## Journal of Political Issues
Volume 2, Nomor 1, Juli 2020, pp. 58-68 ISSN:2685-7766
Dipublikasi oleh Journal of  Political Issues. Artikel ini dengan akses terbuka. Lisensi CC-BY-NC-SA

## Relasi antara Politik Identitas terhadap Proteksi Perdagangan di bawah Pemerintahan Donald Trump
M. Chairil Akbar Setiawan 1* , Garcia Krisnando Nathanael Ginting 1 , dan Anwar Ilmar 2
1 Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 12450, Indonesia
2 Jurusan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 12450, Indonesia
Info Artikel Dikirim: Jun 06, 2020 Diterima: Jul 30, 2020 Dipublikasi: Jul 31, 2020
Kata Kunci: Proteksionisme; Politik Identitas; Donald Trump; Neoloiberalisme.

## Koresponden:
M. Chairil Akbar Setiawan, Jurusan Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: mchairilakbars@upnvj.ac.id
Cantuman Sitasi : Setiawan,  M.  Chairil  Akbar, Garcia  Krisnando  Nathanael Ginting,  dan  Anwar  Ilmar . 2020.  Relasi  Antara  Politik Identitas Terhadap Proteksi Perdagangan
dibawah Pemerintahan  Donald  Trump. Journal  of  Political  Issues. 2(1);
58-68. Doi:
https://doi.org/10.33019/jpi.v2i 1.32

## DOI:
https://doi.org/10.33019/jpi.v2i 1.32
Lisensi:
Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

## ABSTRAK
Abstract This  article  seeks  to  explain  the  change  in  US  foreign  policy  in  the  economy under  Donald  Trump's  administration  since  2017.  The  analysis  will  be  based  on  the relationship  between  Identity  Politics  and  Protectionist  policies  pursued  by  Trump. Trump's economic policy orientation shows a significant shift compared to some previous governments.  The  author  will  use  a  Qualitative  method  with  the  Explanatory  analysis model.  Protectionism  approach  becomes  Trump's  main  platform,  which  is  manifested  in rejection  of  the  framework  of  cooperation  in  the  Trans  Pacific  Partnership  (TPP), renegotiation  of  economic  agreements  with  Canada  and  Mexico,or  the  recent  tension  of having Trade War against China since 2018. Nationalism sentiment, vigilance on the part of foreigners, or the reification of the identity of the United States are considered to be the main  elements  that  have  caused  Trump  to  turn  away  from  the  global  regime  of Neoliberalism. The author wants to examine the relationship between Identity Politics and Trump's  economic-political  platform.  The  rise  of  Identity  Politics  is  not  a  main  cause toward  Protectionism  in  the  United  States.  Trump  merely  harnessed  the  failure  of neoliberal policies from previous administrations by using the rhetoric of nationalism and identity politic.
Abstrak Artikel  ini  berupaya  untuk  menjelaskan  perubahan  kebijakan  luar  negeri Amerika Serikat pada bidang ekonomi dibawah pemerintahan Donald Trump sejak 2017. Analisa  akan  dilandaskan  pada  relasi  antara  Politik  Identitas  dengan  kebijakan Proteksionis  yang  ditempuh  Trump.  Orientasi  Kebijakan  ekonomi  Trump  menunjukan pergeseran  cukup  signifikan  dibandingkan  beberapa  pemerintahan  sebelumnya.  Penulis akan  menggunakan  metode  Kualitatif  dengan  model  analisa  Eksplanatoris.  Pendekatan Proteksionisme  menjadi  platform  utama  Trump,  yang  termanifetasi  pada  penolakan  atas kerangka  kerjasama  Trans  Pacific  Partnership  (TPP),  renegosiasi  kesepakatan  ekonomi dengan  Kanada  dan  Meksiko,  hingga  Perang  Dagang  terhadap  Cina  sejak  2018  lalu. Sentiment Nasionalisme, kewaspadaan pada pihak asing, atau reifikasi identitas Amerika Serikat dianggap sebagai unsur utama yang menyebabkan Trump berpaling dari dari rezim global  Neoliberalisme.  Penulis  hendak  menguji  relasi  antara  Politik  Identitas  dengan Platform  ekonomi-politik  kebijakan  Trump  tersebut..  Kebangkitan  isu  Politik  Identitas bukanlah penyebab utama yang melahirkan Proteksionisme. Trump hanya memanfaatkan kegagalan  kebijakan  neoliberal  dari  pemerintah-pemerintah  sebelumnya  dengan menggunakan retorika nasionalisme dan politik identitas.

## Tentang Penulis:
M.  Chairil  Akbar  Setiawan, Menyelesaikan  studi  Magister  (S2)  Jurusan  Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015, saat ini penulis adalah Dosen Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
Garcia  Krisnando  Nathanael  Ginting ,  Menyelesaikan  studi  Magister  (S2)  Jurusan Komunikasi di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi LSPR pada tahun 2015, saat ini penulis adalah  Dosen  Jurusan  Hubungan  Internasional  di  Universitas  Pembangunan  Nasional Veteran Jakarta
Anwar  Ilmar ,  Menyelesaikan  studi  Magister  (S2)  Jurusan  Ilmu  Politik  di  Universitas Indonesia  pada  tahun  2016,  saat  ini  penulis  adalah  Dosen  Jurusan  Ilmu  Politik  di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

## PENDAHULUAN
Kemenangan  Donald  Trump  menggoncang  politik  nasional  AS  dan  internasional.  Betapa tidak,  Trump  merontokan  semua  prediksi  dan  ekspektasi  politik  yang  menempatkannya sebagai calon medioker ( Zucher, 2016 ). Datang dari latar belakang pebisnis, bintang reality- show,  dan  sama  sekali  tak  punya  pengalaman  politik  praktis,  Trump  sukses  membalikan keadaan. Sebuah pencapaian  yang  sensasional mengingat citra buruk yang ia semai selama kampanye.  Selain  itu,  jika  dibandingkan  dengan  Hillary  Clinton,  ia  masih  kalah  dari  segi kapasitas  dan  pengalaman  di  bidang  pemerintahan.  Belum  termasuk,  keberhasilannya menyingkirkan elit-elit politik partai Republik pada tahap konvensi partai.
