## KAPAS, KAIN DAN SERAGAM SEKOLAH DI JAWA
1900-1942
Sri Sulastri 1 , Huddy Husin 2
1’2 Program Studi Pendidikan Sejarah, FIPPS Universitas Indraprasta PGRI Email: srisulastri@gmail.com Email: hudi0212@gmail.com

## ABSTRACK
Education  that  took  place  during  the  colonial  rule  in  practice  not  only  has  to  do  with  the  economic aspects  alone,  but  also  the  inherent  social  aspects  also  inherent  therein.  The  style  of  the  colonial government control is likely  to lead to racial model, also resides in the  implementation of education policy at the time. The differences are apparent at: level / degree level of formal education that not all indigenous children and other non-European can follow, subjects vary diasup by indigenous children with  European  children,  besides  the  more  visible  is  related  to  clothes  or  the  uniform  worn  by  the students (there is a very  significant difference between the uniforms used by European children  with indigenous children).
Keyword : Cotton, Fabrics, School Uniforms, Java

## ABSTRAK
Pendidikan  yang  berlangsung  selama  masa  pemerintahan  kolonial  pada  prakteknya  tidak hanya  bersangkut-paut  dengan  aspek  ekonomi  saja,  akan  tetapi  juga  melekat  pula  segi-segi sosial  yang  inheren  didalamnya.  Corak  penguasaan  pemerintah  kolonial  yang  cenderung mengarah  pada  model  yang  rasial,  juga  bersemayam  didalam  penerapan  kebijakan  dunia pendidikan  pada  saat  itu.  Perbedaan-perbedaan  tersebut  nampak  pada  :  level/  jenjang tingkatan  pendidikan  formal  yang  tidak  semua  anak-anak  pribumi  dan  non-Eropa  lainnya dapat  mengikuti,  mata  pelajaran  yang  berbeda-beda  yang  diasup  oleh  anak-anak  pribumi dengan  anak-anak  Eropa,  selain  itu  yang  lebih  terlihat  ialah  berkaitan  dengan  pakaian  atau seragam  yang  dikenakan  oleh  para  peserta  didik  (terdapat  perbedaan  yang  sangat  signifikan antara seragam sekolah yang digunakan oleh anak-anak Eropa dengan anak-anak pribumi).
Kata Kunci : Kapas, Kain, Seragam Sekolah, Jawa

## PENDAHULUAN
Sudah  hampir  lebih  dari  satu  abad,  bangsa  ini telah  mengenal  dunia  pendidikan  modern  yang bergaya  barat.  Terhitung  sejak  dimulainya kebijakan  politik  Etis  (Irigasi,  Edukasi  dan Emigrasi)  anak-anak  pribumi  (meskipun  masih bersifat elitis) sudah dapat mengecap bentuk dan model  pendidikan  yang  berbeda  dengan  model dan  corak  pendidikan  tradisional  (pesantren) yang sempat berkembang di Nusantara (Kartodirjo,  1992:  32;  Blackburn,  2011:  132; Niel, 2009: 88).  Meskipun dalam perjalanannya pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah  kolonial  saat  itu  sejatinya  memang diarahkan  untuk  mendukung  dan  memuluskan kepentingan-kepentingan  kolonial,  dalam  bentuk ketersediaan tenaga kerja (sumber daya manusia).
Satu hal yang pasti dalam upayanya menyelenggarakan  dunia  pendidikan  di  tanah jajahan,  pemerintah  kolonial  sangat  tergantung dari  keuntungan-keuntungan  yang  didapatkan dari  aktivitas  di  sektor  perekonomian  Hindia- Belanda.  Keuntungan  terbesar  yang  didapatkan oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda menjelang  diberlakukannya  kebijakan  politik Etis  yakni  hasil  besar  yang  diraih  melalui kebijakan  tanam  paksa  (Kartodirjo,  1992:  26). Perluasan daerah-daerah taklukan yang produktif di  seluruh  Nusantara  dapat  dilakukan  dengan semakin  berkembangnya  pundi-pundi  keuangan pemerintah  kolonial.  Khususnya  di  pulau  Jawa, dengan semakin menguatnya penguasaan pemerintah  kolonial  dengan  semboyan Pax Nerlandica (Kartodirjo,  1992:  37;  Niel,  2009: 49)  menjadi  semacam  sinyal  bahwa  pemerintah kolonial  hendak  melakukan  hegemoni  dalam setiap  sendi  kehidupan  masyarakat  di  Hindia- Belanda,  tidak  hanya  dalam  bidang  ekonomi- politik akan tetapi juga hingga kehidupan sosial- budaya.
Pendidikan  yang  berlangsung  selama  masa pemerintahan  kolonial  pada  prakteknya  tidak hanya  bersangkut-paut  dengan  aspek  ekonomi saja,  akan  tetapi  juga  melekat  pula  segi-segi sosial yang inheren didalamnya. Corak penguasaan pemerintah kolonial  yang  cenderung mengarah  pada  model  yang  rasial,  juga bersemayam  didalam  penerapan  kebijakan  dunia pendidikan  pada  saat  itu  (Niel,  2009:  84). Perbedaan-perbedaan  tersebut  nampak  pada  : level/  jenjang  tingkatan  pendidikan  formal  yang
tidak  semua  anak-anak  pribumi  dan  non-Eropa lainnya  dapat  mengikuti,  mata  pelajaran  yang berbeda-beda  yang  diasup  oleh  anak-anak pribumi dengan anak-anak Eropa, selain itu yang lebih terlihat ialah berkaitan dengan pakaian atau seragam  yang  dikenakan  oleh  para  peserta  didik (terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara seragam sekolah yang digunakan oleh anak-anak Eropa dengan anak-anak pribumi).
Membahas mengenai kebijakan dunia pendidikan pada  era  pemerintahan  kolonial  Belanda, memang  tidak  lepas  dari  perbedaan-perbedaan dan  ketimpangan  baik  dalam  proses  maupun luaran pendidikannya. Salah satu fenomena yang menarik dari penerapan kebijakan dunia pendidikan  pada  masa  pemerintahan  kolonial Belanda,  ialah  penggunaan  seragam  sekolah dalam  proses  belajar  mengajar.  Seragam  atau pakaian  yang  digunakan  dalam  proses  belajar mengajar  tidak  hanya  menjadi  penanda  bagi orang-orang yang berkesempatan untuk mengenyam  dunia  pendidikan,  akan  tetapi  lebih dari itu juga menjadi semacam penanda terhadap status  sosial/  golongan,  selain  itu  juga  dapat menjadi batas pemisah dan pembeda antara anak- anak  pribumi  dengan  anak-anak  yang  berasal dari  Eropa  (pada  halaman  lembaran  proposal disertakan pula gambar-gambar seragam  sekolah pada masa pemerintah kolonial Belanda).
Semenjak  dikenalkankan  seragam  atau  pakaian sekolah pada pertengahan abad ke-17 di  Inggris, seragam  atau  pakaian  sekolah  mulai  merambah dan  digunakan  keberbagai  belahan  dunia  pada saat itu (www.wedaran.com). Khusus di Indonesia,  seragam  atau  pakaian  sekolah  mulai dikenalkan  ketika  pelaksanaan  kebijakan  politik Etis. Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa pakaian  atau  seragam  sekolah,  pada  awalnya merupakan  atribut  yang  digunakan  oleh  para murid-murid  sekolah  pada  waktu  itu  sebagai pakaian  wajib  yang  dikenakan  pada  saat mengikuti  proses  belajar  mengajar.  Selain sebagai  identitas,  dan  status  sosial,  pakaian sekolah  juga  menjadi  alat  legitimasi  bagi keberadaan  kelas  baru  di  Hindia-Belanda  pada saat itu.
Guna  memahami  kompleksitas  dari  perjalanan dunia  pendidikan  nasional,  upaya  menempatkan kebijakan  seragam  sekolah  sebagai  focus  kajian penelitian  ini,  akan  memberikan  pemahaman kepada kita mengenai dinamika dan
perkembangan  dunia  pendidikan  yang  tidak hanya selalu berkaitan dengan proses belajar dan mengajar.  Sejatinya  pendidikan  merupakan sebuah  kegiatan  manusia  yang  cukup  kompleks, karena  di  dalamnya  terdapat  segi-segi  sosial budaya dan ekonomi serta politis yang menyusun keberadaannya (Tilaar, 2004: 71).
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka  upaya untuk mengungkap segi-segi lain yang menyelimuti  dinamika  dan  perkembangan  dunia pendidikan  menjadi  semacam  upaya  yang diharapkan untuk memahami lebih jauh mengenai arah dan perkembangan dunia pendidikan  saat  ini.  Penelitian  ini  diharapkan dapat  memberikan  jawaban  atas: pertama , Sampai sejauh mana hubungan/jalinan keterlibatan  aspek  ekonomi  (dalam  hal  ini modal)  melalui  penggunaan  seragam  sekolah sebagai  atribut  wajib  yang  dikenakan  oleh peserta  didik.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  melalui fenomena  over  produksi  dari  komoditi  kain  di Hindia-Belanda memasuki awal abad ke-20.
Kedua ,  bagaimanakah  kemudian  menjawab kemunculan  budaya  urban  yang  terdapat  dikota- kota  centra  niaga  yang  menjadi  basis  utama pendukung  dunia  pendidikan  di  Hindia-Belanda pada  saat  itu,  dengan  melihat  sekolah-sekolah yang berdiri dikota-kota seperti Batavia, Bandung, Semarang, Surabaya dan lain sebagainya.  Aspek  budaya  semakin  menarik untuk  dikaji  lebih  mendalam,  karena  terdapat korelasi  antara  penggunaan  seragam  sekolah dengan  seragam  sebagai  alat  legitimasi  bagi kelas  sosial  baru  yang  lahir  pada  awal  abad  ke- 20,  yakni  kelas  priyayi  (kaum  intelektual terpelajar).

## PEMBAHASAN

## Situasi Sosial-Ekonomi Jawa Akhir Abad ke- 19 dan Kebijakan PolitikEtis
Penempatan    Jawa  dan  Batavia  sebagai  pusat eksploitasi  kolonial    dan  pusat  pemerintahan adminstratif,    memberikan  konsekuensi  berupa perubahan  tata  sosial  dan  pembangunan  sarana- prasarana  pendukung  pemerintahan.  Dengan demikian  pembangunan  di  Jawa  membutuhkan suber  daya  manusia  (SDM)  bagi  pembangunan sarana-prasarana  serta  sumber  daya  manusia yang diplot untuk menjadi pegawai dalam bidang administratif  pemerintahan.  Semakin  banyaknya sumber daya manusia yang berdatangan ke Jawa, berarti  muncul  kembali  kebutuhan  lainnya
seperti,    sarana    perumahan,  sebagai  tempat bermukim  para  penduduk  baru  di  Jawa,  sarana transportasi  sebagai  pendukung  aktivitas  dan mobilitas  didalam  perkotaaan,  sarana  lainnya berupa  sekolah  (pendidikan),  Bank  dan  kantor pos,    makanan  dan  kesehatan,  rumah  ibadah, tempat hiburan, kamp militer dan lain sebagainya sebagai  sub-sub  kebutuhan  skunder,  primer  dan tersier kota.
Pada  masa-masa  pembangunan  infrastruktur  dan suprastruktur  kota-kota  di  Jawa  ini,  dimulailah satu  fase  yang  disebut  dengan  gelombang modernisasi  I  di  Nusantara,  khususnya  di  Jawa. Modernisasi  I  di  Jawa  ini  dapat  kita  lihat  dalam bentuk dilepaskannya mode produksi masyarakat tradisional  yang  menggantungkan  kehidupannya dengan  mengelola  tanah.  sebuah  ungkapan  yang lazim  dalam  konteks  masyarakat  agraris,  bahwa tanah merupakan sumber produksi dan kekayaan yang  utama,  dan  karenanya  pemilikannya membawa prestise yang tinggi; sebagai akibatnya maka klasifikasi penduduk yang masih bercirikan nilai-nilai  tradisionil  didasarkan  atas  pemilikan tanah  (Kartodirjo,  1984:  56).  Penjelasan  lain tentang masyarakat
feodal-tradisional, “Masyarakat feodal-tradisional adalah masyarakat  yang  menempatkan  tanah  sebagai sumber  utama  pangan,  kekayaan  dan  biaya pemerintahan Negara” (Darsono, 2006 : 104).
Orientasi  pengembangan  sebaga  daerah  pusat eksploitasi  kolonial    dan  pusat  pemerintahan adminstratif, dengan sendirinya di Jawa dibutuhkan  para  pekerja  yang  ahli  atau  mampu untuk  mengerjakan  tugas-tugas  atau  pekerjaan- pekerjaan pemerintahan. Maka dari itu kebutuhan  akan  sumber  daya  manusia  (SDM) yang  terdidik  dengan  materi  seperti  kemampuan Baca,  Tulis  dan  Hitung tetapi  dengan  jumlah gaji/  upah  yang  rendah  amat  dibutuhkan.  Ada dua  langkah  yang  dapat  ditempuh  oleh pemerintah  kolonial  Belanda  dalam  memenuhi kebutuhan  sumber  daya  manusia  untuk  bekerja dipemerintahan  dan  sektor  lainnya  yang  tetap berkaitan  dengan  kemampuan  baca,  tulis  dan hitung,  yakni pertama ,  dengan  mendatangkan ahli-ahli  (pekerja)  dari  negeri  induk  (Belanda) dan kedua ,  dengan  mendidik  anak-anak  para pribumi  dengan  memasukkan  anak-anak  mereka kesekolah-sekolah  untuk  didik  sesuai  dengan kebutuhan  pekerjaan  yang  ada.  Cara  pertama dianggap  tidak  efektif,  karena  akan  membuat jumlah anggaran pengeluaran pemerintah
kolonial  menjadi  besar,  karena  para  ahli  yang didatangkan  dari  negeri  induk  memiliki  jumlah bayaran/upah  yang  tidak  sedikit,  selain  itu  biaya transportasi  dari  negeri  Induk  (Belanda)  ke Hindia-Belanda juga sangat besar.
Gaji/  upah  yang  rendah  tetap  menjadi  prioritas bagi  pemerintah  kolonial  Belanda,  karena  hal tersebut  menjadi  pedoman  bagi  menekan  angka biaya  pengeluaran/  belanja  pemerintah  kolonial Belanda.  Maka  dari  itu  pemerintah  kolonial Belanda  menetapkan  cara  yang  kedua  guna memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM)  yang  dapat  mencapai  kepentingan kolonial.  Pemenuhan  kebutuhan  sumber  daya manusia  ini  dijalankan  dalam  bentuk  program Batiq  Slod yaitu  menekan  pengeluaran  sekecil mungkin  dan  memasukkan  uang  sebanyak mungkin.  Salah  satu  upaya  realisasi Batiq  Saldo ini  adalah  penambahan  Sumber  Daya  Manusia, yaitu  melibatkan  bumi  putra  sebagai  support system  dalam  pemerintahan  Van  den  Bosch karena dinilai lebih murah dibandingkan menghadirkan  dan  membayar  Sumber  Daya Manusia  dari  Belanda  dan  Eropa.  Para  bumi putera  ini  hanya  tinggal  dididik  dengan pendidikan yang sesuai kebutuhan dan kebijakan pemerintah  Van  Den  Bosch.  Hingga  tahun  1848 dikucurkanlah  dana  awal  sebesar  25.000  Gulden untuk  pendirian  sekolah  bagi  bumiputera (Kartodirjo, 1992:11-12).
Jawa  pada  awal  penguasaan  langsung  oleh pemeritah  kolonial Hindia-Belanda,  tidak berada dalam  penguasaan  lembaga  politik  (tradisionil). Hanya daerah Vorstenlanden seperti : Yogyakarta  dan  Surakarta  yang  masih  memiliki penguasa  lokal  tradisional.  Ketiadaan  lembaga politik  tradisional  itulah  yang  akan  memberikan pengaruh  kepada  penguasaan  dan  distribusi  atas tanah.  Penguasaan  langsung  atas  tanah  di sebagian  besar  daerah  Jawa,  didasarkan  atas pengelolaan  tanah  yang  sudah  dilakukan  sejak masa  sebelum  VOC  masuk.  Dengan  seperti  itu pemilikan  atas  tanah  didaerah  Jawa  didasarkan atas pengelolaan dan pemilikannya  yang bersifat turun  temurun  kepada  generasi  berikutnya (kepemilikan secara peribadi). Hal tersebut dapat dilihat melalui laporan survey berjudul Eindresume  van  het  Onderzoek  naar de  Rechten van  den  Inlander .  Di  Jawa  Barat  hak  milik perseorangan atas tanah ( Balong ) telah ada sejak dahulu,  berdasarkan  survey  yang  dilakukan  oleh pemerintah  kolonial  Hindia-Belanda  pada  tahun
1869,  yang  membuktikan  sebagian  besar  desa- desa disepanjang daerah Jawa bagian Barat tanah yang  dimiliki  oleh  perseorangan  jauh  lebih banyak  dan  luas  dari  pada  tanah  yang  dimiliki secara komunal,  sedangkan disebagian daerah di Jawa bagian tengah keadaannya justru sebaliknya (Koentjaraningrat, 2004: 316).
Penetrasi kolonial dalam bentuk perubahan mode produksi  capital-kolonial  yang  diterapkan  oleh pemerintahan  kolonial  Belanda,  menyebabkan perubahan  cara  bertahan  hidup  dari  para penduduk  asli  Batavia,  dimana  tanah  pada awalnya  menjadi  bagian  dari  proses  produksi guna bertahan hidup, maka dengan pemberlakuan kebijakan-kebijakan sosial- ekonomi  membuat  penduduk  Batavia  menjual tenaga  mereka  kepada  modal/  investasi  yang berbentuk  perusahaan,  industri,  perusahaan pengangkutan/ trasnportasi, pegawai pemerintahan dan lain sebagainya.
Maka  tidaklah  mengherankan  saat  menjelang awal abad ke-19 di Batavia/ Jakarta dapat dengan mudah dijumpai masyarakat buruh. Buruh dalam terminologi  masyarakat  modern  pertama  kali muncul  dalam  konstruksi  masyarakat  Eropa (barat).  Karl  Marx  merupakan  tokoh  yang menjelaskan  tentang  kemunculan  masyarakat buruh  dalam  stratifikasi  sosial  di  eropa  dalam perkembangan  teknologi  industri  di  Inggris. Munculnya  teknologi  industri  (ditandai  dengan ditemukannya  mesin  uap  oleh  James  Watt), dalam  menggantikan  secara  dominan  peran tenaga  kerja  dalam  usaha  memproduksi  barang- barang,  dan  berdampak  pada    kemunculan fenomena  pengangguran secara besar-besaran di wilayah eropa, khususnya Inggris.
Dalam perkembangan masyarakat Batavia selanjutnya  pasca  masuknya  penetrasi  capital- kolonial,  terjadi  perubahan  dalam  tatanan  sosial masyarakat. Kemunculan gejala-gejala industrialisasi  dan  berdampak  pada  pelebaran dalam unsur superstruktur dalam bentuk administratif pemerintahan mengimbangi perkembangan basis struktur masyarakat. Kebutuhan  terhadap  tenaga  kerja  yang  dapat melaksanakan,  memanajemen  dan  menjaga stabilitas  produksi  merupakan  konsekuensi  bagi kebutuhan  dunia  industri.  Disisi  lain  kebutuhan terhadap tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam urusan administratif pemerintahan juga menjadi kebutuhan yang tidak
terelakkan.  Maka  posisi  sekolah-sekolah  sebagai lembaga  pendidikan    untuk  mencetak  sumber daya  manusia  untuk  mengisi  pos-pos  yang dibutuhkan  dalam  masyarakat  industrialisasi  di Batavia semakin vital dan menentukan.
Hasil  atau out-put dari  lembaga-lembaga pendidikan  inilah  yang  kemudian  memunculkan kelas-kelas  baru  dalam  masyarakat  Batavia, kelas menengah yang kemudian acap kali disebut dengan  kelompok    elite  atau Priyayi menjadi kelas  baru  yang  muncul  sebagai  hasil  dinamika modernisasi  masyarakat  Jawa  saat  itu.  Sartono Kartodirjo, menjelaskan gejala tersebut sebagai :
“ Proses modernisasi yang mengubah masyarakat tradisional kearah modern  mendapat  dorongan  kuat  dari komersialisasi hasil-hasil pertanian, transportasi  dan  komunikasi  baru  yang mengikutinya, birokratisasi serta pendidikan  yang  sangat  diperlukan  oleh masyarakat  yang  sedang  dalam  proses pembaharuan itu ” (Kartodirjo, 1992 : vii).
Kelas  baru  dalam  masyarakat  Jawa  ini  juga disebut sebagai Elite atau Priyayi oleh Van Niels, dimana  pengertian  Priyayi  menurutnya  adalah Administratur, pegawai pemerintahan dan orang- orang  Indonesia  yang  berpendidikan  dan  berada ditempat  yang  lebih  baik,  baik  dikota  maupun dipedesaan  yang  berdiri  diatas  rakyat  jelata,  dan dalam  beberapa  hal  memimpin,  memberi pengaruh,  mengatur  serta  menuntun  masyarakat Indonesia (Niels, 2009 : 31).
Kemunculan  kelas  baru  yang  terdidik  dalam konsep  pendidikan  ala  barat  inilah  yang kemudian menjadi kelas yang mengerti dan sadar akan  keadaan  dan  nasib  dari  bangsanya. Merekalah yang kemudian melakukan transformasi, penyadaran dan memimpin masyarakat  luas  lainnya  tentang  perlunya  satu usaha  berasama  dan  bahu-membahu  guna mencapai  cita-cita  yang  menjadi  keniscayaan dimasa  depan  yakni  tentang  bangsa  Indonesia yang merdeka.
Jalan  panjang  yang  terjadi  dalam  aspek  sosial- ekonomi  masyarakat  Batavia  merupakan  satu arena  yang  terbentuk  sebagai  manifestasi modernisasi  yang  terjadi  pada  masyarakat tradisionil.  Tradisionil  dalam  pengertian  cara pandang  dan mindshet berfikir  pada  locus-locus
masing-masing  unit  atau  elemennya.  Pada  sub point  kali  ini,  kita  akan  coba  memahami bagaimana  aspek  atau  dimensi  sosial-ekonomi memberikan pengaruh secara signifikan terhadap keberlangsungan  dinamika  masayarakat  Batavia, khususnya penekanannya pada aspek cultural dan politik.
Apa yang kemudian muncul dalam ranah cultural dan  politis,  merupakan  sebuah  pantulan  dari dinamika  sosial-ekonomi  masyarakat  Batavia. Dengan  semakin  kuat  dan  meluasnya  birokrasi pemerintahan  kolonial  Belanda,  maka  satu golongan  baru  dalam  masyarakat  Nusantara, khususnya  di  Batavia  (kini  Jakarta)  yakni priyayi . Seperti yang dikatakan oleh Kuntowijoyo  bahwa  kelompok  ini  sudah  lepas dari ikatan tradisionil seperti keraton, karena sub ordinasi  mereka  tidak  lagi  kepada  raja  tetapi kepada  pemrintahan  kolonial  (2006  :  26). Masyarakat  Batavia  pada  awal  abad  19  yang notabene  merupakan  kumpulan  dari  berbagai suku  bangsa,  dan  terbentuk  karena  kebutuhan penyerapan  tenaga  kerja  yang  profesional, sebagai  buah  dari  runtuhnya  tata  sosial masyarakat tradisional.
Dengan  semakin  kuatnya  pengaruh  kebudayaan barat  dan  kebudayaan  islam  didaerah  pinggiran, maka  terbagi  dua  pusat/  sental  dari  kebudayaan tersebut.  Keraton  sebagai  daerah  penjaga  nilai- nilai  (kebudayaan)  tradisionil  dan  kota-kota sebagai penyokong atau sumber bagi kebudayaan baru,  dan priyayi /  kelas  menengah  menjadi pendukung kebudayaan baru tersebut (Kuntowijoyo, 2006: 26). Dengan terbaginya dua pusat kebudayaan tersebut berarti akan memberikan  pengaruh  kepada  tata  sosial  dan cara  pandang  masyarakat  yang  tinggal  di  daerah perkotaan.    Batavia  sebagai  tempat  bertemunya ragam kebudayaan tidak hanya yang berasal dari pulau Jawa, mengalami sebuah proses pengenalan  masing-masing  kebudayaan  dari masing-masing etnis yang membawa kebudayaan dari tempat asal mereka. Disisi lain Kebudayaan barat  melalui  (pendidikan  ala  barat)  dan kebudayaan islam (melalui pesantren dan tarekat- tarekat),  cukup  kuat  memberikan  pengaruh kepada  individu-individu  di  Batavia,  efek-efek tersebut  dapat  kita  lihat  khususnya  dalam kehidupan keseharian masyarakat Batavia.
Menurunnya pamor keraton sebagai centrum tata sosial masyarakat kolonial, memberikan
pengaruh  berupa  kemunculan  pemerintahan kolonial  dan  islam  sebagai  centrum  baru  dalam tata  sosial  masyarakat  kolonial.  Jalinan  relasi sosial–ekonomi  yang  lahir  dalam  masyarakat kapitalis-kolonial membuat cara pandang kelompok  priyayi  ini  seperti  orang-orang  barat, priyai/  kelas  menengah  ini  menjadi  patron  baru bagi nilai-nilai budaya, kesenian dan kesusasteraan  baru.  Kemunculan  grup-grup sandiwara, pers nasional, orkes-orkes keroncong, dan  arsitektur  rumah  gedong  telah  menunjukkan sikap  baru  yang  bebas  dari  ikatan-ikatan  tradisi. Gerakan  kebudayaan  baru  itu  berarti  perubahan paradigmatis  :  budaya  baru,  patron  baru, teknologi  baru,  dan  locus  baru,  kota  menjadi locus budaya baru (Kuntowijoyo, 2006 : 27).
Penetrasi  kebudayaan  asing  yang  masuk  melalui pelembagaan-pelembagaan  sosial  inilah  yang kemudian  menjadi  lahan  subur  bagi  kemunculan budaya baru di Batavia. Budaya baru inilah yang kemudian  menjadi  warna  bagi  dinamika  sosial- budaya  diBatavia  dan  kelompok  menengah (priyayi)  memegang  peranan  penting  menjadi produsen wujud-wujud baru kebudayaan. Terutama  yang  paling  penting  ialah  kelompok kelas  menengah  priyayi  menjadi  yang  paling terdepan dalam pembentukan system pengetahuan di masyarakat.
Kemunculan  kebudayaan  baru  yang  dianggap sebagai  prilaku  kebarat-baratan  inilah  yang kemudian  menimbulkan  persoalan,  khususnya dalam  konteks  pergaulan  para  priyayi.  Seperti yang dituliskan oleh Van Niels :
“Banyak  dokter-dokter  muda pada  tahun  1914,  merasa  sakit  hati dan  tersinggung  oleh  perlakuan yang mereka terima sewaktu menjadi mahasiswa STOVIA, peraturan STOVIA yang mengharuskan  semua  orang  Jawa dan  Sumatera  yang  bukan  Kristen, memakai  pakaian  pribumi  bila sedang  berada  disekolah.  Dengan demikian  ini  tentu  saja  memaksa dokter-dokter muda ini tetap berada dalam  lingkungan  masyarakat  asli mereka, ataupun suatu usaha membuat  mereka  puas  dengan  gaji yang  agak  kecil.  Apapun  alasannya sejumlah  besar  mahasiswa  pribumi STOVIA menjadi tidak puas dengan
perlakuan  ini  dan  menganggap  hal ini sebagai tanda rendahnya kedudukan  mereka  di  mata  orang Eropa”. (Niel, 2009 : 87)
Berbagai  persoalan-persoalan  yang  muncul, seperti  fenomena  tidak  adilnya  perlakuan pemerintah  kolonial  terhadap  priyayi  pribumi  , dibandingkan  dengan  orang-orang  asing  seperti, eropa,  china  dan  arab  yang  terkesan  mendapat perlakuan  khusus,  menyulut  rasa  tidak  suka kelompok    terhadap  bangsa  eropa  yang memandang rendah mereka.
Bagaimanapun  kemunculan  masyarakat  Industri baru  seperti  Batavia,  secara  pasti  memberikan konsekuensi  dalam  aspek  religiositas.  Dinamika industrialisasi yang telah memunculkan kelompok-kelompok proletariat dan kaum pekerja  yang  terombang-ambing  dalam  jaminan kehidupan  yang  absurd  Dikarenakan  terlepasnya mereka  dari  tata  cara  hidup  tradisionil,  maka mereka membutuhkan satu pegangan  yang dapat menenangkan  dan  memberikan  ketentraman dihati  mereka.  Gelombang  modernisasi  yang memberikan  efek  baru  berupa  perubahan  tata hidup yang sama sekali belum mereka kenal dan ketahui,  menempatkan  mereka  kepada  posisi yang  sulit.  Drama  dari  konsep  keterasingan (Aliennansi)  mereka  terhadap  dinamika  sosial  di era  modernisasi  ini  pun  dimulai.  Konsep Alienansi  di  kemukakan  oleh  Karl  Marx  dalam bukunya Das  Kapital (  volume  I  1867),  bahwa keterasingan manusia sebagai manusia dan status dirinya  sebagai  pekerja  mengakibatkan  dampak budaya  yang  lebih  parah  :  manusia  sekedar menjadi  pekerja  yang  tidak  lagi  semata-mata terasing  dari  dunia  keberadaan  dirinya  sebagai manusia,  melainkan  sekadar  menjadi  alat produksi, manusia pekerja ini tidak lagi memiliki kesadarannya  sebagai  manusia  (Saptawasana  & Cahyadi  dalam  teori-teori  kebudayaan,  2005  : 22).
Sementara  itu  dalam  tingkatan grass  root ,  para penduduk yang mulai teralienansi dan kehilangan  kepercayaan  terhadap  para  priyayi  ( yang  bekerja  dalam  pemimpin  pemerintahan sipil)  mulai  merosot,  karena  mereka  dianggap tidak  sanggup  atau  tidak  mau  menentang gelombang perubahan yang dirasakan memberikan  penderitaan  bagi  para  penduduk. Maka  dimulailah  suatu  masa  dimana  para penduduk mulai menjauhi para pemimpin sekuler
dan  mencari  kekuatan  dan  ketengangan  pada agama mereka, dibawah bimbingan para pemimpin/  pemuka  agama  (kyai).  Pada  titik inilah pertumbuhan perasaan ke-Islam-an menguat,  melakukan  penolakan  dan  perlawanan yang  kemudian  termanifestasikan  dalam  bentuk pendirian kelompok-kelompok yang berlandaskan  nafas  ajaran-ajaran  islam.  Sartono kartodirjo  menerangkan  bahwa  ambruknya tatanan tradisional dan gejala yang menyertainya, yakni keresahan sosial yang terus-menerus, telah mendorong peningkatan kegiatan dibidang keagamaan (Kartodirjo, 1992 : 207).
Pertumbuhan  perasaan  ke-Islam-an  diabad  ke dua  puluh  adalah  refleksi  dari  posisi  dan  fungsi agama didalam kehidupan orang Indonesia. Bagi orang  Indonesia  Islam  lebih  dari  agama,  ia adalah tuntutan hidup. Menjadi sesuatu yang asli dan  lawan  dari  yang  asing,  menjadi  faktor pemersatu  dan  ukuran  terhadap  solidaritas nasional (Niel, 2009 : 125-126).
Guna mencari kerangka sosial pembentukan dari gerakan  religiositas,  maka  kita  perlu  memahami kehidupan keagamaan yang membentuk lingkaran  disekeliling  kyai,  guru  mengaji,  surau, pembentukan  wadah-wadah  berkumpul  pemeluk agama  Islam  (seperti  majelis  dan  tarekat),  dan kenaikan  jumlah  penduduk  yang  mengikuti ibadah  haji.  Kajian  ini  tidak  jauh  membahas tentang  sejauh  apa  kemudian  aspek  religiositas membentuk  akar-akar  dimasyarakat  dan  nilai- nilai  yang  tertanam  didalamnya.  Satu  hal  yang penting  ialah  bagaimana  kemudian  kehidupan keagamaan  yang  begitu  kuat  membentuk  cara pandang  terhadap  para  penguasa  kolonial  yang dianggap  berbau  asing  dan  penolakan  terhadap keberadaan penguasa kolonial, sebagai manifestasi sikap anti terhadap barat.
Kebencian  terhadap  dominasi  Belanda  yang dipaksakan  dan  rasa  permusuhan  yang  sangat mendalam terhadap segala hal yang berbau asing, yang  mendasari  keresahan  umum,  menemukan jalan keluar berupa persekutuan dengan gerakan- gerakan  keagamaan  yang  ekstrim.  Sebagai akibatnya maka gerakan-gerakan tersebut semakin  bertambah  kuat,  melainkan  juga memperoleh satu sarana kelembagaan yang lebih efektif yakni tarekat (Kartodirjo, 1992 : 208).

## Perdagangan Kain dan Pertumbuhan Sekolah di Awal Abad ke-20
Fokus  tulisan  ini  yang  menitik  beratkan  kepada fenomena seragam sekolah dalam dunia pendidikan  pada  masa  kolonial,  merupakan rangkaian  penyusunan  yang  diharapkan  dapat menjawab  satu  pertanyaan  dasar  penelitian  ini, yakni bagaimana memahami dinamika pendidikan  Indonesia  pada  masa  kolonial Belanda  diawal  abad  ke-20  (1900-1942).  Untuk itu  diperlukan  uraian-uraian  penjelasan  dan deskripsi atas segi-segi yang melatar- belakanginya,  kompleksitas  dinamika  yang menyusunnya  serta  kontur  dan  konjuktur  yang akan  melihat  proses  dan  kedalamannya.  Setelah menguraikan  bagaimana  segi-segi  yang  melatar- belakangi  dan  kemudian  menjadi  gambaran  atas field (Arena)  dari  aspek  spasial  jalannya  sejarah (dalam  bentuk  penjelasan  umum  latar  sosial- ekonomi),  maka  akan  dijabarkan  bagaimana aktivitas sosial dan ekonomi tersebut berdinamika  dalam  paruh  pertama  abad  ke-20, dalam  wujud  kemunculan  seragam  sekolah  dan hubungannya dengan perdagangan kain di Jawa.
Sebelumnya  telah  dijelaskan  pada  sub-bab sebelumnya  yang  berkaitan  dengan  motif-motif dasar  pembentukan  pranata  pendidikan  di Hindia-Belanda.  Sekolah  adalah  sebuah  pranata pendidikan  yang  dibentuk  oleh  pemerintah kolonial untuk diarahkan dalam rangka pemenuhan  kebutuhan  sumber  daya  manusia yang  mampu  menopang  aktivitas  ekonomi- kolonial.  Menanjaknya  aktivitas  ekonomi  di tanah  Jawa,  tidak  terlepas  dari  kedatangan  para kaum  urban  yang  memasuki  tanah  Jawa, terkadang  cukup  sulit  untuk  menjawab  faktor manakah  yang  sangat  berperan  (segi-segi ekonomi  atau  segi-segi  sosial),  akan  tetapi memandangnya  sebagai  satu  gerak  lurus  yang berjalan  pararel  akan  membuat  kita  lebih  mudah memahaminya.
Perumpamaan “ ada gula, ada semut ”, sepertinya dapat  menjadi  analog  atas  kedatangan  kaum urban  dan  migran  kedalam  wilayah  Jawa. Kedatangan  orang-orang  baik  menetap  ataupun hanya  singgah  di  tanah  Jawa,  haruslah  direspon dengan  peningkatan  produksi  atas  kebutuhan hidup  manusia  (sandang,  pangan  dan  papan). Kebutuhan-kebutuhan  tersebut  hanya  dapat dipenuhi  jika  model  produksi  subsisten  beralih menjadi  mode  industry  yang  berorientasi terhadap  pemenuhan  kebutuhan  secara  massal.
Secara  umum  pada  awal  abad  ke-20,  tepatnya tahun  1920,  berdasarkan  sensus  penduduk  di Jawa  dan  Madura,  sekitar  7,63%  penduduk tinggal  diwilayah  kota,  dimana  jumlahnya mencapai  10.000  lebih.  Kemudian  pada  tahun 1930  jumlah  tersebut  menjadi  naik  mencapai angka 8,51% (1992: 73).
Angka  jumlah  penduduk  yang  terus  meningkat tersebut  menjadikannya  sebagai  tenaga  sumber daya  manusia  yang  cukup  melimpah  disatu  sisi, akan  tetapi  disisi  lain  juga  menjadi  semacam pangsa  pasar  atas  barang-barang  komoditi. Kebutuhan sumber daya manusia yang mumpuni disatu  sisi,  berhadapan  dengan  pemenuhan produksi barang-barang kebutuhan hidup masyarakat menjadi fenomena yang lazim terjadi di Jawa pada paruh pertama abad ke-20 di Jawa. Pada  titik  inilah  kemudian  gejala  pembentukan dan  pendirian  sekolah-sekolah  sebagai  langkah untuk  memenuhi  kebutuhan  sumber  daya manusia  yang  mumpuni  diwujudkan,  seiring dengan hal tersebut, pasar komoditi kain sebagai penunjang  kebutuhan  hidup  masyarakat  berupa kebutuhan  pakaian.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari jumlah  naiknya  angka  penjualan/  perdagangan komoditi  kain,  yang  berbanding  lurus  dengan angka jumlah berdirinya sekolah di tanah Jawa.
Berkaitan dengan sumber-sumber yang menjelaskan  mengenai  perdagangan  kain  dan produksi tanaman kapas di Nusantara, khususnya di  Jawa  sejak  masa  VOC  sudah  cukup  banyak dilaporkan  oleh  para  administratur  VOC  dan orang-orang  Eropa  lainnya  yang  berkunjung  ke tanah  Jawa.  John  Stockdale  menjelaskan  bahwa pada tahun 1778 kongsi dagang VOC mengirimkan kapas beserta komoditi perdagangan  lainnya  untuk  di  jual  ke  negeri Belanda  sebanyak  65.000  lb  kapas  (Stockdale, 2014:  27).  Selain  itu  VOC  juga  mendapatkan keuntungan  yang  cukup  besar    dari  import  kain sutra  dari  India  ditahun  yang  sama.  Sejatinya produksi  kapas  memang  sudah  dijalankan  di tanah Jawa, tanaman semak ( gossypium herbaceum )  yang  dapat  menghasilkan  tanaman kapas  sudah  dibudidayakan  di  hampir  semua tempat  di  pulau  Jawa  oleh  penduduk  pribumi, kecuali di wilayah Kesultanan Banten (Stockdale, 2014: 211-212).
Dalam  aktivitas  monopoli  perdagangan  yang dijalankan  oleh  VOC  terhadap  tanaman  jenis kapas ini, VOC membeli produk tersebut sebesar
45, 35, 24 rix dolar, atau kurang dari itu per pikul dengan  harga  rata-rata  17  ½  d.  13  ½  d  dan  9 5/14d  sterling  per  pon.  Mundur  ketahun-tahun sebelumnya,  dimana  pada  tahun  1768  wilayah Jakarta  dan  Priangan  menghasilkan  komoditi kapas  sebanyak  133  pikul  atau  16.255  pon, dimana  sebagian  dikirim  ke  negeri  Belanda  dan sebagian lagi digunakan oleh masyarakat pribumi untuk  membuat  pakaian  yang  digunakan  sendiri (Stockdale, 2014: 28).
Sumber  lain  yang  menjelaskan  mengenai perdagangan  komoditi  kapas  dan  kain  juga diberikan  oleh  Thomas  Raffles.  Selama  Raffles menjadi perwakilan imperium  Inggris di Hindia- Belanda, pemerintahan Inggris berhasil mendapatkan  produksi  biji  kapas  sebanyak 60.000  pon,  dengan  harga  jual  35  nikel/pon (Raffles,  2014:  xxvi).  Secara  rinci  Raffles  juga menggambarkan  mengenai  harga  jual  kapas- kapas  yang  dihasilkan  di  Jawa.  Kapas  Jawa dalam  bentuk  kasar  dan  masih  dalam  keadaan mentah  dijual  seharga  3  s/d  3,5  sen  per  kati (tergantung  kualitasnya),  sementara  itu  kapas jenis  muri  dijual  senial  6-8  sen.  Naik-turunnya harga  jual  dari  masing-masing  kapas  tersebut menurut  Raffles,  sangat  bergantung  pada  musim panen  kapas-kapas  tersebut.  Bila  musim  panen hanya menghasilkan produksi kapas, maka harga masing-masing kapas dapat semakin membumbung  tinggi,  hingga  mencapai  setengah harga awal (Raffles, 2014: 108).
Lebih  lanjut  Raffles  juga  memberikan  laporan mengenai  pengolahan  kapas-kapas  tersebut menjadi  benang  dan  kain  hingga  menghasilkan produk.    Hasil  pemintalan  satu  kati  bijih  kapas mentah  akan  menghasilkan  sekitar  ½  tukal  atau gelondong  kain  kasar,  dan  sekitar  3  ½ gelondong benang halus.  Sementara  itu satu  kati kapas  muri  akan  menghasilkan  5  gelondong benang.  Benang-benang  yang  dihasilkan  oleh kapas-kapas  tersebut  dapat  dijadikan  pembuatan bahan  baku  kain  sarung  dan  pengikat  kepala. Tiga gelondong benang dan ½  bagian kain kasar dari 5-9 kain halus dapat dibuat satu kain sarung atau  tiga  pengikat  kepala  yang  harga  jualnya mencapai  ½  rupee  sampai  4  dolar  Spanyol,  dan kain  batik  seharga  1  rupee  atau  ½  -6  dolar Spanyol untuk jumlah yang sama (Raffles, 2014: 108).
Setelah  pemerintahan  Raffles  berakhir  dan digantikan  oleh  pemerintahan  kolonial  Hindia-
Belanda,  proses  produksi  kain  dari  tanah  Jawa tetap  dijalankan  sebagai  salah  satu  kebijakan ekonomi kolonial. Pada masa tanam paksa tahun 1833,  produksi  kapas  dan  pengolahan  menjadi kain  katun  masuk  sebagai  komoditi  yang  harus diproduksi  oleh  masyarakat  pribumi,  dimana, pada  setiap  wilayah  tanam,  masyarakat  harus menyiapkan  dan  menanam  kapas  (bahan  baku pembuatan kain katun) seluas 5 bau (Kartodirdjo, 1993:  313).  Masuknya  tanaman  komoditi  kapas kedalam  tanaman  komoditi  yang  dihasilkan selama  dasawarsa  kebijakan  tanam  paksa, ternyata  tidak  dapat  mencukupi  kebutuhan  atas ketersediaan kapas di Hindia-Belanda (khususnya  di  Jawa).  Maka  dari  itu  menurut laporan  Van  den  Bosch,  pemerintah  kolonial melakukan  kebijakan  import  komoditi  kapas yang  berasal  dari  Inggris  dan  beberapa  Negara Eropa lainnya (Fiurnivall, 2009: 140).
Tahun Barang Kapas Nilai total Dari Negeri Belanda Asal Negeri Belanda Dari Inggri s 1830 3.88 4 2.550 2.373 1.217 1831 2.93 6 1.657 1.389 1.206 1832 1.96 3 1.412 67 453 1833 3.98 4 1.321 90 2.581 1834 4.45 0 877 330 3.431 1835 4.13 4 1.744 1.549 2.240 1840 13.1 00 9.917 8.832 2.890 1845 10.9 34 6.123 5.320 4.410 1850 9.83 7 4.773 3.743 4.147
Sumber diolah melalui : .S. Furnivall, “Hindia Belanda Studi Tentang Ekonomi Majemuk.
Faktor  geografis  dan  jumlah  kedatangan  kaum urban  dan  migrant  yang  datang  ke  kota-kota  di besar  di  Tanah  Jawa,  seperti  Batavia,  Banten, Priangan, Cirebon, Semarang, Surakarta, Yogyakarta  dan  Surabaya  membuat  penanaman dan  produksi  atas  kapas  dan  kain  tidak  dapat memenuhi  kebutuhan  dan  tuntutan  permintaan pasar atas dua komoditi tersebut. Seiring dengan
menanjaknya kebutuhan dan permintaan terhadap komoditi kapas dan  kain, dalam bidang politik juga terjadi perubahan terhadap kebijakan ekonomi  dan  politik  pemerintahan  kolonial Hindia-Belanda.  Hal  ini  terkait  dengan  hasil perjanjian  Konvensi  London,  dimana  dalam perjanjian tersebut, Belanda mendapatkan kembali  Nusantara  dengan  syarat  Belanda melaksanakan sistem perdagangan bebas diseluruh  kawasan  Nusantara  (Poelinggomang, 2002: 1).
Penerapan  kebijakan  kawasan  perdagangan bebas yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Hindia-Belanda,  secara  umum  memang  tidak terjadi sepenuhnya di Nusantara, hanya dibeberapa  wilayah  seperti  :  Makassar,  Bali  dan Maluku yang masih berlaku kebijakan perdagangan  tertutup.  Akan  tetapi  beberapa pelabuhan di Jawa seperti Batavia, Semarang dan Surabaya  terjadi  atau  diterapkan  kebijakan perdagangan  bebas.  Komoditi-komoditi  yang masuk dan membanjiri pasar di tanah Jawa salah satunya  adalah  kain  yang  bersumber  dari  India dan  China.  Komoditi  kain  tersebut  berasal  dari salah  satu  bandar  dagang  Inggris  yang  cukup kuat  di  kawasan  Asia  Tenggara,  yang  tidak  lain adalah wilayah Singapura. Barang-barang komoditi  yang  masuk  dari  bandar  dagang  di Singapura  tidak  lain  adalah  produk-produk  yang laku  di  pasaran  internasional  dan  memiliki  nilai jual yang tidak terlalu mahal.
Memasuki  awal  abad  ke-20  seiring  dengan semakin  derasnya  laju  perdagangan  bebas  yang membajiri  pasar  di  tanah  Jawa  dengan  komoditi kapas dan kain, baik yang berasal dari dalam dan luar  tanah  Jawa.  Keadaan  ini  memunculkan beberapa  usaha  /  mata  pencaharian  yang menggunakan  kapas  dan  kain  sebagai  bahan baku  utama  produknya.  Beberapa  usaha  tersebut adalah  usaha  pembuatan  benang  dan  penenunan kain atau kain batik dan beberapa usaha konfeksi pakaian  (Memori  Serah  Jabatan  1921-1930, ANRI,  1980:  XXVI,  LVI).  Munculnya  usaha- usaha  pemintalan  benang,  penenunan  kain  dan konfeksi  pakaian,  sejatinya  tidak  terlepas  dari pemenuhan  kebutuhan  hidup  manusia  dalam melindungi tubuh dari pengaruh cuaca, serangan penyakit  yang  disebabkan  oleh  virus  dan serangga. Akan tetapi seiring lajunya perkembangan  kehidupan  masyarakat  modern khususnya  di  Jawa  awal  abad  ke-20  perubahan dan  perkembangan  pakaian  berorientasi  pada
status,  simbolik  dan  etika  serta  estetika (Nurhajarini dalam Sri Margana, 2010: 117).
Di Jawa awal abad ke-20, pakaian sebagai media etika,  estetika  yang  kemudian  begeser  menjadi status,  dan  simbolis  dapat  terjadi  karena kebijakan  yang  diterapkan  oleh  pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Dalam seluruh lapangan kehidupan masyarakat di Jawa (aktvitas sosial, aktivitas ekonomi, aktivitas religi, dan lain sebagainya), pemerintah kolonial Hindia- Belanda  menyusun  tata  cara  berpakaian  bagi seluruh  masyarakatnya  baik  yang  berasal  dari luar  (Eropa,  China,  Arab)  dan  masyarakat pribumi.  Hal  ini  dilakukan  oleh  pemerintah kolonial  sebagai  upaya untuk melakukan  kontrol terhadap kehidupan sosial di Jawa, selain sebagai kontrol,  kebijakan  ini  juga  menjadi  pertanda antara penguasa dan orang-orang yang dikuasainya  (Nurhajarini  dalam  Sri  Margana, 2010: 127).
Bagaimana  kemudian  pakaian  dan  kebijakan pakaian  (seragam)  dapat  memasuki  dunia pendidikan  di  tanah  Jawa.  Untuk  menjawab pertanyaan  tersebut,  kita  sudah  mendapatkan deskripsi  atas  kemunculan  sekolah-sekolah bergaya barat tersebut melalui sub-bab sebelumnya dalam penelitian ini yang menjelaskan  tentang  kebijakan  politik  Etis. Pendidikan  sebagai  langkah  strategis  kebijakan politik-ekonomi  pemerintahan  kolonial,  menjadi wahana  yang  berada  dalam  relasi  kuasa pemerintahan  kolonial.  Pemerintahan  kolonial tidak  hanya  berkepentingan  terhadap  hasil  ( out- pout ) dunia pendidikan, akan tetapi berkepentingan  untuk  menjaga  stabilitas  sosial masyarakat  di  Jawa  (sebagai  upaya  pemisahan dan kontrol sosial).
Pada awal kemunculannya pendidikan di Hindia- Belanda  diperuntukkan  bagi  anak-anak  dari pegawai  Eropa  pemerintahan  kolonial  Hindia- Belanda.  Pemerintah  kolonial  kemudian  juga membuka  kesempatan  pendidikan  bagi  anak- anak dari  keluarga bangsawan di tanah Jawa, Di Jawa  Tengah    seperti  keluarga  bangsawan Kasunanan  Surakarta,  Kesultanan  Yogyakarta, keluarga  Pakualaman  dan  Mangkunegaran. Sementara  itu  di  Jawa  bagian  Barat,  pendidikan juga  dibuka  bagi  keluarga  Kesultanan  Cirebon dan Keluarga Menak di wilayah Priangan. Secara periodeisasi  pendidikan  dan  pengajaran  dalam bentuk  pendirian  sekolah  di  tanah  Jawa  terbagi
dalam  dua  periode.  Pendidikan  dan  pengajaran pertama  dilakukan  sejak  akhir  abad  ke-18,  yang di  Batavia  beserta  Hindia-Belanda  bagian  timur (Manado,  Makassar,  Buton,  Maluku),  kemudian di  Jawa  bagian  Tengah  dan  Timur  pendidikan dan  pengajaran  mulai  dibangun  sejak  tahun 1840-an (Kartodirdjo, 1993: 349).
Setelah  pemerintah  kolonial  Hindia-Belanda berhasil  menguasai  hampir  seluruh  tanah  Jawa, dan membagi-bagi wilayah kekuasaan berdasarkan wilayah-wilayah administratif (Karesidenan),  dimulailah  satu  kebijakan  yang menekankan kebutuhan pendidikan dan pengajaran  di  tanah  Jawa.  Pemerintah  kolonial melalui para Residen, memerintahkan didirikannya  lembaga  pendidikan  (sekolah) disetiap Karesidenan yang mereka pimpin. Guna mendukung  langkah  dan  kebijakan  tersebut, Gubernemen  sudah  menyiapkan  subsidi  sebesar f.25.000  pada  tahun  1848  (Kartodirdjo,  1993: 349). Pendidikan  dan  pengajaran  yang  diberikan disekolah-sekolah  tersebut  hanya  diperuntukkan bagi  anak-anak  pegawai  Eropa  dan  pejabat pribumi  yang  terkemuka.  Persoalan  yang ditemukan  dalam  pendirian  sekolah  tersebut, terletak  pada  bahasa  pengantar  yang  diberikan. Maka  dari  itu  disusunlah  strata  pendidikan  yang terbagi atas empat kategori sekolah : (1) sekolah Eropa yang sepenuhnya memakai model sekolah Negeri  Belanda;  (2)  sekolah  bagi  pribumi  yang memakai  bahasa  Belanda  sebagai  bahasa pengantar;  (3)  sekolah  bagi  pribumi  yang memakai  bahasa  daerah/pribumi  sebagai  bahasa pengantar;  (4)  sekolah  yang  memakai  sistem pribumi (Kartodirdjo, 1993: 76).
Menurut Sartono Kartodirjo (1992: 76), kedudukan  sekolah  dari  tipe  1  dan  2  merupakan sekolah  yang  cukup  strategis,  karena  dalam pengajaran  dan  out-put  nyaakan  menghasilkan tamatan  yang  siap  menjalankan  fungsi-fungsi dalam  sektor-sektor  dimana  Bahasa  Belanda menjadi  bahasa  pengantar.  Dalam  keadaan  yang demikian  menurut  Sartono  Kartodirjo,  jabatan- jabatan  yang  diemban  oleh  lulusan  dari  sekolah- sekolah  tersebut  tidak  hanya  lebih  berstatus, tetapi juga membawa pendapatan yang cukup.
Memasuki  awal  abad  ke-20  dengan  semakin berkembangnya  urat  nadi  kehidupan  ekonomi masyarakat  di  Jawa    menjadi  ekonomi  industri, kemudian diimbangi dengan penyusunan birokrasi  kolonial  maupun  pengerahan  birokrasi
lokal  dalam  jajaran Binnenlands  Bestuur (BB), bidang pendidikan dan pengajaran dalam sekolah tidak lagi hanya bersifat normatif (baca, tulis dan hitung).  Muatan  pendidikan  dan  pengajaran sudah  berkembang  pada  tahun  1920-an  menuju tingkatan menengah kejuruan dan sekolah tingkat tinggi  (Kartodirdjo,  1993:  74).  Hal  ini  dirasakan oleh pemerintah kolonial sebagai kebutuhan yang mendesak  untuk  dapat  mengimbangi  percepatan roda ekonomi dan maksimalisasi potensi  sumber daya  manusia  yang  ada  di  tanah  Jawa,  yang jumlahnya sangat melimpah.
Terkoneksinya dunia pendidikan dengan kehidupan  ekonomi  dan  politik  pemerintahan, sebagai basis penopang idiologi kolonial di awal abad ke-20 menjadi dasar utama bagi pemerintahan kolonial mewujudkan cita-cita Pax Nerlandica . Slogan-slogan dibawah satu pemerintahan kolonial dengan menjaga keamanan  dan  ketertiban  dalam  semboyan Rust en  Orde merupakan  pedoman  bagi  pemerintah kolonial  dalam  menyelenggarakan  kehidupan sosial  masyarakat  di  tanah  Jawa  (Kartodirdjo, 1992: 74). Kebijakan kolonial yang mengharuskan  para  pegawai  pemerintah  yang berasal  dari  kalangan  Eropa  untuk  bekerja  lebih dekat  dengan  para  pegawai  pemerintahan  yang berasa  dari  kalangan  bumiputera,  sudah  dimulai sejak  pada  masa  pendidikan  dan  pengajaran, meskipun masih terdapat pembatas dan pemisahan.
Penyatuan  dunia  pendidikan  dengan  kehidupan ekonomi  disatu  sisi  memberikan  kesempatan untuk  membuka  arena  baru  atau  saluran  dalam pergerakan modal ( capital ), disisi lain pengintegrasian  tersebut  memberikan  jaminan untuk  menjaga  ketersediaan  sumber  daya manusia  untuk  digunakan  dalam  menggerakkan dunia industri. Pergerakan modal ( capital ) dalam sistem  ekonomi  kapitalisme  merupakan  salah satu  syarat  dalam  menjamin  keberlangsungan sistem ekonomi tersebut.
Kehadiran  dunia  pendidikan  dalam  bentuk sekolah-sekolah  di  Hindia-Belanda  memberikan kesempatan  bagi  masuknya  aliran  modal  dalam kerangka  penyusunan  kelengkapan  suprastruktur dan  infrastrukturnya.  Hal  ini  ditandai  dengan munculnya  undang-undang  serta  peraturan- peraturan  pemerintah  yang  menjadi  dasar legitimasi, serta masuknya sumber daya manusia dan  barang-barang  produksi  yang  digunakan
untuk kebutuhan operasional kegiatan di sekolah seperti  :  keberadaan  pengawas  pemerintahan, kepala  sekolah,  guru  pengajar,  pembantu sekolah,  buku  tulis,  alat  tulis,  pakaian  seragam, alas  kaki,  dan  kelengkapan  sekolah  dan pembelajaran lainnya.

## Fashion  dan  Seragam  Sekolah  Masyarakat Kolonial
Sebelum  membahas  mengenai  seragam  sekolah sebagai  sebuah  fenomena  yang  lazim  dijumpai pada  aktivitas  pendidikan  dan  pengajaran  di sekolah-sekolah  pada  dekade  awal  abad  ke-20, terlebih  dahulu  akan  diberikan  gambaran mengenai  gejala-gejala  yang  disebut  dengan proses  pengimitasian  (meniru)  dan  selera berpakaian  yang  terjadi  pada  masayarakat  di tanah  Jawa.  Secara  umum  dapat  digambarkan bahwa  jenis  pakaian  atau  selera  berpakaian masyarakat pribumi di tanah Jawa menggunakan model sarung, kain dan kebaya. Kain dan kebaya dikenakan  oleh  para  perempuan  dan  kaum  pria menggunakan sarung dan baju takwo (Soekiman, 2011: 30-31). Jenis pakaian ini kelak tidak hanya digunakan  oleh  kelompok  pribumi,  akan  tetapi juga digunakan oleh para wanita dan pria Eropa.
Pembauran dari penggunaan pakaian yang terjadi pada  masyarakat  Hindia-Belanda,  sepanjang masa  penguasaan  pemerintah  kolonial  Hindia- Belanda  memang  tidak  didapatkan  kepastian kapan  proses  tersebut  mulai  terjadi.  Djoko Soekiman  (2011:  30-31)  dalam    bukunya  yang berjudul  “Kebudayaan  Indis”  tidak  menjelaskan kapan  proses  pembauran  berpakain  tersebut terjadi,  akan  tetapi,  Djoko  Soekiman  hanya menjelaskan bahwa pembauran berpakain tersebut  terjadi  karena  pengaruh  interaksi  antara para  pembantu  rumah  tangga  (pribumi)  dengan para majikan mereka (orang eropa).
Mengenai  alasan-alasan  mengapa  orang-orang Eropa  kemudian  menggunakan  jenis  pakaian yang  digunakan  oleh  kelompok  masyarakat pribumi  diakibatkan  oleh  beberapa  faktor  :  (1) faktor iklim/ cuaca menjadi alasan pertama yang menjadi  alasan  pemilihan  cara  berpakaian  para kaum  pendatang  dari  Eropa  tersebut.  Cuaca panas  yang  menjadi  ciri  khas  iklim  di  wilayah tropis seperti Nusantara, membuat masyarakat di tanah Jawa mengadaptasikan cara atau pemilihan berpakaian  mereka  (Stockdale,  2014:  113);  (2) faktor  berikutnya  adalah  mengenai  harga  dari bahan  baku  pakaian  yang  secara  umum  dikuasai
Sulastri, S dan Huddy, Kapas, Kain dan Seragam Sekolah....
oleh  kelmpok  China.  Kain  dengan  kualitas  yang cukup  bagus  memiliki  harga  jual  yang  cukup mahal.  Bahan-bahan  kain  dengan  kualitas  baik tersebut  umumnya  dijual  oleh  pedagang  China yang  berada  di  Pasar  Baru  (Batavia)  (Herlina, 1998:  186),  dimana  pada  umumnya  berbahan dasar beludru dan sutera yang memiliki nilai jual (harga) yang cukup mahal, dibandingkan dengan kain atau sarung yang berbahan dasar kapas Jawa dan  kapas  Muri  (jenis  kapas  yang  memiliki kualitas tidak sebaik bahan beludru dan sutera).
Selain proses pengimitasian yang dilakukan oleh kaum pendatang yang berasal dari Eropa, proses peniruan  juga  dilakukan  oleh  para  kelompok pribumi,  akan  tetapi  gejala  ini  hanya  berlaku pada  kelompok  pribumi  yang  berasal  dari golongan  elite  tradisional,  seperti  keluarga bangsawan.  Proses  ini  terus  berlanjut  hingga masa  akhir  pemerintahan  kolonial  Hindia- Belanda,  sementara  itu  penggunaanya  semakin berkembang dan meluas ketika mode berpakaian ala  Eropa  (dapat  diakses  oleh  pegawai  negeri rendahan,  anak-anak  abdi  dalem,  kelompok pedagang  dikota-kota  besar)  diterapkan  dalam aktivitas  sosial  masyarakat  di  Jawa,  seperti disekolah-sekolah  dan  perkantoran  (Herlina, 1998: 190).
Gambar 1.
Sumber : Diambil dan diolah dari Susan Blackburn, Jakarta Sejarah 400 tahun,
(Masup Jakarta, 2011) hlm.106.
Gambar 2.
Sumber : diambil dan diolah dari Robert van Niel, munculnya Elite Modern Indonesia (Pustaka Jaya, 2009) cover muka.
Sebelumnya  telah  dijelaskan  bahwa  proses pembauran  dari  pilihan-pilihan  berpakaian,  serta gejala  pengimitasian  antara  kedua  belah  pihak (kelompok  Eropa  dan  Pribumi)  menjadi  sebuah gejala  sosial  yang  terjadi  akibat  proses  interaksi sosial yang cukup lama. Salah satu wahana yang kemudian menjadi tempat tumbuh dan berkembanganya
pilihan-pilihan fashion
(pakaian)  tersebut  adalah  pranata  pendidikan (sekolah).  Berdirinya  pendidikan  ala  Barat hampir  diseluruh  wilayah  yang  dikuasai  oleh pemerintah  kolonial  termasuk  tanah  Jawa didalamnya  para  anak-anak  pribumi  mulai dikenalkan dengan pakaian-pakaian yang bermodel  Eropa.  Salah  satu  model  pakaian  ala Eropa yang kemudian digunakan oleh para anak- anak  pribumi  adalah  jenis  pantolan  yang dilengkapi  pula  dengan  menggunakan  alas  kaki berupa sepatu, kaos kaki, dan juga ikat pinggang, sementara  itu  untuk  anak  wanita  menggunakan rok  (Nurhajarini  dalam  Sri  Margana,  2010:  125- 126). Fenomena ini terjadi dalam skala yang luas pada  tahun  1930-an,  dimana  bukan  hanya  anak- anak  pribumi  saja  yang  menggunakan,  akan tetapi  juga  digunakan  oleh  para  pegawai pemerintahan  setingkat  bupati  (Herlina,  1998: 189-191).
Pakaian  ala  Barat  yang  digunakan  oleh  anak- anak pribumi pada saat bersekolah pada awalnya hanya  digunakan  oleh  anak-anak  yang  berasal dari  kalangan  kerajaan  (keraton),  akan  tetapi penggunaan  pakaian  seragam  dengan  ala  Barat tersebut semkain luas menjalar kepada anak-anak diperkotaan.  Penggunaan  pakaian  ala  Barat tersebut  juga  tidak  hanya  terjadi  pada  tingkatan sekolah dasar, akan tetapi juga merambah hingga sekolah  menengah,  kejuruan  dan  pendidikan tinggi. Meskipun dalam perjalanannya penggunaan  pakaian  seragam  sekolah  ala  barat mendapatkan  banyak  kritik,  tidak  hanya  berasal dari kelompok Eropa (pegawi pemerintahan yang berasal  dari  Eropa)  dan  juga  kelompok  pribumi yang  memiliki  tata-cara  berpakaian  sesuai dengan  nilai-nilai  tardisi  dan  religi  wilayah masing-masing.  Sebagai  contoh  kasus  adalah surat  protes  yang  dilayangkan  oleh  kelompok menak tinggi di Priangan tentang cara berpakaian bawahannya yang lebih kebarat-baratan (Herlina, 1998: 190; Kuntowijoyo, 2006: 25-27).
Melalui  deskripsi  atas  terbentuknya  model berpakaian  yang  digunakan  oleh  masyarakat  di tanah  Jawa  pada  masa  kolonial  ini,  tidak  lain disebabkan  oleh  beberapa  faktor  yang  secara eksplisit telah dikemukakan. Pertama , pembauran  dan  penggunaan  pakaian  seragam sekolah  yang  kemudian  menjadi  fenomena umum yang terjadi, diakibatkan oleh peningkatan aktivitas  ekonomi  di  Hindia-Belanda,  berkaitan dengan  produksi  kapas,  benang  dan  kain  yang berasal  dari  tanah  Jawa.  Selain  itu  juga  terjadi surplus  yang  cukup  besar  ketika  komoditi  kain membanjiri  pasar  di  tanah  Jawa,  akibat  aktivitas import  yang  berasal  dari  Singapura,  wilayah perniagaan yang dikuasai oleh Inggris.
Kedua ,  fenomena fashion seragam  sekolah  juga dapat  terjadi  karena  adanya  kebijakan  sosial  dan budaya dari pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Pendirian  sekolah-sekolah  yang  diarahkan  untuk memaksimalisasi  potensi  sumber  daya  manusia di  tanah  Jawa,  dalam  kerangka  melakukan eksploitasi  dan  pengeloalaan  sumber  daya  alam di  tanah  Jawa.  Ketersediaan  sumber  daya  alam dan  sumber  daya  manusia  menjadi  dasar terhadap penerapan kebijakan-kebijakan ekonomi-politik  dan  sosial  budaya  pemerintah kolonial  Hindia-Belanda.  Dalam  hal  ini  berarti membuktikan  kebenaran  terhadap  teori  sejarah yang mengatakan bahwa kekuatan utama sejarah terletak  pada  kemampuan  manusia  untuk
mengelola  lingkungan  alam  dan  lingkungan sosial yang mengitarinya.
Ketiga ,  fenomena  penggunaan  seragam  sekolah di Jawa pada masa kolonial juga disebabkan oleh hasil-hasil akibat dari proses interaksi sosial yang telah berjalan lama. Proses-proses sosial tersebut terjadi dalam relasi produksi (hubungan ekonomi/pekerjaan).  Beberapa  contoh  kasus menunjukkan  proses  imitasi  tersebut  terjadi, seperti  contoh  kasus  (1)  hubungan  antara pembantu  rumah  tangga  dengan  majikannya, yang  membuat  sang  majikan  mengikuti  pola hidup  masyarakat  pribumi,  tidak  hanya  dalam soal  fashion  (pakaian),  tetapi  juga  penggunaan tempat  tinggal,  perawatan  tubuh  dan  lain sebagainya.  (2)  disisi  lain  juga  terdapat  kasus antara  dalam  hubungan  kerja  di  kantor pemerintahan.  Dalam  kasus  ini  terjadi  beberapa pegawai  pemerintah  atas  dan  bawahan  yang mengikuti  cara  berpakaian  ala  Eropa.  Hubungan relasi  produksi/ekonomi  tersebut  menghasilkan sumber-sumber pendapatan (modal), yang kemudian menjadi alat untuk merubah konstruksi penampilan  pada  tubuh,  dimana  salah  satunya ialah  pakaian  yang  pada  awalnya  hanya berfungsi melindungi tubuh, berkembang menuju kea rah etika, estetika, status sosial dan simbol.

## PENUTUP
Penyatuan  dunia  pendidikan  dengan  kehidupan ekonomi  disatu  sisi  memberikan  kesempatan untuk  membuka  arena  baru  atau  saluran  dalam pergerakan modal ( capital ), disisi lain pengintegrasian  tersebut  memberikan  jaminan untuk  menjaga  ketersediaan  sumber  daya manusia  untuk  digunakan  dalam  menggerakkan dunia industri. Pergerakan modal ( capital ) dalam sistem  ekonomi  kapitalisme  merupakan  salah satu  syarat  dalam  menjamin  keberlangsungan sistem  ekonomi  tersebut.  Kehadiran  dunia pendidikan  dalam  bentuk  sekolah-sekolah  di Hindia-Belanda  memberikan  kesempatan  bagi masuknya aliran modal dalam kerangka penyusunan  kelengkapan  suprastruktur  dan infrastrukturnya.  Hal  ini  ditandai  dengan munculnya  undang-undang  serta  peraturan- peraturan  pemerintah  yang  menjadi  dasar legitimasi, serta masuknya sumber daya manusia dan  barang-barang  produksi  yang  digunakan untuk kebutuhan operasional kegiatan di sekolah seperti  :  keberadaan  pengawas  pemerintahan, kepala  sekolah,  guru  pengajar,  pembantu sekolah,  buku  tulis,  alat  tulis,  pakaian  seragam,
alas  kaki,  dan  kelengkapan  sekolah  dan pembelajaran  lainnya.  Melalui  deskripsi  atas terbentuknya  model  berpakaian  yang  digunakan oleh  masyarakat  di  tanah  Jawa  pada  masa kolonial ini, tidak lain disebabkan oleh beberapa faktor yang secara eksplisit telah dikemukakan.
Pertama ,  pembauran  dan  penggunaan  pakaian seragam  sekolah  yang  kemudian  menjadi fenomena  umum  yang  terjadi,  diakibatkan  oleh peningkatan  aktivitas  ekonomi  di  Hindia- Belanda,  berkaitan  dengan  produksi  kapas, benang  dan  kain  yang  berasal  dari  tanah  Jawa. Selain  itu  juga  terjadi  surplus  yang  cukup  besar ketika  komoditi  kain  membanjiri  pasar  di  tanah Jawa,  akibat  aktivitas  import  yang  berasal  dari Singapura,  wilayah  perniagaan  yang  dikuasai oleh Inggris.
Kedua ,  fenomena fashion seragam  sekolah  juga dapat  terjadi  karena  adanya  kebijakan  sosial  dan budaya dari pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Pendirian  sekolah-sekolah  yang  diarahkan  untuk memaksimalisasi  potensi  sumber  daya  manusia di  tanah  Jawa,  dalam  kerangka  melakukan eksploitasi  dan  pengeloalaan  sumber  daya  alam di  tanah  Jawa.  Ketersediaan  sumber  daya  alam dan  sumber  daya  manusia  menjadi  dasar terhadap penerapan kebijakan-kebijakan ekonomi-politik  dan  sosial  budaya  pemerintah kolonial  Hindia-Belanda.  Dalam  hal  ini  berarti membuktikan  kebenaran  terhadap  teori  sejarah yang mengatakan bahwa kekuatan utama sejarah terletak  pada  kemampuan  manusia  untuk mengelola  lingkungan  alam  dan  lingkungan sosial  yang  mengitarinya. Ketiga ,  fenomena penggunaan seragam sekolah di Jawa pada masa kolonial  juga  disebabkan  oleh  hasil-hasil  akibat dari  proses  interaksi  sosial  yang  telah  berjalan lama.  Proses-proses  sosial  tersebut  terjadi  dalam relasi produksi (hubungan ekonomi/pekerjaan).

## DAFTAR RUJUKAN
John Josep Stockdale. 2014. Sejarah Tanah Jawa (terjemahan). Indoliterasi. Yogyakarta.
Thomas Raffles. 2014. The History of Java (terjemahan). Narasi. Yogyakarta.
Blackburn,  Susan.  2011.  Jakarta:  Sejarah  400 Tahun. Masup. Jakarta.
Furnivall,  J.S.  2009.  Hindia-Belanda  Studi Tentang  Ekonomi  Majemuk.  Freedom Institute. Jakarta
Kartodirjo,  Sartono.  1992.  Pengantar  Sejarah Indonesia  Baru  :  Sejarah  Pergerakan Nasional  dari  Kolonialisme  sampai Nasionalisme. Gramedia. Jakarta.
.  1993.  Pengantar  Sejarah Indonesia  Baru  :  1500-1900  Dari Emporium  sampai  Imperium.  Gramedia. Jakarta.
Niel,  van.  Robert.  2009.  Munculnya  Elite Modern Indonesia. Pustaka Jaya. Jakarta.
Tilaar,  H.A.R.  2004.  Multikulturalisme  :
Tantangan-Tantangan Global Masa
Depan  dalam  Transformasi  Pendidikan Nasional. Garsindo. Jakarta.
Darsono,  P.  2006.  Ekonomi  Politik  dan  Aksi
Revolusi. Diadit Media. Jakarta. Koentjaraningrat. 2004.Manusia dan Kebudayaan  di  Indonesia . Jakarta  : Djambatan.
Kuntowijoyo.  2006.  Raja,  Priyayi  dan  Kawula. Ombak. Yogyakarta.
Margana,  Sri  dan  Nursam  (editor).  2010.  Kota-
Kota di Jawa: Identitas, Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial. Ombak. Yogyakarta
Memori  Serah  Jabatan  1921-1930  (Jawa  Barat),
1976. ANRI
Sutrisno,  Mudji  dan  Putranto,  Hendar.  2005. Teori-teori  Kebudayaan.  Yogyakarta: Kanisius