## TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UU NO. 35 TAHUN 2014 JO UU NO. 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK(STUDI PUTUSAN NOMOR : 398/Pid.Sus/2018/PN Mdn)
Oleh: Candra Hutagalung 1)
Septendi Sangkot 2) Syawal Amry Siregar 3) Universitas Darma Agung, medan 1,2,3)
E-mail :
candrahutagalung@gmail.com 1) septendisangkot@gmail.com 2)
syawalsiregar59@gmail.com 3)

## ABSTRACT
The  enactment  of  Law  Number  35  of  2014  in  conjunction  with  Law  Number  17  of  2016 concerning Child Protection brought fresh air to criminal responsibility for child protection in Indonesia. The rise of cases of sexual violence against children, so that the selection of the title of the thesis "Juridical Review of Criminal Liability of Perpetrators of Sexual Violence Against Children Judging from Law no. 35 of 2014 in conjunction with Law no. 17 of 2016 concerning  Child  Protection  (Study  of  Decision  :  398/Pid.Sus/2018/PN  Mdn)”.  The formulation of the problem in this study is first how to protect children as victims of sexual violence according to Law no. 35 of 2014 in conjunction with Law no. 17 of 2016 concerning Child Protection?, what are the judges' considerations in sentencing the perpetrators in the Decision  Study  Number:  398/PId.Sus/2018/PN  Mdn?.  This  type  of  research  uses  normative legal research, uses secondary data, the nature of the research used is descriptive research. Collecting data using the method of library research, scientific writing and legislation. The results  of  this  study  are  that  child  protection  is  regulated  in  article  59A,  namely  rapid treatment, psychosocial assistance, provision of social assistance for children who come from underprivileged families, and providing protection in every court process. Criminal liability contains the principle of error (asculpability), that the principle of error based on the value of justice must be included in pairs with the principle of legality which is based on the value of  certainty.  The  criminal  responsibility  of  the  perpetrators  of  sexual  violence  against children according to the child protection law in accordance with Article 81 paragraph 2 in conjunction  with  76D  by  imposing  a  sentence  on  the  defendant  M.  Ryansyah  Otto  Alias Gogon  with  a  prison  sentence  of  9  years  and  a  fine  of  Rp.  60,000,000.00  (sixty  million rupiah).
Keywords: Criminal Liability, Sexual Violence, Child Protection.

## ABSTRAK
Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun2016 Tentang  perlindungan  Anak  membawa  angin  segar  terhadap  Pertanggunggungjawaban pidana  perlindung  ananak  di  Indonesia.  Marak  nya  kasus  kekerasan  seksual  pada  anak, sehingga  pemilihan  judul  Penelitian  “Tinjauan  Yuridis  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  Ditinjau  Dari  UU  No.  35  Tahun  2014  jo  UU  No.  17 Tahun  2016  TentangPerlindungan  Anak  (Studi  Putusan  :  398/Pid.Sus/2018/PN  Mdn)”.
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini pertama bagaimana  perlindungan  hokum  terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual menurut UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 17 Tahun 2016  Tentang  Perlindungan  Anak?,  bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan pidana  terhadap  Pelaku  dalam  Studi  Putusan  Nomor  :  398/PId.Sus/2018/PN  Mdn?.  Jenis Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hokum  normatif,  menggunkan  data  sekunder,  sifat penelitian  yang    digunakan  adalah  penelitian  deskriptif.  Pengumpulan  data  menggunakan metode  studi  kepustakaan,    tulisan  ilmiah  serta  peraturan  perundang-undangan.  Hasil  dari penelitian ini bahwa perlindungan anak diatur pada pasal 59A yakni penanganan  yang cepat, pendampingan  psikososial  ,  pemberian  bantuan  social  bagi  anak  yang  berasal  dari  keluarga yang tidak mampu, dan pemberian perlindungan setiap proses pengadilan. Pertanggungjawaban  Pidana  mengandung  asas  kesalahan  ( asasculpabilitas ) , bahwa  asas kesalahan  yang  dilandasi  pada  nilai  keadilan  harus  disertakan  secara  berpasangan  dengan asas  legalitas  yang  dilandasi  kepada  nilai  kepastian.  Pertanggungjawaban  pidana  pelaku terhadap kekerasan seksual anak menurut undang-undang perlindungan anak sesuai pasal 81 ayat    2  jo  76D  dengan  menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  M.  Ryansyah  Otto  Alias Gogon dengan pidana penjara 9 tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enampuluhjuta rupiah).
Kata Kunci :Pertanggungjawaban Pidana, Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak.

## 1. PENDAHULUAN
Anak  merupakan  amanah  sekaligus karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling  berharga  dibandingkan  kekayaan harta  benda  lainnya.  Karenanya,  anak sebagaiamana    Tuhan  harus  senantiasa dijaga  dan  dilindungi  karena  dalam  diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagaimanusia  yang  harus  dijunjung tinggi. Hak dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  hak- hak  anak.  Dilihat  dari  sisi  kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  anak  adalah pewaris  dan  sekaligus  potret  masa  depan bangsa  dimasa  datang,  generasi  penerus cita-cita  bangsa,  sehingga  setiap  anak berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi  serta  hak  sipil  dan  kebebasan. Realitas  keadaan  anak  dimuka  peta  dunia ini  masih  belum  menggembirakan.  Nasib mereka  belum  seindah  ungkapan  verbal yang  kerap  kali  memposisikan  anak bernilai,  penting,  penerus  masa  depan bangsa  dan  sejumlah  symbol  iklain  nya. “Tondiki”,  “Anakkonhi  do  hamoraon  di au”. kata  orang  Tapanuli,  atau “buah  hati sibira ntulang” tutur orang Melayu.
Anak  adalah  tunas,  potensi,  dan generasi  penerus  cita-cita  bangsa.  Mereka memiliki  peran  strategis  dalam  menjamin eksistensi  bangsa  dan  negara  pada  masa yang  akan  datang.  Agar  anak  perlu mendapat  kesempatan  yang  seluas-luasnya untuk  tumbuh  dan  berkembang  secara optimal,  baik  fisik,  mental,  social  maupun spritual.  Mereka  perlu  mendapat  hak- haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan.  Karena  nya,  segala  bentuk tindakan  kekerasan  terhadap  anak  perlu dicegah dan diatasi.
