AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA YANG
DISITA PIHAK KETIGA (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015) Achmad Yusuf Sutarjo Email: Achmadyusuf13@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Djuwityastuti Email: Djuwityastuti@gmail.com

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
This article aim to know the legal effect of the debtor a breach of contract on consumer financing agreement and fiduciary guarantee seized third party. The purpose of the legal effect is the rights and obligations arising from the agreement when a default occurs by using judges' consideration in deciding a breach of contract. This research is a descriptive normative legal research. The type of data used is secondary data in the form of primary legal  materials  and  secondary  legal  materials.  The  data  collection  technique  used  is document  study  and  literature  study,  research  instrument  is  Supreme  Court  Decision Number 3089 K / Pdt / 2015. The analytical technique used is deductive syllogism. The verdict  regarding  the  default,  which  is  between  PT.  First  Indo  America  Leasing  as Plaintiff  and  PT.Dharma  Budhi  Lestari  as  Accused  of  Defendant  with  Primary  Service Office as the Defendant. PT.Dharma Budhi Lestari was sued on the basis of having made a  breach  of  the  consumer  financing  agreement  made  between  the  Plaintiff  and  the Defendant  with  the  object  of  the  warrant  seized  by  the  Defendant. The  Defendants conducted  the  defense  on  the  pretext  of  having  confiscated  in  accordance  with  the  Tax Law.  However,  the  judge  declared  that  the  Defendant  had  defaulted  and  sentenced  the Defendant  to  return  the  fiduciary  guarantee object  to  the  Contractor.  The  fiduciary assurance has the nature of droit de suit which means to follow the object wherever it is so that seizure by the party when it can not be justified.
Keywords: Consumer finance agreement, Fiduciary guarantee, breach of contract

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  mengetahui  akibat  hukum  debitur  wanprestasi  pada  perjanjian pembiayaan konsumen dan jaminan fidusia disita pihak ketiga. Maksud dari akibat hukum tersebut  yaitu  hak  dan  kewajiban  apa  yang  ditimbulkan  dari  perjanjian ketika  terjadi wanprestasi dengan menggunakan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara wanprestasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  yag  digunakan  adalah  studi  dokumen  dan studi  kepustakaan,  instrumen  penelitian  adalah  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  3089
K/Pdt/2015. Teknik analisis yang digunakan adalah deduktif silogisme. Putusan tersebut mengenai wanprestasi, yaitu antara PT. First Indo America Leasing sebagai Penggugat dan PT.Dharma  Budhi  Lestari  sebagai  Turut  Tergugat  dengan  Kantor  Pelayanan  Pratama sebagai  Turut  Tergugat.  PT.Dharma  Budhi  Lestari  digugat  atas  dasar  telah  melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat  dengan  objek  jaminan  yang  disita  pihak  Turut  Tergugat.  Turut  Tergugat melakukan  pembelaan  dengan  dalih  telah  melakukan  penyitaan  sesuai  dengan  UU Perpajakan.  Namun  hakim  memutusakan  bahwa  Tergugat  telah  wanprestasi  dan menghukum  Turut  Tergugat  untuk  mengembalikan  objek  jaminan  fidusia  kepada Penguguat. Jaminan fidusia mempunya sifat droit de suit yang berarti mengikuti bendanya dimanapun berada sehingga penyitaan oleh pihak ketika tidak dapat dibenarkan.
Kata Kunci: Perjanjian pembiayaan Konsumen, Jaminan Fidusia, Wanpresta
A. Pendahuluan
Lembaga  pembiayaan  merupakan  lembaga  keuangan  bukan  bank  yang  muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat, yang tidak menarik  dana  secara  langsung  dari  masyarakat. Perusahaan Pembiayaan  konsumen sebagai  salah  satu  bentuk usaha  dari  lembaga  pembiayaan  pada  dasarnya  tidak menekankan pada aspek jaminan (collateral), karena dalam pembiayaan konsumen barang yang dibeli dijadikan sebagai jaminan dengan pengikatanya secara fidusia. Namun, karena pembiayaan konsumen merupakan lembaga bisnis, maka dalam kegiatannya tidak terlepas dari unsur resiko.
