e-ISSN: 2685-5607
THE EFFECT OF APARATUR COMPETENCY, ORGANIZATIONAL COMMITMENT, UTILIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY, COMMUNITY PARTICIPATION AND INTERNAL CONTROL SYSTEM OF THE ACCOUNTABILITY OF VILLAGE MANAGEMENT IN KABUPATEN INDRAGIRI
HULU
Siti Sarah 1 , Taufeni Taufik 2 , Devi Safitri 3 1,2&3 Universitas Riau Email : sitisarahsss157@gmail.com 1* , taufentaufik94962@gmail.com 2 , devisafitri@lecturer.unri.ac.id 3

## ABSTRACT
This  study  aims  to  examine  the  influence  of  the  The  Effect  of  Aparatur  Competency,  Organizational Commitment, Utilization of Information Technology, Community Participation and Internal Control systems of the Accountability of Village Management in Kabupaten Indragiri Hulu. The population used in this study were 16  villages  in  Kecamatan  Batang  Cenaku,  Kecamatan  Batang  Gansal,  Kecamatan  Kuala  Cenaku  and Kecamatan  Rengat  Barat.  The  samples  in  this  study  were  village  head,  the  village  secretary,  the  financial affairs,  the  planning  board,  the  government  desk,  and  the  head  of  administration  and  general  affairs.  Data collection in this research is using purposive sampling, where total respondents in this research is 96 peoples. Data  analysis  was  done  ith  multiple  linear  regression  model  with  SPSS  software  22.0  version.  The  results obtained  that  the  Aparatur  Competency,  Organizational  Commitment,  Utilization  of  Information  Technology, Community  Participation  and  Internal  Control  systems  have  a  significat  effect  on  Accountability  of  Village Management.
Keywords : Accountability of Village Management, Aparatur Competency, Organizational Commitment, Utilization of Information Technology, Community Participation, Internal Control Systems.

## PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, KOMITMEN ORGANISASI, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SPI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  kompetensi  aparatur,  komitmen  organisasi,  pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana  desa  di  Kabupaten  Indragiri  Hulu.  Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalag  16  desa  di Kecamatan Batang Cenaku, Kecamatan Batang Gansal, Kecamatan Kuala Cenaku and Kecamatan Rengat Barat. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Pemerintahan dan Kaur Perencanaan dan Kaur Tata Usaha dan Umum. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan puposive sampling, dimana total responden dalam penelitian  ini  berjumlah 96 responden. Analisis data dalam penelitian ini  dilakukan  dengan  model  regresi  linear  berganda  dengan  program  SPSS  22.  Hasil  yang  diperoleh  dari kompetensi aparatur, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Kata Kunci : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat, SPI.

## PENDAHULUAN
Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan  mengembangkan daerahnya sendiri dengan pemanfaatan sumber daya  yang tersedia baik  itu  sumber  daya  alam  maupun  sumber  daya  manusia.  Dasar  aturan  hukum  dan  pemberian  wewenang tersebut,  maka  dibentuklah  pemerintah  desa  sebagai  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  pengelolaan  sumber daya desa dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan desa yang bertujuan untuk memberdayakan desa.
Pemerintah  pusat  memberikan  alokasi  anggaran  kepada  desa  dalam  bentuk  dana  desa  untuk meningkatkan anggaran pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa adalah dana yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang  diperuntukkan  bagi  desa  yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kapupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintah,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  masyarakat,  dan  pemberdayaan masyarakat. Pemerintah telah mengucurkan dana yang cukup besar setiap tahunnya untuk diberikan kepada desa.
Tabel 1.  Anggaran Dana Desa Tahun Jumlah Anggaran 2015 Rp. 20.700.000.000.000 2016 Rp. 46.980.000.000.000 2017 Rp. 60.000.000.000.000 2018 Rp. 60.000.000.000.000
Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id
Dengan  dana  besar  yang  diberikan  pemerintah  untuk  desa,  pemerintah  telah  mempersiapkan  peraturan agar  dana  desa  yang  diberikan  dapat  dikelola  dan  dipertanggung  jawabkan  dengan  baik.  Terdapat  peraturan Pemerintah  No.60  Tahun  2014  membahas  dana  desa  yang  diperbarui  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  22 Tahun  2015  dan  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  RI  No.  20 Tahun  2018 tentang  pengelolaan  Keuangan  Desa yang mengatur tentang pengelolaan dana desa.
Pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) audit BPK Nomor 16.B/LHP/XVII.PEK/05/2018 di Kabupaten Indragiri  Hulu  pada  tahun  2017  menemukan  kondisi  yang  dapat  dilaporkan  berkaitan  dengan  sistem pengendalian  intern  dan  operasinya  yaitu  Laporan  pertanggung  jawaban  pelaksanaan  belanja  transfer  bantuan keuangan  ke  desa  Kabupaten  Indragiri  Hulu  belum  diverifikasi  dan  dilaporkan  kepada  Bupati  sebesar  Rp. 30.937.297.612,00.
Hasil pemeriksaan terhadap belanja transfer bantuan keuangan ke desa berupa Dana Desa, Alokasi Dana Desa,  dan  Dana  Bagi  Hasil  Pajak  dan  Retribusi  tahun  2017  menunjukkan  permasalahan  diantaranya  masih terdapat  178  Laporan  Pertanggung  jawaban  Dana  Transfer  Bantuan  Keuangan  ke  Desa  yang  belum  selesai diverifikasi dan dilaporkan kepada Bupati di antaranya adalah Kec. Batang Cenaku, Kec. Batang Gansal,  Kec. Batang Peranap, Kec. Kelayang, Kec. Kuala Cenaku, Kec. Peranap, Kec. Rakit Kulim, dan  Kec. Rengat Barat senilai Rp. 30.937.297.612,00 (BPK perwakilan Provinsi Riau).
Oleh  sebab  itu,  untuk  mampu  mengurangi  permasalahan  dan  kasus  serta  kerugian  yang  dialami  negara akuntabilitas  menjadi  indikator  penting  dalam  pengelolaan  dana  desa  (Umaira,  Siti,  2019).  Mardiasmo  (2017) menjelaskan  bahwa  pengertian  akuntabilitas  publik  sebagai  kewajiban  pihak  pemegang  amanah  ( agent )  untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah ( principal ) yang memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.
Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan  tahapan  lainnya.  Keuangan  desa  dikelola  berdasarkan  asas  transparan,  akuntabel,  partisipatif  serta dilakukan  secara  tertib  dan  disiplin  anggaran.  Menurut  Aulia,  Putri  (2018)  rangkaian  dan  asas  pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan  desa,  pembinaan  masyarakat  desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  dapat  berjalan  sesuai dengan  rencana,  sehingga  visi  desa  dan  masyarakat  yang  sejahtera  dapat  diwujudkan.  Desa  dalam  mengelola kemampuan  dan  potensi  yang  dimiliki  untuk  melaksanakan  hak,  kewenangan,  dan  kewajibannya  dituntut  agar akuntabel  dan  transparan.  Meningkatkan  besarnya  jumlah  dana  desa  yang  diberikan  oleh  pemerintah  tersebut tentunya  membutuhkan  pengelolaan  yang  baik  sehingga  tidak  akan  munculnya  potensi  penyelewengan.  Oleh sebab  itu,  diperlukan  peran  aparatur  untuk  membantu  kepala  desa  dalam  mengelola  dana  desa  (Aulia,  Putri, 2018).
Jadi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa adalah pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja  dan  tindak  seseorang/pimpinan  suatu  unit  organisasi  kepada  pihak  yang  memiliki  hak  atau  yang berwenang  meminta  pertanggung  jawaban  berupa  laporan  dengan  prinsip  bahwa  setiap  kegiatan  pengelolaan keuangan  desa  harus  dapat  dipertanggung  jawabkan  kepada  masyarakat  desa,  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  dan  merupakan  hal  yang  penting  untuk  menjamin  nilai-nilai  efisiensi,  efektifitas,  dan
e-ISSN: 2685-5607
reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa  yang  berisi kegiatan,  mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan  (Aulia, Putri, 2018).
Dalam  pengelolaan  dana  desa,  terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  keberhasilanya. Faktor  yang  pertama  yaitu  kompetensi  aparatur.  Kompetensi  Aparatur  merupakan  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  (Aulia,  Putri,  2018).  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian Medianti,  Larastika  (2018)  yang  mendefinisikan  kompetensi  aparatur  sebagai  aparatur  yang  memiliki  kualitas sangat  diperlukan  dalam  melaksanakan  tugas  pemerintahan  desa.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian Agustiningsih,  Maulina  (2020)  menyatakan  bahwa  kompetensi  aparatur  yang  baik  dan  berkualitas  akan memudahkan pengelolaan dana desa dan tercapainya tujuan pemerintah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Perdana,  Khaeril  Wahyu  (2018)  dan  Widyatama,  Arif  (2017)  yang  menyatakan  bahwa kompetensi Aparat tidak berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Faktor yang kedua yaitu komitmen organisasi. Menurut (Robbins and Judge, 2015) Komitmen organisasi adalah keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu dan tujuan-tujuan serta keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Hal  ini sejalan dengan penelitian Medianti, Larastika (2018) dan Safrizal (2018) menyatakan bahwa komitmen organisasi mempengaruhi tingkat ketepatan kerja yang dimilikinya serta semakin tinggi komitmen organisasi, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Sejalan juga  dengan  penelitian  Wulandari,  Windi  (2020)  dan  Yulisa,  Febri  (2019)  komitmen  organisasi  akan menciptakan  rasa  memiliki  bagi  pekerja  terhadap organisasi  tempat  nya  bekerja  sehingga  dapat  meningkatkan kinerja  aparatur.  Sedangkan  menurut  Perdana,  Khaeril  Wahyu  (2018)  komitmen  organisasi  tidak  berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Faktor  yang  ketiga  adalah  pemanfaatan  teknologi  informasi.  Menurut  Aulia,  Putri  (2018)  Komputer sebagai  salah  satu  alat  teknologi  informasi    merupakan  alat  yang  bisa  melipat  gandakan  kemampuan  yang dimiliki manusia, komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya, salah  satu  bentuk  pemanfaatan  teknologi  informasi  adalah  dengan  penggunaan  perangkat  lunak  sebagai  alat bantu  dalam  sistem  akuntansi  dan  keuangan  desa.  Sejalan  dengan  penelitian  Perdana,  Khaeril  Wahyu  (2018) yang  menyatakan  dengan  sistem  yang  terkomputerisasi,  pelaporan  dana  desa  akan  mampu  dilakukan  dengan cepat dan output laporan keuangannya juga lebih handal dibandingkan dengan pelaporan secara manual.
Faktor  yang  keempat  yang  berhubungan  dengan  pengelolaan  dana  desa  adalah  partisipasi  masyarakat. Partisipasi  masyarakat  dalam  penentuan  kebijakan  publik  menjadi  kekuatan  pendorong  untuk  mempercepat terpenuhnya  prinsip  akuntabilitas  dari  penyelenggaraan  pemerintahan  di  desa.  dalam  penganggaran  partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang (Taufik, Taufeni, 2009).
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Taufik,  Taufeni  (2009)  yang  menyatakan  bahwa partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang. Dan sejalan juga dengan  penelitian  Aulia,  Putri  (2018),  Medianti,  Larastika  (2018)  dan  Perdana,  Khaeril  Wahyu  (2018) menyatakan  bahwa  Partisipasi  Masyarakat    merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Faktor  lain  yang  berhubungan  dengan  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  adalah  sistem  pengendalian internal.  Pengertian  Sistem  Pengendalian  Internal  (SPI)  menurut  PP  No.60  Tahun  2008  tentang  SPIP  adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  atas  tercapainya  tujuan  organisasi.  Sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Widyatama,  Arif  (2017),  dan  Rosyidi,  Muhammad  (2018)  menyatakan  bahwa  sistem pengendalian  internal  berpengaruh  secara  positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Dan  penelitian ini  juga  sejalan  dengan  Taufik,  Taufeni  (2017)  dan  Taufik,  Taufeni  (2019)  menyatakan  bahwa  sistem pengendalian  internal  dapat  mencegah  penipuan  yang  akan  terjadi  didalam  pemerintahan  serta  membantu terwujudnya pemerintahan yang baik.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut,  maka  rumusan  masalah  dalam  penelitian  dapat  dinyatakan sebagai  berikut  :  Apakah  Kompetensi  Aparatur,  Komitmen  Organisasi,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Indragiri Hulu?
Sesuai  dengan  permasalahan  diatas,  maka  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  pengaruh Kompetensi  Aparatur,  Komitmen  Organisasi,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Partisipasi  Masyarakat,  dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Indragiri Hulu.

