## PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI DAERAH OTONOMI BATAM
Titi Delima Panjaitan  , Rufinus Hotmaulana Hutahuruk 
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum UIB

## Abstract
Functional  Autonomy  is  autonomy from  the  perspective  of the  budgeting function (areas to make money), from the economic sector, tourism, oceans, transportation, education, fisheries, infrastructure, needs to be strengthened institutionally, so that the  main  tasks  and  functions  of  the  region  become  strong.  .  One  of  Batam's potentials  is  the  development  of  the  creative  industry,  so  using  the  normative method  an  assessment  is  carried  out  on  how  the  development  and  obstacles encountered  in  the  creative  economy  in the  Batam  Autonomous  Region  and legal solutions can be offered.
Keywords : Autonomy, Batam, Industry, Economy

## Abstrak
Otonomi Fungsional ( Functional Autonomy ) adalah otonomi dilihat dari perspektif fungsi  budgeting  (daerah  mencari  duit),  dilihat  dari  sektor  ekonomi,  pariwisata, lautan, perhubungan, pendidikan, perikanan, insfrastruktur, perlu diperkuat adanya dengan institusional, sehingga tugas pokok dan fungsi daerah menjadi kuat. Salah satu  potensi  Batam  adalah  pengembangan  industri  kreatif  sehingga  kemudian dengan  menggunakan  metode  normatif  dilakukan  pengkajian  terhadap  bagaimana pengembangan  dan  hambatan  yang  ditemui  dalam  ekonomi  kreatif  di  daerah otonomi Batam serta solusi hukum yang dapat ditawarkan Kata Kunci : Otonomi, Batam, Industri, Ekonomi

## A. Latar Belakang Masalah
Otonomi  Fungsional  ( Functional  Autonomy )  adalah  otonomi  dilihat dari  perspektif  fungsi budgeting (daerah  mencari  duit),  dilihat  dari  sektor ekonomi,  pariwisata,  lautan,  perhubungan,  pendidikan,  perikanan, insfrastruktur,  perlu  diperkuat  adanya  dengan  institusional,  sehingga  tugas pokok dan fungsi daerah menjadi kuat.
Secara geografis, Kepulauan Riau adalah provinsi yang memiliki ciri- ciri sebagai berikut:
1. Berciri  kepulauan  yang  memiliki  wilayah  laut  lebih  luas  dari wilayah darat, yang di dalamnya terdapat pulau-pulau termasuk bagian  pulau  yang  membentuk  gugusan  pulau,  menjadi  satu kesatuan geografi, ekonomi, politik dan sosial budaya.
2. Berbatasan dengan negara Malaysia dan Singapura
Salah satu potensi Batam adalah pengembangan industri kreatif untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Pengembangan  potensi  ekonomi kreatif dilakukan saat ini adalah:
1. Pengembangan 16 subsektor ekonomi yaitu kuliner, animasi dan pengembangan  permainan,  arsitektur,  desain  interior,  desain komunikasi  visual,  desain  produk, fashion ,  film,  animasi,  dan
 Alamat korespondensi: 1852006.titi@uib.edu
 Alamat korespondensi: rufinushotmaulana@yahoo.com
video,  fotografi,  kriya  (seni  patung),  musik,  penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio. Pada tanggal 24 Mei 2019, Pemko Batam dan Badan Ekonomi Kreatif menandatangani  nota  kesepahaman  (MoU)  pengembangan potensi ekonomi kreatif Batam, di Gedung Kementerian BUMN Jakarta 1 .  Nota  kesepahaman  ini  berlaku  selama  tiga  tahun. Ruang  lingkupnya  meliputi  riset,  edukasi,  dan  pengembangan ekonomi  kreatif.  Kemudian  infrastruktur,  pemasaran,  fasilitasi hak kekayaan intelektual  dan regulasi, hubungan antar lembaga dan wilayah, ruang sentra pemasaran ekonomi kreatif
2. Pengembangan  ekonomi  digital  seperti  pengembangan startup , web , aplikasi, program-program digital, film, dan animasi. Pada tanggal 8 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri  (PM)  Singapura  Lee  Hsien  Loong  pada  acara Annual Leaders  Meeting  di  Delegation  Room ,  The  Istana,  Singapura, sepakat  bekerja  sama  dibidang  ekonomi,  diantaranya  adalah peningkatan  investasi,  perdagangan,  ekonomi  digital  dan pendidikan vokasi 2 . 3. Sosialisasi  penerapan  salah  satu  Kawasan  Ekonomi  Khusus (KEK)  di  Kota  Batam  yaitu  KEK  Nongsa  Digital  Park  oleh Kepala ex-officio Badan Pengusahaan (BP) Batam,  Muhammad
Rudi  pada  tanggal  2  Oktober  2019  di  Hotel  Harmoni  One,
Batam Center 3 .

## B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana pengembangan ekonomi kreatif di daerah otonomi Batam?
2. Apa  kendala  pengembangan  ekonomi  kreatif  di  daerah  otonomi Batam?
3. Apa solusi pengembangan ekonomi kreatif di daerah otonomi Batam?

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pengertian Otonomi Daerah
Kebijakan  otonomi  daerah  dimulai  pada  tahun  1999,  dengan dikeluarkannya  UU  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan
Daerah  dan  UU  Nomor  25  Tahun  1999  tentang  Perimbangan Keuangan  Pusat  dan  Daerah  telah  diimplementasikan  dalam  sistem administrasi  publik  baik  di  tingkat  Pusat,  Provinsi  maupun Kabupaten/Kota.  Dalam  kurun  waktu  tahun  2001  hingga  2004, kebijakan  tersebut  dievaluasi  kembali  dan  direvisi  dengan  Undang- Undang  Otonomi  Daerah  yang  baru  yaitu  UU  No  32  Tahun  2004
1 https://batampos.co.id/2019/05/25/iapkan-wadah-ekonomi-kreatif-bagi-milenial-pemko-batam- kerjasama-dengan-badan-ekonomi-kreati/
2 https://kemenperin.go.id/artikel/21132/RI-Singapura-Pacu-Pengembangan-Kawasan-Industri- Kendal-dan-Nongsa-Digital-Park
3 https://batam.tribunnews.com/2019/10/03/breakingnews-bahas-kek-kepala-bp-batam-rudi- kumpulkan-pengusaha-batam
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Definisi  otonomi  daerah  berdasarkan  UU  No  32  Tahun  2004 sebagai berikut:
“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai dengan peraturan perundang-undangan”
Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan  urusannya  sendiri  dengan  menghormati  peraturan perundangan  yang  berlaku 4 .  Tujuan  peletakan  kewenangan  dalam penyelenggaraan  otonomi  daerah  menurut  Deddy  S.B.  &  Dadang Solihin  adalah  peningkatan  kesejahteraan  rakyat,  pemerataan  dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan  potensi  dan  keanekaragaman  daerah 5 .  Dengan demikian  pada  intinya  tujuan  otonomi  daerah  adalah  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  cara  meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.
Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi  pelayanan,  peningkatan  peran  serta,  prakarsa,  dan pemberdayaan  masyarakat  yang  bertujuan  pada  peningkatan kesejahteraan  rakyat 6 .  UU  Nomor  30  Tahun  2014  menjadi  dasar hukum  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  dalam  upaya meningkatkan  kepemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-undang  ini  menciptakan  birokrasi  yang  semakin  baik,
transparan, dan efisien.
2. Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah Otonomi Batam
Kemajuan  teknologi  dan  ekonomi  saat  ini  mengharuskan negara-negara  berkembang  untuk  maju  bersama  dan  mengejar ketertinggalannya.  Pada  pidato  Presiden  Joko  Widodo  disampaikan tujuan  strategis  pembangunan  nasional  adalah  pembangunan  SDM, pembangunan  infrastruktur,  simplifikasi  regulasi,  penyederhanaan birokrasi,  dan  transformasi  ekonomi.  “SDM  yang  ingin  dibangun adalah  SDM  yang  pekerja  keras,  dinamis,  terampil,  dan  menguasai IPTEK”,  kebijakan  ini  adalah  untuk,  mempersiapkan future  leaders ,
4 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta, 2007, hal 30
5 Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin. 2004. Otonomi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, hal 32
6 HAW. Widjaja, 2004, Otonomi Desa, Rajawali Pers, Jakarta, hal 133
akselerasi  pengembangan  karir,  serta  mewujudkan  rencana  suksesi 7 .
Menurut  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  memprediksi  ekonomi  kreatif menyumbang Rp1.105 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 2018.  Selain  itu,  juga  menyerap  tenaga  kerja  sebesar  17,69  juta  atau 14,61  persen  tenaga  kerja  nasional  pada  2017.  Ekonomi  kreatif bersifat inklusif tanpa memandang latar belakang, usia, gender, lokasi geografis,  maupun  pendidikan.  Bahkan  kelompok  disabilitas  pun, dapat  ambil  bagian  dalam  sektor  ini 8 .  Berdasarkan  UU  No  23  Tahun
2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  Otonomi  Daerah  di  wilayah Batam  dilakukan  oleh  Pemko  Batam.  Otonomi  daerah  memberikan dampak  positif  dalam  membangun  kemandirian  pemerintah  daerah dalam  mengelola  potensi  daerah  untuk  mencapai  kesejahteraan masyarakat.  Potensi  Batam  yang  memiliki  sumber  daya  alam  dan manusia  dan  didukung  secara  geografis  berdekatan  dengan  negara Singapura  dan  Malaysia,  tentunya  akan  memiliki  kebermanfaatan yang  maksimal  apabila  dikelola  dengan  baik.  Penerapan  otonomi daerah di Kota Batam diharapakan dapat menciptakan: a. Kesejahteraan masyarakat b. Pertumbuhan ekonomi c. Lapangan kerja d. Mengentaskan kemiskinan e. Meningkatkan pendidikan f. Meningkatkan kesehatan
g. Infrastruktur
h. Membuka keterisolasian pada pulau-pulau terpencil. Dengan pengembangan industri kreatif tentunya akan menciptakan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang memadai tentunya akan mengurangi pengangguran. Berkurangnya pengangguran  tentunya  akan  mengurangi  permasalahan  sosial.  Jika masyarakatnya  sudah  produktif  maka  percepatan  pembangunan menuju  kemandirian  akan  lebih  mudah  untuk  dilakukan.  Subsektor industri kreatif seperti kuliner, animasi dan pengembangan permainan,
arsitektur,  desain  interior,  desain  komunikasi  visual,  desain  produk, fashion ,  film,  animasi,  dan  video,  fotografi,  kriya  (seni  patung), musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio  adalah  motor  pertumbuhan  ekonomi  berkelanjutan.  Pemerintah daerah  membimbing  masyarakat  dan  memberikan  program  pelatihan dalam  pengembangan  sumber  daya  manusia 9 .  Beberapa  upaya pemerintah untuk pengembangan industri kreatif di Batam adalah
a. Bekraf  Developer  Day (BDD)  yang  difasilitasi  Deputi Infrastruktur Bekraf untuk membangun ekosistem
7 https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/manajemen-talenta-berpeluang-ciptakan-sdm-yang- dinamis-dan-terampil
8 https://businesstoday.id/2019/10/18/bekraf-ekonomi-kreatif-jadi-akselerator-pengembangan- ekonomi-daerah/
9 https://haluankepri.com/2019/05/26/wadah-ekonomi-kreatif-milenial-di-batam-disiapkan/
ekonomi  digital  subsektor  aplikasi  dan game agar  dapat mendorong  perkembangan  industri  aplikasi  dan game Indonesia pada tanggal 24 Maret 2018 10 . b. Festival  Pemuda  Kreatif  2019  yang  diinisiasi  oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Festival Pemuda  Kreatif  2019  di  Batam  diselenggarakan  oleh Dinas  Pemuda  dan  Olahraga  (Dispora)  Batam  dan komunitas  Generasi Entrepreneur (GEN)  Batam  pada tanggal  12  September  2019 11 .  Kegiatan  ini  diramaikan stand kuliner, kriya, fashion  dan  IT yang bertujuan untuk memberi ruang yang seluas-luasnya kepada generasi muda menunjukkan kreativitas dan inovasinya.
c. Sosialisasi  platform  BISMA  ( BEKRAF  Information
System  in  Mobile  Application )  kepada  pelaku  ekonomi kreatif di Batam pada tanggal 29 Agustus 2019 12 . BISMA sendiri  merupakan  platform  bagi  pelaku  ekonomi  kreatif mendaftarkan  diri  maupun  usahanya  ke database resmi Bekraf.  Kegiatan  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan fasilitasi  pengembangan  kapasitas  mengenai  pengemasan produk,  pemasaran  produk,  teknik  fotografi  komersil hingga pengelolaan keuangan d. Sosialisasi  dan  fasilitasi  pendaftaran  Hak  Kekayaan Intelektual  (HKI)  di  bidang  ekonomi  kreatif  untuk meningkatkan  kesadaran  dan  jumlah  pelaku  ekonomi kreatif  memiliki  HKI  atas  produk  yang  diproduksi  pada tanggal  20  Juni  2019 13 .  Program  tahunan  Bekraf  ini menyasar  pelaku  UMKM  yang  tergabung  dalam  binaan Dinas  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Kota  Batam serta  pelaku  ekonomi  kreatif  yang  tergabung  dalam komunitas di Kota Batam. e. Penandatanganan  MoU  pengembangan  desain  dan manajemen  marketing  batik  Batam  antara  Dewan Kerajinan  Nasional  Daerah  (Dekranasda)  Batam  dan Universitas  Internasional  Batam  (UIB) 14 .  Batik  Batam telah  memproduksi  beberapa  motif  yaitu  batik  gonggong, motif  biota  laut,  abstrak  dan  yang  sedang  viral  saat  ini adalah  batik  ikan  marlin.  Kualitas  para  pengrajin  juga
10 https://www.bekraf.go.id/berita/page/8/batam-menjadi-kota-pertama-penyelenggaraan-bekraf- developer-day-di-tahun-2018
11 https://www.wartakepri.co.id/2019/09/22/festival-kuliner-dan-fashion-pemuda-kreatif-batam- 2019-sedot-perhatian-milenial/
12 https://www.bekraf.go.id/berita/page/10/bekraf-sosialisasi-platform-bisma-ke-pelaku-ekraf- batam
13 https://www.bekraf.go.id/berita/page/10/bekraf-targetkan-fasilitasi-pendaftaran-75-hki-di-batam
14 https://mediacenter.batam.go.id/2019/10/23/tingkatkan-kualitas-batik-batam-dekranasda-jalin- kerja-sama-dengan-perguruan-tinggi/
ditingkatkan  dari  tahun  ke  tahun  dengan  diadakannya berbagai pelatihan. 3. Kendala  Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  di  Daerah  Otonomi Batam
Pengembangan  sumber  daya  ekonomi  kreatif  di  Batam  belum optimal, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, antara lain 15 :
a. Masalah  kelangkaan  bahan  baku,  kurangnya  riset  bahan baku,  kesenjangan  antara  pendidikan  dan  industri,  serta standarisasi dan sertifikasi yang belum baik.
b. Kurangnya perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa kreatif di dalam dan luar negeri, terutama disebabkan oleh kurangnya apresisasi terhadap kreativitas lokal.
c. Kurangnya konektivitas jalur distribusi nasional, terkonsentrasinya  pasar  luar  negeri,  tingginya  biaya promosi,  belum  diterapkannnya  sistem  pembayaran online , dan rendahnya monitoring terhadap royalti, lisensi dan hak cipta. Selain  itu,  ekonomi  kreatif  masih  dihadapkan  pada  masalah SDM  yang  sebagian  besar  belajar  secara  otodidak,  sehingga kualitasnya  belum  cukup  merata.  Berbagai  kegiatan  dan  sosialisasi yang  diberikan  pemerintah  untuk  mendorong  ekonomi  kreatif  di Batam,  belum  optimal  mendorong  kesejahteraan  masyarakat  Batam. Pengembangan  ekonomi  kreatif  diharapkan  dapat  mengakselarasi pembangunan dan menciptakan pemerataan ekonomi.
4. Solusi  Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  di  Daerah  Otonomi Batam
Komitmen  pemerintah  dalam  regulasi  pengembangan  ekonomi kreatif ini makin kuat dengan disahkannya UU Ekonomi Kreatif pada 26  September  2019  dan  Peraturan  Presiden  Nomor  142  Tahun  2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Kreatif Nasional tahun 2018-2025.
UU  Ekonomi Kreatif tujuannya untuk  menjadi  tonggak penting kebangkitan  sektor  ekonomi  kreatif  di  Indonesia.  Dalam  UU  Ekraf, tertuang  poin  yang  menyebutkan  bahwa  hasil  kreativitas  pelaku ekonomi  kreatif  berupa  kekayaan  intelektual  bisa  menjadi  jaminan kredit  atau  kolateral.  Artinya,  pelaku  ekonomi  kreatif  bisa menggunakan  hak  kekayaan  intelektual  untuk  mendapatkan  akses pelayanan  dibidang  keuangan,  seperti  kredit  dari  perbankan. Pemerintah  diharapkan  dapat  memperluas  program  Kredit  Usaha Rakyat  (KUR)  ke  sektor  ekonomi  kreatif,  khususnya  yang  memang berskala  kecil  dan  menengah.  Perlu  dukungan  dari  Bank  Indonesia
15 https://batamtoday.com/home/read/57998/Ekonomi-Kreatif-di-Kepri-Belum-Berkembang- Maksimal
(BI)  dan  OJK  dalam  menjabarkan  UU  Ekonomi  Kreatif  di  bidang perbankan dan sektor keuangan.
Rencana  Induk  Pengembangan  Industri  Kreatif  Nasional (Rindekraf)  juga  sebagai  kerangka  strategis  pengembangan  ekonomi kreatif  nasional  dalam  jangka  panjang  dan  pedoman  bagi  pemerintah (pusat dan daerah) secara terintegrasi dan kolaboratif. Pengembangan ekonomi  kreatif  diharapkan  dapat  mengakselerasi  pembangunan  dan menciptakan pemerataan ekonomi di Indonesia.

## D. Kesimpulan
Peningkatan  daya  saing  Batam  sebagai  kawasan  perdagangan  bebas dan  ekonomi  diharapkan  mampu  mengikuti  tren  global.  Potensi  ekonomi kreatif  di  Batam  sebagai  penyumbang  devisa  dan  lapangan  kerja  didukung secara  geografis  berdekatan  dengan  negara  Singapura  dan  Malaysia, tentunya  akan  memiliki  kebermanfaatan  yang  maksimal  untuk  mencapai tujuan  penyelenggaraan  otonomi  daerah  yaitu  peningkatan  kesejahteraan rakyat.  Dengan  pengembangan  industri  kreatif  tentunya  akan  menciptakan lapangan  pekerjaan.  Pemerintah  telah  melakukan  berbagai  upaya menuntaskan  kendala  perizinan  dan  menawarkan  lebih  banyak  insentif melalui  UU  Ekonomi  Kreatif.  Upaya  pemerintah  dalam  pengembangan industri  kreatif  di  Batam  telah  banyak  dilakukan  seperti Bekraf  Developer Day (BDD)  yang  difasilitasi  Deputi  Infrastruktur  Bekraf,  Festival  Pemuda Kreatif  2019  di  Batam  diselenggarakan  oleh  Dinas  Pemuda  dan  Olahraga (Dispora)  Batam  dan  komunitas  Generasi Entrepreneur (GEN)  Batam, Sosialisasi  platform  BISMA  (BEKRAF Information  System  in  Mobile Application )  kepada  pelaku  Ekraf  di  Batam,  sosialisasi  dan  fasilitasi pendaftaran  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  di  bidang  ekonomi  kreatif untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  jumlah  pelaku  ekonomi  kreatif  pada pelaku UMKM yang tergabung dalam binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan  Menengah  Kota  Batam  serta  pelaku  ekonomi  kreatif  yang  tergabung dalam  komunitas  di  Kota  Batam  untuk  memiliki  HKI  atas  produk  yang diproduksi,  MoU  pengembangan  desain  dan  manajemen marketing batik Batam  antara  Dewan  Kerajinan  Nasional  Daerah  (Dekranasda)  Batam  dan Universitas Internasional Batam (UIB) dan upaya lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Aris.  (2019). Siapkan  Wadah  Ekonomi  Kreatif  bagi  Milenial,  Pemko  Batam Kerjasama Dengan Badan Ekonomi Kreatif . Batampos.Co.Id.
https://batampos.co.id/2019/05/25/iapkan-wadah-ekonomi-kreatif-bagi- milenial-pemko-batam-kerjasama-dengan-badan-ekonomi-kretif/
Bratakusumah,  D.  S.,  &  Solihin,  D.  (2004). Otonomi  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . Gramedia Pustaka Utama.
Humas  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi. (2019). Manajemen  Talenta  Berpeluang  Ciptakan  SDM  yang  Dinamis  dan
Terampil . Menpan.Go.Id. https://www.menpan.go.id/site/berita- terkini/manajemen-talenta-berpeluang-ciptakan-sdm-yang-dinamis-dan- terampil
Indaryani,  T.  (2019). BREAKINGNEWS  -  Bahas  KEK,  Kepala  BP  Batam  Rudi Kumpulkan Pengusaha Batam . TribunBatam.Id. https://batam.tribunnews.com/2019/10/03/breakingnews-bahas-kek-kepala- bp-batam-rudi-kumpulkan-pengusaha-batam
Kementerian  Perindustrian  Republik  Indonesia.  (2019). RI-Singapura  Pacu Pengembangan  Kawasan  Industri  Kendal  dan  Nongsa  Digital  Park . Kemenperin.Go.Id. https://kemenperin.go.id/artikel/21132/RI-Singapura- Pacu-Pengembangan-Kawasan-Industri-Kendal-dan-Nongsa-Digital-Park Media Center Batam. (2019). Tingkatkan Kualitas Batik Batam, Dekranasda Jalin Kerja  Sama  Dengan  Perguruan  Tinggi .  Mediacenter.Batam.Go.Id. https://mediacenter.batam.go.id/2019/10/23/tingkatkan-kualitas-batik-batam- dekranasda-jalin-kerja-sama-dengan-perguruan-tinggi/
Nurcholis,  H.  (2007). Teori  dan  Praktik  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah . Grasindo.
Surya.  (2015). Ekonomi  Kreatif  di  Kepri  Belum  Berkembang  Maksimal .
Batamtoday.Com. https://batamtoday.com/home/read/57998/Ekonomi-
Kreatif-di-Kepri-Belum-Berkembang-Maksimal Suwadha,  D.  (2019). Festival  Kuliner  dan  Fashion  Pemuda  Kreatif  Batam  2019 Sedot Perhatian Milenial . Wartakepri.Co.Id. https://www.wartakepri.co.id/2019/09/22/festival-kuliner-dan-fashion- pemuda-kreatif-batam-2019-sedot-perhatian-milenial/
Widjaja, H. A. W. (2004). Otonomi Desa . Rajawali Pers.