## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.428

## Kedudukan Hukum Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah

## Sigit Somadiyono
Magister Hukum Universitas Batanghari Jln. Slamet Riyadi Broni Kota Jambi Correspondence email: sigit.somadiyono@unbari.ac.id
Abstrak . Anak perusahaan adalah perusahaan yang lahir disebabkan oleh terjadinya pengalihan atau penyertaan saham mayoritas oleh  perusahaan  lain  atau  disebut  induk  perusahaan.  Tidak  ada  pengaturan  yang  terkait  anak  perusahaan  pada  peraturan perundang-undangan  terkait  perusahaan  ataupun  tentang  Badan  Usaha  Milik  Daerah.  Hal  tersebut  menyebabkan  terjadinya simpang  siur  tentang  kedudukan  anak  perusahaan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  khususnya  ketidakjelasan  kedudukan  keuangan negara pada anak perusaaan.  Permasalahan  dalam penelitian  ini  adalah Bagaimana  status hukum  kepemilikan  anak perusahaan Badan  Usaha  Milik  Daerah?  Dan  Bagaimana  tanggungjawab  perusahaan  induk  Badan  Usaha  Milik  Daerah  terhadap  anak perusahaannya?  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  status  hukum  dari  anak  perusahaan  dan  tanggungjawab  Badan Usaha Milik Daerah sebagai induk perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menganalisa dari peraturan perundang-undangan dan teori para yuris. Dari hasil penelitian didapat fakta bahwa walaupun berstatus anak perusahaan Badan  Usaha  Milik  Daerah  tapi  anak  perusahaan  tersebut  bukanlah  milik  Pemerintah  Daerah  melainkan  berstatus  swasta  atau privat, sehingga tiada hubungan hukum khusus yang mengikat antara Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham Badan Usaha Milik  Daerah  dengan  anak  perusahaan  yang  dimiliki  Badan  Usaha  Milik  Daerah.  Tanggungjawab  Badan  Usaha  Milik  Daerah selaku  induk  perusahaan  dengan  anak  perusahaan  hanya  sebatas  hubungan  pemegang  saham  dan  perseroan  sebagaimana  diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Kata kunci : Badan Usaha Milik Daerah, Anak Perusahaan, hukum perusahaan.
Abstract. Subsidiary is a company that was born due to the transfer or participation of majority shares by another company or it is called the parent company. There are no regulations related to subsidiaries in the laws and regulations related to companies or regarding  Regional  Owned  Enterprises.  This  has  resulted  in  confusion  regarding  the  position  of  the  regional-owned  company subsidiaries, especially the unclear position of state finances in the subsidiary companies. The problem in this research is  what is the legal status of ownership of a regional-owned company subsidiary? And what is the responsibility of the holding company of a Regionally Owned Company to its subsidiaries? The purpose of this study was to determine the legal status of the subsidiary and the responsibilities of the Regional Owned  Company as the holding company. The research method used is normative juridical analysis of the laws and regulations and the theory of the jurists. From the results of the research, it is found that even though the status is a subsidiary of a Regional Owned Enterprise, the subsidiary is not owned by the Regional Government but has a private or private status, so that there is no special binding legal relationship between the Regional Government as a shareholder of a Regional  Owned  Enterprise  and  its  owned  subsidiary  Regional  owned  enterprises.  The  responsibility  of  a  Regional  Owned Company as the holding company with its subsidiary is limited to the relationship between the shareholders and the company as stipulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
Keywords : Regional Owned Enterprises, Subsidiaries, company law

## PENDAHULUAN
Perkembangan ekonomi suatu negara tidak hanya ditopang oleh pendapataan pajak dan/atau kekayaan alamnya saja,  tetapi  ikut  ditopang  dengan  keberadaan  perusahaan  milik  swasta  maupun  perusahaan  milik  pemerintah. Perkembangan  perusahaan  milik  pemerintah  atau state  owned  enterprises  (SOEs) dalam  pengaruh  ekonomi diduniatelah meningkat selama satu dekade terakhit. 1 Dasar pendirian Perusahaan milik pemerintah di Indonesia adalah pada Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya.
Perusahaan  milik  pemerintah  di  Indonesia  dibagi  atas  tiga  bentuk  yaitu    (1)  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN); (2) Badan Usaha  Milik Daerah (BUMD); dan (3) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Perusahaan milik pemerintah  merupakan  perusahaan  publik  yang  berbadan  hukum  sehingga  umumnya  berbentuk  Perseroan  Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Perusahaan  milik  pemerintah  pada  perkembangannya  terdiri  dari  Perusahaan  Umum  (Perum)/Perusahaan Umum  Daerah  (Perumda)  dan  Perusahaan  Perseroan  (Persero)/Perusahaan  Perseroan  Daerah  (Perseroda).  Perbedaan signifikan  antaran  Perum/Perumda  dengan  Persero/Perseroda  adalah  terletak  pada  jumlah  saham  yang  dimiliki  oleh pemerintah, yaitu Perum/Perumda semua sahamnya dimiliki oleh pemerintah pusat atau satu pemerintah Daerah yaitu
1 Sigit  Somadiyono, Prinsip  Kepemilikan  dan  Kemandirian  Badan  Usaha  Milik  Daerah  dalam  Kaitannya  Sebagai Perusahaan Milik Pemerintah, Jambi: Salim Media Indnesia, 2020, Hlm. 44.

## Sigit Somadiyono, Kedudukan Hukum Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah
satu  pemerintah  provinsi  atau  satu  pemerintah  kabupten/kota.  Sedangkan  saham  pada  persero/perseroda  minimal saham yang dimiliki adalah 51% (lima puluh satu persen) oleh pemerintah pusat atau satu pemerintah daerah.
Suatu  perusahaan  untuk  mengembangkan  atau  melakukan  ekspansi  usaha  salah  satu  caranya  adalah menggunakan atau mendirikan anak perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan inti perusahaan  tidak terganggu dan  tetap  fokus.  Badan  Usaha  Milik  Pemerintah  dapat  dimungkinkan  mendirikan  anak  perusahaan  sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.  Penelitian ini berfokus pada anak perusahaan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah.
Terbentuknya  induk  dan  anak  perusahaan  menyebabkan  permasalahan  hukum  baru  karena  tidak  disertai perkembangan  peraturan  mengenai  bentuk  perusahaan  khususnya  yang  berbentuk  perseroan.  Pengaturan  perusahaan induk  masih  terikat  dengan  aturan  dasar  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  dan  peraturan  perundang- undangan lain terkait perusahaan baik berbadan hukum maupun bukan badan hukum yang ditujukan untuk mengatur perseroan tunggal,  sehingga saat ini  antara induk dan anak perusahaan masih dianggap  sebagai  entitas mandiri yang terpisah satu dan lainnya.
Hubungan  hukum  yang  timbul  antara  perusahaan  induk  dengan  anak  perusahaan  merupakan  hubungan  antara pemegang  saham  dengan  perusahaan.  Hubungan  hukum  tersebut  diatur  secara  jelas  dalam  anggaran  dasar  dan anggaran rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku. Induk perusahaan juga memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana layaknya Perseroan Terbatas biasa. Dengan demikian induk perusahaan berperan sebagai pengawas  terhadap  anak  perusahaannya  sebatas  pemegang  saham  yang  diatur  dalam  anggaran  dasar  dan  anggaran rumah tangga.
Saham  anak  perusahaan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  berasal  dari  saham  Badan  Usaha  Milik  Daerah  dan  juga milik publik. Namun masih belum jelas sebenarnya anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah ini status hukumnya milik  siapa,  apakah  kepemilikan  anak  perusahaan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  dimiliki  oleh  satu  pemerintah  daerah. Hal  ini  menjadi  penting  untuk  dibahas  lebih  jauh  karena  adanya  perbedaan  tanggungjawab  hukum  antara  perseroan terbatas sebagai Badan Usaha Milik Daerah dan perseroan terbatas sebagai milik swasta.
Salah satu dampak dari pentingnya pemisahan yang jelas tersebut adalah pada pelaksanaan kewenangan Badan Pemeriksa  Keuangan  yang  mengacu  pada  Pasal  6  Ayat  (1)  Undang-Undang  No  15  Tahun  2006  tentang  Badan Pemeriksa  Keuangan  yaitu BPK  bertugas  memeriksa  pengelolaan  dan  tanggungjawab  keuangan  negara  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah,  Lembaga  Negara  Lainnya,  Bank  Indonesia,  Badan  Usaha Milik  Negara,  Badan  Layanan  Umum,  Badan  Usaha  Milik  Daerah  dan  lembaga  atau  badan  lain  yang  mengelola keuangan negara .
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  maka  penelitian  ini  akan  mengkaji  hal-hal  sebagai  berikut:  (1)  Bagaimana status  hukum  kepemilikan  anak  perusahaan  Badan  Usaha  Milik  Daerah?  Dan  (2)  Bagaimana  tanggungjawab perusahaan induk Badan Usaha Milik Daerah terhadap anak perusahaannya?

## METODE
Untuk  membahas  perumusan  masalah  di  atas  dan  agar  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah,  maka penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  (metode  kepustakaan).  Penelitian  hukum  normatif hanya  mengelola  dan  menggunakan  data-data  sekunder  terkait  dengan  kedudukan  hukum  anak  perusahaanBadan Usaha Milik Daerah. Bahan hukum sekunder adalah semua dokumen informasi atau hasil kajian seperti jurnal hukum, koran-koran serta tulisan ilmiah terkait pokok pembahasan.yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Status Hukum Kepemilikan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah.
Perusahaan  milik  pemerintah  daerah  dalam  perkembangannya  tidak  hanya  terjadi  di  Indonesia,  tetapi  terjadi juga  di  berbagai  negara  seperti  Cekoslovakia,  Polandia,  Filipina  dan  sebagainya. 2 Definisi  daerah  pada  penelitian  ini merujuk  pada  pengertian  sebagai  bagian  lebih  kecil  dari  negara  yang  penyebutannya  berbeda-beda  tergantung  dari sistem pembagian wilayah yang digunakan negara tersebut.Di Indonesia perusahaan milik pemerintah daerah di sebut dengan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  yaitu  badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh Daerah. 3
Badan Usaha Milik Daerah  dengan definisi tersebut di atas, mengandung  arti bahwa  perusahaan Badan Usaha Milik Daerah adalah perusahaan yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara  langsung.  Namun,  antara  daerah  sebagai  pemegang  saham  dan  perusahaan  Badan  Usaha  Milik  Daerah merupakan  entitas  terpisah.  Definisi  entitas  terpisah  adalah  kesatuan  usaha  terpisah  yang  berdasarkan Entity  Theory
2 Lihat:  Yudho  Taruno  Muryanto, Tata  Kelola  BUMD:  Konsep,  Kebijakan  dan  Penerapan, Malang:  Instrans  Publishing, 2017, hlm. 15. Lihat juga: Sigit Somadiyono, Op.Cit ., hlm. 45-46.
3 Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017
(Teori  Entitas)  memandang  perusahaan  sebagai  sesuatu  yang  berbeda  dan  terpisah  dari  para  pihak  pemegang  saham dan/atau pemiliknya. 4
Prinsip  tersebut  memberikan  perlindungan  kepada  pemilik  perusahaan  dan/atau  pemegang  saham  atas  segala tindakan,  perbuatan  dan  kegiatan  perusahaan  khususnya  pada  perusahaan  berbentuk  perseroan  terbatas.  Berlakunya Perseroan Terbatas sebagai entitas terpisah adalah sejak perseroan mendapatkan Keputusan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. 5
Pemisahan  entitas  pada  perseroan  terbatas  melahirkan  prinsip  tanggungjawab  terbatas  pemegang  saham. Pemisahan  enitas  perseroan  terbats  diatur  dalam  Pasal  3  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas  yang  menyebutkan  bahwa Pemegang  saham  Perseroan  tidak  bertanggungjawab  secara  pribadi atas  perikatan  yang  dibuat  atas  nama  perseroan  dan  tidak  bertanggungjawab  atas  kerugian  Perseroan  melebihi saham  yang  dimilikinya. Apabila  menggunakan  teori  entitas  terpisah  serta  dari  definisi  Badan  Usaha  Milik  Daerah berdasarkan  peraturan  perundang-undangan,  maka  Badan  Usaha  Milik  Daerah  modalnya  berasal  dari  Pemerintah Daerah,  namun  kekayaan  tersebut  merupakan  kekayaan  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  karena  Badan  Usaha  Milik Daerah dan Pemerintah Daerah merupakan entitas yang terpisah.
Perkembangan  bisnis  di  era  4.0  semakin  pesat  dan  luas,  apabila  suatu  entitas  bisnis  tidak  tanggap  dalam menghadapi  perkembangannya  maka  dipastikan  akan  tertinggal  atau  kalah  atau  musti  mengakhiri  bisnisnya.  Salah satu entitas bisnis yang paling banyak digunakan adalah perseroan terbatas yang memperluas bidang usahanya dengan cara  pemisahan  beberapa  bidang  usaha  dalam  beberapa  perseroan  atau  sering  disebut  dengan  anak  perusahaan.  Hal tersebut  menjadi  alternatif  yang  dapat  dilakukan  oleh  perseroan  terbatas  untuk  melakukan  efisiensi  usaha  dan menekan ongkos operasi disamping untuk mengejar keuntungan maksimal. 6
Pemisahan  perseroan  induk  menjadi  beberapa  anak  perseroan  memungkinkan  masing  perseroan  untuk  fokus dan  terarah  serta  mengurangi  risiko  pada  perseroan  induk  akibat  beragamnya  jenis  usaha  yang  dilakukan.  Definisi Pemisahan apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di Pasal 1 angka 12  adalah perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Perseroan  untuk  memisahkan  usaha  yang  mengakibatkan  seluruh aktiva  dan  pasiva  Perseroan  beralih  karena  hukum  kepada  2  (dua)  Perseroan  atau  lebih  atau  sebagian  aktiva  dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.
Pasal 135 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas membagi cara pemisahan menjadi 2  (dua)  cara,  yaitu  (1)  Pemisahan  murni  adalah  jenis  pemisahan,  yang  mengakibatkan  pengalihan  semua  aset  dan kewajiban perusahaan kepada orang lain karena hukum Dua (dua) perusahaan atau lebih yang menerima pengalihan, dan  perusahaan  yang  telah  menghentikan  divisinya  karena  alasan  hukum;  (2)  Pemisahan  yang  tidak  murni  mengacu pada  pengalihan  sebagian  aset  dan  kewajiban  perusahaan  kepada  satu  atau  Lebih  dari  satu  perusahaan  lain,  dan perusahaan yang dipisahkan masih ada..
Kesamaan  antara  dua  pemisahan  ini  adalah  pengalihan  aktiva  dari  aset  dan  kewajiban  perusahaan  yang dipisahkan. Pada saat yang sama, perbedaannya  adalah  ada perusahaan yang berpisah  setelah pemisahan, sedangkan dalam  pemisahan  murni,  perusahaan  yang  berpisah  tersebut  diakhiri  karena  hukum.  Pada  saat  yang  sama,  karantina yang tidak tepat dari perusahaan yang dipisahkan belum berakhir. Pengunduran diri perusahaan harus memperhatikan (1)  kepentingan  perusahaan,  pemegang  saham  minoritas  dan  karyawan  perusahaan;  (2)  kreditor  dan  mitra  bisnis lainnya; (3) persaingan yang sehat antara masyarakat dan perusahaan. 7
Berdasarkan  prinsip separated  entity ini  juga  memberikan  garis  pemisah  antara  induk  dan  anak  perusahaan. Ketika suatu Perseroan membentuk anak Perseroan maka penyertaan modalnya berasal dari kekayaan induk Perseroan bukan  dari  pemegang  saham  dari  induk  Perseroan.  Hal  tersebut  berdampak  terhadap  pada  perbedaan pertanggungjawaban antara induk Perseroan dan anak Perseroan. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah kepada siapa Perseroan tersebut mempertanggungjawabkan segala kegiatan usahanya.
Hubungan  hukum  yang  timbul  antara  induk  perusahaan  dengan  anak  perusahaan  merupakan  hubungan  antara pemegang  saham  dengan  perusahaan.  Keikutsertaan  induk  perusahaan  adalah  ikut  bertanggungjawab  terhadap kerugian  anak  perusahaan  apabila  terdapat  dominasi  induk  perusahaan  yang  mengakibatkan  perbuatan  melawan hukum atau wanprestasi dan terbukti adanya kerugian dari pihak ketiga. 8 Dominasi terjadi disebabkan Semakin besar saham  yang  dimiliki  satu  entitas  dalam  perusahaan  maka  semakin  besar  pula  pengaruh  entitas  tersebut  terhadap
4 Ide utama dari teori entitas adalah memahami perusahaan sebagai bentuk yang terpisah dari pemiliknya. Teori ini muncul dengan  maksud  untuk  mengrangi  kelemahan-kelemahan  yang  ada  dalam proprietary  theory dimana  pemilik  menjadi  pusat perhatian. Namun demikian entity theory pada dasarnya tidak  berbeda  jauh dengan proprietary theory. Lihat:  Iwan Triyowono, Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Dasar Laporan Keuangan Syari’ah, Iqtishad , Vol 4 No. 1 Marer 2003, 2013, hlm. 80.
5 Lihat: Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
6 Ridwan Khairandy, Hukum Perseroan Terbatas , Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 2.
7 Lihat : Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
8 Lihat: Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## Sigit Somadiyono, Kedudukan Hukum Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah
kebijakan  perusahaan  sehingga  semakin  tidak  indepedent/mandiriperusahaan  tersebut. 9 Tanggung  jawab  perusahaan induk kepada anak perusahaan dapat berupa tanggung jawab pribadi, tanggung jawab bersama, dan tingkat tanggung jawab tertentu.
Anak  perusahaan  yang  muncul  sebagai  perseroan  terbatas  akibat  proses  merger  sudah  berstatus  badan  hukum independen sejak  awal,  karena anak perusahaan  tersebut sudah  ada dan berada pada posisi yang sama dengan induk perusahaan sebelum merger. Sebelum dan sesudah penggabungan, anak perusahaan memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta memiliki aset independen yang terpisah dari pemegang saham.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  48  dan  62/PUU-XI/2013  tanggal  18  September  2014  merupakan momentum  atas  status  kekayaan  negara  atau  daerah  yang  bersumber  dari  keuangan  negara  dan  dipisahkan  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah untuk disertakan menjadi penyertaan modal di Badan Usaha Milik Negara/Daerah  tetap  termasuk  dalam  keuangan  negara.  Hal  tersebut  telah  mengakhiri    perdebatan  mengenai  Pasal  2 Huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara terkait dengan kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
Perdebatan  tentang  mana  saja  yang  termasuk  dengan  keuangan  negara/daerah  terjadi  karena  adanya  teori otonomi  badan  hukum  privat  dan  teori  transformasi  keuangan  negara.  Kedua  teori  tersebut  menyatakan  dengan dimasukkannya  keuangan  negara  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara/Daerah  ke  dalam suatu  perseroan  terbatas  maka  status  keuangan  negara  tersebut  berubah  dari  yang  tunduk  terhadap  hukum  keuangan publik yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menjadi menundukkan diri terhadap  ketentuan keuangan privat yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Pandangan  ini  mengabaikan  terkait  pengawasan  terhadap  penggunaan  keuangan  negara  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang  disertakan  sebagai  modal/saham  dalam  Badan  Usaha  Milik  Daerah  hanya dilakukan khusus terhadap aliran keuanggan negara/daerah. Negara/daerah berkepentingan untuk mengamankan uang negara/daerah  yang  masuk  dalam  kas  Badan  Usaha  Milik  Daerah  melalui  mekanisme  penyertaan  modal  ataupun subsidi. Dalam teori hukum keuangan negara, eksistensi asas kelengkapan telah menjamin tidak adanya  wilayah abu- abu  yang  memungkinkan  adanya  aliran  keuangan  negara  yang  lepas  dari  sistem  pengawasan  Dewan  Perwakilan Rakyat-Daerah  melalui  audit  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia.  Prinsip  hak  preferensi  negara  dimana negara/daerah tidak boleh kehilangan kewenangan melakukan pengawaan terhadap penggunaan keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan melalui siklus pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.
Hal  tersebut  sekaligus  memperkuat  teori  sumber  yang  merupakan  teori  klasik  dalam  pengelolaan  keuangan negara.  Teori  sumber  berprinsip  setiap  aliran  uang  negara/daerah  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara/Daerah harus dipertanggungjawabkan berdasarkan mekanisme peraturan perundang-undangan terkait Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara/Daerah.  Di  satu  sisi,  pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  harus diperuntukan  untuk  kesejahteraan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  1945.  Oleh  sebab  itu, selayaknya  pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  dan  anak  perusahaannya  tetap  berfokus  mewujudkan kesejahteraan rakyat dan daerah dalam hal ini pemerintah daerah tidak kehilangan kendali pengawasan dan tata kelola Badan Usaha Milik Dearah.
Konsep  dualisme  pemahaman  keuangan  negara  terkait  privatisasi  Badan  Usaha  Milik  Dearah  telah  terjadi transformasi  atau perubahan bentuk  keuangan negara/publik  menjadi bentuk uang privat  dalam  wadah Badan Usaha Milik Dearah berbentuk perseroan terbatas seakan-akan bukan objek pengawasan lembaga negara/daerah. Privatisasi bukanlah  alasan  untuk  melegalkam  praktik  korupsi  dengan  dalil  sebagai  risiko  bisnis.  Badan  Usaha  Milik  Dearah didirikan  oleh  daerah  bertujuan  untuk  (1)  memberikan  manfaat  bagi  perkembangan  perekonomian  daerah;  (2) menyelenggarakan kemanfaatan umum; dan  (3) memperoleh laba dan/atau keuntungan. 10
Badan  Usaha  Milik  Dearah  ketika  membentuk  atau  mendirikan  anak  perusahaan  tidak  boleh  lepas  dari  tujuan pendirian Badan Usaha Milik Dearah. Pendirian anak perusahaan tidak memisahkan atau mentransformasi kedudukan penyertaan saham Badan Usaha Milik Dearah sebagai keuangan yang tunduk terhadap ketentuan hukum privat. Sebab maksud  dari  adanya  anak  perusahaan  adalah  untuk  membantu  mempercepat  dan  mempermudah  tercapainya  tujuan dari  induk  perusahaan  yaitu  Badan  Usaha  Milik  Daerah.  Jadi,  selama  saham  mayoritas  (51%)  adalah  milik  Badan Usaha Milik Daerah, maka anak perusahaan yang berbentuk perseroan adalah milik daerah dan wajib tunduk terhadap peraturan  perundang-undangan  terkait  Badan  Usaha  Milik  Daerah  dan  keuangan  negara/daerah.  Tetapi  kedudukan hukum anak perusahaan tersebut bukanlah Badan Usaha Milik Daerah dan tetap sebagai perseroan privat atau swasta.
9 Pengaruh  pemegang  saham  mayoritas  oleh  salah  satu  Pemerintah  Daerah  pada  Bank  Pembangunan  Daerah  sangat  kuat dalam  menentukan  arah  kebijakan  dan  tidak  menutup  kemungkinan  untuk  menentukan  kebijakan  perusahaan  dari  yang  paling kecil sampai tingkat direktur dan komisaris. Sigit Somadiyono, Op.Cit , hlm. 180.
10 Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Tanggungjawab Perusahaan Induk Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Anak Perusahaannya . Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  mengatur  tanggungjawab  terbatas  ( limit liability ) untuk para pemegang saham perseroan, namun menjadi menarik apabila perusahaan yang menjadi induknya adalah  Badan  Usaha  Milik  Daerah.  Hal  yang  menarik  adalah  dilihat  dari  konstruksi  Badan  Usaha  Milik  Daerah sebagai  badan  hukum  yang  sebagian  atau  seluruhnya  milik  pemerintah  daerah.  Anak  perusahaan  adalah  perusahaan yang  sebagian  besar  sahamnya  dimiliki  oleh  Badan  Usaha  Milik  Daerah  bukan  dimiliki  oleh  pemerintah  secara langsung.
Perseroan  Terbatas  merupakan  badan  hukum  berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007  tentang  Perseroan  Terbatas.  Perseroan  Terbatas  menjadi  subjek  hukum  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban serta  memiliki  kedudukan  yang  mandiri  yang  terpisah  dari  para  pemegang  sahamnya.  Dalam  Perseroan  Terbatas hanya  organ  yang  dapat  mewakili  Perseroan  dalam  menjalankan  perusahaan.  Perseroan  Terbatas  dapat  melakukan perbuatan hukum seperti manusia yang telah cakap hukum dan juga dapat memiliki kekayaan atau hutang.
