## Potensi Zakat untuk Membasmi Kemiskinan di Nanggroe Aceh Darussalam

## Andria Zulfa
Dosen Fisip Universitas Malikussaleh, Aceh
Abstrak: Tulisan ini mengenai Potensi Zakat untuk Membasmi Kemiskinan di Nanggroe Aceh Darussalam.  Tulisan  ini  dijadikan  panduan  dan  rujukan  sebagai  bukti  empirikal  mengenai potensi zakat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi program pembasmian kemiskinan. Rekomendasi  yang diajukan untuk Model  penerapan kekuatan ekonomi dan arah kebijakan kerajaan boleh dibanggakan kerana sebelum ini kebanyakan kajian hanya melahirkan rekomendasi yang telah sering diajukan namun tidak membawa implikasi perubahan yang nyata bagi pembasmian kemiskinan di Provinsi Aceh.
Kata Kunci: Potensi Zakat; Kemiskinan; Nanggroe Aceh Darussalam

## Pendahuluan
Tahapan    pembangunan    nasional    yang    dilaksanakan    di    Indonesia    melalui  tahapan rancangan   pembangunan   jangka   pendek,   menengah   dan   jangka panjang pada azasnya bermaksud  untuk  mencapai  tujuan  utama  sebagaimana  yang  tercantum   dalam    kelembagaan negara  iaitu  terwujudnya  masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, 1945).   Dalam   mencapai   tujuan   tersebut,   pemerintah   telah   melakukan berbagai   program   pembangunan   baik   yang   bersifat   fisik   maupun   yang menyangkut tentang perundang-undangan seperti merevisi terhadap undang- undang yang telah ada.
Sasaran  pelaksanaan  pembangunan  antara  lain  menciptakan  kemandirian  daerah  dan kemajuan  yang  lebih  merata.  Kemandirian  yang  dimaksudkan  adalah  kuatnya  kemampuan daerah, yang selama  ini sangat tergantung pada kebijakan pemerintah pusat, misalnya Subsidi Daerah  Otonom  (SDO),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  serta berbagai bantuan dana pembangunan lainnya.
Oleh karena itu, paradigma baru mengenai pelaksanaan pembangunan harus dititikberatkan pada daerah kabupaten atau kota. Sehingga dengan kerangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan  yang  dilimpahkan  kepada  daerah  kabupaten/kota  maka  peran  keuangan  daerah akan semakin penting dalam mempercepat akselerasi pembangunan. Dalam konteks ini daerah dituntut lebih aktif dalam memobilisasi sumber dana pembangunannya, selain pengelolaan dana dari pemerintah pusat.
Studi  Pamuji  (1990),  menyingkapkan  bahwa  sukses  tidaknya  pembangunan nasional, sangat tergantung pada kemampuan daerah kabupaten/kota sebagai ujung    tombak    pelaksana pembangunan.    Untuk    itu    peranan    daerah kabupaten/kota   menjadi   sangat   strategis. Karena      daerah      kabupaten/kota  langsung  berhubungan  dengan  masyarakat.  Sesuai  dengan prinsisp  otonomi  daerah,  maka  secara  operasional  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  dan pembangunan diserahkan kepada daerah kabupaten/kota.
Beranjak    dari    konsep    dan    makna    pembangunan    diatas,    maka    konsekuensi pembangunan  di  daerah  harus  didukung  dengan  dana  yang  cukup.  Hal  ini sesuai dengan penjelasan  UU  NO.20  Tahun  1999,  agar  daerah  dapat  mengurus  rumah    tangganya    sendiri dengan    sebaik-baiknya,    maka    kepada   daerah   perlu  diberikan  sumber-sumber  pembiayaan yang cukup. Namun mengingat bahwa tidak   semua   sumber   penerimaan   dapat   diberikan
Andria Zulfa, Potensi Zakat untuk Membasmi Kemiskinan di Nanggroe Aceh Darussalam DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
kepada   daerah,   maka daerah    diwajibkan    untuk    menggali    potensi    sumber    keuangan sendiri berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Mobilisasi  potensi  sumber  keuangan  daerah  tercermin  melalui  akumulasi Pendapatan Asli  Daerah  (PAD).  Analoginya  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah merupakan   suatu   indikasi kemampuan   dasar   keuangan   daerah   dalam melaksanakan   pembangunan.   Pada   umumnya kondisi   keuangan   daerah- daerah    di    negara    sedang    berkembang    menurut    Aldefer (1984:149), mempunyai karakteristik sebagai berikut:
a. Pendapatan  daerah  yang  dapat  dimanfaatkan  guna  kepentingan  umum  di  daerah  sangat minim.
b. Sebagian  besar  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  berasal  dari  sumbangan  atau  subsidi pemerintah pusat.
c. Kontribusi  pajak  daerah  dan  komponen  PAD  lainnya  terhadap  penerimaan  total  daerah adalah sangat rendah, karena hampir semua pajak di daerah telah dijadikan pajak negara dan dipungut untuk pemerintah pusat.
d. Terdapatnya kontrol yang luas dari pemerintah pusat terhadap keuangan daerah.
Dalam  rangka  menjamin  keberlangsungan  proses  pembangunan  yang  terus berlangsung di    Provinsi    Aceh,    pemerintah    provinsi    beserta    kabupaten    dan  kota  harus  menyusun perencanaan dan menerapkan strategi yang tepat untuk mempercepat    pembangunan    ekonomi daerah        secara        keseluruhan        dan  berkesinambungan  (sustainable).  Faktor  kesalahan perencanaan  dan  strategi  pembangunan    melalui    kebijakan    (policy)    merupakan    salah    satu penyebab  terjadinya    keterbelakangan    atau    kemiskinan    selain    disebabkan    oleh    faktor ketidaksetaraan  anugerah  awal  (initial  endowment)  yang  bersifat  alamiah (natural) (Dumairy: 1996).
Ciri-ciri negara miskin biasanya ditandai dengan: (a) Tingkat pendapatan per kapita  yang rendah,  (b)  Mempunyai  tingkat  pertumbuhan  penduduk  yang tinggi (lebih dari 2% per tahun), (c) Sebagian besar dari tenaga kerja bekerja di  sektor  pertanian,  (d)  dan  terbelenggu  dalam lingkaran    setan    (Kunarjo,  2002).  Dewasa  ini  keinginan  negara-negara  untuk  melakukan pembangunan  lebih   fokus  terutama  pada  pembangunan  ekonomi.  Padahal  perubahan  di bidang   ekonomi   bukan   hanya   satu-satunya   arti   yang   terkandung   dalam pembangunan. Pembangunan    harus    diartikan    lebih    dari    pemenuhan kebutuhan  materi  di  dalam kehidupan   manusia.  Pembangunan  seharusnya merupakan    proses    multidimensi    yang meliputi        perubahan-perubahan  organisasi  dan  orientasi  seluruh  sistem  sosial  dan  ekonomi (Todaro, 1987).
Kemiskinan  merupakan  suatu  kondisi  yang  menggambarkan  keterbatasan, kekurangan dan    ketidakmampuan,    yang    menyebabkan    orang    untuk memenuhi   kebutuhan   hidupnya. Kemiskinan      merupakan      masalah      yang  banyak    terdapat    dan    terjadi    di    negara-negara tertinggal  maupun  negara- negara  berkembang  termasuk  Indonesia.  Kemiskinan  menurut Badan  PBB (UNDP) Indeks Kemiskinan Manusia (Human Proverty Index) untuk negara- negara berkembang   (HPI-1),   memfokuskan   perhatiannya   pada   proporsi  manusia  yang berada dibawah ambang batas dimensi pembangunan manusia yang sama dengan indeks pembangunan manusia, panjang umur dan hidup sehat, memiliki akses terhadap pendidikan, dan standar hidup yang layak.
Perencanaan   Pembangunan    yang   telah   disusun   serta   diimplementasikan dalam bentuk    strategi    adalah    untuk    menciptakan    kesejahteraan    masyarakat  (social      welfare). Namun   untuk   menciptakan   kesejahteraan   masyarakat, bukan  hanya  dengan  menciptakan peningkatan    pada    produksi    nasional    riil,  tetapi    juga    harus    ada    perubahan    dalam
Andria Zulfa, Potensi Zakat untuk Membasmi Kemiskinan di Nanggroe Aceh Darussalam DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
kelembagaan,  struktur  administrasi, perubahan    sikap    dan    bahkan    kebiasaan.    Jadi dalam    hal    ini    istilah pembangunan  diartikan  sebagai  perubahan  yang  meningkat,  baik di  bidang sosial     maupun     di     bidang     ekonomi.     Tony     Killick     (1976     ;     161) mengindentifikasikan  terdapat  6  sifat  dalam  rencana  pembangunan  nasional,  yaitu:          (1) Perencanaan     pembangunan     menyajikan     tujuan     kebijakan pemerintah,  terutama  dengan penekanan  pada  pembangunan  ekonomi;  (2) Strategi  untuk  pencapaian  tujuan  itu  harus dikenali.  Dan  hal  ini  berbeda antara  negara  satu  dengan  negara  lain  sesuai  dengan  kondisi negara  yang bersangkutan;   (3)   Suatu   rencana    harus   dilaksanakan   secara   konsisten menurut pedoman yang terarah; (4) Perencanaan mencoba untuk memahami dan  mempengaruhi, seluruh  kehidupan  perekonomian.;  (5)  Suatu  rencana menggunakan  suatu  model  ekonomi makro  untuk  meramal  suatu  kinerja perekonomian   yang   diinginkan.;   dan   (6)   Perencanaan seyogianya      dibagi  menurut    jangka    waktu    tertentu,    misalnya    jangka    pendek,    jangka menengah dan jangka panjang.
Arthur   Lewis   di   dalam   Arsyad,   2005;   membagi   perencanaan   dalam   6 pengertian, yaitu:   (1)   Perencanaan   kota   dan   negara   (town   and   country planning),   atau   perencanaan tata   guna   tanah   (land-use   planning),   atau perencanaan  fisik  (physical  planning),  atau perencanaan  kota  dan  daerah (urban   and   regional   planning)   yang   berkaitan   dengan   tata guna      tanah  berdasarkan  fungsi  dan  kegiatan;  (2)  Perencanaan  mempunyai  arti  keputusan penggunaan  dana  pemerintah  di  masa  yang  akan  datang,  jika  pemerintah memiliki  dana untuk  dibelanjakan;  (3)  Ekonomi  berencana  adalah  ekonomi dimana  setiap  unit  produksi hanya  memanfaatkan  sumber  daya  manusia, bahan  baku,  dan  peralatan  yang  dialokasikan dengan  jumlah  tertentu  dan menjual produknya hanya kepada perusahaan atau perorangan yang ditunjuk oleh  pemerintah;  (4)  Perencanaan  pada  penentuan  sasaran  produksi  oleh pemerintah, yaitu untuk perusahaan Negara (BUMN) atau perusahaan swasta (BUMS).  Penerapan  model seperti  ini  kadangkalanya  hanya  untuk  suatu cabang   industri   tertentu   atau   produk/jasa yang   dianggap   strategis;   (5) Penetapan  sasaran  untuk perekonomian  secara  keseluruhan dengan  maksud untuk mengalokasikan semua tenaga kerja, devisa, bahan mentah dan sumber daya    lainnya   ke   berbagai   bidang   perekonomian,   dan   (6)   Perencanaan kadangkala dipakai     untuk     menggambarkan     sarana     yang     digunakan pemerintah untuk memaksakan sasaran-sasaran yang ditetapkan sebelumnya kepada badan usaha swasta.
Dalam melaksanakan pembangunan pada negara-negara yang sedang berkembang masih mempunyai  hambatan-hambatan.  Hambatan-hambatan  ini  antara  lain:  (a)  Hambatan  alam (kekurangan sumber-sumber alam); dan (b)   Hambatan   yang   berhubungan   dengan   ciptaan manusia      (kekurangan  peraturan-peraturan      yang      mendukung),      hambatan      objektif (kekurangan  modal)  dan  hambatan  subjektif  (kekurangan  jiwa  kepemimpinan)  (Uphoff  & Ilchman, 1973).
Penulis berpendapat bahwa adanya hambatan yang berhubungan dengan ciptaan manusia (kekurangan  peraturan-peraturan  yang  mendukung)  adalah  hambatan  yang  harus  dipahami secara  luas.  Adanya  peraturan-peraturan  yang  dijabarkan  dalam  wewenang  dengan  adanya batasan  pelaksanaan  dan  tidak  memungkinkan  adanya  perubahan  sesuai  dengan  kebutuhan adalah  hambatan  yang  sangat  signifikan  dalam  penerapan  strategi  pembangunan.  Disisi  lain adanya corak pembangunan daerah merupakan salah satu landasan dalam penerapan kebijakan pembangunan  ekonomi.  Selanjutnya  kemampuan  keuangan  daerah  merupakan  elemen  yang penting  peranannya  untuk  mendukung  penyelenggaraan  pemerintahan  maupun  pemberian pelayanan kepada publik. Dengan pola kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, pemerintah daerah secara bertahap akan mampu keluar dari berbagai persoalan
Andria Zulfa, Potensi Zakat untuk Membasmi Kemiskinan di Nanggroe Aceh Darussalam DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
yang selama ini dihadapi seperti tingkat pengangguran yang tinggi dan jumlah penduduk miskin yang cukup besar.
Perbedaan    kondisi    daerah    akan    membawa    implikasi    bahwa    corak pembangunan yang  akan  diterapkan  juga  berbeda.  Peniruan  pola  kebijakan yang  telah  diterapkan  dan berhasil  pada  satu  daerah  belum  tentu  akan memberikan manfaat (benefit) yang sama bagi daerah  yang  lainnya.  Strategi  pembangunan    ekonomi    suatu    daerah    yang    baik    melalui kebijakan  haruslah sesuai   dengan   kondisi   (masalah,   kebutuhan,   dan   potensi)   daerah yang bersangkutan   (Arsyad,   2002).   Pembangunan   daerah   merupakan   bagian integral   dari penjabaran   pelaksanaan   pembangunan   nasional.   Hal   ini dimaksudkan   agar   pencapaian sasaran   pembangunan   dapat   disesuaikan dengan  dinamisasi  daerah  baik  potensi,  aspirasi dan  permasalahan  yang dihadapi.  Penyesuaian  tersebut  bertujuan  untuk  meningkatkan  taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui proses pembangunan yang serasi dan  terpadu diantara  pembangunan  sektoral  maupun  regional  secara  efektif dan efisien.
Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki potensi spesifik jika dibandingkan dengan provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Hal  tersebut  selain  didasari  oleh  kejayaan  historis  dari  aspek  ekonomi  juga  didasari  oleh semangat atau energi spiritual baik dalam penerapan aspek ekonomi maupun sosial. Namun di lain sisi adanya kesalahan yang dilakukan pada masa lalu dalam penataan (management) potensi ekonomi yang terwujud menjadi ketimpangan/ ketidaksetaraan (gap) berlanjut kepada dampak sosial  yang  terus  berimplikasi  kepada  aspek  hukum,  politik  dan  keamanan.  Kondisi  tersebut dibuktikan selama di bawah pemerintahan Orde Baru, kondisi Aceh tidak membaik. Kekayaan sumber daya alam di satu pihak dan kemiskinan  yang berlanjut di pihak  lain  membuat rakyat Aceh semakin merasa diperlakukan tidak adil oleh pamerintah pusat.
Pada  masa  itu  pemerintah  tidak  menyikapi  ketidakseimbangan  sosial  dan ekonomi yang      terus      berlarut-larut.      Kondisi      tersebut      memicu      munculnya  gerakan pemberontakan/separatis   yang   dimulai   tahun   1976   dan   terus berlanjut  hingga  tahun 2005.  Selanjutnya  sebagai  bagian  untuk  merespon perkembangan   tersebut,   pelaksanaan desentralisasi   di   tingkat   nasional  melalui   UU   NO.22   dan   25   Tahun   1999   yang menjabarkan   peningkatan perolehan   Pendapatan   Asli   Daerah   (PAD),   dirasakan   tidak cukup      bagi  masyarakat  Provinsi  Aceh  karena  pengaturan  keuangan  daerah  masih  menjadi keputusan   dan   kebijakan   pemerintah   pusat.   Selain   itu   undang-undang tersebut  juga tidak  mengakomodir  keistimewaan  Aceh  yaitu  pemberlakuan Syariah  Islam  sebagai tuntutan mayoritas  penduduk.  Kemampuan  keuangan daerah   merupakan   elemen    yang   penting peranannya   untuk   mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik.
Dengan  pola  kebijakan  yang  tepat  untuk  meningkatkan  kemampuan  keuangan  daerah, pemerintah daerah secara bertahap akan mampu keluar dari berbagai persoalan yang selama ini dihadapi  seperti  tingkat  pengangguran  yang  tinggi  dan  jumlah  penduduk  miskin  yang  cukup besar.
Sebagai   upaya   respon   lanjutan   maka   Provinsi   Aceh   memperoleh   status Otonomi Khusus  berdasarkan  Undang-undang  No.18  Tahun  2001.  Undang- undang  ini  dimaksudkan untuk  menyikapi  masalah-masalah  penting  yang berkaitan dengan ketidaksetaraan dan keadaan ekonomi yang buruk di daerah tersebut  serta  menawarkan  otonomi  yang  lebih  besar  kepada Provinsi    Aceh  untuk  mengelola  sumber  daya  dan  fungsi-fungsi  pemerintahannya.  Tiga  poin utama otonomi khusus Aceh adalah: (1) Porsi pendapatan yang diperoleh dari minyak dan gas yang  lebih  besar,  (2)  Pemilihan  langsung  gubernur  dan  kepala  pemerintahan  daerah
Andria Zulfa, Potensi Zakat untuk Membasmi Kemiskinan di Nanggroe Aceh Darussalam DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
(bupati/walikota), dan (3) Pemberlakuan Syariah Islam.
Terdapat satu perbedaan yang sangat mendasar antara UU NO.18 Tahun 2001 dengan    UU sebelumnya,    yaitu    penetapan    Zakat    sebagai    komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penetapan  zakat  sebagai  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  didasarkan  pada  mayoritas penduduk Aceh yang beragama Islam. Sehingga potensi zakat bila dikelola secara intensif akan menjadi salah satu  kontributor  terbesar  dalam  komponen  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) bahkan    negara.    Selain    potensinya    yang    besar    zakat    merupakan    instrumen  yang    dapat mengimplementasikan    prinsip    ”keadilan    ekonomi”    secara    benar,  karena       zakat       akan meningkatkan        kemampuan        pemenuhan        kebutuhan  konsumsi,    mengembangkan    dan memperluas  kemampuan  usaha  produktif, menambah    kesempatan    kerja,    serta    dapat mewujudkan    teralisasinya distribusi pendapatan antar ummat secara adil (Marsuki, 2005).
Tabel 1. Jadwal 1.1 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Undang-
undang yang Berlaku UU No.25 Tahun 1999 UU No.18 Tahun 2001 (NAD) 1.) Pajak Daerah. 2.) Retribusi Daerah. 3.)  Hasil  Perusahaan  Daerah  dan Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah yang dipisahkan. 4.) Lain-lain PAD yang sah. 1.) Pajak Daerah. 2.) Retribusi Daerah. 3.) Zakat. 4.)  Hasil  Perusahaan  Daerah  Dan
Hasil Pengelolaan  Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
5.) Lain-lain PAD yang sah.
Sumber: UU No.25 Tahun 1999 dan UU No.18 Tahun 2001
Selain   otonomi   khusus   seperti   yang   tersebut   diatas   sebagai   wujud   per- damaian, dengan   ditandatanganinya   Nota   Kesepahaman   (MoU)   Helsinki 2005 adalah upaya terbaru untuk mengakhiri konflik selama 30 tahun. MoU Helsinki  menawarkan  peluang  yang  sangat besar  bagi  daerah  Provinsi  Aceh untuk  memperbaiki  kinerja  ekonominya,  mencapai  taraf hidup  yang  lebih baik  serta  beralih  menuju  sistem  pemerintahan  yang  good  government  & clean   governance.   Butir   utama   dari   kesepakatan   tersebut   untuk   bidang fiskal/ekonomi adalah  pemerintah  pusat  menyanggupi  untuk  memberikan porsi pendapatan yang lebih besar dari  sumber  daya  alam  dan  alokasi  khusus  dari    DAU    (Dana    Alokasi    Umum).    Butir kesepakatan  tersebut  disahkan  pada bulan    Agustus    tahun    2006    yang    dibubuhkan dalam       Undang-undang  NO.11/2006   tentang   Pemerintahan     Aceh.    Bagian     dari    UU tersebut   yang  membahas  tentang  pembagian  porsi  pendapatan  antara  Pemerintah  Pusat dengan  Pemerintahan  Aceh  termaktub  dalam  Bagian  Kedua  dari  Keuangan tentang Sumber Penerimaan dan Pengelolaan ( Pasal 179 s.d 201).
Selanjutnya  pada  salah  satu  bagian  pasal  diatas  tepatnya  pada  Pasal  192 menyatakan bahwa  “Zakat  yang  dibayar  menjadi  faktor  pengurang  terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak”. Semua undang-undang seperti  yang  telah  disebutkan  diatas  telah memberikan  kewenangan  yang lebih   luas   kepada   Pemerintah   Aceh   untuk   mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya  termasuk  mengupayakan  sumber  pendapatan  daerah  yang dapat dimanfaatkan bagi keperluan perbelanjaan pemerintahan. Sumber baru bagi  pendapatan  daerah yang  diperbolehkan  oleh  undang-undang  tersebut adalah hasil pungutan zakat.
Zakat    merupakan    pembayaran    yang    diwajibkan    oleh    Islam    terhadap    semua
Andria Zulfa, Potensi Zakat untuk Membasmi Kemiskinan di Nanggroe Aceh Darussalam DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
penganutnya yang mempunyai harta dalam berbagai bentuk sekiranya cukup syarat   haul   atau tempoh   dan   nisab   atau   satu   jumlah   minimum   yang mencukupi untuk memenuhi keperluan asas selama tempoh yang dikenakan, biasanya satu tahun Hijrah (Alhabshi, 2003). Kewajiban ini lahir kerana zakat merupakan satu antara rukun Islam yang diwajipkan kepada individu muslim oleh  Allah  SWT  dengan  maksud  untuk  pembersihan  dan  penyucian  harta  bagi  orang      yang membayarnya   (QS   :   At   Taubah,   ayat   103)   dan   juga   untuk menolong kaum dhu’afa atau orang yang memerlukan (QS : At Taubah, ayat 60).
Oleh  karena  itu,  kedudukan  zakat  adalah  sangat  penting,  hal  tersebut  sama  seperti kedudukan shalat bagi setiap orang Mukmin. Ajaran Islam memberikan peringatan dan ancaman keras  terhadap  orang-orang  yang  enggan  mengeluarkan  zakat.  Kejelasan  tentang  perintah ketaatan membayar zakat membolehkan negara Islam melalui institusi zakat untuk mengambil zakat secara paksa bagi individu muslim yang telah mencapai haul/nisab danmasih enggan untuk menunaikannya.
Perintah  pemaksaan  kepada  wajib  zakat  untuk  membayarnya  adalah  jelas kepada  jenis harta  yang  telah  disepakati  (‘iktifaq)  seperti  zakat  kepada  hasil tanaman  yaitu  gandum, barli  dan  kurma,  zakat  ternakan  yaitu  unta,  lembu dan kambing serta zakat galian emas dan perak. Menurut Hairunnizam, et. al. (2005),    perintah    zakat    kepada    harta    yang    belum disepakati    walau bagaimanapun  terdapat  sedikit  perbezaan.  Berdasarkan  fatwa  MUI  Aceh, harta  dari  kategori  ini  termasuk  hasil  daripada  perkhidmatan  yaitu  gaji,  upah,  sewa    dan penghasilan  profesi  (Sekretariat  MUI  Aceh,  1978),  hasil  tanaman ruji ataupun hasil galian seperti berlian, mutiara dan minyak. Jenis harta ini dianggap    sebagai    harta    ikhtilaf    karena ada    sebagian    ulama’    yang mewajibkannya sementara sebagian yang lain tidak, sehingga ketaatan untuk membayar  zakat  daripada  harta  jenis  ini  masih  berbeda  mengikut  keadaan semasa,   kefahaman   individu   dan   persekitarannya   yaitu   berupa   undang- undang dan fatwa (Hairunnizam, et. al., 2005).
Berkaitan  dengan  kewajiban  pembayaran  zakat  perkhidmatan,  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  Aceh  telah  mengeluarkan  fatwa  sejak  tahun  1983.  Namun penerimaan  zakat  daripada kategori    ini    masih    sangat    sedikit,    hal    tersebut  disebabkan  kurangnya  kesedaran  individu pembayar zakat dan pada saat itu juga   belum  adanya   undang-undang   yang   memberikan wewenang   kepada Pemerintah   Aceh   untuk   menangani   zakat   tersebut    secara   lebih proaktif.  Setelah    dikuatkan    dalam    Undang-Undang    Nomor    44    Tahun    1999    tentang Perlaksanaan Syariat Islam, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi    Khusus, Undang-Undang    Nomor    11    Tahun    2006    tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  7 Tahun      2004     tentang     Pengelolaan      Zakat,     maka Pemerintah   Aceh   telah memiliki   wewenang   yang   lebih   besar   untuk   menjalankan   syariat Islam termasuk  menjadikan  zakat  perkhidmatan  disamping  zakat  lainnya  sebagai sumber pendapatan daerah.
Oleh karena itu, zakat perkhidmatan merupakan suatu sumber baru yang sangat prospektif untuk dikembangkan (potensial) karena mayoritas penduduk Aceh beragama Islam yaitu sebesar 98.80  persen  (www.depag.co.id).  Selanjutnya  apabila  dilihat  dari  sisi  perekonomian  Aceh, dewasa ini telah terjadi transformasi perekonomian dari sektor pertanian kepada sektor industri dan  perkhidmatan  yang  ditandai  dengan  meningkatnya  sumbangan  (konstribusi)  sektor perkhidmatan  yang  lebih  besar  berbanding  sumbangan  sektor  utama  yaitu  sektor  pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Aceh.
Menurut  Laporan  Biro  Pusat  Statistik  (BPS)  Aceh  Tahun  2006,  kontribusi sektor perkhidmatan sejak Tahun 2001 sampai 2005 meningkat secara rata-rata   per   tahun   sebesar
Andria Zulfa, Potensi Zakat untuk Membasmi Kemiskinan di Nanggroe Aceh Darussalam DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
14.68   persen,   sedangkan   kontribusi   dari   sektor pertanian  hanya  meningkat  sebesar  9.69 persen  per  tahun.  Kondisi  tersebut juga    didukung    oleh    jumlah    penduduk    Aceh    yang bekerja      di      sektor perkhidmatan      seperti      pegawai       negeri,       pegawai       swasta, pengusaha perkhidmatan angkutan, perkhidmatan travel, maupun pekerja profesi seperti dokter, akuntan,   pengacara,   konsultan   dan   lain   sebagainya   yang   telah mencapai 5.5 persen dari keseluruhan  total  penduduk  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  (Sekretariat  Provinsi  NAD, 2007).
Namun    berdasarkan    Laporan    Penerimaan    dan    Penagihan    Dana    Zakat,    Infaq  dan Shadaqah  Badan  Baitalmal  (2006),  pembayaran  zakat  perkhidmatan sampai   saat   ini   hanya diperoleh   daripada   pegawai   negeri   melalui   skim pemotongan  gaji.  Namun  tidak  seluruh pegawai  negeri  yang  dikategorikan wajib   zakat   perkhidmatan   membayar   melalui   skim ini   dengan   berbagai macam dalih atau alasan.
Sedangkan  zakat  daripada  jenis  perkhidmatan  lainnya  seperti  pegawai  swasta, pengangkutan,  penghasilan  profesi  daripada  pengacara,  konsultan,  dokter, notaris,   akuntan dan   lain   sebagainya   masih   sangat   sedikit   yang   dapat dikumpulkan.  Selama  Tahun 2006,  Badan  Baitalmal  Provinsi  Aceh  berhasil menghimpun  zakat,  infaq  dan  sadaqah  lebih daripada  Rp.  3  milyar.  Jumlah tersebut    seyogiyanya    meningkat    dibanding    Tahun    2005, namun    bagi komponen    zakat    perkhidmatan    jumlah    pembayar    yang    menunaikan kewajibannya  hanya  60  persen  dari  pegawai  negeri.  Sedangkan  pegawai  dari  lembaga  resmi seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan  Badan Usaha Milik  Daerah  (BUMD),  pekerja profesi,  tentara  dan  polisi  serta  pegawai swasta    lainnya    masih    sangat    sedikit    yang menunaikan    kewajibannya (Baitalmal Aceh, 2007).
Antara    faktor    yang    diyakini    mempengaruhi    rendahnya    realisasi    pungutan  zakat perkhidmatan   tersebut   adalah   ketaatan   individu   pembayar    zakat (muzakki) itu sendiri yang  cenderung  tidak  melaksanakan  kewajibannya.  Hal  ini    disebabkan    antara    lain    karena pemahaman  masyarakat  Aceh  mengenai fiqh  zakat  masih  sangat  sempit,  hanya  berpandukan kepada  mazhab  Syafi’i saja,  sehingga  zakat  tidak  berkembang  dan  tidak  banyak  peranannya dalam pembangunan   ummat.   Padahal   pembangunan   ummat   merupakan   suatu agenda besar  yang  merangkumi  aspek-aspek  spiritual  dan  fisikal,  moral  dan materi   yang   kesemua nilai   ini   terkandung   dalam   zakat   (Safwan,   1997). Disamping  itu,  qanun  atau  undang- undang  tentang  pengelolaan  zakat  yang baru yaitu Qanun Nomor 7 Tahun 2004, belum lagi dikenal secara luas oleh masyarakat. Kalaupun sudah dikenal hanya sebatas pada namanya saja, yaitu  telah  ada  qanun  tentang  pengelolaan  zakat.  Akan  tetapi,  urgensi  dan  substansi  qanun tersebut  belum  banyak  yang  mengenal  atau  belum  mengetahui  dan memahaminya.
Qanun  atau  undang-undang  tersebut  masih  menyimpan  keraguan  masyarakat  dalam  hal kecekapan  penanganan  zakat  karena  institusi  zakat  tidak  diberikan  wewenang    untuk menerapkan  sistem  hukuman  (pemaksaan)  kepada  wajip zakat  yang  enggan  membayarnya. Sehingga  undang-undang  zakat  ini  tidak mengikat   kepada   muzakki.   Menurut   Damanhur (2006),   secara   logiknya, undang-undang  adalah  sebuah  hukum  positif  yang  mempunyai kekuatan untuk mengikat yang boleh memberikan hukuman kepada pelanggarnya.
Disisi lain, kuasa yang diberikan kepada institusi untuk memungut zakat juga masih lemah yaitu  zakat  yang  dipungut  berasaskan  pemberitahuan  muzakki.  Bila  muzakki  tidak memberitahukannya,  maka  badan  pengelola  tidak  boleh  memungutnya.  Padahal  sudah  dapat dipastikan  bahawa ada sebagian ummat Islam  yang telah  memenuhi  syarat untuk menunaikan kewajiban zakat tetapi dengan berbagai pertimbangan dan alasan hal itu tidak dilakukan. Oleh itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  jumlah  realisasi  pungutan  zakat  sangatlah  ditentukan  oleh
Andria Zulfa, Potensi Zakat untuk Membasmi Kemiskinan di Nanggroe Aceh Darussalam DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
kesediaan atau ketaatan individu dalam  membayarnya, baik zakat harta ‘iktifaq  maupun zakat harta ‘ikhtilaf seumpama zakat perkhid- matan.
Zakat  sebagai  komponen  potensial  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  atau  negara,  telah dilakukan  sejak  lama  oleh  Malaysia.  Sebagai  negara  yang  menjadikan  Islam  sebagai  agama resmi, pemerintah Malaysia menyadari bahwa zakat merupakan sumber pendanaan yang sangat besar dan berperan bagi perekonomian negara tersebut.
Berdasarkan hal tersebut sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, bahwa dalam upaya meningkatkan  perolehan  zakat  perkhidmatan  sebagai  suatu  sumber  pendapatan  baru  di  Aceh maka  perlu  dikaji  dan  ditelusuri  program-  program  produktif  untuk  pengentasan/pembasmian kemiskinan  yang  akan  berimplikasi  terhadap  pembangunan  ekonomi  daerah  dengan  sumber kekuatan  finasial  baru.  Oleh  karena  itu,  kajian  ini  akan  memfokuskan  pada  sumber  kekuatan finansial  yang baru  yaitu Pendapatan Asli Daerah  (PAD) melalui potensi zakat sebagai upaya pengentasan/pembasmian kemiskinan di Provinsi Aceh.

## Menggarap Potensi Zakat
Percepatan  keberhasilan  proses  pembangunan  melalui  mekanisme  pembas-  mian kemiskinan  yang  dilaksanakan  di  Provinsi  Aceh  sangatlah  bergantung  kepada pelbagai  faktor antaranya  ketersediaan  dana  sama  ada  yang  bersumber  dari  dalaman  melalui  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) mahupun dana yang bersumber dari luaran seperti bantuan kerajaan pusat serta sumber kekuatan   finansial   atau   kekuatan   non   finansial.   Di   antara   sumber   dana dalaman yang  menjadi  tumpuan  dalam  beberapa  dekade  kebelakangan  ini adalah   hasil   daripada pungutan    cukai.     Namun      dengan     penguatkuasaan  undang-undang   tentang   pelaksanaan syariat  Islam  semenjak  tahun  1999, sumber dana dalaman tersebut telah diperluas kepada hasil pungutan zakat. Zakat telahpun dimasukkan sebagai salah satu komponen  penerimaan daerah. Oleh  itu,  usaha  untuk  meningkatkan  perolehan  hasil  pungutan  zakat  pada masa  ini  sedang menjadi    tumpuan    dalam    perancangan    pembangunan    Aceh,  salah    satunya    adalah    upaya meningkatkan  hasil  daripada  pungutan  zakat perkhidmatan.
Menurut Mohd Saharudin bin Shkarani dan Arifin bin Md. Salleh (2002) telah mengkaji tentang  kesan  zakat  pendapatan  ke  atas  kecendrungan  marginal (MPC) di kalangan isi rumah di Melaka dengan menggunakan model Keynes. Kemudian  diubah  sesuai  dengan  memasukkan elemen  zakat,  hasil  kajian menunjukkan  MPC  selepas  zakat  lebih  tinggi  secara  perbandingan dengan MPC  dalam  kerangka  model  Keynes.  Perbezaan  MPC  tersebut  menyatakan bahwa zakat  merupakan  elemen  penting  dalam  penggunaan  aggregat  bagi menentukan    tingkat pendapatan    negara    dan    pertumbuhan    ekonomi. Sebagaimana    Kahf    (1997)    mengatakan zakat    mempunyai    kesan    yang berpotensi  langsung  terhadap  peruntukkan  pembelajaan kerajaan  terhadap asnaf   yang   berhak   menerima   zakat,   zakat   juga   dijadikan   sebagai polisi ekonomi kerajaan.
Marzi Africo (2004) telah mengkaji mengenai zakat dan cukai daerah sebagai Pendapatan Asli   Daerah   (PAD)   Provinsi   Aceh   dalam    kajian   tersebut dinyatakan  bahawa  zakat sangat  berpotensi  untuk  dijadikan  sebagai  sumber Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  kerana sebahagian  masyarakat  Banda  Aceh yang  menjadi  tempat  kajiannya  ini  dibahas  mengenai perpindahan    fungsi  BAZIS  menjadi  Bait  al  Mal.  Diharapkan  dengan  perpindahan  fungsi  ini dapat  memperbaiki  kinerja  institusi  tersebut.  Namun,  belum  adanya  suatu  undang-  undang mengenai  zakat  sebagai  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  serta  buruknnya      kinerja lembaga   pengelola   zakat   sehingga   masyarakat   tidak mempercayai  intitusi  pengelolaan zakat,  dan  pemahaman  masyarakat  yang sempit  mengenai  zakat  membuat  potensi  zakat
Andria Zulfa, Potensi Zakat untuk Membasmi Kemiskinan di Nanggroe Aceh Darussalam DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
sebagai  sumber  Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum bisa terlaksana.
Tesis   Abdul   Halimin,   dengan   judul   ”Analisis   Faktor-faktor   yang   mem- pengaruhi Potensi  Zakat  sebagai  Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi  Nanggroe Aceh   Darussalam,   pada Program   Siswazah   Ilmu   Ekonomi   dan   Studi Pembangunan  (IESP)  Unsyiah,  Tahun  2002. Kajian  ini  difokuskan  pada beberapa  faktor  yang  berkesan  terhadap  peningkatan  potensi zakat  sebagai Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  seperti  jumlah  lembaga  Badan  Amil  Zakat, Infaq  dan  Sadaqah  (BAZIS).  Jumlah  kakitangan  kerajaan,  jumlah  masyarakat  yang  beragama Islam dan Jumlah Industri dan perdagangan yang berskala besar di Provinsi Aceh.
Tesis  M.  Jarir  NA,  H.D,  dengan  judul  ”Realisasi  Sistem  Pendayagunaan  Zakat  dalam meningkatkan  Tarif  Hidup  Masyarakat  Ekonomi  Lemah  di  Daerah Istimewa  Aceh”.  Tahun 1997,  pada  Program  Siswazah  Intitut  Agama  Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry, yang mengkaji terhadap upaya lembaga pentadbiran zakat   dan   kondisi   riil   tentang   potensi   zakat   untuk meningkatkan   taraf perekonomian   umat.   Selanjutnya   dalam   kajian   yang   sama   Sayed (1999)  mengatakan     zakat     akan     mencapai      kepada    keadaan     yang     lebih      baik     dan berkesesuian  dengan  pola  hidup  mereka,  sehingga  mereka  boleh  memperkuat  bekerja    dan mengeluarkan    zakat    dan    cukai    langsung    yang    lain.    Dan    akan  membantu  pembiayaan pembangunan ekonomi yang lebih tinggi. Disamping itu,  zakat  akan  membantu  mengendalikan inflasi  dan  mencapai  kejayaan seperti menciptakan harga yang  berpatutan.
Holger   Weiss   (2001)   mengkaji   tekanan   Bank   Dunia   dan   IMF   dapat memperburuk sistem  perekonomian  dan  meningkatkan  angka  kemiskinan  di  Afrika  dan  Sahara,  dan  beliau menimbulkan soalan mengenai bagaimanakah sistem  jaminan  yang  baik  diterapkan  di  negara yang    sekular,    diakhir    kajian  beliau    mengatakan    Zakat    merupakan    cukai    umat    islam, sedangkan  cukai untuk   non   muslim   ialah   kaharaj,   Jizyah   dan   Cukai   Keamanan   (Tax Protecrion),  zakat  tidak  efektif  disebabkan  oleh  pengurusan  dan  diletakkan  di  bawah tanggungjawab   masjid-masjid  yang   tidak   diberi   kuasa  oleh   pihak kerajaan  mengenai pungutan dan pengagihan zakat yang menjadi pentadbiran Baitul  Mal.  Menurut  penulis  kajian hadapan  yang  perlu  dikaji  ialah  adakah sebuah  model  yang  dapat  menyatakan  zakat  sebagai jaminan  sosial  tidak hanya setakat tinjauan teoriti.
Tesis  Dail  Hikam  dengan  judul  “Positifikasi  Hukum  Zakat”  pada  Program Siswazah Institut  Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, tahun 2000,  dalam  kajian   ini diberi  tumpuan  pada  pertimbangan  hukum  yang menggalak pemerintah  sebagai pengelola zakat, sekaligus untuk mewujudkan hukum positif tentang pengelolaan zakat.
Hasil  penelitian  Mhd.  Daod  Yusuf,  M.  Ja’far  dan  M.  Zuhri,  dengan  judul “Kontribusi Pajak  Daerah  dalam  Rangka  Pelaksanaan  Otonomi  daerah  di Kabupeten  Pidie”,  pada  tahun 1997  pada  Fakultas  Hukum  Universiti  Syah Kuala,  yang  memberikan  gambaran  khusus mengenai  pentadbiran  zakat  di Distrik   Pidie,   serta   potensi-potensi   percukaian   yang   dapat digali   dan dikembangkan   berterusan   dalam   meningkatkan   Pendapatan   Asli   Daerah (PAD).
Di samping itu, terdapat beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan hasil kutipan  zakat seperti,    peningkatan    kesadaran    individu    serta    peningkatan  jumlah      pendapatan      juga memainkan   peranan   dalam   meningkatkan   hasil kutipan  zakat  tersebut.  Hasil  kajian  Nor Ghani  et  al  (2001)  membuktikan bahawa penswastaan walaupun telah berjaya menambah hasil kutipan tetapi sebenarnya penambahan tersebut tidak signifikan.
Dari beberapa hasil kajian dapat kita ketahui bahawa peningkatan hasil kutipan zakat bukan semata-mata  berpunca  dari  penswastaan  institusi  zakat.  Ia  pembayar  zakat  dan  peningkatan jumlah pendapatan individu hasil daripada peningkatan pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu,
Andria Zulfa, Potensi Zakat untuk Membasmi Kemiskinan di Nanggroe Aceh Darussalam DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
peningkatan tidak signifikan tersebut juga berkemungkinan menandakan bahawa masih berlaku bocoran wang zakat dari jabatan agama atau institusi kutipan zakat.
Hasil kajian Mohamed Dahan (1998) sebenarnya kaedah agihan  zakat dapat dinilai  oleh individu  secara  terbuka.  Terdapat  beberapa  kes  negatif  yang pernah berlaku seperti salah guna dan pecah amanah wang zakat. Pengurusan yang  tidak  cekap  serta  kaedah  agihan  yang dianggap  tidak  memuaskan  di peringkat negeri menguatkan lagi tanggapan masyarakat yang tidak puas hati dengan  institusi  zakat.  Walaupun  prestasi  laporan  tahunan  institusi  zakat menunjukkan   prestasi   kutipan   dan   agihan   yang   memberangsangkan.   Ini menjelaskan mengapa individu enggan membayar zakat secara formal melalui institusi kutipan zakat.
Dalam  kajian  lain  Kamil  &  Ahmad  Mahdzan  (2002)  tidak  melihat  tentang kepatuhan membayar  zakat  melalui  institusi  kutipan  zakat  antara  negeri  di Malaysia, melaikan mengkaji peranan  institusi  kutipan  zakat  kian  meningkat.  Dalam  kajian  tersebut  memberi  tumpuan terhadap  hubungkait  diantara  sikap  kepuasan  terhadap  agihan  dengan    sikap  kepatuhan membayar zakat  melalui  institusi kutipan zakat  formal. Analisis dilakukan  mengikut  negeri di Malaysia serta menghubungkaitkan dengan perbezaan kaedah pengurusan zakat antara negeri di Malaysia.
Mengikut   kertas   kerja   Monzer   Kahf   (1999)   yang   dibentangkan   di   Kuala Lumpur beliau   melihat   bagaimana   performa   zakat   secara   teoriti   dan aplikasinya   saat   ini.   Ada beberapa   dapatan   daripada   kajian   diantaranya adalah zakat akan lebih bermakna jika tidak hanya sekadar dijadikan sebagai ibadah.
Adapun  kajian  mengenai  hubungan  Agama  dengan  pendapatan  telah  banyak  dikaji. Diantaranya adalah kajian Jody W. Lipford (2002) Dalam kajiannya ia membahas  secara  meluas mengenai    gelagat   pengikut    agama,    sampai    kepada kesan   pilihan    peruntukan   dana   dari penghasilan  bersih  pendapatan  jemaah gereja.  Hasil  kajiannya  menyatakan  bahawa  ekonomi berbasis  agama  telah  memberikan  konstribusi  kepada  pakar  ekonomi  dalam   memahami tingkahlaku manusia. Agama dapat memberi kesan terhadap tingkat pendapatan penganut agama dalam mengubah pilihan penggunaan.
Kajian Heath et  Al. (1995) meneliti efek agama terhadap penggunaan penda-  patan   di US.   Hasil   kajian   didapati   agama    mempunyai   kesan   terhadap tingkahlaku     alokasi pendapatan   dengan   mengkatagorikan   segala   bentuk kegiatan  yang  bersifat  merusak  dan tidak  bermanfaat  seperti  perjudian  dan minuman khamar tidak digolongkan dalam kegiatan yang produktif.
Berdasarkan hal-hal tersebut, bahawa dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi  Aceh  melalui  mekanisme  pembasmian  kemiskinan  dengan  peningkatkan  Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi perolehan zakat sebagai suatu sumber baru di Provinsi Aceh maka perlu dikenal pasti pelbagai hal yang memberi kesan kepada hasil pungutan.

## Zakat dan Pengentasan Kemiskinan
Hasil-hasil pengumpulan zakat sebagai salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat  dimanfaatkan  dan  diberdayagunakan  menjadi  program-  program  produktif  bagi pembasmian  kemiskinan,  sehingga  akan  memercepat  pembangunan  ekonomi  Provinsi  Aceh. Karenanya perlu dikaji hal-hal berikut:
1. Mengkaji  program-program  pengentasan/pembasmian  kemiskinan  yang  ada  sama  ada  ia bercorak produktif atau tidak dari berbagai sumber pendanaan program.
2. Membuat  pembanding  keberkesanan  terhadap  program  pengentasan/  pembasmian kemiskinan yang produktif dari berbagai sumber pendanaan program (sumber zakat dan non
Andria Zulfa, Potensi Zakat untuk Membasmi Kemiskinan di Nanggroe Aceh Darussalam DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
zakat).
3. Mencadangkan program-program pengentasan/pembasmian kemiskinan dari sumber  zakat yang produktif yang belum dijalankan oleh kerajaan.
Ketiga  hal  tersebut  perlu  dikaji  guna  menyelidiki  potensi  zakat  untuk  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  bagi  program  pembasmian  kemiskinan  di  Nanggroe  Aceh Darussalam  untuk  mengkaji  sejauh  mana  kesan  apabila  terdapat  potensi  zakat  melalui Pendapatan Asli Daerah mampu membasmi kemiskinan. Oleh itu, uraian tentang potensi tersebut menghen- daki satu penyelidikan kuantitatif dan perbincangan  yang mendalam bagi  mencapai nilai sejahteraan dikalangan masyarakat dan tidak terwujudnya ketidak seimbangan pengagihan pendapatan di kalangan masyarakat. Disebabkan selama ini pelaksanaan sistem pungutan zakat tidak mewujudkan nilai kesejahteraan atau membasmi kemiskinan.
Pemahaman  masyarakat tentang keagamaan  merupakan  salah  satu  faktor  penting  dalam melaksanakan  kewajiban,  khususnya  terhadap  kepatuhan  membayar  zakat  pendapatan  di kalangan masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam, pemahaman yang tidak benar menimbulkan kekeliruan aplikasi teori sistem pungutan dalam Islam di mana zakat yang dulunya merupakan kewajipan sekarang menjadi pungutan alternatif.
Gambaran  yang  jelas  tentang  konsep  zakat  dalam  Islam  telah  dibincangkan  oleh  para sarjana muslim, di mana sistem zakat Islam bersifat dinamis. Namun, adakah ia masih dapat di aplikasikan dalam kehidupan pada masa sekarang ini.
Secara keseluruhan kepentingan kajian ini adalah untuk menemukan suatu sistem dan pola pengagihan  dari  potensi  zakat  yang  dapat  membangun  moral  dan  material  masyarakat  dan meningkatkan keimanan dengan jenis pungutan yang diwajibkan serta dapat menguatkan model kesejahteraan ekonomi secara adil dan merata.
Di  sisi  lain,  dari  skop  kajian  ini  akan  dapat  dilihat  sumber  kekuatan  finansial  dengan Pendapatan   Asli   Daerah   (PAD)   melalui   potensi   zakat   dan   pola kebijakan pelaksanaan program-program  baru  produktif  yang  bersumber  dari  pengumpulan  zakat  akan mengentaskan/membasmi  kemiskinan  di  Nanggroe  Aceh    Darussalam.    Selanjutnya,    skop pengkajian  akan  difokuskankan  kepada faktor-faktor apa yang dapat berkesan terhadap potensi akumulasi  zakat  yang  ada  pada  Pekerja  Islam  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  yang bekerja di   sektor   perkhidmatan   dan   telah   dikategorikan   wajib   zakat   ke   atas penghasilan perkhidmatannya   sesuai   dengan   fatwa   MUI   Aceh   Nomor 01/1983M/1403H   tentang kewajipan   membayar   zakat   perkhidmatan   dan Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam Nomor  7  tahun  2004  tentang pengelolaan zakat.
Selanjutnya data yang akan digunakan adalah berbentuk data sekunder yang meliputi data perkembangan  Sumber-sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Perkembangan        PAD    dan PDRB  serta  Rasio  Kontribusi  Provinsi  Nanggroe Aceh   Darussalam,   Produk   Domestik Regional   Bruto   (PDRB)   Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam  menurut  kabupaten  Atas Dasar  Harga  Konstan, Proyeksi  Penduduk  Menurut  Kelompok  Umur  di  Provinsi  Nanggroe Aceh Darussalam,   Jumlah   Pegawai   Negeri   Sipil   Menurut   Asal   dan   Golongan Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam  dan  Jumlah  Pekerja  Muslim  di  Sektor Perkhidmatan   serta Jumlah   Lembaga   BAZIS   dan   Jumlah   Zakat   yang terkumpul   di   Provinsi   Nanggroe Aceh   Darussalam,   serta   data   program- program      pemberantasan/pembasmian      kemiskinan yang      produktif. Selanjutnya untuk rentang waktu dari data yang akan dikaji dimulai dari data tahun 1984 sampai tahun 2010.
Pada azasnya, penduduk Aceh merupakan masyarakat yang homogen dengan karakteristik budaya  yang  hampir  sama  disebabkan  oleh  ajaran  agama  yang sama   yaitu   agama   Islam.
Andria Zulfa, Potensi Zakat untuk Membasmi Kemiskinan di Nanggroe Aceh Darussalam DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Namun      walaubagaimanapun     terdapat     sedikit perbezaan      utamanya      mengenai      loghat, bahasa   dan   adat   istiadat   (resam) antara  beberapa  wilayah  kabupaten. Wilayah  kabupaten di    pesisir    utara   dan timur    mempunyai    bahasa    yang    berbeda    dengan    masyarakat    yang mendiami kabupaten  di  tengah-tengah  Aceh,  begitu  juga  dengan  masyarakat  pesisir barat dan    selatan.    Oleh    karena    itu    untuk    mewakili    kemajemukan    tersebut,  pengkaji    akan mengambil  sampel  di  beberapa  lokasi  kajian  yaitu:  (1)  Banda Aceh,  atas  alasan  sebagai pusat  pentadbiran  Provinsi   Aceh  ;  (2)  Kabupaten Aceh  Utara,  mewakili  masyarakat  pesisir utara    dan    timur;    (3)    Takengon  (Kabupaten  Aceh  Tengah),  mewakili  masyarakat  yang mendiami kabupaten di tengah-tengah   Aceh   dan;   (4)   Meulaboh   (Kabupaten   Aceh   Barat) yang mewakili masyarakat pesisir barat dan selatan.

## Penutup
Potensi zakat melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diupayakan dalam rangka pembasmian  kemiskinan  di  Provinsi  Aceh  masih  kurang  mendapat  perhatian  dalam  kalangan penyelidik  tempatan.  Situasi  dan  kondisi  Provinsi  Aceh  yang  terus  kondusif  dan  disertai dukungan  secara  undang-  undang  merupakan  peluang  untuk  menyukseskan  pembangunan. Adanya  komponen  zakat  yang  telah  dimasukkan  kedalam  komponen  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  menunjukkan  kekhasan  serta  skim  pengeluarannya  yang  harus  diperuntukkan  untuk mensejahterakan masyarakat melalui program pembasmian kemiskinan.
Oleh itu kajian ini dapat dijadikan panduan dan rujukan sebagai bukti empirikal mengenai potensi  zakat  untuk  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  bagi  program  pembasmian kemiskinan.
Rekomendasi yang diajukan untuk Model penerapan kekuatan ekonomi dan arah kebijakan kerajaan  boleh  dibanggakan  kerana  sebelum  ini  kebanyakan  kajian  hanya  melahirkan rekomendasi yang telah sering diajukan namun tidak membawa implikasi perubahan yang nyata bagi pembasmian kemiskinan di Provinsi Aceh.
***

## Bibliografi
Daud Ali, Mohammad. 1998. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta: UII Press. Ginting,  Paham  dan  Syafrizal  H.  Situmorang.  2008.  Filsafat  dan  Metode  Riset.  Medan:  USU Press.
Hafidhhuddin, Didin. 2002. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani. Handoko, Hani. 1995 Manajemen. Yogyakarta. BPFE. Hidayat & Hikmat Kurnia. 2008. Panduan Pintar Zakat, Jakarta: Qultum Media.
Muhammad  dan  Ridwan  Mas‟ud.  2005.  Zakat  dan  Kemiskinan  Instrumen  Pemberdayaan Ekonomi Umat. Yogyakarta: UII Press.
Nawawi, Imam. 2006. Riyadus Shalihin, Terj. Agus Hasan Bashori, Surabaya, Duta Ilmu. Qadir,
Abduracchman.  2001.  Zakat  Dalam  Dimensi  Mahdah  dan  Sosial.  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada