## Vol. 3 No. 2 Juli 2021

## SANKSI PIDANA KEMATIAN BAGI ORANG KORUPSI DI INDONESIA

## Death Criminal Sanctions For Personnel Of Corruption In Indonesia
Irvino Rangkuti, Alvi Syahrin, Suhaidi, Mahmud Mulyadi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara jaksa.vino@gmail.com Naskah dikirim : 21 Maret 2021 Naskah diterima untuk diterbitkan : 27 Juli 2021 DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.4688

## ABSTRACT
The application of capital punishment itself has been regulated in Indonesia as contained in the law. Article 2 paragraph  (2)  of  Corruption  Act  concerning  Eradication  of  Corruption  Crimes.  According  to  Romli Atmasasmita, it  was argued that the death  penalty for corruptors  was effectively implemented in  the People's Republic  of  China  (PRC),  and  it  was  quite  successful  to  reduce  corruption.  This  certainly  can  be  used  as  an example in Indonesia in imposing capital punishment for corruptors. The imposition of capital punishment for perpetrators  of  corruption  is  urgently  needed  as  "shock  therapy"  because  psychologically  the  death  penalty aims  for  the  benefit  of  general  prevention  so  that  others  do  not  participate  in  committing  crimes.  Also,  the application of capital punishment is based on the reason that capital punishment is more certain than the prison sentence because the prison sentence is often followed by running away, forgiveness, or because of the release. When compared from an economic standpoint, basically the death sentence is more efficient when compared to life  imprisonment.  As  for  the  problems  that  can  be  formulated,  namely:  legal  arrangements  regarding corruption  in  Corruption  Act;  the  application  of  capital  punishment  sanctions  against  perpetrators  of corruption in Indonesia. The results of the study show that: Corruption is a type of extraordinary crime ("extra- ordinary  crime")  that  must  be  handled  extraordinarily,  so  that  the  act  is  contrary  to  the  1945  Constitution, therefore it does not need to be protected by the 1945 Constitution. accommodated in Article 2 paragraph (2) of the  Corruption  Act,  must  meet  the  requirements  "in  certain  circumstances"  by  the  Elucidation  of  Article  2 paragraph (2), but its application has never been implemented, so it is necessary to review the rules "in certain circumstances".
Keywords: capital punishment sanctions; and perpetrators of corruption

## ABSTRAK
Penerapan pidana  mati sendiri sudah diatur di Indonesia sebagaimana tertuang dalam undang-undang. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah  dengan  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Menurut  Romli  Atmasasmita,  hukuman  mati  bagi koruptor dinilai efektif diterapkan di Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan cukup berhasil meredam korupsi. Hal  ini  tentunya  bisa  dijadikan  contoh  di  Indonesia  dalam  memberlakukan  hukuman  mati  bagi  koruptor. Pengenaan  hukuman  mati  bagi  pelaku  korupsi  sangat  dibutuhkan  sebagai  „ shock  therapy ‟  karena  secara psikologis  hukuman  mati  bertujuan  untuk  kepentingan  pencegahan  secara  umum  agar  orang  lain  tidak  ikut melakukan  tindak  pidana.  Selain  itu,  penerapan  pidana  mati  didasarkan  pada  alasan  bahwa  pidana  mati  lebih pasti dari pada pidana penjara karena seringkali  pidana penjara diikuti dengan kabur,  memaafkan  atau karena pembebasan. Jika dibandingkan dari segi ekonomi, pada dasarnya hukuman mati lebih hemat jika dibandingkan dengan pidana penjara  seumur hidup.  Adapun permasalahan  yang dapat dirumuskan  yaitu:  pengaturan  hukum tentang korupsi dalam UU Tipikor. Hasil penelitian bahwa: Tindak pidana korupsi adalah jenis kejahatan yang luar  biasa  (“ extra-ordinary  crime ”)  yang  penanganannya  juga  harus  dengan  cara  yang  luar  biasa,  sehingga perbuatannya sudah bertentangan dengan UUD 1945, karenanya tidak perlu dilindungi oleh UUD 1945. Sanksi pidana  mati  yang  diakomodir  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  UU  Tipikor,  harus  memenuhi  syarat  “dalam  keadaan tertentu”  sesuai  Penjelasan  Pasal  2  ayat  (2)  tersebut,  namun  penerapannya  masih  belum  pernah  diterapkan, sehingga perlu untuk ditinjau kembali mengenai aturan “dalam keadaan tertentu”.
Kata Kunci: sanksi pidana mati; dan pelaku korupsi

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021

## PENDAHULUAN
Setiap  bangsa  dan  negara  mempunyai  karakteristik  yang  membedakan  antara  satu  dengan  la innya,  hal  ini  dikarenakan  pengaruh  proses  pembentukan  suatu  negara  mempengaruhi  visi  dan  misi negara tersebut. 1 Negara Indonesia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki landasan  etika,  visi  serta  misi  tersendiri,  hal  ini  sebagaimana  tertuang  dalam  Undang-Undang  Dasar 1945  yang  merupakan  landasan  konstitusi. 2 Dalam  konstitusi  suatu  negara  menggambarkan  cita-cita, mimpi  serta  harapan  masyarakat  dalam  membangun  negara 3 sehingga  dapat  dikatakan  bahwa konstitusi  merupakan  cerminan  dari  suatu  negara.  Menurut  Herman  Heller,  membagi  3  (tiga) pengertian dari konstitusi, yaitu 4 :
1. “ Die politische verfassunglas gesellschaftlich  wirklichkeit , yang artinya bahwa  konstitusi adalah cerminan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan.
2. Die  verselbstandigte  rechtsverfassung ,  yang  artinya  bahwa  konstitusi  merupakan  suatu kesatuan kadiah yang hidup dalam masyarakat.
3. Die  geshereiben  verfassung ,  yang  artinya  bahwa  konstitusi  yang  ditulis  dalam  suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara”.
Dalam  Pembukaan  UUD  1945  Alinea  ke-4  mengandung  tujuan  Negara  Indonesia  dalam bernegara,  yaitu:  “Kemudian  daripada  itu,  untuk  membentuk  suatu  pemerintahan  Negara  Indonesia yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  serta  melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial,  maka disusunlah  kemerdekaan  kebangsaan  Indonesia  itu  dalam  suatu  Undang-Undang  Dasar  Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan  berdasarkan  kepada  :  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  Kemanusiaan  Yang  Adil  dan  Beradab, Persatuan  Indonesia,  dan  Kerakyatan  Yang  Dipimpin  oleh  Hikmat  Kebijaksanaan  Dalam Permusyawaratan/Perwakilan,  serta  mewujudkan  suatu  Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat Indonesia”.
Berdasarkan  pada  arahan  sebagaimana  termuat  dalam  Pembukaan  UUD  1945  tersebut,  maka sudah sepantasnya apabila seluruh penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya mengarahkan tingkah  lakunya  agar  dapat  mewujudkan  tujuan  tersebut  dengan  mencegah  segala  pikiran  dan perbuatan yang dapat menghambat bahkan merusak cita-cita bangsa yang telah termuat di dalam UUD 1945.  Salah  satu  perbuatan  yang  dapat  merusak  cita-cita  dan  tujuan  negara  bangsa  Indonesia  adalah dengan melakukan perbuatan korupsi. 5
Perbuatan  korupsi  di  Indonesia  sudah  memasuki  tahap  menyedihkan.  Apabila  diibaratkan dengan  penyakit,  peredaran  korupsi  telah  sampai  ke  dalam  tahap  kronis  yaitu  telah  menyebar  ke seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah dari tahun ke tahun semakin meningkat dan modus semakin
1 Sunaryati  Hartono, Kompendium  Etika  Kehidupan  Berbangsa ,  (Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008), hlm. 1.
2 Ibid . 3 Satjipto  Rahardjo, Mendudukkan  Undang-Undang  Dasar,  Suatu  Pembahasan  Dari  Optik  Hukum Umum , (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), hlm. 8.
4 Winarno, Paradigma  Baru  Pendidikan  Kewarganegaraan ,  Ed.  Ke-2,  (Jakarta:  Bumi  Aksara,  2010), hlm. 68.
5 Bagian Menimbang/Konsiderans Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
beragam. 6 Adapun  perbuatan  korupsi  tidak  hanya  merugikan  keuangan  negara  saja,  akan  tetapi  juga merupakan  salah  satu  pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia  yaitu  pelanggaran  terhadap  hak-hak sosial dan ekonomi dari masyarakat negara Indonesia sehingga diperlukan pemberantasan secara luas biasa. 7
Pemberantasan  terhadap  tindak  pidana  korupsi  saat  ini  tidak  layak  lagi  apabila  menggunakan instrumen  hukum  yang  biasa  (konvensional).  Melainkan  harus  menggunakan  cara  penanganan  yang luar  biasa,  yaitu  dengan  cara  mengkategorikan  korupsi  ke  dalam  kelompok  kejahatan  kemanusiaan, sehingga  dalam  penanganannya  dapat  menggunakan  instrumen,  teknis,  dan  prosedural  regulasi pelanggaran HAM. Dengan begitu, permasalahan yang timbul akibat dari perbuatan korupsi tidak lagi menjadi persoalan suatu negara saja, melainkan sudah menjadi persoalan seluruh negara dan tidak lagi menjadi  sekat  bagi  tiap-tiap  bangsa  dan  negara  dalam  menangani  persoalan  sehingga  diharapkan kejahatan tersebut dapat ditanggulangi secara bersama. 8
Menurut  Soerjono  Soekanto,  terdapat  banyak  faktor  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya  suatu tindak  pidana  korupsi.  Salah  satu  faktor  tersebut  adalah  adanya  perkembangan  dan  perbuatan pembangunan khususnya di bidang ekonomi dan keuangan yang berjalan dengan sangat cepat, disertai dengan  banyaknya  perubahan  dalam  peningkatan  kesejahteraan.  Disamping  itu,  kebijakan-kebijakan pemerintah sendiri dalam upaya mendorong kegiatan ekspor, peningkatan investasi dengan penanaman modal  kebijakan  dalam  pemberian  kelonggaran  dan  kemudaan  di  bidang  perbankan,  merupakan sasaran dan faktor penyebab terjadinya korupsi. 9
Menurut  Syed Hussein Alatan mengemukakan pendapat yang berbeda, ia menyebutkan faktor- faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut: 10
1. “Ketiadaan  atau  kelemahan  dalam  kepemimpinan  dalam  posisi-posisi  penting  yang mampu mempengaruhi tingkah laku dalam menjinakkan korupsi;
2. Kelemahan  dan  kurangnya  pengajaran-pengajaran  yang  berlandaskan  pada  agama  dan etika;
3. Kolonialisme dalam menjalankan pemeirntahan;
4. Kurang atau rendahnya taraf pendidikan;
5. Kemiskinan yang terus melanda di dalam kehidupan bermasyarakat;
6. Tiadanya hukum yang bersifat keras terhadap kasus korupsi;
7. Kelangkaan lingkungan yang menunjukkan perilaku anti korupsi;
8. Struktur pemerintahan;
9. Perubahan yang bersifat radikal;
10. Keadaan masyarakat dan bernegara”.
6 Frenky Simanjuntak dan Anita Rahman Akbarsyah, Membedah Fenomena Korupsi, Analisa Mendalam Fenomena Korupsi di 10 Daerah di Indonesia , (Jakarta: Transparency International, 2009).
7 Bagian  Menimbang  huruf  a  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8 Agung  Sulistyo,  Deputi  Direktur  Para  Syndicate  dalam  Harian  Kompas,  “Korupsi  Dinilai  Sebagai Pelanggaran HAM”, diterbitkan pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 2016.
9 Soerjono Soekanto, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia , (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 17.
10 Syed  Hussein  Alatas, Sosiologi  Korupsi  Sebuah  Penjelajahan  Dengan  Data  Kontemporer ,  (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 46-47.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
Dalam  sistem  pemidanaan  di  Indonesia,  pidana  mati  merupakan  pidana  yang  paling  berat, memiliki  ciri  yang  khas,  istimewa  dan  berbeda  dari  sekian  banyak  pidana  yang  dijatuhkan  kepada pelaku  kejahatan.  Hal  ini  dikarenakan  penjatuhan  pidana  ini  menyangkut  manusia. 11 Pidana  mati bukanlah  suatu  permasalahan  baru  pada  sejarah  panjang  proses  penegakan  hukum  (“ law enforcement ”),  melainkan  sudah  dipertentangkan  sejak  berabad-abad  silam.  Penerapan  pidana  mati masih banyak menimbulkan sikap pro dan kontra dari berbagai  kalangan secara  umum.  Bagi mereka yang  pro  kepada  pidana  mati,  beralasan  bahwa  pidana  mati  adalah  tindakan  pembalasan  terhadap akibat  perbuatannya  karena  sudah  diatur  dalam  ketentuan  undang-undang.  Selain  itu,  kalangan  pro pidana  mati  berusaha  mempertahankan  dengan  alasan  bahwa  pidana  mati  telah  sesuai  dengan  ajaran agama, dan UUD 1945. 12
Dalam  perspektif  ajaran  agama  Islam,  terdapat  7  (tujuh)  perbuatan  yang  merupakan  ekspresi korupsi, yaitu: “ ghulul ” (penggelapan), “ risywah ” (penyuapan), “ khianat ” (penyelewengan), “ ghasab ” (perampasan),  “ saraqah ”  (pencurian),  “ intikhab ”  (pencopetan),  “ akhlu  suht ”  (pemanfaatan  barang hasil korupsi). Hakikatnya, korupsi adalah suatu perbuatan maksiat atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk perlawanan dan pembangkangan terhadap Tuhan. 13
Korupsi  merupakan  bagian  dari  bentuk  pencurian  dijelaskan  “ syara ” adalah pengambilan oleh seorang  “ mukallaf ”  yang  “ baligh ”  dan  berakal  terhadap  harta  milik  orang  lain  secara  diam-diam. Apabila barang tersebut mencapai “ nisab ” (batas minimal) dari tempat simpanannya tanpa ada subhat barang-barang yang diambil tersebut. 14
Dalam  hukum  Islam  terdapat  2  (dua)  pencurian,  yaitu  :  pencurian  yang  mewajibkan  jatuhnya hukum  “ hudud ”  dan  pencurian  yang  mewajibkan  jatuhnya  hukum  “ ta’zir ”.  Pencurian  yang mewajibkan jatuhnya hukum hudud terdiri atas 2 (dua) hal, yaitu : Pencurian kecil (“ sariqah sugra ”) dan pencurian besar (“ sariqah kubra ”). 15 Oleh sebab itu, maka hukum Islam memandang korupsi yang merupakan suatu bagian dari tindak pidana pencurian sebagai suatu tindak pidana yang berbahaya dan
11 Menurut J.E. Sahetapy dalam disertasinya mengemukakan bahwa perjuangan penghapusan pidana mati dilakukan di berbagai bagian dunia, dimulai oleh Cesare Beccaria (1764), George Fox (1651). Thorstein Sellin, J.M.  van  Bemmelen,  Leo  Polak,  Hogo  A.  Bedau.  Berlanjut  setelah  Perang  Dunia  ke-2,  dari  berbagai  lembaga seperti di Inggris dibentuk “ The Royal  Commission ”. Kanada membentuk “ The Joint Committee of The Senate and House of Commons ”. Perancis dengan gerakan “ Abolisi Association Francise Contre Le Peine De Mort ”. Di Yunani,  dibentuk  “ Panthois  Institute ”.  Di  Amerika  melalui  lembaga  “ American  Civil  Liberties  Union,  New York;  Citizens  Against  Legalized  Murder,  Inc. ,  New  York  dan  “ American  League  to  Abolish  Capital Punishment ”.  Dalam  kesimpulan  disertasinya,  dikemukakan  sikapnya  tentang  pidana  mati,  yaitu  jarang  sekali pidana  mati  dijatuhkan  dalam  kasus  kriminal  yang  menyangkut  Pasal  340  KUHP,  karena  ancamannya  secara historis  tidak  bersumber  pada  falsafah  Pancasila,  dan  telah  diragukan  kemanfaatannya  terhadap  usaha pembunuhan  yang  berlebihan  yang  berlatar  belakang  pada  budaya  dan  kebiasaan  masyarakat  Indonesia.  Lebih lanjut  lihat:  J.E.  Sahetapy, Suatu  Studi  Khusus  Mengenai  Pidana  Mati  Terhadap  Pembunuhan  Berencana , (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 1-3.
12 Menurut  Andi  Hamzah  dan  A.  Sumangelipu,  dikemukakan  bahwasanya  juga  masih  perlunya  pidana mati dalam KUHP mendatang khususnya untuk ancaman terhadap delik tertentu yang sangat menyinggung asas- asas  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  serta  delik-delik,  keamanan  negara,  pembunuhan  berencana, pemerkosaan  yang  dilanjutkan  dengan  pembunuhan,  terorisme,  narkotika  dan  pembajakan  di  laut,  sungai  dan udara. Lihat:  Andi Hamzah dan  A. Sumangelipu, Pidana  Mati di  Indonesia, di  Masa Lalu, Kini, dan di  Masa Depan , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 12-14. 13 Abdul  Mu‟ti dalam Harian Koran Sindo, “Islam  dan (Pemberantasan)  Korupsi”, diterbitkan pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2012.
14 Muhammad Al-Khathib Al-Syarbini, Mugni Al-Muhtaj , (Beirut: Dar Al-Fikr), hlm. 158.
15 Menurut Abdul  Qadir  Audah, pencurian ringan adalah  mengambil  harta milik orang  lain dengan cara diam-diam,  yaitu  dengan  jalan  sembunyi-sembunyi.  Sedangkan  pencurian  berat  adalah  mengambil  harta  milik orang  lain  dengan  cara  kekerasan.  Lihat    Abdul  Qadir  Audah, Ensiklopedia  Hukum  Pidana  Islam ,  (Bogor: Kharisma Ilmu, 2011), hlm. 77.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
oleh  karenanya,  maka  hukumannya  sudah  ditetapkan  oleh syara’ yaitu  hukuman  potong  tangan, sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Maidah ayat 38, yang artinya: 38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan  yang  mencuri,  potonglah  tangan  keduanya  (sebagai)  pembalasan  bagi  apa  yang  mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Secara singkat, pihak yang setuju berargumentasi bahwa pidana mati masih relevan diterapkan di  Indonesia dan masih banyak peraturan perundang-undangan yang mencantumkan  ancaman pidana mati  dalam  hukum  positif  Indonesia.  Pihak  yang  tidak  setuju  terutama  kalangan  pengusung  HAM menyatakan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia, dengan mengacu kepada Pasal 28 A UUD  1945-Amandemen  ke-2,  yang  menyatakan  :  “Setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta  berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dengan demikian, hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (“ non derogable human right ”). 16
Penerapan  pidana  mati  sendiri  sebenarnya  sudah  diatur  di  Indonesia  sebagaimana  termuat  di dalam  undang-undang.  Dalam  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  (selanjutnya  disebut  “UU  Tipikor”),  menyatakan:  “Dalam  hal  tindak  pidana korupsi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan  dalam  keadaan  tertentu  pidana  mati  dapat dijatuhkan”.
Penjelasan  Pasal  2  ayat  (2)  UU  Tipikor,  menyatakan:  “Yang  dimaksud  dengan  “keadaan tertentu”  dalam  ketentuan  ini  dimaksudkan  sebagai  pemberatan  bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi apabila  tindak  pidana  tersebut  dilakukan  pada  waktu  negara  dalam  keadaan  bahaya  sesuai  dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter”.
Pasal  2  ayat  (1)  UU  Tipikor,  menyatakan:  “Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  dipidana  penjara  dengan  penjara  seumur hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.
Menurut  Romli  Atmasasmita  berpendapat  bahwa  penjatuhan  pidana  mati  bagi  pelaku  tindak pidana korupsi efektif diterapkan di Republik Rakyat Cina (RRC), dan ternyata cukup berhasil dalam rangka mengurangi tindak pidana korupsi. Hal ini tentunya dapat dijadikan contoh di Indonesia dalam menjatuhkan pidana mati bagi para koruptor. 17
Pengenaan  pidana  mati  bagi  pelaku  kejahatan  korupsi  sangat  dibutuhkan  sebagai  “ shock therapy ”, sebab secara psikologis pidana mati bertujuan untuk kepentingan prevensi umum, agar orang lain  tidak  ikut  melakukan  kejahatan.  Selain  itu,  penerapan  pidana  mati  berdasarkan  juga  pada  alasan bahwa  pidana  mati  tersebut  lebih  pasti  dibandingkan  dengan  hukuman  penjara,  karena  hukuman penjara  sering  diikuti  dengan  melarikan  diri,  pengampunan  ataupun  karena  adanya  pembebasan. Apabila  dibandingkan  dari  segi  ekonomi,  maka  pada  dasarnya  penjatuhan  pidana  mati  lebih  efisien apabila  dibandingkan  dengan  hukuman  pidana  penjara  seumur  hidup.  Berdasarkan  uraian  latar
16 Tim  Komisi  Hukum  Nasional,  “Penghapusan  Pidana  Mati  Menuntut  Perubahan  Sejumlah  Undang- Undang”,
http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F20311/Penghapusan%20Pidana%20Mati.htm., diakses Minggu, 12 Mei 2019.
17 Romli Atmasasmita dalam Koko Arianto Wardani dan Sri Endah Wahyuningsih, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12 No. 4 , Desember (2017), hlm. 953.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah di dalam  penelitian ini sebagai berikut:  Bagaimana pengaturan  hukum  mengenai  tindak  pidana  korupsi  dalam  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan  Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi?  Oleh  karenanya,  penelitian  berjudul  :  “Sanksi  Pidana  Mati  Bagi  Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, layak untuk dikaji dan dianalisis.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  hukum  normatif,  bersifat  deskriptif. 18 Data  bersumber  dari  data  sekunder  sebagai sumber bahan  hukum. Pendekatan perundang-undangan  ( statute approach ) digunakan dalam mengkaji dan menganalisis  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini.  Data  sekunder  dikumpulkan  dengan  teknik studi kepustakaan ( library research ) 19 dengan alat studi dokumen ( documentary study ). Analisis data secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. 20

## PEMBAHASAN
Pidana Mati Berdasarkan Teori Relatif (Tujuan Pemidanaan)
Dalam  teori  relatif,  terdiri  dari  2  (dua)  macam  tujuan  pemidanaan,  yaitu  :  untuk  melakukan pencegahan  umum  (“ generale  preventie ”)  dan  untuk  melakukan  pencegahan  khusus  (“ specialle preventie ”).  Pencegahan  umum  tersebut  ditujukan  untuk  menakut-nakuti  seseorang  agar  tidak melakukan suatu kejahatan. Penjahat dijatuhkan pidana agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan  yang  serupa  dengan  penjahat. 21 Menurut  Seneca  dalam  teorinya  berpandangan  supaya khalayak  ramai  menjadi  takut  untuk  melakukan  kejahatan,  maka  perlu  dibuat  pidana  yang  ganas dengan  eksekusinya  yang  sangat  kejam  dengan  dilakukan  di  muka  umum  agar  setiap  orang mengetahuinya. 22
Penjahat  yang  dipidana  tersebut  dijadikan  tontonan  agar  banyak  orang  tahu  dan  dari  apa  yang dilihat orang inilah yang membuat semua orang takut untuk berbuat serupa. Menurut teori ini, tujuan pemidanaan tersebut untuk mencapai dan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pemidanaan. Teori  ini  dibantah  oleh  Von  Feurbach  yang  menyatakan:  “Sifat  menakut-nakuti  dari  pidana  tersebut bukan  terletak  pada  penjatuhan  pidana  konkrito,  tetapi  pada  ancaman  pidana  yang  ditentukan  oleh undang-undang”. 23
Ketentuan  dalam  undang-undang  membuat  ancaman  pidana,  sehingga  khalayak  umum  merasa takut  melakukan  kejahatan.  Menurut  Muller  yang  menyatakan  bahwa  :  “Orang  takut  melakukan kejahatan karena melihat penjatuhan vonis dari hakim”. 24
Menurut  Richard  D.  Schart  dan  Jerome  H.  Scholnik  yang  dikutip  oleh  Muladi  dan  Barda Nawawi  Arief,  sanksi  pidana  bertujuan  untuk:  “Mencegah  terjadinya  pengulangan  tindak  kejahatan; Mencegah  orang  melakukan  perbuatan  yang  sama  seperti  yang  dilakukan  si  terpidana;  Memberikan pembalasan terhadap terpidana”. 25
18 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 93-95.
19 Mestika  Zed, Metode  Penelitian  Kepustakaan ,  Ed.  Ke-2,  (Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia,  2008), hlm. 1.
20 Imron  Mustofa,  “Jendela  Logika  Dalam  Berfikir:  Deduksi  dan  Induksi  Sebagai  Dasar  Penalaran Ilmiah”, Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam El-Banat, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember (2016), hlm. 114.
21 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I , (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 158.
22 Ibid . 23 Ibid ., hlm. 159. 24 Ibid . 25 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , (Bandung:  Alumni, 2005), hlm. 20.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
Jadi,  sangat  jelas  bahwa  teori  relatif  beranggapan  bahwa  tujuan  dari  pemidanaan  tidak  lain adalah  untuk  memperbaiki  para  pelaku  tindak  pidana  agar  tidak  melakukan  lagi  perbuatannya. Sehingga  para  penganut  ajaran  ini  sangat  berharap  sanksi-sanksi  pidana  yang  mengancam  hak kemerekaan  seseorang  seperti  pidana  mati  tersebut  harus  dihapuskan,  karena  suatu  pelanggaran terhadap  hak  asasi  bagi  para  pelaku  tindak  pidana.  Akan  tetapi,  walaupun  demikian  ternyata  dalam kenyataannya  masih  banyak  para  kaum  residivis  yang  tetap  mengulangi  perbuatan  tindak  pidananya walaupun telah diberikan pengajaran atau pendidikan  narapidana  kepadanya. Sehingga masih banyak kalangan yang mengatakan teori tujuan pemidanaan ini masih kurang efektif.
Pengaturan Pidana  Mati Bagi Pelaku  Tindak  Pidana Korupsi  Menurut Peraturan Perundang- Undangan Yang Mengatur Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa kasus  tindak  pidana  korupsi  atau  minimnya  pidana  yang  ditanggung  oleh  terdakwa  yang  tidak sebanding  dengan  apa  yang  dilakukannya.  Hal  ini  sangat  merugikan  negara  dan  menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa  keadilan  dan  rasa  kepercayaan  atas  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  oleh  warga negara. 26 Persoalan  korupsi  merupakan  persoalan  bangsa  yang  tidak  sederhana.  Ada  beberapa  faktor yang  memungkinkan  hal  ini  terjadi,  setidaknya  karena  aktor-aktor  yang  melakukan  tindak  pidana korupsi  adalah  orang-orang  yang  memiliki  banyak  uang  dan  jaringan  yang  luas.  Sehingga  ketika mereka  terbelit  hukum,  mereka  akan  menggunakan  uang  dan  kekuasaannya  untuk  menghindari  atau membeli hukum. 27
Korupsi sudah merajalela di berbagai bidang dan lapisan. Dari generasi ke  generasi, dari rezim ke  rezim,  korupsi  sulit  diberantas  bahkan  semakin  mengakar  dan  dilakukan  secara  masif.  Lembaga- lembaga  hukum  berdiri,  idealnya  mampu  memberantas  korupsi  dari  hilir  sampai  hulu.  Lembaga adhock  yaitu  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  juga  dibentuk  dan  terlahir  dari  semangat  negeri bebas  dari  rongrongan  korupsi,  namun  negeri  ini  tetap  tidak  bisa  lepas  dari  korupsi.Dan  strategi pemberantasan  korupsi  melalui  strategi  preventif  (pencegahan),  strategis  detektif  (pengusutan)  dan strategi represif (penjatuhan pidana), maka penjatuhan pidana mati bagi koruptor menjadi satu pilihan dari beberapa pilihan dalam pemberantasan korupsi. 28
Pada tahun 2014, ICW telah melakukan pemantauan terhadap 191 perkara korupsi dengan 219 terdakwa  yang  telah  diputus  oleh  Pengadilan,  baik  di  tingkat  pertama,  banding,  kasasi,  maupun peninjauan  kembali  (PK).  Dari  191  perkara  korupsi,  sebanyak  196  terdakwa  (88,4  %)  dinyatakan bersalah atau terbukti korupsi dan 8 terdakwa (3,6 %) yang divonis bebas atau lepas oleh pengadilan, serta  total  15  terdakwa  yang  tidak  dapat  diidentifikasi  vonis  yang  dijatuhkan  majelis  hakim  tipikor. Dari seluruh penjatuhan vonis bersalah untuk koruptor, tiga besar  hukuman paling dominan adalah 2 tahun  penjara  (34  terdakwa),  1  tahun  (32  terdakwa),  1  tahun  6  bulan  (23  tedakwa).  Rata-rata  vonis untuk koruptor selama semester II tahun 2014 adalah 31 bulan atau 2 tahun 7 bulan penjara. 29 Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus-menerus
26 Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi , Cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 2.
27 Sulistyowati, Perempuan  dan  Hukum  :  Menuju  Hukum  Yang  Berspektif  Kesetaraan  dan  Keadilan , (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 271.
28 Iwan  Darmawan,  “Pro-Kontra  Pidana  Mati”,  https://www.unpak.ac.id/pdf/pro_kontra.pdf.,  diakses Senin, 13 Mei 2019.
29 Indonesian  Corruption  Watch,  “Catatan  Pemantauan  Perkara  Korupsi  Yang  Divonis  Oleh  Pengadilan Selama Tahun 2014 : Koruptor Masih Dihukum Ringan, Rata-Rata Vonis Tipikor Tahun 2014 Hanya 2 Tahun 8 Bulan”,
https://antikorupsi.org/sites/default/files/CATATAN%20PEMANTAUAN%20PERKARA%20KORUPSI%20Y ANG%20DIVONIS%20OLEH%20PENGADILAN%20SELAMA%20TAHUN%202014.pdf., diakses pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
dalam  waktu  yang  lama,  dapat  meniadakan  rasa  keadilan  dan  rasa  kepercayaan  atas  hukum  dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara. 30
Pasal  2  ayat  (1)  dan  (2)  UU  Tipikor  yang  mengatur  tentang  dapat  dipidana  matinya  seseorang koruptor,  secara  faktual  tidak  pernah  diterapkan,  karena  syarat  keadaan  tertentu  tidak  terpenuhi  oleh koruptor. Hal ini mengindikasikan bahwa, terlepas dari pengulangan tindak pidana, penjatuhan pidana mati terhadap koruptor, hanya dapat dilakukan jika negara sedang berada dalam keadaan “luar biasa” yakni  negara  dalam  keadaan  bahaya  sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku,  sedang  terjadi bencana  alam  nasional,  atau  pada  waktu  negara  dalam  keadaan  krisis  ekonomi  dan  moneter.  Suatu kondisi yang tidak biasa, yang parameternya membutuhkan perdebatan yang panjang. 31
Dapat  dipidana  mati  kepada  setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang dilakukan dalam “keadaan tertentu” adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi. 32
Meskipun secara legalitas, penerapan pidana mati sudah diatur sejak tahun 1999, namun dalam praktiknya sampai sekarang belum pernah ada koruptor yang dipidana mati. Indonesia hendaknya bisa berkaca pada China dalam penegakan hukum terhadap korputor, di China tiada ampun bagi koruptor, bahkan Cheng Ke Jie, Wakil Ketua Parlemen China dihukum mati, Ju Rongji, Perdana Mentri China beberapa tahun yang lalu mengatakan : “Siapkan ribuan peti mati untuk para koruptor, tetapi siapkan juga  satu peti mati buat saya,  jika  saya juga  korupsi,  saya  siap dihukum mati”. Perkataan Ju Rongji tersebut hendaknya menginspirasi para pemimpin Indonesia untuk tegas dalam pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Dengan cara seperti itulah korupsi bisa ditekan, diberantas dan diminimalisir. 33 Kelemahan Perundang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terkait Pidana Mati Kompleksitas tindak pidana korupsi, tidak saja menuntut pembaharuan metode pembuktiannya, tetapi telah menuntut dibentuknya suatu lembaga baru di dalam upaya pemberantasan. 34
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  dalam  usaha  memberantas  tindak  pidana  korupsi,  baik  yang bersifat preventif maupun represif .  Bahkan  peraturan  perundang-undangan  korupsi  sendiri  telah mengalami  beberapa  kali  perubahan,  sejak  berlakukanya  Peraturan  Penguasa  Militer  No. PRT/PM/011/1957  tentang  Pemberantasan  Korupsi  kemudian  diganti  dengan  Peraturan  Penguasa Perang  Pusat  Angkatan  Darat  No.  PRT/PEPERPU/013/1958  tentang  Pengusutan,  Penuntutan,  dan Pemeriksaan  Perbuatan  Korupsi,  dan  Pemilikan  Harta  Benda,  dan  kemudian  keluar  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No.  24  Tahun  1960  tentang  Pengusutan,  Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi undang-undang dengan keluarnya Undang-Undang No.  1  Tahun  1961,  selanjutnya  digantikan  dengan  Undang-Undang  No.  3  Tahun  1971  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  kemudian  diganti  dengan  UU  Tipikor.  Selain  itu, dikeluarkan juga Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi (KPK). 35 Dari semua regulasi yang ada masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Dengan demikian, masih banyak yang harus dibenahi dari perundang-undangan yang mengatur tentang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Korupsi  terjadi  secara  sistematis  dan  meluas,  tidak hanya  merugikan  keuangan  dan  prekonomian  negara,  tetapi  juga  merupakan  pelanggaran  terhadap hak-hak  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  secara  luas,  sehingga  digolongkan  sebagai extraordinary crime ,  maka  pemberantasaannya  harus  dilakukan  dengan  cara  yang  luar  biasa  ( extraordinary ).  Salah satu  cara  yang  luar  biasa  untuk  pemberantasan  dengan  cara  memberlakukan  ancaman  pidana  yang
30 Evi Hartati, Op.cit. , hlm. 2.
31 Elsa R.M. Toule, “Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum Prioris Vol. 3 No. 3 , (2013), hlm. 107.
32 Evi Hartati, Op.cit. , hlm. 12. 33 Iwan Darmawan, Op.cit. 34 Syaiful Ahmad Chaerudin dan Syarif Fadillah, Op.cit ., hlm. 17.
35 Ibid .

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
lebih  luar  biasa  juga,  dalam  hal  ini  pidana  mati  salah  satu  cara  yang  luar  biasa  untuk  memberantas tindak pidana korupsi.
Kebijakan  pidana  mati  bagi  koruptor  sebenarnya  telah  diformulasikan  dalam  UU  Tipikor. Masalahnya  adalah  apakah  kebijakan  formulasi  pidana  mati  dalam  UU  Tipikor  cukup operasional/fungsional  untuk  diterapkan  secara  efektif  dalam  rangka  memberantas  tindak  pidana korupsi  di  Indonesia?  Mengingat  sudah  lebih  10  (sepuluh)  tahun  undang-undang  ini  lahir  tidak  satu pun koruptor yang pernah dipidana mati.
Kelemahan formulasi ini terlihat dari berbagai referensi dan pendapat ahli hukum pidana yaitu, ketentuan mengenai pidana mati dalam UU Tipikor, hanya diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi : “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.
Selanjutnya  dalam  Penjelasan  Pasal  2  ayat  (2),  dinyatakan:  “Yang  dimaksud  dengan  “keadaan tertentu”  dalam  ketentuan  ini  dimaksudkan  sebagai  pemberatan  bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi apabila  tindak  pidana  tersebut  dilakukan  pada  waktu  negara  dalam  keadaan  bahaya  sesuai  dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter”.
Dari  perumusan  di  atas  terlihat,  bahwa  pidana  mati  merupakan  pemberatan  pidana  apabila tindak  pidana  korupsi  dilakukan  dalam  keadaan  tertentu.  Kebijakan  formulasi  yang  demikian mengandung  beberapa  kelemahan  dan  terkesan  kekurang-seriusan  pembuat  undang-undang  untuk menerapkan pidana mati. 36
Beberapa kelemahan tersebut adalah pidana mati sebagai pemberatan pidana, hanya diancamkan untuk tindak pidana korupsi tertentu dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri  sendiri/orang  lain/korporasi  secara  melawan  hukum.  Jadi  tidak  ditujukan  kepada  semua  bentuk tindak  pidana  korupsi,  padahal  kalau  dilihat  dalam  Penjelasan  Umum  UU  Tipikor  tujuan  dibuatnya UU  Tipikor  ini  (sebagai  pengganti  Undang-Undang  No.  3  Tahun  1971)  adalah  untuk  memberantas setiap bentuk tindak pidana korupsi.
Dengan  diancamkannya  pidana  mati  (sebagai  pemberatan  pidana)  hanya  untuk  tindak  pidana korupsi  dalam  Pasal  2,  berarti  pidana  mati  tidak  mungkin  dapat  dijatuhkan  terhadap  tindak  pidana korupsi lainnya, khususnya tindak pidana korupsi yang berupa penyalahgunaan kewenangan/kesempatan/sarana karena jabatan atau kedudukan (diatur dalam Pasal 3). Padahal tindak pidana  korupsi  dalam  Pasal  3  inipun  diancam  dengan  maksimum  pidana  yang  sama  dengan  delik dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu diancam dengan pidana seumur hidup atau penjara 20 tahun.
Bahkan  dalam  pandangan  masyarakat  dan  dilihat  dari  hakikat  korupsi  sebagai  delik  jabatan, perbuatan  “menyalahgunakan  kewenangan  jabatan/kedudukan”  (Pasal  3)  dirasakan  lebih  berat/lebih jahat/lebih  tercela  dari  pada  “memperkaya  diri”  (Pasal  2),  setidak-tidaknya  harus  dipandang  sama berat, dan oleh  karenanya juga layak untuk diancam dengan pidana mati. Tetapi dalam formulasinya tidak demikian.
Kelemahan  lain, berkaitan dengan formulasi keadaan tertentu yang menjadi alasan pemberatan pidana  untuk  dapat  dijatuhkannya  pidana  mati.  Dalam  berbagai  formulasi  undang-undang,  keadaan tertentu  yang  menjadi  alasan  pemberatan  pidana  pada  umumnya  dirumuskan  secara  tegas  dalam perumusan  delik  yang  bersangkutan  (lihat  misalnya  pemberatan  pidana  untuk  penganiayaan  dalam Pasal  356  KUHP  dan  pemberatan  pidana  untuk  pencurian  dalam  Pasal  365  KUHP).  Namun  dalam Pasal  2  ayat  (2)  UU  Tipikor,  keadaan  tertentu  yang  menjadi  alasan  pemberatan  pidana  itu  tidak dirumuskan secara tegas dalam perumusan pasal, tetapi hanya dimasukkan dalam Penjelasan Pasal 2, yaitu  apabila  tindak  pidana  korupsi  dalam  ayat  (1)  dilakukan  pada  waktu  negara  dalam  keadaan bahaya  sesuai  dengan  UU  yang  berlaku,  pada  waktu  terjadi  bencana  alam  nasional,  sebagai pengulangan, atau dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
36 Elsa  R.M.  Toule,  “Eksistensi  Ancaman  Pidana  Mati  Dalam  UU  TP  Korupsi”,  diterbitkan  pada  hari Senin,  tanggal  27  April  2015,  https://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/353-eksistensi-ancaman-pidana-mati- dalam-uu-tp-korupsi?tmpl=component&print=1&page=., diakses Selasa, 09 Juli 2019.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
Keadaan  tertentu  yang  menjadi  alasan/syarat  untuk  dapat  dijatuhkannya  pidana  mati  dalam penjelasan  Pasal  2  di  atas,  sulit  atau  jarang  terjadi,  terutama  syarat  negara  dalam  keadaan  bahaya, adanya  bencana  alam  nasional,  dan  adanya  krisis  ekonomi  dan  moneter.  Keadaan-keadaan  tersebut mungkin  baru  muncul  sekali  dalam  rentang  waktu  sekitar  30-60  tahun,  seperti  munculnya  gempa tsunami dan krisis moneter. Keadaan tertentu yang paling mungkin terjadi adalah pengulangan tindak pidana  ( recidive ).  Namun  sangat  disayangkan,  UU  Tipikor  ini  tidak  memuat  aturan  maupun pengertian/batasan recidive , padahal pengulangan merupakan suatu istilah teknis juridis. Sebagai suatu istilah juridis, seharusnya ada pengertian/batasan/aturannya sebagaimana istilah juridis lainnya (seperti istilah  percobaan,  pembantuan,  permufakatan  jahat).  Terlebih  dalam  KUHP  (sebagai  aturan  induk), juga  tidak  ada  aturan  umum  tentang recidive ,  yang  ada  hanya  aturan  khusus  di  dalam  Buku  II (Kejahatan) dan Buku  III (Pelanggaran). Jadi sistem yang berlaku saat ini menganut recidive khusus, bukan recidive umum.
Dengan  tidak  adanya  aturan  tentang  pengulangan  ( recidive )  di  dalam  UU  Tipikor,  Barda Nawawi  Arief  menegaskan,  tidak  jelas  apa  yang  menjadi  syarat-syarat  pengulangan  atau  kapan dikatakan  ada  pengulangan,  baik  syarat  tenggang  waktu  pengulangannya,  maupun  syarat  perbuatan (tindak  pidana)  yang  diulangi.  Untuk  syarat  tindak  pidana  yang  diulangi,  memang  di  dalam  Pasal  2 ayat  (2)  UU  Tipikor  di  atas  sudah  disebutkan.  Namun  dengan  tidak  disebutkannya  batas  tenggang waktu  pengulangannya  dan  sejak  kapan  tenggang  waktu  itu  dihitung,  hal  ini  dapat  menimbulkan masalah.  Di  samping  itu,  apabila  tindak  pidana  korupsi  yang  diulangi  (dilakukan  kedua  kali  dan seterusnya)  adalah  tindak  pidana  korupsi  lain,  misal  tindak  pidana  korupsi  dalam  Pasal  3 (penyalahgunaan  wewenang  jabatan),  atau  delik  dalam  Pasal  8  (melakukan  penggelapan  uang/surat berharga  karena  jabatan),  atau  delik  dalam  Pasal  10  (pejabat  yg  menggelapkan  barang  bukti),  atau delik  dalam  Pasal  12  (pemerasan  oleh  pejabat)  atau  delik-delik  lainnya,  maka  secara  juridis  formal tidak  dapat  dikatakan  ada  pengulangan  dan  dengan  demikian  si  pelaku  akan  lolos  dari  ancaman pemberatan  pidana  mati.  Karena  adanya  beberapa  kelemahan  formulasi  UU  Tipikor  sebagaimana dijelaskan  di  atas,  tidak  mustahil  pidana  mati  sulit  atau  atau  bahkan  tidak  dapat  dijatuhkan  terhadap para koruptor di Indonesia. Sangat disayangkan kelemahan formulasi pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor itu, tidak dilihat sebagai suatu masalah yang seharusnya diperbaiki atau diamandemen oleh  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001.  Untuk  itu  perlu  dikaji  ulang  kebijakan  formulasi  pidana mati dalam peraturan perundang-undangan, karena tidak mustahil suatu kebijakan sanksi pidana yang telah  dipilih  dan  dicantumkan  dalam  undang-undang  tidak  dapat  atau  bahkan  sulit  diaplikasikan, disebabkan karena adanya kelemahan-kelemana di dalam kebijakan formulasinya.
Dalam  perumusannya,  negara  harus  menentukan  batasan  nominal  yang  dikorupsi  yang  akan dikenakan  pidana  mati,  misalnya  Setiap  orang  yang  dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain  atau  suatu  korporasi,  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian negara,  sebesar  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah),  dipidana  dengan  pidana  mati,  pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan harta kekayaan koruptor disita untuk digunakan bagi kepentingan negara.
Selain  dari  perbaikan  kebijakan  formulasi  hal  lain  yang  perlu  diperbaiki  adalah  peranan  dari penegak  hukum,  khususnya  peranan  dari  seorang  Jaksa.  Berdasarakan  ketentuan  Pasal  284  ayat  (2) KUHAP jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah  RI No .27 Tahun 1983 jo. Pasal 26 Undang-Undang No. 31  Tahun  1999  jo.  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi jo. Pasal 44 ayat (4) serta Pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 30 huruf d Undang-Undang No. 16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  RI,  Kejaksaan  adalah  salah  satu  institusi  penegak  hukum  yang masih diberi wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
Selain itu, Kepolisian Negara RI berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP jo. Pasal 14 ayat (1)  huruf  g  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (KPK)  berdasarkan  Pasal  6  huruf  c  Undang-Undang

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
No.  30  Tahun  2002  tentang  KPK,  bahkan  KPK  tidak  saja  diberi  wewenang  melakukan  penyidikan, tetapi juga dapat melakukan penuntutan sendiri terhadap tindak pidana korupsi. 37
Kejaksaan  Republik  Indonesia  sebagai  salah  satu  institusi  penegak  hukum  yang  merupakan komponen  dari  salah  satu  elemen  sistem  hukum  dan  secara  universal  diberikan  kewenangan melaksanakan  kekuasaan  negara  di  bidang  penuntutan  dan  tugas-tugas  lain  yang  ditetapkan  oleh undang-undang telah mengalami perubahan yang mendasar dan signifikan. Perubahan produk legislasi di atas tidak saja berimplikasi pada metode pemberantasan  korupsi, tetapi juga berimplikasi terhadap struktur  hukumnya,  yang  berarti  dalam  penyidikan  pemberantasan  korupsi  tidak  hanya  menjadi kewenangan  Kejaksaan,  tetapi  juga  menjadi  kewenangan  Kepolisian  dan  Komisi  Pemberantasan Korupsi.  Begitu  juga  dalam  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  Pengadilan,  Komisi  Pemberantasan Korupsi juga mempunyai kewenangan selain Kejaksaan.
Undang-undang telah mengatur dan memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan  penyidikan,  penuntutan  terhadap  tindak  pidana  korupsi,  seharusnya  aparat  penegaak hukum yaitu Jaksa, Polisi, dan KPK juga harus berani  untuk melakukan penuntutan  yang  lebih tegas terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi.  Lebih  berani  untuk  menjerat  pelaku  tindak  pidana  korupsi dengan pidana yang berat juga.
RUU  KUHP  2008  masih  tetap  mencantumkan  pidana  mati  sebagai  salah  satu  sanksi  pidana yang  dapat  dijatuhkan  kepada  pelaku  tindak  pidana,  hanya  saja  RUU  KUHP  2008  tidak  lagi mencantumkan  pidana  mati  sebagai  paket  pidana  pokok  seperti  dalam  Pasal  10  KUHP  pidana  mati dikeluarkan  dari  paket  pidana  pokok  dan  merupakan  pidana  yang  sifatnya  khusus  dan  diancamkan secara  alternatif  dan  tidak  lagi  mutlak.  Namun  demikian,  dalam  RUU  KUHP  ancaman  pidana  mati diberlakukan terhadap berbagai jenis tindak pidana termasuk tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori  kejahatan  yang  paling  serius  ( the  most  serious  crime )  diantaranya  berkaitan  dengan  obat- obatan terlarang.
Pidana  mati  dalam  RUU  KUHP  diatur  dalam  Pasal  66  yang  menyatakan  :  “Pidana  mati merupakan  pidana  pokok  yang  bersifat  khusus  dan  selalu  diancamkan  secara  alternatif.”  Penjelasan Pasal  66  adalah  :  “Pidana  mati  dicantumkan  dalam  pasal  tersendiri  untuk  menunjukkan  bahwa  jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana  yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan  secara alternatif dengan  jenis  pidana  lainnya  yakni  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  lama  20 (tahun).”
Penjelasan  umum  RUU  KUHP  Tahun  2008  menyatakan  :  “Pidana  mati  tidak  terdapat  dalam urutan  pidana  pokok.  Pidana  mati  ditentukan  dalam  pasal  tersendiri  untuk  menunjukkan  bahwa  jenis pidana  ini  benar-benar  bersifat  khusus.  Jenis  pidana  mati  adalah  yang  paling  berat  dan  harus  selalu diancamkan  secara  alternatif  dengan  jenis  pidana  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  lama  20 (dua  puluh)  tahun.  Pidana  mati  dapat  dijatuhkan  pula  secara  bersyarat,  dengan  memberikan  masa percobaan,  sehingga  dalam  tenggang  waktu  masa  percobaan  tersebut  terpidana  diharapkan  dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan”.
RUU  KUHP menempatkan  pidana  pokok  dalam  rumusan  sebagai  pidana  yang  bersifat  khusus dan diancamkan secara alternatif. Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Pidana mati ini harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama  20  (dua  puluh)  tahun.  Pidana  mati  dapat  dijatuhkan  pula  secara  bersyarat,  dengan  memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.
Pelaksanaan pidana mati ditentukan dengan beberapa kondisi, yakni :
37 Syaiful  Ahmad  Chaerudin  dan  Syarif  Fadillah, Strategi  Pencegahan  dan  Penegakan  Hukum  Tindak Pidana Korupsi , (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 18.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
1. dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak;
2. tidak dilaksanakan di muka umum;
3. pelaksanaan pidana mati terhadap wanita  hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda  sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh; dan
4. pidana  mati  baru  dapat  dilaksanakan  setelah  permohonan  grasi  bagi  terpidana  ditolak Presiden.
Pelaksanaan  pidana  mati  dapat  ditunda  dengan  masa  percobaan  selama  10  (sepuluh)  tahun dengan syarat-syarat tertentu, yaitu :
1. reaksi masyarakat tidak terlalu besar;
2. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
3. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan
4. ada alasan yang meringankan.
Selama  masa  percobaan  jika  terpidana  menunjukkan  sikap  dan  perbuatan  yang  terpuji,  maka pidana  mati  dapat  diubah  menjadi  pidana  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  lama  20  (dua puluh)  tahun  dengan  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  sementara  jika  terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan  sikap dan perbuatan  yang terpuji serta tidak  ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Dengan ketentuan ini, terdapat kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati bersyarat.
Bandingkan  dengan  ketentuan  mengenai  pidana  mati  dalam  KUHP  sekarang  ini,  pengaturan tentang  pidana  mati  dalam  RUU KUHP  lebih  rinci  dan  lengkap.  Perubahan  mendasar  dari  ketentuan pidana mati ini adalah menjadikan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus. Dalam ketentuan ini  juga ada  kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak  Asasi Manusia untuk mengubah  pidana mati dengan pidana penjara dalam waktu tertentu, termasuk juga kewenangan untuk mengubah pidana mati. Pasal  90  menyatakan  bahwa  jika  permohonan  grasi  terpidana  mati  ditolak  oleh  Presiden  dan  pidana mati  tidak  dilaksanakan  selama  10  (sepuluh)  tahun  bukan  karena  terpidana  melarikan  diri,  maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.
Ketentuan  mengenai  pidana  mati  ini  dirumuskan  secara  khusus  dengan  mengupayakan  untuk penerapan yang selektif untuk tindak pidana  yang diancam dengan pidana  mati. Namun, sifat khusus untuk  penerapan  yang  selektif  ini  masih  perlu  diragukan  karena  banyaknya  tindak  pidana  yang diancam  dengan  pidana  mati  dalam  RUU  KUHP.  Dalam  RUU  KUHP,  terdapat  15  pasal  yang mencantumkan pidana mati dalam deliknya. Jika diperbandingkan, ancaman pidana mati dalam KUHP sekarang ini hanya terdapat 16 tindak pidana yang diancam pidana mati dan sekitar 15 ancaman pidana mati dalam tindak pidana di luar KUHP.
Ancaman  pidana  mati  terhadap  beberapa  tindak  pidana  di  RUU  KUHP  juga  tidak  jelas mengenai  indikator  penetapannya  apakah  berdasarkan  dampak  kejahatan  atau  lebih  dikarenakan melihat tingkat keseriusan kejahatan ( gravity of the crimes). Di samping itu juga terlihat tidak adanya konsistensi  dalam  menentukan  kategori  penetapan  ancaman  pidana  mati.  Meskipun  dinyatakan  jenis pidana mati ini bersifat khusus dan merupakan jenis pidana yang paling berat, tetapi jenis pidana mati ini tidak mempunyai landasan argumentatif yang memadai sehingga harus dipertahankan dalam RUU KUHP.  Sementara  semangat  yang  akan  dibangun  adalah  menuju  pemidanaan  yang  memberikan pembinaan kepada pelaku dan bukan ditujukan untuk melakukan pembalasan.
Satu-satunya  argumentasi  yang  dapat  ditemukan  adalah  ketentuan  Pasal  87  yang  menyatakan bahwa pidana mati  secara alternatif dijatuhkan sebagai  upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Terlebih dalam penjelasan Pasal 88 ayat  (4)  menyatakan bahwa mengingat beratnya pidana mati dan tidak  mungkin  dapat  diperbaiki  lagi  apabila  ada  kekeliruan,  maka  pelaksanaannya  baru  dapat dilakukan setelah Presiden menolak permohonan grasi orang yang bersangkutan. Perumusan mengenai pidana  mati  nampaknya  dilakukan  dengan  keraguan  berdasarkan  beberapa  pengaturan  di  atas.  Pada satu  sisi,  banyak  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  mati,  sementara  di  sisi  lain  adanya kesadaran bahwa pidana mati adalah pidana yang sangat berat dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila ada kekeliruan.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
Sementara tujuan pemidanaan adalah lebih berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi pelaku sehingga tidak mungkin dapat melakukan perbaikan pelaku jika pelaku dijatuhi pidana mati meskipun ada  kesempatan  untuk  menjalani  pidana  selama  10  (sepuluh)  tahun  terlebih  dahulu.  Mengenai pengaturan  dalam  pidana  mati  juga  terdapat  ketidakkonsistenan  menentukan  tentang  pidana  mati sebagai bagian dari pidana pokok atau bukan merupakan pidana pokok. Pasal 66 menyatakan bahwa pidana  mati  merupakan  pidana  pokok  yang  bersifat  khusus,  sementara  penjelasan  Pasal  89 menyatakan  bahwa  pidana  mati  bukan  sebagai  salah  satu  jenis  pidana  pokok,  tetapi  sebagai  pidana khusus.
Ketidak-konsistenan  ini  akan  berimplikasi  pada  penerapan  ketentuan  pada  Pasal  60  yang menyatakan  bahwa  jika  suatu  tindak  pidana  diancam  dengan  pidana  pokok  secara  alternatif,  maka penjatuhan  pidana  pokok  yang  lebih  ringan  harus  lebih  diutamakan  apabila  hal  itu  dipandang  telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.
Dikaitkan dengan penerapan pidana mati dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal  54,  penerapan  pidana  mati  ini  sangat  tidak  sesuai  dengan  tujuan  pemidanaan  yang  hendak dicapai.  Sebagaimana  dinyatakan  dalam  tujuan  pemidanaan,  yakni  tidak  dimaksudkan  untuk menderitakan  dan  merendahkan  martabat  manusia,  pidana  mati  ini  justru  merendahkan  dan menderitakan martabat manusia. Nampak bahwa pencantuman pidana mati ini sebetulnya tidak sesuai dengan  tujuan  pemidanaan  dimana  pemidanaan  bukan  merupakan  pembalasan.  Ketentuan  mengenai pidana mati ini cenderung melemahkan semangat dari tujuan pemidanaan yang diorientasikan kepada rehabilitasi atau pemidanaan narapidana sebagaimana dituntut dalam masyarakat modern. Bahkan para ahli  hukum  pidana  aliran  klasik  sekalipun  ada  penolakan  terhadap  pidana  mati,  misalnya  Cesare Beccaria  dan  Jeremy  Bentham  yang  menolak  pidana  mati  karena  dengan  alasan  bahwa  pidana  mati tersebut  tidak  dapat  mencegah  orang  untuk  melakukan  tindak  pidana  dan  bahkan  mencerminkan kebrutalan  dan  kekerasan,  selain  itu  dia  juga  berpendapat  bahwa  pidana  mati  menggoncangkan  dan merusak perasaan moral masyarakat yang keseluruhan akan melemahkan moralitas umum. 38
Menurut  Jeremy  Bentham  menyatakan  bahwa  hukum  pidana  jangan  dijadikan  sarana pembalasan  tetapi  untuk  mencegah  kejahatan.  Mengenai  pidana  mati,  pandangan  Bentham  juga menyatakan  bahwa  pidana  mati  yang  disertai  kekejaman  dan  kebrutalan  luar  biasa  tidak  merupakan pidana  yang  memuaskan  karena  ia  menciptakan  penderitaan  yang  lebih  besar  daripada  yang dibutuhkan untuk tujuan tersebut. 39
Pengaturan tentang pidana mati dalam RUU KUHP memang lebih rinci dan lengkap. Perubahan mendasar dari ketentuan pidana mati ini adalah menjadikan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus. Dalam ketentuan ini juga ada kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengubah pidana mati dengan pidana penjara dalam waktu tertentu, termasuk juga kewenangan untuk mengubah pidana mati. Meskipun akan dirumuskan secara ketat dalam penerapannya, hak untuk hidup merupakan  hak  yang  dijamin  dan  tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan  apapun  dalam  UUD  1945, sehingga  memaksakan  pengaturan  pidana  mati  dalam  RUU  KUHP  masih  akan  bertentangan  dengan konstitusi  Indonesia.  Untuk  tindak  pidana  korupsi  sendiri  dalam  RUU  KUHP  tahun  2008  juga dirumuskan.  Pasal  yang  mengatur  untuk  tindak  pidana  korupsi  yang  diancam  dengan  pidana  mati dirumuskan pada Pasal 686, yaitu: “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 684 dan Pasal 685  dipidana  dengan  pidana  mati,  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  5 (lima)  tahun  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  apabila:  a)  Dilakukan  terhadap  dana-dana  yang diperuntukkan  bagi  penanggulangan  keadaan  bahaya,  bencana  alam  nasional,  penanggulangan  akibat kerusuhan  sosial  yang  meluas,  penanggulangan  krisis  ekonomi,  dan  b)  Terjadi  pengulangan  tindak pidana”.
38 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana , Op.cit., hlm. 29-30.
39 Ibid. , hlm. 31-32.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021

## KESIMPULAN
Pengaturan  pidana  mati  bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi  menurut  Undang-Undang No.  31  Tahun  1999  jo.  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  yang  memformulasikan  pidana mati  hanya  terdapat  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  UU  Tipikor  beserta  Penjelasannya.  Ancaman pidana  mati  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  UU  Tipikor  tidak  bertentangan  dengan  UUD  1945,  dan tetap  perlu  diterapkan  dan  diperbaiki  formulasinya,  oleh  karena  para  pelaku  tindak  pidana korupsi  tersebut  sudah  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  merusak,  membahayakan kelangsungan hidup, dan kehidupan berbangsa dan ber-Negara. Tindak pidana korupsi adalah jenis  kejahatan  yang  luar  biasa  (“ extra-ordinary  crime ”)  yang  penanganannya  juga  harus dengan cara  yang luar biasa, sehingga perbuatannya sudah bertentangan dengan UUD 1945, karenanya tidak perlu dilindungi oleh UUD 1945. Sanksi pidana mati yang diakomodir dalam Pasal  2  ayat  (2)  UU  Tipikor,  harus  memenuhi  syarat  “dalam  keadaan  tertentu”  sesuai Penjelasan  Pasal  2  ayat  (2)  UU  Tipikor,  namun  penerapannya  di  Indonesia  masih  belum pernah  diterapkan,  sehingga  perlu  kiranya  untuk  dilakukan  peninjauan  kembali  mengenai aturan “dalam keadaan tertentu”.

## SARAN
Mengingat  efek  negatif  korupsi  sangat  besar  dan  berbahaya  bagi  kelangsungan  negara, formulasi  pidana  mati  sebaiknya  tetap  dipertahankan  dan  diterapkan  dengan  ketentuan pengancamannya  dalam  perundang-undangan  harus  diatur  secara  selektif  dan  lebih  tegas.  Dalam perumusannya,  negara  juga  harus  menentukan  batasan  nominal  yang  dikorupsi  yang  akan dikenakan pidana mati, misalnya “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,  sebesar  Rp.1.000.000.000,-  (satu  miliar  rupiah),  dipidana  dengan  pidana  mati,  pidana penjara seumur hidup atau pidana  penjara  paling  singkat 5 (lima) tahun  dan paling lama 20  (dua puluh) tahun dan harta kekayaan koruptor disita untuk digunakan bagi kepentingan negara”. Dalam pelaksanaan pidana mati tersebut harus memenuhi syarat kehati-hatian sebagai pidana khusus yang tidak termasuk pidana pokok. Serta harus disusun undang-undang khusus tentang pidana mati untuk melengkapi  ketentuan  dalam  KUHP,  sebelum  RUU  KUHP  dinyatakan  sebagai  hukum  positif  di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Alatas,  S.H.,  1986, Sosiologi  Korupsi  Sebuah  Penjelajahan  Dengan  Data  Kontemporer ,  Jakarta: LP3ES.
Alatas,  Syed  Hussein.,  1986, Sosiologi  Korupsi  Sebuah  Penjelajahan  Dengan  Data  Kontemporer , Jakarta: LP3ES.
Al-Syarbini, Muhammad Al-Khathib., tanpa tahun, Mugni Al-Muhtaj , Beirut: Dar Al-Fikr.
Atmasasmita, Romli., 2012, Teori Hukum Integratif , Yogyakarta: Genta Publishing. Audah, Abdul Qadir., 2011, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam , Bogor: Kharisma Ilmu. Bagian Pembukaan “ United Nation Convention Against Corruption 2003 ”. Black,  Henry  Campbell.,  Bryan  A.  Garner  (Ed.),  2004, Black’s  Law  Dictionary ,  8 th Ed.,  Minnesota, U.S.: Thomson West. Chaeruddin,  dkk.,  2008, Strategi  Pencegahan  dan  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi , Bandung: Refika Aditama.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
Chaerudin,  Syaiful  Ahmad.,  dan  Syarif  Fadillah, 2008, Strategi  Pencegahan  dan  Penegakan  Hukum Tindak Pidana Korupsi , Bandung: Refika Aditama. Chazawi, Adami., 2001, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I , Jakarta: Raja Grafindo. Ekaputra, Muhammad., dan Abdul Khair, 2010, Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru , Medan: USU Press. El-Muhtaj,  Majda.,  2007, Hak Asasi  Manusia  Dalam  Konstitusi  Indonesia:  Dari  UUD  1945  Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002 , Jakarta: Prenada Media Group.
Fajar,  Mukti.,  dan  Yulianto  Achmad,  2015, Dualisme  Penelitian  Hukum-Normatif  dan  Empiris , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hamzah, Andi., 1984, Korupsi di Indonesia : Masalah dan Pemecahannya , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Hamzah,  Andi.,  dan  A.  Sumangelipu,  1984, Pidana  Mati  di  Indonesia,  di  Masa  Lalu,  Kini,  dan  di Masa Depan , Jakarta: Ghalia Indonesia. Hartati, Evi., 2006, Tindak Pidana Korupsi , Cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika. Hartono,  Sunaryati.,  2008, Kompendium  Etika  Kehidupan  Berbangsa ,  Jakarta:  Badan  Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
Huda,  Chairul.,  2006, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan , Jakarta: Kencana Prenada Media. Jaya,  Nyoman  Sarekat  Putra.,  2008, Beberapa  Pemikiran  Ke  Arah  Pengembangan  Hukum  Pidana , Jakarta: Citra Aditya Bakti.
Kansil,  C.S.T.,  dan  Christine  S.T.  Kansil,  2004, Pokok-Pokok  Hukum  Pidana ,  Jakarta:  Pradnya Paramita.
Lubis, Mochtar., dan James C. Scott, 1995, Bunga Rampai Korupsi , Cet. Ke-3, Jakarta: LP3ES. M.  Syarif,  Laode.,  dan  Didik  E.  Purwoleksono  (Ed.),  tanpa  tahun, Hukum  Anti  Korupsi ,  Jakarta: Kerjasama USAID, Kemitraan Partnership, dan The Asia Foundation.
Ma‟mun,  Abdul  Rahman.,  dkk.,  2014, Indonesia  Bersih  Uang  Pelicin ,  Cet.  Ke-I,  Jakarta: Transparency Internastional Indonesia didukung oleh British Embassy Jakarta.
Marzuki, Peter Mahmud., 2007, Penelitian Hukum , Jakarta: Prenada Media Group. Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , Bandung: Alumni. Rahardjo,  Satjipto.,  2007, Mendudukkan  Undang-Undang  Dasar,  Suatu  Pembahasan  Dari  Optik Hukum Umum , Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Sabon, Max Boli., 2008, Hak Asasi Manusia , Jakarta: Universitas Katolik Indonesia, Atma Jaya. Sahetapy, J.E., 1982, Suatu Studi Khusus Mengenai Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana , Jakarta: Rajawali.
Simanjuntak,  Frenky.,  dan  Anita  Rahman  Akbarsyah,  2009, Membedah  Fenomena  Korupsi,  Analisa Mendalam Fenomena Korupsi di 10 Daerah di Indonesia , Jakarta: Transparency International. Soekanto, Soerjono., 1996, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia , Jakarta: Rineka Cipta. Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamudji, 1995, Metode Penelitian Normatif , Jakarta: Rajawali. Sudarto, 1990, Hukum Pidana I , Semarang: Yayasan Sudarto. Sulistyowati,  2006, Perempuan  dan  Hukum:  Menuju  Hukum  Yang  Berspektif  Kesetaraan  dan Keadilan , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Suyatmiko, Wawan., dan Sekar Ratnaningtyas, 2017, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017: Survey Antara Pelaku Usaha di 12 Kota di Indonesia , Jakarta: Transparency International Indonesia. Thalib,  Hambali.,  2011, Sanksi  Pemidanaan  Dalam  Konflik  Pertanahan:  Kebijakan  Alternatif Penyelesaian  Konflik  Pertanahan  di  Luar  Kodifikasi  Hukum  Pidana ,  Ed.  Ke-1,  Cet.  Ke-3, Jakarta: Kencana.
Winarno, 2010, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan , Ed. Ke-2, Jakarta: Bumi Aksara. Yunus, Resmiyati., 2013, Jendela Peristiwa di Kawasan Asia Timur , Yogyakarta: Interpena. Zed,  Mestika.,  Januari  2008, Metode  Penelitian  Kepustakaan ,  Ed.  Ke-2,  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021

## Karya Ilmiah dan Jurnal
Mahkamah Konstitusi,  “Risalah Sidang Perkara  No. 2/PUU-V/2007 dan Perkara No. 3/PUU-V/2007 perihal  Pengujian  UU  No.  22  Tahun  1997  tentang  Narkotika  Terhadap  UUD  1945:  Acara Mendengar  Keterangan  Ahli  dari  Perguruan  Tinggi  di  Indonesia,  (VI),  Jakarta,  pada  hari Rabu, tanggal 20 Juni 2007.
Mahkamah  Konstitusi,  “Siaran  Pers:  Uji  Ketentuan  Hukuman  Mati  Bagi  Koruptor  Dana  Bencana Alam Segera Diputus”, diterbitkan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019.
Marlina,  Juni  2014,  “ Punishment Dalam  Dunia  Pendidikan  dan  Tindak  Pidana  Kekerasan”, Jurnal Mercatoria Vol. 7 No. 1 .
Nugraha, Ali., dan Badru Zaman, (2014), “Program Pelibatan Orang Tua dan Masyarakat”.
Sidauruk, Bornok Mariantha., 2011, “Prospek Penerapan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Disertasi Universitas Negeri Malang, Malang.
Toule,  Elsa  R.M.,  2013,  “Eksistensi  Ancaman  Pidana  Mati  Dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum Prioris Vol. 3 No. 3 .
Wardani,  Koko  Arianto.,  dan  Sri  Endah  Wahyuningsih,  Desember  2017,  “Kebijakan  Formulasi Hukum  Pidana  Mati  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia”, Jurnal  Hukum Khaira Ummah Vol. 12 No. 4 .
Yuliantoro,  Nur  Rachmat.,  24  Juli  2002,  “Cina  Melawan  Korupsi  :  Kucing  Hitam,  Putih,  atau Kuning?”,  makalah  disampaikan  pada  Kajian  Studi  Wilayah  Asia  Timur  Program  Senior Camp  ( Mukhayam  Tarbawi )  yang  diselenggarakan  oleh  Kesatuan  Aksi  Mahasiswa  Muslim Indonesia dan World Assembly of Muslim Youth di Tawangmangu, Jawa Tengah.
Media Massa & Internet “Korupsi: Kejahatan Moral dan Kemanusiaan, https://www.balipost.com/BaliPostcetak/2008/1/29/o2.htm., diakses Selasa, 14 Mei 2019. Anshoriy, H.M. Nasruddin.,
“Jihat Melawan Korupsi”, https://www.ombudsman- asahan.org/index.php?option=com_content&task=view&id=399&Itemid=74.,  diakses  Selasa, 14 Mei 2019. Darini, Ririn., “Korupsi di China : Perspektif Historis”,
http://staffnew.uny.ac.id/upload/132233219/penelitian/Korupsi+di+China.pdf.,  diakses  Sabtu, 06 Juli 2019.
Darmawan,  Iwan.,  “Pro-Kontra  Pidana  Mati”,  https://www.unpak.ac.id/pdf/pro_kontra.pdf.,  diakses Senin, 13 Mei 2019.
Harian Analisa, “Berantas Korupsi Ala Zhu Rongji”, diterbitkan Sabtu, 17 Juni 2017. Harian Kompas, “Dalam RKUHP, Ancaman Pidana Bagi Koruptor Lebih Ringan”, diterbitkan Sabtu,
31 Agustus 2019.
Harian Kompas, “Kapan Pemimpin Indonesia Bisa Seperti Ini?”, diterbitkan Kamis, 24 Juli 2014. Harian Kompas, “Korupsi Dinilai Sebagai Pelanggaran HAM”, diterbitkan Jumat, 09 Desember 2016. Harian Kompas, “Mengenal Lembaga Anti-Korupsi Seperti KPK di 8 Negara”, diterbitkan Kamis, 21
Maret 2019.
Harian Kompas, “Thailand Berencana Hukum Mati Terpidana Korupsi”, diterbitkan Selasa, 10 Januari
2017.
Harian Koran Sindo, “Islam dan (Pemberantasan) Korupsi”, diterbitkan Kamis, 22 Maret 2012. Harian Merdeka, “Mantan Pejabat Bank China Dieksekusi Akibat Terima Suap”, diterbitkan Rabu, 12
September 2007.
Harian Republika, “Singapura Masuk 10 Besar Negara Dengan Korupsi Terkecil”, diterbitkan Jumat, 23 Februari 2018.
Indonesian Corruption Watch, “Catatan Pemantauan Perkara Korupsi Yang Divonis Oleh Pengadilan
Selama Tahun 2014: Koruptor Masih Dihukum Ringan, Rata-Rata Vonis Tipikor Tahun 2014 Hanya 2 Tahun 8 Bulan”,
https://antikorupsi.org/sites/default/files/CATATAN%20PEMANTAUAN%20PERKARA%2

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
0KORUPSI%20YANG%20DIVONIS%20OLEH%20PENGADILAN%20SELAMA%20TA HUN%202014.pdf., diakses Kamis, 11 Juli 2019.
Jabir Al-Faruqi, “Sempurnalah Korupsi di Indonesia”,
http://antikorupsi.org/indo/content/view/16577/7/., diakses Selasa, 14 Mei 2019.
Lembaga Bantuan Hukum Harapan Bumi Pertiwi.org, “Perbandingan Pemberantasan Korupsi Negara Cina  &  Indonesia”,  https://lbhharapanbumipertiwi.org/perbandingan-pembrantasan-korupsi- negara-cina-indonesia/., diakses Sabtu, 06 Juli 2019.
Purba, Elizabeth., “Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Berbagai Negara Yang Menerapkan  Hukuman  Mati  (Indonesia,  China  dan  Thailand)”, Jurnal USU , https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/download/23404/10290.,  diakses  Sabtu,  06  Juli 2019.
Tim  Komisi  Hukum  Nasional,  “Penghapusan  Pidana  Mati  Menuntut  Perubahan  Sejumlah  Undang- Undang”,
http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F20311/Penghapusan%20Pida na%20Mati.htm., diakses Minggu, 12 Mei 2019.
Website Resmi BBC Indonesia.com, “Pameran Anti Korupsi di Cina : Sebuah Pameran Anti-Korupsi Yang Digelar di Ibukota Beijing Bisa Menjadi Petunjuk Bagi Para Pejabat Negara Cina Untuk Tetap  Taat  Hukum”,  dipublikasikan  pada  hari  Selasa,  04  September  2007, http://www.bbc.co.uk/indonesian/indepth/story/2007/09/printable/070904_cina.shtml.,  diakses Minggu, 07 Juli 2019.
Website  Resmi  BBC  News  Indonesia,  “Terpidana  Korupsi  Vietnam  Diganjar  Hukuman  Mati”, dipublikasikan pada hari
Jumat, tanggal 29 September 2017,
https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41442077.,  diakses  pada  hari  Minggu,  tanggal  07  Juli 2019.
Website  Resmi  China  Radio  International,  “Laporan  Mahkamah  Agung  dan  Kejaksaan  Agung Dibahas  Dalam  Sidang  KRN”,  http://indonesian.cri.cn/201/2012/03/12/1s125994.htm., diakses Minggu, 07 Juli 2019.
Website Resmi Detik.com, “Nur Azizah Rizki Astuti: DPR Setuju Hukuman Koruptor di RUU KUHP Lebih  Ringan?  Panja:  Iya  Lah”,  dipublikasikan  pada  hari  Jumat,  tanggal  30  Agustus  2019, https://news.detik.com/berita/d-4687242/dpr-setuju-hukuman-koruptor-di-ruu-kuhp-lebih- ringan-panja-iya-lah., diakses Kamis, 03 Oktober 2019.
Website  Resmi  Detik.com,  “Tsarina  Maharani:  RUU  KUHP:  Tidak  Ada  Ancaman  Pidana  Mati  Ke Koruptor”, dipublikasikan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, https://news.detik.com/berita/d-4684046/ruu-kuhp-tidak-ada-ancaman-pidana-mati-ke- koruptor., diakses Kamis, 03 Oktober 2019.
Website  Resmi  Konsulat  Jenderal  Republik  Rakyat  China  di  Surabaya,  “Tiongkok  Intensifkan
Pemberantasan Korupsi Demi Pemerintahan Bersih”,
http://surabaya.chineseconsulate.org/indo/fwxx/KRNDMPPR/t663577.htm.,  diakses  Minggu, 07 Juli 2019.
Website  Resmi  Webster‟s  1913  Dictionary,  “ Definition:  Corruption ”,  https://www.webster- dictionary.org/definition/corruption., diakses Minggu, 12 Mei 2019.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang  No.  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  Yang  Bersih  dan  Bebas  dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Surat  Edaran  Jaksa  Agung  No.  SE-007/A/J.A/11/2004,  tertanggal  26  Nopember  2004  tentang Peningkatan Penanganan Perkara-Perkara Tindak Pidana Korupsi Se-Indonesia Rancangan Undang-Undang KUHP.
Vol. 3 No. 2 Juli 2021

## Putusan Pengadilan
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  21/PUU-VI/2008  mengenai  Pengujian  UU  No.  02/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati, tertanggal 15 Oktober 2008.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  2-3/PUU-V/2007  mengenai  Pengujian  UU  No.  22  Tahun  1997 tentang Narkotika, tertanggal 23 Oktober 2007.