DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3 Received: 11 April 2024, Revised: 23 April 2024, Publish: 24 April 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Implikasi Yuridis Pengaturan Pelayanan Tahanan dalam Sistem Pemasyarakatan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak
Riki Afrizal 1 , Iwan Kurniawan 2 , Tenofrimer 3
1 Universitas Andalas, Padang, Indonesia, rikiafrizal@law.unand.ac.id 2 Universitas Andalas, Padang, Indonesia, iwan_blondee@yahoo.co.id 3 Universitas Andalas, Padang, Indonesia, tenofrimer@law.unand.ac.id
Corresponding Author: rikiafrizal@law.unand.ac.id
Abstract: The  amendment  to  the  corrections  law  includes  one  of  the  goals  of  corrections, namely  the  protection  of  children.  This  goal  is  realized  by  regulating  the  function  of  child services as one of the correctional functions organized by the LPAS. This function is carried out  for  children  in  conflict  with  the  law,  based  on  a  separate  system,  namely  the  juvenile criminal justice system. The regulation of this child service function has implications for the juvenile criminal justice system. The method used in this study is normative juridical with a legal  and  conceptual  approach  through  an  analysis  of  the  corrections  law  and  the  juvenile criminal justice system. The goal of corrections, namely providing protections for children, is realized  through  the  regulation  of  child  service  functions  and  the  implementation  of  child services in the corrections law. The implementation of child services includes the reception of children, placement, service implementation, and the release of children. The implementation of these services is based on attention to the rights and interests of children in the criminal justice  system.  This  has  implications  for  strengthening  the  juvenile  criminal  justice  system and reaffirms the existence of corrections as part of that justice system.
Keyword: Childrens Services, Correctional System, Juvenile Criminal Justice System.
Abstrak: Perubahan  UU  Pemasyarakatan  memuat  salah  satu  tujuan  pemasyarakatan  yaitu perlindungan  terhadap  anak.  Tujuan  tersebut  diwujudkan  dengan  mengatur  fungsi  layanan anak  sebagai  salah  satu  fungsi  pemasyarakatan  yang  diselenggarakan  oleh  Lembaga Penempatan  Anak  Sementara  (LPAS).  Fungsi  ini  dilaksanakan  terhadap  anak  yang berhadapan dengan hukum berdasarkan sistem tersendiri yaitu sistem peradilan pidana anak. Pengaturan fungsi layanan anak ini berimplikasi pada sistem peradilan pidana anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual melalui analisis hukum pemasyarakatan dan sistem peradilan pidana anak. Tujuan pemasyarakatan  yaitu  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  diwujudkan  melalui pengaturan  fungsi  pelayanan  anak  dan  pelaksanaan  pelayanan  anak  dalam  undang-undang pemasyarakatan.  Penyelenggaraan  pelayanan  anak  meliputi  penerimaan  anak,  penempatan, pelaksanaan  pelayanan,  dan  pelepasan  anak.  Penyelenggaraan  layanan  tersebut  didasarkan pada  perhatian  terhadap  hak  dan  kepentingan  anak  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Hal  ini
berimplikasi  pada  penguatan  sistem  peradilan  pidana  anak  dan  menegaskan  kembali keberadaan pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan tersebut.
Kata Kunci: Pelayanana Anak, Sistem Pemasyarakatan, Sistem Peradilan Pidana Anak .

## PENDAHULUAN
Lahirnya  ketentuan  perundang-undangan  mengenai  pemasyarakatan  pada  mulanya merupakan  perubahan  ide  secara  yuridis  filosofis  dari  sistem  kepenjaraan  menjadi  sistem pemasyarakatan. 1 Menurut  Dindin  Sudirman,  sistem  pemasyarakatan  memberikan  sebuah makna bahwa negara harus dapat  membangun kapasitas pribadi para pelanggar hukum  agar menjadi  pribadi  yang  lebih  baik.  Dalam  pendekatan  sistem  pemasyarakatan,  membangun kapasitas  tersebut  dilaksanakan  melalui  pembinaan  yang  berkesinambungan,  sistematis,  dan terarah  dengan  mengedepankan  perlakuan  manusiawi  serta  menghormati  hak  sebagai manusia. 2
Pada akhir tahun 2022 telah disahkan perubahan undang-undang pemasyarakatan dari undang-undang  sebelumnya  menjadi  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022  Tentang Pemasyarakatan  (Undang-Undang  Pemasyarakatan).  Dalam  undang-undang  baru  tersebut terdapat  banyak  substansi  baru  dan  berbeda  dari  ketentuan  sebelumnya  sebagai penyempurnaan  paradigma  dalam  sistem  pemasyarakatan.  Substansi  tersebut  diantaranya, penguatan  sistem  pemasyarakatan  dalam  sistem  peradilan  pidana,  perluasan  cakupan  tujuan pemasyarakatan,  pembaharuan  asas  pemasyarakatan,  pengaturan  fungsi  pemasyarakatan, penegasan  pengaturan  hak  warga  binaan  pemasyarakatan,  dan  beberapa  hal  lainnya. 3 Disamping  itu,  terbentuknya  undang-undang  tersebut  menguatkan  posisi  pemasyarakatan sebagai  posisi  netral  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  merespon  dinamika  kebutuhan masyarakat atas keadilan restoratif.
Salah  satu  substansi  menarik  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Pemasyarakatan tersebut  adalah  mengenai  fungsi  pemasyarakatan.  Dalam  Pasal  4  Undang-Undang Pemasyarakatan  mengatur  mengenai  fungsi  pemasyarakatan  diantaranya  fungsi  pelayanan, pembinaan,  pembimbingan  kemasyarakatan,  perawatan,  pengamanan,  dan  pengamatan. Undang-Undang  Pemasyarakatan  ini  juga  mengatur  secara  jelas  mengenai  penyelenggaraan masing-masing fungsi tersebut.
Terkait  dengan  fungsi  pelayanan  dalam  sistem  pemasyarakatan  diselenggarakan terhadap  tahanan  dan  anak.  Fungsi  pelayanan  merupakan  fungsi  pemasyarakatan  berupa kegiatan  yang  diselenggarakan  untuk  memberikan  perlindungan  dan  pemenuhan  hak  bagi tahanan  dan  anak  pada  proses  peradilan.  Fungsi  pelayanan  dalam  sistem  pemasyarakatan tidak  hanya  mengarah  kepada  tahanan  yang  diselenggarakan  oleh  rumah  tahanan  (Rutan), tetapi juga pelayanan anak. Penyelenggaraan pelayanan anak dalam undang-undang tersebut diatur pada bagian tersendiri dalam penyelenggaraan pelayanan anak.
Penyelengaraan  pelayanan  anak  dilakukan  terhadap  anak  yang  sedang  menjalani proses  peradilan  pidana  pada  setiap  tingkat  pemeriksaannya,  dimana  pelayanan  ini diselenggarakan  oleh  Lembaga  Penempatan  Anak  Sementara  (LPAS).  Keberadaan  lembaga ini  tentu  saja  sebagai  bentuk  upaya  untuk  mewujudkan  tujuan  pemasyarakatan  berupa perlindungan terhadap hak anak ketika mereka berhadapan dengan proses peradilan pidana.
Objek  dari  pengaturan  fungsi  pelayanan  anak  adalah  anak  yang  sedang  menjalani proses  peradilan  pidana,  maka  ini  akan  memiliki  keterkaitan  dengan  peraturan  perundang-
1 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), 3.
2 Gatot  Goei  Dkk,  ed., Pokok-Pokok  Pikiran  Penguatan  Pemasyarakatan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Terpadu Melalui Revisi KUHAP (Jakarta: Center For Detention Studies, 2019), 20.
3 “Ini 11 Poin Penting Substansi UU Pemasyarakatan Terbaru,” n.d., https://www.hukumonline.com/berita/a/ini- 11-poin-penting-substansi-uu-pemasyarakatan-terbaru-lt62c6d22f40ec8/?page=2.
undangan  yang  secara  khusus  mengatur  mengenai  sistem  peradilan  pidana  terhadap  anak. Apabila dalam Undang-Undang Pemasyarakatan disebut dengan istilah anak yang menjalani proses  peradilan  pidana,  maka  dalam  undang-undang  sistem  peradilan  pidana  anak  dengan sebutan anak yang berkonflik dengan hukum.
Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, telah memiliki payung hukum tersendiri dengan  diatur  melalui  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam undang-undang ini terhadap anak yang berhadapan dengan hukum akan dilaksanakan penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana anak yang tentu saja berbeda dengan sistem peradilan pidana terhadap orang dewasa. Undang-undang tersebut juga mengatur mengenai keberadaan institusi atau lembaga seperti penelitian kemasyarakatan (Litmas)  oleh  pembimbing  kemasyarakatan  dan  Lembaga  Penempatan  Anak  Sementara (LPAS) yang merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan.
Perubahan  mendasar  penanganan  perkara  anak  dalam  UU  SPPA  ini  kemudian memberi  penguatan  terhadap  peran  pemasyarakatan  yang  harus  berada  dalam  keseluruhan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. 4 Salah satu hal yang relevan dengan peran pemasyarakatan dalam konteks ini adalah pelayanan anak atau anak yang berkonflik dengan hukum melalui LPAS.
Dengan  melihat  pengaturan  demikian,  maka  tentu  ada  keterkaitan  secara  substansial antara  Undang-Undang  Pemasyarakatan  dengan  sistem  peradilan  pidana  anak.  Hal  ini  juga dapat  dibaca  pada  bagian  umum  pejelasan  Undang-Undang  Pemasyarakatan  yang menyebutkan bahwa salah satu alasan dibentuknya undang-undang tersebut adalah disamping memperkuat  konsep  reintegrasi  sosial  juga  memperkuat  konsep  keadilan  restoratif  dalam undang-undang  SPPA.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  tulisan  ini  membahas  dan menganalisis  mengenai  implikasi  yuridis  pengaturan  fungsi  pelayanan  anak  dalam  sistem pemasyarakatan terhadap sistem peradilan pidana anak .

## METODE
Metode  ditulis  secara  deskriptif  dan  harus  memuat  pernyataan  mengenai  metode penelitian yang digunakan. Metode ini bersifat pilihan atau opsional dan hanya untuk artikel hasil  penelitian.  Untuk  membahas  dan  menganalisis  permasalahan  dalam  tulisan  ini menggunakan  metode  yuridis  normatif.  Penelitian  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan kepustakaan  atau  data  sekunder. 5 Data  sekunder  tersebut  didapat  dengan  melakukan penelaahan  terhadap  bahan  kepustakaan,  diantaranya    telaah  terhadap  peraturan  perundang- undangan dan konsep atau teori hukum. Peraturan perundang-undangan  utama yang ditelaah adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Undang-undang Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  peradilan  Pidana  Anak.  Hal  yang  ditelaah  dan  diuji dengan  konsep  hukum  adalah  terkait  dengan  substansi  mengenai  fungsi  pelayanan  anak dalam sistem pemasyarakatan serta aspek mengenai penahanan terhadap anak.
Dalam  penelitian  hukum  normatif  lazimnya  terdapat  beberapa  pendekatan  yang digunakan.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan undang-undang  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ). Pendekatan  undang-undang  dilakukan  dengan  menelaah  semua  peraturan  perundang- undangan  atau  regulasi  yang  terkait  dengan  isu  yang  sedang  diteliti. 6 Penulis  menelaah mengenai  penyelenggaraan  pelayanan  anak  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang
4 Tim  Sub  Direktorat  Pendidikan  Dan  Pengentasan  Anak  Direktorat  Bimkemas  Dan  Pengentasan  Anak,  ed., Standar  Pelayanan  Anak  Di  Lembaga  Penempatan  Anak  Sementara  (LPAS) (Jakarta:  Direktorat  Bimkemas Dan  Pengentasan  Anak  Dirjen  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia, 2017), 1.
5 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif :  Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada, 2010), p.13.
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005), p.93.
Pemasyarakatan  dan  membandingkannya  dengan  undang-undang  sebelumnya.  Penulis  juga menelaah  mengenai  pengaturan  hak-hak  anak  berkonflik  dengan  hukum  dalam  Undang- Undang  SPPA  serta  peraturan  terkait  lainnya.  Pendekatan  konseptual  beranjak  dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Doktrin yang dimaksud dalam studi  doktrinal  merupakan  produk  analisis  abstraksi  dari  norma-norma  positif. 7 Penulis mempelajari  dan  menelaah  teori-teori  sistem  pemasyarakatan  dan  konsep  sistem  peradilan pidana  anak  kemudian  menggunakannya  sebagai  pisau  analisis  untuk  membahas  masalah penelitian  yang  dikemukakan  khususnya  megenai  implikasi  yuridis  pengaturan  fungsi pelayanan anak dalam sistem pemasyarakatan terhadap sistem peradilan pidana anak.
Pengumpulan  data  penelitian  ini  dilakukan  terhadap  data  sekunder  atau  bahan kepustakaan  berupa  Undang-Undang  Pemasyarakatan  serta  pertauran  terkait  lainnya  guna memperoleh  konsepsi  teori  maupun  pendapat,  pemikiran  konseptual  berupa  konsep  sistem pemasyarakatan  dan  teori  sistem  peradilan  pidana  anak  diperoleh  dari  bahan-bahan  hukum berupa  buku,  jurnal,  maupun  karya  ilmiah  lainnya.  Berdasarkan  pengumpulan  data  melalui bahan kepustakaan kemudian data dianalisis secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan  pelayanan  anak  sebagai  fungsi  pemasyarakatan  dalam  undang-undang pemasyarakatan
Undang-Undang  Pemasyarakatan  mengamanatkan  perbaikan  dan  peningkatan  secara mendasar  dalam  pelaksanaan  fungsi  Pemasyarakatan  yang  meliputi  pelayanan,  pembinaan, pembimbingan,  kemasyarakatan,  perawatan,  dan  pengamanan  dengan  menjunjung  tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. 8 Fungsi pemasyarakatan ini menjadi  salah  satu  penegasan  secara  substansial  dari  perubahan  Undang-Undang Pemasyarakatan.
Pasal 4 Undang-Undang Pemasyarakatan mengatur mengenai fungsi pemasyarakatan, dimana  salah  satunya  adalah  fungsi  pelayanan.  Fungsi  pelayanan  diselenggarakan  terhadap tahanan dan anak. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi yang terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi tahanan dan anak pada  proses  peradilan  pidana.  Fungsi  pelayanan  berbeda  dengan  fungsi  pembinaan,  dimana fungsi  pelayanan  ini  dilakukan  terhadap  orang  (tahanan  dan  anak)  yang  belum  diputus sebagai pelaku tindak pidana.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  pemasyarakatan  memiliki  peran  dalam  sistem peradilan  pidana  termasuk  pada  saat  proses  peradilan  pidana  itu  berlangung  melalui  fungsi pelayanan  yang  dimilikinya.  Dikatakan  bahwa  pemasyarakatan  merupakan  salah  satu  sub sistem  peradilan  pidana.  Sebagai  sub  sistem  peradilan  pidana  terpadu,  pemasyarakatan menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan  baik  dalam  tahap  pra  ajudikasi,  ajudikasi,  maupun  pasca  ajudikasi.  Bekerjanya pemasyarakatan  dengan  suatu  sistem  sendiri  yang  dikenal  dengan  sistem  pemasyarakatan pada  dasarnya  dalam  rangka  mencapai  tujuan  bersama  dari  sistem  peradilan  pidana  terpadu yang  menempatkan  pemasyarakatan  di  dalamnya.  Fungsi  pelayanan  juga  diselenggarakan terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  yang  menjalani  masa  penahanan,  maka  tentu saja  pelayanan  yang  dimaksud  ditujukan  untuk  memberikan  perlindungan  dan  dilakukan dalam rangka memenuhi hak nya.
Penyelenggaraan  fungsi  pelayanan  terhadap  anak  diatur  dalam  Pasal  28  sampai dengan  Pasal  34  Undang-Undang  Pemasyarakatan.  Pelayanan  terhadap  anak  sebagaimana
7 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), p.89.
8 Mitro Subroto Galang Tresno Prakoso S, “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022  Tentang  Pemasyarakatan,” Jurnal  Komunikasi  Hukum 9,  no.  1 (2023): 1258, https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/60360.
dimaksud  diselenggarakan  pada  LPAS  yang  meliputi  kegiatan  penerimaan,  penempatan, pelaksanaan pelayanan, dan pengeluaran anak.
Dalam penerimaan anak pada LPAS dilakukan pemeriksaan keabsahan dokumen dan kondisi  kesehatan  anak.  Pemeriksaan terhadap dokumen ini berkaitan dengan surat  perintah penahanan  atau  penetapan  penahanan  anak  oleh  lembaga  yang  melakukan  penahanan termasuk berita acara serah terima anak. Terhadap anak yang akan ditempatkan di lpas mulai sejak  proses  registrasi  harus  diperlakukan  sesuai  dengan  harkat  dan  martabatnya  serta kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Petugas  lpas  wajib  mengedepankan  perlakuan  yang  ramah, non  diskriminasi,  menghormati  harkat,  martabat  dan  hak  Anak  selama  proses  registrasi berlangsung.  Mengingat  bahwa  anak  berbeda  dengan  orang  dewasa,  maka  petugas  juga dilarang menggunakan kekerasan verbal maupun non verbal terhadap anak.
Mengenai  penerimaan  anak  lebih  terperinci  dimuat  dalam  standar  operasional prosedur  (SOP)  perlakuan  anak  di  LPAS  jika  dibandingkan  dengan  Undang-Undang Pemasyarakatan  ini. 9 Dalam  SOP  tersebut  penerimaan  anak  itu  meliputi  pemeriksaan kelengkapan  berkas  dan  persyaratan  penempatan  Anak,  memeriksa  kelengkapan  keabsahan berkas  Anak,  mencocokan  identitas  Anak  dengan  berkas  yang  diajukan,  melakukan pemeriksaan badan, memeriksa barang bawaan Anak, dan mencatat dalam buku penerimaan Anak.
Petugas LPAS menolak penahanan anak apabila surat dan dokumen penahanan tidak lengkap  dan  surat  dan  dokumen  penahanan  tidak  sah.  Pemeriksaan  terhadap  surat  dan dokumen  dilakukan  dengan  teliti  dan  apabila  masih  terdapat  keraguan  terhadap  keabsahan surat  dan  dokumen  maka  petugas  LPAS  melakukan  koordinasi  dengan  atasan  pejabat  yang melakukan penahanan. Anak yang diterima oleh LPAS wajib dicatat dan didaftar dalam Buku Register Khusus Anak.
Selanjutnya  hal  yang  juga  diatur  dalam  Undang-Undang  Pemasyarakatan  terkait dengan  pelayanan  anak  ini  adalah  penempatan  anak.  Penempatan  anak  pada  LPAS dikelompokkan  berdasarkan  usia  dan  jenis  kelamin  atau  alasan  lain.  Alasan  lain  yang dimaksud adalah berdasarkan kepada asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh  Asesor  Pemasyarakatan.  Asesmen  yang  dimaksud  berkaitan  dengan  kebutuhan pembinaan,  kemungkinan  risiko  melarikan  diri,  risiko  berbahaya  terhadap  orang  lain,  dan kesehatan  mental,  fisik,  dan  psikologis.  Pada  asesmen  kebutuhan  pembinaan  dilakukan penilaian untuk mengetahui kebutuhan pembinaan atau pembimbingan yang paling tepat dan sesuai  bagi  anak.  Dalam  hal  ini  juga  dinilai  mengenai  faktor-faktor  yang  berkontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak tersebut. Sementara itu asesmen resiko berkaitan dengan penilaian terhadap anak dengan melihat sejauhmana kemungkinan atau potensi resiko pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut dapat terjadi.
Pelaksanaan  pelayanan  anak  pada  LPAS  dilaksanakan  berdasarkan  Penelitian Kemasyarakatan  (Litmas)  yang  dilakukan  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan.  Penyusunan litmas  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  dilakukan  dengan  surat  permintaan  dari  LPAS. Pihak LPAS akan menerima dan mempelajari rekomendasi Litmas dan selanjutnya menyusun rencana  program  pelayanan  dengan  melibatkan  anak.  Rencana  program  pelayanan  akan disampaikan  dan  dibahas  dalam  sidang  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  untuk  kemudian ditetapkan sebagai program pelayanan terhadap anak.
Berdasarkan  Pasal  31  ayat  (1)  Undang-Undang  Pemasyarakatan  mengatur  bahwa penyelenggaraan pelayanan anak diutamakan pada pelaksanaan pendidikan berdasarkan asas kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Pendidikan  yang  dimaksud  berupa  pendidikan  formal,  non formal dan pendidikan informal. Didalam penjelasan pasal tersebut juga menegaskan bahwa
9 Keputusan  Dirjen  Pemasyarakatan  KEMENKUMHAM  Nomor  :  PAS-23.PK.01.04.07  Tahun  2018  Tentang Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Perlakuan  Anak  Di  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS),  Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
dalam  hal  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  masih  bersekolah,  selama  menjalani  proses peradilan tetap melanjutkan pendidikan sekolahnya. Dalam hal anak menjalankan penahanan di  LPAS  dan  mendapatkan  putusan  pengadilan,  maka  anak  tetap  melanjutkan  pendidikan sekolahnya baik didalam maupun diluar LPAS.
Pengaturan  ini  menunjukkan  bahwa  undang-undang  memberikan  kepastian  jaminan terhadap  kepentingan  terbaik  bagi  anak  khususnya  dalam  hal  pendidikan  anak.  Dengan ditahannya  anak  tidak  menghilangkan  atau  menghentikan  proses  pendidikan  yang  sedang dijalankannya,  sehingga  dengan  demikian  pengaturan  mengenai  penahanan  ini  sudah memperhatikan hak anak dalam sistem peradilan pidana.

## Implikasi yuridis pengaturan fungsi pelayanan anak terhadap sistem peradilan pidana anak
Undang-Undang  Pemasyarakatan  mengatur  mengenai  pelayanan  anak  sebagai  salah satu fungsi pemasyarakatan. Hal ini berbeda dengan undang-undang sebelumnya  yang tidak mengatur  hal  demikian.  Fungsi  pelayanan  anak  ini  merupakan  penjabaran  dari  salah  satu tujuan  pemasyarakatan  berupa  jaminan  perlindungan  terhadap  tahanan  dan  anak.  Jaminan perlindungan  tersebut  khususnya  terhadap  anak  ditindak  lanjuti  dengan  memberikan kepastian hukum dengan mengatur penyelenggaraan fungsi tersebut didalam Undang-Undang Pemasyarakatan.
Tujuan  pemasyarakatan  salah  satunya  berkaitan  dengan  perlindungan  hak  asasi manusia. Undang-Undang Pemasyarakatan diharapkan dalam penerapannya akan berdampak terhadap  perubahan  sistem  pemasyarakatan  yang  lebih  manusiawi  dan  humanis  dengan memberikan  pembinaan  dan  pelayanan  yang  mengutamakan  terjaminnya  dan  terpenuhinya hak asasi manusia.
Pelayanan  anak  sebagai  fungsi  pemasyarakatan  merupakan  kegiatan  memberikan perlindungan  dan  pemenuhan  hak  bagi  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Artinya, terhadap anak yang ditahan dan ditempatkan di LPAS diatur dan dilindungi juga berdasarkan Undang-Undang  Pemasyarakatan  selain  juga  telah  diatur  tersendiri  dalam  Undang-Undang SPPA.
Pengaturan  fungsi  pelayanan  anak  dalam  Undang-Undang  Pemasyarakatan  memiliki implikasi  yang  penting  terhadap  sistem  peradilan  pidana  anak.  Mengingat  dalam  sistem hukum pidana Indonesia, terhadap anak berkonflik dengan hukum memiliki sistem peradilan tersendiri  yang  dikenal  dengan  sistem  peradilan  pidana  anak.  Pelayanan  anak  dalam  sistem pemasyarakatan  menyangkut  dengan  perlakuan  terhadap  anak  dalam  penahanan  yang berimplikasi  terhadap  hak-hak  anak  dalam  sistem  peradilan  pidana  khususnya  anak  dalam penahanan dan prinsip pengutamaan kepentingan terbaik bagi anak.
Didalam UU SPPA, penahanan anak diatur pada Pasal 32 sampai dengan Pasal 40 dan ketentuan ini menjadi lex specialist dari ketentuan Hukum Acara Pidana. Undang-undang ini pada dasarnya memberikan penekanan bahwa sejauh mungkin tindakan penahanan terhadap anak  haruslah  dihindari.  Apabila  anak  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  dan  harus dilakukan  tindakan  penahanan,  maka  haruslah  menjadi  pilihan  terakhir  setelah  dilakukan upaya Diversi ( Restorative Justice ) dan upaya tersebut tidak tercapai. 10
Untuk kepentingan penyidikan misalnya, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap  anak  yang  diduga  keras  melakukan  tindak  pidana.  Dasar  diperkenankan  suatu penahanan  anak  adalah  adanya  dugaan  keras  berdasarkan  bukti  yang  cukup  bahwa  anak melakukan  tindak  pidana. 11 Meskipun  demikian,  Pasal  32  Ayat  (1)  UU  SPPA  mengatur
10 Luthfia  Nazla,  “Implikasi  Putusan  MK  Nomor  68/PUU-XV/2017  Terhadap  Masa  Penahanan  Anak  Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” Media Iuris 2, no. 1 (2019): 96, doi:https://doi.org/10.20473/mi.v2i1.11156.
11 Juhriati,  “Pemenuhan  Hak  Anak  Dalam  Proses  Penahanan  (Studi  Di  Polres  Bima),” SANGAJI :  Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum 6, no. 1 (2022): 19, doi:https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i1.782.
bahwa penahanan hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun  atau  lebih  dan  duduga  melakukan  tindak  pidana  dengan  ancaman  pidana  penjara  7 (tujuh)  tahun  atau  lebih.  Ini  menjadi  alasan  untuk  dapat  dilakukannya  penahanan  terhadap anak.  Pentingnya  alasan  yang  jelas  terkait  penahanan  ini  menjadi  syarat  dalam penyelenggaraan  pelayanan  anak,  khususnya  menyangkut  pemeriksaan  keabsahan  dokumen didalam Undang-Undang Pemasyarakatan.
Apabila dikaitkan dengan pembatasan hak, penahanan sering juga disebut sebagai hal yang  menyakitkan,  tetapi  tetap  diperlukan  dan  tidak  dapat  dihindari  ( a  necessary  evil ). Terlepas  dari  berbagai  kerugian  yang  ditimbulkan,  lembaga  penahanan  tidak  dapat dihilangkan  dari  proses  penegakan  hukum  pidana.  Oleh  karena  itu  satu-satunya  cara  untuk mengurangi  dampak  negatif  penahanan  adalah  dengan  pembatasan  tempat  penahanan. 12 Tempat  penahanan  anak  dibedakan  dari  penahanan  orang  dewasa,  dimana  anak  yang menjalani  penahanan  dengan  ditempatkan  pada  LPAS. 13 Keberadaan  LPAS  sebagai  tempat penahanan  anak  diamanatkan  dalam  UU  SPPA  dan  diatur  lagi  didalam  Undang-Undang Pemasyarakatan bahwa LPAS dibentuk di tiap Provinsi.
Tempat  penahanan  anak  harus  dipisah  dari  tempat  penahanan  orang  dewasa.  Hal  ini dilatar belakangi oleh pertimbangan psikologis untuk menghindari akibat negatif, sebab anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan kenakalan, bergaul dengan dengan Anak yang menjalani pidana dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalamannya kepada anak yang  berstatus  tahanan  dan  mempengaruhi  perkembangan  mentalnya. 14 Dalam  praktek, diketahui bahwa tahanan anak digabung dengan orang dewasa. Hal ini sangat berbahaya dan tidak  mencerminkan  perlindungan  anak.  Narapidana  anak  dan  tahanan  anak,  berpengaruh dengan  sikap  dan  tindakan  tahanan  dewasa.  Anak  bisa  saja  mengetahui  pengalaman- pengalaman melakukan kejahatan yang belum pernah didengar dan dilakukannya atau bahkan anak dapat menjadi korban pelecehan seksual selama berada dalam tahanan tersebut.
Penahanan pada  dasarnya  merupakan  suatu  tindakan  yang  melanggar  hak  asasi manusia, karena  tindakan  tersebut  dikenakan  terhadap  orang  yang  belum  tentu  bersalah. Terlebih jika penahanan itu dikenakan terhadap anak, selain mengurangi hak kebebasan anak juga  dapat  mengakibatkan  trauma  dan  rasa  ketakutan.  Dengan  demikian  penahanan  baru dapat  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  kepentingan  anak  dan  juga  kepentingan masyarakat. 15 Kepentingan  anak  menjadi  perhatian  utama  dalam  penahanan,  diantaranya kepentingan  yang  menyangkut  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  baik  fisik,  mental, maupun  sosial  anak  serta  mempertimbangkan  kepentingan  masyarakat  misalnya  dengan ditahannya anak akan membuat masyarakat aman dan tentram.
Dalam  rangka  menjamin  hak-hak  anak  dan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  sehingga didalam  Undang-Undang  Pemasyarakatan  diatur  mengenai  pelayanan  dan  penyelenggaraan pelayanan terhadap anak yang meliputi penerimaan, penempatan, pelaksanaan pelayanan, dan pengeluaran  anak.  Didalam  pelaksanaan  pelayanan  yang  didasarkan  pada  hasil  Litmas menunjukkan bahwa Undang-Undang Pemasyarakatan ini telah sejalan dengan Pasal 32 Ayat (4) UU SPPA bahwa kebutuhan rohani, jasmani, dan sosial anak harus dipenuhi.
Pengaturan  pelayanan  anak  dalam  Undang-Undang  Pemasyarakatan  merupakan implementasi  dari  hak-hak  anak  dalam  penahanan  serta  kepentingan  anak  dalam  sistem
12 Jan Samuel Maringka & Henry Yoseph Kindangen, Penahanan Prapersidangan Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 21.
13 Pasal 33 Ayat (4) UU SPPA, juga diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan
14 Candra  Hayatul  Iman,  “KEBIJAKAN  HUKUM  PIDANA  PERLINDUNGAN  ANAK  DALAM PEMBARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA,” Jurnal Hukum Dan Peradilan 2, no. 3 (2018): 363, doi:10.25216/jhp.2.3.2013.358-378.
15 Sri  Wulandari,  “Perlindungan  Anak  Nakal  Yang  Dikenai  Penahanan  Dalam  Proses  Peradilan  Pidana,” CONCEPT :  Journal  Of  Social  Humanities  And  Education 1,  no.  4  (2022):  203,  https://journal- stiayappimakassar.ac.id/index.php/Concept/article/view/214.
peradilan  pidana  anak.  jaminan  perlindungan  anak  bahkan  menjadi  salah  satu  tujuan pemasyarakatan sehingga secara substansial Undang-Undang Pemasyarakatan memuat dalam ketentuan  mengenai  fungsi  pelayanan  anak.  Pengaturan  ini  memberikan  penguatan  dan jaminan  terhadap  sistem  peradilan  pidana  anak  yang  mengutamakan  hak-hak  anak  dan kepentingan anak.

## KESIMPULAN
Undang-Undang Pemasyarakatan mengatur pelayanan anak sebagai salah satu fungsi pemasyarakatan. Fungsi pelayanan anak ini menjadi salah satu upaya mewujudkan salah satu tujuan  pemasyarakatan  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  anak.  Penyelenggaraan fungsi  pelayanan  anak  meliputi  penerimaan,  penempatan,  pelaksanaan,  dan  pengeluaran anak,  dimana  pada  semua  tahap  tersebut  didasarkan  pada  hak-hak  anak  dan  pertimbangan kepentingan anak dalam sistem peradilan pidana anak.
Pengaturan  fungsi  pelayanan  anak  dalam  Undang-Undang  Pemasyarakatan  memiliki implikasi terhadap sistem peradilan pidana anak. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana anak, sistem pemasyarakatan memberikan penguatan terhadap sistem peradilan pidana anak. Terjaminnya hak anak dan kepentingan anak yang menjadi perhatian utama sistem peradilan pidana  anak  yang  berada  dalam  lingkup  pemasyarakatan  telah  dijamin  melalui  Undang- Undang Pemasyarakatan ini.

## REFERENSI
Bambang  Sunggono. Metodologi  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo  Persada,
2011.
Dkk,  Gatot  Goei,  ed. Pokok-Pokok  Pikiran  Penguatan  Pemasyarakatan  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Terpadu  Melalui  Revisi  KUHAP .  Jakarta:  Center  For  Detention Studies, 2019.
Galang  Tresno  Prakoso  S,  Mitro  Subroto.  “PERAN  LEMBAGA  PEMASYARAKATAN DALAM  PENEGAKAN  HUKUM  MENURUT  UNDANG-UNDANG  NOMOR  22 TAHUN  2022  TENTANG  PEMASYARAKATAN.” Jurnal  Komunikasi  Hukum 9, no. 1 (2023): 1258. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/60360.
Iman,  Candra  Hayatul.  “KEBIJAKAN  HUKUM  PIDANA  PERLINDUNGAN  ANAK

## DALAM PEMBARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI
INDONESIA.” Jurnal Hukum Dan Peradilan 2, no. 3 (2018). https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.358-378.
“Ini 11 Poin Penting Substansi UU Pemasyarakatan Terbaru,” n.d. https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-11-poin-penting-substansi-uu- pemasyarakatan-terbaru-lt62c6d22f40ec8/?page=2.
Jan  Samuel  Maringka  &  Henry  Yoseph  Kindangen. Penahanan  Prapersidangan  Di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
Juhriati.  “Pemenuhan  Hak  Anak  Dalam  Proses  Penahanan  (Studi  Di  Polres  Bima).” SANGAJI :  Jurnal  Pemikiran  Syariah  Dan  Hukum 6,  no.  1  (2022):  19. https://doi.org/https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i1.782.
Luthfia Nazla. “Implikasi Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 Terhadap Masa Penahanan Anak  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.” Media  Iuris 2,  no.  1  (2019):  96. https://doi.org/https://doi.org/10.20473/mi.v2i1.11156.00
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2005.
Priyatno,  Dwidja. Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  Di  Indonesia .  Bandung:  PT.  Refika Aditama, 2006.
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif :  Suatu  Tinjauan  Singkat . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
Sri Wulandari. “Perlindungan Anak Nakal Yang Dikenai Penahanan Dalam Proses Peradilan Pidana.” CONCEPT : Journal Of Social Humanities And Education 1, no. 4 (2022): 203. https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Concept/article/view/214.
Tim  Sub  Direktorat  Pendidikan  Dan  Pengentasan  Anak  Direktorat  Bimkemas  Dan Pengentasan  Anak,  ed. Standar  Pelayanan  Anak  Di  Lembaga  Penempatan  Anak Sementara  (LPAS) .  Jakarta:  Direktorat  Bimkemas  Dan  Pengentasan  Anak  Dirjen Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia, 2017.