## Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Herlina 1*) , Rio Johan Putra 2)
1,2) Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis & Ilmu Sosial, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia
1) Herlina9936@gmail.com , 2) Rio.johan@uta45jakarta.ac.id *Corresponding Author Diajukan : 20 Oktober 2023 Disetujui
: 4 November 2023
Dipublikasi : 1 April 2024

## ABSTRACT
This research aims to examine the influence of various factors, including perceptions of tax corruption, perceptions of justice, social influences and norms, legal and ethical awareness, as well as education and knowledge, on taxpayer compliance. The sample in this research was "taxpayers" in DKI Central Jakarta who were required to pay taxes in Indonesia, totaling 55 respondents. The sampling technique in this research used saturated samples. The data collection method uses a questionnaire. Data uses path coefficient analysis with the help of the Smart PLS program. The research results show the following: 1) Perceptions of tax corruption have no effect on taxpayer compliance. 2) Perceptions of fairness have a  positive  effect on  taxpayer  compliance.  3)  Social  influence and  norms  have  no  effect  on  taxpayer compliance.  4)  Legal  and  ethical  awareness  has  no  effect  on  taxpayer  compliance.  5)  The  level  of education  and  knowledge  has  a  positive  effect  on  taxpayer  compliance.  In  addition,  education  and knowledge  play  a  moderating  role  in  several  relationships,  such  as:  1)  Education  and  knowledge moderate the relationship between perceptions of tax corruption and taxpayer compliance. 2) Education and  knowledge  do  not  moderate  the  relationship  between  perceptions  of  fairness  and  taxpayer compliance. 3) Education and knowledge moderate the relationship between social influence and norms and  taxpayer  compliance. 4)  Education  and  knowledge  moderate  the  relationship  between  legal  and ethical awareness and taxpayer compliance. In conclusion, higher levels of education and knowledge tend  to  increase  taxpayer  compliance,  while  the  moderating  role  of  education  and  knowledge  can influence the relationship between several other factors and taxpayer compliance.
Keywords: Perception of Tax Corruption, Perception of Justice, Social Influence and Norms, Legal and Ethical Awareness, Education and Knowledge, Taxpayer Compliance.

## PENDAHULUAN
Diketahui data dari APBN di Indonesia pada tahun 2022, penerimaan pajak di Indonesia mencapai Rp2.626,4 triliun, mencapai 115,9% dari target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp2.266,2 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh pemulihan ekonomi yang kuat dan  harga  komoditas  yang  tinggi.  Kinerja  penerimaan  pajak  masih  tumbuh  positif  meskipun  laju pertumbuhannya mengalami normalisasi. Penerimaan perpajakan dalam realisasi mencapai Rp2.034,5 triliun  atau  114%  dari  target  Perpres  98/2022,  dengan  pertumbuhan  31,4%  dibandingkan  tahun sebelumnya.  Penerimaan  perpajakan  ini  mencakup  penerimaan  pajak,  kepabeanan,  dan  cukai. Penerimaan pajak berhasil mencapai Rp1.717,8 triliun atau 115,6% dari target Perpres 98/2022, dengan pertumbuhan  34,3%.  Ini  menunjukkan  peningkatan  kinerja  pajak  selama  dua  tahun  berturut-turut (Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia,  2023).  Maka  dari  itu,  dalam  era  modernisasi  saat  ini, kepatuhan wajib pajak juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Untuk mencapai  target  penerimaan  pajak  yang  lebih  tinggi,  diperlukan  upaya  yang  berkelanjutan  untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kepatuhan wajib pajak mereka dan memastikan bahwa mereka  memenuhi  kewajiban  perpajakan  mereka  dengan  benar.  Secara  lebih  rinci,  kepatuhan  wajib
pajak  merujuk  pada  tanggung  jawab  hukum  dan  finansial  yang  harus  dipenuhi  oleh  individu, perusahaan, atau entitas lain yang wajib membayar pajak sesuai dengan aturan pajak negara menurut (Ermawati & Afifi, 2018). Menurut (Purnamasari & DPS, 2018) Kepatuhan pajak merupakan konsep yang mengacu pada tingkat ketaatan dan ketaatannya Wajib Pajak terhadap hukum  perpajakan yang berlaku  di  suatu  negara  atau  yurisdiksi.  Ini  mencakup  serangkaian  tindakan  dan  perilaku  yang mencerminkan ketaatan terhadap liabilitas perpajakan, termasuk dalam pelaporan dan penyetoran pajak, selain itu penggunaan hak perpajakan dengan benar. Kepatuhan wajib pajak ialah tingkat ketaatan bagi wajib pajak dalam mematuhi UU perpajakan (Anggini et al ., 2021). Jadi, wajib pajak harus membayar pajak agar pemerintah bisa meningkatkan pendapatan pajaknya.
Ada bermacam faktor yang mempengaruhi bagaimana persepsi terhadap kepatuhan wajib pajak diantaranya  melihat  dari  kepatuhan  mereka,  seperti  tata  kelola  pajak,  tarif  pajak,  pemeriksaan, penegakan  hukum,  dan  pengetahuan  pajak.  Secara  lebih  rinci,  kewajiban  wajib  pajak  merujuk  pada tanggung jawab hukum dan finansial yang harus dipenuhi oleh individu, perusahaan, atau entitas lain yang wajib membayar pajak sesuai dengan aturan pajak negara (Maxuel & Primastiwi, 2021). Menurut (Mukoffi et al ., 2022) persepsi korupsi pajak diduga berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak.  Penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  konteks  Indonesia,  semakin  banyak  orang  yang menganggap  tingkat  korupsi  dalam  pajak  tinggi,  semakin  baik  tingkat  kepatuhan  pajak  individu. Pandangan tentang korupsi dalam pajak dan layanan pajak mempengaruhi kepatuhan pajak di negara ini.

## STUDI LITERATUR
Menurut (Klarista et al ., 2022) persepsi korupsi wajib pajak terhadap petugas pajak yang terlibat dalam  korupsi  pajak,  terutama  ketika  ada  hukuman  berat  bagi  pelaku,  berdampak  pada  tingkat kepatuhan  wajib  pajak.  Persepsi  korupsi  wajib  pajak  adalah  keyakinan  individu  atau  entitas  pajak tentang praktik korupsi antara petugas pajak atau entitas pajak, termasuk kepercayaan bahwa petugas pajak dapat menerima suap untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak. Hukuman berat bagi pelaku korupsi pajak adalah sanksi hukum yang keras untuk individu atau entitas yang terlibat dalam korupsi  pajak.  Penelitian  bertujuan  mengidentifikasi dampak  persepsi  korupsi  pajak  pada  kepatuhan wajib pajak dan dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti pendidikan, kelas sosial, dan budaya sebagai pengaruh modifikasi.
Pengaruh sosial  dan  norma  mendukung  kepatuhan  wajib  pajak,  menurut  (Nofenlis et  al .,  2022) lingkungan  sosial  yang  baik  dapat  meningkatkan  kepatuhan  pajak  wajib  pajak  karyawan  di  KPP dipengaruhi secara positif dan berdampak oleh norma sosial. Penelitian (Jap, 2018) mengatakan bahwa norma  sosial  berdampak  positif  dan  kepada  kepatuhan  membayar  pajak.  Norma  subjektif  adalah pengaruh dari lingkungan sosial wajib pajak, termasuk keluarga, teman, masyarakat, konsultan pajak, dan petugas, seperti yang disebut oleh (Prayoga & Yasa, 2020). Penelitian ini, membantu pemerintah dan badan perpajakan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Bertujuan untuk memahami pengaruh faktor sosial dan norma sosial terhadap kepatuhan wajib pajak.  Ini  mencakup  analisis  bagaimana  lingkungan  sosial  yang  baik  dan  norma  sosial  dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Penelitian ini juga mencari hubungan antara faktor-faktor ini dan kesadaran hukum serta etika dalam konteks kepatuhan pajak.
Menurut  (Qoriah et  al .,  2018),  Ibu  Sri  Mulyani  menyatakan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam pembayaran  pajak  masih  kurang  baik.  Perkara  ini  disebabkan  oleh  kurangnya  kesadaraan  dan pengetahuan  wajib  pajak  memainkan  peran  penting.  Penelitian  lain  menunjukkan  bahwa  tingkat kesadaran yang tinggi pada wajib pajak berdampak positif pada kepatuhan mereka. Wajib pajak yang lebih sadar cenderung lebih patuh dalam membayar pajak. Sementara itu, penelitian (Kastanya, 2021) juga  penunjukan  etika  juga  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  secara  positif.  Wajib  pajak  yang memiliki kesadaraan sama pentingnya etika membayar pajak cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Dari penelitian diatas menyatakan bahwa pentingnya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak serta mempromosikan etika  baik  dalam  membayar  pajak  agar  dapat  mendorong  orang  untuk  lebih  patuh  dalam  kepatuhan
wajib pajak. Pendidikan & pengetahuan pajak yang mendorong lebih banyak orang untuk mematuhi kewajiban pajak.
Penelitian (Wijayanti & Ekowati, 2022) pendidikan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut (Yulia et al ., 2020); (Wardani, 2018) pengetahuan perpajakan diduga berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan dari peneliti sebelumnya bahwa pendidikan dan pengetahuan dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, penting bagi masyarakat  agar  dapat  meningkatkan  pemahaman  tentang  pengetahuan  pajak  untuk  patuh  dalam membayar pajak. Berdasarkan penelitian diatas akan dilakukan untuk menerangkan “Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” permasalahan utama yang diangkat adalah belum adanya sistem yang efektif dalam memahami bagaimana faktor-faktor seperti persepsi korupsi pajak, persepsi keadilan, kesadaran hukum dan etika, serta peran pendidikan dan pengetahuan sebagai  pemoderasi  dapat  memengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Penelitian  ini  dimaksudkan untuk memahami dampak persepsi korupsi pajak, persepsi keadilan, kesadaraan hukum dan etika, dan pendidikan  dan  pengetahuan  sebagai  pemoderasi  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  sehingga  dapat berkontribusi  kalangan  masyarakat  dan  pemerintah  dalam  menegakan  keadilan,  hukum,  norma  dan persepi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## Theory Planned of Behavior
Theory  of  Planned  Behavior (TBP)  adalah  kerangka  teoritis  yang  membantu  kita  memahami perilaku seseorang dan juga termasuk perilaku kepatuhan pajak.  Teori ini dikemukakan oleh (Ajzen, 1991)  merupakan  pengembangan  dari  teori  sebelumnya  yang  dikenal  sebagai  Theory  of  Reasoned Action (TRA). Penelitian (Ajzen, 2020) TBP mengidentifikasi 3 faktor utama yang mempengaruhi niat dan perilaku seseorang yaitu pertama keyakinan berasal dari hasil perilaku dan evaluasi hasil perilaku. Kedua norma sosial mengacu pada kesediaan untuk percaya dan memenuhi harapan orang lain. Ketiga kontrol  perilaku  yang  dirasakan  mengacu  pada  faktor-faktor  yang  mendukung  atau  menghambat perilaku. Menurut (Ermawati & Afifi, 2018) Theory of Planned Behavior atau disebut Teori Perilaku Terencana  yaitu  suatu teori  yang  mencakup  pandangan  dan  sikap  seseorang terhadap  tindakan  yang selalu muncul dari motif atau alasan tertentu. Contohnya, seseorang mungkin mematuhi undang-undang perpajakan  karena  alasan  pribadi  yang  dimilikinya.  Dengan  membayar  pajak,  kita  sebenarnya  ikut berkontribusi dalam mendukung perekonomian negara. Ini sejalan dengan hasil penelit (Subekti, 2017), yang  mengatakan  bahwa  baik  individu  maupun  negara  memperoleh  manfaat  pajak  yang  dibayarkan oleh mereka yang mematuhi kewajiban perpajakan ini. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Azhar & Poerwati, 2023) TPB didasarkan pada asumsi bahwa orang akan bertindak berdasarkan pertimbangan rasional dan mencari informasi tentang perilaku tersebut.

## Hypothesis
Penelitian menunjukkan bahwa ketika wajib pajak memiliki persepsi yang baik terhadap keadilan pajak, mereka cenderung lebih patuh dalam membayar pajak. Hal ini juga diperkuat oleh peneliti lain seperti (Rosmawati, 2021); (Hanik & Pusposar, 2021) yang membagikan bahwa keadilan pajak yang dipandang baik oleh wajib pajak berhubungan positif serta berpengaruh menggunakan kepatuhan pajak. Jadi,  menurut  peneliti  diatas  bahwa  persepsi  keadilan  mempunyai  pengaruh  positif  serta  signifikan terhadap  kepatuhan  harus  pajak.  dari  klasifikasi  pada  atas,  maka  membentuk  sebuah  hipotesis H1: Persepsi korupsi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Penelitian yang dilakukan oleh (Zulkifli, 2022) menemukan bahwa persepsi keadilan pada sistem perpajakan berpengaruh terhadap taraf kepatuhan wajib pajak. Ini berarti bahwa Jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan adil, mereka lebih cenderung patuh dalam membayar pajak. kebalikannya, Bila  harus  pajak  merasa  terdapat  ketidakadilan  dalam  sistem  perpajakan,  mereka  cenderung  kurang patuh pada membayar pajak. Penelitian yg sama jua mengacu di penelitian sebelumnya oleh (Fauzi et al ., 2017) yang memberikan bahwa keadilan prosedural jua memiliki impak terhadap kepatuhan pajak. menggunakan kata lain, Bila mekanisme perpajakan disebut adil oleh wajib pajak, maka mereka lebih mungkin  buat  mematuhi  kewajiban  pajak  mereka.  Jadi,  persepsi  keadilan  pajak  serta  keadilan
prosedural  mempunyai  dampak  positif  dan  signifikan  terhadap  taraf  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar pajak. Dari penjabaran di atas, maka membentuk sebuah hipotesis H2: Persepsi keadilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Penelitian yang dilakukan oleh (Nofenlis et al., 2022)menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang baik  dapat  meningkatkan  kepatuhan  pajak  bagi  wajib pajak individu  karyawan  di  Kantor  Pelayanan Pajak  (KPP).  Selain  itu,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Jap,  2018)  juga  menegaskan  bahwa  norma sosial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Dengan kata lain, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang baik dan norma sosial yang positif dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak. Dari penjabaran di atas, maka  membentuk  sebuah  hipotesis H3:  Sosial  dan  norma  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak.
Penelitian dari (Qoriah et al ., 2018) menyatakan tingkat kesadaran dan pengetahuan wajib pajak memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak.  Penelitian  ini menyatakan bahwa rendahnya kesadaraan dan pengetahuan wajib pajak dapat menyebabkan kepatuhan wajib  pajak  yang  rendah.  Sedangkan  penelitian  (Kastanya,  2021)menyatakan  bahwa  etika  dalam membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Jadi, dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran dan pengetahuan wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan semakin baik etika mereka dalam membayar pajak, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak. Dari  penjabaran  di  atas,  maka  membentuk  sebuah  hipotesis H4:  Kesadaraan  hukum  dan  etika berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Wijayanti  &  Ekowati,  2022)  mengatakan  bahwa  pendidikan berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dan  menurut  penelitian  (Listy et  al .,  2022) pengetahuan  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Penelitian  ini menunjukkan  bahwa  individu  yang  memiliki  tingkat  pendidikan  yang  lebih  tinggi  cenderung  lebih patuh dalam membayar pajak. Ini mungkin berarti bahwa dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seseorang  lebih  mungkin  untuk  memahami  pentingnya  kewajiban  perpajakan  dan  lebih  cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan. Untuk individu yang memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang perpajakan  cenderung  lebih  patuh  dalam  membayar  pajak.  Ini  mungkin  terjadi  karena  mereka  lebih memahami aturan dan kewajiban perpajakan, serta konsekuensi dari tidak mematuhi aturan tersebut. Dari  penjabaran  di  atas,  maka  membentuk  sebuah  hipotesis H5:  Pendidikan  dan  pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Penelitian (Irawan, 2020) menunjukkan bahwa edukasi wajib pajak dapat melemahkan hubungan antara persepsi korupsi dan kepatuhan pajak. Lalu penelitian (widya et al ., 2022) menunjukkan bahwa pendidikan  pajak  dan  pengetahuan  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  persepsi  mahasiswa  tentang kepatuhan  perpajakan.  Sedangkan  penelitian  (Wijayanti  &  Ekowati,  2022)  menunjukkan  bahwa kualitas pelayanan fiskus dan persepsi korupsi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi,  namun  pendidikan  pajak  tidak  memiliki  pengaruh  signifikan.  Berdasarkan  hasil  penelitian tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  pendidikan  dan  pengetahuan  dapat  memoderasi  persepsi  korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian yang berbeda-beda menunjukkan bahwa faktor-faktor lain seperti kualitas pelayanan fiskus juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dari  penjabaran  di  atas,  maka  membentuk  sebuah  hipotesis H6:  Pendidikan  dan  pengetahuan berpotensi  berpengaruh  dan  dapat  memoderasi  persepsi  korupsi  pajak  terhadap  kepatuhan wajib pajak.