## TINJAUAN PUSTAKA Teori Keagenan (Agency Theory)
Teori  ini pertama kali diperkenalkan oleh Jensen  dan  Meckling pada tahun 1976. Teori keagenan adalah suatu teori  yang  menjelaskan  hubungan  antara  pemegang  saham  ( shareholder )  sebagai  prinsipal  dan  manajemen sebagai agen. Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan  suatu  konsep  yang  didasari  oleh  teori  keagenan.  Dalam  pelaporan  keuangan,  pemerintah  yang
bertindak  sebagai  agen  mempunyai  kewajiban  menyajikan  informasi  yang  bermanfaat  bagi  para  pengguna informasi  keuangan  pemerintah  yang  bertindak  sebagai  prinsipal  dalam  menilai  akuntabilitas  dan  membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik (Widyatama, Arif, 2017)

## Pengertian Desa
Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang desa pada Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengurus  dan  mengatur  urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Pemerintah  desa  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Pengelolaan Keuangan Desa
Menurut  Peraturan  Dalam  Negeri  No.20  Tahun  2018  menyatakan  bahwa  Pengeloalaan  keuangan  desa (APBdesa)  yaitu  seluruh  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan pertanggung  jawaban  keuangan  desa.  Selain  itu  Untuk  mewujudkan  tata  kelola  yang  baik  dalam  sistem penyelenggaraan  desa,  pengelolaan  keuangan  desa  dilakukan  berdasarkan  prinsip  tata  kelola  yang  transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

## Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Mardiasmo  (2017)  menjelaskan  bahwa  pengertian  akuntabilitas  adalah  sebuah  kewajiban,  melaporkan  dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggung jawaban yang dikerjakan secara berkala.
Akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  adalah  pertanggung  jawaban  atau  menjawab  dan  menerangkan kinerja  dan  tindakan  seseorang/pimpinan  suatu  unit  organisasi  kepada  pihak  yang  meiliki  hak  atau  yang berwenang  meminta  pertanggung  jawaban  berupa  laporan  dengan  prinsip  bahwa  setiap  kegiatan  pengelolaan keuangan  desa  harus  dapat  dipertanggung  jawabkan  kepada  masyarakat  desa,  sesuai  dengan  peraturan perundang-undanagn  dan  merupakan  hal  yang  penting  untuk  menjamin  nilai-nilai  efisiensi,  efektivitas,  dan reabilitas  dalam  pelaporan  keuangan  desa  yang  berisi  kegiatan,  mulai  dari  perencanaan,  hingga  realisasi  atau pelaksanaanya.

## Kompetensi Aparatur
Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menghadapi situasi dan keadaan di dalam  pekerjaannya.  Menurut  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  No.  1  Tahun  2017  Pasal  2  ayat  (6) Kompetensi  merupakan  kemampuan  kerja  yang  mencakup  aspek  pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap  kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dipersyaratkan dalam suatu jabatan.
Sementara  menurut Stephen  Robbin  (2013) , Kompetensi  adalah  kemampuan  ( ability )  atau  kapasitas seseorang  untuk  mengerjakan  berbagai  tugas  dalam  suatu  pekerjaan,  dimana  kemampuan  ini  ditentukan  oleh dua faktor yang kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.

## Komitmen Organisasi
Menurut  Robbins  dan  Judge  (2015)  komitmen  organisasi  adalah  suatu  keadaan  dimana  seorang  karyawan memihak  organisasi  tertentu  serta tujuan-tujuan  dan  keinginannya  untuk  mempertahankan  keanggotaan  dalam organisasi tersebut. Komitmen organisasi adalah suatu dorongan dari dalam diri individu untuk berbuat sesuatu agar  dapat  menunjang  keberhasilan  organisasi  sesuai  dengan  tujuan  dan  lebih  mengutamakan  kepentingan organisasi.

## Pemanfaatan Teknologi Informasi
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “Teknologi informasi adalah suatu teknik  untuk  mengumpulkan,  menyiapkan,  menyimpan,  memproses,  mengumumkan,  menganalisis,  dan/atau menyebarkan informasi”.
Sumber  lain  yakni  Romney  dan  Steinbart  (2015)  menyatakan  bahwa  :  Perancangan  sistem  informasi menggunakan teknologi informasi ( information technology ) untuk membantu mengambil keputusan menyaring dan meringkas informasi secara efektif. Teknologi informasi ini merupakan komputer dan perangkat elektronik yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, mentransmisikan, dan memanipulasi data.
e-ISSN: 2685-5607

## Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  yaitu  penyelenggaraan  pemerintah  desa  yang  mengikutsertkan  kelembagaan  desa  dan  unsur masyarakat desa (BPKPN, 2016). Partisipasi  juga diartikan  juga  bahwa setiap warga  negara  mempunyai suara dalam  pembuatan  keputusan,  baik  secara  langsung  maupun  melalui  instermediasi  institusi  legetimasi  yang mewakili kepentingan.

## Sistem Pengendalian Internal
Pengertian Sistem Pengendalian Internal (SPI) menurut PP No.60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah proses yang integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai untuk  memberikan  keyakinan  memadai  atas  tercapainya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang- undangan. Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 SPI terdiri dari lima unsur, yaitu: Lingkungan pengendalian, Penaksiran risiko, Aktivitas pengendalian, Informasi dan komunikasi serta Pemantauan.

