## MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN
Oleh Sri Puspitaningrum Fakultas Hukum UNTAG Semarang

## ABSTRAK
Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk  memngetahui  bagaimana  eksistensi mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan dan apa saja yang menjadi kekuatan  mediasi  selama  proses  penyelesaian  sengketa  berlangung.  Metode  penelitian yang  digunakan  dalam  penulisan  skripsi  ini  adalah  menggunakan  metode  penelitian hukum  normatif  dan  dapat  disimpulkan:  1.  Terintegrasinya  mediasi  ke  dalam  lembaga peradilan  awalnya  lewat  SEMA  No.  1  tahun  2002.  Kemudian  Mahkamah  Agung menerbitkan PERMA No. 2 tahun 2003 yang direvisi dengan PERMA No. 1 tahun 2008 tentang  prosedur  mediasi  di  pengadilan  sebagai  langkah  penyempurnaan.  Kehadiran mediasi  di  pengadilan  untuk  mengurangi  penumpukkan  perkara  di  pengadilan  tingkat pertama dan memperkuat upaya perdamaian yang ada di dalam ketentuan pasal 130 HIR dan  Pasal  154  RBg.  Semua  perkara  perdata  yang  diajukan  ke  pengadilan  tingkat pertama  harus  diselesaikan  dengan  mediasi  dengan  ketentuan  apabila  tidak melaksanakan  mediasi,  maka  putusan  batal  demi  hukum.  Proses  mediasi  berjalan dengan  jangka  waktu  40  (empat  puluh)  hari  dan  dapat  diperpanjang  14  (empat  belas) hari  setelah  masa  40  (empat  puluh)  hari  berakhir  jika  para  pihak  yang  bersengketa menghendakinya.  2.  Dalam  proses  mediasi  selain  itikad  baik  yang  wajib  dijunjung tinggi para pihak, diperlukan juga suatu kekuatan dalam proses mediasi guna membantu penyelesaian perkara di pengadilan. Di samping itu mediasi juga tidak memakan biaya yang  begitu  mahal  dan  tidak  memakan  waktu  yang  cukup  lama.  Jika  tercapai  kata sepakat antara para pihak, maka akan dituangkan dalam akte perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial.
Kata kunci: Mediasi, Sengketa.

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  how  the  existence  of  mediation  in  the settlement  of  civil  disputes  in  the  court  and  what  constitutes  the  power  of  mediation during the settlement of the disputed process. The research method used in writing this thesis  is  to  use  normative  legal  research  methods  and  can  be  concluded:  1.  The integration of mediation into the judiciary initially through SEMA No. 1 of 2002. Then the Supreme Court issued PERMA No. 2 of 2003 which was revised with PERMA No. 1  of  2008  concerning  mediation  procedures  in  court  as  a  step  of  improvement.  The presence of mediation in the court to reduce the accumulation of cases in the first level courts  and  strengthen  the  peace  efforts  contained  in  the  provisions  of  article  130  HIR and Article 154 RBg. All civil cases submitted to the first level court must be settled by mediation with the provision that if they do not carry out mediation, the decision is null and  void.  The  mediation  process  runs  for  a  period  of  40  (forty)  days  and  can  be extended  14  (fourteen)  days  after  the  end  of  the  40  (forty)  days  if  the  parties  to  the dispute want it. 2. In the mediation process in addition to the good intentions that must be upheld by the parties, a force is also needed in the mediation process to assist in the
settlement of cases in court. In addition, mediation does not cost too much and does not take a long time. If an agreement is reached between the parties, it will be included in the peace deed that has executive power.
Keywords: Mediation, Disputes.

## A. Pendahuluan.
Sengketa  adalah  merupakan suatu  fenomena  yang  selalu  kita jumpai  pada  setiap  masyarakat  di dunia,  baik  pada  masyarakat  yang masih bercorak tradisional, masyarakat modern bahkan
masyarakat  pasca  modern  yang mempunyai  kaitan  dengan  hukum yang  berlaku  dalam  masyarakat yang bersangkutan atau lebih
tepatnya dengan hukum sebagaimana banyak mendapat
perhatian dari para pengkaji “hukum dan masyarakat” (Law and Society) ,
Antrapologi Hukum (Legal
Anthropology), dan  Hukum  Bisnis (Business Law) . 1
Menyelesaikan sengketa melalui  Pengadilan  bukan  sesuatu yang  buruk.  Pengadilan  adalah
1 Abdurrahman, Penyelesaian  Sengketa  Melalui Mediasi  Pengadilan  Dan  Mediasi  Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Refleksi Dinamika Hukum, Rangkaian Pemikiran Dalam
Dekade Terakhir, Analisis Komprehensif Tentang  Hukum  Oleh  63  Akademisi  dan Praktisi  Hukum,  Perum  Percetakan  Negara Republik  Indonesia,  Jakarta,  2008,  cet  ke-1, hlm. 553.
pranata menyelesaikan damai (sebagai jalan dari tindakan kekerasan).  Menyerahkan  sengketa ke Pengadilan, selaian memilih jalan damai juga sebagai penolakan penyelesaian  dengan  menghakimi sendiri (eigen richting).
Penyelesaian  sengketa  Pengadilan sebagai  bentuk  penyelesaian  secara hukum  yang  bersifat  netral  (tidak memihak). Pengalaman nyata menunjukkan  penyelesaian  melalui Pengadilan  tidak  selalu  memberi rasa keadilan , selain ongkos, waktu, reputasi  dan  lain-lain,  tidak  jarang dijumpai  begitu  banyak  rintangan dalam menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan.
Bukan saja kemungkinan putusan  tidak  memuaskan,  suatu kemenangan  yang  telah  ditetapkan itupun  belum  tentu  secara  cepat dapat  dinikmati  karena  berbagai hambatan seperti hambatan eksekusi.  Bahkan  ada  kemungkinan ada  perkara  baru,  baik  dari  pihak yang kalah atau dari pihak “berkepentingan”  lainnya.  Dalam
keputusan seperti itu, putusan Pengadilan sekedar sebagai putusan, tetapi  tidak  berhasil  menyelesaikan sengketa. Berbeda dengan
penyelesaian sengketa di luar peradilan  seperti  mediasi,  bukan semata-mata mencapai putusan, tetapi  putusan  yang  menyelesaikan sengketa. 2
Asas  sederhana,  cepat  dan biaya  ringan 3 merupakan  salah  satu asas  yang  telah  digariskan  dalam Undang-Undang  Pokok  Kekuasaan Kehakiman.  Untuk  mewujudkan asas  tersebut  Mahkamah  Agung sebagai  penyelenggara  peradilan tertinggi di Indonesia mulai memperkenalkan beberapa cara atau prosedur guna mempersingkat proses  penyelesaian  sengketa  di pengadilan  yang  dapat  memberikan hasil  lebih  optimal.  Salah  satu gagasan  yang  cukup  membawa angin  segar  antara  lain  dengan dioptimalkannya  lembaga  mediasi pada perkara-perkara perdata baik di pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Hal mana dimaksudkan  agar  para  pihak  yang
2 Ibid.
3 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta, Cet ke-2, 1979, hlm. 21
berperkara  (para  pencari  keadilan) tidak  harus  menempuh  seluruh tahapan  proses  persidangan  yang panjang  dan  memakan  waktu  lama, biaya  yang  tidak  sedikit  bahkan tidak  jarang  putusnya  hubungan  di antara  mereka  bersaudara  dalam perkara-perkara  tertentu.  Jika  para pihak  pencari  keadilan  berhasil mencapai  kesepakatan  perdamaian melalui mediasi yang diselenggarakan di awal
persidangan  tersebut,  maka  cukup hanya  sampai  pada  tahap  pra pemeriksaan  saja,  tidak  sampai memasuki  acara  jawab  menjawab, acara  pembuktian  atau  putusan akhir.
Peranan  hakim  dalam  usaha menyelesaikan perkara secara damai adalah  sangat  penting.  Putusan perdamaian  mempunyai  arti  yang sangat penting bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari
keadilan (justitiabelen). Sengketa selesai sama  sekali,  penyelesaian  cepat  dan ongkosnya-pun ringan, selain daripada  itu  permusuhan  antara kedua  belah  pihak  yang  berperkara menjadi  berkurang.  Hal  ini  jauh lebih  baik  daripada  apabila  perkara
sampai diputus dengan suatu putusan  biasa,  di  mana  misalnya pihak  Tergugat  dikalahkan  dan putusan  harus  dilaksanakan  secara paksa.
Apabila Hakim berhasil
mendamaikan,  kedua  belah  pihak dihukum untuk mentaati isi dari akte perdamaian tersebut. 4 Mediasi merupakan  salah  satu  alternative penyelesaian  sengeketa  (ADR) 5
yang menggunakan pendekatan win- win solution dengan proses dan cara yang  lebih  sederhana  dalam  rangka memberikan  akses  keadilan  yang lebih memuaskan kepada para pihak pencari  keadilan  dengan  bantuan
seorang mediator sebagai penampung  dan  penyalur  aspirasi dalam upaya menemukan penyelesaian  sengketa  yang  terbaik bagi kedua belah pihak. 6
Diperkenalkan  dan  dimasukkannya mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu alat  efektif  mengatasi  problem penumpukan  perkara  di  pengadilan serta
memperkuat dan
4 Subekti, Hukum Acara Perdata , Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1977, hlm.58.
5 Pasal  1  angka  10  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 1999
6 Lihat  Pasal  1  ayat  (7)  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  Prosedur Mediasi di Pengadilan.
memaksimalkan  fungsi lembaga nonperadilan  untuk  penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus.
Sesungguhnya mediasi
pengadilan  secara  yuridis  telah diatur dalam Pasal 130 dan 131 HIR untuk Jawa dan Madura dan 154 dan 155  RBG  di  luar  jawa  dan  Madura. Pasal  130  HIR  dan  154  RBG menyebutkan bahwa:
Ayat  (1)  jika  pada  hari  yang telah ditentukan kedua  belah  pihak datang  menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya berusaha mencapai perdamaian  antara kedua belah pihak.
Ayat  (2)  jika  dapat  dicapai perdamaian sedemikian, maka
dibuatlah  untuk  itu suatu  akta  dalam sidang tersebut, dalam  mana  kedua pihak  dihukum  untuk mentaati isi persetujuan yang
telah  dicapai  itu, akta mana mempunyai  kekuatan yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu putusan biasa. Ayat (3) tahap putusan sedemikian  tidak  dapat
dimintakan banding.
Pasal  131  HIR  dan  155  Rbg ayat (1) menyebutkan bahwa :
Jika  para  pihak  datang akan  tetapi  mereka  tidak dapat  didamaikan,  hal  itu harus  disebutkan  dalam berita acara  persidangan, maka surat yang dimaksukkan  oleh  mereka
dibacakan  dan  jika  salah satu  pihak  tidak  paham bahasa yang dipakai dalam  surat  itu,  maka diterjemahkan  oleh  juru
bahasa yang ditunjuk oleh ketua (hakim ketua)
kedalam bahasa yang dimengerti oleh pihak yang tidak mengerti”
Dalam  Pasal  130  &  131 HIR  dan  Pasal  154  dan  Pasal 155  RBG  ini  dengan  jelas  dan tegas  memerintahkan  kepada hakim agar mendahulukan mekanisme perdamaian termasuk  mekanisme  negosiasi dan mediasi. Hal ini membuktikan bahwa hukum acara  perdata  pada  dasarnya lebih  menghendaki  penyelesaian sengketa  melalui  perdamaian baik melalui mekanisme negosiasi  maupun  mediasi,  dari pada  melalui  mekanisme  formil pengadilan.  Dengan  bersandar pada  perintah  yang  tersirat dalam pasal 130 & 131 HIR atau 154  &  155  RBG,  Yahya Harahap berpendapat bahwa perintah  dan  undang-undang kepada hakim
agar mendahulukan proses perdamian dalam  penyelesaian  sengketa adalah  bersifat  imperatif.  Sifat imperatif  ini  tercermin  dari ketentuan  yang  mengharuskan hakim untuk memuat keterangan bahwa  proses  perdamaian  sudah dilalui  di  dalam  berita  acara pemeriksaan,  apabila  dia  tidak berhasil mendamaikan para
