Pengaruh Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolan Keuangan Desa
Di Kecamatan Suak Tapeh
Muhammad Subhan 1 , Ninin Non Ayu Salmah 2 , Emma Lilianti 3 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeristas PGRI Palembang, bahan190498@gmail.com
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeristas PGRI Palembang, nininonayu@gmail.com
3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeristas PGRI Palembang, emmaliliantiok@gmail.com

## ABSTRACT
The reason for this research is to decide on the work of the city authorities, the availability of monetary reports, and the framework of the city's monetary bookkeeping which together impact on the responsibilities of the city's monetary administration. The exploratory technique used is a quantitative strategy, which can be interpreted as a strategy based on positivism's way of thinking, which is used to look at a particular population or test. The type of exploration carried out by the authors in this study is a cooperative which is expected to be able to decide the impact of the work of the city government, the disclosure of financial statements and the framework of the city's financial bookkeeping on the responsibility of the city's financial administration in the Suak Tapeh Region. The information collection strategy used is the Survey/Poll procedure, which is a method of collecting information by providing a set of structured explanations to respondents to answer. The polls are involved by specialists as an examination instrument. The results of the review stated that for testing using a different recurrence investigation using the SPSS rendition 21 program estimate. Based on the results of the ANOVA test, it was obtained that 0.000 < 0.005 and the determined F value was 34.756 > F Table 2.78, so it is very reasonable that H4 is recognized, and it means there is its influence. of X1, X2 and X3 together on Y.
Keywords: City Apparatus Work, Monetary Report Disclosure, City Monetary Bookkeeping Framework, Monetary Administration Responsibilities.

## ABSTRAK
Alasan penelitian ini adalah untuk memutuskan pekerjaan otoritas kota, ketersediaan laporan moneter, dan kerangka kerja pembukuan moneter kota yang secara bersama-sama berdampak pada tanggung jawab administrasi moneter kota. Teknik eksplorasi yang digunakan adalah strategi kuantitatif, yang dapat diartikan sebagai strategi berdasarkan cara berpikir positivisme, yang digunakan untuk melihat suatu populasi atau tes tertentu. Jenis eksplorasi yang dilakukan oleh pencipta dalam penelitian ini adalah koperasi yang diharapkan dapat memutuskan dampak dari pekerjaan pemerintah kota, keterbukaan laporan keuangan dan kerangka pembukuan keuangan kota terhadap tanggung jawab administrasi keuangan kota di Wilayah Suak Tapeh. Strategi pengumpulan informasi yang digunakan adalah prosedur Survey/Poll, yaitu suatu metode pengumpulan informasi yang dilakukan dengan memberikan sekumpulan penjelasan yang tersusun kepada responden untuk dijawab. Jajak pendapat yang terlibat oleh spesialis sebagai instrumen pemeriksaan. Hasil review menyatakan bahwa untuk pengujian menggunakan investigasi kekambuhan yang berbeda menggunakan estimasi program SPSS rendition 21. Berdasarkan hasil uji ANOVA diperoleh bahwa 0,000 < 0,005 dan nilai F yang ditentukan adalah 34,756 > F Tabel 2.78, sehingga sangat beralasan bahwa H4 diakui, dan itu berarti ada pengaruhnya. dari X1, X2 dan X3 bersama-sama pada Y.
Kata Kunci: Pekerjaan Perangkat Kota, Keterbukaan Laporan Moneter, Kerangka Pembukuan Moneter Kota, Tanggung Jawab Administrasi Moneter.

## A. PENDAHULUAN
Kota merupakan pemerintahan paling minimal dalam struktur kekuasaan publik di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki daerah dan batas-batas yang berada di dalam wilayah fungsi kepala daerah, khususnya kecamatan dan daerah
https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/mediasi ISSN 2685-6530 E-ISSN 2722-5577
pemerintahan daerah. adanya harapan administrasi terhadap Peraturan No. 6 Tahun 2014 tentang Kota, yang memberikan pintu terbuka yang berharga kepada kota-kota untuk mengawasi cadangan kota secara mandiri dan menumbuhkan kemampuan mereka untuk bekerja pada kepuasan pribadi dan bantuan pemerintah jaringan negara, administrasi moneter tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan suatu keharusan yang harus dituntut oleh setiap elemen, baik substansi bisnis maupun substansi pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab kepada mitra, termasuk jaringan kota. Pasal 2 Tentang Penatausahaan Keuangan Kota dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menegaskan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara lugas, bertanggung jawab, partisipatif, dan dilakukan secara metodis dan disiplin moneter.
Kota memiliki posisi untuk mengatur pemerintahannya sendiri, melakukan kemajuan, melakukan perbaikan wilayah, dan melibatkan wilayah setempat. Kewenangan ini normal sehingga kota dapat mengurus asetnya sendiri secara mandiri, termasuk administrasi moneter kota (Fahmi, 2017:56).
Dalam memahami kota yang solid, tingkat tinggi, bebas, dan berbasis suara adalah tujuan utama otoritas publik saat ini. Otoritas publik melakukan ini dengan melibatkan pekerjaan dan kemampuan kota, dan memberikan cadangan kota yang diperoleh dari rencana Keuangan Pendapatan dan Konsumsi Negara. Program ini disahkan dalam undang-undang tidak resmi (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Harta Kekayaan Kota yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Juncto PP No. 22 Tahun 2015, Juncto PP No. 8 Tahun 2016 program cagar kota diharapkan dapat ditingkatkan a) pelaksanaan pemerintahan kota, b) pelaksanaan daerah, pemanfaatan cadangan kota pada dasarnya untuk mendanai proyek perbaikan kota dan Penguatan kawasan kota mengenai tingkat peningkatan kemajuan kota, yang meliputi golongan kota belum matang, kota maju kota, c) peningkatan kawasan kota, d) penguatan sangat belum matang, membangun kota, menciptakan kota dan kota bebas (Jamaluddin, 2015).
Permendagri 113 Tahun 2014 mengartikan bahwa administrasi keuangan kota adalah segala bentuk pergerakan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengungkapan, dan tanggung jawab dana kota. Penatausahaan dana kota meliputi: Pengelolaan keuangan kota dilakukan dengan prinsip kejujuran, tanggung jawab, kerjasama dan dilakukan secara efisien dan disiplin keuangan, pengelolaan keuangan kota dikelola dalam 1 tahun anggaran, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
Tanggung jawab yang kuat dapat dipahami dengan asumsi data yang dikirimkan baik untuk dipahami. Keterbukaan dapat diartikan sebagai tanggung jawab legislatif lingkungan kepada publik secara transparan dan benar sebagai laporan keuangan yang dapat dengan mudah diakses oleh individu-individu terkait lainnya. Permendagri 113 Pasal 40 menyatakan pengakuan tanpa henti laporan tanggung jawab atas pengakuan pelaksanaan rencana Belanja Kota harus disosialisasikan kepada masyarakat umum dicatat sebagai hard copy dan dengan media data yang efektif dibuka oleh masyarakat pada umumnya. Media data sebagaimana disinggung meliputi deklarasi, radio area lokal, dan media data lainnya.
Penyalahgunaan aset kota juga bisa terjadi karena beberapa faktor, misalnya kota tidak siap untuk menangani aset tersebut, tidak adanya SDM, pemerintah kota yang tidak lugas dan bertanggung jawab. Pemerintah pusat memberikan rencana keuangan cadangan kota yang sangat besar untuk setiap kota, kecuali efek pada kehancuran kebutuhan masih belum kritis. Pasalnya, penyelenggaraan cagar alam
kota banyak diwarnai anomali karena kekurangan SDM (SDM) pemerintah kota. Masalah dukungan kota sebenarnya berputar di sekitar kesalahan rencana keuangan karena sebagian besar kepala kota tidak dapat membaca dengan teliti rencana keuangan tersebut.
Tanggung jawab otoritas kota dalam membedakan masalah yang terjadi di kota akan memperluas sifat kerangka pembukuan di kota. Membedakan bukti catatan, pemeriksaan catatan dalam kerangka pembukuan moneter akan membawa perubahan besar pada pembukuan keuangan kota. Tatanan yang baik dan benar akan bekerja pada sifat kota dengan, misalnya, membuat laporan keuangan yang disesuaikan dengan pos-pos yang ada dan selanjutnya dibuat oleh otoritas kota yang ahli di bidangnya karena SDM adalah variabel penting untuk produksi laporan keuangan yang bernilai. .
Kabupaten Banyuasin memiiki 21 kecamatan yakni diantaranya kecamatan Suak Tapeh yang memiliki 11 desa, Kecamatan Air kumbang 16 desa, Air Salek 14 desa, Kecamatan Banyuasin Imemiliki 11 kelurahan, kelurahan Banyuasin II memiliki 10 kelurahan, kelurahan Banyuasin III memiliki 21 kelurahan, kelurahan Betung memiliki 9 kelurahan, kelurahan Karang Agung Ilir memiliki 7 kelurahan, kelurahan Makarti Jaya memiliki 11 kelurahan, Muara Kecamatan Padang memiliki 15 kota, Kecamatan Muara Sugihan memiliki 22 kota, Kecamatan Muara Telang memiliki 16 kota, Kecamatan Rantau Bayur memiliki 21 kota, Kecamatan Sembawa memiliki 11 kota, Kecamatan Perairan Penuguan memiliki 12 kota kecamatan Sumber Marga Telang memiliki 10 kota, Kecamatan Talang Kelapa memiliki 6 kota, Kecamatan Tanjung Lago memiliki 15 kota, Kecamatan Tungkal Ilir memiliki 14 kota. Cadangan kota yang diperoleh Rezim Banyuasin sebanyak 21 kecamatan, untuk kecamatan Suak Tapeh sendiri memiliki 11 kota yang masing-masing akan mendapatkan cadangan kota. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pengelolaan keuangan yang baik dan sistem keuangan yang baik untuk mencapai keterusterangan dan tanggung jawab keuangan yang besar. Berdasarkan uraian di atas, para ahli tertarik untuk mengarahkan eksplorasi dengan judul "Pengaruh Pekerjaan Penataan Kota, Ketersediaan Laporan Moneter dan Kerangka Pembukuan Moneter Kota terhadap Tanggung Jawab Administrasi Moneter Kota terhadap Tanggung Jawab Administrasi Moneter Kota di Suak Daerah Tapeh.”

