Roslina  (2021)  Faktor-Faktor  Penghambat  Pengelolan  Dana  Desa  di  Kecamatan  Ende,  Kabupaten Ende, NTT. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 6 (1). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, Special Issue No. 1, November 2021

## FAKTOR-FAKTOR  PENGHAMBAT  PENGELOLAN  DANA  DESA  DI KECAMATAN ENDE, KABUPATEN ENDE, NTT

## Yosefina Itu
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula , Indonesia Email: yosefinaitu1972@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  dan  mendeskripsikan  faktor- faktor  yang  menghambat  pengelolaan  keuangan  dana  desa  di  Desa  Ruku  Ramba, Desa  Nembo  Ramba,  Desa  Waja  Kea  Jaya  dan  Desa  Tonggopapa,  Kecamatan Ende,  Kabupaten  Ende,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur.  Manfaat  penelitian  ini diharapkan  dapat  menjadi  masukan  bagi  pemerintah  dan  masyarakat  desa  dalam mengelola dan memanfaatkan dana desa serta sebagai dasar kebijakan pengelolaan dana desa untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan desa dan desa. Metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  kualitatif  dengan pendekatan  purposive  sampling.  Jenis  data  adalah  data  primer  dengan  responden adalah  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  Kabag  Pembangunan,  Ketua  RT  dan Masyarakat  Desa.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Teknik  dan  analisis  data  yang  digunakan adalah  triangulasi,  peer  debriefing  dengan  mengacu  pada  catatan  hasil  yang ditemukan  di  lokasi  sasaran  penelitian.  Berdasarkan  hasil  penelitian  disimpulkan bahwa masih banyak kendala yaitu kendala dalam pengelolaan dana desa di lokasi penelitian  diantaranya  kendala  sumber  daya,  kebijakan  penganggaran,  dan partisipasi.  Ketiga  hambatan  tersebut  dominan  ditemukan  di  empat  desa  sasaran penelitian.  Kendala  sumber  daya  umumnya  berasal  dari  pihak  pengelola  dan masyarakat,  kebijakan  anggaran  terkait  alokasi  dan  pengaturan  regulasi  yang bersifat restriktif, serta kurangnya partisipasi masyarakat dan aparatur dalam semua tahapan pengelolaan dana desa.
Kata Kunci : kendala; pengelolaan; dana; desa

## Abstract
The purpose of the research is to identifiy and describe the factors that inhibiting to financial  management  of  vilage  fund  in  Ruku  Ramba  Village,  Nembo  Ramba Village,  Waja  Kea  Jaya  Village  and  Tonggopapa  Village,  Ende  District,  Ende Regency, East Nusa Tenggara Province. The benefits of this research are expected to be input for the government and village communities in managing and utilizing village  funds  and  as  a  basis  for  policy  on  managing  village  funds  to  overcome obstacles in village and village management. The method used ini this research is descriptive  qualitative  method  with  purposive  sampling  approach.  Data  type  is primary data with the respondent were the Village Head, Village Secretary, Head of Development, Head of RT and Village Community. Data collection techniques in the  study  are  interview,  observation  and  documentation.  Technique  and  data
analyses used is triangulation, peer debriefing with reference to the records of the results  found  in  the  research  target  locations.  Based  on  the  results  of  this  study concluded that there are still many obstacles, namely obstacles in managing village funds  at  the  research  location  including  resource  constraints,  budgeting  policies, and participation. These three barriers were dominantly found in the four research target villages. Resource constraints generally come from the management and the community,  budgetary  policies  related  to  allocations  and  restrictive  regulatory arrangements, and the lack of community and apparatus participation in all stages of managing village funds.

## Keywords: obstacle; management; fund; village
Received: 2021-10-20; Accepted: 2021-11-05; Published: 2021-11-20

## Pendahuluan
Agenda  prioritas  pembangunan  nasional  dalam  pemerintahan  Presiden  Jokowi yang  dituangkan  dalam  Undang-Undang  No.6  Tahun  2014  yaitu  bahwa  pemerintah berkeinginan  untuk  membangun  Indonesia  dari  hulu  ke  hilir  dengan  memperkuat daerah-daerah  dan  desa  dalam  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Perhatian  pemerintah  terhadap  pembangunan  desa  dalam  beberapa  periode pembangunan  terus  mengalami  peningkatan.  Kondisi  ini  terlihat  dalam  deretan perubahan  regulasi  tentang  desa  mulai  dari  desa  diatur  secara  umum  dalam  undang- undang  tentang  pemerintahan  daerah/otonomi  daerah  sampai  pada  pengaturan  secara spesifik  tentang  desa.  Sejak  dikeluarkannya  Undang-Undang  Desa  No.  6  tahun  2014, desa  menjadi  primadona  pembangunan.  Eksistensi  desa  dan  masyarakatnya  mendapat pengakuan  dan  porsi  perhatian  lebih,  demikian  juga  pengalokasian  sejumlah  dana  dan sumber  daya  terpusat  ke  desa.  Dalam  rumusan  undang-undang  ini,  Desa  merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul  dan/hak  tradisional  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (Psl  1  UU No. 6/2014).
Melalui  pemberlakuan  Undang-undang  No.  6  tahun  2014,  Desa  sebagai  unit pemerintahan terkecil yang dihidupi oleh suatu komunitas organik yang memiliki daya kemandirian mulai mendapatkan hak-haknya yang selama ini terabaikan. Hak asal-usul desa  sebagai self  governing  community dan self  local  government direstitusi  melalui asas  rekognisi.  Sementara  melalui  asas  subsidiaritas,  desa  diberi  keleluasaan  untuk menyelenggarakan  urusannya  tanpa  perlu  intervensi  dari  entitas  supra  desa  (Psl  3). Setidaknya ada  empat  urusan  yang  dipegang  secara eksklusif  oleh  desa  saat ini,  yakni penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam kerangka ini undang- undang desa merupakan implementasi dari nawacita ke 3 tentang membangun Indonesia dari  pinggiran  dengan  memperkuat  daerah-daerah  dan  desa  dalam  kerangka  negara
kesatuan. Filosofi dasar dari Nawacita ini yakni satu kota tidak bisa membangun seribu desa, tetapi seribu desa akan sangat mudah membangun kota.
Harapannya  pemerintah  desa  mampu  menyelenggarakan  pemerintahan  di wilayahnya  masing-masing  secara  mandiri  termasuk  di  dalamnya  pengelolaan  aset, pendapatan  desa,keuangan    sehingga  pelayanan  dan  pemberdayaan  masyarakat  dapat dirasakan  langsung  oleh  masyarakat.  Tahun  2015  merupakan  tahun  pertama  kalinya Indonesia mengucurkan Dana Desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana  ini  diharapkan  agar  dimanfaatkan  oleh  pemerintah  desa  untuk  membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Sejak  ditetapkannya  peraturan  pelaksana  melalui  PP  No  60  tahun  2014  dan perubahan melalui PP NO 22 tahun 2015 pemerintah telah menetapkan dana desa yang bersumber  dari  APBN.  Dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  Perubahan (APBN-P) 2015, pemerintah telah menetapkan anggaran sebesar Rp20,766 triliun untuk alokasi  Dana  Desa  pada  tahun  2015. Dana  Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa mengalami  peningkatan  menjadi  Rp  664,6  triliun  atau  meningkat  Rp17,6  triliun  dari APBN 2015. Dana tersebut telah dibagikan kepada kurang lebih 74 ribu desa di seluruh Indonesia.  Dana  desa  yang  dialokasikan  bagi  3.259  desa  di  Propinsi  Nusa  Tenggara Timur  sebesar  248.70  Milyar  Rupiah.  Sedangkan  untuk  255  desa  di  Kabupaten  Ende mendapatkan  alokasi  dana  desa  sejak  tahun  2015  sampai    tahun  2020  dengan  besaran nominal yang semakin meningkat sebagaimana tertera dalam tabel berikut :
Tabel 1 Jumlah Dana Desa Untuk Kabupaten Ende Tahun 2015 – 2020 No. Tahun Jumlah  Dana Desa 1 2015 67.298.428.000 2 2016 115.708.288.000 3 2017 192.723.464.000 4 2018 186 Miliar 5 2019 198 Miliar 6 2020 202 Miliar Sumber Data : Olahan Peneliti
Keadaan tahun 2017 menunjukkan bahwa masing-masing desa mendapat alokasi dana desa mulai dari 200-an juta sampai 400-an juta rupiah (Perbup No 4 tahun 2017). Sebagai  penjabaran  pelaksanaan  aturan  perundang-undangan  tersebut.  Pemerintah Kabupaten Ende telah menerbitkan lima peraturan Bupati yakni Peraturan Bupati no 11 tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa,  Peraturan Bupati  nomor  12  tentang    Pedoman  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Di  Kabupaten Ende, Peraturan Bupati Nomor 14 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa, Peraturan Bupati Nomor 18 tentang Penetapan Besaran Dana Dan Pengelolaan
Dana  Desa  yang  Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  serta Peraturan Bupati nomor 20 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18  tentang  Tata  Cara  Pembagian,  Penetapan  Besaran  Dana  yang  Bersumber  dari Anggaran Anggaran dan Pendapatan Negara.
Rumusan sejumlah kebijakan lokal di Kabupaten Ende sebagaimana diuraikan di atas tidak terlepas dari Amanat Nawa Cita ke 3 Presiden Joko Widodo – Jusuf Kala dan manivestasi  dari  visi  pemerintah  Kabupaten  Ende  yakni  “Mewujudkan  Karakteristik Kabupaten  Ende  dengan  membangun  dari  Desa  dan  Kelurahan,  menuju  masyarakat yang  mandiri,  sejahtera  dan  berkeadilan”. Sinkronisasi  Nawa  Cita  dan  visi  daerah tentang desa antara pemerintah pusat dan daerah dalam tataran kebijakan sudah sampai pada  taraf  operasional.  Seharusnya  sudah  tidak  ada  lagi  kandala  regulasi  yang menghambat  implementasi.  Dana  desa  yang  dikucurkan  dalam  jumlah  yang  besar idealnya  menjadi  berkah  bagi  desa  agar  dapat  dimanfaatkan  untuk  meningkatkan kemandirian  dan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Dana-dana  desa  yang  diarahkan desa seharusnya sudah mampu mengubah wajah desa tidak saja secara fisik tetapi mengubah tingkat  kesejahteraan  masyarakat  desa  ke  arah  yang  lebih  baik.  Meskipun  demikian, setelah  dana  desa  yang  bersumber  dari  APBN  berjalan  setahun;  dan  dana-dana  desa yang  bersumber  dari  APBD  berjalan  beberapa  tahun,  disana-sini  masih  ada  catatan korektif yang harus dibenahi. Misalnya menurut KPK, Dana Desa yang bersumber dari APBN  ternyata  belum  digunakan  secara  optimal  untuk  menggali  sumber  pendapatan baru  melalui  investasi  produktif  yang  dijalankan  oleh  masyarakat.  Dana  desa  terkesan menimbulkan ketergantungan baru, karena belum digunakan untuk kegiatan yang dapat menopang perekonomian masyarakat setempat serta meningkatkan pendapatan asli desa ( Kawaldesa.org ).  Fenomena  persoalan  ini  umumnya  dialami  hampir  diseluruh  desa  di Indonesia termasuk desa-desa di Kabupaten Ende.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  di  kemukakan  di  atas,  maka  yang  menjadi permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  menganalisis  faktor-faktor  Penghambat pengelolaan dana desa, studi pada Desa Ruku Ramba, Desa Nembo Ramba, Desa Waja Kea Jaya dan Desa Tonggopapa, di Kecamatan Ende,  Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  penghambat pengelolaan dana desa di Desa Ruku Ramba, Desa Nembo Ramba, Desa Waja Kea Jaya dan Desa Tonggopapa, di Kecamatan Ende,  Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Penelitian  deskriptif  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mendeskripsikan hasil penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Maleong (2010:4), mengemukakan bahwa metodologi penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Lokasi Penelitian: desa-desa  pada kategori  pesisir,  pegunungan,  dan  desa  baru/mekaran  di  Kecamatan  Ende,  Kabupaten Ende. Pilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan purposif yakni keterwakilan wilayah
dengan merujuk pada indikator dasar dalam pendistribusian dana desa  pada Pasal 11 PP No  20/2015).  Lokasi  penelitian  ini.  dilakukan  di  desa  Ruku  Ramba,  Nembo  Ramba, Waja  Kea  Jaya  dan  Desa  Tonggopapa  di  Kecamatan  Ende  Kabupaten  Ende,  Nusa Tenggara Timur. Ada 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun Teknik pengumpulan data  yaitu observasi menurut Nasution dalam Sugiyono (2009). Observasi melalui  pengalaman  Esterberg  dalam  Sugiyono  (2009)  mendefinisikan  wawancara sebagai  pertemuan  dua  orang  untuk  bertukar  informasi  dan  ide  melalui  tanya  jawab factor-faktor  penghmbat  pengelolaan  dana  desa.  Wawancara,  sehingga  dapat dikonstruksikan makna dari satu topik tertentu, Teknik analisis data menurut Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2009) terdapat tidak komponen analisis yaitu reduksi data yaitu  merangkum,  memilih  hal-hal  yang  pokok,  memfokuskan  pada  hal-hal  penting, dicari tema dan polanya.

## Hasil dan Pembahasan
Tahun  2015  merupakan  tahun  pertama  kalinya  Pemerintah  Indonesia mengucurkan Dana Desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana ini diharapkan  agar  dapat  dimanfaatkan  oleh  pemerintah  desa  untuk  membiayai penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa. Penggunaan dana desa ini pun harus melalui sebuah mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan  oleh  pemerintah  agar  dana  desa  tersebut  mampu  menjawab  cita-cita  yaitu menuju masyarakat yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan.
Sebagai penjabaran pelaksanaan aturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ende telah menerbitkan lima Peraturan Bupati yakni Peraturan Bupati no 11 tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa,  Peraturan Bupati  nomor  12  tentang    Pedoman  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Di  Kabupaten Ende, Peraturan Bupati Nomor 14 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa, Peraturan Bupati Nomor 18 tentang Penetapan Besaran Dana Dan Pengelolaan Dana  Desa  yang  Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  serta Peraturan Bupati nomor 20 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18  tentang  Tata  Cara  Pembagian,  Penetapan  Besaran  Dana  yang  Bersumber  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan-peraturan ini yang menjadi acuan dan rujukan dalam pengelolaan dana-dana desa.
Pada  bagian  ini  peneliti  mendeskripsikan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  dari  4 (empat) desa sasaran penelitian. Secara umum, data-data yang dipaparkan dan dianalisis tersebut  bermaksud  untuk  mendapatkan  gambaran  tentang  faktor-  faktor  penghambat dalam  pengelolaan  dana-dana  desa  serta  jalan  keluar  untuk  mengatasi  hambatan pengelolaan dana-dana desa tersebut pada Desa Rukuramba, Desa Waja Kea Jaya, Desa Nemboramba dan Desa Tonggopapa di Kecamatan Ende, Kabupaten Ende.

## A. Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Dana-Dana Desa
Dalam  pengelolaan  dana-dana  desa  di  desa-desa  wilayah  penelitian,  ada sejumlah kandala yang dialami mulai dari aspek alam, sumber daya pengelola sampai dengan dukungan partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan para
narasumber,  sejumlah  permasalahan  yang  menjadi  faktor  penghambat  dalam pengelolaan  dana-dana  desa  terbagi  dalam  empat  bidang  utama  antara  lain  sebagai berikut :
1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Adapun  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  penyelenggaraan  Pemerintah Desa selama ini adalah :
a) Kantor  desa  yang  belum  dioptimalkan  menjadi  pusat  pelayanan  kepada masyarakat sehingga kadang masyarakat harus mendapatkan pelayanan di luar kantor.  Kondisi  kantor  desa  juga  perlu  di  tata  dan  di  bangun  secara  baik sehingga  dapat  menjadi  tempat  yang  nyaman  untuk  berbagai  pelayanan pemerintahan.
b) Beberapa desa, Lembaga BPD belum memiliki kantor sendiri sehingga dalam menjalankan kegiatan masih satu atap dengan kantor Kepala Desa.
c) Alokasi anggaran untuk belanja pegawai (penghasilan tetap aparat pemerintah desa) masih terlalu sedikit dibanding dengan beban kerja yang ada.
d) Kemampuan  SDM  perangkat  desa  yang  masih  rendah  dalam  pengelolaan keuangan desa.
2) Bidang Pelaksanan Pembangunan
Adapun permasalah yang dihadapi dalam bidang pembangunan selama ini adalah :
a) Keterbatasan anggaran untuk menunjang bidang pembangunan terutama sarana prasarana dasar dan penunjang.
b) Pides  (Pagu  Indikatif  Desa)  yang  dialokasikan  setiap  tahun  belum mencukupi untuk mengatasi permasalahan pembangunan di semua bidang.
c) Kemampuan SDM perangkat desa dalam pelaksaaan pembangunan Desa masih terbatas.
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Adapun permasalahan yang dihadapi dalam bidang pembinaan kemasyarakatan selama ini adalah :
a) Rendahnya  alokasi  dana  untuk  operasional  desa  siaga,  program-program unggulan desa dan BKP (Badan Ketahanan Pangan)
b) Rendahnya alokasi dana untuk pembinaan anak dan remaja sementara mereka membutuhkan perhatian dari pemerintah.
c) Kurang adanya perhatian pemerintah dalam pembinaan lembaga adat.
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Adapun  permasalah  yang  dihadapi  dalam  bidang  pemberdayaan masyarakatan selama ini adalah:
a) Kurangnya  keterampilan  para  remaja  dalam  memanfaatkan  sumberdaya  alam yang dimiliki desa.
b) Kurangnya keterampilan petani dalam hal bercocok tanam yang baik sehingga menurunnya pendapatan.
c) Minimnya  SDM  aparat  pemerintahan  desa  sehingga  butuh  pelatihan peningkatan kapasitas.
Selain permasalahan-permasalahan di atas ada juga permasalahan lain yang berkaitan  dengan  kelembagaan  di  desa  yaitu  masih  rendahnya  partisipasi  atau keterlibatan  dari  beberapa  lembaga  tertentu  dalam  proses  pelaksanaan pembangunan di desa. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi lembaga-lembaga tersebut antara lain :
1. Kurangnya  pemahaman  peran  (tupoksi)  masing-masing  lembaga  dalam pembangunan desa.
2. Masih  memiliki  pola  pikir  yang  berorientasi  pada  keuntungan  ekonomis (uang).
3. Kurangnya kerjasama antara semua lembaga yang ada di desa. Dari beberapa temuan di atas, dapat dijelaskan bahwa masalah utama dalam pengelolaan  dana-dana  desa  terletak  pada  faktor  kesiapan  sumber  daya  manusia baik  masyarakat  maupun  aparatur  pemerintahan  desa,  dukungan  kerja  sama  dari berbagai lembaga yang ada di desa serta dukungan pemerintah Kabupaten melalui perhatian terhadap infrastruktur dasar di desa.
Merujuk  pada  temuan-temuan  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  Tipe rasionalitas  Weber  yang  relevan  adalah rasionalitas  praktis yang  didefinisikan Kalberg sebagai setiap cara hidup yang memandang dan menilai kegiatan duniawi terkait dengan kepentingan-kepentingan individual pragmatis dan egoisitis belaka. Orang  mempraktikkan  rasionalitas  praktis,  menerima  realitas-realitas  yang  sudah ada  dan  hanya  memikirkan  cara-cara  yang  paling  bijaksana  untuk  menghadapi kesulitan-kesulitan  yang  dihadirkannya.  Rasionalitas  ini  membawa  orang  untuk tidak mempercayai nilai-nilai yang tidak praktis baik rasionalitas intelektual yang religius, utopia religius maupun sekuler, dan rasionalitas teoritis.
Berbagai  persoalan  dan  hambatan  dalam  pengelolaan  dana-dana  desa bersumber  dari  adanya  dominasi  kepentingan-kepentingan  individual  yang ditonjolkan  oleh  masing-masing  aktor  pembangunan  di  desa.  Kolektifitas  yag dibangun  adalah  kolektifitas  semu.  Pemerintah  desa  dan  segenap  lembaga  yang ada di desa belum dapat bersinergis secara baik sehingga muncul sikap egois, dan kurang mementingkan kepatuhan pada kolektifitas sebagai sebuah sistem.
Dalam  konteks  ini,  agenda  pemberdayaan  tidak  dapat  dijalankan  secara maksimal karena pemerintah dan masyarakat desa tidak mengoptimalkan potensi yang  dimiliki  untuk  menyelesaikan  berbagai  masalah  dan  tantangan  yang  ada. Justru,  berbagai  tantangan  semakin  bermunculan  dikala  agenda  pembangunan dijalankan  untuk mengatasi  berbagai masalah  yang  dihadapi.  Dalam  konteks  ini, substansi  pemberdayaan  tidak  dihayati  secara  sungguh-sungguh  sehingga berdampak pada munculnya berbagai permasalahan pembangunan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  temuan  penelitian  pada  4  desa  yaitu  Ruku  Ramba,  Nembo  Ramba, Waja Kea Jaya dan Desa Tonggopapa di wilayah Kecamatan Ende, dapat disimpulkan sebagai  berikut  1)  Mekanisme  pengelolaan  dana-dana  desa  pada  masing-masing  desa secara  umum  dimulai  dari  perencanaan  di  tingkat  dusun,  sampai  ditetapkan  peraturan desa  tentang  APBDes.  Selain  itu,  sumber  utama  perencanaan  desa  merujuk  pada RPJMDes  masing-masing  desa.  Setiap  tahun,  masing-masing  kepala  desa  menyusun RKPDes  untuk  dijadikan  rujukan  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  di  desa.  2) Kreatifitas  pemerintah  desa  dan  masyarakat  dalam  pengelolaan  dana-dana  desa  masih sangat terbatas. Hal ini karena keterbatasan pemahaman tentang sejumlah regulasi yang mengatur. Mayoritas pemerintah desa tidak mau mengambil resiko, sehingga tidak mau menafsir  sejumlah  regulasi  sesuai  dengan  apa  yang  dibutuhkan  masayarakat.  Bacaan terhadap  peraturan  perundang-undangan  dibatasi  oleh  kapasitas  dan  kreatifitas  yang dimiliki.  Sehingga  term  kreatifitas  yang  diajukan  dianggap  melanggar  peraturan perundang-undangan. 3) Dasar pengelolaan dana-dana desa mayoritas berpedoman pada pengaturan regulasi yang dikeluarkan pemerintah, meskipun ada desa yang sudah mulai merujuk  pada  pendasaran  kebutuhan  dan  masalah  yang  dihadapi  masyarakat. Pertimbangan  lainnya  adalah  kebutuhan  masyarakat  yang  dituangkan  dalam  hasil perencanaan baik di tingkat dusun maupun di tingkat desa. 4) Beberapa hambatan dalam pengelolaan  dana-dana  desa  pada  lokasi  penelitian  mencakup  hambatan  sumber  daya, kebijakan penganggaran, dan partisipasi. Ketiga hambatan ini dominan ditemukan di 4 desa sasaran penelitian. Hambatan sumber daya umumnya datang dari pihak pengelola dan  masyarakat,  kebijakan  penganggaran  terkait  alokasi  dan  pengaturan  regulasi  yang membatasi,  serta  minimnya  partisipasi  komunitas  maupun  aparatur  dalam  semua tahapan pengelolaan dana-dana desa.

## BIBLIOGRAFI
Arikunto.  2013.  Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan  Praktek.  Jakarta:  PT.  Rineka cipta.
Budi  Winarno.  2008.    Gagalnya  Organisasi  Desa  dalam  Pembangunan  Di Indonesia, Yogyakarta,
Tiara Wacana. 2013. Etika Pembangunan, Yogyakarta, CAPS Denzin,  Norman  K.  2009. Handbook  of  Qualitatif  Research ,  Yogyakarta  Pustaka Pelajar
Djohani,  Rianingsih,  (Ed).  2003.  Berbuat  Bersama  Berperan  Setara,  Acuan Partisipasi  Rural  Appraisal,  Denpasar:  Studio  Driya  media  dan  konsorsium pengembangan masyarakat nusa tenggara, 2003
Edlina  Edin,  (Penterj.).  1994.  Mewujudkan  Partisipasi,  Jakarta:  Perpustakaan Nasional
George  Ritzer.  2012.  Teori  Sosiolog,  Dari  Sosiologi  Klasik  sampai  perkembangan
Postmodern Edisi Kedelapan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
John  W.  Creswell.  2010. Research  Design  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed Methods Approaches , Yogyakarta, Pustaka Pelajar Jim  Ife,  Frank  Tesoriero. 2014. Community  Development , Yogyakarta
:PustakaPelajar,
-----------------------------  (2008)  Alternatif  Pengembangan  Masyarakat  di  Era Globalisasi, Community Development, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
Kumalasari,  Deti.  2016.  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Studi kasus di Desa Bomo, Rogojampi, Banyuwangi. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  dan  Bisnis .  (STIESIA  Surabaya). http://www.ejournal.stiesia.ac.id.(diakses:1 April 2018)
Kuncoro, Mudrajad. 1997. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan, Yogyakarta,.
Tambunan, Tulus T.H. 1996. Perekonomian Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia,. Tjokroamidjojo,  Bintoro;  Mustopadidjaja.  1984.  Pengantar  Pemikiran  tentang  Teori dan Strategi Pembangunan nasional, Jakarta,.
Ulber Silalahi. 2010. Metode Penelitian Sosial, Bandung, Refika Aditama Wahyudi Kessa. 2015. Buku 6 Perencanaan Pembangunan Desa, Jakarta, Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa PP No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No 6 tahun 2014 PP No 60 tahun 2014 tentang  Dana Desa yang bersumber dari APBN
Perubahan Peraturan Pemerintah no 22 tahun 2015 tentang perubahan atas PP nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN
Peraturan  menteri  Desa  PDT  no  5  tahun  2015  tentang  penetapan  prioritas penggunaan dana desa tahun 2015
Peraturan  bupati  Kab.  Ende  no  11,  tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
Peraturan Bupati Kab Ende no 12  tentang  Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Ende,
Peraturan bupati Kab. Ende no 14, tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa  di  Desa,  Peraturan  Bupati  Kab  Ende  no  18  tentang  Penetapan  Besaran
Dana  Dan  Pengelolaan  Dana  Desa  yang  Bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta
Peraturan bupati Kab. Ende no 20 tentang Perubahan 18 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan  Besaran  Dana  yang  Bersumber  dari  Anggaran  Anggaran  dan  Pendapatan Negara.
Copyright holder: Yosefina Itu (2021)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: