## Jurnal Restorative Justice
Vol. 5 No. 1, Mei 2021 E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200

## TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARD) TERHADAP IMPOR TERIGU MENURUT PRINSIP GATT/WTO DI INDONESIA

## THE SAFEGUARD MEASURES AGAINST THE IMPORT OF WHEAT FLOUR IN ACCORDANCE WITH THE GATT/WTO PRINCIPLES IN INDONESIA
Muhammad Taufiq 1 1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Amsir. Email: muh.taufiq04@gmail.com

## Abstrak
Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) Terhadap Impor Terigu  Menurut Prinsip- prinsip General Agreement On Tariffs And Trade (GATT)/WTO di Indonesia. Penelitian ini bertujuan  mengetahui  kesesuaian    tindakan  pengamanan  perdagangan  Indonesia  terhadap impor  terigu  dengan  prinsip-prinsip  yang  diatur  dalam  GATT/WTO  serta  bentuk pelaksanaan tindakan pengamanan tersebut berdasarkan ketentuan GATT/WTO. Penelitian ini bersifat normatif. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Data dianalisis  secara  kualitatif  dan  teknik  analisis  isi.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kasus,  statuta  dan  konsep.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tindakan  pengamanan perdagangan  terhadap  impor  terigu  Indonesia  telah  memenuhi  syarat  yaitu  :  syarat prosedural berupa tahap penyelidikan, notifikasi dan konsultasi serta syarat substantif berupa pembuktian  lonjakan  impor  terigu,  kerugian  serius  dan  unsur  hubungan  sebab  akibat. Tindakan pengamanan perdagangan diterapkan dalam 2 bentuk yaitu tindakan pengamanan sementara berupa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sementara (BMTPS) sebesar 20%  dari  nilai  impor  dan  tindakan  pengamanan  tetap  berupa  pembatasan  kuota  dengan pengecualian  negara-negara  berkembang  yang  pangsa  pasarnya  kurang  dari  3%  dari  total volume  impor  atau  secara  kolektif  pangsa  pasarnya  tidak  melebihi  9%.  Pembatasan  kuota tersebut  tidak  melanggar  prinsip  penghapusan  hambatan  kuantitatif  mengingat  industri terigu dalam negeri mengalami kerugian serius yang sulit diperbaiki akibat lonjakan impor terigu.  Adanya  pengecualian  dalam  article  XIX  GATT  1947  menegaskan  bahwa  apabila industri  negara  pengimpor  yang  mengalami  kerugian  serius  akibat  lonjakan  impor  boleh untuk tidak tunduk pada prinsip ini.

## Kata kunci: GATT/WTO, Tepung Gandum/Terigu, Tindakan Pengamanan Perdagangan

## Abstract
The Safeguard measures against the import of wheat flour in accordance with the General Agreement On  Tariffs  And  Trade  (GATT  /  WTO  Principles)  in  Indonesia.  This  research  aimed  to  investigate whether Indonesia's safeguard measures against the import of wheat flour was in accordance with the Principles set out in the GATT / WTO and how the implementation of such safeguard measures based on GATT / WTO stipulation. The research type was normative, and it used primary and secondary legal materials. The data were analyzed qualitatively using content analysis techniques. The research also applied the case approach, the statute approach and the concept approach. The research result indicated that the Indonesian safeguard measures against the wheat flour import had fulfilled the requirements of
both the procedural requirement in the stages of the investigation, notification, and consultation, and the substantive requirement, such as the increases of wheat flour, the serious loss and the cause and effect relationship. The safeguard measures of the trade had been implemented in two forms, i.e. provisional safeguard measures in the form of ad-valorem duty, which was 20% from the value of the imports, and the safeguard measures in the form of quota with the exception of the developing countries whose market share was less than 3% of the total volume of imports or collectively their market share did not exceed 9%.  The  restriction  of  the  quota  had  not  violated  the  principle  of  Prohibition  of  quantity  since  the internal wheat flour industry suffered from a serious loss which was difficult to repair as the result of the  increase  of  the  wheat  flour  imports.  The  exceptions  stipulated  in  article  XIX  GATT,  1947,  had confirmed that if the industry of importing country had suffered from a serious loss as the result of the import increase, then the concerned country may not be subject to this principle.
