## KEBIJAKAN STANDAR KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH PENGELOLA PENDIDIKAN
Ike Nilawati Rohaenah | Sahudi | A. Supiana | Qiqi Yuliati Zakiah Dosen dan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung nilawatirohaenahike@gmail.com

## Abstract
Problems  encountered  in  the  field  of  school  principals have  not  succeeded  in  bringing  their  institutions  towards  the goals they want to achieve and improve the quality of education. The importance of research is to realize that schools can manage education  well.  based  on  the  standard  policy  of  the  principal's leadership as education manager at MTs Insan Kamil Payatiman Purwakarta.  The  policy  standards  are  guided  by  the  First Regulation of the Minister of National Education of the Republic of  Indonesia  Number  13  of  2007,  concerning  Standards  for School  /  Madrasah  Principals,  Second  of  the  Republic  of Indonesia Law No.14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers Article  1  paragraph  10,  Third,  Regulation  of  the  Minister  of
Education and Culture of the Republic of Indonesia number 6 of 2018  concerning  the  Assignment  of  Teachers  as  Principals, CHAPTER  III  Requirements  for  Prospective  Heads  School Article 2 (1). The research objective is to improve the leadership standards  of  the  principal  in  education  management  and  to increase  the  quality  of  education  in  Indonesia.  The  method  of field  research  (field  research) is  descriptive qualitative. location at  MTs  Insan  Kamil  Payatiman  Purwakarta,  West  Java.  Data obtained by means of observation, interviews, and documentation. The research was conducted from February 2020 to  April  2020.  Data  analysis  was  obtained  from  primary  and secondary data and then processed, starting from data reduction, data presentation, drawing conclusions and testing the validity of the  data.  Respondents  are  teachers,  school  principals.  Deputy Principal,  Administration.  Students  and  parents  are  also  the community.  The  results  of  the  research  by  the  principal  of  MTs
Insan  Kamil  Payatiman  Purwakarta  have  carried  out  their functions  well  as  educators,  managers, administrators, supervisors,  leaders,  innovators,  entrepreneurs.  work  climate creator.
Kata Kunci: Leadership; policy standards; Education managers

## Abstrak
Masalah  ditemui  di  lapangan  saat  kepala  sekolah  belum berhasil membawa lembaganya ke arah tujuan yang ingin dicapai dan  meningkatkan  mutu  pendidikan.  Pentingnya  artikel  ini mewujudkan  agar  Sekolah  dapat  mengelola  pendidikan  dengan baik,  berdasarkan  kebijakan  standar  kepemimpinan  kepala sekolah  sebagai  pengelola  pendidikan  di  MTs  Insan  Kamil Payatiman  Purwakarta.  Standar  Kebijakan  berpedoman  pada Pertama ,  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik Indonesia  Nomor  13  Tahun  2007,  tentang  Standar  Kepala Sekolah/Madrasah. Kedua, Undang  Undang  RI  No.14  Tahun
2005 tentang Guru dan  Dosen pasal 1 ayat 10. Ketiga , Peraturan Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  RI  nomor  6  Tahun  2018
Tentang  Penugasan  Guru  sebagai  Kepala  Sekolah,  Bab  III Persyaratan  Bakal  Calon  Kepala  Sekolah  Pasal  2  (1).  Tujuan dalam  artikel  ini  untuk  meningkatkan  standar  kepemimpinan kepala  sekolah    pengelola  pendidikan  dan  meningatkan  mutu pendidikan  di  Indonesia.  Metode  penelitian    lapangan  ( field research ) bersifat kualitatif deskriptif lokasi di MTs Insan Kamil Payatiman  Purwakarta  Jawa  Barat.  Data  diperoleh  dengan  cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan dari  bulan  Februari  2020  sampai  April  2020.  Analisis  data diperoleh dari data primer dan sekunder kemudian di olah, mulai dari  reduksi  data,  penyajian  data,  penarikan  kesimpulan  dan  uji keabsahan  data,  responden  adalah  guru,  kepala  sekolah,  wakil kepala  sekolah,  tata  usaha,  siswa  dan  orang  tua  juga  masyakat. Hasil  penelitian  Kepala  sekolah  MTs  Insan  Kamil  Payatiman Purwakarta  telah  melaksanakan  dengan  baik  fungsi  sebagai pendidik, manajer, administrator, supervisor, pemimpin, inovator, wirausahawan. pencipta iklim kerja.
Kata Kunci: Standar Kebijakan; Kepala Sekolah; Pengelola Pendidikan

## A. Pendahuluan
Kebijakan kepala sekolah adalah hasil keputusan-keputusan yang dibuat secara arif dan bijaksana oleh kepala sekolah dengan kemampuan  menggerakkan  segala  sumber  yang  ada  pada  suatu sekolah  sehingga  dapat  didayagunakan  secara  maksimal  untuk seseorang  atau  sekelompok  orang  guna  untuk  mencapai  tujuan yang diinginkan dan ditetapkan dengan melangkah lebih maju ke masa depan. Keberadaan sekolah adalah sebagai lembaga formal dalam  penyelenggaraan  kebijakan  pendidikan  nasional  atau kebijakan dinas pendidikan kabupaten/kota dalam kekuasaan dan kewenangan kepala sekolah. Seorang kepala sekolah bertanggung jawab  dalam  melaksanakan  kebijakan  pendidikan  nasional  yang telah  ditetapkan  oleh  pemerintah,  dimana  kepala  sekolah  juga harus bertanggung jawab penuh akan sekolah yang dipimpinnya.
Sehubungan  dengan  hal  di  atas,  seorang  kepala  sekolah merupakan  kunci  keberhasilan  suatu  lembaga,  karena  kepala sekolah adalah seorang pemimpin yang membawa lembaganya ke arah  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  lembaga  tersebut.  Kepala sekolah dikatakan berhasil apabila mereka memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan peranan kepala sekolah sebagai  orang  yang diberi tanggung  jawab  untuk  memimpin  sekolah.  Fungsi  dan  peran kepala  sekolah  sangat  penting  dalam  menggerakkan  dan memajukan  kehidupan  sekolah  untuk  mencapai  tujuan  yang diinginkan.
Permasalahan  yang  ditemui  di  lapangan  adalah pertama, masih  banyak kepala sekolah belum berhasil membawa lembaga pendidikan  menuju  tujuan  yang  ingin  di  capai, kedua, belum dapat  meningkatkan  mutu  pendidikan.  Kepala  sekolah  belum maksimal  berfungsi  sebagai  pendidik,  belum  dapat  menjadi manajer dengan baik.
Ketiga ,  belum  maksimal  sebagai  administrator  dalam membina  dan  membimbing  administrasi  standar  pengelolaan sekolah. 1
Keempat, masalah  Kepala  sekolah  sebagai  supervisor memiliki beban peran dan tanggung jawab memantau, membina, dan  memperbaiki  proses  belajar  mengajar  di  kelas  atau  di sekolah.  Tanggungjawab  ini  dikenal  sebagai  tanggungjawab supervisi.  Sebagai  unsur  pimpinan  dalam  sistem  organisasi persekolahan,  kepala  sekolah  berhadapan  langsung  guru  sebagai unsur  pelaksana  proses  belajar-mengajar.  Dari  konsep  supervisi sebagai  proses  membantu  guru  guna  memperbaiki  dan meningkatkan  pembelajaran  dan  kurikulum  terkandung  makna bahwa  kepala  sekolah  adalah  supervisor  yang  membantu  guru, secara individual atau kelompok, untuk  memperbaiki pengajaran dan kurikulum dan masih ditambah satu bidang supervisor, yaitu aspek pengembangan guru. Lebih menekankan aspek bantuan itu pada  pengajaran  guru  dan  pembelajaran  murid,  di  samping perbaikan kurikulum,
supervisor, pemimpin, inovator,
wirausahawan, pencipta iklim kerja.
Kelima, masalah  motivasi  dari  kepala  sekolah,  karena kesibukan  dan  beban  tugas  yang  berat,  kepala  sekolah  kurang memotivasi  siswa,  guru  dan  staf,  kepala  sekolah  seakan terabaikan  bahwa  motivasi  yang  diberikan  oleh  kepala  sekolah kepada siswa, guru, staf karyawan menjadikan penyemangat dan sebuah solusi ketika menghadapi masalah.
1 Dokumen penempatan visi misi sekolah, dokumen
RKJM/RKS/RTK./RKAS,  RAPBS,  KTSP,  kelender  pendidikan,  struktur organisasi,  program  pengembangan  SDM,  Peraturan  Akademik,  dokumen evaluasi  pelaksanaan    program  dan  tindak  lanjut,  Dokumen  administrasi kesiswaan  (dokumen  BPDB.  MOPD,  dokumen  pelaksanaan  pengembangan diri/Bimbingan  Konseling,  daftar  dan  rekafitulasi  prestasi  siswa,  buku  induk siswa,  Data  base  sekolah,  Buku  Klaper,  Data  Keadaan  siswa,  Dokumen rekapitulasi presensi siswa, Buku mutasi siswa, data Statistk kesiswaan, Daftar nominatif    peserta  UN,  Dokumen  pendayagunaan  PTK  (Pembagian  tugas dokumen,  sistem  penghargaan,  pengembangan  profesi,  mutasi  dan  promosi), Dokumen  Sarana  dan  Prasara  (Perencanaan  dan  pelaksanaan  evaluasi, iventarisasi)  Dokumen  hasil  supervisi    dan  tindak  lanjut,  Dokumen  evaluasi dan tindak lanjut karyawan, Dokumen akreditasi sekolah, Dokumen pemilihan wakil  kepala  sekolah,  sistem  informasi    manajemen  sekolah  (SIM)  Dokumen administrasi  persuratan,  Perkantoran  (Buku  agenda,  Buku  Ekspedisi,  Kartu Kendali  dan  lembar  disposisi,  Arsip  surat  masuk  dan  keluar,  Kumpulan peraturanwww.al-maududy.com, diakses 2 Januari 2021.
Kebijakan  seorang  pemimpin  pada  lembaga-lembaga pendidikan  seringkali  menjadi  titik  perhatian  para  ahli,  baik dibidang  ilmu  pengetahuan  itu  sendiri  maupun  bidang  disiplin ilmu  lainnya.  Dalam  hal  ini  kususnya  yang  berkaitan  dengan kebijakan  kepala  sekolah  sebagai  penanggung  jawab  utama eksistensi  atau  keberadaan  sebuah  lembaga  pendidikan.  Satu unsur  penting  dari  proses  kependidikan  adalah  pendidik.  Di pundak pendidik terletak tanggung jawab yang amat besar dalam upaya mengantarkan peserta didik kearah tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Hal ini disebabkan pendidikan merupakan cultural transition yang  bersifat  dinamis  ke  arah  suatu  perubahan  secara continue, sebagai sarana vital dalam membangun kebudayaan dan peradaban  umat  manusia.  Dalam  hal  ini,  pendidik  bertanggung jawab  memenuhi  kebutuhan  peserta  didik,  baik  spiritual, intelektual, moral, maupun kebutuhan fisik peserta didik. 2
Kepala  sekolah  merupakan  pimpinan  pada  lembaga  yang dipimpinnya,  maju  dan  berkembangnya  suatu  lembaga  tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Pemimpin adalah orang yang melakukan kegiatan dalam usaha mempengaruhi orang lain yang ada dilingkungannya pada situasi tertentu agar orang lain mau bekerja dengan rasa penuh tanggung jawab demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. 3
2 Samsul  Nizar ,  Filsafat  Pendidikan  Islam (Jakarta:  Ciputat  Press,  2002), 41. 3 Wahjosumidjo, Kepemimpinan  Kepala  Sekolah (Jakarta:  Raja  PT  Raja Grafindo Persada, 2007), 83.
Keberhasilan  kepala  sekolah  dalam  pelaksanaan  program kebijakan  tersebut  di  atas,  diasumsikan  merupakan  hasil  dari kerja  keras  dan  kepiawaian  kepala  sekolah  dalam  membuat kebijakan-kebijakan  operasional  dalam  meningkatkan  pengelola pendidikan. Asumsi ini bertolak dari kerangka pikir bahwa kunci keberhasilan  pendidikan  di  sekolah/madrasah  pada  dasarnya bergantung  pada  kebijakan  kepala  sekolah/madrasah  dalam meningkatkan  pengelola  pendidik  guru  dan  di dalam melaksanakan  suatu  kepemimpinan  pendidikan  dan  cara bertindak. 4
Demikian  pula,  keberhasilan  itu  tentu  saja  tidak  dapat dilepaskan  dari  keberhasilan  kepemimpinan  kepala  sekolah. Kebijakan  kepala  sekolah  dalam  proses  meningkatkan  pengelola pendidikan  termasuk  upaya  kepala  sekolah  untuk  mengetahui kemampuan  dan  perilaku  setiap  para  pengajar  yang  dipengaruhi tidak  hanya  oleh  ilmu,  melainkan  keterampilan  yang  diperoleh selama  peserta  didik  mengalami  proses  belajar  mengajar, motivasi  kerja,  sikap,  latar  belakang  budaya  dan  pengaruh lingkungan.  Kebijakan  kepala  sekolah  dalam  meningkatkan pengelola pendidikan di MTs Insan Kamil Payatiman Purwakarta Jawa  Barat.  Harus  berupaya  mengembangkan  visi,  tujuan,  dan sasaran  yang  ditetapkan  sebelumnya.  Dengan  usaha  yang dilakukan  oleh  kepala  sekolah  dalam  meningkatkan  pengelola pendidikan. Kualitas kepala sekolah khususnya harus ditingkatkan  dan  diprioritaskan.  Karena  seorang  kepala  sekolah yang  dapat  meningkatkan  dan  mengembangkan  kualitas  dan potensi  peserta  didik.  Sesuai  dengan  RUU  guru  yang  memiliki nilai “pembaharuan“ untuk mendukung pengelola pendidikan dan kesejahteraan  guru  maka  kepala  sekolah  harus  memenuhi beberapa  kompetensi  yang  harus  dimiliki  oleh  setiap  kepala sekolah.
4 Mulyasa, Menjadi  Kepala  Sekolah  Profesional (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2009), 216.
Adapun  dalam  hal  tersebut  terdapat  beberapa  substansi RUU guru yang memiliki nilai “pembaharuan“ ini antara lain.
a) Kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah: yang bersyaratkan kualifikasi akademik minimal lulusan S1/Diploma IV dengan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial.
b) Hak  kepala  sekolah  yang  merupakan  penghasilan  di  atas kebutuhan hidup minimum berupa gaji pokok, tunjangan yang melekat  pada  gaji,  tunjangan  profesi,  tunjangan  fungsional,
tunjangan  khusus,  dan  maslahat  tambahan  yang  terkait dengan tugasnya sebagai guru (pasal 15 ayat 1)
c) Kewajiban  kepala  sekolah  adalah  untuk  mengisi  keadaan darurat  adanya  wajib  kerja  sebagai  guru  bagi  PNS  yang memenuhi persyaratan.
d) Pengembangan  profesi  kepala  sekolah,  melalui  pendidikan guru yang lebih berorientasi pada pengembangan kepribadian dan  profesi  dalam  satu  lembaga  pendidikan  guru  yang terpadu. 5
Dari  penjelasan  di  atas,  maka  sangat  dibutuhkan  seorang pemimpin  yang  profesional  yang  nantinya  akan  memajukan sekolah  tersebut.  Kepala  sekolah  sebagai  pemimpin  pengelola pendidikan  harus  meningkatkan  segala  sumber  dan  potensi  yang ada di sekolah tersebut dengan lebih baik. Proses pencapaian visi di  MTs  Insan  Kamil  Payatiman  dapat  dilaksanakan  jika  sekolah memiliki  kebijakan  utama  dalam  proses  pengembangannya. Kebijakan  utamanya  yaitu  memiliki  otoritas  yang  diperlukan dalam  melaksanakan  kepemimpinan  secara  keseluruhan,  mampu mengidentifikasi  kebutuhan-kebutuhan  akan  suatu  perubahan, dan  dapat  mengontrol  sumber  daya  yang  dimiliki  untuk mengimplementasikan kebijakannya.
5 Zainal  Aqil, Membangun  Profesionalisme  Guru  dan  Pengawas  Sekolah (Bandung: CV. Yrama Widya. 2007), 147-148.
Kepala  sekolah  tidak  hanya  mampu  memperkarsai kebijakan  tetapi  juga  mampu  memberikan  dukungan  yang diperlukan guru secara individual atau kelompok dalam kegiatan meningkatkan  pengelola  pendidikan.  Sebagai  kepala  sekolah, tugas  utamanya  tidak  hanya  berperan  sebagai  pemimpin  atau manajer,  tetapi  dapat  berperan  dalam  segala  dimensi  kehidupan sekolah.  Oleh  karena  itu,  menurut  Mulyasa,  minimal  ada  tujuh peran  yang  harus  dilaksanakan  oleh  kepala  sekolah  yaitu edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator dan motivator (EMASLIM). 6
Adapun  kebijakan  kepala  sekolah  sebagai  pemimpin  juga sebagai  supervisor  dan  administrator  pendidikan  disekolah  yang dipimpinnya,  karena  kepemimpinan  merupakan  panutan  bagi bawahannya,  maka  pemimpin  harus  bersifat  positif  dan demokratis  terhadap  kepemimpinannya,  karena  kepala  sekolah dalam mengelola lembaga pendidikan dituntut agar proses belajar mengajar  berlangsung  secara  efektif  dan  efesien.  Sebagai  mana kebijakan  yang  digunakan  kepala  sekolah  di  MTs  Insan  Kamil Payatiman Purwakarta, maka diperlukan adanya kebijakan kepala sekolah yang kuat. Kebijakan ini sangat penting karena di dalam kebijakan  kepala  sekolah  terdapat  beberapa  cara  dalam meningkatkan  pengelola  pendidikan  yang  ditanamkan  dalam kegiatan  belajar  mengajar.  Bertolak  dari  pendapat  tersebut, terlihat bahwa tuntutan akan pentingnya kebijakan kepala sekolah dalam  rangka  meningkatkan  pengelola  pendidikan  didasarkan pada  kompetensi,  status,  tugas,  dan  fungsi  kepala  sekolah ( principle planing ). 7
Melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  tersebut,  seorang kepala  sekolah  dituntut  memiliki  beberapa  kemampuan  dan keterampilan  tertentu  yang  disebut  standar  kompetensi.  Standar kompetensi kepala sekolah dapat diartikan sebagai “suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan.” 8
6 Zainal  Aqil, Membangun  Profesionalisme  Guru  dan  Pengawas  Sekolah (Bandung: CV. Yrama Widya. 2007), 58.
7 Hari  Suderadjat ,  Manajemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis  Sekolah (Bandung: CiptaCekas Grafika, 2005), 140.
8 Suparlan, Menjadi Guru Efektif (Yogyakarta: Hikayat, 2008), 9.

## B. Metode dan Model Riset
Artikel ini adalah hasil riset yakni penelitian lapangan ( field research ) bersifat kualitatif deskriptif. lokasi di MTs Insan Kamil
Payatiman  Purwakarta  Jawa  Barat.  Data  diperoleh  dengan  cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitiannya dilaksanakan  dari  bulan  Februari  2020  sampai  April  2020 .Analisis data diperoleh dari data primer dan sekunder kemudian diolah,  mulai  dari  reduksi  data,  penyajian  data,  penarikan kesimpulan  dan  uji  keabsahan  data  melalui  triangulasi. Responden  adalah  guru,  Kepala  sekolah,  Wakil  Kepala  Sekolah, Tata  Usaha,  Siswa  dan  Orang  tua  juga  masyakat.  Karena penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  ( field  research ) untuk memperoleh data, maka peneliti ini menggunakan teknik tri angulasi  data  sebagai  berikut: Pertama, observasi atau pengamatan    suatu  istilah  umum  yang  mempunyai  arti  semua bentuk  penerimaan  data  yang  dilakukan  dengan  cara  merekam kejadian dan mencatat kejadian. Kedua, wawancara adalah proses tanya  jawab  dalam  penelitian  yang  berlangsung  secara  lisan antara  dua  orang  atau  lebih  bertatap  muka  mendengarkan  secara langsung  informasi-informasi  atau  keterangan-keterangan  dan jawaban  responden  dicatat  atau  direkam,  mengenai  kebijakan standar  kepemimpinan  kepala  sekolah  pengelola  pendidikan  di MTs  Insan  Kamil  Payatiman  Metode  ini  digunakan  untuk pelengkap  data  dan  dokumentasi .  Ketiga, dokumentasi  adalah tehnik  pengumpulan  data  melalui  peninggalan  tertulis,  seperti arsip,  termasuk  juga  buku  tentang  teori,  pendapat,  dalil  atau hukum  yang  berhubungan  dengan  masalah  penelitian. 9 Dalam melakukan  dokumentasi,  risetnya  menyelidiki  benda-benda tertulis  seperti  buku-buku,  dokumen,  catatan  harian,  dan sebagainya.  Dokumentasi  ini  digunakan  untuk  mengetahui  data- data  yang  berupa  catatan  atau  tulisan  yang  berkaitan  penelitian kebijakan  standar  kepemimpinna  kepala  sekolah  pengelola pendidikan di MTs Insan Kamil Payatiman
9 Sugiyono, Metode Penelitian (Bandung: Afabeta, 2016), 15.

## C. Pengertian Kebijakan Kepala Sekolah
Kebijakan  kepala  sekolah  terdiri  dari  dua  kata  yakni kebijakan  dan  kepala  sekolah.  Agar  dapat  mengetahui  dan memahami makna dari kebijakan kepala sekolah, terlebih dahulu perlu  diketahui  makna  dari  kebijakan  itu  sendiri.  Kebijakan ( policy )  secara  etimologi  diturunkan  dari  bahasa  Yunani  yaitu
“polis ”  yang  artinya  kota.  Setiap  ahli  memiliki  pengertian kebijakan  yang  berbeda-beda  namun  memiliki  satu  titik kesamaan  yakni  seperangkat  tujuan  atau  sasaran  untuk  dicapai, peraturan  yang  harus  diikuti  dan  dilaksanakan.  Seperti,  menurut Indrafachrudi  sebagai  penulis  buku  kebijaksanaan  pendidikan  di Indonesia  mengatakan  bahwa  kebijakan  adalah wisdom, sedangkan  kebijaksanaan  adalah policy. Kebijakan  adalah  suatu ketentuan  dari  pimpinan  yang  berbeda  dengan  aturan  yang  ada, kemudian  dikenakan  kepada  seseorang  karena  adanya  alasan yang  dapat  diterima  untuk  tidak  memberlakukan  aturan  yang berlaku.  Sedangkan  kebijaksanaan  ( policy) adalah  aturan-aturan yang semestinya dan harus diikuti tanpa pandang bulu, mengikat kepada  siapapun  dengan  maksud  yang  diikat  oleh  kebijaksanaan tersebut. 10
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia  Nomor  13  Tahun  2007,  tentang  Standar  Kepala Sekolah/Madrasah, bahwa kepala sekolah harus memiliki standar kompetensi  “(1)  kompetensi  kepribadian,  (2)  kompetensi manajerial,  (3)  kompetensi  kewirausahaan,  (4)  kompetensi supervisi dan (5) kompetensi sosial. 11
Dalam  Undang  Undang  RI  No.14  Tahun  2005  tentang Guru  dan    Dosen  pasal  1  ayat10  dinyatakan  secara  tegas  bahwa kompetensi  adalah  seperangkat  pengetahuan,  ketrampilan,  dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”. 12
10 Ali Imron, Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia, Proses, Produk dan
Masa depanny a(Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 16-17.
11 http://digilib.uinsby.ac.id/10238/5/bab%202.pdf Diakses 2-Januari 2021.
12 Undang  Undang  Republik  Indonesia  No.14Tahun  2005  Tentang  Guru dan Dosen, cet.3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 4.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, Bab III Persyaratan Bakal Calon Kepala Sekolah
Pasal  2  (1):  Guru  dapat  menjadi  bakal  calon  Kepala Sekolah  apabila  memenuhi  persyaratan  sebagai  berikut:  (a). memiliki  kualifikasi  akademik  paling  rendah  sarjana  (S-1)  atau diploma  empat  (D-IV)  dari  perguruan  tinggi  dan  program  studi yang  terakreditasi  paling  rendah  B;  (b).  memiliki  sertifikat pendidik;  (c).  bagi  Guru  Pegawai  Negeri  Sipil  memiliki  pangkat paling  rendah  Penata,  golongan  ruang  III/c;  (d).  pengalaman mengajar  paling  singkat  6  (enam)  tahun  menurut  jenis  dan jenjang  sekolah  masing-masing,  kecuali  di  TK/TKLB  memiliki pengalaman mengajar paling singkat3  (tiga) tahun di  TK/TKLB; (e).  memiliki  hasil  penilaian  prestasi  kerja  Guru  dengan  sebutan paling  rendah  “Baik”selama  dua  tahun  terakhir;  (f).  memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah  paling  singkat  dua  tahun;  (g).  sehat  jasmani,  rohani  dan bebas  NAPZA  berdasarkan  surat  keterangan  dari  rumah  sakit Pemerintah;  tidak  pernah  dikenakan  hukuman  disiplin  sedang dan/atau  berat  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan,  tidak  sedang  menjadi  tersangka  atau  tidak  pernah menjadi  terpidana;  dan  (j).  berusia  paling  tinggi  56  (limapuluh enam)  tahun  pada  waktu  pengangkatan  pertama  sebagai  Kepala Sekolah.
Pasal  2  (2):  Calon  Kepala  Sekolah  di  selain  memenuhi syarat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  memenuhi persyaratan  khusus  sebagai  berikut:  (a).  berstatus  sebagai Pegawai Negeri Sipil; (b). memiliki pengalaman paling singkat 4
(empat) tahun berturut-turut sebagai Kepala Sekolah; (c). sedang menjabat  Kepala  Sekolah  pada  satuan  pendidikan  yang diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Daerah  atau  masyarakat;  (d). menguasai  bahasa  Inggris  dan/atau  bahasa  negara  tempat  yang bersangkutan  akan  bertugas  baik  lisan  maupun  tulisan;  dan  (e). memiliki wawasan dan mampu mempromosikan seni dan budaya Indonesia. 13
13 http://lppks.kemdikbud.go.id/uploads/pengumuman/1526355089Permend ikbud_Nomor6_Tahun2018.pdf Diakses 2 Januari 2021.

## D. Fungsi dan Peran Kepala Sekolah
1) Sebagai  Pendidik:  (a)  Prestasi  sebagai  guru  mata pelajaran.  Seorang  kepala  sekolah  dapat  melaksanakan program  pembelajaran  dengan  baik.  (b)  Kemampuan membimbing guru dalam melaksanakan tugas. (c) Mampu
memberikan alternatif pembelajaran yang efektif.
2) Sebagai  Manajer:  (a)  Kemampuan  menyusun  program secara sistematis, periodik dan kemampuan melaksanakan program  yang  dibuatnya  secara  skala  prioritas.  (b) Kemampuan menyusun organisasi personal dengan uraian tugas  sesuai  dengan  standar  yang  ada.  (c)  Kemampuan menggerakkan  stafnya  dan  segala  sumber  daya  yang  ada serta lebih lanjut  memberikan acuan  yang dinamis dalam kegiatan rutin dan temporer
3) Sebagai Administrator: (a) Kemampuan mengelola semua perangkat  KBM  secara  sempurna  dengan  bukti  data administrasi  yang  akurat.  (b)  Kemampuan  mengelola administrasi kesiswaan, ketenagaan, keuangan, sarana dan prasarana, dan administrasi persuratan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4) Sebagai  Supervisor:  (a)  Kemampuan  menyusun  program supervisi pendidikan di lembaganya dan dapat melaksanakan dengan baik. (b) Kemampuan memanfaatkan  hasil  supervisi  untuk  peningkatan  kinerja guru  dan  karyawan.  (c)  Kemampuan  memanfaatkan kinerja  guru  dan  karyawan  untuk  pengembangan  dan peningkatan mutu pendidikan.
5) Sebagai  Pemimpin:    (a)  Memiliki  kepribadian  yang  kuat sebagai  seorang muslim yang taat  beribadah, memelihara norma  agama  dengan  baik,  jujur,  percaya  diri,  dapat berkomunikasi  dengan  baik.  (b)  Memahami  semua personalnya  yang  memiliki  kondisi  yang  berbeda,  begitu juga  kondisi  siswanya  berbeda  dengan  yang  lain.  (c) Memiliki  upaya  untuk  peningkatan  kesejahteraan  guru dan  karyawannya.  (d)  Mau  mendengar  kritik  dan  saran yang  konstruktif  dari  semua  pihak  yang  terkait  dengan tugasnya  baik  dari  staf,  karyawan  atau  siswanya  sendiri. (e)  Memiliki  visi  dan  misi  yang  jelas  dari  lembaga  yang dipimpinnya.  (f)  Kemampuan  berkomunikasi  dengan baik, mudah dimengerti, teratur, sistematis kepada semua pihak.  (g)    Kemampuan  mengambil  keputusan  bersama secara  musyawarah  (h)  Kemampuan  menciptakan
hubungan  kerja  yang  harmonis,  membagi  tugas  secara merata dan dapat diterima oleh semua pihak
6) Sebagai  Inovator:  (a)  Memiliki  gagasan  baru  untuk inovasi  kemajuan  dan  perkembangan  sekolah  (b) Kemampuan  mengimplementasikan  ide  yang  baru tersebut  dengan  baik,  dan  ide  tersebut  berdampak  positif ke arah kemajuan   (c)  Kemampuan mengatur lingkungan kerja sehingga lebih kondusif. 14
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa keberhasilan  sekolah  merupakan  salah  satu  usaha  yang  telah dilakukan  oleh  kepala  sekolah,  dimana  kepala  sekolah tersebut  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  dengan baik dan benar sesuai dengan fungsi dan peran kepala sekolah sebagaimana yang telah paparkan.
Berawal  dari  UUD  1945,  peraturan  pemerintah, keputusan  presiden,  instruksi  presiden,  keputusan  menteri, sampai  kepada  peraturan  daerah  provinsi,  peraturan  daerah kabupaten dan kota, kemudian diterjemahkan dan dilaksanakan  oleh  kepala  sekolah,  bahwa  setiap  kebijakan harus  selalu  berhubungan  dengan  kesejahteraan  dan pencerdasan masyarakat untuk menyentuh langsung keperluan stakeholder s  pendidikan  khususnya  anak  didik. Kemudian  untuk  mencapai  peningkatan  mutu  sekolah,  maka seorang  kepala  sekolah  sebagai  petugas  profesional  dituntut untuk memformasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan. Kebijakan sekolah merupakan suatu turunan dari kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.
14 Marno, Islam  By  Management  and  Leadership:  Tinjauan  Teoritis  dan Empiris  Pengembangan  Lembaga  Pendidikan  Islam (Jakarta:  Lintas  Pustaka, 2007), 61-65.
E. Kebijakan  Standar  Kepemimpinan  Kepala  Sekolah Pengelola  Pendidikan  Di  MTs  Insan  Kamil  Payatiman

## Purwakarta
Kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberi tugas  untuk  memimpin  suatu  sekolah  dimana  diselenggarakan proses  belajar  mengajar  atau  tempat  dimana  terjadi  interaksi antara  guru  yang  memberi  pelajaran  dan  murid  yang  menerima pelajaran. 15 Fungsi  dan  tugas  kepala  sekolah  menurut  Aswarni sujud,  Moh.  Saleh  dan  Tatang  M.  Amirin  dalam  bukunya “administrasi  Pendidikan”  menyebutkan  bahwa  fungsi  kepala sekolah adalah sebagai berikut:
1) Perumusan tujuan kerja dan pembuat kebijakan sekolah.
2) Pengatur  tata  kerja  sekolah,  yang  mengatur  pembagian  tugas dan  mengatur  pembagian  tugas  dan  mengatur  petugas pelaksana, menyelenggaran kegiatan.
3) Pensupervisi  kegiatan  sekolah,  meliputi:  mengatur  kegiatan,
mengarahkan pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi pelaksanaan  kegiatan,  membimbing  dan  meningkatkan kemampuan pelaksana 16
Tugas pokok dan fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan adalah:
1) Perecanaan  sekolah  dalam  arti  menetapkan  arah  sekolah sebagai  lembaga  pendidikan  dengan  cara  merumuskan  visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian.
2) Mengorganisasikan  sekolah  dalam  arti  membuat  struktur organisasi, menetapkan staf dan menetapkan tugas dan fungsi masing-masing staf.
3) Menggerakkan  staf  dalam  artian  memotivasi  staf  melalui internal marketing dan memberi contoh eksternal marketing.
4) Mengawasi  dalam  arti  melakukan  supervisi,  mengendalikan dan membimbing semua staf dan warga sekolah.
5) Mengevaluasi  proses  dan  hasil  pendidikan  untuk  dijadikan dasar pendidikan dan pertumbuhan kualitas, serta melakukan problem  solving baik  secara  analitis  sistematis  maupun pemecahan  masalah  secara  kreatif  dan  menghindarkan  serta menanggulangi konflik. 17
15 Wahjosumidjo, Kepemimpinan  Kepala  Sekolah  (tinjauan  teoritik  dan permasalahanya ), (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005), 83.
16 Daryanto, Administrasi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 81.
17 Hari  Sudrajat, Manajemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis  Sekolah (Bandung: Cipta Cekas Grafika, 2004), 112.
Secara  garis  besar  tugas  dan  fungsi  kepala  sekolah  dapat dijelaskan sebagai berikut: 18
1) Pendidik ( educator )
Sebagai  pendidik,  kepala  sekolah  melaksanakan  kegiatan perencanaan,  pengelolaan,  dan  evaluasi  pembelajaran.  Kegiatan perencanaan  menuntut  kapabilitas  dalam  menyusun  perangkat- perangkat  pembelajaran,  kegiatan  pengelolaan  mengharuskan kemampuan memilih dan menerapkan strategi pembelajaran yang efektif  dan  efisien,  dan  kegiatan  mengevaluasi  mencerminkan kapabilitas dalam memilih metode evaluasi yang tepat dan dalam memberikan  tindak  lanjut  yang  diperlukan  terutama  bagi perbaikan  pembelajaran.  Sebagai  pendidik,  kepala  sekolah  juga berfungsi  membimbing  siswa,  guru  dan  tenaga  kependidikan lainnya
2) Pemimpin ( leader ) Sebagai pemimpin, kepala sekolah berfungsi menggerakkan  semua  potensi  sekolah,  khususnya  tenaga  guru dan tenaga kependidikan bagi pencapaian tujuan sekolah. Dalam upaya  menggerakkan  potensi  tersebut,  kepala  sekolah  dituntut menerapkan  prinsip-prinsip  dan  metode-metode  kepemimpinan yang  sesuai  dengan  mengedepankan  keteladanan,  pemotivasian, dan pemberdayaan staf.
3) Pengelola ( manajer )
Sebagai  pengelola,  kepala  sekolah  secara  operasional melaksanakan pengelolaan kurikulum, peserta didik, ketenagaan, keuangan,  sarana  dan  prasarana,  hubungan  sekolah-masyarakat, dan ketatausahaan sekolah. Semua kegiatan-kegiatan operasional tersebut  dilakukan  melalui  oleh  seperangkat  prosedur  kerja berikut:  perencanaan,  pengorganisasian,  penggerakan,  dan pengawasan. Berdasarkan tantangan yang dihadapi sekolah, maka sebagai  pemimpin,  kepala  sekolah  melaksanakan  pendekatan- pendekatan baru dalam rangka meningkatkan kapasitas sekolah.
18 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesiona (Jakarta : Rosda, 2010), 98 .
4) Administrator.
Dalam  pengertian  yang  luas,  kepala  sekolah  merupakan pengambil  kebijakan tertinggi  di  sekolahnya. Sebagai  pengambil kebijakan, kepala sekolah melakukan analisis lingkungan (politik, ekonomi,  dan  sosial-budaya)  secara  cermat  dan  menyusun strategi  dalam  melakukan  perubahan  dan  perbaikan  sekolahnya. Dalam  pengertian  yang  sempit,  kepala  sekolah  merupakan penanggung-jawab  kegiatan  administrasi  ketatausahaan  sekolah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
5) Wirausahawan.
Sebagai  wirausahawan,  kepala  sekolah  berfungsi  sebagai inspirator  bagi  munculnya  ide-ide  kreatif  dan  inovatif  dalam mengelola  sekolah.  Ide-ide  kreatif  diperlukan  terutama  karena sekolah  memiliki  keterbatasan  sumber  daya  keuangan  dan  pada saat yang sama memiliki kelebihan dari sisi potensi baik internal maupun  lingkungan,  terutama  yang  bersumber  dari  masyarakat maupun dari pemerintah setempat.
6) Pencipta Iklim Kerja.
Sebagai  pencipta  iklim  kerja,  kepala  sekolah  berfungsi sebagai  katalisator  bagi  meningkatnya  semangat  kerja  guru. Kepala  sekolah  perlu  mendorong  guru  dan  tenaga  kependidikan lainnya  dalam  bekerja  di  bawah  atmosfir  kerja  yang  sehat. Atmosfir kerja yang sehat memberikan dorongan bagi semua staf untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan sekolah. 19
7) Penyelia ( Superviso r).
Supervisi  juga  dapat  diartikan  sebagai  pembinaan  yang diberikan  kepada  seluruh  staf  madrasah  agar  mereka  dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar  dengan  lebih  baik  sesuai  dengan  tujuan  pendidikan. Kepala  Madrasah  sebagai  supervisior  mempunyai  peran  dan tanggung  jawab  untuk  membina,  memantau  dan  memperbaiki proses
19 http://aktual-asiddau.blogspot.com/2010/09/tugas-pokok-dan-fungsi- kepala-sekolah.ht diakses 16-11-2020.

## F. Analisis  Kebijakan  Standar  Kepemimpinan  Pengelolaan Pendidikan MTs Insan Kamil Payatiman Purwakarta
Mendeskripsikan  dan  menganalisis  kebijakan  standar kepemimpinan  Kepala  Sekolah  pengelola  pendidikan  di  MTs Insan Kamil Payatiman Purwakarta.