Trump  membawa  platform  politik  yang  cukup  berbeda.  Ia  mengusung  wacana Nasionalisme  yang  bercorak  populis.  Kepentingan  nasional  AS  yang  berkarakter  eksklusif wajib  menjadi  prioritas  meskipun  harus  mengorbankan  warisan  kebijakan    pemerintahan- pemerintahan  sebelummnya.  Hingga  2020  Trump  telah  melakukan  sejumlah  perubahan cukup signifikan. Yang paling terasa, sekaligus memicu pro-kontra secara meluas, adalah di sector  ekonomi.  Trump  menarik  diri  dari  blok  kerjasama  Trans  Pacific  Patrnership  (TPP) yang dirintis Obama, meninjau ulang beberapa kesepakatan dalam NAFTA, keluar dari Paris Agreement tentang reformasi ekonomi atas perubahan iklim, hingga memulai Perang Dagang dengan  Cina  sejak  2018.  Seluruh  Langkah  itu  akan  mendorong  AS  bangkit  dan  lebih  kuat lagi  ( Lighthizer,  2020 ).  AS  dibawah  Trump  memulai  babak  baru  dalam  dinamika  ekonomi global.
Fenomena  Proteksionisme  perdagangan  AS  adalah  salah  satu  refleksi  kebangkitan Populisme  Kanan  yang  mengemuka  selama  6  tahun  terakhir.  Brexit  atau  keputusan  Inggris untuk keluar dari Uni Eropa, terpilihnya Viktor Orban sebagai Perdana Menteri di Hungaria, Narendra  Modi  menjadi  Presiden  India,  menguatnya  partai  politik  konservatif  di  Perancis, Jerman, Belanda, atau Poalndia dimaknai sebagai kelahiran kembali politik berbasis identitas. Politik  Identitas  yang  kemudian  mewujud  pada  Populisme  ala  Trump  menjadi  salah  satu factor penting kemenangannya sebagai presiden AS ( Akbar, 2018 ). Terdapat ketegangan dan hubungan kausal antara politik dengan identitas dalam ranah politik nasional AS.
Populisme  Trump  diartikulasikan  lewat  pilihan  kebijakan  perdagangan  yang proteksionis. Model Neoliberalisme dianggap membawa benefit yang lebih besar bagi pihak asing  atau  lapangan  pekerjaan  domestic  direbut  oleh  imigran  atau  pendatang.  Trump memandang bahwa warga kulit putih dan kepentingan nasional AS semakin terpinggirkan. Ia berupaya  memunculkan  kebijakan  perdagangan  yang  nasionalistik  dan  ekslusif.  Partai Demokrat  maupun  sebagain  elit-elit  Republik  lain  Ketika  berkuasa  membuka  ruang  yang terlalu besar bagi globalisasi ekonomi. Trump berusaha mengahadirkan kebijakan yang lebih berpihak  bagi  rakyat  Amerika  itu  sendiri.  Oleh  karean  itu,  opsi  kebijakan  proteksionis perdagangan menjadi kebutuhan objektif dan rasional dalam pemerintahannya.
Artikel  ini  meyakini  bahwa  Proteksionisme  Perdagangan  oleh  Trump  tidak  otomatis mewakili  kemenangan  populisme  kanan  atau  kembalinya  identitas  politik  sebagai  mesin utama  yang  menggerakan  kebijakan  ekonomi  AS.  Proteksinisme  Trump  akan  diletakan sebagai  gejala  dari  fenomena  yang  lebih  luas  dan  signifikan,  yaitu  krisis  Neoliberalisme  di Amerika  Serikat,  artinya,  Proteksionisme  hanyalah  salah  satu  aspek  saja  dari  dampak ekonomi  yang  dihasilkan  rezim  Neoliberalisme  di  AS.  Sehingga,  politik  identitas  tidak menjadi  sumber  pokok  kebijakan  proteksionis  melainkan  dari  kerangka  ekonomi-politik. Selain itu, Trump tidak sedang mendorong pergeseran signifikan atas tatanan neoliberal. Hal tersebut  akan ditunjukan melalui dua hal. Pertama, Proteksionisme Trump dilakukan sambil menerapkan  kebijakan  neoliberal  pada  aspek  lain  di  saat  yang  bersamaan,  dan  kedua, Intervensi  negara  dalam  bentuk  proteksionisme  AS  pada  prinsipnya  adalah  manifestasi  dari fungsi Negara Neoliberal (Neoliberal State) untuk semakin mengkonsolidasikan ide-ide pasar bebas di  luar negeri agar diterapkan oleh negara  lain, dalam kasus  ini adalah negara-negara yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi AS.
Dengan demikian, pertanyaan penelitian yang hendak dijawab oleh artikel ini adalah pertama  Bagaimanakah  relasi  antara  kebijakan  proteksionisme  Trump  dengan  kebangkitan populisme  politik    paska  kemenangannya  sebagai  Presiden  45  Amerika  Serikat.  Kedua Benarkah  politik  identitas  dan  proteksionnisme  perdagangan  menjadi  ekspresi  utama perlawanan terhadap Neoliberalisme di Amerika Serikat?

## METODE PENELITIAN
Sebagai  pertimbangan  untuk  mendapatkan  hasil  investigasi  penelitian  yang  lebih  dalam, penelitian  ini  akan  menggunakan  “Pendekatan  Kualitatif”.  Sebagaimana  yang  digambarkan oleh  Cassel  dan  Simon,  metode  kualitatif  merupakan  metode  penelitian  ilmu  sosial  yang berusaha  melakukan  deskripsi  dan  interpretasi  secara  akurat  makna  dari  gejala  yang  terjadi dalam konteks sosial. Metode kualitatif menekankan pentingnya penggalian data-data melalui sumber-sumber  tertulis  dan  terucapkan.  Harapan  dari  setiap  penelitian  kualitatif  adalah berusaha  untuk  mendapatkan  data-data  menyeluruh  tentang  situasi  yang  sedang  dipelajari oleh peneliti ( Taylor, Bogdan, & deVault, 2015 ).
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  melalui  buku,  artikel,  jurnal, berita di koran, dokumen resmi serta data lain yang menunjang penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi serta triangulasi data yang maan penelitian ini menelusuri tiga  pokok  variabel  yaitu  dinamika  neoliberalisme  di  AS,  Populisme  Trump  dan  kebijakan perdagangannya,  yang  kemudian  akan  diinvestigasi  melalui  pendekatan  ekonomi-politik kritis  dan    melalui  data-data  yang  diperoleh.  terakhir  analisis  data  yang  kan  menjawab bagaimana  dari  sejumlah  data  yang  diolah  dan  diinterpretasikan  yang  bermuara  pada hipotesis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Proteksionisme Perdagangan Trump dan Neoliberalisme
Dalam situasi ekonomi dan mosi tidak percaya pada kelompok politik mapan, Trump muncul membawa  alternatif.  Kekuasaan  Trump  setidaknya  merefleksikan  2  kemungkinan  atas pergeseran structural baik bagi  Amerika Serikat  maupun pada ranah global. Pertama, secara ekonomi-politik, naiknya Trump boleh jadi menunjukan kekalahan rezim pasar bebas dan visi ekonomi  neoliberal  yang  selama  ini  menjadi  kerangka  utama  kebijakan  ekonomi  Amerika Serikat. Hal ini berkaitan langsung dengan janji kampanye serta haluan kebijakan yang mulai terlihat  di  awal  masa  kepresidenannya.  Kedua,  secara  politik  Trump  membuka  ruang kebangkitan  bagi  populisme  politik  konservatif.  Isu-isu  yang  bertautan  dengan  aspek etnisitas,  nasionalisme,  gender,  hingga  agama  belakangan  muncul  sebagai  diskursus  publik yang cukup ramai. Trump sendiri dianggap berhasil memanfaatkan kekecewaan kelas pekerja kulit  putih  dan  sentiment  nasionalisme  yang  dalam  pandangannya  digerus  oleh  platform politik kubu Demokrat ( Reich, 2016 ).
Pegeseran  kebijakan  luar  negeri  Trump  oleh  banyak  pihak  diyakini  sebagai kembalinya  bentuk  Nasionalisme  Ekonomi  atau  Proteksionisme.  AS  secara  perlahan  mulai meninggalkan  visi  ekonomi  pasar  bebas  (Free  Market)  yang  bercorak  Neoliberal.  Dominasi pendekatan  Neoliberalisme  dalam  ekonomi  global  merupakan  salah  satu  instrument hegemoni AS selama 40 tahun terakhir ( Dumenil & Levy, 2011 ). Kebijakan ekonomi seperti Liberalisasi  dan  Deregulasi  pasar  adalah  basis  perekonomian  AS  sekaligus  hal  yang  terus dipromosikan kepada negara-negara lain dalam banyak institusi dan perjanjian internasional. Bagi  Trump  Neoliberalisme,  terutama  dalam  skema  Perdagangan  internasional  AS,  justru bersifat  kontraproduktif.  Sebagian  kesepakatan  dagang  (Trade  Deal)  lebih  sering menggerogoti  ekonomi  nasional  AS  ( The  Economist,  2016 ).  Reformasi  yang  dilancarkan Trump berupaya menarik garis dari visi Neoliberalisme.
Selama  kurang  lebih  3  tahun  (2017-2020)  Trump  telah  mengimplementasikan perubahan  kebijakan  perdagangan.  Kesepakatan  dagang  AS  misalnya  dalam  aspek  tarif, ekspor,  maupun  investasi  cenderung  bersifat  proteksionis.  Mitra  dagang  seperti  Korea Selatan,  Meksiko,  Kanada  ,Brazil,  Cina,  bahkan  Uni  Eropa  didorong  untuk  beradaptasi terhadap kesepakatan baru dari AS ( BBC, 2020 ). Meskipun tidak berlaku untuk semua jenis komoditas,  Trump  telah  mengimplementasikan  paket  kebijakan  perdagangan  yang  cukup serius. Pada Januari 2017 AS secara resmi menarik diri dari kerangka Kerjasama multilateral Trans Pacific Partnership (TPP) yang dirintis sejak 2015 oleh Presiden Obama ( USTR, 2017 ). Hal  tersebut  terasa  sangat  mengejutkan  bagi  banyak  mitra  dagang  AS.  Di  saat  bersamaan, Trump dianggap sengaja membuat kemunduran bagi agenda perluasan Perdagangan Bebas.
Langkah paling dramatis adalah Trade War atau Perang Dagang terhadap Cina sejak 2018.  Perang  tariff  antar  kedua  negara  tersebut  telah  berlangsung  kurang  lebih  2  tahun. Kantor  Khusus  bidang  Perdagangan  AS  ( USTR,  2017 )  mengumumkan  kebijakan  tarif  baru bagi sejumlah komoditas yang diimpor dari Cina. Hal tersebut dilakukan sebagai balasan atas tindakan perdagangan tidak adil Cina terhadap AS selama bertahun-tahun. Trump menaikan tarif hingga 25% untuk baja dan 10% untuk alumunium dari Cina. Selanjutnya pada Agustus 2018  impor  Cina  senilai  16  miliar  dollar  AS  harus  membayar  tarif  baru  yang  naik  sebesar 25%  ( Amadeo,  2019 ).  Ekonomi  AS  terutama  pada  sector  perdagangan  memang  mengalami deficit.  Trump  memahami  deficit  perdagangan  ini  sebagai  konsekuensi  logis  dari  skema perdagangan  bebas.  Deficit  perdagangan  AS  terhadap  Cina  sebesar  346  miliar  dollar  atau lebih dari setengah total deficit perdagangan AS yakni 611 miliar dollar ( US Census Bereau, 2020 ).  Artinya,  Cina  menikmati  keuntungan  yang  sangat  besar  atas  pasar  di  AS.  Negara seperti  Meksiko,  Jepang,  dan  Jerman  juga  menjadi  terget  kebiajakan  tarif  baru  dari pemerintahan  Trump  karena  perdagangan  AS  terhadap  ketiga  negara  ini  ikut  mengalami deficit.
Pencapaian  negative  perdagangan  AS  berdampak  pada  menurunnya  daya  saing industry nasional dan sector ketenagakerjaan di AS. Lapangan pekerjaan adalah yang paling terasa.  Kebangkitan  luar  biasa  ekonomi  Cina  dan  sejak  tergabung  dalam  WTO  pada  2001, berkontribusi  pada  pekerjaan  yang  hilang  di  AS.  Pertumbuhan  import  yang  signifikan  dari Cina antara 1999 sampai 2011 mengakibatkan hilangnya sekitar 2,4 juta pekerjaan, 985 ribu diantarnya berasal dari sector manufaktur ( Schneider-Petsinger,2017 ; Rahayu, 2020 ).
. Kritik Trump pada pada dasarnya lebih banyak diarahkan pada pihak asing sebagai sumber  utama  masalah  ekonomi  AS.  Trump  memandang  bahwa  negara  lain  telah  bertindak curang  dalam  sejumlah  kesepakatan  dagang.  Uni  Eropa  dan  Cina  memberikan  dukungan fiscal  dan  moneter  bagi  sejumlah  sector  strategis  ekonominya  sehingga  komoditas  mereka lebih  kompetitif  dan  menguasai  pasar  AS.  Trump  secara  politik  menempatkan  AS  sebagai target  empuk  yang  mudah  didominasi  pihak  asing.  Retorika  Trump  mewujud  pada kepentingan  nasional  AS  yang  terus  digerogoti.  AS  tak  lagi  menjadi  negara  yang  disegani akibat kekalahan dalam arena perdagangan internasional. Dengan demikian, Trump meyakini bahwa  AS  sedang  dikepung  oleh  pihak  eksternal.  Disaat  yang  bersamaan,  ia  menyoroti kelemahan  pemerintahan  dan  rezim  politik  AS  sebelum  pemerintahannya  ynag  justru  tidak berbuat apa-apa.
Inkompetensi  kelompok  Status  Quo,  baik  dari  kubu  Demokrat  maupun  Republik, merupakan  modal  terbesar  dari  Trump.  Pada  2008,  Amerika  Serikat  ditimpa  Krisis  Finasial luar biasa yang kemudian menghasilkan resesi ekonomi global pada tahun-tahun selanjutnya. Krisis  yang  berawal  dari  kredit  perumahan  bagi  rakyat  miskin  (Subprime  Mortgage)  ini dianggap sebagai pukulan menyakitkan terhadap kebijakan deregulasi finansial di AS. Selain itu,  Trump  banyak  menyoroti  dana  2  triliun  dollar  yang  dihabiskan  untuk  biaya  perang  di Afghanistan dan Irak ( Peltier, 2020 ). AS dalam diplomasi ekonominya diyakini terlalu lunak dan  permisif.  Kesepakatan  Dagang  dengan  Cina  dan  Jepang  memberi  keuntungan  terlalu besar bagi kedua negara tersebut dibanding kepentingan nasional. Arus imigran terus terjadi
akibat control perbatasan dan larangan yang sangat minim ( Time, 2016 ). Semua kebijakan ini dipandang melemahkan posisi ekonomi dan politik AS. Maka,tidaklah mengherankan apabila slogan kampanye Trump berbunyi “Make America Great Again”. Identitas politik kini tampil sebagai motor utama yang menggerakan politik dan ekonomi AS.
Inglehart  dan  Norris,    menemukan  bahwa  kebangkitan  Politik  Identitas  melalui Populisme  Kanan  secara  objektif  mampu  mengancam  dominasi  kelompok-kelompok  liberal di  beberapa  negara  barat  terkemuka.  Studi  kasus  yang  mereka  ambil  adalah  strategi  politik Trump  pada  pilpres  AS  2016.  Mereka  meyakini  bahwa  gerakan  populisme  kanan  sebagian besar  ditopang  oleh  factor  kebudayaan  ( Inglehart  &  Norris,  2016 ).  Elemen-elemen  seperti nasionalisme,  kebanggaan  kulit  putih,  hingga  sikap  anti  imigran  dianggap  memegang  peran kunci. Terjadi transformasi nilai dimana universalisasi demokrasi liberal dipaksa berhadapan dengan  sudut  pandang  identitas  cultural  yang  sifatnya  lebih  internal.  Hipotesa  ini  diperoleh melalui studi komparasi antara beberapa kelompok populis di sejumlah negara Eropa dan AS itu  sendiri.  Transformasi  ekonomi  dan  pergeseran-persegeran  didalamnya  disimpukan  tidak menjadi penyebab semakin membesarnya ideologisasi politik kanan.
Populisme Trump, maupun yang terjadi di Eropa, saat ini tidak bisa dijelaskan dengan landasan  ekonomi  murni  tapi  sebagian  besar  sebagai  respon  untuk  melawan  perubahan kebudayaan  yang  progresif.  Perubahan  tersebut  mencakup  nilai  seperti  multikulturalisme, kesetaraan gender, gerakan lingkungan maupun perlindungan hak asasi manusia ( Inglehart & Norris,  2016 ).  Mereka  dianggap  sebagai  ancaman  dan  bahaya  yang  nyata  bagi keberlangsungan nasionalisme, komunitas local, dan norma lama kebudayaan.
Trump  menerjemahkan  ancaman  terhadap  nasionalisme  dalam  bentuk  kebijakan proteksionisme.  Supremasi  dan  kepentingan  nasional  AS  kemudian  diadvokasi  melalui proteksi  sector  perdagangan  dari  arus  impor  negara  lain.  Artinya,  Trump  menafsirkan identitas  politik  sebagai  basis  dari  kebijakan  perdagangannya  yang  proteksionis.  Dengan demikian,  masalah  ekonomi  AS  muncul  karena  prinsip  nasionalisme  yang  terus dikesampingkan  demi  rezim  pasar  bebas.  Berbagai  kesepakatan  dan  kemitraan  ala  pasar bebas merupakan “antitesa” dari identitas AS yang nasionalis dan eksklusif. Pada konteks ini, Trump  sesungguhnya  tidak  sedang  melawan  rezim  Neoliberalisme,ali-alih  menawarkan alternative kebijakan ekonomi baru.
Populisme  merupakan  serangkaian  imajinasi  politik  moralistic  tertentu  yang disandarkan  pada  konflik  antara  “rakyat”  melawan  elit  yang  dianggap  korup  atau  memiliki moralitas  yang  inferior  ( Muller,  2016 ).  Antagonisme  antara  rakyat  dengan  elit  diperantarai oleh  system  nilai  tertentu,  moralitas.  Analisa  populis  tidak  banyak  atau  bahkan  tidak bersumber  dari  kegagalan  yang  bersifat  institusionalis  dan  structural.  Trump  sejak  awal mengkritik  lawan-lawan  politiknya  pada  factor  individualistic.  Baik  itu  mentalitas  permisif, korup,  atau  lemah.  Kekalahan  AS  dalam  perdagangan  internasional  bagi  Trump  adalah representasi  dari  kemunduran  mentalitas  para  elit.  Baginya  AS  harus  berani  dan  tegas terhadap Cina, Uni Eropa, atau Jepang

## Dalih Proteksionisme Perdagangan dan Neoliberalisme Trump
Trump  memakai  retorika  populisme  untuk  memobilisasi  simpati  dan  dukungan  rakyat  kelas bawah yang dirugikan namun tanpa berusaha merubah relasi kuasa yang ada. Posisi istimewa golongan  elit  ekonomi  AS  tetap  terpelihara.  Proteksionisme  perdagangan  dan  sentiment nasionalis yang sering ia lontarkan hanya berfungsi sebagai kamuflase. Kebijakan dan rezim neoliberal  di  AS  masih  bertahan  tapi  dengan  kemasan  baru.  Trump  menawarkan  apa  yang disebut  sebagai  National  Neoliberalism  atau  Neoliberalisme  dengan  karakter  “nasionalis” ( Bush, 2016 ). Hal tersebut dapat ditunjukan penulis melalui 2 hal yakni,pertama, kesepakatan Perdagangan  Bebas  bukanlah  factor  terbesar  dari  tingkat  kesejahteraan  rakyat  AS  yang menurun,  dan  kedua,  Proteksi  Perdagangan  Trump  adalah  manifestasi  dari  penggunaan kekuasaan  (power)  negara  untuk  memelihara  dominasi  neoliberalisme  itu  sendiri.  Kedua
factor ini akan dianalisis dengan konsep Negara Neoliberal (Neoliberal State) yang terutama dikembangkan oleh David Harvey.
Trump  meyakini  bahwa  lapangan  pekerjaan  dan  tingkat  kesejahteraan  AS  melemah akibat konsensus perdagangan  yang buruk. Pada derajat tertentu klaim ini tidak sepenuhnya benar.  Hanya  menggunakan  aspek  Deficit  perdagangan  AS  dan  relasinya  terhadap  tingkat kesejahteraan  umum  dapat  menyesatkan.  Terdapat  factor  lain  yang  lebih  krusial  dan signifikan.  Kebijakan  makroekonomi  AS  yang  mempengaruhi    jumlah  tabungan  domestic (domestic  saving)  dan  investasi  dalam  negeri  merupakan  peneyebab  utamanya  ( Freund, 2017 ). Deficit perdagangan AS terjadi karena rakyat AS melakukan belanja atau pengeluaran lebih  besar  dari  pada  pendapatannya.  Menurut  Freund  rumah  tangga,  perusahaan,  dan pemerintah  AS  pada  2015  menghasilkan  16,9  triliun  dollar  AS  dan  membelanjakan  17,4 triliun  dollar  AS,  yang  berakibat  pada  deficit  500  miliar  dollar  AS.  Oleh  karena  itu,  deficit perdagangan  dapat  dibaca  sebagai  kesalahan  dan  kelemahan  dari  kebijakan  makroekonomi AS, bukan akibat kesepakatan dagang yang tidak adil ( Freund, 2017 ).
Tingkat  kesejahteraan  rakyat  AS  yang  terus  melemah  pada  dasarnya  tidak direproduksi oleh deficit perdagangan tapi kebijakan fiscal pemerintah AS. Selama 30 tahun lebih AS mengadopsi kebijakan-kebijak berbasis deregulasi dan liberalisasi yang berdampak secara  langsung  terhadap  pendapatan  rakyat  AS  terutama  kelas  menengah  dan  bawah.  . Pengurangan  upah  pekerja  di  AS    telah  berlangsung  terutama  sejak  1973,  atau  pada  decade yang sama ketika neoliberalisme tampil sebagai kiblat ekonomi AS. Dari 1973 sampai 1998 produktifitas  pekerja  tumbuh  46,5%  sementara  upah  turun  rata-rata  8%  ( Harman,  2010 ). Baik  faksi  Republik  maupun  Demokrat  tampak  tidak  mampu  menyelesaikan  kecilnya  upah pekerja  di  Amerika  Serikat  jika  dibandingkan  dengan  upah  di  beberapa  negara  maju  lain. Upah minimum hampir tidak berubah selama 9 tahun, dari september 1997 sampai juli 2007 yakni dari 5,15 US Dollar ke 5,85 US Dollar per jam. Di lain pihak biaya hidup meningkat sekitar  25%  dalam  periode  yang  sama.  Apabila  dikurangi  dengan  inflasi  maka  tingkat  upah ini  adalah  yang  paling  rendah  sejak  1955  ( Scipes,  2009 ).  Kebijakan  upah  di  AS  terlalu longgar  dan  menguntungkan  pemodal  atau  korporasi.  Langkah  ini  adalah  produk  dari reformasi  ekonomi  yang  dilancarkan  presiden  Ronald  Reagan  sejak  1980-an  sekaligus mengakhir  model  Welfare  State  yang  dijalankan  AS  sejak  1945  hingga  decade  1970-an ( Gindin & Panitch, 2012 ).
Distribusi  kesejahteraan  yang  buruk  dalam  ekonomi  AS  bahkan  telah  sampai  pada tahap  yang  sangat  mengkhawatirkan.  Ketimpangan  (Inequality)  ekonomi  adalah  masalah besar  yang  merefleksikan  posisi  kekuasaan  yang  tidak  seimbang  dalam  formasi  social.  Hal tersebut  dapat  terjadi  akibat  platform  ekonomi  yang  memberikan  ruang  akumulasi  profit sedemikian  luas  bagi  segelintir  elit  ekonomi  atau  korporasi.  1%  populasi  memiliki  35,6% seluruh kekayaan sector swasta atau lebih banyak dari seluruh kekayaan 95% populasi di AS atau  400  individu  terkaya  versi  Forbes  mempunya  jumlah  kekayaan  yang  lebih  tinggi dibanding  150  juta  rakyat  AS  ( Collins,  2012 ).  Kondisi  yang  sangat  paradoks  dengan  status AS sebagai salah satu negara paling Makmur di dunia. Pendapatan rata-rata rumah tangga di AS, setelah disesuaikan dengan inflasi, pada 2017 ternyata lebih rendah dibanding pada tahun 1989  ( Gantz,  2017 ).  Oleh  karena  itu,  kebijakan  proteksi  perdagangan  tidak  akan  dapat menyelesaikan masalah tingkat kesejahteraan umum rakyat AS beserta ketimpangan ekonomi yang  ada.  Rendahnya  tabungan  domestic  adalah  implikasi  langsung  dari  tren  upah  yang stagnan atau turun. Hal ini juga berkontribusi pada kenaikan jumlah hutang rumah tangga di AS.  Reformasi  kebijakan  makroekonomi  dengan  demikian  adalah  opsi  terbaik  untuk mengatasi masalah tabungan domestic atau upah rendah.
Tindakan  perdagangan  negara  lain  yang  dianggap  curang  hanya  menjadi  dalih. Trump  sedari  awal  tidak  berniat  mendorong  redistribusi  pendapatan  yang  dikuasai  oleh oligarki  ekonomi  AS.  Sejumlah  MNC  atau  Korporasi  Multinasional  AS  seperti  General Electric,  Caterpillar,  Wal-Mart,  Chevron,  Intel,  atau  Merck  mengurangi  sekitar  2,9  juta
pekerja  di  AS  lalu  memindahkan  sekitar  2,4  juta  pekerja  ke  luar  negeri  atau  Outsourcing (Jilani,2011). Fenomena ini terjadi akibat motif efisiensi biaya produksi lewat pencarian upah murah  dan  pajak  yang  fleksibel.  Lapangan  pekerjaan  justru  tidak  digerus  oleh  kebijakan perdagangan  negara  lain  melainkan  oleh  Tindakan  korporasi  AS  itu  sendiri.  Bahkan  trend outsourcing pekerjaan oleh MNC dari AS belum akan menunjukan trend berkurang di tahun- tahun yang akan datang ((Nickles&Schieberl, 2014).  Populisme kanan oleh karenanya dapat menghadirkan  dua  aspek  yakni  mobilisasi  dukungan  “massa”  yang  terpinggirkan  melalui persuasi identitas sekaligus memelihara status quo kelas berkuasa di ranah ekonomi.
Perdagangan internasional AS memang mengalami trend negative pada sector barang atau manufaktur. Namun begitu, pada sector Jasa (service) AS telah menikmati surplus besar. Biro  Statistik  nasional  AS  mencatat  bahwa  AS  sukses  mengekspor  komoditas  jasa  senilai 845,2  miliar  dollar  dan  mengimpor  sebesar  595,4  miliar  dollar.  Surplus  yang  ada  adalah sekitar 250 miliar dollar pada bidang seperti Hak Kekayaan Intelektual, Royalti, Lisensi, jasa Traveling,  jasa  computer  dan  sector  finansial  ( US  Census  Bureau,  2020 ).  Fakta  ini merefleksikan  bahwa  AS  justru  diuntungkan  oleh  arus  perdagangan  bebas.  Globalisasi menyediakan jejaring dan pasar bagi produk-produk korporasi AS ke seluruh dunia. Dengan kata lain, kritik trump bersifat parsial dan tidak objektif  terhadap perdagangan bebas. Trump sengaja menyaring fakta dan kasus hanya di sector manufaktur namun disaat yang bersamaan menikmati  dominasi  sector  jasa  AS  dalam  ekonomi  dunia.  Jika  Trump  konsisten  dengan proteksionisme  maka  ia,  secara  logis,  akan  turut  meninjau  perdagangan  AS  di  sector  jasa. Nyatanya, hal tersebut tidak terjadi.
Secara  historis,  kebijakan  perdagangan  yang  protekksionis  bukanlah  hal  baru  dalam kebijakan  luar  negeri  ekonomi  AS.  Semangat  melindungi  ekonomi  -domestik  yang digaungkan Trump terlebih dahulu mengemuka di era presiden Ronald Reagen. Terjadi debat akademik  dan  legislative  yang  cukup  alot  pada  decade  1980-an  di  AS  mengenai  strategi Industrial  Policy  atau  kebijakan  industry  nasional  yang  dikoordinasikan  oleh  dukungan pemerintah ( Tassinari, 2019 ). Strategi yang sering disebut sebagai model Developmentalisme ini  diimplementasikan  secara  sukses  oleh  negara-negara  Asia  Timur,  terutama  Jepang ( Gilpin, 2001 ). AS pada masa itu terhimpit oleh serbuan eskpor otomotif dan semikonduktor dari  Jepang.  Industry  nasional  AS  bersaing  dengan  produk  asal  Jepang  yang  akhirnya mendorong  sejumlah  proposal  untuk  mengkaji  pelaksanaan  kebijakan  Industrial  Policy. Ketika  neraca  perdagangan  AS  defisit  terhadap  Jepang,  pada  1985  Reagen  memulai serangkaian perundingan bilateral dengan Jepang, melalui Market-Oriented Selective Market (MOSS).  Pemerintah  AS  mendesak  Jepang  untuk  meliberalisasi  pasar  dmomestiknya  untuk produk AS di sector produk kehutanan, telekomunikasi, elektronik dan farmasi. Yang paling provokatif  adalah  di  sector  Semikonduktor  dimana  AS  meminta  Jepang  menyediakan  20% pasar  domestiknya  untuk  AS.  Desakan  AS  tersebut  tidak  mendapat  respon  postif  yang kemudian memicu pemerintahan Reagan memberlakukan kenaikan tarif 100% untuk 300 juta dollar  produk  Semokonduktor  Jepang  yang  diekspor  ke  AS  ( Wraight,  2019 ).  Artinya,  suatu negara dapat bertindak proteksionis untuk memaksa negara lain membuka atau meliberalisasi pasar domestiknya.
Bahkan di era pemerintahan Obama, sejak 2009 AS telah menerapkan kenaikan tarif terhadap  import  produk  ban  dan  panel  matahari  dari  Cina.  Di  forum  WTO  pihak  AS  aktif menyoroti kebijakan subsidi  pemerintah Cina untuk sector otomotifnya ( Balaam  & Dilman, 2015 ).  Apa  yang  dperlihatkan  oleh  Trump  sekarang  pada  akhirnya  adalah  repetisi.  Trump secara ideologis maupun praksis tidak banyak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. AS yang  menganut  Neoliberalisme  pada  derajat  tertentu  juga  melakukan  proteksionisme. Mempertentangkan  globalisasi  dan  nasionalisme  justru  mengaburkan  dominasi  kapitalisme global.  Ekonomi  pasar  bebas  dapat  terus  eksis  dan  makin  maksimal  dengan  intervensi pemerintah.  Negara  pada  konteks  ini  menjadi  fungsi  bagi  proses  akumulasi  kapitalisme
neoliberal  AS.  Oleh  karena  itu,  Tindakan  proteksionis  Trump  merupakan  bentuk  lain  untuk memelihara hegemoni neoliberalisme AS dalam ekonomi dunia.
Disinilah  konsep  Negara  Neoliberal  menjadi  lebih  relevan.  Harvey  menyimpulkan bahwa  Neoliberalisme  dapat  bekerja  baik  dalam  konteks  privat  maupun  public. Neoliberalimse  menurutnya  adalah  upaya  restorai  politik  kelas  dan  pendisiplinan  kelas pekerja  melalui  bantuan  negara.    Neoliberalisme  perlu  dipahami  secara  dialektis.  Pasar  dan negara  bukanlah  oposisi  biner.  Menarik  garis  tegas  diantara  keduanya  tak  akan  dapat menjawab  mengapa  pasar  selalu  dapat  melakukan  ekspansi  baik  dalam  konteks  liberalism maupun  langkah  interventif  negara.  Struktur  dan  institusi  social  dapat  direkayasa  untuk mempermulus  kebutuhan  pasar.  Penetrasi  kapitalisme  bergerak  bukan  hanya  di  wilayah ekonomi namun juga pada wilayah moral, intelektual, dan kebudayaan. Peran Negara adalah menciptakan  dan  memelihara  kerangka  yang  tepat  untuk  pelaksanaan  kebebasan  pasar. Negara  harus  menjamin  kualitas  dan  integritas  uang,  serta  mengatur  militer,  pertahanan, polisi  serta  struktur-struktur  legal  lainnya  untuk  memenuhi  fungsi  yang  diperlukan  untuk menjaga hak kepemilikan, dan apabila perlu menggunakan kekuatan koersif untuk menjamin fungsi pasar ( Harvey, 2007 ).
Proteksi  perdagangan  Trump  dapat  dipahami  sebagai  krisis  Neoliberalisme  di  AS. Sentiment nasionalis,  rasisme, dan sikap anti imigran dibawah Trump  hanya menjadi  gejala di  permukaan,  bukan  sebagai  masalah  mendasarnya.  Euphoria  akan  nasionalisme  tidak menopang  keberhasilan  Trump  melainkan  factor  kegagalan  neoliberalisme  yang  telah ditempuh sejak decade 1980-an. Formulasi kebijakan luar negeri AS di bidang ekonomi tidak bisa lepas dari pengaruh actor-aktor ekonomi berkuasa domestic. Aliansi dan sentralitas para pemimpin kelas bisnis sangat menonjol dalam pemilihan kebijakan luar negeri ekonomi sejak akhir  abad  19  ( Gowan  &  Stokes,  2012 )    Kontradiksi  kapitalisme  di  AS,  melalui  orientasi Neoliberalismenya,  membuka  ruang  bagi  kemunculan  isu  berbasis  identitas  yang  sectarian. Populisme  Kanan  berperan  sebagai  kamuflase  yang  menyembunyikan  masalah-masalah ekonomi-politik.  Oleh  karena  itu,  platform  politik  Trump  merupakan  fenomena  yang  tidak dapat dipisahkan dari akar ekonomi-politik. Demokrat dan Republik pada prinsipnya adalah 2 sisi  dari  koin  yang  sama.  Trump  adalah  seorang  miliuner  yang  tidak  disukai  oleh  kaum mapan di Demokrat bahkan Republik, namun Ketika ia berkuasa maka status quo yang sama masih  akan  memegang  kendali.  Seseorang  bisa  saja  melawan  Goldman  Sach  selama kampanye tapi ketika ia berkuasa Glodman Sachs tetap akan memiliki kuasa dalam ekonomi ( Lydon, 2017 )

## SIMPULAN
Trump  telah  memperlihatkan  bahwa  arus  Proteksionisme  perdagangan  kini  mulai  bergerak. Ekonomi  dunia  boleh  jadi  akan  meninggalkan  model  neoliberal  yang  mengandalkan  aliran barang  dan  kapital  yang  terliberalisasi.  Pada  konteks  ini,  Globalisasi  ekonomi  dunia memudar. Kerjasama antar negara akan dibayangi oleh konflik-konflik kepentingan nasional antar  negara.  Namun  begitu,  Penulis  telah  menunjukan  bahwa  relasi  antara  politik  identitas terhadap  kebijakan  perdagangan  proteksionis  dibawah  Trump  sangatlah  minim.  Pertama, kebijakan  proteksionis  Trump  tidak  berkorelasi  secara  signifikan  dengan  upaya meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  AS.  Defisit  perdagangan  tidak  menjadi  masalah  pokok ekonomi  AS  tapi  lebih  pada  kebijakan  makroekonomi  AS  yang  sangat  neoliberal.  Kedua, Proteksionisme  perdagangan  adalah  instrument  Trump  untuk  memaksa  negara  lain  untuk meliberalisasi  pasar  domestiknya.  Artinya,  kekuasaan  negara  dimanfaatkan  untuk memuluskan  agenda  perluasan  pasar  bebas  ala  neoliberal.  Pada  konteks  tersebut,  peran Negara  Neoliberal  menjadi  sentral.  Oleh  karena  itu,  Trump  tidak  sedang  melawan  arus neoliberalisme  lewat  slogan  ekonominya  yang  nasionalis.  Trump  hanya  memanfaatkan sentiment nasionalis  . kebijakan proteksionis Trump  secara dialektis adalah bentuk  lain dari upaya memelihara neoliberalisme AS.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, M. C., Nugroho, A. Y., & Kusuma, A. J. (2018). Relation Between Neoliberalism and the  Rise  of  Right  Wing  Populism  in  United  States  After  Donald  Trump Victory. Advanced Science Letters , 24 (5), 3409-3413. Doi: https://doi.org/10.1166/asl.2018.11391
Amadeo,  K.  (2019,  December  7). Why  Trade  Wars  Are  Bad  and  Nobody  Wins .  Retrieved May 02, 2020, from The Balance. https://www.thebalance.com/trade-wars-definition- how-it-affects-you-4159973
Balaam,  David  N,  &  Dilman,  Bradford  (2014). Introduction  To  International  Political Economy . New Jersey: Pearson Education, Inc.
BBC  News.  (2020,  January  19). What  has  Donald  Trump  actually  achieved  on trade?. Retrieved
May 05, 2020, from BBC News:
https://www.bbc.com/news/business-51055491
Bush,  S.  B.  (2016,  December  24). Trump  and  National  Neoliberalism .  Retrieved  May  05, 2020, from
Common Dreams.
https://www.commondreams.org/views/2016/12/24/trump-and-national-neoliberalism
Collins,  Chuck.  (2012). 99 To 1 :  How  Wealth  Inequality Is  Wrecking the  World  and  What We Can Do About It . San Francisco: Berret Koehlers Publishers.
Dumenil,  Gerard,  and  Levy,  Dominique.  (2011). The  Crisis  of  Neoliberalism .  London: Oxford University Press
Freund,  C.  (2017,  July  7). The  Trump  administration’s  misguided  focus  on  trade  barriers . Retrieved May 05,
2020,
from VOX, CEPR Policy Portal. https://voxeu.org/article/trump-administrations-misguided-focus-trade-barriers
Gantz, Jeremy. (2017). The Age of Inequality : Corporate America’s War on Working people . New York: Verso.
Gindin,  Sam,&  Panitch,  Leo  (2012). The  Making  Of  Global  Capitalism;  the  Political Economy of American Empire. New York : Verso
Gilpin,  Robert.  (2001). Global  Political  Economy  :  Understanding  International  Economic Order . New York: Princeton Universit Press.
Gowan, Peter & Stokes. (2012). Douglas. Global Economy, in US Foreign Policy . edited by Cox, Michael, & Stokes, Doug. New York: Oxford Univesity Press.
Harman,  C.  (2010). Zombie  Capitalism:  Global  crisis  and  the  relevance  of  Marx .  London: Haymarket Books.
Harvey, D. (2007). A brief history of neoliberalism . New York: Oxford University Press.
Inglehart,  R.  F.,  &  Norris,  P.  (2016,  August).  Trump,  Brexit,  and  the  rise  of  populism: Economic  have-nots  and  cultural  backlash. Retrieved  May  05,  2020,  from research.hks.harvard.edu:
https://research.hks.harvard.edu/publications/getFile.aspx?Id=1401
Jilani,  Z.  (2011,  April  19). CHART:  Top  ‘U.S.’  Corporations  Outsourced  More  Than  2.4 Million American Jobs Over The Last Decade . Retrieved May 08, 2020, from Think Progress. https://archive.thinkprogress.org/chart-top-u-s-corporations-outsourced- more-than-2-4-million-american-jobs-over-the-last-decade-2ea66dfc0e35/
Lighthizer,  R.  E.  (2020,  July  23). Trump’s  Trade  Policy  Is  Making  America  Stronger . Retrieved May 05, 2020, from Foreign Affairs.
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2020-07-20/trumps-trade-policy- making-america-stronger
L ydon,  C.  (2017,  June  5). Noam  Chomsky:  Neoliberalism  Is  Destroying  Our  Democracy . May  05,  2020,  from  The  Nation. https://www.thenation.com/article/archive/noam- chomsky-neoliberalism-destroying-democracy/
Muller,  Jan-Werner  (2016). What  Is  Populism  ? .  Philladelphia:  University  of  Pensylvania Press.
Nickles,  Marshall  &  Schieberl,  Jeffrey,  Outsourcing  US  Jobs  Abroad  :  Why ?, International Business & Economics Research Journal – March/April 2014 Volume 13, Number 2
Peltier,  H.  (2020). The  cost  of  debt-financed  war:  public  debt  and  rising  interest  for  Post- 9/11 war spending . Costs of War Project: Watson Institute, Brown University.
Rahayu,  R.  (2020).  A  Critical  Analysis  On  Margaret  E.  Roberts  (2018),  Censored: Distraction  And  Diversion  Inside  China’s  Great  Firewall. Journal  of  Political Issues , 1 (2), 92-102. Doi: https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.8
Reich,  R.  (2016).  Democrats  once  represented  the  working  class.  Not  any  more. The Guardian . Retrieved May
09, 2020, from The Guardian:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/10/democrats-working-class- americans-us-election
Schneider-Petsinger,  Marianne  (2017). Trade  Policy  Under  President  Trump  :  Implications for  the  US  and  the  World .  London  Chatham  House:  The  Royal  Institute  of International Affairs.
Scipes,  K.  (2009).  Neoliberal  Economic  Policies  in  the  United  States:  The  impact  of globalisation  on  a'Northern'country. Links:  International  Journal  of  Socialist Renewal .
Tassinari, Mattia. (2019). Capitalising Economic Power in the US : Industrial Strategy in the Neoliberal Era . New York: Palgrave Macmillan
Time.  (2016,  June  28). Read  Donald  Trump’s  Speech  on  Trade .  Retrieved  May  07,  2020, from Time. https://time.com/4386335/donald-trump-trade-speech-transcript/
Taylor,  S.  J.,  Bogdan,  R.,  &  DeVault,  M.  (2015). Introduction  to  qualitative  research methods: A guidebook and resource . New York: John Wiley & Sons.
The Economist. (2016, November 9). How Donald Trump thinks about trade . Retrieved May 07, 2020, from The Economist: https://www.economist.com/united- states/2016/11/09/how-donald-trump-thinks-about-trade
Thompson,  D. (2017, Maret  23). Thomp's opulist  Mirage  (Trump promised to  revitalize the blighted  heartland.  His  policies  will  punish  them.) .  Retrieved  May  07,  2020,  from theatlantic.com: https://www.theatlantic.com/business/archive/2017/03/trumps- populist-mirage/520599/
US Census Bureau. (2019c, December). Foreign Trade - U.S. Trade with. Retrieved May 07, 2020, from Census.Gov. https://www.census.gov/foreign- trade/statistics/highlights/top/top1912yr.html
USTR.  (2017,  January). The  United  States  Officially  Withdraws  from  the  Trans-Pacific Partnership  |  United  States  Trade  Representative .  Retrieved  May  07,  2020,  from
United  State  Trade  Representative: https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press- office/press-releases/2017/january/US-Withdraws-From-TPP
Wraight,  T.  (2019).  From  Reagan  to  Trump:  The  Origins  of  US  Neoliberal Protectionism. The
Political
Quarterly , 90 (4), 735-742. Doi:
https://doi.org/10.1111/1467-923X.12709
Zucher,  A.  (2016,  November  09). US  Election  2016  Results:  Five  Reasons  Donald  Trump Won .  Retrieved  Maret  05,  2020,  from  bbc.com: http://www.bbc.com/news/election- us-2016-37918303