Keywords: GATT/WTO, Safeguard Measures, Wheat Flour

## Pendahuluan
Peraturan  Menteri  Perdagangan  No.  37/M-Dag/Per/9/2008 menentukan bahwa yang dimaksud dengan tindakan pengamanan ( safeguard ) adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius industri dalam negeri sebagai akibat dari  lonjakan  impor  barang  sejenis  atau  barang  yang  secara  langsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius tersebut  dapat  melakukan  penyesuaian  struktural.  Perkembangan  kasus safeguard selama periode 1995-2012, terdapat 254 kasus yang dituduhkan oleh negara-negara  anggota  WTO.  India  merupakan  negara  yang  paling  banyak melakukan inisiasi penyelidikan safeguard terhadap kenaikan lonjakan impor, dengan  jumlah  total  kasus  sebanyak  29.  Sementara  Indonesia  berada  di peringkat  2  dengan  inisiasi safeguard sebanyak  23  kasus,  diikuti  oleh  Turki dengan 17 kasus.
Terlihat  bahwa  negara-negara  berkembang  sangat  aktif  berupaya melindungi  industri  dalam  negerinya  dari  serbuan  barang-barang  impor. Beberapa kasus safeguard yang diterapkan di negara asing diantaranya adalah kasus rokok kretek antara Indonesia dan AS, berawal dari diberlakukannya Family  Smoking  Prevention  and  Tobacoo  Control  Act di  AS.  Undang-undang tersebut  bertujuan  untuk  menurunkan  tingkat  perokok  muda  di  kalangan masyarakat AS, dengan melarang produksi dan perdagangan rokok beraroma, termasuk rokok kretek dan rokok beraroma buah-buahan.Namun, ketentuan tersebut  mengecualikan  rokok  beraroma  mentol  produksi  dalam negeri  AS. Setelah  proses  konsultasi  yang  berlangsung  panjang  tanpa  mencapai kesepakatan, Indonesia akhirnya mengajukan pembentukan Panel ke Badan
Penyelesaian  Sengketa  WTO  ( Dispute  Settlement  Body DSB)  atas  dasar  AS melanggar  ketentuan  WTO  mengenai National  Treatment  Obligation .  Hal  itu tercantum  dalam  Pasal  2.1 Technical  Barrier  to  Trade  (TBT)  Agreement. Dalam prinsip National  Treatment ,  setiap  negara  anggota  WTO  berkewajiban  untuk memberikan  perlakuan  yang  sama  terhadap  produk  sejenis,  baik  yang diproduksinya  di  dalam  negeri  maupun  yang  berasal  dari  impor  negara anggota WTO lainnya. 1
Panel WTO kemudian menemukan bahwa kebijakan AS tersebut tidak sesuai dengan ketentuan WTO, karena rokok kretek dan rokok mentol adalah produk sejenis ( like products ), dan keduanya memiliki daya tarik yang sama bagi  kaum  muda.  Menurut  WTO,  kebijakan  yang  membedakan  perlakuan terhadap  dua  produk  sejenis,  merupakan  tindakan  yang  tidak  adil  ( less favourable ). Indonesia sendiri sebagai negara anggata WTO juga menerapkan tarif  sebagai  tindakan  pengamanan  perdagangan  ( safeguard )  atas  barang impor. 2 Hal tersebut dapat dilihat pemberlakuan safeguard atas impor terigu atau tepung gandum. 3 Pasalnya impor yang dilakukan terus menerus dapat mengakibatkan  ketergantungan  masyarakat  dan  juga  mengabaikan  potensi alternatif pangan yang mendukung kemandirian bangsa.
Ketergantungan  Indonesia  atas  gandum  sendiri  telah  muncul  sejak program  kerjasama  ekonomi  Indonesia-Amerika  Serikat  dengan  nama kerjasama  PL  480  di  tahun  1969  dengan  maksud  mencari  bahan  makanan alternatif selain beras. Latar belakang kerjasama ini terutama masalah gandum adalah untuk menanggulangi harga beras yang tinggi pada waktu itu sehingga pemerintah  lebih  memilih  mengimpor  gandum  dibandingkan  dengan mengimpor  beras.  Gandum  menjadi  pengganti  beras  yang  diterima  dengan sangat baik oleh masyarakat Indonesia hingga menjadi makanan pokok yang populer  kedua  setelah  nasi.  Kebijakan  diversifikasi  pangan  untuk memperkenalkan  gandum  sebagai  bahan  pangan  alternatif  menjadi  awal bencana  yang  tidak  disadari  pada  waktu  itu.  Ketergantungan  yang  kronis terhadap  gandum  telah  menguras  devisa  negara  setiap  tahunnya,  padahal gandum  sampai  saat  ini  belum  dapat  dibudidayakan  secara  komersial  di
1 Sunandar,  T.  (1996). Hukum  Perdagangan  Internasional  dari GATT  1947  sampai  terbentuknya WTO , Jakarta: BPHN Departemen kehakiman, h. 25
2 Fuady,  M.  (2004). Hukum  Dagang  Internasional  (Aspek  Hukum  dari  WTO). Bandung:  Citra Aditya Bakti, h. 28
3 Ramziati  (2007). Pengamanan  Perdagangan  dalam  Negeri  (Safeguard)  dalam  Teori  dan  Praktek . Medan: Pustaka Bangsa Press, h. 3
Indonesia.  Kondisi  inilah  yang  menciptakan  ketergantungan  lewat  impor besar-besaran karena tidak dibarengi dengan pemberdayaan potensi lokal.
Deregulasi  tata  niaga  terigu  mengakibatkan  perubahan  fundamental dalam  hal  penyelenggaraannya  dimana  tata  niaga  terigu  sebelumnya dilaksanakan  oleh  BULOG  beralih  ke  pihak  swasta,  yang  diawali  dengan penerbitan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45 Tahun 1997 tentang pengaturan  kembali  tentang  tugas  pokok  dan  fungsi  BULOG  yang  hanya mengelola tata niaga komoditi beras dan gula pasir. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia  No. 19 tahun 1998, BULOG hanya melaksanakan  tata  niaga  bagi  komoditi  beras  saja.  Sejak  saat  itu,  industri nasional  tepung  gandum/terigu  sepenuhnya  diselenggarakan  oleh  sektor swasta.  Perubahan  dari  sistem  monopoli  ke  sistem  pasar  terbuka mengakibatkan  pemenuhan  kebutuhan  konsumsi  nasional  akan  tepung gandum/terigu sebagian dipenuhi melalui importasi tepung gandum/terigu ke wilayah Indonesia, tanpa intervensi pemerintah seperti sebelumnya. 4
Tepung terigu dari waktu ke waktu semakin menjadi komoditi pangan yang penting di Indonesia.Sebagai bahan pangan alternatif yang dikonsumsi oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia, tidak berlebihan apabila tepung terigu masuk dalam klasifikasi komoditi pangan yang vital mengingat besaran volume  konsumsi  komoditi  ini  dari  tahun  ke  tahun  semakin meningkat.Peningkatan  konsumsi  pangan  berbasis  gandum  ini  disebabkan oleh  perubahan  pola  konsumsi  pangan  masyarakat  seperti  mie,  bihun,  kue, dan lain sebagainya. Hal ini sangat mempengaruhi ketahanan pangan dalam negeri  karena  kebutuhan  akan  gandum  seluruhnya  dipenuhi  dari  impor. Olehnya  itu,  Kementerian  Perdagangan  Indonesia  telah  memberlakukan BMTPS  (Bea  Masuk  Tindakan  Pengamanan  Sementara)  sebesar  20  persen sebagai pengamanan perdagangan sementara atas impor tepung terigu, Selain itu,  Kementerian  Perdagangan    Indonesia    juga  akan  membatasi  izin  impor tepung  terigu  dengan  menerapkan  sistem  kuota.  Hal  tersebut  dilakukan dengan  tujuan  agar  industri  tepung  terigu  lokal  tidak  terganggu  dengan serbuan produk impor tepung terigu.
Tindakan  pengamanan  ini  tetap  diberlakukan  meskipun  mendapat protes  dari  negara  Turki  sebagai  salah  satu  negara  pengekspor  terigu  yang menilai  tindakan  investigasi  yang  dilakukan  oleh  Indonesia  tersebut
4 Aptindo (2017). “Industri Tepung Gandum/Terigu”. Buku putih APTINDO , h. 4
bertentangan  dengan  ketentuan  WTO.  Tindakan  safeguard  melalui pembatasan  impor  diterapkan  karena  telah  terjadinya  peningkatan  produk impor sehingga menimbulkan kerugian yang serius di dalam negeri. Dengan demikian negara-negara pengekspor harus dibatasi aksesnya di pasar negara pengimpor. 5 Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami, dan menjelaskan bagaimanakah  tindakan  pengamanan  perdagangan  ( safeguard )  Indonesia terhadap impor terigu berdasarkan ketentuan GATT/WTO .

## Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  permasalahan  yang  akan penulis  bahas  adalah  Bagaimanakah  tindakan  pengamanan  perdagangan ( safeguard )  Indonesia  terhadap  impor  terigu  berdasarkan  ketentuan GATT/WTO?

## Metode Penelitian
Berdasarkan fokus penelitiannya, tipe penelitian ini adalah penelitian hukum  normatif  ( normative  research )  dengan  menggunakan  kasus  hukum normatif yang mengkaji hukum positif yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah  yang  berlaku  dalam  masyarakat  dan  menjadi  acuan  prilaku  setiap individu. 6
Penelitian  hukum  ini  menggunakan  beberapa  bahan  hukum,  yakni Bahan  hukum  primer  dan  Bahan  hukum  sekunder.Bahan  hukum  primer, yakni  bahan  hukum  yang  mengikat  atau  bahan  hukum  autoritatif  (yang memiliki otoritas) seperti peraturan perundang-undangan, traktat/konvensi, yurisprudensi dan sebagainya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang  hendak  diteliti.Bahan  hukum  sekunder,  yakni  bahan  hukum  yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa literatur- literatur hukum, jurnal hukum, makalah hukum, artikel hukum, pandangan hukum, dan sebagainya yang memiliki relevansi dengan objek yang hendak diteliti.Di samping itu juga dipergunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui electronic  research yaitu  melalui  internet  dengan  jalan  mengunduh bahan hukum yang diperlukan.
5 Separinta,  A.  (2017).  “Kepentingan  Pemerintah  Indonesia  Mengeluarkan  Kebijakan Pembatasan Kuota Impor Tepung Gandum”. Jurnal Online Mahasiswa, 4(2): 1-7
6 Kadir, M. A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 184
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah pendekatan  kasus  ( case  approach )  dengan  menggunakan ratio  decidendi atau reasoning dalam menginterpretasikan peristiwa hukum yang hendak diteliti, dimana fakta materil menjadi rujukan dalam penyusunan argumentasi dalam pemecahan  suatu  isu  hukum. 7 Fakta  materil  dalam  penelitian  ini  adalah tindakan safeguard terhadap  impor  terigu  yang  ditempuh  pemerintah Indonesia dalam melindungi industri dalam negeri.
Pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  Bahan  Hukum  Primer  dan  Bahan  Hukum  Sekunder.Bahan  hukum primer  diperoleh  dengan  teknik  dokumenter,  yakni  mengumpulkan  dan menginventarisasi  peraturan  perundang-undangan  ( legislation maupun regulation ),  traktat/konvensi,  yurisprudensi  dan  sebagainya  yang  memiliki relevansi dengan permasalahan yang hendak diteliti.Bahan hukum sekunder diperoleh  dengan  cara  melakukan  inventarisasi  terhadap  literatur-literatur hukum, makalah hukum, jurnal hukum, artikel hukum, pandangan hukum, doktrin, dan sebagainya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang hendak diteliti.
Setelah  memperoleh  bahan  hukum,  baik  itu  bahan  hukum  primer maupun  bahan  hukum  sekunder,  nantinya  akan  dianalisis  dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan teknik analisis isi, dimaksudkan untuk  mendeskripsikan  hasil  penelitian  berdasarkan  analisis  kualitatif  dan analisis isi.

## Pembahasan
Pada penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk tindakan pengamanan sementara  ini  dilaksanakan  semenjak  inisiasi  permulaan  proses  penyidikan yang didahulukan dengan notifikasi. Secara umum safeguard merujuk kepada kewajiban-kewajiban tambahan atau pembatasan atas impor yang dikenakan jika suatu Negara menghadapi lonjakan impor atau penurunan harga impor yang  luar  biasa  yang  merugikan  atau  mengancam  terjadinya  kerugian terhadap industri dalam negeri. 8 Safeguard measures are applicable regardless of the existence of any unfair trade practices on the part of exporters. Safeguard measures are significant as they interfere with legitimate trade through unilateral restrictions on
7 Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum , Jakarta: Prenadamedia Group, h. 158
8 Alfaqiih,  A. (2012).  “Harmonisasi  Regulasi  dan  Efektivitas  Kelembagaan  Safeguard  di Indonesia. Jurnal Media Hukum” . 19(1): 27-43
imports, and therefore, their abuse may well lead to the destabilization of the world trading system . 9
Berdasarkan article  5  Agreement  On  Safeguard ,  tindakan  pengamanan sementara dapat dilakukan oleh negara pengimpor anggota WTO jika terjadi keadaan  darurat  dan  apabila  ditunda  akan  mengakibatkan  terjadinya kerusakan  yang  sulit  diperbaiki.  Selanjutnya,  dalam article  6  Agreement  On Safeguard menegaskan bahwa jangka waktu pengenaan tindakan pengamanan sementara shall not exceed 200 days. 10 Namun, apabila tidak diketemukan bukti bahwa impor barang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius  maka  tarif/  bea  masuk  yang  akan  dibayarkan  harus  dikembalikan kepada importir. 11
Bea  masuk  yang  dimaksudkan  diatur  dalam  Pasal  4  Ayat  1  dan  2 Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  193/PMK.011/2012  yang  menentukan bahwa  (1)  Pengenaan  Bea  Masuk  Tindakan  Pengamanan  Sementara sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  merupakan  tambahan  bea  masuk umum  ( Most  Favored  Nation ),  atau  tambahan  bea  masuk  preferensi berdasarkan skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema  perjanjian  perdagangan  barang  internasional  dimaksud  dan memenuhi  ketentuan  dalam  skema-skema  perjanjian  perdagangan  barang internasional,  (2)  Dalam  hal  ketentuan  dalam  skema-skema  perjanjian perdagangan  barang  internasional  tidak  dipenuhi,  pengenaan  Bea  Masuk Tindakan  Pengamanan  Sementara  atas  importasi  dari  negara-negara  yang termasuk  dalam  skema-skema  perjanjian  perdagangan  barang  internasional sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  merupakan  tambahan  bea masuk umum ( Most Favored Nation ).
Terkait  dengan  pengenaan  BMTPS,  terdapat  pengecualian/  batasan yang  diatur  dalam  Pasal  3  Peraturan  Menteri  Keuangan  No. 193/PMK.011/2012  yang  menentukan  bahwa  Bea  Masuk  Tindakan Pengamanan  Sementara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap barang sebagaimana
9 Lee, Y. (2002). “ Safeguard Measures: Why are They Not Applied Consistently  with the Rules? ”. Journal of World Trade, 36(1): 155-165 10 Indr aswari, A. A. & Sudiarta, I. K. (2013). “Perlindungan Industri Dalam Negeri Melalui Tindakan Safeguard World Trade Organization”. Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum , 1(10)
11 Sood, M. (2011). Hukum Perdagangan Internasional , Jakarta: Rajagrafindo Persada, h. 236
dimaksud  Pasal  1  yang  diproduksi  dari  negara-negara  sebagaimana  yang tercantum  dalam  lampiran  yang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan dari  Peraturan  Menteri  ini.  Lampiran  yang  dimaksud  merupakan  daftar negara-negara  yang  dikecualikan  dari  pengenaan  BMTPS  terhadap  impor gandum  yang  berjumlah  118  negara  berkembang  yang  pangsa  pasarnya kurang dari 3 % total volume impor. Adapun jangka waktu pengenaan BMTPS telah  diatur  dalam  Pasal  7  Ayat  1  Peraturan  Menteri  Keuangan  No. 193/PMK.011/2012  yang  menegaskan  bahwa  Pengenaan  Bea  Masuk Tindakan Pengamanan Sementara berdasarkan Peraturan Menteri ini berlaku untuk  jangka  waktu  selama  200  (dua  ratus)  hari  terhitung  sejak  tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.
Bentuk  tindakan  pengamanan  sementara  hendaknya  dilakukan sebelum  pelaksanaan  tindakan  pengamanan  tetap.  Tindakan  pengamanan sementara dilaksanakan semenjak inisiasi atau permulaan proses penyidikan yang didahulukan dengan notifikasi. Tindakan ini dilakukan apabila terjadi keadaan  darurat  yang  jika  ditunda  atau  tidak  dilaksanakan,  akan menyebabkan terjadinya kerusakan yang sulit diperbaiki.
Terkait dengan besaran kuota impor terigu, telah diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 dan 2 yang menentukan besaran kuota tepung gandum, yakni Kuota dalam  rangka  tindakan  pengamanan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2 Ayat (1) sebesar 441.141 ton, dengan alokasi (a) Turki dengan kuota sebesar 251.450 ton, (b) Srilanka dengan kuota sebesar 136.754 ton, (c) Ukraina dengan kuota sebesar 22.057 ton, (d) Negara lainnya dengan kuota sebesar 30.880 ton. Besaran  alokasi  kuota  yang  diberikan  kepada  negara  eksportir  adalah berdasarkan pangsa impor tepung gandum tahun 2011, dimana alokasi kuota dengan sistem first come first serve diberikan kepada negara lainnya di luar 3 negara eksportir terbesar sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 23/M-DAG/PER/4/2014. .
Pengenaan  kuota  terhadap  impor  terigu  tidak  melanggar  prinsip penghapusan hambatan kuantitatif sebagaimana ditetapkan dalam article IX GATT  1947.  Kuota  merupakan  jenis  hambatan  kuantitatif  selain  dari  VER ( Voluntary  export  Restraints ).  Hal  tersebut  dikarenakan  adanya  pengecualian terhadap  prinsip  ini  yang  dijelaskan  dalam article XIX  GATT  1947  bahwa industri domestik negara pengimpor yang mengalami kerugian serius akibat meningkatnya impor produk sejenis, maka negara tersebut boleh untuk tidak tunduk pada prinsip ini. Selain itu, importasi terigu juga dibatasi sebagaimana
yang  diatur  dalam  Pasal  14  Peraturan  Menteri  Perdagangan  RI  No.23/M- DAG/PER/4/2014  yang  mana  hanya  dapat  dilakukan  melalui  pelabuhan tujuan,  yaitu  Belawan  di  Medan,  Boom  Baru  di  Palembang,  Panjang  di Lampung, Tanjuk Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno Hatta di Makassar.
Jangka waktu pengenaan tindakan pengamanan itu sendiri telah diatur dalam  pasal  21  Peraturan  Menteri  Perdagangan  RI  No.  23/M- DAG/PER/4/2014  pemerintah  Indonesia  menerapkan safeguard terhadap impor  terigu  dalam  bentuk  pengenaan  kuota  hanya  diberlakukan  dalam waktu  6  bulan  terhitung  tanggal  4  Mei  2014  dan  berakhir  pada  tanggal  4 Desember  2014.    Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  90  Peraturan  Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan imbalan, dan  Tindakan  Pengamanan  Perdagangan  dan  Pasal  5  Peraturan  Menteri Perdagangan RI No. 23/M-DAG/PER/4/2014 pengenaan TPP berupa BMTP maupun  Kuota  dikenakan  terhadap  semua  negara  kecuali  negara-negara berkembang  dengan  pangsa  pasar  impor  kurang  dari  3%  dari  total  volume impor,  atau  secara  kolektif  pangsa  pasar  impor  tidak  melebihi  9%  sebagai batasan atau pengecualian atas tindakan pengamanan terhadap impor terigu. Terdapat 114 negara yang termasuk dalam daftar negara yang tidak dikenakan pembatasan kuota atas impor terigu yang terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 23/M-DAG/PER/4/2014.
Tindakan safeguard tetap dapat ditetapkan dalam tiga bentuk meliputi peningkatan bea masuk, penetapan kuota impor, dan kombinasi dari kedua bentuk tersebut. Jika tindakan safeguard tetap ditetapkan dalam bentuk kuota maka kuotanya tidak boleh lebih kecil dari impor rata-rata dalam tiga tahun terakhir. 12 Dengan kata lain, kasus pengenaan kuota yang berbeda dari rata- rata  impor  tiga  tahun  terakhir  diperlukan  adanya  bukti  atau  pembenaran secara  khusus  seperti  yang  ditegaskan  dalam Article 5  (1) Agreement  on Safeguard.
Negara yang melakukan tindakan safeguard dalam bentuk kuota dapat membuat kesepakatan dengan negara pengekspor terbesar mengenai alokasi kuota  tersebut.  jika  tidak  ada  kesepakatan  masing-masing  ditentukan  pada pangsa pasar ekspor masing-masing negara dalam periode tertentu.Persetujuan ini membenarkan tindakan dalam situasi khusus dimana
12 Barutu, C. (2007). Ketentuan Anti Dumping dan Tindakan Pengamanan (safeguard) dalam GATT dan WTO, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 116
negara-negara  anggota  mengadakan  penyimpangan  terhadap  aturan nondiskriminasi dalam menerapkan pembatasan kuota pada satu atau lebih negara  yang  impornya  berasal  dari  negara  tersebut  meningkat  persentase impornya  secara  tidak  proporsional  dalam  hubungannya  dengan  total peningkatan impor barang-barang dalam periode yang mewakili.
Dalam ketentuan Umum Persetujuan Tindak Pengamanan (Agrement on Safeguard) dinyatakan  bahwa  perjanjian safeguard menerapkan  peraturan untuk  pelaksanaan  tindakan  pengamanan  yang  harus  diartikan  sebagai tindakan yang akan diatur dalam Article XIX GATT 1994. Penerapan tindakan pengamanan (safeguard) dimaksudkan  untuk  melindungi  produk  industri dalam negeri dari lonjakan atau membanjirnya produk impor yang merugikan atau  mengancam  kerugian  industri  dalam  negeri.  Adapun  syarat-syarat penerapan safeguard sebagaimana  dijelaskan  dalam Article 2 Agreement  on Safeguard, yaitu (1) Anggota dapat memohon tindakan pengamanan atas suatu produk jika produk yang diimpor ke dalam wilayah dalam jumlah demikian rupa,  mengancam  produk  sejenis  dalam  negeri,  sehingga  menyebabkan kerugian serius bagi industri dalam negeri yang memproduksi produk sejenis atau  produk  yang  langsung,  (2)  Tindakan safeguard akan  diterapkan  pada produk  yang  diimpor  tanpa  dilihat  dari  sumbernya. 13 Kebijakan  penerapan tindakan  Pengamanan  ( safeguard )  oleh  negara  pengimpor  dilaksanakan melalui beberapa tahapan antara lain melakukan penyidikan dan pembuktian, menentuan adanya kerugian atau ancaman kerugian, dan penerapan tindakan pengamanan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  ketentuan  dari  UU  Hak  Cipta  telah  mencantumkan  hak moral  dalam  suatu  ciptaan.  Penjabaran  pasal  5  UU  Hak  Cipta  mengatur mengenai hak moral yang menyatakan bahwa hak moral adalah hak mutlak yang  dimiliki  oleh  pencipta  terhadap  ciptaannya.  Ketentuan  hak  moral  ini melingkupi  pencantuman  nama  atau  alias,  penggunaan  nama  judul, penuntutan ha katas penggunaan ciptaan yang  distorsi dan dimutalasi oleh pihak  lain.  Implemntasi  dari  hak  moral  dalam  UU  Hak  Cipta  tidak  hanya mengatur penggunaan ciptaan dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga telah
13 Erwin,  E.,  Susanto,  A.,  &  Fajri,  M.  (2018). “ Peran  Serta  Masyarakat  Dalam  Tindakan Pengamanan (Safeguard) Terhadap Industri Dalam Negeri ” . Perspektif, 23 (3): 192-200
menyasar kepada dunia Internet secara khusus dalam media YouTube . Proses cover lagu di YouTube seharusnya berdasarkan ketentuan UU Hak Cipta yaitu pencantuman  nama  atau  alias  dari  pencipta  dan  juga  adanya  ijin  kepada pencipta apabila lagu yang akan di cover di distorsi ataupun dimutilasi.

## Ucapan Terima Kasih
Kami  berterima  kasih  kepada  pihak  yang  terlibat  dalam  penulisan jurnal  ini,  kepada  pihak  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum  (STIH)  Amsir  dalam memfasilitasi penulisan artikel ini.

## Daftar Pustaka
Alfaqiih,  A. (2012).  Harmonisasi  Regulasi  dan  Efektivitas  Kelembagaan Safeguard di Indonesia . Jurnal Media Hukum , 19(1), 27-43.
Aptindo. (2016). Industri tepung gandum. Buku putih APTINDO. Barutu, C. (2007). Ketentuan Anti Dumping dan Tindakan Pengamanan (safeguard) dalam GATT dan WTO, Bandung: Citra Aditya Bakti. Erwin,  E.,  Susanto,  A.,  &  Fajri,  M.  (2018).  Peran  Serta  Masyarakat  Dalam Tindakan  Pengamanan  (Safeguard)  Terhadap  Industri  Dalam  Negeri. Perspektif, 23 (3), 192-200. Fuady,  M.  (2004). Hukum  Dagang  Internasional  (Aspek  Hukum  dari  WTO). Bandung: Citra Aditya Bakti.
Indraswari, A. A. & Sudiarta, I. K. (2013). Perlindungan Industri Dalam Negeri Melalui Tindakan Safeguard World Trade Organization. Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum , 1(10). Kadir, M. A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti. Lee, Y. (2002). Safeguard Measures: Why are They Not Applied Consistently with the Rules?. Journal of World Trade, 36(1), 155-165.
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum , Jakarta: Prenadamedia Group. Ramziati (2007). Pengamanan Perdagangan dalam Negeri (Safeguard) dalam Teori dan Praktek , Medan: Pustaka Bangsa Press.
Separinta,  A.  (2017).  Kepentingan  Pemerintah  Indonesia  Mengeluarkan Kebijakan  Pembatasan  Kuota  Impor  Tepung  Gandum. Jurnal  Online Mahasiswa, 4(2), 1-7. Sood,  M.  (2011). Hukum  Perdagangan  Internasional ,  Jakarta:  Rajagrafindo Persada.
Sunandar, T. (1996). Hukum Perdagangan Internasional dari GATT 1947 sampai terbentuknya WTO , Jakarta: BPHN Departemen kehakiman.