## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Volume 23(2), Juli 2023, 1336-1341 DOI: 10.33087/jiubj.v23i2.3382

## Pengorganisasian dalam Lembaga Pendidikan Tinggi

## Suardi*, M. Amri Nasution, Messiono
Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara *Correspondence: suardi@dharmawangsa.ac.id
Abstrak. Pendidikan  tinggi  merupakan  jenjang  pendidikan  setelah  pendidikan  menengah  yang  mencakup program  pendidikan  diploma,  sarjana,  magister,  spesialis  dan  doctor  yang  diselenggarakan  oleh  perguruan tinggi. Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990 tentang perguruan tinggi bahwa pendidikan  tinggi  adalah  pendidikan  jenjang  yang  lebih  tinggi  daripada  pendidikan  menengah  di  jalur pendidikan sekolah. Perguruan Tinggi merupakan suatu pendidikan yang menjadi terminal akhir bagi seseorang yang berpeluang belajar setingginya melalui jalur pendidikan sekolah. Pendidikan memiliki peran penting dalam menghasilkan  sumber  daya  manusia  yang  handal.  Penyedia  jasa  ( service  provider )  pendidikan  memiliki kewajiban  untuk  menciptakan  manusia  berkualitas  melalui  suatu  proses  pendidikan  secara  efektif.  Secara umum,  penyedia  jasa  pendidikan  di  Indonesia  terdiri  dari  dua  macam  jasa  yaitu  pendidikan  yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  dan  masyarakat.  Pendidikan  tinggi  dapat  diselenggarakan  oleh  satuan pendidikan  yang  diadakan  oleh  Pemerintah,  dalam  hal  ini  Departemen  atau  departemen  lain  atau  lembaga Pemerintah  lain,  atau  oleh  satuan  pendidikan  yang  diadakan  oleh  masyarakat.  Pelaksana  akademik  di  bidang pendidikan  dapat  berbentuk  fakultas,  jurusan,  atau  laboratorium.  Fakultas  mengkoordinasi  dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi  dan/atau  kesenian  tertentu.  Jurusan  melaksanakan  pendidikan  akademik  dan/atau  profesional  dalam satu  atau  seperangkat  cabang  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan/atau  kesenian  tertentu.  Laboratorium/studio menunjang pelaksanaan pendidikan pada jurusan dalam pendidikan akademik dan/atau professional.
Kata kunci : lembaga, organisasi, pendidikan tinggi
Abstract.  Higher  education  is  the  level  of  education  after  secondary  education  which  includes  diploma, undergraduate,  masters,  specialist  and  doctoral  education  programs  organized  by  universities.  In  the government  regulation  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  30  of  1990  concerning  tertiary  institutions  that higher  education  is  education  at  a  higher  level  than  secondary  education  in  the  school  education  pathway. Higher education is an education that becomes the final terminal for someone who has the opportunity to study at  the  highest  level  through  school  education.  Education  has  an  important  role  in  producing  reliable  human resources. Education service providers have an obligation to create quality human beings through an effective educational  process. In  general,  education  service  providers  in  Indonesia  consist  of  two  types  of  services, namely  education  provided  by  the  government  and  the  community. Higher  education  can  be  organized  by educational  units  organized  by  the  Government,  in  this  case  other  departments  or  departments  or  other Government agencies, or by educational units organized by the community. Academic implementers in the field of  education  can  take  the  form  of  faculties,  departments,  or  laboratories.  The  faculty  coordinates  and/or implements academic and/or professional education in one or a set of certain branches of science, technology and/or  arts.  The  department  carries  out  academic  and/or  professional  education  in  one  or  a  set  of  certain branches of science, technology and/or art. The department carries out academic and/or professional education in  one  or  a  set  of  certain  branches  of  science,  technology  and/or  art.  Laboratories/studios  support  the implementation of education in majors in academic and/or professional education.
Keywords : institutions, organizations, higher education

## PENDAHULUAN
Menurut  Evans  dan  Berman  (1985) penyedia jasa pendidikan dikategorikan menurut tujuan  penyedia  jasa  dan  bersifat  nirlaba. Sebagai  suatu  organisasi  yang  berorientasi nirlaba, bukan berarti jasa pendidikan menafikan persaingan dan pemasaran. Menurut Kotler, jasa merupakan  berbagai  tindakan  atau  kinerja ( performance )  yang  dapat  ditawarkan  oleh seseorang  atau  suatu  organisasi  kepada  pihak
lain  dan  bersifat  tidak  berwujud  serta  tidak berakibat  pada  kepemilikan  terhadap  sesuatu (Kotler, Philip, 1997).
Bagi  penyedia  jasa  pendidikan,  peserta didik  merupakan  pelanggan  yang  langsung menikmati jasa pendidikan yang ditawarkan oleh penyedia  jasa  pendidikan.  Dalam  sistem pendidikan  nasional,  jenjang  pendidikan  yang akan  dilalui  peserta  didik  adalah  jenjang pendidikan  dasar,  menengah,  dan  tinggi.
Pendidikan  tinggi merupakan  salah  satu jenjang pendidikan di dalam sistem pendidikan nasional. Mahasiswa  merupakan  peserta  didik  yang terdaftar  dan  belajar  pada  lembaga  pendidikan tinggi.  Jasa  pendidikan  tinggi  terdiri  dari pendidikan  akademik  dan  pendidikan  profesi, sedangkan satuan pendidikan yang menyelenggarakan  pendidikan  tinggi  berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.  Kebutuhan  jasa  pendidikan  tinggi yang  semakin  meningkat  dari  tahun  ke  tahun menyebabkan  kapasitas  jasa  pendidikan  tinggi yang  diselenggarakan  pemerintah  tidak  lagi mampu menampung seluruh calon peserta didik. Hal  ini  mendapat  respon  kelompok  masyarakat yang  lain  melalui  penawaran  jasa  pendidikan dengan  beragam  atribut  dan  kepentingan. Perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis global  turut  memicu  meningkatnya  intensitas persaingan antarpenyedia jasa pendidikan tinggi, sehingga masing-masing penyedia jasa pendidikan  tinggi  akan  berusaha  menawarkan jasa  pendidikan  tinggi  yang  sesuai  dengan  apa yang dikehendaki oleh calon peserta didik.
Fungsi  pengorganisasian  pada  dasarnya erat kaitannya dengan keberadaan organisasi itu sendiri.  Jika  suatu  organisasi  dapat  diartikan sebagai  kesatuan  orang  per  orang  yang  terikat untuk bekerja sama secara terus-menerus, untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan, maka  pengorganisasian  adalah  proses  untuk menyatukan  orang-orang  tersebut  dalam  sebuah kesatuan  kerja,  dalam  rangka  mencapai  tujuan yang  sudah  ditetapkan.  Dengan  demikian,  salah satu  prinsip  pengorganisasian  adalah  terbaginya tugas  dalam  berbagai  unsur  organisasi  sesuai dengan bentuk dan tipe organisasi bersangkutan. Pengorganisasian  yang  efektif  adalah  membagi secara tuntas dan menstrukturkan tugas-tugas ke dalam  sub-sub  unit  kerja  atau  komponen- komponen  organisasi.  Setiap  organisasi  harus profesional,  yaitu  dengan  pembagian  satuan kerja  yang  sesuai  dengan  kebutuhan.  Pada  titik ini,  perluasan  aktivitas  yang  mengharuskan penambahan jumlah satuan kerja hanya dilakukan  bila  tidak  dapat  ditampung  dalam satuan kerja yang ada.
Pengorganisasian  ini  merupakan  fungsi kedua  dari  manajemen  setelah  perencanaan. Sebagaimana halnya perencanaan, pengorganisasian  juga  memegang  peranan penting dalam upaya manajemen untuk mencapai  tujuan  organisasi  itu  sendiri.  Dalam proses  pengorganisasian  dilakukan  penentuan fungsi,  hubungan,  dan  struktur.  Fungsi  berupa
tugas-tugas yang dibagi dalam bentuk garis, staf, dan  fungsional.  Hubungan  meliputi  tanggung jawab  dan  wewenang,  sedangkan  struktur terbagi  menjadi  bentuk  vertikal  atau  horizontal, yang  nantinya  akan  menentukan  pembagian tanggung  jawab  untuk  pencapaian  tujuan  itu sendiri. Secara lebih sederhana, pengorganisasian berarti aktivitas menyusun dan membentuk  hubungan-hubungan  kerja  antara orang-orang  sehingga  terwujud  suatu  kesatuan usaha  dalam  mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah ditetapkan.  Di  dalam  pengorganisasian  terdapat adanya  pembagian  tugas,  wewenang,  dan tanggung  jawab  secara  terperinci  menurut bidang-bidang  dan  bagian-bagian,  sehingga  dari situ dapat terciptalah adanya hubungan- hubungan  kerja sama  yang  harmonis  dan  lancar menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Dalam  konteks  manajemen  pendidikan tinggi,  fungsi  pengorganisasian  ini  merupakan bagian  dari  fungsi  manajemen  yang  menjadi tugas  utama  bagi  para  pemimpin  lembaga pendidikan tinggi bersangkutan. Seperti umumnya diketahui, dalam lingkungan lembaga pendidikan  tinggi,  terdapat  bermacam-macam jenis  pekerjaan  atau  tugas  yang  memerlukan kecakapan  dan  keterampilan  tanggung  jawab yang  berbeda-beda  dari  para  pelaksananya. Keragaman  tugas  dan  pekerjaan  semacam  itu tidak  mungkin  dilakukan  dan  dipikul  sendiri oleh  seorang  pemimpin.  Dalam  hal  inilah terletak bagaimana kecakapan pimpinan lembaga  pendidikan  untuk  mengorganisasi tenaga  pendidik  (dosen)  dan  pegawai  lembaga lainnya dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sehingga  tercipta  adanya  hubungan  kerja  sama yang  harmonis  dan  lancar  antar  masing-masing unsur lembaga pendidikan. Mengatasi terbatasnya  kemampuan  dan  sumber  daya  yang dimiliki  organisasi  untuk  mencapai  tujuan  yang sudah ditetapkan.
Praktik pengorganisasian ini jelas memerlukan kecakapan pemimpin dan pengenalan  akan  masing-masing  personel  yang terdapat di dalam lembaga yang dipimpinnya. Ia harus menyadari bahwa menata dan menempatkan  seseorang  pada  posisi  tertentu, berarti  menyerahkan  tugas  dan  tanggung  jawab yang  akan  berdampak  pada  kelangsungan kinerja  lembaga  yang  dipimpinnya.  Karena  itu, prinsip “the  right  man  at  the  right  place  in  the right  time” (menempatkan  orang  yang  tepat pada  posisi  dan  waktu  yang  benar)  harus diterapkan  berdasarkan  pada  data  personal orang-orang  yang  akan  ditempatkan.  Dalam  hal
ini,  pimpinan  lembaga  harus  menyadari  bahwa pembagian  tugas,  wewenang,  dan  tanggung jawab hendaknya disesuaikan dengan pengalaman,  bakat,  minat,  pengetahuan  dan kepribadian masing-masing orang yang diperlukan  dalam  menjalankan  tugas-tugas tersebut.
Jika  seorang  pimpinan  tidak  memiliki kecakapan  untuk  mengatur  tugas  dan  fungsi masing-masing  bagian  dalam  lembaga  yang dipimpinnya,  atau  mengenali  dan  menempatkan orang-orang  yang  tepat  pada  posisinya,  maka implementasi  rencana  kerja  yang  sudah  dibuat sebelumnya  juga  akan  sulit  untuk  terlaksana dengan  baik.  Karena  itu,  pengorganisasian bukan  hanya  berurusan  dengan  tata  kelola lembaga,  tapi  juga  bagaimana  manajemen sebuah  lembaga  bisa  menerapkan  prinsip  merit dalam  lembaga  bersangkutan.  Menerapkan prinsip  merit  berarti  menempatkan  seseorang berdasarkan kompetensi atau bidang keahliannya,  dan  bukan  semata  berdasarkan loyalitasnya  kepada  pimpinan  lembaga  atau karena  kepentingan-kepentingan  lain  yang  tidak berhubungan dengan urusan profesional kelembagaan.  Kesalahan  dalam  penempatan seseorang  pada  posisi  tertentu,  atau  kelalaian dalam  menyusun  tata  program  kerja  untuk masing-masing  bagian  dalam  organisasi,  dapat membawa  dampak  yang  buruk  pada  kinerja manajemen lembaga secara keseluruhan.
Dalam  konteks  lembaga  pendidikan juga,  pengorganisasian  ini  termasuk  upaya pimpinan lembaga dalam mengoordinasi jajaran pimpinan  di  bawahnya  agar  bisa  menempatkan tenaga  pendidik  untuk  memegang  materi pembelajaran  (perkuliahan)  yang  sesuai  dengan bidang  keahlian  atau  kompetensinya.  Seorang dosen  dengan  latar  belakang  keahlian  di  bidang Matematika misalnya, tidak bisa diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pengajaran  di  bidang  Teologi.  Hal  yang  sama juga  berlaku  bagi  tenaga  kependidikan  dalam penentuan  tugas  dan  tanggung  jawab  pokok yang  harus  dijalankan.  Proses  pengorganisasian ini  mutlak  ada  dalam  kehidupan  berorganisasi, termasuk juga di lingkungan lembaga pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari, pembagian  tugas,  orang,  dan  sebagaimana kegiatan yang lazim ada dalam pengorganisasian,  juga  bisa  ditemukan  dalam bentuk  sederhananya,  yaitu  pada  keluarga. Adanya  pembagian  tugas  dan  orang-orang  yang melaksanakannya  ini  menjadi  penting  untuk memudahkan  dalam  pencapaian  tujuan  yang
ditetapkan.  Hal  ini  pula  yang  menjadi  manfaat dan  tujuan  utama  dari  proses  pengorganisasian yang  nantinya  diterapkan  dalam  lembaga pendidikan.
Berdasarkan hal itu, maka pengorganisasian  tidak  pernah  terlepas  dari organisasi  itu  sendiri  sebagai  wadah  di  mana proses pengorganisasian dijalankan. Secara lebih mendetail,  tujuan  dan  manfaat  dari  adanya organisasi dan kegiatan pengorganisasian adalah sebagai  berikut  :  (1)  mengatasi  terbatasnya kemampuan  dan  sumber  daya  yang  dimiliki organisasi  untuk  mencapai  tujuan  yang  sudah ditetapkan;  (2)  meningkatkan  efektivitas  dan efisiensi  pencapaian  tujuan  organisasi;  (3) mengembangkan  potensi  dan  spesialisasi  yang dimiliki  seseorang  serta  menempatkannya  pada posisinya  yang  terbaik  bagi  organisasi;  dan  (4) memberdayakan  sumber  daya  manusia  yang dimiliki  organisasi  secara  lebih  optimal,  baik dalam  hal  kolaborasi  antar  bagian,  perluasan wawasan  dan  keahlian,  peningkatan  mutu interaksi antar anggota organisasi, dan lainnya.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian kepustakaan  yaitu  metode  yang  merupakan kegiatan  mengamati  literatur  yang  berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat, baik itu  berupa  buku,  makalah  atau  tulisan  yang sifatnya  membantu  sehingga  dapat  dijadikan sebagai pedoman dalam proses penelitian.

## HASIL

## Fungsi dan Tujuan Pendidikan Tinggi
Pendidikan Pendidikan
Tinggi berfungsi: (1) mengembangkan kemampuan dan membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan  bangsa;  (2)  mengembangkan  Sivitas Akademika  yang  inovatif,  responsif,  kreatif, terampil,  berdaya  saing,  dan  kooperatif  melalui pelaksanaan
Tridharma;
dan (3) mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora. Tujuan Pendidikan Tinggi: (1)
mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  berakhlak mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri, terampil,  kompeten,  dan  berbudaya  untuk kepentingan  bangsa;  (2)  menghasilkan  lulusan yang  menguasai  cabang  ilmu  pengetahuan
dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; (3) menghasilkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi melalui  penelitian  yang  memperhatikan  dan menerapkan  nilai  humaniora  agar  bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan (4) mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis  penalaran  dan  karya  penelitian  yang bermanfaat  dalam  memajukan  kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

## Prinsip Pendidikan Tinggi
Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan  prinsip:  (1)  mencari  kebenaran  ilmiah oleh  sivitas  akademika;  (2)  demokratis  dan berkeadilan  serta  tidak  diskriminatif  dengan menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  nilai agama,  nilai  budaya,  kemajemukan,  persatuan, dan  kesatuan  bangsa;  (3)  mengembangkan budaya  akademik  dan  pembudayaan  kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika; (4) membudayakan  dan  memperdayakan  bangsa yang berlangsung sepanjang hayat; (5) keteladanan,  kemauan,  dan  pengembangan kreativitas  mahasiswa  dalam  pembelajaran;  (6) memberikan  pembelajaran  yang  berpusat  pada mahasiswa  dengan  memperhatikan  lingkungan secara  selaras  dan  seimbang;  (7)  memberikan kebebasan  dalam  memilih  program  studi berdasarkan  minat,  bakat,  dan  kemampuan mahasiswa;  (8)  satu  kesatuan  yang  sistemik dengan  sistem  terbuka  dan  multimakna;  (9) keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi; dan (10) memberdayakan  semua  komponen  masyarakat melalui  peran  serta  dalam  penyelenggaraan  dan pengendalian mutu layanan pendidikan tinggi.

## Pendidikan Akademik
Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan  pengembangan  disiplin  ilmu  pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu, yang mencakup program  pendidikan  sarjana,  magister,  dan doktor (https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_akade mik).  Undang-undang  Nomor  20  tahun  2003 tentang  sistem  pendidikan  nasional  menyatakan bahwa program pendidikan di pendidikan tinggi mencakup  akademik  (sarjana,  magister,  dan doktor),  profesi/spesialis  dan  vokasi  (diploma). Jumlah  PTS  yang  cukup  besar  memicu persaingan  antar  PTS  untuk  memperebutkan calon pelanggan (calon mahasiswa).
Permasalahan  ini  memicu  calon  mahasiswa (lulusan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas) menjadi  semakin  rasional  dalam  memilih pendidikan tinggi sesuai dengan pemahamannya terhadap  perubahan  lingkungan  di  sekitarnya (Farid, 1998).

## Program Sarjana
Sarjana  berasal  dari  bahasa  Sansekerta, dalam bahasa Inggris Bachelor yang merupakan sebuah  gelar  akademik  yang  diberikan  kepada lulusan  program  pendidikan  Strata-1  (S1). Dibutuhkan waktu 4-6 tahun untuk mendapatkan gelar  tersebut,  tetapi  ada  pula  yang  mampu menyelesaikannya  dalam  waktu  3,5  tahun. Persyaratan  untuk  mendapat  gelar  sarjana  harus menyelesaikan karya ilmiah atau skripsi. Sarjana memiliki  bobot  studi  40%  praktek  dan  60% teori.  Beban  studi  untuk  meraih  gelar  Sarjana adalah 144 SKS (Satuan Kredit Semester). Gelar Sarjana  ditulis  di  belakang  nama  lulusan program  studi  Sarjana  dengan  mencantumkan huruf  “S”  dan  diikuti  dengan  inisial  gelar. Program sarjana merupakan pendidikan akademik  yang  diperuntukkan  bagi  lulusan pendidikan  menengah  atau  sederajat  sehingga mampu  mengamalkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi melalui penalaran ilmiah serta mampu menyiapkan  mahasiswa  menjadi  intelektual  dan atau  ilmuan yang  berbudaya,  mampu memasuki dan  atau  menciptakan  lapangan  kerja  serta mampu mengembangkan diri menjadi professional (UU No. 12 Tahun 2012).

## Program Pascasarjana
1. Program Magister Magister  merupakan  jenjang  pendidikan Strata-2  atau  umumnya  disingkat  S2. Jenjang  pendidikan  ini  ditempuh  setelah mendapatkan gelar S1 dari suatu perguruan tinggi,  masa  studi  S2  dapat  ditempuh selama  2  tahun.  Gelar  magister  ditulis  di belakang  nama  lulusan  program  studi Magister dengan mencantumkan huruf “M” dan diikuti inisial gelar.
Program  magister  merupakan  pendidikan akademik  yang  diperuntukkan  bagi  lulusan program  sarjana  atau  sederajat  sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu  pengetahuan  dan  atau  teknologi melalui  penalaran  dan  penelitian  ilmiah serta  mampu  mengembangkan  mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya,  mampu  memasuki  dan  atau
menciptakan  lapangan  kerja  serta  mampu mengembangkan diri menjadi professional.
2. Program Doktor Program  doktor  merupakan  pendidikan akademik  yang  diperuntukkan  bagi  lulusan program  magister  atau  sederajat  sehingga mampu menemukan, menciptakan dan atau memberikan konstribusi kepada pengembangan  serta  pengamalan  ilmu pengetahuan  dan    teknologi  melalui penalaran  dan  penelitian  ilmiah,  serta mampu mengembangkan dan memantapkan mahasiswa  menjadi  lebih  bijaksana  dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian  sebagai  filosopi  dan  atau intelektual,  ilmuwan  yang  berbudaya,  dan menghasilkan dan atau pengembangan teori melalui  penelitian  konfrehensif  dan  akurat untuk  memajukan  peradaban  manusia (Soenjono, 1991)

## Pendidikan Profesional
Pendidikan tinggi dapat diselenggarakan oleh  satuan  pendidikan  yang  diadakan  oleh Pemerintah,  dalam  hal  ini  Departemen  atau departemen  lain  atau  lembaga  Pemerintah  lain, atau oleh satuan pendidikan yang diadakan oleh masyarakat  (PP  Nomor  60  Tahun  1999). Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan  keahlian  tertentu.  Program  diploma merupakan pendidikan profesional yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan  dan  penalaran  dalam  penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.  Program diploma menyiapkan Mahasiswa menjadi praktisi  yang  terampil  untuk  memasuki  dunia kerja  sesuai  dengan  bidang  keahliannya. Program diploma terdiri atas: (1)  Diploma  satu; (2)  Diploma  dua;  (3)  Diploma  tiga  dan  (4) Diploma empat atau sarjana terapan.

## Organisasi Pada Lembaga Pendidikan Tinggi
Pendidikan tinggi dapat diselenggarakan oleh  satuan  pendidikan  yang  diadakan  oleh Pemerintah,  dalam  hal  ini  Departemen  atau departemen  lain  atau  lembaga  Pemerintah  lain, atau oleh satuan pendidikan yang diadakan oleh masyarakat.  Pelaksana  akademik  di  bidang pendidikan  dapat  berbentuk  fakultas,  jurusan, atau  laboratorium.  Fakultas  mengkoordinasi dan/atau  melaksanakan  pendidikan  akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan/atau
kesenian tertentu. Jurusan melaksanakan pendidikan  akademik  dan/atau  profesional dalam  satu  atau  seperangkat  cabang  ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu. Laboratorium/studio menunjang pelaksanaan  pendidikan  pada  jurusan  dalam pendidikan  akademik  dan/atau  professional. Sebagai  suatu  sistem  tersendiri,  meskipun merupakan  bagian  dari  sistem  pendidikan nasional  yang  cakupannya  jauh  lebih  luas, pendidikan tinggi di Indonesia harus merupakan sistem yang dengan mudah dapat menyesuaikan diri  dengan  kebutuhan-kebutuhan  masyarakat, bangsa  dan  negara  yang  senantiasa  mengalami perkembangan, terlebih lagi sebagai perwujudan pembangunan  nasional.  Sistem  pendidikan tinggi  juga  diharapkan  merupakan  suatu  sistem yang memudahkan seseorang menuntut pendidikan  tinggi  sesuai  dengan  bakat,  minat dan tujuannya, meskipun dengan tetap mempertahankan persyaratan-persyaratan program studi yang bersangkutan.

## SIMPULAN
Pendidikan  tinggi  sebagai  bagian  dari sistem  pendidikan  nasional  memiliki  peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan  memperhatikan  dan  menerapkan  nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.  Untuk  meningkatkan  daya  saing bangsa  dalam  menghadapi  globalisasi  di  segala bidang,  diperlukan  pendidikan  tinggi  yang mampu  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan,  dan/atau  profesional  yang  berbudaya dan  kreatif,  toleran,  demokratis,  berkarakter tangguh,  serta berani  membela  kebenaran untuk kepentingan bangsa. Kemudian untuk mewujudkan  keterjangkauan  dan  pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi  yang  bermutu  dan  relevan  dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian,  dan  kesejahteraan,  diperlukan penataan  pendidikan  tinggi  secara  terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek demografis dan geografis.
Melalui Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  negara  telah  memberikan  kerangka yang jelas kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan  pendidikan  nasional  yang sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (3) Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1945. Meskipun demikian masih memerlukan pengaturan agar Pendidikan Tinggi dapat  lebih  berfungsi  dalam  mengembangkan Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  dengan memperhatikan dan menerapkan nilai
Humaniora untuk pemberdayaan dan
pembudayaan bangsa. Penyelenggaraan Pendidikan  Tinggi  sebagai  bagian  yang  tak terpisahkan  dari  penyelenggaraan  pendidikan nasional,  tidak  dapat  dilepaskan  dari  amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, dalam  rangka  menghadapi  perkembangan  dunia yang makin mengutamakan basis Ilmu Pengetahuan,  Pendidikan  Tinggi  diharapkan mampu  menjalankan  peran  strategis  dalam memajukan  peradaban  dan  kesejahteraan  umat manusia.
Pada  tataran  praktis  bangsa  Indonesia juga  tidak  terlepas  dari  persaingan  antarbangsa di  satu  pihak  dan  kemitraan  dengan  bangsa  lain di  pihak  lain.  Oleh  karena  itu,  untuk meningkatkan daya saing bangsa dan daya mitra bangsa Indonesia dalam era globalisasi, diperlukan  Pendidikan  Tinggi  yang  mampu mewujudkan dharma pendidikan, yaitu menghasilkan  intelektual,  ilmuwan  dan/atau profesional  yang  berbudaya,  kreatif,  toleran, demokratis,  dan  berkarakter  tangguh,  serta berani  membela  kebenaran  demi  kepentingan bangsa  dan  umat  manusia.  Dalam  rangka mewujudkan dharma Penelitian dan Pengabdian kepada  Masyarakat,  diperlukan  Pendidikan Tinggi  yang  mampu  menghasilkan  karya Penelitian  dalam  cabang  Ilmu  Pengetahuan  dan Teknologi yang dapat diabdikan bagi kemaslahatan bangsa, negara, dan umat manusia.
Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Penelitian dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat,  harus memiliki  otonomi  dalam  mengelola  sendiri lembaganya.  Hal  itu  diperlukan  agar  dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Perguruan Tinggi berlaku kebebasan akademik  dan  mimbar  akademik,  serta  otonomi keilmuan.  Dengan  demikian  Perguruan  Tinggi dapat  mengembangkan  budaya  akademik  bagi Sivitas  Akademika  yang  berfungsi  sebagai komunitas  ilmiah  yang  berwibawa  dan  mampu melakukan  interaksi  yang  mengangkat  martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Dardjowidjojo, Soenjono. 1991, Pedoman Pendidikan Tinggi . Jakarta: Grasindo. Berman  Barry  &  Evans  Joel  R.,  1995, Retail Management ,  Prentice  Hall  Inc,  New York.
Kotler,  Philip.  1997, Marketing  Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control .  Ninth  Edition.  New  Jersey: Prentice.
PP  Nomor  60  Tahun  1999  Tentang  Pendidikan Timggi.
UU  No  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan Nasional.
UU  No  12  Tahun  2012  Tentang  Pendidikan Tinggi.
Wajdi, Farid. 1998, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Calon Mahasiswa Memilih  Program  Studi  di  Universitas
Muhammadiyah  Surakarta. Empirika , 22, 90-122.