Abstrak
Pakaian merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan manusia, selain makanan dan tempat tinggal. Oleh  karena  itu,  pakaian  menjadi  kebutuhan  pokok  yang  selalu  dicari  karena  merupakan  bagian penting  dari  aktivitas  kehidupan  sehari-hari  seseorang.  Penelitian  ini  memberikan  pemahaman mendalam tentang perlindungan hukum bagi konsumen di Pajak Melati dan menawarkan solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian masalah tersebut memerlukan  penciptaan  landasan  hukum  yang  kondusif,  jaminan  kepastian  hukum,  dan pengembangan program dukungan teknis yang aman dan efisien. Dengan landasan hukum yang jelas dan  kondusif,  konsumen  dapat  terlindungi  dengan  baik  dalam  transaksi  pembelian  pakaian  bekas impor  di  Pajak  Melati.  Selain  itu,  kepastian  hukum  sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa  semua pihak yang terlibat memahami hak dan kewajiban mereka dengan jelas.
Kata Kunci: Konsumen, Jual Beli, Perlindungan Hukum
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 10989-10997 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor
Di Pajak Melati
Hasyim 1 , Bonaraja Purba 2 , Nadiyah Mawaddah 3 ✉ , Wahyudi Ramadhan 4 , Fauzan Zuhri Siahaan 5
Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Medan Email: mawaddahn70@gmail.com 3 ✉

## PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  banyak  kebutuhan  manusia  yang  harus  dipenuhi  setiap  waktu. Kebutuhan  pokok  pada  umumnya  seperti  pangan,  sandang,  dan  papan,  yanga  mana pangan  seperti  kebutuhan  makan,  sandang  seperti  pakaian  dan  papan  ialah  tempat tinggal.  Maka  dari  itu,  manusia  harus  terpenuhi  kebutuhannya  agar  dapat  menjalankan aktivitasnya  dengan  lancar.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  manusia  pastinya  sering melakukan yang nama jual beli yang  bertujuan untuk memenuhi kebutuhan satu dengan yang lainnya. Hampir setiap kelompok masyarakat terlibat dalam kegiatan jual beli, bahkan ada yang  berusaha  sekuat  tenaga  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang  besar  dalam transaksi  jual  beli  tersebut.  Pada  zaman  sekarang  sering  kali  ada  pedagang  yang  tidak melakukan  aturan  yang  telah  ditetapkan  dan  lebih  mementingkan  keuntungan  pribadi sehingga merugika konsumen sebagai pengguna barang tersebut.
Pakaian  adalah  salah  satu  kebutuhan  pokok  yang  dibutuhkan  manusia  selain  dari pangan dan papan, sehingga pakaian ini menjaid kebutuhan pokok yang dijadikan sesuatu yang  selalu  ingin  terpenuhi  karena  selalu  melekat  pada  tubuh  seseorang  yang  akan mendukung aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan Perkembangan waktu dan semakin canggihnya teknologi, hal ini membuat model pakaian semakin berkembang dan  semakin  modern.  Tetapi,  dengan  seiring  berkembangnya  zaman  belakangan  ini muncul  bisnis  yang  bisnis  tersebut  memperjual belikan  pakaian  bekas  impor  dengan harapan dapat mengurangi limbah pakaian.

## Abstract
Clothing  is  a  basic  necessity  that  humans  need,  along  with  food  and  shelter.  Therefore, clothing becomes a basic need that is always sought after because it is an essential part of a person's daily life activities. This research provides an in-depth understanding of the legal protection for consumers at Pajak Melati and offers solutions to address existing issues. This research concludes that solving these problems  requires  the  creation  of  favorable  legal  foundations,  ensuring  legal  certainty,  and developing  safe  and  efficient  technical  support  programs.  By  having  clear  and  favorable  legal foundations,  consumers  can  be  well  protected  in  transactions  involving  the  purchase  of  imported second-hand clothing at Pajak Melati. Furthermore, legal certainty is crucial to ensure that all parties involved understand their rights and obligations clearly.
Keywords: Consumers, Buying and Selling, Legal Protection
Baju  bekas  sangat  digemari  oleh  masyarakat  karena  desainnya  yang  modern  dan terkenal dengan kualitas yang baik. Karena itu, bisnis impor pakaian belakan semakim lama semakin maju dari masa ke masa sehingga banyak orang yang membeli dan menjualnya. Banyak  juga  orang  yang  ingin  memulai  bisnis  dengan  baju  bekas  import  karena  lebih menguntungkan.  Usaha  ini  tumbuh  subur  di  pasar  tradisional  seperti  Pasar  Melat  di Sumatera Utara. Di Jasmiinitori Anda akan menemukan pakaian bekas import dengan harga yang sangat terjangkau. Mengutip data BPS, total impor barang bekas dan barang bekas lainnya pada 2022 sebesar 272,14 ribu dolar dan 26,2 ton. Impor ini tumbuh signifikan sejak 2021, dengan nilai 44,1 ribu dolar dan volume 7,9 ton.
Permintaan  baju  bekas  impor  cukup  tinggi  di  kalangan  sebagian  masyarakat  karena menganggap kualitas baju bekas impor relatif murah. Namun, perusahaan ini merupakan perusahaan yang melanggar UU Perlindungan Konsumen No. Pasal 8 Republik Indonesia Tahun 1999, yang menyatakan:
“Pengusaha  dilarang  memperdagangkan  barang  rusak,  rusak,  bekas  dan  kotor  tanpa keterangan yang lengkap dan benar tentang barang tersebut.”
Selain itu, ada Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 51/M-Dag/Per/7. /2015 tentang larangan impor pakaian bekas, yang menyatakan bahwa “pakaian bekas yang diimpor bisa berbahaya,  Kesehatan,  penggunaan  dan  daur  ulang  tidak  dijamin.  Gratis  dan  larangan impor  barang  bekas  diperlukan  untuk  melindungi  kepentingan  konsumen.  Jika  ada undang- undang  dan  peraturan,  perlu  untuk  dapat  menjamin  ini”. Kepastian  hukum  bagi konsumen  tentang  hak-haknya,  sehingga  dapat  dilaksanakan  dan  faktor-faktor  yang merugikan konsumen dihilangkan.
Kajian Pustaka           Jual Beli
Kegiatan Jual beli merupakan kegiatan ekonomi dimana dua belah pihak melakukan transaksi  pertukaran  barang  yang  mempunyai  nilai  secara  sukarela.  Aktivitas  jual  beli dilakukan berdasarkan atas kesukarelaan atau kemauan dari dua belah pihak tanpa adanya paksaan.  Pada  1457  KUHP, “Perjanjian  jual  beli  adalah perjanjian  antara  penjual  dan pembeli dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu” .  Istilah  jual  beli  adalah  perjanjian  atau  kontrak  yang  mengikat  antara  penjual  dan pembeli.  Pembeli  secara  bersama-sama  berkewajiban  menyerahkan  barang  yang diperjanjikan  dan  pembeli  secara  bersama-sama  berkewajiban  membayar  barang  yang
diperjanjikan. (Ridwan Khairandy, 2016).
Dahulu ketika jaman purba, aktivitas jual beli diterapkan dengan istilah “barter” dimana dua belah pihak saling bertukar barang atas dasar keinginan tidak ada nilah harga pada tiap  barang  atau  benda  yang  dijual  bel  ikan.  Pada  masa  modern  kegiatan  jual  beli berlangsung  menggunakan  alat  pembayaran  yang  sah  berupa  nilai  tukar  resmi secara hukum dan diakui baik oleh otoritas keuangan ataupun pemerintah.

## Perlindungan Konsumen
Konsumen merupakan pihak yang melaksanakan kegiatan pembelian terhadap suatu barang  atau  jasa,  dimana  memiliki  resiko  yang  lebih  tinggi  akan  kerugian  ataupun ketidakpuasan terhadap transaksi jual beli yang dilakukannya dibandingkan pihak penjual. Oleh  karena  itulah  dibuatnya  perlindungan  terhadap  konsumen  untuk  memproteksi Tindakan hukum yang seharusnya diterapkan dalam aktivitas jual beli. Mengutip Troelstrup, daya tawar konsumen pada dasarnya lemah dan terus melemah, karena semakin banyak merek, produk dan cara pemasaran, daya beli konsumen meningkat, dan semakin banyak merek berbeda di pasar, Model produk berubah lebih cepat, Komunikasi dan kemudahan transportasi  sehingga  membuka  lebih  banyak  peluang  bagi  pedagang,  Iklan  atau pemasaran  yang  menyesatkan  dan  asumsi  atau  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh pengusaha.
Pakaian  bekas  impor  diperdagangkan  di  Indonesia  adalah  barang  bekas  dengan merek  dagang  resmi,  tetapi  karena  sifat  barang  bekas,  harganya  lebih  murah  dan  lebih terjangkau daripada barang yang sama yang dijual baru. Sulit bagi pemerintah dan instansi terkait untuk melarang perdagangan pakaian bekas impor, namun masih banyak jual beli dengan  pakaian  bekas  impor.  Hanung  Harimba,  Deputi  Direktur  UKM  Kementerian Koperasi  dan  UKM,  mengatakan  importir  pakaian  bekas  terancam  hukuman  lima  tahun penjara dan denda Rp 5 miliar. Sanksi diatur dalam Undang-Undang Bisnis (UU) Nomor 7 Tahun  2014.  Pasal  47  menyatakan  bahwa  setiap  importir  wajib  mengembalikan  barang dalam keadaan baru. Impor barang bekas hanya dapat dilakukan dalam hal tertentu yang ditetapkan oleh Menteri. Sanksi diatur dalam Pasal 111 UU. Larangan impor barang tertentu diatur  dengan  Keputusan  Menteri  Perdagangan  Nomor 18 tentang barang larangan dan larangan  impor  mulai  tahun  2021.  Atas  perintah itu,  ditambahkan  pakaian  bekas  yang termasuk barang terlarang.
Kepentingan  nasional  bahwa  pemerintah  telah  melarang  impor  barang  tertentu  adalah untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan publik, termasuk moralitas sosial,
budaya  dan  publik,  untuk  melindungi  hak  kekayaan  intelektual,  dan  untuk  melindungi kesehatan  dan  keselamatan  manusia  dan  hewan.  ,  ikan,  tanaman  dan  kehidupan lingkungan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  termasuk  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif sendiri adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.  Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  penelitian  normatif  atau  doktrinal  adalah penelitian  yang  memberikan  penjelasan  sistematis  aturan  yang  mengatur  suatu  kategori hukum  tertentu,  menganalisis  hubungan  antara  peraturan  menjelaskan  daerah  kesulitan dan  mungkin  memprediksi  pembangunan  masa  depan.  Dalam  hal  ini  peraturan perundang-undangan  yang  dipergunakan  sebagai  bahan  hukum  primer  adalah  terkait tentang  perdagangan  yang  mengatur  tentang  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan perdagangan  dalam  maupun  luar  negeri  serta  peraturan  pemerintah  yang  baru  ini dikeluarkan terkait dengan Peraturan Menteri Perdagangan terkait dengan barang dilarang impor.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan konsumen merupakan isu dalam sistem persaingan yang muncul. Daya saing  perusahaan  dan  banyaknya  barang  dan  jasa  yang  merugikan  konsumen  harus dilindungi. Mengutip Troelstrup, pada dasarnya daya tawar konsumen terus menurun dan seterusnya dan i tu karena; “Pertama: Dapatkan lebih banyak merek, produk, dan metode pemasaran.  Kedua,  daya  beli  konsumen  meningkat;  Ketiga,  semakin  banyak  merek  yang beredar  di  pasaran,  sehingga  banyak  orang  yang  tidak  mengetahuinya.  Keempat, model produksi  berubah  lebih  cepat;  Kelima,  memperlancar  komunikasi  dan  transportasi, membuka  lebih  banyak  jalan  bagi  para  pedagang;  Keenam,  iklan  atau  pemasaran  yang menyesatkan; dan Ketujuh, kelalaian atau pelanggaran perwakilan penjualan”. Bisnis impor pakaian bekas adalah bisnis yang menguntungkan dan menguntungkan bagi semua yang terlibat.  Model  di  bawah  ini  berbeda  dan  harga  yang relatif  rendah  untuk  konsumen, terutama  yang  berpenghasilan  menengah,  dan  keuntungan  yang  tinggi  untuk  penjual adalah alasan yang bagus saat ini.
Berdasarkan  Laporan  Statistik  Kementerian  Perdagangan  Republik  Indonesia  (2013), diketahui bahwa “impor pakaian bekas sebesar USD 3,3 juta, namun turun tajam sebesar 94,6%  menjadi  USD  0.776,9  ribu  pada  tahun 2014”. Tahun-tahun  berikutnya
pertumbuhannya kembali  mencapai  100  persen.  Pada  tahun  2015,  penjualan  meningkat sebanyak 5.938 bal barang bekas. Dan pada tahun berikutnya sebanyak 0,6814 bal barang bekas impor. diimpor dan dijual. . Undang – Undang Perlindungan Konsumen diharapkan nantinya  dapat  menempatkan  konsumen  sejajar  dengan  pedagang.  Banyak  dasar mengapa konsumen memerlukan perlindungan, antara lain: a) melindungi konsumen juga berarti melindungi bangsa secara keseluruhan untuk kepentingan pembangunan nasional, menurut  pembukaan  UUD  1945;  (b)  Perlindungan  konsumen  adalah  kewajiban  untuk memperingatkan  konsumen  tentang  konsekuensi  negatif  dari  penggunaan  teknologi.  c) Perlindungan  konsumen  merupakan  kewajiban  yang  diperlukan  untuk  menciptakan suasana  semangat  dan  substansi  persaingan  yang  sehat  bagi  badan  usaha  komersial, sehingga  menjaga  keharmonisan  pembangunan  negara.  d)  Perlindungan  konsumen merupakan kewajiban yang diperlukan agar modal pembangunan berasal dari masyarakat. Berdasarkan pengamatan penulis di Pajak Melati, realita  jual beli baju bekas impor adalah ketika konsumen membeli baju bekas impor, mereka sendiri yang memilih baju lama yang mereka sukai. Dijual tanpa dealer. Sehingga jika pakaian tersebut terdapat noda atau cacat, konsumen mungkin tidak menyadarinya.
Perantara dagang juga tidak mengecek kondisi barang yang dipilih konsumen, tetapi langsung  mengumumkan  harga  total  barang  konsumen  tersebut.  Bangunan  dengan penerangan yang buruk juga merupakan faktor tidak berwujud yang umum yang merusak barang,  berkemampuan  merugikan  konsumen.  Hal  ini  bertentangan  dengan  doktrin kerahasiaan kontrak, yang menyatakan bahwa "bisnis memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen,  tetapi  dapat  melakukannya  jika  kedua  belah  pihak  telah  menandatangani kontrak”. Akibatnya,  konsumen  yang  mengimpor  pakaian  bekas  mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 8 (2) dan (3) UU Perlindungan Konsumen. 8/1999, yang secara tegas menyebutkan: “Tidak memasarkan barang rusak, rusak atau bekas dan terkontaminasi  tanpa  memberikan  informasi  yang  lengkap  dan  akurat,  serta  pedagang yang  tidak  memasarkan  obat  dan  makanan  rusak,  rusak  atau  bekas  dan  dimodifikasi dengan informasi yang lengkap dan akurat.” Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999  mengatur  kewajiban perlindungan  konsumen  bagi  pengusaha:  “ Tugas pengusaha  adalah  menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau dipasarkan ”.

## Solusi Permasalahan Hukum
Dalam  mengatasi  permasalahan  hukum  dalam  jual  beli  pakaian  bekas,  berikut  beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan:
1. Informasi yang jelas
Penjual  harus  memberikan  informasi  yang  jelas  mengenai  kondisi  dan  keadaan pakaian bekas yang dijual, termasuk kerusakan, cacat, atau kekurangan lainnya. Hal ini penting untuk menghindari  klaim  atau  sengketa  di  kemudian  hari.  Perjanjian tertulis.  Disarankan  untuk membuat perjanjian tertulis antara penjual dan pembeli yang memuat semua persyaratan dan ketentuan transaksi jual beli. Perjanjian ini dapat meliputi hal-hal seperti harga, kondisi barang, batas tanggung jawab penjual, dan hak pembeli untuk mengembalikan barang jika terdapat masalah.

## 2. Pemeriksaan sebelum pembelian
Pembeli harus diberikan kesempatan untuk memeriksa pakaian bekas sebelum melakukan pembelian. Dengan demikian, mereka dapat mengevaluasi kondisi barang secara langsung dan menghindari kekecewaan di kemudian hari.

## 3. Kebijakan pengembalian
Penjual  harus  memiliki  kebijakan  pengembalian  yang  jelas  dan  adil.  Jika  ada  masalah dengan  pakaian  bekas  yang  dibeli,  pembeli  harus  memiliki  opsi  untuk  mengembalikan barang dan mendapatkan penggantian atau pengembalian dana.

## 4. Penanganan keluhan
Jika ada sengketa atau keluhan terkait transaksi jual beli, penting untuk menyelesaikannya secara  damai  dan  kooperatif.  Pihak-pihak  yang  terlibat  dapat mencoba  mediasi  atau konsultasi dengan ahli hukum jika diperlukan.

## 5. Pematuhan terhadap peraturan dan regulasi
Penjual harus memastikan  bahwa mereka mematuhi semua  peraturan  dan  regulasi yang berlaku  dalam  jual  beli  pakaian  bekas,  termasuk  persyaratan  hukum  terkait  label,  izin usaha, dan perlindungan konsumen.
6. Edukasi konsumen
Konsumen  perlu  diberikan  pemahaman  yang  baik  tentang  risiko  dan  tanggung  jawab dalam jual beli pakaian bekas. Mereka harus diberi informasi mengenai hak-hak mereka, prosedur penyelesaian sengketa, dan cara melindungi diri mereka sendiri saat bertransaksi.

## 7. Kerjasama dengan lembaga terkait
Penjual  dan  pembeli  dapat  menjalin  kerjasama  dengan  lembaga  atau  organisasi  yang berfokus pada masalah konsumen atau industri pakaian bekas.
Dengan berpartisipasi dalam kegiatan  mereka, dapat meningkatkan pemahaman tentang praktik  terbaik  dan  mendapatkan  saran  hukum  jika  diperlukan.  Penting  untuk  diingat bahwa solusi yang tepat dapat berbeda tergantung pada yurisdiksi hukum masing-masing negara.  Oleh  karena  itu,  sangat  dianjurkan  untuk  berkonsultasi  dengan  ahli  hukum  atau badan  regulasi  yang  berwenang  untuk  mendapatkan nasihat  yang  sesuai dalam konteks hukum yang berlaku.

## SIMPULAN
Perlindungan hukum konsumen merupakan isu dalam sistem persaingan kurva ke atas . Diperlukan perlindungan terhadap daya saing perusahaan dan banyaknya barang dan jasa yang merugikan konsumen . Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen Pajak Melati tidak sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam pasal tentang konsumen dan kegiatan yang dilarang bagi pengusaha: Pasal 4 ayat 3, 7 dan 8 tentang konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardika,  Ketut  dan  Firmansyah,  Muhammad  Bagus.  (2021).  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen  Di  Dalam Membeli Barang  Bekas/Barang Second.” Jurnal Pacta Sunt Servanda 02, No. 1: 16- 23.
Arifah, Risma Nur. (2015). “Kendala -Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota  Malang”.  de  Jure, Jurnal  Syariah  dan  Hukum,  Volume  7  Nomor  1. Malang:  Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dasopang,Gibran. (2018). “Perlindungan Hukum Bagi  Konsumen  Atas Jual Beli  Pakaian Bekas (Studi  Pada  Pasar  Monza  Pajak  Melati Medan)”. Jurnal  Civil  Law, Vol.1  No.  2,  Medan: Universitas Sumatra Utara.
Effendi,  Muhammad  Herman,  dkk.  (2022).  Perlindungan  Konsumen  Dalam  Jual  Beli  Pakaian
Bekas  Impor  Melalui  Aplikasi  Sosial  Media  Instagram  Di  Indonesia. Jurnal  Informasi  dan Gagasan Hukum. Vol. 10 No. 1 (2022) WASAKA HUKUM.
Frawitta, Suci (2019) Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Kota Batam. Master thesis, Universitas Internasional Batam.
Hayati, Suci. (2020): “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.” Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah 07, No.4:  259-277.