## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## Analisis Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Sumenep
Moh. Farid 1) , Totok Sasongko 2) , Annisa Purwatiningsih 3) .
Program Studi Ilmu Administrasi Publik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Tribhuwana Tunggadewi e_mail: faridsanti99@gmail.com
Received: 20 September 2020; Revised: 03 Oktober 2020; Accepted : 19 November 2020; Published : December 2020; Available online : December 2020.

## Abstract
The Process of  Development Planning Discussion (MUSRENBANG) is successful if the result of Muernbang can be implemented become maximal. So in the Implementation of both from the village level, sub district level, regencg level even merely fulfill the obligations for the realization  of  the  program,  but  can  be  implemented  well from  the  result  of  MUSRENBANG. The  type  of  this  riset  are  use  descriptive  quantitative  method,  secandary  data  and  primary data,  in  this  case  we  use  accumulate  data  thecniqve  by  specific  interview  observation  and documentation.  While,  to  choose  the  informan  we  use  purposive  sampling  thecniqve  and analysis  data  thecniqve  by  reduction  of  data,  presenting  data  and  then  we  dray  the conclusion. From the result of this riset, the government of Sumenep regency that belongs in the unit of work on that region have been done the MUSRENBANG of both from the village level,  become  maximal.  Even  merely  fulfill  doing  the  process  of  MUSRENBANG  wel  done. Althaugh  there  are  some  unrealization  program,  but  it  can  understandabhg,  because  the limitations  of  the  budget  provided  by  the  government.  But  the  appreciation  of  Jawa  Timur governoor  about  Sumenep  regency  is  being  process  and  MUSRENBANG  Implementation  of Sumenep regency is trully kept and the government of Sumenep regency responsibly.

## Keywords: Development Planning Discussion; Village Level, Sumenep

## Pendahuluan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan  yang  sering  kita  kenal dengan  sebutan  Musrenbang,  adalah sarana  Pemerintah  disemua  tingkatan,
untuk menghimpun aspirasi pembangunan disemua
bidang
kehidupan  masyarakat.  Disisi  lain Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan cerminan dari praktik  partisipasi  warga  dan  sekaligus arena  akuntabilitas  Pemerintahan,  baik dari  jajaran  pimpinan  Daerah,  kalangan masyarakat  dari  berbagai  komponen,

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
dan  kalangan  usaha/bisnis,  dapat bertemu dan berdialog mengenai program  Daerahnya  dengan  tujuan Musrenbang  sebagai  penyempurna  dari Rancangan  Awal  Rencana      Kerja Pemerintah  Daerah RKPD
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan  (Musrenbang)  baik  dari tingkat  Desa/Kelurahan  sampai  Tingkat Kabupaten/Kota  itu  semua  merupakan forum  antar  pelaku  dalam  rangka penyusunan  Rencana  Pembangunan Nasional  dan  Rencana  Pembangunan Daerah. Jadi implementasi dari
Musrenbang Daerah berpedoman kepada Surat  Edaran  Bersama  antara  Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua  BAPPENAS  dan  Menteri Dalam Negeri Nomor : 1354/M.PPN/13/2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif  Daerah.  Dalam  pedoman tersebut  dijelaskan  bahwa  Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang)  dimulai  dari  Musrenbang tingkat  Desa/Kelurahan,  Musrenbang tingkat  Kecamatan,  Musrenbang  tingkat Kabupaten/Kota dan Musrenbang tingkat Provinsi.
Pada tingkat masyarakat
(desa/kelurahan),  Musrenbang  sebagai
salah satu bentuk pencapaian kesepakatan  tentang  prioritas  program Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD). Dan  juga  untuk  menghimpun  aspirasi pembangunan disemua bidang kehidupan  masyarakat  yang  mana advokasi  masarakat  akan  di  bawa  pada tingkatan yang lebih tinggi, karena dikira penting bagi masyarakat untuk mengembangkan  kemajuan  Daerahnya dalam prespektif pembangunan tersebut. Kenapa  demikian?  Suatu  kemajuan Daerah  itu  yang  pertama  bergantung pada  perencenaan  pembangunan  yang tertata  dengan  baik.  Tentunya  dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)  tingkat  Desa/Kelurahan yang  akan  menjadi  wadah  untuk mengaktualisasikan suara/aspirasi masyarakat  pada  Pemerintahan  yang lebih tinggi.
Musrenbang  tingkat  Kecamatan adalah  musyawarah  tahunan  di  tingkat kecamatan, dalam rangka untuk mendapatkan masukan, konfirmasi, klarifikasi,  dan  berbagai  prioritas  yang berdasarkan  hasil  Musrenbang  tingkat Desa/Kelurahan. Dengan beberapa tujuan : yang pertama mendorong peran dan  partisipasi  masyarakat  dalam merumuskan dan pengambilan keputusan  bersama-sama  Pemerintah

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
dalam penyusunan perencanaan
pembangunan tahunan di tingkat kecamatan,  yang  kedua  Musrenbang tingkat  Kecamatan  bertujuan  untuk membahas  prioritas  permasalahan  hasil Musrenbang  tingkat  Desa/Kelurahan diwilayah kecamatan yang bersangkutan, yang  ketiga  melakukan  klasifikasi  atas prioritas  permasalahan  pembangunan kecamatan  sesuai  dengan  fungsi-fungsi Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD), dan  yang  terakhir  adalah  menetapkan daftar  urutan  prioritas  permasalahan yang akan diusulkan pada forum SKPD.
Pada  tingkat  Kabupaten/Kota, Musrenbang adalah sebagai musyawarah pemangku  kepentingan  (stakeholder) untuk  memantapkan  rancangan  RKPD tingkat  Kabupaten/Kota  berdasarkan rancangan SKPD hasil Musrenbang SKPD dalam  rangka  memantapkan  keserasian antara  Rancangan  Renja  SKPD  dengan rancangan awal RKPD yang telah disusun oleh BAPPEDA (Nandang& Saeful.2008:18). Karena
prioritas program/kegiatan  yang  telah  dipilih menurut  sumber  pendanaan  dari  APBD, APBD  Provinsi  dan  APBN,  selanjutnya menjadi rujukan pada proses penyusunan anggaran tahunan Daerah.
Terlepas  dari  berbagai  asumsi diatas Musyawarah Perencanaan
Pembangunan  (Musrenbang)  tingkat Kabupaten itu juga merupakan kewajiban  Daerah  sebagai  implementasi Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan  Nasional,  jadi  sesuai dengan dasar hukum tersebut,
Pemerintah Daerah wajib untuk menyusun  Rencana  Kerja  Pemerintah Daerah  (RKPD).  Proses  pembahasan Rancangan  RKPD  harus  dilaksanakan melalui  Musrenbang  yang  partisipatif, demokratis  dan  adaptif.  Bukan  hanya sekedar  wajib  melaksanakan  proses pelaksanaan  Musrenbang  saja,  akan tetapi  mengimplementasikan  dari  hasil Musrenbang Kabupaten Sumenep tentunya  itu  juga  merupakan  kewajiban bagi Pemerintah Sumenep.
Atas dasar berbagai permasalahan diatas, sehingga peneliti mengambil judul tentang “Implementasi
Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di
Kabupaten
Sumenep”,  berdasarkan  latar  belakang maka rumusan masalah sebagai berikut : 1.  Bagaimana  implementasi  kebijakan Musrenbang  di  tingkat  Kabupaten/Kota Sumenep? Dan 2. Bagaimana  strategi Pemerintah dalam mengimplementasikan hasil Musrenbang di  tingkat  Kabupaten/Kota  Sumenep?

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk
mengetahui dan
menganalisa sejauhmana  implementasi  kebijakan Musrenbang  di  tingkat  Kabupaten/Kota Sumenep  sampai  saat  ini,  dan  untuk mengetahui  strategi  Pemerintah  dalam mengimplementasikan  kebijakan  hasil Musrenbang  di  tingkat  Kabupaten/Kota Sumenep.
Secara  etimologis,  implementasi merupakan suatu aktivitas yang bertalian  dengan  penyelesaian  suatu pekerjaan  dengan  penggunaan  sarana (alat) untuk memperoleh hasil.
Terminologi  implementasi  kebijakan publik  dapat  diartikan  sebagai  aktivitas penyelesaian  atau  pelaksaan  suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana  (alat)  untuk  mencapai  tujuan kebijakan  (kridawati,  2011:171-172, yang  artinya  implementasi  kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan  dibedakan  dari  formulasi  kebijakan yang  dapat  dipandang  sebagai  tahapan yang bersifat teoritis. Bisa juga dikatakan bahwa, implementasi kebijakan merupakan proses kegiatan
mengeksekusi  konsep  ke  dalam  aturan teknis operasional dan program-program kegiatan yang dilakukan setelah kebijakan  ditetapkan/disetujui.  Kegiatan
ini  terletak  di  antara  perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.
Berbicara  masalah  pelaksanaan suatu  kebijakan  itu  tidak  terlepas  dari implementasinya yang mana dua-duanya itu  tidak  bisa  terpisahkan.  Karena implementasi  merupakan  langkah  yang sangat  penting  dalam  proses  kebijakan. Tanpa  implementasi,  suatu  kebijakan merupakan  sebuah  dokumen  yang  tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat. (Abidin.2016:145).
Berdasarkan  Undang-Undang  No. 25  Tahun  2004,  Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional  (SPPN)  adalah suatu  kesatuan  tata  cara  perencanaan pembangunan untuk menghasilkan/mengimplementasikan rencana-rencana  Pembangunan  jangka panjang,  jangka  menegah  dan  tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur peyelenggara  negara  dan  masyarakat  di tingkat Pusat dan Daerah.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dengan  jenis deskriptif kualitatif sebagaimana dijelaskan  oleh  Moleong  (2017)  dengan melalui  sumber  data  primer  dan  data skunder  yang  dijelaskan  oleh  Moleong (2017) sementara dalam teknik penentuan informan menggunakan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
purposive  sampling,  sedangkan  dalam teknik  pengumpulan  data  melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi Moleong (2017) dan teknik analisis  menggunakan  reduksi  data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan  Sugiyono  (2018)  dengan keabsahan data
menggunakan trianggulasi Sugiyono (2018)
Implementasi  Kebijakan  Musyawarah Perencanaan
Pemabngunan
(Musrenbang) di Kabupaten Sumenep
Implementasi  kebijakan  adalah suatu  penentu  atas  keberhasilan  dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Sumenep. Disisi lain pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) bukan hanya  sekedar  memenuhi  kewajiban untuk  melaksankan  program  wajib  yang di  intruksikan  dari  Pusat,  melainkan memenuhi kewajiban untuk mengimplementasikan atas usulan- usalan  program  prioritas  pada  proses hasil Musayawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di kabupaen Sumenep.
Hasil  Usulan  Program  Musrenbang Kabupaten Sumenep
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di
Kabupaten  Sumenep  bisa  dikategorikan sudah  baik.  Dan  sudah  sesuai  dengan teori  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini. Karena  yang  pertama  hasil  proses pelaksanaan  Musrenbang  Kabupaten Sumenep  sudah  sesuai  dengan  Visi-Misi Kabupaten  Sumenep  yang  difokuskan pada  sektor  Pembangunan  Kabupaten Sumenep.
Kedua  setiap  proses  pelaksanaan Musrenbang  di  Kabupaten  Sumenep setiap  tahunnya  semakin  meningkat, salah  satu  contohnya  mempamirkan produk-produk  unggulan.  disisi  lain dalam  ukuran  keberhasilan  proses pelaksanaan  Musrenbang  Kabupaten Sumenep  sudah  mencerminkan  dengan baik,  kareana  setiap  hasil  program  yang diusulkan  diterima  dan  benar-benar diimplementasikan dengan baik termasuk  dari  beberapa  usulan  terkait pembenahan infrastruktur dan pemekaran  Desa.  Dan  hal  ini  terbukti bahwa  dalam  proses  Musrenbang  di Kabupaten  Sumenep  sudah  menerapkan Musyawarah  dengan  baik  seperti  dalam teorinya Miftahul Huda dalam bukunya.
