## Roh Kudus dan Good Governance dalam Konteks Gereja Pentakostal-Karismatik
The Holy Spirit and Good Governance in the Context of Pentecostal-Charismatic Church
Minggus M. Pranoto 1 minggusminarto@gmail.com Sekolah Tinggi Theologia Abdiel Ungaran
Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk menekankan pentingnya konsep good governance atau kepemerintahan yang baik bagi gereja-gereja Pentakostal-Karismatik yang rentan sekali terkena skandal, terutama dalam kasus penyalahgunaan keuangan. Sistem kepemimpinan yang berpusat kepada seorang pemimpin rohani tanpa kritis berisiko pada terjadinya skandal penggunaan keuangan. Metode tulisan ini menggunakan teori- teori good governance yang telah dikembangkan dalam konteks organisasi atau lembaga yang modern yang menekankan partisipasi, akuntabilitas, transparansi dan nilai-nilai otoritas yang mendemonstrasikan good governance untuk mendukung standar-standar utama dari tindakan dan perilaku para pemangku kepentingan. Teori-teori ini didialogkan dengan teologi Pentakostal-Karismatik yang menekankan pada karya dan pengalaman Roh Kudus. Kajian dalam tulisan ini dapat dimasukkan dalam integrasi teologi Praktika dan Sistematika. Pernyataan tesis dari tulisan ini menyatakan bahwa pelaksanaan good governance sangat penting untuk mengatur kehidupan organisasi gereja-gereja Pentakostal-Karismatik yang menekankan karya dan pengalaman bersama Roh Kudus sebagai upaya pertanggungjawaban dalam mengatur kehidupan gereja yang sehat dan benar.
Kata-kata kunci: Kepemerintahan yang baik, Gereja Pentakostal-Karismatik, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, nilai-nilai otoritas, Roh Kudus

## Abstract
This article aims to emphasize the importance of the concept of good governance for Pentecostal-Charismatic  churches,  which  are  prone  to  scandals,  especially  in  financial
1    Penulis merupakan dosen di bidang Teologi Pentakostal, Teologi Patristik, Entrepreneurship, dan Teologi Asia & Feminis Sekolah Tinggi Theologia Abdiel. Penulis menyelesaikan S1 (1995) di STT Abdiel; S2 M.Div. (1997) di STT Bandung; S2 Th.M. (2006) di AGST Philippines; dan S3 (2018) di STFT Jakarta dan ATU.  Kajian Teologi Pentakosta-Karismatik dan Teologi Patristik menjadi ketertarikan penulis. Beberapa artikel terkait topik-topik di atas telah diterbitkan, termasuk disertasi berjudul “Perikhoresis Sabda-Roh: Imajinasi ‘Dua Tangan’ Allah untuk Kepemimpinan Feminis.
www.theologiainloco.com DOI: 10.55935/thilo.v3i2.226
Vol. 3, No. 2, April 2021: 152-165
JURNAL THEOLOGIA IN LOCO, Vol. 3, No. 2, Oktober 2021: 1-18
cases. The leadership system centered on one spiritual leader without being critical causes  the  risk  of  financial  scandals.  Methodologically,  this  essay  uses  the  theories  of good governance developed in the context of modern organizations or institutions whose participation, accountability, transparency, and authority values   demonstrate good governance to support the primary standards of action and behavior of stakeholders. This article brings into dialogue these theories with the Pentecostal-Charismatic theology that focuses on the work and experience of the Holy Spirit. It further integrates practical and systematic theology. The author argues that the implementation of good governance is critical to regulating the organizational life of Pentecostal-Charismatic churches that emphasize work and experience with the Holy Spirit to manage a healthy and proper church life.
Keywords : Good governance, Pentecostal-Charismatic Church, participation, accountability, transparency, authority values, Holy Spirit.

## Pendahuluan
Beberapa cerita miring tentang kehidupan para pemimpin rohani gereja- gereja Pentakostal-Karismatik dalam gaya hidup, penggunaan uang, dan harta kepemilikan gereja telah menjadi sorotan publik secara luas dan hal ini bukan suatu rahasia lagi. 2 Perseteruan mengenai aset harta gereja, siapa yang berkuasa mengatur keuangan gereja, penentuan regenerasi kepemimpinan selanjutnya yang menguasai aset gereja, distribusi atau penguasaan income atau laba gereja, dan berbagai problem keuangan lainnya menjadi cerita yang tidak pernah selesai dan sering kali terulang dalam sejarah gereja-gereja Pentakostal-Karismatik. Hal-hal ini menjadi bagian-bagian dari sisi gelap kepemimpinan Pentakostal-Karismatik. 3
Banyak pemimpin rohani gereja-gereja Pentakostal-Karismatik memulai pelayanannya dari persekutuan yang kecil dan bahkan saat memulai perintisan gereja , mereka memberikan pengorbanan harta milik untuk pengembangan komunitas dan organisasi yang mereka pimpin. 4 Keterlibatan dan pengorbanan 2    Lihat Tempo.co, “Korupsi Uang Gereja, Pendeta Ini Dipenjara 8 Tahun,” Tempo , last modified 2015, https://dunia.tempo.co/read/720890/korupsi-uang-gereja-pendeta-ini-dipenjara-8- tahun/full&view=ok Contoh-contoh gereja-gereja ini dapat diberikan contoh misalnya Gereja Bethany Indonesia, di bawah kendali Pdt. Abraham Alex Tanuseputra; Kong Hee, pendiri dan pendeta senior dari Gereja City Harvest.
3   Roger E. Olson, “Pentecostalism’s Dark Side,” The Christian Century , 2006, 17; Jay A. Conger, “The Dark Side of Leadership,” Organizational Dynamics 19, no. 2 (1990): 44–55; Minggus M. Pranoto, “Sisi Gelap Kepemimpinan Pentakostal-Karismatik,” Gema Teologika 5, no. 2 (2020): 175–186.
4  Lihat Opa Jappy, “Pro-Kontra Pendeta Dituduh Menggelapkan Aset Gereja Sebesar Rp. 4.7T,” Kompasiana , last modified 2013, https://www.kompasiana.com/
jemaat juga tidaklah sedikit dalam membesarkan pengembangan komunitas dan organisasi tersebut. 5 Akhirnya setelah berkembang pesat, gereja-gereja tersebut memiliki aset-aset seperti tanah, gedung, mobil, fasilitas-fasilitas modern pendukung ibadah seperti alat musik, speaker, sound system mahal, dan juga ditambah dengan pemasukan persembahan yang semakin baik; dan tentunya juga pengeluaran yang besar sebagai konsekuensinya karena pembiayaan operasional kegiatan ibadah dan kegiatan-kegiatan pelayanan lainnya.
Dapatkah sistem pemerintahan gereja yang bertumpu kepada seorang pemimpin rohani menjamin tertatanya dan beroperasinya good governance ? Bagaimana membangun sistem good governance yang kokoh dan solid di gereja- gereja Pentakostal-Karismatik? Bagaimana teologi mengenai karya dan pengalaman bersama Roh Kudus dapat dihubungkan dengan konsep good governance ? Bagaimana jemaat gereja-gereja tersebut dapat terlibat untuk mendukung terciptanya good governance ini? Pernyataan tesis dari tulisan ini menyatakan bahwa pelaksanaan good governance sangat penting untuk mengatur kehidupan organisasi gereja- gereja Pentakostal-Karismatik yang menekankan karya dan pengalaman bersama Roh Kudus sebagai upaya pertanggungjawaban dalam mengatur kehidupan gereja yang sehat dan benar. Untuk membedah masalah ini, penulis ingin memaparkan pentingnya good governance yang terkait doktrin pneumatologi dalam konteks gereja-gereja Pentakostal-Karismatik.

## Metode Penelitian
Penelitian yang dipaparkan dalam tulisan ini menggunakan teori-teori good governance yang telah dikembangkan oleh organisasi atau lembaga modern yang menekankan partisipasi, akuntabilitas, transparansi , dan nilai-nilai otoritas yang
jappy/5520515f8133116c7419f768/prokontra-pendeta-dituduh-menggelapkan-aset-gereja- sebesar-rp-47-t.
5    Misalnya Hadassah Gloria Purnama, anak seorang Pendeta yang memimpin jemaat yang ribuan jumlahnya di Semarang yaitu Pdt. Petrus Agung, dengan gamblang menceritakan melalui tulisan di sebuah buku tentang keberanian dan perjuangan ayahnya dalam mengembangkan jemaat, memberikan korban persembahan yang besar dan tindakan-tindakan lainnya yang memajukan gereja yang dipimpinnya JKI Holy Stadium Semarang. Hadassah Gloria Purnama, Man of God: Biografi Pdt. Petrus Agung Purnomo (Semarang: Media Faceless Generation, 2016).
mendemonstrasikan good governance untuk mendukung standar-standar utama dari tindakan dan perilaku para pemangku kepentingan. Penulis mengusulkan untuk mengambil beberapa bagian secara selektif mengenai prinsip-prinsip good government untuk  diaplikasikan dalam konteks teologi Pentakostal-Karismatik yang menekankan karya dan pengalaman bersama Roh Kudus. Beberapa informasi di lapangan mengenai kasus skandal pengaturan keuangan gereja-gereja Pentakostal- Karismatik dipaparkan sebagai contohnya. Penulis juga memberikan contoh tentang pelaksanaan good governance dari seorang pemimpin rohani Pentakostal di masa lalu yaitu Pdt. Tan Hok Tjoan yang memilih untuk mengoperasionalkan kepemimpinannya secara apik dalam konteks good governance .

## Diskusi
Good Governance dan Persoalan dalam Konteks Gereja Pentakostal-Karismatik
Konsep good governance atau kepemerintahan yang baik bukan hanya terkait dengan suatu pemerintah dari suatu negara atau bangsa saja. Namun , konsep ini dapat diaplikasikan di kehidupan masyarakat secara luas dalam konteks organisasi atau institusi dan komunitas baik secara global, nasional, institusional, maupun komunal. 6 Sektor-sektor kehidupan masyarakat luas dapat mencakup dalam organisasi bisnis, lembaga-lembaga masyarakat sipil— anggotanya sukarelawan atau bergaji, berorientasi profit atau pengabdian sosial—sektor privat, militer, dan media serta dapat juga dimasukkan sektor kelompok keagamaan di dalamnya. 7 “Dalam konteks masa kini, good governance merupakan isu yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dan juga telah menjadi suatu tuntutan yang gencar dari masyarakat yang berada di berbagai sektor kehidupan masyarakat. 8 Penekanan good diartikan sebagai
6   Laura Edgar, Claire Marshall, dan Michael Bassett, Partnerships:  Putting  Good  Governance Principles In Practice (Ottawa: Institute On Governance, 2006), 6. 7    Lihat John Graham, Bruce Amos, dan Tim Plumptre, Principles for Good Governance in the 21st Century Policy Brief No.15, 2 (Ottawa: Institute On Governance, 2003), 2–3. 8   Sjahruddin Rasul, “Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindakan Korupsi,” Mimbar Hukum 21, no. 3 (2009): 539.
penekanan kepada nilai-nilai baik yang dapat mendukung tercapainya tujuan yang dicita-citakan bersama dan juga berperan untuk terus meningkatkan kesejahteraan bersama agar menjadi semakin lebih baik.
Tujuan good governance adalah tercapainya kesejahteraan sosial yang baik.
Dalam konteks dimensi yang luas , Kofi Annan, seseorang yang pernah menjadi Sekjen Persatuan Bangsa-Bangsa ( The United Nations ), mengatakan bahwa: “good governance is perhaps the single most important factor in eradicating poverty and promoting development”. 9 Kata eradicating poverty dalam pernyataan ini, selain berarti mengatasi kemiskinan, dapat diartikan lain , yaitu sebagai usaha terciptanya keadaan yang baik dan sejahtera dalam setiap lembaga atau komunitas di mana konsep itu dioperasionalisasikan.
Good governance membahas bagaimana suatu pemerintah, organisasi, dan komunitas berinteraksi dengan orang-orang di dalamnya; bagaimana keputusan- keputusan penting diambil; bagaimana proses keterlibatan mereka; dan bagaimana membuat pertanggungjawaban di tengah-tengah persoalan dan masalah dunia yang kompleks ini. 10 Hal lainnya juga terkait dengan sistem yang mengatur tentang persetujuan-persetujuan, prosedur-prosedur, dan kebijakan-kebijakan yang menjelaskan siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana pertanggungjawaban dibuat. 11 Konsep good governance selalu disandingkan dengan keselarasannya dengan peraturan hukum ( the rule of law ) yang menjadi pijakannya dan memberi ruang bagi kehidupan demokrasi bersama. 12 Peraturan hukum diaplikasikan secara setara kepada setiap anggotanya dan penggunaan kekuasaan dikondisikan sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan. 13 Di masa sebelum awal zaman modern dan pencerahan, para penguasa, para klerus atau raja-raja mengklaim diri mereka dapat bertindak sesuai keinginan mereka karena mereka mengklaim mendapat pesan atau
9    “World Governance Survey: Pilot Phase,” United Nation University .
10  Graham, Amos, dan Plumptre, Principles for Good Governance in the 21st Century Policy Brief No.15, 2 , 1.
11 Ibid.
12  Henk Addink, Good Governance Concept and Context (Oxford: Oxford Press, 2019), 4. 13  Mark Bevir, Key Concepts in Governance (Los Angeles, CF: SAGE Publications, 2009), 4.
wahyu secara langsung dari Allah. 14 Gagasan ini ditolak oleh para filsuf seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau yang menegaskan pentingnya the rule of law yang didasari oleh “akal, hukum alam, dan persetujuan sebagai dasar kewajiban politik.” 15
Sedangkan kehidupan demokrasi yang terkait dengan good governance menekankan pentingnya keterlibatan orang-orang atau perwakilan yang dipercayakan oleh mereka untuk menjalankan tata pemerintahan dengan baik untuk kesejahteraan bersama-sama. Henk Addink menambahkan bahwa konsep good governance prinsipnya selain mengedepankan penggunaan kekuasaan yang transparan sesuai the rule of law dan melalui cara demokratis juga mengharuskan untuk menjalankan kekuasaan dengan baik dan yang dapat dipercaya. 16
Beberapa prinsip good governance yang dipaparkan terkait dengan topik tulisan ini sebagai berikut: pertama, prinsip partisipasi. Artinya memberikan ruang setara baik untuk laki-laki maupun perempuan dalam memberikan suara untuk pengambilan keputusan atau konsensus bersama baik secara langsung maupun melalui perwakilan mereka. Hal ini didasari pada kebebasan berkumpul dan berbicara sesuai kapasitas mereka secara konstruktif yang bertujuan untuk menciptakan dan mengaktualkan visi bersama. 17 Prinsip kedua yaitu akuntabilitas, yang menekankan segi tanggungjawab secara publik atau tanggungjawab pemangku kepentingan ( stakeholders ) atas tugas-tugas yang diemban oleh orang-orang yang menerapkan good governance . Prinsip kedua ini juga terkait dengan transparansi informasi yang dapat diakses dan terbuka untuk dimonitor oleh orang-orang yang berkepentingan. Prinsip ketiga terkait nilai-nilai otoritas yang mendemonstrasikan good governance melalui mendukung standar-standar utama tindakan dan perilaku etis 18 seperti anti-korupsi, adil, ugahari, jujur, melawan ketamakan diri dan seterusnya.
14 Bevir, Key Concepts in Governance . 15 Ibid.
16 Addink, Good Governance Concept and Context , 16.
17  Graham, Amos, dan Plumptre, Principles for Good Governance in the 21st Century Policy Brief No.15, 2 , 1. 18  Cheshire East Council, Code of Corporate Governance (Cheshire, UK: Cheshire East Council, 2012), 1.
Persoalan yang sering muncul dalam gereja-gereja Pentakostal-Karismatik yang dapat menjadi kendala bagi good governance adalah sistem pemerintahan gereja  yang  berfokus  kepada  figur  seorang  pemimpin  rohani  yang  membuat keputusan-keputusan pengaturan aset dan keuangan gereja yang bertumpu kepadanya. 19 Para pemimpin rohaninya yang terjebak ke dalam model personalized charismatic leadership berakibat mudah berfokus pada kepentingan, kekuasaan, perluasan kekuasaan diri pemimpin dan bahkan acapkali bersikap eksploitatif. 20
Seorang teman akrab, yang pernah bekerja puluhan tahun di bagian keuangan di sebuah gereja Pentakostal-Karismatik di Bandung, mengatakan bahwa hampir separuh pendapatan gereja yang ratusan juta setiap bulannya diatur oleh pendeta atau pendiri gereja tersebut untuk diberikan kepadanya sebagai gajinya. Bukan hanya itu, pendeta tersebut masih mengatur sejumlah uang puluhan juta yang diambilnya juga untuk mengongkosi pengeluaran pelayanan pastoral berupa uang bensin dan biaya pengeluaran pelayanan visitasi jemaat. Para pendeta anak buahnya di cabang-cabang digaji dengan nominal standar yang jauh di bawah pendeta atau pendiri gereja. Suatu gap perbedaan gaji yang besar dan sangat tidak seimbang di antara pendapatan pendeta senior dan para pendeta bawahan atau yunior lainnya. Suatu ketidakadilan sosial ekonomi terjadi di dalam gereja yang disebut sebagai rumah Tuhan. Gereja lainnya di kota yang sama berkembang pesat dengan ribuan jemaat memberikan gaji untuk pemimpin rohani begitu besar yaitu sekitar sepertiga dari seluruh pemasukan gereja dan pengeluaran untuk gaji ini jauh sekali di atas gaji para pendeta atau pegawai gereja lainnya. Bahkan  gaji pendeta senior itu mungkin saja lebih besar dari biaya operasional setiap bulannya yang dikeluarkan gereja.
Jelas sekali contoh-contoh yang digambarkan di atas ini berseberangan dengan prinsip-prinsip good governance . Penentuan segala sesuatu bergantung kepada seorang pemimpin rohani dengan model personalized charismatic leadership pasti sangat sedikit sekali memberikan ruang bagi partisipasi yang 19 Studi tentang model kepemimpinan personalized charismatic leadership dan socialized charismatic leadership dalam konteks Pentakostal-Karismatik dapat dilihat dalam tulisan Pranoto, “Sisi Gelap Kepemimpinan Pentakostal-Karismatik.”
20  Robert J. House dan Jane M. Howell, “Personality and Charismatic Leadership,” Leadership Quartely 3, no. 2 (1992): 82.
lainnya entah itu melalui perwakilan jemaat ataupun jemaat sendiri. Hal inilah yang acapkali menyebabkan pengawasan keuangan dan aset terasa longgar sekali kontrolnya, terlebih lagi ketika mereka mengklaim bahwa mereka adalah pendiri yang memiliki wewenang atas gereja-gereja tersebut. Gereja ibarat sebuah perusahan yang menghasilkan income atau laba yang besar dan keuntungan yang besar jatuh ke tangan para pendeta pendirinya tersebut. Prinsip akuntabilitas yang mengedepankan tanggungjawab secara publik acapkali dengan mudahnya diabaikan. Dan lagi dengan pengambilan income atau laba gereja yang berorientasi lebih banyak kepada para pemimpinnya menjadikan sulit sekali untuk tercapainya keadilan income atau laba. Tentunya para pemimpin boleh beroleh pendapatan yang lebih baik namun perlu memperhatikan sungguh-sungguh rasa keadilan ( sense of justice ) sehingga menjauhi keserakahan dan ketamakan. Michael Krissusanto mengatakan:
Aliran pentakosta dengan realistis mengakui bahwa keuntungan finansial tak dapat dihindari dalam kehidupan pelayananannya, dan tak perlu untuk lalu menjadi naif dan tidak mengakui bahwa gereja secara alamiah tidak bersentuhan dengan motif se rta usaha mencari keuntungan. Namun segala usaha tersebut seharusnya tidak boleh dan tidak bisa lolos dari penilaian moral sehingga sangat perlu bagi pemimpin pentakosta untuk menumbuhkan sense of justice di dalam pola kepemimpinannya. Kepekaan di dalam mendatangkan keadilan tersebut yang akan membimbing pemimpin jemaat untuk bertindak sebagai pengelola sisi ekonomis dari gereja dengan benar, baik dan tepat di dalam asas kepemimipinan Kristen. 21
Pendapatan besar yang bertumpu kepada para pemimpin rohani atau pendiri biasanya diikuti dengan minimnya laporan transparansi kepada publik (baca: jemaat). Sikap-sikap mereka ini berseberangan dengan nilai-nilai otoritatif yang mendemonstrasikan good governance karena itu riskan sekali terjadinya korupsi dan penggunaan uang untuk kepentingan sendiri. Gaya hidup mereka pada akhirnya berlawanan dengan nilai-nilai otoritatif yang mengedepankan tindakan dan perilaku etis seperti sikap adil, ugahari, jujur, melawan ketamakan diri dan seterusnya. Akibatnya dalam gereja-gereja yang seperti dipaparkan di atas ini sulit tercapai good governance . Namun pertanyaannya kemudian adalah mengapa  para
21  Michael Krissusanto, “Menghayati Karunia Roh Kudus di dalam Semangat Keadilan Laba,” in Doing Church: A Pentecostal Perspective , ed. Yohanes S. Praptowarso, Junifrius Goeltom, dan Florian Simatupang (Jakarta: ASPENKRIS, 2018), 187.
pengikut mereka kebanyakan lebih memilih untuk tidak begitu peduli atau bahkan tidak ambil pusing terhadap pemimpin rohani mereka. Apakah karena memang tidak mengetahui soal income atau laba gereja yang diatur oleh pemimpin mereka?
Atau mereka masa bodoh dan tidak mau mengetahui soal tersebut dan takut untuk mengusik para pemimpin rohani yang diurapi tersebut sebagaimana selalu didengungkan oleh pemimpin mereka melalui sebuah ayat Kitab Suci di Mazmur 105:15, “jangan mengusik orang-orang yang Kuurapi . . .” 22
Pada tahun 2008, Gunarto, seorang dosen di Sekolah Tinggi Theologia Abdiel, berkata kepada saya tentang sebuah gereja di Semarang yang jemaatnya berjumlah ribuan orang. Menurutnya gereja tersebut bisa menjadi besar bukan karena kehebatan seorang pendeta yang berkarisma melainkan karena rapuhnya masyarakat Kristen di kota itu yang mengidolakannya dan yang dapat memuaskan jiwa mereka yang rapuh karena terimbas kemajuan dan kesulitan hidup yang kompleks. Akibatnya mereka tidak lagi bersikap kritis sejauh kebutuhan jiwa yang rapuh mereka terpenuhi oleh khotbah-khotbah tentang berkat dan kemakmuran.
Hal-hal yang dipaparkan di atas setidaknya mendapat bukti pembenarannya dalam kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu di Gereja Bethany Indonesia di Jalan Manyar Rejo II/36-38, Surabaya di bawah kepemimpinan Pdt. Abraham Alex Tanuseputra dan anaknya, Pdt. David Aswin Tanuseputra. Koran elektronik Kompasiana menurunkan berita ini sebagai berikut:
Rupanya, besar dan kebesaran Gereja Bethany Indonesia, di bawah kendali Pdt. Abraham Alex Tanuseputra (yang sudah bergelar Prof. Dr) dan keluarganya (anak dan menantu), memunculkan kecemburuan atau bahkan menimbulkan barisan kritis dari antara umat. Mereka mengkritisi banyak hal, termasuk pengelolaan uang gereja; uang yang disumbangkan umat untuk kegiatan pelayanan, pendidikan , dan sosial, dan lain sebagainya . . . Tak tanggung-tanggung, Goerge Handiwiyanto, SE, SH, MH, Cs, meminta ke/pada Pdt  Pdt. Abraham Alex, selaku Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany Indonesia Periode 2003- 2007 mempertanggungjawabkan keuangan, inventaris dan aset Gereja Bethany Indonesia yang mencapai Rp. 4.7 Triliun (hampir dua kali lipat mega korupsi Hambalang); dan juga ada indikasi bahwa Pendeta Abraham menghibahkan dan menguasakan beberapa aset gereja ke keluarganya. Kasus tersebut, yang tadinya hanya diketahui lingkaran kecil Gereja Bethany, akhirnya terangkat ke ranah publik, setelah Goerge Handiwiyanto, SE, SH, MH, melaporkan ke Polda Jatim, dan diterima oleh Dirserse khusus Polda Jatim . . . 23
22  Olson, “Pentecostalism’s Dark Side,” 30.
23  Lihat Jappy, “Pro-Kontra Pendeta Dituduh Menggelapkan Aset Gereja Sebesar Rp. 4.7 T.”
Sampai sekarang perkara ini kurang begitu jelas penyelesaiannya dan kabarnya, organisasi gereja tersebut sudah bergabung dengan organisasi sinode lainnya saat ini. Kasus serupa di atas pernah juga terjadi di Singapura, di Gereja City Harvest, yang pendiri dan pendeta seniornya bernama Kong Hee. Ia dihukum delapan tahun penjara karena penggelapan uang gereja membiayai karir istrinya sebagai penyanyi dan usaha coba-coba melipatgandakan uang melalui investasi obligasi palsu. Kasus semacam ini sebenarnya jarang terjadi di negeri Singapura yang kuat dalam penegakan hukumnya, sebagaimana dilaporkan oleh sebuah berita sebagai berikut: “Situs berita ABC News, 20 November 2015, mengatakan kasus korupsi dengan jumlah uang sebesar itu [53 juta dolar Singapura] jarang terjadi di Singapura, negara kota dengan reputasi taat hukum dan sebagian besar bebas korupsi. 24 Dengan situasi Indonesia yang reputasi taat hukumnya jelas di bawah negara Singapura, mungkin saja fenomena skandal semacam ini bisa menjadi seperti  sebuah fenomena gunung es yang tidak kelihatan di lautan dalam. Meskipun demikian soal ini masih diperlukan kajian penelitian empiris yang mendalam dari data-data yang diambil di lapangan. Kendala yang paling besar adalah kesulitan data-data yang akan dapat diperoleh mengingat biasanya tidak adanya keterbukaan dalam soal keuangan di gereja-gereja yang demikian.
Godaan salah tata kelola keuangan yang berlawanan dengan prinsip-prinsip good governance sangat rawan terjadi di gereja-gereja Pentakostal-Karismatik dan sejarah berulangkali membuka kasus-kasusnya; dan sayangnya jemaat dari gereja- gereja tersebut kebanyakan kurang kritis dan juga tidak memahami pentingnya prinsip-prinsip good governance dalam komunitas iman mereka.

## Roh Kudus Memimpin ke Arah Good Governance
Roh Kudus adalah Roh yang menciptakan suatu komunitas persekutuan bersama yang memberi ruang bagi partisipasi yang luas untuk semua orang percaya, baik laki-laki maupun perempuan (Kis. 2:17; 2Kor. 13:14; Fil. 2:1). Partisipasi bersama yang solider dan setiakawan akan mewujudkan kesejahteraan lebih luas 24  Tempo.co, “Korupsi Uang Gereja, Pendeta Ini Dipenjara 8 Tahun.”
termasuk dalam kehidupan ekonomi dan di dalamnya keadilan income atau laba. Sistem struktur gereja yang mengikuti dinamika karya Roh Kudus akan membuka diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk pembaruan dan pembangunan kesejahteraan bersama sebagai manifestasi bahwa mereka terikat dalam suatu persekutuan Roh. Segala perbuatan kegelapan yang tersembunyi dengan agenda berpusat pada model diri atau sekelompok orang saja akan enyah dalam terang hidup yang akuntabel dan transparan yang terbuka untuk dikritik dan dikoreksi secara konstruktif dalam konteks kehidupan persekutuan Roh. Prinsip-prinsip hidup yang partisipatif dan akuntabel, juga di dalamnya transparan adalah tuntutan bagi sebuah organisasi untuk terciptanya good governance . Prinsip-prinsip ini juga merupakan buah-buah Roh selain yang disebut dalam Galatia 5:22-23.
Setidaknya ada contoh yang mungkin dapat dijadikan sebagai sebuah teladan dan alternatif dalam menjalankan prinsip-prinsip good governance dalam konteks gereja-gereja Pentakostal-Karismatik, yaitu Pdt. Tan Hok Tjoan, yang bersama istrinya The Tiep Nio, sebagai pendiri Gereja Sing Ling Kauw Hwee (sekarang Gereja Isa Almasih). Dalam observasinya, seorang sejarahwan dan peneliti kehidupan masyarakat Tionghoa di Semarang di tahun 1960-an dari Cornell University, Donald Earl Willmott menegaskan bahwa Pdt. Tan adalah seorang pemimpin rohani gereja Pentakostal yang memiliki pendekatan agama yang lebih intelektual dan kurang emosional. 25 Pendekatan secara intelektual dengan nalar publik yang kuat menjadikan Pdt. Tan mempunyai pandangan sendiri soal pemerintahan gereja yang dipimpinnya. Ia sadar benar bahwa pentingnya kepemimpinan jamak, bukan kepemimpinan tunggal, dalam gereja yang telah dirintisnya itu. Dalam “Buku Peringatan Berdiri 10 Tahun, Geredja Isa Almasih (Sing Ling Kauw Hwee) di Indonesia”, Pdt. Tan menegaskan
18 Djuli 1946, adalah tanggal jang mempunyai arti besar dan penting bagi kami Geredja kami: karena untuk pertama kalinja diadakan pemilihan Madjelis Geredja . . . Tanggal tersebut di atas itulah jang dipakai sebagai tanggal/hari peringatan berdirinja Geredja kami. Karena sebuah Geredja tanpa Madjelis-pilihan-Djemaat, belum dikatakan satu Gereja jang mempunjai makna kegeredjaan. 26
25  Donald Earl Willmott, The Chinese of Semarang: A Changing Minority in Indonesia (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1960), 283–284. 26  Tan Hok Tjoan, Buku Peringatan Berdiri 10 Tahun Geredja Isa Almasih (Sing Ling Kauw Hwee) di
Pdt. Tan jelas memilih suatu model organisasi lainnya yang tidak berfokus kepada satu tokoh tunggal pemimpin rohani saja sebagaimana lazimnya terjadi di gereja-gereja Pentakostal-Karismatik. 27 Menurut Indrawan Eleeas, Sing Ling Kauw Hwee mengikuti model kepemimpinan gereja-gereja arus utama terutama kelompok Calvinis. 28 Pdt. Tan juga membawa Sing Ling Kauw Hwee sebagai gereja Pentakostal pertama yang menjadi anggota Dewan Gereja-Gereja di Indonesia (DGI, sekarang PGI: Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia) pada tahun 1956. Sing Ling Kauw Hwee diterima menjadi anggota ke-29 DGI. Dalam kepemimpinannya, Pdt. Tan berfokus kepada pelayanan Firman dan Sakramen dan mempercayakan pengelolaan keuangan dan aset gereja kepada para majelis yang dipilih oleh jemaat. Segala pengaturan keuangan gereja diatur dalam kepemimpinan jamak yang partisipatif, dan akuntabel dan transparan melalui koreksi dan pengawasan bersama dengan majelis. Kepemimpinan Pdt. Tan mungkin dapat dikelompokkan ke dalam model socialized charismatic leadership , dijelaskan oleh Robert J. House dan Jane M. Howell, yang mengedepankan sikap pemimpin yang egaliter, suka melayani kepentingan bersama dan memberi ruang yang luas untuk pemberdayaan kepada pengikut- pengikutnya.” 29

## Kesimpulan
Karya Roh Kudus berelasi dengan pelaksanaan good governance . Dalam konteks Gereja, karya Roh Kudus menekankan keterlibatan  semua orang percaya, baik laki-laki maupun perempuan melalui menekankan  prinsip-prinsip hidup yang partisipatif dan akuntabel, juga di dalamnya transparan. Pelaksanaan kepemerintahan di gereja-gereja Pentakostal-Karismatik yang kepemimpinannya tersentral kepada pemimpin rohaninya menunjukkan sesuatu sedang berjalan tidak sesuai dengan karya Roh Kudus. Jemaat Pentakostal-karismatik perlu terlibat Indonesia (Semarang: Geredja Isa Almasih, 1956), 6–7.
27 Lihat Theofilus Karunia Djaja, Sejarah Gereja Pantekosta di Indonesia (Semarang: GPdI, 1993), 33.
28  Indrawan Eleeas, Gerakan Pentakosta Berkaitan dengan Sejarah dan Teologia Gereja Isa Almasih (Semarang, 2008), 271–272.
29  House dan Howell, “Personality and Charismatic Leadership,” 84.
kritis dan aktif dalam menjaga operasionalisasi good governance di gereja-gereja mereka. Dengan demikian mereka sedang mengikuti dinamika karya Roh Kudus dan mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus yang berkarya untuk mendukung terciptanya partisipasi, akuntabilitas, transparansi dan pemberlakuan nilai-nilai otoritatif yang yang mengutamakan sikap adil, ugahari, jujur, melawan ketamakan diri sebagai usaha menghadirkan good governance .   Konsep good governance sangat Alkitabiah dan pemimpin serta jemaat memang selayaknya hidup  menurut nilai-nilai yang dinyatakan dalam good governance .

## Daftar Pustaka
Addink, Henk. Good Governance Concept and Context . Oxford: Oxford Press, 2019.
Bevir, Mark. Key Concepts in Governance . Los Angeles, CF: SAGE Publications, 2009.
Cheshire East Council. Code of Corporate Governance . Cheshire, UK: Cheshire East Council, 2012.
Conger, Jay A. “The Dark Side of Leadership.” Organizational Dynamics 19, no. 2 (1990): 44–55.
Coriden, James A. “The Holy Spirit And Church Governance.” The Jurist 66 (2006): 339–373.
Djaja, Theofilus Karunia. Sejarah Gereja Pantekosta di Indonesia . Semarang: GPdI, 1993.
Edgar, Laura, Claire Marshall, dan Michael Bassett. Partnerships:  Putting  Good Governance Principles In Practice . Ottawa: Institute On Governance, 2006.
Eleeas, Indrawan. Gerakan  Pentakosta  Berkaitan  dengan  Sejarah  dan  Teologia Gereja Isa Almasih . Semarang, 2008.
Gorospe, Vitaliano. “Social Sin.” In Forming the Filipino Social Conscience , diedit oleh Rodrigo D. Tano. Philippines: Theological Program di Asia Graduate School of Theology, 2006.
Graham, John, Bruce Amos, dan Tim Plumptre. Principles for Good Governance in the 21st Century Policy Brief No.15, 2 . Ottawa: Institute On Governance, 2003.
House, Robert J., dan Jane M. Howell. “Personality and Charismatic Leadership.” Leadership Quartely 3, no. 2 (1992): 81–108.
Jappy, Opa. “Pro-Kontra Pendeta Dituduh Menggelapkan Aset Gereja Sebesar
Rp. 4.7 T.” Kompasiana .  Last  modified  2013.  https://www.kompasiana com/jappy/5520515f8133116c7419f768/prokontra-pendeta-dituduh- menggelapkan-aset-gereja-sebesar-rp-47-t.
Krissusanto, Michael. “Menghayati Karunia Roh Kudus di dalam Semangat Keadilan Laba.” In Doing  Church:  A  Pentecostal  Perspective , diedit oleh Yohanes S. Praptowarso, Junifrius Goeltom, dan Florian Simatupang. Jakarta: ASPENKRIS, 2018.
Olson, Roger E. “Pentecostalism’s Dark Side.” The Christian Century , 2006.
Pranoto, Minggus M. “Sisi Gelap Kepemimpinan Pentakostal-Karismatik.” Gema Teologika 5, no. 2 (2020): 175–186.
Purnama, Hadassah Gloria. Man  of  God:  Biografi  Pdt.  Petrus  Agung  Purnomo .
Semarang: Media Faceless Generation, 2016.
Rasul, Sjahruddin. “Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindakan Korupsi.” Mimbar Hukum 21, no. 3 (2009): 538–553.
Tempo.co. “Korupsi Uang Gereja, Pendeta Ini Dipenjara 8 Tahun.” Tempo . Last modified 2015. https://dunia.tempo.co/read/720890/korupsi-uang- gereja-pendeta-ini-dipenjara-8-tahun/full&view=ok.
Tjoan, Tan Hok. Buku Peringatan Berdiri 10 Tahun Geredja Isa Almasih (Sing Ling Kauw Hwee) di Indonesia . Semarang: Geredja Isa Almasih, 1956.
Willmott, Donald Earl. The Chinese of Semarang: A Changing Minority in Indonesia . Ithaca, NY: Cornell University Press, 1960.
“World Governance Survey: Pilot Phase.” United Nation University .