pihak,  dan  jika  tidak  memuat keterangan  tentang  usaha  hakim dalam  mendorong  para  pihak agar menyelesaikan sengketanya melalui perdamaian, maka keputusan hakim tersebut mengandung  cacat  formil  yang berakibat  bahwa  pemeriksaan oleh  hakim  terhadap  perkara tersebut batal demi hukum. 7
Peraturan
Mahkamah Agung  (PERMA)  Nomor  1
Tahun  2008  Tentang  Prosedur Mediasi  di  Pengadilan  sebagai penjabaran dari Pasal 130 HIR –
Pasal 154 Rbg merupakan PERMA yang terbaru menggantikan PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Beberapa pembaruan menghiasi lahirnya PERMA baru  tersebut  sebagai  bentuk penyempurnaan  dari  beberapa PERMA  sebelumnya,  salah  satu pembaruan itu antara lain:
adanya kemungkinan para pihak pencari keadilan untuk menempuh  mediasi  di  tingkat banding, kasasi maupun
7 Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 241
peninjauan  kembali, 8 adanya kemungkinan kesepakatan damai  yang  terjadi  di  luar pengadilan untuk dikuatkan menjadi  akta  perdamaian 9 dan penambahan batas waktu mediasi  menjadi  40  (empat puluh) hari dan bisa diperpanjang  selama  14  (empat belas) hari lagi. 10
Kesepakatan  perdamaian akan menjadi  penyelesaian  yang tuntas  karena  hasil  akhirnya tidak menggunakan prinsip winning  or  losing (menang  atau kalah).  Kesepakatan  yang  telah dikuatkan menjadi akta perdamaian  merupakan  suatu penyelesaian yang mengikat dan final  bagi  para  pihak  pencari keadilan. Kesepakatan
perdamaian tersebut tidak tunduk  pada upaya hukum  biasa maupun  luar  biasa.  Mengikat karena  setiap  butirbutir  yang disepekati dalam akta perdamaian  dapat  dilaksanakan
8 Lihat  Pasal  21  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
9 Lihat  Pasal  23  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
10 Lihat Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  Prosedur Mediasi di Pengadilan
melalui  proses  eksekusi,  jika salah satu pihak mengingkarinya, sedangkan final  berarti  bahwa  dengan dikuatkannya  kesepakatan  yang dibuat  oleh  para  pihak  pencari keadilan menjadikan akta perdamaian tersebut telah menutup  segala  upaya  hukum yang  tersedia  bagi  para  pihak pencari keadilan itu sendiri. 11 Dari beberapa segi,
penyelesaian dengan proses
mediasi  banyak  memberikan
manfaat  bagi  para  pihak  pencari keadilan. Lebih singkatnya waktu  yang  ditempuh  otomatis akan  menekan  biaya  menjadi sekecil mungkin, sedangkan dari segi  emosional,  penyelesaian dengan pendekatan win-win
solution akan memberikan kenyamanan  bagi  para  pihak, karena  butir-butir  kesepakatan dibuat  sendiri  oleh  para  pihak pencari  keadilan  sesuai  dengan kehendak  mereka  sebagaimana dikenal  dengan  asas  kebebasan dan asas konsensualitas. 12
11 Lihat  Pasal  1  Ayat  (2)  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  Prosedur Mediasi di Pengadilan
12 Subekti, Hukum  Perjanjian ,  Penerbit  PT
Intermasa, Jakarta, Cet. Ke-6, 1979, hlm 21
Meskipun banyak sisi manfaat  dari  proses  mediasi tersebut, tetapi pada kenyataannya tingkat keberhasilan lembaga mediasi di pengadilan masih sangat rendah.
Sengketa para pihak yang dilandasi oleh konflik emosional dan harga diri telah menimbulkan lemahnya
semangat  dan  kehendak  para pihak  pencari  keadilan  untuk membantu  forum  komunikasi, bahkan ada di antara pihak yang terang-terangan menyatakan tidak bersedia menempuh perdamaian  dan  memaksa  untuk langsung  diselesaikan  dengan proses persidangan.
Menurut  Yahya  Harahap,
“Kenyataan praktek yang dihadapi, jarang dijumpai putusan perdamaian. Produk yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang
diajukan kepadanya hampir 100% berupa putusan konvensional yang bercorak menang  atau  kalah (winning  or
losing) . Jarang ditemukan
penyelesaian berdasarkan konsep sama-sama menang
(win-win  solution). Berdasarkan fakta ini, kesungguhan,
kemampuan, dan dedikasi hakim untuk mendamaikan boleh
dikatakan sangat mandul. 13 Dioptimalkannya proses mediasi sangatlah penting mengingat  tingginya  kehendak para  pihak  pencari  keadilan menggunakan upaya hukum
dalam  perkara  perdata  yang mengakibatkan penumpukan perkara di pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Dalam perkara  perdata  para  pihak pencari keadilan cenderung
menggunakan  seluruh  upaya hukum  yang tersedia, mulai dari banding,  kasasi  sampai  dengan peninjauan kembali (PK), bahkan  banyak  perkara  yang
obyek  sengketanya  sangat  kecil, tetap diajukan sampai ke tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Latar belakang ketidakpuasan  para  pihak  yang mengajukan upaya hukum memang  sangat  beragam  mulai
13 Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian  dan  Putusan  Pengadilan ,  Sinar Grafika, Jakarta, Cet ke-5, 2007, hlm. 241.
dari  tidak  puas  atas  isi  putusan sampai  hanya  sekedar  ingin mengulur-ulur  waktu  supaya terhindar  dari  pelaksanaan  isi putusan  (eksekusi)  dalam  waktu yang dekat. Dalam proses mediasi  para  pihak  pencari keadilan  akan  difasilitasi  oleh seorang  mediator  yang  dapat dipilih  dari  dalam  atau  dari  luar pengadilan yang memiliki kebebasan dan ketidak
berpihakan  baik  terhadap  materi perkara  maupun  dengan  atau kepada para pihak pencari keadilan.  Mediator  selain  akan mempelajari materi perkara,
juga dapat melakukan
pendalaman secara personal
melalui pertemuan secara intensif  dengan  salah  satu  pihak yang  tidak  mungkin  dilakukan oleh  hakim  yang  menyidangkan perkaranya.
Sengketa bisa terjadi karena  adanya  beda  pendapat, salah  pengertian  maupun  karena benturan kepentingan.
Seringkali individu  yang terlibat konflik  tidak  mampu  untuk melakukan negoisasi  yang dapat memecahkan
persoalannya.
Kondisi seperti itu akan semakin buruk ketika masing-masing
pihak tidak memiliki pola komunikasi  yang  baik,  sehingga perselisihan terus semakin
meruncing. Semangat untuk
berdamai  dari  masing-masing mungkin saja ada, namun karena
tidak mampu menciptakan kesempatan  dan  peluang  untuk itu,  akhirnya  kesepakatan  sulit untuk  dicapai.  Peran  mediator dalam  menyelesaikan  konflik akan  menjadi  penting  karena ketidak  mampuan  para  pihak pencari keadilan untuk menciptakan peluang akan
difasilitasi  oleh  mediator  dalam sebuah  forum  komunikasi  yang efektif.

## A. Perumusan Masalah.
1. Bagaimanakah  eksistensi
mediasi dalam
penyelesaian sengketa
perdata di pengadilan?
2. Apa  saja  yang  menjadi kekuatan  mediasi  selama proses penyelesaian
sengketa berlangung?

## B. Pembahasan.
1. Pengertian Mediasi.
Mediasi  adalah  salah  satu alternative  dalam  menyelesaikan sengketa.  Mediasi  adalah  suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah  melalui  pihak  luar  yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi
dalam menyelesaikan  sengketa  tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak.  Pihak  ketiga  yang  membantu menyelesaikan  sengketa  tersebut dengan  mediator.  Pihak  mediator tidak mempunyai kewenangan untuk  member  putusan  terhadap sengketa  tersebut,  melainkan  hanya berfungsi  untuk  membantu  dan menemukan  solusi  terhadap  para pihak  yang  bersengketa  tersebut. Pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan dapat mengefektifkan  proses  negosiasi  di antara para pihak yang bersengketa. 14
14 Munir  Fuady, Arbitrase  Nasional,  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Bisniss, (Bandung  Citra Aditya Bakti, 2000), hal  47
Mediasi  dapat  juga  diartikan sebagai  suatu  upaya  penyelesaian sengketa  dengan  melibatkan  pihak ketiga  yang  netral,  yang  tidak memiliki  kewenangan  mengambil keputusan,  yang  membantu  pihak- pihak  yang  bersengketa  mencapai penyelesaian  (solusi)  yang  diterima oleh  kedua  belah  pihak.  Tetapi sebenarnya mediasi sulit
didefinisikan karena pengertian
tersebut  sering  digunakan  oleh  para pemakainya  dengan  tujuan  yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Misalnya, di beberapa negara, karena  pemerintahnya  menyediakan dana  untuk  lembaga  mediasi  bagi penyelesaian  sengketa  komersial, banyak  lembaga  lain  menyebut dirinya  sebagai  lembaga  mediasi. Jadi, disini mediasi sengaja.
Mediasi  dapat  juga  diartikan sebagai  suatu  upaya  penyelesaian sengketa  dengan  melibatkan  pihak ketiga  yang  netral,  yang  tidak memiliki  kewenangan  mengambil keputusan,  yang  membantu  pihak- pihak  yang  bersengketa  mencapai penyelesaian  (solusi)  yang  diterima oleh  kedua  belah  pihak.  Tetapi sebenarnya mediasi sulit
didefinisikan karena pengertian tersebut  sering  digunakan  oleh  para pemakainya  dengan  tujuan  yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Misalnya, di beberapa negara, karena  pemerintahnya  menyediakan dana  untuk  lembaga  mediasi  bagi penyelesaian  sengketa  komersial, banyak  lembaga  lain  menyebut dirinya  sebagai  lembaga  mediasi. Jadi, disini mediasi sengaja dirancukan  dengan  istilah  lainnya, misalnya  konsiliasi,  rekonsiliasi, konsultasi, atau bahkan arbitrase.
Menurut
Kovach,
sebagaimana  dikutip  oleh  Suyud Margono mediasi yaitu :
“facilitated  negotiation.  It process  by  which  a  neutral third  party,  the  mediator, assist  disputing  parties  in reaching a mutually satisfaction solution ” 15
Dari  rumusan  di  atas  dapat ditarik  beberapa  kesimpulan  bahwa pengertian  mediasi  mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
15 Suyud  Margono, ADR  dan  Arbitrase,  Proses Pelembagaan  dan  Aspek  Hukum ,  (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2000), hal  59
b. Mediasi  adalah  suatu  proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan; c. Mediator  terlibat  dan  diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam
perundingan;
d. Mediator  bertugas  membantu para  pihak  yang  bersengketa untuk mencari penyelesaian;
e. Mediator tidak mempunyai
kewenangan membuat keputusan  selama  perundingan berlangsung;
Diharapkan  dengan  mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dapat dicapai tujuan utama dari mediasi tersebut yakni :
1. Membantu mencarikan jalan keluar/alternatif penyelesaian atas sengketa yang timbul
diantara para pihak yang disepakati  dan  dapat  diterima oleh para pihak yang bersengketa. 2. Dengan demikian proses negosiasi  sebagai  proses  yang
forward  looking dan  bukan
backward  looking ,  yang  hendak dicapai bukanlah mencari
kebenaran dan/atau dasar hukum yang  diterapkan  namun  lebih
kepada    penyelesaian  masalah. “ The goal is not truth finding or law  imposing,  but  problem solving ”
Sebagai  tambahan  dari  tujuan utama  mediasi  yang  perlu  juga dijadikan  acuan  mempertimbangkan penyelesaian sengketa melalui
mediasi adalah : a. Melalui proses mediasi diharapkan dapat dicapai terjalinnya komunikasi yang lebih  baik  diantara  para  pihak yang bersengketa.
b. Menjadikan  para  pihak  yang bersengketa  dapat  mendengar,
memahami
alasan/penjelasan/argumentasi
yang
menjadi
dasar/pertimbangan  pihak  yang lain.
c. Dengan  adanya  pertemuan  tatap muka, diharapkan dapat mengurangi rasa
marah/bermusuhan  antara  pihak yang satu dengan yang lain.
d. Memahami
kekurangan/kelebihan/kekuatan masing-masing,  dan  hal  ini diharapkan  dapat  mendekatkan cara  pandang  dari  pihak-pihak yang  bersengketa,  menuju  suatu
kompromi  yang  dapat  diterima para pihak.
Ada  beberapa  sengketa  yang dapat  diselesaikan  melalui  mediasi, antara lain:
1. Mediasi  dapat  diterapkan  dan dipergunakan sebagai cara
penyelesaian  sengketa  diluar jalur  pengadilan  ( Out  of  court
Settlement ) untuk sengketa perdata  yang  timbul  diantara para  pihak,  dan  bukan  perkara pidana. Dengan demikian, setiap sengketa perdata dibidang perbankan (termasuk yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor  8/5/  Tahun  2006  dapat diajukan  dan  untuk  diselesaikan melalui Lembaga Mediasi
Perbankan.
2. Jika  sengketa  diantara  pihak
ternyata tidak hanya menyangkut  sengketa  perdata tapi  sekaligus  juga  sengketa pidana dan mungkin juga
sengketa tata usaha negara, tetap merupakan cakupan dari lembaga mediasi yakni sengketa-sengketa dibidang perdata. Namun demikian, dalam  praktek  sering  kali  para pihak sepakat bahwa
penyelesaian  sengketa  perdata yang disepakati dengan musyawarah  mufakat  (melalui mediasi), akan dituangkan dalam suatu perjanjian perdamaian, dan dipahami juga bahwa walau para pihak  tidak  dapat  dibenarkan membuat  perjanjian  perdamaian bagi  perkara  pidana  mereka dapat  menggunakan  perjanjian perdamaian atas sengketa perdata  mereka  sebagai  dasar untuk dengan iktikad baik sepakat tidak melanjutkan perkara  pidana  yang  timbul diantara mereka dan/atau mencabut laporan perkara pidana  tertentu,  sebagaimana dimungkinkan.

## 2.    Tujuan  Pelaksanaan  Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
Konflik,
sengketa, pelanggaran atau pertikaian antara  atau  terkait  dua  individu atau  lebih  dewasa  ini  telah  dan akan  terus  menjadi  fenomena biasa  dalam  masyarakat.  Situasi itu  akan  semakin  merepotkan dunia  hukum  dan  peradilan apabila  semua  konflik,  sengketa atau  pertikaian  itu  diproses
secara  hukum  oleh  peradilan.
Dalam  kaitan  itu  diperlukan mekanisme Alternaltif Penyelesaian Sengketa atau Alternative  Dispute  Resolution yang tidak membuat  masyarakat tergantung  pada  dunia  hukum yang terbatas kapasitasnya, namun tetap dapat menghadirkan  rasa  keadilan  dan penyelesaian masalah.
Mekanisme  tersebut  sebenarnya telah memiliki dasar hukum  dan telah  memiliki  preseden  serta pernah dipraktikkan di Indonesia walau jarang disadari. Mekanisme tersebut juga memiliki  potensi  untuk  semakin dikembangkan di Indonesia. Sekurang-kurangnya  ada  5 (lima) faktor utama yang
memberikan dasar diperlukannya pengembangan penyelesaian  sengketa  alternatif di Indonesia, yaitu: a. Sebagai upaya meningkatkan  daya  saing dalam mengundang penanaman modal ke Indonesia. Kepastian hukum termasuk ketersediaan sistem
penyelesaian sengketa yang efisien dan reliable merupakan  faktor  penting bagi  pelaku  ekonomi  mau menanamkan  modalnya  di Indonesia. Penyelesaian
sengketa  alternatif  yang didasarkan  pada  prinsip kemandirian dan profesionalisme dapat menepis  keraguan  calon investor tentang keberadaan forum
penyelesaian sengketa yang reliable (mampu  menjamin rasa keadilan);
b. Tuntutan masyarakat
terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan mampu memenuhi rasa keadilan;
c. Upaya  untuk  mengimbangi meningkatnya  daya  kritis masyarakat  yang  dibarengi dengan  tuntutan  berperan serta  aktif  dalam  proses pembangunan (termasuk pengambilan keputusan terhadap urusan-urusan publik).  Hak  masyarakat berperan serta dalam penetapan  kebijakan  publik
tersebut menimbulkan konsekuensi  diperlukannya wadah atau mekanisme penyelesaian sengketa untuk  mewadahi  perbedaan pendapat ( conflicting opinion )  yang  muncul  dari keperansertaan  masyarakat tersebut;
d. Menumbuhkan iklim
persaingan sehat ( peer pressive ) bagi lembaga peradilan. Kehadiran lembaga-lembaga penyelesaian sengketa alternatif dan kasasi pengadilan ( tribunal ) apabila sifatnya pilihan
( optional ), maka akan
terjadi  proses  seleksi  yang
menggambarkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelesaian sengketa tertentu. Kehadiran pembanding  ( peer )  dalam
bentuk lembaga penyelesaian sengketa alternatif  ini  diharapkan mendorong lembaga- lembaga penyelesaian sengketa tersebut
meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat;
e. Sebagai  langkah  antisipatif membendung derasnya arus perkara
mengalir kepengadilan. Pengenyampingan untuk tidak mempergunakan  proses hukum via litigasi bahwa diperkirakan  akan  lebih tepat apabila dalam kondisi,  alasan  dan  atau perbuatan  tertentu,  bisa dilakukan mekanisme penyelesaian sengketa
alternatif atau Alternative Dispute Resolution .
3. Eksistensi Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. Masuknya mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan lewat  terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002
sehingga Mahkamah  Agung  menerbitkan Peraturan  Mahkamah  Agung No.2  Tahun  2003  yang  direvisi dengan  peraturan  Mahkamah Agung  No.1  Tahun  2008  dapat
menjadi  suatu  instrument  yang efektif untuk mencegah tertumpuknya perkara di pengadilan  dan  memaksimalkan fungsi  peradilan  dalam  upaya menyelesaikan sengketa. Mediasi  pada  pengadilan  ini memperkuat upaya damai sebagaimana  yang  diatur  di dalam  pasal  130  HIR  atau  Pasal 154  RBg.  Dengan  berlakunya
Peraturan  Mahkamah  Agung
No.1 Tahun 2008, maka pengadilan tidak hanya memiliki tugas dalam memeriksa,
mengadili, dan memutuskan
perkara  yang  telah  diterima, akan tetapi berupaya
mengadakan  perdamaian  bagi para pihak yang bersengketa.
Di  dalam  pasal  2  ayat  (1) Peraturan  Mahkamah  Agung No.2  Tahun  2003  disebutkan bahwa  semua  perkara  perdata yang  diajukan  ke  pengadilan tingkat  pertama  wajib  untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan
bantuan mediator. Begitu juga di dalam peraturan Mahkamah Agung  No.1  Tahun  2008  di dalam pasal 2 ayat (2) dikatakan
bahwa  setiap  hakim,  mediator, dan  para  pihak  wajib  mengkuti prosedur  penyelesaian  sengketa melalui  mediasi  yang  diatur dalam  peraturan  ini.  Dilihat  dari bunyi  pasal  ini  maka  hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, menganjurkan  para  pihak  yang bersengketa untuk melalui perdamaian lewat proses mediasi.  Kemudian  di  dalam pasal  2  ayat  (3)  peraturan Mahkamah  Agung  No.1  Tahun 2008 mengatakan tidak menempuh  prosedur  mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran
terhadap  ketentuan  pasal  130 HIR  dan  atau  pasal  154  RBg yang  mengakibatkan  putusan batal demi hukum.
Kehadiran  Perma  No.1 Tahun  2008  ditujukan  untuk memberikan kepastian,
ketertiban,  kelancaran  dalam proses  mendamaikan  para  pihak untuk menyelesaikan suatu
sengketa  perdata.  Hal  ini  dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses
mediasi  ke  dalam  prosedur berperkara di pengadilan.
Mediasi mendapat
dukungan  penting  dalam  Perma
No.1 Tahun 2008, karena proses mediasi  merupakan  bagian  yang tidak terpisahkan dari pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Apabila  hakim  melanggar  atau
tidak menerapkan prosedur mediasi,  maka  putusan  hakim tersebut  dinyatakan  batal  demi hukum.  Oleh  karena  itu,  hakim dalam  pertimbangan  putusannya wajib menyebutkan bahwa
perkara  yang bersangkutan telah diupayakan  perdamaian  melalui mediasi  dengan  menyebutkan nama mediatornya
dalam
perkara tersebut. 16 Penerbitan SEMA dan PERMA  tentang  hukum  acara mediasi bertujuan untuk mengoptimalkan proses penyelesaian  sengketa  secara damai. Terdapat beberapa alasan yang  melatarbelakangi  upaya
16 Syahrizal  Abbas, Mediasi  Dalam  Hukum Syariah  ,  Hukum  Adat,  dan  Hukum  Nasional,
Kencana, Jakarta : 2011, hal.311
integrasi lembaga perdamaian di pengadilan:
a. Untuk
mengatasi penumpukkan perkara di
pengadilan  dan  Mahkamah Agung;
b. Untuk  lebih  memberikan akses  keadilan  bagi  para pihak  dengan  proses  yang cepat  sederhana  dan  biaya murah;
c. Untuk memberikan penyelesaian  yang  benar- benar tuntas, dalam arti tidak hanya  tuntas  secara  hukum, namun  juga  bias  tuntas secara sosial dan moral d. Untuk memberikan kepastian  hukum  bagi  para pihak atas kesepakatan damai yang telah dilakukan. 17
PERMA mediasi telah memperkuat kewajiban- kewajiban yang sebelumnya tidak diatur secara jelas di dalam HIR  dan  RBg,  misalnya  di dalam  PERMA  No.  1  Tahun 2008 pasal 2 butir (4) 17 D.Y.Witanto, Hukum  Acara  Mediasi  Dalam PerkaraPerdata di Lingkungan Peradilan Umum  dan  Peradilan  Agama  Menurut  Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan , Alfabeta, Bandung, 2012, hal.56
mewajibkan  agar  di  dalam pertimbangan  putusan,  hakim harus menyebutkan bahwa perkara tersebut telah diupayakan  perdamaian  lewat proses  mediasi,  namun  tidak berhasil  dengan  mencantumkan nama  mediator  untuk  perkara yang  bersangkutan,  berdasarkan penetapan penunjukkan mediator.  Hal  ini  tidak  dijumpai di  dalam  HIR  dan  RBg,  bahkan di  dalam  pasal  130  HIR/  154 RBg  tidak  terdapat  kata  wajib
dalam menjalani proses perdamaian. Di dalam pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg
menyebutkan  bahwa  “Jika  pada hari  yang  telah  ditentukan  para pihak  datang  menghadap,  maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya akan berusaha memperdamaikan
mereka”.  Jika  dilihat  dari  bunyi pasal diatas maka sifatnya memaksa,  setelah  itu  di  dalam pasal  2  butir  (3)  PERMA  No.  1 Tahun  2008  memberikan  suatu ancaman  terhadap  pelanggaran pasal 130 HIR/ 154 RBg dengan sanksi  “putusan  batal  demi hukum”.  Tujuan  diterbitkannya
PERMA  mediasi  bukan  untuk membangun suatu lembaga hukum  yang  baru,  melainkan hanya sekedar memberikan aturan  teknis  terhadap  lembaga damai  yang  sebelumnya  telah diatur  di  dalam  HIR  dan  RBg dan substansinya tetap berpedoman  pada  aturan  pokok yang menjadi sumbernya. 18 4. Kekuatan Mediasi Di Pengadilan. Keberhasilan mediasi
selain  dengan  itikad  baik  dari para  pihak,  juga  memerlukan suatu  kekuatan  agar  proses penyelesaian perkara boleh berjalan sesuai  dengan  apa  yang diharapkan.  Mediasi  merupakan salah  satu  bentuk  alternatif penyelesaian sengketa yang memiliki kekuatan sehingga mediasi  menjadi  salah  satu pilihan  yang  dapat  dipakai  oleh mereka yang
sedang bersengketa.
Christopher W. Moore mengemukakan padangannya mengenai kekutatan dalam mediasi yaitu:
18 Ibid , hal.59
“Jika  potensi  pengaruh kekuatan dari pihak-pihak
dikembangkan dengan baik, persamaan  yang fair dalam kekuatan  tersebut  dan  disadari oleh  pihak  bersengketa,  tugas mediator untuk mengakses
pengaruh  salah  satu  pihak  ke pihak  lain  secara  efektif  akan menghasilkan
keputusan/kepuasan bersama para pihak”. 19
Kekuatan  adalah  faktor
kunci
dalam berunding/bermediasi. Keberhasilan mediasi ditentukan bukan  karena  belas  kasihan, akan  tetapi  karena  para  pihak saling  membutuhkan  satu  sama lain agar sengketa yang diperdebatkan boleh
terselesaikan.  Kebutuhan  para pihak  satu  dengan  yang  lainnya tergantung  pada  ada  tidaknya kekuatan  masing-masing  dari para  pihak.  Untuk  itulah  perlu dibangun suatu kekuatan sebagai upaya  memperkuat  posisi  dalam mediasi.  Dalam  mediasi  ada beberapa jenis kekuatan yaitu:
a. Kekuatan hukum
19 I Made Sukadana, Mediasi Peradilan, Prestasi Pustaka , Jakarta:2012 , hal.194
b. Kekuatan
ekonomi/keuangan
c. Kekuatan politik
d. Kekuatan sosial
e. Kekuatan moral 20
Mediasi  memiliki  suatu kekuatan  untuk  memberikan kewenangan  bagi  para  pihak dalam  menyelesaikan  sengketa sesuai dengan apa yang menjadi keinginan mereka. Para pihak mengontrol jalannya  proses  mediasi  dan dapat  menentukan  cara-cara yang  lebih  serderhana,  jika dibandingkan  dengan  proses beracara  formal  di  pengadilan. Kemudian  para  pihak  wajib mematuhi keputusan yang telah disepakati bersama dengan bantuan  mediator.  Mediator bertindak  sebagai  penengah yang  sifatnya  netral  atau  tidak berpihak  pada  kedua  belah pihak dengan
tujuan mendapatkan penyelesaian
yang  adil  dan  tidak  merugikan salah satu pihak. Pelaksanaan
mediasi dilaksanakan  secara  tertutup atau  rahasia.  Hal  ini  menjadi
20 Ibid, hal. 195-197
ciri  khas  daripada  mediasi  itu sendiri sehingga banyak
kalangan  tertentu  yang  sedang menghadapi suatu perkara tidak menginginkan perkaranya diumumkan  atau  dimuat  di media massa. Kerahasiaan akan  membantu  para  pihak membangun kepercayaan dengan  mediator.  Di  sisi  lain mediator  harus  berusaha  untuk
menjaga kerahasiaan dari substansi  mediasi  itu  sendiri, serta sebaiknya menghancurkan seluruh dokumen  diakhir  sesi  yang telah  dibuat  sebelumnya.  Para pihak  diharapkan  dapat  saling menghormati kerahasiaan tersebut. Dengan ini para pihak dapat mengungkapkan masalahnya  secara  langsung dan  terbuka.  Hal  ini  penting untuk  menemukan  kebutuhan dan kepentingan mereka secara nyata.
Pada prinsipnya informasi  yang  dikemukakan selama  berlangsungnya  proses mediasi, mendapat perlindungan hukum untuk tidak dikemukakan pada proses
yang  lain  atau  pihak  ketiga. Menurut  pasal  19  ayat  (1)
PERMA  No.  1  tahun  2008,
menyebutkan bahwa “jika para pihak gagal mencapai kesepakatan,  pernyataan  dan pengakuan  para  pihak  dalam proses  mediasi  tidak  dapat digunakan  sebagai  alat  bukti dalam persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara yang lainnya”. Hal ini
mempunyai  tujuan  yaitu  agar proses mediasi tidak disalahgunakan oleh para pihak yang tidak beritikad baik untuk menjebak lawan dengan berdalih ingin berdamai, padahal mereka memiliki tujuan  yang  tidak  baik.  Selain itu,  hal  ini  dilakukan  dengan tujuan  agar  para  pihak  tanpa rasa takut dapat mengungkapkan fakta di dalam proses mediasi. 21
Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di  Pengadilan,  proses  mediasi
21 Nurnaningsih  Amriani, Mediasi  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Perdata  Di  Pengadilan, PT.  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,  2012, hal.102
untuk  kasus-kasus  sengketa publik  yaitu  sengketa-sengketa lingkungan  hidup,  pertanahan, hak  asasi  manusia,  produsen dan  konsumen  wajib  terbuka untuk umum.
Terbitnya Peraturan  Mahkamah  Agung
No.1  Tahun  2008  tentang prosedur mediasi di pengadilan yang mencabut berlakunya peraturan  Mahkamah  Agung No.2  Tahun  2003  tidak  lagi mengenal sengketa publik, sehingga  pada  asasnya  proses mediasi  bersifat  tertutup  untuk umum,  kecuali  para  pihak mengizinkan mediasi yang mereka  tempuh  terbuka  untuk
umum. 22 Para pihak yang bersengketa lewat jalur mediasi dapat membahas berbagai
aspek  atau  sudut  pandang  dari sengketa yang sedang dihadapi, tidak  hanya  tertuju  kepada aspek  hukum  tetapi  dapat  juga aspek-aspek  lainnya.  Mediasi bersifat konsensual dan kolaboratif, sehingga hasil
yang  akan  didapatkan  yaitu
22 Takdir Rahmadi, Op.Cit, hal.23
menang-menang (win-win solution) bagi para pihak.
Dilihat dari sifatnya  yang konsensual  atau  mufakat  dan kolaboratif, mediasi selalu menghasilkan penyelesaian sengketa  dengan  cara  menang- menang  bagi  para  pihak (win- win  solution), sehingga  tidak merugikan  para  pihak  yang berperkara.  Mediasi  termasuk di  dalam  salah  satu  alternatif penyelesaian  sengketa  yang relatif murah dan tidak memakan  waktu  yang  cukup lama jika dibandingkan dengan berperkara melalui proses litigasi.  Disamping  itu  hasil yang didapat
selama menempuh proses mediasi yaitu kesepakatan bersama oleh para pihak, sehingga para pihak yang bersengketa tidak mengajukan keberatan atas apa yang telah disepakati.

## C. Penutup.
1. Kesimpulan.
a. Terintegrasinya mediasi ke dalam lembaga peradilan awalnya  lewat  SEMA  No.  1 tahun 2002. Kemudian
Mahkamah  Agung  menerbitkan PERMA No. 2 tahun 2003 yang direvisi  dengan  PERMA  No.  1 tahun  2008  tentang  prosedur mediasi  di  pengadilan  sebagai
langkah penyempurnaan. Kehadiran mediasi di pengadilan  untuk  mengurangi penumpukkan perkara
di pengadilan  tingkat  pertama  dan memperkuat  upaya  perdamaian yang  ada  di  dalam  ketentuan pasal  130  HIR  dan  Pasal  154 RBg.  Semua  perkara  perdata yang  diajukan  ke  pengadilan tingkat pertama harus
diselesaikan  dengan  mediasi dengan  ketentuan  apabila  tidak melaksanakan  mediasi,  maka putusan  batal  demi  hukum. Proses  mediasi  berjalan  dengan jangka  waktu  40  (empat  puluh) hari  dan  dapat  diperpanjang  14 (empat  belas)  hari  setelah  masa 40  (empat  puluh)  hari  berakhir
jika para pihak yang
bersengketa menghendakinya.
b. Dalam  proses  mediasi  selain itikad baik yang wajib
dijunjung  tinggi  para  pihak, diperlukan  juga  suatu  kekuatan dalam  proses  mediasi  guna
membantu penyelesaian perkara di pengadilan. Kekuatan- kekuatan yang dimaksud yaitu:
2. Kekuatan hukum;
3. Kekuatan ekonomi/keuangan;
4. Kekuatan politik;
5. Kekuatan sosial;
6. Kekuatan moral.
Mediasi tidak diatur dalam suatu perundang-undangan sehingga tidak terperangkap dalam hal-hal yang  formal  seperti  pada  proses litigasi.  Mediasi  dilaksanakan secara  tertutup  dan  rahasia, sehingga para pihak tidak khawatir  perkaranya  beredar  ke publik.  Di  samping  itu  mediasi juga  tidak  memakan  biaya  yang begitu mahal dan tidak memakan  waktu  yang  cukup lama.  Jika  tercapai  kata  sepakat antara  para  pihak,  maka  akan dituangkan dalam akte
perdamaian yang memiliki
kekuatan eksekutorial. Para pihak  yang  bersengketa  wajib melaksanakan  isi  kesepakatan tersebut,  jika  tidak  dilaksanakan atau  dilanggar  oleh  para  pihak maka  akan  dikenakan  teguran terlebih  dahulu  dengan  jangka
waktu  menurut  undang-undang yaitu  8  hari.  Setelah  teguran secara  sah  diberlakukan  dan tidak ditemukan titk temu, maka akan dijalankan eksekusi.
2. Saran
1. Kehadiran mediasi dalam lembaga  peradilan  merupakan terobosan  baru  yang  dilakukan oleh  Mahkamah  Agung  untuk memperkuat upaya perdamaian. Untuk  itu  sebagai  pemegang
kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung harus menganjurkan  setiap  peradilan tingkat  pertama  agar  dapat sungguh-sunguh  dan  maksimal dalam menjalankan proses mediasi,  agar  perkara-perkara yang  diajukan  ke  pengadilan dapat terkontrol dan terselesaikan  dengan  baik  dan adil  bagi  para  pihak.  Selain  itu dapat mengurangi beban pengadilan dalam menyelesaikan  perkara-perkara yang telah masuk ke pengadilan.  Begitupun  dengan mediator yang ditunjuk hendaknya dapat
bekerja
dengan  maksimal  dan  harus berjuang  agar  sengketa  yang
dihadapi  ini  dapat  terselesaikan dengan  baik  yang  sama-sama menguntungkan  para  pihak  dan tidak berkelanjutan.
2. Para  pihak  hendaknya  saling berkomitmen  dan  mempunyai kesadaran  untuk  mengakhiri proses sengketa dengan perdamaian.  Di  samping  itu itikad baik dan kekuatan- kekuatan mediasi dapat menyelesaikan masalah masing- masing.  Akan  tetapi  perlu pengawasan  dari  Mahkamah Agung  agar  tidak  terdapat kecurangan  atau  maksud  yang tidak baik selama proses mediasi  berjalan.  Para  pihak juga hendaknya dapat memanfaatkan  dan  mematuhi kekuatan  mediasi  ini  sebagai sarana  untuk  menyelesaikan persoalan  yang  dihadapi,  bukan hanya sebagai formalitas belaka dalam menyelesaikan perkara.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  Syahrizal ,  Mediasi  dalam hukum  syariah  , hukum  ada  t,  dan hukum  nasional,
Kencana,  Jakarta:
2011.
Abdurasyid,  Priyatna ,  Arbitrase  dan
Alternatif Penyelesaian
Sengketa; Suatu
Pengantar, Fikahati  Anesta,
Jakarta: 2002.
Amriani,Nurnaningsih,
Mediasi
Alternatif Penyelesaian Sengketa  Perdata Di Pengadilan, PT. Raja Grafindo Persada  ,  Jakarta, 2012. Astarini, Dwi R.S, Mediasi Pengadilan  Salah Satu Bentuk Penyelesaian
Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan  Cepat, Sederhana,  Biaya Ringan,
Alumni,Bandung,
2013. Emirzon, Joni , Alternatif
Penyelesaian Sengketa  Diluar Pengadilan (Negosiasi,Media si,Konsiliasi,dan Arbitrase),
Gramedia Pustaka Utama, 2000.
Goodpaster,  Gary, Negosiasi  dan mediasi:  Sebuah Pedoman
Negosiasi
Dan
Penyelesaian
sengketa  Melalui Negosiasi,
(Jakarta: ELIPS Project,1993.
Hutagalung,  Sophar  Maru, Praktek Peradilan Perdata dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa ,Sinar Grafika,  Jakarta, 2012. Nugroho, Susanti.A, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009. Rahmadi, Takdir, Mediasi Penyelesaian Sengketa  Melalui
Pendekatan Mufakat ,PT. Raja Grafindo  Persada, Jakarta, 2011. Soekanto, Soerjono dan Sri, Mamudji, Penelitian  Hukum Normatif Suatu Tinjauan  Singkat , PT. Raja Grafindo Persada  ,  Jakarta, 1985. Sukadana, I Made, Mediasi Peradilan,
Prestasi  Pustaka ,
Jakarta: 2012. Syukur, Fatahillah A, Mediasi Yudisial Di Indonesia Peluang dan Tantangan Dalam
Memajukan Sistem  Peradilan ,
CV Mandar Maju, Bandung, 2012. Usman, Rachmadi, Pilihan Penyelesaian Sengketa  di  Luar Pengadilan , PT Citra Aditya Bakti,  Bandung, 2003.
Winarta,  Frans  Hendra, Hukum
Penyelesaian
Sengketa
Arbitrase Nasional dan Internasional , Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Witanto, D.Y, Hukum Acara Mediasi
Dalam
PerkaraPerdata di Lingkungan Peradilan  Umum dan Peradilan Agama,  Menurut Perma No.1 Tahun 2008 Tentang  Prosedur Mediasi Di Pengadilan , Alfabeta,
Bandung, 2012.