This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Timusu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng
Tri Cahyo Nugroho* Administrasi Publik, Universitas Handayani Makassar, Kota Makassar, 90231 tri.cahyo@handayani.ac.id *Corresponding author

## Nasrullah
Sistem Informasi, Universitas Handayani Makassar, Kota Makassar, 90231 nasrullah@handayani.ac.id Ayunytyah Eka Wardani Pengembangan Masyarakat Islam, IAIN Pare-Pare, Kota Parepare, 9113 ayunytyahw17@iainpare.ac.id
Abstrak —Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa  di Desa Timusu  Kecamatan  Liliriaja Kabupaten  Soppeng  yang  mendapat  peringkat  pertama dari  70  desa/kelurahan  yang  berada  dalam  wilayah Kabupaten  Soppeng  dengan  melihat  dari    tiga  sudut pandang yaitu pra musrenbangdes, pelaksanaan musrenbangdes  dan  pasca  musrenbangdes.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian kualitatif,di dalamnya terdapat beberapa tahapan. Pertama instrument  pengumpulan  data  terdiri  dari  pedoman wawancara,  pedoman  observasi  dan  pedoman  telaah dokumen.  Kedua  prosedur  pengumpulan  data  yang diperoleh dari  hasil pengamatan di  lapangan, wawancara maupun  telaah  dokumen.  Ketiga  analisis  data  yaitu reduksi  data  dan  verifikasi  data.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  yang  membuat  Desa  Timusu mendapatkan  peringkat  pertama  karena  partisipasi masyarakat  saat  pelaksanaan musrenbangdes  dan penyusunan  RKPDes  yang  diselesaikan  dengan  cepat. Adapun  kegiatan  saat  pra  musrenbangdes  belum  efektif karena  ada  satu  dusun  didalam  desa  ini  yang  tidak melaksanakan  kegiatan  musrenbang  pada  tingkat  dusun. Pelaksanaan  musrenbangdes  sudah  berjalan  dengan efektif  yang  dilihat  dari  diskusi  panel,  pemaparan  dan pembahasan draf rancangan awal RKP Desa, kesepakatan prioritas  kegiatan  sektor/urusan  pembangunan  desa  dan musyawarah  penetuan  tim  delegasi  desa.  Pasca musrenbangdes  sudah  berjalan  dengan  baik  tetapi  belum terlalu efektif hal ini dikarenakan tim delegasi yang akan dikirim  pada  musrenbang  tingkat  kecamatan  tidak dibekali  melalui  proses  kegiatan  belajar  bersama  karena dianggap telah berpengalaman .
Kata Kunci —Efektivitas, Musrenbangdes, Pra
Musrenbangdes,  Pelaksanaan  Musrebangdes,  Pasca Musrenbangdes I. Pendahuluan
Masyarakat  desa  merupakan  salah  satu  elemen terpenting  yang  dimiliki  oleh  negara  yang  harus dilindungi  dan  dijamin  kesejahteraannya.  Maka  negara
dengan  perangkat  pemerintahannya  diharuskan  untuk mengatur,  memberikan  pelayanan  berupa  jaminan  sosial dan kesehatan, serta melakukan pemerataan pembangunan, baik itu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan  bahkan  sampai  yang  terkecil  yaitu  desa  demi terwujudnya masyarakat sejahtera. Perangkat pemerintahan  memiliki  ambang  tugas  yang  menjadi tanggung    jawabnya  untuk  melaksanakan  sebuah musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
Musrenbang  dilakukan  mulai  lingkup  terkecil  yaitu desa,  kecamatan,  kabupaten,  provinsi  dan  dilanjutkan pada  tingkat  pusat.  Musrenbang  merupakan  wadah menampung seluruh aspirasi masyarakat untuk dirumuskan  ke  dalam  rencana  pembangunan  agar meningkatkan  kesejahteraan  sesuai  dengan  tujuan nasional  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Dasar 1945  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Musrenbang desa  akan  menghasilkan  usulan-usulan  pembangunan yang akan diajukan pada tahapan selanjutnya (Kurniawati & Eprilianto, 2022).
Dalam pelaksanaan kegiatan musrenbangdes diperlukan  tingkat  efektivitas  yang  tinggi.  Menurut Mahmudi  dalam  Prasetyo  et  al.,  (2018)  efektivitas merupakan  hubungan  antara  output  dengan  tujuan, semakin besar kontribusi atau sumbangan output terhadap pencapaian  tujuan,  maka  semakin  efektif  organisasi, program  atau  kegiatan.Efektivitas  berbeda  dengan efisiensi,  yaitu  bagaimana  kita  mencampur  berbagai sumber  daya  secara  benar  dan  tepat  demi  tercapainya kesejahteraan  masyarakat  desa  yang  berdaya  guna  dan berhasil  guna  maka  perangkat  pemerintahan  setingkat desa diupayakan agar melaksanakan kegiatan musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa  untuk mengetahui  apa-apa  saja  yang  menjadi  kebutuhan  dasar dan  kebutuhan  normatif  (hak  dasar  dan  hak  normatif) masyarakat  desa  dalam  pemenuhan  kebutuhannya sehingga diperlukannya efektivitas dalam
pelaksanaannya .
Untuk  mendapatkan  perencanaan  pembangunan  yang efektif,  faktor-faktor  penguat  maupun  penghambat memberikan  pengaruh  besar.  Demikian  juga  pada penyusunan  rencana  pembangunan  Desa  Padangbulia. Meskipun dalam kondisi pandemik, proses pembangunan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
dan  pelayanan  publik  harus  tetap  dapat  dilaksanakan dengan  baik,  terutama  yang  sangat  berkaitan  dengan penyelenggaraan  layanan  publik  di  Desa  (Sudianing  & Ardana, 2022)
Kendala  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  dalam mengikuti kegiatan Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan  Desa  (Musrenbangdes),  yaitu  surat undangan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  desa  selaku penyelenggara terkesan mepet dengan hari pelaksanaannya  sehingga  persiapan  dari  responden sebagai  peserta  untuk  mempersiapkan  pertanyaan maupun  masukan  yang  bersifat  mendalam kepada  forum musrenbangdes (Asasandi & Afzal, 2019).
