Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 01 Maret 2017

## ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA LEMBAGA PERBANKAN
(Studi Pada BRI Rantauprapat)
Oleh:

## ABDUL HAKIM
Dosen Tetap STIH Labuhanbatu

## ABSTRAK
Tidak  semua  kredit  yang  disalurkan  bank  dapat  dilunasi  debitur  sebagai  perjanjian. Macetnya  pembayaran  kredit  oleh  debitur  bisa  disebabkan  kelalaiannya,  tidak  adanya  itikad  baik maupun karena ketidak mampuannya. Penelitian ini diharapkan dapat memperkarya khazana ilmiah dalam  ilmu  hukum  secara  normatif  mengenai  alternatif  penyelesaian  kredit  macet  sehingga  bank pemberi kredit tidak mengalami kerugian dan nasabah debitor tetap dapat melunasi utangnya.
Spesifikasi penelitian ini tergolong ke dalam penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini juga menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif  dengan  mengacu  kepada  norma-norma  hukum yang berlaku dalam hukum perbankan di Indonesia. Yang dimaksud dengan yuridis normatif adalah melakukan pendekatan terhadap norma-norma hukum dalam menganalisis permasalahan yang ada, baik  yang  tertulis  di  buku  (law  in  written  in  book)  maupun  hukum  yang  diputuskan  oleh  hakim melalui proses pengadilan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  alternatif  penyelesaian  sengketa  maupun memberikan  penyelesaian  kredit  macet  perbankan  secara  lebih  menguntungkan  dibandingkan dengan penerapan cara-cara litigasi dan non litigasi, khususnya dalam hal penyelesaian yang lebih cepat,  biaya  murah,  efisien  dan  efektif,  mengutamakan  win-win  solution,  dimana  kehendak  bebas para pihak merupakan kunci utama dalam mencapai kesepakatan.
Kata Kunci : Alternatif, Kredit Macet, Perbankan

## I. PENDAHULUAN
Bank  sebagai  lembaga  keuangan wajib  bergerak  dalam  bidang  perkreditan untuk  melancarkan  pembiayaan  bagi semua sektor perekonomian. Bank menjadi  sumber  pembiayaan  dunia  usaha dan  masyarakat  melalui  pemberian  kredit. Kredit  merupakan  penyediaan  uang  atau tagihan  yang  dipersamakan  dengan  itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk melunasi  untungnya  setelah  jangka  waktu tertentu dengan memberikan bunga. Penyaluran  kredit  merupakan  salah  satu
fungsi  bank  yang  terpenting.  Bank  juga harus  menjamin  bahwa  dana  masyarakat yang  disimpan  padanya  dapat  dikelola dengan  baik  dan  aman.  Oleh  karena  itu dana  yang disalurkan  dalam  bentuk  kredit itu berasal dari dana yang dihimpun dalam bentuk  simpanan  nasabah,  maka  bank harus  mampu  menjaga  keseimbangan antara  aspek  penghimpunan  dana  dan aspek pemberian kredit, sehingga penyaluaran  kredit  tidak  mengakibatkan kerugian pada bank dan nasabah penympan.  Sebagai  badan  usaha,  bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan  yang  sebesar-besarnya  dari
usaha  yang  dijalankannya,  dan  sebagai lembaga  keuangan    bank  mempunyai kewajiban  pokok      untuk      menjaga kestabilan      nilai  uang,  mendorong kegiatan  ekonomi  perluasan   kesempatan kerja.   Bank   juga harus meyakini bahwa kredit  yang  disalurkannya  dapat  kembali tepat  pada  waktunya    sesuai    dengan perjanjian   kredit  yang  meliputi  pinjaman pokok dan bunga.
Bank      wajib      melaksanakan kegiatan  usaha  sesuai  dengan  prinsip kehati-hatian (prudential banking) dengan cara :
1. Efisien,    sehat,    wajar dalam persaingan  yang  sehat  yang  semakin mengglobal atau mendunia, dan
2.  Menyatukan  dan  masyarakat  tersebut ke dalam bidang-bidang yang produktif, bukan konsumtif.
Dengan prinsip kehati-hatian dalam  penyaluran   kredit   itu  pula,   bank sebelum memberikan kredit, wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam   atas   itikad   dan kemampuan  serta  kesanggupan  nasabah debitor  untuk  melunasi      kredit      yang diterimanya      dari  bank  sesuai  dengan yang  diperjanjikan.  Analisis  tersebut  juga mencakup penilaian yang seksama terhadap  watak, kemampuan  modal, agunan  dan  prospek  usaha  dari  nasabah debitor.  Keberhasilan  bank  memperoleh kembali    pelunasan kredit  yang disalurkannya kepada debitor
(sipeminjam),  seringkali  bergantung  pada keberhasilan  usaha  debitor  dimana  kredit bank tersebut diinvestasikannya.
Bank  ada  yang kembali  tepat  pada waktunya  dan  ada  pula  yang  tidak  dapat dilunasi  oleh  debitor  (peminjam).  Kredit yang  disalurkan  bank  kepada  masyarakat dalam jumlah besar tidak dibayar  kembali kepada bank tepat pada waktunya sebagaimana    perjanjian    kredit,    maka kualitas    kredit    tersebut    digolongkan sebagai  Non  Performing  Loan  (NPL). Tingginya jumlah kredit bemasalah (NPL)  dapat  mengganggu  likuiditas  bank yang  bersangkutan.  Sebaiknya,  kredit yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian akan  menempatkan  kualitas  kredit  pada Performing Loan    yang    akan memberikan  pendapatan  yang  besar  bagi bank.  Pendapatan  yang  diperoleh  dari kegiatan perkreditan  adalah berupa selisih antara  biaya  dana  dengan  pendapatan bunga  yang  dibayar    debitor    (si peminjam). Keberhasilan unit kerja pengelolaan  kredit  (seksi,  bagian,  atau devisi  kredit)  dalam  menjaga  kualitas kredit  berupa  kelancaran  pembayaran debitor  atas  hutang  pokok  dan  bunga, merupakan  sumbangan    yang  besar  bagi suksenya suatu bank.
Ternyata, bidang perkreditan sebagai  salah  satu  usaha  perbankan  terus menerus  diliputi  berbagai  permasalahan akibat macetnya  pengembalian  kredit dari debitor  kepada  bank.  Kasus  kredit  macet
di Bank Mandiri pada tahun 2005 kembali menyadarkan masyarakat bahwa persoalan  kredit  macet  masih  sangat berbahaya, tidak hanya terhadap kemerosotan  kinerja  perbankan  tetapi sekaligus jugan terhadap nilai perusahhan.    Masih  pula  segar  dalam ingatan terbongkar penjarahan dana masyarakat melalui praktek-praktek kredit  yang  tidak  sehat  di  Bank  Global, yang  Direkturnya    kabur    ke  luar  negeri. Kasus-  kasus  ini  dan  berbagai  kasus lainnya mengindikasikan masih lemahnya  penegakan  hukum  terhadap para pelaku kejahatan  kerah  putih  (White Collar Crime).
Ada  satu  kelemahan  dalam  UU No.  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan, yaitu  mengenai  barang  agunan  sebagai jaminan  kredit.  UU  Perbankan  telah menjadikan  kepercayaan,      kesanggupan, kemampuan  dan kondisi    ekonomi sebagai    hak  pokok,  sedangkan    agunan hanyalah  berupa jaminan tambahan. Akan tetapi  secara  yuridis  agunan  yang  cukup dalam  bentuk  fisiklah    yang    dapat menjamin  pengembalian  kredit  bilamana nasabah peminjam tidak mampu mengembalikan  pinjaman    kreditnya, sedangkan  kepercayaan,      kesanggupan, kemampuan  dan  kondisi  ekonomi  debitor (peminjam) tidak dapat dijadikan sebagai    kompensasi  atas    pengembalian pinjaman    kredit  tersebut.    Artinya, dalam    agunan    ada  jaminan  sedangkan
dalam kepercayaan, kesanggupan, kemampuan  dan  kondisi  ekonomi  debitor sulit ditemukan jaminan.
Proses pelelangan juga
membutuhkan biaya yang harus ditanggung  oleh  Bank,  sementara  hasil penjualan  barang  yang  dilelang  seringkali berada  di  bawah  harga  pasar  dari  barang tersebut, sehingga barang agunan   sebagai jaminan      kredit    menjadi  tidak  cukup untuk  menutupi  kerugian  bank  akibat kredit  macet  tersebut.  Hal  ini  bertambah penting  dengan  adanya  catatan  penting Bank   Indonesia   terhadap   bank- bank di Indonesia yang sangat sedikit menyalurkan dananya dalam bentuk kredit kepada  masyarakat.  Untuk  mengatasi keadaan  ini,  Bank  Indonesia  sejak  awal tahun  2007  mendesak  bank-bank  di Indonesia untuk lebih maksimal menyalurkan    kredit  sampai  ambang batas  aman  permodalan  bank.  Pada umumnya  penyelesaian    kredit    macet dilakukan  melalui  Pengadilan  (proses litigasi),  meskipun  penyelesaian  dengan cara  ini  kurang    efisien    dalam menyelesaikan  urusan-urusan        privat karena    prosesnya yang  rumit,  memakan waktu    lama    dan  biaya  mahal.  Banyak pihak  berupaya  mencari  cara  lain  yang lebih  efisien  dan  menguntungkan    dalam menyelesaikan kredit macet, yakni melalui  upaya  penyelesaian      di      luar pengadilan.      Pada  tahun      terakhir      ini telah      muncul      pula  konsep    Alternatif
Dispute
Resolution (ADR) untuk menyelesaikan sengketa- sengketa perdata di luar  proses  litigasi (peradilan).     ADR dapat    dimanfaatkan untuk   menghindari kelemahan penyelesaian melalui pengadilan  dan  sekaligus  memperoleh penyelesaian  yang  efisien  dalam  urusan- uruan    privat.  Berkaitan      dengan      kredit macet      dalam  dunia  perbankan,  ADR dapat  menjadi  alternatif  penyelesaian yang lebih baik dan saling menguntungkan    bagi   para   pihak yang berkepentingan.
Alternatif-alternatif
penyelesaian  tersebut  di  atas  tentu  saja memiliki kebaikan dan keburukan
masing- masing dalam rangka memperoleh manfaat yang sebesar- besarnya  bagi  penyelesaian  kredit  macet pada lembaga perbankan.
Berdasarkan        keseluruhan uraian  tersebut  di  atas,  perlu  dilakukan suatu analisis mengenai alternatif penyelesaian  kredit  macet  pada  lembaga perbankan  di  dalam  suatu  karya  ilmiah berbentuk tesis. Dengan  analisis  tersebut diharapkan    akan  didapatkan  suatu alternatif  penyelesaian  kredit    macet diantara    para    pihak    secara  lebih      baik dan      menguntungkan      sesuai  hukum yang berlaku.

## II. PEMBERIAN KREDIT
PERBANKAN
Pasal  1  angka  1  UU  No.  10 Tahun 1998 tentang perbankan
memberikan pengertian perbankan sebagai berikut :
“Perbankan  adalah  segala  suatu yang  menyangkut  tentang  bank, yang mencakup kelembagaan, kegiatan    usaha    serta    cara  dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha.”
Dengan  demikian,  pengertian perbankan  lebih  luas  dibandingkan dengan pengertian bank, sehingga istilah bank  merupakan  bagian  dari  istilah perbankan. Pengertian perbankan bukan    hanya    mencakup  kegiatan usaha  bank,  tetapi  mencakup  pula kelembagaan    bank    tersebut    dalam kaitannya  dengan  sistem  kerja  dan pertanggungjawaban dalam melaksanakan  kegiatan  usaha  bank tersebut.
Sementara  itu,  Pasal  1  angka  2 UU  No.  10  Tahun  1998  tentang Perbankan menyatakan   bahwa  “  Bank adalah    badan  usaha  yang  menghimpun dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan  dan  menyalurkan  kembali kepada  masyarakat  dalam      bentuk kredit      dan/atau      bentuk-  bentuk lainnya    dalam    rangka  meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Berdasarkan pengertian  ini,  bank  mempunyai      dua usaha   pokok   (utama), yaitu :
1.  Menerima    dan    menghimpun    dana dari  masyarakat  untuk  disimpan  pada bank.
2. Menyalurkan    dana    tersebut    dalam bentuk  kredit  dan/atau  bentuk-bentuk lainnya kepada masyarakat.
Bank   menerima   simpanan   dana masyarakat  dalam  bentuk  giro,  deposito berjangka  dan  tabungan.  Pihak  yang menyimpan  dananya  pada  bank  disebut “nasabah”.  Akumulasi  simpanan  dana masyarakat    dikelolah    dan    disalurkan kembali  oleh  bank  dalam  bentuk  kredit. Pihak  yang  menerima  kredit  disebut “debutor”.   Biasanya   bank   mewajibkan calon debitur memiliki  rekening  tabungan pada  bank  yang  bersangkutan  guna penyaluran    kredit    tersebut,    sehingga debitur  sering  pula  disebut  “nasabah debitur”.
Selain  kedua  usaha  pokok  bank sebagaimana      tersebut      diatas,      bank juga  dapat  mempunyai  usaha  lainnya, termasuk  memberikan  jasa-jasa  dalam lalu  lintas  pembayaran.      Tetapi      tidak semua   bank dapat menjalankan  kegiatan usaha  memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas pembayaran.  UU  No.  10  Tahun  1998 menegaskan      bahwa      hanya      bank umum yang dapat memberikan jasa dalam lalu  lintas  pembayaran,  sedangkan  bank perkreditan  rakyat  yang  tidak  dapat memberikan    jasa tersebut    dalam kegiatan usahanya.
Usaha-usaha
yang dapat dilakukan  oleh bank adalah berupa :
1.  Menyalurkan                    dana simpanan  masyarakat        dalam bentuk      investasi,  yaitu  spekulasi dan  keikutsertaan  modal  di    dalam suatu    perusahaan    lain    agar  bank memperoleh bagian keuntungan berupa dividen atau tingkat bunga.
2.  Membersihkan    jasa-jasa    bank lainnya dalam lalu lintas pembayaran,   antara lain :
a. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan  di  bidang  keuangan lain,  seperti  sewa  guna  usaha, modal  ventura,  perusahaan  efek, asuransi,  serta  lembaga  kliring, penyelesaian  dan  penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
b. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara
untuk mengatasi akibat kegagalan    kredit    dengan  syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan
memenuhi  ketenuan  yang  di tetapkan Bank Indonesia.
c. Menjadi  bank  persepsi  dalam rangka  penerimaan    pajak    atau setoran- setoran penerimaan negara/daerah lainnya.
d. Memberikan bantuan administratif kepada usaha
nasabah khususnya nasabah golongan    ekonomi     lemah dan koperasi, misalnya dalam pembinaan nasabah dan perwujudan  tujuan  perbankan guna  menunjang  pelaksanaan pembangunan  nasional  dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi  dan  stabilitas  nasional menuju
peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
Disamping      itu,      jasa-jasa bank      lainnya  dalam            lalu-lintas pembayaran            dan  peredaran  uang adalah  berupa  (a)  transfer  (pengirim uang),  (b)  kliring  (clearing).  (c)  inkaso (collection),    (d)    safe    deposit    box,  (f) Bank  Notes,  (g)  Traveller’s   chek,  (h) Letter  of  Credit,  (i)  Bank  garansi, termasuk juga  wesel,  letter  of  garansi dan  sebagainya.  Dari  jasa-jasa  ini,  bank memperoleh  keuntungan  berupa  hasil- hasil  bunga  dan  profit  serta  komisi  atas jasa-jasa yang diberikan.
Berdasarkan      saluruh      kegiatan usaha  bank  tersebut,  dapat  dipahami fungsi bank sebagai “financial intermediary” sebagaimana yang
dimaksud    Pasal    7  UU  No.  10  Tahun 1998.  Fungsi  “financial  intermediary” berarti bank merupakan lembaga perantara  keuangan  yamg  memberikan fasilitas      dana      dari      mereka  yang
kelebihan dana (surplus og fund) kepada mereka yang kekurangan dana atau yang membutuhkan  (lack  of  fund),  dengan biaya  dan  resiko  yang  relatif  lebih rendah  jika  di  bandingkan  merekan melakukan  transaksi    langsung.    Fungsi bank    ini  berkaitan  langsung  dengan usaha pokok bank di bidang  penerimaan dan  penghimpunan  dana  masyarakat untuk  disimpan  pada  bank,  dan  usaha poko  bank di  bidang  penyaluran  kredit dan/atau  bentuk-bentuk  lainnya  kepada masyarakat.  Kedua    fungsi    bank    ini tidak    dapat  dipisahkan  satu  dengan lainnya.
Nasabah berkepentingan menyimpan dananya  pada  bank  karena lebih terjamin  keamanannya    jika dibandingkan    disimpan  sendiri.  Ini berarti  resiko  keamanan  atas  simpanan dana  nasabah  telah  diahlikan  menjadi tanggung jawab bank.
Landasan hubungan bank dengan
nasabahnya adalah hubungan kepercayaan (Fiduciary relation). Nasabah  mengizinkan  bank  mengelola simpanannya karena yakin dapat memperoleh    kembali  uangnya    pada saat diinginkannya atau sesuai perjanjian disertai          imbalan.          Bank menjalankan  kegiatan  usaha  dengan menggunakan  dana  masyarakat    atas dasar kepercayaan, sehingga kepentingan dan kepercayaan
masyarakat    wajib    dilindungi    dan
dipelihara,    salah satunya dengan menjaga kesehatan keuangannya.
Dibidang    penyaluaran    dana dalam bentuk  kredit,  bank  menyalurkan kembali  simpanan dan  masyarakat kepada  masyarakat  yang  membutuhkan (debitur)  dalam    bentuk    kredit,    agar kegiatan  ekonomi  masyarakat  terus berjalan.  Pengelolaan  usaha  bank  harus mengakomodasikan kepentingan nasabah  dabitur  yang  berbeda,  yaitu nasabah  menanamkan  dananya  dalam jangka waktu pendek dengan mengharap imbalan  keuntungan,  sedangkan  debitur menginginkan    kredit  dalam  jangka waktu  relatif    panjang    dengan mengharapkan  beban bunga    atau pembagian    keuntungan  yangt  rendah. Rachmadi Usman menterjemahkan “financial  intermediary”  kedalam  dua fungsi penting, yaitu bank sebagai badan usaha sekaligus sebagai lembaga keuangan dan selalu berusaha mendapatkan  keuntungan  yang  sebesar- besarnya  dari  usaha  yang  dijalankan. Sementara itu, Ketut Rindjin menterjemahkan fungsi “financial
intermediary”  bank  ke  dalam  dua kategori,  yaitu  fungsi  sebagai  perantara (intermediation  role)  dan  fungsi  sebagai transmisi  (transmission  role).  Fungsi perantara    berarti    penyediaan    aliran dana  dari  pihak  penabung  (saver)  yang mempunyai  kelebihan  dana  kepada peminjam  (borrower)  yang  memerlukan
dana.    Sedangkan    fungsi    transmisi berkaitan  dengan  peranan  bank  dalam lalu  lintas  pembayaran  dan  peredaran uang  dengan  menciptakan  berbagai instrument keuangan, seperti menciptakan  uang  kartal  oleh  bank sentral,  uang  giral  yang  dapat  diambil, dipindahtangankan dan dipindahbukukan,      dan    kartu    bank (bank  card)  dalam  berbagai  bentuknya yang  berfungsi  sebagai  alat  pembayaran yang  menyerupai  uang.  Istilah  kredit  di dalam  Undang-undang  No.  10  Tahun 1998  tentang  Perbankan  tidaklah  sama dengan  istilah  pinjam-  meminjam  yang diatur  di  dalam  KUHPerdata.    UU Perbankan merupakan lex dari KUHPerdata, dan lembaga hukum kredit merupakan  pengkhususan  (lex  spesialis) dari lembaga hukum pinjam meminjam.
Pasal   1  angka   11  UU  No.   10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan  pengertian  kredit  sebagai berikut :
“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan    yang    dapat    dipersamakan dengan itu  berdasarkan   persetujuan atau  kesepakatan  pinjam  meminjam antara  bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk melunasi  utangnya  setelah  jangka waktu  tertentu  dengan  pemberian bunga”.
Dari    rumusan    di    atas    dapat dilihat  beberapa    unsur    kredit,    yaitu sebagai berikut :
1. Adanya    penyedian    uang    atau tagihan  yang  dipersamakan  dengan itu.
2. Adanya perjanjian      pinjam meminjam  antara  bank  dengan  pihak lain.
3. Pihak peminjam wajib melunasi hutang  dalam  jangka  waktu  yang disepakati.
4. Adanya          sejumlah          tertentu bunga,  imbalan    atau    pembagian hasil keuntungan  yang harus diberikan
peminjam bersamaan dengan pelunasan hutang.
Bentuk-bentuk  objek  kredit  terdiri dari  uang,  barang  dan  jasa,  namun transaksi  kredit  yang  paling  sering dipraktekkan  oleh    bank    adalah    dalam bentuk    uang.  Jika  ada  barang  atau  jasa yang  menjadi  objek  kredit,  maka  barang atau  jasa  itu akan  dinilai   dalam   bentuk uang    oleh  bank  dan  harus  dikembalikan debitur dalam bentuk uang.
Tujuan  bank  dalam  menyalurkan kredit adalah untuk mendukung
pembangunan perekonomian dalam
rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat dan  sekaligus  mencari  keuntungan.    Pada dasarnya pemohon kredit yang memperoleh  kredit  adalah  pemohon  yang memperoleh kepercayaan  dari  bank, sehingga  Subekti  menyatakan  bahwa esensi perkataan kredit adalah “kepercayaan”.    Artinya    bank    percaya bahwa  nasabah  debiturnya  mempunyai
kemauan dan kesanggupan untuk mengembalikan    (ability    to    repay) pinjamnya dalam jangka waktu yang telah disepakati  bersama.
Bank juga harus melakukan penilaian  terhadap  setiap  permohonan kredit  yang  di  ajukan  calon  debitur sebelum  permohonan  kredit    itu  ditolak atau disetujui (sebagian atau seluruhnya).      Penilaian      ini      secara teoritis  dikenal  dengan  istilah  ‘analisis kredit”.
