Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |

## PERKAWINAN DIBAWAH UMUR (DINI)
Muhammad Saleh Ridwan *

## Abstrak
Pernikahan  di  bawah  umur  atau  istilah kontemporernya  disebut  dengan  pernikahan  dini  adalah pernikahan  yang  terjadi dalam  kaitannya  dengan  waktu, yakni  sangat  di  awal  waktu  tertentu.  Waktu  tertentu dalam hal ini bisa ditinjau dari hukum Islam ataupun dari hukum  Nasional  yang  berlaku.  Hukum  Islam  dalam batasan  waktu  memberikan  syarat  baligh  dan  mampu, tanpa  memberi  batasan  umur  yang  jelas.  Sedangkan menurut  hukum  KUHP  Indonesia,  batas  usia  dibawah umur/belum  dewasa adalah belum  mencapai  usia  21 tahun  atau  belum  pernah  kawin , begitu  juga  dengan Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  yang  juga  batasan umur  tertentu.  hal  ini  berlaku  baik  untuk  laki-laki maupun  perempuan.  Dikatakan  anak  di  bawah  umur, berarti  usia  belum  mencapai  batas  yang  disyaratkan, tergantung tinjauan sudut pandang yang digunakan. Kata kunci: Perkawinan, usia dini, Islam.
I. Pendahuluan erkawinan  mempunyai  arti  dan  kedudukan  yang  sangat penting  dalam  tata  kehidupan  manusia.  Sebab  dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-isteri menjadi satu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat terus berkembang menjadi kelompok  masyarakat.  Tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  perkawinan  ialah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
Sebagai dasar hukum perkawinan yang utama adalah al-Qur'an. Banyak ayat-ayat  al-Qur'an  yang  berbicara  tentang  masalah  perkawinan,  salah satunya terdapat pada surat an-Nisa'/4; 3:
… َعﺎَﺑُرَو ﻲﺛَﻼُﺛَو ﲏْﺜَﻣ ِءﺎِﺴﱢﻨﻟا ْﻦِﻣ ْﻢُﻜَﻟ َبﺎَﻃ ﺎَﻣ اْﻮُﺤِﻜْﻧ ﺎَﻓ ......
* Dosen  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN  Alauddin  Makassar  dalam  bidang  Fikih Munakahat.
P
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
Terjemahnya:
"…Maka  kawinilah  wanita-wanita  lain  yang  kamu  senangi,  dua,  tiga atau empat…" (Q.s al-Nisa': 3). 1
Ayat lain yang  memerintahkan untuk melaksanakan perkawinan yaitu sebagaimana yang terdapat dalam surat an-Nur ayat/24: 32:
ْا ُ ِ َأَو
ٰ َ ٰ َ َ ۡ ٱ َو  ۡ ُ ِ َ ِ ِ ٰ ٱ نِإ  ۚۡ ُ ِ ٓ َ   ۡ ُ ِد َ ِ   ۡ ِ ُ ِ ِ ۡ ُ  َءٓاَ َ ُ  ْا ُ ُ َ ُ ٱ ِِ ۡ َ ِ ۗۦ َو ُ ٱ ٞ ِ َ  ٌ ِ ٰ َ Terjemahnya:
"Dan  kawinkanlah  orang-orang  yang  sendirian  di  antara  kamu  dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan…” 2
Dengan  dua  ayat  tersebut,  maka  jelaslah  bahwa  ada  dasar  hukum mengenai  perkawinan  dalam  Islam.  Masih  banyak  lagi  ayat-ayat  yang mengindikasikan  tentang  perkawinan  seperti  terdapat  dalam  surat  an-Nahl ayat 72, surat ar-Rum ayat 21, surat an-Nur 32, surat an-Nisa' 34 dan lain- lain. Dengan  demikian  al-Qur'an  pun  sangat  memperhatikan  masalah perkawinan,  hal  ini  bisa  terlihat  dengan  banyaknya  ayat-ayat  al-Qur'an tentang  perkawinan.  Disamping  al-Qur'an,  sunnah  Rasul  pun  memberikan penjelasan tentang perkawinan baik mengenai hal-hal yang tidak disinggung maupun  mengenai  hal-hal  yang  telah  disinggung  dalam  al-Qur'an  secara garis besar, sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori :
َةَءﺎَﺒﻟْا ُﻢُﻜْﻨِﻣ َعﺎَﻄَﺘْﺳا ِﻦَﻣ  ِبﺎَﺒﱠﺸﻟا َﺮَﺸْﻌَﻣ ﺎَﻳ :ص ِﷲا  ُلْﻮُﺳَر  َلﺎَﻗ : َلﺎَﻗ ٍدْﻮُﻌْﺴَﻣ ِﻦْﺑا ِﻦَﻋ ُﻪﱠﻧِﺎَﻓ  ِمْﻮﱠﺼﻟﺎِﺑ ِﻪْﻴَﻠَﻌَـﻓ ْﻊِﻄَﺘْﺴَﻳ َْﱂ  ْﻦَﻣ  َو .ِجْﺮَﻔْﻠِﻟ ُﻦَﺼْﺣَا  َو ِﺮَﺼَﺒْﻠِﻟ  ﱡﺾَﻏَا ُﻪﱠﻧِﺎَﻓ ،ْجﱠوَﺰَـﺘَﻴْﻠَـﻓ
ُﻪَﻟ ٌءﺎَﺟِو . ﳉا ﺔﻋﺎﻤ Artinya :
"Dari Abdullah bin Mas'ud "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada  kami,  "Wahai  kaum  muda!  Barang  siapa  yang  sudah  mampu memberi nafkah, maka nikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat  menjaga  pandangan  mata  dan  kehormatan  farj. Barang  siapa
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya , (Surabaya: Mekar, 2004) h.99.
2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 494.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
yangg  tidak  mampu,  maka  berpuasalah,  karena  berpuasa  merupakan benteng baginya" 3
Hadits    tersebut    merupakan  perintah  untuk  melakukan  perkawinan sekaligus memperkuat al-Qur'an dalam hal perintah untuk menikah. Namun disamping  memperkuat  al-Qur'an,  Hadits  ini  juga  memberikan  penjelasan bahwa yang diperintahkan itu adalah orang yang sudah mampu untuk kawin dan bagi orang yang belum mampu memberikan nafkah, ada solusi alternatif yaitu dengan jalan berpuasa.
Meskipun banyak dari nash al-Qur'an dan Hadits yang merujuk pada dalil tentang perkawinan, selain dalil nash sebagai dasar hukum perkawinan masih  diperlukan  lagi  ijtihad  para  fuqaha  terhadap  beberapa  masalah  yang perlu  pemecahan  untuk  memperoleh  ketentuan  hukum,  misalnya: "Bagi orang yang sudah ingin kawin dan takut akan berbuat zina kalau tidak kawin, maka  wajib  ia  mendahulukan  kawin  daripada  menunaikan  ibadah  haji. Tetapi  kalau  ia  tidak  takut  akan  melakuakan  zina,  maka  ia  wajib mendahulukan  haji  daripada  kawin.  Juga  dalam  wajib  kifayah  yang  lain, seperti  menuntut  ilmu  dan  jihad,  wajib  ditunaikan  lebih  dahulu  daripada kawin.  Sekiranya  tidak  ada  kekhawatiran  akan  terjatuh  dalam  lembah perzinaan" 4 Masih banyak lagi masalah-masalah yang tidak disinggung dalam al- Qur'an  dan  Hadits  sehingga  memerlukan  ijtihad  para  fuqaha,  karena  hal yang  demikian  inilah  maka  dasar-dasar  hukum  perkawinan  menurut  Islam itu meliputi al-Qur'an, Hadits dan ijtihad para fuqaha. Termasuk dalam hal ini batasan umur untuk menikah yang dapat dikategorikan dengan mampu.

## II. Pernikahan Dini  (di bawah Umur) Menurut Hukum Islam
Istilah  pernikahan dini adalah istilah kontemporer. “Dini” dikaitkan dengan  waktu,  yakni  sangat  di  awal  waktu  tertentu.  Lawannya    adalah pernikahan kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20  atau  sebelumnya,  pernikahan  seorang  wanita  pada  usia  13-14  tahun, atau lelaki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum  usia  20  tahun atau  lelaki  sebelum  25  tahun  pun  dianggap  tidak wajar, "terlalu dini" istilahnya.
3 HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1402) Kitab an- Nikah , dan at- Tarmizi (no. 1087) kitab an-Nikah.
4 Moh. Thalib, Fiqh Sunnah Terjemah, Jilid ke-6, Cet. II, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1981), h.22
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
Batasan  umur  seorang  anak  dikatakan  dewasa,  berbeda-beda. Menurut  Hukum  Islam,  Seorang  anak  dikatakan  telah  baligh  adalah  ketika telah "bermimpi basah" untuk anak laki-laki, dan telah menstruasi untuk anak perempuan.  Menurut  hukum  KUHP  Indonesia,  batas  usia  dibawah umur/belum  dewasa adalah  belum  mencapai  usia  21  tahun  atau  belum  pernah kawin, begitu  juga  dengan  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  yang  juga batasan  umur  tertentu.  hal  ini  berlaku  baik  untuk  laki-laki  maupun perempuan. Dikatakan anak di bawah umur, berarti usianya belum mencapai batas yang disyaratkan di atas, tergantung mau dipandang dari sudut hukum yang mana.
Dalam  hal ini  secara  tersurat Agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal  Undang-undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan  dini  menurut  negara  dibatasi  dengan  umur.  Sementara dalam kaca mata agama, pernikahan dini ialah   pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.
Namun demikian, hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu  perlindungan  terhadap  agama,  jiwa,  keturunan,  harta,  dan  akal.  Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (hifdzu al nasl). Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya al Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan  legalitas  agama  harus  melalui  pernikahan.  Seandainya  agama tidak mensyari’atkan  pernikahan,  niscaya  geneologi  (jalur  keturunan)  akan semakin kabur.
Terlepas  dari  semua  itu,  masalah  pernikahan  “dini”  adalah  isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Dan kini,  isu tersebut  kembali  muncul  ke  permukaan.  Hal  ini  tampak  dari  betapa dahsyatnya benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam klasik dalam merespons kasus tersebut.
Sebagai  umat  Islam,  merupakan  kewajiban  untuk  merujuk sumber  utama dari  ajaran  Islam,  yakni  Al  Qur’an.  Apakah  Al  Qur’an mengizinkan  atau  justru  melarang  pernikahan  dari  perempuan    di  bawah umur?  Yang  jelas,  tidak  ada satu  ayatpun  yang  secara  eksplisit mengizinkan  pernikahan  seperti  itu.  Ada sebuah  ayat  yang  dapat dijadikan  inspirasi  untuk  menjawab  persoalan  di  atas, meski  substansi dasarnya  adalah  tuntunan  bagi  muslim  dalam  mendidik  dan memperlakukan  anak  yatim.  Meski  demikian,  petunjuk  Al  Qur’an mengenai  perlakuan  anak  yatim  itu  dapat  juga  kita  terapkan  pada anak secara umum. Ayat tersebut adalah QS. An-Nisa/4:6:
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
ْا ُ َ ۡ ٱَو ٰ َ ٰ َ َ ۡ ٱ ْا ُ َ َ  اَذِإ َ َح َ ِّ ٱ َ ا ٗ ۡ ُر  ۡ ُ ۡ ِّ ُ ۡ َ اَء  ۡنِ َ ْآ ُ َ ۡد
ّٗ ِ َ   َن َ َ َو  ْۚاوُ َ ۡ َ  نَأ  اًراَ ِ َو ٗ اَ ۡ ِإ ٓ َ ُ ُ ۡ َ   َ َو ۖۡ ُ َ ٰ َ ۡ َأ  ۡ ِ ۡ َ ِإ ٗ ِ َ   َن َ َ َو  ۖ ۡ ِ ۡ َ ۡ َ ۡ َ
ِ  ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ِفوُ ۡ َ ۡ ۡ ِ ۡ َ ِإ  ۡ ُ ۡ َ َد  اَذِ َ ِ  ٰ َ َ َو ۚۡ ِ ۡ َ َ  ْاوُ ِ ۡ َ َ  ۡ ُ َ ٰ َ ۡ َأ ِ ٗ ِ َ
Terjemahannya:
Dan  ujilah  anak  yatim  itu  sampai  mereka  cukup  umur  untuk  kawin. kemudian  jika  menurut  pendapatmu  mereka  telah cerdas  (pandai memelihara  harta),  Maka  serahkanlah  kepada  mereka  harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan  (janganlah  kamu)  tergesa-gesa  (membelanjakannya)  sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah  ia  menahan  diri  (dari  memakan  harta  anak  yatim  itu)  dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang  patut.  kemudian  apabila  kamu  menyerahkan  harta  kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu)  bagi  mereka.  dan  cukuplah  Allah  sebagai  Pengawas  (atas persaksian itu). 5
Dalam  kasus  anak  yang  ditinggal  wafat  orang  tuanya, seorang  bapak asuh  diperintahkan  untuk:  (1)  mendidik,  (2) menguji  kedewasaan  mereka“sampai  usia  me nikah” Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka,  kelakuan  dan  lain-lain  sampai  diketahui  bahwa  anak  itu  dapat dipercayai, sebelum  mempercayakan  pengelolaan  keuangannya sepenuhnya. Di  sini  ayat Al  Qur’an  mempersyaratkan perlunya tes dan bukti obyektif  perihal  kematangan  fisik  dan  kedewasaan intelektual  anak  asuh sebelum  memasuki  usia  nikah  sekaligus mempercayakan  pengelolaan  hartabenda  kepadanya.  Logikanya,    jika bapak asuh tidak diperbolehkan sembarang mengalihkan pengelolaan keuangan  kepada  anak  asuh  yang  masih  kanak -kanak, tentunya bocah ingusan tersebut juga tidak layak, baik secara fisik dan intelektual untuk menikah.
5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya , h.100
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
D i
s a m p i n g   p e r s o a l a n - p e r s o a l a n   y a n g   t e l a h d i k e m u k a k a n   d i   a t a s , seorang  wanita  sebelum  dinikahkan harus  ditanya  dan  dimintai  persetujuan agar  pernikahan  yang dilakukannya  itu  menjadi  sah.  Dengan  berpegang  pada  prinsip  ini, persetujuan  yang  diberikan  gadis  belum  dewasa  tentu  tidak  dapat dipertanggungjawabkan,  baik secara moral maupun intelektual. Karenanya, klaim  sejumlah  pihak  yang  menikahi  gadis  di  bawah  umur  dengan  dalih meneladani sunnah Nabi SAW itu adalah bermasalah, baik dari sisi normatif (agama) maupun secara sosiologis (masyarakat).
Jikalau  riwayat-riwayat  seputar  pernikahan  Nabi  SAW dengan‘Aisyah  yang  masih  kanak -kanak  itu  valid,  itu  juga tidak  bisa  serta  merta dijadikan  sandaran  untuk  mencontohnya. Tidakkah  Nabi  SAW  itu  memiliki  previlige  (hak  istimewa)  yang hanya  diperuntukkan  secara  khusus  untuknya,tapi  tidak  untuk umatnya.
Menurut  Ibnu Syubromah  bahwa  agama  melarang  pernikahan  dini (pernikahan  sebelum  usia  baligh).  Menurutnya,  nilai  esensial  pernikahan adalah  memenuhi  kebutuhan  biologis,  dan  melanggengkan  keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan.
Ibnu  Syubromah  mencoba  melepaskan  diri  dari  kungkungan  teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah (yang saat itu  berusia  usia  6  tahun),  Ibnu  Syubromah  menganggap  sebagai  ketentuan khusus bagi Nabi Saw yang tidak bisa ditiru umatnya.
Sebaliknya,  mayoritas  pakar  hukum  Islam  melegalkan  pernikahan dini. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari Surat al Thalaq ayat 4. Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam  usia  sangat  muda.  Begitu  pula  pernikahan  dini  merupakan  hal  yang lumrah di kalangan sahabat.
Bahkan  sebagian  ulama  menyatakan  pembolehan  nikah  dibawah umur  sudah  menjadi konsensus  pakar  hukum  Islam.  Wacana  yang diluncurkan  Ibnu  Syubromah  dinilai  lemah  dari  sisi  kualitas  dan  kuantitas, sehingga  gagasan  ini  tidak  dianggap.  Konstruksi  hukum  yang  di  bangun Ibnu Syubromah sangat rapuh dan mudah terpatahkan.
Pada  hakekatnya,  penikahan  dini  juga  mempunyai  sisi  positif.  Kita tahu,  saat  ini  pacaran  yang  dilakukan  oleh  pasangan  muda-mudi  acapkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampui batas,  dimana  akibat  kebebasan  itu  kerap  kita  jumpai  tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai  pada  taraf  yang  memprihatinkan.  Hemat  penulis,  pernikahan  dini merupakan  upaya  untuk  meminimalisir  tindakan-tindakan  negatif  tersebut.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
Daripada  terjerumus  dalam  pergaulan  yang  kian  mengkhawatirkan,  jika sudah  ada  yang  siap  untuk  bertanggungjawab  dan  hal  itu  legal  dalam pandangan syara’.
Seperti  dalam  Hadits  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya mengandung seruan untuk menikah bagi “para pemuda” ( asy syabab ), bukan orang  dewasa  ( ar rijal )  atau  orang  tua  ( asy  syuyukh ).  Hanya  saja  seruan  itu tidak disertai indikasi ( qarinah ) ke arah hukum wajib, maka seruan itu adalah seruan  yang  tidak  bersifat  harus  ( thalab  ghairu  jazim ),  alias  mandub ( sunnah ).Pengertian  pemuda  yang  dimaksud  adalah  orang  yang  telah mencapai  usia  baligh  tapi  belum  mencapai  usia  dewasa  ( sinn  al  rujuulah ). Sedang  yang  dimaksud  kedewasaan  (ar  rujulah)  adalah “ kamal  ash  shifat  al mumayyizah  li  ar  rajul ”  yaitu  sempurnanya  sifat-sifat  yang khusus/spesifik bagi seorang laki-laki.
Hukum umum  yang terpenting adalah kewajiban memenuhi syarat- syarat sebagai persiapan sebuah pernikahan. Kesiapan nikah dalam tinjaun fiqih paling tidak diukur dengan 3 (tiga) hal, yaitu :
a. Pertama, kesiapan ilmu yaitu  kesiapan  tentang  pemahaman  hukum-hukum  fiqih  yang  berkaitan dengan urusan pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti hukum khitbah (melamar), pada saat nikah, seperti syarat dan rukun aqad nikah, maupun  sesudah  nikah,  seperti  hukum  nafkah,  thalak,  dan  ruju`.  Syarat pertama  ini  didasarkan  pada  prinsip  bahwa  fardhu  ain  hukumnya  bagi seorang  muslim  mengetahui  hukum-hukum  perbuatan  yang  sehari-hari dilakukannya atau yang akan segera dilaksanakannya. Selain itu kewajiban menuntut ilmu tidak boleh dilalaikan. Sebab, di samping menuntut ilmu itu  wajib  atas  setiap  muslim  (HR.  Ibnu  Majah),  menuntut  ilmu  juga merupakan amanat dari orang tua yang wajib dilaksanakan. Syariat Islam telah  mewajibkan  kita  untuk  selalu  memelihara  amanat  dengan  sebaik- baiknya,  dan  ingatlah  bahwa  melalaikan  amanat  adalah  dosa  dan  ciri seorang munafik. Allah SWT berfirman :
َنﻮُﻋاَر ْﻢِﻫِﺪْﻬَﻋَو ْﻢِِﺎَﻧﺎَﻣَِﻷ ْﻢُﻫ َﻦﻳِﺬﱠﻟاَو
Terjemahnya:
“Dan  (orang-orang  beriman)  adalah  orang-orang  yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.” (QS Al Mu`minun/23 : 8) 6 b. Kedua, kesiapan materi/harta . Dimaksud  harta  di  sini  ada  dua  macam,  yaitu  harta  sebagai  mahar (maskawin)  (lihat  QS  An  Nisaa`  :  4)  dan  harta  sebagai  nafkah  suami kepada  isterinya  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok/primer  ( al  hajat  al
6 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya , h. 475
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
asasiyah ) bagi isteri yang berupa sandang, pangan, dan papan (lihat QS Al Baqarah  :  233,  dan  Ath  Thalaq  :  6).  Mengenai  mahar,  sebenarnya  tidak mutlak  harus  berupa  harta  secara  materiil,  namun  bisa  juga  berupa manfaat,  yang  diberikan  suami  kepada  isterinya,  misalnya  suami mengajarkan  suatu  ilmu  kepada  isterinya.  Adapun  kebutuhan primer, wajib diberikan dalam kadar yang layak ( bi al ma’ruf ) yaitu setara dengan kadar  nafkah  yang  diberikan  kepada  perempuan  lain  semisal  isteri seseorang dalam sebuah masyarakat.
c. Ketiga, kesiapan fisik/kesehatan
Khususnya  bagi  laki-laki,  yaitu  maksudnya  mampu  menjalani  tugasnya sebagai laki-laki, tidak impoten. Imam  Ash Shan’ani menyatakan bahwa ” al  ba`ah” dalam  hadits  anjuran  menikah  untuk  para syabab di  atas, maksudnya adalah jima’ . 7 Khalifah Umar bin Khaththab pernah memberi tangguh  selama  satu tahun  untuk  berobat  bagi  seorang  suami  yang impoten. 8 Ini  menunjukkan  keharusan  kesiapan  “fisik”  ini  sebelum menikah.
Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa depan. Hukum Islam bersifat  humanis dan  selalu  membawa  rahmat  bagi  semesta  alam.  Apa  yang  pernah digaungkan Imam Syatiby dalam magnum opusnya ini harus senantiasa kita perhatikan.  Hal  ini    bertujuan  agar  hukum  Islam  tetap  selalu  relevan  dan mampu merespon dinamika perkembangan zaman.

## III. Perkawinan  Usia  Dini  (di  bawah  umur)  menurut  Hukum Nasional
Berdasarkan  pasal  45  KUHP,  dan  berdasarkan  Undang-Undang Peradilan  Anak  menegaskan  bahwa  “Jika  seorang  yang  di  bawah  umur dituntut  karena  melakukan  tindak  pidana  ketika  umurnya  belum  cukup  16 tahun,  hakim  boleh  memerintahkan  supaya  anak  tersebut  dikembalikan kepada  orang  tuanya,  walinya  atau  pemeliharanya  dengan  tidak  dikenakan suatu  hukuman,  atau  memerintahkannya  supaya  diserahkan  pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman” Berdasarkan pasal 45 KUHP di atas, maka pengertian anak adalah seorang yang di bawah umur adalah yang berusia belum 16 tahun.
Sementara  itu  Berdasarkan UU  No.  23  tahun  2002 memberikan  batasan  usia  seseorang  yang  dikategorikan
7 Imam Ash Shan’ani , Subulus Salam, juz III hal. 109
8 Taqiyuddin An Nabhani, 1990, An Nizham Al Ijtima’i fi Al Islam, 1990. H. 163
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
sebagai  anak  dan Setiap  anak  mempunyai  hak  dan kewajiban  seperti yang tertuang dalam UU No. 23 tahun 2002 sebagai berikut: 9
Pasal  1  tentang  perlindungan anak,  mendefinisi  anak  adalah seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas) tahun,  termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Pasal 4:   s e t i a p   a n a k b e r h a k   u n t u k   d a p a t   h i d u p ,   t u m b u h , b e r k e m b a n g ,   d a n berpartisipasi  secara  wajar  sesuai  dengan  harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,
Pasal  9  ayat  1 :Setiap  anak  berhak  memperoleh  pendidikan  dan pengajaran  dalam  rangkapengembangan  pribadinya  dan  tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat danbakatnya,
P a s a l 1 1 : s e t i a p a n a k b e r h a k u n t u k
b e r i s t i r a h a t   d a n memanfaatkan  waktu  luang,  bergaul dengan anak yang sebaya, bermain,berekreasi sesuai dengan minat,  bakat,  dan  tingkat  kecerdasannya  demi pengembangan diri.
Pasal  13  ayat  1:  setiap  anak  selama  dalam  pengasuhan o r a n g t u a , w a l i , a t a u p i h a k   l a i n   m a n a p u n   y a n g   b e r t a n g g u n g j a w a b   a t a s pengasuhan,  berhak  mendapat  perlindungan  dari perlakuan  (a)  diskriminasi(b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual (c)  penelantaran  (d)  kekejaman,kekerasan,  dan  penganiayaan  (e) ketidakadilan  (f)  perlakuan  salah  lainnya.Selain  itu  orang  tua  dan keluarganya mempunyai kewajiban dan tanggungjawab terhadap anak seperti  yang  tertulis  di  UU  no. 23  tahun  2002  Pasal  26ayat  1  :  orang  tua berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk  (a)  mengasuh,memelihara, mendidik,  dan  melindungi  anak  (b)  menumbuhkembangkan  anaksesuai dengan  kemampuan,  bakat,  dan  minatnya  (d)  mencegah terjadinyaperkawinan  pada  usia  anak-anak.UU  pelindungan  anak  dengan sangat jelas mengatur segala sesuatu yangberkaitan dengan  anak, jadi sangatlah  mengherankan  jika  masih  banyak pelanggarn  yang terjadi  terhadap  anak  dalam  konteks  ini  adalah  pernikahananak  di bawah umur.
Seiring  dengan  hal tersebut,  maka  Undang-undang  negara  kitajuga  telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai  umur  19  (sembilan  belas)  tahun  dan  pihak  perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun. 10 I n i   d a p a t   d i l i h a t d a l a m   U U   N o .   1 tahun  1974  tentang  perkawinan, UU  ini
9 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
menjelaskan  syarat -syarat  yangwajib  dipenuhi  calon  mempelai sebelum melangsungkan pernikahan: 11
:  perkawinan  harus  didasarkan  atas persetujuan  kedua  calon mempelai,
Pasal  6  ayat  2 :  untuk  melangsungkanperkawinan  seseorang  yang belum  mencapai  umur  21  (duapuluh  satu)  tahunharus  mendapat ijin kedua orang tua,
Pasal 7:  perkawinan  hanya  diijinkanjika  pihak  pria  sudah  mencapai umur  19  (sembilan  belas)  tahun  dan  pihakwanita  sudah  mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
Kebijakan  pemerintah  dalam  menetapkan  batas  minimal  usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu  syaratnya  adalah  bahwa  para  pihak  yang  akan  melakukan  perkawinan telah  matang  jiwa  dan  raganya.  Oleh  karena  itu  di  dalam  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 .
Hukum adat tidak mengenal batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan  perkawinan.  Dalam  hukum  adat  tidak  dikenal  fiksi  seperti dalam hukum perdata. Hukum adat mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu, berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap  atau  tidak  cakap,  mampu  atau  tidak  mampu  melakukan  perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. 12 Artinya apakah ia dapat  memperhitungkan  dan  memelihara  kepentingannya  sendiri  dalam perbuatan hukum yang dihadapinya itu. Belum cakap artinya, belum mampu memperhitungkan  dan  memelihara  kepentingannya  sendiri.  cakap  artinya, mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. Apabila  batasan  umur  minimal  itu  dihubungkan  dengan  perbuatan kawin,  hukum  adat  mengakui kenyataan  bahwa  apabila  seorang  pria  dan seorang  wanita  itu  kawin  dan  dapat  anak,  mereka  dinyatakan  dewasa, walaupun  umur  mereka  itu  baru  15  tahun.  sebaliknya  apabila  mereka dikawinkan  tidak  dapat  menghasilkan  anak  karena  belum  mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa. 13
Hukum adat membolehkan perkawinan anak-anak yang dilaksanakan ketika anak masih berusia kanak-kanak. Hal ini dapat terjadi karena di dalam Hukum  Adat  perkawinan  bukan  saja  merupakan  persatuan  kedua  belah
11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
12 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta Rineka Cipta 2005.) Hal.12
13 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional , h.14
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
mempelai  tetapi  juga  merupakan persatuan  dua  buah  keluarga  kerabat. 14 Adanya  perkawinan  di  bawah  umur  atau  perkawinan  kanan-kanak  tidak menjadi masalah di dalam Hukum Adat karena kedua suami isteri itu akan tetap  dibimbing  oleh  keluarganya,  yang  dalam  hal  ini  telah  menjadi  dua keluarga, sehingga Hukum Adat tidak melarang perkawinan kanak-kanak. pembatasan  umur  minimal  untuk  kawin  bagi  warga  negara  pada prinsipnya  dimaksudkan  agar  orang  yang  akan  menikah  diharapkan  sudah memiliki  kematangan  berpikir,  kematangan  jiwa  dan  kekuatan  fisik  yang memadai.  Keuntungan  lainnya  yang  diperoleh  adalah  kemungkinan keretakan  rumah  tangga  yang  berakhir  dengan  perceraian  dapat  dihindari, karena  pasangan  tersebut  memiliki  kesadaran  dan  pengertian  yang  lebih matang  mengenai  tujuan  perkawinan  yang  menekankan pada  aspek kebahagiaan lahir dan batin.
Walaupun  sekarang  ini  sudah  diberlakukan  Udang-undang  No.  1 Tahun  1974  (  Undang-Undang  perkawinan)  yang  bersifat  nasional  harus berlaku  bagi  seluruh  warga  Negara  dan  penduduk  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  namun ternyata  disana  sini  diberbagai  daerah  dan berbagai  golongan  masyrakat  Indonesia  masih  memberlakukan  hokum perkawinan  adat,  Apalagi  bahwa  undang –undang  yang  dimaksud  hamya mengatur  pokok-pokok  perkawinan  saja  dan  tidak  mengatur  hal-hal  yang bersifat khusus setempat. 15
Dalam Undang-undang perkawinan nasional tersebut tidaklah diatur mengenai  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  bentuk-bentuk  perkawinan, cara  peminangan  (pelamaran)  dilakukan,  upacara-upacar  perkawinan  dan lainnya, sehingga semua masalah yang disebutkan masih berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan adat dan selalu dilaksanakan oleh setiap warga Negara  Indonesia  yang  melangsungkan  perkawinan.  Meskipun  demikian dalam  hal  perkawinan  di  bawah  umur  terpaksa  dilakukan,  masih memberikan kemungkinan penyimpangannya dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. 16 Perkawinan  Dibawah  Umur  Menurut  Konsep  Undang-Undang  R.I sekarang  Berdasarkan  Undang-Undang  R.I  yang  berlaku  hingga  sekarang, pengertian  belum  dewasa  dan  dewasa  belum  ada  pengertiannya.  UU perkawinan No.1 tahun 1974, hanya mengatur tentang : 17
1. Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat 2).
14 Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia (Bandung: Alfabea, 2008) h.222
15 Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia . h. 223
16 Lihat pasal 7 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974.
17 UU No.1 Tahun 1974 pengaturan tentang anak.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
2. Umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (pasal 7 ayat 2).
3. Anak  yang  belum  mencapai  umur  18  tahun  atau  belum  pernah  kawin, berada didalam kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat 1).
4. Anak  yang  belum  mencapai  umur  18  tahun  atau  belum pernah  kawin, yang  tidak  berada  dibawah  kekuasaan  orang  tuanya,  berada  dibawah kekuasaan wali (pasal 50 ayat 1).
Dengan demikian tidak ada ketentuan yang mengatur tentang "yang disebut belum dewasa dan dewasa" dalam Undang-undang ini.
Hukum  menganggap  dalam  lintas  masyarakat  menghendaki kematangan  berfikir  dan  keseimbangan  psikis  yang  pada  orang  belum dewasa masih dalam taraf permulaan sedangkan sisi lain dari pada anggapan itu ialah bahwa seorang yang belum dewasa dalam perkembangan fisik dan psikisnya  memerlukan  bimbingan  khusus.  Karena  ketidakmampuannya maka  seorang  yang  belum  dewasa  harus  diwakili  oleh  orang  yang  telah dewasa  sedangkan  perkembangan  orang  kearah  kedewasaan  ia  harus dibimbing.
Asas-asas  perkawinan  menurut  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974 adalah 18 :
1.  Asas  suka  rela  menurut  pasal  6  ayat  1  menentukan  bahwa  perkawinan harus  didasari  persetujuan  kedua  calon  mempelai.  Perkawinan  disini mempunyaimaksud  bahwa  dalam  suatu  perkawinan  harus  mendapat persetujuan  darikedua  calon  suami-istri  atau  dengan  kata  lain  tidak  ada pihak yangmemaksa dari manapun.
2. Partisipan Keluarga.Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam  kehidupan  seseorang  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia, maka peran  orang  tua  atau  partisipasi  keluarga  sangat  dibutuhkan terutamadalam hal pemberian ijin untuk melaksanakan perkawinan.
3. Perceraian dipersulit Ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang perceraianterdapat  dalam  pasal  39  dan  41  UU  No  1  tahun  1974,  disini dijelaskan bahwa pasangan suami-istri yang hendak bercerai tidak begitu sajadilakukan karena ada akibat-akibat yang harus dipertimbangkanh baik bagidiri  masing-masing  dan  juga  bagi  anak-anaknya,  bagi  yang sudahmempunyai anak.
4.  Asas  monogamiPenegasan  asas  monogami  ini  terdapat  pada  pasal  27 yang berbunyi  Dalam  waktu  yang  sama  seorang  laki-laki  hanya  boleh mempunyai seorang istri, dan seorang perempuan hanya seorang suami”. Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  mengatur prinsip,  bahwa  calon  suami  dan  istri  itu  telah  masak  jiwa  dan  raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan
18 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
tujuan  perkawinan  secara  baik  tanpa  berakhir  pada  perceraian  dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
Dengan  batas  umur  yang  telah  ditetapkan  oleh  undang-undang perkawinan bagi pria dan wanita untuk melakukan perkawinan, maka tujuan perkawinan  dapat  terwujud.  Karena  tujuan  perkawinan  adalah  untuk membentuk keluarga yang bahagia ,kekal dan sejahtera. Untuk itu suami istri perlu  saling  membantu  dan  melengkapi  agar  masing-masing  dapat mengembangkan kepribadiannya  membantu  dan  mencapai  kesejahteraan spiritual dan material. 19 Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) UU No,  1  Tahun  1974  yang  mengatakan  bahwa  “Perkawinan  hanya  diizinkan jika  pihak  pria  sudah  mencapai  usia  19  tahun  dan  pihak  wanita  sudah mencapai  usia  16  tahun”.  Dari  hal  tersebut  ditafsirkan  bahwa  UU  No.  1 Tahun 1974 tidak mengehendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Pembatasan  umur  minimal  untuk  kawin  bagi  warga  negara  pada prinsipnya  dimaksudkan  agar  orang  yang  akan  menikah  diharapkan  sudah memiliki  kematangan  berpikir,  kematangan  jiwa  dan  kekuatan  fisik  yang memadai.  Kemungkinan  keretakan  rumah  tangga  yang  berakhir  dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian  yang  lebih  matang  mengenai  tujuan  perkawinan  yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.
Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau  dari  sisi  sosial,  pernikahan  dini  dapat  mengurangi  harmonisasi keluarga.  Hal  ini  disebabkan  oleh  emosi  yang  masih  labil,  gejolak  darah muda  dan  cara  pikir  yang  belum  matang.  Melihat  pernikahan  dini  dari berbagai  aspeknya  memang  mempunyai  banyak  dampak  negatif.  Oleh karenanya,  pemerintah  hanya  mentolerir  pernikahan  diatas  umur  19  tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.
Undang-undang  perkawinan  yang  tidak  menhendaki  pelaksanaan perkawinan  dibawah  umur,  agar  suami  istri  yang  dalam  masa  perkawinan dapat menjaga kesehatannya dan keterunannya, untuk itu perlu ditetetapkan batas-batas  umur  bagi  calon  suami  dan  istri  yang  akan  melansungkan perkawinan.
Tetapi perkawinan di bawah umur dapat dengan terpaksa dilakukan karena  UU  No.  1  Tahun  1974  masih  memberikan  kemungkinan penyimpangannya.  Dalam  Pasal  7  ayat  (2)  UU  No.  1  Tahun  1974,  yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas
19 Ny.  Soemiyati.  Hokum  perkawinan  islam  dan  Undang-undang  Perkawinan. (Yogyakarta: Liberty, 2007) h. 5.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
umur  minimal  tersebut. Banyak alasan  seseorang  menikah  di  bawah  umur karena  wanita  hamil  akibat  perilaku  sex  bebas,  solusinya  adalah  orang  tua mereka  harus  menikahkan  mereka  pada  usia  muda.  Dan  pada  akhirnya banyak anggota masyarakat meminta Surat Dispensasi Kawin dengan alasan hamil  diluar  nikah  akibat  pergaulan  bebas.  Situasi  semacam  itu mengilustrasikan relevansi meningkatnya pernikahan dibawah umur karena banyaknya kehamilan pra-nikah pada usia anak-anak akibat berkembangnya budaya sex bebas.
