## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 2, No. 1, Juni 2021 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## PELAKSANAAN PERJANJIAN FRANCHISE (WARALABA)  DI KOTA MATARAM
Aris Munandar, Lalu Muhammad Hayyanul Haq, Rr. Cahyowati Universitas Mataram Corresponding email : arismunandar@unram.ac.id
Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah penerapan aspek-aspek hukum franchise dalam pelaksanaan perjanjian franchise (waralaba) di Kota Mataram dan Bagaimanakah Pelaksanaan perjanjian franchise (Waralaba) di Kota Mataram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Perjanjian franchise (waralaba) pada dasarnya bukan hanya merupakan suatu perjanjian kerjasama dalam bidang bisnis penjualan (distribusi) barang.namun terdapat beberapa aspek hukum yang terkaityakni: Perjanjian tentang penggunaan merk dagang; Penggunaan Paten Perjanjian pemberian izin penggunaan Hak cipta Perjanian unruk merahasiakan  sistem perdagangan sesuai Perjanjian franchise di Kota Mataram di dominasi oleh distribusi barang (Alfamart dan Indomart). Jika dilihat dari jenis produk usaha franchise (waralaba), maka jenis produk yang mendominasi perjanjian franchise (waralaba) di kota Mataram adalah produk makanan dan minuman. Pelaksanaan perjanjian franchise (waralaba)  di Kota Mataram berjalan secara baik, para pihak sudah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian franchise sebagaimana mestinya, sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dimana pihak franchisor tidak (belum) melaksanakan semua/seluruh kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian, tetapi dapat diselesaiakan secara baik dengan musyawarah/ mufakat diantara ke dua belah pihak franchisee dan franchisor .
Kata Kunci: Perjanjian, Franchise, Mataram

## A. PENDAHULUAN
Kegiatan usaha (bisnis) dengan sistem fanchise adalah merupakan suatu perjanjian kerjasama bisnis, yakni dengan cara memberikan izin (lisensi) penggunaan atau pemanfaatan hak atas kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu perusahaan untuk digunakan dimanfaatkan oleh pihak atau perusahaan lain dengan pemberian imbalan oleh pihak atau perusahaan lain tersebut, berupa pembayaran sejumlah uang tertentu yang lazim disebut dengan royalty . Franchiise adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
Di era globalisasi sekarang ini, perkembangan dunia usaha sudah sangat maju dan dinamis. Pengembangan kegiatan usaha, terutama dalam  memperlus  jaringan pemasaran dari suatu produk,  pelaku usaha (bisnis) tidak perlu lagi membuka perwakilan atau cabang-cabang usaha di daerah atau negara lain. Pengembangan dan perluasan wilayah
pemasaran suatu produk usaha dapat dilakukan dengan mengadakan kerjasama bisnis yang dibuat atas dasar suatu perjanjian dengan sistem franchise atau dikenal dengan waralaba. Sejalan dengan perkembangan perekonomian dan perdagangan di Indonesia, bisnis franchise merupakan salah satu cara bisnis yang sudah sangat populer dikalangan masyarakat. Franchise merupakan salah satu sistem bisnis yang dianggap dapat memberikan keuntungan bagi para pihak yang menjalankan bisnis dengan sistem franchise 1 .
Pengaturan kegiatan franchise hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri dengan menggunakan istilah francise (waralaba) . Seiring dengan perkembangan  kegiatan bisnis dengan sistem franchise (waralaba) tersebut, ke depan perlu dipikirkan untuk dibuat peraturan perundang-undangan setingkat undang- undang yang mengatur secara khusus kegiatan bisnis franchise (waralaba), sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku dalam menjalankan bisnis dengan sistem franchise (waralaba). Kegiatan bisnis franchise (waralaba) ini tidak hanya berskala internasional dan berkembang di ibu kota negara dan kota-kota besar saja, akan tetapi sudah merambah di seluruh kota-kota, baik yang tergolong kota besar maupun kota-kota di tingkat Provinsi dan kabupaten-kabupaten di selurah Indonesia. Kegiatan bisnis dengan sistem franchise (waralaba), tidak hanya sebatas pada penjualan prodok barang saja, tetapi termasuk juga kegiatan-kegiatan di bidang jasa, seperti faranchise dalam bidang menejemen perhotelan 2 .
Mataram, sebagai salah satu ibu kotaPprovinsi di Indonesia yakni Ibukota provinsi Nusa Tanggara Barat, tidak luput dari pengaruh bisnis dengan sistem franchise (waralaba). Banyak pelaku-pelaku bisnis di Kota Mataram menjalankan kegiatan usahanya dengan sistem franchise (waralaba) baik untuk perusahaan-perusahaan multi nasional, seperti Kentuky Fried Chiken (KFC), Pizza hart, Mc. Donald dan lain-lain, maupun perusahaan-perusahan nasional (domistik), seperti Alfamart, Indomart,  dan perusahaan-perusahaan lain.

## B. PEMBAHASAN
1. Penerapan aspek-aspek hukum franchise dalam pelaksanaan perjanjian fran- chise (waralaba) di Kota Mataram.
Sebelum membahas mengenai penerapan aspek-aspek hukum pelaksanaan perjanjian Francihe (waralaba) di Kota Mataram, terlebih dahulu akan dijelaskan  mengenai pengaturan kegiatan bisnis ftanchise di Indonesia. Sistem bisnis franchise sesungguhnya sudah dikenal sejak lama yang diperkenalkan oleh perusahaan mesin jahit Singer.
1 Azwar Devi Keizerina Tengku, Perlindungan Hukum Dalam Franchise , Rajawali Pres, Jakarta, 2005. Hlm 37.
2 Fuady Munir, Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global , PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hlm 54
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 170~182
Kemudian sekitar tahun 1950 an berkembang model bisnis franchise yang dikenal dengan Bussines Format Franchising. Tipe franchise ini tidak hanya menjual lisensi merek dagang/nama produk, tetapi sekaligus konsep atau sistem bisnisnya. Pelopornya antara lain Mc Donald’s dan Dunkin Donut’s untuk bisnis siap hidang ( Fast Food ).  Dewasa ini,  bisnis franchise semakin berkembang dengan pesat. Bisnis franchise yang dikenal dengan Bussines Forma Franchising semakin merambah di kota-kota besar khususnya di Jakarta. Selain waralaba asing atau internasional, berkembang juga waralaba lokal yang mulai bermunculan pada tahun 1980-an yang di mulai dari waralaba restoran, tetapi cikal bakal sudah kelihatan pada tahun 1970-an dengan munculnya ayam goreng Mbok Berek, di Kalasan, Yogyakarta dan ayam goreng Tohjojo di Solo.
Oleh karena bisnis franchise semakin marak di Indonesia, bahkan beberapa bisnis franchise atau waralaba yang berasal di Indonesia mampu merambah ke mancanegara memasuki kancah internasional, maka untuk mendukung bisnis franchise Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelengaraan Waralaba (Permendag Waralaba) yang mencabut beberapa peraturan, yaitu 3 :
a.  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba yang menggantikan dan memperbarui peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 Tentang Waralaba
b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 859) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1343);
c.  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1149);
d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2013 tentang Pengembangan Kemitraan dalam Waralaba untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/ PER/2/2013 tentang Pengembangan Kemitraan dalam Waralaba untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1344); dan
3 Jogloabang, Permendag 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, https://www.jogloabang.com/ ekbis/permendag-71-2019-penyelenggaraan-waralaba, Diakses 20 April 2020, Pukul 13.35 WITA
e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/9/2013 tentang Logo Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1194),
Selain itu, ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan bisnis franchise (waralaba), yaitu sebagai berikut 4 :
a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 12/m-Dag/Per/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.
b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-Dag/Per/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.
c.  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 57/M-Dag/Per/9/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-Dag/Per/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.
d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-Dag/Per/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.
e.  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 58/M-Dag/Per/9/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 07/M-Dag/Per/2/2013 Tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan Dan Minuman.
f.  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 07/M-Dag/Per/2/2013 Tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan Dan Minuman.
g.  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 60/M-Dag/Per/9/2013 Tentang Kewajiban Penggunaan Logo Waralaba.
h. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 68/M-Dag/Per/10/2012 Tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern.
Selanjutnya ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dan mendukung  tercapainya kepastian hukum dalam format bisnis  francihe (waralaba) adalah 5 : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 259/MPP/ KEP/7/1997 Tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten; Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek; Undang-undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.  Keterkaitan beberapa peraturan perundang-undangan tersebut disebabkan karena kegiatan bisnis franchise pada dasarnya bukan merupakan suatu perjanjian kerjasama dalam bidang bisnis penjualan (distribusi)  barang yang dilakukan oleh pihak franchisor dengan pihak pranchisee semata. Namun, jika diperhatikan lebih jauh substansi atau isi perjanjian franchise, sesungguhnya terdapat beberapa aspek hukum yang terkait.
Beberapa aspek hukum yang terdapat dalam perjanjian franchise, adalah sebagai berikut :
1.  Perjanjian tentang penggunaan merk dagang
4 Law Associate,Loc.Cit.,
5 Sonny Sumarsono, Manajemen Bisnis Waralaba, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 8
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 172~182
Salah satu subtansi dan isi dari perjaniian franchise (waralaba) adalah perjanjian tentang penggunaan merk dagang. Sejalan dengan rumusan pengertian franchise yang ditentukan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, menyebutkan bahwa : “ Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba “.
Penggunaan suatu merk (dagang) tidaklah dapat dipergunakan oleh setiap orang. Penggunaan suatu merek dagang hanya boleh digunakan oleh si pemilik merk tersebut. Sebab jika seseorang menggunakan merk dagang seseorang tanpa mendapat izin dari si pemilik merk dagang, maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang- Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merk, yang sudah pasti akan menimbulkan kerugian kepada si pemilik merk yang sebenarnya. Akibat hukum jika seseorang menggunakan merk dagang seseorang, tanpa adanya izin terlebih dahulu dari si pemilik merk, dapat dipidana. Seseorang atau badan, dapat menggunakan merk dagang seseorang dengan cara mengadakan perjanjian untuk mendapatkan izin menggunakan suatu merk dagang. Perjanjian penggunaan merk dagang adalah merupakan salah satu substansi (isi) perjanjian franchise . Perjanjian penggunaan merk dagang seseorang dapat diadakan atara para pihak yakni pihak yang menggunakan merk dagang dengan pihak pemilik mwek dagang, dapat dilakukan atas dasar Pasal 40 ayat 1 Undang- Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merk.
Pasal 40 ayat (1), Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merk, menentukan, bahwa : salah satu perolehan hak merk bisa diperoleh dengan cara perjanjian, selain waris, hibah dan wasiat. Salah satu cara memperoleh hak merk dengan perjanjian lisensi izin penggunaaan merk, karena apabila sesorang yang menggunakan merk orang lain tanpa izin, maka pemilik merk dapat menuntut secara perdata (Pasal 76 dan 77 dan  dapat pidana berdasarkan ketentuan (Pasal 90 s/d 93 UU Merk).
2.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten Dalam perjanjian franchise (waralaba), selain terkait dengan penggunaan merek dagang, juga terkait dengan penggunan Paten yang juga merupakan bagian penting dari hak atas kekayaan intelektual. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, menentukan : Paten adalah “hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang selama waktu tertentu melaksanakan invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakanya”. Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang Paten, Paten dapat berupa: (a) proses produksi; atau (b) hasil produksi; atau (c) penyempurnaan proses produksi; atau (d) penyempurnaan hasil produksi; atau (e) pengembangan proses produksi.
Jika memperhatikan substansi (isi) dari perjanjian franchice (waralaba), selain para pihak memperjanjikan mengenai izin penggunaan merek dagang, isi dari perjanjian franchise (waralaba) juga mengenai izin untuk menggunakan hak eksklusif seseorang yang telah diberikan oleh negara. Hak eksklusif yang dimiliki oleh seseorang ini sering dinamakan dengan hak paten. Sebagaimana hak atas merek yang telah dimiliki seseorang, tidaklah  boleh digunakan oleh orang lain tanpa seizin orang yang memiliki hak eksklusif (hak paten) tersebut. Hak eksklusif  (paten) yang telah dimiliki oleh seseorang, apakah dalam bidang hasil produksi; penyempurnaan proses produksi; atau pengembangan proses produksi, hanya dapat dipergunakan oleh si pemiliknya saja. Jika akan digunakan oleh orang lain sebagaimana halnya dengan merk, maka rarus dengan mendapatkan izin atau persetujuan dari pemilik dari hak eksklusif (hak paten) yang bersengkutan 6 .
Penggunaan Hak Peten yang telah dimiliki oleh seseorang dapat diberikan (digunakan) oleh pihak lain, dengan persetujuan dari pemilik hak peten yang bersangkutan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Peten di atas. Oleh karena itu, dalam mengadakan perjanjian franchise (waralaba), karena berkaitang dengan persetujuan penggunaan hak paten, maka harus tumduk dan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan dalan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Peten.
3.  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Undang-Undang Hak Cipta Sebagai Dasar Hukum Pemerintah dalam rangka melindungi hak cipta, maka pada tanggal 12 April 1982 melalui Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 15, pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang menggantikan Auteurswet 1912. Undang-Undang Hak Cipta ini merupakan produk pembangunan hukum yang bertujuan, antara lain, untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil karya bidang ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan bangsa.
Bisnis fanchise (waralaba) sangat terkait erat dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan Merek, Paten atau Hak Cipta, sehingga perundang-undangan di bidang Paten, Merek dan Hak Cipta berlaku dalam bisnis franchise (waralaba) tersebut. Hak Cipta adalah “hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta).
4.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Kegiatan bisnis franchis e, tidak dapat dilepaskan dari persoalan tentang rahasia dagang. Salah satu subansi dari isi perjanjian (kontrak) fanchise adalah adanya
6 Margono dan Angkasa, Komersialisasi Asse Inelektual (Aspek Hukum Bisnis) , Gramedia Widiasarna Indonesia, Jakarta, 2002.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 174~182
kewajiban penerima francise untuk merahasikan resep atau ciri khas usaha  yang diperoleh dari pihak franchisor. Selama perjanjian franchise berlangsung, fanchise tidak diperbolehkan untuk membuka rahasia mengenai ciri khas dari produk ataupun segala resep-resep  yang menjadi obyek francise. Pelanggaran terhadap kewajiban untuk menjaga rahasia dagang tersebut adalah merupakan tindakan wanprestasi. Jika pihak franchisee (penerima waralaba), membocorkan rahasia dagang yang dimiliki oleh franchisor (pemberi waralaba), maka franchise selaku penerima waralaba telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian waralaba, maka akibatnya pihak franchisor (pemberi waralaba) dapat melakukan pemutusan/penghentian perjanjian waralaba dan sekaligus dapat menuntut ganti kerugian dari franchisee (penerima waralaba).
2. Pelaksanaan perjanjian franchise (Waralaba) di Kota Mataram.
Franchise atau waralaba sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Pasal 1 ayat (1) “Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan cari   khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba”. Franchise (waralaba) merupakan salah satu bentuk pemberian lisensi, hanya saja agak berbeda dengan pengertian lisensi pada umumnya, franchise menekankan pada kewajiban untuk menggunakan sistem, metode, tata cara, prosedur, metode pemasaran dan penjualan maupun hal-hal lain yang ditentukan oleh franchisor secara eksklusif, serta tidak boleh dilanggar maupun diabaikan oleh penerima lisensi. Hal ini menjadi salah satu alasan yang mengakibatkan franchise cenderung bersifat eksklusif.
Dewasa ini,  bisnis franchise (waralaba) semakin berkembang dengan pesat. Bisnis franchise (waralaba) yang dikenal dengan Bussines Format Franchising semakin merambah di kota-kota besar, tidak terkecuali di kota Mataram. Di Kota Mataram, terdapat banyak perusahaan dan pelaku usaha menjalankan bisnis dengan sistem franchise (waralaba), baik perusahaan yang sudah berskala internasional seperti Fizza hurt, Kentuky Fried Chiken (KFC) dan yang lain, terdapat pula perusahaan franchise (waralaba) nasional (domistik) bahkan perusahaan atau perorangan yang bersifat lokal di kota Mataram.
1.  Jenis Produk usaha Franchise (waralaba) di Kota Mataram
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan terhadap kegiatan bisnis franchise (waralaba) di Kota Mataram, dari sample beberapa perusahaan yang menjalankan bisnis dengan sistem franchise (waralaba), dapat dikemukakan data sebagai berikut :
Kegiatan Bisnis Franchise (waralaba) di Kota Mataram No. Nama Franchise Produk Jenis Ffan- chise Lokasi/tempat 1. Es Teler 77 asal Ja- karta Makanan//Minu- man Restoran Lombok Epicentrum Mall
E-ISSN : 2775-362X 2. Kopi Janji Jiwa asal Jakarta Minuman Coffe shop 1. Cakranegara 2..Lombok Epicen- trum Mall 3. Panjitilar 3.   Kedai Kopi Kulo Minuman Coffe shop Jempong baru 4. Chatime Minuman Cafe Minu- man 1.Lombok Epicen- trum Mall. 2.Transmart  Mata- ram 3.Jln.Panca Usaha 5. Oyo Jasa Menegement Hotel Beberapa hotel di Mataramn 6. Tahu Gila asal Jogya- karta Makanan Restoran 1.Lombok Epicen- trum Mall. 2.Jln. Pemuda Mata- ram. 7. Zoya asal Jakatra Fashion Butik Jln. Hos Cokroami- noto 8. Elzatta Fashion Hijab Store Lombok Epicentrum Mall 9. Apotik K2 Farmasi Apotik Jln. Pejanggik Jln.Pemuda 10. Up Normal Caffe Kafe Jln. Bung Karno 11. Maniso Retail Retail Lombok Epicentrum Mall 12. Walflelicious Makanan Cafe Lombok Epicentrum Mall. 13. Tawan Makanan Restoran Lombok Epicentrum Mall 14. Excelso M i n u m a n / m a - kanan Cafe Lombok Epicentrum Mall 15.  JNE Jasa Ekspedisi Mataram 16. J.co Makanan Cafe Lombok Epicentrum Mall 17. Pasco Passision of Chocolate Minuman Cafe Jln, Sriwijaya Mata- ram 18. Pzza Hut Makanan Restoran Jln. Sriwijaya Mata- ram. 19. Richeese factory Makanan Fast foot/ restoran 1.Mataram Mall 2.Lombok Epicen- trum Mall 20. Aice Minuman Cafe 1.Jl. Airlangga 2..Senggigi 3. Cakranegara

## 176~182
21. RIS Chikken Makanan Fast foot/ restoran 1.Jl. Airlangga 2..Senggigi 3. Cakranegara 22. Xie Boba Minumam Kafe Lombok Epicentrum Mall 23. Diva Family Caraoke Prinches Sahrini Inul Vista Hiburan Karaoke Lombok Epicentrum Mall 24. KFC Makanan Restoran Mataram 25. Alfa Mart Retail Retail Mataram 26. Indo Mart Retail Retail Mataram

## Sumber data : diolah
Berdasarkan data yang dihimpun secara acak sejumlah 26 pelaku usaha dengan sistem franchise (waralaba) yang tersebar di kota Mataram, dapat dikualifikasikan bahwa produk   bidang usaha dengan sisten franchise (waralaba) yang terdapat di Kota Mataram, adalah sebagai berukut
No Produk Jumlah Keterangan 1. Makanan dan minuman 17 Restoran dan caffe 2. Penjualan barang 3 Retail 3. Jasa 3 Ekspedisi dan manage- men hotel 4. Fashion 2 Pakaian dan hijab 5. Hiburan 1 Karaoke Jum- lah 26

## Sumber data : diolah
Jika dilihat dari produk atau kegiatan usaha (bisnis) dengan sistem franchise (waralaba) berdasarkan data diatas, maka bidang usaha dengan sitem franchise (waralaba) didominasi oleh usaha dibidang produk makanan dan minuman.
2.  Para pihak dalam perjanjian franchise di Kota Mataram Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Pasal PP No. 42 Tahun 2007, subyek hukum dalam perjanjian franchise (waralaba), adalah pemberi waralaba dan penerima waralaba.
Pengertian dari Pemberi waralaba dan penerima waralaba diatur dalam Pasal 3 dan 4, yang berbunyi :
Pasal 3:  Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
Pasal 4:  Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
Pemberi waralaba sesuai dengan rumusan dalam pasal Pasal 3 PP No. 42 Tahun 2007, lazim disebut atau dinamakan dengan istilah franchisor , sedangkan penerima waralaba sesuai dengan rumusan Pasal 4 Pasal PP No. 42 Tahun 2007 dinamakan dengan franchisee . Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan para pihak dalam perjanjian franchise (waralaba) di kota Mataram, terdapat beberapa franchisor berupa perusahaan yang berasal dari beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Jogyakarta, Surabaya dan kota-kota lain, bahkan ada beberapa franchisor merupakan perusahaan multinasional yang berasal dari luar negeri. Sedangkan, yang bertindak selaku franchisee adalah perusahaan ataupun perorangan yang berasal dari pengusaha lokal di Mataram.
3.  Proses terjadinya perjanjian franchise
Untuk mengajukan mengadakan perjanjian franchise , pihak calon franchisee harus memenuhi beberapa syarat yang diajukan dan ditentukan oleh pihak franchisor selaku pemilik brand. Syarat-syarat  minimal yang harus dipenuhi oleh pihak calon franchisee , adalah :
a.  Memiliki tempat usaha baik milik sendiri atau hak sewa minimal selama (1) tahun; b.  Jarak outlet (tempat usaha) yang akan di buka minimal 5 km dari outlet sebelumnya; c.  Menyediakan fasilitas parkir yang memadai minimal untuk kendaraan roda (2) dan kendaraan roda (4);
d.  Menyediakan modal awal usaha sebesar nya tergantung dari masing-masing brand franchise yang diminati,
e.  Tidak akan menyediakan dan menyajikan makanan lain dan atas usaha lain selain makanan yang ditetapkan oleh franchisor.
Selain syarat-syarat tersebut, untuk mengadakan perjanjian franchise, pihak franchisee sudah setuju untuk membayar franchise fee sebagai royalty yang disetor pada saat perjajian ditandatangani. Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa, proses terjadinya atau lahirnya perjanjian (kontrak) franchise melalui beberapa tahap, yaitu: Tahap pertama. Setelah negosiasi permohonan untuk mengadakan franchise oleh pihak franchisee kepada pihak franchisor dilakukan, maka Pada Tahap kedua, ditindaklanjuti dengan  tahap analisis dan observasi oleh pihak franchisor selama 3 bulan. Setelah analisis, observasi dan survey lokasi dilakukan oleh pihak franchisor , lalu takap berikutnya (ketiga) ditindaklanjuti dengan persetujuan dan penandatanganan kontrak (perjanjian) franchise oleh kedua belah pihak yaitu antara pihak franchisor dan pihak franchisee . Pembuatan perjanjian (kontrak) franchise antara franchisor dengan franchisee tentunya telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
Dengan ditandatanganinya  perjanjian franchise antara franchisor dengan franchisee maka dapat diketahui bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikatkan dirinya ke dalam perjanjian franchise dan lahirlah perjanjian (kontrak) franchise .
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 178~182

## 4.  Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise
Dengan telah disetujuinya dan ditandatanganinya perjanjian franchise maka secara otomatis timbulah/lahirlah hubungan hukum pada kedua belah pihak yang berupa hak dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Hak merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang tersebut, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).  Berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam Perjanjian Franchise (waralaba) di kota Mataram, dapat dijelaskan sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian masing-masing bidang usaha franchise (waralaba). Secara umum, hak dan kewajiban para pihak tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Kewajiban franchisor ;
a.  Memberikan panduan operasional pengelolaan restoran kepada franchisee dan menyedikan secara cuma-cuma pengetahuan tentang manajemen pengelo- laann dan teknik-tehnik lain yang dimiliki oleh franchisor ;
b.  Menyediakan desain interior, pelatih dan materi pelatihan untuk para pekerja restoran franchisee atas biaya franchisor sendiri;
c.  Menyelenggarakan program pelatihan untuk franchisee secara berkesinambun- gan dan berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau tergantung per- janjian;
d. Memberikan konsultasi gratis kepada franchisee apabila restoran franchisee be- rada dalam keadaan kritis yang dapat menyebabkan tutupnya atau berhentin- ya bisnis restoran franchisee ;
e. Memberikan rekomendasi kepada pihak perbankan/lembaga keuangan guna membantu franchisee memperoleh pinjaman untuk pengembangan restoran- nya.
2.  Sedangkan kewajiban franchisee, sebagaimana adalah sebagai berikut :
a.  Membayar franchise fee sebagai imbalan kepada franchisor.
b.  Seluruh biaya untuk pengadaan perabotan untuk keperluan menjalankan usa- ha serta bahan-bahan baku pembuatan menu yang sesuai dengan standar fran- chisor serta biaya-biaya lain seperti pengurusan perizinan atas pembukaan dan pengoperasian restoran menjadi tanggungan franchisee sendiri;
c . Pengadaan brosur, kartu nama, formulir, kwitansi, seragam, bahan atau alat promosi dan benda-benda lain yang diperlukan untuk menunjang usaha, fran- chisee sepakat untuk membeli dari franchisor atas biaya franchisee ;
E-ISSN : 2775-362X
d . Franchisee atau pekerja yang dipekerjakan oleh franchisee pada usaha f ranchi- see wajib mengikuti program pelatihan dan kerja praktek yang diselenggara- kan franchisor atas biaya franchisee .
Selain kewajiban-kewajiban tersebut di atas, masih ada beberapa hak kewajiban dari kedua belah pihak yaitu, misalnya pihak franchisor tidak mengambil royalty fee , semua keuntungan adalah milik franchisee, Untuk biaya-biaya pada saat dijalankannya usaha pihak franchisee setuju untuk membayar kepada franchisor semua biaya dan iuran sesuai dengan perjanjian termasuk biaya tambahan atas semua produk atau jasa-jasa yang diberikan kepada franchisor serta menanggung semua biaya pengadaan workshop /pelatihan bulanan/tahunan yang diselenggarakan bersama franchisor serta franchisee lainnya (semua itu sangat tergantung dari perjanjian kedua belah pihak).
Selain itu, kewajiban pihak franchisee juga selama dijalankannya usaha franchise , pihak franchisee tidak diperkenankan memindahkan alamat restoran ke tempat lain tanpa persetujuan tertulis dari franchisor . Pihak franchisor berhak untuk mengubah dan menyesuaikan sistem marketing dan yang berkaitan dengan objek franchise yang diperbaharui yang dilakukan dengan itikad baik demi usaha franchisee . Franchisee diwajibkan untuk merahasiakan sistem, manajemen dan cara-cara pengelolaan usaha yang di dapat dari franchisor .
5.  Jangka waktu perjanjian Franchise di Kota Mataram Terkait dengan masa berlakunya perjanjian franchise (waralaba) di kota Mataram, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan  pada beberapa perjanian franchis e (waralaba). Jangka waktu perjanjian franchise (waralaba) berkisar antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun. Waktu  (masa berlakunya) perjanjian franchise (waralaba) di sebut/ ditentukan secara tegas dalam perjanjian yang mereka buat. Masa (jangka)  waktu berlakunya perjanjian franchise yang sudah ditentukan tersebut, dapat diperpanjang oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan.
6. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian franchise (waralaba) di  Kota Mataram.
Dalam pelaksanaan perjanjian franchise (waralaba) di Kota Mataram, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak-pihak yang bertindak selaku franchisee , tidak terdapat adanya kendala yang berarti. Perjanjian franchise (waralaba) yang terdapat di Kota Mataram, selama ini telah berjalan secara baik dan lancar dengan pengertian bahwa, para pihak sudah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing- masing yang tercantum di dalam perjanjian franchise sebagaimana mestinya, seperti yang tercantum dalam beberapa pasal yang mengatur mengenai kewajiban pihak franchise. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dimana pihak franchisor dan franchisee , masing-masing belum melaksanakan semua/seluruh kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian, tetapi berbagai macam masalah yang
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 180~182
ada dapat diselesaiakan secara baik dengan musyawarah/mufakat diantara ke dua belah pihak franchisee dan franchisor .

## D. KESIMPULAN
Perjanjian franchise (waralaba) pada dasarnya bukan hanya merupakan suatu perjanjian kerjasama dalam bidang bisnis penjualan (distribusi) barang yang dilakukan oleh pihak franchisor dengan pihak pranchisee semata. Namun, jika  diperhatikan lebih jauh substansi atau isi perjanjian franchise (waralaba), sesungguhnya terdapat beberapa aspek hukum yang terkait, tidak hanya semata-mata berisi perjanjian kerjasama penjualan (distribusi) yang dilakukan oleh pihak franchisor (pemberi waralaba) kepada pihak franchisee (penerima waralaba), tetapi terdapat beberapa aspek hukum yang terkait, yakni : Perjanjian tentang penggunaan merk dagang; Penggunaan Paten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;  Pemberian izin penggunaan Hak cipta sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Perjanian unruk merahasiakan  sistem perdagangan sesuai  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; Undang- Undang Ketenaga kerjaan dan Undang-Undang tentang Perpajakan.
Populasi perjanjian franchise di Kota Mataram di dominasi oleh distribusi barang (Alfamart dan Indomart). Jika dilihat dari jenis produk usaha franchise (waralaba), maka jenis produk yang mendominasi perjanjian franchise (waralaba) di kota Mataram adalah produk makanan dan minuman. Pelaksanaan perjanjian franchise (waralaba) di Kota Mataram berjalan secara baik dengan pengertian bahwa, para pihak sudah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian franchise sebagaimana mestinya, sebagaimana yang tercantum dalam beberapa pasal yang mengatur mengenai kewajiban pihak franchise, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dimana pihak franchisor tidak (belum) melaksanakan semua/seluruh kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian, tetapi dapat diselesaiakan secara baik dengan musyawarah/mufakat diantara ke dua belah pihak franchisee dan franchisor .
Dalam setiap perjanjian tidak terkecuali perjanjian franchise (waralaba), pastilah akan menimbulkan suatu akibat hukum yang terkait dengan hak dan kewajiban para pihak. Untuk memberikan kepastian hukum  dalam penyelesaian apabila terjadi sengketa berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak tersebut, diperlukan adanya suatu aturan hukum sebagai dasar untuk menyelesaian setiap problematika dan persoalan yang terjadi. Di samping itu, dalam pembuatan perjanjian franchise (waralaba) para pihak sedpat mungkin mengatur tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak secara rinci (mendetail) di dalam kontrak, sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap isi kontrak franchise (waralaba) yang bereka buat, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya sengketa dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku, Makalah, Jurnal
A. Sutedi, Hukum Waralaba , Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
Amiruddin dan Asikin Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
Azwar Devi Keizerina Tengku, Perlindungan Hukum Dalam Franchise , Rajawali Pres, Jakarta, 2005.
Darus Mariam, Kompilasi Hukum Perikatan , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
----------, KUH Perdata Buku III Hukum Perikiitan dengan Penjelasan , PT. Alumni, Bandung. 2005.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikthasar Indonesi Edisi Ketiga , Balai Pustaka. Jakarta, 2005.
Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, Dualisme Peenelitian Hukum Normatif & Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
Fuady Munir, Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global , PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005
HS Salim, Hukum Kontrak , Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak , Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
---------, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia , PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Ibrahim Johnny, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia Publishing, Surbaya, 2005.
Martin, Mendelson, Frenchising Petunjuk praktis bagi Frenchisor dan Frenchisee , (cetakan Pertama), IPPM, Jakarta, 1993.
Margono dan Angkasa, Komersialisasi Asse Inelektual (Aspek Hukum Bisnis) , Gramedia Widiasarna Indonesia, Jakarta, 2002.
Margono Suyud, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual , Bandung: Nuansa Aulia, 2010.
Muharam S., Apa itu Bisnis Waralaba, SMfr@nchise, January, 2003.
Serfiyani Yustitisia Cita, Purnomo Serfianto D. R. dan Hariyani Iswi, Franchise To Secret Ramuan Sukses Bisnis Waralaba Sepanjang Masa , Andi, Yogyakarta, 2015.
Setiawan Deden, Franchise Guide Series – Ritel, Dian Rakyat, Jakarta, 2007.
Soekanto Soerjono dan Mamudi Sri, Penelitian Hukum Normatif , Cet. 2, C.V. Rajawali, Jakarta, 1986.
Subekti R., Hukum Perjanjian , PT Inermasa, Jakarta, 1987.
Sudarsono, Kamus Hukum , Rincka Cipta, Jakarta, 2007.
Suharnoko, Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus) , Kencana, Jakarta, 2004.
Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus , Kencana, Jakarta, 2004.
Suharnoko, Hukum Perjanjian , Kencana, Jakarta, 2004.
_________, Hukum Waralaba , Cet. I, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 182~182
Widjaja Gunawan, Waralaba, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
______, Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan
Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
Kepmendag No. 12/MDAG/Per/3/2006