## Jurnal Akuntansi dan Governance
http://jurnal.umj.ac.id/index.php/jago
IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  KETERBUKAAN  AKSES  DATA PERBANKAN DALAM MENINGKATKAN TAX COMPLIANCE
DI INDONESIA
Lutfia Rizkyatul Akbar 1),* dan Gunadi 2)
1 Universitas Indraprasta, 2 Universitas Indonesia lutfiarizkyatul@gmail.com *

## Informasi Artikel A B S T R A C T
Terima  22/11/2020
This  study  aims  to  assess  the  implementation  of  the  openness  of banking  data  access  policies  to  improving  tax  compliance  in Indonesia.  It  cause  by  the  implementation  of  tax  collection  using  a self-assessment  system, thus  requiring  taxpayer  data  and  information through  financial  institutions,  include  banking.  Researchers  used qualitative  descriptive  methods.  The  results  of  this  study  are,  first, there  is  support  for  the  implementation  of  the  policy  on  openness  to access  to  banking  data  in  increasing  tax  compliance  in  Indonesia  in the form of the issuance of Law Number 9 of 2017 concerning Access to Financial Information. Second, the implementation of banking data disclosure policies to increase tax compliance in Indonesia, including the willingness of target groups to comply with policy outputs, in this case  the  reporting  of  customer  data  by  banks  to  the DGT.  Third,  the policy  of  open  banking  data  access  does  not  impede  or  reduce  the number  of  bank  accounts  and  deposits.  Fourth,  there  are  technical obstacles  both  by  the  DGT  and  the  banking  sector,  especially  in  the first  year.  Furthermore,  there  are  several  inhibiting  factors  in  the implementation of this policy, namely IT factors, and resistance from some circles at the beginning of the emergence of regulations, limited financial  resources  to  process  data  quickly,  so  it  must  be  done gradually,  in  addition  to  lack  of  quantity  and  quality  of  human resources Revisi 05/01/2021 Disetujui 10/01/2021 Keywords :
Openness of banking data access, information exchange, tax compliances

## PENDAHULUAN
Penerimaan pajak yang optimal harus didukung oleh kemampuan otoritas pajak dalam  menghimpun  berbagai  data  dan  informasi  yang  digunakan  sebagai  alat pengawasan  kepatuhan  pajak.  Akses  data  dan  informasi  keuangan  wajib  pajak  di Indonesia  dimiliki  oleh  lembaga  keuangan  yang  didominasi    perbankan.  Namun otoritas  pajak  masih  dibatasi  dalam  mengakses  data  dan  informasi  keuangan  karena adanya regulasi tentang kerahasiaan perbankan (Darussalam et al ., 2014).
Di  sisi  lain,  dalam  melaksanakan  pemungutan  pajak  Indonesia  menggunakan self assessment system (SAS) . Pelaksanaan SAS di Indonesia memberikan konsekuensi bahwa  wajib  pajak  diberikan  hak  atas  kebenaran  penyampaian  pajak  terutangnya. Wajib  pajak  dikatakan  patuh  jika  mereka  membayar,  menyetor,  dan  melapor  pajak secara akurat, lengkap, dan tepat waktu (Supadmi, 2009).
Kepatuhan  pajak  akan  berdampak  baik  pada  penerimaan  pajak  negara, sebaliknya  jika  kepatuhan  pajak  rendah  akan  berdampak  buruk  terhadap  penerimaan pajak.  Webly  (Mattijs  &  Kommer,  2011)  menyatakan  bahwa  “ opportunity  is  an important explaining factor” dalam mempengaruhi ketidakpatuhan pajak. Oleh karena itu  otoritas  pajak  seharusnya  memperkecil  peluang  wajib  pajak  untuk  tidak  patuh (Mattijs  &  Kommer,  2011).  Untuk  itu,  otoritas pajak  sebagai  pembina  dan  pengawas wajib pajak harus mempunyai sarana untuk mengontrol kebenaran pembayaran pajak, yaitu dengan adanya data pembanding dari pihak ketiga,  yang dapat digunakan untuk cross check dan matching data antara pelaporan SPT dan kebenaran data keuangannya.
Kurangnya  sumber  pantauan  yang  digunakan  untuk  mengawasi  wajib  pajak akan berdampak pada penerimaan pajak.  Jika otoritas pajak tidak  mendapatkan akses untuk  memperoleh  informasi  maka  dapat  merugikan  otoritas  pajak  baik  dalam perspektif  lokal  maupun  global.  Dalam  perspektif  lokal,  hal  ini  dapat  menghambat otoritas pajak dalam menentukan dan mengumpulkan pajak (Darussalam et al. , 2014). Sementara itu, data penerimaan pajak data tahun 2015 hingga tahun 2018, penerimaan pajak  tidak  pernah  mencapai  target  (Tabel  1).  Sekalipun  pada  tahun  2017  dan  2018 penerimaan  pajak  meningkat,  namun  hal  ini  belum  dapat  disimpulkan  bahwa  UU tentang Akses Informasi Keuangan menjadi efektif.
Tahun Presentase Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah) 2014 2015 2016 2017 2018 Target 1.072,37 1.294,26 1.355,20 1.283,60 1.424 Realisasi 981,83 1.060,84 1.105,97 1.151,03 1.313,33 Capaian 91,56% 81,96% 81,60% 89,68% 92%
Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Data Diolah), 2019
Di  banyak  negara tax  ratio menjadi  patokan  dasar  kinerja  otoritas  pajak (fiskus)  dalam  mengukur  kepatuhan  wajib  pajak. Tax  Ratio diukur  melalui membandingkan total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto suatu negara. Tax  ratio di  Indonesia  tergolong  kecil  dibandingkan  negara-negara  tetangga  ASEAN sehingga  Indonesia  dikategorikan  menjadi lower  middle  income  countries (lihat Gambar  1).  Rendahnya tax  ratio menggambarkan  masih  rendahnya  kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak, serta kapabilitas otoritas pajak untuk mencari  sumber  penerimaan  pajak  dari  sektor  ekonomi  yang  belum  maksimal. Penerimaan pajak dan rendahnya tax ratio juga menggambarkan rendahnya kepatuhan wajib  pajak,  serta  otoritas  pajak  mengalami  keterbatasan  dalam  mengakses  informasi (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018).
