## Strategi Peladang Berpindah di Routa Dalam Rangka Menguatkan Klaim Hak Atas Tanah Bekas Areal Perladangan Berpindah di Masa Lalu

## Sarlan Adijaya
Universitas Haluoleo rambuwawi@gmail.com

## Abstract
Claims of rights to land formerly shifting cultivation areas in the past, as referred to by the terms orawu, anahoma, laliwata and osambu are now increasingly ineffective  - one of which is because the former shifting cultivation area has been abandoned for a long time where  the  trees  have  grown  as  usual,  until  hardly  leaving  the  slightest  sign  of  former swidden cultivation areas. As a result, lands in the former shifting cultivation areas in the past are now being taken over and controlled by other parties.
This  research,  which  lasted  for  six  months,  was  conducted  in  Routa  District,  Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province, considering that in this area a new phenomenon has developed in which land formerly cultivated areas in the past was re-opened by their descendants of current shifting cultivators in order to strengthen land rights claims. There are …. informants participated in this study, including shifting cultivators and descendants of  shifting  cultivators,  government  officials,  and  local  law  enforcers.  Data  collection techniques were carried out through interviews and observations.
The study shows that the current strategy of the descendants of shifting cultivators in Routa  is  to  re-open  their  parents'  former  shifting  cultivation  areas  -  this  strategy  is increasingly  emphasized  through  planting  growing  crops,  creating  boundaries  and legalizing land rights with both SKT and SHM. These strategies have proven to be quite successful in overcoming the encroachment of former shifting cultivation areas as well as providing new economic bases for shifting cultivators in the form of land and gardens.
Keywords: Strategy, land, cultivator, cultivated area, shifting cultivation, and tenure.

## Pendahuluan
Klaim hak atas tanah bekas areal perladangan berpindah dimasa lalu yang memiliki beragam istilah,  yakni orawu , anahoma , laliwata dan osambu ,  saat  ini  semakin  tidak  efektif  lagi karena  beragam  hal. Pertama ,  bekas  areal perladangan  berpindah  tersebut  telah  cukup lama  ditinggalkan  dimana  pepohonan  sudah tumbuh seperti sediakala, hingga hampir tidak menyisakan  lagi  sedikit  pun  tanda  sebagai bekas  areal  perladangan  berpindah. Kedua , tidak  adanya  tanaman  tumbuh  tertentu  yang menonjol  di  atas  tanah  bekas  areal perladangan berpindah yang berfungsi sebagai
penanda. Ketiga ,  tidak  nampak  adanya penguasaan  fisik  secara  nyata  oleh  anak keturunan peladang berpindah terhadap bekas areal  perladangan  berpindah  tersebut. Akibatnya,  tanah-tanah  pada  bekas  areal perladangan  berpindah  di  masa  lalu,  saat  ini banyak  diserobot  dan  dikuasai  oleh  pihak- pihak  lain,  yaitu  pengusaha  kayu,  pengusaha perkebunan kelapa sawit, pengusaha pertambangan  nikel,  migran  dari  Selatan  dan orang-orang kaya baru. Situasi ini menyebabkan  anak  keturunan  peladang berpindah  kehilangan  akses/kontrol  atas tanah-tanah bekas areal perladangan
berpindah orang tua mereka dimasa lalu serta secara  langsung  pula  membatasi  kesempatan mereka  untuk  mengembangkan  praktek perladangan  berpindah  di  atas  tanah  bekas areal perladangan berpindah tersebut.
Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas,  maka  artikel  ini  ditujukan  untuk mengeksplorasi strategi-strategi
yang dilakukan  oleh  anak  keturunan  peladang berpindah di Routa dalam rangka menguatkan kembali  klaim  hak  atas  tanah  bekas  areal perladangan  berpindah  orang  tua  mereka  di masa  lalu  serta  sejauh  mana  strategi-strategi tersebut dapat berjalan efektif.
Adaptasi merupakan konsep sentral dalam  studi  ekologi  karena  ini  adalah  proses dimana hubungan organisme/lingkungan yang menguntungkan
terbentuk
(Hardesty 1941:21).  Penekanan  Hardesty  pada  adaptasi sebagai  konsep  sentral  dalam  kajian  ekologi, meliputi  pula  kajian  antropologi  ekologi. Antropologi  ekologi  sebagai  cabang  ilmu antropologi yang melibatkan diri dalam studi- studi  lingkungan  ekologis  atau  menjadikan lingkungan  sebagai  latar  belakang  kajiannya (Hardesty 1941:1; Steward 1976:43-57; Moran 1979:4; Ellen 1982:1; Rambo 1983:1; Johnston 2010:3). Bennet (1976:246) menganggap bahwa  adaptasi  adalah  kapasitas  manusia untuk  melakukan self-objectification ,  belajar dan  mengantisipasi.  Adaptasi  terhadap lingkungan  dibentuk  dari  tindakan  yang berulang-ulang  sebagai  proses  penyesuaian terhadap  lingkungan  tersebut.  Bennet menekankan  bahwa  adaptasi  bukan  hanya persoalan  bagaimana  mendapatkan  makanan dari  suatu  kawasan  tertentu,  tetapi  juga mencakup persoalan transformasi sumberdaya lokal  dengan  mengikuti  model  standar konsumsi manusia yang umum serta biaya dan harga  atau  mode-mode  produksi  di  tingkat nasional.
Selanjutnya  Bennet  (1969:11-14) mengindikasikan  bahwa  terdapat  3  jenis
adaptasi  yang  berbeda  satu  dengan  lainnya, yaitu adaptive  behavior (perilaku  adaptif), adaptive strategies (siasat-siasat adaptif), dan adaptive  processes (proses-proses  adaptif). Perilaku  adaptif  merupakan  “ mekanisme koping  atau  cara  menghadapi  orang  dan sumber  daya  untuk  mencapai  tujuan  dan menyelesaikan  masalah”; strategi  adaptif adalah  “ pola  yang  dibentuk  oleh  banyak penyesuaian  terpisah  yang  dilakukan  orang- orang untuk mendapatkan dan menggunakan sumber daya dan untuk memecahkan masalah langsung  yang  dihadapi  mereka ”;  sedangkan proses  adaptif  merupakan  “ perubahan  yang diperkenalkan  dalam  periode  waktu  yang relatif lama dengan penggunaan berulang dari strategi tersebut”.
Lebih  lanjut  Bennet  (1969:  11-15) mengemukakan  beberapa  poin  penting  dari adaptasi,  yaitu:  siasat-siasat  adaptif  tersebut berada  pada  tingkat  yang  disadari  oleh  para pelaku;  siasat-siasat  tersebut  dirumuskan dalam bentuk pengetahuan maupun tindakan; proses-proses  adaptif  adalah  pernyataan, formulasi  dari  pengamat  atau/peneliti,  dan; adaptif  atau  tidak  adaptif-nya  suatu  perilaku ditentukan apakah perilaku tersebut berkenaan  dengan  pencapaian  tujuan  atau penyelesaian  masalah,  seperti  mengatasi keterbatasan  atau  kelangkaan  sumberdaya guna  mencapai  tujuan-tujuan  tertentu  atau untuk  mewujudkan  keinginan-keinginan  yang diharapkan.
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas, maka  tindakan  anak  keturunan  peladang berpindah yang kembali membuka bekas areal perladangan  berpindah  orang  tua  mereka  di masa  lalu  adalah  suatu  strategi  adaptasi terhadap  praktek  penguasaan  tanah  bekas areal  perladangan  berpindah  yang  dilakukan oleh pengusaha kayu, pengusaha perkebunan, pengusaha pertambangan, migran dan orang- orang kaya baru di Routa.
Perladangan  berpindah,  pertanian gilir  balik  atau  pertanian  tebang  bakar
merupakan  suatu  sistem  pertanian  dalam kawasan hutan yang kegiatan intinya meliputi penebangan,  pembakaran  dan  penanaman, dengan  istilah  yang  beragam  di  berbagai belahan  dunia.  Rambo  (1983:8),  misalnya, mengemukakan  bahwa  “ sistem  pertanian berpindah ( swidden agriculture ) adalah sistem di  mana  petani  menebang  sebidang  tanah  di hutan,  membiarkan  vegetasi  mengering  dan kemudian  membakarnya  sebelum  menanam tanaman”. Sementara  Seavoy  (1973:22) mendefinisikan “sistem perladangan berpindah  ( shifting  cultivation )  umumnya didefinisikan  sebagai  menebang  pohon  dan kemudian  mengolah  tanah  ini  selama  satu tahun  atau  lebih  sebelum  meninggalkannya untuk kepentingan tambalan lain ”. Jika Rambo menekankan
pada adanya praktek penebangan,  pengeringan,  pembakaran  dan penanaman dari perladangan berpindah, maka
Seavoy  lebih  menitikberatkan  pada  praktek penebangan  pepohonan  dan  pengolahan tanah  untuk  beberapa  tahun  sebelum kemudian ditinggalkan.
Pada suku Tolaki, Taridala dan Adijaya (2002:27),  secara  lebih  rinci  mengemukakan bahwa  perladangan  berpindah (monda’u) adalah suatu bentuk usaha perladangan yang dilakukan dengan cara menebang pepohonan dan  membakarnya  dengan  tahapan,  yang diawali dengan monggiikii ando’olo (pemilihan lokasi perladangan); mohoto o wuta (upacara pra monda’u ); mosalei (menebang pepohonan kecil,  menebas  akar-akaran,  dan  lain-lain); monduehi (menebang  pepohonan  besar); humunu (membakar);
mo’enggai (membersihkan sisa-sisa pembakaran); motasu (menanam  padi); mosaira  dan  mete’ia (membersihkan  rerumputan  dan  menjaga tanaman); mosowi (panen);  dan  diakhiri dengan molonggo (memasukkan  ke  dalam lumbung). Mekanisme penguasaan tanah berkelindan  dengan  konsep  hak  menguasai atas  tanah,  yang  meliputi  hak  menguasai
negara dan hak menguasai masyarakat. Konsep hak  menguasai  negara  bersumber  pada  teori domain atau domain theory yang menyatakan bahwa  semua  tanah  adalah  milik  raja  atau pemerintah  (Suhendar  dan  Kasim  1996:10). Teori  inilah  yang  kemudian  menjadi  dasar dibuatnya  undang-undang  pertanahan  atau agrariche  wet yang  salah  satu  pasalnya menyatakan, bahwa “semua tanah yang tidak terbukti  bahwa  atas  tanah  itu  tidak  ada  hak milik mutlak (eigendom) adalah domein negara (Harsono dkk. 1996:14).
Kendati  tidak  persis  sama  dengan agrariche  wet tersebut  di  atas,  Undang- Undang  Pokok  Agraria  Nomor  5  Tahun  1960 (selanjutnya  disebut  UU  Pokok  Agraria) memberikan  kekuasaan  yang  besar  kepada negara untuk mengendalikan urusan pertanahan.  Pasal  2  (ayat  2)  memberikan wewenang kepada negara untuk: 1) mengatur dan menyelengarakan peruntukan,
penggunaan,  persediaan  dan  pemeliharaan bumi,  air  dan  ruang  angkasa;  2)  menentukan dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa  dengan  perbuatan-perbuatan  hukum yang  mengenai  bumi,  air  dan  ruang  angkasa, dan; 3) menentukan dan mengatur hubungan- hubungan  hukum  dan  perbuatan-perbuatan hukum  yang  mengenai  bumi,  air  dan  ruang angkasa.
Sejalan  dengan  UU  Pokok  Agraria, Undang-Undang  Nomor    41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan  (selanjutnya  disebut  UU Kehutanan,  pasal  4)  menyebutkan  bahwa:  1) Semua  hutan  di  dalam  wilayah  Republik Indonesia,  termasuk  kekayaan  alam  yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat;  2) Penguasaan  hutan  oleh  negara  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  memberi  wewenang kepada  Pemerintah  untuk:  a.  mengatur  dan mengurus  segala  sesuatu  yang  berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai
kawasan  hutan  atau  kawasan  hutan  sebagai bukan  kawasan  hutan;  dan  c.  mengatur  dan menetapkan  hubungan-hubungan  hukum antara  orang  dengan  hutan,  serta  mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan; 3) penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Sementara  itu  hak  menguasai masyarakat atas tanah bersumber pada hukum adat  yang  diistilahkan eigendomsrecht (hak eigendom), communaal  bezitsrecht (hak komunal) ,  beschikkingsrecht (hak  pertuanan)
atau beschikken (hak  untuk  menguasai mutlak) . Menurut  perspektif  hukum  adat, tanah  sejatinya  adalah  milik  komunal,  tetapi dapat  menjadi  milik  perseorangan  manakala terjadi  hubungan  timbal  balik  yang  intensif antara seseorang dengan suatu bidang tanah. Semakin  intensif  seseorang  mengolah  suatu bidang tanah, maka semakin kuat pula haknya atas tanah tersebut, dan pada saat yang sama semakin  hilanglah  pula  hak  komunal  atas bidang  tanah  itu.  Sebaliknya,  jika  seseorang tidak  lagi  berhubungan  intensif  dengan  suatu bidang  tanah,  maka  hak  komunal  dengan sendirinya  menjadi  pulih  kembali  (Ter  Haar 2001:49-51).
Tidak ada tanah di dunia ini betapapun jauhnya  di  padang  gurun  yang  tidak  diklaim oleh  suatu  negeri  (Kroesen  1874;  Beckmann dan  Beckmann  2008:8).  Pernyataan  ini menunjukkan  bahwa  tidak  pernah  ada  tanah yang  benar-benar  kosong  dari  penguasaan atau  kepemilikan,  tetapi  yang  ada  hanyalah kosong  dari  pemukim  atau  sedang  tidak dimanfaatkan.  Ini  mengkonfirmasi  kasus kembalinya Orang Pondoa dan Orang Mopute
1 Pada masyarakat Tolaki sendiri istilah-istilah tanah adat  atau  hak  adat  atas  tanah  meliputi: anahoma / anasepu (belukar  bekas  perladangan), o galu (tanah  persawahan), o  epe (lokasi  tanaman sagu), walaka (areal  tempat  melepaskan  kerbau),
membuka areal perladangan berpindah dalam wilayah IUP PT. SCM di Routa. Kawasan hutan belantara yang kelihatan masih “perawan” itu, diklaim  sebagai  tanah  adat  karena  konon nenek  moyang  mereka  dahulu  pernah berladang  di  sana  atau  setidak-tidaknya bermukim untuk sementara waktu. 1
Penelitian  ini  menunjukkan  adanya perubahan  tujuan,  orientasi  dan  prioritas utama perladangan berpindah dari padi ladang ke  tanah  ladang.  Upaya  untuk  memperoleh padi ladang tidak lagi menjadi isu sentral dalam praktek  perladangan  berpindah,  sebaliknya tanah  ladanglah  yang  menjadi  isu  sentral perladangan berpindah di Routa saat ini. Hal ini berbeda  dengan  kajian-kajian  sebelumnya yang  menempatkan  padi  ladang  sebagai tujuan,  orientasi  dan  prioritas  utama perladangan berpindah (Conklin 1961, Seavoy 1973,  Rambo  1980  dan  1983,  Rosler  1997, Tawulo 1998, Cairns dan Garrity 1999, Adijaya 2000  dan  Noordwijk  dkk  2008).  Artikel  ini bertujuan  untuk  mengeksplorasi  strategi- stretegi  yang  ditempuh  peladang  berpindah atau  anak  keturunan  peladang  berpindah  di Routa  dalam  rangka  menguatkan  klaim  hak atas tanah bekas areal perladangan berpindah dimasa lalu.

## Metode Penelitian
Penelitian  dengan  pendekatan  kualitatif  ini dilaksanakan  di  Routa,  Konawe,  Sulawesi Tenggara  selama  kurun  waktu  enam  bulan antara  tahun  2018  dan  2019,  dengan pertimbangan bahwa di daerah ini sebagaimana temuan penelitian saya sebelumnya (Adijaya 2012) telah berkembang fenomena  baru  dimana  tanah-tanah  bekas areal perladangan di masa lalu kembali dibuka oleh anak keturunan peladang berpindah saat
lokua (areal tempat berburu), aarano atau pinokotei (rawa atau bagian batang sungai tempat menangkap ikan), waworaha (areal  tanaman  jangka  panjang) dan pombahora (kintal  yang  ditinggalkan)
(Tarimana 1989:90).
ini dengan tujuan untuk menguatkan klaim hak atas tanahnya.
Mereka  yang  berpartisipasi  dalam penelitian ini mencakup mantan camat Routa,
mantan kepala desa di Routa, mantan petugas kehutanan  di  Routa  serta  petani  peladang berpindah di Routa. Tabel 1. Informan No.   Nama Usia  Pekerjaan Domisili 1. Sukman Unggahi  80 Petani/Mantan Kades Walandawe 2. Taksir 50 Petani/Mantan  Kades/Pengusaha Kayu Lalomerui 3. Nusa 55 PNS/Mantan Kades/Pengusaha Kayu  Routa/Unaaha 4. Harpan 23 Petani/Mahasiswa Mopute Baru 5. Tasrim 50 Petani/Mantan Kades Lalomerui 6. Husaini 45 Petani/Mantan Kades Walandawe 7. Lamara 50 Petani Routa 8. Rasak 48 Petani Routa 9. Usman 35 Petani Tundundete 10. Sainuddin 75 Petani Walandawe 11. Basrin 65 Petani Routa 12. Basir 62 Pensiunan PNS Kehutanan Kendari 13. Tajuddin 65 Pensiunan PNS Kehutanan Unaaha 14. Abu Haseng 65 Mantan Camat Routa Unaaha Pengumpulan  data  dilakukan  dengan mengombinasikan  antara  wawancara  dan observasi.  Topik-topik  wawancara  meliputi realitas  ekonomi,  sosial  dan  politik  yang mendorong  terjadinya  perubahan  tujuan; orientasi  dan  prioritas  utama  peladang berpindah  dari  tanah  ladang  ke  tanah  lading; dinamika  relasi  ekonomi,  sosial  dan  politik antara peladang berpindah dengan para pihak di Routa; tujuan-tujuan baik eksplisit maupun implisit  yang  ingin  dicapai  oleh  peladang berpindah  dari  perubahan  tujuan,  orientasi dan  prioritas  utama  perladangan  berpindah; proses,  struktur  dan  komposisi  kepimilikan tanah  di  Routa;  pandangan-pandangan peladang  berpindah  terhadap  kehadiran pengusaha  kayu,  pengusaha  pertambangan, pengusaha  perkebunan,  migran  dan  orang kaya  di  Routa;  pandangan-pandangan peladang  berpindah  terhadap  praktek penguasaan tanah-tanah di Routa; respon atau
tindakan  peladang  berpindah  atas  kehadiran pengusaha  kayu,  pengusaha    pertambangan, pengusaha  perkebunan,  migran  dan  orang kaya di Routa; respon atau tindakan peladang berpindah  atas  praktek  penguasaan  tanah- tanah  di  Routa,  dan  lain-lain.  Sementara observasi dilakukan dengan mengamati kondisi hutan  dan  kawasan  hutan  dalam  lokasi  izin pengusahaan  kayu,  lokasi  izin  perkebunan sawit,  lokasi  izin  pertambangan  serta  hutan dan  kawasan  hutan  tak  berizin;  praktek  atau aktifitas lapangan pengusahaan kayu, pengusahaan perkebunan sawit, pengusahaan pertambangan;  tanah-tanah  yang  dikuasai para  migran;  praktek  perladangan  berpindah, dan; pengusahaan tanah-tanah bekas perladangan berpindah.
Analisa data dilakukan mulai dari awal
hingga  akhir  penelitian  atau  semenjak diperolehnya  data  di  lapangan  (Endraswara 2003:215). Data yang sudah terhimpun melalui
observasi  dan  wawancara  diklasifikasikan menurut  jenisnya  dan  dideskripsi  secara holistik-integratif.
Bagan 1. Komponen Analisis Data Model Interaktif
(Matthew B. Milles & Michael Huberman 1992; Salim 2006)
Etika  yang  menjadi  pedoman  berlaku (code  of  conduct) peneliti  selama  berada  di lapangan dan penulisan laporan penelitian ini, adalah  dengan  1)  peneliti  menaati  norma umum  yang  berlaku  di  lokasi  penelitian;  2) menjunjung  tinggi  hak-hak  informan  terkait maksud,  tujuan  dan  manfaat  penelitian, kesediaan  mereka  untuk  terlibat  ( informed consent )  dan  untuk  direkam  saat  wawancara berlangsung;  menjaga  kerahasiaan  informasi ( confidentiality )  dan  sumber  informasi ( anonymous ).

## Routa dan Bekas Ladang Berpindah
Hamparan  hutan  belantara  Routa  yang  luas dan  rimbun  menghijau,  jika  dilihat  selayang pandang  akan  nampak  seperti  layaknya kawasan hutan yang sama sekali belum pernah dijamah  sebelumnya  oleh  manusia.  Namun tatkala memasuki kawasan hutan tersebut, kita akan  menemukan  pemandangan  dan  kesan yang  sama  sekali  berbeda  bahwa  ternyata daerah ini telah pernah dijamah oleh manusia- -salah  satunya  melalui  aktifitas  perladangan berpindah.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari adanya  bekas-bekas  tunggak  pohon  yang menglapuk  sisa  penebangan  beberapa  tahun
lampau. Kesan ini pula diperkuat dengan kisah yang  diceritakan  oleh  penduduk  setempat mengenai kehidupan orang tua mereka dimasa lalu  yang  terkenal  sebagai  peladang  ulung  di daerah  Routa  dan  meninggalkan  jejak  bekas areal perladangan berpindah yang tersebar di seantero Routa yang saat ini telah menghutan kembali seperti sediakala.
Sejumlah  bekas  areal  perladangan  di masa  lalu  dimaksud,  antara  lain,  adalah Batubara,  Laroawu,  Pombole’a  Onohu,  O’ou, Pombala’a  Odopi,  Angkeu,  Bininti,  Puntiko (telah masuk wilayah Sulawesi Selatan), Lerea, Pambada,  Heo  Epe,  Tokaluku,  Sampalawa, Walandawe  (Wiwirano  Motu’o),  Leperi, Tetemondoe,  Lingato,  Tapuwuri,  Tetedopi, Hiuka, Laeu, Lawali, Asera Tua, Mandawa, Kuia, Pondoa, Watupali, Mopute, Po’ona, Dambata, Epe  Pu’u,  Tetenggowuna,  Tundundete  dan Mosiku.
Bekas areal perladangan berpindah di daerah  Bininti  diperkirakan  seluas  2000 hektar, di daerah Mopute seluas 4.000 hektar dan di daerah Tundundete diperkirakan seluas 2000  hektar.  Kontur  geografis  di  daerah- daerah  ini  secara  umum  adalah  landai khususnya  di  daerah  Bininti,  sedangkan  di
Pengumpulan Data Penyajian Data Reduksi Data Kesimpulan dan Verifikasi
daerah  Mopute  dan  Tundundete  terdiri  dari dataran  yang  landai  yang  diselingi  dengan bukit-bukit  kecil  hingga  daerah  pegunungan dengan  kemiringan  antara  15  persen  hingga 30 persen. Jika diperhatikan secara seksama, maka daerah-daerah bekas areal perladangan berpindah  di  masa  lalu  tersebut  telah menghutan  kembali  dan  hanya  sedikit  saja tanda yang menunjukkan sebagai bekas areal perladangan  berpindah.  Di  antara  tanda
tersebut  adalah  kerapatan  pepohonannya yang  tidak  sama  dengan  pepohonan  pada hutan primer, tegakan pepohonan yang belum begitu besar, masih terdapat tunggak-tunggak bekas penebangan dan pembakaran, batang- batang  pepohonan  yang  sudah  membusuk, serta  kadangkala  terdapat  pula  beberapa tanaman  tumbuh,  seperti  kelapa,  mangga, langsat dan durian di dalamnya.
Gambar 1. Pembukaan bekas areal perladangan berpindah di Bininti, 2018.
Bekas areal perladangan berpindah di daerah  Bininti  kembali  dibuka  sejak  tahun 2010  oleh  penduduk  yang  berasal  dari  Desa Routa. Pada tahun pertama, lahan yang dibuka diperkirakan seluas 100 hektar, dan penduduk terus melakukan perluasan pada tahun-tahun berikutnya  hingga  saat  ini.  Pada  awalnya penduduk  yang  membuka  lahan  bekas  areal perladangan  di  daerah  Bininti  adalah  anak keturunan  dari  peladang-peladang  di  masa lalu (lihat Gambar 1 di atas).
Bekas areal perladangan berpindah di daerah  Mopute  kembali  dibuka  oleh  anak keturunan  peladang  berpindah  yang  berasal dari  Mopute  Lama  pada  tahun  2018  yang dipimpin  oleh  Yen  Latorumo.  Mereka mengaku  sebagai  pewaris  sah  atas  tanah bekas areal perladangan berpindah orang tua mereka  di  masa  lalu.  Klaim  ini  kembali dihidupkan  ketika  kegiatan  PT.  SCM  di
lapangan  mulai  nampak,  khususnya  dengan terbukanya  jalan  akses  tambang,  mobilisasi tenaga  kerja  dan  kegiatan  eksplorasi.  Oleh karena  itu,  sejumlah  pihak  menduga  bahwa kembalinya  Orang  Mopute  Lama  ke  Mopute Baru  lebih  didorong  oleh  keinginan  untuk mendapatkan  kompensasi  berupa  ganti  rugi tanah dari perusahaan. Mereka pada dasarnya tidak  seperti  peladang  berpindah  yang kembali  ke  daerah  Bininti,  Walandawe  dan Tetenggowuna  yang  memang  berniat  untuk berladang  dan  menanam  lada  sembari menguasai  tanah  bekas  areal  perladangan orang tua mereka.
Klaim  yang  disampaikan  oleh  anak keturunan  orang  Mopute  mengenai  status tanah  areal  bekas  perladangan  berpindah  di Mopute  Baru  berbeda  dengan  yang disampaikan  oleh  Sukman  Unggahi—salah saorang tetua kampung orang Routa. Menurut
anak keturunan orang Mopute, mereka adalah penduduk  asli  di  daerah  Mopute  Baru  dan tanah yang mereka klaim saat ini adalah bekas areal  perladangan  berpindah  orang  tua mereka.
Sementara  itu  Sukman  Unggahi mengatakan  bahwa  daerah  yang  dinamakan sebagai  Mopute  Baru  saat  itu  tidak berpenghuni  dan  merupakan  satu  kesatuan dengan  daerah  Routa  yang  meliputi  Daerah Watulawu di Barat hingga daerah Tundundete di Timur, dimana Mopute Baru sesungguhnya adalah  bahagian  dari  daerah  Tundundete. Daerah  itu  kemudian  lebih  dikenal  sebagai daerah  Mopute  Baru  karena  suatu  peristiwa Tahun  1953  ketika  pasukan  DI/TII  menang perang  di  daerah  Mopute  Lama  melawan pasukan TNI yang berbasis di Asera. Ketika itu pasukan  DI/TII  membawa  seluruh  penduduk Mopute Lama ke daerah Mopute Baru dengan status  sebagai  tawanan.  Ketika  bermukim  di daerah  Mopute  Baru  itulah  dengan  status sebagai tawanan, orang tua mereka membuka areal  perladangan  berpindah  disana.  Pada tahun  1957,  pasukan  TNI  kembali  terlibat perang dengan pasukan DI/TII di Mopute Baru dan  berhasil  menumpas  pemberontakan DI/TII  disana.  Setelah  TNI  menang  dalam peperangan,  maka  seluruh  penduduk  di Mopute  Baru  dikembalikan  ke  kampung semula, yaitu di Mopute Lama di Asera. Nama Mopute  Baru  di  daerah  Tundundete  diambil dari  nama  Mopute  Lama  dengan  mengacu pada asal kampung penduduk yang ditawan.
Pernyataan  yang  berbeda  tersebut  di atas  memerlukan  penelusuran  lebih  lanjut mengenai  kebenaran  klaim  masing-masing pihak. Namun demikian, jikapun hal itu benar bahwa  orang  Mopute  saat  itu  berladang  di daerah  Mopute  Baru  dengan  status  sebagai tawanan  perang,  fakta  menunjukkan  bahwa mereka  pernah  berladang  disana  adalah sesuatu  yang  tak  terbantahkan.  Hal  ini sebagaimana  diakui  oleh  masyarakat  di daerah  Routa  dan  sekitarnya  yang
menyatakan  bahwa  benar  orang  tua  mereka pernah berladang disana. Oleh karena itu, jika kemudian anak keturunan peladang berpindah di daerah Mopute Baru mengklaim daerah  tersebut  sebagai  bekas  areal perladangan  berpindah  orang  tua  mereka  di masa lalu adalah benar adanya.

## Strategi Mempertahankan Lahan
Berbagai situasi yang terjadi sebagaimana yang dijelaskan  di  atas  membuat  anak  keturunan peladang  berpindah  di  Routa  melakukan beragam  strategi  untuk  mempertahankan penguasaan lahan. Hal ini meliputi: membuka kembali  bekas  areal  perladangan  berpindah, menanam tanaman pohon komersil
(cashcrop) ,  membuat  pagar  pembatas,  dan mengusahakan  bukti  hak  atas  tanah, sebagaimana akan disajikan berikut ini .

## Membuka Kembali
Beberapa  bekas  areal  perladangan  berpindah di masa lalu di atas kembali dibuka dan dikuasai oleh  penduduk  lokal  di  Routa.  Pembukaan bekas  areal  perladangan  berpindah  di  masa lalu ini—baik yang dilakukan secara bersama- sama ataupun sendiri-sendiri—ditujukan untuk menyegarkan dan menegaskan kembali klaim hak kepemilikan atas tanah-tanah tersebut.
Langkah  ini  dilakukan  terkait  dengan fenomena  penyerobotan  tanah-tanah  bekas areal  perladangan  berpindah  oleh  sejumlah pihak yang kian marak akhir-akhir ini. Di antara bekas areal perladangan berpindah dimasa lalu yang dibuka dan dikuasai bersama-sama secara serentak adalah di daerah Bininti, Mopute dan Tundundete.
Sementara bekas areal perladangan  berpindah  lainnya,  seperti  di daerah  Walandawe,  Tetenggowuna  dan
Lalomerui  dibuka  dan  dikuasai  atas  inisiatif sendiri-sendiri.
Bekas areal perladangan berpindah di daerah Tundundete mulai dibuka pada tahun 2018  atau  bersamaan  dengan  kembalinya penduduk  Mopute  Lama  ke  daerah  Mopute
Baru.  Secara  geografis,  daerah  Tundundete dan  Mopute  Baru  memang  berbatasan langsung, sehingga kembalinya penduduk dari Pondoa ke Tundundete banyak didorong oleh kembalinya  penduduk  Mopute  Lama  ke daerah Mopute Baru. Penduduk yang saat ini kembali  membuka  ladang  di  daerah Tundundete  berasal  dari  Desa  Pondoa, Kecamatan  Wiwirano,  Kabupaten  Konawe Utara.  Secara  geografis,  Tundundete  dan
Pondoa  berbatasan  langsung  dan  hanya dipisahkan oleh Sungai Lalindu. Dahulu kedua daerah ini secara administratif adalah satu dan menjadi terpisah ketika pemekaran Kabupaten  Konawe  pada  tahun  2007.  Kini, daerah  Pondoa  masuk  dalam  wilayah
Kabupaten Konawe Utara, sementara daerah Tundundete masuk dalam wilayah Kabupaten Konawe.
Jika  merujuk  pada  penggambaran  di atas, maka dalam konteks Routa saat ini—dan dalam konteks yang lebih luas dimana terdapat bekas  areal  perladangan  berpindah  di  masa lalu—dasar ini tidak lagi cukup efektif dijadikan sebagai  pijakan  klaim  hak  atas  tanah.  Hal  ini didasarkan  pada  kenyataan  bahwa  banyak bekas  areal  perladangan  berpindah  di  masa lalu  yang  telah  diambil  atau  diserobot  oleh pihak  lain  tanpa  sepengetahuan  dan persetujuan  anak  keturunan  peladang berpindah. Sejumlah contoh antara lain bekas areal  perladangan  berpindah  di  daerah Watulawu, Puuwiwirano, Tanggola dan Bininti.
Oleh  karena  itu,  kembalinya  anak keturunan  peladang  berpindah  di  daerah Bininti, Mopute, Tundundete Walandawe dan Tetenggowuna  mernjadi  strategi  untuk mencegah  upaya  penyerobotan  tanah-tanah bekas  areal  perladangan  berpindah  tersebut oleh  pihak  lain.  Strategi  yang  ditempuh  anak keturunan peladang berpindah di masa lalu ini
cukup  efektif,  paling  tidak  jika  dilihat  dalam dua  hal  yaitu:  1)  bahwa  setelah  kembalinya mereka  ke  tanah-tanah  bekas  areal perladangan berpindah di masa lalu tersebut, maka saat ini praktis tidak ada lagi pihak lain yang  mencoba  menyerobot  atau  memasuki kawasan  ini  tanpa  sepengetahuan  atau persetujuan  mereka,  dan;  2)  bahwa  pihak- pihak  lain  yang  selama  ini  menganggap kawasan  hutan  tersebut  sebagai  lahan  tak bertuan,  kini  memahami  bahwa  ternyata tanah-tanah  tersebut  adalah  milik  anak keturunan  peladang  berpindah  dari  Bininti, Walandawe,  Tetenggowuna,  Mopute  dan Tundundete.

## Menanam Tanaman Pohon Komersial
Selain  membuka  kembali  bekas  areal perladangan  berpindah  orang  tua  mereka  di masa lalu, strategi lainnya yang ditempuh oleh anak  keturunan  peladang  berpindah  di  Routa dalam  rangka  mempertahankan  tanah  bekas areal  perladangan  berpindah  adalah  dengan menanam tanaman tumbuh.
Pada  kenyataannya,  tanah-tanah bekas  areal  perladangan  berpindah  tidak  lagi ditinggalkan  begitu  saja  oleh  peladang berpindah. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa areal bekas perladangan berpindah  sudah  ditanami  tanaman,  seperti jambu  mete  dan  kakao  pada  beberapa bagiannya  dengan  jumlah  sedikit  dan  tidak dirawat dengan baik. Sedang pada bagian areal yang lainnya sudah ditumbuhi tanaman rambat dan  kayu-kayuan.  Bekas  areal  perladangan berpindah ini nampak tidak pernah dibersihkan sehingga  mulai  menghutan  kembali.  Bekas areal  perladangan  berpindah  semacam  ini cukup  banyak  ditemukan  di  daerah Walandawe,  Lalomerui,  dan  Tetenggowuna (lihat Gambar 2 di bawah ini).
Gambar 2. Bekas areal perladangan berpindah di Tetenggowuna, 2018
Selain  itu,  ada  pula  bekas  areal perladangan
berpindah yang sudah
ditancapkan  tiang  penyangga  lada  walaupun tanaman  ladanya  belum  ada.  Sejumlah informan mengatakan bahwa penanaman lada membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit, sehingga  harus  dikerjakan  secara  bertahap. Biasanya kebun yang sudah ditancapkan tiang penyangga lada segera ditanami paling lambat dalam satu dua tahun mendatang. Bekas areal perladangan  berpindah  seperti  ini  banyak ditemukan di daerah Walandawe, Tetenggowuna, Lalomerui dan juga sebahagian
Bininti dan Routa.
Menanam  tanaman  jangka  panjang atau lada merupakan suatu strategi peladang berpindah di Routa dalam rangka menegaskan klaim hak atas suatu bidang tanah. Tanaman- tanaman  tumbuh  yang  ada  mengindikasikan bahwa  tanah  tersebut  sudah  dikuasai  atau dimiliki  oleh  seseorang,  sehingga  tidak memungkinkan  orang  lain  untuk  mengklaim sebagai  pihak  yang  berhak  atas  bidang  tanah yang sama.
Strategi yang ditempuh oleh peladang berpindah  di  Routa  ini  tidak  terlepas  dari fenomena  seringnya  terjadi  sengketa  atas tanah  antar  sesama  penduduk  lokal  maupun dengan  pendatang  terhadap  tanah-tanah berkas areal perladangan yang tidak ditanami
dengan  tanaman-tanaman  tertentu,  seperti jambu mete, kakao atau lada. Potensi sengketa ini menajam jika areal perladangan berpindah tersebut  tidak  ditanami  dan  kembali menghutan seperti sediakala.
Oleh  karena  itu,  strategi  menanami tanaman-tanaman tertentu pada tanah bekas ladang  berpindah  cukup  berhasil,  jika  dilihat dalam  dua  hal: pertama, suatu  bidang  tanah diakui  oleh  penduduk  di  Routa  secara  tegas sebagai  dikuasai  atau  telah  dimiliki  oleh seseorang; kedua ,  tidak  pernah  lagi  ada sengketa  sesama  penduduk  lokal  maupun dengan migran atau pencaplokan tanah-tanah yang  sudah  ditanami  atau  dipenuhi  tanaman tertentu  dari  penduduk  lainnya.  Dengan  kata lain, tingkat kepastian klaim kepemilikan atas suatu bidang tanah menjadi semakin kuat.
Bagi  peladang  berpindah  di  Routa, menanam tanaman tumbuh pada bekas areal perladangan berpindah dengan demikian tidak semata dimaksudkan untuk memperoleh hasil dari tanaman-tanaman tumbuh itu, tetapi dan terutama  sekali  lebih  ditujukan  sebagai penegasan kepenguasaan atas tanah tersebut. Karena  itulah  dalam  kenyataannya  seringkali ditemukan tanaman-tanaman tumbuh berupa pohon  mangga,  langsat,  sagu,  durian,  jambu mete  dan  tanaman  pohon  lainnya  yang
jumlahnya  hanya  satu  dua  pohon  saja  dan nampak ditanam serampangan tak beraturan.

## Membuat Pembatas
Membuat  pembatas  adalah  strategi  lainnya bagi peladang berpindah untuk mengamankan tanahnya dari klaim pihak lain. Pembatas yang digunakan  oleh  peladang  berpindah  meliputi pagar kayu, pagar hidup maupun berupa galian parit.  Pada  areal  perladangan  yang  baru  saja dibuka,  pagar  yang  umumnya  dibuat  adalah pagar kayu berupa batang dan cabang-cabang kayu  yang  dipasang  horisontal  dari  sisa-sisa pembakaran  yang  tidak  hangus.  Di  masa  lalu pagar  semacam  ini  hanya  semata-mata dimaksudkan untuk menghalau babi hutan dan anoa yang biasanya masuk merusak tanaman padi  ladang  dan  tanaman-tanaman  lainnya. Sementara itu, untuk dapat mengetahui batas- batas  areal  perladangan  masing-masing  yang digunakan biasanya adalah batas alam, seperti kali-kali  kecil  atau  punggung  bukit  dengan penanda tertentu, seperti pohon kayu tertentu yang  tidak  ditebang  atau  tunggak  kayu. Penanda semacam itu sudah cukup efektif bagi kalangan  peladang  berpindah  di  masa  lalu untuk  digunakan  sebagai  pembatas  tanah masing-masing peladang.
Seiring  dengan  terjadinya  perubahan pola berladang yang lebih cenderung dilakukan secara sendiri-sendiri, maka pembuatan pagar sebagaimana  dimaksud  di  atas  yang sebelumnya  hanya  untuk  mengahalau binatang pengganggu tanaman, juga sekaligus berfungsi menjadi batas-batas tanah peladang yang  bersangkutan.    Pagar  semacam  ini sifatnya  temporal  saja,  hanya  pada  saat pembukaan areal perladangan berpindah dan seiring  dengan  selesainya  masa  panen,  maka pagar  tersebut  akan  dibiarkan  begitu  saja, hingga  membusuk  tak  meninggalkan  bekas sama  sekali.  Fungsi  pagar  kayu  semacam  ini sebagai  pembatas  kemudian  akan  digantikan dengan pembatas lainnya yang lebih permanen
antara lain pagar tancap yang lebih kokoh atau pula berupa pagar hidup.
Ketika tanah bekas areal perladangan berpindah  tersebut  hendak  dijadikan  kebun lada,  maka  biasanya  peladang  akan membangun pagar yang lebih permanen, kuat dan tahan lama. Jenis pagar yang dipilih adalah pagar  tancap  dari  jenis  kayu-kayu  keras  yang dibelah  empat  seperti  layaknya  tiang penyangga  lada.  Setelah  ditancap,  tiang-tiang kayu  pagar  ini  kemudian  dirangkai  dengan kawat atau rotan agar nampak lebih kokoh dan tidak rubuh. Kendati fungsinya hanya sebagai pagar,  tetapi  karena  bangunannya  yang  lebih kuat  dan  tahan  lama  dibandingkan  pagar ladang  biasa,  maka  pagar  semacam  ini sekaligus pula secara langsung dapat menjadi penegas  batas-batas  tanah  kebun  seseorang dengan orang lainnya. Pagar tancap seperti ini cukup  banyak  ditemukan  di  Routa,  termasuk itu pula di kalangan penduduk pada umumny.
Jenis pembatas lainnya yang digunakan  oleh  peladang  berpindah  adalah pagar  hidup.  Dahulu  jenis  tanaman  yang digunakan  untuk  membangun  pagar  hidup adalah  pohon  maja.  Namun  sekarang  jenis tanaman  ini  sudah  langka  ditemukan  dan masyarakat  sendiri  juga  sudah  jarang menggunakannya.  Kini  lebih  banyak  orang yang  menggunakan  pohon  gamal  sebagai pagar hidup yang dinilai lebih mudah tumbuh dan mudah dirapihkan.
Selain  pagar  hidup  ini,  ada  pula penduduk  yang  membangun  parit  pembatas. Parit  yang  dibuat  biasanya  sedalam  setengah meter  hingga  satu  meter  dan  lebar  setengah meter, yang kadang kala dirangkaikan dengan pembagunan  pagar  kayu  dan/atau  pagar hidup.  Sering  kali  pula  ditemukan  sejumlah bidang tanah yang sudah ditumbuhi gulma dan alang-alang,  nampak  kelihatan  seperti  tanah terlantar yang tak berpemilik karena tiadanya penanda seperti pagar tancap kayu atau pagar hidup.  Namun  ternyata  pada  tanah-tanah seperti itu terdapat parit pembatas hanya saja
tidak  kelihatan  karena  tertutup  gulma  atau alang-alang.
Pembuatan  parit  pembatas  tidak begitu menjadi pilihan bagi peladang di Routa untuk menegaskan batas-batas tanahnya. Hal tersebut  bukan  karena  fungsinya  yang  tidak efektif,  tetapi  karena  biaya  dan  tenaga  yang dibutuhkan  untuk  membuatnya  dianggap terlalu  besar  jika  dibandingkan  dengan  padar hidup.  Karena  itulah  hanya  sedikit  saja peladang  berpindah  yang  memilih  membuat parit pembatas.
Strategi  membuat  pembatas  cukup berhasil  jika  dilihat  dalam  dua  hal. Pertama , bahwa tanah-tanah yang telah dipagari secara langsung semakin mengokohkan klaim hak hak atas  suatu  bidang  tanah  oleh  yang bersangkutan,  ada  atau  tidak  ada  tanaman tumbuh  di  dalamnya. Kedua ,  dengan  adanya pembatas  maka  batas-batas  tanah  antar orang-perorang  menjadi  sangat  jelas  dan tegas,  sehingga  tidak  ada  lagi  kemungkinan terjadinya sengketa batas-batas tanah.

## Mengusahakan Bukti Hak Atas Tanah
Membuka  kembali  bekas  areal  perladangan berpindah,  lalu  menanaminya  dengan tanaman  tumbuh  dan  disertai  dengan
membuat pembatas baik berupa pagar tancap, pagar  hidup  maupun  parit  pembatas seluruhnya  adalah  strategi  yang  memberikan bukti-bukti yang bersifat fisik atas penguasaan suatu bidang tanah, namun klaim semacam ini tidak  memiliki  kekuatan  hukum.  Berkenaan dengan hal tersebut, legalisasi hak atas lahan menguatkan klaim tersebut.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah (selanjutnya  disebut  PP  Pendaftaran  Tanah) menyebutkan  bahwa  untuk  memberikan kepastian  dan  perlindungan  hukum  kepada pemegang  hak  yang  bersangkutan  diberikan sertifikat  hak  atas  tanah. Dalam PP Pendaftaran Tanah ini juga dinyatakan bahwa sertifikat  hak  atas  tanah  merupakan  surat tanda  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data  yuridis  yang  termuat  di  dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
Berdasarkan  data  Tahun  2019,  luas tanah  di  Routa  yang  sudah  disertifikatkan adalah 1.200 hektar (10.182,28 hektar) dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 2.
Komposisi Luas Tanah Menurut Desa/Kelurahan Yang Sudah Disertifikatkan
No.  Desa/Kelurahan Luas (Ha) 1. Parudongka 210 2. Tirawonua 190 3. Routa 110 4. Walandawe 182 5. Puuwiwirano 210 6. Tanggola 178 7. Lalomerui 210 Total 1200 Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kab. Konawe, 2019. Data di atas menunjukkan bahwa dari total  luas  APL  (Areal  Penggunaan  Lain)  di Kecamatan  Routa,  yakni  10.182,28  ha  (21, 79%)  yang  sudah  disertifikatkan  hanya  seluas 1.200  ha  (21,79  persen)  sehingga  masih  ada 8.982,28  hektar  (88,21%)  tanah  yang  belum disertifikatkan.
Sementara  itu  hasil  pendataan langsung  terhadap  282  petak  tanah  milik sejumlah penduduk di Routa yang tersebar di
enam  desa  dan  satu  kelurahan  diperoleh persentase  alas  hak  kepemilikan  sebagai berikut: Tabel 3. Komposisi Luas Tanah Menurut Desa/Kelurahan Yang Sudah Disertifikatkan No.  Jenis Alas Hak/Tanda Administrasi Jumlah Petak Tanah Persentase (%) 1. Sertifikat Hak Milik/SHM 45 15,96 2. Surat Keterangan Tanah/SKT 66 23,40 3. Bukti Pembayaran Pajak/PBB 9 3,19 4. Tanpa Tanda Administrasi 162 57,45 Total 282 100 Sumber: Hasil Pendataan, 2019. Jika  angka  pada Tabel  3 tersebut  di atas berlaku secara konsisten dan mencerminkan  keadaan  yang  sesungguhnya, berarti  baru  sebagian  kecil  saja  tanah-tanah yang ada di Routa saat ini—baik yang dikuasai oleh  pendatang  maupun  penduduk  lokal— yang sudah memiliki alas hak yang benar yaitu berupa  sertifikat  hak  milik  (SHM),  yakni:  45 kapling  tanah  (11,76  hektar).  Selebihnya  237 kapling  tanah  (302,9  hektar)  dianggap  belum memiliki legalitas.
Strategi  ini  cukup  berhasil  jika  dilihat dalam  dua  hal  yaitu: pertama ,  kendati  SKT (Surat  Keterangan  Tanah)  bukan  sebagai  alas hak yang sah atas tanah, namun hal tersebut menjadi bukti administrasi kepemilikan tanah bagi  penduduk  yang  diakui  oleh  pemerintah desa, sehingga keberadaannya tetap dianggap penting  paling  tidak  sebagai  pengakuan kepemilikan  di  tingkat  desa.  Sejumlah masyarakat  pula  bahkan  menyamakan kedudukan  SHM  dan  SKT  dan  menganggap keduanya sebagai alas hak yang sah atas tanah.
Kedua ,  dengan  adanya  SHM  dan  SKT,  maka harga  jual  tanah  menjadi  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  tanah  yang  tidak memiliki SHM atau SKT. Tanah-tanah di Routa yang tidak memiliki alas hak sama sekali dijual Rp5.000.000,- per hektar, yang sudah memiliki SKT  dijual  Rp.10.000.000,-  per  hektar,  dan
tanah  dengan  SHM  bisa  laku  hingga Rp.40.000.000,- per hektar.  Ini menunjukkan bahwa  surat  alas  hak  itu  penting  tidak  saja dalam  kaitan  dengan  harga  tanah,  tapi terutama karena legalitas dari tanah itu sendiri. Artinya,  legalitas  berpengaruh  signifikan terhadap  tinggi-rendahnya  harga  tanah  di Routa.
Sejumlah  kendala  yang  seringkali dihadapi  peladang  berpindah  dalam  rangka pelaksanaan  strategi-strategi  tersebut  di  atas adalah: keterbatasan modal yang dimiliki untuk menanam  tanaman  tumbuh  terutama  lada, membuat  pagar  tancap  dan  parit  pembatas. Sedangkan  untuk  pembangunan  pagar  hidup relatif mudah dilakukan dan cenderung tanpa kendala karena peladang bisa mengerjakannya secara sambilan dan bahan baku yakni pohon gamal  atau  maja  banyak  terdapat  di  Routa. Sementara  itu  dalam  rangka  mengusahakan bukti  hak  atas  tanah,  kendala  yang  seringkali dihadapi peladang selain biaya yang mahal juga layanan  birokrasi  yang  berbelit-belit  dan waktunya yang lama.

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Tanah-tanah bekas areal perladangan berpindah dimasa lalu yang memiliki beragam istilah,  yakni orawu , anahoma , laliwata dan osambu ,  yang  sejatinya  adalah  milik  anak
keturunan  peladang  berpindah  di  Routa,  saat ini  sudah  banyak  diserobot  dan  dikuasai  oleh pihak-pihak  lain.  Berkenaan  dengan  situasi tersebut,  maka  anak  keturunan  peladang berpindah  di  Routa  mengembangka  sejumlah strategi dalam rangka
menguatkan/menyegarkan  kembali  klaim  hak atas tanah bekas areal perladangan berpindah orang tua mereka dimasa lalu. Strategi-strategi tersebut  adalah:  1)  membuka  kembali  bekas areal perladangan berpindah orang tua mereka dimasa lalu; 2) penanaman tanaman tumbuh; 3)  pembuatan  pembatas,  dan;  4)  melegalkan hak  atas  tanah.  Strategi-strategi  ini  terbukti cukup berhasil dalam mengatasi penyerobotan tanah-tanah bekas areal perladangan berpindah  serta  menjadi  basis  ekonomi  baru bagi  peladang  berpindah  berupa  tanah  dan kebun. Beragam strategi adaptasi sebagaimana  temuan  dalam  penelitian  ini memperkuat  teori  Bennet  (1976:251),  bahwa adaptasi merupakan kapasitas manusia untuk melakukan  inovasi,  menemukan  solusi  atas suatu perubahan, mencari hal baru yang belum pernah  ada  sebelumnya,  mempertahankan praktek-praktek  lama  yang  sudah  menjadi kebiasaan  atau  mempermaklumkan  hal  baru sebagai  suatu  kewajaran.  Individu  atau kelompok dapat beradaptasi dengan menemukan  solusi  baru  untuk  masalah  baru ataupun  terhadap  masalah  yang  sudah  lama terjadi;  atau  mungkin  beradaptasi  dengan hanya  belajar  hidup  dengan  situasi  yang  ada dan tidak
mengkhawatirkannya; atau
menyesuaikan perilaku lain dengan kenyataan yang ada.
Dalam konteks perladangan berpindah di  Routa,  peladang  berpindah  merespon perubahan  lingkungan  yang  terjadi  dengan cara  memodifikasi  tujuan  perladangan berpindah  dari  padi  ladang  ke  tanah  ladang. Dengan  inovasi  tersebut,  peladang  berpindah tidak  saja  dapat  memenuhi  keinginan- keinginan  mereka  untuk  menguasai  tanah-
tanah  bekas  areal  perladangan  berpindah  di masa lalu, tetapi juga dengan tanah yang nilai dan  harganya  terus  meningkat,  mereka sekaligus  dapat  mengatasi  masalah  kesulitan keuangan  yang  seringkali  dihadapi  oleh peladang berpindah di Routa.
Berkaitan  dengan  simpulan  di  atas, pemerintah perlu memberikan pengakuan hak atas  tanah  pada  areal  bekas  perladangan berpindah  saat  ini  dan  mengakui  klaim  hak kepemilikan  atas  tanah-tanah  bekas  areal perladangan berpindah dimasa lalu sepanjang hal  tersebut  dapat  dibuktikan.  Berkenaan dengan  hal  ini,  maka  pemerintah  perlu memprioritaskan  sasaran  utama  kebijakan TORA (Tanah Obyek Reformasi Agraria) kepada tanah-tanah bekas areal perladangan berpindah yang dilakukan oleh penduduk lokal seperti di Routa.  Selain itu pemerintah perlu pula melakukan program-program pemberdayaan  kepada  komunitas  peladang berpindah sebagai bagian yang terintegrasi dan simultan  dengan  pengakuan  hak-hak  atas tanah  peladang  berpindah  dan  perlindungan terhadap praktek perladangan berpindah yang ramah terhadap lingkungan.

## Daftar Pustaka
Adijaya,  S.  2000. Monda’u  dan  Kelestarian Hutan:  Suatu  Kajian  Mengenai Sistem Perladangan pada Masyarakat Tolaki di Desa Pamandati. Skripsi,  Fakultas  Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas
Haluoleo, Kendari.
Alland  Jr.,  A.  1970. Adaptation  in  Cultural Evolution:  An  Approach  to  Medical Anthropology . New York and London: Columbia University Press.
Bakker, L. 2007. Can We Get Hak Ulayat? Land and Community in Pasir and Nunukan. This  paper  was  presentend  at  an Indira Project workshop at Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta, Indonesia, 31 Mei - 3 Juni 2007.
Beckmann,  F.  B.  dan  Beckmann,  K.  B.  2008. Transforming  Traditions:  Myths  and Stereotypes About Traditional Law in a  Globalizing  World .  Paper  to  be presented at the panel “Law Matters: Mapping  Legal  Diversity”,  EASA Conference  “Experiencing  Diversity and Mutuality”, 26-30 Agustus 2008. Ljubljana, Slovenia.
Bennet,  J.  W.  1969. Northern  Plainsmen:
Adaptive  Strategy  and  Agrarian  Life.
New Brunswick: Aldine Transaction.
----------------.  1976. The  Ecological  Transition: Cultural  Anthropology  and  Human Adaptation .  Washington  University:
Pergamon Press .
Cairns, M. dan Garrity, D. P. 1999. “Improving Shifting Cultivation in Southeast Asia By  Building  On  Indigenous  Fallow Management Strategies”, Agroforestry System 47 :37-48.
Conklin, C. H.  1961. “The Study of Shifting Cultivation”, Current  Anthropology,
Februari, Vo.2 No.1:27-61. Hardesty, L. D. 1941. Ecological
Anthropology .  Toronto:  John  Willey and Sons. Harsono, B. 1996. Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. Jakarta: Djambatan. Lynch,  O.  J.  dan  Talbott,  K.  1999 Keseimbangan Tindakan: Sistem Pengelolaan Hutan Kerakyatan  dan  Hukum  Negara  di Asia  dan  Pasifik (terjemahan).
Jakarta: World Research Institute dan Elsam.
Moran, E. F. 1979. Human Adaptability . North Scituate,  Massachusetts:  Duxbury Press.
Rambo,  A.  T.  1980.  “Fire  and  the  Energy Efficiency  of  Swidden  Agriculture”, Asian Perspectives, XXIII (2): 309-316.
----------------. 1983. Conceptual Approaches to
Human Ecology . Honolulu: East-West Environment and Policy Institute.
Rosler,  M.  1997.  “Shifting  Cultivation  in  the Ituri  Forest:  Colonial  Intervention, Present  Situation,  Economic  and Ecological  Prospects”, Civilisations Revue  Internationale  D'anthropologie et de Sciences Humaines (44:1997) Les Peuples  des  Forêts  Tropicales .  Institut de  sociologie  de  l'Université  Libre  de Bruxelles. 44-61.
Salim,  A.  2006. Teori  dan  Paradigma Penelitian  Sosial .  Jogyakarta:  Tiara Wacana.
Seavoy,  E.  R.  1973.  “The  Shading  Cycle  in
Shifting  Cultivation”, Annals  of  the Association of American Geographers ,  Desember,  63(4):522-
528.
Spradley,  J.  P.    2007. Metode  Etnografi (terjemahan).  Jogyakarta:  Tiara Wacana.
Steward,  J.  H.    1976.  “The  Concept  and Method  of  Cultural  Ecology”,  dalam Steward, J.C. dan Murphy, R. F. (ed.) Evolution  and  Ecology .  Urbana Chicago London: University Of Illinois Press, 43-57.
Suhendar,  E.  dan  Kasim,  I.  1996. Tanah Sebagai Komoditas: Kajian Kritis Atas Kebijakan  Pertanahan  Orde  Baru. Jakarta: ELSAM.
Taridala,  Y.  dan  Adijaya,  S.  2002. Pranata Hutan  Rakyat .  Jogjakarta:  Debut Press.
Tarimana,  A.  R.  1989. Kebudayaan  Tolaki .
Jakarta: Balai Pustaka.
Tawulo, A. 1998. Perladangan Berpindah dan Dampaknya  Terhadap  Kelestarian Hutan .  Kendari,  Lembaga  Penelitian Universitas Haluoleo.
Ter  Harr.  2001. Asas-Asas  dan  Susunan Hukum  Adat (terjemahan).  Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
Van  Noordwijk,  M.,  dkk.  2008. Swiddens  in Transition:  Shifted  Perceptions  on Shifting  Cultivators  in  Indonesia. Bogor: World Agroforestry Centre.