## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN YANG TERDAFTAR DI INDONESIA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN

## Jatmiko Winarno, SH, MH

## Abstrak
Paten  bisa dilihat didalam Undang-Undang,  lebih tepatnya Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun  2001.  Undang-Undang  telah  menyebutkan  bahwa  pengertian  hak  patenadalah  hak  eksklusif  yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu. Seorang inventor  dapat  melaksanakan  sendiri  invensinya  atau  memberikan  persetujuan  kepada  pihak  lain  untuk melaksanakannya. Syarat mendapatkan hak paten ada tiga yaitu penemuan tersebut merupakan penemuan baru. Yang  kedua,  penemuan  tersebut  diproduksi  dalam  skala  massal  atau  industrial.  Suatu  penemuan  teknologi, secanggih  apapun,  tetapi  tidak  dapat  diproduksi  dalam  skala  industri  (karena  harganya  sangat  mahal  /  tidak ekonomis),  maka  tidak  berhak  atas  paten.  Yang  ketiga,  penemuan  tersebut  merupakan  penemuan  yang  tidak terduga sebelumnya (non obvious) . Jadi bila sekedar menggabungkan dua benda tidak dapat dipatenkan. paten  memberikan  perlindungan  bagi  para  penemu  bahwa  penemuan  mereka  tidak  dapat  digunakan, didistribusikan, dijual, dihasilkan secara komersial, diimpor, dieksploitasi, dan  lain-lain tanpa persetujuan dari pemilik  sekarang.  Ini  merupakan  satu  bentuk  monopoli  yang  diberikan  negara  kepada  seorang  pemohon  hak dengan  imbalan  pengungkapan  informasi  teknis  mereka.  Pemiliki  paten  memegang  hak  khusus  untuk mengawasi  cara  pemanfaatan  paten  penemuan  mereka  untuk  jangka  waktu  20  tahun.  Untuk  menegakan  hak, pengadilan  yang  bertindak  untuk  menghentikan  suatu  pelanggaran  hak  paten.  Jika  ada  pihak  ketiga,  yang berhasil  membuktikan  ketidaksahihan  suatu  paten,  pengadilan  dapat  memutuskan  bahwa  paten  yang  diterima adalah  tidak  sah.  Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut  diatas  penulis  menggutamakan  sebuah permasalahan  yaitu,  bagaimana  pengaturan  hak  paten  yang  terdaftar  di  indonesia  menurut  undang-undang nomor 14 tahun 2001 ?, bagaimana perlindungan hukum terhadaphak paten yang terdaftar di indonesia menurut undang-undang nomor 14 tahun 2001?.  Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif (hukum normatif). Sedangkan Masalah Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  pendekatan perundang- undangan (statue approach) Selain itu juga digunakan pendekatan kasus (case approach) yaitu digunakan untuk melihat kasus-kasus pelanggaran perlindungan paten.
Berdasarkan uraian-uraian dalam pembahasan dari  bab ke  bab,  maka dapat ditarik kesimpulan  bahwa hampir  semua  bidang  kehidupan  telah  menggunakan  teknologi  yang  maju,  baik  teknologi  yang  berasal  dari dalam negeri maupun teknologi yang berasal dari luar negeri. Dalam kaitannya dengan penggunaan teknologi ini terdapat  suatu  istilah  yang  dikenal  dengan  nama  hak  paten.  Hak  paten  adalah  suatu  hak  khusus  yang  dimiliki oleh seorang penemu atau orang lain yang diberi hak oleh penemu untuk melaksanakan sendiri suatu penemuan atau memberi  izin kepada orang  lain untuk  melaksanakan penemuan  itu.  hak paten telah diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Dalam undang-undang  ini diatur mengenai syarat paten, jangka waktu berlakunya paten, hak dan kewajiban inventor sebagai penemu invensi, tata cara permohonan hak paten, pengumuman dan pemeriksaan substansif. paten memberikan perlindungan bagi para penemu bahwa penemuan mereka  tidak  dapat  digunakan,  didistribusikan,  dijual,  dihasilkan  secara  komersial,  diimpor,  dieksploitasi,  dan lain-lain  tanpa  persetujuan  dari  pemilik  sekarang,  jangka  waktu  20  tahun  sejak  tanggal  penerimaan  dan  tidak dapat  diperpanjang,  sedangkan  untuk  paten  sederhana,  jangka  waktu  perlindungannya  adalah  selama  10  tahun dan tidak  dapat diperpanjang, sehingga setelah masa tersebut berakhir paten akan menjadi public domain (milik umum) sehingga suatu invensi akan benar-benar terbuka untuk umum
Kata  Kunci  :  Pengaturan  Hak  Paten  Yang  Terdaftar  Di  Indonesia,  Perlindungan  Hukum  Terhadap Paten Yang Terdaftar Di Indonesia

## 1. PENDAHULUAN
Teknologi  memegang  peranan  yang  sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hampir  semua  bidang  kehidupan  telah menggunakan  teknologi  yang  maju,  bak teknologi  yang  berasal  dari  dalam  negeri maupun  teknologi  yang  berasal  dari  luar negeri.
Dalam kaitannya
dengan penggunaan  teknologi  ini  terdapat  suatu
istilah yang dikenal dengan nama hak paten. Hak  paten  adalah  suatu  hak  khusus  yang dimiliki  oleh  seorang  penemu  atau  orang lain  yang  diberi  hak  oleh  penemu  untuk melaksanakan  sendiri  suatu  penemuan  atau memberi  izin  kepada  orang  lain  untuk melaksanakan penemuan itu.
Dalam  konteks  ini  yang  dimaksud dengan penemuan adalah suatu penemuan di bidang  teknologi.  Adanya  hak  paten
dimaksudkan
untuk memberikan perlindungan  kepada  para  penemu  atau pemegang  paten  agar  patennya  tidak dilanggar  dengan  sewenang-wenang  oleh orang lain yang  tidak berhak. Dalam hal ini seorang penemu otomatis menjadi pemegang  paten,  tetapi  tidak  menutup kemungkinan  bahwa  orang  lain  yang  bukan penemu juga menjadi pemegang paten, yaitu dengan  cara  meminta  lisensi  dari  penemu pemegang  paten  agar  orang  tersebut  juga diberi  hak  yang  sama  dengan  penemu pemegang  paten  untuk  dapat  melaksanakan suatu paten. Sebagaimana diketahui bahwa teknologi yang merupakan esensi dari paten adalah  ilmu  pengetahuan  yang  diterapkan dalam  proses  industri.  Teknologi  lahir  dari kegiatan  penelitian  dan  pengembangan. Oleh  karena  itu  diberikan  penghargaan setinggi-tingginya kepada setiap orang yang berhasil menemukan suatu teknologi dengan cara memberinya hak khusus untuk melaksanakan sendiri penemuannya itu atau memberi  izin  bagi  orang  lain  untuk itu.Adanya  kata  “pelaksanaan  penemuan” yang  dimaksud  di  sini  adalah  kegiatan memproduksi  suatu  produk  berteknologi. Jadi  di  sini  terlibat  suatu  proses  produksi dalam  kegiatan  industri  yang  pada  akhirnya produk  tersebut  dijual  kepada  masyarakat untuk  tujuan  mendapatkan  keuntungan. Agar  hak  paten  tidak  dilanggar  sewenang- wenang  perlu  adanya  upaya  penegakan hukum  yang  serius  dan  ditunjang  oleh perangkat  hukum  yang  kuat.  Untuk  itu Pemerintah  telah  mengeluarkan  Undang- undang  Nomor.  14  Tahun.  2001.  Di  dalam undang-undang  ini  diuraikan  ketentuan- ketentuan  yang  berkaitan  dengan  paten seperti  hak  dan  kewajiban  yang  dimiliki oleh  seorang  pemegang  paten,  cara-cara memperoleh  lisensi  paten,  berakhirnya lisensi paten, ketentuan tentang royalty, dan lain-lain.
Perlindungan  hukum  terhadap  hasil penemuan  di  bidang  teknologi,  diharapkan hal  ini  dapat  merangsang  penemu  untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menemukan berbagai  temuan  di  bidang  teknologi  dan sekaligus memudahkan alih teknologi dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan  di  bidang  teknologi.  Dalam prakteknya  banyak  paten  yang  berasal  dari paten asing. Paten asing ini mempunyai hak
yang  sama  untuk  dilindungi  di  Indonesia. Undang-undang Paten di Indonesia memberikan  perlindungan  dengan  cara memberikan  hak  kepada  pemegang  paten untuk  menuntut  secara  pidana  dan  perdata kepada  pihak  yang  melanggar  paten  asing tersebut.  Berkaitan  dengan  uraian  di  atas, penulis mengambil berjudul PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP PATEN

## YANG TERDAFTAR
DI
INDONESIA  MENURUT  UU  NO.  14 TAHUN. 2001 TENTANG PATEN.

## 1.1 Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah tersebut  diatas  penulis  mengetengahkan dua permasalahan yaitu :
1. Bagaimanakah  pengaturan  Hak  Paten Yang  Terdaftar  Di  Indonesia  menurut undang – undang nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten ?
2. Bagaimanakah    Perlindungan  Hukum Terhadap Hak Paten Yang Terdaftar Di Indonesia  menurut  undang  –  undang nomor 14 tahun 2001 Tentang paten? /////////
1.2 Tujuan Penelitian
Dalam  penelitian  ini  ada  dua  tujuan yang ingin diketahui antara :
1. Untuk  mengetahui  pengaturan  hak paten  yang  terdaftar  di  Indonesia menurut  undang  –  undang  nomor  14 tahun 2001.
2. Untuk Mengetahui perlindungan hukum  terhadap  hak  paten  yang terdaftar  di  Indonesia  menurut  undang
– undang nomor 14 tahun 2001.
1.3 Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoritis
a. Penelitian  ini  di  harapkan  dapat memberikan
manfaat pada pengembangan  ilmu  pengetahuan di  bidang  ilmu  hukum  pada umumnya  dan  dalam  ranah  hukum perdata  khususnya  perlindungan hak paten yang terdaftar di Indonesia.
b. Hasil  penelitian  ini  di  harapkan dapat  memperkaya  referensi  dan literatur  dalam  dunia  kepustakaan tentang  perlindungan  hak  paten yang terdaftar di Indonesia menurut undang  –  undang  nomor  14  tahun 2001.
c. Hasil  penelitian  ini  dapat  di gunakan sebagai acuan bagi
aparatur  penegak  hukum  dalam menangani  perlindungan  hukum terhadap  paten  yang  terdaftar  di Indonesia  sesuai  dengan  peraturan yang ada.
2. Manfaat Praktis
a. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran,
membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam
menerapkan ilmu yang di peroleh.
b. Untuk  memberikan  jawaban  atas permasalahan yang di teliti.

## 2. METODE PENELITIAN
Sesuai  dengan  judul  dan  materi  yang dibahas  maka  penelitian  ini  adalah  penelitian yuridis  normatif,    metode  penelitian  hukum normatif  adalah  suatu  prosedur  penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi normatif 1 .
Oleh  karena  itu  penelitian  hukum  ini difokuskan  untuk  mengkaji  penelitian  hukum tentang  perlindungan  hukum  terhadap  hak paten  yang  terdaftar  di  Indonesia  menurut undang – undang nomor 14 tahun 2001.

## Pendekatan Masalah
Oleh  karena  type  penelitian  yang digunakan  adalah  type  penelitian  yuridis normatif,  maka  pendekatan  masalah  yang digunakan  adalah  pendekatan  perundang- undangan  (Statute  Approach).  Pendekatan tersebut  melakukan  pengkajian  pengaturan perundang-undangan yang berhubungan dengan  pokok  permasalahan. 2 Selain  itu  juga digunakan  pendekatan  analisis  (Analitical Approach), pendekatan ini maksudnya menganalisa  sanksi  hukum  terhadap  pelaku pelanggaran perlindungan paten.
1 Johnny Ibrahim, Teori dan  Metode Penelitian hukum  Normatif, cetakan ke enam,Bayumedia Publishing, Malang 2012. Hal 57
2 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Universitas Air Langga. Surabaya. 2005. H.96

## Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer
Merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat autoritatif  artinya  mempunyai  otoritas bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan  antara  lain:  Undang –  undang  nomor  14  tahun  2001  tentang paten,  peraturan  pemerintah  nomor  27 tahun 2004 tentang  tata cara pelaksanaan paten,  peraturan  pemeritah  nomor  33 tahun  1991  tentang  pendaftaran  khusus konsultan  paten,  peraturan  pemerintah nomor  31  1995  tentang  komisi  banding paten,    KUHP  (kitap  undang-undang hukum pidana)
b. Bahan sekunder Berupa  semua  publikasi  tentang  hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen  resmi,  yaitu  berupa  buku  teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum  dasar,  komentar-komentar  atas putusan pengadilan.
c. Bahan Hukum Tersier Bahan  Hukum  tersier  adalah  bahan hukum  yang  memberikan  petunjuk  atau penjelasan  bermakna  terhadap  bahan hukum  primer  dan  sekunder,  seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain. 3
1. Prosedur Pengumpulan Bahan
hukum Baik bahan primer maupun bahan sekunder  dikumpulkan  berdasar-kan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber  dan  hirarkinya  untuk  dikaji secara komprehensif.

## 2. Pengolahan  dan  Analisis  Bahan Hukum
Langkah-langkah  yang  berkaitan dengan  pengolahan  terhadap  bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab  isu  hukum  yang  telah dirumuskan  dalam  rumusan  masalah. Tentu  juga  menyangkut  kegiatan penalaran  ilmiah  terhadap  bahan- bahan  hukum  yang  di  analisis,  baik
3 Ibid
menggunakan induksi, deduksi, maupun abduksi. 4

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagi  Indonesia,  sebagai  negara  yang memiliki  sumberdaya  yang  melimpah, pentingnya  peranan  teknologi  merupakan hal yang tidak terbantah. Namun, perkembangan  teknologi  tersebut  belum mencapai  sasaran  yang  diingginkan,  yakni dimanfaatkan  secara  berarti  dalam  kegiatan ekonomi,  sosial,  dan  budaya  sehingga belum  memperkuat  kemampuan  Indonesia dalam rangka menghadapi persaingan global.  Untuk  meningkatkan  perkembangan teknologi,  diperlukan  adanya  suatu  sistem yang  dapat  merangsang  perkembangan teknologi dalam wujud perlindungan terhadap  karya  intelektuai,  termasuk  paten yang sepadan.
5 Hak  paten  bisa  dilihat  di  dalam  Undang- Undang,  lebih  tepatnya  Pasal  1  ayat  1 Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2001. Undang-Undang  telah  menyebutkan  bahwa paten  adalah  hak  eksklusif  yang  diberikan oleh  negara  kepada  inventor  atas  hasil invensinya  di  bidang  teknologi  selama waktu  tertentu.  Seorang  inventor  dapat melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan  persetujuan  kepada  pihak  lain untuk melaksanakannya. Syarat mendapatkan  hak  paten  ada  tiga  yaitu penemuan  tersebut  merupakan  penemuan baru.  Yang  kedua,  penemuan  tersebut diproduksi dalam skala massal atau industrial. Suatu penemuan teknologi, secanggih  apapun,  tetapi  tidak  dapat diproduksi  dalam  skala  industri  (karena harganya  sangat  mahal  /  tidak  ekonomis), maka  tidak  berhak  atas  paten.  Yang  ketiga, penemuan  tersebut  merupakan  penemuan yang  tidak  terduga  sebelumnya (non obvious) .  Jadi  bila  sekedar  menggabungkan dua benda tidak dapat dipatenkan. Misalnya pensil dan penghapus menjadi pensil dengan penghapus  diatasnya.  Hal  ini  tidak  bisa dipatenkan.
Pengertian  hak  paten  telah  diatur  dalam Undang  Undang  Nomor  14  Tahun  2001 tentang  paten.  Dalam  undang-undang  ini
4 Ibid. h.297.
5 http://rizqiar.blogspot.com/2013/06/hak- paten.html
diatur  mengenai  syarat  paten,  jangka  waktu berlakunya  paten,  hak  dan  kewajiban inventor  sebagai  penemu  invensi,  tata  cara permohonan  hak  paten,  pengumuman  dan pemeriksaan  substansif.  Dengan  adanya undang-undang  ini  maka  diharapkan  akan ada  perlindungan  terhadap  karya  intelektual dari  putra  dan  putri  Indonesia.  Yang menjadi  obyek  hak  paten  ialah  temuan (invention)  yang  secara  praktis  dapat dipergunakan  dalam  bidang  perindustrian. Itulah  sebabnya  Hak  Paten  termasuk  dalam jenis hak milik perindustrian, yang membedakannya dengan Hak Cipta.
Penemuan  yang  dapat  diberikan  hak  paten hanyalah penemuan baru di bidang teknologi. Penemuan dimaksud, bisa berupa teknologi  yang  ada  dalam  produk  tertentu maupun  cara  yang  dipakai  dalam  proses menghasilkan produk tertentu. Sehingga hak paten  bisa  diberikan  pada  produk  maupun teknologi proses produksi.
Pengertian hak paten memberikan perlindungan  bagi  para  penemu  bahwa penemuan  mereka  tidak  dapat  digunakan, didistribusikan,  dijual,  dihasilkan  secara komersial,  diimpor,  dieksploitasi,  dan  lain- lain tanpa persetujuan dari pemilik sekarang.  Ini  merupakan  satu  bentuk monopoli  yang  diberikan  negara  kepada seorang  pemohon  hak  dengan  imbalan pengungkapan  informasi  teknis  mereka. Pemilik  paten  memegang  hak  khusus  untuk mengawasi cara pemanfaatan paten penemuan  mereka  untuk  jangka  waktu  20 tahun.  Untuk  menegakan  hak,  pengadilan yang  bertindak  untuk  menghentikan  suatu pelanggaran  hak  paten.  Jika  ada  pihak ketiga, yang berhasil membuktikan ketidaksahihan  suatu  paten,  pengadilan dapat  memutuskan  bahwa  paten  yang diterima adalah tidak sah. 6
Hak khusus pemegang paten untuk melaksanakan temuannya secara perusahaan atas  patennya  baik  secara  sendiri  maupun dengan  memberikan  persetujuan  atau  ijin atau  lisensi  kepada  orang  lain,  yaitu: membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan, untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil  produksi  yang  diberi  paten.  Hak  ini bersifat  eksklusif,  dalam  arti  hak  yang hanya  bisa  dijalankan  oleh  orang  yang
memegang  hak  paten,  orang  lain  dilarang melaksanakannya tanpa persetujuan pemegang  paten.  Untuk  menegakkan  hak, pengadilan yang bertindak
untuk menghentikan  suatu  pelanggaran  hak  paten. Jika  ada  pihak  ketiga,  yang  berhasil membuktikan  ketidaksahihan  suatu  paten, pengadilan  dapat  memutuskan  bahwa  paten yang  diterima  adalah  tidak  sah.  Selain  itu, pemegang  hak  yang  sah  memiliki  hak menggugat.  Hak  menggunakan  proses produksi  yang  diberi  paten  untuk  membuat barang  dan  tindakan  lainnya  sebagaimana dimaksud di atas. 7

## A. Sejarah Paten
Adapun Hah atas paten sudah di kenal di  Itali  selatan  sejak  tahun  600-an, meskipun  belum  dalam  bentuk  undang- undang  resmi.  Pada  zaman  penemu  resep- resep  masakan  diberi  hak  monopoli eksklusif selama satu tahun, dan pemegang tersebut di benarkan mengkomersilkan patennya. Undang- undang  resmi  menyangkut  paten  yang pertama  diketahui  adalah  undang-undang paten  venezia (  juga  di  itai)  tahun  i  74. Undang-undang  tersebut  memberikan  hak monopoli produksi 10 tahun pada pemegang  paten.  Konsep  ini  kemudian menyebar ke negara-negara Eropa. 8
Di Inggris perlindungan atas penemuan-penemuan dan hak cipta diberikan  melalui  statite  of  monopolies yang  di  perlakukan  sejak  tahun  1623. Statite  ini  diberikan  hak  monopoli  hanya atas  penemuan  pertama  suatu  produk  atau pembuatan  karya  cipta  dengan  jelas, hingga  undang-undang  ini  kemudian menjadi  contoh  undang-undang  paten yang di terapkan di negara-negara lain.
Prancis  memberikan  perlindungan terhadap  penemuan  warganya  sejak  tahun 1781,  segera  revolusi  berakhir,  sedangkan di Amerika Serikat perlindungan hak cipta berlaku  sejak  akhir  abad  ke-18.  Jepang juga  telah  memperkenalkan  peraturan perlindungan  atas  hak  paten  sejak  jaman
Restorasi Meiji (1871), meskipun
7 http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian- paten/
8 Ibid
pelaksanaanya  tertunda  sampai  dua  kali. Undang-undang  paten  tersebut  kemudian di  perbarui  lagi  dan  di  perlakukan  sejak tahun 1959.
Kerjasama internasional dalam masalah  paten  dan  hak  cipta  di  mulai dengan  Konvensi  Pares  yang  pertama kalinya  di  adakan  tahun  1883.  Anggota- anggota Konvensi tersebut menaati ketentuan-ketentuan  perlindungan  yang telah  di  setujui  bersama  Alam  Konvensi itu.  Indonesia  (dalam  hal  ini  pemerintah Hindia  Belanda  )  ikut  serta  dalam Konvensi  Pares  yang  berlangsung  di London  tahun  1934,  sehingga  mau  tidak mau Indonesia terikat ada asas perlindungan hak cipta secara internasional
Paten  di  Indonesia.  Paten,  menurut definisi  undang-undang  nomor  6  tahun 1989  tentang  paten  pasal  2,  adalah  hak khusus  yang  diberikan  negara  kepada penemu  atau  hasil  penemunya  di  bidang teknologi,  yang  dapat  menyerupai  satu proses atau hasil produksi atau penyempurnaan  dan  perkembangan  dari proses  hasil  produksi.  Sebelum  Rencana Undang-undang paten di sahkan oleh DPR (Dewan  perwakilan  rakyat)  pada  bulan September  1989,  perlakuan  hukum  atas paten  didasarkan  pada  pengumuman menteri  kehakiman  nomor.  J.S.5/41/41 tanggal  12  Agustus  1953  dan  Nomor. J.G.1/2/17  tanggal  29  Oktober  1953  yang masih  sangat  dipengaruhi  oleh  undang- undang  Oktroi  (Oktrooiwet  nomor.  313 Staat-Sbald  191/136)  tahun  1910  ciptaan pemerintah Belanda. Belum adanya undang-undang paten tersebut telah mengambil  banyak  masalah,  terutama yang mengangkut pemalsuan dan pembajakan, yang sanggat merugikan citra Indonesia dalam dunia perdagangan internasional.  Masalah  perpajakan  ini bahkan telah menimbulkan keraguan pihak asing  yang  ingin  menanamkan  modal  di Indonesia,  sebab  mereka  merasa  hak  cipta mereka tidak terlindungi oleh hukum. 9
Kerugian  lain  dari  belum  adanya undang-undang  paten  adalah  tidak  adanya batas waktu untuk adanya hak suatu paten
9 Ibid
yang  di  tetapkan  dalam  peraturan  yang berlaku,  hingga  paten  Indonesia  tidak pernah  menjadi  milik  umum.  Tidak adanya  bates  waktu  pemilihan  paten  ini menghambat terjadinya alih teknologi dari milik  paten,  terutama  modal  asing,  ke pengusaha Indonesia.
 Tujuan  disahkanya  undang-undang paten adalah :
a) Untuk  memberikan  imbalan  yang layak kepada penemu.
b) Untuk mendorong kegiatan- kegiatan  penelitian  yang  dapat
menghasilkan  informasi-informasi atau produk baru.
c) Untuk  mendorong  para  penemu agar  mau  mengungkapkan  rahasia penemuanya  terhadap  masyarakat, hingga menambah khasanah pengetahuan  dan  teknologi  yang dapat di manfaatkan secara nasional.
Indonesia  telah  memiliki  undang- undang paten, yaitu undang-undang Nomor  6  tahun  1989  tentang  paten (lembaran  negara  tahun  1989  Nomor  39) jo  undang-  undang  nomor  13  tahun 1997(lembaran  negara  tahun  1997  nomor
30)  (  selanjutnya  disebut  undang-undang paten  lama)  dan  pelaksanaan  paten  telah berjalan,  di  pandang  perlu  melakukan perubahan  terhadap  undang-undang  paten lama  itu.  Di  samping  itu  masih  ada beberapa  aspek  dalam Agreement  on
Trade-Relatd AspectsoF
InteLLecual
property Rights (selanjutnya disebut
persetujuan TRIPs) yang belum ditampung dalam  Undang-Undang  Paten  tersebut.
Seperti diketahui,
Indonesia telah meratifikasi Agreement  Establishing  The
World  Trade  Organization (pembentukan organisasi perdagangan
dunia),
selanjutnya disebut World
Trade Organization, dengan undang-undang nomor  7  tahun  1994  tentang  pengesahan Agreement  Establishing  The  World  Trade Organization (Lembaga  negara  tahun 1994  nomor  57)  dan  persetujuan    TRIPs merupakan salah satu dari perjanjian ini
Mengingat  langkah  perubahan  serta untuk  menggunakannya  oleh  masyarakat, undang-undang  paten  ini  disusun  secara menyeluruh  dalam  satu  naskah (single
taxt) pengganti  undang-undang  paten lama.  Dalam  hal  ini,  ketentuan  dalam undang-undang paten lama, yang subtansinya  tidak  dituangkan  kembali  ke dalam  undang-undang  ini.  Secara  umum perubahan yang dilakukan terhadap undang-undang paten lama meliputi penyempurnaan, penambahan, dan penghapusan. Di antara perubahan- perubahan  yang  menonjol  dalam  undang- undang  ini,  dibandingkan  dengan  undang- undang paten lama adalah sebagai berikut:
1. Penyempurnaan
a. Terminologi
i. Istilah  invensi  digunakan untuk  penemuan  dan  istilah investor  digunakan  untuk penemu. Istilah penemuan diubah menjadi invensi, dengan alasan  istilah  invensi  berasal dari  invention  yang  secara khusus  dipergunakan  dalam kaitannya dengan paten.
Dengan ungkapan lain, istilah invensi jua lebih tepat di  bandingkan  penemuan sebab kata penemuan memiliki  aneka  pengertian. Termasuk  dalam  pengertian penemuan,
misalnya menemukan denda yang tercecer,  sedangkan  istilah invensi dalam kaitannya dengan  paten  adalah  hasil serangkaian kegiatan sehingga  terciptakan  sesuatu yang  baru  atau  tadinya belum  ada  (tentu  dalam kaitan hubungan antar manusia,  dengan  kesadaran bahwa  semuanya  tercipta karena Tuhan). Dalam bahasa  Inggris  juga  di  kenal antara  lain  kata-kata  to discover,  to  find ,  dan to  get . Kata-kata  itu  secara  tajam berbeda  artinya  dari  invent dalam kaitannya dengan paten. Istilah invensi sudah terdapat dalam  kamus  besar  bahasa
Indonesia, terbitan balai pustaka, Departemen
Pendidikan  dan  kebudayaan, edisi  kedua  tahun  1999, halaman  386.  Secara  praktis pun  istilah  bahasa  Indonesia yang  merupakan  konversi dari bahasa asing yang sudah ada pedomannya dalam bahasa  Indonesia,  sebagai invensi  ini  banyak  kita temukan  antara  lain  kata eksklusif (dari  exclusive), atau  investasi (investment), kata  reformasi (reform  atau reformation), atau  kata  riset
(research) yang sudah dipergunakan  secara  umum atau resmi. Bahkan, beberapa  kata-kata  tersebut merupakan bagian nama instansi  pemerintah,  seperti Kantor Menteri Negara Investasi, atau Kantor Menteri  Negara  Riset  dan teknologi.  Sejalan  dengan itu,  kata  penemu  menjadi investor. ii. Invensi tidak mencakup :
(1) Kreasi estetika
(2) Skema
(3) Aturan dan metode untuk melakukan kegiatan (4) Presentasi mengenai suatu informasi
iii. Nama  Kantor  paten  yang dinyatakan  dalam  undang-
undang  paten  lama  diubah menjadi  Direktorat  Jenderal, perubahan istilah ini dimaksud untuk menegaskan dan  memperjelas  institusi hak kekayaan intelektual sebagai satu kesatuan sistem.
b. Paten Sederhana Dalam  undang-undang  ini  objek paten  sederhana  tidak  mencakup proses,  penggunaan,  komposisi, dan  produk  yang  merupakan product  by  procees .  Objek  paten sederhana  hanya  dibatasi  pada hal-hal  yang  bersifat  kasat  mata (tangible), bukan yang  tidak kasat mata (intangible) .  Di  beberapa negara, seperti di Jepang, Amerika Serikat,  Filipina,  dan  Thailand,
pengertian  paten  sederhana  di sebut utility  model , petty  patent , yang  khusus  ditujukan  untuk benda (article) atau alat (device). Berbeda dari undang-undang paten lama, dalam undang-undang ini  perlindungan  paten  sederhana dimulai  sejak  tanggal  penerimaan paten  sederhana  yang  semula tidak di umumkan sebelum pemeriksaan  sebelum  substantif diubah menjadi diumumkan. Permohonan paten sederhana diumumkan paling lambat 3 bulan sejak  tanggal  penerimaan.  Hal  ini dimaksudkan  untuk  memberikan kesempatan  kepada  masyarakat luas  guna  mengetahui  adanya permohonan  atas  suatu  invensi serta  menyampaikan  pendapatnya mengenai  hal  tersebut.  Selain  itu dengan  pengumuman  tersebut, dokumen  permohonan  yang  telah diumumkan  tersebut  segera  dapat digunakan sebagai dokumen pembanding,  jika  di  perlukan dalam pemeriksaan substantif tanpa harus melanggar kerahasiaan invensi. Disamping itu, konsep perlindungan bagi paten sederhana yang diubah menjadi sejak tanggal penerimaan, bertujuan untuk memberikan  kesempatan  kepada pemegang paten sederhana mengajukan  gugatan  ganti  rugi akibat pelanggaran terhitung sejak tanggal  penerimaan  gugatan  ganti rugi  baru  dapat  di  ajukan  setelah paten sederhana diberitakan.
Sifat  baru  dari  paten  sederhana dalam  undang-undang  paten  lama tidak  begitu  jelas.  Dalam  undang- undang  ini  tegaskan  kebaruan bersifat universal. Disamping tidal jelas,  ketentuan  dalam  undang- undang  paten  lama  memberikan kemungkinan  banyaknya  terjadi peniruan  invensi  dari  luar  negeri untuk di minta paten sederhana. Jangka waktu pemeriksaan substantif  atas  paten  sederhana yang  semula  sama  dengan  paten, yakni  dari  36  bulan  diubah menjadi  24  bulan  terhitung  sejak
tanggal  penerimaan,  hal  itu  di maksudkan  untuk  mempersingkat jangka waktu pemeriksaan substantif  agar  sejalan  dengan konsep paten dalam rangka
meningkatkan layanan kepada masyarakat c. Peraturan Pemerintah Dan Keputusan Presiden Terdapat beberapa pengaturan yang  dalam  undang-undang  paten lama ditetapkan dengan keputusan menteri,  di  dalam  undang-undang ini  di  tetapkan  dengan  keputusan presiden  dan  yang  di  dalam undang-undang paten lama ditetapkan dengan keputusan presiden, di dalam undang-undang ini diubah dengan peraturan pemerintah, atau sebaliknya.
d. PemberdayaanPengadilanNiaga Mengingat  bidang  paten  sangat terkaiterat  dengan  perekonomian dan  perdagangan,  penyelesaian perkara  perdata  yang  berkaitan dengan  paten  harus  dilakukan secara  tepat  dan  segera.  Hal  itu berbeda dari undang-undang paten lama yang penyelesaian perdata di bidang  paten  di  lakukan  di pengadilan negeri.
e. Lisensi-Wajib Dengan undang-undang ini, instansi  yang  di  tugasi  untuk memberikan  lisensi  wajib  adalah Direktorat  Jenderal.  Berbeda  dari undang-undang  paten  lama  yang menugaskan  pemberian  lisensi wajib  kepada  pengadilan  negeri. Hal itu dimaksudkan untuk penyederhanaan prosedur dan meningkatkan layanan kepada masyarakat,  serta  sejalan  dengan yang dilakukan diberbagai negara, seperti  Thailand,  Filipina,  Brazil, dan Cina.
2. Penambahan
a. Penegasan Mengenai Istilah Hari
Mengingat  bahwa  istilah  hari dapat mengandung beberapa pengertian, dalam undang-undang ini  di  tegaskan  bahwa  yang dimaksud  dengan  istilah  hari adalah hari kerja.
b. Invensi  Yang  Tidak  Dapat  Diberi Paten
Penambahan  pasal  7  huruf  d dimaksud  untuk  mengakomodasi usulan  masyarakat  agar  bagi invensi  tentang  makhluk  hidup (yang mencakup manusia, hewan, atau  tanaman)  tidak  dapat  diberi paten, sikap yang tidak dipatenkannya  invensi  tentang manusia karena hal itu bertentangan  dengan  moralisasi agama,  etika,  atau  kesusilaan.  Di samping  itu,  makhluk  hidup mempunyai sifat dapat mereplikasi dirinya sendiri. Pengaturan berbagai negara sanggat  di  pengaruhi  oleh  tingkat pertumbuhan  teknologi  masing- masing. Persetujuan TRIPs hanya meletakkan persyaratan minimum pengaturan  mengenai  kegiatan- kegiatan  yang  boleh  atau  tidak boleh di patenkan.
Paten  diberikan  terhadap  invensi mengenai  jasad  renik  atau  proses non  biologis  serta  proses  makro- biologi untuk memproduksi tanaman  atau  hewan  dengan pertimbangan bahwa
perkembangan  bioteknologi  yang pesat  dalam  beberapa  dasawarsa terakhir  ini  telah  secara  nyata menghasilkan  berbagai  invensi yang  cukup  besar  manfaatnya bagi masyarakat.
Dengan demikian perlindungan hak kekayaan intelektual dalam bidang  paten  diperlukan  sebagai penghargaan (rewards) terhadap berbagai invensi tersebut.
c. Penetapan Sementara Pengadilan Penambahan  Bab  XIII  tentang penetapan  sementara  pengadilan di maksudkan sebagai upaya awal untuk  mencegah  kerugian  yang lebih  besar  akibat  pelaksanaan paten oleh pihak yang tidak.
d. Penggunaan  Penetapan  Negara Bukan Pajak Berbeda  dengan  undang-undang paten lama, dalam undang- undang ini diatur ketentuan mengenai kemungkinan menggunakan sebagian
Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP)  oleh  Direktorat  Jenderal yang  berasal  dari  semua  biaya yang  berhubungan  dengan  paten. Yang dimaksud dengan menggunakan adalah menggunakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan sistem  dan  mekanisme  yang berlaku.  Dalam  hal  ini,  seluruh Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP). Kemudian, Direktur Jenderal mengajukan permohonan melalui  menteri  kepada  menteri keuangan untuk di izinkan menggunakan sebagian Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak
(PNBP)  sesuai  dengan  keperluan yang  di  benarkan  oleh  undang- undang,  yang  saat  ini  diatur  oleh undang-undang  Nomor  20  tahun 1997  tentang  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  (PNBP)  (Lembaga Negara  Tahun  1997  Nomor  43) yang mengatur penggunaan
Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP).
e. Penyelesaian  Sengketa  Di  Luar Pengadilan Penyelesaian  sengketa  melalui proses pengadilan pada umumnya
akan  memakan  waktu  yang  lama dan  biaya  yang  besar.  Mengingat sengketa  paten  akan  berkaitan erat dengan masalah perekonomian  dan  perdagangan yang harus tetap berjalan, penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan,  seperti  arbitrasi  atau alternatif  penyelesaian  sengketa yang di mungkinkan dalam undang-undang  ini,  selain  lebih cepat, biaya pun lebih ringan.
f. Pengecualian Dari Ketentuan Pidana
Undang-undang ini mengatur hal- hal  yang  tidak  dikategorikan tindak  pidana,  yaitu  hal  yang berkaitan  dengan  kepentingan kesehatan  masyarakat  pengaturan semacam  ini  terdapat  dalam legislasi di berbagai negara.
3. Penghapusan
Di  samping  penyempurnaan  dan penambahan  seperti  tersebut  di  atas, dengan undang-undang ini, dilakukan penghapusan terhadap beberapa ketentuan dalam undang-undang paten  lama  yang  dinilai  tidak  sejalan dengan  persetujuan  TRIPs,  misalnya ketentuan  yang  berkaitan  dengan penundaan  pemberian  paten  dan lingkup  hak  eksklusif  pemegang paten.

## B. Jenis – jenis Paten
Negara  Indonesia  mempunyai  dua  jenis paten,  yaitu  paten  biasa  dan  paten sederhana.  Paten  merupakan  hak  eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas  hasil  invensinya  di  bidang  teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan  sendiri  invensinya  atau memberikan  persetujuannya  kepada  pihak lain untuk melaksanakannya. Paten sederhana  adalah  hak  eksklusif  yang diberikan  oleh  negara  kepada  inventor  atas hasil-hasil  invensinya  berupa  produk  atau alat yang baru dan memiliki nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi,  konstruksi  atau  komponennya. semua  ketentuan  sudah  diatur  untuk  paten dalam  undang-undang  nomor  14  tahun 2001. 10
Objek  paten  sederhana  tidak  mencakup proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan product by process . Objek paten  sederhana  hanya  di  batasi  pada  hal- hal  yang  bersifat  kasat  mata  dan  bukan yang tidak kasat mata. 11
Berbeda  dengan  undang-undang  paten lama, dalam undang-undang ini perlindungan paten sederhana dimulai sejak tanggal penerimaan karena paten sederhana yang  semula  tidak  di  umumkan  sebelum pemeriksaan  substantif  diubah  menjadi diumumkan.  Permohonan  paten  sederhana di  umumkan  paling  lambat  3  bulan  sejak tanggal  penerimaan.  Hal  ini  di  maksudkan untuk  memberikan  kesempatan  kepada masyarakat  luas  guna  mengetahui  adanya
10 pemahaman paten. pusat studi energi - Universitas Gadjah  Madah (http://pse.ugm.ac.id/?p=389) Op.cit
11 http://www.slideshari.net/tiomangaka/bab- ii-tinjauan-tentang-hak-paten .Op.cit
permohonan  atas  suatu  invensi  serta menyampaikan  mendapatnya  mengenai  hal tersebut.  Selain  itu  dengan  pengumuman tersebut.  Dokumen permohonan yang telah di umumkan tersebut segera dapat digunakan  sebagai  dokumen  pembanding. Jika  di  perlukan  dalam  pemeriksaan substantif tanpa harus melanggar
kerahasiaan invensi.
Melihat  penjelasan  di  atas,  maka  dapat disebutkan  perbedaan  antara  paten  dengan paten sederhana sebagai berikut:
1. Paten  dapat  mencakup  invensi yang  lebih  luas  yaitu  proses (aktifitas) dan produk (alat, sistem, komposisi) sedangkan paten  sederhana  hanya  mencakup objek  alat  atau  kegunaan  suatu barang atau benda.
2. Progres  teknologi  dalam  paten sederhana  lebih  simpel  dari  pada progres teknologi dalam paten.
3. Maksimum  perlindungan  paten sederhana  lebih  pendek  dari  pada maksimum  perlindungan  paten.
Perlindungan untuk paten sederhana  sesuai  dengan  pasal  9 undang-undang paten adalah selama  10  tahun  terhitung  dari tanggal  penerimaan,  sedangkan paten  dilindungi  20  tahun  dari pasal  8  ayat  1  undang-undang paten.
4. Paten sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib sebagaimana  terdapat  dalam  pasal 107 undang-undang paten ( lisensi untuk  melaksanakan  paten  yang diberikan  berdasarkan  keputusan Ditjen  HKI  (  hak  kekayaan intelektual ) atas dasar permohonan  dan  biaya  tertentu sehingga pihak lain dapat melaksanakan  hak  tersebut  karena pemegang hak tidak melaksanakan haknya  selama  3  tahun  berturut- turut).  Sedangkan  paten  dapat dikenai lisensi wajib.
5. Klaim  paten  sederhana  dibatasi dengan  satu  klaim  independen, sedangkan  paten  jumlah  klaimnya tidak di batasi.
 Ada juga jenis-jenis paten lainya 12
1. Paten yang Berdiri Sendiri (Independent  Patent) Paten  yang berdiri sendiri serta tidak tergantung dengan Paten lainnya. 2. Paten  yang  Terkait  dengan  Paten lainnya (Dependent Patent)
Keterkaitan  antar  Paten  bisa terjadi  jika  ada  hubungan  antara lisensi biasa maupun lisensi wajib dengan  Paten  lainnya  dan  kedua Paten  itu  dalam  bidang  yang berkaitan.  Bila  kedua  Paten  itu dalam bidang yang sama,
penyelesaiannya diusahakan dengan  saling  memberikan  lisensi atau  lisensi  timbal  balik (cross license)
3. Paten Tambahan (Patent of
Addition) atau  Paten  Perbaikan
(Patent of Improvement) Paten ini merupakan perbaikan,
penambahan,  atau  tambahan  dari temuan yang asli. Bila dilihat dari segi  Paten  pokoknya,  kedua  jenis Paten ini hanya merupakan pelengkap  sehingga  disebut  pula
Paten Pelengkap (Patent of Accessory) .  Di  Indonesia  tidak dikenal Paten Pelengkap.
4. Paten Impor (Patent
of
Importation) ,  Paten  Konfirmasi atau  Paten  Revalidasi (Paten  of Revalidation). Paten  ini  bersifat khusus  karena  telah  dikenal  di luar  negeri  dan  negara  yang memberikan  Paten  lagi  hanya mengkonfirmasi,  memperkuatnya, atau  mengesahkannya  lagi  supaya berlaku  di  wilayah  negara  yang memberikan
Paten
lagi (revalidasi). 13

## C. Syarat  Dan  Tata  Cara  Mendaftarkan paten Di Indonesia
14 Suatu  permohonan  Paten  sebaiknya diajukan  secepat  mungkin,  mengingat sistem  Paten  Indonesia  menganut  sistem
12 http://hikmahmizan.blogspot.com/2013/04/hak- paten.html.Op.cit
13 Ibid
14 http:/Pengacaramuslim.com/pengertian-paten- 2.Op.cit
First  to  File .  Akan  tetapi  pada  saat pengajuan,  uraian  lengkap  penemuan harus  secara  lengkap  menguraikan  atau mengungkapkan  penemuan  tersebut.  Hal- hal yang sebaiknya dilakukan oleh seorang
Inventor
sebelum mengajukan
permohonan Paten. a . Melakukan  penelusuran.  Tahapan  ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi  tentang  teknologi  terdahulu dalam  bidang  invensi  yang  sama (state of the art) yang memungkinkan adanya kaitannya  dengan  invensi  yang  akan diajukan.  Melalui  informasi  teknologi terdahulu  tersebut  maka  inventor  dapat melihat  perbedaan  antara  invensi  yang akan  diajukan  permohonan  Patennya dengan teknologi terdahulu.
b.  Melakukan  Analisis.  tahapan  ini dimaksudkan untuk menganalisis apakah  ada  ciri  khusus  dari  invensi yang akan diajukan permohonan Patennya dibandingkan
dengan
Invensiter dahulu. c .  Mengambil  Keputusan.  Jika  invensi yang  dihasilkan  tersebut  mempunyai ciri teknis dibandingkan dengan teknologi  terdahulu,  maka  invensi tersebut sebaiknya diajukan
permohonan  Patennya.  Sebaliknya  jika tidak  ditemukan  ciri  khusus,  maka invensi  tersebut  sebaiknya  tidak  perlu diajukan  untuk  menghindari  kerugian dari  biaya  pengajuan  permohonan Paten.
Paten  dimohon  dengan  mengisi permohonan  Paten  bertulis  di  kantor  yang berkait.  Pemohonan  berisi  penjelasan bagaimana  cara  untuk  membuat  dan memakai  penemuan  dan,  di  bawah beberapa  perundangan,  jika  tidak  jelas, kegunaan  penemuan.  Permohonan  paten juga  mungkin  harus  terdiri  dari  “klaim”. Klaim menegaskan penemuan dan perwujudan untuk yang pelamar ingin hak- hak jelas. 15
Untuk  paten  diberi,  itu  akan  menerima efek  hukum,  permohonan  jelas  harus memenuhi  syarat  hukum  berhubungan  ke patentability.  Apabila  paten  penggunaan sudah  berasah,  kebanyakan  kantor  paten memeriksa  permohonan  untuk  memenuhi dengan  undang-undang  Patentability  yang
15 Ibid
relevan. Jika permohonan tidak memenuhi syarat,  penolakan  biasanya  dikembalikan kepada  pelamar  atau  agen  pematen mereka,  yang  bisa  menanggapi  keberatan untuk  mencoba  mengatasi  mereka  dan mendapatkan  dana  bantuan  paten.  Syarat hasil  temuan  yang  akan  dipatenkan  di Indonesia  adalah  baru  (belum  pernah diungkapkan  sebelumnya),  mengandung langkah  inventif  (tidak  dapat  diduga sebelumnya),  dan  dapat  diterapkan  dalam industri. Jangka waktu perlindungan untuk paten  „biasa‟  adalah  20  tahun,  sementara paten  sederhana  adalah  10  tahun.  Paten tidak dapat diperpanjang. Untuk memastikan  teknologi  yang  diteliti  belum dipatenkan  oleh  pihak  lain  dan  layak dipatenkan,  dapat  dilakukan  penelusuran dokumen  paten.  Ada  beberapa  kasus khusus penemuan yang tidak diperkenankan  mendapat  perlindungan paten,  yaitu  proses  /  produk  yang pelaksanaannya bertentangan dengan undang-undang, moralitas agama, ketertiban  umum  atau  kesusilaan;  metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau  pembedahan  yang  diterapkan terhadap  manusia  dan/atau  hewan;  serta teori  dan  metode  di  bidang  matematika dan  ilmu  pengetahuan,  yakni  semua makhluk  hidup,  kecuali  jasad  renik,  dan proses  biologis  penting  untuk  produksi tanaman  atau  hewan,  kecuali  proses  non- biologis atau prosesmikro-biologis.
16 Pendaftaran  hak  paten  di  Indonesia diajukan  dengan  membayar  biaya  kepada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual.
Pendaftaran  hak  paten  diajukan  oleh pendaftar  hak  paten  bukan  inventor. Pendaftaran  hak  paten  tersebut  harus disertai  pernyataan  yang  dilengkapi  bukti yang  cukup  bahwa  ia  berhak  atas  invensi tersebut.  Pendaftaran  hak  paten  yang bukan  inventor  adalah  pihak  lain  yang menerima pengalihan invensi dari inventor.  Bukti  yang  cukup  dapat  berupa pernyataan dari perusahaan bahwa inventor adalah karyawannya, atau invensi telah  dialihkan  dari  inventor  kepada perusahaan  tempatnya  bekerja.  Inventor dapat meneliti surat permohonan pendaftaran  hak  paten  yang  diajukan  oleh
16 Iswa Harian,2010,Prosedur Mengurus HAKI yang benar. Penerbit pustak yustisia.Jakarta.Op.cit
yang  mendaftarkan  hak  paten  bukan inventor,  dan  atas  biayanya  sendiri inventor  dapat  meminta  salinan  dokumen pendaftaran  hak  paten  tersebut.  Ketentuan ini berguna untuk melindungi inventor dari kemungkinan yang dapat merugikannya. 17
Prosedur  cara  pendaftaran  hak  paten diajukan  secara  tertulis  dalam  bahasa Indonesia  kepada  Ditjen  Hak  Kekayaan Intelektual, dan pendaftaran paten tersebut harus memuat:
1. Tanggal,  bulan  dan  tahun  pendaftaran hak paten;
2. Alamat lengkap dan alamat  jelas orang yang mendaftarkan paten;
3. Nama  lengkap  dan  kewarganegaraan inventor;
4. Nama  dan  alamat  lengkap  kuasa  dari orang  yang  mendaftarkan  hak  paten apabila pendaftaran hak paten diajukan oleh kuasanya;
5. Surat kuasa  khusus,  dalam hal pendaftaran  hak  paten  diajukan  oleh kuasa;
6. Pernyataan  yang  mendaftarkan  hak paten untuk dapat diberi hak paten;
7. Judul invensi;
8. Klaim yang terkandung dalam invensi;
9. Deskripsi tentang invensi, yang secara lengkap  memuat  keterangan  tentang cara melaksanakan invensi;
10. Gambar (gambar teknik) yang disebutkan  dalam  deskripsi  yang diperlukan untuk memperjelas invensi
11. Abstrak  invensi  atau  ringkasan  dari deskripsi  yang  menggambarkan  inti invensi 18 .
Pendaftaran  hak  paten  di  Indonesia diajukan  oleh  pendaftar  hak  paten  atau kuasa  dari  yang  pendaftar  hak  paten (konsultan  Hak  Kekayaan  Intelektual). Konsultan  hak  kekayaan  intelektual  wajib menjaga  rahasia  invensi  dan  seluruh dokumen  pendaftar  hak  paten  sampai dengan tanggal diumumkannya pendaftaran  hak  paten.  Pendaftaran  hak paten  yang  diajukan  oleh  inventor  atau pendaftar  hak  paten  yang  tidak  bertempat tinggal  di  wilayah  Republik  Indonesia harus  diajukan  melalui  kuasa  dari  yang mendaftarkan  hak  paten  di  Indonesia. Inventor  atau  pendaftar  hak  paten  harus
17 Ibid
18 Ibid
menyatakan  dan  memilih  tempat  tinggal atau kedudukan hukum di Indonesia.
Pendaftaran  hak  paten  di  Indonesia dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana  diatur  konvensi  Paris  harus diajukan  paling  lama  12  bulan  sejak tanggal penerimaan pendaftaran hak paten yang  pertama  kali  di  negara  anggota Konvensi Paris atau di negara WTO(world trade organization). Pendaftaran  hak  paten dengan  hak  prioritas  wajib  dilengkapi "dokumen  prioritas"  yang  disahkan  oleh pejabat kantor hak paten di negara tersebut paling  lama  16  bulan  sejak  tanggal prioritas. Dokumen prioritas adalah dokumen  pendaftaran  hak  paten  yang pertama  kali  diajukan  di  suatu  negara anggota  Konvensi  Paris  dan/atau  anggota WTO(world  trade  organization  ) juga anggota  salah  satu  dari  kedua  perjanjian tersebut.  Bila  pendaftaran  hak  paten diajukan  melalui Patent  Cooperation Treaty (PCT), maka pihak yang bersangkutan adalah pejabat World Intellectual Property Organization(WIPO), yaitu  perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang bertugas mengadministrasikan
perjanjian
internasional  mengenai  hak  kekayaan intelektual.  Indonesia  meratifikasi patent cooperation  treety  (PCT) melalui  kepres 16/1997.  Jika  syarat  tersebut  di  atas  tidak dipenuhi,  maka  pendaftaran  hak  paten tidak dapat diajukan dengan hak prioritas. 19
Ketentuan  dalam  Pasal  24  Undang- undang Hak Paten Nomor.14/2001 berlaku "mutatis  mutandis"  terhadap  permohonan pendaftaran  hak  paten  yang  menggunakan hak  prioritas.  Ditjen  Hak  kekayaan intelektual dapat meminta agar permohonan  pendaftaran  hak  paten  yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas di lengkapi :
1. Salinan  sah  surat-surat  yang  berkaitan dengan hasil-hasil pemeriksaan, keputusan pemberian hak paten, penolakan  hak  paten,  atau  pembatalan hak  paten  untuk  invensi  yang  sama  di luar  negeri  yang  dikeluarkan  oleh pihak yang berhak;
2. Pemeriksaan substantif yang dilakukan terhadap permohonan
19 Ibid
pendaftaran  hak  paten  yang  pertama kali  di  luar  negeri.  Yang  dimaksud dokumen  hak  paten  adalah  dokumen permohonan  pendaftaran  hak  paten yang  sudah  diberi  hak  paten  dan  telah diumumkan; dokumen tersebut diperluarkan untuk mempermudah dan mempercepat  penilaian  terhadap  si  fat kebaruan  dan  langkah  inventif  dari invensi; 3. Salinan  sah  keputusan  mengenai penolakan atas permohonan pendaftaran  hak  paten  yang  pertama kali di luar negeri bilamana permohonan  pendaftaran  hak  paten tersebut ditolak; 4. Salinan  sah  keputusan  pembatalan pendaftaran hak paten yang bersangkutan yang pernah dikeluarkan di  luar  negeri  bilamana  hak  paten tersebut pernah dibatalkan;
5. Dokumen  lain  yang  diperlukan  untuk mempermudah penilaian bahwa invensi  yang  dimohonkan  pendaftaran hak paten memang merupakan invensi baru  dan  benar-benar  mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.
Penyampaian  salinan  dokumen-dokumen tersebut  di  atas  dapat  disertai  tambahan penjelasan  berupa  keterangan  mengenai adanya  amandemen  yang  dilakukan  oleh pemohon  pendaftaran  hak  paten  terhadap dokumen  permohonan  pendaftaran  hak paten.
 Persyaratan Pengajuan Permohonan Paten.
20 Informasi  dan  persyaratan  yang  wajib dilampirkan dalam pengajuan permohonan paten:
1. surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui konsultan HKI(hak kekayaan intelektual) terdaftar selaku kuasa;
2. surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu;
3. Pernyataan permohonan untuk diberi paten
20 permohonan paten-globomark ip (http://www.globomark.com/permohonan- patan.html). Op.cit
4. deskripsi atau uraian penemuan,
5. klaim-klaim,
6. abstrak
7. gambar, apabila ada
8. judul penemuan
9. Fotokopi  KTP(  kartu  penduduk) Pemohon,    jika  pemohon  adalah badan hukum (Perseroan Terbatas/PT): a) Akta (dilegalisir Notaris),
b) Fotokopi  NPWP(Nomor  pokok wajib  pajak  )  Badan  Hukum (dilegalisir Notaris), dan
c) Fotokopi KTP Direktur yang berwenang.
 Proses  Pemberian  Paten Pengumuman dan Keberatan. Pengumuman dilakukan dalam hal Paten Biasa,  pengumuman  dilakukan  segera setelah 18 bulan sejak Tanggal Penerimaan,  sementara  dalam  hal  Paten Sederhana,  segera  setelah  3  bulan  sejak
Tanggal Penerimaan. Pengumuman dapat dilakukan lebih awal atas permintaan  Pemohon  dengan  dikenai biaya tambahan. Pengumuman dilaksanakan  selama  6    bulan  terhitung sejak tanggal diumumkannya
Permohonan  Paten  atau  3    bulan terhitung  sejak  tanggal  diumumkannya Permohonan Paten Sederhana. 21
Pengumuman  dilakukan  dengan menempatkannya  dalam  Berita  Resmi Paten  yang  diterbitkan  secara  berkala oleh Direktorat Jenderal dan/atau menempatkannya  pada  sarana  khusus yang disediakan oleh Direktorat Jenderal  yang  dengan  mudah  serta  jelas dapat dilihat oleh masyarakat.
Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:
a. .nama dan kewarganegaraan
Inventor;
b. nama dan alamat lengkap Pemohon dan  Kuasa  apabila  Permohonan diajukan melalui Kuasa;
c. judul Invensi;
d. Tanggal  Penerimaan;  dalam  hal Permohonan  diajukan  dengan  Hak Prioritas,  tanggal  prioritas,  nomor, dan  negara  tempat  Permohonan yang pertama kali diajukan;
e. abstrak;
f. klasifikasi Invensi;
g. gambar, jika ada;
h. nomor pengumuman dan
i. nomor permohonan 22
Masyarakat
dapat melihat pengumuman  dan  dapat  mengajukan secara  tertulis  pandangan  dan/atau keberatannya  atas  Permohonan  yang bersangkutan  dengan  mencantumkan alasannya. Dalam hal terdapat
pandangan dan/atau keberatan, Direktorat  Jenderal  segera  mengirimkan salinan  surat  yang  berisikan  pandangan dan/atau  keberatan  tersebut  kepada Pemohon. Pemohon berhak mengajukan secara tertulis sanggahan dan penjelasan terhadap  pandangan  dan/atau  keberatan tersebut  kepada  Direktorat  Jenderal.
Direktorat Jenderal
menggunakan pandangan dan/atau keberatan, sanggahan,  dan/atau  penjelasan  tersebut sebagai  tambahan  bahan  pertimbangan dalam tahap pemeriksaan substantive .
 Pemeriksaan Substantif Permohonan  pemeriksaan  substantif diajukan secara tertulis kepada Direktorat  Jenderal  dengan  dikenai biaya,  selambatnya  36  bulan  terhitung sejak  Tanggal  Penerimaan.  Apabila permohonan  pemeriksaan  substantif tidak  diajukan  dalam  batas  waktu  yang ditentukan  atau  biaya  untuk  itu  tidak dibayar,  Permohonan  dianggap  ditarik kembali.  Dalam  hal  ini,  Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis Permohonan  yang  dianggap  ditarik kembali kepada Pemohon atau Kuasanya. Apabila  permohonan  pemeriksaan substantif diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman, pemeriksaan itu dilakukan  setelah  berakhirnya  jangka waktu  pengumuman.  Namun,  apabila permohonan  pemeriksaan  substantif diajukan  setelah  berakhirnya  jangka waktu pengumuman, pemeriksaan substantif  dilakukan  setelah  tanggal diterimanya  permohonan  pemeriksaan substantive tersebut.
Untuk keperluan pemeriksaan substantif, 23 Direktorat  Jenderal  dapat
22 Ibid
23 Ibid
meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan  fasilitas  yang  diperlukan dari  instansi  Pemerintah  terkait  atau Pemeriksa  Paten  dari  kantor  Paten negara  lain.  Penggunaan  bantuan  ahli, fasilitas,  atau  Pemeriksa  Paten  dari kantor  Paten  negara  lain  tersebut  tetap dilakukan dengan memperhatikan ketentuan  mengenai  kewajiban  untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41. Pemeriksaan
substantif dilaksanakan  oleh  Pemeriksa  pada Direktorat  Jenderal  yang  berkedudukan sebagai  pejabat  fungsional.  Apabila Pemeriksa  melaporkan  bahwa  Invensi yang dimintakan Paten terdapat ketidakjelasan  atau  kekurangan  lain yang dinilai penting, Direktorat
Jenderal memberitahukan secara tertulis adanya  ketidakjelasan  atau  kekurangan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya guna meminta tanggapan atau kelengkapan  atas   kekurangan  tersebut. Pemberitahuan  secara  jelas  dan  rinci mencantumkan  hal  yang  dinilai  tidak jelas  atau  kekurangan  lain  yang  dinilai penting  dengan  disertai  alasan  dan acuan yang digunakan dalam pemeriksaan  substantif,  berikut  jangka waktu pemenuhannya.
Apabila setelah pemberitahuan Pemohon  tidak  memberikan  tanggapan, atau  tidak  memenuhi  kelengkapan persyaratan,  atau  tidak  melakukan perbaikan  terhadap  Permohonan  yang telah  diajukannya  dalam  waktu  yang telah  ditentukan,  Permohonan  tersebut dianggap ditarik kembali dan diberitahukan  secara  tertulis  kepada
Pemohon.
 Persetujuan atau Penolakan Permohonan
Selambatnya  36  bulan  terhitung  sejak tanggal  diterimanya  surat  permohonan pemeriksaan  substantif   atau  terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman apabila permohonan pemeriksaan  itu  diajukan  sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman tersebut, Direktorat
Jenderal  berkewajiban  memberikan keputusan  untuk  menyetujui  atau menolak  Permohonan  Paten.  Untuk paten  sederhana,  kewajiban  Ditjen
tersebut  harus  dilaksanakan  paling lama 24 bulan sejak Tanggal Penerimaan. Apabila hasil pemeriksaan substantif yang dilaporkan oleh
Pemeriksa menyimpulkan bahwa Invensi  tersebut  memenuhi  ketentuan dalam  Pasal  2,  Pasal  3,  Pasal  5,  dan ketentuan  lain  dalam  Undang-undang Paten, Direktorat Jenderal memberikan  Sertifikat  Paten  kepada Pemohon  atau  Kuasanya.  Untuk  Paten Sederhana,  Sertifikat  Paten  diberikan bagi Invensi yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6,  dan  ketentuan  lain  dalam  Undang- undang Paten. Sertifikat Paten merupakan bukti hak atas Paten. Paten mulai  berlaku  pada  tanggal  diberikan Sertifikat Paten dan berlaku surut sejak
Tanggal Penerimaan.
Paten  yang  telah  diberikan  dicatat dan  diumumkan,  kecuali  Paten  yang berkaitan  dengan  pertahanan  dan keamanan  Negara.  Direktorat  Jenderal dapat  memberikan  salinan  dokumen Paten kepada pihak
yang memerlukannya  dengan  membayar biaya,  kecuali  Paten  yang  tidak diumumkan.

## E.  Pengaturan Hak Yang Ada Di Indonasia
24 Pengaturan-pengaturan dalam kekayaan  dan  hasil  dari  pemikiran masyarakat  atau  warga  negara  bahkan budaya  yang  terlahir  sejak  zaman  dulu hingga  sekarang  harus  selalu  dilestarikan dan dilindungi agar tetap terjaga dan selalu ada  sampai  generasi-generasi  penerus bangsa  kita  jangan  sampai  kekayaan  kita dan  budaya  yang  telah  ada  dari  turun temurun  diambil  oleh  bangsa  lain  apalagi negara-negara tetangga kita sendiri.
Perkembangan  teknologi  yang  sangat pesat  dizaman  globalisasi  ini,  menuntut kita  sebagai  warga  negara  Indonesia  ikut dalam mengembangkan terobosan teknologi  yang  belum  ada  sebelumnya,
24 blog wordpress com
(https:iketutsuastika.wordpress.com/2012/05 /03peraturan-hak-paten-pada-dunia-industri- di-Indonesia)
yang  pasti  teknologi  yang  lebih  canggih, efisien dan ramah lingkunganpastinya.
Hasil-hasil  pemikiran  bangsa  kita harus  dapat  diakui  kelegalannya  oleh pihak  internasional  yaitu  dengan  cara perlindungan  Hak  Paten,  perlindungan  ini sangat  penting  demi  pengakuan  bangsa kita  dimata  bangsa-bangsa  lain,  demi membuktikan  kepadanya  bahwa  bangsa kita  juga  bisa  mengikuti  perkembangan teknologi,  bukan  hanya  mengikuti  tapi menciptakan  teknologi  yang  modern  yang belum ada sebelumnya.
Pengaturan  Hak  Paten  diatur  oleh undang-undang  kepemerintahan  Indonesia yang  mendaftarkan  hasil-hasil  pemikiran bangsanya  kepada  lembaga  Hak  Paten internasional  dengan  cara  perancangan undang-undang  dan  pembuatan  prosedur tata  cara  pendaftarannya  dan  kategori- kategori perkembangannya. 25
Undang-undang Indonesia hanya dikenal  dua  jenis  saja,  yaitu  paten  biasa dan  paten  sederhana.  Paten  menurut  Pasal 1  angka  1  adalah  hak  eksklusif  yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil  invensinya  pada  bidang  teknologi, yang  selama  waktu  tertentu  melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan  persetujuannya  kepada  pihak lain  untuk  melaksanakannya.  Pengertian tersebut  kiranya  diberikan  kepada  jenis paten  biasa,  sedangkan  pengertian  paten sederhana  adalah  hak  eksklusif  yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil  invensinya  berupa  produk  atau  alat yang  baru  dan  mempunyai  nilai  kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya. Pengertian paten sederhana tersebut  didasarkan  pada  Pasal  6  Undang- undang  Nomer  14  tahun  2001  tentang Paten  yang  menyebutkan  bahwa  setiap invensi berupa produk  atau alat yang baru dan  mempunyai  nilai  kegunaan  praktis disebabkan  oleh  bentuk,  konfigurasi, konstruksi,  atau  komponennya  dapat memperoleh  perlindungan  hukum  dalam bentuk paten sederhana.
25 Saidin H, OK, SH, M.Hum, Aspek hukum HAKI edisi revisi 6, PT raja grafinda persada, Jakarta, 2007
Undang-undang  Paten  Nomer  14 tahun  2001  memberikan  pembedaan  yang cukup  tajam  dalam  hal  pemberian  jangka waktu  perlindungannya.  Djumhana  dan Djubaidillah  menyebutkan  bahwa  pada umumnya negara-negara maju memberikan  batasan  perlindungan  Paten selama  15  sampai  20  tahun.  Di  Amerika Serikat  dan  Kanada  perlindungan  paten diberikan  selama  17  tahun,  sedangkan  di Italia dan Jepang selama 15 tahun.
Pasal  8  undang-undang  Paten  Nomor  14 tahun  2001  menyebutkan  bahwa  paten biasa  diberikan  untuk  jangka  waktu  20 tahun  sejak  tanggal  penerimaan  dan  tidak dapat  diperpanjang,  sedangkan  untuk paten sederhana, jangka waktu perlindungannya  adalah  selama  10  tahun dan  tidak   dapat  diperpanjang,  sehingga setelah  masa  tersebut  berakhir  paten  akan menjadi  public  domain  (milik  umum) sehingga  suatu  invensi  akan  benar-benar terbuka untuk umum.
 Hak Dan Kewajiban Pemegang Paten Pemegang  paten  memiliki  hak eksklusif  untuk  melaksanakan  paten yang  di  milikinya  dan  melarang  pihak lain yang tanpa persetujuan:
1. Dalam hal produk (paten sederhana): membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewa, menyerahkan,  atau  menyediakan untuk  dijual  atau  disewakan  atau diserahkan  produk  yang  diberi paten,
2. Dalam hal paten proses: menggunakan  proses  produksi  yang diberi  paten  untuk  membuat  barang dan tindakan lainnya.
 Kewajiban  hal  paten  proses,  larangan terhadap  pihak  lain  yang  tanpa persetujuan  melakukan  impor  hanya berlaku  terhadap  impor  produk  yang semata-mata
dihasilkan dari
penggunaan paten proses yang dimilikinya. Untuk
pengelolaan kelangsungan  berlakunya  paren  dan pencatatanya  lisensi,  pemegang  paten atau  penerima  lisensi  suatu  paten wajib membayar biaya tahunan.
 Perlindungan  Hukum  Terhadap  Paten Yang Terdaftar Di Indonesia

## A. PengertianPerlindunganPaten
Aturan  hukum  nasional  yang  mengatur mengenai perlindungan paten. dan
pengesahannya  dilakukan  oleh  (DPR-Ri)
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  yang    memiliki  makna  simbolik yang  penting  karena  pemerintah  bersama rakyat Indonesia melalui wakil-wakilnya di parlemen  setelah  melewati  perbedaan panjang  selama  bertahun-tahun  akhirnya sepakat  bahwa  semua  memerlukan  sistem perlindungan  paten  nasional  yang  diatur dalam suatu Undang-Undang. 26
Salah  satu  perubahan  terpenting  adalah masa  perlindungan,  yang  semula  dalam Undang-Undang  nomor  6  tahun  1989 adalah selama 14 tahun (dengan kemungkinan diperpanjang selama maksimal 2 tahun) untuk paten biasa dan 5 tahun  untuk  paten  sederhana,  menjadi  20 tahun tanpa perpanjangan untuk paten biasa dan 10 tahun untuk paten sederhana.
Dalam  Undang-Undang  Paten  nomor  14 tahun 2001, istilah Penemuan dan Penemuan  yang  dipakai  dalam  Undang- Undang  1989  dan  1997  diganti  menjadi Invensi  dan  Inventor.  Perubahan  lainnya antara  lain  adalah  pindahnya  kewenangan mengadili  gugatan  paten  dari  Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga, serta penyempurnaan  terkait  batasan  apa-apa saja  yang  termasuk  dan  yang  tidak termasuk sebagai invensi. 27
Kebutuhan akan iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi serta perangkat  perlindungan  hukum  terhadap hasil kegiatan  tersebut,  yang menjadi  salah satu  konsideran  Undang-Undang  tahun 1989,  pun  juga  masih  tetap  menjadi konsideran  Undang-Undang  tahun  1997, dan  tetap  digaungkan  dalam  Undang- Undang  2001  dalam  Penjelasan,  yaitu mengenai dibutuhkannya suatu sistem yang dapat merangsang perkembangan teknologi
26 kontak-contact: com maid, jl, wortel monginsidi 63B, Jakarta Selatan, jakarta 121180(http://www.hki.co.id/artikel)
27 Ibid
dalam  wujud  perlindungan  terhadap  karya intelektual.
Jumlah  permohonan  baik  yang  diajukan, maupun  yang  diberi  paten  oleh,  Direktorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
(DJHKI)  memang  terus  meningkat  dari tahun  ke  tahun.  Akan  tetapi  jumlah permohonan  paten  yang  sudah  melampaui lebih  dari  7000  permohonan  per  tahun masih sangat didominasi oleh para pemohon  asing,  sementara  pemohon- pemohon  lokal    baik  industri,  lembaga penelitian, perguruan tinggi, maupun individu    sepersepuluhnya  saja  masih belum bisa dicapai.
Perkembangan  teknologi  tampaknya  juga masih belum sungguh-sungguh
memanfaatkan  sistem  informasi  paten  baik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan  Intelektual  (DJHKI),  apalagi oleh  otoritas  paten  di  luar  negeri;  selain memang belum terinventarisasi dan terkoordinasi  dengan  baik  antara  lembaga satu  dengan  lainnyapengembangan  dengan pemetaan  teknologi  melalui  penelusuran sistem  informasi  paten  merupakan  langkah lanjutan yang baik dalam rangka menjawab kebutuhan akan iklim pengembangan  teknologi  yang  lebih  baik, tentunya setelah sistem perlindungan paten itu sendiri kita miliki dan terus sempurnakan.  sistem  perlindungan  paten nasional kita sudah diperankan secara lebih optimal, sehingga mampu menjawab kebutuhan tersebut dengan lebih baik lagi.

## B. UpayaHukum terhadap Perlindungan Paten
Paten  merupakan  sistem  (HAKI)  hak kekayaan  intelektual  yang  menetapkan invensi  teknologi  sebagai  obyek  proteksi. Segala  ragam  invensi  yang  dapat  di tetapkan  dibidang  industri  pada  dasarnya dapat di mintakan paten, namun Indonesia ada  pembatasannya  yaitu  tidak  melanggar moral, kesusilaan serta bertentangan dengan ketertiban umum. 28
Ada tiga kriteria yang bisa di patenkan:
28
http://dyahayulestarri.dlogspot.com/2013/05/kajian -implementasi-prinsip-prinsip paten.Op.cit
1. Invensi  itu  harus  baru  (di  nilai  dari segi recold publikasinya,  artinya invensi  itu  perlu  di  publikasikan sebelumnya atau tidak)
2. Mengandung langkah invensif (invensi  itu  merupakan  solusi  tidak dapat di prediksi sebelumnya) 3. Dapat  di  terapkan  di  bidang  industri  ( invensi  itu  dapat  di  gunakan  dalam kegiatan industri untuk dapat menghasilkan barang) Paten  sesuai  dengan  ketentuan  pasal
8  ayat  1  undang-undang  nomor  14  tahun 2001. Diberikan jangka waktu perlindungan  selama  20  tahun  terhitung sejak  tanggal  penerimaan  dan  dapat  di perpanjang,  sedangkan  paten  sederhana sesuai  dengan  pasal  9  undang-undang nomor 14 tahun 2001 diberi jangka waktu selama  10  tahun  terhitung  sejak  tanggal penerimaan dan tidak dapat di perpanjang. 29
 Suatu  paten  dapat  berakhir  sebelum jangkah waktunya apabila :
1. Selama  berturut-turut  pemegang paten  tidak  membayar  biaya tahunan,  maka  paten  dinyatakan batal demi hukum terhitung sejak tanggal yang menjadi batas akhir kewajiban  pembayaran  untuk tahun yang ketiga tersebut.
2. Tidak di penuhi kewajiban pembayaran  biaya  tahunan  yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran  biaya  tahunan  untuk tahun  ke  delapan  belas  dan tahun-tahun  berikutnya,  maka paten  dianggap  berakhir  pada akhir  batas  waktu  kewajiban pembayaran  biaya  tahunan  untuk tahun  yang  ke  delapan  belas tersebut.
 Dan  dasar  hukum  yang  diatur  batal demi hukum :
Pasal 88
Paten  dinyatakan  batal  demi hukum apabila paten tidak memenuhi  kewajiban  membayar biaya  tahunan  dengan  jangka
29 perpustakaan nasional republik indonesia(http://www.pnri.go.id/MajalahOnli neAdd.aspx?id=342).Op.cit
waktu  yang  di  tentukan  untuk undang-undang ini.
Pasal 89
1) Paten  yang  batal  demi  hukum akan diberitahukan secara tertulis oleh berekturat jenderal  kepada  pemegang paten  serta  menerima  lisensi dan mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan tersebut. 2) Paten  yang  dinyatakan  batal dengan  alasan  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  88  di catat dan diumumkan. 30
Perlindungan  bagi  paten  sederhana yang  juga  di  ubah  menjadi  sejak  tanggal penerimaan,  bertujuan  untuk  memberikan kesempatan  kepada  pemegang  paten sederhana  mengajukan  gugatan  ganti  rugi akibat pelanggaran terhitung  sejak tanggal penerimaan. Gugatan ganti rugi baru dapat di ajukan setelah paten sederhana diberikan.  Sifat  dari  paten  sederhana dalam  undang-undang  paten  lama  tedak begitu  jelas. Dalam undang-undang ini  di tegaskan  kebaruan  bersifat  universal. Disamping  tidak  jelas,  ketentuan  dalam undang-undang  paten  lama  memberikan kemungkinan  banyaknya  terjadi  penipuan invensi  dari  luar  negeri  untuk  dimintakan paten sederhana.
Jangka
waktu penerimaan substantif atas paten sederhana  yang  semula  sama  dengan paten, yakni dari 36 bulan di ubah menjadi
24 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan.  Hal  itu  dimaksudkan  untuk mempersingkat jangka waktu pemeriksaan substantif  agar  sejalan  dengan  konsep paten dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat.
C. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Paten
Undang-undang  paten  telah  merumuskan yang  sebagai  tidak  pidana  paten.  Bentuk pelanggaran  paten  antara  lain  berupa membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan atau menyediakan untuk dijual atau di sewakan,  di  serahkan  produk  atau  proses yang  diberi  paten  dengan  cara  apapun tanpa  seizin  dari  dari  inventor  atau
30 Ibid
pemegang  hak  paten  yang  sah  karena bertetangga  dengan  apa  yang  di  atur dalam undang-undang.
Undang-undang  paten  nomor  14
tahun 2001 menentukan bentuk pelanggaran  yang  dibagi  dalam  tiga kelompok yaitu mulai dari pasal 130, pasal 131 dan pasal 132 yang berbunyi;
Pasal 130, Barang  siapa  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  pelanggar  hak  pemegang paten  dengan  melakukan  salah  satu tidakkan  sebagaimana  di  maksudkan dalam  pasal  16  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  4  tahun dan  atau  denda  palang  banyak  Rp 500.000.000,00  (  lima  ratus  juta rupiah).
Pasal 131, Barang  siapa  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  melanggar  hak  pemegang paten  sederhana  dengan  melakukan salah  satu  tindakan  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  16  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  2 tahun dan/atau
denda Rp.250.000.000,00  (  dua  ratus  lima puluh juta rupiah). Pasal 132,
Barang  siapa  dengan  sengaja  dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal 25  ayat  (3),pasal  40,  dan  pasal  41 dipidana  dalam  pidana  penjara  paling lama 2 tahun.
Pasal  131  mengatur  mengenai bentuk pelanggaran paten dalam hal paten biasa,  pasal  131  mengatur  mengenai bentuk  pelanggaran  pada  paten  sederhana, dan  pada  pasal  132  mengatur  mengenai bentuk pelanggaran berupa tidak memenuhi  kewajiban yang dilakukan oleh konsultan  hak  kekayaan  intelektual  dan pegawai  direktorat  jenderal  mengamati ketiga  pasal  ini  maka  bentuk  pelanggaran paten  dapat  kualifikasikan  dalam  tiga  hal yaitu: 31
1. Sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten
31 TB. Irham , hukum pembuktian. Penerbit Ayyccs Grup Jakarta. 2005. Hal 120
2. Sengaja  dan  tanpa  hak  melanggar pemegang paten sederhana dan
3. Sengaja tidak memenuhi kewajiban Walaupun  dalam  kenyatananya  sudah jelas-jelas  terdapat  perbuatan  pelanggaran paten  telah  merugikan  pemegang  hak paten,  terkadang  masih  sulit  untuk mempertahankan  hak-hak  dari  pemegang hak  tersebut,  karana  pemerintah  kurang memperdulikan  penegakan  hukum  dari pelanggaran di bidang paten tersebut.
Bagi  suatu  kejahatan  atau  pelanggaran hanya  boleh  dijatuhkan  satu  hukum pokok.lebih  dari  satu  hukum  pokok  tidak di  perkenankan.  Akan  tetapi,  dalam beberapa  undang-undang  di  luar  kitap undang-undang  pidana  (KUHP),  sudah bnyak  memuat  banyak  ketentuan  atau menjatuhkan  dua  pokok  pidana  sekaligus seperti  yang  di  nyatakan  pasal  130  dan pasal 16  yaitu:
Pasal 130, Barang  siapa  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  pelanggar  hak  pemegang paten  dengan  melakukan  salah  satu tidakkan  sebagaimana  di  maksudkan dalam  pasal  (16)  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  4  tahun dan  atau  denda  palang  banyak  Rp 500.000.000,00  (  lima  ratus  juta rupiah).
Pasal 16 ayat (1),
Pemegang paten memiliki hak eksklusif  untuk  melaksanakan  paten yang  dimilikinya  dan  melarang  pihak lain yang tanpa persetujuannya:
a) Dalam hal paten produk;
Membuat, menggunakan, menjual,
mengimpor, menyewakan,  atau  menyerahkan, atau  menyediakan  untuk  di  jual atau  di  sewakan  atau  diserahkan produk yang diberi paten;
b) Dalam hal paten proses; Menggunakan paten produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tidakan lainnya
sebagaimana  dimaksud  dalam huruf (a).
Mengamati  pasal  ini,  maka  unsur-unsur perbuatan yang dilanggar ini adalah:
1) Barang siapa
2) Dengan sengaja
3) Tanpa hak
4) Melanggar hak pemegang paten
Dalam  undang-undang  paten  nomor  14 tahun  2001,  mengenai  jangka  waktu pembayaran  denda  tidak  ditentukan  atau tidak  dirumuskan  secara  jelas  apakah pembayaran  dilakukan  secara  sekaligus atau  apakah  pembayaran  biasa  dilakukan secara  bertahap  untuk  jangka  waktu tertentu  akan  tetapi  dalam  perkara  pidana, pada  umumnya  jangka  waktu  untuk pembayaran  denda  ditentukan  oleh  jaksa yang mengeksekusi, dimulai dengan waktu dua  bulan  dan  dapat  diperpanjangkan menjadi satu tahun. 32
Tindak pidana dalam paten ini merupakan delik  aduan  (  pasal  133  undang-undang nomor  14  tahun  2001).  Dengan  demikian, tidak  ada  perkara  pidana  paten,  apa  bilah tidak  ada  pengaduan  pada,  artinyapada saat seseorang membuat pengaduan pidana paten :
1. Harus ada undang-undang yang dilanggar
2. Harus ada sanksi pelapor dan memiliki hak  yang  sah  menurut  hukum  untuk melakukan pengaduan
3. Harus  ada  bukti  awal  yang  terlampir dapatpengaduan  yang  di  sampaikan, yang  sesuai  dengan  hak  yang  dimiliki bahwa yang dituduhkan telah melakukan  perbuatan  melanggar  hak dari sih pengadu
4. Harus  ada  tempat  kejadian  dimana telah dilakukan pelanggaran
5. Harus  ada  tersangka  yang  melakukan tindakan pelanggaran.
Hukuman  pidana  bersifat  kumulatif  dan alternative  sekaligus  antara  pidana  penjara dan pidana denda.Dengan demikian, hakim dapat  menjatuhkan  pidana  penjara  atau pidana denda saja, atau sekaligus menjatuhkan  pidana  penjara  atau    pidana denda.

## 4. KESIMPULAN
Dapat  ditarik  kesimpulan  yang  ada  di  atas adalah:
1. Pengaturan Hak Paten Yang
Terdaftar  Di  Indonesia  menurut Undang  Undang  Nomor  14  Tahun 2001 tentang paten, sebagai berikut:
32 Ibid
1).  jangka  waktu  hak  paten  yang terdaftar  20    tahun  dan  paten sederhana  10  tahun.  2)  syarat  paten ada  tiga;  a).penemuan  tersebut merupakan penemuan baru, b).penemuan  tersebut  diproduksi dalam  skala  massal  atau  industrial, c).penemuan  tersebut  merupakan
penemuan yang tidak terduga sebelumnya,  hak  dan  kewajiban inventor  sebagai  penemu  invensi, 3).  tata  cara  permohonan  hak  paten diajukan secara  tertulis  dalam bahasa  Indonesia  kepada  Ditjen Hak Kekayaan Intelektual, kementrian  hukum  dan  hak  asasi manusia.
2. Perlindungan  hukum  kepada  hak paten yang terdaftar bagi para penemu bahwa  penemuan  mereka  tidak  dapat digunakan, didistribusikan, dijual, dihasilkan  secara  komersial,  diimpor, dieksploitasi,  dan  lain-lain  tanpa persetujuan  dari  pemilik  sekarang, jangka  waktu  20  tahun  sejak  tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang,  sedangkan  untuk  paten sederhana, jangka waktu perlindungannya  adalah  selama  10 tahun  dan  tidak   dapat  diperpanjang, sehingga setelah masa tersebut berakhir  paten  akan  menjadi  public domain  (milik  umum)  sehingga  suatu invensi  akan  benar-benar  terbuka untuk umum.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Johnny  Ibrahim,  Teori  dan    Metode  Penelitian hukum    Normatif,  cetakan  ke  enam,Bayumedia Publishing, Malang 2012.
Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum. Universitas Air Langga. Surabaya. 2005
Iswa  Harian,  2010,  Prosedur  Mengurus  HAKI yang benar. Penerbit pustak yustisia. Jakarta
Saidin H, OK, SH, M.Hum, Aspek hukum HAKI edisi revisi 6, PT raja grafinda persada, Jakarta, 2007
TB. Irham , hukum pembuktian. Penerbit Ayyccs Grup Jakarta. 2005. Hal 120
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2001  Tentang Paten
KUHP (kitap undang-undang hukum pidana)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2004 Tentang tata cara pelaksanaan paten
peraturan  pemeritah  nomor  33 tahun  1991  tentang pendaftaran khusus konsultan paten
peraturan  pemerintah  nomor  31  1995  tentang komisi banding paten,

## ARTIKEL
http://rizqiar.blogspot.com/2013/06/hak-paten.html http:/pengacaramuslim.com/pengertian-paten-2 permohonan paten-globomark ip (http://www.globomark.com/permohonan- patan.html) http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian- paten/ pemahaman paten. pusat studi energi - Universitas Gadjah  Madah (http://pse.ugm.ac.id/?p=389) http://www.slideshari.net/tiomangaka/bab-ii- tinjauan-tentang-hak-paten http://hikmahmizan.blogspot.com/2013/04/hak- paten.html. blog wordpress com (https:iketutsuastika.wordpress.com/2012/05/03per aturan-hak-paten-pada-dunia-industri-di-Indonesia) kontak-contact: com maid, jl, wortel monginsidi 63B, Jakarta Selatan, jakarta 121180(http://www.hki.co.id/artikel) http://dyahayulestarri.dlogspot.com/2013/05/kajian -implementasi-prinsip-prinsip paten. perpustakaan nasional republik indonesia(http://www.pnri.go.id/MajalahOnlineAd d.aspx?id=342).