Ada  beberapa  faktor penghambat  yang  mempengaruhi lemahnya organisasi desa dalam penyusunan perencanaan  dan  penetapan  prioritas  pembangunan  desa pada  saat  pelaksanaan  Musrenbang  desa  berlangsung, diantaranya:  Sumber  daya  aparatur  desa  yang  kurang memiliki  pengetahuan,  keterampilan  dan  keahlian  (skill) dalam  menyelenggaraan  Pemerintahan  Desa;  Tata  kelola dan  tata  laksana  desa  yang  belum  memahami pengetahuan  tentang  organisasi  dan  manajemen  yang baik;  Perencanaan,  pelaksanaan,  pemamfaatan    dan evaluasi  pembangunan  desa  yang  kurang  efektif  ; Pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan desa yang  kurang  berjalan;  Program  pemberdayaan  dan pendampingan  belum  efektif  dan  kurang  terintegrasi dengan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dan  desa (Eka et al., 2021).
Pelaksanaan musrenbang menunjukan bahwa dinamika politik  di  Desa  Umatoos  belum  berjalan  sesuai  dengan aturan  dan  ketentuan  yang  berlaku.  Faktor  penyebab antara  lain:  Mekanisme penyelenggaraan  musrenbangdes yang ada belum sepenuhnya dijalankan dengan baik oleh para aktor-aktor yang terlibat atau pemangku kepentingan,  Terjadinya  dominasi  elit  desa  yang dianggap  telah  mampu  menjadi  perwakilan  dari  seluruh masyarakat  di  Desa  Umatoos,  Kurangnya  pemahaman dari  masyarakat  dan  rendahnya  tingkat  pengetahuan masyarakat  di  Desa.  maka  disimpulkan  dinamika  politik dalam musrembangdes belum berjalan dengan baik (Bria, 2019)
Musrenbangdes  memiliki  kekuatan  hukum (legal force) yang  termuat  didalam  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014 tentang  pedoman  pelaksaan  Undang-Undang  Nomor  6 tentang  Desa,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun 2014  tentang  Dana  Desa  Yang  Bersumber  Dari  APBN (Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara)  dan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  114  Tahun  2014  tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Dalam pembangunan diperlukan partisipasi masyarakat  mulai  dari  proses  perencanaannya  sampai pada proses pelaksanaannya, sehingga pembangunan desa tersebut    menyentuh  segala  kebutuhan  masyarakatnya. Kadangkala pembangunan desa terhambat akibat masalah  yang  ditimbulkan  oleh  partisipasi  masyarakat karena dalam kedudukannya sebagai subyek
pembangunan maka perlu memberikan masukan terhadap apa yang dibutuhkan dalam pembangunan (Nurdin, 2022)
Akan  tetapi  forum  Musrenbang  di  desa  Tonrongnge terbukti  telah  mengandung  sejumlah  kelemahan  di hampir semua levelnya. Di level desa proses musrenbang mengalami  distorsi  dalam  pelaksanaannya.  Kendala utama  di  tingkat  desa  yang  diidentifikasi  tim  peneliti, salah  satunya  ialah  menyangkut  peran    pemerintah  desa yang  belum  maksimal    dalam  penyusunan  Musrenbang Desa.  Akibat kelemahan praktek mekanisme musrenbang tersebut  maka  Musrenbang  Desa  gagal  mencapai  tujuan idealnya,  yakni,  Pertama,  untuk  menampung  dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya (Musyawarah Dusun/kelompok).  Kedua,  gagal  menetapkan  kegiatan prioritas  desa  yang  akan  dibiayai  melalui  Alokasi  Dana Desa  yang  berasal  dari  APBD  Kabupaten/Kota  maupun sumber pendanaan  lainnya.  Ketiga,  menetapkan kegiatan prioritas  yang  akan  diajukan  untuk  dibahas  pada  Forum Musrenbang  Kecamatan  (untuk  dibiayai  melalui  APBD Kabupaten/Kota atau APBD Provinsi) (Ratri, 2021).
Hal  berbeda  dikemukakan  oleh  Fahmi  et  al.,  (2022) bahwa  musrenbang  dapat  diselenggarakan  dengan  baik dan  berjalan  dengan  lancar  sesuai  dengan  rencana kegiatan  yang  telah  disusun.  Kepala  desa sudah  bisa menentukan    pola    kepemimpinan  yang    diterapkan    di desa  sungai  musang.  para    perangkat  desa  pun  dapat memberikan    masukan  mengenai    apa    yang    akan direncanakan    kepala    desa    mengenai    pembangunan desa.            Berdasarkan  evaluasi    yang    telah    dilakukan adapunsaran    yang    dapat        diajukan    yaitu    adanya kegiatan  lanjutan yang bisa berupa kegiatan sejenis yang selalu diselenggarakan secara periodik.
Desa Timusu, Kecamatan Liliriaja, ditahun 2017 telah berhasil mendapatkan peringkat pertama dalam pelaksanaan  musrenbangdes.  Desa  Timusu  Jadi  yang Terbaik  Dalam  Pelaksanaan  Musrenbang  di  Soppeng (Sudirman,  2017).    Desa  Timusu  menjadi  juara  diantara 70  desa/kelurahan  dalam  pelaksanaan  musrenbangdes. Kriteria  penilaian  dari  Pemerintah  Daerah  Selain  itu penilaian  umum  dari  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Soppeng  terhadap  pelaksanaan  kegiatan  musrenbangdes dilihat  dari  partisipasi  masyarakat  dalam  memberikan masukannya,  kesiapan  petunjuk  teknis,  dan  pelaksanaan yang tepat waktu.
Pentingnya mempertahankan efektivitas dalam pelaksanaan  kegiatan  musrenbangdes  guna  menyerap aspirasi  masyarakat  desa  demi  pembangunan  dan pemberdayaan  masyarakat  desa  yang  bersifat (continue) atau berkelanjutan.
Dengan  demikian  tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kegiatan musrenbangdes  di  Desa  Timusu,  Kecamatan  Liriraja, Kabupaten Soppeng.

## II. METODOLOGI
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  untuk memahami fenomena atau gejala sosial secara mendalam.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
Adapun  tujuan  penelitian  kualitatif  adalah  untuk memahami fenomena atau gejala sosial secara mendalam dengan  menitikberatkan  pada  gambaran  yang  lengkap tentang fenomena yang dikaji (Martha & Kresno, 2017).
Penelitian kualitatif ini akan menggambarkan efektivitas  pelaksanaan  musrenbangdes  di  Desa  Timusu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng serta mendeskripsikan  kenyataan  sesuai  dengan  pengamatan pada  saat  melakukan  penelitian  dan  membandingkan dengan data primer serta sekunder yang ada.
Teknik  pengambilan  dan  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  yaitu  melalui  wawancara,  observasi  dan telaan  dokumen.  Dalam  penelitian  ini  teknik  yang digunakan  dalam  proses  pengolahan  data  yaitu  bergerak diantara  perolehan  data,  reduksi  data,  penyajian  dan penarikan kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  pelaksanaan  musrenbangdes  di  Desa  Timusu Kecamatan  Liliriaja  Kabupaten  Soppeng  dianalisis berdasarkan buku panduan penyelenggaraan
musrenbangdes tahun 2008 yang membagi penyelenggaraan  musrenbangdes  dari  tiga  tahapan sebagai berikut:
A. Pra Musrenbangdes
Pra musrenbangdes adalah keseluruhan proses sebelum pelaksanaan musrenbangdes yang terdiri pengorganisasian  musrenbangdes,  kajian  desa  secara partisipatif  dan  penyusunan  draf  rancangan  awal  RKP desa.
1. Pengorganisasian musrenbangdes
Dalam  tahap  pengorganisasian  musrenbangdes  terdiri dari  pembentukan  tim  pemandu  maupun  penyelenggara musrenbangdes  serta  melakukan  persiapan  tekhnis  yang meliputi  penyebaran  undangan,  sosialisasi,  persiapan sarana  dan  prasaran  serta  konsumsi.  Sebagimana  yang diungkapkan  oleh  Firdaus,  S.Sos  selaku  Kepala  Desa Timusu bahwa:
‘ Jadi pemilihan tim penyelenggara ataupun pemandu dalam  pelaksanaan  musrenbangdes  terdiri  dari  saya sendiri sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan  musrenbangdes,  kemudian  ketua  tim penyusun  yaitu  Sekretaris  Desa  dan  anggota  terdiri dari kelompok LPMD dan perangkat desa lainnya ’. Lebih  lanjut  diungkapkan  oleh  Firdaus,  S.Sos  selaku Kepala Desa Timusu bahwa:
‘ Persiapan  teknis  dilaksanakan  ketika  jadwal  sudah diedarkan  oleh  kepala  pemerintah  daerah  tingkat kabupaten  yaitu  Bupati  ke  kecamatan  kemudian kecamatan yang akan menyampaikan kepada kelurahan/desa  untuk  melakukan  persiapan  tekhnis dalam  pelaksanaan  musrenbang  tingkat  desa. Persiapan  tekhnis  ini  terdiri  dari  penyebaran undangan  ke  kepala  dusun,  tokoh  masyarakat, anggota  LPMD,  anggota  BPD,  anggota  PKK, kelompok  tani,  dan  anggota  karang  taruna. Penyebaran undangan dilakukan oleh tim penyusun/penyelenggara. Kemudian narasumber
terdiri  dari  saya  sebagai  kepala  desa,  perwakilan dari  BAPELITBANGDA,  anggota  DPRD  daerah pemilihan  wilayah  desa  Timusu  dan  camat  liliraja. Konsumsi  dan  fasilitas  musrenbangdes  berasal  dari APBD kabupaten Soppeng ’.
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  dapat  dikatakan bahwa  persiapan  dalam  pelaksanaan  musrenbangdes Timusu  sudah  dilakukan  dengan  baik.  Desa  Timusu terdiri  dari  beberapa  dusun  di  dalamnya  yang  sebelum pelaksanaan  musrenbang  di  desa  terlebih  dahulu dilakukan  pada  tingkat  dusun  yang  disebut  dengan musyawarah dusun.
Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Ahmad  selaku Kepala Dusun Timusu bahwa:
‘ Saya  tidak  terlalu  mengerti  saat  persiapan  teknis dilakukan  karena  saya  rasa  persiapan  teknis  hanya dilakukan ditingkat desa karena pelaksanaannya juga nanti dikantor desa dilaksanakan ’.
Lebih  lanjut  disampaikan  oleh  Hasanuddin  selaku Kepala Dusun Kacimpang bahwa:
‘ Itu  persiapan  teknis  kalau  didusun  kacimpang  kami tidak  menyebarkan  undangan  karena  kami  hanya menyampaikan ditempat-tempat yang sering ditempati  masyarakat  berkumpul  seperti  kolong rumah, masjid ataupun pos ronda. Kalau narasumber,  konsumsi  dan  fasilitas  nanti  ada  saat musrenbangdes ’.
Kemudian  menurut  Makkulawu  selaku  Kepala  Dusun Lebba E mengungkapkan bahwa:
‘ Kalau  diwilayah  dusun  saya,  persiapan  teknisnya hanya  langsung  diumumkan  ataupun  langsung dilaksanakan  ketika  melihat  masyarakat  sedang berkumpul ’.
Berdasarkan analisis data bahwa dalam pengorganisasian  musrenbangdes  di  Desa  Timus  belum dilakukan secara efektif, hal ini disebabkan adanya salah satu  dusun  yang  tidak  melakukan  kegiatan  musyawarah pada  tingkat  dusun.  Dalam  penelitian  yang  dilakukan oleh  Fadil  (2013)  bahwa  dalam  pengaturan  jadwal, agenda dan waktu pelaksanaan  Musrenbangkel  Kotabaru Tengah  tim  pelaksanan  Musrenbang  hanya  melaku  kan koordinasi  dengan  pemerintah  kelurahan.  Tim  pelaksana Musrenbangkel  melibatkan  masyarakat  setelah  jadwal, agenda  dan  tempat  Musrenbangkel  Kotabaru  Tengah ditetapkan.
