## KEBIJAKAN PENANGGULANGAN COVID-19 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## Susi Krisjuyani
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univesitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92, Sintang, Indonesia, email: susicrisjuyani@gmail.com
Abstract: Policy  is  something  that  must  be  created  and  implemented  in  order  to  create  order  due  to problems that occur. Various problems have occurred, ranging from economic, social, to daily life aspects, almost no one can escape the emergence of the COVID-19 pandemic. In resolving this problem, a response policy  is  needed,  both  from  the  Central  Government  and  the  Provincial  Government.  Researchers  are interested in answering this problem by trying to answer the problem formulation: What is the COVID-19 Management Policy in the Special Region of Yogyakarta? The aim of this research is to tell or tell a detailed story related to the COVID-19 Management Policy in the Special Region of Yogyakarta. So the method used is a qualitative research method with a narrative approach. The object of this research is the COVID- 19 Management Policy in the Special Region of Yogyakarta. There were 4 informants for this research, as a consideration that those selected met the criteria according to the research objectives. Policy for Handling COVID-19 in the Special Region of Yogyakarta, that in making policies it is a follow-up to policies that have  been  made  by  the  Central  Government,  the  Central  Government  has  power  over  the  Provincial Government  in  making  policies.  The  policy  for  dealing  with  COVID-19  in  the  Special  Region  of Yogyakarta  has  gone  through  various  policies,  including  through  Governor's  instructions,  Governor's Circular Letter, Governor's Decree and the formation of a Task Force. Therefore, the researcher provides advice: When making policies, you don't have to always be based on orders from the central government, but in making policies you should adapt them to regional conditions and must always refer to higher laws and regulations.
Keywords : Policy; Countermeasures; COVID-19.
Abstak: Kebijakan  adalah  sesuatu  yang  harus  dibuat  dan  dilaksanakan  demi  terciptanya keteraturan  akibat  permasalahan  yang  terjadi.  Berbagai  masalahpun  telah  terjadi,  mulai  dari aspek  ekonomi,  sosial,  hingga  kehidupan  sehari-hari,  hampir  tak  ada  yang  bisa  berkelit  dari kemunculan pandemi COVID-19 . Dalam menyelesaikan masalah tersebut maka perlu kebijakan penanggulangan,  baik  dari  Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah  Daerah  Provinsi.  Peneliti tertarik menjawab masalah tersebut dengan mencoba menjawab rumusan masalah: Bagaimana Kebijakan  Penanggulangan COVID-19 di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta?  Tujuan  Penelitian  ini adalah untuk menceritakan atau mengatakan ( to tell ) suatu cerita secara detail berkaitan dengan Kebijakan  Penanggulangan COVID-19 di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Maka  metode  yang digunakan,  yaitu  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  naratif.  Objek  penelitian  ini adalah  Kebijakan  Penanggulangan COVID-19 di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Informan penelitian  ini  sebanyak  4  orang,  sebagai  pertimbangan  bahwa  yang  dipilih  memenuhi  kriteria sesuai tujuan penelitian. Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa  dalam  membuat  kebijakan  adalah  tindak  lanjut  kebijakan  yang  telah  dibuat  oleh Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Pusat  memiliki  kuasa  atas  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dalam membuat kebijakan. Kebijakan penanggulangan COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta telah melalui berbagai kebijakan, baik itu melalui instruksi Gubernur, Surat Edaran Gubernur, Surat
Keputusan  Gubernur  serta  pembentukan  Gugus  Tugas.  Maka  dari  itu  peneliti  memberikan saran: Dalam membuat kebijakan tidak harus selalu berdasarkan perintah dari pemerintah Pusat, tetapi dalam membuat kebijakan disesuaikan dengan kondisi di daerah dan harus tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Kata Kunci: Kebijakan; Penanggulangan; COVID-19 .