## B. KAJIAN TEORI
Alat kota penting bagi organisasi otoritas publik di kota dan memiliki tugas membantu seorang kepala kota dalam melakukan kewajiban dan keahlian kepala kota dan kebutuhan daerah di kota tempat ia bekerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kota, sudah sewajarnya yang ahli dalam pengaturan dan pemberlakuan suatu pemerintahan kota adalah kekuasaan kepala kota namun harus menyetujui pedoman-pedoman yang telah diatur dalam peraturan- peraturan terkait. atau pedoman.
Seperti yang saya lihat, perangkat kota sangat penting bagi otoritas publik yang bertanggung jawab atas administrasi publik yang bertanggung jawab atas administrasi di daerah tempat dia diturunkan, sebuah perangkat kota dalam menawarkan jenis bantuan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. daerah sekitarnya, dengan demikian semua perangkat kota juga diharapkan memiliki tanggung jawab, penguasaan, kemampuan, perasaan dan kepedulian yang nyata dan selanjutnya membutuhkan rasa kepedulian yang tinggi
oleh perangkat kota untuk melakukan kewajibannya, khususnya melayani daerah setempat.
Sehingga orang-orang yang dilayani mendapatkan rasa kenyamanan dan kepuasan dalam administrasi yang telah diselesaikan dari perangkat kota sehingga mereka dapat memberikan jawaban atas setiap permasalahan yang ada di kota tersebut.
Makna keterbukaan dalam referensi Kata Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan sebagai akses atau sesuatu yang dapat dihubungkan. Sanjaya, dkk (2015) mengemukakan bahwa ketersediaan rangkuman anggaran merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh data tentang laporan keuangan. Pemanfaatan data moneter yang kuat bergantung pada laporan anggaran gratis yang dapat dibaca dan dipahami. Pada dasarnya, daerah memiliki hak-hak istimewa yang esensial bagi otoritas publik, salah satunya adalah opsi untuk diberikan data yang mencakup opsi untuk diberikan klarifikasi terbuka atas isu-isu spesifik yang menjadi perbincangan publik. Laporan moneter pemerintah adalah hak publik yang harus diakui oleh otoritas publik, baik di pusat maupun di sekitarnya.
Ketersediaan referensi Kata Besar Bahasa Indonesia memiliki arti penting hal-hal yang dapat diperoleh atau hal-hal yang dapat dihubungkan. Keterbukaan laporan fiskal merupakan akomodasi bagi seseorang untuk mendapatkan data tentang ringkasan anggaran (Fauziyah, 2017:4). Sementara itu, menurut Mustofa (2012: 3) keterbukaan merupakan cara pengungkapan rangkuman fiskal yang paling umum dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya. Dari pemahaman ini, sangat mungkin beralasan bahwa keterbukaan ringkasan anggaran terkait dengan keterusterangan yang dengannya seseorang dapat memperoleh data ringkasan fiskal.
Menurut Carr dalam (Suci, 2019:34) apa yang tersirat dari keterbukaan adalah sangat wajar untuk masuk ke dalam ruangan tergantung pada dibuatnya ruangan tersebut. Weisman dalam (Suci, 2019:35) berpendapat bahwa ketersediaan adalah kemudahan pengembangan secara hati-hati di wilayah sekitarnya untuk menghindari risiko bagi kliennya. Bintarto dan Surastopo dalam (Hadiansyah, 2017: 23) memberikan pengertian keterbukaan sebagai bergerak secara efektif dimulai dari satu titik kemudian ke titik berikutnya.
Keterbukaan menurut sudut pandang spasial adalah kondisi atau aksesibilitas dari suatu hubungan yang dimulai dari satu tempat kemudian ke tempat berikutnya atau kesederhanaan dimana seseorang atau kendaraan dapat bergerak mulai dari satu tempat kemudian ke tempat berikutnya dengan aman, tenang, dan dengan kecepatan yang masuk akal. .
Dari sebagian perasaan di atas, cenderung dianggap bahwa keterbukaan laporan fiskal merupakan pintu masuk dan pengembangan sederhana dalam pengenalan ringkasan anggaran. Mempermudah seseorang untuk mendapatkan data tentang ringkasan fiskal.
Tanggung jawab dicirikan sebagai komponen penting dalam mewujudkan administrasi besar atau pemerintahan besar para eksekutif (Haque, 2011:59). Tanggung jawab dalam kaitannya dengan pemerintahan memiliki arti penting tanggung jawab yang merupakan salah satu atribut dari penggunaan administrasi, di mana gagasan tersebut berasal dari kemungkinan bahwa administrasi manajemen kebijakan menjadi perhatian utama dalam mewujudkan “administrasi yang bersih”.” atau pemerintah yang bersih (Akbar dan nurbaya 2000 dalam Halim, 2017:254) Tanggung jawab adalah ide yang lebih luas daripada penatalayanan. Penatalayanan mengacu pada penyelenggaraan suatu tindakan secara finansial dan
produktif tanpa direpotkan dengan komitmen untuk melapor, sedangkan tanggung jawab mengacu pada tanggung jawab oleh seorang penatalayan kepada pemberi kewajiban (Mardiasmo 2016:20). Sesuai dengan LAN dan BPKP (2015:43) bahwa tanggung jawab adalah komitmen untuk memberikan tanggung jawab atau menjawab dan memaknai presentasi dan kegiatan seorang individu/unsur yang sah/pimpinan suatu perkumpulan kepada orang-orang yang mempunyai hak atau kedudukan untuk Akun.
Sesuai Setiawan dkk. (2017), pada dasarnya tanggung jawab adalah pengaturan data dan pengungkapan pelaksanaan dan pelaksanaan moneter pemerintah kepada individu-individu yang terlibat secara dekat. Otoritas publik, baik pusat maupun provinsi, harus menjadi subjek pemberian data mengenai pemenuhan kebebasan publik, misalnya opsi untuk sadar, opsi untuk dididik, dan opsi untuk didengarkan kerinduannya, dengan alasan bahwa sebenarnya tanggung jawab adalah standar paling penting dari pengungkapan moneter pemerintah. The State Monetary Establishment and the Monetary and Improvement Administrative Organization (2000:23) mengandaikan bahwa tanggung jawab adalah tanda komitmen individu atau unit hierarkis untuk mewakili administrasi dan kontrol aset dan pelaksanaan strategi bersama untuk mencapai tujuan. tujuan yang telah ditetapkan melalui media tanggung jawab intermiten.
Menurut Harun (2019: 8) ada dua sumber utama tanggung jawab, khususnya (1) kemampuan untuk bertindak dari agen tugas, (2) keadaan atau tingkat unik di mana hasil suatu kegiatan mengkhawatirkan kedua belah pihak. penerima kewajiban (tugas) dan agen. tugas atau individu yang mengendalikan. Tanggung jawab akan berjalan dengan asumsi disertai dengan batas dan kesadaran pelaku usaha serta pertimbangan serius dari pemberi tugas untuk setiap hasil tugas yang telah dilakukan.

## C. METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan strategi kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019:15) strategi pemeriksaan kuantitatif dapat diartikan sebagai teknik berdasarkan cara berpikir positivisme, yang digunakan untuk menganalisis populasi atau tes tertentu. Jenis penelitian yang dilakukan oleh pencipta dalam penelitian ini adalah afiliasi yang berencana untuk memutuskan dampak dari pekerjaan pemerintah kota, ketersediaan laporan keuangan dan kerangka pembukuan keuangan kota terhadap tanggung jawab administrasi keuangan kota di Daerah Suak Tapeh.
Objek eksplorasi ini adalah semua laporan keuangan kota yang terdapat di kota di Kawasan Suak Tapeh. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat kelurahan di Wilayah Suak Tapeh yang berjumlah 55 orang dari 11 kelurahan yang ada, kelurahan yang terdiri dari Kepala Kelurahan, Sekretaris, Pemodal, BPD, dan Insan BPD. Pengujian dalam hal semua individu dari populasi digunakan sebagai tes. Metode pengumpulan informasi yang digunakan dalam ulasan ini, menggunakan survei. Keanekaragaman informasi yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui tinjauan lapangan dengan menggunakan polling yang disampaikan secara langsung kepada responden.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Adapun konsekuensi dari uji kewajaran memang memanfaatkan program Kolmogorof Smimov Z adalah sebagai berikut:

## TABEL TES NORMALITAS One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 55 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation .91135072 Most Extreme Differences Absolute .101 Positive .101 Negative -.070 Kolmogorov-Smirnov Z .748 Asymp. Sig. (2-tailed) .630 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber : Hasil Program SPSS versi 21.0 .
Berdasarkan hasil uji normalitas variabel variabel pemerintah kota, keterbukaan laporan keuangan dan sistem pembukuan keuangan kota dan tanggung jawab administrasi keuangan kota mendapat nilai 0,630 atau lebih tinggi dari 0,05, yang berarti bahwa informasi dalam penelitian ini disampaikan secara teratur.
Efek samping dari uji multikolinearitas diselesaikan dengan menggunakan program bantuan SPSS 21.0 adalah sebagai berikut:

## TABEL UJI MULTIKOLINIERITAS Coefficients
a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 2.588 2.096 1.235 .223 PERAN PERANGKAT DESA .181 .058 .254 3.133 .003 .980 1.020 AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN .788 .100 .936 7.909 .000 .459 2.177 SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA -.236 .094 -.297 -2.519 .015 .464 2.155

## a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
Sumber : Hasil Program SPSS versi 21.0.
Mengingat tabel di atas, ketahanan insentif untuk semua faktor otonom adalah > 0,10. Selain itu, nilai VIF dari semua faktor otonom juga < 10. Ini berarti bahwa faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini tidak menunjukkan efek samping multikolinearitas, dan itu berarti bahwa semua faktor dapat digunakan.
Adapun hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:
Pengaruh Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan
ISSN 1693 - 4091 (Muhammad Subhan1, Ninin Non Ayu Salmah2, Emma Lilianti)

