Media Konservasi Vol. 15, No. 2 Agustus 2010 :  57 – 65

## IDENTIFIKASI KINERJA DAN KESENJANGAN STAKEHOLDER DALAM
PELESTARIAN ELANG JAWA [ Spizaetus bartelsi ]
( Identification of Stakeholders’ Performance and Gap in Javan Hawk-Eagle
[Spizaetus bartelsi] Conservation )
K USWANDONO 1) , A RZYANA S UNKAR 2) DAN L ILIK B UDI P RASETYO 3)
1) Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Direktorat Jenderal PHKA, Kementerian Kehutanan,
Jl. Raya Cibodas, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat 43253, Indonesia
2) Bagian Manajemen Kawasan Konservasi, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, IPB
3) Bagian Hutan Kota dan Jasa Lingkungan, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, IPB
Diterima 21 Mei 2010 / Disetujui 15 Juli 2010

## A BSTRACT
This approach is  quite different from  existing conservation  actions,  which  are  site based  and fragmented.    Research was conducted  since December  2009  until  February  2010  in  Gunung  Gede  Pangrango  National  Park  (GGPNP),  Telaga  Warna  Nature  Reserve  and  its  surrounding forested  areas.    The  objectives  of  this  study  were  to:  1)    identify  relevant  stakeholders  in  Javan  Hawk-eagle  conservation,  2)  identify  regulation related  to  Javan  Hawk-eagle  conservation,  3)  analyze  stakeholder  performance  related  to  Javan  Hawk-eagle  conservation,  4)  analyze  the  gaps  in Javan Hawk-eagle conservation (gap in normative performance and implemented performance, gap between groups of stakeholders within protected areas and outside area,  and  gap  performance among  stakeholders  within  protected areas,  and  5) identify factors causing  the gaps.    Primary  data were collected using indepth interview and field observation. Stakeholders were identified through snowball method. Secondary data were collected through  reference  study.    Data  analysis  were  conducted  using  spatial  analysis,  stakeholder  identification  and  analysis,  content  analysis  and  gap analysis.    Research  results  recognized  two  conservation  management  approaches:  1)  species  level,  and  2)  habitat  level.  These  approaches  would effectively conserve the existing fragmented and less protected forest blocks as well as boost the participation and synergism of many stakeholders. Further, by using this approach, a gap in conservation management among local conservation agencies would also be discussed for the benefit of the Javan Hawk-eagle’s conservation in particular and for biodiversity in general.
Keywords: conservation, stakeholders, performance, gap analysis, Javan Hawk-eagle

## P ENDAHULUAN
Elang  Jawa  merupakan  salah  satu  jenis  burung pemangsa  yang  cenderung  menggunakan  hutan  primer sebagai  wilayah  jelajah  dan  tempat  bersarangnya. Namun  demikian  terkadang  wilayah  hutan  sekunder  dan kawasan  perkebunan  digunakan  pula  sebagai  wilayah mencari pakan (Thiollay dan Meyburg 1998;
Kuswandono et  al .  2003;  Nijman  dan  van  Balen  2003; Prawiradilaga et al . 2003).
Informasi mengenai populasi dan penyebaran Elang Jawa  sebelum  tahun  1980  sangat  sedikit  karena  belum dilakukan  penelitian  dengan  intensif.    Sejak  tahun  1990, data  dan  informasi  mulai  terkumpul  (Dephut  2007). Berdasarkan  informasi  tersebut,  diketahui  bahwa  resiko kepunahan  Elang Jawa semakin besar antara lain akibat: berkurangnya luasan habitat akibat perubahan peruntukan  lahan  (Dephut  2007),  maraknya  perburuan dan  perdagangan  ilegal  Elang  Jawa  (Sözer et  al .  1998).; Prawiradilaga 1999).
Populasi  Elang  Jawa  paling  besar  terdapat  di wilayah Jawa Barat (Dephut 2007). Wilayah TN Gunung Halimun  Salak  merupakan  salah  satu  kawasan  berhutan terluas  di  pulau  Jawa  (Whitten et  al. 1996),  sehingga diduga  memiliki  populasi  Elang  Jawa  terbesar.
Kelompok  hutan  Taman  Nasional  Gunung  Gede Pangrango  (TNGGP),  CA  Telaga  Warna  dan  sekitarnya (Bopunjur)  juga  merupakan  habitat  yang  penting  bagi Elang Jawa (Dephut 2007).  Kawasan tersebut digunakan sebagai  wilayah  jelajah  dan  tempat  bersarang  sejumlah pasangan Elang Jawa (Suparman 2005).
Keppres  Nomor  114  tahun  1999  tentang  Penataan Ruang  Kawasan  Bogor-Puncak-Cianjur  (Bopunjur) menyebutkan  bahwa  berdasarkan  “fungsi”  kawasan Bopunjur  dibagi  menjadi Kawasan  Lindung (KL)  dan Kawasan  Budidaya (KBd)  yang  berdampak  pada perbedaan  pola  pengelolaan  KL  dan  KBd.  Pelestarian Elang  Jawa  dan  habitatnya  akan  lebih  terjamin  pada  KL karena adanya peraturan perundangan yang mengaturnya, antara  lain  Undang-undang  (UU)  Nomor  5/1990  tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU  Nomor  41/1999  tentang  Kehutanan  dan  UU  Nomor 26/2007  tentang  Penataan  Ruang  yang  melindungi kawasan dan hidupan liar yang ada di dalamnya.
Kesenjangan ( gap ) dalam pengelolaan habitat Elang Jawa  antara  wilayah  KL  dan  KBd  perlu  diketahui. Kesenjangan  tersebut  sangat  ditentukan  oleh  kinerja pemangku  kawasan.  Untuk  mengetahui  kinerjanya  maka perlu  dilakukan  analisis stakeholder .  Dari  semua informasi tersebut dapat dilakukan identifikasi
penyelesaian  masalah  agar  upaya  pelestarian  habitat Elang  Jawa  dapat  berjalan  dengan  efektif  sehingga pelestarian terhadap jenis pun dapat dicapai.
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: Mengidentifikasi stakeholder (pemangku  kepentingan) dalam pelestarian Elang Jawa. Mengidentifikasi peraturan  perundangan  terkait  pelestarian  Elang  Jawa. Mengetahui  kinerja stakeholder dalam  pelestarian  Elang Jawa.  Mengetahui  kesenjangan  kinerja  normatif  dan kinerja implementasi semua stakeholder , kinerja kelompok stakeholder di dalam kawasan lindung dengan di  luar  kawasan  lindung  (di  kawasan  budidaya),  serta kesenjangan  kinerja  antar stakeholder dalam  kawasan lindung.  Serta  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang mempengaruhi kesenjangan.

## M ETODOLOGI P ENELITIAN

## A.  Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  di  kawasan  TNGGP,  CA Telaga Warna, TWA Telaga Warna, TWA Jember, hutan produksi Perum Perhutani dan perkebunan teh sekitarnya yang  berbatasan  langsung  dengan  kelompok  hutan tersebut  yang  masih  dijumpai  Elang  Jawa.    Secara administratif  kawasan  tersebut  termasuk  dalam  wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.  Penelitian  dilaksanakan  mulai  Desember  2009 sampai dengan Februari 2010.

## B.  Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui observasi  lapang  dan  wawancara  dengan stakeholder . Wawancara dilakukan kepada semua stakeholder dengan menggunakan  panduan  wawancara  untuk  mengetahui kinerja  dalam  pelestarian  Elang  Jawa  dan  habitatnya. Stakeholder pemangku kawasan diidentifikasi berdasarkan wilayah keberadaan sarang aktif Elang Jawa dan atau wilayahnya menjadi bagian dari wilayah jelajah Elang  Jawa.  Pendugaan  wilayah  jelajah  setiap  pasangan elang  yang  diidentifikasi  dari  keberadaan  sarang  aktif dilakukan dengan analisis spasial dengan membuat buffer di  sekeliling  lokasi  sarang  seluas  710  ha,  angka  tersebut mengacu  hasil  penelitian  luas  wilayah  jelajah  oleh Gjershaug et  al .  (2004). Stakeholder selain  pemangku kawasan  diidentifikasi  menggunakan  metoda snowball melalui  wawancara  mendalam  ( indepth  interview )  yang dilakukan  terhadap  pemangku  kawasan.  Observasi lapang  dilakukan  untuk  melakukan  pengecekan  tutupan lahan dan keberadaan sarang aktif Elang Jawa.

## C.  Metode Analisis Data
Analisis  peraturan  perundangan  terkait  pelestarian Elang  Jawa  dan  pengembangan  kriteria  dan  indikator pelestarian  dapat  menghasilkan  informasi  kinerja stakeholder terhadap  pelestarian  Elang  Jawa  dan habitatnya.  Peraturan  perundangan  dikaji  menggunakan
metode content analysis untuk mengetahui keterkaitannya  dengan  kriteria  dan  indikator  pelestarian yang dikembangkan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif.

## H ASIL DAN P EMBAHASAN

## A. Analisis Stakeholder
Berdasarkan  Suparman  (2005)  dan  Suparman (Januari 2010, komunikasi pribadi) dan hasil pengamatan di  lapangan,  diketahui  sebanyak  13  sarang  aktif  Elang Jawa dapat ditemukan di lokasi penelitian.  Peta wilayah jelajah  dari  13  pasangan  Elang  Jawa  yang    ditentukan dengan  membuat buffer dari  masing-masing  lokasi sarang  menggunakan  asumsi  luasan  wilayah  jelajah untuk  kawasan  Gunung  Gede  Pangrango  yaitu  710  ha (Gjershaug et al. 2004) ditunjukkan pada Gambar 1 . Hasil  analisis  spasial  menunjukkan  sebanyak  8 bentuk  pemangkuan  kawasan  (4  kawasan  lindung,  3 kawasan budidaya dan 1 kawasan budidaya yang dikelola seperti  kawasan  lindung  yaitu  hutan  produksi  Perum Perhutani  berdasarkan  Keppres  No.  114  Tahun  1999 tentang  Penataan  Ruang  Kawasan  Bopunjur)  dan sebanyak 6 pemangku kawasan yang wilayahnya menjadi habitat  Elang  Jawa.  Bentuk  (status)  kawasan  dan pemangku kawasan tersebut adalah :
1) Taman  Nasional  Gunung  Gede  Pangrango (TNGGP)  dikelola  oleh  Balai  Besar  (BB)  TNGGP,
Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan
Konservasi  Alam  (Ditjen  PHKA)  Kementerian Kehutanan,
2) Cagar  Alam (CA) Telaga  Warna dikelola  oleh
Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA)  Jawa  Barat,  Bidang  Wilayah  Bogor, Ditjen PHKA, Kementerian Kehutanan,
3) Taman  Wisata  Alam (TWA) Telaga  Warna dikelola  oleh  Balai  Besar  Konservasi  Sumberdaya Alam  (BBKSDA)  Jawa  Barat,  Bidang  Wilayah Bogor, Ditjen PHKA, Kementerian Kehutanan,
4) TWA  Jember dikelola  oleh  Balai  Besar  Konservasi Sumberdaya  Alam  (BBKSDA)  Jawa  Barat,  Bidang Wilayah Bogor, Ditjen PHKA, Kementerian Kehutanan,
5) Hutan  Produksi (HP) Perum  Perhutani wilayah RPH  Cipayung  dikelola  oleh  Perum  Perhutani  KPH Bogor  dan  RPH  Puncak  yang  dikelola  oleh  Perum Perhutani KPH Cianjur. Kedua KPH termasuk dalam wilayah  Perum  Perhutani  Unit  III  Jawa  Barat  (SK Menhut  195/Kpts-II/2003Tahun  2003).    Namun karena adanya  Keputusan Presiden (Kepres) No. 114 Tahun  1999  tentang  Penataan  Ruang  Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur), maka HP tersebut dikelola seperti hutan lindung (HL)/ kawasan lindung dengan  tidak  melakukan  penebangan/  pemanenan sama sekali.
6) Perkebunan  Teh  Gunung  Mas dikelola  oleh  PTPN VIII Gunung Mas,
7) Perkebunan Teh Ciliwung dikelola oleh PT Sumber Sari  Bumi Pakuan (SSBP) Ciliwung, 8) Perkebunan teh Ciseureuh
dikelola oleh PT.Maskapai Perkebunan Mulia (MPM).
Gambar 1.  Peta  Wilayah  Jelajah  13  Pasang  Elang  Jawa  dan  Wilayah  Pemangkuan  Kawasan ( Sumber:  hasil overlay Peta dasar citra Landsat 5 TM 2007 dan pengolahan data dari berbagai sumber )
Lokasi  penyebaran  ke-13  sarang  aktif  tersebut adalah : 3 di kawasan TNGGP, 6 di kawasan CA Telaga Warna, 1 di TWA Jember dan 3 di HP Perum Perhutani. Sebanyak  8  pemangku  kawasan  yang  wilayahnya digunakan sebagai wilayah jelajah Elang Jawa merupakan  kawasan  konservasi,  yaitu  TNGGP,  CA Telaga  Warna,  TWA  Jember  dan  TWA  Telaga  Warna. HP Perum Perhutani dapat dimasukkan dalam kelompok kawasan  lindung  berdasarkan  pemahaman  Keppres  No. 114  Tahun  1999  tersebut  di  atas.    Ketiga  kawasan perkebunan  teh  yang  merupakan  bagian  dari  wilayah jelajah Elang Jawa merupakan kawasan budidaya.  Dapat disimpulkan bahwa dari 13 sarang aktif Elang Jawa yang ditemukan,  10  sarang  berada  di  kawasan  konservasi  dan 3 sarang berada di kawasan lindung.
Identifikasi  dan  analisis stakeholder dilakukan untuk  mengidentifikasi  individu  atau  lembaga  yang terkait dalam pelestarian jenis  Elang Jawa, perlindungan habitat  Elang  Jawa  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung,  termasuk  juga  pemangku  kawasan  yang
wilayahnya  menjadi  bagian  wilayah  jelajah  Elang  Jawa, lembaga  pembuat  peraturan  perundangan  terkait  Elang Jawa  dan  habitatnya  maupun  lembaga  yang  terkait perencanaan  dan  pengaturan  tata  ruang  wilayah  yang menjadi  habitat  Elang  Jawa. Stakeholder dalam pelestarian  Elang  Jawa  dan  habitatnya  dibagi  menjadi  3 kategori  menurut  karakteristiknya  (Maryono et  al. 2005, diacu  dalam  Pratiwi  2008),  yaitu:  1) Stakeholder utama (primer)  adalah stakeholder yang  terkena  dampak langsung  oleh  suatu  rencana  dan  memiliki  kaitan kepentingan  langsung  dengan  kegiatan  tersebut.  2) Stakeholder pendukung  (sekunder)  adalah stakeholder yang  tidak  memiliki  kepentingan  langsung  terhadap kegiatan tapi memiliki kepedulian. Mereka dapat menjadi fasilitator  penghubung  dalam  proses  dan  cukup berpengaruh  terhadap  pengambilan  keputusan.  3) Stakeholder kunci  adalah stakeholder yang  memiliki kewenangan legal dalam hal pengambilan keputusan.
Pengaruh stakeholder dalam  kesuksesan  kegiatan pelestarian jenis Elang Jawa dan/ atau habitatnya, diukur
TNGGP CA Telagawarna TWA Telagawarna Perhutani RPH Cipayung Perhutani RPH Puncak TWA Jember Teh Ciliwung Teh Ciseureuh Teh Gunung Mas Sawah masyarakat
menggunakan parameter berikut (Dick 1997, diacu dalam Pratiwi 2008): tinggi ( stakeholder mempunyai kemampuan  mem- veto keputusan),  sedang  (pengaruh stakeholder masih  bisa  diselesaikan    melalui  negosiasi), dan kecil ( stakeholder tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pencapaian tujuan). Dari ke-33 stakeholder yang  teridentifikasi,  terdapat  7 stakeholder utama  dengan  5 stakeholder memiliki  pengaruh  yang tinggi dan 2 stakeholder memiliki pengaruh yang sedang. Sebanyak  18 stakeholder pendukung  teridentifikasi dengan  6 stakeholder memiliki  pengaruh  tinggi,  11 stakeholder dengan  pengaruh  sedang  dan  1 stakeholder dengan  pengaruh  kecil.    Sedangkan  dari  8 stakeholder kunci  yang  ada  kesemuanya  memiliki  pengaruh  yang tinggi  terhadap  kesuksesan  kegiatan  pelestarian  jenis Elang Jawa dan/ atau habitatnya.
Hasil  analisis stakeholder di  atas  menunjukkan bahwa stakeholder kunci memiliki pengaruh yang cukup besar  dalam  kesuksesan  kegiatan  pelestarian  jenis  Elang Jawa  dan/  atau  habitatnya.    Semua stakeholder kunci adalah  pemangku  kawasan  dan stakeholder lain  yang memiliki  kewenangan  legal  dalam  pengelolaan  jenis Elang  Jawa  dan/atau  kawasan  yang  menjadi  habitat Elang Jawa tersebut.  Namun demikian peran stakeholder utama  dan stakeholder pendukung  juga  memberikan kontribusi  dalam  kesuksesan  kegiatan  pelestarian  Elang Jawa  dan/atau  habitatnya.  Hasil  analisis  pengaruh stakeholder dalam  kesuksesan  kegiatan  pelestarian  jenis Elang  Jawa  dan/atau  habitatnya,  yang  diukur  meng- gunakan parameter ini belum bisa memberikan gambaran tentang  kinerja  dari  masing-masing stakeholder ,  karena hanya  mampu  memberikan  gambaran  pengaruh  secara normatif  dan  belum  dapat  memberikan  gambaran pengaruh implementasinya. Analisis kesenjangan menggunakan  kriteria  dan  indikator  terhadap  kinerja implementasi  dan  kinerja  normatifnya  akan  memberikan gambaran yang lebih menyeluruh.

## B. Kriteria dan Indikator
Pengelolaan satwa liar merupakan kegiatan manusia dalam mengatur populasi satwa liar dan habitatnya, serta interaksi  antara  keduanya  untuk  mencapai  keadaan  yang sesuai  dengan  tujuan  pengelolaan  (Alikodra,  1990). Variabel  yang  digunakan  sebagai  kriteria  dasar  dalam upaya  pelestarian  Elang  Jawa  dan  habitatnya    diambil dari  pengertian  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP) Republik  Indonesia  No.  7  tahun  1999  tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Bab IV Pasal 8. Berdasarkan  PP  tersebut,  pengelolaan  jenis  tumbuhan dan  satwa  serta  habitatnya  dilakukan  melalui  kegiatan pengelolaan  di  dalam  habitatnya  ( in-situ ),    dan  kegiatan pendukungnya berupa pengelolaan di luar habitatnya ( ex- situ ) untuk menambah dan memulihkan populasi.
Kriteria  umum  yang  digunakan  sebagai  tolok  ukur keberhasilan  pelestarian  Elang  Jawa  dan  habitatnya adalah dapat dicapainya kelestarian jenis Elang Jawa dan habitatnya  dengan  mempertahankan  kepentingan  sosial
kemasyarakatan serta dengan tetap dapat dipertahankannya fungsi lingkungan hidup.  Berdasarkan pengertian  tersebut  maka  yang  menjadi  kriteria kelestarian  jenis  Elang  Jawa  adalah  populasi  jenis (spesies) Elang Jawa dan habitat Elang Jawa.
Indikator  terhadap  pelestarian  jenis  Elang  Jawa mencakup:
1. Terlindunginya  jenis  dan  atau  adanya  status perlindungan jenis;
2. Terhindarkannya  dari  ancaman  jenis  di  dalam habitatnya;
3. Terhindarkannya  dari  ancaman  jenis  di  luar habitatnya;
4. Terpantaunya  sebaran  dan  populasi  jenis  secara berkala;
5. Terpantaunya keberhasilan berbiak;
6. Terpantau  dan  tertanganinya  jenis  yang  ada  di  luar habitatnya (pemeliharaan dan perdagangan ilegal);
7. Terlaksananya penegakkan hukum (termasuk penanganan  satwa  pasca  tindakan  penegakkan hukum);
8. Terlaksananya penelitian informasi dasar jenis;
9. Terlaksananya  pengembangan  upaya  penangkaran (dengan  tujuan  untuk  pengawetan  jenis  dan pemulihan jenis bila diperlukan) 1 ;
10. Terlaksananya penyadartahuan masyarakat terhadap pentingnya kelestarian jenis;
11. Terlaksananya pelibatan masyarakat terhadap upaya-upaya pelestarian jenis.
Indikator  terkait  pelestarian  habitat  Elang  Jawa antara lain:
1. Terlindungi dan terkelolanya habitat yang merupakan penyebaran  Elang  Jawa  dari  ancaman:  kerusakan, fragmentasi,  penurunan  kualitas  dan  kehilangan (misal akibat alih fungsi lahan);
2. Adanya  status  kawasan  sebagai  kawasan  konservasi (KPA/ KSA) maupun kawasan lindung;
3. Terlindunginya  habitat  Elang  Jawa  di  luar  kawasan konservasi dan kawasan lindung;
4. Terpantaunya kondisi habitat secara berkala;
5. Terlaksananya pembinaan habitat;
6. Terlaksananya penelitian informasi dasar habitat;
7. Terlaksananya  penyadartahuan  masyarakat  terhadap pentingnya kelestarian habitat;
8. Terlaksananya  pelibatan  masyarakat  terhadap  upaya- upaya pelestarian habitat.
Pelaksanaan  pengelolaan  jenis  Elang  Jawa  dan habitatnya  memerlukan  peraturan-perundangan  yang sistematis  untuk  mencapai  tujuan  dengan  efektif  dan efisien.  Peraturan  perundangan  dan  kebijakan  terkait
1 Jenis  Elang  Jawa  termasuk  jenis  yang  dilarang  untuk  ditangkarkan dengan tujuan umum/ perdagangan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8/1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar  dan  Peraturan  Menteri  Kehutanan  (Permenhut)  Nomor P.19/Menhut-II/2005  tentang  Penangkaran  Tumbuhan  dan  Satwa Liar. Dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Permenhut P.19/Menhut-II/2005 secara tegas menyebutkan jenis Elang Jawa termasuk jenis dilindungi yang tidak ditangkarkan seperti maksud peraturan tersebut.
pelestarian  Elang  Jawa  yang  ada  sangat  berpengaruh dalam  menentukan  pencapaian  tujuan  kelestarian  jenis satwa  tersebut,  kelestarian  habitatnya  serta  interaksi keduanya  untuk  mencapai  keadaan  yang  sesuai  dengan tujuan  pengelolaan.    Peraturan  perundangan  yang  ada akan mengatur, menentukan arah kebijakan dan tindakan dalam pengelolaan jenis dan habitatnya oleh stakeholder sesuai  kapasitasnya  dalam  upaya  mencapai  tujuan pelestarian.
Identifikasi peraturan perundangan terkait pelestarian  Elang  Jawa  disesuaikan  dengan  batasan penelitian  ini  yaitu  yang  terkait  dengan  jenis  (spesies) Elang  Jawa,  habitat  Elang  Jawa  (hutan)  dan  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  yang  mempengaruhi pengaturan  ruang  wilayah  dan  terkait  langsung  dengan keberadaan hutan dan jenis tutupan lahan lainnya sebagai habitat  Elang  Jawa.  Analisis  dilakukan  dengan  teknik content  analysis (Pratiwi  2008).   Peraturan  perundangan yang  terkait  dengan  jenis  dan  habitatnya  dibatasi  hingga tingkat  peraturan  pelaksana  (Keputusan  Menteri/ Peraturan  Menteri).    Analisis  peraturan  perundangan yang  terkait  dengan  RTRW  dibatasi  hingga  Keputusan Presiden/ Peraturan Presiden.
Peraturan perundangan yang diidentifikasi sejumlah 50 dokumen, mulai dari Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah  (PP),  Keputusan  Presiden  (Keppres), Peraturan  Presiden  (Perpres),  Keputusan  Menteri (Kepmen),  Peraturan  Menteri  (Permen)  dan  Surat Keputusan  (SK)  Menteri  terkait.  Dari  50  peraturan perundangan  yang  ada  terkait  dengan  jenis  dilindungi Elang  Jawa  dan  atau  hutan/  kawasan  sebagai  habitat Elang  Jawa  terdapat  8  dokumen  yang  hanya  membahas pengelolaan/perlindungan  jenis.  Peraturan  perundangan yang  hanya  terkait  dengan  pengelolaan/perlindungan hutan/habitat terdapat 16 dokumen. Peraturan perundangan  yang  terkait  dengan  kedua-duanya  (jenis dan  habitat)  ada  26  dokumen.    Peraturan  perundangan yang  secara  khusus  menyebutkan  perlindungan  jenis Elang Jawa atau famili Accipitridae ada 6 dokumen.
Perlindungan  terhadap  jenis  Elang  Jawa  secara khusus  di  Indonesia  ditetapkan  berdasarkan  Surat Keputusan Nomor 421/Kpts/Um/8/1970 pada tanggal 26 Agustus 1970 (Prawiradilaga, 1999).  Karena langka dan terancam punah maka Elang Jawa mendapat perlindungan  tambahan  dalam  Pasal  21  Ayat  2  Undang- Undang  Nomor  5  tahun  1990.    Perlindungan  hukum diperkuat lagi dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor  4  tahun  1993  tanggal  10  Januari  1993  yang menetapkan  Elang  Jawa  sebagai  burung  nasional  dan lambang  spesies  (jenis)  langka.  Dari  semua  peraturan perundangan  tersebut  yang  paling  penting  adalah  UU 5/1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, karena merupakan peraturan perundangan tingkat  tertinggi  yang  dianalisis  dan  cukup  mendetail dalam  mengatur  kebijakan  pengelolaannya  (hampir mencakup  semua  indikator  pada  kedua  kriteria pelestarian Elang Jawa).
Selain peraturan perundangan pada tingkat nasional, dua dokumen internasional teridentifikasi terkait pelestarian/perlindungan jenis Elang Jawa, yaitu : CITES yang  mengatur  perdagangan  jenis-jenis  satwa  liar berserta  bagian-bagiannya  yang  sudah  diratifikasi  pada Keppres 43/1978.  Dokumen CITES memasukkan  Elang Jawa  dalam  Lampiran  II,  yang  berarti  Elang  Jawa dilarang  untuk  diperdagangkan  di  seluruh  perdagangan internasional  tanpa  adanya  ijin  (Prawiradilaga  1999). Dokumen  internasional  lainnya  adalah Red  Data  Book yang dikeluarkan oleh International Union for Conservation  of  Nature  and  Natural  Resources (IUCN) yang  menyebutkan  status  jenis  Elang  Jawa  sebagai  jenis terancam punah ( endangered ). Peraturan perundangan yang menyebutkan perlindungan  terhadap  jenis  dan  habitatnya  sekaligus adalah  SK  penunjukkan  kawasan  konservasi  tersebut, baik sebagai TN, CA maupun TWA dan SK penunjukkan kawasan  lindung  atau  pengelolaan  setara  dengan kawasan  lindung.    Dengan  demikian  dapat  diasumsikan bahwa  keberadaan  Elang  Jawa  di  luar  kawasan konservasi  dan  kawasan  lindung  tidak  terjamin kelestariannya,  meskipun  kenyataan  di  lapangan  Elang Jawa  masih  menggunakan  wilayah  berhutan  atau bervegetasi  di  luar  kawasan  konservasi  dan  kawasan lindung tersebut sebagai wilayah jelajahnya.

## C. Kinerja dan Kesenjangan
Kinerja  merupakan  hasil  adaptasi  dan  inovasi masyarakat  terhadap  institusi  yang  berlaku,  baik  formal maupun  informal  (Kartodihardjo et  al .  2004).      Dalam penelitian  ini,  analisis  dilakukan  untuk  mengetahui kinerja  semua stakeholder terhadap  pelestarian  jenis Elang  Jawa  dan  habitatnya  berdasarkan  pada  indikator masing-masing  kriteria  yaitu  populasi  jenis  Elang  Jawa dan  habitat  Elang  Jawa.  Informasi  dari  kinerja  ini  lebih lanjut digunakan untuk analisis kesenjangan.
Analisis  kesenjangan  dilakukan  untuk  mengetahui tiga  tingkat  kesenjangan  yang  berpengaruh  terhadap pelestarian  jenis  Elang  Jawa  dan  habitatnya,  yaitu:    a) kesenjangan  kinerja  normatif  dengan  kinerja  implemen- tasi  masing-masing stakeholder ;  b)  kesenjangan  kinerja di  dalam  KL  dengan  kinerja  di  dalam  KBd;  dan  c) kesenjangan kinerja antar stakeholder di dalam KL.
Proporsi  antara  kinerja  implementasi  dan  kinerja normatif  dengan  kriteria  jenis  dan  habitat  ditunjukkan pada  Tabel  1.  Berdasarkan  data  pada  Tabel  1  dapat dilihat  bahwa  terdapat  23  (70%) stakeholder yang memiliki  proporsi  kinerja  “sama  dengan”  atau  “lebih” dari  50%  untuk  kriteria  jenis  dan  31  (94%) stakeholder untuk  kriteria  habitat terdapat.    Hasil  tersebut menunjukkan bahwa kinerja semua stakeholder (33) pada umumnya  adalah baik (“sama dengan”  atau  “lebih”  dari 50%).  Kesenjangan  antara  kinerja  normatif  dan implementasi relatif kecil pada kedua kriteria pelestarian Elang  Jawa.  Bila  dibandingkan  proporsi  kinerja  dengan nilai  sama  dengan  atau  lebih  dari  50%  pada  kriteria habitat nilainya lebih besar dari nilai pada kriteria jenis.

## Tabel 1. Proporsi antara Kinerja Implementasi dan Kinerja Normatif dengan Kriteria Jenis dan Habitat
No Kode Kategori Stakeholder Kriteria Jenis Habitat Kawasan Proporsi (%) Kawasan Proporsi (%) 1. a kunci BBTNGGP KL 62.50 KL 85.71 2. b kunci BBKSDA Jawa Barat KL & KBd 54.55 KL & KBd 50.00 3. c kunci Dit KKH, Ditjen PHKA Kementerian Kehutanan KL & KBd 72.73 KL & KBd 75.00 4. d kunci Dit KK, Ditjen PHKA Kementerian Kehutanan KL & KBd 100.00 KL & KBd 75.00 5. e kunci Dit PPH, Ditjen PHKA
Kementerian Kehutanan
KL & KBd 71.43 KL & KBd 80.00 6. f kunci Perum Perhutani Unit III Jawa Barat (KPH terkait) KL & KBd 37.50 KL & KBd 57.14 7. ee kunci BAPPEDA Kabupaten Bogor KL & KBd 0.00 KL & KBd 100.00 8. ff kunci BAPPEDA Kabupaten Cianjur KL & KBd 0.00 KL & KBd 100.00 9. g utama Dili KL & KBd 120.00 KL & KBd 150.00 10. h utama H. Supandi KL & KBd 100.00 KL & KBd 125.00 11. i utama Usep Suparman KL & KBd 160.00 KL & KBd 150.00 12. j utama Adam Supriatna KL & KBd 160.00 KL & KBd 150.00 13. s utama PTPN VIII Gunung Mas KBd 50.00 KBd 50.00 14. t utama PT Sumber Sari  Bumi Pakuan (SSBP) Ciliwung KBd 50.00 KBd 50.00 15. u utama PT.Maskapai Perkebunan Mulia KBd 50.00 KBd 50.00 16. k sekunder LIPI KL & KBd 72.73 KL & KBd 50.00 17. l sekunder RCS KL & KBd 100.00 KL & KBd 100.00 18. m sekunder KPB CIBA KL & KBd 83.33 KL & KBd 57.14 19. n sekunder RAIN KL & KBd 100.00 KL & KBd 57.14 20. o sekunder Perkumpulan Suaka Elang KL & KBd 87.50 KL & KBd 80.00 21. p sekunder Garuda Warna Scan KL & KBd 100.00 KL & KBd 100.00 22 q sekunder ARRCN KL & KBd 85.71 KL & KBd 100.00 23. r sekunder Konsorsium GEDEPAHALA KL 50.00 KL 80.00 24. v sekunder Dinas Kehutanan dan Pertanian Kabupaten Bogor KBd 66.67 KBd 100.00 25. w sekunder Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bogor KBd 0.00 KBd 66.67 26. x sekunder Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor KBd 0.00 KBd 33.33 27. y sekunder Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bogor KL & KBd 0.00 KL & KBd 75.00 28. z sekunder Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur KBd 75.00 KBd 100.00 29. aa sekunder Dinas PU Kabupaten Cianjur KBd 0.00 KBd 66.67 30. bb sekunder Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur KBd 0.00 KBd 33.33 31. cc sekunder PDAM Kabupaten Bogor KL & KBd 0.00 KL & KBd 75.00 32. dd sekunder BP Das Ciliwung Cisadane KL 0.00 KL 100.00 33. gg sekunder Koordinator pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas KL & KBd 22.22 KL & KBd 50.00
Keterangan: Kode Stakeholder : a. BBTNGGP; b. BBKSDA Jawa Barat; c. Dit KKH, Ditjen PHKA Kementerian Kehutanan; d. Dit KK, Ditjen PHKA Kementerian Kehutanan; e. Dit PPH, Ditjen PHKA Kementerian Kehutanan; f. Perum Perhutani Unit III Jawa Barat (KPH terkait); g. Dili; h. H. Supandi; i. Usep Suparman; j. Adam Supriatna; k. LIPI; l. Raptor  Conservation  Society  (RCS);  m.  KPB  CIBA;  n.  Raptor  Indonesia  (RAIN);  o.Perkumpulan  Suaka  Elang;  p.  Garuda  Warna  Scan;  q.  Asian  Raptor  Research  and Conservation Network (ARRCN); r  Konsorsium  GEDEPAHALA; s. PTPN VIII Gunung Mas (Perkebunan Teh Gunung Mas);  t. PT Sumber Sari  Bumi  Pakuan (SSBP) Ciliwung  (Perkebunan  Teh  Ciliwung);  u.  PT.Maskapai  Perkebunan  Mulia  (MPM)(Perkebunan  Teh  Ciseureuh);  v.  Dinas  Kehutanan  dan  Pertanian  Kabupaten  Bogor;  w. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bogor; x. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor; y. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bogor; z. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur; aa. Dinas PU Kabupaten Cianjur; bb. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur; cc. PDAM Kabupaten Cianjur; dd. BP Das Ciliwung Cisadane; ee. BAPPEDA Kabupaten Bogor; ff. BAPPEDA Kabupaten Cianjur; gg. Koordinator pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas.  Kode kawasan pemangkuan: KL = kawasan lindung; KBd = kawasan budidaya.
Tabel  1  juga  menunjukkan stakeholder yang memiliki  proporsi  kinerja  “sama  dengan”  atau  “lebih” dari  50%  untuk  kriteria  jenis  di  kawasan  lindung  (KL) saja  terdapat  2 stakeholder (67%),  di  kawasan  budidaya (KBd)  saja  terdapat  5 stakeholder (56%)  dan  di  kedua bentuk  kawasan  (KL  dan  KBd)  terdapat  15 stakeholder (71%).    Jumlah stakeholder dengan  proporsi  kinerja “sama  dengan”  atau  “lebih”  dari  50%  untuk  kriteria habitat di KL saja ada 4 stakeholder (100%), di KBd saja ada  7 stakeholder (78%)  dan  di  KL  dan  KB  ada  20 stakeholder (100%).    Dari  data  tersebut  dapat  diketahui bahwa proporsi kinerja “sama dengan” atau “lebih” dari 50%  untuk  kedua  kriteria  pelestarian  Elang  Jawa  di  KL nilainya  lebih  tinggi  dari  pada  proporsi  kinerja  di  KBd, sedangkan proporsi kinerja di KL dan KBd nilainya lebih tinggi  dari  pada  proporsi  kinerja  pada  kedua  lokasi lainnya.    Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  pada  umumnya stakeholder yang  bekerja  di  wilayah  KL  saja  memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan stakeholder yang  bekerja  di  KBd  saja.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  upaya  pelestarian  jenis  Elang  Jawa dan  habitatnya  yang  berada  di  dalam  KL  memiliki tingkat  keberhasilan  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  di dalam KBd.
Stakeholder yang  bekerja  pada  kedua  wilayah  KL dan KBd memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan  dengan stakeholder yang  bekerja  pada wilayah KL saja maupun wilayah KBd saja. Stakeholder yang  bekerja  dalam  pelestarian  Elang  Jawa dan habitatnya pada kedua wilayah KL dan KBd dengan kriteria  jenis  adalah  terdiri  dari  4 stakeholder utama,  7 stakeholder kunci  dan  10 stakeholder pendukung. Stakeholder yang  bekerja  untuk  kedua  wilayah  KL  dan KBd  dengan  kriteria  habitat  terdiri  dari  4 stakeholder utama,  6 stakeholder kunci  dan  10 stakeholder pendukung.    Proporsi  kinerja  teratas  (sama  dengan  atau lebih  dari  100%)  di  kedua  wilayah  KL  dan  KBd  untuk kedua kategori masing-masing dicapai oleh 4 stakeholder utama yang ada, 1 stakeholder kunci (kategori jenis) dan 2 stakeholder kunci  (kategori  habitat),  3 stakeholder pendukung.    Lebih  banyaknya stakeholder yang  bekerja pada  kedua  wilayah  KL  dan  KBd  sangat  mendukung tercapainya  proporsi  kinerja  yang  bagus  (sama  dengan atau  lebih  dari  100%).    Proporsi  kinerja  masing-masing stakeholder yang bagus juga  berperan dalam pencapaian kinerja  pada  kelompok  yang  bekerja  di  kedua  wilayah KL  dan  KBd  ini.    Hal  ini  ditunjukkan  dengan  proporsi kinerja  yang  lebih  dari  100%  oleh  4 stakeholder utama yang  ada,  beberapa stakeholder pendukung  dan stakeholder kunci.
Dari  Tabel  1  juga  dapat  diketahui  jumlah stakeholder utama yang bekerja di kawasan KL serta KL dan KBd yang memiliki proporsi kinerja “sama dengan” atau  “lebih”  dari  100%  terdapat  4 stakeholder (100%) untuk  kriteria  jenis  dan  habitat.    Sedangkan  untuk stakeholder kunci  yang  memiliki  proporsi  kinerja  “sama dengan”  atau  “lebih”  dari  50%  terdapat  5 stakeholder (63%)  untuk  kriteria  jenis  dan  8 stakeholder (100%)
untuk  kriteria  habitat.    Jumlah stakeholder pendukung yang  memiliki  proporsi  kinerja  “sama  dengan”  atau “lebih”  dari  50%  terdapat  8 stakeholder (67%)  untuk kriteria  jenis  dan  12 stakeholder (100%)  untuk  kriteria habitat.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  di  dalam  wilayah KL, stakeholder utama  memiliki  kinerja  yang  paling tinggi,  disusul  oleh stakeholder pendukung  dan stakeholder kunci. Stakeholder yang  memiliki  kinerja  paling  tinggi pada  kawasan  lindung  untuk  kriteria  pelestarian  jenis berturut-turut  adalah:  Dit  KK,  Dit  KKH,  Dit  PPH, BBTNGGP,  BBKSDA  Jawa  Barat,  Perum  Perhutani Unit  III  Jawa  Barat  (KPH  terkait),  BAPPEDA  Cianjur  - BAPPEDA  Bogor.    Urutan  kinerja  terbaik stakeholder kunci  bedasarkan  kriteria  habitat  berturut-turut  adalah: BAPPEDA  Cianjur  -  BAPPEDA  Bogor,  Dit  PPH, BBTNGGP,  Dit  KK  -  Dit  KKH,  Perum  Perhutani  Unit III Jawa Barat (KPH terkait), BBKSDA Jawa Barat.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kesenjangan antara lain :
a. Tidak  ada  kinerja  normatif  yang  jelas  mencakup semua  kriteria  dan  indikator  pelestarian  Elang  Jawa yang  dituangkan  dalam  peraturan  perundangan  yang menentukan  tugas  pokok  dan  fungsi stakeholder , khususnya lembaga pemerintah.
b. Kurangnya  peraturan  perundangan  yang  mengatur pengelolaan jenis yang dilindungi (atau secara khusus mengatur  jenis  tertentu  yang  dilindungi,  misal  Elang Jawa)  yang  melibatkan  semua stakeholder dan mengatur  secara  rinci  terkait  kriteria  dan  indikator pelestarian.
c. Adanya perbedaan tujuan pengelolaan serta perbedaan  tugas  pokok  dan  fungsi stakeholder  K L dan  KBd.  Pada  KL  dilakukan  pengelolaan  jenis  dan habitatnya,  sedangkan  pada  KBd  hanya  dikelola kawasan (habitat) saja.
d. Kurangnya pemahaman terhadap kepentingan pelestarian jenis Elang Jawa dan habitatnya.
e. Kurangnya  sumber  daya  yang  mendukung  upaya pelestarian jenis Elang Jawa dan habitatnya.  Sumber daya  tersebut  antara  lain  berupa  manusia,  dana maupun fasilitas.
f. Program  dan  kebijakan  yang  ada  belum  terkait dengan  Elang  Jawa,  sehingga  belum  mampu memecahkan permasalahan.

## SIMPULAN DAN SARAN

## A. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Stakeholder (pemangku kepentingan) dalam pelestarian  Elang  Jawa  dan  habitatnya  pada  lokasi studi terdiri dari pemangku kawasan yang kawasannya digunakan sebagai tempat bersarang dan bagian  dari  wilayah  jelajah  Elang  Jawa  serta stakeholder lainnya baik lembaga ataupun
perorangan.    Keseluruhan stakeholder yang  ter- identifikasi  ada  33,  terbagi  menjadi  7 stakeholder utama  (5 stakeholder dengan  pengaruh  yang  tinggi dan 2 stakeholder dengan pengaruh yang sedang), 18 stakeholder pendukung  (6 stakeholder dengan pengaruh  tinggi,  11 stakeholder dengan  pengaruh sedang dan 1 stakeholder dengan pengaruh kecil) dan 8 stakeholder kunci  yang  ada  kesemuanya  memiliki pengaruh  yang  tinggi  terhadap  kesuksesan  kegiatan pelestarian jenis Elang Jawa dan/atau habitatnya.
2. Dari  50  peraturan  perundangan  yang  ada  terkait dengan  jenis  dilindungi  Elang  Jawa  dan  atau  hutan/ kawasan  sebagai  habitat  Elang  Jawa  terdapat  6 dokumen  yang  hanya  membahas  pengelolaan/ perlindungan  jenis.  Peraturan  perundangan  yang hanya terkait dengan pengelolaan/perlindungan hutan/habitat  terdapat  15  dokumen.    Peraturan perundangan yang terkait dengan kedua-duanya (jenis dan  habitat)  ada  27  dokumen,  sedangkan  peraturan perundangan  yang  secara  khusus  menyebutkan perlindungan jenis Elang Jawa atau famili Accipitridae ada 6 dokumen.
3. Hasil  analisis stakeholder menunjukkan  bahwa kinerja semua stakeholder pada umumnya adalah baik (sama  dengan  atau  lebih  dari  50%).    Kesenjangan antara kinerja normatif dan implementasi relatif kecil pada  kedua  kriteria  pelestarian  Elang  Jawa.  Kinerja stakeholder pada  kriteria  habitat  nilainya  lebih  besar dari nilai pada kriteria jenis.
4. Terdapat  tiga  tingkat  kesenjangan  yang  cukup berpengaruh  pada  kinerja  dalam  pelestarian  Elang Jawa,  yaitu:  1)  kesenjangan  kinerja  normatif  dengan kinerja  implementasi  masing-masing stakeholder ;  2) kesenjangan  kinerja  kelembagaan  di  dalam  kawasan lindung  (KL)  dan  di  luar  kawasan  tersebut  (kawasan budidaya/  KBd);  3)  kesenjangan  kinerja  antar stakeholder di dalam KL 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan antara lain adalah :
a. Tidak  ada  kinerja  normatif  yang  jelas  mencakup semua  kriteria  dan  indikator  pelestarian  Elang Jawa  yang  dituangkan  dalam  peraturan  per- undangan.
b. Kurangnya peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan  jenis  yang  dilindungi  (atau  secara khusus  mengatur  jenis  tertentu  yang  dilindungi, misal  Elang  Jawa)  yang  melibatkan  semua stakeholder dan mengatur secara rinci kriteria dan indikator pelestarian.
c. Adanya  perbedaan  tujuan  pengelolaan  serta perbedaan tugas pokok dan fungsi stakeholder KL dan KBd.
d. Kurangnya  pemahaman  terhadap  kepentingan pelestarian jenis Elang Jawa dan habitatnya.
e. Kurangnya  sumber  daya  yang  mendukung  upaya pelestarian jenis Elang Jawa dan habitatnya.
f. Program  dan  kebijakan  yang  ada  belum  terkait dengan  Elang  Jawa,  sehingga  belum  mampu memecahkan permasalahan.

## B. Saran
Beberapa saran dalam upaya pelestarian Elang Jawa antara lain adalah  :
1. Untuk  memperoleh  hasil  yang  dapat  memberikan gambaran  terhadap  kesenjangan  dalam  pelestarian Elang  Jawa  dan  habitatnya  secara  menyeluruh  maka perlu  dilakukan  replikasi  penelitian  sejenis  di  lokasi lain.
2. Pengembangan pendekatan institusi untuk perencanaan  pengelolaan  jangka  pendek,  menengah dan  panjang  yang  diprakarsai  oleh  Direktorat Konservasi  Keanekaragaman  Hayati  (Dit  KKH) Ditjen  PHKA  Kementerian  Kehutanan,  yang  secara normatif  sebagai  pemegang  mandat  pengelolaan  dan pelestarian  jenis  satwa  dan  tumbuhan  dilindungi  dan terancam punah di Indonesia, berupa:
a. Koordinasi  tingkat  nasional  untuk  perencanaan pengelolaan jenis Elang Jawa dan habitatnya
b. Penguatan  pengelolaan  jenis  Elang  Jawa  dan habitatnya oleh pemangku  kawasan (baik  yang di dalam  kawasan  konservasi/  lindung  maupun  di luarnya)
c. Segera  membuat/  mengesahkan  rencana  aksi konservasi  (pelestarian)  jenis  Elang  Jawa  dan habitatnya untuk dapat menjadi panduan stakeholder terkait dalam berpartisipasi.
3. Perlu dikembangkan pendekatan manajemen kolaborasi  dari  berbagai stakeholder dalam  beberapa bentuk  upaya  pengelolaan  jenis  Elang  Jawa  dan habitatnya, antara lain:
a. Program  perlindungan  sarang  dan  pohon  sarang, pemantauan keberhasilan berbiak dan pengembangan  program  wisata  alam  berbasis Elang Jawa
b. Program  pembinaan  habitat  berupa  restorasi  dan rehabilitasi lahan dan hutan
c. Program  pendidikan  lingkungan  untuk  mening- katkan penyadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam berbagai upaya pelestarian
d. Perlindungan  jenis  dari  perburuan,  perdagangan dan  pemeliharaan  secara  ilegal,  penegakkan hukum  serta  penanganan  jenis  Elang  Jawa  yang berada  di  luar  habitatnya  berdasarkan  prosedur yang benar.
e. Mekanisme  insentif  untuk  merangsang  partisipasi aktif  dan  meningkatkan  kinerja  dari  semua stakeholder .

## D AFTAR P USTAKA
Alikodra  HS.1990. Pengelolaan  Satwaliar  Jilid  1 . Bogor:  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi  Pusat  Antar Universitas Ilmu Hayat Institut Pertanian Bogor.
[Dephut]  Departemen  Kehutanan.    2007. Strategi  dan Rencana  Aksi  Konservasi  Elang  Jawa  2007-2017 [final draft].  Jakarta: Departemen Kehutanan.
Gjershaug JO et al . 2004. Population density and habitat use  of  the  Javan  Hawk-eagle  Spizaetus  bartelsi estimated  by  direct  observations  and  radio- tracking .
Keppres  No.  114  Tahun  1999  tentang  Penataan  Ruang Kawasan Bogor – Puncak – Cianjur.
Kartodihardjo  H,  Murtilaksono  K  dan  Sudadi  U.    2004. Institusi  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai: Konsep  dan  Pengantar  Analisis  Kebijakan .  Bogor: Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
Kuswandono et  al .  2003. The  Javan  Hawk-eagle Spizaetus bartelsi Conservation in Gunung Halimun National Park.  Research on Endangered Species in Gunung  Halimun  National  Park.  Research  and Conservation  of  Biodiversity  in  Indonesia  Volume XI .    Bogor:  Biodiversity  Conservation  Project [LIPI-PHKA-JICA].
Nijman V dan van Balen S. 2003. Wandering stars: age- related  habitat  use  and  dispersal  of  Javan  Hawk- Eagles  ( Spizaetus bartelsi ). J.  Ornithol. 144:451– 458.
Peraturan  Pemerintah  RI  No.  7  Tahun  1999  tentang Pengawetan  Jenis  Tumbuhan  dan  Satwa  Peraturan Pemerintah  RI  No.  8  Tahun  1999  tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
Pratiwi  S.  2008.  Model  Pengembangan  Institusi Ekowisata  untuk  Penyelesaian  Konflik  di  Taman Nasional  Gunung  Halimun  Salak  [disertasi].
Bogor:  Sekolah  Pascasarjana,  Institut  Pertanian Bogor.
Prawiradilaga  DM.  1999. Elang  Jawa  Satwa  Langka. Seri  Pendidikan  Konservasi  Keanekaragaman Hayati. Bogor:  Biodiversity  Conservation  Project [LIPI-PHKA-JICA].
Prawiradilaga  DM et  al .  2003. Panduan  Survei Lapangan dan Pemantauan Burung-Burung Pemangsa .    Bogor:  Biodiversity  Conservation Project [LIPI-PHKA-JICA].
Sözer  R,  Nijman  V,  Setiawan  I,  van  Balen  S,
Prawiradilaga  DM  and  Subijanto  J.    1998. Javan Hawk-eagle Recovery Plan . Bogor:
KMNLH/PHPA/Birdlife International-IP.
Suparman  U.  2005.  Konservasi  Elang  Jawa Spizaetus bartelsi Stresemann,  1924  di  cagar  alam  Telaga Warna,  Puncak  2000–2005:  status,  distribusi, ekologi  dan  aksi  konservasi.  Cianjur: Raptor Conservation Society.
Thiollay JM and Meyburg BU. 1988. Forest fragmentation  and  conservation  of  raptors:  survey on the island of Java. Biol. Conserv. 44:229–250.
UU  No.  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Whitten  T,  Soeriaatmadja  RE  dan  Afiff  SA.  1996. The ecology of Java and Bali: the ecology of Indonesia series, Vol. 2 . Singapore: Periplus Editions.