## Pengembangan Hipotesis

## Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Aparatur yang kompeten akan menghasilakn output yang baik yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Kompetensi yang baik akan meningkatkan aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa dan menerapkannya  dengan  baik,  sehingga  pengelolaan  dana  desa  menjadi  semakin  akuntabel.  Apabila  aparatur desa  gagal  dalam  memahami  hal  tersebut,  maka  akan  berdampak  pada  kekeliruan  laporan  keuangan  yang dibuatnya  dan  ketidak  sesuaian  laporan  dengan  standar  yang  ditetapkan  pemerintah,  sehingga  mempengaruhi keputusan yang diambil selanjutnya serta belum mencerminkan pengelolaan yang akuntabel. Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan dengan maksimal. Hal ini sejalan dengan penelitian  Aulia, Putri (2018) dan Medianti, Larastika (2018). Dan sejalan juga dengan penelitian Agustiningsih, Maulina (2020).
H 1 : Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

## Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Menurut  Robbins  dan  Judge  (2015)  komitmen  organisasi  adalah  suatu  keadaan  dimana  seorang  karyawan memihak  organisasi  tertentu  serta tujuan-tujuan  dan  keinginannya  untuk  mempertahankan  keanggotaan  dalam organisasi tersebut.
Adanya  komitmen  organisasi  dapat  mendukung  pengelolaan  dana  desa  agar  program-program  dapat terlaksana  dengan  baik.  Keberhasilan  pengelolaan  dana  desa  yang  akuntabel  merupakan  wujud  komitmen aparatur  desa  dalam  penyelenggaraan  pengelolaan  keuangan  desa  khususnya  dana  desa.  Komitmen  organisasi yang tinggi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa, sehingga akan mendorong keberhasilan pengelolaan dana desa yang akuntabel. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Larastika, Medianti (2018), Raharjo, Niko Dwi (2018), Safrizal (2018) dan Yulisa, Febri (2019). H 2 : Komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

## Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Pemanfaatan teknologi informasi yang baik akan memberikan dampak yang positif bagi pengelolaan keuangan pemerintah  daerah  khususnya  pengelolaan  dana  desa.  Teknologi  informasi  mempunyai  kelebihan  dalam keakuratan  dan  ketepatan  hasil  operasi  datanya.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  juga  akan  mengurangi kesalahan  yang  terjadi  dalam  pengelolaan  data,  baik  yang  disengaja  maupun  tidak  disengaja.  Dikarenakan dengan  teknologi  informasi  data  yang  diolah  akan  mempermudah  aparatur  dalam  mengelola  dan mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Aulia, Putri (2018) dan Perdana, Khaeril Wahyu (2018). H 3 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

## Partisipasi Mayarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Akuntabilitas  menjadi  pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan  untuk  kesejahteraan  dan  keberlangsungan pembangunan. Keputusan yang akan diambil oleh aparatur pemerintah haruslah melibatkan masyarakat, karena masyarakat  harus  terlibat  secara  langsung  dalam  proses  pemerintahan  dan  pengambilan  keputusan,  dan masyarakat  dapat  memberikan  tanggapan  kepada  keputusan  pemerintah  agar  dalam  pengelolaan  dan pembagunan  dana  desa  tidak  terjadi  penyalahgunaan  atau  penyelewengan,  dan  agar  pemerintah  lebih  terbuka dalam  mempertanggung  jawabkan segala kegiatannya (Perdana, Khaeril  Wahyu, 2018). Hal ini  sejalan dengan hasil penelitian Taufik, Taufeni (2009), Aulia, Putri (2018) dan Medianti, Larastika (2018). H 4 : Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

## Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Pengertian Sistem Pengendalian Internal (SPI) menurut PP No.60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah proses yang integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.
Sistem  pengendalian  internal  yang  memadai  akan  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  dan meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  laporan  keuangan,  selain  itu  sistem  pengendalian  internal bertujuan  untuk  menjamin  kepatuhan  terhadap  penyusunan,  hukum  dan  peraturan  dalam  pembuatan  laporan keuangan sehingga  laporan  yang akan dihasilkan  lebih akuntabel. Sistem pengendalian  internal  juga dilakukan untuk  mengawasi  kinerja  pemerintah  dalam  menyusun  laporan  keuangan,  untuk  menghindari  dari  kecurangan manipulasi  angka-angka  yang  dapat  merugikan  masyarakat  dan  negara,  serta  memastikan  akurasi  dan kelengkapan  informasi.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Widyatama,  Arif  (2017),  Rosyidi,  Muhammad (2018), Taufik, Taufeni (2017) dan Taufik,Taufeni (2019). H 5 : Sistem Pengendalian Intenal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

## METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel
Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah desa-desa di Kecamatan Batang Cenaku, Kecamatan Batang Gansal,  Kecamatan  Kualu  Cenaku,  dan  Kecamatan  Rengat  Barat  Kabupaten  Indragiri  Hulu.  Teknik pengambilan  sampel  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  purposive  sampling  dimana  sampel  pada penelitian  ini  adalah  para  aparatur  desa  yang  melaksanakan  pengelolaan  dana  desa  di  Kecamatan  Batang Cenaku,  Kecamatan  Batang  Gansal,  Kecamatan  Kualu  Cenaku,  dan  Kecamatan  Rengat  Barat  dimana  anggota populasi  sebanyak  16  yang  ada  di  Kabupaten  Indragiri  Hulu.  Dimana  untuk  satu  desa  diambil  6  responden dengan kriteria  Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Pemerintahan dan Kaur Perencanaan dan Kaur Tata Usaha dan Umum. Jadi jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 96 responden.
Jenis  penelitian  ini  adalah  kuantitatif  dengan  sumber  data  primer  dimana  data  diperoleh  langsung  dari objek penelitian yang berupa kuesioner yang ditunjukan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Pemerintahan, dan Kaur Tata Usaha dan Umum di Kabupaten Indragiri Hulu.

## Metode Analisis Data Uji Statistik Deskriptif
Menurut Sugiyono (2016) uji statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, dan perhitungan persentase.

## Uji Kualitas Data Uji Reabilitas
Uji  reabilitas  merupakan  alat  untuk  mengukur  suatu  kuesioner  yang  merupakan  indikator  dari  variabel  atau konstruk.  Suatu  kuesioner  dikatakan  reliabel  atau  handal  jika  jawaban  seseorang  terhadap  pernyataan  adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu menggunakan Croanbach Alpha (Ghozali, Imam, 2016).

## Uji Validitas
Menurut Ghozali, Imam (2016) mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan korelasi antara skor butir  pertanyaan  dengan  total  skor  konstruk  atau  variabel.  Uji  signifikansi  dilakukan  dengan  membandingkan nilai  r  hingga  r  tabel  untuk  degree  of  freedom  (df)=n-2,  dalam  ini  n  adalah  jumlah  sampel.  Jadi  df  yang digunakan  adalah  50-2=48  dengan  alpha  sebesar  5%  maka  menghasilkan  nilai  r  tabel  (uji  dua  sisi)  sebesar 0.2787 dengan ketentuan Hasil r hitung ≥ r tabel (0.2787) = valid Hasil r hitung ≤ r tabel (0.2787) = tidak valid. Jika r hitung ( tiap  butir dapat dilihat pada colom corrected item total correlation ) lebih  besar dari r tabel dan nilai r positif maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

## Uji Normalitas Data
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati data normal. Jika terdapat data yang terdistribusi secara tidak normal maka uji statistic t tidak dapat diterapkan (Ghozali, Imam, 2016).

## Uji Asumsi Klasik Uji Multikolinearitas
Uji  multikoleniaritas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  pada  model  regresi  ditemukan  adanya  korelasi  antar variabel  independen.  Dalam  model  regresi  yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  di  antara  variabel
e-ISSN: 2685-5607
independen  (Ghozali,  Imam,  2016).  Multikolinearitas  dapat  dilihat  dari  nilai tolerance dan variance  inflation factor (VIF) .

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  melihat  apakah  dalam  model  regresi  terjadi  ketidak  samaan  variabel pengganggu dari suatu pengamatan dengan pengamatan  yang  lain. Suatu model regresi  yang baik adalah tidak terjadi  heteroskedastisitas  (Ghozali,  Imam,  2016).  Dasar  pengambilan  keputusan  dengan  analisis  grafik  Uji Scatterplot .

## Uji Regresi Linear Berganda
Untuk menguji hipotesis digunakan alat analisis regresi berganda, dengan alasan bahwa alat ini dapat digunakan sebagai  model  prediksi  terhadap  variabel  dependen  dengan  beberapa  variabel  independen.  Untuk  itu diformulasikan model regresi berganda sebagai berikut :
Y= α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 +β 4 X 4 + β 5 X 5 + ε

## Pengujian Hipotesis
Hipotesis  ini  dihitung  dengan  cara  melakukan  uji  t.  Uji  t  digunakan  untuk  menguji  apakah  hipotesis  diterima atau ditolak. Nilai positif atau negatif digunakan untuk menentukan arah.
Pengujian tersebut dilakukan dengan dua arah (2 tails) dengan tingkat keyakinan 95% dan dilakukan uji tingkat  signifikan  pengaruh  hubungan  variabel  independen  dengan  variabel  dependen.  Tingkat  signifikannya ditemukan sebesar 5% dan degree of freedom (df) = n-1-k. Apabila t hitung ≥ t tabel maka H 1 diterima dan H 0 ditolak, artinya  variabel  independen  secara  individual  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  variabel  dependen.  Dan sebaliknya, jika t hitung ≤  t tsbel maka H 0 diterima H 1 ditolak.

## Uji Koefisien Determinasi (R2)
Pengujian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  besarnya  kemampuan  model  dalam  menerangkan variasi  dependen.  Nilai  koefisien  determinasi  adalah  antar  0  sampai  1.  Semakin  kecil  nilai  R 2 ,  maka  semakin terbatas  kemampuan  variabel-variabel  independen  dalam  menjelaskan  variabel  determinannya.  Penelitian  ini juga menggunakan adjusted R Square (Adj R 2 ) karena terdapat lebih dari satu variabel independen dan apabila hanya  ada  satu  variabel  independen  maka  menggunakan  R  Square  (R 2 )  dalam  menjelaskan  pengaruh  variabel independennya (Ghozali, Imam, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  memiliki  16  desa  di  Kecamatan  Batang  Cenaku,  Kecamatan  Batang  Gansal,  Kecamatan  Kualu Cenaku,  dan  Kecamatan  Rengat  Barat  di  Kabupaten  Indragiri  Hulu  sebagai  objek  dengan  menggunakan kuesioner sebanyak 96 buah dengan tingkat pengembalian dan dapat diolah 93,75% dan tidak kembali 6,25%.

## Hasil Uji Statistik Deskriptif Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa total skor jawaban sebesar 2555 dengan nilai minimal sebesar 630, nilai maksimal sebesar 3150, rata-rata skor sebesar 4,05 dengan standar deviasi sebesar 0,764 dan kriteria posisi 81,11%, berada pada range 84%-100%, maka termasuk kategori baik.

## Kompetensi Aparatur
Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa total skor jawaban sebesar 2248 dengan nilai minimal sebesar 540, nilai maksimal sebesar 2700, rata-rata skor sebesar 4,16 dengan standar deviasi sebesar 0,743 dan kriteria posisi 83,26%, berada pada range 84%-100%, maka termasuk kategori baik.

## Komitmen Organisasi
Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa total skor jawaban sebesar 2169 dengan nilai minimal sebesar 540, nilai maksimal sebesar 2700, rata-rata skor sebesar 4,02 dengan standar deviasi sebesar 0,709 dan kriteria posisi 80,33%, berada pada range 68%-84%, maka termasuk kategori baik.

## Pemanfaatan Tekhnologi Informasi
Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa total skor jawaban sebesar 3010 dengan nilai minimal sebesar 720, nilai  maksimal  sebesar  3600,  rata-rata  skor  sebesar  4,185  dengan  standar  deviasi  sebesar  0,6718  dan  kriteria posisi 83,61%, berada pada range 68%-84%, maka termasuk kategori baik.

## Partisipasi Masyarakat
Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa total skor jawaban sebesar 2187 dengan nilai minimal sebesar 540, nilai maksimal sebesar 2700, rata-rata skor sebesar 4,05 dengan standar deviasi sebesar 0,730 dan kriteria posisi 81%, berada pada range 68%-84%, maka termasuk kategori baik.

## Sistem Pengendalian Internal
Hasil  pengujian  statistik  menunjukkan  bahwa  total  skor  jawaban  sebesar  4539  dengan  nilai  minimal  sebesar 1080,  nilai  maksimal  sebesar  5400,  rata-rata  skor  sebesar  4,20  dengan  standar  deviasi  sebesar  0,4326  dan kriteria posisi 84,05%, berada pada range 68%-84%, maka termasuk kategori baik.

## Hasil Uji Kualitas Data Hasil Uji Reliabilitas
Berdasarkan  hasil  pengujian  reabilitas  di  atas,  menunjukkan  bahwa  semua  variabel  yang  dijadikan  sebagai instrumen diperoleh hasil koefisien alpha ≥ 0,6 yang berarti data dalam penelitian ini adalah reliabel atau dapat dipercaya dan dapat digunakan sebagai alat pengumpul data.

