## IMPLEMENTASI PERJANJIAN PERBATASAN RI – RDTL
DALAM UPAYA PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN (Studi Kasus di Kabupaten TTU – RI dengan Distrik Oecusse-RDTL)

## Yakobus Kolne

## ABSTRACT
Recent observation regarding the reality of people’s living in the border region of  the Republic of Indonesia-Timor Leste revealed the facts that they are still facing many problems directly related to all aspects of life that requires the government to take action through the implementation of the state border  treaty  policy  in  accordance  with  the  community  desire  and  expectation  for  sa  conducive environment to the life of the nation and the state. The purpose of this study were: 1) to describe the implementation  of  border  treaty  between  Indonesia  and  Timor  Leste  in  the  resolution  of  border problems in the District of Oecusse, TTU and 2) to describe and interpret the factors supporting and inhibiting the implementation of the border agreement in resolving the border issues.
The  method  of  this  study  was  descriptive  qualitative  approach.  The  informants  in  this  study were: Deputy Governor of NTT, TTU Regent, TTU Vice Regent, head of the BPP of TTU and Pamtas RI- Timor Leste Task Force, selected by purposive technique.
The  study  found  that:  First;  communication  dimension:  (a)  lack  of  community  involvement  in determining national boundaries; (b) discussion/dialogue with the community had not been maximally conducted;  (c)  there  is  requirement  to  improve  existing  products  of  bilateral  agreements.  Second; Resources  dimensions:  (1)  poor  coordination  between  the  senior  government  and  the  local government; (2) bolstering up to build further discussion/dialogue between the two countries involving indigenous  people  had  not  been  done  as  proposed  by  the  local  government  ;  (3)  lack  of supporting infrastructures  available  for  the  people  in  the  border  region;  (4)  Minimum  budget  capacity.  Third; Bureaucratic structures: (1) lack of supervision for the institutions/implementing agencies; (2) officials in the senior level of government did not involve the Government in the lower /regional level and local communities  in  setting  the  boundaries.  Fourth;  Implemention  disposition:  (1)  The  occurrence  of interest  claims  resulting  disharmony  of  interests;  (2)  the  existence  of  public  ignorance  on  the outcomes of the policy.
The Supporting factors were: the availability of law products; commitment between government and  society;  and  the  lineage  similarity  of  border  communities.  The  inhibiting  factors,  however,  were: minimum  budget  capacity,  very  limited  availability  of  infrastructures  and  lack  of  coordination.  Thus, the  proposed  suggestions  and  recommendations  were:  a  necessity  for  socialization  to  the  public about the purposes and benefits of the policy set; a nnecessity for budget support and other facilities in the border region as a state gateway; a necessity for a clearly distributed  tasks and authority,  so that it may not cause sectoral egoism.
Keywords: Implementation , Border Treaty , State Border.

