## Pengaturan Kepemilikan Hak Atas Tanah bagi Yayasan Penyelenggara Pendidikan

## Vidiya Indriani Idris, Budi Santoso
Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia indrianividiya@gmail.com

## Abstrak
Banyak ditemuinya status  kepemillikan  HM atas  tanah  yayasan di  masyarakat  menjadi persoalan ketidak  tertiban  administrasi  yang  kurang  diperhatikan  oleh  berbagai  yayasan  sebagai  badan hukum. Hal ini dapat menimbulkan berbagai problema bila yayasan tidak segera membalik nama tanah tersebut. Penelitian ini  bertujuan  untuk  menemukan  kepastian  hukum dalam perolehan hak atas tanah Yayasan Penyelenggara Pendidikan (YAU) dan pelaksanaan hibah tanah milik yayasan yang  diatasnamakan  perorangan  ketika  pihak  yang  namanya  melekat  dalam  sertifikat  meninggal dunia serta ahli waris yang bersangkutan berada di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian  kualitatif  yang  didasarkan  pada  jenis  penelitian  yuridis  empiris.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa perolehan hak atas tanah bagi YAU  sebagai badan hukum  yang tidak dapat memiliki  status  HM  atas  tanahnya  maka  pengaturan  perolehan  hak  atas  tanahnya  akan  berlaku seperti badan hukum biasa yang hanya dapat memiliki hak atas tanah berupa HGB, HGU, dan Hak Pakai. Peralihan hak atas tanah YAU dilakukan berdasarkan PP No. 40 Tahun 1996.  Pelaksanaan hibah  tanah  milik  yayasan  yang  diatasnamakan  perorangan  ini  dilakukan  dengan  dasar  yang  sah dan kuat bagi yayasan untuk memperoleh hak yuridis atas tanahnya melalui surat pernyataan dari para  ahli  waris.  Peralihan  melalui  hibah  tanah  dipilih  untuk  tetap  mengimplementasikan pengaturan perolehan aset kekayaan yayasan yang telah diatur dalam UUY.
Kata kunci: Peralihan Hak Atas Tanah; Hak Milik Atas Tanah; Yayasan

## Abstract
The phenomenon of HM foundation’s land rights ownership occur amongst peoples in society as the  result  of  administrative  ignorance  which  has  received  less  attention  from  the  majority  of foundations  as  a  legal  entities.  This  can  cause  various  problems  if  the  Foundation  does  not immediately conveying the rights of the land. This study aims to find legal certainty in obtaining land  rights  for  the  Educational  Organizing  Foundation  (YAU)  and  the  implementation  of  land grants  belonging  to  foundations  on  behalf  of  individuals  when  the  parties  whose  names  are attached  to  the  certificate  is  die  and  the  heirs  concerned  are  abroad.  This  study  use  qualitative research methods based on empirical juridical research types. The results of the study show that the acquisition of land rights for YAU as a legal entity that cannot have HM land rights over its land, the arrangement for obtaining the land rights will apply like an ordinary legal entity which can only have land rights in the form of HGB, HGU, and usage rights. The transfer of YAU's land rights was carried out based on PP No. 40 of 1996. The implementation of land grants belonging to foundations on behalf of individuals is carried out on a legal and strong basis for foundations to obtain  juridical  rights  to  their  land  through  a  statement  letter  from  the  heirs.  The  transition through  land grants  was  chosen  to  implementing  arrangements  for  the  acquisition  of  foundation assets that have been regulated in UUY.
Keywords: Land Rights Convey; Land Ownership Rights; Foundation

## 1. PENDAHULUAN
Tanah  tidak  hanya  terbatas  sebagai  tempat  tinggal  dan  sarana  pemenuhan kebutuhan  hidup,  tetapi  juga  dimanfaatkan  untuk  menunjang  kegiatan  usaha dibidang ekonomi seperti untuk berbagai bangunan industri, perkantoran; maupun untuk  kegiatan  yang  bersifat  sosial  seperti  misalnya  sarana  pendidikan,  tempat ibadah dan kegiatan-kegiatan yang bersifat non profit lainnya. Begitu pentingnya kegunaan  tanah  bagi  individu  juga  badan  hukum,  menuntut  adanya  jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut. 1
Yayasan  pendidikan  sering  kali  memiliki  peran  penting  dalam  penyediaan layanan  pendidikan  di  masyarakat,  termasuk  pendirian  dan  pengelolaan  sekolah- sekolah,  perguruan  tinggi,  atau  lembaga  pendidikan  lainnya. 2 Kepemilikan  hak atas tanah menjadi hal penting bagi yayasan pendidikan karena tanah menjadi aset strategis bagi yayasan pendidikan sebagai tempat pendirian bangunan sekolah atau kampus.  Yayasan  pendidikan  merupakan  badan  hukum  sehingga  dapat  memiliki hak atas tanah sebagai pemilik yang tercantum dalam sertifikat hak milik. Namun, terkadang yayasan pendidikan mengalami kesulitan dalam mendapatkan kepastian hukum  atas  lahan  hak  miliknya. 3 Atas  dasar  hak  menguasai  dari  negara, ditentukan  bahwa  ada  berbagai  macam  hak  atas  tanah  yang  dapat  diberikan  dan dimiliki  oleh  individu  maupun  badan  hukum  selama  tidak  bertentangan  dengan kepentingan  nasional. 4 Penting  untuk  memahami  kerangka  hukum  yang  berlaku dalam kepemilikan hak atas tanah oleh yayasan pendidikan.
Salah  satu  bentuk  badan  hukum  yang  digunakan  untuk  mewadahi  kegiatan masyarakat  di  bidang  sosial  adalah  yayasan.  Menurut  Data  Rekapitulasi  Konflik Pertanahan Yang Difasilitasi Kemendagri dari tahun 2017 hingga 2019 terdapat 3 konflik  pertanahan  yang  melibatkan  yayasan. 5 Menurut Financial  Accounting Standards  Board (FASB) aset  adalah manfaat  ekonomi masa datang  yang cukup pasti  atau  diperoleh  atau  dikuasai/dikendalikan  oleh  suatu  entitas. 6 Kegiatan yayasan yang melibatkan perubahan terhadap aset yayasan, perlu memperhatikan syarat formalitas yang telah ditetapkan dalam UUY maupun dalam anggaran dasar yayasan. 7 Yayasan pendidikan merupakan badan hukum sehingga dapat memiliki
1 Florianus, Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah (Jakarta: Visimedia, 2006), hlm. 1.
2 M Fauzi, “Peran Dan Fungsi Yayasan Dalam Pengelolaan Pendidikan Ibtidaiyah Hidayatun Najah Tuban,” Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam 03, no. 02 (2022).
3 Toto  Sihono,  “Yayasan  Pendidikan  Dayang  Sumbi  Terhalang  Dalam  Mendapatkan  Kepastian Hukum Atas Lahan Hak Miliknya,” Tribun Jabar.Id , August 2019.
4 Muhammad Iqbal Fitra Assegaf, Hana Anisa Dian Pertiwi, and Ana Silviana, “Principles of Human Rights  in  Land  Procurement  for  Public  Interest  (Case  Study  of  Wadas  Village  Bener  Dam),” Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol. 5, No (2022): 8096–8106.
5 “Data Rekapitulasi Konflik Pertanahan Yang Difasilitasi Kemendagri Tahun 2017 S/D Semester II 2019,” n.d.
6 Dyah  Hapsari  Prananingrum  and  Ninon  Melatyugra,  “Keabsahan  Ruislag  Barang  Milik  Daerah Dengan  Tanah  Milik  Yayasan,” Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum 5,  no.  1  (2020):  105–24, https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v5.i1.p105-124.
7 Mustofa  Mustofa,  “Kedudukan  Aset  Dari  Yayasan  Yang  Belum  Disesuaikan  Pasca  Terbitnya Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2001 Tetang Yayasan,” Jurnal USM Law Review 2, no. 1 (2019): 138, https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2263.
hak  atas  tanah  sebagai  pemilik  yang  tercantum  dalam  sertifikat  hak  milik. 8 Pada nyatanya  yayasan  pendidikan  sering  mengalami  kesulitan  dalam  mendapatkan kepastian hukum atas lahan hak miliknya. 9
Selama  ini  tema  yang  berkaitan  dengan  status  aset  tanah  yayasan  menarik untuk dijadikan objek penelitian. Penelitian sebelumnya oleh Wijaya (2019) juga mengenai  aset  tanah  yayasan  dengan  fokus  kajian  tentang  kepemilikan perseorangan  hak  atas  tanah  hak  milik  oleh  yayasan,  dalam  penelitian  terdahulu ini tidak ditemui kendala dalam peralihannya dan lebih membahas perihal kinerja PPAT/Notaris  dalam  peralihan  hak  atas  tanahnya. 10 Sedangkan  penelitian  yang dilakukan oleh Mustofa (2019) fokus kajiannya adalah kedudukan  aset hak pakai yayasan  yang  belum  disesuaikan   setelah  terbitnya  peraturan  terbaru  mengenai yayasan  mengakibatkan  tidak  diakuinya  badan  hukum  dari  yayasan  yang  belum didaftarkan  asetnya. 11 Demikian  halnya  dengan  penelitian  oleh  Warsifah  (2021), mengkaji  pertanggungjawaban  pembina  karena  mengalihkan  aset  yayasan  secara sepihak,  dalam  penelitian  ini  lebih  berfokus  pada  sisi  pidananya  yaitu  perbuatan melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  organ  yayasan.  Kelemahan dalam  penelitian  ini  adalah  adanya  penyalahgunaan  tanggung  jawab  oleh  organ yayasan  yang  menyebabkan  perbuatan  melanggar  hukum. 12 Penelitian-penelitian terdahulu  dapat  diketahui  masih  membahas  beragam  permasalahan  terkait  status kepemilikan  aset  tanah  yayasan.  Sedangkan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk melengkapi  penelitian  terdahulu,  yaitu  mengkaji  dan  menemukan  kepastian hukum  terkait  kepemilikan  hak  atas  tanah  yayasan  penyelenggara  pendidikan. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mencari  dan  menegaskan  kepastian  hukum terkait  penyelesaian  proses  hibah  sebagai  suatu  bentuk  upaya  yang  legal  dalam peralihan aset yayasan dari salah satu ahli waris yang berada di luar negeri kepada yayasan penyelenggara pendidikan.

## 2. METODE
Jenis  penelitian penelitian hukum  empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai  hal-hal  yang  bersifat  yuridis  dan  kenyataan  yang  ada.  Menurut pendekatan  empiris  pengetahuan  didasarkan  atas  fakta  yang  diperoleh  dari  hasil penelitian  dan  wawancara.  Penelitian  yang  dilakukan  didasarkan  pada  metode ilmiah  yang  merupakan  bagian  dari  pendekatan  empiris. 13 Penelitian  hukum  ini
8 Sumarni  Sumarni,  M.Si,  “Peran  Dan  Fungsi  Yayasan  Dalam  Pengelolaan  Pendidikan  Madrasah,” Edukasi:  Jurnal  Penelitian  Pendidikan  Agama  Dan  Keagamaan 16,  no.  2  (2018):  218–31, https://doi.org/10.32729/edukasi.v16i2.490.
9 Ismi  Farhana,  “Peran  Yayasan  Dalam  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  Di  MI  Fatahillah  Jakarta Selatan,” 2019, 18.
10 Aditya Dimas Wijaya and M. Hudi Asrori, “Kepemilikan Perseorangan Hak Atas Tanah Hak Milik Oleh Yayasan Di Kabupaten Karanganyar,” Repertorium 6, no. 1 (2019): 1–15.
11 Mustofa,  “Kedudukan  Aset  Dari  Yayasan  Yang  Belum  Disesuaikan  Pasca  Terbitnya  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2001  Tetang Yayasan.”
12 Warsifah  and  Veni  Florence  Lakie,  “Pertanggungjawab  Hukum  Pembina  Yayasan  Dikaitkan Dengan Pengalihan Aset Yayasan Secara Sepihak,” Jurnal Ilmiah Publika 9 (2021): 88–100.
13 Rochmat Soemitro, Dasar-Dasar Hukum Pajak Pendapatan (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm 10.
termasuk  dalam  penelitian  hukum  empiris  yang  berbasis  pada  ilmu  hukum normatif,  akan  tetapi  bukan  mengkaji  mengenai  sistem  norma  dalam  aturan perundang-undangan  melainkan  mengamati  bagaimana  reaksi  dan  interaksi  yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, menurut Burhan Ashshofa pendekatan kualitiatif adalah prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif,  yang  bersumber  dari tulisan  atau  ungkapan  dan  tingkah  laku  yang  dapat  diobservasi  dari  manusia. 14 Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip  umum  yang mendasarkan  perwujudkan  satuan-satuan  gejala  yang  ada  dalam  kehidupan manusia,  atau  pola-pola  yang  dianalisis  gejala-gejala  sosial  budaya  dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran  mengenai  pola-pola  yang  berlaku. 15 Kualitatif  berarti  sesuatu  yang berkaitan  dengan  aspek  kualitas,  nilai  atau  makna  yang  terdapat  dibalik  fakta. Pendekatan  yuridis  dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk  menganalisis  berbagai peraturan hukum yang berhubungan dengan proses peralihan hak atas tanah milik yayasan.  Sedangkan  pada  sisi  pendekatan  sosiologis  yaitu  upaya  kritis  untuk menjawab  permasalahan  dengan  mengkaji  perilaku-perilaku  dan  hubungan- hubungan langsung yang berdasar pada pemahaman hukum secara sosial.
3. HASIL PEMBAHASAN
3.1 Pengaturan Kepemilikan Hak Atas Tanah Kepada Yayasan

## Penyelenggara Pendidikan
Yayasan  penyelenggara  pendidikan  sebagai  bentuk  institusi  sosial  harus selalu  mampu  menempatkan  dirinya  dalam  masyarakat  sebagai  institusi  yang berperan  dalam  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  ikut  serta dalam  pengabdian  masyarakat  khususnya  dalam  bidang  keilmuan  melalui berbagai  bidang  keilmuan. 16 Pasal  1  PP  Nomor  38  Tahun  1963  tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah disebutkan Badan-badan hukum yang disebut di bawah ini dapat mempunyai hak milik atas tanah, masing-masing dengan pembatasan yang disebutkan pada pasal- pasal  2,  3  dan  4  peraturan  ini  yaitu  bank-bank  yang  didirikan  oleh  negara (selanjutnya disebut bank negara); Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang  didirikan  berdasar  atas  UU  No.  79  tahun  1958  (Lembaran–Negara  tahun 1958  No.  139);  Badan-badan  keagamaan  yang  ditunjuk  oleh  Menteri Pertanian/Agraria  setelah  mendengar  Menteri  Agama;  Badan-badan  sosial  yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  yayasan  penyelenggara  pendidikan  adalah badan  hukum  yang  tidak  dapat  memiliki  hak  milik  atas  tanah  apabila  ia  tidak ditunjuk  oleh  kementerian  diatas  sebagai  badan  sosial/keagamaan  yang  dapat
14 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 16.
15 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).20.
16 Didik  Purwadi,  “Model  Yayasan  Pendidikan  Dalam  Perspektif  Perlindungan  Hukum  Terhadap Peserta Didik,” Jurisprudence 1, no. 1 (2012): 10–24.
memiliki hak milik atas tanah. Maka dari itu ketika sebuah yayasan penyelenggara pendidikan hendak memperoleh hak atas tanah, cara perolehan hak atas tanahnya disamakan  dengan  badan  hukum  lain  yaitu  hanya  dapat  memiliki  status hak  atas tanah  sesuai  dengan  UUPA  Pasal  30  (HGU),  Pasal  36  (HGB),  Pasal    42  (Hak Pakai),  Pasal  45  (hak  sewa).  Sehingga  dalam  hal  ini  YAU  sebagai  yayasan penyelenggara  pendidikan  melakukan  peralihan  HM  atas  tanah  milik  yayasan yang  diatasnamakan  pribadi  melalui  hibah  tanah  menjadi  HGB  atas  nama  YAU. Adanya beberapa aturan yang masih tumpang tindih terkait kepemilikan hak atas tanah  oleh yayasan  penyelenggara  pendidikan  menyebabkan yayasan penyelenggara  pendidikan  tidak  dapat  memiliki  hak  milik  atas  tanah  secara langsung. Sebagaimana  yag  diatur  dalam  UU  Yayasan,  pemindahan  hak  atas kekayaan  yayasan  dilakukan  oleh  pengurus  yayasan  dengan  persetujuan  dari pembina yayasan. 17
Berdasarkan  hasil  penelitian  dengan  pihak  yayasan,  kantor  notaris  yang berwenang,  ahli  waris,  dan  kantor  pertanahan  setempat  dapat  diketahui  bahwa pengaturan  terhadap  perolehan  hak  atas  tanah  terhadap  yayasan  penyelenggara pendidikan  harus  mengikuti  aturan  yang  sama  dengan  badan  hukum  lain  dalam memperoleh hak atas tanah. Meskipun begitu, dalam penerapannya tidak semata- mata sama karena bentuk yayasan penyelenggara pendidikan adalah yayasan yaitu badan hukum non profit, sehingga terkait cara perolehan  tanah sebagai kekayaan yayasan  mengikuti  dan  perlu  disesuaikan  dengan  UU  Yayasan  yang  berlaku. Dikeluarkannya  UU  Yayasan  Nomor  16  Tahun  2001  yang  kemudian  dirubah melalui UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 16/2001, maka yayasan telah diakui sebagai badan hukum privat dan juga sebagai subjek hukum mandiri  yang  terlepas  dari  kedudukan  subjek  hukum  para  pendiri  atau pengurusnya.  Sebagai  subjek  hukum  mandiri  berarti  yayasan  dapat  menyandang hak dan kewajiban, dapat menjadi debitur maupun kreditur, atau dengan kata lain yayasan  dapat  melakukan  hubungan  hukum  dengan  pihak  lain.  Undang-undang tersebut  diharapkan  akan  menjadi  dasar  hukum  yang  kuat  dalam  mengatur kehidupan  yayasan  di  Indonesia  serta  menjamin  kepastian  dan  ketertiban  hukum agar  yayasan  berfungsi  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuannya.  Pasal  2  Undang- Undang  Yayasan  bahwa  organ  tersebut  terdiri  atas  pembina,  pengurus  dan pengawas dengan fungsi dan wewenang serta tugas masing-masing. 18
Yayasan  dalam  kehidupan  hukum  dipandang  sebagai  badan  hukum  yang bergerak  dalam  bidang  sosial  dan  keagamaan.  Namun  bagi  yayasan penyelenggara  pendidikan,  keberadaannya  dalam  kepemilikan  hak  atas  tanah
17 Mustofa  Mustofa,  “Kedudukan  Aset  Dari  Yayasan  Yang  Belum  Disesuaikan  Pasca  Terbitnya Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2001 Tentang Yayasan,” Jurnal USM Law Review 1, no. 2 (2018): 138–48, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i1.2263.
18 Nira  Hustiana  and  Muhammad  Ardi  Pradana,  “Pemberian  Gaji  Kepada  Pengurus  Yayasan Berdasarkan  Undang-Undang  Yayasan  Nira,” Jurnal  Ius  Constituendum 2,  no.  2  (2017):  223–37, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v2i2.662.
dibedakan  dengan  yayasan  yang  secara  murni  bergerak  dalam  bidang  sosial  dan keagamaan. Meskipun yayasan penyelenggara pendidikan pada dasarnya bergerak dalam  bidang  sosial  dan  keagamaan,  namun  mereka  masih  memungut  dana  dari masyarakat melalui uang sekolah atau sumbangan pembinaan pendidikan. Hal ini sering  kali  dianggap  sebagai  keuntungan  bagi  yayasan  dan  menghilangkan pemaknaan bahwa yayasan penyelenggara pendidikan adalah yayasan sosial non- profit. 19 Pengurus yayasan yang bertugas menjadi perwakilan dalam menjalankan kegiatan  pengelolaan  keuangan  yayasan  sesuai  dengan  yang  tertera  dalam anggaran  dasar/disebut  perwakilan statuer ini  di  lain  sisi  diberikan  pula  batasan agar  segala  perbuatan  yang  dilakukan  selama  menjalankan  tugasnya  dapat dipertanggungjawabkan. 20 Berangkat  dari  hal  tersebut  proses  balik  nama  tanah milik  yayasan  penyelenggara  pendidikan  menjadi  penting  untuk  memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan hak atas tanah.