Analisis    kredit    merupakan perintah undang-undang.  Pasal  8  ayat  (1) UU NO.  10  Tahun  1998  tentang Perbankan menegaskan  :
“Dalam  pemberian  kredit  atau pembiayaan  berdasarkan  prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta  kesanggupan nasabah  debitur  untuk  melunasi hutangnya  atau  mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”
Selanjutnya  penjelasan  Pasal  8 ayat  (1)  UU  No.  10  Tahun  1998 menjelaskan  bahwa  “untuk  memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan    penilaian    yang    seksama terhadap    watak,    kemampuan,    modal, agunan    dan    prospek    usaha    dari nasabah debitur”. Berdasarkan ketentuan    Pasal    8  ayat  (1)  beserta penjelasannya  tersebut  diatas,  analisis
kredit  terfokus  pada aspek- aspek  khusu dari  calon  debitur,  yang  di  dalam  dunia perbankan  dikenal  dengan  istilah      “The Five      C    of    Credit”,      yakni  sebagai berikut:
1. Watak (character);
2. Kemampuan (capacity);
3. Modal (capital);
4. Agunan (collateral):
5. Prospek usaha dari debitur (condition).
Bank  harus  melakukan  penilaian yang  seksama  terhadap  kelima  factor  ini. Watak      (character)      calon      debitur merupakan  aspek  utama  yang  harus dianalisis    oleh    pihak    bank,    guna memperoleh  keyakinan  tentang  kemauan, kesungguhan  dan  itikad  calon  debitur membayar hutangnya. Kemampuan (capacity)  calon  debitur  untuk  membayar kembali          kewajibannya          kepada bank.  Modal  (capital)  yang  berkaitan dengan  seberapa  besar  modal  atau kekayaan  yang  dimiliki    nasabah,    dan berfungsi  menentukan      kemampuan debitur membayar kembali hutangnya dari sudut  modal  atau  kekayaan  yang  dia miliki.  Agunan  (collateral)  merupakan faktor  penting  yang  harus  diperhatikan untuk  menghindari  resiko  kredit,  sebab adanya agunan kredit melahirkan
keyakinan  bank  atas    kemampuan      dan kesungguhan nasabah debitur untuk melunasi  hutangnya  sesuai dengan jangka waktu  yang  diperjanjikan.    Prospek (condition)  berkaitan  dengan  keunggulan usaha  atau  produk  usaha  sebagaimana dengan kondisi yang menyangkut peraturan  perundang-  undangan  yang berlaku.
Berdasarkan  hasil  analisis  kredit, bank akan memutuskan  untuk menyetujui permohonan  kredit  atau  menolaknya.
Apabila bank menyetujui permohonan  kredit  maka  bank  akan melengkapi semua berkas yang diperlukan,  lalu  bank  meminta  pemohon kredit  (debitur)  untuk  bersama-  sama menyepakati dan menandatangani perjanjian  kredit  dan  perjanjian  jaminan besrta berkas-berkas administrasi lainnya,  sesuai    dengan    persyaratan    dan prosedur bank yang bersangkutan. Berdasarkan  perjanjian  yang  disepakati, para  pihak  sepakat  melakukan  tindakan- tindakan  yang menimbulkan  akibathukum yang mereka kehendaki.
Perjanjian yang dibuat berdasarkan  kesepakatan  bank  sebagai kreditur  dengan  nasabah    debiturnya disebut  perjanjian kredit. Yang dimaksud perjanjian kredit yaitu :
“Perjanjian  antara  bank  sebagai kreditur  dengan  nasabah  sebagai nasabah debitur mengenai
penyediaan uang atau tagihan yang dapat  dipersamakan  dengan  itu
yang  mewajibkan      nasabah- nasabah      debitur  untuk  melunasi hutangnya  setelah  jangka  waktu tertentu  dengan  jumlah  bungan, imbalan,    atau    pembagian    hasil keuntungan”.
Aspek-aspek  hukum  perjanjian kredit  perbankan    tunduk    kepada    UU Nomor    10  Tahun      1998      tentang Perbankan        yang  secara    khusus    telah mengatur    mengenai  hal  itu.  Meskipun aspek-aspek  perjanjian  kredit  harus tunduk kepada UU Perbankan, pembuatan    perjanjian    kredit    yang disepakati      oleh      bank      sebagai kreditur  dengan  nasabah  debiturnya harus  tetap  berlandaskan    kepada  asas- asas  dan  sistem hukum  perikatan   yang diataur  di  dalam Buku III KUHPerdata. Selain undang-  undang,    sumber perikatan    adalah  perjanjian,  sehingga setiap  perjanjian  menerbitkan  perikatan. Hukum  perikatan  adalah    dasar    dari semua    jenis    perjanjian,  dan  perjanjian kredit  tetap  harus  tunduk  kepada ketentuan-ketentuan umum Hukum
Perikatan      di      dalm      KUHPerdata. Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata sangat penting
dikemukakan  untuk  mewujudkan  asas- asas  dan  sistem  hukum  perjanjian. Berdasarkan   Pasal  1320  KUHPerdata, suatu  perjanjian  dikatakan  sah  jika memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu :
1. Sepakat mereka yang
mengingatkan  dirinya,  artinya  para
pihak yang menandatangani
perjanjian  menyatakan  kehendaknya secara bebas dan sadar untuk
menyepakati semua ketentuan perjanjian  yang mengikat dirinya. 2. Kecapakan para pihak untuk membuat  suatu  perikatan  dengan cakap  bertindak di dalam hukum.
3. Adanya  suatu  hal  tertentu  (objek). Yang  dimaksud  dengan  hal  tertentu adalah adanya    objek    tertentu    dari kontrak, yaitu benda.
4. Adanya  suatu  sebab  (causa)  yang halal, artinya objek yang diperjanjikan tidak  boleh  melanggar  perundang- undangan,  ketertiban umum dan kesusilaan.
Hukum    perjanjian    memberikan kebebasan  yang  seluas-luasnya  kepada masyarakat untuk membuat perjanjian  apa saja, karena hukum perjanjian  tidak diatur secara   zakelijk.   Zakelijk   berarti   pasal- paasal  dari  hukum  perjanjian  di  dalam KUHPerdata merupakan ketentuan pelengkap  yang  boleh  diabaikan  dan disesuaikan  dengan kehendak para pihak.
Dalam praktek, bank tidak langsung  melakukan  pemasangan  hipotik karena  pemasangan  hipotik  memakan waktu  yang  lama.    Pihak    bank  dalam prakteknya    baru  melakukan  ikatan Grosse  Akta  Hipotik  setelah  munculnya indikasi  permasalahan  dalam  pemenuhan kewajiban  debitur.
Kekuatan    eksekutorial    hak tanggungan  ditentukan  oleh  pemenuhan tata  cara  pembebanannya  yang  meliputi dua tahap kegiatan.  Tahap pertama  adalah tahap  pemberian          hak          tangguangan dengan  diterbitkannya  Akta  Pengikatan Hak  Tanggungan    (APHT)    oleh    Pejabat Pembuat    Akta    Tanah    (PPAT)    yang dilandasi oleh perjanjian pokoknya, yakni  perjanjian      kredit.      Tahap      kedua adalah  tahap  pendaftaran  hak  tanggungan oleh  Kepala  Seksi  Pendaftaran  Tanah pada
Kantor
Pertahanan
yang menunjukkan  saat  berlakunya  kekuatan eksekutorial hak tanggungan.  Berdasarkan Pasal 8 UU Perbankan   1992,  pengikatan hak  tanggungan  tidak  memberikan  hak kepada  Bank    sebagai    “Pemenang    Hak Tanggungan”  untuk  menguasai  jaminan (agunan)  secara  fisik.  Menurut  Pasal  3 ayat  (1)  UU  Hak  Tanggungan,  hutang yang  dijamin  pelunasannya  dengan  hak tanggungan      dapat      berupa      hutang yang telah  ada,  atau  hutang  yang  belum ada  tetapi      sudah      diperjanjikan,      dan hutang  yang  baru  akan  ada  yang  telah diperjanjikan  sebelumnya.  Pasal  6  UU Hak  Tanggungan        memberikan        hak kepada  Bank  sebagai  pemegang  hak tanggungan  untuk  melakukan  “parate eksekusi”.

## III. PENYELESAIAN   KREDIT MACET MENURUT PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Tidak      semua      kredit      yang disalurkan  bank  dapat  dilunasi  debitur sebagaimana  diperjanjikan.      Macetnya pembayaran  kredit  oleh  debitur  bisa disebabkan  kelalaiannya,  tidak  adanya itikad baik maupun karena ketidakmampuannya. Bank sebagai kreditur harus mempertimbangkan semua  cara  penyelesaian  kredit  macet yang  diperkenankan  oleh  hukum  dan yang dianggapnya paling menguntungkan  baginya,  yang  terdiri dari 3 (tiga) pilihan, yaitu :
1. Cara        penyelesaian        melalui gugatan pengadilan (litigasi)
2. Cara    penyelesaian    di    luar pengadilan  (non    litigasi    atau alternative  to litigation).
3. Alternatif    Penyelesaian    Sengketa atau  Alternative  Dispute  Resolution (ADR)
Di   Indonesia,   cara   penyelesaian sengketa  kredit  macet  melalui  gugatan perdata    kepada    pengadilan    dilakukan dengan  mematuhi  prosedur  berperkara berdasarkan  hukum  acara  perdata  di Pengadilan.  Hukum  acara  perdata  masih belum  terhimpun  dalam  suatu  kodifikasi, melainkan    terbesar    dalam    berbagai peraturan  undang-undang,  baik  warisan kolonial  Hindia  Belanda  maupun  produk hukum    nasional    setelah    Indonesia merdeka, diantaranya  adalah HIR/RBg.
Pengadilan pertama-tama akan menyelidiki    apakah    suatu    hubungan
hukum yang menjadi dasar gugatan benar- benar ada atau tidak, dan pihak penggugat berkewajiban membuktikan bahwa hubungan hukum tersebut memang benar- benar ada. Pengadilan mengambil  putusan berdasarkan  fakta-fakta  yang  terbukti  di dalam persidangan,  yang terpenting dalam perkara    kredit    macet  adalah    perintah kepada  debitur  untuk  melunasi  hutangnya dan  sita  jaminan  yang  diletakkan  diatas agunan atau harta benda milik debitur jika debitur    tidak    mematuhi    putusan pengadilan.  Hakim  dapat  menjatuhkan sita conservatoir   (conservatoir   beslag), yaitu  sita  jaminan  terhadap  harta  benda milik debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak,  yang  tidak  lagi  dapat  dialihkan, diperjualbelikan  atau  dipindahtangankan kepada pihak lain.
Berdasarkan    Pasal  28  ayat  (1) huruf  c  UU    No.    14    Tahun    1985 tentang  Mahkamah  Agung,  para  pihak dapat mengajukan upaya hukum “peninjauan  kembali”  kepada  Mahkamah Agung  terhadap  putusan  pengadilan  yang telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Tetapi menurut  Pasal  66  ayat  (2)  UU  No.  14 Tahun  1985,  permohonan        prninjauan kembali    tidak menangguhkan         atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.
Cara    penyelesaian    di    luar pengadilan  (non  litigasi)  merupakan penyelesaian  sengketa  dengan  melibatkan institusi-  institusi    resmi    negara,
termasuk  pengadilan,  tetapi  tanpa  adanya pengajuan gugatan perdata kepada pengadilan.      Cara  penyelesaian    di  luar pengadilan    (non  litigasi)    ini    diartikan sebagai    “alternative  to  litigation”  yaitu alternatif dari proses litigasi atau mekanisme  penyelesaian  sengketa  di  luar proses gugatan  di pengadilan,  yang terdiri dari :
1. Penyelesaian melalui parate eksekusi.
2. Penyelesaian melalui
PUPN. 3. Penyelesaian
melalui Arbitrase. Ketiga kualifikasi cara penyelesaian ini dipandang lebih menguntungkan  bank dibandingkan  cara penyelesaian litigasi, karena
penyelesaian kredit macet dapat dilaksanakan    lebih  cepan  dan  biaya yang dikeluarkan  relatif lebih sedikit.
Beberapa permasalahan penyelesaian kredit macet yaitu : 1. Debitur   yang   telah   wanprestasi tidak beritikad  baik.
Seandainya  agunan  kredit tidak  diikat  dengan  hipotik  atau  hak tanggungan.  Bank          harus mengajukan          gugatan  kepada pengadilan disertai permohonan eksekusi      dan    lelang,    meskipun bank harus menghadapi  resiko biaya yang  besar,  waktu  yang  lama  dan
tingkat  kesulitan  teknis  hukum  yang cukup tinggi.
2. Lamanya waktu penyelesaian hutang.
Penyelesaian    piutang    macet bank  melalui  prosedur  litigasi  dan non  litigasi  sering  memakan  waktu bertahun-tahun,  yang  merupakan persoalan umum yang sangat mengganggu  bank,  meskipun  suatu objek  eksekusi  diikat  dengan  akta hipotik atau hak tanggungan.
3. Adanya    perlawanan    (varzet) pihak ketiga.
Hukum    membuka     peluang kepada  pihak  ketiga  untuk  melakukan perlawanan (varzet)    terhadap gugatan dan permohonan  eksekusi.
4. Kesulitan dalam proses
lelang.
Pelaksanaan    lelang   eksekusi mempunyai    masalah-masalah    yang cukup  penting  untuk  diperhatikan oleh bank.
5. Bank  kreditur  sebagai  pembeli lelang.
Menurut    Pasal    6    huruf    k UU    No.    7  Tahun  1992  tentang Perbankan, bank kreditur dapat menjadi  pembeli  objek  agunan  kredit macetnya yang dijual dalam lelang.
6. Kelemahan institusi
hukum.
Lembaga perbankan cenderung menganggap  institusi  peradilan  terlalu
membela  kepentingan  debitur  dalam menyelesaikan  sengketa kredit macet.
Keseluruahan  uraian  di  atas menunjukkan terjadinya “kelemahan” pada institusi- institusi hukum yang ada dalam mengakomodasi  kepentingan bank.

## IV. ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET PERBANKAN
Raden  Aria  Wirjaatmadja    pada tanggal  16  Desember  1895  mendirikan Hulp  en  Spaarbank  der  Inlandsche Bestuurs  Amtenaren      (Bank      bantuan dan      simpan  milik  kaum  priyayi  Hindia Belanda)  di  Purwokerto  (Jawa  Tengah). Berdasarakan Pasal 1 Peraturan Pemerintah  No.  1  Tahun  1946,  bank tersebut dijadikan bank pemerintah pertama  di  Indonesia  dengan  nama  Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Penyaluaran kredit berperan penting  dalam      mempengaruhi      tingkat peredaran  uang  dan  lalu  lintas  uang  guna percepatan  pembangungan  secara  merata di  seluruh  daerah  pada  suatu  negara. Kredit  perbankan  dapat  meningkatkan peredaran uang giral (cek, bilyet giro, dan surat  lainnya).  Peran  penting  bank  dalam mengatur  peredaran  uang  dan  lalu  lintas uang  dapat  digambarkan  melalui  ilustrasi sederhana    mengenai    warga    pedesaan. Kredit  juga  berperan  strategis  bagi
peningkatan  standar  hidup  rakyat.  Bank memiliki keistimewaan meningkatkan dan mengurangi    daya beli  (perchasing power) masyarakat.
Pemerintah,    baik  pusat  maupun daerah  akan  memperoleh  keuntungan dengan  pemberian  fasilitas  kredit  oleh bank, yakni sebagai berikut :
1. Meningkatkan   penerimaan   pajak bagi negara
2. Perluasan kesempatan  kerja
3. Peningkatan   jumlah   barang   dan jasa yang beredar di masyarakat
4. Penghematan  devisa negara
5. Peningkatan  devisa negara
Tindakan masyarakat
menyimpan uangnya di bank merupakan salah satu bentuk partisipasi  masyarakat dalam pembangunan, sebab bank menggunakan  dana  masyarakat  (public trust) yang disimpannya untuk memberikan  fasilitas  kredit  ataupun diinvestasikan. Resiko dala,  setiap realisasi  fasilitas  kredit  selalu  mungkin terjadi,  bagaimanapun  baiknya  anlisis kredit  telah  dilakukan,  sebab  selalu
terdapat ketidakpastian
dalam memperhitungkan kondisi dimasa depan.  Tidak  semua  resiko  kredit  yang pelunasannya  oleh  debitur  tidak  lancar dan  tidak  tepat  pada  waktu  yang diperjanjikan  dapat        dikeategorikan sebagai        “Kredit  Macet”  pasal      1 angka   2   Keputusan Menteri Keuangan R.I No.293/KMK.09/1993 memberi
batasan  mengenai    piutang    bank    yang macet, sebagai berikut:
“Piutang    macet    adalah    piutang yang  sampai      pada      suatu      saat sejak   piutang tersebut jatuh tempo tidak  dilunasi  oleh  penanggung hutang sebagaimana mestinya sesuiai  dengan  perjanjian  yang telah  disepakati  antara  nasabah dengan  bank,  peraturan  atau  sebab apapun yang menimbulkan  piutang tersebut”.

## V. KESIMPULAN
Sebelum permohonan kredit dikabulkan    bank,  ada  3  (tiga)  aspek vital  yang      harus      dipenuhi      dan dilaksanakan  bank  dengan  sungguh- sungguh  guna  menjamin  pengamanan kredit  yang  disalurkan  dan  sekaligus menghindari terjadinya kegagalan nasabah debitur  memenuhi            aspek      vital      ters pelunasan  kredit  sesuai  perjanjian.  Ketiga aspek  vital  tersebut  adalah  sebagai berikut:
1. Analisis Permohonan Kredit
(Analisis Kredit)
Bank  harus  melaksanakan  analisi kredit  secara  mendalam,  jujur  dan objektif terhadap aspek watak, kemampuan,  modal,      agunan      dan prospek      usaha  debitur,  guna memperoleh keyakinan mengenai itikad,  kemampuan  dan  kesanggupan debitur  melunasi  utangnya  sesuai dengan perjanjian.
2. Analisis Resiko
Usaha      perkreditan      bersifat spekulatif  dan      beresiko      tinggi, sehingga      bank  harus  menekan seminimal  mungkin  terjadinya  resiko kredit  dengan  melakukan  analisis resiko.
3. Peningkatan  Jaminan  Kredit;  Untuk fasilitas  kredit  yang  jumlahnya  tidak sedikit, bank harus melindungi dengan      agunan      debitur      yang tidak  senilai.      Agunan      merupakan jaminan yang   harus   diikat   dengan kekuatan parate eksekusi guna menjamin dan mengamankan pelunasan  kredit,  atau  setidaknya meminimalisir    resiko  yang  akan mungkin dihadapi bank.
Permasalahan    atau    sengketa mengenai  hal    ini    dapat    diselesaikan dengan berbagai cara berdasarkan sebagai  peraturan  perundang-unerdiri dari  3  bnetukdangan  yang  berlaku, yaitu:
1. Cara  penyelesaikan  melalui  gugatan perdata  kepada  pengadilan  (litigasi) berdasarkan ketentuan-ketentuan didalam    hukum    acara    perdata dimana  pengjuan  gugatan  perdata dimaksudkan  agar  pengadilan  yang berwenang  mengeluarkan  putusan yang    berkekuataan    hukum    yang bersi  perintah  eksekusi  dan  perintah lelang  terhadapa  agunan  atau  harta benda  debitur  guna  akibat pelunasan piutabg bank akibat kredit macet.
2. Cara  penyelesaian  diluar  pengadilan (Non  litigasi  atau  alternative  to litigasioan).  Cara  ini  terdiri  dari  3 bentuk.
a. Penyelesaian      melalui    parate eksekusi,  berdasarkan  pasal  224 HIR/Pasal    258    RBg    untuk Grosse  Akta  Hipotik  dan  UU No.4  Tahun  1996  untuk  akta Peningkatan  Hak  Tanggungan Atas  Tanah  beserta  benda  benda yang berkaitan dengan tanah. b. Penyelesaian    melalui    PUPN, berdasarkan    UU    N0.49    Prp Tahun  1960  tentang  Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). c. Penyelesaian  melalui  Arbitrase berdasarkan    UU   No.30   tahun 1999  tentang  Arbitrase dan alternatif peneyelesaian Sengketa.
3. Alternaitf  Penyelesaian    Sengketa (Alternative  Dispute  Resolution), yang    juga    merasakan    undang- undang No.30 Tahun 1999.
Penyelesaian  kredit  macet  dan alternatif  penyelesaian  ada  4  sengketa, yaitu:
a. Konsultasi,    berupa    pembicaraan diaolgis      secra      langsung      dan personal  antara  bank  dengan  debitur sebagai  para  yang  berkepentingan untuk mencapai kesepakatan penyelesaian  terhadap  kredit  macet yang terjadi.
b. Negoisasi,  terwujud  dalam  proses
interaksi dan  komunikasi yang dinamis dan beranekaragam berdasarkan   kehendak   bebas    bank dan debitur.
c. Mediasi  mulai  dilakukan  dengan penandatanganan  perjanjian  mediasi untuk  melibatkan  mediator  dan memfasilitasi      dan      memnbantu secara    aktif   proses     perundingan antara bank dan debitur.
d. Konsiliasi      yaitu     pihak     secara sukarela    mencari    penyelesaian dengan jalan melakukan
perundingan  formal  untuk  mencapai kesepakatan penyelesaian yang
mengikat    dengan    bantuan    yang diberi wewenang untuk menyampaikan
keputusan
penyelesaian  untuk  disepakati  oleh bank dan nasabah debitur.

## DAFTAR  PUSTAKA
Abdurrasyid,  H.  Priyatna,  2002, Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu  Pengantar,  Fikahati Aneka, Jakarta Anwar,  Moch.,  1986,  Tindak  Pidana  di Bidang Perbankan. Alumni, Bandung Badrulzaman, Mariam Darus, 1983, Perjanjian Kredit Bank. Alumni,

## Bandung
Djohan, Warman, 2000,  Kredit  Bank, Alternatif Pembiayaan dan Pengajuannya.  Mutiara  Sumber  Widya, Jakarta Djumhana, Muhammad, 2000, Hukum Perbankan  di  Indonesia.  Citra  Aditya
Bakti, Bandung Fuady,  Munir,  2000,  Arbitrase  Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. Citra Aditya Bakti, Bandung Harahap,  M.  Yahya,  1991,  Ruang  Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Gramedia, Jakarta Hay, Marhias Abdul, 1975, Hukum
Perbankan di Indonesia. Pradnya Paramita, Bandung
Head,  John  W.,  1997.Pengantar  Umum Hukum  Ekonomi. Jakarta: Proyek ELIPS,
Judisseno,  Rimsky  K,  2002,  Sistem  Moneter dan Perbankan  di  Indonesia.  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta