## Aspek Yuridis Proses Migrasi Rekening Nasabah Dalam Rangka Roll Out Pada Bank Syariah Indonesia

## Didi Sukardi
Institut Agama Islam Negeri  Syekh Nurjati Cirebon Email: didisukardimubarrak@gmail.com

## Abstract
Bank Syariah Indonesia is the result of the merger of Bank Syariah Mandiri, BRISyariah, and BNISyariah with the spirit to encourage growth in the level of inclusion and Islamic financial literacy  and  to  present  the  largest  Islamic  bank  in  Indonesia.  The  research  method  used  is qualitative with a normative juridical approach. This field research is descriptive qualitative research  with  a  normative  juridical  approach.  Data  were  obtained  through  observation, interviews,  and  document  analysis.  The  purpose  of  this  study  is  to  examine  the  process  of account migration in order to roll out BSI's customers, and the juridical aspects. The result of the  research  shows  that  rollout  is  done  through  customer  account  migration.  BSI  uses  the BSM’s  system  so  legacy  bank  customers  had  to  migrate  accounts.  Merger  decision  through various  security  considerations.  a  new  legal  relationship  was  born  between  BSI  and customers  from  the  legal  event  of  the  agreement,  namely  the  change  of  savings  books  and ATMs  based  on  Article  1338  of  the  Civil  Code  as  the  Sun  Servanda  Pacta  Principle.  The validity of the rollout is in accordance with Article 1320 of the Civil Code with the transfer.
Keywords: Migration, Account, Customer, Roll Out, Bank Syariah Indonesia

## Abstrak
Bank Syariah  Indonesia  (BSI) merupakan hasil merger  Bank Syariah Mandiri, BRI  Syariah, dan  BNI  Syariah  dengan  semangat  untuk  mendorong  pertumbuhan  tingkat  inkulusi  dan literasi  keuangan  syariah  serta  menghadirkan  bank  syariah  terbesar  di  Indonesia.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis  normatif.  Penelitian lapangan  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan  pendekatan  yuridis  normatif. Data  diperoleh  melalui  observasi,  wawancara,  dan  analisis  dokumen.  Tujuan  penelitian  ini adalah  mengkaji  proses  migrasi  rekening  dalam  rangka roll  out nasabah  BSI,  dan  aspek yuridisnya.  Hasil  penelitian  menunjukkan roll  out dilakukan  melalui  migrasi  rekening nasabah. Roll  out BSI  menggunakan  sistem  BSM  sehingga  nasabah  bank  legacy  (BRIS  dan BNIS) harus melakukan migrasi rekening.  Keputusan merger melalui berbagai pertimbangan keamanan.  Hubungan  hukum  baru  lahir  antara  BSI  dengan  nasabah  dari  peristiwa  hukum perjanjian  yakni  pergantian  buku  tabungan  dan  ATM  berdasarkan  Pasal  1338  KUHPerdata sebagai  Asas  Pacta  Sun  Servanda.  Sahnya roll  out sesuai  dengan  Pasal  1320  KUHPerdata dengan mekanisme perpindahannya.
Kata kunci: Migrasi, Rekening, Nasabah, Roll Out, Bank Syariah Indonesia

## PENDAHULUAN
Sistem ekonomi Islam menghendaki adanya  kemaslahatan  dalam  kegiatan perekonomian bagi seluruh manusia dalam bingkai syariah. Ekonomi tidak dapat lepas manusia  sebagai  pelaku  utama.  Selain  itu aspek keuangan menjadi unsur yang sangat diperlukan  dalam lalulintas  perekonomian. Adanya  lembaga  keuangan  dan  perbankan memberikan pengaruh besar bagi manusia. Sistem  keuangan  dan  perbankan  Islam membutuhkan  penerapan  nilai-nilai  Islam dan  etika.  Tujuan  finansial  bukan  hanya transaksi  komersial  tetapi  membutuhkan nilai dan etika yang luhur.  Adanya prinsip syariah membuat perbedaan yang signifikan antara sistem keuangan konvensional dan syariah.
Kapasitas  lembaga  keuangan  syariah (LKS)  sangat  dipengaruhi  oleh  persepsi tentang kemampuannya untuk menerapkan prinsip syariah secara total dan tidak hanya tergantung  pada  orientasi  menghasilkan keuntungan (Arifin,
2002).
LKS merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan  dari  konsep  ekonomi  Islam yang  menjalankan  seluruh  operasionalnya dengan  berdasarkan  pada  al-Quran  dan hadis (Hakim, 2012).
LKS  dihadapkan  pada  tantangan untuk mendorong perkembangan sektor riil dan  menjaga  stabilitas  ekonomi  (Yusmad, 2018). Kemanfaatan LKS dapat diukur dari kinerjanya  dalam  upaya  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  LKS  perlu memiliki semangat untuk memberi manfaat  lebih  besar  bagi  masyarakat dengan menempatkan kepentingan nasabah di atas kepentingan LKS sendiri.
Perkembangan  LKS  diinisiasi  oleh Mesir  yang  memiliki  mayoritas  penduduk beragama Islam. Pada sidang Menteri Luar Negeri, negara-negara Organisasi Konferensi  Islam  (OKI)  di  Karachi Pakistan  bulan  Desember  1970,  Mesir mengajukan  proposal  berupa  studi  tentang pendirian  Bank  Islam  Internasional  untuk Perdagangan dan Pembangunan (International    Islamic  Banking  for  Trade
and  Development)  dan  proposal  pendirian Federasi  Bank  Islam  ( Federation  of Islamic  Banks ).  Inti  usulan  yang  diajukan dalam  proposal  tersebut  adalah  bahwa sistem  keuangan  berdasarkan  bunga  harus digantikan  dengan  suatu  sistem  kerjasama dengan  skema  bagi  hasil  keuntungan maupun  kerugian.  Sehingga,  terbentuklah Islamic  Development  Bank (IDB)  pada bulan oktober 1975 yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan  bantuan  financial  untuk pembangunan  Negara-negara  anggotanya dan  memainkan  peranan  penting  dalam penelitian  ilmu  ekonomi,  perbankan  dan keuangan  Islam.  Kini,  bank  yang  berpusat di  Jeddah-Arab  Saudi  itu  telah  memiliki lebih dari 56 negara angggota.
Pendirian bank syariah mulai merambah  ke  berbagai  negara.  Beberapa negara  seperti  Pakistan,  Iran,  dan  Sudan bahkan mengubah seluruh sistem keuangan negara  menjadi  sistem  bebas  bunga sehingga  semua  lembaga  keuangan  bisa beroperasi  tanpa  menggunakan  bunga. Pada  negara-negara  seperti  Malaysia  dan Indonesia,  bank  bebas  bunga  beroperasi dengan bank konvensional. Namun demikian,  ketahanan  perbankan  syariah dari  waktu  ke  waktu  tidak  pernah mengalami  spread  negatif  seperti  bank konvensional  pada  masa  krisis  moneter dan  konsistensi  dalam  menjalankan  fungsi intermediasi  karena  penerapan  prinsip dasar  kegiatan  operasional  yang  melarang bunga  ( riba ).  tidak  transparan  ( gharar ), dan spekulatif ( maysir ).
Upaya intensif pendirian bank syariah  di  Indonesia  dapat  ditelusuri  sejak tahun  1988,  yaitu  pada  saat  pemerintah mengeluarkan  Paket  Kebijakan  Oktober (Pakto)  yang  mengatur  deregulasi  industri perbankan  di  Indonesia,  dan  para  ulama waktu  itu  telah  berusaha  mendirikan  bank bebas  bunga  (Antonio,  2006).  Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat  muslim  dengan  pemerintah telah  memunculkan  lembaga  keuangan (bank  syariah)  yang  dapat  melayani
transaksi  kegiatan  dengan  bebas  bunga. Kehadiran  bank  syariah  direkomendasikan MUI  pada  tahun  1990.  Pada  tahun  1992 dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  7 tahun  1992  tentang  perbankan  yang mengatur bunga dan bagi hasil.
Kemunculan  perbankan  syariah  di Indonesia  diawali  dengan  berdirinya  Bank Muamalat  Indonesia  (BMI)  pada  1991 yang  mulai  beroperasi  1992.  Sebelumnya, di  Indonesia  juga  telah  didirikan lembaga- perbankan non-bank yang dalam kegiatannya  menerapkan  sistem  syariah. Pemerintah  kemudian  membuat  peraturan untuk  pelaksanaan  bank  syariah  melalui UU  No.  7  tahun  1992.  UU  tersebut disempurnakan menjadi UU No. 10 Tahun 1998 sehingga dua sistem perbankan ( dual banking  system )  yaitu  konvensional  dan perbankan  syariah  diakui.  UU  No.  23 Tahun  1999  mengatur  kebijakan  moneter yang  berlandaskan  prinsip  syariah.  Pada masa  krisis  moneter  tahun  1998,  banyak bank konvensional jatuh dilikuidasi karena kegagalan  sistem  bunganya.  Sementara perbankan  dengan  sistem  syariah  bisa bertahan.  Peraturan  Bank  Indonesia  tahun 2001  mengatur  kelembagaan  dan  kegiatan operasional  berdasarkan  prinsip  syariah, UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah  (Direktorat  Perbankan  Syariah Bank Indonesia, 2011).
Regulasi  perbankan  syariah  dibuat untuk  menjamin  kepastian  hukum  bagi stakeholder dan  meyakinkan  masyarakat luas  terhadap  produk  dan  jasa  bank syariah. Pengembangan industri perbankan syariah nasional memiliki landasan hukum yang memadai dan diprediksi bisa mendorong  pertumbuhan  bank  syariah lebih cepat.
Dengan
progres perkembangannya  yang  impresif,  maka diharapkan peran industri perbankan syariah  dalam  mendukung  perekonomian nasional  akan  semakin  signifikan.  Sejak mulai  dikembangkannya  sistem  perbankan syariah  di  Indonesia,  dalam  dua  dekade pengembangan  keuangan  syariah  nasional, sudah  banyak  pencapaian  kemajuan,  baik
dari  aspek  lembagaan  dan  infrastruktur penunjang,  perangkat  regulasi  dan  sistem pengawasan maupun kesadaran dan literasi masyarakat.  Sistem  keuangan  syariah  kita menjadi  salah  satu  sistem  terbaik  dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per  Januari  2021,  industri perbankan  syariah  terdiri  dari  14  Bank Umum  Syariah,  20  Unit  Usaha  Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum
Konvensional dan 163 BPRS. Trend positif perkembangan
perbankan  syariah  didukung  dengan  status Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya Indonesia  menjadi  pelopor  dan  kiblat pengembangan  keuangan  syariah  dunia. Mimpi  ini  tidak  mustahil  karena  potensi Indonesia  untuk  menjadi  global  player keuangan  syariah  sangat  besar,  hal  ini dapat dilihat dai fakta: 1) jumlah penduduk muslim  yang  besar;  2)  prospek  ekonomi yang  cerah;  3)  peningkatan sovereign credit rating Indonesia menjadi investment grade  yang  akan  meningkatkan  minat investor  untuk  berinvestasi;  dan  4) memiliki sumber daya alam yang melimpah.
Aset  BSI saat ini merupakan peringkat  ke-7  di  Indonesia.  Bursa  saham juga  memberikan  indikator  bahwa  BSI mendapat respons positif dari pelaku usaha dan  investor  (Alhusain,  2021).  Tiga  bank syariah  BUMN  yang  digabungkan  adalah BRI  Syariah,  BNI  Syariah,  dan  Bank Syariah  Mandiri.  CMA  merupakan  bagian awal  dari  proses  merger  tersebut.  Aset yang  dimiliki  oleh  ketiga  bank  syariah yang  akan  melakukan  merger,  yakni  BRI Syariah  pada  kuartal  II  2020  sebesar Rp49,6  triliun,  BNI  Syariah  Rp50,78 triliun, dan Bank Syariah Mandiri Rp114,4 triliun.  Ketiga  Bank  Syariah  tersebut  akan melakukan  merger  menjadi  Bank  Syariah Indonesia  (BSI)  dan  akan  melakukan beberapa  tahap  dalam  proses  merger diantaranya ialah proses Roll Out
(Penyatuan  Sistem)  atau  dengan  kata  lain migrasi  nasabah  bank  legacy  yaitu  Ex-
BRIS  dan  Ex-BNIS  dan  Ex-BSM  menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).
Berdasarkan Uraian tersebut diatas, penulis mengamati beberapa potensi problem  yang  dapat  terjadi  pada  merger antara Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan  BNI  Syariah  menjadi  Bank  Syariah Indonesia  (BSI)    yang  akan  menjadi bahasan  utama  tulisan  ini,  adalah  proses dan  aspek  yuridis    migrasi  rekening nasabah  dalam  rangka roll  out pada  Bank Syariah Indonesia.

## LITERATUR REVIEW
Agus Prihartono menulis penelitian dengan judul  “Pengaturan  Penggabungan  Usaha (Merger) Bank
Sebagai Upaya
Peningkatan  Kesehatan  Bank  di  Indonesia Dalam  Pembangunan  Hukum  Ekonomi Nasional.”  Penelitian  ini  membahas tentang  memburuknya  kondisi  perbankan nasional  pada  masa  orde  baru  hingga masuk  masa  reformasi.  Kondisi  tersebut disebabkan oleh lemahnya struktur permodalan  bank.  Penguatan  struktur permodalan menjadi salah satu alasan bank kecil  melakukan  merger  dan  akuisisi. Pelaksanaan  merger  bank  guna  mencapai suatu  sinergi  tidaklah  mudah,  banyak faktor-faktor  yang  harus  diperhatikan (menghasilkan  bank  yang  sehat),  yaitu, mencari patner yang komplementer, sinergis dan mematuhi peraturan perundang-undangan.  Kemudian,  Selain aspek  makro  ekonomi  dan mikro ekonomi yang dipertimbangkan dalam suatu keputusan  merger,pihak  pemerintah  sering sekali  memperhatikan  aspek-aspek  yang bersifat  struktural,  yang  meliputi  tiga aspek  yakni:  kesehatan  dan  keamanan, aspek  kompetisi  dan  konsentrasi,  serta aspek  pelayanan  kepada  masyarakat. (Prihartono, 2018).
Alfany Arga Alil Fiqri menulis jurnal dengan  judul  “Peluang  dan  Tantangan Merger  Bank  Syariah  Milik  Negara  di Indonesia  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19.” Penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  jumlah perbankan  syariah  di  Indonesia  terus
bertambah.  Jumlah  perusahaannya,  tingkat aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan  Yang  Diberikan  (PYD),  dan juga  Capital  Adequacy  Ratio  (CAR)  pada perbankan  syariah  juga  turut  mengalami peningkatan.  Sementara  Non  Performing Financing  (NPF)  pada  perbankan  syariah mengalami penurunan
(Sebuah peningkatan). Dengan adanya merger pada ketiga  perbankan  syariah  milik  negara, maka  akan  memiliki  beberapa  peluang diantaranya adalah meningkatnya aset pada perbankan  syariah  khususnya  bagi  peserta merger  karena  sudah  otomatis  ketika sebuah perusahaan digabung maka asetnya juga  akan  di  akumulasi.  Selain  itu, penetrasi  pasar  diperkirakan  akan  meluas. Peluang  ketiga  yang  akan  dimiliki  oleh perbankan  syariah  peserta  merger  adalah semakin efisiennya biaya pada pembiayaan karena  dengan  merger,  maka  perbankan syariah  mampu  untuk  mengatasi  tingginya beban  seperti  biaya  operasional, capital expenditure, dan biaya seperti penggalangan  DPK  yang  nantinya  dapat ditekan.  Merger  pada  ketiga  perbankan syariah milik negara ini ternyata juga akan menimbulkan banyak tantangan mengingat merger  dilakukan  di  tengah  bencana pandemi COVID-19 berlangsung, diantaranya adalah adanya risiko
pembiayaan  oleh  perbankan  itu  sendiri mengingat
COVID-19 membuat perekonomian  di  Indonesia,  khususnya bagi  pada  pemilik  UMKM  maupun perusahaan  besar  terguncang  (Fiqri  dkk., 2021).
Agunan P. Samosir menulis penelitian  dengan  judul  “Analisis  Kinerja Bank Mandiri Setelah Merger dan Sebagai Bank  Rekapitalisasi.”  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kinerja  usaha  Bank Mandiri  sebelum  merger  menunjukkan bank  pemerintah  yang  tidak  sehat.  Hal tersebut  dapat  diketahui  dari  tingkat pencapaian  ROA,  ROE,  DER,  dan  DTAR yang  menunjukan    keempat  bank  BUMN dalam  kondisi  bangkrut,  dimana  utang yang dimiliki telah melebihi modal beribu-
ribu  kali.  Merger  terhadap  empat  bank tidak  sehat  merupakan  pilihan  terakhir dibandingkan  penutupan  (likuidasi)  bank- bank BUMN. Tujuan merger ini tidak lain menghindari  pengeluaran  negara  yang lebih  besar  lagi  untuk  membayar  para deposan,  mencegah  terjadinya domino effect seiring krisis ekonomi yang berlangsung  dan  bertambahnya  jumlah pengangguran.  Kinerja  Bank  Mandiri setelah  merger  tidak  berdampak  positif atau dapat dikatakan tidak sehat jika dilihat dari rasio keuanga (Samosir, 2003).

## METODE PENELITIAN
Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.  Data yang terkumpul  dianalisa  dengan  deskripsi  dan penggambaran  mengenai  jawaban  atas perumusan  masalah  penelitian  (Sugiyono, 2010).  Peneliti  menggunakan  pendekatan yuridis  normatif  atau  hukum  kepustakaan dengan  meneliti  data  sekunder  belaka (Sunggono,  2003).    Sumber  data  primer penelitian  berasal  dari  Bank  Syariah Indonesia  KCP  Arjawinangun  Cirebon. Adapun  sumber  data  sekunder  dari referensi  lain  yang  terkait  tema  penelitian yang mencakup buku, jurnal, web site, dan referensi lainnya.
Proses  migrasi BSI  melibatkan
cukup banyak pihak sehingga pengumpulan  data  dilakukan dengan beberapa cara diantaranya, yakni observasi, wawancara, dan analisis dokumen.  Kualitas  penelitian  ditentukan oleh  seberapa  jauh  dan  mendalam  peneliti mengerti  tentang  situasi  dan  konteks  dan menggambarkannya  sealamiah  mungkin (Kristanto,  2018).  Peneliti  mengamati berbagai  kegiatan  yang  terjadi  di  Bank Syariah  Indonesia  terutama  pada  saat kegiatan  migrasi  berlangsung.  Untuk memperoleh informasi, peneliti juga melakukan  wawancara  kepada  Customer Service  (CS)  dan  Branch  Officer  Service Manager  (BOSM)  sehingga  peneliti  dapat memperoleh data yang lebih banyak terkait persiapan untuk melakukan proses migrasi.
Selain  itu  peneliti  melakukan  klarifikasi atas  hal‐hal  yang  tidak  diketahui.  Dalam memperoleh  informasi  peneliti  melakukan studi dokumen dengan memahami berbagai  materi  terkait migrasi  baik  syarat dan  prosedur  migrasi  yang  terdapat  dalam file  dan  dibuat  oleh  kantor  pusat  Bank Syariah Indonesia.

## KONSEP DASAR Konsep Bank
Bank merupakan serapan dari bahasa asing, dalam bahasa Perancis bank berasal dari  kata  bangue  dan  dalam  bahasa  Italia dikenal  kata  banco  yang  berarti  peti  atau lemari  atau  bangku.  Peti  atau  lemari  dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial,  yaitu:  pertama,  menyediakan tempat  untuk  menitipkan  uang  dengan aman  (safe  keeping  function),  kedua, menyediakan alat  pembayaran untuk membeli  barang  dan  jasa  /    transaction function (Antonio, 2006). Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah  menghimpun  dan  menyalurkan kembali  dana  tersebut  ke  masyarakat  serta memberikan jasa-jasa bank lainnya (Kasmir,  2002).  Bank  merupakan  badan usaha  yang  menghimpun  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf hidup masyarakat (UU No. 10 tahun 1998). Secara  sederhana  bank  dapat  disebut sebagai  lembaga  penyimpanan  uang  dan penyaluran kredit masyarakat. Pada perkembangannya  bank  terbagi  menjadi dua,  yakni  bank  konvensional  dan  bank syariah (Hafizd, 2020).
Bank  Syariah  menurut  Undang-
Undang  No.  21  Tahun  2008  Tentang Perbankan  Syariah,  Bank  Syariah  adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan  prinsip  syariah  dan  menurut jenisnya  terdiri  atas  bank  umum  syariah dan  bank  pembiayaan  rakyat  syariah. Prinsip  utama  dari  bank  syariah  adalah melarang  menerapkan  riba  apapun  bentuk
transaksinya  (UU  No.  21  tahun  2008). Bank syariah merupakan tempat intermediasi antara pihak pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana. Perbedaan bank  syariah  dengan  bank  konvensional adalah  pada  dasar  pencarian  keuntungan bank,  bank  syariah  menerapkan  prinsip bagi  hasil  atas  pembiayaan  sedangkan bank  konvensional  menggunakan  bunga atas pokok utang. Bunga berupa tambahan atas  pokok  hutang  tidak  diperbolehkan karena  mengandung  sifat  riba  yang dilarang  oleh  Islam  (Hafizd,  2020).  Oleh karenanya,  penerapan  bank  syariah  tidak terlepas dari sumber hukum Islam baik al- Qur’an,  al-Hadist,  hingga  aturan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  Indonesia dalam  bentuk  perundang-undangan  yang hingga  kini  masih  tetap  berlaku  dan terpisah dari aturan bank konvensional.

## Definisi Merger
Merger  adalah  penggabungan  dari  2  (dua) Bank  atau  lebih,  dengan  cara  tetap mempertahankan  berdirinya  salah  satu Bank dan membubarkan Bank-bank lainnya  tanpa  melikuidasi  terlebih  dahulu (PP No. 28 tahun 1999). Kebijakan merger suatu  bank  wajib  mendapat  izin  Pimpinan Bank  Indonesia  (Pasal  28  UU  No.  10, 1998).  Merger  boleh  dilakukan  selama tidak  merugikan  nasabah  dan  masyarakat. Secara  umum,  merger  perusahaan  dapat diakibatkan oleh berbagai faktor diantaranya  adalah  untuk  meningkatkan kemampuan perusahaan, diversifikasi dalam bidang usaha, meningkatkaan penguasaan terhadap pangsa pasar, mengurangi  beban  pajak  yang  ada  dalam perusahaan,  penilaian  aset  yang  lebih rendah dari yang sesungguhnya, dan faktor yang  terakhir  yaitu  untuk  meningkatkan prestige dari perusahaan itu sendiri.
Merger  memiliki  pengaruh  yang penting. Merger antara bank yang bermasalah  dengan  bank  yang  lebih  kuat merupakan  suatu  pilihan  terbaik  karena dengan  adanya  bank  lain  yang  lebih  kuat tersebut  akan  menyelamatkan  bank  yang
bermasalah.  Merger  dapat  mengurangi labor  expense ,  biaya overhead ,  serta menggabungkan  antara  kemampuan  yang telah  dicapai  oleh  rekan  merger  dan bertujuan untuk meminimalisir total cabang yang tumpang tindih dalam tingkat operasionalnya.
Merger penting untuk dilakukan oleh perusahaan khususnya perusahaan perbankan. Pada era digital banyak muncul persaingan  antar  perusahaan  perbankan. Merger merupakan satu dari sekian banyak kebijakan  eksternal  yang  dikeluarkan  oleh perbankan yang berfungsi untuk mengembangkan  strategi  dalam  berbisnis melalui teknik peningkatan nilai perusahaan.  Perbankan  setelah  melakukan kebijakan  merger  dapat  meningkatkan kinerja  finansial.  Rasio  keuangan  internal bank  seperti  ROA,  CAR,  LDR,  dan  NPL sesudah  merger  bisa  menjadi  lebih  baik (Amalia  &  Ika,  2014).    Struktur  industri perbankan  yang  kuat  dan  berdaya  saing diperlukan  untuk  menghadapi  tantangan yang  semakin  dinamis  dan  kompleks (OJK, 2019). Merger menciptakan sinergitas  perseroan  sehingga  mampu meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi bisnis perbankan.
Faktor  yang  paling  mendasar  dari merger adalah motif ekonomi. Di sisi lain, merger perusahaan yang dibenarkan manakala  menguntungkan.  Keadaan  yang saling  menguntungkan  di  mana  dapat terjadi  apabila  dari  terlaksananya  merger diperoleh  suatu  sinergi.  Nilai  sinergi  antar perusahaan  yang  sepakat  merger  tentu lebih  besar  keuntungannya  dari  pada perusahaan yang terpisah.

## Profil Bank Syariah Indonesia
Bank Syariah Indonesia (BSI) bermula dari merger ketiga bank legacy yang merupakan bank syariah yang cukup besar di  Indonesia  yaitu  Bank  Syariah  Mandiri, Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  dan  Bank Negara  Indonesia  Syariah.    Bergabungnya tiga  bank  syariah  menjadikan  kapasitas serta  pangsa  pasar  ketiga  bank  tersebut
bergabung. Daya saing bank syariah relatif berada  di bawa bank konvensional sehingga  merger  tiga  bank  syariah  milik pemerintah  dianggap  menjadi  solusi  untuk menciptakan  bank  syariah  yang  memiliki keunggulan kompetitif.
PT  Bank  Syariah  Mandiri,  Tbk beridir  sejak  tahun  1999.  BSM  dibentuk oleh  Bank  Mandiri  dan  mampu  menjadi salah  satu  bank  syariah  terbesar.  Bank Mandiri  mendukung  penuh  kegiatan  BSM sebagaimana atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 yang memberi peluang bank umum  untuk  melayani  transaksi  syariah ( dual  banking  system ).  Pemberlakuan  UU tersebut  adalah  momentum  yang  tepat untuk  melakukan  konversi  dari  bank konvensional  menjadi  bank  syariah.  BSM hadir,  tampil  dan  tumbuh  sebagai  bank yang  mampu  memadukan  idealisme  usaha dengan  nilai  rohani.  Harmoni  antara idealisme  usaha  dan  nilai-nilai  rohani menjadi  salah  satu  keunggulan  untuk pembanguan  yang  lebih  baik.  Bank Syariah  Mandiri,  memiliki  visi  menjadi bank  syariah  terdepan  serta  modern. Kantor pusat Bank Syariah Mandiri (BSM) berlokasi  di  Wisma  Mandiri  Jln.  M.H Thamrin No. 5 Jakarta 10340.
PT.  Bank  BRISyariah  secara  resmi beroperasi  mulai  tanggal  17  November 2008. Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industry perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti  logo  perusahaan.  Logo  ini menggambarkan  keinginan  dan  tuntunan masyarakat  terhadap  sebuah  bank  modern sekelas  PT.  Bank  BRI  Syariah  yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan  merupakan  turunan  dari  warna biru  dan  putih  sebagai  benang  merah dengan  brand  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia (Persero)  Tbk.  PT.  BRI  Syariah  menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan di mana  PT.  BRI  Syariah  tumbuh  dengan pesat baik dari sisi jumlah pembiayaan dan dana  pihak  ketiga.  Fokus  pada  segmen menengah  bawah,  PT.  Bank  BRI  Syariah
menargetkan  menjadi  bank  ritel  modern terkemuka  dengan  berbagai  ragam  produk dan  pelayanan  perbankan.T.  Bank  BRI Syariah  hadir  mempersembahkan  sebuah bank  ritel  modern  terkemuka  dengan layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan  lebih  bermakna.  Melayani nasabah  dengan  pelayanan  prima  ( service excellence )  dan  menawarkan  beragam produk  yang  sesuai  dengan  harapan nasabah  dengan  prinsip  syariah.  Menjadi bank  ritel  modern  terkemuka  dengan ragam  layanan  finansial  sesuai  kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan  lebih  bermakna.  Kantor  pusat PT.  Bank  BRISyariah  (BRIS)  berlokasi  di Jl. Abdul Muis No. 2-4 Jakarta Pusat, JK.
PT. Bank BNI Syariah Indonesia,Tbk  sudah  mulai  beroperasi sejak  19  juni  2010.  Beroperasinya  BNI Syariah  dari  awal  hingga  sekarang  ini menunjukkan  pertumbuhan  yang  sangat signifikan.  Komitmen  Pemerintah  untuk mengembangkan  perbankan  syariah  juga semakin  kuat  dan  kesadaran  dalam keunggulan produk-produk perbankan syariah  juga  semakin  meningkat  di kalangan  masyarakat.  Visi  BNI  Syariah adalah  “Menjadi  Bank  Syariah  pilihan masyarakat  yang  unggul  dalam  layanan dan  kinerja”.  Kantor  pusat  PT  Bank  BNI Syariah  berlokasi  di  Gedung  Tempo Pavilion 1 Jl. HR Rasuna Said Kav 10-11, Lt  3-6,  Jakarta  Selatan,  JK,  12950  (BSI, 2021a). Tiga  Bank  Syariah  memainkan peranan  penting  sebagai  fasilitator  pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan  Syariah  di  Indonesia  sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan  yang  signifikan  dalam kurun  tiga  dekade  ini.  Inovasi  produk, peningkatan  layanan,  serta  pengembangan jaringan  menunjukkan  trend  yang  positif dari  tahun  ke  tahun.  Bahkan,  semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin  dari  banyaknya  Bank  Syariah
yang  melakukan  aksi  korporasi.  Tidak terkecuali  dengan  Bank  Syariah  yang dimiliki Bank  BUMN,  yaitu Bank  Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.
Awal  bulan  Februari  2021  tepatnya tanggal  1  menjadi  awal  bergabugnya  tiga bank  syariah  menjadi  Bank  Syariah Indonesia  (BSI).  Penggabungan  yang dilakukan  mampu  menyatukan  kelebihan masing-masing.  Didukung  sinergi  dengan perusahaan  induk  (Mandiri,  BNI,  BRI) serta komitmen penuh pemerintah Indonesia  melalui  Kementerian  BUMN mendorong BSI untuk unggul dari persaingan usaha di tingkat global. Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK)  secara  resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah  tersebut  pada  27  Januari  2021 melalui  surat  Nomor  SR-3/PB.1/2021 (BSI, 2021b)
Penggabungan  merupakan  langkah dalam  rangka  menciptakan  Bank  Syariah yang  menjadi  kebanggaan  umat  Islam denga  harapan  besar  untuk menjadi energi baru  pembangunan  ekonomi  nasional. Besar harapan pada BSI untuk memberikan  kontribusi  bagi  kesejahteraan masyarakat banyak. Kehadiran BSI menjadi cerminan wajah perbankan Syariah  di  Indonesia  yang  modern, universal,  dan  memberikan  kebaikan  bagi segenap  alam  (Rahmatan  Lil  ‘Aalamiin). Visi  Bank  Syariah  Indonesia  ialah Top  10 Global  Islamic  Bank atau  menjadi  salah satu  bank  syariah  dari  sepuluh  bank syariah  terbesar  di  dunia  berdasarkan kapitalisasi pasar global (BSI, 2021d).

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Proses Migrasi Rekening Nasabah
Dalam  Rangka Roll  Out Bank  Syariah Indonesia
Dalam  melakukan  merger  menjadi  Bank Syariah  Indonesia  terdapat  beberapa  tahap yang  harus  ditempuh  oleh  ketiga  bank, baik  Bank  Syariah  Mandiri  (BSM),  Bank Rakyat  Indonesia  Syariah  (BRIS)  dan Bank  Negara  Indonesia  Syariah  (BNIS) agar terintegrasi secara keseluruhan
menjadi  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI). Tahap  yang  harus  ditempuh  ialah  proses Roll  Out ,  di  mana  hal  tersebut  bertujuan untuk  penyatuan  sistem  operasional  dan layanan  ketiga  bank  legacy  (BSM,  BRIS dan BNIS) menjadi Bank Syariah Indonesia.  Proses Roll  Out diwujudkan dengan melakukan migrasi rekening nasabah  bank  Legacy.  Dalam  hal  ini, sistem  yang  digunakan  Bank  Syariah Indonesia untuk proses roll out merupakan sistem  Bank  Syariah  Mandiri.  Sehingga, nasabah  bank  legacy  (BRIS  dan  BNIS) harus  melakukan  migrasi  rekening  ke sistem  Bank  Syariah  Mandiri  /  Bank Syariah  Indonesia.  Akan  tetapi,  bagi nasabah  ex  BSM  tidak  perlu  melakukan migrasi  seperti  halnya  nasabah  ex  BRIS dan  BNIS  karena  sistem  BSM  merupakan sistem  yang  digunakan  sebagai  sistem Bank Syariah Indonesi (BSI).
Secara  umum  migrasi merupakan beralihnya  sesuatu  dari  satu  tempat  ke tempat lainnya. Sementara, rekening merupakan  alat  yang  digunakan  untuk mencatat  berbagai  transaksi  keuangan terkait aktiva, kewajiban, modal, pendapatan  dan  biaya.  Migrasi  rekening merupakan perpindahan dari suatu rekening  bank  Akan  tetapi  yang  dimaksud migrasi  rekening  nasabah  ialah  aktivitas perpindahan  dari  rekening  bank  legacy menjadi rekening bank yang baru. Perpindahan  rekening  diberlakukan    agar sistem  operasional  dan  layanan  dapat digunakan  oleh  nasabah,  karena  rekening sistem  bank legacy tidak  dapat  lagi digunakan sehingga ketika sudah
melakukan migrasi nasabah dapat mengggunakan  layanan  bank  seperti  kartu ATM,  mobile  banking  dan  lain-lain. Kebanyakan  nasabah  melakukan  migrasi ialah  karena  mereka  membutuhkan  kartu ATM dan buku tabungan untuk melakukan berbagai  transaksinya.  Apalagi  jika  telah memasuki  fase  automigrasi,  di  mana  jika sudah  memasuki  fase  automigrasi,  seluruh nasabah  tidak  dapat  lagi  menggunakan layanan seperti kartu ATM, buku tabungan
dan  M-banking.  Sehingga  hal  yang  harus dilakukan  ialah  melakukan  migrasi  agar mendapat  kartu  ATM,  buku  tabungan  dan m-banking yang baru dan dapat dipergunakan  untuk  melakukan  transaksi. Syarat-syarat  yang  harus  dibawa  nasabah ketika  melakukan  migrasi  ialah  sebagai berikut:

## Tabel 1. Persyaratan Pengajuan Migrasi Nasabah
No Persyaratan Pengajuan Migrasi 1 Kartu Identitas (KTP)
2 NPWP, Jika ada
3 Kartu ATM dan/atau Buku Tabungan
4 Surat  kuasa,  jika  pemilik  rekening tidak dapat hadir
Sumber: data primer diolah, 2022
BSI melakukan proses migrasi secara bertahap  mulai  dari  wilayah  Regional Sulawesi  dan  sekitarnya.  Proses  mirgrasi disusul  Regional  Jawa  Tengah,  Aceh,  dan Sumatera (Palembang, Medan, Padang dan kota lainnya). Kemudian secara berangsur- angsur  migrasi  sistem  dilaksanakan  di wilayah Jakarta dan Bandung serta wilayah Surabaya  dan  Banjarmasin.  Begitupun pada  wilayah/area  Cirebon  dimana  pada awalnya  akan  melakukan  migrasi  mulai tanggal 1 Juli 2021 akan tetapi karena satu dan  lain  hal  membuat  jadwal  migrasi berubah  menjadi  tanggal  12  Juli  2021 berdasarkan  instruksi  dari  kantor  pusat. Kemudian terkait migrasi rekening nasabah  ex  BRIS  dan  BNIS  yang  dimulai sejak  tanggal  12  Juli  2021  dibagi  menjadi 2  bagian  yaitu Selected  Migration dan Voluntary  Migration . Selected  Migration merupakan migrasi yang dilakukan dengan cara  melakukan  seleksi  nasabah  terlebih dahulu  atau  migrasi  yang  dilakukan  untuk nasabah  yang  terpilih  saja  berdasarkan syarat  tertentu  yang  telah  ditetapkan. Sementara, voluntary migration merupakan  migrasi  secara  sukarela  yang dilakukan oleh seluruh nasabah selain yang termasuk  nasabah selected  migration.
Nasabah  Ex  BRIS  dan  BNIS  yang termasuk  ke  dalam selected  migration
merupakan nasabah yang memenuhi syarat diantaranya:
1. Nasabah Mass Affluent dengan portofolio minimal Rp250 juta
2. Nasabah payroll institusi
3. Nasabah  KOL  ( Key  Opinion  Leader ):
pejabat, artis, dsb
Pada dasarnya nasabah yang termasuk  ke  dalam selected  migration merupakan nasabah prioritas yang mendapatkan  perlakuan  khusus  dari  Bank Syariah Indonesia terkait melakukan migrasi  rekening  bank  legacy . Pada selected
migration dilakukan
pemberitahuan kepada nasabah yang berangkutan saat migrasi telah dilaksanakan. Dimana nasabah yang terpilih  didatangi  oleh  petugas  cabang untuk  dilakukan  aktivasi  cangkang  tanpa menutup  rekening  bank  legacy  dan kemudian menerima buku tabungan beserta kartu ATM Bank Syariah Indonesia. Karena  nasabah  didatangi secara  langsung  maka  tentunya  tidak terbentuk  antrian  yanng  terjadi  di  bank, tidak memerlukan tenda, tidak memerlukan  tambahan  tempat  duduk namun  diperlukan  gerai  atau  pinpad wireless dan  juga  kendaraan  untuk melakukan mobilitas. Sementara itu, voluntary migration dilakukan pemberitahuan  kepada  nasabah  pada  saat sebelum  dilakukan  migrasi  untuk  datang ke  KC  Bank  Syariah  Indonesia.  Dimana nasabah  mendatangi  kantor  cabang  lalu menutup  rekening  nya  dan  migrasi  ke Bank  Syariah  Indonesia.  Karena  datang langsung  ke  kantor  cabang  maka  tentunya memerlukan resources tambahan,  akan terbentuk antrian yang cukup panjang serta memerlukan tenda dan tempat duduk untuk menampung antrian. Kemudian jika dilihat dari flow  selected  migration terdapat perbedaan  antara  Nasabah Mass  Affluent (portofolio  minimal  Rp250  juta)  dengan Payroll Institusi.
Flow  Selected  Migration Nasabah Mass  Affluent mendapat  pemberitahuan, form  migrasi,  Aplikasi  Priority,  Buku
Tabungan,  kartu  ATM,  dan  BSI  Mobile. Pemberitahuan  diberikan  terkait  proses migrasi  rekening  dan  pengelolaan  nasabah prioritas  BSI.  Pemberitahuan  tersebut dapat  melalui  Calling,  WA  atau  Visiting. Dalam  proses  migrasi,  nasabah  diminta untuk  mengisi  form  pemberian  kuasa migrasi  rekening  ditambah  melampirkan FC  KTP,  Butab,  dan  kartu  ATM  bank legacy.  Aplikasi  Priority  dapat  diberikan apabila nasabah berkenan menjadi priority, nasabah  dapat  mengisi  form  aplikasi nasabah  priority.  Buku  tabungan  nasabah yang  baru  dapat  dicetak  dengan  menukar buku legacy .  Bagi  nasabah  yang  ingin menjadi  nasabah  prioritas  maka  ATM diinput  melalui  sistem  EXA  kemudian dilakukan  flagging  priority.  BSI  Mobile dapat  diaktivasi  dengan  datang  ke  kantor BSI  atau  melalui  chat  Aisyah  atau  Call Center  14040,  aktivasi  dapat  dipandu langsung oleh marketing.
Nasabah Payroll Institusi
mendapatkan pemberitahuan,
Form
Migrasi, Buku Tabungan, Kartu ATM, dan BSI  Mobile.  Nasabah  dihimbau  untuk memastikan  nama,  no  rek  dan  kode  bank BSM/BSI  451.  Nasabah  perlu  membuat surat ke satker terkait perubahan nama, no rekening  dan  kode  bank.  Untuk  BUMN dan  Swasta  pemberitahuan  dapat  melalui surat  atau  WA  kepada  PIC  Institusi. Nasabah selected  migration mengisi  form pemberian  kuasa  migrasi  rekening.  Kartu Pengambilan  dan  pengisian  form  bisa dikolektifkan  melalui  PIC  Institusi  dengan melampirkan  FC  KTP,  Butab,  dan  kartu ATM  bank  legacy.  Buku  Tabungan  BSI baru  ditukar  dengan  menyerahkan  Butab legacy. Kartu
ATM
diberikan menggunakan pinpad gerai, nasabah datang  hanya  create  pin.  Butab  dan  Kartu ATM  dimasukan  ke  dalam  amplop  dan disegel  kemudian  diserahkan  kepada institusi.  BSI  Mobile  dapat  diaktivasi dengan  datang  ke  kantor  BSI  atau  melalui chat Aisyah atau Call Center 14040.
Jika dilihat secara keseluruhan bahwa  nasabah  yang  termasuk selected
migration hanyalah sebagian kecil nasabah yang  berada  di  kantor  cabang.  Kemudian, antara  nasabah mess  affluent dan  nasabah payroll institusi  juga  memiliki  perbedaan dari flow migration dan juga fasilitas yang disediakan  pihak  bank  bagi  nasabah. Sementara, voluntary migration merupakan nasabah  reguler  bank  yang  sebagian  besar akan melakukan migrasi baik sebelum auto migrasi  karena  terdapat  kendala  sehingga mengharuskan  harus  segera  melakukan migrasi  agar  fasilitas  yang  diberikan  oleh bank  dapat  digunakan  kembali  oleh nasabah  dan  juga  setelah  auto  migrasi dimana  setiap  nasabah  hanya  tinggal mengganti  buku  tabungan  dan  kartu  ATM bank legacy menjadi BSI.
Sejak  tanggal  12  Juli  2021  proses migrasi di Area Cirebon mulai dilaksanakan  dan  itu  untuk  nasabah  Ex BRIS  terlebih  dahulu.  Terhitung  sejak tanggal  tersebut  migrasi  dilakukan  dengan berbagai  cara  dan  diutamakan  untuk nasabah  yang  kartu  ATM  nya  tidak  dapat digunakan  ataupun  transaksinya  seperti transfer mendapati masalah seperti transfer keluar yang terdebet tetapi tidak masuk ke rekening  tujuan  ataupun  sebaliknya.  Oleh karena  hal  tersebut,  bank  yang  merupakan perusahaan  di  bidang  jasa  tentu  harus mengatasi  hal  tersebut  agar  pelayanan kepada  nasabah tetap  mencapai  hasil  yang optimal  maka,  pihak  bank  memiliki  cara migrasi  secara  manual  diantaranya:  1) Migrasi  rekening  via  digital  di  call  center 14040;  2)  Migrasi  rekening  via  digital melalui  Whatssapp  Business;    3)  Migrasi rekening via digital melalui chat Aisyah; 4) Migrasi  rekening  via  digital  di  mesin ATM;  dan  Migrasi  rekening  via  kantor cabang.
Pada  realitanya  kebanyakan  nasabah melakukan  proses  migrasi  melalui  kantor cabang karena bagaimanapun juga meskipun BSI Mobile nya sudah aktif tapi nasabah memerlukan ATM untuk melakukan  transaksi  seperti  tarik  tunai. Pada  saat  melakukan  migrasi  via  kantor cabang,  maka  nasabah  harus  terlebih
dahulu  mengisi  form  pemberian  kuasa migrasi rekening dan menyerahkan (butab, kartu  ATM  dan  FC  kartu  identitas),  lalu nasabah  akan  diarahkan  ke  CS  untuk dilakukan penginputan di sistem EXA dan apabila  telah  selesai  maka  nasabah  harus terlebih dahulu melakukan pemindahbukuan dana secara manual yang ada  di  rekening  sebelumnya  ke  rekening BSI  apabila  sudah,  maka  nasabah  akan membuat  PIN  kartu  ATM  beserta  aktivasi BSI Mobile. Selain proses migrasi dimana sistem  yang  dilakukan  masih  secara manual  dalam  memindahkan  dana  ke rekening  BSI  maka  terdapat  sistem  auto migrasi.
Dalam  rentang  waktu  sekitar  1 minggu  setelah  dimulai  proses  migrasi. Maka  pada  tanggal  21  Juli  2021  telah dimulainya  sistem  automigrasi  seluruh nasabah  bank  legacy  Ex  BRIS  di  Area Cirebon  dimana  nasabah  tidak  perlu melakukan pemindahbukuan secara manual  dengan  memindahkan  dana  dari rekening  lama  ke  rekening  BSI  karena secara  keseluruhan  dana  seluruh  nasabah Ex  BRIS  telah  secara  otomatis  pindah  ke rekening BSI dan hanya tinggal mengganti buku  tabungan,  kartu  ATM  dan  aktivasi BSI  Mobile.  Dalam  sistem  automigrasi maka  seluruh  nasabah  harus  datang langsung  ke  kantor  cabang  langsung  dan akan  mengikuti  prosedur  yang  diterapkan di kantor cabang. Untuk teknis nya sendiri tentunya terdapat tambahan resources yang dibutuhkan  dalam  berlangsung  nya  proses migrasi  sehingga  terdapat  beberapa  pihak yang  terlibat  dalam  proses  automigrasi nasabah  bank  legacy  ke  Bank  Syariah Indonesia.  Selama  proses  berjalannya migrasi  setiap  pihak  termasuk  nasabah harus mematuhi protokol kesehatan mengingat  pandemi  masa  berlangsung untuk menekan penyebaran virus Covid-19 agar Indonesia bisa kembali normal.
Akan  tetapi  pada  pelaksanaannya dikarenakan masa pandemi tentunya mobilitas pun dibatasi agar tidak menyebabkan  kerumunan  dan  tiap  kantor
cabang memiliki luas kantor yang berbeda dan  tentu  mempengaruhi  prosedur  dalam service flow auto migration . Secara singkat service flow auto migration adalah sebagai berikut:  1)  Nasabah  datang  ke  kantor cabang  dengan  mempersiapkan  Kartu Identitas  (KTP)  buku  tabungan  dan/atau kartu  ATM  bank  legacy;  2)  Nasabah mengisi  form  pemberian  kuasa  migrasi rekening  dan  mendownload  aplikasi  BSI Mobile serta mempersiapkan pulsa reguler yang  akan  dibutuhkan  pada  saat  aktivasi BSI  Mobile;  3)  Berkas  diserahkan  kepada satpam  untuk  diteruskan  kepada  greeter;
4)  Greeter  memfotocopy  butab  dan/atau kartu ATM dan kartu identitas; 5) Apabila sudah  maka  nasabah  akan  masuk  sesuai antrian  langsung  menuju  ke  Customer Service  untuk  dilakukan  input  data  di sistem  EXA;  6)  Nasabah  dapat  menerima buku  tabungan  dan  kartu  ATM  BSI;  7) Dilanjutkan  oleh  greeter  untuk  melakukan create  PIN  ATM  pada  pinpad  dan  apabila sudah  maka  dibantu  untuk  melakukan aktivasi  BSI  Mobile;  dan  9)  Greeter mengajak  nasabah  melakukan  experience fitur-fitur  yang  ada  pada  aplikasi  BSI Mobile.  Proses  automigrasi/intergrasi  ke BSI  sudah  selesai.  Jika  nasabah  berasal dari  bank  legacy  Ex-BRIS  maka  nomer rekening  tidak  berubah  sedangkan,  jika nasabah berasal dari bank legacy Ex-BNIS maka  nomer  rekening  berubah  yaitu  (0 yang didepan pindah ke belakang) Pada  beberapa  kejadian  dilapangan masih  banyak  nasabah  yang  sulit  untuk dihimbau  seperti  untuk  mendownload aplikasi  BSI  Mobile  dan  mempersiapkan pulsa reguler sehingga cukup menghambat berlangsungnya  proses  automigrasi.  Selain itu  tugas  Customer  Service  juga  harus terbagi karena selain memberikan pelayanan  untuk  nasabah  yang  migrasi maka  Customer  service  juga  memberikan pelayanan kepada nasabah yang membutuhkan pelayanan seperti pengaduan transaksi yang gagal, pencairan deposito,  ataupun  transaksi  lainnya  yang cukup menggangu laju proses migrasi.
Kemudian,  terhitung  sejak  tanggal  9 Agustus  2021  nasabah  bank  Ex-BNIS tercatat  jadwal  sudah  automigrasi  yang menyebabkan  antrian  nasabah  yang  akan melakukan migrasi  menjadi semakin banyak. Meskipun demikian setiap harinya memiliki batas antrian dimana tidak setiap nasabah  yang  datang  akan  dilayani  untuk migrasi.  Oleh  karena  itu  kita  harus  tetap menghimbau  nasabah  dengan  baik  dalam artian  diberi  kejelasan  terkait  pelaksanaan migrasi dan apabila terdapat nasabah yang memiliki  kebutuhan  mendesak  untuk segera melakukan migrasi maka diarahkan ke kantor cabang lain yang sekiranya tidak menerima  antrian  yang  terlalu  banyak sehingga  bisa  melayani  on  the  day.  Hal tersebut  tentunya  untuk  tetap  memberikan pelayanan maksimal kepada nasabah Bank Syariah  Indonesia.  Terkadang  terdapat beberapa  kendala  yang  berasal  dari  sistem dan  menyebabkan  petugas  yang  terlibat dalam migrasi harus diskusi untuk mencari jalan  keluar  atau  diskusi  dengan  kantor cabang  lain  bahkan  kantor  pusat  area apabila  mendapati  permasalahan  dari sistem.
Setiap  pihak  yang  terlibat  dalam proses  migrasi  guna  penyatuan  sistem ataupun roll  out tentunya  mempunyai kewajiban  dan  tanggung  jawab.  Proses integrasi  rekening  secara  keseluruhan menjadi  BSI  menjadi  sangat  penting  dan tidak  bisa  dipisahkan.  Setiap  bagian memiliki  keterkaitan  atau  hubungan  yang mengharuskan  sinergi  selama  proses roll out harus tetap terjaga untuk mensukseskan  proses roll  out sistem  dan pelayanan merger Bank Syariah Indonesia.
Aspek Yuridis Migrasi Rekening Nasabah  Dalam  Rangka Roll  Out Pada Bank Syariah Indonesia
Pemegang  saham  perseroan  yang melakukan  merger  menjadi  pemegang saham  perseroan  hasil  merger.  Aktiva  dan pasiva Bank beralih kepada perseroan hasil merger  (PP  No.  28,  1999).  Pelaksanaan merger perlu memenuhi syarat-syarat yang
berlaku.  Secara  umum  syarat  merger adalah  tidak  akan  merugikan  bagi  pihak terkait,  dan  ada  persetujuan  dari  instansi terkait.  Penggabungan  bank  tidak  dapat diimplementasikan jika berpotensi merugikan  banyak  pihak.  Penggabungan perlu memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham baik mayoritas  maupun  minoritas,  karyawan, kreditor,  mitra,  masyarakat,  hingga  perlu memperhatikan  aspek  persaingan  usaha yang  sehat  (Pasal  126  ayat  1  UU  No.  40 tahun  2007).  Penggabungan  harus  dengan persetujuan instansi terkait (Pasal 123 ayat 4  UU  No.  40,  2007)  yakni  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK).
Pada  15  Desember  tahun  2020 diadakan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham Luar biasa (RUPSLB). Hasil rapat tersebut menetapkan  bahwa  BRI  Syariah    perlu diubah  namanya  menjadi  Bank  Syariah Indonesia dengan nama perseroan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Perubahan ditetapkan sebelum merger sehingga nama tersebut  tidak  menjadi  nama  baru.    BSI memiliki  nomenklatur  “penggabungan” bukan “peleburan”.
BSI  merupakan  perusahaan  terbuka yang  terdaftar  pada  Bursa  Efek  Indonesia dengan  kode  saham  BRIS.  Pemegang saham  BSI  adalah  PT  Bank  Mandiri (Persero)  Tbk.,  (BMRI)  50,83%,  PT  Bank Negara  Indonesia  (Persero)  Tbk.,  (BNI) 24,85%,  PT  Bank  Rakyat  Indonesia (Persero) Tbk., (BBRI) 17,25%, Pemegang Saham  Lainnya  Dibawah  5%  (termasuk Publik)  adalah  7,08%.  Struktur  pemegang saham  tersebut  ditetapkan  berdasarkan perhitungan  valuasi  dari  masing-masing bank  peserta  penggabungan  (BSI,  2021c). Merger  tidak  hanya  persoalan  ekonomi, melainkan juga perbuatan dengan konsekuensi hukum. Merger adalah perbuatan  hukum  yang  melibatkan  satu atau  lebih  perseroan  menggabungkan  diri sehingga  aktiva  beralih  secara  hukum menjadi miliki perusahaan penerima penggabungan.  Berdasarkan  RUPS  maka diputuskan  BRI  Syariah  yang  akan
dipertahankan  untuk  dibentuk  menjadi bank syariah terbuka.
Semua perbuatan hukum yang dikerjakan subjek hukum dapat
menyebabkan konsekuensi tertentu terhadap para pihak yang terkait. Keputusan merger meninmbulkan konsekuensi  hukum  yakni  berkahirnya perusahaan  perseroan  yang  diambil  alih (Pasal  122  ayat  1  dan  2  UU  No.  40  tahun 2007).  Perseroan  yang  mengambil  alih tetap mengguankan nama serta identitasnya.  Pemegang  saham  perseroan yang  menggabungkan  diri  memiliki  hak sebatas  porsi  sahamnya,  sedangkan  bagi pemilik  saham  dari  perusahaan  perseroan yang  mengambil  alih  memiliki  hak  lebih dominan dari pada perseroan yang menggabungkan diri.
Berakhirnya badan hukum perseroan yang dilatarbelakangi merger tanpa adanya likuidasi  berpengaruh  pada  aktiva  pasiva, saham,  dan  berakhirnya  perusahaan  yang menggabungkan diri. Simpanan dari nasabah penyimpan dana juga ikut beralih demi  hukum  kepada  perseroan  hasil merger  (Pasal  2  angka  2  PP  No.  28  tahun 1999).  Simpanan  maupun  akad  lain  yang dimiliki  bank  sebelumnya  beralih  demi hukum kepada bank hasil merger.
Merger  menjadi  BSI  merupakan akuisisi terbalik. BSI merupakan gabungan tiga bank syariah yang secara Hukum BSI merupakan  perubahan  nama  dari  BRIS yang  mengakuisisi  BSM  dan  BNIS. Kepemilikan  atas  saham  investor  BNI Syariah,  dan  BSM  bergabung  secara hukum  ke  dalam  saham  BSI  yang menerima penggabungan tersebut terhitung  sejak  tanggal  penggabungan mulai  berlaku.  Merger  bank  dilakukan dengan akuisisi terbalik untuk kepentingan akuntansi dengan berbagai faktor pertimbangan.  Pengendalian  BSI  setelah penggabungan  dimiliki  oleh  pemegang saham  BSM.  Alasan  BSM  menjadi pemegang kendali antara lain: 1) Pemegang saham BSM menjadi pengendali  Bank  dalam  penyelesaian
transaksi;  2)  Komposisi  pengatur  BSI dikuasai  oleh legacy BSM;  3)  Komposisi senior  management BSI  didominasi  oleh legacy BSM;  dan  4)    Komposisi  seluruh aset,  pendapatan,  dan  laba  pada  merger didominasi  oleh legacy BSM.  BSM merupakan  pihak  penerima  bisnis  dan BRIS menjadi pihak yang diakuisisi untuk kepentingan  akuntansi.  Laporan  keuangan BSI adalah lanjutan dari milik BSM (BSI, 2021a).
Pindahnya aktiva dan passiva menjadikan  pembiayaan  dari  nasabah maupun  DPK  yang  ada  dalam  neraca keuangan  bank  beralih  menjadi  milik perseroan penerima penggabungan.
Dengan  adanya  akuisisi  terbalik  maka seluruh  aktiva  tiga  bank  syariah  yang mencakup  seluruh  akad  penyaluran  dana secara  otomatis  menjadi  miliki  BSI  yang dikuasi  pemegang  BSM.  Begitu  pula pasiva  berupa  modal  dan  DPK  sebagai simpanan,  tabungan  deposito  maupun pasiva  lainnya  dikuasai  pemegang  BSM ketika beralih menjadi BSI.
Proses pemindahan data nasabah dari identitas  bank  lama  ke  bank  hasil  merger membutuhkan  waktu  dan  mekanisme tersendiri  karena  efek  knock-on  dari  aksi korporasi merger tersebut. Migrasi rekening  otomatis  tidak  diterapkan  oleh BSI.  Kebijakan  yang  dipilih  adalah identitas  BNISyariah,  BRI  Syariah  dan Bank  Syariah  Mandiri  berubah  menjadi satu identitas yaitu Bank Syariah Indonesia (Basri & Sinilele, 2022).
Hubungan  hukum  antara  bank  dan nasabah  diatur  oleh  hukum  kontrak. Perjanjian  merupakan  suatu  perbuatan  di mana satu  atau dua orang saling menjanjikan  sesuatu.  Perjanjian  tersebut menerbitkan kesepakatan antara dua orang yang membuatnya (Subekti, 2008). Perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan dirikepada  satu  orang  atau  lebih  (Pasal 1313  KUHPerdata).  Keabsahan  suatu perjanjian  tergantung  pada  sah  tidaknya perjanjian yang dibuat.
Hubungan  hukum  baru  lahir  antara bank  dengan  nasabah  karena  peristiwa hukum  perjanjian  yakni  pergantian  buku tabungan  dan  ATM  nasabah  BSM,  BRIS, dan  BNIS  ke  BSI  berdasarkan  Pasal  1338 KUHPerdata  sebagai  Asas  Pacta  Sun Servanda. Sahnya peralihan nasabah  BRIS dan  BNIS  ke  BSI  sesuai  dengan  Pasal 1320  KUHPerdata  dengan  mekanisme perpindahannya.  Syarat  sahnya  suatu perjanjian  yakni:  kesepakatan,   kecakapan nasabah,  adanya  objek  barang  (objek penitipan uang), dan klausa yang diperbolehkan.
Perjanjian  dianggap  sah  juga  ada kesepakatan antara dua belah pihak. Tidak ada  pernjanjian  mempunyai  kekuatan apabila dibuat karena kekhilafan, paksaaan atau unsur penipuan (Pasal 1321 KUHPerdata).  Dalam  hal  ini  pemindahan nasabah  tiga  bank  syariah  ke  BSI mengharuskan  adanya  dasar  hubungan hukum yang baru. Pasca efektinya merger, BSI memberikan informasi kepada seluruh nasabah  untuk  melakukan  pembuatan rekening  baru  atas  nama  Bank  Syariah Indonesia (BSI). Penawaran untuk penggantian rekening dari Bank  BRIS dan BNIS  ke  BSI  adalah  merupakan offer . Ketika  nasabah  BRIS  dan  BNIS  bersedia untuk  mengganti  rekening  ke  BSI  maka timbul  perjanjian  baru  sebagai  dasar hubungan  hukum  antara  BSI  dengan Nasabah (Basri & Sinilele, 2022).
Kecapakan  seseorang  dibutuhkan untuk  melakukan  perbuatan  hukum  (Pasal 1330 KUHPerdata). Pada dasarnya nasabah  bank  merupakan  orang  yang cakup  hukum  dan  dewasa.  Nasabah setidaknya  sudah  memiliki  kartu  identitas berupa  Kartu  Tanda  Pengenal  (KTP) maupun  identitas  lain-lainnya  sehingga syarat  sah  perjanjian  yakni  kecakapan hukum telah terpenuhi.
Salah satu syarat obyektif keabsahan perjanjian  adalah  terkait  adanya  obyek perjanjian, perjanjian antara nasabah dengan  pihak  bank  biasanya  objeknya adalah  penitipan,  atau  pinjam  meminjam
dengan  adanya  objekperjanjian  tersebut berarti  di  dalam  perjanjian  perbankan memenuhi  syarat.  Di  dalam  peralihan nasabah Ex-BSM, Ex-BRIS, dan Ex-BNIS ke BSI pada dasarnya menggunakan objek yang  sama  yaitu  perjanjian  penitipan (tabungan)  dengan  perjanjian  baru  yang terpisah dari perjanjian lama. Nasabah tiga bank  syariah  yang  telah  merger  menjadi BSI mendapat pemanggilan atau pemberitahuan  untuk  peralihan  tabungan dengan  mengadakan  perjanjian  yang  baru yaitu  antara  nasabah  ex-tiga  bank  Syariah dengan BSI.

## KESIMPULAN
Merger  menjadi  Bank  Syariah  Indonesia melalui  beberapa  tahap  yang  harus ditempuh  oleh  ketiga  bank  (BSM,  BRI Syariah, dan BNI Syariah) agar terintegrasi  secara  keseluruhan.  Tahap yang harus ditempuh ialah proses Roll Out untuk  penyatuan  sistem  operasional  dan layanan  ketiga  bank.  Proses Roll  Out diwujudkan  dengan  melakukan  migrasi rekening nasabah bank  Legacy. Dalam hal ini,  sistem  yang  digunakan  Bank  Syariah Indonesia untuk proses roll out merupakan sistem  Bank  Syariah  Mandiri.  Sehingga, nasabah  bank  legacy  (BRIS  dan  BNIS) harus  melakukan  migrasi  rekening  ke sistem  Bank  Syariah  Mandiri  /  Bank Syariah  Indonesia.  Akan  tetapi,  bagi nasabah  ex  BSM  tidak  perlu  melakukan migrasi  seperti  halnya  nasabah  ex  BRIS dan  BNIS  karena  sistem  BSM  merupakan sistem  yang  digunakan  sebagai  sistem Bank Syariah Indonesi (BSI).
BSM  memiliki  modal  atau  saham terbesar di antara tiga bank syariah. Secara hukum, BRI Syariah dipertahankan kemudian  dibentuk  menjadi  bank  syariah terbuka  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI) dengan  kode  saham  “BRIS”.  BRI  Syariah mengubah  nama  menjadi  BSI.  Merger dengan akuisisi terbalik untuk kepentingan Akuntansi dimana BSM yang menggabungkan  diri  menjadi  pemegang kendali  BSI.  BSI  menggunakan  sistem
administrasi  dan  keuangan  BSM  dan laporan keuangan BSI merupakan
kelanjutan laporan keuangan BSM. Korporasi BSI mengundang seluruh nasabah legacy BRI  Syariah  dan  BNI Syriah  untuk  membuat  rekening  baru.  Hal ini  merupakan  langkah  untuk  membuat perjanjian  baru  sehingga  BSI  memiliki hubungan  hukum  dengan  seluruh  nasabah. Keputusan merger melalui berbagai pertimbangan keamanan termasuk
perlindungan  konsumen  yakni  nasabah bank legacy .  Hubungan  hukum  baru  lahir antara  bank  dengan  nasabah  karena peristiwa hukum perjanjian yakni pergantian  buku  tabungan  dan  ATM nasabah  BSM,  BRIS,  dan  BNIS  ke  BSI berdasarkan  Pasal  1338  KUHPerdata sebagai  Asas  Pacta  Sun  Servanda.  Sahnya peralihan nasabah BRIS dan  BNIS ke BSI sesuai  dengan  Pasal  1320  KUHPerdata dengan mekanisme perpindahannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Alhusain,  A.  S.  (2021).  Bank  Syariah Indonesia:  Tantangan  Dan  Strategi Dalam  Mendorong  Perekonomian Nasional. Info Singkat: Bidang Ekonomi  Dan  Kebijakan  Publik , 13 (3), 19–24.
Amalia,  F.,  &  Ika,  S.  R.  (2014).  Kinerja Bank di  Indonesia setelah Melakukan Merger dan Akuisisi dengan Kepemilikan  Asing:  Apakah  lebih baik? Efektif  Jurnal  Bisnis  Dan
Ekonomi , 5 (1), 73–84.
Antonio,  M.  S.  (2006). Dasar-Dasar Manajemen  Bank  Syariah .  Pustaka Alfabeta.
Arifin, Z. (2002).
Dasar-Dasar
Manajemen  Bank  Syariah,  cetakan pertama . Alfabeta.
Basri,  N.  A.,  &  Sinilele,  A.  (2022).  Status Hukum Nasabah BNI Syariah Setelah Merger Menjadi Bank Syariah
Indonesia. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi
Syari’ah , 294–301.
BSI.  (2021a).  Laporan  Tahunan  2021:
Energi  Baru  untuk  Indonesia.  In PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.
BSI. (2021b). Sejarah Perseroan . PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. https://ir.bankbsi.co.id/corporate_hist ory.html
BSI. (2021c). Struktur Kepemilikan:
Informasi  Struktur  Kepemilikan  PT Bank  Syariah  Indonesia,  Tbk. PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.
https://www.bankbsi.co.id/company- information/struktur-kepemilikan
BSI.  (2021d). Visi  &  Misi .  PT  Bank Syariah
Indonesia, Tbk. https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission .html Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. (2011). Kebijakan Pengembangan  Perbankan  Syariah . Bank Indonesia.
Fiqri,  A.  A.  A.,  Azzahra,  M.  M., Branitasandini,  K.  D.,  &  Pimada,  L. M.  (2021).  Peluang  Dan  Tantangan Merger  Bank  Syariah  Milik  Negara Di  Indonesia  Pada  Masa  Pandemi Covid-19. El Dinar , 9 (1), 1–18.
Hafizd,  J.  Z.  (2020).  Peran  Bank  Syariah Mandiri  (Bsm)  Bagi  Perekonomian Indonesia  Di  Masa  Pandemi  Covid- 19. Al-Mustashfa:  Jurnal  Penelitian Hukum  Ekonomi  Syariah , 5 (2),  138. https://doi.org/10.24235/jm.v5i2.7402 Hakim, L. (2012). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam . Erlangga. Kasmir.  (2002). Dasar-Dasar  Perbankan .
Rajagrafindo Persada.
Kristanto,  V.  H.  (2018). Metodologi
Penelitian Pedoman Penulisan Karya
Tulis Ilmiah (KTI) . CV Budi Utama.
KUHPerdata. (n.d.). Kitab Undang- Undang Hukum Perdata .
OJK.  (2019). Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan No 41-POJK.03-2019
tentang  Penggabungan,  Peleburan,
Pengambilalihan, Integrasi dan
Konversi Bank Umum . PP  No.  28.  (1999). Peraturan  Pemerintah Nomor  28  tahun  1999  tentang Merger,  Konsolidasi,  dan  Akuisisi
Bank .
Prihartono, A. (2018). Pengaturan Penggabungan  Usaha  (Merger)  Bank Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan  Bank  Di  Indonesia  Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi
Nasional. Aktualita:  Jurnal  Hukum ,
1 (1), 1–15.
Samosir,  A.  P.  (2003).  Analisis  Kinerja
Bank  Mandiri  setelah  Merger  dan sebagai  Bank  Rekapitalisasi. Kajian
Ekonomi Dan Keuangan , 7 (1), 1–38.
Subekti,  R.  (2008). Hukum  Perjanjian .
Intermasa.
Sugiyono.  (2010). Metode  Penelitian Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
Sunggono, B. (2003).
Metodologi
Penelitian Hukum . RajaGrafindo
Persada.
UU  No.  10.  (1998). Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun
1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun
1992 Tentang Perbankan .
UU  No.  21.  (2008). Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah .
UU  No.  40.  (2007). Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang
Perseroan Terbatas . Yusmad,  M.  A.  (2018). Aspek  Hukum Perbankan  Syariah  dari  Teori  ke Praktik . Deepublish.