## Gambar Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Hasil Program SPSS versi 21.0.
Dari hasil uji di atas dari model kekambuhan Dampak Pekerjaan Pemda, Tersedianya Laporan Moneter dan Kerangka Pembukuan Moneter Kota terhadap Tanggung Jawab Administrasi Moneter Kota Di Wilayah Suak Tapeh tidak terdapat efek samping Heteroskedastisitas.
Berikut ini adalah konsekuensi dari penelitian koefisien assurance (R2) untuk menentukan derajat komitmen yang dibuat antara faktor-faktor otonom terhadap variabel dependen.
TABEL HASIL ANALISIS KOEFISIEN DERTERMINASI (R 2 ) Model Summary Model R R Square Adjusted R Square 1 .819 a .672 .652
a. Predictors: (Constant), Sistem Akuntansi Keuangan Desa, Peran Perangkat Desa,
Aksesibilitas Laporan Keuangan
b. Dependen variable akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan desa Sumber : Hasil Program SPSS versi 21.0.
Berdasarkan perhitungan dari tabel dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien determinasi R square (R 2 ) sebesar 0.652 atau 65,2%. Hal ini menunjukkan bahwa dampak antara pekerjaan otoritas kota, ketersediaan laporan moneter, kerangka pembukuan moneter kota adalah 65,2% sedangkan sisanya 34,8% dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak dianalisis dalam tinjauan ini.

## TABEL HASIL REGRESI BERGANDA
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 2.588 2.096 1.235 .223 Peran perangkat desa .248 .092 .347 2.692 .009 Aksesibilitas laporan keuangan .627 .077 .746 8.154 .000 Sistem akuntansi keuangan desa .308 .101 .388 3.064 .003 a. dependen Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
Sumber : Hasil Program SPSS versi 21.0.
Permodelan persamaan regresi linier berganda yang digunakan adalah: Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 Y = 2.588 + 0,248X 1 + 0.627X 2 + 0.308X 3 Dilihat dari Kondisi di atas adalah stabil sebesar 2.588, dengan maksud bahwa dengan asumsi tidak ada pekerjaan untuk pemerintah kota, tidak ada keterbukaan laporan keuangan, dan tidak ada kerangka pembukuan keuangan kota, maka, pada saat itu, tanggung jawab administrasi keuangan kota. adalah 2.588 unit. Kekambuhan tetap b1 dengan tugas pemerintah kota sebagai 0,248 menunjukkan bahwa dalam hal pekerjaan otoritas kota bertambah satu unit, tanggung jawab administrasi moneter kota meningkat 0,248 unit, sementara itu, keterbukaan laporan keuangan dan Sistem pembukuan keuangan kota konsisten dan sebaliknya. Koefisien kekambuhan b2 dengan variabel ketersediaan rangkuman anggaran sebesar 0,627 menunjukkan bahwa dengan asumsi keterbukaan laporan fiskal bertambah satu satuan, tanggung jawab administrasi moneter kota bertambah 0,627 satuan, sedangkan tugas dinas dan kerangka pembukuan moneter kota adalah stabil begitu juga sebaliknya. Koefisien kekambuhan b3 dengan variabel kerangka pembukuan moneter kota sebesar 0,308 menunjukkan bahwa dengan asumsi kerangka pembukuan moneter kota meningkat satu unit, tanggung jawab administrasi moneter kota meningkat sebesar 0,308 unit, sedangkan tugas pemerintah kota dan ketersediaan laporan anggaran adalah stabil begitu juga sebaliknya.

## TABEL HASIL ANALISIS UJI t
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 2.588 2.096 1.235 .223 Peran perangkat desa .248 .092 .347 2.692 .009 Aksesibilitas laporan keuangan .627 .077 .746 8.154 .000 Sistem akuntansi keuangan desa .308 .101 .388 3.064 .003

## a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
Sumber : Hasil Program SPSS versi 21.0.
Berdasarkan hasil hitungan uji t tugas pemerintah kota atas tanggung jawab administrasi keuangan kota di atas, diperoleh nilai kepentingan 0,009, nilai kepentingan (kemungkinan) di bawah 0,05 maka Ho diberhentikan dan Ha diakui, maka tugas pemerintah kota mempengaruhi keuangan tanggung jawab administrasi adalah 0,009 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha1 diakui, dan itu benar-benar bermaksud bahwa ada pengaruh tugas pemerintah kota terhadap tanggung jawab administrasi keuangan kota.
Selanjutnya hasil perhitungan uji-t ketersediaan rangkuman fiskal pada tanggung jawab administrasi keuangan kota di atas, diperoleh nilai kepentingan 0,000, nilai kepentingan (likelihood) di bawah 0,05, maka pada saat itu , Ho ditolak dan Ha diakui. Dengan cara ini, ketersediaan laporan fiskal mempengaruhi tanggung jawab. administrasi moneter adalah 0,000 < 0,05, sehingga cenderung disimpulkan bahwa Ha2 diakui yang berarti ada pengaruh ketersediaan laporan anggaran terhadap tanggung jawab administrasi moneter kota.
Kemudian, pada saat itu, hasil dari uji-t kerangka pembukuan moneter kota pada tanggung jawab administrasi keuangan kota di atas, diperoleh bahwa nilai
Pengaruh Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan
ISSN 1693 - 4091 (Muhammad Subhan1, Ninin Non Ayu Salmah2, Emma Lilianti)
kepentingan 0,003, nilai kepentingan (kemungkinan) di bawah 0,05, maka, maka Ho ditolak dan Ha diakui, maka sistem pembukuan keuangan kota berpengaruh. pada tanggung jawab administrasi moneter adalah 0,003 < 0,05, sehingga dapat diduga bahwa Ha2 diakui yang berarti ada pengaruh kerangka pembukuan moneter kota terhadap tanggung jawab administrasi moneter kota.