Hasil  penelitian  yang  ditemukan  (Qohar,  2019) terdapat  pengaruh  positif  antara  pengetahuan perpajakan dan persepsi keadilan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, terdapat penelitian yang menyatakan bahwa pendidikan dan pengetahuan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Sirait, 2022). Jadi dapat di simpulkan bahwa pendidikan dan pengetahuan dapat memoderasi persepsi keadilan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Dengan  meningkatkan  pengetahuan  dan  pendidikan perpajakan,  diharapkan  dapat  meningkatkan  persepsi  keadilan  dan  kepatuhan  wajib  pajak.  Dari
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 2, April 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2006
penjabaran di atas, maka membentuk sebuah hipotesis H7: Pendidikan dan pengetahuan berpotensi berpengaruh dan dapat memoderasi persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Tingkat  pendidikan  dan  pengetahuan  yg  lebih  tinggi  dapat  memoderasi  dampak  sosial  serta normatif terhadap kepatuhan wajib pajak, sebagai akibatnya mengakibatkan tingkat kepatuhan harus pajak yang lebih tinggi menurut (Kurniawan, 2020). Meskipun teori ekonomi klasik tentang perilaku perpajakan berasumsi bahwa wajib pajak bertindak rasional, faktor sosial dan psikologis semakin diakui sebagai faktor penentu kepatuhan pajak. Menurut penelitian (Amin et al ., 2022; Kwok & Yip, 2018) Peran pendidikan dan pengetahuan dalam memoderasi faktor-faktor ini tidak secara langsung dibahas dalam  hasil  penelusuran,  namun  masuk  akal  bahwa  individu  dengan  tingkat  pendidikan  dan pengetahuan  yang lebih  tinggi  mungkin  lebih tahan  terhadap  pengaruh sosial  dan  normatif terhadap kepatuhan  pajak.  Dari  penjabaran  di  atas,  maka  membentuk  sebuah  hipotesis H8:  Pendidikan  dan pengetahuan  berpotensi  berpengaruh  dan  dapat  memoderasi  sosial  dan  norma  terhadap kepatuhan wajib pajak.
Penelitian  (Daerah  Badan  Pengelola  Pendapatan,  2018)  bahwa  pengetahuan  dan  pemahaman  pajak berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Selain  itu,  kesadaran  perpajakan  dan  etika perpajakan  juga  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  (Aristantia et  al .,  2022;  Aryobimo  & Cahyonowati, 2012). Pendidikan dan pengetahuan dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum dan  etika  perpajakan,  sehingga  dapat  memoderasi  pengaruh  kesadaran  hukum  dan  etika  terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penjabaran di atas, maka membentuk sebuah hipotesis H9: Pendidikan dan pengetahuan berpotensi berpengaruh dan dapat memoderasi kesadaraan hukum dan etika terhadap kepatuhan wajib pajak.
Gambar 1. Kerangka Pemikiran dalam Model

## Presepsi Korupsi
Pajak Keadilan
Presepsi
Pengaruh Sosial dan Norma Kesadaraan Hukum dan Etika Kepatuhan Wajib Pajak
Pendidikan dan

## Pengetahuan

## METODE
Dalam  penelitian  ini,  populasi  yang  menjadi  fokus  adalah  semua  "wajib  pajak"  di  DKI  Jakarta Pusat, termasuk pelaku usaha, baik individu maupun badan, yang diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan  kuantitatif  dan  metode  survei  untuk  mengumpulkan  data  dari  populasi  tersebut.  Jumlah sampel  yang  dipilih  sebanyak  55  responden,  meskipun  mungkin  terlihat  kecil,  dikarenakan pertimbangan  keterbatasan  sumber  daya,  termasuk  waktu,  tenaga,  dan  sumber  daya  finansial. Pengumpulan data dari jumlah responden yang lebih besar dapat memerlukan sumber daya yang lebih besar,  seperti  waktu  dan  biaya.  Oleh  karena  itu,  peneliti  memutuskan  untuk  menggunakan  jumlah sampel  yang  dapat  diakses  dan  dikelola  dengan  sumber  daya  yang  tersedia.  Pemilihan  sampel menggunakan  metode  purposive  sampling  berdasarkan  persyaratan  tertentu.  Sampel  dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menjadi wajib pajak yang terdaftar di wilayah DKI Jakarta Pusat. Sampel ini mewakili kelompok wajib pajak yang diwajibkan untuk membayar pajak di wilayah tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian kuesioner dengan menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5, yang mengikuti 21 indikator dari enam variabel  yang  diteliti.  Data  dari  responden  kemudian  dijumlahkan  dan  direkapitulasi  untuk  analisis penelitian.  Meskipun  jumlah  sampel  terbatas,  penelitian  ini  memiliki  fokus  yang  lebih  spesifik  dan sesuai dengan pertimbangan sumber daya yang tersedia. Penelitian ini menggunakan aplikasi Partial Least Square (PLS) versi 3. PLS adalah bagian dari Structural Equation Modeling (SEM) yang berfokus pada  pemodelan  berdasarkan  varian  atau  komponen.  Penelitian  ini  menggunakan  perangkat  lunak SmartPLS untuk menguji hipotesis, yang menerapkan metode bootstrapping, suatu teknik penggandaan acak. Analisis PLS-SEM terdiri dari an (measurement model) atau outer model, dan model struktural (structural model) atau inner model (Ghozali & Chariri, 2018). Ada tiga kriteria yang digunakan dalam pengukuran  ini:  R-Square, F-Square, dan  Estimate for  Path  Coefficients.  R-Square  digunakan  untuk mengevaluasi kekuatan model, dengan 0,75 menunjukkan model yang kuat, 0,50 menunjukkan model yang  cukup,  dan  0,25  menunjukkan  model  yang  lemah  (Ghozali  &  Chariri,  2018)  F-Square  adalah ukuran untuk menilai sejauh mana variabel prediktor laten memengaruhi tingkat struktural dalam PLS- SEM. Nilai sekitar 0,02 menunjukkan pengaruh yang lemah, 0,15 menunjukkan pengaruh sedang, dan 0,35  menunjukkan  pengaruh  yang  kuat  pada  tingkat  struktural.  F-Square  membantu  dalam  menilai kekuatan  dan  signifikansi  hubungan  antara  variabel  prediktor  dan  variabel  dependen  dalam  model struktural (Statistikian.com, 2021).

## HASIL
Penelitian  ini  bertujuan  adalah  untuk  menganalisa  pengaruh  persepsi  korupsi  pajak,  persepsi keadilan,  pengaruh sosial dan  norma, kesadaraan  Hukum  dan  etika  terhadap kepatuhan  wajib  pajak, serta  efek  moderasi  dari  pendidikan  dan  pengetahuan . Jumlah  sampel  yang  digunakan  adalah  55 responden . Penelitian ini melibatkan sejumlah responden dengan berbagai jenis kelamin (Perempuan ataupun laki-laki) dan rentang usia yang mencakup kurang dari 16 tahun, 16-25 tahun, 26-35 tahun, dan lebih dari 35 tahun.
Tabel 1. Pembagian Karakteristik Jenis Kelamin Usia 23 L 32 P 18 – 25 Thn 26 – 35 Thn 36 – 45 Thn Jumlah 23 Orang 32 Orang 12 Orang 36 Orang 7 Orang Persentase 47,3% 52,7% 25% 54% 21%
Sumber: Olahan Data Penulis, 2023
Penelitian ini menggunakan aplikasi Partial Least Square (PLS) versi 3. PLS adalah bagian dari Structural  Equation  Modeling  (SEM)  yang  berfokus  pada  pemodelan  berdasarkan  varian  atau komponen (Ghozali & Chariri, 2018).
Gambar 2. Faktor Pemuat
Sumber: Output SmartPLS 3, 2023
Gambar  2  menunjukkan  uji  validitas  indikator  reflektif  menggunakan  korelasi  antara  skor  item dengan  konstruknya.  Indikator  dianggap  valid  jika loading factor-nya  lebih  dari  0,5.  Dari  gambar tersebut, loading faktor tampaknya sesuai. Oleh karena itu, indikator yang digunakan dalam penelitian ini dianggap valid dan memenuhi konvergensi. Hasil menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability lebih besar dari 0,70, yang berarti uji reliabilitas dianggap sudah kredibel dan memenuhi syarat yang ditetapkan sesuai dengan table 2.
Tabel 2. Pengujian Validitas Indikator Reflektif Variable Cronbach's alpha rho_a Composite reliability AVE PPK (X 1 ) 0.903 0.912 0.928 0.722 PK (X 2 ) 0.820 0.853 0.879 0.647 PS & N (X 3 ) 0.790 0.791 0.877 0.704 KH & E (X 4 ) 0.725 0.749 0.843 0.641 P & P Memoderasi Z atas X1) 1.000 1.000 1.000 1.000 P & P Memoderasi Z atas X2) 1.000 1.000 1.000 1.000 P & P Memoderasi Z atas X3) 1.000 1.000 1.000 1.000 P & P Memoderasi Z atas X4) 1.000 1.000 1.000 1.000 P & P (Z) 0.756 0.766 0.862 0.678 KWP (Y) 0.798 0.799 0.882 0.714 Sumber: Output SmartPLS 3, 2023
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 2, April 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2006
Table 3 menjelaskan tentang evaluasi discriminant validity pada analisis outer model melibatkan dua metode, yaitu cross loading dan Fornell-Larcker Criterion . Suatu indikator dianggap memenuhi discriminant validity jika nilai cross loading terhadap variabelnya lebih tinggi dibandingkan dengan variabel  lain.  Selain  itu,  dalam  tabel  Fornell-Larcker  Criterion,  nilai  akar  dari Average  Variance Extracted (AVE) dianggap valid jika nilainya lebih besar dari korelasi antar variabel. Dengan kata lain, untuk  memastikan discriminant  validity ,  Anda  perlu  memeriksa  apakah  indikator  memiliki  cross loading tertinggi ke variabel yang seharusnya diukur, dan Anda juga perlu memeriksa apakah nilai AVE lebih  besar  daripada  korelasi  antar  variabel  dalam  model  Anda.  Jika  kriteria  ini  terpenuhi,  maka discriminant validity dianggap terpenuhi.
Tabel 3 . Nilai Cross Loading
Sumber: Data Primer diolah, 2023
Dari hasil cross loading , dapat disimpulkan bahwa semua indikator dalam masing-masing variabel telah  memenuhi  persyaratan discriminant  validity .  Indikator-indikator  tersebut  memiliki  nilai  cross loading  tertinggi  pada  variabel  yang  mereka  wakili  dan  nilai  cross  loading  yang  lebih  rendah  pada variabel lainnya. Dengan demikian, semua indikator dalam variabel persepsi korupsi pajak, persepsi keadilan, pengaruh sosial dan norma, kesadaraan hukum dan etika, pendidikan dan pengetahuan, serta kepatuhan wajib pajak memenuhi discriminant validity .
Variabel Indikator Y X1 X2 X3 X4 Z Persepsi Y1.1 0.882 0.281 0.513 0.367 0.302 0.479 Korupsi Y1.2 0.863 0.431 0.429 0.467 0.453 0.545 Pajak Y1.3 0.788 0.253 0.454 0.387 0.541 0.421 (X1) X1.1 0.367 0.803 0.643 0.498 0.423 0.279 X1.2 0.268 0.777 0.324 0.321 0.292 0.341 Persepsi X1.3 0.303 0.896 0.600 0.412 0.302 0.430 Keadilan X1.4 0.368 0.878 0.508 0.429 0.389 0.361 X1.5 0.294 0.887 0.665 0.442 0.362 0.373 (X2) X2.1 0.308 0.417 0.736 0.256 0.183 0.312 Pengaruh X2.2 0.428 0.560 0.810 0.616 0.424 0.170 Sosial & X2.3 0.417 0.632 0.810 0.425 0.376 0.383 Norma (X3) X2.4 0.559 0.494 0.856 0.476 0.408 0.455 Kesadaran X3.1 0.405 0.447 0.562 0.812 0.434 0.240 Hukum & X3.2 0.382 0.513 0.419 0.863 0.308 0.259 Etika (X4) X3.3 0.426 0.314 0.439 0.842 0.459 0.241 Kepatuhan X4.1 0.494 0.426 0.613 0.354 0.837 0.388 Wajib Pajak X4.2 0.354 0.317 0.272 0.518 0.780 0.432 (Y) X4.3 0.357 0.244 0.099 0.302 0.784 0.439 Pendidikan Z1.1 0.452 0.326 0.276 0.332 0.423 0.840 & Z1.2 0.445 0.349 0.299 0.190 0.362 0.716 Pengetahuan (Z) Z1.3 0.510 0.353 0.446 0.208 0.485 0.903
Pengujian discriminant validity menggunakan Fornell-Larcker Criterion melibatkan perbandingan antara  nilai  akar  AVE  (Average  Variance  Extracted)  setiap  variabel  dengan  korelasi  antara  variabel yang bersangkutan dan variabel lain dalam model. Jika nilai akar AVE lebih besar daripada korelasi- korelasi tersebut, maka variabel tersebut memenuhi discriminant validity.
Tabel 4 . Nilai Fornell-Lacker Criterion Variabel Y X4 Z X3 X2 X1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0.845 Kesdaran Hukum dan Etika (X4) 0.512 0.801 Pendidikan dan pengetahuan (Z) 0.572 0.517 0.823 Pengaruh Sosial dan norma (X3) 0.483 0.481 0.294 0.839 Persepsi Keadilan (X2) 0.550 0.448 0.419 0.565 0.804 Persepsi Korupsi Pajak (X1) 0.383 0.423 0.417 0.502 0.653 0.850
Sumber: Data Primer diolah, 2023
Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai akar AVE pada setiap variabel lebih besar daripada nilai korelasi antara variabel tersebut dan variabel lain dalam model. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel  seperti  persepsi  korupsi  pajak,  persepsi  keadilan,  pengaruh  sosial  dan  norma,  kesadaraan hukum dan etika, pendidikan dan pengetahuan, serta kepatuhan wajib pajak telah berhasil memenuhi discriminant validity dengan baik. Interpretasi selanjutnya pengujian model struktural atau inner model dapat digunakan untuk menguji hipotesis antara variabel. Penilaiannya berdasarkan nilai P-value dan T-statistic , di mana jika P-value kurang dari 0,05 atau 5%, maka nilai dianggap signifikan. Selain itu, jika nilai T-statistic lebih besar dari 1,96, maka juga dianggap signifikan. Untuk membuktikan hipotesis, kita  dapat  merujuk  pada  nilai Path  Coefficients (koefisien  jalur)  yang  terdapat  dalam  tabel  hasil pengujian hipotesis.
Tabel 5. Uji Hipotesa atau Koefisien Jalur Sampel Asli (O) Rata- rata Sampel (M) Standar Devisi (STDE V) T Statistik     P Values Kesadaraan Hukum dan Etika  (X4)  Kepatuhan  Wajib  Pajak (Y) - 0.064 - 0.048 0.157 0.408 0.684 Moderasi  Z  atas  X1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0.426 0.410 0.216 1.974 0.049 Moderasi  Z  atas  X2 Kepatuhan Wajib Pajak (Y) - 0.084 - 0.104 0.216 0.388 0.698 Moderasi  Z  atas  X3 Kepatuhan Wajib Pajak (Y) - 0.452 - 0.344 0.229 1.973 0.049 Moderasi Z atas X4 Kepatuhan Wajib Pajak (Y) - 0.035 - 0.039 0.130 0.267 0.789 Pengetahuan & Pendidikan (Z) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0.564 0.564 0.183 3.086 0.002 Pengaruh  Sosial  dan  Norma  (X3) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0.021 0.047 0.169 0.124 0.902 Pengaruh  Keadilan  (X2)  Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0.429 0.411 0.168 2.547 0.011 Pengaruh Korupsi Pajak (X1) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) - 0.045 - 0.057 0.168 0.268 0.789 Sumber: Output SmartPLS 3, 2023

## PEMBAHASAN
Dari  tabel  5  hasil  penelitian  ( H 1 )  diatas  menunjukan  hasil  yang  berpengaruh  negatif  dan  tidak signifikan antara persepsi korupsi pajak (X 1 ) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) karena nilai t-statistics pada part coefficients penguji sejumlah 0,268 dimana hasil harus diatas 1,96 dan nilai P-Values kurang dari 0,05 atau 0,789 berdasarkan penelitian ini, tidak ada dukungan untuk penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Hanik & Pusposari, 2021; Rosmawati, 2021) sehingga H1 tidak dapat disetujui. Dari hasil penelitian ( H 2 ) diatas menunjukan hasil yang berpengaruh positif dan signifikan antara persepsi keadilan (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) karena nilai t-statistics pada part coefficients yaitu 2,547 dimana dibawah 1,96 dan nilai P-Values lebih dari 0,05 atau 0,011 dengan demikian penelitian ini  mendukung  hasil  penelitian  sebelumnya  yang  telah  dilakukan  oleh  (Zulkifli,  2022;  Fauzi et  al ., 2017)  sehingga  H 2 diterima.  Dari  hasil  penelitian (H 3 ) diatas  menunjukan  hasil  yang  berpengaruh negatif dan tidak signifikan antara pengaruh sosial dan norma (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) karna nilai t-statistik pada part coefficients yaitu 0,124 dimana diatas 1,96 dan nilai P-Values kurang dari 0,05 atau 0,902 berdasarkan penelitian ini, tidak ada dukungan untuk penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Jap, 2018; Nofenlis et al., 2022) sehingga H 3 tidak diterima. Dari hasil penelitian ( H 4 ) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) karena nilai t-statistics pada part coefficients yaitu 0,408 dimana dibawah  1,96  dan  nilai P-Values lebih  dari  0,05  atau  0,684  berdasarkan  penelitian  ini,  tidak  ada dukungan  untuk  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  (Kastanya,  2021;  Qoriah  et  al.,  2018) sehingga H 4 tidak diterima. Dari hasil penelitian ( H 5 ) diatas menunjukan hasil yang berpengaruh positif dan signifikan antara pendidikan dan pengetahuan (Z) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) karena nilai t-statistics pada part coefficients yaitu 3,086 dimana dibawah 1,96 dan nilai P-Values lebih dari 0,05 atau 0,002 dengan demikian penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Listy et al., 2022; Wijayanti & Ekowati, 2022) sehingga H 5 diterima. Dari hasil penelitian ( H 6 ) diatas  menunjukan  hasil  yang  berpengaruh  positif  dan  signifikan  antara  moderasi  pendidikan  dan pengetahuan (Z) atas persepsi korupsi pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) karena nilai t- statistics pada part coefficients yaitu 1,974 dimana dibawah 1,96 dan nilai P-Values lebih dari 0,05 atau 0,049  dengan  demikian  penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian  sebelumnya  yang  telah  dilakukan oleh (Irawan, 2020; widya et al., 2022; Wijayanti & Ekowati, 2022) sehingga H 6 diterima. Dari hasil penelitian (H 7 ) diatas menunjukan hasil yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan antara moderasi pendidikan dan pengetahuan (Z) atas persepsi korupsi pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) karena nilai t-statistics pada part coefficients yaitu 0,388 dimana dibawah 1,96 dan nilai P-Values lebih dari 0,05 atau 0,698 berdasarkan penelitian ini, tidak ada dukungan untuk penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Qohar, 2019; Sirait, 2022) sehingga H 7 tidak diterima. Dari hasil penelitian (H 8 ) diatas menunjukan hasil yang berpengaruh positif dan signifikan antara moderasi pendidikan dan pengetahuan (Z) atas pengaruh sosial dan norma (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) karena nilai t-statistics pada part coefficients yaitu 1,974 dimana dibawah 1,96 dan nilai P-Values lebih dari 0,05 atau 0,049 dengan  demikian  penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian  sebelumnya  yang  telah  dilakukan  oleh (Amin et al., 2022; Kurniawan, 2020; Kwok & Yip, 2018) sehingga H 8 diterima. Dari hasil penelitian (H 9 ) diatas  menunjukan  hasil  yang  yang  berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  antara  moderasi pendidikan dan pengetahuan (Z) atas kesadaraan hukum dan etika (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) karena nilai t-statistics pada part coefficients yaitu 0,267 dimana dibawah 1,96 dan nilai P-Values lebih dari 0,05 atau 0,789 berdasarkan penelitian ini, tidak ada dukungan untuk penelitian sebelumnya yang  dilakukan  oleh  (Aristantia  et  al.,  2022;  Aryobimo  &  Cahyonowati,  2012)  sehingga  H 9 tidak diterima.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  Persepsi  keadilan  berperan  penting  dalam  meningkatkan kepatuhan wajib pajak, wajib pajak yang merasa bahwa sistem perpajakan adil cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Pendidikan dan pengetahuan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, individu yang lebih terdidik dan memiliki pengetahuan yang lebih  baik  tentang  peraturan  perpajakan  lebih  cenderung  mematuhi  kewajiban  perpajakan  mereka. Pendekatan  moderasi  pendidikan  dan  pengetahuan  terhadap  persepsi  korupsi  pajak  memperkuat dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pendidikan dan pengetahuan dapat memperkuat efek positif  dari  persepsi  korupsi  pada  kepatuhan  wajib  pajak.  Pendekatan  moderasi  pendidikan  dan
pengetahuan  terhadap  pengaruh  sosial  dan  norma  memperkuat  dampak  positif  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  Pendidikan  dan  pengetahuan  dapat  memperkuat  efek  positif  dari  pengaruh  sosial  dan norma  pada  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  lingkungan  yang  determinan  sosial  dan  norma,  meskipun persepsi korupsi dapat mempengaruhi kepatuhan pajak secara negatif, dampaknya tidak begitu besar atau signifikan. Faktor-faktor sosial dan norma mungkin mempengaruhi kepatuhan pajak secara negatif, tetapi dampaknya tidak begitu besar atau berdampak. Tingkat kesadaran hukum dan etika wajib pajak mungkin  mempengaruhi  kepatuhan  pajak  secara  negatif,  tetapi  dampaknya  tidak  cukup  besar  atau berdampak. Tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak tidak mempengaruhi secara signifikan hubungan antara persepsi keadilan dan kepatuhan wajib pajak. Tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak tidak mempengaruhi secara signifikan hubungan antara kesadaran hukum dan etika dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga untuk perencanaan kebijakan  dan  tindakan  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak,  dengan  fokus  pada  persepsi keadilan, pendidikan, pengetahuan, dan peran pemoderasi mereka dalam konteks faktor-faktor lain yang memengaruhi kepatuhan pajak.
REFERENSI
Ajzen,
I. (1991). The Theory of Planned Behavior. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/074959789190020T
Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. Human Behavior and Emerging Technologies , 2 (4), 314–324. https://doi.org/10.1002/hbe2.195
Amin,  S.  N.,  Buhari,  P.  Z.  A.,  Yaacob,  A.  S.,  &  Iddy,  Z.  (2022).  Exploring  the  Influence  of  Tax Knowledge in Increasing Tax Compliance by Introducing Tax Education at Tertiary Level Institutions.
Open Journal of Accounting , 11 (02), 57–70.
https://doi.org/10.4236/ojacct.2022.112004
Anggini,  V.,  Lidyah,  R.,  &  Azwari,  P.  C.  (2021).  Pengaruh  Pengetahuan  dan  Sanksi  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 6 (6), 3080. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430
Aristantia, S. E., Yuniarni, R. K., & Junjunan, M. I. (2022). The Effect of Taxation Rational Attitude, Religiosity, and Ethics on Taxpayer Compliance. Journal of Accounting, Entrepreneurship, and Financial Technology ((JAEF) , 04 (01), 1–14.
https://journal.uc.ac.id/index.php/JAEF/article/view/2633
Aryobimo, P. T., & Cahyonowati, N. (2012). Pengaruh persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko sebagai variabel moderating (studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang). (Doctoral Dissertation, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis).
Azhar, D. I., & Poerwati, R. T. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban , Vol. IX No.1 , 41–57.
Daerah Badan Pengelola Pendapatan. (2018). Pengaruh pengetahuan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. https://bappenda.asahankab.go.id/post/pengaruh-pengetahuan-dan- pemahaman-pajak-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak#
Ermawati  &  Afifi.  (2018).  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan  dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan  Religiusitas  Sebagai  Variabel  Pemoderasi. Prosiding SENDI_U , 978-979-3649-99–3 , 652–662.
Ghozali, I., & Chariri, A. (2018).
Model PLS SEM dalam SMARTPLS .
Ihyaul Ulum (FE Universitas Muhammadiyah Malang). Simposium Nasional Akuntansi XI, 19(19) , 1–31.
Hanik, R., & Pusposar, D. (2021). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Keadilan, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Covid 19 (Studi Pada UMKM Di Kota Blitar Terkait PMK 9 Tahun 2021). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB , 10(1) .
Irawan,  A.  (2020).  Pengaruh  Persepsi  Korupsi  Pajak  Dan  Persepsi  Keadilan  Sistem  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Dengan  Kepercayaan Sebagai  Variabel Intervening. https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma
Jap.  (2018).  Kepatuhan  Pajak,  Norma  Sosial  Masyarakat,  Penegakan  Hukum,  Dan  Moral  Pajak Perusahaan Agro Pada Bursa Efek Di Indonesia. Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis , Vol. 2, No. 1 (ISSN 2579-6224, ISSN-L 2579-6232), 137–145.
Kastanya, M. (2021). The Effect Of Tax Justice, Tax Awareness And Ethics On Taxpayer Compliance At Kpp Pratama South Makassar.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2023).  Kinerja  Penerimaan  Negara  Luar  Biasa  Dua Tahun Berturut-turut. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita- utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa
Klarista, Maryani, & Arif. (2022). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis , 2 (1), 41–54. https://doi.org/10.35912/rambis.v2i1.1047
Kurniawan, D. (2020). The Influence Of Tax Education During Higher Education On Tax Knowledge And Its Effect On Personal Tax Compliance. Journal of Indonesian Economy and Business , 35 (1), 57–72. http://journal.ugm.ac.id/jieb
Kwok, B. Y. S., & Yip, R. W. Y. (2018). Is Tax Education Good or Evil for Boosting Tax Compliance? Evidence from Hong Kong. Asian Economic Journal , 32 (4), 359–386. https://doi.org/10.1111/asej.12163
Listy,  W.  B.,  Askandar,  N.  S.,  &  Afifudin,  A.  (2022).  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Tingkat Pendidikan  Dan  Kesadaran  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. E_Jurnal  Ilmiah  Riset Akuntansi , Vol. 11 No. 11 .
Maxuel  &  Primastiwi.  (2021).  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  Dan  Sanksi  Perpaakan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm-Ecommerce. Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis , 16(1), 21- 29. , 21-29.
Mukoffi,  A.,  Sulistiyowati,  Y.,  Himawan,  S.,  &  Kontesa,  K.  (2022).  Korupsi  pajak  dan  keadilan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada kantor pelayanan pajak (KPP) Batu.
In Jurnal Paradigma Ekonomika (Vol. 17, Issue 1).
Nofenlis, M. I., Putri, A. A., & Sari, D. P. P. (2022). Pengaruh Lingkungan Sosial, Norma Subjektif, Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Karyawan. Economics, Accounting and Busness Journal , Vol. 2 No. 1 , 1–14.
Prayoga, C. D. K. I., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Faktor Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika , 10 (3). www.kemenkeu.go.id
Purnamasari & DPS. (2018). The Effect of Modernization of Indonesia’s Tax Administration System on  Tax  Compliance:  A  Study  of  Small  Medium  Enterprises  (SMEs)  Taxpayers.  In International Journal of Computer Networks and Communications Security (Vol. 6, Issue 3). www.ijcncs.org
Qohar, A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi. Universitas Negeri Semarang .
Qoriah, D., Muslim, & Kautsar, A. (2018). Pengaruh Etika Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Garut). www.jurnal.uniga.ac.id
Rosmawati.  (2021). Persepsi  Keadilan  Pajak  Terhadap  Perilaku  Kepatuhan  Wajib  Pajak (Vol.  4). Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan, 4(1), 99-113.
Sirait, R. A. (2022). Pengaruh Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Urnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara , 7 (2), 238–255.
Statistikian.com. (2021). Inner Model PLS SEM dalam SMARTPLS . (https://www.statistikian.com/)
Subekti,  S.  A.  (2017).  Faktor-Faktor  yang  Berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Hotel Di  DIY). Naskah  Publikasi.  Program  Studi  Akuntansi,  Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Wardani,  D.  K.  (2018).  The  Effect  OfTax  Socialization  On  Taxpayer  Compliance. JURNAL NOMINAL.
widya, klarista, Maryani, M., & Makhsun, A. (2022). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan  Fiskus  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Reviu  Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis , 2 (1), 41–54. https://doi.org/10.35912/rambis.v2i1.1047
Wijayanti,  A.,  &  Ekowati,  L.  (2022).  Pengaruh  Pendidikan  Pajak  dan  Pengetahuan  Pajak  terhadap Persepsi  Mahasiswa  tentang  Kepatuhan  Perpajakan  (Studi  Kasus  Mahasiswa  Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta). In Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen PNJ , (Vol. 3) . http://prosiding-old.pnj.ac.id/index.php/snampnj/article/view/5701
Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib  Pajak,  Tingkat  Pendidikan  Dan  Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak. Volume 1 (Issue 4). https://dinastirev.org/JEMSI
Zulkifli, Z. (2022). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dimasa Pandemic  Covid-19  Tahun  2020. Journal  of  Accounting  Finance  (JAF) , 3 (1),  143-157. https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jaf/article/view/928