Perlindungan  anak  sebagai  korban tindak  pidana  diatur  dalam  Buku  II  KUHP tentang  kejahatan.  Disini  perlindungan diberikan  berupa  pemberatan  hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang korban nya adalah anak-anak. Hal ini misalnya erat dengan  tindak  pidana  kesusilaan.  Pasal- pasal  dalam  KUHP  yang  melindungi  anak sebagai  korban  tindak  pidana  adalah  :pasal 283, 287,
Pertanggungjawaban  tindak  pidana dengan  maksud  untuk  menentukan  apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Kemampuan bertanggungjawab  dapat  diartikan  sebagai kondisi  batin  yang  normal  atau  sehat  yang
mempunyai akal seseorang dalam membedakan  hal-hal  yang  baik  dan  hal yang buruk.
Mewujudkan  kesejahteraan  anak, menegak  kan  keadilan  merupakan  tugas pokok  badan  peradilan  menurut  undang- undang. Peradilan tidak hanya mengutamakan  penjatuhan  pidana  saja, tetapi  juga  perlindungan  bagi  masa  depan anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh peradilan  pidana  anak.  Filsafat  peradilan pidana  anak  adalah  untuk  mewujudkan kesejahteraan  anak,  sehingga  terdapat hubungan erat antara peradilan pidana anak dengan Undang-
Berdasarkan  data  yang  ada  pada aplikasi  Simfoni  Perlindungan  perempuan dan  Anak  (Simfoni  PPA)  Tahun  2019 kondisi  Februari  2020,  dimana  jumlah korban kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera  Utara  sebanyak  737  orang,  yang terdiri dari anak laki-laki korban kekerasan sebanyak  252  orang  dan  anak  perempuan korban kekerasan sebanyak 485 orang.
Adapun jenis kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak adalah kekerasan seksual  sebanyak  381  kasus  yang  terdiri dari  anak  laki-laki  korban  kekerasan seksual sebanyak 68 orang dan anakperempuan
korban kekerasanseksualsebanyak  313  orang.  Jika dilihatanak yang menjadi korban kekerasan seksual, maka yang paling banyak mengalami adalah anak perempuan sebesar 82%, sedangkan anak laki-laki sebesar 18%
Di  Indonesia  sendiri  memberikan perlindungan  khusus  terhadap  anak  yang dituangkan kedalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah Dengan  Undang-UndangNomor  35 Tahun  2014  tentang  perlindungan  anak. Namun  hukuman  yang  ada  di  dalam Undang-Undang  tersebut  tetap  saja  dinilai masih  ringan  dan  belum  maksimal  dalam menekanan gka kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu masih diperlukan nya pembaharuan hukum yang dapat memberikan efek jerah kepada pelaku serta penanggulangan  agar  bias  menekan  atau bahkan  dapat  menghapuskan  kekerasan
seksual  terhadap  anak.  Adilkah  hukum  di Indonesia apabila pelaku yang menghancurkan  kehidupan  seorang  anak yang  masih  memiliki  masa  depan  yang masih  sangat  panjang  dihukum  dengan hukuman ringan.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah dipaparkan,  merumuskan  permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana Perlindungan Hukum
terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual menurut UU No. 35 Tahun 2014 Jo UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam  menjatuhkan  Pidana  terhadap Pelaku  dalam  Studi  Putusan  Nomor  : 398/PId.Sus/2018/PN Mdn?
2. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Pengertian Perlindungan Anak
Perlindungan anak adalah segala usaha yang  dilakukan  untuk  menciptakan  kondisi agar  setiap  anak  dapat  melaksanakan  hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan  anak  secara  wajar  baik  fisik, mental,  dan  sosial.  Perlindungan  anak merupakan  perwujudan  adanya  keadilan dalam  suatu  masyarakat,  dengan  demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai  bidang  kehidupan  bernegara  dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitan nya  dengan  hokum  tertulis  maupun hokuman tidak tertulis.
Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan  dampak  nya  terhadap lingkungan  maupun  diri  anak  itu  sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan  anak  dilaksanakan  rasional, bertanggungjawab  dan  bermanfaat  yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien.  Usaha  perlindungan  anak  tidak boleh  mengakibatkan  mati  nya  inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak  terkendali, sehingga  anak  tidak  memiliki  kemampuan dan  kemauan  menggunakan  hak-haknya
dan melaksanakan kewajiban- kewajibannya.
Perlindungan  anak  dapat  dilakukan secara  langsung  maupun  secara  tidak langsung.  Secara  langsung  maksud  nya kegiatannya  langsung  ditujukan  kepada anak  yang  menjadi  sasaran  penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara  lain  dengan  cara  melindungi  anak dari  berbagai  ancaman  dari  luar  dan  dalam dirinya,  mendidik,  membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan  dan  mengusahakan  kesehatan nya  dengan  berbagai  cara  ,  menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya.
Menurut Resna dan Darmawan
,tindakan  penganiayaan  seksual  dibagi  atas tiga  kategori  yaitu  perkosaan, incest ,  dan eksploitasi :
a. Perkosaan ,  pelaku  tindakan  perkosaan biasanya  pria.  Perkosaan  biasanya terjadi  pada  suatu  saat  dimana  pelaku lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan  kekuatannya  kepada
anak.  Jika  anak  dengan  segera  setelah perkosaan,  maka  bukti  fisik  dapat ditemukan  seperti  air  mata,  darah,  dan luka memar yang merupakan penemuan mengejutkan dari penemuan akut suatu  penganiayaan.
b. Incest, sebagai  hubungan  seksual  atau aktivitas seksual lainnya antara individu  yang  mempunyai  hubungan dekat, yang perkawinan diantara mereka  dilarang  oleh  hokum  maupun kultur. Incest biasanya  terjadi  dalam waktu    yang  lama  dan  sering menyangkut suatu proses terkondisi.
c. Eksploitasi, meliputi  prostitusi  dan pornografi,  dan  hal  ini  cukup  karena sering  meliputi  suatu  kelompok  secara wajar  berpasrtisipasi.  Hal  ini  dapat terjadi  sebagai  sebuah  keluarga  atau diluar  rumah  bersama  seberapa  orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu
lingkungan seksual.
Pasal  1  angka  2  UU  No.  35  Tahun
2014 Tentang Perlindungan
Anak menentukan  bahwa  perlindungan  anak
adalah  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungianak  dan  hak-haknya  agar dapathidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi. Perlindungan anak juga dapat diartikan  sebagai  segala  upaya  yang ditujukanuntukmencegah,  rehabilitasi,  dan memberdaya  anak-anak  yang  mengalami tindak  perlakuan  salah  ( child  abused ), eksploitasi,  dan  penelantaran,  agar  dapa tmenjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembanganak  secara  wajar,  baikfisik, mental, dan sosialnya.
Perlindung  anak-anak  berhubungan dengan  beberapa  hal  yang  perlu  mendapat perhatian, yaitu:
1. Luas lingkungan perlindungan:
a. Perlindungan yang pokok meliputi  antara  lain  :  sandang, pangan,  pemukiman,  pendidikan, kesehatan, hukum.
b. Meliputi  hal-hal  yang  jasmaniah dan rohaniah
c. Mengenai  pula  penggolongan keperluan yang primer dan sekunder  yang  berakibat  pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan:
a. Sewajar  nya  untuk  mencapai hasil  yang  maksimal  perlu  ada jaminan  terhadap  pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat  diketahui,  dirasakan  oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
b. Sebaik nya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan  tertulis  baik  dalam bentuk  undang-undang  atau peraturan daerah, yang perumusannya.
c. sederhana tetapi dapat
dipertanggungjawabkan serta di sebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
d. Pengaturan  harus  disesuaikan dengan  kondisi  dan  situasi  di Indonesia  tanpa  mengabaikan
cara-cara  perlindungan  yang dilakukan  dinegara  lain,  yang patut dipertimbangkan dan ditiru.
Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak yaitu:
1. Anak  tidak  dapat  berjuang  sendiri
Salah  satu  prinsip  yang  digunakan dalam  perlindungan  anak  adalah: Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga,  untuk  itu hak-hak nya harus di lindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya,  banyak  pihak  yang mempengaruhikehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan  perlindungan  hak- hak anak.
2. Kepentingan  Terbaik  Anak  Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan  dengan  baik,  dianut prinsip  yang  menyatakan  bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang  sebagai  of  paramount importence  (memperoleh  prioritas tinggi)  dalam  setiap  keputusan  yang menyangkut  anak.  Tanpa  prinsip  ini perjuangan  untuk  melindungi  anak akan mengalami banyak batu sandungan.  Prinsip  ini  digunakan karena  dalam  banyak  hal  anak “korban”,  disebabkan  ketidak  tahuan Karena usia perkembangan nya.
3. Ancangan Daur Kehidupan Perlindungan  anak  mengacu  pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.
Janin yang dalam kandugan perlu dilindungi  dengan  gizi,  termasuk yodium  dan  kalsium  yang  baik melalui ibunya. Jika telah lahir ,maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan  imunisasi  dan  lain-;ain, sehingga  anak  terbebas  dari  berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.
4. Lintas Sektoral Nasiba anak tergantung dari berbagai
factor makro  dan  mikro  yang langsung  maupun  tidak  langsung.
Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, system pendidikan yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidak adilan , dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor , terlebihkeluarga atau anak itu sendiri.
Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.

## Asas-Asas  dan  Tujuan  Perlindungan Anak
BerdasarkanPasal  2  UU  No.  35  Tahun
2014 Tentang Perlindungan Anak
menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan  anak  berasaskan  Pancasila dan berlandaskan  UUD 1945 serta prinsip- prinsip  dasar  konvensi  hak-hak  anak meliputi:
a. Non diskriminasi
Yang dimaksud dengan non diskriminasi yaitu  menghargai  persamaan  derajat  tidak membeda-bedakan,  baik  para  pihak,  atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit,  status  sosial,  afiliasi  atau  ideology dan sebagainya.
b. Entingan yang terbaik bagi anak Yang dimaksud dengan asas kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak  adalah bahwa  dalam  semua  tindakan yang menyangkut  anak  yang  dilakukan  oleh pemerintah,  masyarakat,  badan  legislatif, dan  badan  yudikatif,  maka  kepentingan yang  terbaik  bagi  anak  harus  menjadi pertimbangan utama.
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan  perkembangan  adalah  hak  asasi  yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara,  pemerintah,  masyarakat, keluarga, dan orang tua.
d. Penghargaan terhadap pendapatan hak.
Yang dimaksud dengan asas penghargaan  terhadap  pendapatan  hak adalah  penghormatan  atas  hak-hak  anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama  jika  menyangkut  hal-hal  yang mempengaruhi kehidupannya.
Adapun  tujuan  perlindungan  anak  yang terdapat  didalam  pasal  3  UU  perlindungan anak  itu  ialah  bertujuan  untuk  menjamin terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia  yang  berkualitas,  berakhlak mulia, dan sejahtera.

## 3. METODE PENELITIAN
Soerjono  Soekanto  berpendapat  bahwa penelitian hokum merupakan suatu kegiatan  ilmiah,  yang  didasarkan    pada metode,  sistematika,  dan  pemikiran  yang bertujuan  untuk  mempelajari  sesuatu  atau beberapa  gejala  hokum  tertentu,  dengan jalan  menganalisanya.  Dalam  melakukan metode  penelitian  hukum,  maka  dilakukan konstruksi dan pengkajian secara mendetail suatu  komponen  data  yang  telah  diperoleh dan  diolah,  dengan  tujuan  mengungkapkan kebenaran  secara  sistematis,  metodologis dan konsisten.
Dengan demikian berikut upaya pengumpulan  data  dan  analisis  data  yang digunakan dalam penelitian ini :
1. Jenis Penelitian
Penelitian  hokum  memiliki  dua  jenis pendekatan  yang  diantara  nya  pendek  atau yuridis  empiris  dan  pendekatan  yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris adalah  upaya  untuk  mengenal  hukum  yang tidak  tertulis  berdasarkan  hokum  yang  di praktikkan dalam masyarakat.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam menjawab  permasalahan  dalam  skrispsi  ini adalah  penelitian  hokum  normatif,  yaitu penelitian  mengenai  norma-norma  serta ketentuan  hukum  yang  telah  ada  atau  telah
berlaku  baik  secara  tertulis  maupun  tidak tertulis.
Pendekatan  yuridis  normative  adalah pendekatan  hokum  dengan  melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder  atas  permasalahan  yang  hendak diteliti.  Penelitian  ini  akan  menggunakan peraturan perundang-undangan di Indonesia  serta  peraturan-peraturan  dan norma  hukum  yang  terdapat  dalam  hokum perlindungan anak.
2. Sumber dan Data
Data  yang  diperoleh  sebagai  bahan penelitian ini didapat melalui data sekunder yang  pengumpulan  data  dilakukan  dengan memperoleh data yang dalam keadaan siap terbuat,  yang  mana  isi  data  sekunder  telah dibentuk  dan  di  isi  oleh  peneliti-peneliti terdahulu. Data sekunder dari penulisan ini terdiri dari :
a.  Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  yang  ada diantara nya adalah dokumen peraturan yang berlaku serta dokumen  dari  pihak  terkait  dengan masalah penelitian ini, yakni Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  TentangPerlindungan  Anak, Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana,  Undang- Undang  lainnya,  dan  Peraturan lainnya  yang  berkaitan  dengan masalah penelitian ini.
b.  Bahan  Hukum  Sekunder  Bahan hukum sekunder berupa karya-karya tulisan  ahli  hukum,  jurnal,  media massa,  media  cetak,  internet  dan lain-lain  yang  berhubungan  dengan masalah penelitian ini.
c.  Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier atau penunjang merupakan  badan  yang  memiliki konsep-konsep dan keterangan- keterangan  yang mendukung bahan hukum  primer    dan  sekunder diantara  nya  kamus  bahasa,  kamus hukum  dan  lain-lain  yang  ada  di
dalam  bidang  hokum  atau  pun diluar bidang hukum yang
digunakan atas permasalahan penelitian ini.
3. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan  dengan  studi  pustaka  ( library research ), yang ditujukan untuk memperoleh  bahan-bahan  dan  informasi- informasi  sekunder    yang  diperlukan  atas penelitian,  yang  bersumber  dari  data-data yang  terdokumentasi  melalui  situs-situs internet,  buku-buku,  jurnal,  media  massa, dan  sumber-sumber  lainnya  sebagai  media untuk  mengumpulkan  data  yang  hendak digunakan dalam penelitian ini.

## 4. Analisis Data
Metode  penulisan  data  sesuai  dengan metode  penelitian  hokum  dengan  cara deskriptif  dan  kualitatif,  merupakan  suatu analisis  data  yang  mengungkapkan  dan mengambil  kebenaran  dari  kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi  yang  didapat  dari  perundang- undangan,  peraturan-peraturan  dan  serta tulisan-tulisan  ilmiah  yang  ada  kaitannya dengan  kajian  hokum  pidana  tentang pertanggungjawaban pidana kekerasan seksual anak.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Prinsip Pertanggungjawaban
Tanggung jawab dalam Bahasa Inggris di  terjemahkan  dari  kata “Responnsibility” atau “Liability” sedangkan  dalam  Bahasa Belanda yaitu “Vereentwoodelijk”.
Tanggung  jawab  menurut  kamus  umum Bahasa  Indonesia  adalah  keadaan  wajib menanggung  segala  sesuatunya.  Sehingga bertanggung  jawab  menurut  kamus  Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala  sesuatunya,  atau  memberikan  jawab dan  menanggung  akibatnya.  Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan  kesadaran  akan  kewajibannya. Tanggung  jawab  juga  berarti  berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab itu bersifat kodrati,  artinya  sudah  menjadi  bagian
kehidupan  manusia,  bahwa  setiap  manusia pasti  dibebani  dengan  tanggungjawab. Apabila  ia  tidak  mau  bertanggungjawab, maka  ada  pihak  lain  yang  memaksakan tanggung  jawab  itu.  Dengan  demikian tanggungjawab  itu  dapat  dilihat  dari  dua sisi,  yaitu  dari  sisi  pihak  yang  berbuat  dan dari sisi kepentingan pihak lain.
Tanggungjawab adalah cirri manusia  beradab  (berbudaya).  Manusia merasa bertanggungjawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatann  yaitu,  dan  menyadari  pula bahwapihak  lain  memerlukan  pengabdian atau  pengorbanan  nya.  Untuk  memperoleh atau meningkatkan kesadaran
bertanggungjawab  perlu  ditempuh  usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan,  dan  takwa  kepada  Tuhan Yang Maha Esa.
Pertanggungjawaban  pidana  adalah pertanggungjawaban  orang  terhadap  tindak pidana  yang  dilakukannya.  Tegasnya  yang dipertanggungjawabkan  orang  itu  adalah tindak  pidana  yang  dilakukannya.  Dengan demikian,  terjadinya  pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.
Pertanggungjawaban  pidana  pada hakikat  nya  merupakan  suatu  mekanisme yang  dibangun  oleh  hokum  pidana  untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan  menolak  suatu  perbuatan tertentu.
Pertanggungjawaban pidana dipandang  ada,  kecuali  ada  alasan-alasan penghapus  pidana  tersebut.  Dengan  kata lain, criminal  liability dapat  dilakukan sepanjang  pembuat  tidak  memiliki defence ketika  melakukan  sesuatu  tindak  pidana. Dalam  lapangan  acara  pidana,  hal  ini berarti seorang terdakwa dipandang bertanggungjawab  atas  tindak  pidana  yang dilakukannya,
jika  tidak dapat  membuktikan bahwa  dirinya  mempunyai defence ketika melakukan tindak pidana. Dapat dipertanggung  jawabkan  pembuat  dalam hal  ini  berarti  pembuat  memenuhi  syarat untuk  dipertanggungjawabkan.  Mengingat
asas  tiada  pertanggungjawabkan  pidana tanpa kesalahan,
maka  pembuat  dapat  dipertanggung jawabkan  jika  mempunyai  kesalahan. Keadaan  batin  pembuat  yang  normal  atau akalnya mampu membeda-bedakan perbuatan  yang  boleh  dilakukan    dan  yang tidak  boleh  dilakukan,  atau  dengan  kata lain  mampu  bertanggungjawab,  merupakan sesuatu  yang  berada  diluar  pengertian kesalahan. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat tidak nya ia dipidana harus memenuhi rumusan sebagaiberikut:
1. Mampu bertanggungjawaban
2. Kesalahan
3. Tidak ada alasan pemaaf
Pertanggung  jawaban  pidana  dalam hukum  pidana  dikenal  dengan  adanya  tiga unsure pokok, yaitu:
a. Unsur Perbuatan Perbuatan  atau  tindakan  seseorang adalah  titik  penghubung  dan  dasaruntuk pemberian  pidana  pada  perbuatan  orang tersebut.
b. Unsur orang atau Pelaku Orang atau pelaku adalah subjek tindak pidana  atau  seorang  manusia.  Maka hubungan ini mengenai hal kebatinan, yaitu hal  kesalahan  sipelaku  tindak  pidana. Hanya dengan hubungan batin ini, perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan  pada  sipelaku  dan baru akan
tercapai  apabila  ada  suatu tindak  pidana  yang  pelakunya  dapat dijatuhi hukuman.
c. Unsur Pidana melihat dari si pelaku Pidana adalah penderitaan yang sengaja  dibebankan  kepada  orang  yang melakukan  perbuatan  yang  memenuhi syarat  tertentu  ini.  Perbuatan  agar  dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus  mengandung  kesalahan.Kesalahan tersebut  terdiri  dari  dua  jenis  yaitu kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa).
1. Kesengajaan (Opzet) Kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:
a. Kesengajaan yang bersifat tujuan
Bahwa dengan kesengajaan  yang bersifat  tujuan,    sipelaku  dapat dipertanggung  jawabkan      dan mudah  dapat  dimengerti  oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan  seperti  ini  ada  pada suatu  tindak  pidana,  sipelaku pantas dikenakan hukuman pidana.  Karena  dengan  adanya kesengajaan  yang  bersifat  tujuan ini,  berarti  sipelaku  benar-benar menghendaki  mencapai  suatu akibat  yang  menjadi  pokok alasan  diadakan  nya  ancaman hukuman ini.
b. Kesengajaan  secara  keinsyafan kepastian Kesengajaan  ini  ada  apabila sipelaku,  dengan  perbuatan  nya tidak  bertujuan  untuk  mencapai akibat  yang  menjadi  dasar  dari delik,  tetapi  ia  tahu  benar  bahwa akibat  itu  pastiakan  mengikuti perbuatan itu.
c. Kesengajaan  secara  keinsyafan kemungkinan  Kesengajaan  ini yang  terang-terang  tidak  disertai bayangan  suatu  kepastian  akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan  hanya  dibayangkan suatu  kemungkinan  belaka  akan akibat  itu.  Selanjutnya  mengenai kealpaan karena merupakan bentuk  dari  kesalahan  yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya. 2. Kelalaian (Culpa)
Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja  dan  kebetulan,  bagaimanapun  juga culpa  dipandang  lebih  ringan  disbanding dengan  sengaja.  Oleh  karena  itu,  delik culpa  merupakan  delik  semu  (quasideliet) sehingga  diadakan  pengurangan  pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik  kelalaian  yang  menimbulkan  akibat dan  yang  tidak  menimbulkan  akibat,  tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan  ketidak  hati-hatian  itu  sendiri,
perbedaan  antara  keduanya  sangat  mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan  akibat  dengan  terjadinya akibat  itu  maka  diciptalah  delik  kelalaian, bagi  yang  tidak  perlu  menimbulkan  akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.
Syarat-syarat  elemen  yang  harus  ada dalam delik kealpaan yaitu:
a. Tidak mengadakan praduga praduga  sebagaimana  diharuskan oleh  hukum,  adapun  hal  ini menunjuk kepada terdakwa
berpikir  bahwa  akibat  tidak  akan terjadi karena perbuatannya,
padahal  pandangan  itu  kemudian tidak  benar.  Kekeliruan  terletak pada  salah  pikir/pandang  yang seharusnya disingkirkan.
Terdakwa.
b. Sama  seka  litidak  punya  pikiran bahwa  akibat  yang  dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak  pada  tidak  mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin  akan  timbul  hal  mana sikap berbahaya.
c. Tidak  mengadakan  penghatian- hatian  sebagaimana  diharuskan oleh  hokum,  mengenai  hal  ini menunjuk
pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan,  kemahiran/usaha pencegah  yang  ternyata  dalam keadaan  yang  tertentu/  dalam caranya melakukan perbuatan.
BAGAIMANAPERTIMBANGAN HAKIM  DALAM  MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP

## PELAKU
DALAM  STUDI  PUTUSAN  NOMOR  :
398/PID.SUS/2018/PN MDN A. KronologiKasus
Bahwa  sejak  tahun  2013  Anak korban  Intan  Fitria  kenal  dengan  terdakwa M.  Ryansyah  Otto  Alias  Gogon  dan  resmi memiliki  hubungan  pacaran  sejak  tanggal 06 November 2016.
Bahwa  pada  hari  sabtu  tanggal  09 Desember  2017  sekiran  pukul  02.00  wib,
terdakwa  mendatangi  rumah  anak  korban Intan Fitria yang beralamat di Jalan Karyaa Gang  Wonosobo  No.22  Lk.  I  Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat dan  masuk  melalui  pintu  belakang  rumah anak korban Intan Fitria yang sengaja tidak dikunci  oleh  anak  korban  kemudian terdakwa  masuk  kedalam  rumah  dan langsung  masuk  kedalam  kamar  tidur  anak korban  dimana  Anak  saksi  Putri  Ashari  ( yang  merupakan  adik  kandung  saksi korban) sedang berada didalam kamar tidur tersebut  sedang  tidur  diatas  kasur  bawah kemudian  terdakwa  dan  anak  korban rebahan  diatas  kasur  atas,  selanjutnya terdakwa  memeluk  tubuh  anak  korban  dan menciumi  pipi  dan  karena  birahinya  naik, terdakwa  membuka  baju  dan  celana  yang dikenakan  terdakwa  pada  saat  itu  hingga telanjang  dan  dengan  ucapan  terdakwa yang  meyakinkan  anak  korban  Intan  Fitria yang  akan  bertanggungjawab  dan  karena terdakwa ada mengatakan “ saying kali aku samamu,  nggak  mau  aku  kehilangan  kau dan janji akan menikahikamu..’ maka anak korban  bersedia  disetubuhi  oleh  terdakwa dimana  terdakwa  membuka  pakaian  yang dikenakan  anak  korban  pada  saat  itu sehingga  sama-sama  telanjang,  terdakwa menindih badan anak korban lalu menciumi pipi,  bibir,  dan  kening  anak  korban kemudian  terdakwa  langsung  memeras kedua  payudara  sambil  menghisap  putting payudara  anak  korban,  kemudian  terdakwa memasukkan  alat  kelamin  terdakwa  yang sedang  keras/menegang  kedalam  lubang alat  kelamin  (vagina)  anak  korban  lalu terdakwa menggoyangkan pinggul sekitar 5 (lima)  menit  dan  terdakwa  mengeluarkan spermanya diatas perut.
Kemudian setelah selesai bersetubuh, terdakwa dan anak korban tidur diatas  kasur  dalam  keadaan  posisi  tidak berbusana  (telanjang)  sambil  memeluk tubuh  anak  korban  dan  karena  anak  saksi Putri  Ashari  mendengar  suara  dari  atas kasur  maka  anak  saksi  Putri  Ashari terbangun dan membuka lampu kamar serta melihat  terdakwa  dan  anak  korban  sedang berada diatas kasur dalam keadaan
telanjang kemudian anak saksi Putri Ashari pergi  memanggil  saksi  Farida  Hanim (orangtua)  kekamar  tidur  yang  tidak  jauh dari  kamar  tidur  anak  korban  dan  atas ketahuan  tersebut  maka  terdakwa  pergi keluar kamar dan meninggalkan rumah dan dengan  dibantu  dengan  saksi  Sri  Juliati Astuti (kepalalingkungan) berhasil mengamankan terdakwa.
Bahwa sebelumnya, terdakwa sudah sering  melakukan  perbuatan  cabul  dan persetubuhan terhadap anak korban, dengan cara  yang  sama  didalam  kamar  anak korban.  Berdasarkan  Surat  Kartu  keluarga No. 1271050506070029 tertanggal 28 April 2009  yang  ditandatangani  oleh  Drs.  Sutan Radja  Hutagalung  selaku  Kepala  Dinas Kependudukan dan catatansipil yang menerangkan  bahwa  Intan  Fitrialahir  pada tanggal  26  Desember  2000,  yang  mana sepatut nya terdakwa mengetahui bahwaanak  korban  Intan  Fitria  masih dibawah  umur  yaitu  berusia  16  Tahun  11 bulan.
BerdasarkanVisum  et  Repertumdari RSUD  Dr.  Pirngadi  No.  194/OBG?2017 tertanggal  09  Desember  2017 yang ditandatangani  oleh  Dr.  Muldjadi  Affendy m.  Ked  (OG),  SpOG.K  selaku  dokter pemeriksa,  memberi  keterangan  bahwa Intan  Fitria  pada  pemeriksaan  kedapatan luka  robek  sampai  kedasar  pada jam  1  dan 6  dan  disimpulkan  bahwa  selaput  darah tidak utuh.
B. Pertimbangan Majelis Hakim
Menimbang,  bahwa terdakwa didakwa dalam persidangan dengan Dakwaan Alternatif:
1. Melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No.35/2014  tentang  Perubahan  atas UU  RI  No.23  tahun  2014  tentang Perlindungan Anak.
2. Melanggar Pasal 81 ayat (2) jo 76 D UU RI No.35/2014 tentang Perubahan  atas  UU  No.23  tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Melanggar Pasal 82 ayat (1) jo 76 E UU RI No.35/2014 tentang perubahan  atas  UU  No.23  tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Menimbang,  bahwa  Surat  Dakwaan disusun secara Alternatif,
maka berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa mengarah kepada  Dakwaan  kedua,  Pasal  81  ayat  (2) jo  76  D  UU  RI  No.35/2014  tentang Perubahanatas  UU  RI  No.  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak sehingga dipertimbangkan  Dakwaan  Kesatu  dengan usulan-usulan berikut:
Ad. 1.  Setiap Orang;
Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud “barangsiapa”  adalah  setiap  orang  atau subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa disini menunjuk kepada terdakwa  M.RYANSYAH  OTTO  Alias GOGON yang identitas nya telah dibenarkan sebagaimana dalam surat dakwaan  kami.  Benar  bahwa  terdakwa adalah  orang  yang  sehat  jasmani  dan rohaninya  dan  dapat  menjawab  pertanyaan yang  diajukan  dipersidangan,    sehingga dapat  mempertanggung  jawabkan  segala perbuatan  nya  selaku  subjek  hukum. Menimbang,  bahwa  dengan  demikian unsur“  setiap orang “ telah terpenuhi.
Ad. 2.
Mengenai unsure dengan sengaja melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan  persetubuhan  dengan  nya  atau dengan orang lain;
Menimbang,  bahwa  keseluruhan  delik dalam  dakwaan  kedua  melanggar  pasal81 ayat  (2)  jo  76  D  UU  RI  No.  35/2014 tentang perubahanatas UU RI No.23 Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  telah terpenuhi  secara  sah  dan  meyakinkan menurut  hokum  maka  telah  terbukti  lah dakwaan kesatu tersebut sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal tersebut;
Menimbang, bahwa
dalam pemeriksaan  persidangan  pada  terdakwa tidak  ternyata  adanya  alas  an  pemaafat aupun  pembenar  menurut  hokum  atas perbuatannya.  Oleh  karenanya  terdakwa harus  dinyatakan  bersalah  dan  dihukum
dengan  hukuman  pidana  penjara  yang setimpal dengan perbuatannya.
Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan  putusan  dipertimbangkan  pula hal yang memberatkan dan yang meringankan  yang  ada  pada  diri  dan  atau perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut: Hal-hal yang memberatkan:
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Bahwa  perbuatan  terdakwa  telah merusak  masa  depan  anak  korban Intan Fitria
Hal-hal yang meringankan:
- Bahwa  terdakwa  belum  pernah dihukum.
- Bahwa  terdakwa  mengakui  dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa  terdakwa  bersikap  sopan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya.
Menimbang,  bahwa  adil  kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana  tersebut  dalam  amar  putusan dan oleh karena sebelum putusan dijatuhkan  terdakwa  berada  dalam  tahanan maka waktu selama terdakwa berada dalam tahanan  haruslah  dikurangkan  seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari waktu penahanan  nya  maka  kepada  terdakwa ditetapkan  untuk  tetap  berada  dalam tahanan.
Menimbang,  bahwa  terhadap  barang bukti dalam perkara ini statusnya ditentukan sebagimana dalam amar putusan perkara a quo.
Menimbang,  bahwa  terdakwa  bersalah maka  dibebani  untuk  membayar  biaya perkara.
C. Amar Putusan
Adapun  Pengadilan  Negeri  Medan memberikan amar putusan sebagaiberikut:
1. Menyatakan terdakwa M.RYANSYAH OTTO  Alias  GOGON  telah  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  “  Dengan sengaja  melakukan  tipu  muslihat,
serangkaian kebohongan, atau membujuk
anak melakukan persetubuhan  dengan  nya  atau  dengan orang lain “. 2. Menjatuhkan pidana terdakwa M.RYANSYAH OTTO Alias GOGON tersebut  dengan  pidana  penjara  selama 9  (sembilan)  tahun  dan  dendasebesar Rp.  60.000.000,-  (enam  puluh  jutah rupiah)  yang  apabila  denda  tidak dibayar  oleh  terdakwa  maka  diganti dengan  pidana  penjara  selama  3  (tiga) bulan.
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan penahanan  yang  telahdijalani  oleh terdakwa,  dikurangkan  seluruh  nya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan  agar  terdakwa  tetap ditahan.
5. Menyatakan  barang  bukti  berupa:  1 (satu)  buah  celana  dalam  warn  aabu- abu  dan  1  (satu)  buah  kaos  dalam (sonket)  warna  putih.  Dirampas  untuk dimusnah kan.
6. Membeban  kan  biaya  perkara  kepada terdakwa  sejumlah  Rp.  5.000,00  (lima ribu rupiah).
D. Analisis
Penulis
Terhadap

## Pertimbangan Hukum dalam Putusan Majelis Hakim
Ketika  kita  membahas  tentang  putusan pengadilan  maka  kita  tidak  bias  lepas  dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan- pertimbangan  yang  digunakan  olehnya  di dalam  membuat  suatu  putusan  di  dalam perkara yang di adili tersebut.
Dasar petimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan  majelis  hakim  sebelum majelis  hakim  membuat  analisa  hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan  putusan  kepada  terdakwa, dasar  pertimbangan  hakim  itu  sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu  putusan  yang  dibuat  oleh  hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang  di  gunakan  oleh  hakim  dalam  sebuah putusan,  akan  mencermin  kan  sejauh mana rasa  keadilan  yang  ada  di  dalam  diri  si
hakim  yang  membuat  putusan  tersebut. Selain  itu  berkaitan  dengan  keadilan  itu sendiri  kedudukan  seorang  hakim  yang memiliki  tugas  mengadili  dan  memutus perkara  haruslah  benar-benar  bisa  di percaya,  adil  dan  tidak  memihak  di  dalam mengadili  dan  memutus  suatu  perkara. Oleh  sebabitu,  maka  keobyektifan  hakim dalam  mengadili  perkara,  tanggungjawab hakim terhadap putusa nya, serta kebebasan hakim  dalam  mengadili  dan  memutus perkara  menjadi  faktor-faktor  yang  perlu diperhatikan juga.
Berdasarkan  posisi  kasus  sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan  bahwa  dakwaan  penuntut umum,  tuntutan  penuntut  umum  dan pertimbangan  hokum  dalam  pengadilan dalamamar  putusannya  telah  memenuhi unsur  dan  syarat  dipidana  nya  seseorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan  dalam  persidangan,  dimana keterangan  saksi-saksi  dan  barang  bukti yang  bersesuain  satu  sama  lain  yang diajukan  oleh  penuntut  umum  ditambah dengan keterangan terdakwa yang membenarkan  dan  mengakui  secara  jujur perbuatan yang dialakukan.
Putusan  Nomor:  398/Pid.Sus/2018/PN Mdn, menyatakan bahwa terdakwa M.RYANSYAH  OTTO  Alias  GOGON telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk anak  melakukan  persetubuhan  dengan  nya atau dengan orang lain.
Putusan  Majelis  Hakim  ini  juga menurut penulis cukup tepat yakni pasal 81 ayat (2) jo 76D UU RI No.35/2014 tentang Perlindungan  Anak  yang  dimana  unsur- unsur  dalam  pasal  tersebut  telah  terpenuhi. Hal  ini  sudah  sesuai  dengan  dakwaan alternatif  yang  didakwakan  oleh  penuntut umum.
Jika  melihat  dari  keputusan  hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan)  tahun  kepada  terdakwa.  Penulis melihat keputusan hakim ini terlalu ringan, seharusnya hakim menurut penulis
menjatuhkan pidana maksimal sesuai dalam Undang-Undang Perlindungan Anak .Dikarenakan  perbuatan  pelaku  sudah berulang  kali  dilakukan  kepada  anak korban.  Menurut  Penulis  Pidana  Maksimal yakni  15  tahun  penjara  yang  dijatuhkan hakim  akan  memberikan  efek  jera  kepada pelaku,  mengingat  perbuatan  pelaku  telah merusak  masa  depan  anak,  dan  merusak nilai-nilai kesopanan. Penulis juga  melihat kasus  ini  berpotensi  terulang  kembali  jika sipelaku  divonis  hukuman  9  tahun  penjara. Anak  adalah  generasi  bangsa  yang  sangat perlu  dijaga,  dilindungi  bukan  malah dirusak masa depannya.
Pertimbangan  hukum  oleh  hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan  rasa  keadilan  masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan  yuridis  nya  tetapi  terdapat juga pertimbangan psikologis dan sosiologinya,  yang  mengarah  pada  latar belakang  terjadinya  tindak  pidana.  Hakim dituntut  mempunyai  keyakinan  dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara alat- alat  bukti  yang  sah  serta  menciptakan hokum  itu  sendiri  yang  bersendi  kan keadilan  yang  tentunya  tidak  bertentangan dengan  pancasila  sebagai  sumber  dari segala hukum.
Pertimbangan  hakim  adalah  hal  yang sangat  penting  dalam  menjatuhkan  sanksi terhadap para pelaku tindak pidana, seorang hakim dituntut arif bijaksana dan pertimbangan  yang  berasal  dari  hati nuraninya  lalu  memutuskan  dengan  seadil- adilnya  ,  adil  untuk  penegak  hukum, adiluntuk  korban,  adiluntukterdakwa  dan adil untuk masyarakat.
Majelis  hakim  sebelum  menjatuhkan putusan melakukan pertimbangan- pertimbangan  baik  itu  dari  aspek  yuridis maupun pertimbangan dari aspek psikologis  dan  sosiologis.  Pertimbangan- pertimbangan yuridis  terhadap  tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling penting dalam putusan hakim  dan  merupakan  unsur-unsur  dari suatu  delik  apakah  perbuatan  terdakwa telah memenuhi dan sesuai dengan
rumusan delik yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.
Maka  terlebih  dahulu  Majelis  Hakim akan menarik fakta-fakta dalam
persidangan yang timbul dari
Keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, dan barang bukti yang ditujukan  dan  diperiksa  dipersidangan. Pada dasarnya yang dimaksud dengan fakta fakta yaitu bagaimanakah tindak pidana itu dilakukan,  penyebab  serta  latar  belakang mengapa  pelaku  melakukan  perbuatan tersebut.  Apakah  karena  Hawa  nafsu, keterbatasan ekonomi, hanya ingin bersenag-senang,  atau  memang  untuk memperoleh sebuah keuntungan.

## 5. SIMPULAN
Adapun  kesimpulan  yang  dapat  ditarik dari  penjelasan  dari  atas  adalah  sebagai berikut:
1. Perlindungan  Hukum  Anak  Sebagai Korban  diatur  dalam  pasal  59A  UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan  Anak    yang  dilakukan melalui upaya :
a. Penanganan  yang  cepat  termasuk pengobatan/rehabilitasi
secarafisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
b. Pendampingan  psikososial  pada saat pengobatan sampai
pemulihan.
c. Pemberian  bantuan  social  bagi anak  yang  berasal  dari  keluarga yang tidak mampu.
d. Pemberian perlindungan dan pendampingan  pada  setiap  proses pengadilan.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan  putusan  adalah  dengan mengenakan  pasal  81  ayat  (2)  Jo  76D
Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014 tentang  perlindungan  anak  dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
M. RYANSYAH OTTO
Alias
GOGON  dengan  pidana  penjara  9 tahun dan
dendasebesar Rp.
60.000.000,00 (enam puluh juta
rupiah)  yang  apabila  denda  tidak dibayar  oleh  terdakwa  maka  akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga)  bulan  dan  menetapkan  masa penangkapan  dan  masa  penahanan yang  telah  dijalani  oleh  terdakwa, dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana yang  dijatuhkan.  Pertanggungjawaban pidana  mengandung  asas  kesalahan yang dilandasi pada nilai keadilan yang disertakan  secara  berpasangan  dengan asas  legalitas  yang  dilandasi  dengan nilai  kepastian.  Pertanggungjawaban pidana  kekerasan  seksual  pada  anak diatur  dipasal  81  ayat  1  UU  No.  35 Tahun  2014  Tentang  Perlindungan anak    yang  menyebutkan  “  Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal 76D  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan denda paling banyak Rp.
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Amrani, Hanawi dan Mahrus Ali,
SistemPertanggungjawabanPida n Perkembangan dan Penerapan , Yogyakarta; RajagrafindoPersada, 2015. Ashofa,  Burhan. Metode  Penelitian , Jakarta  :Rineka  Cipta,  2010. devi,  Ria  Sintha,  Perkembangan Hukum
Dagang  di  Indonesia,  CV.  Sentosa  Deli
Mandiri, Medan, 2020 Gultom,  Maidin. Perlindungan  Hukum Terhadap Anak, Bandung; Refika Aditama, 2006.
Huda  Chairul, Dari  Tiada Pidana  Tanpa
Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan  Kritis  Terhadap  Teori Pemisahan  Tindak  Pidana  dan Pertanggungjawaban
Pidana,
JakartaP renada  Media,  2006, hal 68
Huraerah  Abu,  KekerasanTerhadap  Anak, Bandung; Nuansa, 2005 Kamil H. Ahmad dan H.M  Fauzan, Hukum Perlindungan  dan  Pengangkatan Anak di Indonesia , Depok; RajaGrafindoPersada, 2008.
Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi,  Hukum Acara  , Lembaga  Penelitian  dan Penulisan  Ilmiah  AQLI ,  Medan,
Maret 2021. Siregar  Gomgom  T.P  dan  Rudolf  Silaban, Hak-hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana,
Medan; Cv. Manhaji 2020.
Soekanto,  Soerjono.    dan  Sri  Mamudji,
Penelitian Hukum NormatifSuatu tinjauansingkat, Jakarta:  Raja Grafindo, 2007.
Sunggono,  Bambang. Metode  Penelitian Hukum, Jakarta: PT. GrafindoPersada, 2003. Tri Siwi Celina, Hukum PerlindunganKonsumen ,
SinarGrafika, Jakarta: 2017. Wahid  Abdul,  dan  Muhammad  Irfan,
PerlindunganTerhadap  Korban
Kekerasan  Seksual , Refika Aditama, Malang: 2001.
B. Peraturan Perundang-

## Undangan
Undang-UndangNomor  35  Tahun  2014
TentangPerlindungan Anak
Undang-UndangNomor  39  Tahun  1999
TentangHakAsasi Manusia
Undang-UndangNomor  11  Tahun  2012 TentangSistemPeradilanPidana Anak.
Undang-UndangNomor  .23  Tahun  2004 TentangPenghapusanKekerasan Dalam Rumah Tangga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## C.
Jurnal Devi,  Ria.  Sintha.,  Simbolon,  Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari, Victoria., & Nasutian., Muhamaad, Yasid (2022). The
Bankruptcy  Legal  Politics  in
Indonesia  based  on  Justice Value, Date Maret, 2022, Vol 9. No 1. Jurnal Akta . http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/a rticle/view/20842
http://www.ijmra.in/v4i6/22.php
KurniawatiAnggar , “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban KekerasanSeksual di kota Surakarta ”,  jurnal  Vol  3  No.  2 (2014). Marbun Veny Melisa, dkk “ AnalisisYuridisTerhadapTindak
PidanaPelecehanSeksualKepada Anak DibawahUmur ”,  jurnal Hukum Vol.11 No 1 (2019).
Sitompul  Anastasia  Hana  , “Kajian  Hukum TentangTindakKekerasanSeksual Terhadap  Anak  Di  Indonesia” , Jurnal Vol. 4 (2015).
Zulkarnain,  Novi  Juli  Rsani.,  &  Devi,  Ria Sintha.  (2021). Arrangements  of Authorities  Pd.  Medan  City Market in  the Making of Cooperation Contracts and Management  of  the  Medan Separate  Market Volume  04 Issue 06 June 2021 . International Journal Of Multidisciplinary Research  And  Analysis , Page  No
.- 829-836.