Abdulkadir  Muhammad  dan  Rilda  Murniati  berpendapat  bahwa  pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang – undangan (Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati,2000: 214). Perjanjian pembiayaan konsumen dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak  para  pihak  yang  memuat  rumusan  kehendak  berupa  hak  dan  kewajiban  dari perusahaan  pembiayaan konsumen  sebagai  pihak  penyedia dana  ( fund  lender ),  dan konsumen  sebagai  pihak  pengguna  dana  ( fund  user ).  Hubungan  antara  pihak  kreditur dengan debitur adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak perjanjian pembiayaan konsumen. Apabila debitur tersebut tidak tepat waktu dalam melaksanakan kewajibannya maka  debitur  tersebut  wanprestasi.  Adapun  bentuk-bentuk  dari  wanprestasi,  yaitu (Muhammad Syaifuddin, 2012:338):
1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;
4. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian
Sesuai dengan ketentuan perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian jual beli yang  telah  dilaksanakan,  pihak  konsumen  membayar  harga barang  kepada  perusahaan pembiayaan konsumen secara angsuran sampai lunas. Sebelum pembayaran lunas, semua dokumen  kepemilikan  atas  barang  dikuasai  oleh  perusahaan  pembiayaan  konsumen sebagai  jaminan  secara  fidusia.  Apabila  Konsumen  melakukan  wanprestasi  dalam  arti tidak  mampu  atau  lalai  dalam  membayar  angsuran  yang  menjadi  kewajibannya,  maka perusahaan  pembiayaan  konsumen  dapat  melakukan  eksekusi  terhadap  benda  yang menjadi obyek jaminan fidusia untuk menjualnya guna mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
Namun  dalam  pelaksanaanya,  hal-hal  yang  termuat  dalam  perjanjian  pembiayaan tersebut masih belum sesuai dengan yang terjadi pada peraktiknya. Perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, seperti yang  terjadi  antara  PT.  First  Indo  American  Leasing  (Penggugat)  dengan  PT.  Dharma Budhi Lestari (Tergugat I) dan melibatkan pihak ketiga yaitu Kantor Pelayanan Pratama Bekasi  Selatan  (Turut  Tergugat),  antara  Penggugat  dengan  Turut  Tergugat  keduanya mempunyai hak didahulukan ( preferen ) terhadap kreditur lainnya.
Pada awalnya Penggugat melakukan perjanjian pembiayaan dengan Tergugat untuk membeli  sebuah  mobil  Toyota  Altis  dengan  perjanjian  pembiayaan  konsumen  Nomor C0002-001-201100086  tertanggal  26  Maret  2011.  Namun  terjadi  wanprestasi  oleh Tergugat,  yaitu  macetnya  pembayaran  kredit  pada  angsuran  ke-14  dari  48  angsuran. Terjadi  kejanggalan  dalam  sengketa  tersebut,  karena  penyelesaian  tinggkat  pertama  di Pengadilan  Negeri  Bekasi  Hakim  menolak  gugatan  dari  Penggugat  dengan  dalih Penggugat  tidak  memiliki legal  standing dan  yang  membuat  menarik  kasus  ini  karena obyek  perjanjian  disita  pihak  ketiga  dalam  hal  ini  Turut  Tergugat  karena  Tergugat menunggak pembayaran pajak kepada Turut Tergugat.
Dalam  Putusan  tingkat  Banding  di  Pengadilan  Tinggi  Bandung  pada  Tahun  2014 memutuskan  mengabulkan  permohonan  Banding  dahulu  Penggugat  dan  menyatakan membatalkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Bekasi.  Dalam  pokok  perkara  Putusan Pengadilan  Tinggi  Bandung  mengabulkan  gugatan  Penggugat  sebagian,  menyatakan Tergugat  telah  melakukan  wanprestasi,  membatalkan  perjanjian  pembiayaan  konsumen Nomor : C0002-001-201100086 tanggal 26 Maret 2011 antara Pengugat dengan Tergugat dan  Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  ganti  kerugian  kepada  Pengugat  sebesar Rp.111.267.000,- (seratus  sebelas  juta  dua  ratus  enam  puluh  tujuh  ribu  rupiah)  serta menghukum Turut Tergugat untuk mengembalikan Mobil Toyota Altis kepada Pengugat.
Selanjutnya  pada  tingkat  Kasasi  di  Mahkamah  Agung,  memutuskan  menolak  pemohon Kasasi  dahulu  Turut  Tergugat/Turut  Terbanding  dengan  menimbang  Pengadilan  Tinggi Bandung  yang  membatalkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Bekasi tidak  salah  menerapkan hukum.
