## PENGARUH SISA ANGGARAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL FUNGSI PENDIDIKAN (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI ACEH)
Diah Febriani* 1 , Jhon Andra Asmara *2
1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala e-mail : diah.febriani17@gmail.com *1 , jhon.andra@unsyiah.ac.id *2

## Abstrak
The  Purpose  of  this  research  is  to  determine  whether  there  is  influence  financing  surplus,  own  revenue,  Profit Sharing  Fund,  General  Allocation  Fund,  and  Special  Allocation  Fund  to  the  Capital  Expenditure  of  education function. The data is the secondary data which has been obtained from the Realization of Local Goverment Budged report of 23 districts/cities in Aceh Province and the observation is in 2013-2015 periods in order to obtain 69 units. The model analysis instrument thet has been employed in this research is Multiple Linear Regressions Analysis. The results  showed  that  Financing  Surplus  has  influence  to  the  Capital  Expenditure  of  Education,  Own  Revenue  has influence to the Capital Expenditure of Education, Profit Sharing Fund has influence to the Capital Expenditure of Education, General Allocation Fund has influence to the Capital Expenditure of Education, and Special Allocation Fund has influence to the Capital Expenditure of Education.
Keywords: Capital Expenditure of Education, Financing Surplus (SiLPA), Own revenue (PAD), Profit Sharing Fund (DBH) , General Allocation Fund (DAU), and Special Allocation Fund (DAK)

## 1. Pendahuluan
Sejak  bergulirnya  sistem  pemerintahan  di Indonesia  yang  pada  awalnya  menganut  sistem sentralisasi  menjadi  sistem  desentralisasi  atau  dikenal dengan   otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengatur sendiri urusan pemerintahannya.  Kebijakan  otonomi  daerah  di Indonesia diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan  daerah.  Implementasi  otonomi  daerah ditandai dengan desentralisasi fiskal yang menunjukkan  adanya  pelimpahan  wewenang  dari pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  untuk mengatur  daerahnya  sendiri  secara  otonom  dengan menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya.  Hal  ini  diharapkan  agar  setiap  daerah otonom  mampu  meningkatkan  pelayanan  di  berbagai sektor, terutama sektor publik.
Pemerintah daerah setiap tahun mengalokasikan anggaran  untuk  membiayai  program  pembangunan daerah  yang  dialokasikan  kedalam  belanja  modal. Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2010  dalam Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  No.  2
menyebutkan  bahwa  belanja  modal  merupakan pengeluaran  anggaran  untuk  perolehan  aset  tetap  dan aset  lainnya  yang  memberi  manfaat  lebih  dari  satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja  modal  untuk  perolehan  tanah,  gedung  dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.
Belanja  modal  digunakan  untuk  membiayai berbagai  macam  bidang  antara  lain  yaitu  bidang administrasi umum pemerintahan, bidang kelautan dan ketahanan  pangan,  bidang  perindustrian,  bidang ketenagakerjaan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang  sosial,  bidang  pekerjaan  umum,  bidang perhubungan,  bidang  kepariwisataan,  dan  lain-lain. Dari  berbagai  belanja  modal  bidang  tersebut,  bidang pendidikan  merupakan  sektor  utama  yang  banyak menyerap anggaran pemerintah daerah.
UU  No.  20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  pasal  49  ayat  (1)  menyebutkan bahwa, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD). Tabel 1.1 berikut menjelaskan jumlah alokasi
anggaran  belanja  Pemerintah  Daerah  untuk  bidang pendidikan  kabupaten/kota  di  Aceh  untuk  Tahun
Anggaran 2013 s/d 2015.
Tabel 1.1

## Alokasi Anggaran Belanja Modal Pendidikan Terhadap Total Belanja
No DAERAH 2013 2014 2015 1 Kab. Aceh Barat 36% 32% 31% 2 Kab. Aceh Besar 38% 35% 31% 3 Kab. Aceh Selatan 39% 36% 29% 4 Kab. Aceh Singkil 27% 22% 21% 5 Kab. Aceh Tengah 34% 25% 29% 6 Kab. Aceh Tenggara 36% 29% 21% 7 Kab. Aceh Timur 31% 29% 29% 8 Kab. Aceh Utara 30% 29% 34% 9 Kab. Bireuen 40% 37% 37% 10 Kab. Pidie 39% 35% 35% 11 Kab. Simeuleu 32% 27% 27% 12 Kota Banda Aceh 38% 37% 36% 13 Kota Sabang 24% 27% 26% 14 Kota Langsa 31% 30% 30% 15 Kota Lhokseumawe 31% 29% 28% 16 Kab. Gayo Lues 21% 24% 19% 17 Kab. Aceh Barat Daya 29% 28% 26% 18 Kab. Aceh Jaya 28% 25% 22% 19 Kab. Nagan Raya 33% 31% 30% 20 Kab. Aceh Tamiang 33% 29% 26% 21 Kab. Bener Meriah 29% 29% 27% 22 Kota Subulussalam 23% 24% 27% 23 Kab. Pidie Jaya 31% 35% 28%
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (2017)
Dalam  tabel  1.1  menjelaskan  alokasi  belanja bidang  pendidikan  dari  23  (Dua  Puluh  Tiga) kabupaten/kota  di  Provinsi  Aceh  tahun  2013-2015. Persentase  anggaran  pendidikan  tersebut  adalah perbandingan antara anggaran pendidikan dengan total belanja  daerah  pada  setiap  kabupaten/kota.  Apabila kita lihat dari tabel diatas, alokasi belanja untuk bidang pendidikan  cukup  tinggi,  yaitu  mencapai  rata-rata sekitar 30% dari total belanja daerah. Namun, apabila kita  lihat  dari  persentase  belanja  bidang  pendidikan, sebagian daerah setiap tahunnya mengalami penurunan.  Pada  tahun  2013-2015,  persentase  alokasi belanja modal paling tinggi adalah Kab. Bireuen, akan tetapi  setiap  tahunnya  mengalami  penurunan  sekitar 3%, sedangkan persentase terendah adalah Kab. Gayo Lues yang pada tahun 2015 mencapai sekitar 19% dari belanja daerah.
Berdasarkan  UU  No.  33  Tahun  2004,  dalam pelaksanaan  otonomi  daerah  pemerintah  daerah memiliki  sumber-sumber  pendanaan  pelaksanaan pemerintah  daerah  yang  terdiri  atas:  1)  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD),  2)  Dana  Perimbangan,  3) Pinjaman  Daerah,  4)  Lain-lain  penerimaan  yang  sah. Pembiayaan  daerah  bersumber  dari  Sisa  Lebih Pembiayaan  Anggaran  Daerah,  Penerimaan  Pinjaman Daerah,  Dana  Cadangan  Daerah,  dan  hasil  penjualan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan.  Pendapatan  asli daerah  yang  terdiri  dari  hasil  pajak  daerah,  hasil retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang  dipisahkan  dan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah yang  sah,  digunakan  oleh  pemerintah  daerah  untuk membiayai belanja rutin maupun belanja dalam rangka pembangunan daerah.
Pemerintah  pusat  membantu  pemerintah  daerah untuk  memenuhi  belanja  daerahnya  dengan  dana
perimbangan. Dana perimbangan diberikan pemerintah pusat  untuk  membiayai  kekurangan  dari  pemerintah daerah  dalam  memanfaatkan  PAD-nya.  Dana perimbangan  meliputi  DBH (Dana  Bagi  Hasil),  DAU (Dana  Alokasi  Umum),  dan  DAK  (Dana  Alokasi Khusus).  DBH  merupakan  dana  yang  dialokasikan kepada  tiap-tiap  daerah  berdasarkan  presentase  yang bersumber  dari  APBN.  DBH  memiliki  potensi  yang cukup  tinggi  terhadap  pendapatan  suatu  daerah sehingga dapat membiayai belanja daerah dengan baik yang  akan  berdampak  pada  pada  kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah belanja modal sektor pendidikan.
DAU  adalah  dana  yang  bersumber  dari  APBN yang  dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan kemampuan  keuangan  antar  daerah  untuk  mendanai kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi  (UU  Nomor  33  Tahun  2004).  DAU bersifat  “ Block  Grant ”  yang  berarti  penggunaannya diserahkan kepada daerah  sesuai dengan prioritas dan kebutuhan  daerah  untuk  peningkatan  pelayanan kepada  masyarakat  dalam  rangka  pelaksanaan Desentralisasi. DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah tertentu  dengan  tujuan  untuk  membantu  mendanai kegiatan  khusus  yang  merupakan  urusan  daerah  dan sesuai  dengan  prioritas  nasional.  Supaya  penggunaan DAK  pemerintah  daerah  sejalan  dengan  kepentingan nasional  maka  penggunaan  DAK  diatur  melalui berbagai aturan yang diatur oleh pemerintah pusat.
Sumber  pembiayaan  lainnya  untuk  alokasi belanja  modal  penyediaan  berbagai  fasilitas  publik adalah  penerimaan  daerah  yang  bersumber  dari  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya (Sugiarthia & Supadmi, 2014). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor  13  tahun  2006  adalah  selisih  lebih  realisasi penerimaan  dan  pengeluaran  anggaran  selama  satu periode  anggaran.  Jika  dilihat  dari  fenomena  diatas apakah sumber pendapatan daerah di Aceh yang relatif besar  sudah  digunakan  untuk  belanja  modal pendidikan  di  Aceh,  dan  apakah  anggaran  tersebut bersumber  dari  SiLPA,  PAD,  DBH,  DAU  dan  DAK. Peneliti  tertarik  untuk  meneliti  hal  ini  karena  PAD berasal  dari  pajak  dan  retribusi  daerah  dimana  uang yang  masyarakat  salurkan  melalui  pajak  digunakan untuk  membiayai  belanja  pendidikan  yang  akan berdampak langsung pada pelayanan dan
kesejahteraan  publik  atau  tidak.  Begitu  juga  DBH, DAU,  dan  DAK  yang  mana  dana  perimbangan  yang berasal  dari  pemerintah  pusat  tersebut  diharapkan dapat  menutupi  kekurangan  PAD  untuk  alokasi  dana yang  berdampak  langsung  pada  penyediaan  layanan masyarakat.
Sebagian besar para ahli ekonomi maupun sosial sepakat  bahwa  sumber  utama  kemajuan  ekonomi adalah  modal  manusia,  salah  satunya  adalah pendidikan.  Untuk  itu,  Indonesia  sebagai  salah  satu negara  dengan  berbagai  macam  budaya  dan  sejarah memahami  dengan  benar  bahwa  pembangunan manusia  mutlak  dilakukan  melalui  pendidikan (Iskandar,  2013).  Pelayanan  disektor  pendidikan merupakan  salah  satu  pelayanan  publik  yang  menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah.
Berdasarkan  uraian  atas  fenomena  yang  telah dipaparkan  diatas,  maka  peneliti  tertarik  melakukan sebuah  penelitian  dengan  judul  “ Pengaruh    Sisa Anggaran,  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Bagi Hasil,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana  Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Fungsi Pendidikan  (Studi  pada  Pemerintahan  Daerah Kabupaten/Kota di Aceh)”.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sisa anggaran, pendapatan asli daerah, Dana bagi  hasil,  dana  alokasi  umum,  dan  dana  alokasi khusus  terhadap    belanja  modal  fungsi  pendidikan  di kabupaten/kota di Aceh.

