Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736

## PRILAKU KORUPTIF PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA
Fadjar Tri Sakti 1 , Woerly Deti Lianawati 2 , Diwanie Aulia Az Zahra 3 , Izna Azzahra Nur Saputri 4 & Jamsuni 5 1,3,4,5 UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2 Pemerintah Kota Bandung Email: fadjartirsakti@uinsgd.ac.id

## Abstrak
Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sering terjadi di Indonesia. Korupsi menjadi salah satu  masalah  karena  mempunyai  pengaruh  besar  terhadap  perekonomian  negara.  Dalam  masa pandemi  seperti  ini  tidak  menyurutkan  tindakan  korupsi  yang  dilakukan  oleh  aparatur  negara. Artikel ini bertujuan untuk membahas jenis/bentuk korupsi, ciri-ciri korupsi, korupsi yang terjadi saat  pandemi  di  Indonesia  termasuk  skor  CPI  Indonesia  tahun  2020.  Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  teknik  pengolahan  data  studi literatur  dari  berbagai  artikel  ilmiah  yang  sesuai  dengan  pembahasan.  Hasil  penelitian  dalam artikel ini  adalah terdapat 7 jenis korupsi  yaitu korupsi  yang merugikan keuangan negara, suap menyuap,  penggelapan  dalam  jabatan,  pemerasan,  perbuatan  curang,  konflik  kepentingan  dan gratifikasi.  Ciri-ciri  korupsi  yaitu  dilakukan  lebih  dari  satu  orang,  dilakukan  secara  rahasia, mengandung penipuan, mengkhianati kejujuran. Dalam keadaan pandemi seperti ini pun tindakan korupsi  marak  terjadi.  Berdasarkan  laporan Transparancy  International ,  IPK  Indonesia  tahun 2020 mendapat skor 37 poin mengalami penurunan dari tahun 2019. Ada beberapa area dalam CPI yang  harus  diperhatikan  serius  1)  sektor ekonomi, investasi  dan  kemudahan  berusaha  2)  sektor penegakan hukum dan perbaikan birokrasi 3) integritas politik.

## Kata Kunci: korupsi; pandemi; Covid-19; Indonesia

## Abstract
Corruption is an extraordinary crime that often occurs in Indonesia. Corruption is one of the problems because it has a big influence on the country's economy. During a pandemic like this, it does not dampen the acts of corruption carried out by the state apparatus. This article aims to discuss the types/forms of corruption, the characteristics of corruption, corruption that occurred during the pandemic in Indonesia including Indonesia's CPI score in 2020. The research method used in this article is qualitative research with data processing techniques from literature studies from various scientific articles published in this article. according to the discussion. The results of the research in this article are that there are 7 types of corruption, namely corruption that harms state finances, bribery, embezzlement in office, extortion, fraudulent acts, conflicts of interest and gratuities. The characteristics of corruption are carried out by more than one person, carried out in secret, containing fraud, betraying honesty. Even in a pandemic like this, corruption is rampant. Based  on  thereport  Transparency  International,  Indonesia's  2020  GPA  scored  37  points,  a
decrease from 2019. There are several areas in the CPI that must be seriously considered 1) the economic  sector,  investment  and  ease  of  doing  business  2)  the  law  enforcement  sector  and bureaucratic improvement 3) political integrity.

## Keywords: corruption; pandemic; Covid-19; Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Permasalahan  yang  sudah  mengakar  dan  mendasar  di  Indonesia  adalah  korupsi  hingga  dalam praktiknya menjadi sulit untuk diberantas. Hal ini dapat terlihat dari tindakan korupsi yang marak dan semakin menjalar dilakukan di Indonesia. Maraknya korupsi di Indonesia disinyalir terjadi di semua  bidang  (Dwiputrianti  2009).  Korupsi  digambarkan  sebagai  sebuah  kejahatan  yang  luar biasa.  Secara  umum,  korupsi  diasumsikan  sebagai  sebuah  penyalahgunaan  kekuasaan  yang dipercayakan  kepada  seseorang  untuk  meraup  keuntungan  pribadi  dan  kelompoknya.  Menurut (Suyatmiko  2021)  korupsi  telah  mengikis  kepercayaan,  melemahkan  demokrasi,  menghambat pembangunan  ekonomi  dan  semakin  memperburuk  ketimpangan,  kemiskinan  hingga  krisis lingkungan.
Sebuah ungkapan yang disebutkan Lord Acton mengenai sesuatu yang mengaitkan antara “korupsi”  dengan  “kekuasaan”,  yaitu:  “ power  tends  to  corrupt,  and  absolut  power  corrupts absolutely "  bahwasanya  “kekuasaan  cenderung  untuk  korupsi  dan  kekuasaan  yang  absolut cenderung korupsi absolut”. Andaikata sebuah penyakit, perkembangan korupsi di Indonesia telah memasuki tiga tahap yaitu elitis, endemi dan sistemik. Pada tahap elitis, korupsi sebagai patologi sosial  yang  khas  di  lingkungan  para  elit.  Dalam  tahapan  endemi,  korupsi  melanda  lapisan masyarakat. Dikatakan tahap kritis apabila sudah mencapai tahap sistemik, setiap individu yang berada  dalam  sistem  sudah  terkena  penyakit  yang  serupa.  Harus  kita  sadari  peningkatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali dapat membawa akibat yang tidak hanya sebatas kerugian negara  dan  perekonomian  nasional  tetapi  juga  pada  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  (Djaja 2010).
Perbuatan  tindak  pidana  korupsi  ini  dapat  dikatakan  sebagai  pelanggaran  terhadap  hak sosial maupun hak ekonomi masyarakat sehingga tindakan ini bukan lagi sebagai kejahatan biasa ( ordinary  crimes )  namun  telah  menjadi  kejahatan  luar  biasa  ( extra  ordinary  crimes ).  Sehingga dalam  pemberantasannya  pun  harus  dilakukan  secara  luar  biasa.  Menurut  (Djaja  2010)  Tindak pidana  korupsi  di  Indonesia  yang  telah  digolongkan  sebagai  kejahatan  luar  biasa  atau extra ordinary crimes.
Pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi di berbagai penjuru dunia ini tekah mempengaruhi berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, politik termasuk juga di Indonesia (Sinuraya, Widodo, and Suwarno  2021).  Banyak  sekali  upaya  yang  telah  dilakukan  pemerintah  untuk  menangani  kasus Covid-19 seperti Gerakan 3M, PSBB, PPKM dll. Dilansir dalam (CNN 2020), tercatat pada 2020 menurut keterangan Menteri Keuangan, telah direalisasikan dana penanganan Covid-19 sebesar Rp. 383,01 triliun dari target yang dikeluarkan pemerintah sebesar Rp. 695,2 triliun. Pada tahun 2021,  Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  mengalokasikan  anggaran  dalam  Pemulihan  Ekonomi Nasional  PEN  sebesar  Rp.  627,9  triliun  (CNN  2021).  Anggaran  yang  dikeluarkan  pemerintah tidaklah  sedikit.  Ini  merupakan  sebuah  bentuk  perlindungan  dari  pemerintah  untuk  melindungi warga negaranya terlebih dalam keadaan tertentu seperti ini.  oleh karena itu bukan hal yang tidak mungkin mengenai adanya penyelewengan anggaran. Tren kasus korupsi pada masa Covid-19 ini
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736
diyakini meningkat, karena pengawasan secara langsung tidak dapat dilakukan dilapangan. Dalam survey yang diselenggarakan Lembaga Survey Indonesia dalam tren  korupsi, mendapatkan hasil 39,6% menyatakan tingkat korupsi naik di masa pandemi Covid-19 (Rozie 2020).
Adapun  rumusan  masalah  dalam  artikel  ini  yaitu  Apa  jenis/bentuk  korupsi?  Bagaimana ciri-ciri  korupsi?  Bagaimana  tren  korupsi  saat  pandemi  dan  skor  CPI  Indonesia?  Artikel  ini bertujuan  untuk  membahas  tentang  jenis/bentuk  korupsi,  ciri-ciri  korupsi  dan  korupsi  saat pandemi. Melihat dengan keadaan saat ini  yang masih dilanda musibah pandemi ternyata tidak menyurutkan tindakan-tindakan penyelewengan atas tugas pemerintahan dan mengatasnamakan kepentingan atas kebutuhan pribadi yang dilakukan oleh aparatur negara.

## B. KAJIAN PUSTAKA Penelitian Terdahulu
Terdapat penelitian yang relevan dengan judul Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020 yang ditulis oleh Wawan Heru Suyatmiko. Relevansinya yaitu sama-sama membahas mengenai tren korupsi dalam keadaan pandemi, membahas mengenai skor CPI yang diraih oleh Indonesia pada tahun 2020. Perbedaannya dalam artikel ini selain dilihat dari segi CPI, dilihat  juga  dari  hasil  survey  LSI  menhenai  korupsi  yang  terjadi  di  instansi  pemerintah.  Dalam artikel  ini  hanya  dipaparkan  area  yang  harus  diperhatikan  dalam  CPI  menurut  Ketua  Dewan Pengurus  Transparency  International  Indonesia.  Sedangkan  pada  artikel  karya  Suyatmiko, dijelaskan secara rinci dari tiap indikatornya.

## Definisi Korupsi
Secara  istilah,  asal  kata  korupsi  diambil  dari  kata ”corruptio” dan  dalam  bahasa  latin artinya  kerusakan  atau  kebobrokan  serta dipakai  untuk  menunjuk  keadaan atau  perbuatan  yang busuk. Korupsi seringkali dikaitikan dengan ketidakjujuran, kecurangan seorang individu dalam bidang  keuangan.  Maka,  melakukan  korupsi  sama  dengan  melakukan  penyimpangan  yang melibatkan  keuangan. Corruption menurut  Black  dalam  (Danil  2012)  adalah  tindakan  yang dilakukan oleh seorang pejabat yang melanggar hukum  dengan menggunakan jabatannya untuk meraih keuntungan yang bertentangan dengan kewajibannya.
Menurut  Fockema  Andreae  dalam  Andi  Hamzah,  kata  korupsi  berasal  dari  bahasa  latin corruptio atau corruptus (Webster Srudent Dictionary; 1960), yang kemudian disebutkan bahwa coruptio juga  berasal  dari  kata  asal corrumpere ,  kata  dalam  bahasa  latin  yang  lebih  tua.  Dari bahasa  Latin  itu  diturunkan  kebanyak  bahasa  Eropa  seperti  Inggris,  yaitu corruption,  corrupt ; Perancis, yaitu corruption; dan Belanda, yaitu corruptie (korruptie), dapat diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu "korupsi” (Djaja 2010).
Dalam Kamus Umum  Belanda Indonesia  yang disusun oleh Wijowasito, corruptie juga disalin menjadi corruptien dalam bahasa Belanda, artinya perbuatan korup, penyuapan. Menurut John M. Echols dan Hassan Shaddily, korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk. Sedangkan A.I.N. Kramer ST mengartikan kata korupsi sebagai busuk, rusak atau  dapat disuap. Dalam The Lexicon Webster Dictionary kata korupsi berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah (Djaja 2010).
Berdasarkan pemahaman pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum yang bermaksud untuk memperkaya diri sendiri/ orang lain (perseorangan atau korporasi) yang  dapat  merugikan  keuangan/  perekonomian  negara.  Sehingga  unsur-unsur  yang  harus
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736
dipenuhi  agar  suatu  perbuatan  dapat  dianggap  sebagai  korupsi  menurut  (Dwiputrianti  2009) adalah:  (1)  Secara  melawan  hukum;  (2)  Memperkaya  diri  sendiri/orang  lain;  dan  (3)  “dapat” merugikan keuangan/perekonomian negara.

## Jenis Korupsi
Menurut buku berjudul "mencegah dan memberantas korupsi, mecermati dinamikanya di Indonesia, karya Drs. R. Dyatmiko Soemodihardjo, S.H., M.Hum. dalam (Djaja 2010) berdasarkan UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001, korupsi diklasifikasikan ke 30 bentuk/jenis yang tipikor yang dikelompokkan menjadi;
Pertama,  korupsi  yang  berhubungan  dengan  uang  negara  yang  melawan  hukum  dengan tujuan  memperkaya  diri  yang  menyebabkan  negara  rugi;  menyalahgunakan  kekuasaan  untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan negara
Kedua, korupsi yang berhubungan dengan kegiatan suap-menyuap, seperti menyuap ASN; memberi hadiah untuk mendapatkan jabatan; ASN menerima suap; ASN menerima hadiah yang berhubungan  dengan  jabatannya;  menyuap  hakim;  menyuap  advokat;  hakim  dan  advokat menerima suap.
Ketiga,  korupsi  yang  berkaitan  dengan  jabatan  yang  berhubungan  dengan  penggelapan, seperti ASN yang menggelapkan uang dan/atau membiarkan perbuatan penggelapan; ASN yang memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi; ASN yang memalsukan bukti transaksi; ASN yang membiarkan pihak lain merusak bukti; ASN membantu pihak lain merusak bukti.
Keempat: korupsi  yang berkaitan dengan tindak pemerasan, yaitu; ASN memeras;  ASN memeras ASN lain
Kelima, korupsi yang berkaitan dengan perbuatan kecurangan, yaitu; pemborong berbuat curang;  pengawas  proyek  membiarkan  perbuatan  curang  TNI/Polri;  pengawasan  rekanan TNI/Polri  berbuat  curanh;  penerima  barang  TNI/Polri  membiarkan  perbuatan  curang;  ASN menyerobot tanah milik negara sehingga merugikan orang banyak.
Keenam, korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan pengadaan, yaitu; ASN ikut campur dalam pengadaan yang diurusnya.
Ketujuh, korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi, yaitu; ASN menerima gratifikasi dan tidak lapor Komisi Pemberantasan Korupsi.

## Ciri-ciri Korupsi
Menurut Syed Hussein Alatas (1983) dalam (Danil 2012), mengemukakan beberapa ciri- ciri korupsi, yaitu:
1. Korupsi melibatkan lebih dari satu orang;
2. Korupsi  melibatkan  kerahasiaan,  kecuali  telah  merajalela  dan  mengakar  sangat  kuat, sehingga menyebabkan pihak yang berkuasa atau yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda menyembuhkan tindakan mereka;
3. Korupsi biasanya melibatkan unsur kewajiban dan keuntungan timbal balik;
4. Pihak yang melakukan korupsi pada umumnya berusaha berlindung di balik pembenaran hukum.
5. Mereka yang terlibat korupsi biasanya mendambakan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk memengaruhi keputusan-keputusan itu.
6. Semua tindakan korupsi merupakan penipuan
7. Semua bentuk korupsi merupakan suatu penyelewengan kepercayaan
8. Semua  bentuk  korupsi  melibatkan  fungsi  rangkap  yang  kontradiktif  dari  mereka  yang melakukan tindakan itu
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736
9. Semua perbuatan korupsi pasti menentang norma-norma tugas dan tanggungjawab dalam tatanan masyarakat

## C. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini,  yaitu  metode  penelitian  kualitatif.  Metode  ini merupakan suatu cara atau prosedur penelitian dengan hasil data berupa tulisan yang bersumber dari  pengamatan  pada  suatu  perilaku.  Subjek  pada  penelitian  ini,  yaitu  korupsi  yang  terjadi  di Indonesia. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini, penulis meneliti dengan  menggunakan penelitian studi literatur dimana mengumpulkan data-datanya dengan mencari dan menganalisis di  berbagai  buku,  jurnal,  media,  dan  sumber-sumber  lainnya.  Sebelum  meneliti  penulis  juga mencari  topik  judul  yang  akan  dibahas  dalam  artikel  ini,  yang  kemudian  mencari  referensi- referensi  dari  sumber-sumber  yang  sesuai  dengan  materi  yang  akan  dibahas  dalam  artikel  ini. Artikel yang digunakan dalam telaah literatur ini diperoleh melalui penelusuran jurnal-jurnal yaitu garuda, google scholar, publica, dll. Kata kunci yang dipakai dalam penelusuran literatur adalah “korupsi” “korupsi di Indonesia “ “korupsi era pandemi”.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Covid-19 adalah sebuah wabah penyakit yang berasal dari Kota Wuhan, China yang penularannya sangat cepat yang kini sedang melanda dunia. Disebutkan dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ada 3 tiga kategori bencana, yaitu bencana alam, non-alam, dan sosial. Menurut  pemerintah  Indonesia,  Covid-19  dikategorikan  pada  bencala  non-alam.  Bencana  non- alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non-alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit (Sinuraya et al. 2021). Seluruh negara tidak ada yang mengetahui bahwa  wabah  epindemi  akan  melanda  sehingga  banyak  negara  yang  tidak  terlalu aware terhadapnya. Pada saat ini Covid-19 telah membuat seluruh negara menjadi waspada.
Menyelematkan  masyarakat  sudah  menjadi  tanggungjawab  pemerintah  Indonesia  dan tercantum  dalam  Pembukaan  UUD  1945,  yaitu  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia.  Maka, seluruh  anggaran  Kementerian  /  Lembaga  harus  dipotong  drastis  untuk  menangani  bencana nasional ini (Sinuraya et al. 2021). Anggaran-anggaran yang dikeluarkan pemerintah merupakan dana yang sangat besar. Dalam proses mempercepat barang dan jasa yang diinginkan pemerintah untuk  membantu  masyarakat,  bukan  hal  yang  tidak  mungkin  terjadinya  kasus  korupsi.  Hal  ini terjadi dengan melihat kondisi sekarang ini, dimana keadaan perekonomian negara yang terpuruk dan  banyak  masyarakat  yang  di  PHK,  sehingga  membutuhkan  dana  untuk  memenuhi kebutuhannya.
Korupsi  terjadi  bukan  tanpa  adanya  alasan  yang  kuat.  Terdapat  faktor  yang  menjadi penyebab  korupsi  adalah  insentif,  tekanan  dan  kesempatan  untuk  melakukan  korupsi(Sosiawan 2019). Secara umum, tindakan korupsi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Sehingga dalam melakukan tindakan ilegal ini dibutuhkan sebuah kesempatan dan pembenaran pada dirinya sendiri bahwa tindakan ini bukanlah kesalahan (Sinuraya et al. 2021).
Di  Indonesia,  mantan  Menteri  Sosial,  Juliari  Batubara,  ditangkap  oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi atas tuduhan melakukan korupsi pengadaan bantuan sosial terkait dengan penanganan pandemi Covid-19. Seperti yang dilansir oleh KPK, Juliari didakwa telah merugikan negara  sebesar  14  Miliar  Rupiah  karena  korupsi  tersebut  (Suyatmiko  2021).  Menurut  peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) mendapatkan hasil 169 kasus korupsi selama periode 1 tahun 2020 dengan kerugian negara mencapai Rp. 18,1 triliun (Mashabi n.d.). Kemudian, banyak kasus
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736
yang terjadi dalam masa pandemi Covid-19 salah satunya Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, PT Asuransi Jiwasraya Persero, dan lain-lain.
Gambar 1. Asean CPI 2020

## Sumber: TII 2021
Indonesia  semenjak  pertama  kali  CPI  diluncurkan  tahun  1995  selalu  sebagai  negara  yg senantiasa diteliti. CPI Indonesia tahun 2020 berada pada skor 37/100 & berada pada peringkat 102  menurut  180  negara  yg  disurvei  (Suyatmiko  2021).  Berdasarkan  laporan  TII,  IPK  2020 memiliki  skor  37  poin,  turun  dari  2019  sebesar  40  poin.  Berdasarkan  laporan  TII,  IPK  2020 mendapat  skor  37  poin,  turun  menurut  2019  sebanyak  40  poin.  Adapun  skor  0  berarti  sangat korupsi, sedangkan 100 sangat bersih. Skor ini turun tiga poin menurut tahun 2019 kemudian yg berada dalam skor 40/100 (TII 2021). Pada tahun 2019, skor CPI Indonesia adalah 40/100, yang mana skor ini adalah pencapaian tertinggi dalam perolehan skor CPI Indonesia sepanjang 25 tahun terakhir.  Saat  peluncuran  CPI  tahun  2019, Transparency  International telah  “mengingatkan” Indonesia agar lebih waspada dan terus berkomitmen mengenai pemberantasan korupsi.
Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia , Felia Salim, menyatakan terdapat tiga area dalam CPI yang harus diperhatikan secara serius.
“Pertama,  sektor  ekonomi,  investasi  dan  kemudahan  berusaha.  Beberapa  indikator penyusun  CPI  secara  umum  berhubungan  dengan  sektor  ekonomi,  investasi  dan  kemudahan berusaha mengalami stagnasi bahkan mayoritas turun”.
“Kedua, sektor  penegakan  hukum  dan  perbaikan  layanan/birokrasi.  Salah  satu  indikator penegakan  hukum  (WJP-RoL)  naik,  tetapi  pada  pembaruan  kualitas  layanan/birokrasi  dengan hubungannya terhadap korupsi stagnan”.
Permasalahan ketiga menurut TII terdapat sektor integritas politik dan kualitas demokrasi. Dalam  situasi  pandemi  seperti  ini  pun  korupsi  politik  yang  melibatkan  banyaknya  aktor  politik yang  menduudki  jabatan  yang  tinggi  perlu  mendapat  perhatian  khusus.  Selain  itu perlu  adanya peningkatan  kualitas  pertanggungjawaban  politik  secara  serius  dan  memastikan  tidak  adanya konflik kepentingan (TII 2021).
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736

## Gambar 2: Survei LSI: Jenis Korupsi di Instansi Pemerintah
Sumber: Lembaga Survei Indonesia 2021
Melihat  dari  gambar  diatas  banyaknya  macam  korupsi  yang  terjadi  di  organisasi pemerintahan. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI)  bahwa jenis korupsi  yang  banyak  terjadi  itu  seperti  penggunaan  wewenang  untuk  kepentingan  pribadi  yang terdapat 26% responden, kemudian kerugian negara dan gratifikasi juga termasuk korupsi  yang sering terjadi di pemeintah karena keduanya mendapatkan nilai responden 22,8% dan 19,9%. Lalu terdapat tidak hanya itu LSI juga mendapatkan nilai 14,8% responden dari korupsi yang berjenis menerima suap yang ditemui. Penyebaran survei yang dilakukan LSI sebanyak 1.201 responden yang bersetatus PNS ke beberapa lembaga pemerintahan negara. Pengambilan data ini dilakukan pada 3 Januari sampai akhir bulan maret 2021 (Pusparisa 2021). Menurut (Wicipto 2018), korupsi ini  sudah  mendarah  dan  harus  diberantas,  maka  hal  yang  perlu  dilakukan  untuk  memberantas korupsi agar korupsi tidak terus menerus terjadi yautu dengan melakukan perubahan-perubahan dan melakukan perbaikan.

## E. SIMPULAN
Korupsi merupakan tindak kejahatan yang ilegal yang termasuk kedalam Extra-Ordinary Crimes (kejahatan luar biasa). Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok yang mengambil keuangan negara sehingga merugikan banyak pihak. Banyak sekali macam perkorupsian di indonesia yang terjadi seperti suap menyuap, penyalahgunaan wewenang, merugikan keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, konflik kepentingan dan gratifikasi. Adapun cirinya dari korupsi yaitu  dilakukan dengan rahasia,  lebih  dari  satu  orang,  melibatkan  elmen  kewajiban  dan    keuntungan  timbal  balik, mengandung penipuan, berlindung di balik pembenaran hukum, dan mengkhiyanati kejujuran.
Dalam  situasi  Covid-19  ini  tindakan  korupsi  masih  tetap  terjadi  di  negara  kita,  hal  ini sangat miris sekali melihat tindakan para pejabat negara yang seolah-olah hal ini merupakan hal yang  biasa  sehingga  hal ini  berpengaruh pada  peringkat/rangking  korupsi.  Berdasarkan  laporan dari Transparancy  International ,  nilai  IPK  2020  itu  37  poin  yang  tadinya  di  tahun  2019  itu  40 poin. Skor 0 mengartikan bahwa sangat korupsi sedangan 100 berarti sangat bersih dari korupsi. Skor ini menurun 3 poin dari tahun 2019 itu berada pada skor 40/100. Disini ada beberapa area dalam CPI yang harus di perhatikan atau dipantau secara serius berikut diantaranya yaitu pertama
sektor ekonomi, investasi dan kemudahan berusaha, kedua sektor penegak hukum dan perbaikan birokrasi, ketiga yaitu intergritas politik.

## Saran
Terdapat saran untuk para peneliti sebelumnya ataupun peneliti selanjutnya, pertama untuk peneliti sebelumnya selalu menggunakan data yang benar sesuai pernyataan yang didapatkan agar penelitiannya  dapat  diterima  dan  di  buktikan  kebenerannya  ketika  ada  penelitan  selanjutnya. Kedua untuk peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai pembanding dan  referensi  untuk  meneliti  masalah  atau  topik  yang  sama  agar  memudahkan  peneliti  dalam melakukan  penelitiannya  dan  mendapatkan  gambaran  bagi  para  peneliti  supaya  hasil  yang didapatkan  lebih  sempurna  dan  lengkap.  Kemudian  juga  diharapkan  untuk  peneliti  selanjutnya agar lebih memperdalam kajiannya serta  mencari data-data dari sumber yang  valid  yang  sesuai dengan  topik  pembahasan  dan  terakhir  peneliti  selanjutnya  diharapkan  mempersiapkan  dirinya dalam mengkaji topik permasalahan yang di angkat agar ketika pengambilan dan pengumpulan data dapat maksimal sehingga hasil penelitiannya dipergunakan sebagai bukti yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
CNN. (2020). “Realisasi Dana Penanganan Covid-19 Rp383 T per 9 November.” CNN Indonesia . Retrieved  September  18,  2021  (https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201112143644- 532-569013/realisasi-dana-penanganan-covid-19-rp383-t-per-9-november).
CNN.  (2021).  “Menkeu  Tambah  Anggaran  PEN  Jadi  Rp627,9  T,  Defisit  5,7  Persen.” CNN
Indonesia . Retrieved September 18, 2021
(https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210206172836-532-603159/menkeu-tambah- anggaran-pen-jadi-rp6279-t-defisit-57-persen).
Danil,  Elwi.  (2012). KORUPSI:  Konsep,  Tindak  Pidana,  Dan  Pemberantasannya .  Depok:  PT Rajagrafindo Persada.
Djaja, Ermansjah. (2010). Memberantas Korupsi Bersama KPK . 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika.
Dwiputrianti,  Septiana.  (2009).  “MEMAHAMI  STRATEGI  PEMBERANTASAN  KORUPSI Understanding the Strategy for Eradicating Corruption in the Case of Indonesia.” Jurnal Ilmu Administrasi 6(3):256–81. doi: https://doi.org/10.31113/jia.v6i3.364.
Engkus,E et _al. (2020). Bureaucratic Corruptive Behavior: Causes And Motivation of State Civil Aparatures in Indonesia. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(2), 5290- 5303.
Engkus,E.(2021). Digital-Era Government (DEG): Policy Analysis in Government West Bandung Regency, Indonesia. Atlantis Press SARL.50(50), 1-4.
Ishak, D., Maolani, D. Y., & Engkus, E. (2017). Konsep Kinerja Dalam Studi Organisasi Publik. JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 7(2), 101-120.
Mashabi,  Sania.  n.d.  “ICW:  Ada  169  Kasus  Korupsi  Sepanjang  Semester  I  (2020).” Kompas . Retrieved September 18, 2021
(https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/16112851/icw-ada-169-kasus-korupsi-
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736
sepanjang-semester-i-2020).
Pusparisa,  Yosepha.  (2021).  “Survei  LSI:  Jenis  Korupsi  Yang  Marak  Di  Kantor  Pemerintah.”
Katadata . Retrieved September 19, 2021
(https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/19/survei-lsi-jenis-korupsi-yang- marak-di-kantor-pemerintah).
Rozie, Fachrur. (2020). “Survei LSI: Tren Korupsi Di Pandemi Covid-19 Diyakini Meningkat.”
Liputan6.Com . Retrieved September 18, 2021
(https://www.liputan6.com/news/read/4398860/survei-lsi-tren-korupsi-di-pandemi-covid- 19-diyakini-meningkat?source=search).
Sinuraya,  Tri  Setia  Darma,  Widodo,  and  Puji  Suwarno.  (2021).  “Strategi  Pemberantasan  Dan Pencegahan Korupsi Di Indonesia Dalam Masa Pandemi COVID-19.” Jurnal Education and Development 9(3):125–30.
Sosiawan,  Ulang  Mangun.  (2019).  “Peran  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19(4):517. doi: 10.30641/dejure.2019.v19.517-538.
Suyatmiko, Wawan Heru. (202)1. “Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020.” Integritas 7(1):161–78. doi: 10.32697/integritas.v7i1.717.
TII. 2021. “Indeks Persepsi Korupsi (2020): Respon Covid-19 Dan Kemunduran Demokrasi.” TI . Retrieved  September  18,  2021  (https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi- respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/).
Wicipto,  Setiadi.  (2018).  “Korupsi  Di  Indonesia  (Penyebab,  Bahaya,  Hambatan  Dan  Upaya Pemberantasan Serta Regulasi).” Jurnal Legislasi Indonesia 15(3).