## TINJAUAN KEBIJAKAN PEMERINTAH BAGI MASYARAKAT PRASEJAHTERA DALAM MENGHADAPI FENOMENA SUBSIDI LISTRIK, BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS DI INDONESIA
Lya Novaria Nainggolan *
Email: lya.novaria@gmail.com Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Sumatera Utara Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kota Medan, Sumatera Utara
Khairul Akbar
Email: Khairulakbar@students.usu.ac.id Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Sumatera Utara Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kota Medan, Sumatera Utara
Tetty Yuliaty
Email: tettyjuliaty@gmail.com Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Sumatera Utara Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kota Medan, Sumatera Utara
Syech Suhaimi
Email: syech.suhaimi@usu.ac.id Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Sumatera Utara Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kota Medan, Sumatera Utara

## ABSTRAK
Kebijakan  subsidi  di  Indonesia  merupakan  instrumen  kebijakan  fiskal  dalam  rangka  menjaga  pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan.  Oleh karena itu, kebijakan subsidi di Indonesia diharapkan dapat memastikan kelompok masyarakat prasejahtera / masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah untuk tetap memiliki akses terhadap pelayanan publik guna mencapai pembangunan ekonomi dan sosial. Tujuan penelitian ini  untuk  meninjau  kebijakan  pemerintah  dalam  memberikan  subsidi  listrik  dan  bahan  bakar  minyak  kepada masyarakat  prasejahtera.  Metode  analisis  data  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  dengan memanfaatkan sumber data sekunder yang berasal dari website resmi milik Kementrian Keuangan, Kementrian Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral,  Kementrian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi, Kementrian  Komunikasi  dan  Informatika,  link  MyPertamina.id  dan  sumber  informasi  sebagainya.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Subsidi LPG masih dinikmati oleh sebagian kelompok kaya  sehingga kelompok miskin  rentan  mengalami  krisis  dan  guncangan  ekonomi.  Oleh  sebab  itu,  pemerintah  perlu  memadukan reformasi  subsidi  LPG  melalui  proses  pengumpulan  data  yang  kuat,  rencana  dukungan  publik  yang  kuat  dan memanfaatkan modal politik agar Subsidi tepat sasaran.

## Kata Kunci: subsidi, kebijakan, tepat sasaran

## ABSTRACT
Subsidy policy in Indonesia is an instrument of fiscal policy in order to maintain equitable access to the economy and  development.    Therefore,  the  subsidy  policy  in  Indonesia  is  expected  to  ensure  that  the  underprivileged  / lower  middle  economic  groups  continue  to  have  access  to  public  services  in  order  to  achieve  economic  and social development. The purpose of this study is to review the government's policy in providing electricity and fuel  oil  subsidies  to  underprivileged  communities.  The  data  analysis  method  uses  a  descriptive  qualitative approach  by  utilizing  secondary  data  sources  derived  from  the  official  websites  of  the  Ministry  of  Finance, Ministry  of  Energy  and  Mineral  Resources,  Ministry  of  Administrative  Reform  and  Bureaucratic  Reform, Ministry of Communication and Information, MyPertamina.id link and other sources of information. The results show  that  LPG  subsidies  are  still  enjoyed  by  some  rich  groups  so  that  the  poor  are  vulnerable  to  economic
crises  and  shocks.  Therefore,  the  government  needs  to  integrate  LPG  subsidy  reform  through  a  strong  data collection process, a strong public support plan and utilize political capital so that the subsidy is right on target.
Keywords: subsidies, policy, right on target

## PENDAHULUAN
Bukan  merupakan  hal  yang  mudah  bagi  pemerintahan  baru  untuk  teguh  pada komitmennya  dalam  mereformasi  subsidi  bahan  bakar  dan  listrik.  Salah  satu  tujuan  negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Kebijakan subsidi di Indonesia merupakan instrumen  kebijakan  fiskal  dalam  rangka  menjaga  pemerataan  terhadap  akses  ekonomi  dan pembangunan.  Oleh karena itu, kebijakan subsidi di Indonesia diharapkan dapat memastikan kelompok  masyarakat  prasejahtera/masyarakat  yang ekonominya menengah ke bawah untuk tetap  memiliki  akses  terhadap  pelayanan  publik  guna  mencapai  pembangunan  ekonomi  dan sosial.
Ditinjau dari support sosial ( social spending ), hampir semua subsidi energi Indonesia berbentuk  regresif  yang  artinya  dapat  menguntungkan  bagi  para  kelompok  yang  memiliki penghasilan  tinggi  secara  tidak  proporsional.  Hal  ini  berlangsung  karena  subsidi  tidak  tepat sasaran dan tidak menjangkau kalangan miskin atau prasejahtera. Dalam penulisan artikel ini, adapun  topik  penelitian  adalah  subsidi  energi  yang  terdiri  dari  subsidi  jenis  BBM  tertentu (premium, solar serta minyak tanah) dan LPG tabung 3 kg, juga subsidi listrik.
Untuk  bahan  bakar  minyak  subsidi,  beberapa  masyarakat  sejahtera  yang memanfaatkan subsidi tersebut, ternyata pemilik mobil mewah dan menjadi pemangku/pihak pertama yang mengkonsumsi subsidi BBM. Pemerintah terkesan abai dengan kebijakan yang sudah  dibuat,  tidak  ada  kontrol  tepat  sasaran.  Pemerintah  hanya  fokus  pada  pencapaian tingkat perekonomian yang tumbuh pesat melalui penjualan BBM. Apakah benar pemerintah kita  yang  abai  dan  tidak  mengevaluasi  setiap  kebijakan  dengan  tepat,  bagaimana  dengan distributor,  pengecer,  agen,  penyedia  jasa  BBM  dan  listrik  pihak  swasta,  sebagai  pelaku kebijakan yang memiliki kepentingan akan target penjualan, yang memiliki cashflow sehingga mengizinkan  subsidi  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat  tanpa  memandang  siapa konsumennya?  Dari  latar  belakang  inilah  peneliti  mengambil  judul  bagaimana  sebenarnya tinjauan  kebijakan  publik  yang  dalam  hal  ini  adalah  kebijakan  pemerintah  mempengaruhi kehidupan  masyarakat  prasejahtera  dengan  melihat  fenomena  pemberian  subsidi  listrik  dan bahan bakar minyak dan bagaimana hubungannya dengan pembangunan ekonomi yang maju.

## METODE PENELITIAN
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian  ini adalah penelitian kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif  (Radjab,  2017).  Definisi  penelitian  kualitatif  itu  sendiri  ialah penelitian yang menggunakan keterangan secara deskripsi yang bentuknya wawancara dengan pihak  terkait  dan  bukan  dalam  bentuk  angka  atau  numerik.  Penelitian  ini  menggunakan kerangka alami dengan maksud untuk menguraikan sebuah kejadian yang sedang terjadi serta dengan  mengikutsertakan  bermacam  metode  yang  ada.  Data  yang    diperoleh  melalui  buku, dokumen serta bermacam literatur lain. Sumber dan jenis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang yang digunakan dalam penulisan  artikel  ini,  dimana  peneliti  tidak  melakukan  riset  langsung  tetapi  dengan menggunakan data yang sudah  ada  dan wawancara  dengan  stakeholders.  Data  sekunder dari penelitian  ini  diperoleh  dari  website  resmi  milik  Kementrian  Keuangan,  Kementrian  Energi dan  Sumber  Daya  Mineral,  Kementrian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi Birokrasi,  Kementrian  Komunikasi  dan  Informatika,  link  MyPertamina.id  dan  sumber informasi sebagainya (Radjab, 2017)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut kaca mata pemerintah yang dalam hal ini adalah si pembuat kebijakan, yang memiliki  sudut  pandang  bahwa  selain  subsidi  tepat  sasaran,  termasuk  subsidi  merupakan kebijakan  yang menentukan harga jual yang besaranya sama dengan harga pokok yang mana pemerintah  juga  memperoleh  profit  sehingga  pembangunan  berjalan  dengan  baik,  dan  dari penelitian  yang  dilakukan,  kebijakan  belum  tersalur  dengan  baik,  memyentuh  kalangan masyarakat  prasejahtera.  Pasal  33  UUD  1945  (1)  Perekonomian  disusun  sebagai  usaha bersama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan.  (2)  Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan, berwawasan  lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Dimana  letak  perbedaannya?    Dalam  hal  ini  subsidi  adalah  kebijakan  mengambil  alih  laba menjadi  beban  pihak  tertentu,  misalnya  pemerintah.  Dengan  kata  lain,  subsidi  merupakan kebijakan  penentu  pada  harga  jual  yang  besarnya  sama  dengan  harga  pokok.  Maksudnya adalah  produsen  tidak  mengambil  keuntungan  tetapi  tidak  juga  mengalami  kerugian  sebab kerugian hanya   terjadi jika harga jual tepat di bawah harga pokok. Dan pada pendekatan cost lost,  harga  jualnya  tidak  ditetapkan  berdasarkan  harga  pokok  namun  berdasar  pada  harga pasar  (price  market).    Subsidi  dalam  pendekatan  ini  dipandang  sebagai  selisih  antara  harga pasar dengan harga jual produsen saat ini. Dalam pengertian ini, produsen menganggap selisih harga tersebut sebagai biaya.
“Kebijakan Pemerintah tidak akan dapat berjalan dengan baik jika tidak ada kerja sama dari masyarakat,  termasuk  distributor,  agen,  dan  pengecer.”  kata  Tampil  Lumbantoruan  sebagai Project  Manager  Distribusi  Pertamina  Gas  Indonesia.  Lalu  katanya,  sebagai  warga  negara, orang kaya juga pasti ingin menikmati subsidi, dengan alasan bahwa mereka punya hak yang sama seperti tertuang pada UUD 1945 pasal 33. Sedangkan sektor swasta, seperti SPBU milik perorangan atau badan usaha non pemerintah, pasti punya target penjualan dan memiliki cost yang  harus  dikeluarkan  seperti  biaya  operasional  dan  gaji  karyawan  yang  membuat  mereka mengizinkan  semua  jenis  kendaraan  membeli  BBM  tanpa  memperhatikan  pemberlakuan subsidi.

## Dampak positif dan negatif subsidi
Setiap kebijakan memiliki sudut pandang dua sisi, yaitu positif dan negatif. Umumnya manfaat  dari  subsidi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  akan  diperuntukkan  bagi  masyarakat baik konsumen maupun produsen.

## Dampak positif
Apa saja benefit program subsidi pemerintah?
• Membantu tingkat kualitas ekonomi.
• Membantu golongan income rendah untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi.
• Mencegah kemungkinan terjadinya kebangkrutan para pelaku usaha.
• Subsidi bisa mengganggu pasar dan memakan biaya ekonomi yang besar.
• Mematikan para pesaing, dalam hal ini pihak swasta yang dirugikan.

## Dampak negatif
Tetapi ada pihak yang justru meyakini pemberian subsidi juga punya dampak negatif, antara lain:
• Subsidi  menciptakan  alokasi  sumber  daya  yang  tidak  efektif  dan  efisien.  Dasarnya adalah  konsumen  akan  membayar  barang  dan  atau  jasa  di  harga  yang  relative  lebih kecil  dari  pada  harga  pasar.  Akibatnya  kecenderungan  konsumen  berperilaku  boros dalam mengkonsumsi barang yang disubsidi.
• Subsidi  membuat  terjadi  distorsi  harga,  secara  khusus  subsidi  besar  yang  dipakai untuk program populis, tidak menjalar terhadap inti permasalahannya.
• Bantuan subsidi bisa saja tidak dinikmati oleh mereka yang berhak memperolehnya.
Pemerintah  selalu  mengkaji  dan  terus  menggalakkan  program  kebijakan  subsidi  tepat sasaran, berbagai macam cara telah dilakukan dalam edukasi ke berbagai lapisan pemerintah untuk  melakukan  dan  menggiatkan  hal  tersebut,  seperti  saat  ini  yang  sudah  kita  ketahui bersama  bahwa  pembatasan  pembelian  minyak  subsidi.  Salah  satunya  dengan  aplikasi Mypertamina  merupakan  poin  utama  terhadap  masyarakat  pada  saat  membeli  (BBM) bersubsidi berjenis Pertalite dan Biosolar, tujuan pendistribusian subsidi tepat sasaran.
Walaupun begitu, BBM subsidi jenis pertalite dan biosolar masih banyak juga di pakai oleh  pemilik  jenis  kendaraan  yang  tergolong  lux.  Direktur  Utama  Pertamina  Patra  Niaga Alfian  Nasution,  terhitung  sejak  tanggal  1  Juli  2022  berinisiatif  segera  melakukan  uji  coba pendistribusian  subsidi  Pertalite  dan  Solar  terhadap  pengguna  yang  nama  mereka  sudah terdapat  di  sistem  MyPertamina.  Saat  ini,  Pertamina  Patra  Niaga  tercatat  fokus  dalam
memperkuat  infrastruktur  serta  sistem  untuk  men-support  program  penyaluran  Pertalite  dan Solar  sehingga  benar-benar  tepat  sasaran.  "Inilah  yang  kami  harapkan,  Pertamina  dapat mengenali  siapa  saja  konsumen  Pertalite  dan  Solar,  sehingga  bisa  menjadi  acuan  dalam membuat  program  ataupun  kebijakan  terkait  subsidi  energi  bersama  pemerintah  sekaligus melindungi  masyarakat  yang  saat  ini  berhak  menikmati  bahan  bakar  bersubsidi,"  Rumah tangga daya 450 VA dengan diskon 100 persen tagihan listrik. Lalu diskon 50 persen tagihan listrik bagi pelanggan kategori daya 900 VA bersubsidi. Selanjutnya, diskon tagihan dan tarif listrik sebesar 100 persen ikut serta diserahkan bagi pelanggan industri dan bisnis berdaya 450 VA.  Bagi  kategori  pelanggan  rumah  tangga  datanya  harus  sesuai  dengan  Data  Terpadu Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  dari  Kementerian  Sosial.  Daftar  melalui  laman stimulus.pln.co.id.  Sebab  pemerintah  juga  akan  memperpanjang  masa  Subsidi  Listrik  PLN yang disebut Stimulus PLN, terhadap masyarakat berupa diskon dan serta pemotongan harga Skema  penyaluran  subsidi  listrik  oleh  Pemerintah  dari  tahun  ke  tahun  terus  mengalami perubahan. Dewasa ini belum semua orang yang layak menerima subsidi yang bisa menikmati listrik  subsidi  Pemerintah.  Khususnya  pada  tahun  2022  ini  pemerintah  lewat  Kementerian Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  membuat  wacana  akan  ada  perubahan  cara memperoleh  subsidi  listrik.  Ke  depan,  masyarakat  yang  berhak  menikmati  subsidi  akan mendapat bantuan berupa cash, kupon maupun voucher.
Dengan  demikian,  subsidi  listrik  tidak  lagi  disalurkan  melalui  PLN.  Direktur  Jenderal Ketenagalistrikan  Kementerian  ESDM  Rida  Mulyana  menyampaikan  perubahan  skema penyaluran  subsidi  listrik  dimaksudkan  agar  lebih  tepat  sasaran  kepada  masyarakat  yang memang  berhak.  "Ke  depan  semua  pelanggan  akan  melakukan  pembayaran  sesuai  dengan tarif  real  yang  tidak  disubsidi.  Begitu  pun  terhadap  yang  berhak  disubsidi  diberikan  dalam bentuk dana segar atau juga kupon, voucher untuk membayarnya, dan itu tidak bisa digunakan untuk pembayaran lain selain pembayaran listrik," imbuhnya di konferensi pers virtual, Selasa (19/1/2022) lalu. Ibu Rida berkata hal ini masih di bahas oleh Pemerintah, diawali dari cara, waktu,  hingga  pihak  yang  bertugas  menyalurkannya.  Dia  tak  ingin  kebijakan  ini meengganggu masyarakat sehingga harus dilakukan pembahasan yang maksimal.
Sebaliknya  jika  menelusuri  efektivitas  kebijakan  yang  sama  yang  telah  disimulasikan, rencana  kebijakan  itu  ada  baiknya  ditinjau  ulang.  Masa  lampau  menunjukkan  bahwa  hasil penghematan  dari  kebijakan  serupa  tidak  cukup  sepadan  dengan  anggaran  yang  diperlukan untuk melakukan pengawasan dan penggunaan teknologi yang diperlukan. Potensi terjadinya
gesekan  antar  masyarakat  jika  terdapat  pihak  tidak  berhak  tetapi  memaksa  membeli  BBM subsidi  dan  BBM  Khusus  Penugasan  juga  akan  menjadi  permasalahan.  Penyelesaian permasalahan  yang  besar  itu  pada  dasarnya  memerlukan  lapang  dada  dari  semua  pihak. Ketika  dipandang  dari  segi  pemerintah,  BUMN  Pelaksana  PSO  dan  penugasan,  dan masyarakat  sebagai  konsumen  perlu  berada  pada  satu  frekuensi  pengertian  dalam  meninjau permasalahan yang ada.
Apabila  pihak  itu  sepakat  tidak  menyesuaikan  harga  BBM  Subsidi  dan  JBKP,  perlu diketahui bersama bahwa hal tersebut akan berimplikasi terhadap kapasitas fiskal pada 2022 yang semakin terbatas. Hal itu karena mengacu terhadap volume dan selisih harga penetapan dengan nilai penetapan, kebutuhan anggaran bagi subsidi dan kompensasi BBM di 2022 dan 2023 paling tidak akan mencapai lebih kurang Rp 300 triliun.
Kebutuhan anggaran yang semakin besar apabila memperkirakan anggaran subsidi LPG 3Kg  serta  subsidi  listrik  yang  juga  meningkat.  Dengan  volume  LPG  subsidi  sebesar  8  juta MT,  paling  tidak  anggaran  subsidi  LPG  tahun  2022  mencapai  kisaran  Rp  125  triliun. Anggaran subsidi listrik juga berpotensi menjulang tinggi sejalan dengan meningkatnya harga untuk hampir semua jenis energi primer  pembangkit. Seandainya apabila beberapa anggaran dinyatakan  dialokasikan  untuk  subsidi  dan  kompensasi  sektor  energi  (BBM,  LPG,  dan Listrik), ruang gerak pemerintah untuk membiayai kegiatan produktif termasuk program PEN akan  juga  terbatas.  Terlihat  positif  untuk  menjaga  daya  beli  masyarakat,  namun  keputusan untuk tidak lagi sesuai dengan harga BBM di tengah tekanan harga minyak yang cukup besar dapat  menjadi  beban  perekonomian  nasional.  Bagian  yang  termasuk  perlu  menjadi  pusat perhatian  yaitu  tidak  menyesuaikan  harga  demi  kelancaran  operasional  dan  kesehatan keuangan BUMN pelaksana PSO.
Hal  tersebut  penting  karena  berhubungan  erat  terhadap  pasokan  yang  lebih  mendasar yaitu pasokan BBM untuk masyarakat itu sendiri. Kelancaran operasional dalam penyediaan dan  pendistribusian  BBM  akan  sangat  ditentukan  oleh  kebijakan  dan  ketegasan  dalam pengaturannya. Jumlah besaran harga dan volume kebijakan pemerintah begitu penting untuk badan  usaha  pelaksana  PSO/Penugasan.  Jika  jumlah  volume  dan  harga  belum  ditetapkan, badan  usaha  pelaksana  PSO/Penugasan  kemungkinan  menjadi  cenderung  bersifat  menanti. Hal  itu  terjadi  karena  badan  usaha  pelaksana  tidak  memiliki  kewenangan  dan  tidak  dapat secara  mandiri  memiliki  ketentuan  kuota  serta  harga  BBM  PSO  dan  JBKP.  Oleh  sebab  itu, ketegasan dalam pengaturan volume dan harga tentunya sangat besar pengaruhnya dan akan
menjadi  kunci  dalam  kelancaran  kegiatan  penyediaan  serta  pendistribusian  BBM  PSO  dan JBKP.
Banyaknya  problematika  dalam  pengelolaan  BBM  PSO  dan  JBKP  tersebut  menjadi momentum percepatan penyelesaian proses revisi UU Migas No.22/2001 yang sudah berjalan selama  14  tahun  dan  belum  terselesaikan.  Kebijakan  dalam  mengelola    BBM  akan  lebih mudah  jika  kebijakan  mengatur  BBM  PSO  serta    JBKP  diatur  sedemikian  detail  dan  tegas dalam revisi UU Migas serta di dalam aturan pelaksanaannya. Terlepas dari adanya sejumlah hal  yang  menunggu  untuk  diselesaikan  termasuk  proses  revisi  UU  Migas,  posisi  para  pihak untuk  dapat  merespon  peningkatan  harga  minyak  saat  ini  memang  tidak  mudah.  Masalah eksternal  dan  internal  sudah  memposisikan  pemerintah,  BUMN  pelaksana  PSO  dan Penugasan, dan masyarakat sebagai pemakai dalam keadaan yang relatif susah. Kondisi yang ada  semakin  susah  karena  konsep  dan  praktik  pemberian  subsidi  BBM  di  Indonesia  tidak sesuai  dengan  filosofi  subsidi  itu  sendiri.  Secara  filosofi,  subsidi  merupakan  bantuan  yang diprioritaskan  bagi  komunitas  masyarakat  tidak  mampu.  Sedangkan  praktik  subsidi  BBM  di Indonesia,  yang  memperoleh  manfaat  subsidi  yang  lebih  besar  justru  kelompok  warga  yang mampu. Pengguna kendaraan  mobil menikmati subsidi yang lebih besar dibanding pengguna motor.  Sementara  pengendara  motor  menikmati  subsidi  yang  jauh  lebih  besar  jika dibandingkan dengan masyarakat yang bahkan tidak mampu untuk membeli motor.
Kebijakan ideal agar subsidi BBM di Indonesia lebih tepat sasaran pada dasarnya harus mengubah  model  kebijakan  subsidi  barang  menjadi  pemberian  subsidi  kepada  orang.  Akan tetapi  jika  pemerintah  belum  siap  dengan  infrastruktur  pendukungnya,  pemerintah  dapat mempertimbangkan  untuk  menyesuaikan  harga  secara  terbatas  dibandingkan  melakukan pembatasan  konsumsi  BBM  yang  sangat  berpeluang  menimbulkan  sejumlah  permasalahan ikutan.  Sedangkan  untuk  kebijakan  administratif  Listrik,  Pemerintah  masih  memberikan bantuan dan stimulus bagi pelanggan listrik golongan rumah tangga dan bisnis UMKM pada tahun  ini.  Total  alokasi  anggaran  untuk  bantuan  keringanan  tarif  listrik  sampai  triwulan  I- 2021 sebesar Rp4,57 triliun. Bantuan yang diberikan Januari--Maret 2021 itu akan diberikan tiap  bulannya.  Meski  demikian,  mulai  Februari  ini  ada  ketentuan  baru  dan  berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pemerintah mengubah ketentuan bantuan keringanan bayar untuk pelanggan pascabayar 450 volt ampere (VA), pascabayar 900 VA, dan prabayar 900 VA. Mulai tahun ini, pemberian stimulus dibatasi pada jam nyala sebanyak 720 jam per bulan untuk pelanggan pascabayar 450 VA dan pascabayar 900 VA. Sebelumnya, pada 2020,
pelanggan  450  VA  (R1/B1/I1)  mendapat  diskon  100  persen  tanpa  batasan  waktu  dalam sebulan. Sedangkan pelanggan R1 900 VA mendapat diskon 50 persen tanpa batasan waktu.
Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN Bob Saril mengatakan, 720 jam itu bagi  pelanggan  golongan rumah  tangga  450  VA  setara dengan  324  kilowatt per  jam  (kWh). Kemudian bagi pelanggan rumah tangga golongan 900 VA tidak mampu, setara dengan 648 kWh.  Apabila  pelanggan  melewati  batasan  720  jam  tersebut  akan  dikenai  tarif  normal. Artinya,  pelanggan  perlu  membayar  sendiri  kelebihannya.  Adapun,  ketentuan  lainnya  yang berubah pada 2021 adalah pelanggan prabayar harus membeli token terlebih dahulu sebelum mendapatkan  diskon.  Hal  itu  berlaku  untuk  pelanggan  prabayar  R1  900  VA.  Penghematan konsumsi listrik  50  persen akan  didapatkan pelanggan secara otomatis  saat pembelian.  Pada tahun lalu, pelanggan bisa mendapatkan token gratis/diskon sebelum membeli token.
Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  menjelaskan,  perubahan mekanisme  tersebut  agar  penyaluran  subsidi  energi  listrik  lebih  tepat  sasaran.    Dari  hasil kajian  pihak  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  dan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  menunjukkan  perlunya  secara  teknis  PLN  membuat  batasan maksimal  pemakaian  daya  listrik  supaya  lebih  tepat  sasaran.  Selain  itu,  pemberlakuan  batas atas ditetapkan agar PLN dapat memperhatikan besaran konsumsi energi pelanggan penerima bantuan.  Bantuan  keringanan  biaya  tersebut  diberikan  untuk  pelanggan  rumah  tangga  daya 450 VA dengan diskon 100 persen tagihan listrik. Lalu diskon 50 persen tagihan listrik bagi pelanggan  kategori  daya  900  VA  bersubsidi.  Kemudian,  diskon  tagihan  listrik  sebesar  100 persen  turut  diberikan  bagi  pelanggan  bisnis  dan  industri  berdaya  450  VA.  Adapun  khusus untuk  kategori  pelanggan  rumah  tangga  datanya  harus  sesuai  dengan  Data  Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
Perlu  dievaluasi  masalah  tepat  sasaran  agar  birokrasi  administrasi  tidak  dipersulit. Kemudahan pelayanan pasang baru bagi pelanggan subsidi, dipermudah.
Subsidi LPG diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2008 sebagai bagian dari Program Konversi  Minyak  Tanah  ke  LPG  (Toft  et  al.,  2016).  Motivasi  utama  dalam  melaksanakan program ini adalah untuk mengurangi subsidi minyak tanah, yang telah meningkat lebih dari empat kali lipat antara tahun 2001 dan 2008, dan beralih ke bahan bakar bersih dengan polusi udara dalam ruangan yang lebih rendah (Budya & Yasir Arofat, 2011; Pemerintah Indonesia, 2009). Karena harga LPG (per keluaran energi) lebih rendah dan distribusinya relatif mudah, Pemerintah  Indonesia  mendorong  substitusi  minyak  tanah  dengan  cara  menyediakan  paket perdana LPG gratis dan harga subsidi untuk isi ulang (Budya & Yasir Arofat, 2011).
Pada dasarnya program ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi minyak tanah dengan tetap  melindungi  konsumen  dari  guncangan  ekonomi,  mengingat  upaya  sebelumnya  untuk mengurangi  konsumsi  dengan  meningkatkan  harga  minyak  tanah  pernah  mengakibatkan kerusuhan  serius  (Beaton  &  Lontoh,  2010).  Secara  keseluruhan,  program  ini  berhasil menurunkan penggunaan minyak tanah sebesar lebih dari 93% antara tahun 2008 hingga 2016 (Organisation for Economic Co- operation and Development, 2019). Menurut data dari Survei Sosial  Ekonomi  Nasional  (Susenas),  konsumsi  LPG  meningkat  signifikan,  dan  pada  tahun 2015  LPG  telah  menjadi  bahan  bakar  memasak  utama  bagi  69%  rumah  tangga,  dari  yang semula hanya 11% pada tahun 2007 (Kusumawardhani et al., 2017). Selama bertahun-tahun, belanja  subsidi  LPG  menjadi  semakin  mahal  karena  meningkatnya  permintaan.  LPG  di
Indonesia  dijual  dalam  tiga  ukuran  tabung:  3kg,  5,5kg,  dan  12kg  (TNP2K,  komunikasi pribadi, 2020). LPG tabung 3kg disubsidi dan dijual di harga tetap sejak tahun 2008, namun LPG  5,5kg  dan  12kg  tidak  disubsidi,  sehingga  harganya  terus  berubah-ubah  dari  waktu  ke waktu mengikuti harga pasar internasional (TNP2K, komunikasi pribadi, 2020).
Hal  ini  menyebabkan  naiknya  kesenjangan  harga  antara  LPG  bersubsidi  dan  non- subsidi,  yang  mendorong  lebih  banyak  konsumen  membeli  LPG  tabung  3kg.  Meskipun Undang-undang  Energi  (2007)  menetapkan  bahwa  subsidi  energi  hanya  diperuntukkan  bagi kelompok miskin dan kelompok rentan demi meningkatkan akses mereka kepada energi, pada kenyataannya LPG tabung 3kg bersubsidi dijual bebas dan hingga saat ini penjualannya tidak dibatasi  hanya  bagi  kelompok  miskin.  Akibatnya,  mayoritas  rumah  tangga  yang  tergolong berpendapatan tinggi terus membeli LPG tabung 3kg bersubsidi (TNP2K, komunikasi pribadi, 2020).  Sebagaimana  ditunjukkan  pada  Gambar  2,  volume  LPG  bersubsidi  yang  terjual  terus meningkat sejak  awal  penerapan  subsidi  pada  tahun  2009,  dan subsidi LPG  menjadi  belanja publik  dengan  nilai  sebesar  Rp54  triliun  (US$3,8  miliar)  pada  tahun  2019  (BPK,  2020). Sebelum pandemi COVID-19, konsumsi LPG bersubsidi diproyeksikan akan semakinmeningkat hingga mencapai 10 miliar kg pada tahun 2023, atau senilai Rp89 triliun1 (US$6,1  miliar),  dengan  asumsi  harga  tetap  konstan  (TNP2K,  komunikasi  pribadi,  2020). Karena  permintaan  LPG  semakin  banyak  dipenuhi  melalui  impor  (Gambar  2)  -sekitar  75% pada  tahun  2019-  subsidi  konsumsi  LPG  juga  berkontribusi  semakin  besar  menyebabkan defisit  neraca  perdagangan  Indonesia  serta  memberikan  risiko  tambahan  kepada  APBN (ESDM, 2020a, 2020c).
Dari  sini  dapat  terlihat  bahwa  subsidi  LPG  bersifat  regresif,  dan  karenanya  tidak membantu  mengurangi  ketimpangan.  Menurut  sebuah  penelitian  tentang  distribusi  subsidi LPG  (Kusumawardhani  et  al.,  2017),  hanya  sekitar  39%  pengguna  LPG  tabung  3kg  yang termasuk  ke  dalam  kategori  40%  rumah  tangga  berpendapatan  terendah,  meskipun  UU menetapkan bahwa seharusnya justru rumah tangga berpendapatan terendahlah yang menjadi penerima  utama  LPG  bersubsidi.  Selain  itu,  rumah  tangga  kaya  mengonsumsi  lebih  banyak LPG  secara  rata-rata,  dan  karenanya  memperoleh  manfaat  lebih  tinggi  dari  subsidi  total  per rumah tangga (Gambar 3).
Lebih  lanjut,  di  wilayah  perdesaan  di  mana  mayoritas  rumah  tangga  miskin  berada, akses terhadap LPG  bersubsidi berharga resmi sering kali terbatas, disebabkan  adanya biaya tambahan  untuk  penyalur  tidak  resmi  dan  transportasi.  Akibatnya,  hanya  30%  dari  total subsidi  LPG  yang  diterima  orang-orang  yang  membutuhkannya  (yaitu  40%  rumah  tangga berpendapatan terendah); rumah tangga yang lebih kaya justru menikmati subsidi yang lebih banyak, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3 (Kusumawardhani et al., 2017). Pemerintah Indonesia  mengadopsi  program  konversi  transformatif  untuk  mengurangi  belanja  publik untuk  minyak  tanah  dan  mengurangi  polusi  udara  pada  tahun  2007  dengan  mendorong peralihan  ke  LPG.  Hal  ini  membuat  LPG  menjadi  bahan  bakar  memasak  paling  dominan  di Indonesia saat ini.
Namun, kebijakan ini juga meningkatkan biaya bagi Pemerintah Indonesia, karena LPG bersubsidi  menjadi  sangat  mudah  diakses  oleh  semua  orang.  Upaya  ini  menjadi  beban keuangan yang besar yang juga sangat regresif, karena sebagian besar belanja justru tersalur ke kelompok kaya yang memiliki tingkat belanja yang lebih tinggi dan secara umum mudah mengakses LPG. Setelah melakukan berbagai upaya yang kurang berhasil untuk mengurangi belanja  subsidi  LPG,  Pemerintah  Indonesia  mulai  mempertimbangkan  untuk  menerapkan sistem  subsidi  LPG  tertarget.  Sistem  tertarget  tidak  hanya  akan  mengurangi  belanja  publik untuk subsidi dan impor LPG secara signifikan, namun juga membuat distribusi ini lebih adil, karena  subsidi  hanya  akan  diberikan  kepada  orang-orang  yang  benar-benar  membutuhkan bantuan.
TNP2K  telah  merancang  sebuah  rencana  untuk  membatasi  penerima  manfaat  subsidi LPG  di  masa  depan  berdasarkan  data  dari  basis  data  subsidi  listrik.  Selain  itu,  TNP2K  juga telah  menguji  teknologi  biometrik  untuk  melaksanakan  beberapa  proyek  uji  cobayang  aman dan lancar. Namun, pendekatan baru yang awalnya dijadwalkan untuk diluncurkan pada tahun
2020 ini tertunda akibat krisis COVID-19. Namun demikian, beberapa contoh dari sejumlah negara berkembang telah menunjukkan bahwa krisis justru dapat memberikan peluang untuk melakukan  reformasi  harga  bahan  bakar  fosil  dan  juga  memperkuat  sistem  kesejahteraan negara yang bersangkutan. Berdasarkan pembelajaran dari studi-studi kasus tersebut, terdapat beberapa rekomendasi bagi Indonesia terkait reformasi subsidi LPG yang dilaksanakannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Indonesia dapat menghentikan subsidi LPG dari yang sebelumnya dinikmati kelompok kaya,  lalu  menggunakan  dana  yang  dihemat  untuk  membantu  kelompok  yang  paling  rentan akan  dampak  krisis:  Kelompok  miskin  di  masyarakat  lebih  rentan  terhadap  guncangan ekonomi  karena  mereka  berisiko  lebih  besar  kehilangan  pekerjaan  dan  memiliki  tabungan yang lebih  terbatas  untuk  menjaga  standar hidup  mereka. Dukungan  khusus  dari pemerintah terbukti  sangat  penting  untuk  melindungi  kelompok  tersebut.  Memperkuat  sistem kesejahteraan  sosial  -  yang  antara  lain  diperoleh  dari  penghematan  dana  dari  subsidi  yang tidak efisien atau pun pengenaan pajak atas bahan bakar fosil, seperti yang dicontohkan India -  adalah  salah  satu  cara  untuk  melindungi  kelompok  rentan  ketika  dana  publik  terbatas.  Di saat yang sama, peningkatan emisi GRK akibat perubahan ke tenaga listrik relatif kecil.
Indonesia  harus  memadukan  reformasi  subsidi  LPG  dengan  proses  pengumpulan  data yang  kuat:  Penyaluran  bantuan  pemerintah  secara  tertarget  membawa  risiko,  yaitu  adanya sebagian  penerima  manfaat  yang  berhak  yang  akan  terlewati  jika  proses  pengumpulan  data yang dilakukan tidak sempurna. Hal ini harus dihindari dengan cara apa pun agar Pemerintah Indonesia  dapat  memulai  penyaluran bantuan tertarget  secara lebih  umum  (misalnya  dengan menggunakan  data  subsidi  listrik)  dan  menyesuaikan  daftar  penerima  manfaat  tertarget  dari waktu ke waktu seiring dengan semakin baiknya sistem pengumpulan data. Pemerintah dapat melakukan survei, sensus publik, atau analisis atas dampak pada daya beli atau inflasi untuk menentukan  upaya  terbaik  yang  perlu  dilakukan  untuk  memahami  apakah  reformasi  yang dilakukan  juga  akan  berdampak  pada  kelompok  lain  di  desil  pendapatan  menengah.  Setiap hambatan yang menghalangi penerima manfaat yang berhak dalam mengakses  subsidi harus diatasi, dan akses bagi para penerima manfaat tersebut harus disediakan dengan cara semudah mungkin.  Selain  itu,  pemerintah  juga  perlu  memahami  kebutuhan  aktual  masyarakat (misalnya,  dengan  tidak  mendistribusikan  LPG  lebih  banyak  dari  yang  dibutuhkan  seperti yang  terjadi  di  India)  dan  manfaat  alternatif  lain  yang  dapat  mereka  tawarkan  selain  LPG,
untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang  paling  mendesak  (misalnya  akses  kepada layanan kesehatan publik, transportasi umum, pendidikan, dan sebagainya).
Indonesia  harus  memadukan  reformasi  subsidi  LPG  dengan  rencana  dukungan  publik yang  kuat:  Rencana  ini  harus  mencakup  pelibatan  kelompok  politik  dan  kelompok berpengaruh lainnya untuk memperoleh komitmen politik yang lebih luas, mengkomunikasikan  sasaran  dan  manfaat  reformasi  subsidi  LPG  serta  upaya-upaya kompensasi  secara  proaktif,  serta  dengan  pengaturan  waktu  yang  sedini  mungkin.  Elemen- elemen  ini  akan  menjadi  faktor  kunci  yang  akan  menentukan  keberhasilan  reformasi  ini. Pendekatan  seperti  ini  dapat membatasi  protes  publik  terhadap kenaikan harga  (seperti  yang terjadi  di  India  terkait  pajak  bahan  bakar),  membantu  masyarakat  mempersiapkan  diri (misalnya  dengan  mendaftar  ke  mekanisme  kompensasi  yang  relevan),  dan  menunjukkan bahwa  pemerintah  bersikap  transparan  dan  terbuka  dalam  bertindak.  Perancangan  rencana semacam  ini  tentunya  bukan  tugas  mudah  dan  memerlukan  dialog  intensif  dengan  para pemangku kepentingan.
Pemerintah  juga  dapat  memanfaatkan  modal  politik  yang  tinggi  serta  pengalaman positif reformasi subsidi  bahan  bakar  di  masa lalu  untuk  mendukung  reformasi subsidi LPG saat ini. Evaluasi judicial, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum,  etika,  aturan  administrasi  negara,  hingga  hak  asasi  manusia.  Berdasarkan  konsep negara  hukum,  pemerintah  melakukan  tindakan  pemerintahan  berdasarkan  atas  peraturan perundang-undangan,  dan  pemerintah  tidak  dapat  membuat  peraturan  perundang-undangan yang tidak didelegasikan oleh undang-undang. Pada praktiknya, berdasarkan prinsip diskresi, pemerintah  dapat  membentuk  peraturan  kebijakan.  Sebagian  besar  ahli  hukum mengkategorikan peraturan kebijakan bukan sebagai peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki  kekuatan  mengikat.  Jika  demikian,  tidak  terdapat  lembaga  peradilan  yang  dapat melakukan  uji  material  karena  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi  hanya  dapat menguji  peraturan  perundang-undangan.  Pada  praktiknya  uji  material  peraturan  kebijakan pernah  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung  terhadap  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Mineral Batubara dan Panas Bumi.
Tulisan  ini  akan  menganalisis  putusan  pengujian  surat  edaran  tersebut,  yaitu  Putusan Nomor 23 P/HUM/2009. Melalui analisis tersebut akan diketahui apakah Mahkamah Agung, secara  teoretis  maupun  yuridis,  memiliki  wewenang  melakukan  uji  material  terhadap
peraturan  kebijakan  atau  justru  sebaliknya.  Evaluasi  politik,  yaitu  menilai  sejauh  mana penerimaan  konstituen  politik  terhadap  kebijakan  publik  yang  diimplementasikan.  Dalam proses  transisi  energi  tersebut,  maka  dibutuhkan  beberapa  strategi  yang  disesuaikan  dengan kondisi  masing-masing  negara.  Strategi  yang  paling  ideal  adalah  proses  transisi  energi dilakukan  dengan  melakukan  peralihan  langsung  dari  sumber  energi  fosil  ke  sumber  energi baru  dan  terbarukan.  Strategi  ini  tidak  hanya  mensyaratkan  political  will  yang  kuat  dari pemerintah dan dorongan maupun penerimaan sosial yang juga besar dari masyarakat. Namun juga, strategi ini hanya dimungkinkan apabila semua persyaratan yang disebutkan sebelumnya terpenuhi.  Menimbang  kondisi  yang  ada,  hampir  mustahil  proses  semacam  ini  dapat dilakukan.
Apabila  suatu  negara  memiliki  semua  persyaratan  yang  dimiliki  sekalipun,  terdapat kendala  yang  terkait  dengan  karakteristik  dari  EBT  yang  menyebabkan  proses  transisi menjadi  tidak  mudah.  Seperti  misalnya,  produksi  EBT  yang  masih  sangat  fluktuatif tergantung  kondisi  alam,  sementara  kebutuhan  listrik  cenderung  stabil  dan  bahkan  terus meningkat  sehingga  membutuhkan  jaminan  pasokan  energi  yang  juga  lebih  stabil.  Sebagai contoh  kebutuhan  listrik  Indonesia  meningkat  tajam  dari  90  terawatt-hours  (TWh)  di  tahun 2003 menjadi 190 TWh di tahun 2013 (Budiman, A. et.al: 2014).
Selain  itu,  produksi  EBT  sebagian  besar  masih  berskala  kecil  dan  hanya  dapat memenuhi  kebutuhan  lokal.  Agar  pemanfaatan  EBT  lebih  luas maka  perlu mengembangkannya  dalam  produksi  berskala  besar  yang  tentu  saja  membutuhkan infrastruktur,  tidak  hanya  dalam  proses  produksi  maupun  penyalurannya  hingga  dapat dimanfaatkan  secara  luas.  Selain  itu,  karakteristik  beberapa  sumber  EBT  yang  harus  segera termanfaatkan  membutuhkan  teknologi  yang  dapat  mengkonversinya  atau  setidaknya  untuk penyimpanannya.  Persoalan  lain  yang  juga  dihadapi  produksi  EBT  juga  menyangkut  social acceptance.  Di  beberapa  tempat  masih  mendapatkan  penolakan  dari  masyarakat  baik  karena alasan keamanan, mitos maupun memunculkan konflik lahan2. Oleh karena itu, strategi yang lebih memungkinkan untuk diterapkan adalah proses transisi dengan mengoptimalkan sumber energi  fosil  yang  paling  tersedia  dan  ramah  lingkungan  sebagai  bagian  dari  energi  bauran sebelum secara penuh beralih ke EBT. Dalam konteks ini, strategi tersebut lebih dimaksudkan untuk  memastikan  ketercukupan  pasokan  memenuhi  kebutuhan  energi  sebelum  EBT  bisa digunakan sebagai energi yang massif, ekonomis, berskala besar, dan terjangkau.
Saran  kami  adalah  pemerintah  perlu  memperkuat  mekanisme  identifikasi  penerima subsidi  agar  tepat  sasaran.  Dengan  pendekatan  yang  lebih  cermat  dan  teknologi,  pemerintah dapat  memastikan  bahwa  bantuan  tersebut  benar-benar  sampai  kepada  mereka  yang membutuhkannya.  Selain  itu,  penting  untuk  terus  memonitor  dan  mengevaluasi  dampak kebijakan ini, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan energi yang efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina, C., J. A. del Granado, T. Bulman, W. Fengler dan M. Ikhsan. 2008. Black hole or black gold? The impact of oil and gas prices on Indonesia’s public finances (Lubang hitam  atau  emas  hitam?  Dampak  harga  minyak  dan  gas  terhadap  keuangan  publik Indonesia). World Bank Policy Research Working Paper, No. 4718. Washington. D.C. Bank Dunia (World Bank).
Bank Dunia – World Bank. 2007. Spending for development: making the most of Indonesia’s new
opportunities.  Indonesia  Public  Expenditure  Review  (Pembiayaan  untuk  pembangunan: memaksimalkan  kesempatan  baru  Indonesia.  Tinjauan  anggaran  publik  Indonesia). Washington,  D.C.:  Bank  Dunia.  2011.  Indonesia  economic  quarterly:  2008  again? (Triwulan  perekonomian  Indonesia:  kembalinya  2008?).  Washington,  D.C.:  Bank Dunia. <http://issuu.com/worldbank.indonesia/docs/ieq-mar2011-english>.
Beaton,  C.,  dan  L.  A.  Lontoh.  2010.  Lessons  learned  from  Indonesia’s  attempts  to  reform fossil-fuelBSubsidies  (Pelajaran  dari  upaya  Indonesia  mereformasi  subsidi  bahan bakar  fosil).  Jenewa:  Global  Subsidies  Initiative  of  International  Institute  for Sustainable Development.
Braithwaite, D., S. Soelaiman, G. Wiroyudo, H. Trimurdadi, S. Soeleman, S. P. Utomo dan P. A. Rakhmanto. 2010. Ringkasan eksekutif harga sebuah kebijakan bahan bakar fossil: subsidi  pemerintah  di  sektor  hulu  minyak  dan  gas  bumi,  Jenewa:  Global  Subsidy Initiative of the International Institute for Sustainable Development.
Cameron, L. dan M. Shah. 2011. Mistargeting of cash transfers, social capital destruction, and crime  in  Indonesia  (Salah  target  dalam  bantuan  tunai,  kehancuran  kapital  sosial,  dan kejahatan di Indonesia). Melbourne: Monash University.
<http://users.monash.edu.au/~clisa/papers/BLT_JPubE.pdf>.
Clements, B., H-S. Jung dan S. Gupta. 2007. ‘Real and distributive effects of petroleum price liberalization:  the  case  of  Indonesia  (Efek  riil  dan  distributif  liberalisasi  harga  bahan  bakar:
Studi kasus Indonesia).’ The Developing Economies, 35(1): 220–237.
Detik  Finance.  2011.  Pertamina  terpaksa  impor  10  juta  kiloliter  premium.  7  Maret. <http://www.detikfinance.com/read/2011/03/07/130419/1585947/1034/pertamina- terpaksaimpor-10-juta-kiloliter-premium>.
Dillon,  H.S.,  T.  Laan,  and  H.  Setyaka  Dillon.  2008.  Biofuels:  at  what  cost?  –  government support for  ethanol  and biodiesel  in  Indonesia  (Bahan bakar  hayati:  seberapa  mahal?
dukungan  pemerintah  terhadap  ethanol  dan  biodiesel  di  Indonesia),  Jenewa:  Global Subsidies Initiative of the International Institute for Sustainable Development.
Deutsche Gessellschaft für Internationale Zusammenarbeit. 2011. Fuel price reform in Bolivia (Reformasi harga bahan bakar di Bolivia). <http://www.gtz/de/de/dokumente/giz2011- fuel-pricereform- bolivia-december-2010.pdf>.
Ellis,  Jennifer.2009.  Untoldbillions:  fossil  fuelsubsidies,  theirimpact,  and  path  toreform (Milyaran  yang  tak  terceritakan:  subsidi  bahan  bakar  fosil,  dampaknya,  dan  jalan menuju  reformasi).  Jenewa:  Global  Subsidies  Initiativeof  theInternational  Institutefor Sustainable  Development.  Fiszbein,  A.,  dan  N.  Schad.  2009.  Conditional cashtransfers: reducing presentand future poverty
Institute  for  Economics  Peace.  Global  Peace  Index  2019:  Measuring  Peace  in  a  Complex World. Sydney, 2019.
International  Energy  Agency.  CO2  Emissions  from  Fuel  Combustion:  Overview  (2019 edition), 2019.
International  Energy  Agency.  CO2  Emissions  from  Fuel  Combustion  Highlights  (2018 edition), 2018.
Wardhana,  Ahmad  R.  Analisis  Keberlanjutan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  dengan Metode Analytical Hierarchy Process. Tesis. Universitas Gadjah Mada, 2018.
Wardhana, Ahmad R; Budiarto, Rachmawan, dkk. “Teknologi Energi Terbarukan”. Transisi Energi Berbasis Masyarakat di Kepulauan dan Wilayah Terpencil. Yogyakarta: Pusat Studi Energi UGM, 2019
Artikel Media: https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133 . https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menggagas-pajak-emisi-gas-buang/ . https://oto.detik.com/berita/d-5165368/anies-wajibkan-mobil-dan-motor-dki-uji-emisi-ini- fakta-tarif-hingga-sanksinya/1 . https://trilemma.worldenergy.org/#!/energy-index https://web.archive.org/web/20190114123151/https://sdgs.undp.org/ https://trilemma.worldenergy.org/