Selain keberhasilan proses pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
Kabupaten  Sumenep  program-program yang  diusulkan  sudah  benar-benar diimplementasikan, walaupun ada beberapa  program  yang  tidak  trealisasi. Tetapi  hal  ini  bisa  dimaklumi  karena keterbatasan  anggaran  yang  ada  di Kabupaten  Sumenep.  Tapi  setidaknya dalam pengimplementasian hasil
Musrenbang  di  kabupaten  Sumenep  itu sudah  sama  dengan  pendapat  kridawati dalam  bukunya,  bahwa  implementasi merupakan suatu aktivitas yang bertalian  dengan  penyelesaian  suatu pekerjaan  dengan  penggunaan  sarana (alat) untuk memperoleh hasil.
Implementasi Hasil Musrenbang Kabupaten Sumenep
Badan  perncanaan  Pembangunan Daerah  BAPPEDA  sudah  memberikan catatan  hasil  program  prioritas  pada proses  pelaksanaan  Musrenbang  pada instansi yang bersangkutan. Dan laporan yang  didapat  dari  instansi  kepada BAPPEDA  bahwa  hasil  program  yang diusulkan  hampir  sudah  trealisasi,  cuma ada  beberapa  sebagian  program  yang tidak  trealisasi.  Tetapi  hal  ini  bisa dimaklumi  bahwa  tidak  trealisasinya program  yang  diusulkan  karena  faktor keterbatasan  anggaran  yang  dikelola. Termasuk  stetmen  dari  salah  satu anggota  DPR-D  Kabupaten  Sumenep
bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  sudah  sesuai  dengan RKPD  dan  diimplementasikan  dengan baik.  Walaupun  ada  beberapa  program yang belum trealisasi, hal ini disebabkan keterbatasan  anggaran  di  Kabupaten Sumenep.
Jadi  dalam  pengimplementasisan hasil  Musrenbang  itu  tidak  selamanya berjalan  sesuai  yang  diharapkan,  seperti pendapat Djadja Saefullah dalam bukunya  bahwa  implementasi  kebijakan sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan  publik,  sering  bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai menjadi  batu  sandungan  bagi  pembuat kebijakan  itu  sendiri.  Tapi  setidaknya dalam  Implementasi  hasil  Musrenbang Kabupaten  Sumenep  yang  pertama program  yang  diusulkan  dari  tingkat Desa  yang  sudah  diterima  pada  proses pelaksanaan  Musrenbang  Kabupaten sudah  trealisasi,  yang  kedua  hasil program  yang  diusulkan  dalam  proses pelaksanaan  Musrenbang  Kabupaten Sumenep  sudah  bisa  dirasakan  oleh masyarakat  sekitarnya.  Salah  satu program  yang  dirasakan  adalah  proyek perbaikan jalan yang sudah rusak.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
Model Strategi Untuk
Mecapai
Kesuksesan  Implementasi  Kebijakan Musrenbang  tingkat  Kabupaten/Kota Suemenep
Model  strategi  untuk  mencapai kesuksesan  kebijakan  Musrenbang  di tingkat  Kabupaten  Sumenep  tidak  tentu dalam  menerapkannya  dalam  artian kondisional. Yang mana dalam mengimplementasikan hasil Musrenbang mempunyai  gaya  atau  strategi  yang berbeda.  Strategi  yang  di  pakai  oleh KESBANGPOL adalah menganalisis kegagalannya  dari  proses  implementasi sebelumnya.
Strategi  yang  di  terapkan  oleh pegawai  kecamatan  melihat  pada kebutuhan  masyarakat  yang  bekerja sama  dengan  ORMAS  dan    pihak pemerintah kecamatan dalam mensukseskan tujuan yang akan dicapai. Disisi  lain  juga  perumusan  strategi  yang diterapkan  oleh  pemerintah  Desa  lebih pada  penguatan  Organisasi  yang  ada  di desanya.  Karena  pemantauan  dan kerjasama  dari  berbagai  organisasi  yang ada  disetiap  Desa.  Tetapi  bukan  berarti hanya sebatas memantau proses kebijakan  di  desanya,  melainkan  ikut berperanserta  dalam  prumusan  strategi tersebut.
Dari semua strategi yang diterapkan  dari  berbagai  instansi  tidak sama  antara  satu  dengan  yang  linnya dalam  dalam  mengimplementasikan kebijakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang)  di  Kabupaten  Sumenep. Hal  ini  memang  sesuai  dengan  teori dalam  prumusan  strategi,  yang  mana mnurut  kridawati  bahwa  ada  beberapa model implementasi kebijakan yang bisa terjadi  sama  atau  berbeda  antara  satu dengan yang lainnya karena di pengaruhi oleh  ruang  dan  waktu.  Jadi  keberhasilan suatu rencana Pembangunan di Kabupaten Suemenep itu ditentukan oleh instansi  itu  sendiri  dan  sadar  dengan model  strategi  yang  di  bangun  oleh penyelenggara  kebijakan  Musrenbang Kabupaten  Sumenep  tentunya,  karena dalam strategi itulah ada beberapa model untuk menuju kesuksesan sebuah proses implemnetasi kebijakan hasil Musrenbang di  Kabupaten Sumenep.

## Kesimpulan
1. Dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sumenep sudah di Implementasikan  dengan  baik. Baik dari mulai prosesnya sampai implementasi kebijakan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
Musrenbang  tersebut.  Walaupun ada  beberapa  sebagian  program yang  tidak  trealisasi.  Akan  tetapi hal  tersebut  bisa  dimaklumi
bahwa tidak trealisasinya program  yang  diusulkan  karena faktor  keterbatasan  anggaran Daerah  Kabupaten  Sumenep,  dan hal  itu  tentunya  tidak  lepas  dari Anggaran  Pendapatan  Belanja
Daerah  (APBD)  yang  sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumenep.
2. Sedangkan model strategi
implementasi kebijakan
Musrenbang yang diterapkan dari berbagai  instansi  mulai  tingkat Desa  sampai  tingkat  Kabupaten melaksanakan  strategi  sebagai berikut :
a. KESBANGPOL adalah menganalisis kegagalannya
dari proses implementasi sebelumnya
b. KECAMATAN  melihat  pada kebutuhan  masyarakat  yang bekerja sama dengan ORMAS
c. DESA  lebih  pada  penguatan Organisasi yang ada di desanya.
Jadi  strategi  yang  diterapkan  oleh berbagai  instansi  menunjukkan
gaya  model  incremental  dalam mengimplementasikan
hasil Musrenbang Kabupaten Sumenep.

## Daftar Pustaka
Arikunto, Suharsimi. 2017. Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian program.
. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Akadun, 2011. Revitalisasi Forum Musrenbang sebagai Wahana Partisipasi  Masyarakat  dalam Perencanaan Pembangunan Daerah . Mimbar. Badan Pusat Statistik Kabupaten
Sumenep.  2018. Sumenep  Dalam Angka  2018. BPS  Kabupaten
Sumenep
Handoko,  T.  Hani.  2015. Manajemen. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE
Mulyadi,  Deddy,  2015, Study  Kebijakan Publik  dan  Pelayanan  Publik , Bandung: Alfabeta.
Moleong.  2017. Metodologi  Penelitian Kualitatif. Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Rulam Ahmadi. 2016. Metodologi
Penelitian  Kualitatif .  Yogyakarta  :
Ar-Ruzz Media.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
Said  Zainal  Abidin,  2016. Kebijakan Publik .  Jakarta:  Penerbit  Salemba
Humanika.
Suharsimi  Arikunto.  2000.  Manajemen
Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
Sugiono. 2018. Metode Penelitian
Kuantitatif-Kualitatif dan R&D
Suherman.  Nandang  (P3ML)  &Muluk. Saeful. 2008. Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten/ Kota. Bandung: FPPM Surat Bersama Mentri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/kepala  BAPPENAS  dan
Mentri  Dalam  Negeri  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Forum Musrenbanng  dan  Perencanaan Partisipatif  Daerah  Nomeor  : 1354/M.PPN/13/2014.
Tahir,  Arifin,  2016. Kebijakan  Publikdan
Transparansi Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah, Penerbit
PT.  Pustaka  Indonesia  Press
Jakarta.
Uno,  Hamzah  B,,  2016. Perencanaan
Pembelajaran. Jakarta:  PT  Bumi
Aksara. Bandung: ALFABETA.
Undang-Undang  No.  25  Tahun  2004, Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Zulkarimen  Nasution,  2007. Komunikasi Pembangunan
(Pengenalan Teoridan  Penerapannya) .  Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
Zulkarnaen,  Iskandar,  2003. Sejarah Sumenep ,  Dinas  Pariwisata  dan
Kebudayaan Kabupaten Sumenep