licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

## Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Oknum Pemilik Pondok Pesantren Di Bandung
Komalasari 1 , Taun Taun 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, 1910631010226@student.unsika.ac.id 2 Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

## ABSTRACT
Children are gifts that have been given by God to always be guarded and protected. Children are referred to as the  young  generation  who  play  a  role  and  become  the  nation's  successor,  and  their  physical  growth  and development must be guaranteed. The number of cases of violence against minors today is not only in open society  but  can  also  occur  in  Islamic  boarding  schools.  This  writing  aims  to  provide  information  on  legal protection against sexual violence against minors and the factors that cause sexual violence by unscrupulous owners of Islamic boarding schools in Bandung. The research method used is the method of writing normative law. The results of the study can be said that the important role of parents, society and government in terms of child protection has also been regulated through positive law in Indonesia, both for prevention and for what is currently  stated  in  written  form  which  includes  people  who  commit  crimes  with  criminal  threats.  The occurrence of sexual violence in Islamic boarding schools is the result of the power factor.
Keywords Legal Protectio; Sexual Violence; Children Cite This Paper Komalasari,  &  Taun,  T.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Pada  Anak  Korban  Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Oknum Pemilik Pondok Pesantren Di Bandung. Legal Spirit, 6 (2).

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan Negara Hukum, hal ini telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar  1945  yang  memberikan  pemahaman  tentang  hukum  mengatur  ketertiban  dan ketentraman  serta  melindungi  hak-hak  setiap  warga  negaranya.  Seperti  yang  telah  kita ketahui dengan adanya hukum dapat tercipta kehidupan yang damai, oleh karenanya hukum disebut  sebagai  pedoman  bertingkah  laku.  Hukum  mempunyai  fungsi  untuk  melindungi masyarakat, disini berarti hukum melindungi hak setiap warga negara yang menjadi subjek hukum seperti anak-anak, orang dewasa ataupun lansia.
Dalam kehidupan bermasyarakat setiap harinya tentu menimbulkan interaksi yang bersifat  positif  ataupun  negatif.  Interaksi  negatif  ini  yang  berujung  timbulnya  suatu kejahatan,  khususnya  kejahatan  seksual  terhadap  anak  dibawah  umur  yang  kerap  kali diperbincangkan akhir-akhir ini di media massa yang kemudian menyebabkan keresahan di masyarakat karena dianggap mengganggu ketentraman dan kenyamanan.
Kekerasan seksual saat ini seperti sudah lumrah dan tak asing lagi, bahkan targetnya selalu  anak  dibawah  umur.  Hal  ini  mengakibatkan  banyaknya  dampak  yang  akan berpengaruh pada kondisi psikologis, fisik dan sosial seorang anak ketika halnya ia menjadi korban kekerasan seksual.  Anak korban kekerasan seksual akan mengalami trauma yang luar biasa, anak akan cenderung lebih pendiam, takut dan cemas saat bersama orang dewasa, mudah marah dan kecewa apabila pelaku dapat diterima kembali di masyarakat meskipun pelaku telah menjalani sanksi hukuman sebagai konsekuensi dari perilakunya. Ketakutan
dan kecemasan yang berlebihan ini merupakan respon otak secara tidak sengaja mengingat kembali pada peristiwa kekerasan yang dialami korban. 1 Dampak yang luar biasa ini akan membuat perkembangannya  terganggu, anak  akan  cenderung menjadi  pendiam dan sulit mempercayai orang lain.
Anak  adalah  karunia  yang  telah  diberikan  Tuhan  untuk  senantiasa  dijaga  dan dilindungi.  Seseorang  dapat  dikatakan  anak  apabila  belum  mencapai  usia  18  tahun, termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan.  Hal  ini  tercantum  dalam  Pasal  1  ayat  (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak disebut sebagai generasi muda yang berperan dan berpotensi menjadi penerus bangsa harus terjamin pertumbuhan dan  perkembangan  fisiknya.  Seorang  anak  biasanya  memiliki  daya  pikir  yang  belum mumpuni untuk dapat menentukan apakah itu baik untuk dirinya atau malah sebaliknya. Maka dari itu harus ada dukungan dari pemerintah maupun perangkat hukum dalam hal melaksanakan perlindungan terhadap anak.
Anak dibawah umur kerap kali menjadi sasaran kekerasan seksual oleh para pelaku, bahkan  hal  tersebut  tidak  hanya  terjadi  di  lingkungan  masyarakat  yang  terbuka  namun dapat  terjadi  pula  di  lingkungan  pondok  pesantren,  contohnya  kasus  13  (tiga  belas) santriwati perempuan yang dilecehkan oleh pemilik pondok pesantren di Bandung sampai korbannya  hamil  dan  melahirkan. 2 Korban  berusia  13  tahun  sampai  17  tahun.  Pelaku melakukan kekerasan seksual di rumah, pesantren, apartemen dan hotel. Pertama kali kasus terungkap  pada  saat  seorang  santriwati  pulang  ke  kampung  halamannya  dan  kedapatan korban sedang bertingkah aneh kemudian menangis, tidak makan, dan badannya menggigil ketakutan. Lantas korban bercerita kepada keluarganya lalu dari pihak keluarga membuat laporan polisi yang ditujukan  ke Polda Jabar pada  pertengahan tahun 2021,  namun baru diketahui  publik  pada  saat  berlangsungnya  sidang  ketujuh  di  Pengadilan  dengan  agenda mendengar keterangan saksi. 3
Dengan pemberitaan kasus ini di media massa dapat diketahui bahwa aksi pemilik pondok pesantren tersebut telah dilakukannya dari tahun 2016 sampai 2021 dengan modus pesantren gratis yang akhirnya membuat keluarga tertarik untuk menyekolahkan anaknya di pondok pesantren tersebut, juga telah terkuak fakta baru pondok pesantren tersebut tidak memiliki surat izin pendirian yang resmi.
Anak yang harusnya belajar malah diperkosa dan dicabuli bahkan dikuras tenaganya untuk  ikut  dalam  membangun  pondok  pesantren  seperti  mengaduk  semen.  Kurangnya pengawasan  di  lingkungan  pondok  pesantren  memicu  terjadinya  kekerasan  seksual. Padahal  jika  merujuk  pada  data  Komnas  Perempuan  di  periode  2015-2020,  kekerasan seksual di lingkungan pesantren berada di urutan kedua terbanyak setelah universitas. Hal tersebut  tidak  dapat  dibiarkan  karenanya  harus  ada  tindakan  yang  tegas  terhadap  hal tersebut  agar  menimbulkan  efek  jera  bagi  pelaku  sehingga  pelaku  kekerasan  seksual berpikir kembali ketika akan melakukan kejahatan.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dipaparkan  diatas,  penulisan  ini  mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kekerasan  Seksual  Pada  Anak  Dibawah Umur?
2. Apa  Saja  Yang  Menjadi  Faktor  Penyebab  Terjadinya  Kekerasan  Seksual  Oleh  Oknum Pemilik Pondok Pesantren di Bandung?
1 Astri  Anindya.  (2020). Dampak  Psikologis  dan  Upaya  Penanggulangan  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Perempuan. Jurnal TIN: Terapan Informatika Nusantara,1(3), 138.
2 Dony, IR. (2021, 09 Des). Detik.news: Begini Awal Mula Terungkapnya Kasus Guru Perkosa Santriwati Di Bandung. Diakses  1  September  2022,  pada: https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5847389/begini-awal-mula- terungkapnya-kasus-guru-perkosa-santriwati-di-bandung
3 Ayomi Amindoni. (2021, 09 Des). BBC News Indonesia: Dugaan Perkosaan Belasan Santriwati di Bandung. Diakses 1 September 2022, pada: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59581586

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode  penulisan hukum  normatif,  karena  dalam  pemecahan  masalah  dikonseptualisasikan  melalui  kajian dokumen hukum positif di Indonesia. Sumber hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Sumber hukum  primer  adalah  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sumber hukum  sekunder  berupa  literatur  maupun  artikel  pendukung  dalam  menunjang pemahaman sumber hukum primer. Sedangkan, sumber hukum tersier adalah bahan untuk memberikan penjelasan tentang hukum primer dan sekunder, yaitu beberapa informasi dari internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur Pada  tanggal  20  Oktober  2002  Indonesia  telah  membentuk  sebuah  lembaga independen yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang disingkat KPAI, dalam upaya melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak. Yang dimana peran pemerintah indonesia dalam  melindungi  anak  dari  kekerasan  merupakan  suatu  kewajiban  yang  cukup  besar, begitupun peran orang tua dan masyarakat. Salah satunya tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (1) menerangkan beberapa hak-hak anak yaitu hak untuk hidup, hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui  sebagai  pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Ini adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi dalam situasi dan kondisi apapun dan oleh berbagai undang-undang turunannya.
Pengaturan  hukum  terhadap  kekerasan  seksual  apabila  dilihat  dalam  peraturan undang-undang  di  Indonesia  yang  telah  dikodifikasi  yaitu  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  disingkat  dengan  KUHP.  Pada  KUHP  sendiri,  terminologi  dalam  mengartikan kekerasan seksual adalah persetubuhan. Dari ketentuan Pasal 285, Pasal 287, Pasal 288, dan Pasal 291 yang mengatur tentang tindak pidana pemerkosaan menegaskan bahwa adanya unsur kesalahan yang disengaja dan bersifat memaksa, maka dari itu ketika  halnya telah terjadi persetubuhan antara pelaku dan korban dapat dikatakan sebagai tindakan kekerasan seksual. Sedangkan dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 298 mengatur tentang  tindak pidana perbuatan cabul yang melanggar  norma kesusilaan. Bentuk perlindungan hukum yang terdapat dalam KUHP ini bukan bertujuan khusus kepada penderitaan korban tetapi lebih menitikberatkan kepada pertanggungjawaban individu. 4 Selain ketentuan tentang tindak pidana perkosaan menurut KUHP tersebut, terdapat peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak. Tujuan daripada UU tersebut yaitu untuk menjamin dan melaksanakan hak-hak dasar anak. Maka setiap anak mempunyai hak dalam mendapatkan perlindungan dari  segala  bentuk  penyelewengan  kegiatan  politik,  keterlibatan  sengketa  persenjataan, kerusuhan sosial, kekerasan, peperangan dan kejahatan seksual sesuai dengan isi pasal 15 UU Perlindungan Anak.
Terdapat dua sudut pandang mengenai kekerasan seksual pada anak, yang pertama sudut pandang biologis dan yang kedua sudut pandang sosial. Jika dilihat dari sudut pandang biologis,  organ  vital  anak  belum  siap  untuk  berhubungan  seksual  sebelum  pubertas, terutama organ yang tidak diperuntukkan untuk berhubungan seksual. Apabila dipaksakan hal  tersebut  bisa  merusak  jaringan.  Yang  kedua  dari  sudut  pandang  sosial,  akibat  hasrat seksual  yang  dilampiaskan  secara  tersembunyi,  pelaku  jelas  tidak  ingin  orang  lain mengetahui tentang dirinya. Pelaku mencoba untuk mengancam korban tersebut agar tidak
4 Anastasia Hana Sitompul. (2015). Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia . Jurnal Lex Crimen, 4(1), 48.
memberitahu siapapun dengan melakukan intimidasi. Karena intimidasi tersebut, anak akan merasa  ketakutan  untuk  mengatakan  yang  sebenarnya  akibat  ancaman  tersebut  yang akhirnya menjadi kekerasan psikologis pada anak. 5
Kekerasan  seksual  saat  ini  merupakan  kekerasan  yang  mendapatkan  perhatian khusus. Maraknya kekerasan seksual yang menimpa anak karena anak mudah dilukai dan diancam, terlebih lagi anak-anak tidak bisa melawan atau bertahan untuk melindungi diri dari  bahaya  yang  akan  terjadi  pada  dirinya.  Dengan  demikian,  anak  dibawah  umur membutuhkan  perlindungan  yang bersifat  khusus. Perlindungan yang bersifat khusus ini merupakan  bentuk  perlindungan  yang  diterima  anak  dalam  kondisi  tertentu  untuk memperoleh jaminan keamanan terhadap ancaman pada dirinya dan kehidupannya dalam proses tumbuh kembang, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15 UU Perlindungan Anak. 6 Perlindungan  preventif  dalam  penyelenggaraan  perlindungan  anak  terhadap kekerasan seksual dapat dilihat pada Pasal 54 UU Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa  anak  harus  mendapat  perlindungan  terhadap  kekerasan  seksual  di  lingkungan pendidikan.  Perlindungan  anak  dalam  lingkungan  pendidikan  salah  satu  contohnya  yaitu sekolah. Sekolah merupakan sarana belajar dan menuntut ilmu untuk menggapai cita-cita yang cemerlang. Maka dari itu sekolah harus ikut serta menjamin hak-hak anak di bidang pendidikan, mengingat bahwa sekarang ini banyak sekali kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.
Selain itu, Pemerintah dan Otoritas Publik harus melindungi anak yang mengalami eksploitasi seksual, kekerasan seksual serta korban pornografi sesuai dengan Pasal 59 UU Perlindungan  Anak.  Pemerintah  tidak  boleh  lepas  tangan  dan  harus  memberikan perlindungan khusus yang tujuannya adalah untuk menjamin perkembangan dan partisipasi anak secara optimal. Bentuk perlindungan khusus terhadap anak korban ekpoloitasi seksual yaitu dilakukan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual, adanya pemantauan pelaporan serta sanksi yang mencakup  berbagai  perusahaan,  serikat  pekerja,  organisasi  non-pemerintah  dan masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pemberantasan dan pencegahan pelecehan seksual anak.
Bentuk perlindungan hukum secara represif berdasarkan ketentuan  Pasal 69A UU Perlindungan Anak dilaksanakan melalui upaya pendidikan kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama  dan  moral,  rehabilitasi  sosial,  dukungan  psikososial  selama  perawatan  hingga pemulihan,  memberikan  perlindungan  serta  pendampingan  di  setiap  tingkat  penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Kemudian, pengajuan ke pengadilan mengenai hak restitusi yang menuntut  pertanggungjawaban  pelaku  kekerasan seksual  berdasarkan Pasal 71D.
Kemudian pada BAB XI A terdiri dari Pasal 76A sampai dengan 76J berisi pasal yang bersifat larangan serta ketentuan pidana terhadap perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Terutama  pada  Pasal  76D  menjelaskan,  apabila  seseorang  melakukan  kekerasan  atau melakukan  persetubuhan  dengan  paksaan  maka  terhadap  orang  tersebut  harus bertanggungjawab  atas  perbuatannya  dengan  dikenakan  sanksi  pidana  penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak yaitu pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (Rp5 miliar).
Ketentuan tersebut di atas merupakan perlindungan hukum yang ditujukan kepada anak melalui hukum positif di Indonesia, baik untuk pencegahan kekerasan seksual terhadap anak maupun untuk perlindungan khusus dalam hal terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang saat ini telah tertuang dalam bentuk tertulis yang didalamnya melarang orang berbuat kejahatan disertai dengan ancaman pidana.
5 Ivo Noviana. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya. Jurnal  Sosio Informa, 01(1), 17.
6 Angelin N Lilua. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Lex Privatum, 4(4), 165.
Faktor  Penyebab  Terjadinya  Kekerasan  Seksual  Oleh  Oknum  Pemilik  Pondok Pesantren di Bandung
Perkembangan teknologi dan kemajuan zaman telah mengubah struktur nilai-nilai sosial dan budaya kehidupan bermasyarakat, akibatnya berpengaruh pula terhadap motif dan modus operandi kekerasan seksual pada anak. 7 Adapun penyebab seseorang melakukan tindakan kriminal dalam hal ini berupa kekerasan seksual, dipengaruhi oleh faktor internal dan  eksternal  masing-masing  individu.  Faktor  internal  yang  mempengaruhi  kejahatan seksual  yaitu  seperti  perasaan  psikologis  dan  spritual  dari  pelaku,  adanya  rasa  tidak bersalah atas perilaku yang diperbuat, faktor umur dapat dikatakan bahwa alasan seseorang mengalami  ketidakpuasan  seksual,  kepuasan  yang  tidak  terpenuhi,  korban  pelecehan seksual  sebelumnya  dan  faktor  pendidikan  yang  berpengaruh  terhadap  pola  pikir  dalam mengambil  keputusan  tanpa  memikirkan  sebab  akibat  dan  pertanggungjawabnnya. Kemudian  faktor  eksternal  yang  mempengaruhi  kejahatan  seksual  adalah  faktor modernisasi,  faktor  ekonomi,  perkembangan  teknologi  yang  pesat  mempermudah seseorang untuk mengakses video-video porno kapan saja dan dimana saja yang berakibat orang tersebut senang berimajinasi kegiatan seksual serta kurangnya pemahaman terhadap agama dan faktor pergaulan pun mempengaruhi perilaku dan moral. Orang yang melakukan suatu kejahatan seksual bisa diakibatkan oleh kondisi mental yang kurang baik, kemudian terbentuk kepribadian pelaku yang mengarah pada hal-hal negatif sehingga meningkatkan kemungkinan untuk melakukan kejahatan. 8
Namun dalam kasus ini yang melakukan kekerasan seksual merupakan orang yang terdidik dan paham agama yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada murid- muridnya.  Saat  ini  banyak  kasus  kekerasan  seksual  yang  pelakunya  merupakan  oknum pemilik  pesantren  pada  akhirnya  terungkap.  Menurut  Persatuan  Pendidikan  dan  Guru (P2G), kasus kekerasan seksual terjadi di satuan pendidikan agama formal dan informal di 27  kota/kabupaten  pada  tahun  2021.  Data  ini  belum  termasuk  pelecehan  seksual  yang terjadi di luar satuan pendidikan agama resmi, seperti kasus di Padang dan Ternate, di mana seorang guru ngaji melakukan pelecehan seksual terhadap belasan anak laki-laki. 9 Menurut  Siti  Aminah  Tardi  yang  merupakan  Komisioner  Komisi  Nasional  Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, mengemukakan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh  seorang  pemuka  agama  tidak  terlepas  dari  adanya  ketimpangan  dalam  hubungan gender.  Hal  ini  berasal  dari  kultur  masyarakat  yang  masih  menganut  budaya  patriarki. 10 Kejadian ini harus ada pencegahan  dan penanganan dengan sistematis dan  holistik serta sesuai regulasi, ketersediaan infrastruktur dan perubahan kultur di lingkungan pendidikan.
Ideologi patriarki saat ini telah mempengaruhi cara berpikir masyarakat, interpretasi teks-teks agama, dan faktor dalam kebijakan publik atau politik. Pengaruh ini melampaui batas ruang dan waktu kehidupan masyarakat ke dalam ruang privat dan publik. Adanya ketimpangan kekuasaan berbasis gender membuat pelaku semakin menguasai korban dari segi ekonomi, pengetahuan hingga  status sosial. Kontrol ini diwujudkan dalam hubungan patron-klien,  contohnya  seperti  orang  tua  dengan  anak,  majikan  dengan  karyawan,  guru dengan murid, tokoh masyarakat dengan warga, atau  pun  pengasuh dengan  santri. Maka ketika  hal  nya  terjadi  kekerasan  seksual,  korban  akan  cenderung  diam  dan  tidak  akan bercerita kepada siapa pun karena pelaku memiliki hubungan sosial, orang lain akan lebih mempercayai seseorang yang dianggap mempunyai otoritas atau pengetahuan.
7 I  Wayan  Budiarta,  I  Gusti  Ngurah  Parwata. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dan  Perempuan  Selaku  Korban Kejahatan Seksual . Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana. 11.
8 Ibid, 12.
9 Manda, F. (2021, 25 Des). Alinea.id: Faktor-Faktor Maraknya Kasus Kekerasan Seksual Oleh Guru Agama. Diakses 10 September  2022,  dari: https://www.alinea.id/nasional/faktor-maraknya-kasus-kekerasan-seksual-oleh-guru-agama- b2cFy98O6
10 Ibid.
Modus  operandi  yang  dilakukan  pelaku  kekerasan  seksual  oleh  salah  satu  oknum pemilik pondok pesantren di Bandung yaitu dengan cara memanipulasi santri, mengancam nilai hafalannya kecil dan tidak akan lulus. Terjadinya kekerasan seksual di pesantren akibat dari  penyalahgunaan  kekuasaan.  Korban  tidak  bisa  mengelak  ketika  pelaku  melakukan ancaman atau bujukan yang bersifat agama.
Penanggulangan  kekerasan  seksual  dapat  dilakukan  dengan  tindakan  pencegahan, berupa  kegiatan  yang  memberikan  bimbingan,  pendidikan  dan  kesadaran  kepada  publik sebelum kejahatan kekerasan terjadi. Serta upaya pemberantasan kekerasan seksual yang terjadi saat ini. 11 Salah satu upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan masyarakat adalah dengan dilakukannya pendidikan hukum atau legal education yang dapat diajarkan sejak  dini  agar  saling  hormat  kepada  sesama  dan  memiliki  rasa  kepedulian  untuk  saling melindungi, menahan diri untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan sesama dan melanggar hak asasi orang lain.

## PENUTUP
Peran  pemerintah  indonesia  dalam  melindungi  anak  dari  kekerasan  merupakan suatu kewajiban yang cukup besar, begitupun peran orang tua dan masyarakat. Pemerintah telah  memberikan  upaya  perlindungan  hukum  pada  anak  dibawah  umur  yang  menjadi korban  kekerasan  seksual  dengan    dibentuknya  KPAI,  kemudian  telah  diatur  pula  dalam KUHP  dan  UU  No.  35  tentang  Perlindungan  Anak.  Perlindungan  anak  dilakukan  dengan perlindungan yang berisifat preventif dan represif.
Faktor  penyebab  terjadinya  kekerasan  seksual  oleh  oknum  pemilik  pondok pesantren  di  bandung  dilatarbelakangi  oleh  faktor  ideologi  patriarki  di  lingkungan masyarakat yang menganggap bahwa laki-laki lebih dominan dalam peran kepemimpinan, sehingga  adanya  ketimpangan  kekuasaan  yang  disalah  gunakan.  Modus  operandi  yang dilakukan  yaitu  dengan  cara  memanipulasi  santri,  mengancam  nilai  hafalannya  kecil  dan tidak akan lulus, dalam hal ini korban tidak bisa mengelak ketika pelaku melakukan ancaman atau bujukan yang bersifat agama.

## Saran
Saran  penulis  kepada  lembaga  pemerintahan  agar  secepatnya  memperbaharui produk  perundang-undangan  mengenai  kekerasan  seksual  yang  sanksinya  lebih memberatkan  pelaku,  tujuannya  untuk  menimbulkan  efek  jera  kepada  pelaku  kekerasan seksual  agar  tidak  mengulangi  perbuatannya.  Anak  korban  kekerasan  seksual  dapat diberikan  akses  ke  mekanisme  peradilan  dan  diyakinkan  oleh  hukum  nasional  bahwa mereka menerima konpensasi atas kerugian yang mereka derita. Pelaku kekerasan seksual harus dihukum berat karena rasa trauma yang diderita seorang anak akan membekas ketika dewasa nanti.
Upaya memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam hal memberikan informasi terkait edukasi pemahaman seksual harus dilakukan oleh lembaga terkait terutama Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan kepada lingkungan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Perundang-undangan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
11 Ni Made Dwi Kristiani. (2014). Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi. Jurnal Magister Hukum Udayana, 7(3), 379.

## Jurnal/Artikel
Astri  Anindya.  (2020). Dampak  Psikologis  dan  Upaya  Penanggulangan  Kekerasan  Seksual Terhadap Perempuan. Jurnal TIN: Terapan Informatika Nusantara,1(3), 138. Anastasia Hana Sitompul. (2015). Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia . Jurnal Lex Crimen, 4(1), 48. Ivo  Noviana.  (2015). Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak:  Dampak  Dan  Penanganannya. Jurnal  Sosio Informa, 01(1), 17.
Angelin  N  Lilua.  (2016). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Lex Privatum, 4(4), 165. I  Wayan  Budiarta,  I  Gusti  Ngurah  Parwata. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dan Perempuan  Selaku  Korban  Kejahatan  Seksual .  Jurnal  Fakultas  Hukum Universitas Udayana. 11.
Ni  Made  Dwi  Kristiani.  (2014). Kejahatan  Kekerasan  Seksual  (Perkosaan)  Ditinjau  Dari Perspektif Kriminologi. Jurnal Magister Hukum Udayana, 7(3), 379.
Internet
Manda,  F.  (2021,  25  Des).  Alinea.id:  Faktor-Faktor  Maraknya  Kasus  Kekerasan  Seksual
Oleh Guru Agama. Diakses 10 September 2022, dari:
https://www.alinea.id/nasional/faktor-maraknya-kasus-kekerasan-seksual oleh-guru-agama-b2cFy98O6
Dony,  IR.  (2021,  09  Des).  Detik.news:  Begini  Awal  Mula  Terungkapnya  Kasus  Guru Perkosa  Santriwati  Di  Bandung.  Diakses  1  September  2022,  pada: https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5847389/begini-awal-mula terungkapnya-kasus-guru-perkosa-santriwati-di-bandung
Ayomi  Amindoni.  (2021,  09  Des).  BBC  News  Indonesia:  Dugaan  Perkosaan  Belasan Santriwati di Bandung. Diakses 1 September 2022, pada:
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59581586