Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 2, Juli 2012

## MONOPOLI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
Dede Abdul Fatah 
Abstract: Monopoly in Islamic Economic Perspective. Monopoly in Islamic economic  perspective  means  withholding  or  hoarding  goods  on  purpose, especially  in  times  of  scarcity,  with  the  goal  of  raising the  price  at  a  later date  in  order  to  obtain  greater  profits.  Monopolistic  practices  is  a  type  of violation will result in mu‘âmalah because market mechanisms disrupted, so that producers will get a big profit (monopolistic rent), while the consu- mer due to the accumulation of actions will suffer and get loss. Therefore, this monopoly will bring  people  in general  harmed by the act of a small group of monopolists very unjust, selfish and irresponsible.
Keyword : monopoly, scarcity, market mechanism
Abstrak: Monopoli  dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam. Monopoli  dalam perspektif ekonomi Islam adalah menahan atau menimbun barang dengan sengaja, terutama pada saat terjadi kelangkaan, dengan tujuan menaikkan harga  di  kemudian  hari  agar  mendapatkan  keuntungan  yang  lebih  besar. Praktik monopoli merupakan jenis pelanggaran dalam bermuamalah sebab akan  mengakibatkan    mekanisme  pasar  terganggu,  sehingga  produsen  a- kan  mendapatkan  untung  besar,  sedangkan  konsumen  akibat  tindakan penimbunan tersebut akan mengalami penderitaan dan kerugian. Jadi, aki- bat monopili, masyarakat luas akan dirugikan akibat ulah sekelompok kecil pelaku monopoli yang sangat zalim, egois, dan tidak bertanggung jawab.
Kata Kunci : monopoli, kelangkaan, mekanisme pasar
Naskah diterima:  5 September 2011, direvisi: 6 Januari 2012, disetujui: 12 januari 2012.
 Universitas  Al-Azhar  Indonesia  (UAI).  Jl.  Sisingamangaraja,  Jakarta  Selatan.  E-mail: dedefatah@yahoo.com

## DAFTAR ISI

## 159    Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam

## Dede Abdul Fatah

## 181    Menimbang Gadai Emas Sebagai Instrumen Investasi Syariah

## A. Chairul Hadi
201    Analisis Segmen Pasar dan Perilaku Nasabah Bank Syariah: Kajian

## Hukum Islam terhadap Produk HSBC Amanah Indonesia
Mansur Chadi Mursid & Rr. Kathrin Irviana

## 217    Analisis Intensi Muzakkî dalam Membayar Zakat Profesi Nurul Huda & Abdul Gofur
241    Dampak Kebijakan Spin-Off terhadap Kinerja Bank Syariah

## Amalia Nasuha

## 259
Analisis Responsivitas Bursa Syariah oleh Variabel Makro Ekonomi

## Yoghi Citra Pratama
273    Pengaruh dan Implikasi Sistem Rekrutmen Keagenan terhadap Kinerja SDM pada AJB Bumiputera 1912 Syariah
Riris Agustya

## 293    Kontribusi Islam terhadap Akuntansi

## Ivo Sabrina

## 309    Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Kapitalis

## Moch. Bukhori Muslim
325    Elaborasi Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi ke Dalam Nilai Syariah Islam
Bambang Waluyo & Ali Masjono
Dede Abdul Fatah: Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam

## Pendahuluan
Pasar  merupakan  sarana  pertemuan  penawaran  dan  permintaan  antara penjual dan pembeli. Islam menghendaki kesempurnaan pasar yang bebas dari upaya  pihak-pihak  yang  menghendaki  distorsi  pasar  demi  meraup  keuntungan tinggi  dalam  waktu  singkat.  Oleh  karena  itu,  ketidaksempurnaan  pasar  meru- pakan musuh bersama yang harus diantisipasi terutama oleh pihak yang memi- liki  otoritas,  yaitu  pemerintah  bahkan  negara.  Ketidaksempurnaan  pasar  dapat disebabkan oleh upaya rekayasa pada sisi permintaan dan penawaran.
Rekayasa  dari  segi  permintaan  bisa  berupa bay‘  najasy, yaitu  penciptaan permintaan semu untuk menaikkan harga, sedangkan rekayasa dari segi pena- waran bisa berupa ihtikâr (monopoli), yaitu upaya menghambat pasokan barang agar harga sesungguhnya menjadi tinggi, bisa juga berupa talaqqî al-rukbân , yaitu menghalangi  transaksi  pada  harga  sesungguhnya,  dan bay‘  al-hâdhir  li  al-bâdî, yaitu  praktik  makelar (samsarah) yang  dilakukan  oleh  seseorang  (orang  kota) terhadap orang yang datang dari perkampungan  (gurun Sahara) untuk menjadi perantara  dalam  menjual  barang  dengan  mengambil  keuntungan  yang  sangat besar.
Ketidaksempurnaan pasar juga bisa muncul disebabkan ketidaksempurna- an informasi yang dimiliki oleh para pelaku ekonomi. Informasi merupakan hal yang  penting,  sebab  ia  menjadi  dasar  bagi  pembuatan  keputusan.  Produsen berkepentingan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  permintaan  dan  tingkat harganya, berapa harga input dan teknologi yang tersedia, dan lain-lain, sehingga dapat menawarkan barangnya secara akurat. Demikian pula konsumen, ia harus mengetahui tingkat harga yang berlaku, kualitas barang yang dibelinya, dan lain- lain, sehingga dapat menentukan permintaannya dengan akurat pula. Dari sekian banyak  penyebab  ketidaksempurnaan  pasar,  tampaknya ihtikâr (monopoli) merupakan faktor yang paling sering dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak ber- tanggung jawab.  Dengan  demikian, kajian ini  akan menfokuskan pembahasan- nya pada masalah monopoli (ihtikâr) dalam perspektif ekonomi Islam.

## Interpretasi Monopoli
Monopoli  dalam perspektif ekonomi Islam memiliki pengertian yang ber- beda  dengan  monopoli  dalam  perspektif  ekonomi  konvensional.  Dalam  per- spektif  ekonomi  Islam  secara  etimologi  monopoli (ihtikâr) berasal  dari  kata al- hukr yang artinya al-zhulm wa al-‘isâ’ah al-mu‘âsyarah, yaitu berbuat aniaya dan sewenang-wenang. 1 Sedangkan  secara  terminologis,  monopoli (ihtikâr) 2 adalah
1 Majd  al-Dîn  Muhammad  ibn  Ya‘qûb  al-Fayrûz  Abâdî  al-Sy î râzî, al-Qâmûs  al-Muhîth  Juz  II, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1398 H), h. 12.
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 2, Juli 2012

## Pendahuluan
Pasar  merupakan  sarana  pertemuan  penawaran  dan  permintaan  antara penjual dan pembeli. Islam menghendaki kesempurnaan pasar yang bebas dari upaya  pihak-pihak  yang  menghendaki  distorsi  pasar  demi  meraup  keuntungan tinggi  dalam  waktu  singkat.  Oleh  karena  itu,  ketidaksempurnaan  pasar  meru- pakan musuh bersama yang harus diantisipasi terutama oleh pihak yang memi- liki  otoritas,  yaitu  pemerintah  bahkan  negara.  Ketidaksempurnaan  pasar  dapat disebabkan oleh upaya rekayasa pada sisi permintaan dan penawaran.
Rekayasa  dari  segi  permintaan  bisa  berupa bay‘  najasy, yaitu  penciptaan permintaan semu untuk menaikkan harga, sedangkan rekayasa dari segi pena- waran bisa berupa ihtikâr (monopoli), yaitu upaya menghambat pasokan barang agar harga sesungguhnya menjadi tinggi, bisa juga berupa talaqqî al-rukbân , yaitu menghalangi  transaksi  pada  harga  sesungguhnya,  dan bay‘  al-hâdhir  li  al-bâdî, yaitu  praktik  makelar (samsarah) yang  dilakukan  oleh  seseorang  (orang  kota) terhadap orang yang datang dari perkampungan  (gurun Sahara) untuk menjadi perantara  dalam  menjual  barang  dengan  mengambil  keuntungan  yang  sangat besar.
Ketidaksempurnaan pasar juga bisa muncul disebabkan ketidaksempurna- an informasi yang dimiliki oleh para pelaku ekonomi. Informasi merupakan hal yang  penting,  sebab  ia  menjadi  dasar  bagi  pembuatan  keputusan.  Produsen berkepentingan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  permintaan  dan  tingkat harganya, berapa harga input dan teknologi yang tersedia, dan lain-lain, sehingga dapat menawarkan barangnya secara akurat. Demikian pula konsumen, ia harus mengetahui tingkat harga yang berlaku, kualitas barang yang dibelinya, dan lain- lain, sehingga dapat menentukan permintaannya dengan akurat pula. Dari sekian banyak  penyebab  ketidaksempurnaan  pasar,  tampaknya ihtikâr (monopoli) merupakan faktor yang paling sering dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak ber- tanggung jawab.  Dengan  demikian, kajian ini  akan menfokuskan pembahasan- nya pada masalah monopoli (ihtikâr) dalam perspektif ekonomi Islam.

## Interpretasi Monopoli
Monopoli  dalam perspektif ekonomi Islam memiliki pengertian yang ber- beda  dengan  monopoli  dalam  perspektif  ekonomi  konvensional.  Dalam  per- spektif  ekonomi  Islam  secara  etimologi  monopoli (ihtikâr) berasal  dari  kata al- hukr yang artinya al-zhulm wa al-‘isâ’ah al-mu‘âsyarah, yaitu berbuat aniaya dan sewenang-wenang. 1 Sedangkan  secara  terminologis,  monopoli (ihtikâr) 2 adalah
1 Majd  al-Dîn  Muhammad  ibn  Ya‘qûb  al-Fayrûz  Abâdî  al-Sy î râzî, al-Qâmûs  al-Muhîth  Juz  II,
(Bayrût: Dâr al-Fikr, 1398 H), h. 12.
menahan  atau  menimbun (hoarding )  barang  dengan  sengaja,  terutama  pada saat  terjadi  kelangkaan  barang  dengan  tujuan  untuk  menaikkan  harga  di kemudian hari. Praktik ihtikâr akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, di mana produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga  normal.  Penjual  akan  mendapatkan  untung  besar (monopolistic  rent ), sedangkan konsumen akan menderita kerugian. Jadi, akibat ihtikâr , masyarakat luas akan dirugikan akibat ulah sekelompok kecil yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan  monopoli  (dari  bahasa  Yunani: monos yang  berarti satu dan polein yang  berarti menjual )  dalam  perspektif  ekonomi  konvensional  adalah suatu  keadaan  di  mana  di  pasar  hanya  ada  seorang  penjual  suatu  barang, sehingga  tidak  ada  pihak  lain  yang  menyainginya. 3 Ketentuan  di  atas  termasuk ketentuan  monopoli  murni  atau pure  monopoly .  Dalam  kenyataan  sulit  untuk mendapatkan  perusahaan  yang  tergolong  monopoli  murni.  Di  mana  tidak  ada unsur  persaingan  dari  perusahaan  lain.  Karena  seandainya  hanya  ada  satu penjual  di  pasar,  tetap  masih  ada  kemungkinan  perusahaan  tidak  langsung, misalnya  produk-produk  dari  perusahaan  lain  yang  bisa  dijadikan  sebagai substitusi  (meski  bukan  substitusi  sempurna)  bagi  produk-produk  yang  dihasil- kan  oleh  perusahaan  monopoli.  Misalnya,  PLN  mendapat  persaingan  dari  per- usahaan yang menjual genset .
Monopoli mengharuskan adanya suatu cara untuk menyingkirkan para pe-
2 Menurut  Mâlikiyyah ihtikâr adalah  menimbun  barang  dengan  tujuan  mencari  keuntungan ketika pasar dalam keadaan tidak stabil. Lihat, al-Bâjî, Al-Muntaqâ Syarh al-Muwaththa’ Juz V, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, 1332 H), h. 15. Menurut al-Kâsânî, ihtikâr adalah menimbun makanan pokok ketika masyarakat sangat membutuhkannya. Lihat, ‘Alâ’ al-Dîn Abû Bakr ibn Mas‘ûd al-Kâsânî, Badâ’i‘ al-Shanâ’i‘ fî Tartîb al-Syarâ’i‘ Juz VI, (Zakariyâ ‘Alî Yûsuf, t.th.), h. 2973. Menurut al-Syâfi‘iyyah, ihtikâr adalah  menimbun  barang  yang  sangat  dibutuhkan  masyarakat  banyak  dengan  tujuan  mengambil keuntungan  yang  berlipat  ganda.  Lihat  al-Syarbînî  al-Khatîb, Mughnî  al-Muhtâj  ilâ  Ma‘rifat  Ma‘ânî Alfâzh  al-Manhâj  Juz  II, (Mathba‘at  Mushthafâ  al-Bâbî  al-Hanbalî,  t.th),  h.  38.  Menurut  Hanabilah, ihtikâr adalah  membeli  makanan  pokok  yang  dibutuhkan  masyarakat  banyak  dan  menimbunnya dengan  tujuan  untuk  mengambil keuntungan  yang  berlipat  ganda. Lihat,  Ibn  Taymiyyah, Al-Hisbah (Riyâdh: Al-Mu’assasah al-Su‘ûdiyyah, t.th), h. 37-38. Lihat juga Manshûr ibn Yûsuf ibn Idrîs al-Buhûtî, Kasysyâf al-Qinâ‘ ‘an Matn al-Iqnâ‘ Juz III, (Bayrût: ‘Âlam al-Kitâb, t.th), h. 187. 3 Ada  beberapa  ciri  khusus  suatu  pasar  dikatakan  pasar  monopoli  di  antaranya:  Pertama, terdiri atas satu perusahaan, sehingga barang atau jasa yang dihasilkannya tidak dapat diperoleh dari perusahaan  lain.  Kedua,  tidak  mempunyai  barang  pengganti  yang  mirip.  Artinya  barang  atau  jasa yang  dihasilkan  tidak  dapat  digantikan  oleh  barang  atau  jasa  lain yang  ada  di   pasar.  Ketiga,  tidak terdapat  kemungkinan  perusahaan  lain  untuk  masuk  ke  dalam  industri.  Keempat,  dapat mempengaruhi  penentuan  harga.  Kelima,  promosi  berupa  iklan  tidak  diperlukan.  Keenam,  hanya satu  produsen  yang  menguasai  penawaran.  Ketujuh,  tidak  dipengaruhi  dan  tidak  mempengaruhi harga serta output dari produk-produk lain yang dijual dalam perekonomian. Lihat, Karl E. Case and Ray C. Fair, Principles of Economics , terj. Benyamin Molan, Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro (Jakarta: PT Prenhallindo, 2002), h. 341-344.
Dede Abdul Fatah: Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam
saing  dari  arena  sebuah  industri  tertentu.  Akan  tetapi  untuk  merealisasikan usaha tersebut harus menghadapi rintangan (barriers) yang tidak sedikit di anta- ranya  hak  paten 4 dan  lisensi 5 yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  pengendalian bahan  baku,  penggunaan  nama  merk,  kebijakan  harga  yang  dirancang  untuk menahan pesaing di luar industri, investasi modal besar yang  diperlukan untuk memasuki industri, dan luasnya pasar.
Kepemilikan suatu sumber daya yang unik (istimewa) yang tidak dimiliki oleh  orang  atau  perusahaan  lain  merupakan  salah  satu  penyebab  terjadinya pasar  monopoli. 6 Di  samping  sumber  daya  yang  unik  dan  istimewa  skala ekonomis  merupakan  faktor  yang  dipertimbangkan  terbentuknya  pasar  mono- poli.  Pada  waktu  perusahaan  mencapai  keadaan  di  mana  ongkos  produksi mencapai  batas  minimum,  jumlah  produksi  adalah  hampir  menyamai  jumlah permintaan  yang  ada  di  pasar.  Dengan  demikian,  sebagai  akibat  dari  skala ekonomis,  perusahaan  dapat  menurunkan  harga  barangnya  apabila  produksi semakin tinggi. Pada tingkat produksi yang sangat tinggi, harga secara otomatis akan  semakin  rendah,  sehingga  perusahaan-perusahaan  baru  tidak  sanggup bersaing  dengan  perusahaan  yang  terlebih  dahulu  berkembang.  Keadaan  ini menyebabkan  terbentuknya  pasar  monopoli. 7 Pasar  monopoli  juga  dapat
4 Paten  berfungsi  merangsang  penemuan  dan  pembaharuan.  Produk  baru  dan  proses  baru dikembangkan  melalui  riset  yang  dikembangkan  melalui  riset  yang  dilakukan  oleh  penemu perorangan  dan  oleh  perusahaan.  Riset  membutuhkan  sumber  daya,  waktu,  biaya,  dan  peluang. Tanpa perlindungan yang berikan oleh paten, hasil riset akan menjadi cepat tersedia bagi masyarakat umum. Apabila riset tidak menjurus pada berkembangnya laba, maka sedikit sekali riset yang akan dilakukan.  Namun  pada  sisi  negatifnya,  paten  memang  menghalangi  munculnya  persaingan  dan memperlambat mengalirnya manfaat riset yang mengalir dari pasar menuju konsumen. Lihat Karl E. Case and Ray C. Fair, Principles of Economics , h. 344. 5 Habisnya masa paten (20 tahun yang berlaku di Amerika) setelah beberapa tahun tertentu merupakan usaha untuk menyeimbangkan manfaat bagi perusahaan dan manfaat bagi masyarakat. Di samping pembatasan masa paten alternatif lain yang dilakukan agar suatu riset dapat dinikmati oleh  masyarakat  adalah  memberi  lisensi.  Dengan  memberi  lisensi,  teknologi  baru  bisa  digunakan oleh semua produsen, dan sipenemu berbagi manfaat dengan  para konsumen. Karena memaksa produsen  yang  tidak  memegang  paten  untuk  menggunakan  teknologi  yang  tidak  efisien  akan menimbulkan  pemborosan,  sejumlah  analis  telah  mengusulkan  menambahkan  pemberian  lisensi yang  bersifat  wajib  pada  sistem  paten  yang  berlaku  sekarang.  Lihat,  Karl  E.  Case, Principles  of Economics , h. 344. 6 Contohnya  suara  emas  yang  dimiliki  oleh  seorang  penyanyi  terkenal  atau  kemampuan bermain yang sangat luar biasa dari seorang pemain sepak bola. Hanya merekalah yang mempunyai kepandaian  tersebut  dan  harus  dibayar  lebih  mahal  dari  biasanya  apabila  masyarakat  ingin menikmatinya. Lihat, Sadono Sukirno, Pengantar Teori Mikroekonomi ,  h. 263. 7 Suatu  industri  yang  skala  ekonomisnya  mempunyai  sifat  seperti  ini  disebut  monopoli alamiah  ( natural  monopoly ).  Monopoli  alamiah  pada  umumnya  dijumpai  dalam  perusahaan  jasa umum  seperti  perusahaan  listrik,  perusahaan  telepon,  dan  perusahaan  angkutan  kereta  api.  Di
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 2, Juli 2012
saing  dari  arena  sebuah  industri  tertentu.  Akan  tetapi  untuk  merealisasikan usaha tersebut harus menghadapi rintangan (barriers) yang tidak sedikit di anta- ranya  hak  paten 4 dan  lisensi 5 yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  pengendalian bahan  baku,  penggunaan  nama  merk,  kebijakan  harga  yang  dirancang  untuk menahan pesaing di luar industri, investasi modal besar yang  diperlukan untuk memasuki industri, dan luasnya pasar.
Kepemilikan suatu sumber daya yang unik (istimewa) yang tidak dimiliki oleh  orang  atau  perusahaan  lain  merupakan  salah  satu  penyebab  terjadinya pasar  monopoli. 6 Di  samping  sumber  daya  yang  unik  dan  istimewa  skala ekonomis  merupakan  faktor  yang  dipertimbangkan  terbentuknya  pasar  mono- poli.  Pada  waktu  perusahaan  mencapai  keadaan  di  mana  ongkos  produksi mencapai  batas  minimum,  jumlah  produksi  adalah  hampir  menyamai  jumlah permintaan  yang  ada  di  pasar.  Dengan  demikian,  sebagai  akibat  dari  skala ekonomis,  perusahaan  dapat  menurunkan  harga  barangnya  apabila  produksi semakin tinggi. Pada tingkat produksi yang sangat tinggi, harga secara otomatis akan  semakin  rendah,  sehingga  perusahaan-perusahaan  baru  tidak  sanggup bersaing  dengan  perusahaan  yang  terlebih  dahulu  berkembang.  Keadaan  ini menyebabkan  terbentuknya  pasar  monopoli. 7 Pasar  monopoli  juga  dapat
4 Paten  berfungsi  merangsang  penemuan  dan  pembaharuan.  Produk  baru  dan  proses  baru dikembangkan  melalui  riset  yang  dikembangkan  melalui  riset  yang  dilakukan  oleh  penemu perorangan  dan  oleh  perusahaan.  Riset  membutuhkan  sumber  daya,  waktu,  biaya,  dan  peluang.
Tanpa perlindungan yang berikan oleh paten, hasil riset akan menjadi cepat tersedia bagi masyarakat umum. Apabila riset tidak menjurus pada berkembangnya laba, maka sedikit sekali riset yang akan dilakukan.  Namun  pada  sisi  negatifnya,  paten  memang  menghalangi  munculnya  persaingan  dan memperlambat mengalirnya manfaat riset yang mengalir dari pasar menuju konsumen. Lihat Karl E. Case and Ray C. Fair, Principles of Economics , h. 344.
5 Habisnya masa paten (20 tahun yang berlaku di Amerika) setelah beberapa tahun tertentu merupakan usaha untuk menyeimbangkan manfaat bagi perusahaan dan manfaat bagi masyarakat.
Di samping pembatasan masa paten alternatif lain yang dilakukan agar suatu riset dapat dinikmati oleh  masyarakat  adalah  memberi  lisensi.  Dengan  memberi  lisensi,  teknologi  baru  bisa  digunakan oleh semua produsen, dan sipenemu berbagi manfaat dengan  para konsumen. Karena memaksa produsen  yang  tidak  memegang  paten  untuk  menggunakan  teknologi  yang  tidak  efisien  akan menimbulkan  pemborosan,  sejumlah  analis  telah  mengusulkan  menambahkan  pemberian  lisensi yang  bersifat  wajib  pada  sistem  paten  yang  berlaku  sekarang.  Lihat,  Karl  E.  Case, Principles  of Economics , h. 344.
6 Contohnya  suara  emas  yang  dimiliki  oleh  seorang  penyanyi  terkenal  atau  kemampuan bermain yang sangat luar biasa dari seorang pemain sepak bola. Hanya merekalah yang mempunyai kepandaian  tersebut  dan  harus  dibayar  lebih  mahal  dari  biasanya  apabila  masyarakat  ingin menikmatinya. Lihat, Sadono Sukirno, Pengantar Teori Mikroekonomi ,  h. 263.
7 Suatu  industri  yang  skala  ekonomisnya  mempunyai  sifat  seperti  ini  disebut  monopoli alamiah  ( natural  monopoly ).  Monopoli  alamiah  pada  umumnya  dijumpai  dalam  perusahaan  jasa umum  seperti  perusahaan  listrik,  perusahaan  telepon,  dan  perusahaan  angkutan  kereta  api.  Di
terbentuk  melalui  peraturan  pemerintah  yang  mengatur  kegiatan  perusahaan- perusahaan yang mewujudkan kekuasaan monopoli seperti peraturan paten dan hak cipta, hak usaha eksklusif yang diberikan kepada perusahaan jasa umum.
Berdasarkan  pengertian  di  atas,  maka  terdapat  titik  persamaan  dan perbedaan  antara  ekonomi  Islam  dan  konvensional  dalam  mendefinisikan monopoli.  Titik  persamaannya  adalah  sama-sama  menghendaki  adanya  keun- tungan yang besar, sedangkan perbedaannya pada cara dan motif mendapatkan keuntungan  besar  tersebut.  Monopoli  dalam  Islam  dilakukan  dengan  cara menimbun  barang,  sedangkan  ekonomi  konvensional  bukan  hanya  dengan menimbun  saja,  akan  tetapi  dengan  banyak  cara,  seperti  kepemilikan  suatu sumber  daya    unik  (istimewa)  yang  tidak  dimiliki  oleh  orang  atau  perusahaan lain,  skala  ekonomis,  dan  lain  sebagainya.  Dengan  demikian,  apapun  yang dilakukan  pihak  tertentu  untuk  mencari  keuntungan  dengan  cara  membuat kelangkaan  suatu  barang  dapat  disebut    monopoli (ihtikâr) dalam  perspektif ekonomi  Islam.  Definisi-definisi  monopoli  dalam  perspektif  konvensional  yang tujuan  dan  motifnya  menzalimi  dan  merugikan  orang  lain,  maka  dapat dikategorikan  monopoli,  begitu  pula  sebaliknya,  apabila  motifnya  tidak  untuk menzalimi pihak lain, maka tidak dikatakan monopoli.

## Hukum Monopoli
Jumhur  ulama  berpendapat  bahwa  monopoli  hukumnya  haram  seba- gaimana dikemukakan oleh ulama kalangan Hanâbilah, Mâlikiyyah, Hanafiyyah, dan  mayoritas  Syâfi‘iyyah.  Argumentasi  yang  mereka  bangun  adalah  dalil naqlî dan  ‘ aqlî .  Di  antara  dalil naqlî yang  mereka  jadikan  landasan  hukum  adalah Alquran dan Sunah. Allah Swt. berfirman dalam surah al-Hajj [22] ayat 25:
                                                                                           
                                                                                          
Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah Kami jadikan untuk semua manusia, baik  yang  bermukim  di  situ  maupun  di  padang  pasir  dan  siapa  yang  ber- maksud  di  dalamnya  melakukan  kejahatan  secara  zalim,  niscaya  akan
beberapa jenis industri lain skala ekonomis tidak mewujudkan monopoli, tetapi satu atau beberapa perusahaan  memproduksi  barang  yang  hampir  sama  jumlahnya  dengan  yang  ditawarkan  di  pasar seperti  perusahaan  baja,  pembuatan  mobil  dan  pertambangan  minyak.  Lihat,  N.  Gregory  Mankiw, Principles of Economics (New York: Harcourt College Publishers, 2001), h. 318-319.
Dede Abdul Fatah: Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam
Kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. (Q.s. al-Hajj [22]: 25)
Ibn Katsîr dalam karya fenomenalnya, Tafsîr Ibn Katsîr , menyatakan bahwa yang dimaksud dengan داَحْلِإ dalam ayat tersebut adalah perilaku monopoli yang mana  pelakunya  diancam  dengan  siksaan  yang  sangat  pedih.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  monopoli  yang  dapat  menimbulkan  kelangkaan  suatu barang  yang  sangat  dibutuhkan  masyarakat  merupakan  suatu  kezaliman  dan kejahatan. 8 Hal ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abû Dâwûd dari Ya‘lâ ibn Umayyah:
Dari Ya‘lâ ibn Umayyah berkata, sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda, ‚Monopoli  suatu  makanan  di  sekitar  masjid  al-Haram  adalah  suatu  ke- jahatan‛. (H.r. Abû Dâwud) 9
Begitu  pula  Hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Ibn  Mâjah  dari  ‘Umar  ibn  al- Khaththâb:
:
:
Dari  Sa‘îd  ibn  al-Musayyab  dari  ‘Umar  ibn  al-Khaththâb  berkata,  Rasulullah Saw. bersabda, ‚Orang yang menawarkan barangnya untuk dijual akan mem- peroleh  keberkahan  rezeki,  sedangkan  orang  yang  melakukan  monopoli, baginya laknat Allah Swt.‛ (H.r. Ibn Mâjah) 10
8 Ibn Katsîr, Tafsir Ibn Katsîr Juz III , (Mishr: Dâr ihyâ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t), h. 215.
9 Abû Dâwûd, Sunan Abî Dâwud Juz II,(Bayrût: Dâr al-Kitâb al-‘arabî, tt), h. 161.
10 Ibn  Mâjah,  Sunan  Ibn  Mâjah  Juz  II,  (Bayrût:  Dar  al-Fikr,  tt),  h.  728.  lihat  juga  hadis  yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa‘îd Ibn Musyyab:

## )
Barang  siapa  yang  melakukan ihtikâr maka  ia  berdosa  (H.r.  Muslim).  Lihat  Imâm  Muslim, Shahîh Muslim Juz V (Bayrût: Dâr al-Jayl, t.th), h. 56.
Begitu pula hadis Rasulullah Saw.:
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 2, Juli 2012
Kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. (Q.s. al-Hajj [22]: 25)
Ibn Katsîr dalam karya fenomenalnya, Tafsîr Ibn Katsîr , menyatakan bahwa yang dimaksud dengan داَحْلِإ dalam ayat tersebut adalah perilaku monopoli yang mana  pelakunya  diancam  dengan  siksaan  yang  sangat  pedih.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  monopoli  yang  dapat  menimbulkan  kelangkaan  suatu barang  yang  sangat  dibutuhkan  masyarakat  merupakan  suatu  kezaliman  dan kejahatan. 8 Hal ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abû Dâwûd dari Ya‘lâ ibn Umayyah:
Dari Ya‘lâ ibn Umayyah berkata, sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda, ‚Monopoli  suatu  makanan  di  sekitar  masjid  al-Haram  adalah  suatu  ke- jahatan‛. (H.r. Abû Dâwud) 9
Begitu  pula  Hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Ibn  Mâjah  dari  ‘Umar  ibn  al- Khaththâb:
:
:
Dari  Sa‘îd  ibn  al-Musayyab  dari  ‘Umar  ibn  al-Khaththâb  berkata,  Rasulullah Saw. bersabda, ‚Orang yang menawarkan barangnya untuk dijual akan mem- peroleh  keberkahan  rezeki,  sedangkan  orang  yang  melakukan  monopoli, baginya laknat Allah Swt.‛ (H.r. Ibn Mâjah) 10
8 Ibn Katsîr, Tafsir Ibn Katsîr Juz III , (Mishr: Dâr ihyâ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t), h. 215.
9 Abû Dâwûd, Sunan Abî Dâwud Juz II,(Bayrût: Dâr al-Kitâb al-‘arabî, tt), h. 161.
10 Ibn  Mâjah,  Sunan  Ibn  Mâjah  Juz  II,  (Bayrût:  Dar  al-Fikr,  tt),  h.  728.  lihat  juga  hadis  yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa‘îd Ibn Musyyab:

## )
Barang  siapa  yang  melakukan ihtikâr maka  ia  berdosa  (H.r.  Muslim).  Lihat  Imâm  Muslim, Shahîh Muslim Juz V (Bayrût: Dâr al-Jayl, t.th), h. 56.
Begitu pula hadis Rasulullah Saw.:

## Sebagian  ulama  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud
ٍداَحْلِإ dalam  ayat tersebut  adalah  menyekutukan  Allah  Swt.,  menghalalkan  yang  haram,  meng- hardik  pembantu,  dan  sebagainya.  Selain  Alquran  dan  Hadis  Rasulullah,  ke- haraman  monopoli  ini  diperkuat  oleh âtsâr  al-Shahâbah ,  di  antaranya âtsâr ‘Umar ibn al-Khththâb 11 , ‘Utsmân ibn ‘Affân 12 , dan ‘Alî ibn Abî Thâlib. 13
Argumentasi  yang  dibangun  oleh  ulama  yang  mengharamkan  monopoli ( ihtikâr ) tidak hanya bersumber dari dalil naql saja, akan tetapi bersumber pula dari  dalil ‘aql .  Mereka  mengemukakan  bahwa  monopoli  sangat  erat  kaitannya dengan  hajat  orang  banyak  yang  ketika  salah  satu  pihak  melakukannya  akan menghambat pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, kalaupun dapat meme- nuhinya, mereka mendapatkannya  dengan harga yang cukup tinggi. Hal tersebut merupakan kezaliman yang tidak bisa  diteloransi. Ihtikâr hanya merea-lisasikan kemaslahatan individu, bukan kemaslahatan umum, apabila kemas-lahatan indi- vidu  berbenturan  dengan  kemaslahatan  umum,  maka  kemaslahatan  umumlah yang didahulukan 14

## Namun  tidak  termasuk  monopoli  yang  dilakukan  pada  situasi  di  mana
Dari Zayd ibn Abî Mu‘allâ al-‘Adawî saya mendengar al-Hasan berkata, ‘Ubayd Allâh ibn Ziyâd bertemu dengan Ma‘qal ibn Yasâr, Ma‘qal ibn Yasâr berkata, Saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda, ‚Barangsiapa yang menjual barangnya kepada kaum muslimin dengan harga yang sangat tinggi, maka Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka.‛ (H.r. Ahmad). Lihat Abû Bakr Ahmad ibn al-Husayn ibn ‘Alî al-Bayhaqî, Al-Sunan al-Kubrâ Juz VI, (Haydar Âbâd: Majlis Dâ’irat al-Ma‘ârif al-Nizhâmiyyah al-Kâ’inah fî al-Hind, 1344 H), h. 30.
11 ‘Umar ibn al-Khaththâb berkata:
.
Lihat al-Bâjî, al-Muntaqâ Juz V, h. 15. 12 ‘Utsmân ibn ‘Affân berkata:
Utsmân ibn ‘Affân melarang perilaku monopoli. Lihat Al-Bâjî, al-Muntaqâ Juz V , h. 17. 13 ‘Alî ibn Abî Thâlib berkata:
Dari  ‘Alî  ibn  Abî  Thâlib  beliau  mengnjungi  Syath  al-Furath  tiba-tiba  beliau  menemukakan beberapa pedagang menimbun dagangan (makanan) mereka dengan maksud meninggikan harganya, maka seketika itu Ali membakar dagangan mereka. Lihat  ‘Alî ibn Hisyâm al-Dîn, Kanz al-‘Ummal IV , (Jam‘iyyat Dâ’irah al-Ma‘ârif, 1395 H), h. 103. 14 Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hanafiyyah, Syâfi‘iyyah, Hanâbilah, dan Mâlilikiyyah. Lihat al-Ikhtiyâr , Juz III , h. 115. Lihat juga al-MuhadzdzabJuz I , h. 318. Lihat juga al-Mughnî Juz IV , h. 283. Lihat juga al-Mudawwanah, Juz I , h. 123.
Dede Abdul Fatah: Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam
pasokan  barang  melimpah, 15 misalnya  ketika  terjadi  panen  besar,  dan  segera menjualnya  ketika  pasar  membutuhkannya  atau  menimbun  barang  dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan bukan untuk dijual dengan harga  yang  tinggi  ketika  masyarakat  sangat  membutuhkannya. 16 Karena  dalam situasi panen besar, apabila tidak ada pihak yang bersedia membeli/menampung hasil panen tersebut, maka harga yang terbentuk  di pasar  akan  semakin mele- mah. Hal ini justru akan merugikan petani yang dalam hal ini merupakan pema- sok terbesar.
Al-Bâjî  (403-494  H)  seorang  ulama  Mâlikiyyah  dalam  karyanya, al-Munta- qâ, 17 mengategorikan ihtikâr sebagai perbuatan yang diharamkan dengan alasan bahwa ihtikâr merupakan kezaliman yang dapat merugikan orang lain. Pendapat al-Bâjî  (403-494  H)  diperkuat  oleh  Ibn  Qudâmah  (w  620  H)  yang  mengatakan bahwa ihtikâr dapat  membahayakan  jiwa  orang  banyak  terlebih  apabila  yang ditimbun berupa makanan pokok.
Berbeda  dengan  al-Bâjî  dan  Ibn  Qudâmah,  al-Syîrâzî  (w  476  H) 18 dalam karyanya, al-Muhadzdzab, menyatakan  bahwa  hukum ihtikâr adalah makrûh tanzîh 19 , sedangkan menurut  al-Subkî (w 750 H), hukum ihtikâr adalah makrûh tahrîm . 20 Argumentasi  yang  mereka  bangun  adalah  kekhususan  larangan  yang terkadung dalam atsar hanya berlaku untuk Hâkim ibn Hizâm tidak yang lainnya. Hal  ini  sesuai  dengan  kaidah ببسلا  صوصخب  لا  ظفللا  مومعب  ةربعلا kecuali  ada qarînah
15 ‘Alâ’  al-Dîn  Abî  Bakr  ibn  Mas‘ûd  Al-Kâsânî, Badâ’i‘  al-Dhâ’i‘  fî  Tartîb  al-Syarâ’i‘  Juz  VI (Zakariyâ ‘Alî Yûsuf, t.t), h. 2973. Lihat juga Al-Bâjî, Al-Muntaqâ Juz V ,16. Lihat juga Muhammad Al- Syarbînî al-Khatîb, Mughnî al-Muhtâj ilâ Ma‘rifat Ma‘ânî Alfâzh al-Minhâj Juz II (Qâhirah: Mushthafâ al- Bâbî  al-Halibî  wa  Aulâdih,  1958),  h.  38.  Lihat  juga  Abu  Muhammad  ‘Abd  Allah  ibn  Ahmad  ibn Muhammad ibn Qudâmah, Al-Mughnî Juz IV (Qâhirah: Maktab al-Qâhirah, 1968), h. 167. Lihat juga Manshûr ibn Yûsuf ibn Idrîs al-Buhûtî, Kasysyâf al-Qinâ‘ ‘an Matan al-Iqnâ‘ Juz III , h. 187. 16 Al-Bâjî, al-Muntaqâ Syarh al-Muwaththa’ Juz V , 15. Lihat juga  al-Syarbînî, Mughnî al-Muhtâj Juz II , 38. Lihat juga Al-Buhûtî, Kasysyâf al-Qinâ‘an Matan al-Iqnâ‘ Juz III , h 188. 17 Al-Bâjî, Al-MuntaqâSyarh al-Muwaththa’ Juz V , h.  16.
18 Ibrâhîm ibn ‘Alî ibn Yûsuf al-Syîrâzî, Al-Muhadzdzab fî Fiqh al-Imâm al-Syâfi‘î Juz I (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t), h. 292.
19 Makruh dibagi dua makrûh tahrîm dan makrûh tanziî . Makrûh tahrîm adalah sesuatu yang diperintahkan Allah untuk meninggalkannya yang bersifat pasti dan wajib dengan dalil yang bersifat zhannî seperti membeli barang yang sudah dibeli orang lain atau melamar perempuan yang sudah dilamar  orang  lain.  Sedangkan makrûh  tanzîh adalah  sesuatu  yang  diperintahkan  Allah  untuk meninggalkannya yang tidak bersifat pasti dan wajib seperti memakan daging kuda dalam keadaan perang. Lihat Wahbah al-Zuhaylî, al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1997), h. 133-134. 20 Tâj  al-Dîn  ibn  Nashr  ‘Abd  al-Wahhâb  ibn  Taqiy  al-Dîn  al-Subkî, Thabaqât  al-Syâfi‘iyyah  al-
Kubrâ Juz VI (Bayrût: Dâr al-Ma‘rifah), h. 146, 213, 216.
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 2, Juli 2012
pasokan  barang  melimpah, 15 misalnya  ketika  terjadi  panen  besar,  dan  segera menjualnya  ketika  pasar  membutuhkannya  atau  menimbun  barang  dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan bukan untuk dijual dengan harga  yang  tinggi  ketika  masyarakat  sangat  membutuhkannya. 16 Karena  dalam situasi panen besar, apabila tidak ada pihak yang bersedia membeli/menampung hasil panen tersebut, maka harga yang terbentuk  di pasar  akan  semakin mele- mah. Hal ini justru akan merugikan petani yang dalam hal ini merupakan pema- sok terbesar.
Al-Bâjî  (403-494  H)  seorang  ulama  Mâlikiyyah  dalam  karyanya, al-Munta- qâ, 17 mengategorikan ihtikâr sebagai perbuatan yang diharamkan dengan alasan bahwa ihtikâr merupakan kezaliman yang dapat merugikan orang lain. Pendapat al-Bâjî  (403-494  H)  diperkuat  oleh  Ibn  Qudâmah  (w  620  H)  yang  mengatakan bahwa ihtikâr dapat  membahayakan  jiwa  orang  banyak  terlebih  apabila  yang ditimbun berupa makanan pokok.
Berbeda  dengan  al-Bâjî  dan  Ibn  Qudâmah,  al-Syîrâzî  (w  476  H) 18 dalam karyanya, al-Muhadzdzab, menyatakan  bahwa  hukum ihtikâr adalah makrûh tanzîh 19 , sedangkan menurut  al-Subkî (w 750 H), hukum ihtikâr adalah makrûh tahrîm . 20 Argumentasi  yang  mereka  bangun  adalah  kekhususan  larangan  yang terkadung dalam atsar hanya berlaku untuk Hâkim ibn Hizâm tidak yang lainnya.
Hal  ini  sesuai  dengan  kaidah ببسلا  صوصخب  لا  ظفللا  مومعب  ةربعلا kecuali  ada qarînah
15 ‘Alâ’  al-Dîn  Abî  Bakr  ibn  Mas‘ûd  Al-Kâsânî, Badâ’i‘  al-Dhâ’i‘  fî  Tartîb  al-Syarâ’i‘  Juz  VI (Zakariyâ ‘Alî Yûsuf, t.t), h. 2973. Lihat juga Al-Bâjî, Al-Muntaqâ Juz V ,16. Lihat juga Muhammad Al- Syarbînî al-Khatîb, Mughnî al-Muhtâj ilâ Ma‘rifat Ma‘ânî Alfâzh al-Minhâj Juz II (Qâhirah: Mushthafâ al- Bâbî  al-Halibî  wa  Aulâdih,  1958),  h.  38.  Lihat  juga  Abu  Muhammad  ‘Abd  Allah  ibn  Ahmad  ibn Muhammad ibn Qudâmah, Al-Mughnî Juz IV (Qâhirah: Maktab al-Qâhirah, 1968), h. 167. Lihat juga Manshûr ibn Yûsuf ibn Idrîs al-Buhûtî, Kasysyâf al-Qinâ‘ ‘an Matan al-Iqnâ‘ Juz III , h. 187.
16 Al-Bâjî, al-Muntaqâ Syarh al-Muwaththa’ Juz V , 15. Lihat juga  al-Syarbînî, Mughnî al-Muhtâj Juz II , 38. Lihat juga Al-Buhûtî, Kasysyâf al-Qinâ‘an Matan al-Iqnâ‘ Juz III , h 188.
17 Al-Bâjî, Al-MuntaqâSyarh al-Muwaththa’ Juz V , h.  16. 18 Ibrâhîm ibn ‘Alî ibn Yûsuf al-Syîrâzî, Al-Muhadzdzab fî Fiqh al-Imâm al-Syâfi‘î Juz I (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t), h. 292.
19 Makruh dibagi dua makrûh tahrîm dan makrûh tanziî . Makrûh tahrîm adalah sesuatu yang diperintahkan Allah untuk meninggalkannya yang bersifat pasti dan wajib dengan dalil yang bersifat zhannî seperti membeli barang yang sudah dibeli orang lain atau melamar perempuan yang sudah dilamar  orang  lain.  Sedangkan makrûh  tanzîh adalah  sesuatu  yang  diperintahkan  Allah  untuk meninggalkannya yang tidak bersifat pasti dan wajib seperti memakan daging kuda dalam keadaan perang. Lihat Wahbah al-Zuhaylî, al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1997), h. 133-134. 20 Tâj  al-Dîn  ibn  Nashr  ‘Abd  al-Wahhâb  ibn  Taqiy  al-Dîn  al-Subkî, Thabaqât  al-Syâfi‘iyyah  al- Kubrâ Juz VI (Bayrût: Dâr al-Ma‘rifah), h. 146, 213, 216.
jelas yang menunjukkan keharamannya untuk semua orang. 21 Al-Kâsânî 22 (w.  587  H/Hanafiyyah)  dalam  karyanya, Badâ’i‘  al-Shanâ’i‘, menyatakan bahwa keharaman ihtikâr hanya berlaku untuk dua makanan pokok yaitu kurma dan anggur. Pendapat al-Kâsânî diperkuat oleh Ibn al-Qudâmah 23 (w. 620  H/Hanâbilah)    dalam  karyanya, al-Mughnî, yang  menyatakan  bahwa ihtikâr yang diharamkan adalah ihtikâr makanan pokok, karena semua orang membu- tuhkannya,  sedangkan  selain  makanan  pokok  tidak  diharamkan,  karena  tidak semua orang membutuhkannya. 24
Berbeda dengan al-Kâsânî dan Ibn Qudâmah, Ibn Hazm (w. 456 H) dalam karyanya, al-Muhallâ 25 , menyatakan bahwa ihtikâr terhadap barang-barang yang dibutuhkan masyarakat suatu kesalahan yang dapat merugikan dan menyengsa- rakan  masyarakat  banyak.  Sedangkan ihtikâr yang  tidak  dilandasi  dengan  se- mangat  mencari  keuntungan  serta  masyarakat  tidak  membutuhkannya  maka tidak dikategorikan ihtikâr yang diharamkan oleh syariah.
Pendapat Ibn Hazm diperkuat oleh al-Bâjî (403-494 H) dalam karyanya, al- Muntaqâ 26 ,  yang  menyatakan  bahwa  pelarangan ihtikâr tidak  hanya  terbatas terhadap makanan pokok, akan tetapi semua barang atau jasa yang benar-benar dibutuhkan  oleh  masyarakat  banyak,  karena ‘illat pengharamannya  adalah al- Idhrâr bi al-nâs (dibutuhkan masyarakat), sehingga bersifat umum atau muthlaq, tidak muqayyad, karena  berdasarkan  kaidah  umum  penyebutan  salah  satu barang yang bersifat umum tidak bisa mengkhususkan keumumannya. Pendapat Ibn  Hazm  (w  456  H)  dan  al-Bâjî  (403-494  H)  selaras  dengan  pendapat  Imam Mâlik (93-179 H) dalam karyanya, al-Mudawwanah al-Kubrâ 27 , dan Ibn Taymiyyah (661-728 H) dalam karyanya, al-Hisbah, 28

## Peran Pemerintah terhadap Perilaku Monopoli
Ketidaksempurnaan  ekonomi  yang  diakibatkan  oleh  perilaku  yang  dapat merusak  struktur  ekonomi  berupa  rekayasa  dari  sisi  penawaran  seperti  mono- poli ( ihtikâr) perlu dicarikan solusi alternatif yang dapat melindungi para pelaku ekonomi  seperti  pedagang  dan  pembeli.  Islam  menawarkan  konsep  yang
21 Muhammad al-Husaynî, Miftah al-Karamah fi Syarh Qawa’id al-‘Allâmah , (al-Qâhirah: 1326 H), h. 107. 22 Al-Kâsânî, Badâ’i‘ al-Shanâ’i‘ Juz VI , h. 2972. 23 Ibn Qudâmah, Al-Mughnî Juz IV , h. 167.
24 Al-Syarbînî, Mughnî al-Muhtâj Juz II , h. 38.
25 Ibn Hazm, Al-Muhallâ Juz IX (Al-Qahirah: Al-Maktabah al-Munîriyyah, 1947), h. 64. 26 Al-Bâjî, Al-Muntaqâ Juz V , h. 160.
27 Mâlik ibn Anas, Al-Mudawwanah al-Kubrâ Juz III (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1978), h. 290. 28 Ibn Taymiyah, Al-Hisbah , h. 38.
Dede Abdul Fatah: Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam
antisipatif dan preventif terhadap perilaku-perilaku yang dapat merusak struktur ekonomi,  yaitu  dengan  memaksimalkan  peran  pemerintah  untuk  melakukan pengawasan  terhadap  aktivitas  ekonomi,  sehingga  akses  informasi  dapat dirasakan dan dinikmati oleh semua pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi serta  menciptakan  harga  yang  adil (tsaman  al-mitsl) yang  pada  akhirnya  dapat mewujudkan  keseimbangan  ekonomi (economic  equilibrium). Hal  tersebut dapat direalisasikan dengan upaya-upaya sebagai berikut.

## Tindakan Preventif
Pertama, mencegah talaqqî al-rukbân. Yakni tindakan yang dilakukan oleh pedagang  yang  memiliki  informasi    lengkap  untuk  membeli  barang  produsen yang  tidak  memiliki  informasi  benar  tentang  harga  untuk  mendapatkan  harga yang  lebih  murah  dari  yang  sesungguhnya. 29 Para  ulama  berbeda  pendapat mengenai status hukum talaqqî al-rukbân .
Transaksi  ini  dalam  pandangan  Abû  Hanîfah  hukumnya makrûh  tahrîm apabila  tujuannya  untuk  merekayasa  penawaran,  yaitu  mencegah  masuknya barang  ke  pasar (entry  barrier) atau  mencegah  penjual  dari  luar  kota  untuk mengetahui  harga  sesungguhnya  yang  berlaku. 30 Akan  tetapi  apabila  tujuannya bukan  untuk  merekayasa  penawaran  atau  mencegah  penjual  dari  luar  kota untuk  mengetahui  harga  sesungguhnya,  sehingga  tidak  merugikan  pedagang yang  datang  dari  daerah  lain  juga  tidak  merugikan  masyarakat  banyak  maka hukumnya boleh menurut ketentuan syariah. 31
Menurut  Abû  Hanîfah  ada  dua  kemungkinan  efek  yang  diakibatkan  oleh talaqqî  al-rukbân. Pertama,  efek  di  mana  masyarakat  akan  membeli  barang dengan  harga  yang  sangat  tinggi  karena  tingginya  permintaan  terhadap  barang tersebut  sedangkan  pelaku talaqqî  al-rukbân tidak  menjual  barangnya  kecuali dengan harga di atas harga sesungguhnya. Kedua, efek di mana pelaku talaqqî al-rukbân akan  menjual  barangnya  di  bawah  harga,  karena  mereka  tidak mengetahui  harga  sesungguhnya. Talaqqî  al-rukbân yang  mengakibatkan  efek
29 Muhammad ibn Ismâ’il Amîr al-Dîn al-Shan‘ânî, Subul al-Salâm Syarh Bulûg al-Marâm min Jam‘i Adillat al-Ahkâm Juz III (Bayrût: Dâr al-Jayl, 1980), 21. Lihat juga Al-Ramlî, Nihâyat al-Muhtâj Juz III, h. 449 .  Lihat juga Abû al-Qâsim ‘Abd al-Karîm ibn Muhammad al-Râfi‘î, Fath al-‘Azîz Syarh al-Wajîz Juz VIII (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t), h. 218-219.
30 Damân Afandî, Majma‘ al-Anhar Juz II (Dâr Ihyâ’ al-Turâts al-‘Arabî, 1319 H), h. 70. Lihat juga ‘Alâ’ al-Dîn ibn ‘Alî ibn Muhammad ibn ‘Alî ibn ‘Abd al-Rahmân al-Hashkafî, al-Darr al-Muhktâr Juz V (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1966), 102. Lihat juga  Badr al-Dîn Abû Muhammad Mahmûd ibn Ahmad ibn Mûsâ ibn Ahmad ibn al-Husayn al-‘Ainî, ‘Umdat al-Qârî Syarh Shahîh al-Bukhârî XI (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t), h. 284. 31 ‘Ubayd Allâh ibn Mas‘ûd al-Masyhûr bi Shadr al-Syarî‘ah, Syarh al-Wiqâyah bi Hâmisy Kasyf al-Haqâ’iq Juz II, (Al-Mathba‘ah al-Adabiyyah, 1318 H), h.  20.
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 2, Juli 2012
antisipatif dan preventif terhadap perilaku-perilaku yang dapat merusak struktur ekonomi,  yaitu  dengan  memaksimalkan  peran  pemerintah  untuk  melakukan pengawasan  terhadap  aktivitas  ekonomi,  sehingga  akses  informasi  dapat dirasakan dan dinikmati oleh semua pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi serta  menciptakan  harga  yang  adil (tsaman  al-mitsl) yang  pada  akhirnya  dapat mewujudkan  keseimbangan  ekonomi (economic  equilibrium). Hal  tersebut dapat direalisasikan dengan upaya-upaya sebagai berikut.

## Tindakan Preventif
Pertama, mencegah talaqqî al-rukbân. Yakni tindakan yang dilakukan oleh pedagang  yang  memiliki  informasi    lengkap  untuk  membeli  barang  produsen yang  tidak  memiliki  informasi  benar  tentang  harga  untuk  mendapatkan  harga yang  lebih  murah  dari  yang  sesungguhnya. 29 Para  ulama  berbeda  pendapat mengenai status hukum talaqqî al-rukbân .
Transaksi  ini  dalam  pandangan  Abû  Hanîfah  hukumnya makrûh  tahrîm apabila  tujuannya  untuk  merekayasa  penawaran,  yaitu  mencegah  masuknya barang  ke  pasar (entry  barrier) atau  mencegah  penjual  dari  luar  kota  untuk mengetahui  harga  sesungguhnya  yang  berlaku. 30 Akan  tetapi  apabila  tujuannya bukan  untuk  merekayasa  penawaran  atau  mencegah  penjual  dari  luar  kota untuk  mengetahui  harga  sesungguhnya,  sehingga  tidak  merugikan  pedagang yang  datang  dari  daerah  lain  juga  tidak  merugikan  masyarakat  banyak  maka hukumnya boleh menurut ketentuan syariah. 31
Menurut  Abû  Hanîfah  ada  dua  kemungkinan  efek  yang  diakibatkan  oleh talaqqî  al-rukbân. Pertama,  efek  di  mana  masyarakat  akan  membeli  barang dengan  harga  yang  sangat  tinggi  karena  tingginya  permintaan  terhadap  barang tersebut  sedangkan  pelaku talaqqî  al-rukbân tidak  menjual  barangnya  kecuali dengan harga di atas harga sesungguhnya. Kedua, efek di mana pelaku talaqqî al-rukbân akan  menjual  barangnya  di  bawah  harga,  karena  mereka  tidak mengetahui  harga  sesungguhnya. Talaqqî  al-rukbân yang  mengakibatkan  efek
29 Muhammad ibn Ismâ’il Amîr al-Dîn al-Shan‘ânî, Subul al-Salâm Syarh Bulûg al-Marâm min Jam‘i Adillat al-Ahkâm Juz III (Bayrût: Dâr al-Jayl, 1980), 21. Lihat juga Al-Ramlî, Nihâyat al-Muhtâj Juz III, h. 449 .  Lihat juga Abû al-Qâsim ‘Abd al-Karîm ibn Muhammad al-Râfi‘î, Fath al-‘Azîz Syarh al-Wajîz Juz VIII (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t), h. 218-219. 30 Damân Afandî, Majma‘ al-Anhar Juz II (Dâr Ihyâ’ al-Turâts al-‘Arabî, 1319 H), h. 70. Lihat juga ‘Alâ’ al-Dîn ibn ‘Alî ibn Muhammad ibn ‘Alî ibn ‘Abd al-Rahmân al-Hashkafî, al-Darr al-Muhktâr Juz V (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1966), 102. Lihat juga  Badr al-Dîn Abû Muhammad Mahmûd ibn Ahmad ibn Mûsâ ibn Ahmad ibn al-Husayn al-‘Ainî, ‘Umdat al-Qârî Syarh Shahîh al-Bukhârî XI (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t), h. 284. 31 ‘Ubayd Allâh ibn Mas‘ûd al-Masyhûr bi Shadr al-Syarî‘ah, Syarh al-Wiqâyah bi Hâmisy Kasyf al-Haqâ’iq Juz II, (Al-Mathba‘ah al-Adabiyyah, 1318 H), h.  20.
pertama  menurut  Abû  Hanîfah  hukumnya makrûh  tahrîm, sedangkan  yang mengakibatkan efek yang kedua dalam pandangan  Abû Hanîfah diperbolehkan menurut ketentuan syariah. 32
Berbeda dengan Abû Hanîfah, Imam Mâlik (93-179 H)  berpendapat bahwa transaksi ini hukumnya haram, karena orang yang melakukan talaqqî al-rukbân diindikasikan akan menawarkan barangnya dengan harga yang sangat tinggi jauh di  bawah  harga  ketika  ia  membeli. 33 Hal  ini  menurut  Mâlik    ibn  Anas  akan merugikan  penjual  yang  tidak  mengetahui  harga  sesungguhnya,  juga  akan merugikan masyarakat (pihak-pihak yang bertransaksi) karena membeli barang yang ditawarkan dengan harga yang sangat tinggi. 34
Imam  Mâlik  mensyaratkan  jarak  antara  pasar  dengan  tempat  terjadinya talqqî  al-rukbân yaitu  6  mil,  apabila  jaraknya  kurang  dari  6  mil  maka  menurut M â lik  diperbolehkan.  Dalam  pandangan  Imam  Mâlik  orang  yang  melakukan talaqqî  al-rukbân yang  jaraknya  di  atas  6  mil  menuju  pasar  diindikasikan  akan melakukan  permainan  harga  dengan  cara  merekayasa  penawaran  yaitu  men- cegah masuknya barang atau mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga yang berlaku. 35
Pendapat  Imam  Mâlik  diperkuat  oleh  Imam  Syâfi‘i  (150-204  H)  yang menyatakan  bahwa  orang  yang  melakukan  transaksi talaqqî  al-rukbân apabila tujuannya  merekayasa  penawaran,  yaitu  mencegah  masuknya  barang  ( entry barrier )  atau  mencegah  penjual  dari  luar  kota  untuk  mengetahui  harga    yang berlaku  maka  hukumnya  haram. 36 Alasan  utama  pengharamannya  menurut Syâfi‘i  adalah  untuk  melindungi  konsumen  yang  ada  di  pasar  dari  melam- bungnya harga yang diakibatkan oleh praktik talaqqî al-rukbân dan bukan dalam rangka  melindungi  penjual,  karena  penjual  mempunyai  hak  memilih (khiyâr)
32 Akmâl al-Dîn Muhmmad ibn Mahmûd al-Bâbartî, Syarh al-‘Inâyah ‘alâ al-Hidâyah bi Hâmisy Fath al-Qadîr Juz VI, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1977), h. 476-477.
33 Pendapat Mâlik ibn Anas ini merujuk pada Hadis Rasulullah Saw.:
Dan  janganlah  kamu  mencegat  barang-barang  sebelum  sampai  ke  pasar  (H.r.  al-Bukhârî). Lihat Abû ‘Abd Allâh Muhammad ibn Ismâ‘îl al-Bukhârî, Shahîh al-Bukhârî, (Istambul: Al-Maktabah al- Islâmiyyah Muhammad Auzdamîr, 1981), h. 28.
34 Muhammad  ibn  Ahmad  ibn  Muhammad  ibn  Ahmad  ibn  Rusyd  al-Qurthubî, Bidâyat  al- Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid Juz II (al-Qahirah: Al-Maktabah al-Tijâriyyah al-Habrî bi Mishrâ, t.t),
144. Lihat juga al-Bâjî, al-Muntaqâ Juz V , h. 101.
35 Syams al-Dîn Muhammad ibn ‘Urfah al-Dasûqî, Hâsyiyat al-Dasûqî ‘alâ al-Syarh al-Kabîr Juz III, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t), h. 70.
36 Jalâl al-Dîn Muhammad ibn Ahmad al-Muhallâ, Syarh Jalâl al-Dîn al-Muhallâ ‘alâ Minhâj al- Thâlibîn Juz II, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t), h. 183.
Dede Abdul Fatah: Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam
antara  menjual  barangnya  atau  tidak. 37 Alasan  Syâfi‘i  ini  juga  dikemukan  oleh Imam Mâlik. 38
Sedikit berbeda dengan ketiga ulama di atas Ahmad ibn Hanbal  melarang transaksi  ini  walaupun  tujuannya  bukan  untuk  merekayasa  penawaran,  yaitu mencegah masuknya barang ke pasar (entry barrier) atau mencegah penjual dari luar  kota  untuk  mengetahui  harga  yang  berlaku. 39 Dalam  pandangan  Imam Ahmad  ibn  Hanbal,  alasan  pelarangan  praktik talaqqî  al-rukbân bukan  hanya melindungi  hak-hak  masyarakat  yang  bertransaksi  di  pasar,  akan  tetapi melindungi penjual yang tidak mengetahui harga sesungguhnya, sehingga khiyâr (hak memilih untuk menjual atau tidaknya barang) berdasarkan informasi yang sempurna  mengenai  harga  yang  berlaku  di  pasar 40 dan  mereka  tidak  merasa ditipu oleh pelaku talaqqî al-rukbân . 41
Berdasarkan  keterangan  di  atas  maka  pada  dasarnya  mayoritas  ulama melarang praktik talaqqî al-rukbân karena tidak adilnya tindakan yang dilakukan oleh  pedagang  kota  yang  tidak  menginformasikan  harga  yang  sesungguhnya. Islam tidak melarang umatnya mencari barang dengan harga yang lebih murah, namun  apabila  transaksi  jual  beli  antara  dua  belah  pihak  di  mana  yang  satu memiliki informasi yang lengkap tentang harga dan yang lainnya tidak, kemudian kondisi ini dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang lebih, maka terjadilah perilaku aniaya yang dilakukan oleh satu pihak (pedagang kota) terhadap pihak lain (penjual/petani di luar kota).
Berdasarkan  analisis  yang  penulis  lakukan  terhadap  perdebatan  di  atas maka mayoritas ulama merekomendasikan campur tangan pemerintah terhadap pasar  untuk  membuat  regulasi  yang  dapat  meminimalisasi  atau  bahkan  meng- hilangkan  praktik-praktik  yang  mengarah  kepada talaqqî  al-rukbân, karena  ia akan  mengakibatkan  praktik  monopoli (ihtikâr) yang  dapat  merugikan  masya- rakat  banyak,  sehingga  dengan  demikian  ekonomi  senantiasa  dalam  keseim- bangannya, tidak ada yang menzalimi juga tidak ada yang dizalimi.
Kedua,  mencegah bay‘  al-hâdhir  li  al-bâdî. Yakni  praktik  makelar (sam-
37 Al-Mahallî, Syarh  Jalâl  al-Dîn  al-Mahallî  ‘alâ  al-Minhâj  Juz  II ,  183.  Lihat  juga  Syahâb  al-Dîn Ahmad  al-barlisî  al-Mulaqqab  bi  ‘Amîrah, Hâsyiyat  ‘Amîrah  ‘alâ  Syarh  Jalâl  al-Dîn  Muhammad  ibn Ahmad al-Mahallî Juz II (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t), h. 183. 38 Ibn Rusyd al-Qurthubî, Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid Juz II , 144. Lihat juga al-
Bâjî, al-Muntaqâ Juz V , h. 101. 39 Al-Buhûtî, Kasysyâf al-Qinâ‘ Juz II , 211. Lihat juga Ibn Qudâmah, Al-Mughnî Juz IV , h. 166.
40 Ibn Qudâmah, al-Mughnî Juz IV , h. 165.
41 Muhammad  ibn  ‘Alî  ibn  Muhammad  al-Syawkânî, Nayl  al-Awthâr  Juz  V, (Al-Qâhirah: Maktabah wa Mathba‘ah Mushthafâ al-Bâbî al-Halibî wa Awlâdih, t.t),  h. 189.
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 2, Juli 2012
antara  menjual  barangnya  atau  tidak. 37 Alasan  Syâfi‘i  ini  juga  dikemukan  oleh Imam Mâlik. 38
Sedikit berbeda dengan ketiga ulama di atas Ahmad ibn Hanbal  melarang transaksi  ini  walaupun  tujuannya  bukan  untuk  merekayasa  penawaran,  yaitu mencegah masuknya barang ke pasar (entry barrier) atau mencegah penjual dari luar  kota  untuk  mengetahui  harga  yang  berlaku. 39 Dalam  pandangan  Imam Ahmad  ibn  Hanbal,  alasan  pelarangan  praktik talaqqî  al-rukbân bukan  hanya melindungi  hak-hak  masyarakat  yang  bertransaksi  di  pasar,  akan  tetapi melindungi penjual yang tidak mengetahui harga sesungguhnya, sehingga khiyâr (hak memilih untuk menjual atau tidaknya barang) berdasarkan informasi yang sempurna  mengenai  harga  yang  berlaku  di  pasar 40 dan  mereka  tidak  merasa ditipu oleh pelaku talaqqî al-rukbân . 41
Berdasarkan  keterangan  di  atas  maka  pada  dasarnya  mayoritas  ulama melarang praktik talaqqî al-rukbân karena tidak adilnya tindakan yang dilakukan oleh  pedagang  kota  yang  tidak  menginformasikan  harga  yang  sesungguhnya. Islam tidak melarang umatnya mencari barang dengan harga yang lebih murah, namun  apabila  transaksi  jual  beli  antara  dua  belah  pihak  di  mana  yang  satu memiliki informasi yang lengkap tentang harga dan yang lainnya tidak, kemudian kondisi ini dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang lebih, maka terjadilah perilaku aniaya yang dilakukan oleh satu pihak (pedagang kota) terhadap pihak lain (penjual/petani di luar kota).
Berdasarkan  analisis  yang  penulis  lakukan  terhadap  perdebatan  di  atas maka mayoritas ulama merekomendasikan campur tangan pemerintah terhadap pasar  untuk  membuat  regulasi  yang  dapat  meminimalisasi  atau  bahkan  meng- hilangkan  praktik-praktik  yang  mengarah  kepada talaqqî  al-rukbân, karena  ia akan  mengakibatkan  praktik  monopoli (ihtikâr) yang  dapat  merugikan  masya- rakat  banyak,  sehingga  dengan  demikian  ekonomi  senantiasa  dalam  keseim- bangannya, tidak ada yang menzalimi juga tidak ada yang dizalimi.
Kedua,  mencegah bay‘  al-hâdhir  li  al-bâdî. Yakni  praktik  makelar (sam-
37 Al-Mahallî, Syarh  Jalâl  al-Dîn  al-Mahallî  ‘alâ  al-Minhâj  Juz  II ,  183.  Lihat  juga  Syahâb  al-Dîn Ahmad  al-barlisî  al-Mulaqqab  bi  ‘Amîrah, Hâsyiyat  ‘Amîrah  ‘alâ  Syarh  Jalâl  al-Dîn  Muhammad  ibn Ahmad al-Mahallî Juz II (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t), h. 183.
38 Ibn Rusyd al-Qurthubî, Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid Juz II , 144. Lihat juga al- Bâjî, al-Muntaqâ Juz V , h. 101.
39 Al-Buhûtî, Kasysyâf al-Qinâ‘ Juz II , 211. Lihat juga Ibn Qudâmah, Al-Mughnî Juz IV , h. 166. 40 Ibn Qudâmah, al-Mughnî Juz IV , h. 165.
41 Muhammad  ibn  ‘Alî  ibn  Muhammad  al-Syawkânî, Nayl  al-Awthâr  Juz  V, (Al-Qâhirah:
Maktabah wa Mathba‘ah Mushthafâ al-Bâbî al-Halibî wa Awlâdih, t.t),  h. 189.
sarah) 42 yang dilakukan oleh seseorang (orang kota) terhadap orang yang datang dari  perkampungan  (gurun  sahara)  untuk  menjadi  perantara  dalam  menjual barang dengan mengambil keuntungan yang sangat besar dan keuntungan yang diperoleh  dari  harga  yang  naik  diambil  untuk  dirinya  sendiri. 43 Transaksi  ini berpotensi untuk melambungkan harga yang dapat merugikan masyarakat. 44
Para  ulama  berbeda  pendapat  mengenai  hukum  dari bay‘  al-hâdhir  li  al- bâdî, al-Marghînânî  (w.  593  H),  dalam  karyanya, Syarh  Bidâyat  al-Mubtadî  bi Hâmis  Syarh  Fath  al-Qadîr, menyatakan  bahwa  transaksi  ini  dilarang  ketika dalam  keadaan  paceklik  (krisis  ekonomi)  yaitu  ketika  masyarakat  sangat membutuhkan  barang  tersebut.  Akan  tetapi  transaksi  ini  diperbolehkan  ketika stabilitas  ekonomi  dalam  keadaan  normal. 45 Karena  ketika  dalam  keadaan
42 Samsarah adalah seseorang  menjadi penghubung antara pembeli yang ada di kota dengan penjual yang ada di desa. Lihat Jamâl al-Dîn Muhammad ibn Mukarram ibn Manzhûr, Lisân al-‘Arab Juz  I (Bayrût:  Dâr  Shâdir,  t.t),  h.  380.  Lihat  juga  Syams  al-Dîn  Muhmmad  ibn  ibn  ‘Urfah  al-Dasûqî, Hâsyiyat al-Dasûqî ‘alâ al-Syarh al-Kabîr Juz III , h. 29. Lihat juga al-Syarbînî al-Khatîb, Mughnî al-Muhtâj ilâ Ma‘rifat Ma‘ânî Alfâzh al-Manhâj Juz III, 36. Lihat juga Ibn Qudâmah, al-Mughnî Juz IV , h. 162. 43 Al-Ghazâlî, al-Wajîz fî Fiqh Madzhab al-Syâfi‘î Juz I (Bayrût: Dâr al-Ma‘rifah, 1979), h. 129. 44 Transaksi ini dilarang berdasarkan Hadis Rasulullah Saw.:
Dari  ‘Abd  Allâh  ibn  ‘Umar  semoga  Allah  meridhai  keduanya,  Rasulullah  Saw.  melarang seseorang  (orang  kota)  menjadi  perantara  orang  padang  pasir  (orang  kampung)  untuk menjual barangnya (H.r. al-Bukhârî). Lihat al-Bukhârî, Shahîh al-Bukhârî Juz II , h. 27. Dan Hadis Rasulullah Saw. yang lain:
Dari  Ibn  ‘Umar  semoga  Allah  meridhai  keduanya  berkata,  Rasulullah  Saw.  bersabda, Janganlah  kamu  sekalian  mencegat  orang-orang  yang  membawa  barang  dari  desa  dan membeli  barang  itu  sebelum  tiba  di  pasar  begitu  pula  jangan  menjadi  perantara  orang padang pasir (orang kampung) untuk menjual barangnya. Beliau menegaskan terhadap Ibn ‘Abbâs yang di maksud dengan bay‘  hadhir  li Bâdin adalah janganlah kamu menjadi makelar (Hadis Riwayat Bukhari). Lihat al-Bukhârî, Shahîh al-Bukhârî Juz II , h. 27. Dan dipertegas dengan Hadis Rasulullah Saw. yang lain:
Dari  Jâbir  ibn  ‘Abd  Allah  semoga  Allah  meridhai  keduanya  bahwasannya  Rasulullah  Saw. bersabda, ‚Janganlah menjadi perantara orang padang pasir (orang kampung) untuk menjual barangnya. Biarkanlah mereka bertransaksi sesuai kehendaknya niscaya Allah akan memberi satu  sama lain  di antara mereka.‛  (H.r. al-Tirmidzî).  Lihat  Abû  ‘Isâ Muhammad  ibn ‘Isâ  ibn Sûrah  al-Tirmidzî, Sunan  al-Tirmidzî  Juz  II, (al-Madînah  al-Munawwarah:  al-Maktabah  al- Salafiyyah, 1964), h. 347.
45 Burhân al-Dîn ‘Alî ibn Abî Bakr al-Marghînânî, Syarh Bidâyat al-Mubtadî bi Hâmis Syarh Fath al-Qadîr VI, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1977), h. 478.
Dede Abdul Fatah: Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam
normal tidak akan merugikan pihak-pihak yang bertransaksi secara khusus, dan bagi semua masyarakat secara umum.
Pendapat al-Marghîn â nî (w 593 H) diperkuat oleh al-Râfi‘î (w 623 H) dalam karyanya, Fath  al-‘Azîz 46 , yang  menyatakan  bahwa  apabila  masyarakat  sangat membutuhkan  terhadap  barang  yang  menjadi  objek  transaksi (bay‘  al-hâdhir  li al-bâdî), maka tidak seorangpun yang diperbolehkan untuk melakukan transaksi tersebut.  Karena  apabila  transaksi  terjadi  maka  menurut  al-Râfi‘î  ada  indikasi orang  tersebut  (pelaku  transaksi bay‘  al-hâdhir  li  al-bâdî )  akan  melakukan manipulasi  harga  dengan  cara  melipatgandakan  harga  jauh  di  atas  harga  yang sebenarnya.  Hal  ini  mereka  lakukan  untuk  mencari  keuntungan  yang  sangat besar,  karena  mereka  mengetahui  bahwa  berapapun  harga  yang  mereka  ten- tutan, masyarakat pasti menerimanya, karena mereka sangat membutuhkannya.
Berbeda  dengan  al-Marghînânî  dan  al-Râfi‘î,  al-Bâjî  (403-494  H)  dalam karyanya, al-Muntaqâ 47 , lebih  menitikberatkan  pada  keterlibatan ahl  al-bâdî (orang kampung) dalam transaksi. Apabila transaksi ini tidak melibatkan ahl al- bâdî (orang  kampung)  maka  transaksi  ini  (transaksi  yang  melibatkan  orang ketiga  sebagai  penghubung  atau  makelar)  menurut  pandangan  mereka  diper- bolehkan. Hal ini disebabkan karena biasanya ahl al-bâdî (orang kampung) tidak mengetahui harga sesungguhnya, sehingga dengan mudahnya seorang makelar akan mempermainkan harga demi mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Berbeda  halnya  dengan  orang  kota  yang  senantiasa  mengetahui  harga  yang sebenarnya  berlaku,  sehingga  mereka  dapat  menjual  barangnya  sendiri  atau menggunakan jasa makelar tanpa harus mengalami penipuan yang dapat meru- gikannya.
Sedangkan  Ibn  Qudâmah  (w  620  H)  dalam  karyanya al-Mughnî 48 mem- punyai  argumen  yang  sedikit  berbeda  dengan  pandangan  ulama  sebelumnya. Ibn  Qudâmah  mensyaratkan ahl  al-bâdî (orang  kampung)  tidak  mengetahui harga  sesungguhnya,  sedangkan ahl  al-hâdhir (orang  kota)  mengetahui  harga sesungguhnya.  Dengan  demikian  transaksi  ini  menjadi  boleh  ketika  keduanya sama-sama mengetahui harga sesungguhnya, karena ketika ahl al-bâdî memiliki pengetahuan  yang  sempurna  tentang  harga  sesungguhnya,  maka  mereka  tidak akan tertipu dengan upaya ahl al-hâdhir untuk mengelabuinya sehingga menjual barangnya dengan harga jauh di bawah harga sesungguhnya.
Para  ulama  juga  berbeda  pendapat  mengenai  status  hukum  ketika  tran- saksi  benar-benar  telah  berlangsung.  Ibn  Rusyd  (w  595  H)  dalam  karyanya,
46 Al-Râfi‘î, Fath al-‘Azîz Juz VIII , h. 217. 47 Al-Bâjî, al-Muntaqâ Juz V , h. 103.
48 Ibn Qudâmah, al-Mughnî Juz IV , h. 163.
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 2, Juli 2012
normal tidak akan merugikan pihak-pihak yang bertransaksi secara khusus, dan bagi semua masyarakat secara umum.
Pendapat al-Marghîn â nî (w 593 H) diperkuat oleh al-Râfi‘î (w 623 H) dalam karyanya, Fath  al-‘Azîz 46 , yang  menyatakan  bahwa  apabila  masyarakat  sangat membutuhkan  terhadap  barang  yang  menjadi  objek  transaksi (bay‘  al-hâdhir  li al-bâdî), maka tidak seorangpun yang diperbolehkan untuk melakukan transaksi tersebut.  Karena  apabila  transaksi  terjadi  maka  menurut  al-Râfi‘î  ada  indikasi orang  tersebut  (pelaku  transaksi bay‘  al-hâdhir  li  al-bâdî )  akan  melakukan manipulasi  harga  dengan  cara  melipatgandakan  harga  jauh  di  atas  harga  yang sebenarnya.  Hal  ini  mereka  lakukan  untuk  mencari  keuntungan  yang  sangat besar,  karena  mereka  mengetahui  bahwa  berapapun  harga  yang  mereka  ten- tutan, masyarakat pasti menerimanya, karena mereka sangat membutuhkannya.
Berbeda  dengan  al-Marghînânî  dan  al-Râfi‘î,  al-Bâjî  (403-494  H)  dalam karyanya, al-Muntaqâ 47 , lebih  menitikberatkan  pada  keterlibatan ahl  al-bâdî (orang kampung) dalam transaksi. Apabila transaksi ini tidak melibatkan ahl al- bâdî (orang  kampung)  maka  transaksi  ini  (transaksi  yang  melibatkan  orang ketiga  sebagai  penghubung  atau  makelar)  menurut  pandangan  mereka  diper- bolehkan. Hal ini disebabkan karena biasanya ahl al-bâdî (orang kampung) tidak mengetahui harga sesungguhnya, sehingga dengan mudahnya seorang makelar akan mempermainkan harga demi mendapatkan keuntungan yang sangat besar.
Berbeda  halnya  dengan  orang  kota  yang  senantiasa  mengetahui  harga  yang sebenarnya  berlaku,  sehingga  mereka  dapat  menjual  barangnya  sendiri  atau menggunakan jasa makelar tanpa harus mengalami penipuan yang dapat meru- gikannya.
Sedangkan  Ibn  Qudâmah  (w  620  H)  dalam  karyanya al-Mughnî 48 mem- punyai  argumen  yang  sedikit  berbeda  dengan  pandangan  ulama  sebelumnya.
Ibn  Qudâmah  mensyaratkan ahl  al-bâdî (orang  kampung)  tidak  mengetahui harga  sesungguhnya,  sedangkan ahl  al-hâdhir (orang  kota)  mengetahui  harga sesungguhnya.  Dengan  demikian  transaksi  ini  menjadi  boleh  ketika  keduanya sama-sama mengetahui harga sesungguhnya, karena ketika ahl al-bâdî memiliki pengetahuan  yang  sempurna  tentang  harga  sesungguhnya,  maka  mereka  tidak akan tertipu dengan upaya ahl al-hâdhir untuk mengelabuinya sehingga menjual barangnya dengan harga jauh di bawah harga sesungguhnya.
Para  ulama  juga  berbeda  pendapat  mengenai  status  hukum  ketika  tran- saksi  benar-benar  telah  berlangsung.  Ibn  Rusyd  (w  595  H)  dalam  karyanya,
46 Al-Râfi‘î, Fath al-‘Azîz Juz VIII , h. 217.
47 Al-Bâjî, al-Muntaqâ Juz V , h. 103. 48 Ibn Qudâmah, al-Mughnî Juz IV , h. 163.
Muqaddimât  ibn  Rusyd, menyatakan  bahwa  status  jual  belinya  tidak  batal  atau sah,  karena  menurut  Ibn  Rusyd  status  larangan  yang  terkandung  dalam  hadis tidak  berkaitan  dengan  akad,  akan  tetapi  lebih  kepada  upaya  perbuatan  untuk melakukan transaksi tersebut. 49
Pendapat  Ibn  Rusyd  memperkuat  argumen  al-Ghazâlî  (450-505  H)  dalam karyanya, al-Wajîz fî Fiqh  Mazhab al-Imâm al-Syâfi‘î 50 . yang menyatakan  bahwa status  hukum  jual  belinya makrûh apabila  masyarakat  dalam  keadaan  sangat membutuhkan terhadap barang yang menjadi objek jual beli. Akan tetapi status jual belinya tidak fasâd (rusak), karena makna larangan yang terkandung dalam hadis tersebut  tidak mengandung makna fasâd . 51 Pendapat Ibn Rusyd (w 595 H) dan  al-Ghazâlî  diperkuat  oleh  al-Ramlî    dalam  karyanya, Nihâyat  al-Muhtâj  ilâ Syarh al-Manhâj 52 , dan al-Maznî dalam karyanya Mukhtashar al-Maznî bi Hamisy al-’Umm , 53 Berbeda dengan Ibn Rusyd dan al-Ghaz â lî, al-B â jî (403-494 H) dalam karyanya al-Muntaqâ menyatakan  bahwa  status  akadnya fasakh dan fasad , karena larangan terhadap bay‘ al-hâdhir li al-bâdî menunjukkan  kepada fasakh dan fasad- nya akad jual beli tersebut. 54
Berdasarkan  perdebatan  di  atas,  maka  campur  tangan  pemerintah  ter- hadap ekonomi merupakan solusi alternatif untuk  meminimalisasi atau bahkan menghilangkan  praktik-praktik  yang  mengarah  kepada bay‘  al-hâdhir  li  al-bâd yang mengakibatkan terjadinya monopoli (ihtik â r) dari pihak tertentu. Sehingga dengan  demikian  perekonomian  senantiasa  dalam  keadilan,  tidak  ada  yang menzalimi juga tidak ada yang dizalimi.

## Tindakan Represif
Islam  memberikan  wewenang  kepada  pemerintah  untuk  melakukan tindakan-tindakan  yang  menyebabkan  efek  jera  terhadap  mereka  yang  mela- kukan perbuatan yang dapat merusak tatanan perekonomian masyarakat secara umum.  Pemerintah  dapat  melakukan  beberapa  alternatif  di  antaranya  dengan cara intervensi harga,  memaksanya menjual barang yang ia monopoli, menyita barangnya dan memberi hukuman.
Menurut sebagian ulama, intervensi harga sebenarnya merupakan hal yang
49 Muhammad ibn Muhammad ibn Rusyd, Muqaddimât Ibn Rusyd li Bayân mâ iqtad}athu al- Mudawwanah min Ahkâm Juz III, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t), h. 203.
50 Al-Ghazâlî, al-Wajîz Juz I , h. 139.
51 Al-Bâbartî, Syarh al-‘Inâyah ‘alâ al-Hidâyah bi Hâmisy Fath al-Qadîr Juz VI, h.  479.
52 Al-Ramlî, Nihâyat al-Muhtâj Juz III , h. 450.
53 Ibrâhîm Ismâ‘îl ibn Yahyâ al-Maznî, Mukhtashar al-Maznî bi Hamisy al-’Umm Juz III, (Bayrût: Dâr al-Ma‘rifah, 1972), h. 92. 54 Al-Bâjî, al-Muntaqâ Juz V , h. 104.
Dede Abdul Fatah: Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam
tidak popular dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam, sebab intervensi harga pada  dasarnya  dapat  menciptakan  ketidakadilan.  Intervensi  harga  diperkenan- kan  pada  kondisi-kondisi  tertentu  dengan  tetap  berpegang  teguh  pada  nilai keadilan.  Ketika  pelaku  ekonomi  mengarahkan  aktivitas  ekonominya  kepada cara-cara  yang  negatif  (curang,  tipu  daya,  permainan  harga,  manipulasi  tim- bangan,  dan  sebagainya),  maka  Islam  merekomendasikan  campur  tangan pemerintah  melalui  sistem  hisbah  yang  berfungsi  sebagai  pengawas  aktivitas ekonomi yang mempunyai otoritas untuk menindak para pelaku ekonomi yang berlaku curang dan membuat intervensi harga.
Mannan  dalam  karyanya, The  Behaviour  of  Firm  and  Its  Objectives  in  an Islamic Framework, menyatakan bahwa intervensi harga hendaklah mempunyai landasan  yang  berbasis  kepada  peningkatan  produktivitas  dan  peningkatan pendapatan  masyarakat  miskin  melalui  alokasi  dan  relokasi  sumber  daya ekonomi.  Mannan  juga  menekankan  perlunya  fungsi  sosial  dalam  memelihara keseimbangan  sosial  antara  masyarakat  kaya  dan  masyarakat  miskin.  Tidak kalah  pentingnya  fungsi  moral  merupakan  hal  yang  sangat  urgen  demi menegakkan nilai-nilai syariah Islam, khususnya yang berkaitan dengan transaksi ekonomi. 55
Pada  dasarnya,  jika  aktivitas  ekonomi  telah  bekerja  dengan  sempurna, maka  tidak  ada  alasan  untuk  mengatur  tingkat  harga.  Penetapan  harga kemungkinan  justru  akan  mendistorsi  harga  sehingga  akhirnya  mengganggu aktivitas  ekonomi  itu  sendiri.  Pada  masa  Rasulullah  Saw.  dan  masa  khalifah ‘Umar  ibn  al-Khaththâb  (w  23  H)  kota  Madinah  pernah  mengalami  kenaikan tingkat  harga  barang-barang  seperti  gandum  karena  menurunnya  pasokan, karena  kegagalan  panen.  Beliau  menolak  permintaan  para  sahabat  untuk mengatur  harga  pasar,  tetapi  kemudian  melakukan  impor  gandum  besar- besaran  dari  Mesir,  sehingga  penawaran  barang-barang  di  Madinah  kembali melimpah  dan  tingkat  harga  mengalami  penurunan.  Namun  demikian,  pada masa khalifah ‘Umar ibn al-Khaththâb (w 23 H) langkah ini ternyata tidak efektif untuk dijadikan alternatif dalam menyelesaikan masalah distorsi yang berlaku di zamannya. Daya beli masyarakat pada waktu itu sangat rendah sehingga Umar mengeluarkan  sejenis  kupon  (yang  dapat  ditukarkan  dengan  sejumlah  barang tertentu) yang dibagikan kepada fakir miskin. 56

## Oleh karena itu, apabila pemerintah ingin memengaruhi harga, maka yang
55 Muhammad  ‘Abd  al-Mannân, The  Behaviour  of  Firm  and  Its  Objectives  in  an  Islamic Framework, (Malaysia: Longman, 1992), h. 218-219.
56 Al-Hasani Baqir and Mirakhoi Abbas, Essay on Iqtishâd: The Islamic Approach to Economic (1989), h. 78.
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 2, Juli 2012
tidak popular dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam, sebab intervensi harga pada  dasarnya  dapat  menciptakan  ketidakadilan.  Intervensi  harga  diperkenan- kan  pada  kondisi-kondisi  tertentu  dengan  tetap  berpegang  teguh  pada  nilai keadilan.  Ketika  pelaku  ekonomi  mengarahkan  aktivitas  ekonominya  kepada cara-cara  yang  negatif  (curang,  tipu  daya,  permainan  harga,  manipulasi  tim- bangan,  dan  sebagainya),  maka  Islam  merekomendasikan  campur  tangan pemerintah  melalui  sistem  hisbah  yang  berfungsi  sebagai  pengawas  aktivitas ekonomi yang mempunyai otoritas untuk menindak para pelaku ekonomi yang berlaku curang dan membuat intervensi harga.
Mannan  dalam  karyanya, The  Behaviour  of  Firm  and  Its  Objectives  in  an Islamic Framework, menyatakan bahwa intervensi harga hendaklah mempunyai landasan  yang  berbasis  kepada  peningkatan  produktivitas  dan  peningkatan pendapatan  masyarakat  miskin  melalui  alokasi  dan  relokasi  sumber  daya ekonomi.  Mannan  juga  menekankan  perlunya  fungsi  sosial  dalam  memelihara keseimbangan  sosial  antara  masyarakat  kaya  dan  masyarakat  miskin.  Tidak kalah  pentingnya  fungsi  moral  merupakan  hal  yang  sangat  urgen  demi menegakkan nilai-nilai syariah Islam, khususnya yang berkaitan dengan transaksi ekonomi. 55
Pada  dasarnya,  jika  aktivitas  ekonomi  telah  bekerja  dengan  sempurna, maka  tidak  ada  alasan  untuk  mengatur  tingkat  harga.  Penetapan  harga kemungkinan  justru  akan  mendistorsi  harga  sehingga  akhirnya  mengganggu aktivitas  ekonomi  itu  sendiri.  Pada  masa  Rasulullah  Saw.  dan  masa  khalifah ‘Umar  ibn  al-Khaththâb  (w  23  H)  kota  Madinah  pernah  mengalami  kenaikan tingkat  harga  barang-barang  seperti  gandum  karena  menurunnya  pasokan, karena  kegagalan  panen.  Beliau  menolak  permintaan  para  sahabat  untuk mengatur  harga  pasar,  tetapi  kemudian  melakukan  impor  gandum  besar- besaran  dari  Mesir,  sehingga  penawaran  barang-barang  di  Madinah  kembali melimpah  dan  tingkat  harga  mengalami  penurunan.  Namun  demikian,  pada masa khalifah ‘Umar ibn al-Khaththâb (w 23 H) langkah ini ternyata tidak efektif untuk dijadikan alternatif dalam menyelesaikan masalah distorsi yang berlaku di zamannya. Daya beli masyarakat pada waktu itu sangat rendah sehingga Umar mengeluarkan  sejenis  kupon  (yang  dapat  ditukarkan  dengan  sejumlah  barang tertentu) yang dibagikan kepada fakir miskin. 56 Oleh karena itu, apabila pemerintah ingin memengaruhi harga, maka yang
55 Muhammad  ‘Abd  al-Mannân, The  Behaviour  of  Firm  and  Its  Objectives  in  an  Islamic Framework, (Malaysia: Longman, 1992), h. 218-219.
56 Al-Hasani Baqir and Mirakhoi Abbas, Essay on Iqtishâd: The Islamic Approach to Economic (1989), h. 78.
dilakukan  adalah  dengan  cara  memengaruhi  permintaan  dan  penawaran, sehingga  harga  secara  otomatis  akan  menyesuaikan.  Penambahan  pasokan akan menggeser kurva penawaran ke kanan bawah sehingga tingkat harga turun (cateris paribus) , sedangkan peningkatan daya beli masyarakat akan menggeser kurva permintaan ke kanan atas.
Menurut  sebagian  ulama  penetapan  harga  adalah  kebijakan  yang  tidak dianjurkan oleh ajaran Islam jika pasar dalam situasi normal. 57 Satu dari empat mazhab  terkenal,  yaitu  Hanbalî,  menolak  keras  kebijakan  penetapan  harga  ini. Mengenai hal ini, Ibn Qudâmah (w. 1239 M/620 H) mengutarakan dua argumen- tasi.  Pertama  Rasulullah  tidak  pernah  menetapkan  harga  walaupun  penduduk menginginkannya. Jika penetapan harga ini dibolehkan niscaya Rasulullah akan mengabulkan permintaan masyarakat pada waktu itu. Kedua menetapkan harga menurut  Ibn  Qudâmah  (w.  1239  M/620  H)  merupakan  ketidakadilan (zhulm) yang dilarang. 58
Menurut Ibn Qudâmah penetapan harga akan mendorong harga tersebut menjadi  lebih  mahal.  Karena  jika  para  pedagang  dari  luar  mendengar  adanya kebijakan  penetapan  harga  ini,  maka  mereka  tidak  mau  membawa  barang dagangannya  ke  daerah  tersebut,  di  mana  ia  akan  dipaksa  menjualnya  barang dagangannya  di  luar  yang  ia  inginkan.  Begitu  pula  pedagang  lokal—yang  me- miliki dagangan—akan menyembunyikan barang dagangannya. Para konsumen yang membutuhkan barang-barang tersebut akan kehilangan kesempatan untuk memenuhi  kebutuhannya,  karena  pasokan  barang  terbatas.  Hal  ini  akan membuat  kedua  belah  pihak  (penjual  dan  pembeli)  menderita.  Penjual  akan menderita  karena  penjualan  barang  mereka  dibatasi,  sedangkan  pembeli menderita karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya.
Akan  tetapi,  yang  menjadi  pertanyaan  selanjutnya  adalah,  apakah  pasar
57 Pendapat ini dikemukakan oleh Abû Muhammad ‘Alî ibn Sa‘îd ibn Hazm dalam karyanya Al- Muhallâ Juz IX , Ibn Taymiyah  dalam karyanya Majmû‘ Fatâwâ Ibn Taymiyah , ‘Abd al-Rahmân al- Tharâbalsî dalam karyanya Mawâhib al-Jalîl li Syarh al-Khalîl, Ibrâhîm ibn ‘Alî ibn Yûsuf Abû Ishâq al- Syîrâzî  dalam  karyanya al-Muhadzdzab  fî    Fiqh  al-Imâm  al-Syâfi‘î ,  Syams  al-Dîn  Abû  ‘Abd  Allâh Muhammad ibn Muhammad ibn ‘Abd al-Rahmân al-Tharâbalsî al-Maghribî dalam karyanya Mawâhib al-Jalîl li Syarh Mukhtashar al-Khalîl: Tahqîq Zakariyâ ‘Umayrât Juz V, al-Ghazâlî alam karyanya Ihya’ ‘Ulûm  al-DînJuz  II, Syams  al-Dîn  Muhammad  ibn  ‘Abd  Allâh  ibn  Ahmad  ibn  Tamratâsy  al-Ghazzî dalam karyanya Tanwîr al-Abshâr Juz VI , Muhammad ibn Ahmad ibn Juzî al-Gharnâthî al-Mâlikî dalam karyanya Qawânîn  al-Ahkâm  al-Syar‘iyyah  wa  Masâ’il  al-Furû‘  al-Fiqhiyyah, Ibn  Taymiyyah  dalam karyanya al-Hisbah li Ibn Taymiyah, dan Irbrâhîm ibn Mûsâ ibn Muhammad al-Lakhamî al-Gharnâthî al-Syâthibî, dalam karyanya al-Muwâfaqât Juz III . 58 Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  (P3EI)  Universitas  Islam  Indonesia Yogyakarta  kerjasama  dengan  Bank  Indonesia, Ekonomi  Islam ,  (Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, 2008), h. 337.
Dede Abdul Fatah: Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam
akan  selalu  dalam  keseimbangan  atau  dalam  keadaan  normal?  Dalam  pan- dangan  sebagian  ulama,  pasar  akan  mencerminkan  keadilan,  kerjasama, kesetaraan, dan menjunjung tinggi moralitas ketika ada upaya untuk melakukan pengawasan  terhadapnya,  baik  berupa  kontrol  sosial  maupun  kontrol  peme- rintah,  sehingga  tercipta  keseimbangan  ekonomi  yang  pada  akhirnya  akan menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. 59
Pemerintah  dalam  Islam  mempunyai  peran  dalam  mengatur  dan mengawasi  ekonomi,  memastikan  kompetisi  berlangsung  dengan  sempurna, informasi  yang  merata  dan  keadilan  ekonomi.  Penolakan  Rasululullah  untuk melakukan  penetapan  harga  sebagaimana  yang  terekam  dalam  hadisnya  tidak lantas  menunjukkan  bahwa  Rasulullah  menolak  campur  tangan  pemerintah terhadap aktivitas ekonomi, karena kenaikan harga pada waktu itu terjadi secara alami  sesuai  dengan  kekuatan  penawaran  dan  permintaan.  Seandainya kenaikkan  harga  pada  waktu  itu  tidak  terjadi  secara  alami  dan  tidak  sesuai dengan  kekuatan  penawaran  dan  permintaan  seperti  tindakan  monopoli ( ihtikâr) yang  dapat  merugikan  masyarakat  umum,  niscaya  Rasulullah  akan melakukan intervensi.
Apabila  orang  yang  memonopoli  barang  enggan  menjual  barang  dan jasanya yang ia monopoli, maka menurut Imam Abû Hanîfah pemerintah harus menyuruhnya  untuk  menjual  barang  dan  jasa  yang  dimonopoli,  akan  tetapi sifatnya  tidak  memaksa (ijbâr) ,  karena  memaksa  seseorang  untuk  menjual barang  dan  jasanya  sudah  termasuk  kategori hajr (melarang  seseorang  untuk membelanjakan hartanya)  sedangkan ihtikâr menurut Imam  Abû Hanîfah tidak termasuk kategori pelanggaran yang dikenakan hajr . 60
Berbeda dengan Abû Hanîfah, mazhab Mâlikî dan sebagian pengikut Abû Hanîfah  mengharuskan  pemerintah  untuk  memaksa  pelaku  monopoli  menjual barang dan jasanya sesuai dengan harga ketika ia membeli barang dan jasanya tersebut.  Mereka  menyamakan muhtakir dengan al-Muftî  al-Mâjin (mufti  yang tidak  mempunyai  keahlian  di  bidangnya), al-Makârî  al-Muflis (penjahat  yang bangkrut), al-Thabîb al-Jâhil (dokter yang bodoh) yang mana pemerintah harus melakukan hajr kepada mereka yaitu mencabut hak untuk menjual barang dan
59 Pendapat ini dikemukakan oleh al-Bâjî dalam karyanya al-Muntaqâ Syarh al-Muwaththa’ Juz
V,  al-Râfi‘î  dalam  karyanya Fath  al-‘Azîz Syarh  al-Wajîz   VIII, al-Mâwardî  dalam  karyanya Al-Hâwî  fî Fiqh al-Syâfi‘î dan al-Nukat wa al-‘Uyûn Juz III, Muhammad ibn Jarîr ibn Yazîd ibn Katsîr ibn Ghâlib al- ’Âmilî dalam karyanya Jâmi‘ al-Bayân fî Ta’wîl al-Qur’ân: Tahqîq Ahmad Muhammad Syâkir Juz XVII , al-Nawawî dalam karyanya al-Majmû‘ Syarh al-Muhadzdzab Juz XIII. 60 Al-Kâsânî, Badâ’i‘  al-Shanâ’i‘  Juz  VI ,  2974.  Lihat  juga  ‘Abd  Allah  ibn  Muhammad  ibn Sulaymân, Majma‘ al-Anhar fî Syarh Mutalaqqâ al-Abhar Juz V, (Dâr al-Turâts al-‘Arabî, 1319 H), h. 442.
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 2, Juli 2012
akan  selalu  dalam  keseimbangan  atau  dalam  keadaan  normal?  Dalam  pan- dangan  sebagian  ulama,  pasar  akan  mencerminkan  keadilan,  kerjasama, kesetaraan, dan menjunjung tinggi moralitas ketika ada upaya untuk melakukan pengawasan  terhadapnya,  baik  berupa  kontrol  sosial  maupun  kontrol  peme- rintah,  sehingga  tercipta  keseimbangan  ekonomi  yang  pada  akhirnya  akan menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. 59 Pemerintah  dalam  Islam  mempunyai  peran  dalam  mengatur  dan mengawasi  ekonomi,  memastikan  kompetisi  berlangsung  dengan  sempurna, informasi  yang  merata  dan  keadilan  ekonomi.  Penolakan  Rasululullah  untuk melakukan  penetapan  harga  sebagaimana  yang  terekam  dalam  hadisnya  tidak lantas  menunjukkan  bahwa  Rasulullah  menolak  campur  tangan  pemerintah terhadap aktivitas ekonomi, karena kenaikan harga pada waktu itu terjadi secara alami  sesuai  dengan  kekuatan  penawaran  dan  permintaan.  Seandainya kenaikkan  harga  pada  waktu  itu  tidak  terjadi  secara  alami  dan  tidak  sesuai dengan  kekuatan  penawaran  dan  permintaan  seperti  tindakan  monopoli ( ihtikâr) yang  dapat  merugikan  masyarakat  umum,  niscaya  Rasulullah  akan melakukan intervensi.
Apabila  orang  yang  memonopoli  barang  enggan  menjual  barang  dan jasanya yang ia monopoli, maka menurut Imam Abû Hanîfah pemerintah harus menyuruhnya  untuk  menjual  barang  dan  jasa  yang  dimonopoli,  akan  tetapi sifatnya  tidak  memaksa (ijbâr) ,  karena  memaksa  seseorang  untuk  menjual barang  dan  jasanya  sudah  termasuk  kategori hajr (melarang  seseorang  untuk membelanjakan hartanya)  sedangkan ihtikâr menurut Imam  Abû Hanîfah tidak termasuk kategori pelanggaran yang dikenakan hajr . 60
Berbeda dengan Abû Hanîfah, mazhab Mâlikî dan sebagian pengikut Abû Hanîfah  mengharuskan  pemerintah  untuk  memaksa  pelaku  monopoli  menjual barang dan jasanya sesuai dengan harga ketika ia membeli barang dan jasanya tersebut.  Mereka  menyamakan muhtakir dengan al-Muftî  al-Mâjin (mufti  yang tidak  mempunyai  keahlian  di  bidangnya), al-Makârî  al-Muflis (penjahat  yang bangkrut), al-Thabîb al-Jâhil (dokter yang bodoh) yang mana pemerintah harus melakukan hajr kepada mereka yaitu mencabut hak untuk menjual barang dan
59 Pendapat ini dikemukakan oleh al-Bâjî dalam karyanya al-Muntaqâ Syarh al-Muwaththa’ Juz V,  al-Râfi‘î  dalam  karyanya Fath  al-‘Azîz Syarh  al-Wajîz   VIII, al-Mâwardî  dalam  karyanya Al-Hâwî  fî Fiqh al-Syâfi‘î dan al-Nukat wa al-‘Uyûn Juz III, Muhammad ibn Jarîr ibn Yazîd ibn Katsîr ibn Ghâlib al- ’Âmilî dalam karyanya Jâmi‘ al-Bayân fî Ta’wîl al-Qur’ân: Tahqîq Ahmad Muhammad Syâkir Juz XVII , al-Nawawî dalam karyanya al-Majmû‘ Syarh al-Muhadzdzab Juz XIII. 60 Al-Kâsânî, Badâ’i‘  al-Shanâ’i‘  Juz  VI ,  2974.  Lihat  juga  ‘Abd  Allah  ibn  Muhammad  ibn Sulaymân, Majma‘ al-Anhar fî Syarh Mutalaqqâ al-Abhar Juz V, (Dâr al-Turâts al-‘Arabî, 1319 H), h. 442.
jasanya  kecuali  untuk  kemaslahatan  masyarakat  umum. 61 Pendapat  Mâlikiyyah dan  sebagian  mazhab  Hanafî  diperkuat  oleh  mazhab  Syâfi‘î 62 dan  mazhab Hanbalî 63 yang  merekomendasikan  pemerintah  untuk  memaksa muhtakir menjual barangnya sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah.
Gambar
Ihtikâr Mendistorsi Harga Pasar 64
Gambar  di  atas  menunjukkan  bagaimana  dampak  dari  tindakan ihtikâr dan  pengaruhnya  terhadap  pembentukan  harga.  Akibat ihtikâr yang  dilakukan penjual, maka kurva penawaran SS bergeser menjadi S’S’ dengan tingkat harga berubah  dari  P p menjadi  P i .  Pemerintah  dapat  menetapkan  harga  dengan mengacu  kepada  harga  pasar.  Penetapan  harga  yang  wajar  ini  akan  memaksa penjual untuk menjual kembali barang-barang yang ditimbunnya, sehingga kurva penawaran S’S’ kembali menuju SS.
Berdasarkan  perdebatan  di  atas,  maka  campur  tangan  pemerintah  ter- hadap pasar ketika terjadi monopoli merupakan solusi alternatif untuk mengem-
61 Al-Bâjî, Al-Muntaqâ Juz V , h. 17.
62 Syams al-Dîn Muhammad ibn Abî al-‘Abbâs Ahmad ibn Hamrah ibn Shahâb al-Dîn al-Ramlî, Nihâyat al-Muhtâj ilâ Syarh al-Manhâj Juz III, (al-Maktabah al-Islâmiyyah, t.t), h. 456. 63 Al-Buhûtî, Kasysyâf al-Qinâ‘ Juz III , 188. Lihat juga ‘Alâ’ al-Dîn Abû al-Hasan ‘Alî ibn Sulaymân al-Mardawî, Al-Anshâf fî Ma‘rifat al-Râjih min al-Khilâf Juz IV, (Dâr  Ihyâ’ al-Turâts al-‘Arabî, 1980), h. 339. 64 Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  Universitas  Islam  Indonesia  Yog- yakarta, Ekonomi Islam , h. 334 .
P
P i P p S’ D S Q S’ S
Dede Abdul Fatah: Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam
balikan  keseimbangan  pasar,  yaitu  dengan  cara  menentukan  harga  yang  adil ( tsaman al-Mitsl ) baik untuk penjual maupun pembeli. Apabila dengan kebijakan ini penimbun tidak menjual barang yang ia timbun sedangkan masyarakat sangat membutuhkannya,  maka  pemerintah  mempunyai  hak  untuk  memaksa  pelaku penimbunan menjual barang yang ditimbunnya.

## Penutup
Monopoli dalam ekonomi Islam dikenal dengan istilah ihtikâr , yaitu upaya yang dilakukan oleh salah  satu pihak dengan  cara menimbun barang. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang bukan hanya dengan menimbun saja, akan tetapi  dengan  banyak  cara  seperti  kepemilikan  suatu  sumber  daya  yang  unik (istimewa) yang tidak dimiliki oleh orang atau perusahaan lain, skala ekonomis dan  lain  sebagainya.  Dengan  demikian,  apapun  yang  dilakukan  pihak  tertentu untuk  mencari  keuntungan  dengan  cara  membuat  kelangkaan  suatu  barang dikatakan  monopoli  ( ihtikar )  dalam  perspektif  ekonomi  Islam.  Definisi-definisi monopoli  dalam  perspektif  konvensional  yang  tujuan  dan  motifnya  menzalimi dan merugikan orang lain, maka dapat dikategorikan monopoli dalam perspektif ekonomi Islam. []

## Pustaka Acuan
‘Abd  al-Mannân,  Muhammad, The  Behaviour  of  Firm  and  Its  Objectives  in  an Islamic Framework, Malaysia: Longman, 1992. Abû Dâwud, Sunan Abî Dâwud Juz II , Bayrût: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, t.th. Afandî, Dam â n, Majma‘ al-Anhar Juz II, Dâr Ihyâ’ al-Turâts al-‘Arabî, 1319 H. ‘Aynî, al-, Badr al-Dîn Abû Muhammad Mahmûd ibn Ahmad ibn Mûs â ibn Ahmad ibn  al-Husayn, ‘Umdat  al-Qârî  Syarh  Shahîh  al-Bukhârî  XI, Bayrût:  Dâr  al- Fikr, t.th.
‘Alî, ibn Hisam al-Din, Kanz al-‘Ummal IV , Jam’iyyat Dâ’irah al-Ma‘ârif, 1395 H.
Bâbartî,  al-,  Akmal  al-Dîn  Muhammad  ibn  Mahmûd, Syarh  al-‘Inâyah  ‘alâ  al- Hidâyah bi Hâmisy Fath al-Qadîr Juz VI, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1977. Bâjî, al-, a l-Muntaqâ Syarh al-Muwaththa’ JuzV , Bayrût: Dâr al-Kitâb al-‘arabî, 1332 H. Baqir, al-, Hasani and Mirakhoi Abbas, Essay on Iqtishâd: The Islamic Approach to Economic , 1989.
Barlisî,  al-,  Syahâb  al-Dîn  Ahmad  al-Mulaqqab  bi  ‘Amîrah, Hâsyiyat  ‘Amîrah  ‘alâ Syarh Jalâl al-Dîn Muhammad ibn Ahmad al-Mahallî Juz II, Bayrût: Dâr al- Fikr, t.th.
Bayhaqî, al-, Abû Bakr Ahmad ibn al-Husayn ibn ‘Alî, Al-Sunan al-Kubrâ Juz VI,
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 2, Juli 2012
balikan  keseimbangan  pasar,  yaitu  dengan  cara  menentukan  harga  yang  adil ( tsaman al-Mitsl ) baik untuk penjual maupun pembeli. Apabila dengan kebijakan ini penimbun tidak menjual barang yang ia timbun sedangkan masyarakat sangat membutuhkannya,  maka  pemerintah  mempunyai  hak  untuk  memaksa  pelaku penimbunan menjual barang yang ditimbunnya.

## Penutup
Monopoli dalam ekonomi Islam dikenal dengan istilah ihtikâr , yaitu upaya yang dilakukan oleh salah  satu pihak dengan  cara menimbun barang. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang bukan hanya dengan menimbun saja, akan tetapi  dengan  banyak  cara  seperti  kepemilikan  suatu  sumber  daya  yang  unik (istimewa) yang tidak dimiliki oleh orang atau perusahaan lain, skala ekonomis dan  lain  sebagainya.  Dengan  demikian,  apapun  yang  dilakukan  pihak  tertentu untuk  mencari  keuntungan  dengan  cara  membuat  kelangkaan  suatu  barang dikatakan  monopoli  ( ihtikar )  dalam  perspektif  ekonomi  Islam.  Definisi-definisi monopoli  dalam  perspektif  konvensional  yang  tujuan  dan  motifnya  menzalimi dan merugikan orang lain, maka dapat dikategorikan monopoli dalam perspektif ekonomi Islam. []

## Pustaka Acuan
‘Abd  al-Mannân,  Muhammad, The  Behaviour  of  Firm  and  Its  Objectives  in  an Islamic Framework, Malaysia: Longman, 1992. Abû Dâwud, Sunan Abî Dâwud Juz II , Bayrût: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, t.th.
Afandî, Dam â n, Majma‘ al-Anhar Juz II, Dâr Ihyâ’ al-Turâts al-‘Arabî, 1319 H.
‘Aynî, al-, Badr al-Dîn Abû Muhammad Mahmûd ibn Ahmad ibn Mûs â ibn Ahmad ibn  al-Husayn, ‘Umdat  al-Qârî  Syarh  Shahîh  al-Bukhârî  XI, Bayrût:  Dâr  al- Fikr, t.th.
‘Alî, ibn Hisam al-Din, Kanz al-‘Ummal IV , Jam’iyyat Dâ’irah al-Ma‘ârif, 1395 H.
Bâbartî,  al-,  Akmal  al-Dîn  Muhammad  ibn  Mahmûd, Syarh  al-‘Inâyah  ‘alâ  al- Hidâyah bi Hâmisy Fath al-Qadîr Juz VI, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1977. Bâjî, al-, a l-Muntaqâ Syarh al-Muwaththa’ JuzV , Bayrût: Dâr al-Kitâb al-‘arabî, 1332 H.
Baqir, al-, Hasani and Mirakhoi Abbas, Essay on Iqtishâd: The Islamic Approach to Economic , 1989.
Barlisî,  al-,  Syahâb  al-Dîn  Ahmad  al-Mulaqqab  bi  ‘Amîrah, Hâsyiyat  ‘Amîrah  ‘alâ Syarh Jalâl al-Dîn Muhammad ibn Ahmad al-Mahallî Juz II, Bayrût: Dâr al- Fikr, t.th.
Bayhaqî, al-, Abû Bakr Ahmad ibn al-Husayn ibn ‘Alî, Al-Sunan al-Kubrâ Juz VI,
Haydar Â bâd: Majlis Dâ’irat al-Ma‘ârif al-Nizhâmiyyah al-Kâ’inah fî al-Hind, 1344 H.
Buhûtî, al-, Manshûr ibn Yûsuf ibn Idrîs Kasysyâf al-Qinâ‘ ‘an Matan al-Iqnâ‘, Juz III , Bayrût: ‘Âlam al-Kitâb, t.th. Bukhârî, al-,  Abû ‘Abd Allâh Muhammad ibn Ismâ‘îl, Shahîh al-Bukhârî, Istambul: al-Maktabah al-Islâmiyyah Muhammad Auzdamîr, 1981.
Case,  Karl  E.  and  Ray  C.  Fair, Principles  of  Economics ,  terj  Benyamin  Molan,
Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro , Jakarta: PT Prenhallindo, 2002. Dasûqî, al-, Syams al-Dîn Muhammad ibn ‘Urfah, Hâsyiyat al-Dasûqî ‘alâ al-Syarh al-Kabîr Juz III, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th. Ghazâlî, al-, al-Wajîz fî Fiqh Madzhab al-Syâfi‘î Juz I, Bayrût: Dâr al-Ma‘rifah, 1979. Hashkafi, al-, ‘Alâ’ al-Dîn ibn ‘Alî ibn Muhammad ibn ‘Alî ibn ‘Abd al-Rahm â n, al- Darr al-Muhktâr Juz V, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1966. Husaynî,  al-,  Muhammad, Miftâh  al-Karâmah  fî  Syarh  Qawa’id  al-‘Allâmah ,  al- Qahirah: 1326 H. Ibn Anas, Mâlik, Al-Mudawwanah al-Kubrâ Juz III, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1978. Ibn Hazm, al-Muhallâ Juz IX, al-Qâhirah: al-Maktabah al-Munîriyyah, 1947. Ibn Katsîr, Tafsîr Ibn Katsîr Juz III , Mesir: Dâr ihyâ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th. Ibn Mâjah, Sunan Ibn Mâjah Juz II , Bayirut: Dâr al-Fikr, t.th. Ibn  Manzhûr,  Jamâl  al-Dîn  Muhammad  ibn  Mukarram, Lisân  al-‘Arab  Juz  I, Bayrût: Dâr Shâdir, t.th.
Ibn  Qudâmah,  Abû  Muhammad  ‘Abd  Allâh  ibn  Ahmad  ibn  Muhammad, al- Mughnî Juz IV, al-Qâhirah: Maktab al-Qâhirah, 1968. Ibn  Rusyd,  Muhammad  ibn  Ahmad  ibn  Muhammad  ibn  Ahmad  al-Qurthubî,
Bidâyat  al-Mujtahid  wa  Nihâyat  al-Muqtashid  Juz  II, al-Qâhirah:  Al- Maktabah al-Tijâriyyah al-Habrî bi Mishrâ, t.th.
Ibn  Rusyd,  Muhmmad  ibn  Muhmmad, Muqaddimâh  Ibn  Rusyd  li  Bayân  mâ Iqtadhath al-Mudawwanah min Ahkâm Juz III, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th. Ibn Sulaymân, ‘Abd Allâh ibn Muhammad, Majma‘ al-Anhar fî Syarh Mutalaqqâ al- Abhar Juz V, D â r al-Tur â ts al-‘Arabî, 1319 H. Ibn Taymiyah, al-Hisbah, Riy â dh: Al-Mu’assasah al-Su‘ûdiyyah, t.th. Kâsânî, al-, ‘Alâ’ al-Dîn Abû Bakr ibn Mas‘ûd, Badâ’i‘ al-Shanâ’i‘ fî Tartîb al-Syarâ’i‘ Juz VI , Zakariyyâ ‘Alî Yûsuf, t.th.
Mankiw,  N.  Gregory, Principles  of  Economics ,  New  York:  Harcourt  College Publishers, 2001.
Mardawî,  al-, ‘Alâ’ al-Dîn Abû al-Hasan ‘Alî ibn Sulaym â n, al-Anshâf fî Ma‘rifat al- Râjih min al-Khilâf Juz IV, Dâr  Ihyâ’ al-Turâts al-‘Arabî, 1980. Marghînânî,  al-,    Burhân  al-Dîn  ‘Alî  ibn  Abî  Bakr, Syarh  Bidâyah  al-Mubtadî  bi
Dede Abdul Fatah: Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam
Hâmis Syarh Fath al-Qadîr VI, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1977. Masyhûr,  al-,    ‘Ubayd  Allah  ibn  Mas‘ûd, Syarh  al-Wiqâyah  bi  Hâmisy  Kasyf  al- Haqâ’iq Juz II, Al-Mathba‘ah al-Adabiyyah, 1318 H. Maznî, al,  Ibrâhîm Ismâ‘îl ibn Yahy â , Mukhtashar al-Maznî bi Hamisy al-’Umm Juz III, Bayrût: Dâr al-Ma‘rifah, 1972. Mahallî, al,  Jalâl al-Dîn Muhammad ibn Ahmad, Syarh Jalâl al-Dîn al-Muhallâ ‘alâ Minhâj al-Thâlibîn Juz II, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th. Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  (P3EI)  Universitas  Islam Indonesia Yogyakarta kerjasama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008. Râfi‘î,  al-,  Abû  al-Qâsim  ‘Abd  al-Karîm  ibn  Muhammad, Fath  al-‘Azîz  Syarh  al- Wajîz Juz VIII, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.
Ramlî,  al-, Syams al-Dîn Muhammad ibn Abî al-‘Abbâs Ahmad ibn Hamrah ibn Shahâb al-Dîn, Nihâyat al-Muhtâj ilâ Syarh al-Manhâj Juz III, al-Maktabah al- Isl â miyyah, t.th. Shan‘ânî, al-, Muhammad ibn Ismâ’il Amîr al-Dîn, Subul al-Salâm Syarh Bulûg al- Marâm min Jam‘i Adillat al-Ahkâm Juz III , Bayrût: Dâr al-Jayl, 1980. Subkî,  al-,  Tâj  al-Dîn  ibn  Nashr  ‘Abd  al-Wahhâb  ibn  Taqiy  al-Dîn, Thabaqât  al- Syâfi‘iyyah al-Kubrâ Juz VI , Bayrût: Dâr al-Ma‘rifah, t.th. Syîrâzî,  al-,    Majd  al-Dîn  Muhammad  ibn  Ya‘qûb  al-Fayrûz  Abâdî, al-Qâmûs  al- Muhîth Juz II , Bayrût: Dâr al-Fikr, 1398 H. Syarbînî, al-,  Muhammad, Mughnî al-Muhtâj ilâ  Ma‘rifat Ma‘ânî Alfâzh al-Minhâj Juz II, al-Qâhirah: Mushthafâ al-Bâbî al-Halabî wa Awlâdih, 1958. Syawkânî,  al-,  Muhammad  ibn  ‘Alî  ibn  Muhammad, Nayl  al-Awthâr  Juz  V, al- Qâhirah: Maktabah wa Mathba‘at Mushthafâ al-Bâbî al-Halabî wa Awlâdih, t.th.
Syîrâzî,  al-,    Ibrâhîm  ibn  ‘Alî  ibn  Yûsuf, al-Muhadzdzab  fî  Fiqh  al-Imâm  al-Syâfi‘î Juz I , Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.
Tirmidzî, al-, Abû ‘Isâ Muhammad ibn ‘Isâ ibn Sûrah, Sunan al-Tirmidzî Juz II, al- Madînah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1964. Zuhaylî, al-, Wahbah, al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1997.