http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya Jayapangus Press ISSN 2615-0913(E) Vol. 3 No. 2 (2020)

## Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Dalam Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia
Oleh:
I Putu Agus Tri Wira Dharma Universitas Pendidikan Nasional agustriwirad@yahoo.co.id
Keywords: Abstract Legal i Protection, Fiduciary Guarantee This  scientific  work  is  entitled  "Legal i Protection  of  Foreign
Citizens  in  the  Transfer  of  Fiduciary  Objects".  This  research uses the normative legal i research method. From the results of this study it can be seen that legal i protection for third parties, especially Foreign Citizens is not regulated in Law Number 42 of  1999  concerning  Fiduciary  Guarantees  so  that  Foreign Citizens as third parties do not get legal i protection in fiduciary object  agreements.  However,  proper  forms  given  to  Foreign Citizens as third parties can take legal i actions as regulated in
Article  1365  of  the  Civil  Code  which  is  illegal i acts  to  the Debtor,  so  that the Debtor is  obliged to  provide  compensation to third parties, namely Foreign Citizens . Kata Kunci: Abstrak Perlindungani Hukum, Jaminani Fidusiai Karya  Ilmiah  inii  berjudul  “Perlindungani  Hukumi  Terhadapi Wargai  Negarai  Asingi  Dalami  Pengalihani  Obyeki  Jaminani Fidusiai”.  Penelitiani  inii  menggunakan  metodei  penelitiani hukumi  normatif.  Darii  hasil  penelitiani  inii  dapati  dilihat bahwai  perlindungani  hukumi  untuki  pihaki  ketiga  khususnya Wargai  Negarai  Asingi  tidaki  diatur  dalami  Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  tentangi  Jaminani  Fidusiai  sehinggai Wargai  Negarai  Asingi  sebagaii  pihaki  ketiga  tidaki mendapatkan  perlindungani  hukumi  dalami  perjanjian  obyeki fidusiai.  Namun  bentuk  yangi  patut  diberikan  kepadai  Wargai Negarai  Asingi  sebagaii  pihaki  ketiga  dapati  melakukani tindakani hukumi sebagaimanai diatur dalami Pasal 1365 Kitab
Undang-Undang  Hukumi  Perdata  yaitui  perbuatan  melawan hukumi  kepadai  pihaki  Debituri,  sehinggai  pihaki  Debituri berkewajiban  untuki  memberikan  ganti  rugi  kepadai  pihaki ketiga yaitui wargai negarai asing.

## Pendahuluan
Krediti di tengah masyarakati saat inii bukan hanyai diperlukan olehi masyarakati golongani  yangi  ekonominya  rendahi  tetapi  juga  diperlukan  bagii  masyarakati  yangi termasuk  golongani  ekonomi  menengah  keatas.  Pemanfaatan  fasilitas  krediti  selain dapati  meringankan  untuki  membeli  sebuah  kendaraan  atau  aktiva  lainnya  tetapi  juga karenai  pengaruhi  berbagai  promo  yangi  ditawarkan  kepadai  calon  pembeli.  Bagii pihaki  yangi  memberikan  fasilitas  pembiayaan,  padai  saat  menyerahkan  uang,  juga disertai dengani penyerahan jaminani.
Dalami  pelaksanaani  pembiayaan  konsumen  dapati  terjadi  wanprestasi  baiki karenai kelalaian darii pihaki konsumen ataupun force majeur . Jaminani fidusiai sangati diperlukan  kredituri  apabila  debituri  wanprestasi 1 .  Jaminani  fidusiai  merupakani jaminani kepercayaani  yangi berasal darii adanya suatui hubungan kepercayaani antara manusia  yangi  satu  dengani  manusia  lainnya  yangi  mana  merekai  merasa  aman, sehinggai  tumbuh  rasa  percaya  terhadapi  teman  interaksinya  tersebuti,  untuki selanjutnya  memberikan  hartai  bendai  merekai  sebagaii  jaminani  kepadai  tempat merekai berhutang. 2
Fidusiai dalami bahasa  Indonesia disebuti dengani istilah “penyerahan hak milik secara  kepercayaani”  dalami  terminologi  Belanda,  fidusiai  sering  disebuti  dengani istilah fiduciaire eigendoms overdracht (FEO), sedangkan dalami bahasa ingris disebuti dengani  istilah fiduciary  transfer  of  ownership .  Fidusiai  sebagaii  jaminani  tambahan ( accesoir )  didasarkan  padai  perjanjian  pokonya  yaitui  pemberian  krediti  yangi didasarkan  padai  ketentuan  Pasal  1313  KUHPerdata  yangi  mengatakan  “suatui perjanjian  adalahi  suatui  perbuatan  dengani  mana  satu  orangi  atau  lebih  mengikatkan dirinya terhadapi satu orangi atau lebih” 3 .
