## PEMBARUAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN YORDANIA DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENGEMBANGAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM MODERN

## Mahmudin Bunyamin
Dosen tetap Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Email: mahmudinbunyamin@radenintan.ac.id
Abstrak:  Sebelum  Perang  Dunia  II,  Yordania  merupakan  bagian  dari  wilayah kekuasaan  Kerajaan  Turki  Usmani.  Di  Yordania  sebenarnya  sudah  berlaku  hukum keluarga sejak tahun 1917  berdasarkan mazhab Hanafi yang ditetapkan di Kerajaan Turki Usmani yang dikenal dengan The Turkish Ottoman Lawof Family Rigt 1917. Yordania  memberlakukan  undang-undang  hukum  keluarga  dari  terbentuknya undang-undang  No.  26  Tahun  1947.  Pada  tahun  1951,  diganti  undang-undang tersebut  dengan  hukum  yang  baru  yang  dikenal  dengan al-Qanun  al-Huquq  al-„Aila (the law of Family Rigt) no. 92 tahun 1951.  Undang-Undang ini telah diamandemen pada tahun 1976 The Code of Personal Status 1976 amandemennya UU Nomor 61 tahun  1976.  Reformasi  Hukum  Keluarga  yang  dilakukan  di  negara  Yordania  antara lain  terkait  dengan  masalah:  usia  menikah,  wali  dalam  pernikahan,  janji  pernikahan, perkawinan beda agama, pencatatan perkawinan  dan perceraian. Kata Kunci: Undang-Undang Perkawinan Yordania, Hukum Perkawinan A. Pendahuluan
Perkembangan  hukum  keluarga
Islam ( al-Ahwal al-Syakhshiyah ) di negara Islam 1 modern dapat dikatakan sebagai format  baru  yang  mengakomodasikan gagasan-gagasan  pembaruan  pemikiran Hukum  Islam.  Hal  baru  dalam hukum  keluarga  tersebut  dapat dilihat  dari  peralihan  dari  hukum fiqh  menuju  hukum    positif  yang berupa peraturan perundang-undangan di negara muslim tersebut.
1 Ahmad  al-Usairi  bahwa  yang dimaksud  dengan  negara  muslim  adalah Negara yang persentase penduduk muslimnya lebih dari 50% dari keseluruhan jumlah  penduduk.  Berdasarkan  Komposisi penduduk  muslim  di  dunia  tahun  1999, terdapat  55  negara  Muslim;  25  negara terdapat  di  Afrika,  27  negara  terdapat  di Asia,  dan  2  negara  di  Eropa.  Muhammad Amin  Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo,  2004),  h.
156.
Tuntutan  legislasi  syariat  Islam dengan  berbagai  macam  hal  yang melatarbelakanginya kembali muncul  setelah  peradaban  Barat berhasil  melakukan  penetrasi  ke hampir  seluruh  negara  Islam.  Akan tetapi,  para  ulama  belum  memiliki kesiapan  untuk  menjadikan  syariat dari  lembaran-lembaran  kitab  fiqh menjadi  rancangan  hukum  positif.
Walaupun  terjadi  pro  dan  kontra yang  panjang  namun  pada  akhirnya sedikit  demi  sedikit  legislasi  hukum Islam bisa terealisir meskipun hanya sebatas pada hukum keluarga. 2 Pembaruan  modern  dalam  Islam mulai  terjadi  di  abad  ke  19,  namun pembaruan di dalam bidang hukum keluarga Islam terjadi pada abad 20. Proses  penyesuaian  hukum  yang
2 Thonthowi, Hukum  Keluarga  Islam  Di Dunia  Islam  Kontemporer, Jurnal  Studi  Islam Mukaaddimah  No.19 , (Yogyakarta:  PTAIS DIY, 2005), h. 359.
dilakukan  terhadap  hukum  keluarga ini  berbeda  dengan  proses  yang terjadi  sebelumnya  dalam  bidang lain  dalam  Islam.  Dengan  beberapa pengecualian;  terjadinya  pembaruan ditandai tidak saja oleh penggantian hukum  Islam  dengan  hukum  Barat, tetapi  juga  oleh  perubahan  dalam hukum  Islam  itu  sendiri  yang didasarkan  atas  penafsiran  kembali terhadap tradisi hukum Islam sesuai dengan  perkembangan  penalaran dan  pengamalannya.  Dengan  cara inilah  hukum  keluarga  Islam  yang berlaku  sejak  dari  Afrika  Utara sampai  ke  Asia  tenggara mengalami perubahan. 3
Berkenaan dengan pemberlakuan hukum  keluarga  Islam  khususnya perkawinan  di  dunia  Islam,  Tahir Mahmood  memetakannya  dari  sudut pandang undang-undang, negara Islam dapat  dibedakan menjadi 3 kelompok besar: 1. Kelompok  negara  yang  mengikuti hukum  keluarga  Islam  secara tradisional  yang  mana  hukum keluarga  klasik  (Fiqh)  diberlakukan menurut  mazhab  yang  bervariasi sebagai  warisan  yang  bersifat turun-temurun yang tidak pernah berubah juga tidak pernah dimodifikasi hingga  masa  sekarang.  Di  antara negara-negara  yang  tergolong  ke dalam kelompok ini adalah Saudi Arabia, Yaman, Bahrain, dan Kuwait. 2. Kelompok  negara-negara  sekuler di  mana  hukum  keluarga  Islam telah ditinggalkan dan digantikan dengan  undang-undang  hukum modern yang berlaku untuk seluruh penduduk  dan  dapat  dikatakan
3 John J. Donohue & John L, Islam dan Pembaruan, Ensiklopedi Masalah-masalah, Terj. Machnun  Husein  (Jakarta:  Raja  Grafindo persada, 1995), h.364.
terlepas  dari  agama  mereka, seperti Turki di samping Albania. 3. Kelompok  negara  yang  telah melakukan  pembaruan  hukum keluarga  Islam.  Mesir  mulai mengadakan  reformasi  sedikit demi  sedikit  dengan  menggunakan perpaduan mazhab Hanafi-Syafi‟i yang  kemudian  diikuti  oleh masyarakatnya.
Usaha  pembaruan  hukum  keluarga
(perkawinan,  perceraian,  dan    warisan) pada  abad  20  di  negara-negara berpenduduk muslim mulai muncul. Adapun  bentuk  pembaruan  yang dilakukan berbeda di antara negara- negara  muslim  tersebut.  Bentuk pembaruan  yang  dilakukan  adalah sebagai berikut:
1. Melakukan  pembaruan  dalam bentuk peraturan perundang-undang seperti di Indonesia.
2. Pembaruan  dilakukan  berdasarkan dekrit (raja atau presiden) seperti Yaman  Selatan  pada  tahun  1942 dan Syiria pada tahun 1953.
3. Pembaruan  dalam  bentuk  ketetapan- ketetapan hakim seperti di negara Sudan. 4
Berbicara  tentang  hukum  keluarga, tentunya  tidak  terlepas  dari  pembicaraan mengenai  Fiqh  karena  secara  tidak langsung hampir setiap produk hukum muncul dari Fiqh itu sendiri.

## B. Pembahas
1. Sekilas Negara Yordania
Negara  modern  Yordania  pertama kali  muncul  pada  tahun  1921  sebagai
Emirat  (keemiran  atau  keamiran)
Transyordan.  Hingga  penghujung Perang Dunia I. Wilayah ini merupakan bagian dari  Suriah yang lebih besar di  bawah  kekuasaan  Utsmaniyah.
4 M.Atho  Mudzhar, Hukum  Keluarga  di Dunia  Islam  Modern (Jakarta:  Ciputat  Press,
2003), h. 8.
Setelah kekalahan Kesultanan Utsmaniyah pada  1918,  sekutu  membagi  Timur Tengah  menjadi    kawasan-kawasan di bawah  pengaruh mereka, dengan Transyor dan Palestina berada dalam mandat  dan    perwalian  Inggris.  Pada 1946, Trasnyor mengalami kemerdekaannya untuk  kemudian  menjadi  kerajaan Hasyimiyah Yordania dengan Pangeran
Abdullah Ibnu al-Husein  sebagai Raja Pertamanya. Nama Hasyimiah menunjukkan pada Hasyim, yang merupakan moyang Nabi Muhammad saw. 5 Yordania  memiliki  wilayah  hampir 91.766  kilometer  persegi  yang  lebih dari dua pertiga luas wilayahnya semi tandus. Hampir 93 persen lahan yang dapat  ditanami  bergantung  pada curah  hujan    dan  hanya  8,6  persen yang  mendapat  curah  hujan  lebih dari 7,8 inci setiap tahun, angka yang dibutuhkan agar tanaman dapat hidup dengan  baik.  Karena  saham  sektor pertanian bagi perekonomian nasional berfluktuasi  menurut  curah  hujan, Yordania  hanya  bergantung  pada impor bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. 6
Islam  ajalah  agama  dominan  di
Yordania, dan 93 persen penduduknya adalah  Muslim  Sunni.  Satu  persen penduduk  lainnya  terdiri  dari  kaum Druze dan Baha‟i, sedangkan empat persen    sisanya  adalah  orang-orang Kristen.  Berdasarkan  jumlah  tersebut, bahwa  dunia  Islam  adalah  negeri- negeri atau negara-negara yang presentasi penduduk muslimnya lebih dari 50% dari  keseluruhan  jumlah  penduduk. Dengan  demikian,  Yordania  merupakan salah  satu  negara  yang  ikut  mengambil bagian  sebagai  salah  satu  negara dalam dunia Islam. Pertimbangan ini merupakan  pertimbangan  pertama dan terpenting. Selain pertimbangan
5 Ibid. 6 Ibid.
jumlah  penduduk,  pertimbangan undang-undang  yang  berkait  dalam pemberlakuan undang-undang Islam di  Yordania  juga  merupakan  salah satu ciri-ciri sebuah negara Islam. 7 Semenjak  Yordania  terbentuk menjadi sebuah negara modern pada 1921, partai-partai politik pun mulai bermunculan. Selama tahun 1920-an dan  1930  beberapa  partai  politik sekuler  nasional  menuntut  kemerdekaan dari  Inggris,  namun  gagal  karena kurangnya kesadaran politik dikalangan penduduk  pribumi  dan  besarnya pengaruh  Inggris  atau  pemerintah. Akan  tetapi,    selama  akhir  1940-an dan  awal  1950-an,  ideologi-ideologi agama-politik  dan  sekuler  modern merembus ke Yordania dari negara- negara tetangga Arab. 8 Sebagaimana negara-negara Arab lainnya,  berdirinya  negara  Yordania yang  dikenal  dengan  sebutan al- Mamlakah  al-Urdunniyah  al-Hasyimiyah ( al-Urdun )  tidak  lepas  dari  politik penjajahan imperialis Barat di Timur Tengah  pasca  runtuhnya Daulah Khilafah  Islamiyah .    Yordania  sama seperti  Saudi,Irak  dan  negeri-negeri Arab lainnya, Kerajaan Yordania merupakan bentukan  penjajah  Inggris  yang memberontak  terhadap Khilafah  Islam yang  berpusat  di  Turki.  Tidak  aneh jika  penguasa  Yordan  kemudian menjadi  penguasa  yang  tunduk  pada kepentingan  penjajah  dengan  mengeluarkan kebijakan-kebijakan  yang  merugikan umat. 9 Pasca Perang Dunia I, Yordania, yang  sebelumnya  dikenal  dengan Trans  Yordania,  merupakan  bagian dari  Kerajaan  Arab  Suriah.  Inggris dan  Prancis  kemudian  bersepakat untuk  saling  membagi  daerah  ini.
7 Ibid.
8 Ibid., h. 64-66 9 Ibid.
Suriah  berada  di  bawah  pengaruh Perancis,  sementara  Inggris  mendapat bagian  Trans-Yordania  berdasarkan konferensi  di  San  Remo.  Inggris kemudian mengangkat Abdullah ibn Hussein  sebagai  pemimpin  wilayah Trans-Yordania.  Abdullah  sendiri adalah  saudara  dari  Faisal  yang memimpin  Revolusi  Arab  untuk memberontak  dari  Kekhilafahan Islam.  Faisal  berasal  dari  keluarga Hashemite  ( Hasyimiyah ).  Ia  pernah menjadi penguasa di Makkah namun kemudian  diganti  oleh  penduduk setempat. Jadi, sejarah pembentukan negara  Yordania  tidak  bisa  dilepaskan dari keluarga Hashemite dengan bantuan Inggris. 10 Abdullah menjadi pemimpin Trans-
Yordania  setelah  ditunjuk  oleh sekretaris  kolonial  Inggris  saat  itu, Winston  Churchill.  Dia  dikukuhkan pada  1  April  1921  dengan  subsidi dari  Inggris  sebesar  5.000  poundterling setiap  bulan.  Negeri  ini  hidup  di bawah bantuan Inggris yang memberikan subsidi  100.000  pounsterling  setiap tahun pada tahun 1920-an dan meningkat menjadi  200.000  pounsterling  pada tahun  1940-an.  Inggris  kemudian memberikan  hadiah  kemerdekaannya kepada Yordania pada 22 Maret 1946. Namun  jelas,  pemberian  kemerdekaan ini hanyalah akal-akalan saja. Inggris saja  untuk  tetap  mempertahankan penjajahannya  di  Dunia  Islam.  Inggris tentu  ingin  agar  penguasaannya  di Yordania  tetap  ada.  Karena  itu, berdasarkan  perjanjian  aliansi  di
London tanggal 26 Maret 1946, Inggris memberikan  kemerdekaan  dengan pola  yang  sama  dengan  perjanjian Inggris-Irak. 11
10 Ibid. 11 http://farid1924.wordpress.com/20
08/03/05/yordania , diunggah pada tanggal 25 Mei 2016
Melalui  perjanjian  ini,  Inggris mengakui  kemerdekaan  Trans-Yordania (Yordania),  menyetujui  perwakilan diplomatik,  sanggup  memberikan subsidi  kepada  Legiun  Arab,  dan berusaha  mempertahankan  Emirat dari pihak luar. Sebagai imbalannya, Inggris  berhak  menempatkan  tentaranya di wilayah Trans-Yordania, menggunakan fasilitas komunikasinya, dan melatih angkatan  perang  Abdullah.  Kedua negara  setuju  dengan  konsultasi penuh  dan  terbuka  dalam  segala urusan  politik  luar  negeri  yang  bisa mempengaruhi  kepentingan  bersama mereka. Yordania secara geografis terletak dalam  wilayah  yang  berbatasan dengan  negara  Suriah  di  sebelah utara,  negara  Arab  Saudi  di  sebelah selatan,  negara  Israel  di  sebelah barat  dan  negara  Irak  di  sebelah timur.  Yordania  dengan  sebutan nama  aslinya Al-Mamlakah  Al-Urdiniya Al-Hasyemiyah memiliki  luas  wilayah sekitar  96.089  Km2.    Kemudian negara  ini  terbagi  ke  dalam  delapan wilayah  pemerintahan  lokal  yang dipimpin oleh 8 Gubernur.  Negara Yordania  dipimpin  oleh  seorang Raja  bernama Raja  Abdullah  (1999) sebagai  kepala  negara  yang  berbentuk kerajaan. Sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang  bernama  Ali  Abdul  Raqhib (2002). 12 Mengenai kependudukan, jumlah penduduk  yang  ada  di  negara Yordania sampai tahun 2002 sekitar 5.153.378 jiwa. Kemudian mengenai kepadatan  penduduknya  mencapai 146 jiwa per mil. Di ibukota Negara saja, kota Amman, jumlah penduduknya mencapai 737.279 jiwa. Suku bangsa yang ada di Negara Yordania mayoritas
12 Ibid.
berbangsa  arab  dan  sebagian  kecil sirkasia,  Armenia  dan  Kurdi.  sehingga dalam bahasa resminya pun menggunakan bahasa  arab.  Dan  mengenai  Agama yang  dianut  oleh  masyarakatnya hampir  mencapai  93,6  %  mayoritas Islam (Sunni).  Sedangkan yang beragam
Kristen sekitar 6,4 %. 13 Di  negara  Yordania  mata  uangnya adalah dinar. Dan dari segi perekonomian negara  Yordania  merupakan  salah satu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Ini dapat terlihat  dari  GNP  perkapita  yang telah mencapai 6 % pertahun, sementara pertumbuhan  penduduknya  hampir separuhnya yaitu sekitar 3,5%. Walaupun negara  Yordania  merupakan  negara Timur  Tengah  yang  miskin  bahan tambang  dan  harus  mengimport minyak itu dari luar negeri. 14 Dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara Yordania itu berasal dari hasil tani dan sumber alam lainnya. Hasil  pertanian  yang  diperoleh  di negara Yordania adalah padi-padian, buah zaitun, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan dari bahan sumber alamnya yang  dapat  diolah  di  negara  Yordania yaitu  pospat,  garam,  sedangkan perkembangan  pengolahan  bahan tambang  lainnya  adalah  tekstil,  plastic, semen, dan prosesing makanan.  Maka dari  itu  sejauh  ini  perkembangan negara Yordania dari bidang ekonomi menghasilkan  income  per  capita sebesar  $  3.500  pada  tahun  2002. sedangkan GNP nya mencapai $ 16 bilyun  pada  tahun  20002.  sehingga budget yang ada di negara Yordania mencapai  $  99,3  bilyun  pada  tahun 1999. 15
13 Ibid. 14 Ibid.
15 Tahir  Mahmood, Family  law  Reform  in the  Muslim  World ,  (Bombay:  N.M. TRIPATHI, PVT. LTD, 1972), h. 3-8

## 2. Undang-Undang Hukum Perkawinan di Yordania
Pada tahun 1917 Yordania memberlakukan the  Ottoman  Law  of  Family  Rights sebelum  lahirnya  Undang-Undang No.  92  tahun  1951.  sebelum  lahirnya undang-undang  tersebut,  Yordania pernah  memberlakukan Qanun  al- Huquq al-„A`ilah al-Urduniah No.  26 tahun 1947. Oleh karenanya, dengan lahirnya  undang-undang  No.  92 tahun  1951  maka  semua  undang- undang terdahulu sudah terhapuskan. 16 Undang-undang  No.  92  tahun 1951  ini  mencakup  132  pasal  yang dibagi  dalam  16  bab. 17 Undang- undang  ini  sangat  mirip  dengan undang-undang  Turki  tahun  1917, baik  dari  segi  strukturnya  maupun aturan  rinciannya18.    Kemudian  undang- undang  ini  diperbarui dengan  undang- undang  yang  lebih  lengkap  ( comprehensive ) denga  lahirnya Law of Personal Status atau  yang  lebih  dikenal  dengan istilah Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyyah No.  61  Tahun  1976  sebelum  lahirnya kodii,  konsep  Hanafi  menjadi rujukan di Yordania. 19
Adapun  reformasi  hukum  keluarga yang  dilakukan  di  Negara  Yordania
16 Abdul  Halim  Barkatullah  dan  Teguh Prasetyo, Hukum  Islam  Menjawab  Tantangan Zaman  yang  Terus  Berkembang ,  (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2006), h. 122 17 Bab  yang  dimaksud  adalah  :  (I) Peminangan,  (II)  Syarat-syarat  Mempelai, (III)  Akad  Nikah,  (IV)  Kafa‟ah,  (V)
Pembatalan Perkawinan, (VI) Hakam, (VII)
Mahar, (VIII) Nafkah, (IX) Aturan Tentang Perceraian,  (X)  Pilihan  untuk  Cerai,  (XI)
„Iddah,  (XII)  Nafkah  Keluarga,  (XIII  dan XIV)  Pemeliharan  Anak,  (XV)  Orang
Hilang / mafqud, (XVI) Aturan Umum.
18 Anderson,  “Recent  Development  in Shari‟a  Law  VIII:  The  Yordanian  Law  of Family Rights 1951”, The Muslim World , No. 42, (1952), h. 190
19 Tahir Mahmood, Family Law Reform in the Muslim Marriage , (New Delhi: t.p., 1972), h. 74
antara  lain  terkait  dengan  masalah; 1) Pembatasan umur minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan, 2) pendaftaran dan pencatatan perkawinan
3)  Wali  dalam  pernikahan,  4)  talak dan  cerai  di  muka  Pengadilan.  5) Janji pernikahan. a.  Mengenai  Pembatasan  Umur Minimal  untuk  menikah  bagi Laki-laki dan Perempuan Di negara Yordania, Menurut undang- undang  negara    dinyatakan  bahwa syarat  usia  perkawinan  adalah  16 tahun  bagi  laki-laki  dan  15  tahun bagi  perempuan.  Apabila  perempuan telah  mencapai  usia  15  tahun  dan mempunyai  keinginan  untuk  menikah sementara  walinya  tidak  mengizinkan tanpa alasan yang sah, maka perempuan tersebut pada dasarnya tidak melanggar prinsip-prinsip kafa‟ah dan  pengadilan dapat  memberikan  izin  pernikahan. Demikian  juga  apabila  perempuan telah  mencapai  umur  18  tahun  dan walinya  keberatan  memberikan  izin tanpa  alasan  kuat,  maka  pengadilan dapat memberi izin pernikahan .20 Menurut  Qanun  Yordania,  bahwa usia minimal bagi laki-laki adalah 16 tahun dan perempuan 15 tahun sesuai dengan pasal 5, yang berbunyi.
ذقو ءاج ىف ةداًنا تسياخنا ٍي ٌىَاق لاىحلأا تيصخشنا : طرخشي ىف تيههأ جاوسنا ٌأ ٌىكي بطاخنا تبىطخًناو ٍيهقاع ٌأو ىخي بطاخنا تُسنا تسداسنا ةرشع ٌأو ىخح تبىطخًنا تسياخنا ةرشع ٍي رًعنا . 21 Pasal  5  Undang-Undang  Status  Pribadi menetapkan  bahwa  syarat  untuk menikah  bagi  calon  mempelai  laki-laki dan  mempelai  perempuan  harus  berakal, dan  berumur  16  tahun  bagi  mempelai
20 Khoiruddin Nasution, Hukum Keluarga, Op.Cit., h. 70
21 Muhammad  Ali  syarthawi, Syarh Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah, (Amman:  Dar al-Fiqr, 1997), h.  90
laki-laki  serta  15  tahun  bagi  mempelai perempuan.
b.  Mengenai  Pendaftaran  dan Pencatatan Perkawinan
Undang-Undang  Yordania  Nomor 61  Tahun  1976  mengharuskan  adanya pencatatan  perkawinan,  bagi  yang melanggar  dapat  dihukum,  baik mempelai  maupun  pegawai.  Hal  ini dikarenakan    Yordania  merupakan  salah satu Negara yang menetapkan  pencatatan sebagai salah satu keharusan, sehingga pihak yang melanggar  dapat dihukum atau  perkawinannya  tidak  mempunyai kekuatan hukum.
Berdasarkan penjelasan peraturan undang-undang  Yordania mengenai pencatatan  perkawinan  tampaknya bukan  suatu  hal    yang  baru,  karena semua  peraturan  undang-undang perkawinan  Islam  di  Dunia  Islam sangat  jelas  mengamanatkan    arti penting dari pencatatan perkawinan, sebagai  fungsi  tertib  administrasi dan perlindungan hukum bagi warga negara  masing-masing,  asas  legalitas dalam perkawinan juga mempermudah para pihak dalam melakukan kontrol terhadap  pelaksanaan  undang-undang perkawinan di sebuah negara. 22 Menurut  undang-undang  1976 pasal  17,  Dalam  pasal  ini  dijelaskan bahwa  mempelai  pria  berkewajiban untuk  mendatangkan qadi atau wakilnya dalam upacara perkawinan.
Petugas  yang  berwenang  sebagaimana yang  ditunjuk  oleh qadi mencatat perkawinan tersebut dan mengeluarkan sertifikat perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa pencatatan, maka orang  yang  mengadakan  upacara perkawinan,  kedua  mempelai,  dan saksi-saksi  dapat  dikenakan  hukuman
22 Amin  Suma, Hukum  Keluarga  Islam  di Dunia Islam, h. 171
berdasarkan Jordanian Penal Code dan denda lebih dari 100 dinar. 23
Lebih  rincinya  Undang-undang pencatatan  pernikahan  di  Yordania no 61 tahun 1976 menjelaskan: Wajib atas  calon  mempelai  untuk  melaporkan  ke hakim tentang pelaksanaan pernikahan.
1).  Dilaksanakan  akad  pernikahan atas  izin  dari  hakim  pengadilan sesuai dengan rekomendasi resmi. 2).  Apabila  pernikahan  terlaksana tanpa rekomendasi pernikahan dari pengadilan resmi, maka yang menikahkan kedua mempelai dan saksi dihukum sesuai  dengan  undang-undang pidana  kerajaan  Yordania  dengan hukuman  membayar  denda  setiap pelakunya 100 dinar. 3).  Bagi  petugas  pencatat  nikah yang lalai melaksanakan tugasnya untuk  mencatat  dalam  catatan resmi pengadilan, dijatuhi hukuman denda dan pemecatan dari kepegawaian. 4).  Kedutaan besar kerajaan Yordania berkewajiban mencatat pelaksanaan pernikahan warga Yordania yang tinggal di luar negeri. 24
c. Masalah Wali dalam Pernikahan Dari  beberapa  pasal  mengenai harus  ada  atau  tidaknya  wali  dalam perkawinan,  Yordania  membedakan atara wanita yang masih gadis dengan yang  sudah  janda.  Persetujuan  wali tidak  dibutuhkan dalam perkawinan seorang janda, sebagaimana disebutkan dalam  pasal  Yordania  Nomor  61
Tahun  1976  pasal  13,  bahwa  “ Persetujuan wali  tidak  dibutuhkan    dalam  perkawinan
23 Muhammad  Uqlah, Nidham  al-„Usrah fi al-Islam, juz Ke-I, (Amman: Maktabah al- Risalah al-Haditsah, 1989) , h. 395.
24 Lihat  juga  Muhammad  Ali  al- Syarthawi, Syarh  Qanun  al-Ahwal  al- Syakhsiyah, (Amman:  Dar  al-Fiqr,  1997),  h.
139-140
seseorang    janda  yang  memiliki  akal  sehat, dan berumur lebih dari 18 tahun”. 25 Kedudukan  wali  dalam  hukum keluarga Yordania di wilayah Yordania sebenarnya sudah berlaku mengenai hukum  keluarga  sejak  tahun  1917 yaitu  berdasarkan  mazhab  Hanafi yang  ditetapkan  di  Kerajaan  Turki Usmani  yang  dikenal  dengan The Turkish  Ottoman  Lawof  Family  Rigt
1917.  Pada  tahun  1951,  pemerintah (lembaga  Legislatif)  Yordania  mengganti undang-undang  tersebut  dengan hukum yang baru yang dikenal dengan al  Qanun  al  huquq  al-„Aila ( the  law  of Family  Rigt ).    Undang-  Undang  ini telah  diamandemen  pada  tahun 1976 The Code of Personal Status 1976 amandemennya  UU  Nomor  25 tahun 1977.  Ketentuan wali dijelaskan pada  Pasal  9  hingga  Pasal  13,  Wali dalam  pernikahan  adalah  urutan asabah  bi  nafsihi dalam  urutan  waris menurut mazhab Hanafi. 26
ذقو ذخأ ٌىَاقنا اًب بهر هينإ حنا تفيُ ثيخ ءاج ىف ةداًنا ( 22 ) اي هصَ : ارإ جفَ ركبنا وأ بيثنا ىخنا جغهب تُياثنا ةرشع ٍي اهرًع دىجو ىنو اهن ججوزو اهسفَ ٍي رخآ ىث راظ اهن ىنو رظُي : ارإف ججوز اهسفَ ٍي ئفك وسن ذقعنا , ىنو ٌاك رهًنا ٌود رهي مثًنا , ٌإو ججوز اهسفَ ٍي ريغ ئفك , ينىههف تعجاري ىضهقنا بهطي خسف حاكُنا .
27 Undang-undang  ini  di  dasarkan  pada pendapat  Hanafi  Menurut  pasal  22, dinyatakan:  Jika  seorang  perawan  atau seorang  janda  yang  telah  mencapai  usia 18  tahun  membantah  memiliki  seorang wali dan menikahkan dirinya sendiri dengan laaki-laki  lain,  kemudian  ternyata  baginya ada  wali dan ditinjau ulang,  apabila  dia
25 Ibid., h. 71 26 Tahir  Mahmood, Family  law  Reform  in Islamic Countries History, Text and Comparative Analysis , (New Delhi:Academy of  Law and Religion, 1987), h. 73-7610
27 Mahmud  Ali  al-Sarthawi, Syarhu Qanun al-Ahwal al-Syahsiyah, Op.Cit., h. 86
menikahkan  dirinya  sendiri dengan  laki- laki  yang  sederajat  maka  akadnya terpenuhi,  walaupun  tanpa  mahar  itu tanpa mahar yang sebanding, dan jika dia menikahkan  dirinya  sendiri dengan  laki- laki yang tidak sederajat, maka bagi wali melaporkannya ke hakim untuk meminta pembatalan pernikahan.
Oleh  karena  landasan  walinya berdasarkan  hukum ashabah ,  maka urutan  wali  adalah  anak  laki-laki hingga  derajat  ke  bawah,  ayah sampai  derajat  ke  atas,  kemudian saudara  sekandung  dan  saudara seayah.  Apabila  anak  dari  wali  dan ayahnya ada, yang didahulukan menjadi wali  adalah  anaknya  (saudara  dari perempuan/mempelai  istri), 28 Kedudukan wali  berada  pada  beberapa  orang yang sama derajatnya, kerelaan seorang wali di antara para wali akan menggugurkan hak  lainnya.  Jika  ternyata  wali aqrab tidak ada, demi kemaslahatan urutan wali  tersebut  berpindah  pada  wali berikutnya  dan  tidak  dipersyaratkan adanya  kesesuaian  kehendak  antara wali  dengan  janda  yang  berusia  18 tahun atau lebih.
Hukum  keluarga  Yordania  juga membahas  mengenai  wali adal pada pasal 6.  Ketentuan wali juga berhubungan dengan  usia  pernikahan.  Wali adal ditetapkan  oleh hakim apabila  ternyata walinya  enggan  menikahkan  anaknya.
Dalam  hal  tidak  ada  wali  ayah  dan kakek,  penetapan  wali adal dapat dilakukan  sampai  batas  usia  15 tahun,  akan  tetapi  apabila  ada  wali ayah  atau  kakek,  wali adal baru dapat  dipertimbangkan  apabila  usia calon  mempelai  18  tahun. Kedudukan wali  dalam  pernikahan  dapat  saja diabaikan terhadap janda yang berusia 18 tahun atau lebih. d. Talak dan Cerai di Muka Pengadilan
Dalam  ketentuan  pasal  101  dan
134  undang-undang  no.  25  tahun 1977. Menurut pasal-pasal ini, suami harus  mencatatkan  talaknya  kepada hakim.  Bila  suami  telah  mentalak isterinya  di  luar  pengadilan,  dan  ia tidak  mencatatkannya  dalam  masa 15  hari,  ia  harus  datang  ke  pengadilan syari‟ah untuk mencatatkan talaknya. Pelanggaran  terhadap  ketentuan  ini dapat  diancam  dengan  hukuman pidana  di  bawah  ketentuan  Hukum Pidana  Yordania.  Dan  jika  seorang suami telah mentalak isterinya secara sepihak tanpa ada alasan yang layak dibenarkan,  maka  isteri  dapat mengajukan  permohonan  ganti  rugi ke  pengadilan.  Ganti  rugi  yang diberikan  tidak  boleh  lebih  dari nafkah  selama  setahun  sebagai tambahan bagi nafkah „ iddah .
Untuk pembayarannya suami dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur, sebagaimana  dalam  undang-undang berikut:
Suami harus mendaftarkan perceraiannya di  hadapan  hakim  dan  jika  suami menceraikan  istrinya  di  luar  pengadilan dan  tidak  mendaftarkannya,  maka dia harus  mendatangi Pengadilan Agama untuk  mendaftarkan  perceraian  dalam waktu  lima  belas  hari  dan  dan  atas oraang yang tidak tunduk atas ketentuan itu,  maka  dijatuhi  hukuman  pidana yang  tercantum  dalam  undang-undang hukum pidana Yordania, dan pengadilan harus  memberitahu  istri  dari  perceraian yang  tidak  dihadirinya  dalam  waktu satu minggu sejak pendaftarannya. e. Janji Untuk Mengadakan Pernikaha
Dalam  Undang-undang  Islam  di Yordania,    pada  pasal  dua  dan  tiga undang-undang  tahun  1951,  Pasal- pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa janji  menikah  tidak  akan  membawa akibat pada adanya pernikahan. Namun
setelah  adanya  perjanjian,  kemudian salah  satunya  meninggal  atau perjanjian  itu  batal,  maka  beberapa hadiah pemberian sebelumnya dapat diambil  kembali  oleh  pihak  laki- laki. 29 Sebagaimana  dijelaskan  dalam perundang-undangan berikut:
Pasal 19 Apabila  disyaratkan  dalam  akad  nikah perjanjian  berguna  untuk  salah  satu pihak  tidak  bertentangan  dengan  tujuan pernikahan  tidak  bertentagan    dengan larangan agama  dan terdaftar dalam dokumen perjanjian maka wajib untuk  melaksanakannya sesuai dengan ketentuan berikut berikut: 1).  Jika  istri  menetapkan  syarat  atas suaminya untuk tujuan kemaslahatan tidak bertentangan dengan hukum dan tidak  pula menyentuh  hak  orang  lain seperti  mensyaratkan    supaya  suami tidak  mengeluarkannya  dari  negaranya atau  tidak  berpoligami  atau  mengambil alih segala urusannya, bila ia menghendaki atau  menempatkannya  dalam  negara tertentu  maka  syarat  itu  berlaku  dan harus  dilaksanakan,  apabila  suami tidak  melaksanakan  maka  akadnya batal. 2).  Jika  suami  menentukan  syarat  atas istrinya  persyaratan  yang  mengandung kebaikan dan tidak melanggar hukum dan  tidak  menyentuh  hak  orang  lain seperti mensyaratkan istrinya tidak bekerja di luar rumah atau istri tinggal bersamanya di tempat  bekerja  maka  syaratnya  berlaku dan  harus  dilaksanakan,  dan  jika  istri tidak  melaksanakan  maka  akadnya batal  dan  suami  terlepas  dari  mahar dan dari nafkah masa iddah. 3).  Adapun  apabiladitentukan  dalam  akad persyaratan  yang  bertentangan  dengan tujuan  pernikahan  atau  menghafruskan 29 Pembaharuan  Hukum  Keluarga
Yordania, dalam http://syariahalaudin.wordpress.com ,  diunggah pada tanggal 25 Mei 2016
dengan  apa  yang  bertentangan  dengan hukum seperti salah seorang di antara mereka  mensyaratkan  untuk  tidak tinggal  bersama  atau  tidak    bergaul layaknya suami istri atau minum Khamar atau  memutuskan  silaturahim  maka syaratnya tidak sah (batal), dan akadnya sah. 2.  Pembaruan Hukum  Perkawinan di  Yordania  Perspektif Maqashid al-Syari’ah Dalam penerapan dan perubahan hukum  keluarga  Islam  di  Dunia Islam,  ada  tiga  corak  dalam penerapannya,  yaitu;  1)  bentuk konservatif, yaitu negara yang masih menerapkan  sistem  menganut  satu mazhab    dan  tidak  ada  perubahan sama  sekali,  misalnya  Arab  Saudi dan Yaman, 2) bentuk sekuler, yaitu negara  yang  menerapkan  sistem hukum  keluarga  dengan  cara pembaruan-pembaruan yang kontekstual,  seperti  Turki  dan Bahrain  3)  bentuk  transformasi, yaitu:  negara  yang  merubah  bentuk perundang-undangannya  berlahan- lahan  sesuai  kebutuhan,  namun tidak  keluar  dari  kaidah-kaidah  dan metode istinbat, seperti  Mesir,
Maroko, Yordania, Indonesia, Pakistan, Malaysia, dan Sudan. Dari  tiga  definisi  di  atas, Yordania  merupakan  bagian  dari negara  Islam  yang  melakukan perubahan  hukum  dengan  cara reformasi,  yaitu  negara  yang  yang merubah bentuk perundang- undangnya  berlahan-lahan  sesuai kebutuhan  dan  perubuhan  sosio- antropologis,  dan  kearifan  lokal, selaras  dengan    sebuah  kaidah tentang  perubahan  hukum  yang utarakan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah 30 berbunyi:
30 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (691-751H) adalah  seorang  Imam  Sunni,  cendikiawan,
رَّيَغَح واَكْحَلأا اَه فَلا خْخا َو رُّيَغَخ ب تَُ كْيَلأا تَُ ي ْزَلأا َو لا َىْحَلأا َو
ثاَّي  ُنا َو ذ ئا َىَعنا َو
“Perubahan  dan  perbedaan  hukum adalah  disebabkan    perbedaan  tempat, masa, kondisi, motivasi dan budaya”.
Menurut  Khoiruddin  Nasution, ada  dua  sifat  reformasi  hukum  yang berkembang  di  Negara-Negara  Islam modern  yaitu;  1) intra  doctrinal  reform,
sifat  ini  nampak  dengan  adanya reformasi  hukum  keluarga  Islam  yang dilakukan  dengan  menggabungkan pendapat beberapa imam mazhab  atau mengambil pendapat imam mazhab  di luar    mazhab    yang  dianut.  2) ekstra doctrinal reform, yang melakukan pembaruan  dalam  hukum  keluarga dengan  cara  memberikan  penafsiran yang  baru  sama  sekali  terhadap  nash yang ada. Inilah yang kemudian disebut dengan ijtihad. 31 Selama  ini,  bentuk  perundang- undangan perkawinan Yordania melakukan  bentuk  reformasi  hukum perkawinannya  dengan  cara intra- doctrinal reform, sifat  ini  nampak  dengan adanya  reformasi  hukum  keluarga Islam yang dilakukan dengan menggabungkan  pendapat  beberapa imam  mazhab    atau  mengambil
dan ahli fikih yang hidup pada abad ke-13. Ia  adalah  ahli  fikih  madzhab  Hanbali, disamping  itu  juga  beliau  ahli  tafsir,  ahli hadits,  menghafal  al-Qur‟an,  ahli  ilmu Nahwu,  ahli  Usul,  ahli  ilmu  Kalam, sekaligus  seorang  Mujtahid.  Murid  Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah dalam bidang Ilmu Fikih.  Beberapa  karya  besarnya  antara  lain; Tahdzib  Sunan  Abi  Dawud,  I‟lam  al- Muwaqqi‟in  an  Rabbil  „Alamin,  Ighatsatul Lahfan  fi  Hukmi  Thalaqi  al-Ghadlban, Ighatsatul  Lahfan  fi  Masha‟id  al-syaithan, Bada‟i‟ul  Fawa‟id,  Amtsalul  Qur‟an  dan Buthlanul Kimiya‟ min Arba‟ina Wajhan.
31 Khoiruddin  Nasution, Hukum Perkawinan  dan  Warisan  di  Dunia  Muslim Modern, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012), h.
6
pendapat  imam  mazhab    di  luar mazhab  yang dianut. Dari  tiga  bentuk  perubahan hukum  keluarga  di  Dunia  Islam,  ada empat cara yang biasa dilakukan, yaitu:
1. Taghyir, bentuk  perubahan dengan  cara  diskontruksi, yaitu menghilangkan kontruksi awal dan membanguun konsep perundang-undangan yang baru sama sekali. 2. Talfiq, yaitu perubahan hukum dengan  cara  memadukan beberapa  pendapat  Imam Mazhab  dan diutamakan yang lebih maslahat ,  sesuai  dengan perubahan  sosio-antropologis dan  kearifan  lokal  di  masing- masing negara.
3. Menggunakan siyasah syar‟iyyah (demi  kepentingan  umum), yaitu bentuk perubahan hukum dengan cara  hukum. 4. Menafsirkan  kembali  teks nas untuk  menyesuaikan  dengan kebutuhan dan tuntutan modern. Dan  ini  tidak  lepas  dari pertimbangan penyebab perlunya hukum baru yang sesuai dengan tujuan ditetapkannya  hukum  itu  sendiri, seirama dengan kaidah fiqhiyah:
ىْك حنا ر ْو ذَي َعَي ه خَّه ع اًد ْى ج  و اًيَذَع َو 32
“ Hukum  itu  beredar  pada  „illatnya, baik  adanya  hukum  maupun  tidak adanya”
Namun „illat bukan  satu-satunya acuan  hukum.Adapun  kaidah  yang menyatakan  bahwa  acuan  hukum adalah  kemaslahatan.  Sebagaimana kaidah di bawah ini:
32 al-Nadawi, al-Qawa‟id  al-Fiqhiyah,
Op.Cit., h. 125
ىْك حنا عَبْخَي تًََهْصًَنا َّرنا
تَح  جا “Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang lebih kuat. Jika  kita  lihat  definisi  tentang bentuk  perubahan  di  atas,  negara Yordania cenderung bermazhab Hanafi, walaupun kemudian melakukan reformasi hukum dengan cara mempertahankan mazhab dan menambahnya  dengan  pertimbangan maslahat. Secara  historis,  Negara  Yordania telah memberlakukan  hukum keluarga pada tahun 1917 dengan memberlakukan the  Ottoman  Law  of Family Rights sebelum lahirnya Undang- Undang  No.  92  tahun  1951.  Namun menurut  catatan  El-Alami,  sebelum lahirnya undang-undang tersebut, Yordania pernah memberlakukan Qanun  al-Huquq  al-„A`ilah  al-Urduniah No.  26  tahun  1947.  Oleh  karenanya, dengan lahirnya undang-undang No. 92 tahun  1951  maka  semua  undang- undang terdahulu sudah terhapuskan. 33 Undang-undang No. 92 tahun 1951 ini mencakup 132 pasal yang dibagi dalam 16  bab. 34 Undang-undang  ini  sangat mirip  dengan  undang-undang  Turki tahun  1917,  baik  dari  segi  strukturnya maupun aturan rinciannya 35. Kemudian undang-undang  ini  diperbarui  dengan
33 Abdul  Halim  Barkatullah  dan  Teguh Prasetyo, Hukum  Islam  Menjawab  Tantangan Zaman  yang  Terus  Berkembang ,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 122
34 Bab  yang  dimaksud  adalah  :  (I) Peminangan,  (II)  Syarat-syarat  Mempelai,
(III)  Akad  Nikah,  (IV)  Kafa‟ah,  (V) Pembatalan Perkawinan, (VI) Hakam, (VII)
Mahar, (VIII) Nafkah, (IX) Aturan Tentang
Perceraian,  (X)  Pilihan  untuk  Cerai,  (XI) „Iddah,  (XII)  Nafkah  Keluarga,  (XIII  dan XIV)  Pemeliharan  Anak,  (XV)  Orang Hilang / mafqud, (XVI) Aturan Umum.
35 Anderson,  “Recent  Development  in Shari‟a  Law  VIII:  The  Yordanian  Law  of Family Rights 1951”, The Muslim World , No.
42, (1952), h. 190
undang-undang  yang  lebih  lengkap ( comprehensive )  dengan  lahirnya Law  of Personal  Status atau  yang  lebih  dikenal dengan  istilah Qanun    al-Ahwal  al-
Syakhshiyyah No.  61  Tahun  1976 sebelum  lahirnya  kodi,  konsep  Hanafi menjadi rujukan di Yordania. 36 Adapun reformasi  hukum  keluarga  yang dilakukan  di  Negara  Yordania  antara lain  terkait  dengan  masalah;  1)
Pembatasan  umur  minimal  untuk menikah  bagi  laki-laki  dan  perempuan. 2) Pendaftaran dan pencatatan perkawinan, 3) Wali nikah, 4) Talak dan cerai  di  muka  pengadilan,  5)  Janji pernikahan Negara  Yordania    mayoritas masyarakatnya beragama Islam sehingga  sedikit  banyak  pengaruh paradigma  Islam  masuk  di  tatanan sistem  pemerintahan  negara  Yordania.
Sejauh  ini  negara  Yordania  merupakan negara  yang  memiliki  ciri  khas tersendiri  dari  negara-negara  di  timur tengah. Yordania merupakan salah satu negara  yang  merupakan  bagian    dunia yang  menerapkan    hukum  Islam sebagai sumber hukum negara. 37 Karena negara Yordania sebelum memisahkan diri dan berdaulat menjadi sebuah  negara  sendiri,  Yordania merupakan  bagian  dari  teretorial kerajaan Turki Usmani, yang menerapkan  sistem  hukum  mazhab Hanafi  yang  mempengaruhi  corak  isi undang-undang  perkawinan  Yordania.
Selain  itu,  Yordania  sebuah  negara Monarki yang di pimpin oleh Raja dari keturunan Hasyimiyah yang merupakan keturunan  Nabi  Muhammad saw., dan
36 Tahir Mahmood, Family Law Reform in the Muslim Marriage , (New Delhi: t.p., 1972),
h. 74
37 Khoiruddin  Nasution, Hukum Perkawinan  dan  Kewarisan  di  Dunia  Muslim Modern, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012), h.
93%  penduduknya  adalah  muslim sunni.
3. Pembaruan Hukum Perkawinan Di  Yordania  Dan  Relevansinya Dengan  Hukum  Perkawinan Islam Modern Pembaruan  Hukum  Islam  terus berkembang di Negara-negara muslim, karena disebabkan begitu kompleksnya problem  yang  muncul  di  permukaan, sedangkan    al-Qur‟an  dan  Sunnah tidak  menjelaskan  baik  secara  eksplisit maupun  implisit, di antara pembaruan hukum  Islam  banyak  terjadi  pada bidang  perkawinan,  di  antaranya aspek  batasan  umur  minimal  untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan, pendaftaran dan pencatatan perkawinan, wali  nikah,  talak  dan  cerai  di  muka pengadilan serta janji nikah.
a.  Batasan  umur  minimal  untuk menikah  bagi  laki-laki  dan perempuan dalam perundang- undangan  di  Indonesia  dan Yordania Tentang  usia  minimal  perkawinan,
Islam tidak menentukan batas. Para ulama  sepakat  mengenai  bolehnya perkawinan  anak  yang  masih  kecil apabila akadnya dilakukan oleh walinya. Adanya  konsensi  bagi calon  mempelai yang kurang dari enam belas tahun, atau  lima  belas  tahun  bagi  wanita, boleh  jadi  didasarkan  kepada nas
Hadis di atas. Kendatipun di bolehkan harus  di  lampiri  ijin  dari  pejabat untuk  itu.  Ini  menunjukkan  bahwa konsep pembaruan hukum Islam itu bersifat ijtihadi. Pemahaman nas , utamanya yang dilakukan oleh Rasulullah saw pada saat menikah dengan Aisyah, perlu difahami dengan tuntutan situasi dan kondisi waktu itu di banding dengan sekarang, jelas sudah berbeda.
Perkawinan  mempunyai  hubungan kependudukan,  bahwa  batas  umur yang  rendah  bagi  seorang  wanita
untuk kawin, mengakibatkan  kelahiran lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas  umur  untuk  kawin  baik  bagi pria maupun wanita.
Dari  penjelasan  di  atas,  dalam perspektif hukum normatif, batasan usia  minimal  nikah  adalah baligh , sedangkan  tanda-tanda baligh ada dua, yaitu bi al-alamat; bagi  laki-laki ditandai  dengan  mimpi  atau  keluar mani,  sedangkan  wanita  ditandai  dengan haid . bi  al-sin ;  menurut  Hanafi,  18 tahun laki-laki dan 17 tahun perempuan. Maliki,  ditandai  dengan  tumbuhnya rambut  dianggota  tubuh.  Syafi‟i,  15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.  Hanbali,  15  tahun  baik laki-laki maupun perempuan. Perbedaan usia  nikah  ini  terjadi  disebabkan al- Qur‟an maupun al-Hadis tidak secara eksplsit menetapkan usia nikah.
Di  negara  Yordania,  aturan-aturan penting  dalam  Undang-undang  Hukum Keluarga No. 61 tahun 1976 beserta hasil  Amandemen  Hukum  No.  25 tahun  1977  mengenai  usia  pernikahan di atur dalam pasal 5 dan 6 yaitu: 38
1) Pasal  5,  syarat  usia  perkawinan adalah 16 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan.
2) Pasal  6,  (1)  Apabila  perempuan telah mencapai usia 15 tahun dan mempunyai  keinginan  untuk  menikah sementara  walinya  tidak  mengizinkan tanpa  alasan  yang  sah,  maka perempuan  tersebut  pada  dasarnya tidak  melanggar  prinsip-prinsip kafa‟ah  dan  pengadilan  dapat memberikan  izin  pernikahan.  (2) Demikian  juga  apabila  laki-laki telah  mencapai  umur  18  tahun dan  walinya  keberatan  memberikan
38 Benazir  Bhutto. Rekonsiliasi,  Islam, Demokrasi  &  Barat .  (Jakarta  :  PT.  Bhuana Ilmu Populer, 2008), Cet.1, h. 113
izin tanpa alasan kuat, maka pengadilan dapat memberi izin pernikahan.
3) Pasal  7,  Pernikahan  perempuan yang  tidak  mencapai  usia  18  tahun dengan  seorang  laki-laki  yang lebih  tua  darinya  20  tahun  tidak dapat  diizinkan  kecuali  pengadilan telah  memastikan  bahwa  tujuan dan niatnya diketahui dengan jelas. Menurut  undang-undang  negara dinyatakan  bahwa  syarat  usia perkawinan  adalah  16  tahun  bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. Apabila  perempuan  telah  mencapai usia  15  tahun  dan  mempunyai  keinginan untuk  menikah  sementara  walinya tidak mengizinkan tanpa alasan yang sah, maka perempuan tersebut pada dasarnya  tidak  melanggar  prinsip- prinsip kafaah dan pengadilan dapat memberikan  izin  pernikahan.  Demikian juga apabila perempuan telah mencapai umur  18  tahun  dan  walinya  keberatan memberikan  izin  tanpa  alasan  kuat, maka pengadilan dapat memberi izin pernikahan 39 Dari corak  undang-undang perkawinan di  Yordania  tentang  batasan  usia minimal  kawin  bagi  laki-laki  16  tahun dan bagi perempuan 15 tahun dapat disimpulkan  bahwa  undang-undang perkawinan  di  Yordania  lebih  mengakomudir pendapat  mazhab  Hanbali  yang menetapkan    batas  usia  perkawinan 15  tahun  baik  laki-laki  maupun perempuan ini sejalan dengan talfiq, yaitu  proses    yang  membandingkan pendapat-pendapat para imam mazhab dan  mengambil  pendapat  yang  lenbih relevan  dengan  situasi  dan  kondisi serta kultur di Yordania karena batas 16 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan lebih maslahat, walaupun
39 Pembaruan Hukum keluarga, Http:/syariah.wordpress.com, 22 November  2012S,  diunggah  pada  tanggal 21 Agustus 2017 pada  awalnya  masyarakat  muslim
Yordania bermazhab Hanafi.
Perundang-undangan  di  Yordania,
batas  usia  bagi  laki-laki  adalah  16 tahun  dan  bagi  perempuan  adalah 15,  ini  sangat  berpengaruh  dengan situasi, kondisi masyarakat Yordania, yang  secara geografis adalah  keturunan Arab,  sehingga  secara  biologis  lebih cepat  berkembang,  begitu  juga  dari sisi sosial bahkan kultur.
1) Secara  filosofis,  hukum  Islam memang tidak menerapkan secara pasti tentang batasan usia perkawinan. 2) Secara historis, tidak bisa dipungkiri, bahwa kejadian pernikahan antara Aisyah  dengan  Nabi  Muhammad saw .,  menjadi  salah  satu  acuan dalam  menentukan  batasan  usia perkawinan bagi perempuan, dan hadis  yang  diriwayatkan  oleh Umar  tentang  izin  perang  yang dilakukan oleh salah seorang sahabat nabi  di  usia  15  tahun.  Yang  juga menjadi batasan kedewasaan bagi seorang laki-laki. 3) Secara sosiologi-antropologis, penerapan  usia  perkawinan  16 tahun bagi laki-laki, dan 15 tahun bagi  perempuan,  tentunya  hal  ini sangat  dipengaruhi  oleh  perbedaan sosial masyarakat Yordania. Sejatinya, bahwa usia perkawinan merupakan  hal  yang  bersifat ijtihadi dan bagian dari maslahat al-mutaghayyirah, yaitu  kemaslahatan  yang  berubah- ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum, kemaslahatan jenis ini berhubungan dengan permaslahatan muamalah dan  adat  kebiasaan,  sehingga kemaslahatan yang ingin dicapai dari masing-masing negara baik Yordania maupun  Indonesia  adalah  bahwa maslahat ,  yaitu  memelihara  maksud syara‟ yang  berkaitan  dengan  semua upaya untuk melahirkan manfaat dan menghilangkan (menolak) segala apa
saja  yang  dapat  menimbulkan  kerusakan. Yang  di  maksud syara‟ disini  ialah untuk  melindungi  atau  memelihara kepentingan  manusia  baik  yang berhubungan  dengan  agama,  jiwa, akal, kemuliaan diri, dan harta mereka.
Adanya  batasan  usia  perkawinan, tentu  tujuannya  yaitu; pertama, menjaga agama,  sehingga  dengan  adanya  pembatasan minimal  untuk  melakukan  perkawinan, maka akan adanya ketentuan-ketentuan syara‟  yang  membatasi  kapan  boleh dan tidaknya seseorang untuk melakukan pernikahan, kedua, menjaga  jiwa,  menjadi terjaganya dari pernikahan dini, yaitu terjadinya  pernikahan  di  usia  yang masih  belum  dibolehkan  karena  dianggap masih  anak-anak  dan  belum  dewasa meskipun  ia  sudah  baligh, ketiga, menjaga akal, karenanya dengan adanya batasan  usia  pernikahan,  menjadi terjagalah  ketentuan  seseorang  yang akalnya  sudah  layak  dibebani  hak dan kewajiban  ataukan  belum  layaknya dibebani  hak  dan  kewajiban,  karena dengan  ikatan  perkawinan,  maka timbullah  hak  dan  kewajiban  antara keduanya, keempat, menjaga  nasab, dengan adanya batasan usia perkawinan, berarti menentukan bahwa si wanita dan  laki-laki  tersebut  sudah  dapat memberikan  keturunan  yang  baik, karena  pernikahan  yang  dilakukan oleh  orang  yang  di  batas  minimal usia  perkawinan  akan  menimbulkan kurang  sempurnanya  keturunan  dan kurang  berkualitasnya  kuturunan, kelima, menjaga  harta,  dengan  adanya batasan perkawinan seorang laki-laki dan  perempuan  yang  telah  menikah benar-benar sudah siap untuk membina rumah  tangga  dan  melakukan  hak dan kewajibannya masing-masing, di antaranya adalah mampunya seorang suami  memberikan  nafkah  kepada isteri. b.  Pendaftaran  dan  Pencatatan
Perkawinan  dalam  Perundang- Undangan Perkawinan di Yordania
Perkawinan  mengandung  aspek akibat hukum,  melangsungkan perkawinan adalah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan  yang  dilandasi  tolong- menolong. Karena perkawinan merupakan pelaksanaan  agama,  maka  di  dalamnya terkandung  adanya  tujuan  mengharapkan keridhaan  Allah swt. Seiring  dengan berkembangnya  zaman,  mayoritas negara-negara  Islam,  mengharuskan adanya  pencatatan  perkawinan  sebagai salah  satu  upaya  untuk  memastikan hukum.  Pencatatan  perkawinan  merupakan salah  satu  bukti  fisik  bahwa  telah terjadinya  suatu  perkawinan,  walaupun bukan  menjadi  syarat  dan  rukun nikah,  namun  pencatatan  pernikahan sangat  urgen  dalam  tatanan  administrasi kelembagaan.
Pernikahan  merupakan  sebuah lembaga yang memberikan legimitasi seorang  pria  dan  wanita  untuk  bisa hidup  dan  berkumpul  bersama dalam sebuah keluarga. Ketenangan atau  ketenteraman  sebuah  keluarga ditentukan  salah  satunya  adalah  bahwa pernikahan  itu  harus  sesuai  dengan dengan  tuntutan syari‟at Islam  (bagi orang  Islam).  Selain  itu,  ada  aturan lain  yang  mengatur  bahwa  pernikahan itu harus tercatat.
Pencacatan perkawinan pada prinsipnya merupakan  hak  dasar  dalam  keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap  isteri  maupun  anak  dalam memperoleh  hak-hak  keluarga  seperti hak  waris  dan  lain-lain.  Dalam  hal nikah  siri  atau  perkawinan  yang tidak  dicatatkan  dalam  administrasi Negara  mengakibatkan  perempuan tidak  memiliki  kekuatan  hukum dalam  hak  status  pengasuhan  anak, hak  waris,  dan  hak-hak  lainnya,
akhirnya  sangat  merugikan  pihak perempuan
Ada  beberapa  manfaat  pencatatan pernikahan: 1) Mendapat perlindungan hukum Misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika sang istri mengadu kepada pihak yang berwajib,  pengaduannya  sebagai istri  yang  mendapat  tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya,  karena  sang  isteri  tidak mampu  menunjukkan  bukti-bukti otentik  akta  pernikahan  yang resmi. 2).  Memudahkan  urusan  perbuatan hukum  lain  yang  terkait  dengan pernikahan Seperti  pembuatan  akta  nikah, akan  memudahkan  suami  isteri yang  berkaitan  dengan  hukum. Misalnya  hendak  menunaikan ibadah  haji,  pengurusan  asuransi kesehatan, dan lain sebagainya. 3).  Legalitas  formal  pernikahan  di hadapan hukum Pernikahan  yang  dianggap  legal secara  hukum  adalah  pernikahan yang  dicatat  oleh  Petugas  berwenang atau yang ditunjuk olehnya. Karenanya, walaupun  secara  agama  sebuah pernikahan  yang  tanpa  dicatatkan, pada dasarnya illegal menurut hukum formal. 4). Terjamin keamanannya Sebuah  pernikahan  yang  dicatatkan secara  resmi  akan  terjamin keamanannya  dari  kemungkinan terjadinya  pemalsuan  dan  kecurangan lainnya.  Misalnya,  seorang  suami atau  istri  hendak  memalsukan nama  mereka  yang  terdapat  dalam Akta  Nikah  untuk  keperluan  yang menyimpang.
Di  Yordania,  menurut  undang- undang  1976  pasal  17,  dalam  pasal ini  dijelaskan  bahwa  mempelai  pria
berkewajiban  untuk  mendatangkan qadi atau  wakilnya  dalam  upacara perkawinan.  Petugas  yang  berwenang sebagaimana yang ditunjuk oleh qadi mencatat  perkawinan  tersebut  dan mengeluarkan  sertifikat  perkawinan. Apabila  perkawinan  dilangsungkan tanpa  pencatatan,  maka  orang  yang mengadakan  upacara  perkawinan, kedua  mempelai,  dan  saksi-saksi dapat  dikenakan  hukuman  pidana dan denda lebih dari 100 dinar.
Pencatatan  pernikahan  merupakan hal yang penting dalam keberlangsungan perkawinan,  karena  secara  zahir  akan terlihat  bukti  yang  nyata  adanya sebuah perkawinan, karena jika sebuah perkawinan  tidak  dicatatkan  akan menimbulkan  resiko  tinggi  dalam hukum.  Hanya  saja  perundang- undangan  di  Indonesia  tidak  serinci undang-undang  perkawinan  di  Yordania, yang memberikan sanksi pidana dan denda  100  dinar  bagi  pelaku  yang melakukan  perkawinan  di  bawah tangan.
Jika  dilakukan  bentuk  kajian interdisipliner  dalam  konsep  maslahat dalam  bentuk  perundang-undangan perkawinan di Indonesia, adalah:
1) Dilihat  dasi  sisi  filosofis  yang terkandung  diperaturan  perundang- undangan di negara Yordania ini rinci  tentang  sanksi  pidana  dan denda  100  dinar  bagi  yang melanggar  ketentuan  perundang- undangan.  Karena  dengan  adanya sanksi pidana dan denda tersebut menjadikan  lebih  membawa konsekuensi efek jera.
2) Secara  historis,  negara  Yordania telah  lam  menerapkan  undang- undang  perkawinan  sehingga negara  Yordania  lebih  dahulu melakukan  trail  and  eror  dalam hal ini.
3) Secara sosiologis-antropologis, masyarakat  Yordania  unik  yang konsep perundang-undangan tentang  pencatatan  perkawinan teraplikasi dengan cara yang beda. Pada hakikatnya, Yordania memformulasikan konsep  hukum  sebagaimana  menurut
Ghazali,  bahwa  yang  diumaksud  dengan maslahat ialah  memelihara  maksud atau  tujuan syara‟ ,  yaitu  meraih kemaslahatan  dan  menolak  kemudlaratan “ بهج تعفُي عفدو ةرضي “. Selain  itu  permasalahan  pencatatan perkawinan  adalah  bagian  dari  bentuk maslahatal-mutaghayyirah, yaitu kemaslahatan  yang  berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan  subjek  hukum,  kemaslahatan  jenis ini  berhubungan  dengan  permaslahatan muamalah dan adat kebiasaan, meskipun demikian,  Yordania  adalah  negara yang menegakkan sistem pencatatan perkawinan  sebagai  hal  yang  harus dilakukan  dan  memberikan  sanksi pidana dan denda bagi pelanggarnya. Karena dengan pencatatan perkawinan, bertujuan  untuk; pertama, menjaga agama, sehingga orang yang melalukan pernikahan  tidak  menganggap  remeh pernikahan  yang  merupakan  ikatan yang suci dan sakral, kedua, menjaga jiwa, sehingga dengan adanya pencatatan perkawinan  secara  formal  terjaminnya hak  dan  kewajiban  di  dalamnya, serta  adanya  ikatan  batin  untuk saling  melindungi  dan  tidak  mudah mengabaikan  tanggung  jawabnya sebagai  suami  istri,  sehingga  terjaga dari  tindakan  kekerasan  dalam rumah  tangga, ketiga, menjaga  akal, tentunya  dengan  adanya  pencatatan pernikahan,  akal  seseorang  menjadi berfikir panjang ketika hendak melakukan poligami, karena syarat untuk menikah lagi  haruslah  sepengetahuan  isteri  dan harus juga dicatatkan dalam pencatatan perkawinan, keempat, menjaga nasab,
dengan  adanya  ikatan  pernikahan, maka  akan  timbul  nasab  kepada  anak yang  dihasilakan  dari  pernikahan yang sah tersebut, yang harus diasuh dan  dirawat, kelima, menjaga  harta, dengan  adanya  ikatan  pernikahan, maka akan timbul nafkah yang harus diberikan  suami  kepada  isterinya, sihingga  timbulnya  hak  dan  kewajiban serta tanggungjawab suami istri yang harus di pelihara dan dijaga. c.  Kedudukan wali dalam perundang- undangan perkawinan di  Yordania Penulis  berpendirian  bahwa  wali itu  wajib  sifatnya,  sangat  urgen  bila menyangkut  masalah  yang  sangat prinsipil, yaitu kelangsungan perkawinan. Masalahnya  perkawinan  itu  bukan hanya  menyangkut  pribadi  wanita, tetapi  juga  kaum  kerabat  dan  keluarganya yang  terlibat  dan  bertanggunng  jawab karena nasabnya. Di  samping  itu,  perkawinan menyangkut  ibadah  dan  muamalah antar  sesama  manusia.  Jadi,  harus dilaksanakan  seteliti  mungkin  guna menghindari  penyalahgunaan  wewenang, apalagi  mengingat  kondisi  wanita pada  umumnya,  serta  menghindari penipuan  dari  lawan  jenisnya  yang pada  gilirannnya  akan  merugikan wanita  itu  sendiri  serta  melonggarkan sendi-sendi  moral  yang  menjadi  ciri khas  Islam.  Jadi,  ketiadaan  wali mengandung  banyak  resiko,  kemadaratan. Sebaliknya,  keberadaan  wali  banyak mendatangkan manfaat dan maslahat. Di  Yordania,  wali  dalam  hukum keluarga  Yordania  di  wilayah  Yordania sebenarnya sudah berlaku mengenai hukum  keluarga  sejak  tahun  1917 yaitu  berdasarkan  mazhab  Hanafi yang  ditetapkan  di  Kerajaan  Turki Usmani  yang  dikenal  dengan The Turkish  Ottoman  Law  of  Family  Rigt 1917.  Pada  tahun  1951,  pemerintah (lembaga Legislatif) Yordania mengganti
undang-undang  tersebut  dengan hukum  yang  baru  yang  dikenal dengan  ( al  Qanun    al  huquq  al-„Aila (the  law  of  Family  Rigt ).    Undang-
Undang ini telah diamandemen pada tahun 1976 The Code of Personal Status 1976 amandemennya UU Nomor 25 tahun 1977.  Ketentuan wali dijelaskan pada  Pasal  9  hingga  Pasal  13,  Wali dalam  pernikahan  adalah  urutan asabah  bi  nafsihi dalam  urutan  waris menurut mazhab Hanafi. 40
Oleh  karena  landasan  walinya berdasarkan  hukum  ashabah,  maka urutan  wali  adalah  anak  laki-laki hingga  derajat  ke  bawah,  ayah  sampai derajat  ke  atas,  kemudian  saudara sekandaung  dan  saudara  seayah. Apabila  anak  dari  wali  dan  ayahnya ada,  yang  didahulukan  menjadi  wali adalah anaknya (saudara dari perempuan/ mempelai istri),  Kedudukan wali berada pada  beberapa  orang  yang  sama derajatnya,  kerelaan  seorang  wali  di antara para wali akan menggugurkan hak  lainnya.  Jika  ternyata  wali aqrab tidak ada, demi kemaslahatan urutan wali  tersebut  berpindah  pada  wali berikutnya  dan  tidak  dipersyaratkan adanya  kesesuaian  kehendak  antara wali  dengan  janda  yang  berusia  18 tahun atau lebih.
Hukum  keluarga  Yordania  juga membahas mengenai wali adhal pada pasal 6.  Ketentuan wali juga berhubungan dengan  usia  pernikahan. Wali adhol ditetapkan  oleh  hakim  apabila  ternyata walinya  enggan  menikahkan  anaknya. Dalam  hal  tidak  ada  wali  ayah  dan kakek,  penetapan  wali adhal dapat dilakukan  sampai  batas  usia  15 tahun,  akan  tetapi  apabila  ada  wali ayah  atau  kakek,  wali  adhal  baru
40 Tahir  Mahmood, Family  law  Reform  in Islamic Countries History, Text and Comparative Analysis , (New Delhi:Academy of  Law and Religion, 1987), h. 73-7610
dapat  dipertimbangkan  apabila  usia calon  mempelai  18  tahun. Kedudukan wali  dalam  pernikahan  dapat  saja diabaikan  terhadap  janda  yang  berusia 18 tahun atau lebih.
Apabila  diteliti  pasal  demi  pasal yang berkaitan dengan wali, terdapat ambiguitas  mengenai  kedudukan  wali tersebut.  Pasal  14  dan  16  hanya mengharuskan sahnya sebuah pernikahan  dengan  adanya  ijab qabul yang disertai  dua orang saksi. Seorang wali nikah menjadi penting bagi  peremuan  (gadis  maupun janda) apabila berusia kurang dari 18 tahun,  sehingga  apabila  perempuan tersebut  lebih  dari  usia  18  tahun  ia dapat  menikahkan  dirinya  sendiri. Hal  ini  dapat  dipahami  dari  bunyi Pasal  22  menyebutkan  bahwa, seorang  gadis  atau  janda  yang berusia  18  tahun  dan  tidak  ada walinya,  kemudian  ia  menikahkan dirinya. Dengan demikian, kedudukan wali bukan menjadi suatu keharusan dalam  akad  nikah.  Meskipun  wali bukan  satu  kewajiban  dalam  pernikahan, dalam beberapa hal, kedudukan wali menjadi penting, yaitu:
1) Seorang  wali  (juga  pihak  istri) dapat  mengajukan  fasakh  nikah, dalam hal seorang wali menikahkan anaknya  (gadis/janda)  dengan  seseorang yang  telah    diketahuinya  dan dipersyaratkan adanya sekufu dalam pernikahan, namun kemudian ternyata si  suami  tidak  sekufu  (pasal  21). Sebaliknya apabila tidak dipersyaratkan sekufu dalam akad, maka ketidak tahuan  tidak  sekufunya  tersebut tidak  memberikan  hak  bagi  wali ataupun pihak istri untuk mengajukan fasakh nikah.
2) Seorang  wali  dapat  mengajukan pembatalan fasakh nikah, apabila ternyata  anaknya  (gadis  ataupun janda)  yang  menikahkan  dirinya
kepada  seorang  lelaki  yang  tidak sekufu.  Penilaiannya  terletak  pada kufu,  bukan  pada  besarnya  mahar, karena  meskipun  maharnya  bukan mahar  mitsil  akan  tetapi  masih sekufu, wali tidak dapat mengajukan fasakh  nikah  (pasal  22).  Hakim akan  mengabulkan  permohonan fasakh  tersebut  apabila  si  istri tidak dalam keadaan hamil (Pasal 23). Penilaian kafaah dilihat pada saat  akad  nikah  yakni  kemampuan untuk  membayar  mahar  kontan serta kemampuan untuk membiayai kehidupan bersama istrinya. 3) Kedudukan wali yang bukan haknya untuk menikahkan menyebabkan pernikahannya  menjadi  fasid.  Yang dimaksud  adalah  bahwa  yang menjadi  wali  nikah  adalah  ayah dan  kakek  serta  laki  -laki  dalam garis  ashobah  binafsihi.  Seseorang dapat menjadi wali setelah diketahui bahwa  dia  adalah  mukallaf.  Meskipun Yordania  mayoritas  bermazhab Hanafi,  namun  hokum  keluarga Yordania   menganggap   penting posisi   wali   dalam pernikahan padahal dalam  mazhab  Hanafi,  wali  bukan suatu  kewajiban  dalam  melakukan pernikahan. 41 Terlepas  dari  usaha penghargaan  terhadap  kualifikasi perempuan  di  depan  hukum,
41 Hukum  keluarga  dalam  madzhab Hanafi tidak memasukan wali sebagai rukun pernikahan,  karena ijab dapat  dilakukan mempelai istri atau wakilnya, atau oleh wali, lihat  Abdu  al  Wahhab  Khalaf, Ahkam  al- Ahwal al-Syakhsiyyah „ala Wafqi Madzhabi Abi Hanifah  wama  al-„Amal  fi  al  Muhakam ,
(Kuwait:  Dar  al-Qalam,  1990),  h.  22.
Jumhur  ulama  berpendapat  bahwa  wali menjadi  syarat  dalam  pernikahan,  seorang perempuan tidak dapat menikahkan dirinya kecuali  madzhab  Abu  Hanifah  dan  Abu Yusuf,  bahwa  perempuan  yang baligh dan berakal  dapat  menikahkan  dirinya,  lihat Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , (Mesir: al-Fath li al-„Allam al-„Arab , t.t.), h. 84
dengan  berpedoman  pada  mazhab Hanafi  Yordania  selangkah  lebih maju dalam menempatkan perempuan untuk  melakukan  pernikahan. Bagi  seorang  perempuan  yang telah berusia 18 tahun atau lebih (tingkat kedewasaan perempuan), ia  dapat  menikahkan  dirinya sendiri  dengan  seorang  laki-laki yang  ia  pilih.  Adanya  kewenangan orang tua/wali dalam pernikahan bagi  perempuan  yang  berusia kurang  dari  18  tahun,  menunjukkan adanya tanggung jawab orang tua bagi anaknya yang belum dewasa. Undang-Undang  Perkawinan  di Yordania  masing-masing  mensyaratkan adanya  wali  nikah  dalam  perkawinan, hanya  saja,  jika  ditelusuri  lebih  dalam dan  detail,  tidak  dapat  dipungkiri, Undang-Undang Perkawinan Yordania mengadopsi  dari  mazhab    Hanbali, yang menyaratkan wajib adanya wali dalam  pernikahan  bagi  seorang wanita  yang  belum  berusia  18  tahu, ketika sudah beruasia 18 tahun maka seorang  wanita  telah  dianggap dewasa,  dan  dapat  menikahkan dirinya  sendiri  tanpa  harus  adanya wali,  dalam  artian  tetap  diutamakan adanya wali, namun jika wali enggan untuk  menjadi  wali  dalam  akad pernikahan,  maka  anak  perempuan tersebut  boleh  menikahkan  dirinya baik perawan maupun janda.
Secara  filosofis,  tidak  dipungkiri, bahwa  peran  wali  adalah  memberikan kekuatan  dan  kejelasan  dalam  suatu pernikahan,  karena  walilah  yang  mengetahui seluk-beluk  calon  mempelai,  sehingga peran  wali  sangatlah  penting  dalam sebuah  pernikahan,  karena  tujuan pernikahan tidak hanya menyatukan antara  calon  kedua  mempelai,  tapi menyatukan  dua  keluarga  besar.
Yordania menerapkan prinsip memudahkan yaitu khusus bagi yang
berusia di bawah 18 tahun, keberadaan wali menjadi syarat sahnya perkawinan, namun  bagi  yang  berusia  di  atas  18 tahun tidak disyaratkan adanya wali, karena  dianggap  sudah  dewasa  dan dan mampu menentukan pilihannya sendiri, sehingga tidak harus adanya wali,  dan  ini  sejalan  dengan  prinsip maslahat  al-Syatibi,  memudahkan dan  tidak  menyulitkan  serta  di dalamnya terkandung maslahat. Secara  historis,  undang-undang perkawinan  Yordania  banyak  dipengaruhi oleh  mazhab  Hanafi  yang  tidak menjadikan  wali  sebagai  syarat sahnya pernikahan bagi wanita yang berusia di atas 18 tahun. Secara  sosiologi  antropologis, perwalian merupakan bagian dari hal yang urgen, di negara Yordania yang menerapkan  prinsip  dibolehkannya tidak  ada  wali  bagi  seorang  yang hendak  menikah  ketika  sudah berusia  di  atas  18  tahun,  karena secara sosial calon mempelai wanita telah  dianggap  dewasa  dan  mampu menentukan  pilihannya.  Adapun tujuan  adanya  wali  dalam  sebuah pernikahan  adalah  sebagai  berikut; pertama, menjaga  agama,  dengan adanya  wali,  suatu  pernikahan menjadi  lebih  terhormat  dan  sakral, karena pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama, sedangkan agama  mengajarkan  bahwa  suatu pernikahan  tidak  dianggap  sah  jika tanpa  adanya  wali, kedua, menjaga jiwa,  dengan  adanya  wali  dalam pernikahan,  maka  akan  terlindungi, dan  terjaga  serta  terpeliharanya  jiwa wanita  dari  kesewenang-wenangan serta  tipu  muslihat  calon  mempelai, karena  bisa  jadi  suatu  pernikahan yang  tidak  adanya  wali  justru  akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti  halnya  tidak  terlindunginya dari  tindakan  kekerasan  dalam  rumah
tangga  (KDRT), ketiga, menjaga akal,  dengan  adanya  wali  nikah, calon  istri  menjadi  lebih  tenang, karena  lebih  terlindungi  dengan keberadaan  wali,  yang  merupakan orang terdekat dalam kehidupannya. Secara  sosiologis,  ia  merasa  ada orang  yang  akan  mengarahkan  dan membina kehidupan rumah tangganya, keempat, menjaga  nasab, dengan  adanya  wali  nikah  dalam suatu  pernikahan  akan  dapat dipastikan  asal-usul  calon  mempelai baik pribadinya ataupun keluarganya, karena nasab yang baik dan  berkualitas  akan  menghasilkan generasi  atau  keturunan  yang berkualitas  pula,  sesuai  dengan sunnah  nabi, kelima, menjaga  harta, dengan  adanya  perwalian,  maka harta  yang  di  miliki  oleh  isteri  atau suami  ada  saksi  yang  bertanggung jawab, sehingga jika suatu hari nanti timbul suatu konflik yang menimbulkan perceraian, maka wali tersebut dapat memberikan kesaksian. d. Talak dan cerai di Muka pengadilan dalam  Perundang-Undangan Perkawinan di Yordania
Subtansi rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami isteri adalah tujuan utama  adanya  perkawinan  dan  hal ini  sangat  diperhatikan  oleh  syari‟at Islam.  Akad  perkawinan  dimaksudkan untuk  selama  hidup,  agar  dengan demikian  suami  isteri  menjadikan suami  isteri  sebagai  menjadi  rumah tangga  sebagai  tempat  teduh  yang nyaman  dan  permanen  agar  dalam kehidupan  rumah  tangganya  serta agar  keduanya  dapat  menciptakan iklim rumah tangga yang memungkinkan terwujudnya dan terpeliharanya anak keturunan dengn sebaiknya.
Untuk  itu  maka  syari‟at  Islam menjadikan  pertalian  suami  isteri
dalam  ikatan  perkawinan  sebagai pertalian  yang  suci  yang  kokoh, sebagaimana  al-Qur‟an  memberikan istilah  pertalian  itu  dengan itsaqan ghalidza (janji kukuh). Di  Yordania  dalam  ketentuan pasal  101  dan  134  undang-undang no.  25  tahun  1976,  suami  harus mencatatkan talaknya kepada hakim.
Bila  suami  telah  mentalak  isterinya di  luar  pengadilan,  dan  ia  tidak mencatatkannya dalam masa 15 hari, ia  harus  datang  ke  pengadilan syariah untuk mencatatkan talaknya. Pelanggaran  terhadap  ketentuan  ini dapat  diancam  dengan  hukuman pidana  di  bawah  ketentuan  Hukum Pidana  Yordania.  Dan  jika  seorang suami telah mentalak isterinya secara sepihak tanpa ada alasan yang layak dibenarkan,  maka  isteri  dapat mengajukan  permohonan  ganti  rugi ke pengadilan. Ganti rugi yang diberikan tidak boleh lebih dari nafkah selama setahun sebagai tambahan bagi nafkah iddah. Untuk pembayarannya suami dapat  mengajukan  permohonan  untuk mengangsur. Selain  itu,  undang-udang  No.  25 tahun 1976 juga mengatur kewenangan isteri  untuk  meminta  cerai.  Dalam pasal  114,  116,  123,  dan  130 dijelaskan  bahwa  isteri  memiliki kewenangan  untuk  meminta  cerai dalam kondisi antara lain; 1) Apabila suami menderita impotensi dan sakit yang dapat membahayakan isteri apabila mereka hidup bersama. Namun  jika  penyakit  yang diderita  suami  (selain  impotensi) sudah  diketahui  isteri  sebelum perkawinan,  maka  isteri  tidak punya  hak  meminta  perceraian. Dalam hal penyakit kelamin atau lepra,  harus  ada  pendapat  ahli kedokteran,  bila  dimungkinkan untuk  disembuhkan,  maka  ditunda
selama  setahun  untuk  memberi kesempatan penyembuhan.
2) Suami meninggalkan isteri dalam jangka  waktu  satu  tahun  atau lebih  tanpa  alasan  yang  jelas, meskipun  suami  meninggalkan nafkah untuknya. 3) Suami divonis penjara selama tiga tahun, meski ia mempunyai harta yang  cukup  untuk  menafkahi isterinya  selama  ia  menjalani hukuman. Perkawinan bisa dibubarkan setahun setelah vonis di jatuhkan . Jika  ditinjau  dari  kajian  interdisipliner, maka peraturan tentang dibolehkannya talak  dan  harus  dicatat  di  pengadilan. Jika ditinjau dari sisi filosofis, tujuan suatu  pernikahan  itu  adalah  untuk menyatukan perbedaan yang melatar belakangi  kedua  mempelai,  baik karkter,  pola  pikir,  kultur,  dan  yang lainnya,  talak  merupakan  hal  yang dibenci dalam agama, namun dibolehkan, walaupun demikian, kenyataan menunjukkan  bahwa  hubungan suami istri tidak dapat dipeliharakan, secara harmonis, karena timbul dari berbagai  macam  penyebab,  dengan demikian,  perceraian  tidak  dapat dihindari. Islam memberikan kebebasan sepenuhnya  kepada  kedua  belah pihak,  untuk  mempertimbangkan segala  konsekuensinya  dalam  batas- batas  yang  dapat  dipertanggung jawabkan,  karena  banyaknya  akibat buruk  dari  suatu  perceraian  yang menyangkut kehidupan kedua belah pihak  dan  keluarga.    Maka  dari  itu, pencatatan  perceraian  adalah  sesuatu yang  menjadi  sangat  urgen  dan penting untuk dilakukan secara legal, dan  tercatat  secara  administrasi negara,  sehingga  secara  formal  ada kepastian  hukum  bahwa  ikatan pernikahan  yang  selama  ini  dibina telah  berakhir  dengan  perceraian
yang  dibuktikan  surat  cerai  dari Pengadilan. Dari  sisi  historis,  banyak  problema talak yang terjadi di masyarakat, baik dipengaruhi  oleh  warisan  nenek moyaang, seperti ajaran Yahudi yang membebaskan  perceraian  dengan alasan karena tidak adanya cinta dan kasih  sayang,  atau  agama  nasrani  yang justru  melarang  sebuah  perceraian, atau  justru  dipengaruhi  oleh  sejarah berkembangnya  pemikiran  ulama yang  berbeda-beda  tentang  dibolehkannya perceraian  baik  itu  dilakukan  satu kali  jatuh  ataukan  talak  yang  dapat dilangsungkan  tiga  kali  dalam  satu waktu,  kemudian  menjadi  tidak  adanya kepastian  hukum,  maka  pencatatan talak di muka pengadilan pada dasarnya adalah  memberikan  kepastian  hukum secara legal dan pasti.
Dari  sisi  sosiologi-antropologis, munculnya  hukum  perceraian,  menunjukan bagaimana  hukum  menyesuaikan dengan fakta kehidupan masyarakat. Budaya  perkawinan  yang  berlaku pada  masyarakat  atau  pada  suatu bangsa  tidak  terlepas  dari  keterlibatan negara mengatur hukum dan kebiasaan dalam pergaulan masyarakat. Perceraian sebagai hubungan hukum yang bersifat privat, tidak menjadikan orang yang bercerai  harus  patuh,  tetapi  terletak pada kemauan orang untuk menggunakan atau  tidak  menggunakan  peraturan tentang  perceraian.  Pasangan  suami isteri  memang  telah  mengikuti prosedur formal dan aturan. Namun tidak  bisa  mengatakan  bahwa  mereka “mematuhi”  hukum.  Hukum  perceraian tidak  bersifat  memerintahkan  orang untuk  bercerai.  Hukumnya  hanya menjelaskan  bagaimana  melakukan perceraian.
Pada hakikatnya, tindakan perceraian adalah  merupakan  tindakan  yang dibenci agama walaupun diperbolehkan,
meskipun demikian setidaknya perceraian bukan  suatu  anjuran  dalam  agama, hanya  saja  merupakan  hal  yang rukhsah, dalam artian dibolehkan yang bersyarat. Meskipun demikian, karena suatu  perceraian  akan  berimplikasi pada  hak  dan  kewajiban  setelah terjadinya  perceraian,  maka  perceraian tidak dapat dilakukan tanpa harus di catatkan  dan  harus  dilakukan  di depan pengadilan, karena perceraian yang tidak dicatatkan di Pengadilan, sama  halnya  dengan  pernikahan yang  tidak  dicatatkan,  maka  secara hukum formal tidaklah diakui.
Di  Yordania,  pencatatan perceraian sangat  ketat,  bahkan  jika  terjadi suatu  perceraian  yang  tidak  dicatatkan di  Pengadilan,  maka  akan  timbul perkara  baru,  yaitu  tidak  hanya menjadi  ranah  privat  (perdata), namun  juka  masuk  ranah  publik (pidana), hal itu dilakukan tidak lain hanya  untuk  tujuan  kemaslahatan. Dalam ketentuan pasal 101 dan 134 undang-undang  no.  25  tahun  1977. Menurut pasal-pasal ini, suami harus mencatatkan talaknya kepada hakim. Bila  suami  telah  mentalak  isterinya di  luar  pengadilan,  dan  ia  tidak mencatatkannya dalam masa 15 hari, ia  harus  datang  ke  pengadilan syari‟ah untuk mencatatkan talaknya. Pelanggaran  terhadap  ketentuan  ini dapat  diancam  dengan  hukuman pidana  di  bawah  ketentuan  Hukum Pidana  Yordania.  Dan  jika  seorang suami telah mentalak isterinya secara sepihak tanpa ada alasan yang layak dibenarkan,  maka  isteri  dapat mengajukan  permohonan  ganti  rugi ke  pengadilan.  Ganti  rugi  yang diberikan  tidak  boleh  lebih  dari nafkah  selama  setahun  sebagai tambahan bagi nafkah „ iddah . Karena  dengan  dilakukannya pencatatan talak di muka pengadilan
tentu tujuannya yaitu; pertama, menjaga agama, sehingga orang yang melalukan pencatatan  talak  di  muka  pengadilan, akan  terjamin  secara  legal.  Pernikahan adalah  akad  yang  menghalalkan pergaulan  antara  seorang  laki-laki dan  seorang  perempuan  serta menetapkan  hak-hak  dan  kewajiban di  antara  keduanya.  Begitu  juga halnya  dengan  perceraian  yaitu haruslah  dilakukan  di  depan  sidang Peradilan, karena sebagai bukti telah berakhirnya hubungan sebagai suami istri yang tidak lagi dihalalkan pergaulan antara  antara suami istri, karena  sudah  dilarang  menurut  syara‟, kedua, menjaga  jiwa,  perceraian  hanya boleh  dilakukan  apabila  mengandung unsur  kemaslahatan  dan  apabila jalan  perdamaian  antara  suami  istri yang  bertikai  tidak  menghasilkan kebaikan, perceraian setidaknya merupakan alternatif terakhir ( emergency exit ) yang bertujuan lebih mendidik kepada kedua belah  pihak.  Karena  seandainaya perkawinan  tetap  dilangsungkan, berarti  membiarkan  kehidupan  rumah tangga dalam ketidak tentraman dan memaksakan  statusnya  sebagai  suami mistri,  merupakan  penyiksaan  lahir dan  batin,  sedangkan  perceraian yang dilakukan sesuai dengan unsur- unsur  kemaslahatan  dapat  memberikan kebebesan  bagi  mereka  untuk membina  rumah  tangga  yang  baru dan harmonis, pencatatan perceraian di  muka  pengadilan  akan  menguatkan status kedua belah pihak secara legal dan  pasti,  serta  akan  memberikan ketentraman,  bagi  kedua  belah pihak, ketiga, menjaga  akal,  suatu perceraian  yang  tidak  tercatat  akan banyak  mendatangkan  mudharat, diantaranya  adalah adanya  bantahan atau  ketidak  pastian  hukum  yang tidak  dapat  dibantah  secara  formal dan  logika  yang  logis,  karena  suatu
kepastian  hukum  haruslah  dibuktikan dengan  tindakan-tindakan  yang  nyata dan  pasti,  dan  jika  perceraian  telah dicatatkan,  maka  secara  logika seorang  suami  dan  istri  tidak  lagi dapat melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan selayaknya suami istri,  selain  itu  juga  secara  logika bahwa  ketika  pengadilan  sudah menyatakan  putusnya  perkawinan yang  dibuktikan  dengan  surat  cerai, maka  dapat  dipastikan  secara  akal sehat  bahwa  tidak  ada  lagi  hak  dan kewajiban  yang  harus  dilakukan seperti  pemberian  nafkah  baik secara  lahir  maupun  batin, keempat, menjaga  nasab,  dengan  adanya pencatatan  perceraian  di  muka pengadilan, maka akan jelas hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua  belah  pihak,  demikian  juga yang  berkaitan  dengan  masa  iddah, juga  kewajiban  nafkah  selama  masa iddah, dengan adaya legalitas perceraian yang  di  buktikan  dengan  adanya catatan  perceraian  di  muka  pengadilan, maka  baik  mantan  suami atau  mantan istri  dapat  melangsungkan  kembali pernikahan  dengan  laki-laki  atau wanita  lain  demi  berlangsungnya regenerasi, kelima, menjaga harta, dengan adanya  pencatatan  perceraian  di muka  pengadilan,  maka  akan  ada kepastian hukum tentang pembagian harta,  maupun  hak  asuh  anak  serta pemberian nafkah terhadapnya.
e.  Taklik  Talak  (Janji  Nikah) dalam  Perundang-Undangan Perkawinan  di  Indonesia  dan Yordania
Taklik talak pada dasarnya adalah sebuat  perjanjian  agar  tidak  saling menghianati,  karena  pernikahan merupakan mitsaqan  ghalizan ,  yaitu ikatan  yang  kuat  untuk menyatukan dua  insan  yang awalnya  tidak  saling mengenal. Undang-undang Perkawinan
di  Yordania  relevan  dan  memiliki peraturan  taklik  talak,  walaupun dalam hukum Islam sendri tidak ada anjuran tentang hal tersebut, dan ini adalah  masalah  ijtihadiyah  yang merupakan  tuntutan  yang  relevan serta bermaslahat. 1) Secara  filosofis,  memang  hukum fikih  tidak  memuat  adanya sebuah  taklik  talak  dalam  ikatan perkawinan,  namun  jika  ditinjau dari  sisi  kemaslahatan,  bahwa taklik  talak  merupakan  hal  yang sangat urgen dan penting, karena taklik talak adalah hal yang menjadi pakem dalam suatu pernikahan. 2) Secara historis, taklik talak merupakan bentuk  antisipasi  akan  terjadinya sesuatu di kemudian hari, karena dengan adanya taklik talak, ikatan perjanjian dalam taklik talak tersebut akan  menjadi  terarah  dan  penuh tanggung  jawab,  karena  konsep hukum  Islam  tidak  mengaturnya namun  dalam  beberapa  kasus terjadi sebuah sengketa atau janji- janji  palsu,  atau  kebohongan- kebohongan  lain  yang  dapat merugikan  kedua  belah  pihak, misalnya selama dua tahun berturut- turut  suami  meninggalkan  istrinya atau  tidak  menafkahinya  dan kemudian tanpa adanya kepastian hukum,  dalam  hal  ini  apakah sang  istri  ditalak  dan  atau  ia masih  dalam  ikatan  pernikahan yang sah. 3) Sesara  sosiologi-antropologis,  taklik talak  adalah  salah  satu  bentuk kontrol  pemerintah  terhadap  suatu pernikahan,  maka  dari  itu,  di Yordania, perjanjian pernikahan tetap dilakukan  demi  kemaslahatan. Taklik  talak  merupakan  bentuk maslahatal-mutaghayyirah, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum, kemaslahatan jenis  ini  berhubungan  dengan permaslahatan  muamalah  dan adat  kebiasaan,  hal  ini  tersinyalir pada  kedua  negara  tersebut, bahwa  perjanjian  perkawinan haruslah  dilakukan  yaitu  untuk menghindarkan mafsadat dan meraih kemaslahatan  atau  manfaat,  karena keduanya tidak dapat dipisahkan, ibarat  dua  sisi  dari  mata  uang yang  sama,  karena  dengan dilakukannya  taklik  talak  tentu tujuannya yaitu; pertama, menjaga agama,  sehingga  orang  yang melalukan pernikahan tidak menganggap  remeh  pada  ikatan yang suci itu, kedua, menjaga jiwa, sehingga  dengan  adanya  perjanjian perkawinan  misalnya  “ jika  suami meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut  tanpa  keterangan  yang jelas, maka isteri berhak mengajukan gugat  cerai  di  Pengadilan, hal  ini sangat  nyata  bahwa  dengan ditinggalnya  dua  tahun  berturut- turut akan berpengaruh terhadap kejiwaan  isteri  dan  anak-anak, karena  kepergian  suami  dalam waktu  yang  lama  akan  berakibat pula  pada  pendidikan  dan minimnya  kasih  sayang  serta kekurangan  nafkah, ketiga, menjaga akal,  tentunya  ketika  dua  tahun berturut-turut  ditinggalkan  oleh suami,  istri  akan  merasa  terbebani dengan  biaya  pendidikan  anak, motivasi,  serta  minimnya  perhatian suami,  sehingga  istri  harus  bekerja keras,  dan  berfikir  exstra,  sehingga istri  harus  harus  mengambil  alih tugas  dan  fungsi  sang  suami (single  parent), keempat, menjaga nasab,  dengan  ditinggalnya  dua tahun  lamanya,  tentunya  secara pesikis anak tidak akan mendapatkan kasih sayah penuh dari sang ayah,
demikian  juga  sebaliknya,  seorang ayah yang tidak terbebani dengan tanggung  jawab  terhadap  anak- anaknya  akan  melahirkan  kurang harmonisnya hubungan orang tua terhadap  anaknya,  selain  itu  juga akan  terhambatnya  proses  regenerasi, karena terputusnya hubungan suami istri  dalam  waktu  yang  lama, kelima, menjaga  harta,  karena adanya  taklik  talak,  suami  tidak akan semena-mena meninggalkan istri  dan  anaknya    dalam  waktu yang  tidak  terbatas  serta  tidak bertanggung  jawab  terhadap nafkah  yang  seharusnya  menjadi kewajiban  sang  suami  sesuai kebutuhan  dalam  rumah  tangga, maka tentunya hal ini merupakan hal  yang  akan  merusak  tujuan dalam sebuah ikatan  pernikahan.

## C. Kesimpulan
Dari  paparan sebelumnya, dapatlah kita simpulkan sebagai berikut:
1. Dalam  pembaruan  hukum  Perkawinan di  Yordania  tetap  menjaga maqashid al-Syari‟ah (tujuan  pensyri‟atan hukum  Islam)  untuk  tercapainya suatu  kemaslahatan  hukum  dan menolak  kemudaratan.  Hukum keluarga  Yordania  tidak  terlepas dari  kearifan  lokal  yang  dimiliki dan melembaga di dalam masyarakatnya. 2. Pembaruan  hukum  perkawinan di  Yordania  dengan  prinsip melestarikan  suatu  hukum  atau aturan  yang  sudah  berlaku  yang dianggap baik, dan mengembangkannya dengan  hukum  atau  aturan  yang lebih baik. Hal ini relevan dalam hukum  Perkawinan  Islam  modern yang sesuai dengan setiap zaman dan tempat.
D. Daftar Pustaka
Asqalani al-, Syihab ad-Din Ibnu Hajar, al-Isabah  fi  Tamyiz  al-Sahabah ,
(Riyad:  Maktabah  al-Riyad  al- Hadis, 1978)
Abdullah,  Taufik, Ensiklopedi  Tematis Dunia  Islam ,    (Jakarta:  Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002)
al-Diwanta  Masde, Panduan  Smart Menjelang  Pernikahan, (Banjar Negara: Aulia, 2010) Ali,  Albar,  Muhammad, Penciptaan Manusia, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004)
Ali,  Muhammad  Daud, Hukum  Islam , (Jakarta: Rajawali Pers, 1998)
Anderson,  “Recent  Development  in Shari‟a Law VIII: The Yordanian Law of Family Rights 1951”, The Muslim World , No. 42, (1952) 1
Ardani,    Muhammad, Risalah  Haid, (Surabaya: al-Miftah, 1992)
Arikunto,  Suharsimi, Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktis ,  Jakarta: Rineka Cipta, 2002
Bakri,    Asafri  Jaya, Konsep Maqashid al- Syari‟ah Menurut al-Syatibi, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996) Barkatullah,  Abdul  Halim  dan  Teguh Prasetyo, Hukum  Islam  Menjawab Tantangan  Zaman  yang  Terus Berkembang ,  (Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar, 2006) Baydawi,  al-,  Imam  al-Muhaqqiqin  wa Qadwah  al-Mudaqqiqin  al-Qadi Nashir al-Din Abi Sa‟id Abdillah bin  Umar  bin  Muhammad  al- Syayrazi, Tafsir  al-Baydawi , (Bairut: Dar al-Kutub al- „Ilmiyyah, 2013)
Bayjūri, al-,  Shaikh Ibrahim, al-Bayjuri, (Bairut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah, 2003)
Bhutto,  Benazir, Rekonsiliasi,  Islam,
Demokrasi & Barat . (Jakarta : PT.
Bhuana  Ilmu  Populer,  2008),
Cet.1
Bisri,  Cik  Hasan, Model Penelitian Fiqh
Jilid  I:  Paradigma  Penelitian  Fiqh Dan  Fiqh  Penelitian ,  Jakarta:
Prenada Media, 2003 Bukhari, al-, Imam, al-Jami‟ as-Sahih al- Mukhtasar ,  (Beirut:  Dar  Ibnu Kasir, 1987)
Departemen  Agama  RI, al-Qur‟an  dan Terjemahannya, (Semarang:  PT. Karya Toha Putra, 1998)
Donohue  ,John  J.  &  John  L, Islam dan
Pembaruan,  Ensiklopedi  Masalah- masalah, Terj.  Machnun  Husein (Jakarta:  Raja  Grafindo  persada,
1995)
Furchan,  Arief        dan  Agus  Maimun,
Studi  Tokoh  Metode  Penelitian Mengenai  Tokoh ,    Jogjakata: Pustaka Pelajar Ghazali, Abdul Rahman, Fikih Munakahat, (Jakarta:  Kencana Pranata Media Group, 2003)
Hazm,  Ibnu, al-Muhalla  bi  al-Asar , (Beirut: t.p., t.th.)
http://farid1924.wordpress.com/2008
/03/05/yordania, diunggah pada tanggal 25 Mei 2016
Islam, Ubes Nur, Mendidik Anak dalam
Kandungan, (Jakarta: Gema Insani, 2014)
Jawi,  al-  Muhammad  Nawawi, al-Tafsir al-Munir  (Marah  Labid), (Mesir: Maktabah Isa al-Halabi, 1314 H)
Jaziri, al-,  Abd al-Rahman, Kitab al-Fiqh Ala  Madhahib  al-Arba‟ah, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003)
Kasir,  Imam  Ibnu, al-Bidayah  wa  an- Nihayah ,  (Beirut:  Dar  al-Fikr,
1933)
Kasir,    al-Imam  Abi  Fada‟  al-Hafidz Ibnu, Tafsir  Ibnu  Kathir, (Bairut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 2004)
Khalaf,  Abdu  al  Wahhab, Ahkam  al- Ahwal  al-Syakhsiyyah  „ala  Wafqi Madzhabi  Abi  Hanifah  wama  al- „Amal  fi  al  Muhakam ,  (Kuwait:
Dar al-Qalam, 1990) LTN  PBNU, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, (Surabaya:  Khalista, 1926-2010) Mahmood,  Tahir, Family  law  Reform  in Islamic  Countries  History,  Text  and Comparative Analysis , (New Delhi:Academy  of  Law  and Religion, 1987) Mahmood,  Tahir, Family Law Reform in the  Muslim  Marriage ,  (New  Delhi: t.p., 1972)
Makki,  al-,  Muhammad  Nurruddin
Banjar, Fikih  Darah  Perempuan, (Solo: Era Intermedia, 2004)
Mawardi,  Ahmad  Imam, Fiqh Minoritas Fiqh  al-Aqlliyat  dan  Evolusi
Maqashid  al-Syari‟ah  dari  konsep kependekatan, (Yogyakarta:  Lkis, 2010)
Mudzhar  ,  M.Atho, Hukum Keluarga di Dunia  Islam  Modern
(Jakarta: Ciputat Press, 2003)
Mudzhar,  M.  Atho, Esai-Esai  Sejarah Sosial  Hukum  Islam ,  (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2014)
Mughniyyah,  al-,    Muhammad  Jawad, Fikih  Lima  Madhab, (Terj.  Afif Muhammad  et.  al),  (Jakarta: Lentera, 2004)
Mujib,  Abdul, Jusuf Mudzakir, Nuansa- Nuansa  Psikologi  Islam (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2002)
Muslim, Shahih  Muslim, (Jakarta:  Dar Ihya‟  al-Kutub  al-Arabiyyah  Jilid I, tt)
Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan  di  Dunia  Islam, (Bandung:  Pustaka  al-Fikriis, 2009) Nasution, Khoiruddin, Hukum Perkawinan  dan  Warisan  Di  Dunia Muslim  Modern , (Yogyakarta:
Academia, 2012)
Nawawi,  an-  Imam, al-Minhaj  Syarh Sahih Muslim bin al-Hajjaj , (Beirut:
Dar Ihya‟ at-Turas al-Arabi, 1392 H)
Naysabūni, al-,  al-Imam Abi al-Husain Muslim Bin al-Hajjaj al-Qushairi, Shahih  Muslim (Bairut:  Dar  al- Kutub al-„Ilmiyyah, 2004)
Panuju,  Panut  dan    Ida  Umami, Psikologi  Remaja, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999)
Partanto,  Pius  A  dan  Muhammad Dahlan  al-Barry, Kamus  Ilmiah Populer, (Surabaya:  ARKOLA,
1994)