudah  berkekuatan  hukum tetap  yang  dapat  diajukan  sebagai  bukti  yang  sempurna  tentang  hal  yang dipertimbangkan didalamnya.
b. Eksekusi Putusan Mahkamah Partai Politik
Pada  dasarnya,  eksekusi  atau  pelaksanaan  putusan  adalah  tindakan  yang dilakukan  secara  paksa  terhadap  pihak  yang  kalah  (Tergugat)  dalam  perkara apabila  pihak  yang  kalah  tersebut  tidak  patuh  dan  tunduk  pada  putusan pengadilan.  Pada  prinsipnya,  hanya  putusan  yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum  tetap (inkracht  van  gewijsde) yang  dapat  dilakukan. 27 Dengan  demikian, pada dasarnya putusan yang dapat dilakukan eksekusi adalah: 28
1. Putusan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap (inkracht  van gewijsde).
2. Dari  putusan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  tersebut terkandung  maksud  hubungan  hukum  yang  tetap (fixed) dan  pasti  antara pihak yang berperkara.
3. Karena    hubungan  hukum  antara  pihak  yang  berperkara  sudah  tetap  dan pasti, hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak yang dihukum (tergugat).
Cara  menaati  dan  memenuhi  hukum-hukum  yang  ditetapkan  dalam  amar putusan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  adalah:  dapat  dilakukan
25 Anwar Rachman, Op.Cit, Hlm. 516.
26 Anwar Rachman, Op.Cit, Hlm. 517.
27 M.  Yahya  Harahap, Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 7.
28 Ibid
secara  sukarela  oleh  pihak  tergugat  dan  bila  enggan  secara  sukarela,  dapat dilakukan dengan paksa dengan bantuan aparat kepolisian. 29
Perkara-perkara yang menjadi kewenangan mahkamah Partai Politik secara umum dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yakni: 30
1. Perkara yang berkaitan dengan hak-hak anggota Partai Politik yang biasanya berkaitan  dengan  pemberhentian/pemecatan  sebagai  anggota  Partai  Politik untuk kepentingan PAW (Penggantian Antar Waktu) anggota DPR/DPRD.
2. Perkara yang berkaitan dengan kepengurusan Partai Politik. Surat  keputusan  Partai  Politik  tentang  kepengurusan  Partai  Politik  ini banyak diperselisihkan apabila berkaitan dengan: 31
1. Pendaftaran  calon  presiden/wakil  presiden  pada  pemilu,  baik  sebagai pengusung maupun pendukung.
2. Pendaftaran  calon  gubernur/wakil  gubernur  pada  pemilihan  kepala  daerah gubernur/wakil gubernur, baik sebagai pengusung maupun pendukung.
3. Pendaftaran  calon  bupati/wakil  bupati,  wali  kota/wakil  wali  kota  pada pemilihan  kepala  daerah  kabupaten/kota,  baik  sebagai  pengusung  maupun pendukung.
4. Pendaftaran calon anggota legilatif DPR/DPRD pada pemilu legislatif. Putusan  mahkamah  Partai  Politik  memang  berlaku  untuk  internal  Partai Politik  yang  bersangkutan,  namun  putusan  mahkamah  Partai  Politik  yang berkaitan  dengan  4  (empat)  perkara  dimaksud,  mau  tidak  mau,  suka  tidak  suka, harus diaptuhi oleh pihak-pihak yang terkait. Untuk perkara kepengurusan Partai Politik, Putusan mahkamah Partai  Politik tersebut  dipakai  dasar oleh KPU untuk mengetahui  kepengurusan  mana  yang  berhak  untuk  mengajukan  calon  presiden, gubernur,  bupati/wali  kota  dan  juga  dipakai  oleh  kepolisian  untuk  pengamanan gedung atau acara-acara Partai Politik. 32
Selain  itu  putusan  mahkamah  Partai  Politik  tersebut  dipakai  Kementerian Dalam  Negeri,  Pemerintah  Provinsi,  Pemerintah  Kabupaten/Kota  untuk mencairkan dana bantuan Partai Politik dan juga dipakai oleh Menteri Hukum dan HAM  untuk  kepengurusan  Partai  Politik.  Putusan  mahkamah  Partai  Politik  yang berkaitan  dengan  pemberhentian  anggota  Partai  Politik  dipakai  Presiden,  KPU, dan  Ketua  DPR  untuk  memproses  permohonan  pergantian  antarwaktu  anggota DPR,  begitu  juga  gubernur,  bupati/wali  kota  serta  KPU  untuk  memproses permohonan  PAW  (Penggantian  Antar  Waktu)    anggota  DPRD.  Dengan demikian,  jelaslah  bahwa  keputusan  mahkamah  Partai  Politik  bukan  hanya berlaku  untuk  internal  Partai  Politik,  namun  juga  berlaku  untuk  eksternal  Partai Politik dan pihak yang terkait dengan permasalahan perselisihan Partai Politik itu. Secara  umum,  eksekusi  putusan  mahkamah  Partai  Politik  tidak  banyak  kendala karena  putusan  mahkamah  Partai  Politik  bersifat  administratif  yang  eksekusinya tidak  perlu  bantuan  aparat  kepolisian  sebagaiamana  eksekusi  perkara  pidana. 33 Eksekusi  putusan  dilakukan  terhadap  putusan  yang  sudah  mempunyai  kekuatan
29 Ibid, hlm. 8.
30 Anwar Rachman, Op.Cit. hlm. 366.
31 Ibid 32 Ibid. hlm. 367.
33 Ibid
hukum mengikat.
Sebagaimana    bunyi  Pasal  32  ayat  (5)  Undang-Undang  Partai  Politik, mengandung  konsekuensi  bahwa  putusan  mahkamah  Partai  Politik  dalam  hal perselisihan berkenaan dengan kepengurusan tidak dapat dilakukan upaya hukum lanjutan  karena  putusan  mahkamah  Partai  Politik  sudah  bersifat  terakhir  dan mengikat (final  and  binding) seperti  kewenangan  yang  melekat  pada  Mahkamah Konstitusi.  Namun  sayangnya,  Pasal  33  Ayat  (1)  Undang-Undang  tentang  Partai Politik  masih  memberikan  upaya  hukum  lanjutan  bagi  pihak  yang  belum  puas dengan putusan mahkamah Partai Politik, sebagaimana bunyi berikut; “ (1) Dalam hal  penyelesaian  perselisihan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  32  tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.”
Mekanisme  ini  dengan  sendirinya  menganulir  frasa  “final  dan  mengikat” dalam  Pasal  32  ayat  (5)  Undang-Undang  tentang  Partai  Politik.  Pembentuk Undang-Undang  Partai  Politik  yang  berasal  dari  anggota  Partai  Politik  sendiri tidak  cermat  memahami  konstruksi  hukum  keberadaan  mahkamah  Partai  Politik dalam Undang-Undang Partai Politik. Dan ini membuka ruang bagi negara untuk terseret dalam konflik internal Partai Politik. Independensi kekuasaan kehakiman yang  menjadi  prinsip  dasar  kekuasaan  kehakiman  dalam  Undang-Undang Kekuasaan  Kehakiman  menjadi  tak  berarti.  Pasal  33  Undang-  Undang  tentang Partai  Politik  memaksa  negara  masuk  ke  dalam  perselisihan  partai  melalui mekanisme judicial. 34

## F. Kesimpulan
1. Kewenangan  penyelesaian  perselisihan  internal  partai  politik  di  indonesia diatur  dalam  pasal  32  Undang-Undang  partai  politik.  Berdasarkan ketentuan  pasal  32  tersebut  jelas  disebutkan  secara  prosedural  bahwa  jika terjadi  perselisihan  internal  partai  politik,  maka  secara  ketentuan  partai sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah Tangga  (ART)  penyelesaiannya  diserahkan  kepada  mahkamah  partai politik  atau  sebutan  lain  di  setiap  partai  politik.  Sedangkan  penyelesaian konflik  internal  Partai  Politik  Lokal  di  Aceh  yang  berhubungan  dengan konflik  antara  pimpinan  dengan  pimpinan,  pimpinan  dengan  anggota  dan anggota  dengan  anggota  diselesaikan  oleh  Majelis  Tuha  Peut  menurut tingkatan  dan  putusan  Majelis  Tuha  Peut  mengikat  para  pihak  yang berselisih.
2. Kekuatan mengikat putusan yang dihasilkan oleh mahkamah partai  politik dalam  penyelesaian  perselisihan  internal  partai  politik  dapat  dilihat  dari sifat  putusan  mahkamah  partai  politik  yang  bersifat  final  dan  mengikat berdasarkan  ketentuan  Pasal  32  ayat  (5)  Undang-Undang  Partai  Politik, akan  tetapi  turut  juga  diselesaikan  melalui  Pengadilan  Negeri  dengan putusannya yang bersifat pertama dan terakhir dan hanya dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-
34 http://www.negarahukum.com/hukum/negara-di-pusaran-konflik-partai-politik.html, diakses 11 Desember 2016, Pukul 21.39 Wib.
Undang Partai Politik dan juga diperkuat dalam putusan Mahkamah Agung RI.
3. Putusan mahkamah Partai Politik bersifat terakhir dan mengikat (final and binding) untuk  internal  Partai  Politik  dalam  hal  perselisihan  itu  yang berkenaan  dengan  kepengurusan.  Dengan  adanya  lembaga  mahkamah Partai  Politik  tersebut  Partai  Politik  dapat  menyelesaikan  sendiri perselisihan  yang  terjadi  ditubuh  partainya,  dengan  harapan  tidak melibatkan  negara  dalam  perselisihan  tersebut.  Namun,  sayangnya disamping putusan mahkamah Partai Politik bersifat terakhir dan mengikat (final  and  binding) ternyata  apabila  setelah  penyelesaian  melalui mahkamah  Partai  Politik  tidak  tercapai  Undang-Undang  Partai  Politik masih  menyediakan  sarana  penyelesaian  melalui  Pengadilan  Negeri. Seharusnya  penyelesaian  perkara  yang  berkenaan  dengan  kepengurusan Partai  Politik  cukup  dengan  putusan  yang  dikeluarkan  oleh  mahkamah Partai Politik dan tidak ada lagi upaya hukum selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Asshiddiqie,  Jimly. Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca Reformasi .  Jakarta:  Sekretariat  Jendral  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi RI. 2006
______Kemerdekaan  Berserikat,  Pembubaran  Partai  Politik  dan  Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. 2006
_____ Perihal Undang-undang , Jakarta, Raja Grafindo 2011
______ Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia .  Jakarta:  Konstitusi  Press. 2006
______Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2014 ______ Peradilan Etik dan Etika Konstitusi . Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2015 ______ Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Bhuana Ilmu Populer,  Jakarta Azed, Abdul Bahri dan Makmur Amir, Pemilu dan Partai Politik di Indonesia Jakarta:  Pusat  Studi  Hukum  Tata  Negara  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, 2005
Budiharjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik , PT. Gramedia, Jakarta, 1977 Bartens K dan Nugroho ,“Realita Sosial” Jakarta, Gramedia Pustaka : 1985 Bryan  A.  Gerner,  Editor,  2009, Black’s  law  Dictionary  Ninth  Edition ,  West Publishing Co.USA,
Chalid  Narbuko  dan  Abu  Ahmad,  Metode  Penelitian,  Bumi  Aksara,  2007  Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia, Bhuana  Ilmu Populer, Jakarta, 2007
Cipro,  Bambang. Prospek  dan  Tantangan  Partai  Politik .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar. 1996
F.A.M.  Stroink  dalam  Abdul  Rasyid  Thalib, Wewenang  Mahkamah  Konstitusi dan  Aplikasinya  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
Prodjodikoro,  Wirjono. Asas-asas  Ilmu  Negara  dan  Politik .  Bandung: Eresco1981 Philipus  M.  Hadjon, Tentang  Wewenang ,  Makalah,  Universitas  Airlangga, Surabaya, tanpa tahun
Prajudi  Admosudirjo, Hukum  Administrasi  Negara ,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta, 1983
H.Hadari  Nawawi, Metode  Penelitian  Sosial ,  Gajah  Mada  University  Press, Yogyakarta, 1983
Indroharto,. Usaha  Memahami  Undang-Undang  Tentang  PTUN,  Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Negara , Sinar Harapan, Jakarta,1993 Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam shidarta, Moralitas Profesi Hukum  Suatu  Tawaran  Kerangka  Berfikir,  Bandung:  PT.Revika Aditama, 2006
Gaffar,Afan. Partai  Politik  dan  Kelompok  Kelompok  Penekan .  Yogyakarta:  PT. Bina Aksara.  1984 Haryanto. Partai Politik Suatu Tinjauan Umum . Yogyakarta: Liberty. 1984
M.Solly Lubis, Filsafat Ilmu Hukum dan Penelitian, (Jakarta: PT.Sofimedia,
2012
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2008 Philipus  M.Hajon  dkk, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesi a,  Jokdjakarta:
Gadjah Mada University Press, 2001
Philipus  M.  Hadjon,  dkk, Hukum  Administrasi  Dan  Tindak  Pidana  Korupsi , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, (Selanjutnya disebut Philipus II)
_____ Hukum  Administrasi  Dan  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta, hlm.11. (Selanjutnya disebut Philipus II
Satjipto  Raharjo ,  Mengejar  Keraturan  Menemukan  Ketidakteraturan  –  teaching Order  Finding  Disorder, (  Pidato  mengakhiri  masa  jabatan  sebagai  Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 15 Desember 2000
Suryono Sukanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
Tubagus  Ronny  Rahman  Nitibaskara, Paradoksal  Konflik  dan  otonomi  Daerah, Sketsa  bayang-bayang  Konflik  Dalam  Prospek  Masa  Depan  Otonomi Daerah , 2002
Soedarsono, Mahkamah  Konstitusi  Sebagai  Pengawal  Demokrasi:  Penyelesaian Sengketa  Hasil  Pemilu  2004  oleh  Mahkamah  Konstitusi  RI, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005
Franz  Magnis  dan  Suseno, Etika  Politik;  Prinsip-Prinsip  Moral  Dasar Kenegaraan Modern, Cetakan Kelima, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999
Fisher,  R.  1964. Fractionating  conflict.  Dalam  R.  Fisher,  ed.  International conflict  and  behavioral  science:  the  craigville  papers .  New  York:  Basic Books.
Huntington,  Samuel P. Tertib  Politik  Di  Tengah  Pergeseran  Kepentingan  Massa , Terjemahan  dari Political  Order  in  Changing  Societies ,  Alih  bahasa: Sahat Simamora dan Suryatim, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003
Huda,  Ni’matul,  Hukum  Tata  Negara  Indonesia,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2005.
H.  Hadari  Nawawi, Metode  Penelitian  Sosial ,  Gajah  Mada  University  Press, Yogyakarta, 1983.
Irfan Fachruddin, 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah , Alumni, Bandung Ramalan Surbakti, Memahami Ilmu Politik ,Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana : 1999
Rahman  Arifin, “Sistem  Politik  Indonesia  dalam  Perspektif  Struktural Fungsional” (Surabaya,SIC : 2002), hal. 184 Robbin Stephen P, Administrative Process : Integrating theory and practice , New Delhi, 1978
Romli,  Lili. Islam  Yes  Partai  Islam  Yes,  Sejarah  Perkembangan  Partai-Partai Islam di Indonesia . Jakarta: Pustaka Pelajar. 2006
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Rajawali Press, 2006
_________ Hukum  Administrasi  Negara ,  Ed.Revisi-6,  Rajawali  Pers,  Jakarta, 2011
__________ Hukum  Administrasi  Negara ,  Edisi  Revisi,  Cetakan  Ketujuh, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010
Soerjono  Soekanto ,Sosiologi  Suatu  Pengantar,  ( Jakarta,  Graha  Grafindo  : 1995)
_________ Pengantar Penelitian Hukum ( Jakarta:UI Press 1986) Slamet Santosa, Dinamika Kelompok, ( Jakarta, Bumi Aksara : 1999)
W.  Sumardjono  Pedoman  Pedoman  Pembuatan  Usulan  Penelitian  Sebuah Panduan Dasar, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001
W. Friedman, “ Legal Theory”, New York: Columbia University Press, 1967
Suwito,  Dwi  Darojatun  Patra. Perselisihan  Internal  Partai  Politik  Dalam Berbagai Putusan Pengadilan . Jakarta: Adhi Sarana Nusantara. 2016
________ Aspek  Hukum  Perselisihan  Internal  Partai  Politik .  Jakarta:  Adhi Sarana Nusantara. 2017
B. Tesis /Jurnal / Skripsi /Makalah / Artikel / Majalah / Koran Asshiddiqie,  Jimly,  2006, Partai    Politik  dan  Pemilihan  Umum  Sebagai Instrumen Demokrasi ,  Jurnal  Konstitusi,  Volume  3  Nomor  4,
Desember.
Agustina  Fitria, Kedudukan  Mahkamh  Partai  Politik  Dalam  Penyelesaian Sengketa Internal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 , Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015
David Julius Sarusuk, “ Analisis Keberadaan Mahkamah Partai Politik              di Indonesia  Dalam  Penyelesaian  Perselisihan  Internal  Partai  Politik” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014
Maya  Rizki  Perdana,“ Kewenangan  Mahkamah  Partai  Sebagai  Lembaga Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik ” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016
Herman, Sistem Kepartaian  di  Indonesia dilihat dari Model Laakso Taagepara dan  Indeks  Rae  dan  Kaitannya  dengan  Ketahanan  Nasional  Program Kajian  Strategik  Ketahanan  Nasional ,  Jakarta  :  Program  Pasca  Sarjana Universitas Indonesia, 2009 Gayus  T.  Lumbun,  2006, Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  Dalam Perspektif Hukum Admistrasi Negara Ditinjau Dari Aspek Kegunaan Dan Manfaat ,  Pidato  Pengukuhan  Sebagai  Guru  Besar  Besar  Tetap  Dalam Bidang  Ilmu  Hukum  Administrasi  Negara  Fakultas  Hukum  Universitas Krisna Dwipayana, Jakarta,2006 Indra, Mexsasai, Gagasan Peyederhanaan Jumlah Partai Politik Dihubungka  Dengan  Sistem  Pemerintahan  Republik  Indonesia, Jurnal Ilmu  Hukum Volume 2, Nomor 2.tahun 2006
L.,  Debora  Sanur,  2015.  “Manajemen  Konflik  Partai  Politik”, Jurnal  Info Singkat ,  Vol.  VII, No.07/I/P3DI/April/2015,  Jakarta:  Pemerintahan Dalam Negeri.
Tri Cahya Indra Permana, Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik secara internal  maupun  eksternal , Jurnal  Hukum  dan  Peradilan,  Volume  5, 2016.
Junus  Damanik,  Kewenangan  Kepolisian  Terhadap  Pemberantas  Tindak  Pidana Korupsi Setelah berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Korupsi Tindak Pemberantas Korupsi, Tesis Magister Hukum Universitas Malikussaleh Tahun, 2018.
Ridwan  , Diskresi  &  Tanggung  Jawab  Pemerintah, FH  UII  Press,  Yogyakarta, 2014. (Selanjutnya disebut Ridwan II)
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa,  Edisi  Keempat,  Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.
Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional  “Saatnya  Hati Nurani  Bicara” yang diselenggarakan  oleh  DPP  Partai  HANURA.  Mahkamah  Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
Firdaus, Kekuatan Keputusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Sistem Kekuasaan Menurut UUD 1945 , Jurnal  Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten.

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah
Aceh
Peraturan Pemerintah Nomor. 22 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal.