Jurnal Hadratulah Madaniah, Volume 8 Issue II, Desember 2021. Page 33-48                  p-ISSN:2407-3865, e-ISSN:2655-1993

## FATWA MUI TENTANG NIKAH DIBAWAH TANGAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

## Arisman
Pascasarjana UIN Suska Riau
Abstrak
Pernikahan dibawah tangan adalah pernikahan yang telah memenuhi unsur syarat dan rukun nikah, namun tidak dicatatkan pada lembaga resmi Pemerintah. Penulis sepakat dengan pendapat ulama klasik dan fatwa MUI. Perbedaan sikap antara Ulama Timur Tengah di Mesir dan Yordania dengan MUI, dilatarbelakangi berbagai  faktor  sosiologis  di  masing-masing  Negara.  Faktor  sosiologis  masyarakat  Indonesia  yang beragam  adat-istiadat,  budaya  dan  letak  geografisnya  tentunya  memberi  pengaruh  terhadap  interaksi sosial  dan  sikap  keber-agamaan.  Faktor  sosiologis  ini  sesuai  dengan  kaidah  fikih “taghaiyur  al-fatwa  bi taghaiyur al-azman wa al-makan” (berubahnya fatwa disebabkan perubahan zaman dan keadaan). Penulis berkesimpulan,  bahwa  pernikahan  dibawah  tangan  di  Indonesia  hukumnya  sah  selama  terpenuhi  unsur syarat dan rukun nikah, karena masih  banyak masyarakat muslim Indonesia yang berada di bahwa garis kemiskinan, hidup di daerah yang sangat terpencil, ditambah lagi aturan birokrasi perikahan dan poligami yang  masih  sulit.  Namun  dalam  kondisi  normal  hukumnya  haram,  hal  ini  untuk  menghindari  mudharat yang berdampak negatif kepada pihak istri dan masa depan anak demi tercapainya kemashlahatan dalam kehidupan manusia. Maka pencatatan pernikahan menjadi sangat penting dan menjadi wajib dalam kondisi normal.
Kata Kunci: fatwa MUI, nikah dibawah tangan, pencatatan nikah

## Abstract
A  marriage  under  the  hands  of  a  marriage  that  has  fulfilled  the  element  of  marriage  terms  and conditions,  but  not  registered  with  the  official  government  institution.  The  author  agrees  with  the opinion of classical scholars and MUI fatwa. The difference in attitude between the Middle East scholar in Egypt and Jordan with MUI, motivated various sociological factors in each country.  The sociological factors of Indonesian society with its diverse customs, culture and geographical position certainly give effect to social interaction and religious attitude.  Sociological factors are in accordance with the rules of fikih “taghaiyur al-fatwa bi taghaiyur al-azman wa al-makan” . The author concludes that marriage under the hands  of  Indonesia  is  legally  valid  as  long  as  fulfilled  the  elements  of  terms  and  pillars  of  marriage, because there are still many Indonesian Muslims who are in that line of poverty, living in very remote areas,  plus  the  rules  of  bureaucratic  marriage  and  polygamy  are  still  difficult.  However,  under normal conditions the law is haram, in order to avoid mudharat which negatively affects the wife and the future of the child for the achievement of kemashlahatan in human life. So the recording of marriage becomes very important and becomes mandatory under normal conditions.
Keywords : MUI fatwa, underhand marriage, marriage registration
Arisman, 2021 , Fatwa Mui Tentang Nikah dibawah Tangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam

## A. Pendahuluan
Perkawinan  merupakan  suatu  ikatan lahir  batin  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang terinstitusi  dalam  satu  lembaga  yang  kokoh, diakui baik secara agama maupun secara hukum Negara. Al-Qur’an secara normatif menganjurkan  manusia  untuk  hidup  berpasang- pasangan  untuk  mewujudkan  keluarga  bahagia dan tentram. Berkaitan dengan status perkawinan,  al-Quran  menyebut  perkawinan sebagai mitsaqan  galidhan, yakni  sebuah  ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah akad perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul. Hukum perkawinan merupakan  salah  satu  aspek  yang  paling  banyak diterapkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia dibanding dengan hukum-hukum muamalah yang lain. (J.N.D Andreson, 1994, p.46).
Berdasarkan  al-Quran  dan  Hadis, Jumhur  ulama  menyimpulkan  bahwa  yang termasuk  rukun  pernikahan  adalah  calon  suami, calon  isteri,  wali  nikah,  dan  ijab  dan  qabul. Sedangkan  dua  orang  saksi,  jumhur  ulama menempatkan  pada  syarat.  Adapun    menurut Imam Hanafi hanya ijab dab qabul saja.(Wahbah Zuhaili, 1985, p.36-37). Sedangkan syarat-sahnya nikah  adalah    suami  isteri  tidak  ada  hubungan nasab, sighat  ijab  qabul tidak  dibatasi  waktu, adanya  persaksian,  tidak  ada  paksaan,  ada kejelasan calon suami isteri, tidak sedang ihram, ada  mahar,  tidak  ada  kesepakatan  untuk menyembunyikan  akad  nikah,  salah  satu  calon mempelai  tidak  sedang  menderita  penyakit kronis,  serta  adanya  wali.(  Wahbah  Zuhaili, 1985, p.36-37).
Melihat kriteria rukun maupun persyaratan  nikah  di  atas,  tidak  ada  penyebutan pencatatan  pernikahan.  Keberadaan  saksi dianggap  telah  memperkuat  keabsahan  suatu perkawinan.  Pihak-pihak  terkait  tidak  bisa mengadakan  pengingkaran  akad  yang  sudah terjadi.  Bisa  jadi  ini  didasarkan  pada  pernikahan masa  Rasulullah  saw  sendiri  tidak  ada  yang dicatatkan. Dalam kitab fikih klasikpun tidak ada pembahasan  tentang  pencatatan  pernikahan. Meskipun  dalam  hukum  Islam  tidak  ditemukan tentang  pencatatan  pernikahan,  di  Indonesia misalnya pada UU no 1 tahun 1974 pada bab II pasal 2 tentang perkawinan  disebutkan tentang pencatatan perkawinan dengan berbagai tatacara.  Hal  tersebut  diperjelas  dalam  KHI (Kompilasi  Hukum  Islam)  pasal  5  (1)  yang menyebutkan, ”Agar terjamin ketertiban perkawinan  bagi  masyarakat  Islam  setiap perkawinan harus dicatat”. Begitu juga dalam pasal 6  (2)  ditegaskan  bahwa ”Perkawinan  yang dilakukan  di  luar  pengawasan  Pegawai  Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.
Dalam kenyataannya,
praktik perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat    tidak  sepenuhnya  mengacu  kepada
Undang-Undang, cukup hanya dengan pelaksanaan berdasarkan aturan syariat. Konsekuensinya,  pilihan  hukum  dalam  bidang keluarga cenderung diserahkan sebagai kewenangan  pribadi  dan  tuntutan  agama  yang mesti  ditaati.  Sebagai  contoh,  kasus  nikah dibawah  tangan  adalah  pilihan  hukum  yang didasarkan  kepada  konteks  agama,  yang penekanan  esensinya  tidak  sekedar  hubungan hukum saja, tapi lebih kepada faktor konsekuensi
Jurnal Hadratulah Madaniah, Volume 8 Issue II, Desember 2021. Page 33-48                  p-ISSN:2407-3865, e-ISSN:2655-1993 pengamalan ibadah kepada Allah swt. Dari sinilah kemudian kasus nikah di bawah tangan merebak menjadi  fenomena  sosial  tersendiri.  Pernikahan tersebut  dianggap  sah  oleh  beberapa  kalangan karena  telah  memenuhi  kriteria  keabsahan pernikahan  yaitu  adanya  ijab,  qabul,  dua  orang mempelai,  wali  dan  dua  orang  saksi.  Pendapat yang lain menyebutkan bahwa pernikahan model ini  perlu  di  tinjau  ulang  karena  menimbulkan berbagai permasalahan dan konflik rumah tangga yang  berimbas  kepada  persoalan  hukum  yang sangat merugikan kaum perempuan dan anaknya.
Berdasarkan  persoalan  di  atas  perlu dirumuskan, di antaranya apakah yang dimaksud nikah  di  bawah  tangan  ?,  bagaimana  pandangan para ulama di dunia Islam?, bagaimana fatwa MUI tentang  nikah  dibawah  tangan?,  dan  bagaimana tinjauan  sosiologi  hukum  Islam  tentang  fatwa MUI tersebut?

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normative.  Penelitian  hukum  normative adalah  suatu  metode  penelitian  hukum  yang menitikberatkan  pada  studi  kepustakaan.(Nico Ngani,  2012,  p.  78).  Penulis  focus  untuk menelaah  bahan  pustaka  yang  berkaitan  dengan fatwa  MUI  tentang  nikah  di  bawah  tangan. Pendekatan peneiltian ini merupakan pendekatan statuta  approach yang  teraplikasi  dalam  fatwa MUI tentang nikah bawah tangan.
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, sumber data yang digunakan adalah sumber  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan data penelitian ini adalah mencari literature yang
berkaitan dengan pokok permasalahan, kemudian dianalisis sesuai kebutuhan.

## C. Pembahasan

## Pengertian Nikah Dibawah Tangan
Istilah nikah dibawah tangan adalah istilah Indonesia  yang  sudah  dikenal  di  kalangan masyarakat.    Dalam  fatwa  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  nomor  10  tahun  2008 menyebut  istilah  nikah  di  bawah  tangan, dengan“pernikahan yang terpenuhi  semua rukun dan  syarat  yang  ditetapkan  dalam  fiqh  (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan”.
Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  dalam sidang fatwanya pada Jum'at, 8 Jumadil Ula 1428 H  /  25  Mei  2007  M  menyebut  dengan  istilah nikah sirri. Majelis  Tarjih  berpandangan  bahwa istilah nikah sirri berbeda menurut kalangan para ulama  terdahulu  dan  yang  berlaku  di  Indonesia. Menurut  para  ulama  nikah sirri adalah “pernikahan  yang  memenuhi  unsur-unsur  atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at,  hanya  saja  saksi  diminta  untuk merahasiakan  atau  tidak  memberitahukan terjadinya  pernikahan  tersebut  kepada  khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak  ada i'lanun-nikah dalam  bentuk walimatul-
'ursy atau  dalam  bentuk  yang  lain”.  Sementara nikah sirri yang  dikenal  oleh  masyarakat Indonesia  sekarang  ini  ialah  “pernikahan  yang dilakukan  oleh  wali  atau  wakil  wali  dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di  hadapan  Petugas  Pencatat  Nikah  sebagai aparat  resmi  pemerintah  atau  perkawinan  yang
Arisman, 2021 , Fatwa Mui Tentang Nikah dibawah Tangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam tidak  dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama  bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya  tidak  mempunyai  Akta  Nikah  yang dikeluarkan oleh pemerintah”.
Menurut Nahdhatul Ulama (NU) dalam bahtsul  masailnya menyebutkan  bahwa  menikah di bawah tangan atau dalam istilah menikah sirri, adalah  pernikahan  yang  tidak  dicatatkan  secara resmi di KUA. Sampai hari ini kasus pernikahan di  bawah  tangan  masih  cukup  marak.  Meskipun secara  agama  itu  sudah  diangap  sah,  namun konsekwensi  yang  harus  ditanggung  bagi  pelaku nikah  sirri  itu  tidak  sebanding  dengan  enaknya menikah sirri, terutama pihak perempuan.
Dikalangan  orang  arab  dikenal  dengan istilah al-Zawaj  al-urfi )فيرعلا  جاوزلا( terdiri  dari  dua suku  kata al-Zawaj dan al-Urfi, kata al-zawaj bermakna penikahan, kata urf berasal dari فرع -
فرعي - ةفرعم -
افرعو  نافرع bermakna  diam  dan  tenang, terkadang diartikan dengan mengetahui sesuatu, kata موقلا  فيزع bermakna  orang  yang  dikenal pada  suatu  kaum,  kata فيزعلا bermakna  orang yang  mengurus  urusan  suatu  kaum.  (Ibnu Manzdur,  1414  H,  p.238).  Kemudian  kata افزع diartikan  sesuatu  tempat  yang  tinggi  dari permukaan,  sesuatu  yang  dikenal  dengan baik.(Muhammad  ibn  Abdul  Razzaq,  t.t,  p.  141). Kata urfi diartikan  setiap  tempat  yang  tinggi, dinamakan demikian karena manusia mengetahuinya,  dengan  kata  lain urfi adalah sesuatu  yang  sudah  dikenal  manusia  baik  pada kebiasaan  maupun  dalam  berinteraksi  diantara mereka.(Ibrahim Musthafa, t.t, p.595)
Adapun defenisi pernikahan urfi ditemukan  banyak  ragam,  berikut  disebutkan beberapa defenisi :
1 . يسمر ةقيثوب قثولما يرغ جاوزلا دقع ىلع قلطي ثيدح حلاطصا ة
بوتكم يرغ وأ باوتكم ناكأ ءاوس
“Istilah  baru  ditujukan  kepada  akad pernikahan yang tidak di dokumentasikan  dengan  akta  resmi, baik itu tertulis maupun tidak”
2 . متي يذلا قثولما يرغ جاوزلا نم ينفرطلا ينب لوبقو بايجبا
هليجستو هقيثوت مدع هيلع باعي نكلو ةيفرع ةقرو للاخ ةيصخشلا لاوحلأا ةمكمح فى يعرش نوذأم دي ىلع ءاوس .
“Pernikahan tidak ada bukti dokumen, yang  sempurna  ijab  dan  qabulnya diantara  dua  belah  pihak,  dari  segi pencatatan  secara  kebiasaan,  namun terdapat  kekurangannya  karena  tidak dicatat  oleh  petugas  resmi  di pengadilan hukum keluarga“
3 . هطورشو هناكرأ لامكتسم ةأرماو لجر ينب متي يذلا دقعلا
ةمكلمحا فى لجسي لم هنأ لاإ ةحصلا عناوم عيجم هنع ايفتنم
.يسمر رارق هقيثوتب ردصي ملف
“Akad  yang  terdiri  dari  laki-laki  dan perempuan,  sempurna  rukun  dan syaratnya, tidak ditemukan segala yang menghalangi  keabsahan  pernikahan, namun tidak dicatat di pengadilan dan tidak  diterbitkan  dokumennya  secara resmi”
4 . طورشو هناكرلأ لامكتسم ةأرماو لجر ينب حاكن دقع ةيعرشلا ه
.ةيموكح ةيسمر ةقيثوب قثوم يرغ
Jurnal Hadratulah Madaniah, Volume 8 Issue II, Desember 2021. Page 33-48                  p-ISSN:2407-3865, e-ISSN:2655-1993 “Akad  pernikahan  antara  laki-laki  dan perempuan,  lengkap  rukun  dan syaratnya  secara  hukum  syariat, namun  tidak  dicatat  oleh  lembaga resmi pemerintah”
5 . لك دقع جاوز لمكتسا ناكرلأا طورشلاو ةمزلالا ،اعرش قثو ءاوس ةطساوب ةباتكلا مأ لم قثوي ،ابه لاإ هنأ في لاك ينتلالحا لم قثوي يدل تاهلجا ةيسمرلا .
“Setiap  akad  pernikahan,  lengkap rukun  dan  syarat  pernikahan  secara syariat,  baik  itu  didokumentasikan melalui catatan atau tidak, namun akad tersebut tidak di catat pada dokumen melalui lembaga resmi”.
Dari  berbagai  defenisi  di  atas  dapat  di simpulkan  bahwa  pernikahan di  bawah  tangan adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan,  terpenuhi  syarat  dan  rukunnya, namun  tidak  tercatat  di  lembaga  resmi pemerintah.  Namun  dalam  pandangan  ulama klasik  istilah  nikah  sirri  didefeniskan  dengan pernikahan  yang  memenuhi  syarat  adanya  wali dan  saksi  tetapi  sang  suami  berwasiat  kepada para  saksi  agar  merahasiakan  pernikahannya. Untuk menjaga kerahasiaan, penikahan sirri tidak dirayakan dalam bentuk resepsi pernikahan .

