KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DITINJAU DARI PERLUASAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014

## TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

## Devi Melissa Silalahi
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jl. Salemba Raya 4, Kampus Universitas Indonesia, Salemba devimelissasilalahi@gmail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  mendiskusikan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan  yang  dilakukan  oleh  Badan  Peradilan,  dalam  hal  ini  Peradilan Tata  Usaha  Negara.  Sebab  sebagaimana  diketahui,  Peradilan  Tata  Usaha Negara  dibentuk  guna  menyelesaikan  sengketa  bersifat  administrasi  yang terjadi antara pemerintah dan warga masyarakat. Adapun, tujuan dari tulisan ini  adalah  mengetahui  kompetensi  yang  dimiliki  oleh  Peradilan  Tata  Usaha Negara  pasca  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi  Pemerintahan.  Sebab,  dalam  undang-undang  tersebut  diatur hukum  material.  Selain  itu,  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  juga mengatur  perluasan  jenis  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  yang dapat  dijadikan  dasar  gugatan  bagi  masyarakat  sekaligus  alat  uji  bagi  Hakim atas  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara.  Dalam  Pasal  10  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2014  disebutkan  terdapat  delapan  asas.    Akan  tetapi,  diluar kedelapan  asas  dimaksud  Hakim  diberikan  suatu  keleluasaan  untuk menerapkan  asas-asas  umum  lainnya  sebagai  dasar  pertimbangan  hukum. Melalui  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2014  maka  semakin  kokohlah  upaya peradilan  administrasi  yang  dilakukan  oleh  Peradilan  Tata  Usaha  Negara. Disisi  lain,  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2014  tersebut  telah  mewajibkan pemerintah untuk memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam  setiap  penerbitan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara.  Sebab,  sah  atau tidaknya  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  didasarkan  pada  ketentuan peraturan  perundang-undangan  dan  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang Baik.
Kata kunci: Kompetensi, Peradilan Tata Usaha Negara, AUPB

## Abstract
This  article  discusses  Administrative  Court’s  control  function  in  governance  toward implementation of government’s duties. As we know, Administrative Court has its role to  resolve  any  administrative  disputes  between  government  and  citizens.  The  aims  of this  article  is  to  know  deeply  the  competency  of  Administrative  Court  after  the enactment of Law Number 30 Year 2014 about Government Administration as the law regulates main material sources of state administrative law. This is due to the addition of general principles of good governance’s types to file a tort claim for an unlawful act
committed by government. Moreover, general principles of good governance become a legal instrument for Judges of State Administration Court to review the legality of any decision of State Administration. In the Article 10 Law Number 30 Year 2014 is stated that there are eight types general principle of good governance. However, Judges has a right  to  look  broader  and  find  another  types  beyond  that  eight  in  order  to  make  legal decision.  Therefore,  Law  Number  30  Year  2014  becomes  foundation  of  the  main material law of state administrative procedure law. In the other hand, Law Number 30 Year  2014  requires  government  to  publish  every  administrative  decree  based  on provisions in law and general principles of good governance.
Keywords : Competency, State Administration Court, Good Governance

## Pendahuluan
Dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUD NRI  1945  disebutkan  bahwa
Indonesia  adalah  negara  hukum ( Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  1945) .  Artinya, tugas pemerintahan untuk mewujudkan  tujuan  bernegara sebagaimana terdapat dalam Alinea  IV  Pembukaan  UUD  NRI
1945  tidak  berdasarkan  kekuasaan yang  melekat  pada  kedudukan penyelenggara pemerintahan, melainkan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan baik bersifat peraturan, keputusan, dan/atau tindakan pejabat pemerintahan haruslah berdasarkan hukum. Terlebih, dalam suatu negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi kedaulatan rakyat, rakyat  merupakan  satu-satunya sumber kekuasaan bagi pemerintah sehingga tidak dapat diperlakukan sewenang-wenang.
