IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (STUDI KASUS DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL)
[Muhir ] 1
[Nellis Mardhiah ] 2
1 [Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
1 [tanggul5000@gmail.com]
2 [Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Soial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
2 [nellismardhiah@utu.ac.id]

## Abstract
The self-help housing stimulant assistance program (BSPS) is an effort by the government to assist the implementation of the construction of decent houses or housing in a healthy and safe environment independently. This program aims to help the community to have a healthy,  safe  and  comfortable  home.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the implementation of the self-help housing stimulant program at the Department of Public Works  and  Public  Housing,  Aceh  Singkil  Regency.  The  research  method  used  is descriptive-qualitative  method,  where  data  collection  uses  observation  and  interview techniques  in  the  form  of written  or  spoken  words  from  the  people  or  actors  observed. The  Aceh  Singkil  Regency  Self-Help  Stimulant  Housing  Assistance  Program  (BSPS)  is running well, but there are some that cannot be overcome in the implementation of the stimulant  assistance  program,  in  the  sense  that  this  program  is  almost  completely running smoothly.
Keyword : Policy Implementation, BSPS Public Policy
Received : 01 Agustus 2021          Revised: 04 April 2022          Available online: 26 April 2022
P- ISSN : 2614 – 5723 E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar Volume 6, Nomor 1, Tahun 2022. email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile

## 1. PENDAHULUAN
Rumah merupakan kebutuhan primer yang harus terpenuhi. Tempat tinggal bukan  hanya  sekedar  sebagai  tempat  tinggal  saja,  tidak  bisa  dikatakan  cukup memenuhi  kebutuhan hidup,  karena  didalam  kehidupan  bermasyarakat individu dan  kelompok  memerlukan  tempat  tinggal  yang  layak,  yang  bisa  disebut  rumah layak  huni.  Rumah  memliki  fungsi  sebagai  tempat  untuk  berlindung,  selain  itu rumah sebagai tempat tinggal aman dan nyaman ketika ditempati. Rumah layak ditempati  adalah  rumah  yang  bersih  dan  memenuhi  kriteria  rumah  sehat. Terpenuhinya  kebutuhan  dasar  rumah  layak  huni  diharapkan  mampu meningkatkan  kebutuhan  dan  kenyamanan  masyarakat.  Tempat  tinggal  pada dasarnya merupakan wadah bagi keluarga dalam melangsungkan kehidupannya. Pada  hakikatnya  fungsi  tempat  tinggal  bagi  kehidupan  manusia  sangat  vital. Tanpa  tempat  tinggal,  manusia  tidak  akan  dapat  hidup  dengan  layak. Terpenuhinya  akan  pangan  dan  sandang  saja  tidaklah  cukup.  Menurut (Pujiwidodo,  2016)Kenyataannya  untuk  mewujudkan  rumah  yang  layak  huni bukan  perkara  gampang.  Ketidaksanggupan  masyarakat  untuk  memenuhi kebutuhan  rumah  yang  layak  huni  berbanding  lurus  dengan  pendapatan  dan pengetahuan  masyarakat  tentang  fungsi  rumah  itu  sendiri.  Hal  ini  menjadikan salah satu parameter dalam penentu kemiskinan yaitu kondisi rumah yang ridak layak  huni.  Demikian  juga  persoalan  sarana  prasarana  lingkungan  yang  kurang memadai  dapat  menghambat  tercapainya  kesejahteraan  suatau  komunitas. Lingkungan yang kumuh atau sarana prasaranan yang minim dapat menyebabkan masalah social dan kesehatan.
Menurut  (Arifin,  2018)  Dengan  demikian  pemerintah  Dinas  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat,  Kabupaten  Aceh  Singkil  berupaya  membuat program  BSPS  (Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya).  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah  PUPR  nomor  07  tahun  2018  Tentang  Bantuan  Stimulan  Perumahan Swadaya.  Menimbang  :  a.  bahwa  untuk  mendorong  dan  meningkatkan keswadayaan  masyarakat  untuk  mewujudkan  rumah  layak  huni,  diperlukan bantuan stimulan rumah swadaya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (3)  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan Kawasan  Pemukiman;  b.  bahwa  untuk  mewujudkan  rumah  layak  huni sebagaimana  dimaksud  dengan  huruf  a,  perlu  didukung  dengan  prasarana, sarana, dan fasilitas umum yang serasi, teratur, terencana, dan berkelanjutan; c. Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a  dan huruf  b  perlu  menetapkan  Peraturan  Mentri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
Menurut  (Masturi  et  al.,  2021)  Program  bantuan  stimulan  perumahan swadaya  merupakan  program  menteri  perumahan  rakyat  republik  Indonesia didalam  Peraturan  Menteri  Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  6
Tahun  2013  Tentang  pedoman  pelaksanaan  Bantuan  Stimulan  Perumahan Swadaya  (BSPS),  dimana  menurut  Peraturan  Presiden  RI  Nomor  05  Tahun  2010 tentang  rencana  program  jangka  menengah.  Menurut  (Bsps  et  al.,  2020)Dalam menentukan  perioritas  tentang  rumah,  seseorang  atau  keluarga  yang berpendapatan  sangat  rendah  atau  masyarakat  berpenghasilan  rendah  (MBR). Masyarakat  berpenghasilan  rendah  (MBR)  adalah  masyarakat  yang  mempunyai keterbatasan  daya  beli  sehingga  perlu  dapat  dukungan  pemerintah  untuk memperoleh  rumah  yang  layak  huni.  Dalam  penelitian  terdahulu  (Majene  & Barat,  2020)  menyimpulkan  bahwa  Program  bantuan  stimulan  perumahan swadaya  tentu  membawa  dampak  perubahan  kondisi  fisik  perumahan  bagi masyarakat  di  Kabupaten  Aceh  Singkil  yang  dalam  hal  ini  adalah  masyarakat penerima  bantuan  stimulan  perumahan  swadaya.  Akan  tetapi  program  ini  tidak sepenuhnya  memberikan  dampak  yang  positif  bagi  mereka  yang  menerima bantuan  tersebut.  Jika  dampak  positif  dari  program  ini  membawa  perubahan kondisi fisik perumahan dari yang tidak layak huni, menjadi layak huni.
Menurut  (Esariti  et  al.,  2020)  Kemiskinan  menjadi  salah  satu  pengaruh terbesar  dalam  kehidupan  masyarakat  Aceh  Singkil,  dimana  jika  kemiskinan merajalela  maka  masyarakat  kesulitan  dalam  memenuhi  kebutuhan  papan seperti  tempat  tinggal  yang  layak,  Program  Bantuan  Stimulan  Perumahan Swadaya  (BSPS)  seharusnya  dapat  memberikan  kontribusi  dalam  mengatasi jumlah masyarakat miskin melalui peningkatan kualitas rumah masyarakat.
Menurut  (Setiyarini  &  Prathama,  2019)Salah  satu  masalah  yang  besar  di hadapi  pemerintah  Indonesia  adalah  keberadaan  banyaknya  rumah  yang  tidak layak  huni,  terutama  di  pedalaman  desa  yang  jauh  dari  jangkauan  pemerintah seperti  daerah  Aceh  Singkil,  pemerintah  terus  berupaya  dalam  meningkatkan kualitas  rumah  layak  huni  di  Indonesia  dengan  mengeluarkan  Program  Bantuan Stimulan Perumhan Swadaya (BSPS). Menurut (Bsps et al., 2020)Seara garis besar tempat  tinggal  pada  dasarnya  adalah  wadah  bagi  manusia  atau  suatu  keluarga dalam melangsungkan kehidupan, pada dasarnya tempat tinggal sangat berfunsi bagi manusia, maka dari itu masyarakat sangat membutuhkan rumah yang sehat dan layak huni.
Menurut (Kanlia, 2021)Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini harus di Implemetasikan dengan baik agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari  Program  tersebut.  Pemerintah  telah  berupaya  memberikan  solusi  bagi masyarakat  yang  berpenghasilan  rendah,  agar  dapat  membantu  dalam memperbaiki kualitas rumah dari yang tidak layak, menjadi layak huni. Menurut UU  No.  1  Tahun  2011  Pasal  1  ayat  (7)  tentang  perumahan,  ditetapkan  bahwa rumah  dapat  berfungsi  sebagai  pemenuh  kebutuhan  dasar,  tempat  tinggal  atau hunian,  asset  atau  kekayaan  bagi  pemiliknya,  status  sosial  dan  ekonomi  bagi pemiliknya,  tempat  untuk  mendapatkan  penghasilan  atau  keuntungan,  sarana
pembinaan  keluarga,  cerminan  harkat  dan  martabat  bagi  pemiliknya  penunjang pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai negri(Dewi et al., 2021).
Menurut  (Kabupaten  &  Tengah,  2021)Tujuan  dari  program  dan pengimplementasian  program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  ini  untuk memberdayakan  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  agar  mampu membangun  dan  meningkatkan  kualitas  rumah  secara  swadaya  hingga  dapat memenuhi  kebutuhan  rumah  yang  sehat  dan  layak  huni,  inisiatif  masyarakat sangat  besar  baik  dalam  mendapatkan  bantuan  maupun  dalam  menjalankan program  dalam  pengimplementasian  untuk  meningkatkan  kualitas  rumah masyarakat.  Menurut  (Julianto,  2020)Partispasi  masyrakat  bagi  penerima bantuan sangat bagus, dimana masyarakat berkerja sama untuk membangun dan meningkatkan  kualitas  rumah  mereka  secara  berkelompok  maupun  seara indivual,  namun  satu  tujuan  dalam  mengimplementasikan  program  Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Aceh Singkil.
Menurut  (Bawenti  et  al.,  2019)Adapun  indikator  dapat  mengukur implementasi  kebijakan  BSPS  Edward  III  2009:58  mengajukan  pendekatan masalah  implementasi  dengan  terlebih  dahulu  mengemukakan  dua  pertanyaan pokok,  yakni:  (i)  faktor  apa  yang  mendukung  keberhasilan  implementasi kebijakan?  Dan  (ii)  faktor  apa  yang  menghambat  keberhasilan  implementasi kebijakan?  Berdasarkan  kedua  pertanyaan  tersebut  dirumuskan  empat  faktor yang  merupakan  syarat  utama  keberhasialan  proses  implementasi,  yakni komunikasi,  sumber  daya,sikap  birokrasi  atau  pelaksanaan  dan  struktur organisasi,  termasuk  tata  aliran  kerja  birokrasi.  Empat  faktor  tersebut  menjadi kriteria  penting  dalam  implementasi  kebijakan.  (a).  Komunikasi,  keberhasilan kebijakan  masyarakat  agar  implementor  mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan. Apa yang tujuan dan sasaran kebijakan (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan  tidak  diketahui  sama  sekali  oleh  kelompok  sasaran,  maka  kemungkinan akan  terjadi  resistensi  dari  kelompok  sasaran.  (b).  Sumber  daya,  walaupun  isi kebijakan  sudah  dikomunikasikan  seara  jelas  dan  konsistensi,  tetapi  apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan  berjalan  efektif.  Sumber  daya  tersebut  dapat  berwujud  sumber  daya manusia, yakni kompetisi implementor, dan sumber daya financial , sumber daya adalah  faktor  penting  untuk  implementasi  kebijakan  agar  efektif.  Tanpa  sumber daya,  kebijakan  hanya  tinggal  di  kertas  menjadi  dokumen  saja.  (c).  Disposisi, adalah watak atau karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen,  kejujuran,  sifat  demokratis.  Apabila  implementor  memeliki  disposisi yang  baik,  maka  dia  akan  dapat  menjalankan  kebijakan dengan baik  seperti  apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi
juga  menjadi  tidak  efektif.  (d).  Struktur  birokrasi,  yang  bertugas mengimplementasikan  kebijakan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap implementasi  kebijakan.  Salah  satu  dari  aspek  struktur  yang  penting  dari  setiap organisasi  adalah  adanya  prosedur  operasi  yang  standar  (standard  operating procedures)  atau  SOP.  SOP  menjadi  pedoman  bagi  setiap  implementor  dalam bertindak.  Stuktur  organisasi  yang  terlalu  panjang  akan  cenderung  melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape , yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
Dijelaskan oleh Edward III secara singkat bahwa pedoman yang tidak akurat,
jelas  atau  konsisten  akan  memberikan  kesempatan  kepada  implementors membuat  diskresi.  Diskresi  ini  bisa  langsung  dilaksanakan  atau  dengan  jalan membuat  petunjuk  lebih  lanjut  yang  ditujukan  kepada  pelaksana  tingkat bawahannya.  Jika  komunikasi  tidak  baik  maka  diskresi  ini  akan  memunculkan disposisi.  Namun  komunikasi  yang  terlampau  detail  akan  mempengaruhi  moral dan  independensi  implemator,  bergesernya  tujuan  dan  terjadinya  pemborosan sumber daya seperti keterampilan, kreatifitas, dan kemampuan adaptasi. Sumber daya  saling  berkaitan  dengan  komunikasi  dan  mempengaruhi  diposisi  dalam implementasi.  Demikian  juga  disposisi  dari  implementor  akan  mempengaruhi bagaimana  mereka  menginterpertasikan  komunikasi  kebijakan  baik  dan menerima maupun dalam mengelaborasi lebih lanjut ke bawah rantai komando.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan metode  kualitatif, dimana peneliti berperan  sebagai  instrumen  kunci.  Yang  kemudian  menghasilkan data  deskriptif berupa  kata-kata  atau  tulisan  dari  pelaku  orang-orang  yang  diamati  melalui analisis kebijakan, wawancara mendalam dan studi pustaka. Studi pustaka adalah menggunakan  referensi  yang  mendukung  isi  penelitian  ilmiah  ini  berasal  dari buku, website atau artikel yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.
(a) Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  berlokasi  di  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat (PUPR) Kabupaten Aceh Singkil.
(b) Narasumber
Penelitian  kualitatif  memerlukan  data-data  atau  informasi  dari  berbagai sumber  yang  dapat  memberikan  informasi  sesuai  dengan  tujuan  penelitian. Untuk  itu  harus  ditentukan  subjek  penelitian  yang  dapat  di  jadikan  sumber informasi tersebut.
 Aparatur  pemerintahan  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat Kecamatan  Singkil,  Kabupaten  Aceh  Singkil,  dan  Kabid  sarana  prasarana perumahan dan kawasan pemukiman. Hal ini dilakukan agar mendapatkan
informasi  terkasit  Implementasi  kebijakan  Bantuan  Stimulan  Perumahan Swadaya (BSPS).
 Masyarakat  Aceh  Singkil  yang  mendpatkan  Bantuan  Stimulan  Perumahan Swadaya  (BSPS).  Dengan  adanya  sumber  dari  masyarakat  dapat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data.
(c) Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  juga  sangat  di  perlukan  dalam  sebuah  penelitain, meode  penelitian  ini  juga  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  primer dan  sekunder.  Menurut  (Martono  et  al.,  2014)Pengumpulan  data  adalah metode  sistematis  atau  pengumpulan  dan  mengukur  data  yang  dilakukan dari berbagai sumber informasi untuk menemukan solusi atau jawaban atas pertanyaan  yang  relavan.  Data  primer  adalah  data  mentah  yang  baru pertama  kali  dikumpulkan,  sedangkan  data  sekunder  yaitu data  yang  sudah pernah dikumpulkan, diuji, dan dipublikasikan.
 Observasi dan survey
Peneliti langsung turun kelapangan guna untuk mendapatkan informasi yang  akurat  dari  masyrakat  penerima  bantuan  stimulan  perumahan swadaya (BSPS).
 Wawancara
Peneliti  langsung  turun  kelapanagan  untuk  mewawanarai  masyarakat serta kabid sarana prasarana perumahan dan kawasan pemukiman, serta aparatur dinas pupr kabupaten aceh singkil.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Aceh  Singkil  adalah  salah  satu  kabupaten  di  provinsi  Aceh,  indonesia. Kabupaten  Aceh  Singkil  juga  merupakan  pemekaran  dari  Aceh  Selatan  dan sebahagian  wilayahnya  berada  dikawasan  Taman  Nasional  Gunung  Leoser. Kabupaten  ini  juga  terdiri  dari  dua  daerah  yaitu  daratan  dan  kepulauan. Kabupaten  Aceh  Singkil  berdasarkan  data  badan  pusat  statitik  kependudukan Aceh Singkil tahun 2021 jumlah penduduknya 126.514 jiwa.
Jumlah Kecamatan dan Desa Penerima BSPS No Keamatan Desa Jumlah Unit 1 Pulau Banyak Pulau Balai 15 Unit Pulau Baguk 20 Unit Teluk Nibung 15 Unit 2 Pulau Banyak Barat Asantola 19 Unit Ujung Sialit 15 Unit Haloban 16 Unit 3 Singkil Pulo Sarok 23 Unit
Pasar 15 Unit Ujung 20 Unit 4 Singkil Utara Gosong Telaga Utara 15 Unit Gosong Telaga Timur 20 Unit Ketapang Indah 20 Unit 5 Kuala Baru Kuala Baru Sungai 15 Unit Kuala Baru Laut 16 Unit Kayu Menang 15 Unit 6 Simpang Kanan Sukarejo 15 Unit Cibubukan 30 Unit Kaingolong 15 Unit Siatas 15 Unit Lae Riman 15 Unit Gunung Meriah Pandan Sari 15 Unit Tanah Merah 15 Unit Gunung Lagan 15 Unit Tanah Bara 15 Unit Suka Makmur 20 Unit Sidorejo 15 Unit Sangga Beru Silulusan 20 Unit Blog 15 15 Unit Tulaan 20 Unit Blog6 Baru 20 Unit Tunas Harapan 25 Unit Lae Butar 15 Unit Bukit Harapan 20 Unit 8 Suro Makmur Bulusema 15 Unit 9 Singkohor Sri Kayu 15 Unit Pea Jambu 15 Unit Lae Pinang 15 Unit 10 Kota Baharu Muara Pea 15 Unit Ladang Bisik 15 Unit
Dengan  tercapainya  program  bantuan  stimulan  perumahan  swadaya  ini sangat  membantu  masyarakat  berpenghasilan  (MBR)  untuk  memenuhil kebutuhan  papan  seperti  rumah  yang  bagus  dan  layak  huni,  pemerintah  juga berupaya  melepaskan  masyarakat  keluar  dari  jeratan  kemiskinan  terutama daerah kabupaten aceh singkil.

## 3.1 Komunikasi
Komunikasi adalah bagian paling penting dalam menjalankan suatu kebijkan,  dimana  interaksi  diperlukan  dalam  menjalankan  suatu kebijakan. Komunikasi yang baik di antara atasan dan bawahan dalam mengimplementasikan kebijakan biasanya berjalan dengan lancar. Jika dalam  mengimplementasikan  kebijakan  bantuan  stimulan  perumahan swadaya  ini  komunikasinya  baik,  maka  kebijakan  ini  akan  berjalan lancar. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil,  sejauh  ini  sudah  bagus  komunikasinya  dalam  menjalankan kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Kabupaten  Aceh Singkil, Bidan Sarana Prasaranan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, membuat  sebuah  team  khusus  atau  disebut  Fasilitator  untuk  turun kedesa  dan  menjalankan  serta  mensosialisasikan  Program  Bantuan Stimulan  Perumahan  Swadaya  (BSPS)  kepada  masyarakat  penerima bantuan,  ini  dilakukan  guna  untuk  memberikan  pemahaman  bagi masyarakat Aceh Singkil.
Didalam  pelaksanaan  sosialisasi  program  Bantuan  Stimulan Perumahan  Swadaya  ini  selalu  keliru  dalam  persepsi  masyarakat danbada  beberapa  masyarakat  yang  tidak  tahu  sama  sekali  apa  itu Program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  ini,  dikarenakan pemahaman  masyarakat  belum  terlalu  mendalam.  Namun  setelah diadakan sosialisasi berulang-ulang dan saat ini masyarakat Aceh Singkil dapat memahaminya.
3.2 Sumber Daya
Dinas  Pekerjaan  Umun  dan  Perumahan  Rakyat  Kabupaten  Aceh Singkil, Bidang Sarana Prasarana Perumahan dan Kawasan Pemukiman, sudah  memiliki  sumber  daya  yang  baik  dalam  Mengimplementasikan Program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  dengan  baik.  Dengan adanya  Fasilitator  Lapangan  dapat  meminimalisir  dalam  pengetahuan masyarakat terhadap Program ini. Fasilitator tebagi menjadi dua bagian yaitu  Teknik  dan  Pemberdayaan.  Bagian  Teknik  ini  berfokus  pada pembangunan dan seluruh yang terkait dalam sistem bangunan, seperti memperhitungkan  apa  yang  di  bangun  dalam  rumah  masyarakat  agar bisa  di  tingkatkan  kualitas  rumahnya  dari  yang  tidak  layak  huni, menjadi  layak  huni.  Sedangkan  bagian  Pemberdayaan  biasanya memberikan  pemahaman  dan  sosialisasi  bagi  masyarakat  serta membantu  masyarakat  dalam  menyiapkan  persyaratan  dalam melengkapi administrasi dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya  Ini  dan  berujuan  tidak  lain  meningkatkan  kualitas  rumah
masyarakat.
Pada  dasarnya  masyarakat  masih  tergolong  rendah,  terutama sumber  daya  manusia  (SDM)  di  kalangan  masyarakat,  apalagi masyarakat  yang  sudah  tua  (berumur)  dan  juga  bisa  disebut masyarakat  awam,  walaupun  masyarakat  tidak  terlalu  memahami dengan baik terutama sistem pembangunannya itu tidak dikhawatirkan oleh masyakat, karena sudah di bantu oleh Fasilitator Lapangan.
Sumber daya anggaran juga sangat di perlukan dalam implementasi kebijakan,  jika  tidak  ada  anggaran  yang  menunjang  program  Bantuan Stimulan  Perumahan  Swadaya  ini,  maka  tidak  akan  terealisasikan kemasyarakat.  Anggaran  yang  di  butuhkan  haruslah  banyak,  kerana masyarakat  masih banyak  yang  memiliki  rumah  yang  tidak  layak  huni. Kabupaten  Aceh  Singkil  mempersiapkan  sebanyak  669  rumah  yang  di rehab  dari  yang  tidak  layak  huni,  menjadi  layak  huni  yang  di  salurkan melalui  dana  alokasi  khusus  (DAK)  pada  tahun  2021,  agar  masyarakat dapat merasakan rumah yang sehat dan layak huni. Dalam priode 2021 ini  ada  sebanyak  10  kecamatan  beserta  beberapa  desa  dari  masing- masing  kecamatan  yang  menerima  bantuan  stimulan  perumahan swadaya  (BSPS)  di  kabupan  aceh  singkil  yang  berbentuk  rehab  rumah dari yang tidak layak huni, menjadi layak huni.
3.3 Disposisi
Sikap  yang  baik  antara  Pimpinan  dengan  Bawahan  juga  sangat mempengaruhi  pengimplementasian  kebijakan.  Jika  sikap  pimpinan tidak baik dengan bawahan maka kerjasama dalam upaya implementasi suatu  kebijakan  akan  gagal.  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat  (PUPR)  Kabupaten  Aceh  Singkil  dalam  mengimplementasikan kebijakan  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  (BSPS)  cukup  baik, terjalin  komunikasi  yang  baik  antara  atasan  dengan  Tenaga  Fasilitator Lapangan (TFL). Tenaga Fasilitator Lapangan di berikan tanggung jawab dalam  menerapkan  dan  melakukan  segala  hal  untuk  membantu masyarakat dalam mengimplementasikan bantuan stimulan tersebut.
Implentasi  dari  Program  Bantuan  Stimulan Perumahan  Swadaya  ini sudah  sesuai  dengan  kaedah  yang berlaku  didalam  juknis,  masyarakat yang  menerima  manfaat  ini  masuk  dalam  kategori  didalam Permenpupr No 13 Tahun 2016, pasal 13 menjelaskan ketegori sebgai berikut: “Warga Negara Indonesia, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),  memilih  rumah  sendiri  yang  tidak  layak  huni,  memiliki  surat tanah,  menikah  (berkeluarga),  terkecuali  anak  yatim  (sebatang  kara)”. Jika  masyarakat  tersebut  masuk  didalam  ketegori,  maka  berhak menerima  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya.  Apabila  semua
kategori  sudah  masuk  namun  masyarakat  tersebut  tidak  mempunyai rumah, maka akan di alihkan ke Program lain dari Pemerintah Provinsi seperti  rumah  layak  huni  (Dhuafa),  atau  rumah  utuh  yang  di  buatkan Pemerintah. Dan jika masyarakat telah menerima bantuan maka rumah tidak boleh di jual atau disewakan kepada orang lain. Jika itu dilakukan maka  akan  dikenakan  sanksi  sesuai  kesepakatan  awal  yang  dibuat antara Pemerintah dengan Penerima bantuan melalui wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Sejauh  ini  proses  pelaksanaan  implementasi  Program  Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sangat baik serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil masih memprioritaskan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.
3.4 Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  yang  baik  akan  mempermudahkan  dalam mengimplementasikan  kebijakan.  Didalam  dinas pekerjaan  umum  dan perumahan  rakyat  (PUPR)  Kabupaten  Aceh  Singkil  terdapat  struktur birokrasi  yang  cukup  baik  yang  membuat  program  bantuan  stimulan perumahan  swadaya  (BSPS)  ini  berjalan  dengan  baik.  Dinas  PUPR Kabupaten Aceh Singkil berpaya terus meningkatkan struktur birokrasi yang  baik  agar  setiap  kebijakan  pemerintah  mudah  untuk  di implementasikan bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
Dalam  mengusulkan  penerima  bantuan  juga  sudah  sesuai  dengan juknis  yang  berlaku  dan  sudah  sesuai  pengimplementasian  serta penetapan penerima Bantuan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil.
Berdasarkan  PERMENPUPR  No  13  Tahun  2016  BAB  V  Tentang Penentua Lokasi Calon Penerima BSPS, Pasal 17:
1) Bupati/walikota  mengusulkan  desa/kelurahan  sebagai  calon lokasi  BSPS  kepada  pemerintah  provinsi,  berdasarkan persyaratan: a. jumlah RTLH di desa/kelurahan; dan b. jumlah kekurangan rumah di desa/kelurahan. 2) Pemerintah  provinsi  melakukan  verifikasi  terhadap  usulan bupati/walikota  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) berdasarkan persyaratan:
a. tingkat kemiskinan kabupaten/kota; b. jumlah RTLH di kabupaten/kota;
c. jumlah kekurangan rumah di kabupaten/kota; dan d. kapasitas  pemerintah  kabupaten/kota  di  bidang perumahan.
3) Hasil  verifikasi  pemerintah  provinsi  berupa  daftar  prioritas lokasi BSPS disampaikan kepada Pemerintah Pusat. 4) Lokasi  BSPS  ditetapkan  berdasarkan  hasil  verifikasi  yang dilakukan  oleh  pemerintah  provinsi  dan  program  prioritas
Pemerintah Pusat. 5) Program  prioritas  pemerintah  pusat  sebagaimana  dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. direktif Presiden;
b. program prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat; c. kegiatan  berdasarkan  usulan  lembaga  tinggi  negara, dan kementerian negara/lembaga; dan/atau
d. kegiatan  berdasarkan  nota  kesepahaman  dan perjanjian kerjasama. 6) Penetapan lokasi BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri. Bagian kedua, Penetapan Penerima Bantuan Pasal 18 1) PPK  melakukan  seleksi  calon  penerima  BSPS  berdasarkan lokasi  BSPS  yang  ditetapkan  oleh  Menteri  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6). 2) Dalam melakukan seleksi calon penerima BSPS sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  PPK  dibantu  oleh  pemerintah kabupaten/kota, TFL, dan/atau pihak ketiga. 3) Hasil  seleksi  calon  penerima  BSPS  ditetapkan  oleh  PPK  dan disahkan oleh KPA/Kepala Satker. Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Kabupaten  Aceh
Singkil, Badang Sarana Prasarana Perumahan dan Kawasan Pemukiman telah  menjalankan  kebijakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undang  yang  berlaku  baik  dalam  penetapan  calon  penerima  bantuan (CPB)  sampai  dengan  penetapan  penerima  bantuan  (PB).  Pemerintah Kabupaten  Aceh  Singkil  melimpahkan  tanggung  jawab  kepada  Dinas PUPR  dalam  mengelola  Program  Bantuan  Stimulan  Perumahan Swadaya,  begitu  pula  dinas  pupr  yang  menyerahkan  tanggung  jawab kepada  Fasilitator  dalam  mengelola  di  lapangan,  baik  setiap  Desa, maupun setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil.

## 4. KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwasanya  masih  banyak masyarakat  Aceh  Singkil  yang  tergolong  memiliki  rumah  yang  tidak  layak  huni. Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sudah sesuai dengan  Standar  Oprasional.  Komunikasi  juga  berjalan  dengan  baik  dalam mengimplementasikan  program.  Sumber  daya  yang  tergolong  masih  kurang terhadap  masyarkat  awam  mereka  tidak  terlalu  paham  dalam  pelaksanaan program  hanya  saja  mereka  menegtahui  bantuan  dan  tidak  tau  tujuannya. Disposisi juga sangat bagus perilaku baik dan kerjasama yang baik diterapkan oleh Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Kabupaten  Aceh  Singkil.  Struktur birokrasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saat ini masih tergolong hambur adul dimana beberapa bidang tidak tersusun tapi strukturnya.

## 5. REFERENSI
Buku:
Martono, N., Yuwono, E. P., & Rahardjo, M. P. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder .
Jurnal:
Arifin.  (2018).  No  PermenPUPR07-2018. Journal  of  Materials  Processing
Technology , 1 (1), 1–8. http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.p owtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahtt ps://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.matl et.2019.127252%0Ahttp://dx.doi.o
Bawenti,  J.  R.,  Singkoh,  F.  C.,  Kimbal,  A.,  &  Perumahan,  P.  (2019).  Implementasi Program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  Bagi  Masyarakat  Kurang Mampu  Didesa  Wasilei  Kecamatan  Wasilei  Selatan  Kabupaten  Halmahera Timur. Jurnal Eksekutif , 3 (3), 1–10.
Bsps,  S.,  Dinas,  P.,  Dan,  P.,  Di,  P.,  Subang,  K.,  &  Farida,  I.  (2020).  Implementasi Kebijakan  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  (BSPS)  Pada  Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. 7 , 35–47. Dewi,  D.  C.,  Utami,  V.  Y.,  &  Yusuf,  S.  Y.  M.  (2021). Jurnal  Ranah  Publik  Indonesia Kontemporer . 1 , 1–12.
Esariti,  L.,  Fauziah,  F.,  Putri,  M.  D.,  Damayanti,  M.,  &  Bakhtiar,  A.  (2020).  Rumah Bagi  Penerima  Hibah  BSPS  (Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya)  Di  Kota Semarang. Jurnal Riptek , 14 (1), 1–10. https://riptek.semarangkota.go.id/index.php/riptek/article/view/88
Julianto,  P.  (2020).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Program  Bantuan  Stimulan Perumahan  Swadaya  (Bsps)  Di  Desa  Koto  Baru  Kecamatan  Koto  Baru  (2020).
Qawwam : The Leader’s Writing , 1 (2), 1–12. https://doi.org/10.32939/qawwam.v1i2.79 Kabupaten, D. I., & Tengah, L. (2021). Inisiatif keswadayaan pada program bantuan stimulus perumahan swadaya (bpsp) di kabupaten lampung tengah 1 . 15 (01), 43–47.
Kanlia,  I.  (2021).  IMPLEMENTASI  PROGRAM  BANTUAN  STIMULAN  PERUMAHAN SWADAYA  (  BSPS  )  DI  KABUPATEN  GARUT  JIMEA  |  Jurnal  Ilmiah  MEA  ( Manajemen  ,  Ekonomi  ,  dan  Akuntansi  ). Jurnal  Ilmiah  MEA  (JIMEA) , 5 (2), 1768–1779.
Majene,  S.  T.,  &  Barat,  S.  (2020).  PENGARUH  EFEKTIVITAS  PROGRAM  BANTUAN STIMULAN  PERUMAHAN  SWADAYA  (  BSPS  )  TERHADAP  PENGENTASAN KEMISKINAN ( Studi Kasus Pada Masyarakat di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ) . Effect of Effectiveness of The Self-Help Housing Stimulant Assistance Program ( . 2 (2), 103–116. https://play.google.com/books/reader?id=tUl1BgAAQBAJ&hl=id&pg=GBS.PT20 Masturi, H., Hasanawi, A., & Hasanawi, A. (2021). Jurnal Inovasi Penelitian. Jurnal Inovasi Penelitian , 1 (10), 1–208.
Pujiwidodo,  D.  (2016).  No  Implementasi  Program  Rehabilitas  Rumah  Tidak  Layak Huni. III (2), 2016.
Setiyarini,  A.  W.,  &  Prathama,  A.  (2019).  Implementasi  Bantuan  Stimulan Perumahan  Swadaya  (Bsps)  Di  Desa  Sambigede  Kecamatan  Binangun Kabupaten  Blitar  Provinsi  Jawa  Timur. Public  Administration  Journal  of Research , 1 (1), 1–9. https://doi.org/10.33005/paj.v1i1.2