Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021

## URGENITAS IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI
Oleh:
Nurul Fadhilah Universitas Surabaya nurulfadhilah93840@gmail.com

## ABSTRAK
Perlunya  prosedur  hukum  bagi  pendirian  koperasi  sebagai  badan  usaha  berbadan  hukum menghasilkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia  Nomor:  98/Kep/M.KUKM/IX/2004  Tentang  Notaris  Sebagai  Pembuat  Akta Koperasi  yang  menjelaskan  bahwa  sebuah  koperasi  hanya  boleh  didirikan  dengan menggunakan sebuah akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang telah mendapatkan sertifikat  khusus.  Padahal  pasal  15  (1)  UUJN-P  Nomor  2  tahun  2014  menyebutkan  bahwa Notaris  berwenang  membuat  Akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui  urgenitas  penetapan  notaris  sebagai  Notaris  Pembuat  Akta  Koperasi. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  yang  menggunakan  pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) serta pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Hasil  dari  penelitian  ini  berupa  temuan  tiga  faktor  yang  menyebabkan  penetapan  Notaris sebagai  Notaris  Pembuat  Akta  Koperasi  tidak  perlu  dilakukan,  yakni:  ketidaksesuaian Keputusan Menteri  Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia   terhadap Undang-undang  Jabatan  Notaris  ,  terjadinya  pembatasan  wewenang  Notaris  sebagai  pejabat publik pembuat akta autentik, serta kesalahan hierarki perundang-undangan.
Kata kunci : Notaris, akta, pendirian, koperasi

## A. PENDAHULUAN
Menurut Pasal  1 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang dimaksud  dengan  Koperasi  di  Indonesia  adalah:  “Badan  usaha  yang  beranggotakan  orang- seorang  atau  badan  hukum  Koperasi  dengan  melandaskan  kegiatannya  berdasarkan  prinsip Koperasi  sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat  yang  berdasar  atas  asas  kekeluargaan”. Pembangunan  nasional  salah  satunya  bertujuan  memajukan  kesejahteraan  umum,  sehingga “kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah Koperasi. Peran koperasi dalam menumbuhkan dan mengembangkan  potensi  ekonomi  rakyat  sangat  strategis,  sehingga  pemerintah  mempunyai kewajiban  dalam  menciptakan  iklim  serta  kondisi  sistem  perkoperasian  yang  sehat,  efisien, tangguh, dan mandiri untuk mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
Pembentukan  koperasi  sebagai  badan  usaha  yang  berbadan  hukum  harus  melalui prosedur  hukum  yang  ditetapkan  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  khususnya  dalam bentuk pengesahan badan hukum Koperasi. Meskipun Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak mengharuskan bahwa akta-akta Koperasi harus dalam bentuk akta autentik,  Pendirian  suatu  koperasi  memerlukan  suatu  akta  Notaris  yang  memiliki  kekuatan hukum sebagai dasar kegiatan perkoperasian dan memberikan perlindungan bagi lembaga dan pengurusnya,  sehingga  dalam  Keputusan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Kepmenkop) Nomor: 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, disebutkan pada pasal  4  bahwa  “Notaris    pembuat    akta    koperasi    adalah    Pejabat    Umum    yang    diangkat berdasarkan    Peraturan    Jabatan    Notaris,    yang    diberi    kewenangan    antara    lain    untuk membuat  akta  pendirian,  akta  perubahan  anggaran  dasar  dan  akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.”
Dalam  Keputusan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004,  Syarat  diangkatnya  seseorang    menjadi  Pejabat  Pembuat  Akta Koperasi dijelaskan dalam Pasal 4 huruf (b) bahwa Notaris harus memiliki sertifikat tanda bukti telah  mengikuti  pembekalan  di  bidang  Perkoperasian  yang  ditandatangani  oleh  Menteri  dan Pasal 5 ayat (3) bahwa Menteri menetapkan Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi dengan Surat  Keputusan  Menteri.  Spesialisasi  tersebut  tentunya  menarik  untuk  dibahas  mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  Pasal  15  angka  (1)  menyebutkan: “Notaris  berwenang  membuat  Akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”
Ketentuan    pasal  tersebut  cukup  bertolak  belakang.  Di  saat  Undang-Undang  Jabatan Notaris  menyatakan  notaris  berwenang  membuat  akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, namun di sisi lain  Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  UKM  memberikan  kewenangan  khusus  bagi  Notaris Pembuat  Akta  Koperasi.  Pemberian  sebutan  khusus  bagi  Notaris  Pembuat  Akta  Koperasi
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
berpotensi  untuk  membuat  kesan  seolah-olah  notaris  akan  mempunyai  kewenangan  tertentu jika disebutkan dalam suatu aturan hukum dari instansi pemerintah dalam hal ini hanya berupa Keputusan Menteri. Bertitik tolak dari potensi permasalahan tersebut, jurnal ini bertujuan untuk menilai  urgenitas  penetapan  notaris  sebagai  Notaris  Pembuat  Akta  Koperasi,  sehingga diharapkan pada akhir penelitian dapat dihasilkan kesimpulan dan saran yang dapat menggugah wawasan serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak bersangkutan baik Pemerintah, Notaris, juga Koperasi.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  yang  menggunkan  pendekatan masalah dengan melihat, menelaah, dan mengintrepretasikan hal-hal teoritis yang menyangkut asas-asas  hukum  berupa  konsepsi,  peraturan  perundang-undangan,  dan  sistem  hukum  yang berkaitan.  Pendekatan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang- undangan ( statute approach ) serta pendekatan konseptual ( conceptual approach ) terkait notaris pembuat akta koperasi. Di dalam penelitian ini jenis metode penelitian yang diterapkan adalah perbandingan  hukum  yang  berupa Analytical  Method ,  dimana  penulis  melihat  adanya perbedaan  antara  beberapa  dasar  hukum  terkait  Notaris  Pembuat  Akta  Koperasi  yang  dapat dianalisis.
Peneliti dari sejumlah penelitian seperti Rani, K. & Ngadino, N. (2017), Yuhada, M. P. &  Paramita,  P.  (2018),  dan  Ratangin,  M.  G.  (2016) berargumen  bahwa  penetapan  notaris sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi pada Kepmenkop Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 masih  kurang  diperlukan  dengan  beberapa  alasan  yang  berbeda.  Argumen-argumen  tersebut patut  untuk  dikaji  lebih  lanjut  karena  cukup  bertentangan  dengan  dasar  hukum  yang  tengah berlaku.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  Pasal  15  angka  (1) menyebutkan:  “Notaris  berwenang  membuat  Akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  Akta  autentik,  menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta,  semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  Akta  itu  tidak  juga  ditugaskan  atau  dikecualikan kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang.”  Keberadaan  akta
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
autentik tersebut kemudian menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus menghindari terjadinya sengketa.
Atas  dasar  keperluan  koperasi  sebagai  salah  satu  pelaku  bisnis  terhadap  kepastian hukum  menyangkut  dokumen-dokumen  yang  dibuatnya,  pada  Keputusan  Menteri  Negara Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia  (selanjutnya  disingkat Kepmenkop)  Nomor:  98/Kep/M.KUKM/IX/2004  Tentang  Notaris  Sebagai  Pembuat  Akta Koperasi,  disebutkan  pada  pasal  4  bahwa  Notaris    pembuat    akta    koperasi    adalah    Pejabat Umum  yang  diangkat  berdasarkan  Peraturan  Jabatan  Notaris,  yang  diberi  kewenangan antara  lain  untuk  membuat  akta  pendirian,  akta  perubahan  anggaran  dasar  dan  akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.
Dan juga diatur lebih lanjut  Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik  Indonesia  Nomor  09/Per/M.KUKM/VI/2018  Tentang  Penyelenggaraan  dan Pembinaan    Koperasi.  Dalam  Keputusan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, Syarat diangkatnya seseorang  menjadi Pejabat Pembuat Akta Koperasi dalam pasal 4 huruf (b) Notaris harus Memiliki sertifikat tanda bukti telah  mengikuti  pembekalan  di  bidang  Perkoperasian  yang  ditandatangani  oleh  Menteri  dan Pasal 5 ayat (3) bahwa Menteri menetapkan Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi dengan Surat Keputusan Menteri. Sayangnya hal  tersebut menciptakan hubungan  kotradiktif dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang  Jabatan  Notaris  Pasal  15 angka (1)   tentang notaris pembuat akta autentik.
Beberapa  peneliti  seperti Rani,  K.,  &  Ngadino,  N.  (2017);  Penji  Yuhada,  M.,  & Paramita,  P.  (2018);  dan  Abidin,  A.  (2012)  menganggap  p erbedaan  Kepmenkop  Nomor: 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi dengan pasal 15 (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15 angka (1)  tentang notaris pembuat akta autentik sebagai ketidakselarasan dasar hukum. Potensi ambiguitas yang mungkin muncul dari ketidakselarasan tersebut kemudian disepakati beberapa peneliti di atas sebagai alasan penetapan notaris sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi tidak perlu dilakukan.
Berbeda  dengan Rani,  K.,  &  Ngadino,  N.  (2017);  Penji  Yuhada,  M.,  &  Paramita,  P.
(2018); dan Abidin, A. (2012); Ratangin, M. G. (2016) menyatakan bahwa implikasi Keputusan Menteri Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi,
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
menjadikan wewenang Notaris sebagai pejabat publik yang melayani masyarakat umum dalam proses  pembuatan  alat  bukti  autentik  sesuai  dengan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  UUJN khususnya di pasal 15 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  Pasal  15 angka  (1)  ,  menjadi  lebih  terbatasi.  Seperti  yang  telah  disebutkan  pada  beberapa  paragraf sebelumnya bahwa Notaris yang membuat akta pendirian koperasi adalah Notaris yang telah terdaftar  sebagai  Notaris  Pembuat  Akta  Koperasi  yang  telah  mengikuti  pembekalan perkoperasian  yang  diselenggarakan  oleh  Kementerian  Koperasi  dengan  Organisasi  Ikatan Notaris Indonesia dan adanya keharusan adanya Surat Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI untuk ditetapkan sebagai Notaris  Pembuat Akta Koperasi. tentunya hanya akan mempersulit notaris  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  pejabat  umum  pembuat  akta  autentik  dan berpotensi  memperkecil  jumlah  notaris  yang  dapat  membuat  akta  koperasi.  Dalam  jangka panjang, apabila jumlah Notaris Pembuat Akta Koperasi sangat minim dapat menurunkan minat masyarakat untuk membentuk sebuah koperasi yang mana tidak sejalan dengan misi pemerintah terkait kemakmuran rakyat.
Pengurus  Pusat  organisasi  Ikatan  Notaris  Indonesia,  Agung  Iriantoro  (Ketua  Bidang Perlindungan Anggota INI) dalam Ratangin, M. G. (2016) juga menyatakan bahwa Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi sebagai dasar notaris dalam pembuatan akta koperasi dengan UUJN-P sebagai payung hukum notaris dalam menjalankan jabatannya yang memiliki kewenangan  dalam  pembuatan  seluruh  akta  autentik,  sebenarnya  belum  memiliki  implikasi hukum  terhadap  akta  pendirian  koperasi.  Hal  ini  dikarenakan  belum  ada  permasalahan  di lapangan terkait kebsahan akta koperasi yang dibuat oleh notaris dan belum adanya Undang- undang yang baru mengatur tentang perkoperasian yang berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta koperasi.
Dari  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  oleh Ratangin,  M.  G.  (2016), Basuki, Assisten Deputi Bidang Perundang-undangan, Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyatakan bahwa terjadi kesalahan hierarki perundang-undangan secara  formil  pada  Kemenkop  Nomor  98/Kep/M.KUKM/IX/2004  tentang  Notaris  Sebagai Pembuat  Akta.  Argumen  tersebut  didasari  oleh  adanya  hierarki  perundang-undangan  yang disampaikan  oleh  Pasal  7  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
Peraturan Perundang-undangan dalam Marzuki,  P. M. (2009: 134) dimana jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undan;
d. Peraturan Pemerintah
e. Peraturan Presiden
f. Peraturan Daerah Provinsi, dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, keberadaan Kepmenkop Nomor  98/Kep/M.KUKM/IX/2004  tentang  Notaris  Sebagai  Pembuat  Akta  Koperasi  tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berada pada posisi hierarki lebih tinggi seperti pasal 15 (1) UUJN-P Nomor 2 tahun 2014. Dalam istilah hukum hal tersebut dikenal dengan ungkapan “ Asas  lex  superior  derogat  legi  inferior” yang  memiliki  arti:  “peraturan  yang  lebih  tinggi mengesampingkan  yang  lebih  rendah,”  Selain  itu,  pemberian  sebutan  khusus  bagi  Notaris Pembuat Akta Koperasi berpotensi untuk membuat kesan seolah-olah notaris akan mempunyai kewenangan tertentu jika disebutkan dalam suatu aturan hukum dari instansi pemerintah dalam hal ini hanya berupa Keputusan Menteri.

## D. PENUTUP DAN SARAN TINDAK LANJUT

## Kesimpulan
Terdapat  tiga  alasan  utama  yang  menjadikan  penetapan  Notaris  sebagai  Notaris Pembuat Akta Koperasi kurang perlu untuk dilakukan: pertama, adanya ketidakselarasan antara wewenang  notaris  dalam  Kepmenkop  Nomor  98/Kep/M.KUKM/IX/2004  tentang  tentang Notaris  Sebagai  Pembuat  Akta  Koperasi  dengan  pasal  15  (1)  UUJN-P  Nomor  2  tahun  2014 tentang Notaris sebagai pembuat akta autentik. Hal ini ditakutkan dapat memunculkan potensi ambiguitas yang menjadi kelemahan dasar hukum tersebut.
Kedua,  adanya  Kepmenkop  Nomor  98/Kep/M.KUKM/IX/2004  tentang  Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi menjadikan peran notaris sebagai pembuat akta autentik pada pasal  15  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004    lebih  terbatasi.  Selain  itu,  sertifikasi  yang dilakukan juga dapat mempersulit notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum pembuat akta autentik dan berpotensi memperkecil jumlah notaris yang dapat membuat akta
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
koperasi.  Jumlah  Notaris  Pembuat  Akta  Koperasi  terlalu  minim  dikhawatirkan  dapat menurunkan minat masyarakat untuk membentuk koperasi yang mana tidak sejalan dengan misi pemerintah terkait kesejahteraan seluruh rakyat.
Ketiga,  keberadaan  Kepmenkop  Nomor  98/Kep/M.KUKM/IX/2004  tentang  Notaris Sebagai  Pembuat  Akta  Koperasi  tidak  boleh  bertentangan  dengan  aturan  yang  berada  pada posisi hierarki lebih tinggi seperti pasal 15 (1) UUJN-P Nomor 2 tahun 2014 tentang Notaris sebagai  pembuat  akta  autentik.  Dalam  istilah  hukum  hal  tersebut  dikenal  dengan  ungkapan “ Asas  lex  superior  derogat  legi  inferior” yang  memiliki  arti:  “peraturan  yang  lebih  tinggi mengesampingkan yang lebih rendah,”.

## Saran Tindak Lanjut
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  peneliti  memberikan  saran  kepada Pemerintah  dan  DPR  RI  untuk  tidak  memuat  pasal  yang  mengharuskan  Notaris  untuk ditetapkan  menjadi  Notaris  Pembuat  Akta  Koperasi  agar  dapat  membuat  akta-akta  autentik perkoperasian. Bagi para notaris, penulis memberikan saran untuk segera beradaptasi dengan perkembangan perkoperasian dengan cara mengikuti pembekalan tentang perkoperasian yang diselenggarakan  oleh  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  dengan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia demi terciptanya kondisi sistem perkoperasian yang sehat, efisien,  tangguh,  dan  mandiri  untuk  mendorong  pertumbuhan  dan  misi  kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU – BUKU
Marzuki,  Peter  Mahmud, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Kencana  Prenada  Madia  Group,  Jakarta,

## 2009

## PERUNDANG – UNDANGAN
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang- undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PPU-XI/2013
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 09 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.

## DISERTASI
RANI, K., & Ngadino, N. (2017). Problematika Hukum Terhadap Sertifikasi Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi Dalam Pembuatan Akta Koperasi (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNDIP).
Abidin,  A.  (2012). Sinkronisasi  Pasal  15  Ayat  1  UU  No.  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris  dengan  Pasal  4  Keputusan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah  RI  Nomor:  98  (KEP/M.  KUKM/IX/2004)  tentang  Notar (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
Penji Yuhada, M., & Paramita, P. (2018). Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Koperasi (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNDIP) Ratangin,  M.  G.  (2016). Pergeseran  Kekuatan  Hukum  Akta  Pendirian  Koperasi  Serta Kewenangan  Notaris  sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Koperasi  (Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/Puu-xi/2013 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).