Department of Public Administration, Universitas Negeri Yogyakarta
Jl. Colombo Yogyakarta, Karang Malang, Kabupaten Sleman Email: pandhu@uny.ac.id

## Antara Pariwisata dan Ekologi: Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Alas Purwo
Pandhu Yuanjaya* 1 1 Department Adiministrasi Publik, Universitas Negeri Yogyakarta

## JURNAL TRANSFORMATIVE
Vol. 6 No. 2 Tahun 2020
DOI: 10.21776/ub.transformative.2021.007.02.6
Abstract. This  study  aims  to  analyzed  the  efforts  of  stakeholders  in  the  development  of ecotourism  in  Alas  Purwo  National  Park  which  is  between  the  ecological  and  tourism perspectives. This research used a case study approach. Data were collected from employees of  Alas  Purwo  National  Park  Office,  Tourism  and  Culture  Office,  Revenue  Service  and documents related to ecotourism development of Alas Purwo National Park. Data collection techniques  using  observation,  interviews,  FGD  and  documentation.  The  research  findings indicated  that  the  development  of  ecotourism  in  Alas  Purwo  National  Park  carried  out  by stakeholders  was  the  result  of  cross-sectoral  collaboration.  There  were  three  main  policies, namely ecotourism management, infrastructure development and human resources. Although there  were  two  different  approaches  in  terms  of  approaches  and  budgeting  for  ecotourism development, the Banyuwangi Regency Government and the Alas Purwo National Park Office are able to synergize in creating ecotourism policies that aim to increase tourist visits but still maintain conservation values.
Keywords: Ecotourism development, national park, stakeholder
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  upaya  yang  dilakukan  stakeholder pengembangan ekowisata di Taman Nasional Alas Purwo yang berada diantara sudut pandang ekologi dan pariwisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan dari  pegawai  Balai  Taman  Nasional  Alas  Purwo,  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan,  Dinas Pendapatan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengembangan ekowisata Taman Nasional Alas Purwo. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, FGD  dan  dokumentasi.    Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengembangan  ekowisata Taman Nasional Alas Purwo yang dilakukan oleh stakeholder merupakan hasil dari kerjasama lintas  sektoral.  Terdapat  tiga  kebijakan  utama,  yaitu  manajemen  ekowisata,  pengembangan infrastruktur dan sumberdaya manusia. Walaupun terdapat dua pendekatan berbeda dari sisi pendekatan  dan  penganggaran  pengembangan  ekowisata,  Pemerintah  Kabupaten Banyuwangi  dan  Balai  Taman  Nasional  Alas  Purwo  mampu  bersinergi  dalam  menciptakan kebijakan  ekowisata  yang  bertujuan  meningkatkan  kunjungan  wisatawan  namun  tetap menjaga nilai nilai konservasi.
Kata Kunci: pengembangan ekowisata, taman nasional, stakeholder
Received: 08/09/2021           Revised:  16/09/2021           Accepted: 24/09/2021

## Pandhu Yuanjaya

## PENDAHULUAN
kowisata belakangan ini berkembang pesat di banyak negara di dunia. Ekowisata seakan telah menjadi solusi yang menarik untuk kebutuhan lingkungan  dan  pembangunan  pariwisata  (Poudyal,  Paudel,  dan Tarant,  2012;  Singleton,  2016).  Walaupun  diakui  bahwa  pariwisata  menjadi  sumber potensial  bagi  pemasukan  devisa  di  banyak  negara,  dengan multiplier  effect yang tinggi dari peredaran uang domestik, serta merangsang munculnya industri souvenir, hotel, restoran, travel dan peningkatan lapangan kerja (Yoeti, 2001; Mwakaje, et. al, 2013;  Garrod,  2011).  Pariwisata  memunculkan  keresahan  atas  eksternalitas  berupa degaradasi lingkungan dan sosial. Degradasi lingkungan seperti polusi udara, polusi suara,  dan  penggunaan  sumber  daya  alam  yang  berlebihan  (West,  Igoe  dan Brockington,  2006;  Saenz-de-Miera  dan  Rosselló,  2014;  dan  Sheng  dan  Tsui,  2009) serta eksternalitas sosial seperti peningkatan biaya hidup, meningkatnya kejahatan, polarisasi sosial, dan keterasingan (Harvey, 2008; Sheng, 2016; Sheng, Li dan Wang, 2017),  mendorong  praktik  pawisata  dapat  selaras  dengan  ekologi  seperti  konsep ekowisata. Belum banyak penelitian yang melihat kebijakan ekowisata dapat berjalan optimal  khususnya  di  Taman  Nasional  seiring  dengan  terjadinya  disintegrasi stakeholder (Forjea, Tchambaa, dan Eno-Nku, 2021; Imanishimwe, Nsengimana, dan Nsengumuremyi, 2018)
United  Nations  World  Tourism  Organization  (UNWTO)  memperkirakan pertumbuhan  ekowisata  rata-rata  10%  setiap  tahun.  Angka  ini  lebih  tinggi  dari pertumbuhan  pariwisata  pada  umumnya,  yaitu  sekitar  4  persen  per  tahun. Popularitas  ekowisata  semakin  meningkat  seiring  dengan  tren  minat  yang  tinggi terhadap wisata alam di kawasan konservasi (Prebensen, 2013). Wisatawan tertarik pada kegiatan konservasi yang menjaga keanekaragaman hayati. Apalagi, di tengah dinamika perekonomian dunia yang ditandai dengan krisis ekonomi, ketergantungan ekonomi  negara  maju  dan  berkembang,  fluktuasi  minyak  dunia,  ekowisata  telah berkembang menjadi layanan pariwisata yang menjamin keberlanjutan (Damanik dan Weber, 2006; Chaminuka, 2011; Nugroho, 2011).
Pesatnya  pertumbuhan  ekowisata  juga  mendorong  stakeholder  untuk mengembangkan ekowisata sebagai sektor strategis di Indonesia. Indonesia berada
E
di  peringkat  kedua  sebagai  negara  dengan  megadiversitas  yang  sebagaian  besar berada di Kawasan konservasi (World Economic Forum 2012). Di Indonesia, Kawasan konservasi di bagi dalam tiga Kawasan, yaitu Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Taman Buru. Penetapan kawasan konservasi dilakukan oleh  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  dan  telah mencapai 414 situs, yang terdiri dari 18,4 juta hektar daratan dan 4,7 juta hektar pantai dan  lautan.  Walaupun  demikian,  kawasan  konservasi  tersebut  masih  di  bawah  10 persen  dari  luas  daratan.  Proporsi  kawasan  konservasi  terbesar  adalah  taman nasional, yaitu 50 taman nasional atau 65 persen.
Dari  ketiga  jenis  Kawasan  konservasi,  Taman  Nasional  paling  banyak  menjadi pilot  project  pengembangan  ekowisata.  Taman  Nasional  memiliki  zonasi  dimana sebagaian  dapat  dimanfaatkan  sebagai  destinasi  ekowisata.  Dengan  upaya konservasi yang dimiliki, kegiatan wisata yang ada di Taman Nasional dapat sejalan dengan  nilai-nilai  ekologis  yang  ada  di  taman  nasional  (Kang  and  Gretzel,  2011). Praktik  ekowisata  di  Taman  Nasional  di  Indonesia  menemui  banyak  hambatan sektoral.  Terdapat  dualisme  perspektif  pembangunan  ekowisata  yang  terjadi  di Indonesia.  Pertama,  perspektif  ekologi  dari  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan sebagai pengelola Taman Nasional. Sedangkan kedua adalah perspektif wisata massal  dari pemerintah daerah yang menginginkan potensi wisata tersebut dapat mendukung peningkatan wisatawan.
Taman  Nasional  Alas  Purwo  (TNAP)  yang  menjadi  lokus  penelitian  ini menghadapi  masalah  disintegrasi  pemangku  kepentingan  dalam  pengembangan ekowisata.  Praktik-praktik  yang  terjadi  dalam  kebijakan  pengembangan  ekowisata terkait  pemerintah  pusat  dan  daerah  memiliki  program  masing-masing,  sehingga terjadi  tumpang  tindih,  disharmoni,  dan  munculnya  ego  sektoral.  Kondisi  tersebut yang disinyalir merupakan manifestasi dari kegagalan para pemangku kepentingan dalam  mengelola  potensi  keanekaragaman  hayati  dan  keindahan  Taman  Nasional Alas Purwo. Padahal, TNAP merupakan destinasi potensial bagi wisatawan dengan landscape  hutan,  tumbuhan  dan  satwa  liar,  wisata  religi,  dengan  pantai  untuk berselancar, penangkaran penyu, serta burung-burung migran.

## Pandhu Yuanjaya
Sementara  itu,  permasalahan  pemangku  kepentingan  lainnya,  seperti kurangnya  akomodatif  pihak  Balai  Taman  Nasional  Alas  Purwo  terhadap  warga sekitar  taman  nasional,  mengakibatkan  terjadinya  illegal  logging  dan  perburuan satwa  yang  dilindungi.  Kedua,  kawasan  Taman  Nasional  Alas  Purwo  yang  berada dalam  wilayah  otonomi  Kabupaten  Banyuwangi,  perlu  dilakukan  kerjasama  secara simultan guna  menciptakan linkage  tourism  system , dan  masalah status pajak bagi perusahaan  jasa  pariwisata  belum  terselesaikan.  Padahal,  menurut  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2009  tentang pengembangan  kawasan  ekowisata,  pelaku  usaha  ekowisata  didorong  untuk berkembang  agar  dapat  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  dan  menjadi penggerak  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  di  wilayah  setempat.  Dengan demikian, integrasi pemangku kepentingan akan tercipta melalui berbagai program yang  diselaraskan  di  berbagai  level  pemerintahan  (Picard,  2015;  Hikmawan,  et.  al 2020).  Hal  ini  penting  karena  peran stakeholder menentukan  keberhasilan  dalam pengembangan ekowisata di kawasan konservasi (Hwang et al. 2012; Duim, Ren & Jóhannesson,  2013;  Ying,  2012).  Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisa pengembangan ekowisata di Taman Nasional Alas Purwo yang berada diantara sudut pandang ekologi dan pariwisata.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  studi  kasus  (Yin,  2013).  Pendekatan studi  kasus  dipilih  untuk  mengeksplorasi  kasus-kasus  yang  terjadi  dalam pengembangan ekowisata di kawasan konservasi Taman Nasional. Taman Nasional Alas  Purwo  dipilih  karena  merupakan  kawasan  pelestarian  alam  yang  memiliki ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang digunakan untuk penelitian, tujuan ilmiah,  untuk  mendukung  budidaya,  pariwisata  dan  rekreasi.  Taman  Nasional  Alas Purwo  merupakan  salah  satu  contoh  Taman  Nasional  Percontohan  di  Indonesia. Model Taman Nasional sendiri ditujukan sebagai kawasan konservasi yang idealnya dikelola  sesuai  dengan  potensinya.  Pendekatan  studi  kasus  ini  dilakukan  dengan mengumpulkan data kualitatif melalui wawancara, observasi, Focus Group Discussion , dan  menelaah  dokumen  resmi  dari  para  pemangku  kepentingan.  Informan  dalam
penelitian ini berasal dari berbagai pemangku kepentingan dari Balai Taman Nasional Alas  Purwo,  Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi,  pengusaha  pariwisata  di  Taman Nasional  Alas  Purwo,  peneliti  dari  perguruan  tinggi,  masyarakat  sekitar  taman nasional.  Penelitian  ini  juga  memanfaatkan  data  sekunder  berupa  kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait pengembangan ekowisata di Taman Nasional Alas  Purwo.  Metode  analisis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  model  analisis interaktif,  yaitu:  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Ekowisata di Taman Nasional Alas Purwo
Taman Nasional Alas Purwo merupakan kawasan pelestarian alam yang terletak di Kabupaten Banyuwangi. Kawasan ini telah ditetapkan sebagai Cagar Biosfer Dunia oleh  UNESCO-PBB.  Kawasan  Alas  Purwo,  sebelum  menjadi  taman  nasional,  pada awalnya  merupakan  Suaka  Margasatwa  Banyuwangi  Selatan  berdasarkan  Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1 September 1939 dengan luas 62.000 ha. Kemudian diubah menjadi Taman Nasional Alas Purwo pada tahun 1992 dengan luas 43.420 ha melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 283/Kpts-II/1992 tanggal 26 Februari 1992 dan pada tahun 2014 ditetapkan dengan luas 44.037,30 Ha melalui  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor:  SK.3629/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 6 Mei 2014.
Kawasan Taman Nasional Alas Purwo terletak di  ujung timur Pulau Jawa dan secara administratif  termasuk dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Tegaldlimo dan  Purwoharjo,  Kabupaten  Banyuwangi,  Provinsi  Jawa  Timur,  Indonesia.  Taman Nasional  Alas  Purwo  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memiliki tiga fungsi utama, yaitu:
1. Perlindungan proses ekologi sistem penyangga kehidupan.
2. Pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

## Pandhu Yuanjaya
3. Pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan berupa  penelitian,  ilmu  pengetahuan,  pendidikan,  budidaya  penunjang,  dan wisata alam
TNAP menggunakan sistem zonasi dengan pembagian, yaitu: 1) Zona Inti seluas 12.354,78 Ha; 2) Zona Rimba seluar 29.946,18 Ha; 3) Zona Rehabilitasi seluas 447,91 Ha; 4) Zona Tradisional seluas 481,31 Ha; 5) Zona Pemanfaatan seluas 796,07 Ha; 6) Zona Khusus seluas 1,15 Ha; dan 7) Zona Religi, Budaya dan Sejarah seluar 9,90 Ha. Ekosistem  kawasan  hutan  TNAP  yaitu  pantai  (hutan  pantai)  hingga  hutan  hujan dataran  rendah,  hutan  bambu,  hutan  bakau,  hutan  tanaman  dan  sabana  buatan. TNAP  merupakan  habitat  bagi  700  spesies  flora,  320  spesies  burung,    50  spesies mamalia, 48 spesies reptil dan 15 spesies amfibi.
Data kunjungan wisatawan dari Balai Taman Nasional Alas Purwo menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2016, jumlah wisatawan mencapai 134.130 orang,  kemudian  meningkat  2,46  persen  pada  tahun  2017  menjadi  137.430  orang. Peningkatan  tajam  terasa  pada  2018  yang  mencapai  53,5  persen  menjadi  211.049 wisatawan. Balai Taman Nasional Alas Purwo menjelaskan, peningkatan wisatawan didorong oleh peningkatan akses dan penambahan fasilitas di Taman Nasional Alas Purwo,  seperti  infrastruktur  jalan,  fasilitas  umum,  dan  akomodasi.  Pengembangan ekowisata di Taman Nasional Alas Purwo diarahkan pada kegiatan wisata pendidikan, alam dan minat khusus.
Stakeholder dan  Perspektif  Pengembangan  Ekowisata  di  Taman  Nasional  Alas Purwo
Stakeholder dalam pengembangan ekowisata meliputi pihak-pihak yang terkait dan  terdampak  dari  berbagai  usaha  pengembangan  ekowisata.  Identifikasi stakeholder  di  Taman  Nasional  diantaranya  pemerintah  pusat  dan  daerah,  pelaku usaha, wisatawan, penduduk lokal, akademisi dan Non-Governmental Organization (NGO)  (Jamal  and  Stronza,  2009;  Kang  and  Gretzel,  2011;  Nugroho  2011).  Secara umum,  pengembangan  ekowisata  di  Taman  Nasional  Alas  Purwo  dua  perspektif stakeholder yang  berbeda  yaitu  ekologi  dan  pariwisata. Stakeholder dengan perspektif ekologi dapat terlihat dari kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup
dan  Kehutanan,  Akademisi,  dan  NGO.  Sedangkan  stakeholder  yang  memiliki perspektif pariwisata yaitu pemerintah  daerah,  pelaku usaha, dan penduduk lokal. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa stakeholder paling berpengaruh dalam  pengembangan  ekowisata  di  Taman  Nasional  Alas  Purwo  yaitu  KLHK, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pelaku Usaha dan Penduduk Lokal.

## 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  menjadi  stakeholder  paling berpengaruh dalam pengelolaan Taman Nasional Alas Purwo.
“ Kementerian  Kehutanan  dalam  hal  mendukung  pengembangan ekowisata  ini  mengeluarkan  peraturan  yang  digunakan  sebagai  acuan kami  dalam  bertindak.  Jadi  dalam  melakukan  kegiatan,  ada  sebuah regulasi yang mengatur agar sesuai dengan yang diinginkan .” (Wawancara Koordinator Urusan Kehati BTNAP)
Pemanfaatan  Taman  Nasional  sebagai  destinasi  wisata  sebenarnya  telah diwadahi  oleh  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  melalui  Peraturan Menteri Kehutanan NOMOR: P. 56 /Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional. Terdapat empat zona, yaitu Zona Inti, Zona Rimba, Zona Pemanfaatan dan Zona Lainnya (untuk pemanfaatan tradisional, rehabilitasi, religi, sejarah, budaya dan minat  khusus).  Melalui  pembagian  zona  ini,  diharapkan  tujuan  konservasi  dan pemanfaatan lainnya dapat dilakukan. Selain itu, dalam mendukung ekowisata KLHK juga  menerbitkan  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan  Republik Indonesia Nomor P.13/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020 tentang Pembangunan Sarana Dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Hutan yang dapat menjawab  keluhan akan sulitnya akses menuju destinasi wisata di Taman Nasional.  Namun demikian, dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya,  KLHK  mengedepankan  upaya  konservasi  alam sebagai dasar kebijakan.
Dalam mempermudah pengelolaan TNAP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE)  memiliki  Balai  Taman  Nasional  Alas  Purwo  (BTNAP)  yang  terlatak  di Kabupaten  Banyuwangi.  Hasil  wawancara  dengan  Urusan  Perencanaan  dan Kerjasama  BTNAP  menunjukkan  bahwa  walaupun  secara  administratif  TNAP

## Pandhu Yuanjaya
terdapat di Kabupaten Banyuwangi, pengelolaannya harus menggunakan perspektif KLHK.  Sehingga,  apabila  terdapat  usaha  untuk  membuka  TNAP  sebagai  destinasi pariwisata  massal,  maka  tidak  akan  sejalan  dengan  usaha-usaha  konservasi  yang dilakukan.  BTNAP  selalu  terbuka  terutama  dengan  Pemerintah  Kabupaten Banyuwangi  untuk  menyeleraskan  kebijakan  KLHK  dengan  RPJMD  Kabupaten Banyuwangi.

## 2. Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengembangkan kebijakan ekowisata  dan  penunjangnya.  Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi  menempatkan alas purwo sebagai salah satu destinasi wisata utama. Terdapat berbagai usaha dalam menarik  wisatawan  untuk  berkunjung  seperti  perbaikan  akses  transportasi  dan akomodasi, promosi wisata dan berbagai kompetisi internasional di Taman Nasional Alas Purwo.
Peran  pemerintah daerah dapat  berupa  pembuatan  perundang- undangan, membantu pendanaan, perencanaan strategi yang serasi antar lembaga,  kalau  pemda  ya  terus  melakukan  koordinasi  yang berkesinambungan. Membuat strategi agar dapat meningkatkan potensi ini ( Wawancara Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan bantuan seperti pembangunan  dermaga  di  Blok  Bedul  dan  perbaikan  akses  jalan,  standardisasi pelayanan  hotel  dan  wiatawan,  keamanan,  dan  pemungutan  pajak.  Selain  itu  juga memiliki strategi pariwisata sebagai berikut:
a. Pengembangan  pusat-pusat  wisata  unggulan  khususnya  kawasan  Taman Nasional Alas Purwo
b. Peningkatan promosi dan jejaring wisata
c. Peningkatkan kualitas layanan dan diversivikasi produk wisata
d. Memperkuat sumber daya pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan
e. Meningkatkan kerjasama antar lembaga dan pengusaha pariwisata.
Prioritas  Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi  melalui  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata  mengembangkan  pariwisata  dengan  destinasi  utama  yaitu  Pantai Plengkung. Pantai Plengkung dipilih karena telah terbukti menjadi destinasi dengan
lama tinggal wisatawan tertinggi. Berikut ini Rencana Indo Pengembangan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi yang berkaitan langsung dengan TNAP:
a. Penetapan TNAP sebagai destinasi Top Priority Development dengan fokus pada Pantai Plengkung, Bedul, Ngagelan dan Triangulasi.
b. Pembangunan sarana jalan darat dan jembatan pada  destinasi Top Priority Development .
c. Perubahan  sudut  pandang  pengembangan  pariwisata  pada  wisata konservasi atau ecotourism .
d. Pengembangan  institusi  dan  kelembagaan  untuk  mendukung Top  Priority Development .

## 3. Pelaku Usaha
Peran  pelaku  usaha  dalam  ekowisata  menjadi  urgen  sebagai  penyedia  jasa wisata yang perhatian pada nilai-nilai konservasi. Terdapat tiga perusahaan di Taman Nasional  Alas  Puwo  yang  beroperasi  dan  memegang  ijin  sebagai  Pengusaha Pariwisata  Alam  (IPPA)  yaitu  PT.  Wanawisata  Alam  Hayati,  PT.  Plengkung  Indah Wisata,  PT.  Wanasari  Pramudita  Ananta.  Pelaku  usaha  tersebut  harus  memenuhi peraturan yang berlaku khusus dalam penyediaan jasa di wilayah konservasi.
Pemegang  IPPA  harus  mengikuti  peraturan  tentang  pengusahaan kepariwisataan  alam.  Peraturan  tersebut  secara  lengkap  mengatur bagaimana  regulasi  usaha  yang  harus  ditaati  secara  disiplin  oleh pengusaha. (Wawancara  Koordinator  Urusan  Perencanaan  dan Kerjasama BTNAP)
Sebagai  kawasan  lindung,  Alas  Purwo  ini  memang  ketat  dalam pengaturan  untuk  melakukan  usaha,  ijinnya  saja  ke  menteri  mas.  Tapi hasilnya bagus dan keberlanjutan usaha ini dapat berlangsung lama dan bermanfaat  bagi  banyak  orang. (Wawancara  Humas  PT.  Wanasari Pramudita Ananta)
Beberapa  peraturan  yang  harus  diikuti  oleh  perusahaan  yang  menggunakan wilayah konservasi di TNAP diantaranya hak guna tanah sebesar maksimal 5 hektare namun perusahaan hanya dapat memanfaatkan 10% sebagai lokasi usaha. Selain itu,

## Pandhu Yuanjaya
bangunan  hotel  atau  penginapan  untuk  akomodasi  wisatawan  diwajibkan  semi permanen, serta kebutuhan material harus berasal dari luar kawasan konservasi.
Meskipun demikian, ternyata kondisi tersebut justru menjadi daya tarik wisata karena  memiliki  konsep  yang  jauh  berbeda  dengan  kosep  wisata  massal.  Pelaku usaha  menekankan  yang  tidak  boleh  terlupa  pada  wisata  modern  saat  ini,  akses internet  bagi  pengunjung  dan  promosi  harus  terpenuhi.  Selain  itu,  semua  pelaku usaha  memiliki  kantor  promosi  di  Kuta,  Bali  dengan  akses  cepat  menggunakan speedboat ke TNAP khususnya pantai plengkung. Kegiatan menarik dan menantang juga diselenggarakan oleh hotel apabila kondisi ombak tidak memungkinkan untuk olah raga selancar, maka pihak hotel memanfaatkan alat transportasi tradisional yaitu grandong (alat tranportasi bermesin sederhana) untuk berkeliling di Taman Nasional Alas Purwo seperti Sadengan, Triangulasi, dan Ngagelan.

## 4. Penduduk Lokal
Peran penduduk lokal dalam Ekowisata di Alas Purwo pengelolaan ekowisata dan menjaga zona terluar Taman Nasional Alas Purwo
Pengaruh Taman Nasional Alas Purwo ini sangat bersar terutama pada masyarakat sekitar. Seperti penyuluhan, lapangan kerja, pengetahuan mengenai  lingkungan  dan  banyak  sekali.  (Wawancara  Koordinator Urusan Perencanaan dan Kerjasama BTNAP)
Orang-orang di sini banyak yang ikut jadi sopir, pekerja hotel, nelayan juga ganti kerjaan nyewakan perahunya buat keliling sini, dan sekarang sudah  mulai  sedikit  yang  berani  nebang  kayu  sama  cari  celeng  (babi hutan). (Wawancara Pengemudi Perahu Wisata)
Keterlibatan penduduk lokal dalam ekowisata di  TNAP  yaitu  akan jasa parkir, jasa penyewaan perahu, dan pedagang makanan. Masyarakat juga membuat Badan Pengeloa  Ekowisata  (BPE)  berbasis  masyarakat.  Badan  tersebut  melakukan pemberdayaan  masyarakat  disekitar  TNAP  dengan  berbagai  kegiatan  ekowisata. Selain  itu,  BTNAP  juga  melibatkan  penduduk  lokal  sebagai  kader  konservasi, pembinaan  habitat  untuk feeding  ground ,  serta  membina  masyarakat  sebagai pengelola hutan mangrove.

## Sinergi Kebijakan Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Alas Purwo
Sinergi  kebijakan  antar  pemangku  kepentingan  terkait  diharapkan  dapat berkelanjutan  antar  program  ekowisata  di  semua  institusi.  Berbagai  dimensi ekowisata harus dirumuskan untuk tata kelola yang dapat memprioritaskan tujuan pengelolaan dan pemasaran, integrasi saluran distribusi, keberhasilan kebijakan, dan keberlanjutan rantai nilai pariwisata pemerintah (Bramwell dan Lane, 2009; Song et al. 2013).
Dari  beberapa  pemangku  kepentingan  seperti  yang  dipaparkan  sebelumnya, terdapat  empat  pemangku  kepentingan  yang  memiliki  peran  langsung  dalam pengembangan  ekowisata  di  TNAP,  yaitu  Balai  Taman  Nasional  Alas  Purwo, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pelaku Usaha dan Penduduk Lokal. Stakeholder paling  berpengaruh  tersebut  harus  memiliki  sudut  pandang  yang  sama  karena banyak program ekowisata di negara berkembang bertumpu pada pemerintah yang sering  mengalami  kurangnya  kapasitas  dalam  perencanaan  dan  promosi  wisata (Bhuiyan, 2011).
Hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  banyak  diantara  program-program ekowisata  tersebut  menuntut  kemauan  politik  untuk  merubah  visi  dari  pariwisata masal ke ekowisata, untuk membantu Balai Taman Nasional Alas Purwo mengenai segala  aspek  pengembangan  ekowisata.  Ekowisata  memerlukan  investasi  yang sangat  besar,  sehingga  stakeholder  harus  punya  komitmen  yang  tinggi.  Untuk meningkatkan kerjasama tersebut, telah dibentuk Rapat Koordinasi Pembangunan (RAKORBANG) yang harus dihadiri oleh seluruh instansi pemerintah daerah, instansi sektoral  dan  instansi  terkait  lainnya  dimana  forum  tersebut  bertujuan  untuk menyelaraskan rencana pengelolaan Taman Nasional Alas Purwo.
Pengembangan ekowisata di Taman Nasional Alas Purwo apabila mengacu pada tiga  hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  pengembangan  ekowisata  oleh  Nugroho (2011)  yaitu  manajemen  ekowisata,  pembangunan  infrastruktur  dan  sumber  daya manusia, dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Manajemen Ekowisata
Manajemen  ekowisata  merupakan  upaya  menyinergikan  berbagai  sektor penunjang  ekowisata.  Program  pengembangan  ekowisata  Taman  Nasional  Alas Purwo dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Tujuan  wisata.  BTNAP  maupun  Kabupaten  Banyuwangi  selalu  menekankan bahwa Taman Nasional Alas Purwo merupakan Kawasan konservasi dengan wisata minat khusus. Sehingga pengunjung dapat mengantisipasi kunjungan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh BTNAP terutama yang berkaitan dengan konservasi flora dan fauna.
b. Produk wisata. Pengembangan ekowisata Taman Nasional Alas Purwo yang sesuai  perundang-undangan  dan  estetika  arsitektur  dalam  pembuatan bangunan  fasilitas  wisata,  juga  atraksi  alam  seperti  ombak  dan  kemasan perilaku hewan liar sangat menarik pengunjung untuk datang.
c. Promosi.  Media  massa  rutin  meliput  TNAP  sebagai  acara  televisi.  Taman Nasional  Alas  Purwo  telah  terhubung  dengan  jaringan  global  khususnya website  ekowisata.  Selain  website  Taman  Nasional  Alas  Purwo ( tnalaspurwo.org), juga dapat diakses banyuwangitourism.com, g-land.me, g- land.info,  g-land.asia, mengenai  agenda  kegiatan,  paket  wisata,  penelitian, akses, tour, biaya  dan  sebagainya.    Liputan  di  televisi  dan  film  dokumenter mengenai wisata di Taman Nasional Alas Purwo.
d. Pengendalian rombongan. Kegiatan pengunjung mencakup tiga aspek, yaitu pengaturan  perijinan,  seleksi  dan  klasifikasi  pengunjung,  dan  pengaturan jumlah  pengnjung.  Pengaturan  perijinan  harus  disertai  dengan  kegiatan penyuluhan  di  pusat  informasi  dan  pintu  masuk  kawasan.  Kegiatan  ini dilengkapi  dengan  penerapan  sistem  seleksi  dan  mengaturan  jumlah pengunjung sesuai dengan daya dukung kawasan. Dipintu masuk disediakan angket  sebagai  pengujian  awal  pengunjung  dalam  menjelajah  alam, pengetahuan  tentang  konservasi  dan  apresiasi  pengunjung  terhadap pentingnya konservasi. Pada puncak periode padat kunjungan dilaksanakan distribusi jumlah pengunjung secara merata disemua jalur jelajah yang tersedia menurut tingkat kemahirannya.
e. Sikap  dan  partisipasi  penduduk  lokal.  BTNAP  membuat  kegiatan Pengembangan  Bina  Cinta  Alam  yaitu  terdiri  dari  kegiatan-kegiatan  yang terdiri  dari  kegiatan  pendidikan  lingkungan  pada  sekolah-sekolah  desa penyangga, kegiatan pembinaan kader konservasi bagi masyarakat, kegiatan bina pramuka lingkup kwartir cabang banyuwangi, kegiatan bina cinta alam dengan lomba penyusunan karya tulis ilmiah dan artikel dengan tema “TNAP Conservation  Camp “  dan  kemudian  dilanjutkan  dengan  seminar.  Partisipasi penduduk  juga  dapat  dilihat  dari  penyertaan  sebagai  pegawai  hotel, pemanfaatan  mobil  penduduk  sebagai  transportasi,  nelayan  di  ajak  untuk menjalankan perahu wisata, pengadaan warung dan sebagainya.

## 2. Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan infrasturktur dan fisik dilakukan dengan program dan anggaran berbagai pihak. Selain KLHK, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, pelaku usaha, pada proyek  yang  membutuhkan  pendanaan  lebih  besar  program  diarahkan  ke Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan.  Namun  demikian,  KLHK  tetap menjadi  pihak  yang  mengontrol  pembangunan  agar  baik  dari  sisi  desain  dan operasional tidak mengganggu eksosistem di TNAP. Pembangunan infrastruktur juga perlu  memperhatikan  arsitektur,  budaya,  dan  pengetahuan  lokal.  Lebih  lanjut, program-program  pengambangan  ekowisata  di  Taman  Nasional  Alas  Purwo  dapat dijelaskan  empat  hal  yang  pokok  dalam  pembangunan  infrastruktur  ekowisata menurut Eagles et al. (2009), yaitu:
a. Perencanaan Infrastruktur
Kesiapan  infastuktur  ekowisata  di  Taman  Nasional  Alas  Purwo  secara berkesinambungan  juga  selaras  dengan  kaidah  konservasi  ditulis  dalam  rencana program 25 tahun, lima tahunan dan juga tahunan. Dari rencana tersebut dapat dilihat mengenai  perncanaan  infrastruktur  dan  realisasinya  yang  di  laporkan  tiap  tahun. Seluruh  aspek  menurut  kaidah  dan  perundangan-undangan  yang  berlaku diperhatikan untuk kemudian dijadikan  maasterplan. Seperti pembangunan sarana dan prasarana wisata, tingkat keamanan, dampak lingkungan, pengembalian habitan

## Pandhu Yuanjaya
akibat wisata, biaya, kerjasama antar stakeholder , penggunaan bahan bangunan dan lain sebagainya.
b. Faktor budaya
Budaya masyarakat sekitar TNAP dekat dengan budaya “Blambangan”. Hal ini membuat  Taman  Nasional  Alas  Purwo  tidak  bisa  dilepaskan  dari  budaya  yang berkembang. Selain arsitektur khas hindu dan pura juga arsitektur tradisional jawa- bali  juga  ditampilkan  oleh  desain  hotel.  Masyarakat  sekitar  sangat  aktif  dilibatkan dalam  desain  lanskap  untuk  bangunan.  Selain  itu  model  burung  merak  juga mendominasi patung, hiasan dan lukisan di Taman Nasional Alas Purwo.
c. Faktor Lingkungan
Standar mutu wisata berbasis lingkungan sudah diterapkan cukup baik, seperti durasi  pengaturan  penggunaan  listrik,  pelaksanaan  pembangunan  dan  renovasi bangunan,  menjaga  kealamian  untuk  saranan  dan  prasarana,  penempatan shelter yang strategis dan lain sebagainya. Standar lingkungan yang menjadi acuan sedikit tidak  dipatuhi  apabila  melihat  pendingin  ruangan  ( AC ) masih  digunakan  di  hotel dengan kelas Superior/ mewah.
d. Transportasi
Sarana  tranportasi  jalan,  jalur  perjalanan,  udara, boat menuju  wilayah  wisata mungkin  memberikan  pengalaman  dan  nilai  lebih  bagi  pengunjung,  namun  juga dapat  mengganggu  flora-fauna  atau  membahayakan  pengunjung  sendiri  apabila tidak dikelola secara hati-hati. Salah satu isu paling menonjol dalam pengembangan ekowisata  di  Taman  Nasional  adalah  pengaspalan  jalan  yang  melintas  ditengah Taman Nasional 12,6 km. Sejak awal ide ini muncul, banyak pemerhati lingkungan dan NGO  internasional  ramai  memprotes.  Alasannya  jelas,  pengaspalan  jalan  akan menggangu mobilitas satwa lindung akibat dari proses pembangunan dan masifnya kunjungan. Namun, setelah 5 tahun direncanakan, pengaspalan tetap dilakukan pada tahun  2019  karena  akses  jalan  menjadi  urgen  untuk  dilakukan  sebagai  upaya mendukung wisata konservasi dan mobilitas peneliti di Kawasan Taman Nasional Alas Purwo. Namun, pada zona inti, Taman Nasional Alas Purwo mempertahankan jalan
macadam yang cukup baik dan mudah dilalui pengunjung yang melewati jalur darat baik dengan roda empat, roda dua atau truk. Di pantai plengkung sudah di lengkapi dengan helipad bagi pengunjung yang mengendari helikopter, dan terdapat dermaga tradisional untuk pemberhentian speed boat dan perahu. Pemilihan infastruktur jalan ini diharapkan mengurangi efek negatif yang mungkin timbul seperti jalan aspal akan menimbulkan  polusi  dan  mendorong  kendaraan  untuk  bergerak  cepat  yang membahayakan satwa liar.

## 3. Sumber Daya Manusia
Stakeholder  ekowisata  di  Taman  Nasional  Alas  Purwo  melaksanakan pengembangan pegawai melalui diklat, pelatihan, kursus, beasiswa pendidikan, yang bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  ekowisata.  Program-program pengembangan  sumber  daya  manuusia  dilaksanakan  oleh  Dinas  Pariwisata  dan kebudayaan Banyuwangi, Balai  Taman Nasional  maupun stakeholder lainnya   telah menunjukkan  hasil  yang  positif  dengan  meningkatnya  meningkatnya  kunjungan wisatawan di Taman Nasional Alas Purwo.
Berbagai  upaya  pengembangan  ekowisata  di  Taman  Nasional  Alas  Purwo tersebut  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  pada  pendapatan  daerah  dan masyarakat lokal. Peran sektor ekowisata terhadap aspek ekonomi dapat dilihat dari ukuran pendapatan, pajak dan retribusi, PDRB maupun output total (Nugroho, 2011). Peningkatan jumlah pengunjung di Taman Nasional Alas Purwo terus meningkat di tiap  tahunnya  seiring  dengan  pengembangan  ekowisata  yang  telah  dilakukan. Namun tingkat hunian hotel yang ada di Taman Nasional Alas Purwo tidak mengalami perubahan secara signifikan. Padahal semakin banyak pengunjung yang menginap di hotel dalam Taman Nasional Alas Purwo akan turut serta menambah pemasukan ke daerah  berupa  pajak  hotel.  Hal  ini  terlihat  dari  kontribusi  pajak  hotel  di  Taman Nasional Alas Purwo terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi tahun 2017 adalah sebesar 0,13%, tahun 2018 adalah sebesar 0,11%, tahun 2019 adalah sebesar  0,11%,  tahun  2020  adalah  sebesar  0,13%.  Berdasarkan  persentase  tersebut, maka dapat memberikan gambaran mengenai kontribusi yang diberikan oleh pajak

## Pandhu Yuanjaya
hotel  di  Taman  Nasional  Alas  Purwo  yang  belum  tergali  secara  optimal  bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Peran  pajaknya  memang  kecil,  namun  sebenarnya  kalau  mau  dicermati  banyak faktor  yang  jadi  sebabnya,  seperti  wajib  pajak  sedikit  bandel,  kita  pengalaman sebenarnya  mengatasi  hal  ini,  namun  khusus  ini  kita  hingga  rapat  ke  tingkat Kementrian. Pada tahun 2009, pemilik hotel tidak mau membayar, padahal tahun- tahun  sebelumnya  membayar,  menurut  mereka,  mereka  sudah  dibebankan membayar iuran ke Alas Purwo dan tidak perlu ke Pemda. Jadi Bupati langsung mengirim surat permintaan kejelasan ke menteri, setelah di mediasi dari seluruh pihak  yang  terlibat,  diputuskan  bahwa  pajak  tetap  harus  di  bayar  ke  daerah berupa  pajak  hotel.  Selain  itu  bedul  bisa  di  kenakan  pajak  hiburan  di  tahun mendatang. (Wawancara dengan Kepala Bagian Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi)
Berdasarkan wawancara diatas, terlihat bahwa besarnya kunjungan ke Taman Nasional  Alas  Purwo  belum  mampu  dimanfaatkan.  Banyak  dari  pengunjung  lebih memilih  menginap  jauh  dari  Taman  Nasional  Alas  Purwo  karena  kurang  dapat menjangkau harga hotel di Taman Nasional Alas Purwo.
Kurangnya  koordinasi  terlihat  dari  konflik  yang  terjadi  berupa  masalah pembayaran  pajak  daerah  ke  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Banyuwangi.  Hingga pada  akhirnya  mediasi  difasilitasi  oleh  Ditjen  Keuangan  Daerah  Kemdagri  dengan instansi  yang  terkait  yaitu  Ditjen  Perlindungan  Hukum  dan  Konservasi  Alam Kemenhut,  Ditjen  Anggaran  dan  Ditjen  Perimbangan  Keuangan  Kemenkeu,  Balai Taman  Nasional  Alas  Purwo  Banyuwangi  dan  Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi serta  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur,  dengan  hasil  bahwa  pungutan  pajak  hotel sudah sesuai dengan perundang-undangan dibidang perpajakan dan tidak duplikasi dengan  pungutan  Pendapatan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  berupa  Iuran  Usaha Pariwisata Alam (IUPA), Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA) dan karcis masuk kawasan. Selain sebagai pajak daerah, pemasukan daerah dari Taman Nasional Alas Purwo secara tidak langsung didapat dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Seperti  karcis  masuk  dan  lainya  nanti  di  setor  secara  vertikal,  yaitu  Balai  ke Kemenhut yang masuk ke APBN berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Nantinya  PNBP  ini  juga  akan  di  bagikan  ke  daerah  yang  dinamakan  dana perimbangan dan bagi hasil. Besaranya berbeda karena dibagikan ke daerah yang
ditempati, provinsi, dan pemerataan.  (Kepala Bagian Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi)
Taman Nasional Alas Purwo yang merupakan pengelola wilayah dalam periode tertentu diharuskan memberikan hasil secara vertikal kepada Kementrian Kehutanan yang selanjutnya masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan distribusikan dengan mengacu pada UU No.  33  tahun  2004  tentang  Dana  Perimbangan  Pusat  dan  Daerah.  Dalam  APBD Kabupaten  Banyuwangi  masuk  dalam  dana  perimbangan  dan  dana  bagi  hasil. Distribusi penerima dana perimbangan dan bagi hasil dari Taman Nasional Alas Purwo dijelaskan pada tabel berikut:
Tabel 1 Distribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari   Taman Nasional Lembaga Penerima Jumlah (%) Pemerintah Pusat 20% Pemerintah Provinsi 16% Daerah Penghasil (Kabupaten Banyuwangi) 32% Pemerataan pada Seluruh Daerah di Prov. Jatim 32%
Sumber: UU RI No. 33 Tahun 2004
Kontribusi yang cukup besar dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada nilai karcis/tiket masuk Taman Nasional Alas Purwo dari harga per karcis Rp. 5.000,- dengan  jumlah  wisatawan  2016  sebesar  134.130  orang,  pada  2017  meningkat  2,46 persen  menjadi  137.430  orang  sedangkan  pada  2018  meningkat  sebesar  53  persen menjadi  211.049,  dan  meningkat  sebesar  62  persen  menjadi  341.899  orang. Peningkatan ini didorong oleh akses didalam taman nasional yang lebih baik setelah pengaspalan  jalan.  Selain  itu  penekanan  terhadap  hasil  yang  di  dapat  dari pengembangan ekowisata di Taman Nasional Alas Purwo yaitu multiplier effect baik secara  makro  yaitu  dapat  dilihat  dari  peningkatan  PDRB  dan  PAD,  maupun  secara mikro  yaitu  peningkatan  kunjungan  hotel,  restoran  dan  toko  khas  makanan Banyuwangi.

## Pandhu Yuanjaya

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  diuraikan,  dapat  disimpulkan  bahwa pengembangan  ekowisata  di  Taman  Nasional  Alas  Purwo  merupakan  hasil  dari kerjasama  lintas  sektoral  yang  didasarkan  pada  perencanaan  dan  pelaksanaan program  yang  searah,  sejalan  dan  berkesinambungan.  Terdapat  perbedaan  sudut pandang pengembangan ekowisata, yaitu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang ingin menjadikan  Taman Nasional Alas Purwo salah satu atraksi wisata yang dapat meningkatkan  kunjungan wisatawan, sedangkan Balai Taman Nasional Alas Purwo yang menjaga fungsi taman nasional sebagai kawasan konservasi. Melalui berbagai usaha mensinergikan kebijakan dari seluruh stakeholder, pengembangan ekowisata didasarkan pada tiga fokus  kebijakan yaitu manajemen ekowisata, pengembangan infrastruktur  dan pengembangan sumber daya manusia. Ketiga kebijakan  tersebut mampu  menciptakan  ekowisata  dengan  kunjungan  wisatawan  yang  meningkat setiap  tahun  namun  tetap  menjaga  nilai-nilai  konservasi.  Kedepan,  perlu  adanya forum  koordinasi  yang  lebih  kuat  antara  stakeholder  dalam  mensinergikan perencanaan jangka panjang ekowisata di Taman Nasional Alas Purwo.

## DAFTAR PUSTAKA
Bhuiyan,  A.  H,  et  al.  2011. The  Role  of  Government  for  Ecotourism  Development:
Focusing on East Coast Economic Region . Journal of Social Sciences 7 (4): 557- 564, 2011. ISSN 1549-3652. 2011 Science Publications
Bramwell,  B.,  &  Lane,  B.  2009. Sustainable  tourism  and  the  evolving  roles  in government planning. Journal of Sustainable Tourism, 18 (1), 1 – 5.
Chaminuka,  P.  et  al.  2011. Tourist  preferences  for  ecotourism  in  rural  communities adjacent  to  Kruger  National  Park:  A  choice  experiment  approach .  Tourism Management 33 (2012) 168e1760261-5177/2011 Elsevier Ltd. All rights reserved. doi:10.1016/j.tourman.
Damanik,J dan Weber, F.H. Perencanaan Ekowisata: Dari Teori ke Aplikasi. Yogyakarta: Andi
Duim,  R,  Ren,  C  and  Jóhannesson,  G.  2013. Ordering,  materiality,  and  multiplicity: Enacting  Actor – Network  Theory  in  tourism. Tourist  Studies.  13(1)  3 – 20.  DOI: 10.1177/1468797613476397. tou.sagepub.com
Eagles, et al. 2009. Good governance in protected areas: an evaluation of stakeholders’ perceptions  in  British  Columbia  and  Ontario  Provincial  Parks .  Journal  Of Sustainable Tourism, DOI:10.1080/09669582.2012.671331
Forjea,  G.  W.,  Tchambaa,  M.  N.,  Eno-Nku,  M.  2021.  Determinants  of  ecotourism development in and around protected areas: The case of Campo Ma'an National Park in Cameroon.Scientific African. Volume 11
Garrod, Brian. 2011. Local Participation in the Planning and Management of Ecotourism: A Revised Model Approach . Faculty of Economics and Social Science, University of the West of England. Brian.Garrod@uwe.ac.uk.
Hikmawan, M. D., Hamid, A., Nurrohman, B., Ramadhan, G., Mayruddin, M. Y. 2020.
Collaborative Governance Model on Agricultural Business in Banten, Indonesia.
Jurnal Transformatif, Vol. 6 No. 2. DOI: 10.21776/ub.transformative.2020.006.02.3
Hwang, D et al. 2012. Community Behavior and Sustainable Rural Tourism Development . Journal  of  Travel  Research.  51(3)  328 – 341.  DOI:  10.1177/0047287511410350. http://jtr.sagepub.com
Imanishimwe,  A.,  Nsengimana,  V.,  Nsengumuremyi,  C.  2018.  Contribution  of ecotourism to the conservation of Nyungwe National Park in Rwanda. J. Tour. Hosp., 7 (2)
Jamal,  T  and  Stronza,  A.  2009. ‘Dwelling’  with  ecotourism  in  the  Peruvian  Amazon:
Cultural  relationships  in  local – global  spaces .  Tourist  Studies.  vol  8(3)  313-335. DOI: 10.1177/1468797608100593. www.sagepublications.com
Kang,  M  and  Gretzel,  U.  2011. Effects  of  podcast  tours  on  tourist  experiences  in  a national  park .  Tourism  Management  33  (2012).  440e4550261-5177/by  Elsevier Ltd. doi:10.1016/j.tourman.
Mwakaje,  A.  G  et  al.  2013. Community-Based  Conservation,  Income  Governance,  and Poverty  Alleviation  in  Tanzania:  The  Case  of  Serengeti  Ecosystem. Journal  of

## Pandhu Yuanjaya
Environment  &  Development  22(1)  51 – 73.DOI:  10.1177/1070496512471949. jed.sagepub.com
Nugroho,  Iwan.  2011. Ekowisata  dan  Pembangunan  Berkelanjutan .  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar
Picard, David. 2015. Making ecotourism sustainable: refocusing on economic viability. Lessons learnt from the “Regional strategic action plan for coastal ecotourism development  in  the  South  Western  Indian  Ocean”, Journal  of  Sustainable Tourism, 23:6, 819-837
Poudyal N. C, Paudel, B & Tarrant, M. A. 2012. A time series analysis of the impact of recession on national park visitation in the United States . Tourism Management 35 (2013) 181e189. 0261-5177/Elsevier Ltd. All rights reserved. http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.
Prebensen N. K and Lee, S. Y. 2013. Why visit an eco-friendly destination? Perspectives of four European nationalities . Journal of Vacation Marketing. 19(2) 105 – 116. DOI: 10.1177/1356766712457671. jvm.sagepub.com
Saenz-de-Miera, O., & Rosselló, J. (2014). Modeling tourism impacts on air pollution: The Cae of PM10 in Mallorca. Tourism Management, 40, 273 – 281.
Schwartz,  Z.  et  al.  2011. Visitation  at  capacity-constrained  tourism  destinations: Exploring  revenue  management  at  a  national  park. Tourism  Management  33 (2012) 168e176. Elsevier Ltd. All rights reserved. doi:10.1016/j.tourman.
Sheng,  L.,  &  Tsui,  Y.  M.  (2009b).  A  general  equilibrium  approach  to  tourism  and welfare: The case of Macao. Habitat International, 33(4), 419 – 424.
Sheng,  L., Li,  T.,  &  Wang,  J.  (2017).  Tourism  and  externalities  in  an  urban  context: Theoretical model and empirical evidence. Cities, 70, 40 – 45.
Singleton., Benedict E. 2016. Framing a Supermantra: Ecotourism, Engagement and Conceptualisations  of  ‘Good’  Development, Forum  for  Development Studies, 43:3, 463-487,
Song,  H.  2013. Tourism  Value  Chain  Governance:  Review  and  Prospects .  Journal  of Travel Research. 52(1) 15 – 28. DOI:
10.1177/0047287512457264. http://jtr.sagepub.com
West, P., Igoe, J., and Brockington, D. 2006. Parks and peoples: The social impact of protected areas . Annual Review of Anthropology, 35, 251 – 277.
Yin,  K  Robert.  2013.  Studi  Kasus  Desain  dan  Metode.  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Ying,  T and Xiao, H. 2012. Knowledge  Linkage:  A  Social  Network  Analysis  Of  Tourism Dissertation Subjects . Journal of Hospitality & Tourism Research, Vol. 36, No. 4, November 2012, 450-477. DOI: 10.1177/1096348011400745. jht.sagepub.com Yoeti. Oka A.2001. Ilmu Pariwisata: Sejarah, Perkembangan dan Prospeknya. Jakarta: PT. Pertja