Binator, D. W. & Lie, G. (2023). Wanprestasi Klaim Polis Asuransi: Mencegah Kasus Wanprestasi Oleh Perusahaan Asuransi. Syntax Literate , (8)12, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i12
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 12, Desember 2023

## WANPRESTASI KLAIM POLIS ASURANSI: MENCEGAH KASUS WANPRESTASI OLEH PERUSAHAAN ASURANSI
Daniel Wibisono Bintoro, Gunardi Lie Universitas Tarumanagara, Indonesia Email: bintoro.daniel@gmail.com, gunardi@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Pada kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa terhindar dari risiko, bisa berupa risiko  kesehatan,  kehilangan,  kerusakan,  kerugian  finansial.  Manusia  tentu  ingin untuk meminimalisir  risiko yang ada. Salah satu cara untuk meminimalisir risiko adalah dengan mengalihkan risiko kepada pihak ketiga dengan menggunakan jasa perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi (penanggung) akan memindahkan risiko dari  tertanggung  kepada  perusahaan  asuransi.  Tentu  dengan  penggunaan  jasa perusahaan asuransi untuk memindahkan risiko perlu timbal balik dari tertanggung dalam  bentuk  pembayaran  premi.  Peraturan  asuransi  di  Indonesia  sendiri  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian.  Setelah terjadinya persetujuan dan telah dibuatnya sebuah polis asuransi sebagai kontrak atau perjanjian diantara kedua belah pihak. Dengan adanya suatu perjanjian, maka akan timbul kemungkinan untuk terjadi wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi asuransi  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  wanprestasi  asuransi  yang dilakukan  oleh  perusahaan  asuransi.  Metode  penelitian  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan  yuridis  normatif  atau  studi  bahan kepustakaan.  Perusahaan  asuransi  yang  melakukan  wanprestasi  artinya  adalah perusahaan asuransi tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang  telah  disepakati  di  polis  asuransi  sehingga  terjadilah  wanprestasi  dan pemegang  polis  atau  penerima  manfaat  dapat  melanjutkan  permasalahan  ini  ke pengadilan  agar  mendapatkan  penyelesaian.  Terdapat  beberapa  faktor  dalam terjadinya wanprestasi oleh perusahaan asuransi yaitu faktor eksternal agen asuransi atau  mitra  asuransi  dan  faktor  internal  perusahaan  asuransi  tidak  menjalankan proses  sesuai  dengan  SOP.  Dengan  SOP  dari  perusahaan  asuransi  dan  peraturan OJK  yang  lebih  ketat  diharapkan  tingkat  wanprestasi  oleh  perusahaan  asuransi dapat diminimalisir.
Kata kunci: Wanprestasi, Klaim asuransi, Asuransi

## Abstract
In everyday life, humans cannot avoid risks, these can be health risks, loss, damage, or financial losses. Humans certainly want to minimize existing risks. One way to minimize  risk  is  to  transfer  the  risk  to  a  third  party  using  the  services  of  an insurance company. The insurance company (insurer) will transfer the risk from the insured to the insurance company. Of course, using the services of an insurance
company  to  transfer  risk  requires  reciprocity  from  the  insured  in  the  form  of premium payments. Insurance regulations in Indonesia themselves are regulated in Law Number 40 of 2014 concerning Insurance. After the agreement has occurred and an insurance policy has been made as a contract or agreement between the two parties.  With  the  existence  of  an  agreement,  the  possibility  of  default  or  broken promises will arise. The insurance defaults discussed in this research are insurance defaults  carried  out  by  insurance  companies.  The  research  method  used  in  this research  is  a  normative  juridical  approach  or  study  of  library  materials.  An insurance company that commits a default means that the insurance company does not  carry  out  its  obligations  in  accordance  with  what  has  been  agreed  in  the insurance policy so that a default occurs and the policy holder or beneficiary can take  the  matter  to  court  to  get  a  resolution.  There  are  several  factors  in  the occurrence of default by insurance companies, namely external factors of insurance agents  or  insurance  partners  and  internal  factors  of  insurance  companies  not carrying  out  processes  in  accordance  with  SOPs.  With  SOPs  from  insurance companies  and  stricter  OJK  regulations,  it  is  hoped  that  the  level  of  default  by insurance companies can be minimized.
Keywords : Default, Insurance Claim, Insurance

## Pendahuluan
Risiko  merupakan  salah  satu  hal  yang  harus  dihadapi  manusia  dalam  kehidupan sehari-hari. Kata risiko ini sendiri sering dikaitkan dengan konsep yang bersifat negatif dan  sering  ditemukan  dalam  konteks  kesehatan,  keuangan,  atau  bisnis.  Risiko  pada dasarnya  merujuk  pada  kemungkinan  terjadinya  kerugian,  ketidakpastian,  dan  bahaya yang dapat mempengaruhi suatu peristiwa atau keputusan. Dengan adanya potensi risiko, manusia tentu ingin meminimalisir segala risiko yang ada dan akan mencari cara agar dapat meminimalisir kerugian, ketidakpastian, dan bahaya yang ada. Pengalihan risiko merupakan  salah  satu  cara  untuk  meminimalisir  risiko  dan  dilakukan  dengan menggunakan jasa perusahaan asuransi yang dapat mengalihkan segala risiko finansial yang timbul didalam kehidupan sehari-hari. Jasa perusahaan asuransi merupakan salah satu  jasa  yang  memberikan  sarana  finansial  dalam  kehidupan  dan  kestabilan  ekonomi rumah tangga hingga ekonomi bisnis.
Asuransi  dapat  memberikan  perlindungan  finansial  seperti  melindungi  pihak tertanggung dari berbagai risiko yang tidak terduga seperti sakit, kematian, kecelakaan, kerusakan properti, dan masih banyak hal lainnya. Dengan menggunakan asuransi maka dapat membantu mengurangi dampak finansial yang mungkin akan timbul oleh akibat peristiwa-peristiwa  tersebut,  sehingga  asuransi  dapat  memberikan  stabilitas  keuangan, ketenangan pikiran, serta mendukung pemulihan ekonomi setelah terjadi kejadian yang merugikan bagi individu, keluarga, dan bisnis. Agar dapat menggunakan jasa asuransi, pembeli  produk  asuransi  harus  membayarkan  premi  dengan  jumlah  yang  sudah diperhitungkan  di  dalam  polis  asuransi  sebagai  bentuk  kewajiban  tertanggung  kepada penanggung.  Penanggung  kemudian  akan  melakukan  kewajibannya  yaitu  untuk membayarkan manfaat atau klaim asuransi yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum
pada  polis  asuransi  jika  terjadinya  peristiwa  sesuai  dengan  apa  yang  tercantumkan  di dalam perjanjian asuransi tersebut (Arikha et al., 2021).
Peraturan asuransi di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014  tentang  Perasuransian.  Undang-undang  tersebut  menggantikan  undang-undang yang mengatur asuransi sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. UU Perasuransian sendiri mendefinisikan asuransi sebagai:
“Asuransi  adalah  perjanjian  antara  dua  pihak,  yaitu  perusahaan  asuransi  dan pemegang  polis,  yang  menjadi  dasar  bagi  penerimaan  premi  oleh  perusahaan  asuransi sebagai imbalan untuk:
a) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b) Memberikan  pembayaran  yang  didasarkan  pada  meninggalnya  tertanggung  atau pembayaran  yang  didasarkan  pada  hidupnya  tertanggung  dengan  manfaat  yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
Sedangkan,  jika  dilihat  dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD) definisi dari asuransi adalah “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung  mengikat  diri  terhadap  tertanggung  dengan  memperoleh  premi,  untuk memberikan  kepadanya  ganti  rugi  karena  suatu  kehilangan,  kerusakan,  atau  tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.”
Perjanjian  atau  kontrak  yang  ada  dalam  asuransi  disebut  sebagai  polis  asuransi. Berdasarkan  Pasal  255  KUHD,  asuransi  dibuat  dengan  akta  tertulis  yang  dinamakan sebagai polis. Konsumen yang membeli suatu produk asuransi akan mendapatkan buku polis asuransi. Terdapat juga versi digital dari buku polis asuransi yang disebut sebagai e-polis.  Buku  polis  asuransi  berdasarkan  hukum  asuransi  Indonesia,  dibuat  dengan menggunakan pendekatan tradisional, dimana pendekatan ini merincikan semua bahaya yang  dipertanggungkan  oleh  penanggung  dan  juga  tertanggung.  Pendekatan  ini  juga membuat  para  pihak  bebas  dalam  menentukan  bahaya-bahaya  yang  akan dipertanggungkan (Anto & Adityo, 2021). Polis atau kontrak perjanjian merupakan hal yang sangat penting dan dapat juga digunakan untuk melindungi hak pemiliki polis jika terjadi sesuatu yang peristiwa yang tidak diinginkan di masa yang mendatang (Deviana & Hazar, 2020).
Polis asuransi merupakan suatu bentuk dari perjanjian atau kontrak yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pihak tertanggung dan juga pihak penanggung atau dapat juga disebut sebagai perusahaan asuransi. Tentu dengan adanya suatu perjanjian hal seperti wanprestasi dapatlah terjadi. Wanprestasi merupakan keadaan dari salah satu pihak yang memiliki prestasi buruk oleh karena kelalaian dari pihak tersebut. Prof Subekti sendiri mempunyai pandangan bahwa wanprestasi adalah jika si berhutang tidak melakukan apa yang sudah dijanjikannya sehingga dikatakan sebagai melakukan wanprestasi.
Jika pemegang polis atau tertanggung melakukan wanprestasi, maka akan terjadi akibat  hukum  yaitu  berakhirnya  suatu  perjanjian  asuransi  dan  dengan  berakhirnya perjanjian maka pihak tertanggung akan kehilangan haknya untuk mendapatkan manfaat dari  asuransi.  Tetapi  jika  perusahaan  asuransi  yang  melakukan  wanprestasi  maka pemegang  polis  atau  penerima  manfaat  bisa  melakukan  upaya  hukum  dengan mengajukan tuntutan terhadap perusahaan asuransi di Pengadilan Negeri. Kemampuan finansial  yang  menyebabkan  gagal  bayar  adalah  faktor  terjadinya  kasus  wanprestasi asuransi yang dilakukan oleh pemegang polis. Sedangkan jika wanprestasi dilakukan oleh perusahaan asuransi terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi. Oleh  karena  hal  tersebut,  penelitian  ini  mempunyai  tujuan  untuk  mendalami permasalahan  wanprestasi  oleh  perusahaan  asuransi  dan  bagaimana  cara  untuk meminimalisir  terjadinya  kasus  wanprestasi  oleh  perusahaan  asuransi  tersebut  di kemudian hari.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  merupakan  metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah  deskriptif  analitis.  Metode  pendekatan  yuridis  normatif  merupakan  salah  satu metode  penelitian  hukum  dengan  cara  mengkaji  bahan  kepustakaan  atau  juga  dapat disebut  sebagai library  research ).  Sedangkan  spesifikasi  penelitian  deskriptif  analitis adalah  salah  satu  metode  penelitian  yang  mengumpulkan  data-data  yang  sesuai  sudah tervalidasi  kebenarannya  kemudian  data-data  yang  sudah  dikumpulkan  disusun, kemudian  diolah,  dan  langkah  terakhir  yaitu  dianalisis  demi  dapat  mendapatkan gambaran atas permasalahan yang ada. Peneliti dalam rangka mencari data yang lengkap dan  akurat  untuk  penelitian  ini  mengumpulkan,  mengkaji  atau  mempelajari,  dan menganalisi  bermacam-macam  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku,  jurnal penelitian, dan bahan literatur lainnya (Stephanie et al., 2023). Pada penelitian ini, teknik analisis  data  yang  digunakan  merupakan  teknik  analisis  data  kualitatif.  Teknik  ini mencakup segala hasil reduksi data, analisis, serta interpretasi data yang setelah itu dapat ditariknya suatu kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
Asuransi  dapat  memberikan  bantuan  untuk  menghadapi  risiko  keuangan  yang muncul baik oleh karena akibat dari macam-macam risiko mulai dari kematian hingga risiko terhadap harta benda pribadi (Indra & Wilda, 2021). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga  mengungkapkan  bahwa  mereka  mulai  melakukan  banyak  upaya  agar  terjadi pertumbuhan dalam perasuransian di Indonesia sejak tahun 2019 (Asyari, 2018). Akan tetapi oleh karena kasus gagal bayar atau wanprestasi klaim polis asuransi yang terjadi pada perusahaan-perusahaan asuransi besar, hal ini memberikan stigma negatif terhadap masyarakat Indonesia.
Definisi  dari  wanprestasi  sendiri  adalah  pelaksanaan  dari  suatu  perjanjian  yang tidak tepat dengan waktu yang sebelumnya sudah disepakati atau dilakukan dengan cara
yang tidak sesuai dengan apa yang selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali suatu perjanjian.  Wanprestasi  sendiri  juga  dapat  terjadi  baik  oleh  karena  disengaja  maupun tidak  disengaja.  Wanprestasi  dalam  klaim  polis  asuransi  artinya  perusahaan  asuransi melakukan  pelanggaran  perjanjian  yang  ada  di  dalam  sebuah  polis  asuransi.  Sebagai contoh, tidak melakukan kewajibannya yaitu membayarkan manfaat atau klaim asuransi sesuai  dengan  polis  asuransi.  Terdapat  beberapa  unsur  dari  wanprestasi  yaitu  (Niru, 2015):
1. Berdasarkan KUHPerdata Pasal 1320, unsur dari wanprestasi adalah perjanjian yang sah;
2. Adanya kerugian;
3. Terdapat kesalahan yang disebabkan oleh adanya kelalaian atau kesengajaan;
4. Ada sanksi dan pada umumnya berupa kompensasi atau ganti rugi;
5. Berakibat terjadinya pembatalan pada suatu perjanjian, peralihan risiko, serta apabila masalah  tersebut  dilanjutkan  ke  tahap  selanjutnya  yaitu  pengadilan  maka  harus membayar semua biaya perkara.
Polis  asuransi  yang  termasuk  sebagai  perjanjian  tentu  harus  memenuhi  berbagai syarat agar menjadi perjanjian yang sah. Peraturan keabsahan suatu perjanjuan terdapat dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata  dan  dalam  pasal  tersebut  mengatur  apa  saja  yang diperlukan untuk membuat persetujuan menjadi sah, yaitu (Elda, 2020):
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.
Perusahaan  asuransi  atau  penanggung  menyediakan  perlindungan  asuransi  bagi pemegang polis atau tertanggung. Hak dari suatu perusahaan asuransi adalah menerima sejumlah  premi  yang  dibayarkan  oleh  pemegang  polis  asuransi  sesuai  dengan  jumlah yang  sebelumnya  sudah  ditentukan  dalam  polis  asuransi  dan  menilai  risiko  pemegang polis atau tertanggung yang akan diasuransikan. Dapat dibilang bahwa asuransi baru bisa berlaku jika kewajiban oleh tertanggung yaitu membayar premi dengan jumlah yang telah ditentukan telah dipenuhi. Hal itu membuat beralihnya risiko kepada penanggung yang dimulai  saat  dibayarkannya  premi  oleh  tertanggung  (Arnol  &  Taufik,  2017).  Dengan adanya hak tentu terdapat juga kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi yaitu  membayarkan  manfaat  atau  klaim  asuransi  berdasarkan  dengan  ketentuan  yang tertulis di dalam polis asuransi kepada pemegang polis atau penerima manfaat.
Perusahaan  asuransi  sebagai  penanggung  tentu  mempunyai  hak  untuk  menolak membayar klaim polis asuransi dengan alasan-alasan sebagai berikut:
1. Risiko yang dialami tidak ditanggung oleh asuransi;
2. Tidak sesuai dengan persyaratan polis asuransi;
3. Data yang diterima oleh perusahaan asuransi tidak sesuai;
4. Sudah melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
Terjadinya kegagalan dalam pencairan dana klaim asuransi sudah pasti merugikan pemegang polis. Tentu dengan adanya kerugian yang dialami oleh pemegang polis, maka pemegang polis dapat melakukan tuntutan terhadap perusahaan asuransi ke pengadilan dengan dasar gugatan melakukan wanprestasi dan dengan itu menuntut sejumlah uang sebagai kompensasi yang harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Hal ini merupakan hal yang wajar dan dapat dilakukan jika terjadinya pelanggaran terhadap kontrak pada polis  asuransi  yang  telah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  oleh  perusahaan  asuransi (Soraya & Paramitha, 2022).
Wanprestasi  oleh  suatu  perusahaan  asuransi  dapat  dikategorikan  menjadi  dua faktor, faktor tersebut merupakan faktor eksternal dan faktor internal. Kategori pertama yaitu faktor eksternal yang dimaksud disini adalah pihak mitra perusahaan asuransi atau agen  asuransi.  Faktor  eksternal  oleh  agen  asuransi  disini  adalah  agen  asuransi  yang bekerja  bagi  perusahaan  asuransi  lalai  dalam  melakukan  kewajibannya  atau memanipulasi hasil wawancara demi proposal polis asuransi disetujui. Sedangkan faktor internal disebabkan oleh perusahaan asuransi yang tidak mengikuti Standard Operational Procedure (SOP)  atau  dalam  pedoman  yang  berisikan  baik  tahapan,  langkah-langkah, prosedur-prosedur  operasional  standar,  salah  menginput  data,  dan  tidak  melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang dilampirkan.
Berdasarkan Pasal 28 Ayat 2 UU Perasuransian Agen asuransi baru dapat menerima pembayaran premi atau dapat juga disebut sebagai kontribusi oleh Pemegang Polis setelah diberikannya  persetujuan  oleh  Perusahaan  Asuransi.  Setelah  diterimanya  pembayaran premi, agen asuransi kemudian akan mendapatkan komisi yang merupakan suatu jumlah uang  yang  berdasarkan  jumlah  dari  jasa  atau  produk  yang  dijual.  Hal  tersebut menyebabkan  agen  asuransi  untuk  gencar  mencari  nasabah  baru  demi  mendapatkan komisi.  Namun  oleh  karena  hal  itu  juga,  sebagian  besar  agen  asuransi  tidak mempedulikan  kewajiban  dalam  melaksanakan  pekerjaannya  seperti  melakukan wawancara dengan benar dan memasukkan data calon nasabah secara teliti.
Wanprestasi yang disebabkan oleh faktor internal sebenarnya dapat diminimalisir mengingat  perusahaan  asuransi  adalah  perusahaan  yang  besar  dan  memiliki  standar operasi yang jelas dan ketat. Tentu faktor internal ini biasanya disebabkan oleh kesalahan manusia dalam melakukan proses input verifikasi data dalam proses diterbitkannya polis asuransi. Faktor internal ini dapaat diminimalisir dengan cara seperti menaikan kualitas pekerja dalam bidang pengecekan data dan menaikan standar operasi yang lebih jelas dan ketat  sehingga  dapat  memperkecil  persentase  terjadinya  kesalahan  manusia  dalam memverifikasi data dalam proses pembuatan polis asuransi.
Di  dalam  UU  Perasuransian  Pasal  28,  terdapat  penjelasan  bahwa  agen  asuransi merupakan individu yang bekerja secara independen atau bekerja pada suatu badan usaha, yang mempunyai peran sebagai perwakilan dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi  Syariah.  Agen  asuransi  juga  harus  memenuhi  kriteria  tertentu  agar  dapat mewakili dan memasarkan produk-produk asuransi atau produk asuransi syariah. Hal ini membuat  segala  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  agen  asuransi  termasuk  juga  sebagai kesalahan dari Perusahaan Asuransi. Agen asuransi sebagai faktor eksternal mempunyai
peran  yang  penting  dalam  menjembatani  antara  calon  nasabah  dengan  perusahaan asuransi.  Hal  seperti  wawancara,  pemeriksaan  kesehatan,  dan  pengisian  data  calon nasabah  merupakan  kewajiban  dari  agen  asuransi  dalam  melakukan  pekerjaannya. Namun  agen  dalam  melakukan  hal-hal  tersebut  dapat  terjadi  kelalaian  baik  itu  secara disengaja dan juga baik secara tidak disengaja. Oleh karena itu dengan adanya peraturan yang lebih ketat bagi agen asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi diharapkan agen  mampu  menjaga  profesionalisme  dan  meminimalisir  kelalaian  yang  dapat menyebabkan wanprestasi oleh perusahaan asuransi dikemudian hari.
Dengan  memperketat  undang-undang  asuransi  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  (POJK)  maka  diharapkan  dapat  membuat  standar  operasional  perusahaan asuransi  yang  lebih  ketat  dan  menjaga  profesionalisme  staf  perusahaan  asuransi  yang bertugas  untuk  memverifikasi  dokumen  yang  diberikan  oleh  calon  nasabah  serta  agen asuransi dalam menjual produk asuransi. Agen asuransi juga harus menjalani pelatihan dan uji kompetensi secara berkala agar dapat menjaga standar kualitas agen. Dari berbagai macam  cara  tersebut  diharapkan  dapat  meminimalisir  tingkat  kesalahan  manusia  yang merupakan faktor dalam terjadinya wanprestasi klaim polis asuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi yang biasa ditemukan oleh karena adanya kelalaian baik dari agen asuransi  maupun  dari  perusahaan  asuransi.  Calon  nasabah  asuransi  dapat  juga berpartisipasi  untuk  meminimalisir  terjadinya  wanprestasi  klaim  polis  asuransi  oleh perusahaan asuransi dengan cara memberikan informasi dengan jujur atas semua riwayat penyakit yang pernah diderita sebelumnya.

## Kesimpulan
Berdasarkan  penjelasan-penjelasan  yang  telah  diuraikan  diatas,  Mencegah  atau menghilangkan celah terjadinya kasus wanprestasi klaim polis asuransi oleh penanggung atau perusahaan asuransi mungkin susah untuk direalisasikan, tetapi penulis berpendapat bahwa dengan peraturan asuransi yang lebih ketat dalam proses seleksi calon nasabah atau  screening  Maka  kasus  wanprestasi  klaim  polis  asuransi  yang  dilakukan  oleh penanggung dapat diminimalisir. Agen asuransi diwajibkan untuk mengikuti pelatihan dan uji kompetensi secara berkala demi tujuan yaitu meningkatkan pengetahuan asuransi serta meningkatkan profesionalisme agen asuransi, dengan harapan dapat meminimalisir faktor  kesalahan  manusia  atau  yang  disengaja  dalam  melakukan  kewajibannya.  Kasus wanprestasi dapat diminimalisir juga dengan adanya regulasi yang berasal dari Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK)  yang  memberikan  perlindungan  hukum  yang  lebih  bersifat preventif terhadap terjadinya kasus wanprestasi oleh perusahaan asuransi. Dengan adanya peraturan OJK yang lebih ketat terhadap perusahaan asuransi, diharapkan dapat menekan faktor  kesalahan  dalam  proses  memverifikasi  data  permohonan  polis  asuransi.  Calon nasabah asuransi juga dapat mencegah terjadinya wanprestasi oleh perusahaan asuransi dengan memberikan riwayat kesehatan dengan jujur.

## BIBLIOGRAFI
A frita,  I  &  Arifalina,  W.  (2021).  Tanggung  Jawab  Hukum  Perusahaan  Asuransi  Jiwa terhadap  Tertanggung  dalam  Pembayaran  Klaim  Asuransi. Jurnal  Hukum Respublica , 20(2).
Alkahfi,  M.  A.,  &  Yusrizal,  Y.  (2022).  Analisis  Penanganan  Klaim  Asuransi  Proteksi Pembiayaan Syariah Pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam , 3 (6), 1308-1321.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian .
Indonesia. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (Wetboek  van  Koophandel  voor Indonesie) .
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) .
Kustanto,  A  &  Prakoso,  A.  (2021).  Polis  Sebagai  Kekuatan  Hukum  dalam  Asuransi.
Jurnal Ilmu Hukum Qistie, 14(1).
Maramis, S., Kalalo, M., Mamengko, R. (2023). Kajian Hukum tentang Keabsahan Jual Beli  Online  pada  Aplikasi Facebook . Jurnal  Elektronik  Bagian  Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsrat , 11(4).
Palyama,  S.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Perlindungan  Hukum  Pemegang  Polis Asuransi Jiwa Di Indonesia (Studi Kasus PT. Asuransi Jiwasraya). Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan , 84-94.
Rambe,  S  &  Sekarayu,  P.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Nasabah  Atas  Gagal  Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi. Jurnal USM Law Review , 5(1).
Saputra,  A.,  Listiyorini,  D.,  Muzayanah.  (2021).  Tanggungjawab  Asuransi  dalam Mekanisme  Klaim  pada  Perjanjian  Asuransi  Berdasarkan  Prinsip Utmost  Good Faith . Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(1), 211-222.
Sinaga,  N.  (2015).  Wanprestasi  dan  Akibatnya  dalam  Pelaksanaan  Perjanjian. Jurnal Mitra Managemen , 7(2).
Suparmin, A. (2018). Asuransi Syariah di Indonesia Hukum Prospek dan Tantangan. El- Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah , 1(1).
Zainal, Elda. (2020). Hukum Asuransi . Jakarta: PT Cipta Gadhing Artha.
Siallagan, A & Siregar, T. (2017) Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian  Asuransi  dalam  Putusan  No.  537/Pdt.g/2013/PN.MDN. Jurnal  Ilmiah Penegakan Hukum , 4(1).
Yuanitasari,  D  &  Kusmayanti,  H.  (2020).  Pengembangan  Hujum  Perjanjian  dalam
Pelaksanaan  Asas  Itikad  Baik  pada  Tahap  Pra  Kontraktual. Jurnal  Ilmu  Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad , 3 (2), 292-304.
Copyright holder: Daniel Wibisono Bintoro, Gunardi Lie (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: