## DEKRIMINALISASI PENGGUNA NARKOBA: POLITIK KRIMINAL PENANGGULANGAN PROBLEMATIKA OVERCAPACITY LEMBAGA PERMASYARAKATAN DI INDONESIA
Indah Maryani
Universitas Negeri Semarang Email: indahmaryani991@students.unnes.ac.id

## ABSTRACT
Prison  overcapacity  is  one  of  the  crucial  legal  issues  at  this  time,  in  this  case  the overcapacity  has  reached  204%.  The  large  number  of  narcotic  convicts  is  one  of  the causes  of  prison  overcapacity,  related  to  this,  narcotics  convicts  reach  50%  of  the  total inmates in Indonesia. The purpose of this study was to determine the need for drug users, namely  abusers  and  drug  addicts  to  be  handled  with  non-penal  efforts  and decriminalization of drug abusers in order to reduce the level of overcapacity of prisons in Indonesia.  The  research  method  used  is  normative  legal  research  that  prioritizes secondary data. The results of the study confirm that addicts  and abusers are victims who are entitled to protection so as not to become victims of criminal acts and have the right to obtain  guarantees  or  rehabilitation  for  the  losses  they  have  received.  So  that  non-penal efforts are needed to protect the rights of victims and decriminalization needs to be done as  part  of  criminal  politics  to  bring  criminal  law  to  a  better  direction,  in  this  case upholding  the  rights  of  victims  and  being  a  solution  to  the  problem  of  overcapacity  in prisons in Indonesia.

## Keywords: Overcapacity, decriminalization, rehabilitation

## I. PENDAHULUAN
Dekriminalisasi  sebagai  suatu  bagian  dari  pembaharuan  hukum  pidana,  dalam  hal inu  kejahatan  narkotika  yang  khususnya  terkait  penyalahguna  dan  pecandu  narkotika. Adapun pembaharuan hukum pidana atau politik criminal ini bertujuan untuk menciptakan hukum  atau  memperbaiki  hukum  menjadi  hukum  yang  lebih  baik.  Dekriminalisasi merupakan  suatu  tindakan  yang  awalnya  dikenal  sebagai  tindak  pidana  mengalami perubahan  menjadi  tindakan  yang  digolongkan  bukan  lagi  sebagai  tindak  pidana 1 . Dekriminalisasi pecandu dan penyalahguna narkotika diperlukan mengingat bahwa mereka sebagai  subjek  hukum  yang  melakukan  kesalahan  karena  menjadi  korban  dari  tindak
1 Purnamasari,  Andi Intan.2019. Dekriminalisasi  Tindak Pidana:  Membedah  Keadilan Bagi Terpidana Dan Mantan Terpidana.Vol.2 No.1, hlm. 13-23.
pidana pengedar narkoba, maka selayaknya keduanya diprioritaskan menjalani rehabilitasi bukan menjalani perampasan kemerdekaan dalam penjara.
Terpidana  yang  karena  perbuatannya  telah  dijatuhi  putusan  inkracht  dan  ditahan tetaplah  manusia  yang  seharusnya  dimanusiakan.  Overkapasitas  lapas  membuat pelaksanaan pidana penjara sebagai upaya pembinaan terpidana dalam lapas menjadi tidak berjalan efektif, dalam hal ini satu ruang dihuni 20-30 orang. Data dari Koalisi Pemantau Peradilan pada bulan Maret 2020 bahwa overkapasitas mencapai 204% dengan narapidama 270.466 orang sedangkan total kapasitas lapas di indoneisa adalah 132.335 orang 2 . Disisi lain data dari  Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per tanggal 09 September 2021, bahwa jumlah  narapidana  dan  tahanan  di  Indonesia  mencapai  266.663  dengan  kapasitas  hanya 132.107 orang sehingga over kapasitas mencapai 201%. Kemudian lapas dalam praktiknya didominasi oleh tindak pidana narkotika, bahwa jumlah tahanan dan narapidana narkotika mencapai  50% atau  lebih  tepatnya  136.030  orang  dari  total  tahanan  dan  narapidana  yang ada 3 Tidak  jauh  berbeda  dari  data  Badan  Narkotika  Nasional  bahwa  terdapat  129.820 narapidana  narkotika  dengan  77.849  orang  merupakan  bandar  dan  51.971  merupakan pecandu 4 .
Berikut data kepadatan lapas/rutan di Jawa Tengah: 5 LAPAS/RUTAN JUMLAH PENGHUNI KAPASITAS % MELEBIHI KAPASITAS LAPAS KELAS I BATU HIGH RISK NARKOTIKA NUSAKAMBANGAN 58 96 0 LAPAS KELAS I SEMARANG 1758 663 165 LAPAS KELAS II A AMBARAWA 490 222 121 LAPAS KELAS II A BESI NUSAKAMBANGAN 430 365 18 LAPAS KELAS II A KEMBANG KUNING NUSAKAMBANGAN 472 275 72 LAPAS KELAS II A KENDAL 302 126 140 LAPAS KELAS II A MAGELANG 557 221 152
2 Asprilla  Dwi  Adha.  2021.  Over  Kapasitas  Lapas,  Pemerintah  Dituding  Melanggar  HAM. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210912173723-12-693210/over-kapasitas-lapas-pemerintah- dituding-melanggar-ham . Diakses 25 September 2021
3 Kanwil  Sulawesi  Selatan.2019.  Restoratijuztice,  Solusi  Over  Kapasitas  Lapas  Rutan.  https:// sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4443-restorativejustice-solusi-over-kapasitas-lapas- rutan. Diakses 25 September 2021.
4 Humas  BNN.2019.  Narapidana  Narkotika  Membeludak  Dimana  Letak  Permasalahannya.  https:// bnn.go.id/narapidana-narkotika-membeludak-dimana-letak-permasalahannya/.  Diakses  25  September 2021.
5 Sistem  Database  Pemasyarakatan,  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan  HAM, diakses pada Rabu (9/9/2021) pukul 11.00 WIB.
LAPAS KELAS II A PASIR PUTIH NUSAKAMBANGAN 91 124 0 LAPAS KELAS II A PEKALONGAN 257 800 0 LAPAS KELAS II A PERMISAN NUSAKAMBANGAN 502 221 127 LAPAS KELAS II A PURWOKERTO 676 488 39 LAPAS KELAS II A SRAGEN 538 400 35 LAPAS KELAS II B BREBES 270 161 68 LAPAS KELAS II B CILACAP 488 254 92 LAPAS KELAS II B KLATEN 298 144 107 LAPAS KELAS II B PATI 339 197 72 LAPAS KELAS II B SLAWI 334 224 49 LAPAS KELAS II B TEGAL 274 150 83 LAPAS KHUSUS KELAS II A KARANGANYAR 306 696 0 LAPAS NARKOTIKA KELAS II A NUSAKAMBANGAN 448 250 79 LAPAS NARKOTIKA KELAS II B PURWOKERTO 73 250 0 LAPAS PEMUDA KELAS II B PLANTUNGAN 22 34 0 LAPAS PEREMPUAN KELAS II A SEMARANG 299 174 72 LAPAS TERBUKA KELAS II B KENDAL 13 160 0 LAPAS TERBUKA KELAS II B NUSAKAMBANGAN 14 50 0 LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO 60 65 0 RUTAN KELAS I SURAKARTA 632 298 112 RUTAN KELAS II A PEKALONGAN 203 197 3 RUTAN KELAS II B BANJARNEGARA 108 71 52 RUTAN KELAS II B BANYUMAS 120 152 0 RUTAN KELAS II B BATANG 287 217 32 RUTAN KELAS II B BLORA 137 94 46 RUTAN KELAS II B BOYOLALI 189 156 21 RUTAN KELAS II B DEMAK 204 100 104 RUTAN KELAS II B JEPARA 332 108 207 RUTAN KELAS II B KEBUMEN 147 113 30 RUTAN KELAS II B KUDUS 149 104 43 RUTAN KELAS II B PEMALANG 225 120 87 RUTAN KELAS II B PURBALINGGA 159 92 73 RUTAN KELAS II B PURWODADI 239 120 99 RUTAN KELAS II B PURWOREJO 202 122 66 RUTAN KELAS II B REMBANG 97 112 0 RUTAN KELAS II B SALATIGA 136 56 143 RUTAN KELAS II B TEMANGGUNG 132 94 40 RUTAN KELAS II B WONOGIRI 352 250 41 RUTAN KELAS II B WONOSOBO 157 73 115
Selain  itu  data  Ditjen  Permasyarakatan  menyabut  kenaikan  bandar  narkotika mencapai 22, 13 % sedangkan pengguna mencapai 11, 46 %. Tingginya kenaikan ini tidak disertai  dengan  rehabilitasi,  bahwasanya  dalam  impelementasinya  rehabilitasi  hanya  biisa dilakukan untuk 1 dari 6 pengguna narkoba. 6 Hal ini menjadi keprihatinan tersendiri bahwa pemenjaran pada dasarnya hanya memindahkan napi narkotika dari luar ke dalam penjara. Hal tersebut mengacu pada realita ketidakmampuan pemerintah dalam hal ini BNN untuk melakukan rehabilitasi terhadap banyaknya napi narkotika.
Mengenai  hal  tersebut  pasal  127  undang-undang  RI  No.35  Tahun  2009  tentang Narkotika menentukan bahwa  Ayat (1) Setiap Penyalah Guna:
a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika  Golongan  II  bagi  diri  sendiri  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
c. Narkotika  Golongan  III  bagi  diri  sendiri  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
Kemudian dalam ayat (2) “Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat  (1),  hakim  wajib  memperhatikan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  54, Pasal 55, dan Pasal 103. (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dapat  dibuktikan  atau  terbukti  sebagai  korban  penyalahgunaan  Narkotika,  Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial“ .  Mengenai hal tersebut pasal 4 Undang-Undang narkotika turut menguatkan bahwa tujuan undang-undang ini  untuk  menjamin  pengaturan  upaya  rehabilitasi  medis  dan  sosial  bagi  Penyalah  Guna dan  pecandu  Narkotika.  Kemudian  dipertegas  kembali  dalam  Pasal  54  bahwa  Pecandu Narkotika  dan  korban  penyalahgunaan  Narkotika  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi sosial.
Meskipun  hukum  positif  Indonesia  memberikan  legitimasi  yang  kuat  terkait kewajiban  rehabilitasi  namun  realitas  dalam  praktik  mengungkap  bahwa  tidak  semua narapidana  narkotika  dapat  menjalani  rehabilitasi.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini  perlu dilakukan  untuk  mengungkap  lebih  jauh  mengenai  perlunya  pengguna  narkoba  yaitu penyalahguna  dan  pecandu  narkoba  untuk  ditangani  dengan  upaya  non  penal  dan
6 Humas  Balitbangkumham.  2019.  Hanya  Sedikit  Napi  Narkotika  Yang  Terima  Rehabilitasi. https:// www.balitbangham.go.id/detailpost/hanya-sedikit-napi-narkotika-yang-terima-rehabilitasi . Diakses 25 September 2021
dekriminalisasi  penyalahguna  narkoba  guna  mengurangi  tingkat overcapacity lembaga permasyarakatan di Indonesia

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Penulis  akan  memberikan  batasan  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimanakah  penanganan  pengguna  narkoba,  pecandu  dan  penyalahguna narkoba?
2. Bagaimanakah cara mengurangi tingkat overcapacity bagi penyalahguna narkoba di lembaga permasyarakatan Indonesia?

## III. METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  metode  penelitian normatif.  dengan  pengumpulan  data  melalui  kepustakaan, focusing  on  reading  and analysis of the primary and secondary materials sebagaimana yang diungkapkan Soerjono Soekanto 7 . Adapun sumber penelitian dari bahan primer dan sekunder, untuk bahan primer diperoleh  dari  peraturan  perundang-undangan  dalam  hal  ini  khususnya  Undang-undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Kemudian  untuk  bahan  sekunder  penulis menggunakan buku hukum, jurnal hukum dan berita-berita tertentu untuk memperoleh data guna menunjang penelitian ini.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengguna  narkoba  dalam  hal  ini  pecandu  dan  penyalahguna  perlu  ditangani dengan upaya non penal
Arah  kebijakan  hukum  pidana  atau  politik  criminal  merupakan  upaya  rasional masyarakat  untuk  menanggulangi  kejahatan.  Dalam  hal  ini  prof.  Sudarto  mengemukakan bahwa  politkk  criminal  dalam  arti  sempit  adalah  keseluruhan  asas  dan  metode  yang menjadi  dasar  dari  reaksi  terhadap  pelanggaran  hukum  berupa  pidana.  Dalam  arti  luas politik  criminal  berarti  keseluruhan  fungsi  dari  aparatur  penegak  hukum,  termasuk didalamnya  pengadilan  hingga  polisi.  Kemudian  dalam  arti  yang  paling  luas  ialah
7 Soekanto,  Soerjono  &  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat),  Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 23-24.
keseluruhan kebijakan yang  dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan- badan resmi yang bertujuan menegakkan norma sentral dari masyarakat 8 .
Maraknya kasus narkotika yang selalu naik setiap tahun membuktikan bahwa upaya penal  tidak  memberikan  hasil  yang  memuaskan  sehingga  membutuhkan  pendekatan kebijakan  integral  yang  tidak  hanya  melibatkan  aparat  penegak  hukum  tapi  juga  intansi lainnya  yang  memperhatikan  sebab  dan  kondisi  korban.  Terkait  hal  ini  perlu  kesadaran bersama bahwa kejahatan yang ada bukan semata-mata dipandang sebagai masalah hukum namun  juga  dipandang  sebagai  masalah  sosial.  Sehingga  kejahatan  itu  sendiri  bukan semata-mata  tugas  dari  aparat  penegak  hukum  baik  itu  kepolisian,  kejaksaan,  maupun pengadilan  namun  juga  tugas  dari  masyarakat  sebagai  bagian  intergral  dari  pendekatan kebijakan. Oleh karena itu penting untuk menangani kasus narkotika dengan berfokus pada upaya  preventif  dengan  menanggulangi  sebab  dan  kondisi  dari  korban.  Dalam  hal  ini penyalahguna  dan  pecandu  narkoba  dipandang  sebagai  korban,  yang  karenanya  harus memperoleh rehabilitasi untuk mengembalikan dirinya menjadi manusia yang sehat
Upaya  penal  dalam  hal  ini  pemenjaraan  bagi  penyalahguna  dan  pecandu  narkoba tidak  menjamin  keberhasilan  rehabilitasi  bagi  mereka.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan banyaknya  kasus  penyalahgunaan  narkotika  yang  meninggal  yaitu  hampir  50  orang meninggal  setiap  harinya 9 .  Selain  itu  tidak  semua  daerah  memiliki  panti  rehabilitasi, sehingga  hal  ini  juga  menjadi  hambatan  dalam  rehabilitasi  napi  narkotika  adapun  panti rehabilitasi milik swasta diperkirakan membutuhkan biaya yang jauh lebih mahal 10 .
Dengan  upaya  non  penal,  kasus  pecandu  dan  penyalahguna  narkoba  akan diprioritaskan  dengan  penanganan  rehabilitasi.  Sehingga  upaya  ini  akan  mendorong kesembuhan  narapidana  narkotika  dibanding  dengan  upaya  penal  yang  berfokus  pada pemenjaraan. Dalam hal ini pasal 1 ayat (13) undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika  menyebut  bahwa Pecandu  Narkotika  adalah  orang  yang  menggunakan  atau menyalahgunakan  Narkotika  dan  dalam  keadaan  ketergantungan  pada  Narkotika,  baik secara fisik maupun psikis. Ayat (15) menyebut bahwa Penyalah Guna adalah orang yang
8 Arief, Barda Nawawi. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, hlm. 3.
9 Kominfo  2015.  BNN  Ingatkan  50  Orang  Meninggal  Setiap  Hari  Karena  Narkoba. https:// kominfo.go.id/content/detail/4883/bnn-ingatkan-50-orang-meninggal-setiap-harikarenanarkoba/0/sorotan_ media . Diakses 26 September 2021
10 Deden  Gunawan.  2021.  Tiga  Alasan  Pengguna  Narkoba  Banyak  Dijebloskan  Ke  Penjara. https:// news.detik.com/berita/d-5726803/tiga-alasan-pengguna-narkoba-banyak-dijebloskan-ke-penjara .  Diakses 26 September 2021
menggunakan  Narkotika tanpa  hak  atau melawan  hukum. Kemudian  penjelasan  Pasal  54 Yang dimaksud dengan  “korban penyalahgunaan  Narkotika” adalah seseorang  yang tidak sengaja  menggunakan  Narkotika  karena  dibujuk,  diperdaya,  ditipu,  dipaksa,  dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
Penggunaan  narkotika  akan  menyebabkan  ketergantungan  yang  menyebabkan seseorang  kesulitan  untuk  lepas  dari  pengaruh  narkotika  bahkan  jika  tidak  ditangani dengan  upaya  medis  yang  tepat  ketergantungan  dapat  menyebabkan  kematian.  Demikian undang-undang  narkotika  dalam  pasal  1  ayat  (14)  menyebut  bahwa Ketergantungan Narkotika  adalah  kondisi  yang  ditandai  oleh  dorongan  untuk  menggunakan  Narkotika secara terusmenerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
Demikian pada dasarnya hukum positif mengatur mengenai rehabilitasi yang wajib dijalani  biak  oleh  pecandu  maupun  penyalahguana  narkotika,  namun  undang-undang  ini bertentangan  dengan  peraturan  lain  yang  mengatakan  bahwa  pada  dasarnya  rehabilitasi diatur sebagai hak bukan sebagai kewajiban. Hal tersebut didasarkan pada pasal 3 ayat (1) BAB  III  Pelaksanaan  Peraturan  Bersama  (7)  Lembaga  Negara  tentang  penanganan Pecandu  Narkotika  dan  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  ke  Dalam  Lembaga Rehabilitasi.  Meskipun  dalam  asas  hukum  pidana  yang  berbunyi Lex  Specialis  Derogat Lex  Generalis ,  bahwa  asas  ini  memang  cukup  menjelaskan  bahwa  tentu  undang-undang narkotika sebagai peraturan khusus memiliki kedudukan lebih tinggi dan mengesampingkan  Peraturan  Bersama  tersebut.  Namun  melihat  realitas  yang  terjadi mengenai  masih  minimnya  rehabiilitasi,  dan  lembaga  pelaksana  rehabilitasi  cukup membuktikan bahwa dengan adanya peraturan tersebut dan didukung oleh adanya keadaan yang  demikian  menyatakan  bahwa  rehabilitasi  masih  belum  menjadi  kebijakan  yang diprioritaskan.
Riset  menunjukkan  bahwa  mengkombinasikan  pendekatan  hukum  dengan penanganan  medis-psokologis  untuk  perilaku  adiktif  dapat  berakibat  efektif  terhadap menurunnya  penyalahgunaan  narkoba  dan  angka  kejahatan.  Individu  pengguna  narkoba yang  dipaksa  secara  legal  untuk  menjalani  treatment  cenderung  mengikuti  proses penyembuhan  untuk  rentang  waktu  yang  lama  dan  lebih  positif  hasilnya.  Peran  instansi hukum  juga  mempengaruhi  efektivitas  treatment,  contohnya  prakarsa  semacam  ini  di
Amerika  Serikat,  yang  ditangani  langsung  oleh  US Departement  of  Justice  Drug  Courts Program Office , dengan alternatif pemenjaraan melalui program Treatment Accountability and Safer Communities 11 .

## B. Dekriminalisasi  penyalahguna  narkoba  dapat  mengurangi  tingkat  overcapacity lembaga permasyarakatan di Indonesia
Dekriminalisasi  dan  depenalisasi  pengguna  narkotika  sudah  lama  dibicarakan bahkan  sudah  diwacanakan  di  tahun  2014  namun  hinga  kini  belum  dapat  dilaksanakan. Dalam hal ini dekriminalisasi bukan berarti mengeluarkan  kejahatan narkotika dari ruang lingkup hukum pidana, Perbuatan tersebut tetap diancam dengan hukuman pidana namun sanksi  yang  dijatuhkan  bukan  lagi  penjara  tapi  rehabilitasi.  Ini  merupakan  bentuk  usaha memprioritaskan  rehabilitasi  bagi  pengguna  dan  penyalahgunanarkoba  sebagai  upaya pemulihan, bukan lagi memprioritaskan penjara terhadap setiap kejahatan narkotika, hanya saja penyalahguna dan pecandu adalah korban yang semestinya direhabilitasi.
Konsep  demikian  didorong  dengan  sebuah  konsep  yang  diperkenalkan  oleh Europion Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) yang berpusat di Lisbon,  tahun  2005,  yaitu Decriminalisation  comprises  removal  of  a  conduct  or  activity from  the  sphere  of  law.  Prohibition  remains  the  rule,  but  sanctions  for  use  (and  its preparatory acts) no longer fal within the framework of the criminal law.
Pada  dasarnya  konsep  demikian  didukung  dengan  insrumen  hukum  positif indonesia,  bahwa  terdapat  kewenangan  bagi  hakim  untuk  menjatuhkan  pidana  penjara atau  rehabilitasi. Berdasarkan  UU  Narkotika  No.  35/2009  pasal  128  terdapat  pelunakan dari  hukum  pidana  bahwa  bagi  mereka  yang  melapor  secara  sukarela  maka  dia  tidak dipidana meskipun perbuatannya termasuk melanggar hukum 12 .
Prof. Barda Nawawi Arif menggolongkan Perlindungan korban dalam 2 makna;
a. Perlindungan  hukum  untuk  tidak  menjadi  korban  tindak  pidana (perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang)
b. Perlindungan  untuk  memperoleh  jaminan  atau  santunan  hukum  atas penderitaan  atau  kerugian  orang  yg  telah  menjadi  korban  tindak  pidana. Bentuk santunan dapat berupa pemulihan nama baik/rehabilitasi, pemulihan
11 Reza Indragiri Amriel. Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba. Salemba Humanika, Jakarta, 2008, hlm. 76.
12 Humas  BNN.2015.  Dekriminalisasi  Pengguna  Narkoba  Tidak  Sama  Dengan  Legalisasi, https://bnn.go .id/dekriminalisasi-pengguna-narkoba-tidak-sama-dengan-legalisasi/ . Diakses 26 September 2021
keseimbangan  batin  antara  lain  dengan  permaafan,  pemberian  ganti  rugi (restitusi,  kompensasi,  jaminan  atau  santunan  kesejahteraan  sosial).  Hak korban akan ganti rugi pada dasarnya merupakan bagian integral dari HAM di bidang kesejahteraan atau jaminan sosial seperti terdapat dalam artikel 25 UDHR 13 .
Berdasarkan  hal  tersebut  penulis  menganalisa  bahwasanya  narapidana  narkotika dalam  hal  ini  pecandu  dan  penyalahguna  semestinya  dipandang  sebagai  korban  yang berhak untuk memperoleh perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana hal  demikian  menyangkut  pula  kepentingan  hukum  seseorang  yang  wajib  dilindungi negara  dan  Hak  asasi  dari  pecandu  maupun  penyalahguna  untuk  sembuh  dari ketergantungan  narkotika.  Selain  itu  mereka  berhak  atas  jaminan  atau  rehabilitasi  atas kerugian  yang  diperoleh  sebagai  korban  dalam  hal  ini  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi sosial.
Oleh  karena  itu  dipandang  perlu  untuk  mengupayakan  dekriminalisasi  pengguna narkotika  mengingat  keduanya  merupakan  korban  dari  tindak  pidana  pengedaran narkotika.  Pembaharuan  hukum  pidana  perlu  dilakuakn  mengingat  pula  dampat  terhadap korban  dan  biaya  yang  ditanggung  negara  antara  kriminalisasi  yang  jauh  lebih  banyaj memerlukan  biaya  tinggi  dibanding  dekriminalisasi.  Hal  ini  didukung  pendapat  dari M.Cherif  Bassiouni  bahwa  ada  beberapa  hal  yang  seharusnya  diperhatikan  dalam melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi 14 :
1. Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil yang ingin dicapai:
2. Analisis  biaya  terhadap  hasil  yang  diperoleh  dalam  hubungannya  dengan  tujuan yng dicari
3. Penilaian  atau  penaksiran  tujuan-tujuan  yang  dicari  dala  kkaitanyya  dengan peioritas lainnya dalam alokasi sumber daya manusia:
4. pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi
13 Arief,  Barda Nawawi,  Masalah Penegakan Hukum dan  Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2010, hlm. 61-61.
14 M.  cheris  Bassiouni,  Substantive  Criminal  Law,  1978,  hlm.  82.,  dikutip  dalam  buku  Bunga  Rampai Kebijakan Hukum Pidana oleh Prof Barda Nawawi Arief, hlm. 33.
Diperkuat  dalam  Simposium  Pembaruan  Hukum  Pidana  Nasional  pada  Bulan Agustus  1980  di  Semarang,  bahwa  terdapat  beberapa  kriteria  untuk  melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi diantaranya sebagai berikut 15 :
1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai.
3. apakah  akan  semakin  menambah  beban  aparat  penegak  hukum  yang  tidak  dapat diemban.
4. apakah perbuatan tersebut menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa sehingga tindakan tersebut mengancam keselamatan bangsa.
Terkait hal tersebut pengedaran narkoba tentu merugikan banyak pihak yang tidak hanya  menimbulkan  korban  namun juga  kerugian  materil  dan  immaterial.  Korban  berupa masyarakat  luas  yang  terpengaruh  dan  terancam  dengan  keberadaan  narkotika  yang disalahgunakan  sehingga  juga  berdampak  pada  timbulnya  pihak-pihak  yang  disebut dengan  pecandu  juga  penyalahguna.  Kemudian  terkait  biaya  kriminalisasi  tentu  tidak seimbang  dengan  hasil  yang  hendak  dicapai.  Kriminalisasi  bertujuan  untuk  memberikan ketertiban  dalam  masyarakat,  menimbulkan  efek  jera  pada  pelaku  dan  menimbulkan  rasa takut  bagi  siapa  yang  akan  atau  berniat  mencoba  tindak  pidana  tersebut.  Namun  adanya kriminalisasi  tidak  didukung  dengan  kapasitas  lembaga  permasyarakatan  yang  memadai, Sumber daya manusia, dan biaya pembinaan narapidana termasuk alternatif untuk beberapa narapidana  narkotika  yang  melakukan  rehabilitasi.  Biaya  ini  tidak  seimbang  sebab  aparat selain  menanggung  biaya  hidup  atau  pembinaan  narapidana  masih  menanggung  biaya rehabilitasi terlebih hanya 1 dari 6 narapidana narkotika yang direhablitasi. Hal demikian menyimpang  dari  tujuan  pemidanaan  yang  hendak  memperbaiki  pelaku  untuk  siap dikembalkan dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu dekriminalisasi dari segi biaya juga menjadi pertimbangan yang tepat bahwa prioritas dalam rehabilitasi tentu akan lebih menjangkau  jaminan  bagi  narapidana  narkotika  untuk  dipulihkan  dan  peniadaan  pidana penjara  untuk  penyalahguna  dan  pecandu  akan  menghemat  biaya  juga  sumber  daya manusia dari negara.
15 Simposium  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Nasional  pada  Agustus  1980  di  Semarang  sebagaimana  dikutip dalam buku Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana oleh Prof Barda Nawawi Arief, hlm. 32.
Kemudian  untuk  poin  3  terkait  beban  yang  ditanggung  aparat  penegak  hukum bahwasanya  kriminalisasi  memberikan  beban  2  kali  lipat  untuk  pembinaan  sekaligus koordinasi rehabilitasi untuk narapidana narkotika. Selain itu dari sisi kriminalisasi tindak pidana  terkait  narkotika  memang  dilakukan  demi  melindungi  keselamatan  masa  depab bangsa.  Akan  tetapi  kriminalisasi  lebih  tepat  dijatuhkan  pada  pengedar  dan  tidak  pada pecandu  maupun  penyalahguna  sebab  mereka  tetaplah  pihak-pihak  yang  harus disembuhkan dan diselamatkan.
Oleh  karena  pertimbangan  tersebut  diperlukan  penempatan  pecandu  dan penyalahguna narkotika sebagai korban sehingga beban lapas terkait banyaknya narapidana narkotika  yang  mencapai  50%  dari  total  narapidana  dapat  ditanggulangi  dengan  adanya dekriminalisasi  pengguna  narkoba  yang  berfokus  bahwa  pengguna  tetap  tindak  pidana tetapi sanksi yang dijatuhkan bukan pemenjaraan namun rehabilitasi.

## V. PENUTUP

## A. Simpulan
1. Politik  kriminal  sebagai  upaya  rasional  masyarakat  berupa  kebijakan  yang dituangkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  maupaun  badan  resmi  guna menegakkan  norma  dalam  masyarakat.  Politik  criminal  dalam  kejahatan narkotika  perlu  dilakukan  karena  meskipun  undang-undang  menentukan  bagi pecandu  dan  penyalahguna  narkotika  wajib  rehabilitasi  namun  nyatanya peraturan  ini  berbenturan  dengan  Pelaksanaan  Peraturan  Bersama  (7)  Lembaga Negara  tentang  penanganan  Pecandu  Narkotika  dan  Korban  Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
2. Dalam  pelaksanaan  peraturan  bersama  tersebut  menyatakan  rehabilitasi  sebagai hak bukan kewajiban hal ini didukung dari fakta lapangan bahwa hanya 1 dari 6 narapidana  narkotika  yang  memperoleh  rehabilitasi.  Oleh  karena  itu  upaya  non penal  diperlukan  guna  memprioritaskan  rehabilitasi  sebagai  upaya  pemulihan korban. Selain itu overkapasitas lapas sebagai permasalahan krusial saat ini perlu dipandang  bukan  saja  sebagai  permasalahan  hukum  tapi  juga  permasalahan sosial.  Dekriminalisasi  sebagai  penyelesaian  overkapasitas  lapas  perlu diupayakan  sebagai  langkah  pembaharuan  hukum  pidana  selain  itu mempertimbangkan terkait efektivitas biaya dan beban aparat penegak hukum.

## B. Saran
Perlunya  pemahaman  yang  paripurna  bagi  para  aparat  penegak  hukum,  dalam hal  penegakan  hukum  terhadap  para  pecandu  dan  pengguna  narkotika,  selain  itu  para ahli  hukum  juga  perlu melakukan  suatu kajian mendalam  guna  melakukan  penyatuan pandangan  terhadap  arah  pemidanaan  terhadap  para  pecandu  dan  pengguna  narkotika di  Indonesia.  Segala  bentuk  kejahatan  tidaklah  selalu  harus  diupayakan    tindakan penjara,  mengingat  kondisi  Lapas  yang  semakin  kronis,  disamping  itu  banyak kejahatan yang bisa untuk dilakukan upaya mediasi, sehingga dengan hal itu kita dapat mengimplementasikan  mazhab Restorative  Justice .  Selain  itu  masyarakat  sebagai control social harus mulai membuang pemikiran punitif.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku :
Arief, Barda Nawawi. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana Prenada Media Group Arief, Barda Nawawi. 2010. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 7-261
M. Cheris Bassiouni, Substantive Criminal Law, 1978,
Reza  Indragiri  Amriel.  2008.  Psikologi  Kaum  Muda  Pengguna  Narkoba.  Salemba Humanika. Jakarta.
Sajipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)

## B. Jurnal
Angrayni,  Lysa.  2018.  Efektivitas  Rehabilitasi  Pecandu  Narkotika  (Studi  di  Loka Rehabilitasi  Badan  Narkotika  Nasional  Batam),  Jurnal  Hukum  Respublica. Vol.18.No.1, hlm.78-96.
Dewan,  Parasian  Simanungkalit.  2012.  Model  Pemidanaan  Yang  Ideal  Bagi  Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia. Jurnal Yustitia. Vol. 1.No. 3, hlm. 80-93. Fitri,  Silvia.  2020.  Implementasi  Kebijakan  Rehabilitasi  Pengguna  Narkoba  pada Badan  Narkorika  Nasional  Provinsi  Sumatera  Barat.  Jurnal  of  Civic Education. Vol. 3. No. 3, hlm. 231- 242.
Hartanto,  Wenda.  2017.  Penegakan  Hukum  Terhadap  Kejahatan  Narkotika  dan  Obat- Obat  Terlarang  Dalam  Era  Perdagangan  Bebas  Internasional  Yang Berdampak  Pada  Keamanan  dan  Kedaulatan  Negara.  Jurnal  Legislasi Indonesia. Vol.14.No.1, hlm.1-16.
Purnamasari,  Andi  Intan.2019.  Dekriminalisasi  Tindak  Pidana:  Membedah  Keadilan Bagi Terpidana Dan Mantan Terpidana.Vol.2 No.1, hlm. 13-23.
Subantara, I Made, A.A. Sagung Laksmi Dewi, & Luh Putu Suryani. 2020. Rehabilitasi
Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. Jurnal Preferensi Hukum. Vol.1 No.1, hlm. 243-248.

## C. Sumber Lain
Asprilla  Dwi  Adha.  2021.  Over  Kapasitas  Lapas,  Pemerintah  Dituding  Melanggar
HAM. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210912173723-12- 693210/over-kapasitas-lapas-pemerintah-dituding-melanggar-ham .  Diakses 25 September 2021
Deden  Gunawan.  2021.  Tiga  Alasan  Pengguna  Narkoba  Banyak  Dijebloskan  Ke Penjara. https://news.detik.com/berita/d-5726803/tiga-alasan-pengguna- narkoba-banyak-dijebloskan-ke-penjara . Diakses 26 September 2021
Humas  Balitbangkumham.  2019.  Hanya  Sedikit  Napi  Narkotika  Yang  Terima Rehabilitasi. https://www.balitbangham.go.id/detailpost/hanya-sedikit-napi- narkotika-yang-terima-rehabilitasi . Diakses 25 September 2021
Humas  BNN.2015.  Dekriminalisasi  Pengguna  Narkoba  Tidak  Sama  Dengan Legalisasi. https://bnn.go.id/dekriminalisasi-pengguna-narkoba-tidak-sama- dengan-legalisasi/ . Diakses 26 September 2021
Humas BNN.2019. Narapidana Narkotika Membeludak Dimana Letak Permasalahannya. https://bnn.go.id/narapidana-narkotika-membeludak- dimana-letak-permasalahannya/ . Diakses 25 September 2021.
Kanwil  Sulawesi  Selatan.  2019.  Restoratijuztice,  Solusi  Over  Kapasitas  Lapas  Rutan. https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4443restorative- justice-solusi-over-kapasitas-lapas-rutan. Diakses 25 September 2021.
Kominfo  2015.  BNN  Ingatkan  50  Orang  Meninggal  Setiap  Hari  Karena  Narkoba.
https://kominfo.go.id/content/detail/4883/bnn-ingatkan-50-orang-meninggal -setiap-hari-karenanarkoba/0/sorotan_media . Diakses 26 September 2021