## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3946/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Hukum Pasar Modal Dan Tanggung Jawab Sosial
Belan Dewangga Pribadi

## Mahasiwa Magister Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received 6 Oktober 2022 Publish 21 November 2022 Each  state  has  always  tried  to  promote  development,  prosperity  and  prosperity  of  its people.  One  methode  that  tends  to  be  done  by  the  state  is  to  attract  as  many  foreign investments into the country. In the Investment Law, there are three principles: First, the rule of  law which is manifested in several important principles such asequal treatment between  investment  of  domestic  and  foreign,  transparency  and  accountability;  Second,
Guarantees  against  nationalization  affirmation  action  in  the  dispute  settlement,  and Third,  Simplification  of  investment  procedures  and  licensing  service  through  an integrated one stop mechanism. Economic development is not just the responsibility of the goverment and its citizens, but also the responsibility of investor. Arrangements os social responsibility  for  infestor  is  the  legal  basic  for  investor  in  caring  the  surrounding environment, so with the implementation of social responsibility by companies in a region, indirectly the company/investors assist in improve the welfare of local communities. Keywords:
Hukum  Pasar  Modal,  Tanggung Jawab Sosial, CSR

## Info Artikel
ABSTRAK Article history: Received 6 Oktober 2022 Publish 21 November 2022 Setiap  negara  selalu  berusaha  meningkatkan  pembangunan,  kesejahteraan  dan kemakmuran rakyatnya. Salah satu usaha yang cenderung dilakukan oleh negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya. Dalam UU Penanaman Modal terdapat tiga prinsip: Pertama, Kepastian hukum dengan dianutnya beberapa asas penting  seperti  perlakuan  sama  antara  penanaman  modal  dalam  dan  luar  negeri, transparansi dan akuntabilitas; Kedua, Penegasan garansi terhadap tindakan nasionalisasi dan  penyelesaian  sengketa;  dan  Ketiga,  Penyerderhanaan  prosedur  dan  perizinan penanaman modal melalui mekanisme pelayanan terpadu satu pintu serta kemudahan dan keringanan  yang  diperlukan.  Pembangunan  ekonomi  bukanlah  hanya  tanggung  jawab pemerintah  maupun  warganya,  tetapi  juga  merupakan  tanggung  jawab  bagi  penanam modal. Diaturnya tanggung jawab sosial bagi penanam modal merupakan dasar hukum bagi  penanam  modal  dalam  memperhatikan  lingkungan  sekitarnya,  sehingga  dengan adanya  perusahaan di suatu daerah dan  melaksanakan tanggung  jawab  sosialnya,  maka secara tidak langsung perusahaan tersebut/ penanam modal turut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Belan Dewangga Pribadi
Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia belandewanggapribadi@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pada prinsipnya, mau tidak mau negara berkembang akan berhadapan pada suatu kon- disi dimana  pembangunan ekonomi  akan lebih  banyak  ditentukan  oleh  mekanisme  pasar (mar- ket rule) . Pembangunan ekonomi dalam sebuah negara pada hakikatnya membutuhkan tiga hal, yaitu prediktibilitas, fairness dan efisiensi. Peran hukum menjadi sangat penting, ketika pembangunan memberikan  dampak,  seperti  pada  kesejahteraan  ekonomi,  dimana  pertumbuhan  ekonomi menjadi barometer keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara.
Setiap  negara  selalu  berusaha  meningkatkan  pembangunan,  kesejahteraan  dan  kemak- muran  rakyatnya.  Usaha  tersebut  dilakukan  dengan  berbagai  cara  yang  berbeda  antara  satu negara dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh negara adalah mena- rik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya. Menarik investasi masuk sebanyak mungkin  ke  dalam  suatu  negara  didasarkan  pada suatu mitos yang menyatakan bahwa untuk menjadi suatu negara yang makmur, pembangunan nasional harus diarahkan ke bidang industri. Namun  demikian,  sejak  awal  negara-negara  tersebut  telah  dihadapkan  pada  perma-  salahan
minimnya modal dan teknologi yang merupakan elemen dasar dalam menuju indus- trialisasi. Jalan yang ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut adalah mengundang masuk- nya modal asing dari negara-negara maju ke dalam negeri.
Perekonomian  dunia  telah  mengalami globalisasi  dan  pasar  bebas.  Negara  dalam  era ekonomi global,  ibarat  sebuah  perusahaan publik  yang  dimiliki  oleh  pemegang  saham dimanapun  ia berada.  Masuknya  modal  asing bagi  perekonomian  Indonesia  merupakan  tun- tutan  keadaan baik  ekonomi  maupun  politik Indonesia.  Alternatif  penghimpunan  dana  pem- bagunan perekonomian  Indonesia  melalui  inves- tasi  modal  secara  langsung  jauh  lebih  baik  di- bandingkan  dengan  penarikan  dana  international  lainnya  seperti  pinjaman  luar  negeri. Penanaman  modal  harus  menjadi  bagian  dari  penyelengaraan  perekonomian  nasional  dan  di tempatkan  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  nasional,  menciptakan lapangan  kerja,  meningkatkan  pembangunan ekonomi  yang  berkelanjutan,  meningkatkan kapasitas  dan  kemampuan  teknologi  nasional, mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.
Hukum  penamaman  modal  mempunyai  arti  yang  sangat  penting  bagi  pembangunan ekonomi Indonesia, untuk meningkatkan hal tersebut salah satu upaya adalah penetapan UU No. 25  Tahun  2007  Tentang  Penananam  Modal.  Oleh  karena  itu,  dengan  adanya  Undang-undang tersebut diharapkan menjadi sumber hukum bagi pelaksanaan teknis penanaman modal baik luar dan dalam negeri. Adanya landasan hukum tersebut diharapkan dalam menghadapi peru- bahan perekonomian  global  dan  keikutsertaan  Indonesia  dalam  berbagai  kerja  sama  internasional dapat diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.
