https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/ Volume 3 Nomor 2 November 2021 : 93-112 Doi : http://dx.doi.org/10.25105/teraslrev.v3i2.15048 p-Issn : 2715-8950 | e-Issn : 2716-2060

## STATUS HUKUM BARISAN REVOLUSI NASIONAL DALAM KONFLIK BERSENJATA DI THAILAND SELATAN

## (LEGAL STATUS OF THE NATIONAL REVOLUTION IN THE ARMED CONFLICT IN SOUTH THAILAND)
Winna Ellianne Jun Justinar Fakultas Hukum Universitas Trisakti winnaellianne@gmail.com, jun.j@trisakti.ac.id

## Abstrak
Makalah  ini  bertujuan  untuk  mendiskusikan  tindakan-tindakan  yang  dalam  kaitannya  hukum humaniter oleh Pemerintahan Thailand dalam mengatasi sengketa bersenjata yang terjadi dalam negeri dengan munculnya kelompok bersenjata terorganisir, yaitu Barisan Revolusi Nasional atau yang disingkat BRN. Mengenal kelompok pemberontak adalah mayoritas muslim dan berdomisili di daerah Thailand Selatan sehingga adanya pertentangan dengan Pemerintahan Thailand dan memiliki motivasi untuk melepaskan provinsi Thailand Selatan dari pemerintahan Thailand untuk membentuk negara Islam. Sengketa bersenjata yang dimulai pada tahun 2004 dengan beberapa konfrontasi  bersenjata  yang  menimbulkan  bahaya  bagi  masyarakat  sipil  dan  mengancam keamanan dan pertahananan negara yang kemudian mendesak Pemerintahan Thailand untuk menambah pertahanan dan kekuatan militer di daerah yang bersangkutan dalam menangguhi BRN. Sebab konflik bersenjata terjadi di dalam suatu wilayah kedaulatan negara Thailand, maka konflik ini merupakan sengketa bersenjata non internasional yang juga dimotivasikan oleh suatu tujuan kelompok bersenjata terorganisir untuk mendapatkan kemerdekaan dan memisahkan diri atas negara utamanya. Sejarah atas runtuhnya Kerajaan Patani di wilayah Thailand Selatan yang menjadi alasan utama dalam konflik yang terjadi dalam kasus ini.
Kata Kunci: kelompok pemberontak, status hukum, BRN, konflik bersenjata.

## Abstract
This paper aims to discuss the actions related to humanitarian law by the Thai Government in overcoming armed conflicts that occur in the country with the emergence of an organized armed group, namely the National Revolutionary Front or BRN for short. Knowing that the rebel groups are Muslim majority and domiciled in the Southern Thailand area there is a conflict with the Thai Government  and  the  motivation  to  release  the  Southern  Thailand  province  from  the  Thai government to form an Islamic state. Armed disputes that began in 2004 with several armed confrontations  that  pose  a  danger  to  civilians  and  threaten  the  security  and  defense  of  the country which then urged the Thai Government to increase defense and military strength in the area  concerned  in  suspending  the  BRN.  Because  armed  conflict  occurs  within  the  sovereign territory of the Thai state, this conflict is a non-international armed conflict that is also motivated by an organized armed group's goal to gain independence and secede from its main state. The
94   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________
history of the collapse of the Patani Kingdom in Southern Thailand is the main reason for the conflict that occurred in this case.
Keywords: rebel groups, legal status, BRN, armed conflict.

## Pendahuluan
Thailand memiliki kaum masyarakat dengan etnis melayu terbesar setelah Malaysia dan Indonesia. Kaum masyarakat Melayu yang juga menganut agama Islam ini bertempat tinggal di provinsi Thailand Selatan, tepatnya pada wilayah Narathiwat, Pattani, Yala, dan 5 kabupaten di provinsi Songkhla) 1 . Wilayah dengan mayoritas penduduk Melayu-Muslim ini membentuk suatu organisasi, yaitu Barisan Revolusi Nasional atau yang disingkat BRN yang pertama kali dibentuk dari  sebuah  pesantren  pada  tahun  1963.  Namun  sebelum  memasuki  kelompok  bersenjata tersebut, haruslah diketahui bagaimana Thailand Selatan adalah provinsi wilayah yang dimana mayoritas  penduduknya  memiliki  ras  etnis  Melayu-Muslim.  Wilayah  Pattani  pada  abad  XIV merupakan wilayah kerajaan Islam yaitu Kerajaan Pattani Raya yang adalah kerajaan merdeka 2 sebelum  kemudian  dijatuhkan  oleh  Kerajaan  Siam  yang  adalah  kerajaan  Buddha.  Dengan  ini masyarakat  dengan  etnis  Melayu-Muslim  adalah  masyarakat  minoritas  di  Thailand  setelah jatuhnya Kerajaan Pattani Raya. Dengan ditaklukkannya Kerajaan Pattani Raya, Kerajaan Siam yang adalah negara lamanya Thailand yang juga menguasai sebagian kecil wilayah di Malaysia menandatangani perjanjian perbatasan dengan wilayah Semenanjung Malaya dengan Kerajaan Siam sehingga daerah Pattani menjadi wilayah di bawah Kerajaan Siam pada tahun 1909. Maka disinilah makin terkucilnya bagian Thailand Selatan dan juga penduduknya dengan etnis Melayu Muslim.  Ditambah  dengan  pemerintahan  Kerajaan  Siam  yang  berbeda  identitas  budaya  dan agama  yaitu  Thai  dan  Buddha.  Salah  satu  kebijakan  oleh  Kerajaan  Siam  setelah  menduduki wilayah Kerajaan Patani Raya adalah bangsa Patani tidak dapat masuk ke dalam sistem politik nasional kerajaan Siam di Bangkok. 3
Aspek sosial yang dipengaruhi pengaturan dan perombakkan administrasi oleh Kerajaan Siam,  melakukan  pemaksaan  ideologi 4 yang  mengancam  terhadap  kultur  dan  tradisi  serta identitasnya  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  bangsa  Kerajaan  Pattani  Raya  yang  beridentitas Melayu-Muslim.  Dampaknya, bagian Thailand Selatan tidak merasa menjadi bagian dalam dari Thailand  dengan  banyaknya  desakan  oleh  bangsa  Kerajaan  Siam  yang  diskriminatif  bagi eksistensinya  dalam  etnis,  ras,  dan  agama  untuk  kebanyakan  penduduk  di  Thailand  Selatan. Maka  muncullah  rasa  ingin  mengatur  diri  sendiri  dari  penduduk  di  daerah  tersebut  dengan otonominya  sendiri  dalam  bidang  agama,  hukum,  budaya  dan  hal-hal  lainnya.  Permasalahan dengan adanya kesenjangan sosial antara mayoritas penduduk dengan minoritas penduduk yang terjadi  di  Thailand  ini  rentan  atas  potensi  konflik  yang  dapat  mengancam  kehidupan  banyak orang.  Kesimpulannya,  konflik  antar  masyarakat  ini  sudah  terjadi  bahkan  sebelum  negara Thailand berdiri atas adanya perbedaan etnis, ras, dan budaya serta agama yang terkandung dalam konflik tersebut.
1 The  Geneva  Academy,  “Non-International  Armed  Conflict  in Thailand,” Rulac, May 27, 2021, accessed  October  22, 2021, https://www.rulac.org/browse/conflicts/non-international-armed-conflict-in-thailand#collapse3accord .
2 Anuar Nik Mahmud, Sejarah Perjuangan Melayu Patani, 1785-1954 , cet. 1. ed. (Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1999), 19.
3 Hardi Alunaza  SD and Retno Riyanti  Sastro Amijoyo, “Prodi Hubungan Internasional FISIP UPN  “Veteran”  Jakarta,” Jurnal  Hubungan  Internasional 1,  no.  2  (January-June  2019):  98,  accessed  October  18,  2021, http://dx.doi.org/10.33822/mjihi.v2i1.997 .
4 Ibid
Dengan adanya dua unsur yang terkandung dalam konflik yang menjadi awal atas konflik bersenjata di Thailand tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa pengaruh etnis dan ras atas suatu konflik  muncul  setelah  datangnya  bangsa  Siam  ke  wilayah  Pattani  Raya  dan  menaklukan bangsanya.  Dengan  penaklukan  tersebut,  adanya  ketegangan  atas  bangsa  pendatang  dan bangsa lokal yang telah menempati wilayah tersebut dengan superioritas atas bangsa pendatang atas wilayah yang ditaklukannya. Yang kedua, adalah dengan kesenjangan atas masyarakat Siam yang  mayoritas  beragama  Buddha  dan  bangsa  Pattani  yang  beragama  Islam.  Heterogenitas agama  dalam  suatu  wilayah  dengan  pihak  manapun  yang  menjadi  mayoritas  ataupun minoritasnya  akan  pecah  dalam  berbagai  kelompok  dari  yang  sederhana  hingga  fanatik. Kelompok fanatik inilah yang kemudian akan bersifat radikal dan rentan memiliki konflik dengan kelompok  lainnya.  Kemudian  dengan  kedua  unsur  inilah  yang  menjadi  ujung  tombak  atas timbulnya perpecahan dan perang antar kelompok.
Konflik antara Pemerintahan Thailand dengan kelompok bersenjata BRN menimbulkan banyak  ancaman  bagi  masyarakat  di  Thailand.  Tidak  sedikit  korban  jiwa  atas  konfrontasi bersenjata  yang  diluncurkan  oleh  BRN  dalam  menuntut  atas  keinginan  dan  ideologi kelompoknya.  Pemberontakan  pertama sebelum  terbentuknya  BRN  dipimpin  oleh  Haji Sulong dengan kelompoknya Pattani People’s Movement pada tahun 1946 yang melakukan unjuk rasa atas kebijakan negara Thailand untuk otonomi dan penghormatan atas kebudayaan dan agama di wilayah Thailand Selatan. 5 Aksi protes kemudian berlanjut dengan adanya pemberontakan dan semakin  banyaknya  muncul  kelompok  separatisme,  seperti  Gabungan  Melayu  Pattani  (1950), Barisan Revolusi  Nasional (1960),  Patani  United  Liberation  Organisation  (1968),  dan  Gerakan Muhajideen  Islam  Patani  (1995).  Kelompok-kelompok  bersenjata  inilah  yang  paling  banyak berkontribusi atas gerakan separatisme dan penuntutan kemerdekaan wilayah Thailand selatan yang  juga  diorganisir  dalam  satu  organisasi  besar.  Kelompok-kelompok  ini  melakukan  aksi protesnya dengan pengrusakan dan pengeboman markas polisi maupun militer dengan tujuan untuk  menarik  perhatian  dunia  internasional atas  dukungan  dan perlindungan  atas aksi  yang mereka lakukan demi memisahkan diri dari pemerintahan Thailand untuk mendirikan negaranya sendiri.
Pengrusakan  dan  pengeboman  yang  awalnya  tertuju  pada  fasilitas  pemerintahan kemudian  berubah  menjadi  serangan  terhadap  fasilitas-fasilitas  publik  yang  mengakibatkan banyaknya  korban  jiwa  masyarakat  sipil.  Serangan  juga  berlanjut  kepada  kawasan  ramai penduduk sipil dimana dilakukannya pembunuhan dan pengeboman mobil yang juga memakan banyak  korban  jiwa  penduduk  sipil.  Konfrontasi  bersenjata  ini  yang  umumnya  dilakukan oleh BRN dimulai pada tahun 2004 di daerah Narathiwat, Yala, dan Patani. Terhitung serangan yang dilakukan bertambah sejak tahun 2012 dan jumlah korban jiwa masyarakat sipil ada lebih dari lusinan korban. 6 Konfrontasi bersenjata dari kelompok terorganisir ini telah melanggar banyaknya ketentuan-ketentuan  dalam  hukum  humaniter  dan  menimbulkan  keresahan  bagi  masyarakat Thailand  Selatan.  Beberapa  kali  tindakan  diambil  oleh  Pemerintahan  Thailand  Selatan  dalam pengambilan  kekuasaan  kembali  atas  wilayahnya.  Maka  penulis  tertarik  dalam  melakukan penelitian  dalam  kasus  ini  dalam  kaitannya  dengan  ketentuan  humaniter  internasional  yang berlaku pula tindakan-tindakan Pemerintah Thailand dalam menghadapi konfrontasi bersenjata oleh BRN dalam wilayah Thailand Selatan dan resolusi atas konflik bersenjata ini.
5 Humas BPKH, “Mengenal Konflik Etnik Melayu Muslim di Thailand Selatan,” BPKH, September 23, 2021, accessed October 18, 2021, https://bpkh.go.id/mengenal-konflik-etnik-melayu-muslim-di-thailand-selatan/ .
6 The Geneva Academy, “Non-International Armed Conflict in Thailand,” Rulac, May 27, 2021, accessed October 22,
2021, https://www.rulac.org/browse/conflicts/non-international-armed-conflict-in-thailand#collapse3accord .
96   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  berikut  adalah  beberapa  hal  yang  dapat  diambil sebagai rumusan masalah yang ingin diangkat oleh penulis, yaitu:
1. Bagaimanakah status hukum BRN di hadapan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata yang terjadi di Thailand Selatan?
2. Bagaimanakah  pemerintahan  Thailand  menangani  BRN  dalam  konflik  bersenjata internal di negaranya.

