## Sengketa Laut Tiongkok Selatan: Ancaman Bagi Komunitas Keamanan ASEAN?

## Agus Haryanto dan Arief Bakhtiar D.
Universitas Jenderal Soedirman dan Universitas Gadjah Mada

## ABSTRAK
Perbedaan  sikap  diantara  negara  ASEAN  seringkali  disebut  sebagai  titik kegagalan  pembentukan  Komunitas  Keamanan.  Tulisan  ini  menelaah  lebih jauh  mengenai  komponen  pembentuk  Komunitas  Keamanan  dalam  konteks sengketa  LTS.  Menggunakan  argument  Karl  Deutch  yang  menyatakan  ada tiga  hal  yang  perlu diperhatikan  dalam  membentuk masyarakat  keamanan, yaitu  (1)  para  pembuat  kebijakan  dan  masyarakat  berhenti  merenungkan kemungkinan perang (2) negara berhenti mengalokasikan sumber daya untuk membangun kemampuan militer yang ditujukan kepada negara lain dan (3) ada  penerimaan  dan  kepatuhan  yang  ketat  terhadap  aturan-aturan  dan perjanjian  tertentu  bila  tujuan  kolektif  unit-unit  tidak  selaras.  Tulisan  ini berargumen  bahwa  ketiga  komponen  pembentuk  Komunitas  Keamanan terganggu  ketika  ASEAN  menghadapi  sengketa  LTS.  Pertama,  mengganggu upaya  penyebaran  norma-norma  ASEAN.  Kedua,  mengganggu  upaya mekanisme  pencegahan  konflik.  Ketiga,  menghambat  ikatan  kepercayaan diantara anggota ASEAN.
Kata-Kata  Kunci :  Sengketa,  Laut  Tiongkok  Selatan,  ASEAN,  Komunitas Keamanan.
A  lack  of  unity  among  ASEAN  members  often  referred  as  failure  of  security commmunity progress in ASEAN. This research analyzes three components of security  community  in  the  context  of  the  South  China  Sea  dispute.  In accordance  with  Karl  Deutch’s  security  community  theory,  there  are  three things that considered to build security community: (1) talks about possibility of  war;  (2)  the  allocation  of  resources  to  build  military  power,  and  (3) acceptance and obedience to certain rules and agreements. This paper argues that South  China  Sea  dispute  interfered  ASEAN to  build security  community. First,  the  issue  disrupts  efforts  to  spread  ASEAN’s  norms.  Secondly,  the situation  has  interfered  conflict  prevention.  Third,  the  differences  attitude  of ASEAN members caused difficulty to establish a conflict resolution mechanism within ASEAN.
Keywords : Conflict, South China Sea, ASEAN, Security Community.
Klaim  tumpang  tindih  kedaulatan  di  Laut  Tiongkok  Selatan  (LTS) 1 belum  memperlihatkan  situasi  yang  akan  berakhir.  Selama  lebih  dari satu  dekade,  pemberitaan  di  media-media  memperlihatkan  situasi memanas yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan. Sedikitnya enam pihak terlibat  langsung,  yaitu  Tiongkok,  Taiwan,  Vietnam,  Filipina,  Malaysia, dan Brunei Darussalam. 2 Pemberitaan-pemberitaan di media selama ini cenderung  menonjolkan  sengketa  perlombaan  dan  kekuatan  militer antara  Tiongkok,  Filipina,  dan  Vietnam  di  kawasan  tersebut,  misalnya dengan  menyelenggarakan  latihan  militer  dan  membangun  basis-basis militer  yang  dilihat  sebagai  pamer  kekuatan.  Ketiga  negara  tersebut bahkan  saling  melakukan  provokasi  melalui  media  massa  di  negara masing-masing.  Yang  membuat  sengketa  Laut  Tiongkok  Selatan menarik adalah bahwa konflik ini bersamaan dengan dua perkembangan dunia  terakhir.  Pertama,  kekuatan  Tiongkok  yang  semakin  disegani dunia,  terutama  dibidang  kemajuan  ekonomi.  Kedua,  peralihan kebijakan  luar  negeri  Amerika  Serikat  menjadi  ―high-profile intervention‖  di  kawasan  Pasifik.  Selain  Tiongkok  dan  AS,  India  dan Australia  juga  sangat  mungkin  terlibat  dalam  pusara  konflik.  Melihat beberapa  perkembangan  dan  fenomena  itu,  Laut  Tiongkok  Selatan diperkirakan akan menjadi salah satu pusat konflik pasca-Perang Dingin (Acharya 2009, Kaplan 2011, dan Minsky 2015).
Dengan  rawannya  situasi  di  LTS  tersebut,  penelitian  ini  menjawab pertanyaan  mengenai  mengapa  sengketa  LTS  menjadi  ancaman terhadap Komunitas Keamanan ASEAN 2015. Penulis berargumen, ada tiga hal yang menyebabkan sengketa LTS berpotensi menjadi ancaman yang  serius  bagi  Komunitas  Keamanan  ASEAN.  Pertama,  masih  ada negara-negara yang memiliki dan memilih reaksi dengan mempertimbangkan kekuatan militer yang dikhawatirkan akan menuju kemungkinan perang bersama. Kedua, ASEAN tidak mampu mencegah Filipina dan Vietnam untuk mengerahkan kekuatan, yang dikhawatirkan akan  mengarah  kepada  perlombaan  senjata  atau  kemampuan  militer yang ditujukan kepada satu sama lain. Ketiga, pihak-pihak yang terlibat langsung  tidak  mematuhi  tata  norma  perilaku  yang  berlaku  di  wilayah
1 Istilah China sesuai dengan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967  tanggal  28  Juni  1967  dimana  istilah  "Tiongkok  atau Tionghoa"menjadi  "Tjina"  (Cina).  Dengan  demikian,  istilah  South  China  Sea diterjemahkan  dalam  bahasa  Indonesia  sebagai  Laut  China  Selatan.  Namun, sejak  lahirnya  Keputusan  Presiden  (Keppres)  Nomor  12  Tahun  2014,  istilah China kembali menggunakan istilah Tionghoa atau Tiongkok.  Keppres tersebut mencabut yang mencabut Surat Edaran Ampera.
2 Penulis tidak memakai kata ―pihak‖ dan bukan ―negara‖ karena adanya ―One- China  Policy‖  dalam  masalah  penyebutan  terhadap  Taiwan.  Indonesia mengakui  ―One-China  Policy‖  dan  tidak  menganggap  Taiwan  sebagai  negara tersendiri.
Laut  Tiongkok  Selatan.  ASEAN  juga  gagal  bermufakat  untuk  satu pendapat mengenai kode tata perilaku di LTS dan pemberian sanksi bila terjadi  suatu  insiden.  Dengan  demikian,  sulit  membayangkan Komunitas Keamanan ASEAN terwujud dalam waktu dekat.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  historis.  Kualitatif historis  adalah  pendekatan  metodologis  yang  meletakkan  kualitatif maupun  pengukuran  kuantitatif  dan  menggunakan  dokumen  historis atau intepretasi sejarawan untuk menggunakan dan menguji teori (Thies 2002, 352). Istilah yang digunakan ini bukanlah untuk menggambarkan pendekatan  baru  dalam  studi  Hubungan  Internasional,  tetapi menekankan pada pendekatan metodologis yang sebenarnya selama ini telah menjadi tradisi dalam keilmuan Hubungan Internasional.
Penelitian ini memanfaatkan fakta sejarah yang digunasesuaikan dengan orientasi  teoritis.  Dalam  desain  penelitian,  peneliti  menggunakan sejarah sebagai informasi dasar. Informasi ini kemudian diolah sebagai data  awal,  kemudian  proses  validasi  dilakukan  dengan  triangulasi  data (Thies 2002, 353). Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini  merujuk  pada  Thies  (2002)  adalah  sebagai  berikut:  Pertama, menyeleksi  sumber.  Sumber  dalam  penelitian  ini  adalah  dokumen negara,  komentar  dan  pendapat  pelaku  diplomasi,  pendapat  para  ahli, dan  dokumen  cetak  maupun  elektronik  yang  tidak  berasal  dari pemerintah.  Kedua,  menentukan  sumber  utama.  Sumber  utama  dalam penelitian  ini  adalah  pelaku  diplomasi,  dokumen  resmi  pemerintah berkaitan  dengan  LTS.    Untuk  mendapatkan  informasi  ini,  penulis melakukan kajian di perpustakaan Ali Alatas Kementerian Luar Negeri dan  melakukan  wawancara  dengan  diplomat  senior  dan  ahli.  Ketiga, menentukan  sumber  sekunder.  Sumber  sekunder  dari  penelitian  ini adalah dokumen cetak maupun elektronik yang dapat digunakan untuk mengkonfirmasi  sumber  utama.  Untuk  validasi  data,  penelitian  ini menggunakan  strategi  men-triangulasi  ( triangulated )  sumber–sumber data  yang  berbeda  dengan  memeriksa  bukti–bukti  yang  berasal  dari sumber  tersebut  dan  menggunakannya  untuk  membangun  justifikasi tema–tema secara koheren.

## Komunitas Keamanan sebagai Kerangka Teori
Penelitian  ini  menggunakan  komunitas  keamanan  sebagai  dasar kerangka  teori.  Kajian  teori  mengenai  komunitas  keamanan  tercatat pertama kali ditawarkan oleh Karl Deutsch. Menurut Deutsch (1961),
―A  security  community  is  considered  to  be  a  group  which  has become integrated, where integration is defined as the attainment of  a  sense  of  community  accompanied  by  formal  and  informal institutions  and  practices,  sufficiently  strong  and  widespread  to
assure  peaceful  change  among  members  of  a  group  with reasonable certainty over a long period of time.‖
Dengan  demikian,  komunitas  keamanan  memiliki  beberapa  poin berikut:  (1)  dibentuk  oleh  dua  atau  lebih  unit  politik,  (2)  memiliki banyak transaksi dan interaksi yang terus-menerus, (3) bertujuan untuk menjamin  perdamaian  di  antara  sesama  anggota  dalam  waktu  yang lama,  dan  (4)  tercapainya  integrasi  berupa  ― we  feeling ‖  di  antara  para penduduk.
Deutsch  kemudian  membagi  komunitas  keamanan  menjadi  dua  tipe (Luhulima et.al. 2008, 74). Tipe pertama adalah Amalgamated Security Community (ASC).  Tipe  ini  terjadi  ketika  dua  unit  atau  lebih  yang independen  bergabung  membentuk  suatu  pemerintahan  yang  lebih besar. Tipe kedua adalah Pluralistic Security Community (PSC). Tipe ini terjadi  ketika  unit-unit  ini  membentuk  suatu  institusi  bersama  yang independen  secara  politik  dan  hukum.  Luhulima  et.al.  (2008,  76-77) menulis  bahwa  ASEAN  merupakan  contoh  dari  PSC  dan  bisa dikategorikan sebuah komunitas keamanan yang longgar.

## Sengketa Laut Tiongkok Selatan dan Dinamika Intra-ASEAN
Keenam  pihak  yang  terlibat  klaim  di  LTS  memiliki  klaim  yang  saling tumpah  tindih.  Tiongkok,  Taiwan,  dan  Vietnam  cenderung  melakukan klaim wilayah terhadap seluruh Kepulauan Spratly, sementara Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam hanya menuntut sebagian pulau-pulau dari kepulauan tersebut (lihat Tabel 1).
Tabel 1. Tahun Rilis Peta dan Wilayah Klaim
AKTOR MERILIS PETA WILAYAH KLAIM Tiongkok 1947 Kep. Spratly & Paracel Taiwan 1947 Kep. Spratly & Paracel Vietnam 1976 Kep. Spratly & Paracel Filipina 1978 60 pulau, karang, dan atol Malaysia 1979 11 pulau, karang, dan atol Brunei Darussalam — 1 karang (Louisa Reef)
(Chi-Kin Lo 1989; Asnani & Rizal Sukma 1997; Dam 2010; Djalal et.al., 1995)
Dasar  klaim  keenam  negara  berbeda  satu  sama  lain.  Empat  negara melakukan klaim atas dasar historis, yaitu Tiongkok, Taiwan, Vietnam, dan  Filipina.  Kalau  diamati,  keempat  negara  inilah  yang  selalu  saling provokasi dan terlibat insiden-insiden  di LTS. Selain itu, empat negara melakukan  klaim  atas  dasar  UNCLOS  1982.  Meskipun  ada  beberapa
mekanisme  dalam  UNCLOS,  hal  ini  sulit  dilakukan  karena  dua  pihak lain,  yaitu  Tiongkok  dan  Taiwan,  tidak  melakukan  klaim  atas  dasar UNCLOS. Taiwan juga tidak meratifikasi UNCLOS.
Mengenai  kepentingan  negara-negara  anggota  ASEAN  yang  berkaitan dengan  LTS,  penulis  membaginya  dalam  dua  kelompok.  Kelompok pertama, pihak atau negara-negara pesisir yang terlibat klaim langsung, seperti  Filipina,  Vietnam,  Malaysia,  dan  Brunei  Darussalam.  Pihak- pihak  tersebut  memiliki  kepentingan  kedaulatan  dan  kepentingan ekonomi.  Kepentingan  kedaulatan  membuat  negara-negara  tersebut enggan  menyerahkan  wilayah  yang  mereka  klaim  di  LTS.  Mereka berusaha menduduki wilayah tersebut, bila perlu dengan menempatkan kekuatan  militernya  (Djalal  2015).  Sementara  dalam  hal  kepentingan ekonomi,  seperti  hasil  penelitian  International  Crisis  Group  (2012), klaim  yang  seringkali  berujung  kepada  konfrontasi  kecil  tersebut rupanya berjalan seiringan dengan kebutuhan dan penurunan ekonomi dalam  negeri  di  negara-negara  pengklaim.  Di  Vietnam,  harga-harga bahan  pokok  semakin  tinggi,  mata  uang  melemah,  dan  lowongan lapangan  kerja  yang  stagnan,  membuat  negara  itu  memiliki  legitimasi untuk menengok dan memanfaatkan potensi sumber daya di LTS.
Pada tahun 2007, pemerintah Vietnam mengeluarkan Strategi Maritim 2020 yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  hasil  ekonomi  dari  sektor maritim, terutama dari minyak dan gas, dari 48 persen GDP pada tahun 2005  ke  55  persen  GDP  pada  tahun  2020.  Pada  tahun  2010,  sektor industri  perikanan  Vietnam  menjadi  lumbung  pendapatan  negara dengan  menempati  urutan  kedua  terbesar  perdagangan  luar  negeri sebesar 7 persen dari total pendapatan ekspor sejumlah 71,6 juta dollar AS.  Sementara  Filipina  mengalami  penurunan  FDI  ( Foreign  Direct Investment ) yang sangat signifikan sampai 31 persen dari Februari 2011 ke Februari 2012. Filipina juga mengalami peningkatan defisit anggaran dan  perdagangan  besar.  Dengan  menguasai  sumber  daya  alam  di  LTS, negara-negara  tersebut  berharap  dapat  terus  menumbuhkan  ekonomi dalam negerinya.
Kelompok  kedua,  negara-negara  pesisir  Asia  Tenggara  yang  memiliki kepentingan besar, yaitu Indonesia dan Singapura.  Negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand, Myanmar, Kamboja, dan Laos tidak secara kuat terlibat dalam sengketa LTS meskipun ikut menandatangani DOC.  Masih  menjadi  pertanyaan  di  kalangan  pengamat  hubungan internasional,  termasuk  Prof.  Hasjim  Djalal,  apakah  negara-negara  ini bisa digolongkan sebagai pihak yang terlibat. Namun, menurut penulis, minimal negara-negara ini memiliki kepentingan atas stabilitas kawasan yang  bisa  berakibat  pada  ekonomi  dalam  negeri  tiap-tiap  negara. Perbedaan  kepentingan  ini  nantinya  yang  turut  menentukan
pernyataan,  sikap,  atau  perilaku  negara  anggota  ASEAN  terhadap sengketa LTS.

## Implikasi Terhadap Komunitas Keamanan ASEAN
Menurut Karl Deutsch (dalam Holsti 1988), setidaknya ada tiga hal yang perlu dilihat di antara negara-negara yang ingin membentuk masyarakat keamanan. Pertama, para pembuat kebijakan dua unit politik atau lebih dan  masyarakat  pada  umumnya  berhenti  merenungkan  kemungkinan perang bersama. Kedua, dua negara atau lebih berhenti mengalokasikan sumber  daya  untuk  membangun  kemampuan  militer  yang  ditujukan kepada  satu  sama  lain.  Ketiga,  ada  penerimaan  dan  kepatuhan  yang ketat terhadap aturan-aturan dan perjanjian tertentu bila tujuan kolektif unit-unit  tidak  selaras.  Tiga  hal  itulah  yang  mampu  menciptakan Komunitas  Keamanan  ASEAN  yang  ditargetkan  tercapai  pada  2015. Berikut bagan alur pemikiran tersebut:

## Pembicaraan Kemungkinan Perang
Selama  ini,  negara-negara  yang  terlibat  klaim  langsung  telah mengadakan  kerja  sama  bilateral.  Namun,  pertemuan  mengenai  kerja sama  tersebut  diikuti  oleh  berbagai  pernyataan  yang  memanaskan situasi dari pejabat dan rakyat dari negara-negara yang bersengketa. Di antara  negara-negara  ASEAN,  Filipina  dan  Vietnam  merupakan  dua negara  yang  paling  keras  mengemukakan  mengenai  kemungkinan perang. Misalnya, dalam pidato peringatan kemerdekaan Filipina ke-115 pada  tanggal  12  Juni  2013,  Presiden  Benigno  Aquino  III  menegaskan
DINAMIKA INTRA- ASEAN KOMUNITAS
KEAMANAN ASEAN  Para  pembuat  kebijakan  dan  masyarakat berhenti  merenungkan  kemungkinan  perang bersama.
 Negara-negara berhenti mengalokasikan sumber  daya  untuk  membangun  kekuatan militer yang ditujukan satu sama lain.
 Terdapat penerimaan  dan  kepatuhan terhadap aturan-aturan dan perjanjian tertentu.

## SYARAT UTAMA

## Gambar 1. Menuju Komunitas Keamanan
ASEAN 2015
bahwa  Filipina  tidak  akan  surut  menghadapi  hal-hal  yang  mengancam kedaulatan  dan  teritorial  Filipina,  termasuk  jika  harus  berhadapan dengan Tiongkok.
Komentar-komentar  pejabat  tersebut  secara  umum  mengindikasikan adanya bahaya militer dan perang yang mungkin terjadi di masa depan. Dalam  prakteknya,  Vietnam  dan  Filipina  melakukan  latihan  militer dengan Amerika Serikat. Perilaku tersebut mencerminkan perilaku yang ―tidak  bersahabat‖  dan  mendapat  reaksi  keras  dari  Tiongkok.  Pada tanggal  13  Juni  2011,  misalnya,  ketika  Vietnam  latihan  militer  dengan amunisi  tajam  di  sekitar  Spartly,  Tiongkok  menanggapi  dengan menyebutnya  ―kekuatan  militer  untuk  melawan  Beijing‖.  Di  sini perkatan  ―kekuatan  militer‖  bahkan  telah  digunakan  untuk  merespon pergerakan negara lain.
Dengan  demikian,  tiga  hal  yang  menyulitkan  pada  poin  pertama  ini adalah  muncul  pernyataan-pernyataan  curiga  dari  elit,  terutama  dari negara kubu pertama, tindakan yang dianggap tidak bersahabat seperti latihan militer, dan demo dari rakyat yang menyuarakan kekerasan dan penggunaan kekuatan militer.

## Perlombaan Senjata
Komunitas  keamanan  tidak  hanya  dilihat  dari  pembicaraan kemungkinan  adanya  perang,  namun  juga  ketiadaan  persiapan  yang signifikan  untuk  berperang.  Perlombaan  senjata,  sebagaimana  yang dituturkan  Barry  Buzan,  adalah  ―self-stimulating  military  rivalry between states, in which their efforts to defend   themselves   militarily cause      them     to     enhance     the     threats     they      pose to  each  other‖ (Acharya  2009,  137-138).  Dari  situ  empat  hal  yang  perlu  diamati. Pertama,  belanja  militer  dari  tahun  ke  tahun.  Kedua,  pendudukan  dan pembangunan instalasi militer di LTS. Ketiga, modernisasi militer.
Mengenai  hal  pertama,  seperti  data  yang  diambil  dari  SIPRI  (2014)  di bawah ini, perkembangan militer negara-negara pengklaim dari ASEAN pasca-penandatanganan  DOC  tahun  2002  sebenarnya  tidak  terlalu signifikan.
Negara Tahun Vietnam Filipina Malaysia Brunei D. 2003 1366 2282 4052 332 2004 1399 2127 3910 262 2005 1459 2145 4183 318 2006 1718 2202 4094 357 2007 2215 2414 4571 370 2008 2183 2391 4674 381 2009 2397 2322 4413 374 2010 2697 2438 3859 391 2011 2675 2417 4587 414 2012 3128 2793 4664 407 2013 3025 3208 4809 402 (SIPRI 2004)
Dari  tabel  di  atas,  negara  yang  belanja  militernya  meningkat  secara pesat  adalah  Vietnam,  yaitu  sekitar  1839  juta  dollar  AS  atau  seratus persen  lebih  dari  tahun  2003  sampai  2013.  Dalam  kurun  waktu  yang sama,  Filipina  meningkat  926  juta  dollar  AS,  Malaysia  757  juta  dollar AS,  dan  Brunei  Darussalam  meningkat  70  juta  dollar  AS.  Data  belanja militer  ini  menunjukkan  bahwa  Vietnam  merupakan  negara  paling agresif  dalam  belanja  militer  sebagai  negara  dengan  belanja  militer terbesar di antara negara-negara pengklaim dari ASEAN.
Kedua, mengenai pendudukan dan pembangunan instalasi militer yang telah  dilakukan  sejak  dahulu.  Meskipun  termasuk  belakangan melakukan  klaim,  sejak  tahun  1961  Filipina  telah  melakukan pendudukan  di  Pulau  Thitu  (Pagasa),  West  York,  Loatia,  dan  Nanshan (Lawak).  Filipina  membangun  instalasi  militer  di  Pulau  Thitu  atau Pagasa,  menempatkan  500  tentara,  dan  dilanjutkan  dengan membangun  landasan  sepanjang  1200  meter  pada  tahun  1982  (Djalal 1995,  41).  Pada  bulan  Juni  1983,  Malaysia  mendaratkan  pasukan militernya di Terumbu Layang-Layang atau Da Hoa Lau, yang terletak di sebelah  utara  negara  Malaysia  bagian  Serawak.  Untuk  memperkuat kendalinya  atas  pulau-pulau  yang  diklaim,  Malaysia  membuat  basis angkatan laut di Sungai Aute, yang terletak di daerah Sibu, Sarawak, dan menempatkan  beberapa  kapal  yang  memiliki  senjata  misil.  Meskipun menyiapkan  militernya,  Malaysia  jarang  sekali  melakukan  provokasi militer dan terlibat pertempuran kecil dengan Tiongkok, Vietnam, atau Filipina  di  LTS.  Pendudukan  dan  pembangunan  instalasi  militer  yang sampai  sekarang  terus  dipertahankan  ini  membuat  potensi  perang  di kawasan sengketa semakin tinggi.

## Tabel 2. Pengeluaran Belanja Militer Negara Pengklaim
(dalam Juta Dollar AS)
Ketiga, modernisasi militer. Filipina, Malaysia, dan Vietnam melakukan modernisasi militer untuk angkatan laut dan penjaga pantainya. Hal ini tidak  lepas  dari  modernisasi  militer  Tiongkok,  meski  Menteri Pertahanan  Tiongkok  Liang  Guanglie  sempat  mengatakan  bahwa Tiongkok tidak ingin mengancam negara mana pun dengan modernisasi militernya.  Dibandingkan  dengan  militer  Tiongkok,  militer  negara- negara  pengklaim  dari  ASEAN  belum  ada  apa-apanya.  Polisi  Laut Vietnam,  semenjak  berpisah  dari  struktur  tentara  pada  tahun  2008, baru  memiliki  1000  personil.  Penjaga  pantai  Filipina  juga  dikatakan kurang  memiliki  pengetahuan  tentang  kelautan  (International  Crisis Group  2012,  19).  Yang  akan  lebih menyulitkan, modernisasi  militer  ini cenderung melibatkan mitra tradisional masing-masing negara. Sebagai contoh, Filipina menganggarkan belanja pertahanan untuk modernisasi militer  sebesar  1,74  miliar  dollar  AS  atau  Rp  17,3  triliun  sampai  tahun 2016  saat  berakhirnya  masa  jabatan  Presiden  Aquino.  Alat-alat  militer Filipina dipasok oleh sekutunya AS dan Jepang, termasuk sistem radar dan  pengembangan  pesawat  mata-mata  (International  Crisis  Group 2012, 18). Seperti yang diberitakan Kompas (2011), hal tersebut diikuti jaminan AS melalui Menlu AS Hillary Clinton yang menegaskan kepada Menlu Filipina Alberto del Rosario  bahwa AS bersedia  mempersenjatai angkatan perang Filipina dengan persenjataan yang lebih modern.
Dengan demikian, meskipun belanja militer negara-negara ASEAN tidak meningkat  terlalu  signifikan,  perkembangan  militer  yang  terjadi  tetap mengkhawatirkan  (Mangindaan  2015).  Sebagaimana  dicatat  oleh Amitav  Acharya  (2009),  Presiden  Filipina  Fidel  Ramos  menyebutnya dengan  ―a  mini-arms  race  of  sorts‖,  sementara  analis  Australia menyebut  apa  yang  terjadi  dengan  suatu  ―slow  motion  arms  race‖. Perkembangan  militer  ini,  bagaimana  pun,  berpotensi  menimbulkan ancaman jangka panjang dan kecurigaan antarnegara di kawasan, serta kontras  dengan  prinsip good-neighbourliness dan  hasrat  untuk mewujudkan stabilitas regional ( status quo).

## Peraturan dan Kepatuhan
Dua  dokumen  penting  ASEAN  yang  terkait  dengan  masalah keamanan adalah  ZOPFAN  dan  TAC.  Dalam  ZOPFAN,  negara-negara  diminta sepakat  untuk  menerima  berbagai  langkah  dan  sikap  untuk  saling menahan diri. Dalam TAC, negara-negara diminta untuk menyelesaikan masalah  dengan  cara  damai.  Untuk  sengketa  LTS,  dokumen  yang  juga penting  adalah  DOC,  yang  dideklarasikan  tahun  2002.  Namun  DOC tidak  mengikat  karena  hanya  berbentuk  deklarasi.  Bentuk  deklarasi hanya  semacam  statemen  politik.  Dalam  pembicaraan  mengenai  DOC, bentuk  deklarasi  tersebut  merupakan  hasil  kompromi,  di  mana sebelumnya  Vietnam  menginginkan  bentuk  kode  dan  Malaysia
keberatan  dengan  bentuk  kode  tersebut.  Bentuk  kode  akan  membuat persetujuan tersebut legal dan mengikat. Namun, atas desakan Vietnam, DOC tersebut kemungkinan akan terus dibicarakan untuk menjadi kode.
DOC  yang  telah  ditandatangani  oleh  sepuluh  negara  ASEAN  dan Tiongkok  berisi  beberapa  pokok  statemen,  diantaranya  bahwa  pihak- pihak  penandatangan  mesti  berkomitmen  terhadap  Piagam  Charter PBB,  UNCLOS  1982,  TAC,  dan  Lima  Prinsip  Hidup  Secara  Damai; menyelesaikan  masalah  dengan  damai  tanpa  kekerasan  melalui konsultasi  dan  negosiasi  bersahabat;  menahan  diri  dari  tindakan- tindakan  yang  dapat  meningkatkan  eskalasi  konflik,  termasuk menambah  kehadiran  wilayah  sengketa.  Namun,  persetujuan  yang berbentuk  deklarasi  tersebut  kurang  dipatuhi.  Terbukti,  berkali-kali terjadi  insiden  yang  melibatkan  dua  negara  anggota  ASEAN,  yaitu Vietnam  dan  Filipina.  Insiden  di  wilayah  sengketa  itu  melanggar deklarasi,  terutama  poin  tanpa  kekerasan  dan  tindakan-tindakan  yang dapat meningkatkan eskalasi konflik.
Sementara  DOC  yang  bersifat  longgar  itu  sering  tidak  dipatuhi,  kini mulai dibahas COC. COC merupakan persetujuan yang bersifat legal dan mengikat. Beberapa pasal, seperti pasal tentang tujuan (dalam pasal 2) dan dasar ketentuan hampir mirip dengan isi DOC (pasal 3). Poin-poin krusial  dalam  COC  menyebutkan  tentang  prosedur  dan  aturan  untuk menuntaskan  insiden  (pasal  6  ayat  2)  serta  mekanisme  penyelesaian sengketa  (pasal  8).    Dalam  Draf  Nol  COC  juga  disebutkan,  COC  tidak boleh  digunakan  untuk  menolak  klaim  pihak  lain  untuk  memperkuat klaim suatu negara di wilayah yang disengketakan (pasal 5). Selain  itu, COC  juga  memerinci  pelarangan  seperti  dilarang  mengarahkan  senjata atau  peluncur  peluru  kendali  ke  arah  pihak  lain,  kecepatan  kapal  dan jarak  aman  antarkapal,  serta  bagaimana  dan  apa  tahapan  yang  perlu dilakukan  bila  ada  kapal  suatu  negara  yang  rusak  di  perairan  sengketa (pasal 6).
Negara-negara  ASEAN  tidak  ingin  COC  menganggu  atau  menghambat kepentingan  mereka.  Tapi  setiap  negara  juga  berkepentingan  agar insiden di LTS tidak terulang terus menerus. Dalam COC, sesuai sifatnya yang  formal  dan  legal,  dicantumkan  bahwa  semua  pihak  harus  secara ketat mematuhi upaya mendorong rasa saling  percaya dan pencegahan insiden.  Di  dalamnya  termasuk  negara-negara  harus  menahan  diri untuk  tidak  menggelar  latihan  militer  di  sekitar  wilayah  sengketa  atau aksi  provokasi  lain  yang  bisa  menimbulkan  ancaman  bagi  negara  lain, juga  dilarang  membangun  pulau  yang  disengketakan.  Oleh  karena  itu, meskipun ada perbedaan pendapat, tidak ada negara yang menolak Draf Nol  yang  diajukan  Indonesia.  Semua  sepakat  bahwa  Draf  Nol  akan menjadi rujukan dalam pembahasan mengenai COC selanjutnya.
Dari  penjelasan  yang  dipaparkan  di  atas,  bagan  menuju  Komunitas Keamanan ASEAN terlihat pada gambar berikut:

## Ancaman Terhadap Komunitas Keamanan ASEAN
Dari  analisis  ketiga  syarat  utama  pembentuk  Komunitas  Keamanan ASEAN  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  terbentuknya  Komunitas Keamanan ASEAN pada tahun 2015 nanti menjadi sebuah tanda tanya besar.  Dalam ASEAN  Security  Communiy  Plan  of  Action yang  telah disusun  ASEAN,  perbedaan  sikap  tersebut  mengganggu  pada  tiga  poin dasar dan penting untuk menuju Komunitas Keamanan ASEAN.
Pertama, mengganggu upaya penyebaran norma-norma ASEAN, seperti prinsip tidak memihak, tidak menggunakan kekerasan, dan tidak saling mengancam menggunakan kekuatan militer. Kedua, mengganggu upaya mekanisme  pencegahan  konflik  agar  semua  pihak  menahan  diri  dari segala bentuk kekerasan. Ketiga, perbedaan sikap tersebut menyulitkan ASEAN  untuk  membentuk  mekanisme  penyelesaian  konflik  yang  jelas dan mengikat untuk memperkuat kepercayaan di antara negara-negara ASEAN.  Hal  ini  semakin  berat  karena  kubu  pertama  yang  tidak  segan menggunakan  militer  dan  kubu  ketiga  yang  tidak  antusias  dalam pembicaraan mengenai LTS belum ada tanda-tanda untuk bekerja sama
Gambar 2. Fakta-Fakta Sengketa Laut Cina Selatan
DINAMIKA INTRA- ASEAN KOMUNITAS KEAMANAN ASEAN
 Vietnam  dan  Filipina  mengirimkan  militernya  di  wilayah  yang  diklaim dan  melakukan  latihan  perang  di  dekat  wilayah  sengketa.  Sering  sekali terjadi  konfrontasi kecil.  Tindakan tersebut  dianggap sebagai  intimidasi dan ancaman oleh Cina, juga sebaliknya.
 Vietnam,  Filipina,  dan  Malaysia  meningkatkan  anggaran  militer  dari tahun ke tahun serta melakukan modernisasi militer. Mereka mendapat bantuan  militer  dari  negara-negara  mitra  seperti  Rusia,  India,  Amerika Serikat, dan Jepang.
 Deklarasi Tata Berperilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan (DOC) tidak ditaati  oleh  negara  yang  terlibat  klaim  langsung.  Draft  Nol  Kode  Tata Berperilaku (COC) dari Indonesia juga belum disepakati.

## FAKTA-FAKTA
aktif  sebagai  satu  kesatuan  ASEAN.  Namun  demikian,  antarnegara anggota  ASEAN  sebenarnya  telah  memiliki  kata  sepakat  untuk  sama- sama  menyelesaikan  masalah  sengketa  LTS  secara  damai.  Pernyataan- pernyataan  keras  pejabat  negara,  kekuatan  militer,  serta  suara-suara keras  masyarakat  yang  sering  muncul  dari  Filipina  dan  Vietnam  lebih ditujukan  kepada  Tiongkok,  bukan  kepada  sesama  anggota  ASEAN. Negara-negara  ASEAN  juga  telah  sepakat  untuk  masuk  pada pembahasan  selanjutnya  mengenai  COC.  Dengan  ini  kita  bisa  melihat bahwa  dinamika  intra-ASEAN  dengan  segala  perbedaan  pandangan  di dalamnya masih mungkin untuk menuju Komunitas Keamanan ASEAN (Djumala 2015).
Di masa depan, ada dua tantangan untuk menuju Komunitas Keamanan ASEAN.  Pertama,  sikap  dan  perilaku  Tiongkok.  Masih  muncul penolakan  keras  dari  Tiongkok  pada  beberapa  hal,  seperti  penerimaan terhadap  COC  yang  bersifat  legal,  rinci,  dan  mengikat.  Tiongkok  pun juga  berhasil  mempengaruhi  Kamboja  dalam  membuat  keputusan- keputusan  penting  saat  Kamboja  memegang  posisi  penting  sebagai ketua ASEAN. Dalam KTT ASEAN ke-22 pada 24 April 2013 di Bandar Seri  Begawan,  Brunei  Darussalam,  Dirjen  Kerjasama  ASEAN Kementrian  Luar  Negeri  Indonesia  Gusti  Agung  Wesaka  Puja mengatakan,  perdamaian  sudah  tekad  dari  semua  negara  ASEAN.  Kita masih  menunggu  apakah  Tiongkok  siap  untuk  bersama-sama  ASEAN membahas  itu.  Mudah-mudahan  tidak  ada  hambatan,  karena  dalam konteks unity ASEAN,  itu  sudah  menjadi  tekad  bersama  untuk memajukan isu Laut Tiongkok Selatan ini  untuk  mencari solusi damai. Selama Tiongkok belum dengan terbuka menerima COC, maka peluang untuk  segera  tercipta  Komunitas  Keamanan  ASEAN  pada  tahun  2015 masih lemah.
Kedua, yang berkaitan dengan jabatan ketua  ASEAN. Pada tahun 2011, Indonesia  yang  menjabat  sebagai  ketua  ASEAN  menjadikan  masalah LTS  sebagai  prioritas  utama  keberhasilan.  Indonesia  sangat  aktif mengusahakan  masalah  ini  di  level  ASEAN,  meskipun  insiden-insiden yang melibatkan militer di kawasan sengketa masih terjadi. Setelahnya, jabatan  ketua  ASEAN  dipegang  oleh  negara-negara  yang  masuk  dalam kubu  yang  tidak  terlalu  antusias  dalam  masalah  sengketa  LTS  karena tidak memiliki kepentingan secara langsung  di wilayah itu. Pada tahun 2012,  Kamboja  sebagai  ketua  ASEAN  ternyata  berhasil  didikte  oleh Tiongkok.  Pada  tahun  2013,  Brunei  Darussalam  yang  menjabat  ketua ASEAN  juga  belum  memperlihatkan  perkembangan  yang  berarti mengenai LTS. Pada tahun 2014, kembali jabatan ASEAN akan dipegang oleh  negara  yang  tidak  menunjukkan  keaktifan  dalam  penyelesaian sengketa LTS, yaitu Myanmar. Hal ini tentunya menarik untuk diamati dan diteliti lebih lanjut.

## Simpulan
Laut  Tiongkok  Selatan  sampai  saat  ini  masih  menjadi  pembicaraan hangat di kalangan pemerhati hubungan internasional. Semenjak tahun 1990-an, ASEAN mulai membahas masalah LTS ini secara lebih dalam. Dalam  akomodasi-akomodasi  yang  dilakukan  ASEAN  itulah  terjadi perbedaan  sikap  negara.  Perbedaan  sikap  negara  anggota  ASEAN yang sangat  beragam  berimplikasi  pada  syarat-syarat  utama  yang  mesti dipenuhi  untuk  menuju  pada  cita-cita  komunitas  keamanan.  Pertama, gagalnya  para  pembuat  kebijakan  dua  unit  politik  atau  lebih  dan masyarakat pada umumnya untuk berhenti merenungkan kemungkinan perang  bersama.  Kedua,  alokasi  dan  modernisasi  kemampuan  militer terus  meningkat,  sehingga  menimbulkan  perlombaan  senjata.  Ketiga, muncul  ketidakpatuhan  terhadap  aturan-aturan  dan  perjanjian  dalam DOC,  yang  berakibat  memperlambat  terbentuknya  aturan  yang  lebih mengikat dan legal seperti COC.
Kemudian,  kondisi di atas berimplikasi pada rencana aksi yang disusun ASEAN  untuk  menuju  Komunitas  Keamanan  ASEAN.  Setidaknya  ada tiga  dasar  penting  yang  terhambat  dalam ASEAN  Security  Community Plan of Action . Pertama, perbedaan sikap itu mengarah pada gangguan penyebaran norma-norma ASEAN, seperti prinsip tidak memihak, tidak menggunakan  kekerasan,  dan  tidak  saling  mengancam  menggunakan kekuatan  militer.  Kedua,  perilaku  yang  ditunjukkan  beberapa  negara mengganggu  upaya  mekanisme  pencegahan  konflik  agar  semua  pihak menahan  diri  dari  segala  bentuk  kekerasan.  Ketiga,  perbedaan  sikap tersebut  menyulitkan  ASEAN  untuk  membentuk  mekanisme penyelesaian  konflik  yang  jelas  dan  mengikat  untuk  memperkuat kepercayaan di antara negara-negara ASEAN.

## Daftar  Pustaka
Buku, Jurnal, dan Dokumen Resmi
Acharya,  Amitav,  2009. Constructing  a  Security  Community  in Southeast Asia: ASEAN and The Problem of Regional Order 2 nd ed. New York: Routledge. Asnani,  Usman  &  Rizal  Sukma,  1997. Konflik  Laut  Tiongkok  Selatan: Tantangan  bagi  ASEAN ,  Jakarta:  Centre  for  Strategic  and International Studies.
Bateman, Sam & Ralf Emmers (eds.), 2009. Security and International Politics  in  the  South  China  Sea:  Towards  a  cooperative management regime , New York: Routledge.
Cipto,  Bambang,  2007. Hubungan  Internasional  di  Asia  Tenggara , Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cooper,  B.  (ed.),  1981. Far  East  Oil  and  Energy  Survey  1981 , Geneva and Dublin: Petroleum Economics and Petroconsultantas. Dam, Syamsumar, 2010. Politik Kelautan , Jakarta: Bumi Aksara. Darmawan,  Arief  B.  2012, Implikasi  Dinamika  Intra-ASEAN  dalam Sengketa  Laut  Cina  Selatan  terhadap  Komunitas  keamanan ASEAN .  Skripsi:  Departemen  Ilmu  Hubungan  Internasional  FISIP UGM.
Deutsch,  Karl  W.  1961. Security  Communities ,  di  dalam  buku  James Rosenau (ed.),  International Politics and Foreign Policy, New York: Free Press. Djalal, Hasjim, 1996. Posisi Negara-Negara Besar Menghadapi Potensi Konflik  di  Laut  Tiongkok  Selatan .  Makalah  penelitian  yang dipresentasikan dalam Forum Dialog Politik dan Keamanan dalam Era Pasca Perang Dingin: Tujuan  dan Fungsinya, Yogyakarta, 7-10 Januari 1996. Djalal, Hasjim, et.al., 1995. Usaha-Usaha Mengalihkan Potensi Konflik di  Laut  Tiongkok  Selatan  Menjadi  Potensi  Kerjasama .  Makalah penelitian Proyek Penelitian dan Pengembangan Politik Luar Negeri Yayasan  Pusat  Studi  Asia  Tenggara  dengan  Badan  Penelitian  dan Pengembangan  Departemen  Luar  Negeri  Republik  Indonesia, Jakarta: Yayasan Pusat Studi Asia Tenggara.
Ellings,  Richard  J.  dan  Sheldon  W.  Simon,  1996. Southeast  Asian Security in the New Millennium, Armonk, New York: M.E. Sharpe.
Emmers,  Ralf,  2000.  ―Maritime  Disputes  in  the  South  China  Sea: Strategic and Diplomatic Status Quo‖, dalam Kwa Chong Guan and John K. Skogan (eds), 2000. Maritime Security in Southeast Asia , New York: Routledge. Gee,  Lim  Teck  dan  Mark  J.  Valencia,  1990. Conflict  over  Natural Resources  in  South-East  Asia  and  the  Pacific ,  Manila:  Ateneo  de Manila University Press. Holsti,  K.  J.,  1988. Politik  Internasional:  Kerangka  untuk  Analisis , Edisi  ke-4  Jilid  2  (terj.  M.  Tahir  Azhary).  Jakarta:  Penerbit Erlangga.
International Crisis Group, 2012. Stirring up the South China Sea (II): Regional Respon-ses .
Lo,  Chi-Kin,  1989. China’s  Policy  Toward  Territorial  Disputes:  The Case  of  the  South  China  Sea  Islands ,  London  and  New  York: Routledge.
Luhulima,  CPF.,  et.  al.,  2008. Masyarakat  Asia  Tenggara  Menuju Komunitas ASEAN 2015. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Roberts,  Christopher,  2010. ASEAN’s  Myanmar  Crisis:  Challenges  to the  Pursuit  of  a  Security  Community ,  Singapore:  Institute  of Southeast Asian Studies. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia , 1997. Sejarah  Diplomasi Republik  Indonesia  dari  Masa  ke  Masa:Buku  IV  A  Periode  1966- 1995  (Masa  Orde  Baru). Jakarta:  Departemen  Luar  Negeri Republik Indonesia.
Departemen Luar Negeri Republik Indonesia , 1998. Sejarah Diplomasi Republik  Indonesia  dari  Masa  ke  Masa:Buku  IV  B  Periode  1966- 1995  (Masa  Orde  Baru). Jakarta:  Departemen  Luar  Negeri Republik Indonesia. Singh, Daljit et.al. (eds.), 2011. Southeast Asian Affairs 2011, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. Storey,  Ian,  2011. Intra-ASEAN  Dynamics  and  the  South  China  Sea Dispute:  Implications  for  the  DoC/CoC  Process  and  ZoPFFC Proposal ,  Makalah  penelitian  dalam  The  Third  International Workshop ―The South China Sea: Cooperation for Regional Security and Development‖, Hanoi, Vietnam, 3-5 November 2011.
Thies,  Cameron  G,  2002. A  Pragmatic  Guide  to  Qualitative  Historical Analysis  in  the  Study  of  International    Relations .  International Studies Perspectives 3: 351-372. Weatherbee, Donald E, 2005. International Relations in Southeast Asia The  Struggle  for  Autonomy ,  Lanham:  Rowman  &  Littlefield Publishers, Inc.
Zhiguo,  Gao,  2005.  ―South  China  Sea:  Turning  Suspicion  into  Mutual Understanding  and  Cooperation‖,  dalam  Saw  Swee-Hock,  Sheng Lijun,  and  Chin  Kin  Wah  (eds),  2005. ASEAN-China  Relations: Realities and Prospects, Singapura: ISEAS Publishing.

## Internet
Buszynski,  Leszek,  2003. ASEAN,  the  Declaration  of  Conduct,  and  the South  China  Sea, Contemporary  Southeast  Asia 25  (3):  343—362 [online] dalam <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&A N=12320688&site=ehost-live> [diakses 25 Februari 2015].
Buszynski,  Leszek. The  South  China  Sea:  Oil,  Maritime  Claims,  and U.S.-China  Strategic  Rivalry . CSIS  Online [online] dalam <http://csis.org/files/publication/twq12springbuszynski.pdf> [diakses 25 Februari 2015].
Gomez E., 2001. Marine Scientific Research in the South China Sea and
Environmental Security . Ocean Development & International Law 32 (2): 205-211 [online] dalam <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&A N=4425178&site=ehost-live> [diakses 25 Februari 2015].
Institute,  S.  I,  2014. Recent  Trends  in  Military  Expenditure .  SIPRI. [online] dalam <http://www.sipri.org/research/armaments/milex/resultoutput/tr ends> [diakses 1 Juli 2014].
Kaplan, Robert D., 2011. The South China Sea is the Future of Conflict . Foreign  Policy  Online .  September/  Oktober  [online]  dalam <http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/08/15/the_south_ch ina_sea_is_the_future_of_conflict?page=0,0> [diakses 25 Februari 2015]. Minsky, Sean, 2015. Crowded Waters: The South China Sea’s Next Big Flashpoint .  [online]  dalam  <nationalinterest.org/feature/crowded- waters-the-south-china-seas-next-big-flashpoint-12184> [diakses
14 Maret 2015].
SIPRI,  2014. Recent  Trends  in  Military  Expenditure [online]  dalam <http://www.sipri. org/research/armaments/milex/ resultoutput/trends>, diakses pada 1 Desember 2014. Chinaschope.  t.t. South  China  Sea  Issue:  The  U.S.  Moves  from Neutrality to High-Profile Intervention [onine] dalam <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&A
N=60307657&site=ehost-live> [diakses 25 Februari 2015].

## Terbitan Berkala – Koran dan Majalah
Pattiradjawane,  René  L,  2012.  ―Konflik  adalah  Pilihan,  Bukan Keharusan‖, Kompas , 7 April, hlm. 8. Sukma,  Rizal,  2012.  ―ASEAN  dan  Sengketa  Laut  China  Selatan‖,
Kompas , 11 April, hlm. 7.
Pattiradjawane,  René  L,  2012.  ―Segregasi  Solusi  Laut  China  Selatan‖,
Kompas , 7 Juli, hlm. 9.
Pattiradjawane, René L, 2012. ―ASEAN Dipecah Belah China‖, Kompas , 18 Juli, hlm. 10.
Dewabrata,  Wisnu,  2012.  ―Indonesia,  ASEAN,  Laut  Tiongkok  Selatan‖,
Kompas , 14 Oktober, hlm. 10.
Oegroseno,  Arif  Havas,  2014.  ―Teka-teki  Laut  Tiongkok  Selatan‖, Kompas , 5 Juli, hlm. 7.