## Volume 7 No. 1, Juli  2023
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang
Aspek Pemidanaan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Turut Serta (Deelneming) Melakukan Penggelapan Kendaraan Bermotor
(Studi Putusan Nomor : 100/Pid.B/2022/Pn.Tjk)
Bambang Hartono, Anggalana  Ersha Nadhia Zhifa
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Email: bambang@ubl.ac.id, anggalana@ubl.ac.id, ershanadhiaz@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  discuss  the  causes  of  the  criminal  act  of  participating  (deelneming)  in embezzling  motorized  vehicles,  how  are  judges'  considerations  in  deciding  cases  of  criminal  acts  of participating (deelneming)  committing  embezzlement  of motorized  vehicles based  on  Decision  Number: 100/Pid.B/2022/PN. Tjk. The research method used is normative legal research. the factors that cause the perpetrators of the crime to participate (deelneming) commit embezzlement of motorized vehicles due to 2 (two)  things,  namely  factors  from  within  the  perpetrator  such  as  mental  state,  intention,  habit  factors because the Defendant has evil intentions (mens rea) by pawning without permit for 1 (one) unit of Daihatsu Xenia car. Meanwhile, other factors are external factors such as opportunities and the environment. Where this  factor  is  a  cause  that  comes  from  outside  the  perpetrator  or  outside  influences.  The  Judge's considerations in deciding additional criminal cases and (deelneming) embezzling motorized vehicles by considering the legal facts in the case, considering the criminal elements in the indictment and considering the aggravating circumstances and where the Defendant's mitigating circumstances during the trial, the Panel of Judges declared the Defendant Ismail Saleh Bin Francisco was proven legal and found guilty of committing  the  crime  of  participating  in  embezzlement  and  sentenced  the  Defendant  Ismail  Saleh  Bin Francisco therefore to imprisonment for 2 (two) years and 6 (six) months.
Keywords: Criminalization, Participating (Deelneming), Embezzlement, Motorcycles.

## Abstrak
Tujuan dalam penelitian ini membahas mengenai  faktor penyebab pelaku tindak pidana turut serta  (deelneming)  melakukan  penggelapan  kendaraan  bermotor  bagaimana  pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana turut serta (deelneming) melakukan penggelapan kendaraan bermotor berdasarkan Putusan Nomor : 100/Pid.B/2022/PN.Tjk. metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. faktor penyebab pelaku tindak pidana turut serta (deelneming) melakukan penggelapan kendaraan bermotor disebabkan karena 2 (dua) hal yaitu faktor dari dalam diri si pelaku seperti keadaan jiwa, niat, faktor kebiasaan  dikarenakan dalam diri Terdakwa sudah niat jahat (mens rea) dengan menggadaikan tanpa izin sebuah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia. Sedangkan faktor lainnya adalah faktor dari luar diri si pelaku seperti, kesempatan dan lingkungan. Dimana faktor ini merupakan penyebab yang berasal dari luar diri si pelaku atau pengaruh dari luar. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana
turut  serta  (deelneming)  melakukan  penggelapan  kendaraan  bermotor  dengan mempertimbangkan  fakta  hukum  dalam  perkara,  mempertimbangkan  unsur-unsur  pidana dalam  dakwaan  dan  memepertimbangkan  keadaan  yang  memberatkan  dan  keadaan meringankan  Terdakwa  selama  persidangan,  dimana  Majelis  Hakim  menyatakan  Terdakwa Ismail Saleh Bin Fransisco terbukti secara sah   dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penggelapan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ismail Saleh Bin Fransisco oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
Kata Kunci: Pemidanaan, Turut Serta (Deelneming), Penggelapan, Motor.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  meletakkan  hukum  sebagai  supremasi  kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, konsep negara hukum membawa keharusan  untuk  mencerminkan  sendi-sendi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara, khususnya dalam bidang hukum acara pidana terkait dengan proses peradilan dalam hal penjatuhan sanksi pidana oleh hakim, penjatuhan putusan oleh hakim tidak terlepas dari sesuatu yang diyakini dan terbukti dalam sidang pengadilan. Hukum Pidana sebagai alat atau  sarana  bagi  penyelesaian  terhadap  problematika  ini  diharapkan  mampu memberikan  solusi  yang  tepat.  Oleh  karena  itu,  pembangunan  hukum  dan  Hukum Pidana  pada  khususnya,  perlu  lebih  ditingkatkan  dan  diupayakan  secara  terarah  dan terpadu,  antara  lain  kodifikasi  dan  unifikasi  bidang-bidang  hukum  tertentu  serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.
Menurut  Barda  Nawawi  Arief  mengatakan  bahwa  pengaktualisasian  kebijakan Hukum Pidana merupakan salah satu faktor penunjang bagi penegakan Hukum Pidana, khususnya penanggulangan tindak kejahatan. Kebijakan Hukum Pidana sebagai suatu bagian  dari  upaya  unuk  menanggulangi  kejahatan  dalam  rangka  mensejahterakan masyarakat, maka tindakan unuk mengatur masyarakat dengan sarana Hukum Pidana terkait erat dengan berbagai bentuk kebijakan dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu  pada  tujuanyang  lebih  luas.  Sebagai  salah  atau  alternatif  penanggulangan kejahatan,  maka  kebijakan  Hukum  Pidana  adalah  bagian  dari  “kebijakan  kriminal”. Kebijakan  atau  upaya  penanggulangankejahatan  pada  hakikatnya  merupakan  bagian
integral  dari  upaya  perlindungan  masyarakat  (social  defence)  dan  upaya  mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). 1
Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia  terdiri  dari  Hukum  Pidana  Materil  dan Hukum Pidana Formil. Hukum Pidana Materil di Indonesia secara umum diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP), dan secara khusus banyak diatur diperaturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana. Begitu juga dengan Hukum Pidana Formil di Indonesia, diatur secara umum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat  dengan  KUHAP),  yang  memberikan  pedoman  dalam  proses  peradilan bagaimana seharusnya peradilan itu dilaksanakan oleh aparat hukum yang dimulai dari polisi, jaksa, dan hakim serta penasihat hukum maupun oleh petugas pemasyarakatan dan pencari keadilan yaitu terdakwa bahkan korban maupun masyarakat.
Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana, oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus  dapat  berbuat  adil,  sebagai  seorang  hakim,  dalam  memberikan  putusan kemungkinan  dipengaruhi  oleh  hal  yang  ada  pada  dirinya  dan  sekitarnya  karena pengaruh  dari  faktor  agama,  kebudayaan,  pendidikan,  nilai,  norma,  dan  sebagainya. Sehingga  dapat  dimungkinkan  adanya  perbedaan  cara  pandang  sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.
Menurut Bambang Waluyo menjelaskan bahwa segala peraturan mengenai Hukum Pidana  sebagaimana  termuat  dalam  KUHP  pada  akhirnya  akan  berpuncak  pada pemidanaan  yang  dapat  merenggut  kemerdekaan  seseorang,  harta  bendanya,  dan bahkan jiwanya, mengenai hukuman atau sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :
1. Pidana Pokok, terdiri atas:
a. Pidana mati.
b. Pidana penjara.
c. Kurungan.
1 Barda Nawawi Arief. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2.
d. Denda.
2. Pidana Tambahan, terdiri atas:
a. Pencabutan hak-hak tertentu
b. Perampasan barang-barang tertentu
c. Pengumuman putusan hakim. 2
Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum, serta proses jalannya pembangunan nasional. Tetapi juga menyadari sanksi pidana bersifat ultimum remedium atau  senjata  pamungkas  atau  dalam  bahasa  kebijakan  atau  manajemen  adalah  jalan terakhir yang ditempuh, dari berbagai solusi atau alternatif solusi lainnya.
Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan  penggelapan.  penggelapan  merupakan  salah  satu  bentuk  perbuatan  yang disebut  sebagai  kejahatan,  yaitu  sebagai  suatu  perbuatan  yang  sifatnya  bertentangan dengan  kepentingan  hukum.  Sebab  dan  akibat  perbuatan  itu  menjadi  perhatian  dari berbagai  pihak,  dengan  mengadakan  penelitian-penelitian  berdasarkan  metode  ilmiah agar  dapat  diperoleh  suatu  kepastian  untuk  menetapkan  porsi  dan  klasifikasi  dari kejahatan tersebut. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia umumnya dan krisis moral masyarakat khususnya membawa dampak dalam kehidupan masyarakat.
Menurut P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan  sama  halnya  seperti  korupsi  karna  perbuatan  ini  melawan  hukum  yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya dan  berdampak  pada  kerugian  keuangan  perusahaan  ataupun  negara.  Pada  dasarnya perbuatan  penggelapan  adalah  perbuatan  pidana  sehingga  termasuk  dalam  ranah hukum  pidana.  Pelaku  penggelapan  dalam  jabatan  dengan  diancam  pidana  penjara maksimal 5 (lima) tahun sesuai Pasal 374 KUHP yang berbunyi:
2 Bambang Waluyo. 2004. Pidana dan Pemidanaan. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.
Penggelapan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  penguasaannya  terhadap  barang disebabkan  karena  ada  hubungan  kerja  atau  karena  pencarian  atau  karena  mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 3
Menurut P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa pelaku tindak pidana penggelapan dalam  jabatan  bagi  mereka  yang  bukan  menjalankan  jabatan  umum  dapat  dipidana penjara maksimal 5 (lima) tahun. Sedangkan, bagi pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam  jabatan  bagi  mereka  yang  menjalankan  jabatan  umum  dapat  dipidana  penjara minimal  3  (tiga)  tahun  dan  maksimal  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling sedikit  Rp.150.000.000,-  (seratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 4
Tindak  pidana  penggelapan  merupakan  suatu  suatu  tindak  pidana  yang berhubungan  dengan  masalah  moral  ataupun  mental  dan  suatu  kepercayaan  atas kejujuran  seseorang.  Oleh  karena  itu  tindak  pidana  ini  bermula  dari  adanya  suatu kepercayaan  pihak  yang  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana  penggelapan tersebut.Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur di dalam KUHP.
Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau  peralatan  lainnya  yang  berfungsi  untuk  mengubah  suatu  sumber  daya  energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat  dan  alat  besar  yang  dalam  operasinya  mengunakan  roda  dan  motor  yang  tidak melekat secara permanen serta kendaran bermotor yang dioperasikan di air berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Udnang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Seiring  dengan  harga  kendaraan  bermotor  seperti  mobil  yang  semakin  mahal membuat tidak semua orang mampu memiliki sendiri kendaraan roda empat tersebut, hal itu pula yang melatar belakangi banyak nya usaha mobil rental yang berdiri saat ini.
3 P.A.F. Lamintang. 2009. Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan. Sinar Baru, Bandung, hlm. 105.
4 Ibid, hlm. 106.
Setiap  usaha  mempunyai  resiko  yang  harus  ditanggung  sekecil  apapun,  rental  mobil mempunyai  resiko  yang  cukup  tinggi  mengingat  modal  yang  harus  dikeluarkan  dari membeli kendaraan tersebut serta dari resiko yang akan dialami seperti kerusakan mulai dari tergores ataupun kecelakaan, sampai kehilangan mobil rentalnya baik dicuri atau digelapkan.
Tindak pidana penggelapan terhadap mobil rental banyak dilakukan oleh berbagai pihak, tidak hanya orang-orang yang kekurangan ekonomi tetapi juga para pejabat yang kebutuhan  ekonominya  terpenuhi.  Penggelapan  mobil  rental  ini  dilakukan  dengan berbagai  macam  modus,  namun  kebanyakan  dari  kasus  penggelapan  yang  terjadi dilakukan  dengan  menggadaikan  mobil  tersebut  kepada  pihak  lain.  Hal  ini  sangat dirasakan  dan  menimbulkan  keresahan  baik  dikalangan  masyarakat  maupun  pemilik perusahaan mobil rental.
Namun kenyataannya di dalam praktik, setelah semua kemudahan yang diberikan oleh jasa rental mobil ternyata masih saja bisnis rental mobil menjadi sasaran maupun target  kejahatan  oleh  oknum-oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Hal  ini  ditandai dengan seringnya terjadi tindak pidana penipuan maupun penggelapan yang  diderita pemilik jasa rental mobil yang dilakukan oleh pengguna jasa rental mobil dengan modus tidak mengembalikan, menjual atau menggadaikan mobil yang disewa dari perusahaan rental mobil, sehingga mengakibatkan perusahaan rental mobil dirugikan secara materiil. Tindak pidana ini juga terjadi di wilayah Kota Bandar Lampung yang bisa dikategorikan sebagai daerah dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat.
Sebagai ilustrasi kasus yang bisa dijadikan acuan dalam memahami tentang perkara turut  serta  (deelneming)  melakukan  penggelapan  kendaraan  bermotor  dikaji  melalui Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 100/Pid.B/2022/PN.Tjk, atas nama Terdakwa Ismail Saleh bin Fransisco yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penggelapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Terdakwa Ismail Saleh bin  Fransisco oleh  Penuntut  Umum  didakwa  dalam  dengan  tuntutan  pidana  penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
Pada hari Kamis Tanggal 11 November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2021 bertempat di Way Lima Kecamatan Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidak-tidaknya  pada  suatu  tempat  lain  yang  masih  termasuk  dalam  daerah  hukum Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  berdasarkan  Pasal  84  ayat  (2)  KUHAP,  Terdakwa Ismail Saleh bin Fransisco bersama-sama dengan Andrias Sofian Bin Abu Bakar (berkas perkara  terpisah)  dengaja  dan  melawan  hukum  menggelapkan  1  (satu)  unit  mobil Daihatsu  Xenia  tahun  2015  warna  silver  metalik  Nopol  BE  1140  AMT  Noka  : MHKV1BB2JFK010362  Nosin  :  K3MF62077  STNK  An.  Najib  dengan  cara menggadaikannya kepada Dani (DPO) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  memutus  pidana  terhadap terdakwa  yang  mana  Terdakwa  Ismail  Saleh  bin  Fransisco   terbukti  secara  sah  dan meyakinkan melakukan melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penggelapan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2015 warna silver metalik Nopol BE 1140 AMT Noka  :  MHKV1BB2JFK010362  Nosin  :  K3MF62077  STNK  An.  Najib  dan  menjatuhkan pidana  terhadap Terdakwa  Ismail  Saleh  bin  Fransisco   oleh  karena  itu  dengan  pidana penjara selama 2 (dua) tahun  6 (enam) bulan.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  penulis  merumuskan  permasalahan tentang  faktor  penyebab  pelaku  tindak  pidana  turut  serta  (deelneming)  melakukan penggelapan kendaraan bermotor berdasarkan Putusan Nomor :
100/Pid.B/2022/PN.Tjk    dan  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara  tindak pidana  turut  serta  (deelneming)  melakukan  penggelapan  kendaraan  bermotor berdasarkan Putusan Nomor : 100/Pid.B/2022/PN.Tj

## B. METODE PENELITIAN
Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma 5 , menggunakan pendekatan: statute approach, conceptual approach,  serta  analytical  approach.  Tehnik  penelusuran  bahan  hukum  menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.
5 Metode penelitian hukum normatif relevan diterapkan pada pengkajian hukum yang mengandung problematika norma kabur, norma kosong maupun norma konflik. Lihat Diantha , I. M. P. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media, hlm. 12.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Faktor  Penyebab  Pelaku  Tindak  Pidana  Turut  Serta  (Deelneming) Melakukan Penggelapan Kendaraan Bermotor
Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia.  Kejahatan  sebagai  fenomena  sosial  lebih  banyak  dipengaruhi  oleh  berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Kejahatan merupakan suatu permasalahan sosial. Maka  jika  ingin  mengatasi  suatu  permasalahan,  sudah  seharusnya  setiap  orang memulainya  dari  akar  permasalahan  terlebih  dahulu.  Permasalahan  tersebutyang menjadi fundamental untuk diatasi sebelum terfokus dengan bagaimana cara menangani maslaah kejahatan penggelapan yang telah terjadi. Dengan mengetahui dan mempelajari permasalahan  tersebut,  kapan  mengetahui  mengapa  seseorang  melakukan  suatu kejahatan,  sehingga  bukan  hanya  dapat  menyembuhkan  atau  membina  para  pelaku kejahatan  (penjahat)  saja,  tetapi  juga  dengan  upaya  penyembuhan  masyarakat,  yaitu dengan  menghapuskan  sebab-sebab  maupun  kondisi-kondisi  yang  menyebabkan terjadinya kejahatan.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Aipda  Birawida  selaku  Penyidik  Sat Reskrim  Polresta  Bandar  Lampung  menjelaskan  faktor  penyebab  timbulnya  kejahatan secara  umum  akan  memperlihatkan  banyaknya  variasi  serta  bermacam-macam  aspek yang dapat mendukung sehingga terjadinya suatu kejahatan. Teori-teori tentang faktor penyebab  kejahatan  sangat  banyak  dikemukakan  oleh  para  sarjana,  dimana  pendapat yang  satu  dengan  yang  lainnya  saling  berbeda-beda,  hal  ini  timbul  karena  tinjauan dengan latar belakang yang berbeda pula. Namun demikian diantara teori tersebut ada unsur-unsur  yang  secara  prinsip  menunjukkan  persamaan-persamaan  sehingga  jika digolongkan  maka  dari  perbedaan  dan  persamaan  tersebut  akan  dapat  ditarik  secara garis besar faktor-faktor yang sangat menentukan terhadap suatu kejahatan.
Menurut  Soedjono  (Doktrin  Kriminologis)  dalam  bukunya  M.Ali  Zaidan, menyatakan bahwa ada 3 (tiga) faktor penyebab timbulnya perbuatan pidana meliputi :
a. Faktor  keadaan  adalah  keadaan  dimana  menyatakan  seseorang  untuk  melakukan suatu  tindak  pidana  yang  dilarang  dan  diancam    dengan  pidana  barangsiapa melakukannya;
b. Faktor kebiasaan adalah merupakan suatu ciri khas dari seseorang yang suka hidup berfoya-foya padahal ia sendiri tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mau berusaha, maka jalan pintas ia melakukan perbuatan tindak pidana;
c. Faktor kesempatan adalah faktor yang juga dapat menghantarkan seseorang untuk melakukan perbuatan tindak pidana. 6
Berdasarkan  wawancara  dengan  Ibu  Elis  Mustika  selaku  Jaksa  Penuntut  Umum pada  Kejaksaan  Negeri  Bandar  Lampung  menjelaskan  bahwa  ada  3  (tiga)  faktor penyebab  timbulnya  tindak  pidana  turut  serta  (deelneming)  melakukan  penggelapan kendaraan bermotor meliputi :
a. Faktor  keadaan  adalah  keadaan  dimana  menyatakan  seseorang  untuk  melakukan suatu  tindak  pidana  yang  dilarang  dan  diancam    dengan  pidana  barangsiapa melakukannya;
b. Faktor kebiasaan adalah merupakan suatu ciri khas dari seseorang yang suka hidup berfoya-foya padahal ia sendiri tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mau berusaha, maka jalan pintas ia melakukan perbuatan tindak pidana;
c. Faktor kesempatan adalah faktor yang juga dapat menghantarkan seseorang untuk melakukan perbuatan tindak pidana.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Efiyanto  D,  selaku  Hakim  Pengadilan Negeri  Tanjungkarang  Kelas  IA  menjelaskan  bahwa  kejahatan  yang  marak  ini  bukan berarti  sesuatu  yang  dibiarkan  begitu  saja  tanpa  ada  pencegahan  maupun penanggulangannya, akan tetapi kejahatan mendapat perhatian serius baik dari aparat yang berwenang maupun masyarakat secara umumnya hanya saja dalam pelaksanaanya belum  berjalan  secara  efektif.    Sebagai  ilustrasi  perkara  yang  diambil  sebagai  contoh dalam  penulisan  karya  ilmiah  ini  adalah  tindak  pidana  turut  serta  (deelneming)
6 M. Ali Zaidan. Op. Cit., hlm. 21.
penggelapan  kendaraan  bermotor  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor : 100/Pid.B/2022/PN Tjk, atas nama Terdakwa Ismail Saleh  Bin  Fransisco,  dimana  dalam  tuntutan  pidana  oleh  penuntut  umum  yang  pada pokoknya  menyatakan  Terdakwa  bersalah  melakukan  tindak  pidana  turut  serta (deelneming) penggelapan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Menurut  Bapak  Aipda  Birawida  selaku  Penyidik  Sat  Reskrim  Polresta  Bandar Lampung  dan  Ibu  Elis  Mustika  selaku  Jaksa  Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan  Negeri Bandar  Lampung  mengatakan  ada  berbagai-bagai  faktor  penyebab  terjadinya  suatu tindak kejahatan, termasuk halnya  tindak pidana turut serta (deelneming) penggelapan kendaraan bermotor. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering  terdapat  penyimpangan  terhadap  norma-norma,  terutama  norma  hukum.  Di dalam pergaulan manusia bersama, tindak pidana turut serta (deelneming) penggelapan kendaraan  bermotor  disebut  sebagai  kejahatan.  Dimana  kejahatan  tersebut  sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan  korbannya  adalah  anggota  masyarakat.  Secara  umum  ada  beberapa  faktor  yang menyebabkan  terjadinya  sebuah  kejahatan  termasuk  halnya  tindak  pidana  turut  serta (deelneming) penggelapan kendaraan bermotor.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Efiyanto  D  selaku  Hakim  Pengadilan Negeri  Tanjungkarang  Kelas  IA  mengatakan  bahwa  terhadap  faktor-faktor  penyebab pelaku  melakukan  tindak  pidana  turut  serta  (deelneming)  penggelapan  kendaraan bermotor dapat terjadi karena :
a. Faktor Internal Pelaku
Ada  beberapa  macam  penyebab  kejiwaan  yang  dapat  mendorong  sesorang terjerumus ke dalam tindak pidana turut serta (deelneming) penggelapan kendaraan bermotor,  penyebab  internal  yaitu  faktor  yang  berasal  atau  terdapat  dalam  diri  si pelaku yang  maksudnya bahwa yang  mempengaruhi seseorang  untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa), Terdakwa Ismail Saleh Bin Fransisco
melakukan tindak pidana turut serta (deelneming) penggelapan kendaraan bermotor dikarenakan dalam diri Terdakwa Ismail Saleh Bin Fransisco sudah niat jahat (mens rea),  yang  dengan  niat  jahat  tersebut  menggadaikan  tanpa  izin  1  (satu)  unit  mobil Daihatsu Xenia Tahun 2015 warna silver metalick Nomor Polisi BE 1140 AMT Nomor Rangka : MHKV1BB2JFK010362, Nomor Mesin : K3MF62077 STNK atas nama Najib milik dari Saksi korban Najib  Bin  Waridi  (Alm), akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban Najib mengalami kerugian Saksi Korban Najib  Bin Waridi  (Alm)  mengalami kerugian  lebih kurang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratur lima puluh juta rupiah).
b. Faktor Eksternal Pelaku
Faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku, maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari  luar  diri  si  pelaku  itu  sendiri  yang  didasari  oleh  faktor  rumah  tangga  dan lingkungan yaitu :
1) Keadaan ekonomi
Keadaan  ekonomi  pada  dasarnya  dapat  dibedakan  menjadi  2  (dua),  yaitu ekonomi  yang  baik  dan  ekonomi  yang  kurang  atau  miskin.  Pada  keadaan ekonomi  yang  baik  maka  orang-orang  dapat  mencapai  atau  memenuhi kebutuhannya  dengan  mudah.  Demikian  juga  sebaliknya,  apabila  keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu  orang-orang  akan  berusaha  untuk  dapat  keluar  dari  himpitan  ekonomi tersebut,  dimana  Terdakwa  Ismail  Saleh  Bin  Fransisco  hanya  bekerja  sebagai buruh dan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga tidak cukup.
2) Faktor keinginan
Yang  dimaksud  dengan  faktor  keinginan  adalah  suatu  kemauan  yang  sangat kuat  yang  mendorong  si  pelaku  untuk  melakukan  sebuah  kejahatan  berupa Tindak  Pidana  Penadahan.  Misalnya  seseorang  yang  mempunyai  uang  untuk bersenang-senang,  atau  keinginan  yang  kuat  untuk  memiliki  uang  dengan mudah  hanya  saja  keinginan  tersebut  dihambat  oleh  faktor  biaya  sehingga seseorang  tersebut  melakukan  tindak  pidana  turut  serta  (deelneming) penggelapan kendaraan bermotor.
3) Faktor kesempatan
Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan adalah suatu keadaan yang memungkinkan  (memberi  peluang)  atau  keadaan  yang  sangat  mendukung untuk  terjadinya  sebuah  kejahatan.  Faktor  kesempatan  ini  biasanya  sangat menopang untuk terjadinya tindak pidana turut serta (deelneming) penggelapan kendaraan  bermotor.  Faktor  ini  terjadi  biasanya  karena  korban  mudah  untuk ditipu  atau  juga  faktor  ini  terjadi  karena  pelaku  memandang  bahwa  dirinya mampu  melakukan  tindak  pidana  turut  serta  (deelneming)  penggelapan kendaraan  bermotor,  pada  faktor  kesempatan  ini,  Terdakwa  Ismail  Saleh  Bin Fransisco  tidak  lagi  memperhatikan  norma-norma  hukum  yang  berlaku, tindakan Terdakwa Ismail Saleh Bin Fransisco yang karena tanpa izin dari korban menggadaikan  1  (satu)  unit  mobil  Daihatsu  Xenia  Tahun  2015  warna  silver metalick Nomor Polisi  BE  1140  AMT  Nomor Rangka  :  MHKV1BB2JFK010362, Nomor Mesin : K3MF62077 STNK atas nama Najib milik dari Saksi korban Najib Bin  Waridi  (Alm).
4) Pergaulan/lingkungan
Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya ketiga itu  lingkungan  tersebut  dapat  memberikan  pengaruh  yang  negatif  terhadap seseorang,  artinya  akibat  yang  ditimbulkan  oleh  interaksi  dengan  lingkungan tersebut  seseorang  dapat  melakukan  perbuatan  yang  baik  dan  dapat  pula sebaliknya.  Apabila  di lingkungan tersebut  banyak perilaku tidak  benar maka dengan  sendirinya  kecenderungan  melakukan  tindak  pidana  turut  serta (deelneming) penggelapan kendaraan bermotor semakin besar.
Sanksi Pidana merupakan suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu  jenis  sanksi  yang  bersifat  nestapa  yang  diancamkan  atau  dikenakan  terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat menggangu atau membahayakan  kepentingan  hukum.  Sanksi  pidana  pada  dasarnya  merupakan  suatu
penjamin  untuk  merehabilitasi  perilaku  dari  pelaku  kejahatan  tersebut,  namun  tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  faktor  penyebab  pelaku melakukan  tindak  pidana  turut  serta  (deelneming)  penggelapan  kendaraan  bermotor secara  umum  memperlihatkan  banyaknya  variasi  serta  bermacam-macam  aspek  yang dapat  mendukung  sehingga  terjadinya  tindak  pidana  turut  serta  (deelneming) penggelapan  kendaraan  bermotor,  yang  menjadi  faktor  penyebab  terjadinya  tindak pidana turut serta (deelneming) penggelapan kendaraan bermotor. Hal ini disebut bentuk- bentuk kesalahan dan tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa faktor penyebab pelaku tindak pidana turut serta (deelneming) melakukan penggelapan kendaraan bermotor disebabkan karena  2  (dua)  hal  yaitu,  faktor  dari  dalam  diri  si  pelaku  seperti  keadaan  jiwa,  niat, kebiasaan  yang  mana  Terdakwa  Ismail  Saleh  Bin  Fransisco  melakukan  tindak  pidana penadahan dikarenakan dalam diri Terdakwa sudah niat jahat (mens rea), yang dengan niat jahat tersebut menggadaikan tanpa izin sebuat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun  2015  warna  silver  metalick  Nomor  Polisi  BE  1140  AMT  Nomor  Rangka  : MHKV1BB2JFK010362,  Nomor  Mesin  :  K3MF62077  STNK atas nama Najib milik dari Saksi  Korban  Najib  Bin  Waridi  (Alm).  Akibat  perbuatan  terdakwa,  saksi  Korban kerugian  Saksi  Korban  Najib  Bin  Waridi  (Alm)   mengalami  kerugian    lebih  kurang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratur lima puluh juta rupiah). Dimana faktor ini merupakan penyebab  yang  berasal  dari  dalam  diri  si  pelaku  tanpa  adanya  pengaruh  dari  luar. Sedangkan faktor lainnya adalah faktor dari luar diri si pelaku seperti, kesempatan dan lingkungan. Dimana faktor ini merupakan penyebab yang berasal dari luar diri si pelaku atau pengaruh dari luar, maka faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana turut serta (deelneming) melakukan penggelapan kendaraan bermotor adalah disebabkan oleh internal  pelaku  dan  eksternal  pelaku  yang  meliputi  keadaan  ekonomi  dan pergaulan/lingkungan,  Terdakwa  Ismail  Saleh  Bin  Fransisco  hanya  bekerja  sebagai wiraswasta dan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga tidak cukup dan Terdakwa
tidak lagi memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku, tindakan terdakwa yang karena tanpa izin dari korban menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia milik Korban.
2. Pertimbangan  Hakim  dalam  Memutus  Perkara  Tindak  Pidana  Turut  Serta (Deelneming) Melakukan Penggelapan Kendaraan Bermotor
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak Efiyanto  D,  selaku  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  Kelas  IA  menjelaskan bahwa Hakim dalam menentukan putusannya mempunyai kebebasan sebagaimana telah ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa  kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan,  baik  bagi masyarakat  agar  terciptanya  suatu  kesejahteraan  masyarakat  ataupun  bagi  terdakwa sendiri.  Kebebasan yang dimiliki Hakim dalam menjalankan fungsi mengadili meliputi kebebasan untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan, kebebasan tersebut  juga  harus  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  yang  logis  dan  tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
Menurut  Bapak  Efiyanto  D  mengatakan  bahwa  terkait  dengan  pertimbangan Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  turut  serta (deelneming)  melakukan  penggelapan  kendaraan  bermotor  tidak  terlepas  dari kemampuan  bertanggungjawab  seseorang  terhadap  kesalahannya  telah  melakukan perbuatannya yang dilarang undang-undang dan tidak dibenarkan menurut pandangan masyarakat  dan  bersifat  melawan  hukum.  Pertanggungjawaban  pidana  berkaitan dengan kesalahan terdakwa sebagai unsur peristiwa dari pidana atau perbuatan pidana sehingga diantara keduanya berhubungan erat.
Menurut  pendapat  Wirjono  Prodjodikoro  mengatakan  bahwa  pelaku  tindak pidana  dalam  mempertanggungjawabkan  perbuatan  pidananya  berkaitan  dengan kesalahan yang dalam hukum pidana ada 2 (dua) macam yaitu sengaja (dolus/opzet) dan kealpaan (culpa) :
1. Kesengajaan (dolus/opzet)
Ada 3 (tiga) kesengajaan dalam hukum pidana yaitu :
a. Kesengajaan untuk mencapai sesuatu kesengajaan yang dimaksud/ tujuan/dolus directus;
b. Kesengajaan  yang  bukan  mengandung  suatu  tujuan  melainkan  disertai keinsyafan,  bahwa  suatu  akibat  pasti  akan  terjadi  (kesengajaan  dengan kepastian);
c. Kesengajaan  seperti  sub  diatas,  tetapi  dengan  disertai  keinsyafan  hanya  ada kemungkinan (bukan kepastian, bahwa sesuatu akibat akan terjadi (kesengajaan dengan kemungkinan / dolus eventualis).
2. Kurang hati-hati (kealpaan/culpa)
Kurang  hati-hati/kealpaan  (culpa)  arti  dari  alpa  adalah  kesalahan  pada  umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati- hati, sehingga berakibat yang tidak disengaja terjadi. 7
Menurut Bapak Efiyanto D, selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA  menjelaskan  bahwa  pertimbangan  Hakim  dalam  memutus  perkara  tindak  pidana turut serta (deelneming) melakukan penggelapan kendaraan bermotor dapat dilihat dalam Putusan Nomor : 100/Pid.B/2022/PN.Tjk, dengan kronologi perkara  Terdakwa Ismail Saleh  Bin  Fransisco  melakukan  tindak  pidana  penadahan  dikarenakan  dalam  diri Terdakwa  sudah  niat  jahat  (mens  rea),  yang  dengan  niat  jahat  tersebut  menggadaikan tanpa izin sebuat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2015 warna silver metalick Nomor Polisi  BE  1140  AMT  Nomor Rangka  :  MHKV1BB2JFK010362,  Nomor  Mesin  : K3MF62077 STNK atas nama Najib milik dari Saksi Korban Najib  Bin  Waridi  (Alm).
Berdasarkan  wawancara  dengan  Ibu  Elis  Mustika  selaku  Jaksa  Penuntut  Umum pada  Kejaksaan  Negeri  Bandar  Lampung  menjelaskan  bahwa  tuntutan  pidana  yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Ismail Saleh Bin Fransisco terbukti secara sah dan meyakinkan  menurut  hukum  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Penggelapan”
7 Wirjono Prodjodikoro. Op. Cit., hlm. 61.
sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  Ismail  Saleh  Bin  Fransisco  pidana  penjara selama  3  (tiga)  tahun  dikurangi  dengan  masa  penahanan  terdakwa  berada  dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara  berupa :
a. Lembar tanda terima kendaraan RJP Rentcar  Tour;
b. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2015 warna  silver  metalik  Nomor  Polisi  BE  1140  AMT  Nomor  Rangka  : MHKV1BB2JFK010362 Nomor Mesin : K3MF62077 STNK atas nama Najib.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-  (dua ribu rupiah).
Lebih lanjut Ibu Elis Mustika selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menjelaskan Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan di tuntut dengan 2 (dua) dakwaan sebagai berikut :
1. Dakwaan Pertama : Perbuatan  Terdakwa  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.=
Terdakwa  Terdakwa  Saleh  Bin  Fransisco  bersama-sama dengan  Saksi  Andrias Sofian Bin Abu Bakar (berkas perkara terpisah), pada Hari Kamis Tanggal 11 November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2021 bertempat di Way Lima Kecamatan Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang  masih  termasuk  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2)  KUHAP Pengadilan Negeri yang dalam  daerah hukum nya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya  berwenang, mengadili  perkara  terdakwa  tersebut  apabila  tempat  kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, mereka  yang  melakukan,  menyuruh  lakukan,  dan  yang  turut  serta
melakukan, dengan  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  memiliki  barang  sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2015 warna silver metalick Nomor Polisi BE  1140  AMT  Nomor  Rangka  :  MHKV1BB2JFK010362,  Nomor  Mesin  :  K3MF62077 STNK  atas  nama  Najib,  yang  seluruhnya  atau  sebagian  adalah  kepunyaan  orang  lain, tetapi  yang  ada  dalam  kekuasaannya  bukan  karena  kejahatan  milik  Saksi  Najib  Bin Waridi.
Menurut  Soenarto  Soerodibroto  menyatakan  bahwa  dalam  tindak  pidana penyertaan (Deelneming) terdapat unsur objektif dan unsur subjektif :

## 1. Unsur Objektif
Menganjurkan orang lain melakukan perbuatan, dengan menggunakan cara :
a. Memberikan sesuatu;
b. Menjanjikan sesuatu;
c. Menyalahgunakan kekuasaan;
d. Menyalahgunakan martabat;
e. Dengan kekerasan;
f. Dengan ancaman;
g. Dengan penyesatan;
h. Dengan memberi kesempatan;
i. Dengan memberi sarana;
j. Dengan memberikan keterangan.
2. Unsur Subjektif : dengan sengaja :
a. Adanya  hubungan  batin  (kesengajaan)  dengan  tindak  pidana  yang  hendak diwujudkan,  artinya  kesengajaan  dalam  berbuat  diarahkan  pada  terwujudnya tindak pidana. disini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;
b. Adanya  hubungan  batin  (kesengajaan,  seperti  mengetahui)  antara  dirinya dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya. 8
8 Soenarto Soerodibroto. Op. Cit., hlm. 52.
Berdasarkan uraian di atas, maka perbuatan Terdakwa Ismail Saleh Bin Fransisco memenuhi  unsur  objektif  dan  unsur  subjektif  tindak  pidana  penyertaan  (deelneming), mana  perbuatan  tersebut  dilakukan  Terdakwa  dengan  cara-cara  antara  lain  sebagai berikut :
1. Berawal pada hari Selasa Tanggal 2 November 2021, Terdakwa menghubungi Saksi Hari yaitu selaku pemilik RJP Rentcar  Tour yang mana terdakwa ingin merental 1 (satu)  unit  mobil  selama  7  (tujuh)  hari, bahwa  kemudian  Saksi  Hari  menyuruh terdakwa untuk datang ke kantor Saksi Hari;
2. Bahwa selanjutnya sekira jam 20.10 wib terdakwa mendatangi kantor Saksi Hari di Jalan  Imam  Bonjol  Gang  Madu  Nomor  45  Kelurahan  Langkapura  Kecamatan Langkapura  Kota  Bandar  Lampung,  dikarenakan  terdakwa  sudah  sering merental mobil kepada Saksi Hari dan Saksi Hari sudah percaya kepada terdakwa, Saksi Hari langsung  menyerahkan  kunci  berikut  STNK  mobil kepada  terdakwa,  yang  mana perharinya  terdakwa  dikenakan  biaya  rental  sebesar  Rp.  250.000,-  (dua  ratus  lima puluh ribu rupiah) dan akan terdakwa bayar setelah 7 (tujuh) hari terdakwa merental mobil tersebut  dan tanpa uang muka (DP), setelah menandatangani tanda terima kendaraan, terdakwa  pergi  dengan  membawa  1  (satu)  unit  mobil  Daihatsu  Xenia Tahun  2015  warna  silver  metalick  Nomor  Polisi  BE  1140  AMT  Nomor  Rangka  : MHKV1BB2JFK010362, Nomor Mesin : K3MF62077 STNK atas nama Najib;
3. Bahwa selanjutnya pada Hari Kamis Tanggal 11 November 2021 setelah 10 (sepuluh) hari setelah mobil terdakwa rental, terdakwa menyuruh Saksi Andrias Sofian untuk mengadaikan mobil yang terdakwa rental tersebut sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
4. Bahwa kemudian Saksi Andrias Sofian menyetujuinya untuk menggadaikan mobil tersebut  dan  selanjutnya  mobil  tersebut  dibawa  oleh  Saksi  Andrias  Sofian  dan digadaikannya kepada seseorang yang bernama  Dani  (DPO)  yang  berada  di  Way Lima  Kecamatan  Tataan  Kabupaten  Pesawaran,  setelah  mobil  tersebut  berhasil digadaikan  oleh  Saksi  Andrias Sofian,  selanjutnya  terdakwa  menerima  uang  dari Saksi  Andrias  Sofian  sebesar  Rp.27.000.000,-  (dua  puluh  tujuh  juta  rupiah)  dan sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) di ambil oleh Saksi Andrias Sofian
sebagai  komisi  telah  membantu  mengadaikan  1  (satu)  unit  mobil  Daihatsu  Xenia Tahun  2015  warna  silver  metalick  Nomor  Polisi  BE  1140  AMT  Nomor  Rangka  : MHKV1BB2JFK010362, Nomor Mesin : K3MF62077 STNK atas nama Najib.
5. Akibat  perbuatan  Terdakwa  tersebut  Saksi  Najib  Bin  Waridi  (Alm) mengalami kerugian ± sebesar Rp. 150.000.000,-.
Memperhatikan  ketentuan  Pasal  372  KUHP jo.  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1 KUHP  dan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA mengadili sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Ismail Saleh Bin Fransisco terbukti secara sah  dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ismail Saleh Bin Fransisco oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara berupa:
a. Lembar tanda terima kendaraan RJP Rentcar  Tour;
b. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun  2015 warna  silver  metalick  Nomor  Polisi  BE  1140  AMT  Nomor  Rangka  : MHKV1BB2JFK010362, Nomor Mesin : K3MF62077 STNK atas nama Najib;
6. Menetapkan  agar  terdakwa  dibebani  membayar  biaya  perkara  sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu  rupiah).
Menurut  Lilik  Mulyadi  didalam  teori  dasar  pertimbangan  hakim,  yaitu  putusan hakim  yang  baik,  dan  sempurna  hendaknya  putusan  tersebut  dapat  diuji  dengan  4 (empat) kriteria dasar pertanyaan (the four way test) berupa :
1. Benarkah putusanku ini.
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan.
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan.

## 4. Bermanfaatkah putusanku ini. 9
Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pedoman pemberian pidana  (strafftoemeting-leidraad)  akan  memudahkan  hakim  dalam  menetapkan pemidanaannya,  setelah  terbukti  bahwa  tertuduh  telah  melakukan  perbuatan  yang dituduhkan  kepadanya.  Dalam  daftar  tersebut  dimuat  hal-hal  bersifat  subjektif  yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan  penjatuhan  pidana  lebih  proporsional  dan  lebih  dipahami  mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu. 10
Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu :
1. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama.
2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan.
3. Unsur  Sosiologis,  yaitu  mempertimbangkan  tata  nilai  budaya  yang  hidup  dan berkembang dalam masyarakat. 11
Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman  yang  lebih  tinggi  dari  batas  maksimal  hukuman  yang  telah  ditentukan Undang-Undang.
Berdasarkan teori pertimbangan Hakim memudahkan Hakim dalam menetapkan pemidanaannya,  maka  dapat  dianalisis  bahwa  pertimbangan  Hakim  dalam  memutus perkara  tindak  pidana  turut  serta  (deelneming)  melakukan  penggelapan  kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan fakta hukum dalam perkara, mempertimbangkan unsur-unsur  pidana  dalam  dakwaan  dan  memepertimbangkan  keadaan  yang memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa selama persidangan, dimana Majelis Hakim  menyatakan  Terdakwa  Ismail  Saleh  Bin  Fransisco  terbukti  secara  sah   dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penggelapan dan menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  Ismail  Saleh  Bin  Fransisco  oleh  karena  itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
9 Lilik Mulyadi. Op. Cit., hlm. 136.
10 Muladi dan Barda Nawawi Arief. Op. Cit., hlm. 67.
11 Ibid, hlm. 97.

## D. Penutup
Faktor  penyebab  pelaku  tindak  pidana  turut  serta  (deelneming)  melakukan penggelapan kendaraan bermotor disebabkan karena 2 (dua) hal yaitu faktor dari dalam diri si pelaku seperti keadaan jiwa, niat, kebiasaan yang mana Terdakwa Ismail Saleh Bin Fransisco melakukan tindak pidana penadahan dikarenakan dalam diri Terdakwa sudah niat jahat (mens rea) dengan menggadaikan tanpa izin sebuat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia milik dari Saksi Korban Najib  Bin  Waridi  (Alm). Sedangkan faktor lainnya adalah faktor  dari  luar  diri  si  pelaku  seperti,  kesempatan  dan  lingkungan.  Dimana  faktor  ini merupakan penyebab yang berasal dari luar diri si pelaku atau pengaruh dari luar, maka faktor  penyebab  pelaku  melakukan  tindak  pidana  turut  serta  (deelneming)  melakukan penggelapan kendaraan bermotor adalah disebabkan oleh internal pelaku dan eksternal pelaku  yang  meliputi  keadaan  ekonomi  dan  pergaulan/lingkungan,  Terdakwa  Ismail Saleh Bin Fransisco hanya bekerja sebagai wiraswasta dan untuk mencukupi kebutuhan hidup  keluarga  tidak  cukup  dan  Terdakwa  tidak  lagi  memperhatikan  norma-norma hukum yang berlaku. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana turut serta (deelneming) melakukan penggelapan kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan  fakta  hukum  dalam  perkara,  mempertimbangkan  unsur-unsur pidana  dalam  dakwaan  dan  memepertimbangkan  keadaan  yang  memberatkan  dan keadaan  meringankan  Terdakwa  selama  persidangan,  dimana  Majelis  Hakim menyatakan  Terdakwa  Ismail  Saleh  Bin  Fransisco  terbukti  secara  sah   dan  meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penggelapan dan menjatuhkan pidana  terhadap  Terdakwa  Ismail  Saleh  Bin  Fransisco  oleh  karena  itu  dengan  pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Barda Nawawi Arief. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2.
Bambang Waluyo. 2004. Pidana dan Pemidanaan. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.
P.A.F. Lamintang.  2009.  Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan. Sinar Baru, Bandung

## Jurnal
Metode  penelitian  hukum  normatif  relevan  diterapkan  pada  pengkajian  hukum  yang mengandung  problematika  norma  kabur,  norma  kosong  maupun  norma  konflik. Lihat Diantha , I. M. P. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media. .