Berdasarkan  uraian  yang  dikemukakan  diatas,  maka  perlu  dikaji  bagaimanakah ketentuan  yang  mengatur  mengenai  perjanjian  pembiayaan  konsumen  menurut  hukum yang berlaku di Indonesia dan pertimbangan-pertimbangan hukum apakah yang digunakan hakim  yang  dapat  menentukan  akibat  hukum  debitur  wanprestasi  pada  perjanjian pembiayaan konsumen dengan obyek jaminan fidusia yang disita pihak ketiga

## B. Metode Penelitian
Artikel  ini  termasuk  dalam Jenis  penelitian hukum  normatif  atau  biasa  dikenal dengan penelitian hukum doktrinal ( doktrinal research ), yaitu penelitian yang dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer,  bahan  hukum sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Menurut  Peter  Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum ( legal research ) adalah normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56).

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan  suatu perjanjian yang pada dasarnya tidak  terikat  dengan  suatu  bentuk  tertentu  karena berlandaskan  kepada  asas  kebebasan berkontrak, sedangkan perjanjian jaminan fidusia harus dibuat secara tertulis dalam akta notaris.  KUHPerdata  tidak  menyebutkan  secara  sistematis  tentang  bentuk  perjanjian. Setiap pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian dalam arti bebas membuat perjanjian secara lisan atau tertulis. Menurut pendapat Salim H.S, asas kebebsan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk (Salim H.S, 2015: 9):
1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;dan
4. Mentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.
Perjanjian  yang  telah  ditentukan  undang-undang  tersebut  harus  diterapkan sebagaimana  mestinya,  karena  jika  tidak  diterapkan,  maka  akibat  hukumnya  adalah perjanjian-perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah, sehingga batal demi hukum, dan tidak menimbulkan perjanjian (perjanjian dianggap tidak pernah ada) (Muhammad Syaifuddin,
2012:147).
Perjanjian  pembiayaan  konsumen  dengan  jaminan  fidusia  antara  PT.  First  Indo America  Leasing  (Kreditur)  dengan  PT.  Dharma  Budhi  Lestari  (Debitur)  telah  sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UUJF yang mengharuskan perjanjian jaminan fidusia harus dalam bentuk  tertulis  dalam  akta  notaris  dan  Pasal  11  UUJF  mengenai  benda  yang  dibebani dengan  jaminan  fidusia  wajib  didaftarkan.  Kreditur  sebagai  penerima  fidusia mendaftarkan benda jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak dari kreditur. Sertifikat Jaminan Fidusia No.W11.01631.AH.05.01 Tahun  2013  tanggal  4  April  2013  merupakan  bukti  yang  diajukan  kreditur  bahwa pembebanan dan pendaftaran fidusia telah sesuai dengan UUJF.
Tujuan  dari  perjanjian  jaminan  fidusia  yang  dibuat  kreditur  dengan  debitur  yaitu bagi kreditur untuk menjamin pelunasan atas piutang debitur jika melakukan wanprestasi, sedangkan bagi debitur untuk tetap dapat menguasai serta menikmati manfaat dari benda jaminan fidusia karena yang diserahkan hanya hak kepemilikan secara kepercayaan saja. Tujuan dibuatnya perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam UUJF dan telah sesuai dengan kriteria sebab atau causa yang  tidak  dilarang  karena  tujuannya  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang, tujuannya tidak bertentangan dengan kesusialaan, dan juga tujuannya tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang dibuat oleh kreditur dengan debitur telah sesuai dengan syarat perjanjian mengenai suatu sebab yang halal.
Berdasarkan  analisis  yang  penulis  uraikan  di  atas,  maka  terkait  perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang dibuat oleh kreditur dan debitur telah sesuai dengan UUJF. Pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia merupakan hal yang penting  dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen  dengan  jamiann  fidusia,  sebagai  suatu bentuk perlindungan terhadap kreditur dan kepastian hukum terhadap hak kebendaan dari objek  jaminan  fidusia  apabila  debitur  wanprestasi  serta  bagi  pihak  debitur,  pendaftaran akan  melindunginya  dari  tindakan  sewenang-wenang  kreditur  saat  akan  mengeksekusi benda jaminan tersebut.
Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak,  atau  menimbulkan  suatu  hubungan  hukum  dan  dengan  cara  demikian,  perjanjian menimbulkan  akibat  hukum yang  merupakan  tujuan  para  pihak  (Harlien  Budiono, 2009:67).  Perjanjian  menciptakan  hubungan  hukum  antara  pihak-pihak  yang  membuat, yaitu hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak.
Penulis akan membahas mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Hakim yang menentukan akibat hukum wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dan objek jaminan fidusia disita pihak ketiga sehingga dapat memutuskan PT. Dharma Budhi Lestari melakukan wanprestasi dan menghukum Kantor Pelayanan Pratama Bekasi Selatan untuk mengembalikan mobil Toyota Altis yang telah disita.
Pertama, Majelis  Hakim dalam mempertimbangkan  dalil  Pengugat  telah  terjadi perjanjian  pembiayaan  konsumen  antara  Penggugat  dengan  Tergugat.  Perjanjian pembiayaan  konsumen  tersebut  telah  diikat  dengan  objek  jaminan  fidusia  berupa  mobil Toyota  Altis  yang  didaftarkan  di  Kantor  Pendaftaran  Fidusia.  Dalil  Penguggat  tersebut telah dikuatkan dengan bukti berupa Photo copy surat perjanjian pembiayaan konsumen, surat  kuasa  fidusia,  akta  jaminan  fidusia,  dan  sertifikat  jaminan  fidusia.  Sesuai  dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiduisa, asas bahwa  jaminan  fidusia  mudah  dieksekusi  dengan  adanya  pencantuman  irah-irah  “Demi Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa”  (title  eksekutorial)  pada  Sertifikat Jaminan Fidusia.
Apabila  dilihat  kembali,  perjanjian  pembiayaan  yang  dilakukan  menggunakan unsur-unsur pokok jaminan fidusia. Fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridis-levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja, sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur (Salim HS, 2004:56).
Adanya  penyerahan  barang  berdasarkan kepercayaan,  hal  ini  dilihat  dari  objek perkara  1  (satu)  unit  mobil  Toyota  Altis  berdasarkan  atas  unsur  fidusia  yang  telah didaftarkan  di  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  melalui  lembaga  pembiayaan  PT.  First  Indo America Leasing dengan perjanjian pokok pembiayaan konsumen bernomor C002-D23- 001-201100086  tanggal  26  Maret  2011.  Adanya  pengalihan  pemilikan  kepada  kreditur, secara de facto barang masih dalam penguasaan pemilik barang yaitu PT. Dharma Budhi Lestari, namun secara hak kepemilikan atas barang menjadi hak dari lembaga pembiayaan selama  perjanjian  pokok  masih  berlangsung.  Berdasarkan  hal  tersebut,  perjanjian  yang dilakukan oleh  PT. Dharma Budhi Lestari dengan pihak PT. First Indo America Leasing sebagai lembaga pembiayaan tersebut jelas menggunakan unsur-unsur jaminan fidusia.
Ketentuan  mengenai  pembebanan  jaminan  fidusia  bagi  lembaga  pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia merupakan suatu hal yang penting. Hal ini dikarenakan pada  umumnya  objek  jaminan  fidusia  merupakan  benda  bergerak.  Pendaftaran  jaminan fidusia merupakan salah satu langkah debitur untuk melindungi dirinya dari itikad tidak
baik debitur, pendaftaran jaminan fidusia ini juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 1977 KUHPerdata:
“Barangsiapa menguasai benda bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus  di  bayar  atas  tunjuk,  dianggap  sebagai  pemilik  sepenuhnya.  Walupun  demikian, barang siapa kehilangan atau dicuri itu dikembalikan pemegangnya, tanpa mengurangi hak orang  yang disebut terakhir ini untuk minta ganti rugi kepada orang yang menyerahkan barang itu kepadanya, tanpa pula mengurangi ketentuan Pasal 582.”
Ketentuan  tersebut  memberikan  ketegasan  hak  milik  dari  suatu  barang  serta memberikan  perlindungan  bagi  kreditur  maupun  debitur  apabila  terjadi  suatu  sengketa. Terlepas dari  bagaiman bentuk  sistem  pembebanan jaminan fidusia  yang  pada  dasarnya dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai objek jaminan tersebut. Dalam rangka  mengamankan  kredit  yang  telah  diluncurkan,  maka  kepastian  untuk  dapat mengeksekusi  agunan  yang  diikat  dengan  jaminan  fidusia  untuk  kemudian  mengambil hasil  penjualan  atas  agunan  yang  bersangkutan  bagi  pelunasan  utang  debitur,  bukan merupakan  hal  yang  sederhana  dan  dapat  terjadi  hanya  dengan  ada  dan  berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia.
Pembebanan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada Putusan Mahkamah  Agung  Nomor:  3089  K/PDT/2015  menimbulkan  akibat  hukum,  yaitu melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter seperti droit de suite melekat pada objek jaminan fidusia dan hak preferensi melekat pada kreditur penerima jaminan fidusia.
Adanya kewajiban berprestasi pada pihak debitur, harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perikatan, yang mewajibkan debitur berprestasi (J.Satrio, 2014:8). Suatu perjanjian atau  persetujuan  yang  sah  tersebut  melahirkan  adanya  kewajiban  atau  prestasi  dari  satu atau  lebih  orang  (pihak)  kepada  satu  atau  lebih  orang  (pihak)  lainnya  yang  berhak  atas prestasi  tersebut.  Konsekuensi  hukumnya,  dalam  suatu  perjanjian  akan  selalu  ada  dua pihak yang mana pihak yang satu wajib berprestasi, dan pihak yang lainnya pihak yang berhak atas suatu prestasi.
Berdasarkan  apa  yang  disampaikan  Penggugat,  dalam  perkara  ini  PT.  First  Indo America Leasing, suatu perjanjian memang benar lahir secara sah dan sesuai dengan Pasal 1320  KUHPerdata.  Menurut  Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani  terdapat  syarat-syarat lain  yang  harus  dipenuhi  selain  keempat  syarat  mutlak  yang  terdapat  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata  yaitu  untuk  suatu  perjanjian-perjanjian  tertentu, undang-undang mensyaratkan  pula  dipenuhinya  suatu  perbuatan  tertentu  agar  perjanjian  tersebut  dapat
membawa akibat hukum (pada perjanjian rill) ataupun harus dipenuhinya suatu formalitas tertentu  agar  perjanjian  yang  dibuat  itu  sah  adanya  (pada  perjanjian formil)  (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2008: 21).
Selain itu dalam perjanjian tersebut terdapat tujuan bersama yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan (kausa yang halal) karena perjanjian pembiayaan tersebut  tidak  bertentangan  dengan aturan  yang  berlaku.  Berdasarkan  pertimbangan- pertimbangan  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  jika  perjanjian  pembiayaan  konsumen antara PT. First Indo America Leasing dengan PT. Dharma Budhi Lestari telah memenuhi ketentuan  dari  Pasal  1320  KUHPerdata  dengan  demikian  surat  perjanjian  pembiayaan konsumen tersebut telah sah menurut hukum.
Inti  dari  suatu  perjanjian  menurut  pendapat  J.  Satrio, adalah  pada  diri  debitur  ada kewajiban perikatan, ada kewajiban untuk memenuhi isi perjanjian, dan di lain pihak ada kreditur,  pihak  yang  berhak  atas  perjanjian  itu.  Untuk  adanya  kewajiban  prestasi  pada pihak kreditur, harus dibuktikan adanya perjanjian, yang mewajibkan debitur berprestasi (J.Satrio, 2014:8).
Menentukan  apakah  ada  suatu  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh Tergugat  I  (PT. Dharma  Budhi  Lestari)  sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  Penggugat  (PT.  First  Indo America Leasing) dalam gugatannya, haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat antara  Penggugat  dengan  Tergugat  dan  apakah  salah  satu  pihak  tidak  melaksanakan ketentuan-ketentuan  yang  telah  disepakati  dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen tersebut.  Menurut  penulis  berdasarkan  pertimbangan  Hakim  tersebut,  perjanjian pembiayaan  konsumen  dengan  jaminan  fidusia  yang  dibuat  antara  Penggugat  dan Tergugat benar adanya, sehingga perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat  para  pihak  yang  membuatnya  juga  terhadap  pihak  ketiga  dan  juga  memiliki kekuatan/nilai pembuktian untuk menyatakan Tergugat I melakukan wanprestasi.
Tujuan  diadakan  perjanjian  yaitu  hasil  akhir  yang  diperoleh  pihak-pihak  berupa pemanfataan, penikmataan dan pemilikan benda atau hak kebendaan sebagai pemenuhan kebutuhan pihak-pihak. Pemenuhan kebutuhan tidak akan tercapai jika dilakukan dengan mengadakan  perjanjian  antara  pihak-pihak. Tujuan  perjanjian  yang  akan  dicapai  oleh pihak-pihak  tersebut  harus  halal,  artinya  tidak  dilarang  undang-undang  serta  tidak bertentangan  dengan  ketertiban  umum  dan  kesusilaan  masyarakat  (Abdulkadir Muhammad, 2010: 292). Dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara Pengugat dengan Tergugat, tujuan dari perjanjian tidak terpenuhi karena Tergugat melalaikan kewajibanya
untuk  membayar  angsuran  dan  telah  terbukti  didalam  persidangan  sehingga  penerapan ganti kerugian merupakan hal yang tepat dalam perkara ini.
Sehingga jelas bahwa akibat hukum debitur wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dan objek jaminan disita pihak ketiga dapat dimintakan pertanggung jawaban secara perdata yaitu menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia,  benda  yang  dibebani  jaminan  fidusia  wajib didaftarkan menurut ketentuan undang-undang tersebut dan jaminan fidusia tersebut baru dinyatakan lahir (berlaku) sejak dicatatnya jaminan fidusia itu dalam buku daftar fidusia. Ketika jaminan fidusia sudah didaftarkan maka sifat objek jaminan fidusia yang bersifat mendahului ( droit de preferent ) mengikuti objek kebendaan jaminan fidusia.
Dalam  penjelasan  Pasal  11  UUJF  mengatakan  “Pendaftaran  benda  yang  dibebani dengan  jaminan fidusia  dilaksanakan  di  tempat  kedudukan  Pemberi  Fidusia,  dan pendaftaraanya  mencakup  benda,  baik  yang  berada  di  dalam  maupun  diluar  wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya menegenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Pembebanan  jaminan  fidusia  yang  dilakukan  PT.  First  Indo  America  Leasing sebagai Penggugat menurut hemat penulis mempunyai akibat hukum yang timbul terkait dengan  disitanya  objek  jaminan  fidusia  dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen  oleh pihak ketiga (Turut Tergugat) tidak terlepas dari memperhatikan sifat-sifat dari jaminan fidusia  sebagai  hak  kebendaan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  42  tahun  1999. Hak  kebendaan  adalah  hak  mutlak  atas  suatu  benda  dimana  hak  itu  memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga (Sri Soedewi Masjchoen, 1981:24).
Jaminan yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia objeknya dapat berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak, bersifat hak kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal 528 KUHPerdata yang absolut mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapapun dan droit de  suite yaitu  mengikuti  benda  pada  siapapun  yang  menguasainya.  Selain  itu juga  bersifat accessoir atau  ikutan  yaitu  suatu  hak  yang  hapusnya  bergantung  pada perjanjian  pokoknya,  yang  biasanya  berupa  perjanjian  pinjam  uang,  serta  adanya  hak preferen yaitu  hak  yang  didahulukan  pemenuhannya  dari  piutang  lain.  Mengenai  hak preferen ini  diatur  dalam  Pasal  1133,  1134  dan  1198  KUHPerdata. Berdasarkan  hak kebendaan yang melekat pada jaminan fidusia dan asas droit de suite dimana hak tersebut terus mengikuti bendanya ditangan siapapun benda tersebut berada, apabila debitur cedera janji akan  timbul  suatu akibat  hukum  dimana  kreditur  mempunyai  hak  atau  daya  paksa
untuk  menarik  objek  jaminan  fidusia  tersebut  dari  pihak  ketiga  dengan  melakukan eksekusi.

## D. Simpulan
Perjanjian  pembiayaan  konsumen  dengan  jaminan  fidusia  dapat  dikategorikan perjanjian yang bersifat timbal balik atau bilateral dan jaminan fidusia sebagai perjanjian ikutan ( accesoir ). Hal ini dapat dilihat dari beberapa unsur diantaranya yaitu adanya para pihak atau subjek hukum, adanya jaminan berupa kepercayaan kepada konsumen (debitur) dapat  dipercaya  untuk  membayar  angsuran  sampai  selesai,  terdapat  hak  dan  kewajiban para pihak yang harus dilaksanakan dengan baik.
Pertimbangan  Hakim  perbuatan  ingkar  janji  debitur  atas  perjanjian  pembiayaan konsumen  yang  telah  disepakati  dengan  kreditur  dan  tidak  membayar  angsuran sebagaimana  yang  diperjanjiakannya. Pertimbangan  tersebut  dapat  menentukan  bahwa debitur  wanprestasi,  sehingga  akibat  hukumnya  perjanjian  pembiayaan  konsumen  dapat dibatalkan dan karena perbuatan yang dilakukan debitur telah menimbulkan kerugian pada diri kreditur, maka debitur dapat dituntut membayar ganti kerugian. Pertimbangan Hakim selanjutnya, yaitu pembebanan jaminan fidusia antara PT. Dharma Budhi Lestari dengan PT.  First  Indo  America  Leasing  telah  sesuai  dengan  UUJF,  akibat  hukumnya  adalah penyitaan  benda  jaminan  fidusia  oleh  pihak  ketiga  tidak  sah  dan  bertentangan dengan hukum. Jaminan  Fiduisa  memiliki  sifat droit de suite artinya jaminan  fidusia mengikuti benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  dalam  tangan  siapapun  benda  berada.  Jadi penyitaan objek jaminan fidusia oleh pihak ketiga tidak menghilangkan hak kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia.

## E. Saran
Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia berkembang dengan pesat hingga saat ini, sehingga perlunya untuk membuat suatu pengaturan yang secara khusus mengatur hal  tersebut  secara  terpadu  dengan  membuat  Undang-Undang  tersendiri  tentang Pembiayaan  Konsumen  dengan  Jaminan  Fidusia. Terdapat  hambatan  dalam  perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam  hal  debitur  melakukan  wanprestasi  dan  objek  jaminan disita  pihak  ketiga  adalah belum  optimalnya  implementasi  jaminan  fidusia,  diharapkan  kepada  pemerintah  dan pembentuk undang-undang agar menjadikan putusan pengadilan yang ada sebagai bahan masukan  bagi  perkembangan  pembentukan  peraturan  atau  regulasi  baru untuk mengoptimalkan  implementasi  jaminan  fidusia,  sehingga  lebih  menjamin  rasa  keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.

## F. Daftar Pustaka

## Buku :
Abdulkadir  Muhammad  dan  Rilda  Murniati.  2000. Segi  Hukum  Lembaga  Keuangan  dan Pembiayaan . Bandung : Citra Aditya Bakti.
Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2011. Hukum Perikatan Makna Pasal 1233 . Jakarta: Rajawali Pers.
Budi  Rachmat.  2002. Multi  Finance;  Sewa  Guna  Usaha,  Anjak  Piutang,  Pembiayaan Konsumen. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri
Harlien Budiono. 2009. Ajaran Umum Hukum Perpajakan . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
Muhammad  Syaifuddin.  2012. Hukum  Kontrak  Memahami  Kontrak  dalam  Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan) . Bandung: Mandar Maju.
Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum . Edisi Revisi . Jakarta : Kencana Sunaryo. 2009. Hukum Lembaga Pembiayaan . Jakarta: Sinar Garafika.
Sri Soedewi Masjchoen. 1981. Hukum Perdata; Hukum Benda . Yogyakarta: Liberty.
Salim  HS. 2004. Perkembangan  Hukum  Jaminan  di  Indonesia. Jakarta:  PT.Raja  Grafindo Persada
_______. 2015. Hukum Kontrak . Jakarta: Sinar Grafika
Jurnal :
Arie S. Hutagalung. 2013. “Execution of fiduciary guarantee under law No.42 of 1999 on fiduciary  guarantee  (a  socio-jurdicial  analysis  to  anticipate  its effevtiveness)” .Indonesia  Law  Review.  Year  3  Vol.3  September-Desmber  2013. Jakarta: Universitas Indonesia.
Fatma  Paparang.  2014. “Implementasi  Jaminan  Fidusia  Dalam  Pemberian  Kredit  di Indonesia” . Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum. Volume 1 Nomor 2. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
James P. Baker and David M. Abbey. 2009. “A Fiduciary by Any Other Name Thoughts on Properly Delegating Fiduciary Duties” . Benefits Law Journal. Volume 1 Nomor 2.
Washington: Washington and Lee University.
Jatmiko  Winarno.  2013.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditur  Pada  Perjanjian  Jaminan Fidusia.  Jurnal  Independen  Fakultas  Hukum.  Lamongan  :  Fakultas  Hukum Universitas Lamongan.