## A.  PENDAHULUAN
Keinginan untuk membentuk sebuah negara merupakan keputusan politik dari suatu  kelompok  masyarakat  yang  menginginkan  akan  sebuah  kehidupan  bersama. Riant Nugroho, (2012:117), berpendapat bahwa manusia yang hidup dalam negara inilah yang disebut  “sebuah kehidupan bersama”, tentu saja  dalam lingkup sebuah negara.  Istilah  negara  acapkali  dipertukarkan  dengan  sistem  politik,  sistem  sosial, sistem  ekonomi  dan  lain  sebagainya.  Pemahaman  bahwa  kehidupan  bersama adalah  sebuah  kehidupan  di  dalam  sebuah  negara,  maka  istilah  negara  bersifat meluas, yaitu: (1) berkenaan dengan siapa saja dan apa saja yang tinggal di negara tersebut,  (2)  berkenaan  dengan  siapa  saja  dan  apa  saja  yang  menjadi  bagian  dari negara  tersebut  baik  ketika  di  dalam  negara  tersebut  maupun  di  luarnya,  (3) berkenaan dengan siapa saja dan apa saja yang berhubungan dengan negara dan warga dari negara tersebut.
Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai  kedaulatan  atas  wilayahnya  serta  memiliki  hak-hak  berdaulat  di  luar
wilayah  kedaulatannya  dan  kewenangan  tertentu  lainya  untuk  dikelolah  dan dimanfaatkan  sebesar-besarnya  bagi  kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat Indonesia  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Secara  geografis  diketahui  bahwa  Negara Indonesia  memiliki  batas  darat  dengan  3  (tiga)  negara  yaitu  Malaysia,  Papua  New Guinea dan Timor Leste. Selain batas darat yang disebutkan di atas, Indonesia juga memiliki batas laut  diantaranya adalah Singapura,  Fhilipina,  Vietnam dan Australia. Negara-negara  yang  memiliki  batas  baik  darat  maupun  laut  tersebut  sering memunculkan  permasalahan-permasalahan  yang  kompleks  di  wilayah  perbatasan. Melihat  masalah  perbatasan  yang  memiliki  dimensi  kompleks  seperti  yuridiksi  dan kedaulatan negara, politik, sosial, ekonomi dan pertahanan keamanan maka secara garis  besar  terdapat  tiga  isu  utama  yang  perlu  mendapat  perhatian  dalam pengelolaan kawasan perbatasan antar negara, yaitu: (1)Penetapan garis batas baik di  darat  maupun  di  laut,  (2)  Pengamanan  kawasan  perbatasan,  dan  (3) Pengembangan kawasan perbatasan.  Permasalahan makro yang terjadi di negara- negara yang berbatasan dengan negara Indonesia di atas, maka penulis membatasi kajiannya  pada  penegasan  batas  darat  antara  Negara  Indonesia  dengan  Negara Republik Demokratik Timor Leste.
Terjadi  hal  demikian  karena  pada  sidang  MPR  bulan  Oktober  1999 dikeluarkannya  Ketetapan  MPR  No.  V/MPR/1999  tentang  pencabutan  Ketetapan MPR No. IV/1978 yang berisikan tentang Integrasi Timor Timur. Hasil jajak pendapat rakyat  Timor  Timur  memilih  merdeka  menjadi  Negara  Republik  Democratik  Timor Leste  (RDTL).  Sebagai  konsekuensi  logis,  Pemerintah  Indonesia  dan  Pemerintah Timor  Leste  harus  menentukan  batas  negara  baik  untuk  wilayah  darat,  laut  dan udara  yang  mengikuti  batas  darat  maupun  batas  laut  yang  ada  serta  harus disepakati  oleh  kedua  negara.  Sebagai  dasar  penentuan  perbatasan  darat  adalah Traktat/ Treaty Tahun  1904  antara  Belanda  dengan  Portugis.  Direktorat  Jenderal Penanganan  wilayah  perbatasan  Maritim  RI  -  RDTL    dalam  rangka  menjaga Keutuhan NKRI (2007:1).
Kedua negara tersebut penulis mempersempit kajian khususnya pada wilayah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  dengan  Distrik  Oecusse  -  Negara  Republic Democratik  Timor  Leste  (RDTL).  Sebagai  dasar  pertimbangan  bahwa  daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki kesamaan  latar  belakang  budaya,  bahasa,  adat-istiadat  dan  sistem  kepercayaan dengan  masyarakat  negara  tetangga  RDTL  khususnya  Distrik  Oecuse.  Akan  tetapi menjadi  menarik  walaupun  adanya  kesamaan  dari  kedua  negara  tersebut  masih saja terjadi konflik di wilayah perbatasan. Permasalahan yang paling mendasar dan krusial  yang  dapat  memicu  konflik  antar  masyarakat  kedua  negara  ini  adalah masalah  perbatasan  yakni  adanya  ketidaksepahaman  mengenai  garis  perbatasan yang sampai saat ini pun belum terselesaikan melalui mekanisme perundingan.
Disadari  bahwa  kedua  negara  tersebut  telah  memiliki  acuan  normatif  yang sangat mendasar dalam penyelesaian masalah perbatasan yang mana telah tersurat dalam  Persetujuan  sementara  antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan Pemerintah  Republik  Demokratik  Timor  Leste  mengenai  Perbatasan  Darat  di  Dili tanggal  8  April  2005  yaitu:  Konvensi  Perbatasan  antara  Portugis  dan  Kerajaan Belanda  di  Pulau  Timor  atau  disebut  Traktat/ Treaty 1904  yang  di  tandatangani  di Den  Haag  pada Tanggal  1  Oktober  1904, Arbitral  Award  Rendered  in  Execution  of the  compromis yang  ditandatangani  di  Den  Haag  tanggal  3  April  1913,    antara Belanda  dan  Portugal  mengenai  masalah  perbatasan  yang  menjadi  bagian
kepemilikan kedua negara terhadap Pulau Timor yang di tandatangani di Paris pada tanggal 25 Juni 1914. Sebagai tindak lanjut dari hal yang dikemukakan di atas dapat diuraikan  beberapa  hal  yaitu  (1)  bahwa  telah  dibuat  persetujuan  sementara  antara Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  Pemerintah  Republik  Demokratik  Timor  Leste mengenai perbatasan darat yang dilakukan pada tanggal 8 april 2005 di Dili. Dalam persetujuan  ini  dibuat  rangkap  2  (dua)  yaitu  dalam  bahasa  Indonesia,  Bahasa Portugis dan Bahasa Inggris yang semua naskah mempunyai kekuatan yang sama. Persetujuan  sementara  ini  ditandatangani  oleh  Menteri  Luar  Negeri  Pemerintah Republik  Indonesia  Dr.  N.  Hassan  Wirajuda  dan  Menteri  Luar  Negeri  Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste Dr. Jose Ramos Horta, (2) Diadakanya Records of discussion  meeting  of  Technical  Sub-Committee  in  Border  Demarcation  and Regulation  between  the  Democratic  Republic  of  Timor  Leste  and  Republic  of Indonesia (Catatan  tentang  pertemuan  pembahasan  Teknis  Sub-Komite  di Perbatasan Demarkasi dan Peraturan antara Republik Demokratik Timor Leste dan Republik Indonesia) yang dilaksanakan di Denpasar 13-14 February 2008.
Berdasarkan  observasi  penulis  di  wilayah  perbatasan  Kabupaten  Timor Tengah  Utara,  Provinsi  NTT-NKRI  dengan  Distrik  Oecusse-NRDTL,  temui  adanya garis  perbatasan darat  yang  belum  disepakati  bersama  dan  sering  rawan  konflik di wilayah kedua negara ini. Segmen-segmen maksud antara lain: (1) Bijaelsunan/Oelnasi/Crus ; yang  terletak  di  desa  Manusasi,  kecamatan  Miomaffo Barat. Segmen ini merupakan “ Unresolved Segment ” karena status tanah di daerah ini  masih  merupakan  daerah  steril  dan  tidak  boleh  dikelolah  oleh  pihak-pihak  dari kedua  negara.  Masyarakat  setempat  mesih  mempermasalahkan  tanah  seluas  489 bidang  sepanjang  2,6  Km  seluas  142,7  Ha.  Pihak  RI  menghendaki  batas  negara dimulai daru Tugu Bijaelsunan mengikuti punggung gunung hingga ke Oben, namun pihak  Timor  Leste  menhendaki  batas  negara  dimulai  dari  Tugu  Bijaelsunan mengikuti  lembah  dan  aliran  sungai  Miomaffo  sampai  ke  Oben. (2) Tubu Banat/Oben ; yang  terletak  di  Desa  Tubu  dan  Desa  Nilulat,  Kecamatan  Bikomi Nilulat, (3) Nefo  Numpo; yang  terletak  di  Desa  Haumeni  Ana,  Kecamatan  Bikomi Nilulat, (4) Pistana, yang  terletak  di  Desa  Sunkaen,  Kecamatan  Bikomi  Nilulat, (5) Subina yang  terletak  di  Desa  Inbate  dan  Nainaban,  Kecamatan  Bikomi  Nilulat. Segmen Oben – Subina merupakan Unsurveyed Segment sepanjang ± 14 km yang benarnya  bagi  RI  merupakan  permasalahan  klaim  hak  ulayat  masyarakat  TTU-RI. Masyarakat mengklaim adanya kebun/lahan garapan di 6 Desa yang masuk wilayah RDTL jika diterapkan batas negara berdasarkan Treaty 1904 Belanda – Portugis. (6) Segmen Bah  Ob/Nelu ; terletak  di  Desa  Sunsea,  Kecamatan  Naibenu.  1  (satu) segmen  kecil  di  Nelu  Desa  Sunsea –  ini  seluas  ±  1,5  KM  yang  sudah  didelineasi Tahun  2003  tetapi  masyarakatnya  menolak  didemarkasi  dengan  alasan  tidak  mau kehilangan  lahan  garapan.  Daerah  ini  terdapat  pilar  Ampu  Panalak,  namun masyarakat Timor Leste secara sepihak merusakkan pilar itu dan menggeser batas wilayah  itu  ±  500  meter.  Segmen  ini  mencuat  konflik  yang  perlu  ditangani  secara serius karena pada tanggal 16 oktober 2013 terjadi saling serang antara warga Nelu, Desa  Sunsea,  Kecamatan  Naibenu,  dengan  warga  Leolbatan,  Desa  Kosta, Kecamatan  kota.  Hal  ini  dipicu  oleh  adanya  perusakan  belasan  kuburan  (makam) leluhur warga Nelu di saat warga Timor Leste melakukan pekerjaan membuka jalan raya baru.
Permasalahan-permasalahan  di  atas,  penulis  merumuskan  permasalahan pokok  sebagai  berikut: (1) Bagaimanakah  implementasi  perjanjian  perbatasan negara  RI-RDTL  dalam  upaya  menyelesaikan  masalah  di  wilayah  perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Distrik Oecusse dan (2) Faktor apasajakah
yang  menjadi  pendukung  dan  penghambat  implementasi  perjanjian  perbatasan Negara  RI-RDTI  dalam  upaya  penyelesaian  wilayah  perbatasan  kabupaten  Timor Tengah  Utara  dengan  Distrik  Oecusse.  Permasalahan  tersebut  akan  dianalisis dengan menggunakan  teori  implementasi  yang  dikemukakan oleh Edward  III    yaitu dimensi  komunikasi,  dimensi  struktur  birokrasi,  dimensi  sumber  daya  dan  dimensi disposisi pelaksana.