## 2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis Belanja Modal Fungsi Pendidikan
Berdasarkan PMK No. 91/PMK.06/2007 belanja modal  adalah  pengeluaran  anggaran  yang  digunakan dalam  rangka  memperoleh  atau  menambah  aset  tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode  akuntansi  serta  melebihi  batasan  minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh  pemerintah  dimana  aset  tersebut  dipergunakan untuk  operasional  kegiatan  sehari-hari  suatu  satuan kerja yang bukan untuk dijual.
Belanja  modal  digunakan  untuk  membiayai berbagai  macam  bidang  antara  lain  yaitu  bidang administrasi umum pemerintahan, bidang kelautan dan ketahanan  pangan,  bidang  perindustrian,  perdagangan dan  penanaman  modal,  bidang  ketenagakerjaan, bidang  kesehatan,  bidang  pendidikan,  bidang  sosial, bidang  penataan  ruang,  bidang  pemukiman,  bidang
pekerjaan  umum,  bidang  perhubungan,  bidang lingkungan  hidup,  bidang  kependudukan,  dan  bidang kepariwisataan.  Dari  berbagai  belanja  modal  bidang tersebut  bidang  pendidikan  merupakan  sektor  utama yang  banyak  menyerap  anggaran  pemerintah  daerah, seperti  pembangunan  gedung  sekolah  baru,  ruang kelas  baru,  fasilitas  olahraga,  dan  laboratorium.  Pasal 81  PP  No.  48/2008  tentang  pendanaan  pendidikan menjelaskan  anggaran  belanja  untuk  melaksanakan fungsi  pendidikan  pada  sektor  pendidikan  dalam APBD  setiap  tahun  anggaran  sekurang-kurangnya dialokasikan  20%  dari  belanja  daerah  diluar  gaji pendidik  dan  biaya  pendidikan  kedinasan  (pasal  46 UU No. 20/2003).
Durlauf  dan  Aghion  (2005)  pada  literatur pertumbuhan  ekonomi  mengungkapkan  konsensus umum tentang pentingnya pendidikan. Untuk berbagai model  teoritis  teori  pertumbuhan  baru  menekankan peran  pendidikan.  Manfaat  pendidikan  sangat beragam,  pendidikan  mengembangkan  sumber  daya manusia,  yang  memberikan  kontribusi  untuk pembangunan  ekonomi,  dan  memberikan  manfaat eksternal  kepada  masyarakat  dengan  mengurangi penyakit-penyakit  sosial  dan  kejahatan.  Pendidikan juga  memelihara  modal  sosial,  yang  diperlukan  bagi masyarakat  dan  pembangunan  sosial.  Baru-baru  ini modal  sosial  telah  ditekankan  oleh  lembaga-lembaga internasional  sebagai  prasyarat  pembangunan  sosial dan masyarakat (Lee, 2008).

## Sisa Anggaran (SiLPA)
Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  (SiLPA) menurut  Permendagri  Nomor  13  tahun  2006  adalah selisih  lebih  realisasi  penerimaan  dan  pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA  adalah salah    satu    sumber    pembiayaan    yang    digunakan untuk    menutup    defisit    APBD    akibat    dari    usaha peningkatan    kualitas    pelayanan    dan  kesejahteraan masyarakat sesuai penjelasan dalam PMK No.45/PMK.02/2006.
Sisa  anggaran  yang  terjadi  pada  akhir  periode dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan maupun belanja  untuk  tahun  anggaran  berikutnya  (Mahmudi, 2010).  Selanjutnya  penggunaan  SiLPA  untuk  tahun anggaran  berikutnya  dalam  bentuk  mendanai pelaksanaan  kegiatan  lanjutan  atas  beban  belanja langsung,  yaitu  belanja  pegawai,  belanja  barang  dan jasa, serta belanja modal (Kadi, 2010).
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Aprizay  (2014),  dan  Danayanti  (2014)  juga menemukan  bahwa  SiLPA  berpengaruh  signifikan terhadap belanja modal. Dari penjelasan teori-teori dan penelitian sebelumnya menunjukan SiLPA merupakan salah  satu  sumber  pendanaan  belanja  modal.  Namun, apakah  SiLPA  juga  berpengaruh  terhadap  belanja modal fungsi pendidikan.

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah  sumber anggaran  pemerintah  daerah  yang  berasal  daerah  itu sendiri.  PAD  pada  umumnya  digunakan  untuk penyelenggaraan  pelayanan  publik,  pelayanan  publik salah satunya ialah pada bidang pendidikan. Pelayanan di  sektor  pendidikan  merupakan  salah  satu  pelayanan publik  yang  menjadi  urusan  wajib  bagi  pemerintah daerah.  Kemampuan  anggaran  dari  setiap  daerah tersebut tentunya mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  yang  diperoleh  oleh  daerah dapat menutupi  belanja  modal  dimana  salah  satunya  adalah belanja modal pada sektor pendidikan. Semakin tinggi tingkat  PAD  yang  dimiliki  oleh  PAD  kabupaten/kota seharusnya  pengeluaran  sebagai  belanja  modal  sektor pendidikan akan tinggi pula.

## Dana Bagi Hasil
Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari dana transfer. Setiap tahun anggaran  pemerintah  daerah  menerima  pembagian dana  transfer  dari  pusat  yang  disalurkan  oleh pemerintah  pusat  secara  bertahap.  Bagian  anggaran pendidikan  dalam  DBH  terdiri  atas  bagian  DBH pertambangan  minyak  bumi  dan  gas  bumi. Penghitungan  DBH  pendidikan  tersebut  berdasarkan pasal  20  ayat  (1)    UU  Nomor  33  Tahun  2004  “Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  14  huruf  e angka  2  dan  huruf  f  angka  2  sebesar  0,5%  (setengah persen)  dialokasikan  untuk  menambah  anggaran pendidikan  dasar”.  Wandira  (2013)  dan  Abdullah  & Rona  (2015)  menemukan  adanya  indikasi  yang  kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DBH.
Dari teori-teori dan penelitian sebelumnya dapat disimpulkan  DBH  merupakan  salah  satu  sumber pendapatan  daerah  yang  memilliki  peran  yang  cukup besar terhadap belanja daerah.

## Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi  Umum  (DAU)  adalah  dana  yang bersumber  dari  APBN  yang  dialokasikan  dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan  desentralisasi  (UU  Nomor  33  Tahun 2004).  DAU  diberikan  pemerintah  pusat  untuk membiayai  kekurangan  dari  pemerintah  daerah  dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU bersifat “ Block Grant ” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai  dengan  prioritas  dan  kebutuhan  daerah pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan  fungsi  layanan  dasar  umum,  dengan mengalokasikan  DAU  untuk  alokasi  belanja  modal. Tidak  terkecuali  untuk  belanja  modal  fungsi pendidikan.  Pengeluaran  pemerintah  daerah  untuk sektor  pendidikan  adalah  bagian  anggaran  dari pemerintah  daerah  yang  dapat  diartikan  sebagai rencana  keuangan  yang  mencerminkan  pilihan bijaksana  untuk  suatu  periode  pengeluaran  yang dikategorikan sebagai pengeluaran untuk investasi/belanja pemerintah dalam investasi pembangunan pada sektor pendidikan (Asri, 2013).

## Dana Alokasi Khusus
Dana  Alokasi  Khusus  merupakan  dana  yang bersumber  dari  APBN  yang  dialokasikan  kepada daerah  tertentu  dengan  tujuan  untuk  membantu mendanai  kegiatan  khusus  yang  merupakan  urusan daerah  dan  sesuai  dengan  prioritas  nasional. Pemanfaatan  DAK  diarahkan  pada  kegiatan  investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana  dan  prasarana  fisik  dengan  umur  ekonomis yang  panjang,  dengan  adanya  pengalokasian  DAK diharapkan  dapat  mempengaruhi  belanja  modal, karena  DAK  cenderung  akan  menambah  aset  tetap yang  dimiliki  pemerintah  guna  meningkatkan pelayanan  publik.  DAK  sangat  penting  bagi pembangunan pendidikan karena dengan adanya DAK pendidikan  akan  menambah  nilai  dan  porsi  anggaran pendidikan  terhadap  semua  pengeluaran  pemerintah. DAK  untuk  belanja  modal  fungsi  pendidikan  sangat memengaruhi  naiknya  anggaran  belanja  modal  fungsi pendidikan di daerah.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan mengenai pengaruh antara variabel independen dengan variabel  dependen,  maka  skema  kerangka  pemikiran tentang pengaruh SiLPA, PAD, DBH, DAU, dan DAK
terhadap  Belanja  Modal  Fungsi  Pendidikan  dapat dilihat pada Tabel 2.1.

## Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

## Hipotesis
H1:  Sisa  anggaran  berpengaruh  terhadap  belanja modal  fungsi  pendidikan  pada  kabupaten/kota  di Provinsi Aceh.
H2:  Pendapatan  asli  daerah  berpengaruh  terhadap belanja modal fungsi pendidikan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
H3:  Dana  bagi  hasil  berpengaruh  terhadap  belanja modal  fungsi  pendidikan  pada  kabupaten/kota  di Provinsi Aceh.
H4: Dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal  fungsi  pendidikan  pada  kabupaten/kota  di Provinsi Aceh.
H5: Dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal  fungsi  pendidikan  pada  kabupaten/kota  di Provinsi Aceh.
H6: Sisa  anggaran, pendapatan  asli daerah, dana bagi hasil,  dana  alokasi  umum,  dan  dana  alokasi khusus  berpengaruh  terhadap  belanja  modal fungsi  pendidikan  pada  kabupaten/kota  di Provinsi Aceh.

## 3. Metode Penelitian Desain Penelitian
Tujuan  studi  yang  dilakukan  dalam  penelitian ini  adalah  pengujian  hipotesis.  Pengujian  hipotesis yang  dilakukan  adalah  menguji  Pengaruh  Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana  Alokasi  Umum,  Dan  Dana  Alokasi  Khusus Terhadap Belanja Modal Fungsi Pendidikan di Aceh.
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian kausalitas.  Penelitian  kausalitas  merupakan  jenis penelitian  yang  menjelaskan  pengaruh  variabel
independen  terhadap  variabel  dependen  atau menjelaskan  hubungan  sebab  akibat  antar  variabel (Sekaran & Bougie, 2013:98).
Dalam  penelitian  ini,  tingkat  intervensi  peneliti adalah  minimal.  Situasi  studi  dalam  penelitian  ini adalah  situasi  tidak  diatur  ( noncontrived )  yaitu  tanpa ikut  campur  terhadap  kegiatan  rutin  perusahaan (Sekaran  &  Bougie,  2013:100).  Unit  analisis  dalam penelitian  ini  menggunakan  data  Laporan  Realisasi Anggaran  tahun  2013-2015  dan  Qanun  Laporan Pertanggungjawaban APBD yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) yang berjumlah 23  Kabupaten/Kota  dalam  Kurun  waktu  3  tahun  dari 2013-2015. Jadi, jumlah unit analisis adalah sebanyak 69 unit.

## Populasi
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh kabupaten/kota  di  provinsi  Aceh  yang  berjumlah  23 kabupaten/kota.  Penelitian  ini    menggunakan  seluruh populasi  yang  disebut  sensus.  Dalam  penelitian  ini, karena jumlah populasi relatif kecil dan relatif mudah dijangkau, maka penulis menggunakan metode sensus (Sugiyono,  2013:122).  Dengan  menggunakan  metode sensus  diharapkan  hasilnya  akan  dapat  cenderung lebih  mendekati  nilai  sesungguhnya  dan  diharapkan
dapat memperkecil pula terjadinya kesalahan terhadap nilai populasi.

## Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur berdasarkan angka atau skala numerik (Kuncoro, 2009:145).

## Operasionalisasi Variabel Penelitian Variabel Dependen
Variabel  dependen  pada  penelitian  ini  adalah belanja  modal  fungsi  pendidikan.  Variabel  ini  diukur dengan  nilai  belanja  modal  fungsi  pendidikan  yang tercantum  dalam  Qanun  Laporan  Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota.

## Variabel Independen
Variabel  independen  pada  penelitian  ini  adalah Sisa anggaran, pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana  alokasi  umum,  dan  dana  alokasi  khusus  yang diukur  menggunakan  angka  yang  tercantum  dalam Laporan Realisasi APBD.

## 4. Hasil dan Pembahasan Statistik Deskriptif

## Tabel 4.1

## Deskripsi Data Penelitian Untuk Belanja Modal Fungsi Pendidikan
Dari  tabel  4.1  tersebut  dapat  diketahui  bahwa jumlah  data  (N)  penelitian  berjumlah  69.  Angka tersebut  diperoleh  dari  23  kabupaten/kota  di  Aceh dengan  metode panel  data selama  rentang  waktu penelitian  dari  tahun  2013-2015.    Pada  tabel  diatas dapat  dilihat  nilai  minimum,  maksimal,  rata-rata,  dan standar deviasi dari setiap variabel pada kabupaten/kota yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan  Aceh  tahun  2013-2015.  Sisa  Anggaran, Pendapatan  Asli  daerah,  Dana  Bagi  Hasil,  Dana
Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus merupakan variabel  independen  pada  penelitian  ini,  sedangkan belanja  modal  fungsi  pendidikan  merupakan  variabel dependen.
Variabel  belanja  modal  fungsi  pendidikan mempunyai nilai minimum ataupun nilai terendah dari tahun  2013-2015  adalah  sebesar  7457183800  yang diperoleh oleh Kota Sabang pada tahun 2013 dan nilai maksimum  ataupun  nilai  tertinggi  dari  tahun  2013- 2015 adalah sebesar 64286588125 yang diperoleh oleh

## Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation BMP 69 7457183800,0 64286588125,0 30773071344,24 10640266416,9 SiLPA 69 1563032406,08  157403381238,87 51260114152,19 37474173865,3 PAD 69  8287512018,460  210501782065,160 75513062956,66 52770321489,9 DBH 69 389539940 511392051995 52943718523,78 93050832410,8 DAU 69 251634726000 780023926000 495475101526,4 141309994302 DAK 69 27329480000 197501930000 76646253723,91 47502175545 Valid N (listwise) 69
Kabupaten Aceh Utara tahun 2015. Nilai rata-rata dari rata-rata
dari seluruh
observasi sebesar 30773071344,24.  Dengan  nilai  standar  deviasi 10640266416,9.
Variabel  Sisa  Anggaran  mempunyai  nilai minimum ataupun nilai terendah dari tahun 2013-2015 adalah  sebesar  1563032406,08  berasal  dari  Kota Subulussalam  tahun  2014  dan  nilai  maksimum ataupun  nilai  tertinggi  dari  tahun  2013-2015  adalah sebesar  157403381238,87  berasal  dari  Kabupaten Pidie tahun 2016. Nilai rata-rata dari seluruh observasi sebesar 51260114152,19. Dengan nilai standar deviasi 37474173865,3.  Variabel  PAD  mempunyai  nilai minimum ataupun nilai terendah dari tahun 2013-2015 adalah  sebesar  8287512018,460  berasal  dari  Kota Subulussalam  tahun  2013  dan  nilai  maksimum ataupun  nilai  tertinggi  dari  tahun  2013-2015  adalah sebesar  210501782065  berasal  dari  Kabupaten  Pidie tahun  2015.  Nilai  rata-rata  dari  seluruh  observasi sebesar 75513062956,66. Dengan nilai standar deviasi 52770321489,9.  Variabel  DBH  mempunyai  nilai minimum ataupun nilai terendah dari tahun 2013-2015 adalah  sebesar  389539940  berasal  dari  Kabupaten Pidie  Jaya  tahun  2015  dan  nilai  maksimum  ataupun nilai  tertinggi  dari  tahun  2013-2015  adalah  sebesar 511392051995  berasal  dari  Kabupaten  Aceh  Utara tahun  2013.  Nilai  rata-rata  dari  seluruh  observasi sebesar 52943718523,78. Dengan nilai standar deviasi 93050832410,8.  Variabel  DAU  mempunyai  nilai minimum ataupun nilai terendah dari tahun 2013-2015 adalah  sebesar  251634726000  berasal  dari  Kota Subulussalam  dan  nilai  maksimal  ataupun  nilai tertinggi  dari  tahun  2013-2015  adalah  sebesar 780023926000  berasal  dari  Kabupaten  Bireuen  tahun 2015.  Nilai  rata-rata  dari  seluruh  observasi  sebesar 495475101526,4.  Dengan  nilai  standar  deviasi 141309994302.  Variabel  DAK  mempunyai  nilai minimum ataupun nilai terendah dari tahun 2013-2015 adalah  sebesar  27329480000  berasal  dari  Kota Subulussalam tahun 2014 dan nilai maksimal ataupun nilai  tertinggi  dari  tahun  2013-2015  adalah  sebesar 197501930000  berasal  dari  Kabupaten  Aceh  Selatan tahun  2015.  Nilai  rata-rata  dari  seluruh  observasi adalah sebesar 76646253723,91. Dengan nilai standar deviasi 47502175545.

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Data
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  uji  statistic One  Sample  Kolmogorov  Smirnov untuk  melihat apakah  dalam  model  regresi  variabel  independen  dan variabel  dependen  atau  keduanya  terdistribusikan secara  normal  atau  tidak.  Model  regresi  yang  baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.
Tabel 4.2
Uji Normalitas Belanja Modal Fungsi Pendidikan (One-Sample Kolmogorov Smirnov Test)
Sumber: Hasil penelitian program SPSS 21.0 (2017)
Pada  tabel  4.2  menunjukan  bahwa  belanja modal  fungsi  pendidikan  mempunyai  nilai  Asymp. Sig(2-tailed)  adalah  0,144    diatas  0,05  (0,144>0,05). Jika hasil diatas tingkat  kepercayaan  0,05 menunjukkan  pola  distribusi  normal,  maka  model regresi memenuhi asumsi normalitas.
Uji Multikolonieritas Tabel 4.3 Uji Multikolonieritas Belanja Modal Fungsi
Pendidikan Unstandardized Residual N 69 Normal Parameters a,b Mean ,0000039 Std. Deviation 7659760286,39747 300 Most Extreme Differences Absolute ,138 Positive ,138 Negative -,047 Kolmogorov-Smirnov Z 1,147 Asymp. Sig. (2-tailed) ,144 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) SiLPA ,541 1,850 PAD ,275 3,631 DBH ,800 1,250 DAU ,313 3,192 DAK ,815 1,227 a. Dependent Variable: BMP
Sumber: Hasil penelitian program SPSS 21.0 (2017) Tabel  4.3  diatas  menunjukkan  bahwa  nilai  VIF dan nilai tolerance dari masing-masing variabel, yaitu SiLPA,  PAD,  DBH,  DAU,  dan  DAK  menunjukkan nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil  dari  10.  Berdasarkan  hasil  tersebut  dapat
diketahui  bahwa  model  regresi  tersebut  terbebas  dari multikolonieritas antar variabel bebas.

## Uji Heterokedastisitas
Tabel 4.4
Uji Heterokedastisitas Belanja Modal Fungsi Pendidikan
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 620642712 2,659 2391560489,895 2,595 ,012 SiLPA ,013 ,019 ,114 ,681 ,499 PAD ,015 ,019 ,183 ,781 ,438 DBH ,005 ,006 ,116 ,840 ,404 DAU ,003 ,007 ,090 ,412 ,682 DAK ,003 ,012 ,032 ,238 ,813
a. Dependent Variable: abs
Tabel  4.4  di  atas  menunjukkan  bahwa  pada belanja  modal  fungsi  pendidikan  variabel  SiLPA, PAD,  DBH,  DAU,  dan  DAK  bebas  dari heteroskedastisitas  dimana  nilai  signifikansi  sig  > 0.05.  Jadi  dapat  dikatakan  bahwa  tidak  ada  masalah heteroskedastisitas dalam model regresi ini.
Uji Autokorelasi
Tabel 4.5
Uji Autokorelasi Belanja Modal Fungsi
Pendidikan Model Summary b Mo del R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 ,694 a ,482 ,441  79579161 74,4219 1,767
a. Predictors: (Constant), DAK, DBH, PAD, SiLPA, DAU

## b. Dependent Variable: BMP
Sumber: Hasil penelitian program SPSS 21.0 (2017) .
Model  dinyatakan  bebas  dari  gangguan autokorelasi  jika  DW  >  dU  dan  DW  lebih  kecil  dari (4-dU).  Pada  tabel  4.5  nilai  Durbin-Watson  adalah 1,767, dimana 1,767 > 1,4588 dan 1,767 < 1,768 yang berarti  DW  terletak  antara  dL  dan  DU,  maka  tidak memberikan  keseimpulan  yang  pasti  dalam  model regresi,  sehingga  untuk  menyembuhkan  autokorelasi dilakukan  penyembuhan  dengan  metode Cochrane
Orcutt yaitu  dengan  mencari  nilai Rho (Koefisien korelasi)    ditambah  residual  sampel  ke-i  dikurangi residual  sampel  ke-i-1  (sampel  sebelumnya).  Berikut tabel  4.6  hasil  dari  uji  autokorelasi  setelah  dilakukan penyembuhan.
Tabel 4.6

## Uji Autokorelasi Belanja Modal Fungsi
Pendidikan
Model Summary c,d Mo del R R Square b Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 ,962 a ,925 ,919  83048932 64,43495 2,048
a. Predictors: Lag_X5, Lag_X3, Lag_X2, Lag_X1, Lag_X4
b. Dependent Variable: Lag_Y
c. Linear Regression through the Origin

## Analisis Regresi Linear Berganda
Y= α + β1X 1 + β2X 2 + β3X 3 + β4X 4 + β5X 5 + ɛ
Tabel 4.7 Hasil Regresi Linear Berganda Belanja Modal Fungsi Pendidikan
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 5,156 4,501 1,145 ,256 SiLPA ,069 ,044 ,204 1,561 ,124 PAD ,164 ,103 ,320 1,599 ,115 DBH ,061 ,047 ,145 1,295 ,200 DAU ,282 ,255 ,213 1,106 ,273 DAK ,300 ,081 ,426 3,695 ,000 a. Dependent Variable: LN_BMP
Sumber: Hasil penelitian program SPSS 21.0 (2017)
Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel 4.7 maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
Y=5,156 + 0,069X 1 + 0,164X 2 + 0,061X 3 + 0.282X 4 + 0,300X 5 + Ɛ
Dari  persamaan  regresi  dapat  diketahui  bahwa konstanta  (α)  sebesar  5,156  yang  berarti  jika  sisa anggaran (X 1 ), pendapatan asli daerah (X 2 ) dana bagi hasil  (X 3 )  dana  alokasi  umum  (X 4 )  dan  dana  alokasi khusus (X 5 ) dianggap konstan, maka besarnya tingkat belanja modal fungsi pendidikan sebesar 5,156.
Berdasarkan  hasil  pengujian,  nilai  positif koefisien  regresi  sisa  anggaran  sebesar  0,069  yang berarti  setiap  kenaikan  100%  sisa  anggaran  akan meningkatkan  tingkat  efisiensi  sebesar  6,9%  dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Koefisien PAD sebesar 0,164 yang berarti setiap kenaikan 100% PAD  akan  meningkatkan  tingkat  efisiensi  sebesar 16,4%  dengan  asumsi  variabel  independen  lainnya konstan.  Koefisien  DBH  sebesar  0,061  yang  berarti setiap  kenaikan  100%  DBH  akan  meningkatkan tingkat efisiensi sebesar 6,1% dengan asumsi variabel independen  lainnya  konstan.  Koefisien  regresi  DAU sebesar 0,282 yang berarti setiap kenaikan 100% DAU akan  meningkatkan  tingkat  efisiensi  sebesar  28,2% dengan  asumsi  variabel  independen  lainnya  konstan. Koefisien  regresi  DAK  sebesar  0,300  yang  berarti setiap  kenaikan  100%  DAK  akan  meningkatkan tingkat  efisiensi  sebesar  30%  dengan  asumsi  variabel independen lainnya konstan.

## Pengujian Hipotesis Pengujian Secara Parsial
Pengujian secara parsial bertujuan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel sisa anggaran, PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap belanja modal fungsi pendidikan.  Hasil  pengujian  secara  parsial  dapat dilihat pada tabel 4.7.
Hasil  pengujian  pada  tabel  4.7  untuk  variabel dependen  belanja  modal  pendidikan  menunjukkan sebegai berikut:
1) Variabel  sisa  anggaran  (X 1 )  berdasarkan rancangan  pengujian  hipotesis  yang  telah dijelaskan sebelumnya H a1 : β 1 ≠ 0; Pada tabel 4.7 sisa anggaran menunjukkan nilai β 1 = 0,69. Maka dapat  disimpulkan  sisa  anggaran  berpengaruh terhadap belanja modal fungsi pendidikan. Dengan demikian, hasil hipotesis pertama yang menyatakan  sisa  anggaran  berpengaruh  terhadap belanja modal pendidikan diterima.
2) Variabel  PAD  (X 2 )  berdasarkan  rancangan pengujian  hipotesis  yang  telah  dijelaskan sebelumnya  H a2 :  β 1 ≠  0;  Pada  tabel  4.7  sisa anggaran  menunjukkan  nilai  β 2 =  0,164.  Maka dapat  disimpulkan  PAD  berpengaruh  terhadap belanja  modal  fungsi  pendidikan.  Dengan demikian,  hasil  hipotesis  kedua  yang  menyatakan PAD  berpengaruh  terhadap  belanja  modal pendidikan diterima.
3) Variabel  DBH  (X 3 )  berdasarkan  rancangan pengujian  hipotesis  yang  telah  dijelaskan sebelumnya  H a3 :  β 1 ≠  0;  Pada  tabel  4.7  sisa
anggaran  menunjukkan  nilai  β 3 =  0,061.  Maka dapat  disimpulkan  DBH  berpengaruh  terhadap belanja  modal  fungsi  pendidikan.  Dengan demikian,  hasil  hipotesis  ketiga  yang  menyatakan DBH  berpengaruh  terhadap  belanja  modal pendidikan diterima.
4) Variabel  DAU  (X 4 )  berdasarkan  rancangan pengujian  hipotesis  yang  telah  dijelaskan sebelumnya  H a4 :  β 1 ≠  0;  Pada  tabel  4.7  DAU menunjukkan  nilai  β 4 =  0,282.  Maka  dapat disimpulkan  DAU  berpengaruh  terhadap  belanja modal fungsi pendidikan. Dengan demikian, hasil hipotesis  keempat  yang  menyatakan  DAU
berpengaruh  terhadap  belanja  modal  pendidikan diterima.
Variabel  DAK  (X 5 )  berdasarkan  rancangan pengujian  hipotesis  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya H a1 : β 1 ≠ 0; Pada tabel 4.7 sisa anggaran menunjukkan nilai  β 1 =  0,300.  Maka  dapat  disimpulkan  sisa anggaran  berpengaruh  terhadap  belanja  modal  fungsi pendidikan.  Dengan  demikian,  hasil  hipotesis  kelima yang  menyatakan  DAK  berpengaruh  terhadap  belanja modal pendidikan diterima.
Pengujian Secara Simultan
Tabel 4.8
Uji Simultan Belanja Modal Fungsi Pendidikan (Uji F)
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 3708947240958188600000,000 5 741789448191637700000,000 11,713 ,000 b Residual 3989691079864889000000,000 63 63328429839125225000,000 Total 7698638320823078000000,000 68 a. Dependent Variable: BMP
b. Predictors: (Constant), DAK, DBH, PAD, SiLPA, DAU
Sumber: Hasil penelitian program SPSS 21.0 (2017)
Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji statistik terlihat F untuk  variabel  dependen  belanja  modal  fungsi pendidikan  sebesar  11,713  lebih  besar  dari  F  tabel yaitu  2,358  (11,713  >  2,358).  Hal  ini  menunjukan bahwa  sisa  anggaran,  PAD,  DBH,  DAU  dan  DAK secara  bersama-sama  berpengaruh  terhadap  belanja modal fungsi pendidikan.

## Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  pada  intinya  adalah untuk  mengukur  besar  persentase  variasi  variabel dependen  yang  dapat  dijelaskan  oleh  variasi  variabel independen.
Tabel 4.9
Koefesien Determinasi (R Square) Belanja Modal Fungsi Pendidikan Mo del R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,694 a ,482 ,441 7957916174,4219
a. Predictors: (Constant), DAK, DBH, PAD, SiLPA, DAU b. Dependent Variable: BMP
Sumber: Hasil penelitian program SPSS 21.0 (2015)
Tabel  4.9  menunjukkan  nilai  R 2 untuk  variabel dependen belanja modal pendidikan sebesar 0,482 atau 48,2%. Jadi dapat dilihat bahwa 48,2% belanja modal fungsi  pendidikan  di  23  kabupaten/kota  dapat dijelaskan oleh Sisa Anggaran, PAD, DBD, DAU dan DAK,  sedangkan  0,518  atau  51,8%  besarnya  dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

## Hasil Pembahasan Pengaruh Sisa Anggaran Terhadap Belanja Modal
atas Fungsi Pendidikan
Sisa  anggaran  (SiLPA)  adalah  sisa  lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang diterima dan  digunakan  dalam  tahun  berjalan.  SiLPA merupakan  sisa  dana  yang  diperoleh  dari  aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu  periode.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  variabel  SiLPA  berpengaruh terhadap  belanja  modal  fungsi  pendidikan  dimana SiLPA  memiliki  nilai  β 1 =  0,69.  Hasil  penelitian  ini sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Kusnandar & Siswantoro (2012) menunjukkan bahwa SiLPA  berpengaruh  terhadap  belanja  modal.  Hal  ini
memberikan informasi bahwa SiLPA merupakan salah satu  sumber  pendanaan  belanja  modal  fungsi pendidikan  pada  Kabupaten/kota  di  Aceh  pada  tahun 2013-2015.

## Pengaruh  PAD  Terhadap  Belanja  Modal  atas Fungsi Pendidikan
PAD  adalah  pendapatan  daerah  yang  dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Pada  tabel    4.7  dapat  dilihat bahwa nilai PAD β 2 = 0,164 Hal tersebut berarti PAD berpengaruh terhadap belanja modal fungsi pendidikan.  Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  Mangowal  (2013)  yang  menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.  Hal  tersebut  mendeskripsikan  bahwa  PAD telah  digunakan  dengan  baik  untuk  alokasi  belanja modal fungsi pendidikan.
Berdasarkan  pasal  151  PP  No.  58/2005 menyatakan  bahwa  Pemda  dapat  menetapkan persentase peruntukan alokasi belanja yang bersumber dari  PAD.  Pemerintah  pusat  memberikan  kebebasan kepada  pemda  untuk  menggunakan  dana  yang bersumber  dari  PAD  sesuai  dengan  kepentingan  dan kebutuhan  daerahnya.  Semakin  besar  tingkat  PAD maka  akan  mengurangi  tingkat  ketergantungan pemerintah  daerah  terhadap  dana  transfer  dari pemerintah pusat. Peningkatan PAD akan memperbesar  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam membiayai  belanja  modal  pendidikan,  sehingga pengaruh  dari  dana  PAD  dapat  dirasakan  oleh masyarakat.

## Pengaruh  DBH  Terhadap  Belanja  Modal  Fungsi Pendidikan
DBH  adalah  dana  yang  bersumber  dari pendapatan  APBN  yang    dialokasikan  kepada  daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi. Hasil pengujian pada penelitian variabel DBH  (X 3 )  berpengaruh  belanja  modal  fungsi pendidikan  dengan  nilai  β 3 =  0,061.  Penelitian  ini sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Wandira  (2013)  yang  menyimpulkan  bahwa  DBH berpengaruh terhadap belanja modal.
Qanun  No.2  Tahun  2013  menyatakan  bahwa dari  anggaran  tambahan  DBH  dialokasikan  ke pendidikan sebesar 20%.  Tambahan DBH merupakan
komponen  DBH  yang  masuk  ke  pendapatan  lain-lain yang anggaranya digunakan untuk pendidikan. Belanja modal  pendidikan  sangat  tergantung  kepada  APBD setiap  kabupaten/kota,  sebesar  apapun  APBD  23 kabupaten/kota.

## Pengaruh  DAU  Terhadap  Belanja  Modal  Fungsi Pendidikan
Berdasarkan  UU  Nomor  23  Tahun  2014,  Dana Alokasi  Umum  adalah  dana  yang  bersumber  dari APBN  yang  dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan kemampuan  keuangan  antar-  Daerah  untuk  mendanai kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan Desentralisasi. Dari hasil penelitian ini, variabel DAU (X 4 )  berpengaruh  terhadap  belanja  modal  fungsi pendidikan  dengan  nilai  β 4 =  0,282.  Hal  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Salampessy (2011)  yang  menunjukkan  hasil  adanya  pengaruh DAU terhadap belanja modal.
Belanja  modal  pendidikan  sangat  tergantung kepada  APBD  setiap  kabupaten/kota,  sebesar  apapun APBD  23  kabupaten/kota  tidak  akan  mempengaruhi jika  persentase  alokasi  anggaran  untuk  sektor pendidikan  kecil.  UU  No.  20  Tahun  2003  tentang sistem  pendidikan  nasional  menyebutkan  bahwa  dana pendidikan  selain  gaji  pendidik  dan  biaya  pendidikan kedinasan  dialokasikan  minimal  20%  dari  APBD. Anggaran  minimal  yang  harus  dialoksikan  tersebut untuk  belanja  daerah,  sedangkan  belanja  modal  yang merupakan  bagian  dari  belanja  daerah  tentunya tergantung  kepada  kebijakan  kabupaten/kota  sebesar mana  kepedulian  terhadap  pembangunan  infrastruktur atau fasilitas-fasilitas di sektor pendidikan.

## Pengaruh  DAK  Terhadap  Belanja  Modal  Fungsi Pendidikan
Berdasarkan  UU  Nomor  23  Tahun  2014,  DAK adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN yang  dialokasikan  kepada  daerah  tertentu  dengan tujuan  untuk  membantu  mendanai  kegiatan  khusus yang  merupakan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan daerah. Pada  tabel 4.7 dapat dilihat nilai variabel DAK (X 5 ) sebesar β 1 = 0,300. Hal ini berarti semakin  tinggi  DAK  yang  diterima  daerah  maka semakin  besar  pula  belanja  modal  fungsi  pendidikan Kabupaten/Kota di Aceh.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Permatasari  &  Mildawati  (2016)  yang
menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja  modal.  Supaya  penggunaan  DAK  pemerintah daerah  sejalan  dengan  kepentingan  nasional  maka penggunaan DAK diatur melalui berbagai aturan yang diatur oleh pemerintah pusat. Setelah diberlakukannya sistem  desentralisasi  pada  tahun  2001  maka  lingkup kegiatan yang dibiayai DAK semakin bertambah yang mencakup  tujuh  bidang  pelayananan  pemerintah, yaitu:  1)  Pendidikan,  2)  Kesehatan,  3)  Pertanian,  4) Pekerjaan  Umum  (jalan,  irigasi,  dan  air  bersih),  5) Prasarana  Pemerintahan,  6)  Kelautan  dan  Perikanan, dan 7) lingkungan hidup. Pemanfaatan DAK diarahkan pada  kegiatan  investasi  pembangunan,  pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dengan adanya pengalokasian  DAK  diharapkan  dapat  mempengaruhi belanja  modal,  karena  DAK  cenderung  akan menambah  aset  tetap  yang  dimiliki  pemerintah  guna meningkatkan  pelayanan  publik.  Hal  tersebut  yang menyebabkan  DAK  berpengaruh  terhadap  belanja modal fungsi pendidikan Kabupaten/Kota di Aceh.

