## POLITIK RECALLING DALAM PARLEMENT RIAU 2014 - 2019

## Abstract
The Interim Replacement between the time (PAW) mechanism of six legislators of Riau at 2014-2016 period through the long mechanism and give rise to polemics both at the elite level and on the society. Strating from the proposal for dismissal by the regional council (DPD) of political parties, approval at the meeting of DPRD, verification of the KPUD of Riau Provinces, the letter proposal that then forwarded to the Minister for issued official announcement of  PAW. Delays in the Minister’s decree related determination replacement PAW of the six legislators Riau who participate in 2015 election implication for the vacancy delegation in constituency of the six legislators who resigned. This is administratively highly influential DPRD of Riau in decision making and for the local elections also will impact to reduced their delegations in government. This research used the turnover between the time (PAW) concept and theory of political delegation institutions. This research type is descriptive with qualitative approach, the data collection technique used depth interviews and documentations.
The results showed that the mechanism of the six legislators Riau PAW 2014-2019 period after the enactment into regional head candidates in the elections of December 2015 the dynamics of the level of Parliament and political parties Bearers and take quite long. That condition has implications for vacancies in representative institutions (parliament) Riau province where administratively is not full members of Parliament in decision- making so that the delay in setting the budget Riau in 2016.
Keywords: Interim Replacement, Political Representative.
* Alexsander Yandra
* Adalah Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara FIA Universitas Lancang Kuning

## PENDAHULUAN
Dinamika Penggantian Antar Waktu (PAW) terjadi pada anggota DPRD Riau periode 20014-2019 pasca penetapan enam anggota DPRD Riau menjadi calon kepala daerah pada pilkada desember 2015. Adapaun enam anggota DPRD Riau tersebut yaitu Suparman dan Indra Putra dari Farksi Partai Golkar, Mursini dari PPP, Eko Soehardjo dari Partai Demokrat, dan Zukri Misran dan Syafrudin Potti dari PDIP. PAW enam anggota DPRD Riau tersebut melalui mekanisme yang panjang dan menimbulkan berbagai polemik baik ditingkat elit maupun pada masyarakat. Mulai dari tahap pengusulan pemberhentian oleh dewan perwakilan daerah (DPD) provinsi partai politik, persetujuan dalam rapat DPRD, ferivikasi KPUD Provinsi Riau, surat pengusulan yang kemudian
diteruskan ke mendagri untuk dikeluarkan peresmian penggantian antar waktu melalui gubernur (Pasal 385/ Pasal 388 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Junto Pasal 104/ Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010).
Peresmian pemberhentian dan pengangkatan PAW anggota DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur atas nama presiden. Kemudian diatur lagi dalam Pasal 16 ayat (2) Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pedoman Penggantian Antar Waktu yang menegaskan anggota DPRD Provinsi pengganti antar waktu diresmikan secara administrasi dengan keputusan mendagri atas nama presiden. Realitasnya, masih ada celah yang menjadi perdebatan dalam mekanisme PAW anggota DPRD Riau yang ditetapkan oleh KPUD menjadi

## Hasil Penelitian
calon kepala daerah. Mulai dari terlambatnya surat keputusan mendagri terkait penetapan pengganti PAW dari keenam anggota DPRD Riau yang ikut pilkada lalu Partai PDIP yang belum mengajukan nama untuk pengganti Zukri Misran dan Syaifudin Potti. Implikasinya terjadi kekosongan perwakilan didaerah pemilihan enam anggota dewan yang mengundurkan diri tersebut. Secara administrasi sangat berpengaruh terhadap DPRD Riau dalam pengambilan keputusan dan bagi masyarakat daerah pemilihan dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Penelitian ini mengkaji mekanisme proses PAW enam anggota DPRD Riau periode 2014-2019 pasca ditetapkan menjadi calon kepala daerah. Untuk itu peneliti mengajukan permaslahan bagaimanakah dinamika PAW enam anggota DPRD Riau pasca ditetapkannya menjadi calon kepala daerah pada pilkada 2015. Tujuannya untuk mendeskripsikan dan menganalisis dinamika yang terjadi pada proses PAW enam anggota DPRD Riau periode 2014- 2019 pasca ditetapkannya menjadi calon kepala daerah pada pilkada 2015. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi peningkatan pemahaman dan pengembangan studi tentang sistem perwakilan politik ( representasi politik ) dalam kontek PAW anggota DPRD. memberikan kontribusi kepada Pemerintah, DPRD, KPUD, dan Partai Politik dalam mengambil keputusan yang efektif terkait proses PAW anggota DPRD agar tidak terjadi kekosongan yang begitu lama dalam perwakilan politik di daerah

