## TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT DI BAITUL MAL ACEH: ANALISIS PERSEPSI MUZAKKI
Mahda Yusra 1 , Muhammad Haris Riyaldi * 2
1 Universitas Syiah Kuala Email: mahdayusra18@gmail.com
2 Universitas Syiah Kuala
Email: harisriyaldi@unsyiah.ac.id

## Abstract
Transparency and accountability are very important in the management of zakat. This study describes the perception of muzakki to determine the level of transparency and accountability of Baitul Mal Aceh in managing zakat. Data collection was carried out using a questionnaire instrument which was distributed to 100 muzakki. The results of the descriptive analysis show that the transparency and accountability of zakat management are categorized as good. This means  that  muzakki  assesses  that  the  management  of  zakat  in  Baitul  Mal  Aceh  has implemented transparency and accountability properly. The level of transparency of the Aceh Baitul Mal is considered good due to efforts to convey information about zakat management through the mass media. Meanwhile, the level of accountability is good due to the perception of muzakki who assess the zakat payment system in Baitul Mal Aceh as easy to implement and an  accurate  zakat  management  policy. Baitul  Mal  Aceh  should  provide  a  menu  of  financial report information with easy navigation for muzakki to find access.

## Keywords: transparency, accountability, zakat management institutions

## Abstrak
Transparansi  dan akuntabilitas  sangat  penting  diterapkan  dalam  tata  kelola  zakat. Penelitian ini  mendeskripsikan  persepsi  muzakki  untuk  mengetahui  tingkat  transparansi  dan akuntabilitas Baitul Mal Aceh dalam mengelola zakat. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan  instrumen  kuesioner  yang  dibagikan  kepada  100  muzakki.  Hasil  analisis deskriptif  menunjukkan  bahwa  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  zakat dikategorikan  sudah  baik.  Artinya  muzakki  menilai  bahwa  pengelolaan  zakat  di  Baitul  Mal Aceh  telah  mengimplementasikan  transparansi  dan  akuntabilitas  dengan  baik.  Tingat transparansi  Baitul  Mal  Aceh  dinilai  baik  disebabkan  upaya  penyampaian  informasi pengelolaan  zakat  melalui  media  massa.  Sedangkan  tingkat  akuntabilitas  baik  disebabkan persepsi  muzakki  yang  menilai  sistem  pembayaran  zakat  di  Baitul  Mal  Aceh  mudah dilakukan  dan  kebijakan  pengelolaan  zakat  yang  sudah  akurat.  Baitul  Mal  Aceh  sebaiknya menyediakan menu informasi laporan keuangan dengan navigasi yang mudah bagi muzakki untuk menemukan aksesnya.
Kata kunci: transparansi, akuntabilitas, lembaga pengelola zakat

## PENDAHULUAN
Zakat merupakan sebuah mekanisme distribusi kekayaan dari kaum aghniya (golongan kaya)  kepada  para dhuafa yakni  golongan  fakir  dan  miskin  (Huda,  2012).  Dengan  adanya
zakat,  harta  tidak  menumpuk  pada  golongan  tertentu  saja,  tetapi  mengalir  dan  beredar  di tengah masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan kekayaan yang besar antara golongan kaya dan miskin.
Dalam  mengoptimalkan  fungsi  pengelolaan  zakat,  dibentuklah  amil  sebagai  petugas yang bertanggung jawab mengelola zakat. Secara umum tugas amil dalam sistem pengelolaan zakat  adalah  mengambil  harta  zakat  dari  orang-orang  kaya  yang  memenuhi  syarat  menjadi muzakki , selanjutnya membagikan harta zakat kepada fakir miskin dan golongan yang berhak menerima zakat disebut mustahik (Luthfi, 2018).
Pada  masa  permulaan  Islam  berkembang  di  Indonesia,  pengelolaan  zakat  dilakukan secara individu ataupun sekelompok masyarakat. Seiring perkembangan waktu para ulama di dunia  termasuk  Indonesia  sepakat  bahwa  pengelolaan  zakat  sebaiknya  dijalankan  oleh institusi  formal  di  bawah  pemerintah.  Dengan  demikian  diharapkan  efektifitas  pengelolaan dapat lebih optimal (Hafidhuddin, 2004).
Di  Indonesia  spirit  pengelolaan  zakat  oleh  negara  dimulai  pada  tahun  1968  dengan dibentuknya  Badan  Amil  Zakat,  Infak  dan  Sedekah  (BAZIS).  Pada  masa  reformasi  lahirlah Undang-undang  tentang  pengelolaan  zakat,  yaitu  Undang-Undang  No.38  Tahun  1999  yang dilatarbelakangi  oleh  upaya  mendorong  kesejahteraan  sosial  dan  perekonomian  bangsa (Ngasifudin,  2015).  Pada  tahun  2011,  UU  No.38  Tahun  1999  ini  direvisi,  kemudian digantikan  dengan  UU  No.  23  Tahun  2011.  Di  dalam  UU  No.  23  Tahun  2011  ini  dengan tegas dinyatakan bahwa di Indonesia terdapat dua jenis lembaga pengelola zakat yaitu: Badan Ami Zakat Nasional (BAZNAS)  sebagai lembaga zakat  yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)  sebagai lembaga zakat  yang dibentuk oleh masyarakat.  UU ini mengamanatkan  bahwa  kedua  jenis  lembaga  pengelola  zakat  tersebut  harus  dapat berkontribusi  pada  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  baik  BAZ maupun LAZ harus mengimplementasikan tata kelola yang baik dalam pengelolaan zakat.
Tata kelola zakat yang baik sangat berkorelasi positif dengan kerpercayaan masyarakat. Jika  tata  kelola  zakat  lemah,  maka  dapat  menimbulkan  kekecewaan  dan  hilangnya kepercayaan  kepada  lembaga  zakat,  bahkan  berdampak  kepada  keraguan  masyarakat terhadap  peran  zakat  itu  sendiri  (Qaradhawi,  2005).  Oleh  karena  itu,  sebagai  dana  publik yang berpotensi mengatasi permasalahan fakir miskin, zakat harus dikelola secara transparan dan  akuntabel.  Terlaksananya  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  setiap  aktivitas pengelolaan  zakat  dapat  menjaga  dan  meningkatkan  kepercayaan  muzakki  kepada  lembaga pengelola  zakat.  Sedangkan  kepercayaan  muzakki  kepada  lembaga  zakat  menjadi  penentu minat muzakki untuk membayarkan zakatnya (Nurfadhilah, 2019).
Selain  berpengaruh  pada  kepercayaan  muzakki,  transparansi  dan  akuntabilitas pengelolaan  zakat  juga  berkorelasi  dengan  kinerja  penerimaan  zakat.  Lembaga  pengelola zakat  yang  menerapkan  transparansi  dan  akuntabilitas  mengalami  penerimaan  zakat  yang semakin  meningkat  setiap  tahun.  Namun,  untuk  memastikan  tingkat  transparansi  dan
akuntabilitas  sebuah  lembaga  zakat  pada  saat  ini  belum  ada  alat  ukur  standar  yang  relevan (Puskas  BAZNAS,  2019).  Penelitian  terdahulu  menunjukkan  bahwa  transparansi  dan akuntabilitas  lembaga  zakat  diukur  dengan  beragam  cara.  Nurfadhilah  (2019)  dan  Karim (2019)  mengukur  transparansi  dan  akuntabilitas  lembaga  zakat  melalui  pengungkapan laporan  keuangan  melalui website resmi  lembaga  zakat.  Indrarini  (2017)  melakukan wawancara  kepada  muzakki  untuk  mengetahui  tingkat  transparansi  dan  akuntabilitas  pada Unit  Pengumpul  Zakat  (UPZ).  Sedangkan  Lilianita  (2019)  mengukur  transparansi  dan akuntabilitas 2 (dua) lembaga zakat di Kota Bogor dengan mendeskripsikan persepsi muzakki melalui pengolahan data kuesioner.
Sebagai  salah  satu  lembaga  zakat  di  Indonesia,  Baitul  Mal  yang  berkedudukan  di Provinsi Aceh  berupaya menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem tata kelola zakat.  Setiap  tahun  Baitul  Mal  Aceh  menjalankan  program  sosialisasi  zakat,  baik  melalui melalui  media  cetak  maupun  media  elektronik  (Suriani,  2020).  Baitul  Mal  Aceh  juga menerapkan  kemajuan  teknologi  informasi  dalam  sosialisasi  tersebut  dalam  bentuk penyediaan  informasi  pengelolaan  zakat  melalui website dan  media  sosial.  Pada  website Baitul Mal Aceh tersedia informasi laporan tahunan pengelolaan zakat dan berita Baitul Mal lainnya.  Sedangkan  sosial  media  yang  digunakan  diantaranya  Twitter  dengan  akun @baitulmalaceh, Facebook dengan akun Baitul Mal Aceh and Instagram @baitul_mal_aceh (Baitul Mal Directory, 2017). Hasil dari upaya tersebut dapat ditunjukkan bahwa sejak tahun 2015,  penerimaan  zakat  di  Baitul  Mal  Aceh  terus  mengalami  peningkatan.  Tabel  1 menunjukkan  peningkatan  jumlah  penerimaan  zakat  seiring  dengan  meningkatnya  jumlah muzakki di Baitul Mal Aceh.
Tabel 1. Jumlah Muzakki dan Zakat Terhimpun di Baitul Mal Aceh
Tahun 2015-2019 Tahun Zakat Terhimpun (Rp) Pertumbuhan (%) Jumlah Muzakki 2015 27.312.498.281 - 6.161 2016 27.970.836.358 2,35 9.528 2017 53.427.890.289 47,65 23.584 2018 54.014.187.358 1,09 22.342 2019 59.370.837.204 9,02 22.635
Sumber: Directory Baitul Mal Aceh Tahun 2015-2018
Pada tahun 2015 jumlah muzakki di Baitul Mal Aceh berjumlah 6.161 orang dan zakat yang terhimpun Rp27.312.498.281. sedangkan tahun 2016 jumlah muzakki sedikit meingkat menjadi  9.528  orang  dan  zakat  terhimpun  Rp27.970.836.358.  Peningkatan  yang  sigifikan terjadi  sejak  tahun  2017,  dimana  jumlah  muzakki  mencapai  23.584  dan  zakat  terhimpun Rp53.427.890.289.  Realisasi  perhimpunan  ini  telah  melampaui  target  potensi  perhimpunan
zakat.  Selanjutnya  tahun  2018  dan  2019,  jumlah  muzakki  dan  zakat  terhimpun  secara konsisten mengalami peningkatan.
Besarnya  jumlah  penerimaan  zakat  di  Baitul  Mal  Aceh  salah  satu  bukti  penerapan transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  zakat  telah  dapat  menarik  minat  muzakki  untuk membayar zakat. Walaupun demikian, realisasi penghimpunan ini sebagian besar berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Adapun sebagian masyarakat yang bukan ASN ternyata masih menyalurkan zakat melalui tokoh-tokoh agama ataupun secara langsung kepada orang-orang yang  dianggap  berhak  menerima  zakat  (mustahik).  Bahkan  sebagian  masyarakat  ada  juga yang memilih untuk membayar zakat melalui lembaga zakat swasta (LAZ)  karena dianggap lebih  akuntabel  dan  profesional.  Adanya  ketimpangan  inilah  yang  menarik  minat  peneliti untuk  mengetahui  persepsi  muzakki  mengenai  transparansi  dan  akuntabilitas  Baitul  Mal Aceh.
Penelitian yang mengangkat implementasi transparansi dan akuntabilitas di Baitul Mal Aceh  telah  dilakukan  oleh  Halimah  (2017),  namun  sejauh  ini  pada  penelitian  sebelumnya tidak ditemukan analisis tingkat transparansi dan akuntabilitas Baitul Mal Aceh berdasarkan persepsi  muzakki.  Oleh  karena  itu,  artikel  ini  menganalisis  persepsi  muzakki  untuk mengetahui  tingkat  transparansi  dan  akuntabilitas  Baitul  Mal  Aceh  dalam  mengelola  zakat. Kandungan artikel ini diawali dengan pembahasan latar belakang permasalahan pada bagian pendahuluan,  dilanjutkan  dengan  tinjauan  literatur  yang  mengangkat  konsep  lembaga pengelola  zakat,  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  zakat.  Bagian  ketiga  dan keempat,  merincikan  metode  penelitian  dan  hasil  penelitian.  Selanjutnya  diakhiri  dengan kesimpulan.

## TINJAUAN LITERATUR

## Lembaga Pengelola Zakat
Peran penting lembaga pengelola zakat adalah menjalankan optimalisasi zakat sebagai mekanisme transfer kekayaan dari  golongan yang memiliki kelebihan aset  kepada golongan yang  mengalami  ketiadaan  dan  kekuranga  harta.  Berjalannya  mekanisme  zakat  ini  dapat mendatangkan ketenangan dan ketenteraman, bukan hanya kepada  penerimanya, tetapi juga kepada pembayar  zakat,  disebut  juga  muzakki  (Bua  &  Harafah,  2019). Oleh  karena  itu,  dapat dikatakan bahwa  dibentuknya  sebuah  lembaga  resmi  yang  menjalankan  pengelolaan  zakat  di  tengah kehidupan umat Islam merupakan sebuah keniscayaan.
Pemerintah  atau  pemimpin  dalam  masyarakat  muslim  dituntut  untuk  membentuk lembaga  pengelola  zakat.  Berdasarkan  al-Qur’an  surat  At-Taubah  ayat  ke-103  adanya perintah  Allah  SWT  kepada  Nabi  Muhammad  SAW  untuk  mengambil  zakat  dari  kaum muslimin  dengan  kata  “ذخ”  (ambillah),  menjadi  dasar  bagi  pemerintah  untuk  mengangkat
orang-orang  tertentu  yang  bertugas  menjadi  amil  zakat  (Najed,  2015).  Rasulullah  SAW pernah mengutus Ibnu Lutaibah, seorang pemuda dari suku Asad, untuk menjalankan urusan zakat  Bani  Sulaim.  Beliau  juga  pernah  mengutus  Ali  bin  Abi  Thalib  sebagai  amil  zakat  di Yaman.  Muadz  bin  Jabal  juga  pernah  diutus  ke  Yaman,  disamping  bertugas  sebagai da’i (penyeru agama), juga bertugas sebagai amil zakat (Fathonih, 2019).
Fungsi  lembaga  pengelola  zakat  pada  dasarnya  hampir  sama  seperti  lembaga  keuangan  dan perbankan,  namun  lembaga  pengelola  zakat  merupakan  organisasi  sosial  yang  nirlaba.  Walaupun demikian,  lembaga  pengelola  zakat  tetap  harus  mengedepankan  transparansi  dalam  mengelola  dana, baik dalam aspek kebendaharaan maupun akuntansi. Aspek kebendaharaan terkait dengan verifikasi, penerimaan dan pengeluaran  berdasarkan pada ketentuan syariah dan kebijakan manajemen. Adapun aspek  akuntansi  meliputi  proses  pengakuan  aset,  pencatatan  hingga  pelaporannya  (DEKS  Bank Indonesia, 2016).

## Transparansi Pengelolaan Zakat
Transparansi  merupakan  kewajiban  para  pengelola  suatu  organisasi  untuk menjalankan  prinsip  keterbukaan  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan  penyampaian informasi.  Keterbukaan  dalam  menyampaikan  informasi  juga  mengandung  arti  bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya (Agoes, 2009).
Konsep  dari  transparansi  dalam  perspektif  Islam  adalah  dilaksanakan  dalam  bentuk pengungkapan fakta mengenai kondisi keuangan dan ketersediaan informasi yang akurat dan terbuka  bagi  pengguna  dan  pihak-pihak  yang  membutuhkan  informasi  tersebut  dan  hal  ini dapat mendukung penghimpunan zakat sebagai salah satu pilar dalam ajaran Islam. Dengan kata  lain,  Organisasi  pengelolaan  zakat  harus  bersifat  transparan/terbuka  terhadap muzakki . Fakta/kegiatan  pengelolaan  zakat  termasuk  informasi  harus  mudah  diakses  oleh  pihak-pihak  yang berkepentingan terhadap informasi tersebut (Tapanjeh, 2009).
Upaya  mengimplementasikan  transparansi  dalam  pengelolaan  zakat  diperlukan sebagai  upaya  menciptakan  sistem  pengendalian  yang  baik  antara  lembaga  pengelola  zakat dan pemangku kepentingan. Hal ini tidak hanya melibatkan internal lembaga pengelola zakat, tetapi juga pihak eksternal yaitu muzakki atau masyarakat luas.  Pada akhirnya implementasi transparansi berdampak menghilangkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat (Nasri, 2019).
Bagi  penyelenggara  negara  yang  menjalankan  tugas  pelayanan  publik,  Komite Nasional  Kebijakan  Governance  (KNKG)  telah  menyusun  pedoman  pelaksanaan transparansi.  Diantara  indikator  transparansi  yang  disusun  yaitu:  harus  menyediakan informasi  terkait  dengan  kebijakan  yang  dibuat,  dan  harus  mengumumkan  secara  terbuka agar  pemangku  kepentingan  dapat  memahami  dan  melaksanakannya.  Selain  itu,  lembaga harus  menyediakan  informasi  yang  mudah  diakses  dan  dipahami  oleh  masyarakat,  dan menyediakan informasi mengenai penyusunan rencana strategis, program kerja dan anggaran serta  pelaksanaannya.  Selanjutnya,  penyediaan  informasi  oleh  lembaga  harus  lengkap  dan diawasi oleh masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial (KNKG, 2008).
Menurut Mardiasmo (2002), kriteria implementasi transparansi oleh sebuah lembaga dapat dilihat berdasarkan indikator, yaitu: mengeluarkan pengumuman mengenai pendapatan dan  pengelolaan  keuangan  dan  aset,  penyediaan  laporan  tersebut  mudah  diakses  oleh pemangku kepentingan, pelaporan dilakukan tepat waktu, tersedianya sarana untuk suara dan usulan  publik,  dan  adanya  sistem  pemberian  informasi  kepada publik.  Indikator  inilah  yang digunakan dalam mengukur transparansi Baitul Mal Aceh dalam penelitian ini.

## Akuntabilitas Pengelolaan Zakat
Akuntabilitas  menunjukkan upaya pengelola atau penerima amanah atas pengelolaan sumber-sumber  daya  yang  dipercayakan  oleh  pihak  pemberi  amanah.  Akuntabilitas  pada sebuah  lembaga  menggambarkan  bahwa lembaga  tersebut  sudah  memenuhi  misi  yang  telah mereka  tetapkan.  Jika  peran  dan  fungsi  lembaga  terpenuhi  dan  dirasakan  oleh  pemangku kepentingan, maka dapat dikatakan lembaga tersebut akuntabel (Endahwati, 2014).
Dalam  perspektif  Islam,  pada  dasarnya  semua  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh individu  merupakan  bentuk  kepercayaan  (amanah)  dari  Allah  SWT.  Amanah  ini  harus dipertanggungjawabkan  individu  mengenai  apa  saja  tindakan  yang  dilakukan  dalam mengelola sumber daya tersebut selama ini (Tapanjeh, 2009). Dalam pengelolaan dana zakat, institusi zakat dituntut peran dan tanggung jawabnya untuk menunjukkan akuntabilitas yang sangat  baik  dalam  melaksanakan  tugasnya  kepada  masyarakat,  pembayar  zakat,  pemangku kepentingan lainnya dan akhirnya kepada Allah (Saad,2014).
Akuntabilitas  mengandung  unsur  kejelasan  fungsi  dalam  organisasi  dan  cara mempertanggungjawabkannya.  Akuntabilitas  lembaga  publik  dilaksanakan  dengan memenuhi indikator-indikator diantaranya: menetapkan rincian wewenang dan tanggungjawab  lembaga  yang  selaras  dengan  tujuan,  memiliki  ukuran  kinerja  serta
menetapkan  upaya  untuk  mencapainya,  melaksanakan  tugasnya  secara  jujur  dalam penyusunan dan pelaksanaan program, pertanggungjawaban disampaikan secara berkala  dan menindak-lanjuti  setiap  keluhan  atau  pengaduan  yang  disampaikan  oleh  pemangku kepentingan,  mengevaluasi  terhadap  kinerja,  dan  lembaga tersebut  diawasi  oleh masyarakat dan atau oleh lembaga yang berwenang melakukan pengawasan (KNKG, 2008).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menganalisis persepsi muzakki  mengenai  transparansi  dan  akuntabilitas  Baitul  Mal  Aceh.  Populasi  dalam peneltian ini ialah para muzakki yang menjadi pembayar zakat di Baitul Mal Aceh pada tahun 2019 sejumlah 22.635 orang. Disebabkan populasi terlalu besar, maka diambil sampel untuk menetapkan muzakki yang dijadikan responden. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus Slovin diperoleh ukuran sampel  sebesar 100 muzakki. Sampel diambil menggunakan teknik persampelan acak sederhana.
Penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup sebagai instrumen. Kuesioner tersebut menyediakan  lima  pilihan  jawaban  bagi  responden  dalam  bentuk  skala  Likert,  yaitu  Sangat Setuju (SS) skor 5, Setuju (S)  skor 4, Cukup Setuju (CS) skor 3, Tidak Setuju (TS) skor 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1.
Dalam  rangka  mengetahui  kualitas  instrumen,  maka  terlebih  dahulu  dilakukan  uji validitas  dan  reliabilitas.  Jika  telah  valid  dan  reliabel,  selanjutnya  data  penelitian dikumpulkan  dan  direkapitulasi  dalam  tabel  untuk  selanjutnya  dianalisis  deskriptif menggunakan  perangkat  lunak Statistical  Package  for  Social  Sciense (SPSS).  Uji  deskriptif bertujuan  menggambarkan  persepsi  muzakki  mengenai  trasparansi  dan  akuntabilitas  Baitul Mal  Aceh,  apakah  dapat  digolongkan  pada  kategori  sudah  baik  atau  belum,  dengan  asumsi sebagai berikut :
1. H 01 :  µ≤  3,40,  artinya  jika  diperoleh  rata-rata  persepsi  responden  (muzakki)  kurang dari 3,40, maka transpaansi Baitul Mal Aceh belum baik.
2. H a1 : µ> 3,40,  artinya jika diperoleh rata-rata persepsi responden (muzakki) lebih dari 3,40, maka transparansi Baitul Mal Aceh sudah baik.
3. H 02 :  µ≤  3,40,  artinya  jika  diperoleh  rata-rata  persepsi  responden  (muzakki)  kurang dari 3,40, maka akuntabilitas Baitul Mal Aceh belum baik.
4. H a2 : µ> 3,40,  artinya jika diperoleh rata-rata persepsi responden (muzakki) lebih dari 3,40, maka akuntabilitas Baitul Mal Aceh sudah baik.
Ambang  nilai  rata-rata  tersebut  berasal  dari  pengategorian  skala  Likert  menjadi  5 (lima) kategori dengan interval sebesar 0,80 yang diperoleh dari formula:
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 = 5 − 1 4 = 0,80
5 (lima) kategori penilaian skala likert tersebut disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2. Kategori Penilaian Skala Likert
No. Skor Nilai Persepsi Responden 1 4,21 – 5,00 Sangat Baik 2 3,41 – 4,20 Baik 3 2,61 – 3,40 Belum Baik 4 1,81 – 2,40 Tidak Baik 5 1,00 – 1,80 Sangat Tidak Baik Sumber: Lind (2019)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Responden
Responden pada penelitian ini  terdiri dari muzakki laki-laki berjumlah 48 orang (48 %)  dan  perempuan  52  orang  (52  %).  Berdasarkan  usia,  m uzakki dengan  usia  20  sampai dengan 29 tahun berjumlah 20 orang (20 %), usia 30 sampai 39 tahun berjumlah 33 orang (33 %), usia 40 sampai dengan 49 tahun berjumlah 23 orang (23 %), usia 50 sampai dengan 59 tahun berjumlah 16 orang (16 %), dan berusia 60 sampai dengan 69 tahun berjumlah 8 orang (8 %).
Berdasarkan jenis pekerjaan, jumlah muzakki yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)  berjumlah  43  orang  (43  %),  karyawan  BUMN  23  orang  (23%),  pengusaha  16  orang (16%),  dosen  3  orang  (3%),  dan  pensiun  6  orang  (6  %),  sedangkan  pekerja  lain-lain berjumlah 9 orang (9%). Jadi, responden penelitian ini didominasi oleh muzakki yang bekerja sebagai ASN.
Pada data pendapatan per-bulan diketahui bahwa muzakki yang berpendapatan perbulan antara Rp1.000.000 sampai dengan Rp2.000.000 sejumlah 5 orang (5%), pendapatan perbulan Rp2.000.000  sampai  dengan  Rp.3.000.000  sebanyak  26  orang  (26%),  pendapatan  perbulan Rp3.000.000  sampai  dengan  Rp5.000.000  berjumlah  29  orang  (29%),  pendapatan  perbulan
Rp5.000.000  sampai  dengan  Rp7.000.000  berjumlah  23  orang  (23%),  dan muzakki yang berpendapatan  lebih  dari  sama  dengan  Rp7.000.000  berjumlah  17  orang  (17%).  Jadi, responden  didominasi  oleh muzakki dengan  penghasilan  perbulan  Rp3.000.000  sampai dengan Rp5.000.000 yang berjumlah 29 orang (29%).

## Hasil Uji Instrumen
Uji  validitas  dan  reliabilitas menunjukkan  hasil  bahwa  instrumen  pada  penelitian ini telah valid dan handal, sebagaimana disajikan pada Tabel 3  dan Tabel 4.
Tabel 3 . Hasil Uji Validitas Variabel Nomor Item Nilai rhitung Nilai r tabel Keterangan A1 0,725
0,196
Valid
A2 0,728
A3 0,779 A4 0,801 Transaparansi A5 0,657 A6 0,820 A7 0,810 A8 0,729
B1 0,667
0,196
Valid B2 0,699 B3 0,811 Akuntabilitas B4 0,863 B5 0,839 B6 0,767 B7 0,752
Hasil  uji  validitas  menunjukkan  bahwa  seluruh  item  pertanyaan  dinyatakan  valid karena  nilai  r hitung >  r tabel (r hitung >  0,1966).  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  seluruh  item pertanyaan pada variabel dalam penelitian ini valid.
Tabel  4. Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan Transparansi 0,893 Handal Akuntabilitas 0,887 Handal Sumber: Data Primer diolah (2019)
Uji  reliabilitas  pada  variabel  transparansi  dan  akuntabilitas  menghasilkan  nilai Cronbach’s  alpha  sebesar  0,893  dan  0,887.  Disebabkan  nilai  Cronbach’s  Alpha  lebih  dari 0,60, maka dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini handal.

## Transparansi Baitul Mal Aceh
Transparansi  pengelolaan  zakat  telah  diimplementasikan  oleh  Baitul  Mal  Aceh. Menurut  persepsi  muzakki,  transparansi  pengelolaan  zakat  di  Baitul  Mal  Aceh  sudah tergolong  baik.  Rincian  persepsi  muzakki  mengenai  transparansi  disajikan  pada  Tabel  5 sebagai berikut:
Tabel 5. Persepsi Muzakki mengenai Transparansi Pengelolaan Zakat
No. Pernyataan ST S TS  CS S SS Jumla h Rata- rata A1 Baitul Mal Aceh menerbitkan laporan keuangan secara periodik. 0 2 24 58 16 388 3,88 A2 Laporan keuangan dan pemaparan program mudah diakses oleh publik secara bebas. 0 4 28 51 17 381 3,81 A3 Baitul Mal Aceh memaparkan segala aktivitas pengelolaan zakat kepada muzakki tepat waktu. 0 4 25 52 19 386 3,86 A4 Baitul Mal Aceh memberikan informasi melalui media massa mengenai pengelolaan zakat. 0 5 18 57 20 392 3,92 A5 Baitul Mal Aceh  mencantumkan kebijakannya secara tertulis dan mengungkapkannya kepada pihak yang berkepentingan. 1 2 21 62 14 386 3,86 A6 Saya dapat memahami kebijakan penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh 0 3 24 58 15 385 3,85 A7 Saya dapat memahami laporan keuangan di Baitul Mal Aceh 0 4 27 52 17 382 3,82 A8 Baitul Mal Aceh menyediakan sarana untuk menerima kritik dan saran dari muzakki . 0 3 26 52 19 387 3,87 Rata-rata 385,88 3,86
Sumber: Data Primer diolah (2019)
Tabel 5 menyajikan  hasil analisis deskriptif persepsi muzakki mengenai  transparansi pengelolaan  zakat  di  Baitul  Mal  Aceh.  Hasil  analisis  deskriptif  ini  menunjukkan  bahwa, pernyataan  “Baitul  Mal  Aceh  memberikan  informasi  melalui  media  massa  mengenai pengelolaan  zakat”  memiliki  nilai  rata-rata  yang  paling  tinggi  yaitu  sebesar  3,92 dibandingkan  dengan  nilai  pernyataan lainnya.  Sedangkan  pernyataan  dengan  nilai  rata-rata
terendah  terdapat  pada  pernyataan  “Laporan  keuangan  dan  pemaparan  program  mudah diakses oleh publik secara bebas” yaitu dengan nilai 3,81.
Secara  keseluruhan  nilai  rata-rata  variabel  transparansi  adalah  sebesar  3,86.  Jika dilihat  pada  skor  penilaian  skala  likert  pada  Tabel  2,  skor  rata-rata  ini  tergolong  ke  dalam rentang  skor  3,41-  4,20,  artinya  transparansi  di  Baitul  Mal  Aceh  tergolong  sudah  baik. Berdasarkan  hasil  ini,  maka  hipotesis  H 01 tidak  diterima.  Jadi,  dapat  dinyatakan  bahwa transparansi pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh sudah baik.
Transparansi  pengelolaan  zakat  yang  baik  di  Baitul  Mal  Aceh  merupakan  hasil  dari upaya  sosialisasi  pengelolaan  zakat  oleh  Baitul  Mal  Aceh.  Para  muzakki  dapat  mengetahui informasi pengeloaan zakat di Baitul Mal Aceh melalui media massa. Artinya, dalam hal ini Baitul  Mal  Aceh  telah  memaksimalkan  peran  media  massa  dalam  menyosialisasikan pengelolaan  zakat.  Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian  Lilianita  (2019)  yang menginformasikan  pengelolaan  zakat  melalui  media  yang  mudah  diakses.  Jika  Baitul  Mal tidak  melakukan  sosialisasi  melalui  media,  kemungkinan  persepsi  muzakki  terhadap transparansi Baitul Mal Aceh tidak baik. Sebagaimana hasil penelitian Indrarini (2017) yang menyatakan lembaga zakat yang ditelili belum transparan, disebabkan lembaga zakat tersebut tidak mempublikasikan laporan keuangannya.
Walaupun  secara  umum  transparansi  pengelolaan  zakat  di  Baitul  Mal  Aceh  sudah baik,  namun  pelaporan  keuangan  dan  pemaparan  program  Baitul  Mal  Aceh  yang  mudah diakses  melalui website belum  mendapat  persepsi  yang  maksimal  dari  para  muzakki.  Oleh karena  itu,  Baitul  Mal  Aceh  sebaiknya  menyediakan  menu  informasi  laporan  keuangan dengan navigasi yang memudahkan muzakki untuk menemukan aksesnya. Sebagaimana hasil penelitian  Karim,  dkk  (2019)  yang  menunjukkan  pentingnya  penyediaan  informasi  yang mudah diakses melalui website resmi lembaga pengelola zakat.

## Akuntabilitas Baitul Mal Aceh
Akuntabilitas  pengelolaan  zakat  di  Baitul  Mal  Aceh  menurut  persepsi  muzakki disajikan secara rinci pada Tabel 6 sebagai berikut:
Tabel 6. Persepsi Muzakki mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Zakat
No. Pernyataan STS TS CS S SS Jumlah Rata- rata 1 Sistem pembayaran zakat di Baitul Mal mudah 0 1 15 62 22 405 4,05

## Vol. 11  No. 2 (2020)
No. Pernyataan STS TS CS S SS Jumlah Rata- rata 2 Prosedur menjadi muzakki Baitul Mal Aceh sederhana 0 1 18 59 22 402 4,02 3 Baitul Mal Aceh mengeluarkan laporan keuangan yang dapat diakses publik 1 4 20 58 17 386 3,86 4 Baitul Mal Aceh menyalurkan zakat kepada penerima yang tepat 2 0 20 53 25 399 3,99 5 Informasi kebijakan Baitul Mal Aceh dalam pengelolaan zakat sudah akurat 0 1 19 54 26 405 4,05 6 Laporan pertanggunjawaban keuangan Baitul Mal diaudit oleh auditor 1 3 20 56 29 436 4,36 7 Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap aktivitas pengelolaan zakat 1 1 21 56 21 395 3,95 Rata-rata 353,5 3,53
Sumber: Data Primer diolah (2019)
Pada Tabel 6 disajikan hasil analisis dekriptif persepsi muzakki mengenai akuntabitas pengelolaan  zakat  di  Baitul  Mal  Aceh.  Hasil  deskripsi  ini  menunjukkan  bahwa  pernyataan “Sistem pembayaran zakat di Baitul Mal Aceh mudah” dan “Informasi kebijakan Baitul Mal Aceh dalam pengelolaan zakat sudah akurat”  menunjukkan nilai rata-rata paling besar yaitu masing-masing 4,05. Sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada pernyataan “Baitul Mal Aceh mengeluarkan laporan pertanggung jawaban yang dapat diakses publik” yaitu dengan nilai sebesar 3,86.
Adapun  secara  keseluruhan  nilai  rata-rata  akuntabilitas  pengelolaan  zakat  di  Baitul Mal Aceh adalah sebesar 3,53. Jika dilihat pada skor penilaian skala likert pada Tabel 2, nilai rata-rata akuntabilitas masuk ke dalam rentang skor 3,41-4,20. Artinya akuntabilitas di Baitul Mal  Aceh  tergolong  sudah  baik.  Berdasarkan  hasil  ini,  maka  hipotesis  H 02 tidak  diterima. Jadi, dapat dinyatakan bahwa transparansi pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh sudah baik.
Akuntabilitas  Baitul  Mal  Aceh  merupakan  refleksi  dari  pertanggung-jawaban  Baitul Mal  Aceh  dalam  mengelola  zakat.  Secara  umum  muzakki  menilai  Baitul  Mal  Aceh  telah menyusun  kebijakan  pengeloaan  zakat  dengan  baik.  Muzakki  menilai  bahwa  sistem pembayaran  zakat  di  Baitul  Mal  Aceh  mudah.  Ini  berarti  Baitul  Mal  Aceh  menjalankan fungsi  pengumpulan  zakat  dengan  baik.  Kebijakan  mengelola  juga  dipersepsikan  baik  oleh muzakki.  Artinya,  muzakki  menganggap  Baitul  Mal  Aceh  telah  menjalankan  perannya dengan  baik  dalam  hal  pencatatan,  penyimpanan  serta  penyaluran  zakat.  Muzakki  menilai Baitul Mal Aceh telah menyalurkan zakat dengan tepat kepada yang berhak menerimanya. Ini merupakan  kriteria  yang  dipenuhi  oleh  Baitul  Mal  Aceh  untuk  dapat  dikatakan  sebagai
lembaga  yang  akuntabel,  sebagaimana  dinyatakan  oleh  Endahwati  (2014)  terkait  kriteria lembaga yang memenuhi misi dan funginya maka dapat dikatakan akuntabel.
Adapun  mengenai  kemudahan  mengakses  laporan  pertanggungjawaban  dana  zakat memiliki  rata-rata  yang  rendah  disebabkan  sebagian  muzakki  merasakan  belum  dapat mengakses laporan  tersebut  dengan mudah.  Ini  disebabkan  sosialisasi  tentang  akses  laporan yang belum diterima baik oleh muzakki. Oleh karena itu, terkait dengan akses menu laporan pertanggungjawaban  pengelolaan  zakat  yang  selama  ini  dibuat  dalam  bentuk  laporan Directory  Baitul  Mal  Aceh  sebaiknya  di  masa  depan  dapat  dengan  mudah  diakses  oleh muzakki. Penempatan Directory Baitul Mal Aceh di website merupakan metode yang tepat, namun perlu diperhatikan aspek kemudahan aksesnya oleh muzakki.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Secara  umum,  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  zakat  mendapat  penilaian yang  baik  dari  para  muzakki  Baitul  Mal  Aceh.  Implementasi  transparansi  Baitul  Mal  Aceh cenderung dinilai positif disebabkan upaya penyampaian informasi pengelolaan zakat melalui media massa. Sedangkan baiknya akuntabilitas cenderung disebabkan persepsi muzakki yang menilai  sistem  pembayaran  zakat  di  Baitul  Mal  Aceh  mudah  dilakukan  dan  kebijakan pengelolaan zakat yang sudah akurat.

## DAFTAR PUSTAKA
Agoes, Sukrisno & Ardana, IC. 2009. Etika Bisnis dan Profesi . Salemba Empat: Jakarta.
Baitul  Mal  Aceh. Peraturan  Pemerintah  dan  Qanun  tentang  Zakat.  Banda  Aceh .  Melalui: http://baitulmal.acehprov.co.id. Diakses pada 1 Juli 2019.
Baitul  Mal  Aceh.  2017. Directory  Baitul  Mal  Aceh  Tahun  2017 .  Banda  Aceh:  Sekretariat Baitul Mal Aceh.
Bua, H & Harafah, HLM. 2019. Ekonomi Syariah: Optimalisasi Zakat . Kendari: AA-DZ Grafika.
DEKS Bank Indonesia & P3EI-FE UII. 2016. Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara . Jakarta: Bank Indonesia.
Endahwati,  YD.  2014. Akuntabilitas  Pengelolaan  Zakat,  Infaq,  dan  Shadaqah  (ZIS). Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika. 4 (1) .
Fathonih, Ah. 2019. The Zakat Way . Bandung: Ihyaaut Tauhid.
Hafidhudhin, D. 2004. Zakat dalam Perekonomian Modern . Jakarta: Gema Insani.
Halimah,  CN.  2017.  Implementasi  dan  Pemahaman  Akuntabilitas,  Transparansi, Responsibilitas  serta  Fairness  terhadap  Kinerja  Pengelola  Zakat  Di  Baitul  Mal  Aceh. Tesis. Tidak dipublikasikan.
Huda, Nurul., dkk. 2012. Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah . Jakarta: Kencana Prenada Media Goup.
Indrarini,  R  &  Nanda,  AS.  2017.  Transparansi  dan  Akuntabilitas    Laporan  Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki UPZ BNI Syariah. AKRUAL: Jurnal Akuntansi, 8(2).
Karim,  NK  et  al.  2019.  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Zakat  Berbasis Website  pada  Lembaga  Pengelola  Zakat  di  Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi Aksioma, 18(2) .
KNKG. 2008. Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia . Jakarta: KNKG.
Lilianita, D. & Muchlisin,  S.  2019. Perbandingan  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pengelolaan Dana Zakat pada Lembaga Zakat (Studi Kasus 2 Lembaga Zakat di Wilayah Bogor). Jurnal Syarikah , 5(1) .
Lind,  DA.  Marchal,  WG.  Wathen,  SA.  2019. Basics  Statistics  for  Business  and  Economics (Ninth Edtion) . New York: Mc.Graw Hill.
Luthfi, Hanif. 2018. Siapakah Amil Zakat? . Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta. Penerbit Andi.
Najed, MNH. 2015. Ekonomi Zakat . Parepare: LBH Press STAIN Parepare.
Nasri 2019. Determination of Professionalism and Transparency and Its Implications for  The  Financial  Performance  of  Zakat  Institutions. Journal  of  Islamic  Monetary Economics and Finance, 5(4).
Ngasifudin,  Muhammad.  2015.  Konsep  Sistem  Pengelolan  Zakat  di  Indonesia  Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia , 5(2).
Nurfadhilah, IR., & Sasongko, C. 2019. Web-Based Accountability in an Islamic Non-Profit Organization: A Case Study of Badan Amil Zakat National in Indonesia. In Asia Pacific Business and Economics Conference (APBEC 2018) . Atlantis Press.
Puskas  BAZNAS.  2019.  Indeks  Transparansi  Organisasi  Pengelola  Zakat.  Jakarta  Pusat: Puskas BAZNAS.
Qaradhawi,  Y.  2005.  Spektrum  Zakat  dalam  Membangun  Ekonomi  Kerakyatan.  Jakarta: Zikrul Hakim.
Saad, R. A. J., Abdul Aziz, N. M., & Sawandi, N. (2014). Islamic accountability framework in the zakat funds management. Procedia-Social and Behavioral Sciences , 164.
Suriani,  S.,  Riyaldi,  MH.,  &  Nurdin,  R.  2020.  Optimizing  the  Role  of  Zakat  Institution  on Susutainable Developent Goals. International Conference of Zakat , 339-354.
Tapanjeh, AMA. 2009. Corporate Governance from the Islamic Perspective: A Comparative Analysis with OECD Principles. Critical Perspectives on Accounting, 20.
Tim  Penyusun. Rencana  Strategis  Baitul  Mal  Aceh  2017-2022 .  Banda  Aceh:  Sekretariat Baitul Mal Aceh, 2019.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.