Berdasarkan
konsepsi tersebut,  rakyat  dapat  mengajukan keberatan  terhadap  dua  hal  yaitu produk  peraturan  ( regels )  maupun keputusan yang bersifat penetapan administratif
( beschikking ). Terhadap produk peraturan, dapat diajukan  gugatan judicial  review
langsung kepada Mahkamah Agung  sesuai  ketentuan  Pasal  24A ayat (1) UUD NRI 1945. Sedangkan,  terhadap  keputusan yang  ditetapkan  oleh  pejabat pemerintah (KTUN) dapat ditujukan kepada lembaga peradilan lainnya (Asshiddiqie;2013) Adapun, pengajuan keberatan terhadap KTUN dilakukan melalui mekanisme peradilan  administrasi  negara. Menurut  S.  Prajudi  Atmosudirjo, peradilan administrasi negara adalah  setiap  bentuk  penyelesaian daripada suatu perbuatan (pejabat, instansi)  administrasi  negara  yang dipersoalkan  oleh  masyarakat, instansi  mayarakat  (perusahaan, yayasan, perhimpunan, dan sebagainya)  atau  sesama  instansi pemerintah (Atmosudirjo;1994). Atas pengertian tersebut, maka kita ketahui  lembaga  peradilan  yang menangani  permasalahan  terkait administrasi negara adalah
Peradilan  Tata  Usaha  Negara (PTUN). Sebagaimana diketahui,
PTUN  dibentuk  berdasarkan  UU No.  5  Tahun  1986  sebagaimana telah  diubah  dengan  UU  No.  9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun
2009.  Dalam  Konsiderans  UU tersebut  disebutkan  ide  pokok pembentukan PTUN yaitu melakukan  fungsi  kontrol  hukum secara  utuh  terhadap  administrasi pemerintahan sebab dalam pelaksanaannya terdapat kemungkinan  timbulnya  benturan kepentingan,  perselisihan,  atau sengketa antara Badan atau Pejabat
Tata  Usaha  Negara  dengan  warga masyarakat  yang  dapat  merugikan atau menghambat jalannya pembangunan  nasional.  Dengan demikian, sengketa dimaksud dapat dikategorikan sebagai sengketa TUN. Adapun,  sengketa  TUN merupakan sengketa hukum publik sehingga putusannya berlaku bagi siapa saja, tidak hanya para  pihak  yang  bersengketa.  Hal ini mengingat asas putusan pengadilan yang memiliki kekuatan  mengikat  “ erga  ormes ” (Hadjon, et.al. ,;2008).
Penyelesaian  sengketa  TUN dapat  dilakukan  dengan  dua  cara yaitu  upaya  administratif  dan gugatan.  Penyelesaian  sengketa TUN  dengan  upaya  administratif hanya  berlaku  untuk  sengketa
TUN yang penyelesaiannya tersedia upaya
administratif.
Artinya,  tidak  berlaku  untuk semua  sengketa  TUN.  Bentuk upaya  administratif  dapat  berupa keberatan,  banding  administratif, maupun  keberatan  dan  banding administratif.  Untuk  mengetahui apakah penyelesaian sengketa TUN  tersedia  upaya  administratif maka dapat diperhatikan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dikeluarkannya  KTUN  tersebut.
Disisi  lain,  penyelesaian  sengketa
TUN  melalui  gugatan  dilakukan bilamana  dalam  penyelesaiannya tidak  tersedia  upaya  administratif bahwa dalam peraturan perundang-undangan dikeluarkannya KTUN tidak diatur ketentuan  upaya  administratif yang  dapat  dilalui.  Akan  tetapi, terdapat  kemungkinan  juga  telah dilaluinya  upaya  administratif namun  terdapat  pihak  yang  masih belum  dapat  menerima  keputusan tersebut (Wiyono;2007).
Selanjutnya, alasan-alasan yang  dapat  digunakan  dalam mengajukan  gugatan  terhadap keputusan dan/atau tindakan pejabat  pemerintah  diatur  dalam UU  PTUN.  Salah  satunya  ialah pelanggaran  terhadap  Asas-Asas Umum  Pemerintahan  Yang  Baik (AUPB).
Atas hal itu, maka pengambilan  putusan  di  PTUN melihat kepada praktik penggunaan AUPB. Adapun, AUPB sendiri memiliki arti penting bagi  sejumlah  pihak  sebagai berikut (Ridwan; 2016):
1. Bagi administrasi negara, bermanfaat  sebagai  pedoman dalam  melakukan  penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat  sumir,  samar,  atau tidak jelas. Selain itu, membatasi  dan  menghindari kemungkinan administrasi negara  melakukan  kebijakan yang  jauh  menyimpang  dari ketentuan perundang- undangan.  Dengan  demikian, administrasi negara diharapkan terhindar dari
perbuatan onrechtmatige  daad, detournement  de  pouvoir,  abus  de droit, dan ultravires.
2. Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan. AUPB  dapat  dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam
UU PTUN.
3. Bagi  Hakim  TUN,  dapat dipergunakan sebagai alat menguji  dan  membatalkan keputusan  yang  dikeluarkan Badan atau Pejabat TUN. Lebih  lanjut,  AUPB  dalam UU PTUN dalam perkembangannya mengalami perluasan  dengan  berlakunya  UU No.  30  Tahun  2014  tentang Administrasi  Pemerintahan  (UU AP). Perluasan tersebut berpengaruh  terhadap  kompetensi PTUN dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini mengingat, sebelum adanya UU AP, Hakim TUN mendasarkan pada  pendapat  para  ahli  (doktrin) atau yurisprudensi
bilamana terdapat  perkara  yang  hukum materilnya  tidak  diatur  dalam  UU PTUN  ( Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang
Tentang
Administrasi Negara ).
Berdasarkan  hal  di  atas, tulisan  ini  akan  mengkaji  lebih dalam  kompetensi  PTUN  setelah diberlakukannya  UU  AP.  Hal  ini guna  mengetahui  pelaksanaan fungsi  kontrol  terhadap  tindakan pemerintahan dalam meningkatkan kualitas badan/pejabat pemerintahan dalam mewujudkan tujuan bernegara. Perumusan Masalah Berdasarkan  latar  belakang yang telah diuraikan, dapat dikemukakan sejumlah pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana pengawasan terhadap pemerintah yang dilakukan  oleh  Badan  Peradilan Administrasi?
2. Bagaimana perubahan kontruksi upaya  administrasi  peradilan dalam paradigama UU AP?
Metode Penelitian Penulisan artikel ini menggunakan  metode  normatif yuridis  yang  memfokuskan  pada bahan  pustaka  atau  data  sekunder yang  bersifat  umum  seperti  buku teks maupun peraturan perundang- undangan.

## Mekanisme Pengawasan Terhadap
Pemerintah Oleh Badan Peradilan Administrasi Berdasarkan UU PTUN
Pada hakikatnya, badan peradilan  administrasi  adalah  salah satu  badan  yang  dibentuk  untuk dengan  cara  tertentu  mengawasi tindakan  pemerintah  dan  memiliki kewenangan  melakukan  koreksi terhadap penyimpangan yang dilakukan organ pemerintah disamping  organ  pengawasan  lain (Lotulung;  1993).  Hakikat  tersebut sejalan  dengan  kompetensi  utama PTUN  sebagai  badan  peradilan administrasi  yang  dibentuk  guna penyelesaian sengketa yang bersifat administrasi antara pemerintah dan warga  masyarakat.  Atas  hal  itu, PTUN  berfungsi  sebagai  penjaga terhadap
penyelenggaraan pemerintahan  dimana  bertindak mengawasi  tindakan  pemerintah
dalam melaksanakan tugasnya sekaligus memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara  hukum  ( rechtsstaat )  dengan tiga  karateristik  utama,  yaitu (Soemantri; 1992):
1. pemerintah dalam melaksanakan  tugas  dan kewajibannya  harus  berdasar atas    hukum  atau  peraturan perundang-undangan;
2. adanya jaminan terhadap hak asasi manusia;
3. adanya
pembagian kekuasaan negara. Nilai  pengawasan  terhadap
pemerintah  terletak  pada  respons korektif  terhadap  kekeliruan  yang telah dilakukan,
pemulihan terhadap  akibat  yang  ditimbulkan, dan pendisiplinan bagi pejabat yang melakukan  tindakan  (Fachruddin;
2004). Pengawasan merupakan gagasan  dalam  sistem  demokrasi konstitusional  dimana  terdapat pembatasan kekuasaan bahwa penyelenggaraan pemerintahan memperhatikan  kehendak  rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan hukum. Pengaturan mengenai mekanisme pengawasan yang dilakukan  oleh  PTUN  diatur  dalam UU  No.  5  Tahun  1986  sebagaimana telah  diubah  dengan  UU  No.  9 Tahun  2004  dan  UU  No.  51  Tahun 2009. Meskipun mengalami dua kali perubahan,  masing-masing  UU tersebut  dinyatakan  tetap  berlaku sepanjang
tidak mengalami perubahan dalam pasalnya. Dalam  Pasal  53  ayat  (2)  UU
No. 5 Tahun 1986 ditekankan alasan
pengajuan  gugatan  hanya  terhadap tiga hal, yaitu (i) KTUN bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan,  (ii)  didasari oleh adanya penyalahgunaan wewenang, dan (iii) tidak mempertimbangkan kepentingan terkait  ( Undang-Undang  Peradilan Tata Usaha Negara ). Poin (ii) dan (iii) secara  implisit  dapat  dikategorikan sebagai  AUPB.  Hal  ini  mengingat, menurut Philipus M. Hadjon, AUPB harus  dipandang  sebagai  norma hukum  yang  tidak  tertulis  namun harus senantiasa ditaati oleh pemerintah  (Hadjon).  Akan  tetapi, dalam  perkembangannya,  pasal tersebut dinilai tidak mengakomodir kebutuhan masyarakat  sehingga  dilakukan perubahan terhadapnya melalui UU
No. 9 Tahun 2004.
Perubahan  Pasal  53  ayat  (2) tersebut  merupakan  perubahan paling  prinsipil  dari  keseluruhan perubahan  UU.  Hal  ini  disebabkan, pelanggaran terhadap AUPB disebutkan  secara  eksplisit  dalam bunyi pasal sebagai dasar pengajuan gugatan disamping pelanggaran  terhadap  peraturan perundang-undangan ( Undang- Undang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986 Peradilan Tata Usaha Negara ). Dengan  pengaturan  secara  eksplisit tersebut,  AUPB  dijadikan  alat  uji bagi Hakim TUN terhadap KTUN.
Selanjutnya,
dalam
Penjelasan  53  ayat  (2)  UU  No.  9 Tahun 2004 disebutkan bahwa yang dimaksud  dengan  AUPB  mengacu pada UU No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang
Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,
Kolusi,  dan  Nepotisme.  AUPB dimaksud meliputi enam asas yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas,  dan  akuntabilitas
( Undang-Undang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara ).
Uraian  atas  masing-masing asas  dimaksud  dapat  ditemukan dalam Bagian Penjelasan Pasal 3 UU
No.  28  Tahun  1999,  sebagai  berikut ( Undang-Undang
Penyelenggaraan
Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ) : No.  Jenis Asas Penjelasan 1. Kepastian Hukum Asas  dalam  negara  hukum  yang  mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan  keadilan  dalam  setiap  kebijakan  penyelenggara negara. 2. Tertib Penyelenggaraa n Negara Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. 3. Keterbukaan Asas  yang  membuka  diri  terhadap  hak  masyarakat untuk  memperoleh  informasi  yang  benar,  jujur,  dan tidak  diskriminatif  tentang  penyelenggaraan  negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. 4. Proporsionalitas  Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. 5. Profesionalitas Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan  kode  etik  dan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Akuntabilitas Asas  yang  menentukan  bahwa  setiap  kegiatan  dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Melalui  ketentuan  baru  tersebut, maka pejabat pemerintah diharapkan  dalam  membuat  KTUN tidak  hanya  berpedoman  pada peraturan perundang-undangan
melainkan  juga  kepada  AUPB. Sebab, pelanggaran terhadap AUPB
secara  eksplisit  telah  diakui  bahkan dijadikan  alat  uji  bagi  Hakim  TUN untuk  menyatakan  batal  atau  tidak sahnya suatu KTUN.
Perubahan Konstruksi Upaya Administrasi Peradilan Dalam Paradigma UU AP Landasan filosofis dan sosiologis  pembentukan  UU  AP sejalan  dengan  UU  PTUN.  Hal  ini dapat  kita  lihat  dalam  konsideran UU AP yaitu diperlukannya landasan  hukum  bagi  keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan  untuk  mewujudkan pemerintahan yang baik. Disamping hal  itu,  juga  terdapat  kebutuhan dalam  penyelesaian  permasalahan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat maupun
pejabat pemerintahan.
Dalam  UU  AP,  terdapat penambahan  jenis  AUPB.  Dalam Pasal  10  ayat  (1)  disebutkan  bahwa AUPB  meliputi  delapan  asas  yaitu kepastian  hukum,  kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan  umum,  dan  pelayanan yang baik ( Undang-Undang
Administrasi Pemerintahan ). Uraian  atas  masing-masing asas  dimaksud  dapat  ditemukan dalam  Bagian  Penjelasan  Pasal  10 ayat  (1)  UU  AP,  sebagai  berikut ( Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ): No.  Jenis Asas Penjelasan 1. Kepastian Hukum Asas  dalam  negara  hukum  yang  mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang- undangan,  kepatutan,  keajegan,  dan  keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. 2. Kemanfaatan Manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara  kepentingan  individu  yang  satu  dengan kepentingan  individu  yang  lain,  kepentingan individu  dengan  masyarakat,  kepentingan  warga masyarakat  dan  masyarakat  asing,  kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok  masyarakat  yang  lain,  kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, kepentingan  generasi  yang  sekarang  dan kepentingan  generasi  mendatang,  kepentingan manusia dan ekosistemnya, serta kepentingan pria dan wanita. 3. Ketidakberpihaka n Asas  yang  mewajibkan  badan  dan/atau  pejabat pemerintahan  dalam  menetapkan  dan/atau melakukan  keputusan  dan/atau  tindakan  dengan mempertimbangan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
4. Kecermatan Suatu  keputusan  dan/atau  tindakan  harus didasarkan  pada  informasi  dan  dokumen  yang lengkap  untuk  mendukung  legalitas  penetapan dan/atau  pelaksanaan  keputusan  dan/atau tindakan  sehingga  keputusan  dan/atau  tindakan yang  bersangkutan  dipersiapkan  dengan  cermat sebelum  keputusan  dan/atau  tindakan  tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. 5. Tidak Menyalahgunaka n Kewenangan Asas  yang  mewajibkan  setiap  badan  dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya  untuk  kepentingan  pribadi  atau kepentingan  yang  lain  dan  tidak  sesuai  dengan tujuan  pemberian  kewenangan  tersebut,  tidak melampaui,  tidak  menyalahgunakan,  dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. 6. Keterbukaan Asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan  akses  dan  memperoleh  informasi yang  benar,  jujur,  dan  tidak  diskriminatif  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dengan  tetap memperhatikan  perlindungan  atas  hak  asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. 7. Kepentingan Umum Mendahulukan  kesejahteraan  dan  kemanfaatan umum  dengan  cara  yang  aspiratif,  akomodatif, selektif, dan tidak diskriminati. 8. Pelayanan Yang Baik Memberikan  pelayanan  yang  tepat  waktu, prosedur  dan  biaya  yang  jelas,  sesuai  dengan standar  pelayanan  dan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. Namun  demikian,  dalam  Pasal  10 ayat  (2)  UU  AP  disebutkan  bahwa diluar  delapan  asas  di  atas,  asas- asas umum lainnya dapat diterapkan  sepanjang  dijadikan dasar penilaian Hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang  berkekuatan  hukum  tetap. Maksud  dari  asas-asas  umum lainnya  di  luar  AUPB  adalah  asas yang  bersumber  dari  putusan
pengadilan  negeri  yang  tidak dibanding atau putusan pengadilan tinggi  yang  tidak  dikasasi  atau putusan Mahkamah Agung ( Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ).
Atas  pengaturan  tersebut, maka  jenis  AUPB  yang  dijadikan dasar  dalam  pengajuan  gugatan terhadap  tindakan  badan/pejabat
pemerintahan mengalami perluasan. Dengan demikian, penggugat  memiliki  banyak  pilihan asas  untuk  menggugat  kepada PTUN.  Di  sisi  lain,  perluasan  jenis asas  tersebut  memiliki  implikasi terhadap  tindakan  badan/pejabat pemerintahan bahwa dalam menerbitkan KTUN wajib memperhatikan asas-asas dimaksud. Hal ini mengingat dalam Pasal 52 ayat (2) UU AP disebutkan bahwa sahnya keputusan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ( Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ).
Selain  itu,  dalam  Pasal  66 ayat  (3)  UU  AP  disebutkan  bahwa keputusan pembatalan dapat dilakukan  salah  satunya  oleh putusan pengadilan ( Undang-
Undang  Administrasi  Pemerintahan ).
Hal ini berarti, UU AP memberikan suatu  legitimasi  terhadap  Hakim untuk  menerapkan  AUPB  sebagai alat  uji  terhadap  KTUN.  Terlebih, AUPB bukan merupakan kewajiban alternatif bagi pejabat pemerintahan dalam  melakukan  penyelenggaraan administrasi
pemerintahan, melainkan  kewajiban  kumulatif
disamping  ketentuan  peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintahan  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  7  ayat  (1)  UU  AP ( Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ). Banyaknya pengaturan AUPB  dalam  UU  AP  semakin memperkokoh AUPB sebagai norma  hukum  yang  mengikat dalam penyelenggaraan
pemerintahan.  Hal  ini  berbanding terbalik  dengan  pengaturan  dalam UU PTUN.
Berdasarkan  hal  tersebut, maka  dapat  dilihat  bahwa  UU  AP merupakan  babak  baru  dalam upaya  administrai  yang  dilakukan PTUN dimana memberikan kewenangan  lebih  luas  kepada PTUN  untuk  melakukan  kontrol hukum
terhadap administrasi pemerintahan (Soebechi; 2014).

## Perbandingan AUPB Dalam UU PTUN dan UU AP
Melihat  penjelasan  di  atas, maka  pengaturan  AUPB  dalam  UU PTUN dan UU AP dapat dibandingkan  dalam  tabel  berikut ini:

## Perihal: Dasar Pengajuan Gugatan
UU No. 5/1986 KTUN  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan,  didasari  oleh  adanya  penyalahgunaan wewenang, dan tidak mempertimbangkan kepentingan terkait (Pasal 53 ayat 2). UU No. 9/2004 KTUN  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan; bertentangan dengan AUPB (Pasal 53 ayat 2). UU No. 51/2009 Sama  dengan  UU  No.  9/2004  (tidak  mengalami perubahan). UU No. 30/2014 Penyelenggaraan  pemerintahan  yang  tidak  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan AUPB (Pasal 7).

## Perihal: Jenis dan Keberadaan AUPB
UU No. 5/1986 Terdapat  dua  jenis  AUPB  yang  disebutkan  secara implisit dalam Pasal 53 ayat (2). UU No. 9/2004 Terdapat  enam  jenis  AUPB  yang  disebutkan  secara eksplisit  dalam  Pasal  53  ayat  (2)  dan  Bagian Penjelasan. UU No. 51/2009 Sama  dengan  UU  No.  9/2004  (tidak  mengalami perubahan). UU No. 30/2014 Terdapat delapan jenis AUPB yang disebutkan secara eksplisit  dalam  Pasal  10.  Namun,  norma  AUPB tersebut bersifat terbuka. Artinya, disamping delapan jenis  AUPB  dimaksud,  Hakim  dapat  menerapkan asas umum lainnya sebagai dasar penilaian.
Perihal: Fungsi AUPB Bagi Hakim UU No. 5/1986
Alat  bukti  bagi  Hakim  menguji  keabsahan  suatu KTUN.
UU No. 9/2004 UU No. 51/2009 UU No. 30/2014
Perihal: Fungsi AUPB Bagi Penggugat UU No. 5/1986
Dasar pengajuan gugatan. UU No. 9/2004 Dasar pengajuan gugatan, namun hanya sebagai alasan tambahan karena bersifat alternatif. Artinya, jika penggugat menggunakan alasan pertama yaitu pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja, maka alasan terhadap pelanggaran AUPB tidak perlu dimuat lagi. UU No. 51/2009 Sama  dengan  UU  No.  9/2004  (tidak  mengalami perubahan). UU No. 30/2014 Dasar pengajuan gugatan, dimana bersifat kumulatif terhadap  kepatuhan  atas  peraturan  perundangan- perundangan maupun kebijakan pemerintahan. Perihal: Jumlah Pasal Terkait AUPB UU No. 5/1986 1 Pasal. UU No. 9/2004 1 Pasal. UU No. 51/2009 Sama  dengan  UU  No.  9/2004  (tidak  mengalami perubahan). UU No. 30/2014 16 Pasal. Dari  tabel  perbandingan  tersebut, dapat  kita  ketahui  bahwa  dalam seluruh  UU  PTUN,  pengaturan
AUPB  tidak  secara  tegas  dirinci sehingga memiliki kedudukan yang lemah.  Terlebih,  hanya  terdapat
satu  pasal  yang  mengaturnya. Namun,  hal  ini  berbanding  terbalik dengan  UU  AP  dimana  banyaknya pasal  membuat  kedudukan  AUPB sangatlah  kuat  sebagai  norma  yang mengikat.  Bahkan,  norma  AUPB dalam  UU  AP  bersifat  terbuka dimana Hakim diberikan keleluasaan dalam melakukan penilaian terhadap perkara berdasarkan  asas  umum  lainnya diluar  AUPB.  Kedudukan  AUPB dalam  UU  AP  mengukuhkan kewajiban pemerintah untuk menjadikannya  sebagai  pedoman dalam  pembuatan  setiap  KTUN. Sebab, bilamana KTUN tidak dibuat berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  dan  AUPB maka dapat dibatalkan oleh PTUN.

## Contoh Kasus
Terdapat  sejumlah  Putusan yang  dapat  di  analisis  dalam penerapannya  terhadap  AUPB, diantaranya:
i. Putusan  Mahkamah  Agung No. 489 K/TUN/2001
Dalam  perkara  ini  Pemohon adalah  Suhaili  Saun  (Direktur  PT. Volex  Batam  Indah)  dan  Termohon adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal. Perkara bermula  dari  PT.  Volex  Indonesia yang tiba-tiba menempati tanah dan menggunakan  fasilitas  milik  PT. Volex  Batam  Indah.  Atas  hal  itu, Pemohon  menyampaikan  surat kepada  Termohon  yang  pada intinya  memohon  pencabutan  izin PT.  Volex  Indonesia.  Namun,
Termohon tidak menanggapi permohonan  tersebut.  Pemohon pun kemudian mendaftarkan gugatannya  kepada  PTUN  Jakarta dengan  objek  sengketa  keputusan
fiktif  negatif  dari  Tergugat.    Pada pengadilan tingkat pertama, Pemohon menang. Sedangkan, pada pengadilan tingkat banding Pemohon  kalah.  Namun,  pada akhirnya, Pemohon kembali dimenangkan  pada  tingkat  kasasi. Adapun,  salah  satu  pertimbangan hukum  yang  digunakan  oleh Mahkamah Agung adalah pemberian  izin  oleh  Badan/Pejabat Tata  Usaha  Negara  terhadap  suatu perusahaan lain yang masih memiliki izin, dalam hal ini izinnya belum dicabut, merupakan pelanggaran atas AUPB sebagaimana  terdapat  dalam  UU PTUN    yaitu  Asas  Kepastian Hukum. Seharusnya, tumpang tindih  ( overlapping )  tidak  terjadi bilamana Termohon bertindak memperhatikan AUPB yaitu mengeluarkan  izin  PT.  Volex Indonesia  dengan  terlebih  dahulu membatalkan  izin  PT.  Volex  Batam
Indah yang masih berlaku. Atas hal itu,  Pejabat  TUN  wajib  memahami dan menjalankan aturan perundang-undangan  pada  saat menerbitkan suatu keputusan dengan memperhatikan aturan sebelumnya  yang  telah  dibuat, apakah  aturan  baru  tersebut  akan mengganti  aturan  yang  lama  (jika demikian  aturan  yang  lama  harus dicabut)  atau  aturan  baru  tersebut sifatnya  adalah  untuk  melengkapi aturan yang sudah ada sebelumnya.
ii. Putusan PTUN No. 26/G/2017/PTUN.ABN Dalam  perkara  ini  Pemohon adalah  Aminah  Bin  Hatim  dan Tergugat  adalah  Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Maluku Tenggara.  Perkara  bermula  dari
pengajuan surat permohonan Penggugat kepada Tergugat perihal pendaftaran  peralihan  hak  atas Sertifikat Hak Milik No. 219/Ohoijang-Langgur yang semula atas  nama    ayah  Penggugat  kepada Penggugat. Namun, Tergugat menanggapi bahwa Penggugat tidak dapat melanjutkan permohonan  peralihan  hak  karena diatas  tanah  tersebut  terdapat Sertifikat Hak Milik No. 365/Ohoijang-Watdek an. Fenanlampir. Atas hal itu, Penggugat mendaftarkan gugatannya  kepada  PTUN.  Dalam pertimbangan  hukumnya,  Majelis hakim mendapati pokok permasalahan terkait dengan prosedur dan substansi dari penerbitan  objek  sengketa  yaitu telah  terbit  dua  sertifikat  hak  milik di atas satu lokasi tanah yang sama sehingga  terjadi  tumpang  tindih diantara  kedua  sertifikat  hak  milik tersebut.  Selain  itu,  Majelis  Hakim berpendapat bahwa Tergugat
terbukti  dalam  proses  penerbitan Sertifikat  Hak  Milik  No.  365  tidak melakukan  penyelidikan  riwayat bidang  tanah  dengan  benar  dan cermat karena melakukan
pengukuran di atas tanah yang telah memiliki  Sertifikat  Hak  Milik  No. 218  milik  Penggugat  sehingga mengakibatkan  ada  dua  Sertifikat Hak Milik di atas lokasi tanah yang sama.  Dengan  demikian,  Majelis
Hakim berkesimpulan
bahwa Sertifikat  Hak  Milik  NO.  365  yang diterbitkan  oleh  Tergugat  telah melanggar  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dan  AUPB yaitu  Asas  Kecermatan  dan  Asas
Kepastian Hukum. Hal ini disebabkan, Tergugat dalam
menerbitkan  objek  sengketa a  quo tidak  cermat  dalam  meneliti  data fisik  maupun  data  yuridis  secara menyeluruh  serta  mengabaikan kepentingan  Penggugat  sehingga menimbulkan
ketidakpastian hukum  karena  adanya  dualisme kepemilikan  hak  dimana  objek sengketa  telah  cacat  yuridis  baik dari  aspek  prosedur  maupun substansinya sebagaimana dimaksud  dalam  Pasaal  52  UU  AP. Dengan demikian, gugatan
Penggugat dikabulkan seluruhnya.
Simpulan Dari hasil kajian, dididapatkan simpulan bahwa
Perubahan  Pasal  53  ayat  (2) merupakan  perubahan  prinsipil dalam  UU  PTUN  karena  AUPB secara  eksplisit  diakui  bahkan dijadikan  alat  uji  bagi  Hakim  TUN terhadap  suatu  KTUN.  Namun demikian,  sejak  berlakunya  UU  AP terdapat perluasan jenis AUPB yang dijadikan  dasar  gugatan  dimana dalam  Pasal  10  ayat  (1)  disebutkan adanya delapan asas. Bahkan, diluar kedelapan  asas  tersebut  Hakim diberikan keleluasaan untuk menerapkan asas-asas umum lainnya sebagai dasar pertimbangan.  Dengan  adanya  UU AP  yang  mengatur  hukum  materil maka  semakin  kokohlah  upaya peradilan administrasi yang dilakukan  oleh  PTUN.  Hal  ini mengingat,  sebelumnya  UU  PTUN hanya  mengatur  hukum  formil.  Di sisi  lain,  sebagai  landasan  hukum atas
penyelenggaraan pemerintahan, badan/pejabat pemerintah  wajib  memperhatikan AUPB  dalam  penerbitan  setiap KTUN.  Sebab,  dalam  Pasal  52  ayat
(2)  disebutkan  bahwa  sah  atau tidaknya  keputusan  didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan-undangan dan AUPB.
Dengan demikian, jika suatu KTUN tidak  dibuat  berdasarkan  ketentuan Pasal  52  ayat  (2)  tersebut  maka KTUN dapat dibatalkan.
Saran Disarankan agar dalam kondisi apapun AUPB tetap
dipertahankan  dalam  peraturan perundang-undangan  sebagai  salah satu  dasar  pengajuan  gugatan terhadap  tindakan  badan/pejabat pemerintahan. Hal ini mempertimbangkan sejumlah manfaat yang diperoleh, yaitu: i. Pedoman bagi badan/pejabat pemerintah guna mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan  KTUN  sesuai asas-asas yang diwajibkan; ii. Alat  uji  bagi  Hakim  atas keabsahan suatu KTUN yang dapat  mengarahkan  pada adanya pembatalan. Terlebih, putusan TUN nantinya bersifat mengikat dan memiliki  kekuatan  hukum tetap; iii. UU  AP  telah  memberikan ruang  kepada  Hakim  untuk kembali  bersifat  aktif  yaitu melakukan  pengembangan- pengembangan guna menghasilkan  putusan  TUN yang lebih berkualitas. Pengembangan dilakukan dengan  perluasan  pemikiran dan  interpretasi  terhadap asas-asas umum lainnya diluar  yang  diatur  dalam undang-undang.
Terkait  poin  iii  di  atas,  maka diharapkan  agar  dalam  setiap program  pendidikan  dan  pelatihan Calon Hakim dimasukkan kurikulum terkait AUPB. Kurikulum tersebut sangatlah penting agar Calon Hakim memiliki kompetensi untuk mengembangkan pemikiran dalam relevensinya terhadap  penyelesaian  sengketa
TUN yang dewasa ini sangat varian.

## Daftar Pustaka Buku
Asshiddiqie,  Jimly. Pengantar  Ilmu Hukum  Administrasi  Negara . Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Atmosudirjo,  S.  Prajudi. Hukum
Administrasi  Negara .  Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1994. Fachruddin, Irfan. Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah . Bandung: Alumni, 2004. Hadjon, M. Philipus. et.al. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia . Yogyakarta: Gadjah  Mada  University Press, 2008.
HR,  Ridwan. Hukum  Administrasi
Negara .  Jakarta:  Rajawali
Pers, 2016. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Administrasi Negara . Jakarta: Kementerian Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2004.
Lotulung,  Paulus  Effendie. Beberapa Sistem  Tentang  Kontrol  Segi Hukum  Terhadap Pemerintah . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993. Soebechi,  Imam. Peraturan  dan Kontrol  Hukum  Secara  Utuh ditulis  dalam Bunga  Rampat Peradilan Administrasi Kontemporer . Yogyakarta: Genta Press, 2014. Soemantri, Sri. Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia . Bandung: Alumni, 1992. Wiyono,  R. Hukum  Acara  Peradilan Tata  Usaha  Negara .  Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
______________________. Undang- Undang  Peradilan  Tata Usaha Negara. UU Nomor 5 Tahun 1986, LN Nomor
77  Tahun  1986,  TLN Nomor 3344.
______________________. Undang-
Undang  Penyelenggaraan Negara  yang  Bersih  dan
Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi,
dan Nepotisme. UU Nomor  28  Tahun  1999, TLN Nomor 3851. ______________________. Undang- Undang  Perubahan  Atas
Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1986  Peradilan  Tata Usaha Negara. UU Nomor 9 Tahun 2004, LN Nomor 35  Tahun  2004,  TLN
Nomor 4380. ______________________. Undang- Undang  Perubahan  Kedua Atas Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986 Peradilan Tata Usaha Negara. UU  Nomor  51 Tahun  2009,  LN  Nomor 160  Tahun  2009,  TLN Nomor 5079. ______________________. Undang- Undang Administrasi Pemerintahan. UU  Nomor 30  Tahun  2014,  LN
Nomor  292  Tahun  2014, TLN Nomor 5601
Lain-Lain Mahkamah Agung. Indonesia.
Putusan MA Nomor 489 K/TUN/2001.
Peradilan  Tata  Usaha  Negara. Putusan
PTUN No. 26/G/2017/PTUN.ABN.