Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                  e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.2,  Juni 2023  |pp: 1572-1579 |DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1133

## Pendampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dalam Perencanaan Penganggaran Responsif Gender  Kota Salatiga
1) Indra Kertati*, 2) Setyohadi Pratomo, 3) Rahmad Purwanto Widyastomo
1)2)3) Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia Email Corresponding: indra-kertati@untagsmg.ac.id*

## I. PENDAHULUAN
PPRG  adalah  proses  menyusun  dokumen  perencanaan  dengan  landasan  isu-isu  gender.  Gender  sendiri banyak  yang  mendefinisikan  seperti  konstruksi  social  yang  membedakan  peran  antara  laki-laki  dan perempuan  (Elson  &  Sharp,  2010).  Definisi  ini  berkembang  karena  dalam  perspektif  budaya  acapkali dikaburkan dengan konsep jenis kelamin yang meminggirkan perempuan. Hal ini terjadi akibat pemahaman yang masih belum sempurna untuk membedakan antara jenis kelamin dan gender (Rifkin, 1986).

## INFORMASI ARTIKEL A B S T R A K
Kata Kunci: Gender PPRG GAP GBS Partisipasi POD
Perencanaan  Penganggaran  Responsive  Gender  (PPRG)  adalah  proses  perencanaan  yang dilakukan  oleh  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dengan  memperhatikan  isu-isu  gender  yang berkembang  di  wilayahnya.  PPRG  tidak  bertentangan  dengan  perencanaan  penganggaran regular,  bahkan  menjadi  bagian  penting  dengan  masuknya  isu  gender  dalam  proses  tersebut. Kota Salatiga merupakan salah satu Kota di Jawa Tengah yang concern dengan PPRG. Disadari sepenuhnya  PPRG  merupakan  proses  yang  lebih  rumit  dibandingkan  dengan  dengan  proses perencanaan  regular,  karena  selain  harus  memasukan  unsur  isu  gender  juga  harus  melandasi dengan data pilah gender. Sisi lain data pilah gender belum sepenuhnya dimiliki oleh Perangkat Daerah,  sehingga  dalam  merumuskan  isu  gender  ditemui  kesulitan.  Oleh  karena  itulah diperlukan  pendampingan  untuk  membantu  perangkat  daerah  menyusun  dokumen  PPRG  ini. Tujuan  pendampingan  ini  adalah  untuk  membantu  ASN  dalam  menyusun  dokumen  PPRG sesuai  dengan  urusan  yang  diemban  oleh  Perangkat  Daerah.  Hasil  pendampingan  ini  adalah tersusunnya Gender Analisys Pathway (GAP) dan Gender Budged Statement sebagai ouput dari PPRG.  Jumlah  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  yang  didampingi  sebanyak  35  dengan peserta sebanyak 70 orang. Metode yang digunakan dalam pendampingan ini adalah andragogi atau Pembelajaran Orang Dewasa (POD) dan praktek langsung menyusun dokumen PPRG.

## A B S T R A C T
Keywords: Gender PPRG GAP GBS Participation POD
Gender  Responsive  Budgeting  Planning  (PPRG)  is  a  planning  process  carried  out by the  State Civil  Apparatus  (ASN)  by  taking  into  account  gender  issues  that  are  developing  in  their  area. PPRG does not conflict with regular budget planning, and is even an important part by including gender issues in the process. Salatiga City is one of the cities in Central Java that is concerned with PPRG. It is fully realized that PPRG is a more complicated process compared to the regular planning process, because apart from having to include elements of gender issues it also has to be based on gender disaggregated data. On the other hand, regional apparatus does not fully own gender disaggregated data, so it is difficult to formulate gender issues. That's why assistance is needed to help regional apparatus compile this PPRG document. The purpose of this assistance is to  assist  ASN  in  compiling  PPRG  documents  in  accordance  with  the  affairs  carried  out  by Regional  Apparatuses.  The  result  of  this  assistance  is  the  formulation  of  a  Gender  Analysis Pathway  (GAP)  and  a  Gender  Budgeted  Statement  as  the  output  of  PPRG.  The  number  of Regional Apparatus Organizations (OPD) assisted was 35 with 70 participants. The method used in this assistance is andragogy or Adult Learning (POD) and direct practice of compiling PPRG documents.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                  e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.2,  Juni 2023  |pp: 1572-1579 |DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1133
Menilik  perbedaan  tersebut  harus  menempatkan  secara  defininitif  apakah  gender  dan  sex  tersebut.  Seks mengacu  pada perbedaan  yang  ditentukan  secara  biologis  dan diperoleh  secara  genetik  antara  laki-laki  dan perempuan,  sesuai  dengan  fisiologi  dan  kemampuan  atau  potensi  reproduksi  mereka.  Ini  bersifat  universal dan sebagian besar tidak berubah, tanpa operasi. Gender mengacu pada atribut dan peluang ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang terkait dengan menjadi perempuan dan laki-laki. Definisi sosial tentang apa artinya menjadi perempuan atau laki-laki berbeda-beda di antara budaya dan berubah seiring waktu. Gender adalah ekspresi  sosiokultural  dari  karakteristik  dan  peran  tertentu  yang  diasosiasikan  dengan  kelompok  orang tertentu dengan mengacu pada jenis kelamin dan seksualitas mereka (Sethuraman, 1998).
