## SURVEI DAYA SAING JAWA TENGAH TAHUN 2013 SEBAGAI UPAYA  PENINGKATAN KINERJA INVESTASI
Adi Ekopriyono
Kapusdi Tata Kelola Perusahaan dan Pengembangan Bisnis Lembaga Penelitian UNTAG Semarang/Koordinator Organizing Committee Survei Daya Saing Daerah Jawa Tengah
Email : adiekopriyono@hotmail.com

## Abstrak
Survei Daya Saing, pada dasarnya memotret kabupaten/kota se-Jawa Tengah, dengan enam  sub-indeks,  yaitu:  kinerja  ekonomi,  persepsi  iklim  bisnis,  dinamika  usaha,  kapasitas infrastruktur,  kinerja  pemerintah,  dan  kinerja  investasi. Tujuannya  adalah  memetakan permasalahan dunia usaha dan investasi di Jateng, sehingga dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah daerah dan para pengusaha untuk meningkatkan kinerja investasi, yang akan mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  pengurangan  pengangguran  dan  kemiskinan,  dan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Responden  keseluruhannya  berjumlah  2100  orang, terdiri dari 54 pengusaha di 35 kabupaten kota di Jateng (usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, dari bidang usaha manufaktur, pelayanan, dan perdagangan), serta 6 orang  dari unsur pemerintah  kabupaten/kota.  Indi  kator  penilaian  didasarkan  atas  6  sub-indeks.  Data  diolah dengan software khusus untuk menghitung indeks dan sub indeks dengan skala  satu sampai sepuluh.    Infrastruktur,  Kinerja  Investasi,  Iklim  Bisnis,  Kinerja  Ekonomi  mengalami peningkatan,  sedangkan  dinamika  usaha,  kinerja  pemerintah  mengalami  penurunan dibandingkan dengan survei daya saing pada tahun 2010. Peringkat lima besar tiap-tiap survei yang  telah  dilakukan  Survey  Daya  saing  Daerah    2013:  Kabupaten  Pekalongan,  Kota Magelang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Wonosobo.
Kata Kunci: Survei daya saing, Investasi

## Abstract
The  Competitiveness  Survey,  basically  photographing  the  districts  /  cities  of  Central Java,  with  six  sub-indices,  namely:  economic  performance,  business  climate  perception, business  dynamics,  infrastructure  capacity,  government  performance,  and  investment performance.  The  objective  is  to  map  the  problems  of  business  and  investment  in  Central Java,  so  that  it  can  be  used  as  input  for  local  governments  and  entrepreneurs  to  improve investment performance, which will encourage economic growth, reduction of unemployment and  poverty,  and  the  improvement  of  people's  welfare.  Total  respondents  amount  as  2100 persons, consisted of 54 entrepreneurs in 35  districts or cities in Central Java (micro, small, medium  and  large  enterprises,  from  manufacturing,  service  and  trade),  and  6  respondents from  district  /  city  government  elements.  Infrastructure,  Investment  Performance,  Business Climate,  Economic  Performance  has  increased,  while  business  dynamics,  government performance  has  decreased  compared  to  the  competitiveness  survey  in  2010.  The  top  five ranking of each survey has been conducted SDSD 2013: Pekalongan District, Magelang City, Regency Banyumas, Sragen regency, and Wonosobo regency.
Keywords : competitiveness survey, investation

## PENDAHULUAN
Serangkaian  survei  daya  saing
daerah Jawa Tengah merupakan
perwujudan  nyata  dialog  pemerintah  dan swasta ( public private dialogue ), kemitraan antara  pemerintah  dan  swasta  ( public private partnership ) dalam upaya meningkatkan  daya  saing  kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Survei pertama kali dilakukan pada tahun  2007  berupa  Survei  Iklim  Usaha (Business  Climate  Survey )  yang  diinisiasi oleh lembaga kerja sama teknik Pemerintah  Indonesia  dan  Jerman,  GTZ- Red,  bekerja  sama  dengan  Harian  Suara Merdeka,  didukung  oleh  Kadin  Jawa Tengah. Survei tersebut kemudian digabung  dengan  kegiatan  Pro-Investasi yang  diadakan  oleh  Badan  Penanaman Modal Daerah (sekarang: Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu  -  DPMPTSP)  Jawa  Tengah, menjadi  Survei  Daya  Saing  Daerah (SDSD)  Jawa  Tengah  yang  diseleng- garakan  tahun  2010.  Kerja  sama  terus berlanjut,  melibatkan  beberapa  lembaga pemerintah  dan  swasta  di  Jawa  Tengah, yaitu DPMPTSP, Bappeda, Bank
Indonesia  Kanwil  V  Jawa  Tengah,  Budi Santoso  Foundation  (BSF)  dan  Suara
Merdeka, serta GTZ-Red. Untuk memantau  responsivitas  kabupaten/kota, pada  tahun  2011  diselenggarakan  Survei Snapshot (SS), dilanjutkan Survei Investasi (SI)  tahun  2012  yang  menitiberatkan  pada indeks  kinerja  investasi  kabupaten/kota, Survei  Daya  Saing  Daerah    2013 (Ekopriyono, 2013)
Survei  Daya  Saing,  pada  dasarnya memotret  kabupaten/kota  se-Jawa  Tengah, dengan  enam  sub-indeks,  yaitu:  kinerja ekonomi,  persepsi  iklim  bisnis,  dinamika usaha,  kapasitas  infrastruktur,  kinerja pemerintah, dan kinerja investasi (Annynous, 2012; BI, 2010)
Kinerja  ekonomi  mengukur  kinerja sistem  ekonomi  makro,  dengan  indikator- indikator,  yaitu  pertumbuhan  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB),  PDRB per kapita, pertumbuhan per kapita, tingkat
pengangguran, pertumbuhan total penyaluran  kredit,  dan  tingkat  kredit macet.
Persepsi iklim usaha diambil sepenuhnya  dari  data  primer,  yaitu  hasil wawancara langsung dengan para pengusaha,  mencakup  penilaian  dunia usaha  terhadap  kondisi  iklim  usaha  dan investasi  suatu  daerah  dan  prospeknya  di masa depan. Indikator-indikator: hambatan utama  usaha,  kondisi  usaha  dibandingkan dengan  dua  tahun  sebelumnya,  perkiraan kondisi  usaha  dua  tahun  ke  depan, persentase  keanggotaan  dalam  organisasi usaha, konsistensi perilaku pejabat pemerintah,  jumlah  regulasi  bermasalah, kebutuhan  “biaya  tidak  resmi”  (pungutan liar – pungli), penilaian lingkungan usaha.
Dinamika  usaha  disusun  sepenuh- nya dari hasil wawancara langsung dengan pengusaha.  Sub-indeks  ini  menunjukkan kondisi  kapasitas  perusahaan,  seperti omzet, kebutuhan kredit, potensi perusahaan  untuk  berinovasi.    Indikator- indikator: persentase usaha yang berusia di bawah  10  tahun,  persentase  usaha  dengan turn-over lebih  Rp  500  juta,  kebutuhan pendanaan,  tingkat  pengajuan  pinjaman persentase perusahaan yang inovatif.
Infrastruktur  berbasis  pada  data statistik  dan  sebagian  kecil  persepsi pengusaha; menilai kualitas, akses terhadap  infrastruktur  dasar  (misalnya jalan kabupaten/kota) dan lembaga pendukung  bisnis  (misalnya  lembaga pelatihan, perbankan, dan pasar). Indikator-indikator: jalan daerah beraspal/total jalan daerah, penilaian terhadap pemeliharaan dan pengembangan, jumlah  pasar  per  seribu  penduduk,  jumlah lembaga  pelatihan  kejuruan  dan  penilaian kualitasnya, jumlah lembaga keuangan per seribu penduduk.
Kinerja  pemerintah  terdiri  dari kapasitas pemerintah dan upaya pemerintah. Kapasitas pemerintah berbasis pada sumber data statistik yang fokus pada kemampuan  kapasitas  fiskal  daerah  dalam mendorong pembangunan. Indikator- indikator: anggaran per  kapita, pendapatan
asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan  (dalam  persen),  peningkatan PAD (dalam persen),
belanja
pembangunan per kapita, kenaikan belanja pembangunan per kapita. Upaya pemerintah  mencakup  penilaian  tentang usaha  pemerintah  dalam  melaksanakan promosi investasi, kualitas layanan perizinan,  jumlah  regulasi  pro-investasi berdasarkan  persepsi  pemerintah  daerah sendiri  dan  persepsi  pengusaha.  Indikator- indikator:  studi  terbaru  peluang  investasi, materi promosi investasi, frekuen- si/kualitas ekspor yang difasilitasi pemerintah,  penilaian  terhadap  kualitas ekspo pemerintah, kualitas kinerja pelayanan  terpadu  satu  pintu  (PTSP)), persentase perusahaan yang memiliki tanda daftar  perusahaan  (TDP),  rata-rata  jumlah hari  yang  diperlukan  mengurus  TPD  dan surat  izin  usaha  perusahaan  (SIUP), kualitas  pendukung  investasi,  anggaran promosi  investasi,  jumlah  regulasi  baru terkait  pajak,  perizinan,  insentif,  tenaga kerja  dan  lingkungan  yang  mempermudah investasi.
Kinerja investasi dianalisis
berdasarkan  perspektif  atau  opini  dunia usaha dan juga opini pemerintah.
Indikator-indikator:  realisasi  investasi  per anggaran  promosi,  realisasi  investasi  per kapita, persentase perusahaan yang berinvestasi,  rata-rata  nilai  investasi,  rata- rata  rekruitmen  tenaga  kerja,  persentase perusahaan  yang  berinvestasi  12  bulan  ke depan, nilai investasi per perusahaan, rata- rata rekruitmen tenaga kerja per perusahaan,  penilaian  terhadap  daya  tarik investasi daerah.
Survei  Daya  Saing  diharapkan mendorong  pemerintah  daerah  (provinsi, kabupaten/kota) dan para pengusaha untuk berupaya dengan sungguh-sungguh meningkatkan  kinerja,  menyediakan  iklim investasi  yang  kondusif.  Survei  ini merupakan cermin bagi  pemerintah daerah maupun  pengusaha,  sehingga  mengetahui posisi daerahnya.
Tujuan  dan  hasil  yang  diharapkan survei daya saing daerah adalah (BI, 2010; Ekopriyono, 2013) :
1. Menyediakan data monitoring tentang perkembangan  daerah  terkait    iklim investasi dan bisnis daerah tingkat dua di Jawa Tengah,
2. Menyediakan data  kinerja pemerintah maupun swasta dalam upaya meningkatkan  daya  saing  daerah tingkat dua  di Jawa Tengah,
3. Sebagai instrumen monitoring:
Menyediakan data monitoring perkembangan  daerah  terkait  dengan perubahan  iklim  investasi  dan  iklim bisnis.  Mengukur  kualitas  tata  kelola ekonomi  daerah  antar-kabupaten/kota maupun wilayah.
4. Sebagai instrumen pembangunan:
Menciptakan  peringkat  daya  saing, yang  dapat  memotivasi  persaingan secara sehat antar-kabupaten/kota
maupun eks
karesidenan.
Menstimulasi peningkatan upaya perbaikan kinerja pemerintah kabupaten/kota dan pengusaha melalui sistem kompetisi yang sehat.
5. Sebagai  masukan  untuk  menyusun kebijakan: Hasil survei dapat digunakan  oleh  dunia  usaha  untuk melaksanakan advokasi kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan  yang  tepat.  Hasil  survei dapat  digunakan  oleh  pemerintah untuk  membuat  perubahan  kebijakan secara tepat.
Hasil  yang  diharapkan  dari  survei daya saing adalah:
1. Analisis  dan  penyebaran  informasi detil  serta  relevan  mengenai  daya saing tiap-tiap kabupaten/kota
2. Sorotan  terhadap  hal-hal  yang  perlu diperbaiki  dan  ditingkatkan  oleh  tiap- tiap kabupaten/kota
3. Diseminasi yang efisien terhadap hasil survei  diharapkan  dapat  memengaruhi secara  positif  pengambil  kebijakan  di tingkat kabupatn/kota dan provinsi
4. Kebersinambungan melalui rasa memiliki,  kolaborasi,  dan  kontribusi dari  anggota steering  committee (SC) penyelenggara,  sehingga  mendorong pelaksanaan survei secara regular
5. Peringkat kabupaten/kota
dan penghargaan  daya  saing  daerah  akan menumbuhkan
insentif bagi kabupaten/kota  untuk  memperbaiki kinerja ekonomi dan investasi.
Survei  Daya  Saing  Daerah  Jawa Tengah  2013  diluncurkan  pada  Selasa  2 Juli  2013,  ditandai  dengan  penanda- tanganan
Nota Kesepakatan oleh penyelenggara,  yaitu  Ir.  Budi  Santoso (Pendiri/Pembina Budi Santoso Foundation);  Sutikno  (Kepala  Perwakilan Kantor Bank Indonesia Kanwil V Jateng/DIY);  Herru  Setiadhie,  SH,  MSI (Kepala  Bappeda  Jateng);  Ir.  Yuni  Astuti, MA  (Kepala  BPMD  Jateng);  dan  Frank Bertelmann (GIZ Red, lembaga kerja sama teknis Indonesia-Jerman).
Survei Daya Saing Daerah (SDSD) Jateng 2013 merupakan kelanjutan serangkaian survei yang telah dilaksanakan sebelumnya,  yaitu  Survei  Iklim  Usaha ( Business  Climate  Survey  –  BCS 2007), SDSD  2010,  Survei  Snapshot  2011,  dan
Survei Investasi 2012. Survei-survei tersebut bertujuan memetakan per- masalahan  dunia  usaha  dan  investasi  di
Jateng,  sehingga  dapat  digunakan  sebagai masukan  bagi  pemerintah  daerah  dan  para pengusaha  untuk  meningkatkan  kinerja investasi, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Survei menggunakan pendeka- tan/metode  proporsional  (strata  survei), dimana  total  responden  masing-masing kabupaten/kota    adalah  sama  rata  atau proporsional di masinng Kabupaten/Kota.
Responden keseluruhannya berjum- lah  2100  orang,  terdiri  dari  54  pengusaha di  35  kabupaten  kota  di  Jateng  (usaha
mikro,  kecil,  menengah,  dan  besar,  dari bidang  usaha  manufaktur,  pelayanan,  dan perdagangan),  serta  6  orang    dari  unsur pemerintah kabupaten/kota. Indikator penilaian  didasarkan  atas  6  sub-indeks, yaitu:  Kinerja  ekonomi,  persepsi  iklim bisnis, kinerja investasi, kinerja pemerintah, dinamika bisnis, dan kapasitas infrastruktur. Kategori skala usaha didasarkan  atas  kriteria  Badan  Pusat Statistik (BPS) yang menggunakan terminologi skala usaha berdasarkan tenaga kerja tetap. Kategori sektor didasarkan pada besaran kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Data  diperoleh  dari  wawancara langsung  ( face  to  face )  yang  dilakukan oleh surveyor yang  tersebar  di  seluruh kabupaten/kota  se-Jawa  Tengah.  Ada  dua jenis data yang diperoleh dalam survei ini, yaitu  data  kuantitatif  (statistik)  dan  data kualitatif (persepsi pengusaha dan pemerintah).
Data diolah dengan software khusus  untuk  menghitung  indeks  dan  sub indeks dengan skala  satu sampai sepuluh. Setelah  dilakukan  validasi  dan inputing data,  dilakukan  pengolahan/analisis  data yang  masuk.  Hasilnya  adalah  pemering- katan  daya  saing  kabupaten/kota  se-Jawa Tengah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian dijabarkan pada skor median  pada  masing-masing  sub  indeks, yaitu:  Dinamika  Usaha,  Infrastruktur, Kinerja  Pemerintah,  Kinerja  Investasi, Iklim Bisnis, Kinerja Ekonomi.

## Dinamika Usaha
Skor  median  Jawa  Tengah  terjadi penurunan  dari  5.84  (2010)  menjadi  5.59 (2013).    Penyebab  utama  turunnya  skor median  Jateng  dalam  indeks  Dinamika Bisnis  disebabkan  oleh  cukup  rendahnya persentase jumlah usaha yang inovatif.

## Infrastruktur
Skor  median  Jawa  Tengah  menga- lami  peningkatan  sebesar  0.40  dari  tahun 2010 (4.48) ke tahun 2013 (4.88).  Namun demikian jumlah Kab/Kota yang berada di bawah  median  Jateng  masih  sama,  yakni sebanyak  17  Kab/Kota.    Peningkatan  skor sub indeks Infrastruktur di tingkat Provinsi dikontribusikan  oleh:  adanya  persepsi positif  dari  dunia  usaha  tentang  penilaian terhadap  perencanaan  pembangunan  dan pemeliharaan infrastruktur dan rasio ketersediaan  lembaga  vokasi  &  persepsi tentang penilaian kualitas

## Kinerja Pemerintah
Skor  median  Jateng  mengalami penurunan  dari  4.57  (2010)  menjadi  4.19 (2013),  hal  ini  terjadi  karena  penurunan skor  pada  kapasitas  pemerintah  (  0.66) dan  sedikit  perubahan  skor  pada  upaya pemerintah  (  0.05).  Penurunan  pada  sub- indeks  kapasitas  pemerintah  dari  3.52
(2010) menjadi 2.86 (2013)
dikontribusikan  cukup  signifikan  oleh: penurunan  skor  (  5.73)  yang  cukup drastis oleh % peningkatan PAD dari 8.21 (2010)  menjadi  2.48  (2013)  dan  tahun 2013  ini  5  indikator  dari  sub-indeks  ini perlu  menjadi  perhatian  serius  untuk ditingkatkan.  Sementara  pada  sub-indeks upaya  pemerintah,  penurunan  dikontri- busikan oleh kualitas kinerja OSS (  3.74) serta  hasil  tahun  2013,  empat  4  dari  10 indikator  dalam  sub  indeks  ini  perlu diperhatikan  secara  serius  bagi  perbaikan adalah: penilaian terhadap kualitas program  dukungan  pemerintah  untuk investasi, penilaian sarana prasarana
pendukung  investasi,  ersentase  alokasi anggaran layanan investasi, serta frekuensi dan kualitas
pameran yang diselenggarakan oleh Pemda

## Kinerja Investasi
Skor  median    Jawa  Tengah  menga- lami  kenaikan  dari  2.12  (2010)  menjadi 2.68 (2013) yang didukung cukup signifikan oleh peningkatan persepsi positif  tentang  potensi  Jawa  Tengah  yang
menarik bagi investasi. Namun demikian 8 dari 9 indikator yang ada perlu diperhatikan  oleh  pemerintah  provinsi Jawa  Tengah  guna  mendorong  Kab/Kota untuk  memperbaiki  dalam  hal:  rasio realisasi  investasi  per  anggaran  belanja modal  pemerintah,  rasio  realisasi  nilai investasi  per  kapita,  masih  rendahnya investasi  padat  modal  maupun,  investasi padat  karya,  stagnansi  usaha  yang  sudah ada  melakukan  investasi  (investasi  yang telah  lalu  maupun  ke  depan).  Rendahnya skor  kinerja  investasi bukan  hanya merupakan keprihatinan Demak, melainkan juga keprihatinan seluruh kabupaten/kota  di  Jateng.  Skor  tertinggi (Brebes)  hanya  mencapai  angka  3,85. Adapun  skor  terendah  (Pemalang)  hanya 1,63.

## Iklim Bisnis
Skor  median  Jateng  mengalami peningkatan dari 5.09 (2010) menjadi 6.33 (2013),  hal  ini  dikontribusikan  cukup signifikan  oleh  5  dari  8  indikator,  a.l: Masifnya penurunan masalah regulasi yang menghambat  di  Jateng,  optimisme  dunia usaha  terhadap  kondisi  bisnisnya  dalam dua  tahun  mendatang,  persepsi  positif dunia usaha terhadap konsistensi pemerintah, kondisi bisnis dunia usaha saat ini  dibanding  dua  tahun  lalu  maupun persepsi  tentang  perubahan  iklim  bisnis dalam  dua  tahun  terakhir.  Sementara  hal- hal yang perlu diperhatikan untuk perbaikan  adalah  kinerja  dari  asosiasi bisnis,  upaya  memerangi  pungli,  serta bagaimana  mempersiapkan  diri  dalam mengelola masalah dunia usaha.

## Kinerja Ekonomi
Skor  median  Jateng  mengalami peningkatan dari 5.14 (2010) menjadi 5.48 (2013)  yang  dikontribusikan  oleh  2  dari  6 indikator,  rendahnya  rerata  NPL  (  1.30 points)  dan  rerata  tingkat  penggangguran (  0.23).  Namun  dari  scope  provinsi, terdapat 2 indikator yang perlu diperhatikan  untuk  perbaikan  dari  hasil SDSD 2013,
yakni: bagaimana
meningkatkan  PDRB  per  kapita  atau pemerataan  distribusi  dari  surplus  PDRB, serta  bagaimana  meningkatkan  partum- buhan kredit bagi dunia usaha

## PENUTUP Kesimpulan
Tantangan  utama  Jawa  Tengah adalah:  meningkatkan  kinerja  investasi, pembenahan infrastruktur (baik fisik maupun nonfisik), dan kinerja pemerintah. Dari serangkaian survei tersebut ditemukan,  bahwa  kelemahan  koordinasi antar Organisasi Perangkat
Daerah merupakan  kendala  pembangunan  daerah. Peringkat  lima  besar  tiap-tiap  survei  yang telah  dilakukan  SDSD  2013:  Kabupaten Pekalongan,  Kota  Magelang,  Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Wonosobo.

## Saran
Pemerintah  kabupaten/kota  di  Jawa Tengah  perlu  meningkatkan  responsivitas terhadap kondisi yang ada, antara lain yang terlihat  dari  hasil  survei.  Pemerintah kabupaten/kota  perlu  meningkatkan  upaya konkret  (produktif  dan  kreatif)  dalam menarik investor.

## DAFTAR PUSTAKA
Bank Indonesia. (2010). Survei Daya Saing (SDS)  2010  Di  Jawa  Tengah. Diakses melalui : http://www.bi.go.id/id/publikasi/kaj ian-ekonomi- regional/jateng/Documents/7e8fe6b 8c2504b16a47adcf048eb4c35BOK SSurveiDayaSaingDaerahJawaTen gah2010.pdf
Ekopriyono,  A.  (2013). Tantangan
Investasi  Jateng:  Pembenahan
Infrastruktur dan Reformasi
Birokrasi, Jurnal  Ilmiah  Untag Semarang, Vol 2.(3), pp. 27-46.
Ira  Irawati,  Zulfadly  Urufi,  dan  Renato Everardo  Isaias  Rezza  Resobeoen,
Agus  Setiawan,  Aryanto.  (2008). Pengukuran  Tingkat  Daya  Saing Daerah Berdasarkan Variabel Perekonomian Daerah, Variabel Infrastruktur  Dan  Sumber  Daya Alam,  Serta  Variabel  Sumber  Daya Manusia Di Wilayah Provinsi Sulawesi
Tenggara.
Prosiding
INSAHP5 , Teknik Industri UNDIP
Kementrian  Perencanaan  Pembangunnan Nasional/Badan  Perencanaan  Pem- bangunan  Nasional  (BAPPENAS). (2014). Laporan Analisis Daya Saing UMKM Di Indonesia. Diakses melalui : https://www.bappenas.go.id/files/5 914/4255/9402/Laporan_Analisis_ Daya_Saing_UMKM_di_Indonesia
.pdf
Sutikno  dan  Maryunani.  (2007). Analisa Potensi  Daya  Saing  Kecamatan Sebagai Pusat Pertumbuhan Satuan Wilayah Pengembang (SWP)  Kabupaten  Malang ,  Journal of  Indonesian  Applied  Economics, Vol.1 (1), pp. 1-17