## KONTRUKSI HUKUM DISKUALIFIKASI CALON PETAHANA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

## Happy Hayati Helmi dan Anna Erliyana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jl. Lunjuk Jaya, Bukit Lama, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang., Jl. Prof. Dokosoetono Depok Jabar annaerliyana@yahoo.com
Naskah diterima : 03/10/2018, revisi : 13/06/2018, disetujui 17/06/2019

## ABSTRAK
Diskualifikasi  calon kepala  daerah terjadi  pada  pilkada  serentak  2018 yaitu  di Gorontalo, dimana Mahkamah Agung memerintahkan untuk mendiskualifikasi pasangan calon  kepala  daerah  petahana Rum  Pagau-Lahmuddin  Hambali  sebagai  calon  Bupati Boalemo Gorontalo karena memecat direksi rumah sakit dalam waktu 6 bulan sebelum pilkada serentak sehingga melanggar Pasal 71 ayat  (2) UU  Nomor 10 Tahun 2016 dan beberapa daerah juga terjadi diskualifikasi  calon dengan pelanggaran yang sama yang dilakukan  oleh  calon  kepala  daerah  petahana  beberapa  diantarana  Pilkada  Bupati Jayapura, Pilwakot  Makassar,  Pare-Pare dan Sinjai .  Simpang  siur dalam  upaya hukum yang  dilakukan  calon  mengakibatkan  kesempatan  untuk  melakukan  pembelaan  diri terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan  menjadi  hilang  antara  lain  melakukan  upaya hukum  kepada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  yang  seharusnya  terdapat  upaya administrasi  terlebih  dahulu di Bawaslu  sehingga berlanjut ke  Pengadilan  Tinggi  Tata Usaha Negara sebelum dilakukan upaya hukum terakhir di Mahkamah Agung. Kata kunci: pelanggaran, diskualifikasi, upaya hukum.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Penerbitan  Surat  Edaran  0649/K.  Bawaslu/PM.06.00/X/2016  tertanggal  20 Oktober 2016 (SE Bawaslu 0649) oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 1 yang dalam poin menangani masalah pelanggaran pelaksanaan pemilihan:
“Dalam  hal  Gubernur  atau  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta Walikota  dan  Wakil  Walikota  menerbitkan  keputusan bau  yang  mengembalikan
1 Penerbitan  Surat  Edaran  dilakukan  melalui  Rapat  Pleno  yang  diikuti  oleh  seluruh  komisioner Bawaslu  Republik  Indonesia  pada  tanggal  18 Oktober  2016.
pejabat  yang  dipindahkan  kepada  posisi  semula  maka  perbuatan  penggantian pejabat  tersebut  tidak  termasuk  dalam  ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 71 UU Pilkada”
Sejatinya  dapat dikatakan  bahwa sanksi  pembatalan calon kepala daerah sebagai peserta  Pilkada  tidak  perlu  terjadi,  karena  Bawaslu  sendiri  sebagai  lembaga  yang berwenang untuk  menangani pelanggaran pemilihan  kepala daerah telah  secara tegas menyatakan  bahwa  apabila  terjadi  pembatalan  atas  pemberhentian  jabatan  yang dilakukan  oleh Calon Bupati  dan  Calon Wakil  Bupati  petahana, maka  Calon  Pasangan Bupati dan Wakil Bupati tersebut tidak dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU Pilkada.
Namun  perlu  diperhatikan  terdapat  Putusan  Dewan  Kehormatan Penyelenggara Pemilu  Nomor  125/DKPP-PKE-V/2016,  Putusan  126/DKPP-PKE-V/2016,  Putusan 132/DKPP-PKE-V/2016, putusan 144/DKPP-PKE-V/2016 atas pengaduan Jefirstson R. Riwu Kore (Calon Walikota Kupang pada Pilkada Tahun 2017) dan Jonas Salean (Calon Walikota  Kupang pada Pilkada  Tahun  2017) 2 yang  pada prinsipnya  penerbitan  Surat Edaran  adalah  tidak  professional  sehingga  patut  untuk  diberikan  sanksi  peringatan, namun bukan terhadap substansi dari surat edaran.
Diskualifikasi  calon  kepala  daerah  bukanlah  pertama  kali  terjadi  pada  pilkada serentak,  satu  diantaranya  Mahkmah  Agung  pernah  memutuskan  pada  Putusan 02P/PAP/2017 mengenai sengketa pelanggaran administrasi pada Pilkada Boalemo atas keputusan KPU 02/2017 yang menyatakan calon tidak  memenuhi syarat sebagai calon
2 Putusan  DKPP  125/DKPP-PKE-V/2016,  126/DKPP-PKE-V/2016,  132/DKPP-PKE-V/2016, 144/DKPP-PKE-V/2016  Hlm.  73  poin pertimbangan  hukum  menyebutkan  bahwa      berkenaan  dengan penerbitan  Surat  Edaran  Bawaslu  Nomor  0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016,  DKPP  menilai  bahwa sejatinya  memiliki  niat  baik  untuk  menghadirkan  solusi  secara  segera  atas  persoalan  menyangkut penggantian  pejabat  oleh  Paslon  petahana  yang  terjadi  di  sejumlah  daerah.  Namun,  DKPP  berpendapat bahwa  niat  baik  tersebut tidak  diiringi  dengan  langkah  kebijakan  yang  tepat. Memilih  untuk  menerbitkan Surat Edaran  daripada  menetapkan  suatu peraturan  dengan maksud  mengisi  kekosongan  hukum  bagi  suatu otoritas  yang  memiliki  kewenangan  regulatif  semacam  lembaga  Badan  Pengawas  Pemilu  sebagaimana dinyatakan  dalam  Pasal  22B  Undang-Undang  Nomor 10 Tahun  2016  tidak  hanya  menunjukkan  kelemahan dalam  hal  manajemen  regulasi,  tetapi  juga  memperlihatkan  celah  retak  dalam  pemahaman  mengenai  asas referensi  hukum  dan  tata  kelola  peraturan  perundang-undangan.  Hal  tersebut  dapat  menimbulkan kebingungan  dan  mengganggu  tertib  penyelenggaraan  Pemilu, terlebih  pada  saat  aturan  yang  lebih  tinggi telah secara limitatif  menegaskan  sanksi  seperti halnya  ketentuan Pasal  71 ayat  (2) Undang-Undang  Nomor 10  Tahun  2016.  Dengan  demikian  dinyatakan  bahwa  telah  bertindak  tidak  profesional  dan  melanggar  asas kepastian  hukum  sebagaimana  diatur  dalam ketentuan  Pasal  11 huruf  a Kode Etik  Penyelenggara  Pemilu.
Bupati  dan  Calon  Wakil  Bupati  Kabupaten  Kabupaten  Boalemo  yang  membatalkan keikutsertaan calon sebagai peserta Pilkada Boalemo.
Mahkamah  Agung  menolak  Pemeriksaan  sengketa  Pelanggaran  administrasi pemilihan karena sengketa in litis bukan merupakan sengketa “Pelanggaran Administrasi Pemilihan”  sebagaimana dimaksud  Pasal 135 A ayat  (1),  (2), (3),  (4)  dan (5)  Undang- Undang  Nomor 10  Tahun 2016  juncto Peraturan Mahkamah  Agung Nomor 11  Tahun 2016, sehingga  permohonan Pemohon tidak  berdasar hukum  dan harus ditolak,  yang mana  dianggap  membenarkan  putusan  sengketa  dan  Keputusan  KPU  tindaklanjut Putusan sengketa dalam diskualifikasi calon kepala daerah di Kabupaten Balemo.
Maraknya  diskualifikasi  calon  kepala  daerah  diajang  pesta  demokrasi  daerah dikarenakan  terbukti  melanggar  ketentuan  perundang-undangan,  yaitu melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri (Pasal 71 Ayat (2)), menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon kompetitornya, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih (Pasal 71 Ayat (3)).
Diskualifikasi  para calon peserta Pilkada yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (2) UU Pilkada misal Bupati (Petahana) Drs. H. Rum Pagau pada tanggal 5 Agustus 2016  yang  mengeluarkan  Surat  Keputusan  penggantian  dan  pelantikan  Jabatan Administrasi  Direktur Rumah Sakit  Tani  dan Nelayan dengan SK Nomor 821/21/BKD - DIKLAT/SK/VII/2016. SK ini mengangkat Direktur Rumah Sakit Tani dan Nelayan secara permanen.  Padahal  seharusnya menurut  Penjelasan  Pasal  71  ayat  2  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2016  jika  terjadi  kekosongan  jabatan  maka  yang  diangkat  adalah Pejabat  Pelaksana  Tugas  (PLT)  atau  Pejabat  Sementara,  beberapa  case  lainnya  yang serupa yang jelas telah dilarang oleh UU.
Calon  yang  terkena  diskualifikasi  berdasarkan  Rekomendasi  Bawaslu,  misalnya rekomendasi Bawaslu No. 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tertanggal 20 September 2017 atas laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 dengan pelapor Goodllief Ohee paslon nomor  urut  3  pada  tanggal  15  September  2017  yang  memohonkan  diskualifikasi terhadap pasangan nomor 2  Pilkada  Kabupaten  Jayapura Mathius  Awoitouw  dan  Giri Wijayanto  karena  melanggar  Pasal  71  ayat  (2)  UU  Nomor  10  Tahun  2016  tentang
Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota  yaitu  mengganti  pejabat  di  lingkungan pemerintah  daerah  kabupaten  Jayapura.  Selain  Papua,  calon  kepala  daerah  yang  di diskualifikasi  pada  Pilkada  2018  adalah  Pilwali  Parepare,  Pilwali  Palopo,  Pilwali Makassar, Pilbup Sinjai dan lain sebagainya.
Diskulafikasi  oleh  penyelenggara  pemilu  tanpa  sengketa atau  tanpa Putusan/rekomendasi  Bawaslu  apabila  terjadi  pelanggaran.  Diskualifikasi  yang dilakukan  KPU  tanpa  rekomendasi atau proses sengketa  pelanggaran di  Bawaslu satu diantaranya  yaitu  calon  kepala  daerah  kabupaten  Sinjai  Pasangan  calon  P etahana Sabirin-Mahyanto yang  didiskualifikasi  KPU  karena terlambat  menyampaikan  laporan LPPDK  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  67  UU  Pilkada. Laporan  penerimaan  dan pengeluaran dana kampanye  (LPPDKK)  juga diatur  dalam PKPU  No. 5/2017 Pasal 33 Ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  LPPDKK  adalah  pembukuan  yang  memuat  seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pasangan calon, dengan demikian  dapat diketahui calon kepala daerah yang terlibat atau tersangka korupsi.
Ketentuan  lainnya  yang  dapat  mengakibatkan  diskulifikasi  calon  yaitu meminta mahar politik dalam proses pencalonan, Pasal 47 UU No. 8/2015 mengamanatkan bahwa partai  politik  yang  melakukan  politik  transaksional  dengan  memberlakukan  mahar politik  terancam diskualifikasi,  hal  tersebut  dapat  mengakibatkan  partai  politik  tidak diperbolehkan mengajukan calon kepala daerah pada periode berikutnya di daerah yang sama. Hal ini berkaitan dengan Politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan  masif  (TSM)  (Pasal  73  ayat  (1)  UU  10/2016),  menyebutkan  dengan  jelas peraturannya  bahwa  calon  dan/atau  tim  kampanye  dilarang  menjanjikan  dan/atau memberikan uang atau materi  lainnya untuk  mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.
Selain UU Pilkada, KPU mengatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun  2017 tentang  Perubahan atas  Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor 3 Tahun 2017 tentang  Pencalonan Pemilihan  Gubernur dan Wakil  Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota mengenai pelanggaran yang dapat dikenakan  sanksi  diskualifikasi  bagi  calon kepala  daerah petahana apabila  melanggar ketentuan  Pasal  89  ayat  (2). Hal  tersebut  diperjelas  pada  Pasal  90  Ayat  1  Huruf e menyebutkan  bahwa  melakukan  penggantian  pejabat  sejak  6  (enam)  bulan  sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau
Pasangan  Calon  yang  berstatus  sebagai  Petahana  dan  huruf  f  mengatakan  bahwa menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan  Pemerintah Daerah untuk  kegiatan pemilihan  sejak  6  (enam)  bulan  sebelum  ditetapkan  sebagai  Pasangan  Calon  sampai dengan  penetapan  Pasangan  Calon  Terpilih,  bagi  Calon  atau  Pasangan  Calon  yang berstatus sebagai Petahana.
Terlepas  dari berbagai  diskualifikasi  calon  kepala  daerah diatas,  masih  terdapat ruang  diskualifikasi  calon  terpilih  karena  terbukti  melanggar  ketentuan  hukum pemilihan yaitu antara lain Hambit Bintih sebagai bupati terpilih Kabupaten Gunung Mas Kalteng yang menjadi tersangka dalam tindak pidana suap Pemilukada terhadap mantan Ketua  Mahkamah  Konstitusi  Akil  Mochtar meskipun  bukan  terjadi  pada  saat  pilkada serentak 2018 melainkan  Pilkada  2013, namun  substansi yang dimuat  dalam putusan perkara  82/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst  dan  27/PID/TPK/2014/PT.DKI  yang menyebutkan bahwa Hambit Bintih dan Cornelis Nalau Atun terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Undang-Undang  Pemilihan  kepala  daerah telah  megatakan  dengan  jelas  hal-hal yang  dapat  mengakibatkan  diskualifikasi  terhadap  calon kepala  daerah, namun  tidak sedikit  pula jenis  diskualifikasi  tersebut tidak  berdasarkan hukum  sehingga membuat kesempatan calon hilang seketika.  Undang-Undang juga tidak menutup mata mengenai diskualifikasi  yang tidak  berdasarkan hukum, selain  dapat mendiskualifikasi  calon, UU juga  memuat  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  apabila  terjadi  diskualifikasi  tidak berdasarkan atas  hukum.  Upaya  hukum  tersebut  dapat dilakukan  melalui  Pengadilan Tinggi  Tata  Usaha  Negara  dan  Mahkamah  Agung  setelah  Ada  upaya  administrasi  di Pengawas Pemilu.

## B. Permasalahan
Pertama  bagaimana kontruksi  hukum  diskualifikasi  Calon  Petahana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan berlaku.
Kedua bagaimana proses dan prosedur upaya hukum terhadap diskualifikasi calon kepala daerah petahana.

## C. Tujuan dan Manfaat Penulisan
Pertama  tujuan  dari  penulisan  penelitian  ini  yaitu  untuk  menganalisa  dan mengetahui  kontruksi  hukum  diskualifikasi  Calon  Kepala  Daerah baik  Petahana Maupun diusung oleh Parpol berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan berlaku, kedua  untuk  menganalisa  proses  dan  prosedur  upaya  hukum  terhadap diskualifikasi  diskualifikasi  Calon Kepala  Daerah baik  Petahana Maupun diusung oleh Parpol.

## D. Metode Penulisan
Metode penelitian yang digunakan dalam Kajian hukum ini adalah yuridis  normatif (normative  legal  research),  yaitu  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  atau  data sekunder  belaka. 3 Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang- undangan  (statute  approach),  yaitu  pendekatan  dengan  menelaah  peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji 4 .

## II. PELANGGARAN PEMILIHAN DAN SENGKETA PEMILIHAN
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 134 tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati dan Wali Kota menyebutkan bahwa Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada  setiap  tahapan  penyelenggaraan  Pemilihan  yang  disampaikan  oleh  Pemilih, pemantau  Pemilihan,  atau  peserta  Pemilihan.  Laporan  pelanggaran  Pemilihan diantaranya pelanggaran kode etik  penyelenggara Pemilihan  diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP, pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU  Kabupaten/Kota, sengketa Pemilihan  diselesaikan  oleh Bawaslu  dan   tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti  oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan pengenai penangganan pelanggaran oleh Bawaslu dimuat dalam suatu peraturan yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun   2017 tentang  Penanganan Lapo ran Pelanggaran
3 Soerjono  Soekanto  dan Sri Mamudji, 1990,  Penelitian Hukum Normatif, Rajawali  Pers, Jakarta, hlm. 15.
4 Peter Mahmud Marzuki,  2005,  Penelitian Hukum, Edisi  Revisi, Prenadamedia  Group, Jakarta, hlm. 133.
Pemilihan  Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Pasal  1  Perbawaslu  Nomor  14  Tahun  2017  tentang  Penanganan  laporan pelanggaran Pemilihan  Gubernur dan Wakil  Gubernur, Bupati  dan Wakil  Bupati,  serta Walikota  dan  Wakil  Walikota  menyebutkan  bahwa  Pelanggaran  Pemilihan  adalah tindakan  yang bertentangan atau tidak  sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan,  Pelanggaran Kode Etik  Penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika  penyelenggara Pemilihan  yang  berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan, Pelanggaran Administrasi Pemilihan  adalah pelanggaran yang meliputi  tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan  dengan  administrasi  pelaksanaan  Pemilihan  dalam  setiap  tahapan penyelenggaraan  Pemilihan  dan  Tindak  Pidana  Pemilihan  adalah  tindak  pidana pelanggaran  dan/atau  kejahatan  terhadap  ketentuan  tindak  pidana  Pemilihan sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati,  dan Wali  Kota.  Penyampaian  laporan pelanggaran pemilihan  diatur pada  Pasal 6  Ayat  (1) yang  mengatakan  bahwa  Laporan  Dugaan  Pelanggaran  pada  setiap  tahapan penyelenggaraan  Pemilihan  dapat  disampaikan  oleh  warga  negara  Indonesia  yang mempunyai  hak  pilih  pada  pemilihan  setempat,  pemantau  Pemilihan,  atau  Peserta Pemilihan  dimana  disampaikan  kepada  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  atau  Panwas Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya  dan/atau ditemukannya Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dikatakan Pasal 7 Ayat (1) Perbawaslu 14/2017.
Dalam hal penyelesaian pelanggaran pemilihan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwas Kabupaten/Kota dilakukan pengkajian dan dapat meminta kehadiran pihak untuk  diklarifikasi  atau  ahli  untuk  didengar keterangannya.  Klarifikasi  dilakukan  oleh Bawaslu atau pengawas Pemilihan. Hasil kajian terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan dikategorikan  sebagai  Pelanggaran  Pemilihan,  bukan  Pelanggaran  Pemilihan  atau sengketa  Pemilihan.  Bawaslu  dan  pengawas  Pemilihan  meneruskan  rekomendasi pelanggaran  kode  etik  kepada  DKPP  dengan  melampirkan  berkas  pelanggaran. Pelanggaran Administrasi  Pemilihan Bawaslu dan pengawas Pemilihan  menyampaikan rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP  Kabupaten/Kota,  PPK,  atau  PPS  sesuai  dengan  tingkatannya.  Dalam  hal rekomendasi dugaan Pelanggaran Administrasi  Pemilihan  yang ditujukan  kepada KPU,
KPU  Provinsi/KIP  Aceh,  KPU/KIP  Kabupaten/Kota,  PPK,  PPS  atau  Peserta  Pemilihan tidak  ditindaklanjuti,  Bawaslu  memberikan  sanksi  peringatan  lisan  atau  peringatan tertulis.  Terhadap Temuan/Laporan dugaan Tindak  Pidana  Pemilihan  diteruskan  oleh Bawaslu  atau  pengawas  Pemilihan  kepada  Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia pada Sentra Gakkumdu sesuai dengan tingkatannya.
Apabila hasil kajian  merupakan Sengketa Pemilihan  maka terhadap hasil kajian yang  dikategorikan  sebagai  sengketa  Pemilihan  disampaikan  kepada  Pelapor  untuk mengajukan  permohonan  Sengketa  Pemilihan  kepada  bidang  penyelesaian  sengketa Pemilihan untuk ditindaklanjuti  sebagai sengketa Pemilihan. Disampaikan bahwa dalam penyelesaian sengketa sebelum masuk tahapan penyelesaian sengketa terdapat proses pertama yaitu Kajian terhadap Laporan/temuan dari pelanggaran pemilihan yang diatur pada Perbawaslu 14/2017 Pasal 33 Ayat (1) Terhadap hasil kajian yang dikategorikan sebagai  sengketa  Pemilihan  disampaikan  kepada  Pelapor  untuk  mengajukan permohonan Sengketa Pemilihan kepada bidang penyelesaian sengketa Pemilihan untuk ditindaklanjuti  sebagai  sengketa  Pemilihan  dimana  Ayat  (2)  Tata  cara  pengajuan Sengketa  mengacu  pada  Peraturan  Bawaslu  yang  mengatur  mengenai  Penyelesaian Sengketa Pemilihan.
Dalam hal hasil kajian yang dikategorikan bukan dugaan Pelanggaran Pemilihan dan bukan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lain, proses penanganan pelanggaran dihentikan.  Penghentian dan/atau penerusan dugaaan Pelanggaran Pemilihan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu atau pengawas Pemilihan.
Pelanggaran pemilihan pada pemilihan  kepala daerah, dalam UU 10/2016 Pasal 154 ayat (2) disebutkan bahwa Pengajuan gugatan atas sengketa TUN Pemilihan diajukan kepada  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  dilakukan  setelah  seluruh  upaya administratif  di  Bawaslu  Provinsi  dan/atau Panwas  Kabupaten/Kota  telah  dilakukan. Upaya  administratif  setelah  adanya  Laporan/Temuan  pelanggaran  Pemilihan  ke Bawaslu/Bawaslu  Provinsi  dan  Panwas  Kab/Kota  (Perbawaslu  14/2017  tentang penanganan  laporan  pelanggaran  pemilihan  pilkada).  Upaya  administratif  dimaksud adalah proses penyelesaian sengketa Pemilihan  antara peserta Pemilihan  dengan KPU Provinsi  atau  dengan  KPU  Kabupaten/Kota  di  Bawaslu  Provinsi  atau  Panwas Kabupaten/Kota yang datur dalam Pasal 1 angka 20 Perbawaslu 15/2017. Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2016 Tentang Tata Cara
Penyelesaian  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  Pemilihan  Dan  Sengketa  Pelanggaran Administrasi  Pemilihan  pada  Pasal  2  Ayat  (2)  yang  menyebutkan  bahwa  Pengadilan berwenang  mengadili  sengketa  tata  usaha  negara  pemilihan  setelah  seluruh  upaya administratif  di  Bawaslu  Provinsi  atau  Panwas  Kabupaten/Kota  telah  digunakan. Dapatlah dikatakan  bahwa peraturan MA dalam  menyelesaikan sengketa  pemilihan  di Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha Negara sinkron dengan Peraturna Bawaslu,  yang harus dilakukan  upaya administrasi  di  Bawaslu sebelum dilakukan  upaya hukum lanjutan  di PTTUN.
Berdasarkan Pasal 144 UU 10/2016 dan Perbawaslu 14/2017 Pasal 42 ayat (2) Putusan sengketa pemilihan  kepala daerah bersifat mengikat  dan wajib  ditindaklanjuti KPU.  Sengketa  proses  Pemilihan  terdiri  atas  sengketa  antarpeserta  Pemilihan  dan sengketa  antara  peserta  Pemilihan  dengan  penyelenggara  Pemilihan  dimana  objek sengketa  berupa  surat  Keputusan  atau  berita  acara  proses  Pemilihan  merupakan perbedaan  penafsiran  atau  suatu  ketidakjelasan  tertentu  mengenai  suatu  masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  keadaan  dimana  terdapat pengakuan  yang  berbeda  dan/atau  penolakan  penghindaran  antarpeserta  Pemilihan dan/atau keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.
Para pihak  dalam  proses sengketa  Pemilihan  Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau  kuasanya, bakal  pasangan calon Gubernur dan Wakil  Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan  Wakil  Bupati,  atau  Wali  Kota  dan Wakil  Wali  Kota.  Sedangkan  Termohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk sengketa Pemilihan antarpeserta, dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilihan. Pihak terkait dalam penyelesaian sengketa pemilihan yaitu Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali  Kota,  dan/atau  Partai  Politik  atau  gabungan Partai  Politik  pengusung pasangan calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa pemilihan.
Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan kepada  Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU  Kabupaten/Kota ditetapkan  dan/atau diumumkan.  Dalam hal sengketa  Pemilihan berasal dari laporan pelanggaran, pemohon dapat mengajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak laporan pelanggaran  dinyatakan  sebagai  obyek  sengketa.  Jangka  waktu  penyelesaian sengketa  proses  Pemilihan  dilakukan  oleh  Bawaslu  Provinsi  atau  Panwas Kabupaten/Kota  paling  lama  12  (dua  belas)  hari  terhitung  sejak  diterimanya permohonan sengketa yaitu ketika  permohonan sengketa telah diregister oleh petugas penerima permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.
Penyelesaian  sengketa  yang  telah  memperoleh  registrasi  dilakukan  melalui musyawarah. Musyawarah wajib dihadiri pemohon dan termohon, dalam  hal pemohon tidak hadir pada musyawarah pertama, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/kota melakukan  pemanggilan  kembali.  Apabila  pemohon tidak  hadir 2 (dua)  kali  berturut- turut pada musyawarah pertama setelah dipanggil secara patut dan layak, permohonan pemohon dinyatakan  gugur dan  apabila  termohon sudah  diundang dan  tidak  hadir 3 (tiga) kali berturut-turut, musyawarah dianggap tidak mencapai mufakat.
Setelah melalui  proses Musyawarah dan dicapai kesepakatan  ditetapkan  dalam putusan  Bawaslu  Provinsi  yang  ditandatangani  oleh  Ketua  Bawaslu  Provinsi  untuk penyelesaian  sengketa  proses  Pemilihan  putusan  Panwas  Kabupaten/Kota  yang ditandatangani  oleh Ketua  dan  Anggota Panwas  Kabupaten/Kota untuk  penyelesaian sengketa Pemilihan dengan melampirkan berita acara kesepakatan musyawarah. Dalam hal  musyawarah  sengketa  proses  Pemilihan  tidak  mencapai  kesepakatan,  pimpinan musyawarah menuangkan hasil musyawarah dalam berita acara musyawarah. Putusan Pengawas Pemilihan  mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan  bersifat mengikat dan dibacakan secara terbuka dihadapan para pihak yang bersengketa.
Terhadap hasil sengketa di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota bagi pihak  yang tidak  menerima hasil  tersebut dapat diteruskan  ke Pengadilan  Tinggi  Tata Usaha  Negara  (PT  TUN),  karena  proses  administrasi  di  Bawaslu  atau  Panwas  telah diupayakan  sebagaimana  dimaksud  Pasal  154  Ayat  (2)  yang  menyebutkan  bahwa Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata
Usaha  Negara  dilakukan  setelah  seluruh  upaya  administratif  di  Bawaslu  Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.
