Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Available online at : https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/index DOI: https://doi.org/10.37676/ekombis.v10iS1
Peranan Promosi dalam Meningkatkan Keikutsertaan Masyarakat dalam Program Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Studi Kasus di BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Palembang
Triana Agustini 1) Raisa Putra 2)
1,2) Fakultas Ekonomi, Universitas Tamansiswa Palembang Email: 1) ana.djamaah01@gmail.com

## How to Cite :
Agustini,  T.,  Putra,  R.  (2022).  Peranan  Promosi  dalam  Meningkatkan  Keikutsertaan  Masyarakat  dalam Program Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Studi Kasus di BPJAMSOSTEK Kantor Cabang  Palembang. EKOMBIS  REVIEW:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Dan  Bisnis , 10(S1).  DOI: https://doi.org/10.37676/ekombis.v10iS1

## ARTICLE HISTORY
Received [10 Februari 2022] Revised [23 Maret 2022] Accepted [30 Maret 2022] ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh promosi guna meningkatkan keikutsertaan masyarakat
dalam program penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Program BPJS
Ketenagakerjaan  adalah  program  jaminan  sosial  yang  diberikan  kepada pekerja.  Berdasarkan  Pasal  4  UU  No.  24  Tahun  2011  tentang  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial,  BPJS  Menyelenggarakan  sistem  jaminan  sosial nasional  berdasarkan  prinsip:  kegotong-royongan,  nirlaba,  Keterbukaan, kehati-  hatian,  Akuntabillitas,  portabilitas,  kepesertaan  bersifat  wajib,  dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosisal dipergunakan seluruhnya untuk  pengembangan  program  dan  untuk  sebesar-besar  kepentingan tersebut. Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Sumatera  Selatan  mencatat  untuk jumlah penduduk Sumatera Selatan terdapat lebih 8,5 juta, per Februari 2020 terdiri dari angkatan kerja berjumlah 4,33 juta, yang bekerja sebanyak 4,16 juta dalam sektor formal, sedangkan dalam sektor informal dibidang usaha mikro kecil  menengah  (UMKM)  sebanyak  163.291.  Melihat  dari  data  BP  Jamsostek Kantor  Cabang  Palembang  saat  ini  peserta  yang  mengikuti  program BPJamsostek  baru  mencapai  2.3  juta  pekerja  (27%)  dari  jumlah  total  potensi pekerja  mencapai  8.5  juta  orang  pekerja  (se  Sumbagsel),  baik  itu  Penerima Upah  (PU),  Bukan  Penerima  Upah  (BPU)  dan  Jasa  Konstruksi  (Jakon).  Khusus kepesertaan coverage share untuk di provinsi Sumatera Selatan dengan rincian 2.916.275  peserta,  dan  kepesertaan  dari  total  keseluruhan  se-Sumbagsel 7.952.597  (angka  ini  sudah  termasuk  provinsi  Sumsel,  Lampung,  Bengkulu, Jambi, dan Bangka Belitung).

## ABSTRACT
The purpose of this study was to determine how the effect of promotion in order to increase  community  participation  in  the  program  of  administering  employment social security. The BPJS Employment Program is a social security program provided to  workers.  Based  on  Article  4  of  Law  no.  24  of  2011  concerning  Social  Security Administering Bodies, BPJS Organizes a national social security system based on the principles:  mutual  cooperation,  non-profit,  openness,  prudence,  accountability, portability,  mandatory  membership,  mandated  funds,  and  the  results  of  the management of the Social Security Fund are used entirely for program development and to the greatest extent possible. The Central Statistics Agency of South Sumatra Province noted that for the population of South Sumatra there were more than 8.5 million, as of February 2020 consisting of a workforce of 4.33 million, who worked as  many  as  4.16  million  in  the  formal  sector,  while  in  the  informal  sector  in  the

## KEYWORDS
Promotional Role, Case Study Employment Social Security Implementation Program,

## BPJAMSOSTEK
This is an open access article under the CC–BY-SA license
micro-enterprise  sector.  small  and  medium  enterprises  (MSMEs)  as  many  as 163,291.  Looking  at  data  from  BP  Jamsostek  Palembang  Branch,  currently participants  who  follow  the  BPJamsostek  program  have  only  reached  2.3  million workers (27%) of the total number of potential workers reaching 8.5 million workers (in  Sumbagsel),  both  Wage  Recipients  (PU),  Non-Wage  Recipients  (BPU)  and Construction  Services  (Jakon).  Specifically  for  the  coverage  share  participation  for the province of South Sumatra with details of 2,916,275 participants, and the total participation  in  South  Sumatra  7,952,597  (this  figure  includes  the  provinces  of South Sumatra, Lampung, Bengkulu, Jambi, and Bangka Belitung).

## PENDAHULUAN
Pada saat ini organisasi pemasaran beraneka-ragam sesuai dengan bentuk bisnis/kegiatan atau  produk/jasa  perusahaan.  Ada  perusahaan  yang  hanya  memiliki  organisasi  pemasaran,  yang sederhana,  dan  ada  pula  yang  rumit.  Sebagai  bagian  dari  organisasi  perusahaan,  organisasi pemasaran  berfungsi  sebagai  penghubung  antara  pihak  produsen  dan  pasar  sebagai  sasaran perusahaan atau lembaga. Organisasi ini secara strategis menunjang tercapainya sasaran kegiatan bisnis, terutama untuk menyampaikan produk atau jasa. Kepuasan konsumen (nasabah/klien/peserta)  atas  produk  atau  jasa  merupakan  sasaran  utama  kegiatan  bisnis. Terbentuknya  citra  produk/jasa  pada  target  pasar  juga  sangat  tergantung  pada  kemampuan organisasi  pemasaran  dalam  melakukan  fungsinya,  antara  lain  dalam  bentuk  promosi  atau penjualan yang efektif. (Nangoi, 1988, 110-111)
Pemasaran  jasa  merupakan  disiplin  ilmu  yang  masih  relatif  baru.  Ia  memiliki  sejumlah perbedaan  dengan  pemasaran  barang  yang  sudah  umum  dikenal.  Oleh  karena  itu,  pengertian pemasaran jasa yang baik perlu didukung dengan pengertian mengenai jasa itu sendiri; aspek-aspek yang  menciptakan  peluang  pemasaran  jasa  serta  isu-isu  strategis  yang  perlu  diperhatikan  oleh penyedia  jasa  itu,  serta  elemen-  elemen  apa  yang  mengisi  sistem  dan  bauran  pemasaran  jasa. (Yazid, 2003, 2)
Para ahli pemasaran berorientasi pada produk berwujud hasil manufakturing, seakan-akan lupa  mengkaji  pemasaran  jasa.  Pemasaran  jasa  dewasa  ini  memerlukan  konsep  baru,  atau menerapkan  pendekatan  pemasaran  yang  sama  dengan  produk  berwujud,  dengan  gagasan marketing  mixes  diterapkan  juga  pada  pemasaran  jasa,  marketing  mix  berasal  dari  pemikiran pemasaran  barang  berwujud.  orang  menambahkan  kata  berwujud  dan  tidak  berwujud,  untuk membedakan  produk  fisik  dan  produk  jasa,  maka  produk  berupa  jasa  dikatakan  produk  tak berwujud. Sedangkan untuk produk fisik dinamakan produk berwujud atau produk saja. Perbedaan lainnya  pada  umumnya  tidak  ada  kontak  langsung  antara  produsen  produk  dengan  pemakainya atau konsumen, sedangkan pada pemasaran jasa terjadi banyak kontak langsung. Bahkan penilaian terhadap  suatu  jasa  amat  ditentukan  pada  bagaimana  jasa  itu  diberikan  pada  kontak  tersebut. kontak manusia merupakan inti dari kebanyakan sistem jasa. Orang sudah terbiasa menyebut jasa sebagai  produk  juga  misalnya  produk  perbankan,  produk  asuransi,  produk  hukum,  dan  lain sebagainya (Darmawi, 2004, 189-190)
Produk  Jasa  seperti  asuransi  adalah  produk  finansial  yang  berguna  untuk  melindungi  diri dari resiko kerugian finansial yang terjadi di kehidupan. Terkait dengan hal tesebut, proteksi yang diberikan asuransi tentunya akan membuat kita berpikir lebih tenang dan  mampu bekerja secara maksimal.  Siapa  yang  bisa  menyangka  suatu  saat  tiba-tiba  rumah  kebakaran,  atau  mengidap penyakit  tertentu  yang  membutuhkan  pengobatan  dengan  biaya  yang  tak  murah.  Semua  resiko tersebut  harus  kita  kelola  agar  terhindar  dari  kerugian  finansial.  Sehingga  membeli  polis  asuransi adalah pilihan yang paling tepat. berikut 5 jenis produk asuransi :
1. Asuransi  mobil  memberi  perlindungan  terhadap  mobil  pribadi  dari  resiko  bencana  alam, kebakaran, kerusakaan, dan kecelakaan..
2. Asuransi pendidikan berfungsi layaknya tabungan masa depan untuk menjamin kelangsungaan pendidikan  anak,  dimana  saat  ini  di  tengah  mahalnya  biaya  pendidikan  dari  tingkat  dasar hingga perguruan tinggi.
3. Asuransi  properti  yaitu  nantinya  akan  melindungi  rumah  dan  bangunan  milik  peserta  dari resiko kerusakan dan kebakaran. Asuransi properti tidak hanya berlaku untuk bangunan yang sudah jadi dan ditempati. Tapi juga untuk bangunan yang masih dalam proses pembangunan. Perusahaan asuransi akan menanggung segala biaya yang timbul akibat resiko kerusakan yang terjadi
4. Asuransi  jiwa  adalah  produk  asuransi  yang  memberikan  perlindungan  jika  terjadi  resiko kematian pada pemegang polis. Asuransi ini tentunya akan memberikan perlindungan jangka panjang terhadap ahli waris jika peserta tutup usia
5. Asuransi  kesehatan  adalah  produk  asuransi  yang  memberikan  proteksi  terhadap  resiko kesehatan  dengan  berbagai  skema  dan  pilihan  manfaat  asuransi.  Saat  ini,  pemerintah  telah memiliki  program  asuransi  kesehatan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  lewat  program  Jaminan Kesehatan  Nasional  yang  dikelola  oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  (BPJS Kesehatan). (https://www.cermati.com/artikel/5-jenis-produk-asuransi-yang-penting-anda- miliki, Diakses tanggal 20 Maret 2021 )
Saat ini umumnya masyarakat sudah sangat mengenal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan belum secara menyeluruh mengetahui tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan  kecuali  bagi  kalangan  pengusaha  dan  pekerja.  Sejak  2014  Perusahaan  Terbatas Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  (PT.  JAMSOSTEK)  dari  Badan  Usaha  Milik  Negara  bertransformasi menjadi  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  (disingkat  BP  Jamsostek)  menjadi badan  hukum  publik.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2011  tentang  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial,  BPJS  Ketenagakerjaan  mempunyai  fungsi  menyelenggarakan program  jaminan  kecelakaan  kerja,  program  jaminan  kematian,  program  jaminan  pensiun,  dan jaminan hari tua.
Sesuai dengan target pemerintah dalam mempercepat proses terbentuknya badan jaminan sosial yang kuat sebagaimana fungsinya di atas. Salah satunya adalah harus mengawal tercapainya kinerja BP Jamsostek berupa perluasan jangkauan kepesertaan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga semua orang bisa merasakan  apa yang  disebut jaminan sosial. Jika mengikuti peta jalan jaminan Sosial Nasional, BP Jamsostek ditargetkan mencapai kepesertaan 120 juta pekerja. Target ini  harus  diikuti  dengan  perubahan  kinerja  BP  Jamsostek  dengan  paradigma  baru  yaitu  harus berubah  dan  mau  melepas  baju  BUMN-nya.  Jangan  mencari  untung  semata,  tetapi  harus  disertai banyak  inisiatif  jemput  bola  dan  mengutamakan  pelayanan  sosial  pada  masyarakat.  Apalagi  peta target  kepesertaan  juga  sudah  berubah,  tidak  terbatas  pada  buruh/pekerja  saja,  petani,  nelayan, pedagang pasar, ibu rumah tangga dan siapa pun termasuk para tenaga kontrak/honor di instansi- instansi pemerintah yang sudah tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan Pegawai Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK)  bisa  mengikuti  program-program  yang  ada  di  BP Jamsostek.  Dalam  Pasal  6  ayat  (2)  UU  No  24  tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial,  BP  Jamsostek  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  itu  menyelenggarakan  program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
BP  Jamsostek  Kantor  Cabang  Palembang  mengungkapkan  bahwa  saat  ini  masih  banyak pekerja dan masyarakat yang belum menjadi peserta program-program BP Jamsostek. Pengikutan pekerja  untuk  menjadi  peserta  BP  Jamsostek  butuh  peran  serta  semua  pihak,  mulai  dari Pemerintah,  kepatuhan  dari  badan  usaha  serta  kesadaran  dari  masyarakat  dalam  memahami kemanfaatan  terhadap  program-program  BP  Jamsostek  bagi  diri  dan  keluarganya.  Sebagai gambaran  cakupan  kepesertaan  BP  Jamsostek  Kantor  Cabang  untuk  pekerja  penerima  upah  (PU), bukan  penerima  upah  (BPU)  dan  jasa  konstruksi  (Jakon)  dapat  dilihat  dari  data  kepesertaan  dari tahun 2016 sampai dengan 2020, sebagai berikut:

## Tabel. 1. Jumlah Peserta BP Jamsostek Kantor Cabang Palembang Periode 2016 s/d 2020
Tahun Penerima Upah Bukan Penerima Upah Jasa Konstruksi 2016 94.433 2.150 22.300 2017 201.254 30.562 200.006 2018 206.100 42.869 117.344 2019 214.073 39.671 201.741 2020 Covid 19 233.965 20.651 848.408

## Sumber : BPJamsostek Kantor Cabang Palembang
Dari  data  diatas,  kepesertaan  program  BP  Jamsostek  Kantor  Cabang  Palembang  pada segmen Penerima Upah hampir mencapai target kepesertaan baru di Tahun 2020 saja yaitu di 97%, begitupun pada segmen Bukan Penerima Upah, data kepesertaan dapat mencapai target di tahun 2018  yaitu  di  116%  dan  ditahun  kemudian  mengalami  penurunan  kembali  atau  tidak  mencapai target,  dan  untuk  kepesertaan  Jasa  Konstruksi  dapat  mencapai  target  pada  tahun  2017  sebesar 116%,  dan  tahun  2020  sebesar  302%  dimana  kepesertaan  tersebut  didapat  melalui  program pemerintah  yang  saat  ini  sedang  fokus  dalam  projek  infrastruktur  atau  pembangunan  konstruksi, seperti  pembangunan  jalan  Tol,  pembangunan/Rehab  Fasilitas  gedung  dan  Sebagainya  di  wilayah cakupan  BP  Jamsostek  Kantor  Cabang  Palembang,  dan  tentunya  kepesertaan  masing-masing program tersebut masih fluktuatif.

## LANDASAN TEORI

## Sistem Jaminan Sosial Nasional
Sistem  jaminan  sosial  sebagai  bagian  dari  sistem  kesejahteraan  nasional  terbentuk melewati berbagai perdebatan panjang mencari bentuk/model yang tepat untuk Indonesia. Model yang  sekarang  ini  diharapkan  dapat  meniadakan  bentuk-  bentuk  perlakuan  diskriminasi  yang mengarah pada ketidak adilan. Sistem Kesejahteraan Nasional dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok,  yaitu  Jaminan  Pribadi  (individual  insurance),  Jaminan  Sosial  (social  security),  dan Bantuan Sosial (social assistance) masing-masing berdiri sendiri baik dalam hal penyelenggaranya, manajemen, maupun target group sasaranya. (Muchtar, 2011:83).
Sebelumnya  Indonesia  telah  menjalankan  beberapa  program  jaminan  sosial.  Undang- Undang  yang  secara  khusus  mengatur  jaminan  sosial  bagi  tenaga  kerja  swasta  adalah  Undang- Undang  Nomor  3  tahun  1992  tentang  Jaminan  Tenaga  Kerja  (JAMSOSTEK),  yang  mencakup program  jaminan  pemeliharaan  kesehatan,  jaminan  kecelakaan  kerja,  jaminan  hari  tua  dan jaminan kematian. Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah dikembangkan program Dana Tabungan dan  Asuransi  Pegawai  Negeri  (TASPEN)  yang  dibentuk  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  26 Tahun1981  dan  program  Asuransi  Kesehatan  (ASKES)  yang  diselenggarakan  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  69  Tahun  1991  yang  bersifat  wajib  bagi    PNS/Penerima Pensiun/Perintis  Kemerdekaan/Veteran  dana  anggota  keluarganya.  Untuk  prajurit  Tentara Nasional  Indonesia  (TNI),  anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia  (POLRI),  dan  PNS  Departemen Pertahanan/TNI/POLRI beserta keluarganya telah dilaksanakan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) sesuai dengan Peraturan Pemrintah Nomor 67 Tahun 1991 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971. (Muchtar, 2011:10)

## Tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional
Dalam  Pasal  3  UU  Nomor  40  tahun  2004  Tujuan  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  adalah untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau  anggotanya.  Yang  dimaksud  dengan  kebutuhan  dasar  hidup  dalam  ayat  ini  adalah kebutuhan  esensial  setiap  orang  agar  dapat  hidup  yang  layak,  demi  terwujudnya  kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Hadirnya  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  telah  melahirkan  sistem  baru  program  jaminan sosial  di  Indonesia  dan  menggantikan  program-program  jaminan  sosial  yang  ada  sebelumnya, seperti  Asuransi  Kesehatan  (Askes)  dan  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  (Jamsostek).  Sistem  baru  ini diatur  dengan  Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2011  yang  dinamakan  Badan  Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan sebagai wujud tanggung jawab Negara untuk memberikan perlindungan  sosial  sepenuhnya  kepada  masyarakat  Indonesia.  Dengan  hadirnya  BPJS, penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia telah terlaksana sebagaimana mestinya.
Terbentuknya  BPJS  bukanlah  untuk  tujuan  komersil,  ada  dua  fungsi  yang  dijalankan  BPJS yang  terbagi  ke  dalam  dua  lembaga,  yaitu:  BPJS  Kesehatan  dan  BPJS  Ketenagakerjaan.  Dari namanya  jelas  bahwa  kedua  lembaga  BPJS  tersebut  memberikan  manfaat  kepada  masyarakat Indonesia  berupa:  Jaminan  Sosial  untuk  Kesehatan,  dan  juga  memberikan  manfaat  bagi  tenaga kerja  di  Indonesia.  BPJS  Ketenagakerjaan  dibentuk  setahun  kemudian  setelah  BPJS  Kesehatan, yaitu  pada  tahun  2015  untuk  menggantikan  Jamsostek.  Seperti  namanya,  pertanggungan  atau jaminan sosial yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan dikhususkan bagi para pekerja, baik di sektor formal maupun informal. (Muchtar, 2011:83).

## Program dan Manfaat Jaminan Sosial BP Jamsostek
Dalam Pasal 6 ayat (2) UU No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BP  Jamsostek  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  itu  menyelenggarakan  program  jaminan kecelakaan  kerja,  jaminan  hari  tua,  jaminan  pensiun,  dan  jaminan  kematian,  ditambah  diluar ketentuan  Undang-undang  tersebut,  yaitu  jaminan  jasa  konstruksi.  Ada  beberapa  manfaat  yang didapatkan dengan mengikuti BPJS Ketenagakerjaan, diantaranya:

## Jaminan Kecelakaan Kerja
Program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dapat dimanfaatkan para pekerja di sektor formal. Pembayaran  JKK  di  BPJS  Ketenagakerjaan  sepenuhnya  ditanggung  perusahaan.  JKK  bertujuan untuk  mengganti  sebagian  ataupun  keseluruhan  atas  hilangnya  penghasilan  yang  diakibatkan risiko kecelakaan kerja dan dihitung mulai berangkat kerja hingga pulang ke rumah. Jaminan yang diberikan  dapat  berupa  kompensasi  ataupun  rehabilitasi.  Yang  termasuk  dalam  risiko  kerja,  di antaranya  kematian  ataupun  cacat,  baik  fisik  maupun  mental.  Manfaat  lainnya  perawatan  tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis, santuan upah selama tidak bekerja (6 bulan perrtama 100%, 6  bulan  kedua  75%,  seterusnya  hingga  sembuh  50%).  Santunan  kematian  sebesar  48  x  upah. Bantuan beasiswa untuk 1 orang anak. Bantuan untuk kesiapan kembali bekerja.

## Pengertian Pemasaran
Pemasaran  merupakan  alat  salah  satu  dari  kegiatan-kegiatan  pokok  yang  dilakukan  oleh para  pengusaha  dalam  usahanya  untuk  mempertahankan  kelangsungan  hidupnya  untuk berkembang dan mendapatkan laba. Berhasil tidaknya dalam mencapai tujuan bisnis tergantung pada keahlian mereka dibidang pemasaran, produksi, keuangan, maupun dibidang lain. Selain itu juga tergantung pada kemampuan mereka untuk mengkombinasikan fungsi-fungsi tersebut agar organisasi dapat berjalan lancar.
Menurut  Sunyoto  (2012:18)  Pemasaran  merupakan  sebuah  konsep  ilmu  bisnis  yang bertujuan  untuk  mencapai  kepuasan  berkelanjutan  bagi  stakeholder  (pelanggan,  karyawan  dan pemegang  saham).  Pemasaran  dapat  dipandang  sebagai  identifikasi,  penciptaan,  dan pengkomunikasian,  penyampaian  dan  pemantauan  nilai  pelanggan.    Menurut  Assauri  (2015:5) pemasaran  adalah  sebagai  kegaitan  manusia  yang  diarahkan  untuk  memenuhi  dan  memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran.

## Marketing Mix
Assauri  (2015:198)  Marketing  mix  merupakan  kombinasi  variabel  atau  kegaitan  yang
merupakan inti dari sistem pemasaran, variabel yang dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk mempengaruhi reaksi para pembeli atau konsumen. Marketing mix terdiri dari himpunan variabel yang  dapat  dikendalikan  dan  digunakan  oleh  perusahaan  untuk  mempengaruhi  tanggapan konsumen dalam pasar sasarannya.
Kotler  dalam  Kasmir  (2015  :  213-216)  Marketing  mix  (Bauran  Pemasaran)  merupakan kegiatan  pemasaran  yang  dilakukan  secara  terpadu.  Artinya  kegiatan  ini  dilakukan  secara bersamaan  di  antara  elemen-elemen  yang  ada  dalam  Marketing  mix  itu  sendiri.  Setiap  elemen tidak  dapat  berjalan  sendiri-sendiri  tanpa  dukungan  dari  elemen  yang  lain.  Penggunaan  bauran pemasaran  (Marketing  mix)  dalam  dunia  perbankan  dilakukan  dengan  menggunakan  konsep- konsep yang sesuai dengan kebutuhan bank. Dalam praktiknya, konsep bauran pemasaran terdiri dari bauran pemasaran untuk produk yang berupa barang maupun jasa.

## Pengertian Promosi
Alma (2020:179) Promosi Promosi adalah sebagai komunikasi yang memberikan informasi kepada calon konsumen mengenai suatu produk, yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dan mendorong mereka untuk membeli. Pada Hakekatnya merupakan salah satu faktor penentu  keberhasilan  suatu  produk  pemasaran.  Meskipun  berkualitasnya  suatu  produk,  bila konsumen  belum  pernah  mendengarnya  dan  tidak  yakin  bahwa  produk  ini  akan  berguna  bagi mereka, maka mereka tidak akan membelinya.
Menurut Sofjan (2015:264) promosi adalah suatu usaha perusahaan untuk mempengaruhi dengan merayu calon pembeli melalui pemakaian segala unsur acuan pemasaran. Menurut Kasmir (2015:246)  Promosi  merupakan  kegiatan  Marketing  mix  yang  terakhir.  Kegiatan  ini  merupakan kegaitan yang sama pentingnya dengan kegiatan baik Produk, Harga dan Lokasi. Dalam kegiatan ini setiap perusahaan berusaha untuk mempromosikan seluruh produk dan jasa yang dimilikinya baik langsung maupun tidak langsung, Tanpa promosi jangan diharapkan nasabah atau konsumen dapat mengenal perusahaan. Oleh karena itu, promosi merupakan saran yang paling ampuh untuk menarik  dan  mempertahankan  konsumennya.  Salah  satu  tujuan  promosi  adalah menginformasikan  segala  jenis  produk  yang  ditawarkan  dan  berusaha  menarik  calon  konsumen yang baru.

## METODE PENELITIAN
Program  BPJS  Ketenagakerjaan  adalah  program  jaminan  sosial  yang  diberikan  kepada pekerja. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS  Menyelenggarakan  sistem  jaminan  sosial  nasional  berdasarkan  prinsip:  kegotong-royongan, nirlaba,  Keterbukaan,  kehati-  hatian,  Akuntabillitas,  portabilitas,  kepesertaan  bersifat  wajib,  dana amanat,  dan  hasil  pengelolaan  Dana  Jaminan  Sosisal  dipergunakan  seluruhnya  untuk pengembangan  program  dan  untuk  sebesar-besar  kepentingan  tersebut.  Dalam  menjalankan program  jaminan  sosial  tersebut  khususnya  pada  Bpjamsostek  Kantor  Cabang  Palembang mencakup 3 Kabupaten dan 1 Kota yaitu kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ilir, serta Kota Palembang.
Sebagai  gambaran  cakupan  kepesertaan  BP  Jamsostek  Kantor  Cabang  Palembang  dari  5 tahun terakhir yaitu dari 2016 sd. 2020 pada sektor Bukan Penerima Upah atau non-formal terdapat penyesuaian  target  karena  cakupan  kepesertaannya  yang  relatif  tidak  sampai  atau  memenuhi target.  Pada  tahun  2016  terdaftar  sejumlah  2.150  peserta  atau  sebesar  16.9%  dari  target  yaitu 12.685, di tahun  2017 cakupan kepesertaanya sebanyak 29.774 peserta dari target 30.552 dengan pencapaian sebesar 97.4%.
Pada  Tahun  2018  cakupan  kepesertaanya  dapat  memenuhi  target  bahkan  lebih  yaitu  di 116%  denga  jumlah  peserta  42.859  peserta  dari  target  36.910,  namun  mengalami  penurunan  di tahun berikutnya seperti tahun 2019 dapat mengakuisisi tenaga kerja sebanyak 39.671 peserta dari target 58.681 atau sebesar 67% saja, dan mengalami penurunan target di tahun 2020 dikarenakan
cakupan  sebelumnya  yang  tidak  begitu  optimal  yaitu  dengan  target  sebesar  33.350  dengan pencapaian sebanyak 20.651 peserta atau sebesar 61.9% saja.
Di  sektor  penerima  Upah  pada  tahun  2016  baru  mencapai  target  sebesar  43.5%  yaitu dengan  jumlah  98.433  tenaga  kerja  dari  target  225.952,  dan  ditahun  2017  memperoleh  target sebesar  80%  yaitu  sejumlah  201.254  tenaga  kerja  dari  target  251.458,  namun  di  tahun  2018 mengalami  penurunan  pencapaian  yaitu  sebesar  65%  dari  tahun  sebelumnya  dengan  akuisisi kepesertaan  sebanyak  206.100  tenaga  kerja  dengan  target  314.445,  dan  target  di  tahun  2019 Bpjamsostek kantor cabang
Palembang diturunkan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 311.101 dan dapat mencapai 68%  dengan  jumlah  akuisisi  kepesertaan  sebesar  214.073  peserta.  Di  tahun  2020  cakupan kepesertaan mencapai 97% dimana ini hampir mencapai target tahunan sejumlah 233.965 peserta dengan target 239.285 tenaga kerja, dimana terdapat penyesuaian oleh sebab pencapaian cakupan kepesertaan di tahun - tahun sebelumnya jauh memenuhi target.
Pada segmen Jasa Konstruksi cakupan kepesertaan relatif dapat mencapai target dari tahun 2016 sd. 2020 karena di 5 tahun tersebut pemerintah saat itu sedang fokus dalam pembangunan projek infrastruktur atau konstruksi, seperti jalan tol palindra (tol Palembang – Indra laya), Tol Kayu Agung  –  Palembang,  Pembangunan  Gedung,  perbaikan  Jalan  dan  lainnya.  Sehingga  target kepesertaan  di  tahun  2017  dan  2019  dapat  mencapai  target  lebih  dari  100%  yaitu  102%  di  tahun 2017  dengan  200.006  peserta  dari  target  145.069  tenaga  kerja,  dan  117%  ditahun  2019  dengan jumlah  201.741  peserta  dari  target  171.829  tenaga  kerja,  bahkan  ditahun  2020  mencapai  target sebesar 302% dengan 848.408 pekerja dari target 280.560 tenaga kerja.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kepesertaan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  Pembangunan  nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia
Indonesia  seutuhnya  dan  pembangunan  masyarakat  Indonesia  seluruhnya  untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan  pembangunan  nasional,  tenaga  kerja  mempunyai  peranan  dan  kedudukan  yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan  peran  sertanya  dalam  pembangunan  serta  peningkatan  perlindungan  tenaga  kerja  dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta  perlakuan  tanpa  diskriminasi  atas  dasar  apapun  untuk  mewujudkan  kesejahteraan pekerja/buruh  dan  keluarganya  dengan  tetap  memperhatikan  perkembangan  kemajuan  dunia usaha.
Dengan  semakin  meningkatnya  peranan  tenaga  kerja  dalam  pembangunan  nasional diseluruh tanah air dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi diberbagai sektor, kegiatan usaha  dapat  mengakibatkan  semakin  tinggi  resiko  yang  mengancam  keselamatan,  kesehatan  dan kesejahteraan  tenaga  kerja  sehingga  perlu  upaya  peningkatan  perlindungan  tenaga  kerja,  baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja. Dinamika pembangunan tersebut juga telah menumbuhkan  tantangan  berikut  tuntutan  penanganan  berbagai  persoalan  yang  belum terpecahkan.  Salah  satunya  adalah  penyelenggaraan  jaminan  sosial  bagi  seluruh  rakyat, sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun 1945  Pasal  28  H  ayat  (3)  Setiap  orang  berhak  atas  jaminan  sosial  yang  memungkinkan pengembangan  dirinya  secara  utuh  sebagai  manusia  yang  bermartabat,  dan  Pasal  34  ayat  (2) Negara  mengembangkan  sisitem  jaminan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  dan  memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi Organisasi Buruh Internasional (International Labour  Organisation)  Nomor  102  Tahun  1952  yang  menganjurkan  semua  negara  untuk memberikan  perlindungan  minimum  kepada  setiap  tenaga  kerja.  Sejalan  dengan  ketentuan tersebut,  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  dalam  TAP  Nomor  X/MPR/2001 menugaskan  Presiden  untuk  membentuk  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  dalam  rangka memberikan  perlindungan  sosial  yang  menyeluruh  dan  terpadu.  Menurut  UU  No.  40  Tahun  2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diatur dalam Undang- undang  ini  menggantikan  program-program  jaminan  sosial  yang  ada  sebelumnya  yang  dinilai kurang memberikan manfaat maksimal bagi penggunanya. Dalam Undang-Undang tersebut diatur penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial
Nasional yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.
Program  -  program  jaminan  sosial  tersebut  diselenggarakan  oleh  beberapa  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial.  Melalui  program  yang  dijalankan  oleh  BP  Jamsostek  sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan  Undang-Undang  Nomor  tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial,  setiap penduduk  diharapkan  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar  hidup  yang  layak  apabila  tejadi  hal-hal yang  dapat  mengakibatkan  hilang  atau  berkurangnya  pendapatan,  karena  menderita  sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau  pensiun. Oleh sebab itu program  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  bersifat  wajib  untuk  seluruh  penduduk  (termasuk  warga negara asing yang menetap bekerja di Indonesia) yang dikembangkan berdasarkan prinsip funded social  security  (jaminan  sosial  yang  didanai  peserta),  dan  tiga  asas  yang  menjamin  kelangsungan program  dan  hak  peserta,  yaitu  asas  kemanusiaan  berkaitan  dengan  penghargaan  terhadap martabat  manusia,  asas  manfaat  merupakan  asas  yang  bersifat  operasional  menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif, asas keadilan merupakan asas yang bersifat ideal.
Pekerja  Formal,  Informal,  dan  Jumlah  Peserta  BP  Jamsostek  Saat  ini  jumlah  penduduk Indonesia lebih kurang 270 juta jiwa, dari jumlah ini ada angkatan kerja sebanyak 137, 91 juta orang, dari  jumlah  tersebut  berdasarkan  data  statistik  per  Feburuari  2020  sebanyak  131,  63  juta  orang adalah penduduk yang bekerja, dengan perincian sebanyak 74,04 juta orang (56,50 %) bekerja pada kegiatan informal, sedangkan sisanya bekerja pada sektor formal berkisar 57,59 juta (43,50 %). Per September  2020  yang  aktif  menjadi  peserta  BP  Jamsostek  baru  mencapai  berkisar  50,4  juta.  Dari angka  tersebut  secara  hitung  matematika  ada  sekitar  81.23  juta  yang  semestinya  juga  menjadi peserta  jaminan  sosial  ketenagakerjaan,  akan  tetapi  realitasnya  tidak  demikian,  jumlahnya  masih jauh  dari  harapan.  Sementara  kenaikan  angka  kerja  pertahun  berdasarkan  data  statistik  lebih kurang sebanyak 2 juta orang. Peran besar strategis BP Jamsostek sebagaimana diamanatkan dalam kedua  Undang-undang  di  atas  tidak  lain  diantaranya  bagaimana  untuk  meluaskan  cakupan kepersertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan membangun dana jaminan dari peserta
Tabel 2. Jumlah Pekerja Formal dan Informal (Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Yang Bekerja 2016-
2019) Jenis Pekerja 2016 2017 2018 2019 Formal 50Juta 53 Juta 54 Juta 56 Juta Informal 68 Juta 69 Juta 70.49 Juta 71 Juta
Sumber : Badan Pusat Statistik 2020
Dari  data  statistik  pada  tabel  2  dapat  dilihat  bahwa  pekerja  informal  lebih  besar dibandingkan dengan pekerja formal, dan berdasarkan data Direktort Jenderal Pajak Kemenkue RI sektor  informal  diantaranya  ada  usaha  mikro  kecil  menengah  (UMKM)  yang  mempunyai  omzet usaha di atas 500 juta s/d 4,8  milyar atau  mempunyai penghasilan sedikitnya 20 juta setahun, ini
artinya  cakupan  peluasan  kepesertaan  BP  Jamsostek  dalam  sektor  informal  masih  belum seluruhnya terjangkau dan masih terbuka lebar sebagai peluang untuk meningkatkan kepesertaan dalam sektor ini.
Secara  nasional  jumlah  tenaga  kerja  yang  aktif  sebagai  peserta  Badan  Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel 3 :
Tabel 3. Jumlah Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Periode 2015 s/d Per September 2020 (Kantor Pusat)
Tahun Jumlah Peserta 2015 19,2 Juta 2016 23,2 Juta 2017 27,1 Juta 2018 30,5 Juta 2019 55,2 Juta Per Septermber 2020 50,4 Juta (wabah covid 19)

## Sumber : BPJamsostek
Dari tabel 3 diatas, disimpulkan bahwa cakupan kepesertaan BP Jamsostek secara nasional dan berbading dengan data pusat statistik pada tabel 4.1 terlihat bahwa dari tahun ke tahun masih banyak masyarakat baik kalangan formal ataupun informal belum menjadi peserta BP Jamsostek.

## Kepesertaan BP Jamsostek Kantor Cabang Palembang
Secara  gambaran  umum  kepesertaan  BP  Jamsostek  Kantor  Cabang  Palembang  terdapat banyak potensi masyarakat di wilayah Sumatera Selatan yang belum terdaftar menjadi peserta. Hal ini  dapat  dilihat  dari  tabel  4.3  yaitu  perbandingan  data  dari  BPS  Provinsi  Sumatera  Selatan  per Februari  2020  dan  data  kepesertaan  BP  Jamsostek  Kantor  Cabang  Palembang,  akumulasi  dengan kantor  cabang  perintisnya  yaitu  KCP  Banyuasin,  dan  Sekantor  wilayah  pada  tahun  2020,  sebagai berikut ;
Tabel  4.  Perbandingan  Cakupan  Kepesertaan  BP  Jamsostek  Kantor  Cabang  Palembang,  KCP Banyuasin dan Sekantor Wilayah Sumsel dengan data Kependudukan BPS Se-Sumatera Selatan Tahun 2020
Data BPS Penduduk Se-Sumsel Cakupan Kepesertaan >8.5 Juta  Penduduk Kantor Jumlah % Cabang Palembang 2.3 Juta 27 % Palembang dan KCP (Kacab Perintis Banyuasin) 2.9 Juta 34 % Akumulasi Sekantor Wilayah 7.9 Juta 92 %

## Sumber : Data Diolah
Dari tabel 4. dapat dilihat bahwa, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan mencatat untuk  jumlah  penduduk  Sumatera  Selatan  terdapat  lebih  8,5  juta,  per  Februari  2020  terdiri  dari angkatan  kerja  berjumlah  4,33  juta,  yang  bekerja  sebanyak  4,16  juta  dalam  sektor  formal, sedangkan dalam sektor informal dibidang usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebanyak 163.291. Melihat dari data BP Jamsostek Kantor Cabang Palembang saat ini peserta yang mengikuti program BP
Jamsostek baru mencapai 2.3 juta pekerja (27%) dari jumlah total potensi pekerja mencapai 8.5  juta  orang  pekerja  (se  Sumbagsel),  baik  itu  Penerima  Upah  (PU),  Bukan  Penerima  Upah  (BPU) dan Jasa Konstruksi (Jakon). Khusus kepesertaan coverage share untuk di provinsi Sumatera Selatan dengan rincian 2.916.275 peserta, dan kepesertaan dari total keseluruhan se-Sumbagsel 7.952.597 (angka ini sudah termasuk provinsi Sumsel, Lampung, Bengkulu, Jambi, dan Bangka Belitung).

## PEMBAHASAN
Strategi BP Jamsostek Kantor Cabang Palembang Dalam Meningkatkan Kepesertaan Sesudah memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, pendidikan dan pendapatan harus efektif digunakan  untuk  kebutuhan  pembiayaan  masa  depan.  Berlandaskan  peraturan  perundangan jaminan  sosial,  setiap  penduduk  yang  berpendapatan  diwajibkan  memperoleh  hak  jaminan  sosial dengan  melalui  “membelanjakan”  sedikitnya  14%  dari  pendapatannya  untuk  membayar  iuran kepada  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial.  Salah  satu  fungsi  BP  Jamsostek  melaksanakan pendaftaran  kepesertaan  dan  memungut  iuran  menjadi  sangat  menentukan  terhadap  efektifitas dan manfaat Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasioanl.
BP Jamsostek sebagai Badan hukum secara lebih luas dan menyeluruh fungsi strategisnya adalah meluaskan cakupan kepesertaan untuk semua program- programnya pada seluruh angkatan kerja dan keluarga, serta masyarakat luas lainnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa  cakupan  peluasan  kepesertaan  dalam  sektor  informal,  yaitu  Bukan  Penerima  Upah  (BPU) belum  seluruhnya  terjangkau  dan  masih  terbuka  lebar  bagi  BP  Jamsostek  diseluruh  Indonesia termasuk Sumatera Selatan umumnya, dan kantor cabang Palembang khususnya sebagai peluang untuk meningkatkan kepesertaan diwilayah kerjanya, tanpa mengabaikan sektor formal.
Sektor  formal  dalam  perluasan  cakupan  kepesertaan  BP  Jamsostek  tidak  begitu  banyak mengalami kesulitan, karena kepesertaan dalam sektor ini bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Bab V Pasal 14 s/d Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan  Sosial.  Strategi  perluasan  kepesertaan  dalam  sektor  formal  ini  cukup  dengan  sosialisasi kepada  tiap  Badan  Usaha  atau  perusahaan  karena  ketentuan  perundang-undangan  yang mewajibkan kepesertaanya.
Sedangkan  dalam  sektor  informal  kepesertaannya  bersifat  sukarela/kesadaran  dan memerlukan  perhatian  khusus,  tidak  cukup  hanya  sosialisasi  diperlukan  juga  strategi  pemasaran seperti promosi dan semacamnya. Mengajak pekerja informal untuk bergabung menjadi peserta BP Jamsostek memang masih jadi tantangan besar. Tugas besar ke depan adalah bagaimana mereka sadar bahwa ini adalah hak mereka dan baik  untuk perlindungan  mereka, sebab merekalah yang sebetulnya  paling  membutuhkan  perlindungan  ketenagakerjaan.  Oleh  karena  itu  kata  Bapak  Ilyas Lubis  Direktur  Kepesertaan  BP  Jamsostek  Pusat  dihadapan  awak  media  mengatakan  (dikutip  dari Tempo.co.id) :
Pihaknya menggunakan 4 (empat) strategi untuk meningkatkan kepesertaan baik dari sektor pekerja  formal  maupun  pekerja  informal,  yaitu  menggencarkan  sosialisasi  secara  menyeluruh kepada  masyarakat,  berkolaborasi  dengan  pemerintah  daerah  dan  pihak  perbankan,  kemudian memperluas chanel dan agen, serta terakhir menegakkan aturan dengan menggendeng kejaksaan.
Memaknai pendapat di atas, guna mendapat kepercayaan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan  dana  jaminan  sosial  untuk  kemanfaatan  peserta  tentunya  program-program  BP Jamsostek yang tidak berwujud itu (jasa) harus dikenal oleh masyarakat luas sebagimana lazimnya yang  dilakukan  oleh  perusahaan/lembaga  penyedia  jasa  lainya  seperti  perbankan,  asuransi,  dan sebagainya. Tanpa prosedur semacam tersebut kecil kemungkinan cakupan perluasan kepesertaan tercapai.
Perdebatan  soal  boleh  tidaknya  program-program  BP  Jamsostek  dilakukan  pemasaran melalui  promosi,  secara  tegas  mengenai  ini  dalam  Undang-Undang  tidak  diatur,  dalam  Undang- Undang Nomor tahun 2011 tentang BPJS Pasal 51 ayat (2) hanya menerangkan dalam menjalankan tugasnya, BPJS dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga lain di dalam negeri atau di luar negeri. Bekerjasama dengan organisasi/lembaga dalam ayat ini tidak ada membatasi hanya kepada organisasi/lembaga pemerintah saja, itu artinya dengan swasta pun tidak ada larangan sepanjang dilakukan  dalam  rangka  peningkatan  kualitas  BP  Jamsostek  dan  untuk  pelayanannya  kepada peserta  sebagaimana  yang  tegaskan  kembali  dalam  penjelasan  Pasal  51  (2)  Undang-undang tersebut.  Jadi  intinya  sepanjang  memberikan  manfaat  dan  keuntungan  bagi  perluasan  cakupan
kepesertaan  BP  Jamsostek,  bentuk-bentuk  semacam  promosi  dan  sejenisnya  dapat  dilakukan  BP Jamsostek disamping sosialisasi.
Sehubungan  apa  yang  telah  diuraikan,  dan  dalam  kontek  mengetahui  peranan  promosi dalam upaya meningkatkan ke ikut sertaan masyarakat pada program- program BP Jamsostek pada kantor  cabang  Palembang,  Peneliti  pada  tanggal  8  Februari  2021  telah  mewawancarai  Bapak Fiterman Aris Selaku Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi, dalam wawancara tersebut beliau menjelaskan secara garis besar langkah yang diambil BP jamsostek kantor cabang Palembang dalam meningkatkan dan mengenalkan program-program BP Jamsostek, ditempu dengan beberapa cara diantaranya :
1 Melalui personel selling, dalam hal ini kita buat terobosan baru dengan nama Perisai singkatan dari  Penggerak  Jaminan  Sosial  Indonesia,  Perisai  adalah  agen  BP  Jamsostek  bertugas memberikan  informasi  dan  edukasi,  melakukan  pendaftaran,  memungut  iuran,  membantu proses klaim. Mereka ini bukan karyawan organik tapi dari masyarakat yang kita rekrut untuk menjadi  agen  kemudian  kita  training,  diberikan  fee,  karena  mereka  yang  paling  dekat  paling mengenal dilingkungan sekitarnya. Tugas mereka kita fokuskan kepada Bukan Penerima Upah (BPU) dan Usaha Mickro Kecil Menengah (UMKM) untuk ikut menjadi peserta BP Jamsostek.
2 Melalui  public  relation,  yaitu  menanamkan  kesan  positif  pada  penampilan  kantor,  pegawai coustumer  service  dalam  pelayanan  yang  diberikan  kepada  setiap  pengunjung  terutama  dari perusahaan, calon peserta, peserta, dan ahli warisnya.
3 Melalui  event-event,  tidak  jarang  diadakan  kegiatan  yang  menarik  perhatian  (publisitas) diantaranya  seperti  melaksanakan  bazaar  menjelang  ramadhan,  pameran  HUT  RI,  HUT  BP Jamsostek  dan  sebagainya  di  pusat  keramaian  seperti  Benteng  Kuto  Besak,  GOR  Jakabaring, mall, dan pusat pembelajaan pasar tradisional (gerebek pasar).
4 Melalui  news  dan  identity  media,  peliputan  pemberitaan  dan  menggunakan  media  sebagai identitas,  diantaranya  meliput  atau  memberitakan  setiap  peristiwa  yang  menonjol,  seperti peserta  meninggal  dunia  keluarganya  mendapat  santunan  sampai  300  jutaan,  padahal  yang bersangkutan  menjadi  peserta  baru  tiga  bulan  berjalan,  tujuan  dari  pemberitaan  itu  agar masyarakat  tahu  kemanfaatan  bila  menjadi  peserta  BP  Jamsostek,  disamping  itu  juga memberitakan setiap acara pemberian apresiasi kepada kepala daerah, dan perusahaan yang telah  memberikan  dukungan  penuh  terhadap  pelaksanaan  program  perlindungan  jaminan sosial  BP  Jamsostek  berupa  penghargaan  Paritrana  Awards  yang  masuk  dalam  kategori unggulan  berdasarkan  penilaian  panitia  pelaksana.  Serta  dialog-  dialog  interaktif  di  stasiun televisi maupun radio yang dikemas kekinian.
5 Melalui Community Involvement (Kepedulian pada masyarakat) BP Jamsostek berusaha ‘akrab’ dan ‘ramah’ dengan masyarakat di sekitarnya, seperti kegiatan bakti sosial, memberi santunan bencana alam, penyembelian korban hari raya idul adha dan sebagainya.
6 Lobbying  (Mempengaruhi)  kontak  pribadi  yang  dilakukan  secara  informal  untuk  mencapai tujuan  tertentu,  seperti  pada  pengurus  dilingkungan  serikat  buruh/pekerja  industri  dan perkebunan, koperasi, paguyuban/persatuan pedagang eceran/kaki lima pada pasar tradisional dan sebagainya.
7 Melalui  kerjasama  dengan  Pemerintah,  Salah  satu  kunci  peningkatan  positif  dari  kepesertaan aktif  BP  Jasmsostek  karena  adanya  kerja  sama  strategis  dengan  pemerintah,  terutama pemerintah kota/kabupaten, provinsi, dan pusat. Ditingkat provinsi Sumatera Selatan keluarnya surat Edaran Guburnur Sumsel No 800/4641/BKD/2019 yang intinya memerintahkan Pemda se kota/kabupaten  agar  mendaftarkan  seluruh  pegawai  honorer  (non  pegawai  negeri)  menjadi peserta BP Jamsostek dengan tanggungan APBD. Beberapa daerah telah melaksanakan bahkan telah  diperdakan  seperti  yang  dilakukan  Pemerintah  Daerah  Musi  Banyuasin  dengan  Perda Nomor 2 Tahun 2020.
8 Melalui  kerjasama  dengan  perbankan  baik  BUMN,  BUMD,  dan  Swasta  dengan  nama  BP Jamsostek  Service  Point  Office  (SPO)  pairing,  kerjasama  semacam  ini  dimaksudkan  untuk memberikan  pelayanan  informasi,  pendaftaran  peserta,  penerima  iuran,  klaim  jaminan  hari
tua. Pelayanan BP Jamsostek SPO pairing diberikan kepada calon peserta penerima upah, calon peserta bukan penerima upah, peserta penerima upah, dan peserta bukan penerima upah.
9 Melalui  pemberian  cinderamata,  hadiah  serta  kenang-kenangan  kepada  perusahaan/peserta yang  loyal  dalam  membayar  iuran  dan  melaporkan  buruh/karyawannya  menjadi  peserta  BP Jamsostek.
10 Melalui  kartu  BP  Jamsostek  milik  peserta  saat  ini  memiliki  manfaat  lebih  dengan  adanya program  kerja  sama  Co-Marketing.  Program  ini  memungkinkan  peserta  mendapatkan potongan harga di merchant, tenant atau jasa lainnya yang bekerja sama dengan BP Jamsostek. Mungkin bagi peserta, kartu BP Jamsostek hanya  digunakan untuk melakukan klaim jaminan, tapi  sekarang  peserta  bisa  mendapatkan  diskon  di  hotel,  belanja,  pesawat,  jasa  servis  motor dan  berbagai  keuntungan  lainnya.  Program  tersebut  merupakan  bentuk  kerja  sama  promosi maupun  penjualan  (business  to  business)  dari  produk  atau  jasa  yang  menjadi  peserta  BP Jamsostek.  Kerja  sama  antara  BP  Jamsostek  dengan  pelaku  usaha  ini  diharapkan  dapat menguntungkan seluruh peserta, baik tenaga kerja maupun perusahaan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Organisasi  pemasaran  adalah  bagian  dari  organisasi  perusahaan  dan  berfungsi  sebagai penghubung  antara  perusahaan  (produsen)  dan  konsumen  (nasabah/peserta)  untuk menyampaikan  produk/jasa  (program)  kepada  masyarakat  melalui  promosi.  Promosi  sebagai salah satu sarana yang digunakan dalam pemasaran baik dalam dunia usaha maupun lainnya. Melalui promosi lah dari tidak tahu menjadi kenal, dari kenal menjadi minat terhadap apa yang disampaikan kepada para calon pemakai produk atau jasa.
2. Upaya  untuk  meningkatkan  kepedulian/kesadaran  dan  kepatuhan  untuk  mendaftar  serta membayar  iuran  memang  membutuhkan  waktu  dan  rencana  yang  lebih  baik  secara  terus menerus,  usaha-usaha  yang  telah  terancang  di  atas  adalah  strategi  pemasaran  yang  tetap dipertahankan dan dijalankan dalam rangka perluasan cakupan kepesertaan BP jamsostek di provinsi Sumatera Selatan umumnya, dan BP Jamsostek kantor cabang Palembang khususnya.
3. Menurut  penulis  BP  Jamsostek  dalam  meningkatkan  cakupan  kepesertaan  telah  melakukan terobosan  baru  mengkolaborasi  antara  sosialisasi  dengan  promosi  sekaligus  dalam memperkenalkan program-programnya ke calon peserta.

## Saran
1 Dalam  rangka  tercapainya  cakupan  perluasan  dalam  sektor  formal  jangan  hanya  pada perusahaan, saat ini masih banyak sektor formal lainnya seperti ;
a. Honorer  di  lingkungan  instansi  pemerintah  baik  sipil  maupun  militer/polisi  yang  tidak mendapatkan  program  jaminan  sosial  ketenagakerjaan.  BP  Jamsostek  harus  gencar bernegosiasikan ke instansi tersebut agar mereka menjadi peserta BP Jamsostek.
b. Pendekatan  ke  dunia  pendidikan  baik  negeri  maupun  swasta  mulai  dari  guru honorer/pengajar/dosen,  yang  belum  terdaftar.  Sebagai  institusi  pendidikan  hal  ini  tidak boleh  dibiarkan  dan  harus  diadakan  pendekatan  kepada  pihak  yang  bertanggung  jawab agar  hak-hak  untuk  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  terpenuhi.  Pendekatan  ini  bisa dilakukan  dengan  pihak  yayasan,  universitas,  kopertis,  dan  bila  perlu  ke  Badan  Akriditasi Nasional  melalui  Mendikbud  sebagai  syarat  untuk  pengajuan  akreditasi  para pengajar/dosen  baik  tetap  maupun  tidak  tetap  harus  terdaftar  menjadi  peserta  di  BP Jamsostek.
2. Guna  percepatan  perluasan  cakupan  kepesertaan  BP  Jamsostek  alangkah  baiknya  di  setiap kota/kabupaten  di  provinsi  Sumatera  Selatan  ada  kantor  cabang,  atau  setidaknya  kantor cabang  pembantu.  Hal  ini  penting  untuk  kemudahan  pelayanan  dan  jangkauan  manfaat  bagi daerah  kota/kabupaten  yang  ada  di  provinsi  Sumatera  Selatan.  Jadi  kedepan  tidak  ada  lagi
buruh/karyawan yang ada di kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Ilir dan sebagainya berurusan BP Jamsostek ke Kantor Cabang Palembang.

## DAFTAR PUSTAKA
Afdhal, Ahmad Fuad. 2004. Tips & Trik Public Relations , Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
Alma, Buchari. 2013.  Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, Penerbit Alpabetha, Bandung Assauri, Sofyan. 2015. Manajemen Pemasaran Edisi ke 1, Cetakan ke 14, Penerbit PT Rajawali Pers. Jakarta
Darmawi, Herman. 2004. Manajemen Asuransi, Penerbit PT Bumi Aksara, Jakarta. http://Ilmumanajemenindustri.com, diakses tanggal 20 Desember 2020 http://www.gurupendidikan.co.id, diakses tanggal 20 Desember 2020 http://www.kompas.com, diakses tanggal 20 Desember 2020 http://lokadata.beritaga.id, diakses tanggal 20 Desember 2020 http://www.tempo.co.id, diakses tanggal 20 Desember 2020 http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id, diakses tanggal 12 Desember 2020 http://www.bps.co.id, diakses tanggal 20 Desember 2020 http://www.ojk.go.id, Undang - Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian diakses pada tanggal 3 Januari 2021
https://www.cermati.com/artikel/5-jenis-produk-asuransi-yang-penting-anda-miliki,  Diakses  tanggal 20 Maret 2021
Kasmir. 2005. Pemasaran Bank, Penerbit Prenada Media, Jakarta.
2015. Manajemen Perbankan, Edisi Revisi, Cetakan ke 13, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta. Kotler, Philip, Dkk, 2006 ; Marketing , Edisi ke 2, Cetakan ke 5, Penerbit Erlangga, Jakarta.
Metodologi  Penelitian,  Pedoman  Penulisan  Skripsi  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Tamansiswa Palembang, 2005
Muchtar,  Odang.  2011.  Perjalanan  Jaminan  Sosial,  Penerbit  Institut  Jaminan  Sosial      Indonesia, Jakarta.
2012.  Berapa  Iuran  BPJS  Ketenagakerjaan,  Penerbit  Institut  Jaminan  Sosial      Indonesia. Jakarta.
Nangoi,  Ronald.  1988.  Menentukan  Strategi  Pemasaran  Dalam  Menghadapi  Persaingan,  Penerbit Rajawali, Jakarta.
Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  1  tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penyelenggaraan Program  Jaminan  Kecelakaan  Kerja,  Jaminan  Kematian,  dan  Jaminan  Hari  Tua  bagi  peserta Bukan Penerima Upah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan  Program  Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua Saputra,  Ryan.  2019.  Peranan  Strategi  Peranan  Strategi  Pemasaran  Dalam  Meningkatkan  Volume Penjulan  pada  pada  PT.  Tempo  Scan  Pasific  Cabang  Palembang.  Skripsi  Fakultas  Ekonomi Universitas Tamansiswa, Palembang. (tidak dipublikasikan)
Sapriansyah.  2016.  Peranan  Strategi  Pemasaran  Dalam  Meningkatkan  Volume  Penjulan  pada  PT. Federal  International  Finance  Palembang.  Skripsi  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Tamansiswa, Palembang. (tidak dipublikasikan)
Sari,  Eka.  2014.  Peranan  Promosi  dalam  meningkatkan  jumlah  tabungan  nasabah  pada  PT.  Bank Rakyat  Indonesia  (Persero)Tbk  unit  Jakabaring  Cabang  Palembang  A.Rivai.  Skripsi  Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa, Palembang. (tidak dipublikasikan)
Sunyoto, Danang. 2019. Dasar – Dasar Manajemen Pemasaran (Konsep, Strategi, Dan Kasus) Edisi ke 1, Cetakan ke 3, Penerbit CAPS, Yogyakarta.
Swastha, Basu. 2006. Marketing, Edisi ke 3, Cetakan ke 1, Penerbit Erlangga, Jakarta.
Syafitri,  Aprilia.  2015.  Peranan  Promosi  dalam  Meningkatkan  Volume  Penjualan  pada  PT.  Bintang Sriwijaya  Palembang.  Skripsi  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Tamansiswa,  Palembang.  (tidak dipublikasikan)
Tjiptono, Fandi. 2009. Strategi Pemasaran, Edisi ke 2, Cetakan ke 7, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta. Verawati.    2015.  Peranan  Promosi  untuk  Meningkatkan  Volume  Penjualan  Pada  Perusahaan  PT.
Bopsindo  Cahaya  Anugerah  Palembang.  Skripsi  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Tamansiswa, Palembang. (tidak dipublikasikan)
Undang - Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Penerbit CV Timur Putra Mandiri, Jakarta
Undang - Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Penerbit Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta.
Yazid. 2003. Pemasaran Jasa, Penerbit Ekonisia, Yogyakarta.