Hukum  secara  hakiki  harus  pasti  dan  adil  dan  sebagai  pedoman  kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.  Hanya  karena  bersifat  adil  dan  dilaksanakan  dengan  pasti  hukum  dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab  secara  normatif,  bukan  sosiologis. 21 Menurut  Kelsen,  hukum  adalah sebuah  sistem  norma  yang  menekankan  aspek  “seharusnya”  atau das  sollen , dengan  menyertakan  beberapa  peraturan  tentang  apa  yang  harus  dilakukan. Norma-norma  adalah  produk  dan  aksi  manusia  yang  deliberatif.  Undang-undang yang  berisi  aturan-aturan  yang  bersifat  umum  menjadi  pedoman  bagi  individu bertingkah  laku  dalam  bermasyarakat,  baik  dalam  hubungan  dengan  sesama individu  maupun  dalam  hubungannya  dengan  masyarakat.  Aturan-aturan  itu menjadi  batasan  bagi  masyarakat  dalam  membebani  atau  melakukan  tindakan terhadap  individu.  Adanya  aturan  tersebut  dan  pelaksanaan  aturan  tersebut menimbulkan kepastian hukum. 22
Kepastian  hukum  secara  normatif  adalah  ketika  suatu  peraturan  dibuat  dan diundangkan  secara  pasti  karena  mengatur  secara  jelas  dan  logis.  Jelas  dalam artian  tidak  menimbulkan  keragu-raguan  (multi  tafsir)  dan  logis.  Dalam  hal kepemilikan  hak  atas  tanah  oleh  yayasan  penyelenggara  pendidikan,  terdapat kepastian  hukum  yang  perlu  diperhatikan.  Kepastian  hukum  mengacu  pada pemberlakuan  hukum  yang  jelas,  tetap,  konsisten,  dan  konsekuen  yang  tidak dipengaruhi  oleh  keadaan  subjektif.  Dalam  konteks  ini,  proses  balik  nama  tanah
19 Dewi  Kania  Sugiharti,  Faqih  Lutfi,  and  Holyness  N  Singadimedja,  “Pajak  Bumi  Dan  Bangunan Yayasan  Pendidikan  Dalam  Pengembangan  Pendidikan  Nasional,” Jurnal  Poros  Hukum  Padjadjaran 1 (2020): 262–82.
20 Christ  Aldo  Susanto  and  M  Hudi  Asrori  Sayuti,  “Kewenangan  Pengurus  Yayasan  Atas  Peralihan Hak Atas Tanah Milik Yayasan (Studi Kasus Pada Yayasan Fakutas Pertanian Universitas Gadjah Mada)” 9 (2021): 88–97.
21 Dominikus  Rato, Filsafat  Hukum  Mencari:  Memahami  Dan  Memahami  Hukum (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm 59.
22 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 158.
milik  yayasan  penyelenggara  pendidikan  menjadi  penting  untuk  memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan hak atas tanah.
Proses  balik  nama  tanah  YAU  ini  memberikan  sebuah  kepastian  hukum terhadap  kepemilikan  hak  atas  tanah  oleh  yayasan  penyelenggara  pendidikan. Kepastian  hukum  membuat  masyarakat  mengetahui  kejelasan  akan  hak  dan kewajiban mereka menurut hukum. Hal ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang  jelas  dalam  suatu  undang-undang,  dan  jelas  pula  penerapannya.  Kepastian hukum yang timbul adalah perolehan hak atas tanah kepada YAU sebagai yayasan penyelenggara pendidikan sama halnya dengan badan hukum lainnya yang diatur dalam  undang-undang  sesuai  dengan:  Pasal  30  UUPA  dapat  memiliki  hak  guna usaha,  Pasal 36 UUPA dapat memiliki hak guna bangunan, dan Pasal 42 UUPA dapat memiliki hak pakai dikarenakan yayasan termasuk salah satu badan hukum yang diatur dalam Pasal 1653 KUHPerdata. YAU sebagai yayasan penyelenggara pendidikan  dapat  memiliki  HGB  dalam  kepemilikan  tanahnya  selayaknya  badan hukum yang lain.
Perkara  tanah  ditinjau  untuk  memberikan  kepastian  hukum  mengenai penguasaan,  kepemilikan,  pemanfaatan  dan  penggunaan  akan  tanah  untuk memastikan  tidak  adanya  tumpang  tindih  baik  terhadap  hak,  penguasaan,  dan pemanfaatan  tanahnya. 23 Realita  bahwa  yayasan  penyelenggara  pendidikan  tidak dapat  memiliki  sertifikat  tanah  HM,  memberikan  pengertian  bahwa  keberadaan tanah  HM  milik  YAU  tersebut  tidak  dapat  diakui  oleh  negara.  Menurut  Subekti bahwa badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan/perkumpulan yang dapat memiliki  hak-hak  dan  melakukan  perbuatan  seperti  manusia,  serta  memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat/menggugat di depan hakim. 24
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dalam  hal  ini  YAU  dapat  melakukan upaya-upaya  hukum  untuk  mengubah  nama  dalam  sertifikat  hak  atas  tanah yayasan yang beratas nama perorangan menjadi atas nama yayasan sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 yaitu: “Pelepasan hak atas tanah  adalah  kegiatan  melepaskan  hubungan  hukum  antara  pemegang  hak  atas tanah  dengan  tanah  yang  dikuasainya  dengan  memberikan  ganti  rugi  atas  dasar musyawarah.”
Berangkat  dari  hal  tersebut  YAU  berinisiatif  untuk  meminta  ahli  waris untuk melakukan pelepasan hak atas tanah yang bersertifikat HM tersebut kepada yayasan agar kembali menjadi nama YAU pemilik sebenarnya atas tanah tersebut, maka status atas tanah tersebut harus berganti terlebih dahulu menjadi HGB agar dapat dimiliki oleh YAU sebagai yayasan penyelenggara pendidikan. Oleh karena itu, proses hibah tanah dapat dijadikan solusi untuk memecahkan masalah hukum yang  ada,  seperti  yang  diungkapkan  dalam  penelitian  ini.  Teori  akibat  hukum berkorelasi  dengan  pelaksanaan  hibah  tanah  milik  yayasan  yang  diatasnamakan
23 Wijaya  and  Asrori,  “Kepemilikan  Perseorangan  Hak  Atas  Tanah  Hak  Milik  Oleh  Yayasan  Di Kabupaten Karanganyar.”
24 Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hlm 19.
perorangan ketika pihak  yang namanya melekat  pada sertifikat  meninggal  dunia. Hal  tersebut  menimbulkan  akibat  hukum  dari  terjadinya  peristiwa-peristiwa hukum  yang  ada,  dalam  hal  ini  terjadi  akibat  hukum  berupa  peralihan  hak  dari pewarisan  hingga  hibah  kepada  yayasan.  Sehubungan  dengan  fungsi  hibah sebagai  fungsi  sosial  yang  dapat  diberikan  kepada  siapa  saja  tanpa  memandang ras,  agama  dan  golongan,  maka  hibah  dapat  dijadikan  sebagai  solusi  untuk memecahkan masalah hukum yang ada. 25
Peralihan hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 ayat 2 UUPA yaitu hak milik  dapat  beralih  dan  dialihkan  kepada  pihak  lain.  Pengertian  tentang  kata “beralih”  adalah  suatu  peralihan  hak  yang  dikarenakan  pemilik  hak  telah meninggal  dunia  maka  haknya  dengan  sendiri  menjadi  beralih  kepada  ahli warisnya. Adanya surat  pelepasan hak atas tanah dan surat pernyataan ahli waris tentang  pengalihan  hak  atas  tanah  tersebut,  maka  pengurus  yayasan  dapat merubah  nama  dalam  sertifikat  menjadi  atas  nama  yayasan.  Ketika  badan  usaha didirikan oleh sebuah yayasan, maka dari segi yuridis terdapat dua lembaga yang kedudukannya  terpisah  di  dalamnya  yaitu  lembaga  yayasan  dan  lembaga  badan usaha yang didirikan oleh yayasan itu sendiri. 26 Perolehan hak atas tanah melalui hibah oleh  yayasan didasarkan pada  cara perolehan kekayaan oleh  yayasan  yang terdapat  dalam  Pasal  26  ayat  2  UU  Yayasan,  dijabarkan  lebih  dalam  bahwa sumbangan  atau  bantuan  yang  tidak  mengikat  sehingga  berarti  yayasan  tidak berkewajiban  untuk  memberikan  balas  jasa,  misalnya  pengembalian  atau mengikuti  keinginan  pihak  yang  memberikan  sumbangan.  Termasuk  dalam kategori ini adalah sumbangan dari masyarakat, badan usaha, ataupun sumbangan bantuan  dari  negara.  Wakaf,  yakni  perbuatan  hukum  wakaf  untuk  memisahkan dan  atau  menyerahkan  sebagian  harta  miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya atau  untuk  jangka  waktu  tertentu,  sesuai  dengan  kepentingannya  guna  keperluan ibadah  dan  atau  kesejahteraan  umum  menurut  syariah  (hukum  Islam).  Perlu ditekankan  bahwa  jika  kekayaan  berasal  dari  wakaf  maka  berlaku  peraturan perundang-undangan  di  bidang  perwakafan,  yakni  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  2004  tentang  Wakaf.  Hibah,  yakni  perbuatan  penyerahan  barang  yang dilakukan  sepihak  dari  pemberi  hibah  yang  masih  hidup  kepada  penerima  hibah dengan  cara  cuma-cuma  dan  dengan  tidak  dapat  ditarik  kembali  oleh  pemberi hibah. Hibah wasiat, yakni pemberian/penyerahan barang yang berasal dari wasiat orang  yang  sudah  meninggal  dunia.  Perolehan  lain  yang  tidak  bertentangan dengan  anggaran  dasar  yayasan  dan  atau  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, misalnya bunga atas deposito  simpanan  yayasan  di  bank, sewa alat atau bangunan  milik  yayasan,  dividen  sebagai  keuntungan  atas  saham  yang ditanamkan di perseroan terbatas, ataupun perolehan dari hasil usaha yayasan 27
25 Nabila Hayu Murbarani, “Kepastian Hukum Peralihan Hak Milik Atas Tanah Dengan Hibah Dari Perseorangan Kepada Yayasan Muhammadiyah Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta,” 2018.
26 fendi  Supriono,  “Implementasi  Undang-Undang  Yayasan  Dalam  Mencapai  Maksud  Dan  Tujuan Yayasan,” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 3, no. Edisi 1, Volume 3, Tahun 2015 (2015): 104.
27 Adib Bahari, Prosedur Pendirian Yayasan (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm 4.
Penelitian  yang  telah  dilakukan  mengemukakan  bahwa  meskipun  dalam kepemilikan  hak  atas  tanah  YAU  sebagai  yayasan  penyelenggara  pendidikan masih  tumpang  tindih  sehingga  dipandang  layaknya  badan  hukum  pada umumnya,  namun  cara  perolehan  kekayaan  yayasan  tetap  diatur  dalam  UU Yayasan,  tak  terkecuali  sebagai  yayasan  penyelenggara  pendidikan.  Sehingga pertimbangan  tindakan  yang  paling  tepat  yang  dapat  diambil  ketika  proses peralihan  hak  atas  tanah  tersebut  adalah  melalui  hibah  tanah,  sesuai  dengan tindakan  yang  diambil  oleh  YAU.  Proses  hibah  tanah  yang  merupakan  cara perolehan  tanah  yang  cukup  sederhana  dan  tidak  terlalu  banyak  memakan  biaya memberikan  kepastian  hukum  terkait  kepemilikan  hak  atas  tanah  bagi  sebuah lembaga non profit layaknya sebuah yayasan penyelenggara pendidikan yang hasil pemungutan  dananya  digunakan  kembali  untuk  memfasilitasi  masyarakat  yaitu peserta didik, sesuai dengan tujuan yayasan.
3.2 Pelaksanaan  Hibah  Tanah  Milik  Yayasan  Yang  Diatasnamakan Perorangan
P eralihan hak dikenal asas nemo plus  yuris yang berbunyi: orang tak dapat mengalihkan  hak  melebihi  hak  yang  ada  padanya.  Ini  berarti  bahwa  pengalihan hak  oleh  orang  yang  tidak  berhak  adalah  batal.  Asas  ini  bertujuan  melindungi pemegang  hak  yang  sebenarnya.  Berdasarkan  asas  ini,  pemegang  hak  yang sebenarnya akan selalu dapat menuntut kembali haknya  yang terdaftar atas nama siapa  pun.  Sesuai  dengan  objek  penelitian  ini  yaitu  YAU  sebagai  pemilik  tanah yang  sertifikatnya  beratas  namakan  pendiri  yayasan  dilindungi  atas  kepemilikan hak yang sebenarnya dibuktikan dengan adanya surat  pernyataan dan kuasa yang dibuat  di  hadapan  notaris  ketika  pembelian  tanah  tersebut  yang  isinya  adalah sertifikat tersebut bukan milik pendiri karena nama pendiri hanya dipinjam, serta kewajiban  untuk  melepaskan  hak  atas  tanah  tersebut  dan  memberi  kuasa  untuk membalik  nama.  Sesungguhnya  kekayaan  awal  yayasan  yang  diperoleh  dari pendiri yayasan telah dipisahkan dari kekayaan pendiri, sehingga pendiri yayasan tidak  mempuyai  hak  lagi  atas  kekayaan  tersebut. 28 Menyadari  hal  tersebut,  para ahli  waris  yang  memiliki  hak  secara  hukum  atas  warisan  orang  tuanya  selaku pendiri  yayasan  berkewajiban  untuk  melaksanakan  surat  yang  dibuat  di  hadapan notaris tersebut saat pembelian tanah YAU  yang diatasnamakan pendiri  yayasan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ahli waris tertua yaitu Bapak AK. Dalam  penyelesaian  kasus  ini  baik  pihak  yayasan  dan  ahli  waris  bersepakat menyelesaikannya  dengan  cara  kekeluargaan.  Melalui  prosedur  musyawarah, keputusan  diambil  bukan  berdasarkan  suara  mayoritas,  melainkan  keseluruhan usulan yang muncul ditampung dan kemudian diputuskan secara mufakat. 29
28 Warsifah and Lakie, “Pertanggungjawab Hukum Pembina Yayasan Dikaitkan Dengan Pengalihan Aset Yayasan Secara Sepihak.”
29 Rofi Wahanisa et al., “Problems of Disputes/Conflicts over Land Acquisition towards Development for  Public  Interest  in  Indonesia,” International  Journal  of  Criminology  and  Sociology 10  (2021), https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.39.
Maraknya  perbuatan  melawan  hukum  yang  rentan  terjadi  terkait  peralihan sepihak  asset  yayasan  oleh  organ  yayasan  menginisiasikan  kurangnya  tindakan preventif  akan  hal  tersebut.  Inventarisir  dokumen/berkas  terkait  asset  kekayaan yayasan  terutama  yang  berupa  tanah  dirasa  cukup  penting,  selain  inventarisasi, pengurus  yayasan  juga perlu melakukan evaluasi  terkait aset-aset  yayasan  secara berkala dan dilaporkan dalam rapat pleno yayasan. Guna menghindari pengalihan asset  yayasan  secara  sepihak  maka  dalam  setiap  perbuatan  hukum  menyangkut peralihan  asset  kekayaan  yayasan  yang  dilakukan  pengurus  yayasan  sebagai perwakilan dari  yayasan, harus atas seizin  pembina dan dilakukan sesuai  dengan fungsi  serta  tugas  pokok  para  organ  yayasan  yang  diatur  dalam  anggaran  dasar yayasan,  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  37  UUY.  Bahwa  tindakkan  pengurus menjaminkan  atau  mengalihkan  hanya  untuk  kepentingan  yayasan  dan  wajib mendapat  persetujuan  dari  pembina.    Untuk  mengambil  sebuah  keputusan  atas perbuatan  hukum  atau  keputusan  lain,  dibutuhan  tindakan  yang  bernama  rapat pleno, dan dalam rapat pleno tersebutlah dicapai kata sepakat. 30
YAU  memiliki  iktikad  baik  untuk  mengubah  kepemilikan  atas  tanah  HM nya  sesuai  dengan  perundang-undangan  menjadi  HGB  melalui  proses  peralihan hak yaitu hibah tanah. Pelaksanaan hibah tanah milik YAU yang bersertifikat HM atas  nama  pendiri  yayasan  yang  sudah  meninggal  awalnya  dimulai  dari  turun waris terlebih dahulu kepada para ahli waris pendiri. Salah satu sebab berakhirnya kepemilikan  seseorang  atas  tanah  adalah  karena  kematian.  Peristiwa  hukum  ini mengakibatkan adanya peralihan harta kekayaan dari orang yang meninggal, baik harta  kekayaan  material  maupun  immaterial  kepada  ahli  waris  dari  orang  yang meninggal  tersebut.  Meninggalnya  seseorang  ini  menciptakan  adanya  pewaris, ahli waris dan harta kekayaan. Peralihan hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 20  ayat  2  UUPA  yaitu  hak  milik  dapat  beralih  dan  dialihkan  kepada  pihak  lain. Bentuk-bentuk  perbuatan  hukum  yang  melahirkan  hak  atas  tanah  yaitu  dengan cara  beralih  dan  dialihkan  dapat  berupa  jual  beli,  hibah,  tukar  menukar, pemasukan  dalam  perusahaan  dan  lelang.  A.P.  Parlindungan  mengatakan  bahwa peralihan  hak-hak  tanah  seluruhnya,  dapat  terjadi  karena  penyerahan,  pewarisan, pewarisan-legaat,  penggabungan  budel,  pencabutan  hak,  lelang.  Penyerahan  ini dapat berwujud jual beli, hibah ataupun tukar menukar dan pewakafan. Pewarisan suatu hak terjadi jika yang mempunyai hak meninggal dunia. 31
Terkait  peralihan  hak  atas  tanah  yayasan  yang  diatas  namakan  pendiri yayasan karena pewarisan maka akibat hukum yang timbul adalah secara materiil hak dan kewajiban pewaris langsung beralih pada para ahli waris tersebut, tetapi para  ahli  waris  tersebut  tidak  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  terhadap  harta waris berupa tanah tersebut. Dapat dikatakan bahwa para ahli waris tersebut tidak
30 Susanto  and  Sayuti,  “Kewenangan  Pengurus  Yayasan  Atas  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Milik Yayasan (Studi Kasus Pada Yayasan Fakutas Pertanian Universitas Gadjah Mada).”
31 A.P. Parlindungan, “Pedoman Pelaksanaan UUPA Dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah” (Bandung: Alumni, 1990), hlm 23 - 24.
mendapatkan kepastian hukum apabila peralihan hak atas tanah karena pewarisan tersebut  tidak  didaftarkan  pada  kantor  pertanahan.  Dalam  turun  waris  tersebut perlu  adanya  pendaftaran  peralihan  hak  melalui  pewarisan  ke  kantor  pertanahan, oleh karena itu diperlukan persetujuan seluruh ahli waris atas tanah tersebut,  tak terkecuali  yang  berada  di  luar  negeri.  Pemberian  persetujuan  ahli  waris  yang berada  di  luar  negeri  tersebut  dikuasakan  kepada  ahli  waris  yang  berada  di Indonesia  dengan  pengesahan  surat  kuasa  di  Konsulat  Jenderal  Republik Indonesia di  Sydney. Setelah turun waris didaftarkan, para ahli waris melakukan penurunan  hak  atas  tanah  dari  HM  menjadi  HGB  terlebih  dahulu  agar  dapat dibalik nama ke atas nama YAU dalam peralihan hak selanjutnya. Penurunan hak atas tanah dilakukan  untuk  memenuhi  kebutuhan pemegang hak atas tanah yang kemungkinan  tidak  memenuhi  syarat  untuk  memegang  hak  atas  tanah  dari  tanah yang baru saja diterima. 32
Permohonan  untuk  mengubah  hak  milik  menjadi  hak  guna  bangunan  atau hak  pakai  dan  hak  guna  bangunan  menjadi  hak  pakai  diajukan  kepada  kepala kantor  pertanahan  setempat  dengan  disertai:  sertifikat  hak  milik  atau  hak  guna bangunan  yang  dimohon  perubahan  haknya,  atau  bukti  kepemilikan  tanah  yang bersangkutan  dalam  hal  hak  milik  yang  belum  terdaftar.  Kutipan  risalah  lelang yang dikeluarkan oleh pejabat lelang apabila hak yang bersangkutan dimenangkan oleh  badan  hukum  dalam  suatu  pelelangan  umum.  Surat  persetujuan  dari pemegang  hak  tanggungan,  apabila  hak  atas  tanah  tersebut  dibebani  hak tanggungan.
Setelah sertifikat hak atas tanah itu diubah dari HM menjadi HGB, para ahli waris  melakukan  peralihan  hak  atas  tanah  kepada  YAU  melalui  hibah  untuk mengindahkan surat  pernyataan dan kuasa  yang  dibuat di  hadapan notaris ketika pembelian tanah tersebut yang berisi bahwa sertifikat tersebut bukan milik pendiri karena nama pendiri hanya dipinjam, serta kewajiban untuk melepaskan hak atas tanah  tersebut  dan  memberi  kuasa  untuk  membalik  nama.  Peralihan  hak  melalui hibah  dari  ahli  waris  kepada  YAU  pun  terjadi.  Sesuai  dengan  hasil  wawancara oleh para ahli waris yaitu Bapak AK dan Bapak RK, diketahui bahwa seluruh ahli waris  almarhum  (Alm)  JHD  (nama  yang  melekat  dalam  sertifikat  tanah  YAU) dengan  sadar  dan  sukarela  membantu  proses  balik  nama  tersebut  dikarenakan semasa  hidup  pewaris  (Alm. JHD)  telah  menyampaikan  ke  anak-anaknya  bahwa tanah  YAU  yang  diatasnamakan  Alm.  JHD  adalah  tanah  yang  dibeli  dari kekayaan  YAU,  sehingga  para  ahli  waris  pun  menyadari  hal  tersebut  dan  tanpa mempersulit, membantu YAU untuk mendapatkan kembali hak atas tanahnya.
Setelah proses peralihan hak atas tanah melalui hibah dari ahli waris kepada YAU,  tanah  tersebut  didaftarkan  peralihannya  di  Kantor  Pertanahan  Kota Semarang.  Sesuai  dengan  Pasal  37  ayat  (1)  PP  No.  24  Tahun  1997.  Sehingga
32 Mogi Ksatria Prayogi and Rusdianto Sesung, “Penurunan Status Hak Kepemilikan Atas Tanah Dari Hak Milik Menjadi  Hak  Guna Bangunan Akibat  Penyertaan Modal  Di Perseroan Terbatas,” Jurnal  Selat 5 (2018).
proses balik nama dari nama perorangan ke atas nama yayasan berhasil dilakukan untuk  YAU.  Dalam  proses  hibah  tanah  tersebut  dari  hasil  wawancara  yang diperoleh dari ahli waris tertua yaitu Bapak AK ditemukan beberapa kendala yang Bapak AK alami adalah masalah waktu memproses pelepasan hak dari ahli waris kepada  yayasan  yang  agak  lama,  karena  ada  yang  berdomisili  di  Jakarta  dan Bandung  serta  ada  juga  yang  sedang  studi  di  Australia.  Bapak  AK  juga memberikan  pandangannya  sebagai  salah  satu  pihak  yang  menemui  fenomena kepemilikan aset tanah yayasan yang dilekatkan nama perorangan dalam sertifikat tanahnya  untuk  sebaiknya  tidak  dilakukan.  Yayasan  sebaiknya  mengikuti  aturan yang berlaku bahwa  yayasan penyelenggara Pendidikan hanya dapat  mempunyai status  tanah  berupa  HGB,  HGU,  hak  pakai,  dan  hak  pengelolaan  (tidak  dapat bersertifikat  HM).  Adapun  saran  yang  beliau  berikan  yaitu  untuk  pihak pemerintah  dapat  memperbanyak  sosialisasi  kepada  yayasan  agar  dapat  tertib administratif  terkait  kepemilikan  tanah  yayasan  melalui  pemberian  kebijakan keringanan  pembiayaan  terkait  peralihan  tanah  yayasan  yang  melibatkan  hingga para  ahli  waris.  Sedangkan  saran  untuk  yayasan  penyelenggara  pendidikan dikarenakan  tidak  dapat  memiliki  status  HM  terhadap  kepemilikan  tanahnya layaknya  yayasan  Sosial  dan  Keagamaan  maka  sebaiknya  mengurus  dan mengikuti  aturan  yang  berlaku  bahwa  yayasan  penyelenggara  pendidikan  hanya dapat  mempunyai  status  tanah  berupa  HGB,  HGU,  hak  pakai,  dan  hak pengelolaan layaknya badan hukum lainnya.
Sedangkan  dari  pihak  YAU  dalam  hasil  wawancara  penelitian  ini  dengan Bapak  EDP  menyampaikan  bahwa  pihak  YAU  juga  mengalami  kendala  yang tidak  terlalu  signifikan  ketika  melakukan  proses  peralihan  hak  atas  tanah  YAU seperti  memakan  proses  yang  cukup  lama  dikarenakan  antrian  di  Kantor Pertanahan  karena  perlu  ditinjau,  biayanya  juga  besar,  ada  pajak  BPHTB walaupun  peralihannya  melalui  hibah.  Adapun  saran  yang  diberikan  untuk pemerintah  dari  pihak  yayasan  agar  yayasan  penyelenggara  pendidikan  dapat memiliki sertifikat HM, karena status tanah HM tersebut akan lebih jelas memiliki kepastian hukum  yang kuat, mempunyai nilai bobot tersendiri. Hal ini juga lebih efisien bagi yayasan non profit karena tidak perlu melakukan perpanjangan dalam jangka  waktu  tertentu.  Hal  ini  sejalan  dengan  berbagai  keluhan  dari  mayoritas yayasan  penyelenggara  pendidikan  yang  merasa  bahwa  konsep  yayasan  dalam UUY yang non profit tidak memperhatikan salah satu subjek dari hukum tersebut yaitu  yayasan  penyelenggara  pendidikan  yang  membutuhkan  profit  dalam menjalankan kegiatannya. Diskrepansi antara hukum  yang ada dengan realitas di lapangan  adalah sebab dari pembuatan hukum  yang tidak memperhatikan subjek hukumnya. 33
33 Sukirno and Nur Adhim, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/Puu-Xiv/2016 Pada Masyarakat  Adat  Karuhun  Urang  Di  Cigugur  (Implemention  of  Constitutional  Court  Decision  No.97/PUU- XIV/2016 in Indigenous Community of Karuhun Urangin Cigugur),” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 10 (2020): 11–24.
Dari  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Lila  Trisna  Ningsih,  S.S.T.,  selaku Koordinator  Kelompok  Substansi  Pemeliharaan  Hak  Tanah,  Ruang  dan Pembinaan  PPAT  Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang  ditemui  juga  kendala- kendala  terkait  proses  sosialisasi  terhadap  yayasan  seperti  kurang  adanya sosialisasi secara langsung ke yayasan-yayasan yang ada, biasanya jika menemui kesulitan  pihak-pihak  yayasan  berinisiatif  untuk  langsung  datang  ke  kantor pertanahan  setempat.  Adapun  saran  dari  Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang kepada  pemerintah  maupun  yayasan-yayasan  yang  ada  di  Kota  Semarang mengenai pengurusan terhadap aset tanah  yayasan yaitu masyarakat perlu paham hukum  terkait  administratif  pertanahan  agar  tertib  melakukan  kewajibannya terhadap hak atas tanahnya seperti mendaftarkan status atas tanahnya, jika belum ada bukti peralihannya segera dibuat dan diurus. Masukan untuk masyarakat, jika ada  aset  tanah  yang  belum  ada  sertifikat  tanahnya  silakan  didaftarkan  melalui pendaftaran pertama kali. Sementara itu, dari Kantor Notaris Dini  Handanayatie, S.H.,  serta  Bapak  RK  sebagai  ahli  waris  yang  berada  di  luar  negeri  tidak menemukan  hambatan  ataupun  kendala  yang  berarti  dalam  proses  hibah  tanah milik  yayasan  yang  diatasnamakan  perorangan  ketika  pihak  yang  namanya melekat pada sertifikat meninggal dunia dan ahli waris berada di luar negeri.

## 4. PENUTUP
Kepastian  hukum  terkait  pengaturan  perolehan  hak  atas  tanah  kepada yayasan  penyelenggara  pendidikan  yang  ingin  memiliki  HM  atas  kepemilikan tanahnya dan tidak dapat memenuhi persyaratan sesuai PP Nomor 38 Tahun 1963, layaknya  YAU  sebagai  yayasan  penyelenggara  pendidikan  maka  pengaturan perolehan hak atas tanahnya akan berlaku seperti badan hukum biasa yang hanya dapat  memiliki  hak  atas  tanah  berupa  HGB,  HGU,  dan  hak  pakai  dalam kepemilikan tanah sebagai aset yayasan. Sehingga dalam proses peralihan haknya akan disamakan dengan  badan hukum  biasa sesuai  PP No. 40 Tahun 1996 dapat melalui jual beli, tukar menukar, hibah, penyertaan dalam modal, dan pewarisan. Sesuai  Pasal  26  ayat  (2)  UUY  Yayasan  dapat  melakukan  perolehan  hak  atas tanahnya  sesuai  perolehan  kekayaan  oleh  yayasan  yaitu  melalui  hibah.  Proses turun waris diperlukan persetujuan dari seluruh ahli waris atas tanah tersebut, tak terkecuali ahli waris yang berada di luar negeri. Pemberian persetujuan ahli waris yang berada di luar negeri tersebut dikuasakan kepada salah satu ahli waris yang berada  di  Indonesia  dengan  pengesahan  surat  kuasa  di  Konjen  Republik Indonesia.  Setelah  proses  turun  waris  tersebut  didaftarkan,  para  ahli  waris melakukan penurunan hak atas tanah dari HM menjadi HGB. Setelah itu para ahli waris  melakukan  peralihan  hak  atas  tanah  kepada  YAU  melalui  hibah  sesuai  PP No. 40 Tahun 1996.

## DAFTAR PUSTAKA
Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta, 2007. ———. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
Assegaf,  Muhammad  Iqbal  Fitra,  Hana  Anisa  Dian  Pertiwi,  and  Ana  Silviana. “Principles of Human Rights in Land Procurement for Public Interest (Case Study of Wadas Village Bener Dam).” Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol. 5, No (2022): 8096–8106. Bahari, Adib. Prosedur Pendirian Yayasan . Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010. “Data Rekapitulasi Konflik Pertanahan Yang Difasilitasi Kemendagri Tahun 2017 S/D Semester II 2019,” n.d.
Farhana,  Ismi.  “Peran  Yayasan  Dalam  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  Di  MI Fatahillah Jakarta Selatan,” 2019, 18.
Fauzi, M. “Peran Dan Fungsi Yayasan Dalam Pengelolaan Pendidikan Ibtidaiyah Hidayatun  Najah  Tuban.” Jurnal  Pemikiran  Pendidikan  Islam 03,  no.  02 (2022).
Florianus. Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah . Jakarta: Visimedia, 2006. Hustiana, Nira, and Muhammad Ardi Pradana. “Pemberian Gaji Kepada Pengurus Yayasan  Berdasarkan  Undang-Undang  Yayasan  Nira.” Jurnal  Ius Constituendum 2, no. 2 (2017): 223–37.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v2i2.662.
Marzuki, Peter. Pengantar Ilmu Hukum, . Jakarta: Kencana, 2008.
Murbarani,  Nabila  Hayu.  “Kepastian  Hukum  Peralihan  Hak  Milik  Atas  Tanah Dengan  Hibah  Dari  Perseorangan  Kepada  Yayasan  Muhammadiyah  Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta,” 2018.
Mustofa,  Mustofa.  “Kedudukan  Aset  Dari  Yayasan  Yang  Belum  Disesuaikan Pasca  Terbitnya  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2004  Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.” Jurnal USM Law Review 1, no. 2 (2018): 138–48.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i1.2263.
———.  “Kedudukan  Aset  Dari  Yayasan  Yang  Belum  Disesuaikan  Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tetang Yayasan.” Jurnal Usm Law Review 2, no. 1 (2019): 138. https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2263. Parlindungan,  A.P. “Pedoman  Pelaksanaan  UUPA  Dan  Tata  Cara  Pejabat Pembuat Akta Tanah.” Bandung: Alumni, 1990. Prananingrum, Dyah Hapsari, and Ninon Melatyugra. “Keabsahan Ruislag Barang Milik Daerah Dengan Tanah Milik Yayasan.” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2020): 105–24. https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v5.i1.p105-124.
Prayogi,  Mogi  Ksatria,  and  Rusdianto  Sesung.  “Penurunan  Status  Hak Kepemilikan  Atas  Tanah  Dari  Hak  Milik  Menjadi  Hak  Guna  Bangunan Akibat Penyertaan Modal Di Perseroan Terbatas.” Jurnal Selat 5 (2018). Purwadi,  Didik.  “Model  Yayasan  Pendidikan  Dalam  Perspektif  Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Didik.” Jurisprudence 1, no. 1 (2012): 10–24. Rato, Dominikus. Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum . Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
Soemitro,  Rochmat. Dasar-Dasar  Hukum  Pajak  Pendapatan .  Jakarta:  Salemba Empat, 2007.
Subekti. Hukum Perjanjian . Jakarta: PT Intermasa, 2005.
Sugiharti, Dewi Kania, Faqih  Lutfi, and Holyness N Singadimedja.  “Pajak Bumi Dan  Bangunan  Yayasan  Pendidikan  Dalam  Pengembangan  Pendidikan
Nasional.” Jurnal Poros Hukum Padjadjaran 1 (2020): 262–82.
Sukirno,  and  Nur  Adhim.  “Implementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi No.97/Puu-Xiv/2016  Pada  Masyarakat  Adat  Karuhun  Urang  Di  Cigugur (Implemention  of  Constitutional  Court  Decision  No.97/PUU-XIV/2016  in Indigenous  Community  of  Karuhun  Urangin  Cigugur).” Jurnal  Penelitian Hukum De Jure 20, no. 10 (2020): 11–24.
Sumarni,  M.Si,  Sumarni.  “Peran  Dan  Fungsi  Yayasan  Dalam  Pengelolaan Pendidikan Madrasah.” Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan 16, no. 2 (2018): 218–31. https://doi.org/10.32729/edukasi.v16i2.490.
Supriono,  Fendi.  “Implementasi  Undang-Undang  Yayasan  Dalam  Mencapai Maksud  Dan  Tujuan  Yayasan.” Jurnal  Ilmu  Hukum  Legal  Opinion 3,  no. Edisi 1, Volume 3, Tahun 2015 (2015): 104.
Susanto,  Christ  Aldo,  and  M  Hudi  Asrori  Sayuti.  “Kewenangan  Pengurus Yayasan Atas Peralihan Hak Atas Tanah Milik Yayasan (Studi Kasus Pada Yayasan Fakutas Pertanian Universitas Gadjah Mada)” 9 (2021): 88–97.
Toto  Sihono.  “Yayasan  Pendidikan  Dayang  Sumbi  Terhalang  Dalam Mendapatkan  Kepastian  Hukum  Atas  Lahan  Hak  Miliknya.” Tribun Jabar.Id , August 2019.
Wahanisa,  Rofi,  Arif  Hidayat,  R.  Benny  Riyanto,  and  Bayu  Dwi  Anggono. “Problems  of  Disputes/Conflicts  over  Land  Acquisition  towards Development  for  Public  Interest  in  Indonesia.” International  Journal  of Criminology and Sociology 10 (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.39. Warsifah,  and  Veni  Florence  Lakie.  “Pertanggungjawab  Hukum  Pembina Yayasan  Dikaitkan  Dengan  Pengalihan  Aset  Yayasan  Secara  Sepihak.” Jurnal Ilmiah Publika 9 (2021): 88–100.
Wijaya,  Aditya  Dimas,  and  M.  Hudi  Asrori.  “Kepemilikan  Perseorangan  Hak Atas  Tanah  Hak  Milik  Oleh  Yayasan  Di  Kabupaten  Karanganyar.” Repertorium 6, no. 1 (2019): 1–15.