## A.1. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif analitis  dengan  pendekatan  kualitatif.  Teknik  penentuan  informan  mula-mula menggunakan  teknik purposive yakni  memilih  4  (empat)  orang  sebagai  informan kunci (Key  informan) yaitu:  Bupati  TTU,  Wakil  Bupati  TTU,  Kepala  BPPD  TTU  dan Kodim  161  TTU/Komandan  Satuan  Tugas  Pengamanan  Perbatasan  (Satgas Pamtas ) RI-RDTL Batalyon Infantri 743/PSY. Selanjutnya peneliti meminta kepada informan  awal  untuk  menunjuk  orang  lain  yang  dapat  memberikan  informasi  dan begitu seterusnya sampai masalah yang diteliti dan ditemukan jalan terang/kebenaran. Hal ini dilakukan dengan mengguunakan teknik snowball.
Penelitian ini dilakukan di wilayah perbatasan RI-RDTL khususnya Kabupaten Timor  Tengah  Utara,  yang  berbatasan  langsung  dengan  Distrik  Oecusse,  NRDTL. Penelitian ini menggunakan data primer yakni data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian  melalui  mewawancara  secara  langsung  dengan  informan  yang  telah ditentukan  sesuai  dengan  permasalahan  yang  ingin  diteleti.  Sedangkan  data sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  melalui  kajian  dokumentasi,  yakni  melihat pada  dokumen-dokumen  yang  tersedia  berupa  buku-buku,  dokumen,  foto-foto  dan laporan hasil-hasil penelitian lainnya dan naskah sumber lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan.
Selain  peneliti  melakukan  pengumpulan  data  di  lapangan,  peneliti  juga melakukan analisis data. Semua data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui tiga  jalur  analisis  data  kualitatif  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan.

## A.2. Hasil Penelitian
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  dilokasi  penelitian,  diperoleh  data-data berupa  data  primer  dan  data  sekunder.  Data-data  dimaksud  tergambar  adanya fenomena-fenomena  menyangkut  Implementasi  Perjanjian  Perbatasan  Dalam Upaya  menyelesaikan  masalah  perbatasan  di  wilayah  Kabupaten  Timor  Tengah Utara – NKRI dengan Distrik Oecusse – NRDTL.
Sesuai  dengan  hal  tersebut,  maka  akan  disajikan  temuan  hasil  penelitian yang berkaitan dengan implementasi perjanjian perbatasan antara Kabupaten TTU – NKRI dengan Distrik Oecusse – RDTL yang didasarkan indikator-indikator yakni: (1) Dimensi  komunikasi:  sosialisasi  tujuan  kebijakan,  manfaat  kebijakan.  (2)  Dimensi sumber daya: dukungan aparatur, dukungan anggaran, dukungan fasilitas kebijakan. (3)  Dimensi  struktur  birokrasi:  fragmentasi,  standar  operasional  prosedur  dan komitmen  aparatur.  (4)  Dimensi  Disposisi  pelaksana:  Disiplin  aparatur,  kejujuran aparatur,  budaya  kerja  aparatur  dan  sifat  demokratis  dari  aparatur.  Selain  dari  itu juga  adanya  faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam  implementasi  perjanjian perbatasan  antara  Kabupaten  TTU –  NKRI  dengan  Distrik  Oecusse  –  RDTL. Indikator  yang  diuraikan  di  atas,  hasil  penelitian  dapat  disajikan  sebagaimana digambarkan sebagai berikut:
Gambar : Analisis Hasil Implementasi Perjanjian Perbatasan antara RI – RDTL dalam Penyelesaian masalah Perbatasan di wilayah
Kabupaten TTU dengan Distrik Oecusse.
Dasar Hukum Penentuan Batas Negara RI - RDTL Yakni:
1. Traktat tahun 1904. 2. Arbirasi tahun 1915 3. UU No. 24 tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional
4. UU No. 4 3
Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
5. Kesepakatan sementara antara Pemerintah RI-RDTL tanggal 11 juni 2003 6. Kesepakatan sementara anatara RI-
RDTL tanggal 8 April 2005

## IMPLEMENTOR
 Pemerintah Pusat: BNPP,
MENDAGRI,
BIG, MENLU,

## MENHUKHAM
 Pemerintah Daerah:
Wakil Guburnur, Bupati,
BPPD Provinsi dan BPPD Kabupaten. I M P L E M E N T A S I K E B I J A K A N Dim en si K o m u n ik a si Dim en si S tr u k tu r Biro k ra si

## Sosialisasi Tujuan Kebijakan:
 Perlunya  sosialisasi  kebijakan  yang  disepakati  bersama  kepada masyarakat perbatasan
 Perlu mempertimbangkan hukum adat dalam penetapan batas negara dengan melihat kambali penetapan batas yang ada.
Manfaat Kebijakan:
 Perlu  melakukan  pemantauan,  pengamanan,  penertiban  terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hasil konvensi,
 Perlu adanya pembangunan berkelanjutan demi terwujudnya prinsip wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang negara
 Melakukan  perbaikan  terhadap  produk  hukum  dengan  pendekatan sosial budaya.
Komitmen Aparatur: Adanya komitmen bersama untuk menyelesaikan masalah  perbatasan, akan  tetapi  hanya pendekatan keamanan yang menonjol, ketimbang aspek kesejahteraan dan sosial budaya Standar Operasional Prosedur:
 Pengawasan  terhadap  kegiatan  yang dilakukan  belum optimal dalam pelaksanaan tugas dan wewenang,  Pemerintah daerah memiliki kewenangan  yang  terbatas  sehingga rekomendasi yang diajukan kepemerintah pusat terkadang diabaikan atau belum menjadi perioritas. Fragmentasi:  Kementerian/lembaga yang berkompeten dalam pengelolaan perbatasan belum melaksanakan tugas secara maksimal.
 Adanya  saling  klaim  kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Dukungan Aparatur:  Koordinasi yang lemah antara pemerintah  atasan  dan  pemerintah daerah.  Adanya sektoral
sehingga implementasi  kebijakan  mengenai pengelolaan  perbatasan  cenderung untuk tujuan pragmatisme proyek.
Dukungan Fasilitas
Kebijakan: Sarana Prasarana Pendukung  belum optimal bahkan belum dinikmati oleh  masyarakat  di wilayah perbatasan
D ime n si D ispo sisi P e laksan a D ime n si S u mb e r D ay a
Dukungan Anggaran:
 Perlu  adanya  dukungan  anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi
melalui  DAK,  DAU  dan  Dekon, karena  PAD  Kabupaten  TTU sangat  minim  untuk  membiayai kegiatan pembangunan.
Disiplin Aparatur: Adanya disiplin dalam melaksanakan  kebijakan  namun belum  dilakukan  secara  optimal, dimana rekomendasi yang diajukan  oleh  pemerintah  daerah justru tidak ada tindaklanjut.
Kejujuran Aparatur:  Kejujuran belum tercapai dimana  selalu  adanya  saling klaim kewenangan  Andanya ego sektoral
Sifat Demokratis Aparatur: Perlu  adanya  diskusi/dialog bersama  yang  melibatkan masyarakat (tokoh adat, Tokoh agama, Tokoh
Pemuda,  Tokoh  Masyarakat) kedua negara.

## Faktor Pendukung :
1. Adanya aturan yang memadai 2. Adanya komitmen bersama untuk  menyelesaikan  masalah perbatasan antarnegara
3. Adanya kesamaan garis keturunan  (Geneologis)  antara Kabupaten  TTU  dengan  Distrik Oecusse Faktor Penghambat: 1. APBD Kabupaten
TTU yang sangat minim untuk
membiayai kegiatan pembangunan di wilayah  TTU  secara keseluruhan dan masyarakat  perbatasan khususnya. 2. Saranan prasarana yang terbatas dan belum memadai 3. Koordinasi yang lemah antara pemerintah pusat, pemerintah
daerah  dan  masyarakat perbatasan.
Budaya Kerja Aparatur:
1. Adanya koordinasi antara pemerintah  pusat  dan  daerah, namun belum maksimal. 2. Belum melibatkan masyararakat dalam  mengambil  keputusan mengenai penetapan batas.

## B. PEMBAHASAN
B.1 Pembahasan Implementasi perjanjian perbatasan RI – RDTL  dalam upaya menyelesaikan  masalah  perbatasan  Kabupaten  TTU  dengan  Distrik Oecusse.

## B.1.1 Dimensi Komunikasi
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  mensyaratkan  agar  implementor mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan.  Apa  yang  menjadi  tujuan  dan  sasaran kebijakan  harus  ditransmisikan  kepada  kelompok  sasaran  ( target  group )  sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak  jelas  atau  bahkan  tidak  diketahui  sama  sekali  oleh  kelompok  sasaran  maka kemungkinan  akan  terjadi  resistensi  dari  kelompok  sasaran.  Terjadinya  resistensi dari  kelompok  sasaran  akan  mengungkapkan  ketidakefektifan  dalam  implementasi kebijakan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perjanjian perbatasan atau hasil konvensi  bilateral yang dilakukan oleh Pemerintah Atasan  atau Kementerian/Lembaga  di  tingkat  Pusat  telah  dilakukan,  namun  keputusan  yang diambil  sangat  merugikan  masyarakat  di  kawasan  perbatasan  khususnya  di Kabupaten  TTU,  RI  karena  penetapan  batas  negara  tidak  melibatkan  masyarakat dan tidak mempertimbangkan aspek sosial budaya (kesepakatan adat) yang sudah dilakukan kedua masyarakat perbatasan. Proses komunikasi antara pemerintah dan masyarakat  perbatasan  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  masukan  atau input tidak  dilakukan  sehingga  berakibat  pada  pelaksanaan  kebijakanpun  tidak  berjalan secara efektif dan efisien. Tujuan dan manfaat dari sebuah konvensi bilateral adalah untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud kedaulatan  negara  belum  sepenuhnya  dicapai  karena  ada  beberapa  segmen perbatasan (Manusasi,  Subina,  Oben,  Nefo Numpo,  Pistana dan Nelu) yang belum diselesaikan dan batas negarapun masih dipersoalkan.
Dari  fenomena  yang  dideskripsikan  di  atas,  bahwa  komunikasi  dalam implementasi  kebijakan  perjanjian  perbatasan  dapat  di  interpretasikan  sebagai berikut: Pertama, dasar  kesepakatan  (traktat  tahun  1904)  sebagai  warisan penjajahan  kolonial  Belanda  dan  Portugis  dan  Arbitrasi  tahun  1914  menjadi  acuan serta  kesepakatan  Adat  (hukum  tidak  tertulis)  perlu  dipertimbangkan; Kedua, diskusi/dialog  dengan  masyarakat  perbatasan  untuk  memperoleh  masukan  ( input ) sebelum  membuat  suatu  kesepakatan  bilateral; Ketiga, membuat  kesepakatan bilateral untuk diimplementasikan; Keempat, melakukan pemantauan, pengamanan, penertiban kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hasil konvesi dengan  negara  tetangga; Kelima, upaya  pembangunan  di  kawasan  perbatasan demi  terwujudnya  prinsip  wilayah  perbatasan  sebagai  pintu  gerba  nagara  dan internasional,  dan Keenam, melakukan  perbaikan-perbaikan  penting  (upaya  untuk melakukan  perbaikan-perbaikan)  terhadap  produk  hukum/kesepakan  bilateral  yang bersangkutan.

## B.1.2 Dimensi Sumber Daya
Dalam  mengimplementasikan  suatu  kebijakan  negara  sudah  barang  tentu mendapatkan  dukungan  baik  itu  dukungan  pejabat  pembuat  kebijakan  dan implementor maupun dukungan dana/anggaran dalam membiayai semua rangkaian pelaksanaan  kebijakan  serta  dukungan  fasilitasi.  Apabila  implementasi  kebijakan manakala  implementor kekurangan sumber daya maka implementasipun tidak akan
berjalan efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di atas kertas  menjadi dokumen saja.
Bertitik  tolak  dari  gambaran  di  atas,  hasil  penelitian  mengenai  dukungan sumber-sumber  daya  (Aparatur,  Dana  dan  SDA)  dalam  implementasi  perjanjian perbatasan  sebagaimana  diidentifikasikan  sebagai  berikut: Pertama, adanya koordinasi yang lemah antara pemerintah atasan dengan pemerintah daerah. Hal ini terlihat  bahwa  kementerian/Lembaga  menjalankan  kebijakannya  sesuai  dengan kepentingan  masing-masing,  termasuk  membuat  kebijakan  mengenai  perbatasan cenderung  sebatas  untuk  tujuan  pragmatisme  proyek; Kedua, dukungan  untuk membangun diskusi/dialog lanjutan antara kedua negara yang melibatkan berbagai komponen termasuk masyarakat (Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, NGO) belum  sepenuhnya  dilakukan  sebagaimana  yang  sudah  digagaskan  oleh Pemerintah  Daerah  dalam  upaya  menyelesaikan  masalah  perbatasan  dengan pendekatan  sosial  budaya,  karena  kedua  masyarakat  tersebut  memiliki  satu  garis keturunan; Ketiga ,  ketersediaan  anggaran  yang  cukup  untuk  membiayai  program- program  regulasi,  mengewa  tenaga  personalia  dan  untuk  kemungkinan dilakukannya  analisis  teknis  yang  diperlukan  untuk  membuat  peraturan/regulasi tersebut; Keempat ,  terbatasnya  sarana  prasarana  pendukung  bahkan  belum dinikmati  oleh  masyarakat  di  kawasan  wilayah  perbatasan; Kelima ,  Kemampuan APBD  sangat  minim  mengakibatkan  daerah  tidak  memiliki  kemampuan  untuk membuat  terobosan  guna  menciptakan  perubahan  yang  berkelanjutan  sebagai daerah di perbatasan.
Berdasarkan  fenomena-fenomena  di  atas,  dapat  diinterpretasikan  sebagai berikut: Pertama, Keterlibatan  sejumlah  Instansi/Kementerian,  memperlihatkan akan  kompleksitas  pengaturan  atau  pengelolaan  batas  negara  dan  kawasan perbatasan; Kedua, upaya  dilaksanakannya  diskusi/dialog  antara  masyarakat kedua negara ini sebagai langkah untuk menyelesaikan  berbagai bentuk persoalan batas  negara  yang  belum  diselesaikan  dengan  pendekatan  sosial  budaya  (Adat istiadat) . Keyakinan ini didasari dengan filosofi adat Dawan ( Atoni Meto ) yakni: “ Tiun Oel  Mata  Mese –  Tah  Hun  Naka  Mese yang  artinya:  Minum  dari  satu  sumber  air dan Makan dari satu kebun/lahan. Hal ini berarti hubungan sosial budaya dari kedua masyarakat  dua  negara  ini  tetap  terjalin  secara  baik  dan  secara  kultural  kedua masyarakat  ini  menjalin  hubangan  kakak –  adik  atau  dengan  istilah  bahasa atoni meto (Bahasa  Dawan)  yakni “Feto,  Mone  –  Olef,  Tataf” ; Ketiga, ketersediaan anggaran untuk membiayai program-program regulasi, tenaga personalia; Keempat, ketersedianya  DAK  dan  Dekonsentrasi  untuk  membiayai  kegiatan  percepatan pembangunan  di  wilayah  perbatasan  sebagai  gerbang  negara  dan  gerbang internasional.

## B.1.3 Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  yang  bertugas  mengimplementasikan  kebijakan  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  implementasi  kebijakan.  Salah  satu  dari  aspek struktur  yang  penting  dari  setiap  organisasi  adalah  adanya  prosedur  operasi  yang standar  ( standar  operating  procedures  atau  SOP ).  SOP  menjadi  pedoman  bagi setiap  implementor  dalam  bertindak.  Struktur  organisasi  yang  terlalu  panjang  akan cenderung  melemahkan  pengawasan  dan  menimbulkan red-tape ,  yakni  prosedur yang  rumit  dan  kompleks.  Hal  seperti  ini  pada  gilirannya  menyebabkan  aktivitas organisasi tidak fleksibel.
Merujuk pada hal tersebut di atas, hasil penelitian di lapangan dapat peneliti mendeskripsikan  fenomena-fenomena  yang  terjadi  dalam  implementasi  perjanjian
perbatasan  terutama  mengenai  indikator  struktur  birokrasinya,  sebagai  berikut: Pertama, Kementerian/Lembaga  yang  berkompeten  dalam  pengelolaan  batas negara dan kawasan perbatasan belum sepenuhnya dilakukan karena adanya saling klain  kewenangan  atau  adanya  kepentingan  pada  masing-masing  instansi; Kedua , Kementerian/lembaga  atau  pejabat-pejabat  atasan  tidak  melibatkan  Pemerintah  di tingkat  Bawah/Daerah  dan  masyarakat  setempat  dalam  penetapan  titik  batas negara; Ketiga, Pemerintah  di  tingkat  Bawah/Daerah  tidak  bertindak  lebih  karena memiliki kewenangan terbatas dan hanya memberikan masukan ( input ) atau usulan kepada yang berwenang untuk ditindak lanjuti; Keempat, lemah koordinasi diantara pejabat-pejabat Pemerintah di tingkat atasan sehingga usulan atau rekomendasi dari Pemerintah  Daerah  dan  masyarakat  terlambat  untuk  ditindaklanjuti,  bahkan diabaikan; Kelima, adanya  komitmen  bersama  Pemerintah  di  tingkat  Atas  dengan Pemerintah  di  tingkat  Bawah/Daerah  dan  kelompok  sasaran  untuk  berupaya menyelesaikan masalah perbatasan.
Fenomena-fenomena yang diuraikan di atas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:  (1)  pengaturan  dan  pengelolaan  batas  negara  dan  kawasan  perbatasan merupakan  tanggung  jawab  bersama  semua  pihak  untuk  diselesaikan  sehingga tercapainya  implementasi  kebijakan  itu,  (2)  organisasi/aktor  yang  dipercaya  untuk mengemban  tugas  mengimplementasikan  kebijakan,  benar-benar  bertanggung jawab dan mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan.

## B.1.4 Disposisi Pelaksana
Disposisi  pelaksana  dalam  mengimplementasi  kebijakan  negara  yang  telah ditetapkan.  Hal  tersebut  tentunya  mencakup  disiplin,  kejujuran,  budaya  kerja  serta sifat  demokratis.  Apabila  implementor  memiliki  disposisi  yang  baik,  maka  dia  akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Jika  implementor  memiliki  sikap  atau  perspektif  yang  berbeda  dengan  pembuat kebijakan, maka proses implementasi juga menjadi tidak efisien.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  perjanjian perbatasan RI-RDTL sebagaimana diuraikan dibawah ini:
(1) Adanya komitmen bersama dalam mengimplementasikan kebijakan negara.
(2) Terjadinya  saling  klain  kepentingan  yang  mengakibatkan  disharmoni kepentingan  antara  pembuat  kebijakan  dan    implementor.  Apabila  ini  tidak diperhatikan  secara  serius  maka  sebaik  apapun  suatu  kebijakan,  akan menjadi tidak  efektif  dalam  tahap  implementasinya. Artinya  bahwa  penyebarluasan informasi  mestinya  dilakukan  sampai  kepada  masyarakat  bawah  sebagai masyarakat  yang  berbatasan  serta  menghormati  atau  mempertimbangkan kesepakatan  adat  yang  telah  disepakati  bersama  masyarakat  kedua  negara sehingga tidak menemui hambatan dalam implementasinya.
(3) Koordinasi  antara  pembuat  kebijakan  dengan  implementor,  namun  belum melibatkan  kelompok  sasaran  sehingga  adanya  ketidaktahuan  capaian kebijakan itu.
(4) Adanya  upaya  dialog/diskusi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  yang melibatkan  tokoh-tokoh  dari  kedua  belah  pihak,  namun  pemerintah  atasan belum  melakukan  negosiasi  dengan  pemerintah  negara  tetangga  untuk menetapkan hasil pertemuan itu sebagai suatu kebijakan bersama.
Berdasarkan  fenomena-fenomena  dari  indikator  disposisi  pelaksana  di  atas, dapat  diinterpretasikan  sebagai  berikut: Pertama, Komitmen  pembuat  dan imlementor dalam implemenasikan kebijakan dapat memberikan keuntungan kepada kelompok  sasaran/masyarakat; Kedua, terjadi  transaksi  dalam  implementasi
kebijakan; Ketiga, badan-badan  pelaksana  mengembangkan  bahasan  anggaran dasar  menjadi  arahan-arahan  konkret,  regulasi  serta  rencana-rencana  dan  desain program.

## B.2  Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Implementasi  Kebijakan  Perjanjian Perbatasan  antara  RI-RDTL  dalam  upaya  menyelesaikan  masalah  di perbatasan Kabupaten TTU, RI dengan Distrik Oecusse, RDTL.

## B.2.1 Faktor Pendukung
Dalam  mengimplementasikan  kebijakan  negara  oleh  implementor  atau organisasi/instansi pelaksana terlepas dari bentuk dan tujuan yang akan dicapainya, tentu  ada  faktor-faktor  yang  berpotensi  untuk  mendukung  pelaksanaan  kebijakan dimaksud.  Berdasarkan  pengamatan  peneliti  menunjukan  beberapa  faktor pendukung dalam implementasi perjanjian perbatasan RI – RDTL, yakni:
1. Adanya aturan perjanjian perbatasan
Dalam  melakukan  pengaturan  dan  pengelolaan  wilayah  negara  dan  kawasan perbatasan  antara  Kabupaten  TTU,  Negara  RI  dengan  Distrik  Oecusse,  Negara RDTL, terdapat beberapa aturan yang digunakan sebagai landasan untuk membuat kebijakan di wilayah perbatasan. Aturan-aturan dimaksud antara lain:
1.  Konvensi tahun 1904 tentang Perbatasan antara Portugis dan Kerajaan Belanda di  Pulau  Timor  yang  ditandatangani  di  Den  Haag  tanggal  1  Oktober  1904 (Traktat 1904);
2. Arbitrary  Award  Rendered  in  Execution  of  the  Compromis tanggal  3  April  1913 ( Arbitrary Award ).
3.  Dokumen  Oel  Poli,  9  Februaari  1915,  tentang  Uraian  sebagian  batas  Oeccusi sebagaimana di survei setelah keputusan Arbitrasi;
4.  Persetujuan  sementara  antara  pemerintah  RI  dengan  Pemerintah  Timor  Leste tahun 2005;
Berdasarkan  landasan  hukum  yang  diuraikan  di  atas,  merupakan  produk yang dihasilkan oleh pemerintah dan menjadi acuan normatif untuk digunakan dalam menyusun suatu kesepakatan bersama antarnegara mengenai batas wilayah negara dan kawasan perbatasan RI dengan RDTL terutama Kabupaten TTU dengan Distrik Oecusse.
Selain  itu  pula  adanya  perjanjian  yang  tidak  tertulis  yakni  kesepakatan  adat yang  dilakukan  antara  kerajaan  Ambenu  (Raja  Meko)  dengan  Kerajaan  Miomaffo (Raja  Uskono).  Kesepakatan  adat  ini  juga  perlu  dipertimbangkan  oleh  Pemerintah dalam menentukan dan menetapkan batas negara Kabupaten TTU dengan RDTL.

## 2. Adanya komitmen dalam  upaya menyelesaikan masalah batas negara dan pembangunan kawasan perbatasan
Secara fundamental wilayah perbatasan saat ini tidak lagi dipandang sebagai sebagai  sebuah  daerah  “terasing”,  melainkan  sebagai  sebuah  daerah  yang  harus disejahterakan,  bahkan  kemu dian  dianggap  sebagai  sebuah  “gerbang  negara”. Konsep  “gerbang  negara”  menjadi  indikasi  bahwa  pemerintah  saat  ini  berupaya memperbaiki  citra  daerah  perbatasan  sebagai  sebuah  serambi  negara  ( foyer )  dan bukan sebuah kebun kosong di belakang rumah ( backyard ). Perubahan paradigma ini  kemudian  dikembangkan  dengan  pendekatan  yang  tidak  semata  menekankan pada  aspek  keamanan  dan  ketertiban  semata,  namun  pula  kesejahteraan ( prosperity  approach ).  Dalam  pendekatan  ini,  pemerintah  secara  mendasar membangun  komitmen  untuk  menciptakan  kemakmuran  sembari  menghormati
kekhasan  sosial budaya  daerah  perbatasan  dan menjaga  kelestarian  lingkungan  di wilayah tersebut.
Secara  faktual  dapat  dikatakan  bahwa  komitmen  untuk  implementasi perjanjian  perbatasan  telah  dilakukan,  meskipun  belum  optimal.  Ada  upaya  yang dilakukan antara pemerintah RI dengan Pemerintah RDTL adalah telah dibentuknya sebuah  lembaga  yakni: Joint  Meetting  Committee , Joint  Borders  Committee Technical  Sub  Committee,  Border  Liaison  Committee,  Special  Working  Group. Lembaga  ini  dibentuk  pada  tanggal  19  Desember  2002  yang  ditandatangani  oleh negara,  yaitu  untuk  pemerintah  Indonesia  di  wakili  oleh    Progo  Nurdjaman  dan Pemerintah RDTL diwakili oleh Olimpio Branco.

## 3. Adanya Kesamaan Garis Keturunan
Dalam  perspektif  masyarakat  lokal,  masyarakat  perbatasan  secara geneologis,  bahwa  suku-suku  yang  ada  di  Pulau  Timor  adalah  masih  satu keturunan. Menurut J.B. Seran sebagaimana dikutip dalam Ganewati Wuryandari,dkk  (2009:186)  mengatakan  bahwa  cikal  bakal  masyarakat  Timor berasal  dari  3  (tiga)  nenek  moyang  yang  masih  bersaudara,  yakni  Nekin  Mataus (Likusaen),  Saku  Mataus  (Sonbai)  dan  Bara  Mataus  (Fatuaruin).  Hubungan persaudaraan  antara  kedua  masyarakat  diperbatasan  ini  memunculkan  perspektif masyarakat  lokal  tentang  perbatasan  pada  tingkat  tertentu  berbeda  dengan perspektif politik yang dikonstruksi oleh negara.
Perspektif  yang  hampir  sama  tentang  perbatasan  RI –  RDTL  yang disampaikan  oleh  Komisi  Keadilan  dan  Perdamaian  Keuskupan  Atambua, sebagaimana  dikutip  dalam  Ganewati  Wuryandari,dkk  (2009:192)  mengatakan bahwa  perubahan  politik  seringkali  tidak  mampu  menghilangkan  solidaritas  soail kedua masyarakat yang bertetangga di kawasan perbatasan.
Oleh  karena  itu  beberapa  persoalan  sosial  yang  penting  untuk  dijadikan dalam analisis perbatasan antara lain adalah pemaknaan sosial budaya, pemaknaan sosial  agama,  pemahaman  relasi-relasi  soaial,  pemahaman  sosial  ekonomi,  dan pemahaman sosio-geo politik internasional.

## B.2.2 Faktor Penghambat

## 1.  Anggaran
Anggaran  merupakan  salah  satu  dimensi  penentu  implementasi  kebijakan perjanjian  perbatasan.  Mengandalkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  bagi pembangunan  di  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  adalah  sebuah  utopisme  dalam pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
Diangkatnya  anggaran  sebagai  faktor  yang  mempengaruhi  implementasi kebijakan  dilandasi  oleh  fakta  bahwa  membangunan  suatu  daerah  di  perbatasan sebagai garda depan negara dan garda depan internasional, tentunya membutuhkan anggaran  yang  tidak  sedikit.    Sementara  kemampuan    APBD  sangat  minim memngakibatkan daerah tidak memiliki kemampuan untuk membuat terobosan guna menciptakan perubahan yang berkelanjutan sebagai daerah di perbatasan.

## 2.  Kondisi sarana Prasarana
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan menunjukan bahwa  Kantor Imigrasi dan Bea Cukai yang ada di wilayah Kabupaten TTU masih berstatus Perwakilan dari Atambua.  Hal  ini  juga  berpengaruh  terhadap  arus  lalulintas  perbatasan  orang  dan barang sehingga upaya yang diambil adalah illegal.
Disamping itu kondisi penerangan listrik, air bersih dan telekomunikasi masih terbatas.  Jalur  transportasi  darat  Wini  (kelurahan  Humucu  C)  Kabupaten  TTU dengan Sakato (Distrik Oecusse) adalah berstatus sebagai jalan negara sedangkan Jalur  transportasi  darat    antara  Napan –  Oesilo,  Haumeni  Ana  –  Passabe  sampai saat  sekarang  pun  masih  merupakan  status  jalan  Kabupaten.  Kondisi  jalan  dari Kefamenanu  (Pusat  Kabupaten)  menuju  ke  Haumeni  Ana  sampai  Manusasi  masih rusak.  Hal  ini  tentunya  berpengaruh  terhadap  rendahnya  aksesibilitas  pusat-pusat perekonomian  masyarakat, tingginya  biaya  produksi. Selain  itu  pula  terbatasnya prasarana  sosial  dasar  seperti  air  bersih,  irigasi,  kesehatan,  pendidikan  perlu mendapat perhatian yang serius.

## 3.  Koordinasi lemah
Koordinasi  dalam  Implementasi  kebijakan  perjanjian  perbatasan  merupakan suatu  aktifitas  yang  dilakukan  oleh  suatu  badan/instansi  dengan  intansi  lainnya untuk penyatupaduan persepsi/pandangan tentang apa yang harus dan seharusnya diprogramkan  sesuai  dengan  kenyataan  yang  ada  dalam  suatu  wilayah  kawasan perbatasan.  Dilihat  dari  perspektif  kelembagaan  bahwa  komite  bersama  yang memiliki  kewenangan  dalam  pengelolaan  pengaturan  perbatasan  RI –  RDTL  telah dibentuk  namun  pada  tataran  pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab  belum terimplementasikan secara baik.
Kenyataan  menunjukkan  bahwa  Koordinasi  pemerintah  atasan  (pelaksana) dengan  pemerintah  daerah  dan  kelompok  sasaran/masyarakat  perbatasan  belum sepenuhnya  dilakukan.  Selain  itu  penghormatan  terhadap  adat  masyarakat  Timor sangat  diabaikan.  Fenomena  mendasar  itu  dapat  diuraikan  sebagai  berikut:  (1) belum  terakomodirnya  kepentingan-kepentingan  adat,  yang  terkairt  dengan kehidupan  sehari-hari  di  wilayah  perbatasan  secara  memadai.  Sebagaimana diketahui,  hubungan  masyarakat  Timor  di  RI –  RDTL  dalam  konteks  budaya demikian  eratny a,  sehingga ada pameo yang mengatakan bahwa “kita terpisahkan secara  politik  (teritorial)  namun  tidak  secara  kultural”.  (2)  belum  dilibatkannya komponen-komponen  adat  dalam  menyelesaikan  banyak  persoalan  di  perbatasan secara  lebih  mendalam.  Jika  aturan  main  adat  yang  digunakan,  maka  upaya penyelesaian berbagai persoalan akan jauh lebih mudah terlaksana.
Kenyataan menunjukkan bahwa peran lembaga adat saat ini masih bersifat simbolis dan belum berperan secara signifikan. Situasi ini menunjukkan kontinuitas kebijakan yang  diambil  saat  ini  dengan  di  masa  pemerintahan  orde  baru,  dimana  peran mereka  masih  sebatas  stempel  dan  memberikan  masukan  kepada  proses pembuatan  kebijakan  di  perbatasan,  tanpa  kemudian  mempunyai  hak  untuk mengawal proses kebijakan itu sesuai dengan aturan main dan kepentingan adat.