## PENDAHULUAN
Kebijakan merupakan sesuatu yang sangat  penting  untuk  dibuat  dan dilaksanakan demi terciptanya keteraturan dalam  penyelesaian  masalah  yang  terjadi. Seperti  diketahui  pada  tahun  2019  adalah masa COVID-19 menyerang  negara  yang ada  diseluruh  dunia,  tidak  terkecuali Negara  Indonesia.  Pemerintah  Indonesia terus  berupaya  menangani COVID-19, termasuk  dengan  kampanye  massal memakai  masker,  menjaga  jarak,  dan mencuci tangan dengan sabun (3M).
COVID-19 ini  membawa  dampak signifikan ke perubahan dunia. Mulai dari aspek  ekonomi,  sosial,  hingga  kehidupan sehari-hari,  hampir  tak  ada  yang  bisa berkelit dari kemunculan pandemi COVID- 19 ini, tidak terkecuali terhadap pelayanan publik sejak virus ini pertama kali muncul akhir Desember 2019 lalu di Wuhan Cina.
Dalam  menanggulangi COVID-19 tersebut,  pemerintah  telah  meningkatkan kesiagaan  banyak  rumah  sakit  dan peralatan  yang  sesuai  dengan  standar internasional,  termasuk  pada  anggaran yang  secara  khusus  dialokasikan  bagi segala upaya pencegahan dan penanganan. Berbagai  kebijakan  telah  dikeluarkan  oleh Pemerintah, mulai dari membatasi hubungan  sosial  (social  distancing), menghimbau  untuk  bekerja  di  rumah (work  from  home)  bagi  sebagian  besar Aparatur Sipil Negara (ASN), meniadakan kegiatan ibadah, dan meminta masyarakat untuk  tetap  di  rumah  serta  mengurangi
aktivitas ekonomi di luar rumah.
Kebijakan tersebut bermaksud baik, namun  dampak  dari  kebijakan  tersebut memiliki resiko tinggi, hingga akhir Maret 2020  kebijakan  pemerintah  bukan  hanya social  distancing  tapi  dilanjutkan  dengan Physical  Distancing,  dan  juga  pemerintah telah  menetapkan  Pembatasan  Sosial Berskala Besar (PSBB).
https://babelreview.co.id/dampak-pandemi- covid-19-bagi-penyelenggaraan-pelayanan- publik diakses 23 Januari 2023
Selain  itu,  Pemerintah  melalui berbagai kementrian juga telah melakukan berbagai  cara  untuk  menanggani COVID- 19 di  Indonesia,  dengan  membuat  dan mengeluarkan kebijakan. Dimana kebijakan tersebut  ditujukan  kepada  semua  Jajaran pemerintahan,  baik  Pemerintah  Pusat, Pemerintah  Daerah  Provinsi,  Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
Setiap  jajaran  pemerintahan  harus saling  bekerjasama  dalam  penyelesaian masalah  yang  terjadi.  Sehingga  dalam membuat  suatu  kebijakan  semua  jajaran pemerintahan  harus  saling  berkaitan  dan berhubungan,  seperti  yang  disampaikan oleh  Budi  Winarno  (2007:  17),  ia mengatakan  bahwa  kebijakan  hendaknya dipahami  sebagai  serangkaian  kegiatan yang  sedikit  banyak  berhubungan  beserta konsekuensi-konsekuensi  bagi  mereka yang  bersangkutan  daripada  sebagai keputusan yang berdiri sendiri.
James  E.  Anderson  (Irfan  Islamy, 2000:  17)  mendefinisikan  kebijakan  itu
adalah serangkaian tindakan yang mempunyai  tujuan  tertentu  yang  diikuti dan  dilaksanakan  oleh  seseorang  pelaku sekelompok  pelaku  guna  memecahkan suatu masalah tertentu).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  naratif.  Penelitian  naratif adalah bentuk penelitian yang menceritakan  atau  mengatakan  (to  tell) suatu  cerita  secara  detail  seperti keadaan,  masalah,  atau  situasi  tertentu untuk  menemukan  titik  pokok  dari suatu  kejadian.  Berlandaskan  pada filsafat postpositivisme . Data hasil penelitian  lebih  berkenaan  dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan  dilapangan.  Metode  tersebut dipandang penulis sebagai metode yang efektif  untuk  mendeskripsikan  atau menggambarkan fenomena-fenomena yang  ada  dan  fakta-fakta  yang  terjadi berkaitan dengan
“Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di  Daerah Istimewa Yogyakarta.”

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Kebijakan  Penangganan COVID-19 oleh Pemerintah
Sejak  mengumumkan  kasus
positif COVID-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020 lalu, pemerintah meningkatkan langkah-langkah
dalam menangani pandemi COVID-19 dengan  membuat  berbagai  kebijakan. Kebijakan tersebut diantaranya adalah Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  21
tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala  Besar  (PSBB),  Keputusan Presiden  (KEPPRES)  Nomor  9  tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan  Presiden  Nomor  7  Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan
Penanganan COVID-19, Keputusan Presiden (KEPPERS) Nomor 11 Tahun 2020  tentang  Penetapan  Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.
Gugus tugas percepatan penanganan  Corona  Virus  Disease (COVID-19) yang  dikomandoi  oleh Kepala Badan Nasional
Penanggulangan  Bencana  (BNPB) Letjen  TNI  Doni  Monardo  dan melaporkan  pelaksanaannya  kepada Presiden.  Gugus  tugas  tersebut  akan mengerahkan  sumber  daya  terpadu dalam penanganan penyebaran COVID-19 di  Indonesia.  Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2020 Tentang  Gugus  Tugas  Percepatan Penanganan COVID-19.
Dari  sisi  anggaran,  pemerintah memberikan  dukungan  dan  prioritas penggunaan anggaran yang memadai untuk  digunakan  secara  efektif  dan efisien dalam penanggulangan bencana COVID-19. Dengan  merujuk pada  Undang-Undang  Nomor  24 tahun  2007  tentang  Penanggulangan Bencana.  Adapun  kebijakan  tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2020  tentang
Kebijakan  Keuangan  Negara  dan Stabilitas  Sistem  Keuangan  Untuk
Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian  Nasional  dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam  mengurangi  mobilitas kegiatan di masyarakat terkait penangganan COVID-19 ,  Pemerintah membuat kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  21  Tahun  2020  Tentang Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Selanjutnya,  Pemerintah  melalui Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Yasonna Laoly telah menerbitkan larangan sementara masuk  atau  transit  di  Indonesia  bagi orang asing guna menekan penyebaran COVID-19 di  Indonesia yang dimuat dalam Peraturan Menkumham  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Pelarangan  Sementara  Orang Asing Masuk Wilayah Negara
Republik Indonesia.
Dalam  percepatan  penangganan COVID-19 di  Desa  serta  mendukung pelaksanaan  Undang-Undang  nomor 2 Tahun 2020, Pemerintah
memberikan  intruksi  kepada  Desa, yaitu  melalui  Instruksi  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun 2020  Tentang  Refocussing  Kegiatan,
Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang  Dan  Jasa  Dalam  Rangka Percepatan  Penanganan COVID-19. Dalam  hal  kebijakan  yang  di  ambil oleh  Pemerintah  tersebut,  melalui Kementrian Desa, Pembangunan Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi Republik  Indonesia  mengeluarkan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi  tentang  Desa  Tanggap COVID-19 dan  Penegasan  Padat Karya  Tunai  Desa.  Dalam  kebijakan tersebut memberikan perintah kepada Desa  bahwa  Dana  Desa  digunakan dengan pola  Padat Karya Tunai Desa (PKTD),  melalui  pengelolaan  secara swakelola, serta pendayagunaan sumber  daya  alam,  teknologi  tepat guna,  inovasi  dan  sumber  daya manusia desa.
Selanjutnya terkait dengan protokol  kesehatan  di  masyarakat terkhusus  Desa,  pemerintah  melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor  6  Tahun  2020  Tentang Peningkatan  Disiplin  dan  Penegakan Hukum  Protokol  Kesehatan  dalam Pencegahan dan Pengendalian
COVID-19. Melalui  Kementrian  Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi  Republik  Indonesia, dalam menanggani COVID-19
Pemerintah  telah  menetapkan  aturan, yaitu  Keputusan  Menteri  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi  Republik  Indonesia Nomor  63  Tahun  2020  tentang Protokol  Normal  Baru  Desa.  Dengan adanya  Keputusan  Menteri  tersebut bertujuan untuk:
1.) Mewujudkan  masyarakat  desa yang  produktif  dan  aman  dari penularan COVID-19.
2.) Meningkatkan dukungan
pemerintah  desa  dan  segenap elemen  masyarakat  desa  dalam upaya Pencegahan Penularan
COVID-19 di desa. 3.) Menciptakan  tata  kelola  desa dalam pencegahan penularan COVID-19 melalui  adaptasi  pola hidup bermasyarakat dalam tatanan normal baru. 2. Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menangani COVID-19
Menanggapi  kebijakan  yang dibuat  oleh  Pemerintah  Pusat  dalam menanggani COVID-19 ,  Pemerintah Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dalam membuat  suatu  kebijakan  adalah bentuk  tindak  lanjut  dari  Pemerintah Pusat. Adapun bentuk awal kebijakan yang dikeluarkannya oleh Pemerintah Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yaitu dimulai  dengan  Instruksi  Gubernur Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor 2/INSTR/2020  Tentang  Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi COVID-19. Intruksi tersebut ditujukan kepada Bupati/Walikota seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta, seluruh pimpinan Instansi Pemerintah Daerah Istimewa  Yogyakarta  serta  Pimpinan BUMD  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Dalam  intruksi  tersebut  Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan bahwa harus
melakukan  koordinasi  dengan  Unit Kerja  pada  Perangkat  Daerah  di wilayahnya  masing-masing  dalam penangganan COVID-19.
Selanjutnya kebijakan yang dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penangganan COVID-19 ditujukan kepada  seluruh  ASN  yang  ada  di Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  yaitu Surat  Edaran  Gubernur  Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 433/4956 tentang  Penyesuaian Sistem Kerja  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan  tersebut  bertujuan  untuk mencegah  penyebaran COVID-19. Setiap ASN tetap melakukan pekerjaan  di  Kantor  tetapi  tidak  bagi mereka  Orang  Dalam  Pemantauan (ODP).  Dan  segala  bentuk  yang mengundang kerumunan orang ditunda  untuk  dilaksanakan  kecuali kegiatan  yang  sangat  mendesak dengan  tetap  mematuhi  protokol
kesehatan, begitu juga dengan perjalanan  dinas  juga  ditunda  untuk pelaksanaannya.
Menaggapi  situasi  dan  kondisi penyebaran COVID-19 di  Daerah Istimewa  yang  semakin  meningkat dan  menimbulkan  korban  jiwa  serta kerugian  material  bagi  masyarakat yang  berdampak  pada  kehidupan
Masyarakat, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6/Kep/2020  tentang  Pembentukan Gugus  Tugas  Penanganan COVID-19
Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  dengan dikeluarkannya  Keputusan  tersebut diharapkan mempercepat
penangganan COVID-19 di  Daerah
Istimewa Yogyakarta.
Pembentukan Gugus Tugas tersebut berfungsi melakukan
penangganan  khusus COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta, baik itu pencegahan,  antisipasi,  pengambil kebijakan terkait COVID-19 , melakukan deteksi terhadap
masyarakat  serta  respon  masyarakat terhadap adanya COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dengan  semakin  meningkatnya kasus COVID-19 di  daerah  Istimewa Yogyakarta  serta  mempertimbangkan usulan  dari  Kepala  Pelaksana  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah
Istimewa Yogyakarta, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya  menetapkan  status  tanggap darurat COVID-19 , dengan dikeluarkannya  Keputusan  Gubernur Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor 65/KEP/2020 tentang Penetapan Status  Tanggap  Darurat  Bencana COVID-19 di  Daerah  Istimewa Yogyakarta.
Kebijakan  tanggap  darurat  ini setiap  bulannya  selalu  diperpanjang sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi perkembangan  dari COVID-19 itu sendiri di Daerah Istimewa
Yogyakarta.  Dengan  dikeluarkannya keputusan  tersebut  di  atas,  bertujuan untuk  mencegah  dan  menanggani dampak  buruk  akbat  dari COVID-19 , dengan  melakukan  berbagai  kegiatan penyelamatan  terhadap  masyarakat terdampak COVID-19 serta pemulihan terhadap korban
masyarakat yang terkena COVID-19.
Tidak  berhenti  disitu  saja,
dengan semakin meningkatnya COVID-19 di  Daerah  Istimewa Yogyakarta  akibat  arus  mudik  dan banyaknya  masyarakat  yang  tidak mematuhi  kebijakan  yang  di  buat serta  banyaknya  pendatang  yang masuk ke Daerah
Istimewa Yogyakarta,  seperti  yang  kita  tahu bahwa  Daerah  Istimewa  Yogyakarta selain  sebagai  kota  pelajar,  Daerah Istimewa Yogyakarta juga merupakan kota  dengan  tingkat  pariwisata  yang
banyak  diminati  oleh  berbagai kalangan masyarakat baik dari dalam Daerah  itu  sendiri  maupun  dari  luar kota. Maka dari itu dengan dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  Nomor  2/SWE/II/2020
tentang  Peningkatan  Kewaspadaan Terhadap  Risiko  Penularan  Infeksi COVID-19 Dari  Pendatang/Pemudik Di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, diharapkan dapat mendukung percepatan  penangganan  COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana setiap pendatang /pemudik  yang  tiba  di  Daerah Istimewa Yogyakarta harus
melakukan  isolasi  mandiri  selama  14 hari  dan  melaporkan  diri  kepada petugas  dilingkungan  tempat  tinggal serta  menerapkan  perilaku  hidup bersih  dan  mematuhi  protokol kesehatan  yang  sudah  ditetapkan. Tapi  pada  kenyataannya,  masih banyak  pendatang/pemudik  yang tidak melakukan isolasi dan melakukan aktivitas, hal ini membuat tracking terhadap pendatang/pemudik  sangat  sulit. Seharusnya Pemerintah Daerah Istimewa  Yogyakarta  jika  memang ingin mempercepat penanganan COVID-19 dengan membuat
kebijakan terkait pendatang/pemudik maka  di  setiap  terminal  kedatangan, baik  itu  di  bandara,  stasius  serta
terminal  disiapkan  pos  petugas penangganan COVID-19 , untuk mendata  setiap  pendatang/pemudik yang  tiba  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta.  Dan  jika  ditemukan melakukan  aktivitas  sebelum  masa isolasi  habis  diberikan  sanksi  sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Seperti  yang  kita  tahu,  Daerah istimewa  Yogyakarta  merupakan salah  satu  Kota  Pelajar  yang  ada  di Indonesia,  menginggat  hal  tersebut dengan terjadinya COVID-19 , Pemerintah Daerah istimewa Yogyakarta dalam mengurangi mobilitas kegiatan di bidang pendidikan membuat suatu kebijakan melalui  Dinas  Pendidikan,  pemuda dan  Olahraga  Daerah  Istimewa Yogyakarta  Nomor  421/02280  Tahnu 2020,  dan  Surat  Edaran  Gubernur Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor 421/5598  Tahun  2020,  serta  Surat Edaran  Gubernur  Daerah  Istimewa Yogyakarta  Nomor  443/6229  Tahun 2020.  Pada  ketiga  kebijakan  tersebut membuat regulasi terkait pelaksanaan pembelajaran dengan sitem jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh bisa dilaksanakan melalui berbagai aplikasi internet seperti zoom metting, goggle  mett,  goggle  classroom,  dan grup wa yang hal tersebut dibuat oleh pendidik.
Mendukung  pembelajaran  jarak jauh melalui Kementerian Pendidikan
Republik Indonesia memberikan paket kuota internet kepada pendidik dan  pelajar  demi  kelancaran  proses pembelajaran  jarak  jauh.  Dimana dalam  proses  mendapatkan  kuota internet  tersebut  setiap  instansi pendidikan  harus  melaporkan  setiap nomor  ponsel  para  pendidik  dan pelajar.
Pembelajaran  jarak  jauh  sudah dilaksanakan  sejak  adanya  Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa  Yogyakarta  menetapkan Kasus COVID-19 di  Daerah  istimewa Yogyakarta  yaitu  pada  maret  2020, dan  terus  diperpanjang  selama  masa tanggap darurat COVID-19.
Melihat  banyaknya  masyarakat yang hilang pekerjaan akibat COVID-
19, dan  meningkatnya  kasus COVID-
19 .  Pemerintah  Daerah  Istimewa Yogyakarta  memberikan  berbagai bentuk bantuan kepada setiap masyarakat  yang  terdampak COVID- 19. Dalam  memberikan  bantuan kepada masyarakat terdampak
COVID-19, kriterianya  sama  dengan Pemerintah  Pusat,  seperti  yang  telah peneliti  sampaikan  di  atas  bahwa Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membuat
kebijakan  merupakan  sebuah  tindak lanjut dari Pemerintah Pusat.
Mereka yang menerima bantuan adalah  para  penyandang  disabilitas, lanjut  usia  terlantar,  mahasiswa  yang
tinggal  di  asrama,  hal  itu  tertuang  di dalam  Keputusan  Gubernur  Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
107/KEP/2020,  Keputusan  Gubernur Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor 281/KEP/2020.  Selanjutnya  bantuan kepada  masyarakat  berupa  uang, hanya  diberikan  kepada  masyarakat terdampak COVID-19 berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103/KEP/2020,  Keputusan  Gubernur
Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor 200/KEP/2020,  Keputusan  Gubernur Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor 204/KEP/2020. Bantuan berupa uang tersebut diberikan kepada masyarakat dengan  masing-masing  menerima Rp.400.000,00/orang, bantuan tersebut  diberikan  dari  bulan  april, mei hingga juni dan berakhir di bulan juli tahun 2020, yang namanya sudah ditentukan  oleh  Pemerintah  Daerah Istimewa Yogyakarta.
Bantuan  lain  yang  diberikan seperti  beras  kepada  masyarakat terdampak COVID-19 dengan  total Kepala  Keluarga  yang  menerima bantuan  sebanyak  4.200  Kepala Keluarga yang sudah di tentukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan besaran penerimaan  2  kg/KK.  Hal  itu  sesuai dengan  Keputusan  Gubernur  Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 108/KEP/2020.  Bantuan  yang  sama
juga  diberikan  kepada  warga  bekas binaan  dan  mahasiswa  luar  daerah yang  terdampak COVID-19 ,  bantuan tersebut  berupa  sembako  seharga Rp.300.000,00  per  orang,  diberikan hanya satu kali yaitu pada bulan juni
2020 dan dibebankan kepada
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  tahun  2020.  Tercantum  di dalam  Keputusan  Gubernur  Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 184/KEP/2020. Terkait  mobilitas  kehidupan dimasyarakat,  guna  mempercepat penangganan COVID-19 di  Daerah Istimewa  Yogyakarta.  Pemerintah Daerah  Istimewa  Yogyakarta  melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta  Nomor  48  Tahun  2020 Tentang Pedoman Penyusunan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Publik dan
Perekonomian  Mayarakat  di  Daerah istimewa  Yogyakarta.  Maka  dengan dikeluarkannya  peraturan  tersebut, segala  bentuk  kegiatan  masyarakat dibatasi  sesuai  dengan  ketentuan yang  sudah  ditetapkan,  masyarakat tidak  boleh  bebas  dalam  melakukan segala  bentuk  aktivitas.  Baik  itu aktivitas  publik,  perekonomian  dan sosial  masyarakat  serta  segala  bentuk pembangunan/infrastruktur. Hal tersebut  dibuat  berfungsi  untuk pencegahan serta bentuk penanganan
COVID-19 .  Dengan  adanya  Peraturan
tersebut maka semua bentuk Peraturan  Pemerintahan  baik  itu Kabuapten  dan  Desa  harus  mengacu kepada  Peraturan  yang  telah  di  buat oleh Pemerintah di atasnya.
Tidak  hanya  itu  Pemerintah Daerah  Istimewa  Yogyakarta  juga telah  membuat  kebijakan  terkait dengan protokol kesehatan di masyarakat, sebagai upaya pencegahan dan pengendalian
COVID-19. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  Nomor  77  Tahun  2020. Dimana  masyarakat  harus  mematuhi 4M,  yaitu  memakai  masker,  mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Setiap pelaku  usaha  serta  tempat  fasilitas umum  harus  menyediakan  4M  baik untuk pegawai dan pengunjung yang datang. Terkait protokol kesehatan itu sendiri,  tempat-tempat  umum  seperti Malioboro,  dimana  masyarakat  yang beraktivitas  ditempat  ini  harus mematuhi  protokol  kesehatan.  Di setiap  sudut  tempat  ini  Pemerintah Daerah  Istimewa  Yogyakarta  sudah membangun tempat cuci tangan serta di  setiap  pintu  masuk  ada  penjagaan dan  di  ukur  suhu  tubuh  dengan termometer.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah  penulis  uraikan,  penulis  menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pemerintah  telah  membuat  berbagai kebijakan  untuk  mengatasi  pandemi COVID-19 yang  terjadi.  Kebijakan tersebut  dibuat  sesuai  dengan  kondisi  di Masyarakat. Pemerintah juga membentuk Gugus  tugas  percepatan  penanganan COVID-19 yang  dikomandoi  oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan  Bencana  (BNPB). Selain  itu, Dalam  membuat  kebijakan penanggulangan COVID-19 ,  pemerintah telah membuat kebijakan melalui berbagai Kementerian, yaitu: Kementerian  Keuangan,  Kementerian Hukum  dan  HAM,  Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi serta Kementerian Kesehatan. 2. Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta  (DIY)  dalam  membuat kebijakan  Penanggulangan COVID-19 adalah  bentuk  tindak  lanjut  dari Pemerintah  Pusat.  Pemerintah  DIY juga  telah  membentuk  Gugus  Tugas Penanganan
COVID-19 Daerah Istimewa  Yogyakarta.  Kebijakan  lain juga  telah  dibuat,  melalui  berbagi instruksi Gubernur tentang
Peningkatan  Kewaspadaan  Terhadap Risiko  Penularan  Infeksi COVID-19.
Instruksi  tersebut  ditujukan  kepada seluruh Bupati/Walikota, bahwa harus  melakukan  koordinasi  dengan Unit  Kerja  pada  Perangkat  Daerah  di wilayahnya  masing-masing  dalam penangganan COVID-19. Selanjutnya instruksi kepada seluruh ASN tentang
Penyesuaian  Sistem  Kerja  Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa  Yogyakarta.  Dan  melalui Surat  Edaran  yang  ditujukan  kepada Pendatang/Pemudik di Daerah
Istimewa  Yogyakarta.  Serta  Surat Edaran  yang  ditujukan  ke  setiap dinas-dinas  terkait  penaggulangan COVID-19.
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas, penulis  mengajukan  saran  sebagai berikut:
1. Dalam  membuat  kebijakan  seharus pemerintah pusat harus lebih memperhatikan dan
memperhitungkan setiap konsekuensi kebijakan.  Tidak  boleh  membuat kebijakan  berdasarkan  pada  satu daerah  tertentu,  tetapi  disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah yang ada di negara Indonesia.
2. Seharusnya pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membuat kebijakan tidak harus selalu berdasarkan perintah dari pemerintah Pusat, tetapi dalam membuat kebijakan disesuaikan dengan kondisi di  daerah  itu  sendiri.  Namun  harus tetap  mengacu  kepada  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Budi  Winarno.  (2007:17).  Kebijakan  Publik;
Teori  Dan  Proses,  Jakarta:  PT.  Buku Kita.
James  E.  Anderson  dalam Islamy,  M. Irfan. (2000:17).
Prinsip-prinsip Perumusan  Kebijakan  Negara.  Jakarta: Sinar Grafika Sumber Peraturan Perundang-
undangan:
Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2007 tentang Penanggulangan Bencana Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau  Dalam  Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem Keuangan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun 2020  tentang  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  dalam  Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
Keputusan  Presiden  Nomor  11  tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.
Keputusan  Presiden  Nomor  12  tahun 2020  tentang  Penetapan  Bencana Nonalam  Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  18  Tahun  2020  Tentang  Tim Nasional  Percepatan  Pengembangan Vaksin COVID -19.
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  4  Tahun  2020  Tentang
Refocussing  Kegiatan,  Realokasi Anggaran,  Serta  Pengadaan  Barang Dan  Jasa  Dalam  Rangka  Percepatan Penanganan COVID-19.
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  6  Tahun  2020  Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum  Protokol  Kesehatan  dalam Pencegahan dan Pengendalian

## COVID -19.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik
Nomor  10  Tahun  2021  tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam
Rangka  Penanggulangan  Pandemi COVID19. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi  Republik  Indonesia Nomor  63  Tahun  2020  tentang Protokol Normal Baru Desa.
Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik
Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/169/2020 tentang Penetapan RS Rujukan Penanggulangan  Penyakit  Infeksi Emerging Tertentu. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,
Dan  Transmigrasi  Nomor  8  tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-
19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 77 Tahun  2020  tentang  Penerapan Disiplin  dan  Penegakan  Hukum Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya Pencegahan dan Pengendalian

## COVID-19.
Instruksi  Gubernur  Daerah  Istimewa Yogyakarta  Nomor  2  tahun  2020 Tentang  Peningkatan  Kewaspadaan
Terhadap  Risiko  Penularan  Infeksi COVID-19.
Keputusan  Gubernur  Daerah  Istimewa Yogyakarta  Nomor  6/Kep/2020 tentang  Pembentukan  Gugus  Tugas Penanganan COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta. Keputusan  Gubernur  Daerah  Istimewa Yogyakarta  Nomor  65/KEP/2020 tentang  Penetapan  Status  Tanggap Darurat  Bencana COVID-19 di
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 433/4956
tentang  Penyesuaian  Sistem  Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan  Penyebaran COVID-19 di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah Istimewa Yogyakarta.
Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  Nomor  2/SWE/II/2020 tentang  Peningkatan  Kewaspadaan Terhadap  Risiko  Penularan  Infeksi COVID-19 Dari Pendatang/Pemudik Di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Website:
Babelreview.  (2020).  Januari  23,  2023. retrieved
from https://babelreview.co.id/dampak- pandemi-covid-19-bagi-penyelenggaraan- pelayanan-publik