## EKSISTENSI INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM DEMOKRASI, SEBUAH TELAAH KRITIS

## ABUSTAN
Universitas Islam Jakarta (U I J) cakbus.community@gmail.com

## Abstrak
Negara  Hukum  yang  berlandaskan  pada  sistem  demokrasi  dapat  disebut sebagai  negara  demokratis,  sebagai  perkembangan  lebih  lanjut  dari demokrasi konstitusional. Disebutkan negara hukum demokrasi karena di dalamnya  mengakomodasi  prinsip-prinsip  negara  hukum  dan  prinsip- prinsip demokrasi.  Dalam azas legalitas,  ditegaskan bahwa:  Pembatasan kebebasan  warga  negara  harus  ditemukan  dasarnya  dalam  undang- undang  yang  merupakan  peraturan  umum.  Pemerintahan  berdasarkan undang-undang.  Pemerintah  hanya  memiliki  kewenangan  yang  secara tegas diberikan oleh UUD atau UU lainnya.Undang-undang secara umum harus  memberikan  jaminan  terhadap  warga  negara  dari  tindakan  yang sewenang-wenang.  Kewenangan  pemerintah  tidak  boleh  dipusatkan  pada satu  lembaga,  tetapi  harus  dibagi-bagi  pada  organ-organ  yang  berbeda agar saling mengawasai yang bermaksudkan untuk menjaga keseimbangan.  Begitu  pula  dalam  prinsip-prinsip  demokrasi.  Kekuasaan politik  tertinggi  dalam    suatu  Negara  dalam  masyarakat  diputuskan  oleh badan  perwakilan  yang  dipilih  melalui  pemilihan  umum.  Organ-organ pemerintah  dalam  menjalankan  fungsinya  sedikit  banyak  tergantung secara  politik  yaitu  kepada  lembaga  perwakilan.  Karena  itu  Pemerintah harus  dapat  dikontrol  dan  rakyat  diberi  kemungkinan  untuk  mengajukan keberatan.  Keputusan-keputusan  penting,  yaitu  undang-undang,  diambil bersama-sama  dengan  perwakilan  rakyat  yang  dipilih  berdasarkan pemilihan  umum  yang  bebas  dan  rahasia.  Hasil  dari  pemilihan  umum diarahkan  untuk  mengisi  dewan  perwakilan  rakyat  dan  untuk  pengisian pejabat-pejabat pemerintahan. Siapapun yang memiliki kepentingan yang “dilanggar”  oleh  tindakan  penguasa,  harus  diberi  kesempatan  untuk membela  kepentingannya.  Intinya,  demokrasi  tidak  bisa  dibiarkan  jalan sendiri  tanpa  dibarengi  dengan  koridor  hukum.  Tentu  dengan  cara-cara berdasarkan  hukum  bukan  dengan  cara  melanggar  hukum.  Dengan demikian, negara hukum yang berlandaskan pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara demokratis (democratische rechtsstaat).

## Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Hukum Demokrasi, Sebuah Telaah Kritis

## Abstract
A State of Law based on a democratic system can be called a democratic state, as a further development of constitutional democracy. It is called a state of democratic law because it accommodates the principles of the rule of  law  and  the  principles  of  democracy.  In  the  principle  of  legality,  it  is stipulated  that:  Restrictions  on  the  freedom  of  citizens  should  be  found essentially  in  the  law  which  is  a  general  rule.  Government  by  law.  The government only has the authority expressly granted by the Constitution or other  laws.  The  law  in  general  shall  provide  guarantees  against  the citizens  of  arbitrary  acts.  The  authority  of  the  government  should  not  be concentrated  on  one  institution,  but  must  be  shared  among  the  different organs in order to keep each other in check for the purpose of maintaining balance.  Similarly,  in  the  principles  of  democracy.  The  highest  political power within a State in society is decided by a representative body elected by  general  election.  The  organs  of  the  government  in  performing  its functions  are  politically  dependent  on  the  representative  institutions. Therefore the Government must be controlled and the people are given the possibility  to  file  an  objection.  Significant  decisions,  namely  the  law,  are taken together with the elected representatives of the people based on free and secret elections. The outcome of the elections is directed to filling the people's  legislature  and  for  charging  government  officials.  Anyone  who has an interest "violated" by the actions of the authorities, should be given an  opportunity  to  defend  his  interests.  In  essence,  democracy  can  not  be left  alone  without  being  accompanied  by  legal  corridors.  Of  course  in ways based on the law is not by way of breaking the law. Thus, a state of law  based  on  a  democratic  system  can  be  called  a  democratic  state (democratische rechtsstaat).

## Keyword : About the State of Democracy Law

## I. PENDAHULUAN
Dalam  konstitusi  kita,  tanpak  sangat  jelas  bahwa  terdapat  korelasi  antara negara  hukum,  yang  betumpu  pada  konstitusi  dan  peraturan  perundang- undangan  dengan  kedaulatan  rakyat,  yang  dijalankan  melalui  sistem demokrasi.  Korelasi  ini  dapat  dilihat  dari  kemunculan  istlah  “demokrasi konstitusional”, sebagaimana disebutkan diatas. Dalam sistem demokrasi, pelanggaran  Pemerintahan  itu  harus  bertumpu  pada  partisifasi  dan
kepentingan  rakyat.  Implementasi  negara  hukum  itu  harus  ditopang dengan sistem demokrasi. Hubungan antara negara hukum dan demokrasi tidak  dapat  dipisahkan.  Demokrasi  tanpa  pengaturan  hukum  akan  hilang bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan hilang makna.
Sungguhnya ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno, yaitu Plato. Pada awalnya dalam The Republic berpendapat  bahwa  adalah  mungkin  mewujudkan  negara  ideal  untuk mencapai  keadilan  yang  berintikan  kebaikan.  Untuk  itu  kekuasaan  harus dipegang  oleh  orang  yang  mengetahui  kebaikan.  Namun,  dalam  bukunya “ The  Statesman ”  dan  “ The  Law ”,  Plato  menyatakan  bahwa  yang  dapat diwujudkan  adalah  bentuk  paling  baik  kedua  ( The  Second  Best )  yang menempatkan  supremasi  hukum.  Pemerintahan  yang  mampu  mencegah kemerosotan  kekuasaan  seseorang  adalah  pemerintahan  oleh  hukum. Senada  dengan  Plato,  tujuan  negara  menurut  Aristoteles  adalah  untuk mencapai  kehidupan  yang paling baik  ( The best  life possible )  yang dapat dicapai dengan supremasi hukum.
Dalam  negara  hukum,  hukum  ditempatkan  sebagai  aturan  main  dalam penyelenggaraan  pemerintahan;  dan  kemasyarakatan,  sementara  tujuan hukum  itu  sendiri  antara  lain  diletakkan  untuk  menata  masyarakat  yang damai,  adil  dan  bermakna.  Artinya  sasaran  dari  negara  hukum  adalah terciptanya  kegiatan  kenegaraan,  pemerintahan  dan  kemasyarakatan  yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam  negara  hukum,  eksistensi  hukum  dijadikan  sebagai  instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

## Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Hukum Demokrasi, Sebuah Telaah Kritis
Pada  masa  sekarang  ini  hampir  semua  negara-negara  di  dunia  menganut negara  hukum,  yakni  yang  menempatkan  hukum  sebagai  aturan  main penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintah.
Prinsip-prinsip  negara  hukum  selalu  berkembang  seiring  dengan perkembangan  masyarakat  dan  negara.  Professor  Utrecht  membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formal atau negara hukum klasik,  dan  negara  hukum  material  atau  negara  hukum  modern.  Negara hukum  formal  menyangkut  pengertian  hukum  yang  bersifat  formal  dan sempit,  yaitu  dalam  arti  peraturan  perundang-undangan  tertulis.  Tugas negara  adalah  melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  tersebut untuk  menegakkan  ketertiban.  Tipe  negara  tradisional  ini  dikenal  dengan istilah  negara  penjaga  malam.  Negara  hukum  material  mencakup pengertian  yang  lebih  luas  termasuk  keadilan  di  dalamnya.  Tugas  negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum,  tetapi  juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan ( welfarestate ).
Perkembangan  prinsip-prinsip  negara  hukum  dipengaruhi  oleh  semakin kuatnya  penerimaan  paham  kedaulatan  rakyat  dan  demokrasi  dalam kehidupan  bernegara  menggantikan  model-model  negara  tradisional. Prinsip-prinsip negara hukium ( nomocratie ) dan prinsip-prinsip kedaulatan  rakyat  ( democratie )  dijalankan  secara  beriringan  sebagai  dua sisi  dari  satu  mata  uang.  Paham  negara  hukum  yang  demikian  dikenal disebut  sebagai  negara  yang  demokratis  ( democratische  rechtsstaat )  atau dalam  bentuk  konstitusional  disebut constitutional  democracy .  Hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh  dibuat,  ditetapkan  ditafsirkan,  dan  ditegakkan  dengan  tangan  besi berdasarkan  kekuasaan  semata  ( machtsstaat ).  Sebaliknya,  demokrasi haruslah  diatur  berdasarkan  atas  hukum.  Perwujudan  gagasan  demokrasi
memerlukan  instrumen  hukum  untuk  mencegah  munc  ulnya  mobokrasi yang mengancam pelaksanaan demokrasi itu sendiri.
Negara  demokrasi  modern  berdiri  di  atas  basis  kesepakatan  umum mayoritas  rakyat  tentang  bangunan  negara  yang  diidealkan.  Organisasi negara  diperlukan  agar  kepentingan  mereka  dapat  dilindungi  atau dipromosikan  melalui  pembentukan  dan  penggunaan  mekanisme  negara. Masyarakat  suatu  negara  terdiri  dari  berbagai  macam  kelompok  dengan kepentingan yang berbeda-beda yang jika tidak diatur dan diorganisasikan dengan baik akan saling berbenturan dan kembali pada kondisi pra-negara. Maka  salah  satu  fungsi  negara  adalah  memenuhi  kepentingan  warga negara sekaligus melindungi kepentingan warga negara yang lain. Negara diberi  kekuasaan  untuk  mempromosikan  kepentingan  warga  negara  dan mengatur  pemenuhan  kepentingan  tersebut  atau  bahkan  membatasinya jika  dapat  merugikan  kepentingan  warga  negara  yang  lain.  Jika  negara hanya mempromosikan kepentingan sekelompok warga negara saja, maka akan  menjadi  negara  kelas  yang  melahirkan  gerakan-gerakan  sosialisme- komunisme.
Tulisan ini menjelaskan hal-hal yang penting dan mendasar terkait perihal negara  hukum  demokrasi,  setelah  pasca  perubahan  UUD  1945 (amandemen)  dengan  dasar  argumentasi  bahwa  Perubahan  UUD  1945 secara  formal  memperkuat  sistem  ketatanegaraan.  Namun,  praktek berdemokrasi  setelah  reformasi  banyak  ditemukan  hal-hal  yang kontradiktif  dengan  nilai  dan  visi  demokrasi  itu  sendiri.  Untuk menjalaskan  argumentasi  tersebut,  tulisan  ini  terbagi  ke  dalam  beberapa bagian, meliputi bagian B berisi paparan mengenai sekilas tentang negara demokrasi.  Lalu  mengenai  unsur-unsur,  bentuk,  nilai  dan  prinsip  dalam demokrasi  yang melekat  di  dalamnya.  Selanjutnya bagian C menjelaskan
macam-macam  demokrasi,  khususnya  demokrasi  Pancasila.  Pada  Bagian IV.  menganalisis/mengelaborasi  Negara  Hukum  dan  Demokrasi.  Tulisan ini diakhiri oleh kesimpulan dan saran pada bagian V.

## II. PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM
a. Secara  teori,  pengertian  negara  demokrasi  berasal  dari  kata  budi (akal)  dan  daya  (kemampuan)  yang  berarti  kemampuan  akal manusia.  Jadi  budaya  demokrasi  adalah  kemampuan  manusia  yang berupa  sikap  dan  kegiatan  menghargai  persamaan,  kebebasan  dan peraturan.
Sementara  demokrasi  berasal  dari  demos  dan  kratos  yang  artinya rakyat  dan  pemerintahan.  Karena  itu,  keberadaan  demokrasi  selalu ada nilai-nilai, prinsip-prinsip, dasar, unsur-unsur dan bentuk-bentuk demokrasi yang melekat di dalamnya.
Konsep demokrasi lahir di Yunani kuno antara abad ke-4 SM hingga abad  ke-6  M.    Demokrasi  yang  dipraktekkan  waktu  itu  adalah demokrasi  langsung  ( dirrect  democracy )  dimana  hak  rakyat  untuk membuat  keputusan-keputusan  politik  dijalankan  secara  langsung oleh  seluruh  rakyat.  Hal  ini  dimungkinkan  karena  pada  waktu  itu penduduknya terbatas pada sebuah kota (polis) berpenduduk sekitar 300.000 orang.
b. Secara terminologis
1. Abraham Lincoln : pemerinhtahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk  rakyat  ( govornment  of  the  people,  by  the  people  and  for the poeple ).
2. M.  Durverger  :  cara  pemerintahan  dimana  golongan  yang memerintah dan yang diperintah adalah sama dan tidak terpisah- pisah (suatu sistem pemerintahan negara, yang dalam pokoknya semua  orang/rakyat  berhak  sama  untuk  memerintah  dan  juga untuk diperintah.
Demokrasi  adalah  penerapan  kaidah  ataup  prinsip  demokrasi  pada  setiap kegiatan  politik  kenegaraan  demokrasi  juga  berarti  proses  menegakkan nilai-nilai  demokrasi  sehingga  sistem  politik  demokrasi  dapat  terbentuk secara bertahap.
Nilai-nilai  demokrasi  :  nilai  yang  diperlukan  untuk  mengembangkan pemerintahan  yang  demokratis  :  kebebasan  (berpendapat,  berkelompok, berpartisipasi  ),  menghormati,  kesetaraan,  kerja  sama,  persaingan  dan kepercayaan.
Manifestasi  nilai-nilai  demokrasi,  dalam  praktek  dapat  ditelusuri  dan dilihat dalam kehidupan masyarakat, yaitu tercermin ke dalam:
Penghargaan atas kesamaan;
1. Penghargaan akan partisipasi dalam kehidupan bersama;
2. Penghargaan atas kebebasan;
3. Penghargaan atas perbedaan;
Dalam  konteks  itulah,  demokrasi  tidak  hanya  menjadi  bukti  adanya pengakuan akan kesamaan diantara warga negara, adanya pengakuan akan supremasi sipil dan militer terhadap adanya kebebasan berserikat.

## Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Hukum Demokrasi, Sebuah Telaah Kritis
Adapun  mengenai  prinsip-prinsip  dasar  negara  demokrasi,  formulasinya juga  dapat  ditemukan  dan  dilihat  dalam  srtuktur  dan  atau  mekanisme penyelenggaraan negara sebagai berikut:
1. Pemerintah berdasarkan konstitusi (UUD);
2. Adanya pemilu yang bebas, jujur dan adil;
3. Adanya jaminan HAM;
4. Persamaan kedudukan di depan hukum;
5. Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
6. Kebebasan berserikat dan berorganisasi;
7. Kebebasan pers atau media sosial.
Sementara unsur-unsur demokrasi yang merupakan instrumen penting perjalanan demokrasi, yaitu meliputi:
1. Adanya  partisipasi  masyarakat  secara  aktif  dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Adanya pengakuan akan supremasi hukum.
3. Adanya pengakuan akan kesamaan diantara Warga Negara.
4. Adanya pengakuan akan supremasi sipil dan militer.
5. Adanya kebebasan berserikat.
Terakhir negara demokrasi, memiliki berbagai bentuk-bentuk demokrasi, yaitu:
1. Sistem parlementer.
2. Sistem pemisahan kekuasaan (presidensiil).
3. Sistem referendum: dalam pelaksanaan legislatif berada dalam pengawasan rakyat, rakyat dimintai persetujuan.
4. Sistem referendum obligatoire (wajib) suatu undang-undang dapat berlaku jika rakyat menyetujuinya.
5. Sistem referendum fakultatif (referendum tidak wajib), menentukan berlaku tidaknya dan perlu tidaknya suatu undang-undang diadakan perubahan.
Dalam  konteksi  negara  demokrasi,  maka  demokrasi  merupakan  suatu bentuk  adanya  partisipasi  masyarakat  secara  aktif  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Kesepakatan  tertinggi  antar  manusia yangberkehendak  bersama  ( social  contract )  untuk  terikat  dalam  suatu negara.
Dalam  konteks  itulah,  demokrasi  tidak  hanya  menjadi  bukti  adanya pengakuan  akan  supremasi  hukum,  adanya  pengakuan  akan  kesamanaan diantara  warga  negara,  adanya  pengakuan  akan  supremasi  sipil  dan militer,  namun  pula  telah  menjadi  legitimasi  terhadap  adanya  kebebasan berserikat.

## III. MACAM-MACAM DEMOKRASI DI INDONESIA
Tentu saja, jika kita berbicara tentangsuatu demokrasi di suatu negara, maka perjalanan sejarah sangat menentukan suatu bangsa. Perkembangan demokrasi di Indonesia, ditemukan macam-macam demokrasi yang pernah berlaku, antara lain:
1. Demokrasi liberal
2. Demokrasi terpimpin
3. Demokrasi Pancasila.
Demokrasi  liberal  sering  juga  disebut  demokrasi  parlementer, dilaksanakan  setelah  keluarnya  Maklumat  Pemerintah  No.  14  November 1945.  Menteri  bertanggung  jawab  kepada  parlemen.  Selanjutnya
demokrasi terpimpin, pada sistem ini berlaku sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam demokrasi terpimpin ini menggunakan sistem presidentil.
Demokrasi  Pancasila  yang  berlaku  semenjak  Orde  Baru  sampai  sekarang (Orde Reformasi). Karena itu, penulis memberikan bahasan lebih luas dan komprehensif tentang demokrasi Pancasila ini.
Bahwa  demokrasi  Pancasila  yang  hendak  dikembangkan  hendak merealisasikan  cita  permusyawaratan  (deliberative-argumentatif)  dan  cita hikmat-kebijaksanaan  (kearifan  konsensual).  Demokrasi  yang  impasial (insklusif),  didedikasikan  bagi  banyak  orang,  berorientasi  jauh  ke  depan, dan  didasarkan  pada  asas  rasionalitas.  Semuanya  itu  menuntut  prasyarat kecerdasan kewargaan.
Sesungguhnya,  Demokrasi  Pancasila  bersumber  pada  ideologinya, demokrasi  yang  berkembang  di  Indonesia  adalah  demokrasi  pancasila. Demokrasi  pancasila  dapat  diartikan  secara  luas  maupun  sempit,  sebegai berikut:
1. Secara  luas  demokrasi  pancasila  berarti  kedaulatan  rakyat  yang didasarkan pada sila-sila pancasila dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial.
2. Secara  sempit  demokrasi  pancasila  berarti  kedaulatan  rakyat  yang dilaksanakan  menurut  hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyaratan perwakilan.
Dalam Pancasila, sila kerakyatan didahului sila persatuan, dan diakhiri sila keadilan. Itu berarti, tanpa integrasi nasional, mengembangkan demokrasi
ibarat  menegakkan  benang  basah.  Demokrasi  yang  tidak  mendorang keadilan bisa melahirkan frustrasi sosial yang bisa menikam demokrasi.
Dalam  demokrasi  Pancasila,  kebebasan  kehilangan  makna  substantifnya sejauh  tidak  dapat  mendekai  perwujudan  'negara  persatuan'  (negara  yang bisa mengatasi paham perseorangan dan golongan serta, 'negara keadilan' yang dapat mewujudkan kesejahteraan umum.
Dalam  kaitan  negara  persatuan,  untuk  masa  panjang,  politik  segregasi telah  mengantarkan  Indonesia  sebagai  masyarakat  plural  yang  terkunci dalam  situasi  „plural  knonokultralisme‟  terdiri  banyak  etnik-agama  yang hidup  dalam  kepompong  budaya  masing-masing,  tanpa  kerapatan interaksi.
Masyarakat  multikultural  hanya  bisa/pertahankan  budaya  politik  jika kewargaan  demokratis  itu  diperkuat  konsepsi  keadilan  bersama:  berbagi rezeki dengan semangat berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Realitas itu  haruslah  menjadi  pelajaran  dan  pengalaman,  jika  sebuah  bangsa  tak ingin  demokrasinya  menuju  jalan  buntu  atau  kehilangan  visi  sebagai negara demokrasi.
Begitu pula, "melaksanakan ketertiban dunia" merupakan imperatif moral Kemanusiaan. Sila Kemanusiaan  yang adil dan beradab mengandung visi kebangsaan yang humanis dengan komitmen besar menjalin persaudaraan dalam  pergaulan  dunia  dan  antarsesama  anak  negeri  berlandaskan  nilai- nilai keadilan dan keadaban yang memuliakan hak-hak asasi manusia. Da- lam  membumikan  prinsip  ini,  para  pendiri  bangsa  telah  mewariskan kemampuan  untuk  memadukan  antara  visi  global  dengan  kearifan  lokal, antara kepentingan nasional dan kemanusiaan universal.

## Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Hukum Demokrasi, Sebuah Telaah Kritis
Bahkan  upaya  negara  memberi  ruang  bagi  konsistensi  dengan  kesetaraan hak  bagi  berbagi  kelompok  etnik,  budaya,  dan  agama  juga  tidak  boleh dibayar  dengan  ongkos  mahal  berupa  fragmentasi  masyarakat.  Setiap kelompok  dituntut  memiliki  komitmen  kebangsaan  dengan  menjunjung tinggi  konsensus  nasional  seperti  yang  tertuang  dalam  pancasila  dan konstitusi negara. Itulah pancaran semangat dari demokrsi pancasila.
Mohmmad  Hatta  mengingatkan  :  Kerakyatan  yang  dianut  oleh  bangsa Indonesia  bukanlah  kerakyatan  yang  mencari  suara  terbanyak  saja,  tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan    perwakilan”.  Selanjutnya  dikatakan.,  “Karena  itu demokrasi  Indonesia  bukan  demokrasi  liberal  dan  juga  bukan  demokrasi totaliter,  karena  berkaitan  secara  menyeluruh  dengan  sila-sila  Pancasila lainnya”.

