## PENDAHULUAN
Dalam  pelaksanaan  pembangunan  memerlukan  banyak unsur-unsur  yang  dapat  menunjang  baik  itu  dari  segi mental,  maupun  dana  yang  diperlukan  bagi pembangunan  itu  sendiri.  Dan  juga  terkait  dengan ketertiban  umum  menjadi  langkah  awal  dalam mensukseskan  pembangunan  yang  sedang  berjalan. Dalam  meningkatan  pembangunan  di  daerah  salah satunya,  keamanan  dan  ketertiban  umum  yang  mana
kedua  hal  tersebut  merupakan  salah  satu  inti  dari pembangunan  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  daya saing daerah.
Palangka Raya menjadi sasaran utama para urban untuk mencari  lapangan  pekerjaan  yang  berimbas  pada bertambahnya jumlah penduduk, serta berubahnya tata ruang  kota  akibat  berdirinya  bangunan  liar  yang  tidak berizin dan juga meningkatnya jumlah pedagang kreatif lapangan  yang  berjualan  tidak  pada  tempat  yang  telah

## EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI JALAN JAWA KOTA PALANGKA RAYA

## Effectiveness of regulating creative trader field by the police unit of Pamong Praja in Jalan Jawa city Palangka Raya
Fatchurahman *
Sofiah Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central
Kalimantan, Indonesia
email: fatchurahman@umpalangkaraya.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Efektivitas Penertiban Pedagang Kreatif  Lapangan  Oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  di  Jalan  Jawa  Kota  Palangka  Raya. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Sumber  data  berasal  dari organisasi satuan polisi pamong praja kota palangka Raya, PKL, masyarakat di pasar besar jalan jawa kota Palangka Raya, serta dokumendokumen yang mendukung penelitian ini. Teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  observasi,  wawancara,  dokumentasi.  Teknik analisis data meliputi data reduction, data display dan counclusion drawing Verification.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  dapat  diketahui  bahwa  Penertiban  Pedagang  Kreatif Lapangan  (PKL)  dilakukan  karena  banyaknya  pedagang  kreatif  diperkotaan  yang memanfaatkan  tempat  umum  dalam  kegiatan  perdagangan  sehingga  dilakukkan penertiban  oleh  Satpol  PP.  serta  efektivitas  penertiban  serta  faktor  pendukung  dan penghambat  penertiban  pedagang  kreatif  lapangan  oleh  Satpol  PP  di  Jalan  Jawa  Kota Palangka  Raya  yaitu  sarana  prasarana  yang  kurang  memadai  untuk  melakukkan penertiban  seperti  alat  transfortasi  yang  sudah  terlalu  tua  untuk  melakukkan  kegiatan patroli serta minimnya anggaran dana yang didapat.

## Kata Kunci:
Efektivitas Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Keywords :
Effectiveness Policing Creative Merchant Field

## Accepted
January 2019

## Published
April 2019

## Abstract
This research aims to examine and analyze the effectiveness of creative traders in the field by the  police  unit  of  Pamong  Praja  at  Jalan  Jawa  City  Palangka  Raya.  This  research  uses qualitative  research  methods.  The  source  of  the  data  is  derived  from  the  Police  unit organization of the city Palangka Raya, PKL, the community in the large market of the street Java City Palangka Raya Raya, as well as documents that support this research. Data collection techniques  by  observation,  interviews,  documentation.  Data  analysis  techniques  include  data reduction, data display and conclusion drawing Verification.
Based on the results of this study, it is known that the  use of Creative Trader  Field (PKL) is done because of the number of creative traders who have been made use of public places in the trading activities so that the implementation by Satpol PP. As well as the effectiveness of regulating and supporting factors and the implementation of creative traders field by Satpol PP on  Jalan  Java  City  Palangka  Raya  is  insufficient  infrastructure  to  perform  regulation  such  as transportation tools that is too old to carry out patrol activities and the lack of budget earned funds.
Fatchurahman, Sofiah. 2019. Efektifitas Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Jalan Jawa Kota Palangka Raya
ditentukan. Pedagang kreatif lapangan atau yang sering disebut  dengan  PKL  adalah  pedagang  yang  didalam usahanya mempergunakan sarana dan/atau perlengkapan  yang  mudah  dibongkar  pasang, dipindahkan  dan/atau  mempergunakan  tempat  usaha yang  menempati  tanah  yang  dikuasai  Pemerintah Daerah  dan/atau  pihak  lain.  Sebelumnya  pedagang kreatif  lapangan  ini  adalah  pedagang  kaki  lima  yang mana pedagang kaki lima biasa yang sering menjajakan dagangannya  di  bahu-bahu  jalan.  Pedagang  kreatif lapangan  adalah  pedagang  yang  mungkin  tarafnya  lebih tinggi  dari  pedagang  kaki  lima,  pedagang  yang  kreatif baik  dalam  penyusunan  rencana  maupun  pencapaian targenya.
Kehadiran  PKL  di  daerah  perkotaan  merupakan realitas  sosial  yang  sering  menimbulkan  permasalahan pada  penataan  fisik  kota  dan  juga  permasalahan lingkungan.  Khususnya  di  Kota  Palangka  Raya,  hal  ini disebabkan  lokasi  yang  digunakan  tempat  berjualan PKL  menyalahi  aturan  sesuai  tata  ruang  yang  telah ditetapkan dan dilarang Pemerintah Daerah dan secara otomatis  hal  ini  menyebabkan  kesan  kumuh  dan akibatnya membuat pemandangan yang tidak sedap.
Ketertiban  umum  menjadi  langkah  awal  dalam menysukseskan  pembangunan  yang  sedang  berjalan. Banyaknya  jumlah  PKL  disekitar  pasar  besar  tepat  di jalan  Jawa  tersebut,  membuat  sepanjang  lokasi berjualan  tersebut  menjadi  ramai  dan  tidak  teratur. Seperti yang telah di terangkan pada peraturan daerah. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2013  tentang  Pengaturan,  Penertiban  dan  Pengawasan Pedagang  Kreatif  Lapangan,  atau  yang  sering  dikenal dengan  Pedagang  Kaki  Lima.  PKL  pada  umumnya, melakukan  usahanya  ditempat  atau  fasilitas  umum. Salah  satu  tempat  yang  ramai  dan  bisa  dijadikan menjadi lapak para PKL adalah Pasar tradisional. Pasar tradisional  menjadi  lahan  bagi  PKL,  karena  setiap  hari pembeli  berbelanja  untuk  memenuhi  kebutuhan seharihari  ke  pasar.  Setiap  hari  para  PKL  berjualan  di
diluar  pasar  besar  dengan  menggunakan  lapak  yang digelar  di  bahu-bahu  jalan  ditambah  jumlah  PKL  yang semakin  banyak  dan  menimbulkan  ketidakaturan.  Hal ini  menyebabkan  ramainya  lalu  lintas  disepanjang  Jalan Jawa  dan  menjadikan  kemacetan  disepanjang  jalan tersebut.  Terkadang  para  pembeli  juga  melakukan transaksi  jual  beli  diatas  motor  dengan  alasan  karena tidak mau membayar uang retribusi parkir. Banyaknya PKL  disekitar  pasar  tersebut  terjadi  kemacetan  dan jalanan  pun  juga  tidak  teratur  diakibatkan  ramainya penjual dan pembeli yang bergerombol disatu titik yang sama.
Bagaimana  juga,  PKL  yang  merupakan  bentuk  dari sektor  informal  dapat  membantu  mengurangi pengangguran  yang  ada.  Serta  adanya  kebutuhan terhadap PKL oleh masyarakat menjadikan keberadaan para  PKL  semakin  membanyak.  Terutama  masyarakat yang  kelas  menengah  masih  membutuhkan  mereka untuk memenuhi kebutuhan yang terjangkau harganya. Disisi  lain  keberadaan  pedagang  kreatif  lapangan menciptakan  kawasan  menjadi  kumuh,  terjadi kemacetan,  dan  juga  mengurangi  keindahan  tata  kota. Untuk  mengatasi  masalah  yang  ditimbulkan  PKL  ini dengan adanya penertiban para PKL tersebut dan dapat mengatasi  masalah  yang  ditimbulkan  selama  ini,  serta juga  sebagai  bentuk  dari  menciptakan  kota  sesuai dengan selogan Kota Palangka Raya, yaitu Kota Cantik. Didalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui secara  mendalam,  menganalisis,  serta  menggambarkan efektifitas  penertiban  pedagang  kreatif  lapangan  oleh satuan polisi pamong praja yang ada di Jalan Jawa Kota Palangka Raya.
Efektivitas  berasal  dari  kata  dasar  efektif.  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:375), kata efektif mempunyai  arti  efek,  pengaruh,  akibat  atau  dapat membawa  hasil.  Sedangkan  efektivitas  adalah keefektifan. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya  kesesuaian  dalam  suatu  kegiatan  orang  yang melaksanakan  tugas  dengan  sasaran  yang  dituju.
Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi.
Menurut  Hall  (Tangkilisan,  2005:67),  efektivitas  adalah tingkat  sejauh  mana  suatu  organisasi  merealisasikan tujuannya,  semua  konsep  tersebut  hanya  menunjukan pada  pencapaian  tujuan  organisasi.    Sedangkan Penertiban  menurut  Widjajanti,  Retno  (2000:10) adalah  usaha  atau  kegiatan  untuk  mengambil  tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud.

## METODOLOGI
Dalam  hal  ini  peneliti  menggnakan  pendekatan Kualitatif.  Peneliti  ingin  mendeskripsikan  mengenai penertiban  pedagang  kaki  lima  di  Kota  Palangka  Raya. Sebagaimana  masih  banyak  yang  berjualan  diarea terlarang.  Penulis  mengkaji  setiap  peristiwa  terjadi dengan maksud agar dapat mengetahui hasil penelitian secara  jelas  dan  rinci  suatu  data  dan  fakta  sesuai dengan  yang  terjadi  di  lapangan.  Dengan  kata  lain laporan  penelitian  akan  berisi  kutipan-kutipan  data untuk  memberi  gambaran  penyajian  laporan  tersebut. Adapun  yang  menjadi  informan  yaitu  para  pedagang kreatif lapangan, masyarakat, Ketua RT, ketua PKL dan juga pihak Satpol PP Kota Palangka Raya. Adapun yang menjadi  objek  penelitian  ini  adalah  Efektivitas Penertiban  Pedagang  Kreatif  Lapangan  oleh  Satuan Polisi Pamong Praja di Jalan Jawa Kota Palangka Raya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  penertiban  yang  dilakukan  Satuan  Polisi Pamong  Praja  Kota  Palangka  Raya  melalui  beberapa langkah, yakni :
1. Sosialisasi
Satuan  Polisi  pamong  Praja  dalam  sebelum melakukan  penertiban  kepada  pedagang  kreatif lapangan  (PKL)  terlebih  dahulu  Satuan  Polisi Pamong  Praja  melakukan  teguran.  Sebelum
melakukan  teguran  Satuan  Polisi  Pamong  Praja pertama-tama  melakukan  sosialisasi  kepada masyakarat  akan  pentingnya  ketentraman  dan ketertiban  umum  demi  menjaga  daerah  atau  kota agar  menjadi  nyaman  terutama  untuk  masyarakat yang ada di daerah atau kota tersebut.
2. Maksud dan Tujuan
Bahwa  pada  pelaksanaannya  dimulai  dengan  para anggota-anggota  Satuan  Polisi  Pamong  Praja menyampaikan tujuan dari penertiban, sebagaimana  yang  diketahui  bahwa  penertiban  itu sendiri  merupakan  suatu  unsur  yang  mana  dalam penertiban tersebut menjadikan suatu daerah atau wilayah itu bebas dari kesan kumuh dengan intinya dilakukannya  penertiban  ini  adalah  untuk menjadikan  suatu  daerah  tersebut  tentram  dan nyaman.  Banyaknya  Pedagang  Kreatif  Lapangan (PKL) di pusat perkotaan menimbulkan kemacetan arus lalu lintas dan kerawanan keamanan, kegiatan Pedagang  Kreatif  Lapangan  (PKL)  tersebut memanfaatkan  tempat  umum.  Hal  ini  yang menyebabkan  Kota  menjadi  semerawut,  tidak bersih,  tidak  indah,  dan  tidak  nyaman.  Selain  itu berpotensi  menimbulkan  kerawanan  sosial, sehingga  diperlukan  penertiban  serta  penataan PKL di kawasan perkotaan.
Bahwa  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  sudah menyampaikan  tujuan  dari  penertiban  terhadap Pedagang  Kreatif  Lapangan  (PKL),  sesuai  dengan standar  operasional  prosedur  agar  dalam penegakan  Peraturan  Daerah  berjalan  sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Setelah menyampaikan  tujuan  dari  penertiban  tersebut namun  masih  ada  pedagang  kreatif  lapangan  yang tidak  mengikuti  peraturan  Satpol  PP  akan memberikan sanksi pertama yaitu berupa teguran.
3. Patroli Rutin
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dalam  menjalankan tugasnya  untuk m enertibkan  pedagang-pedagang yang  tidak  memiliki  izin  yang  mana  pedagang
Fatchurahman, Sofiah. 2019. Efektifitas Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Jalan Jawa Kota Palangka Raya
tersebut berjualan di area yang tidak
diperbolehkan untuk berjualan.
Sebelum
melakukan  teguran  Satuan  Polisi  Pamong  Praja melakukan  patroli  rutin  ke  tempat-tempat  yang rawan, terutama tempat yang banyak PKL.
4. Teguran Teguran  tersebut  merupakan  teguran  yang bertahap,  dimulai  dengan  teguran  secara  lisan kepada pedagang kreatif lapangan (PKL) itu sendiri, sampai  dengan  teguran  1  (satu),  2  (dua)  dan  3 (tiga).  Setelah  itu  berlanjut  dengan  teguran menggunakan surat edaran yang telah dikeluarkan Pemerintah  Kota  (Walikota),  surat  tersebut  di sebarkan  oleh  satuan  Polisi  Pamong  Praja  kepada para  Pedagang  Kreatif  lapangan  (PKL)  tersebut. Teguran  menggunakan  surat  tersebut  juga dibagikan sama seperti teguran lisan.
Hasil  wawancara  antara  penulis  dengan  Satuan Polisi  Pamong  Praja  dan  juga  Pedagang  Kreatif Lapangan  (PKL),  dapat  disimpulkan  bahwa  Satuan Polisi  Pamong  Praja  telah  melaksanakan  tugasnya untuk  memberikan  surat  teguran  kepada  para Pedagang  Kreatif  Lapangan  (PKL).  Akan  tetapi berbeda  tanggapan  dari  para  PKLnya  itu  sendiri mereka  berfikir  bahwa  dengan  berjualan  dipinggir jalan  tersebut  mereka  lebih  mudah  mendapatkan pelanggan  dibandingkan  dengan  pedagang  yang berada  di  pertokoan.  Disinilah  yang  menjadikan kejanggalan  antara  pihak  Satpol  PP  dan  juga  PKL yang  mana  tidak  dapat  bersinergi  bekerjasama untuk memperindah perkotaan.
Salah satu tujuan pemerintah kota dalam menertibkan pedagang kreatif lapangan (PKL) adalah untuk menanta daerah  atau  kota  agar  menjadi  nyaman  dan mewujudkan  Kota  Cantik  Palangka  Raya,  bersih  dan aman  seperti  julukannya.  Berdasarkan  hasil  observasi, Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dalam  melaksanakan  tugas pokok  dan  fungsinya  sebagai  aparatur  Negara  yang mana tugasnya adalah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban  umum  bagi  masyarakat.  Satuan  Polisi
Pamong  Praja  dalam  menjalankan  tugasnya  dengan melalui tahap sosialisasi kemudian memberikan teguran lisan hingga tertulis sampai dengan melakukan tindakan penertiban  secara  tiba-tiba  kepada  para  Pedagang Kreatif  Lapangan  (PKL).  Dalam  melakukan  penertiban tersebut  para  anggota  Satuan  Polisi  Pamong  Praja melakukan  tindakan  seperti  mengambil  peralatan  dan barang dagangan para PKL. Barang dagangan yang disita tersebut  dibawa  pihak  Satpol  PP  ke  Kantor  lalu diletakkan  di  gudang  sampai  pihak  PKL  bersangkutan yang  barang  dagangannya  disita  itu  datang  dan mengambil barang tersebut. Ada pula barang dagangan seperti  gerobak,  atau  alat  dagang  lainnya  disita  oleh Satpol  PP,  lalu  pihak  Satpol  PP  menyerahkan  kepada Pengadilan dan pengandilan tersebut yang melanjutkan dan mengusut kasus tersebut.
Selain  itu  KTP  para  Pedagang  Kreatif  Lapangan  (PKL) diambil  pihak  Satpol  PP,  KTP  para  PKL  tersebut diambil  untuk  diproses  pihak  Satpol  PP  dan  PKL  yang KTPnya diambil pihak Satpol PP, supaya mengambilnya ke  Kantor  Satpol  PP  dan  setelah  itu  menandatangai surat perjanjian yang mana tujuan dari surat perjanjian tersebut  adalah  agar  PKL  tersebut  tidak  berjanji  tidak akan  berjualan  lagi  di  tempat  tersebut  yang  mana sebenarnya  tempat  yang  ditempati  para  PKL  tersebut adalah  tempat  yang  tidak  diperbolehkan  untuk berjualan.
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  diperkuat  dengan pengecekan dan data dokumentasi Standar Operasional  Prosedur  dan  juga  Peraturan  Daerah (Walikota), yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pada  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dalam  melaksanakan penertiban  terhadap  Pedagang  Kreatif  Lapangan  bisa dikatakan  cukup  bagus  dalam  pencapaian  tujuannya akan  tetapi  keras  kepala  dari  pihak  Pedagang  Kreatif Lapangannya  yang  menyulitkan  Satpol  PP  dalam melakukan penertiban.
Dalam  pencapaian  tujuan  penertiban  tersebut  adanya faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam  pelaksanaan
penertiban  pedagang  kreatif  lapangan  (PKL)  oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya. Setiap kegiatan  dalam  menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsi sebagai aparatur Negara tentu saja tidak pernah lepas dari adanya faktor pendukung dan penghambat, begitu pula  degan  pelaksanaan  penertiban  pedagang  kreatif lapangan (PKL) tidak akan berhasil tanpa adanya hal-hal yang  mendukung  dalam  pelaksanaan  penertiban pedagang kreatif lapangan (PKL) itu sendiri yakni :
a. faktor  pendukung  pelaksanaan  penertiban  PKL adalah  koordinasi  yang  dilakukan  tiap  bidang- bidang di Satpol PP dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya.
b. Faktor  Penghambat  dalam  penertiban  yaitu  masih minimnya  anggaran  yang  didapat.  Selain  mengenai anggaran,  kendala  atau  penghambat  yang  dialami
Satuan Polisi Pamong  Praja  yaitu mengenai sarana dan  prasarana  yang  mana  masih  bisa  dibilang belum  cukup  memadai  untuk  melakukan penertiban  dan  juga  dikarenakan  alat  transportasi yang  sudah  terlalu  tua  untuk  melakukan  operasi patroli setiap harinya.

## KESIMPULAN
Banyaknya  Pedagang  Kreatif  Lapangan  (PKL)  di  pusat perkotaan menimbulkan kemacetan arus lalu lintas dan erawanan  keamanan,  kegiatan  Pedagang  Kreatif Lapangan (PKL) tersebut memanfaatkan tempat umum. Pelaksanaan penertiban pedagang kreatif lapangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya. Secara keseluruhan  pelaksanaan  penertiban  pedagang  kreatif lapangan  (PKL),  telah  dilakukan  dengan  baik  oleh Satuan Polisi Pamong Praja, mereka menjalankan tugas pokok  dan  fungsi  sesuai  dengan  standar  operasional prosedur yang mereka miliki.
Faktor  pendukung  dan  penghambat  penertiban pedagang kreatif lapangan oleh Satpol PP di Jalan Jawa Kota  Palangka  Raya.  Salah  satu  faktor  pendukung berjalannya  tugas  pokok  dan  fungsi  yang  menjadi
tanggungjawab  para  anggota-anggota  Satuan  Polisi Pamong  Praja  adalah  koordinasi  yang  baik.  Kerjasama antar bidang yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ini. Kendala atau penghambat yang dialami Satuan Polisi  Pamong  Praja  yaitu  anggaran  serta  mengenai sarana  dan  prasarana  yang  mana  masih  bisa  dibilang belum  cukup  memadai  untuk  melakukan  penertiban dan  juga  dikarenakan  alat  transportasi  yang  sudah terlalu sedikit untuk melakukan operasi penertiban dan patroli setiap harinya.

## REFERENSI
Abdurahmat. 2008. Efektivitas Organisasi: Edisi Pertama.
Airlangga. Jakarta.
Arikunto,  Suharsimi.  2007. Manajemen  Penelitian. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
Atun,  Umi.  2015. Penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  Oleh Satpol PP di Pasar pagi Arengka Kota Pekan Baru . Jom FISIP Volume 2 Nomor 1.
Buchari,  Alma.  2002.  M anajemen  dan  Pemasaran  Jasa.
CV. Alfabeta. Bandung.
Ghoni,  Djunaidi  dan  Fauzan  Al-Mansur.  2012. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Ar-Ruzz  Media. Yogyakarta.
Harsan  Wardani,  Ifan.  2017. Studi  Tentang  Penertiban Pedagang  Kaki  Lima  Oleh  Dinas  Pasar  Di  Pasar Segiri  Kota  Samarinda,  eJournal  Ilmu  Pemerintah. volume 5, Nomor 1, 145-158.
Hendrizal,  M.  2012. Peranan  Dinas  Pengelolaan  Pasar Dalam  Penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  (Studi Kasus Pada Simpang Aur Kota Bukit tinggi). Skripsi.
Tidak  Diterbitkan.  Fakultas  Ekonomi  dan  Ilmu Sosial.  Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif Kasim: Riau.
Indrianti,  Weny.  2014. Perbandingan  Kebijakan  dan Upaya  Pemerintah  Dalam  Penertiban  Pedagang Kaki Lima Antara Kabupaten Berau Dengan Pasar Tanah Abang Jakarta . eJournal Ilmu
Pemerintahan. Volume 2, Nomor 4, 3288-3301.
Fatchurahman, Sofiah. 2019. Efektifitas Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Jalan Jawa Kota Palangka Raya
Muasaroh,  Latifatul.  2010. Aspek-aspek  Efektivitas.
Literatur Buku. Yogyakarta. Pasolong, Harbani. 2013. Metode Penelitian Administrasi Publik. Alfabeta. Bandung.
Ririn,  Indriastuti.  2012. Efektivitas  Organisasional. Ekonomi  dan  Kewirausahaan. Jom  Volume  12
Nomor 1.
Sailendra,  Annie.  2015. Langkah-langkah  Praktis Membuat  SOP.  Cetakan  Pertama .  Trans  Idea Publishing. Yogyakarta.
Saputra,  Bayu  Rholen.  2014. Profil  Pedagang  Kaki  Lima yang Berjualan di Badan (Studi Di Jalan Teratai dan Jalan  Seroja  Kecamatan  Senapelan). Jom  Fisip Volume 1 Nomor 2.
Siagian,  Sondang  P.  2001. Manajemen  Sumber  Daya Manusia . Bumi Aksara. Jakarta.
Steers, Richard M. 1985. Efektivitas Organisasi . Erlangga.
Jakarta.
Tangkilisan,  Hassel  Nogi  S.  2005. Manajemen  Publik.
Grasindo. Jakarta.

## Perundang-undangan
Peraturan  Daerah  Kota  Palangka  Raya  Nomor  13 Tahun 2009 Tentang 67 Pengaturan, Penertiban dan  Pengawasan  Pedagang  Kaki  Lima  Palangka Raya: Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun
2013  Tentang  Pengaturan,  Penertiban  dan
Pengawasan  Pedagang  Kreatif  Lapangan.
Palangka Raya: Sekretaris Daerah Kota Palangka
Raya.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor  54  Tahun  2011  Tentang  Standar Operasional  Prosedur  Satuan  Polisi  Pamong
Praja.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  16
Tahun  2018  Tentang  Satuan  Polisi  Pamong Praja.  Jakarta:  Kementerian  Sekretariat  Negara Republik Indonesia.