Tabel 1. Penerimaan Pajak selama Lima Tahun
Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018
Namun,  sejak  2017  otoritas  pajak  sudah  mempunyai  payung  hukum  dalam mengakses  informasi  keuangan  wajib  pajak,  yang  diatur  pada  UU  Nomor  9  Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan. UU ini berisi tentang keterbukaan data untuk tujuan  internasional  dan  domestik.  Untuk  aturan  domestik,  otoritas  pajak  dapat mengakses informasi keuangan wajib pajak dengan bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti  perbankan,  pemodalan,  asosiasi,  dan  lain  lain.  Perbankan,  selain    merupakan salah  satu  tempat  yang  digunakan  wajib  pajak  untuk  menabung,  namun  juga  dapat dijadikan  tempat  untuk  memanipulasi  informasi  keuangannya  yang  dilindungi  UU. Selanjutnya,  untuk  tujuan  internasional,  Indonesia  telah  ikut  serta  dalam  perjanjian internasional untuk berkomitmen melaksanakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic  Exchange  of  Financial  Account  Informational) dan  harus  segera membentuk  peraturan  setingkat  undang-undang  tentang  akses  informasi  keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum tanggal 30 Juni 20l7.
OECD  (2016)  mengemukakan  bahwa  pentingnya  keterbukaan  data  perbankan meliputi pertama, dengan  data  perbankan  otoritas  pajak  dapat  memperoleh  informasi mengenai  jumlah  simpanan  dan  penarikan  wajib  pajak  dalam  akun  banknya. Kedua otoritas  pajak  dapat  melakukan  verifikasi  apabila  terdapat  penghasilan  baik  secara legal  maupun  ilegal  yang  belum  dilaporkan  oleh  wajib  pajak. Ketiga otoritas  pajak dapat  menentukan  apakah  wajib  pajak  telah  melakukan  perhitungan  pengurangan secara benar. Keempat otoritas dapat mengawasi terkait mekanisme peminjaman mata uang diantara dua perusahaan di neagra yang berbeda. Kelima otoritas pajak juga dapat mengidentifikasi  atas  transaksi  yang  mencurigakan,  dan  lain-lain.  Kelima  alasan pentingnya keterbukaan data perbankan, menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia harus melaksanakan kebijakan keterbukaan ini. OECD menggolongkan negara-negara yang  turut  dalam  perjanjian  internasional  ke  dalam rating-rating dengan  kriteria tertentu  mulai  dari non  compliant, partially  compliant , largely  compliant ,  dan compliant .  Di  tahun  2017,  Indonesia  masih  tergolong Partially  Complianct dalam Exchange  of  Information  Rating OECD. Partially  compliant berarti fail  to  meet commitment .  Indonesia  dinilai  sebagai partially  compliant sejak  tahun  2009  hingga 2017.  Terbitnya  PERPPU  Nomor  1  tahun  2017  yang  kemudian  disahkan  menjadi Undang-undang  Nomor  9  tahun  2017  tentang  Akses  Informasi  Keuangan  untuk kepentingan  perpajakan  membawa  rating  Indonesia  meningkat  menjadi Largely Compliant di tahun 2018. Rating tersebut meningkat dari partially compliant menjadi
Gambar 1. Perbanding an Tax Ratio Indonesia dengan Negara ASEAN Tahun 2017
largely  compliant karena  Indonesia  dinilai  oleh  OECD  (2018)  telah  memenuhi prasyarat.  Salah  satu  prasyaratnya  adalah  Indonesia  telah  memiliki  legal  basis  atas keterbukaan akses informasi keuangan.
Overall  Rating  Following  Peer  Reviews  againts  the  standard  of  EOIR  (as  at  October 2018)
Ratings based on first round of reviews Ratings based on second round of reviews Overall rating China,  Colombia,  Finland,  Iceland, Korea,  Lithuania,  Mexico,  Slovenia, South Africa, Sweden Bahran, Estonia, France, Guemsey,  Ireland,  Isle  of Man,  Italy,  Jersey,  Mauritius, Monaco, New Zealand, Norway, San Marino, Singapore Compliant
Albania,  Argentina,  Azerbaijan,  Belize,
Botswana,  British  Virgin  Island,  Brunei Darussalam,  Bulgaria,  Burkina  Faso, Cameroon,  Chile,  Cook  Island,  Cyprus, Czech  Republik,  El  Savador,  Former Yugoslav Republic of Macedonia, Gabon, Georgia,  Gibraltar,  Greece,  Grenada,
Hongkong, Israel, Kenya, Latvia, Lesotho, Liechtenstein, Luxemburg, Macau,  Malaysia,  Malta,  Mauritania, Montserrat, Morocco, Netherlands,
Nigeria, Niue, Pakistan, Poland, Portugal,  Romania,  Russia,  Senegal, Slovak  Republik,  Saint  Lucia,  Saint Vicent and the Grebadines, Saudi Arabia,
Seychelles, Switzerland, Turks and Caicos Island, Uganda, Uruguay Aruba, Australia, Austria, The Bahamas,  Belgium,  Beruda, Brazil, Canada, Cayman Island,  Denmark,  Germany, Hungaray,  India,  Indonesia, Jamaica,  Japan,  Phillippines, Qatar,  Saint  Kitts  and  Nevis, United Kingdom, United
States
Largely Compliant Andorra,  Antigua  and  Barbuda,  Cost Rica,  Dominica,  Dominican  Republik, Guatemaia, Federated States of Micronesia,  Lebanon,  Nauru,  Panama, Samoa, United Arab Emirates, Vanuatu Provisionally Largely Compliant Angullia, Sint Maarten, Turkey Partially Compliant Marshall Island Curacao, Ghana, Kazakhstan Provisionally Largely Compliant Trinidad and Tobago Non Compliant
Sumber: OECD, 2018
Lack  of  transparency (kurangnya  transparansi  data) dapat  membuat  otoritas pajak kesulitan untuk mengaplikasikan suatu kebijakan dengan efektif dan adil. Di sisi lain,  menurut  Pasal  1  Nomor  28  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, rahasia bank merupakan   semua hal yang berkaitan dengan keterangan tentang nasabah penyimpan dan  simpananannya.  Peraturan  yang  “rahasia”,  tarif  pajak  yang  dinegosiasi,  dan praktik-praktik yang menggagalkan pelaksanaan peraturan secara terbuka dan berlaku umum adalah contoh dari lack of transparency.

## Tabel 2.
Rating Tingkat
Kepatuhan Menurut OECD Tahun 2018
Data  pembanding  dari  pihak  perbankan  nantinya  akan  menjadi  sarana  untuk menambah  basis  data  pajak.  Terbitnya    UU  Nomor  9  tahun  2017  dan  turunannya merupakan  upaya menghilangkan lack of transparency yang menghambat penerimaan pajak.
Berdasarkan latar belakang di atas, dengan melihat pentingnya pembangunan basis  data  perpajakan  untuk  mendorong  pelaksanaan  SAS , serta  adanya  kebijakan keterbukaan  akses  data  perbankan  oleh  otoritas  pajak,  maka  tujuan  penelitian  ini adalah    mengkaji  implementasi  kebijakan  keterbukaan  akses  data  perbankan  dan kaitannya dengan peningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.

## KAJIAN LITERATUR

## Administrasi Pajak dan Implementasi Kebijakan Pajak
Menurut  Mansury  (Rosdiana  &  Rianto,  2012)  administrasi  pajak  adalah  suatu badan yang berwenang dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pemungutan pajak, pejabat  dan  pegawai  instansi  perpajakan  yang  bertugas  melaksanakan  pemungutan pajak,  serta  kegiatan  pelaksanaan  pemungutan  pajak  yang  diatur  sedemikian  rupa sehingga  mampu  mencapai  sasaran  yang  telah  ditentukan  sesuai  Undang-Undang perpajakan dengan efisien.
The  Doha  Declaration menyampaikan  terdapat  empat  kebijakan  untuk meningkatkan sistem pajak di negara-negara berkembang. Kebijakan tersebut meliputi (1) increasing tax revenue by modernizing tax system (meningkatkan penerimaan pajak dengan  memodernisasi  sistem  perpajakan),  (2) improving  the  effectiveness  and efficiency  of  tax  collection (meningkatkan  efektivitas  dan  efisiendi  pengumpulan pajak), (3) broadening of tax base (perluasan basis pajak), (4) effectively combating tax evasion (Melawan  penggelapan  pajak)  (Mathijjs  &  Kommer,  2011)  Implementasi kebijakan  disampaikan  oleh  Mazmanian  dan  Sabatier  (Wahab,  2008)  menyebutkan implementasi “ is the carrying out of a basic policy decision, usually incorporated in a statute  but  which  can  also  take  the  form  of  important  executive  orders  or  court decision. Ideally, that decision identifies the problem (s) to  be address,  stipulates the objective (s) to be persued, and in a variety of ways, “structures” the implementation process”. Sedangkan  Grindle  (1980:  7)  dalam  Subarsono  (2005)  mengemukakan bahwa  implementasi  merupakan  suatu  proses  umum  dengan  tindakan  administratif yang  dapat  diteliti  pada  tingkat  program  tertentu.  Implementasi  merupakan pelaksanaan  keputusan  kebijakan  dasar,  biasanya  dimasukkan  dalam  undang-undang, tapi dapat  juga berupa permintaan eksekutif penting atau keputusan pengadilan,  yang secara  ideal  keputusan  tersebut  mengidentifikasi  masalah  untuk  dikenaliberdasar tujuan unuk diyakinkan, dan dalam berbagai cara.
Sedangkan  kebijakan  pajak  merupakan  keputusan  pemerintah  sebagai  upaya menunjang  penerimaan  negara  dan  membuat  keadaan  ekonomi  yang  kondusif.  Bisa juga  berarti  suatu  kegiatan  pemerintahan  sebagai  upaya  pemungutan  pajak  untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan negara. Atau, suatu keputusan pemerintah sebagai upaya  meningkatkan  penerimaan  negara  dari  pajak  yang  dimanfaatkan  sebagai penyelesaian permasalahan kebutuhan dana bagi negara (Marsuni, 2006).

## Tax Compliance
Nurmantu  (Rahayu,  2010)  mengemukakan  bahwa  kepatuhan  pajak  dapat diartikan  sebagai  suatu  kondisi  dimana  wajib  pajak  memenuhi  semua  kewajiban perpajakannya.  Kepatuhan  pajak  dapat  didefinisikan  melalui  beberapa  hal  yaitu kepatuhan  pajak  dalam  mendaftarkan  diri,  kepatuhan  untuk  menyetor  kembali  surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.
Webly  (Matthijs  dan  Kommer,  2011)  menyampaikan  terdapat  empat  aspek yang  seringkali  mempengaruhi  ketidakpatuhan  pajak.  Pertama, opportunity  is  an important  explaining  factor (peluang  adalah  faktor  penjelasan  yang  penting).  Kedua, p erception  of  equal  and  fair  treatment (persepsi  dari  perlakuan  yang  sama  dan  adil). Ketiga, individual  differences  in  personality  of  people (perbedaan  individu  pada kepribadian  seseorang).    Keempat, social  Norms  (beliefs  about  others’s  behaviours) yaitu norma sosial yaitu keyakinan pada perilaku orang lain. Kelima, knowledge of the tax  system  and  the  requirements  involved (pengetahuan  tentang  sistem  pajak  dan persyartan yang dibutuhkan).
Oleh karena itu, pemerintah dalam upaya mencapai hasil kepatuhan pajak yang baik  yaitu  dengan  memaksimalkan  keseluruhan  tingkat  kepatuhan  melalui  hukum pajak. Pemerintah harus memelihara dan memperkuat kemauan dan kemampuan Wajib Pajak  untuk  patuh  dengan  kewajiban  pajaknya.  Wajib  pajak  patuh  dengan kewajibannya  jika  mereka  menyerahkan  data  yang  diperlukan  relevan  secara  akurat, lengkap, dan tepat waktu, dan jika Wajib Pajak membayar pajak dengan jumlah yang benar dari keseluruhan pajaknya dan tepat waktu (Mathijjs & Kommer, 2011).

## Basis Data dan Keterbukaan Informasi
Lack  of  transparency menurut  OECD  (2014)  dapat  membuat  otoritas  pajak kesulitan  untuk  mengaplikasikan  suatu  kebijakan  dengan  efektif  dan  adil.  Peraturan yang “rahasia”, tarif pajak  yang dinegosiasi,  dan praktik-praktik  yang menggagalkan untuk  melaksanakan  peraturan  secara  terbuka  dan  berlaku  umum  adalah  contoh  dari lack of transparency. Lack of transparency terjadi jika pengawasan tidak terbuka atau pemerintah tidak memiliki akses hukum ke dalam catatan keuangan.
Ketersediaan  data in  real  time atau near  real-time akan  menciptakan  peluang untuk  otoritas  perpajakan  dimasa  depan.  Sebagai  ganti  dari  menangkap  dan menganalisis  transaksi  yang  telah  terjadi  di  masa  lampau,  otoritas  pajak  dapat mempertimbangkan  menempatkan  posisinya  untuk  membuat tax  assessments pada real-time atau near  real-time, tergantung  pada  komponen risk  of  assessment dan penyediaan  bahwa  sistem  pajaknya  terintegrasi  dengan  lingkungan  wajib  pajak.  Data yang kuat dan manajemen informasi adalah penting jika otoritas pajak dibangun untuk lebih  memahami  wajib  pajak,  dan  menggunakan  pengetahuan  ini  untuk  meprediksi pola  perilaku  wajib  pajak,  kompenen  terpenting  dalam  membangun  pelayanan strategis.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengguakan  pendekatan  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan indepth  interview serta  dari  data  sekunder.  Data  sekunder  terdiri  dari buku, arsip resmi, dokumentasi, jurnal, dan literatur lainnya  yang relevan. Sedangkan informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.
No Nama Narasumber Jabatan Instansi 1 Agaphilakono  Adhyarsa Parayudha Pelaksana Subdit KUP dan PPSP DJP 2 Soupani Pelaksana Penegakan Hukum DJP 3 Edi Sucipto Kepala Seksi di Kantor Pengolahan Data Eksternal DJP DJP 4 Budi Susila Kepala  Seksi  Direktorat  Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP 5 Yuandri Martua P Ketua Komite Perpajakan Perhimpunan Bank Nasional 6 Fajry Akbar Research Manager CITA 7 Bawono Kristiaji Managing Partner DDTC 8 Mohamad Gunadi Pelaksana Subdit KUP dan PPSP DJPJU
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang diperkenalkan oleh Miles &  Huberman  (1992).  Terdapat  empat  langkah  teknik  analisis  data,  yaitu  reduksi  data (mengambil  informasi  penting  dari  serangkaian  hasil  wawancara  atau  dokumentasi), penyajian data  yang disesuikan dengan ,tema penting dan terakhir dengan melakukan penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Kebijakan Keterbukaan Akses Data Perbankan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak di Indonesia
a. Kepatuhan Perbankan dalam Implementasi Kebijakan
PMK  Nomor  70/PMK.03/2017  sebagaimana  diubah  terakhir  menjadi  PMK 19/PMK.03/2018  mengatur  bahwa  lembaga  keuangan  di  Indonesia  diwajibkan mendaftarkan  dan  melaporkan  data  nasabahnya  ke  DJP  dengan  ketentuan  nasabah memiliki  saldo  minimal  1  miliar.  Kepatuhan  pajak  dapat  diukur  dengan  melihat sumber  kepatuhan  materialnya,  yaitu  penerimaan  pajak  suatu  negara.  Penerimaan pajak di Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah tercapai target (tabel 1) hal  ini  diindikasi  salah  satu  faktornya  yaitu  sebelum  tahun  2018  adalah lack  of transparency yang  dimiliki  oleh  DJP.  Adapun  jumlah  lembaga  keuangan  yang mendaftar  dan  melaporkan  data  nasabah  ke  DJP pada  tahun  2018  dapat  terlihat  pada Tabel 4.
Bulan Lembaga Keuangan Mendaftar Lembaga Keuangan Melaporkan Data April 5.000 3.719 September 5.000 4.000 Sumber: Diolah Peneliti, 2018 Tabel 3. Daftar Informan Tabel 4.
Pelaporan Data Nasabah
Berdasarkan  Tabel  5,  per  September  2018,  lembaga  keuangan  yang  sudah mendaftar  yang  didalamnya  termasuk  perbankan  sebesar  5.000  lembaga  keuangan, namun  yang  melapor  sebanyak  4000  lembaga  keuangan,  sehingga  terdapat  1.000 lembaga yang belum melaporkan data nasabahnya kepada DJP.
Padahal  sesuai  peraturan  harus  dilaporkan  pada  akhir  bulan  April  2018. Walaupun  ini  peraturan  yang  baru  saja  diterapkan  oleh  DJP,  namun  dalam  PMK 19/PMK.03/2018  mengatur bahwa terdapat sanksi yang akan didapatkan oleh lembaga keuangan  yangs  ecara  sengaja  tidak  kooperatif  dengan  DJP  dengan  pidana  1  (satu) tahun penjara dan denda 1 (satu) miliar rupiah. Terdapatnya 1.000 lembaga keuangan yang  belum  melapor  menggambarkan  bahwa  belum  sepenuhnya  lembaga  keuangan yang  didalamnya  termasuk  perbankan  patuh  terhadap  kebijakan  keterbukaan  akses data perbankan untuk kepentingan perpajakan ini. Dari seluruh lembaga jasa keuangan, data  perbankan  per  April  2018  sudah  hampir  lengkap.  Hal  ini  disampaikan  oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga sebagai berikut:
“Jumlah  perbankan  115,  dan  perbankan  hampir  semua  sudah  masuk.  Yang belum itu kebanyakan daerah, seperti koperasi simpan pinjam. Tapi perbankan besar-besar  hampir  semua  sudah  melapor”  (Pernyataan  yang  dikutip  pada cnbindonesia.com April 2018)
Berdasarkan  kutipan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  sebagian  besar  perbankan sudah  kooperatif  dalam  pelaporan  data  nasabah  dengan  kriteria  memiliki  minimal saldo  sebanyak  1  milyar  rupiah  kepada  DJP.  Perbankan  dinilai  sebagian  besar  telah compliance, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk adanya faktor regulasi dimana  kebijakan  keterbukaan  akses  data  perbankan  untuk  kepentingan  perpajakan adalah urgensi untuk perpajakan di Indonesia, serta faktor enforcement activities juga mempengaruhi  kepatuhan  perbankan  karena  terdapat  sanksi  jika  tidak  menjalankan kebijakannya.
Setelah  adanya  undang-undang  ini,  DJP  dapat  langsung  mengakses  data nasabah  dan  membuat  aturan  turunan  terhadap  lembaga  keuangan  untuk  melaporkan data  nasabahnya  dengan  berpedoman  pada  PMK  Nomor  19/PMK.03/2018,  yang menyebutkan  bahwa  lembaga  keuangan  termasuk  perbankan  wajib  melaporkan  data nasabah dengan kriteria nasabah tersebut memiliki saldo diatas 1 milyar rupiah.
Berdasarkan  tabel  di  bawah  dapat  diketahui  bahwa  jumlah  rekening  nasabah diatas  1  (satu)  milyar  sebanyak  524.728  rekening.  Jumlah  tersebut  yang  dilaporkan oleh  perbankan  kepada  DJP  sesuai  dengan  arahan  sesuai  dengan  Undang-undang Nomor  9  tahun  2017  dan  PMK  Nomor  19/OMK.03/2018.  Mengingat  kebijakan  ini mengatur  bahwa  Lembaga  keuangan  di  Indonesia  wajib  melaporkan  data  informasi keuangan  nasabahnya  kepada  DJP,  dengan  kriteria  nasabah  yang  memiliki  saldo  di atas  1  (satu)  milyar  rupiah.  Selain  itu,  diketahui  bahwa  dengan  adanya  kebijakan  ini ternyata tidak membuat masyarakat/wajib pajak takut untuk menarik uangnya di bank, hal ini dapat tergambar dari jumlah rekening dan jumlah total simpanan hingga tahun 2018 terus mengalami kenaikan (Lihat Tabel  5 dan 6).
Tiering Nominal ( Tiering of Nominal) Oktober 2018 November 2018 Rekening (Account) % Nominal (Nominal) % Rekening (Account) % Nominal (Nominal) % N < 100 Jt 263.766.265 98,17 798.353  14,12  266.711.246  98,18 808.547  14,25 100 Jt < N < 200 Jt 2.264.296 0,84 318.316 5,64 2.282.973 0,84 320.616 5,65 200 Jt < N < 500 Jt 1.547.371 0,58 497.980 8,82 1.557.037 0,57 500.493 8,83 500 Jt < N < 1 M 597.090 0,22 434.587 7,70 596.875 0,22 433.715 7,65 1 M < N < 2 M 267.798 0,10 383.234 6,79 267.350 0,10 382.279 6,74 2 M < N < 5 M 163.257 0,06 511.894 9,07 163.912 0,06 513.599 9,06 N > 5 M 93.322 0,03 2.702.394  47,86 93.466 0,03 2.711.803  47,82 Total 268.699.399 100,00 5.646.758 100  271.672.859 100 5.671.052 100

## Sumber: Lembaga Penjaminan Simpanan , 2018
Bulan 2016 2017 2018 Rekening Nominal Rekening Nominal Rekening Nominal Januari 177.136.748 4.468.853 200.026.990 4.895.913 246.293.377 5.314.320 Februari 178.672.163 4.512.751 202.143.418 4.921.567 250.866.218 5.334.452 Maret 179.821.572 4.550.903 204.761.849 5.004.481 252.591.551 5.381.240 April 180.940.098 4.562.444 206.867.345 5.012.485 254.122.064 5.404.986 Mei 182.436.133 4.589.454 212.608.824 5.104.851 257.422.590 5.414.857 Juni 184.178.757 4.646.114 216.688.379 5.131.044 260.561.206 5.471.010 July 185.076.038 4.664.250 222.462.654 5.123.267 262.058.775 5.466.249 Agustus 187.238.755 4.680.848 227.069.520 5.142.246 263.996.187 5.483.210 September 190.121.455 4.675.317 229.315.700 5.225.164 265.624.602 5.570.855 Oktober 193.352.001 4.728.887 231.101.840 5.257.690 268.699.399*) 5.646.758 November 196.468.148 4.809.306 239.012.333 5.279.734 271.672.859 5.671.052 Desember 199.301.222 4.900.193 242.396.164 5.363.316

## Sumber: Lembaga Penjaminan Simpanan, 2018
Berdasarkan  Tabel  6  dapat  diketahui  bahwa  jumlah  rekening  dari  tahun  2016 hingga  tahun  2018  terus  mengalami  peningkatan,  terakhir  laporan  bulan  November 2018  sebanyak  271.672.859  rekening  dengan  total  simpanan  sebanyak  5.671.052. Kebijakan  keterbukaan  akses  data  perbankan,  tidak  membuat  masyarakat  khususnya wajib pajak menarik uangnya di bank, adanya peningkatan jumlah pemilik rekening
Tabel 5. Perbanding an Jumlah Rekening Nasabah Oktober- Nopember 2018 Tabel 6. Jumlah Rekening dan
Simpanan Perbankan di Indonesia
dan  jumlah  simpanan  mengindikasi  bahwa  kebijakan  ini  terselenggara  dengan  baik. Namun  di  samping itu, di  lapangan pihak perbankan merasa ada faktor  kekhawatiran terhadap nasabah. Hal ini disampaikan Yuandi Marthua dari Perbanas:
“Kalau  tanya  bagaimana  respon  nasabah  ya  tentu  ada  yang  merasa  takut  dan khawatir jika informasi keuangannya akan bocor dan tidak aman lagi. Ya, jelas ada  faktor  itu  ya  dari  pihak  perbankan.  Ya,  tapi  karena  ini  dilaksanakan  oleh semua lembaga keuangan, jadi kekhawatiran itu berkurang. Ini semua berlaku di bank Indonesia, nasabah manapun yang mempunyai tabungan di bank A, B, C,  pun  wajib  melaporkan.  Jadi  tidak  ada  persaingan”  (Wawancara  tanggal  26 November 2018 pukul 12.00)
Berdasarkan wawancara  di  atas dapat  diketahui  bahwa, di  samping perbankan yang berusaha kooperatif, ternyata ketakutan dari dalam (perbankan) bila nasabahnya akan merasa terancam dan tidak menabung di perbankan lagi. Berdasarkan wawancara dengan Yuandri, Ketua Komite Pengawas Perpajakan Perbanas, dapat diketahui bahwa di  awal  perbankan  mengalami  keterkejutan  karena  dirasa  kebijakan  ini  tiba-tiba menyasar domestik, serta terdapat faktor ketakutan yang dialami oleh nasabahnya akan keterbukaan  data  keuangannya  oleh  DJP.  Hal  ini  menggambarkan  ada  faktor terbenturnya  kepentingan  pihak  perbankan  dan  faktor  keharusan  untuk  melaksanakan kebijakan ini.