Dasar pemikiran Undang-undang ini ada- lah bahwa investasi merupakan instrumen pen- ting pembangunan nasional dan diharapkan da- pat menciptakan kepastian berusaha bagi para penanaman  modal  dalam  dan luar  negeri  untuk  meningkatkan  dan  melanjutkan  komitmennya berinvestasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pertimbangan UU No. 25 Ta- hun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaima- na tersebut di bawah ini.
Pertama ,  pembangunan  ekonomi  nasional yang  berkelanjutan  perlu  dilaksanakan  dengan landasan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara mewujudkan masyarakat adil dan makmur  berdasarkan  Pancasil  dan  UUD  1945; kedua ,  pembangunan  ekonomi  nasional yang berkelanjutan  perlu  dilaksanakan  dengan  landasan  demokrasi  ekonomi  untuk  mencapai tujuan bernegara  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD 1945; ketiga ,  dalam  rangka  Demokrasi  Ekono-  mi,  kebijakan  penanaman  modal  selayaknya  selalu mendasari  ekonomi  kerakyatan  yang  me-  libatkan  pengembangan  bagi  usaha  mikro,  ke-  cil, menengah, dan koperasi; keempat , bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal,  baik  dalam  maupun  luar  ne- geri;  dan kelima ,  bahwa  dalam  menghadapi  pe- rubahan perekonomian global dan keikutserta- an Indonesia dalam berbagai kerja sama inter- nasional perlu  diciptakan  iklim  penanaman  mo-  dal  yang  kondusif,  promotif,  memberikan  ke-  pastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi na- sional;
Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang di angkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bertugas di bidang kelemba- gaan untuk melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal, termasuk mem- buat peta penanaman  modal  Indonesia,  mengembangkan  peluang  dan  potensi  di daerah  dan mempromosikannya.  Pada  prinsipnya  UU No.  25  Tahun  2007  ini  menggantikan UU  Nomor  1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanam- an  Modal  dalam  Negeri.  Inti  dari  muatan  un-  dang-undang  ini  adalah  mengatur  tata  cara  pe- nanaman modal di Indonesia dalam rangka me- numbuhkan dan pemerataan perekonomian.
Undang-undang  ini  juga  memuat  bidang  yang  sebenarnya  telah  memiliki  aturan  perun- dang-undangan sendiri, seperti: Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-undang Lingkungan Hidup,  Undang-undang  Pemerintahan  Daerah, Undang-undang  Perpajakan,  Undang-undang Pokok Agraria, Undang-undang Perseroan Ter- batas dan Undang-undang Pasar Modal. Sehing-
ga persoalannya adalah bagaimana pelaksanaan UU Penanam Modal ini dapat berjalan dengan baik jika banyak ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan berbagai Undang-undang yang telah memiliki aturan pelaksananya. Wa- laupun di dalam UU Penanaman Modal ini ter- dapat Pasal 39 yang memberikan landasan agar semua Undang-undang yang berkaitan langsung wajib menyesuaikan dengan Undang-undang Pe- nanaman Modal.
Pasar modal sebagai instrumen ekonomi menjadi salah satu pilar penting bagi masyara- kat untuk  melakukan  investasi  dan  sekaligus  sebagai  sumber  pembiayaan  bagi  perusahaan- perusahaan  di  Indonesia.  Pasar  modal  sebagai  instrumen  keuangan,  maka  pasar  modal  hanya dapat berkembang dengan baik bila di bangun berdasarkan prinsip wajar, transparan dan aman. 4 Prinsip  tersebut  ditujukan  untuk  melin-  dungi  kepentingan  investor  yang  dapat  melahir- kan kepercayaan dalam mekanisme pasar.
Peranan pasar modal dalam pembangun- an ekonomi, selain sebagai barometer investasi, juga menjadi cermin atas tingkat kepercaya- an pemodal domestik maupun internasional. Sejalan dengan hal itu pula peranan hukum dalam perkembangan pasar modal menjadi tolak ukur  untuk melahirkan  pranata  investasi  yang kuat. Hukum pasar modal dapat digolongkan ke dalam kelompok hukum ekonomi yang khusus dan memiliki sifat universal. 5 Kekhususan dari rezim hukum pasar modal terletak pada kerang- ka  hukum  yang  sangat  dinamis  sesuai  dengan  perkembangan  pasar.  Sementara  sifat  univer- salnya disebabkan oleh adanya kesamaan sistem dan mekanisme pasar modal yang ada di seluruh dunia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas mengenai hukum penanaman modal di Indonesia.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Aspek-Aspek Hukum yang Harus Diperhatikan Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia
Sistem hukum yang efektif akan memper- luas kesempatan berusaha dan mampu mengun- dang  investasi  asing.  Sebaliknya  pengalaman  menunjukkan,  hukum  yang  tidak  efektif  telah menyebabkan kehancuran ekonomi asia yang pada awalnya disebut sebagai keajaiban. 6 Hu- kum sangat berpengaruh terhadap perkembang- an penanaman modal dalam sutu negara. Oleh karena itu,  hukum  harus  mengakomodir  per- kembangan  dunia  usaha  secara  global.  Berbagai studi tentang  hubungan  hukum  dan  pembangun- an  ekonomi  menunjukkan  bahwa  pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembaruan hukum. Peranan pasar modal bagi pembangun- an ekonomi  Indonesia,  selain  sebagai  salah  satu barometer  investasi,  juga  menjadi  cermin  atas tingkat kepercayaan investor asing maupun do- mestik.
Efektifitas  hukum  pasar  modal  untuk  menstimulasi  perkembangan  pasar  terletak  pa-  da beberapa faktor, 7 yaitu: pembaharuan hu- kum yang paralel dengan kepentingan pasar, otoritas yang  kuat  dengan  penegakan  hukum pasar  modal,  dan  perlindungan  investor.  Fak-  tor  yang berhubungan  dengan  pembaharuan  hukum  menjadi  kunci  utama,  karena  pasar  mo-  dal  hanya dapat  berkembang  bila  pasar  dapat  menawarkan  produk  baru  yang  murah  dan  efisien  dalam bentuk  efek-efek  (saham  atau  obligasi).  Pembaharuan  hukum  yang  dimaksud  adalah pembentukan  hukum  yang  nyaman  bagi  pasar  oleh  otoritas  pasar  yang  independen  dan  kuat. Dinamika pasar modal menuntut keber- adaan regulator yang mampu memberikan ke- pastian hukum bagi setiap kegiatan di pasar modal. Pembaharuan hukum akan mendorong pasar kearah yang  lebih  kompetitif  dan  modern  sehingga  berbagai  peluang  investasi  akan  men-  dorong masuknya partisipasi investor yang lebih tinggi.
Penanaman  modal  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  angka  1  UU  No.  25  Tahun  2007 adalah segala bentuk kegiatan menanam mo- dal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, sedangkan penanaman modal asing adalah ke- giatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal  asing  sepenuhnya  maupun  yang  berpatungan  dengan  penanam  modal  da-  lam  negeri (Pasal  1  angka  3).  Dalam  hal  pena-  naman  modal  asing  terdapat  beberapa  aspek  yang  harus
diperhatikan, yaitu badan hukum, fasilitas yang diberikan oleh negara, bentuk kerjasama. Berikut akan penulis bahas menge- nai aspek-aspek tersebut.

## Bentuk Badan Hukum dan Bidang Usaha
Bentuk badan usaha bagi penanaman modal di Indonesia (berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU  No.  25  Tahun  2007)  adalah  sebagai  berikut. Pertama ,  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri (PMDN),  dilakukan  dalam  bentuk  badan  usaha  ber-  badan  hukum  atau  usaha  perseorangan; kedua , Penanaman Modal Asing (PMA), dilakukan dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum  Indonesia  dan  berkedudukan  di  wilayah  Negara  Republik  Indonesia;  dan ketiga , Penanaman Mo- dal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berbentuk Perseroan  Terba-  tas  (PT)  dilakukan  dengan  pengambilan  bagian  saham  pada  saat  pendirian perseroan terbatas, membeli saham atau melakukan cara lain se- suai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penanaman Modal Asing (PMA) harus di dirikan dalam bentuk perseroan terbatas  dan  berdomisili  di  Indonesia.  Mengenai  pendirian  dan  pengesahan  badan  usaha Penanaman Modal Asing yang berbentuk Perseroan Terbatas dila- kukan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 Ta- hun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahwa terkait dengan Penanaman Modal Asing, di da- lam Penjelasan Pasal 8 Ayat 2 Huruf  a UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  bah-  wa  pada  saat  mendiri-kan  Perseroan  diperlukan  kejelasan  mengenai kewarganegaraan  pendi- ri. Warga Negara asing atau badan hukum asing diberikan kesempatan untuk  mendirikan  badan  hukum  Indonesia  yang  berbentuk  Perseroan  se-  panjang  Undang- undang yang mengatur bidang usaha Perseroan tersebut memungkinkan.
Perusahaan penanam modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan perundang-un- dangan yang berlaku yang diperoleh melalui pe- layanan terpadu  satu  pintu.  Pelayanan  terpadu satu  pintu  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mem- bantu penanam  modal  dalam  memperoleh  ke-  mudahan  pelayanan  perizinan,  fasilitas  fiskal,  dan informasi mengenai penanaman modal.
Investor  asing,  untuk  menanamkan  modal di  Indonesia,  harus  terlebih  dahulu  meneliti Daftar Negatif Investasi (DNI) yang berisi sektor usaha yang tertutup sama sekali terhadap se- mua bentuk penanaman modal, hanya tertutup untuk Penanaman Modal Asing, dan yang masih terbuka dengan persyaratan tertentu. Sebagai- mana diatur dalam Perpres No. 76/2007 ten- tang Kriteria  dan  Persyaratan  Penyusunan  Bi-  dang  Usaha  yang  Tertutup  dan  Terbuka  dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal dan Perpres No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bi- dang Usaha  yang  Tertutup  dan  Bidang  Usaha  yang  Terbuka  dengan  Persyaratan  di  bidang  Pe- nanaman Modal. Selain dari yang terdaftar, se- mua sektor terbuka untuk investor asing dengan kepemilikan hingga 100 %. Persetujuan Pena- naman Modal Asing akan dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta.
Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal dengan syarat: melakukan perluasan usaha; atau melakukan penanaman modal baru dan harus  memenuhi  salah  satu  syarat  berikut  ini,  yaitu:  menyerap  banyak  tenaga  kerja;  termasuk skala  prioritas  tinggi;  termasuk  pemba-  ngunan  infrastruktur;  melakukan  alih  teknologi; melakukan industri pionir; berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatas- an, atau daerah  lain  yang  dianggap  perlu;  men-  jaga  kelestarian  lingkungan  hidup;  melaksana-  kan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau  koperasi;  atau  industri  yang  menggunakan  barang  modal  atau  mesin  atau peralatan  yang diproduksi di dalam negeri. Ben- tuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal antara lain: pertama , pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu; kedua , pembebasan atau  keringanan  bea  masuk atas  impor  barang  modal,  mesin,  atau  peralat-  an  untuk  keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri; ketiga , pembebas- an atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu; keempat , pembebasan atau penang-guhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor  barang  mo- dal  atau  mesin  atau  peralatan  untuk  keperluan  produksi  yang  belum  dapat diproduksi  di  dalam  negeri  selama  jangka  waktu  tertentu; kelima ,  penyusutan  atau  amortisasi
yang dipercepat; dan keenam , Keringanan Pajak Bumi dan Ba- ngunan, khususnya untuk bidang usaha terten- tu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada pena- naman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan  teknologi  baru,  serta  memiliki  nilai  strategis  bagi  per-  ekonomian  nasional. Selain  itu,  Pemerintah  memberikan  kemudahan  pelayanan  dan/atau  perizinan  kepada perusahaan  penanaman  modal  untuk  memperoleh  hak  atas  tanah,  fasilitas  pelayanan keimigrasian dan fasilitas perizinan impor.
Kemudahan  pelayanan  dan/atau  perizin-  an  hak  atas  tanah  dapat  diberikan  dan  diper- panjang  di  muka  sekaligus  dan  dapat  diperbarui kembali  atas  permohonan  penanam  modal, berupa: pertama , Hak Guna Usaha dapat dibe- rikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diper- panjang di muka sekaligus selama 60 (enam pu- luh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun; kedua , Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan pu- luh) tahun dengan cara dapat diberikan dan di- perpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan ketiga , Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua pu- luh lima) tahun.
Hak  atas  tanah  dapat  diberikan  dan  di-  perpanjang  di  muka  sekaligus  untuk  kegiatan penanaman  modal  dapat  dilakukan  dengan  sya-  rat  penanaman  modal  yang  dilakukan  dalam jangka  panjang  dan  terkait  dengan  perubahan  struktur  perekenomian  Indonesia  yang  lebih berdaya saing; penanaman modal dengan ting- kat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan; penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas; penanaman modal dengan menggunakan  hak  atas  tanah  negara;  dan  penanaman  modal  yang  tidak  mengganggu  rasa keadilan  masyarakat  dan  tidak  merugikan  kepentingan  umum.  Pemberian  dan  perpanja-  ngan hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka dan yang dapat diperbarui, dapat dihenti- kan atau  dibatalkan  oleh  Pemerintah  jika  per-  usahaan  penanaman  modal  menelantarkan  tanah, merugikan kepentingan umum, mengguna- kan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai de- ngan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pertanahan.

## Bentuk kerjasama
Bentuk kerjasama usaha yang dimungkin- kan dapat dilakukan dalam rangka kegiatan pe- nanaman modal asing diantaranya adalah seba- gai berikut. Pertama , Joint Venture merupakan suatu usaha kerjasama yang dilakukan antara penanaman modal asing dengan modal nasional berdasarkan  suatu  perjanjian/kontrak.  Pada  dasarnya  perusahaan joint  venture didirikan  atas adanya perjanjian antara investor  asing dan nasional. Perjanjian kerja sarna ini me- muat hak dan kewajiban  para  pihak.  Kedudukan para  pihak  dalam  kepengurusan  ditentukan  ber- dasarkan prosentase pemilikan saham perusa- haan. Presentase saham antara investor asing dan nasional biasanya  tidaklah  sama.  Pada  umumnya  investor  nasional  adalah  pemegang saham  minoritas, sedangkan investor asing ada- lah mayoritas. Hal ini menyebabkan kelompok pemegang saham mayoritas cenderung mengua- sai pengelolaan perusahaan joint venture . Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa joint ven- ture memiliki unsur kerja sama antara pemilik modal asing dan nasional, membentuk perusa- haan baru antara pengusaha asing dan nasional dan didasarkan pada kontraktual atau perjan- jian. Akan tetapi tidak semua usaha wajib didi- rikan joint venture antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional. Jenis  perjanji-  an joint  venture antara  lain Joint  venture do-  mestik,  yang  didirikan  antara perusahaan  yang  terdapat  di  dalam  negeri  dan Joint  venture Internasional,  yang  didirikan  di Indonesia  oleh dua perusahaan dimana salah satunya perusahaan asing.
Berdasarkan Kebijaksanaan Menteri Ne- gara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM me- lalui SK Nomor 15 Tahun 1994 sebagai penjaba- ran dari PP No. 20 Tahun 1994 yang menyata-
kan  bahwa  untuk  investasi  di  sektor  publik,  sua- tu  penanaman  modal  asing  wajib melakukan kerjasama  atau  usaha  patungan (Joint  Ventu-  re). Umumnya  perusahaan  patungan  dimulai dengan suatu perjanjian patungan (Joint Ven- ture Agreement) yang dibuat antara para pemegang saham  menjelang  perusahaan  patunganitu  berdiri,  dengan  memperhatikan  aspek  tang-  gung jawab para pihak, adanya efisiensi dalam operasi usaha, adanya keuntungan yang nyata, adanya hubungan yang adil diantara para pihak. Bahwa dalam rancangan suatu Perjanjian joint venture , substansi  perjanjiannya  harus  dibuat  secara  lengkap  dan  akurat,  jangan  sampai  ter-  jadi kekosongan hukum karena sangat merugi- kan pihak lokal/Indonesia dimana pihak asing selalu mencari-cari kelemahan pihak lokal/In- donesia. Dewan Stabilitas Ekonomi di Indonesia pada 22 Januari 1974 mewajibkan penanaman modal asing dalam bentuk Joint Venture . Kedua , Joint  Enterprise merupakan  suatu kerjasama  antara  penanaman  modal  asing  de- ngan penanaman modal dalam negeri dengan membentuk suatu perusahaan atau badan hu- kum yang  baru.  Dengan  pengertian  lain, joint  enterprise merupakan  suatu  bentuk  kerjasama  yang membentuk  suatu  badan  hukum  (perusa- haan),  yang terbentuk  dari  perjanjian  antara  pemiiik modal asing dan modal nasionai yang modalnya antara lain teridiri dari modal daiam nilai rupiah dan modal yang dinyatakan daiam valuta asing
Ketiga , kontrak karya merupakan suatu bentuk usaha kerjasama antara penanaman modal asing dengan modal nasional, dimana penanam modal asing membentuk badan hukum Indonesia dan  badan  hukum  ini  mengadakan  perjanjian  kerjasama  dengan  suatu  badan  hukum  yang mempergunakan modal nasional. Keempat , Kontrak Production Sharing merupa- kan perjanjian kerjasama  kredit  antara  modal  asing  dengan  pihak  Indonesia  yang  memberikan  kewajiban kepada pihak Indonesia untuk meng- ekspor hasilnya kepada Negara pemberi kredit.
Sebelum  investor  mengajukan  permohonan  penanaman  modal  asing  harus  mempelajari Daftar Negatif Investasi, yaitu daftar yang berisi keterangan tentang bidang-bidang  usaha yang tertutup dan  yang masih  terbuka bagi  investor asing (Keppres No. 76 Tahun 2007 dan Keppres No.  77  tahun  2007).  Kemudian  diterbit- kan  Surat  Persetujuan  Penanaman  Modal  (SP.  PMA). Pihah  Investor  asing  dan  pihak  Indonesia  membuat Joint  Venture dalam  rangka  membentuk badan hukum Indonesia. Kemudian mem- buat suatu akta pendirian atau anggaran dasar secara notariil yang dibuat sesuai standar per- aturan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Menurut ketentuan UU No.  25  Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 33 dan Pasal 34 mengatur mengenai sanksi dalam pe- nyelenggaraan penanaman modal meliputi san- ksi batal demi  hukum,  sanksi  pembatalan  kon-  trak  kerja  sama,  sanksi  administratif  dan  sanksi pidana. Beberapa perubahan dalam UU Penana- man Modal ini yaitu: pertama , kepastian hukum dengan dianutnya beberapa asas penting seperti perlakuan sama antara penanaman modal da- lam dan luar  negeri,  transparansi  dan  akuntabi- litas; kedua ,  penegasan  garansi  terhadap  tin-  dakan nasionalisasi dan penyelesaian sengketa; dan ketiga , penyerderhanaan prosedur dan per- izinan penanaman  modal  melalui  mekanisme  pelayanan  terpadu  satu  pintu  serta  kemudahan  dan keringanan  yang  diperlukan.  Untuk itu  pemerintah di Tingkat Pusat maupun Daerah di- tuntut untuk  mengurangi  ekonomi  biaya  tinggi  dengan  berbagai  langkah  debirokratisasi  dan penyempurnaan  layanan  publik  baik  segi  per-  izinan  maupun  ketentuan  pelaksanaan  penana- man modal dan usaha agar lebih efisien.

## Tanggung Jawab Sosial Investor (Socially Responsible Investing)

## Sejarah socially responsible investing
Betapa besar pengaruh dunia bisnis terhadap denyut nadi perikehidupan masyarakat kian hari  kian  terasa.  Dengan  kata  lain,  kehadiran  rezim  investasi  mengusung  suatu  obsesi berupa kehidupan  dan  taraf  hidup  yang  lebih  baik  bagi  banyak  orang.  Kekuasaan  rezim  investasi  yg begitu  dominan,  cenderung  mengan-  dung  risiko  yang  tidak  kecil,  karena  sepak  terjang perusahaan yang telah meraksasa akan memberi dampak signifikan terhadap kualitas, tidak saja manusia sebagai individu dan kelompok, tetapi juga terhadap lingkungan alam di jagat raya ini. Fenomena ini kemudian melahir- kan tanggung jawab sosial dalam berinvestasi.
Ibarat sebuah pisau yang dapat diguna- kan untuk menyakiti, namun investasi juga da- pat
digunakan  untuk  membantu  orang.  Investasi di  pasar  modal  dapat  dimanfaatkan  untuk  meraih keuntungan  sebesar-besarnya  tanpa  memikirkan  orang  lain,  namun  juga  dapat  dimanfaat- kan untuk mempengaruhi perusahaan agar menjalankan usahanya berdasarkan prinsip- prinsip sosial yang bertanggung jawab. Pende- katan investasi yang disebut terakhir ini, atau dikenal dengan istilah Socially  Responsible  Investment (SRI),  pada  akhirnya  bukan  saja  menyehatkan perekonomian secara keseluruhan, namun juga menjaga keberlangsungan sumber- sumber daya alam. Sosial responsible investing juga dikenal sebagai socially concious atau eti- ka investasi, yang menggambarkan strategi investasi yang berusaha menekankan pada dua hal, yaitu mencari keuntungan yang sebesar- besarnya dalam waktu sesingkat-singkatnya dan prinsip sosial.
Secara  umum  SRI  didefinisikan  sebagai  filosofi  investasi  yang  memasukkan  pertimba- ngan etika dan moral disamping pertimbangan finansial. Pertimbangan etika dan moral tersebut mencakup masalah-masalah lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan corporate governance . SRI mulai dipraktekkan secara luas sejak dikeluarkannya Undang-undang Dana  Pensiun SRI Inggris (the British SRI Pension Fund Legis- lation) yang berlaku efektif pada tanggal 3 Juli 2000.  Undang-undang  ini  mewajibkan  Dana  Pensiun  untuk  mencantumkan  sejauh  mana  per- timbangan-pertimbangan  sosial,  lingkungan  dan etika  dimanfaatkan  dalam  berinvestasi,  diako- modir dalam Statement of Investment Princip- les (Pernyataan Prinsip Investasi). Termasuk juga mencantumkan  kebijakan  pemanfaatan  hak  yang  melekat  pada  investasi  yang  dilakukan (misalkan hak suara pada investasi saham). Sejak efektifnya Undang-undang ini, SRI tidak lagi merupakan pendekatan investasi  minor yang hanya dilakukan oleh segelintir pemodal, namun sudah  berkembang  menjadi  praktek yang umum dilakukan dalam berinvestasi di pasar modal. Semakin banyak investor institusi yang menganggap  bahwa  SRI  sudah  menjadi  bagian  dari  pendekatan  standar  dalam  mela- kukan investasi.
Pada  intinya,  SRI  merupakan  prinsip  investasi  dimana  investor  tidak  hanya  memper- hatikan  kemampuan  perusahaan  untuk  mengha- silkan  keuntungan  tetapi  juga  kemampuan sumber-sumber daya perusahaan tersebut, terma- suk juga cara-cara perusahaan tersebut menja- lankan  usahanya.  Oleh  karena  itu,  dapat  disim-  pulkan  sementara  bahwa  motivasi  dalam melakukan SRI adalah bahwa investor dapat ikut berpartisipasi dalam usaha mewujudkan dunia yang lebih baik tanpa mengorbankan kepenti- ngan ekonominya.
Sejarah dimulainya investasi bertanggung jawab sosial ini mungkin saja berhubungan de- ngan banyak sekali orang maupun tempat, na- mun beberapa mempercayai bahwa investasi sosial ini dimulai dengan Religious Society of Friends, suatu kelompok denominasi Kristen yang kini dikenal dengan nama Quakers. Pada tahun 1758, pada pertemuan tahunan kelompok "Quaker" di Philadelphia  mengeluarkan  larangan bagi  anggotanya  untuk  terlibat  dalam  perdaga-  ngan orang/perbudakan. Lembaga-lembaga ke- agamaan senantiasa menjadi pelopor atas in- vestasi sosial, dimana salah satu penyebar pola pikir "investasi sosial" ini adalah John Wesley (1703- 1791), yang merupakan pendiri gereja Me- thodis dan anak seorang pendeta dari gereja Anglikan. Ayahnya bernama Samuel Wesley dan ibunya adalah Susanna Annesley. John juga me- miliki seorang  adik  yang  dilahirkan  pada  tahun  1707  (Charles  Wesley).  John  Wesley  merupakan pengkhotbah dan seorang pemimpin gerakan kebangunan rohani di Inggris pada abad ke 18. Pada waktu berumur 5 tahun, John Wesley me- ngalami kejadian yang hampir merengut nyawa- nya akibat kebakaran rumah pastori ayahnya. Tahun 1714 Johm masuk ke sekolah Charte- house di London. Belajar hingga 1720 kemudian pindah ke Universitas Oxford. Tahun 1724, John Wesley mendapat  gelar  sarjana  muda  dan  me-  nerima  jabatan  diaken  pada  tahun  1725.  Selan-  jutnya pada  tahun  1726,  John  Wesley  menjadi  asisten  dosen  di  Lincoln  College,  Oxford  sambil menyelesaikan gelar sarjananya. Pada tahun 1927, John Wesley berhasil mendapat gelar sarjana kemudian diangkat menjadi imam pem- bantu ayahnya di Epworth. Salah satu khotbahnya yang berjudul The Use of Money (pemanfaatan uang anda) menggaris bawahi doktrin tentang investasi sosial-misalnya  dengan  tidak  merugikan  tetangga  dalam  menjalankan  praktik bisnis  dan menghindari industri seperti penya- makan kulit dengan menggunakan tanin dan ba- han kimia yang dapat mencemari sungai.
Investasi  bertanggung  jawab  dalam  dunia modern  dimulai  pada  waktu  perang  Vietnam. Banyak orang pada masa itu yang masih teringat atas foto menghebohkan yang dibuat pada bulan Juni 1972 dimana terlihat pada foto tersebut seorang anak perempuan berusia sembilan tahun bernama  Phan  Thị  Kim  Phúc  yang  berlari  dengan  telanjang  bulat  kearah  si  fotografer sambil menjerit dimana punggungnya mengala- mi luka bakar hebat akibat bom napalm yang dijatuhkan ditengah kampungnya. Foto terse- but menggambarkan kekejaman dari Dow Che- mical , yang merupakanb perusahaan pembuat napal, dan hal ini menjadi pemicu protes di berbagai negara terhadap Dow  Chemical dan  perusahaan  lainnya  yang  mengambil  keuntung-  an  dari  perang Vietnam. Pada periode 1970an, para aktivis investasi sosial ini mengalihkan perhatiannya pada tenaga nuklir dan emisi gas buang.
Setelah terjadinya pembunuhan besar- besaran terhadap para demonstran berkulit hi- tam pada 21 Maret 1960 di Sharpeville, Afrika Selatan oleh polisi, maka pada periode 1970-an hingga awal 1990-an, lembaga-lembaga besar menghindari investasi pada perusahaan-perusahaan yang berhubungan  dengan  pemerintahan  dan  pengambil  kebijakan  apartheid  di  Afrika.  Setelah peristiwa  pembunuhan  besar-besaran  di Sharpeville  tersebut,  kelompok  internasional  yang menentang  apartheid  makin  menguat.  Pada  tahun  1976,  Amerika  melakukan  embargo senjata terhadap  Afrika  Selatan.  Kemudian  pa-  da  tahun  1971,  seorang  pendeta  yang  pada  saat itu menjadi  anggota  dewan  pada General  Motors menuliskan  suatu  "aturan  perilaku"  bagi  para praktisi bisnis di Afrika Selatan yang dike- nal sebagai Prinsip Sullivan . Dengan mengguna- kan prinsip ini maka dilakukan upaya untuk mendokumentasikan praktik dari perusahaan- perusahaan Amerika  di  Afrika  Selatan.  Laporan  yang  dibuat  berdasarkan  penerapan  prinsip Sul- livan menemukan  bahwa  perusahaan-perusa-  haan  Amerkia  tidak  berupaya  melakukan  per-  baikan atas praktek diskriminasi yang mereka lakukan di Afrika Selatan. Disebabkan oleh la- poran ini maka timbulah  tekanan  politik  di  ko-  ta-kota,  negara-negara,  kelompok  keagamaan,  dan  dana pensiun  dari  seluruh  negara  bagian  Amerika  mulai  melakukan  divestasi  investasi  ataupun menarik investasi dari perusahaan-pe- rusahaan yang beroperasi di Afrika Selatan.
Selanjutnya arus negatif investasi ini me- maksa  suatu  kelompok  usaha  yang  mewakili 75%  dari  tenaga  kerja  Afrika  Selatan  untuk  membuat  suatu  piagam  yang  menyerukan  peng- akhiran dari apartheid. Sewaktu upaya investor bertanggung jawab sosial secara sendirian tidak mampu  mengakhiri  apartheid  maka  mereka  memusatkan  pendekatannya  pada  dunia  inter- nasional guna memberikan tekanan pada komu- nitas usaha di Afrika Selatan.

## Pendekatan Socially Responsible Investing
Beberapa pendekatan SRI yang umum di gunakan adalah negative atau screening approach dimana investor menghindari untuk ber- investasi pada perusahaan yang bergerak di industri- industri tertentu, dan positive approach dimana investor mentargetkan untuk berinves- tasi pada perusahaan yang memenuhi kriteria- kriteria tertentu. Selain itu adapula sharehol- ders activism approach ,  dimana  investor  tidak  menghindari  industri  tertentu  namun  berusaha  untuk memanfaatkan hak suaranya dalam me- ngarahkan kebijakan SRI Perusahaan. Namun demikian, pendekatan-pendakatan  ini  yang  paling  dominan  adalah screening  approach .  Di  samping screening  approach, trend  yang  sedang  berkembang  adalah  bahwa  pemegang  saham memanfaatkan hak suaranya untuk menentukan arah perusahaan.
Secara umum aktivitas pemegang saham dibagi menjadi: publisitas, dialog, dan pengajuan resolusi.  Adapun  perusahaan  yang  dihindari  umumnya  adalah  perusahaan  yang  bergerak  di bidang  perdagangan  senjata,  tembakau,  alko-  hol,  pornografi,  serta  perusahaan  yang  secara langsung  ataupun  tidak  mensupport  pemerintah yang  menindas  hak-hak  asasi,  seperti  Junta Militer di Burma.

## Dasar  Hukum  Socially  Responsible  Investing di Indonesia
Masuknya  modal  asing  bagi  perekonomian Indonesia  merupakan  tuntutan  keadaan  baik ekonomi maupun politik Indonesia. Alternatif penghimpunan dana pembagunan perekonomi- an Indonesia  melalui  investasi  modal  secara  langsung  jauh  lebih  baik  dibandingkan  dengan penarikan  dana  international  lainnya  seperti  pinjaman  luar  negeri.  Penanaman  modal  harus menjadi  bagian  dari  penyelengaraan  perekono-  mian  nasional  dan  ditempatkan  sebagai  upaya
untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  na-  sional,  menciptakan  lapangan  kerja,  mening- katkan pembangunan ekonomi yang berkelan- jutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi  nasional,  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  dalam  suatu  sistem  perekonomian yang berdaya saing.
Penamaman modal mempunyai arti yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi In- donesia, untuk meningkatkan hal tersebut salah satu upaya adalah penetapan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penananam Modal. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-undang diharapkan menjadi sumber hukum bagi pelaksanaan bagi teknis pelaksanaan penananamam modal bail luar dan dalam negeri.
Penanaman  modal  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  angka  1  UU  No.  25  Tahun  2007 adalah segala bentuk kegiatan menanam mo- dal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, sedangkan penanaman modal asing adalah ke- giatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang di- lakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal  asing  sepenuhnya  maupun  yang  berpatungan  dengan  penanam  modal  da-  lam  negeri (Pasal 1 angka 3).
Undang-undang Penanaman Modal  ini juga telah mengatur tentang SRI, yaitu dalam Pasal 15, yang dirumuskan sebagai berikut:
Setiap penanam modal berkewajiban: a. menerapkan prinsip tata kelola per- usahaan yang baik;
b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampai- kannya kepada Badan Koordinasi Pe- nanaman Modal;
d. menghormati tradisi budaya masyara- kat sekitar lokasi kegiatan usaha pena- naman modal; dan
e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Berdasarkan rumusan tersebut, setiap investor berkewajiban untuk melaksanakan tanggung ja- wab sosial perusahaan serta menghormati tra- disi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha  penanaman  modal.  Tanggung  jawab  so-  sial  perusahaan  adalah  tanggung  jawab  yang melekat  pada  setiap  perusahaan  penanaman  modal  untuk  tetap  menciptakan  hubungan  yang serasi,  seimbang,  dan  sesuai  dengan  lingkung-  an,  nilai,  norma,  dan  budaya  masyarakat  se- tempat (Penjelasan Pasal 15 huruf b UU No. 25 Tahun 2007). Hal ini merupakan suatu komit- men  berkelanjutan  yang  dilakukan  oleh  dunia  usaha  untuk  bertindak  etis  dan  memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan  dengan  peningkatan  taraf  hidup  pe-  kerjanya  beserta  seluruh  keluarganya. 9 Terha- dap pelanggaran ketentuan tanggung jawab sosial ini, investor diancam dengan sanksi be- rupa: peringatan  tertulis,  pembatasan  kegiatan  usaha,  pembekuan  kegiatan  usaha  dan/atau  fa- silitas penanaman modal; atau pencabutan ke Selain itu, tanggung jawab sosial juga te- lah diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (1) yang me- negaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkait- an dengan sumber daya alam, wajib melaksa- nakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam hal ini hukum tidak  hanya  berfungsi  un-  tuk  ketertiban  umum,  tetapi  juga  menjaga sus-  tainability ,  yaitu keberlangsungan hidup umat manusia sebagai tertib moral yang lebih tinggi. 10
Pengaturan tentang tanggung jawab sosial ini, telah mewajibkan industri atau korporasi- korporasi untuk melaksanakannya. Tanggung jawab sosial merupakan salah satu prinsip dalam good  corporate  governance (transparan-  si,  akuntabilitas,  responsibilitas,  independensi  serta kesetaraan dan kewajaran). 11 Pembangunan suatu negara tidak hanya tanggung jawab pemerintah dan  industri  saja.  Diperlukan  kerja- sama  dengan  seluruh  masyarakat  untuk  mencip- takan kesejahteraan  sosial  dan  pengelolaan  kualitas  hidup  masyarakat.  Perusahaan  berpe-  ran  untuk mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  sehat  dengan  mempertimbangkan  faktor  lingkungan hidup. Saat ini dunia usaha tidak hanya memperhatikan keuntungan yang dida- patkan, namun juga harus memperhitungkan aspek sosial, dan lingkungan. Ketiga elemen inilah yang kemudian
bersinergi membentuk kon- sep pembangunan berkelanjutan.

## 3. SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas dapat di tarik suatu simpulan, bahwa terdapat perubahan fundamental dalam undang-undang penanaman modal, yaitu: pertama , kepastian hukum dengan dianutnya  beberapa asas penting sepergiatan  usaha  dan/atau  fasilitas  penanaman modal (pasal 34)
ti perlakuan sama antara penanaman modal da- lam dan luar negeri, transparansi dan akuntabi- litas; kedua , penegasan garansi terhadap tin- dakan nasionalisasi dan penyelesaian sengketa; dan ketiga ,  Penyerderhanaan  prosedur  dan  per- izinan  penanaman  modal  melalui  mekanisme pelayanan terpadu satu pintu serta kemudahan dan keringanan yang diperlukan.
Pembangunan  ekonomi  bukanlah  hanya  tanggung  jawab  pemerintah maupun  warganya, tetapi juga merupakan tanggung jawab bagi pe- nanam modal. Diaturnya tanggung jawab sosial bagi  penanam  modal  merupakan  dasar  hukum  bagi  penanam  modal  dalam  memperhatikan lingkungan sekitarnya, sehingga dengan adanya perusahaan di suatu daerah dan melaksanakan tanggung jawab sosialnya, maka secara tidak langsung perusahaan tersebut/penanam modal turut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

## 4. DAFTAR PUSTAKA
Charolinda.  “Pengembangan  Konsep  Community Development  dalam  Kerangka  Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility”. Jur- nal Hukum dan Pembangunan Tahun ke- 36 No. 1, Januari-Maret 2006;
Fuad, Fokky. “Hukum, Demokrasi dan Pemba- ngunan Eko-nomi”. Lex Jurnalica , Vol. 5 No. 1, Desember 2007;
Ginting, Jamin. “Tinjauan Yuridis Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) da- lam Good Corporate Governance (GCG)”. Lex Jurnalica , Vol. 5 No. 1, Desember 2007; Ginting, Nirwana. 2008. Perjanjian Kerjasama Modal Asing Dan Modal Nasional Berda- sarkan Undang-Undang PMA No.1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 . Diakses pada wesite http://library. usu.ac.id/index.php/component/journals /index.php?option=com_journal_review&i d=4920&task=view tanggal 2 Januari 2009 Harnowo, Tri. “Regulasi Corporate Sosial Res- ponsibility Sebagai Penjamin Keberlang- sungan Kehidupan”. PBH Newsletter No. 71, Desember 2007; Koentjoro, Diana Halim. “Penegakan  Hukum dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”. Gloria Juris , Vol. 6 No. 2, Mei-Agustus 2006; Prasudhi, Imawan Dicky. “Implikasi GATT (Ge- neral Agreement on Tariffs and Trade) Terhadap Perekonomian Indonesia”. Hu- kum dan Dinamika Masyarakat , Edisi April 2006; Safitri, Indra. “Peranan Hukum Pasar Modal da- lam Perkembangan Ekonomi Indonesia”. Jurnal Legislasi Indo-nesia , Vol. 5 No. 2, Juni 2008; Simatupang, Taufik H. “Hukum dan Pembangu- nan Ekonomi”. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , Vol. 1 No.1, April 2007;
Sitompul,  Zulkarnain.  “Investasi  Asing  di  Indo-  nesia:  Memetik  Manfaat  Liberalisasi”, Jurnal Legislasi Indonesia , Vol 5 No. 2. Juni 2008;
Sukarmi.  “Tanggung  Jawab  Sosial  Per-usahaan  (Corporate  Social  Responsibility)  dan  Ik-  lim Penanaman Modal di Indonesia”. Jur- nal Legislasi Indonesia Vol. 5 No. 2, Juni 2008.