Kebijakan  standar  di  MTs  Insan  kamil  Payatiman  sudah dilaksanakan  oleh  Pengurus  yayasan,  Kepala  sekolah,  Pengawas dari  kementrian  Agama  dan  Kementrian  Pendidikan  Nasional, komite,  Orang  tua  murid,  Guru,  warga  sekolah  Tim  ahli  sama- sama  bermusyawarah  menentukan  rencana  jangka  panjang,
menengah  dan  triwulan  juga  bulanan  untuk  sama-sama  di  bahas dan di tetapkan bersama, yakni menggunakan kebijakan/berpedoman kepada: 1. Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, tentang Standar Kepala
Sekolah/Madrasah,
2. Undang  Undang  RI  No.14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan Dosen pasal 1 ayat10
3. Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  RI  nomor  6
Tahun  2018  Tentang  Penugasan  Guru  sebagai  Kepala Sekolah,  BAB  III  Persyaratan  Bakal  Calon  Kepala  Sekolah Pasal 2 (1)
4. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Standar Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan,  Pasal  1,  ayat  (8)  MTs Insan Kamil Payatiman Purwakarta:
Kebijakan  Standar  Kepemimpinan  kepala  sekolah  telah dilaksanakan  dengan  baik.  Kepala  telah  melaksanakan  standar pengelolaan pendidikan dalam Sebagai:
1. Pendidik  ( educator ),  Kepala  sekolah  menerapkan  strategi belajar-mengajar, media, medote, dan memiliki jam mengajar 6-12 SKS/minggu.
2. Pemimpin  ( leade r)  untuk  mencapai  tujuan  sekolah.  Melaui menggerakkan  potensi  staf    dan  guru  untuk  melanjutkan kuliah  S2,  mengikuti  seminar,  diklat.  Kelompok  Kerja  Guru bidang  studi  di  Kabupaten  Purwakarta.  Kepala  sekolah berusaha mengedepankan keteladanan, motivasi dan pemberdayaan staf.
3. Pengelola  ( manajer ),  dalam  pelaksanaan  pengelolaan kurikulum,  peserta  didik,  ketenagaan,  keuangan,  sarana  dan prasarana, hubungan sekolah-masyarakat,  dan ketata usahaan sekolah.  Semua  kegiatan-kegiatan  operasional  tersebut dilakukan  melalui  oleh  seperangkat  prosedur  kerja  berikut:
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan
pengawasan.
4. Administrator  kepala  sekolah  bertanggung-jawab  pada kegiatan  administrasi  tata  usaha  sekolah  dalam  mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
5. Wirausahawan yang di kelola ialah “ Usaha isi ulang air galon dan  toko  kelontongan    untuk  masyarakat  di  sekitar Purwakarta. Siswa dikaryakan piket mengelola usaha tersebut
6. Pencipta  Iklim  Kerja,  atmosfir  kerja  yang  sehat  memberikan dorongan bagi semua staf untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan sekolah.
7. Penyelia  ( Superviso r),  sebagai  supervisior  telah  peran  dan tanggung jawab untuk membina, memantau dan memperbaiki proses pengelolaan pendidikan di MTs Insan kamil Payatiman Purwakarta.

## G. Penutup
Kebijakan standar kepemimpinan kepala sekolah pengelola  pendidikan,  Kepala  sekolah  (ebagai  Pendidik),
manajer, administrator, Supervisor, Pemimpin, Inovator, wirausahawan.  pencipta  iklim  kerja.  Telah  dilaksanakan  dengan baik  oleh  kepala  sekolah  MTs  Insan  Kamil  Payatiman
Purwakarta. Standar Kebijakan berpedoman pada:
1) Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
2) Undang  Undang  RI  No.14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan Dosen pasal 1 ayat 10.
3) Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  RI  nomor  6 Tahun  2018  Tentang  Penugasan  Guru  sebagai  Kepala Sekolah,  Bab  III  Persyaratan  Bakal  Calon  Kepala  Sekolah Pasal 2 (1).
156 | Misykat, Volume 06, Nomor 01, Juni 2021

## Daftar Pustaka
Zainal,  Aqil, Membangun  Profesionalisme  Guru  dan  Pengawas Sekolah , Bandung: CV. Yrama Widya. 2007. Daryanto, Administrasi Pendidikan , Jakarta: Rineka Cipta, 2001. Ali,  Imron, Kebijaksanaan  Pendidikan  di  Indonesia,  Proses, Produk  dan  Masa  depanny a,  Jakarta:  Bumi  Aksara, 2008.
E,  Mulyasa, Menjadi  Kepala  Sekolah  Profesional ,  Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.
Marno, Islam By Management and Leadership: Tinjauan Teoritis dan Empiris Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam, Jakarta: Lintas Pustaka, 2007.
Samsul, Nizar , Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Ciputat Press,
2002.
Hari,  Suderadjat ,  Manajemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis
Sekolah, Bandung: CiptaCekas Grafika, 2005. Hari, Sudrajat, Manajemen Peningkatan Mutu  Berbasis Sekolah , Bandung: Cipta Cekas Grafika, 2004.
Suparlan, Menjadi Guru Efektif , Yogyakarta: Hikayat, 2008.
Sugiyono, Metode Penelitian, Bandung: Afabeta, 2016.
Undang Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, cet. 3, Jakarta:Sinar Grafika, 2010.
Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah  (tinjauan teoritik dan  permasalahanya ),  Jakarta:  Raja  Grafindo  persada, 2005.
Wahjosumidjo , Kepemimpinan Kepala Sekolah , Jakarta: Raja PT Raja Grafindo Persada, 2007. http://lppks.kemdikbud.go.id. http://aktual-asiddau.blogspot.com. http://digilib.uinsby.ac.id . www.al-maududy.com . http://eprints.umm.ac.id .