## Dampak  implementasi  kebijakan  terhadap  kepatuhan  diukur  dari  jumlah penerimaan pajak dan jumlah wajib pajak yang melapor SPT
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  kepatuhan  pajak  Indonesia selama  lima  tahun  mengalami  trend  kenaikan.  Ukuran  kepatuhan  pajak  dalam  hal  ini adalah tergambar dari kepatuhan pelaporan penyampaian SPT. Dari tahun 2017 hingga tahun  2018,  total  kepatuhan  pajak  hingga    13  Desember  2018  sudah  melebihi  tahun 2017. Hal ini diindikasi dengan adanya kebijakan data perbankan dapat meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Berikut data kepatuhan pajak yang ada di Indonesia:
Jenis Wajib Pajak Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 (per13/12/2018) Badan 552,740 681,488 706,798 774,188 845,683 OP Non Karyawan 641,923 846,086 935,055 1,208,723 1,775,937 OP Karyawan 9,657,686 9,445,376 10,607,940  10,065,056 9,841,286 Total 10,852,349 10,972,950 12,249,793  12,047,967 12,462,906
Sumber: Direktorat Jendral Pajak, 2018
Selain  mengukur  kepatuhan  pajak  melalui  penyampaian  SPT,  dapat  juga mengukur  kepatuhan  dengan  pembayaran  pajak  yang  terutang  wajib  pajak  tergambar dari penerimaan pajak. Hal ini disampaikan oleh Bapak Budi dalam wawancara berikut ini:
Tabel 7. Data Kepatuhan SPT Tahunan 2014
hingga
2018
“Karena  data  yang  kita  peroleh  makin  banyak,  kalau  data  banyak,  makin banyak tools kita  untuk  menguji  kepatuhan,  meguji  pelaporan  wajib  pajak, penerimaan  pajak  ada  optimis  untuk  mencapai  target,  salah  satu  dari  banyak faktor ya dari kebijakan ini. Karena adanya undang-undang keterbukaan akses data  perbankan  ini,  wajib  pajak  jadi  melaporkan  pajaknya  dengan  benar. Mungkin  kita  belum  bisa  mengukur  secara  persis  karena  pengolahan  dan pemanfaatan  data  masih  terus  dilakukan”.  (Wawancara  12  Desember,  2018, pukul 15.30)
Berdasarkan  wawancara  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  dengan  adanya kebijakan  keterbukaan  data  perbankan  ini  secara  tidak  langsung  dapat  meningkatkan kepatuhan  pajak,salahsatu  buktinya  dengan  meningkatnya  penerimaan  pajak.  Dengan adanya  kebijakan  ini  wajib  pajak  didorong  untuk  menyerahkan  data  keuangannya melalui pelaporan data nasabah oleh perbankan.

## Faktor Penghambat dan Pendorong Kebijakan
Faktor pendukung dari kebijakan ini adalah adanya dukungan dari pihak yang berkuasa  yang  mempengaruhi  implementasi  meliputi  penyediaan  sumber  keuangan dalam  implementasi  kebijakan,  pemimpin  yang  melibatkan  hubungan  dengan  badan legislatif,  kepala  pemerintahan,  lembaga-lembaga  lain.  Dukungan  ini  dijelaskan Soupani Pelaksana Direktorat TPB dalam wawancara di bawah ini:
“Dari  kementerian,  dari  DPR,  dengan  adanya  undang-undang  ini  mendukung ya dengan terbitnya Perppu No 1 tahun 2017 dan pengesahan UU No 9 Tahun 2017” (Wawancara pada tanggal 10 Desember 2018 pukul 13.00)
Adanya  undang-undang  yang  berarti  bahwa  kebijakan  ini  didukung  oleh sebagian  besar  para leader dan  lembaga  legislatif.  Bawono  Kristiaji  menyampaikan bahwa  kesetujuannya  terhadap  kebijakan  ini  karena  saat  ini  dinilai  waktunya  untuk mendobrak kerahasiaan yang selama ini menghambat penerimaan pajak.
“Saya  secara  garis  besar  mendukung  dengan  adanya  kebijakan  ini.  Informasi keuangan, selama ini informasinya dikuasai  oleh lembaga keuangan. Kalau di Indonesia  di  UU  KUP  Pasal  35  berarti  hanya  bisa  informasi  perbankan diberikan kepada otoritas pajak dalam konteks tertentu. Pertama by on request menteri  keuangan,  dalam  konteks  pemeriksaan,  penyidikan,  dan  penagihan. Dengan  adanya  peran  vital  data,  itu  masih  sangat  terbatas.  Jika  kita  melihat, ada  Perppu  1  ini  merupakan  hal  yang  sangat  penting  untuk  mendongkrak penerimaan  pajak  di  Indonesia.  Ini  secara ngga langsung  mendobrak kerahasiaan yang selama ini otoritas tidak bisa mengakses. Dengan UU itu kita sudah  memiliki tools atau  legal  basisnya.  Serupa  dengan  negara-negara  lain yang sudah memiliki kebijakan tersebut sejak lama dalam mengakses lembaga keuangannya” (Wawancara pada 5 Desember 2018 pukul 15.00)
Berdasarkan  wawancara  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  pihak  konsultan  yang diwakili  oleh  DDTC  menyampaikan  bahwa  mendukung  kebijakan  keterbukaan  akses data perbankan ini. Karena, sebelum adanya Undang-undang Nomor 9 tahun 2017,
permintaan data nasabah kepada perbankan masih by request dengan melalui Menteri Keuangan,  serta  tujuan  yang  masih  terbatas  yaitu  penagihan,  penyidikan,  dan pemeriksaan.
Faktor  legal  dan  pengawasan  menjadi  faktor  pendukung  kebijakan.    Hal  ini disampaikan  Aghapilaksono  sebagai  Pelaksana  Subdit  KUP  dan  PPSP  Dit  PP1  DJP, yang mengatakan:
“Faktor pendukung implementasi ada dua ya, yaitu faktor legal dimana dengan adanya UU 9/2017 sebagai legal basis merupakan aspek pendorong seseorang untuk  lebih  patuh  terhadap  perpajakan.  Dan  juga  pengawasan  dari  DJP  yang tentunya akan lebih komprehensif didukung dengan data tax amnesty .”
Berdasarkan  wawancara  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  legal  yang  berupa Undang-undang Nomor 9 tahun 2017 menjadi faktor pendukung karena menjadi legal basis agar wajib pajak lebih  patuh  dalam  pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Dan juga adanya pengawasan DJP akan membuat pelaksana menjadi komperhensif.
Faktor penghambat implementasi kebijakan keterbukaan akses data perbankan meliputi  (i)  Sistem  teknologi  informasi  yang  belum  mencukupi.  Hasil  wawancara  di lapangan  kepada  DJP  menyebutkan  bahwa  faktor  penghambat  yang  paling  banyak pada  implementasi  kebijakan  keterbukaan  akses  data  perbankan    adalah  faktor  IT. Pelaksanaan  di  lapangan,  terdapat  permasalahan  yang  dialami  oleh  DJP  maupun perbankan.  Hal  ini  disampaikan  Mohammad  Gunadi,  Pelaksana  Subdit  Peraturan Subdit Peraturan KUP & PPSP:
“Permasalahan secara teknis jelas ada. Teknisnya, yaitu IT-nya. Pelaporannya kan elektronik,  ada trouble ketika  mereka  (lembaga  keuangan)  ya  perbankan sudah  membuat  format  elektroniknya.  Ternyata  ketika  di submit ngga masuk. Jadi harus ada yang dibetulkan secara manual. Selain itu, datanya kan juga data pusat,  maka  istilahnya  impor  dari excel ,  di create ke  CSV,  nanti  bentuknya bukan excel lagi.  Proses  pemindahan  dari excel ke  CSV  sering ngga  smooth . Kadang  ada  perbedaan  fomat  yang  berbeda  sedikit,  termasuk  koma,  titik  saja sudah [berpe]ngaruh.” (Wawancara 30 November 2018 pukul 13.00)
Berbagai  kesulitan  teknis  dapat  terjadi  berupa trouble saat  pelaporan  data nasabahnya,  terdapat  perbedaan  format  pelaporan  sehingga  terjadi  eror  jika  disubmit. Adanya  kesulitan  teknis  akibat  implementasi  kebijakan  karena  banyaknya  data  yang terkumpul  juga  dinyatakan  Aghaphilaksono,  Pelaksana  Subdit  Peraturan  Subdit Peraturan KUP dan  PPSP:
“Sebenarnya masalah kebanyakan dari implementasi kebijakan ini adalah letak teknisnya.  Karena  ini kan IT,  dengan  kumpulan  data  yang  banyak.  Lembaga keuangan  merasa  kok  jadi  repot  dengan  adanya  kewajiban  pelaporan,  karena memang dulu belum terlalu settle dengan sistemnya. Pada waktu impor ke csv mereka  terkadang  beda  format  jadi error .    Selain  itu  identifikasi  LJK  di lapangan, kalau bank mereka pasti comply. Nah, kalau BPR, BPD, KSP, dana perkreditan,  mereka  wajib  lapor  sepanjang  memenuhi treshold .  Cuma  mereka kan belum tahu (kurang info). Nah, dari sanalah identifikasi di lapangan harus dilakukan.  DJP  harus  menyisir  kondisi  dan  keberadaan  LJK”.  (Wawancara pada tanggal 30 November 2018 pukul 13.00).
Berdasarkan  wawancara  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  kesulitan  teknis  yang dialami  DJP  adalah  selain  terkendala  faktor  IT  dengan  segala  detail  dan konsekuensinya  Permasalahan  juga  ada  pada  kurangnya  sosialisasi  kepada  lembaga keuangan lainnya karena selama ini dinilai hanya menjangkau lembaga keuangan dan perbankan  yang  besar  saja.  Selain  faktor  teknis  yang  dialami  oleh  DJP,  faktor  teknis juga  terjadi  pada  pihak  perbankan.  Hal  tersebut  disampaikan  Yuandri  sebagai  Ketua Pengawas Perpajakan Perbanas dalam petikan wawancara berikut ini:
“Pertama  perbankan  harus  menyiapkan  sistem  pelaporannya.  Harus  bisa menyiapkan  infrastruktur  untuk  menyaring  kriteria-kriteria  yang  diinginkan oleh  kebijakan  Undang-undang  dan  PMK  itu.  Itulah,  pasti  jadi cost buat  kita.
Dan  pelaporannya  sendiri  kan  ada  standarnya,  jadi  ya  harus  disamakan formatnya  dengan  yang  diinginkan  oleh  DJP,  beberapa  kali  terjadi  ya,  karena kalau  ada  sedikit  saja  kesalahan  sudah  pasti  tidak  terbaca,  dan  harus  buat ulang” (Wawancara pada tanggal 19 November 2018 pukul 12.00).
Selain  faktor  teknis,  DJP  juga  masih  perlu  menyosialisasikan  dan mengidentifikasi keberadaan lembaga keuangan lainnya termasuk BPR, KSP, dan lain- lain.  karena  hingga  saat  ini  info  masih  berada  pada  lembaga  keuangan  besar  di Indonesia.  Kuantitas  dan  Kualitas  SDM  DJP  yang  mengalami  kekurangan. Berdasarkan  wawancara  kepada  Namun  ternyata  jumlah  SDM  yang  ada  sekarang masih memiliki kekurangan dari segi kualitas juga kuantitas. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara dengan Mohamad Gunadi dari PP1 DJP:
Memang  dari  segi  SDM  kita  kurang.  DJP  ini mainset nya  sedang  bergeser  ke elektronik  semua  Jadi  pembayaran  sudah  elektronik,  pelaporan  juga  sudah elektronik Nanti ke depannya permohonan juga elektronik. Ke depan nanti kita nggak ada  tempat  tempat  pelayanan  terpadu  lagi.  Semua by elektronik.  Nanti pengawasan  dan  konsultasi,  penagihan  dan  pemeriksaan  itu  nanti  langsung berhubungan dengan wajib pajak. Intinya ngga ada tempat pelayanan lagi. Tim IT  kita  sedang  sibuk banget .  Yang  dulu  aplikasi  manual  dibuat  elektronik Kalau  perbandingan  dengan  negara  lain,  di  Australia  itu  jumlah  karyawannya 16 ribu karyawan, bagian IT itu 850 sekitar 10%. Belanda karyawannya sekitar 24  ribu,  bagian  IT  itu  3.500  [orang],  lebih  dari  10%.  Kalau  Indonesia, karyawan  IT  350  orang  dengan  total  pegawai  42  ribu.  Jadi  kecil banget. Kita sedang  bergeser  ke  elektronik,  makanya  IT-nya  diperkuat.  Rencananya  akan ada  penambahan  sekitar  300-500  [orang]  untuk  IT.  (Wawancara  pada  tanggal 30 November 2018 pukul 13.00)
Berdasarkan  diskusi  di  atas  maka  kuantitas  pegawai  IT  di  Indonesia  masih sangat terbatas dibandingkan dengan Australia dan Belanda. Jumlah pegawai IT yang hanya sebesar sebanyak 0,83% dari 42.000 karyawan  merupakan jumlah yang  sangat sedikit  mengingat  tahun  2019  sudah  memasuki  tahun  keterbukaan  informasi,  yang menuntut implementasi kebijakan sudah menggunakan IT.

## KESIMPULAN
Berdasarkan diskusi dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut.  Pertama,  terdapat  dukungan  implementasi  kebijakan  keterbukaan  akses  data perbankan  dalam  meningkatkan tax  compliance di  Indonesia  berupa  terbitnya  UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan. Adanya berbagai dukungan disebabkan kebijakan ini dipandang mempunyai peran sangat penting bagi perpajakan di  Indonesia.  Kedua,  implementasi  kebijakan  keterbukaan  data  perbankan  dalam meningkatkan tax  compliance di  Indonesia,  meliputi  kesediaan  kelompok  sasaran mematuhi  output  kebijakan,  dalam  hal  ini  pelaporan  data  nasabah  oleh  perbankan kepada  DJP . Ketiga    kebijakan  keterbukaan  akses  data  perbankan  tidak  menghambat atau  menurunkan  jumlah  rekening  dan  simpanan  di  bank.  Keempat,  terdapat  kendala teknis baik oleh DJP dan Perbankan, terutama di tahun pertama.
Faktor penghambat  utama pada implementasi kebijakan ini adalah faktor  IT. Selain  itu,  walaupun  implementasi  kebijakan  ini  didukung  banyak  kalangan,  namun masih  ada  penolakan  dari  beberapa  kalangan  di  awal  munculnya  aturan.  Faktor penghambat  lainnya  adalah  dalam  implementasi  kebijakannya  DJP  mengalami keterbatasan sumber daya finansial untuk mengolah data dengan cepat, sehingga harus dilakukan  secara  bertahap,  selain  kekurangan  kuantitas  dan  kualitas  sumber  daya manusia.    Kurangnya  sosialisasi  dan  identifikasi  keberadaan  lembaga  keuangan lainnya termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan lain-lain  karena  hingga  saat  ini  informasi  kebijakan  ini  dinilai  masih  berada  pada lembaga  keuangan  besar  di  Indonesia.  Perbankan  menemui  kesulitan  karena  adanya perubahan  kebijakan  keterbukaan  data  perbankan  ini  pada  saat  awal  sebelum pelaporan, sehingga menambah cost bagi pihak perbankan untuk mempersiapkannya.

## SARAN
Perlu menyegerakan proses pengolahan data hasil  dari kebijakan keterbukaan akses  data  perbankan  agar  dapat  dimanfaatkan  untuk  identifikasi  kepatuhan  wajib pajak. Selain itu, perlu terus menggencarkan sosialisasi kepada lembaga jasa keuangan terkait  kebijakan  ini  agar  lembaga  keuangan,  termasuk  perbankan,  mengetahui  dan dapat melaksanakan dengan baik. Perlu juga melakukan kajian kembali terkait aturan pelaporan  perbankan  yang  wajib  untuk  melaporkan  data  nasabah,  termasuk  aturan treshold dari Rp 200 juta menjadi Rp 1 milyar.

## DAFTAR PUSTAKA
Darussalam, B., Bawono, K., & Deborah. (2014). Akses Data Perbankan untuk Tujuan Perpajakan: Keseimbangan antara Hak-Hak Wajib Pajak dan Penggalian Potensi Pajak-Studi  Komparasi.  DDTC  Working  Paper,  Tax  Law  Design  and  Policy Series.
Direktorat Jendral Pajak. (2018). Laporan Kinerja Dirjen Pajak 2018.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2018). Laporan  Kinerja  Kementrian Keuangan Tahun 2018. Jakarta: Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Mengejar Lompatan Rasio. Media Keuangan Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal , 14 (138), 1-53. Lembaga Penjamin Simpanan. (2018). Distribusi Simpanan Bank Umum Periode Nopember  2018:  Transform  to  Excellence .  Diperoleh  pada  10  Oktober  2018 https://www.lps.go.id
Marsuni.  (2006). Hukum  dan  Kebijakan  Perpajakan  di  Indonesia. Yogyakarta:  UII Press.
Mattijs,  A.,  &  Kommer,  V.  V.  (2011). Handbook  for  Tax  Administrations: Organizational  Structure  and  Management  of  Tax  Administrations. Netherlands: Netherlands.
Miles, M., & Huberman, M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.
OECD. (2014). Tax Complience by Design, Achieving Improved SME Tax Compliance by Adopting a System Perspective. OECD: OECD Publishing. OECD. (2016). Survei Ekonomi Indonesia. Inggris: OECD. OECD.  (2018). Tax  Transparency  2018:  Report  on  Progress .  Diperoleh  pada  02 Januari 2019 dari http://www.oecd.org/tax/global-forum-annual-report-2018. Peraturan  Kementerian  Keuangan  (PMK)  19/PMK.03/2018  tentang  Petunjuk  Teknis Mengenai  Akses  Informasi  Keuangan  untuk  Kepentingan  Perpajakan.  (2018). Indonesia.
Rosdiana,  H.,  &  Rianto,  E.  S.  (2012). Pengantar  ilmu  Pajak,  Kebijakan  dan Implementasi di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Jakarta. Subarsono,  A.G.  (2005). Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep,  Teori,  dan Aplikasi .Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Supadmi,  N.L.  (2009).  Meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  melalui  Kualitas Pelayanan. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 4 (2), 1-14.
Undang-undang  Nomor  9  tahun  2017  tentang  Akses  Informasi  Keuangan  untuk Kepentingan perpajakan. (2017). Indonesia.
Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. (1998). Indonesia.
Wahab,  A.  (2008). Analisis  Kebijakan  dari  Formulasi  ke  Implementasi  Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.