Jurnal Humaniora, Vol.2, No. 2, Oktober 2018 : 130-139 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora

## Analisis Kehidupan Sosial Ekonomi Pengemis dan Penanggulangannya di Kota Banda Aceh
Ulfia *1 , Rahmi 1
1 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, 23249, Indonesia
*Email korespondensi: ulfia@serambimekkah.ac.id 1
Diterima 21 September 2018; Disetujui 15 Oktober 2018; Dipublikasi 31 Oktober 2018
Abstract: This  study  aims  to  find  out  how  the  socio-economic  life  of  beggars  in  Banda  Aceh  and  the government's efforts to overcome the problem of beggars in Banda Aceh. This is a descriptive study with a qualitative approach with a sample of 35 beggars . This study used interview in the form of questionnaire surveys  and  observations  field  as  well  as  some  data  from related  agencies. The  results  of  the  tabulation are illustrated to understand the data obtained from the respondents and the percentage of data analysis. The results showed that the cause of these people became beggars due to several factors that occurred in their  lives.  The  Government  has  made  various  efforts  to  tackle  beggars  through  the  Social  Service  of Banda Aceh in collaboration with the community to eradicate beggars. Efforts that have been made by the Government  of  Banda  Aceh  for  the  prevention  of  beggars  are  preventive  efforts,  coercive  efforts, rehabilitation efforts, and social reintegration efforts to prevent the appearance of more beggars. Besides, the efforts to prevent the spread of the effect of begging in the community, the government appeals to the community not to give money and goods to beggars, but they should give them to the social institutions in accordance with the legislation set by the Government of Banda Aceh.

## Keywords: beggars, socio-economic, prevention
Abstrak: penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  kehidupan  sosial  ekonomi  pengemis  dan upaya  pemerintah  dalam  penanggulangannya  di  Kota  Banda  Aceh.  Penelitian  menggunakan  pendekatan kualitatif dengan sampel sebanyak 35 orang pengemis. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penyebab  para  pengemis  ini  melakukan  aksinya  dengan mengemis  karena  beberapa  faktor  yang  terjadi  dalam  kehidupannya,  baik  faktor  eksternal  maupun  faktor internal.  Sedangkan  upaya  pemerintah  Kota  Banda Aceh  untuk  penanggulangannya  melalui  Dinas  Sosial Kota  Banda  Aceh  bekerja  sama  dengan  masyarakat  untuk  pemberantasan  pengemis.  Upaya-upaya  yang telah dilakukan diantaranya berupa upaya preventif, upaya koersif, upaya rehabilitasi, dan upaya reintegrasi sosial  untuk  mencegah  agar  tidak  terjadi  lagi  kegiatan  mengemis  ini.  Dan  upaya  memberikan  himbau kepada  masyarakat  untuk  tidak  memberikan  uang  atau  sumbangan  kepada  para  pengemis  dan menyalurkannya kepada lembaga/badan sosial sesuai peraturan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.
Kata kunci : pengemis, sosial ekonomi, penanggulangan
Available online at www.jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora

## ISSN 2548-9585 (Online)

## Universitas Abulyatama Jurnal Humaniora
Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekayaan alam yang sangat banyak dan berlimpah. Dengan letak geografis yang strategis diapit oleh dua benua  dan  dua  samudra,  serta  banyaknya  barang tambang  yang  terdapat  di  dalamnya. Banyaknya faktor  yang  menimbulkan  terciptanya  sumber  daya manusia  yang  kurang  relevan  dalam  mengolah kekayaan yang telah ada, baik itu dari faktor individu yang  kurang  meningkatkan  tingkat  pengetahuan dalam  wawasan  atau  dari  pihak  pemerintah  dalam memaksimalkan  program  pendidikan  dalam mengurangi angka buta huruf.
Setiap negara mempunyai langkah maju untuk membawa  masyarakatnya  dalam  meningkatkan kesejahteraan  dan  kemakmuran  dalam  negara tersebut, salah satunya dengan meningkatkan sektor pembangunan.  Dan  dapat  diwujudkan  melalui proses peningkatan pemerataan pembangunan dalam negara dan hasil-hasil pencapaiannya yang merujuk kepada  terciptanya  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat, mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi  serta  menciptakan  stabilitas  nasional  yang mantap dan dinamis.
Proses pembangunan yang berlangsung selama ini  diantaranya  terwujudnya  ketimpangan  atau ketidaksetaraan  dalam  dimensi  ekonomi.  Banyak kelompok  masyarakat  yang  mengalami  perbaikan dan meningkatnya taraf hidup mereka. Namun, pada sisi lain masih terdapat kelompok masyarakat yang berada pada kehidupan yang memprihatinkan.
Sama  halnya  dengan  negara  berkembang lainnya,  Indonesia  juga  mengalami  banyak permasalahan dibidang kependudukan. Diantaranya, tingginya  tingkat  kelahiran  per  tahunnya, kemiskinan yang terus meningkat dalam
masyarakat,  jumlah  pengangguran  setiap  tahunnya, bahkan  rendahnya  tingkat  pendidikan  para penduduk,  pelayanan  kesehatan  yang  tidak  semua bisa  di  dapat  oleh  masyarakat,  dan  rendahnya produktivitas oleh masyarakat pekerja.
Tingginya  tingkat  kelahiran  menyebabkan semakin  tingginya  tingkat  pertumbuhan  penduduk dalam  suatu  negara  yang    kedepannya  akan berdampak  pada  sektor  ketenagakerjaan.  Hal  ini menggambarkan  bahwa  akan  banyaknya  tenaga kerja  dimasa  yang  akan  datang  dan  berbanding terbalik  dengan  penciptaan  lapangan  kerja  berjalan lebih  lambat  daripadanya,  sehingga  menimbulkan pengangguran.
Pengangguran-pengangguran  ini  tersebar  di berbagai  daerah,  yaitu  di  daerah-daerah  perkotaan maupun  di  daerah  pedesaaan.  Pengangguran  yang sering terjadi ini biasanya pengangguran terselubung (tersembunyi)  yaitu  golongan  tenaga  kerja  yang produktivitas  marjinalnya  adalah  nol  atau  sangat rendah, sehingga walaupun bekerja tetap tidak akan menaikkan  tingkat  produksi  dan  pengangguran musiman  yaitu  pengangguran  yang  terjadi  pada masa-masa  tertentu,  seperti  kegiatan  pertanian dimana  pada  bulan-bulan  tertentu  atau  kegiatan produksi  lainnya  lebih  sedikit  dilakukan  di bandingkan  dengan  masa-masa  lainnya.  (Sukirno, 2013)
Pengangguran merupakan masalah yang rumit dalam  setiap  negara  berkembang.  Jika  tingkat pengangguran  tinggi,  maka  sumber  daya  yang  ada akan  terbuang  percuma  dan  untuk  tingkat pendapatan  masyarakatnya  pun  akan  menurun. Akibat lain dari pengangguran adalah meningkatnya angka  kejahatan  atau  kriminalitas  yang  tinggi  di
Jurnal Humaniora, Vol.2, No. 2, Oktober 2018 : 130-139 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
dalam  kehidupan  bermasyarakat,  kenakalan  remaja yang  berujung  pada  penggunaan  obat-obatan terlarang, dan juga akan berdampak pada tingginya angka  kemiskinan  yang  secara  tidak  langsung menghambat pelaksanaan program pembangunan.
Kemiskinan  juga  merupakan  masalah  yang timbul akibat perkembangan sosial, budaya, politik, dan  ekonomi.  Masyarakat  yang  tidak  mempunyai daya saing yang kuat dalam menghadapi kehidupan maka  mereka  hanya  akan  menjadi  penonton  atau menjadi  tenaga  kerja  di  tingkat  bawah  dan  kalah bersaing  dengan  tenaga  kerja  lainnya,  yang  pada akhirnya  akan  terpuruk  di  dalam  kemiskinan. Masalah kemiskinan juga menjadi hal yang serius di Provinsi Aceh,  akibatnya  banyak  masyarakat  yang menghalalkan  segala  cara  untuk  mendapatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhannya.
Menurut  Badan  Pusat  Statistik  (2015)  standar masayarakat  miskin  rata-rata  itu  pengeluarannya berada  di  bawah  Garis  Kemiskinan  Makanan (GKM).  Standar  ini  dihitung  dari  pengeluaran minimum makanan yaitu sebanyak 2100 kkalori per hari.
Masalah kemiskinan juga berkaitan erat dengan tingkat  pendidikan  seseorang.  Ketika  seseorang mengalami kemiskinan maka pendidikan akan sulit di  dapat.  Sehingga  hubungan  antara  kemiskinan dengan  kebodohan  sangat  erat  kaitannya  (Winardi, 2010).  Untuk  melihat  tinggi  rendahnya  pendidikan suatu  daerah  dapat  dilihat  dari  tinggi  rendahnya angka melek hurup atau besarnya alokasi dana suatu daerah untuk pendidikan.
Akibat  dari  kemiskinan  tersebut  timbul kesenjangan  sosial  ekonomi  dalam  masyarakat, salah  satu  contohnya  adalah  semakin  banyaknya jumlah  pengemis.  Tidak  terkecuali  di  tingkat
kabupaten, pada Kota Banda Aceh tingkat pengemis juga  bertambah.  Hal  ini  salah  satunya  disebabkan karena merupakan ibukota provinsi sehingga banyak warga yang datang untuk mengadu nasib di kota ini.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengemis
Umumnya  di  kota  besar  sering  terlihat pengemis  meminta  uang,  makanan,  atau  benda lainnya.  Beberapa  tahun  lalu,  menjadi  seorang pengemis  merupakan  suatu  keadaan  yang  terpaksa dan  dilakukan  dengan  malu,  akan  tetapi  saat  ini merupakan  hal  yag  dilakukan  dengan  sukarela. Profesi sebagai seorang pengemis ini memiliki daya tarik tersendiri bagi para pengemis tersebut, sehingga menimbulkan  persaingan  di antara  sesama  mereka. Dampak  yang  di  dapat  dari  persaingan  ini  salah satunya  adalah  timbulnya  coordinator  dalam pelaksanaan  kegiatan  ini,  yang  bertugas  mengatur jumlah  pengemis  yang  beroperasi  di  beberapa  titik lokasi  dan  sekaligus  mencari  daerah  baru  untuk melancarkan aksinya.
Ciri-ciri  pengemis  diantaranya  adalah  (Dinas Sosial, 2015):
a. Meminta-minta ada yang di rumah penduduk, ke toko-toko, mangkal di persimpangan lalu lintas, di  pasar-pasar  tradisional,  tempat  ibadah  yang dekat  dengan  pusat  kota  dan  tempat  umum lainnya.
b.   Pada  umumnya  mereka  melakukan  aksinya dengan berpura-pura sakit, merintih dan bahkan ada  yang  kadang-kadang  mendoakan  dengan bacaan  ayat-ayat  suci,  mengatas  namakan yayasan, anak yatim, hingga organisasi tertentu.
c.   Pelaku  dari  yang  berusia  anak  hingga  yang berusia dewasa (laki-laki atau perempuan).
Masalah  pengemis  terjadi  di  hampir  setiap negara.  Menurut  Soejono  Soekanto  hal  ini disebabkan  karena  ketidaksesuaian  unsur-unsur kebudayaan  dalam  tatanan  negara.  Beliau  juga membedakan  masalah  sosial  menjadi  empat,  yaitu sebagai berikut (Maryadi, 2016):
a. Masalah pada faktor ekonomi, seperti kemiskinan
dan pengangguran
b.  Masalah  pada  faktor  biologis,  seperti  penyakit menular
c. Masalah pada faktor psikologi, seperti syarat dan bunuh diri
d. Masalah pada kebudayaan, seperti perceraian dan kenakalan remaja.

## Teori Kemiskinan
Menurut  Winardi  (2010)  dalam  bukunya menjelaskan  bahwa  kemiskinan  memiliki  dua dimensi yaitu dimensi pendapatan dan dimensi non pendapatan. Kemiskinan dalam hal pendapatan yaitu kemiskinan yang di sebabkan rendahnya pendapatan yang  diterima  oleh  para  pekerja,  sedangkan  non pendapatan  yaitu  ketidakmampuan,  tidak  memiliki harapan,  dan  tidak  memiliki  kebebabasan. Kemiskinan  dari  segi  pendapatan  lebih  mudah  di hitung  sehingga  menjadi  kemiskinan  relatif  dan kemiskinan  absolut.Sedangkan  penduduk  miskin yaitu  masyarakat  yang  rata-rata  pengeluaran  per kapita  per  bulan  dibawah  garis  kemiskinan  yang telah di tetapkan.
Ada  tiga  kategori  kemiskinan  yang  menjadi pusat perhatian Dinas Sosial (2001) yaitu:
1. Kelompok  yang  paling  miskin (destitute) atau fakir  miskin.  Dimana  mereka  tidak  memiliki sumber pendapatan sama sekali bahkan mereka
tidak punya akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
2. Kelompok  miskin (poor) .  Kelompok  ini mempunyai  pendapatan  akan  tetapi  berada dibawah  garis  kemiskinan  namun  masih  bisa mendapatkan pelayanan sosial dasar (misalnya, masih  memiliki  sumber-sumber  finansial, memiliki pendidikan dasar atau buta huruf).
3. Kelompok renta (velnerable group) . Kelompok ini bebas dari kemiskinan atau hidupnya relatif lebih  baik.  Akan  tetapi  masyarakat  ini  sangat renta  terhadap  berbagai  perubahan  social  yang akan  terjadi.  Mereka  bisa  saja  berubah  dari posisi  lebih  baik  menjadi  miskin  atau  bahkan sampai  sangat  miskin  jika  tidak  mendapat pertolongan sosial.
Berikut ini beberapa faktor yang menggambarkan  tinggi  rendahnya  keadaan  sosial ekonomi  seseorang  dalam  masyarakat  (Wirutomo, 2012) yaitu:
a. Tingkat Pendidikan
b. Jenis Pekerjaan
c. Tingkat pendapatan
d. Keadaan Rumah Tangga
e. Tempat Tinggal
f.  Kepemilikan Kekayaan
g. Jabatan dalam Organisasi h. Aktivitas Ekonomi

## Teori Pendapatan
Pendapatan yang diperoleh oleh setiap individu biasanya  berupa  uang  sebagai  hasil  dari  usahanya atau  dari  jasa-jasa  produksi  yang  dilakukannya sesuai  dengan  keinginannya  yang  biasanya  disebut sebagai pendapatan disposabel (disposable income).
Jurnal Humaniora, Vol.2, No. 2, Oktober 2018 : 130-139 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
Pendapatan  disposabel  adalah  sejumlah  uang  yang sesungguhnya  diterima  oleh  masyarakat  rumah tangga  yang  boleh  dibelanjakan  oleh  penerimanya untuk  membeli  barang  dan  jasa  sesuai  dengan keinginannya (Samuelson, 2001).
Dalam setiap kegiatan perekonomian, individu pasti  mengharapkan  adanya  suatu  imbalan  yang akan  diterimanya  atas  hasil  usaha  yang  telah dilakukannya  dalam  suatu  periode.  Imbalan  ini disebut  juga  sebagai  akibat  dari  adanya  suatu kegiatan  yang  dikerjakan  atau  dilakukan  oleh seorang  individu  pada  suatu  periode  tertentu. Pendapatan dapat berupa pendapatan yang diterima atau  imbalan  jasa  yang  diperoleh  bukan  dari menawarkan  faktor  produksi  yang  disebut  sebagai transfer payment seperti dana pensiun atau beasiswa.
Transfer payment merupakan pendapatan- pendapatan  individu  yang  diperoleh  tanpa menyediakan tenaganya untuk memperoleh pendapatan tersebut. (Sukirno, 2013).
Pendapatan  konsumen  sangat  berpengaruh terhadap  tingkah  lakunya  yang  dicerminkan  oleh permintaannya  terhadap  barang  dan  jasa.  Apabila pendapatan  bertambah,  otomatis  pendapatan  yang dibelanjakan  juga  akan  bertambah.  Besarnya pengaruh kenaikan pendapatan terhadap permintaan barang  dan  jasa  sangat  ditentukan  oleh  besarnya elastisitas  pendapatan.  Semakin  besar  elastisitas pendapatan,  maka  semakin  besar  pengaruh perubahan  pendapatan  terhadap  permintaan. (Nicholson, 2008)

## Teori Konsumsi
Menurut Sukirno (2013) konsumsi merupakan pembelanjaan  yang  dilakukan  oleh  rumah  tangga terhadap  barang  dan  jasa  dengan  tujuan  untuk
memenuhi  kebutuhan  dari  orang  yang  melakukan pekerjaan  tersebut.  Nilai  pembelanjaan  yang dilakukan  oleh  rumah  tangga  untuk  membeli berbagai  jenis  kebutuhannya  dalam  suatu  tahun tertentu,  yang  dinamakan  dengan  pengeluaran konsumsi  rumah  tangga  atau  dalam  analisis makroekonomi disebut konsumsi rumah tangga.
Kita  asumsikan  tingkat  konsumsi  tergantung secara langsung pada tingkat pendapatan disposibel. Semakin  tinggi  pendapatan disposibel ,  semakin besar konsumsi, jadi:
C = c (Y-T)
Hal  ini  menyatakan  bahwa  konsumsi  adalah fungsi dari pendapatan disposibel. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan disposibel disebut fungsi konsumsi (consumption  function). Marginal Propensity  to  Consume (MPC)  adalah  jumlah perubahan  konsumsi  ketika  pendapatan  disposibel meningkat  sampai  satu  dolar.  Naiknya  pendapatan satu  dolar  akan  meningkatkan  konsumsi  tapi peningkatannya akan kurang dari satu dolar, karena jika  rumah  tangga  memperoleh  pendapatan tambahan  sebesar  satu  dolar  mereka  akan menabungkan  sebagian  pendapatan  tambahannya tersebut.

## Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi
a. Kekayaan
b. Ekspektasi
c. Jumlah Penduduk
d. Tingkat Harga

## Pendidikan
Menurut Todaro dan Smith (2006) menyatakan bahwa  bidang  ekonomi  dan  bidang  pendidikan memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Terlihat dari
produktifitas  kerja  dengan  output  yang  dihasilkan.
Hal ini dikarenakan persoalan perekonomian adalah tingkat  pertumbuhan  output  total  yang  dihasilkan oleh  suatu  negara.  Selanjutnya  Todaro  juga menyatakan  bahwa  pendidikan  merupakan  tujuan yang paling berpengaruh dalam pembangunan suatu negara. hal ini merupakan kunci dalam membangun ekonomi dan memajukan sebuah bangsa, membantu manyerap teknologi, menciptakan pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan.
Masalah  yang  ditimbulkan  oleh  kurangnya pendidikan  ini  salah  satunya  yaitu  melahirkan banyaknya  orang  yang  meminta-minta  atau  orang yang menjadi pengemis. Di Indonesia buka hal yang baru,  akibat  keterdesakan  ekonomi  menyebabkan banyak  anak  dan  kaum  dewasa  terlibat  dalam  hal mengemis  meskipun  dengan  cara  dan  teknik  yang berbeda. Hal ini bisa kita lihat hampir di setiap kota di  Indonesia  mempunyai  pengemis  dan  ini  bukan merupakan hal yang membanggakan akan tetapi ini merupakan hal yang sangat miris dalam kehidupan negara kita.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  Banda Aceh. Populasi dalam penelitian adalah seluruh masyarakat yang  berdomisili  di  Kecamatan  Baiturrahman, Meuraxa, Syiah Kuala, dan Kuta Raja. Menurut data dari BPS penduduk yang menjadi pengemis berada di 3 kecamatan tersebut. Untuk sampel yang diteliti pada penelitian ini yaitu sebanyak 35 orang. Dalam penelitian  ini  teknik  pengambilan  sampelnya menggunakan cara Sampling Probability .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Kota Banda Aceh
Kota  Banda Aceh  dengan  luas  61.36  km 2 ini berpenduduk  254.904  jiwa.  Mereka  tersebar  di sembilan  kecamatan  yaitu:  (1)  Meuraxa,  (2)  Jaya Baru, (3) Banda Raya, (4) Baiturrahman, (5) Lueng Bata, (6) Kuta Alam, (7) Kuta Raja, (8) Syiah Kuala, dan (9) Ulee Kareng dan kecamatan baru, yaitu: (10) Darul  Imarah.  Batas  Kota  Banda  Aceh  dengan wilayah  disekitranya,  di  bagian  utara  berbatasan dengan  Selat  Malaka,  sebelah  selatan  dan  timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, dan pada bagian  barat  berbatasan  dengan  Samudra  Hindia (BPS Banda Aceh, 2017).
Permasalahan kesejahteraan sosial dan sumber daya  kesejahteraan  sosial,  data  Dinas  Sosial  Banda Aceh tahun 2016 menunjukkan sebagai berikut:
1. Fakir Miskin : 26.807 2. Lanjut Usia Terlantar : 2.390 3. Penyandang Disabilitas : 468 4. Rumah Tangga Layak Huni : 166 5. Yatim, Piatu,Yatim-piatu : 2.057 6. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi   : 932
Data  penelitian  yang  di  peroleh  dari  Dinas Sosial  Kota  Banda  Aceh  terdapat  beberapa kecamatan  yang  menjadi  tempat  tinggal  para pengemis  diantaranya  di  Kecamatan  Baiturrahman yaitu  sebanyak  4  orang,  pada  Kecamatan  Meuraxa sebanyak  2  orang,  pada  Kecamatan  Syiah  Kuala sebanyak 3 orang, dan yang paling banyak berada di daerah  Kecamatan  Kuta  Raja  yaitu  sebanyak  38 orang.  Hal  ini  menjawab  bahwa  para  pengemis  ini memilih  Kuta  Raja  sebagai  tempat  untuk  tinggal karena pada kecamatan ini merupakan daerah yang
Jurnal Humaniora, Vol.2, No. 2, Oktober 2018 : 130-139 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
sentral dan memiliki akses cukup dekat dengan pusat kegiatan masyarakat seperti pasar, toko-toko, Masjid Raya Baiturrahman, dan beberapa akses masyarakat lainnya.
Menurut  hasil  wawancara  dengan  para pengemis sebanyak 30 orang, yang berasal dari Kota Banda  Aceh  hanya  beberapa  orang  saja  yaitu sebanyak 3 orang. Sedangkan yang berasal dari luar Kota Banda Aceh paling banyak berasal dari Aceh Besar  yaitu  sebanyak  8  orang,  dan  dari  beberapa daerah  lainnya  seperti  Pidie,  Aceh  Utara,  Aceh Timur,  Bireuen,  Takengon,  Nagan  Raya,  Aceh Selatan  dan Aceh  Barat.  Banyak  nya  pengemis  di Kota  Banda  Aceh  yang  tidak  berdomisili  di  Kota banda  aceh  menjelaskan  bahwa  Banda  Aceh menjadi  kota  yang  paling  di  incar  oleh  para pengemis  untun  mencari  rejeki  dengan  jumlah penduduk yang banyak serta ibu kota Provinsi Aceh.
Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan di lapangan  mengenai  jumlah  pendapatan  pengemis, ternyata tingkat  pendapatan yang  di  peroleh  sangat bervariasi.  Mulai  dari  tingkat  yang  paling  rendah yaitu  kurang  dari  Rp.  40.000  hingga  pendapatan yang paling tinggi yaitu > Rp. 100.000 yang dihitung perhari kerja.
Pada  dasarnya  pendapatan  pengemis  ini  tidak dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup  mereka  tetapi karena  terpaksa  dan  tidak  memiliki  pekerjaan lainnya,  maka  hal  ini  terus  dilakukan  baik  karena cacat  atau  tidak  adanya  modal  untuk  membuka usaha.  Setelah  dilakukan  wawancara  dan pengamatan  dengan  para  pengemis  ini  di  dapatkan beberapa informasi yang menjelaskan bahwa profesi ini  sangat  menjanjikan  untuk  terus  melakukan aksinya sehingga perlu upaya yang lebih tegas dari pemerintah  sehingga  tidak  lagi  bertambah  para
pengemis tersebut.
Berdasarka  data  dari  lapangan  yang  telah  di dapat,  konsumsi  para  pengemis  juga  bervariasi. Mulai dari kurang dari Rp. 20.000 sampai lebih dari Rp.  50.000.  Hal  ini  disebabkan  karena  sebagian besar  pengemis  sudah  menikah,  jadi  penghasilan yang  didapat  juga  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  keluarganya  dan  mereka  yang memiliki  tanggungan  lebih  banyak  mengharuskan mereka  bekerja  lebih  giat  lagi  sehingga  cenderung para  pengemis  ini  biasanya  bekerja  mulai  pagi hingga  sore.  Hal  ini  dikarenakan  tingkat  konsumsi untuk  kebutuhan  di  dapat  dari  hasil  mengemis semua tanpa ada bantuan dari pihak lain atau kerja sampingan lainnya.
Berdasarkan  data  yang  telah  berhasil dikumpulkan di lapangan mengenai pendidikan para pengemis,  ternyata  tingkat  pendidikan  yang  di tempuh  beragam.  Mulai  dari  yang  tidak  tamat Sekolah  Dasar  (SD)  hingga  yang  paling  tertinggi berhasil  menyelesaikan  Sekolah  Menengah  Atas (SMA). Kebanyakan dari para pengemis ini ketika di wawancara  menyatakan  kalau  mereka  tidak  tau harus  bekerja  apa  dengan  tingkat  pendidikan  yang ada,  sehingga  mereka  lebih  memilih  pekerjaan sebagai  pengemis  yang  tidak  menuntut  tingkat pendidikan yang tinggi.
Berdasarkan  hasil  dari  wawancara  terhadap pengemis  mereka  menceritakan  bahwa  setelah mereka  di  razia  atau  tangkap  oleh  Satuan  Polisi Pamong  Praja  (Satpol  PP)  dan  di  bawa  ke  rumah singgah.  Sedangkan  menurut  hasil  wawancara dengan pihak Dinas Sosial, setelah pengemis di razia mereka  di  bawa  ke  tempat  penampungan  guna dilakukan  pembinaan  rehabilitasi.  Mereka  akan diberikan beberapa bimbingan diantaranya
bimbingan mental sosial dan bimbingan keterampilan kerja.
Lokasi  para  pengemis  ini  tak  hanya  yang berdiri di persimpangan jalan, emperan toko, bahkan ada dari beberapa pengemis ini menjadikan kantor- kantor instalasi pemerintahan sebagai tempat mereka mencari  rezeki.  Pemerintahan  Kota  Banda  Aceh melalui  Dinas  Sosial  telah  mengeluarkan  seruan kepada  masyarakat  untuk  tidak melayani gelandangan  dan  pengemis  (gepeng)  di  tempat umum.  Masyarakat  diingatkan  agar  tidak memberikan  fasilitas  dan  ruang  aktivitas  kepada pengemis  di  tempat-tempat  kerja  maupun  tempat usaha  yang  bisa  mengganggu  kenyamanan pengunjung  dan  masyarakat  pada  umumnya. (Serambi, 2016).
Pemerintah Kota Banda Aceh mengambil sikap cara penanggulangan para pengemis ini yaitu dengan beberapa upaya yang bersifat sebagai berikut:
a. Upaya  Preventif,  yaitu  dengan  memberikan ketrampilan,  pelayanan  kesehatan,  penyuluhan dan  edukasi  masyarakat,  pemberian  informasi melalui  media  cetak  dan  elektronik  dan  juga bimbingan sosial.
b. Upaya  Koersif,  yaitu  dilakukan  dengan:  (1). Penertiban, seperti orang yang tinggal di tempat umum  atau  bahkan  orang  yang  mengalami gangguan jiwa serta orang yang meminta-minta dengan  mengatas  namakan  lembaga  atau organisasi  yang  belum  memiliki  izin  sesuai ketentuan,  (2).  Pembinaan  spiritual,  (3). Pembinaan  di  Rumah  Singgah  Sederhana (RSS),  dan  (4).  Pelimpahan  atau  rujukan, dimana  tidak  sedikit  pengemis,  gelandangan dan  tuna  sosial  lainnya  yang  tidak  sedikit
mereka berasal dari luar Kota Banda Aceh dan atau  instansi  yang  terkait  lainnya  untuk penanganan lebih lanjut.
c. Upaya Rehabilitasi, yaitu upaya yang dilakukan melalui  motivasi  dan  diagnose  psikososial, penampungan  sementara,  bimbingan  mental spiritual,  bimbingan  fisik,  investigasi  dan konseling  psikososial,  pelayanan  aksesebilitas serta pelimpahan/rujukan.
d. Upaya  Reintegrasi  Sosial,  yaitu  upaya  yang dilakukan  melalui  resosialisasi,  koordinasi dengan  pemerintah  Kabupaten/Kota  lain, pemulangan,  dan  pembinaan  lanjutan  bagi penduduk kota.
Terkait  masalah  penanggulanggannya  dalam Peraturan Walikota Banda Aceh No. 7 Tahun 2018 juga  menjelaskan  larangan  terhadap  masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas mengemis, menjadi gelandangan  dan  serta  tuna  sosial.  Hal  ini  dapat dilihat pada Pasal 21 yang berbunyi:
Setiap orang dilarang:
1. Melakukan  aktifitas  menggelandang  dan/atau mengemis  baik  perorangan  atau  berkelompok dengan  alasan,  cara  dan  alat  apapun  untuk menimbulkan belas kasihan orang lain.
2. Memperalat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa  orang  baik  dari  dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan aktifitas dan/atau mengemis.
3. Mengajak, membujik, membantu, menyuruh,  memaksa,  dan  mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya gelandangan dan/atau mengemis.
Jurnal Humaniora, Vol.2, No. 2, Oktober 2018 : 130-139 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
4. Memfasilitasi  tempat  tinggal  bagi  para pengemis/peminta-minta.
Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  juga memasang  pamplet  pemberitahuan  larangan  tidak memberikan  sumbangan  dalam  bentuk  apapun kepada  peminta-minta/pengemis.  Hal  ini  seperti yang  terdapat  pada  pasal  22  dalam  Peraturan Walikota Banda Aceh, yaitu sebagai berikut:
1. Setiap orang/pelaku usaha/lembaga/badan hukum  dilarang  memberikan  uang  dan/atau barang  dalam  bentuk  apapun  kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum.
2. Pemberian  uang  dan/atau  barang  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  disalurkan melalui  lembaga/badan  sosial  sesuai  peraturan perundnag-undangan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Pada  dasarnya  tingkat  pendapatan  pengemis perharinya tidak dapat mencukupi  kebutuhan hidup  pengemis  tersebut. Akan  tetapi  karena profesi  ini  di  anggap  paling  gampang  untuk mencari nafkah yang mana hanya bermodalkan  belas  kasihan  orang  lain sehingga terus menjanjikan pendapatan, maka para pengemis terus melakukan aksinya.
2. Sedikit  banyaknya  tingkat  pendapatan  akan mempengaruhi  tingkat  konsumsi  bagi pengemis tersebut. Dengan jumlah pendapatan  sedikit,  konsumsi  para  pengemis juga  kurang  yang  dapat  mengurangi kesejahteraan  pengemis.  Menurut  data lapangan tingkat konsumsi rata-rata pengemis tertinggi mengalami variasi.
3. Faktor  yang  menyebabkan  pengemis  tetap memilih profesi sebagai pengemis antara lain:
a. Penyandang  cacat  tubuh  atau  cacat lainnya.
b. Penduduk miskin
c. Tingkat penduduk dan ketrampilan yang rendah
d. Sulit  mendapat  pekerjaan  yang  sesuai dengan keahlian mereka

## Saran
1.   Untuk mengatasi pertumbuhan jumlah pengemis di Kota Banda Aceh khususnya dan di  Aceh  umumnya,  maka  perlu  dipikirkan usaha-usaha  yang  dapat  membuat  pengemis tersebut  merasa  bahwa  profesi  yang dijalankannya  selama  ini  adalah  termasuk profesi yang kurang mulia.
2.   Perlu  adanya  usaha-usaha  pembinaan  mental maupun  ketrampilan  tertentu  bagi  para pengemis  agar  mereka  mau  meninggalkan profesi  ini  dan  beralih  kepada  profesi  yang menguntungkan dilihat dari segi ekonomi.
3.   Perlu adanya usaha-usaha yang berkesinambungan  dalam  usaha  memperbaiki kehidupan  rakyat  di Aceh  baik  dalam  bentuk pemberian  modal  maupun  dalam  bidang kehidupan sosial masyarakatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Aziz Muslim. (2012). Dasar-dasar
Pengembangan  Masyarakat .  Yogjakarta:
Samudra Buru..
Badan  Pusat  Statistik.  (2016). Indikator  Sosial Ekonomi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam . kerjasama BPR dan Bappeda
NAD
Badan Pusat Statistik. (2015). Profil Kemiskinan di  Provinsi  Aceh ,  Maret  2015.  No.
46/09/TH XVIII, 15 Sep 2015.
Hutomo,  Mardi  Yatmo.  (2000).  Pemberdayaan Masyarakat  Dalam  Bidang  Ekonomi:
Tinjauan  Teoritis  Dan  Implementasi.
Naskah No. 29 Juni-Juli.
Indonesia,  Serambi.  (2016). Banda  Aceh
Keluarkan Seruan tak Layani pengemis di tempat  Umum .  Edisi  Senin,  29  agustus
2016. Tersedia
pada
http://aceh.tribunnews.com.
Maryati, Kun, Juju Suryawati. (2016). Sosiologi.
Jakarta: Erlangga.
Maulida,  Oktaviana.,dkk.  (2014).  Pengemis  dan Upaya  Penanggulangannya  (Studi  Kasus di Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara
Kabupaten  Lombok Timur). Vol:  4  No.  1 Tahun  2014.  Universitas  Pendidikan Ganesha.
Nicholson, Walter. (2008). Teori Mikro Ekonomi,
Edisi 5. Jakarta: Binarupa Aksara.
Qanun  Aceh  Tahun  2013  Nomor  11  Tentang
Kesejahteraan Sosial
Risyanti Riza, H. Roesmidi. (2006).
Pemberdayaan  Mayarakat.  Sumedang . Jatinangor:  Al qaprint.
Samuelson,  Paul  A.  dan  William  D.  Nordhaus.
(2001).  Economics.  Eighteenth  Edition, Mc. Graw Hill Company. Irwin.
Sukirno,  Sadono.  (2013).  Ekonomi  Makro.
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Todaro,  Michael  P.  dan  Stephen  C.  Smith.
(2006). Pembangunan  Ekonomi .  Edisi
Kesembilan. Jilid I. Jakarta: Erlangga.
Winardi.  (2010). Ekonomi  pembangunan.
Jakarta: Gramedia.
Wirutomo,  Paulus.  (2012). Sistem  Sosial Indonesia . Jakarta:  Universitas Indonesia.
 How to cite this paper :
Ulfia  &  Rahmi.  (2018).  Analisis  Kehidupan
Sosial Ekonomi Pengemis dan
Penanggulangannya di Kota Banda Aceh..
Jurnal Humaniora , 2 (2), 130-139.