Webiste : http://ejournal.ipdn.ac.id/JMSDA/ DOI 10.33701/jmsda.v8i1.1174
Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, anwarnasirinanas@gmail.com
Received: February 7, 2020 Revised:  May 17, 2020 Accepted: June 5, 2020
Available Online: June 30, 2020
Profesionalisasi Buruh Migran Indonesia (BMI) dalam Revolusi Industri 4.0

## Anas Anwar Nasirin
Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, anwarnasirinanas@gmail.com

## ABSTRAK
Permasalahn  Buruh  Migran  Indonesia  (BMI)  sebagai  bagian  dari  Pekerja  Migran Indonesia  (PMI)  yang  bekerja  pada  bidang  informal  di  luar  negeri  perlu  dicarikan  solusi, khususnya yang bekerja di malaysia. Saat ini terdapat  283.640 Pekerja Migran Indonesia yang bekerja  di  luar  negeri,  sebanyak  47%  bekerja  di  bidang  formal  dan  53%  bekerja  pada  bidang informal,  serta  sebanyak  90.671  orang  memilih  bekerja  di  Malaysia.  Sepanjang  2013  hingga 2017 terdapat 394  Buruh Migran Indonesia yang meninggal di Malaysia, kemudian pada 2019 sebanyak  104  Buruh  Migran  Indonesia  diusir  dari  Malaysia  ke  Indonesia.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  meneliti  kondisi  objek  alamiah  atas  posisi  peneliti sebagai  instrumen  kunci  dalam  mengkonstruktifkan  pengalaman  sosial  partisipan,  serta menggunakan  model  penelitian  deskriptif  analitis.  Hasil  penelitian  membuktikan,  penyebab permasalahan  yang  menimpa  Buruh  Migran  Indonesia  di  Malaysia  akibat  redahnya  kualifikasi dan  belum  ada  lembaga  sertifikasi  profesi  yang  menjamin  Kualifikasi  Buruh  Migran  Indonesia yang  diberangkatkan  ke  malaysia.  Solusi  terhadap  permasalah  Buruh  Migran  Indonesia  di Mlaysia  adalah  melalui  peningkatan  kualifikasi  pendidikan,  sertifikasi  kemampuan  dan optimalisasi e-regulasi yang memayungi Buruh Migran Indonesia ke Malaysia. Melalui solusi ini diharapkan  dapat  meningkatkan  standar  kemampuan  Buruh  Migran  Indonesia  dari  low-skilled menjadi semi-sekilled bahkan skilled dalam mengimplementasikan revolusi industri 4.0.
Kata Kunci : Profesionalisasi, Buruh Migran Indonesia, Revolusi Industri 4.0

## ABSTRACT
The  Problems  of  Indonesian  Migrant  Workers  (BMI)  as  part  of  Indonesian  Migrant Workers (PMI) working in the informal sector abroad need to look for solutions, especially those working in Malaysia. At present there are 283,640 Indonesian Migrant Workers working abroad, as many as 47% work in the formal sector and 53% work in the informal sector, and as many as 90,671  people  choose  to  work  in  Malaysia.  During  2013  to  2017  there  were  394  Indonesian Migrant  Workers  who  died  in  Malaysia,  then  in  2019  104  Indonesian  Migrant  Workers  were expelled  from  Malaysia  to  Indonesia.  This  study  uses  a  qualitative  method  by  examining  the condition  of  natural  objects  on  the  position  of  researchers  as  a  key  instrument  in  constructing participants'  social  experiences,  and  using  descriptive  analytical  research  models.  The  research proves, the cause of the problems that befall Indonesian Migrant Workers in Malaysia is due to the  lack  of  qualifications  and  there  is  no  professional  certification  body  that  guarantees  the Qualifications  of  Indonesian  Migrant  Workers  dispatched  to  Malaysia.  The  solution  to  the problems  of  Indonesian  Migrant  Workers  in  Malaysia  is  through  improving  educational qualifications,  certification  of  capabilities  and  optimizing  e-regulations  that  cover  Indonesian Migrant  Workers  to  Malaysia.  Through  this  solution,  it  is  expected  to  be  able  to  improve  the
ability  standards  of  Indonesian  Migrant  Workers  from  low-skilled  to  semi-skilled  and  even skilled in implementing the industrial revolution 4.0.
Keywords: Professionalization, Indonesian Migrant Workers, Industrial Revolution 4.0

## Pendahuluan
Membahas  tantangan  dan  peluang  dalam  bidang  ketenagakerjaan  sebagai  bagian  dari sumber  daya  manusia  sektor  publik  di  Indonesia  adalah  objek  menarik.  Secara  peluang berdasarkan laporan McKinsey Global Institute (2012), perekonomian Indonesia saat ini berada pada  urutan  ke-16  terbesar  di  dunia  dengan  jumlah  pekerja  yang  berkeahlian  sebanyak  55  juta orang.  Peluang  tersebut  menunjukan  perkembangan  pesat,  angka  pengangguran  di  Indonesia menurun dari (11,2%)  pada 2015 menjadi (5,3%)  pada 2017. Kemudian, pada 2030 Indonesia diprediksi  akan  menjadi  bagian  tujuh  kekuatan  ekonomi  dunia.  Diperkirakan  jumlah  penduduk usia  produktif  di  Indonesia  pada  2030  mencapai  (64%)  dari  total  jumlah  penduduk  yang diproyeksikan sebanyak 297 juta jiwa atau dikenal dengan bonus demografi (Bappenas, 2017).
Data  dari International  Labor  Organization (ILO)  dalam  Laporan  Ketenagakerjaan Indonesia  (2017),  bahwa  tantangan  perkembangan  ekonomi  di  Indonesia  khususnya  dalam penyediaan lapangan kerja masih terjadi kesenjangan terkait produktivitas, kualitas kerja, gender dan  disparitas  yang  terjadi  antar  provinsi.  Banyak  pekerja  yang  melakukan  pekerjaan  dengan produktivitas  rendah,  dibuktikan  dengan  tingginya  proporsi  pekerja  yang  melakukan  pekerjaan rentan  (30,6%).  Kemudian,  jika  ditambahkan  dengan  jumlah  pekerja  tidak  tetap  serta  pekerja lepasan  maka  proporsi  pekerja  yang  melakukan  pekerjaan  rentan  meningkat  menjadi  (57,6%), bahkan presentase ini lebih tinggi lagi dikalangan pekerja perempuan (61,8%).
Saat  ini  di  Indonesia  memasuki  era internet-of-things yang  mengkombinasikan  sistem kerja  mesin  dengan  tenaga  manusia  atau  dikenal  dengan  revolusi  industri  4.0.  Era  ini  sudah terpolarisasi  dalam  arus  produksi,  distribusi  dan  konsumsi.  Kondisi  ini  dibuktikan  dengan semakin banyaknya masyarakat  Indonesia yang terhubung ke ruang digital melalui gawai  yang mereka miliki dan pergunakan sehari-hari. Pada kenyataannya sistem kerja Revolusi Industri 4.0 disamping  mendorong  terciptanya  inovasi  dan  pertumbuhan  kerja  dengan  produktivitas  tinggi juga menciptakan acaman bagi para pekerja rentan, seperti banyaknya para penjaga toko yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena proses jual beli yang sudah banyak beralih ke sistem e- dagang.
Akibat  pekerjaan  yang  memerlukan  banyak  tenaga  manusia  (padat  karya)  di  Indonesia berkurang,  mendorong  para  pekerja  rentan  mencari  cara  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup
dengan menjadi Buruh Migran Indonesia (BMI) ke luar negeri. UU No. 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Pasal  1  Ayat  1  bahwa, “Pekerja  Migran  Indonesia adalah  setiap  warga  negara  Indonesia  yang  akan,  sedang,  atau  telah  melakukan  pekerjaan dengan  menerima  upah  di  luar  wilayah  Republik  Indonesia” .  Dalam  hal  ini  BMI  merupakan bagian  dari  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  termasuk  dalam  katagori  pekerja  informal  seperti Pembantu  Rumah  Tangga  (PRT),  buruh  konstruksi  bangunan,  buruh  perkebunan,  buruh  pabrik dan cleaning service .
Badan  Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (BNP2TKI) mencatat, pada 2018 PMI yang ditempatkan di luar negeri mencapai 283.640 pekerja. Sebanyak 47%  PMI  bekerja  di  bidang  formal  dan  53%  lagi  bekerja  pada  bidang  informal,  kemudian sebanyak  90.671  PMI  memilih  bekerja  di  Malaysia  (BNP2TKI,  2019).  Pada  2018  Bank Indonesia (BI) mencatat, jumlah remitasi (pengiriman uang antar negara) dari PMI yang bekerja di luar negeri mencapai US$ 10,8 miliar atau sekitar Rp 151 triliun (asumsi kurs Rp 14 ribu per dolar)  dari  jumlah  PMI  di  luar  negeri  sebanyak  3,65  juta  orang.  Ditinjau  dari  negara  asal remitasi,  PMI  yang  bekerja  di  kawasan  Asia  Pasifik  menjadi  penyumbang  remitasi  terbesar hampir (70%) dari total remitasi, khususnya Malaysia menyumbang remitasi mencapai lebih dari (40%) (CNN Indonesia/ Wicaksono, 2019).
Besarnya  kontribusi  BMI  yang  bekerja  di  Malaysia  terhadap  pertumbuhan  ekonomi Indonesia juga diiringi dengan sejumlah masalah yang menimpa BMI di Malaysia. Dikutip dari Britagar.id  (2018),  Malaysia  menjadi  negara  tempat  kematian  BMI  terbanyak  sepanjang  2013- 2017 terdapat  394 BMI  yang meninggal.  Pada  17 Februari 2017  Adelina Sau, BMI asal  Timor Tengah  Selatan  dipulangkan  ke  kampung  halamannya  dalam  kondisi  tidak  bernyawa  akibat dianiaya majikannya di  Malaysia. Kemudian, pada 2019 terjadi pengusiaran terhadap 104 BMI dari  Sabah,  Malaysia  ke  Kabupaten  Nunukan,  Indonesia.  Pengusiran  terjadi  karena dilatarbelakangi  tidak  lengkapnya  administrasi  para  BMI  hingga  kriminalitas  (Detik  News, 2019).
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  untuk  mengetahui  penyebab  permasalahan yang  menimpa  BMI  di  Malaysia  dan  solusi  untuk  menyelesaikannya,  dirumuskan  melalui pertanyaan berikut: (1) Apakah penyebab permasalahan yang menimpa Buruh Migran Indonesia di  Malaysia?  (2)  Haruskah  pemerintah  Indonesia  mempertahankan  izin  penempatan  Buruh Migran  Indonesia  ke  Malaysia?  (3)  Bagaimanakah  upaya  menyelesaikan  permasalahan  Buruh
Migran  Indonesia  di  Malaysia  dan  profesionalisasi  profesi  buruh  migran  dalam  memanfaatkan revolusi industri 4.0?

## TINJAUAN PUSTAKA

## Profesionalisasi
Menurut  John  M.  Echols  dan  Hassan  Shadily  dalam  Sangkot  Sirait  (2013),  secara etimologis  kata  profesi  berasal  dari  kata profession yang  memiliki  arti  pekerjaan.  Istilah professional memiliki  arti “orang  yang  ahli” atau “tenaga  ahli” .  Kemudian,  istilah profesionalisasi merujuk pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Bab 1 pasal 1 ayat 4, dapat diinterpretasikan  sebagai  proses  kegiatan  yang  dilakukan  individu  atau  lembaga  yang memerlukan  keahlian,  kemahiran,  dan  kecakapan  untuk  memenuhi  standar  mutu  dan  norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi.
Kaitannya  dengan  profesionalisasi  profesi  BMI,  BMI  profesional  dapat  dibedakan  dari buruh  migran  biasa  walaupun  sama-sama  menguasai  sejumlah  teknik  dan  prosedur  kerja. Seorang  BMI  profesional  memiliki  kode  etik  profesi  dan  filosofi  dalam  setip  menyikapi  dan melaksanakan pekerjaannya.

## Buruh Migran Indonesia
Pengertian  BMI  dalam  perkembangannya  sangat  erat  dengan  pengertian  Tenaga  Kerja Indonesia  (TKI).  Menurut  Undang-Undang  No.  39  Tahun  2004  Tentang  Penempatan  dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri  Pasal  1  ayat  1,  bahwa  Tenaga  Kerja Indonesia  adalah  setiap  warga  negara  Indonesia  yang  memenuhi  syarat  untuk  bekerja  di  luar negeri  dalam  hubungan  kerja  untuk  jangka  waktu  tertentu  dengan  menerima  upah.  Dalam perjalanan waktu istilah TKI disempurnakan lagi dengan istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan  Undang-Undang  No.18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran Indonesia  Pasal  1  ayat  2,  bahwa  PMI  adalah  setiap  warga  negara  Indonesia  yang  akan,  sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
Berdasarkan  peraturan  terbaru  UU  No.18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja Migran Indonesia. Kemudian, hingga saat ini pemerintah belum memberikan definisi BMI secara khusus  dan  jelas  dalam  Undang-undang.  Pada  konteks  ini  BMI  dapat  diartikan  sebagai  bagian dari PMI yang termasuk dalam katagori pekerja informal yang mayoritas bekerja sebagai buruh seperti  Pembantu  Rumah  Tangga  (PRT),  buruh  konstruksi  bangunan,  buruh  perkebunan,  buruh pabrik dan cleaning service .
Banyaknya  BMI  yang  bermigrasi  untuk  bekerja  di  luar  negeri  karena  masyarakat Indonesia memiliki budaya migrasi yang tinggi. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan niatan untuk menetap atau mencari penghidupan yang lebih baik di daerah tujuan. Terjadinya migrasi BMI ke daerah baru dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut  Teori  Kebutuhan  dan  Tekanan  ( Need  and  stress ).  Bahwa,  tiap-tiap  individu  memiliki kebutuhan  yang  perlu  dipenuhi.  Baik  kebutuhan  ekonomi,  sosial,  dan  psikologis.  Ketika kebutuhan  kebutuahn  tersebut  tidak  terpenuhi  maka  terjadilah  tekanan  atau  stres  yang memutuskan melakukan migrasi (Mantra dalam Mahzuni, 2007).
Berdasrakan penelitian yang dilakukan LPPKN (Lembaga Penduduk Dan Pembanguanan Keluarga  Negara)  tahun  2010  di  Tawau,  Malaysia.  Diketahui  faktor  yang  mendorong  BMI Memilih  bekerja  di  Malaysia  khususnya  adalah  untuk  mencari  pekerjaan  dan  pendapatan  yang lebih tinggi. Kemudian, faktor migrasi disamping faktor ekonomi, seperti geografi yang strategis, kehadiran keluarga, saudara mara (kerabat), persamaan agama juga budaya. Faktor utama yang mendorong migrasi BMI ke Malayasia karena tekanan atas kondisi pengangguran yang tinggi di Indonesia dan peluang kerja yang terbuka lebar di Malaysia.

## Revolusi Industri 4.0
Dinamisasi zaman saat ini sudah memasuki revolusi industri 4.0 dengan sistem produksi smart  factories  hingga  advanced  manufactoring.  Istilah  revolusi  industri  4.0  pertama  kali  di perkenalkan di Jerman pada perhelatan Hannover Fair tahun 2011. Dikatakan Revolusi Industri 4.0 sebagai kelanjutan dari tiga revolusi industri sebelumnya. Revolusi industri 3.0 terjadi pada 1990-an  yang  ditandai  dengan  dilibatkannya  robot  untuk  bekerja  bersama  manusia,  bahkan menggantikan beberapa pekerjaan manusia. Pada awal abad XX terjadi revolusi industri 2.0 yang ditandai  digantinya  tenaga  mesin  uap  oleh  mesin  listrik  dan  munculnya  mobil  sebagai  sarana yang mempermudah pendistribusian barang. Revolusi industri pertama terjadi pada 1776, ketika James Watt berhasil menciptakan mesin uap dan mulai digantikannya tenaga manusia oleh mesin uap. (Zenius, 2019).

## Malaysia
Malaysia  merupakan  negara  berbentuk  kerajaan  yang  dipimpin  oleh  seorang  yang dipertuan  agung  sebagai  kepala  negara  sedangkan  kepala  pemerintah  adalah  perdana  menteri. Malaysia  menggunakan  sistem  pemerintahan  federasi  yang  dibagi  kedalam  13  negara  bagian serta 3 persekutuan.
Studi kasus profesionalisasi BMI dilakukan terhadap BMI yang bekerja di Malaysia. Saat ini di Malaysia terdapat 90.671 orang PMI. Letak geografis Malaysia yang berbatasan langsung dengan Indonesia, khususnya wilayah Malaysia Timur yang terletak di Pulau Kalimantan dengan luas ±332.370 KM². Kemudian, bahasa nasional Malaysia adalah bahasa Melayu yang dialiknya hampir sama dengan bahasa Melayu warga Indonesia seperti di Aceh dan Padang ((BNP2TKI & IOM, 2014).

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif. Peneliti kualitatif percaya  bahwa  kebenaran  adalah  dinamis  dan  dapat  ditemukan  hanya  melalui penelaahan  terhadap  interaksi  dan  situasi  sosial  setiap  individu  (Danim,  2002).  Penelitian kualitatif ditujukan untuk  memahami fenomena-fenomena sosial  dari sudut  pandang partisipan. Dengan  demikian,  arti  penelitian  kualitatif   adalah penelitian yang  digunakan  untuk  meneliti kondisi  objek  alamiah  dimana  peneliti  merupakan  instrumen  kunci  untuk  mengkonstruktifkan pengalaman sosial setiap partisipan (Sugiyono dalam Nasirin, 2018).
Model  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  deskriptif  analitis  karena  untuk meneliti  kejadian-kejadian  yang  sedang  berlangsung  dan  berhubungan  dengan  kondisi  saat  ini. Melalui  pendekatan  model  penelitian  deskriptif  analitis  akan  diperoleh  gambaran  secara  nyarta yang  menjadi penyebab permasalahan BMI di Malaysia dan solusi untuk mengatasinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penyebab Permasalahan yang Menimpa Buruh Migran Indonesia di Malaysia
Buruh Migran Indonesia sebagai bagian dari Pekerja Migran Indonesia merupakan tenaga kerja  Indonesia.  Menurut  UU  No.13  tahun  2003  Bab  I  pasal  1  ayat  2,  tenaga  kerja  adalah, “Setiap  orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan  guna  menghasilkan  barang  dan/atau  jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat” (Disnakertrans Jawa Barat, 2014).  Dalam  hal  ini,  negara  berkewajiban  menyediakan  lapangan  pekerjaan  kepada  penduduk yang  sudah  memasuki  usia  kerja  sebagimana  termuat  dalam UUD  1945  pada  pasal  27  ayat  2 yang berbunyi, “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak” .
Tetapi, saat negara sudah menyiapakan lapangan pekerjaan seringkali bertolak belakang dengan  kemampuan  masyarakat  karena  belum  memenuhi  kualifikasi  kerja  yang  ditetapkan. Misalnya,  pada  proyek  Pembangunan  kereta  cepat  Bandung-Jakarta  memperkerjakan  6.600 pekerja  dari  Tiongkok  (CNBC  Indonesia,  2018).  Kondisi  tersebut  sempat  menjadi  topik perbincangan  karena  penduduk  Indonesia  sendiri  masih  banyak  yang  nganggur,  malah
mendatangkan para pekerja dari Tiongkok. Ternyata sikap tersebut diambil karena ada beberapa bidang pekerjaan yang belum mampu dikerjakan oleh orang Indonesia.
Kondisi  para  pekerja  rentan  yang  berkualifikasi  rendah,  kemudian  dihadapkan  dengan persaingan  kerja  yang  ketat  sebagai  pengaruh  dari  Revolusi  Industri  4.0  menjadikan  posisi mereka  di  Indonesia  semakin  terpinggirkan.  Kondisi  tersebut  mendorong  sebagian  dari  mereka memilih  menjadi  BMI  ke  Malaysia.  Menjadi  BMI  di  Malaysia  yang  mayoritas  bekerja  pada bidang pekerjaan 3D: dirty (kotor), difficult (sulit), dan dangerous (berbahaya) seperti Pembantu Rumah Tangga (PRT), buruh konstruksi bangunan, buruh perkebunan, buruh pabrik/kilang, dan cleaning service dianggap tidak memerlukan keahlian khusus, setandar pendidikan tertentu, dan upah yang diterima jauh lebih besar dibanding saat bekerja di Indonesia.
Disisi lain banyaknya orang Indonesia yang menjadi BMI di Malaysia dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia dan memberikan keuntungan bagi negara berupa pemasukan devisa. Hingga, beberapa BMI mampu meningkatkan satatus sosial  ekonomi di daerah masing- masing  pasca  kepulangannya  dari  Malaysia.  Ternyata,  dibalik  besarnya  keuntungan  yang dihasilkan  para  BMI  dan  pemasukan  devisa  terhadap  kas  negara  juga  diikuti  oleh  sejumlah permasalahan yang menimpa BMI di Malaysia.
Sepanjang 2013 hingga 2017 terdapat 394 BMI yang meninggal di Malaysia. Pada 2015 iklan perusahaan Robovac, sebuah perusahan penjual robot pembersih rumah dalam banner -nya menuliskan, “Leading  Robovac  Specialist,  fire  your  Indonesian  Maid,  NOW!” .  Kalimat  ini bernada merendahkan para BMI, agar masyarakat Malaysia memecat pembatu yang berasal dari Indonesia  dan  menggantikannya  dengan  produk  robot  pembersih  rumah  buatan Robovac .  Pada 2019 terjadi pengusiaran terhadap 104 BMI dari Sabah, Malaysia ke Kabupaten Nunukan yang dilatarbelakangi  tidak  lengkapnya  administrasi  para  BMI  hingga  kriminalitas  (Detik  News, 2019).
Menurut Nazarudin Zainun (2007), penyebab terjadinya banyak masalah yang menimpa para BMI di Malaysia karena miskomunikasi, akibat banyak BMI tahap pendidikannya rendah, berasal dari kampung yang mundur dan miskin sehingga seringkali tidak dapat memahami suatu arahan  majikan  dengan  cepat  dan  tepat.  Pernyataan  Zainun  menyiratkan,  bahwa  penyebab permasalahan yang menimpa BMI di Malaysia disamping rendahnya kualifikasi BMI juga akibat belum adanya standar profesi yang menjamin dan memberikan pengakuan atas kemampuan BMI yang diberangkatkan ke Malaysia.
Kemudian,  kondisi  di  Malaysia  saat  ini  satu  tahap  lebih  maju  dari  Indonesia  dalam mengimplementasikan Revolusi Industri 4.0. Kondisi tersebut akan menyulitkan bagi para BMI khususnya  yang  berasal  dari  desa  dan  berpendidikan  rendah,  jika  tidak  adanya  profesionalisasi profesi terhadap BMI.
Kemajuan  Malaysia  mengimplementasikan  teknologi  dalam  sistem  kerja  dan pembangunan  ekonomi  sudah  dimulai  sejak  2002  berdasrkan  pidato  Menteri  Sumber  Daya Manusia Malaysia, Fong Chan Onn, “Malaysia aspires to be completely independent of foreign workers but the hard reality is that the procces of transition from a labour intensive economy to a tech-intensive economy, we need a period of adjusment” (Migration News, 2002).

## Mempertahankan Izin Penempatan Buruh Migran Indonesia ke Malaysia
Sejarah  peraturan  pengiriman  BMI  ke  Malaysia  secara  resmi  dimulai  sejak dikeluarkannya  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  No.  408/Men/1984  Tentang  Pengerahan Tenaga Kerja ke Malaysia, dan ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia dan Malaysia pada 12 Mei 1984 yang dikenal sebagai Medan Agreement (Wahyu Susilo, 2013).
Banyaknya  permasalahan  yang  menimpa  BMI  di  Malaysia  mendorong  sebagian masyarakat  bersuara,  agar  izin  pengiriman  BMI  ke  Malaysia  diberhentikan  sementara  atau dimoratorium.  Pelakasanaan  moratorium  pernah  ditempuh  oleh  pemerintah  Indonesia  terhadap Malaysia  pada  25  Juni  2009.  Tapi,  pasca  dilaksanakannya  Moratorium  sejak  25  Juni  2009 menyebabkan  semakin  bertambahnya  jumlah  pengangguran,  bahkan  pada  2010  total  remitasi dari luar negeri menurun drastis hanya US$ 6 milliar.
Para ahli seperti Eni Sri Hartati dari Institute for Development of Economic and Finance berpendapat,  bahwa  kebijakan  moratorium  ke  Malaysia  akan  merugikan  kedua  negara, walaupaun  Indonesia  saat  ini  memiliki bargaining  position lebih  tinggi  dibanding  Malaysia tetapi  di  Indonesia  masih  memiliki  permasalahan  pengangguran  yang  belum  bisa  diselesaikan dalam  waktu  cepat.  Pendapat  serupa  juga  disampaikan  Wahyu  Susilo  dari Migrant  Care , kebijakan moratorium ditakutkan memicu  tingginya glombang pengiriman BMI tanpa dokumen seperti  yang  terjadi  pada  11.000  orang  yang  masuk  ke  Malaysia  melalui  jaur  ilegal  pasca diberlakukanya moratorium pengiriman BMI ke Malaysia pada 2009 (Renaldi, 2018).
Solusi menyelesaikan permasalahan yang menimpa BMI di Malaysia melalui moratorium untuk  saat  ini  bukan  pilihan  tepat.  Solusi  tersebut  dapat  ditempuh  dengan  membentuk Join
working grup berupa diskusi yang melibatkan kedua negara duduk bersama dan menyampaikan keluhan soal tata kelola pekerja migran, sembari merumuskan solusi. Upaya semacam ini pernah ditempuh  oleh  pemerintah  Indonesia  dengan  Malaysia  melalui  penendatanganan Memorandum of  Understanding (MoU)  pada  12  Mei  1984  yang  menghasilkan Medan  Agreement bertujuan untuk memonitor migrasi Pekerja Migran Indonesia dari Indonesia ke Malaysia.
Upaya  Menyelesaikan  Permasalahan  BMI  di  Malaysia  dan  Profesionalisasi  Profesi  Buruh Migran Dalam Mengimplementasikan Revolusi Industri 4.0
Profesionalisasi merupakan proses peningkatan kualifikasi BMI baik melalui pendidikan maupun pelatihan guna menjadi profesi buruh migran berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Kementerian  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia  maupun  ILO  sebagai  induk  organisasi perburuhan internasional.  Schein  dalam (Kusnanto,  2004) mengingatkan, suatu pekerjaan dapat dikatakan  profesi  manakala  memiliki  pengakuan  khusus  terkait  kemampuan  dan  keahlian  dari lembaga  kompeten,  mengabdi  pada  kepentingan  masyarakat  sesuai  kode  etik  profesi,  dan menjadi anggota suatu organisasi profesi.
Menyikapi sebanyak 90.671 PMI yang bekerja di Malaysia yang sebagian besar bekerja sebagai  BMI.  Kemudian,  kondisi  zaman  yang  sudah  membawa  dinamisasi  pada  Revolusi Industri  4.0.  Upaya  menyelesaikan  permasalahan  BMI  di  Malaysia  dan  profesionalisasi  profesi BMI  dapat  ditempuh  melalui  peningkatan  kualifikasi  pendidikan,  sertifikasi  kemampuan  dari tempat pelatihan dan optimalisasi e -regulasi yang memayungi BMI ke Malaysia.

## a. Kualifikasi Pendidikan
Melalui  kualifikasi  pendidikan  yang  sebelumnya  syarat  menjadi  BMI  minimal  lulusan SD  (Sekolah  Dasar)  perlu  ditingkatkan  menjadi  lulusan  SLTP  (Sekolah  Lanjutan  Tingkat Pertama).  Tujuannya,  agar  setiap  BMI  yang  bekerja  di  Malaysia  secara  psikis  mereka  lebih matang dan juga sudah menguasai pengetahuan dasar (membaca dan menulis).
b. Sertifikasi Kemampuan
Sertifikasi  kemampuan  merupakan  pengakuan  bahwa  calon  BMI  bersangkutan  sudah memenuhi  kualifikasi  yang  ditetapkan.  Sertifikasi  dapat  diberikan  oleh  BLK  (Balai  Latihan Kerja) dan sejenisnya yang sudah  menjalin kerjasama dengan BNP2TKI. Sertifikasi diutamakan pada  kemampuan  mengerjakan  bidang  pekerjaan  yang  akan  dikerjakan  di  Malaysia.  Seperti, kemampuan  memasak  makanan  utama  masyarakat  Malaysia.  Kemampuan  ini  perlu  dikuasai
karena makanan utama  masyarakat  Malaysia tentunya berbeda dengan makanan utama seorang BMI, misalnya seorang BMI yang berasal dari Cianjur, Jawa Barat.
Selanjutnya,  sertifikasi  kemampuan  bahasa  Melayu  atau  bahasa  Inggris,  kemampuan literasi  (membaca dan menulis) dan kemampuan  menggunakan Smart  Phone. Fungsi  sertifikasi tersebut  salah  satunya  untuk  menjaga  keselamatan  jiwa  BMI  di  Malaysia.  Setiap  BMI  selain bekerja  juga  harus  mampu  memahami  peraturan  di  sana  yang  sebagian  besar  menggunakan bahasa Melayu dan Inggris. Saat ini sudah memasuki era dgital, sebagian peraturan di Malaysia sudah e-regulasi sehingga kemampuan BMI menggunakan Smart phone dapat menjadi salah satu indikator keselamatan jiwa dan sarana untuk berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia.
c. Optimalisasi E-regulasi BMI ke Malaysia
Program asuransi jaminan kesehatan yang sudah berjalan bagi BMI di Singapura melalui aplikasi BPJSTKU dibawah kendali BPJS Ketenagakerjaan. Program  ini perlu diadopsi terhadap para  BMI  yang  bekerja  di  Malaysia.  Program  ini  dapat  dilakukan    dengan  sistem  reimburse (BPJS menjalin kerjasama dengan salah satu perusahaan asuransi di Malaysia) dan  program ini bisa diakses secara online.
Fungsi standar aplikasi online Sipmi (Sistem Informasi Pekerja Migran Indonesia) yang diluncurkan  oleh  Kemenaker  pada  2018  perlu  ditingkatkan,  selain  menyediakan  informasi regulasi, tata cara dan proses migrasi ke luar negeri serta keadaan negara tujuan. Aplikasi Sipmi juga  harus  mampu  mengadvokasi  BMI  terutama  pada  tahap  prapemberangkatan  dengan menyajikan informasi yang tepat dan akurat untuk menekan para calo dan BMI non-prosudural (ilegal).

## KESIMPULAN
Permasalahan  Buruh  Migran  Indonesi  sebagai  bagian  dari  Pekerja  Migran  Indonesia jarang  mendapatkan  sorotan  dibandingkan  dengan  kontribusi  yang  sudah  diberikan  kepada negara. Fakta pada 2018 terdapat 283.640 Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dan 90.671 orang diantaranya bekerja di Malaysia. Memberikan bukti bahwa Penempatan BMI ke  Malaysia  untuk  saat  ini  tidak  mungkin  dapat  dimoratorium,  mengingat  pengalaman  dari moratorium  ke  Malaysia  pada  2009.  Sampai  saat  ini  izin  penempatan  BMI  ke  Malaysia  masih efektif untuk dipertahankan.
Tapi,  pengiriman  BMI  ke  Malaysia  dipertahankan  saja  tidak  cukup.  Dalam  merespon dinamisasi jaman yang sudah memasuki Revolusi Industri 4.0.  Profesionalisasi BMI khususnya
yang bekerja ke Malaysia dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang menimpa BMI saat ini dan masa yang akan datang. Kemudian, upaya profesionalisasi BMI juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan standar kemapun BMI dari low-skilled menjadi semi- sekilled bahkan menjadi skilled dalam mengimplementasikan revolusi industri 4.0

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, Chairul. (2018, Desember 20). Ribuan Pekerja China Garap Kreta Cepat Jakarta-Bandung. CNBC Indonesia.
Dikases pada 13 Juli 2019 melalui https://www.cnbcindonesia.com/news/20181220124657-4-47274/ribuan-pekerja-china- garap-kereta-cepat-jakarta-bandung
BNP2TKI. (2019, April 04). Malaysia Masih Menjadi Tujuan Utama Para Tenaga
Kerja Indonesia. Dkatada. Dikases pada 13 Juli 2019 melalui https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/09/malaysia-masih-menjadi-tujuan- utama-para-tenaga-kerja-indonesia
Counter Trafficking and Labour Migration, IOM Indonesia. 2014. “Budaya dan Adat Istiadat Negara Tujuan Penempatan”. Jakarta: IOM Indonesia
Danim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti kualitatif. Bandung : Pustaka Setia Kementerian Pembangunan Wanita, Keluaraga dan Masyarakat. 2014. Laporan Kajian Pekerja Indonesia di Bahagian Tawau, Sabah. Kuala Lumpur: Bahagian Kependudukan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN). Kepala  Biro Humas dan Tata Usaha. 2017. Bonus Demografi 2030-2040: Strategi Indonesia Terkait Ketenagakerjaan dan Pendidikan. Jakarta:Kementrian PPN/Bappenas
Kusnanto. 2004. Pengantar dan Profesi Keperawatan Profesional. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC
Laporan Ketenagakerjaan Indonesia 2017: Memanfaatkan Teknologi untuk Pertumbuhan dan Penciptaan Lapanngan Kerja. Jakarta: International Labour Organization
Migration  News.  September  2002,  Volume  9,  Nomor  9.  Malaysia/Indonesia.  Dikases  pada  13
Juli 2019 melalui https://migration.ucdavis.edu/mn/more.php?id=2802
Mahzuni,  Dade.  2007.  Migrasi  Bugis  dan  Adaptasi  Sosial.  Bekasi:  Kipas  (Koperasi  Ilmu Pengetahuan Sosial.
Nasirin. A., & Ampera. “Wheel of Hope as Media Creates Hope Become Reality and Becomes a Parameter Success in Realizing Dreams: A Case Study at Darul
Inayah Cisarua  Orphanage Bandung” International Journal of Culture and History, Vol. 4, No. 4, December 2018
Nazrudin,  Z.  (2007).  Pensyarah  Sejarah  asia  Tenggara  (Indonesia).  Pusat  Pengajian  Ilmu Kemanusiaan. Malaysia: Universiti Sains Malaysia, Pulau Penang.
Oberman, Raoul, dkk. 2012. The Archipelago Economy: Unleashing Indonesi’s Potential. Jakarta: McKinsey Global Institute
Republik Indonesia. 2017. Undang-Undang No. 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2017. Sekertariat Negara. Jakarta
Rochmim, Nur, Muhammad. (2018, Februari 23). Malaysia Negara Paling Bermasalah dengan TKI. Britagar.id. Dikases pada 13 Juli 2019 melalui https://beritagar.id/artikel/berita/malaysia-negara-paling-bermasalah-dengan-tki
Renaldi, Adi. (2018. Februari 21). Moratorium Bagus Jargon, Tapi Bukan Solusi Masalah TKI di
Malaysia. Vice. Dikases pada 13 Juli 2019 melalui https://www.vice.com/id_id/article/437qqd/moratorium-bagus-sebagai-jargon-tapi-bukan- solusi-masalah-tki-di-malaysia
Sirait, Sangko. Profesionalitas Guru MI Program Dual Mode System Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan  UIN  Sunankalijaga  Yogyakarta  Dalam  Pembelajaran  Aqidah.  Jurnal  Pendidikan Agama Islam, Vol. X, No.1, Juni 2013.
Saputra, Ari. (2019, Januari 22). 104 TKI di Malaysia Diusir ke Nunukan. Detik News.
Dikases pada 13 Juli 2019 melalui https://news.detik.com/berita/d-4395620/104-tki-di-malaysia- diusir-ke-nunukan
Susilo,  Wahyu  dkk.  2013.  Selusur  Kebijakan  (Minus)  Perlindungan  Buruh  Migran  Indonesia. Jakarta: Migrant CARE.
Susanto, Marcel. (2019, Januari 18). Apa Itu Revolusi industri 4.0?. Zenius.net. Dikases pada 13 Juli 2019 melalui https://www.zenius.net/blog/21104/revolusi-industri-4-0
Wicaksono, Adhi. (2019, Februari 11). Tahun Lalu, Pengiriman Uang TKI Capai US$
10,8 Miliar. CNN Indonesia. Dikases pada 13 Juli 2019 melalui https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190211102744-78-368033/tahun-lalu- pengiriman-uang-tki-capai-us-108-miliar
Widiatmoko, Hening. 2014. Panduan Serapan 2 (Dua) Juta Kesempatan Kerja (Tenaga Kerja). Bandung: Disnakertrans Jawa Barat.