Kredituri  mempercayakan  kepadai  debituri  untuki  tetap  bisa  mempergunakan bendai  jaminani  tersebuti  sesuai  dengani  fungsinya.  Debituri  harusi  mempunyai  itikad baiki  untuki  memelihara  bendai  jaminani  dengani  sebaik-baiknya.  Debituri  tidaki diperbolehikan  mengalihkani  ataupun  menyewakan  kepadai  pihaki  lain  bendai  objek jaminani  fidusiai  yangi  bukan  merupakani  bendai  persediaan  ( inventory )  tanpa  ada
1 Itok Dwi Kurniawan, Dkk, 2017, Perlindungan i Hukum i Bagi i Kreditur i Melalui Jaminan i Fidusia i Dalam i Pembiayaan Kredit i Kendaraan Bermotor Roda Dua Ditinjau Dari i Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang i Jaminan i Fidusia i dan i Peraturan Bidang Keuangan, Jurnal Repertorium, Vol. IV No. 1, h. 122.
2 Satrio, 2002, Hukum i Jaminan i Hak Jaminan i Ke benda i an Fidusia i , Citra Aditia Bakti, Bandung.
3 Rindia Fanny Kusumaningtyas, Dkk, 2016, Perkembangan Hukum i Jaminan i Fidusia i Berkaitan Dengan i Hak Cipta Sebagai i Objek Jaminan i Fidusia i , Jurnal Pandecta, Vol. 11 No. 1, h.101.
persetujuan  darii  kredituri,  karenai  bendai  yangi  penguasaannya  di  tangani  debituri sangati riskan sekali untuki berpindah tangan.
Diundangkannya  Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentangi  Jaminani Fidusiai  padai  tanggal  30  September  1999,  dimaksudkan  sebagaii  dasar  hukumi  yangi kuat bagii pengikatan atasi bendai-bendai bergerak baiki yangi berwujud maupun tidaki berwujud  dani  bendai-bendai  tidaki  bergerak  yangi  tidaki  dapati  dibebani  Hak Tanggungan, sebagaii jaminani atasi pelunasani utang tertentu 4 . Pasal 23 ayat (2) UUJF, menyatakan pemberi fidusiai dilarang mengalihkani, menggadaikan, atau menyewakan kepadai  pihaki  lain  bendai  yangi  menjadi  objek  jaminani  fidusiai  yangi  tidaki merupakani bendai persediaan, kecuali dengani persetujuan tertulis terlebih dahulu darii penerima  fidusiai.  Untuki  itu  dalami  memberikan  suatui  kepastian  hukumi  sebagaii bentuk  perlindungani  hukumi  diperlukan  suatui  aturan  hukum.  Hal  inii  dikarenaikan sering  terjadi  pihaki  kredituri  dirugikan  ketika  pihaki  debituri  melakukani  wanprestasi diantaranya dalami hal pengalihani objek Jaminani Fidusiai.
Dalami  prakteknya,  seringkali  debituri  melakukani  pengalihani  objek  jaminani fidusiai  yangi  tidaki  merupakani  bendai  persediaan  kepadai  pihaki  ketiga  tanpa persetujuan  kredituri.  Faktor  yangi  menyebabkan  salah  satunya  karenai  debituri membutuhkan danai untuki membayar angsuran krediti setiap bulannya.
Jaminani fidusiai telah diatur dalami Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun  1999  yangi  menyatakan  jaminani  fidusiai  adalahi  hak  jaminani  atasi  bendai bergerak  baiki  yangi  berwujud  maupun  yangi  tidaki  berwujud  dani  bendai  bergerak yangi  tidaki  dapati  dibebani  hak  tanggungan  sebagaimanai  diatur  dalami  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentangi  Hak  Tanggungan  yangi  tetap  berada  dalami penguasaan  pemberi  fidusiai,  sebagaimanai  agunan  bagii  pelunasani  utang  tertentu yangi  memberikan  kedudukan  yangi  diutamakan  kepadai  penerima  fidusiai  terhadapi kredituri lainnya. 5
Debituri tidaki diperbolehikan mengalihkani ataupun menyewakan kepadai pihaki lain  bendai  objek  jaminani  fidusiai  yangi  bukan  merupakani  bendai  persediaan ( inventory ) tanpa ada persetujuan darii kredituri, karenai bendai yangi penguasaannya di tangani debituri sangati riskan sekali untuki berpindah tangan.
4 Fatma Paparang, Dkk, 2014, Implementasi Jaminan i Fidusia i Dalam i Pemberian Kredit i Di Indonesia, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 1 No. 2, h. 57
5 Ningsih, S. A., 2018, Perlindungan i Hukum i Terhadap i Kreditur i Penerima Fidusia i Barang Persediaan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2018, 84 (2), 487–492. Retrieved from: http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933.
Pasal  23  ayat  (2)  Undang-Undang  No.42  Thn  1999  tentangi  Jaminani  Fidusiai, menyatakan pemberi fidusiai dilarang mengalihkani, menggadaikan, atau menyewakan kepadai  pihaki  lain  bendai  yangi  menjadi  objek  jaminani  fidusiai  yangi  tidaki merupakani bendai persediaan, kecuali dengani persetujuan tertulis terlebih dahulu darii penerima  fidusiai.  Untuki  itu  dalami  memberikan  suatui  kepastian  hukumi  sebagaii bentuk  perlindungani  hukumi  diperlukan  suatui  aturan  hukum.  Hal  inii  dikarenaikan sering  terjadi  pihaki  kredituri  dirugikan  ketika  pihaki  debituri  melakukani  wanprestasi diantaranya dalami hal pengalihani objek Jaminani Fidusiai.
Dalami  prakteknya,  seringkali  debituri  melakukani  pengalihani  objek  jaminani fidusiai  yangi  tidaki  merupakani  bendai  persediaan  kepadai  pihaki  ketiga  tanpa persetujuan  kredituri.  Faktor  yangi  menyebabkan  salah  satunya  karenai  debituri membutuhkan danai untuki membayar angsuran krediti setiap bulannya.
Seperti  dalami  kasus  pengalihani  obyeki  fidusiai  di  PT.Mandiri  Utama  Finance Cabang Denpasar berawal darii saudara Tita Satrya Margarana melakukani penggelapan pengalihani  obyeki fidusiai mobil  dialihkan ke  Marco  (WNA) karenai  proses eksekusi sulit dani debituri sudah kabur ke luar Bali, darii pihaki finance mengalihkani eksekusi ke  pihaki  ketiga.  Pertimbangan  inilah  yangi  menarik  peneliti  mengangkat  judul “Perlindungani Hukumi Terhadapi Wargai Negarai Asingi Dalami Pengalihani Obyeki Jaminani Fidusiai”

## Metode
1.  Desain Penelitian i
Desain  yangi  digunakan  dalami  penelitiani  inii  termasuk  ke  dalami  penelitiani hukumi  normatif.  Penelitiani  hukumi  normatif  atau  penelitiani  hukumi  doktrinal merupakani  penelitiani  hukumi  yangi  dikonsepkan  sebagaii  apa  yangi  tertulis  dalami peraturan perundang-undangan ( law in books ) atau hukumi dikonsepkan sebagaii kaidah atau norma yangi merupakani patokan berperilaku manusia yangi dianggap pantas. 6

## 2.  Jenis dani Sumber Data
Jenis data yangi digunakan adalahi data sekunder, terdiri dari:
6 Amirudin dan i Zainal  Asikin, 2012, Pengantar  Metode i Penelitian i Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.
a. Bahan  Hukumi  Primer,  yaitui  bahan-bahan  hukumi  yangi  digunakan  sifatnya mengikat terutama berpusat padai peraturan perundang-undangan. 7 Terkait dalami penelitiani  ini,  bahan  hukumi  primer  yangi  digunakan  dapati  berupa  KUH Perdata, UU Nomor 42 Tahun 1999 tentangi Jaminani Fidusiai.
b. Bahan  hukumi  sekunder  dapati  berupa  buku-buku,  teks,  kamus-kamus  hukum, jurnal-jurnal  hukum,  dani  komentar  atasi  putusan  pengadilan. Bahan  hukumi sekunder, yangi memberikan penjelasan mengenai bahan hukumi primer. 8 Dalami penelitiani inii bahan hukumi sekunder yangi digunakan dapati berupa buku-buku literature,  jurnal,  majalah,  hasil  penelitiani  yangi  terkait  dengani  pengalihani hukumi terhadapi WNA dalami pengalihani obyeki jamian fidusia.

## 3.  Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik  pengumpulan  bahan-bahan  hukumi  yangi  dipergunakan  dalami  penulisan inii  adalahi  teknik  studi  dokumen  yaitui  dengani  mengumpulkan  bahan  hukumi  yangi relevan dengani cara sistematis dani setelah terkumpul dianalisis.

## 4. Teknik Analisis Bahan Hukum
Teknik  analisis  bahan  hukumi  yangi  digunakan  dalami  penelitiani  ini,  adalahi deskriptif  kualitatif  yaitui  untuki  mengungkapkan  kejadian  atau  fakta  yangi  terjadi terkait  dengani  perlindungani  hukumi  terhadapi  WNA  dalami  pengalihani  objek jaminani  fidusiai.  Pengumpulan  bahan  hukumi  tersebuti  penulis  kumpulkan  dengani cara  sistematis  dani  setelah  terkumpul  penulis  analisis  agar  lebih  jelas  dengani pembahasan tersebut.

## Hasil dan Pembahasan
1. Perlindungani Hukumi Terhadapi Pengalihani Obyeki Jaminani Fidusiai
Jaminani  fidusiai  sebagaii  jaminani  kebendaian  yangi  dalami  Pasal  19  UUJF menetapkan  bahwai  pengalihani  hak  atasi  piutang  yangi  dijamin  dengani  jaminani fidusiai  mengakibatkan  beralihnya  demi  hukumi  segala  hak  dani  kewajiban  penerima fidusiai  kepadai  kredituri  baru  maupun  pihaki  lain.  Peralihan  objek  jaminani  fidusiai harusi  sepengetahuan  kredituri,  apabila  tidaki  maka  tindakani  tersebuti  tidaki
7 Zainuddin Ali, 2010, Metode i Penelitian i Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.
8 Sukanto,  Soerjono,  1986, Pengantar  Penelitian i Hukum, Universitas  Indonesia  Press, Jakarta ., hlm. 13.
dibenarkan  olehi  hukum.  Hal  demikian  sesuai  dengani  bunyi  Pasal  23  ayat  (3)  UUJF yangi  melarang  pemberi  fidusiai  untuki  mengalihkani,  menggadaikan,  atau menyewakan  kepadai  pihaki  lain  bendai  yangi  menjadi  objek  jaminani  fidusiai  yangi tidaki  merupakani  bendai  persediaan,  kecuali  dengani  persetujuan  tertulis  terlebih dahulu darii penerima fidusiai.
Pengalihani  bendai  objek  jaminani  fidusiai  olehi  pihaki  debituri  tanpa sepengetahuan  dani  seijin  kredituri  termasuk  kegiatan  yangi  melanggar  hak  kredituri selaku  penerima  fidusiai  yangi  dilindungi  olehi  Undang-Undang  selanjutnya  pasal  36 UUJF  menyebutkan  :  Pemberi  fidusiai  yangi  mengalihkani,  menggadaikan,  atau menyewakan  bendai  yangi  menjadi  objek  jaminani  fidusiai  sebagaimanai  dimaksud dalami Pasal 23 ayat (2) yangi dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu darii penerima  fidusiai,  dipidanai  dengani  pidanai  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dani denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Fidusiai  adalahi  pengalihani  hak  kepemilikan  suatui  bendai  atasi  dasar kepercayaani  dengani  ketentuan  bahwai  bendai  yangi  hak  kepemilikannya  dialihkan tersebuti  tetap dalami  penguasaan pemilik bendai. Sementara jaminani  fidusiai adalahi hak jaminani atasi bendai bergerak baiki yangi berwujud maupun yangi tidaki berwujud dani  bendai  tidaki  bergerak  khususnya  bangunan  yangi  tidaki  dapati  dibebani  hak tanggungan  yangi  tetap  berada  dalami  penguasaan  Pemberi  Fidusiai,sebagaii  agunan bagii  pelunasani  utang  tertentu,  yangi  memberikan  kedudukan  yangi  diutamakan kepadai penerima fidusiai terhadapi kreditior lainnya 9 .
Jaminani  fidusiai  dipandang  perlu  didaftarkan  untuki  memberikan  kepastian hukumi kepadai pihaki yangi berkepentingan, dani memberikan hak yangi didahulukan ( frefern )  kepadai  penerima  fidusiai  terhadapi  kredituri  yangi  lain.  Hal  inii  disebabkan jaminani  fidusiai  memberikan  hak  kepadai  penerima  fidusiai  untuki  tetap  menguasai bendainya yangi menjadi objek jaminani fidusiai berdasarkan kepercayaani hal tersebuti berdasarkan ketentuan pasal  11 ayat  (1) UUJF jo.  PP Nomor 21 Tahun 2015 Tentangi Tata Cara Pendaftaran Jaminani Fidusiai.
Dengani konsep fidusiai seperti itu sudah sepantasnya perlindungani hukumi bagii pihaki  pemberi  fidusiai  menjaga  agar  bendai  jaminani  tersebuti  tetap  berada  dalami kekuasaannya.  Namun  kenyataannya  sangati  mungkin  bendai  jaminani  fidusiai
9 Ahmad  Sanusi,  Dkk,  2013,  Pendaftaran  Jaminan i Fidusia i dan i Akibat  Hukumnya (Suatu i Tinjauan Normatif), Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 7 No.1, h.77.
berpindah  tangani  atau  berpindah  penguasaannya  kepadai  pihaki  ketiga,  karenai dialihkan  olehi  debituri  pemberi  fidusiai.  Pihaki  penerima  fidusiai  sebagaii  kredituri akan  diposisikan  padai  posisi  tidaki  menguntungkan  karenai  bendai  jaminani  ternyata tidaki  lagi  berada  di  dalami  kekuasaan  pemberi  jaminani  (debituri).  Dalami  praktek, tidaki adanya bendai dalami kekuasaan pemberi jaminani tentu dapati bermacam sebab, misalnya  diperjualbelikan,  musnah,  hilang,  digadaikan,  disewakan,  termasuk  dirampas olehi  negarai.  Tentu  terhadapi  kejadian  tersebuti  akan  merugikan  pihaki  penerima jaminani  darii  pelunasani  piutangnya,  terlebih  lagi  jika  akan  dilakukan  eksekusi terhadapi  bendai  jaminani.  Terhadapi  keadaan  tersebuti  bisa  jadi  penerima  jaminani tidaki  mendapatkan  pemenuhan  darii  pelunasani  piutangnya.  Dengani  demikian perlindungani  hukumi  bagii  penerima  fidusiai  harusi  diperhatikan  dani  tidaki  dapati diabaikan begitu saja.
Pihaki  debituri  wajib  untuki  menyerahkan  bendai  yangi  menjadi  objek  jaminani fidusiai dalami  rangka pelaksaan  eksekusi  jaminani fidusiai sesuai  yangi diatur dalami Pasal  30 UUJF dani  menerima kelebihan hasil eksekusi  yangi  melebihi  nilai  jaminani, namun apabila setelah pelaksanaani eksekusi tidaki mencukupi untuki pelunasani utang, pihaki debituri tetap bertanggung jawab atasi hutang yangi belum terbayar. Pengalihani dibawah  tangani  olehi  debituri  yangi  belum  melunasi  hutangnya,  merupakani  suatui perbuatan  melawan  hukum.  Dikatakan  perbuatan  melawan  hukumi  karenai  perbuatan pengalihani  tersebuti  membawa  kerugian  kepadai  kredituri  karenai  objek  fidusiai  itu merupakani  bendai  jaminani  hutang  debituri  kepadai  kredituri,  sehinggai  kredituri dapati  menuntut  debituri  untuki  memberikan  ganti  rugi  dani  segera  melunasi  seluruh sisa hutangnya.
Pasal  1365  KUHPerdata  menentukan  bahwai  “tiap  perbuatan  melawan  hukumi yangi mengakibatkan kerugian padai orangi lain, mewajibkan orangi yangi melakukani perbuatan  tersebuti  untuki  mengganti  kerugian”. 10 Pengalihani  objek  jaminani  fidusiai di  bawah  tangani  olehi  debituri,  tidaki  menghapuskan  kewajiban  debituri  untuki melunasi hutangnya kepadai kredituri. Walaupun objek krediti tersebuti telah berpindah tangani  kepadai  pihaki  ketiga,  debituri  yangi  berutang  kepadai  leasingi  tetap bertanggung  jawab  dalami  pelunasani  utang  tersebuti,  karenai  pengalihani  tersebuti dilakukan di bawah tangani tanpa sepengetahuan pihaki kredituri.
10 R.Subekti dan i Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang hukum i Perdata, Pradnya Paramita,Jakarta, 2003 hlm .346.

## 2. Bentuk Perlindungani Hukumi Yangi Patut Diberikan Kepadai Wargai Negarai Asingi Dalami Pengalihani Obyeki Jaminani Fidusiai
Dilihat  darii  aspek  lingkup  bidang  hukum,  maka  secara  umum  konsep tanggungjawab  hukumi (liability )  akan  merujuk  padai  tanggung  jawab  hukumi  dalami ranah  hukumi  publik  dani  tanggung  jawab  hukumi  dalami  ranah  hukumi  privat. 11
Tanggungjawab  hukumi  dalami  ranah  hukumi  publik  misalkan  tanggung  jawab administrasi  negarai  dani  tanggung  jawab  hukumi  pidana.  Sedangkan  tanggung  jawab dalami  ranah  hukumi  privat,  yaitui  tanggung  jawab  hukumi  dalami  hukumi  perdata dapati berupa tanggungjawab berdasarkan wanprestasi dani tanggungjawab berdasarkan perbuatan melawan hukum 12
Tanggung  jawab  debituri  terhadapi  pengalihani  objek  jaminani  fidusiai  tanpa persetujuan  kredituri  adalahi  sebuah  konsekuensi  darii  peristiwa  yangi  terjadi. Tanggung  jawab  debituri  terhadapi  jaminani  bendai  bergerak  yangi  telah  dialihkan tanpa  persetujuan  debituri  bisa  berupa  tanggung  jawab  secara  perdata  juga  bisa  secara pidana.  Mengenai  perpindahan  atau  pengalihani  hak  milik  dimaksud  harusilah  tetap mengacu kepadai sistem hukumi jaminani yangi berlaku, yaitui bahwai pihaki penerima jaminani  atau  kredituri  tidaki  dibenarkan  menjadi  pemilik  yangi  penuh  atasi  bendai tersebuti,  artinya  kewenangan  kredituri  hanyailah  kewenangan  yangi  berhak  atasi bendai jaminani dalami hal inii hanyai hak kepemilikan yangi beralih sedangkan bendai jaminani masih dikuasai olehi debituri.
Konsekuensi  hukumi  jika  timbul  masalah  atau  gugatan  karenai  kesalahan (kesengajaan atau kekurang hati-hatian) darii debituri sehubungan dengani penggunaan atau  pengalihani  bendai  jaminani  fidusiai,  maka  pihaki  penerima  fidusiai  dibebaskan darii tanggung jawab. Dengani kata lain pihaki debituri yangi bertanggung jawab penuh.
Hal inii ditegaskan olehi Pasal 24 UUJF, yangi  menyatakan bahwai : “Penerima fidusiai  tidaki  menanggung  kewajiban  atasi  akibat  tindakani  atau  kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) darii pihaki debituri, baiki yangi timbul karenai hubungan kontraktual  atau  timbul  darii  perbuatan  melanggar  hukum,  sehubungan  dengani penggunaan  dani  pengalihani  bendai  yangi  menjadi  objek  jaminani  fidusiai.”  Pihaki debituri  dilarang  untuki  melakukani  fidusiai  ulang  terhadapi  bendai  yangi  sudah menjadi objek jaminani yangi sudah didaftarkan. Selain itu debituri juga dilarang untuki
11 Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, cet. 28, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 174.
12 Moegni Djojodirdjo, Perbuatan MelawanHukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hlm. 13.
mengalihkani, menggadaikan, menyewakan kepadai pihaki lain terhadapi bendai  yangi menjadi  objek  jaminani  fidusiai  yangi  sudah  terdaftar  kecuali  ada  suatui  perjanjian tertulis darii penerima fidusiai.
Dalami  jaminani  fidusiai,  peranan  itikad  baiki  darii  debitor  adalahi  sangati penting.  Debitor  yangi  tidaki  beritikad  baiki  dapati  menyalahgunakan  wewenangnya terhadapi objek yangi sudah difidusiaikan yaitui  melakukani pengalihani objek fidusiai kepadai  pihaki  lain  tanpa  sepengetahuan  kredituri.  UUJF,  belum  cukup  memberikan perlindungani  hukumi  terhadapi  pihaki  lain  yangi  menerima  pengalihani  bendai  yangi menjadi objek jaminani fidusiai. Selain itu, tidaki ada ketentuan dani sanksi yangi jelas terhadapi masalah pengalihani atau fidusiai ulang ini.
Terkait  dengani  pengalihani  jaminani  fidusiai  yangi  melibatkan  pihaki  ketiga dalami  hal  inii  seorangi  WNA  dengani  Tita  Satria  Margarana  selaku  debituri  dengani PT. Mandiri Utama Finance selaku kredituri yangi kronologisnya sebagaii berikut.
Kronologis  kasus  pengalihani  obyeki  fidusiai  di  PT.Mandiri  Utama  Finance Cabang Denpasar berawal darii saudara Tita Satrya Margarana melakukani penggelapan pengalihani  obyeki fidusiai  mobil  dialihkan ke  Marco  (WNA) karenai  proses eksekusi sulit dani debituri sudah kabur ke luar Bali, darii pihaki finance mengalihkani eksekusi ke pihaki ketiga.
Dilihat  darii  kronologis  diatas,  tindakani  yangi  dapati  dilakukan  PT.Mandiri Utama  Finance  Cabang  Denpasar  yaitui  dengani  melakukani  eksekusi  mobil  tersebuti kepadai pihaki ketiga yaitui Marco. Hal tersebuti dikarenaikan sebagaimanai ditegaskan dalami  ketentuan  Pasal  23  ayat  (2)  UUJF.  Adapun  ketentuan  pasal  dimaksud  adalahi sebagaii berikut:
“Pemberi  fidusiai  dilarang  mengalihkani,  menggadaikan,  atau  menyewakan kepadai  pihaki  lain  bendai  yangi  menjadi  obyeki  jaminani  fidusiai  yangi  tidaki merupakani  bendai  persediaan,  kecuali  dengani  persetujuan  tertulis  terlebih dahulu darii penerima fidusia”
Tindakani  saudara  Tita  Satrya  Margarana  yangi  mengalihkani  obyeki  fidusiai kepadai  Marco  adalahi  tindakani  melawan  hukumi  karenai  debituri  tidaki  bolehi mengalihkani  obyeki  jaminani  fidusiai  kepadai  pihaki  lain  tanpa  persetujuan  kredituri sebagaimanai  yangi  dimaksudkan  pasal  23  UUJF  yangi  menyebutkan  pemberi  fidusua dilarang mengalihkani obyeki jaminani fidusiai. Atasi dasar tersebuti maka Marco yangi dirugikan dapati melakukani tindakani sebagaii berikut.
a. Melakukani  Gugatan  Perdata  (Perbuatan  Melawan  Hukum)  Kepadai  Debituri  Di Pengadilan Negeri
Salah  satu  sumber  perikatan  adalahi  perjanjian.  Perjanjian  melahirkan  perikatan yangi  menimbulkan  hak  dani  kewajiban  bagii  para  pihaki  dalami  perjanjian  tersebuti. Adapun pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata adalahi suatui perbuatan  dengani  mana  satu  orangi  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadapi  satu orangi  lain  atau  lebih.  Rumusan  dalami  Pasal  1313  KUHPerdata  menegaskan  bahwai perjanjian mengakibatkan seseorangi mengikatkan dirinya terhadapi orangi lain. 13
Perjanjian  atau  persetujuan  ( overeenkomst )  dalami  Pasal  1313  KUHPerdata hanyai terjadi atasi izin atau kehendak ( toestemming ) darii semua merekai yangi terkait dengani  persetujuan  itu,  yaitui  merekai  yangi  mengadakan  persetujuan  atau  perjanjian yangi bersangkutan. 14 Menurut R. Wirjono Projodikoro, bahwa:
“Suatui perjanjian diartikan sebagaii suatui perhubungan hukumi mengenai hartai bendai  kekayaan  antara  dua  pihaki  dalami  mana  suatui  pihaki  berjanji  atau dianggap berjanji untuki melakukani suatui hal atau tidaki melakukani suatui hal, sedangkan pihaki lain berhak menuntut pelaksanaani janji itu.” 15
Menurut Subekti, “perjanjian adalahi suatui peristiwa dimana seseorangi berjanji kepadai  seseorangi  lain  atau  dimana  itu  saling  berjanji  untuki  melaksanakan  sesuatui hal”. 16 R. Wirjono Prodjodikoro, juga mendefinisikan bahwai:
“Perjanjian adalahi suatui perhubungan hukumi mengenai hartai bendai antara dua pihaki,  dalami  mana  suatui  pihaki  berjanji  atau  dianggap  berjanji  untuki melakukani sesuatui hal atau untuki tidaki melakukani sesuatui hal, sedang pihaki lain berhak menuntut pelaksanaani janji itu.”
Dengani  uang  yangi  telah  dikeluarkan  Marco  kepadai  debituri  yangi  kabur tersebuti.  Maka  Marco  tentunya  mengalami  kerugian  atasi  kejadian  inii  dani  bisa menuntut  secara  perdata  dalami  hal  apabila  debituri  sudah  diketemukan  darii persembunyiannya. Sebagaimanai disebutikan padai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukumi  Perdata  atau Burgerlijk  Wetboek (“BW”),  dalami  Buku  III  BW,  padai  bagian “Tentangi perikatan-perikatan yangi dilahirkan demi Undang-Undang”, yangi berbunyi:
13 Karitini  Muljadi  dan i Gunawan  Widjaja,  2008, Perikatan  Yang i Lahir dari i Perjanjian, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, h. 92
14 Komar  Andasasmita,  1990, Notaris  II  Contoh  Akta  Otentik dan i Penjelasannya ,  Ikatan  Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Cetakan 2, Bandung, h. 430.
15 R. Wirjono Prodjodikoro, 1991, Hukum i Perdata Tentang i Persetujuan Tertulis , Subur, Bandung, h.1.
16 Subekti, 1994, Hukum i Perjanjian , Intermasa, Jakarta, h. 1.
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yangi membawa kerugian kepadai orangi lain, mewajibkan  orangi  yangi  karenai  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti kerugian  tersebuti.”  Dilihat  darii  pasal  tersebuti,  Marco  tentunya  dapati mengajukan  gugatan  perdata  terhadapi  debituri  dani  meminta  ganti  rugi  materiil ataupun inmateriil akibat perbuatan yangi dilakukan olehi debituri terhadapinya.
b. Melakukani Laporan Tindak Pidanai Penipuan Terhadapi Debituri Di Kepolisian Dalami  kasus  ini,  debituri  telah  melakukani  tipu  daya  kepadai  marco  sehinggai marco  mau  membayar  sebuah  mobil  yangi  ternyata  merupakani  obyeki  jaminani fidusiai. Tentunya Marco dapati melaporkan Debituri dengani laporan Penipuan karenai sudah jelas Debituri melakukani tipu daya terhadapi marco untuki melakukani transaksi yangi melanggar hukum. Hal tersebuti sesuai dengani pasal 378 KUHP, yangi berbunyi:
Barang siapa dengani maksud untuki menguntungkan diri sendiri atau orangi lain secara melawan hukum, dengani memakai nama palsu atau martabat palsu, dengani tipu muslihat,  ataupun  rangkaian  kebohongan,  menggerakkan  orangi  lain  untuki menyerahkan  barang  sesuatui  kepadainya,  atau  supaya  memberi  hutang  maupun menghapuskan piutang, diancam karenai penipuan dengani pidanai penjara paling lama empat tahun.

## Kesimpulan
a. Perlindungani obyeki jaminani fidusiai khususnya bagii kredituri sudah diatur padai Pasal 23 ayat (2) UU Fidusiai, yangi merumuskan bahwai pemberi fidusiai dilarang mengalihkani,  menggadaikan,  atau  menyewakan  kepadai  pihaki  lain  bendai  yangi menjadi obyeki jaminani fidusiai yangi tidaki merupakani bendai persediaan, kecuali dengani  persetujuan  tertulis  terlebih  dahulu  darii  penerima  fidusiai.  Namun perlindungani  hukumi  untuki  pihaki  ketiga  belum  diatur  dalami  pasal  tersebuti, sehinggai pihaki ketiga tidaki mendapatkan perlindungani hukumi dalami perjanjian obyeki fidusiai.
b. Undang-Undang Fidusiai belum dapati memberikan perlindungani hukumi terhadapi pihaki  di  luar  kesepakatan  perjanjian,  sehinggai  belum  adanya  kepastian  hukumi terhadapi  pihaki  ketiga.  Sebagaii  akibat  darii  hal  tersebuti  Wargai  Negarai  Asingi dapati  melakukani  2  (dua)  tindakani  hukumi  terkait  dengani  pengalihani  objek jaminani fidusiai yaitui melalui gugatan perdata maupun pidana.

## Daftar Pustaka
Ali, Zainuddin, 2010, Metode i Penelitian i Hukum , Sinar Grafika, Jakarta Amirudin  dani  Zainal  Asikin,  2012, Pengantar  Metode i Penelitian i Hukum, PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta
Apeldoorn, Van, Pengantar Ilmu Hukum, cet. 28, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000 Bhakti  Ardhiwisastra,  Yudha,  2003, Bunga  Rampai  Hukum i Internasional, Penerbit Alumni, Bandung
Djojodirdjo, Moegni, Perbuatan MelawanHukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979 Karitini Muljadi dani Gunawan Widjaja, 2008, Perikatan Yang i Lahir darii Perjanjian,
RajaGrafindo Perkasa, Jakarta
Komar Andasasmita, 1990, Notaris II Contoh Akta Otentik dani Penjelasannya , Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Cetakan 2, Bandung
M.  Hadjon,  Phillipus,  1987, Perlindungan i Hukum i Bagii Rakyat  Indonesia ,  PT.  Bina Ilmu, Surabaya
Prodjodikoro, R. Wirjono, 1991, Hukum i Perdata Tentang i Persetujuan Tertulis , Subur, Bandung
Satrio, 2002, Hukum i Jaminan i Hak Jaminan i Ke bendai an Fidusia i, Citra Aditia Bakti,
Bandung
Soekanto, Soerjono, 1984, Pengantar Ilmu Hukum , UI Press, Jakarta Subekti, 1994, Hukum i Perjanjian , Intermasa, Jakarta.
Supramono, Gatot, 2012, Hukum i Orangi Asing i di Indonesia.
Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dani Akhmad Budi Cahyono, 2005, Hukum i Perdata ( Suatui Pengantar) , CV. Gitama Jaya, Jakarta
Raharjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
Ridwan  Widya,  Ignatus,  1999, Hukum i Jaminan i Fidusia i Pedoman  Praktis ,  Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Yurizal,  2015, Aspek  Pi danai dalam i Undang-Undang  No.  42  tahun  1999  tentang i Jaminan i Fidusia i (Edisi Revisi), Media Nusa Creative, Malang.