2. Kajian desa secara partisipatif
Dalam  tahap  kajian  desa  secara  partisipatif  dilakukan dengan  masyarakat  setempat  dengan  mengkaji  segala potensi  yang  ada  serta  permasalahan  yang  dihadapi  oleh desa.
Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Firdaus  selaku Kepala Desa Timusu bahwa:
‘ Untuk  mensosialisasikan  mengenai  kondisi  situasi desa,  kami  sebagai  aparat  desa  melakukannya ditingkat  dusun  ,selanjutnya  kepala  dusun  yang mensosialisasikan  kepada  masyarakat  diwilayah dusunnya  dengan  cara  menyampaikannya  di  tempat umum  misalnya  mengumumkan  dimesjid  atau  tudang sipulung di pos ronda untuk membicarakan masalah- masalah apa saja dihadapi desa Timusu ’.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
Berdasarkan  apa  yang  diungkapkan  di  atas  bahwa untuk  melaksanakan  pengkajian  desa  secara  partisipatif kepala  desa  mendelegasikannya  kepada  tiap-tiap  kepala dusun untuk dilaksanakan pada setiap dusunnya.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Hasanuddin sebagai Kepala Dusun Kacimpang mengatakan bahwa:
‘ Kami menyampaikannya kepada masyarakat mengenai  kondisi  dusun  dan  menjelaskan  masalah- masalah  prioritas  contohnya  di  dusun  kacimpang  ini potensi  yang  dimiliki  adalah  hasi  perkebunan  dan pertanian  jadi  dijelaskan  apa  saja  yang  diperlukan unutk meningkatkan hasil perkebunan dan pertanian ’. Selanjutnya  Makkulawu  sebagai  Kepala  Dusun  Lebba E bahwa:
‘ Sosialisasi  tingkat  dusun  disampaikan  dengan  jelas kemudian  mempertimbangkan  usulan-usulan  yang disampikan  oleh  masyarakat  karena  jangan  sampai usulannya bersifat pribadi atau hanya menguntungkan  dirinya  sendiri.  Jadi  kita  melakukan pemeriksaan terhadap usulan yang disampaikan ’. Kajian  desa  secara  partisipatif  yang  dilakukan  pada Timusu  telah  dilaksanakan  dengan  baik,  hal  ini dibuktikan dengan adanya 54 permasalahan pada wilayah Desa  Timusu  yang  berdasarkan  telaah  dokumen  penulis anggap  sudah  disusun  berdasarkan  masing-masing kebutuhan  setiap  dusun  pada  wilayah  Desa  Timusu.  Hal ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Ismiyana  (2018)  bahwa  dalam  pelaksanaan  musyawarah perencanaan  pembangunan  (Musrenbang)  desa  belum berjalan  dengan  efektif  hal  ini  disebabkan  masih kurangnya  partisipasi  masyarakat  dalam  mengikuti kegiatan musyawarah dan masyarakat.
3. Penyusunan draf rancangan awal RKP Desa Dalam tahapan  penyusunan draf rancangan awal  RKP Desa  dilakukan  dengan  mengkaji  ulang  dokumen  RPJM Desa  serta  mengkaji  data/informasi  mengenai  program dan anggaran daerah kemudian menyusun draf rancangan awal  RKP  Desa  dengan  mengacu  pada  RPJM  Desa  dan program dan anggaran daerah.
Sebagimana  yang  diungkapkan  oleh  Firdaus,  S.Sos selaku kepala Desa Timusu bahwa:
‘ Begini  draf  awal  RKP  desa  Timusu  itu  disusun berdasarkan  rekap  data  yang  ada  dalam  RPJMDes kemudian kami mempertimbangkannya dengan melihat  masalah-masalah  dan  potensi  apa  saja  yang dimiliki oleh desa Timusu ’.
Berdasarkan apa  yang diungkapkan di atas  bahwa tim peyusun  melakukan  penyusunan  draf  awal  RKPDes berdasarkan  apa  yang  disampaikan  oleh  masyarakat tingkat dusun dengan dengan mengacu pada RPJMDes.
Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Hasanuddin selaku Dusun Kacimpang bahwa:
‘ Draf awal RKPDesnya saya melihat bahwa itu telah menampung  seluruh  masukan  yang  didapatkan  pada saat  musyawarah  dusun  dan  ketikan  pelaksanaa musrenbangdes masukan ini nantinya dipaparkan lagi untuk diurut berdasarkan tingkat kebutuhan ’.
Penyusunan  draf  awal  rancangan  RKPDes  telah dilakukan dengan baik karena mempertimbangkan usulan yang  didapat  dari  masyarakat  serta  merujuk  kepada
dpkumen  RPJMDes  yang  telah  ditetapkan  bersama dengan  BPD.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Widia  et  al.  (2015)  bahwa  hasil  dari usulan-usulan  yang  diaspirasikan  masyarakat  dalam Musrenbang  Desa  Kertomulyo,  yang  kemudian  disaring oleh  Kepala  Desa  dan  Anggota  BPD  tentang  apa  saja yang  sangat  perlu  dipilih  prioritas  utama  dalam pembangunan desa.

## B. Pelaksanaan  Musrenbangdes
Dalam pelaksanaan musrenbangdes terdiri empat tahap antara  lain  diskusi  panel  narasumber,  pemaparan  dan pembahasan draf rancangan awal RKP desa, penyepakatan prioritas kegiatan sektor/urusan pembangunan, serta musyawarah penentuan tim delegasi. 1. Diskusi panel narasumber
Dalam  tahap  diskusi  panel  narasumber,  dilakukan bergantian oleh kelompok perwakilan yang menyampaikan  usulan  dan  kepala  desa  memaparkan evaluasi  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKPDes)  dan perkiraan Alokasi Dana Desa (ADD).
Berdasarkan  yang  diungkapkan  oleh  Firdaus,  S.Sos Kepala Desa Timusu bahwa:
‘ Evaluasinya itu kita mengadakan kembali musyawarah dengan mengundang seluruh masyarakat  desa  Timusu  untuk  membicarakan RKPDes agar dievaluasi oleh tim penyusun ’.
Menurut Hasanuddin selaku Kepala Dusun Kacimpang mengungkapkan bahwa:
‘ Dana desa dialokasikan tidak sama rata pada setiap dusun  tergantung  kebutuhannya  karena  itu  kan konsultan  yang  menentukan  bahwa  yang  diusulkan sekian  anggarannya.  Jadi  kita  dari  dusun  hanya mengusulkan  saja  bahwa  ini  yang  dibutuhkan  di dusun ’.
Kemudian  Makkulawu  selaku  Kepala  Dusun  Lebba  E mengungkapkan bahwa:
‘ Saat  pelaksanaan  diskusi  kita  menentukan  kriteria- kriteria  umum  atau  yang  dianggap  menjadi  masalah umum  yang  nantinya  akan  dimasukkan  dalam  skala prioritas ’.
Lebih  lanjut  Ahmad  selaku  Kepala  Dusun  Timusu mengungkapkan bahwa:
‘ Dana  desa  dialokasikan  berdasarkan  kebutuhan pembangunan  tiap-tiap  dusun,  namun  kepastian mengenai dana desa akan diketahui setelah anggaran pemerintah telah dikeluarkan ’.
Diskusi akan berjalan dengan lancar ketika peserta dan narasumber  menyampaikan  dengan  jelas  dan  peserta menanggapi  apa  yang  disampaikan  oleh  narasumber. Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Azhar  (2015) Peran  masyarakat hanya  sebagai obyek  masyarakat yang didengar pendapatnya  lalu disimpulkan, rakyat telah  ikut berpartisipasi  dan  lembaga  negara  telah  memenuhi kewajibannya.  Namun  pada  tangga  informasi  rakyat hanya diberi tahu akan tetapi tidak peduli  masyarakat itu memahami.
Berdasarkan  hasil  analisis  data  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  diskusi  panel  narasumber  telah  dilakukan dengan  baik.  Hal  ini  dikarenakan  setiap  narasumber
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
menjelaskan  substansi  materi  yang  dibahas  dan  kepala desa  juga  menjelaskan  mengenai  evaluasi  dari  RKPDes serta perkiraan alokasi dana desa.
2. Pemaparan  dan  pembahasan  draf  rancangan  awal RKP Desa
Dalam  tahap  pemaparan  dan  pembahasan  draf rancangan  awal  RKP  Desa  yang  lebih  sering  dilakukan oleh  sekertaris  desa  untuk  didiskusikan  bersama  guna memperoleh  data  ataupun  informasi  sebagai  bahan verifikasi  dari  isi  rancangan  awal  Rencana  Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Berdasarkan yang diungkapkan  oleh  Firdaus,  S.Sos  selaku  selaku  Kepala Desa Timusu pada Rabu bahwa:
‘ Pemaparannya itu dilakukan dengan cara membacakan  isi  dari  rancangan  RKPDes  kepada peserta  musrenbang supaya peserta  mengetahui  apa- apa saja yang menjadi isi dari rancangan awal ini ’. Kepala desa dan sekretaris Desa Timusu  memaparkan dengan  jelas  dan  membacakan  isi  rancangan  awal Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) sesuai dengan masukan  dan  kebutuhan  yang  disampaikan  oleh  peserta musrenbangdes.
Sejalan  dengan  yang  disampaikan  oleh  Wardiman selaku Ketua BPD bahwa:
‘ Ya,  saya  melihat  pemaparan  rancangan  awal RKPDes  itu  telah  memuat  aspirasi  dari  masyarakat karena  kami  selaku  BPD  datang  langsung  pada pelaksanaan  kegiatan  musrenbang  dan  sebelum kegiatan ini dilaksanakan memang telah disampaikan sebelumnya jadi masyarakat bisa datang menyampaikan  aspirasinya  dan  semua  aspirasinya ditampung ’.
Menurut Burchell dan Cook (2011) dalam Sulaiman et al.  (2015)  bahwa  meningkatkan  komunikasi  dengan menggunakan  strategi  dialog  dari  stakeholder  dan organisasi  untuk  lebih  terbuka  dan  transparan  terhadap publik  yang  terkena  dampak  kegiatan  organisasi. Pemaparan  dan  pembahasan  yang  dilakukan  pada  desa Timusu telah dilakukan dengan baik. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2021) pelaksanaan  musrenbang  terhambat  karena  adanya masyarakat  yang  hanya  menyelesaikan  Pendidikan sekedar  sampai  sekolah  dasar    atau  menengah  dan sebagian yang buta huruf  sehingga mereka tidak mampu memhami permasalahan yang akan dibahas akan tetapi di Desa  Sipodeceng  akan  terjun  kelapangan    untuk melakukan  sosialisasi  mengenai  rencana  pembangunan dan  memberikan  pemahaman  kepada  masarakat  yg kurang memahami .
Berdasarkan  analisis  data  yang  dilakukan  penyampian mengenai draf rancangan awal RKPDes sudah disampaikan dengan cara dibacakan dengan  jelas  kepada para peserta dalam forum musrenbangdes.
3. Penyepakatan prioritas kegiatan sektor/urusan pembangunan desa Dalam tahap penyepakatan prioritas kegiatan sektor/urusan  pembangunan  daerah,  memuat  program- program prioritas  yang akan diusulkan pada  musrenbang kecamatan  maka  dari  itu  peserta  dalam  musrenbangdes
memberikan  masukan  agar  supaya  program  prioritas  ini terurut dengan baik.
Berdasarkan  yang  disampaikan  oleh  Firdaus,  S.Sos selaku Kepala Desa Timusu bahwa:
‘ Saya  rasa  peserta  itu  sangat  aktif  yah  dan  mereka sangat  antusias  mengikuti  kegiatan  musrenbang, meskipun  terdapat  perubahan  dalam  rencana  kerja pemerintah desa ’.
Membuat  kesepakatan  mengenai  sektor  atau  urusan pembangunan  yang  akan  dilakukan  di  desa  memang diperlukan  keaktifan  para  peserta  agar  yang  menjadi program  prioritas yang terurut dengan jelas.
Sesuai  yang  disampaikan  Hasanuddin  selaku  Kepala Dusun Kacimpang bahwa:
‘ Menurut  saya  hasilnya  sudah  bagus  karena  setiap masukan yang disampaikan oleh peserta musrenbangdes  ditampung  oleh  tim  penyelenggara. Contohnya  pada  saat  musrenbangdes  itu  masyarakat memberikan  usulan  pengadaan  tempat  sampah karena  pengelolaan  sampah  didesa  timusu  belum efektif  dan  pada  APBDes  usulan  ini  sudah dianggarkan ’.
Lebih  lanjut  Makkulawu  selaku  Kepala  Dusun  Lebba E mengungkapkan bahwa:
‘ Untuk hasil penyepakatannya saya rasa sudah cukup bagus  karena  setiap  usulan  yang  diberikan  tetap dipertimbangkan  dan  dinilai  apakah  usulan  tersebut tidak bersifat pribadi ’.
Kemudian  Ahmad  selaku  Kepala  Dusun  Timusu  pada Rabu, mengungkapkan  bahwa:
‘ Saya kira sudah bagus karena rencana kerja diubah berdasarkan  kebutuhan  seluruh  masyarakat  Desa Timusu ’.
Berdasarkan  hasil  analisis  data  bahwa  penyepakatan prioritas kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik karena penyepakatan  yang  dilakukan  pada  musrenbagdes,  baik itu  masyarakat,  perwakilan  ataupun  perangkat  desa sendiri  menyepakati  prioritas-prioritas  secara  bersama. Peserta juga mengambil dokumentasi terhadap penyepakatan  prioritas  yang  dituliskan.  Hal  ini  sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu (2015) bahwa  Musrenbang Kecamatan Senapelan  bukan merupakan  usulan  prioritas  yang  dapat  muncul  dengan tiba-tiba,  atau  “ usulan  titipan” pihak  kepentingan tertentu.
4. Musyawarah penentuan tim delegasi desa Dalam  tahap  musyawarah  penentuan  tim  delegasi sesuai  kriteria  serta  melihat  kemampuan  yang  dimiliki oleh  para  tim  delegasi  agar  setiap  bidang  yang  menjadi tanggungjawabnya  dapat  disampaikan  dengan  baik  pada musrenbang kecamatan.
Hal  yang  disampaikan  oleh  Firdaus  selaku  Kepala Desa Timusu bahwa:
‘ Untuk  kriterianya  itu  kami  lakukan  di  akhir  atau setelah proses pembahasan RKPDes telah selesai tapi kami di Desa Timusu telah memiliki tim delegasi yang mewakili  setiap  tahunnya.  Adapun  penyepakatannya itu mereka di buatkan SK Kepala Desa ’.
Adapun  yang  disampaikan  oleh  Hasanuddin  sebagai Kepala Dusun Kacimpang bahwa:
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
‘ Menurut  saya  sudah  bagus  karena  yang  dipilih menjadi  tim  delegasi  adalah  orang-orang  yang berpotensi dibidangnya ’.
Hal  yang  sama  juga  disampaikan  oleh  Wardiman selaku ketua BPD Desa Timusu:
‘ Selama  saya  menjabat  sebagai  ketua  BPD  saya melihat  tim  delegasi  yang  dibentuk  oleh  pemerintah desa  yah..alhamdulilah  sudah  cocok  dan  sesuai dengan kemampuannya ’.
Menurut  Bungin  (2008)  dalam  Sulaiman  et  al.  (2015) bahwa  peran  adalah  aspek  dinamis  dari  kedudukan (status)  seseorang  di  dalam  kelompok  pengurus,  aktivis pejabat  dan  sebagainya  dan  menyangkut  perilaku  yang penting di dalam struktur sosial masyarakat. Berdasarkan analisis  data  yang  dilakukan  dapat  dikatakan  bahwa penentuan  tim  delegasi  di  Desa  Timusu  Kecamatan Liliriaja  Kabupaten  Soppeng  telah  dilaksanakan  dengan baik,  hal  ini  dikarenakan  tim  delegasi  ini  dipilih berdasarkan kesepakatan bersama dalam musrenbangdes C. Pasca Musrenbangdes
Ada  dua  tahapan  dalam  pasca  musrenbangdes  antara lain perumusan hasil musrenbangdes dan pembekalan tim delegasi desa.
1. Perumusan hasil musrenbangdes
Dalam  tahap  perumusan  hasil  musrenbangdes,  akan menjadi  keputusan  kepala  desa  bersama  dengan  BPD dalam  kegiatan  ini  tim  penyusun  RKPDes  membuatkan tabel  yang  memuat  seluruh  program  prioritas  masalah yang dibahas dalam musrenbangdes.
Berdasarkan  yang  disampaikan  oleh  Firdaus,  S.Sos selaku Kepala Desa Timusu bahwa:
‘ Penyepakatannya itu bukan berdasarkan kepala desa saja  tapi  ini  menjadi  keputusan  kepala  desa  yang disetujui  oleh  BPD  yang  kemudian  akan  menjadi Perdes  untuk  pelaksaan  satu  tahun  kegiatan kedepannya ’.
Lebih  lanjut  Wardiman  selaku  Ketua  BPD  Desa Timusu menyampaikan bahwa:
‘ Iya,  penyusunan  tabel  prioritas  masalah  sesuai degan  apa  yang  diusulkan  masyarakat  pada  saat musrenbangdes  kemudian  yang  diusulkan  memang diurut  berdasarkan apa yang paling dibutuhkan desa karena kan  semua usulan  nanti tidak diterima  semua hanya ada beberapa ’.
Kemudian H. Hasriadi, S.Pd., M.Si selaku wakil ketua BPD Desa bahwa:
‘ Saya  rasa  sudah  bagus  seperti  yang  saya  katakan bahwa  ini  dipaparkan  dengan  jelas  oleh  Sekretaris Desa  jadi  dilihat  langsung  oleh  peserta  sebelum menjadi draf final RKPDes ’.
Penysunan  tabelnya  berdasarkan  hasil  dari  tim verifikasi  karena  semua  input-input  yang  disampaikan oleh  masyarakat  ditampung  kemudian  di  ranking  dalam blangko  prioritas  oleh  tim  verifikasi  berdasarkan  RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang ada’.
Perumusan hasil musrenbangdes Timusu telah dilakukan  dengan  baik  dan  efektif.  Hal  ini  dikarenakan rumusan  RKPDes  memuat  masalah  prioritas  yang berjumlah  15  kegiatan  yang  berdasarkan  pada  kriteria prioritas  serta  memuat  daftar  kegiatan  Percepatan
Infrastruktur  Kecamatan  (PIK).  Dalam  penelitian  yang dilakukan  Almas  &  Pesoth  (2012)  bahwa  hasil musrenbang kelurahan malalayang satu telah menghasilkan  naskah  kesepakatan  musrenbang  yang berisikan secara garis  besar  butir-butir kesepakatan  yang dicapai  dan  telah  ditandatangani  oleh  semua  peserta musrenbang.
2. Pembekalan tim delegasi data Dalam  tahap  pembekalan  tim  delegasi  desa  diberikan pelajaran  mengenai  penyampaian  program  prioritas masalah  yang  terdiri  dari  infrastruktur,  ekonomi  dan pendidikan melalui kegiatan belajar bersama.
Berdasarkan  yang  disampaikan  oleh  Firdaus,  S.Sos selaku Kepala Desa Timusu bahwa:
‘ Untuk  tim  delegasi  kami  pilih  6  orang  berdasarkan bidang-bidangnya  kemudian  di  SK-kan  untuk  dikirim pada  musrenbang  kecamatan.  Pembekalannya  tidak perlu  lagi  karena  mereka  adalah  tim  yang  setiap tahunnya dikirim untuk musrenbang kecamatan ’.
Hal  yang  sama  hal  yang  sama  disampaikan  oleh Wardiman Ketua BPD Desa Timusu bahwa:
‘ Iya,  karena  tim  delegasi  ini  kan  dari  awalnya mengikuti  kegiatan  musrenbang  dan  mereka  adalah orang-orangnya ji juga desa. Jadi sudah berpengalaman  memang  dan  tidak  perlu  dibekali lagi ’.
Tim delegasi dipilih diakhir acara  musrenbangdes dan dibekali  melalui  kegiatan  belajar  bersama.  Aspirasi masyarakat    disampaikan  melalui  tim  delegasi  atau utusan,  para  delegator  (utusan)  telah  dipilih  melalui musrenbangdes, tugas dari para utusan adalah menyampaikan    dan    mengawal  program  pembangunan Desa  untuk  dijadikan  program  pembangunan  yang  akan di  usulkan    kembali  pada  tahap  Musrenbang  Kabupaten. Imtihan  et  al.  (2017).  Berdasarkan  analisis  data  yang dilakukan  mengenai  pembekalan  tim  delegasi  yang  akan mewakili  Desa  Timusu  bahwa  pembekalan  tim  delegasi tidak dilakukan karena menganggapnya telah berpengalaman.

## IV. KESIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  dalam  pra musrenbangdes  yang  terdiri  dari  pengorganisasian musrenbangdes,  kajian  desa  secara  partisipatif  dan penyusunan draf rancagan awal RKP belum dilaksanakan dengan efektif dikarenakan ketua tim penyelenggara yaitu kepala  desa  tidak  terlalu  memperhatikan  pelaksanaan musyawarah pada tingkat dusun karena salah satu dusun di  dalamnya  yaitu  Dusun  Timusu  tidak  melakukan musyawarah  tingkat  dusun.  Selanjutnya,  Pelaksanaan musrenbangdes  sudah  efektif  hal  ini  dikarenakan  dalam diskusi  panel  narasumber,  pemaparan  dan  pembahasan mengenai  daraf  rancangan  awal  RKPDes,  penyepakatan prioritas  kegiatan  sektor  urusan  dan  musyawarah penentuan tim delegasi desa telah dilakukan dengan baik berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh. kemudian pasca  musrenbangdes  menurut  peneliti  belum  terlalu efektif  ditinjau  dari  pembekalan  tim  delegasi  yang mewakili  pada  musrebang  tingkat  kecamatan.  Hal  ini dikarenakan  pihak  desa  berasumsi  bahwa  tim  delegasi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
yang  mereka  kirim  sudah  berpengalaman.  Adapun  saran dalam  penelitian  ini  bahwa  sebelum  pelaksanaan musrenbangdes  tim  ketua  penyelenggara  memperhatikan dan  mengawasi  serta  menginstruksikan  kepada  tiap-tiap kepala  dusun  untuk  melakukan  musyawarah  ditingkat dusun  agar  pendekatan  pembanguan  secara bottom-up terlaksana  dengan  efektif.  Kemudian  bagi  peneliti dipandang  perlu  untuk  meningkatkan  pelaksanaan musrenbangdes  dengan  cara  lebih  memfasilitasi  peserta musrenbangdes  karena  partisipasi  masyarakat  di  Desa Timusu  sangat  besar  ketika  pelaksanaan  musrebangdes. Serta  akan  lebih  baik  ketika  pasca  musrenbangdes  yaitu setelah  tim  delegasi  memiliki  SK  dilakukan  kegiatan belajar bersama karena meski mereka telah berpengalaman  menjadi  tim  delegasi  akan  tetapi  pada musrenbang  kecamatan  setiap  tim  delegasi  yang  berasal dari  desa/kelurahan  lain  juga  akan  mempertahankan prioritas wilayahnya dengan alasan-alasan yang kuat.

## D AFTAR P USTAKA
Almas,  R.  R.,  &  Pesoth,  W.  F.  (2012).  Efektifitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)  Tingkat  Kelurahan  di  Kota  Manado (Studi Kasus di Kelurahan Malalayang I Kecamatan Malalayang). Jurnal Ilmu Administrasi , 8 (2), 1–6.
Asasandi,  I.  G.  N.  A.,  &  Afzal,  M.  (2019).  Partisipasi Masyarakat  Desa  Belanting  Dalam  Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Pada Penyusunan  Rencana  Kerja  Pemerintahan  Desa. GARA , 13 (1), 115–119. https://doi.org/https://doi.org/10.35327/gara.v13i1. 70 Azhar,  F.  (2015).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)  di  Kelurahan  Pegirian  Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Kebijakan Dan Manajemen Publik , 3 (2), 63–70.
Bria, A. L. (2019). Dinamika Politik Dalam Pelaksanaan Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa (Musrenbangdes)  (Studi  Penelitian  Di  Desa Umatoos,  Kecamatan  Malaka  Barat,  Kabupaten Malaka). Jurnal  Poros  Politik , 1 (2),  31–35. https://doi.org/https://doi.org/10.32938/jppol.v1i2.4 57
Eka,  E.,  Astuti,  W.,  &  Aguswan,  A.  (2021).  Penguatan Kelembagaan  Desa  dalam  Musyawarah  Rencana Pembangunan  Desa  (Musrenbangdes  Tahun  2021) di  Kabupaten  Kampar  Provinsi  Riau. Journal  of Election  and  Leadership  (JOELS) , 2 (2),  1–10.
https://doi.org/https://doi.org/10.31849/joels.v2i1.7
562
Fadil, F. (2013). Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah perencanaan Pembangunan Di
Kelurahan  Kota  Baru  Tengah. Jurnal  Ilmu  Politik Dan Pemerintahan Lokal , 2 (2), 256.
Fahmi,  M.,  Syafril,  Mohdari,  Fadilah,  N.  R.,  &  Yuliani. (2022).  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan Kinerja  Kepala  Desa  Sungai  Musang  Tahun  2021.
Jurnal Bangun Abdmas , 1 (2), 71–75.
https://doi.org/https://doi.org/10.56854/ba.v1i2.114 Handayani,  R.  (2021).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Musyawarah  Perencanaan  Paembangunan  Di  Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti. OSF Preprints , 1– 7. https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/z754 m
Imtihan,  H.,  Wahyunadi,  W.,  &  Firmansyah,  F.  (2017).
Studi  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Gunungsari Kabupaten  Lombok  Barat. Jurnal  Ekonomi  Islam Al-Amwal , 6 (1), 1–16. http://jurnal.stei-iqra- annisa.ac.id/index.php/al-amwal/article/view/55 Ismiyana.  (2018). Efektivitas  Pelaksanaan  Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang)  Di Desa  Dongkalaea  Kecamatan  Wawoni  Utara Kabupaten Konawe Kepualauan . 1–10. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33772/rzp.v4i2.3 941 Kurniawati,  I.  P.,  &  Eprilianto,  D.  F.  (2022).  Analisis Pelaksanaan Musrenbang Desa Terhadap
Peningkatan  Pembangunan  Di  Desa  Gayam Kabupaten  Kediri. Publika , 10 (2),  441–456. https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v10 n2.p441-456
Martha,  E.,  &  Kresno,  S.  (2017). Metode  Penelitian
Kualitatif . Rajawali.
Napitupulu,  H.  M.  (2015).  Efektivitas  Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Tahun 2013. JOM FISIP , 2 (2), 1–15. https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3 19222 Nurdin,  M.  Y.  (2022).  Peran  Pemerintah  Desa  Untuk Meningkatkan Partisipsi Masyarakat Dalam Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Di  Desa Carawali. OSF Preprints , 1–11. https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/5dp6 w
Prasetyo,  K.  T.,  Surya,  I.,  &  Hasanah,  N.  (2018). Efektivitas  Pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan  Tingkat  Desa  Dalam  Pembangunan Fisik  Di  Desa  Muarawis  Kecamatan  Muara  Wis Kabupaten  Kutai  Kartanegara. EJournal  Ilmu Pemerintahan , 6 (4), 2041–2054.
Ratri, V. A. (2021). Kelemahan Pemerintah Desa Dalam Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
(Musrembang)  Di  Desa  Tonrongnge  Kecamatan Baranti  Kabupaten  Sidenreng  Rappang. OSF
Preprints , 1–8. https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/q2y4
5
Sudianing, N. K., & Ardana, D. M. J. (2022). Efektivitas Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa (Musrenbangdes)  Di  Masa  Pandemi  Covid19  Di Desa  Padangbulia  Kecamatan  Sukasada. Locus Majalah
Fisip , 14 (2), 100–115. https://doi.org/https://doi.org/10.37637/locus.v14i2.
1024
Sudirman. (2017). Desa Timusu Jadi yang Terbaik dalam
https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i2.2047 © 2022 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
Pelaksanaan Musrenbang
di
Soppeng . https://makassar.tribunnews.com/2017/03/08/desa- timusu-jadi-yang-terbaik-dalam-pelaksanaan- musrenbang-di-soppeng Sulaiman,  A.  I.,  Lubis,  D.  P.,  Susanto,  D.,  & Purnaningsih,  N.  (2015).  Komunikasi  Stakeholder
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Mimbar , 31 (2), 367–378. https://doi.org/https://doi.org/10.29313/mimbar.v31 i2.1467 Widia,  D.  E.,  Adnan,  M.,  &  Manar,  D.  G.  (2015).
Pelaksanaan Pra dan Pasca Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  Desa  Kertomulyo Kecamatan  Margoyoso  Kabupaten  Pati. Journal  of Politic  and  Government  Studies , 5 (1),  121–130. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/ view/10369