Tata cara penyelesaian sengketa TUN di Mahkamah Agung diatur oleh Peraturan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  11  tahun  2016  Tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  Pemilihan  Dan  Sengketa  Pelanggaran Administrasi  Pemilihan.  Dalam  peraturan  tersebut  juga  diatur  mengenai  sengketa pelanggaran administrasi yang akan dimohonkan kepada Mahkamah Agung sebagaima disebutkan  pada  Pasal  1  angka  13,  bahwa  permohonan  adalah  upaya  hukum  yang diajukan langsung ke Mahkamah Agung oleh pasangan Calon terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP  Aceh  atau  KPU/KIP  Kabupaten/Kota  tentang  sanksi  administrasi pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil  Bupati  atau Calon Walikota  dan Calon Wakil Walikota.  Sengketa  Tata Usaha Negara Pemilihan  adalah sengketa yang timbul  dalam  bidang tata  usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil  Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota  dengan KPU Provinsi/KIP Aceh  atau  KPU/KIP  Kabupaten/Kota  sebagai  akibat  dikeluarkannya  Keputusan  KPU Provinsi/KIP  Aceh atau  KPU/KIP  Kabupaten/Kota tentang  penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil  Bupati  atau Calon Walikota  dan Calon Wakil  Walikota dan Sengketa Pelanggaran Administrasi  Pemilihan adalah  sengketa  antara  pasangan  Calon  Gubernur dan  Calon  Wakil  Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota melawan KPU  Provinsi/KIP Aceh atau  KPU/KIP  Kabupaten/Kota sebagai akibat  dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan pasangan Calon  Gubernur dan  Calon  Wakil  Gubernur, Calon  Bupati  dan  Calon  Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
Objek  dalam permohonan penyelesaian Sengketa Tata  Usaha Negara Pemilihan adalah  Keputusan  KPU  Provinsi/KIP  Aceh  atau  KPU  Kabupaten/  Kota  atau  KIP Kabupaten/Kota  tentang  Penetapan  pasangan  Calon  Gubernur  dan  Calon  Wakil Gubernur, Calon Bupati  dan Calon Wakil  Bupati  atau Calon Walikota  dan Calon  Wakil Walikota. Untuk Objek permohonan pada Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah  Keputusan  KPU  Provinsi/KIP  Aceh  atau  KPU  Kabupaten/Kota  atau  KIP Kabupaten/Kota, tentang pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur, Calon Bupati  dan Calon Wakil  Bupati  atau Calon Walikota  dan Calon  Wakil Walikota  yang  diambil  berdasarkan  putusan  Bawaslu  Provinsi  atau  Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. Dalam Pemeriksaan sengketa tata usaha negara pemilihan tidak melalui proses dismissal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan yang kurang sempurna  dapat  diperbaiki  dan  dilengkapi  paling  lama  3  (tiga)  hari  sejak  gugatan diterima  di pengadilan dan apabila dalam jangka waktu  3 (tiga)  hari penggugat belum menyempurnakan  gugatan,  majelis  hakim  memberikan  putusan  menyatakan  gugatan tidak diterima  namun untuk Majelis hakim memutus sengketa pemilihan  paling lambat 15 (lima  belas) hari terhitung sejak  gugatan dinyatakan  lengkap. Putusan  mempunyai kekuatan  hukum  final  dan  mengikat  sehingga  tidak  dapat  diajukan  upaya  hukum perlawanan, kasasi atau peninjauan kembali.
Bagi Para pihak yang keberatan atas putusan pengadilan yang sebelumnya dapat mengajukan  permohonan kasasi  dalam  tenggang  waktu  5  (lima)  hari  terhitung  sejak diucapkannya putusan atau sejak pengiriman putusan dan Pengiriman berkas kasasi dari pengadilan kepada Mahkamah Agung dilakukan  paling lambat  10 (sepuluh) hari sejak putusan  diucapkan.  Penyerahan  memori  kasasi  paling  lambat  sebelum  berakhirnya tenggang  waktu  permohonan  kasasi.  Panitera  pengadilan  menyampaikan pemberitahuan  kasasi  disertai  memori  kasasi  kepada  termohon  kasasi  pada  hari diterimanya  memori  kasasi  tersebut  dan  Termohon  kasasi  diberikan  kesempatan mengajukan  jawaban  memori  kasasi  paling  lambat  3  (tiga)  hari  terhitung  sejak pengiriman  memori  kasasi.  Majelis  hakim  yang  ditunjuk,  memutus  paling  lambat  14 (empat  belas)  hari  terhitung  sejak  permohonan diterima  oleh  Direktur  Pranata  dan Tatalaksana  Perkara  Tata  Usaha  Negara  Mahkamah  Agung  dan  Putusan  sengketa pelanggaran  administrasi  pemilihan,  bersifat  final  dan  mengikat,  serta  tidak  dapat diajukan peninjauan kembali.
Tidak dapat dilakukannya upaya hukum Peninjauan Kembali jelas disebut dalam UU, namun apabila melihat beberapa putusan yang diambil oleh Mahkamah Agung yang dapat menjadi preseden upaya hukum sebagai berikut:
1. Mahkamah Agung RI memeriksa PK atas putusan Pengadilan Tinggi di Bandung yang dinilai salah/keliru dalam memutus perkara Pilkada Depok yang mana sebelumnya Mahkamah Agung RI masih ketat memberlakukan Pasal 106 ayat (7) UU No. 3/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memutus perkara pilkada adalah final tidak dapat di- Kasasi ataupun  di-PK,  akan  tetapi  karena menurut  Mahkamah  Agung  RI  dalam  perkara tersebut  ditemukan  kesalahan  yang  sangat  nyata,  kemudian  diperiksa  dan diputuslah Peninjauan Kembali demi memberi jalan keluar yang terbaik.
2. Pemeriksaan kembali atas Putusan PK juga sudah pernah dilakukan oleh Mahkamah Agung RI,  satu  diantaranya adalah Putusan  PK No.  17 PK/N/2006 tanggal  29  Juli 2008 yang membatalkan Putusan PK No. 02 PK/N/2006 tanggal 19 Juni 2006.
3. Pembatalan  Putusan  PTTUN  oleh  MA  Perkara  01  P/PAP/2018  yang  merupakan Permohonan  sengketa  pelanggaran  administrasi  pemilihan  walikota  dan  wakil walikota  Gorontalo  Tahun  2018.  MA  menilai  bahwa  diskualifikasi  calon  kepala daerah dalam  perkara ini  tidak  berkaitan  dengan Pelanggaran pemilihan  dan/ata pemilih  yang  bersifat  TSM  (Pasal  73  dan  Pasal  135A)  sebagaimana diatur  dalam ketentuan  yang diatur  dalam Perma  11 Tahun 2016 dan UU  10/2016   melainkan Persyaratan  calon  dalam  hal  pengesahan/legalisir  ijazah.  Mahkamah  mengambil sikap  bahwa  walaupun  permohonan perkara  ini  diajukan  dalam  bentuk  sengketa pelanggaran administratif pemilihan, namun menurut Mahkamah Agung konstruksi penyelesaian sengketanya  lebih tepat  dilihat  sebagai upaya hukum  kasasi,  karena adanya  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  Makassar  Nomor 7/G/Pilkada/2018/PTTUN  Mks  tanggal  2  Maret  2018  yang  harus  diuji  oleh Mahkamah  Agung  sebagai  lembaga  peradilan  tertinggi  untuk  melakukan  fungsi koreksi yudisial terhadap lembaga peradilan di bawahnya.
Merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang  Tata Cara Penyelesaian  Sengketa  Tata  Usaha  Negara Pemilihan  Dan Sengketa  Pelanggaran Administrasi  Pemilihan  dalam  hal  penanganan  pelanggaran  Administrasi  Pemilihan Peraturan  Mahkamah  Agung  yang  merupakan  pelaksanaan  amanat  Pasal  153  juncto Pasal  154  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun 2014 tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati
dan  Walikota  menjadi  Undang-Undang,  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  dan Pengadilan Tinggi  Tata Usaha Negara diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus,  dan menyelesaikan  sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.  Ketentuan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun  2016 tentang  Perubahan Kedua atas Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi  Undang-Undang,  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  diberi  kewenangan menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
Melihat  Pasal  1  ayat  10  Perma  11/2016  menyatakan  “Sengketa  Pelanggaran Administrasi  Pemilihan  adalah  sengketa  antara  pasangan  Calon  Gubernur dan  Calon Wakil  Gubernur, Calon Bupati  dan Calon Wakil  Bupati  atau Calon Walikota  dan Calon Wakil Walikota melawan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat  dikeluarkannya  Keputusan  KPU  Provinsi/KIP  Aceh,  atau  KPU/KIP Kabupaten/Kota  tentang  Pembatalan  Pasangan  Calon  Gubernur  dan  Calon  Wakil Gubernur, Calon Bupati  dan Calon Wakil  Bupati  atau Calon Walikota  dan Calon  Wakil Walikota”.
Ketentuan  Pasal  1  Ayat  (13)  Perma  11/  2016  mengatur  bahwa  Permohonan adalah upaya hukum yang diajukan langsung ke Mahkamah Agung oleh Pasangan Calon terhadap Keputusan KPU Provinsi/ KIP  Aceh atau KPU/ KIP  Kabupaten/ Kota tentang sanksi administrasi pembatalan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon  Walikota  dan  Calon  Wakil  Walikota,  sehingga  sebenarnya Ketentuan  ini  dapat dijadikan dasar bagi Pemohon untuk mendapatkan keadilan dan membela hak-hak dasar Pemohon sebagai warga negara  Indonesia  yang  memiliki  hak  untuk  memilih  dan hak untuk dipilih sebagaimana diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar moral dan dasar filosofis dari seluruh peraturan yang ada dan berlaku di Indonesia.
Meskipun  ketentuan  Pasal  14  Perma  11/  2016  menentukan  bahwa  Objek Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Keputusan KPU Kabupaten tentang pembatalan  sebagai  pasangan  Calon  Bupati  dan  Calon  Wakil  Bupati  yang  diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan  135A  UU  Pilkada,  dapat  dimohon  kepada  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia
untuk  secara kasuistis  dan eksepsional melakukan  “Contra Legem” 5 atau mengabaikan ketentuan  yang  bersifat  administrative  formil  dengan  cara  mengesampingkan  frasa “diambil  berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A UU  Pilkada”  dalam Ketentuan Pasal  1 Ayat (14) Perma 11 Tahun 2016 yang merupakan proses administrative prosedural dan lebih mengedepankan rasa keadilan  dalam  masyarakat  dengan  jalan  menerima,  memeriksa,  mengadili  serta memutus berdasarkan preseden-preseden yang ada.
Dalam hal ini  dapat dikatakan  bahwa hukum  itu  fleksible  sesuai dengan tujuan filosofi  dibentuknya  hukum  tersebut.  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  dapat memperbaiki kerugian dan kerusakan yang telah terjadi akibat adanya Putusan peradilan yang keliru berdasarkan hukum,  namun perlu digaris bawahi  bahwa upaya hukum  ini dilakukan apabila terdapat kekeliruan yang nyata dan fatal mengakibatkan hilangnya hak konstitusional warga Negara yang salah penerapan hukum dalam Putusan diskualifikasi calon  kepala  daerah  dalam  ranah  pelanggaran  administrasi  pemilihan  sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat (10) Perma 11/2016 jo Pasal 135A UU 10/2016.

## III. DISKUALIFIKASI CALON KEPALA DAERAH PETAHANA
Pilkada serentak Tahun 2018 banyak menuai diskualifikasi  calon petahana pasca penetapan  pasangan  calon  oleh  KPU  sebagai  penyelenggara  pemilu  atas  hasil pelanggaran administrasi  pemilukada.  Diskualifikasi  Calon  kepala  daerah diatur  pada Pasal  71, 73,  76,  135 A  Undang-Undang Pemilihan  Kepala Daerah No 10 Tahun  2016 Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2014
5 Pelaksanaan  contra  legem  oleh  hakim  penjabaran  nilai  Hukum  progresif.  Luh  Gede  Siska  Dewi Gelgel.  I Made Sarjana.  Bagian  Hukum  Perdata  Fakultas  Hukum  Universitas  Udayana.  Dalam  memutus perkara  yang tidak  ada pengaturannya  dalam suatu aturah hukum, maka  hakim  menggali  atau menciptakan hukum  yang  digali  dari  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Hal  tersebut  sama  dengan  apa  yang ditawarkan  oleh  Maestro hukum  Indonesia  yaitu Satjipto  Rahardjo.  Satjipto  Rahardjo,  menawarkan  fungsi hukum  sebagai  alat  bagi  masyarakat  yang  disebutnya  dengan  hukum  Progresif.  Inti  dari  hukum  Progresif terletak  pada  berpikir  dan  bertindak  Progresif  yang  membebaskannya  dari  belenggu  teks dokumen  hukum, karena  pada  akhirnya  hukum  itu  bukan  teks  hukum,  melainkan  untuk  kebahagiaan  dan  kesejahteraan manusia.  Secara tekstual,  sebagaimana  telah  disebutkan,  undang-undang  memang menuntut  hakim  untuk menggali  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat,  yang  secara  filosofis  berarti  menuntut  hakim  untuk melakukan  penemuan hukum  dan penciptaan  hukum.
Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  menjadi Undang-Undang ,  namun secara khusus diskualifikasi  Petahana diatur  pada UU  Pilkada  yaitu  Pasal 71 Ayat  (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat 5 yang menyebutkan bahwa:
(1) Pejabat  negara, pejabat  daerah, pejabat aparatur sipil  negara, anggota  TNI/POLRI, dan  Kepala  Desa atau  sebutan lain/Lurah  dilarang  membuat  keputusan  dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil  Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan  pasangan  calon  sampai  dengan  akhir  masa  jabatan  kecuali  mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;
(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil  Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota  dilarang  menggunakan  kewenangan,  program,  dan  kegiatan  yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan poe calon baik di daerah sendiri maupun  di  daerah lain  dalam  waktu  6  (enam)  bulan  sebelum  tanggal  penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih; dan
(5) Dalam hal Gubernur atau Wakil  Gubernur, Bupati atau Wakil  Bupati,  dan Walikota atau Wakil  Walikota selaku  petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2)  dan  ayat  (3),  petahana tersebut  dikenai  sanksi  pembatalan  sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
Pasal 73 Ayat (1)
(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
(2) Calon yang terbukti  melakukan  pelanggaran sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1) berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(Pasal 135 A Ayat (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif).
Pasal 76 Ayat:
(1) Partai  Politik  dan/atau gabungan Partai  Politik  yang mengusulkan  pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
a. negara  asing,  lembaga  swasta  asing,  lembaga  swadaya  masyarakat  asing  dan warga negara asing;
b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan d badan usaha milik negara, badan usaha milik
(2) Partai Politik  dan/atau gabungan Partai  Politik  yang mengusulkan  calon dan  calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan  menggunakan  dana  tersebut  dan  wajib  melaporkannya  kepada  KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara.
Selain  dari  UU  Pilkada  yang  mengatur  diskualifikasi  pasangan  calon  terdapat peraturan  lainnya  yaitu Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  15  Tahun  2017 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  3  Tahun  2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 89 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:
(1) Bakal  Calon  selaku  petahana  dilarang  melakukan  penggantian  pejabat  6 (enam)  bulan sebelum  tanggal  penetapan Pasangan Calon sampai  dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
(2) Bakal Calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum  tanggal  penetapan  Pasangan  Calon  sampai  dengan  penetapan Pasangan Calon Terpilih.
(3) Dalam hal Bakal Calon selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  petahana  yang  bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Hal tersebut diperjelas pada Pasal 90 Ayat 1 Huruf e menyebutkan Pasangan calon dikenakan  sanksi  pembatalan sebagai  peserta pemilihan  oleh KPU  Provinsi/KIP  Aceh
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila “melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal  penetapan Pasangan Calon sampai  dengan akhir  masa jabatan, bagi  Calon  atau  Pasangan  Calon  yang  berstatus  sebagai  Petahana”  dan  huruf  f menyebutkan  apabila “menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan  Pemerintah Daerah untuk  kegiatan  pemilihan  sejak  6  (enam)  bulan  sebelum  ditetapkan  sebagai Pasangan  Calon  sampai  dengan  penetapan  Pasangan  Calon  Terpilih,  bagi  Calon  atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana”.
Tidak hanya PKPU 15/2017 mengatur diskualifikasi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil  Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota juga mengatur  juga  pada Pasal  52  yang    mengatakan bahwa Partai  Politik  atau  Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 9 ayat (1) mengenai asal dana  kampanye  dikenai  sanksi  berupa  pembatalan  sebagai  Pasangan  Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
Pasal 9 Ayat (1) PKPU juga menyatakan bahwa Pasangan Calon perseorangan dan Partai  Politik  atau  Gabungan Partai  Politik  yang  mengusulkan  Pasangan  Calon,  yang menerima  sumbangan melebihi  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 7  ayat (1), ayat (2), dan ayat (3): a. dilarang menggunakan dana dimaksud; b. wajib melaporkan kepada  KPU  Provinsi/KIP  Aceh  untuk  Pemilihan  Gubernur dan  Wakil  Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan  Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;  dan c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
Pasal 53 mempertegas kembali bahwa Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 12 ayat (4), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon. Hal tersebut merupakan Pembatasan  pengeluaran  Dana  Kampanye  yang  ditetapkan  dengan  Keputusan  KPU Provinsi/KIP  Aceh  untuk  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  dan  Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan  Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memerhatikan hasil rapat koordinasi.
Pasal  54  menyebutkan  bahwa  Pasangan  Calon  yang  terlambat  menyampaikan LPPDK  kepada  KPU  Provinsi/KIP  Aceh  atau  KPU/KIP  Kabupaten/Kota sampai  batas
waktu  yang ditentukan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  34  ayat (1)  dan  ayat  (2), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
Pasal 34 ayat:
(1) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan  Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.
(2) LPPDK  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  disampaikan  kepada  KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
Pasal  56  Ayat  (1)  Partai  Politik  atau  Gabungan Partai  Politik  yang  melanggar ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  49,  dikenai  sanksi  berupa pembatalan Pasangan  Calon  yang  diusulkan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  tentang Pemilihan  dan  Ayat  (2)  Pasangan  Calon  perseorangan  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  49,  dikenai  sanksi  berupa  pembatalan  sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
Pasal 49 Ayat (1) Partai Politik  atau Gabungan Partai Politik  dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain  untuk Kampanye yang berasal dari:
a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
d. badan usaha milik  negara, badan usaha milik  daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
Ayat (2) Partai Politik  atau Gabungan Partai Politik  yang mengusulkan Pasangan Calon  dan  Pasangan  Calon  perseorangan  yang  menerima  sumbangan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil  Gubernur dan KPU/KIP  Kabupaten/Kota untuk  Pemilihan  Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
c. menyerahkan sumbangan  tersebut ke  kas  Negara  paling  lambat  14  (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
Pasal  57 (1)  Mekanisme  pemberian sanksi  pembatalan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 56, sebagai berikut:
a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan  KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik  atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan; dan
b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diputuskan dalam rapat pleno. (2) Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan  Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Keputusan  KPU/KIP  Kabupaten/Kota  untuk  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
Diskualifikasi  calon  kepala  daerah  petahana  pada  umumnya  terbukti  telah melanggar  ketentuan  Perundang-undangan diantaranya  pelanggaran bentuk/metode kampanye,  laporan dana  kampanye  yang  tidak  benar, melakukan  mutasi  jabatan dan menggunakan  program  pemerintah  dalam  enam  bulan  sebelum  ditetapkan  sebagai pasangan pasangan calon, dan keempat, money politik  yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
Beberapa diskualifikasi  calon kepala  daerah dilakukan  setelah adanya putusan sengketa  di  bawaslu,  panwaslu  atau  pengadilan  tinggi  tata  usaha  Negara, namun  ada calon yang di diskualifikasi langsung oleh KPU tanpa proses sengketa yaitu diskualifikasi Calon Pilkada  Sinjai  karena  masalah keterlambatan LPPDKK yang  diatur  dalam  PKPU nomor 5 Tahun 2017 Pasal 33 LPPDKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c LPPDKK adalah pembukuan yang memuat  seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon yang menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam  bentuk  uang, barang, dan  jasa. Penyajian  menggunakan pendekatan aktivitas.  Pasal  38  menyebutkan  bahwa  KPU  Provinsi/KIP  Aceh  dan  KPU/KIP Kabupaten/Kota  menyampaikan  LPPDKK  sebagaimana  dimaksud  diatas  kepada  KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDKK.
Pasal 34  menyebutkan bahwa Pasangan Calon menyampaikan  LPPDKK kepada KPU  Provinsi/KIP  Aceh untuk  Pemilihan  Gubernur dan Wakil  Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota  untuk  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  atau  Walikota  dan  Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir yaitu paling lambat pukul 18.00 waktu setempat. Pasal 38 menyambung bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP  Kabupaten/Kota  menyampaikan  LPPDKK  kepada  KAP  yang  ditunjuk  paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDKK.
Pasal 54 Pasangan Calon  yang terlambat  menyampaikan  LPPDKK kepada  KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  34  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  dikenai  sanksi  berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
Pasal 57 ayat (1) mengatakan bahwa mekanisme  pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 56 adalah sebagai berikut:
a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik  atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan; dan
b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diputuskan dalam rapat pleno. (2) Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan  Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Keputusan  KPU/KIP  Kabupaten/Kota  untuk  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada Pasal 153A ayat  (5)  yang  menyatakan:  “Keputusan  KPU  Provinsi  atau  KPU  Kabupaten/Kota sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  dapat  berupa  sanksi  administrasi  pembatalan pasangan calon”.
Pasal 153A ayat (6) juga menyatakan bahwa “Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum  ke  Mahkamah  Agung  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  3  (tiga)  hari  kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan”.
Menyambung Pasal 153A UU  10/2016, Pasal  1 angka  10 Peraturan Mahkamah Agung  Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Tata  Usaha
Negara  Pemilihan  Dan  Sengketa  Pelanggaran  Administrasi  Pemilihan  menyatakan “Sengketa Pelanggaran Administrasi  Pemilihan  adalah sengketa antara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil  Bupati  atau Calon Walikota  dan  Calon  Wakil  Walikota  melawan  KPU  Provinsi/KIP  Aceh  atau  KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP  Kabupaten/Kota  tentang  Pembatalan  Pasangan  Calon  Gubernur  dan  Calon Wakil  Gubernur, Calon Bupati  dan Calon Wakil  Bupati  atau Calon Walikota  dan Calon Wakil Walikota”.
Pasal  14  menyebutkan  bahwa  “Mahkamah  Agung  berwenang  menerima, memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  sengketa  pelanggaran  administrasi  pemilihan”. Mekanisme  permohonan kepada  Mahkamah  Agung  merupakan  Upaya  Hukum  dalam mengakomodasi sisi keadilan dan Kepastian Hukum Pemohon dan perlindungan atas hak konstitusional  Pemohon  yang  telah  dibatalkan  oleh  suatu  Proses  yang  sewenang - wenang. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 153 A ayat (6) yang menyatakan “Pasangan Calon yang dikenai  sanksi  administrasi  pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling  lambat  3  (tiga)  hari  kerja  terhitung  sejak  keputusan  KPU  Provinsi  atau  KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.
Beberapa diantaranya putusan Mahkmah Agung mengenai penyelesian sengketa pelanggaran administrasi pemilihan.
Tabel I. Daftar Putusan Mahkamah Agung tentang Pelanggaran
Administrasi Pemilihan (PAP) NO PERKARA PIHAK PUTUSAN 1. 01P/PAP/2018 Surat  Keputusan  KPU  Jayapura Nomor 03/Kpts/KPU-KT- JPR/I/2017  tertanggal  11  Januari 2017  tentang  Pembatalan  dan pencabutan  SK  KPU  Kota  Jayapura Nomor 56/Kpts/KPU-KT- Jpr/X/2016  tentang Penetapan
Boy Markus Dawir, SP
Dr. H. Nuralam, SE,
M.Si
KPU Kota Jayapura Pertimbangan  Hukum: Objek perara  tidak masuk  dalam  kriteria
Pasal 135A UU Pilkada. “menolak Permohonan”
NO PERKARA PIHAK PUTUSAN Pasangan  calon  dalam  pemilihan Walikota  dan  Wakil Walikota
Jayapura Tahun 2017 dan Keputusan KPU  04/Kpts/KPU-KT-JPR/I/2017 tertanggal  11  Januari  2017  tentang Penetapan  Satu  Pasangan  calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017.
2. 02P/PAP/2017
SK  KPU  Kabupaten Boalemo Nomor 02/Kpts/KPUKab.Boalemo/Pilbup/ 027.436540/I/2017 tentang Penetapan  Pasangan  Calon  Bupati dan  Wakil  Bupati  sebagai  Peserta Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati Boalemo  Tahun  2017  tanggal  11
Januari 2017.
Drs. H. Rum Pagau H. Lahmudin
Hambali, S.Sos.
M.Si.
KPU Kab Boalemo Pertimbangan  Hukum: Objek perara  tidak masuk  dalam  kriteria
Pasal 135A UU Pilkada.
“menolak Permohonan”
3. 01P/PAP/2018 Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo No. 15/HK.03.1.3- Kpt/7571/KPUKot/II/2018  tanggal 27 Februari 2018 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan  Umum  Kota  Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3- Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan  Pasangan  Calon  Peserta Pemilihan  Walikota  Dan  Wakil
Walikota Gorontalo Tahun 2018 atas tindaklanjut  Putusan  Penyelesaian
H. Marten A. Taha, SE. Mec. Dev. Ryan F. Kono, B.Com.
KPU Kota Gorontalo, Mengabulkan permohonan Para Pemohon  Membatalkan Putusan PT TUN Makassar
Nomor7/G/Pilkada/201
8/PTTUN  Mks, tanggal 2
Maret 2018.
Pertimbangan: Berwenang mengoreksi Putusan sebelumnya.
NO PERKARA PIHAK PUTUSAN Sengketa  Pemilihan  Walikota  dan Wakil  Walikota  Gorontalo  No.
01/PS/PW/KOTA/29.01/II/2018 tanggal 26 Februari 2018.
4. 02P/PAP/2018
Keputusan KPU Kab. Paniai Nomor:
28/HK.03.1Kpt/9108/KPU.Kab/II/2 018  tanggal  28  Februari  2018 tentang  Pembatalan Keputusan  KPU Nomor 25/HK.03.1Kpt/9108/KPU.Kab/II/2 018  tanggal  12  Februari  2018 tentang  Penetapan  Pasangan  Calon Bupati  dan  Wakil  Bupati  Peserta Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati Kabupaten  Paniai  Tahun  2018  dan
Keputusan KPU Kab. Paniai
Nomor:29/HK.03.1Kpt/9108/KPU.K ab/II/2018,  tanggal  28  Februari 2018  tentang  Penetapan  Pasangan Calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati Peserta Pemilihan  Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018
Berdasarkan Putusan Panitia Pengawas  Pemilihan  Umum  Kepala Daerah  Kabupaten  Paniai  Nomor: 001/KS/33.19/II/2018  (Bukti  P-2) yang merupakan
Tindaklanjut
Putusan  Sengketa  Panitia  Pengawas Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah
Yehuda Gobai,
M.S.i, Yan
Tebai KPU Kabupaten Paniai, Permohonan tidak diterima
Pertimbangan Hukum: Objek perara tidak masuk dalam kriteria Pasal 135A UU Pilkada.
NO PERKARA PIHAK PUTUSAN Kabupaten Paniai Nomor: 001/KS/33.19/II/2018  Tertanggal
28 Februari 2018 Atas sengketa yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil  Bupati atas  nama  Hengki Kayame  dan  Yeheskiel  Tenouye
mengajukan Permohonan Pembatalan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Kabupaten  Paniai  dengan  obyek permohonan persoalan Tidak
memenuhi syarat minimal dukungan untuk jalur perseorangan
5. Putusan 03P/PAP/2018 Surat  Keputusan  Komisi  Pemilihan
Umum  Kabupaten  Paniai  Nomor 28/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/ II/2018 tentang Pembatalan
Keputusan  KPU  Nomor  25/HK.03- Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan  Pasangan  Calon  Bupati dan Wakil  Bupati  Peserta  Pemilihan Bupati  dan wakil  Bupati  Kabupaten Paniai  Tahun  2018,  tanggal  28 Februari 2018
Naftali Yogi, S.Sos.
Marten Mote, S.E.

## KPU
Kabupaten Paniai Permohonan tidak diterima Pertimbangan Hukum: Objek perara tidak
masuk dalam kriteria Pasal 135A UU Pilkada.
6. Putusan 04P/PAP/2018 Surat  Keputusan  Komisi  Pemilihan Umum  Kabupaten  Paniai  Nomor
28/HK.03.1- Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang
Yunus Gobai,
S.Sos.
Markus Boma,
S.Pd. Permohonan tidak diterima Pertimbangan Hukum: Objek perara tidak
NO PERKARA PIHAK PUTUSAN Pembatalan  Keputusan  KPU  Nomor 25/HK.03-
Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan  Pasangan  Calon  Bupati dan Wakil  Bupati  Peserta  Pemilihan Bupati  dan Wakil  Bupati  Kabupaten Paniai  Tahun  2018,  tanggal  28 Februari  2018  (untuk  selanjutnya disebut  “Surat  Keputusan  KPU Nomor 28/HK.03.1-
Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018”)  dan Surat  Keputusan  Komisi  Pemilihan Umum  Kabupaten  Paniai  Nomor 29/HK.03.1- Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan  Pasangan  Calon  Bupati dan Wakil  Bupati  Peserta  Pemilihan Bupati  dan wakil  Bupati  Kabupaten Paniai  Tahun  2018  Berdasarkan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum  Kepala  Daerah  Kabupaten
Paniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018,  tanggal  28 Februari 2018. KPU Kab. Paniai masuk dalam kriteria Pasal 135A UU Pilkada. 7. Putusan 05P/PAP/2018 Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto. Indira Mulyasari Permohonan dicabut
NO PERKARA PIHAK PUTUSAN Paramastuti Ilham. KPU Kota
Makassar
8. Putusan 06P/PAP/2018
Surat Keputusan Nomor 63/PL.03.3- Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018 yang pada pokoknya membatalkan keikutsertaan  Pemohon  sebagai salah  satu  peserta  pemilihan. Pembatalan atas Rekomendasi Panwaslu  Kota  Parepare  Nomor 82/SN-24/PM.00. 05/IV/2018 perihal Penerusan  Pelanggaran
Administrasi Pemilu kemudian terbit Surat Keputusan Nomor 63/PL.03.3- Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018 yang  di dasarkan  pada  Keputusan  Rapat Pleno Komisi Pemilihan  Umum  Kota Parepare  yang  dituangkan  dalam Berita  Acara  Nomor  57/PL.03.3- BA/7372/KPU-Kot/V/2018  tentang
Pemberian Sanksi Pembatalan sebagai  Calon  Walikota  dan  Wakil Walikota Dr. H.M.
Taufan Pawe,
S.H., M.H. H. Pangerang Rahim KPU Kota Pare-pare Bahwa terdapat kekurangan yuridis yang  bersifat  esensial pada  Keputusan  Tata Usaha  Negara  objek Permohonan, karena tidak memuat pertimbangan  faktual terkait dengan rekomendasi dari Panwas Kota Parepare.
Mengabulkan sebagian.
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Mahkamah Agung konsisten dalam mengambil  keputusan  terhadap penyelesaian  sengketa  pemilihan  meskipun  terdapat beberapa putusan yaitu putusan 01P/PAP/2018 dan Putusan 06P/PAP/2018 Mahkamah Agung mengambil kebijakan lain walaupun perkara permohonan penyelesaian sengketa
pemilihan  tidak  memenuhi  ketentuan  Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang  Tata  Cara Penyelesaian Sengketa  Tata  Usaha  Negara Pemilihan  Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

## IV. KESIMPULAN
Diskualifikasi  calon  peserta  Pilkada  dilakukan  karena  terbukti  melanggar ketentuan  dalam  UU  Pilkada.  Terhadap  Diskualifikasi  calon  pada  Pilkada  dapat berdasarkan Rekomendasi Bawaslu atas proses sengketa pelanggaran di Bawaslu UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 134 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota  menyebutkan  bahwa  Bawaslu  Provinsi,  Panwas  Kabupaten/Kota,  Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS bertugas menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada  setiap  tahapan  penyelenggaraan  Pemilihan  yang  disampaikan  oleh  Pemilih, pemantau  Pemilihan,  atau  peserta  Pemilihan.  Laporan  pelanggaran  Pemilihan diantaranya pelanggaran kode etik  penyelenggara Pemilihan  diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP, pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU  Kabupaten/Kota, sengketa Pemilihan  diselesaikan  oleh Bawaslu  dan   tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti  oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Ketentuan pengenai penangganan pelanggaran oleh Bawaslu dimuat dalam suatu peraturan yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun  2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan  Gubernur dan Wakil  Gubernur, Bupati  dan Wakil  Bupati,  serta Walikota  dan  Wakil  Walikota.  Laporan pelanggaran  disampaikan  oleh  warga  negara Indonesia yang  mempunyai  hak  pilih  pada pemilihan  setempat,  pemantau  Pemilihan, atau  Peserta Pemilihan  disampaikan  kepada  Bawaslu,  Bawaslu Provinsi,  atau  Panwas Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya  dan/atau ditemukannya Pelanggaran Pemilihan  sebagaimana dikatakan  Pasal  7  Ayat  (1)  Perbawaslu 14/2017 pada setiap tahapan.
Penyelesaian  pelanggaran  pemilihan  oleh  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  atau Panwas Kabupaten/Kota dilakukan pengkajian serta dikategorikan sebagai Pelanggaran Pemilihan,  bukan  Pelanggaran  Pemilihan  atau  sengketa  Pemilihan.  Bawaslu  dan pengawas  Pemilihan  meneruskan  rekomendasi  pelanggaran  kode  etik  kepada  DKPP dengan melampirkan berkas pelanggaran, terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilihan
disampaikan rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada KPU dan jajaran sesuai  dengan  tingkatannya.  Mengenai  Temuan/Laporan  dugaan  Tindak  Pidana Pemilihan  diteruskan  oleh  Bawaslu  atau  pengawas  Pemilihan  kepada  Penyidik Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  pada  Sentra  Gakkumdu  sesuai  dengan tingkatannya.
Terhadap hasil kajian merupakan Sengketa Pemilihan, maka terhadap hasil kajian tersebut  disampaikan  kepada  Pelapor  untuk  mengajukan  permohonan  Sengketa Pemilihan kepada bidang penyelesaian sengketa Pemilihan untuk ditindaklanjuti  sebagai sengketa  Pemilihan.  Dalam  hal  hasil  kajian  yang  dikategorikan  bukan  dugaan Pelanggaran Pemilihan  dan bukan  dugaan pelanggaran terhadap ketentuan  peraturan perundang-undangan  lain,  proses  penanganan  pelanggaran  dihentikan.  Penghentian dan/atau  penerusan  dugaaan  Pelanggaran  Pemilihan  diputuskan  dalam  rapat  pleno Bawaslu atau pengawas Pemilihan.  Berdasarkan Pasal 144 UU 10/2016 dan Perbawaslu 14/2017 Pasal 42 ayat (2) Putusan sengketa pemilihan kepala daerah bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti KPU.
Dalam hal melakukan upaya hukum selanjutnya karena tidak menerima Putusan Bawaslu atau Panwaslu dalam Penyelesaian sengketa, permohonan upaya hukum bading dapat  dilakukan  terhadap  Pelanggaran  pemilihan  pada  pemilihan  kepala  daerah sebagaimana diatur  dalam UU  10/2016 Pasal  154 ayat  (2) yang  menyebutkan bahwa Pengajuan gugatan atas sengketa TUN Pemilihan diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha  Negara  dilakukan  setelah  seluruh  upaya  administratif  di  Bawaslu  Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.  Upaya administratif setelah adanya Laporan/Temuan  pelanggaran  Pemilihan  ke  Bawaslu/Bawaslu  Provinsi  dan  Panwas Kab/Kota  (Perbawaslu  14/2017 tentang  penanganan laporan  pelanggaran pemilihan pilkada). Upaya administratif dimaksud adalah proses penyelesaian sengketa Pemilihan antara  peserta Pemilihan  dengan KPU  Provinsi  atau  dengan  KPU  Kabupaten/Kota  di Bawaslu  Provinsi  atau  Panwas  Kabupaten/Kota  yang  datur  dalam  Pasal  1  angka  20 Perbawaslu 15/2017.
Upaya  administrasi  di  Bawaslu juga  diatur  dalam  Peraturan Mahkamah  Agung Nomor 11  tahun  2016 Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Tata  Usaha  Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan pada Pasal 2 Ayat (2) yang menyebutkan  bahwa  Pengadilan  berwenang  mengadili  sengketa  tata  usaha  negara
pemilihan  setelah  seluruh  upaya  administratif  di  Bawaslu  Provinsi  atau  Panwas Kabupaten/Kota telah  digunakan. Dengan demikian  dapat dikatakan  bahwa peraturan MA dalam menyelesaikan  sengketa pemilihan  di Pengadilan Tinggi  Tata Usaha Negara singkron dengan Peraturna Bawaslu, yang mana harus dilakukan upaya administrasi di Bawaslu sebelum dilakukan upaya hukum lanjutan di PTTUN.
Sengketa  proses  Pemilihan  terdiri  atas  sengketa  antarpeserta  Pemilihan  dan sengketa  antara  peserta  Pemilihan  dengan  penyelenggara  Pemilihan  dimana  objek sengketa  berupa  surat  Keputusan  atau  berita  acara  proses  Pemilihan  merupakan perbedaan  penafsiran  atau  suatu  ketidakjelasan  tertentu  mengenai  suatu  masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  keadaan  dimana  terdapat pengakuan  yang  berbeda  dan/atau  penolakan  penghindaran  antarpeserta  Pemilihan dan/atau keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.
Para pihak  dalam  proses sengketa  Pemilihan  Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau  kuasanya, bakal  pasangan calon Gubernur dan Wakil  Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan  Wakil  Bupati,  atau  Wali  Kota  dan Wakil  Wali  Kota.  Sedangkan  Termohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk sengketa Pemilihan antarpeserta, dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilihan.
Pihak  terkait  dalam  penyelesaian  sengketa  pemilihan  yaitu  Pasangan  calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil  Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali  Kota  dan  Wakil  Wali  Kota,  dan/atau Partai  Politik  atau  gabungan Partai  Politik pengusung  pasangan  calon  yang  berpotensi  dirugikan  atas  penyelesaian  sengketa pemilihan.
Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan kepada  Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU  Kabupaten/Kota ditetapkan  dan/atau diumumkan.  Dalam hal sengketa  Pemilihan
berasal dari laporan pelanggaran, pemohon dapat mengajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak laporan pelanggaran  dinyatakan  sebagai  obyek  sengketa.  Jangka  waktu  penyelesaian sengketa  proses  Pemilihan  dilakukan  oleh  Bawaslu  Provinsi  atau  Panwas Kabupaten/Kota  paling  lama  12  (dua  belas)  hari  terhitung  sejak  diterimanya permohonan sengketa yaitu ketika  permohonan sengketa telah diregister oleh petugas penerima permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.
Tata cara penyelesaian sengketa TUN di Mahkamah Agung diatur oleh Peraturan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  11  tahun  2016  Tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  Pemilihan  Dan  Sengketa  Pelanggaran Administrasi  Pemilihan.  Dalam  peraturan  tersebut  juga  diatur  mengenai  sengketa pelanggaran administrasi yang akan dimohonkan kepada Mahkamah Agung sebagaima disebutkan  pada  Pasal  1  angka  13,  bahwa  permohonan  adalah  upaya  hukum  yang diajukan langsung ke Mahkamah Agung oleh pasangan Calon terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP  Aceh  atau  KPU/KIP  Kabupaten/Kota  tentang  sanksi  administrasi pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata  usaha negara pemilihan  sedangkan untuk objek dalam  permohonan penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Keputusan KPU  Provinsi/KIP Aceh atau KPU  Kabupaten/  Kota  atau  KIP  Kabupaten/Kota  tentang  Penetapan  pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil  Bupati  atau Calon yang  diambil  berdasarkan  putusan  Bawaslu  Provinsi  atau  Bawaslu,  sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. Dalam Pemeriksaan sengketa tata usaha negara pemilihan tidak melalui proses dismissal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan yang kurang sempurna  dapat  diperbaiki  dan  dilengkapi  paling  lama  3  (tiga)  hari  sejak  gugatan diterima  di pengadilan dan apabila dalam jangka waktu  3 (tiga)  hari penggugat belum menyempurnakan  gugatan,  majelis  hakim  memberikan  putusan  menyatakan  gugatan
tidak diterima  namun untuk Majelis hakim memutus sengketa pemilihan  paling lambat 15 (lima  belas) hari terhitung sejak  gugatan dinyatakan  lengkap. Putusan  mempunyai kekuatan  hukum  final  dan  mengikat  sehingga  tidak  dapat  diajukan  upaya  hukum perlawanan, kasasi atau peninjauan kembali.
Upaya kasasi terhadap Putusan sebelumnya dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  Pemilihan  Dan  Sengketa  Pelanggaran Administrasi  Pemilihan  dalam  hal  penanganan  pelanggaran  Administrasi  Pemilihan Peraturan  Mahkamah  Agung  yang  merupakan  pelaksanaan  amanat  Pasal  153  juncto Pasal  154  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun 2014 tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan. Ketentuan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016  tentang  Perubahan Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014 tentang Pemilihan  Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  diberi  kewenangan  menerima,  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
Berdasarkan table I pada BAB II,  dapat dikatakan bahwa mahkamah agung dapat mengambil  keputusan  lain  dari  yang  sudah  diatur  dalam  Perma  11/2016  tentang pelaksanaan  Pasal  22B  dan  135A  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  dimana kekurangan  yuridis  yang  bersifat  esensial  sebagaimana  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor 01P/PAP/2018 dan Putusan 06P/PAP/2018.
Hal hal yang dapat mendiskualifikasi  calon petahana pasca penetapan pasangan calon  oleh  KPU  sebagai  penyelenggara  pemilu  atas  hasil  pelanggaran  administrasi pemilukada  pelanggaran terhadap Pasal  71,  73,  76,  135  A  Undang-undang pemilihan kepala daerah 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun  2015  Tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  1 Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  menjadi
Undang-Undang , namun secara khusus diskualifikasi  Petahana diatur pada UU  Pilkada yaitu Pasal 71 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat 5 yang mana diatur lebih khusus pada Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  15  Tahun  2017  tentang  Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil  Gubernur, Bupati dan Wakil  Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 89, Pasal 90 Ayat 1 Huruf e, huruf f . Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan  Gubernur dan Wakil Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan/atau  Walikota  dan  Wakil  Walikota  juga mengatur  diskualifikasi  pasangan  calon  pada  Pasal  52,  Pasal  53,  Pasal  54,  Pasal  56. Terhadap mekanisme dalam pemberian sanks sebagaimana ketentuan yang disebutkan sebelumnya diatur pada Pasal 57 (1) PKPU 15/2017.

## Acuan Bacaan Terbatas

## BUKU
Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1990. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Peraturan Mahkamah Agung  Republik  Indonesia Nomor 11  tahun 2016  Tentang  Tata Cara  Penyelesaian  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  Pemilihan  Dan  Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  5  Tahun  2017  Tentang  Dana  Kampanye Peserta  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  15  Tahun  2017  tentang  Perubahan atas Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor 3  Tahun  2017 tentang  Pencalonan Pemilihan  Gubernur dan  Wakil  Gubernur, Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun   2017 tentang  Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Peraturan Bawaslu  Nomor 15  Tahun   2017  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Sengketa Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  BUpati,  Serta Walikota dan Wakil Walikota.

## PUTUSAN PENGADILAN
Putusan  Mahkamah  Agung  Penyelesaian  Pelanggaran  Administrasi  Pemilihan 01P/PAP/2017.
Putusan  Mahkamah  Agung  Penyelesaian  Pelanggaran  Administrasi  Pemilihan 02P/PAP/2017.
Putusan  Mahkamah  Agung  Penyelesaian  Pelanggaran  Administrasi  Pemilihan 01 P/PAP/2018.
Putusan  Mahkamah  Agung  Penyelesaian  Pelanggaran  Administrasi  Pemilihan 02 P/PAP/2018.
Putusan  Mahkamah  Agung  Penyelesaian  Pelanggaran  Administrasi  Pemilihan 03 P/PAP/2018.
Putusan  Mahkamah  Agung  Penyelesaian  Pelanggaran  Administrasi  Pemilihan 04 P/PAP/2018.
Putusan  Mahkamah  Agung  Penyelesaian  Pelanggaran  Administrasi  Pemilihan 05 P/PAP/2018.
Putusan  Mahkamah  Agung  Penyelesaian  Pelanggaran  Administrasi  Pemilihan 06P/PAP/2018.
Putusan Mahkamah Agung perkara 82/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.
Putusan Mahkamah Agung Perkara 27/PID/TPK/2014/PT.DKI. Putusan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu Nomor  125/DKPP-PKE-V/2016, 126/DKPP-PKE-V/2016, 132/DKPP-PKE-V/2016, 144/DKPP-PKE-V/2016.

## KEBIJAKAN
Surat  Edaran  Badan  Pengawas  Pemilu  Nomor  0649/K.  Bawaslu/PM.06.00/X/2016 tertanggal 20 Oktober 2016.
Rekomendasi  Bawaslu  No.  0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017  tertanggal  20 September  2017  atas  laporan  Nomor  24/LP/PGBW/IX/2017 dengan  pelapor Goodllief Ohee paslon nomor urut 3 pada tanggal 15 September 2017

## ARTIKEL:
I Made, Luh Gede Siska Dewi Gelgel. Pelaksanaan Contra Legem  Oleh Hakim Penjabaran Nilai  Hukum  Progresif.  Sarjana  Bagian  Hukum  Perdata  Fakultas  Hukum Universitas Udayana
( http://download.portalgaruda.org/article.php?article=83204&val=907 ). (accesed September 10, 2018).