## IV. NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI
Thomas  Hobbes  telah  menegaskan,  bahwa  manusia  selalu  hidup  dalam kekuatan karena ketakutan akan diserang oleh manusia lainnya yang lebih kuat jasmaninya. Oleh karena itu lalu diadakan perjanjian masyarakat dan dalam  perjanjian  raja  tidak  diikut  sertakan.  Jadi  perjanjian  itu  diadakan antara  rakyat  dengan  rakyat  sendiri.  Setelah  diadakan  perjaniian masyarakat  dimana  individu-individu  menyerahkan  haknya  atau  hak-hak azasinya  kepada  suatu  kolektivitas  yaitu  satu  kesatuan  dari  individu- individu  yang  diperoleh  melalui Pactum  unions, maka  disini  kolektivitas menyerahkan  hak-haknya  atau  kekuasaannya  kepada  raja  tanpa  syarat apun juga. Raja sama sekali ada diluar perjanjian, dan oleh karenanya raja mempunyai  kekuasaan  yanq  mutlak  setelah  hak-hak  rakyat  diserahkan kepadanya (Monarchie Absolut).
Selanjutnya  ajaran  Jean  Jecques  Rousseau  adalah  kedaulatan  rakyat  dan kekuasaan rakyat tidak pernah diserahkan pada raja, bahkan kalau ada raja yang memerintah maka raja itu hanya sebagai mandataris dari pada rakyat. Untuk  ini  Rousseau  memberikan  keterangan  sebagai  berikut  :  “Yang merupakan  hal  pokok  dari  pada  perjanjian  masyarakat  ini  adalah menentukan  suatu  bentuk  kesatuan,  membela  dan  melindungi  kekuasaan bersama  disamping  kekuasaan  pribadi  dan  milik  dari  setiap  orang, sehingga semuanya dapat  bersatu,  akan tetapi  masing-masing orang tetap mematuhi dirinya sendiri, sehingga orang tetap merdeka dan bebas”.
Melalui  pemikiran  Rousseau  itu  pula  terilhami  pembentukan  konstitusi Prancis (1791) khususnya yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Pada masa inilah awal dari konkretisasi konstitusi dalam arti tertulis (modern). Konstitusi  sebagai  Undang-Undang  Dasar  dan  hukum  dasar  yang mempunyai  arti  penting  atau sering disebut dengan "Konstitusi  Modern”, baru  muncul  bersamaan  dengan  semakin  berkembangnya  "sistem demokrasi  perwakilan  dan  konsep  nasionalisme".  Demokrasi  Perwakilan muncul  sebagai  pemenuhan  kebutuhan  rakyat  akan  kehadiran  lembaga legislatif.  Lembaga  ini  diharapkan  dapat  membuat  undang-undang  untuk mengurangi  serta  membatasi  dominasi  hak-hak  raja.  Alasan  inilah  yang mendudukan konstitusi (yang tertulis) itu sebagai hukum dasar yang lebih tinggi  dari  pada  raja/presiden.  Hal  tersebut  diatas  inilah  yang  kemudian melahirkan konsep negara hukum dan demokrasi.
a. Prinsip-prinsip negara hukum
1. Asas  legalitas.  Pembatasan  kebebasan  warga  negara  (oleh pemberintah)  harus  ditentukan  dasarnya  dalam  undang-undang yang  merupakan  peraturan  umum.  Undang-undang  secara  umum harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan
(pemberintah)  yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan  yang  tidak  benar.  Pelaksanaan  wewenang  oleh  organ pemberintah  harus  dikembalikan  dasarnya  pada  undang-undang tertulis, yakni undang-undang formal.
2. Perlindungan hak-hak asasi
3. Pemberintah terikat hukum
4. Monopoli  paksaan  pemerintah  untuk  menjamin  penegakan hukum.  Hukum  harus  dapat  ditegakkan,  ketika  hukum  tersebut dilanggar. Pemerintah harus menjamin bahwa ditengah masyarakat  terdapat  instrument  yuridis  penegakan  hukum. Pemerintah  dapat  memaksa  seseorang  yang  melanggar  hukum melalui  sistem  peradilan  negara.  Memaksakan  hukum  publik secara prinsip merupakan tugas pemberintah.
5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka. Superioritas hukum tidak dapat  ditampilkan,  jika  aturan-aturan  hukm  hanya  dilaksanakan organ  pemberintah.  Oleh  karena  itu  dalam  setiap  negara  hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka.
b. Prinsip-prinsip demokrasi
1. Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan  dalam  masyarakat  diputuskan  oleh  badan  perwakilan,  yang dipilih melalui pemilihan umum.
2. Pertanggungjawaban  politik.  Organ-organ  pemerintah  dalam menjalankan  fungsinya  sedikit  banyak  tergantung  secara  politik yaitu kepada lembaga perwakilan.
3. Pemencaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat  pada  satu  organ  pemebrintahan  adalah  kesewenang- wenangan.  Oleh  karena  itu  kewenangan  badan-badan  publik  itu harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda.
4. Pengawasan  dan  kontor  (penyelenggaraan)  pemberintahan  harus dapat dikontrol.
5. Kejujuran dan keterbukaan pemeberintah untuk umum.
6. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.
Dari  pembahasan  bahwa  agar  negara  dapat  dikatakan  sebagai  negara hukum dan demokrasi, maka dalam penyelenggaran negara atau konstitusi negara  dan  pemerintahannya  setidak-tidaknya  terdapat  prinsip-prinsip sebagai berikut :
1. Supremasi hukum (Supremacy of Law)
2. Persamaan dalam hukum. (Equality before the Law)
3. Asas legalitas. (Due Process of Law)
4. Pembatasan Kekuasaan.
5. Organ-organ Penunjang yang Independen.
6. Peradilan bebas dan tidak memihak.
7. Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Mahkamah Konstitusi. (Constitutional Court)
9. Periindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat Demokratis (Democratishe Rechtsstaat)
11. Berfungsi  sebagai  sarana  Mewujudkan  Tujuan  Bernegara (Welfare Rechtsstaat.
12. Transparansi dan Kontrol Sosial.

## V. KESIMPULAN
Sebuah  negara  dapat  dikategorikan  sebagai  negara  hukum  manakala memenuhi  persyaratan.  Diantaranya  adanya  mekanisme  pelaksanaan kelembagaan  negara  yang  demokratis.  Demokrasi  mempunyai  tujuan utama  untuk  mengekang  hasrat  para  penguasa  negara  yang  cenderung
tiran  dan  sewenang-wenang,  dan  karenanya,  kebebasan  dari  campur tangan pemerintah terhadap masalah privasi warganya merupakan  prinsip dasar  dari  segala  kebebasan  manusia.  Dalam  suatu  negara  demokrasi, partisipasi  rakyat  merupakan  prinsip  dasarnya,  sesuai  dengan  pengertian istilah  demokrasi,  untuk  mencapai  sebuah  negara  demokratis  haruslah dengan  syarat  partisipasi  rakyat  yang  meluas,  dengan  tujuan  agar memberikan ruang sebesar-besarnya kepada rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Hamid  S.  Attamimi, Der  Rechtsstaat  Republik  Indonesia  dan Perspektifnya  Menurut  Pancasila  dan  UUD  1945 ,  Jakarta  9  Juli 1994
Abdullah  Sulaeman, Pengumpul  Bahan  Materi  Mata  Kuliah  Negara
Hukum dan Demokrasi , Jakarta, 2010
Abu Daud Busroh, llmu Negara, Bumi Aksara, Jakarta
Abu Daud, Ilmu Negara , Bumi Aksara, Jakarta
Aristoteles,.  Sabine,  Bentuk  Pemerosotan  dari  Demokrasi  Dalam
Terminologi, Op.Cit., hal.89-91
Dahlan Thalib, 2011. Teori dan Hukum Konstitusi , Rajawali Pres, Jakarta.
Hotma  P.  Sibua,  2010, Asas  Negara  Hukum,  Peraturan  Kebijakan  dan Asas-asas  Umum  Pemberintahan  Yang  Baik, Penerbit  Ertangga, Jakarta
Jimly Asshiddiqie, 2011. Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi , Sinar Grafika, Jakarta
Tahir Azhary, Negara Hukum (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)