## Kerangka Konseptual
Sebagai  suatu  lembaga  yang  memiliki  kedaulatan  atas  wilayah-wilayahnya,  negara merupakan suatu subyek hukum internasional yang paling utama 7 namun bukan menjadi satu- satunya subyek hukum internasional yang ada. Dalam Konvensi Jenewa 1949, dinyatakan bahwa konvensi secara tidak langsung memberikan hak dan kewajiban kepada subyek lainnya untuk ikut  serta  menjadi  peserta  dalam  konvensi  tersebut. 8 Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa terdapat beberapa entitas yang tercakup sebagai subyek hukum internasional atau international legal personality, yaitu Negara; Takhta Suci Vatikan; Organisasi Internasional seperti PBB; Orang perorangan (Individu) dalam arti war criminals; dan yang terakhir yaitu pemberontak ataupun pihak yang bersengketa. 9 Sebagai international legal personality berarti suatu entitas tersebut memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  terbatas,  misalnya  hak  untuk  mengajukan  tuntutan berdasarkan hukum internasional di muka pengadilan internasional. 10
Sengketa bersenjata non-internasional (NIAC) adalah konflik antara angkatan bersenjata resmi melawan rakyatnya sendiri yang tergabung dalam kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir dan hanya terjadi di dalam wilayah suatu negara saja. Unsur dalam termasuk dalam sengketa  bersenjata  non-internasional,  yaitu  (1)  pihak  negara  yang  melawan  pihak  dengan status  hukum  yang  berbeda  atau  yang  dianggap  rakyatnya  sendiri  yang  tergabung  menjadi kelompok  bersenjata  terorganisir;  (2)  adanya  motivasi  tersendiri  dari  kelompok  bersenjata terorganisir  tersebut  untuk  melepaskan  diri  atau  berdiri  sendiri  daripada  negaranya,  latar belakang  motivasi  pada  umumnya  adalah  anggapan  bahwa  mereka  belum  merdeka  selama mereka masih di bawah kekuasaan negara induknya; (3) konflik tersebut terjadi di dalam wilayah negara itu sendiri.
Dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949, konvensi berlaku untuk semua peristiwa perang yang  diumumkan  atau setia sengketa bersenjata  yang  mungkin  timbul  antara  dua atau  lebih Pihak-Pihak Peserta Agung, dan juga berlaku untuk semua peristiwa pendudukan sebagian atau seluruhnya  dari  wilayah  Pihak  Peserta  Agung. 11 Dalam  pernyataan  tersebut,  maka  gerakan pemberontak yang melakukan konfrontasi bersenjata dalam batas-batas negara tertentu maka dianggap  sebagai  suatu  sengketa  bersenjata  yang  bersifat  non-internasional. 12 Ketentuan sengketa bersenjata non-internasional menurut Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 diatur sebagai berikut,
7 Mochtar Kusumaatmadja and Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional , ed. 2., cet. 1. ed. (Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit Alumni, 2003), 95.
8 Ibid., hlm. 96.
9 Ibid ., hlm 98-110.
10 Ibid., hlm. 98.
11 Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat.
12 Arlina Permanasari, “Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka Menurut Hukum Humaniter,” Jurnal Hukum Humaniter 2,  no.  3  (2007):  787,  accessed  October  18,  2021, https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/teras- Lrev/article/view/5413/4295 .
Dalam hal sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah  salah  satu  dari  Pihak  Peserta  Agung;  tiap  Pihak  dalam  sengketa  itu  akan  diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan berikut:
1. Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam sengketa itu, termasuk anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta  (hors  de  combat)  karena  sakit,  luka-luka,  penahanan  atau  sebab  lain  apapun, dalam  keadaan  bagaimanapun  harus  diperlakukan  dengan  kemanusiaan,  tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas suku, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lainnya serupa itu. Untuk  maksud  ini,  maka  tindakan-tindakan  berikut  dilarang  dan  tetap  akan  dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebut diatas pada waktu dan ditempat apapun juga:
(a) tindakan  kekerasan  atas  jiwa  dan  raga,  terutama  setiap  macam  pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam dan penganiayaan;
(b) penyanderaan;
(c) perkosaan  atas  kehormatan  pribadi,  terutama  perlakuan  yang  menghina  dan merendahkan martabat;
(d) menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa beradab.
2. Orang yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat.  Sebuah badan humaniter tidak  berpihak,  seperti  Komite  Palang  Merah  Internasional,  dapat  menawarkan  jasa- jasanya kepada Pihak-pihak dalam sengketa. Pihak-pihak dalam sengketa, selanjutnya harus  berusaha  untuk  menjalankan  dengan  jalan  persetujuan-persetujuan  khusus, semua atau sebagian dari ketentuan lainnya dari Konvensi ini. Pelaksanaan ketentuan- ketentuan  tersebut  diatas  tidak  akan  mempengaruhi  kedudukan  hukum  pihak-pihak dalam sengketa.
Anggapan bahwa konflik bersenjata yang terjadi antara Barisan Revolusi Nasional dan Pemerintahan Thailand dapat dispesifikasikan dalam sengketa bersenjata non-internasional atas pemenuhan seluruh unsur, namun dalam anggapan bahwa BRN termasuk dalam subyek hukum internasional yang memiliki hak dan kewajiban terbatas atau adalah subyek hukum yang dapat dilindungi  oleh  hukum  humaniter  internasional  melihat  apakah  BRN  termasuk  dalam  unsur kualifikasi  dari  pihak-pihak  yang  bersengketa  dalam  Lampiran  Pasal  1  Hague  Regulations mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat Tahun 1907, yang penulis akan teliti dalam pembahasan.

## Metode Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang diangkat, maka tipe penelitian pada  studi  kasus  ini  adalah  tipe  penelitian  normatif.  Tipe  penelitian  hukum  normatif  adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau dokumen data sekunder yang didapat dari data tertulis seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan seperti Konvensi Jenewa Tahun 1949; Konvensi Den Haag 1907, jurnal-jurnal, artikel-artikel ilmiah maupun berita- berita.
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka sifat penelitian pada studi kasus ini adalah deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintahan

## 98   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________
Thailand atas kelompok bersenjata terorganisir BRN dan kaitannya dengan Hukum Humaniter Indonesia dan juga istilah hukum yang dimiliki oleh BRN dan status hukumnya di mata hukum internasional.
Jenis  data  yang  digunakan  terdiri  dari  data  sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari dokumen-dokumen  resmi,  buku-buku,  hasil-hasil  penelitian  yang  berwujud  jurnal  dan seterusnya. Dalam studi kasus ini digunakan dua sumber yaitu sumber data sekunder berbahan hukum primer dan sekunder. Sumber data berbahan hukum primer adalah sumber data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan seperti Konvensi Jenewa 1949. Sedangkan sumber data berbahan hukum sekunder yaitu sumber data yang berasal dari hasil penelitian sebelumnya mengenai topik yang sama, yaitu jurnal-jurnal seperti Alunaza H, Riyanti R, Amijoyo S, 2019, Prodi  Hubungan  Internasional  FISIP  UPN  “Veteran”  Jakarta,  Jurnal  Hubungan  Internasional, 2(1); Pramudita R. Gede, Idin Fasisaka, Resen T. K Putu, Tindakan Pemerintah Thailand dalam Merespons Gerakan Etnonasionalisme di Thailand Selatan Tahun 2004-2006.  Untuk memperoleh data yang digunakan untuk penelitian ini, penulis menggunakan penelusuran internet. Setelah pemerolehan data yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang ada akan diolah secara kualitatif.  Setelah  pemerolehan  data  dan  pengolahan  data  yang  berhubungan  dengan permasalah yang ada, maka penarikan kesimpulan yang akan dilakukan adalah secara deduktif, dimana kesimpulan dimulai dari pernyataan khusus lalu menarik kesimpulan dengan pernyataan umum.

## Pembahasan
Awal dari banyaknya gerakan pemberontakan di Thailand Selatan, khususnya di daerah Patani,  Yala,  dan  Narathiwat  ditandai  dengan  aneksasi  wilayah  Kerajaan  Patani  Raya  oleh Kerajaan  Siam  yang  kemudian  menjadi  negara  Thailand. Umumnya, aktivitas pemberontakan yang  terjadi  pada  awal  pemerintahan  Thailand  berpusat  pada  pembalasan  dendam  keluarga sultan Patani Raya yang lalu. Hingga kemudian, tindakan pemberontakan terbagi menjadi dua, yaitu  perebutan  kembali  kekuasaan  sultan  Patani  Raya  hingga  gerakan  separatisme  Thailand Selatan  dari  pemerintahan  Thailand  oleh  masyarakat  Melayu-Muslim  dengan  unsur  nasionalis dan religius yang dipimpin oleh para pemuka agama. Gerakan separatisme etnis Melayu-Muslim ini semata-mata dalam menolak secara keras asimilasi budaya dan tradisi Thai-Buddhist ke dalam budaya dan tradisi Melayu-Muslim yang diregulasikan oleh pemerintah pusat Thailand.
Secara umum, gerakan separatis etnis Melayu-Muslim dimotivasikan atas sejarah aneksasi wilayah  Kerajaan  Patani  Raya  dan  diskriminasi  atas  semua  masyarakat  Patani  atas  tradisi, budaya, dan agama dalam kehidupan sosial masyarakat maupun secara politis yang kemudian melandaskan banyaknya protes dari masyarakat Patani sendiri terhadap pemerintahan Thailand. Namun  kegiatan  awal  yang  mejadi  pembuka  pergerakkan  BRN  dalam  penyebaran  dan pemberontakkannya  adalah  saat  dijatuhkannya  peraturan  dari  pemerintahan  Thailand  untuk menempatkan  segala  aktivitas  ponoh  (sekolah  Islami)  di  bawah  ketentuan  sistem  pendidikan Thailand  oleh  Menteri  Pendidikan  Thailand 13 .  Ketentuan  ini  membentuk  penolakan  yang  kuat oleh seluruh masyarakat etnis Melayu-Muslim. BRN sendiri dibentuk oleh Haji Abdul Karim Hassan pada tahun 1963 yang kemudian membentuk faksi BRN yang lebih kuat, yaitu BRN-Coordinate daripada faksi lainnya BRN Congress dan BRN Ulama) dengan mengkombinasikan nasionalisme etnis Melayu dengan ekstremisme Muslim yang kuat 14 . Dalam tiap faksinya, BRN memiliki tiap tugas  yang  berbeda  dimana  BRN  Coordinate  berlaku  sebagai  faksi  yang  paling  aktif  dalam
13 Human Rights Watch, “No One Is Safe Insurgent: Attacks On Civilians in Thailand’s Southern Border Provinces,” BRN- Coordinate and Transformation of Separatist Insurgency 19, no. 13 (August 2007): 18-28, accessed October 21, 2021, https://www.hrw.org/reports/2007/thailand0807/thailand0807web.pdf .
14 Ibid.
penyerangan,  BRN  Congress  [dibawah  pimpinan  Rosa  Bursao]  mengutamakan  kepada perjuangan militer sedangkan BRN-Ulama mengutamakan perjuangan politik.
Walaupun bentuk penyerangan pertama kali dilakukan pada tahun 2004 menjadi suatu gerakan  separatis  yang  terorganisir,  penyebarluasan  pemberontakaan  sudah  dilakukan  pada tahun 1990-an. Dimulai dengan indoktrinasi dan pembelajaran radikalisasi yang disebar di tiap- tiap  sekolah  Islam  swasta,  tadika,  maupun  ponoh  yang  didasarkan  atas  unsur  kebencian, diskriminasi,  ekploitasi, dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah Thailand terhadap masyarakat  Patani  dengan  mengajarkan  tugas-tugas  Islami.  Pembelajaran  ini  menjadi  unsur penting dalam perekrutan anak-anak ke dalam BRN Coordinate yang dikoordinasikan oleh Sapa- ing Baso, yakni pemilik sekolah Islam swasta Thamma Witthaya di Yala dengan tangan kanannya, yaitu Masae Useng yang juga memiliki jaringan tadika dan pondoh di daerah Narathiwat 15 . Indoktrinisasi dan radikalisme didasarkan atas seven-step plan, yang dibuat khusus oleh Masae Useng dalam penyebarluasan gerakan pemberontak oleh BRN Coordinate 16 , yaitu:
1. Membentuk kesadaran masyarakat atas Islam sebagai agama dan Melayu sebagai suatu nasionalitas  dan  tanah  air  Patani,  invasi/okupasi  [oleh  bangsa  Thai]  dan  perjuangan kemerdekaannya.
2. Membentuk  massa  pendukung  melalui  pembelajaran  religius  [dalam  segala  tingkat, termasuk tadika, pondoh, dan kampus-kampus Islam swasta dan komite daerah Islam].
3. Mendirikan strukur organisasi yang rahasia.
4. Merekrut dan membina pemuda etnis Melayu-Muslim menjadi militan, dengan sasaran 3000 (tiga ribu) tentara yang terlatih dan memiliki disiplin yang baik.
5. Membangun  ideologi  nasionalis  dan  perjuangan  kemerdekaan  di  antara  pejabat pemerintahan  [yang  memiliki  etnis  Melayu-Muslim]  dan  etnis  Melayu-Muslim  di  daerah perbatasan selatan yang bekerja di Malaysia.
6. Meluncurkan berbagai gelombang penyerangan.
7. Mendeklarasikan sebuah revolusi.
Fokus penyebarluasan indoktrinisasi dan radikalisasi ini dibagi menjadi beberapa sistem operasional yang berada di desa-desa dan kecamantan berdasarkan atas 5 unit, yaitu masalah keuangan dan masalah ekonomi, masalah wanita, pemuda-pemudi; dan yang terakhir kegiatan bersenjata. Kegiatan bersenjata yang beroperasi di beberapa desa tersebut membuahkan hasil mengubah  desa-desa  menjadi  generasi  baru  desa  militan  separatis  yang  bekerja  dalam kelompok-kelompok kecil bernama Pejuang Kemerdekaan Patani yang di bawah kekuasaan BRN Coordinate, memberikan otonomi operasional dengan tingkat tinggi kepada tiap-tiap kepala desa untuk memutuskan dimana, kapan, dan dengan siapa penyerangan akan berlangsung 17 . Oleh beberapa narasumber yang diinterview oleh Human Rights Watch kepada beberapa rekrut,  korban,  dan  warga  setempat  yang  tinggal  di  desa-desa  militan  separatis  tersebut, didapatkan informasi atas perekrutan dan tiap aktivitas yang dilakukan oleh kelompok militandi tiap-tiap desa. Dalam tahap perekrutan yang dilakukan di sekolah-sekolah swasta Islam maupun pondoh atau tadika ataupun oleh para ustad, murid-murid dilihat dan diawasi sebagaimana saleh murid-murid tersebut dalam mengenal ajaran Islam dan dalam berdoa. Indoktrinisasi dimulai dengan pembelajaran Islam biasa untuk menjauhkan murid-murid dari tindakan yang tidak baik, seperti mabuk, berjudi, maupun memakai narkotika yang dilakukan oleh ustad-ustad. Kemudian murid-murid diajarkan tentang sejarah penyerangan Patani oleh bangsa Siam/Thai hingga ke arah ekstrim seperti membenci orang-orang beragama Buddha serta mereka yang adalah kafir
15 Ibid.
16 Ibid.
17 Ibid.
dan mempelajari tugas-tugas Islami untuk melawan dan membebaskan tanah air Patani dengan 2 asas, yaitu religius Islam dan nasionalis Melayu. Hal ini disebarluaskan di antara para murid- murid sejak bangku sekolah hingga kuliah. 18
Beberapa  kriteria  yang  wajib  dipenuhi  selama  perekrutan  anggota-anggota  militan, yakni: 19
1. Harus memiliki sifat religius dan saleh;
2. Tidak  memiliki  masalah  personal  kepada  pemerintahan  Thailand  dengan  dasar  ingin membalas denda.
3. Berkomitmen dalam Islam dan 2 asas pembimbing, yaitu Nasionalis Melayu dan Religius Islam.
4. Diawasi dan ditelaah komitmennya dalam agama Islam.
Indoktrinisasi  dimulai  dengan  pembelajaran  tugas-tugas  Islami  dan  Sejarah  Patani hingga melatih pemuda-pemuda berjenjang umur 15-17 tahun dari sekolah-sekolah di kawasan gunung untuk menjadi militan untuk menggunakan senjata dan mempunyai kebencian terhadap orang-orang beragama Buddha. Tahap akhir rekrutmen berakhir pada penyebutan sumpah setia dengan  memakan  secarik  kertas  dengan  24  sumpah  yang  ditulis  dalam  tulisan  arab  yang dicelupkan ke dalam air suci oleh ustad, sebagai suatu penguatan atas melakukan tugas-tugas Islami dan rasa tidak takut mati atas tugas-tugas tersebut. Dalam tahap terakhir rekrutmen ini bukan  berarti  memiliki  keterlibatan  langsung  dalam  kegiatan  penyerangan  maupun pembunuhan. 20
Anggota  Pejuang  Kemerdekaan  Patani  beranggotakan  oleh  banyak  pemuda-pemuda dalam jenjang umur 30 tahunan dan sudah memiliki pekerjaan dan beroperasi langsung dalam desa-desa militan separatis. Adapun aktivitas yang dilakukan oleh anggota Pejuang Kemerdekaan Patani, yaitu: 21
a. Berpatroli sekeliling desa membawa senjata api siang dan malam;
b. Memberikan  kekuasaan  kepada  orang-orang  yang  dengan  kesadaran  diri  sendiri  bekerja sebagai pejabat boneka untuk Pejuang Kemerdekaan Patani;
c. Mengambil sepertiga dari bugdet keamanan desa yang diberikan oleh pemerintah pusat dan senjata-senjata yang dimiliki oleh masyarakat;
d. Mengintimidasi masyarakat desa yang menentang ambisi dan ideologi dari BRN Coordinate atau  memiliki  maksud  untuk  menginformasikan  pejabat  pemerintah  atas  kegiatan separatisme di desa-desa tersebut dengan mengirimkan surat peringatan dan menggunakan senjata api.
Adapaun anggapan dari anggota Pejuang Kemerdekaan Patani bahwa dari generasi BRN yang lalu, BRN Coordinate memberikan stuktur organisasi yang lebih handal dengan instruksi dan  perintah  yang  jelas  daripada  generasi  BRN  sebelum-sebelumnya  yang  melakukan penyerangan  gerilya  yang  mudah  diidentifikasi  dan  dilacak  oleh  pemerintah  pusat  Thailand. Strategi  disebarluaskan  di  antara  para  komunitas  dari  unit-unit  kecil  di  tiap-tiap  desa  untuk menyebarkan  perintah.  Penyebarluasan  anggota  Pejuang  Kemerdekaan  Patani  ini  juga  sudah menguasai lebih dari duapertiga desa-desa yang berada di Thailand Selatan.  Selain itu, anggota Pejuang Kemerdekaan Patani memiliki anggapan bahwa pemahaman agama Islam yang mereka miliki lebih baik daripada masyarakat awam, yaitu dengan melawan dan membebaskan Patani dari  kafir  yang  melakukan  okupasi  atas  tanah  air  Patani.  Mereka  juga  menerima  kelompok
18 San, interview by Human Rights Watch, Pattani, Thailand, July 10, 2007.
19 Ibid.
20 Ibid.
21 Seng, interview by Human Rights Watch, Narathiwat, Thailand, June 28, 2007.
terAs LAW REVIEW: JURNAL HUKUM HUMANITER DAN HAM
101
separatis lain untuk melawan bersama dengan BRN dengan dua asas pembimbing mereka di antara masyarakat etnis Melayu lainnya 22 .
Status tingkatan dalam anggota BRN Coordinate juga berlaku seiring dengan umur tiap- tiap  anggota.  Dimulai  dari  tingkatan  paling  dasar  dengan  indoktrinisasi  tentang  dua  asas pembimbing BRN dan sejarah Patani Darusalam dari kelas Koranik yang dimulai sejak awal umur 7  tahun.  Setelah  mempelajari  ilmu  Koranic,  maka  akan  masuk  ke  dalam  kelompok  pemuda berbasis  anak  remaja  untuk  membuktikan  komitmen  terhadap  BRN  dengan  menyebarkan propaganda dan mengirimkan ancaman mati kepada orang-orang beragama Buddha ataupun tiap-tiap masyarakat etnis Melayu-Muslim yang hidup berdampingan dengan masyarakat Thai atau  Buddha  ataupun  mereka  yang  berada  di  pihak  pemerintah  Thailand.  Selain  itu  tugas Pemuda adalah vandalisme dengan merusak infrastruktur negara, yaitu dengan membakar atau merusak petunjuk jalan untuk membuktikan keberanian mereka dalam bertindak sebelum masuk ke jenjang tingkat lainnya.
Pemuda akan naik tingkat ke Militan, dimana awal tugas adalah menjaga perbatasan dan menutup  jalan  ke  daerah  provinsi  selatan,  membakar  kuil-kuil  Buddha  dan  rumah-rumah masyarakat beragama Buddha maupun masyarakat Melayu-Muslim yang hidup berdampingan dengan masyarakat Thai. Kedua kegiatan tersebut dianggap sebagai suatu pelatihan dasar untuk melakukan aktivitas sebagai militan yang aktif dalam penyerangan atau pembunuhan. Militan baru akan diberikan senjata seperti golok atau pisau untuk mempelajari penyerangan dan taktik melawan. Pelatihan dasar akan berlanjut kepada penggunaan senjata berat dan alat peledak, dalam tahapan ini militan sudah siap untuk meluncurkan serangan dan turun dalam melakukan pembunuhan yang diperintahkan dan diinstruksikan oleh perintah langsung tiap-tiap kepala desa militan  asalnya. 23 Pelatih  atas  pelatihan militer  adalah  anggota  generasi  lama  milik  BRN atau kelompok separatis lainnya yang memiliki pengalaman di militer, secara umumnya adalah dari militer Afghanistan maupun mantan tentara Thailand. Sedangkan senjata api dan bahan peledak lainnya merupakan hasil curian atau transaksi pasar gelap.
Ketakutan  masyarakat  sipil  di  desa-desa  militan  juga  semakin  besar  seiring  besarnya koordinasi dan organisasi BRN Coordinate di dalam desanya sebagai hasil jika tidak memberikan persediaan makanan atau kebutuhan para militan akan dibunuh atau terpaksa memberikan anak untuk  dijadikan  anggota  Pejuang  Kemerdekaan  Patani.  BRN  bukan  memiliki  tujuan  untuk membebaskan Patani dari pemerintahan Thailand namun juga membunuh untuk membunuh dan meningkatkan  kekuasaan  dan  kewenangan  setempat  terhadap  masyarakat  sipil  seperti  guru, ataupun  sesama  masyarakat  Melayu-Muslim  yang  dianggap  hidup  memihak  pemerintah Thailand, para biksu Buddha, dan juga kepada sesama anggota yang dituduh membelot tanpa pertimbangan.  Dalam  tindakannya,  BRN  tidak  lagi  dilihat  hanya  sebagai  suatu  gerakan separatisme  melainkan  suatu  kelompok  pemberontak  bersenjata  yang  mengatasnamakan nasionalisme  dan  agama  demi  tujuan  membebaskan  tanah  dan  melepaskan  diri  dari pemerintahan Thailand. Penyerangan terhadap masyarakat sipil terutama biksu-biksu Buddha membawa gerakan separatis menjadi lebih ganas dan menghasilkan insiden yang membawa BRN kepada reputasi yang buruk sebagai suatu gerakan separatisme.
Dalam faksi-faksinya yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu BRN Congress; BRN Ulama; dan yang terakhir BRN Coordinate, faksi terakhir adalah faksi yang paling aktif dan paling kuat yang  mengkonduksi  dari  segala  gerakan  pembunuhan,  pengeboman,  penembakan,  dan pembakaran yang terjadi yang mulai sejak 2004 dalam tujuan untuk pembebasan Patani dan melepaskan  diri  dari  pemerintahan  Thailand  menjadi  negara  Islam.  BRN  Coordinate  terbagi
22 Ibrohim, interview by Human Rights Watch, Narathiwat, Thailand, November 28, 2006.
23 BRN Coordinate members in Pattani, Yala, and Narathiwat, interview by Human Rights Watch, April 2004 - November 2006
102   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________
menjadi  dua  divisi,  yaitu  Divisi  Dewan  Pemimpin  dan  Divisi  Buruh,  yang  kemudian  terbagi menjadi dua lagi yaitu sayap militer dan sayap politik. Sayap politik berfungsi dalam merekrut anggota,  penyebaran  propaganda  dalam  bentuk  selebaran,  bagian  pengumpul  informasi  dan logistik serta keuangan, sayap ini yang dibentuk dengan tujuannya memberikan informasi dan penyedia  kebutuhan  sayap  militer. 24 Penyebaran  propaganda  yang  dilakukan  rutin  oleh  BRN Coordinate ini tidak hanya dalam ruang lingkup pembebasan Patani dan pendirian negara Islam namun menggunakan ajaran jihad untuk memanipulasi dukungan dari orang lokal Melayu-Muslim yang  ada  di  seluruh  wilayah  Thailand  untuk  memberontak  terhadap  pemerintah.  Selama berdirinya BRN Coordinate, tercatat sekiranya 3000 militan terlatih dan 10.000 pendukung aktif 25 yang  menyatakan  dirinya  bukan  sebagai  pemberontak  melainkan  sebagai  “pejuang”  atas kemerdekaan Patani. Tercatat keanggotaan BRN Coordinate adalah perkumpulan anggota dari kelompok-kelompok  pemberontak  kecil  loal  tanpa  adanya  pergerakan  oleh  organisasi pemberontak internasional ataupun perkumpulan jihad dari luar negeri.  Anggota militan yang menggerakkan pemberontakan meluncurkan serangan sebagai bentuk balas dendam penindasan balik  terhadap  masyarakat Thai-Buddha  dan  memberikan  ajakan kepada  masyarakat  Melayu- Muslim  lainnya  untuk  menggunakan  kekerasan  dalam  melakukan  balas  dendam  tersebut. Penggunaan kekerasan juga didorong sebagai suatu bentuk bela diri terhadap tentara keamanan pemerintah  Thailand  dan  suatu  penyalahan  terhadap  kurangnya  keamanan  dan  pertahanan negara yang menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat lokal. Penggunaan kekerasan yang tidak  terkontrol  oleh  anggota  militan  BRN  Coordinate  ini  yang  kemudian  menargetkan masyarakat sipil sebagai sasaran penyerangan dari grup pemberontak ini.
Kekerasan terhadap masyarakat sipil dalam sasaran penyerangan oleh BRN Coordinate mendapat  kecaman  yang  sangat  serius  oleh  gerakan  pemberontakan  lainnya,  PULO  (Patani United  Liberation  Organisation)  yang  bergerak  sejak  tahun  1970-an  bahwa  keterlibatan penyerangan  masyarakat  sipil  merupakan  larangan  keras  yang  tidak  diganggu  gugat  dan penganjuran dalam memilih target serangan yang lebih selektif. Namun dalam kecaman yang diberikan oleh PULO tersebut, para militan BRN Coordinate tidak menghiraukannya.
Tercatat selama masa aktif BRN atau BRN Coordinate dalam peluncuran penyerangan dan pengeboman, terdapat sebanyak 5.473 korban jiwa yang terbunuh dan 9.693 korban luka- luka pada penyerangan pertama pada tanggal 4 Januari 2004 sampai penyerangan yang terjadi hingga tahun 2012 yang disusun oleh Deep South Watch pada tanggal 14 Oktober 2021. Korban jiwa terbunuh dan terluka merupakan akibat penyerangan tanpa adanya pertanggungjawaban oleh para militan dan secara demografis, masyarakat yang lebih banyak terbunuh merupakan masyarakat  etnis  Melayu-Muslim  sedangkan  masyarakat  Thai-Buddhist  yang  terbunuh  lebih sedikit  namun  mayoritas  merupakan  korban  pengeboman.  Fakta  pertama  kali  peluncuran pengeboman yang dilakukan oleh BRN Coordinate benar dimulai pada tanggal 4 Januari 2004, namun penyerangan berjalan hingga pada tahun 2007 yang dimana operasi keamanan berjalan secara rutin untuk mengurangi penyerangan walaupun skala dan sifatnya semakin membesar dan mematikan. Tercatat pada Oktober 2008 terdapat penyerangan dengan jumlah korban jiwa yang paling sedikit, yaitu 48 korban jiwa namun semakin meningkat pada tiap bulannya menurut pendataan Deep South Watch pada tahun 2012. Hingga pada tahun 2012, puncak penyerangan pemberontakan dimana adanya pengibaran bendera Malaysia sebagai implikasi politik yang juga direncanakan pada tanggal yang sama dengan kemerdekaan Malaysia. Pada tahun 2012 juga tercatat pengurangan yang drastis korban jiwa hingga pada akhir tahun 2012. Hal ini yang dapat
24 International Crisis Group, “Thailand: The Evolving Conflict in the South,” Asia Report , no. 241 (11 December 2012): 2,  accessed  October  22,  2021, https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/241-thailand-the-evolving-conflict-in-the- south.pdf . 25 Ibid.
terAs LAW REVIEW: JURNAL HUKUM HUMANITER DAN HAM 103
menyimpulkan  bahwa  konflik  yang  terjadi  semakin  menegang  namun  korban  jiwa  semakin terpangkas jumlahnya.

## Status Hukum BRN
Menurut  kronologis atas  konflik  yang  terjadi  antara Pemerintahan  Thailand  dan  BRN, atau  spesifiknya  BRN  Coordinate,  maka  konflik  bersenjata  tersebut  dalam  disebut  sebagai sengketa konflik bersenjata non-internasional akibat pemenuhan syarat atas konflik bersenjata yang terjadi. Syarat dijelaskan bahwa;
1. Pihak negara yang melawan pihak dengan status hukum yang berbeda atau yang dianggap rakyatnya sendiri yang tergabung menjadi kelompok bersenjata terorganisir sebagaimana dimaksud Patani dan wilayah sekitarnya masih merupakan wilayah kedaulatan pemerintah Thailand  dan  demikian  warga  yang  tergabung  dalam  BRN  merupakan  warga  negaranya sendiri  sehingga  pihak  Pemerintah  yang  pada  jamannya  dibawah  pemerintahan  Thaksin Shinawatra dalam segala tindakannya dan pengerahan pasukan keamanannya adalah untuk melawan rakyatnya sendiri dan atas tujuan keamanan dan pertahanan nasional.
2. Adanya motivasi tersendiri dari kelompok bersenjata terorganisir tersebut, dimana BRN dan beberapa  kelompok  separatis  lainnya  memiliki  motivasi  untuk  melepaskan  diri  dari pemerintahan  Thailand  yang  dilatarbelakangi  sejarah  dan  ideologi,  yaitu  membangun negara atas dasar dua asas: religius Islam dan nasionalis Melayu.
3. Konflik  tersebut  terjadi  di  dalam  wilayah  negara  itu  sendiri,  yaitu  pada  daerah  Thailand Selatan terutamanya Patani, Narathiwat, Yala dan beberapa daerah provinsi lainnya.
Merujuk  pada  poin  pertama  dalam  syarat,  status  hukum  BRN  sebagai  pihak  lawan Pemerintah Thailand masih terkesan abu-abu sebab masih belum adanya pengakuan atas status hukum  BRN  yang  sah  dalam  hukum  internasional.  Seringkali  dalam  konflik  bersenjata  non internasional,  negara  tidak  perlu  memberikan  pengakuan  terhadap  pihak  lawan,  sebab  pihak lawan  dapat  merupakan  suatu  kelompok  organisasi  yang  tidak  terorganisir,  atau  kelompok premanisme  atau  pejahat  hingga  ke  tingkat  kelompok  bersenjata  yang  terorganisir  lengkap dengan  pemimpin  dan  penguasaan  terhadap  wilayah  tertentunya.  Dalam  penentuan  status hukumnya,  BRN  dapat  digolongkan  antara  kedua  istilah  ini,  yaitu  “rebellion”  atau pemberontakkan  ataupun pemberontak  atau “insurgent”.  Perbedaan  kedua  istilah  memegang dua istilah yang sangat berbeda dan bertolak belakang namun dalam menjalankan operasinya, keduanya memiliki motivasi yang sama atau tujuan operasional yang kuat dalam gerakkanya. Selain hal tersebut, walaupun dalam tingkat kekuatan yang berbeda namun antara “rebellion” ataupun  “insurgent”  keduanya  menjalankan  konfrontasi  yang  umunya  berhubungan  dengan kekerasan dan bersenjata, sehingga senjata dibawa secara terbuka dalam gerakkannya sebagai suatu kelompok terorganisir.
Rebellion  atau  pemberontakkan,  melakukan  gerakannya  didasari  oleh  suatu  motivasi, yaitu pada umumnya adalah untuk menjatuhkan pemerintahan ataupun suksesi suatu negara. Motivasi untuk menjatuhkan pemerintahan negara induknya tersebut pada umumnya didasari oleh  suatu  opresi  atau  tindakan  diskriminatif  atas  hak  asasa  manusia  yang  dilakukan  oleh pemerintahan terhadap komunitasnya dalam sejarah terbentuknya kelompok “rebellion” untuk menjadi suatu latar belakang terjadinya suatu gerakan penentang pemerintahan. Namun dalam tingkat intensitasnya dalam suatu konflik bersenjata menentang pemerintahan negara induknya, “rebellion”  tidak  memiliki  suatu  pengakuan  oleh  hukum  internasional  maupun  negara-negara netral lainnya.
104   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________
Berbeda  dengan  tingkat  intensitasnya  dalam  suatu  konflik  bersenjata,  kelompok pemberontak atau “insurgent” biasanya pihak dengan status hukum yang berbeda dengan pihak negara yang terlibat dalam suatu sengketa konflik bersenjata non internasional dengan pihak negara induknya. Dalam hukum internasional diberikan suatu kedudukan hukum kepada kaum pemberontak atau Insurgency. Menurut Fenwick, pemberian pengakuan sebagai pemberontak adalah “the expression of a belief on the part of the recognizing power on the one hand that the insurgents should not be executed as rebels if captured by the mothercountry and on the other hand  that  the  insurgents  should  be  entitled  to  prevent  the  access  of  supplies  to  the mothercountry from neutral states, without however, going so far as to exercise the right of visit and  search  at  sea”,  yaitu  pengakuan  terhadap  insurgent  diberikan  dikarenakan  adanya perbedaan status dan kekuatan kelompok tersebut dengan kelompok kriminal dan adanya hak oleh kaum pemberontak atas perbekalan oleh negara-negara netral 26 . Yang dimaksud sebagai negara  netral  merupakan  negara  yang  dimungkinkan  memiliki  hubungan  dengan  kelompok pemberontak dalam hal perlindungan warga negaranya namun bukan sebagai suatu pengakuan sebagai  negara 27 .  Sehingga  adanya  perbedaan  dengan  kaum  pemberontak  atau  “rebellion” dalam pengakuannya yang diberikan oleh hukum internasional dibandingkan dengan kelompok pemberontak atau “insurgents”.
Jadi, dalam kesimpulannya suatu insurgency atau gerakan pemberontakan adalah suatu kelompok  bersenjata  terorganisir  dengan  motivasi  tertentu  terhadap  pemerintahan  negara induknya, yaitu menjatuhkan pemerintahannya atau melepaskan diri dari pemerintahan negara induk,  dengan  tindakan-tindakan  kekerasan,  misalnya  suatu  konfrontasi  bersenjata  melawan pemerintahan negaranya. Tindakan kekerasan yang termasuk dalam gerakan pemberontakan dapat berbagai tindakan apapun, misalnya melakukan penyerangan atau penyerbuan, terorisme ataupun  sabotasi  namun  bukan  hanya  perang  yang  dilakukan  terhadap  maupun  pasukan keamanan  negara  maupun  terhadap  masyarakat  sipil.  Dalam  pergerakannya  belum  dapat ditentukan seberapa besar intensitas konfrontasi bersenjata yang dilakukan oleh suatu kelompok pemberontakan  namun  umumnya  masih  menggunakan  strategi  maupun  senjata  yang  biasa untuk kepentingan motivasinya melawan pemerintah negara induknya.
Istilah lainnya yaitu belligerent atau pihak yang bersengketa, umumnya suatu kelompok pemberontakan  yang  cukup  kuat  dan  besar  dalam  menjadi  pihak  bersengketa  dengan pemerintah yang berkuasa dalam negara induknya dalam suatu wilayah negara tersebut. Dalam hukum internasional terdapat pengakuan terhadap belligerent oleh negara-negara lain dalam hal perlindungan kepentingan wilayah. Pengakuan terhadap gerakan pemberontak ini merupakan suatu implikasi suatu konsepsi yang dianut oleh negara-negara dunia ketiga yang didasari atas hak asasi, yaitu (1) hak menentukan nasib sendiri; (2) hak secara bebas memilih sistem ekonomi, politik,  dan  sosial  sendiri;  dan  (3)  hak  menguasai  sumber  kekayaan  alam  dari  wilayah  yang didudukinya.  Dalam  pemberian  suatu  pengakuan  terhadap  belligerent  maka  negara  harus bersifat netral. Menurut Brierly sebelum suatu belligerent mendapatkan suatu pengakuan oleh negara ketiga maka harus dipenuhinya dua syarat sebagai berikut 28 :
a. Konflik  bersenjata  yang  terjadi  antara  pihak  belligerent  dengan  pemerintahan  negara induknya harus merupakan dalam suasana perperangan. Sehingga pihak belligerent harus mempunyai  suatu  kelompok  yang  terorganisir  dan  memiliki  suatu  wilayah  tertentu  yang dikuasainya dan juga mematuhi hukum perang.
b. Perperangan  yang  terjadi  antara  pihak  belligerent  dan  dengan  pihak  pemerintahannya hanya dalam suatu batasan saja, yaitu batas darat wilayah negara tersebut. Dalam hal jika
26 Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional , cet. 5. ed. (Bandung: Keni Media, 2015), 96.
27 Ibid
28 Huala Adolf, Op.cit, hlm. 98
terAs LAW REVIEW: JURNAL HUKUM HUMANITER DAN HAM
105
pasukan  salah  satu  pihak  memasuki  wilayah  negara  lain,  maka  negara  tersebut  akan termasuk dalam pihak yang bersengketa.
Dalam Hukum Humaniter diterapkan suatu prinsip pembedaan yang mendasari militan dengan  penduduk  sipil  yang  dicantumkan  dalam  Konvensi  Den  Haag  1907.  Menurut  Hague Regulations  Konvensi  Den  Haag  1907  Pasal  1,  “Hukum,  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban berperang  tidak  hanya  diterapkan  kepada  tentara,  tetapi  juga  kepada  milisi  dan  kelompok sukarelawan yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
1. Dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggung jawab atas bawahannya;
2. Mempunyai suatu lambang pembeda khusus yang dapat dikenali dari jarak jauh;
3. Membawa senjata secara terbuka;
4. Melaksanakan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang;”
Sebagaimana  suatu  pihak  bersengketa  yang  memenuhi  keempat  syarat  dalam  Konvensi  Den Haag 1907 Pasal 1 HR secara kumulatif tersebut maka belligerent atau pihak yang bersengketa merupakan suatu personalitas internasional yang termasuk dalam subyek hukum internasional. Hal  ini  yang  kemudian  membedakan  tingkat  kelompok  terorganisir  dari insurgency  dengan belligerent atas status hukum dalam hukum internasional selain atas pengakuan dari negara lain maupun  dalam  motivasi,  ataupun  intensitas  dalam  konflik  bersenjata  dengan  pemerintahan negara  induknya.  Adapun  persamaan  antara insurgent  dengan  belligerent  sebagai  suatu kelompok  pemberontakkan  yang  dapat  disimpulkan,  yaitu  suatu  kelompok  terorganisir  yang tergabung oleh masyarakat sipilnya yang dengan suatu motivasi atau latar belakang melakukan suatu  perlawanan  terhadap  pemerintahan  negara  induknya.  Dalam  sudut  pandang  motivasi, dapat  disimpulkan  bahwa  antara belligerent  maupun  insurgent  memiliki  motivasi  atau  latar belakang yang sama, yaitu untuk menjatuhkan pemerintahan negara induknya yang sah dengan pemerintahan  yang  baru  atau  keinginan  untuk  melepaskan  diri  dari  negara  induknya  dengan anggapan  bahwa  belum  adanya  kemerdekaan  dalam  wilayah  tersebut  sebelum  kelompok pemberontak  tersebut  masih  di  bawah  kekuasaan  negara  induknya.  Dalam  sudut  pandang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan negara induknya, insurgent memiliki intensitas perlawanan yang dianggap bukan selamanya harus dalam keadaaan perang. Dalam beberapa kali situasi, insurgent atau kelompok pemberontak melakukan suatu konfrontasi bersenjata untuk meneror ataupun masih menggunakan strategi dan senjata yang masih tradisional. Namun di sisi lain, pertempuran belligerent sebagai pihak yang bersengketa dengan pemerintah negara yang sah harus berada di dalam suasana perperangan dan menguasai suatu wilayah tertentu. Selain itu, belligerent sebagai pihak penantang pemerintahan harus memenuhi hukum perang sebagaimana tercantum dalam Hague Regulations Pasal 1 dan juga melakukan pemberontakan dengan metode ataupun senjata yang lebih canggih dalam memerangi tentara militer negara.
Namun dalam hal intensitas konflik yang terjadi antara insurgent dengan pemerintah negaranya  dengan  belligerent  sebagai  pihak  yang  bersengketa  dengan  pemerintahan  negara induknya  adalah  perbedaan  dalam  strukturnya.  Intensitas  konflik  insurgent  dengan pemerintahan negaranya dapat tergolong sebagai konflik dengan intensitas paling rendah dan terus  meningkat  dari  gerakan  konfrontasi  bersenjata  sampai  suatu  gerakan  pemberontakan namun secara struktur bukanlah suatu perperangan dengan angkatan militer negara. Sedangkan oleh  belligerent,  intensitas  konflik  yang  terjadi  adalah  tinggi  hingga  mencapai  intensitas perperangan  dan  memiliki  struktur  yang  solid.  Kelompok  pemberontak  belligerent  juga mempunyai  wilayah  kekuasaan  yang  dikuasai  dan  mendapat  pengakuan  dari  negara-negara netral. Dalam pemenuhan syarat Hague Regulations dalam Konvensi Den Haag 1907 Pasal 1
106   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________
secara  kumulatif,  maka  suatu  kelompok  belligerent  tersebut  merupakan  personalitas internasional yang termasuk sebagai subyek hukum internasional.
Dalam pembahasan yang dijelaskan diatas, penggolongan BRN sebagai suatu kelompok pemberontak dalam segi hukum humaniter harus difokuskan dalam gerakan BRN sebagai suatu kelompok separatisme dari pemerintahan Thailand, sejak dibentuknya kelompok BRN dan dalam hal  yang  memotivasikannya  serta  segala  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  BRN  dalam mengemukakan tujuan pergerakannya sebagai kelompok separatisme terhadap pemerintahan Thailand serta terhadap masyarakat internasional. Dalam merujuk BRN sebagai “rebellion”, maka harus  ditelaah  pergerakan  BRN  dalam  konfrontasi  bersenjata  yang  dilakukan  dan  tingkat intensitasnya. Secara fisik, pergerakan BRN sebagai suatu kelompok separatis lebih terorganisir daripada kelompok “rebellions”.
Penggolongan  BRN  sebagai  suatu  kelompok  pemberontakan  atau  “insurgent”  dapat dijelaskan  dengan  lebih  terorganisirnya  BRN  sebagai  suatu  kelompok  pemberontak  dalam melakukan  konfrontasi  bersenjata  ataupun  penyerangannya  terhadap  pasukan  pemerintah. Terbentuknya BRN pada tahun 1963 dalam tiga faksi, yaitu BRN Congress, BRN Ulama, dan yang terakhir BRN Coordinate dan pembagian tugas divisi sebagai suatu gerakan separatis merupakan suatu dasar yang kuat dalam pergerakan BRN dalam melakukan tindakan pemberontakannya. Dalam  organisasinya  sendiri  pun,  BRN  memilki  pembagian  yang  sangat  struktural,  mulai  dari pentahapan rekrutmen yang dilakukan oleh ustad-ustad dalam ponoh-ponoh, tadika, maupun sekolah  Islam  swasta  dalam  pengajaran  sejarah  dan  ideologi  Patani  hingga  pelatihan  secara militer  pejuang-pejuang  yang  akan  turun  dalam  penyerangan  serta  penguasaan  desa-desa militan yang meluas dan menyebar di daerah Patani, Narathiwat, dan daerah Thailan Selatan lainnya. Selain itu, setelah peluncuran pertama kali penyerangan yang dilakukan oleh BRN pada tanggal  4  Januari  2004  yang  mencatat  1000  kematian  dan  kemudian  mendesak  tindakan pemerintahan  Thailand  di  bawah  kekuasaan  Perdana  Menteri  Thaksin  Shinawatra  untuk mengeluarkan dekrit darurat pada tanggal 19 Oktober 2005 dalam penambahan pertahanan dan kekuatan  militer  di  bagian  Thailand  Selatan  dan  juga  memungkinkan  tentara militer  Thailand untuk  menangkap  anggota-anggota  kelompok  BRN  tanpa  surat  perintah  dan  menahannya selama 7 hari tanpa dakwaan. Tindakan pemerintah Thailand ini yang kemudian meningkatkan intensitas konflik antara BRN dan pemerintah Thailand Selatan hingga tahun-tahun kedepannya. Dalam masa aktifnya, BRN melakukan pengeboman dan penyerangan dalam kompleks komersial yang ramai masyarakat sipil dan juga melakukan penyerbuan markas militer tentara Thailand di Narathiwat  yang  adalah  suatu  tindakan  terorisme  dan  sabotase.  Dalam  penanggapan pemerintahan Thailand dengan BRN selain dalam jalur militer, juga melalui jalur damai dengan adanya negosiasi dalam gagal dan berhasilnya ataupun mediasi dengan MARA PATANI, yang berhasil memadamkan konfrontasi bersenjata oleh BRN dengan tentara pemerintah Thailand. Maka dapat disimpulkan bahwa, maupun secara militer ataupun politis BRN melakukan kedua cara tersebut dalam tindakan pemberontakannya sebagai kelompok separatis, sehingga dapat dinyatakan bahwa BRN dapat dianggap sebagai suatu “ insurgent”.
Analisis  BRN  sebagai  suatu belligerent  tidak  lepas  dalam  pemenuhan  syarat  Hague Regulations  Pasal  1  Konvensi  Den  Haag  1907  sebagai  suatu  pihak  yang  bersengketa  dalam sengketa bersenjata, yaitu:
1. Dipimpin  oleh  seorang  komandan  yang  bertanggung  jawab  atas bawahannya.  Pemimpin dalam suatu gugusan unit militan menjadi penting sebagai penanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh bawahannya dalam lapangan perang. Seringkali dalam perang disebut sebagai komandan.  Pembagian faksi dalam BRN didominasi oleh BRN Coordinate sebagai faksi  yang  paling  aktif  dalam  melakukan  penyerangan  dan  pemberontakan.  Dalam pembentukan  BRN  Coordinate  oleh  Haji  Abdul  Karim  Hassan  pada  tahun  1963,  faksi  ini dipimpin  oleh  Sapa-ing  Baso  sebagai  pengkoordinasi  sebagai  awal  indoktrinisasi  dan
terAs LAW REVIEW: JURNAL HUKUM HUMANITER DAN HAM 107
radikalisme dan Masae Useng sebagai tangan kanannya dalam melaksanakan indoktrinisasi dan radikalisme dalam sekolah-sekolah Islam dan pondoh maupun tadika yang berada di Patani.  Dalam  berkembangnya  BRN  Coordinate  yang  juga  memiliki  desa-desa  militan  di daerah  Patani,  Narathiwat,  dan  Yala;  militan-militan  terbagi  dalam  unit-unit  kecil  yang memiliki komandan tersendiri yang memberikan perintah, mengerakkan, dan meluncurkan penyerangan.  Unit-unit  kecil  militan  di  desa-desa  inilah  yang  menjadi  letak  penyebaran informasi  dan  badan  BRN  Coordinate  dalam  peluncuran  penyerangan-penyerangan  yang dapat mendukung status hukum BRN sebagai belligerent.
2. Mempunyai  suatu  lambang  pembeda  khusus  yang  dapat  dikenali  dari  jarak  jauh.  Dalam Konvensi Den Haag 1907, terdapat prinsip pembedaan atas pihak yang berperang dengan masyarakat  sipil.  Seringkali  dalam  perperangan,  para  pihak  yang  berperang  akan menggunakan  tanda  pengenal  atau  seragam  khusus  yang  dapat  dilihat  dari  jarak  jauh dicantumkan  dalam  Pasal  1  ayat  2  Hague  Regulations  1907  sehingga  mendapat perlindungan  hukum  dan  apabila  tertangkap  akan  ditawan  sebagai  tawanan  perang. Penjelasan  dalam  tanda  pengenal  yang  dimaksudkan  dalam  Konvensi  Jenewa  1949  ini bukan  secara  sempit  dimaksudkan  sebagai  seragam  atau  ban  lengan  dengan  lambang organisasi namun segala potongan pakaian apapun yang menjadi lambang pengenal atas militan kelompok terorganisir tersebut yang kemudian menjadi penanda militan bagi pihak yang berperang lainnya. Dalam operasinya yang disenjatai dengan penggunaan senjata api, senjata  berat,  ataupun  alat  peledak  para  militan  BRN  Coordinate  tidak  memiliki  tanda pengenal  yang  dikenakan  selama  melakukan  konfrontasi  bersenjata.  Selain  membawa bendera dengan tanda pengenal milik BRN, maka dalam persyaratan dengan kepemilikan tanda  pengenal  di  seragamnya  tidak  terpenuhi  sebab  tidak  dikenakan  oleh  militan  BRN Coordinate saat berperang.
3. Membawa  senjata  secara  terbuka.  Selama  aktivitasnya  yang  dijabarkan  oleh  salah  satu penduduk desa militan di Patani diinformasikan bahwa militan-militan mengambil sepertiga dari  budget  keamanan  desa  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  serta  mendapatkan senjata-senjata yang digunakan oleh militan dari hasil transaksi pasar gelap maupun hasil pencurian.  Sedangkan  senjata-senjata  seperti  AK-47  yang  digunakan  sebagai  tanda intimidasi bagi warga penduduk desa militan yang dibawa saat berpatroli siang dan malam di  kawasan  desa.  Selama  konfrontasi  bersenjata,  militan-militan  BRN  Coordinate  juga dengan  terbuka  membawa  senjata  saat  melawan  pasukan  tentara  pemerintah  Thailand. Maka dalam syarat berikut terpenuhi oleh militan-militan BRN dengan membawa senjata secara terbuka.
4. Melaksanakan  operasinya  sesuai  dengan  hukum  dan  kebiasaan  perang.  Operasi penyerangan, pengeboman, dan peneroran selama bertahun-tahun BRN Coordinate aktif atas  tujuan  pembebasan  Patani  dan  provinsi  Thailand  Selatan  lainnya  menghasilkan banyaknya  korban  jiwa  dengan  rasio  korban  lebih  banyak  masyarakat  sipil  terutama masyarakat Melayu-Muslim. Hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum humaniter sebagaimana masyarakat sipil ada di bawah perlindungan hukum Konvensi Jenewa 1949. Maka, dalam syarat tersebut dan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh BRN Coordinate menyatakan bahwa syarat ini tidak terpenuhi sebab BRN Coordinate tidak mematuhi syarat tersebut.
Dalam  hal  dimana  kedua  syarat  Hague  Regulations  1907  Pasal  1  tidak  terpenuhi sedangkan  keempat  syarat  tersebut  harus  terpenuhi  secara  kumulatif,  maka  pertimbangan bahwa  BRN  dapat  disebut  sebagai belligerent  tidak  dapat  secara  mutlak  dinyatakan  sebagai pernyataan yang benar akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh BRN selama operasi  konfrontasi  bersenjata.  Sebagaimana  suatu  pihak  yang  bersengketa  atau  belligerent
108   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________
dianggap  memiliki  kemampuan  dalam  suatu  sengketa  non-internasional  dan  kemudian dipertimbangkan  sebagai  suatu  personalitas  internasional  yang  memiliki  hak  dan  kewajiban terbatas internasional. Suatu kelompok pemberontak yang memiliki kemampuan tersebut tidak bisa  disamaratakan  dengan  kelompok  bersenjata  terorganisir  lainnya  sebab  tidak  dapat memenuhi persyaratan dalam hukum humaniter internasional. Dengan demikian, dalam analisis yang dinyatakan, masih belum dapat disebutkan bahwa BRN berdiri sebagai suatu pihak yang bersengketa dalam konflik bersenjata non-internasional dengan pemerintahan Thailand. Dengan sebab inilah, BRN tidak memiliki personalitas internasional sebab tidak adanya hubungan dengan masyarakat internasional yang disimpulkan BRN juga bukan merupakan suatu subyek hukum internasional. Sehingga dalam operasinya yang menentang pemerintahan Thailand, BRN hanya dapat disimpulkan sebagai suatu kelompok pemberontak terorganisir atau yang disebut sebagai insurgent.
Peningkatan  intensitas  konfrontasi  bersenjata  yang  dilakukan  oleh  BRN  dimulai  saat penyerbuan  markas  militer  Thailand  di  Patani  pada  tanggal  4  Januari  2004  yang  kemudian dirantaikan  dengan  insiden  Krue  Sue  di  tahun  yang  sama  yang  akhirnya  mendorong pemerintahan  Thailand  di  bawah  kekuasaan  Perdana  Menteri,  Thaksin  Shinawatra  untuk mengeluarkan dekrit darurat pada tahun 2005 untuk menambah pertahanan dan kekuatan militer Thailand  dan  yang  memberikan  perintah  kepada  tentara  militer  Thailand  untuk  menangkap anggota  militan  BRN  tanpa  surat  perintah  dan  menahannya  selama  7  hari  tanpa  dakwaan. Tindakan pemerintah Thailand ini berperan penting sebagai suatu peningkatan intensitas konflik bersenjata yang terjadi antara kedua belah pihak. Namun dalam tindakan pemerintah Thailand dengan membuat suatu dekrit darurat tidak mengubah status hukum yang dimiliki BRN yang berlaku dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 sebab dengan adanya kasus pelanggaran yang dilakukan militan BRN terhadap masyarakat sipil Thailand di perbatasan selatan.

## Tindakan Pemerintahan Thailand dalam Memerangi BRN dalam Konflik Bersenjata
Sebelum peluncuran penyerangan pada tahun 2004 oleh BRN, kegiatan pemberontakan yang terjadi selama 2001-2003 masih dianggap di bawah kendali menurut Thaksin Shinawatra, yaitu Perdana Menteri Thailand pada periode tersebut. Kegiatan pemberontakan masih dianggap sebagai suatu kegiatan premanisme dalam masyarakat yang masih dapat dikendalikan dengan kekuatan polisi untuk mengayomi dan mengamankan masyarakatnya. Fakta di lapangan selama aktivitas  pengeboman,  pembakaran,  dan  penembakan  warga  menyatakan  lain  bahwa  BRN adalah  suatu  gerakan  separatis  yang  tidak  dapat  ditangguhi  oleh  kepolisian  saja.  Akibat peremehan  dari  Thaksin,  maka  banyak  perubahan  politis  dalam  ketentuan  keamanan  dan inteligen  atas  informasi  dan  identitas  gerakan  separatisme  juga  dalam  skala  dan  lintasan kekerasannya. 29 Terjadinya tragedi 4 Januari 2004 mengakibatkan tekanan terhadap pemerintah Thailand,  terutama  Thaksin,  untuk  menganggap  serius  BRN  sebagai  bukan  lagi  kelompok pemberontak  namun  sebagai  kelompok  militan  yang  profesional  dan  terlatih  dan  tidak  takut terhadap  pemerintahan”.  Tragedi  dimula  dengan  penyerbuan  Markas  di  Narathiwat, pembunuhan para tentara biksu Buddha, dan pencurian seluruh senjata yang dimiliki markas dan juga pengeboman beberapa kuil Buddha dan penyerangan sekolah-sekolah dan markas polisi, penembakkan,  pembakaran  mobil  dan  tempat-tempat  komersil 30 .  Pemerintahan  Thailand membalas dengan operasi darurat militer di kawasan tersebut dan memberlakukan dekrit darurat untuk menambah pertahanan dan kekuatan militer Thailand dan juga memungkinkan tentara
29 Human Rights Watch, “No One Is Safe: Insurgent Attacks On Civilians in Thailand’s Southern Border Provinces,” Failed Government  Policies  and  Responses 19,  no.  13  (August  2007):  29-38,  accessed  October  23,  2021, https://www.hrw.org/reports/2007/thailand0807/thailand0807web.pdf .
30 Ibid
terAs LAW REVIEW: JURNAL HUKUM HUMANITER DAN HAM 109
militer Thailand untuk menangkap pelaku anggota BRN tanpa surat perintah dan menahannya selama  7  hari  tanpa  dakwaan  pada  tanggal  5  Januari.  Dekrit  darurat  tersebut  diberikan  oleh Thaksin kepada Panglima Tentara Chaisit Shinawatra.
Selain  itu,  ketegangan  bertambah  memuncak  dengan  peraturan  untuk  pendaftaran tadika, pondoh, dan institusi swasta Islam lainnya di daerah Narathiwat, Yala, dan Patani dengan tujuan keamanan yang diidentifikasi termasuk dalam tindakan pemberontakan BRN dan tuduhan atas  sebagai  tempa  lahirnya  pada  pemberontak  militan.  Pelacakan  tempat  pelatihan pemberonakan militan dilakukan di banyak pondoh, tadika, perkebunan karet ataupun gunung untuk  memperoleh  kembali senjata-senjata  yang  dicuri  dan  penangkapan  pelaku  penyerbuan dan penembakan pada tanggal 4 Januari. Banyak guru, murid, dan staff sekolah ditangkap dan dituduh  sebagai  pemberontak,  dan  banyak  pula  yang  seketika  menghilang.  Tidak  hanya  itu, penelusuran  dan  penuduhan  juga  merambat  kepada  pemimpin  agama  Islam  di  daerah Narathiwat  dan  komunitas-komunitas  masyarakat  Melayu-Muslim  sebelum  pada  akhirnya pemerintah Thailand memberhentikan operasi karna dianggap tidak manusiawi.
Insiden  lainnya  yang  menjadi  hal  penting  dalam  konflik  bersenjata  ini  adalah  insiden Krue Se tepatnya di Masjid Krue Se pada tanggal 28 April 2004 dimana adanya pemberontakan besar-besaran oleh militan BRN yang menargetkan sasaran penyerangan kepada pejabat negara, biksu Buddha dan masyarakat sipil, dan juga masyarakat Melayu Muslim yang dianggap berpihak kepada pemerintahan Thailand. Sedangkan dalam daerah Tak Bai di hari yang bersamaan terjadi kerusuhan  demonstrasi  antara  pengunjuk  rasa  dengan  polisi  dan  tentara  yang  menyebabkan kematian kepada pengunjuk rasa yang dicekik dan ditumpuk di belakang truk dan dibawa kabur ke markas tentara 31 .
Kedua insiden ini dianggap sebagai sebuah panggilan kepada masyarakat etnis Melayu- Muslim oleh militan pemberontak untuk membebaskan Patani dari pemerintahan Thailand yang mendiskriminasi  kehidupan  masyarakat  Melayu-Muslim  lokal.  Insiden  Krue  Se  lainnya  terjadi sebagai  suatu  simbol  martir  orang  Melayu-Muslim  dengan  ditembak  matinya  oleh  polisi  dan tentara Thailand sebagai suatu insiden bersejarah penindasan masyarakat etnis Melayu-Muslim 32 yang sama dengan invasi oleh Kerajaan Siam kepada Kerajaan Paani Raya bertahun-tahun yang lalu. Insiden ini adalah suatu orkestra perencanaan pembohongan oleh militan pemberontak atau BRN  atas  sejarah  lamanya  atas  okupasi  Kerajaan  Patani  sebagai  suatu  sarana  penyebaran propaganda  atas  gerakan  separatisme  oleh  BRN  Coordinate.  Di  sisi  lain,  masyarakat  Muslim- Melayu  semakin  merasa  terdesak  atas  penyalahgunaan  kekuasaan  di  bawah  pemerintahan Thaksin  dengan  pengiriman  tentara  yang  semakin  bertambah  di  perbatasan  selatan.  Namun kelemahan atas tentara-tentara yang dikirim ke perbatasan Selatan ini belum dilatih dan siap untuk  melawan  militan  pemberontak  yang  lebih  terorganisir  daripada  kelompok  pemberontak yang  menggunakan  senjata  sederhana  milik  pedesaan  tanpa  adanya  kompleks  propaganda gerakan  separatisme  dan  pemberontakan  yang  mengakibatkan  banyaknya  kegagalan  dalam meredam pergerakan pemberontakan BRN Coordinate 33 .
Berikutnya pada tahun 2007 hingga 2012, perlawanan antara pemerintah Thailand dan BRN berkurang namun konflik yang terjadi tetpi berlanjut dan bahkan semakin tegang. Setelah insiden yang terjadi pada tahun 2004, pemerintahan Thailand di bawah Perdana Menteri Thaksin Shinawatra  dianggap  goyah  akibat  berkurangnya  pertahanan  dan  keamanan  negara  serta penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara dalam menghadapi konfrontasi bersenjata yang dilakukan  oleh  BRN.  Maka  dalam  perintahnya,  Thaksin  menarik  kembali  dekrit  darurat  dan menarik  gugusan  polisi  dan  tentara  yang  diluncurkan  ke  perbatasan  selatan  menurut  dekrit
31 Ibid
32 Ibid
33 Ibid
110   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________
tersebut dan melakukan pemeriksaan investigasi penyeluruhan terhadap pejabat negara yang bertanggung  jawab  atas  pelecehan  yang  terjadi  pada  masyarakat  sipil  di  Thailand,  terutama masyarakat muslim, setelah terjadinya insiden tahun 2004 tersebut. Banyak juga tanggapan dari berbagai universitas di seluruh Thailand yang mendesak Thaksin untuk mengulas ulang segala peraturan  dan  putusan  terhadap  pertahanan  dan  keamanan  negara  dan  fokus  terhadap melakukan penyelesaian secara damai dengan BRN dan fokus terhadap partisipasi publik dalam mencapai  perdamaian  tersebut 34 .  Dalam  respon  yang  diberikan  Thaksin  adalah  pengiriman jutaan burung kertas sebagai simbol perdamaian dengan masyarakat di Thailand Selatan pada awal Desember 2004, namun respon tidak dibalas dengan baik oleh perbatasan selatan sebab konflik bersenjata terus terjadi.
Selama  konflik  bersenjata  dari  tahun  2013-2019,  pemerintah  Thailand  seringkali menginisiasi pembicaraan damai dengan adanya mediasi dari pemerintah Thailand dengan BRN, salah satunya adalah negosiasi yang terjadi pada bulan Februari 2013 untuk menarik diri selama bulan Ramadhan 2013 yang kemudian gagal disebabkan adanya konfrontasi bersenjata kembali antara  kedua  pihak.  Negosiasi  juga  masih  dilakukan  melalui  MARA  Patani,  yaitu  payung organisasi  yang  mewakili  beberapa  daerah  selatan  untuk  menggantikan  pembicaraan  damai dengan BRN yang kemudian menghasilkan negosiasi untuk meredakan konfrontasi bersenjata antara kedua belah pihak pada tahun 2015.

## Kesimpulan
B erdasarkan penjelasan dan analisis di muka maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Status  hukum  BRN  atau  BRN  Coordinate  yang  secara  umum  bekerja  umum  sebagai penggerak  konfrontasi  bersenjata  di  Thailand  Selatan  adalah  sebagai  kelompok pemberontak  bersenjata  terorganisir  atau  yang  dapat  dinyatakan  sebagai insurgent. Insurgent merupakan kelompok bersenjata terorganisir dengan motivasi tertentu terhadap pemerintahan negara induknya, yaitu menjatuhkan pemerintahannya atau melepaskan diri dari pemerintahan negara induk, dengan tindakan-tindakan kekerasan. Tingkatannya masih lebih tinggi diatas rebellions, yang belum memiliki kemampuan terorganisir dan juga tidak memiliki tingkat keintensitas yang sama dengan kelompok pemberontak insurgent.
2. Kenyataan bahwa sepanjang tahun 2020 hingga sekarang, pergerakan BRN sebagai suatu kelompok  pemberontak  bukan  lagi  sebagai  pergerakan  konfrontasi  bersenjata  dengan melakukan penyerangan atau pengeboman namun lebih condong terhadap penyelesaian- penyelesain  konflik  secara  damai  yang  dilakukan  dengan  pemerintah  Thailand  melalui negosiasi  yang  dimediasi  oleh  MARA  PATANI  yang  dapat  mengerucutkan  penyelesaian konflik  ini  dengan  solusi  yang  dapat  diinginkan  oleh  kedua  belah  pihak.  Belum  dapat dinyatakan secara yuridis bahwa konflik bersenjata non-internasional antara BRN dengan pemerintah  Thailand  telah  berkahir.  Menurut  pendapat  ICRC,  penyimpulan  bahwa  suatu konflik bersenjata non-internasional telah berakhir adalah dengan melalui tindakan formal yang dilakukan oleh kedua belah pihak, seperti gencatan senjata atau dilakukannya suatu perjanjian damai oleh kedua belah pihak. Maka, dalam pendapat ICRC ini masih belum dapat dinyatakan bahwa konflik bersenjata non-internasional BRN dengan pemerintah Thailand telah  selesai  sebab  BRN  masih  mempunyai  kemungkinan  untuk  melakukan  konfrontasi bersenjata kembali.
34 Ibid
terAs LAW REVIEW: JURNAL HUKUM HUMANITER DAN HAM
111

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adolf, Huala. Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional. cet. 5. ed. Bandung: Keni Media, 2015.
Anuar Nik Mahmud. Sejarah Perjuangan Melayu Patani, 1785-1954. cet. 1. ed. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1999.
Arlina Permanasari dkk, Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of The Red Cross,
Jakarta, 1999
Kusumaatmadja, Mochtar, and Etty R. Agoes. Pengantar Hukum Internasional. ed. 2., cet. 1. ed.
Bandung:  Pusat  Studi  Wawasan  Nusantara,  Hukum  dan  Pembangunan  bekerjasama dengan Penerbut P.T. Alumni, 2003.

## Jurnal
Arlina  Permanasari.  “Analisis  Yuridis  Status  Hukum  Gerakan  Aceh  Merdeka  Menurut  Hukum Humaniter.” Jurnal Hukum Humaniter 2, no. 3 (2007): 782-828. Accessed October 18,
2021. https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/teras-Lrev/article/view/5413/4295 .
Hardi Alunaza SD, and Retno Riyanti Sastro Amijoyo. “Prodi Hubungan Internasional FISIP UPN “Veteran” Jakarta.” Jurnal Hubungan Internasional 1, no. 2 (January-June 2019): 96-114. Accessed October 18, 2021. http://dx.doi.org/10.33822/mjihi.v2i1.997 .
Pramudita, Gede Richard, Idin Fasisaka, and Putu Titah Kawatri Resen. “Tindakan Pemerintah Thailand Dalam Merespons Gerakan Etnonasionalisme di Thailand Selatan Tahun 2004 – 2006.” JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL 1, no. 3 (8 July 2015). Accessed October 18,
2021. https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/14082 .

## Artikel-artikel
The  Geneva  Academy.  “Non-International  Armed  Conflict  in  Thailand.”  Rulac.  May  27,  2021. Accessed  October  22,  2021. https://www.rulac.org/browse/conflicts/non-international- armed-conflict-in-thailand#collapse3accord .
Humas BPKH. “Mengenal Konflik Etnik Melayu Muslim di Thailand Selatan.” BPKH. September 23, 2021.  Accessed  October  18,  2021. https://bpkh.go.id/mengenal-konflik-etnik-melayu- muslim-di-thailand-selatan/ .
Human Rights Watch. “No One Is Safe Insurgent: Attacks On Civilians in Thailand’s Southern Border Provinces.” BRN-Coordinate and Transformation of Separatist Insurgency 19, no.
13 (August 2007): 18-28. Accessed October 21, 2021. https://www.hrw.org/reports/2007/thailand0807/thailand0807web.pdf .
Human Rights Watch. “No One Is Safe: Insurgent Attacks On Civilians in Thailand’s Southern
Border Provinces.” Failed Government Policies and Responses 19, no. 13 (August 2007): 29-38. Accessed October 23, 2021. https://www.hrw.org/reports/2007/thailand0807/thailand0807web.pdf . International Crisis Group. “Thailand: The Evolving Conflict in the South.” Asia Report, no. 241 (11 December 2012). Accessed October 22, 2021.
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/241-thailand-the-evolving-conflict-in-the- south.pdf .

## 112   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________

## Konvensi
Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat Hague Regulations 1907