## Hasil Uji Validitas
Hasil pengujian validitas data untuk semua butir pernyataan pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa, kompetensi aparatur, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal memiliki r hitung ≥ r tabel ( r hitung ≥ 0,166 ).
Hasil Uji Normalitas Data
Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Data
Sumber: Data Olahan

## Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Data
Sumber: Data Olahan
Dengan  melihat  tampilan  grafik  histogram,  dapat  disimpulkan  bahwa  grafik  histogram  memberikan  pola distribusi  yang  mendekati  normal,  karena  terbentuk  simetri  tidak  mencekung  kekiri  maupun  kekanan.  Dan diagram  normalitas  plot,  data  menyebar  di  sekitar  garis  diagonal  dan  mengikuti  dan  mengikuti  arah  garis diagonal.
e-ISSN: 2685-5607
Hasil Uji Asumsi Klasik Hasil uji heteroskedastisitas
Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

## Sumber: Data Olahan
Dari  Gambar  di  atas,  terlihat  titik-titik  menyebar  secara  acak,  tidak  membentuk  suatu  pola  tertentu yang  jelas,  serta tersebar  di  atas  dan  di  bawah  angka  0.  Oleh  karena  itu  dapat  dikatakan  model  regresi  dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.
Hasil Uji Multikolonearitas

## Sumber : Data Olahan
Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa model regresi untuk variabel independen yang diajukan oleh peneliti  untuk  diteliti  bebas  dari  multikolinearitas.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  melihat  tabel  diatas  yang menunjukkan nilai Tolerance dari masing-masing variabel independen > 0,10 dan nilai VIF dari masing-masing variabel  independen  <  10,  yang  mana  dapat  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruhnya  terhadap  akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Dari hasil analisis dengan bantuan program SPSS 22,0 maka dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk. Adapun persamaan regresi linier berganda, sebagai berikut:
Y = 1,274+ 0,440X 1 + 0,365X 2 + 0,330X 3 + 0,272 X 4 + 0,228X 5 + e
Tabel 2. Hasil Uji Multikolonearitas
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF (Constant) Kompetensi Aparatur ,678 1,475 Komitmen Organisasi ,960 1,041 Pemanfaatan Tekhnologi Informasi ,569 1,759 Partisipasi Masyarakat ,707 1,415 Sistem Pengendalian Internal ,617 1,620
Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat dan SPI terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Indragiri Hulu (Siti Sarah, Taufeni Taufik, Devi Safitri)
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R 2 ) Tabel 3. Hasil Koefisien Determinasi (R 2 )
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .841 a ,708 ,690 2,236
Sumber : Data Olahan
Berdasarkan  Tabel  di  atas,  nilai  adjusted  R  square  yang  diperoleh  sebesar  0,708  yang  menunjukan  bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa  yang terjadi pada sampel penelitian dipengaruhi oleh kompetensi aparatur , komitmen organisasi , pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat , dan sistem pengendalian internal pemerintah  sebesar  70,8%  dan  sisanya  29,2%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  belum  diteliti  dalam penelitian ini seperti peran perangkat desa, transparansi dan akuntabilitas dan lain sebagainya.

## Pembahasan
Hasil Pengujian Hipotesis pertama
Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis Pertama Variabel Independen Beta t hitung t tabel Sig Keterangan Kompetensi Aparatur (X1) 0,440 4.886 1,9882 0,000 Berpengaruh
Sumber: Data Olahan
Dari  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  t hitung > t tabel (4.886>  1,98827)  dengan  signifikansi  (0,000<  0,05)  dapat disimpulkan bahwa H o1 ditolak dan H a1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil penelitan ini sejalan  dengan  penelitian  Aulia,  Putri  (2018),  Medianti,  Larastika  (2018)  menyatakan  bahwa  kompetensi aparatur pengelola dana desa  merupakan salah  satu faktor yang  mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Agustiningsih, Mauina, 2020) menyatakan kompetensi aparatur yang baik dan berkualitas akan memudahkan pengelolaan dana desa dan tercapainya tujuan pemerintah. Sedangkan  hasil  penelitian  Perdana,  Khaeril  Wahyu  (2018)  dan  Widyatama,  Arif  (2017)  menyatakan  bahwa kompetensi Aparat tidak berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## Hasil pengujian hipotesis kedua
Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis Kedua Variabel Independen Beta t hitung t tabel Sig Keterangan Komitmen Organisasi(X2) 0,365 2.207 1,9882 0,030 Berpengaruh Sumber: Data Olahan
Dari  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwat hitung  > t tabel (2,207>  1,98827)  dengan  signifikansi  (0,030<  0,05)  dapat disimpulkan bahwa H o2 ditolak dan H a2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Indragiri Hulu.  Hasil penelitan ini sejalan  dengan  penelitian  Medianti,  Larastika  (2018),  Raharjo,  Niko  Dwi  (2018)  dan  Safrizal  (2018) menyatakan bahwa komitmen organisasi mempengaruhi tingkat ketepatan kerja yang dimilikinya serta semakin tinggi komitmen organisasi, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Dan menurut Yulisa, Febri (2019) komitmen  organisasi  akan  menciptakan  rasa  memiliki  bagi  pekerja  terhadap  organisasi  tempat  nya  bekerja. Sedangkan  menurut  Perdana,  Khaeril  Wahyu  (2018)  komitmen  organisasi  tidak  berpengaruh  terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## Hasil pengujian hipotesis ketiga
Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga
Variabel Independen Beta t hitung t tabel Sig Keterangan Pemanfaatan Tekhnologi Informasi(X3) 0,330 3.645 1,9882 0,000 Berpengaruh
Sumber: Data Olahan
Dari  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  t hitung > t tabel (3,645>  1,98827)  dengan  signifikansi  (0,001<  0,05)  dapat disimpulkan bahwa H o3 ditolak dan H a3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatn tekhnologi informasi berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  di  Kabupaten  Indragiri  Hulu. Penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitan  Aulia,  Putri  (2018)  dan  Perdana,  Khaeril  Wahyu  (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akan membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi secara  cepat  dan  akurat  dan  mempermudah  aparatur  dalam  menjalankan  pengelolaan  dana  desa.  Sedangkan
e-ISSN: 2685-5607
menurut  Mandala,  Gita  Silvia  (2014)  Pemanfaatan  teknologi  informasi  tidak  berpengaruh  positif  terhadap kinerja aparatur desa.
Hasil pengujian hipotesis keempat Tabel 7. Hasil Pengujian Hipotesis Keempat
Variabel Independen Beta t hitung t tabel Sig Keterangan Partisipasi Masyarakat(X4) 0,272 2.551 1,9882 0,013 Berpengaruh
Sumber: Data Olahan
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 2,551 dengan nilai signifikan sebesar 0,013 serta t tabel yang  memiliki  nilai1,98827.  karena  nilai  t hitung > t tabel (2,551>  1,98827)  dengan  signifikansi  (0,013< 0,05)  dapat disimpulkan  bahwa  H o4 ditolak  dan  H a4 diterima.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  partisipasi  masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil penelitan  ini  sejalan  dengan  penelitian  Taufik,  Taufeni  (2009)  menyatakan  bahwa  partisipasi  masyarakat sangatlah  penting  untuk  mencegah  terjadinya  penyimpangan.  Dan  sejalan  dengan  penelitian  Aulia  (2018), Medianti,  Larastika  (2018)  dan  Perdana,  Khaeril  Wahyu  (2018)  menyatakan  bahwa  Partisipasi  Masyarakat merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Sedangkan  menurut Nurkhasanah  (2019)  menyatakan  bahwa  partisipasi  masyarakat  tidak  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## Hasil pengujian hipotesis kelima Tabel 8. Hasil Pengujian Hipotesis Kelima
Variabel Independen Beta t hitung t tabel Sig Keterangan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah(X5) 0,228 3.347 1,9882 0,001 Berpengaruh Sumber: Data Olahan
Dari  tabel  8  dapat  diketahui  bahwat hitung  > t tabel (3,347>  1,98827)  dengan  signifikansi  (0,001<  0,05)  dapat disimpulkan  bahwa  H o5 ditolak  dan  H a5 diterima.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sistem  pengendalian  internal pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Indragiri Hulu.  Hasil  penelitan  ini  sejalan  dengan  penelitian  Widyatama,  Arif  (2017),  dan  Rosyidi,  Muhammad  (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian  internal  berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas  pengelolaan dana desa. Dan sejalan dengan hasil penelitian Taufik, Taufeni (2018) dan Taufik, Taufeni (2019) menyatakan bahwa  sistem  pengendalian  internal  dapat  mencegah  terjadinya  penipuan  pada  pemerintah  serta  membantu terwujudnya  pemerintahan  yang  baik.  Sedangakn  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Edlin,  Debby  Nadya  (2018) dan  Budiati,  Yuli  (2017)  menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian  internal  tidak  berpengaruh  secara  positif terhadap pengelolaan dana desa.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil dan pebahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini, antara lain: Aparatur yang kompeten akan menghasilakn output yang baik yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Kompetensi yang baik akan meningkatkan aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa dan menerapkannya dengan baik, sehingga pengelolaan dana desa menjadi semakin akuntabel. Oleh sebab itu, maka pemerintah desa di Kabupaten Indragiri Hulu diharapkan untuk dapat meningkatkan kompetensi aparatur secara rutin dengan mengadakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan diklat-diklat yang berkaitang dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Selain  itu,  Aparatur  yang  memiliki  komitmen  organisasi  yang  tinggi  akan  mempertangungjawabkan segala kegiatan yang dilakukannya dalam organisasi untuk mewujudkan pelayanan kepada publik agar menjadi lebih  baik,  hal  ini  sejalan  dengan  teori stewardship dimana  aparatur  pengelola  dana  desa  harus  memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  maka  pemerintah  desa  di  Kabupaten  Indragiri  Hulu  diharapkan  untuk  dapat meningkatkan komitmen organisasi pada aparatur desa.
Ada  pula  pemanfaatan  teknologi  informasi  yang  baik  akan  memberikan  dampak  yang  positif  bagi pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  khususnya  pengelolaan  dana  desa.  Teknologi  informasi  mempunyai kelebihan  dalam  keakuratan  dan  ketepatan  hasil  operasi  datanya.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  juga  akan mengurangi kesalahan yang terjadi dalam pengelolaan data, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh sebab  itu,  maka  pemerintah  desa  di  Kabupaten  Indragiri  Hulu  diharapkan  untuk  dapat  meningkatkan pemanfaatan teknologi  informasi dengan cara  menggunakan perangkat lunak dalam  setiap kegitan pengelolaan dana desa.
Partisipasi  masyarakat  juga  merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  akuntabilitas  pengelolaan dana  desa,  dengan  adanya  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  dana  desa,  maka  masyarakat  dapat memberian  tanggapan  kepada  keputusan  yang  akan  di  ambil  pemerintah  desa  sehingga  akan  mengurangi terjadinya  penyalah  gunaan  atau  penyelewengan  dana  desa.  oleh  sebab  itu,  maka  pemerintah  desa  harus melibatkan  masyarakat dalam  setiap kegiatan atau untuk mengabil  sebuah keputusan dengan cara mengadakan rapat atau musyawarah.
Dan sistem pengendalian  internal  juga  merupakan faktor yang  mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana  desa.  Sistem  pengendalian  internal  yang  memadai  akan  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  dan meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  laporan  keuangan,  selain  itu  sistem  pengendalian  internal bertujuan  untuk  menjamin  kepatuhan  terhadap  penyusunan,  hukum  dan  peraturan  dalam  pembuatan  laporan keuangan sehingga  laporan  yang akan dihasilkan  lebih akuntabel. Sistem pengendalian  internal  juga  dilakukan untuk  mengawasi  kinerja  pemerintah  dalam  menyusun  laporan  keuangan,  untuk  mencegah  penipuan  atau manipulasi  angka-angka  yang  dapat  merugikan  masyarakat  dan  negara,  serta  memastikan  akurasi  dan kelengkapan  informasi  (Taufik,  Taufeni,  2019). Oleh  sebab  itu,  maka  pemerintah  desa  di  Kabupaten  Indragiri Hulu  harus  meningkatkan  sistem  pengendalian  internal  dalam  pemerintah  dengan  cara  memonitoring  dan mengevaluasi  setiap  kegiatan  yang  dikerjakan.  Hal  ini  juga  menyarankan  peneliti  lain  untuk  menambahkan variabl lain yang diduga mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustiningsih,  Maulina.  2020. Pengaruh  Good  Governance  dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  terhadap Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Bilancia (Jurnal Ilmiah Akuntansi). Vol. 4 No. 1, Maret 2020 (80-91). Andini,  Hanni.  2018. Penerapan  Prinsip  Akuntansi  dan  Prinsip  Transparansi  dalam  Pengelolaan  Keuangan Desa. Skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (2018).
Anwar, Sanusi. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis . Jakarta: Salemba Empat. Aulia,  Putri.  2018. Pengaruh  Kompetensi  Aparat  Pengelolaan  Dana  Desa,  Komitmen  Organisasi  Pemerintah Desa,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  dan  Partisipasi  Masyarakat  terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten 50 Kota. JOM FEB, Vol. 1, Edisi 1 (Januari-Juni 2018). Badan  Pengawasa  Keuangan  dan  Pembangunan.  2016. Petunjuk  Teknis  Audit  Kinerja  Pelayanan  Pemerintah Saerah Bidang Pendidikan 2016. Jakarta BPK  Perwakilan  Provinsi  Riau.  2019. Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Atas  Laporan  Keuangan  Kota  Pekanbaru Tahun 2017.
Ghozali, Imam. 2016. Aplikaasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23( Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
Hafid,  Risma.  2019. Pemanfaatan  Dana  Desa  Dalam  Pembangunan  Desa  Mangilu  Kecamatan  Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016 . Skripsi Universitas Hasanuddin. http://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_kabupaten_indragiri_hulu http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/01/29/diduga-terjadi-penyelewengan-proyek-jalan-dan-jembatan-di- desa-siambul-dipertanyakan-warga.
Indrajaya,  Johan  Arief.  2017 .  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Desa  dan  Implementasi  Undang-Undang  No.6 Tahun 2014 Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa. S kripsi Universitas Lampung (2017). Jensen,  M.,  C.  Meckling,  1976. “Theory  of  the  firm:  Managerial  behavior,  agency  cost  and  ownership structure”. Journal of Finance Economic. Ladapase,  Lalita  Ivana  Maria.  2019. Pengaruh  Kompetensi  Aparatur,  Motivasi  Aparatur,  dan  Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Nelle, Kecamatan Koting, dan Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka . Skripsi  Universitas Saranata Dharma (2019). Mardiasmo., 2017. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: ANDI. Medianti, Larastika. 2018. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa. JOM FEB, Vol. 1 Edisi. 1 (Januari-Juni 2018) Nainggolan, Fatimah Azmi. 2018. Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Skripsi Universita Islam Negeri Sumatra Utara (2018).
Perdana,  Khaeril  Wahyu.  2018. Pengaruh  Kompetensi  Aparat  Pengelola  Dana  Desa,  Komitmen  Organisasi Pemerintah  Deesa,  Partisipasi  Masyarakat,  dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kabupaten  Bantul .  Skripsi  Universitas  Muhammadiyah Yogyakarta (2018).
Raharjo,  Niko  Dwi. Pengaruh  Moderasi  Budaya  Organisasi  dan  Komitmen  Organisasi  terhadap  Hubungan Penerapan  Sistem  Akuntansi  Pemerintah,  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  dan  Kinerja  Aparat Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi, Vol. 5, No. 2, April 2017 : 159-173.
Rahman, Muh. Akil. 2017 . Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian Good Governance . MINDS Jurnal Manajemen Ide dan Ispirasi, Vol. 3, No. 2 (2016)
e-ISSN: 2685-5607
Republik  Indonesia,  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang Pengelolaan  Keuangan Desa . Republik Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2017 Pasal 2 ayat (6). Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang Dana  Desa  yang  Bersumber  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Republik Indonesia, Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentanng Informasi dan Transaksi Elektronik. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Robbins,  Stephen  P.  &  Timothy,  A.  Judge.  2009. Organizational  Behavior .  13  Three  Edition,  USA:  Pearson International Edition, Prentice –Hall Robbins, Stephen P. 2006. Perilaku Organisasi. Jakarta: PT. Indeks, Kelompok Gramedia. Rosyidi, Muhammad. 2018. Pengaruh Transparansi, Kompetensi, dan Sistem Pengendalian Internal  terhadap Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa. JOM  FEB,  Volume  1,  Edisi  1 (Januari-Juni 2018).
Safrizal.  2018. Pengaruh  Otonomi  Desa,  Partisipasi  Masyarakat,  Kompetensi,  Komitmen  Aparatur  Desa, Transparansi  dan  Akuntabilitas  terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Dana  Desa  di  Kecamatan  Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. JOM FEB, Volume 5, Edisi 2 (Juli-Desember 2018). Sugista,  Rizky  Amalia.  2017. Pengaruh  Transparansi,  Akuntabilitas,  dan  Partisipasi  Masyarakat  dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa. Skripsi Universitas Lampung (2017).
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Eidos. Taufik,  Taufeni.  2009. Pengelolaan  Keuangan  Desa  Dalam  Sistem  Keuangan  Negara  Republik  Indonesia. Jurnal Ekonomi, Volume 17, No. 01 (2009).
Taufik, Taufeni. 2017. Analysis of Factors Influence in  Realization of Good Governance (Study On SKP (Tax Assessments)  Pekanbaru  City).International  Journal  of  Applied  Business  and  Economic  Research, Volume 15, Issue 15: 279-290, Januari 2017.
Taufeni, Taufik. 2019. The Effect Of Internal Control System Implementation In Realizing Good Governance An Its Impact On Fraud Prevention. International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 8, Issue 09, September 2019.
Widyatama,  Arif.  2017. Pengaruh  Kompetensi  dan  Sistem  Pengendalian  Internal  terhadap  Akuntabilitas Pemerintah  Desa  Mengelola  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) .  Berkala  Akuntansi  dan  Keuangan  Indonesia, Vol. 02, No. 02 (2017): 1-20.
Wikipedia Ensiklopedia. 2014 “Eclipse (perangkat lunak).” Wikipedia Bahasa Indonesia. Diakses pada tanggal 8 Mei 2014.
Wulandari,  Windi.  2019. The  Effect  of  Compensation  and  Work  Environment  Towars  Budget  Manager Performance  With  Organization  Commitment  as  Avariable  of  Mediation.  International  Journal  of Economics, Business and Application, Vol. 4, Issue 2 (2019): 87-99.

## Www.Tribunpekanbaru.com
Yulisa, Febri. 2019. The Faktors Affecting Regional  Financial  Accountability: Organizational  Commitment  as Moderating  Variables  (Study  on  Rokan  Hilir  District  Government  OPD). International  Journal  of Economics, Business and Application, Vol. 4, Issue 2 (2019): 61-73