## Fatwa-Fatwa Ulama Klasik
Dalam Fiqh  al-Islam  wa  Adillatuhu , Wahbah  al-Zuhaili  menjelaskan  bahwa  hukum nikah sirri diperdebatkan oleh para fuqaha klasik.
Mayoritas fuqaha yang  terdiri  dari Hanafiyyah,
Syafi‟iyyah, dan Hanabilah berpendapat  bahwa nikah sirri hukumnya sah dan boleh. Pendapat ini
berdasarkan  sabda  Rasulullah  saw.  bahwa pernikahan  sudah  dinilai  sah  dengan  hadirnya wali  dan  dua  saksi  yang  adil (la  nikaha  illa  bi waliyyin  wa  syahiday  „adlin). Berbeda  halnya dengan  pendapat Ibn  Hazm,  Ibn  Mundzir,  dan Dawud  al-Dhahiri yang  menilai  bahwa  nikah sirri hukumnya  makruh. Ibn  Qudamah meriwayatkan bahwa Umar  bin  Khathab,  Urwah, dan  sejumlah sahabat  Nabi  juga  memakruhkannya.  Kalangan sahabat dan ulama yang memakruhkan nikah sirri berdasarkan  pada  hadis  yang  menganjurkan perayaan pernikahan. Rasulullah saw bersabda:
نب ىسيع نابرخأ نوراى نب ديزي انثدح عينم نب دحمأ انثدح
: تلاق ةشئاع نع محمد نب مساقلا نع يراصنلأا نوميم
ويلع  الله ىلص  الله  لوسر  لاق حاكنلا  اذى اونلعأ  ملس  و
.فوفدلبا ويلع اوبرضاو دجاسلما في هولعجاو
Umumkanlah pernikahan ini. Tempatkan di Masjid.  Pukullah  rebana.Dan  sembelihlah hewan walaupun hanya seekor kambing.
Sabda Nabi ini merupakan anjuran (li al- istihbab) dan  bukan  perintah  yang  mengikat (al- amr  ghayr  al-mulzim) sehingga  pernikahan  yang dirahasiakan hukumnya makruh. Berbeda dengan dua  pendapat  di  atas, Malikiyyah berpendapat bahwa  nikah sirri hukumnya  adalah  haram berdasarkan pada hadis:
نيثدح الله دبع انثدح
باح نب محمد نع  لب وبأ ناأ ميشى انث ي أ
للالحا ينب لصف : ملس و ويلع الله ىلص الله لوسر لاق لاق يحملجا حاكنلا في توصلاو فدلا مارلحاو
.
Arisman, 2021 , Fatwa Mui Tentang Nikah dibawah Tangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam Pembeda antara yang halal dan yang haram dalam pernikahan adalah bunyi rebana dan suara perayaan.
Hadis  ini  dipahami  oleh Malikiyyah sebagai perintah yang mengikat (al-amr al-mulzim) untuk merayakan pernikahan meskipun sederhana,  sehingga  perayaan  pernikahan  dan pengumuman  menjadi  salah  satu  persyaratan keabsahan  nikah.  Dengan  dirayakan  dan diumumkan,  maka  masyarakat  luas  akan mengetahui  bahwa  kedua  mempelai  telah  resmi menikah.  Menurut Malikiyyah, perwalian  dan persaksian  saja  belum  cukup  memenuhi ketentuan  kewajiban  mengumumkan  dan merayakan pernikahan.(Wahbah Zuhaili, 2001, p. 71,81 dan 114).

## Analisis Fatwa MUI
Fatwa  MUI  tentang  nikah  di  bawah tangan  nomor  10  tahun  2008,  diputuskan bersamaan  dengan  Ijtima’  Ulama  Komisi  Fatwa se-Indonesia  pada  28  Rabiul  Tsani  1427  H  atau 26  Mei  2006  di  Jakarta.  Artinya  fatwa  ini dikeluarkan  setelah  dua  tahun  diselenggarakan Ijtima’  Ulama.  Selain  hasil  Ijtima’  Ulama  yang menjadi  dasar  pertimbangan  fatwa  ini,  MUI  juga melihat  pertimbangan  kondisi  ril  yang  terjadi  di masyarakat  yaitu  bahwa  ditengah  masyarakat sering  ditemui  adanya  praktik  pernikahan dibawah  tangan,  yang  tidak  dicatatkan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan,  yang tidak  jarang  menimbulkan  dampak  negatif (madlarrah) terhadap  istri  dan  atau  anak  yang dilahirkannya.
Dalam  melakukan  istinbath  hukum,  MUI menggunakan  beberapa  pendekatan  sebagai berikut :
Pertama, menggunakan  nash  al-Quran sebagai  dalil,  yaitu  surat  al-Rum  ayat  21,  ayat tersebut berbicara tentang tujuan dilansungkannya  pernikahan  untuk  meraih keluarga  yang  mendapat  ketegangan  bathin (sakinah), mawaddah (kasih sayang)  dan rahmah. Kemudian  MUI  menggunakan  ayat  59  surat Annisa’,  ayat  ini  menjelaskan  tentang  wajibnya menta’ati  Allah,  Rasul  dan  Pemimpin  kaum muslimin.
Kedua, menggunakan  hadis-hadis  Nabi saw,  diantaranya  hadis  kewajiban  menta’ati pemimpin,  hadis  tentang  kriteria  calon  istri, hadis  tentang  mengumumkan  pernikahan,  dan hadis  menghilangkan  kemudharatan  untuk mencapai kemashlahatan.
Ketiga, menggunakan kaidah  fikih ,  pada fatwa ini MUI menggunakan kaidah مدقم دسافملا أرد حلاصملا  بلج  ىلع (menolak  kemafsadatan  lebih diutamakan  dari  pada  menarik  kemashlahatan). Kemudian kaidah Sadd al-Zari‟ah (menutup jalan kerusakan).
Keempat, menggunakan  undang-undang pasal  2  nomor  1974  dan  pasal  100  pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Dalam  fatwa  yang  dikeluarkan  MUI terdapat dua ketentuan hukum, yaitu pernikahan dibawah  tangan  hukumnya  sah,  karena  telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika  terdapat  mudharat.  Kemudian  pernikahan harus  dicatat  secara  resmi  pada  instansi
Jurnal Hadratulah Madaniah, Volume 8 Issue II, Desember 2021. Page 33-48                  p-ISSN:2407-3865, e-ISSN:2655-1993 berwenang,  sebagai  langkah  preventif  menolak dampak negatif/mudahrat (Saddan Lidz-Zari‟ah).
Mencermati  fatwa  MUI  diatas,  dapat dianalisa  bahwa  fatwa  yang  dikeluarkan  tidak semata  dilihat  dari  aspek  hukum  normatif  saja, namun  MUI  melihat  aspek  sosiologis  yaitu dampak  negatif  atau  mudharat  yang  ditimbulkan ditengah  masyarakat.  Berlakunya  hukum  haram yang  pada  asalnya  sah  menurut  syari’at, bertujuan  untuk  menutup  kerusakan  tatanan sosial yang ditimbulkan. Maka MUI mengharuskan  pernikahan  dicatat  dilembaga resmi  pemerintah.  Lembaga  resmi  yang dimaksud  adalah  Kementrian  Agama  melalui Dirjen  Bimbingan  Masyarakat  Islam  kemudian melalui  Kanwil  Kemenag  Provinsi  diteruskan Kemenag  Kabupaten  Kota,  lalu  didistribusikan ke KUA di masing-masing Kecamatan di seluruh Indonesia.
Sayangnya  MUI  ketika  menyebutkan pencatatan  hanya  sebatas  mengharuskan  tidak mewajibkan.  Hal  ini  berbeda  dengan  sebagian Negara  Timur  Tengah  seperti  di  Mesir  dan Kerajaan  Yordania  yang  mewajibkan  pencatatan pernikahan.  Tentunya  MUI  dalam  hal  ini  telah melihat  kondisi  dan  fakta  sosial  di  masyarakat Indonesia,  faktor  sosial  masyarakat  dimaksud seperti rendahnya pendidikan, jurang kemiskinan yang  semakin  tajam,  jarak  yang  sangat  jauh  dari pelayanan  administrasi  pernikahan  seperti  jarak tempuh  kantor  KUA  yang  sangat  jauh,  dan pemahaman  agama  yang  sudah  menjadi dokrinitas.
Dalam  sejarah  pencatatan  di  masa Rasulullah  dan  masa  sahabat,  dimulai  dengan
dokumentasi  dengan  model  persaksian  dalam muamalah seperti  jual  beli,  pernikahan  dan persidangan saksi. Rasulullah saw mendokumentasikan  dalam  berbagai  persolaan muamalat  dan  surat-surat  yang  dikirm  ke pemimpin kafir.(Usamah Umar Sulaiman Asyqar,p.133).  Perintah  pencatatan  dalam bentuk  redaksi  umum  dalam  masalah  transaksi ekonomi  dalam  hal  hutang-piutang  yang  di sebutkan di dalam al-Quran;
                                                                       
                                                     .
                                                                  
                                                                           
           
Ayat  282  pada  surat  al-Baqarah  diatas adalah  ayat  yang  terpanjang  dalam  al-Quran tentang  perintah  pencatatan  dalam  urusan muamalah ,  setidaknya  ada  tiga  aspek  yang disebut model dokumentasi dalam ayat 282 dan 283,  yaitu  dokumentasi  dalam  bentuk  tulisan, kesaksian  dan  penggadaian  barang.  Al-Qurtubi dalam tafsirnya  al-Jami‟  li  Ahkam  al-Quran menyebutkan bahwa kata faktubuhu mengisyaratkat  untuk  menulis  seluruh  bentuk aktivitas muamalat baik yang tetap maupun yang berubah,  dan  menjadi  saksi  didepan  pengadilan ketika  kasus  hukum  disidangkan.  Bahkan sebagian ulama menyebutkan hukum mencatatat peristiwa  hutang  piutang  bagi  pemilik  hutang adalah  wajib,  agar  tidak  lupa  ketika  diperlukan
Arisman, 2021 , Fatwa Mui Tentang Nikah dibawah Tangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam dan  pengingkaran  bagi  yang  berhutang.(  al-
Qurtubi, 2006, j.4, p. 431).
Perlu  digarisbawahi  bahwa  dalam konteks  pencatatan  nikah,  ayat  tersebut  perlu dipahami  dengan  teori qiyas. Yang  mana penentuan  status  hukum  pencatatatn  nikah dengan cara menggunakan qiyas dapat dilakukan dengan  cara  menganalogikan  dengan  hukum pencatatan hutang piutang yang telah ditegaskan oleh Allah dalam al-Quran pada surat al-Baqarah: 282  di  atas.  Dalam  melakukan  teori qiyas , pencatatan nikah berlaku sebagai perkara cabang (far). Sedangkan  pencatatan  hutang  piutang sebagai  perkara  asal (Ashl), dan  hukum pencatatan  hutang  piutang  yang  “dianjurkan” sebagai hukum perkara asal (Ashl). Sedangkan Illat yang menjadi dasar melakukan qiyas pada kedua perkara tadi adalah keduanya sama-sama sebagai dokumen  yang  memiliki  akibat  hukum  yang bersifat materi.
Dengan  demikian,  berdasarkan  qiyas, Islam  menganjurkan  pencatatan  nikah,  maka diharapkan  akta  nikah  yang  dimiliki  oleh  kedua mempelai  dapat  menjadi  bukti  ontentik  dan akurat  bila  suatu  saat  terjadi  perselisihan diantara  keduanya.  Mengingat  begitu  pentingnya pencatatan  nikah  beserta  akibat  hukumnya ketika  tidak  dicatatkan,  dalam  hal  ini  qiyas  yang digunakan  adalah qiyas  aulawi, karena „illat pada furu‟ yaitu  dokumen  sebagai  pencatatan pernikahan menjadi sesuatu yang sangat penting .
Ketika  pencatatan  hutang  piutang  menjadi anjuran  dalam  transaksi  ekonomi,  maka pencatatan  pernikahan  menjadi  lebih  kuat  dan wajib dilaksanakan. Dengan demikian pencatatan hutang  piutang  sangat  dianjurkan,  maka
pencatatan  pernikahan  lebih  utama  dan  menjadi wajib untuk dilakukan.
Model dokumentasi lain adalah kesaksian bagi  dua  orang  laki-laki atau  satu  orang  laki-laki dengan  dua  orang  perempuan,  ini  disebutkan pada ayat 282 yang berbunyi:
                                                                    
                                                      
Ibnu  Katsir  menjelaskan  bahwa  ayat  diatas perintah  melakukan  persaksian  dan  menulisnya untuk menambah dan melengkapi dokumen yang diperlukan.(Ibnu Katsir, 2000, j.1, p.447).
Begitu  juga  dokumentasi  dengan  model penggadaian benda sebagai jaminan, sebagaimana disebut pada ayat 283, menurut Ibnu Katsir ayat ini  bermakna  bahwa  menggadaikan  sesuatu barang  sebagai  ganti  dari  penulisan  hutang.  Jika kita lihat kontek ayat 282 dan 283 diatas secara khusus menjelaskan tentang perintah pencatatan dalam bidang traksaksi keuangan dan perdagangan. Hal yang sama Rasulullah saw memerintahkan  diberbagai  kesempatan  untuk mendokumentasikan  berbagai  peristiwa  dan kegiatan  melalui  persaksian,  pencatatan  dan penggadaian.  Hadis  yang  diriwayatkan  dari  al- Ada’ bin Khalid Rasul saw bersabda:
لوسر محمد يترشا ام اذه :صلى الله عليه وسلم بينلا لي بتك : لاق دلاخ نب ءادعلا نع
الله .ملسلما نم ملسلما عيب دلاخ نب ءادعلا نم
Dari  Ada’  bin  Khalid,  dia  berkata:  Nabi menulis  untuk  ku,  ini  yang  dibeli  oleh Muhammad saw dari Ada’ bin Khalid yaitu
Jurnal Hadratulah Madaniah, Volume 8 Issue II, Desember 2021. Page 33-48                  p-ISSN:2407-3865, e-ISSN:2655-1993 jual  beli  seorang  muslim  dari  saudaranya sesama muslim.

## الله بين نأ : لاق رضي الله عنه سنأ نع كإ و رصيق  كإو ورسك  كإ بتك

## . كاعت الله  كإ وعدي رابج لك  كإو يشاجنلا
Dari  Anas  ra  berkata:  sesungguhnya  Nabi Allah menulis surat mengajak kepada Allah swt  kepada  raja,  kaisar,  raja  Najashi  dan kepada pemimpin yang otoriter.
Rasulullah saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan sistim cicil, lalu  Rasulullah  saw  menggadaikan  baju  besinya. Begitu  banyak  dalil-dali  umum  al-Quran  dan Hadis  yang  menunjukkan  pentingnya  melakukan dokumentasi  dalam  bentuk  penulisan,  kesaksian atau  penggadaian  dalam  urusan  transaksi  jual beli,  simpan  pinjam,  penggadaian  dan  transaksi ekonomi  lainnya.  Pencatatan  dalam  segala macam  bentuk  transaksi  ekonomi  menjadi penting  dan  menjadi  perintah  al-Quran  dan Hadis  demi  menjaga  hak  penjual  dan  pembeli sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Jumhur Ulama  mengatakan  bahwa  perintah  pencatatan traksaksi pada surat  al-Baqarah ayat 282 adalah sunnah, namun sebagian lagi berpendapat wajib.

## Fatwa  Nikah  Di  bawah  Tangan  Dalam Timbangan Sosiologi Hukum Islam
Pernikahan  adalah  sesuatu  hal  besifat fitrah  dan  manusiawi.  Setiap  manusia  yang normal  secara  fisik  dan  psikis,  tentunya  ia  akan mengalami  fase  pernikahan.  Karena  pernikahan merupakan  kebutuhan  dasar  manusia  untuk melangsungkan  regenerasi  kehidupan.  Pada prinsipnya,  pernikahan  itu  bukti  ajaran  Islam menjaga  garis  keturunan  umat  manusia.  Maka
pernikahan  tersebut  diatur  dan  laksanakan berdasarkan ketentuan syari’at.
Praktek-praktek pernikahan yang banyak  dilakukan  masyarakat  beragama  sesuai dengan perkembangan zaman, model pernikahan dibawah tangan, sejak masa awal Islam sudah ada prakteknya  namun  terus  berkembang  dan merebak  menjadi  suatu  tradisi  dan  budaya  yang mengakar  dimasyarakat.  Sebagian  masyarakat menganggap  bahwa  pernikahan  yang  telah memenuhi  unsur  syarat  dan  rukun  menurut syari’at Islam telah sah sekalipun tidak dicatat di lembaga resmi pemerintah.
Banyak penyebab terjadinya pernikahan dibawah  tangan,  dan  mayoritas  dilatar  belakangi oleh  faktor  sosial  dan  gejala  umum  yang  terjadi ditengah masyarakat. Diantara faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dibawah tangan diantaranya:
Pertama, suami  yang  ingin  berpoligami, bagi  pegawai  negeri  atau  sejenisnya  mesti meminta  izin  kepada  atasan  ,  izin  kepada  istri pertama,  atau  meminta  persetujuan  dari pengadilan  agama.  Menurut  para  suami  hal tersebut sangat memberatkan.
Kedua, pernikahan  usia  dini,  pembatasan usia  perkawinan  disebagian  daerah  dianggap sebagai  penghalang  bagi  pemuda  yang  ingin menikah di usia dini, begitu juga faktor ekonomi yang  menjerat  satu  pihak  sehinggak  melakukan praktek pernikahan dini. Di Indonesia batas usia perkawinan  berdasarkan  UU  no  1  tahun  1974 tentang  perkawinan  pada  bab  2  pasal  7  ayat  1 berbunyi “perkawinan  hanya  diizinka  jika  pihak pria  sudah  mencapai  umur  19  tahun  dan  pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun” .
Arisman, 2021 , Fatwa Mui Tentang Nikah dibawah Tangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam Ketiga, suami  sering  bepergian  keluar kota dan dalam waktu yang lama, penomena ini banyak dialami oleh suami yang mempunyai jam terbang  tinggi  di  luar  kota.  Menurutnya  lebih baik menikah dibawah tangan daripada selingkuh atau berbuat zina.
Keempat, problem  mahar  yang  sangat mahal  dan  memberatkan,  tradisi  adat-  istiadat disebagian  daerah  di  Indonesia  memberatkan mahar  bagi  pihak  laki-laki.  Banyak  suami  yang tidak  mampu  membayar,  namun  calon  istri  dan walinya menerima kondisi calon suaminya, maka perikahan  dibawah  tangan  menjadi  solusi  bagi mereka.
Kelima, nikah  dibawah  tangan  dilakukan karena  masing-masing  pasangan  memang  tidak tahu  dan  tidak  mau  tahu  prosedur  hukum.  Hal ini  bisa  terjadi  pada  masyarakat  wilayah  desa terpencil  yang  jarang  bersentuhan  dengan  dunia luar. Lain lagi dengan komunitas jamaah tertentu misalnya,  yang  menganggap  bahwa  Kiyai  atau pemimpin  jamaah  adalah  rujukan  utama  dalam semua permasalahan termasuk urusan pernikahan. Asal sudah dinikahkan oleh Kiyainya, pernikahan  sudah  sah  secara  Islam  dan  tidak perlu dicatatkan.
Keenam, nikah  dibawah  tangan  dilakukan untuk  menghindari  beban  biaya  dan  prosedur administrasi yang berbelit-belit. Biasanya pernikahan semacam ini dilakukan oleh kalangan pendatang  yang  tidak  mempunyai  KTP.  Di Jakarta  banyak  terjadi  di  lingkungan  pendatang yang  hidup  di  lingkungan  kumuh  dan  tidak menetap.  Disamping  alasan  biaya,  alasan administrasi juga menjadi kendalanya.
Jika  dilihat  dari  sudut  pandang  agama, pernikahan  dibawah  tangan  telah  memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam hal ini ulama klasik sepakat mengatakan bahwa pernikahan tersebut sah  menurut  syariat.  MUI  dalam  konteks  ini sepakat  dengan  pandangan  ulama  klasik,  namun disisi  lain  MUI  berbedaa  dalam  aspek  sosiologis yaitu adanya problem sosial dan dampak negatif. Jika dilansungkan pernikahan tersebut akan dapat menimbulkan dampak sosial yang membahayakan pihak  istri  dan  anaknya,  karena  itu  MUI mengharamkannya.  Untuk  menutup  segala bentuk  yang  dapat  mengakibatkan  rusaknya tatanan  nilai  dan  sosial  masyarakat,  MUI memandang perlu pernikahan tersebut dicatatakan di lembaga resmi Pemerintah.
Pencatatan  pernikahan  adalah  hal  baru yang  tidak  ada  dimasa  Rasulullah  saw  dan  para sahabat,  ketika  itu  belum  ada  kebutuhan  yang mendesak  untuk  melakukan  dokumentasi pencatatan  pernikahan.  Pada  era  kenabian, kehadiran  saksi  dan  perayaan  merupakan tatacara  pencatatan  dalam  memori  masyarakat dan  sarana  pengukuhan  keabsahan  pernikahan ( tautsiq  wa  itsbat  al-nikah ).  Pada  era  kenabian, belum terdapat kebutuhan yang mendesak untuk mencatatkan pernikahan dalam sebuah dokumen,  meskipun  Rasulullah  saw  telah menganjurkan  pencatatan  hutang  dan  transaksi- transaksi lainnya agar dapat menjadi bukti apabila terjadi sengketa.(Irwan Masduqi, tt, p.191). Islam memandang  bahwa  pernikahan  yang  telah memenuhi  syarat  dan  rukunnya  dan  dilakukan pesta  pernikahan  sebagai  bentuk  syiar  dan pemberitahuan  kepada  masyarakat,  begitu  juga pencatatan  pada  dokumen  adalah  bentuk
Jurnal Hadratulah Madaniah, Volume 8 Issue II, Desember 2021. Page 33-48                  p-ISSN:2407-3865, e-ISSN:2655-1993 pemberitahuan  dan  bukti  otentik  bahwa  akad pernikahan  telah  dilaksanakan  secara  hukum syariat dan hukum negara. Pemerintah Indonesia sebagai ulil  amri telah  membuat  aturan pencatatan  pernikahan  yang  tertuang  dalam  UU no 1 tahun 1974 dan KHI pasal 5 dan 6 tentang kewajiban  pencatatan  pernikahan  dalam  sebuah akta  nikah.  Karena  itu  Yusuf  al-Qaradawi menyebutkan  peran  penting ulil  amri “dalam konteks  ini  apabila ulil  amri mengeluarkan perintah  atau  undang-undang  untuk  pencatatan dokumen  pernikahan,  maka  syariat  mewajibkan mentaatinya”,  karena  Allah  swt  berfirman  pada surat Annisa: 25.
                                                                
                                                                   
                                                              
                        
Hai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah Allah  dan  taatilah  Rasul  (Nya),  dan  ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan  Rasul  (sunnahnya),  jika  kamu  benar- benar  beriman  kepada  Allah  dan  hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
Senada  dengan  ayat  tersebut  Rasulullah  saw menyebutkan dalan sabdanya:
َرَمُع ِنْبا ْنَع ٌعِفَنا  ِنيَثَّدَح َلاَق َِّللَّا ِدْيَ بُع ْنَع  َيََْيَ اَنَ ثَّدَح ٌدَّدَسُم اَنَ ثَّدَح ُنْب ُدَّمَُمُ  ِنيَثَّدَح و َمَّلَسَو ِوْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص ِِّبَّنلا ْنَع اَمُهْ نَع َُّللَّا َيِضَر
َّيِّرَكَز ُنْب ُليِعاَْسِْإ اَنَ ثَّدَح ٍحاَّبَص َرَمُع ِنْبا ْنَع ٍعِفَنا ْنَع َِّللَّا ِدْيَ بُع ْنَع َء ُةَعاَّطلاَو ُعْمَّسلا  َلاَق َمَّلَسَو ِوْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص ِِّبَّنلا ْنَع اَمُهْ نَع َُّللَّا َيِضَر
.َةَعاَب  َلََو َعَْسْ  َلاَف ٍةَيِصْعَِبِ َرِمُأ اَذِإَف ِةَيِصْعَمْلِبا ْرَمْؤُ ي َْلَ اَم ٌّقَح
Mendengar  dan  menta’ati  adalah  suatu kebenaran,  selama  tidak  diperintahkan melakukan maksiat, apabila diperintahkan bermaksiat  maka  tidak  wajib  mendengar dan menta’atinya.
Selama manusia di perintahkan melakukan  kebaikan,  maka  wajib  di  taati, ketaatan  disini  hukumnya  wajib.  Abdul  Fattah Amru  menjelaskan  bahwa  kewajiban  pencatatan tersebut  termasuk  bagian  dari al-siyasah  al- syar‟iyah yang  mana  pemimpin  berkewajiban memerintahkan rakyatnya demi kemaslahatan di dalamnya.  Pencatatan  melalui  dokumen  resmi yang dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah adalah  peraturan  yang  wajib  dipatuhi  setiap warga  demi  menjaga  hak  warganya  dan menghindari terjadinya komplik status keabsahan jika ada pihak yang menuntut.
Penetapan hukum oleh pemerintah atas dasar  kemashlahatan  merupakan  salah  satu prinsif  dalam  penetapan  hukum  Islam,  hal  ini sejalan  dengan  tugas  pemimpin  yang  disebutkan dalam kaidah fikih ةحلصملاب طونم ةيعزلا ىلع فزصتلا
(suatu  tindakan  pemerintah  berintikan  terjaminnya kepentingan  dan  kemashlahatan  rakyatnya) . Pendapat  lain  disampaikan  oleh  Syekh  Ali Thanthawi, beliau berkata: “pernikahan dibawah tangan  secara  hukum  syariat  terpenuhi  syarat dan  rukunnya,  tetapi  hakim  wajib  memberikan sanksi  bagi  pelaku  nikah  dibawah  tangan
Arisman, 2021 , Fatwa Mui Tentang Nikah dibawah Tangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam tersebut, karena dia telah melanggar perintah ulil amri”. Usamah Umar Sulaiman Asyqar,p.136).
Seiring  perkembangan  zaman  dan merebaknya  krisis  moral  di  masyarakat  yang ditandai antara lain oleh banyaknya penyelewengan  praktek  pernikahan  yang mengakibatkan  pelanggaran  terhadap  hak-hak perempuan  dan  anak,  maka  pencatatan pernikahan  menjadi  kebutuhan  yang  mendesak, untuk  melindungi  hak  dan  kewajiban  kedua mempelai  serta  hak  anak.  Pencatatan  semakin dibutuhkan  mengingat  dalam  beberapa  kasus sering  terjadi  masalah  dimana  istri  yang dipoligami  tidak  mendapatkan  haknya  secara penuh  ditambah  lagi  hak  anak  dalam  memenuhi pencatatan  administrasi  di  catatan  sipil.  Oleh sebab  itu,  pencatatan  dapat  berfungsi  sebagai pengokoh  keabsahan  pernikahan  sekaligus sebagai  dokumen  yang  mudah  dirujuk  manakala terjadi  sengketa  antar  keluarga,  baik  berupa kasus  pengingkaran  nikah  oleh  salah  satu  pihak, nafkah  yang  tidak  dipenuhi,  perebutan  harta warisan, maupun perebutan hak asuh anak.
Sebuah penelitian tentang problematika pernikahana sirri dan  akibat  hukumnya  bagi perempuan  di  wilayah  Yogyakarta,  ditemukan dampak  dari  perkawinan  sirri  bagi  perempuan, diantaranya dampak hukum mencakup, (1) Pihak isteri  tidak  dianggap  sebagai  isterinya  yang  sah. Akibatnya,  suami  mempunyai  kebebasan  secara hukum.  Termasuk  bila  kemungkinan  terjadi pengingkaran  atas  perkawinannya,  atau  suami menikah  lagi  secara  tercatat  dengan  perempuan lain,  sebagai  isteri  tidak  bisa  menuntut  apa-apa. (2)  Pihak  isteri  tidak  bisa  memperoleh perlindungan hukum bila terjadi kekerasan dalam
rumah  tangga.  (3)  Pihak  isteri  tidak  berhak memperoleh  harta  gono  gini  bila  terjadi perpisahan  atau  perceraian.  (4)  Prempuan  tidak berhak  atas  nafkah  dan  warisan  jika  suaminya meninggal dunia. (5) Semua dampak hukum yang menjadi  beban  isteri  di  atas  juga  berlaku  pada anak  yang  dilahirkan  atas  pernikahan  siri tersebut.Sedangkan  dampak  sosialnya  adalah  (1) Perempuan  biasanya  akan  sulit  bersosialisasi dengan  masyarakat  sekitar.  (2)  Beban  sosial tersebut pastinya juga akan berpengaruh kepada jiwa  anak.  Seorang  anak  akan  merasa  tersisih dari  pergaulan  bila  statusnya  sebagai  anak kandung  mulai  dipertanyakan.(Syukri  Fatihudin, 2008, p.35-36).
Syekh Mahmud Syalthut dalam fatwanya menjelaskan  tentang  dampak  negatif  pernikahan urfi  menyatakan  bahwa  “terjadi  kesulitan  jika masing-masing  pihak  diminta isbat nikahnya  di depan  hakim,  karena  pernikahan urfi akan berpengaruh  pada  hak  istri  untuk  mendapatkan nafkah,  hak  suami  untuk  di  taati,  status keabsahan  nasab  anak.  Hukum  yang  berlaku  di Mesir  bahwa  pelaku  nikah urfi baik  pihak  istri maupun  suami  yang  membuat  pengaduan  ke pengadilan,  tidak  akan  diterima  dan  di  layani selama  tidak  ada  bukti  dokumen  pencatatan pernikahan  secara  resmi.  Itu  semua  untuk menjaga  dan  memelihara  keberlansungan kehidupan  rumah  tangga.(Mahmud  Syalthut, 2004, p. 234).
Yang  menarik  dalam  hal  ini  adalah wacana  yang  diutarakan  oleh  Ali  Harawi,  Buru Besar  Fikih  dan  Ushul  Fikih  di  Universitas Amirah,Yordania.  Menurutnya,  fungsi  pencatat di zaman sekarang sangat dibutuhkan,
Jurnal Hadratulah Madaniah, Volume 8 Issue II, Desember 2021. Page 33-48                  p-ISSN:2407-3865, e-ISSN:2655-1993 pembaharuan fikih pernikahan dimana pencatatan  seharusnya  disejajarkan  dengan syarat  persaksian.  Pencatatan  resmi  oleh pegawai  pencacat  nikah  bukan  hanya  sekadar syarat  administratif,  tetapi  memiliki  dampak hukum bagi keabsahan. Konsekuensinya, pernikahan  yang  tidak  dicatatkan  hukumnya adalah  tidak  sah  karena  tidak  sesuai  dengan prosedur  fikih  nikah  baru  ( fiqh  al-nikah  al-jadid ), sekaligus  hukumnya  haram  karena  bertentangan dengan  UU  perkawinan  yang  jelas-jelas  dibuat oleh  pemerintah  berdasarkan  pertimbangan kemaslahatan  umat.  Masih  menurut  Ali  Harawi, syarat pernikahan dalam fikih harus diperbaharui dengan  memasukkan  keharusan  pencatatan resmi  demi  menjaga  hak-hak  suami  dan  istri. Selaras  dengan  wacana  yang  diusulkan  oleh  Ali Harawi, Qanun Ahwal al-Syahshiyyah Yordania no 17  memutuskan  bahwa  pernikahan  yang  tidak dicatatkan  hukumnya  adalah  batal.  Bagi  warga negara  yang  melanggar  peraturan  tersebut  akan dipidanakan  dan  dihukum  sesuai  UU  yang berlaku,  yakni  kurungan  selama  enam  bulan, denda  100  Dinar,  dan  dipecat  dari  jabatan  yang diembannya.(Irwan Masduqi, p.194).
Menurut penulis, Analisis para Ulama di
Mesir dan Yordanis bertujuan untuk menghilangkan  kemudhratan  dan  mencapai kemashlahatan,  dan  ini  sejalan  dengan  kaidah fikih لازي  رازضلا (kemudharatan  itu  mesti dihilangkan) .  Ali  Ahmad  al-Nadawi  mengutip pendapat al-Syatibi tentang kaidah ini “Sesungguhnya  kemudharatan  mesti  dihilangkan dalam  ketentuan  hukum  syariat  baik  itu  yang terjadi  pada  seluruh  aspek  maupun  pada sebagaiannya,  diantaranya  adalah  pelarangan
melakukan sesuatu yang membahayakan terhadap  jiwa,  harta,  dan  kehormatan,  begitu juga  perampasan  dan  penzaliman  dan  seluruh perbuatan yang dikategorikan dengan kemudharatan,  masuk  dalam  hal  tersebut tindakan  pidana  terhadap  jiwa,  akal,  keturunan. Inilah  tujuan  umum  dari  syariat  yang  tidak diragukan  lagi.(Ali  Ahmad  al-Nadawi,  2000, p.289). Kemudian  kaidah Fikih ىلع مدقم دسافملا ءرد حلاصملا بلج (mencegah keruskan lebih diahulukan dari  menarik  kemashlahatan) ,  dan  didukung  juga oleh  kaidah  dalam  salah  satu  sumber  hukum Islam  yang  dinamakan ةعيرذلا دس yaitu  mencegah seluruh  kemungkinan  yang  mengakibatkan munculnya kerusakan. Perbuatan yang mengarah kepada  kerusakan  atau  kemudharatan,  bisa  saja pada  intinya  perbuatan  tersebut  diharamkan karena  zat  asalnya,  adakalanya  asalnya dibolehkan. Yang masuk kategori sadd al-Zari‟ah adalah segala bentuk perbuatan dibolehkan yang berkemungkinan  mendatangkan  mudharat  dan kerusakan.(Abdul Karim Zaidan, 1998, p. 245).
Pencatatan  resmi  yang  diatur  dalam  UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  juga  selaras  dengan  salah satu  spirit ةعيزشلا  دصاقم (tujuan-tujuan  syariat) yaitu  merealisasikan  kemashlahatan  manusia dengan  cara  menjaganya,  sebagai  salah  satu tujuan  syariat  untuk  mencapai  dan  menjaga kemashlahatan  dan  menolak  kemudharatan. Bahwa  pencatatan  nikah  secara  resmi  melalui lembaga  pemerintah,  termasuk  salah  satu  aspek dharuriyat (unsur  penting)  untuk  menjaga keturunan  ( hifdhu  al-nasl ).  Selain  itu,  pencatatan pernikahan memiliki manfaat yang cukup banyak, antara  lain  dokumentasi  tertulis  akan  bertahan
Arisman, 2021 , Fatwa Mui Tentang Nikah dibawah Tangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam lama dibandingkan dengan umur saksi yang lebih terbatas.  Dokumentasi  pernikahan  juga  lebih mudah dirujuk untuk menyelesaikan persengketaan  rumah  tangga,  dapat  dijadikan sebagai  data  sensus  penduduk,  memudahkan administrasi-administrasi  negara,  dan  manfaat- manfaat  yang  lain  yang  menguatkan  hukum wajibnya pencatatan.
Pandangan MUI yang penuh kehati-hatian dan  berbeda  dengan  pendapat  ulama  di  Mesir dan  Yordania,  menurut  penulis  perbedaan pendapat  tersebut  didasari  pada  kondisi  sosial dimasing-masing  Negara.  Indonesia  sebagai Negara  berkembang,  kesenjangan  hidup  masih sangat  memprihatinkan,  tingkat  ekonomi  dan pendidikan  yang  masih  rendah  dan  jarak geografis wilayah Indoensia hingga hari ini masih banyak  daerah  terpencil  yang  belum  tersentuh. Fakta-fakta sosiologis inilah yang menyebab MUI mengeluarkan fatwa yang berbeda dengan fatwa Ulama di Mesir dan Yordania.

## D. Kesimpulan
Penulis sepakat dengan pendapat ulama klasik  dan  fatwa  MUI  bahwa  hukum  pernikahan dibawah  tangan  atau  nikah  sirri  atau  nikah „urfi yang  terpenuhi  syarat  dan  rukunnya adalah  sah menurut syari’at Islam. MUI, Bahtsul Masail NU, dan  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  sepakat bahwa  pernikahan  di  bawah  tangan  atau  nikah sirri  beresiko  dan  berdampak  negatif  bagi kehidupan rumah tangga dan masa depan anak.
Perbedaan  sikap  antara  Ulama  Timur Tengah di Mesir dan Yordania yang diwakili oleh Syekh  Mahmud  Syalthut,  Yusuf  al-Qaradawi,
Syekh Ali Thanthawi, Abdul Fattah Amru dan Ali Harawi  dengan  MUI  sebagai  perwakilan  sikap keagamaan di Indonesia, dilatarbelakangi berbagai  faktor  sosiologis  di  masing-masing Negara.  Faktor  sosiologis  masyarakat  Indonesia yang  beragam  adat-istiadat,  budaya  dan  letak geografisnya tentunya memberi pengaruh hukum secara  sosiologis.  Fakta  sosiologis  ini  sesuai dengan kaidah fikih “taghaiyur al-fatwa bi taghaiyur al-azman  wa  al-makan ”  (berubahnya  fatwa disebabkan perubahan zaman dan keadaan).
Penulis berpendapat, bahwa pernikahan dibawah  tangan  di  Indonesia  hukumnya  sah selama terpenuhi unsur syarat dan rukun nikah, karena  masih  banyak  masyarakat  muslim Indonesia yang berada dibawah garis kemiskinan, hidup  di  daerah  sangat  terpencil,  ditambah  lagi aturan birokrasi tentang pernikahan dan poligami yang  masih  sulit.  Namun  dalam  kondisi  normal hukumnya haram, demikian itu untuk menghindari  mudharat  yang  berdampak  negatif terhadap  pihak  istri  dan  masa  depan  anak  dan demi tercapainya kemashlahatan dalam kehidupan  manusia.  Kerena  itu  pencatatan pernikahan  menjadi  sangat  penting  dan  menjadi wajib dalam kondisi normal.

## Daftar Pustaka
Al-Bukhari,  400  H. al-Jami‟  al-Sahih, Cairo: Mathba’ah al-Salafiyah,
Al-Nadawi,Ali  Ahmad,  2000. al-Qawaid  al- Fiqhiyah , Damaskus: Dar- Qalam.
Asyqar,  Usamah  Umar  Sulaiman,  2000.
Mustajaddat  fiqhiyah  fi  Qadaya  al-Zawaj wa al-Thalak , Amman: Dar al-Nafais.
Jurnal Hadratulah Madaniah, Volume 8 Issue II, Desember 2021. Page 33-48                  p-ISSN:2407-3865, e-ISSN:2655-1993 Ariyadi, A. (2017). Metodologi Istinbath Hukum
Prof.  Dr.  Wahbah  Az  Zuhaili. Jurnal
Hadratul Madaniyah , 4 (1), 32-39.
Ariyadi,  A.  (2019).  Tindak  Pidana  Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak Menurut
Hukum Islam. Jurnal Hadratul Madaniyah , 6 (1), 43-67.
Atho  Mudzar,  M,  2000. Pendekatan Sosiologi dalam    Studi    Hukum  Islam,  dalam Mencari  Islam:  Studi  Islam  dengan
Berbagai  Pendekatan. Ed.  M.  Amin Abdullah, Yogyakarta: Tiara Wacana. Khallaf, Abul Wahab, 1972. Mashadir al-Tasyri‟ al-
Islami Fi ma Nashsha Fih, Kuwait: Dar al-Qalam.
al-Kailani,  Abdurrahman , 2000. Qawaid  al- maqashid  inda  al-Syatibi  Aradan  wa dirasatan wa tahlilan, London: al-ma’had al-Alami li al-Fikr al-Islami.
Anderson,  J.N.D,  1994. Hukum  Islam  di  Dunia Modern, Yogyakarta: Tiara Wacana.
Ahmad bin Yusuf bin Ahmad,  2005. al-Zawaj al- Urf,  haqiqatuhu  wa  ahkamuhu  wa atsaruhu wa al-ankihah zatu al-shilah bihi,
Riyadh: Dar al-Ashimah.
Muhammad Faraq, Abdul Baqi, al-Hukum al-Syar‟i li  al-Zawaj  al-Urfi ,  University  of  Bakht
Alruda  Scientific  Journal  Issue,  ISSN
1858-6139.
Dar  al-Quthni,  2001.  kitab  sunan,  Beirut:
Muassasah al-Risalah.
Jamal  bin  Muhammad  bin  Mahmud,  2004. al- Zawaj  al-Urfi  fi  mizan  al-Islam, Beirut:
Dar Kutub.
Ibnu Katsir , 2000 Tafsir Al-Quran Al-Azhim , Cairo:
Maktabh Aulad Syekh Li Al-Turats.
Imam Syatibi, 1975. Muwafaqat fi ushul al-Syariah,
Beirut: Dar al-Ma’rifah.
Masduqi, Irwan, 2013. Nikah Sirri dan Isbat nikah dalam pandangan lembaga bahtsul masail PWNU  Yogyakarta ,  jurnal  Musawa,  vol. 12 no. 2.
Muhammad  bin  Ahmad  bin  Bakar  Al-Qurtubi,
2006 Al-Jami‟ li Ahkam al-Quran , Beirut: Muassasah al-Risalah.
Muslim,  1400  H. al-Jami‟  al-Sahih, Cairo: Mathba’ah al-Salafiyah.
Syalthut, Mahmud, 2004. al-Fatawa , (Mesir: Dar- Syuruq, 2004.
Syukri  Fathudin  AW  dan  Vita  Fitria,  2008.
Problematika  Nikah  Sirri  dan  Akibat Hukumnya  bagi  Perempuan, penelitian UNY Yogyakarta.
Zaidan, Abdul Karim, 1998. al-wajiz fi ushul fiqh ,
Beirut: Muassarah al-Risalah.
Zuhaili,  Wahbah,  1985. Fiqh  al-Islam  wa Adillatuhu, Damaskus: Dar Fikr, 1985.
________________, 1987. Ushul al-Fiqh al- Islami, Damaskus: Dar al-Fikr, 1987. www.mui.or.id/wp-content/uploads/2014/11/45.-
Nikah-di-bawah-tangan.pdf.
www.tarjih.muhammadiyah.or.id/download- fatwa-217.html.
http://www.nu.or.id/post/read/58972/nikah-sirri- lalu-ditinggal-kabur-suami.