## KAPASITAS KELEMBAGAAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI PENERIMA SERTIFIKAT TANAH MELALUI PROGRAM KREDIT USAHA TANI DI KABUPATEN BUTON
I nstitutional Capacity In Empowering Farming Communities Receiving Land Certificates Through Farming Business Credit Program In Buton Regency
Zainul Abidin *
*1 Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau
email: zainulabidin180@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menguraikan  kapasitas kelembagaan  pemerintah  daerah  dalam  memberdayakan  masyarakat  petani penerima  sertipikat  tanah  melalui  program  Kredit  Usaha  Tani  di  Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Data  didapatkan  melalui  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Data  dianalisis dengan  menyiapkan  data  dan  mengorganisir  data,  mereduksi  data  dan  menyajikan data.  Hasil  penelitian  menunjukkan  kapasitas  kelembagan  dalam  pemberdayaan masyarakat  petani  belum  terorganisir  dengan  baik  dan    belum  terjalin  kerjasama yang  terintegrasi  antara  actor  atau  stakeholder  yang  terlibat.  Kelembagaan  terkait masih  berjalan  sendiri-sendiri  dalam  program  pemberdayaan  masyarakat  tani.
Sehingga  masalah  ketidakberdayaan  masih  melekat  pada  sebahagian  petani. Diperlukan  evaluasi  kapasitas  kelembagan  dalam  pemberdayaan  masyarakat  agar tidak terjadi egosektoral.

## Kata Kunci:
Kapasitas Kelembagaan Pemberdayaan
Sertifikat Tanah Kredit Usaha Tani
Keywords : Institutional Capacity Empowerment Land Certificate Farm Business Credit

## Accepted
Juli 2021

## Published
October 2021

## Abstract
This study aims to describe and describe the institutional capacity of local government in empowering  farming  communities  who  receive  land  certificates  through  the  Farmer Business Credit program in Lasalimu District, Buton Regency. This research method uses descriptive qualitative. Data obtained through interviews, observation and documentation. Data  is  analyzed  by  preparing  data  and  organizing  data,  reducing  data  and  presenting data.  The  results  of  the  study  indicate  that  the  institutional  capacity  in  empowering farming communities has not been well organized and there has not been an integrated collaboration between the actors or stakeholders involved. The related institutions are still running  independently  in  the  farmer  community  empowerment  program.  So  that  the problem  of  powerlessness  is  still  attached  to  some  farmers.  It  is  necessary  to  evaluate institutional  capacity  in  community  empowerment  so  that  there  is  no  ego-sectoral occurrence.

## PENDAHULUAN
Melalui  Kredit  Usaha  Tani  atau  Kredit  Usaha Rakyat  (KUR),  pemerintah  memberikan  kesempatan kepada  masyarakat  untuk  memanfaatkan  sertipikat tanah.  Dimana  masyarakat  diberi  kemudahan  untuk meminjam  uang  di  bank  untuk  kegiatan  usaha  dengan jaminan  sertipikat  tanah  (Undang-Undang  nomor  19 tahun 2013). Undang-undang ini memberikan kebebasan  pada  petani  untuk  mengembangkan  usaha pertanian melalui bantuan pembiayaan dengan harapan agar  petani  dapat  berdaya  secara  ekonomi.  Kebijakan ini kemudian di perkuat Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 khususnya pasal 16 ayat 8 yang menyatakan bahwa  fasilitasi  akses  permodalan  dilakukan  melalui penetapan  kebijakan  pemberian  pinjaman  kepada kelompok sasaran dengan penataan aset dengan bunga rendah  dengan  jangka  waktu  panjang.  Penataan  aset dilakukan melalui redistribusi tanah pertanian dan non- pertanian,  sedangkan  legalisasi  aset  dilakukan  melalui sertipikasi  tanah.  Tentunya  tidaklah  cukup  diberi sertipikat tanah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan  petani  melainkan  melalui  dukungan  atau upaya-upaya lain.
Ini berarti petani perlu dilindungi dan diberdayakan agar kesejahteraannya tercapai, Adanya pemberdayaan petani  oleh  pemerintah  bertujuan  antara  lain  untuk mewujudkan  kemandirian.  Namun  demikian  upaya untuk  mewujudkan  tujuan  pemberdayaan  petani tersebut  tidak  semudah  yang  direncanakan.  Berbagai kerumitan  dan  tantangan  dalam  pemberdayaan  mulai dari  partisipasi,  akuntabilitas  publik,  hingga  pada kapasitas kelembagaan dalam memberdayakan masyarakat.  Sebagaimana temuan  Astuti  (2015) bahwa pemberdayaan  yang  selama  ini  dilakukan  untuk masyarakat  Desa  Asmorobangun  Kota  Kediri  dari proses  pemberdayaan  cukup  baik,  namun  yang  perlu ditingkatkan  adalah  ketersediaan  aktor  pendamping bagi  petani  dan  keberlanjutan  kegiatan.  Faktor penghambat tersebut dapat teratasi dengan memaksimalkan  sumber  daya  dan  faktor  pendukung
yang  lainnya  yang  dimiliki  oleh  masyarakat.  Fakta empiris  lain  yaitu  temuan  Supardjan  (2012)  bahwa program  pembiayaan  mikro  yang  dilakukan  oleh Koperasi  Baitul  Ikhtiar  (BAIK)    yang  menemukan tahapan  pemberdayaan  belum  sepenuhnya  dipahami sebagai  proses  dalam  konteks  teoritik  pemberdayaan masyarakat. Mulai dari tahap pemilihan wilayah sasaran sampai  pada  tahap  evaluasi  belum  sejalan  dengan tahapan pemberdayaan..Selain itu penyaluran pembiayaan  belum  banyak  digulirkan  untuk  usaha produktif.  Lain  halnya  penelitian  Teturan  &  Tajuddin (2015)  bahwa  pemberdayaan  masyarakat  dalam RESPECT di Desa Jayakuprik dan Desa Semangga telah dilakukan  sesuai  dengan  pedoman  program.  Program terus  dilakukan  sehingga  mampu  mengatasi  masalah yang  ada  di  masyarakat.  Keseluruhan  program  sangat bermanfaat  karena  orang  bisa  merasakan  dampak langsung dari program tersebut. Artinya bahwa terjadi gap empirik dalam program pemberdayaan masyarakat, dimana  disatu  pihak  program  pemberdayaan  berjalan dengan  baik  di  lain  pihak  pemberdayaan  terlaksana namun tidak berkontribusi positif bagi masyarakat.
Hal  ini  relevan  dengan  data  awal penelitian  di  desa Lasembangi,  Kecamatan  Lasalimu,  Kabupaten  Buton bahwa  selain  kurangnya  partisipasi,  masalah  lain  dalam program pemberdayaan masyarakat petani di Kecamatan  Lasalimu,  khususnya  di  desa  Lasembangi adalah  kapasitas  kelembagaan  yang  terkait  dengan kesiapan  lembaga  pemberi  modal  usaha.  Secara kelembagaan  pemberi  modal  siap  untuk  membantu pemberdayaan  masyarakat  petani,  namun  niat  baik tersebut  tidak  di  dukung  oleh  upaya  yang  cukup. Masyarakat  petani  harus  ke  kota  untuk  mengurus kredit usaha tani atau modal usaha, sedangkan lembaga pemberi  bantuan  belum  membangun  unit-unit  badan layanan  kredit  di  pedesaan.  Sehingga  warga  kesulitan untuk  memanfaatkan  sertipikat  tanah  sebagai  modal. Kondisi  ini  berdampak  kemiskinan  petani, oleh  karena itu perlu pemberdayaan petani.
Pada  prinsipnya,  kapasitas  kelembagaan  faktor penting dalam mengatasi berbagai masalah pembangunan  yang  bersentuhan  langsung dengan masyarakat. Chalid (2005) mengatakan bahwa kapasitas  kelembagaan  pemberdayaan  masyarakat dalam  pembangunan  menjadi  faktor  penting  terutama dalam  pembangunan  yang  berkeadilan  dan  menyentuh kepentingan  rakyat  banyak.  Kapasitas  kelembagaan sendiri dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan dari keseluruha  elemen  baik  dalam  pola-pola  hubungan  di dalam  organisasi  tersebut  atau  berbagai  bentuk aktivitas  didalamnya  untuk  dapat  mencapai  tujuan organisasi  tersebut  dengan  efektif,  efisien  dan berkelanjutan.
Penelitian  terdahulu  tentang  pentingnya  kapasitas kelembagaan  dalam  pemberdayaan  masyarakat  antara lain  dikemukakan  Sukarno  (2011)  yang  menyatakan bahwa  kapasitas  kelembagaan  melalui  penguatan lembaga masyarakat dengan pendekatan pengembangan kawasan  dapat  menjamin  peningkatan  kesejahteraan masyarakat pesisir yang antara lain ditunjukkan dengan peningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  dan prasarana  secara  merata  di  daerah  pesisir  di  Jawa Timur. Kurniyati (2013) menemukan bahwa pentingnya kapasitas  kelembagaan  melalui  rumusan  strategi  dan program  penguatan  kapasitas  kelembagaan  Kelompok dalam  pengembangan  ekonomi  lokal  di  wilayah  kota Yogyakarta.  Penguatan  kapasitas  ditunjukkan  dengan peningkatkan  kinerja  pengurus  dan  peningkatkan kesadaran seluruh anggota dalam membenahi manajemen  pengelolaan  usaha  dengan  cara.  Juga terdapat  penguatan  economic  capital,  yaitu  dengan meningkatkan  modal  lembaga  dan  Penguatan  human capital  dan  social  capital.  Kapasitas  kelembagaan  juga diperlukan  dalam  organisasi  pelayanan  publik  antara lain  dijelaskan  Fatimah  (2019)  dimana  kapasitas kelembagaan  menjadi  alat  yang  digunakan  untuk memperkuat aspek internal organisasi dimana terdapat tujuh elemen utama yang memiliki ketergantungan satu sama  lain,  artinya  perubahan  satu  elemen  akan
mempengaruhi  elemen  lainnya.  Tujuh  unsur  penting yaitu  adanya  aspirasi,  strategi,  keterampilan  organisasi, sumber  daya  manusia,  system  dan  infrastruktur, struktur organisasi dan budaya. Mengacu pada konteks penelitian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan  topik  pemberdayaan  masyarakat  petani penerima  sertipikat  tanah  melalui  program  kredit usaha tani di Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton.
Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan  kemampuan  masyarakat  agar  dapat hidup  mandiri  dan  berkelanjutan.  Pemberdayaan masyarakat dalam konteks administrasi publik orientasinya  bukan  pada  kegiatan  ekonomi  melainkan proses  administrasi  pemberdayaan  masyarakat  yaitu proses  pemberdayaan  itu  sendiri.  Penelitian  ini  tidak ditujukan utnuk menjelaskan semua aspek yang terkait dengan  proses  pemberdayaan  masyarakat  misalnya Narayan (2002) yang menjelaskan bahwa
pemberdayaan masyarakat terdiri dari aspek partisipasi
, akuntabilitas, akses informasi dan kapasitas kelembagaan.  Penelitian  ini  hanya  difokuskan  pada dimensi kapasitas pemerintah daerah (lembaga terkait) yaitu  kemampuan  pemerintah  dan  masyarakat  petani untuk  bekerja  bersama,  mengorganisir  individu  petani dan  kelompok-kelompok  yang  ada  di  dalamnya, memobilisasi  sumber-sumber  daya  yang  ada  untuk menyelesaikan  masalah  bersama  (ketidakberdayaan). Sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  pemberdayaan  akan memiliki  kekuatan  dan  keberlanjutan  jika  memiliki kapasitas kelembagaan yang baik .

## METODOLOGI
Berangkat  dari  topik  penelitian,  maka  desain penelitian  ini  menggunakan  desain  kualitatif  deskriptif. Menurut  Steven  Dukeshire  &  Jenifer  Thurlow  dalam (Sugiyono 2017) penelitian kualitatif  berkenaan dengan data yang bukan angka, mengumpulkan dan menganalisis  data  yang  bersifat  naratif.  Metode kualitatif yang naturalistik memungkinkan evaluator dan
para pemangku
kepentingan (stakeholders) berinteraksi  sosial  secara  horizontal  dalam  suasana yang  lebih  humais,  dinamis,  dan  intensif  terbebas  dari sekat-sekat sosial artifisial yang kaku. Alasan penelitain ini  menggunakan  kualitatif  deskriptif  yaitu  adanya permasalahan  atau  isu  yang  perlu  di  eksplorasi, kebutuhan  untuk  memahami  yang  lebih  detail  dan lengkap  tentang  kapasitas  kelembagaan  pemberdayaan masyararakat  petani  penerima  sertipikat  tanah  melalui progran  kredit  usaha  tani,  sehingga  ingin  memahami konteks  lingkungan  bagaimana  kapasitas  kelembagaan dan  lebih  cocok  menggunakan  metode  kualitatif, (Creswell,  2014).  Dalam  penelitian  ini  peneliti merupakan  orang  yang  paling  berperan.  Alasanya adalah  segala  sesuatunya  belum  mempunyai  bentuk yang  pasti.  Masalah,  fokus  penelitian,  prosedur penelitian,  hipotesis  yang  digunakan,  bahkan  hasil  yang diharapkan.
Sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi  dan  studi  dokumentasi.  Peneliti  melakukan wawancara,  pengamatan  dan  studi  dokumentasi  atas peristiwa  yang  terjadi  di  desa  Lasembangi,  berupa usaha  petani  dalam  pemperoleh  modal  usaha, memanfaatkan modal usaha, dan keadaan petani dalam proses  pemberdayaan  dan  fenomena  lain  yang  terkait sehingga  didapatkan  penjelasan  kapasitas  kelembagaan secara  keseluruhan.  Teknik  analisis  data  dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  tiga  strategi;  pertama, menyiapkan  dan  mengorganisasikan  data  (yaitu  data teks  seperti  transkrip  atau  data  gambar  seperti  foto) untuk  dianalisis  kedua,  mereduksi  data  dan  terkahir (ketiga), menyajikan data. Data yang disajikan mengacu pada  informasi  dari  hasil  wawancara,  observasi  dan dokumentasi.  Data  tersebut  dielaborasi  dari  berbagai informasi yang diperoleh dari informan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam proses pemberdayaan masyarakat diperlukan  kapasitas  yang  kuat  dari  suatu  institusi dalam  mengelola  semua  sumber  daya  yang  ada. Kapasitas  kelembagan  dalam  pemberdayaan  terkait dengan  kemampuan  organiasai  atau  orang  untuk bekerja  bersama,  mengatur  diri  mereka  sendiri,  dan memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah yang  menjadi  kepentingan  bersama.  Pengelolaan sumber daya institusi dilakukan dengan memberdayakan  segala  potensi  yang  ada  untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.
Program  pemberdayaan  masyarakat  tani  melalui program sertifikasi tanah secara kelembagan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sertipikat tanah untuk modal pengembangan pertanian masyarakat,  sebagaimana  yang  disampaikan  Kepala Kantor Pertanahan Kabuten Buton bahwa kemampuan pemerintah  dalam  mengorganisir  masyarakat  untuk memanfaatkan sertipikat tanah untuk modal pengembangan pertanian masyarakat sudah cukup baik, terbukti  dengan  sudah  ada  beberapa  masyarakat  yang memanfaatkan  sertipikat  tanahnya  untuk  modal  usaha. Sebagai kantor yang melakukan pendataan kepemilikan bidang  tanah  dan  sertifikasi  tanah,  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Buton  telah  mensertifikasi  tanah  dan sertipikat  tersebut  dimanfatkan  masyarakat  untuk pengajuan permohonan usaha kepada pihak perbankan. Tentunya  secara  kelembagaan  sektor  publik  secara kapasitas  selalu  siap  untuk  diberdayakan.  Organisasi sektor  publik  dapat  memanfaatkan  segala  kemampuan guna mewujudkan program yang hendak dicapai.
Kemampuan  sumber  daya  dalam  pelayanan  proses pemberdayaan  masyarakat  dengan  memanfaatkan sertipikat  tanah  juga  diceritakan  kepala  Desa Lasembangi  yang  menyatakan  Desa  Lasembangi  telah mengorganisir  semua  potensi  yang  dimiliki  dalam rangka  memberikan  bantuan  pada  masyarakat  pada program-program  pemberdayaan  masyarakat  petani. Pemerintah  desa  memberikan  rekemondasi  kepada
pihak  perbankan  agar  masyarakat  yang  memiliki sertipikat tanah diberikan bantuan untuk usaha maupun pertanian. Informasi relefan juga disampaikan sekretaris  Desa  Lasembangi  yang  menyatakan  telah memberikan dukungan kepada petani untuk mengembangan  hasil  pertanianya,  olehnya  itu  bila  ada petani yang mengajukan permohonan bantuan pendanaan  untuk  pertanian  atau  usaha  di  Desa, pemerintah desa memberikan surat keterangan sebagai syarat  masyarakat  memperoleh  bantuan  kredit  usaha tani.  Pemberian  bantuan  tersebut  biasanya  dengan jaminan sertipikat tanah.
Berdasarkan
dokumen
pemerintah Desa
Lasembangi, dimana pemerintah desa telah mengeluarkan  puluhan  surat  keterangan  usaha  untuk masyarakat  petani.  Dengan  surat  tersebut  pihak perbankan dapat memproses permohonan masyarakat. dari penelurusan dokumen diperoleh data permohonan bantuan.  Data menunjukan banyak warga Desa  Lasembangi  yang  megajukan  permohonan bantuan  pinjaman  baik  untuk  usaha  pertanian  maupun usaha jual beli sembako. Sejumlah 44 orang warga yang menjaminkan  sertipikat  tanah  untuk  tujuan  usaha  baik pertanian maupun usaha lainnya. Artinya pemberdayaan  masyarakat  melalui  program  sertifikasi tanah  dilaksanakan  dengan  memanfaatkan  semua potensi  yang  dimiliki  baik  oleh  masyarakat  maupun pemerintah.  Banyaknya  masyarakat  yang  menerima bantuan  KUR  merupakan  wujud  bahwa  kapasitas kelembagaan  dalam  proses  pemberdayaan  masyarakat diorganisir dengan baik.
Namun  demikian  kapasitas  kelembagaan  bukan hanya  sebatas  mengorganisir  potensi  lembaga  yang terlibat  dalam  proses  pemberdayaan,  melainkan hubungan  atau  koordinasi  antar  lembaga  yang  terkait. Sebagaimana yang diceritakan kepala Kantor Pertanahan  Kabupaten  Buton  yang menyatakan  bahwa kerjasama  pemerintah  dengan  masyarakat  dalam program pemberdayaan masyarakat tani masih kurang, baik  itu  komunikasi  antara  masyarakat  dengan
pemerintah baik Dinas Pertanian maupun dengan pihak bank,  sehingga  seakan-akan  masyarakat  memanfaatkan modal usahanya tanpa pendampingan.
Informasi  diatas  menunjukan  dibalik  keberhasilan mengorganisir  sumber  daya  organisasi  terdapat kelemahan dalam mengkomuikasikan program pemberdayaan  masyarakat  petani.  Masalah  ini  terletak pada  proses  setelah  pemberian  bantuan  baik  uang maupun  bibit  pertanian.  Proses  yang  dimaksud  adalah pendampingan  terhadap  masyarakat  yang  tidak terkoneksi  antara  satu  lembaga  dengan  lembaga  yang lainnya.  Pemberdayaan  masyarakat  petani  berjalan secara  mandiri  oleh  masyarakat  sedangkan  fungsi pendampingan  dan  penyuluhan  yang  melibatkan lembaga terkait tidak berjalan.
Pada sisi lain, Pemerintah Desa Lasembangi sebagai yang  paling  bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat menjelaskan bahwa pemerintah Desa telah mengorganisir kapasitasnya dalam mendorng pemeberdayaan  masyarakat  petani.  Pemerintah  desa sangat  berperan  aktif  dengan  menghubungkan  individu maupun  kelompok  tani  dengan  menginventaris  segala kebutuhan  petani  untuk  dapat  disampaikan  kepada Dinas  Pertanian,  dan  juga  memberi  kemudahan  dalam pengurusan  syarat-syarat  untuk  mendapatkan  KUR dari pihak Bank. Sumber dari pemerintah desa tersebut menggambarkan  adanya  upaya  pemerintah  desa  untuk memberdayakan masyarakat tani dengan berkoordinasi dengan  dinas  pertanian,  namun  tidak  dengan  Dinas pertanian  dengan  pihak  perbankan  dan  kantor pertanahan.  Koordinasinya  lebih  pada  satu  arah sehingga program pemberdayaan petani tidak terkoneksi dengan baik. penyuluhan dan pendampingan hanya sebatas dinas tertentu tetapi tidak ada komitmen bersama secara formal untuk memberdayakan masyarakat petani di Desa Lasembangi.
Hal  ini  sebagimana  yang  diceritakan  oleh  Kepala kantor  pertanahan  Kabupaten  Buton  bahwa  kantor pertanahan  telah  memberdayakan  semua  kapasitas yang dimiliki yaitu dengan melaksanakan program PTSL
di  Desa  Lasembangi.  Dinas  Pertanian  melakukan pendampingan  dan  pemberian  bantuan  pertanian. Perbankan  mempermudah  syarat  dalam  pengambilan KUR.  Informasi  diatas  menunjukan  pemberdayaan masyarakat berjalan tidak secara lintas sektoral, namun sesuai  kewenangn  masing-masing.  Lembaga  terkait dengan  kemampuan  yang  dimiliki  ikut  serta  proses pemberdayaan masyarakat petani namun sesuai dengan visi  dan  misi  atau  program  masing-masing.  Sedangkan Dinas  Pertanian  Kabupaten  Buton  menyatakan  telah memberikan bantuan terhadap masyarakat berupa alat, pupuk  dan  obat-obatan  untuk  pertanian.  Selain  itu pemberdayaan  masyarakat  petani  terkendala  pada sinergitas  antara  lembaga  yang  bertanggungjawab. Namun  menurut  seorang  staf  dinas  pertanian mengemukakan ada kendala dalam proses pemberdayaan  masyarakat  tani  yaitu  kurangnya  para petugas  penyuluh  pada  dinas  pertanian.  Dismping  itu, belum  ada  sinergitas  yang  baik  antara  para  pihak  baik kantor  Pertanahan,  Dinas  Pertanian,  dan  pihak perbankan.
Selain keterbatasan sumberdaya manusia (penyuluh) juga terdapat kendala lain dalam proses pemberdayaan yaitu  masalah  akses  yang masih  jauh  dan  jaringan  yang belum  memadai.  Akses  ke  Desa  Lasembangi  yang cukup  jauh  dan  jaringan  komunikasi  yang  belum  ada. Dalam  mengatasi  masalah  tersebut  pihak  pemberi pinjaman  memberikan  alternatif  yang  memungkinkan pemberian  KUR  berjalan  baik  yaitu  dengan  cara menyebarkan brosur-brosur dan membuka cabang BRI link di desa tetangga yaitu Desa Kamaru. Mengacu pada temuan diatas menunjukan bahwa kapasitas kelembagan  dalam  pemberdayaan  masyarakat  petani belum  terorganisir  dengan  baik  dan    belum  terjalin kerjasama  yang  terintegrasi  antara  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Buton,  Dinas  Pertanian,  pemerintah  Desa dan pihak perbankan. Kelembaga terkait masih berjalan sendiri-sendiri dalam program pemberdayaan masyarakat  tani.  Sehingga  masalah  ketidakberdayaan masih melekat pada sebagian petani Desa Lasembangi.
Temuan tersebut menggambarkan program program  pemberdayaan  masyarakat  petani  yang  tidak terorganisir  dengan  baik.  Temuan  lain  menunjukan banyak  proyek  yang  telah  berakhir  tidak  dapat dipertahankan oleh  anggota masyarakat karena tingkat pemberdayaan yang rendah (Sianipar et al., 2013). Ego sektoral nampaknya masih menghiasi praktek pemberdayaan
masyarakat. Dalam kondisi keterbatasan  atau  ketidakberdayaaan  masyarakat petani  harusnya  tidak  muncul  ego  sektoral.  Elemen atau  unsur  pemberdayaan  masyarakat  petani,  perlu membangun  koordinasi  lintas  sektoral  sehingga  apa yang  menjadi  kebutuhan  petani  dalam  pemberdayaan dan  di  pertanggungjawabkan.  Pemangku  kepentingan pemberdayaan hendaknya mengorganisir semua potensi yang dimiliki untuk memberdayakan masyarakat  petani,  karena  dengan  perorganisasi sumber  daya  yang  baik  akan  berdampak  baik  pula dalam proses pemberdayaan. Speer dan Hughey dalam (Sianipar et al., 2013) menyimpulkan bahwa pengorganisasian  masyarakat  merupakan  cara  penting untuk  mencapai  pemberdayaan.  Mereka  menyatakan erat  kaitannya  dengan  ekologi  masyarakat  lokal, bagaimana  pihak  luar  harus  memperhatikan  kondisi psikologis  masyarakat  untuk  mencapai  kekuatan  sosial sebagai pendahulu pemberdayaan.
Lingkungan  masyarakat  petani  pedesaan  pada biasanya lebih mudah untuk diorganisir dalam program pengembangan  masyarakat.  Masyarakat  petani  juga sering antusias ketika program-program pemberdayaan menyentuh kebutuhan dasar mereka, namun sebaliknya jika  tidak  menyentuh  kebutuhan  dasar  mereka cenderung  apatis  dalam  kegiatan  pemberdayaan. Pemerintah khususnya Dinas terkait harusnya membangun  program  bukan  pada  pendekatan  projek melainkan  berbasis  kebutuhan  dan  jangka  panjang. Projek  pemberdayaan  masyarakat  tani  misalnya, dilakukan  dengan  terencana,  terarah,  terstruktur  dan sistematis.  Terarah  pada  tujuan  yang  hendak  dicapai, terencana artinya secara bertahap program
pemberdayaan  dilaksanakan,  hingga  dilakukan  evaluasi bersama.
Kegagalan  pemberdayaan  selama  ini  karena  pola pemberdayaan  yang  terpecah  antara  satu  lembaga dengan  lembaga  yang  lainnya.  Selain  itu  evaluasi program pemberdayaan yang cenderung tidak dilakukan,  sehingga  tidak  mengetahui  apa  yang  telah dicapai atas pemberdayaan masyarakat tani. Masyarakat petani  juga  cenderung  lalai  untuk  memperhatikan mengapa  program  yang  mereka  kerjakan  tidak berkualitas dan tidak berkelanjutan.
Pemberdayaan  masyarakat  petani  melalui  program sertifikasi  tanah,  perlu  kerjasama  antara  Kantor Pertanahan,  pihak  perbankan  dan  masyarakat  yang dibangun  secara  formal  dalam  satu  kesatuan.  Perlunya penyatuan  ini  karena  program  pemberdayaan  berjalan secara sepihak antara lembaga-lembaga terkait. Masing- masing  berjalan  dengan  programnya  tanpa  ada komunikasi.  Rendahnya  niat  baik  antara  lembaga  yang terlibat  dalam  pemberdayaan  untuk  berkerjasama menambah sulitnya program pemberdayaan.
Kondisi egosektoral yang masih melekat pada Dinas dan  lembaga  terkait  merupakan  tanggungjawab pemerintah  sebagai  penerima  mandat  dari  masyarakat untuk  melaksanakan  pelayanan  publik.  Pemerintah sebagai  aktor  yang  paling  berperan  dalam  program pemberdayaan  harus  memahmi  kondisi  pemberdayaan yang  selalu  gagal  atau  berhasi  dalam  jangka  pendek namun gagal dalam jangka panjang.
Proses pemberdayaan lebih dilakukan secara intens dan  berkelanjutan,  dengan  melibatkan  berbagai stakehoders.  Selain  itu  perlu  memperhatikan  tata kelola  pemberdayaan  masyarakat,  karena  sebaik apapun  program  yang  diluncurkan  pemerintah  tanpa tata  kelola  yang  baik,  hanya  akan  menghasilkan sekelompok  kegagalan  program,  program  yang mandek, sehingga semakin menambah beban pemerintah dan lebih-lebih masyarakat miskin.
Memberdayakan masyarakat itu lebih penting ketimbang  mengembangkan  masyarakat.  Masyarakat
berkembang  secara  aspek  sosial  dan  ekonomi  belum tentu  mereka  dapat  berdaya,  namun  masyarakat  yang berdaya  sudah  barang  tentu  telah  berkembang. Masyarakat yang berdaya dalam konteks pemberdayaan juga harus diperhatikan keberlangsunganya .

## KESIMPULAN
Kapasitas kelembagan dalam pemberdayaan masyarakat  petani  belum  terorganisir  dengan  baik  dan belum  terjalin  kerjasama  yang  terintegrasi  antara Kantor Pertanahan Kabupaten Buton, Dinas Pertanian, Pemerintah  Desa  dan  Pihak  Perbankan.  Kelembagaan terkait  masih  berjalan  sendiri-sendiri  dalam  program pemberdayaan  masyarakat  tani.  Sehingga  masalah ketidakberdayaan  masih  melekat  pada  sebahagian petani Desa Lasembangi.
Saran atau implikasi penelitian ini adalah diperlukan evaluasi  kapasitas  kelembagan  dalam  pemberdayaan masyarakat  agar  tidak  terjadi  egosektoral.  Para pemangku  kepentingan,  harus  menyadari bahwa  dalam proses pemberdayaan masyarakat diperlukan kapasitas yang  kuat  dari  suatu  institusi  dalam  mengelola  semua sumber  daya  yang  ada.  Kapasitas  kelembagan  yang dimaksud  terkait  dengan  kemampuan  organiasai  atau orang  untuk  bekerja  bersama,  dan  memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah yang menjadi kepentingan  bersama.  Jika  tidak  ada  perhatian  yang kuat pada hal ini maka akan berkonsekuensi pada daya tahan  dan  bahkan  keberlanjutan  pemberdayaan  itu sendiri.  Penelitian  selanjutnya  tentang  pemberdayaan mesti  memperdalam  aspek  kapasitas  kelembagaan dengan  mengacu  pada  penggunaan  satu  teori  ataupun kombinasi  teori  yang  relevan  yang  dielaborasi  secara kualitatif.

## REFERENSI
Chalid,  P.  (2005).  Otonomi  Daerah:  Masalah,
Pemberdayaan, dan Konflik. Kemitraan , 1–155.
Creswell,  J.  W.  (2014). Penelitian  Kualitatif  &  Desain
Riset. (Ketiga.). Pustaka Pelajar, Terjemahan.
Denhardt,  J.,  &  Denhardt,  R.  (2013).  Pelayanan  Publik
Baru:  Dari  Manejemen  Steering  ke  Serving.  In
Kreasi Wacana . Kreasi Wacana.
Didi,  L.  (2018). Pemberdayaan  masyarakat  desa  pesisir melalui  program  manajemen  rehabilitasi  terumbu karang  dalam  perspektif  governance  di  Kabupaten Buton Selatan . Universitas Brawijaya.
Fatimah,  A.  S.  (2019).  Kapasitas  Kelembagaan  Dinas
Pengendalian  Penduduk,  Keluarga  Berencana,
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya. Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik , 4 (1).
Keban, Y. T. (2014). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Edisi 3) . Penerbit Gava Media.
Kurniyati, Y. (2013). Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Kelompok  Pew  Untuk  Pengembangan  Ekonomi
Lokal Kota Yogyakarta. Jurnal Maksipreneur , III (1).
Lifa  Indri  Astuti.,  H.  &  M.  R.  (2015).  Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Pertanian
Berkelanjutan  (Studi  Pada  Desa  Asmorobangun Kecamatan  Puncu  Kabupaten  Kediri). Jurnal Administrasi  Publik  Mahasiswa  Universitas  Brawijaya ,
3 (11), 1886–1892.
Narayan,  D.  (2002). Empowerment  and  Poverty
Reduction . World Bank.
Reforma Agraria, Pub. L. No. 86 (2018).
Sianipar,  C.  P.  M.,  Yudoko,  G.,  Adhiutama,  A.,  &
Dowaki,  K.  (2013).  Community  Empowerment through  Appropriate  Technology:  Sustaining  the Sustainable  Development. Procedia  Environmental Sciences , 17 , 1007–1016.
https://doi.org/10.1016/j.proenv.2013.02.120
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kebijakan
Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  kombinasi,  R&D dan Penelitian Evaluasi. Alfabeta.
Sukarno,  H.  (2011).  PENGUATAN  KELEMBAGAAN MASYARAKAT  PESISIR  DI  JAWA  TIMUR. SAINTEK Jurnal Sains, Teknologi Dan Profesi Akademi Angkatan Laut , 3 . Sulistiyani,  A.  T.  (2017). Kemitraan  dan  Model-Model Pemberdayaan. Gava Media.
Supardjan, M. S. (2012). Pemberdayaan masyarakat Pada Program Pembiayaan mikro (studi tetang pelaksanaan program  pembiayaan  mikro  pada  Anggota  Koperasi Baytul Ikhtiar Kabupaten Bogor-Jawa Barat) . Universitas Indonesia.
Teturan,  Y.  E.,  &  Tajuddin,  M.  A.  (2015).  Analysis  of the  Role  of  the  Community  Empowerment Program  in  Strategic  Plan  Development  Village  at Semangga  District  of  Merauke. Journal  of  Public Administration and Governance , 5 (3), 180. https://doi.org/10.5296/jpag.v5i3.8375
Undang-Undang  Republik  Indonesia.  (2003). Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2003 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani .