Journal of Governance Volume 3, Issue 1, Juni 2018 (35-49) (P-ISSN 2528-276X) (E-ISSN 2598-6465) http://dx.doi.org/10.31506/jog.v3i1.3025

## Menimbang Pentingnya Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa

## Hanantyo Sri Nugroho
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas AMIKOM Yogyakarta hanantyosrinugroho@amikom.ac.id
Recieved: February 27 2018; Revised: March 27 2018; Accepted: April 2 2018
Abstract : The village is an autonomous region and existed before the state was formed. This is because the village has a self-governing community, where the right to manage and take care  of  himself.  That  is,  the  village  has  become  a  socio-political  entity  of  its  own.  However, rural government institutions that have formed marginalized. The consequence is the loss of the village administration space to organize themselves. By using the character of qualitative research, this study tries to make sense of the importance of strengthening rural government institutions after the statute of the village. The results showed the openness of space owned by the  village  government  prioritize  economic  development,  while  strengthening  rural government institutions are still marginalized.
Keywords: Institutional village administration; self-governing community
Abstrak: Desa merupakan wilayah yang otonom dan ada sebelum negara terbentuk. Hal ini dikarenakan  desa  memiliki self-governing  community ,  dimana  berhak  mengatur  maupun mengurus  dirinya.  Artinya,  desa  telah  menjadi  suatu  entitas  sosial-politik  tersendiri. Namun,  kelembagaan  pemerintahan  desa  yang  telah  terbentuk  mulai  terpinggirkan. Konsekuensinya  adalah  hilangnya  ruang  pemerintahan  desa  untuk  mengatur  dirinya. Dengan  menggunakan  penelitian  bersifat  kualitatif,  penelitian  ini  mencoba  menalar pentingnya  penguatan  kelembagaan  pemerintahan  desa  setelah  adanya  undang-undang desa.  Hasil  penelitian  menunjukkan  keterbukaan  ruang  yang  dimiliki  pemerintah  desa mendahulukan pembangunan ekonomi, sedangkan penguatan kelembagaan pemerintahan desa masih terpinggirkan.
Kata kunci: Kelembagaan pemerintahan desa; self-governing community
Pendahuluan Urgensi Penguatan Kelembagaan

## Pemerintahan Desa
Tulisan  ini  hendak  memberikan gambaran  pada  dinamika  penataan  dan penguatan  kelembagaan  pemerintahan desa dibalik skema yang ditawarkan oleh Undang-Undang  Desa.  Permasalahan  ini menarik untuk dikaji karena saat ini desa
telah  diberikan  ruang  untuk  mengatur dirinya  sendiri,  sesuai  dengan  kearifan lokal  yang  dimiliki  dengan  didukung anggaran yang besar. Sangatlah ironis jika kita ingat bahwa keterbukaan ruang yang dimiliki  pemerintah  desa  kemudian mendahulukan  pembangunan  ekonomi, padahal  pembangunan  ekonomi  dan pembangunan  politik  melalui  penataan
dan  pada  aspek  penguatan  kelembagaan pemerintahan  desa  seharusnya  dibangun secara bersamaan. Kajian dalam penelitian  ini  dibatasi  pada  kelembagaan pemerintahan desa.
Lembaga-lembaga  dalam  suatu pemerintahan  memiliki  fungsi  dan kewenangan  masing-masing,  dimana fungsi  masing-masing  lembaga  tersebut memiliki  ketersimanbungan  antara  yang satu  dengan  yang  lain.  Pembagian  fungsi dan  kewenangan  lembaga  Negara  di Indonesia  tidak  hanya  terjadi  di pemerintahan  pusat  saja,  tetapi  juga  ada pada  pemerintahan  desa.  Di  mana  pada pemerintahan  desa  juga  terdapat  aparat- aparat dan perangkat desa yang memiliki fungsi  dan  kewenangannya  masing- masing (Hariyati, 2015).
Dalam  klasifikasi  pemerintahan, terdapat dua kategori mengenai pemerintahan  di  Indonesia.  Kategori pemerintahan  tesebut  terbagi  menjadi menjadi  dua  bagian  yaitu: Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenschappen. Kategori Zelfbesturende  landschappen dapat dilihat pada konteks pemerintahan swapraja  ataupun  pada  pemerintahan administratif, dimana pemerintahan tersebut  mendapatkan  otonomi  maupun pengakuannya  berasal  dari  perjanjian atau  pemberian  yang  diberikan  oleh pemerintahan  yang  berkuasa  (Safitri, 2016). Sedangkan pada kategori Volksgemeenschappen ,  dapat  dilihat  dari keberagaman masyarakat adat yang telah ada di Indonesia, jauh sebelum Indonesia lahir.  Masyarakat  adat  tersebut  muncul karena  memiliki  geneologis  akan  norma, wilayah, dan pranata kelembagaan.  Lebih lanjut,  perbedaan  antara  desa  adat dengan  desa  terdapat  pada  hak  asal- usulnya.  Perwujudan  hak  asal-usul  ini
seperti  halnya  pada  pelaksanan  proses pelestarian  adat,  pengaturan  wilayah adat,  perdamaian  konflik,  serta  pada pengaturan susunan pemerintahan. Selain itu,  masyarakat  desa  adat  juga  dapat dikatakan  sebagai  penduduk  asli  yang mendiami suatu wilayah. Artinya, masyarakat  adat  terbentuk  karena memiliki  geneologis,  teritorial,  maupun gabungan  keduanya.  Dalam  melihat perkembangan  desa  adat  di  Indonesia, undang-undang  desa  juga  mengatur terkait dengan masyarakat adat. Pengaturan  tersebut  melihat  masyarakat adat  sebagai  gabungan  antara  genealogis dan juga teritorial.
Catatan  sejarah  menunjukkan bahwasannya  desa  yang  pada  awal mulanya  merupakan  komunitas  otonom lambat  laun  yang  berada  dalam  lingkup kekuasaan  atau  pemerintahan  yang  lebih besar  (Kusumanegara,  2011).  Hal  ini membuat  pemerintahan  desa  telah  lama diam,  hanya  sebatas  pada  pelaksanaan kebijakan  pemerintah  supra-desa.  Desa diarahkan  mengikuti  nilai-nilai  dari  luar masyarakat, bukan kepada nilai-nilai yang ada  dalam  masyarakat  desa  tersebut. Akibatnya,  desa  tidak  lagi  meletakkan masyarakat  adat  ke  dalam  kelembagaan pemerintahan desa. Desa tidak memunyai hak  untuk  mengatur  dan  mengurus dirinya sesuai dengan partisipasi masyarakat  desa  maupun  kearifan  lokal yang ada dalam masyarakat. Hal ini yang kemudian  memandulkan  kelembagaan pemerintahan  desa.  Oleh  karena,  desa kemudian  menjadi  bagian  dari  rantai birokrasi  modern,  dimana  memegang kencang  prinsip  hierarki.  Tentunya,  desa tidak dapat lagi otonom terhadap institusi supra-desa yang ada. Artinya, hal tersebut dapat  dimaknai  sebagai  lemahnya
kapasitas  pemerintahan  desa  melakukan penyelenggaraan pemerintahan.