## TINJAUAN PUSTAKA

## Konsep Pergantian Antar Waktu (PAW)
Ada dua mekanisme atau jalan untuk menduduki jabatan legislatif. Pertama, Anggota DPRD dapat terpilih setelah diajukan oleh calon partai politik yang mengusungnya. Kemudian mengikuti pemilihan umum secara langsung sebagai calon terpilih untuk menjalani jabatan DPRD selama masa periode lima tahun. Atau juga dapat terpilih melalui Penggantian Antar Waktu, jika wakil yang telah terpilih dari hasil pemilihan umum sebelumnya diberhentikan atas usul partai politik,
kemudian digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
Pemberhentian dan pengangkatan adalah dua istilah yang tidak dapat dipisahkan  dalam konteks Penggantian Antar Waktu pada pengisian jabatan anggota legislatif (DPR/DPRD). Namun dalam berbagai literatur (penulisan yang lazim) hanya menyebutkan penggantian antar waktu (PAW) tanpa dikuti pemberhentian dan pengangkatan. Bahkan istilah penggantian dan pemberhentian sering disamakan dalam menerjemahkan istilah recall . Demikian pun dalam prosedur penggantian antar waktu, sudah pasti akan diikuti dengan pemberhentian berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang.
Penggantian antar waktu atas usulan partai politik populer diistilahkan dengan recall . Kata recall dalam bahasa inggris mempunyai beberapa pengertian. Setidaknya menurut Peter Salim (dalam The Contemporary English-Indonesia ), yakni Mengingat, memanggil kembali, menarik kembali atau membatalkan. Sementara dalam kamus politik karangan Marbun, recall di artikan sebagai proses penarikan kembali atau penggantian kembali anggota DPR oleh induk organisasinya yang tentu saja partai politik (Marbun BN, 2005). Prosedurnya dimulai dari inisiatif rakyat pemilih yang mengajukan petisi kepada para anggota Badan Perwakilan. Bila Badan Perwakilan Rakyat menyetujui petisi pemilih (konstituen), maka diadakan pemungutan suara yang akan menentukan apakah wakil rakyat terkait akan lengser atau tetap di jabatannya. Recall adalah hak dari konstituen, bukan hak dari wakil rakyat (representatif).
Recall diatur dalam Pasal 85 Undang- undang Nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR , DPD dan DPRD dan Pasal 8 huruf g undang-undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik. Bahkan posisi recall menunjuk anggota baru untuk mengisi PAW a.

## Hasil Penelitian
dalam undang-undang dasar 1945. Pengertian penggantian antar waktu tidak disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2008, dalam undang-undang Nomor 22 tahun 2003,  dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2007. Padahal semestinya dalam ketentuan umum undang-undang tersebut mutlak mencantumkan mengenai apa yang dimaksud tentang PAW, karena di dalamnya mengatur syarat dan mekanisme PAW.

## Legislasi dan Perwakilan Politik
Dalam berbagai literatur banyak penjelasan mengenai pengertian dan konsep legislasi dan perwakilan politik. Salah satu Pengertian Badan Legislatif diuraikan oleh Prof. Miriam Budiardjo sebagai berikut, Badan legislatif adalah lembaga yang “Legislate” atau membuat Undang-Undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat, maka dari itu badan ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), nama lain yang sering dipakai adalah parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat dianggap merumuskan kemauan rakyat atau umum ini dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum ( public policy ) yang mengikat seluruh masyarakat. Undang-undang yang dibuatnya mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan bahwa ia merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum (Budiardjo, 2005).

## Teori-Teori Lembaga Perwakilan Teori Mandat
Teori mandat ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok pendapat yaitu pertama Mandat Imperatif, menurut teori ini bahwa seorang wakil yang bertindak di lembaga perwakilan harus sesuai dengan perintah (intruksi) yang diberikan oleh yang diwakilinya. Si wakil tidak boleh bertindak di luar perintah, sedangkan kalau ada hal-hal atau masalah/persoalan baru yang tidak terdapat dalam perintah tersebut maka sang wakil harus mendapat perintah baru dari yang diwakilinya. Dengan demikian berarti akan menghambat tugas perwakilan tersebut, akibatnya lahir teori mandat baru yang disebut mandat bebas. Kedua Mandat
Bebas, teori ini berpendapat bahwa sang wakil dapat bertindak tanpa tergantung pada perintah (intruksi) dari yang diwakilinya. Menurut teori ini sang wakil adalah merupakan orang-orang yang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum dari masyarakat yang diwakilinya sehingga sang wakil dimungkinkan dapat bertindak atas nama mereka yang diwakilinya. Ajaran ini dipelopori oleh Abbe Sieyes di Perancis dan Block Stone di Inggris. Dalam perkembangan selanjutnya teori ini berkembang menjadi teori Mandat Representatif. Ketiga Mandat Representative, teori ini mengatakan bahwa sang wakil dianggap bergabung dalam lembaga perwakilan, dimana yang diwakili memilih dan memberikan mandat pada lembaga perwakilan, sehingga sang wakil sebagai individu tidak ada hubungan dengan pemilihnya apalagi untuk minta pertanggungjawabannya. Yang bertanggung jawab justru adalah lembaga perwakilan kepada rakyat pemilihnya (Jimly Asshiddiqie, Jurnal Konstitusi Volume 3 Nomor 4, 2006).

## Teori Organ
Ajaran ini lahir di Prancis sebagai rasa ketidakpuasan terhadap ajaran teori mandat. Para sarjana mencari dan membuat ajaran/teori baru dalam hal hubungan antara wakil dengan yang diwakilinya. Teori Organ diungkapkan oleh Von Gierke (Jerman), bahwa negara merupakan satu organisme yang mempunyai alat-alat perlengkapannya seperti : eksekutif, parlemen dan rakyat, yang semuanya itu mempunyai fungsinya sendiri-sendiri namun antara satu dengan lainnya saling berkepentingan. Dengan demikian maka setelah rakyat memilih lembaga perwakilan mereka tidak perlu lagi mencampuri lembaga perwakilan tersebut dan lembaga ini bebas menjalankan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

## Teori Sosiologi
Ajaran ini menganggap bahwa lembaga perwakilan bukan merupakan bangunan politis, akan tetapi merupakan bangunan masyarakat (sosial). Para pemilih akan memilih wakil-wakilnya yang dianggap benar-benar ahli dalam bidang

## Hasil Penelitian
kenegaraan yang akan bersungguh-sungguh membela kepentingan para pemilih. Sehingga lembaga perwakilan yang terbentuk itu terdiri dari golongan-golongan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Artinya bahwa lembaga perwakilan itu tercermin dari lapisan masyarakat yang ada. Yang membahas teori ini dipelopori oleh Rieker.

## Teori Hukum Obyektif
Leon Duguit mengatakan bahwa hubungan antara rakyat dan parlemen dasarnya adalah solidaritas. Wakil-wakil rakyat dapat melaksanakan dan menjalankan tugas kenegaraannya hanya atas nama rakyat. Sebaliknya rakyat tidak akan dapat melaksanakan tugas kenegaraannya tanpa memberikan dukungan kepada wakil-wakilnya dalam menentukan wewenang pemerintah. Dengan demikian ada pembagian kerja antara rakyat dan parlemen (Badan Perwakilan Rakyat). Keinginan untuk berkelompok yang disebut solidaritas adalah merupakan dasar dari hukum dan bukan hak-hak yang diberikan kepada mandataris yang membentuk lembaga perwakilan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Desain yang digunakan dengan cara studi, dengan tipe ekploratif. Waktu penelitian lebih kurang 3-4 bulan sehingga dapat memaksimalkan data dari berbagai sumber informasi. Penelitian ini akan dilakukan pada DPRD Provinsi Riau, KPUD Provinsi Riau, dan DPD Partai Politik dari enam anggota DPRD yang mengundurkan diri. Lembaga tersebut memiliki kewenangan dalam memproses PAW anggota DPRD Riau periode 2014-2019. Adapun alasan pemilihan ketiga lembaga tersebut karena mekanisme proses PAW anggota DPRD sangat ditentukan oleh keputusan yang diambil oleh ketiga lembaga sehingga tidak terjadi kekosongan dalam perwakilan politik di daerah.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling yakni, teknik
pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Penggunaan teknik purposive sampling dimaksudkan untuk mengambil sejumlah orang yang dipilih oleh peneliti menurut kriteria yang dimiliki oleh orang tersebut. Dengan kata lain informan dipilih dengan cermat sehingga relevan dan cukup representatif dengan desain penelitian. Informan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian yang akan memberikan informasi atau jawaban mengenai apa yang menjadi objek penelitian.
Dalam penelitian ini informan yang dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut:
Tabel 2. Daftar Nama Informan
Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga, karena untuk mengetahui Dinamika PAW enam anggota DPRD Riau Periode 2014-2019 pasca penetapan menjadi pasangan kepala daerah pada Pilkada desember 2015 adalah lembaga DPRD Riau, KPUD Riau, dan DPD Partai Politik pengusul. Teknik pengumpulan data dengan cara Wawancara dan dokumentas. Hasil wawancara akan lebih kredibel, terukur atau dapat dipercaya kalau didukung oleh data-data dokumentasi yang berkaitan dengan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Riau Periode 2014-2019 pasca penetapan menjadi pasangan kepala daerah pada Pilkada 2015. Seluruh data yang didapat akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif melalui interpretasi etik dan emik.
No Nama Informan Jabatan 1 Indra Putra, ST Fraksi Golkar 2 Yulisman, S.Si Fraksi Golkar (PAW) 3 Suparman, S.Sos Fraksi Golkar 4 Masgaul Yunus, SH, MH Fraksi Golkar (PAW) 5 Zukri Misran Fraksi PDIP 6 Syaifuddin Potti Fraksi PDIP 7 Eko Suhardjo, SH Fraksi Demokrat 8 H. Muhammad Yatim, SE Fraksi Demokrat 9 Mursini Fraksi PPP 10 Malik Siregar Fraksi PPP 11  Ilham M Yasir, SH, LLM KPUD Riau Divisi Hukum 12  Abdul Hamid, SP, M.Si KPUD Riau Divisi Teknis 13  H. Ruspan Aman Ketua Harian Partai Golkar 14  Kordias Pasaribu Ketua DPD PDI-P Riau

## Hasil Penelitian

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Proses PAW Enam Anggota DPRD Riau Periode 2014-2019
Pergantian Antar Waktu (PAW) enam anggota DPRD Riau yang maju pada Pilkada serentak Desember 2015 melalui dinamika dan proses yang cukup panjang. Seperti diketahui bahwa ada enam anggota DPRD Riau yang maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015. Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa anggota DPRD yang maju Pilkada harus mengundurkan diri. Enam Anggota DPRD Riau tersebut berasal dari beberapa partai politik peserta Pileg 2014, diantaranya Suparman (Golkar), Indra Putra (Golkar), Syafaruddin Poti (PDIP), Zukri Misran (PDIP), Eko Suharjo (Demokrat), dan Mursini (PPP). Namun, jika mengacu pada peraturan nama-nama PAW enam anggota DPRD tersebut bisa dilihat seperti dalam sistem informasi pergantian antar waktu (Simpaw) dari KPU. Dimana KPU menerima usulan PAW melalui surat yang disampaikan oleh Ketua DPRD, selanjutnya KPUD Riau memproses dalam waktu lima hari kerja. KPUD Riau melakukan rapat dan sidang pleno untuk menentukan siapa PAW dari enam anggota DPRD yang mengundurkan diri tersebut (Abdul Hamid, 15 Mei 2016).
Ketentuan pengganti PAW yaitu sebagaimana legislator yang diganti merupakan perolehan suara terbanyak setelah legislator yang digantikan. Dengan demikian nama-nama tersebut bisa dilihat dari hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2014 lalu. Berdasarkan data Pileg 2014 yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau nama-nama tersebut di antaranya Suparman yang mencalonkan diri sebagai Bupati Rokan Hulu, terpilih saat Pileg 2014 dengan 25.110 suara, akan digantikan oleh Masgaul Yunus SH MH dengan perolehan suara terbanyak kedua yakni 8.089 suara. Kemudian, Syafarudin Poti, yang juga maju sebagai calon Bupati Rokan Hulu, pada Pileg 2014 lalu memperoleh 14.952 suara, akan digantikan oleh Rusli Ahmad, yang memperoleh suara sebanyak 6.536. Selanjutnya
Indra Putra yang maju sebagai Bupati Kuansing, memperoleh suara sebanyak 17.448, akan digantikan oleh Yulisman, dengan prolehan suara sebanyak 10.708 (Sekretariat KPUD Riau).
Selanjutnya Mursini yang maju sebagai calon Bupati Kuansing, memperoleh 14.471 suara saat Pileg lalu, akan digantikan Malik Siregar yang hanya memperoleh suara sebanyak 1.909. Kemudian Zukri Misran yang memperoleh suara sebanyak 31.034, akan digantikan oleh Ev. Tengger Sinaga yang memperoleh suara sebanyak 10.245. Selanjutnya Eko Suharjo, yang maju sebagai Wakil Walikota Dumai mendampingi Zulkifli As, saat Pileg 2014 memperoleh suara sebanyak 13.462, akan digantikan oleh Edi Muhammad Yatim, yang memperoleh suara sebanyak 4.374.
PDI-Perjuangan membenarkan jika pengganti Zukri Misran merupakan Tengger Sinaga dan Pengganti Syafruddin Poti merupakan Rusli Ahmad. Untuk Pelalawan PDI Perjuangan dapat dua suara yakni, Zukri dan dibawahnya Soniwati. Kemudian suara selanjutnya Tengger sinaga, sehingga saudara Tengger Sinaga yang akan menggantikan Zukri. Kemudian untuk pengganti Syafruddin Poti di Kabupaten Rokan Hulu adalah Rusli Ahmad (Ketua DPD PDI-Perjuangan Riau, Kordias Pasaribu). Pimpinan DPW PPP juga membenarkan jika pengganti Mursini yang maju pada Pilkada di Kabupaten Kunsing akan digantikan oleh Malik Siregar. Untuk PAW itu kan sudah ada peraturanya siapa yang memperoleh suara terbanyak berikutnya. Kecuali yang bersangkutan dalam persoalan hukum atau hal lainya. Kalau untuk pengganti Pak Mursini itu adalah Malik Siregar (Wakil Ketua DPW PPP Riau, Husaimi Hamidi). Terkait proses PAW di KPU Provinsi Riau, dengan melakukan verifikasi data calon yang akan menggantikan anggota DPRD Riau yang maju pada Pilkada 2015. Penggantian tersebut berdasarkan perolehan suara terbanyak atau perolehan suara nomor dua dibawah anggota dewan yang mundur. Mekanismenya, partai mengajukan pengunduran diri anggota dan
Pemerintah Provinsi Menyampaikan Hasil PAW Ke Mendagri
Pemerintah Pusat melalui Mendagri mensahkan PAW dari 6
usulan nama yang di setujui 4 nama yaitu Yulisman, Masgaul Yunus, Malik Siregar dan Edi Muhammad Yatim Usula n PAW Hasil Sidang  Paripurna Hasil Simpa w PARTAI POLITIK DPRD Provinsi KPUD RIAU Badan Kehormatan SIMPAW Hasil enam anggota DPRD yang PAW yaitu Masgaul Yunus, Yulisman, Rusli Ahmad, Malik Siregar, Ev Tengger Sinaga,
Gambar 2. Skema proses PAW enam anggota
DPRD Riau 2014-2019
No Nama Anggota
DPRD PAW Partai Politik Ket 1. Suparman Masgaul Yunus Golkar Konsisten Tetap dilantik 2. Indra Putra Yulisman Golkar Konsisten Tetap dilantik 3. Mursini Malik Siregar PPP Konsisten Tetap dilantik 4. Eko Suharjo Edi Muhammad Yatim P Demokrat Konsisten Tetap dilantik 5. Zukri Misran Tengger Sinaga PDI-P Tidak Dilantik 6. Safruddin Poti Rusli Ahmad PDI-P Tidak Dilantik
kepada pimpinan DPRD Riau. Pimpinan dewan kemudian akan menelaah bersama Badan Kehormatan DPRD Riau untuk selanjutnya meneruskan ke KPU Riau (Ilham M Yasir). Pada dasarnya enam nama anggota DPRD Riau yang maju Pilkada desember 2015 tersebut sudah melalui proses Paripurna di DPRD Riau untuk diusulkan pemberhentiannya secara resmi kepada Kementrian Dalam Negeri melalui pemerintah provinsi Riau, akan tetapi dari keputusan Mendagri dua nama yang diusulkan tidak disetujui. Lebih lanjutnya berikut skema proses PAW enam anggota DPRD Riau 2014-2019 yang maju dalam Pilkada Desember 2015.

## Problematika PAW Enam Anggota DPRD
Riau Periode 2014-2019
Konsistensi Partai dalam Memproses Usulan PAW
Permaslahan Pergantian Antar Waktu (PAW) dua anggota DPRD Riau dari fraksi PDI P belum dapat dilaksanakan. Meskipun persoalan tersangkut pada permasalahan di DPP, Fraksi
PDIP DPRD Riau memastikan proses PAW tersebut tinggal hanya menunggu persiapan kelengkapan administrasi. Demikian disampaikan ketua fraksi PDI P DPRD Riau, Makmun Solihin, Rabu (10/2/2016) di gedung DPRD. Prosesnya udah hampir selesai. Kekosongan dua kader PDI P dalam struktur di DPRD Riau telah melemahkan dan memengaruhi kinerja pihaknya di lembaga legislatif tersebut.
Namun begitu, pihaknya juga dapat memaklumi kepentingan DPP partai yang lebih memprioritaskan untuk fokus memenangkan partai berlambang banteng ini di Kalimantan Tengah dalam pemilihan Gubernur yang sempat bermasalah. DPP PDI-P sekarang tengah sibuk menyelesaikan persoalan pemenangan partai di Kalteng. Kita masih menunggu hingga akhirnya DPP dapat menentukan figur PAW DPRD Riau sesegera mungkin. Diketahui sebelumnya, proses peralihan dua PAW PDI P DPRD Riau saat ini masih terkesan mandeg dan jalan di tempat. Padahal dari enam anggota DPRD Riau yang maju di Pilkada 2015 lalu, sudah ada empat yang telah di PAW  dan dilantik beberapa waktu lalu. Jadi, hanya tinggal pengganti  Zukri Misran dan Safruddin Poti dari PDIP saja yang belum ditetapkan. Dapat dipetakan tigkat konsistensi partai politik masih sangat rendah terkait proses PAW yang sedang berlangsung. Penelitipun mengintrepretasikan partai yang konsisten dan tidak konsisten sperti tabel dibawah ini.
Tabel 3 . PAW Anggota DPRD Riau 2014-2016
Sumber: data olahan penelitian 2016

## Hasil Penelitian

## Mekanisme Internal Partai Dalam Proses PAW
Keenam Anggota DPRD Riau Periode 2014-2019 berhenti antar waktu karena mengundurkan diri dan maju dalam pilkada 2016. Artinya DPRD Riau diberhentikan antar waktu karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD Riau. Maka diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Riau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum.
Pemberhentian anggota DPRD Riau karena mengundurkan diri, dan diberhentikan, selanjutnya diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Riau dengan tembusan kepada gubernur. Paling lama tujuh hari sejak diterimanya usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pimpinan DPRD menyampaikaan usulan pemberhentian anggota DPRD Riau kepada gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian. Paling lama tujuh hari sejak diterimanya usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud menyampaikan usulan tersebut kepada gubernur. Gubernur meresmikan pemberhentian paling lama empat belas hari sejak diterimanaya usulan pemberhentian anggota DPRD Riau. Pemberhentian anggota DPRD Riau sebagaimana dimaksud dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/ kota atas pengaduan dari pimpinan DPRD , masyarakat dan atau pemilih.  Keputusan Badan Kehormatan (BK) DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD Riau sebagaimana dimaksud dilaporkan oleh BK kepada Rapat Paripurna.
Paling lama tujuh hari sejak keputusan BK DPRD Riau yang telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna, pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan. Pimpinan partai politik yang bersangkutan
menyampaikan keputusan pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD paling lambat tiga puluh hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota dari pimpinan DPRD.
Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pimpinan DPRD, tetapi meneruskan keputusan BK DPRD kepada Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian. Paling lama tujuh hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud. Paling lambat empat belas hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu, dari gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan dengan keputusan gubernur. Sebelum memangku jabatan anggota DPRD pengganti antar waktu mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota.
Rangkaian panjang proses tersebut memberikan gambaran PAW anggota DPRD bukanlah sesuatu yang mudah tetapi melalui proses administrasi sehingga cukup memakan waktu. Selanjutnya mekanisme internal partai juga menjadi sesuatu pertimbangan yang memakan waktu panjang. Walaupun secara proses partai mengsulkan nama yang diberhentikan akan tetapi nama yang menggantikan (PAW) yang menjadi proses yang panjang dipartai politik. Kepengurusan partai politik harus memahami dan arif terkait pergantian di DPRD, karena kalau dibiarkan terus seperti ini akan mengganggu proses pengambailan keputusan di organisasi DPRD Riau itu sendiri.

## Lambatnya Surat Keputusan Mendagri
Salah satu yang menjadi kendala yaitu lamanya surat keputusan (SK) resmi dari Kementrian dalam Negeri (Kemendagri) terkait enam anggota DPRD yang di PAW. Pada tanggal 21 Desember 2015 akhirnya dikeluarkannya 4 SK Mendagri Republik Indonesia yakni sebagai berikut,
SK Mendagri dengan No Surat I61.H-6026 tanggal 23 November 2015 Tentang Peresmian Pengangkatan Masgaul Yunus, SH, MH dari Partai Golkar se-bagai PAW anggota DPRD Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 terhitung mulai tanggal Pengu-capan Sumpah/Janji. a. SK Mendagri dengan No Surat 161.14-6027 tanggal 23 November 2015 Tentang Peresmian Pengangkatan Malik Siregar dari PPP sebagai PAW Anggota DPRD Provinsi Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 ter- hitung mulai tanggal Pengu-capan Sumpah/ janji.
b. SK Mendagri dengan No Surat 161.14-6028 tanggal 23 November 2015 Tentang Pere- smian Pengangkatan Saudara Eddy A. Mohd Yatim, SE dari Partai Demokrat sebagai PAW
Ang-gota DPRD Riau sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/janji.
c. SK Mendagri dengan No Surat 161.14-6043 tanggal 23 November 2015 Tentang Peresmian Pengangkatan Saudara Yulisman, S.Si dari Partai Golkar sebagai PAW Anggota DPRD Riau sisa Masa Jabatan Tahun 2014- 2019 terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/janji
Namun yang menarik disini adalah tidak tercantumnya Surat Keputusan Kemendagri terkait PAW dua kader PDI-P. Hal inilah yang menjadi permasalahan dimana PDI-P sebagai partai pemerintah justru memperlambat mekanisme PAW bagi kadernya sendiri, bukan mempercepat proses administrasi PAW itu sendiri. Berdasarkan temuan analisis wawancara dan data di media sebagai arsip pendukung, peneliti meintrepretasikan keterlambatan proses PAW enam anggota DPRD Riau pasca ditetapkannya menjadi calon kepala daerah dalam pilkada desember 2015 sesungguhnya dari internal PDIP sebagai partai pemerintah, namun berimplikasi terhadap partai politik lainnya yang kadernya juga di PAW. Dengan hal ini preferensi politik dari partai PDIP berpengaruh terhadap proses PAW anggota DPRD diluar partai PDIP tersebut.

## Dinamika PAW Enam Anggota DPRD Riau
Periode 2014-2019

## Konstelasi Politik Menjelang Pilkada 2015 di DPRD Riau
Realitas politik menjelang pilkada sangat mempengaruhi proses PAW enam anggota DPRD Riau periode 2014-2019. Konstelasi politik terkonstruksi berdasarkan kepentingan politik dari elit politik dan partai politik yang mengusung kadernya dalam pilkada tersebut. Maka dari itu proses PAW menjadi bagian kedua dari kepentingan politik yang ada, karena secara prosedur sudah menjalankan mekanisme sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

## Menurunnya Kinerja Anggota DPRD Riau

## Kekososngan beberapa struktur di DPRD
Riau pasca mengundurkan diri enam anggota DPRD Riau 2014-2019 karena maju dalam pilkada desember 2015, berdampak terhadap tertundanya Penetapan APBD Riau Tahun 2015 untuk realisasi tahun 2016. Sesuatu yang seharusnya tidak terjadi dalam proses budgeting di DPRD, karena tugas sebagai legislator salah satunya adalah menentukan Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan tugas pembuatan peraturan dan pengawasan. Kekosongan formasi DPRD Riau terjadi dalam jangka waktu yang panjang dan terjadi perlambatan dalam pengambilan kebijakan di DPRD Riau dalam rentang waktu satu tahun.

## KESIMPULAN
Kesimpulannya bahwa dinamika pergantian antar waktu (PAW) enam anggota DPRD Riau melalui proses dan dinamika yang cukup panjang. Hal tersebut berimplikasi terhadap terhambatnya prosedur PAW sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan UU yaitu melebihi 60 hari bahkan sampai pada 120 hari pasca mengundurkan diri. Permasalahannya yang terjadi diantaranya rendahnya konsistensi partai dalam memproses usulan PAW, mekanisme internal partai yang dalam usulan PAW terjadi banyak perdebatan dan banyak pertimbangan, selanjutnya lambatnya SK Mendagri
dalam  memutuskan PAW terhadap enam anggota DPRD Riau tersebut berdampak terhadap kinerja DPRD Riau dalam melaksanakan tugas budgeting, regulasi dan pengawasan. Hal tersebut mendeskripsikan rendahnya komitmen pemerintah untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan ketentuan dan aturan yang berlaku.  Penulis merekomendasikan kepada Partai Politik perlu desentralisasi politik dalam pengambilan keputusan pada tingakat Dewan Pengrus Pusat (DPP) kepada Dewan Pengurus Daerah (DPD) selanjutnya anggota DPRD harus konsisten dalam menjalankan peraturan yang berlaku serta pemerintah yaitu kemendagri selalu bersinergi untuk memproses setiap apa yang menjadi keputusan di tingkat pemerintah yang dibawahnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penundaan waktu yang terlalu lama dalam PAW Anggota DPRD Riau pasca ditetapkannya sebagai calon kepala daerah dalam pilkada desember 2015.

## Daftar Pustaka
Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
Creswell, John. W. Research Design, Qualitative and Quantitative Aproaches, Jakarta : KIK Press.
Gaffar, Affan. 2000. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar
J. Moleong, Lexi. 2005. Metode Penelitian
Kualitatif . Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Marbun, BN. 2005. Kamus Politik . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
Nimmo, Dan. 2004. Komunikasi Politik. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Pamungkas, Sigit. 2012. Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism
Purwanto, Edi, Demokratisasi, Sistem Politik dan Pemerintahan , Averroes  Press,
Malang, 2011.
Syaukani, Afan Gafar, M. Ryaas Rasyid,.2002. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Solihin, Dadang. Pengukuran Good Governance Index – Bahan Diskusi Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi daerah (EKPOD) – Jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi daerah, Depdagri.
K. Yin, Robert. 2003. Studi Kasus (Desain dan Metode) , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Jimly Asshiddiqie, Desember 2006, “Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrument Demokrasi” Jurnal Konstitusi, Volume 3 Nomor 4.
Sebastian Salang, Parlemen: Antara Kepentingan Politik VS Aspirasi Rakyat, Dalam Jurnal Konstitusi, Volume 3 Nomor 4, Desember 2006. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010