Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 5 No. 2 Desember 2019 E-ISSN: 2580-5134, P-ISSN: 2442-6822 Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia

## TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH TERHADAP KLAUSUL MENINGGAL DUNIA DALAM KONTRAK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH
Neila Hifzhi Siregar IAIN Padangsidimpuan  Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum E-mail: neilahifzhi@gmail.com

## Abstract
This paper talks about how the Sharia treaty legal review of the death clause in  Sharia  Bank  Financing  Contract  No.  13  /  236-3  /  056  PKS.  This  problem originated from the death of one of the parties but did not cancel the agreement made by both parties, but the bank (creditor) still carried out what was promised by asking the beneficiary of the customer to continue the agreement previously agreed by the customer (died). This is based on the contract of murabahah bil wakalah Number, 13 /  236-3 /  056 PKS between the Islamic Bank and the customer (member of  the KPN  cooperative).  The  above  problems,  if  associated  with  the  rules  contained  in Article 253 KHES, become irrelevant to what is expected. Because, indirectly it can lead to  disputes between the heirs of customers  (leaving  the world) and the Bank. Based  on  the  results  of  the  study,  the  clause  died  in  the  Islamic  bank  financing agreement No. 13 / 236-3 / 056 PKS is more directed at the rule of theory of sharia treaty law which ends the contract due to death. Thus, the concept of the clause dies related to the meaning, and the Islamic Bank financing contract, which results in a lack of customer trust in the application of sharia principles. The rules regarding the death clause that were not previously explained in the contract of contract, and after being asked, there is an explanation of certain indicators in the death clause, this is not in accordance with the contract with an explanation from the Bank, whereas in sharia treaty law sees it in the contract, then not all contracts that end due to death, if using clause indicators die, it must be clearly stated in the contract agreement to be in accordance with the previous agreement.
Keyword: Legal Review, Sharia Agreement, Death, Sharia Bank

## A. PENDAHULUAN
Secara  faktual  masyarakat  Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, maka berlaku pula hukum  Islam  yang menyangkut  lapangan Ibadah  dan  muamalat.  Dengan  demikian, sangat penting di dalam mengetahui bagaimana
konsep  perjanjian  yang  diatur  dalam  syariat Islam.  Hal  ini  sejalan  juga  dengan  adanya kewajiban  bagi  setiap  umat  Islam  untuk menjalankan hukum Allah dengan sepenuhnya
( kaffah). 1 Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum  di  mana  seseorang  berjanji  kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu. Perjanjian  inilah  yang  melahirkan  perikatan sehingga inilah yang lebih tepat disebut dengan akad.
Akad diwujudkan dalam ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh  kedua  belah  pihak  yang  harus  sesuai dengan  kehendak  syariat.  Artinya  bahwa seluruh  perikatan  yang  diperjanjikan  oleh kedua belah pihak atau lebih baru dianggap sah apabila secara keseluruhaan tidak bertentangan dengan  syariat  Islam. 2 Kewajiban  memenuhi apa yang dijanjikan itulah yang disebut sebagai pemenuhan  prestasi,  sedangkan  apabila  salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak tidak melaksanakan  kewajibannya  sesuai  dengan perjanjian  yang  telah  dibuatnya,  maka  itulah yang disebut wanprestasi. 3
Sehubungan  dengan  hal  tersebut, apabila tidak dilaksanakannnya perjanjian oleh salah  satu  pihak  disebabkan  oleh  alasan eksternal,  dalam  hal  pihak  yang  menunaikan prestasi  meninggal  dunia,  maka  secara  tidak langsung  perjanjian  tersebut  batal  dengan
1 Abdul  Ghofur  Anshori, Hukum  Perjanjian Islam Di Indonesia, Konsep Regulasi Dan Implementasi , (Yogyakarta: IKAPI, 2010) hlm.2.
2 Ibid ,  hlm. 23.
sendirinya  karena  isi  kontrak  mustahil  untuk dilaksanakan.  Hal  tersebut  didasarkan  pada Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES) Pasal 253, yang berbunyi: “Akad mudharabah berakhir  dengan  sendirinya  apabila  pemilik modal  atau  mudhorib  meninggal  dunia,  atau tidak  cakap  melakukan  perbuatan  hukum” . Sedangkan, praktek dalam perjanjian pembiayaan bank syariah, meninggalnya salah satu  pihak  tidak  membatalkan  perjanjian  yang dibuat oleh kedua belah pihak, melainkan bank (kreditur)  tetap  melaksanakan  apa  yang diperjanjikannya  dengan  meminta  ahli  waris dari  nasabah  tersebut  untuk  melanjutkan perjanjian  yang  disepakati  sebelumnya  oleh nasabah (meninggal dunia). Hal ini, didasarkan pada  kontrak  pembiayaan murabahah  bil wakalah Nomor:  13/236-3/056  PKS  antara Bank  Syariah  dan  nasabah  (anggota  koperasi KPN Amal) di Sumatera Utara.
Permasalahan  di  atas,  jika  dikaitkan dengan  aturan  yang  terkandung  dalam  Pasal 253 KHES sebagaimana yang penulis paparkan sebelumnya,  menjadi  tidak  sesuai  dengan  apa yang diharapkan. Karena, secara tidak langsung dapat menimbulkan perselisihan di antara pihak ahli  waris  dari  nasabah  (meningal  dunia)  dan pihak  bank.  Oleh  sebab  itu,  kajian  mengenai
3 Ahmadi  Miru, Sistem  Transaksi  Syariah, Konsep  Ganti  Rugi  Dalam  Hukum  Bisnis  Syariah, (Yogyakarta: IKAPI, 2015), hlm. 85-86.
“Klausul  Meninggal  Dunia  dalam  Kontrak Pembiayaan  Bank  Syariah”  dirasa  penting untuk  mengetahui  bagaimana  konsep  klausul meninggal  dunia  dalam  kontrak  pembiayaan Bank  Syariah No.  13/236-3/056PKS dan bagaimana  tinjauan  hukum  perjanjian  syariah terhadap  klausul  meninggal  dunia  dalam kontrak  pembiayaan  Bank  Syariah  tersebut, mengingat permasalahan tersebut memungkinkan  terjadinya  perselisihan  di antara para pihak yang mengadakan perjanjian.

## B. Akad Dalam Pembiayaan Bank Syariah
Menurut  hukum Islam perjanjian berasal  dari  kata aqad )دقع)  yang  secara etimologi berarti “menyimpulkan”.
احبصيف لاصتي ىتح رخلأاب امهدحا ّذشي و نيلبح يفرط عمج ةدحاو ةعطقك
Artinya: “mengumpulkan  dua  ujung  tali  dan mengikat  salah  satunya  dengan  yang  lain sehingga  bersambung,  kemudian  keduanya menjadi sepotong benda” . 4 Dalam  hukum  Islam  kontemporer digunakan  istilah  akad  untuk  menyebut perjanjian  ( overeenkomst) dan  bahkan  untuk menyebut kontrak ( contract). 5 Kontrak merupakan  suatu  perjanjian/  perikatan  yang
4 Hendi  Suhendi, Fiqh  Mumalah:  Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyara’kah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain- lain, cet.  ke-5,  (Jakarta:  PT.  RajaGrafindo  Persada, 2007), hlm.44.
5 Titik  Triwulan  Tutik, Hukum  Perdata  Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 221.
sengaja dibuat secara tertulis sebagai alat bukti bagi  para  pihak  yang  berkepentingan. 6 Istilah kontrak  ini  berasal  dari  bahasa  Inggris,  yaitu contract .  Dalam  bahasa  Belanda  disebut dengan overeenkomst (perjanjian).
Dengan demikian, maka bisa disimpulkan bahwa unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak adalah sebagai berikut: Pertama ,  Adanya  kaidah  hukum, Kedua ,  Subjek  hukum, Ketiga ,  Adanya prestasi, Keempat ,  Kata  sepakat, Kelima , Akibat hukum 7
Akad  adalah  suatu  sebab  dari  sebab- sebab yang ditetapkan syara’ ’ yang karenanya timbullah  beberapa  hukum. 8 Agar  suatu  akad dipandang  terjadi  harus  diperhatikan  rukun- rukun  dan  syarat-syaratnya.  Rukun  adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan.
Rukun  juga  merupakan  bagian  tak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan  ada  tidaknya  sesuatu  itu  dan  sah tidaknya  perbuatan  tersebut.  Rukun  mengenai perikatan  atau  akad  dalam  hukum  Islam beraneka  ragam  di  kalangan  ahli  fiqih.  Di
6 Burhanuddin, Hukum  Bisnis  Syariah ,  Cet.  1 (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 79.
7 Ibid., , hlm 5 8 Hasbi  Ash-Shiddieqy, Pengantar  Fiqh Muamalah , Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 34.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 5 No. 2 Desember 2019
kalangan  madzhab  Hanafi  berpendapat  bahwa rukun  akad  hanyalah sighat  al-‘aqd yaitu ijab dan qabul .  Sedangkan  kalangan  selain Hanafiyah  berpendapat  bahwa  akad  memiliki tiga rukun: 9
Adapun rukun yang dimaksud adalah: 1. ‘Aqid (pengakad); ialah orang yang berakad dan terlibat langsung dengan akad, misalnya: penjual dan pembeli.
2. Ma’qud ‘alaih (objek yang akan diakadkan)
adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad. 3. Sighat (pernyataan ijab dan qabul ) 10 Ijab dan qabul (Sighat al-aqd)
Sighat  al-aqd adalah  suatu  ungkapan para  pihak  yang  melakukan  akad  berupa ijab dan qabul . Ijab a  dalah  suatu  pernyataan  janji atau  penawaran  dari  pihak  pertama  untuk melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu. Qabul adalah  suatu  pernyataan  menerima  dari pihak  kedua  atas  penawaran  yang  dilakukan oleh pihak pertama. Sedangkan Ijab dan qabul sendiri  dapat  dilakukan  dengan  empat,  yaitu dengan  cara  lisan,  tulisan,  isyarat  dan  dengan cara perbuatan 11
Obyek akad harus ada ketika berlangsung  akad.Berdasarkan  syarat  ini barang  yang  tidak  ada  ketika  akad  tidak  sah
9 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh islam Waadillatuhu, cet IV(Darul Fikr: Gema Insani, 2007), hlm. 429-430 10 Rachmat Syafe’i, Hukum Perikatan…, hlm. 45.
dijadikan  obyek  akad.  Namun  ada  perbedaan pendapattentang  akad  atas  barang  yang  tidak tampak.
Dalam syari'ah, rukun dan syarat sama- sama  menentukan  sah  atau  tidaknya  suatu transaksi.  Secara definisi, rukun adalah "suatu unsur  yang  merupakan  bagian  tak  terpisahkan dari  suatu  perbuatan  atau  lembaga  yang menentukan  sah  atau  tidaknya  perbuatan tersebut  dan  ada  atau  tidak  adanya  sesuatu itu” 12 Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat dua orang atau  lebih,  berdasarkan  keridhaan  masing- masing,  maka  timbul  bagi  kedua  belah  pihak hak dan iltijam yang diwujudkan oleh akad. 13
Dalam  hal  kaitannya  dengan  akibat hukum suatu akad, maka keberadaan rukun dan syarat merupakan hal prinsip yang menentukan keabsahan penyusunan kontrak syariah. Karenanya, tidak mungkin melakukan penyusunan  kontrak berdasarkan  prinsip syariah, namun ketentuan rukun dan syaratnya keluar dari konteks hukum yang dimaksud. 14 Karena  apabila  telah  memenuhi rukun-rukunnya,  syarat-syarat  terbentuknya, dan  syarat-syarat  keabsahannya,  maka  suatu akad  dinyatakan  sah.  Akan  tetapi,  meskipun
11 Ahmad  Azhar  Basyir, Asas-Asas  Hukum Muamalat; Hukum Perdata Islam , …, hlm. 68-71.
12 Abdul Azis Dahlan, Perjanjian …,  hlm. 151
13 Hendi Suhendi, Fiq Muamalah… , hlm. 46
14 Ibid.
sudah  sah,  ada  kemungkinan  bahwa  akibat- akibat  hukum  akad  tersebut  belum  dapat dilaksanakan. Akad yang belum dapat dilaksanakan  akibat  hukumnya  itu,  meskipun sudah  sah,  disebut  akad mauquf . 15 Atau dikatakan juga bahwa akad maukuf adalah akad yang  tercipta  secara  sah  tetapi  ditangguhkan dan  baru  dapat  menimbulkan  akibat  hukum tergantung  kepada  ratifikasi  pihak  yang berkepentingan. 16 Dalam hal ini harus dilandasi juga  dengan  asas  perjanjian  (akad)  dalam hukum Islam.
Sedangkan  asas  berasal  dari  bahasa Arab asasun yang  berarti  dasar,  basis  dan fondasi.  Secara  terminologi  asas  adalah  dasar atau  sesuatu  yang  menjadi  tumpuan  berpikir atau berpendapat. 17 Adapun asas-asas perjanjian dalam hukum Islam terbagi menjadi 8  yaitu: 18 Pertama ,  Asas  Ibahah  ( mabda’  al- Ibahah ), Kedua ,  Asas  Kebebasan  Beraqad ( mabda’  huriyyah  at-ta’aqud ). Ketiga ,  Asas Konsensualisme  ( mabda’  ar-radha’iyyah ).
Keempat ,  Asas  Janji  Mengikat. Kelima ,  Asas Keseimbangan  ( mabda’  at-tawazun  fi  al- mu’awadhah ). Keenam ,  Asas  Kemaslahatan
15 Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, Ed. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 101. 16 Yazid  Afandi, Fiqh  Muamalah  dan Implikasinya  dalam  Lembaga  Keuangan  Syariah , Cetakan  Pertama  (Yogyakarta:  Logung  Pustaka,  2009), hlm. 46.
17 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus Besar  Bahasa  Indonesia ,  edisi  ke-3.  (Jakarta:  Balai Pustaka, 2002), hlm. 70.
(tidak  memberatkan). Ketujuh ,  Asas  Amanah. Kedelapan ,  Asas  Keadilan. Kesembilan ,  Asas Personalia  Akad  ( mabda’  syakshsiyyat  al- ‘aqdu) . 19

## C. Pengertian Pembiayaan
Pengertian  pembiayaan  bank  syari’ah menurut  undang-undang  No.  10/1998  tentang perbankan:  pembiayaan  berdasarkan  prinsip syari’ah  adalah  berdasarkan  persetujuan  atau kesepakatan antara bank dengan mengembalikan  uang  atau  tagihan  tersebut setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  imbalan atau bagi hasil. 20
Kasmir  mendefinisikan  pembiayaan adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  antara  bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai  untuk  mengembalikan  uang  atau tagihan  tersebut  setelah  jangka  waktu  tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 21
Sedangkan  pembiayaan  berdasarkan prinsip syariah ditentukan berdasarkan ketentuan  Bank  Indonesia  (Pasal  1  Angka  25
18 Syamsul  Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah (studi tentang teori akad dalm fikih muamalat) , cet. ke-2, (Jakarta: Raja grafindo persada, 2010), hlm. 83-92. 19 Ibid
20 Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 Tentang Perbankan
21 Kasmir, Manajemen Perbankan , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 92.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 5 No. 2 Desember 2019
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 Tentang Perbankan Syariah) yaitu:
“Penyediaan  dana atau  tagihan  yang dipersamakan dengan itu berupa:
1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyara’kah ;
2. Transaksi  sewa-menyewa  dalam  bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
3. Transaksi  jual  beli  dalam  bentuk  piutang murabahah, salam, dan istishna;
4. Transaksi  pinjam  meminjam  dalam  bentuk piutang qardh;
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.
Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariahdan/atau UUS dan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  yang dibiayai  dan/atau  diberi  fasilitas  dana  untuk mengembalikan  dana  tersebut  setalah  jangka waktu  tertentu  dengan  imbalan  ujrah,  tanpa imbalan, atau bagi hasil”. 22

## D. Batasan,  Ruang  Lingkup,  dan  Jenis Pembiayaan
Pembiayaan mencakup seluruh segmen bisnis,  kegiatan  usaha  yang  produktif  maupun konsumtif.  Adapun  jenis-jenis  pembiayaan meliputi transaksi: 23
1. Murabahah, adalah  menjual  suatu  barang dengan  menegaskan  harga  belinya  kepada
22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 25 tentang Perbankan Syariah.
pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.
2. Salam, adalah akad jual beli barang pesanan antara bank dan nasabah dengan spesifikasi, harga dan waktu penyerahan barang pesanan disepakati  di  awal  akad  serta  pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Bank dapat melakukan salam pararel dengan syarat akad kedua  terpisah  dari  akad  pertama  dan  akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. 3. Istishna’, adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan  pembuatan  barang  tertentu dengan  kriteria  dan  persyaratan  tertentu yang  disepakati  antara  pemesan  (pembeli, mustashni’)  dan  penjual  (pembuat,  shani’). Jika  bank  melakukan  transaksi  istishna’ untuk  memenuhi  kewajibannya  kepada nasabah bank dapat melakukan istishna’ lagi dengan  pihak  lain  pada  obyek  yang  sama, dengan  syarat  istishna’  pertama  tidak bergantung pada istishna’ kedua.
4. Mudharabah, adalah  akad  kerjasama  suatu usaha  antara  dua  pihak  dimana  pihak pertama (malik, shahib al-mal) menyediakan seluruh  modal,  sedang  pihak  kedua  (‘amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola,  dan  keuntungan  usaha  dibagi diantara  mereka  sesuai  kesepakatan  yang dituangkan dalam kontrak.
23 Ahmad  Wardi  Muslich, Fiqh  Muamalat, (Jakarta: Bumiaksara, 2010), hlm. 87.
5. Musyara’kah, adalah akad kerjasama antara dua  pihak  atau  lebih  untuk  suatu  usaha tertentu,  dimana  masing-masing  pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan  bahwa  keuntungan  dan  resiko akan  ditanggung  bersama  sesuai  dengan kesepakatan.  Modal  yang  diberikan  harus uang  tunai,  emas,  perak  atau  yang  nilainya sama.  Modal  dapat  terdiri  dari  asset perdagangan seperti barang-barang, properti dan sebagainya.Jika modal berbentuk asset, harus  terlebih  dahulu  dinilai  dengan  uang tunai dan disepakati oleh para mitra.
6. Ijarah, adalah  akad  pemindahan  hak  guna
(manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu  tertentu  melalui  pembayaran  sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
7. Ijarah  Wa  Iqtina ( Ijarah  Muntahiyyah Bittamlik ), adalah akad sewa menyewa yang disertai  dengan  opsi  pemindahan  hak  milik atas  benda  yang  disewa,  kepada  penyewa, setelah selesai masa sewa.
8. Qardh, adalah suatu  akad pinjaman kepada nasabah  dengan  ketentuan  bahwa  nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya  kepada  bank  pada  waktu  yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. 9. Rahn, adalah  menahan  barang  sebagai jaminan atas hutang.
10. Kafalah, adalah  jaminan  yang  diberikan oleh  penanggung  (Bank)  kepada  pihak ketiga  bahwa  pihak  kedua  (nasabah)  akan memenuhi  kewajibannya  kepada  pihak ketiga.
11. Hawalah,  adalah  akad  pengalihan  hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayarnya.
12. Pengalihan  Hutang,  adalah  pengalihan transaksi  non  syariah  yang  telah  berjalan menjadi  transaksi  yang  sesuai  dengan syariah.
13. Lain-lain, adalah produk-produk pembiayaan  lainnya  yang  akan  ditetapkan lebih  lanjut  berdasarkan  fatwa  Dewan Syariah  Nasional  (DSN-MUI).  Dari  uraian mengenai  pengertian  pembiayaan  dan produk  pembiayaan  ini  dapat  ditarik  suatu garis  yang  membedakan  kredit  dengan pembiayaan  dalam  hal  jenis  transaksinya. Pembiayaan  tidak  menggunakan  transaksi yang berupa utang piutang dengan konsekwensi bunga, akan tetapi menggunakan transaksi yang berupa sharing modal  dengan  sistem  bagi  hasil  atau transaksi jual beli dengan margin keuntungan  dan  sewa  serta  fee  untuk transaksi yang bersifat jasa.

## E. Prinsip Analisis Pembiayaan
Prinsip  adalah  sesuatu  yang  dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan, prinsip  analisis  pembiayaan  adalah  pedoman- pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan  di  bank-bank  syari’ah  pada  saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum prinsip  analisis  pembiayaan  didasarkan  pada rumus 5C dan 7P, yaitu: 24
1. Character adalah  keadaan  watak/sifat  dari nasabah,  baik  dalam  kehidupan  pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari  penilaian  terhadap  karakter  ini  adalah untuk  mengetahui  sampai  sejauh  mana iktikad/kemauan  nasabah  untuk  memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.
2. Capital adalah  jumlah  dana/modal  sendiri yang  dimiliki  oleh  calon mudharib. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan  usahanya  dan  bank akan  merasa  lebih  yakin  memberikan pembiayaan.
3. Capacity adalah  kemampuan  yang  dimiliki calon mudharib dalam menjalankan usahanya  guna  memperoleh  laba  yang diharapkan.  Kegunaan  dari  penilaian  ini
24 Veithzal  Rivai,  dkk, Islamic  Financial Management, (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2008), hlm. 348-353.
adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh  mana  calon mudharib mampu mengembalikan atau melunasi utang- utangnya ( ability to pay ) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya. 4. Collateral adalah  barang  yang  diserahkan mudharib sebagai agunan terhadap pembiayaan  yang  diterimanya. Collateral harus  dinilai  oleh  bank  untuk  mengetahui sejauh  mana  risiko  kewajiban  financial mudharib kepada  bank.  Penilaian  terhadap agunan  ini  meliputi  jenis,  lokasi,  bukti kepemilikan, dan status hukumnya.
5. Condition  of  Economy adalah  situasi  dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang  memengaruhi  keadaan  perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat memengaruhi  kelancaran  perusahaan  calon mudharib.

## F. Pengertian Meninggal dunia
Mati  artinya  maut,  tenang,  reda, terputus, atau meninggalkan kehidupan. Berpisahnya  jiwa  dari  jasad.  Mati  dalam terminologi  Islam  ialah  lawan  dari  hidup. Dalam al-quran, hidup ( al hayat ) memiliki dua pengertian  yaitu  hidup  di  dunia  dan  hidup  di akhirat. Hidup di dunia yaitu bersatunya jasad
dengan  ruh  atau  jiwa.  Adapun  hidup  di  ahirat (mati)  adalah  bila  jiwa  telah  berpisah  dari jasad. 25
Jiwa  dalam  bahasa  alquran  disebut dengan nafs. Di samping berarti jiwa, nafs juga berarti  darah.  Maka  dalam  hal  ini  mati  juga dapat  di  artikan  dengan  keringnya  darah  dari jasad.  Dalam  dunia  kedokteran  dikenal  tiga jenis kematian, sebagai berikut: kematian otak ( brain  death ),  yaitu  berhentinya  fungsi  otak, kematian  klinis,  yaitu  berhentinya  denyut jantung dan pernafasan. Dan kematian sel, yaitu prose4s  kematian  terakhir  dari  seluruh  organ tubuh  manusia.  Dalam  hal  ini,  yang  disebut mati  dalam  ajaran  Islam  adalah  mati  secara klinis.
Pertanggungjawaban orang mati. Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa dalam persoalan  ke  akhiratan,  seseorang  yang  sudah mati tetap mempunyai hak dan tanggung jawab. Haknya  di  akhirat  ialah  menerima  balasan kebajikannya selama di dunia dan ia juga harus mempertanggungjawabkan semua pelanggaran hukum yang dilakukannya secara sadar di masa hidupnya  yang  belum  diampuni.  Dalam persoalan keduniawian, orang yang sudah mati tidak  mempunyai  kecakapan  atau  kemampuan bertanggungjawab. Ia tidak lagi memiliki beban
25 Abdul  Azis  Dahlan, Ensiklopedi  Hukum Islam, cet-1(Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1533
taklif, sehingga semua bentuk ibadah, hukuman, dan sebagainya yang membutuhkan keaktifan Anggota tubuh menjadi gugur karena kematiannya. 26
Adapun  hal-hal  yang  berkaitan  dengan harta benda, yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan  keaktifan  anggota  tubuh,  seperti utangnya kepada Allah swt atau manusia, tetap dapat  dituntut  dengan  cara  membayarnya dengan harta peninggalannya. dengan kata lain, seseorang  yuang  sudah  mati,  menurut  imam syafi’i,  tidak  bertanggung  jawab  atas  tindak pidana  yang  dilakukannya  sewaktu  hidup, sedangkan  tindak  perdatanya  tetap  harus dipertanggungjawabkan  dengan  diwakili  oleh ahli  warisnya  Dan  atau  walinya.  Misalnya seseorang  yang  ketika  hidupnya  membunuh orang  lain  dengan  sengaja,  dan  kemudian  ia wafat sebelum dijatuhi kisas menjadi (pembunuhan),  maka  hukuman  qisas  menjadi gugur  dengan  kematiannya,  namun  secara perdata ia tetap bertanggung jawab membayar diat  yang  diambil  dari  harta  peninggalnnya untuk  diberikan  kepada  keluarga  korban. Karena sanksi yang diakibatkan oleh pembunuhan  sengaja  adalah  kisas  atau  diat. Sementara  menurut  Imama  Hanafi  dan  Imam Malik,  hukuman  kisas  dan  diat  telah  gugur
26 Ibid., hlm 1154
disebakan kematiannya, karena pelaku peembunuhan wajib dikenakan kisas. Diat baru dapat  dikenakan  kepada  pelaku  pembunuhan apabila ada persetujuan dari pembunuh sendiri.
Dalam  masalah  utang-piutang  kepada manusia,  wali  dan  atau  ahli  waris  wajib membayarnya  dari  harta  peninggalan  orang yang mati. Sementara utang kepada Allah SWT seperti  zakat  dan  haji  menurut  Mazhab  Syafii harus  diutamakan  pembayarannya  dari  utang kepada  manusia.  Adapun  menurut  Mazhab Hanafi, utang kepada Allah SWT sudah gugur dengan  sendirinya  disebabkan  kematiannya, namun  ahli  warisnya  bertanggung  jawab membayarnya bila orang yang mati mewasiatkannya,  maka  utang  kepada  manusia harus diutamakan.

## G. Konsep  Klausul  Meninggal  Dunia  di Bank SyariahNo. 13/236-3/056PKS
Perjanjian kerjasama pembiayaan Bank Syariah  ini  dibuat  dan  ditandatangani  pada tanggal  18  Mei  2011  oleh  antara  pihak-pihak, yaitu  Koperasi  Pegawai  Negeri  berkedudukan di Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh ketua  koperasi,  sekertasris  koperasi  dan bendahara  koperasi  KPN,  dengan  PT  Bank Syariah, berdasarkan surat direksi No. 13/003- KEP/DIR, tanggal 4 Januari 2011. Berdasarkan hal  ini  kedua  belah  pihak  setuju  dan  sepakat
27 Dokumen Bank Syariah tentang perjanjian kerjsama pembiayaan
untuk  menetapkan  pokok-pokok  kerjasama untuk penyaluran pembiayaan dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan yang telah  disepakati.  Dalam  hal  ini  KPN  yang merekomendasikan karyawannya untuk mendapatkan  fasilitas  pembiayaan  dari  Bank dan  Bank  Syariah  yang  memberikan  fasilitas pembiayaan  dari  bank  dan  akad  pembiayaa dibuat  antara  bank  dan  nasabah  dasarnya, aturan mengenai klausul meninggal dunia yang ada  di  Bank  Syariah,  pada  prakteknya  pihak bank  dalam  memberikan  fasilitas  pembiayaan kepada nasabah sudah terlebih dahulu diasuransikan.  Sehingga,  jika  salah  satu  pihak mengalami  keadaan  seperti  meninggal  dunia dan  pihak  tersebut  tidak  memungkinkan  lagi untuk memenuhi prestasinya. 27
Akad perjanjian pembiayaan yang telah dibuat oeh nasabah dan  Bank Syariah, klausul meninggal dunia yang ada pada pasal 9 ayat 4 tentang jaminan yang secara garis besar apabila karena  suatu  hal  nasabah  tidak  lagi  menjadi karyawan  Instansi  atau  hubungan  kerjanya terputus  pada  Instansi  baik  atas  permintaan sendiri  maupun  karena  diberhentikan  atau meninggal dunia, maka bank akan memperoleh terlebih dahulu hak-hak yang timbul atas dana- dana yang mungkin diterima oleh nasabah guna pembayaran  kewajiban  nasabah  pada  bank,
termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  tunjangan hari tua, gaji terakhir, pesangon, dana koperasi, jamsostek atau kompensasi dan sumber-sumber dana  lain,  hingga  jumlah  yang  mencukupi untuk  membayar  kewajiban  nasabah  pada Bank. 28
Menurut  penulis  dalam  akad  tersebut jelas bahwa keadaan meninggal dunia dicakup dalam  pasal  jaminan,  karena  dalam  akad tersebut setiap keadaan meninggal dunia sudah ada jaminan, dan nasabah membayar premi tiap bulan  dengan  kesepakatan  kepada  Bank tersebut.
Penjelasan  tentang  pertanyaan  KPN kepada pihak Bank Syariah terkait pembiayaan pegawai  melalui  koperasi  No.  16/1850-3/056. Di  dalam  hal  ini  adanya  penjelasan  konsep klausul  meninggal  dunia  dengan  indikator- indikator tertentu yang tidak ada sebelumnya di akad pembiayaanpada  No.13/236-3/056PKS 1. Penjelasan tentang asuransi pembiayaan Bank  Syariah  mewajibkan  nasabah untuk  mengcover  dirinya  dengan  asuransi jiwa/pembiayaan  kepada  Perusahaan  asuransi rekanan  Bank  Syariah  dengan  tujuan  untuk berjaga-jaga/  memitigasi  risiko  jika  nasabah meninggal  dunia/PHK.  Adapun  penerima manfaat  dari  hasil  klaim  asuransi  tersebut adalah bank, dimana hasil klaim yang diperoleh nantinya  dari  perusahaan  asuransi  akan
28 Ibid.,
digunakan  bank  untuk  melunasi  sisa  utang nasabah
Namun  demikian,  pada  saat  nasabah meninggal  dunia/PHK,  perusahaan  asuransi tidak  serta  merta/otomatis  membayar  hasil klaim  yang  diajukan  (outstanding  pokok pembiayaan),  mellainkan  terlebih  dahulu mellakukan proses investigasi baik kelengkapan  administrasi  pengajuan  klaim, kebenaran  data,  penyebab  kematian/PHK  dsb. Adalah  ahak  perusahaan  asuransi  untuk membayar  seluruh/sebagiannya  atau  tidak kepada penerima manfaat, sesuai dengan hasil investigasi perusahaan asuransi dilapangan.Sebagai ilustrasi sbb;
a) Nasabah  A  meninggal  dunia  karena  bunuh diri.  Perusahaan  asuransi  tidak  akan membayar  klaim asuransi disebabkan meninggal dunia tidak termasuk risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi;
b) Nasabah  B  tidak  mengisi  data  apalikasi secara  jujur,  misalkan  pernah  menderita penyakit  diabetes  dan  dirawat  di  rumah sakit,  namun  tidak  disampaikan  pada  saat pengisian  aplikasi.  Hal  ini  juga  berpotensi perusahaan  asuransi  menolak  pembayaran klaimtersebut;
c) Nasabah C pernah menunggak pembayaran angsuran,  hal  ini  berpotensi  klaim  yang dibayarkan  oleh  perusahaan  asuransi  lebih
kecil dari sisa outstanding pokok pembiayaan  karena  perusahaan  asuransi selalu  menghitung  jumlah  sisa  pokok pembiayaan  dengan  asumsi  nasabah  lancar dalam membayar angsuran.
2. Penjelasan  tentang  indikator  meninggal secara normal
Pada  umumnya  perusahaan  asuransi yang  menentukan  beberapa  indikator  yang dapat  di  klaim  dan  yang  membatalkan  klaim. Yang dapat membatalkan klaim antara lain:
a) Meninggal dunia karena bunuh diri
b) Meninggal dunia karena pemakaian narkoba dan sejenisnya
c) Meninggal  dunia  di  sebabkan  beberapa penyakit  kronis  seperti  jantung  akut, kanker, gula akut dan sebaginya
d) Penyampaian  informasi  yang  tidak  sesuai dengan kondisi sebenarnya (memanipulasi data)
e) Adanya perbedaan data saat pengajuan dan saat klaim
3. Penjelasan tentang polis asuransi pembiayaan Penerima manfaat dari asuransi pembiayaan/jiwa  adalah  bank  dimana  jika klaim  dibayarkan  oleh  perusahaan  asuransi, maka  bank  akan  menggunakan  hasil  klaim tersebut guna melunasi sisa hutang nasabah di bank.  Polis  asuransi  dipegang  oleh  penerima manfaat asuransi bukan tertanggung (nasabah). Pengajuan  klaim  dilakukan  oleh  bank  atas
nama tertanggung kepada perusahaan asuransi. Kewajiban nasabah/ tertanggung adalah menyiapakan dan menyampaikan segala dokumen  yang  diperlukan  untukm  klaim  serta memberitahukan segera kejadian meninggal/PHK  kepada  Bank.  Penyampaian melewati  batas  waktu  klaim  berpotensi menyebabkan klaim tidak dibayar. Jika karena persoalan-persoalan tersebut di atas klaim tidak dibayar.  Jika  karena  persoalan-persoalan tersebut  di  atas  klaim  tidak  dibayarkan  oleh perusahaan  asuransi,  maka  tetap  menjadi kewajiban  nasabah/ahli  waris  nasabah  untuk melunasi hutangnya di bank.
Jadi  dalam  hal  ini  adapun  permasaahn yang muncul tentang klausul meninggal  dunia diawali  dengan  permasalahn  pasal  4  ayat  4 tentang  atas  fasilitas  yang  diterima  oleh Nasabah dikenakan
a) Biaya  administrasi  1%  minimal  Rp.
100.000;
b) Biaya asuransi pembiayaan/penjaminan pembiayaan (termasuk asuransi jiwa);
c) Biaya  premi  asuransi  (asuransi  kebakaran apabila  jaminan  rumah  dan  asuransi kendaraan bila jaminan mobil).
Seluruh  biaya-biaya  tersebut  dibayar  di muka, dalam hal ini adanya penjaminan tentang
biaya asuransi jiwa dan adanya premi asuransi
29
Dan permasalahan kedua yang menyangkut  kalusul  meninggal  dunia  terdapat pada pasal 9 ayat 4 yaitu, Apabila karena suatu hal  nasabah  tidak  lagi  menjadi  karyawan Instansi atau hubungan kerjanya terputus pada Instansi  baik  atas  permintaan  sendiri  maupun karena  diberhentikan  atau meninggal  dunia , maka  bank  akan  memperoleh  terlebih  dahulu hak-hak  yang  timbul  atas  dana-dana  yang mungkin diterima oleh nasabah guna pembayaran  kewajiban  nasabah  pada  bank, termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  tunjangan hari tua, gaji terakhir, pesangon, dana koperasi, jamsosstek  atau  kompensasi  dan  sumber- sumber  dana  lain,  hingga  jumlah  yang mencukupi untuk membayar kewajiban nasabah pada Bank.
Kedua  pasal  ini  menyatakan  tentang asuransi  jiwa  dan  adanya  hubungan  kerja terputus apabila ada meninggal dunia dan tidak dijelaskan lagi apa-apa saja indikator meninggal  dunia  tersebut,  yang  dicantumkan hanya  kalimat  meninggal  dunia.  Sementara setelah ditanyakan oleh pihak Koperasi KPN 30 bahwa  klausul  meninggal  dunia  tersebut banyak indikator nya yaitu:
29 Dokumen Bank Syariah tentang surat penegasan persetujuan pembiayaan koperasi pegawai negeri
1) Meninggal dunia karena bunuh diri
2) Meninggal dunia karena pemakaian narkoba dan sejenisnya
3) Meninggal  dunia  di  sebabkan  beberapa penyakit kronis seperti jantung akut, kanker, gula akut dan sebaginya
4) Penyampaian  informasi  yang  tidak  sesuai dengan  kondisi  sebenarnya  (memanipulasi data)
5) Adanya  perbedaan data  saat  pengajuan dan saat klaim
Pada  umumnya  perusahaan  asuransi  yang menentukan  beberapa  indikator  yang  dapat  di klaim  dan  yang  membatalkan  klaim.  Yang dapat membatalkan klaim antara lain:
a. Meninggal dunia karena bunuh diri;
b. Meninggal dunia karena pemakaian narkoba dan sejenisnya;
c. Meninggal  dunia  di  sebabkan  beberapa penyakit  kronis  seperti  jantung  akut, kanker, gula akut dan sebaginya;
d. Penyampaian  informasi  yang  tidak  sesuai dengan kondisi sebenarnya (memanipulasi data);
e. Adanya perbedaan data saat pengajuan dan saat klaim.
Jadi  dalam  hal  ini  tidak  sesuai  antara akad perjanjian yang sudah ada dengan jawaban
30 Wawancara dengan Bapak R,  Ketua Koperasi KPN 10 Desember 2016
permasalahan klausul meninggal dunia. Dalam akad  dicantumkan  anya  meninggal  dunia namun  setelah  ditanyakan  tentang  asuransi meninggal  dunia  maka  pihak  Bank  Syariah dengan perusahaan asuransi  tersebut  membuat indikator-indikator  tentang  meninggal  dunia. Maka  dalam  hal  tersebut  tidak  seharusnya terjadi karena pihak nasabah hanya mengetahui meninggal dunia dibayar sisa klaim utang oleh pihak  asuransi  yang  telah  disetujui  dengan pihak Bank Syariah.
Seharusnya  kepada  nasabah,  pihak Bank  Syariah  dan  pihak  asuransi  yang  telah disepakati, dijelaskan apa yang ada di akad itu dijelaskan serinci mungkin dan jagan ada ketika Akad  sudah  di  laksanakan  ketika  ditanyakan kemudian  beda  atas  akad  yang  sudah dilaksankan agar tidak terjalin perselisihan dan para  nasabah  akhirnya  lebih  memilih  pindah ataupun takeover . Dan akhirnya lebih memilih bank konvensional daripada Bank Syariahkarena  tidak  sesuai  akad  dengan jawaban ataupun penjelasan.

## H. Tinjauan  Hukum  Perjanjian  Syariah Terhadap Klausul Meninggal Dunia
Klausul  meninggal  dunia  tinjauan  hukum perjanjian  syariah  merupakan  salah  satu  akad
31 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah ... hlm. 340 32 Burhani MS, Referensi  Ilmiah-Politik Kamus Ilmiah Populer Edisi Millenium (Jombang: Lintas Media, tt), hlm. 649.
yang  mengakhiri  suatu  perjanjian.  Yang dimaksud  dengan  terminasi  akad  adalah tindakan  mengakhiri  perjanjian  yang  telah tercipta  sebelum  dilaksanakan  atau  sebelum selesai  pelaksanaannya. 31 Terminasi  dalam kamus  ilmiah  kontemporer  diartikan  dengan pembatasan,  pengakhiran. 32 Terminasi  akad  di sini  dibedakan  dengan  berakhirnya  akad  di mana  jika  berakhirnya  akad  berarti  telah selesainya pelaksanaan akad karena para pihak telah  memenuhi  segala  perikatan  yang  timbul dari  akad  tersebut  sehingga  akad  telah mewujudkan  tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh para  pihak. 33 Sedangkan  terminasi  akad  adalah berakhirnya  akad  karena  di fasakh (diputus) oleh  para  pihak  dalam  arti  akad  tidak dilaksanakan karena suatu atau lain sebab.
Istilah  yang  digunakan  oleh  ahli-ahli hukum Islam untuk pemutusan akad ini adalah fasakh .  Hanya  saja  kata fasakh terkadang digunakan  untuk  menyebut  berbagai  bentuk pemutusan  akad,  dan  kadang-kadang  dibatasi untuk  menyebut  beberapa  bentuk  pemutusan akad saja.
Dalam  buku  Prof.  Syamsul  Anwar, terminasi  akad  meliputi  empat  hal,  sebagai berikut : 34
33 Abdul  Ghofur  Anshori, Hukum  Perjanjian Islam Di Indonesia ... hlm. 37. 34 Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan di Bank SyariahPanduan Teknis Pembuatan
1. Terminasi  akad  karena al-iqalah ,  yaitu terjadinya fasakh akad  karena  adanya kesepakatan  kedua  belah  pihak. 35 Mayoritas ahli  hukum  Islam  pra  modern  berpendapat bahwa  urbun  tidak  sah  menurut  hukum Islam.  Dilain  pihak,  mazhab  Hanbali termasuk Imam Ahmad sendiri memandang urbun  sebagai  sesuatu  yang  sah  dan  tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ahli-ahli hukum kontemporer mengambil pandangan fuqaha Hanbali dan menerima urbun. 2. Terminasi akad karena mustahil dilaksanakan Apabila tidak dilaksanakannya perikatan  oleh  salah  satu  pihak,  maka dengan  sendirinya  akad  batal  tanpa  adanya putusan  hakim  karen  akad  mustahil  untuk dilaksanakannya.  Sebagai  contoh  akad  jual beli,  apabila  barang  musnah  ditangan penjual  sesudah  akad  sebelum  diserahkan kepada  pembeli,  maka  akad  putus  dengan sendirinya. Apabila telah terlanjur meminta harga pembelian dari pembeli, maka ia wajib mengembalikan  harga  tersebut  kepada pembeli.
3. Terminasi  akad  karena  salah  satu  pihak menolak  melaksanakannya  Sebagai  contoh seseorang  yang  membawa  mobilnya  ke bengkel untuk diperbaiki, kewajiban kepada
Akad/Perjanjian  Pembiayaan  Pada  Bank  Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 33.
35 Qamarul Huda, M.Ag, Fiqih Muamalah , Cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 43.
pmilik  barang  untuk  membayar  biaya perbaikan  jika  telah  diperbaiki.  Selama pemilik  barang  belum  membayarnya  maka bengkel  dapat  menahan  barang  tersebut sampai pemilik melunasinya. Seperti dijelaskan diawal, bahwa terminasi akad dan berakhirnya  suatu  akad  itu  berbeda.  Suatu akad  dipandang  berakhir  apabila  telah mencapai  tujuannya.  Dalam  akad  jual  beli misalnya,  akad  dipandang  telah  berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli  dan  harganya  telah  menjadi  milik penjual.  Selain  telah  tercapai  tujuannya, akad  dipandang  berakhir  apabila  terjadi fasakh (pembatalan)  atau  telah  berakhir waktunya. Fasakh terjadi  dengan  sebab- sebab sebagai berikut 36
a) Jika  ada  kelancangan  dan  bukti penghianatan  (penipuan),  apabila  salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan  dan  telah  pula  ada  bukti- bukti bahwa salah satu pihak mengadakan penghianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian  yang  telah  diikat  dapat dibatalkan oleh pihak yang lainnya.
b) Karena  kewajiban  yang  ditimbulkan, oleh  adanya  akad  tidak  dipenuhi  oleh
36 Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia , Ed. 1, Cet.
2 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 91-92.
pihakpihak yang bersangkutan.
Misalnya,  dalam khiyar pembayaran, penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya  kepada  pembeli,  dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam  waktu  yang  ditentukan  itu membayar,  akad  berlangsung.  Akan tetapi  apabila  ia  tidak  membayar,  akad menjadi rusak (batal).
c) Karena  habis  waktunya,  seperti  akad dalam sewa menyewa berjangka waktu tertentu.  Lazimnya  suatu  perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas),  maka  apabila  telah  sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara  otomatis  (langsung  tanpa  ada perbuatan hukum lain) batallah
perjanjian  yang  telah  diadakan  para pihak.  Dasar  hukum  tentang  hal  ini dapat dilihat dalam ketentuan hukum.Terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi  perjanjian  itu  hanya  sampai batas  waktu  yang  telah  diperjanjikan, dengan  demikian  setelah  berlalunya waktu yang diperjanjikan maka perjanjian itu batal dengan sendirinya. 37
37 Chairumman  Pasaribu  dan  Suhrawardi  K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam ...  hlm. 4.
d) Salah satu  pihak menyimpang dari apa yang  diperjanjikan  Apabila  salah  satu pihak  telah  melakukan  perbuatan menyimpang  dari  apa  yang  telah diperjanjikan,  maka  pihak  lain  dapat membatalkan perjanjian tersebut. Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak  yang  lain  menyimpang  dari  apa yang  telah  diperjanjikan  dalamhal  ini terkandung  pengertian  bahwa  apabila salah satu pihak tidak berlaku lurus,maka  pihak  yang  lain  boleh membatalkan  perjanjian  yang  telah disepakati”. 38
e) Wafatnya  salah  satu  pihak  yang berakad.Mengenai wafatnya atau kematian ini, terdapat perbedaan pendapat di antara para fukaha mengenai  masalah  apakah  kematian pihak-pihak  yang  melakukan  akad mengakibatkan berakhirnya akad. Sejalan  dengan  perbedaan  pendapat mereka  apakah  hak  yang  ditimbulkan oleh  akad  itu  dapat  diwariskan  atau tidak.Demikian  pula  adanya  perbedaan pendapat  tentang  bagaimana  terjadinya akad  -akadtertentu  serta  sifat  (watak) masing-masing.
38 Chairumman  Pasaribu  dan  Suhrawardi  K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam ... hlm. 6.
Ulama  fikih  menyatakan,  bahwa  tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah  satu  pihak  yang  melaksanakan  akad diantaranya  adalah  akad  sewamenyewa, rahn , kafalah , syirkah (perserikatan  dagang), al- wakalah , dan muzarah . 39
Dalam  akad  sewa-menyewa  yang merupakan  akad  yang  mengikat  secara  pasti dua belah pihak itu, kematian salah satu pihak, penyewa  atau  yang  menyewakan,  menurut pendapat ulama-ulama mazhab Hanafi mengakibatkan  berakhirnya  akad.  Namun, menurut  pendapat  ulama-ulama  madzhab Syafi’i tidak.
Ulama-ulama  Hanafiah  berpendapat, bahwa  objek  sewa  menyewa  adalah  manfaat barang  sewa  yang  terjadinya  sedikit-sedikit sejalan  dengan  waktu  yang  dilalui.  Manfaat barang yang ada setelah meninggalnya pemilik bukan lagi menjadi haknya sehingga akad tidak berlaku  lagi  terhadapnya.  Berbeda  dengan ulamaulama Hanafiah, ulama-ulama Syafi‟iyyah memandang manfaat barang sewa semuanya telah ada katika akad diadakan, tidak terjadi sedikit-sedikit, sehingga kematian salah satu pihak tidak membatalkan akad.
Dalam  akad  gadai,  kematian  pihak pemegang gadai tidak mengakibatkan
39 Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah(Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah) , hlm. 33.
berakhirnya  akad,  tetapi  dilanjutkan  oleh  ahli warisnya,  guna  menjamin  hak  atas  piutang. Apabila  yang  meninggal  adalah  pihak  yang berutang,  dan  ahli  warisnya  masih  kecil-kecil (anak-anak),  barang  gadai  dijual  untuk melunasi  hutang.  Akan  tetapi,  apabila  ahli warisnya  sudah  besar-besar  (dewasa),  mereka mengganti  kedudukan  yang  mewariskan,  dan berkewajiban untuk menyelesaikan akad gadai dengan melunasi utang.
Dalam  akad  persekutuan,  karena  akad itu  tidak  mengikat  secara  pasti  kedua  belah pihak,  kematian  salah  satu  anggotanya mengakibatkan  berakhirnya  akad.  Demikian pula dalam akad perwakilan. 40
Berakhirnya akad karena dua hal, yang pertama  akad  berakhir  apabila  telah  tercapai tujuannya,  misalnya  dalam  jual  beli  akad berakhir  apabila  barang  telah  berpindah  milik kepada  pembeli  dan  harganya  telah  menjadi milik  penjual.  Kedua  akad  berakhir  apabila terjadi fasakh atauberakhir  waktunya. Fasakh terjadi karena sebab-sebab sebagai berikut: 41 1. Difasakh karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara’ ’, sepertiyang disebutkan dalam  akad  rusak;  misalnya  jual  beli barang yangtidak memenuhi syarat kejelasan.
40 Ibid.
41 Ibid., hlm. 154.
2. Karena adanya khiyar; baik khiyar rukyat, cacat, syarat, atau majlis.
3. Karena salah satu pihak dengan persetujuan  pihak  lain  membatalkan, fasakh cara ini disebut iqalah .
4. Karena  kewajiban  yang  ditimbulkan  oleh adanya  akad  tidak  dipenuhioleh  pihak- pihak bersangkutan.
5. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangkawaktu tertentu. Suatu perjanjian pada umumnya berakhir apabila tujuan perjanjian tersebut telah tercapai.  Masing-masing  pihak  telah  saling memenuhi  prestasi  yang  telah  diperjanjikan sebagaimana  yang  mereka  kehendaki  dalam mengadakan  perjanjian  tersebut.  Mengenai berakhirnya  suatu  perjanjian  dapat  terjadi karena :
a. Ditentukan  oleh  undang-undang  mengenai batas berlakunya;
b. Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian;
c. Para pihak atau undang-undang menentukan terjadinya  suatu  peristiwa  tertentu  maka perjanjian  akan  hapus,  misalnya  dengan meninggalnya  salah  satu  pihak  dalam perjanjian  menyebabkan  pemberian  kuasa berakhir;
d. Pernyataan  penghentian  persetujuan  oleh para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan, pernyataan berakhirnya suatu
perjanjian  harus  ada  pada  perjanjian  yang sifatnya  sementara,  misalnya  perjanjian sewa menyewa;
e. Berakhirnya suatu perjanjian karena putusan hakim;
f. Berakhirnya  suatu  perjanjian  karena  tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
g. Dengan persetujuan para pihak
Suatu  akad dipandang berakhir apabila telah  tercapai  tujuannya.  Selain  telah  tercapai tujuannya ,  akad  dipandang  berakhir  apabila terjadi fasakh (pembatalan) atau telah berakhir waktunya.
Fasakh  terjadi  disebabkan  sebagai berikut :
a) Di- fasakh (dibatalkan), karena adanya hal- hal  yang  tidak  dibenarkan syara’’ seperti yang  disebutkan  dalam  akad  rusak, misalnya  jual  beli  barang  yang  tidak memenuhi syarat kejelasan;
b) Dengan  sebab  adanya khiyar ,  baik khiyar rukyat , cacat, syarat atau mejelis;
c) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas  akad  baru  saja  dilakukan. Fasakh dengan cara ini disebut iqalah ;
d) Karena kewajiban yang  ditimbulkan, oleh adanya  akad  tidak  dipenuhi  oleh  pihak- pihak yang bersangkutan;
e) Karena habis waktunya seperti dalam akad sewa menyewa;
f) Karena tidak dapat izin pihak berwenang;
g) Karena kematian. 42
Menurut  Gemala  Dewi  kematian  ini, terdapat  perbedaan  pendapat  di  antara  para fukaha  mengenai  masalah  apakah  kematian pihak-pihak yang melakukan akad mengakibatkan  berakhirnya  akad.  Sejalan dengan perbedaan pendapat mereka apakah hak yang  ditimbulkan  oleh  akad  itu  dapat diwariskan  atau  tidak.  Demikian  pula  adanya perbedaaan tentang bagaimana terjadinya akad- akad  tertentu  serta  sifat  (watak)  masing- masing.
Dalam  akad  sewa  menyewa  yang merupakan  akad  yang  mengikat  secara  pasti dua belah pihak itu, kematian salah satu pihak, penyewa  atau  yang  menyewakan,  menurut pendapat ulama-ulama mazhab Hanafi mengakibatkan  berakhirnya  akad.  Namun, menueurt  pendapat  ulama-ulama  mazhab Syafi’i,  tidak. Ulama-ulama mazhab Hanafiah berpendapat,  bahwa  objek  sewa  menyewa adalah  manfaat  barang  sewa  yang  terjadinya sedikit-sedikit  sejalan  dengan  waktu  yang dilalui.  Manfaat  barang  yang  ada  setelah meninggalnya  pemilik  bukan  lagi  menjadi haknya  sehingga  akad  tidak  berlaku  lagi terhadapnya.  Berbeda  dengan  ulama-ulama
42 Mas’adi  Ghufron  A. Fiqih  Muamalah Kontekstual , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 114-117.
Hanafiah,  ulama-ulama  Syafi’iah  memandang manfaat  barang  sewa  semuanaya  telah  ada ketika  akad  diadakan,  tidak  terjadi  sedikit- sedikit,  sehingga  kematian  salah  satu  pihak tidak membatalkan akad.
Akad gadai, kematian pihak pemegang gadai  tidak  mengakibatkan  berakhirnya  akad, tetapi  dilanjutkan  oleh  ahli  warisnya,  guna menjamin  hak  atas  piutang.  Apabila  yang meninggal adalah pihak yang berutang, dan ahli warisnya masih kecil-kecil (anak-anak), barang gadai dijual untuk melunasi utang. Akan tetapi, apabila  ahli  warisnya  sudah  besar-besar (dewasa),  mereka  mengganti  kedudukan  yang mewariskan, dan berkewajiban untuk menyelesaikan  akad  gadai  dengan  melunasi utang.
Dalam  akad  persekutuan,  karena  akad itu  tidak  mengikat  secara  pasti  kedua  belah pihak,  kematian  salah  satu  anggotanya mengakibatkan  berakhirnya  akad.  Demikian pula  dalam  akad  perwakilan,  jadi  apakah kematian  salah  satu  pihak  yang  mengadakan akad  mengakibatkan  berakhirnya  akad  atau tidak, pada umunya dapat disimpulkan, bahwa apabila akad menyangkut hak-hak perorangan, bukan hak-hak kebendaan, kematian salah satu pihak mengakibatkan berakhirnya akad, seperti
perwalian, perwakilan, dan sebagainya. Apabila akad menyangkut hak-hak kebendaan, terdapat berbagai macam ketentuan, bergantung kepada bentuk dan sifat akad yang diadakan.  Hal  ini  akan  diketahui  dalam pembahasan tentang akad-akad tertentu. 43
Buku  Abdullah  Jayadi  dalam  konteks hukum Islam, perjanjian yang dibuat oleh para pihak  akan  berakhir  jika  dipenuhi  tiga  hal sebagai berikut:
1. Berakhirnya masa berlaku perjanjian/ akad. Biasanya  dalam  sebuah  perjanjian  telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir,  sehibngga  dengan  lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir,  kecuali  kemudian  ditentukan  lain oleh para pihak.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad.
Hal  ini  biasanya  terjadi  jika  ada  salah  satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan  atau  penipuan.  Kekhilafan  bisa menyangkut  objek  perjanjian,  maupun mengenai orangnya 3. Salah  satu  pihak  yang  berakad  meninggal dunia
43 Gemala  dewi  dan  Wirdyaningsih, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, ( Jakarta: kencana, 2006), hlm 93-94 44 Abdullah  Jayadi, Beberapa  Aspek  Tentang Perbankan Syariah, ( Yogyakarta: mitrapustaka, 2011), hlm. 23.
Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatau, yang membutuhkan adanya kompetensi  khas.  Sedangkan  jka  perjanjian dibuat  dalam  hal  memberikan  sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/ barang maka perjanjian tetap berlaku  bagi  ahli warisnya. Sebagai  contohnya  ketika  orang  yang membuat perjanjian pinjam uang, kemudian meninggalmaka kewajiban untuk mengembalikan  hutang  menjadi  kewajiban untuk  mengembalikan  hutang  menjadi kewajiban ahli waris 44 Menurut Oni Sahroni Dan  Hasanudin  berakhirnya  akad  dengan infisakh 45 yaitu ada empat:
a) Selesai  masa  kontrak  yaitu  akad berakhir  dengan  berakhirnya  masa kontrak,  seperti ijarah,  rahn,  dan kafalah.
b) Kontrak  tidak  mungkin  dilanjutkan yaitu kontrak berakhir ketika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, seperti objek.
c) Akad yang fasid
d) Pelaku akad meninggal
Akad  berakhir  dengan  meninggalnya pelaku akad. Jika meninggal salah satu  pihak- pihak  akad,  maka  akad  itu  dengan  sendirinya
45 Yakni  putus  dengan  sendirinya  (dinyatakan putus,  putus  demi  hukum).  Sebuah  kontrak  dinyatakan putus  apabila  isi  kontrak  tidak  mungkin  dapat dilaksanakan disebabakn force majaure.
berakhir.  Adapun  kontrak  yang  termasuk adalah:
1) Kontrak  sewa  menyewa  (ijarah).  menurut
Hanafiyah, kontrak ijarah berakhir disebabkan  kematian  salah  satu  pihak, namun  tidak  berakhir  menurut  mazhab yang lain
2) Kontrak  rahn  dan  kafalah.  Kedua  kontrak ini  adalah  bentuk  kontrak  yang  hanya mengikat  satu  pihak  kreditor  dan  makful lah
Jika pemberi gadai meninggal, kontrak menjadi  berakhir  dan  barang  gadaian  dijual (oleh  penhampu)  untuk  membayar  utangnya apabila ahli waris masih  dibawah umur. Akan tetapi jika ahli warisnya orang dewasa, mereka bisa  membayarkan  utang  pewaris  pemberi gadai guna menyelamatkan barang gadaian.
Dalam  kontrak  kafalah,  kontrak  tidak berakhir disebabkan kematian debitur. Kontrak baru berakhir dengan pembayaran utang kepada kreditor  atau  pemebebasan  utang.  Jika  kafil pemberi  garansi  meninggal  dunia,  utang  yang digaransinya dibayar dari harta peninggalannya. 46
Mengenai berakhirnya suatu akad, para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila: 47
46 Oni  Sahroni  dan  Hasanuddin, Fikih Muamalah  Dinamika  Teori  Akad  dan  Implementasinya dalam  Ekonomi  Syariah, (  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2016), hlm. 190-191.
a) Berakhirnya  masa  berlaku  akad  itu, apabila  akad  itu  memiliki  tenggang waktu;
b) Dibatalkan  oleh  pihak-pihak  yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat;
c) Dalam  akad  yang  bersifat  mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika; (a)  jual  beli  itu fasad ,  seperti terdapatnya  unsur-unsur  tipuan  salah satu  rukunnya  atau  syarat-syaratnya tidak terpenuhi; (b) berlakunya syarat, khiyar  aib ,  atau khiyar  rukyah ;  (c) akad tersebut  tidak dilaksanakan oleh salah  satu  pihak;  (d)  tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
d) Salah  satu  pihak  yang  berakad meninggal  dunia.  Dalam  hubungan ini,  para  ulama fiqh menyatakan bahwa  tidak  semua  akad  otomatis berakhir  dengan  wafatnya  seseorang atau salah satu pihak yang melangsungkan  akad,  diantaranya akad  sewa-menyewa, ar-rahn , al- kafalah , asy-syirkah , al-wakalah ,  dan al-muzara’ah . Akad juga akan berakhir  tergantung  pada  persetujuan lain, apabila tidak mendapat
47 H.M.  Hasballah  Thaib, Hukum  Aqad (Kontrak) alam Fiqih Islam dan Praktek di Bank Sistem Syariah ,  Konsentrasi  Hukum  Islam,  Program  Pasca Sarjana USU, Medan, 2005, hal. 19-20.
persetujuan dari pemilik modal. Suatu akad berakhir apabila tercapai tujuannya.  Dalam  akad  jual  beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah  milik  kepada  pembeli  dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam  akta  gadai  dan  pertanggungan ( kafalah ),  akad  dipandang  telah
berakhir apabila utang telah dibayar.Kecuali telah tercapainya tujuan,  akad  dipandang  berakhir  juga apabila  terjadi fasakh atau  telah berakhir waktunya. Fasakh terjadi dengan sebab-sebab: 48
1) Di fasakh karena  adanya  hal-hal yang  tidak  dibenarkan syara’’ ,
seperti  yangdisebutkan  dalam akad  rusak.  Misalnya,  jual  beli barang  yang  tidak  memenuhi syarat kejelasan.
2) Dengan sebab adanya khiyar , baik khiyar  rukyat ,  cacat,  syarat  atau majelis.
3) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja
48 Ibid. , hlm. 20-21.
dilakukan. Fasakh dengan cara ini disebut iqalah .
4) Karena  adanya  kewajiban  yang ditimbulkan,  oleh  adanya  akad tidak  terpenuhi  oleh  pihak-pihak bersangkutan.  Misalnya  dalam khiyar pembayaran ( khiyar naqd ) penjual  menyatakan  bahwa  ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan  itu  membayar,  akad berlangsung.  Akan  tetapi  apabila ia  tidak  membayar  akad  menjadi rusak (batal).
5) Karena  habis  waktunya,  seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka  waktu  dan  tidak  dapat diperpanjang.
Dalam  buku  Ahmad  Wardi  Muslich mengemukakan  bahwa  berakhirnya  akad karena kematian tergolong dalam akad sebagai berikut: 49

## 1. Ijarah (sewa-menyewa)
Menurut kalangan Hanafiyyah, akad ijarah, akan berakhir dengan meninggalnya salah  seorang  pengakad,  meskipun  ia
49 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 89.
merupakan  akad  yang  bersifat lazim untuk kedua pihak. Dengan kata lain, akad ini akan terbatalkan  dengan  sendirinya  dengan kematian. Mengingat kalangan selain Hanafiyyah, ijarah tidak akan berakhir atau terbatalkan  dengan  meninggalnya  salah seorang pengakad. Faktor munculnya perbedaan  pendapat  ini  berangkat  dari penggambaran  tentang  cara  terjadi  atau sahnya ijarah. Menurut  Hanafiyyah ijarah terjadi pada manfaat atau jasa sesuai dengan kemunculannya sedikit demi sedikit. Maksudnya,  seorang  penyewa  memiliki manfaat dari barang yang disewakan secara berangsur-angsur seiring dengan berjalannya  waktu.  Maka,  manfaat  yang muncul  atau  ada  setelah  meninggalnya pemilik  bukanlah  manfaat  yang  menjadi milik  si  penyewa,  sehingga  akad  tidak  sah berlaku untuknya. Menurut kalangan selain Hanafiyyah,  manfaat  dianggap  seolah-olah ada pada saat  akad dilakukan dan penyewa memiliki manfaat dari barang yang disewakan secara sekaligus dengan
kepemilikan yang bersifat lazim. Ini berarti ia bisa diwariskan sebagaimana diwariskannya  barang  yang  dijual.  Jadi, ijarah sama dengan jual beli yang tidak batal dengan meninggalnya salah seorang pengakad.  Pendapat  terakhir  inilah  yang
50 Ibid.,
dipakai oleh Undang-undang madani Suriah 50

## 2. Rahn dan Kafalah
Kedua akad ini termasuk akad yang lazim  dari  satu  pihak  yaitu  pihak  yang memiliki  piutang  (da’in)  yang  meminta jaminan  atau  pihak  yang  meminta  adanya kafalah  (makfullah). Maka  apabila  rahin (pihak yang memberikan jaminan) meninggak,  barang  yang  menjadi  jaminan mesti  dijual  dengan  oerantaraan washi- nya dan  utangnya  akan  dilunasi  dari  hasil penjualan barang jaminan tersebut  jika ahli warisnya  masih  kecil-kecil.  Jika  mereka sudah  besar  maka  mereka  akan  mewarisi harta  si  mayat  dan  mereka  berkewajiban untuk membebaskan barang jaminan dengan melunasi utangnya. Adapun kafalah, seandainya kafalah itu bersifat kafalah utang maka ia tidak berakhir dengan meninggalnya madin (pihak yang berutang). Ia hanya akan berakhir  dengan  salah  satu  dari  dua  hal: melunasi  utang  kepada  da’in  atau  adanya ibra’  (pembebasan)  dari  utang.  Apabila  si kafil  meninggal,  utang  diambil  dari  harta warisannya. Jika kafalah itu bersifat kafalah jiwa, ia akan berakhir dengan meninggalnya pihak  utama  yaitu  pihak  yang  dijamin (makful)  dan  juga  dengan  meninggalnya kafil  karena  tidak  bisa  lagi  menghadirkan
sesuatu  yang  dijaminkan  (makfu  ‘anhu) dengan  meninggalnya  salah  seorang  dari kedua orang tersebut.
3. Syirkah dan Wakalah
Dua  akad  ini  termasuk  akad  yang bersifat ghair  lazim dari  kedua  pihak,  dan kedua  akad  ini  berakhir  dengan  kematian. Syirkah  akan  langsung  terbatalkan  dengan meninggalnya salah seorang dari dua syarik, baik  pihak  kedua  mengetahui  ia  meninggal maupun tidak. Begitu juga dengan meninggalnya  wakil  atau  muwakki,  baik salah  satu  pihak  mengetahui  meninggalnya pihak kedua maupun tidak.
4. Muzaraah dan Musaqah
Kedua akad ini termasuk akad yang bersifat gharar lazim dari kedua pihak. Abu Hanifah tidak membolehkan kedua akad ini. Kalangan Syafiiyah membolehkan musaqah. Kalangan Malikiyah membolehkan keduanya  dengan  beberapa  syarat,  di antaranya  ada  persamaan  dalam  sisi keuntungan  antara  pemilik  dan  pekerja. Kalangan Hanabilah dan kedua sahabat Abu Hanifah  membolehkan  keduanya  seacar mutlak.  Berdasarkan  pendapat  ini,  maka kedua akad tersebut akan langsung terbatalkan  dengan  meninggalnya  pemilik tanah  atau  pekerja,  baik  sebelum  kerja  dan
51 Ibid.,
penanaman maupun setelahnya, baik tanaman  atau  buah  terssebut  sudah  tiba saatnya untuk dipanen maupun belum.
Akan  tetapi,  apabila  pemilik  tanah meninggal  sebelum  tanaman  bisa  dipanen maka  tanah  dibiarkan  berada  ditangan muzari (pengelola) sampai waktu panen tiba untuk  mempertimbangkan  kemaslahatan kedua  belah  pihak.  Apabila  pengelola meninggal maka ahli warisnya berhak untuk meneruskan pekerjaan sampai panen tiba 51
Dari  beberapa  pendapat  yang  sudah dikemukakan  diatas  terhadap  berakhirnya suaru  akad  ataupun  berakhirnya  suaru perjanjian  salah  satunya  adalah  karena kematian  ataupun  meninggal  dunia.  Akan tetapai  banyak  perbedaan  yang  didapat didalam kalangan ulama terhadap jenis-jenis kad  yang  digunakan.  Dan  akad-akad  tidak semua  akad  otomatis  berakhir  dengan wafatnya  seseorang.  Dan  akad-akad  yang berakhir    perjanjian    jika  terjadi  kematian diantaranya  akad  sewa-menyewa, ar-rahn , al-kafalah , asy-syirkah , al-wakalah , dan al- muzara’ah .
Dengan demikian klausul meninggal dunia  merupakan  akad  yang  memutuskan suatu perjanjian tetapi dilihat juga dari segi akad  yang  dilakukan.  Dalam  Akad  No.
13/236-3/056PKS  bahwasanya  akad  yang dipakai  adalah akad musyara’kah dan  akad musyara’kah ini apabila salah satu meninggal  dunia  maka  berakhirlah  suatu perjanjian. Tetapi didalam kontrak pembiayaan  syariah  No.  13/236-3/056PKS tidak ada dipermaslahkan tentang akad, yang menjadi masalah dam Bank Syariahdidalam Akad  pembiayaannya  pasal  9  ayat  4 menyatakan bahwa meninggal dunia merupakan salah satu berakhirnya perjanjaintidak  dikhususkan  dalam  hal meninggal  dunia  ,  dan  dengan  penjelasan dari  pasal  9  ayat  4  tersebut  Bank  Syariah menjelaskan bahwa tentang akad meninggal dunia Bank Syariah dengan penentuan pihak Asuransi  yang    menghususkan  keadaan seseorang  yang  telah  meninggal  dunia dengan  indikator-indikator  sebagaimana yang  sesuai  dengan  jawaban  dari  akad tersebut.
Dalam  hal  ini  tidak  sesuai  antara akad  dengan  jawaban  surat.  Didalam  akad tidak ada dicantumkan masalah pengkhususan indikator  keadaan meninggal dunia  tetapi  didalam  jawaban  surat  akad dikhususkan pencantuman meninggal dunia. Dan  dapat  dianalisis  bahwasanya  kalusul meninggal  dunia  ditinjau  dari  hukum perjanjian  syariah  merupakan  salah  satu berakhirnya  suatu  akad,  dan  dalam  hal  ini
Bank  Syariah  dengan  pihak  asuransi membuat peraturan baru dengan mengkhususkan pencantuman kalusul meninggal dunia dengan indikator-indikator meninggal secara normal:
a) Meninggal dunia karena bunuh diri
b) Meninggal  dunia  karena  pemakaian narkoba dan sejenisnya
c) Meninggal dunia di sebabkan beberapa penyakit  kronis  seperti  jantung  akut, kanker, gula akut dan sebagainya
d) Penyampaian  informasi  yang  tidak sesuai  dengan  kondisi  sebenarnya (memanipulasi data)
e) Adanya  perbedaan  data  saat  pengajuan dan saat klaim
Dalam hal ini adanya perbedaan antara akad  pembiayaan  dengan  jawaban  terhadap penjelasan  akad  pembiayaan,  dalam  akad pembiayaan  Bank  Syariah  No.  13/236- 3/056PKS  dengan  jawaban  penjelasan  No. 16/1850-3/056  yaitu  dalam  klausul  meninggal dunia  yang  sebelumnya  tidak  ada  indikator- indikator  terhadap  meninggal  dunia  kemudian di jawaban penjelasan di cantumkan indikator- indikator  meninggal  dunia  dengan  pihak asuransi,  dan  ini  merugikan  para  nasabah karena  nasabah  mengetahui  meninggal  dunia saja  tidak  ada  pengecualian,dalam  hal  ini nasabah tidak menerima hal tersebut dan lebih memilih takeover dari  Bank  Syariahke  Bank
yang  lain  yang  lebih  jelas  tentanf  klausul meninggal dunia.

## I. Kesimpulan
1. Akad  pembiayaan  nomor  No.  16/1850-
3/056 bahwasanya konsep klausul meninggal  dunia  yang  ada  di  Bank Syariah dengan pihak asuransi bahwasya meninggal  dunia  dalam  Akad  tidak dikhususkan  sementara  pada  jawaban Akad  dkhususkan  dalam  hal  kalusul meninggal dunia. Pada umumnya perusahaan  asuransi  yang  menentukan beberapa  indikator  yang  dapat  di  klaim dan  yang  membatalkan  klaim.  Yang dapat  membatalkan  klaim  antara  lain: meninggal  dunia  karena  bunuh  diri, meninggal  dunia  karena  pemakaian narkoba dan sejenisnya, meninggal dunia di  sebabkan  beberapa  penyakit  kronis seperti  jantung  akut,  kanker,  gula  akut dan  sebaginya,  Penyampaian  informasi yang  tidak  sesuai  dengan  kondisi sebenarnya  (memanipulasi  data)  dan adanya  perbedaan  data  saat  pengajuan dan saat klaim.
2. Hukum  perjanjian  syariah  memandang akad perjanjian , apabila salah satu pihak
meninggal  dunia  maka  berakhirlah  akad perjanajian  tersebut.  Akan  tetapi  banyak perbedaan yang didapat didalam kalangan ulama terhadap jenis-jenis akad yang digunakan. Akad-akad tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya seseorang.Akad-akad  yang  berakhirnya perjanjian, jika terjadi kematian diantaranya  akad  sewa-menyewa, ar- rahn , al-kafalah , asy-syirkah , al- wakalah ,  dan al-muzara’ah .  Dengan demikian klausul meninggal dunia merupakan akad yang memutuskan suatu perjanjian  tetapi  dilihat  juga  dari  segi akad  yang  dilakukan.  Tetapi  didalam Akad No. 13/236-3/056PKS bahwasanya akad yang dipakai adalah akad musyarakah dan  akad musyarakah ini apabila salah satu meninggal dunia maka berakhirlah suatu perjanjian. Hal ini Bank Syariah  dan  pihak  asuransi  tidak menerima hal tersebut karena meninggal dunia  tersebut  harus  sesuai  dengan indikator yang ditentukan dalam penjelasan jawaban dari Akad No. 13/236-3/056PKS.

## REFERENCE
Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, cet-1(Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996).
Abdul  Ghofur  Anshori, Hukum  Perjanjian  Islam  Di  Indonesia,  Konsep  Regulasi  Dan Implementasi , (Yogyakarta: IKAPI, 2010).
Abdullah Jayadi, Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah, ( Yogyakarta: mitrapustaka, 2011).
Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
Ahmadi  Miru, Sistem  Transaksi  Syariah,  Konsep  Ganti  Rugi  Dalam  Hukum  Bisnis  Syariah, (Yogyakarta: IKAPI, 2015).
Burhani MS, Referensi Ilmiah-Politik Kamus Ilmiah Populer Edisi Millenium (Jombang: Lintas Media, tt).
Burhanuddin, Hukum Bisnis Syariah , Cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2011).
Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  edisi  ke-3.  (Jakarta:  Balai Pustaka, 2002).
Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia , Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2006).
H.M.  Hasballah  Thaib, Hukum  Aqad  (Kontrak)  alam  Fiqih  Islam  dan  Praktek  di  Bank  Sistem Syariah , Konsentrasi Hukum Islam, Program Pasca Sarjana USU, Medan, 2005.
Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah , Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
Hendi  Suhendi, Fiqh  Mumalah:  Membahas  Ekonomi  Islam  Kedudukan  Harta,  Hak  Milik,  Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyara’kah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain, cet. ke-5, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007).
Kasmir, Manajemen Perbankan , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)
Mas’adi Ghufron A. Fiqih Muamalah Kontekstual , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).
Muhammad, Model-Model  Akad  Pembiayaan  di  Bank  SyariahPanduan  Teknis  Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2003).
Oni Sahroni dan Hasanuddin, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
Qamarul Huda, M.Ag, Fiqih Muamalah , Cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2011).
Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah (studi tentang teori akad dalm fikih muamalat) , cet. ke-2, (Jakarta: Raja grafindo persada, 2010).
Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2008). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 25 tentang Perbankan Syariah. Veithzal Rivai, dkk, Islamic Financial Management, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
Wahbah az-Zuhaili, Fiqh islam Waadillatuhu, cet IV(Darul Fikr: Gema Insani, 2007)
Yazid  Afandi, Fiqh  Muamalah  dan  Implikasinya  dalam  Lembaga  Keuangan  Syariah ,  Cetakan Pertama (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).