Lebih  lanjut  lagi,  selain  lemahnya kapasitas  dari  pemerintah  desa  untuk melakukan seuatu penyelenggaraan pemerintahan,  terdapat  keterhambatan desa  yang  dipengaruhi  oleh  kondisi sosiopolitik-ekonomi  masyarakat  desa. Terkait  dengan  kondisi  sosiopolitik masyarakat desa, masyarakat desa hanya berperan  sebagai  penonton  (Berdesa, 2017). Hal tersebut menghambat kemunculan  partisipasi  politik  dan  juga pemberdayaan  dari  masyarakat  desa (Ras,  2013).  Tentunya,  masyarakat  desa memiliki kecenderungan pada sikap yang apatis  terhadap  kebijakan  maupun kondisi  yang  ada.  Proses  pembentukan masyarakat  desa  yang  seperti  itu  agar terciptanya  kepatuhan  politik  dan  juga penguasaan  sumber  daya  yang  dimiliki oleh  masyarakat  desa.  Pada  kondisi ekonomi  masyarakat  desa,  ekonomi masyarakat  desa  dipengaruhi  oleh pembangunan  desa  yang  cenderung bergantung  pada  kebaikan  pemerintah daerah  (Cahyono,  2012).  Selain  itu, kebijakan  yang  telah  ada  sebelumnya menunjukkan bahwa ada  dominasi peran pemerintah supra-desa yang menentukan pencapaian  tujuan  dari  pemerintahan desa  (Santoso,  2011).  Oleh  karena,  dana yang  digunakan  untuk  pembangunan desa  bersumber  dari  sisa  alokasi  APBD. Artinya,  hal  ini  memperlihatkan  posisi inferior desa dalam proses pembangunan maupun prioritas pembangunan.
Apabila  melihat  dari  persoalan- persoalan  yang  terkait  dengan  lemahnya kelembagaan pemerintahan desa maupun kondisi  sosiopolitik-ekonomi  masyarakat desa  yang  terjadi,  maka  suatu  tuntutan tentang  bagaimana  menciptakan  sebuah
penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat desa  akan  sulit  tercapai.  Desa  telah kehilangan  pijakan  dalam  sistem  sosial budaya  mereka  sendiri,  serta  gagap menerima  sistem  sosial  budaya  dari  luar mereka.  Artinya,  keberlangsungan  desa secara  otonom  dan  mandiri  mulai terpinggirkan. Lebih lanjut, telah dijelaskan  juga  sebelumnya  bahwa dinamika kehidupan pemerintahan maupun  kondisi  sosiopolitik-ekonomi masyarakat  desa  sangat  ditentukan  oleh cara  pandang  negara  terhadap  desa. Tentunya,  regulasi  yang  ada  maupun kebijakan  pembangunan  yang  terjadi kemudian  berakibat  pada  lemahnya pemerintah  desa  dan  juga  kondisi sosiopolitik-ekonomi  masyarakat  desa. Padahal, fungsi dari kelembagaan pemerintahan  desa  memiliki  peranan dominan  dalam  proses  pembangunan maupun dalam mengelola kondisi sosiopolitik-ekonomi masyarakat desa.
Dalam  beberapa  literatur  terkait kelembagaan, lembaga didefinisikan sebagai seperangkat hubungan-hubungan norma,  keyakinan,  dan  nilai-nilai  yang nyata  serta  terpusat  pada  kebutuhan- kebutuhan  sosial  dan  serangkaian  yang penting  dan  berulang  (Saharuddin  dalam Qodir,  2011).  Adapula,  yang  memaknai lembaga  sebagai  serangkaian  norma  dan perilaku  yang  sudah  bertahan  selama periode  waktu  tertentu  untuk  mencapai maksud  atau  tujuan  bernilai  kolektif maupun  maksud-maksud  yang  bernilai sosial  (Uphoff,  1986).  Artinya,  jika melihat  pada  kedua  pengertian  tersebut maka lembaga memuat unsur kolektifitas, aturan,  dan  tujuan.  Hal  tersebut  tentu sulit digunakan dalam memahami lembaga  di  periode  sekarang,  dimana
lembaga identik juga dengan wilayah atau teritorial.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk melihat  bagaimana  rekognisi  lembaga yang sudah ada sebelumnya, yakni terkait dengan  kelembagaan  masyarakat  adat, dengan  lembaga  yang  ada  pada  susunan pemerintahan  di  dalam  suatu  negara. Menurut  Qodir  (2011),  masyarakat  dan budaya  suku  bangsa  tidak  sama  dengan masyarakat  dan  budaya  propinsi,  atau kabupaten,  atau  lokalitas.  Oleh  karena, menurut  Hoessein  kesatuan  masyarakat hukum  memiliki  otonomi  sendiri  dalam menjalankan  dan  mengatur  otonominya yang  telah  diberikan  oleh  pemerintah pusat  (Qodir,  2011).  Artinya,  bisa  jadi terdapat beberapa kumpulan masyarakat adat  dalam  suatu  pemerintahan  yang menunjuk  pada  kesatuan  masyarakat atau  komunitas  yang  memiliki  budaya, aturan,  serta  sanksi  yang  diakui,  ditaati, dan dijunjung tinggi (Qodir, 2011). Masih terdapatnya  pemisah  dalam  hubungan maupun rekognisi lembaga tersebut tentu membutuhkan  penataan  melalui  suatu mekanisme.  Sebagaimana  kelembagaan dapat  berkembang  dengan  baik  jika terdapat infrastruktur kelembagaan, penataan  kelembagaan,  dan  mekanisme kelembagaan (Djogo, 2003).
Terkait dengan kelembangan pemerintah  desa  dalam  proses  susunan pemerintahan,  kelembagaan  desa  yang berasal  dari  kemampuan self-governing community . Dimana keberlangsungan self- governing  community yang  dimiliki  oleh desa membuat desa memiliki posisi relatif independen  dalam  menjalankan  sistem sosial-politik  maupun  pembangunan. Tentunya,  kemampuan self-governing community yang  dimiliki  oleh  masing- masing  desa  tersebut  berbeda-beda.  Hal ini  dikarenakan  masing-masing  desa
memiliki  karakteristik  berbeda  yang mana  berasal  dari  kearifan  lokal  setiap masyarakat.  kemudian  kemunculan  dari karakteristik  tersebut  sebenarnya  telah diakui  keberadaannya  sebagai  daerah yang memiliki keistimewaan oleh negara. Keistimewaan  tersebut  yang  seringkali dimaknai dengan hak asal-usul desa. Oleh karena  itu,  negara  begitu  menghormati keberadaan  dan  menjamin  keistimewaan tersebut. Saat ini, terdapat beberapa desa yang  masih  menunjukkan  keberadaan atas  hak-hak  istimewa  terkait  dengan asal-usulnya. Masyarakat tersebut berada seperti  Huta/Nagori  di  Sumatera  Utara, Gampong di Aceh, Nagari di Minangkabau, Marga  di  Sumatera  bagian  selatan, Tiuh/Pekon  di  Lampung,  Pakraman  di Bali,  Lembang  di  Toraja,  Banua  dan Wanua  di  Kalimantan,  serta  Negeri  di Maluku (Undang-Undang Desa, 2014).
Tentunya,  perubahan  yang  terjadi pada  konteks  politik  nasional  dapat menunjukkan  sebuah  perubahan  ke  arah demokratisasi  dan  otonomi  daerah,  telah banyak  merubah  regulasi  terkait  dengan penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam Undang-Undang  Desa,  penyelenggaraan desa  telah  diberikan  ruang  oleh pemerintah pusat terkait dengan kewenangan  mengatur  dan  mengurus dirinya. Dari pemaparan dinamika terkait dengan  desa,  maka  kemudian  menjadi menarik  untuk  memahami  dinamika penataan  dan  penguatan  kelembagaan pemerintahan  desa  dibalik  skema  yang ditawarkan oleh undang-undang desa. Hal tersebut  juga  yang  mendorong  penulis untuk  mencoba  memahaminya  dari perspektif desentralisasi administrasi dan juga  desentralisasi  politik.  Yang  pertama adalah mengenai bagaimana penyesuaian penyelenggaraan  pemerintahan  desa
terhadap  kebijakan  undang-undang  desa tersebut.  Sedangkan  yang  kedua,  apakah dengan  adanya  ruang  tersebut,  maka telah  memberikan  banyak  manfaat  bagi desa  sehingga  terjadi  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  desa  maupun kewenangan  mengatur  dan  mengurus dirinya sesuai dengan kearifan lokal yang ada.  Artinya,  apakah  kegagapan  yang terjadi pada pemerintah daerah saat baru diberlakukannya  otonomi  daerah  juga akan  sama  terjadi  pada  pemerintahan desa  dengan  diberlakukannya  undang- undang desa tersebut.
Sekali  lagi  pendulum  tentang penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia telah bergerak kembali. Hal ini dikarenakan selama ini desa masih sering tertinggal  dalam  aspek  penyelenggaraan pemerintahan,  maupun  pada  aspek pembangunan. Oleh karena itu, titik tekan undang-undang desa adalah yang menyangkut tentang bagaimana nantinya kebijakan  ini  diharapkan  memiliki kemampuan  untuk  menciptakan  sebuah penyelenggaraan  pemerintahan  desa yang  sesuai  dengan  kearifan  lokal  yang ada,  memiliki  kemampuan  dalam  teknisi anggaran,  dan  melakukan  kegiatan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan  untuk  masyarakat  desa. Dengan  demikian,  kemandirian  dan pembangunan yang merata dapat terwujud.
Perkembangan  Kelembagaan  dalam Pemerintahan  Desa  dan  Kondisi Ekonomi  Desa  Pasca  Undang-Undang No.6 tahun 2014
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 telah memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Masyarakat desa  memiliki  sarana  dalam  menggalang
prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat  desa  untuk    pengembangan potensi dan aset desa untuk kesejahteraan  bersama  (Lailiani,  2017). Salah  satu  tujuan  dari  adanya  penataan maupun  penguatan  pemerintahan  desa adalah  memberikan  pengakuan  dan penghormatan  atas  keberadaan  desa maupun  masyarakat  desa  dalam  bingkai negara  kesatuan.  Hal  tersebut  yang kemudian  telah  memberikan  pemerintah desa  dan  masyarakat  desa  lebih  leluasa dalam  mengelola  desa.  Penataan  yang meliputi  pembentukan,  penghapusan, penggabungan,  dan  perubahan  status, serta  penetapan  desa.  Oleh  karena  itu, pengaturan desan bertujuan terwujudnya juga penataan pemerintahan desa. Hal ini agar  terwujudnya  efektifitas  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  di  desa, mempercepat  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  desa,  dan  mempercepat peningkatan  kualitas  pelayanan  publik, serta  meningkatkan  daya  saing  desa. Kesiapan  kelembagaan  pemerintahan desa  merupakan  salah  satu  syarat berhasilnya  pelaksanaan  undang-undang desa.  Hal  ini  dikarenakan  kelembagaan pemerintahan  desa  menjadi  tumpuan maupun  penggerak  pelaksanaan  undang- undang desa. Dalam pelaksanaan undang- undang tersebut, pemerintah desa terdiri atas  kelembagaan  pemerintah  desa, perangkat  desa,  badan  permusyawaratan desa,  LKMD,  PKK,  Karangtaruna,  UPK PNPM,  RW,  RT.  Selain  itu,  dalam  wilayah desa  dibentuk  susunan  pemerintahan, yakni  adanya  dusun  atau  dapat  disebut dengan  nama  lain  yang  disesuaikan dengan  asal-usul,  adat-istiadat,  dan  nilai sosial-budaya  masyarakat  desa  (Undang- Undang Desa, 2014).
Peraturan  yang  terdapat  di  desa pasca  Undang-Undang  Desa  terdiri  dari peraturan  desa,  peraturan  bersama kepala  desa,  dan  peraturan  kepala  desa. Peraturan  desa  ditetapkan  oleh  kepala desa.  Peraturan  tersebut  dikeluarkan setelah adanya pembahasan dan kesepakatan  bersama  dengan  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Dalam pelaksanaannya,  peraturan  desa  meliputi APBDesa,  pungutan,  tata  ruang,  dan organisasi  pemerintah  desa.  Terkait dalam  hubungan  susunan  pemerintahan, peraturan  desa  harus  mendapatkan evaluasi  dari  kepala  daerah  sebelum ditetapkan  menjadi  peraturan  desa. Apabila,  tidak  mendapatkan  evaluasi dalam  kurun  waktu  20  hari,  dimana seringkali disebut dengan waktu konsultasi,  maka  peraturan  desa  dapat berlaku  dengan  sendirinya.  Dengan demikian,  pemerintah  desa  menyusun perencanaan  pembangunan  desa  sesuai dengan  kewenangannya,  tetapi  mengacu pada  perencanaan  pembangunan  daerah tersebut.  Terkait  sumber  pendapatan desa dalam pembangunan desa (Undang- Undang  Desa,  2014),  pendapatan  desa berasal dari:
1. Pendapatan asli desa
2. Alokasi APBN
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
4. Alokasi  dana  desa  merupakan bagian  dari  dana  perimbangan yang diterima oleh daerah.
5. Bantuan  keuangan  dari  APBD Propinsi, APBD daerah, dana hibah dari pihak yang tidak mengikat.
Lebih  lanjut,  perencanaan  tentang pembangunan desa diselenggarakan dengan  mengikutsertakan  masyarakat desa.  Lalu,  terkait  dengan  rancangan
peraturan  desa  yang  terlebih  dahulu wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa.  Dalam  proses  tersebut,  masyarakat desa berhak untuk memberikan masukan terhadap  rancangan  peraturan  desa. Keikutertaan  masyarakat  desa  tersebut terwujud atas dasar musyawarah perencanaan pembangunan desa maupun rancangan  peraturan  desa.  Artinya, masyarakat  didorong  untuk  terlibat dengan  prioritas,  program,  kegiatan,  dan kebutuhan  pembangunan.  Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja  pemerintah  desa.  Pelaksanaan pembangunan  desa  dilaksanakan  oleh komponen  yang  ada  di  desa  tersebut. Selain  itu,  pelaksanaan  pembangunan desa  dilakukan  dengan  memanfaatkan kearifan  lokal  dan  sumber  daya  alam desa.
Sesuai  dengan  perkembangannya, pembangunan  desa  yang  dilakukan menggunakan  skema  pendampingan. Pendampingan  dimaksudkan  agar  dana desa  yang  digunakan  dapat  lebih dimaksimalkan  dan  sesuai  dengan  arah pembangunan. Pendampingan desa berasal dari Kemendagri maupun Kemendesa.  Pendamping  desa  dari Kemendagri  berasal  dari  kecamatan,
sedangkan pendamping desa dari Kemendesa  berasal  dari  pihak  luar,  yang mana hampir sama dengan konsep PNPM. Pendampingan  tersebut  tidak  hanya sebatas  pada  peningkatan  ekonomi masyarakat, melainkan juga pada peningkatan  kemampuan  dan  partisipasi masyarakat.
Selain faktor pemerintah desa dan juga  masyarakat  desa,  terdapat  juga peran  badan  permusyawaratan  desa. Seperti  halnya  pada  pemerintah  pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan
pemerintahan  desa  juga  dilengkapi  dan dijalankan  oleh  lembaga  pemerintahan yaitu  lembaga  eksekutif  dan  lembaga legislatif.  Lembaga  eksekutif  dipegang oleh  kepala  desa  dan  perangkatnya,  dan embaga  legislatif  dipegang  oleh  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  (Romli  & Nurlia,  2017).  Badan  permusyawaratan desa  memiliki  fungsi  terkait  dengan pembahasan  dan  menyepakati  secara bersama  rancangan  peraturan  desa dengan  kepala  desa,  menampung  dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat  desa, melakukan  pengawasan  kinerja  kepala desa.  Keberadaan  terhadap  badan permusyawaratan  desa  dalam  susunan penyelenggaraan  pemerintahan  desa merupakan  bentuk  mekanisme  kontrol dalam  pembangunan  desa  dan  sebagai representasi  aspirasi  masyarakat  desa. Oleh  karena,  badan  permusyawaratan desa  berhak  mengawasi  dan  meminta keterangan  tentang  penyelenggaraan pemerintahan  desa  kepada  pemerintah desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat  desa.  Terkait  dengan  sebagai representasi  aspirasi  masyarakat  desa, badan  permusyawaratan  desa  memiliki ketentuan  terkait  jumlah  anggota  yang mengharuskan  dalam  jumlah  ganjil, dimana  paling  sedikit  5  orang  anggota dan  paling  banyak  9  orang  serta berdasarkan  pada  wilayah,  perempuan, penduduk,  dan  kemampuan  keuangan desa.  Periode  masa  jabatan  anggota badan  permusyawaratan  desa  sama dengan masa jabatan kepala desa, dimana menjabat  selam  6  tahun,  dan  paling banyak  3  kali  secara  berturut-turut  atau tidak secara berturut-turut.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor  43  Tahun  2014,  undang-undang desa  juga  mengatur  tentang  keberadaan desa  adat.  Desa  adat  dapat  membentuk desa  adat  sendiri  tanpa  perlu  melebur dengan  desa  yang  telah  ada.  Pengaturan tersebut  kemudian  memberikan  peran kepada  pemerintah  untuk  melakukan penataan  kesatuan  masyarakat  hukum adat,  sehingga  dapat  ditetapkan  menjadi desa  adat.  Kewenangan  desa  adat meliputi  pengaturan  dan  pelaksanaan pemerintahan  berdasarkan  susunan  asli, pengaturan  dan  pengurusan  ulayat  atau wilayah  adat,  pelestarian  nilai  sosial- budaya  desa  adat,  penyelesaian  sengketa adat  berdasarkan  hukum  adat  yang berlaku, pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial- budaya  masyarakat  desa  adat.  Terkait dengan  masyarakat  adat  yang  masih hidup,  dimana  akan  membentuk  desa adat, harus mmemiliki wilayah dan paling kurang  memenuhi  salah  satu  atau gabungan unsur dari terdapat masyarakat yang  memiliki  perasaan  bersama  dalam kelompok  adat,  pranata  pemerintahan adat,  harta  kekayaan  dan/atau  benda adat, serta perangkat norma hukum adat. Nantinya,  perubahan  status  desa  adat tersebut  melalui  musyawarah  desa  dan disetujui oleh pemerintah daerah.
Terkait  dengan  perkembangan pelaksanaan  undang-undang  desa  dalam bidang ekonomi selama kurang lebih tiga tahun  ini,  sektor  ekonomi  mengalami perubahan  yang  lebih  baik.  Dalam pembangunan desa dan kawasan pedesaan (Berdesa, 2017), telah dibangun:
1. Jalan desa sepanjang 121.709 km.
2. Jembatan 1.960 km.
3. Pasar desa 5.220 unit.
4. Penahan tanah 291.393 unit.
5. Tambatan perahu 5.116 unit.
6. Air bersih 32.771 unit.
7. MCK 82.356 unit.
8. BUMDesa 21.811.
9. Irigasi 41.739 unit.
10. Sumur 45.865 unit.
11. Embung 2.047 unit.
12. Drainase 590.371 unit.
13. Sarana olahraga desa 2.366 unit.
14. Paud 21.357 unit.
15. Polindes 6.041 unit.
16. Posyandu 13.973 unit. Untuk pembangunan daerah tertinggal dan tertentu (PDTT
Kemendesa, 2017), telah dibangun:
1. Penyediaan  PLTS  68  Unit  di  15  desa lokpri.
2. Pembangunan  jalan  non  status 240,31 km dan jalan poros di 35 desa lokpri.
3. Penyediaan  SAB  di  36  desa  lokpri perbatasan dan 27 daerah tertinggal.
4. Penyediaan  alat  peraga  pendidikan dasar (SD dan SMP) di 55 desa lokpri.
5. Pengembangan potensi lokal (pemberian  alat  produksi  dab  bibit) di 138 desa lokpri.
6. 27 ruas jalan di kawasan perbatasan.
7. Pembangunan  7  embung  di  7  desa lokpri  dan  8  embung  di  8  daerah tertinggal.
8. Pengembangan potensi lokal (pemberian  alat  produksi,  bibit  di 138 desa lokpri).
Selain itu dalam hal pembangunan ketransmigrasian  (Balilatfo,  2017),  telah dibangun:
1. Drainase 68,8 km.
2. Fasilitas  umum  (puskesdes,  balai desa, KUPT) 785 unit.
3. Jalan 1.226,9 km.
4. Jembatan 1.994 meter
5. Rumah transmigran 8.924 unit.
6. Sarana air bersih 2.248 unit.
7. Penetapan 92 kawasan dan pengembangan 10 KPB.
8. Rehabilitasi  dan  peningkatan  sarana jalan,  SAB  (SPM)  di  46  pemukiman transmigrasi.
9. Penempatan transmigrasi 9.917 KK di 94  SP  pada  88  Kabupaten  /  24 provinsi.
10. Pelatihan wirausaha 2.498 orang.
11. Pembentukan  227  BUMDesa  dan pemberian  modal  serta  fasilitasi  ijin usaha 350 lembaga ekonomi (kelompok tani dan koperasi).
Dari pemaparan pelaksanaan undang-undang  desa  dalam  bidang ekonomi  tersebut  terlihat  pencapaian pembangunan yang lebih baik. Hanya saja sinergi  dan  fungsi  koordinasi  pada pemerintah  pusat  perlu  ditingkatkan. Dengan  demikian,  pembangunan  desa  di bidang  ekonomi  lebih  baik  dibandingkan dengan pembangunan di bidang kelembagaan desa setelah adanya undang-undang desa.
Metode Pembangunan
Ekonomi Tanpa Melupakan Pembangunan Politik
Sebagaimana  pada  pelaksanaan pembangunan  bagi  negara-negara  baru yang  lahir  pasca  Perang  Dunia  II  sebagai hasil  proses  dekolonisasi,  merupakan sebuah  pilihan  yang  tidak  bisa  ditawar, dimana  pada  konteks  ini  pembangunan merupakan  perubahan  dari  one  state  of national  being  ke  kondisi  yang  more valued  (Misra  dalam  Haryati,  2003). Dalam  proses  pembangunan  desa,  desa berhak mengatur dan mengelola kepentingan  masyarakat  berdasarkan kepada  hak  asal-usul,  adat  istiadat,  dan
nilai sosial-budaya masyarakat desa. Oleh karena  itu,  desa  berhak  menetapkan  dan mengelola  kelembagaan  desa,  serta mendapatkan  sumber  pendapatan.  Hal tersebut  yang  kemudian  membuat  desa memiliki  kewajiban  untuk  meningkatkan kualitas  kehidupan  masyarakat  desa, mengembangkan  demokrasi  di  desa,  dan mengembangkan  masyarakat  desa,  serta memberikan  dan  juga  meningkatkan pelayanan  kepada  masyarakat  desa. Artinya, pembangunan merupakan proses yang  harus  dilakukan  oleh  desa  agar kondisi  desa  mengalami  perubahan  dari suatu  kondisi  awal  ke  kondisi  yang  lebih baik.
Lembaga/organisasi  lokal    yang merupakan  salah  satu  elemen  penting dalam pembangunan desa. Tanpa adanya institusi/kelembagaan  lokal,  ditambah dengan birokrasi serta partisipan, infrastruktur  tidak  akan  dapat  dibangun atau  dipertahankan  (Nasrul,  2013). Dalam  upaya  mencapai  tujuan  untuk mensejahterakan  kehidupan  masyarakat desa,  maka  diperlukan  keterlibatan  dan juga penguatan dari masing-masing unsur pemerintahan  desa  secara  optimal. Terkait  dengan  masing-masing  unsur pemerintahan  desa,  unsur-unsur  dalam pemerintahan desa memiliki asas penyelenggaraan  pemerintahan  desa berdasarkan  rekognisi,  subsidiaritas, keberagaman,  kebersamaan,  kegotong- royongan,  kekeluargaan,  musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan,  serta  pemberdayaan  dan berkelanjutan  (Wasistiono,  2006).  Selain itu,  terdapat  juga  asas  penyelenggaraan pemerintahan desa seperti asas kepastian hukum,  tertib  dalam  penyelenggaraan pemerintahan,  tertib  dalam  kepentingan umum,  keterbukaan,  proporsionalitas,
profesionalitas,  akuntabilitas,  kearifan lokal,  efektifitas  dan  esfisiensi,  serta keberagaman dan partisipastif (Rahyunir, 2015).
Pertanyaan  apakah  pembangunan desa berada pada jalur yang tepat setelah adanya  undang-undang  desa.  Tentunya, secara  substansi  maupun  semangat  yang dibawa oleh undang-undang desa tersebut  sudah  sesuai.  Oleh  karena,  desa mendapatkan  kewenangan  yang  luas, bahkan  dengan  dukungan  anggaran  yang besar.  Selain  itu,  pada  pemaparan pencapaian pembangunan desa di bidang ekonomi  menunjukkan  bahwa  telah  ada manfaat  yang  didapatkan  oleh  desa. Artinya,  nafas  dari  undang-undang  ini adalah  bagaimana  cara  mendekatkan masyarakat  desa  pada  negara  dan pembangunan melalui otonomi yang luas dan  nyata.  Hal  tersebut  selaras  dengan prinsip not mandatory without funding.
Sesuai  dengan  perkembangannya, pelaksanaan  undang-undang  desa  lebih mengarahkan  ke  program  pembangunan. Hal ini dikarenakan adanya tujuan dalam memperkecil  kesenjangan  antarwilayah, membangun  infrastruktur  desa,  hingga lebih  mengutamakan  kepada  program pembukaan  lapangan  pekerjaan  bersifat padat  karya.  Hal  tersebut  diharapkan pemerintah  pusat  agar  pemerintah  desa dan  masyarakat  dessa  dapat  merasakan peningkatan  kesejahteraan,  pemerataan pembangunan desa, dan berdampak pada peningkatan  pelayanana  publik  di  desa khususnya.  Dengan  demikian,  desa  tetap menjadi  titik  tekan  dalam  pembangunan. Artinya,  desa  tidak  lagi  sebagai  objek pembangunan  saja,  melainkan  desa  juga sebagai subjek pembangunan.
Dalam pelaksanaan undang- undang  desa,  muncul  adanya  program
pendamping  desa.  Pendamping  desa merupakan  termasuk  bagian  dari  upaya pemberdayaan  desa,  baik  itu  aparatur pemerintahan  desa  maupun  masyarakat desa.  Hal  tersebut  dilaksanakan  dengan cara  melakukan  pendampingan  kedalam perencanaan  dan  pelaksanaan,  serta dalam  pemantauan  pembangunan  desa. Nantinya,  program  pendampingan  dalam menyediakan  sumber  daya  manusia pendamping  dan  juga  manajemen. Pendamping  dilakukan  oleh  pemerintah pusat,  propinsi,  dan  daerah.  Oleh  karena itu,  saat  ini  pemerintahan  supra-desa lebih berperan dalam pembangunan desa melalui  program  pendampingan  desa. Terkait  dengan  peran  pemerintah  pusat, pemerintah  pusat  berperan  dalam memberikan  bimbingan,  supervisi,  dan konsultasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan  pemerintahan  desa, badan  permusyawaratan  desa,  dan lembaga  kemasyarakatan.  Selain  itu, melakukan  pendidikan  dan  pelatihan tertentu  kepada  aparatur  pemerintahan desa  dan  badan  permusyawaratan  desa, serta  memfasilitasi  dan  melakukan penelitian  dalam  rangka  penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa.  Artinya,  peran  pemerintah  pusat lebih  kepada  penetapan  pedoman  terkait dengan  standar  dalam  menghargai keberagaman.  Oleh  karena,  selama  ini pemerintah  di  daerah  tidak  dapat menyusun  kebijakan  yang  sesuai  dengan kondisi  dan  keberagaman  setempat. Sedangkan,  pemerintah  propinsi  dan daerah  berperan  dalam  memberikan bantuan pendampingan untuk melakukan pembinaan  percepatan  pembangunan desa. Selain itu, pemerintah propinsi juga berperan  dalam  melakukan  pembinaan peningkatan  kapasitas  kepala  desa  dan
perangkat  desa,  badan  permusyawaratan desa,  dan  lembaga  kemasyarakatan; melakukan pembinaan manajemen pemerintahan  desa.  Sedangkan  untuk pemerintah  daerah  berperan  dalam memberikan  bantuan  penyelenggarakan pendidikan  dan  pelatihan  yang  diberikan kepada pemerintah desa, Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD),  lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat.
Lalu, sejauh mana manfaat pemberdayaan desa dari adanya program pendamping  desa  dan  apa  yang  telah dikembangkan  oleh  desa.  Sebagaimana, kemampuan  pemerintah  desa  dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsi  yang dimiliki  akan  menjadi  tolak  ukur  bagi pencapaian  kinerja  pemerintahan  desa (PKKOD  LAN,  2009).  Pembangunan  desa mulai  muncul  dalam  sektor  irigasi, layanan  pendidikan  dan  kesehatan,  serta BUMDesa.  Dalam  sektor  BUMDesa, pemerintah  mendorong  perkembangan BUMDesa  agar  memperoleh  akses  ke pasar,  serta  dapat  mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam di desa.
Sesuai  dengan  perkembangannya, terdapat  pertumbuhan  yang  pesat  dari BUMDesa  di  berbagai  daerah.  Hal tersebut  tentu  patut  untuk  diapresiasi. Meskipun terdapat manfaat dalam bidang pembangunan  infrastruktur  dan  bidang ekonomi,  namun  pemerintah  desa seringkali  hanya  sebatas  atau  berada pada  fase  administrasi  pencairan  dan pelaporan.  Tampak  adanya  kegagapan dan  juga  ketakutan  dalam  penggunaan kewenangan  dan  anggaran  yang  besar tersebut.  Kegagapan  itu  menunjukkan lemahnya  kelembagaan  pemerintahan desa.  Artinya,  perlu  adanya  penguatan kapasitas  kelembagaan  pemerintahan desa.
Lalu  terkait  dengan  dimensi politik,  UU  Desa  memunculkan  dimensi politik  melalui  partisipasi  masyarakat. Partisipasi  masyarakat  tersebut  tidak hanya dalam bentuk keikutsertaan dalam program  maupun  kegiatan,  melainkan juga  dalam  hal  perumusan  serta pelaksanaan  kebijakan  desa.  Ruang partisipasi  masyarakat  desa  tersebut muncul  pada  lembaga  kemasyarakatan desa  dan  musyawarah  desa.  Lembaga kemasyarakatan  desa  merupakan  wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintahan  desa.  Masyarakat  desa mendayagunakan lembaga tersebut dalam  membantu  pelaksanaan  fungsi penyelenggaraan  pemerintahan  desa, pelaksanaan  pembangunan  desa,  dan pembinaan  kemasyarkatan  desa  serta pemberdayaan  masyarakat  desa.  Oleh karena  itu,  pelaksanaan  program  dan kegiatan  yang  ada  di  desa  seharusnya memberdayakan  dan  mendayagunakan lembaga  kemasyarakatan  yang  sudah terbentuk.  Terkait  dengan  musyawarah desa,  musyawarah  desa  merupakan forum  permusyawaratan  yang  diikuti oleh  badan  permusyawaratan  desa, pemerintah  desa,  dan  unsur  masyarakat desa.  Hal  ini  bertujuan  agar  dapat memusyawarahkan  hal-hal  yang  bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan  desa.  Hal  yang  bersifat strategis tersebut meliputi penataan desa, perencanaan  desa,  kerjasama  desa, rencana  investasi  yang  masuk  ke  desa, pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDesa),  serta  penambahan  dan pelepasan  asset  desa.  Keterlibatan masyarakat  desa  yang  diharapkan  dan dirasakan sebagai mekanisme yang dapat menghadirkan  kembali  kearifan  lokal desa.
Keterlibatan  masyarakat  ialah jalan  ketiga  dalam  pembangunan  desa. Keterlibatan  masyarakat  sebenarnya diharapkan  dapat  ditingkatkan  sehingga terbentuk masyarakat desa yang partisipatif. Hal tersebut berfungsi dalam mengusul  dan  mengawal  perencanaan dan  pelaksanaan  pembangunan.  Artinya, penguatan  partisipasi  masyarakat  dapat menjadi solusi proses pembangunan desa. Nantinya,  proses  partisipasi  masyarakat menjadi  bagian  dari  pemberdayaan  desa. Oleh  karena  itu,  pemberdayaan  desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian  desa  dalam  pendayagunaan sumber  daya  lokal  melaui  penetapan kebijakan,  program,  dan  kegiatan  yang sesuai  dengan  esensi  masalah  atau prioritas  kebutuhan  desa  (Pitoni  & Kartiwi, 2016).
Dengan  demikian,  pelaksanaan pembangunan  desa  dalam  undang- undang  desa  berangkat  dari  konstruksi dari self-governing  community. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengembangan  kapasitas  masyarakat desa  berdasarkan  pada  swakelola. Selanjutnya,  terkait  dengan  kelembagaan desa memang hal ini memiliki usaha yang lebih dari sekedar pendampingan. Hal ini dikarenakan  terkait  dengan  identitas masyarakat  yang  ada  sehingga  dapat membangun partisipasi maupun kelembagaan desa sesuai dengan keistimewaan  hak  asal-usul  maupun kearifan  lokal  yang  dimiliki  oleh  masing- masing  desa.  Oleh  karena  itu,  perlu  kita memikirkan bagaimana kemudian kelembagaan  desa  dapat  terbangun sesuai dengan nilai-nilai asli yang dimiliki tanpa  mengurangi  otonomi  maupun desentralisasi  administrasi  dan  juga otonomi  maupun  desentralisasi  politik
yang  seharusnya  ada  pada  pemerintah desa.
Pointnya  adalah  pembangunan ekonomi dan pembangunan politik harus selaras  dibangun  bersama.  Meskipun, dalam  derajat  dan  periode  tertentu  ada kecenderungan  pelaksanaannya  sedikit menonjolkan salah satu dimensi memang diperlukan,  tetapi  pembangunan  desa tidak  boleh  mendahulukan  salah  satu aspek  dari  kedua  hal  tersebut  secara dominan.  Hal  ini  yang  masih  menjadi pekerjaan dalam program pendampingan desa.  Memang  ada  kesulitan  dalam melakukan pembangunan politik, khususnya tata kelola pemerintahan desa dan  kelembagaan  desa.  Kesulitan  dalam melakukan  pembangunan  politik  terkait dengan  tata  kelola  pemerintahan  desa, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa terdapat  kegagapan  dan  juga  ketakutan dalam  penggunaan  kewenangan  dan anggaran yang besar.

## Hasil dan Diskusi
Kelembagaan Desa yang Seperti Apa?
Mengakui  dan  mengembangkan eksistensi  desa  merupakan  amanah konstitunsi  UUD  45.  Perubahan  sosial yang  terjadi  perlu  diikuti  oleh  dinamika pemerintahan  di  desa,  mengingat  desa mempunyai  wilayah,  sumber  daya  lokal dan  penduduk  yang  menjadi  basis penghidupan  bagi  sebagian  rakyat Indonesia.  Keberhasilan  pembangunan desa harus menjadi indikator pembangunan Indonesia, mengingat jumlah  desa  tidak  kurang  dari  70.000 buah  dan  penduduk  yang  tinggal  di  desa berkisar  60%-70%.  Oleh  sebab  itu bagaimana  desa  itu  ke  depan  dapat dijadikan  sebagai  fokus  pembangunan, agen  pembangunan,  fasilitator  dan
akselelator pembangunan bagi masyarakat (Suwaryo, 2012).
Keberagaman  karakteristik  atas keistimewaan hak asal-usul desa membuat  sebagian  kalangan  kemudian membenturkannya dengan bentuk negara yang  telah  disepakati.  Artinya,  terdapat kekhawatiran  yang  mana  nantinya keberagaman  tersebut  dapat  memudar- kan homogenitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Selain  itu,  ada  yang memaknai  bahwa  pengakuan  yang  besar kepada  pemerintah  desa  dipandang sebagai  pelimpahan  wewenang  yang tidak  melihat  keadaan  masing-masing desa.  Yang  terbaca  dari  hal  tersebut adalah  pemerintah  desa  gagap  dalam menjalankan  kewenangan  yang  besar tersebut.  Hal  tersebut  yang  kemudian menjadi celah yang dijadikan alasan para pengkritik undang-undang desa.
Ragam  penguasaan  dalam  bingkai susunan  pemerintahan  dalam  memaknai keberadaan  desa  diberlakukan  karena pudarnya  keistimewaan  yang  dimiliki oleh desa. Hal ini terlihat dalam peraturan pemerintah  terkait  dengan  pemerintah desa.  Ragam  penguasaan  dalam  bingkai susunan pemerintahan tersebut tentunya tidak  perlu  dirisaukan  karena  dalam peraturan susunan penyelenggaraan pemerintahan,  terbuka  kemungkinan masuknya  keistimewaan  desa  kedalam susunan  pemerintahan  yang  ada.  Oleh karena, pemerintah pusat tetap mempunyai  hak  dalam  mengawasi penyelenggaraan  pemerintah  desa.  Yang menjadi  titik  tekan  seharusnya  bukan perdebatan masalah homogenitas penyelenggaraan  pemerintahan  maupun keraguan  kemampuan  pemerintah  desa secara  berlarut-larut,  tetapi  lebih  kepada pemerintah  desa  dapat  menemukan
maupun  melaksanakan  penyelenggaraan pemerintahan  sesuai  dengan  nilai-nilai kearifan lokal atau pun hak asal-usul yang dimiliki sehingga tujuan mensejahterakan masyarakat desa terwujud. Tentunya, hal tersebut seharusnya lepas dari intervensi pemerintah  pusat,  bahkan  pemerintah supradesa.  Hal  ini  bertujuan  agar  dapat mengakui, mengakomodasi, dan merawat perbedaan  dan  keunikan  yang  dimiliki oleh masing-masing masyarakat desa.
Dalam  penggunaan  dana  desa 2017, penyerapan dana desa mencapai 94 persen (Suyono, 2018). Penyerapan dana desa  untuk  pembangunan  saran  dan prasarana  desa  dominan  sebesar  59 persen,  namun  sebenarnya  mengalami penurunan  23  persen  dari  tahun  2016. Penurunan  presentase  pembangunan sarana  dan  prasarana  desa  dialihkan kepada pemenuhan kebutuhan dasar dan pemerintahan  desa.  Peran  dana  desa untuk  pemenuhan  kebutuhan  dasar meningkat  10  persen.  Apabila  melihat penggunaan  dana  desa  menurut  bidang pembangunan  di  Indonesia  tahun  2017, bidang penyelenggaraan pemerintah desa masih  dikisaran  10  persen.  Hal  tersebut jauh dibandingkan dengan bidang sarana prasarana  desa  sebesar  59,27  persen maupun  bidang  pemenuhan  kebutuhan dasar  sebesar  14  persen.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  pembangunan  desa masih  didominasi  pembangunan  pada dimensi  ekonomi.  Pada  sisi  lain, pembangunan  dimensi  politik  seperti bidang  penyelenggaraan  pemerintahan desa  maupun  pemberdayaan  masyarakat masih  rendah,  dimana  sekitar  10  persen dan  7  persen.  Tentunya,  hal  ini  yang kemudian  menjadi  fokus  dari  program pendampingan  desa  sehingga  lebih menggeserkan pemberdayaan serta
pembangunan  desa  dari  pembangunan ekonomi  ke  pembangunan  politik. Meskipun  demikian,  pendampingan  yang dilakukan oleh pemerintah pusat memang  masih  diperlukan.  Tentunya, pendampingan ini tidak bersifat selamanya  karena  nantinya,  diharapkan pemerintah  pusat  akan  menarik  peran sedikit demi sedikit setelah desa tersebut mandiri.  Artinya,  pendamping  desa  dari kecamatan  perlu  ditingkatkan  untuk pengembangan kelembagaan dan kapasitas  aparatur  pemerintah  desa (CPPS UGM, 2016).
Perubahan  pembangunan  yang terjadi  saat  ini  menunjukkan  perubahan ke  arah  demokratisasi  dan  otonomi daerah.  Hal  ini  berarti,  penyelenggaraan susunan pemerintahan di Indonesia harus memperhatikan aspek keberagaman karakteristik  masing-masing  anggota yang terdapat dalam susunan pemerintahan  tersebut.  Hal  ini  yang dianggap sebagai penyelenggaraan pemerintahan  model  ke-indonesia-an (Lay, 2001). Nantinya, diharapkan dengan model  tersebut  dapat  memunculkan pemerintahan  desa  yang  otonom  dan partisipasi  masyarakat  desa  dalam menjalankan undang-undang desa. Dengan  demikian,  kemandirian  dan pemerataan  pembangunan  desa  dapat terwujud.

## Kesimpulan
Sekali  lagi  pendulum  tentang penyelenggaraan  pemerintah  Indonesia telah  bergerak  kembali.  Dalam  undang- undang  desa,  desa  telah  diberikan  ruang oleh  pemerintah  pusat  terkait  dengan kewenangan  maupun  anggaran  dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini  menunjukkan  desa  telah  diberikan
pengakuan  oleh  negara  untuk  mengatur maupun  mengurus  dirinya.  Hal  tersebut diharapkan  akan  mampu  menciptakan penyelenggaraan  pemerintahan  desa sesuai  dengan  kearifan  lokal  yang  ada, memiliki  kemampuan  anggaran,  dan melakukan  pembangunan  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  desa.  Artinya, perubahan  pembangunan  yang  terjadi saat ini menunjukkan perubahan ke arah demokratisasi  dan  otonomi  daerah. Dengan  demikian,  kemandirian  dan  juga pemerataan  pembangunan  dapat  segera terwujud.
Gambaran dinamika penataan dan penguatan  kelembagaan  pemerintahan desa dibalik skema yang ditawarkan oleh UU  Desa  menunjukkan  pembangunan desa  di  bidang  ekonomi  lebih  baik dibandingkan  dengan  pembangunan  di bidang kelembagaan desa setelah adanya UU  Desa.  Artinya,  keterbukaan  ruang yang  dimiliki  pemerintah  desa  kemudian mendahulukan  pembangunan  ekonomi. Tentunya, hal ini kurang sesuai dikarenakan  pembangunan  ekonomi  dan pembangunan  politik  melalui  penataan dan juga penguatan kelembagaan pemerintahan  desa  seharusnya  dibangun secara  bersamaan.  Oleh  karena  itu, pembangunan ekonomi dan juga pembangunan  politik  harus  selaras dibangun  bersama.  Meskipun,  dalam derajat  dan  periode  tertentu  ada kecenderungan  pelaksanaannya  sedikit menonjolkan salah satu dimensi memang diperlukan,  tetapi  pembangunan  desa tidak  boleh  mendahulukan  salah  satu aspek  dari  kedua  hal  tersebut  secara dominan.
Penyesuaian penyelenggaraan pemerintahan  desa  terhadap  kebijakan UU  Desa,  terdapat  adanya  penataan
maupun  penguatan  pemerintahan  desa dengan  memberikan  pengakuan  dan penghormatan  atas  keberadaan  desa maupun  masyarakat  desa  dalam  bingkai negara  kesatuan.  Hal  tersebut  yang kemudian  telah  memberikan  pemerintah desa  dan  masyarakat  desa  lebih  leluasa dalam  mengelola  desa.  Lebih  lanjut,  dari pemaparan  pelaksanaan  undang-undang desa  dalam  bidang  ekonomi  tersebut terlihat  pencapaian  pembangunan  yang lebih  baik.  Hanya  saja  sinergi  dan  fungsi koordinasi  pada  pemerintah  pusat  perlu ditingkatkan.  Selanjutnya  terkait  dengan pembangunan  politik,  khususnya  tata kelola pemerintahan desa serta kelembagaan  desa  memang  masih ditemukan  kendala.  Kesulitan  dalam melakukan pembangunan politik tersebut terkait  dengan  tata  kelola  pemerintahan desa,  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan bahwa  terdapat  kegagapan  dan  juga ketakutan  penggunaan  kewenangan  dan anggaran  yang  besar.  Hal  ini  yang  masih menjadi  pekerjaan  dalam  program pendampingan desa.

## Referensi
Berdesa. (2017). Ini Beda ‘DesaMembangun’  dan  ‘Membangun Desa. November. http://www.berdesa.com/beda-desa- membangun-dan-membangun-desa/ Berdesa.  (2017).  Ini  Daftar  Keberhasilan Program  Dana  Desa  di  Seluruh Indonesia.
November. http://www.berdesa.com/daftar- keberhasilan-program-dana-desa- seluruh-indonesia/
Cahyono,
Heru. (2012). Arah Perkembangan Demokrasi di
Perdesaan  Pasca  Orde  Baru.  Jurnal Masyarakat  Indonesia.  38(2),  351- 374.
Djogo,  Tony.  (2003).  Kelembagaan  dan Kebijakan  Dalam  Pengembangan
Agroforesti. World Agroforestry
Centre (ICRAF) Southeast Asia. Hariyati,  Emi.  (2015).  Peran  Kepala  Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  Batu  Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten  Kutai  Timur.  Jurnal  Ilmu Pemerintahan, 3 (4), 1914-192. Haryati,  Eny.  (2003).  Konfigurasi  Politik, Pembangunan  Masyrakat  Desa,  dan Penanggulangan  Kemiskinan  :  Suatu Kajian Diakronis. Yogyakarta : UGM. Kusumanegara, Solahuddin. (2011). Dinamika  politik  dan  pembangunan pedesaan dalam demokratisasi.
Universitas  Jenderal  Soedirman:  UPT Percetakan dan Penerbitan.
Lailiani,  Bella  A.  (2017).  Strategi
Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam  Rangka  Pembangunan  Desa (Studi pada Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro). Jurnal Penelitian
Administrasi Publik, 3(2), 790-798. Lay, Cornelis. (2001). Otonomi Lokal dan
Keindonesiaan  dalam  Jurnal  Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik,  5(2). Yogyakarta : Fisipol UGM.
Nasrul, Wedy. (2013). Peran
Kelembagaan Lokal Adat Adat Dalam Pembangunan  Desa.  Jurnal  Ekonomi Pembangunan, 14(1), Juni 2013, 102- 109.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Desa.
Pitono, Andi & Kartiwi. (2016). Penguatan
Pemerintahan  Desa  dan  Kelurahan Menuju  Pembangunan  Berkelanjutan dalam Rangka Peningkatan
Kesejahteraan  Masyarakat.  Jurnal Politikologi, 3(1), 27-37. Pusat  Kajian  Kinerja  Otonomi  Daerah (PKKOD)  LAN.  (2009).  Peningkatan Kapasitas  Aparatur  Desa.  Jakarta:
LAN. Qodir, Abdul. (2011). Analisis Kelembagaan dalam Upaya Pembangunan Kesejahteraan
Masyarakat  :  Studi  Kasus  Peranan Koperasi  Jasa  Keuangan  dalam Pelaksanaan  Program  Pemberdayaan Ekonomi  Masyarakat  Keluarahan  di Kelurahan  Kebon  Kosong  Kecamatan Kemayoran Kotamadya Jakarta Pusat. Depok : Universitas Indonesia. Rahyunir,  Rauf  dan  Yusri  Munaf.  (2015).
Lembaga kemasyrakatan di Indonesia. Zanafa Publishing. Ras,  Atma.  (2016).  Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. Jurnal Socius  Universitas  Hasanuddin,  XIV, 56-63.
Romli,  Ombi  dan  Nurlia,  Elly.  (2017). Lemahnya  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  dalam    Melaksanakan Fungsi  Pemerintahan  Desa  (Studi Desa  Tegalwangi  Kecamatan  Menes Kabupaten  Pandeglang).  Jurnal  Ilmu Pemerintahan  (CosmoGov),  3(1),  36- 54.
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Suwaryo,  U.  (2012).  Mengembalikan Otonomi untuk Desa. Jurnal
Pascasarjana: GOVERNANCE, 2(1). Uphoff,  Norman  T.  (1986).  Local Institutional development, An Analytical  Sourcebook  with  cases. West  Hartford  Conecticut:  Kumarian Press.
Wasistiono,  Sadu  dan  Irwan  Tahir.
(2006). Prospek Pengembangan Desa. Bandung: CV Fokusmedia.