## JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

## TINJAUAN YURIDIS AKTA NOTARIS YANG ISINYA DIINGKARI  OLEH PARA PIHAK

## Diah Irmawati
Program Studi Magister Kenotariatan PPS Unisma Jalan Mayjen Haryono Nomor 193 Malang Email: diya.irmawati@gmail.com

## Abstrak
Isi akta yang diingkari oleh para pihak setelah salinan akta diterima oleh  para  pihak  belum  ditemukan  peraturan  yang  mengaturnya,  padahal dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  d  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014 mewajibkan  notaris  untuk  mengeluarkan  salinan  dari  akta  yang  telah dibuatnya. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah  yuridis  normatif.  Hasil  pada  penelitian  menunjukkan  bahwa  Akibat hukum bagi para pihak yang ingkar terhadap isi dari akta notaris yang telah dikeluarkan  salinannya  adalah  para  pihak  dapat  dikenakan  pasal  264  dan 266 KUHP karena memberikan dan memasukkan keterangan palsu di dalam akta  otentik  dan  kedudukan  hukum  salinan  akta  notaris  yang  isinya diingkari  oleh  para  pihakadalah  menjadi  batal  demi  hukum  karena  akta tersebut cacat dalam isinya yaitu mengandung unsur penipuan. Hal ini diatur dalam Pasal 1869 KUH Perdata.
Kata kunci : akta notaris, diingkari, para pihak

## Abstract
The contents of the deed which is denied by the parties after the copy of  the  deed  received  by  the  parties  has  not  found  any  rules  governing  it, even though in Article 16 paragraph (1) letter d of Law Number 2 Year 2014 requires the notary to issue a copy of the deed that has been made. The type of  legal  research  used  in  writing  this  thesis  is  normative  juridical.  The results  of  the  study  show  that  the  legal  consequences  for  the  parties  who deny  the  contents  of  the  notary  deed  that  has  been  issued  a  copy  are  the parties may be subject to Article 264 and 266 of the Criminal Code because they provide and include false information on the authentic deed and legal position copy of the notary deed whose contents are denied by the parties it is null and void because the deed is defective in its contents, which contains elements of fraud. This is regulated in Article 1869 of the Civil Code.
Keywords: notary deed, denied, the parties.

## PENDAHULUAN
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik,  sejauh  pembuatan  akta  otentik  tersebut  tidak  dikhususkan  kepada Pejabat  umum  lainnya.  Pembuatan  akta  otentik  ada  yang  diharuskan  oleh Peraturan  Perundang-undangan  dalam  rangka  menciptakan  kepastian, ketertiban  dan  perlindungan  hukum  contohnya  akta  pendirian  Perseroan Terbatas.  Selain  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  notaris  atau  dihadapan notaris.  bukan  saja  karena  diharuskan  oleh  Undang-undang  tetapi  juga dikehendaki  oleh  pihak  yang  berkepentingan  untuk  memastikan  hak  dan kewajiban  para  pihak  demi  kepastian,  ketertiban  dan  perlindungan  hukum bagi  pihak  yang  berkepentingan  sekaligus  bagi  masyarakat  secara keseluruhan. 1
Akta  notaris  dibuat  tidak  hanya  sekedar  untuk  mengingat  kembali peristiwa-peristiwa  yang  telah  terjadi,  tetapi  lebih  ditujukan  untuk kepentingan kekuatan pembuktiannya, sehingga diharapkan akan memberikan  kepastian  hukum  dalam  menentukan  hak  dan  kewajiban masing-masing  di  kemudian  hari.  Dengan  banyaknya  peristiwa-peristiwa hukum  yang  terjadi  sehingga  mendorong  dan  menuntut  masyarakat  akan pentingnya  kekuatan  pembuktian  suatu  akta  menyebabkan  peranan  notaris sebagai pejabat umum harus selalu mengikuti perkembangan hukum kepada masyarakat  yang  membutuhkan  dan  menjaga  akta-akta  yang  dibuatnya untuk selalu dapat memberikan kepastian hukum. Hal ini juga dikarenakan masyarakat  semakin  menyadari  pentingnya  perjanjian-perjanjian  atau hubungan hukum yang dibuat oleh para pihak dituangkan dalam akta otentik dengan  tujuan  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dan  dapat  digunakan sebagai alat bukti yang sempurna.
Sebagai  alat  bukti  yang  sempurna,  akta  notaris  tidak  perlu  lagi dibuktikan  dengan  dibantu  alat  bukti  yang  lain.  Undang-undang memberikan penilaian pembuktian terhadap akta notaris karena akta tersebut telah memenuhi unsur-unsur akta otentik yang dituangkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu:
1) Akta  itu  harus  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang- undang 2
2) Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
3) Bahwa  akta  itu  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pejabat  umum  yang berwenang untuk membuatnya di tempat di mana akta itu dibuat.
Akta  Notaris  lahir  karena  adanya  keterlibatan  langsung  dari  para pihak  yang  menghadap  notaris,  merekalah  yang  menjadi  pemeran  utama
1 Penjelasan  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2 Bentuk akta diatur dalam Pasal 38 UU Nomor 2 Tahun 2014

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
dalam  pembuatan  sebuah  akta  sehingga  tercipta  sebuah  akta  yang  otentik. Akta  Notaris  adalah  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang. Akta yang dibuat notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian  dan  penetapan  yang  disaksikan  oleh  para  penghadap  dan  saksi- saksi. 3
Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris (selanjutnya disingkat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014) dan Undang- undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat Undang-undang Nomor  2  Tahun  2014)  merupakan  pedoman  notaris  dalam  melaksanakan tugas  jabatannya.  Kedua  undang-undang  tersebut  mengatur  antara  lain tentang  kewenangan  notaris,  kewajiban  notaris  dan  larangan  bagi  notaris. Tiga hal tersebut merupakan hal penting terkait dengan pelaksanaan jabatan notaris.
Bukan  hanya  kewenangan  saja  yang  harus  diperhatikan  Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, namun ada salah satu kewajiban Notaris  yang  harus  selalu  dilaksakan  yang  tertera  dalam  Pasal  16  ayat  (1) huruf  dUndang-undang  Nomor  02  Tahun  2014  bahwa  notaris  wajib mengeluarkan salinan akta berdasarkan minuta akta.Salinan akta merupakan turunan  dari  minuta  akta,  lebih  lengkapnya  mengenai  pengertian  salinan akta  diatur  dalam  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  02  Tahun  2014,  salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan  akta  tercantum  frasa  “diberikan  sebagai  SALINAN  yang  sama bunyinya.  Pengertian  “Minuta  akta  atau  minit  adalah  akta  yang  asli  yang ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan notaris dan disimpan dalam arsip notaris (bukan salinan atau kutipan dan juga bukan grosse)”. 4
Minuta akta bisa dikatakan nyawa seorang notaris, di dalam minuta itu berisi kehendak para penghadap atau para pihak dan dibagian akhir akta itu tertera tandatangan para pihak dan Notarisnya. Sebelum akta itu di tanda tangani,  Notaris  wajib  harus  membacakan  isi  dari  akta  tersebut  agar  di mengerti  oleh  para  penghadap.  Sekalipun  tidak  dibacakan,  para  penghadap harus memberi paraf pada setiap akta tersebut.
Pembuatan  salinan  akta  harus  berpedoman  terhadap  minuta  akta. Salinan akta ada setelah minuta akta dibuat oleh Notaris. Di dalam  Salinan akta ada pernyataan Notaris yang berbunyi “dikeluarkan sebagai SALINAN yang  sama  bunyinya”.  Maksud  dari  kalimat  tersebut  bahwa  salinan  akta
3 Wawan  Tunggal  Alam, Hukum  Bicara  Kasus-kasus  dalam  Kehidupan  Sehari- hari, (Jakarta: Milenia Populer, 2001), hal. 85.
4 Soegondo  Notodisoerjo, Hukum  Notariat  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 1993), hal. 176.
dikeluarkan  sama  persis  dengan  minuta  akta.  Salinan  akta  keluar  harus  di samakan  atau  dicocokkan  dengan  minuta  akta,  termasuk  nomor,  tanggal menghadap  dan  tanda  tangan,  identitas  para  penghadap,  serta  isi  dari  akta tersebut.  Salinan  notaris  yang  dapat  membuktikan  kebenaran  yang  ada dalam  minuta  akta  dikarenakan  notaris  hanya  boleh  membuat  dan mengeluarkan  salinan  akta  kepada  pihak-pihak  yang  terkait  di  dalam  akta tersebut  dan  notaris  dilarang  untuk  mengeluarkan  dan  memberitahukan minuta  akta  kepada  pihak  lain  sehingga  apabila  ada  pihak-pihak  yang bersengketa,  salinan  notaris  tersebut  yang  dapat  dijadikan  bukti  bagi  pihak tersebut.
Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa salinan akta dikeluarkan berdasarkan minuta akta dan  diatur  pula  dalam  Pasal  1  angka  9  Undang-undang  Nomor  2  Tahun 2014  tentang  pengertian  Salinan  akta  yaitu  salinan  kata  demi  kata  dari seluruh  akta  pada  bagian  bawah  salinan  akta  tercantum  Frasa  “diberikan sebagai  salinan  yang  sama  bunyinya”.  Adapun  Notaris  mempunyai kewajiban  untuk  mengeluarkan  salinan  kepada  pihak-pihak  yang bersangkutan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  d  Undang- undang Nomor 2 Tahun 2014.

## METODE _ PENELITIAN
Jenis  penelitian  hukum  yang  digunakan  dalam  penulisan  tesis  ini adalah  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  yang  menekankan  pada ketentuan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang dibahas serta didukung hasil wawancara dengan nara sumber.
Pendekatan  penelitian  yuridis  normatif  yang  digunakan  dalam penulisan  tesis  ini  adalah  metode  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ),  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  dan  pendekatan kasus  (case  approach).  Pendekatan  perundang-undangan  digunakan  dalam penelitian  ini  dengan  tujuan  sebagai  dasar  melakukan,  mengkaji  dan menganalisis  terhadap  hasil  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  diteliti,  yaitu  mengenai  kedudukan  dari akta  notaris  yang  mencantumkan  kehendak  para  pihak  terkait  akta  notaris yang  isinya  diingkari  oleh  para  pihak  setelah  salinan  dikeluarkan. Sedangkan  Pendekatan  konseptual  adalah  beranjak  dari  pandangan  dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
Selanjutnya  pendekatan  kasus,  pendekatan  ini  dilakukan  dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.  Contoh  kasus:  Para  pihak  datang  ke  notaris  untuk  membuat perjanjian  hutang  piutang  dengan  jangka  waktu  2  (dua)  bulan.  Setelah jangka waktu selesai pihak yang berhutang tidak bisa mengembalikan uang

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
yang  dipinjamnya,  sehingga  hal  tersebut  menimbulkan  permasalahan. Ternyata  para  pihak  baru  berterus  terang  pada  notaris  bahwa  awal  mula perjanjian  hutang  piutang  tersebut  adalah  jual  beli  mobil  yang  masih menjadi  obyek  jaminan  di  finance.  Karena  latar  belakang  tersebut,  para pihak  mengingkari  isi  dari  akta  perjanjian  hutang  piutang  tersebut.  Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa akta notaris yang merupakan akta otentik dijadikan permainan oleh para pihak.
_ Dalam _ Pengumpulan _ data, _ menggunakan _ teknik _ Pengumpulan bahan hukum yaitu primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan bahan hukum juga  dilakukan  dengan  wawancara  yang  sifatnya  hanya  melengkapi  bahan penulisan tesis ini agar semakin jelas dan tidak terdapat multi tafsir. Adapun hasil  wawancara  yang  bisa  penulis  simpulkan  adalah  para  pihak  datang  ke notaris  untuk  membuat  perjanjian  hutang  piutang  dengan  jangka  waktu  2 (dua)  bulan.  Setelah  jangka  waktu  selesai  pihak  yang  berhutang  tidak  bisa mengembalikan uang yang dipinjamnya, sehingga hal tersebut menimbulkan permasalahan. Ternyata para pihak baru berterus terang pada notaris bahwa awal mula perjanjian hutang piutang tersebut adalah jual beli mobil yang masih menjadi obyek jaminan di finance. Karena latar belakang tersebut,  para  pihak  mengingkari  isi  dari  akta  perjanjian  hutang  piutang tersebut.
Setelah bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tersier berhasil dikumpulkan,  kemudian  dilakukan  analisis  dengan  menggunakan  teknik deskriptif  analisis.  Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  interpretasi  secara  sistematis  yakni  penafsiran  dengan menghubungkan  antara  pasal  16  ayat  (1)  huruf  d  dan  Pasal  1  angka  9 Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014  dengan  Pasal  1320  KUH  Perdata, Pasal  1868  KUH  Perdata,  serta  membaca  penjelasan  undang-undang tersebut  agar  memahami  maksudnya. 5 Kemudian  menghubungkan  masalah penelitian  dengan  pandangan-pandangan  atau  doktrin  hukum  dan  asas-asas hukum, selanjutnya ditarik kesimpulan.

## PEMBAHASAN

## Akibat  Hukum  Bagi  Para  Pihak  yang  Ingkar  Terhadap  Isi  dari  Akta Notaris yang Telah dikeluarkan Salinannya
Adapun dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban yang telah diatur  oleh  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014,  notaris  harus  memiliki prinsip atau asas. Di mana Asas atau prinsip merupakan sesuatu yang dapat dijadikan  sebagai  alas,  dasar,  tumpuan,  tempat  untuk  menyandarkan
5 Munir  Fuady, Profesi  Mulia  (Etika Profesi  Hukum Bagi  Hakim, Jaksa, advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus), (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2005),  hal. 55.
sesuatu,  mengembalikan  sesuatu  hal  yang  hendak  dijelaskan. 6 Asas  hukum mengandung  nilai-nilai  dan  tuntutan-tuntutan  etis,  sehingga  ia  merupakan jembatan  antara  peraturan-peraturan  hukum  dengan  cita-cita  sosial  dan pandangan etis masyarakatnya. Melalui asas hukum ini, peraturan-peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis. 7
Tugas jabatan notaris harus berpedoman pada asas-asas pelaksanaan tugas jabatan notaris yang baik. Dalam hal ini ada beberapa asas yang harus dijadikan  pedoman  dalam  menjalankan  tugas  jabatan  notaris  dengan substansi  dan  pengertian  untuk  kepentingan  notaris.  Asas-asas  tersebut adalah sebagai berikut :
1. Asas Kepastian Hukum
Persoalan  kepastian  hukum  tidak  lagi  hanya  semata-mata  menjadi tanggung  jawab  negara  tetapi  kepastian  hukum  harus  memberikan  nilai bagi setiap pihak dalam sendi kehidupan. Maka dari itu setiap orang tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan yang semena-mena.  Berkaitan dengan hal tersebut, notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus berpedoman  kepada  aturan  hukum  yang  berhubungan  dengan  segala tindakan atau perbuatan yang akan dicantumkan dalam akta. Dengan  bertindak  sesuai  aturan  hukum  akan  memberikan  kepastian hukum  kepada  para  pihak  yang  bersangkutan  karena  kata  yang  dibuat oleh  atau  di  hadapan  notaris  telah  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang berlaku  sehingga  apabila  dikemudian  hari  terjadi  masalah,  akta  notaris dapat  dijadikan  pedoman  oleh  para  pihak  untuk  menyelesaikan  masalah tersebut.
2. Asas Persamaan
Asas  persamaan  merupakan  syarat  adanya  perlakuan  yang  sama, baik dalam situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama dan begitu pula  sebaliknya  situasi  yang  berbeda  harus  diperlakukan  berbeda  pula.
Antara  keadilan  dan  persamaan  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat, sehingga  apabila  terjadi  tindakan  yang  tidak  sama,  hal  tersebut  adalah suatu ketidakadilan yang serius. 3. Asas Kepercayaan
Jabatan  notaris  adalah  jabatan  kepercayaan  yang  harus  sejalan dengan  para  pihak  yang  melaksanakan  tugas  jabatan  notaris  sebagai orang yang dapat dipercaya. Berhubungan dengan notaris sebagai jabatan kepercayaan  maka  notaris  wajib  menjaga  kerahasiaan  terkait  informasi atau  keterangan  yang  diperoleh  untuk  dicantumkan  dalam  akta  kecuali undang-undang memperbolehkan untuk membuka rahasia.
6 Mahadi, Falsafah  Suatu  Pengantar ,  (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,  1989),  hal. 119.
7 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 45.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
4. Asas Kehati-hatian
Asas kehati-hatian ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf  a  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014,  antara  lain  dalam menjalankan  tugas  jabatannya  notaris  wajib  bertindak  seksama. Pelaksanaan  asas  kecermatan  wajib  dilakukan  dalam  pembuatan  akta dengan : 8
a.  Melakukan  pengenalan  terhadap  penghadap  berdasarkan  identitasnya yang diperlihatkan kepada notaris.
b. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
d.  Memberikan  saran  dan  membuat  kerangka  akta  untuk  memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
e. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta notaris, seperti pembacaan,  penandatanganan,  memberikan  salinan  dan  pemberkasan untuk minuta.
f.  Melakukan  kewajiban  lain  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  tugas jabatan notaris.
5. Asas Profesionalitas.
Profesionalisme  dalam  profesi  notaris  mengutamakan  keahlian
(keilmuan)  seorang  notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya bedasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Jabatan Notaris.  Tindakan  profesionalitas  notaris  dalam  menjalankan  tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Di mana notaris tersebut harus didasari atau dilengkapi  dengan  berbagai  ilmu  pengetahuan  hukum  dan  ilmu-ilmu lainnya  yang  harus  dikuasai  secara  terintegrasi  oleh  notaris,  sehingga akta  yang  dibuat  di  hadapan  atau  oleh  notaris  tersebut  mempunyai kedudukan  sebagai  alat  bukti  yang  sempurna  dan  kuat.  Hal  ini  sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang  mewajibkan  seorang  notaris  untuk  memberikan  pelayanan  sesuai dengan  ketentuan  dalam  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014   kecuali ada alasan untuk menolaknya.
Notaris dalam menjalankan profesinya tersebut, harus benar-benar mampu  memberikan  jasanya  secara  baik  kepada  masyarakat,  sehingga tidak  ada  masyarakat  yang  dirugikan.  Oleh  karena  itu,  seorang  notaris dituntut  lebih  peka,  jujur,  adil  dan  transparan  dalam  pembuatan  sebuah
8 G.H.S. Lumban Tobing, Peranan Jabatan Notaris, Cet ke-III, (Jakarta: Erlangga, 1999), hal. 124.
akta agar menjamin semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta otentik.
Seperti halnya dalam contoh kasus  yang  penulis angkat  yaitu para pihak datang ke notaris untuk membuat perjanjian hutang piutang dengan jangka  waktu  2  (dua)  bulan.  Setelah  jangka  waktu  selesai  pihak  yang berhutang  tidak  bisa  mengembalikan  uang  yang  dipinjamnya,  sehingga hal  tersebut  menimbulkan  permasalahan.  Ternyata  para  pihak  baru berterus terang pada notaris bahwa awal mula perjanjian hutang piutang tersebut  adalah  jual  beli  mobil  yang  masih  menjadi  obyek  jaminan  di finance.  Karena latar  belakang  tersebut, para  pihak mengingkari  isi  dari akta perjanjian hutang piutang tersebut. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa  akta  notaris  yang  merupakan  akta  otentik  dijadikan  permainan oleh para pihak.
Berdasarkan  contoh  kasus  tersebut,  Notaris  salah  memberikan solusi  perbuatan  hukum  yang  tepat  bagi  para  pihak  karena  adanya keterangan  yang  tidak  benar  sehingga  apabila  ada  pihak-pihak  yang dirugikan  notaris  tidak  dapat  diminta  pertanggungjawabannya.Notaris yang  merupakan  suatu  profesi  tentunya  memerlukan  suatu  aturan  etika profesi  dalam  bentuk  kode  etik.  Kedudukan  kode  etik  bagi  notaris sangatlah penting, bukan hanya karena notaris merupakan suatu profesi, melainkan  juga  karena  sifat  dan  hakikat  pekerjaan  notaris  yang berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi dasar hukum utama tentang  status  harta  benda,  hak  dan  kewajiban  seorang  klien  yang menggunakan jasa notaris tersebut.
Berkaitan  dengan  uraian  dan  kasus  yaitu  Para  pihak  datang  ke notaris untuk membuat perjanjian hutang piutang dengan jangka waktu 2 (dua)  bulan.  Setelah  jangka  waktu  selesai  pihak  yang  berhutang  tidak bisa  mengembalikan  uang  yang  dipinjamnya,  sehingga  hal  tersebut menimbulkan  permasalahan.  Ternyata  para  pihak  baru  berterus  terang pada notaris bahwa awal mula perjanjian hutang piutang tersebut adalah jual  beli  mobil  yang  masih  menjadi  obyek  jaminan  di  finance.  Karena latar  belakang  tersebut,  para  pihak  mengingkari  isi  dari  akta  perjanjian hutang  piutang  tersebut.  Dari  kasus  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  akta notaris yang merupakan akta otentik dijadikan permainan oleh para pihak maka  akta  otentik  dapat  mengandung  cacat  hukum  karena  memuat keterangan  palsu  dari  para  pihak.  Untuk  menghindari  cacat  hukum, Notaris menggunakan dua indikator yaitu:
1. Pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, Notaris mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan  penyuluhan  hukum berkaitan dengan akta yang dibuatnya.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
2. Pasal 16 ayat 1 huruf d Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, Notaris wajib  menolak  membuat  akta  jika  keterangan  dan  atau  data-data formal yang disampaikan bertentangan dengan aturan hukum.
Akta  notaris  yang  sesuai  dengan  kasus  di  atas  disebut  perjanjian simulasi  dalam  bentuk  akta  notaris  (otentik).  Perjanjian  simulasi  adalah perjanjian di mana para pihak menyatakan keadaan yang berbeda dengan perjanjian  yang  diadakannya  sebelumnya. 9 Sedangkan  menurut  Pasal 1873  KUH  Perdata  yaitu  persetujuan  lebih  lanjut  yang  dibuat  dalam suatu  akta  tersendiri  yang  bertentangan  dengan  akta  asli,  hanya memberikan bukti diantara para pihak, para ahli waris atau penerima hak, tetapi  tidak  dapat  berlaku  terhadap  orang-orang  pihak  ketiga  yang beritikad baik.
Salah  satu  penyebab  adanya  ketidaksesuaian  antara  kehendak  dan pernyataan  adalah  karena  para  pihak  tidak  menginginkan  akibat  hukum dari  apa  yang  mereka  nyatakan,  kemudian  dituangkan  dalam  suatu perjanjian  simulasi.  Dapat  dikatakan  bahwa  diantara  para  pihak  telah terjadi  persekongkolan  untuk  secara  diam-diam  dan  secara  sadar melakukan  suatu  tindakan  hukum  yang  menyimpang  dari  apa  yang seharusnya  terjadi  seperti  contoh  kasus  yang  penulis  ambil  yaitu  para pihak datang ke notaris untuk membuat perjanjian hutang piutang dengan jangka  waktu  2  (dua)  bulan.  Setelah  jangka  waktu  selesai  pihak  yang berhutang  tidak  bisa  mengembalikan  uang  yang  dipinjamnya,  sehingga hal  tersebut  menimbulkan  permasalahan.  Ternyata  para  pihak  baru berterus terang pada notaris bahwa awal mula perjanjian hutang piutang tersebut  adalah  jual  beli  mobil  yang  masih  menjadi  obyek  jaminan  di finance.  Karena latar  belakang  tersebut, para  pihak mengingkari  isi  dari akta perjanjian hutang piutang tersebut. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa  akta  notaris  yang  merupakan  akta  otentik  dijadikan  permainan oleh para pihak.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akta perjanjian utang piutang,  perjanjian jual beli dan kuasa menjual menjadi batal demi hukum  karena  tidak  memenuhi  unsur-unsur  dalam  pasal  1320  KUH Perdata  khususnya  ayat  (4).  Selain  itu  ternyata  ketiga  akta  notaris tersebut  dilatar  belakangi  oleh  jual  beli mobil  secara  angsuran,  di  mana mobil  yang  dijual  belikan  masih  menjadi  jaminan  fidusia  di  salah  satu bank.  Maka  dari  permasalahan  tersebut  ada  akibat  hukum  yang  timbul bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.
Akibat  hukum  yang  harus  di  pertanggungjawabkan  oleh  para  pihak yang membuatnya adalah dapat dimasukkan ke dalam ranah pidana. Hal
9 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Perdata di bidang Kenotariatan , (Bandung:
Citra Aditya Bhakti, 2008), hal. 377.
mana  para  pihak  telah  membuat  dan  memasukkan  keterangan  palsu  di hadapan dan dalam akta notaris maka maka para  pihak dapat dikenakan Pasal  264  dan  266  KUHP  karena  semua  yang  dilakukan  para  pihak dilakukan  secara  sengaja  untuk  memasukkan  keterangan  palsu  di  dalam akta otentik.

## Kedudukan  Hukum  Salinan  Akta  Notaris  yang  Isinya  Diingkari  oleh Para Pihak
Menurut  definisinya,  syarat  pertama  yang  harus  terpenuhi  ialah bahwa  akta  autentik  harus  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh undang-undang. Kata “bentuk” di sini adalah terjemahan kata Belanda vorm dan  tidak  diartikan  dalam  bentuk  bulat,  lonjong,  panjang,  dan  sebagainya, tetapi pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang, khususnya Undang-undang Jabatan Notaris.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 menentukan bahwa akta harus dibuat antara lain di hadapan atau oleh pejabat umum, dihadiri saksi-saksi, disertai pembacaaan oleh Notaris dan sesudahnya langsung di tandatangani dan  seterusnya.  Tindakan-tindakan  yang  diharuskan  oleh  Undang-undang Jabatan Notaris ini harus disebutkan dalam akta.
Syarat  kedua  akta  autentik  adalah  keharusan  pembuatannya  di hadapan  atau  oleh  pejabat  umum.  Kata  “di  hadapan”  menunjukkan  bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat “oleh”  pejabat  umum  karena  adanya  suatu  kejadian,  pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya.
Syarat  ketiga  adalah  bahwa  pejabatnya  harus  berwenang  untuk maksud  itu  di  tempat  akta  tersebut  dibuat.    Dengan  demikian  kedudukan akta Notaris sebagai akta otentik atau otentisitas akta Notaris, karena:
a. Akta dibuat atau di hadapan seorang pejabat publik;
b. Akta  dibuat  dalam  bentuk  dan  tata  cara  dan  syarat  yang  ditentukan  oleh undang-undang;
c.  Pejabat  publik  oleh  atau  dihadapan  siapa  akta  itu  dibuat,  harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.
Karakter yuridis akta Notaris, yaitu:
a. Akta  Notaris  wajib  dibuat  dalam  bentuk  yang  sudah  ditentukan  oleh undang-undang;
b. Akta  Notaris  dibuat  karena  ada  permintaan  para  pihak,  dan  bukan keinginan  Notaris.  Meskipun  dalam  akta  Notaris  tercantum  nama Notaris, tetapi dalam hal ini Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama  para  pihak  atau  penghadap  yang  namanya  tercantum dalam akta;

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
c. Mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna.  Siapa  pun  terikat dengan  akta  Notaris  serta  tidak  dapat  ditafsirkan  lain,  selain  yang tercantum dalam akta tersebut. Pembatalan daya ikat akta Notaris hanya dapat  dilakukan  atas  kesepakatan  para  pihak  yang  namanya  tercantum dalam  akta.  Jika  ada  yang  tidak  setuju,  maka  pihak  yang  tidak  setuju harus  mengajukan  permohonan  ke  pengadilan  umum  agar  akta  yang bersangkutan  tidak  mengikat  lagi  dengan  alasan-alasan  tertentu  yang dapat dibuktikan.
Adapun  bentuk  akta  perjanjian  hutang  piutang,  perjanjian  jual  beli dan kuasa menjual dalam kasus ini sudah memenuhi syarat keotentikan akta sehingga untuk pembatalannya harus melalui pengadilan. Karena para pihak telah mengingkari isi dari salinan akta yang telah dibuat, sehingga penilaian atas akta notaris tersebut berada di tangan hakim.
Notaris  hanya  menuangkan  kehendak  para  pihak  ke  dalam  akta sebagai  bukti  bahwa  para  pihak  menghadap,  menyetujui  isi  dari  akta tersebut adalah dengan menandatangani akta pada hari, tanggal, bulan, tahun dan  pukul  yang  tersebut  dalam  akta  dan  semua  prosedur  pembuatan  telah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini Undang-undang Nomor  2  Tahun  2014.  Jika  pihak  di  hadapan  Notaris  pada  saat  yang diyakininya  benar  maka  pihak  yang  bersangkutan  melakukan  tindakan pengingkaran  terhadap  kepastian  waktu  dan  isi  perjanjian  yang  tercantum dalam akta.
Aspek  materiil  dari  akta  Notaris,  segala  hal  yang  tertuang  harus dinilai benar sebagai pernyataan atau keterangan Notaris dalam akta relaas, dan harus dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak dalam akta partij,  harus  mempunyai  batasan  tertentu  .  Menentukan  batasan  seperti  itu tergantung  dari  apa  yang  dilihat,  didengar  oleh  Notaris  atau  yang dinyatakan, diterangkan oleh para pihak di hadapan Notaris.
Secara materiil akta, isi akta merupakan keinginan para pihak, tetapi dalam keadaan atau dengan alasan tertentu akta tersebut batal demi hukum, yaitu  jika  materi  akta  tersebut  bertentangan  dengan  aturan  hukum.  Secara materiil  akta  Notaris  tidak  mempunyai  kekuatan  eksekusi  dan  batal  demi hukum dengan putusan pengadilan, jika dalam akta Notaris: a. Memuat lebih dari 1 (satu) perbuatan hukum atau tindakan hukum; b. Materi  akta  bertentangan  dengan  hukum  yang  mengatur  perbuatan  atau tindakan hukum tersebut.
Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa  kedudukan  akta  notaris  sebagai  alat  bukti  tertulis  dalam  sistem hukum  Indonesia  merupakan  akta  otentik  karena  telah  memenuhi  syarat- syarat  yang  ada  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  tetapi apabila peran dan fungsi notaris dalam menjalankan jabatannya ada oknum
yang memanfaatkannya untuk memperoleh keuntungan pribadi maka notaris dapat  menggugat  mereka  karena  telah  memberikan  keterangan  yang  tidak benar.
Begitu  pula  dengan  akta  perjanjian  jual  beli  yang  mencantumkan syarat batal akta. Akta tersebut adalah akta otentik dan apabila isi dari akta tersebut  dibatalkan  oleh  kedua  belah  pihak  maka  akta  notaris  yang merupakan  akta  otentik  juga  harus  dibatalkan  melalui  pengadilan. Apabila hal  tersebut  tidak  dilakukan  maka  akta tersebut  tetap  mengikat  para  pihak. Hal ini harus disampaikan oleh notaris kepada para pihak yang merupakan salah  satu  kewajibannya  untuk  memberikan  penyuluhan  hukum sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  e  Undang- undang Nomor 2 Tahun 2014.
Isi  yang  tertuang  dalam  akta  berlaku  sebagai  hal  yang  benar  dan memiliki  kepastian sebagai hal yang sebenarnya sehingga menjadi bukti di antara  para  pihak  atau  para  ahli  waris  maupun  para  penerima  hak  mereka dengan maksud:
1. Bahwa  apabila  akta  otentik  tersebut  dipergunakan  di  muka  pengadilan maka  tidak  diperlukan  bukti  lainnya  dan  hakim  tidak  diperkenankan untuk meminta tanda bukti yang lainnya.
2. Bahwa  pembuktian  untuk  membuktikan  bahwa  akta  otentik  tersebut salah  atau  tidak  benar  baik  karena  isi  maupun  bentuknya  maka diperbolehkan  untuk  menunjukkan  alat  bukti  lain  yang  diperbolehkan oleh undang-undang.
Ketentuan Pasal 1869 KUH Perdata menentukan batasan akta notaris yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di  bawah  tangan apabila  tidak  memenuhi  ketentuan  disebabkan  tidak  sesuainya  bentuk  dan tata  cara  pembuatan  akta  yang  telah  diatur  dalam  undang-undang,  tidak berwenangnya  dan  tidak  mampunya  pejabat  umum  yang  bersangkutan untuk membuat akta notaris, sehingga akta tersebut cacat dalam bentuk dan isinya.  Maksud  dari  cacat  dalam  bentuknya  adalah  akta  notaris  tersebut tidak  sesuai  dengan  tata  cara  dan  bentuk  akta  yang  telah  ditentukan  oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Sedangkan cacat dalam isinya adalah akta  notaris  tersebut  tidak  memenuhi  ketentuan  yang  salah  satunya disebabkan  adanya  tindakan/perbuatan  yang  mengandung  unsur  paksaan, ancaman  dan  penipuan. 10 Begitu  juga  dengan  salinan  akta  yang  isinya diingkari oleh para pihak maka akta tersebut cacat dalam isinya dan menjadi batal demi hukum karena mengandung unsur penipuan.
Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, notaris  wajib  menjamin  kepastian  hari,  tanggal,  bulan,  tahun  dan  pukul
10 Habib  Adjie, Kebatalan  dan  Pembatalan  Akta  Notaris , (Bandung:  Refika Aditama, 2011), hal. 101.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
menghadap yang tercantum dalam bagian awal akta notaris. Hal ini menjadi bukti  bahwa  para  pihak  benar  telah  menghadap  dan  menandatangani  akta sesuai dengan yang tercantum dalam awal akta tersebut. Apabila  para pihak mengingkari  kebenaran  dari  apa  yang  tercantum  dalam  akta,  maka  pihak yang mengingkari tersebut harus membuktikan pengingkarannya.
Pengingkaran atas hal-hal tersebut dilakukan dengan cara menggugat notaris secara perdata ke pengadilan negeri. Jika gugatan pengingkaran tidak terbukti,  maka  akta  notaris  tersebut  tetap  berlaku  dan  mengikat  para  pihak sepanjang  tidak  dibatalkan  oleh  para  pihak  atau  berdasarkan  keputusan pengadilan.  Begitu  pula  apabila  gugatan  terbukti,  akta  notaris  akan terdegradasi  menjadi akta di bawah tangan atau bahkan batal demi hukum. Dalam  hal  demikian  nilai  pembuktiannya  tergantung  pada  para  pihak  dan hakim yang akan menilainya.
Begitu  pula  dengan  salinan  akta  notaris  yang  isinya  diingkari  oleh para  pihak  maka  akta  notaris  batal  demi  hukum  karena  tidak  dipenuhinya syarat-syarat  yang  sudah  ditentukan  menurut  hukum  (mengandung  unsur penipuan)  tanpa  perlu  adanya  tindakan  hukum  tertentu  dari  yang berkepentingan  sehingga  kebatalan  tersebut  bersifat  pasif.  Pembatalan bersifat  aktif,  karena  walaupun  syarat-syarat  perjanjian  telah  dipenuhi  tapi para pihak berkehendak agar perjanjian yang dituangkan dalam akta tersebut tidak mengikat lagi karena isinya tidak sesuai dengan kehendak mereka.

## KESIMPULAN
Akibat  hukum  bagi  para  pihak  yang  ingkar  terhadap  isi  dari  akta notaris yang telah dikeluarkan salinannya adalah para pihak dapat dikenakan pasal  264  dan  266  KUHP  dengan  ancaman  hukuman  7  (tujuh)  tahun penjara,  karena  memberikan  dan  memasukkan  keterangan  palsu  di  dalam akta  otentik  dan  kedudukan  hukum  salinan  akta  notaris  yang  isinya diingkari  oleh  para  pihakadalah  menjadi  batal  demi  hukum  karena  akta tersebut cacat dalam isinya yaitu mengandung unsur penipuan. Hal ini diatur dalam Pasal 1869 KUH Perdata.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
G.H.S. Lumban Tobing, 1999, Peranan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga. Habib  Adjie,  2011, Kebatalan  dan  Pembatalan  Akta  Notaris, Bandung: Refika Aditama.
Herlien Budiono, 2008, Kumpulan Tulisan Perdata di bidang Kenotariatan ,
Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Mahadi, 1989, Falsafah Suatu Pengantar , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Munir  Fuady,  2005, Profesi  Mulia  (Etika  Profesi  Hukum  Bagi  Hakim, Jaksa,  advokat,  Notaris,  Kurator,  dan  Pengurus), Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti. Soegondo  Notodisoerjo,  1993, Hukum  Notariat  di  Indonesia, Jakarta:  Raja
Grafindo Persada.
Wawan Tunggal Alam, 2001, Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari ,  Jakarta: Milenia Populer.

## Undang-Undang:
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Peraturan Jabatan notaris, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 117.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris,Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3.
Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata,  2008,Terjemahan  Subekti , Balai Pustaka, Jakarta.