## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN AIRSOFT GUN
Oleh: Muh.Nasir STIH Painan Banten E-mail: muhammadnasir16041966@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to:  (1)  To  explain  and  analyze  and  find  arrangements  for  the  legal consequences  of  misuse  of  Airsoft  Guns  as  a  crime  in  the  area  of  civil  society,  2. Accountability  for  perpetrators  of  misuse  of  Airsoft  Guns.  The  aim  of  this  analytical descriptive  study  is  to  develop  a  comprehensive  and  organized  explanation  of  legal standards, legal doctrine, and knowledge in positive law. This research strategy is normative juridical which focuses on the analysis of literature on secondary information related to the research topic. Based on the findings, it can be concluded that Criminal Liability for Airsoft Weapon  Owners  as  stated  in  Article  1  Paragraph  (1)  of  Emergency  Law  No.  12  of  1951 concerning Firearms with Perkap No. 8 of 2012 concerning Control and Control of Firearms for Sports.
Keywords: Criminal Liability for Perpetrators of Misuse of airsoft guns

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mejelaskan  dan Menganilisis serta menemukan pengaturan  Akibat  Hukum    Penyalahgunaan  Airsoft  Gun  sebagai  suatu  tindak  pidana  di wilayah  masyarakat  sipil,  2.  Pertanggungjawaban  pelaku  penyelewengan  Airsoft  Gun. Tujuan  dari  studi  deskriptif  analitis  ini  adalah  untuk  mengembangkan  penjelasan  yang menyeluruh  dan  terorganisir  tentang  standar  hukum,  doktrin  hukum,  serta  pengetahuan didalam hukum positif. Strategi riset ini adalah yuridis normatif yang fokus pada analisis kepustakaan  terhadap  informasi  sekunder    yang  berkaitan  dengan  topik  penelitian. Berdasarkan temuan, dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemilik Senjata  Airsoft  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1  Ayat  (1)  Undang-Undang  Darurat No.  12  Tahun  1951  Tentang  Senjata  Api  dengan  Perkap  No.  8  Tahun  2012  Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Airsoft Gun

## 1. PENDAHULUAN
Airsoft  Gun  adalah  permainan  atau olahraga  yang  meniru  aktivitas  militer dan  polisi  dengan  memakai  senjata  api mainan.  Pada  awalnya,  Airsoft  Gun bermula  di  Jepang  tahun  1970-an  saat peraturan  yang  ketat  mempersulit  atau bahkan  tidak  mungkin  membeli  senjata api.  Sebagai  alternatif  yang  legal,  para penggemar  senjata  mencari  cara  untuk memuaskan  hobi  mereka.  Airsoft  Gun
menjadi  kegiatan  yang  populer  di berbagai negara Asia, Amerika, Australia, dan Eropa. Namun, di beberapa negara seperti Belanda, permainan  ini  dianggap  ilegal  dan  tidak diizinkan untuk dimainkan.
Airsoft  Gun  dapat  dibedakan  menjadi 3  jenis  berdasarkan  sumber  tenaga  yang digunakan,  yaitu  jenis  spring,  elektrik, dan  gas.  Sejak  1999,  Airsoft  Gun  mulai dikenalkan di Indonesia kemudian
menjadi  semakin  populer  sebagai  hobi baru.  Penggemar  senjata  replika  ini kebanyakan  adalah  orang-orang  yang tertarik  dengan  dunia  militer.  Untuk mencegah  penyalahgunaan  Airsoft  Gun, pmerintah mengesahkan Peraturan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2012  (Perkap No.  8  Tahun  2012)  tentang  Pengawasan dan  Pengendalian  Senjata  Api  untuk Kebutuhan  Olahraga.  Menurut  Pasal  1 angka  25  Perkap  No.8  Tahun  2012, Airsoft  Gun  memiliki  rupa,  cara  kerja, dan/atau  fungsi  yang  mirip  senjata  api yang dibuat dari plastik dan/atau campuran  dan  dapat  melemparkan  bola peluru.
Pasal  13  ayat  (1)  yang  menjelaskan syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk mendapatkan  dan  memakai  Airsoft  Gun dan air gun untuk kebutuhan atletik.
a. Mempunyai  KTA  klub  menembak yang  berada  dalam  pengawasan Perbakin.
b. Berumur  minimal  15  tahun  dan maksimal 65 tahun.
c. Sehat  fisik  dan  psikologi  yang dinyatakan  dalam  Surat  Pernyataan dari petugas kesehatan dan psikolog.
d. Mempunyai  keahlian  menembak yang  dinyatakan  dengan  surat pernyataan  yang  disahkan  oleh Pengprov Perbakin.
Serupa
dengan banyaknya penyalahgunaan  senjata  api  lainnya, penyalahgunaan  Airsoft  Gun  juga  kerap terjadi. Salah satu bentuk penyalahgunaannya  adalah  membawa Airsoft  Gun  di  luar  zona  permainan  atau arena.  Banyak  pemilik  Airsoft  Gun  yang menyimpannya  dalam  kendaraan  atau diselipkan  di  pinggang  celana,  dengan berbagai  alasan  seperti  untuk  jaga-jaga
atau  bela  diri.  Namun,  tindakan  seperti ini  jelas  melanggar  aturan  penggunaan Airsoft Gun.
Penggunaan  Airsoft  Guns  juga  dapat menimbulkan masalah terkait pelanggaran  hukum,  seperti  kepemilikan ilegal  atau  penjualan  bebas  untuk  semua yang  tidak  sah.  Airsoft  gun  kerap disalahgunakan,  seperti  terlihat  dari beberapa  kasus,  antara  lain  kasus  Teza Irawan  alias  Elza  yang  mengancam pengendara  lain  di  jalan  tol  Jakarta. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  1951  yang berlaku terhadapnya menyebutkan ancaman  pidana  penjara  paling  lama  20 tahun karena memiliki senjata tanpa izin.
Airsoft  Gun  tidak  dapat  dimiliki  oleh sembarang  orang  karena  kepemilikan tersebut  memerlukan  otorisasi  resmi. Penggunaan  Airsoft  Gun  yang  tidak sesuai  prosedur  dapat  mengancam  jiwa orang  lain  dan  merugikan  komunitas. Dengan  demikian,  penting  mengikuti aturan  dan  prosedur  yang  berlaku  dalam penggunaan Airsoft Gun.
Perbuatan kejahatan merupakan sebuah  aksi  perorangan  atau  bersama- sama  dengan  tujuan  menipu  korban dengan  cara  apa  pun  yang  melanggar hukum  dan  peraturan  yang  berlaku.  Ini menunjukkan  bahwa  kejahatan  bisa dijalankan oleh sendiri maupun berkelompok  yang  berakhir  melanggar hukum. Tindakan ini merupakan pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan  secara  hukum karena  melanggar  aturan  hukum  yang ada.  Tindakan  kejahatan  merupakan perilaku  yang  dilarang  oleh  hukum  dan diancam  dengan  hukuman  penjara  bagi pelakunya.
Penyalahgunaan  Airsoft  Gun  sering terjadi  ketika  pemiliknya  membawa
senjata  tersebut  di  luar  area  atau  zona permainan,  seperti  menyelipkannya  di pinggang  celana  atau  menyimpannya  di kendaraan.  Beberapa  pemilik  melakukan hal  tersebut  dengan  beralasan  untuk membela  diri,  meneror,  dan  tujuan bersenang-senang.  Selain  itu,  masalah lain  terkait  penggunaan  Airsoft  Gun adalah  kepemilikan  ilegal  oleh  individu atau  penjualan  bebas  senjata  tersebut  di Indonesia  tanpa  izin.  Dalam  kondisi seperti  ini,  pihak  penegak  hukum  harus bertindak  tegas  untuk  memberantas permasalahan  ini  agar  masyarakat  pada umumnya merasa aman dan terjamin.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode empiris.  Peneliti  menggunakan  beberapa jenis  informasi  dan  sumber  yang  berbeda, termasuk  data  primer  yang  diperoleh  dari wawancara  dengan  penyidik  dan  majelis hakim  yang  menangani  perkara  secara langsung,  data  sekunder  yang  didapat  dari studi  kepustakaan,  seperti  buku,  artikel, dan  dokumen  terkait  dengan  penelitian, dan juga data tersier, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedi, dan Kamus  Bahasa  Inggris  sebagai  sumber informasi  pendukung.  Data  yang  telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif.

## 3. HASIL  DAN PEMBAHASAN Hukum Kepemilikan dan Pemakaian

## Airsoft Gun
Airsoft  gun ialah  jenis  senjata  replika yang  dipakai  kegiatan  hobi  olahraga  atau aktivitas yang meniru kegiatan militer atau peperangan.  Meskipun  replika  tersebut dianggap lebih aman daripada senjata api, namun  penggunaan  airsoft  gun  tetap memerlukan pengaman yang memadai dan pematuhan terhadap prosedur
penggunaannya. Kepemilikan dan penggunaan  airsoft  gun  tidak  dapat dilakukan  secara  sembarangan  dan  harus mematuhi aturan yang berlaku.
Kepemilikan  dan  penggunaan  airsoft gun  harus  dilakukan  dengan  izin  khusus, karena seringkali airsoft gun diselewengkan  oleh  oknum  untuk  berbuat kejahatan  seperti  mengancam,  meneror, pemerasan,  kekerasan,  serta  tindakan kriminal lainnya yang dapat membahayakan dan meresahkan masyarakat.  Oleh  karena  itu,  tugas kepolisian  Indonesia  adalah  mengawasi dan mengontrol penerbitan izin kepemilikan  airsoft  gun  untuk  mencegah penyalahgunaan dan tindakan yang melanggar hukum.
Untuk  memastikan  bahwa  hak  milik dan pemakaian airsoft gun tidak disalahgunakan untuk melakukan kejahatan,  perizinan  harus  diperoleh  oleh pemilik  dan  pengguna  airsoft  gun. Perizinan ini memberikan legalitas kepada seseorang atau badan usaha untuk mendapatkan  atau  memakai  airsoft  gun. Izin  ini  dikeluarkan  oleh  kepolisian  serta harus memenuhi kualifikasi yang ditetapkan  dalam  Peraturan  Kapolri  No.  5 Tahun  2018.  Persyaratan  ini  dijelaskan dalam  Pasal  18  ayat  (1),  menyebutkan bahwa  permohonan  hak  milik  serta pemakaian  airsoft  gun  harus  ditujukan kepada  polda  melalui  Direktur  Intelegent Keamanan Kepolisian Daerah yang diteruskan  dari  Kapolres.    Apabila persyaratan  sudah  lengkap,  Kapolda  akan menerbitkan  sertifikat  hak  milik.  Namun, di  lapangan,  Airsoft  Gun  seringkali dimiliki  secara  bebas  tanpa  izin  dan  tidak terkendali  oleh  Perbakin.  Hal  ini  dapat mengakibatkan Airsoft
Gun
disalahgunakan untuk tindak kejahatan.
Penyalahgunaan Airsoft Gun
Secara sederhana, penyalahgunaan bisa diartikan sebagai bentuk perbuatan ataupun  perkataan  dan  seperangkat  ide, yang  dilakukan  secara  individu  ataupun kelompok  yang  telah  dilakukan  ataupun belum dengan niat negatif bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan  pihak  lain,  dengan  memakai alat maupun tidak. Sementara itu Penyalahgunaan  menurut  KBBI  adalah tindakan tidak seharusnya.
Penyelewengan  Airsoft  Gun  terjadi ketika pemilik atau pengguna menggunakannya  untuk  tujuan  yang  tidak sesuai  dengan  fungsinya,  yaitu  untuk berolahraga  sesuai  dengan  Pasal  1  nomor 11  Peraturan  Kapolri  No.5  Tahun  2018. Jika  pemilik  atau  pengguna  Airsoft  Gun menggunakan  senjata  tersebut  untuk tujuan  selain  yang  diizinkan  oleh  hukum, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.
Penyalahgunaan Airsoft Gun Sebagai

## Pelanggaran Administrasi
Menurut  Peraturan  Kapolri  No.  5 Tahun 2018 Pasal 33 ayat (1) pengawasan dan  pengendalian  perizinan Airsoft  Gun dilakukan pada level polsek, polres, polda, dan  mabes  polri.  Berdasarkan  pernyataan yang  diberikan,  untuk  menjadi  pemilik atau  pengguna  Airsoft  Gun  secara  legal, seseorang  harus  melengkapi  persyaratan kepemilikan  beserta  penggunaan  yang ditetapkan  perundangan  serta  mengurus segala perizinan  yang diperlukan. Sebagai contoh,  terdapat  kasus  kepemilikan illegal Airsoft  Gun  di  Cibubur,  Jakarta  Timur pada tanggal 21 Januari 2019, telah terjadi perdagangan  Airsoft  Gun  yang  melanggar hukum  dan  polisi  memperoleh  bukti sebanyak  20  unit  Airsoft  Gun  beserta peluru  juga  aksesorisnya.  Kasus  tersebut merupakan  contoh  dari  penyelewengan
izin  jual  beli  Airsoft  Gun,  yang  ketentuan perdagangan  Airsoft  Gun  ditetapkan dalam  Peraturan  Kapolri  Nomor  5  Tahun 2018  Pasal  24  ayat  (1)  dan  ayat  (2).  Para pelaku  dalam  kejadian  tersebut  dijerat dengan  Pasal  1  ayat  (1)  UU  Darurat  RI No.12 Tahun 1951 dan diancam sanksi 20 tahun  dikurung.  Dari  kejadian  itu,  dapat disimpulkan  bahwa  memiliki  senjata tiruan  yang  tidak  resmi  merupakan pelanggaran  hukum  yang  disengaja  dan menyadari tidak melengkapi syarat perizinan seperti surat keahlian menembak dan pernyataan impor atau perdagangan.
Sesuai  Peraturan  Kapolri  Nomor  5 Tahun  2018  Pasal  31  Angka  2  huruf  D, sanksi  denda  akan  diberlakukan  sebagai sanksi administratif “memberikan teguran/sanksi  kepada  pemegang  izin bilamana  menyimpang  dari  ketentuan sebagaimana  telah  ditetapkan  dalam  surat izin”. Sebagai ilustrasi, perhatikan peristiwa yang terjadi Kota Makassar serta Kepolisian  Resor  Kabupaten  Mamuju, Sulawesi  Barat.  Dengan  pertimbangan Majelis Hakim Mamuju bahwa airsoft gun tidak termasuk dalam kategori senjata api, maka  hakim  Pengadilan  Negeri  Mamuju memutuskan  perkara  tersebut  digugurkan. Insiden  itu  terjadi  pada  tahun  2015,  dan tindakan yang diambil bertentangan dengan  undang-undang  darurat.  sehingga hanya  mengalami  sanksi  administratif yang  kemudian  dimusnahkan  setelah dijadikan  bukti.  Oleh  karena  itu,  bisa dikatakan  bahwa  penyelewengan  juga dapat  mengakibatkan  sanksi  administratif seperti pencabutan perizinan hak milik dan penyimpanan  airsoft  gun  sejalan  dengan persyaratan  Peraturan  Kapolri  No.5  tahun 2018 pasal 31 angka 2 huruf D. Namun, jika himbauan itu tidak  diikuti, Pasal 35 ayat  (1) menyatakan  izin  dicabut  dan  izin  yang dikeluarkan sebelumnya tidak diganti. Pelaku
kehilangan  hak  kepemilikan  jika  terjadi penipuan.  Konsekuensi  penyelewengan Airsoft  Gun bahwa  tindakan  tersebut melanggar  hukum  dan  menyebabkan kerugian terhadap korban.
Penyalagunaan Airsoft Gun merupakan Tindak Pidana
Suatu  perbuatan  dianggap  pidana  jika tidak  secara  eksklusif  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP). Sementara  Andi  Hamzah  mengemukakan “tindakan pidana adalah kelakuan manusia yang  dirumuskan  dalam  undang-undang, melawan  hukum,  yang  patut  dipidana  dan dilakukan  dengan  kesalahan.  Orang  yang melakukan  perbuatan  pidana  apabila  ia mempunyai kesalahan, seorang mempunyai  kesalahan  apabila pada waktu melakukan  perbuatan  dilihat  dari  segi masyarakat menunjukan pandangan Normatif mengenai kesalahan  yang dilakukan”. Arti  dari  tindakan  pidana berasal dari strafbaarfeit yang didefinisikan perbuatan  individu.  Perihal  tersebut  ada seseorang yang tidak berbuat sesuatu,  namun  dia  telah  melakukan kejahatan.  Disebut  berbuat  kriminal  bila telah diputuskan actus reus dan mens rea.
Mens rea berkaitan dengan hukum pidana, yaitu  topik  atau  maksud  pelaku  yang dimaksud sebelum perbuatan itu dilakukan , dan actus  reus berkaitan dengan  hukum  pidana,  yaitu  obyek  yang melawan  hukum  oleh  pelaku  harus dibuktikan. Faktor tersebut yang menjadikan alasan perlu adanya pembuktian  terlebih  dahulu  sebelum seseorang dituduh melakukan kejahatan.
Oleh  sebab  itu,  dapat  dikatakan  bahwa kejahatan  merupakan  perbuatan  tercela manusia yang dapat menimbulkan konsekuensi  dari  tindakannya.  kejahatan dalam penyelewengan airsoft gun contohnya  adalah  pemaksaan  uang  dan
kekerasan.
Penyalahgunaan yang diatur dalam
KUHP Berkaitan dengan penyelewengan Airsoft  Gun memang tidak  ada  peraturan rinci namun perbuatan pidananya berhubungan dengan KUHP. Penyalahgunaan  Airsoft  Gun  Sesuai  dengan
Pasal  368  KUHP  yang  mengatur  tentang Pemerasan, pelaku memaksa korban menggunakan  airsoft  gun  agar  pelaku  dapat mengambil keuntungan dari korban. Menurut Pasal  368,  aspek  subjektif  dan  objektif  akan tampak  jika  unsur-unsurnya  disajikan  sesuai dengan teori hukum pidana.
1) Unsur Objektif
Unsur  ini  menggambarkan  suatu perilaku yang tidak pantas, terutama sikap  mementingkan  diri  sendiri yang  memaksa  dalam  menuntut sesuatu dari orang lain. Hal ini dapat dilakukan  menggunakan  airsoft  gun dengan cara menakuti korban sehingga  menjadi  unsur  objektif dalam tindak kejahatan.
2) Unsur Subjektif
Faktor  ini  menyatakan  niat  atau keinginan  untuk  berbuat    kejahatan. Unsur  ini  muncul  sebelum  terjadi tindak  kejahatan.  Jika  airsoft  gun dipakai  untuk  melukai  seseorang maka pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 351 KUHP.
Bentuk  penyelewengan Airsoft  Gun yang berhubungan dalam Pasal 351 KUHP tentang  penganiayaan,  pelaku  melukai dengan  cara  menembakkan airsoft  gun yang  menimbulkan  luka  pada  korbannya. Ketentuan  Pasal  351  KUHP  apabila elemennya  dijelaskan  berdasarkan  teori hukum pidana terdapat unsur subjektif dan objektif sebagai berikut.
1) Unsur Objektif
Pelaku  melukai  korban  dengan  cara menembak korban sehingga menimbulkan  kerugian  fisik  pada korban.
2) Unsur Subjektif
Pelaku  telah  memiliki  niat  untuk melakukan  penganiayaan  dengan bukti bahwa pelaku telah
mempersiapkan senjata.
3) Penyelewengan Airsoft  Gun yang bersifat  sengaja  terdapat  ketentuan sesuai Peraturan Kapolri Pasal 1 ayat (11)  tentang  penyalahgunaan  fungsi  dan tujuan Airsoft  Gun tersebut.  Pada kejadian  ini  pelaku  dapat  dijerat dengan Pasal 351 KUHP sebab telah mengancam  dan  melukai  dengan dakwaan  pidana  kurungan  maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda maksimal empat ribu lima  ratus rupiah (Rp.4.500,-).  Dilihat  dari  fungsi Airsoft  Gun hanya  boleh  dipakai  di tempat  latihan  yang  telah  memiliki perizinan serta ditetapkan pada pasal 9  ayat  (1)  huruf  L  dan  pasal  23 Peraturan Kapolri No.5 tahun 2018.
Penyalahgunaan Airsoft  Gun yang diatur di luar KUHP
Penyelewengan Airsoft Gun merupakan tindak  kriminal  yang bisa  dijerat  KUHP tapi  ditetapkan  pula  di  luar  KUHP  yaitu UU  No.12/Drt/  Tahun  1951.  Sebagai contoh  kasus  perdagangan  Illegal Airsoft Gun di  kawasan  cibubur,  Jakarta  Timur pada tanggal 21 Januari 2019 dengan bukti 20 unit dan beberapa peluru serta aksesoris Airsoft Gun. Kejadian tersebut adalah salah satu contoh penyelewengan izin Penjualan Airsoft  Gun karena  syarat  menjual Airsoft Gun ditetapkan  dalam  Peraturan  Kapolri No.  5  Tahun  2018,  Pasal  24  ayat  (1)  dan ayat (2). Sementara itu, dalam kejadian ini para pelaku dikenakan Pasal 1 ayat (1) UU No.12  /Drt/Tahun  1951,  dengan  ancaman
hukumannya  selama  20  tahun penjara.
Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku Penyalahgunaan Airsoft Gun

## Konsep Pertanggungjawaban pidana
Masalah  pertanggungjawaban  pidana tidak  termasuk  dalam  definisi  kejahatan. Tindak  pidana  hanya  mencakup  perilaku yang  dilarang  dan  akibat  dari  tindakan tersebut.  Oleh  karena  itu,  ketika  suatu kejahatan dilakukan dan ada kemungkinan kesalahan, pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Namun, jika suatu tindak pidana dilakukan tanpa  unsur  kesalahan,  maka  tidak  dapat dituntut  sebagai  tindak  pidana.  Asas pertanggungjawaban  dalam  hukum  pidana yang  berbunyi  “geen  straf  zonder  schuld: actus  non  facit  reum  nisi  mens  sir  rea” (kejahatan  seseorang  jika  tidak  ada kesalahan)  merupakan  asas  yang  hidup dan menjelaskan mengapa seseorang tidak bertanggung  jawab  setelah  melakukan tindak  pidana.  azas  ini  merupakan  azas yang tidak tertulis di Indonesia.
Geen  straf  zonder  schuld,  juga  dikenal sebagai  actus  non  facit  reum  nisi mens sit rea, adalah asas hukum pertanggungjawaban.  Dinyatakan  bahwa jika  seseorang  melakukan  kejahatan  tanpa melakukan  kesalahan,  perbuatan  melawan hukumnya
tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana  hanya  mempertimbangkan  jika perbuatan tertentu dilarang, dan pembatasan  itu  sendiri  terjadi  karena undang-undang melarangnya dan ketentuan itu ditegakkan dengan hukuman. Bersalah  atau  tidaknya  orang  yang melakukan  perbuatan  itu  akan  sangat berpengaruh  terhadap  diterimanya  pidana yang diancamkan kepada pelaku.
Menurut  penjelasan  kesalahan  pidana sebelumnya,  kejahatan  adalah  kejahatan yang  tidak  ada  unsur  kesalahannya  (green
straf  zonder  schuld:  actus  non  facit  reum nisi  mens  sir  rea).  Dapat  diketahui  bahwa unsur kesalahan yang dapat dipenuhi ialah sebagai berikut.
1. Ketika suatu perbuatan dilarang oleh undang-undang dan dikenakan hukuman  pidana,  seperti  ketika perbuatan  itu  sendiri  dilakukan,  itu dianggap sebagai tindak pidana.
2. mampu  mengambil  tanggung  jawab dan  lebih  dari  usia  tertentu.  Kriteria tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yaitu orang  tersebut  harus  berusia  di  atas umur tertentu dan cakap
mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Menurut  Pasal  45  KUHP,  jika seseorang  dituntut  karena  perbuatan yang  dilakukannya  sebelum  berumur enam  belas  tahun,  hakim  dapat memutuskan  bahwa  mereka  harus dikembalikan  kepada  orang  tuanya tanpa hukuman dan diserahkan kepada  pemerintah.  Jika  seseorang dihukum karena suatu perbuatan yang dilakukannya setelah umur tertentu, ia dapat  dikatakan  telah  melakukan kesalahan  jika  secara  umum  ia  telah melampaui  batas  yang  diperbolehkan oleh undang-undang.
Seseorang
dianggap  mampu  bertanggung  jawab dalam arti mampu menentukan maksud,  kehendak,  dan  rencana dibalik  kegiatan  yang  dilakukannya. Pasal  44  KUHP,  yang  menetapkan bahwa  yang  dikategorikan  tidak mampu  bertanggung  jawab  terhadap dirinya  sendiri  adalah  orang  yang perkembangan  akal  sehatnya  tidak sempurna, tidak sempurna pikirannya, atau orang yang tidak sempurna yang sering kita sebut sebagai orang bodoh atau sakit jiwa.
4. Suatu bentuk kesalahan dapat berupa
kesengajaan  atau  kelalaian,  yang merupakan  bentuk  atau  pola  dari kesalahan  itu  sendiri.  Kesalahan yang  disengaja  didefinisikan  oleh teori  yang  mendukungnya,  teori kehendak, di mana seseorang dikatakan melakukan kesalahan dengan sengaja meskipun dia bermaksud melakukan kejahatan.
5. Tidak ada pembenaran untuk pengampunan karena tindakan memaafkan itu sendiri
membebaskan terdakwa dari pidana, pelaku didalam kasus berbuat tindak kejahatan,  namun  terdakwa  tidak bisa  dinyatakan  bersalah.  Menurut Pasal  49  KUHP  yang  merupakan pembelaan  paksa,  dan  Pasal  51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sama, yang menjelaskan tentang perintah jabatan  yang  memaksa  seseorang melakukan  suatu  kejahatan  yang bertentangan  dengan  kehendaknya untuk mencapai suatu maksud tertentu, terdapat tidak ada kesalahan  dalam  perbuatan  yang dilakukan orang itu.
Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Airsoft Gun Dalam  KUHP,  manusia  didefinisikan sebagai  subjek  tindak  pidana,  sehingga kesimpulannya  hanya  satu  pelaku  yang akan dimintai pertanggungjawaban. Namun dalam kenyataannya sering ditemukan  bahwa  banyak  orang  yang  ikut serta  (deelneming)  dalam  suatu  tindak pidana,  bukan  hanya  satu  orang  saja.  Hal itu tertuang dalam Pasal 55 dan 56 KUHP tentang  orang-orang  yang  bertanggung jawab  atas  kejahatan  multi-pelaku.  Siapa yang  dianggap  sebagai  pelaku  secara khusus disebutkan dalam Pasal 55 KUHP, yang  membagi  pelaku  menjadi  4  (empat)
kategori:  pelaku  (plager,  enkelvoudige daderschap),  utusan  (doen  pleger),  pelaku peserta  (medepleger),  dan  pemancing (uitlokker).  Dalam  Pasal  55  KUHP,  yang dimaksud  dengan  “pelaku”  (pleger, Enkelvoudige  daderschap)  adalah  orang yang  melakukan  kejahatan  secara  terang- terangan,  yaitu  mereka  yang  memiliki semua  unsur  kesalahan.  Orang  yang mengarahkan  orang  lain  untuk  melakukan sesuatu  atau  penyuruh  (doen  pleger), misalnya dengan memulai suatu kejahatan, tetapi  mengarahkan  orang  lain  atau memanfaatkan orang lain sebagai perantaranya  sehingga  tidak  dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Penyuruh bisa disalahkan jika semua unsur delik  ada  pada  penyuruh,  sehingga  bisa dijerat oleh  Pasal 55 KUHP.
Pelaku peserta (medepleger) merupakan ialah  orang  kedua  yang  berbuat  dengan sadar  dan  bersama-sama  berbuat  jahat membantu pelaku utama.  Pemancing atau penganjur  (uitlokker),  yaitu  orang  yang membuat janji, menyalahgunakan jabatannya,  menggunakan  kekerasan,  atau menciptakan
keadaan yang menguntungkan orang lain untuk melakukan  kejahatan.  Dari  segi  hukum pidana, KUHP terutama hanya melindungi individu tertentu, seperti pengurus, anggota dewan, atau komisaris; perkembangan undang-undang yang
mencakup  tindak  pidana  khusus  dan  topik hukum, bagaimanapun, telah menghasilkan peraturan yang tidak tercakup  dalam  KUHP.  Sedangkan  subjek hukum  pidana  diatur  dalam  bentuk korporasi  (recht  person),  disamping  orang ilmiah (naturlijk person).
Sanksi Pidana Pelaku Penyalagunaan Airsoft Gun Hukum  pidana  mengatur  pembatasan- pembatasan  yang  dimaksudkan  untuk
mencegah  orang  melakukan  perbuatan tidak  terpuji,  sedangkan  hukuman  itu sendiri  ditujukan  kepada  mereka  yang melanggar hukum. Mengenai hukuman itu sendiri, masih ada aspek pertanggungjawaban  lain  yang  dimiliki orang  lain  selain  pelaku.  Sanksi  yang sering  disebut  sebagai  hukuman  bertujuan untuk menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Penganiayaan dalam kasus ini mengakibatkan luka ringan, luka berat, dan kematian  akibat  penganiayaan  tersebut. Artikel  ini  terutama  terkait  dengan  jenis penyalahgunaan Airsoft Gun yang menyebabkan korban dianiaya oleh pelaku.  Menurut  perspektif  subyektif, penganiayaan  yang  dicakup  dalam  pasal ini mengacu pada tindakan yang dilakukan secara  khusus  untuk  merugikan  korban. Menurut  ketentuan  Pasal  351  KUHP, perbuatan  pelaku  penyalahgunaan  Airsoft Gun  dilakukan  dengan  menembakkan peluru kepada korban yang mengakibatkan luka  ringan,  berat,  atau  fatal.  Jika perbuatan  itu  mengakibatkan  luka  ringan, pidana  maksimum  bagi  pelakunya  adalah dua  tahun  delapan  bulan  penjara;  jika perbuatan  itu  mengakibatkan  luka  berat, pidananya paling lama lima tahun; dan jika korban  meninggal  dunia  akibat  kejahatan tersebut,  hukuman  maksimalnya  adalah tujuh tahun penjara.
Jenis  penyalahgunaan  senjata  airsoft yang  dilakukan  oleh  perorangan  yang memenuhi kriteria perilaku yang ditetapkan  dalam  UU  No.  12/Drt/1951 Pasal 1 ayat (1) “Barang siapa, yang tanpa hak  memasukkan  ke  Indonesia  membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan  atau  mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,
menyembunyikan,  mempergunakan,  atau mengeluarkan  dari  Indonesia  sesuatu senjata  api,  amunisi  atau  sesuatu  bahan peledak,  dihukum  dengan  hukuman  mati atau  hukuman  penjara  seumur  hidup  atau hukuman  penjara  sementara  setinggi- tingginya dua puluh tahun.”
Pasal  ini  secara  khusus  merujuk  pada komponen-komponen alat yang digunakan dalam  kaitannya  dengan  senjata  yang diatur  dalam  UU  No.  12/Drt/1951, undang-undang  negara  tentang  senjata  api dan penyalahgunaannya. Perspektif subyektif  menunjukkan  bahwa  motif pelaku  meliputi menerima,  mencoba mendapatkan,  memberi  atau  mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki  atau  menguasai,  menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan,  atau  membawa  keluar  dari Indonesia. Pelaku ketika melakukan
kesalahan mengetahui akibat dari tindakannya.  Dari  segi  obyektif  terlihat dari  tingkah  laku  pelaku  pada  saat melakukan perbuatan, seperti setuju dalam hal ini mengambil Airsoft gun yang sudah dimodifikasi  atau  mendapatkan  Airsoft gun  dari  orang  yang  tidak  memiliki  izin. Karena  pelakunya  bukan  orang  yang memiliki  izin,  maka  membawa  yang dimaksud  adalah  menguasai  Airsoft  Gun; oleh  karena  itu,  diperlukan  izin  jika  ingin membawanya. Jika anda ingin menyerahkan  airsoft  gun  kepada  bukan pemiliknya,  sebaiknya  berikan    beserta surat  keterangannya  agar  tidak  ada penyalahgunaan  dari  pelaku.  Pelaku  dapat dikenakan  hukuman  maksimal  20  tahun penjara atas tindakan tersebut.
Bentuk-bentuk  penyalahgunaan  Airsoft gun yang memenuhi kriteria
penyalahgunaan  dan  dilarang  berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2018.
1. Pasal 31 angka 2 Huruf D
“Memberikan  teguran/sanksi  kepada pemegang izin bilamana menyimpang dari ketentuan
sebagaimana  telah  ditetapkan  dalam surat  izin”. Hubungannya, jika pelanggar  melanggar  ketentuan  izin dan menggunakan Airsoft gun secara tidak tepat,  maka akan mendapatkan sanksi administratif berupa teguran.
2. Pasal  35  ayat  (1)  “Pemegang  Izin Kepemilikan dan Penggunaan Senjata  Airsoft  Gun  dan  Paintball wajib  menyerahkan  Replika  Airsoft Gun dan Paintball untuk disimpan di gudang  Polri  dan  Izin  Kepemilikan dan Penggunaan Replika Senjata jika melanggar ketentuan izin, penyalahgunaan, atau menjadi tersangka  dalam  suatu  kejahatan. Izin kepemilikan tidak dapat digunakan untuk menggantikan jenis airsoft gun dan paintball”.
Hubungan izin kepemilikan dan pemakaian  dibatalkan  dan  izin  pengganti tidak dapat diberikan jika terjadi penyelewengan  yang  melibatkan  Airsoft Guns dalam tindakan kriminal.

## 4. SIMPULAN
Secara  umum,  undang-undang  nasional tidak  mengatur  kualifikasi  tindakan  yang terkait  dengan  Airsoft  Gun.  Namun, undang-undang  sektoral  seperti  UU  No.  1 Tahun  1946  tentang  Hukum  Pidana,  UU Darurat No. 12 Tahun 1951, dan Peraturan Kapolri  No.  5  Tahun  2018  tentang Pengawasan  dan  Penertiban  Airsoft  Gun dan  Senjata  Replika  Paintball  dapat digunakan  untuk  menjelaskan  tindakan pelaku  yang  menyalahgunakan  Airsoft Gun.
Pasal 351 dan 368 KUHP, serta Pasal 1 UU  No.12/Drt/1951  dan  Pasal  31  dan  35 Peraturan  Kapolri  Nomor  5  Tahun  2018
dapat digunakan sebagai sanksi pidana dan administratif terhadap pelaku
penyalahgunaan airsoft gun yang mengakibatkan  luka  pada  orang  lain. Peraturan  senjata  airsoft  di  Indonesia tersebar di antara sejumlah undang-undang yang  berbeda.  Namun  sanksi  dapat dikenakan  sesuai  dengan  KUHP  dan  UU No.  12/drt/1951  jika  perbuatan  pelaku tidak mengandung unsur pidana.

## Saran
Sebagai negara hukum,  Indonesia perlu melakukan  pembaruan  dalam  undang- undang  yang  terkait  dengan  Airsoft  Gun, sehingga  ketika  terjadi  pelaku  melakukan tindakan  kriminal  dengan  menggunakan alat  tersebut,  dapat  dikenakan  ketentuan hukuman sesuai perundangan yang berlaku.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Buku
Andi  Hamzah  , Delik-Delik  Tertentu Didalam  KUHP ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2017
Lamintang,  P.A.F  &  Theo  Lamintang, Kejahatan  Terhadap  Nyawa,  Tubuh,
& Kesehatan, Sinar  Grafika,  Jakarta, 2010
Mahruz Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
Piter  Marsuki    Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi  Revisi,  Cet  Ke-13 Kencana, Jakarta, 2017.
Moeljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
----------,  KUHP  : Kitab  Undang-Undang
Hukum Pidana, Bumi Aksara,
Jakarta, 1996
Purnomo,  Bambang, Asas-asas  Hukum Pidana ,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta, 1994.  Purwoleksono,  Didik  Endro,
Hukum Pidana, Airlangga
University  Press  (AUP)  ,Surabaya,
2014
Soesilo, Kitab  Undang-Unndang  Hukum Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar- Komentar  Lengkap  Pasal  Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1991

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  Undang  – Undang  No  1  Tahun  1946  tentang Kitab  Undang  –  Undang  Hukum
Pidana
Undang  –  Undang  Darurat  Nomor  12
Tahun  1951  Tentang  Mengubah Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen ( Staatsblad 1948 Nomor  17)  dan  Undang  –  Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun 2012  Tentang  Pengawasan  dan Pengendalian  Senjata  Api  Untuk Kepentingan Olahraga.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun 2018  Tentang  Pengawasan  Dan Pengendalian  Replika  Senjata  Jenis Airsoft Gun Dan Paintball.