Dengan  adanya  harta  kekayaan  yang  terpisah  mengandung  arti  apabila  dikemudian  hari  timbul  permasalahan berkibat munculnya kewajiban hukum terhadap perseroan maka tanggungjawab harta kekayaan para pemegang saham hanya terbatas pada saham yang ada pada perseroan tersebut. Prinsip ini disebut prinsip tanggungjawab terbatas yang mentapkan  bahwa  para  pemegangn  saham  perseroan  terbatas  tidak  bertanggungjawab  secara  pribadi  atas  perbuatan hukum  atas  nama  perseroan  dan  tidak  bertanggungjawab  atas  kerugian  perseroan  melebihi  nilai  saham  yang  telah diambilnya.  Tanggunjawab  terbatas  ini  diatur  didalam  Pasal  3  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  tidak  mengatur  terkait  induk  perusahaan dan/atau sebab munculnya anak perusahaan. Pengertian induk dan anak perusahaan diambil dari para ahli maupun dari literatur-literatur  yang  ada.  Anak  perusahaan  adalah  perusahaan  yang  sepenuhnya  atau  lebih  dari  separuh  sahamnya dimiliki oleh perusahaan lain atau disebut juga perusahaan induk. 11
Definisi perusahaan induk adalah suatu badan usaha yang dalam salah satu tujuan bisninya adalah untuk men- take  over atau  memiliki  saham  dalam  satu  atau  lebih  perusahaan  lain  dan/atau  mengatur  satu  atau  lebih  perusahaan lain  tersebut.  Induk  perusahaan  dan  anak  perusahaan  mempunya  hubungan  subordinasi  dimana  induk  perusahaan membawahi  anak  perusahaan  karena  tujuan  dari  anak  perusahaan  dibentuk  bertujuan  memperluas  bisnis  induk perusahaan.  Kategori  diatas  tidak  mutlak  karena  sebuah  perusahaan  dapat  dikatakan  induk  perusahaan  apabila memiliki saham di perusahaan lain (anak perusahaan). Kepemilikan saham dapat terjadi dikarenakan pembelian saham dari perusahaan yang telah ada atau penyertaan modal pada perusaahaan yang akan didirikan.
Perusahaan swasta dapat berbentuk perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan bukan berbadan  hukum serta  perusahaan  persekutuan  berbadan  hukum.  Sedangkan  perusahaan  negara  berupa  Badan  Usaha  Milik  Daerah berbentuk  badan  hukum.  Kesemua  bentuk  perusahaan  tersebut  memiliki  harta  kekayaan  yang  terpisah  dari  pemilik atau  pemegang  sahamnya,  perbedaannya  hanya  pada  pertanggungjawabannya  dimana  perusahaan  perorangan  dan bukan  badan  hukum  tanggungjawabnya  sampai  dengan  harta  pribadi  para  pemilik  sedangkan  perusahaan  bada n hukum terbatas pada modal atau saham pada perusahaan.
Konsekuensi  dari  Badan  Usaha  Milik  Daerah  yang  memiliki  anak  perusahaan  adalah  induk  perusahaan  dan anak perusahaan memiliki hak dan kewajiban tersendiri. Hak dan kewajiban perusahaan induk tidak otomatis menjadi hak dan kewajiban anak perusahaan, begitu juga sebaliknya. Perikatan ataupun perbuatan hukum lainnya yang dibuat oleh  induk  perusahaan  tidak  mengikat  anak  perusahanya  dan  sebaliknya.  Keutamaan  adanya  induk  dan  anak perusahaan  adalah  dalam  ketersediaan  dana  dan  penjaminan  pinjaman  dimana  induk  dan  anak  perusahaan  dapat bersama-sama mengembangkan usaha dengan melakukan subsidi silang dan/atau mengelola dana secara optimal.
Struktur  saham  Badan  Usaha  Milik  Daerah  dimiliki  oleh  Pemerintah  Daerah  sehingga  pembentukan  Badan Usaha Milik Daerah tunduk pada undang-undang terkait badan hukum publik tetapi kegiatannya pengelolaan tunduk dan diatur dalam hukum privat. Karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta  kekayaan  pemilik  dan  pengurusnya.  Badan  Usaha  Milik  Daerah  merupakan  badan  hukum  yang  memiliki kekayaan  tersendiri  dan  terpisah.  Kekayaan  negara  yang  dipisahkan  secara  fisik  adalah  berbentuk  saham  yang dipegang oleh pemerintah daerah, bukan harta kekayaan Badan Usaha Milik Daerah tersebut.
Implikasi  dari  penerapan  prinsip limited  liability adalah  induk  perusahaan  yang  merupakan  pemegang  saham pada  anak  perusahaan  hanya  terlindungi  apabila  anak  perusahaan  tersebut  tidak  dapat  menyelesaikan  masalah  yang dihadapi  pihak  lain  (seperti  pemegang  saham  minoritas  /  lain,  karyawan).  Kreditur  yang  timbul  dari  pelaksanaan perusahaan atas instruksi perusahaan induk 12
Piercing the corporate veil dapat dikembangkan menjadi prinsip hukum mengenai hubungan antara perusahaan induk  dan  anak  perusahaan  untuk  menghilangkan  kewajiban  terbatas  perusahaan  induk.  Isi  dasar  dari  penerapan prinsip-prinsip  hukum  perseroan  adalah  bahwa  penggabungan  anak  perusahaan  dengan  induk  perusahaan  akan
11 Lihat: http://kamusbisnis.com/arti/anak-perusahaan/ diunduh pada tanggal 21 Februari 2021.
12 Sulistiowati, Aspek Hukumdan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia , Jakarta: Erlanmgga, 2010, hlm. 3.

## Sigit Somadiyono, Kedudukan Hukum Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah
mengakibatkan  kemandirian  ekonomi  anak  perusahaan  karena  kepentingan  ekonomis  anak  perusahaan  dimaksudkan untuk  mendukung  kepentingan  komersial  dan  ekonomi  induk.  perusahaan.  Perusahaan  atau  perusahaan  grup.  Oleh karena itu,  untuk menghilangkan perseroan terbatas pada induk perusahaan, perlu  adanya bukti bahwa pengendalian induk perusahaan terhadap anak perusahaan justru akan mengarah  pada kemandirian ekonomi anak perusahaan.Oleh karena  itu,  anak  perusahaan  hanya  dapat  menjadi  alat  bantu  bagi  induknya.  perusahaan.  Perilaku  tersebut  hanya digunakan untuk melaksanakan instruksi dari perusahaan induk.. 13
Kekayaan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  terpisah  dari  kekayaan  daerah  karena  kekayaan  daerah  didalam  Badan Usaha Milik Daerah hanya sebatas saham. Sehingga pada saat ada kerugian yang dialamiBadan Usaha Milik Daerah bukanlah kerugian  negara/daerah. Terkait dengan anak perusahaan Badan Usaha Milik  Daerah maka  tanggungjawab Badan Usaha Milik Daerah hanya sebatas saham yang disetorkan.

## SIMPULAN
a. Anak  perusahaan  yang  dimiliki  Badan  Usaha  Milik  Daerah  berdasarkan  perundang-undangan,  teori  dan  doktrin hukum perseroan merupakan entitas yang mandiri dan tunduk terhadap hukum privat walaupun modalnya berasal dari  Badan  Usaha  Milik  Daerah  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah.  Hal  itu dikarenakan hubungan Badan Usaha Milik Daerah dengan anak perusahaannya adalah hubungan antara pemegang saham pada anak perusahaannya.
b. Anak  perusahaan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  muncul  karena  penyertaan  modal  dari  perusahaan  induk  sehingga Badan Usaha Milik Daerah berkedudukan sebagai pemegang  saham. Tanggungjawab Badan Usaha Milik Daerah hanya  sebatas  saham  yang  disertakan  dalam  anak  perusahaan  atau  tanggungjawab  lainnya  sesuai  dengan  akta pendirian anak perusahaan tersebut.

## Saran
Berdasarkan  penelitian  di  atas  maka  perlu  dibuat  peraturan  perundang-undangan  tentang  kedudukan  hukum anak  perusahaan    serta  tanggungjawab  induk  perusahaan  khususnya  perusahaan  milik  daerah  sehingga  terjadi harmonisasi pengaturan. Dan perlu dilakukan penelitian  yang lebih mendalam terkait kedudukan dan tanggungjawab hukum anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Iwan Triyowono, Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Dasar Laporan Keuangan Syari’ah, Iqtishad ,  Vol 4  No. 1  Marer 2003, 2013, hlm. 80. Ridwan Khairandy, 2014, Hukum Perseroan Terbatas , Yogyakarta: FH UII Press. Sigit Somadiyono, 2020, Prinsip Kepemilikan dan Kemandirian Badan Usaha Milik Daerah dalam Kaitannya Sebagai Perusahaan Milik Pemerintah, Jambi: Salim Media Indnesia, 2020. Sulistiowati, 2010, Aspek Hukumdan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia , Jakarta: Erlanmgga. Yudho Taruno Muryanto, 2017, Tata Kelola BUMD: Konsep, Kebijakan dan Penerapan, Malang: Instrans Publishing. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017. http://kamusbisnis.com/arti/anak-perusahaan/
13 Ibid , hlm. 167.