Penelitian  Setyawan  dkk  (2018)  menunjukkan  bahwa  konsep  PPRG  tidak  sepenuhnya  dapat diimplementasikan karena salah satunya dari sisi  kelembagaan yaitu tidak adanya focal point dan kelompok kerja  PUG.  Selain  itu,  Pusadan  (2017)  dalam  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  kurangnya  pemahaman tentang  konsep  PPRG  dan  lemahnya  koordinasi  antar  pelaksana  antar  kelembagaan.  Berbeda  dengan  hasil temuan  oleh  Astuti  (2016)  pada  beberapa  dinas  di  Kota  Semarang  yang  sudah  mengalokasikan  anggaran berdimensi gender namun besaran anggaran yang dialokasikan belum mencerminkan transformasi komitmen gender ke dalam komitmen anggaran.
Bias  gender  terjadi  dengan  berbagai  sebab  salah  satunya  adalah  eratnya  budaya  patriarkhi  yang berkembang  terutama  di  pulau  Jawa  dan  beberapa  diantaranya  di  pedesaan.  Budaya  patriarki  adalah distribusi  kekuasaan  yang  tidak  seimbang  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  aspek-aspek  tertentu  dari suatu  masyarakat  (Barli  et  al.,  2017).  Sebelumnya,  pada  abad  ke-19  budaya  patriarki  dipahami  oleh  para ilmuwan  sosial  sebagai  bentuk  organisasi  yang kompleks  dibandingkan  dengan  matriarki  primitif.  Frederic Angels  dalam  bukunya The  Origin  of  the  Family,  Private  Property,  and  the  State yang  diterbitkan  pada tahun 1884 menyebut budaya patriarki sebagai sistem dominasi paling awal dan tercatat dalam 'sejarah dunia' mengenai  kekalahan  jenis  kelamin  perempuan.  Dalam  pemahaman  Angels,  patriarki  dipahami  sebagai bentuk  organisasi  politik  yang  mendistribusikan  kekuasaan  secara  tidak  seimbang  antara  laki-laki  dan perempuan  sehingga  merugikan  perempuan.  Sejumlah  teori  feminis  memperbaharui  definisi  patriarki, menurut teori feminis, patriarki lebih dari sekedar distribusi kekuasaan yang timpang tetapi menyentuh aspek kehidupan, antara lain hukum, ekonomi, pendidikan, hingga ruang lingkungan.
Budaya ini akhirnya meminggirkan peran perempuan kearah domestik dan mencengkeram keluar ke arah publik.  Perjalanan  Panjang  ini  akhirnya  mulai  terkuak  sejak  munculnya  Inpres  9  Tahun  2000  tentang Pengarusutamaan  Gender  (PUG)  dalam  Pembangunan  Nasional.  Inpres  9  mengamanatkan  agar  isu-isu gender  yang  berkembang  di  masyarakat  harus  diintegrasikan  dalam  perencanaan  penganggaran  regular. Inpres 9 ini ditindalkanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Jo Permendagri 67 Tahun 2011 tentang PUG di daerah (Biduri & Dewi, 2022).
Kedua  aturan  inilah  yang  menggerakan  seluruh  Bupati,  Gubernur  dan  Menteri  untuk  mengintegrasikan isu-isu  gender  dalam  proses  perencanaan  penganggaran.  Sayangnya  meskipun  Inpres  9  tahun  2000  tentang PUG dalam pembangunan nasional sudah dicanangkan, namun pergerakan untuk menintegrasikan ini masih lambat. Persoalannya adalah masih banyak OPD yang kurang memahami substansi dari PUG. Ditambah lagi dengan ketidakmampuan perencana merumuskan isu gender karena basis data gender yang belum dimiliki.
Pemerintah  Kota  Salatiga  menyadari  bahwa  PUG  bukan  sekedar  himbauan  namun  amanat  yang  harus dijalankan.  Terlebih  hal  ini  telah  tercantum  dalam  Rencana  Pembangunan  Menengah  Nasional  (RPJMN) sebagaimana  termaktub  dalam  Perpres  18  tahun  2000  tentang  RPJMN.  Salah  satu  amanah  yang  harus dijalankan  yaitu  menjadikan  PUG  sebagai  arus  utama  dalam  pembangunan  baik  nasional  maupun  daerah (Khotimah, 2022).
Tujuan pengabdian masyarakat melalui pendampingan OPD ini adalah untuk membantu OPD memahami akan isu-isu gender yang inklusif, dan membantu menfasilitasi menyusun dokumen PPRG berupa GAP dan GBS.  Upaya  ini  diharapkan  akan  mengakomodir  isu-isu  gender  yang  berkembang  di  Kota  Salatiga  untuk diintegrasikan  dalam  dokumen  OPD  baik  Rencana  Strategis  (Renstra)  maupun  Rencana  Kerja  (Renja)  dan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA).
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                  e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.2,  Juni 2023  |pp: 1572-1579 |DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1133

## II. MASALAH
Bias  gender  terjadi  dengan  berbagai  sebab  salah  satunya  adalah  eratnya  budaya  patriarkhi  yang berkembang  terutama  di  pulau  Jawa  dan  beberapa  diantaranya  di  sebuah  pedesaan.  Budaya  patriarki  ini menjadi  suatu  isu  permasalahan  karena  dianggap  sebagai  bentuk  organisasi  politik  yang  mendistribusikan kekuasaan  secara  tidak  seimbang  antara  laki-laki  dan  perempuan  sehingga  merugikan  perempuan.  Budaya tersebut  akhirnya  meminggirkan  peran  perempuan  kearah  domestik  dan  mencengkeram  keluar  ke  arah publik.  Seiringnya  waktu  yang  panjang  akhirnya  mulai  terkuak  sejak  munculnya  Inpres  9  Tahun  2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Inpres 9 mengamanatkan agar isu- isu gender yang berkembang di masyarakat harus diintegrasikan dalam perencanaan penganggaran regular.
Kedua aturan tersebut yang menggerakan Bupati, Gubernur, dan Menteri untuk mengintegrasikan isu-isu gender  dalam  proses  perencanaan  penganggaran.  Namun,  Inpres  9  tahun  2000  tentang  PUG  dalam menintegrasikan  pembangunan  nasional  pergerakannya  masih  lambat.  Beberapa  permasalahannya  adalah masih  banyak  OPD  yang  kurang  memahami  substansi  dari  PUG,  dan  ketidakmampuan  perencana merumuskan  isu  gender  karena  basis  data  gender  yang  belum  dimiliki.  Oleh  karena  itu,  dalam  pemecahan masalah  yang  ditemukan  solusi  yaitu  melakukan  pendampingan  organisasi  perangkat  daerah  (OPD)  dalam perencanaan penganggaran responsif gender Kota Salatiga.
Gambar 1. Lokasi PkM pada OPD di Kota Salatiga

## III. METODE
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dimana  tujuannya  adalah  menghasilkan  data berupa  kata-kata  tertulis  dari  orang  atau  perilaku  yang  dapat  diamati  (Zellatifanny  &  Mudjiyanto,  2018). Metode  pendampingan  yang  digunakan  adalah    andragogi  atau  pembelajaran  orang  dewasa    (POD). Andragogi  adalah  studi  tentang  bagaimana  orang  terutama  orang  dewasa  belajar.  Ini  juga  dikenal  sebagai desain  instruksional  dan  desain  yang  berpusat  pada  manusia.  Andragogi  telah  didefinisikan  sebagai pengembangan  potensi  manusia  melalui  interaksi  interdisipliner  yang  disengaja  antara  orang  dewasa,  yang berada  pada  berbagai  tahap  dalam  proses  pembelajaran  mereka,  dan  para  pendidik.  Ini  adalah  studi  dan penerapan  prinsip-prinsip  pembelajaran  orang  dewasa  (Loeng,  2018).  Andragogi  telah  berhasil  diterapkan pada  pendampingan  PPRG  di  Kota  Salatiga.  Tujuan  utama  Andragogi  adalah  untuk  mengetahui  mengapa orang mempelajari hal tertentu dan bagaimana mereka dapat diajarkan hal itu dengan lebih efektif.
Selain dengan POD atau andragogi digunakan pula metode partisipatif untuk mendorong kreavifitas OPD dalam  menggali  isu  gender.  Pendekatan  partisipatif  adalah  proses  pelibatan  dalam  melakukan  berbagai tindakan  pembelajaran  agar  mendapatkan  hasil  optimal  sekaligus  membuat  peserta  merasa  memiliki  atas Tindakan tersebut (Andriany et al., 2018; Laily & Imro’atin, 2015). Partisipasi dalam menyusun GAP GBS adalah  bagian  dari  perjuangan  untuk  mencapai  kesetaraan  dan  keadilan  gender.  Partisipasi  bisa  dalam pengetahuan, sikap maupun perilaku (Indriani dkk., 2021). Dalam pendampingan ini melibatkan sebanyak 31 OPD  dengan  jumlah  peserta  70  orang.  Pendampingan  ini  menghasilkan  GAP  dan  GBS  sebanyak  40  dan proses atau tahapan pendampingan peserta yaitu sebagai berikut:
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                  e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.2,  Juni 2023  |pp: 1572-1579 |DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1133
a. Identifikasi OPD yang akan mengikuti Workshop.
b. OPD menyiapkan data pilah gender sesuai urusan yang diampu.
c. OPD mengikuti proses dari penjelasan umum hingga teknik menyusun PPRG.
d. OPD melakukan praktek penyusunan PPRG.
e. OPD mendapatkan pendampingan.
f. Klinik PPRG untuk memberikan kesempatan dalam memperbaiki dokumen PPRG.
g. Finalisasi untuk perbaikan hasil PPRG.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep  PPRG  tidak  lepas  dari  konsep  gender  itu  sendiri.  Pada  bagian  awal  telah  dijelaskan  tentang gender.  Konsep  dasar  tentang  gender  diawali  dengan  konsep nature  and  nurture . Nature mengacu  pada genetika  yaitu mencakup gen yang dibawa sejak lahir dan faktor keturunan lainnya yang dapat memengaruhi pembentukan  kepribadian  dan  memengaruhi  cara  berkembang  dari  masa  kanak-kanak  hingga  dewasa. Nurture mencakup faktor-faktor lingkungan yang memengaruhi termasuk pengalaman masa kecil kita, cara dibesarkan, hubungan sosial, dan budaya sekitar. Karakteristik lainnya terkait dengan pengaruh lingkungan, seperti  bagaimana  seseorang  berperilaku,  yang  dapat  dipengaruhi  oleh  gaya  pengasuhan  dan  pengalaman yang dipelajari (Eagly & Wood, 2013). Beberapa konsep gender masih dikaburkan pada jenis kelamin yang diikuti dengan persoalan yang dihadapi oleh perempuan.
Perdebatan nature dan nurture berpusat  pada  kontribusi  faktor  genetika  dan  lingkungan  terhadap perkembangan  manusia.  Beberapa  filsuf,  seperti  Plato  dan  Descartes,  mengemukakan  bahwa  faktor-faktor tertentu  adalah  bawaan  sejak  lahir  atau  terjadi  secara  alami  terlepas  dari  pengaruh  lingkungan.  Pendukung sudut  pandang  ini  percaya  bahwa  semua  karakteristik  dan  perilaku  kita  adalah  hasil  evolusi.  Mereka berpendapat  bahwa  sifat-sifat  genetik  diturunkan  dari  orang  tua  kepada  anak-anaknya  dan  mempengaruhi perbedaan  individu  yang  membuat  setiap  orang  menjadi  unik.  John  Locke,  percaya  pada  apa  yang  dikenal sebagai  tabula  rasa  yang  menunjukkan  bahwa  pikiran  dimulai  sebagai  batu  tulis  kosong.  Menurut  gagasan ini, segala sesuatu tentang diri seseorang ditentukan oleh pengalaman (Khuza’i, 2013).
Konsep  inilah  yang  kemudian  mengilhami  tentang  gender  yang  tak  habis  untuk  diperdebatkan.  Gender adalah konstruksi social yang dibangun oleh masyarakat  tentang peran yang dimainkan antara  laki-laki dan perempuan. Konsep ini jelas gender adalah bentukan manusia. Konsep gender yang acapkali berseberangan dengan  konsep  sex  menjadi  absurd  tatkala  hal  ini  menyangkut  ketidakberdayaan  dari  salah  satu  jenis kelamin. Inilah yang harusnya menjadi pegangan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan intervensi  agar  kesetaraan  gender  dapat  dicapai.  Kesetaraan  gender  adalah  kondisi  dimana  perempuan  dan laki-laki  setara  dalam  hal  menikmati  hasil  pembangunan  dan  upaya  lain  yang  dikembangkan  oleh  pemilik kebijakan.
Inpres 9 tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional (Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang  PUG  Dalam  Pembangunan  Nasional,  2000)  menjadi  tonggak,  Amanah  lain  terus  bergulir,  namun capaian  indikator  kesetraan  gender  yaitu  Indeks  Pembangunan  Gender  (IPG)  dan  Indeks  Pemberdayaan Gender (IDG) masih belum optimal, ini artinya kesenjangan gender masih cukup besar untuk mendapatkan perhatian.
Kota Salatiga dalam upaya mencapai IPG dan IDG menunjukan respon yang bagus. Dalam kurun waktu 2018-2022 terus mengalami peningkatan walaupun tipis. Angka IPG merupakan komposit dari usia harapan hidup,  rata-rata  lama  sekolah,  harapan  lama  sekolah  dan  pendapatan  rata-rata  perkapita  penduduk  laki-laki dan perempuan. IPG adalah IPM Perempuan dibagi IPM laki-laki.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                  e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.2,  Juni 2023  |pp: 1572-1579 |DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1133

## Gambar 2. IPG Kota Salatiga Tahun 2018-2022
Memperhatikan grafik tersebut nampak posisi Kota Salatiga lebih baik dibandingkan rata-rata Kabupaten maupun posisi Indonesia, akan tetapi jika diperbandingkan dengan kabupaten Kota lainnya di Jawa Tengah, posisi relative Kota Salatiga berada pada ranking 10 dibawah Kabupaten Purworejo. Posisi di ranking 10 ini membawa  konsekuensi  logis,  yaitu  mengembalikan  pada  posisi  semua  yang  mampu  menembus  ranking  3 besar di Jawa Tengah.
Data  yang  lain  yang  dapat  ditunjukan  adalah  capai  IDG  yang  diukur  khusus  untuk  keberdayaan perempuan. IDG diukur dengan nilaim komposit yaitu perempuan di legislative, perempuan professional dan kontribusi pendapatan perempuan. Hasilnya dapat disimak pada grafik berikut :

## Gambar 3. IDG Kota Salatiga Tahun 2018-2022
Memperhatikan data tersebut dapat dikatakan bahwa posisi Kota Salatiga lebih baik dibandingkan rat-rata kabupaten  kota  di  Jawa  Tengah  maupun  Indonesia.  Sayangnya  angka  ini  mengalami  penurunan  jika dibandingkan  capai  tahun  2018,  namun  jika  dibandingkan  capaian  tahun  2021  ke  2022  mengalami peningkatan tipis. Penurunan ini sebagai akibat dari jumlah perempuan di parlemen yang belum mencapai 30 persen sebagaimana amanat quota dari Undang-undang Pemilu nomor 17 tahun 2017.
Jika diperbandingkan dengan kabupaten kota se Jawa Tengah posisi Kota SAlatiga berada pada ranking 6, kalah  dengan  Kota  Magelang.  Meskipun  ranking  6  namun  capaian  ini  jauh  lebih  bagus  dibandingkan  29 kabupaten kota lainnya di Jawa Tengah.
Capaian  IPG  dan  IDG  menjadi  salah  satu  bukti  agar  OPD  melakukan  upaya  yang  lebih  keras  untuk meningkatkan  capaiannya.  Salah  satu  cara  yang  harus  dilakukan  adalah  dengan  menyusun  PPRG.  Dalam pendampingan menyusun PPRG ada beberapa langkah yang harus diikuti. Terdapat beberapa langkah dalam Menyusun PPRG  yaitu :
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                  e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.2,  Juni 2023  |pp: 1572-1579 |DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1133
1. Baris  1  berisi  :  Nama  OPD;  Urusan  Yang  Diampu;  Program;  Kegiatan;  Sub  Kegiatan  dan  Tujuan  Sub Kegiatan
2. Baris 2 berisi : Data pembuka wawasan sebagai dasar dalam menentukan isu gender.
3. Baris 3 berisi : berisi isu gender atau factor kesenjangan yaitu berupa model 452. Angka 4 berarti akses, partispasi,  control  dan  manfaat.  Angka  5  berarti  Marginalisasi,  Sub  Ordinasi,  Burden,  Stereotipy, Kekerasan dan angka 2 berarti kebijakan pemerintah dan pemerintah daeran serta unsur budaya.
4. Baris  4  berisi  :  Sebab    Kesenjangan  Internal  yaitu  kesenjangan  di  OPD  dan    Sebab    Kesenjangan Eksternal yaitu kesenjangan diluar OPD.
5. Baris 5 berisi : Tujuan Responsif gender yang merupakan perbaikan dari tujuan sebelumnya yang belum resposnsif gender. Jika sudah responsive gender maka dapat dilakukan dengan mengcopi paste baris 2
6. Baris 6 berisi : Rencana aksi yaitu rencana implementasi dari rumusan isu gender yang akan diselesaikan.
7. Baris 7 berisi : indikator kinerja baik output, outcomes, maupun impak.
Gambaran matriknya dapat disimak sebagai berikut :
Tabel 1. Matrik GAP Baris 1 Nama OPD Urusan yang Diampu Program
Kegiatan
Sub Kegiatan Tujuan Sub Kegiatan Baris 2  Data Pembuka Wawasan Baris 3 Is u
G en d er Faktor Kesenjangan (452) 4  :  Akses,  Partisipasi  ,  Kontrol,  Manfaat (APKM) 5  :  Marginalisasi,  Sub  Ordinasi,  Burden, Stereotipy, Kekerasan 2 : Budaya, Kebijakan Baris 4
F ak to r P en y eb ab Sebab  Kesenjangan Internal (di OPD) Sebab  Kesenjangan Eksternal Baris 5 Tujuan Responsif Gender Baris 6 Rencana Aksi Baris 7 Pe n g u k u ra n H as il Output • Indikator Kinerja • Target  Kinerja Outcome (Immediately) • Indikator Kinerja • Target  Kinerja Dampak • Indikator Kinerja • Target  Kinerja
Selain  dokumen  GAP  OPD  harus  Menyusun  dokumen  GBS.  Dokumen  GAP  adalah  dokumen perencanaan sedangkan dokumen GBS adalah dokumen penanggaran. Penyusnan GBS lebih mudah karena dasar  penyusunannya  mengikuti  GAP,  hanya  penambahan  pada  unsur  keuangan  saja.  Tahapan  dalam penyusunan GBS adalah sebagai berikut :
1. Nama OPD
2. Urusan yang diampu
3. Tahun Anggaran
4. Program
5. Kegiatan
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                  e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.2,  Juni 2023  |pp: 1572-1579 |DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1133
6. Sub Kegiatan
7. Analisis situasi yaitu menganalisis situasi yang diambilkan dari bari 2,3 dan 4 pada GAP
8. Rencana tindak merupakan uraian tahapan yang harus dilaksanakan.
9. Alokasi sumberdaya baik anggaran, peralatan dan SDM.
10. Indikator kinerja baik ouput, outcomes dan impact.
Tabel 2. Matrik GBS
Nama OPD Urusan yang diampu Tahun Anggaran Program Kegiatan
Sub Kegiatan Analisis situasi Rencana Tindak Alokasi Sumberdaya Anggaran SDM Peralatan Indikator Kinerja Indikator Output Indikator Outcomes Indikator Impact
Dalam  penyusunan  GAP  dan  GBS  tidak  berhenti  sampai  disini.  OPD  berkewajiban  untuk mengintegrasikan  dalam  dokumen  Renja  dan  RKA.  Pendampingan  hanya  sampai  OPD  mampu  Menyusun GAP dan GBS. Hasil  pendampingan OPD ini berupa 40 GAP dan  GBS sesuai dengan urusan yang diampu. GAP  GBS  yang  dihasilkan  adalah  pada  Pengampu  Urusan  yaitu  Dinas/badan:  Sekretariat  DPRD; Inspektorat;  Dinas  Pendidikan;  Dinas  Kesehatan;  Dinas  Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja;  Dinas  Sosial; Satpol  PP;  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman;    Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil;  Dinas Lingkungan  Hidup;  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak;  Dinas  Perpustakaan  dan Kearsipan; Dinas Kepemudaan dan Olah Raga ; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Perdagangan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Pangan;  Dinas  Koperasi  dan  UMKM;  Dinas  Perhubungan  inas  Kebudayaan  dan  Pariwisata;  Dinas Pengendalian  Penduduk  dan  KB;  Dinas  Pertanian;  BKD;  Bappeda  Litbang;  Badan  Kepegawaian  dan Pedidikan Pelatihan Daerah; Badan Kesbangpol; RSU; dan 4 Kecamatan.
Penyusunan GAB dan GBS ini adalah untuk tahun anggaran 2024 yang mengacu pada Rencana Kegiatan Pembangunan  Daerah  (RKPD)  Tahun  2024 yang  disusun  pada  tahun 2023  ini.  Hal  ini  juga  mengacu  pada Permendagri  90  tahun  2019  tentang  Klasifikasi,  Kodefikasi,  dan  Nomenklatur  Perencanaan  Pembangunan Dan  Keuangan  Daerah  junto  Kepmendagri  050-5889  yang  telah  merumuskan  sub  kegiatan  dan  indikator output secara rinci (Lumbantobing dkk., 2022).
Hasil pendampingan termasuk memastikan pilihan sub kegiatan tertuang dalam kepmendagri n050-5889, sehingga  sub  kegiatan  yang  dipilih  dipastikan  dapat  dianggarkan  pada  tahun  2024  yang  akan  datang. Kesulitan  yang  dialami  dalam  pendampingan  ini  adalah  ketersediaan  data  pilah  gender.  OPD  belum menyadari pentingnya data pilah gender sebagai data untuk perencanaan penganggaran. Akhirnya data yang dipergunakan  adalah  data  kualitatif  dan  data  dari  kegiatan  yang  sebelumnya.  Beberapa  data  juga dipergunakan untuk memberikan gambaran sebagai analisis situasi.
Persoalan lain yang ditemui para perencana banyak yang masih baru sehingga pemahaman akan substansi PUG  dan  PPRG  harus  diulang.  Ini  tentu  mempengaruhi  waktu  untuk  pendampingan.    Pada  pendampingan yang  akan  datang  diperlukan  konsentrasi  yang  lebih  serius  dengan  mendatangkan  bukan  hanya  perencana, namun  sekretaris  dinas  atau  badan  agar  PUG  semakin  meluas.  Keunggulan  dari  pendampingan  ini  adalah kemauan  keras  dari  peserta  yang  mewakili  OPD  untuk  melalu  proses  belajar.  Keterbukaan  dan  metode partisipatif yang digunakan cukup efektif meningkatkan kerja-kerja OPD Menyusun PPRG.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                  e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.2,  Juni 2023  |pp: 1572-1579 |DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1133
Guna mendorong penyusunan PPRG, pendampingan kepada OPD mutlah dilakukan setiap tahun. Proses ini  akan  membantu  OPD  bukan  hanya  dalam  Menyusun  PPRG,  namun  juga  mengintegrasikan  dalam dokumen  perencanaan  penganggaran.  Dokumen  yang  harus  diacu  adalah  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah (RPJMD), Renstra OPD, Renja dan RKA OPD. Dengan diundangkannya Permendagri 90 tahun 2019, maka mekanisme ini berlangsung sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat.

## V. KESIMPULAN
Menyusun  dokumen  PPRG  bukan  hal  mudah,  selain  membutuhkan  keseriusan  dalam  melahirkan dokumen  ,  juga  ketersediaan  data  pilah  gender  sebagai  dasar  menetapkan  isu  gender  sangat  diperlukan. Kebanyakan  OPD  belum  memiliki  data  pilah  gender,  namun  dapat  disiasati  dengan  data  insiden  khusus berdasarkan  pengalaman  OPD  maupun  data  dari  kegiatan  sebelumnya.  Dari  31  OPD  dapat  menyelesaikan dikumen Gap dan GBS sebanyak 40 artinya ada OPD yang mampu Menyusun GAP dan GBS lebih dari satu sub  kegiatan.  Kota  Salatiga  merupakan  salah  satu  Kota  di  Jawa  Tengah  yang  concern  dengan  PPRG.  Oleh karena  itulah  diperlukan  pendampingan  untuk  membantu  perangkat  daerah  menyusun  dokumen  PPRG  ini. Hal  tersebut  dapat  membantu  ASN  dalam  menyusun  dokumen  PPRG  sesuai  dengan  urusan  yang  diemban oleh  Perangkat  Daerah,  serta  tersusunnya  Gender  Analisys  Pathway  (GAP)  dan  Gender  Budged  Statement sebagai ouput dari PPRG.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriany,  D.,  HASIBUAN,  L.  S.,  &  Rahayu,  S.  E.  (2018).  Pengembangan  model  pendekatan  partisipatif  dalam memberdayakan  masyarakat  miskin  kota  Medan  untuk  memperbaiki  taraf  hidup. Kumpulan  Penelitian  Dan Pengabdian Dosen , 1 (1).
Astuti, P. (2016). Analisis Anggaran Responsif Gender Pada APBD Kota Semarang Tahun 2010-2013. Politika , 35 . Biduri,  S.,  &  Dewi,  S.  R.  (2022).  The  Urgency  of  Implementing  Gender  Responsive  Budgets  in  Local  Governments (Study in Sidoarjo Regency). Procedia of Social Sciences and Humanities , 3 , 1394–1403.
Eagly, A. H., & Wood, W. (2013). The nature–nurture debates: 25 years of challenges in understanding the psychology of gender. Perspectives on Psychological Science , 8 (3), 340–357. Elson, D., & Sharp, R. (2010). Gender-responsive budgeting and women’s poverty . Edward Elgar London. Indriani, C., Asang, S., &  Hans, A. (2021). Tingkat  Partisipasi  Masyarakat  dalam Perencanaan Pembangunan di  Desa Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. Development Policy and Management Review (DPMR) , 57–67. Khotimah, D. R. K. (2022). SDGs Achievement on Social Pillars: A Spatiotemporal Analysis of Education Participation in Indonesia for the 2015 to 2021 Period. Jurnal Educative: Journal of Educational Studies , 7 (1), 79–96. Khuza’i, M. (2013). Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture. Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam , 11 (1), 102–118.
Laily,  E.  I.  N.,  &  Imro’atin,  E.  (2015).  Partisipasi  Masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan  partisipatif. Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik , 3 (2), 186–190. Loeng, S. (2018). Various ways of understanding the concept of andragogy. Cogent Education , 5 (1), 1496643. Lumbantobing, S. L., Kusmanto, H., & Ginting, B. (2022). Implementasi  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 70 Tahun  2019  Tentang  Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah  pada  Penerapan  E-Planning  dalam  Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat. PERSPEKTIF , 11 (4), 1546–1558.
Pusadan,  S.  (2017).  Implementasi  kebijakan  perencanaan  dan  penganggaran  yang  responsif  gender  pada  badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Katalogis , 5 (2). Rifkin, S. B. (1986). Lessons from community participation  in health programmes. Health Policy and Planning , 1 (3), 240–249.
Sethuraman,  S.  V.  (1998).  Gender,  informality  and  poverty:  A  global  review. Gender  Bias  in  Female  Informal Employment and Incomes in Developing Countries .
Setyawan,  D.,  Firdausi,  F.,  &  Rusmiwari,  S.  (2018).  Analisis  Program  Perencanaan  Penganggaran  Responsif  Gender (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu Jawa Timur). Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 3 (1), 64–72.