JURNAL EMPATHY Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3, No.2, December 2022
DOI : https://doi.org/10.37341/jurnalempathy.v0i0.151
Peranan Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pencegahan Tindak Korupsi Pungutan Liar
Retna Febri Arifiati 1* , Dwi Ariani Sulistyowati 2
1 Department of Occupational Therapy Poltekkes Kemenkes Surakarta, Indonesia
2 Department of Nursing Poltekkes Kemenkes Surakarta, Indonesia *Email: retnafebriarifiati@yahoo.com
Abstract Background: Many  people  do  not  understand  that  illegal  levies  are  included  in  the  realm  of corruption.  Corruption  like  this  is  included  in  acts  against  the  law,  enriching  oneself  by  harming  the country's finances or economy, and is carried out in various ways so that  one can abuse authority in the  form  of  positions,  bribery,  embezzlement  in  office,  extortion,  and  up. Methods: This  community service activity uses a cross-sectional analytic survey approach to find out the effect of anti-corruption education  and  the  prevention  of  illegal  levies.  Data  collection  techniques  in  this  study  used  a questionnaire. Results: This type of pengabmas with data analysis method performed Paired Sample T- Test. The results show that p = 0.000 <0.05 where P is less than the significance level, that is, 0.000 <0.05,  indicates  that  anti-corruption  education  has  a  positive  effect  on  preventing  corruption, extortion, illegal taxation, and other behaviors. Conclusion: Anti-corruption education can be the first step  towards  preventing  corruption  which  can  be  started  from  oneself  which  will  later  have implications  for  the  life of  the  family,  community,  nation and  state.  One  of  the  recommendations  that can  be  given  is  the  role  of  family  education  as  the  first  place  for  children  to  become  a  model  in applying integrity values, namely anti-corruption education in character building.
Keywords: acts of corruption, corruption, education, illegal fees;

## 1. PENDAHULUAN
Banyak  yang  percaya  bahwa  korupsi  berasal  dari  faktor  kebiasaan  yang  sampai saat  ini  sulit  untuk  diubah  dan  dihilangkan.  Kebiasaan  menjadi  latar  belakang  budaya karena masuk dalam faktor pencetus perilaku korupsi yang terjadi saat ini. Topik yang akan  menjadi  tema  pemahaman  kita  saat  ini  mengenai  pemungutan  secara  ilegal  atau korupsi pungutan liar. Pungutan liar merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau pejabat publik atau pejabat dengan menuntut pembayaran dalam jumlah yang tidak wajar  atau  tidak  sesuai  dengan  aturan  pembayaran  (Solahudin,  2019).  Pungutan  liar memang lebih banyak dan sering dilakukan oleh pejabat dan masyarakat.
Masyarakat  banyak  yang  belum  paham  jika  pungutan  liar  masuk  dalam  ranah korupsi.  Korupsi  yang  seperti  ini  masuk  dalam  perbuatan  melawan  hukum, memperkaya  diri  dengan  cara  merugikan  keuangan  atau  perekonomian  negara, dilakukan dengan berbaggai cara agar bisa menyalahgunakan kewenangan baik berupa jabatan, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, dan hingga gratifikasi yang diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan  UU  No.  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Berdasarkan data kasus yang dimuat laman saberpungutan liar.id tentang laporan korupsi  pungutan  liar  sepanjang  tahun  2021  oleh  Satuan  Tugas  Sapu  Bersih  Pungtan Liar  (Saber  pungutan  liar)  berhasil  mengungkap  ribuan  kasus  yang  didominasi  sektor pelayanan  publik  dari  nominal  kecil  (ribuan)  hingga  ratusan  ribu.  Laporan  Operasi Tangkap Tangan (OTT)  sampai pada periode Agustus 2021 mencapai  947 kasus,  total tersangka  mencapai  1.142  orang,  dan  barang  bukti  sebanyak  67.764.500.  Beberapa
pengaduan yang masuk dan diterima oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada tahun 2021 tercatat ada 16 ribu pengaduan dugaan malpraktik.
Angka  tersebut  meningkat  cukup  signifikan  dari  tahun  sebelumnya  yang  hampir mencapai  14 ribu, 11 % dari total  aduan tersebut masuk dalam kategori pungutan liar. Kasus pungutan liar dilaporkan pada layanan publik seperti kepolisian, 41 %, dukcapil, sekolah,  Puskesmas  dan  Rumah  Sakit  11  %.  Disamping  itu  ada  beberapa  instansi pelayanan  publik  yang  melakukan  pungutan  liar  seperti  pengurusan  STNK  di  Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT), kantor Imigrasi, kantor Kependudukan dan Catatan Sipil  (DUKCAPIL),  Badan  Layanan  Perizinan  Terpadu  (BLPT),  dan  berbagai  instansi pelayanan  publik  yang  dinilai  rawan  dengan  praktik  pungutan  liar  (Marzuki,  N.D, 2021).
Praktik  pungutan  liar  sudah  lama  terjadi  di  lingkungan  birokrasi  Indonesia, sehingga  untuk  bisa  penyelesaian  proses  administrasi  dilakukan  selama  berhari-hari yang  harusnya  bisa  dilakukan  hanya  beberapa  jam  atau  satu  dua  hari  saja.  Dalam memahami makna pungutan liar yang sering terjadi di masyarakat salah satunya adanya permintaan sebagian uang dari pejabat birokrasi di luar biaya pokok dari biaya perkara yang  pembayarannya  di  luar  dari  biaya  pokok  dari  biaya  yang  harus  dibayarkan. Bilamana  pungutan  liar  itu  tidak  dibayar,  dikhawatirkan  akan  ada  kesulitan  dalam penyelesaian administrasi yang sedang dilaksanakan.
Dari sini muncullah praktek pungutan liar dengan cara membayar lebih agar bisa prosesnya bisa segera selesai. Jika tidak membayar uang tambahan tersebut yang terjadi proses  administrasi  akan  dibuat  dipersulit  atau  berbelit-belit.  Tingginya  tingkat ketidakpastian yang dialami masyarakat terhadap pelayanan publik sehingga masyarakat menyerah  ketika  berhadapan  dengan  pelayanan  publik  karena  masyarakat  merasakan prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan.
Hal  ini  yang  menjadi  salah  satu  faktor  penyebab  masyarakat  cenderung  semakin toleran  terhadap  praktik  pungutan  liar  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik (Apriansyah,  2018).  Upaya  untuk  meminimalkan  terjadinya  pungutan  liar  dengan menerapkan  PERPRES  No  55  Tahun  2012  tentang  Rencana  Strategi  Nasional Pencegahan  dan  Pemberantasan  Korupsi  antara  lain  pencegahan,  penegakan  hukum, harmonisasi peraturan perundang-undangan, kerjasama internasional dan penyelamatan aset  hasil  tindak  pidana  korupsi,  pendidikan  budaya  anti  korupsi  dan  mekanisme pelaporan  pelaksanaan  pemberantasan  korupsi  (PERPRES  No  87,  2016).  Bentuk pencegahan  yang  bisa  dilakukan  antara  lain  strategi  perbaikan  sistem,  represif /penindakan, edukasi baik melalui kampanye dan sosialisasi.
Pendidikan  budaya  antikorupsi  merupakan  program  dari  KPK  yang  mulai  tahun 2012  masuk  ke  dalam  kurikulum  pendidikan  dasar  hingga  pendidikan  tinggi. Pendidikan  budaya  antikorupsi  diberikan  dimulai  dari  usia  dini  sampai  pendidikan tinggi baik formal maupun nonformal dengan tujuan agar dapat melakukan pencegahan tindak pidana korupsi melalui penanaman nilai-nilai integritas melalui kehidpan sehari- hari. Melalui pendidikan antikorupsi harapannya akan membawa perubahan besar pada individu, kulompok, negara ataupun peradapan dunia.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut  tema  dipilih  adalah  pendidikan  budaya  anti korupsi dalam pencegahan perilaku korupsi pungutan liar pada masyarakat. Harapannya melalui  pendidikan  anti  korupsi  masyarakat  memiliki  kesadaran  terhadap  bahaya  dan dampak yang ditimbulkan dari korupsi pungutan liar .

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Pungutan  liar  menjadi  salah  satu  modus  korupsi  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  No  31  Tahun  1999  tentang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang diperbaharui dengan UU No 20 tahun 2001. Pungutan liar merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan  wewenang  yang  memiliki  tujuan  untuk  memudahkan  urusan  atau memenuhi  kepentingan  dari  pihak  pembayar  pungutan.  Pungutan  liar  melibatkan  dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang biasa melakukan kontak  langsung  untuk  melakukan  transaksi  rahasia  maupun  terang-terangan,  dimana pada umumnya Pungutan liar terjadi pada tingkat lapangan dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang Samudra, (2013), dan dapat dilakukan oleh anak di bawah umur dan sering sekali dibiarkan (memalak) (Guru et al., 2020) . Konsep pungutan liar sering dikaitkan dengan keserakahan ( corruption by greed ) dan terjadi karena faktor desakan kebutuhan ( corruption by need ). Pungutan liar dalam jumlah  kecil  maupun  besar  masuk  dalam  ke  bentuk  perilaku  yang  tidak  boleh  di toleransi.  Pungutan  liar  menjadi  fenomena  sehari-hari  yang  sering  kita  jumpai  dan sering  dianggap  biasa  di  Indonesia,  bahkan  beberapa  pelaku  menganggap  sebagai profesi dan penghasilan tambahan (Waluyo, 2014).
Kasus pungutan liar yang banyak terjadi di Indonesia menjadi perhatian tersendiri dari  semua  kalangan  baik  warga  masyarakat  maupun  akademisi.  Sehingga  cocok menjadi  bahan  untuk  tema  diskusi.  Dimulai  dari  adanya  setoran  pungutan  yang dilakukan oleh pejabat publik yang diminta  di luar  dari aturan instansi. Pejabat publik berani melakukan hal tersebut salah satu alasannya karena adanya tuntutan pembayaran setoran  sehingga  nominal  yang  diminta  menjadi  tidak  wajar  dan  tidak  sesuai  dengan aturan pembayaran.
Pungutan  liar  terjadi  karena  beberapa  faktor  antara  lain  adanya  kerawanan pelayanan  sebagai  akibat  dari  prosedur  pelayanan  yang  lama  dan  melelahkan  yang dirasakan  masyarakat  untuk  dapat  menerima  layanan  publik,  penyalahgunaan wewenang,  jabatan  atau  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  pelaku,  adanya  pemicu  dari faktor ekonomi dimana pelaku memiliki penghasilan yang tidak mencukupi  kebutuhan hidup  dan  atau  tidak  sebanding  dengan  tugas  yang  diberikan  oleh  pimpinan  sehingga memaksa  pelaku  melakukan  praktik  memeras  uang,  adanya  faktor  budaya  dan  budaya organisasi  yang  terbentuk  dan  dipelihara,  salah  satunya  dalam  lembaga  menganggap yang  dilakukan  adalah  “kebiasaan”  seperti  pemerasan  dan  penyuapan  hingga  praktik pungutan  liar  yang  tumbuh  subur,  kapasitas  dari  jumlah  sumber  daya manusia  yang terbatas,  kurang adanya  sistem pengendali internal  maupun eksternal dalam memantau dan pengendalian otoritas kontrol suatu lembaga (Solahudin, 2019) .

## 3. DESAIN PENELITIAN
Kegiatan Pengabmas ini menggunakan pendekatan survei analitik cross sectional untuk  mengetahui  hubungan  antara  pendidikan  anti  korupsi  terhadap  pencegahan tindakan korupsi pungutan liar. Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang hadir di CFD  Slamet  Riyadi  Surakarta.  Metode  pengambilan  responden  menggunakan non random sampling .
Teknik yang digunakan adalah accidental sampling , cara pengambilan responden dilakukan secara kebetulan saat responden ada pada saat kegiatan tersebut berlangsung, dan  bersedia  untuk  menjadi  responden.  Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini menggunakan kuesioner pre dan post . Hasil evaluasi di analisis dengan uji beda Paired
Sample  T  Test untuk  mengetahui  perbedaan  pemahaman  sebelum  diberikan  materi dengan sesudah menyampaikan materi.

## 4. HASIL PENELITIAN
Kegiatan Pengabmas dilakukan pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022 pukul 06.00 WIB-  selesai di car free day Depan Kantor OJK Jalan Slamet Riyadi Surakarta. Pelaksanan  kegiatan  dimulai  dari  perkenalan,  mengisi  kuesioner pre ,  diskusi  tentang materi  korupsi  pungutan  liar,  kuis,  mengisi  kuesioner post dan  mendapatkan cenderatamata yang sifatnya langsung. Peserta kegiatan meliputi masyarakat yang hadir di car  free  day. Responden  yang  bersedia  mengisi  kuesioner pre dan  kuesioner post sebanyak 25 pasien dengan rentang usia 15 sampai 25 tahun.
Karakteristik  responden  dapat  dijabarkan  berdasarkan  umur,  jenis  kelamin, pendidikan, nilai sebelum materi, dan nilai sesudah mendapatkan materi.

## Karakteristik responden dapat dijabarkan berdasarkan umur
Pembagian  usia  responden  menurut  Depkes  RI  tahun  2009  masuk  dalam kategori  masa  remaja  awal  usia  12–16  tahun  (5  responden),  masa  remaja  akhir  usia 17-25  tahun  (20  responden).  Berdasarkan  usia  responden  sebagian  besar  usia  17-25 tahun (20 responden).
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Umur Usia (Tahun) Jumlah Prosentase (%) 15-16 5 20 17-25 20 80 Jumlah 25 100

## Karakteristik responden dapat dijabarkan berdasarkan jenis kelamin
Berdasarkan  jenis  kelamin,  responden  sebagian  besar  perempuan  15  orang sedangkan laki-laki7 orang.
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jumlah Prosentase (%) Laki-laki 7 32 Perempuan 15 68 Jumlah 22 100

## Karakteristik responden dapat dijabarkan berdasarkan tingkat pendidikan
Menurut  Pasal  1  Angka  8  Undang-undang  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional,  jenjang  pendidikan  merupakan  tahapan  yang  ditetapkan berdasarkan  tingkat  perkembangan  peserta  didik.  Di  Indonesia  memiliki  jenjang pendidikan  yang  diklasifikasikan  dalam  beberapa  tahap  berbeda,  antara  lain pendidikan  usia  dini,  pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah,  dan  yang  terakhir adalah  pendidikan  tinggi.  Jenjang  pendidikan  tersebut  diklasifikasikan  berdasarkan usia, tingkat kecakapan, dan keahlian tiap-tiap siswa.
Hal  ini  bertujuan  untuk  memudahkan  proses  pengklasifikasian  siswa  dan kebijakan  yang  wajib  dilakukan  untuk  meraih  tujuan  pembelajaran  serta  pendidikan. Jenjang  pendidikan  merupakan  tingkatan  pendidikan  yang  telah  diatur  oleh pemerintah  sesuai  dengan  strata,  level  perkembangan  siswa,  misi  dan  juga keterampilan yang akan dikembangkan. Selain itu, setiap jenjang pendidikan yang ada
di  Indonesia  memiliki  waktu  tempuh  yang  berbeda  antara  satu  dan  lainnya. Berdasarkan  tingkat  pendidikan  responden  sebagian  besar  tingkat  pendidikan  lanjut (20 responden).
Tabel 3. Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan Jumlah Prosentase (%) Pendidikan Menengah 5 20 Pendidikan Tinggi 20 80 Jumlah 25 100
Karakteristik  responden  dapat  dijabarkan  berdasarkan  nilai pretest dan  nilai Posttest
Tabel 4. Distribusi Frekuensi Nilai Pretest dan Posttest
Indikator Pemahaman Materi Pre Test Post Test Selisih Prosentase (%) Pemahaman korupsi 10 20 10 40 Pemahaman pungli 5 15 10 40 Faktor penyebab 3 17 14 56 Bahaya korupsi 5 19 14 56 Dampak korupsi 4 15 11 44

## Analisis Uji Hipotesis
Berdasarkan hasil perhitungan uji Paired Sample T Test didapatkan nilai P 0,000 yang jika dibandingkan dengan derajat signifikansi menjadi P < 0,05.
Tabel 5. Uji Analisis Hipotesis Variabel P Value Keterangan Bebas (pendidikan budaya anti korupsi) Terikat (sosialisasi pencegahan korupsi pungutan liar) 0,000 p<0,05 = Ha diterima
Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pendidikan  anti  korupsi  terhadap  pencegahan  tindakan  korupsi  pungutan  liar  dengan hasil p=0,000 < 0,05 dimana p lebih kecil dari derajat signifikansi.

## 5. PEMBAHASAN
Sistem  pendidikan  sangat  memengaruhi  perilaku  generasi  muda  ke  depannya. Salah  satu  program  KPK  yaitu  pendidikan  dan  budaya  antikorupsi  masuk  ke  dalam kurikulum pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi yang dimulai tahun 2012. Dengan adanya  pendidikan  antikorupsi  ini  menjadi  awal  untuk  mencetak  pemikir  besar  yang akan membawa perubahan besar pada negara atau peradapan dunia.
Salah  satu  penerapan  pendidikan  antikorupsi  dituangkan  dalam  pendidikan karakter.  Pendidikan  karakter  melalui  budaya  antikorupsi  diberikan  dimulai  dari  usia dini sampai pendidikan tinggi baik formal maupun nonformal dengan tujuan agar dapat melakukan  pencegahan  terjadi  kriminalitas,  tindak  pidana  korupsi  dan  mencegah terciptanya  koruptor  pada  generasi  bangsa.  Salah  satu  yang  perlu  diajarkan  dalam pendidikan  karakter  tersebut  dengan  memberikan  penanaman  nilai-nilai  integritas
melalui  kehidpan  sehari-hari  yang  masuk  dalam  pelajaran  sekolah  sehingga  mereka mampu memberikan sumbangsih dalam pemberantasan korupsi.
Berdasarkan  hasil  dari  uji  hipotesis  terdapat  pengaruh  positif  antara  sebelum diberikan  sosialisasi  pencegahan  tindakan  korupsi  pungutan  liar  melalui  penerapan pendidikan  budaya  antikorupsi  dengan  nilai  p=0,000  <  0,05  dimana  p  lebih  kecil  dari derajat signifikansi artinya penerapan pendidikan budaya anti korupsi memiliki peranan dalam  pencegahan  perilaku  korupsi  pungutan  liar  pada  masyarakat.  Pada posttest responden  memahami  tentang  korupsi,  pungutan  liar,  faktor  penyebab,  bahaya  dan dampak  yang  ditimbulkan  dari  pungutan  liar.  Responden  memahami  perspektif pungutan  liar  yang  masuk  dalam  tindakan  korupsi  yang  dapat  dilakukan  oleh perorangan,  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  atau  pejabat  dengan  tujuan menguntungkan sendiri  atau orang  lain, atau menyalahgunakan kekuasaan mereka dan bersifat  memaksa  seseorang  untuk  memberikan  sesuatu,  membayar  atau  menerima pengurangan, atau untuk kepentingan diri sendiri (Wibawa et al., 2013).
Pungutan  liar  terjadi  karena  adanya  dorongan  oleh  berbagai  kepentingan  dan dilakukan  dengan  berbagai  cara  seperti  pemerasan,  penyuapan  yang  dilakukan  pada masyarakat.  Faktor  penyebab  yang  mempengaruhi  pungutan  liar  salah  satunya  karena kondisi  layanan  yang  buruk  di  lembaga  pemerintah  dimanfaatkan  pelaku  untuk melakukan praktik pungutan liar, lemahnya kontrol lingkungan yang dimiliki pimpinan salah satunya pimpinan kurang memiliki tanggung jawab, rendahnya "pelayanan" yang dilakukan  oleh  pegawai  kepada  warga  masyarakat,  aturan  yang  tertulis  tidak  diikuti secara  baik  dan  transparan,  peran  serta  fungsi  kontrol  internal  yang  rendah    membuat pelayanan  tidak  efektif.  Dampak  Pungutan  liar  jelas  merugikan  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara,  sehingga  memerlukan  upaya  pemberantasan secara kuat, terpadu, efektif dan efisien yang dapat memberikan efek jera.
Salah satunya dengan menerapkan PERPRES No 55 Tahun 2012 tentang Rencana Strategi  Nasional  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Korupsi  perlu  diupayakan  agar rencana pemerintah dalam memerangi korupsi melalui tindakan preventif (pencegahan) maupun  tindakan  represif  (tindakan)  perlu  kerjasama  antara  berbagai  pihak.  Upaya preventif  (pencegahan) bisa dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan pemahaman antikorupsi  pada  jenjang  pendidikan  formal  maupun  nonformal  dengan  harapan masyarakat  memahami  dan  memiliki  kesadaran  untuk  mengedepankan  nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan upaya represif mengacu pada aturan yang  dikeluarkan  Presiden  Republik  Indonesia  Joko  Widodo  melalui  Keputusan Presiden Republik  Indonesia Nomor Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas Sapu Bersih pungutan liar yang selanjutnya disebut satgas saber pungutan liar.
Satgas  saber  pungutan  liar  pada  ayat  1  berkedudukan  di  bawah  dan bertanggungjawab kepada presiden. Pasal 2 sargas saber pungutan liar  memiliki tugas pemberantasan  pungutan  liar  dengan  memanfatkan  personol,  satuan  kerja,  sarana prasarana baik di kementrian/ lembaga ataupun pemerintah daerah (PERPRES, 2016).

## 6. KESIMPULAN DAN SARAN
Pendidikan  antikorupsi  dapat  menjadi  langkah  awal  terhadap  pencegahan korupsi yang dapat dimulai dari diri sendiri yang nantinya akan beimplikasi terhadap kehidupan  keluarga,  masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Perlu  adanya  kerjasama masyarakat,  pemerintah  serta  instansi  melalui  pendidikan  antikorupsi  yang  dimulai dari pendidikan usia dini mampu menanamkan pendidikan karakter melalui nilai-nilai integitas  yang  dapat  diaplikasikan  dalam  kehidupan  sehari-hari  sedangkan  pada
pendidikan  atas  dan  lanjut  dapat  memberikan  pola  pikir  baru  pada  generasi  muda dalam mewujudkan negara yang bebas dari Korupsi terutama pungutan liar.
Rekomendasi  yang  dapat  diberikan  salah  satunya  peran  pendidikan  keluarga menjadi tempat pertama anak menjadi model dalam menerapkan nilai-nilai integritas yaitu  pendidikan  antikorupsi  dalam  pembentukan  karakter.  Terkait  agar  dapat bersinergis  dalam  mengimplementasikan  dan  menerapkan  pendidikan  anti  korupsi dini di segala aspek kehidupan.

## 7. UCAPAN TERIMA KASIH
Pada  kesempatan  yang  baik  ini  dengan  segala  kerendahan  hati  menyampaikan banyak  terima  kasih  kepada  semua  pihak  yang  telah  membantu  di  dalam  proses menyelesaikan Pengabdian kepada Masyarakat ini, terutama kepada yang terhormat:
a. Khomarun, M.OT selaku ketua jurusan Okupasi Terapi yang telah memberikan ijin untuk mengikuti kegiatan ini
b. Ir.  Lilik  Joko  Saptyanto  selaku  Kepala  Inspektorat  Kota  Surakarta  yang telah memberikan dukungan berupa surat tugas dalam pengabdian ini
c. Sri   Hastuti   Lastyawati,   MPd   selaku   Ketua   Kompak  Surakarta yang memberikan ijin untuk melakukan Pengabdian
d. Rekan-rekan  KOMPAK  Surakarta  dan  relawan  Mahasiswa  Jurusan  Okupasi Terapi Poltekkes Kemenkes Surakarta
e. Semua  pihak  yang  telah  memberi  motivasi  dan  dukungan  dalam penyelesaian Pengabdian kepada Masyarakat ini
Semoga  Allah  SWT  memberi  balasan  amal  baik  kepada  pihak-pihak  yang telah membantu dan mendukung dalam rangka penyelesaian pengabdian ini.

## 8.      DAFTAR RUJUKAN
Apriansyah,  N.  (2018).  Peran  Unit  Pemberantasan  Pungutan  Liar  dalam  Mewujudkan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur ( Roles of The Illegal Levy Eradication Unit of  The  Ministry  of  Law  and  Human  Rights  in  Creating  Apparatuses Accountability and Integrity ). e-Journal Balitbangkumham , 12 (1), 21–38.
Bambang,  W.  (2014).  Optimalisasi  Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia. Jurnal Yuridis , 1 (2), 169–182.
Bunga,  M.,  Maroa,  M.  D.,  Arief,  A.,  &  Djanggih,  H.  (2019).  Urgensi  Peran  Serta Masyarakat  Dalam  Upaya  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. Law Reform , 15 (1), 85. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356
Gefri Anggriana. (2020).  Peran Guru Dalam Menangani Kenakalan Anak Di Sekolah Dasar. Universitas Pendidikan
Indonesia I repository.upi.edu I perpustakaan.upi.edu . 20 .
Habaora,  F.,  Riwukore,  J.  R.,  Manafe,  H.,  Susanto,  Y.,  &  Yustini,  T.  (2020).  Strategi Pencegahan  dan  Pemberantasan  Korupsi  di  Pemerintah  Kota  Kupang,  Provinsi Nusa  Tenggara  Timur,  Indonesia. Aspirasi:  Jurnal  Masalah-Masalah  Sosial , 11 (2), 229–242. https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1556
Marzuki. (n.d.). Aduan Pungli ombuudsman. http://m.kbr.id/nasional/12.2021.
PERPRES No 87. (2016). Lembaran Negara . 184 , 1–27.
Samodra,  W.,  Fauzy,  A.,  &  Habibah,  D.  A.  (2013).  Efektivitas  Pengawasan  Pungutan Liar  di  Jembatan  Timbang. Jurnal    Ilmu    Administrasi    Negara , 12 (2),  74–85. http://download.portalgaruda.org/article.php?article=129520&val=2287
Satria,  H.  (2020).  Kebijakan  Kriminal  Pencegahan  Korupsi  Pelayanan  Publik.
INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi , 6 (2), 169–186. https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660
Solahudin,  E.  B.  (2019).  Pemberantasan  Pungutan  Liar  pada  Pelayanan  Publik  dari Perspektif Sosiologi Hukum. Wajah Hukum , 3 (1), 10. https://doi.org/10.33087/wjh.v3i1.52