UU Perkawinan memberikan toleransi bagi setiap warga Negara yang batas  usianya  belum  mencukupi  dengan  Surat  Dispensasi  dari  pengadilan atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh  kedua  orang  tua  pihak  pria  maupun wanita (Psl 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974). Pelaku dan para pihak yang terlibat  dalam  pernikahan  dibawah  umur  akan  sulit  dikriminalkan  tanpa melihat aspek sebab-sebab (alasan), proses dan tujuan dari pernikahannya. Namun  mencegah  pernikahan  dibawah  umur  dengan mengkriminalisasi pernikahan di bawah umur belum tepat karena beberapa alasan, yaitu: 20
1)  belum  ada  kekhawatiran  kolektif  (massal)  akibat  buruk  pernikahan dibawah umur;
2) akan menafikan norma agama;
3)  melawan  beberapa  budaya  masyarakat  Indonesia  (seperti  budaya masyarakat Karo, Sumut), dan bertentang dengan tradisi;
4) serta dapat bersifat resisten dengan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, upaya meredam meningkatnya pernikahan di bawah umur melalui penegakan hukum, bukan mengkriminalisasi pernikahan atau perkawinan  tetapi  lebih  efektif  dengan  mengaktualisasikan  “perzinaan  dan hubungan di luar nikah” serta kegiatan pornografi bebas kedalam peraturan perundang-undangan,  mengefektifkan  penegakan  hukum  terhadap  setiap tindakan  dan  kegiatan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  dan  eksploitasi yang dialami pasangan nikah muda.
Pernikahan anak di bawah umur masih menjadi kontroversi di tengah masyarakat.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  adanya  perbedaan pandangandiantara  pihak-pihak  terkait  dalam  hal  menyikapi  pernikahan anak  di  bawahumur.  Pemerintah  sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi di negara  Indonesiadiharapkan  bisa  menjadi  penengah  diantara  pihak-pihak yang berselisih dan mampu menegakkan regulasi terkait pernikahan anak di bawah  umur.  Sinergi  antara  dua  belah  pihak  yaitu  pemerintah  dan masyarakat merupakan jalan keluar terbaik yang bisa diambil sementara ini
20 Darmiawaty, http://zahrasyalwati.blogspot.com  /2012/01/perkawinan-dibawah- mmur-menurut-hukum.html diakses 20 Agustus 2014
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
agar  pernikahan  anak  di  bawah  umur  bisa  dicegah  dan  ditekan  seminimal mungkin keberadaannya di tengah masyarakat.
Permasalahan berikutnya adalah baik kebijakan pemerintah maupun hukum  agama  sama-sama  mengandung  unsur  maslahat.  Pemerintah melarang pernikahan usia dini adalah dengan pelbagai pertimbangan di atas. Begitu  pula  agama  tidak  membatasi  usia  pernikahan,  ternyata  juga mempunyai nilai positif. Sebuah permasalahan yang cukup dilematis. Menyikapi masalah tersebut, penulis teringat dengan gagasan Izzudin Ibn Abdussalam dalam bukunya Qowa’id al Ahkam. Beliau mengatakan jika terjadi dua kemaslahatan, maka kita dituntut untuk menakar mana maslahat yang lebih utama untuk dilaksanakan.
Kaedah  tersebut  ketika  dikaitkan  dengan  pernikahan  dini  tentunya bersifat  individual-relatif.  Artinya  ukuran  kemaslahatan  di  kembalikan kepada  pribadi  masing-masing.  Jika  dengan  menikah  usia  muda  mampu menyelamatkan  diri  dari  kubangan  dosa  dan  lumpur  kemaksiatan,  maka menikah  adalah  alternatif  terbaik. Sebaliknya,  jika  dengan  menunda pernikahan sampai pada usia ”matang” mengandung nilai positif, maka hal itu adalah yang lebih utama.

## IV. Penutup
Pernikahan  di  bawah  umur  (dini)  adalah  pernikahan  yang  terjadi dalam kaitannya dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Waktu tertentu dalam hal ini  bisa ditinjau dari hukum Islam ataupun dari hukum Nasional yang berlaku.
Menurut Hukum Islam, Seorang anak dikatakan telah baligh adalah ketika  telah  "bermimpi  basah"  untuk  anak  laki-laki,  dan  telah menstruasi untuk  anak  perempuan.  Menurut  hukum  KUHP  Indonesia,  batas  usia dibawah umur/belum dewasa adalah belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah  kawin, begitu  juga  dengan  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  yang juga  batasan  umur  tertentu.  hal  ini  berlaku  baik  untuk  laki-laki  maupun perempuan.  Dikatakan  anak  di  bawah  umur  (dini),  berarti  usianya  belum mencapai batas yang disyaratkan.

## DAFTAR PUSTAKA
An Nabhani,Taqiyuddin. An Nizham Al Ijtima’i fi Al Islam, 1990.
Darmiawaty, http://zahrasyalwati.blogspot.  Com  /2012/01/perkawinan- dibawah-mmur-menurut-hukum.html diakses 20 Agustus 2014
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahannya ,(  Surabaya:  Mekar, 2004) h.99
HR.  Al-Bukhari  (no.  5066)  kitab an-Nikah, Muslim  (no. 1402)  Kitab an- Nikah , dan at-Tarmizi (no. 1087) kitab an-Nikah http://blog.umy.ac.id/wiwinsundari/2011/11/15/makalah-fiqih- %E2%80%9C-pernikahan-dini-%E2%80%9D/ diakses  20  Agustus 2014
Imam Ash Shan’ani , Subulus Salam, juz III .
Moh.  Thalib, Fiqh Sunnah Terjemah, Jilid  ke-6, Cet.  II, (Bandung  :  PT  Al- Ma'arif, 1981), h..22
Ny. Soemiyati. Hokum perkawinan islam dan Undang-undang Perkawinan. (Yogyakarta: Liberty, 2007) h. 5.
Setiady,Tolib. Intisari Hukum Adat Indonesia ,Bandung: Alfabea, 2008. Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional ,Jakarta Rineka Cipta 2005.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak