p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar

## Menggugat Kebhinekaan:
Respon  Intelektual  Muda  Program  Pascasarjana  UIN  Raden  Fatah Palembang terhadap Kepemimpinan Non Muslim

## Izomiddin
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia Email: izomiddin_uin@radenfatah.ac.id

## Abstrak
Dalam  tradisi  intelektual  Islam,  ada  tiga  persoalan  yang  selalu  dibicarakan  terkait kepemimpinan politik dalam negara. Pertama , soal pemimpin yang kurang layak (imāmatul mafḍūl). Kedua ,  soal  pemimpin  yang  suka  maksiat  (imāmatul  fāsiq).  Dan ketiga ,  soal pemimpin  non-Muslim ( imāmatul kāfir ). Dinamika tersebut menjadi urgen untuk ditelaah terutama  dalam  ranah  pemimpin  non-Muslim  ( imāmatul  kāfir ).  Pertanyaan  yang berkembang atas hal tersebut adalah (1)  Bagaimana respon intelektual muda Pascasarjana UIN  Raden  Fatah  atas  kepemimpinan  non  muslim?;  (2)  Bagaimana  langkah  strategis mengokohkan kebhinekaan dengan meminimalisir perdebatan kepemimpinan  non muslim perspektif intelektual muda Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang ?. Kedua nya berdaya guna terutama kontribusi dalam membangun kebhinekaan yang memberikan kebersamaan dan  kedamaian  di  Indonesia.  Menjadi  bahan  kajian  lanjutan  terutama  penguatan  konsep kepemimpinan yang pluralis
Kata Kunci: Kebhinekaan, Intelektual Muda, Kepemimpinan
Studi  ini  penting  karena  persoalan  memilih  kepemimpinan  non  muslim menjadi  bacaan  multi  tafsir  yang  banyak  dipengaruhi  berbagai  sebab  yang  pada beberapa tafsir mengalami kerancuan berpikir dalam memilah antara sumber hukum Islam tersebut dengan hasil ijtihad yang dapat dikritisi ( qabil li al-niqash ). Alih alih perdebatan akan selalu berkembang pada setiap kali ada peristiwa pemilihan kepala daerah  atau  presiden  di  Indonesia.  Contoh  yang  paling  kontemporer-fenomenal adanya  calon incumbent yang  non-Muslim,  Basuki  tjahja  Purnama  yang  dikenal dengan Ahok yang kembali mencalonkan gubernur Jakarta tahun 2017.
Disamping  hal tersebut, studi ini  juga penting menilai mindset intelektual muda terutama di perguruan tinggi Islam seperti di universitas yang menjadi objek penelitian,  penilaian  ini  akan  memberikan  simpulan  ilmiah  atas  sikap  dan argumentasi kepemimpinan non muslim di negera mayoritas muslim berkonstitusi
Menggugat Kebhinekaan: Respon Intelektual Muda Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembag terhadap Kepemimpinan Non Muslim
Pancasila(Romli  &  Mahmada,  2013).  Analisis  jawaban  atas  penelitian  ini  walau tidak langsung berhubungan dengan tema sentral akan berimplikasi pengembangan pada  kajian  kebolehan  umat  Islam  bekerja  kepada  kepemilikan  atau  pimpinan perusahaan milik non-muslim. Pada sisi kegunaan , penelitian ini menjadi salah satu kajian penting pada beberapa mata kuliah pada program studi di Fakultas Sosial dan Ilmu  Politik  UIN  Raden  Fatah  Palembang  yang  salah  satu  misinya  untuk menghasilkan  lulusan  yang  memiliki  integritas  keilmuan,  kebangsaan,  dan keislaman.
Dalam tradisi intelektual Islam, ada tiga persoalan yang selalu dibicarakan terkait kepemimpinan politik dalam negara. Pertama , soal pemimpin yang kurang layak  (imāmatul  mafḍūl). Kedua ,  soal  pemimpin  yang  suka  maksiat  (imāmatul fāsiq).  Dan ketiga ,  soal  pemimpin  non-Muslim  ( imāmatul  kāfir ).  Dalam  tradisi ketiga,  secara  umum  dealiktika  kepemimpinan  non  muslim  di  Indonesia  sudah mulai  sejak  adanya  isu  LB  Moerdani  akan  dicalonkan  menjadi  wakil  presiden mendampingi  Soeharo  pada  1988,  isu  menjadi  makin  memperdalam  perdebatan manakala  munculnya  pernyataan  Abddurahman  Wahid  (Gusdur)  yang memunculkan bolehnya non muslim memimpin Indonesia (Mujar, 2006, hal. ix).
Perkembangan  atas  persoalan  kepemimpinan  non  muslim  muncul  lagi dengan konsep klasifikasi wilayah, yaitu pertama , memilih pemimpin non muslim di daerah mayoritas muslim; dan kedua , memilih pemimpin non muslim di daerah minoritas  muslim.  Perbincangan  ada  dalam  klasifikasi  pertama,  yaitu  memilih pemimpin  non  muslim  di  daerah  mayoritas  muslim  atau  di  wilayah  muslim. Sedangkan  memilih  pemimpin  non  muslim  di  daerah  minoritas  muslim  ada pengecualian, sebagai suatu strategi untuk melindungi umat Islam dari bahaya yang akan menimpa mereka (QS. Ali Imron: 28).
Pro  kontra  dialog  terus  berkembang  dengan  berbagai  argumentasi  namun disisi lain kepemimpinan di beberapa daerah oleh non muslim juga berjalan, bahkan di  berbagai  negara  yang  dipimpin  oleh  non  muslim  tidak  mengalami  kekisruhan apalagi  sampai  menghancurkan  demokrasi  di  masing  masing  negara.  Pertanyaan yang selalu dipertanyakan adalah bagaimana sikap kaum muslimin dalam memilih calon  pemimpin  yang  non  muslim?  Jika  lanjutkan  kemudian  bagaimana  cara menjaga  semangat  toleransi  dalam  memilih  calon  pemimpin  yang  berbeda agamanya dengan mayoritas muslim?
Ada  dua  asumsi  yang  muncul  yang  menjadi  dasar  penelitian  ini,  yaitu: Pertama, Adanya  trauma  sejarah  mayoritas  umat  Islam  yang  mengalami  jajahan dalam pemerintahan para kolonialis, khususnya Belanda selama 3,5 abad. Trauma
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
tersebut  terus  dipelihara  yang  tetap  melarang  pemimpin  non  muslim; Kedua , Asumsi  dialogis  yang  dijadikan  standar  polemik  pelarangan  kepemimpinan  non- muslim  berakar politisasi  agama ,  yaitu  politik  manipulasi  mengenai  pemahaman dan pengetahuan keagamaan/kepercayaan dengan menggunakan cara propaganda, Indoktrinasi,  kampanye,  disebarluaskan,  sosialisasi  dalam  wilayah  publik dilaporkan  atau  diinterpretasikan  agar  terjadi  migrasi  pemahaman,  permasalahan dan menjadikannya seolah-olah merupakan pengetahuan keagamaan/kepercayaan, kemudian, dilakukan tekanan untuk memengaruhi konsensus keagamaan/kepercayaan  dalam  upaya  memasukan  kepentingan  sesuatu  kedalam sebuah agenda politik pemanipulasian masyarakat atau kebijakan publik.
Dalam konsep ini, berbagai tulisan telah merespon negatif. Rumadi (2017) menjelaskan  bahwa  ketidaksetujuan  agama  hanya  digunakan  untuk  kepentingan politik jangka pendek memenangkan pemilu. Dalam kajiannya menyebutkan:
Apalagi kemudian setelah menang pemilu, agama ditinggalkan seperti yang selama  ini  terjadi.  Tradisi  elit-elit  politik  cenderung  mendadak  Islami menjelang  pemilu.  Mulai  dari  pakai  kopiah,  sholat  Jum’at,  sampai kunjungan  ke  pesantren  dan  majelis  ta’lim.  Setelah  menang  pemilu, wassalam.  Rakyat  membutuhkan  pemimpin  bukan  sekedar  sholih  secara ritual.  Tapi  pemimpin  sholih  secara  politik,  pemimpin  yang  mau menerapkan  syariah  Islam,  pemimpin  yang  mau  mencampakkan  ideologi dan sistem kapitalisme.
Politisasi  agama  melalui  isu  kepemimpinan  non  Muslim,  diungkapkan Munawir Sjadzali(1990):
...Satu hal lagi yang menarik, Ibnu Taimiyah mendambakan ditegakkannya keadilan  sedemikian  kuat,  sehingga  dia  cenderung  untuk  beranggapan bahwa kepala negara yang adil meskipun kafir adalah lebih baik daripada kepala  negara  yang  tidak  adil  meskipun  Islam,  dengan  menyetujui ungkapan  bahwa  Allah  mendukung  negara  yang  adil  meskipun  kafir,  dan bahwa Allah tidak mendukung negara yang tidak adil sekalipun Islam.
Wawan  Gunawan  (2015,  hal.  321)  dalam  tulisan  “Fikih  Kepemimpinan Non Muslim” menjelaskan:
...bahwa  di  tempat  lain  Ibn  Taimiyah  menegaskan  bahwa  keadilan merupakan  syarat  terpenting  bagi  seorang  pemimpinan.  Sedemikian pentingnya  tentang  keadilan  ini,  Ibn  Taimiyah  dalam Majmu’  al  Fatawa bab XXVIII menyatakan:
تناك نإو ةلداعلا ةلودلا ميقي الله نإ
ةملسم تناك نإو ةملاظلا ميقي لاو ةرفاك . لاقيو : ت ايندلا عم مود
ملاسلإاو ملظلا عم مودت لاو رفكلاو لدعلا
Menggugat Kebhinekaan: Respon Intelektual Muda Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembag terhadap Kepemimpinan Non Muslim
Sesungguhnya  Allah  menyokong  negara  yang  adil  meskipun  kafir (pemimpinnya)  dan  tidak  mendukung  negara  yang despotic meskipun Muslim (pemimpinnya). Dunia itu dapat tegak dengan memadukan antara kekufuran  dan  keadilan  dan  dunia  tidak  dapat  tegak  dengan  modal kezhaliman dan keislaman. “Kalimat Ibn Taimiyah tersebut mengisyaratkan bahwa kepala negara yang mampu mengejawantahkan keadilan meskipun non muslim lebih baik daripada kepala negara yang beragama Islam tetapi tidak  mampu  mengejawantahkan  keadilan.  ...“Memilih  pemimpin  non muslim di tengah masyarakat muslim hukumnya diperbolehkan. Itu dirujuk pada  dua  hal.  Pertama,  masalah  kepemimpinan  dalam  hukum  Islam merupakan  persoalan  yang  bukan  absolute  ( al  mutaghayyirat ).  Kedua, larangan  memilih  pemimpin  non  muslim  dikaitkan  dengan  sebab  yang menyertainya, manakala mereka (non muslim) melakukan penistaan kepada umat Islam.
Mereka yang menentang “keharaman kepemimpinan non muslim” dinilai tidak memahami secara mendalam ayat ayat al-Qur’an maupun al-hadits baik dari sisi  maksud  dan  tafsirnya,  tidak  melacak  sebab-sebab  turunnya  ayat-ayat kepemimpinan  dan  cenderung  mempermainkan  makna  harfiahnya  dan menunjukkan  kekeliruan  yang  fatal.  Sementara  mereka  yang  mengharamkan kepemimpinan  non  muslim  menyebutkan  mereka  yang  menjadikan  orang  kafir sebagai pemimpin bagi umat  Islam berarti menentang Allah SWT dan Rasulullah SAW serta Ijma' Ulama.
Pandangan  yang  menyatakan  bahwa  memilih  orang  kafir  sebagai pemimpin  umat  Islam  berarti  memberi  peluang  kepada  orang  kafir  untuk "mengerjai" umat Islam dengan kekuasaan dan kewenangannya. Mereka berpegang pada (1) QS. Ali 'Imraan: 28; (2) QS. An-Nisaa': 144; (3) QS. Al-Maa-idah: 57; (4) QS. At-Taubah: 23.(5) QS. Al-Mujaadilah: 22. Badruddin Al-Hamawi As-Syafi’i (1998) menyatakan dengan jelas keharaman memilih pemimpin dan juga aparat dari kalangan kafir dzimmi . Dalam tulisannya disebutkan:
لاو نم ء ْيَش يِف ّيِّمِّذلا ةَيِل ْوَت زوجي  َلا َو
نم ذَخ ْؤُي اَم ةيابج وَأ ةامِّذلا لهأ نم ةَي ْز ِجْلا ةيابج يِف  الاِإ نيملسُمْلا تاي َلا َو ،ِهيِف ّيِّمِّذلا ةَيِل ْوَت زوجي  َلاَف كِلَذ ريغ وَأ رشع وَأ جارخ نم نيملسُمْلا نم ىبجي اَم امَأَف .نيكرْشُمْلا تا َراَجِت َلاَق ،نيملسُمْلا روُمُأ نم ءْيَش ةَيِل ْوَت
ىلع اي ِّمِذ ىلو نم َو }لايِبَس َنيِنمؤُمْلا ىلع َني ِرِفاَكْلل الله لَعْجَي  ْنل َو{ :ىَلاَعَت
ِهْيَلَع لايِبَس ُهَل لعج دقف ملسُم . (Tidak boleh mengangkat dzimmi untuk jabatan apapun yang mengatur umat Islam kecuali  untuk  memungut  upeti  penduduk  kalangan dzimmi atau  untuk  memungut pajak  transaksi  jual-beli  penduduk  dari  kalangan  musyrikin.  Sedangkan  untuk memungut upeti, pajak seper sepuluh, atau retribusi lainnya dari penduduk muslim,
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
tidak boleh mengangkat kalangan dzimmi sebagai aparat pemungut retribusi ini. Dan juga  tidak  boleh  mengangkat  mereka  untuk  jabatan  apapun  yang  menangani kepentingan umum umat Islam. Allah berfirman, “Allah takkan pernah menjadikan jalan  bagi  orang  kafir  untuk  mengatasi  orang-orang  beriman.”  Siapa  yang mengangkat dzimmi sebagai pejabat yang menangani hajat muslim, maka sungguh ia telah memberikan jalan bagi dzimmi untuk menguasai muslim).
Deliar  Noer  (2003), dalam  bukunya Islam  dan  Pemikiran  Politik menulis sebagai tanggapan atas Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran oleh Munawir Syadzali MA yang menjelaskan adanya kesalahpahaman memahami Ibnu Taimiyah yang menganggap bahwa kepala negara yang adil meskipun kafir adalah lebih  baik  daripada  kepala  negara  yang  tidak  adil  meskipun  Islam,  dengan menhyetujui ungkapan bahwa Allah mendukung negara yang adil meskipun kafir, dan bahwa Allah tidak mendukung negara yang tidak adil sekalipun Islam. Justru pembicaraan Ibnu Taimiyah itu adalah dalam kontek negara Islam. Buktinya Ibnu Taimiyah  mensyaratkan  pemimpin  itu  harus  bisa  jadi  imam  minimal  harus  bisa shalat dan harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Swt. Kejeasan pandangannya ditulis Hamawi:
...  Memang  Ibnu  Taimiyah  menekankan  sekali  agar  seorang  pemimpin  itu adil, dan tentulah kepala negara termasuk di sini. Tetapi, pemimpin itu harus bisa  menjadi  imam  shalat;  sekurang-kurangnya  ia  harus  bisa  shalat.  Ibnu Taimiyah memperkuat argumentasi dengan ayat-ayat Al Qur’an dan Hadits Nabi,  juga  dengan  pendapat  beberapa  shahabat  dan  ulama  ( al-Siyasat  al- Syar’iyah , 1961 bagian  I bab I)..... Ibnu Taimiyah berbicara tentang negara bukan dalam arti genus (umum) melainkan dalam arti species (khusus), yaitu negara Islam. Tentu tidak mungkin diharap bahwa kepala negara yang kafir melakukan  shalat  umpamanya.  Malah  bagi  Ibnu  Taimiyah  jihad  terhadap mereka yang ingkar merupakan wajib (bagian II bab I). Di Bagian  II bab 8 ini  Ibnu  Taimiyah  mengatakan  bahwa  menegakkan  kepemimpinan  atau pemerintahan adalah wajib dengan maksud “mendekatkan diri kepada Allah” (al Siyasat al Syar’iyah , 1961, hal 166).
Sementara  pada  sisi  lain  dimunculkan  pemberitaan  secara  masif  di  media tentang beberapa figur non-Muslim yang ‘sowan’ ke berbagai pondok pesantren dan ndalem kiai-kiai sepuh dengan tujuan membawa aspirasi para ulama dan umat Islam pada  umumnya.  Beberapa  kalangan  yang  di’sowan’i  ini  pun  menyambut  dengan begitu meriah, bahkan seringkali terlihat kebablasan seperti foto-foto yang beredar di media tentang santriwan-santriwati yang mencium tangan laki-laki non-Muslim
Menggugat Kebhinekaan: Respon Intelektual Muda Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembag terhadap Kepemimpinan Non Muslim
tersebut.  Dari  pertarungan  antara  penentang  dan  pendukung  terhadap kepemimpinan  non  muslim  menimbulkan  berbagai  persoalan  yang  membangun kecurigaan  adanya  upaya  menggugat  kebhinekaan  yang  dilakukan  umat  Islam. Karenanya penelitian ini layak untuk ditelaah secara empiris.

## Kepemimpinan dan Kebhinekaan dalam Perspektif
Istilah pemimpin berasal dari kata dasar “pimpin” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai “bimbing atau tuntun”. Kata kerja dari kata dasar ini, yaitu “memimpin” yang berarti “membimbing atau menuntun”. Dari kata dasar ini pula lahirlah istilah “pemimpin” yang berarti “orang yang memimpin” (Kata  pemimpin  mempunyai  padanan  kata  dalam  Bahasa  Inggris  “ leader ”. Sementara  itu  kata  “pemimpin”  mempunyai  kaitan  yang  sangat  erat  dengan  kata “kepemimpinan” (KBBI, 2005, hal. 874).
Kepemimpinan adalah kemampuan  yang dimiliki dari seorang pemimpin. Dengan  kata  lain,  kepemimpinan  juga  dapat  diartikan  sebagai  kemampuan  untuk memimbing dan menuntun seseorang. Jika tadi kata pemimpin mempunyai padanan kata dalam Bahasa Inggris ( leader ), maka kepemimpinan juga mempunyai padanan kata dalam Bahasa Inggris yaitu leadership . Kata ini berasal dari kata dasar “ lead ” yang  dalam  diartikan  sebagai  “ show  the  way,  especially  by  going  in  front ”. Sementara  itu  kata  “ leadership ”  diartikannya  sebagai  “ qualities  of  a  leader ” (Manser, 1995, hal. 236).
Pemimpin  di  suatu  organisasi,  memiliki  posisi  yang  dominan  dalam menentukan maju mundurnya suatu perusahaan/organisasi. Kinerja yang dihasilkan oleh  suatu  perusahaan/organiasi  gambaran  kepemilikan  hasil  yang  diberikan  oleh pemimpin  yang  mengelola  perusahaan/organisasi  tersebut.dan  stakeholder’s terbiasa  menjadikan  kinerja  sebagai  salah  satu  ukuran  dalam  mendukung pengambilan  keputusan.  Seorang  pemimpin  yang  baik  adalah  yang  mampu mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki dan mampu memberikan keuntungan serta kepuasan kepada stakeholders.  Seorang pemimpin harus memahami tentang kepemimpinan (Safaria, 2012, hal. 27).
Kata  “kepemimpinan”  dari  asal  “pimpin”  dipahami  dengan  kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memengaruhi orang-orang untuk bekerja mencapai tujuan dan sasaran.  Sementra pemimpin adalah suatu peran atau ketua dalam sistem di  suatu  organisasi  atau  kelompok.  Winardi  menyebutkan  bahwa  kepemimpinan adalah  suatu  kemampuan  yang  melekat  pada  diri  seorang  (pimpinan)  dalam  dua
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 2, 2017
ranah yaitu (1) pemimpin formal ( formal leader ) dan atau (2) pemimpin informal ( informal leader ) [Winardi, 2000, hal. 32].
Suradinata  (2008)  menjelaskan  bahwa  pemimpin  adalah  orang  yang memimpin  kelompok  dua  orang  atau  lebih,  baik  organisasi  maupun  keluarga, sementara  kepemimpinan  adalah  kemampuan  seorang  pemimpin  untuk mengendalikan,  memimpin,  mempengaruhi  pikiran,  perasaan  atau  tingkah  laku orang  lain  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Dalam pemahaman  yang  lain  Kepemimpinan  berasal  dari  kata  pimpin  artinya  tuntun, bimbing  yang  mendapatkan  imbuhan ke-an yang  artinya  menjadi  perihal memimpin,  cara  memimpin.  Dapat  diartikan  sebagai  hubungan  yang  erat  antara seorang  dan  sekelompok  manusia  karena  adanya  kepentingan  bersama,  hal  itu ditandai oleh tingkah laku yang tertuju dan terbimbing dari manusia yang satu itu yang  disebut  pemimpin  atau  yang  memimpin  (Ensiklopedia  Umum,  549). Kepemimpinan juga dipahami dengan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan (Robbin, 2012, hal. 163). Menurut Ngalim Purwanto  Kepemimpinan  adalah  sekumpulan  dari  serangkaian  kemampuan  dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan untuk dijadikan sebagai sarana  dalam  rangka  meyakinkan  yang  dipimpinnya  agar  mereka  mau  dan  dapat melaksanakan  tugas-tugas  yang  dibebankan  kepadanya  dengan  rela,  penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta merasa tidak terpaksa (Purwanto, 2000, hal. 4).
Dari  berbagai  pemahaman  dapat  diktahui  bahwa  kepemimpinan  adalah kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi perilaku orang lain menuju keinginan- keinginannya  dalam  suatu  keadaan  tertentu  mengarahkan,  mempengaruhi,  dan mengawasi  orang  lain  untuk  mengerjakan  tugas  sesuai  dengan  perintah  yang direncanakan.
Dalam  dunia  Melayu,  pemimpin  didefinisikan  sebagai  orang  yang  diberi kelebihan untuk mengurus kepentingan orang banyak. Seorang raja haruslah sosok manusia yang dapat dijangkau oleh rakyat biasa. Penguasa harus berada di tengah- tengah rakyatnya, mengerti  kondisi  warganya, dan tahu apa yang diinginkan oleh mereka. Raja bukanlah dewa yang tak tersentuh oleh manusia. Dalam A Handbook of  Leadership di  akumulasi  pemimpin  dan  kepemimpinan (1 ) a  Focus  Of  Group Process (Kepemimpinan sebagai titik pusat proses kelompok); (2) Leadership As Personality  And  Its  Effects (Kepemimpinan  sebagai  kepribadian  seseorang  yang memiliki sejumlah perangai ( traits ) dan watak (character) yang memadai dari suatu kepribadian); (3) the art of inducing comliance (seni untuk menciptakan kesesuaian
Menggugat Kebhinekaan: Respon Intelektual Muda Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembag terhadap Kepemimpinan Non Muslim
paham,  kesepakatan);  (4) the  exercise  of  its  influence (sebagai  pelaksanaan pengaruh);  (5) As  act  or  behavior (sebagai  tindakan  atau  prilaku);  (6) from  of persuasion (bentuk  persuasi);  (7) a  power  relation (suatu  hubungan kekuasaan/kekuatan); (8) an Instrumental Of Goal Achievement (sarana pencapaian tujuan) (Stogdill, 1974).
Salah sebuah konsep kepemimpinan yang merupakan warisan kebudayaan bangsa  adalah Hastha  Brata ,  atau  delapan  ajaran  keutamaan,  seperti  yang ditunjukkan  oleh  sifat-sifat  alam  (Mulyana,  2005;  Kartika,  2007).  Ki  Hadjar Dewantara merumuskan kepemimpinan sosial dengan tiga ungkapan Ing ngarso sung  tulodho (didepan  memberi  contoh); Ing  madyo  mangun  karso (di  tengah memberi semangat) Tut wuri handayani (di belakang memberikan daya kekuatan) (Hanin, 2002). Konsep kepemimpinan tersebut dikembangkan masa kepemimpinan Soeharto  dalam  bentuk: Pertama ,  Surya  yaitu  matahari  yang  memancarkan  sinar sebagai  sumber  kehidupan; Kedua , Candra yaitu  bulan  memancarkan  sinar kegelapan malam. Cahaya bulan yang lembut mampu menumbuhkan semangat dan harapan-harapan  yang  indah.  Seorang  pemimpin  hendaknya  mampu  memberikan dorongan atau motivasi untuk membangkitkan semangat rakyatnya,dalam suasana suka dan duka.
Ketiga , kartika yaitu  bintang  yang  memancarkan  sinar  indah  kemilau, mempunyai  tempat  yang  tepat  dilangit  hingga  dapat  menjadi    pedoman  arah. Seorang pemimpin hendaknya menjadi teladan, untuk berbuat kebaikan. Tidak ragu menjalankan keputusan yang disepakati, serta tidak mudah terpengaruh oleh pihak yang akan menyesatkan. Keempat , angkasa yaitu langit. Langit itu luas tak terbatas, hingga  mampu  menampung  apa  saja  yang  datng  padanya.  Seorang  pemimpin hendaknya  mempunyai  keluasan  batin  dan  kemampuan  mengendalikan  diri  yang kuat, hinga dengan sabar mampu menampung pendapat rakyatnya yang bermacam- macam.
Kelima , Maruta yaitu  angin.  Angin  selalu  ada  dimana-mana,  tanpa membedakan tempat serta selalu mengisi semua ruang ruang yang kosong. Seorang pemimpin  hendaknya  selalu  dekat  dengan  rakyat,  tanpa  membedakan  derajat  dan martabatnya,  bisa  mengetahui  keadaan  dan  keinginan  rakyatnya.  Mampu memahami dan menyerap  aspirasi  rakyat. Keenam, samudera yaitu  laut/air.  Laut, betapapun luasnya, senantiasa mempunyai permukaan yang rata dan bersifat sejuk menyegarkan.  Seorang  pemimpin  hendaknya  menempatkan  semua  orang  pada derajat dan martabat yang sama, sehingga dapat berlaku adil, bijaksana,dan penuh kasih sayang terhadap rakyatnya.
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Ketujuh , dahana yaitu api. Api mempunyai kemampuan untuk membakar habis  dan  menghancurleburkan  segala  sesuatu  yang  bersentuhan  dengannya. Seorang pemimpin hendaknya berwibawa dan berani menegakkan  kebenaran dan keadilan  secara  tegas  dan  tuntas  tanpa  pandang  bulu. Kedelapan ,  bumi  yaitu bumi/tanah.    Bumi  mempunyai  sifat  kuat  dan  murah  hati.  Selalu  memberi  hasil kepada  siapapun  yang  mengolah  dan  memeliharanya  dengan  tekun.seorang pemimpin hendaknya berwatak sentosa, teguh dan murah hati, senang beramal dan senantiasa  berusaha  untuk  tidak  mengecewakan  kepercayaan  rakyatnya  (Suyitno, Junaidi, & Hadi, 2009).
Dengan  demikian  dasarnya  bangsa  Indonesia  telah  memiliki  berbagai macam  corak  gaya  kepemimpinan,  salah  satunya  adalah  Kepemimpinan  dalam tradisi  melayu  oleh  nilai-nilai  religius,  baik  oleh  agama  Islam  maupun  agama- agama yang lain (Arthur, 2009, hal. 37; Effendi, 2002). Hal tersebut memberikan implikasi bahwa dalam tradisi melayu seorang pemimpin bisa jadi diukur dengan bagaimana kualitas seseorang dalam melaksanakan ajaran agamanya atau bahkan gaya kepemimpinannya didasarkan pada cara pandang suatu agama. Hal tersebut menjadi  menarik  karena  pemimpin  dalam  tradisi  melayu  mencoba  untuk menerjemahkan  berbagai  dogma  agama  kedalam  kehidupan  nyata,  baik  dalam skala mikro maupu makro dalam masyarakat (Braginsky, 2000, hal. 55).
Dalam  budaya  Melayu  menjelaskan  bahwa  pemimpin  merupakan  sosok manusia yang dapat dijangkau oleh rakyat biasa, mampu berada di tengah-tengah rakyatnya, mengerti kondisi warganya, dan tahu apa yang diinginkan oleh mereka. Dibangun  kebijakan  untuk  tidak  saling  merusak  posisi  masing-masing  melalui musyawarah.  Beberapa  syair  yangmenjelaskan  kedudukan  pemimpin  dan kepemimpinan:
Sebagai pemimpin banyak tahunya Tahu duduk pada tempatnya Tahu tegak pada layaknya Tahu kata yang berpangkal Tahu kata yang berpokok Sebagai pemimpin banyak bijaknya Bijak menyukat sama papat Bijak mengukur sama panjang Bijak menimbang sama berat Bijak memberi kata putus
Menggugat Kebhinekaan: Respon Intelektual Muda Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembag terhadap Kepemimpinan Non Muslim
Manajemen  kepemimpinan  dalam  konstruk  nilai-nilai  politik  Islam  yang dibangun  terletak  pada  pola  manajemen  kerakyatan  yaitu  sistem  pengelolaan sumber-sumber daya yang ada baik dari aspek manusia, kekuatan ekonomi, politik, teknologi, militer, dengan mengikuti norma-norma yang hidup di dalam masyarakat banyak. Pada fase perjalanan panjang selanjutnya,  Indonesia sebagai negara  yang menganut  paham  demokrasi  Pancasila  mempunyai  ciri  khas  yang  selalu didengungkan pada aspek materielnya ialah kekeluargaan dan kegotong royongan bernafaskan Ketuhanan yang Maha Esa. Dijabarkan oleh S. Pamudji (1985, hal. 12):
Yang  dimaksud  dengan  kekeluargaan  ialah  kesadaran  untuk  lebih mendahulukan  penunaian  kewajiban  sosial  daripada  penuntutan  hak pribadi,  lebih  mengutamakan  memadukan  pendapat  dengan  jalan musyawarah  daripada  menekankan  pendapat  sendiri…..pengambilan keputusan  didasarkan  pada atas dasar  musyawarah  dan mufakat, sehingga tidak akan terjadi dominasi mayoritas dan tirani minoritas, karena keduanya tidak selaras dengan semangat kekeluargaan  dan kegotong royongan”
Dalam  kajian  Islam  terdapat  hubungan  sangat  erat  antara  kepemimpinan dan konsep negara dalam pandangan Islam.. Adagium adalah “tiada agama tanpa kelompok/masyarakat,  tiada  masyarakat  tanpa  kepemimpinan  dan  tiada kepemimpinan tanpa sang pemimpin “( La dina Illa bi jama’atin wa la tama’ata illa bi  imamatin  wa  la  imamata  illa  bi  imamin ).  Di  sini  tampak  jelas,  arti  seorang pemimpin bagi Islam, ia adalah pejabat yang bertanggung jawab tentang penegakan perintah-perintah  Islam  dan  pencegah  larangan-larangan  Nya  ( Amar Ma’ruf Nahi Munkar ).
Pemimpin  negara  adalah  faktor  penting  dalam  kehidupan  bernegara.  Jika pemimpin  negara  itu  jujur,  baik,  cerdas  dan  amanah,  niscaya  rakyatnya  akan makmur.  Sebaliknya  jika  pemimpinnya  tidak  jujur,  korup,  serta  menzalimi rakyatnya, niscaya rakyatnya akan sengsara. Oleh karena itulah Islam memberikan pedoman  dalam  memilih  pemimpin  yang  baik.  Dalam  Al  Qur’an,  Allah  SWT memerintahkan ummat Islam untuk memilih pemimpin yang baik dan beriman (QS. 60. Al-Mumtahanah: 1: Q.S At Taubah: 23; “An Nisaa: 144; Q.S. Al-Maidah: 57).

## Kepemimpinan Non Muslim: Sketsa Awal
Isu  kepemimpinan  menjadi  pusat  perhatian  media.  Media  online  maupun media  massa(  koran  dan  majalah  )  tidak  luput  memberitakan  isu  kepemimpinan, bahkan tidak sedikit yg menjadi headline. Misalnya, Kepemimpinan seorang Basuki tjahja Purnama atau yg biasa disebut Ahok selalu ramai menjadi rebutan headline di
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
media.  Mayoritas  penduduk  Indonesia  beragama  Islam.  Sehingga  cenderung menginginkan  pemimpin  muslim,  ketika  Ahok  muncul  dengan  pelbagai kontroversinya.
Beberapa  pandangan  seperti  argumentasi  bahwa  jika  Arab  Saudi  itu  jelas dalam konstitusinya menyebut mereka sebagai negara Islam. Sedangkan Indonesia kontitusinya menyebutkan sebagai negara ber Pancasila, sehingga non muslim layak menjadi  pemimpin  di  Indonesia.  “Dalam  surah  al-Maidah  57  dijelaskan  bahwa seorang mukmin dituntut untuk memilih seorang aulia (pemimpin), dari kalangan yg  menjaga  sebuah  agama  agar  tidak  menjadi  bahan  ejekan  dan  permainan. Sehingga jelas bahwa carilah pemimpin yg cenderung menjaga kehormatan agama apapun.
Dalam halaqah bahtsul masail kiai muda pimpinan pusat gerakan pemuda ansor  “kepemimpinan  non  muslim  di  indonesia”  sebagai respon  atas  kegelisahan Gerakan Pemuda Ansor ketika melihat Islam dipolitisasi sedemikian berlebihan dan menghakimi  pihak  yang  berbeda  preferensi  politiknya  sebagai  bukan Islam.Kecenderungan  intoleransi  sesama  umat  Islam  semakin  kasat  mata  dan tergambar  dengan  adanya  spanduk  di  sejumlah  masjid  yang  tidak  menerima pengurusan  jenazah  Muslim  bagi  pemilih  dan  pendukung  calon  pemimpin  non- Muslim.  Oleh  karena  itu,  Pimpinan  Pusat  Gerakan  Pemuda  Ansor  menyatakan beberapa hal berikut:
a. Mengenai  prinsip  berbangsa  dan  bernegara,  kami      memandang  bahwa dengan  diterimanya  NKRI,  UUD  1945  dan  Pancasila  sebagai  sebuah kesepakatan  para  pendiri  bangsa,  yang  salah  satunya  adalah  tokoh  NU KH.  Wahid  Hasyim,  maka  sebagai  warga  NU,  kami  menerima  sistem bernegara  dan  berbangsa  dalam  bingkai  NKRI.  Dan  karena  itu,  produk turunan dari konsititusi itu sah dan mengikat bagi warga NU dan tentunya warga Indonesia pada umumnya.
b. Tentang terpilihnya non-Muslim di dalam kontestasi politik, berdasarkan konstitusi  adalah  sah  jika  seseorang  non-Muslim  terpilih  sebagai  kepala daerah.  Dengan  demikian  keterpilihannya  untuk  mengemban  amanah kenegaraan adalah juga sah dan mengikat, baik secara konstitusi maupun secara agama.
c. Sebagai  warga  negara  yang  beragama  (dalam  ranah  pribadi)  boleh memilih  atau  tidak  memilih  non-Muslim  sebagai  pemimpin  formal pemerintahan. Karena kami melihat, hal ini sebagai persoalan yang masih dalam tataran khilafiyah (debatable), sehingga masing- masing pandangan
Menggugat Kebhinekaan: Respon Intelektual Muda Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembag terhadap Kepemimpinan Non Muslim
yang  menyatakan  wajib  memilih  Muslim  maupun  boleh  memilih  non- Muslim  sebagai  kepala  pemerintahan  memiliki  landasan  dalam  hukum Islam.
d. Karena  itu,  Halaqah  Bahtsul  Masail  Kiai  Muda  GP  Ansor  menghimbau kepada umat Islam di Indonesia untuk meredakan ketegangan pada setiap kontestasi  politik,  karena  hal  tersebut  dapat  berpotensi  memecah  belah umat Islam dan NKRI. Dengan demikian, siapapun yang setuju atau tidak setuju,  memiliki  landasan  hukum  agama  (fiqh)  yang  dapat  dibenarkan. Namun dalam hal khilafiyah (debatable) hendaknya masing-masing tetap memegang teguh etika amar makruf dan tata krama perbedaan pendapat.
e. Menyikapi  fenomena  yang  terjadi  akhir-akhir  ini  dimana  muncul pandangan  sebagian kelompok untuk tidak mensholatkan jenazah lawan politik, GP Ansor berpendapat bahwa ini merupakan cerminan sikap yang tidak  Islami  juga  tidak  Indonesianis.  Bagi  GP  Ansor,  setiap  jenazah Muslim tetap wajib disholatkan. Untuk itu jika tindakan seperti ini terus berlanjut,  GP  Ansor  menyediakan  diri  untuk  mensholatkan  jenazah tersebut, termasuk mentahlilkan selama 40 hari.
Abdul Choir dalam tulisannya Menggugat Mazhab Kekuasaan dalam Fikih Kebhinekaan  Versi  Islam  Nusantara  menjelaskan  dalam  konstruksi  nusantara mencatat  bahwa  Kata  Nusantara  tercatat  pertama  kali  dalam  literatur  berbahasa Jawa  Pertengahan  (abad  ke-12  hingga  ke-16)  untuk  menggambarkan  konsep kenegaraan  yang  dianut  Majapahit.  Nusantara  berasal  dari  dua  kata  bahasa Sanskerta,  yaitu  Nusa  yang  berarti  “pulau”  dan  Antara  yang  berarti  “luar”.  Jadi, pada  awalnya  kata  Nusantara  itu  menunjuk  pada  “pulau  lain”  di  luar  Jawa  dan merupakan daerah taklukan Majapahit. Ide penyatuan pulau-pulau di luar Jawa di bawah kekuasaan Majapahit inilah yang mendorong Majapahit melakukan ekspansi kekuasaan.  Dapat  dikatakan  di  sini,  bahwa  kata  Nusantara  lahir  dalam  konteks ekspansi  kekuasaan  di  bawah  kekuasaan  absolut  sang  Raja.  Barulah  pada  masa kekinian,  Nusantara  diartikan  sebagai  keterhubungan  antar  pulau,  bukan sebaliknya.  Sedangkan  dalam  Islam,  kekuasaan  bukan  satu  hal  yang  absolut. Kekuasaan  diatur  dan  di  bawah  ketentuan  syariat  Islam.  Syariat  Islam  juga  tidak mengenal  batas-batas  yuridiksi  kedaulatan  negara  dalam  konteks  modern sekarang.  Jelasnya, Islam tidak mengenal teritorial. Islam itu satu dan merujuk pada yang  satu  (sama)  yaitu  Al-Qur’an  dan  As-Sunah.Lebih  lanjut  Abdul  Khoir (http://www.voa-islam.com ) juga mencatat
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Bahwa  Islam  Nusantara  sebagaimana  sedang  digalakkan  oleh  pemerintah menunjuk kepada satu target besar, yakni menghadirkan pemerintahan yang lebih prima dibandingkan dengan sistem ajaran keagamaan Islam. Ide Islam Nusantara  yang  sedang  diframekan  dapat  melahirkan  satu  Mazhab Kekuasaan dalam rangka melanggengkan rezim yang berkuasa. Jika Patih Gadjah  Mada  menyatakan  dalam  Sumpah  Palapanya  akan  mengalahkan “pulau-pulau lain”, maka konsep Islam Nusantara akan menegasikan ajaran Islam yang tidak sejalan dengan pemikiran kaum Liberalis. Kaum Liberalis inilah  yang akan menjadikan  Islam Nusantara melalui  Fikih Kebhinekaan sebagai  Mazhab  Kekuasaan.  Ia  kemudian  menyatakan.  Ajaran  Islam tentang  ketatanegaraan  tidak  lagi  dilihat  sebagai  satu  kebutuhan.  Mazhab Kekuasaan  itulah  yang  menjadi  pilar  bagi  penguasa  di  Nusantara.  Hal  ini menjadi sama persis dengan tujuan ekspansi Patih Gadjah Mada. Gagasan Islam  Nusantara,  sejatinya  adalah  didasarkan  kepada  kepentingan  politis kaum  Liberalis  yang  memang  terkenal  “arogan  dalam  pemikiran”, menembus batas-batas toleransi intelektual. Pernyataan Jokowi “Islam kita adalah Islam Nusantara, Islam yang penuh sopan santun, Islam yang penuh tata  krama,  itulah  Islam  Nusantara,  Islam  yang  penuh  toleransi,” menunjukkan ketidakmengertiannya tentang Islam. Pernyataan itu seolah- olah  ingin  mengatakan  bahwa  Islam  di  luar  Nusantara,  tidak mengedepankan sopan santun, tata karma, dan tidak ada toleransi. Toleransi yang  dimaksudkan  dalam  konsep  Islam  Nusantara  tidak  lain  mengacu kepada pemikiran HAM versi Barat yang memang mengusung kebebasan (liberty) secara absolut. Banyak pihak yang  memang diuntungkan dengan konsep  Islam Nusantara ini. Di bawah  Islam Nusantara, semua pemikiran dan  aliran  sesat  memiliki  hak  yang  sama,  tanpa  ada  pelarangan.  Menjadi jelas,  bahwa  apa  yang  diperjuangkan  dalam  gagasan  Islam  Nusantara sebenarnya  adalah  untuk  menjadikan  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  ke arah  kekuasaan  belaka.  Penguasa  akan  sangat  dikuatkan  dengan  konsep Islam  Nusantara  melalui  Fikih  Kebhinekaan  itu.  Ciri  khas  Mazhab Kekuasaan  adalah  menjadikan  hukum  positif  (Undang-undang)  sebagai landasan kekuasaan. Di luar undang-undang bukanlah hukum... Tidak ada kata  sepakat  untuk  menjadikan  Indonesia  sebagai  Islam  Nusantara.  Islam lebih  mulia  dibandingkan  dengan  Nusantara.  Nusantara  adalah  salah  satu wilayah  berlakunya  hukum  Islam.  Sepantasnya,  Nusantara  yang  harus
Menggugat Kebhinekaan: Respon Intelektual Muda Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembag terhadap Kepemimpinan Non Muslim
menyesuaikan diri dengan nilai-nilai Islam, bukan sebaliknya. “Islam Yes”, “Nusantara Oke”, tetapi “Islam Nusantara No”.

## Intelektual Muda Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang
Terbitnya  Peraturan  Presiden  Nomor  129  tahun  2014  tentang Perubahan Institut  Agama  Islam  Negeri  Raden  Fatah  Palembang  menjadi  Universitas  Islam Negeri  Raden  Fatah  Palembang tidak  hanya  mengubah  nama  IAIN  Raden  Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, tetapi juga  membawa  momentum  perubahan  yang  sangat  bermakna  serta  sarat  dengan peluang dan tantangan. Pengembangan IAIN Raden Fatah Palembang yang beralih status  menjadi  UIN  Raden  memiliki berstandar  kepada  tiga core  values ,  yaitu “internasionalisasi”,  “kebangsaan”,  dan  “keislaman”  yang  terbangun  dalam  visi UIN  Raden  Fatah  dengan  langkah  dasar  yang  diarahkan  untuk  menjadi  lembaga pendidikan  tinggi  yang  konsisten  dalam  menyelenggarakan  pendidikan  dan pengajaran  ilmu-ilmu  keislaman  yang  sejalan  dengan  tujuan  pendidikan  nasional. Termasuk program pascasarjana IAIN Raden Fatah menjadi Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang.
Perubahan tersebut membangun peran aktif intelektual muda pascasarjana dalam  program-program  nasional  bidang  pendidikan  dan  pembinaan  moral  untuk menciptakan  masyarakat  madani  ( civil  society )  yang  demokratis,  egaliter,  toleran dan saling menghormati perbedaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (RIP UIN Raden Fatah Palembang 2015-2035, 2016, hal. 3-4)
Dalam mengembangkan suasana akademik, pascasarjana UIN Raden Fatah membuat dalan melaksanakan pengajian UKKAZ. Pengajian UKKAZ merupakan aktifitas kajian eksekutif yang diikuti oleh para mahasiswa pascasarjana, dosen dan undangan  dari  aktifitas  intelektual  muslim  di  Sumatera  Selatan  dengan  para  nara sumber ahli pada bidang  nya. Disamping itu  pascasarjana memiliki CRD ( Center Research  Depelovment )  yaitu    Pusat  Pengembangan  Penelitian  UIN  Raden  Fatah Palembang  merupakan  unit  akademik  di  bidang  penelitian  yang  mengorganisir pengembangan  penelitian  di  bidang  studi  Islam,  sosial  dan  ekonomi,  ilmu pengetahuan dan teknologi, psikologi dan pendidikan.  Tujuan penelitian ini adalah untuk  memenuhi  visi,  misi  dan  tujuan  dari  UIN  Raden  Fatah  untuk  menjadi International University .
Diantara  kajian  intelektual  muda  dalam  berbagai  kasus  yang memperlihatkan  problem  sosial  paling  besar  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara di Indonesia yaitu (1) bagaimana teologi suatu  agama mendifinisikan diri
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
di  tengah  agama-agama  lain;  dan  (2)  bagaimana  kelompok  minoritas  satu  adat beradaptasi  dengan  kelompok  mayoritas  adat  lainnya.  Kedua  hal  ini  berkembang dan  di set-up dalam  bentuk  standar  ganda  yang  diekstremkan  dengan kalimat”bahwa hanya agama kitalah yang paling benar, yang lain salah atau telah menyimpang”  ( other  religions  are  false  paths  that  mislead  their  followers );  dan “hanya  adat  dan  daerah  kitalah  yang  paling  mulia  sedangkan  yang  lain  dalam kelompok strata kedua” (Lyden, 1995, hal. 67).
Praktek standar ganda ( double standars ) tersebut, dimodifikasi dalam satu sisi standar untuk kelompok mereka bersifat ideal dan normatif, dan sisi lain bersifat realistis  dan  historis.  Hal  itu  kemudian  mencuat  kepermukaan  manakala  tirani mayoritas atau hegemoni minoritas dalam satu daerah terbentuk baik secara spontan maupun  diprovokasi.  Maka  kemudian  terjadilah  penghancuran  etnis  dan  agama. Tragedi    Ambon,  Sampit  dan  Palangkaraya,  Kalimantan  Tengah,  Sangir,  Jakarta, bahkan  di  kepulauan  Riau  merupakan  contoh-contoh  daerah  yang  terkontaminasi kekerasan  ( violence )  lingkaran  adat  dan  agama.  Maka  disintegrasi  bangsa  terus berkembang di tengah kegalauan bangsa yang di pesona non grata kan akibat krisis ekonomi dan politik berkepanjangan.
Masalah-masalah  yang  menggayuti  hubungan  antar-agama,  etnis  di Indonesia hingga sekarang tidak pernah kunjung selesai secara tuntas,  karena rezim pemerintah  terdahulu  sengaja  memelihara  “api  dalam  sekam”  sebagai  salah  satu cara untuk mempertahankan status quo . Setting ini tidak lepas dari perasaan tidak cukup  percaya  diri  dengan  kekuasaannya  sehingga  selalu  memainkan  “kartu” dibawah  dengan  membiarkan  sekat-sekat  primordial  tetap  menajam  (Jackson  and Lucian  W.  Pye,  1976,  hal.  21).  Djohan  Effendi  menyatakan  “ Rezim  sengaja menanam  bibit-bibit  potensi  konflik  horizontal.  Dengan  diciptakannya  peta hubungan sosial yang demikian itu, maka hubungan antar-umat beragama dan etnis memang menjadi rawan…. ”
Politik “Mendekamnya kerukunan” yang dipaksa-paksakan pada masa lalu juga  merupakan  faktor  penentu  menimbulkan  konflik  di  kemudian  hari,  terutama setelah  kran  reformasi  terbuka.  Di  tambah  lagi  belum  adanya  kesepakatan  istilah “reformasi”  di  semua  kalangan  menambah  tumbuh  kembangkan  kristal  konflik tersebut. Setidaknya benih-benih keretakan di setiap daerah dengan simbol Jakarta sebagai  ibukota  negara  muncul  dalam  beragam  bentuk.  Banyak  pengamat dimintakan saran pendapat tentang unsur.

## Intelektual Muda Muslim Uin Raden Fatah Dan Kepemimpinan Non Muslim
Menggugat Kebhinekaan: Respon Intelektual Muda Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembag terhadap Kepemimpinan Non Muslim
Dalam  pengumpulan  data  penelitian  ini  dilakukan  dengan  wawancara secara bertahap dengan responden bervariasi mahasiswa program S2 dan S3. Masa wawancara dilakukan baik melalui share pemikiran di  kelas maupun tanya  jawab langsung,  via  telpon.  Pelaksanaan  wawancara  dilakukan  secara  bertahap  antara bulan Juni, Juli sampai minggu pertama bulan Agustus 2017 dengan responden 15 orang intelektual muda program Strata 2 dan strata 3.  Hasil wawancara diolah baik dengan  transkrip  maupun  deskriptif.  Hasil  penelaahan  didapatkan  atas kepemimpinan  non  muslim  yangditelusuri  melalui  dasar  pemahaman  responden. Menurut  para  responden  kepemimpinan  adalah  adalah  seni  dalam  memimpin, kepemimpinan berbicara pada wilayah dimana sebuah usaha untuk mempengaruhi orang  lain  agar  mencapai  sesuatu  tujuan  dengan  menjalankan  fungsi  manajemen. Pemahaman  juga  disebutkan  bahwa  kepemimpinan  adalah  wakil  Allah  dimuka bumi ( khalifatullah fi al-ardhi ). Pemahaman responden disandarkan kepada hadits Rasulullah  Saw.  "Setiap  kita  pemimpin  dan  setiap  yg  kita  pimpin  akan  dipinta pertanggung  jawabannya.  Dengan  demikian  pemimpin  dan  kepemimpinan  adalah amanah dari Allah Swt, yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akherat.
Responden  lain  memberikan  pemahaman  bahwa  kepemimpinan  adalah suatu cara yang keluar dari jiwa seorang pemimpin yang akan memberikan dampak terhadap lingkungan yang dipimpinnya, baik dampak positif ataupun negatif. Semua dampak  yang  terjadi  akan  memberikan  jawaban  bagaimana  kekokohan  sikap seseorang dalam menjalankan pengabdiannya. Kemudian juga memaknai pemimpin adalah  orang  yang  memiliki  pola  pikir,  semangat  dan  berpikir  moderat  dalam mengatur  bawahan.  Dalam  pandangan  responden  lain  memberikan  pemahaman bahwa  kepemimpinan  adalah  seorang  yang  mampu  berkomunikasi  dan berkepribadian  tegas  dalam  memutuskan  sesuatu  yang  berhubungan  dengan masyarakat atau bawahan (Deskripsi wawancara tanggal 16 Juli 2017)
Dari responden juga memberikan pernyataan bahwa kepemimpinan adalah merupakan  pola  seseorang  dalam  mengatur  suatu  komunitas  melebihi  dari lingkungannya tersebut. Kelebihan  yang dimaksud adalah dari aspek komunikasi, kepintaran  dan  juga  mungkin  dari  aspek  fisik.  Dalam  berbagai  konsep kepemimpinan  banyak  metoda  yang  dipahami  dalam  perspektif  Islam  pemimpin adalah  orang  yang  memiliki  kemampuan  untuk  mengatur,  memperbaiki, mengajarkan  dan  mempengaruhi  orang  yang  dipimpin  sementara  yang  dipimpin mengikuti apa yang diperintahkan. Dalam konsepnya pemimpin memiliki visi masa depan  mampu  mengkomunikasikan  visi  tersebut  melalui  misi  dan  tujuan  yang dipahami oleh yang dipimpin.
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Responden juga menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah kepemimpinan adalah suatu tahapan dimana  seseorang pemimpin mampu menjadi suatu panutan ataupun  acuan  terhadap  pengikut  atupun  rakyatnya.  Sehingga  apa  yang  menjadi tanggung jawab pemimpin tersebut dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan data pemahaman  responden  dapat  dinilai,  bahwa  kepemimpinan  merupakan  seni berkomunikasi  wakil  Allah  dimuka  bumi  ( khalifatullah  fi  al-ardhi )  melalui  pola pikir,  semangat  dan  berpikir  moderat  dan  visioner  dalam  mempengaruhi  orang perorang dan masyarakat lain yang memberikan dampak terhadap lingkungan yang dipimpinnya. Pemahaman yang terlihat seperti dalam gambar berikut:
Gambar 1 Konsep Dasar Kepemimpinan
Sejalan dengan pemahaman mereka tentang pemimpin dan kepemimpinan yang kemudian difokuskan pada perdebatan “Pemimpin Non Muslim” di Indonesia. Responden  menilai  dari  sudut  sistem  demokrasi  di  Indonesia,  sehingga  menurut mereka menjadi hal yang sah-sah saja jika non muslim menjadi pemimpin. Ketika terjadi perdebatan maka titik dasar harus berpijak pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibangun oleh  kebhinekaan yang tunggal ika, yang harus dimaknai sebagai media toleransi yang berlaku sama antar semua pihak (Olah dan analisis  data  wawancara,  2017).  Beberapa  responden  lain  menilai  bahwa  seorang muslim,  tentunya  ini  merupakan  berkenaan  dengan  Aqidah,  yg  jelas  al-Quran menyatakan dalam ayatnya surat al-Maidah, Ayat 51, yg melarang seorang mukmin, untuk mengangkat seorang non muslim  untuk menjadi wali atau pemimpin (Olah dan analisis data wawancara, 2017).
Responden lain memiliki kesamaan bahwa jika terjadi kepemimpinan dari non muslim menjadi sangat disayangkan. Menurut mereka, Umat Islam mayoritas

## YANG MEMIMPIN
1. Pikiran Moderat 1. Menerima 2. Komunikatif 2. Mengikuti 3. Visioner 3. Menilai Dampak

## YANG DIPIMPIN

## KEPEMIMPINAN

## KHALIFATULLAH FI AL-ARDHI
Menggugat Kebhinekaan: Respon Intelektual Muda Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembag terhadap Kepemimpinan Non Muslim
dan  memiliki  orang  orang  yang  mampu  memimpin,  mengapa  kemudian  harus berpikir ingin dipipimin oleh orang non muslim. Maka pergolakan masyarakat yang menerima merupakan wujud mereka kepada cinta tanah air, dan ketentraman bangsa Indonesia yang mayoritas muslim. Mereka meyakini bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia memilih Imam yang mampu menjaga amanah, yang mengerti batasan- batasan dan nilai nilai keislaman, serta ketegasan bahwa Indonesia adalah Negara muslim  mayoritas  dan  sudah  selayak  nya  yang  menjadi  pemimpin  adalah  dari kaumnya.  Hampir sejalan responden menyatakan:
Menurut  pendapat  saya,  ketika  adanya  seorang  pemimpin  non  muslim  di Indonesia tentu menjadi suatu permaslahan yang cukup mengkhawatirkan. Seperti yang kita ketahui Indonesia memang bukanlah Negara Islam namun perlu di ingatkan bahwasannya mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam.  Jadi,  apabila  hal  tersebut  terjadi  akan  membuat  suatu  keresahan terhadap  masyarakat  dan  ini  tentunya  berdampak  pada  masyarakat  di Indonesia.  Maka  apabila  diadakan  perdebatan  mengenai  pemimpin  non muslim di Indonesia saya sangat mendukung / menyetujui kegitan tersebut.
Berdasarkan  nilai  telaah  wawancara  maka  ada  dua  pandangan  intelektual muslim pascasarjana UIN Raden Fatah ketika mencuat perdebatan “Pemimpin Non Muslim”  di  Indonesia.  Kelompok  yang  menilai  bahwa  perdebatan  tersebut  tidak seharusnya ada sebab berbagai masalah masih menggayuti, mereka berpandangan jika  berstandar  pada  demokratisasi  Indonesia  dan  konsep  besar  Negara  Republik Indonesia (NKRI) serta kebhinekaan. Sementara kelompok yang lain menilai bahwa perdebatan  yang  melelahkan  seharusnya  tidak  perlu  terjadi  jika  mayoritas  umat Islam menyadari bahwa kepemimpinan mereka adalah seiman dan seagama.  Dari kedua  pandangan  tersebut  intelektual  muslim  UIN  Raden  Fatah  meyadari pentingnya  kesadaran  semua  komonen  akan  eksistensi  diri  jika  ingin  menjadi pemimpin.  Walaupun  tidak  ada  aturan  yang  menjelaskan,  maka  aturan  kesadaran menjadi penting sebagai batasan untuk memimpin.
Dalam pernyataan lanjutan dengan pertanyaan atas gerakan menggunakan massa  mengatasnamakan  “Aksi  Damai”  dalam  merespon  kepemimpinan  non muslim semua setuju. Karena konsepnya sudah dijamin Undang-Undang. Mereka memberikan argumentasi melalui aturan Dasar hukum demonstrasi adalah pasal 28 UUD 1945 dan UU No.9 Tahun 1998 dan tidak mengarah pada pasal penghasutan yang mengarah pidana.
Responden  juga  memberikan  pandangan  atas  persetujuannya  pada  kata “aksi  damai”  yang  berangkat  dari  panggilan  hati  untuk  turun  kejalan  dan
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
menundukkan  diri  dalam  keramaian.  Responden  memberikan  kesedihan  jika mengingat sebab terjadinya aksi ini. Namun disisi lain jiwa nasionalisme juga tetap dijaga, tidak ada aksi pemukulan ataupun perilaku menyimpang lainnya. aksi ini di nilai damai dari awal di lakukan hingga aksi  ini bubar teratur.. Lebih lanjut salah seorang responden menyatakan:
Setuju, karena masyarakat dapat langsung berpartisipasi dalam menentukan layak atau tidak pemimpinnya, tanpa adanya tindakan kekerasan dari pihak manapun.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  aturan  demon  sekaligus  aspirasi demokrasi semakin mendewasa dalam kegiatan kebersamaan di lapangan
Dari berbagai pernyataan yang dimunculkan pada saat wawancara dipahami bahwa aksi damai bagi mereka menutut keadilan dan ketegasan pemerintah untuk menghukum penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama/Ahok/Zhong Wan Xie. Dalam aksi tidak dibolehkan untuk membawa alat alat  yang  memicu  menimbulkan  anarkis  menyerang  berbagai  fasilitas  umum  dan atau kata kata tidak bermoral. Responden kemudian juga menjelaskan
Menurut  saya,  adanya  hal  ini  akan  membuat  suatu  pertimbangan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan umum pemimpinnya. Maka seseorang  yang  berjiwa  pemimpin  dapat  amanah  dalam  menjalankan tugasnya. Dan juga dengan adanya hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran  masyarakat  bahwasannya  apa  yang  menjadi  kepentingan terhadap umum dapat diwujudkan.
Seiring dengan penelaahan teologis terhadap kepemimpinan non Muslim, resonden juga diminta pandangan atas penilaian perdebatan Pemimpin Non Muslim tersebut  yang  dihubungkan  dengan  suksesi  kepemimpinan.  Beberapa  responden merespon ulang dengan pertanyaan siapa sebenarnya yang mengaitkan ini dengan suksesi  kepemimpinan,  pihak  yang  pro  dengan  pemimpin  non  muslim  kah?,  atau sebaliknya yang kontra?. Bagi mereka kedua-dua nya menggunakan isu yang sama tapi berharap timbal balik yang berbeda, yang kesemua itu merupakan bagian dari strategi dan taktik masing-masing. Lebih lanjut salah seorang responden menjawab
Jika  melihat  suksesi  kepemimpinan  pemimpin  non  muslim  saat  ini memberikan  dampak  yang  tidak  baik  terhadap  keadaan  negara,  terlihat dalam  perdebatan  yang  terjadi  pemimpin  non  muslim  menyisakan pergoyangan bhineka. Karena sistem politik jika di kaitkan dengan masalah agama  tentunya  akan  berbenturan.  antara  hak  dan  kewajiban.  Kewajiban umat  muslim  untuk  memilih  pemimpin  muslim  dan  hak  semua  rakyat
Menggugat Kebhinekaan: Respon Intelektual Muda Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembag terhadap Kepemimpinan Non Muslim
Indonesia  menjadi  seorang  pemimpin.  Seperti  dalam  isi  Pancasila  dalam sila ke-lima, keadilan sosial bagi seluruh rakya Indonesia.
Dalam  persepsi  lain  resonden  menilai  bahwa  hal  tersebut  menjadi kewajaran, sebab ngara Indonesia adalah negara Demokrasi yg bebas untuk memilih pemimpin. Pernyataan diarahkan kedalam isu SARA, responden menilai bisa saja perdebatan  tersebut  dalam  upaya  mengkristalisasikan  yang  didesain  melalui  isu SARA. Hal tersebut sebagai salah satu bentuk perang asimetris yang dimainkan oleh pihak  ketiga.  Lebih  luas  responden  menyatakan  bahwa  pola  tersebut  menjadi momen  menyebarkan  isu  terhadap  kedua  belah  pihak,  salah  seorang  responden mengungkapkan:
..... keduanya dalam posisi yang sama dalam mencari jalan tengah, jika tidak disadari  isu  mengenai  suku,  agama,  ras  dan  antar  golongan  akan  menjadi penyebab  perpecahan  bangsa.  Jika  dalam  perdebatan  masalah  ini  adalah akan  terjadi  diskriminasi  terhadap  suatu  agama  yang  diyakini  maka  akan timbul  kembali  masalah  penistaan  agama.  yang  akan  membawa permasalahan menjadi ujung pergolakan.
Sementara  responden  memberikan  pernyataan  ketidaksetujuan  dan  terlalu mengada  ada  jika  suksesi  kepemimpinan  dan  perdebatan  sekitar  pemimpin  non muslim. Bagi mereka memilih pemimpin adalah hak preograti seseorang, yg tidak boleh  diketahui  oleh  orang  lain  siapa  yg  kita  pilih,  yaitu  menggunakan  LUBER (Langsung,  Umum,  Bebas,  dan  Rahasia).  Pertanyaan  lebih  difokuskan  dengan asumsi perdebatan “pemimpin non muslim” tersebut sebagai upaya adanya gerakan gugatan  terhadap  kebhinekaan  di  Indonesia  menuju  perpecahan  bangsa  mereka memberikan pandangan dalam 3 pandangan yaitu:
Pertama ,  mereka  memberikan  penilaian  adanya  permainan  pihak  ketiga yang ingin Indonesia dengan agama-agama, dengan suku-suku dan adat, budaya di dalamnya  terpecah  belah,  di  adu  domba  didesain  dari  perang  nonmiliter  yang ampuh; Kedua ,  Tidak,  karena  pada  prinsipnya  kebhinekaan  tidak  akan  terpecah hanya karena memilih pemimpin, kecuali adak yg memaksakan kehendak sehingga wajib  memenangkan  salah  satu  jagoannya,  itu  baru  bisa  berakibat  perpecahan bangsa; Ketiga , menilai perdebatan dan aksi memunculkan dampak yang tidak baik terhadap persatuan Indonesia. karenanya hak dan kewajiban yang tidak proporsional apalagi  sampai  memaksakan  kehendak  berdampak  bagi  keutuhan  bangsa  dan  ini artinya  menghancurkan  kebhinekaan.  Sementara  dari  sisi  lain  responden memberikan pernyataan:
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Tentu, karena walaupun dalam ketentuannya ini tidak bisa dipastikan secara khusus,  namun  apabila  sesuatu  dapat  meresahkan  masyarakat  maka  hal tersebut perlu ditindak lanjuti. Upaya untuk menyatukan suatu bangsa dapat dilakukan  dengan  hal  lain  tanpa  memecah  belah  suatu  persatuan.  Dan  juga perlu memperhatiakan kepentingan masyarakat umum.
Menganalisis berbagai pandangan responden dapat dinilai dari konsep dasar bahwa  dalam  kepemimpinan  memiliki  2  kewenangan  yaitu al-tafwid yaitu  otritas pemimpin  untuk  menentukan  kebijakan  pemerintahannya  (Q.S.  An-Nisa:  141). Dalam  menentukan  kebijakan  memerlukan  berbagai  langkah  strategis.  Langkah tersebut  memerlukan  kebersatuan  pikir,  keagamaan  dan  pandangan  yang  pro mayoritas  agama;  dan kedua , al-tanfizh yaitu  kebijakan  birokrasi top  down yang mampu  melakukan  berbagai  kebijakan  sesuai  dengan  kebijakan  pusat.  Dalam perspektif  kepemimpinan  non  muslim  klasifikasi  kewenangan  sangat  diperlukan
(al-Farra', 1994; al-Bakr, 1988; Musa, t.thn; Quthub, 1971) Pertanyaan sekitar pencoblosan calon pimpinan
(Bupati/Walikota/Gubernur)  beragama  non  muslim  dijawab  dalam  dua  katagori yaitu haram dan boleh. Bagi masyarakat muslim yang merasa bahwa memilih calon non  muslim  adalah  haram,  maka  itu  sudah  ada  argumen  yang  melandasinya,  dan demikian  pula  bagi  yang  merasa  bahwa  memilih  calon  non  muslim  adalah  boleh juga ada argumennya. Kesimpulan dalam acara Bahtsul Masail Kyai Muda Ansor bertema Kepemimpinan Non Muslimm, di Aula Iqbal Assegap, PP Ansorm Jakarta, pada  12   Maret  2017  memilih  pendapat  ke-1  atau  ke-2  sama-sama  benarnya,  dan sama-sama  muslimnya,  serta  tidak  ada  yang  terhukumi  sebagai  kafir  yang jenazahnya  haram  disholati.  Semua  masih  tetap  muslim  dan  semua  tetap  wajib dishalati.

## Langkah Mengokohkan Kebhinekaan:  Strategi Meminimalisir Perdebatan
Menurut  responden  upaya  meminimalisir  perdebatan  disampaikan  dalam berbagai  persepsi.  Persepsi  responden  yang  menyatakan  bahwa  pemerintah  harus hadir dalam permasalahan ini dan berdiri untuk semua golongan. Ini srtinya bahwa Pemerintah menjadi bagian untuk istiqamah dengan kebenaran serta kembali kepada Allah, Rasul dan pemimpin.
Menurut  responden  bahwa  Indonesia  sebagai  Negara  yang  demokratis, memilih  dan  dipilih  pemimpin  secara  langsung  oleh  rakyat  nya.  hal  yang  bisa diminimalisir  adalah  melalui  ilmu  pengetahuan  masyarakatnya.  Pemimpin  seperti apa yang akan mereka pilih, dalam memimpin hingga 5 tahun kedepan. Tentu saja
Menggugat Kebhinekaan: Respon Intelektual Muda Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembag terhadap Kepemimpinan Non Muslim
menurut saya yang harus di lihat adalah siapa dia, bagaimana latar belakangnya dan berfikir  cerdas  jangan  mudah  terprovokasi.  Serta  Seseorang  pemimpin  harus mengetahui dan menyadari apa yang menjadi tolak kur bagi dirinya maupun untuk orang lain.
Langkah  strategis menjadi wadah mediasi perdebatan  yang mengokohkan kebhinekaan  di  Indonesia  menurut  responden  yaitu, Pertama ,  perbanyak  dialog yang  melibatkan  semua  elemen  dan  tingkatan. Sebetulnya  pihak  yang  menjadi mediasi dalam perdebatan ini, adalah pihak yang tidak tersangkut dalam kegiatan politik, ya kegiatan politik tentunya memiliki tujuan yang berbeda. Sehingga wadah mediasi adalah semua masyarakat Indonesia bersatu dalam visi dan misi yang sama untuk  mengkokohkan  Bhineka  Tunggal  Ika. Kedua, dengan  musyawarah sebagaimana  disebutkan  oleh  sila  ke  empat  Pancasila,  Adanya  sikap  dan  sifat terbuka  antara  pemerintah  dengan  masyarakatnya,  sehingga  tidak  adanya  suatu pemahaman  yang  berbeda-beda.    Menegakkan  hukum  yang  pasti  sehingga masyarakat mengetahui rambu-rambu pemerintahan.
Menurut  para  responden  jika  pola  musyawarah,  dialog  dan  nilai  nilai kebhinekaan  dapat  diterapkan  yang  menimbulkan  empati  maka  akan  tumbuh kesadaran  dan  keperdulian  sesama  terhadap  Negara  Indonesia,  Ide  dan  langkah langkah strategis dapat diterima semua masyarakat. Termasuk hal hal yang bersifat sensitif, salah seorang reponden menegaskan:
Jikalau pengambil kebijakan sampai pimpinan partai yang akan mengusung calon  pemimpin  daerah  (misalnya)  sangat  menyadari  geografi,  sosiologi, budaya  dan  keberagamaan  bangsa  Indonesia,  maka  tidak  akan  terjadi persoalan persoalan yang sensitif. Walaupun kegiatan yang terjadi menjadi bagian  tolak  ukur  bagaimana  satu  umat  melakukan  demonstrasi  yang dikoordinir  olah  para  agamwan  akan  berimplikasi  kedamaian  dan kenyamanan seperti kasus aksi damai umat Islam.
Dari  hasil  analisis  pernyataan  responden  bahwa  konstruk “ “Bersatu  kita teguh,  bercerai  kita  runtuh”  harus  tetap  kokoh  dan  dipertahankan.  Karena  itu kekuatan  musyawarah,  memperkuat  sendi  hukum  nasional  dan  kepastian  hukum, serta  meningkatkan  Semangat  Bhinneka  Tunggal  Ika.  Sebab  dari  sisi  manapun Indonesia  sebagai  negara  kesatuan  pada  dasarnya  dapat  mengandung  potensi kerawanan konflik sosial akibat akumulasi permasalahan Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang saling tumpang tindih.
Bentuk-bentuk  pengumpulan  massa  yang  dapat  menciptakan  konflik horizontal  maupun  konflik  vertikal  harus  dapat  diantisipasi  guna  mendapatkan
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
solusi tepat dan dapat meredam segala bentuk konflik yang terjadi.  Kepemimpinan dari tingkat elit politik nasional hingga  kepemimpinan daerah  sangat menentukan untuk  menanggulangi  konflik  pada  skala  dini.  Upaya  meminimalisir  problem bangsa  termasuk  problem  dalam  penelitian  ini  dengan  kesehatan  fisik,  kesehatan intelektual,  kesehatan  ideologi  dan  kesehatan  spiritualitas.  Sebab  kebhinekaan merupakan  fitrah  bersifat top  down dari  Tuhan.  Karena  itu  membangun  dan menghidupkan  terus  komitmen,  kesadaran  dan  kehendak  untuk  bersatu, membangun  kelembagaan  yang  berakarkan  nilai  dan  norma  yang  menyuburkan persatuan  dan  kesatuan  bangsa.  Serta  dapat  merumuskan  kebijakan  dan  regulasi yang konkret, tegas dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa pro- religiusitas.  Karenanya,  kepemimpinan  dari  elit  politik  nasional  hingga kepemimpinan daerah sangat menentukan meredamnya konflik pada skala dini.
Secara khusus persoalan pemimpin non muslim bisa memperlihatkan tiga gerakan atas hal tersebut. Pertama , Ahli hukum Islam yang mendasarkan semuanya berdasarkan padaeks-teks keislaman, khususnya  Al-Quran, Hadis, dan kitab-kitab tafsir  dan  telaah  "fiqih  siyasah".  Pemikiran  mereka ittiba atas  kesimulan  ulama klasik  yang  melarang  pemimpin  pemerintahan  dari  kalangan  non  muslim.  Dalam beberapa  kasus  kelompok  ini  tetap  memiliki  keberagaman  dari  aspek  pendapat. Seperti  ulama  Al-Azhar,  Mesir  yang  tidak  mempermasalahkan  untuk  memilih pemimpin pemerintah non-Muslim. Dalil yang mereka pegang bahwa kata "auliya" itu tidak mengacu pada "pemimpin politik-pemerintahan".
Kedua ,  “kelompok  politik”  dalam  wadah  ormas  atau  tokoh-tokoh  agama maupun organisasi politik  atau tokoh-tokoh politik, aktivis partai politik. Apapun “baju” yang mereka pakai atau “bendera” yang mereka kibarkan, tetapi yang jelas muaranya  adalah  kepentingan  politik  praktis  kekuasaan.  Penelaahan  mereka  pada kepemimpinan  non  muslim  tergantung  pada  situasi-kondisi  yang  menguntungkan dari  aspek  politik  dan  ekonomi.  Kelompok  ini  menjadi  agama  sebagai  kendaran politik.  Ketiga,  kelompok  receh,  mereka  tidak  memahami  agama,  tidak  terlalu piawai mengenai politik, yang bekerja untuk melakukan tereakan saat demo dengan bayaran.
Sementara  itu,  dalam  memilih  pemimpin  yang  non  muslim  perlu diklasifikasikan menjadi dua: Pertama , memilih pemimpin  non muslim di daerah mayoritas  muslim; Kedua ,  memilih  pemimpin  non  muslim  di  daerah  minoritas muslim.  Yang  sering  diperbincangkan  adalah  klasifikasi  pertama,  yaitu  memilih pemimpin  non  muslim  di  daerah  mayoritas  muslim  atau  di  wilayah  muslim. Sedangkan  memilih  pemimpin  non  muslim  di  daerah  minoritas  muslim  ada
Menggugat Kebhinekaan: Respon Intelektual Muda Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembag terhadap Kepemimpinan Non Muslim
pengecualian. Yaitu sebagai suatu strategi untuk melindungi umat Islam dari bahaya yang  akan  menimpa  mereka  (Q.S.  Ali  Imron:  28).  Munawir  Sjadzali,  dalam bukunya Islam dan Tata Negara (1990: 89-90 menuliskan bahwa
“Satu hal lagi yang menarik, Ibnu Taimiyah mendambakan ditegakkannya keadilan  sedemikian  kuat,  sehingga  dia  cenderung  untuk  beranggapan bahwa kepala negara yang adil meskipun kafir adalah lebih baik daripada kepala  negara  yang  tidak  adil  meskipun  Islam,  dengan  menyetujui ungkapan  bahwa  Allah  mendukung  negara  yang  adil  meskipun  kafir,  dan bahwa Allah tidak mendukung negara yang tidak adil sekalipun Islam.”

## Kesimpulan
Respon  intelektual  muda  Pascasarjana  UIN  Raden  Fatah  atas kepemimpinan non muslim dalam 2 katagori pandangan. Pertama , Kemimpimpinan non  muslim  dapat  saja  terjadi  diera  sistem  demokrasi  di  Indonesia.  Konsep  dasar Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  yang  dibangun  oleh  kebhinekaan yang tunggal ika, yang harus dimaknai sebagai media toleransi yang berlaku sama antar semua pihak.
Dalam  sudut  pandang kedua, tidak  dapat  dilakukan  di  wilayah  mayoritas umat  Islam.  Hal  tersebut  sangat  berhubungan  dengan  aqidah.  Pandangan  paling mendasar  bahwa  umat  Islam  mayoritas  dan  memiliki  orang  orang  yang  mampu memimpin,  mengapa  kemudian  harus  berpikir  ingin  dipipimin  oleh  orang  non muslim.
Selanjut langkah strategis mengokohkan kebhinekaan dengan meminimalisir perdebatan kepemimpinan non muslim perspektif intelektual muda Pascasarjana  UIN  Raden  Fatah  Palembang  dengan  membangun  kesadaran  semua pengusung suksesi kepemimpinan untuk memberikan kesadaran eksistensi bangsa Indonesia NKRI yang merupakan mayoritas umat Islam.
Pandangan lain memberikan solusi dengan mencoba mengukur semua dari nilai  kinerja  dengan  tetap  tidak  menampikan  keberagamaannya.  Hal  tersebut menjadi  pertimbangan  masyarakat  dalam  meningkatkan  pengetahuan  umum pemimpinnya.  Maka  seseorang  yang  berjiwa  pemimpin  dapat  amanah  dalam menjalankan  tugasnya.  Dan  juga  dengan  adanya  hal  ini  dapat  membantu meningkatkan kesadaran masyarakat bahwasannya apa yang menjadi kepentingan terhadap  umum  dapat  diwujudkan.    Selanjutnya  pemerintah  harus  hadir  dalam permasalahan ini dan berdiri untuk semua golongan. Ini artinya bahwa Pemerintah menjadi  bagian  untuk  istiqamah  dengan  kebenaran  serta  kembali  kepada  Allah, Rasul dan pemimpin
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar

## Daftar Pustaka
Cholil,  S.  (2008). Resonansi  Dialog  Agama  dan  Budaya:  Dari  Kebebasan Beragama,  Pendidikan  Multikultural,  Sampai  RUU  Anti  Pornografi. Yogyakarta:  Center  for  Religious  &  Cross-Cultural  Studies,  Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.
JA, D., & Surdiasis, F. (2006). Catatan Politik. Yogyakarta : LKIS. Mujar,  I. S. (2006). Presiden Non Muslim: Tinjauan dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya dalam konteks Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan. Noer, D. (2003). Islam dan Pemikiran Politik. Jakarta: Yayasan Risalah. Romli, M. G., & Mahmada, N. D. (2013). Islam Tanpa Diskriminasi : Mewujudkan Islam Rahmatan Lil Alamin. Jakarta : Rehal Pustaka. Rumadi, A. (2017). Pilkada Sehat dan Cerdas Tanpa Sara . Diambil kembali dari Hizbut Tahrir Indonesia: http://hizbut-tahrir.or.id Sjadzali,  M.  (1990). Islam  dan  Tata  Negara:  Ajaran,  Sejarah  dan  Pemikiran.
Jakarta: UI Press.
Suyitno, Junaidi, H., & Hadi, A. (2009). Negara Bangsa Versus Negara Syari’ah.
Yogyakarta: Gamamedia Pratama.
Wahid, A., Marijan, K., & Al-Brebesy, M. M. (2000). Mengurai Hubungan Agama dan Negara. Jakarta : Grasindo.
Wahid, W. G. (2015). Fikih Kebhinekaan. Bandung: Mizan.
Menggugat Kebhinekaan: Respon Intelektual Muda Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembag terhadap Kepemimpinan Non Muslim
Intizar, Volume 23, Nomor 2, 2017