## C. PENUTUP

## C.1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  dapat  ditarik  simpulan sebagai berikut:
1.  Bahwa  implementasi  perjanjian  perbatasan  RI –  RDTL  yang  dikakukan  oleh pejabat-pejabat pembuat kebijakan (pemerintah atasan/pusat) untuk dilaksanakan  oleh  implementor  (Kementerian/Lembaga  pelaksana)  kepada pemerintah  di  tingkat  bawah  (pemerintah  daerah)  dan  masyarakat,  yang dilakukan  berlandaskan  aturan-aturan  yang  berlaku  untuk  dijadikan  sebagai acuan  normatif  dalam  menyelesaikan  berbagai  persoalan  batas  negara.  Hal
tersebut  terlihat  dari  implementasi  kebijakan  perjanjian  perbatasan  yang dilakukan melalui:
a.  Komunikasi  antara  Pemerintah  Daerah  dengan  Pemerintah  Pusat (Kementerian/Lembaga)  untuk  melakukan  sosialisasi  kebijakan  perjanjian serta memperkenalkan manfaat dari kebijakan tersebut yang bertujuan untuk mendapatkan  masukan (input) belum  sepenuhnya  dilakukan  sehingga berakibat  pada  pelaksanaan  kebijakanpun  tidak  berjalan  efektif.  Tujuan  dan manfaat  dari  sebuah  konvensi  bilateral  adalah  untuk  menjaga  keamanan, ketertiban  dan  kesejahteraan  masyarakat  sebagai  wujud  kedaulatan  negara belum  sepenuhnya  dicapai  karena  ada  beberapa  segmen  perbatasan (Manusasi,  Oben,  Nefo  Numpo,  Pistana,  Subina  dan  Bah  Ob/Nelu)  yang belum diselesaikan dan batas negarapun masih dipersoalkan.
b.  Dalam  tataran  implementasinya  terlihat  adanya  ego  sektoral  dan  terjadinya saling  klaim  kewenangan  di Kementerian/Lembaga  yang  menjalankan kebijakan,  sehingga  rekomendasi  atau  usulan  dari  pemerintah  daerah sebagai langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di wilayah  perbatasan  belum  ditindaklanjuti.  Selanjutnya  adanya  keterbatasan PAD yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk membiayai proram-program regulasi,  tenaga  personalia,  memfasilitasi  untuk  diskusi/dialog  yang melibatkan  tokoh  masyarakat  dari  kedua  masyarakat  serta  perencanaan pembangunan  di  wilayah  perbatasan  sebagai  gerbang  depan  negara  dan gerbang internasional.
c.  Wakil  Gubernur  yang  berperan  sebagai  Koordinator  komite  perantara perbatasan  belum  sepenuhnya  memainkan  peranan  sesuai  tanggung jawabnya  sehingga  berbagai  persoalan  yang  terjadi  di  wilayah  perbatasan selalu  dilimpahkan  kepada  pemerintah  pusat  sebagai  kewenangan pemerintah pusat.
d.  Implementor  belum  memahami  tugas  dan  tanggung  jawabnya  sehingga terjadi saling klain kepentingan yang mengakibatkan disharmoni kepentingan dalam  implementasinya.  Apabila  ini  tidak  diperhatikan  secara  serius  maka sebaik  apapun  suatu  kebijakan,  akan  menjadi  tidak  efektif  dalam  tahap implementasinya.
2.  Dalam implementasi perjanjian perbatasan antara RI-RDTL, didukung oleh:
a. Segala  produk  aturan  tentang  perbatasan  dan  aturan  dalam  organisasi tentang fungsi, tugas, dan wewenang dalam mengimplementasikan kebijakan yang  telah  ditetapkan  memberi ruang  yang  memungkinkan  agar kementerian/Lembaga dapat lebih optimal melaksanakan kebijakan perbatasan di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Distrik Oecusse;
b. Komitmen Pemerintah dalam mengimplementasikan perjanjian perbatasan di wilayah  perbatasan  RI –  RDTL  merupakan  wujud  tanggung  jawab  terhadap tugas pokok dan fungsi yang diembannya;
c.  Dalam  perspektif  masyarakat  lokal,  khususnya  masyarakat  kabupaten  TTU dengan  Distrik  Oecusse  adalah  masih  satu  keturunan  yang  didasari  dengan filosofi  Dawan  ( Atoni  Meto ):  “ Tah  Hun  Naka  Mese –  Tiun  Oel  Mata  Mese ”, artinya Makan dari satu kebun – Minum dari satu mata air.
3.  Bahwa di dalam implementasi perjanjian perbatasan di wilayah Kabuapaten TTU -  RI  dengan  Distrik  Oecusse  -  RDTL,  masih  terdapat  adanya  faktor-faktor penghambat, yakni:
a.  Anggaran yang menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi perjanjian perbatasan,  sering  menjadi  kendala  utama  disebabkan  oleh  karena  PAD
Kabupaten  TTU  yang  sangat  minim  yakni  hanya  sekitar  43  milyar  dalam setahun sedangkan biaya penyelenggraan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten TTU secara keseluruhan sekitar 545 milyar.
b.  Belum  tersedianya  sarana  prasarana  yang  memadai  dalam  memantau  lalu lintas  orang  dan  barang  di  wilayah  perbatasan,  Kantor  Imigrasi  dan  Bea Cukai yang ada di wilayah Kabupaten TTU masih berstatus Perwakilan dari Atambua  yang  juga  berpengaruh  terhadap  proses  pengurusan  lalu  lintas perbatasan  orang  dan  barang.  Disamping  itu  kondisi  penerangan  listrik,  air bersih dan telekomunikasi masih terbatas, prasarana jalan yang menjangkau masyarakat  perbatasan  masih  rusak  yang  tentunya  berpengaruh  terhadap rendahnya  aksesibilitas  pusat-pusat  perekonomian  masyarakat  dan tingginya biaya produksi.
Koordinasi  pemerintah  atasan  (pelaksana)  dengan  pemerintah  daerah  dan kelompok  sasaran/masyarakat  perbatasan  masih  lemah,  sehingga  terjadi tumpang  tindih  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang.  Selain  itu penghormatan  terhadap  adat  masyarakat  Timor  sangat  diabaikan. Fenomena  mendasar  itu  dapat  diuraikan  sebagai  berikut:  (1)  belum terakomodirnya  kepentingan-kepentingan  adat,  yang  terkait  dengan kehidupan  sehari-hari  di  wilayah  perbatasan  secara  memadai.  (2)  belum dilibatkannya  komponen-komponen  adat  dalam  menyelesaikan  banyak persoalan di perbatasan secara lebih mendalam.

## C.2. Saran-Saran
Berdasarkan  simpulan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  penulis merekomendasikan  beberapa  hal  untuk  dipertimbangkan  sebagai  alternatif  solusi, yang  pada  satu  sisi  dapat  digunakan  untuk  memecahkan  masalah-masalah  yang dihadapi,  dan  juga  digunakan  sebagai  bahan  masukan  dalam  mengoptimalkan implementasi  kebijakan  perjanjian  perbatasan  RI-RDTL  di  wilayah  perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Distrik Oecusse, yang antara lain:
1.  Pemerintah  RI  (Kementerian  Luar  negeri)  perlu  melakukan  negosiasi  atau diplomasi dengan negara tetangga RDTL secara kontinyu untuk menyelesaikan 6  (enam)  segmen  yang  terdapat  di  wilayah  Kabupaten  TTU  dengan  Distrik Oecusse  yang  sampai  dengan  saat  ini  masih  dipersoalkan  status kepemilikannya  yang  sering  menimbulkan  konflik  antar  masyarakat  kedua negara di wilayah perbatasan.
2.  Perlu  dilakukan  dialog/diskusi  yang  melibatkan  masyarakat  adat  dari  kedua negara  sehingga  bisa  mendapatkan  masukan  tentang  sejarah  kepemilikan wilayah sengketa baik ditinjau dari segi budaya/adat istiadat maupun dari Traktat tahun 1904.
3.  Dengan  minimnya  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  TTU,  maka  perlunya dukungan  anggaran  dari  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Provinsi  sehingga daerah  yang  berbatasan  langsung  bisa  mampu  dan  dengan  mudah  mengelola dan  mengatur  pembangunan  di  wilayah  perbatasan  sebagai  pintu  gerbang negara dan pintu gerbang internasional.
4.  Wakil  Gubernur  sebagai  koordinator  komite  Perantara  perbatasan  perlu memainkan  peranan  untuk  berkoordinasi  atau  melakukan  konsultasi  dengan pemerintah  pusat  sehingga  segala  kesepakatan  yang  telah  digagaskan  oleh pemerintah  daerah  dan  masyarakat  perbatasan  dapat  ditindaklanjuti  demi mendapatkan kejelasan kepemilikan wilayah yang disengketakan.
5.  Diharapkan kepada para pengambil keputusan baik di lingkungan Kementerian, maupun di Daerah Provinsi dan Kabupaten, bahwa dalam menempatkan pejabat di suatu bidang tertentu yang menangani pengelolaan dan pengaturan mengenai perbatasan  perlu  memiliki  pemahaman  dan  cara  berpikir  atau  cara  pandang tentang  perbatasan.  Hal  ini  berarti  bahwa  bukan  hanya  kemampun  akademik saja  tetapi  juga  perlu  memiliki  kemampuan  sosial  sehingga  dengan  mudah membangun  komunikasi/negosiasi  dengan  masyarakat    untuk  menyelesaikan persoalan yang terjadi secara kekeluargaan.
6.  Perlu  dialih  statuskan  kantor  Imigrasi  dan  Bea  Cukai  serta  karantina  yang berada di wilayah Kabupaten TTU yang masih berstatus kantor Perwakilan dari Atambua  menjadi  kantor  tetap  sehingga  gedung  kantor  yang  ada  itu  dapat dimanfaatkan  untuk  mempermudah  urusan  pelayanan  lalu  lintas  orang  dan barang  serta  secara  legal  dan  memilimalisir  terjadinya  hal-hal  yang  dilakukan dengan cara ilegal.
Prasaran Jalan raya, jaringan listrik, air bersih dan telekomunikasi, perlu dibangun sehingga memudahkan aksesibilitas perekonomian masyarakat