## 5. Kesimpulan, Keterbatasan, Dan Saran Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  hasil  penelitian  yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:
1. Variabel  sisa  anggaran  berpengaruh  terhadap belanja modal fungsi pendidikan pada kabupaten/kota  di  Provinsi  Aceh  tahun  2013- 2015.
2. Variabel  pendapatan  asli  daerah  berpengaruh terhadap  belanja  modal  fungsi  pendidikan  pada kabupaten/kota  di  Provinsi  Aceh  tahun  2013- 2015.
3. Variabel  Dana  Bagi  Hasil  berpengaruh  terhadap belanja modal fungsi pendidikan pada kabupaten/kota  di  Provinsi  Aceh  tahun  2013- 2015.
4. Variabel  Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh terhadap  belanja  modal  fungsi  pendidikan  pada kabupaten/kota  di  Provinsi  Aceh  tahun  2013- 2015.
5. Variabel  Dana  Alokasi  Khusus  berpengaruh terhadap  belanja  modal  fungsi  pendidikan  pada kabupaten/kota  di  Provinsi  Aceh  tahun  2013- 2015.
6. Variabel  sisa  anggaran,  pendapatan  asli  daerah, dana  bagi  hasil,  dana  alokasi  umum,  dan  dana
alokasi khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap  belanja  modal  fungsi  pendidikan  pada kabupaten/kota  di  Provinsi  Aceh  tahun  2013- 2015.

## Keterbatasan Penelitian
Adapun  keterbatasan  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Penelitian ini hanya meneliti pada kabupaten/kota di  Provinsi  Aceh  pada  tahun  2013-  2015.  Masih sangat  terbatasnya  referensi  tentang  variabel- variabel dalam penelitian ini.
2. Periode  penelitian  ini  hanya  meneliti  selama tiga  tahun  yaitu  tahun 2013, 2014 dan 2015.
3. Minimnya  teori  yang  spesifik  tentang  belanja modal fungsi pendidikan dan terbatasnya sumber referensi.

## Saran
1. Saran Akademis
a. Sampel  dari  penelitian  ini  dilakukan  pada kabupaten/kota  di  Provinsi  Aceh,  maka diharapkan  untuk  penelitian  selanjutnya dapat memperluas    sampel  penelitiannya    dengan menggabungkan    beberapa  atau  seluruh wilayah    kabupaten/kota  di  Indonesia  agar hasil penelitiannya lebih objektif.
b. Penelitian  selanjutnya  dapat  menggunakan rentang  waktu  pengamatan  lebih  dari  tiga tahun, agar hasilnya dapat lebih menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan memberikan hasil penelitian yang lebih akurat.
c. Penelitian selanjutnya disarankan agar menambah  beberapa  variabel  independen  lain yang  dapat  mempengaruhi  belanja  modal fungsi  pendidikan,  misalnya  dana  otonomi khusus  dan  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM) sebagai variabel moderator.
2. Saran Praktis
a. Mengingat  masih  kecilnya  pengaruh  PAD terhadap  belanja  modal  fungsi  pendidikan, maka  sebaiknya  pemerintah  kabupaten/kota perlu lebih banyak mengalokasikan dana PAD untuk  belanja  modal,  agar  mempercepat pembangunan daerah.
b. Masyarakat harus lebih aktif berpartisipasi dan mengawasi  belanja  pemerintah  daerah,  agar pendapatan  daerah  bisa  dialokasikan  untuk
 ISSN: 1978-1520
belanja  yang  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Syukri.  Adi  Surya  &  Darwanis.  2015. Pengaruh sisa anggaran, pendapatan asli daerah, dan  dana  bagi  hasil  terhadap  belanja  modal bidang  pendidikan,  kesehatan,  dan  pekerjaan umum  (studi  pada  perubahan  anggaran pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  Aceh). Jurnal magister akuntansi pascasarjana universitas Syiah Kuala. Vol. 4 No.3.
_______,  Syukriy  dan  Riza  Rona.  (2015). Pengaruh Sisa  Anggaran,  Pendapatan  Sendiri  dan  Dana Perimbangan  terhadap  Belanja  Modal,  Studi atas  perubahan  Anggaran  Kabupaten/Kota  di Indonesia. Makalah  Dipresentasikan  pada Konferensi  Regional  Akuntansi  II  yang diselenggarakan  oleh  IAI  Wilayah  Jawa  Timur dan  Universitas  Kanjuruhan.  Malang,  29-30 April 2015.
_______,  Syukriy.  2013.  Defisit/Surplus  dan  SiLPA dalam Anggaran Daerah-Apakah Saling Berhubungan. Web:
<http://syukri.wordpress.com/2013/0101defisit- dan-surplus-dalam-anggaran-daerah-apakah- saling-berhubungan>.  Diakses  24  November 2016.
AKPK. 2010. Panduan Analisis Keuangan Pendidikan Kabupaten/Kota. Melalui
(www.prioritaspendidikan.org/file/Panduan_AK PK_0.pdf). Diakses 28 Desember 2016. Asri, Meylina. 2013. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan  Terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia  Di  Indonesia. Jurnal  Pendidikan Ekonomi  dan  Bisnis .  Vol  1  no.1  maret  2013
ISSN: 2302-2663. Bratakusumah, Solihin. 2003. Perencanaan
Pembangunan  Daerah .  Gramedia  Pustaka Utama. Jakarta.
Card,  David  and  Alan  Krueger.  1996.  School Resources and Student Outcomes: An Overview of the Literature and New Evidence from North and  South  Carolina. Journal  of  Economic Perspectives. 10:31-50.
Darwanto  dan  Yulia  Yustikasari.  2007.  Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah
dan Dana Alokasi Umum terhadap
Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal. Simposium Nasional Akuntansi X . Makasar. Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan.  2013.
Laporan  Evaluasi  Belanja  Modal  Daerah. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/
Durlauf, S. N., Johnson, P. A., & Temple, J. R. (2005). Growth  Econometrics.  In  P.  Aghion,  &  e.  S  N Durlauf (Eds.), Handbook of Economic Growth (Vol. IA). Amsterdam: North-Holland.
Erlina, Rasdianto. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual . Penerbit Brama Ardian Fery, Adrianus. 2002. Analisis Pengeluaran
Pendidikan  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  di Indonesia. Jurnal  Ekonomi,  Manajemen,  dan Akuntansi. Vol. 1, No. 2: 113-119. Ghozali,  Imam.  2013. Aplikasi  Analisis  Multivariate Dengan Program SPSS . Jakarta: Gema Pertama. Halim,  Abdul  &  Muhammad  Syam  Kusufi.  2014.
Akuntansi  Sektor  Publik  (Akuntansi  Keuangan Daerah  Edisi  4) .  Jakarta:  Penerbit  Salemba Empat.
Handayani,  Kristina.  2009.  Pengaruh  Dana  Alokasi Khusus  (DAK)  Dan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  Terhadap  Belanja  Daerah  Bidang Pendidikan  Pada  Kabupaten/Kota  Di  Sulawesi. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.
Hedges, Larry, Richard D. Laine, and Rob Greenwald.
1994.  Does  money  matter?  A  metaanalysis  of studies  of  the  effects  of  differential  school inputs  on  student  outcomes. Educational Researcher. 23(3):5-14.
Iskandar, Putong. 2013. Economics: Pengantar Mikro dan Makro . Jakarta: Mitra Wacana Media. Joenghee Lee. 2008. Essays on The Determinants and Effects  of  Public  Education  Expenditure  in Developing Countries.
Kadi.  2010. Teknik  Pemanfaatan  SiLPA .  (online).
(http://www.slideshare.net/MailanBastari/teknik -pemanfaatan-silpa/).  Diakses  25  November 2016.
Kementerian Keuangan, RI. 2016. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Diunduh dari
(http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=316).
Diakses 17 Desember 2016.
Kusnandar  &  Dodik  Siswantoro.  2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,
 ISSN: 1978-1520
Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  dan  Luas Wilayah  terhadap  Belanja  Modal. SNA  XV, Banjarmasin, 20-23 September. Mahmudi.  2010. Manajemen  Keuangan  daerah.
Jakarta: Erlangga.
Maryati,  Ulfi  dan  Endrawati.  2010.  Pengaruh
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi Umum  (DAU),  dan  Dana  Alokasi  Khusus (DAK)  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi:  Studi Kasus  Sumatera  Barat. Jurnal  Akuntansi  dan Manajemen. Vol. 5 No. 2.
Pelealu,  Andreas  Marzel.  2013.  Pengaruh  Dana
Alokasi  Khusus  (Dak),  Dan  Pendapatan  Asli
Daerah  (Pad)  Terhadap  Belanja  Modal Pemerintah  Kota  Manado  Tahun  2003-2012.
Jurnal  EMBA. Vol.  1  No.  4  Desember  2013,
Hal: 1189-1197
PECAPP.  2013. Belanja  Pendidikan  Aceh  2013 . (Online).
(http://belanjapublikaceh.org/pendidikan/belanja -pendidikan-aceh-2013/#.WJTVKTjcbIU). Diakses 07 Desember 2016.
Perdirjen  Perbendaharaan  No.  PER-33/PB/2008 tentang pedoman penggunaan akun pendapatan, belanja  pegawai,  belanja  barang,  dan  belanja modal  sesuai  dengan  peraturan  menteri keuangan nomor 91/PMK.05/2007.
Permatasari, Isti dan Titik Mildawati.  2016. Pengaruh
Pendapatan  Daerah  Terhadap  Belanja  Modal Pada  Kabupaten/Kota  Jawa  Timur. Jurnal  ilmu dan riset akuntansi. Vol.5 No.1
Pritchett,  L.  and  D.  Filmer.  1997.  What  Educational Production  Functions  Really  Show.  A  Positive Theory of Education Spending, Policy Research Working  Paper 1795,  The  World  Bank,
Washington D.C.
Republik  Indonesia . Peraturan  Direktur  Jenderal Perbendaharaan  No  PER  33/PB/2008 Tentang
Pedoman  Penggunaan  Akun  Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, Dan Belanja Modal  Sesuai  Dengan  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  91/PMK.05/2007  Tentang Bagan Akun Standar.
________________. Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  216/PMK.07/2010 tentang  Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011.
________________. Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor  13  tahun 2006 tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah . ________________. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58 tahun 2005 tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah .
________________. Peraturan  Pemerintah  Nomor  55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
________________. Peraturan  Pemerintah  Nomor  48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. ________________. Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun  2010  Tentang Standar  Akuntansi Pemerintahan.
________________.  UU      Republik      Indonesia Nomor      23      Tahun      2014      tentang Pemerintahan Daerah.
________________.  UU  Nomor  20  Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
________________.  UU  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah .
________________.  UU  Nomor  28  Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .
________________.  UU  Nomor  33  tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
________________.  UU  Nomor  45  tahun  2007 tentang Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Negara Tahun Anggaran 2008.
________________.  UU  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah.
________________. Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  45/PMK.02/2006 Tentang  Pedoman Pelaksanaan  dan  Mekanisme  Pemantauan Defisit  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah dan  Pinjaman Daerah.
________________.  Peraturan  Menteri  Keuangan No.91/PMK.06/2007 tentang  Bagan  Akun Standar (BAS).
________________.  Peraturan  Menteri  Keuangan No.101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran.
Rosidin,  Utang.  2010. Otonomi  Daerah  dan Desentralisasi . Bandung: Pustaka Setia.
Safriansyah,  Renaldi  &  Harry  Masyrafah.  2013.
Analisis Belanja Publik Aceh Sektor Pendidikan. 4th Biannual International
Conference on  Aceh  and  Indian  Ocean  Studies
(ICAIOS). Lhokseumawe: Kampus UNIMAL 8- 10 Juni 2013
Santosa,  A.B.  dan  M.A.  Rofiq.  2013.  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  dan  Dana  Alokasi  Khusus
(DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota  (studi  kasus  di  Provinsi  Jawa Barat,  Jawa  Tengah  dan  Jawa  Timur  Periode Tahun  2007-2010). Jurnal  Bisnis  dan  Ekonomi (JBE). Vol. 2 (2).
Sekaran,  Uma  dan  Bougie,  Roger.  2013. Research Methods  For  Business. United  Kingdom:  Jhon
Wiley & Sons Ltd. Serambi  Indonesia.  2013. Pemerintah  Aceh  Malas Gali PAD . <http://aceh.tribunnews.com/2013/10/25/pemeri ntah-aceh-malas-gali-pad>. Diakses 07 Desember 2016.
Setyowati,  Lilis  dan  Yohana,  Kus  Suparwati,  2012. Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  DAU,  DAK, PAD, Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan  Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal
Sebagai  Variabel  Interverning. Jurnal  Prestasi.
Vol. 9. Soekarwo.  2003. Berbagai  Permasalahan  Keuangan Daerah . Surabaya: Airlangga University Press.
Solihin, Dadang. 2011. Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional . (Online),
(http://www.slideshare.net/DadangSolihin/pemb angunan-daerah-sektor-dan-nasional-12713002).
Diakses 28 November 2016.
Subagyo,  Pangestu.  2003. Statistik  Deskriptif. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta. Sugiarthia  &  Ni  Luh  Supadmi.  2014.  Pengaruh  PAD dan  SiLPA  pada  Belanja  Modal  dengan Pertumbuhan  Ekonomi  sebagai  Pemoderasi . E-
Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana 7.2
(2014):477-495.
Sugiyono.  2013. Metode  Penelitian  Bisnis :    Edisi  Ke Tujuh Belas. Bandung: Alfabeta.
Suhab, Sultan. 2004. Kebijaksanaan Keuangan Daerah dalam  Perspektif  Desentralisasi  dan  Otonomi Daerah. Jurnal  Ekonomi.  Vol.  10,  No.  2:106- 114.
Tambunan,  Tulus.  2006. Upaya-upaya  Meningkatkan
Daya Saing Daerah . www. Kardin-
indonesia.or.id
Tanjung, Abdul Hafiz. 2009. Akuntansi Pemerintahan Daerah . Bandung: Alfabeta.
Usman,  Husaini  &  Purnomo  Setiady  Akbar.2008.
Metodologi Penelitian Sosial .Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Walidi.  2009.  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum Terhadap  Perdapatan  Perkapita,  Belanja  Modal Sebagai  Variabel  Intervening  (Studi  Kasus  di Provinsi  Sumatera  Utara). Tesis. Universitas Sumatera Utara.
Wandira,  Arbie  Gugus.  2013.  Pengaruh  PAD,  DAU,
DAK Dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Accounting  Analysis  Journal. Vol.  2. No. 1: 44-51.
Widjaya,  A.W.      2002. Otonomi  Daerah  dan  Daerah Otonomi . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.