Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
Optimalisasi Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Era Pandemi COVID-19 di Indonesia
M Wahyu Agani 1* , Dewi Sekar Kencono 2
12 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta *E-mail: wahyumoraya@gmail.com

## ABSTRACT
The Covid-19 pandemic has caused the government to meet challenges in carrying out its duties and obligations in public services. The challenge is mainly because the  Large-Scale  Social  Restriction  (PSBB)  policy  has  hampered  public  services. Like  wise  with  the  policy  of  limiting  activities  in  the  office  for  all  employees including the State Civil Apparatus with the implementation of working from home. Based on this, the question in this paper is how to develop an electronic service model of the e-Government system in the new normal era? It was found that the new  normal  era  demands  that  the  use  of  electronic  media  be the  main  means  of government and society in carrying out various activities. The government's role in administering government in the pandemic era requires innovation in the field of information technology-based services to the public and also needs to be supported by  the  availability  of  valid  and  authentic  data.  The  availability  of  valid  and authentic  data  is  one  of  the  main  indicators  of  people's  satisfaction  with  the government in the new normal era.
Keywords: e-government, Covid-19, Public Service

## ABSTRAK
Pandemi Covid-19 telah menyebabkan pemerintah menemui tantangan dalam melakukan tugas dan kewajibannya dalam pelayanan publik. Tantangan terutama karena  kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  menyebabkan pelayanan publik terhambat. Demikian pula dengan kebijakan pembatasan aktivitas di  kantor  bagi  seluruh  pegawai  termasuk  Aparatur  Sipil  Negara  dengan pemberlakuan  bekerja  dari  rumah.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  yang  menjadi pertanyaan  dalam  tulisan  ini  yaitu  bagaimana  pengembangan  model  pelayanan elektronik dari sistem e-Government di era new normal? Ditemukan bahwa era new normal  menuntut  agar  penggunaan  media  elektronik  menjadi  sarana  utama pemerintah dan masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan. Peran pemerintah dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  di  era  pandemi  membutuhkan  inovasi  di bidang  layanan  berbasis  teknologi  informasi  kepada  masyarakat  serta  perlu  juga ditunjang dengan ketersediaan data yang valid dan otentik. Tersedianya data yang valid  dan  otentik,  menjadi  salah  satu  indikator  utama  dari  kepuasan  masyarakat terhadap  pemerintah  di  era  new  normal.  Selain  itu,  pelaksanaan  e-Government harus  mampu  membentuk  interaksi  komunikasi  antara  elemen  pemerintah  pusat, daerah  serta  masyarakat  melalui  sistem  elektronik  berbasis  informasi  digital. Realitanya,  pertukaran  informasi  melalui  digital  jauh  lebih  cepat  dan  efektif dilakukan  daripada  melakukan  interaksi  informasi  melalui  pelayanan  tercetak. Selanjutnya  setelah  era  new  normal  pelayanan  melalui  online  masih  dapat  terus
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
dilaksanakan  sebagai  wujud  modernisasi  pelayanan  dari  pemerintah  kepada masyarakat.
Kata Kunci: E-government, Covid-19, Pelayanan Publik

## PENDAHULUAN
Baru-baru ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah peraturan untuk  meningkatkan  dan  mengembangkan  program  e-governance,  termasuk menerapkan peraturan perundang-undangan dan merumuskan peta jalan (roadmap) untuk pengembangan di masa depan (Hartanto et al., 2021; Syahputri & Kusdarini, 2021; Ulum, 2018). Berdasarkan survei terbaru mengenai e-Government dari PBB, Indonesia  memiliki  potensi  untuk  mempercepat  penerapan  e-governance  melalui pengembangan kebijakan ICT nasional dan strategi e-government yang efektif dan efisien (Aminah & Saksono, 2021; Anshori, 2020; Sabani et al., 2019). Dalam hal belanja  IT,  Indonesia  cukup  menjanjikan.  Namun,  selain  alokasi  anggaran, pemerintah  juga  perlu  menetapkan  standar  efisiensi  kerja,  menunjukkan optimalisasi  penggunaan  pajak,  serta  menghindari  downtime  dalam  layanan  e- government  (Rokhman,  2011;  Sabani  et  al.,  2018;  Sijabat,  2020).  Pemerintah Indonesia menyambut penerapan revolusi industri 4.0 melalui  peraturan terkait e- government (Wibawa, 2009).
Di samping prestasi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih  baik  sejak  reformasi,  penerapan e-government ini  dapat  memberikan tambahan  manfaat  yang  signifikan  kepada  masyarakat(Ferdiansyah  &  Hidayat, 2014; Nugraha et al., 2023; Tauhid, 2018). Manfaat tersebut mencakup peningkatan kualitas  pelayanan  pemerintah  kepada  para  stakeholder  (masyarakat,  kalangan bisnis, dan industri), terutama dalam hal efektivitas dan efisiensi kinerja di berbagai bidang  kehidupan  bernegara  (Darmawan,  2018;  Irawan,  2017;  Sosiawan,  2015). Selain itu, e-government juga meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep good governance yang bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), serta mengurangi total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder untuk  keperluan  aktivitas  sehari-hari  (Anggoro  et  al.,  2024;  Prihartono,  2023; Wirawan,  2020).  Penerapan  e-government  juga  diharapkan  dapat  mengatasi
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
masalah  yang  timbul  akibat  pandemi  COVID-19  (Tasyah  et  al.,  2021).  Bahkan dalam berkendara, kini telah diterapkan sistem e-tilang (Pramesti, 2020). Saat ini, Indonesia  sedang  melakukan  perombakan  sistem  informasi  yang  sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi berbasis e-governance (Usman et al., 2022).
Indonesia memiliki wilayah yang cukup luas, namun tidak semua wilayah tersebut terjangkau oleh teknologi yang memadai (Nababan et al., 2022). Banyak daerah  pelosok  yang  masih  kesulitan  menerapkan  sistem  pendidikan  yang  layak, sementara di daerah metropolitan, pendidikan dan perkembangan ICT sudah sangat maju.  Percepatan  perkembangan  ICT  di  daerah  metropolitan  belum  diimbangi dengan perkembangan ICT di daerah pelosok, mengakibatkan ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia.  Sebagai perbandingan, beberapa negara lain telah berhasil menerapkan  e-government  secara  efektif.  Misalnya,  Korea  Selatan  telah  dikenal sebagai  salah  satu  negara  dengan  implementasi  e-government  yang  sangat  maju. Mereka  memiliki  infrastruktur  teknologi  yang  sangat  baik,  serta  kebijakan  yang mendukung  pengembangan  dan  implementasi  e-government.  Pengalaman  Korea Selatan menunjukkan pentingnya komitmen pemerintah dan kesiapan infrastruktur dalam  mendukung  suksesnya  e-government  (Alryalat  et  al.,  2020).  Studi  ini memberikan  pembelajaran  bahwa  Indonesia  perlu  meningkatkan  kesiapan infrastruktur  teknologi,  terutama  di  daerah  terpencil,  dan  memastikan  adanya dukungan kebijakan yang kuat serta pelatihan bagi sumber daya manusianya.
Meskipun  ada  banyak  manfaat,  penerapan  e-government  di  Indonesia selama pandemi juga menghadapi berbagai tantangan dan kekurangan. Salah satu kendala  utama  adalah  keterbatasan  infrastruktur  teknologi  di  daerah-daerah terpencil yang mengakibatkan ketimpangan kualitas pelayanan publik. Selain itu, terdapat  masalah  dalam  hal  validitas  dan  keandalan  data  yang  digunakan  dalam sistem  e-government,  yang  menjadi  faktor  penting  dalam  kepuasan  masyarakat terhadap  layanan  pemerintah.  Lebih  lanjut,  keterbatasan  dalam  hal  sumber  daya manusia  yang  memiliki  kompetensi  dalam  teknologi  informasi  juga  menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan e-government yang efektif.
Berdasarkan pengalaman dari negara-negara yang telah sukses menerapkan ICT untuk mengembangkan pendidikan, pengalaman tersebut seharusnya menjadi
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
motivasi serta referensi bagi pemerintah untuk mewujudkan Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Kita dapat belajar dari pengalaman Thailand yang mengintegrasikan sarana dan prasarana ICT dalam pendidikan dan pelatihan di semua jenjang, tidak hanya dalam bidang sains dan teknologi, tetapi juga mencakup seluruh aspek pendidikan. Inisiatif  Thailand  meliputi  penyediaan  kesempatan  bagi  guru,  dosen,  dan  siswa untuk  belajar  mengimplementasikan  ICT,  menciptakan  tautan  antara  sekolah, universitas,  dan  perpustakaan  online,  serta  optimalisasi  pemanfaatan  ICT  dan pembelajaran jarak jauh untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran yang kontinu. Perhatian khusus diberikan kepada masyarakat yang masih belum familiar dengan ICT (Kristensen et al., 2019).

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif  melalui  studi  pustaka  dengan  pendekatan  analisis  literatur  review. Penelitian  ini  bersifat  kualitatif  dan  dilakukan  melalui  studi  pustaka.  Proses penelitian  dilakukan  dengan  mengumpulkan  berbagai  sumber  kepustakaan,  baik sumber  primer  maupun  sekunder.  Data  yang  dikumpulkan  kemudian diklasifikasikan  berdasarkan  formula  penelitian  yang  telah  ditentukan (Darmalaksana, 2020). Proses ini kemudian dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 2. Proses Penelitian Kualitatif
Sumber: Darmalaksana (2020)
Menjelaskan redaksi pada skenario jenis penelitian kualitatif studi pustaka. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif  melalui  studi  pustaka. Tahapan penelitian dimulai dengan mengumpulkan berbagai sumber kepustakaan, baik  yang  bersifat  primer  maupun  sekunder.  Data  yang  terkumpul  kemudian diklasifikasikan berdasarkan formula penelitian yang telah ditentukan. Pada tahap berikutnya,  data  diolah  dan  referensi  dikutip  untuk  disajikan  sebagai  temuan penelitian.  Data  tersebut  kemudian  diabstraksikan  untuk  memperoleh  informasi yang komprehensif dan diinterpretasikan sehingga menghasilkan pengetahuan yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Layanan  digital  ini  merupakan  bagian  dari  konsep e-government . Menjelaskan bahwa konsep e-government secara teoretik dipahami sebagai upaya pemerintah untuk memiliki kinerja serta menjalin hubungan dengan publik maupun swasta  secara  lebih  baik.  Hal  ini  sesuai  dengan  prinsip good  governance hingga menumbuhkan sebuah sistem yang lebih efisien, efektif, responsif, transparan, dan
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
akuntabel. Dalam kondisi apapun, pelayanan publik dalam prinsip good governance tidak boleh berhenti. Dalam kondisi ancaman Covid-19, layanan birokrasi digital merupakan  sebuah  solusi  dan  keniscayaan  dalam  mengoptimalkan  pelayanan publik. Layanan e-gov sekarang ini memudahkan segala sesuatu, mulai dari aspek sosial, ekonomi, bahkan politik. Namun, ada beberapa bagian yang memang tidak bisa dilakukan dengan daring atau melalui online saja.
Indonesia sendiri berdasarkan PBB yang menyampaikan hasil survei yang menunjukkan kenaikan 11 peringkat dari 88 tahun 2020 ke peringkat 77 pada tahun 2022,  perkembangan  ini  menjadi  bukti  penerapan  dan  penggunaan  serta pembangunan e-governance di Indonesia semakin meningkat.
Gambar 2. Indeks Pembangunan E-Governance
Sumber: Kominfo
Adapun  dalam  program  prioritas, e-government merupakan  salah  satu sektor prioritas Pembangunan Pitalebar Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019. Pada Pasal 7 dicantumkan prioritas pembangunan Pitalebar Indonesia pada lima sektor, seperti e-Pemerintahan, e-Kesehatan, e-Pendidikan, e-Logistik dan e-Pengadaan. Sehingga terlihat jelas bahwa e-government sudah menjadi hal yang penting untuk diterapkan di berbagai bidang pemerintahan.
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
Adapun manfaat e-government , yaitu pertama mengurangi biaya, alasannya karena  melalui  sistem  online,  maka  biaya  administrasi  dan  sebagainya  akan berkurang. Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena masyarakat dapat  dengan  mudah  mengakses  dan  melihat  sejauh  mana  kegiatan  pemerintah sudah dilakukan. Ketiga, meningkatkan pelayanan publik karena masyarakat akan lebih mudah mengakses (keterbukaan informasi dan partisipasi) pelayanan publik tanpa harus secara fisik datang ke kantor instansi pemerintah tertentu.
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, jelas bahwa penerapan e-government sangat  penting  untuk  situasi  saat  ini.  Tapi  itu  perlu  didukung  oleh  beberapa  hal. Yang  pertama  adalah  komitmen  pemimpin  untuk  mendukung  semua  proses  dan kegiatan  pelayanan  publik  berbasis  elektronik  (e-service).  Ini  karena  pemimpin, penyelenggara, atau pelaksana layanan publik, dapat berkomitmen dan mengambil keputusan  untuk  memberikan  layanan  publik  terbaik  melalui  penerapan  e- government.  Kedua,  sarana  dan  prasarana.  Ketersediaan  sarana  dan  prasarana, seperti ketersediaan komputer dan jaringan internet, sangat penting karena tanpanya pelayanan berbasis elektronik akan sulit terwujud. Ketiga, sumber daya manusia. Jika  komitmen  pemimpin  dan  sarana  prasarana  sudah  memadai,  tetapi  tidak  ada sumber  daya  manusia  yang  dapat  mengeksekusi  pelayanan  berbasis  elektronik, maka pelayanan berbasis elektronik akan sulit terwujud. Jadi, untuk menjalankan proses  pelaksanaan  e-government,  kemampuan  sumber  daya  manusia  (pegawai instansi  dan  sebagainya)  diperlukan.  Akibatnya,  di  tengah  pandemi  COVID-19, penyedia  dan  pelaksana  layanan  publik  tidak  lagi  menghalangi  mereka  untuk memberikan layanan kepada masyarakat; sebaliknya, mereka dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan tersebut.
Setelah reformasi birokrasi, diperlukan sistem kepemerintahan yang bersih, transparan,  dan  mampu  menanggapi  tuntutan  perubahan  secara  lebih  efisien. Akibatnya, e-government menjadi inspirasi untuk menyediakan data informasi dan media komunikasi yang transparan. E-Goverment, untuk diketahui, adalah ketika pemerintah  menggunakan  teknologi  informasi  untuk  memberikan  informasi  dan layanan  kepada  warganya.  mulai  dari  urusan  bisnis  dan  urusan  pemerintahan lainnya. E-government adalah proses penggunaan teknologi informasi sebagai alat
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
untuk  membantu  menjalankan  sistem  pemerintahan  dengan  lebih  baik.  E- government  terdiri  dari  dua  konsep  utama:  salah  satunya  adalah  penggunaan teknologi informasi seperti internet sebagai alat bantu.
Dengan  e-gov  ini,  diharapkan  bahwa  ini  akan  menjadi  salah  satu  opsi terbaik untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan cara yang mudah namun efektif. Selain itu, perlu diketahui bahwa Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 oleh Pemerintah Pusat membahas kebijakan dan strategi nasional untuk pengembangan  e-government  di  Indonesia.  Pemerintahan  Presiden  Jokowi kemudian  melanjutkannya.  Di  sisi  lain,  berbagai  kendala  yang  muncul  selama proses  pengembangan  e-Government  di  Indonesia  membuka  ruang  yang  cukup besar  untuk  perbaikan  dalam  pelaksanaannya.  Kementerian  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (PAN-RB)  mengumumkan  beberapa kemajuan baru dalam e-government yang patut dihargai. Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2018 menetapkan prosedur untuk pedoman evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis  Elektronik  (SPBE).  Selanjutnya,  bagaimana  e-government  digunakan untuk  mengatasi  pandemi  COVID-19  yang  saat  ini  melanda  dunia.  Ini  mungkin salah satu cara untuk mengantisipasi hal itu. Karena proses pelaksanaannya tidak membutuhkan interaksi langsung (Tasyah, A. et al, 2021). Penggunaan media yang salah  satu  di  optimalkan  dalam  masa  pandemi  secara  ini  adalah  dalam  media bidang-bidang sebagai berikut:

## Dalam bidang pembelajaran atau pendidikan
Pembelajaran jarak jauh adalah metode pendidikan yang tidak berlangsung dalam satu ruangan dan tidak memungkinkan interaksi langsung antara guru dan siswa.  Selain  itu,  dengan  menekankan  bahwa  pembelajaran  jarak  jauh  berfokus pada  metode  pembelajaran  yang  dibantu  teknologi  dan  bertujuan  untuk menyampaikan pelajaran kepada siswa yang tidak bertemu secara langsung dengan guru seperti halnya pembelajaran di kelas tradisional. Akibatnya, siswa dan guru tidak berinteraksi satu sama lain secara langsung, tetapi mereka berinteraksi melalui sistem  virtual  yang  memungkinkan  mereka  berinteraksi.  PJJ  dilakukan  untuk mencegah  penyebaran  virus  COVID-19.  Dalam  konteks  pandemi,  protokol
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
pencegahan  penyebaran  virus  COVID-19  mengatakan  bahwa  orang  harus menghindari  kerumunan  atau  berkumpul.  Ini  termasuk  interaksi  langsung  antara guru,  siswa,  siswa,  dosen,  dan  anggota  civitas  akademik  lainnya  di  lingkungan sekolah.  Oleh  karena  itu,  pembelajaran  jarak  jauh  sangat  penting  untuk menghentikan penyebaran virus secara luas, terutama di antara guru dan siswa.
Sementara itu, menyebutkan bahwa selama masa pandemi Covid-19, proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem “Flexible Learning”. Sistem ini memiliki beberapa ciri, yaitu 1) dimensi pembelajaran yang bisa dilaksanakan dimana saja dan  kapan  saja,  2)  pembelajar  bisa  belajar  apapun  yang  diinginkan,  3)  sumber belajar  bisa  berasal  dari  pengajar  langsung  atau  berbagai  sumber  yang  tersedia pada  berbagai  media  seperti  web,  4)  pengajar  memiliki  kesempatan  yang banyak  dalam  menentukan  pelaksanaan  pembelajaran  (tutoring,  belajar  mandiri, seminar,  debat,  dan  diskusi  secara  online),  dan  5)  pada  pelaksanaan  penilaian bisa menggunakan sistem  yang menyediakan fleksibilitas lebih bagi siswa dalam melaporkan  setiap  aktivitas  yang  dilaksanakan  selama  masa  pandemi  Covid-19 (Latip, A., 2020). Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi COVID-19 harus dipertimbangkan. Tiga faktor utama keberhasilan PJJ adalah pengajar, pembelajar, dan teknologi.
Pendidik tidak hanya harus mahir dalam menggunakan media pendukung pembelajaran,  tetapi  mereka  juga  harus  memiliki  bakat  dan  pengalaman  dalam menciptakan dan mengemas interaksi virtual dengan siswa mereka. Selain itu, ada sejumlah faktor yang memengaruhi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, termasuk budaya, latar belakang sosial ekonomi, minat, pengalaman, dan tingkat pendidikan. Faktor  tambahan  yang  menentukan  keberhasilan  pembelajaran  jarak  jauh  adalah teknologi; teknologi adalah alat, media, dan sarana yang memungkinkan interaksi antara  pendidik  dan  siswa  terjadi.  Menurut  pendapat  lain,  ada  lima  komponen penting yang dapat mendukung keberhasilan pembelajaran jarak jauh: manajemen institusi,  lingkungan  belajar,  desain  pembelajaran,  layanan  pendukung,  dan evaluasi  pembelajaran.  Dalam  konteks  pembelajaran  jarak  jauh  (PJJ)  selama pandemi  COVID-19,  kelima  faktor  tersebut  pasti  dapat  mendukung  pelaksanaan
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
PJJ. Faktor manajemen institusi berkaitan dengan bagaimana institusi pendidikan pusat hingga sekolah merancang perancanaan pelaksanaan PJJ di masa pandemi.

## Tantangan Pendidikan di Masa pandemi Covid-19
COVID-19  memiliki  dampak  besar  pada banyak  industri,  dan  pendidikan adalah  salah  satunya.  Hampir  seluruh  negara  menerapkan  kebijakan,  termasuk physical distancing, untuk mencegah penyebaran virus corona. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, yang mengharuskan semua  pekerjaan  dilakukan  di  dalam  rumah.  Untuk  mencegah  penyebaran  virus vorona, semua aktivitas, dari pekerjaan hingga pembelajaran, dilakukan di rumah. Berdasarkan  kebijakan  tersebut,  pendidikan  harus  dilakukan  secara  online. Pembelajaran daring adalah sistem pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh melalui  penggunaan  berbagai  platform  seperti  e-learning,  Google  Clasroom,  dan Homeschool.  Seiring  pesatnya  perkembangan  teknologi,  komunikasi,  dan informasi, pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan melalui berbagai platform ini. Selain  itu,  beberapa  platform,  seperti  Zoom,  Google  Meet,  dan  Visco  Webex, memungkinkan pembelajaran daring melalui video konferensi. Tidak jarang grup WhatsApp  digunakan  untuk  belajar  online  selain  menggunakan  aplikasi-aplikasi tersebut. Pembelajaran online di masa pandemi saat ini pasti menghadirkan banyak tantangan.  Salah  satu  tantangan  tersendiri  bagi  mereka  yang  bekerja  di  bidang pendidikan, terutama bagi pendidik dan peserta didik. Ini karena, di tengah wabah Covid-19,  pembelajaran  daring  harus  tetap  dilakukan.  Sudah  menjadi  hal  yang wajar  bahwa  beberapa  orang  memiliki  masalah  dengan  mendapatkan  akses  ke jaringan internet, karena pembelajaran online sendiri tidak dapat dilakukan tanpa jaringan internet. Ketua umum Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (APJII),  JamalulIzza,  membuktikan  hal  ini  dengan  mengatakan  bahwa  Indonesia memiliki  sekitar  74  ribu  desa,  dan  banyak  di  antaranya  tidak  memiliki  akses  ke jaringan internet seperti di daerah lain.
Dalam  lingkup  pendidikan,  baik  pendidik  maupun  peserta  didik  dituntut untuk  bisa  mengoperasikan  sistem  pembelajaran  secara  online  dengan  baik. Kesiapan Sumber Daya Manusia menjadi bagian terpenting dalam mencapai
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
keberhasilan  pembelajaran  online,  kesiapan  ini  berkaitan  dengan  kemampuan pendidik  dan  peserta  didik  dalam  menggunakan  dan  mengolah  berbagai  sistem teknologi  yang  dimanfaatkan  dalam  jalannya  pembelajaran  daring.  Transformasi model  pembelajaran  secara  tiba-tiba  yang  bermula  dari  model  konvensional menjadi  berbasis  online  mengakibatkan  kurangnya  persiapan  yang  matang sehingga pembelajaran online saat ini belum bisa dikatakan optimal. Hal tersebut menjadi  tantangantersendiri  bagi  pendidik  dan  peserta  didik  agar  bisa  segera menyesuiakan diri terhadap kondisi dimana keahlian dalam mengoperasikan sistem teknologi sudah menjadi suatu kebutuhan yang penting di masa pandemi saat ini. Disamping  itu  hambatan  dalam  pembelajaran  daring  datang  dari  peserta  didik. semangat  belajar  peserta  didik  selama  proses  pembelajaran  daring  menurun dibandingkan ketika pembelajaran tatap muka langsung.
Berdasarkan  penelitian  yang  sudah  dilakukan  sebelumya  oleh  Cahyani  et al.,  (2020)  menunjukkan  bahwa  motivasi  belajar  peserta  didik  yang  mengikuti pembelajaran  daring  selama  pandemi  menurun.  Penurunan  motivasi  belajar peserta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu kondisi selama pembelajaran  daring  yang  mewajibkan  peserta  didik  untuk  belajar  di  rumahnya masing-masing,  sehingga  memaksa  mereka  untuk  mempelajari  serta  memahami materi pelajaran secara mandiri, pendidik tidak dapat mendampingi dan mendidik peserta didik secara langsung, sehingga pendidik tidak dapat melakukan tindakan seperti  pemberian  reward-punishment,pemberian  motivasi,  menegur,  dan  lain sebagainya.  Sedangkan  tindakan-tindakan  pendidik  tersebut  yang  dapat menguatkan  motivasi  peserta  didik.  selain  itu  efektivitas  waktu  belajar  juga mempengaruhi  motivasi  belajar  peserta  didik.  Peserta  didik  merasa  sulit  dalam menetukan waktu yang tepat untuk belajar di rumah. Lingkungan sosial keluarga yang kurang kondusif menyebabkan peserta didik tidak dapat fokus untuk belajar. Melihat  hambatan  tersebut  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  pendidik  maupun peserta  didik.  Pendidik  diharuskan  lebih berinovasi  dalam  mennetukan  cara  atau metode  dalam  menyampaikan  materi  agar  peseta  didik  mampu  menerima  materi dengan  mudah  meski tidak  disampaikan secara tatap  muka langsung.  Sedangkan peserta didik dituntut agar bisa beradaptasi dengan kondisi dan situasi seperti saat
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
ini. Secara garis besar tantangan pendidikan selama pandemi Covid-19 menyangkut budaya  akademik,  yang  meliputi  nilai,  sikap,  pengetahuan,  keterampilan,  serta kesiapan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan literasi teknologi.

## Dalam bidang pengembangan ekonomi
Ekonomi  Indonesia  sempat  terkontraksi  terdampak  pandemi  Covid-19, namun dapat kembali pulih pada kuartal II tahun 2021 dan masih berada pada tren pertumbuhan  positif.  Hal  tersebut tak  lepas  dari  berbagai  upaya  mitigasi  yang  di lakukan oleh Pemerintah, baik terkait dengan kesehatan, perlindungan sosial dan perekonomian  (Fauziyyah  &  Ersyafdi,  2021).  Dampak  yang  ditimbulkan  secara ekonomi sendiri pada tahun 2020 juga terlihat dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mana mengalami penurunan.
Gambar 3. Grafik Pergerakan IHSG pada Periode Januari-Mei Tahun 2020

## Sumber: CEIC (2020) diolah oleh FEB UGM
Pandemi COVID-19 berdampak pada 1.032.960 pekerja sektor formal yang dirumahkan,  375.165  pekerja  sektor  formal  yang  di-PHK,  dan  314.833  pekerja sektor  informal  (Kemenaker,  2020).  Selain  itu,  dalam  skenario  terburuk,  CORE (Centre  of  Reform  on  Economics)  Indonesia  memperkirakan  bahwa  jumlah pengangguran  di  Indonesia  akibat  COVID-19  akan  meningkat  hingga  9,35  juta orang  pada  kuartal  II-2020.  Hal  ini  semakin  meningkatkan  jumlah  orang  yang termasuk dalam kelas rentan miskin. Hal ini bisa dilihat dari data berikut:
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
Gambar 4. Proyeksi Jumlah Penduduk Rentan Miskin

## Sumber: Susenas Maret 2019, diolah TNP2K
Pandemi menyebabkan 106,9 juta orang menjadi miskin, menurut gambar. Dengan  kata lain,  sekitar  82  juta  orang  di  Indonesia  rentan menjadi  miskin,  atau 30%  dari  semua  penduduk.  Selain  itu,  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia diproyeksikan hanya tumbuh sekitar 2,1 persen dan bahkan dapat melambat hingga -3,5 % (World Bank 2020). Ini memberikan sinyal bagi pemerintah untuk segera mengambil  tindakan  penyelamatan  yang  tepat  bagi  sektor  dan  masyarakat  yang terkena  dampak  negatif  COVID-19.  Dalam  bidang  ekonomi,  Pemerintah  telah banyak  memberikan  stimulus  dan  insentif  seperti  bantuan  kepada  pelaku  UMK, insentif fiskal, penjaminan kredit, subsidi bunga, dan lain sebagainya. Selain itu, Pemerintah juga mengupayakan agar pemanfaatan teknologi dapat memaksimalkan potensi ekonomi yang ada terutama di masa pandemi ini (Rapii et al., 2022).

## Dalam bidang komunikasi
Komunikasi Publik adalah salah satu jenis atau bentuk komunikasi, selain komunikasi  intrapribadi  (intrapersonal  communication),  komunikasi  antarpribadi (interpersonal  communication),  komunikasi  kelompok  (group  communcation), komunikasi organisasi (organization communication), dan komunikasi massa (mass communication). Komunikasi  Publik  dikenal  dengan  banyak nama/istilah  –
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
urusan publik (public affairs), informasi publik (public information), dan hubungan publik  (public  relation)  atau  humas  (hubungan  masyarakat).  Secara  praktis, komunikasi publik merupakan jantung dari ekonomi, masyarakat, dan politik kita. Studio-studio film menggunakannya untuk mempromosikan film mereka. Politisi menggunakannya untuk terpilih. Bisnis menggunakannya untuk meningkatkan citra mereka.  Para  advokat  menggunakannya  untuk  mempromosikan  tujuan-tujuan sosial.  Ini  adalah  bidang  yang  dibangun  di  atas  ide  dan  gambar,  persuasi  dan informasi, strategi dan taktik. Tidak ada kebijakan atau produk yang dapat berhasil tanpa pesan cerdas yang ditargetkan kepada audiens yang tepat dengan cara yang kreatif  dan  inovatif.  Kemampuan  untuk  berkomunikasi  dengan  cara  ini  -  untuk berkomunikasi  secara  strategis  -  adalah  inti  dari  program-program  kami. Komunikasi  publik  ini  erat  kaitannya  dengan  kebijakan  publik  yang  dicetuskan pemerintah (Dijkzeul & Moke, 2005). Artinya, pemerintah harus pandai membuat media komunikasi dan penyebaran informasi agar kebijakannya menyentuh semua lapisan masyarakat.  Keberadaan Command Center 112 adalah salah satu kebijakan.

## Dalam bidang sosial dan kebudayaan
Pameran dan juga pertunjukan terkait kegiatan sosial budaya sekarang ini tentu  sudah  banyak  dilaksanakan.  Ada  yang  memang  melalui  seminar  atau konfrensi  tertentu.  Hal  ini  diperlukan  untuk  menjaga  keeksistensian  kehidupan budaya di daerah itu sendiri.  Littlejohn mengemukakan bahwa untuk meletakkan komunikasi ke dalam kebudayaan sebagai sebuah sistem, maka pertama-tama kita haruslah sepakat bagaimana menganggap kebudayaan sebagai sebuah sistem, dan kalau  itu  benar  maka:  1)  Kebudayaan  harus  memiliki  objek.  Sebuah  objek kebudayaan  di  dalamnya  memiliki  bagian-bagian,  unsur,  datau  variabel  yang membentuk objek tersebut. Objak kebudayaan itu dapat berbentuk fisik dan abstrak atau kedua-duanya, tergantung dari sifat sistem itu; 2) Kebudayaan itu terdiri dari atribut, kualitas atau pemilik dari sistem dan obyek itu; 3) Kebudayaan itu harus memiliki relasi internal di antara objek-objek. Karekteristik ini merupakan sesuatu yang krusial untuk mendefinisikan kebudayaan sebagai sistem. Hubungan di antara objek  kebudayaan  menyatakan  efek  mutual  dan  adanya  tantangan-tantangan;  4)
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
Kebudayaan juga memiliki lingkungan, dia tidak eksis dalam sebuah ruang vakum tetapi dipengaruhi oleh lingkungan sekeliling (Pratyaksa, 2019).

## KESIMPULAN
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar  Indonesia  2014–2019,  Pasal  7  menetapkan  bahwa  pembangunan  e- government  (e-pemerintahan,  e-kesehatan,  e-pendidikan,  e-logistik,  dan  e- pengadaan)  akan  menjadi  salah  satu  fokus  dari  program  prioritas  pembangunan pitalebar  Indonesia.  Jadi,  e-government  jelas  menjadi  hal  yang  penting  untuk diterapkan  di  berbagai  bidang  pemerintahan.  Salah  satu  manfaat  e-government adalah  penurunan  biaya,  karena  administrasi  dan  biaya  lainnya  akan  dikurangi melalui sistem online. Kedua, transparansi dan akuntabilitas akan meningkat karena masyarakat dapat dengan mudah melihat dan menilai tindakan pemerintah. Ketiga, pelayanan publik akan meningkat karena masyarakat dapat mengakses pelayanan publik  tanpa  harus  pergi  ke  kantor  instansi  pemerintah  tertentu.  Berdasarkan penjelasan sebelumnya, jelas bahwa penerapan e-government sangat penting untuk situasi  saat ini.  Tapi itu  perlu  didukung  oleh  beberapa  hal.  Yang  pertama  adalah komitmen  pemimpin  untuk  mendukung  semua  proses  dan  kegiatan  pelayanan publik  berbasis  elektronik  (e-service).  Ini  karena  pemimpin,  penyelenggara,  atau pelaksana  layanan  publik,  dapat  berkomitmen  dan  mengambil  keputusan  untuk memberikan layanan publik terbaik melalui penerapan e-government.
Kedua,  sarana  dan  prasarana.  Ketersediaan  sarana  dan  prasarana,  seperti ketersediaan  komputer  dan  jaringan  internet,  sangat  penting  karena  tanpanya pelayanan berbasis elektronik akan sulit terwujud. Ketiga, sumber daya manusia. Jika  komitmen  pemimpin  dan  sarana  prasarana  sudah  memadai,  tetapi  tidak  ada sumber  daya  manusia  yang  dapat  mengeksekusi  pelayanan  berbasis  elektronik, maka pelayanan berbasis elektronik akan sulit terwujud. Jadi, untuk menjalankan proses  pelaksanaan  e-government,  kemampuan  sumber  daya  manusia  (pegawai instansi  dan  sebagainya)  diperlukan.  Akibatnya,  di  tengah  pandemi  COVID-19, penyedia  dan  pelaksana  layanan  publik  tidak  lagi  menghalangi  mereka  untuk
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
memberikan layanan kepada masyarakat; sebaliknya, mereka dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan tersebut.

## REFERENSI
Abu-Shanab,  E.  A.  (2020).  E-government  contribution  to  better  performance  by public  sector.  In  Open  Government:  Concepts,  Methodologies,  Tools,  and Applications (pp. 1-17). IGI Global.
Aprianty,  D. R. (2016). Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu  Pelayanan  Publik  Di  Kantor  Kecamatan  Sambutan  Kota  Samarinda. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(4).
Alryalat, M. A. A., Rana, N. P., & Dwivedi, Y. K. (2020). Citizen's adoption of an E-Government  system:  Validating  the  extended  theory  of  reasoned  action (TRA). In Open government: Concepts, methodologies, tools, and applications (pp. 651-674). IGI Global.
Ali, M.  A.,  Hoque, M. R., & Alam, K. (2018). An empirical investigation of the relationship between e-government development and the digital economy: the case of Asian countries. Journal of Knowledge Management.
Batara,  E.,  Nurmandi,  A.,  Warsito,  T.,  &  Pribadi,  U.  (2017).  Are  government employees adopting local e-government transformation? The need for having the  right  attitude,  facilitating  conditions  and  performance  expectations. Transforming Government: People, Process and Policy.
Aminah,  S.,  &  Saksono,  H.  (2021).  Digital  transformation  of  the  government:  A case  study  in  Indonesia. Jurnal  Komunikasi:  Malaysian  Journal  of Communication , 37 (2),  272–288.  https://doi.org/10.17576/JKMJC-2021- 3702-17
Anggoro,  T.  S.,  Purba,  G.  R.  M.,  &  Rahayu,  H.  (2024).  Implementasi  E- Government  Sebagai  Bentuk  Perwujudan  Era  Revolusi  Industri  4.0 Kontemporer. Innovative:  Journal  Of  Social  Science  Research , 4 (2),  4521– 4535.
Anshori, M. F. (2020). Diplomasi Digital Sebagai Dampak Pandemi Global Covid- 19: Studi Kasus Diplomasi Indonesia Di Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pbb). Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional , 3 (1), 100–119.
Cahyani,  A.,  Listiana,  I.  D.,  &  Larasati,  S.  P.  D.  (2020).  Motivasi  belajar  siswa SMA  pada  pembelajaran  daring  di  masa  pandemi  covid-19. IQ  (Ilmu  Al- Qur’an): Jurnal Pendidikan Islam , 3 (01), 123–140.
Darmalaksana,  W.  (2020).  Metode  penelitian  kualitatif  studi  pustaka  dan  studi lapangan. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung .
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
Darmawan,  E.  (2018).  E-readiness  Provinsi  Kepulauan  Riau  dalam  penerapan  e- government  (studi  terhadap  Kepri  smart  province). KEMUDI:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 3 (1), 173–192.
Dijkzeul, D., & Moke, M. (2005). Public communication strategies of international humanitarian organizations. International Review of the Red Cross , 87 (860), 673–691.
Fauziyyah,  N.,  &  Ersyafdi,  I.  R.  (2021).  Dampak  covid-19  pada  pasar  saham  di berbagai  negara. FORUM  EKONOMI:  Jurnal  Ekonomi,  Manajemen  Dan Akuntansi , 23 (1), 56–66.
Ferdiansyah, V., & Hidayat, D. (2014). E-Government: Study Fenomenologi Rw- Net  Sebagai  Pelayanan  Publik  Yang  Transparan  Dan  Akuntabel  Dengan Optimalisasi  Fungsi  E-Government  Di  Pemerintah  Kota  Bandung. J-IKA: Jurnal Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas BSI Bandung , 1 (1), 1–13.
Hartanto, D., Dalle, J., Akrim, A., & Anisah, H. U. (2021). Perceived effectiveness of e-governance as an underlying mechanism between good governance and public trust: a case of Indonesia. Digital Policy, Regulation and Governance , 23 (6), 598–616. https://doi.org/10.1108/DPRG-03-2021-0046
Irawan, B. (2017). Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik. Jurnal Paradigma (JP) , 2 (1), 174–201.
Kristensen, J. K., Bowen, M., Long, C., Mustapha, S., & Zrinski, U. (2019). PEFA, public  financial  management,  and  good  governance .  World  Bank Publications.
Nababan, S. A., Sumantri, P., Tanjung, Y., & Hasudungan, A. N. (2022). Student’s Coaching  During  the  Covid-19  Pandemic  in  the  SMAN  1  Rupat:  National Science  Competition  in  2021. East  Asian  Journal  of  Multidisciplinary Research , 1 (2), 175–184.
Nugraha,  J.  T.,  Achmad,  T.,  Warsono,  H.,  &  Yuniningsih,  T.  (2023). E- GOVERNMENT  DALAM  PERSPEKTIF  PENGGUNA:  Konsep,  Teori,  dan Perkembangannya . Stiletto Book.
Pratyaksa, I. G. T. (2019). Inter Culture Communication In The Life Of The Hindu In Mojokerto. Proceeding International Seminar (ICHECY) , 1 (1).
Prihartono, D. (2023). Penerapan Pelayanan Publik Berbasis E-Governance Pada Era Revolusi Industri 4.0. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi , 14 (2), 192– 201.
Rapii, M., Jailani, H., & Utomo, D. P. (2022). Perekonomian Indonesia . CV Jejak (Jejak Publisher).
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
Rokhman, A. (2011). e-Government adoption in developing countries; the case of Indonesia. Journal  of  Emerging  Trends  in  Computing  and  Information Sciences , 2 (5).
Sabani,  A.,  Deng,  H.,  &  Thai,  V.  V.  (2018).  A  Conceptual  Framework  for  the Adoption of E-Government in Indonesia. ACIS , 25.
Sabani,  A.,  Farah,  M.  H.,  &  Dewi,  D.  R.  S.  (2019).  Indonesia  in  the  spotlight: Combating corruption through ICT enabled governance. Procedia Computer Science , 161 , 324–332.
Sijabat, R. (2020). Analysis of e-government services: A study of the adoption of electronic tax filing in Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 23 (3), 179–197.
Sosiawan,  E.  A.  (2015).  Tantangan  dan  Hambatan  dalam  implementasi  E- Government di Indonesia. Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF) , 1 (5).
Syahputri,  N.  R.,  &  Kusdarini,  E.  (2021).  Implementation  of  Good  Governance through  E-Governance  in  Modern  Law  Countries  during  the  Covid-19 Pandemic. Constitutionale , 2 (2), 103–114.
Tasyah,  A.,  Lestari,  P.  A.,  Syofira,  A.,  Rahmayani,  C.  A.,  Cahyani,  R.  D.,  & Tresiana,  N.  (2021).  Inovasi  Pelayanan  Publik  Berbasis  Digital  (E- Government)  di  Era  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Ilmu  Administrasi:  Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi , 18 (2), 212–224.
Tauhid, N. N. (2018). Reformasi Birokrasi Melalui E-Government Dalam Sistem Informasi  Pembuatan  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  Pada  Dinas Kependudukan  Catatan  Sipil  Kota  Bima. Jurnal  Komunikasi  Dan Kebudayaan , 5 (2), 110–124.
Ulum,  M.  C.  (2018). Public  Service:  Tinjauan  Teoretis  dan  Isu-Isu  Strategis Pelayanan Publik . Universitas Brawijaya Press.
Usman, A., Mediaty, M., Khafifah, A., Ramadhan, M. A., & Randayo, W. A. G. P. (2022).  Peranan  Akuntansi  Manajemen  Dalam  Pengambilan  Keputusan Sebagai Bentuk Good  Governance. Amkop Management Accounting Review (AMAR) , 2 (2), 11–24.
Wibawa, S. (2009). Administrasi Negara Isu-isu Kontemporer .
Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri  4.0  Kontemporer  di  Indonesia. Jurnal  Penegakan  Hukum  Dan Keadilan , 1 (1), 1–16.