Vol. 15 No. 2 Desember 2019 Hal. 162 – 176

## Analisis Faktor Pendukung Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kabupaten Wonosobo
Krist Setyo Yulianto 1 dan Ignatius Novianto Hariwibowo 2
1,2 Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

## A R T I C L E   I N F O
Sejarah Artikel: Received 10 Juli 2019 Revised 11 Desember 2019 Accepted 19 Desember 2019

## Keywords:
Competency Factors Of Human Re- sources, Government Internal Control Systems, Utilization Of Information Technology, Implementation Of Gov- ernment Accounting Standards, Quali- ty Of SKPD Financial Reports

## A B S T R A C T
This  study  aims  to prove the influence  of  HR  competency  factors,  government  in- ternal  control  systems,  and  utilization  of  information  technology  to  improve  the quality of SKPD financial reports based on Government Accounting Standards in Local Government of Wonosobo Regency.This research was conducted to prove the factors that could improve the Qualified Opinion of audit report into Unquali-fied Opinions  on  the  Wonosobo  Regency.  The  study  was  conducted  by  distrib-uting questionnaires to 38 financial officer of Regional Work Unit (PPK-SKPD) offices in Wonosobo Regency. This research was developed with a variant SEM (PLS) model framework. Data analysis in this study used SmartPLS 3.2.7 soft-ware. The conse- quences of this study indicate that the competency factors of human resources, gov- ernment  internal  control  systems,  and  the  use  of  infor-mation  technology  have  a positive  impact  on  the  implementation  of  government  accounting  standards.  Im- proving the quality of financial statements for WTP opinions is based on the suita- bility  of SAP.  Success  of  implementing  SAP  is  based  on  the Wonosobo  Regency's strategy  on  the  BPK's  recommendations  for  the  findings  of  previous  years  to  im- prove  the  quality  of  financial  reports  consist-ing  of  HR  competencies,  SPIP,  and utilization of information technology.

## A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membuktikan  pengaruh  faktor  kompetensi  SDM, sistem  pengendalian  internal  pemerintah,  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi terhadap  peningkatan  kualitas  laporan  keuangan  SKPD  berdasarkan  Standar Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Wonosobo. Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan faktor yang dapat meningkatkan opini Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP)  menjadi  opini  Wajar  Tanpa  Pengecua-lian (WTP)  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Wonosobo.  Penelitian  dilakukan dengan mendistribusikan kuesioner kepada 38 PPK-SKPD di seluruh dinas di  Ka- bupaten  Wonosobo.  Penelitian  ini  dikembangkan  dengan  kerangka  model  SEM berbasis  varian  (PLS).  Analisa  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  software SmartPLS 3.2.7. Konsekuensi penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kompetensi sumber  daya  manusia,  sistem  pengendalian  intern  pemerintah,  dan  pem-anfaatan teknologi  informasi  berdampak  positif  terhadap  standar  akuntansi  pemerintahan. Peningkatan  kualitas  laporan  keuangan  atas  opini  WTP  didasari  pada  kesesuaian SAP.    Keberhasilan  penerapan  SAP  didasari  dari  strategi  Pemkab  Wonosobo  atas rekomendasi  BPK  terhadap  temuan  tahun-tahun  sebelumnya  untuk  memperbaiki dan meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui  kompetensi SDM, SPIP, dan pemanfaatan teknologi informasi.

## 1. PENDAHULUAN
Reformasi keuangan negara yang diwujudkan pada tahun 2003 telah memberikan mandat dan amanat yang sangat besar kepada pemerintah untuk mengelola keuangan negara. Pemerintah melakukan penataan keuangan  negara  melalui  Undang-Undang  (UU)  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,  yang menekankan  bahwa  penyusunan    laporan  pelaksanaan  APBN/APBD  menggunakan  Standar  Akuntansi Pemerintah (SAP) dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Berdasarkan  pasal  232  ayat  6  Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006  yang  mengatur  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan tentang pertanggungjawaban APBD bahwa entitas akuntansi harus menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang diperlukan antara lain adalah neraca, laporan realisasi  anggaran,  dan  catatan  atas  laporan  keuangan.  Laporan  ini  merupakan  wujud pertanggungjawaban  Kepala  SKPD  kepada  PPKD,  yang  nanti  akan  dikonsolidasikan  menjadi  laporan keuangan pemerintah daerah (pasal 240 ayat 2).
Tahun 2017, terdapat 537 Laporan Hasil  Eksaminasi  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD) Tahun 2016 yang diterbitkan oleh BPK. Dari 542 pemerintah daerah, hasil audit BPK terhadap 537 LKPD pada 2016 ditunjukkan pada grafik berikut:
Sumber: IHPS 1 tahun 2017 BPK Gambar 1. Opini atas LKPD Tahun 2016
Capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP), sebesar 70%. Capaian tersebut adalah di atas  sasaran kinerja  keuangan  daerah  yang  direncanakan  dan  diberlakukan  dalam  RPJMN  2015-2019.  Dengan demikian,  banyak  Pemerintah  Daerah  telah  mampu  mendapatkan  opini  WTP  dari  BPK  sehingga,    opini WTP tersebut mengindikasikan bahwa pencapaian kinerja akuntabilitas keuangan pemerintah daerah telah menerapkan  dan  sesuai  SAP.  Hasil  tersebut  juga  menunjukkan  bahwa  laporan  keuangan  daerah  telah dilaporkan dengan bebas akan salah saji material.
Dari 41 Kota/Kabupaten terdapat 36 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah telah menerima opini WTP  atas  LKPD  tahun  2016.  Kabupaten  Wonosobo  merupakan  kabupaten  yang  menerima  opini  WTP untuk  LKPD  2016  pada  hasil  eksaminasi  BPK  pada  semester  1  Tahun  2017.  Kenaikan  opini  dari  WDP menjadi  WTP  ada  84  LKPD,  salah  satunya  adalah  Pemkab  Wonosobo.  Pada  tahun-tahun  sebelumnya Pemkab  Wonosobo  hanya  mendapatkan  opini  WDP  sehingga,  penelitian  ini  menggunakan  LKPD  2016 dikarenakan  pada  tahun  tersebut  Pemkab  Wonosobo  untuk  pertama  kalinya  mendapatkan  capaian tertinggi  atas  kualitas  laporan  keuangan  daerah  yaitu  opini  WTP.  Peningkatan  penilaian  opini  LKPD merupakan  wujud  perbaikan  dan  peningkatan  atas  kualitas  laporan  keuangan  SKPD.  Berdasarkan wawancara  dengan  aparat  SKPD  yang  sudah  dilakukan  bahwa  serangkaian  perbaikan  dan  peningkatan telah  dilakukan  atas  temuan  BPK  pada  tahun-tahun  sebelumnya  terhadap  kualitas  laporan  keuangan Pemkab Wonosobo.
Upaya  perbaikan  dan  peningkatan  pada  kompetensi  SDM  adalah  meningkatkan  kapasitas  sumber daya  manusia  yaitu  dengan  menindaklanjuti  rekomendasi  BPK  mengenai  kepala  BPPKAD  untuk melakukan  pendidikan  dan  pelatihan    kepada  pegawai  BPPKAD  terkait  kebijakan  penyisihan  piutang, melaksanakan  rekomendasi  BPK  pada  tahun-tahun  sebelumnya  dalam  hal  inventarisasi  aset  bahwa Pemkab  perlu  meningkatkan  kapasitas  sumber  daya  manusia  dalam  hal  pengelolaan  data  aset.  Upaya perbaikan dan peningkatan pada sistem pengendalian intern yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara optimal pada setiap entitas SKPD dan melakukan pengarahaan pada bagian akuntansi dengan menindaklanjuti temuan BPK pada tahun lalu bahwa setiap kepala SKPD perlu untuk  meningkatkan  pengawasan  terhadap  bendahara  pengeluaran  terkait  batas  waktu  penyampaian Laporan  Pertanggungjawaban  Fungsional.  Untuk  upaya  perbaikan  dan  peningkatan  pemanfaatan teknologi  informasi,  Pemkab  Wonosonbo  membangun  dan  menggunakan  teknologi  informasi  untuk meningkatkan  kemampuan  pengelolaan  keuangan  dengan  menindaklanjuti  temuan  BPK  pada  tahun- tahun  sebelumnya  dalam  hal  inventarisasi  aset  tetap.  Pemkab  Wonosobo  perlu  menggunakan  teknologi informasi  untuk  men-data  base-kan fixed  assets dengan  baik  sehingga  langkah  tersebut  dapat  membantu dalam penataan data fixed assets . Berdasarkan penyajian bebas salah saji material, Pemkab Wonosobo telah
melakukan  apa  yang  direkomendasikan  oleh  temuan  BPK.  Strategi  yang  dilakukan  Pemkab  Wonosobo adalah  memperbaiki  dan  meningkatkan  kewajaran  nilai  aset  tetap  dengan  merinci  aset  tetap, merekonsiliasi  aset  dengan  didukung  data  aset  yang  memadai.  Temuan  permasalahan  oleh  BPK  pada tahun-tahun  sebelumnya  sebagai  sarana  untuk  memperbaiki  kualitas  laporan  keuangan  daerah  yang sebelumnya mendapat opini WDP menjadi WTP. Hal ini didukung dengan rekomendasi BPK atas temuan permasalahan  tersebut  agar  sebagai  pertimbangan  dan  strategi  Pemkab  Wonosobo  untuk  meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah dan dapat mempertahankan opini WTP.
Pencapaian  kualitas  LKPD  Pemkab  Wonosobo  pada  tahun  2016,  dengan  opini  WTP,  banyak  terjadi karena pemerintah daerah melakukan perbaikan laporan keuangan sesuai dengan hasil audit BPK di tahun 2015.    Beberapa  saran  yang  telah  dapat  ditindaklanjuti  adalah  peningkatan  sistem  pengendalian  dan peningkatan  kesesuaian  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP).  Saran  tersebut  juga  merupakan hasil  temuan  dari  BPK  yang  menunjukkan  bahwa  tiga  permasalah  yang  dihadapi  pemerintah  daerah dalam  pencapaian  kualitas  laporan  keuangan  antara  lain  kelemahan  sistem  pengendalian  internal  (SPI), kelemahan  pelaksanaan  anggaran  dan  belanja,  dan  kelemahan  struktur  pengendalian  (IHPS  BPK  2017). Hasil temuan menunjukkan bahwa SPI berperan penting dalam peningkatan kualitas LKPD. Hasil temuan BPK tersebut juga menunjukkan bahwa kendala penerapan SPI pada pemerintah daerah disebabkan antara lain  oleh  kurang  optimalnya  pemahaman  akuntansi  dalam  pelaporan  sehingga  berpengaruh  pada kurangnya  pengawasan  dan  pengendalian.  Kurangnya  pemahaman  Pejabat  Pengelola  Keuangan berdampak  pada  penerapan  SAP  yang  tidak  optimal.  Kondisi  ini  menunjukkan  ada  peran  kompetensi sumber  daya  masyarakat  untuk  mencapai  kualitas  laporan  keuangan  yang  maksimal.  Secara  jelas penelitian Rahayu et al . (2014) menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor yang akan meningkatkan kualitas laporan  keuangan  pemerintah,  yaitu:  pengendilan  internal  pemerintah,  kompetensi  SDM,  dan pemanfaatan teknologi.
Penerapan SAP yang didukung sistem pengendalian internal (SPI) akan menghasilkan informasi yang andal  pada  laporan  keuangan  pemerintah.  Arens et  al .  (2012)  menjelaskan  bahwa  SPI  merupakan  sistem untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Kelemahan praktik SPI berpengaruh pada tujuan pemerintah yang salah satunya adalah melakukan pengelolaan keuangan yang ditunjukkan melalui kualitas LKPD.
Sebagai  komponen  sistem,  SDM  memiliki  peran  penting  dalam  pelaksanaan  sistem  informasi akuntansi  yang  akan  menghasilkan  LPKD  sesuai  dengan  SAP  yang  ditetapkan  dalam  PP  71  tahun  2010. Dharma dan Syamsul (2015) menunjukkan bahwa SDM berperan penting dalam aplikasi SAP pada LKPD. Kegagalan pemerintah daerah juga berpengaruh pada lemahnya pengendalian akuntansi pada 42 pemda (IHPS,  2017).  Dengan  demikian  meningkatkan  SDM  akan  berpengaruh  pada  peningkatan  praktik akuntansi yang tepat.
Hasil laporan audit BPK 2017 mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi juga berpengaruh pada peningkatan  kualitas  LKPD  (IHSP  2017).  BPK  menjelaskan  bahwa  241  pemda  memiliki  masalah  dalam pemanfaatan teknologi sehingga mempengaruhi kualitas LKPD. Penelitian Suwanda (2015) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi belum maksmal pada beberapa pemerintah daerah yang berakibat pada  kualitas  LKPD.  Dalam  hal  ini,  teknologi  informasi  akan  memfasilitasi  aparat  untuk  dapat menghasilkan  LKPD  yang  lebih  baik.  Dengan  demikian,  selaras  dengan  penelitian  Rahayu et  al .  (2014), beberapa  penelitian  juga  mendukung  adanya  faktor  SPI,  SDM,  teknologi  informasi  dalam  pencapaian kualitas LKPD (Nugraheni dan Subaweh, 2008; Sudirianti et al ., 2015; Suwanda, 2015).
Walaupun demikian, penelitian Suwanda (2015) mengungkapkan bahwa SPIP, kompetensi SDM, dan pemanfaatan  teknologi  informasi  tidak  mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan  secara  langsung.  Oleh karena itu, penelitian ini akan menambahkan variabel yaitu penerapan SAP sebagai faktor yang memediasi pengaruh  SPIP,  kompetensi  SDM,  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi  terhadap  kualitas  laporan keuangan.  Penggunaan  penerapan  SAP  sebagai  mediasi  didukung  oleh  Undang-Undang  32  tahun  2004 (pasal 184) yang menjelaskan bahwa penyusunan LKPD harus sesuai dengan SAP.
Walaupun demikian, penelitian Suwanda (2015) mengungkapkan bahwa SPIP, kompetensi SDM, dan pemanfaatan  teknologi  informasi  tidak  mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan  secara  langsung.  Oleh karena itu, penelitian ini akan menambahkan variabel yaitu penerapan SAP sebagai faktor yang memediasi pengaruh  SPIP,  kompetensi  SDM,  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi  terhadap  kualitas  laporan keuangan.  Penggunaan  penerapan  SAP  sebagai  mediasi  didukung  oleh  Undang-Undang  32  tahun  2004 (pasal 184) yang menjelaskan bahwa penyusunan LKPD harus sesuai dengan SAP.
Penelitian  ini  dimaksudkan  dapat  menyumbangkan  kontribusi  praktis  yaitu  peningkatan  kualitas
laporan  keuangan  pemerintah  daerah  melalui  peningkatan  faktor  kompetensi  sumber  daya  kinerja aparatur  SKPD,  peningkatan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah,  peningkatan  penerapan  standar akuntansi pemerintah, dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Hasil penelitian ini  dapat  menjadi  bahan  masukan  di  dalam  mengkaji  permasalahan  pada  laporan  keuangan  pemerintah daerah  untuk  dapat  mempertahankan  opini  WTP.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  ingin  menguji  apakah terdapat  peran  dari  ke-empat  faktor  tersebut  terhadap  perubahan  opini  WDP  ke  opini  WTP  yang didapatkan Pemerintah Daerah Wonosobo.

## 2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pemerintah  daerah  memiliki  peran  otonomi  dalam  pengelolaan  keuangan  (UU  No.  32  tahun  2004). Sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah, pemerintah daerah diselenggarakan oleh gubernur, bupati, walikota, dan perangkat daerah. Sebagai bentuk usaha pengelolaan laporan keuangan, pemerintah daerah perlu  menyusun  laporan  keuangan  berdasarkan  PP  71  tahun  2010,  yang  menjelaskan  bahwa  laporan keuangan  merupakan  laporan  terstruktur  yang  menunjukkan  transaksi  yang  telah  dilakukan  pada  suatu entitas.    Dalam  penyusunan  laporan  keuangan,  pemerintah  daerah  mempunyai  unit  yang  berfungsi sebagai entitas pelaporan. Unit ini terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berfungsi menyusun laporan  keuangan  pada  pemerintah  daerah.  Sedangkan  entitas  akuntansi  memiliki  fungsi  sebagai pelaksana anggaran (Bastian, 2010).
Hasil  dari  LKPD  harus  dapat  memenuhi  unsur  dari  kualitas  laporan  keuangan  berdasarkan  PP  71 tahun  2010.  Ukuran  kualitas  laporan  kualitas  tersebut  adalah    relevan,  andal,  dapat  dibandingkan,  dan dapat  dipahami.  Ukuran  tersebut  merupakan  ukuran  normatif  untuk  diwujudkan  dalam  setiap  laporan keuangan. Hal ini juga sesuai dengan prinsip pelaporan keuangan SAP yaitu: Realisasi ( Reali-zation ), Nilai Historis (Historical Cost ),  Basis Akuntansi, Periodisitas (Periodicity ), Substansi Mengungguli Bentuk Formal ( Substance Over Form ), Pengungkapan Lengkap ( Full Disclosure ), Konsistensi ( Consistency ), dan Penyajikan Wajar (Fair Presentation)

## Kompetensi Sumber Daya Manusia
Kompetensi  SDM    didefinisikan  sebagai  kemampuan  yang  perlu  dimiliki  oleh  setiap  aparatur  sipil negara,  yang  meliputi  pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap  perilaku  yang  diperlukan  dalam  pelaksa- naan tugas jabatannya (PP No. 101 tahun 2000, pasal 3). Secara ringkas Widodo (2001) menjelaskan bahwa kemampuan  SDM  adalah  terkait  dengan  pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  diberikan. Kamampuan ini akan menunjukkan sejauh mana pemahaman dari pelatihan dan pendidikan yang selama ini dijalani oleh seorang aparat pemerintahan.

## Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pengendalian  internal  didefinisikan  sebagai  proses  integral  yang  dilakukan  secara  simultan  oleh seluruh  anggota  organisasi  untuk  memastikan  tujuan  organisasi  dapat  tercapai  secara  efektif  dan  efisien (PP  60  tahun  2008).  Dalam  konteks  ranah  pemerintah,  pengendalian  internal  ditujukan  untuk  mencapai tujuan  pemerintah,  kesesuaian  dengan  peraturan,  pengamanan  aset  negara,  dan  laporan  keuangan  yang dapat  tepat.  Untuk  mencapai  hasil  tersebut  pemerintah  membutuhkan  ekosistem  pengendalian  yang menyeluruh.  Oleh  karena  itu  keberhasilan  penerapan  pengendalian  internal  membutuhkan  penerapan lingkungan pengendalian yang efektif, analisis resiko, aktifitas pengendalian, komunikasi yang baik antar pihak terkait, dan pemantauan yang berkelanjutan.

## Pemanfaatan Teknologi Informasi
Menurut  Wilkinson et  al .  (2000),  pemanfaatan  teknologi  informasi  didefinisikan  sebagai  bentuk pendayagunaan  infrastruktur  teknologi  yang  meliputi  hardware,  software,  dan  jaringan  komputer  baik dengan internet atau intranet. Penerapan teknologi informasi dalam ranah pemerintahaan akan membantu pemerintah  untuk  mencapai  terselenggaranya  tata  kelola  pemerintahaan  yang  baik  ( good  governance )  (PP No.  56  tahun  2005).  penerapan  teknologi  informasi  akan  membantu  pemerintah  untuk  dapat menyelenggarakan  pemerintahan  baik  secara  internal  untuk  administrasi  pemerintahan  dan  juga  untuk meningkatkan servis publik kepada khalayak umum.

## Pengembangan Hipotesis

## Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pe-merintahan
Kompetensi  sumber  daya  manusia  merupakan  kemampuan  aparat  sipil  negara  untuk  dapat  dapat menggunakan pengetahuan, keterampilan dan prilakunya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peran dan jabatannya (PP No. 101 tahun 2000). Setiap aparat sipil negara diharapkan untuk dapat  memaksimalkan  kinerjanya  melalui  peningkatan  pengetahuan  teknis  terkait  dengan  pekerjaannya (Widodo,  2001).  Peningkatan  pemahaman,  pengetahuan,  dan  keterampilan  aparat  pemerintahan  dalam bidang akuntansi akan memampukan aparat untuk dapat menyusun LKPD dengan menerapkan SAP, PP 71 tahun 2010, sesuai dengan prinsip akuntansi.
Pengelolaan  keuangan  yang  baik  menuntut adanya  laporan  keuangan  yang  baik.  Proses  penyusunan  laporan  keuangan  berdasarkan  SAP  menuntut pemahaman aparat mengenai standar akuntansi (Warisno, 2008). Sumber daya manusia berperan penting untuk  dapat  bekerja  sesuai  dengan  sistem  akuntansi  yang  ditentukan.  Proses  akuntansi  yang  kompleks menuntut  kompetensi  SDM  dalam  bidang  akuntansi.  Dengan  laporan  keuangan  yang  sesuai  standar, pemerintah  akan  menghasilkan  informasi  keuangan  yang  dapat  dipercaya.  Informasi  keuangan  akan membantu aparat untuk melakukan evaluasi pengelolaan keuangan secara efektif.
Penelitian  terdahulu  juga  menunjukkan  adanya  hubungan  yang  positif  antara  kompetensi  SDM dengan praktik standar akuntansi berdasar SAP yang efektif (Dharma dan Syamsul, 2015; Sudi-rianti et al ., 2015).  Dengan  demikian  hipotesis  yang  dibuat  untuk  hubungan  antara  kompetensi  SDM  dengan penerapan SAP ialah:
H 1 :  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  berpengaruh  positif  terhadap  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah.

## Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan
SPI  pemerintah  merupakan  sistem  yang  dibangun  untuk  memastikan  pemerintah,  yang  meliputi pimpinan dan pegawai, agar dapat mencapai tujuannya (PP No. 60 tahun 2008).  Proses pengendalian ini akan memberikan keyakinan atas ketercapaian tujuan organisasi secara efisien dan efektif. PP No. 60 tahun 2008  mengungkapkan  bahwa    pengendalian  internal  memiliki  dampak  pada  laporan  keuangan  untuk pengelolaan keuangan dan pengamanan aset negara, melalui ketaatan terhadap aturan. Proses penyusunan laporan  keuangan  yang  digunakan  pemerintah  adalah  berdasar  SAP.  Penerapan  sistem  pengendalian internal  yang  efektif  akan  membantu  aparat  sipil  negara  untuk  menerapkan  SAP  dalam  penyusunan LKPD.
Laporan audit BPK, dalam IHPS (2017), menunjukkan bahwa kelemahan atau penyimpangan LKPD dipengaruhi  juga  oleh  lemahnya  sistem  pengendalian  internal  (SPI)  yang  ada  pada  pemerintah  daerah tersebut.  Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  adanya  hubungan  yang  positif  antara  penerapan  SPI  dengan praktik  pelaporan  LKPD  berdasar  SAP.  SIP  akan  membantu  pengawasan  prosedur  teknis  akuntansi sehingga  perlakuan  transaksi  dapa  sesuai  dengan  SAP.  Hubungan  ini  juga  didukung  dengan  penelitian sebelumnya,  yang  menunjukkan  bahwa  penerapan  SPI  pemerintah  akan  berpengaruh  pada  peningkatan SAP  (Sudirianti et  al .,  2015;  Dharma  dan  Syamsul,  2015).  Dengan  SPI  ini  sistem  akuntansi  akan  dapat dipantau pelaksanaannya. Dengan demikian, hipotesis yang dibuat untuk hubungan ini ialah: H 2 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berpengaruh Positif  terhadap Penerapan Standar  Akuntansi Pemerintahan.

## Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Pemanfaatan teknologi informasi merupakan upaya penggunaan teknologi informasi untuk mencapai tujuan  organisasi  (Wilkinson et  al .,  2000).  Melalui  PP  56  tahun  2005  menjelaskan  bahwa  penerapan teknologi  sangat  penting  untuk  mencapai  praktik  tata  kelola  pemerintahaan  yang  baik.  Teknologi informasi  memfasilitasi  aparat  untuk  dapat  menyelenggarakan  kegiatan  pemerintahaan  dengan  lebih efisien  dan  efektif.  Proses  penyelenggaraan  pemerintahan  menuntut  pelaporan  keuangan  yang  sebagai bentuk  praktik  pengelolaan  keuangan  yang  baik.  Penerapan  teknologi  informasi  akan  membantu  aparat sipil pemerintah untuk dapat melaksanakan tugasnya dalam proses penyusunan laporan keuangan. Selain itu penerapan teknologi informasi akan membantu komunikasi informasi antar pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Penelitian Suwanda (2015) menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menerapkan teknologi informasi akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan. Peningkatan ini terjadi karena teknologi informasi mempermudah aparat untuk memproses transaksi sesuai dengan aturan yang
ditetapkan. Sehingga laporan keuangan dapat lebih sesuai dengan SAP. Dengan demikian hipotesis yang dibuat ialah:
H 3 :  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  berpengaruh  positif  terhadap  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan.

## Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD
Audit LKPD  yang dilakukan BPK adalah mendasarkan opini auditnya pada SAP PP 71 tahun 2010. Penerapan SAP sebagai standar penyusunan LKPD  merupakan amanat dari UU No . 17 tahun 2003. UU No.  17  tahun  2003  menegaskan  bahwa  penyusunan  laporan  keuangan  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  pengelolaan  keuangan  negara.  Laporan  keuangan  yang  sesuai  dengan  SAP  akan memberikan informasi keuangan yang lebih tepat sehingga kualitas laporan keuangan dapat lebih bagus.
Penelitian  terdahulu  menunjukkan  bahwa  kemampuan  pemerintah  daerah  menerapkan  SAP  akan meningkatkan opini audit BPK yang menjadi ukuran dari kualitas laporan keuangan LKPD (Su-dirianti et al ., 2015; Dharma dan Syamsul, 2015; Nugraheni dan Subaweh, 2008; Suwanda, 2015; Ra-hayu et al ., 2014). SAP merupakan aturan penyusunan LKPD yang mengarahkan laporan keuangan  untuk dapat menyajikan transaksi  sesuai  dengan  kondisi  yang  sesungguhnya.  Dengan  demikian  penerapan  SAP  yang  tepat  akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, hipotesis yang dibuat ialah:
H 4 :    Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  berpengaruh  positif  terhadap  Kualitas  Laporan  Keu- angan SKPD.

## Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pemanfaa- tan  Teknologi  Informasi  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  dengan Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan sebagai Variabel Mediasi
Efek  lanjutan  dari  penelitian  terdahulu  mengungkapkan  bahwa  kesesuaian  SDM  memiliki  dam-pak positif terhadap praktik SAP (Sudirianti et al ., 2015; Dharma dan Syamsul, 2015), SPIP memiliki dampak positif dan penting terhadap praktik SAP (Sudirianti et al ., 2015; Dharma dan Syamsul, 2015), pemanfaatan inovasi data memiliki dampak positif  namun tidak besar pada sifat laporan fiskal (Su-wanda, 2015), alat ukur  pembukuan  pemerintah  memiliki  dampak  positif  dan  besar  (Sudirianti et  al .,  2015;  Dharma  dan Syamsul, 2015; Nugraheni dan Subaweh, 2008; Suwanda, 2015; Rahayu et al ., 2014). Dengan demikian, hasil ini  tergantung  pada  penelitian  sebelumnya  yang  cenderung  menunjukkan  bahwa  SAP  adalah  prasyarat dalam  pengaturan  dan  pengelolaan  laporan  pemerintah  yang  dipengaruhi  dari  kemampuan  SDM,  SPIP, dan pemanfaatan inovasi data.
Informasi,  kapasitas/kemampuan,  dan  mentalitas  sosial  yang  dimiliki  SDM  secara  langsung  terkait dengan proses administrasi laporan keuangan yang bergantung pada pedoman  pemerintah serta norma- norma  akuntansi  pemerintah.  Kontrol  internal  memberi  kepercayaan  terhadap  laporan  keuangan  pada ranah pemerintah. LKPD secara wajar mengikuti aturan akuntansi yang sesuai dengan tolok ukur standar akuntansi  pemerintah.  Pemanfaatan  inovasi  data  memerlukan  standar  /  prosedur  untuk  meningkatkan sifat  laporan  keuangan  pemerintah  yang  bergantung  pada  standar  akuntansi,  khususnya  penggunaan langkah-langkah  akuntansi  pemerintah.  Pengukuran  praktik  akuntansi  sangat  diperlukan  untuk meningkatkan  sifat  laporan  keuangan  termasuk  memperluas  pen-tingnya  kualitas  laporan  yang  tetap. Sejalan  dengan  ini,  pemanfaatan  norma-norma  akuntansi  pe-merintah  merupakan  prasyarat  dalam kesiapan  dan  pengenalan  laporan  keuangan  pemerintah.  Karena  pentingnya  SAP  dalam  penyusunan LKPD maka hipotesis yang dibuat ialah:
H 5 :  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Dapat  Memediasi  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia,  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD.

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  diterapkan  dalam  riset  ini  ialah  penelitian  empiris  untuk  menguji  hipotesis secara statistik. Dalam penelitian ini, yang menjadi obyek penelitian ialah semua entitas akuntansi di ranah Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Wonosobo  yang  berjumlah  38  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD) terdiri dari 4 Badan dan Lembaga Teknis, 15 Dinas, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 14 Kecamatan, Kantor  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  (Kesbangpol),  dan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP).  Sampel penelitian  adalah  Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  (PPK)  pada  masing-masing  SKPD  dengan  jumlah  38 PPK-SKPD.    Teknik  pengambilan  sampel  dalam  riset  ini  menerapkan  teknik purposive  sampling .  Kriteria
sampel dalam penelitian ini adalah (pertama) PPK-SKPD Pemkab Wonosobo, (kedua) PPK-SKPD Pemkab Wonosobo  yang  mempunyai  masa  jabatan  minimal  1  tahun  atau  lebih.  Operasional  variabel  penelitian dapat ditunjukkan pada tabel 1 berikut ini:
Tabel 1. Operasional Variabel Penelitian Variabel Definisi Pengembangan kuisioner Kompetensi SDM Kemampuan SDM adalah terkait  tanggung jawab  dan  pelaksanaan  tugas  yang diberikan melalui pemahaman dari pengalaman,  pelatihan,  dan  pendidikan yang selama ini dijalani oleh seorang aparat pemerintahan. (Widodo, 2001) Sudirianti, et al. (2015) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Proses  integral  yang  dilakukan  secara simultan  oleh  seluruh  anggota  organisasi untuk  memastikan  tujuan  organisasi  dapat tercapai secara efisien dan efektif. (PP No. 60/2008) Sudirianti, et al. (2015) Pemanfaatan Teknologi Informasi Teknologi  informasi  meliputi  pemanfaatan perangkat  lunak,  komputer,  jaringan, electronic  commerce, database,  dan  jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. (Wilkinson et al. , 2000) Triyanto (2017) Penerapan SAP  Prinsip-prinsip  akuntansi  yang  diterapkan dalam  penyajian  dan  penyusunan  laporan keuangan pemerintah. (PP No.71/2010) Sudirianti, et al. (2015) Kualitas Laporan Keuangan Laporan  yang  terstruktur  mengenai  posisi keuangan  dan  transaksi-transaksi  yang dilakukan oleh entitas pelaporan. (PP No. 71/2010). Sudirianti, et al. (2015)
Sumber: Olahan peneliti, 2018
Keseluruhan model penelitian dapat dilihat pada gambar berikut:

## Gambar 1. Model Penelitian
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan bantu-an instrumen kuisioner. Teknik pengumpulan data yang diterapkan ialah dengan menggunakan teknik survei dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan software SmartPLS versi  3.2.7  mulai  dari  uji  validitas,  reliabilitas,  struktural  model  ( inner  model ),  dan  pengujian hipotesis sedangkan untuk uji statistik deskriptif menggunakan software IBM SPSS Statistics 20 . Model  penelitian  ini  adalah  SEM  berbasis  varian  atau  komponen  (PLS)  sehingga  dikategorikan penelitian yang kompleks dikarenakan terdapat variabel mediasi. Model penelitian kompleks dapat diuji menggunakan  teknik  statistika  regresi  namun  tidak  efisien  karena  pengujian  harus  dilakukan  berjenjang dan  manual  (Hartono  dan  Abdillah,  2015).  Teknik  statistika  SEM  adalah  pilihan  yang  lebih  tepat  untuk
model  penelitian  yang  kompleks  (Hartono  dan  Abdillah,  2015).  PLS  merupakan  teknik  ana-lisis  untuk menguji  data  sehingga  informasi  yang  dihasilkan  mudah  ditafsirkan  dan  efisien  terutama  pada  model yang  kompleks  atau  hipotesis  model,  dapat  digunakan  pada  data  set  yang  kecil,  tidak  mensyaratkan  uji asumsi klasik, serta dapat digunakan pada indikator yang bersifat formatif dan reflektif terhadap variabel latennya (Hartono dan Abdillah, 2015).
Efek  mediasi  pada  penelitian  ini  tidak  dilihat  melalui  perbandingan  pengaruh  tidak  langsung  dan pengaruh  langsung.  Karena  model  penelitian  yang  dibangun  pada  penelitian  ini  hanya  melihat  apakah terdapat mediasi atau tidak melalui SAP secara tidak langsung. Efek mediasi melalui uji pengaruh tidak langsung pada penelitian ini ditunjukkan dengan skema bootstrapping melalui total indirect effects .

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tabel  2  di  bawah  menunjukkan  bahwa  gender  di  antara  responden  didominasi  oleh  laki-laki,  yang menunjukkan laki-laki banyak berperan dalam sebagai PPK-SKPD di Kabupaten Wonosobo. Untuk petun- juk tingkat gelar dapat dilihat dengan sangat baik bahwa tingkat pelatihan yang diperoleh re-sponden san- gat memengaruhi kemampuan, kapasitas, dan pemahaman tentang kondisi dan kewajiban terkait pelaksa- naan sebagai PPK-SKPD, di mana responden yang memiliki gelar S1 / S2. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas dominan pada posisi yang benar dalam posisi PPK-SKPD dengan alasan bahwa posisi tersebut membutuhkan kemampuan luar biasa dalam pelaksanaannya.
Untuk indikator  latar belakang dapat diketahui bahwa responden dengan latar belakang pendidi-kan ekonomi  mendominasi.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  kapasitas  dan  kapabilitas  peran  PPK-SKPD sebagai  penyusun  laporan  keuangan  daaerah/SKPD  di  dalam  lingkup  Pemerintahan  Kabupaten Wonosobo  sudah  baik.  Untuk  latar  belakang  responden  sangat  baik  dilihat  bahwa  responden  memiliki pemahaman  keuangan.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  kemampuan  pekerjaan  PPK-SKPD  sebagai penyusun laporan/ SKPD terkait pengelolaan keuangan di dalam Pemerintah Kabupaten Wonosobo ialah besar.
Tabel 2. Profil Responden Keterangan Jumlah Persentase Jenis Kelamin Pria 26 68,42 Wanita 12 31,58 Jumlah 38 100 Strata D3 1 2,63 D4 0 0 S1 17 44,74 S2 17 44,74 S3 0 0 Tidak Mengisi 3 7,89 Jumlah 38 100 Pendidikan Fisipol 7 18,42 Perbankan 1 2,63 Pertanian 1 2,63 Hukum 1 2,63 Komputer 1 2,63 Ekonomi 19 50 Ilmu Lingkungan 1 2,63 Informatika 1 2,63 Bimb.Konseling 1 2,63 Komunikasi 1 2,63 Tidak mengisi 4 10,53 Jumlah 38 100
Sumber : Data diolah, 2018

## Analisis Data
Pengujian  PLS  pada  penelitian  ini  menerapkan  evaluasi/penilaian outer  model (model  pengukuran) dengan  konstruk  reflektif,  evaluasi/penilaian inner  model (model  struktural)  dengan  melihat R-Square , pengujian  hipotesis,  dan  uji  statistik  deskriptif.  Efek  mediasi  melalui  uji  pengaruh  tidak  langsung  pada penelitian ini ditunjukkan dengan skema bootstrapping melalui total indirect effects.
Statistik Deskriptif
Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif KLK KSDM SPIP PTI SAP Mean 4,069 3,987 4,039 4,175 3,93 Median 4 4 4 4 4 Max 5 5 5 5 5 Min 2 2 1 2 2 Std. Dev 0,518 0,479 0,535 0,490 0,662 N 38 38 38 38 38
Sumber : Data  diolah peneliti, 2018
Berdasarkan hasil tabel 3  menunjukkan bahwa jumlah responden  ialah 38. Variabel kualitas laporan kuangan SKDP (KLK) memiliki nilai terendah adalah 2, nilai tertinggi ialah 5, dengan nilai rata-rata ialah 4, dan nilai standar deviasi adalah 0,518. Variabel kompetensi SDM (KSDM) memiliki nilai terendah adalah 2, nilai  tertinggi  ialah  5,  nilai  rata-rata  ialah  4,  dan  nilai  standar  deviasi  ialah  0,479.  Variabel  sistem pengendalian  intern  pemerintah  (SPIP)  memiliki  nilai  terendah  adalah  1,  nilai  tertinggi  5,    dengan  nilai rata-rata  ialah  4,  dan  nilai  standar  deviasi  adalah  0,535.  Variabel  pemanfaatan  teknologi  informasi  (PTI) mempunyai value terendah  ialah  2,  nilai  tertinggi  ialah  5,  nilai  rata-rata  ialah  4,175,  dan  nilai  standar deviasi ialah 0,490. Variabel standar akuntansi pemerintahan (SAP) mempunyai nilai terendah ialah 2, nilai tertinggi ialah 5, nilai rata-rata ialah 4, dan nilai standar deviasi 0,662. Nilai rata-rata sebesar 4 pada setiap variabel  menunjukkan  bahwa  setiap  responden  berpendapat  setuju  dalam  hal  pertanyaan  yang  diajukan terkait variabel tersebut.

## Uji Validitas dan Reabilitas
Dalam  memperoleh data,  penelitian  ini  menggunakan  kuesioner  sehingga  terdapat  dua  syarat  yang harus dipenuhi dalam suatu kuesioner yaitu validitas dan reliabilitas.
Gambar 2.

## Tampilan Hasil
PLS Algorithm
Parameter uji validitas konvergen dapat dilihat  melalui skor AVE dan Communality , yang semuanya harus memiliki nilai di atas 0,5 (Hartono dan Abdillah, 2015). Untuk uji validitas konvergen dengan AVE ( Average Variance Extracted ) menunjukkan nilai estimasi variabel sifat laporan anggaran: 0,539, kompetensi SDM  0,704,  penggunaan  SPIP:  0,575,  penggunaan  TI:  0,588,  dan  penggunaan  SAP:  0,536  sehingga  sangat mungkin untuk menganggap bahwa semua faktor tersebut valid atau substansial.
Uji  validitas  diskriminan  dapat  dilihat  bahwa  semua  penanda  dalam  investigasi  ini  dapat menunjukkan    nilai  validitas diskriminan  yang  baik  terhadap  seluruh  indikator.  Kondisi  ini  ditunjukkan oleh  setiap  indikator  yang  berada  dalam  variabel  laten  yang  mempunyai  perbedaan  terhadap  indikator dalam  faktor  berbeda  yang  ditunjukkan  oleh  skor loading yang  lebih  tinggi  dalam  nilai  konstruknya sendiri.
Dari hasil output uji reliabilitas semua konstruk memiliki nilai composite reliability dan cronbach alpha di atas 0,7. Hasil uji composite reliability untuk variabel kualitas laporan keuangan sebesar 0,890, kompetensi SDM  sebesar  0,934,  penerapan  SPIP  sebesar  0,910,  pemanfaatan  TI  sebesar  0,926,  dan  penerapan  SAP sebesar 0,889. Hasil uji cronbach alpha untuk variabel kualitas laporan keuangan sebesar 0,856, kompetensi SDM  sebesar  0,915,  penerapan  SPIP  sebesar  0,878,  pemanfaatan  TI  sebesar  0,912,  dan  penerapan  SAP sebesar 0,850, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dinyatakan reliabel.
Dari konsekuensi dari hasil uji reliabilitas, semua konstruk memiliki composite reliability dan Cronbach alpha di  atas 0,7.  Gabungan  hasil  uji  k composite  reliability untuk  sifat  variabel  kualitas laporan  keuangan mencapai 0,890, kompetensi SDM mencapai 0,934, penerapan SPIP mencapai hingga 0,910, pemanfaatan TI mencapai  0,926,  dan  penerapan  SAP  mencapai  0,889.  Hasil  uji  Cronbach  alpha  untuk  variabel  kualitas laporan  keuangan  sebesar  0,856,  kompetensi  SDM  sebesar  0,915,  penerapan  SPIP  sebesar  0,878, pemanfaatan TI sebesar 0,912, dan penerapan SAP sebesar 0,850, sehingga cenderung disimpulkan bahwa semua faktor diumumkan reliabel.

## Inner Model /Model Struktural
Berdasarkan hasil output tersebut dapat dikonklusikan bahwa koefisien determinasi R-Square variabel SAP (Penerapan Standar Akuntansi  Pemerintah) sebesar 0,71 yang dapat diinterpretasikan bahwa model tersebut  memiliki  tingkat goodness  of  fit yang  bagus,  maksudnya  variabilitas  konstruk  SAP  (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah) dapat dijelaskan oleh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sis- tem  Pengendalian  Intern  Pemerintah,  dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  sebesar  71%,  sedangkan  si- sanya 29% dijabarkan oleh faktor lain yang belum diteliti dalam model penelitian. Hasil R-Square pada var- iabel KLK (Kualitas Laporan Keuangan SKPD) sejumlah 0,347 yang memiliki arti bahwa variabilitas kon- struk  KLK  mampu  dijelaskan  oleh  variabel  SAP  (Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah)  sejumlah 34,7% dan sisanya 65,3% dipengaruhi oleh faktor/variabel lain yang belum diteliti dalam model penelitian.
Berikut hasil perhitungan goodness of  fit yang dicetuskan oleh Tenenhaus et al. (2004) dalam Ghozali dan Latan (2015) : goodness of fit= √((AVE) X (R^2 ) )= 0,5617. Berdasarkan hasil perhitungan goodness of fit  dapat  diklasifikasikan  kriteria  goodness  of  fit  dalam  penelitian  ini  adalah  0,5576  ( large ),  hal  ini mengindikasikan  bahwa  model  penelitian  ini  memiliki  kapabilitas  yang  tinggi  dalam  menegaskan  data empiris, sehingga secara keseluruhan model penelitian ini layak digunakan.
Berdasarkan hasil pengujian Q2 menggunakan  metode blindfolding dapat diketahui bahwa hasil uji sebesar 15% menunjukkan variabel SAP dalam penelitian ini layak untuk  menjelaskan variabel KLK dan secara tidak langsung dipengaruhi oleh KSDM, SPIP, dan PTI. Sedangkan Q2 untuk variabel SAP sebesar 32% menunjukkan bahwa variabel KSDM, SPIP, dan PTI layak untuk menjelaskan variabel SAP. Hal terse- but  dibuktikan  dengan  nilai  Q2  >  0,  dengan  demikian  model  penelitian  yang  digunakan  layak  dalam penelitian ini sehingga pembuktian secara hipotesis dapat dilakukan.

## Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis melalui proses bootstrapping menggunakan skema individual changes , parameter uji t-statistic didapat untuk menyatakan hubungan kausalitas  dengan tingkat signifikansi 10%. Hasil uji satu sisi dinyatakan signifikan apabila hasil t-statistic lebih besar dari t-table sebesar 1,30423. Untuk uji pengaruh langsung dilihat melalui path coefficients sedangkan uji pengaruh tidak langsung dilihat melalui total indirect effects.
1. Uji Pengaruh Langsung
Tabel 4. Hasil Uji Bootstrapping Original Sample T- statistic P- Value Kesimpulan KSDM->SAP  0,357 2,326 0,010 Terdukung SPIP->SAP 0,415 2,170 0,015 Terdukung PTI->SAP 0,214 1,423 0,078 Terdukung
SAP->KLK 0,589 5,355 0,000 Terdukung Sumber : Data diolah

## 2. Uji Pengaruh Tidak Langsung
Tabel 5. Hasil Uji Bootstrapping Original Sample T- statistic P-Value  Kesimpulan KSDM>SAP> KLK  0,210 1.870 0,031 Terdukung SPIP> SAP> KLK 0,244 1,938 0,027 Terdukung PTI> SAP> KLK 0,126 1,389 0,083 Terdukung Sumber : Data diolah

## 3. Efek Mediasi
Efek  mediasi  ditunjukkan  melalui  korelasi  antara  variabel  independen  dengan  dependennya (fenomenanya)  melalui  variabel  mediasi.  Berdasarkan  uji  pengaruh  tidak  langsung  melalui total  indirect effects menunjukkan  bahwa  variabel  mediasi  yaitu  SAP  dapat  memediasi  variabel  independen  terhadap dependen. Hal ini ini ditunjukkan pada nilai t-statistic pengaruh tidak langsung yang lebih besar dari t- table , artinya KSDM, SPIP, dan PTI memiliki pengaruh tidak langsung terhadap KLK melalui SAP secara positif dan signifikan.

## Pembahasan
Kompetensi SDM mempengaruhi penerapan SAP pada Pemkab Wonosobo. Hal ini menunjukkan kian tinggi  kompetensi  SDM  PPK-SKPD,  kian  baik  pengelolaan  penerapan  akuntansi  pemerintah  dalam Kabupaten  Wonosobo.  Penggunaan  langkah-langkah  akuntansi  pemerintah  yang  baik  akan  membentuk pemerintahan yang layak  yang berkaitan dengan good governance . Konsekuensi  logis pencapaian tersebut dengan membutuhkan SDM yang memiliki pengetahuan, bakat, dan perilaku yang mendukung penerapan laporan  keuangan  sebagai  bentuk  pengelolaan  keuangan  sesuai  dengan  PP  71  tahun  2010.  Konsekuensi dari penelitian ini adalah konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kemampuan SDM berdampak pada penerapan SAP di pemerintah daerah (Sudirianti et al ., 2015; Dharma dan Syamsul, 2015).
SPI  pemerintah  daerah  memiliki  dampak  positif  pada  penerapan  SAP.  Kondisi  ini  menunjukkan semakin  tinggi  penggunaan  pengendalian  yang  dilakukan  oleh  PPK-SKPD,  ada  kecenderungan  praktik akuntansi pemerintah yang lebih baik. Dengan cara ini, kontrol internal melalui prinsip standar akuntansi pemerintah dapat memberikan penegasan bahwa laporan keuangan SKPD dapat ditampilkan dengan baik. Kegiatan  pengendalian  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  atasan  kepada  semua  pekerja  melalui  lingkugan pengendalian,  penilaian  risiko,  aktivitas  pengendalian,  informasi  komunikasi,  dan  pemantauan  telah memberikan kepercayaan yang memuaskan dalam pemenuhan tujuan otoritatif melalui pemanfaatan prin- sip-prinsip  akuntansi  pemerintah  sesuai  dengan  SAP.  Konsekuensi  dari  penelitian  ini  ditunjang  dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa SPIP memiliki dampak positif terhadap penerapan prinsip- prinsip standar akuntansi pemerintah (Sudirianti et al ., 2015; Dharma dan Syamsul, 2015).
Pemanfaatan teknologi informasi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan. Hasil ini menegaskan semakin tinggi penggunaan teknologi informasi  oleh PPK- SKPD,  ada  kecenderungan  untuk  pencapaian  langkah-langkah  akuntansi  pemerintah  yang  lebih  baik. Pemanfaatan teknologi informasi akan mendorong pekerjaan dalam pengawasan keuangan terkait pengel- olaan  tanggung  jawab  yang  akan  dilakukan,  dan  dapat  meminimalisir  tingkat  kesalahan  sesuai  dengan prinsip akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi yang digunakan dalam SAP. Oleh karena itu, teknologi  informasi  membantu  pemerintah  daerah  untuk  mengelola  dan  dan  informasi  dengan  cepat, lengkap,  dan  akurat  melalui  aturan  akuntansi  pemerintah  terkait  pengelolaan  pertanggungjawaban  keu- angan.  Hasil  lanjutan  dari  penelitian  ini  berbeda  dari  penelitian  sebelumnya  yang  menyatakan  bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki dampak terhadap kualitas laporan keuangan (Suwanda, 2015).  Hasil  dari  analisis  dalam  penelitian  ini  dapat  membuktikan  bahwa  untuk  mendapatkan  kualitas laporan  keuangan  yang  berkualitas  tinggi  perlu  menggunakan  teknologi  informasi,  melalui  prosedur  / standar  yang diperlukan dalam pelaksanaannya sesuai standar akuntansi pemerintah.
Penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  berdampak  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas laporan  keuangan  SKPD.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  kian  tinggi  penerapan  standar  akuntansi
pemerintahan yang diterapkan PPK-SKPD maka kian meningkat kualitas laporan keuangan SKPD. Standar akuntansi  sangat  vital  untuk  meningkatkan  relevansi,  kehandalan,  keterbandingan,  dan  keterpahaman laporan  keuangan.  Konsekuensi  penelitian  ini  konsisten  dengan  hasil  riset  terdahulu  yang  menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berdampak positif dan signifikan (Sudirianti et al. , 2015; Dharma dan Syamsul, 2015; Nugraheni dan Subaweh, 2008; Suwanda, 2015; Rahayu et al., 2014).
Hasil riset ini mengungkapkan bahwa variabel penerapan SAP sanggup memediasi pengaruh faktor kompetensi SDM, SPIP, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan SKPD. Konsekuensi  ini  ditunjukkan  atas  hasil  uji  pengaruh  langsung  dari  faktor  kompetensi  SDM,  SPIP,  dan pemanfaatan teknologi informasi pada penerapan standar akuntansi pemerintah yang menunjukkan dam- pak positif dan signifikan, sedangkan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.  Hasil ini didukung dengan hasil uji pengaruh tidak lang- sung melalui total indirect effects menunjukkan bahwa variabel mediasi yaitu SAP dapat memediasi variabel independen terhadap dependen. Hal ini ditunjukkan pada nilai t-statistic pengaruh tidak langsung yang lebih tinggi dari t-table , artinya KSDM, SPIP, dan PTI mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap KLK melalui SAP secara positif dan signifikan. Berdasarkan penelitan terdahulu dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Komponen SAP yang terdiri dari faktor kompetensi SDM, SPIP, dan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, penerapan SAP akan memediasi pengaruh  kompetensi SDM, SPIP, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap  kualitas  laporan  keuangan  (Sudirianti et  al. ,  2015;  Dharma  dan  Syamsul,  2015;  Nugraheni  dan Subaweh, 2008; Suwanda, 2015; Rahayu et al., 2014).

## 5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
Tujuan  dari  penelitian  ini  ialah  hendak  membuktikan  pengaruh  faktor  kompetensi  sumber  daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan  keuangan  SKPD  dengan  variabel  mediasi  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo spesifiknya mengenai  keterkaitan pada perubahan opini WDP ke opini WTP yang didapatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.
Hasil  uji  pengaruh  langsung  pada  analisis  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  kompetensi  sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap standar akuntansi pemerintahan. Sedangkan penerapan standar akuntansi pemerintahan mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD. Hal ini ditunjang dengan hasil uji pengaruh tidak langsung melalui total indirect effects menunjukkan bahwa variabel  mediasi  yaitu  SAP  dapat  memediasi  variabel  independen  terhadap  dependen.  Kondisi  ini  di- tunjukkan pada nilai t-statistic  pengaruh tidak langsung yang lebih tinggi dari t-table, indikasinya bahwa KSDM,  SPIP,  dan  PTI  memiliki  pengaruh  tidak  langsung  terhadap  KLK  melalui  SAP  secara  positif  dan signifikan.  Hasil  ini  mengindikasikan  bahwa  penggunaan  langkah-langkah  akuntansi  pemerintah  yang baik akan membentuk pemerintahan yang layak yang berkaitan dengan good governance . Konsekuensi logis pencapaian  tersebut  dengan  membutuhkan  SDM  yang  memiliki  pengetahuan,  bakat,  dan  perilaku  yang mendukung penerapan laporan keuangan sebagai bentuk pengelolaan keuangan sesuai dengan PP 71 ta- hun 2010. SPI pemerintah daerah atas kontrol internal melalui prinsip standar akuntansi pemerintah dapat memberikan  penegasan  bahwa  laporan  keuangan  SKPD  dapat  ditampilkan  dengan  baik.  Kegiatan  pen- gendalian  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  pimpinan  kepada  semua  pegawai  melalui  lingkungan  pengen- dalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi komunikasi, dan pemantauan telah memberikan kepercayaan  yang  memuaskan  dalam  pemenuhan  tujuan  otoritatif  melalui  pemanfaatan  prinsip-prinsip akuntansi  pemerintah  sesuai  dengan  SAP.  Teknologi  informasi  mendorong  pemerintah  daerah  untuk mengelola  dan  dan  informasi  dengan  cepat,  lengkap,  dan  akurat  melalui  aturan  akuntansi  pemerintah sesuai dengan SAP terkait pengelolaan pertanggungjawaban keuangan. Penerapan standar akuntansi san- gat vital untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan diantaranya meningkatkan relevansi, kehandalan, keterbandingan, dan keterpahaman laporan keuangan.
Dengan demikian, analisis penelitian ini membuktikan tedapat keterkaitan kualitas laporan keuangan SKPD  khususnya  pada  perbaikan  opini  WDP  menjadi  opini  WTP  yang  didapatkan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Wonosobo  yang  dipengaruhi  oleh  faktor  kompetensi  sumber  daya  manusia,  SPI  pemerintah, pemanfaatan  teknologi  informasi,  dan  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan.  Opini  WTP  yang diberikan BPK atas LKPD didasari atas 2 hal, yaitu kesesuaian penyajian atau pelaporan kualitas laporan
keuangan terhadap SAP dan penyajian serta pelaporan laporan keuangan yang bebas salah saji material. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas temuan tahun-tahun sebelumnya, maka BPK menyarankan untuk menindaklanjuti  permasalahan  yang  terjadi  dengan  memberikan  rekomendasi.  Sehingga,  bagi  Pemkab Wononosobo  hal  ini  dapat  menjadi  strategi  untuk  mendapatkan  opini  WTP  dan  mempertahankannya. Strategi yang sudah dilakukan ini meliputi 3 faktor, yaitu : (1) Kompetensi sumber daya manusia dalam hal kepala BPPKAD untuk melakukan pendidikan dan pelatihan  kepada pegawai BPPKAD terkait kebijakan penyisihan  piutang,  melaksanakan  rekomendasi  BPK  pada  tahun-tahun  sebelumnya  dalam  hal  inventar- isasi aset bahwa Pemkab perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam hal pengelolaan data aset. (2) Sistem pengendalian intern adalah meningkatkan pengawasan dan pengendalian  secara optimal pada  setiap  entitas  SKPD  dan  melakukan  pembinaan  akuntansi  dan  pelaporan  kepada  pelaksana  tugas dengan  menindaklanjuti  temuan  BPK  pada  tahun  lalu  bahwa  setiap  kepala  SKPD  meningkatkan pengawasan  terhadap  bendahara  pengeluaran  atas  terkait  batas  waktu  penyampaian  Laporan  Per- tanggungjawaban  Fungsional.  (3)  Pemanfaatan  teknologi  informasi  adalah  memanfaatkan  dan  mengem- bangkan  kemajuan  teknologi  informasi  untuk  meningkatkan  kemampuan  menata  keuangan  dengan menindaklanjuti  temuan  BPK  pada  tahun-tahun  sebelumnya  dalam  hal  inventarisasi  aset  tetap.  Bahwa Pemkab Wonosobo perlu mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk men-data base- kan aset tetap dengan baik sehingga, hal tersebut dapat membantu dalam pengelolaan data aset tetap. Ber- dasarkan  penyajian  bebas  salah  saji  material,  Pemkab  Wonosobo  telah  melakukan  apa  yang  direkomen- dasikan oleh temuan BPK. Strategi yang dilakukan Pemkab Wonosobo adalah memperbaiki dan mening- katkan kewajaran nilai aset tetap dengan merinci aset tetap, merekonsiliasi aset dengan didukung data aset yang memadai. Penelitian ini juga membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan meru- pakan persyaratan untuk penyusunan dan penyajian pengelolaan laporan keuangan pemerintah.
Beberapa  keterbatasan  yang  dimiliki  penelitian  ini  adalah  dalam  penggunaan  kuesioner  pada penelitian ini sebagian besar masih menggunakan kuesioner yang digunakan peneliti terdahulu, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengukuran karena belum tentu dapat menggambarkan situasi dan kondisi yang sama pada objek penelitian terdahulu. Peneliti memiliki keterbatasan waktu dikarenakan memiliki  banyak kesibukan, maka peneliti  meninggalkan kuesionernya kepada responden yang  berdam- pak  pada  jawaban  responden  yang  tidak  bisa  menggambarkan  fenomena  yang  sebenarnya  dikarenakan peneliti tidak bisa mendampingi responden pada saat mengisi instrumen.
Berdasarkan  analisis  pembahasan  dan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  peneliti  menyarankan atas hasil R 2 sebesar 0,710 mengindikasikan bahwa terdapat 29% variabilitas penerapan SAP yang dijelas- kan variabel lain di luar model penelitian ini. Hasil R 2 sebesar 0,347 juga menegaskan bahwa termuat 65,3% variabilitas  kualitas  laporan  keuangan  SKPD  yang  dapat  dijabarkan  pada  variabel  lain  di  luar  model penelitian. Hal ini mengindikasikan terdapat probabilitas bagi peneliti berikutnya untuk menginvestigasi variabel-variabel lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap SAP dan kualitas laporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arens, A. A., Randal J., dan Beasly, M. S. (2012). Auditing and Assurance Service: An Integrated Approach (14th Edition) . New Jersey: Pearson Prentice Hall. Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik (Edisi 3). Yogyakarta, Indonesia : Penerbit BPFE Universitas Gajah Mada Yogyakarata.
Boynton, W., Johnson, R.,dan Kell, G. (2003). Modern Auditing (Edisi 7) . Jakarta: Erlangga. BPK RI. 2007. Peraturan BPK RI No. 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara . Jakarta. BPK RI. 2012. Buletin Teknis Nomor 01 Pelaporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah. Nomor 4 /K/I-XIII.2/ 9 /2012.
BPK RI. (2017). Diakses dari www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2017/I/ihpas_i_2017_1507002855.pdf pada tanggal 5 Maret 2018 pukul 20.08 WIB.
BPK  RI.  (2017). Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Mengalami  Peningkatan .  Diakses  dari www.bpk.go.id/news/kualitas-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-mengalami-peningkatan  pada tanggal 4 Maret 2018 Pukul 21.00 WIB.
Dharma,  B.,  dan  Syamsul.  (2015).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Penerapan  Sistem  Pen- gendalian  Intern  Pemerintah,  dan  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang. Jurnal  Riset  Manajemen Bisnis dan Publik ISSN : 2337  – 5345 (Vol 3) : No 1.
Ghozali, I. (2006). Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS). Semarang, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 (Edisi 5) . Semarang, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali,  I.,  dan  Latan,  H.  (2015). Partial  Least  Squares  Konsep,  Teknik  dan  Aplikasi  Menggunakan  Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris . Semarang, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hartono, J. (2016). Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dengan Pengalaman-Pengalaman (Edisi 6) . Yogya- karta, Indonesia: BPFE.
Hartono, J., dan Abdillah, W. (2015). Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) Dalam Penelitian Bisnis . Yogyakarta, Indonesia: Penerbit Andi. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2004). Standar Akuntansi Keuangan . Jakarta. International Accounting Standards Board (IASB). 2003. International Public Sector Accounting Standards (IP- SAS). No. 1. Presentation of Financial Statements. Appendix A Qualitivave Characteristics of Financial Report- ing. London: IFRS Publication. Mulyadi. (2002). Auditing (Buku Dua Edisi 6) . Jakarta: Salemba Empat.
Nugraheni,  P.,  dan  Subaweh.  (2008).  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis No.1 Vol.13, Universitas Gunadarma, Depok, Jawa Barat.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Wonosobo  Nomor  12  Tahun  2016  Tentang Pembentukan  Dan  Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  4  Tahun  2008  Tentang Pedoman  Pelaksanaan  Reviu  Atas  Laporan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No- mor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .
Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemerinksaan Keuangan Negara . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah .
Rahayu,  L.,  Kennedy,  dan  Anisma,  Y.  (2014).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Penerapan Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah,  dan  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah  pada  Pemerintah  Provinsi  Riau  (Studi  Empiris  pada  SKPD Provinsi Riau). JOM FEKON Vol. 1 No. 2 . Spencer, L., dan S. M. Spencer. (1993). Competence at  Work,  Models For  Superior  Performance . Canada: John Wiley & Sons, Inc. Sudirianti, M., Gusti, dan Budiasih. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . Tesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali, Indonesia. Suwanda,  D.  (2014). Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Untuk Mendapatkan Opini WTP dari BPK . Tesis. Universitas Widyatama.
Suwanda, D. (2015).  Factors Affecting Quality of Local Government Financial Statements to Get Unquali- fied Opinion (WTP) of Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). Research Journal of Finance and Accounting (Paper) ISSN 2222-2847 (Vol.6): No.4.
Triyanto,  H.  (2017).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Pengendalian  Internal,  Pemanfaatan Teknologi  Informasi  Dan  Peran  Inspektorat  Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah (Studi  Empiris  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Kulon  Progo).  Skripsi.  Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Tucker, S., dan M. Cofsky. (1994). Compentency-Based Pay on a Banding Platform. ACA Journal Vol.3 No.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara . Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  Tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan Negara .
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara . Warisno.  (2008). Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kinerja  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  di  Ling- kungan Pemerintah Provinsi Jambi . Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
Widodo, J. (2001). Good Governance Telaah dari Dimensi Akuntanbilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah . Surabaya, Indonesia : Insan Cendekia.
Wilkinson,  Joseph,  W.,  Cerullo,  Michael,  J.,  Raval,  Vasant,  Wong,  serta  Bernard.  (2000). Accounting  Infor- mation Systems: Essential Concepts and Applications (4th Edition) . New York: John Wiley and Sons, Inc.