## TABEL HASIL UJI F ANOVA
b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 91.695 3 30.565 34.756 .000 a Residual 44.850 51 .879 Total 136.545 54 a. Predictors: (Constant), SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA, PERAN PERANGKAT DESA, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN
b. Dependent Variable: AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN Sumber : Hasil Program SPSS versi 21.0 .
Berdasarkan hasil uji simultan F Di atas, disadari bahwa pentingnya insentif bagi dampak X1, X2 dan X3 secara keseluruhan atau bersama-sama terhadap Y adalah 0,000 < 0,005, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diakui, dan itu dimaksudkan bahwa ada pengaruh pada pekerjaan pemerintah kota, ketersediaan ringkasan fiskal dan kerangka pembukuan moneter. kota bersama-sama menjadi tanggung jawab administrasi moneter kota.

## E. PEMBAHASAN
Berdasarkan analisis riset yang memakai SPSS versi 21.0, maka dapat diketahui hasil analisis tersebut sebagai berikut:
Pengaruh Peran Perangkat Desa (X 1 ) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y) Untuk menguji dugaan awal, dilakukan dengan menggunakan investigasi kekambuhan menggunakan komputasi program SPSS rendition 2.1. kepentingan (kemungkinan) di bawah 0,05 maka Ho diberhentikan. Hal ini berarti bahwa Ha diakui, maka tugas pemerintah kota berdampak pada tanggung jawab administrasi keuangan sebesar 0,009 < 0,05, sehingga sangat baik dapat diduga bahwa Ha1 diakui, dan itu benar-benar bermaksud bahwa ada pengaruh X1 terhadap Y. Akibat dari penelitian ini juga didukung oleh eksplorasi Sriyono (2021) yang menganggap bahwa kapabilitas mempengaruhi tanggung jawab dewan kota, pekerjaan otoritas kota mempengaruhi tanggung jawab eksekutif toko kota dan pemahaman mempengaruhi tanggung jawab eksekutif toko kota. Dari ulasan ini, hasil pengujian spekulasi menunjukkan bahwa variabel pekerjaan otoritas kota memiliki nilai 0,012 di bawah 0,05 yang berarti sampai tingkat tertentu pekerjaan otoritas kota berdampak pada Tanggung Jawab Aset Kota Para eksekutif. positif bermaksud bahwa ada hubungan searah antara pekerjaan otoritas kota dan Tanggung Jawab Aset Kota Para eksekutif Hasil ini juga sesuai dengan konsekuensi eksplorasi yang diarahkan oleh Maria (2020) yang menunjukkan bahwa pekerjaan otoritas kota mempengaruhi tanggung jawab pengelola kota, serta pemahaman bahwa otoritas kota mempengaruhi tanggung jawab dewan kota.
Pekerjaan dicirikan sebagai sekelompok perilaku yang seharusnya digerakkan oleh individu yang berdomisili di mata publik. Situasi untuk situasi ini seharusnya menjadi situasi yang pasti di mata publik yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Jabatan adalah kompartemen yang sisi-sisinya adalah hak istimewa dan komitmen yang pasti, sedangkan kebebasan dan komitmen ini bisa dianggap sebagai pekerjaan. Selanjutnya, seseorang yang memiliki posisi tertentu dapat dianggap sebagai pelamar kerja. Hak adalah kekuatan untuk melakukan atau tidak melakukan, sedangkan komitmen adalah beban atau kewajiban. Arti pekerjaan menurut Seokanto (Ita, 2017: 148) adalah suatu jabatan atau status, yang apabila seseorang menyelesaikan kebebasan dan komitmennya sesuai dengan keadaannya, berarti ia sedang melakukan suatu pekerjaan. Mencermati definisi di atas, cenderung beralasan bahwa pekerjaan adalah sekumpulan tugas dan komitmen yang berkaitan dengan cara bertingkah laku orang atau perkumpulan yang seharusnya dilakukan. Secara humanistik, pekerjaan adalah suatu pandangan yang unik sebagai kegiatan atau perilaku yang diselesaikan oleh seseorang yang memiliki atau berdiri teguh pada suatu situasi dan melakukan hak-hak istimewa dan komitmen seperti yang ditunjukkan oleh situasinya.
Perangkat kota penting bagi komponen pemerintah kota yang terdiri dari sekretaris kota dan perangkat kota lainnya yang merupakan otoritas kota di bawah dukungan kepala kota (Gunawan, 2013). Pemerintah kota diharapkan memiliki kemampuan untuk mengawasi dan membina daerah dan semua aset yang kita miliki dengan tepat (Administrasi Besar) yang digambarkan dengan baik dan terdesentralisasi.
Kepala kota dan otoritas kota adalah individu yang memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan dan mendorong individu kota untuk bergerak menuju pencapaian tujuan bersama dengan tujuan akhir untuk mendorong kebebasan dan bantuan pemerintah daerah dengan memperluas informasi, perspektif, kemampuan, perilaku, kapasitas, perhatian dan penggunaan aset melalui pendekatan jaminan, proyek, latihan dan bantuan dengan kesepakatan dengan inti masalah dan kebutuhan kebutuhan daerah kota. dari itu administrasi dan tugas balai kota sangat mempengaruhi kemajuan pemerintah kota dalam menyelesaikan kewajibannya (Dindin, 2015:11-12).
Mengingat konsekuensi dari penelitian dan perasaan di atas, ada dampak pekerjaan perangkat kota pada tanggung jawab administrasi keuangan kota. Alat kota sebagai salah satu komponen penghibur kota memainkan peran penting tersendiri dalam mendorong kemajuan negara melalui kota. Dengan asumsi seseorang melakukan pekerjaan ini dengan baik, dia biasanya akan berharap bahwa apa yang dilakukan adalah sesuai dengan keinginan keadaannya saat ini.
Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan (X 2 ) terhadap Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y) Untuk menguji spekulasi selanjutnya, menggunakan pemeriksaan relaps menggunakan estimasi SPSS adaptasi 21. Berdasarkan uji-t variabel keterbukaan laporan anggaran terhadap pertanggungjawaban administrasi keuangan kota, dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang sangat besar antara keterbukaan ringkasan fiskal dan tanggung jawab administrasi keuangan kota, dengan konsekuensi nilai penting 0,000 (kemungkinan) di bawah 0,05 maka Ho dihilangkan. Hal ini berarti bahwa Ha diakui, selanjutnya ketersediaan laporan fiskal berdampak pada tanggung jawab administrasi keuangan sebesar 0,000 <
