## AKTIVITAS BISNIS PERSPKETIF IBN TAIMIYAH
Oleh: Ahmad Insya‟Ansori

## I. PENDAHULUAN
Bisnis  dengan  segala  macam  bentuknya  terjadi  dalam  lingkaran kehidupan  kita  setiap  hari.  Makanan  sehari-hari  yang  dihidangkan  kepada  kita, mobil  atau  sepeda  motor,  yang  mengantarkan  kita  beraktivitas  sehari-hari, pakaian yang kita kenakan, serta semua kebutuhan hidup kita, seluruhnya berasal dari  perputaran  produk  yang  dihasilkan,  didistribusikan,  dan  dijual  oleh  para pelaku bisnis.
Dalam kamus Bahasa Indonesia, aktifitas bisnis diartikan sebagai usaha dagang,  usaha  komersial  di  dunia  perdagangan,  dan  bidang  usaha.  –Skinner- (1992)  mendefenisiskan  item  bisnis  sebagai  pertukaran  barang,  jasa,  atau  uang yang  saling  menguntungkan  atau  memberi  manfaat.  Menurut  -Anoraga  dan Soegiatuti-  (1996),  bisnis  memiliki  makna  sebagai  “ the  buying  and  selling  of goods  and  servis”. Adapun  menurut  -Starub  dan  Attner-  (1994),  bisnis  tak  lain adalah  sebuah  organisasi    yang  menjalankan  aktivitas  produksi  dan  penjualan barang-barang dan jasa-jasa 1) yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. 2)
Taqi> al-Di>n Ahmad bin  „Abd al-Hali>m  atau  yang biasa disebut  Ibn Taimi>yah,  merupakan  salah  seorang  pemikir  di  abad  pertengahan  yang  banyak memberikan kontribusi dalam berbagai system kehidupan, dalam hal politik, civil society dan juga ekonomi.
Padangan Ibn Taimi>yah tentang ekonomi dapat kita lihat dari intensitas diskusi  dan  kajian  yang  ia  lakukan  bersama  Muhammad  al-Mubarak  (134), Sherwani  (667),  Ilyas  Ahmad  (665),  Khaf  (666)    dan  Shiddiqi  (221),  yang  di antaranya  berkenaan  dengan  “harga  yang  sejenisnya,  konsep  laba  adil,  Hisbah, konsep  kepemilikan,  proses  kompetisi  yang  adil  dan  jujur“  ( price  of  the equivalent,  consept  of  fair  profit, Hisbah, consept  of  ownership, fair  competition dan Honest dialing) . 3)
Lalu,  melalui  konsep  ekonomi  yang  di  usung,  bagaimanakah  aktifitas bisnis yang diharapkan dalam pandangan Ibn Taimi>yah ?.
Untuk  itu,  Dengan  berpijak  pada  kedua  ide  dasar  tersebut,  dalam pembahasan  paper  ini,  penulis  akan  menguraikan  konsep  ekonomi  dalam pandangan  Ibn  Taimi>yah  serta  relevansinya  sesuai  dengan  tema  yang  diangkat terkait aktifitas bisnis.

## II. PEMBAHASAN
A. Biografi dan Karya Ibn Taimi>yah.
1 Barang yang  dimaksud  adalah  suatu  produk  yang  secara  fisik  memiliki  wujud,
Sedangkan jasa adalah  aktivitas-aktivitas  yang  memberi  manfaat  kepada  konsumen  atau  pelaku bisnis lainnya  yang dilakukan dengan
2 Muhammad  Ismail  Yusanto,  dkk. Menggagas  Bisnis  Islam (Jakarta:  Gema  Insani, 2002), hlm. 15.
3 Muhammad  Nejatullah  Siddiqi, Muslim  Economic  Thingking  :  A  Survey  of Contempory Litaruture (United Kingdom : The Islamic Foundation, 1988), hlm. 72
Ibn  Taimi>yah  bernama  lengkap  Taqi>  al-Di>n  Ahmad  bin  „Abd  al- Hali>m, lahir di kota Harran pada tanggal 22 Januari 1263 M (10 Rabi‟ul Awwal 661 H). ia  berasal dari keluarga yang berkependidikan tinggi. Ayahnya Abd. Al- Hali>m Syihabuddin bin Taymiyyah. Seorang Syaikh, Hakim, Khatib, yang 'alim Wara',  yang  berprofesi  sebagai  guru  besar  dan  kepala  madrasah  Sukkariyyah. Kakeknya Majd  ad-Di>n Abul Birkan  Abdussalam  bin  Abdullah bin  Taymiyyah Al-Harrani.  Syaikhul  Islam,  Ulama  fiqih,  ahli  hadi>s},  tafsi>r,  Ilmu  Ushul  dan hafidz dan merupkan ulama besar Madzhab Hambali dan penulis sejumlah buku. 4)
Berkat kejeniusannya, di usia yang terbilang muda Ibn Taimi>yah telah mampu  menamatkan  sejumlah  mata  pelajaran,  seperti  tafsi>r,  hadi>s},  fiqh, matematika dan filsafat, serta berhasil menjadi yang terbaik di antara teman-teman seperguruannya.  Guru  Ibn  Taimi>yah  berjumlah  200  orang,  di  antaranya  adalah Syams  ad-Din  al-Maqdisi,  Ahmad  bin  Abu  al-Khair,  Ibn  Abi  al-Yusr,  dan  al- Kamal bin Abd al-Majd bin Asakir. 5)
Ketika  berusia  tujuh  belas  tahun,  Ibn  Taimi>yah  telah  diberi kepercayaan  oleh  gurunya,  Syams  ad-Din  al-Maqdisi,  untuk  mengeluarkan fatwa. 6) Pada  saat  yang  bersamaan,  ia  juga  memulai  kiprahnya  sebagai  seorang guru. Kedalaman ilmu  Ibn Taimi>yah memperoleh penghargaan dari pemerintah pada  saat  itu  dengan  menawarinya  jabatan  sebagai  kepala  pengadilan.  Namun, karena hati nuraninya tidak mampu memenuhi  berbagai batasan  yang ditentukan oleh penguasa, ia menolak tawaran tersebut. 7)
Namun,  segala  sesuatu  yang  diterima  oleh  Ibn  Taimi>yah  memiliki konsekwensi logis yang harus dihadapinya. Penghormatan yang begitu besar yang diberikan  masyarakat  dan  pemerintah  kepadanya,  membuat  sebagian  orang  yang menentangnya  merasa  iri  dan  berusaha  untuk  menjatuhkan  dirinya.  Sejarah mencatat bahwa sepanjang hidupnya,  Ibn Taimi>yah telah menjali masa tahanan sebanyak empat kali akibat fitnah yang dilontarkan para penentangnya. 8)
Selama  dalam  tahanan,  Ibn  Taimi>yah  tidak  pernah  berhenti  untuk menulis  dan  mengajar.  Bahkan  semangatnya  tersebut  tak  terpadamkan,  ketika tanggal 9 Jumadil Akhir 728 H, semua buku, kertas, tinta dan pena-nya dirampas penguasa,  walaupun  perampasan  tersebut  merupakan  hantaman  berat  bagi  Ibn Taymiyyah,  ia  tetap  menyalurkan  semnagat  menulisnya  dengan  menggunakan batu  arang,  di  samping  memperbanyak  membaca  ayat  suci,  beribadah  dan memperbanyak tahajjud hingga  keyakinanya  makin  mantap. Setelah  menderita sakit  selama  dua  puluh  hari,  Ibn  Taimi>yah  menghadap  Rabbnya  sesuai  dengan cita-citanya  : mati  membela  kebenaran  dalam  penjara ,  Pada  tanggal  26 September 1328 M (20 Dzul Qa‟idah 728 H). 9)
Pemikiran  Ibn  Taymiyyah  tak  hanya  merambah  bidang  Hukum  syar'i, tapi juga mengupas masalah ekonomi, politik dan pemerintahan. Pemikiran beliau
4 Abdul  Azim  Islahi, Economic  Consepts  of  Ibn  Taimi>yah (London  :  The  Islamic Foundation, 1988), hlm. 57
5 Ibn  Katsir, Al-Bidayah  Wa  al-Nihayah, Vol.  13 (Bairut  :  Maktabah  al-Ma‟arif, 1966), hlm. 136-137.
6 Ibid ., Vol. 13, hlm. 341.
7 Ibn  Rajab, Dhail  Tabaqat  al-Hanabilah, Vol.  2  (Kairo  :  Matba‟ah  al-Sunnah  al- Muhammadiyyah, 1953), hlm. 388.
8 Adiwarman  Azhar  Karim, Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam, Ed.  3  (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 352.
9 Ibn Rajab, Dhail Tabaqat al-Hanabilah…, hlm. 134 dan 363-364.
tersebut  dapat  dikaji  dari  bukunya Minhaj  as-Sunnah  an-Nabawiyah  fi  Naqdh Kalam  as-Syi'ah  wal  Qadariyah , As-Siyasah  as-Syar'iyah , Kitab  al-Ikhriyaratul 'Ilmiyah , Majmu’  Fatawa  Syaikh  al-Islam dan Al-Hisbah  fil  Islam , I>dah  al- Dala>lah  fi  ’Umum  al-Risalah,al-Ikhtiya>rat  al-Fiqhi>yah,  Iqtida’  al-Sirat  al- Mustaqim  wa  Mukhalafah  Ashab  al-Jah>im,  Kitab  at-Tawassul  wa  al-Wasilah, Majmu’ Rasa’il, Qaiah fi al Mu’jiza>t wa al-karama>t, al-Siyasah al-Shariyyah fi  Islah  Al-RA’i  wa  Ra’iyah,  al-Qiyas  fi  Syarh  al  Islam,  Sharh  al-Aqidah  al- Asfahaniyah, dan sebagainya 10)

## B. Kontribusi Ibn Taimi>yah dalam Aktifitas Bisnis.
Dalam mengkaji konsep ekonomi yang ditawarkan Ibn Taimi>yah, Ada 2 hal yang menjadi ide dasarnya, yaitu :
1. Harga yang adil, Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga
2. Uang dan Kebijakan Moneter
1. Harga  yang  adil,  Mekanisme  Pasar  dan  Regulasi  Harga  ( Just Price, Market Mechanism and Price Regulation )
a. Harga yang Adil ( Just Price)
Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Qur‟an sendiri telah sangat tegas menekankan keadilan dalam  berbagai  aspek  kehidupan  umat  manusia. 11) Oleh  karena  itu,  sudah merupakan  kewajiban  untuk  mengaplikasikan  prinsip  keadilan  dalam  aktifitas bisnis.
Term  harga  yang  adil  ( fair  price )  telah  disebutkan  dalam  Beberapa Hadi>s  dalam  konteks  kepemilikan,  semisal  pada  kasus  seorang  majikan  yang membebaskan  budaknya.  Dalam  hal  ini,  budak  tersebut  menjadi  merdeka  dan pemiliknya  memperoleh  kompensasi  dengan  harga  yang  adil  ( qimah  al-adl ). Istilah  yang  sama  juga  pernah  digunakan  oleh  sahabat  Umar  bin  Khattab  ketika menetapkan nilai baru untuk diyat setelah daya beli dirham mengalami penurunan yang mengakibatkan kenaikan harga-harga. 12)
Para  Fuqaha‟  juga  telah  menyusun  berbagai  aturan  transaksi  bisnis dengan  menerapkankan  konsep  harga  yang  adil,  semisal  dalam  kasus  penjualan barang-barang cacat, penjualan yang terlalu mahal, penjualan barang-barang hasil timbunan, dan sebagainya. 13) Secara umum para fuqaha‟ berpendapat bahwa harga yang  adil  adalah  harga  yang  dibayar  untuk  objek  yang  serupa.  Oleh  karena  itu, mereka lebih mengenalkannya sebagai harga yang setara ( tsaman al-mitsl ).
Sekalipun  pemahaman  istilah  tersebut  telah  ada  sejak  awal  kehadiran Islam,  Ibn  Taimi>yah  tampaknya  merupakan  orang  pertama  yang  menaruh perhatian khusus  terhadap persolan harga  yang adil. Dalam membahas harga ini, beliau  menggunakan  dua  istilah,  yakni  kompensasi  yang  setara  ( ‘iwadh al-mitsl ) dan harga yang setara ( tsaman al-mitsl ). Ia menyatakan :
10 Abdul Azim Islahi, Economic Consepts of Ibn Taimi>yah …, hlm.70-71
11 Lihat antara lain Q.S. an-Nahl : 90, al-Nisaa : 58, al-Maa‟idah : 8. al-Hadid : 25 dan Huud : 85.
12 Adiwarman Azhar Karim, Pemikiran …, hlm. 354
13 Ibn Nujaim, Al-Asbah wa al-Nadzair (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1980), hlm. 362-364.
“Jumlah  yang  tertera  dalam  suatu  akad  ada  dua  macam, pertama , jumlah yangtelah dikenal baik dikalangan masyarakat. Jenis  ini  telah  dapat  diterima  secara  umum. Kedua ,  jenis  yang tidak  lazim  sebagai  akibat  dari  adanya  peningkatan  atau penurunan  kemauan  ( rugbah )  atau  factor  lainnya.  Hal  ini dinyatakan sebagai harga yang setara. 14)
Konpensasi  yang setara  menurutnya merupakan jumlah  yang sama dari obyek  khusus  yang  dimaksud  dalam  pemakaian  yang  umum  ( urf )  terkait  dengan tingkat  harga  (si‟r)  dan  kebiasaan  („adah).  Lebih  jauh  ia  mengemukakan  bahwa evaluasi  yang  benar  terhadap  konpensasi  yang  adil  didasarkan  atas  analogi  dan taksiran  dari  barang  tersebut  dan  barang  lain  yang  setara.  Persolan  tentang konpensasi  yang  adil  atau  setara  ( ‘Iwadh  al-mitsl )  ini  muncul  ketika  mengupas persoalan kewajiban moral dan hukum.
Menurutnya  prinsip-prinsip  konpensasi  yang  adil  ( ‘Iwadh  al-mitsl )  ini tergantung dalam beberapa kasus berikut : 15)
a. Ketika seseorang harus bertanggung jawab karena membahayakan orang lain atau merusak harta atau keuntungan b. Ketika  seseorang  mempunyai  kewajiban  untuk  membayar kembali  sejumlah  barang  atau  keuntungan  yang  setara  atau membayar ganti rugi terhadap luka-luka sebagian orang lain.
c. Ketika  seseorang  diminta  untuk  menentukan  akad  yang  rusak
( al-uqud  al-fasidah )  dan  akad  yang  shahih  ( al-uqud  al- shalihah )  dalam  suatu  peristiwa  yang  menyimpang  dalam kehidupan dan hal milik.
Prinsip  umum  yang  sama  berlaku  pada  pembayaran  konpensasi  dan kewajiban finansial lainnya, misalnya : 16
a. Hadiah  yang  diberikan  oleh  gubernur  kepada  orang-orang Muslim, anak-anak yatim dan wakaf.
b. Pemberian upah oleh atau kepada rekanan bisnis ( al-musyarik wa al-mudharib )
c. Pemberian  konpensasi  oleh  agen  bisnis  yang  menjadi  wakil untuk melakukan pembayaran konpensasi
Adapun  harga  yang  adil  atau  setara  ( tsaman  al-mitsl ),  menurut  Ibn Taimi>yah merupakan harga standar yang berlaku dalam pasar, dan secara umum dapat diterima sebagai sesuatu yang setara bagi barang-barang atau barang-barang yang serupa pada waktu dan tempat yang khusus. 17) Singkatnya, harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekautan pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dengan penawaran.
Lebih  lanjut,  Ibn  Taimi>yah  meng-ilustrasikan  perubahan  harga  pasar sebagai berikut : 18)
“Jika  penduduk  menjual  barang-barangnya  secara  normal  ( al- wajh  al-ma’ruf )  tanpa  menggunakan  cara-cara  yang  tidak  adil,
14 Ibn  Taimi>yah, Majmu’  Fatawa  Syaikh  al-Islam ,  Vol.  26  (Riyadh  :  Matabi‟  al- Riyadh, 1963), hlm. 522.
15 Ibid. , hlm. 520.
16 Ibid., hlm. 251.
17 Ibid ., hlm. 522.
18 Adiwarman Azhar Karim, Sejarah Pemikiran …, hlm. 358
kemudian harga tersebut meningkat karena pengaruh kelangkaan barang (yakni penurunan supply ) atau karena peningkatan jumlah penduduk  (yakni  peningkatan demand ),  kenaikan  harga-harga tersebut  merupakan  kehendak  Allah  swt.  Dalam  kasus  ini, memaksa  penjual  untuk  menjual  barang-barang  mereka  pada harga  tertentu  adalah  pemaksaan  yang  salah  ( ikrah  bi  ghairi haq ).”
Dengan demikian, tampak jelas bagi Ibn Taimi>yah bahwa kompensasi yang  adil  atau  setara  itu  relatif  merupakan  fenomena  yang  dapat  bertahan  lama akibat  terbentuknya  kebiasaan  yang  didasarkan  atas  analogi  dan  taksiran  yang berlaku,  dengan  mekanisme  perbandingan  yang  adil  sebagai  pedoman  bagi masyarakat dan para Hakim.
Sedangkan  konsep  harga  yang  adil  itu  bervariasi  yang  ditentukan  oleh kekuatan  permintaan  dan  penawaran  serta  dipengaruhi  oleh  kebutuhan  dan keinginan  masyarakat.  Konsep  ini  bertujuan  untuk  memberikan  panduan  bagi penguasa (pemilik modal) dalam mengembangkan aktifitas bisnis yang dilakukan.
Konsep Upah yang Adil ( The Concept of Wages Equevalent ) Pada  abad  pertengahan  pertengahan,  konsep  upah  yang  adil dimaksudkan  sebagai  tingkat  upah  yang  wajib  diberikan  kepada  para  pekerja sehingga  mereka  dapat  hidup  layak  di  tengah-tengah  masyarakat.  Dalam pembahasab ini, Ibn Taimi>yah mengacu pada tingkat harga yang berlaku dibursa kerja ( tas’ir fi a’mal ) dan menggunkan istilah upah yang setara ( ujrah al-mitsl ). 19)
Seperti halnya harga, prinsip dasar yang menjadi obyek observasi dalam menentukan  suatu  tingkat  upah  adalah  defenisi  menyeluruh  tentang  kualitas  dan kuantitas usaha yang dilakukan. 20)
Ketentuan akan upah  yang adil atau setara diatur dengan menggunakan aturan  yang  sama  dengan  harga  yang  adil,  yaitu  dengan  adanya  tawar-menawar antar  pekerja  dengan  pemberi  kerja.  Dengan  kata  lain,  pekerja  diberlakukan sebagai  barang  dagangan  yang  harus  tunduk  pada  hukum  ekonomi,  tentang permintaan dan penawaran. 21)
Tentang  bagaimana  upah  yang  adil  atau  setara  tersebut  ditentukan,  Ibn Taimi>yah menjelaskan :
“Upah  yang  setara  akan  ditentukan  oleh  upah  yang  telah diketahui  ( musamma )  jika  ada,  yang  dapat  menjadi  acuan  bagi kedua  belah  pihak.  Seperti  halnya  dalam  kasus  jual  atau  sewa, harga  yang  telah  diketahui  ( tsaman  musamma )  akan diberlakukan sebagai harga yang setara” 22)
Sehubungan  dengan  penggunaan  dan  impliksi  dari  konsep  upah  yang adil adalah sama halnya dengan konsep harga yang adil. Yakni tak lain bertujuan untuk melindungi kepentingan pekerja dan majikan serta melindungi mereka dari aksi saling eksploitasi. Dalam hal ini Ibn Taimi>yah menyatakan :
“Apabila  seorang  majikan  memperkerjakan  seseorang  secara dzalim  dengan  membayar  pada  tingkat  upah  yang  lebih  rendah
19 Ibn Taimi>yah, al-Hisbah fi al-Islam (Kairo : Dar al-Sha‟b, 1976), hlm. 34.
20 Ibid.
21 Adiwarman Azhar Karim, Sejarah Pemikiran …, hlm. 359
22 Ibn Taimi>yah, Majmu’…, Vol . 34, hlm. 72.
daripada  upah  yang  adil,  yang  secara  normal  tidak  ada seorangpun  dapat  menerimanya,  pekerja  berhak  meminta  upah yang adil”. 23)
“Jika  tidak  menyelesaikan  pekerjaannya,  seorang  pekerja  tidak berhak  memperoleh  upahnya  secara  penuh.  Ia  hanya  berhak memperoleh upah sesuai dengan hasil pekerjaannya”. 24)
Prinsip  tersebut  berlaku,  baik  bagi  pemerintah  maupun  bagi  individu. Oleh  karena  itu,  apabila  pemerintah  ingin  menetapkan  upah  atau  kedua  belah pihak tidak mempunyai acuan tentang tingkat upah, mereka harus menyetujui atau menentukan  sebuah  tingkat  upah  yang  ditentukan  oleh  pasar  dalam  keadaan normal atas jenis pekerjaan tertentu.
Konsep Laba yang Adil ( The Concept of Profit equevalent/ fair profit )
Keuntungan  materiil  atau  pun  immateriil  dalam  sebuah  aktifitas  bisnis merupakan  motivasi  bagi  para  pelaku  bisnis  ataupun  pedagang,  dan  hal  tersebut sah-sah saja menurut ketentuan bisnis Islam, yakni bila  melalui proses perolehan keuntungan  dengan  cara-cara  yang  dapat  diterima  secara  umum  ( al-ribh  al- ma’ruf ), dengan tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan para konsumennya (pelanggan).
Dengan  berpegang  pada  konsep  keadilan  dalam  penentuan  harga,  Ibn Taimi>yah mendefenisikan laba yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari aktifitas bisnis tertentu, tanpa merugikan orang lain. Ia menentang tingkat keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitatis ( ghaban fahisy ) dengan memanfaatkan  ketidaktahuan  dan  ketidak  pedulian  masyarakat  (konsumen) terhadap kondisi pasar yang ada ( mustasil ). 25) Ia menjelaskan :
“Seseorang  yang  memperoleh  barang  untuk  mendapatkan pemasukan  dan  perdagangkannya  di  kemudian  hari  diizinkan melakukan  hal  tersebut.  Namun,  ia  tidak  boleh  mengenakan keuntungan terhadap orang-orang miskin  yang lebih  tinggi  dari pada  yang  sedang  belaku  ( al-ribh  al-mu’tad ),  dan  seharusnya tidak  menaikkan  harga  terhadap  mereka  yang  sangat membutuhkan (dharurah)”. 26)
“Seorang  pedagang  tidak  boleh  mengenakan  keuntungan  yang lebih  besar  kepada  orang  yang  tidak  sadar  dari  pada  yang dikenakan  kepada  orang  lain.  Dalam  hal  yang  sama,  jika  ada orang miskin yang sangat membutuhkan untuk membeli barang- barang  guna  memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  yang  berarti permintaannya  tersebut  bersifat inealistis ,  penjual  harus menetapkan  keuntungan  yang  sama  dengan  keuntungan  yang diperoleh dari orang lain yang tidak sebutuh orang tersebut”. 27)
23 Ibid., Vol 30, hlm. 163.
24 Ibid ., hlm. 183
25 Ibn Taimi>yah, Majmu’… , Vol 25, hlm 299.
26 Ibid. , hlm. 501 27 Ibid .
Penjelasan  di  atas,  secara  umum  menurut  hemat  penulis  merupakan bentuk  pelarangan  atas  pengambilan  keuntungan  (laba)  dalam  penjualan  yang dilakukan  dengan  cara  mengeksploitasi  pembeli,  dengan  memanfaatkan keadaannya.  Lebih  jauh  Ibn  Taimi>yah  mengatakan  bahwa,  penjual  (pelaku bisnis)  diharuskan  tetap  menjual  produk  bisnisnya  dengan  harga  yang  dapat diterima  secara  umum  ( al-qimah  al-ma’rufah )  baik  bagi  pembeli  yang  sangat membutuhkan,  seperti  bahan  makanan  dan  pakaian  ataupun  tidak  terlalu membutuhkan.  Dengan  kata  lain,  orang  yang  sangat  membutuhkan  atau  tidak terlalau  membutuhkan,  diperkenankan  membeli  barang-barang  tersebut  dengan harga  yang  secara  umum  berlaku  dipasar,  dan  seharusnya  tidak  membayar  lebih besar daripada harga normal.
Berkaitan  dengan  konsep  laba  yang  adil  ini,  lebih  jauh  Ibn  Taimi>yah menyatakan  bahwa  laba  sebagai  penciptaan  tenaga  kerja  dan  modal  secara bersamaan.  Oleh  karena  itu,  pemilik  dua  factor  produksi  tersebut  berhak memperoleh bagian keuntungan masing-masing. Dan apabila terjadi perselisihan, maka keuntungan tersebut dibagi menurut cara yang dapat diterima secara umum oleh kedua belah pihak, yakni pihak yang menginvestasikan tenaganya dan pihak yang menginvestasikan uangnya. Ia menyatakan, 28)
“Karena keuntungan merupakan tambahan yang dihasilkan oleh tenaga  di  satu  pihak  dan  harta  dipihaklain,  maka  pembagian keuntungan dilakukan dengan cara yang sama aebagai tambahan yang diciptakan oleh kedua factor tersebut.”
b.  Mekanisme Pasar ( Market Mechanism )
Aktifitas  bisnis  yang  kita  lakukan,  tentunya  berhubungan  erat  dengan keadaan pasar serta mekanisme yang ada di dalamnya, yang berhubungan dengan kekuatan  permintaan  dan  penawaran,  guna  menentukan  harga  jual  dan  atau konpensasi yang kita harapkan atas produk yang kita lempar.
Berkaitan dengan persoalan di atas, Ibn Taimi>yah menyatakan,
“Naik  dan  turunnya  harga  tidak  selalu  diakibatkan  oleh kedzaliman  orang-orang  tertentu.  Terkadang,  hal  tersebut disebabkan  oleh  kekurangan  produksi  atau  penurunan  impor barang-barang  yang  diminta.  Oleh  karena  itu,  apabila permintaan  naik  dan  penawaran  turun,  maka  harga-harga  naik. Dan  sebaliknya,  apabila  persediakan  barang  meningkat  dan permintaan terhadapnya menurun, maka harga pun turun.
Kelangkaan  atau  kemelimpahan  ini,  bukan  disebabkan  oleh orang-orang  tertentu.  Ia  bisa  jadi  disebabkan  oleh  sesuatu  yang tidak  mengandung  kedzaliman,  atau  terkadang,  ia  bisa  juga disebabkan  oleh  kedzaliman.  Hal  ini  adalah  ke  Maha  Kuasaan Allah swt yang telah menciptakan keinginan dihati manusia”. 29)
Dari pernyataan tersebut, cukup jelas bahwa pada masa Ibn Taimi>yah, kenaikan  harga-harga  dianggap  sebagai  akibat  dari  kedzaliman  pedagang. Menurut  Ibn  Taimi>yah,  pandangan  tersebut  tidaklah  selalu  benar.  Ia
28 Ibid ., hlm 60.
29 Ibid ., Vol 8, hlm 583.
menguraikan  secara  lebih  jauh  berbagai  alas  an  ekonomi  terhadap  naik  turunnya harga-harga serta peranan kekuatan pasar dalam menentukan harga. 30)
Pernyataan  Ibn Taimi>yah di  atas menunjukkan  pada apa  yang dewasa ini  dikenal  sebagai  perubahan  fungsi  penawaran  ( supply )  dan  permintaan ( demand ), yakni ketika terjadi peningkatan permintaan pada harga yang sama dan penurunan  persediaan    pada  harga  yang  sama,  atau  sebaliknya,  penurunan permintaan  pada  harga  yang  sama  dan  pertambahan  persediaan  pada  harga  yang sama.
Maka,  apabila  terjadi  penurunan  persediaan  yang  disertai  kenaikan permintaan,  bisa  dipastikan  harga-harga  akan  mengalami  kenaikan,  dan  begitu pula  sebaliknya,  apabila  permintaan  menurun  disertai  dengan  melimpahnya persediaan.
Lalu, bagaimana  bila  permintaan  meningkat  sementara  persediaan tetap?. Adakah pengaruhi kenaikan atau menurunnya harga?
Dalam hal ini Ibn Taimi>yah memberikan penjelasan, “Apabila  orang-orang  menjual  barang  dagangan  dengan  cara yang  dapat  diterima  secara  umum  tanpa  disertai  dengan kedzaliman  dan  harga-harga  mengalami  peningkatan  sebagai konsekuensi dari penurunan jumlah barang (qillah al-syai), atau peningkatan  jumlah  penduduk  ( katsrah  al-khalq ),  hal  ini disebabkan oleh Allah swt.” 31)
Dengan  penjelasan  tersebut,  Ibn  Taimi>yah  berpendapat  bahwa kenaikan harga itu terjadi karena penurunan jumlah barang atau kenaikan jumlah penduduk.  Penurunan  jumlah  barang  dapat  disebut  juga  sebagai  penurunan persediaan  ( supply), sedangkan  peningkatan  jumlah  penduduk  dapat  disebut sebagai  kenaikan  permintaan  ( demand) .  Suatu  kenaikan  harga  yang  disebabkan oleh  penurunan supply atau  kenaikan demand dikarakteristikkan  sebagai  sunnah Allah  swt  yang  tidak  bisa  dielakkan  dalam  teori  ekonomi,  untuk  menunjukkan mekanisme pasar yang bersifat impersonal.
Lebih lanjut, Ibn Taimi>yah mencatat faktor-faktor yang mempengaruhi demand serta konsekuensinya terhadap harga dalam aktifitas bisnis, yaitu sebagai berikut: 32)
1. Keinginan  masyarakat  ( raghbah )  terhadap  berbagai  jenis barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah.
2. Jumlah para peminat ( tullab ) terhadap suatu barang.
3. Lemah  atau  kuatnya  kebutuhan  terhadap  suatu  barang  serta besar dan kecilnya tingkat dan ukuran kebutuhan.
4. Kualitas pembeli.
5. Jenis uang yang digunakan dalam transaksi.
6. Besar  kecilnya  biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh  produsen atau penjual.
7. Tujuan  transaksi  yang  menghendaki  adanya  kepemilikian resiprokal di antara kedua belah pihak.
30 Adiwarman Azhar Karim, Sejarah Pemikiran …, hlm. 364
31 Ibn Taimi>yah, al-Hisbah…, hlm 24.
32 Abdul Azim Islahi, Economic concepts …, hlm. 90-91.
c.   Regulasi Harga. ( Price Regulation )
Setelah  menguraikan  secara  panjang  lebar  tentang  konsep  harga yangadil  dan  mekanisme  pasar,  Ibn  Taimi>yah  melanjutkan  pembahasan mengenai  konsep  kebijakan  pengendalian  harga  oleh  pemerintah.  Seperti  yang akan  terlihat.  tujuan  regulasi  harga  adalah  untuk  menegakkan  keadilan  serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Ibn  Taimi>yah  membedakan  dau  jenis  penetapan  harga,  yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan  sah  menurut  hukum. 33) Penetapan  harga  yang  tidak  adil  dan  cacat  hukum adalah  penetapan  harga  yang  dilakukan  pada  saat  kenaikan  harga-harga  terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni kelangkaan supply atau kenaikan demand.
Namun  ketika  dalam  keadaan  darurat,  seperti  terjadi  kelaparan,  Ibn Taimi>yah merekomendasikan pada pemerintah agar melakukan penetapan harga serta memaksa para pedagang untuk menjual persediaan barang-barang kebutuhan pokok. Ia menyatakan,
“Inilah  saat  bagi  penguasa  untuk  memaksa  seseorang  menjual barang-barangnya  pada  harga  yang  adil  ketika  masyarakat sangat  membutuhkannya.  Misalnya  ketika  memiliki  kelebihan makanan  sementara  masyarakat  menderita  kelaparan,  pedagang akan dipaksa untuk menjual barangnya pada tingkat harga  yang adil.” 34)
Di  samping  hal  tersebut  di  atas,  peran  pemerintah  dalam  melakukan penetapan  harga,  menurut  pandangan  Ibn  Taimi>yah,  harus  membedakan  antara pedagang lokal yang memiliki persediaan barang dengan para importir. Dalam hal ini, para importir tidak boleh dikenakan kebijakan tersebut. Namun, mereka  dapat diminta  untuk  menjual  barang  dagangannya  seperti  halnya  rekanan  importir mereka. 35)
33 Ibn Taimi>yah, al-Hisbah…, hlm. 24.
34 Ibid 35 Ibid ., hlm 39.
Pasar yang Tidak Sempurna  ( Imperfections of the Market )
Di  samping  dalam  kondisi  kekeringan  dan  perang,  Ibn  Taimi>yah merekomendasikan  kepada  pemerintah  agar  melakukan  kebijakan  penetapan harga pada saat ketidak sempurnaan melanda pasar. Sebagai contoh, apabila para penjual  ( arbab  al-sila’ )  menghentikan  penjualan  barang-barang  mereka  kecuali pada harga  yang lebih tinggi dari harga normal ( al-qimah al-ma’rufah ) dan pada saat  yang  bersamaan  masyarakat  membutuhkan  barang-barang  tersebut.  Maka mereka akan diminta untuk menjual barang-barang pada tingkat harga  yang adil. 36(
Contoh  nyata  dari  keadaan  pasar  yang  tidak  sempurna  adalah  adanya praktik  monopoli 37) terhadap  makanan  dan  barang-barang  kebutuhan  pokok lainnya.  Dalam  kasus  ini  pemerintah  harus  menetapkan  harga  setara  (qimah  al- mitsl) terhadap transaksi jual beli yang terjadi dimasyarakat, dengan maksud agar praktik  monopoli  yang  terjadi  dapat  diminimalisir,  sehingga  mereka  (kaum monopolis)  tidak  dapat  secara  bebas  untuk  menentukan  harga  semaunya  yang dapat mendzalimi masyarakat.
Dalam  hal  ini,  Ibn  Taimi>yah  memberikan  gambaran  tentang  prinsip dasar untuk menghilangkan kedzaliman. Ia menyatakan,
“Jika penghapusan seluruh kedzaliman tidak mungkin dilakukan, seseorang wajib melenyapkan semaksimal mungkin.” 38(
Dengan demikian, karena aksi monopoli tidak dapat dicegah dan, di sisi lain,  tindakan  tesebut  tidak  boleh  dibiarkan  merusak  orang  lain,  maka  regulasi harga adalah hal yang tidak dapat dihindari.
Ibn  Taimi>yah  melarang  para  pedagang  dan  pembeli  membuat penjanjian  untuk  menjual  barang  pada  harga  yang  telah  detetapkan  sebelumnya sehingga  dapat  memperoleh  harga  yang  lebih  rendah,  sebuah  kasus  yang menyerupai monopsony. 39( Ia juga melarang diskriminasi harga terhadap pembeli atu penjual yang tidak mengetahui harga yang sebenarnya dipasar. Ia menyatakan,
“Penjual  dilarang  mengeakan  harga  yang  sangat  tinggi,  yang tidak  lazim  dalam  masyaraka,  kepada  seseoarang  yang  tidak mengetahui  harga  yang  sebenarnya  ( mustrsil )  tetapi  harus menjual  barangnya  pada  tingkat  harga  yang  berlaku  di  pasaran ( al-qimah  al-mu’tadah )  atau  yang  mendekatinya.  Apabila  telah dikenakan  harga  yang  sangat  tinggi,  seorang  pembeli  berhak meninjau ulang transaksi bisnisnya … Seseorang yang diketahui melakukan  ha  ini  dapat  dihukum  dan  dilarang  memasuki pasar.” 40)
36 Ibid ., hlm. 25.
37 Monopoly :  jenis  struktur  pasar  yang  di  dalamnya  terdapat  kekuatan  penawaran sehingga  monopolis  tersebut  bias  menjalankan  politik  harag  menentukann  jumlah  barang  yang harus  dipasarklan.  Lihat  Drs  Sumadji  dkk,  Kamus  Ekonomi  lengakap,  (Yogyakarta  UII  Press, 2006), hlm. 474.
38 Ibn Taimi>yah, al-Hisbah…, hlm. 26.
39 Abdul  Azim  Islahi, Economic  concepts…, hlm.  100. Monopsony :  keadaan  pasar barang-barang tertentu yang permintaannya dikuasai oleh seseorang atau sekolmpok kecil pembeli, yang  secara  bersatu  menguasai  atau  menentukan  tingkat  harga  atau  jumlah  pengeluaran  barang atau jasa.
40 Ibid.
Pendapat  Ibn  Taimi>yah  tersebut  berdasarkan  hadis  Nabi  yang menyatakan bahwa mengenakan harga yang sangat tinggi kepada seseorang yang tidak  mengetahui  harga  yang  sebenarnya  adalah  riba‟  ( ghaban  al-mustarsil riba> ).
Musyawarah  untuk  Menetapkan  Harga  ( Consultation  for  Price Fixing )
Sebelum  menerapkan  kebijakan  penetapan  harga,  terlebih  dahulu pemerintah  harus  melakukan  musyawarah  dengan  masyarakat  terkait.  Berkaitan dengan hal ini, Ibn Taimi>yah menjelaskan,
“Imam  (pemerintah)  harus  menyelenggarakan  musyawarah dengan para tokoh yang merupakan wakil dari para pelaku pasar ( wujuh ahl-suq ). Anggota masyarakat lainnya juga diperkenankan untuk menghadiri musyawarah tersebut, sehingga  dapat  membuktikan  pernyataan  mereka.  Setelah melakukan musyawarah dan penyelidikan terhadap pelaksanaan transaksi jual beli mereka, Pemerintah harus meyakinkan mereka pada  suatu  tingkat  harga  yang  dapat  membantu  mereka  dan masyarakat  luas,  hingga  dapat  menyetujuinya.  Harga  tersebut tidak boleh ditetapkan tanpa persetujuan dan izin mereka.” 41)
Secara jelas, ia memaparkan kerugian dan bahaya dari penetapan harga yang  sewenang-wenang  yang  tidak  akan  memperoleh  dukungan  luas,  seperti timbulnya  pasar  gelap  atau  manipulasi  kualitas  barang  yang  dijual  pada  tingkat harga yang ditetapkan. Berbagai bahya ini direduksi, bahkan dihilangkan, apabila harga-harga yang ditetapkan melalui proses musyawarah dan dengan menciptakan tanggungjawan moral serta dedikasi terhadap kepentinagn publik.
Pemikiran  Ibn  Taimi>yah  tetntang  regualsi  harga  ini  juga  terhadap berbagai  factor  industri  lainnya.  Seperti  yang  telah  disingguung  di  muka,  ia menyatakan  bahwa  apabila  para  tenaga  kerja  menolak  memberikan  jasa  mereka sementara  masayarakat  sangat  membutuhkan  atau  terjadi  ketidak  sempurnaan dalam  pasar  tenaga  kerja,  pemerintah  harus  menetapkan  upah  para  tenaga  kerja. Tujuan  penetapan  harga  ini  adalaha  untuk  melindungi  majikan  dan  pekerja  dari aksi saling mengeksploitasi di antara mereka.

## 2.  Uang dan Kebijakan Moneter
( Concept of Money and Monetary Policy )
a.    Karakteristik dan Fungsi Uang ( Nature and Function of Money )
Secara  khususu  Ibn  Taimi>yah  menyebutkan  dua  fungsi  utama  uang, yakni  sebagai  pengukur  nilai  dan  media  penukaran  bagi  sejumlah  barang  yang berbeda. Ia mengatakan :
"Atsman (harga atau yang dibayarkan sebagai harga, yaitu uang) dimaksudkan  sebagai  pengukur  nilai  barang-barang  (mi‟yar  al- amwal)  yang  dengannya  nilai  barang-barang  (maqadir  amwal)
41 Ibid .
dapat  diketahui,  dan  uang  tidak  pernah  dimaksudkan  untuk  diri sendiri”. 42(
Bedasarkan  pandangan  tersebut,  Ibn  Taimi>yah  menentang  keras aktifitas  bisnis  yang  menjadikan  uang  sebagai  komiditi,  karena  hal  ini  berarti penyimpangan  terhadap  fungsi  uang    yang  sebenarnya.  Apabila  uang dipertukarkan  dengan  uang  yang  lain,  maka  pertukaran  tersebut  harus  dilakukan secara  simultan  (taqabud)  dan  tanpa  penundaan  (hulul).  Dengan  cara  ini, seseorang dapat mempergunakan uang sebagai sarana untuk memperoleh berbagai kebutuhan.

## b. Penurunan Nilai Mata Uang
(Debasement of currency)
Berkaitan  dengan  penurunan  nilai  mata  uang,  Ibn  Taimi>yah menyatakan,
”Penguasa  seharusnya  ,menctak  fulus  (matau  uang  selain  dari emas  dan  perak)  sesuai    nilai  yang  adil  (proporsional)  atas transaksi  mayarakat,  tanpa  menibulkan  kedzaliman  terhadap mereka” 43)
Pernyataan  tersebut  memperlihatkan  bahwa  Ibn  Taimi>yah  memeiliki beberapa pemikiran tentang hubbungan antara jumlah uang, total volume transaksi dan  tingkat  harga.  Pernyataannya  tentang  volume  fulus  harus  sesuai  dengan proporsi jumlah transaksi yang terjadi adalah untuk menjamin harga yang adil.
Ibn  Taimi>yah  menyarankan  kepada  pemenrintah  agar  tidak memelopori  bisnis  mata  dengan  membeli  bahan  mentahnya  serta  mencetakinya nebjadi  mata  uang  dan  kemudian  b  erbisnis  dengannya.  Ia  juga  meyarankan pemerintah agar tidak membatalkan masa berlaku suatu ang yang sedang beredar ditangan masyarakat.  Bahakan semstinya pemerintah mencetak mata uang sesuai dengan  nilai  riilnya  tanpa  bertujuan  untuk  mencari  keuntungan  apapun  dari pencetakannya  agar  kesejahteraan  masyarakat  (al-maslahah  al-ammah)  tetap terjamin.
c. Mata Uang Yang Buruk akan Meyingkirkan Mata Uang yang
Baik. (’Bad money drives out good money)
Berkaitan  dengan  kualitas  uang  yang    buruk  akan  meyingkirkan  mata uang yang baik, ia menggambarkan,
”Apabila  penguasa  membatalkan  penggunaan  mata  uang tertentu  dan  mencetak  jenis  mata  unga  yang  lain  bagi masyarakat,  hal  ini  akan  merugikan  oarang-orang  kaya  yang memiliki  uangkarena  jatuhnya  nilai  uang  lama  menjadi  hanya sebuah  barang.  Ia  berarti  telah  melakukan  kedzaliman  karena menghilangkan  nilai  tinggi  yang  semula  mereka  miliki.  Lebih dari  pada  itu,  apabila  nilai-nilai  intrinsik  mata  uang  tersebut berbeda,  hal  ini  akan  menjadi  sebuah  sumber  keuntungan  bagi para  penjahat  untuk  mengumpulkan  mata  uang  yang  buruk  dan menukarkannya dengan nilai mata uang yang baik dan kemudian
42 Ibn Taimi>yah, Majmu’…, hlm. 427.
43 Ibid., hlm. 469.
mereka  akan  membawanya  dengan  mata  uang  yang  buruk  di daerah  tersebut  untuk  di  bawa  kembali  ke  daerahnya.  Dengan demikian,  nilai  barang-barang  masyarakat  akan  menjadi hancur”. 44)
Pada pernyataan tersebut Ibn Taimi>yah menyebutkan akibat yang akan terjadi  bila  masuknya  nilai  mata  uang  yang  buruk  bagi  masyarakat  yang  sudah terlanjur memilikinya. Jika mata uang tersebut kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai mata uang, berarti hanya akan diberlakukan sebagi barang biasa yang tidak memiliki nilai yang sama dibanding ketika berfungsi sebagai mata uang. Di sisi lain, seiring dengan kehadiran mata uang baru, masyarakat akan memperoleh harga yang lebih rendah untuk barang-barang mereka. 45)

## III.  ANALISIS
Setiap  manusia  memrelukan  harta  untuk  mencukupi  segala  kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, sedangakn salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis.
Berbisnis  dalam  bingkai  islam,  dikendlikan  oleh  aturan  halal  dan  haram, baik  dari  cara  perolehan  maupun  pemanfaatannya,  disamping  adanya  konsep keadilan  dalam  proses  aplikasinya,  sama  sekali  berbeda  dengan  bisnis  yang semata-mata  bersendikan  pada  nilai-nilai  materi  dengan  tanpa  memperhatikan halal-haram, serta rasa keadilan dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan segala usaha yang dilakukan untuk meraih tujuan-tujuan bisnis.
Dari sinilah, menurut hemat penulis, dasar aktifitas bisnis yang sesuai dan diharapkan  oleh  Ibn  Taimi>yah  dalam  alur  konsep  ekonominya,  yang  selalu mengedapankan prinsip keadilan dalam aktifitas bisnis.
Berkenaan dengan aktifitas bisnis yang dilakukan ini, dijelaskan dalam al- Qur‟an.
اَهُّيَأاَي ٍَيِذَّنا اىَُُياَء َل اىُهُكْأَت ْىُكَناَىْيَأ ْىُكَُْيَب ِمِطاَبْناِب َّلِإ ٌَْأ ٌَىُكَت ةَراَجِت ٍَْع ضاَزَت ْىُكُِْي ...
"Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu dengan jalan yang batil,  kecuali dengan jalan perniagaan  yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu… " 46)
Ungkapan ayat diatas menjelaskan tentang prinsip bisnis yang merupakan sebuah  proses  di  mana  terjadinya  pertukaran  kepentingan    sebagai  keuntungan antara  kedua  belah  pihak  dengan  tanpa  melakukan  penekanan  terhadap  perbutan yang  bathil  ( bi  ‘l-bathil )  atau  penipuan  terhadap  pihak  yang  lain,  sehingga  salah satu  pihak  merasa  di  dzalimi.  Dan  untuk  itu  mengapa  perlu  adanya  penekanan akan  harga  dan  konpensasi  yang  adil  dalam  berbisnis,  sebagaimana  diharapkan Ibn Taimi>yah.
Dalam ayat yang lain dijelaskan, yang pada intinya menekankan perbuatan baik  dalam  berbisnis.  Ini  berarti  bahwa  tidak  boleh  ada  rasa  tidak  senang  atau
44 Ibid.
45 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran...., hlm. 377.
46 Q.S. an-Nisa‟ (4) : 29
perbedaan  antara  golongan-golongan  dalam  hubungan  bisnis,  dengan  segala upaya  untuk  meraih  keuntungan  secara  bathil  dan  merampas  harta  benda  orang lain secara salah dan dzalim.
َلَو اىُهُكْأَت ْىُكَناَىْيَأ ْىُكَُْيَب ِمِطاَبْناِب اىُنْدُتَو اَهِب ىَنِإ ِواَّكُحْنا اىُهُكْأَتِن ا قيِزَف ٍِْي ِلاَىْيَأ ِساَُّنا ِىْثِ ْلْاِب ْىُتََْأَو ٌَىًَُهْعَت .
"Dan janganlah sebahagian kamu  memakan harta sebahagian  yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan)  harta  itu  kepada  hakim,  supaya  kamu  dapat  memakan sebahagian  daripada  harta  benda  orang  lain  itu  dengan  (jalan  berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui". 47)
Petunjuk  al-Qur‟an  tersebut  memerintahkan  agar  menghindari  praktek- praktek  dalam  berbisnis  yang  curang  dan  kotor.  Dan  bahkan  peran  pemerintah, melalui  lembaga  terkait,  diharapkan  untuk  memantau  dan  melakukan  observasi pasar,  dengan  tindakan  yang  bijak  dengan  berpegang  pada  nilai-nilai  keadilan, dalam menentukan regulasi harga. Sehingga sesuai dengan mekanisme pasar yang terjadi,  sebagai  langkah  prefentif  yang  kongkrit  atas  munculnya  praktik-praktik bisnis kotor yang dapat merugikan kepentingan masyarakat (konsumen).

## IV.  KESIMPULAN dan PENUTUP
Dari  apa  yang  telah  penulis  uraikan  dalam  mengkaji  pemikiran  konsep ekonomi  Ibn  Taimi>yah  dalam  aktifitas  bisnis,  dapat  disimpulkan  beberapa  hal sebagai berikut :
Pertama , bahwa pemikiran Ibn Taimi>yah berkenaan dengan harga yang adil,  mekanisme  pasar  dan  regulasi  harga,  serta  berbagai  pemasalahan  lain  yang berkaitan  denganya,  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  menegakkan  keadilan  dalam aktifitas  bisnis  berkenaan  dengan  transaksi  pertukaran  dan  berbagai  bentuk hubungan akad lainnya dalam bisnis baik berupa barang maupun jasa.
Kedua , Konsep-konsep tersebut dimaksudkan sebagai panduan bagi para penguasa  untuk  melindungi  masyarakat  dari  berbagai  tindakan  amoral  dan eksploratif,  di  samping  untuk  lebih  memudahkan  bagi  masyarakat  dalam mempertemukan kewajiban moral dengan kewajiban finansial.
Ketiga ,  Untuk  itu,  untuk  mewujudkannya  selalu  memerlukan  perhatian serius  dan  kerjasama  setiap  elemen  dalam  masyarakat  pelaku  bisnis  bersama pemerintah,  sebagaimana  yang  diharapkan  Ibn  Taimi>yah  untuk  kepentingan bersama dalam berbisnis yang sehat dan dinamis.
Keempat ,  fungsi  uang  (gelkapital)  dalam  kaca  mata  bisnis  merupakan alat  atau  media  tukar  yang  memiliki  nilai,  yang  menurut Lu>tge merupakan  arti sempit  dari modal .  Oleh  karena  itu  dalam  aktifitas  bisnis,  seharusnya  uang berfungsi  sebagaimana  jalur  yang  ditentukan,  yaitu  sebagai  alat  bisnis  bukan sebagai komuditi.

## DAFTAR PUSTAKA
Muhammad Ismail Yusanto, dkk. Menggagas Bisnis Islam, Jakarta: Gema Insani, 2002
Muhammad  Nejatullah  Siddiqi, Muslim  Economic  Thingking  :  A  Survey  of Contempory Litaruture, United Kingdom : The Islamic Foundation, 1988
Abdul Azim Islahi, Economic Consepts of Ibn Taimi>yah (London : The Islamic Foundation, 1988
Ibn  Katsir, Al-Bidayah  Wa  al-Nihayah, Vol.  13,  Bairut  :  Maktabah  al-Ma‟arif, 1966
Ibn  Rajab, Dhail  Tabaqat  al-Hanabilah, Vol.  2,  Kairo  :  Matba‟ah  al-Sunnah  al- Muhammadiyyah, 1953
Adiwarman  Azhar  Karim, Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam, Ed.  3  (Jakarta: Rajawali Press, 2006
Ibn Nujaim, Al-Asbah wa al-Nadzair, Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1980
Ibn  Taimi>yah, Majmu’  Fatawa  Syaikh  al-Islam ,  Vol.  26,  Riyadh  :  Matabi‟  al- Riyadh, 1963
Ibn Taimi>yah, al-Hisbah fi al-Islam , Kairo : Dar al-Sha‟b, 1976