Pengaruh Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan
ISSN 1693 - 4091 (Muhammad Subhan1, Ninin Non Ayu Salmah2, Emma Lilianti)
0,05 dan nilai t hitung adalah 8,154 > t tabel 2,0076, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha2 diakui yang sebenarnya bermaksud bahwa ada dampak X2 pada Y. Konsekuensi dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dipimpin oleh Hasan (2017) yang menunjukkan bahwa pengenalan ringkasan anggaran daerah mempengaruhi tanggung jawab administrasi moneter provinsi, keterbukaan laporan fiskal mempengaruhi tanggung jawab administrasi moneter daerah. Serta pengenalan laporan moneter provinsi dan keterbukaan ringkasan fiskal secara bersama-sama mempengaruhi tanggung jawab administrasi moneter daerah. . Hal ini ditunjukkan dengan nilai sig. 0,000 yang berada di bawah 0,05. Dimana jika bernilai sig. variabel otonom di bawah 0,05 maka faktor bebasnya besar. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang diarahkan oleh Sande (2013) yang menganalisis dampak pengenalan ringkasan fiskal dan keterbukaan laporan moneter terhadap tanggung jawab administrasi moneter wilayah. Hal ini mendukung penjajakan yang telah dilakukan oleh Aliyah dan Nahar (2012), yang mengkaji dampak penerapan ikhtisar fiskal provinsi dan ketersediaan laporan keuangan daerah terhadap kelancaran dan tanggung jawab administrasi moneter wilayah, serta pemeriksaan yang dipimpin oleh Mulyana (2006) tentang dampak pengenalan laporan aset. lokal dan ketersediaan laporan moneter untuk keterusterangan dan tanggung jawab administrasi moneter teritorial.
Dengan demikian, dengan memberikan kemudahan akses kepada klien ikhtisar fiskal, akan memberdayakan kemampuan kontrol yang layak atas tanggung jawab pemanfaatan sumber daya teritorial serta komando atas strategi moneter yang diambil oleh otoritas publik, dua kontrol dilakukan oleh badan-badan inspeksi, umum. masyarakat dan pendukung keuangan. Dengan kontrol yang besar, perluasan tanggung jawab pengelolaan moneter provinsi adalah hal yang wajar.
Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan (X 3 ) terhadap Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)
Untuk menguji spekulasi ketiga, menggunakan investigasi kekambuhan menggunakan perhitungan SPSS varian 21. Mengingat uji coba faktor kerangka pembukuan moneter pada tanggung jawab administrasi moneter kota, dinyatakan bahwa ada pengaruh penting antara kerangka pembukuan moneter pada tanggung jawab administrasi moneter kota. Hasil tersebut harus terlihat dari hasil penanganan pemeriksaan kekambuhan yang menunjukkan bahwa nilai kepentingan 0,003, nilai kepentingan (kemungkinan) di bawah 0,05, sehingga Ho diberhentikan. Hal ini berarti bahwa Ha diakui, selanjutnya kerangka pembukuan keuangan kota mempengaruhi tanggung jawab administrasi keuangan sebesar 0,003 < 0,05 dan nilai t sebesar 3,064 > t tabel 2,0076, sehingga dapat diduga bahwa Ha2 diakui yang berarti ada dampak X3 pada Y.
Hasil tinjauan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dipimpin oleh Widya (2019) yang menunjukkan bahwa dampak dari kemampuan, keterampilan petugas administrasi keuangan kota, penggunaan inovasi data, kerangka pembukuan keuangan kota dan pengendalian interior secara fundamental mempengaruhi keuangan kota. pertanggungjawaban administrasi kepada pemerintah kota, dari hasil percobaan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka pembukuan keuangan kota secara keseluruhan mempengaruhi tanggung jawab administrasi keuangan kota kepada pemerintah kota. Semakin baik sistem pembukuan keuangan kota, semakin bertanggung jawab administrasi keuangan
kota kepada pemerintah kota dan sebaliknya, semakin buruk sistem keuangan kota, semakin tidak bertanggung jawab administrasi keuangan kota. Kerangka kerja pembukuan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan tepat akan menjamin bahwa standar kepengurusan dan tanggung jawab diselesaikan dengan tepat. Badan publik atau satuan kerja pemerintah perlu memiliki kerangka pembukuan yang tidak hanya sekedar kemampuan untuk mengendalikan pertukaran uang, tetapi kerangka pembukuan harus membantu pencapaian tujuan hierarkis. Menurut Mulyadi (2013), kerangka pembukuan adalah asosiasi struktur, catatan, dan laporan yang disusun sehingga mungkin diperlukan oleh dewan untuk bekerja dengan administrasi organisasi. Struktur atau laporan adalah arsip yang digunakan untuk mencatat pertukaran. Undang- undang tidak resmi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa kerangka pembukuan otoritas publik merupakan pengembangan dari strategi manual atau elektronik yang dimulai dari pengumpulan informasi, pencatatan, penjumlahan dan pengungkapan posisi moneter pemerintah dan tugas moneter.
Pengaruh Peran Perangkat Desa (X 1 ), Aksesibilitas Laporan Keuangan (X 2 ) Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa (X 3 ) Terhadap Akuntabilitas Pengelolan Keuangan (Y).
Untuk menguji spekulasi keempat menggunakan berbagai pemeriksaan kekambuhan menggunakan perhitungan program SPSS rendition 21. Berdasarkan hasil uji ANOVA didapat bahwa 0,000 < 0,005, sehingga sangat baik dapat diduga bahwa H4 diakui yang berarti ada pengaruh terhadap pekerjaan pemerintah kota, ketersediaan laporan keuangan dan kota kerangka pembukuan moneter. bersama-sama menuju tanggung jawab keuangan kota melaporkan para eksekutif. Konsekuensi dari penelitian ini didukung oleh penelitian yang dipimpin oleh Tri Amalia (2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor ringkasan anggaran, keterbukaan laporan keuangan, dan pekerjaan pemerintah kota memiliki hasil yang konstruktif baik sedikit atau lama pada tanggung jawab administrasi keuangan kota.
Dari gambaran di atas, cenderung dianggap bahwa tugas pemerintah kota yang membuat laporan keuangan, keterbukaan laporan keuangan yang baik, dan jelas didukung oleh sistem pembukuan keuangan kota yang baik juga dapat menciptakan tanggung jawab pengelolaan keuangan yang besar.

## F. KESIMPULAN
Mengingat konsekuensi dari pemeriksaan informasi dan percakapan dalam tinjauan, sangat baik dapat dianggap bahwa:
a. Ada dampak kritis antara pekerjaan pemerintah kota pada tanggung jawab laporan keuangan kota di Kecamatan Suak Tapeh.
b. Terdapat dampak kritis antara keterbukaan laporan keuangan terhadap tanggung jawab administrasi keuangan kota di Kecamatan Suak Tapeh.
c. Terdapat dampak kritis antara kerangka pembukuan keuangan kota terhadap tanggung jawab administrasi keuangan kota di Kecamatan Suak Tapeh.
d. Terdapat dampak kritis antara tugas pemerintah kota, keterbukaan laporan keuangan dan kerangka pembukuan keuangan kota secara bersama-sama terhadap tanggung jawab administrasi keuangan kota di Kecamatan Suak Tapeh.
Pengaruh Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan
ISSN 1693 - 4091 (Muhammad Subhan1, Ninin Non Ayu Salmah2, Emma Lilianti)

## DAFTAR PUSTAKA
Aliyah dan Nahar. (2012). “ Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara.” Jurnal Akuntansi & Auditing . Volume 8/No. 2/Mei 2012: 97-189.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.(2007). Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Edisi Kelima. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan [BPKP]. (2016). Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta
Dindin Abdullah Ghozali,(2015) Kader Desa: Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa, (Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia , 2015),
Fahmi, Irham. (2017). Analisis Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta.
Gunawan, Betara Indra.
(2013). “Mengenal Perangkat Desa”. (http://www.betaraubd.com/2013/03/mengenal-perangkat-desa.html) diakses pada hari minggu 27 maret 2016 pukul 10.00 WIB.
Harun. (2019). Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
Hasan (2017). “Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kebupaten Gowa .” Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
Haque, A.Shafiqul. (2011). Accountability and Governance: Strengthening extrabureaucratic mechanisms in Bangladesh. Internasional Journal ofProductivity and Performance Management , Vol. 60 Iss.1. pp. 59-74.Canada: Mc.Master University.
Indonesia, Undang-Undang Penyandang Disabilitas, UU No.8 tahun 2016, LN No.69 Tahun 2016, TLN No. 5871, Ps. 1 angka 8.
Ita Wulandari dkk. (2017) “ Konflik Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa : Menguak Kesadaran Para Aktor (Studi Pada Desa Hitam Putih )” dalam jurnal Akuntansi Vol. 5 No.2 Desember 2017.
Mardiasmo.(2019). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Mulyadi, 2013. Sistem Akuntansi. Yogyakarta: Salemba Empat.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Sande, Peggy. (2013). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
Tri Amalia (2021) yang berjudul “ Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan . Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Widya (2019) dengan judul “ Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi, Internal Control terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Empiris di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2018)”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau