## STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DALAM PILKADA SERENTAK DI
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020
Sukri Wijaya 1 , Suwaib Amiruddin 2 , Ayuning Budiati 3
Program Studi Magister Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Email: wijayasukri9@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci: Partisipasi Politik, Pilkada, Strategi Permasalahan  dari  penelitian  ini  adalah  partisipasi  masyarakat  Kabupaten Pandeglang  pada  pemilu  tahun  2020  belum  mencapai  target  yang  diharapkan oleh KPU Kabupaten Pandeglang; rendahnya partisipasi masyarakat di beberapa kecamatan  di  Kabupaten  Pandeglang  dalam  memberikan  hak  pilihnya;  dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Pandeglang dalam upaya meningkatkan  partisipasi  pemilih  di  Kabupaten  Pandeglang.  Kurangnya koordinasi  antara  KPU  Kabupaten  Pandeglang  dengan  Dinas  DISKOMINFO terkait  pemanfaatan  media  sosial  dan  elektronik  belum  maksimal  dalam memfasilitasi penyampaian informasi seputar pilkada. Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk  menjelaskan  dan  mendeskripsikan  bagaimana  Strategi  KPU Kabupaten  Pandeglang  akan  meningkatkan  partisipasi  pemilih  dalam  pilkada serentak  di  Kabupaten  Pandeglang  Tahun  2020.  Penelitian  ini  menggunakan teori teknik analisis SWOT menurut Kotler (2008:88). Metode yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif-kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  strategi  yang  digunakan  KPU  Kabupaten  Pandeglang  untuk meningkatkan  partisipasi  pemilih  antara  lain:  gotong  royong  anggota  KPU Kabupaten  Pandeglang  dalam  pelaksanaan  pemilu;  bimbingan  teknis  dan pelatihan  berkesinambungan  untuk  meningkatkan  kinerja  penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Pandeglang Tahun 2020; Memanfaatkan media elektronik dan media internet dalam validasi data pemilih dan melayani masyarakat untuk memaksimalkan  sosialisasi  di  berbagai  lapisan  masyarakat  Pencapaian  strategi yang  belum  maksimal  ini  tidak  terlepas  dari  faktor  keterbatasan  SDM, keterbatasan  anggaran  yang  dimiliki  KPU,  KPU  Kabupaten  Pandeglang  hanya mengandalkan  sosialisasi  konvensional,  KPU  Kabupaten  Pandeglang  tidak memanfaatkan  media  sosial  dalam  sosialisasi,  sarana  dan  prasarana  terbatas, dan masih banyak permasalahan DPT.

## ABSTRACT
Keywords: Political Participation, Pilkada, Strategy The  problem  with  this  research  is  that  the  participation  of  the  people  of Pandeglang Regency in the 2020 elections has not reached the target expected by  the  Pandeglang  Regency KPU;  the  low  level  of  community  participation  in several sub-districts in Pandeglang Regency in casting their right to vote; and the  lack  of  socialization  carried  out  by  the  Pandeglang  Regency  KPU  in  an effort  to  increase  voter  participation  in  Pandeglang  Regency.  The  lack  of coordination between the KPU of Pandeglang Regency and the DISKOMINFO Service  regarding  the  use  of  social  and  electronic  media  has  not  been maximized  in  facilitating  the  delivery  of  information  about  the  regional elections.  The  purpose  of  this  study  is  to  explain  and  describe  how  the

## Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Serentak Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2020
Pandeglang  Regency  KPU  Strategy  will  increase  voter  participation  in  the simultaneous  local  elections  in  Pandeglang  Regency  in  2020.  This  research uses  the  theory  of  SWOT  analysis  techniques  according  to  Kotler  (2008:  88). The method used in this research is descriptive-qualitative. The results showed that  the  strategies  used  by  the  Pandeglang  Regency  KPU  to  increase  voter participation included: mutual cooperation between Pandeglang Regency KPU members in conducting elections; continuous technical guidance and training to improve the performance of regional elections in Pandeglang Regency in 2020; Utilizing  electronic  media  and  internet  media  in  validating  voter  data  and serving  the  public  to  maximize  socialization  at  various  levels  of  society  The achievement  of  this  strategy  that  has  not  been  maximized  is  inseparable  from the  limited  human  resources, limited  budget  of  the  KPU,  Pandeglang  Regency KPU only relying on conventional socialization, Pandeglang Regency KPU not utilizing  social  media  in  outreach,  limited  facilities  and  infrastructure,  and there are still many DPT problems..

## PENDAHULUAN
Pemilihan Umum atau disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan pemilihan kepala daearah secara  langsuang  umum  bebas  dan  rahasia  oleh  rakyat  dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945.  Pemilu diselenggarakan  untuk  memilih  wakil  rakyat  di  daerah,  serta  untuk  membentuk  pemerintahan yang  demokratis,  kuat,  dan  memperoleh  dukungan  rakyat  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan Nasional.  Menurut  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  No.3  tahun  2016  pasal  1  ayat  2 Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan/atau  Walikota  dan Wakil  Walikota,  selanjutnya  disebut  Pemilihan,  adalah  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  di Wilayah  Provinsi  Dan  Kabupaten/Kota  untuk  memilih  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara  langsung dan demokratis (Al- Fatih, 2019).
Bagi  sebuah  negara  yang  mengakui  kedaulatan  rakyatnya,  Pemilu  (Pemilihan  Umum), Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) atau Pilbup (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati) merupakan proses politik yang menjadi tanggung jawab rakyat secara menyeluruh untuk dapat berpartisipasi menyukseskannya.  Keberhasilan  dalam  pelaksanaan  Pemilu  merupakan  indikator  pendewasaan sikap politik rakyat  dalam  menentukan  arah dan  masa depan pembangunan Negara dan bangsa Indonesia.  Tingginya  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  pemilu  pada  kenyataannya  tidak semata-mata  menunjukkan  tingkat  demokrasi  yang  tinggi,  karena  munculnya  fenomena partisipasi yang dimobilisasi (Merloe, 1994).
Penyelenggaraan  pemilu  yang  bebas  dan  berkala  menjadi  prasyarat  system  politik demokrasi,  karena  pemilu  merupakan  sarana  demokrasi  bagi  rakyat  untuk  menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang termaktub dalam UUD 1945. Ketentuan tentang pilkada diatur  dalam  Undang-Undang  No.  10  Tahun  2016  pasal  2  ayat  1  Pemilihan  Gubernur,  Bupati, dan  Walikota  yang  selanjutnya  disebut  Pemilihan  adalah  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  di Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  untuk  memilih  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  secara  langsung dan  demokratis.  Secara  ideal  tujuan  dari  dilakukannya  pilkada  adalah  untuk  mempercepat konsolidasi  demokrasi  di  Republik  ini.  Selain  itu  juga  untuk  mempercepat  terjadinya good

## Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Serentak Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2020
governance karena  rakyat  bisa  terlibat  langsung  dalam  proses  pembuatan  kebijakan  (Noor, 2009).
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Penyelenggara  Pemilu bahwa penyelenggaraan  pemilu  yang berkualitas diperlukan sebagai  sarana untuk  mewujudkan kedaulatan  rakyat  dalam  pemerintahan  negara  yang  demokratis  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pemilu  berkualitas mensyaratkan  penyelenggaran  pemilu  sesuai  dengan  asas  jujur,  adil,  tertib,  keterbukaan, proporsionalitas,  profesionalitas,  akuntabilitas,  efisiensi,  dan  efektivitas.  Penyelenggara  pemilu harus  adil,  yaitu  adil  dalam  aturan  main  dan  memberi  kesempatan  yang  sama  kepada  semua pihak  yang  terlibat.  Pilkada  serentak  tahun  2017  merupakan  momentum  bagi  rakyat  Indonesia untuk  membuka  lembaran  baru  sejarah  demokrasi  Indonesia.  Demi  terlaksananya  pemilu  yang berkualitas, peningkatan kinerja penyelenggara pemilu harus diperbaiki dan ditingkatkan, bukan hanya  terkait  dengan  kinerja  teknis  penyelenggaraan,  namun  juga  dalam  hal  penumbuhan kesadaran  tentang  pentingnya  partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pemilu  (Dzikrie, 2022).
Secara  konstitusional  amandemen  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  yang  telah  meletakkan  dasar-dasar  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  dengan meletakkan  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat.  Hal  ini  dapat  diwujudkan  melalui pengembangan  format  politik  dalam  negeri  dan  pengembangan  sistim  pemerintahan,  termasuk sistim  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  ke  arah  yang  lebih  demokratis.  Konsekuensi  dari negara  hukum  dengan  adanya  amandemen  tersebut,  berdampak  pada  perubahan  format  politik dan  sistem  pemerintahan,  yang  harus  ditindaklanjuti  dengan  perubahan  peraturan  perundang- undangan di bidang politik dan pemerintahan (Gaffar, 2013).
Pilkada  langsung  juga  sebagai  sarana  untuk  memperkuat  otonomi  daerah,  karena keberhasilan  daerah  salah  satunya  ditentukan  juga  oleh  pemimpin  daerah,  yaitu  semakin  baik pemimpin  daerah  yang  dihasilkan  dalam  pemilukada  langsung,  maka  komitmen  pemimpin daerah  dalam  mewujudkan  tujuan  otonomi  daerah  dapat  diwujudkan  dengan  nyata  dan  bukan hanya sekedar janji pada saat kampanye (Ash-Shallabi, 2016).
Partisipasi  politik  dalam  negara  demokrasi  merupakan  indikator  implementasi penyelenggaraan kekuasaaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat  (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan  keterlibatan  mereka  dalam  Pilkada  serentak  bakal  calon  Bupati  dan  wakil Bupati Pandeglang tahun 2020. Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat  mengikuti  dan  memahami  serta  melibatkan  diri  dalam  kegiatan  kenegaraan.  Sebaliknya tingkat  partisipasi  politik  yang  rendah  pada  umumnya  mengindikasikan  bahwa  rakyat  kurang menaruh  apresiasi  atau  minat  terhadap  masalah  atau  kegiatan  kenegaraan.  Rendahnya  tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu. Dalam perspektif  berdemokrasi,  tentunya  sikap  golput  akan  berimplikasi  pada  pembangunan  kualitas demokrasi,  sehingga  perlu  demokratisasi  dalam  menghadapi  Pilkada  serentak  pada  tanggal  9 Desember  2020.  Apalagi  diera  pandemi  perlu  ada  upaya  lebih  exstra  dari  KPU  untuk meningkatkan  partisipasi  pilkada  tahun  2020  ini  (Sofyan,  2021).    Komisi  Pemilihan  Umum Kabupaten Pandeglang sebagai lembaga penyelenggaran pemilihan umum yang berifat nasional, mempunyai  tugas, wewenang, dan kewajiban dalam penyelenggaran pemilihan umum anggota DPR,  DPD,  dan  DPRD,  pemilihan  Persiden  dan  Wakil  Persiden  dan  pemilihan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur,  serta  Bupati  dan  Wali  Kota.  Dalam  halm  ini  untuk  meningkatkan  kualitas
penyelenggaran tersebut perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana dalam pasal 3 ayat 1 pada peraturan persiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah Nasional  tahun  2020-2024  yang  menyatakan  kementrian/  lembaga  dan  pemerintah  daerah program  dalam  rancangan  pembangunan  jangka  menengah  nasional  yang  dijabarakan  dalam rencana  startegi  Kementria/Lembaga  dan  rencana  pembangunan  jangka  menengah  daerah (Budiardjo et al., 1998).
Rencana  Strategi  (Renstara)  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Pandeglang  Tahun 2020-2024  Merupakan  pedoman  selama  lima  tahun  kedepan  serta  panduan  pelaksanan  tugas pokok dan fungsi komisi  pemilihan umum, yang  disusun dengan mempertimbangkan perubhan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, perluang, tantangan, dan permasalahan yang  dihadapi  komisi  pemilihan  umum  (Charmaz,  2014).  Renstra  dirumuskan  untuk  menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Pandeglang dan para pemangku kepentingan dalam upaya  mencapai  sasaran-sasaran  yang  telah  ditetapkan.  Renstra  ini  juga  disusun  dengan berpedoman  pada  RPJMN  2020-2024,  dan  sekaligus  memberikan  kontribusi  bagi  keberhasilan pencapaian  sasaran,  agenda,  dan  misi  pembangunan,  serta  visi  Indonesia  zote,  sebagaimana  di amanatkan dalam RPJMN 2020-2024. Mengingat hal tersebut maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang harus melaksanakan secara akuntabel dan  senatiasa  berorentasi  pada  peningkatan  kinerja  (Moustakas,  1994).  Umtuk  menjamin keberhasilan  pelaksanan  dan  mewujudkan  visi  Renstra  Komisi  Pemilihan  Umum  2020-2024 yaitu  KPU  menjadi  penyelengara  pemilu  yang  perofesional,  berintegrasi  dan  mandiri  untuk mewujudkan pemlu yang berkualitas.
Fenomena  politik  uang  yang  sering  dilakukan  oleh  para  oknum  kadidat  peserta  pemilu ini  tentu  saja  mencederai  jalanya  demokrasi  yang  menjadi  landasan  baik  dalam  pemilu  atau pilkada. Intervensi kekuasaan yang dimiliki oleh beberapa kelompok seringkali digunakan untuk memaksakan masyarakat menyalurkan hak pilihnya pada selain kadidat pada salah satu kadidat tertentu. Jauh dari pada itu kompanye-kompanye yang bersifat keras serta agresif pun tak jarang terjadi pada masyarakat. Perilaku-perilaku kompanye hitam (balcek campaign) yang tidak sesuai dengan  aturan  berlakuku  tentunya  diperlukan  peranan  yang  serius  dari  pihak  yang  berwenang dalam  hal  ini.  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  sebagai  komisi  yang  ditugasi  untuk menyelenggarakan pemilu, tentunya dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum bertanggungjawab untuk  melindungi  hak  pilih  masyarakat  dengan  cara-cara  preventif  melalui  pendidikan  politik yang dilakukan melalui sosialisasi (Strauss & Corbin, 1998).
Kurangnya  koordinasi  KPU  kabupaten  Pandeglang  dengan  dinas  DISKOMIPO  Terkait tentang Pemanfaatan media sosial maupun elektronik yang belum maksimal dalam memfasilitasi penyampaian informasi tentang pilkada dan juga masih banyak wilayah pandeglang yang tidak mendapat  akeses  jaringan  internet  seharusnya  dengan  kondisi  pelaksanan  pilkada  di  tengah badai  covid-19  yang  mengahruskan  sosialisasi  menggunakan  media  sosial  sehingga membutuhkan jaringan internet di setiap pelosok desa sehingga banyak masyarakat yang kurang begitu  tahu  akan  pelaksanan  pilkada  yang  mengakibatkan  kurangnya  partisifasi  masyarakat (Creswell, n.d.).

## METODE
Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan gambaran atas penerapan Strategi Komisi Pemilihan

## Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Serentak Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2020
Umum Kabupaten Pandeglang Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Serentak Di  Kabupaten  Pandeglang  Tahun  2020,  baik  dari  proses  dan  hasil  dari  Strategi  itu  sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif juga karena pertimbangan metode ini menyajikan secara  langsung  hakikat  hubungan  antara  peneliti  dengan  informan  sehingga  diharapkan  dapat memperoleh  gambaran  yang  lengkap  tentang  fenomena  yang  akan  diteliti.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  kualitatif  deskriptif  yang  berfokus  pada  gambaran  Strategi  Komisi Pemilihan  Umum  Kabupaten  Pandeglang  Untuk  Meningkatkan  Partisipasi  Pemilih  Dalam Pilkada Serentak Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 (Basrowi, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Strenghts (kekuatan)
Strenghts yang berkaitan dengan kekuatan atau keunggulan yang dimiliki suatu organisasi. Temuan  di  lapangan  terlihat  bahwa  kekuatan  atau  keunggulan  yang  dimiliki  KPU  Kabupaten Pandeglang  salah  satunya  adalah  anggota  yang  ahli  dan  saling  bekerja  sama  dengan  baik,  para staf dan karyawan KPU Kabupaten Pandeglang yang bisa saling bekerjasama dengan baik dalam satu  tim  ataupun  dari  bidang-bidang  lain  dan  saling  melengkapi  apabila  ada  kesulitan  atau hambatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Lalu anggota KPU Kabupaten Pandeglang sudah melaksanakan  tugas  sesuai  bidang  dan  devisi  masing-masing.  Anggota  KPU  Kabupaten Pandeglang memiliki aparatur yang ahli dan potensial.
Data  Informasi,  Organisasi  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia.  Pembagian tugasnya,  Ahmad  Suja’i  sebagai  Ketua  KPU  Kabupaten  Pandeglang  Ahmadi  sebagai  Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Pandeglang. A. Munawar sebagai Ketua Divisi peencanaan,  Data  dan  Informasi.  Nunung  Nurazizah  Ketua  Divisi  Sosialisasi,  Pendidikan Pemilih,  Partisipasi  Masyarakat  dan  Sumber  Daya  Manusia.  Samsuri  Ketua  Divisi  Hukum  dan Pengawasan Selain latar belakang pendidikan personilnya yang mumpuni, juga mengikuti diklat- diklat  setruktural  pada berbagai  tingkatan.  Dan  menjadikan aparatur pemerintah yang ahli, bisa menggunakan sarana prasarana dengan efektif dan efisien.
Selanjutnya  dalam  pengambilan  keputusan  KPU  Kabupaten  Pandeglang  mengutamakan asas kolektif kolegial yaitu seluruh kebijakan, kegiatan atau pun menjalankan suatu proses dalam berorganisasi,  semuanya  berpijak  pada  kebersamaan,  dimana  seluruh  pengurus  dan  anggota harus terlibat. Lalu kinerja dari KPU Kabupaten Pandeglang ditopang dengan sikap disiplin dan total  dari  pegawainya  (David  &  David,  2017).  Kinerja  KPU  Kabupaten  Pandeglang  sudah maksimal, dibuktikan dengan mereka meningkatkan kinerja mereka dengan cara menambah hari kerja, ketika ada rapat pleno walaupun tepat di hari libur mereka tetap masuk kerja. Lalu terkait dengan  tugas  pokok  fungsi  di  KPU  Kabupaten  Pandeglang,  dalam  meningkatkan  pemahaman pegawai KPU sering melakukan pelatihan seperti bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan guna berupaya  melakukan  pembinaan  dalam  peningkatan  kompetensi  pegawai.  Setiap  divisi mempunyai  bimbingan  pelatihan  khusus  guna  meningkatkan  kualitas.  KPU  Kabupaten Pandeglang  sudah  melakukan  pelatihan-pelatihan  khusus  per  divisi  guna  Peningkatan  kualitas
dan  kuantitas  aparatur  KPU  yang  profesional,  berintegritas  dan  berkinerja  sehingga  dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik.

## Weaknesess (kelemahan )
Weaknesess yang berkaitan dengan keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber daya, keterampilan  dan  kemampuan  yang  akan  menjadi  penghalang  serius  dalam  kinerja  organisasi. Pada  temuan  di  lapangan  KPU  Kabupaten  Pandeglang  dalam  meningkatkan  partisipasi  pemilih atau  dalam  menyelenggarakan  Pilkada  Kabuapten  Pandeglang  tahun  2020  masih  memiliki beberapa  kelemahan  yang  perlu  diperbaiki  agar  kualitas  penyelenggaraan  Pilkada  Kabupaten Pandeglang  tahun  2020  dapat  dijalankan  dengan  lebih  baik  lagi.  Kelemahan  tersebut  salah satunya KPU Kabupaten Pandeglang masih kekurangan pegawai.  Posisi  untuk  PNS  berpangkat eselon  terutama  dalam  pengisian  jabatan  eselon  masih  harus  meminta  ke  Pemda  setempat  dan sampai saat ini selama KPU Kabupaten Pandeglang berdiri belum ada pembukaan formasi atau penambahan  pegawai  untuk  PNS  KPU  Kabupaten  Pandeglang.  KPU  Kabupaten  Pandeglang masih  harus  merekrut  pegawai  untuk  perbantuan  dalam  menyelenggarakan  Pemilu  atau  dalam kegiatan  sehari-hari  yang  sifatnya  hanya  kontrak  atau  sementara  saja.  KPU  Kabupaten Pandeglang  masih  kekurangan  sumber  daya  manusia  yaitu  dengan  hanya  10  orang.  6  pegawai dengan  status  pegawai  organik  dan  4  pegawai  dengan  status  diperbantukan  (DPK)  dan selebihnya  hanya  pegawai  honorer  yang  sewaktu-waktu  bisa  diberhentikan  atau  habis  masa kontraknya.  KPU  RI  telah  mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor  5  Tahun  2016  yang  mengatur jumlah  pegawai  pada  sekretariat  KPU  Kabupaten/Kota  maksimal  17  orang.  Jumlah  17  tersebut telah melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan berbagai variasi variabel bersama dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kemenpan RB. Angka 17 orang  di  Kab/Kota itu    merupakan    asumsi    jumlah    pegawai    bagi    satuan    kerja    yang  tidak  menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada. Sementara pada saat menyelenggarakan pilkada, jika dirasa jumlah pegawai kurang, maka dapat mengangkat pegawai outsourcing (Hasibuan, 2007).
Selanjutnya  tentang  pemahaman  kerja  yang  menjadi  kendala,  tingkat  pemahaman  dari pegawai  KPU  Kabupaten  Pandeglang  terhadap  apa  yang  menjadi  beban  tugasnya  belum sepenuhnya  dipahami  dengan  baik  seperti  bagaimana  menyusun  DPT  (Daftar  Pemilih  Tetap), bagaimana  tata  kelola  logistic  yang  baik  dan  lain-lain.  Kekurang-pahaman  pegawai  terhadap tujuan  serta  tugas  organisasi  jelas  akan  mempengaruhi  kinerja  pegawai.  Pemahaman  pegawai terhadap  tugas-tugas  yang  diberikan  relatif  masih  kurang  sehingga  sering  mengakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan.
Upaya-upaya yang telah  dilakukan adalah mengirim pegawai  untuk  mengikuti bimbingan teknis  (Bimtek)  dan  mempersiapkan  pegawai  tertentu  untuk  mengikuti  kursus/pelatihan  teknis mengenai  kepemiluan,  Upaya  KPU  Kabupaten  Pandeglang  dalam  peningkatan  pegawai  sudah dilakukan  seperti  bimbingan  teknis,  rapat  yang  terkait  dengan  regulasi,  briefing  dan  lain-lain. Namun  masih  harus  diperbanyak  dan  dapat  ditelaah  bahwa  tingkat  pemahaman  pegawai  KPU

## Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Serentak Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2020
Kabupaten  Pandeglang  terhadap  tujuan  organisasi  serta    pemahaman  terhadap  program  yang akan  dilaksanakan  belum  sesuai  dengan  harapan.  Hal  ini  akan  sangat  berpengaruh  terhadap kinerja  KPU  Kabupaten  Pandeglang.  Kekurangpahaman  pegawai  terhadap  tujuan  organisasi mengakibatkan  tidak  dapat  terciptanya  mekanisme  kerja  yang  baik.  Hal  ini  juga  membuat sosialisasi menjadi kurang maksimal (Hines et al., 1987).
Banyak  masyarakat  pemilih  pemula  yang  tidak  mengetahui  sosialisasi  Pilkada  dari  KPU Kabupaten Pandeglang dan sebagian sosialisasi dari KPU Kabupaten Pandeglang sifatnya hanya seperti  pesan  berantai  yang  disalurkan  dari  organisasi-organisasi  yang  ada,  jadi  penyampaian sosialisasinya  pun  tidak  begitu  baik  karena  yang  menyampaikan  bukan  ahlinya  atau  bukan anggota  KPU  Kabupaten  Pandeglang  melainkan  perwakilan  dari  organisasi  masyarakat.  Lalu efektifitas dan efisiensi sosialisasi Pilkada oleh pihak KPU Kabupaten Pandeglang sudah cukup baik  namun  masyarakat  sendiri  yang  kurang  memiliki  kesadaran  secara  penuh  untuk menggunakan hak pilihnya KPU Kabupaten Pandeglang jangan hanya mengandalkan sosialisasi konvensional seperti  baliho, spanduk dan lain-lain dan pemasangan spanduk atau baliho. KPU Kabupaten  Pandeglang  masih  mengandalkan  sosialisasi  konvensional  seperti  spanduk,  baliho dan  lain-lain..  KPU  Kabupaten  Pandeglang  perlu  juga  mengadakan  sosialisasi  dalam  bentuk pengarahan  terkait  teknis  penyelenggaraan  Pilkada.  KPU  Kabupaten  Pandeglang  juga  harus memanfaatkan  media  sosial.  KPU  Kabupaten  Pandeglang  belum  memanfaatkan  media  sosial dengan baik, bisa dilihat dari halaman resmi Facebook KPU Kabupaten Pandeglang terakhir kali menulis  kiriman itu pada tanggal  18 September  2014 dan hanya disukai  259 orang. Sedangkan untuk  di  media  sosial  Twitter,  terakhir  kali  KPU  Kabupaten  Pandeglang  menulis  postingan  itu pada tanggal 24 April 2014 dan hanya diikuti 125 orang (Iriantara, 2004).
Selain  itu  pula  di  dalam  pelaksanaannya  adanya  fenomena  mengenai  jumlah  surat  suara tidak sah yang  cukup banyak yaitu 1.083 surat  suara.  Fenomena ini juga merupakan salah satu kelemahan  KPU  Kabupaten  Pandeglang  dalam  melakukan  sosialisasinya  dalam  meningkatkan pemahaman  dan  pengetahuan  masyarakat  tentang  beberapa  hal  teknis  dalam  menggunakan  hak politik dan hak pilihnya dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (Mangkuprawira, 2003).
Disamping itu juga dapat dilihat surat suara tidak sah yang dilihat berdasarkan kecamatan, dimana  dikenal  masing-masing  kecamatan  merupakan  basis  dari  pasangan  calon.  Kemudian dapat diketahui dari data bahwa terdapat pemilih tetap yang tidak menggunakan haknya sebagai pemilih  dalam  Pilkada  Kabupaten  Pandeglang  Tahun  2020.  Hal  ini  tentu  dipenguruhi  oleh beberapa faktor. Dari fakta tentang sosialisasi yang Pilkada Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 yang  dilaksanakan  oleh  KPU  Kabupaten  Pandeglang  terindikasi  kurang  berjalan  sebagaimana mestinya.  Dalam  hal  ini  bukan  KPU  Kabupaten  Pandeglang  tidak  melakukan  apa-apa,  kalau memang  sosialisasi  belum  tepat  KPU  Kabupaten  Pandeglang  akan  mengevaluasi  dan menganalisa  terkait  dengan  program  sosialisasi.  KPU  Kabupaten  Pandeglang  juga  menyebar kuesioner  ke  warga,  sejauh  mana  KPU  Kabupaten  Pandeglang  selaku  penyelenggara  dimata
masyarakat.  Dan  KPU  Kabupaten  Pandeglang  juga  menganalisa  terkait  rendahnya  partisipasi, apakah dari kurangnya sosialisasi yang tidak mengarah ke semua segmentasi masyarakat apakah juga dari calonnya yang membuat masyarakat menjadi jenuh (Sedarmayanti, 2018).
Jadi bukan hanya faktor sosialisasi saja yang menentukan tinggi atau rendahnya partisipasi pemilih,  ada  beberapa  faktor  tertentu,  sosialisasi  bukan  faktor  satu-satunya  dalam  tinggi  atau rendahnya  partisipasi  pemilih,  namun  ada  beberapa  faktor  lain  diantaranya  yang  pertama  soal profiling  kandidat.  Sepinya  riuh  Pilkada  Kabupaten  Pndeglang  dibandingkan  Pilkada  Banten adalah  karena  profiling  kandidatnya,  profil  kandidat  yang  mencalonkan  di  Pilkada  Kabupaten Pandeglang adalah tokoh-tokoh lama dan tidak terlalu menawarkan perubahan lebih. Selanjutnya yang kedua itu  metode sosialisasi  penyelenggara, baik  KPU maupun Panwaslu,  yang ketiga itu partisipasi berkaitan dengan akurasi daftar pemilih, politik itu soal pengakuan kalo kita tidak ada di DPT bakal jadi masalah, dan yang keempat yaitu soal politik uang (Rangkuti, 1998).
Dalam  menyelenggarakan  sosialisasi  atau  program-program  dalam  upaya  meningkatkan partisipasi  pemilih  dukungan  finansial  atau  anggaran  menjadi  sangat  penting.  Dalam  hal  ini kendala KPU Kabupaten Pandeglang adalah anggaran yang kurang memadai. Anggaran menjadi salah  satu  kendala  KPU  Kabupaten  Pandeglang  dalam  menjalankan  program-program  terkait Pilkada  Kabupaten  Pandeglang  Tahun  2022.  KPU  Kabupaten  Pandeglang  sebenarnya mengajukan angaran sebesar Rp. 83 Miliar namun yang diterima hanya Rp. 71 Miliar. Anggaran sangat  dibutuhkan  untuk  menopang  program-program  dan  mensukseskan  Pilkada.  Untuk anggaran  sosialisasi,  bisa  dikatakan  kurang  karena  cakupan  segmentasnya  ini  luas,  seperti segmentasi  nelayan,  disabilitas,  kaum  perempuan,  pemilih  pemula,  kelompok  keagamaan, kelompok  pengamen  dan  pengemis,  buruh  dan  lain-lain.  Mau  tidak  mau  KPU  Kabupaten Pandeglang  harus  memanfaatkan  dan  mengefisiensikan  anggaran  yang  ada.  Ini  mengakibatkan program- program KPU Kabupaten Pandeglang menjadi terhambat.
Untuk melaksanakan program dari KPU Kabupaten Pandeglang jelas memakai biaya, dan keterbatasan  biaya  yang  dimiliki  KPU  Kabupaten  Pandeglang  menjadi  penghambat,  misalnya program sosialisasi pemilu kepada masyarakat, biaya untuk perlengkapan seperti kertas, tinta dan transportasi  memakan  biaya  yang  cukup  besar  sedangkan  biaya  yang  dimiliki  KPU  Kabupaten Pandeglang  sangat  minim.  Pengurangan  Jumlah  TPS,  pemasangan  spanduk  Pilkada  hanya mampu  memasang  ditempat-tempat  strategis  saja,  KPU  Kabupaten  Pandeglang  tidak  mampu memasang di setiap tempat keramaian, di setiap dusun satu persatu.
Selain  anggaran,  kinerja  suatu  organisasi  tentunya  akan  dapat  berjalan  maksimal  apabila didukung  dengan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai.  KPU  Kabupaten  Pandeglang  masih terkendala dengan sarana dan prasarana. Penataan sarana dan prasarana kerja di KPU Kabupaten Pandeglang  saat  ini  masih  terkendala  dengan  kondisi  gedung.  KPU  Kabupaten  Pandeglang mempunyai  program  untuk  memperluas  dan  terintegrasi  dengan  unit  pelayanan,  ada  gudang untuk  logistic,  dan  ada  ruangan  rapat  yang  memadai.  Untuk  lahan  parkir  juga  sangat  terbatas,
kalau  ada  tamu  dari  KPU  Kota/Kabupaten  lain  yang  datang  banyak  kendaraan  yang  terpaksa parkir di pinggir jalan. Tempat duduk untuk ruang tunggu masih sedikit.
Lalu kendala selanjutnya terkait dengan permasalahan DPT (Daftar Pemilih Tetap). Daftar Pemilih  Tetap  (DPT)  adalah  daftar  yang  dibuat  oleh  KPU  yang  berisi  data  masyarakat Kabupaten  Pandeglang  yang  berhak  untuk  mengikuti  Pilkada.  Dengan  kata  lain,  hanya  orang yang terdaftar di DPT yang boleh ikut Pilkada. Permasalahannya diantaranya penentuan jumlah yang belum valid, kesalahan penulisan (nama, NIK, tanggal lahir), masyarakat tidak terdaftar di DPT dan DPS, masyarakat terdaftar di DPS tetapi hilang di DPT. Masih adanya kesalahan dalam jumlah  DPT  seperti  jumlah  orang  yang  meninggal,  pemilih  pemula  baru  dan  KPU  Kabupaten Pandeglang masih masih kesulitan dalam menentukan data yang valid karena banyak masyarakat yang  belum  melaporkan  ke  dinas  terkait.  Karena  itu  kerjasama  dengan  Disdukcapil  harus ditingkatkan. SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan) dan SIDALIH (Sistem Daftar Pemilih) harusnya terintegrasi supaya ketika ada pembaharuan data langsung masuk ke system SIDALIH (Sistem Daftar Pemilih) KPU Kabupaten Pandeglang.
Adapun  masalah-masalah  lain  yang  terkait  dengan  DPT  nama  ganda  ada  dua  atau  lebih nama/orang  yang  sama  di  DPT,  NIK  palsu  dan  masyarakat  terdaftar  di  DPT  tetapi  tidak menerima  undangan.  KPU  Kabupaten  Pandeglang  masih  dihadapkan  pada  permasalahan  DPT seperti  temukan  seperti  nama  ganda  ada  dua  atau  lebih  nama/orang  yang  sama  di  DPT  dan masyarakat  terdaftar  di  DPT  tetapi  tidak  menerima  undangan  dan  juga  banyaknya  masyarakat yang tidak terdaftar DPT. Mekanisme pemeriksaan nama ganda menjadi tugas KPU Kabupaten Pandeglang  dengan  menggunakan  komputer.  KPU  Kabupaten  Pandeglang  seharusnya  teliti ketika  mengerjakan  verifikasi  ini.  Lalu  surat  undangan  tidak  diterima  masyarakat  bisa disebabkan  oleh  surat  undangan  tidak  pernah  dikirim,  pernah  dikirim  tetapi  tidak  sampai  ke penerima  (rumah  kosong  waktu  petugas  datang  dan  sebagainya),  surat  undangan  tidak  pernah dibuat. Mayoritas penyebab adalah petugas PPS, tetapi KPU Kabupaten Pandeglang bertanggung jawab  untuk  melakukan  kontrol.  Selain  itu  kontribusi  KPU  adalah  terlambatnya  pengiriman DPT, sehingga waktu yang tersedia untuk pembuatan surat undangan sangat sempit. Bahkan ada DPT  yang  baru  diterima  2  hari  sebelum  hari  Pelaksanaan  Pemilu.  Banyak  masyarakat  tidak terdaftar  DPT,  diantaranya  masyarakat  belum  mempunyai  KTP  Kabupaten  Pandeglang  dan otomatis datanya tidak ada di Disdukcapil.
Diharapkan  masyarakat  ikut  aktif  dan  segera  melapor  ke  dinas  terkait.  KPU  Kabupaten Pandeglang  sudah  berupaya  dalam  mengatasi  hal  ini  diantaranya  dengan  program  pemtakhiran berkelanjutan, setiap tahun memutakirkan data- data yang ada saat ini yang bersumber dari data DPT  Pemilu  sebelumnya.  Untuk  masyarakat  yang  tidak  mempunya  e-KTP,  masyarakat  harus melapor ke dinas terkait lalu wajib membuat Suket (Surat Keterangan) dan bisa masyarakat bisa menyerahkan  Suket  tersebut  ke  TPS  sesuai  dengan  domisili  anda  lalu  KPU  Kabupaten Pandeglang  akan  menghimpun  data  anda  dan  dimasukan  ke  DPT.  Untuk  mengatasi permasalahan  tersebut  KPU  Kabupaten  Pandeglang  sudah  menyiapkan  fitur  Online  yaitu  fitur
Laporan  Tanggapan  dan  Pengaduan  Masyarakat  yang  ada  di  website  resmi  KPU  Kabupaten Pandeglang https://lindungihakmu.kpu.go.id/ .
Masyarakat   tinggal   mengirim  laporan  permasalahan  seperti pendaftaran pemilih tidak terdaftar  pada  daftar  pemilih,  pindah  domisili,  laporan  warga  meninggal  dunia,  pendaftaran pemilih pemula perbaikan NIK dan NKK, kesalahan penulisan (nama, alamat, RT/RW) ke fitur tersebut.  Selanjutnya  terkait  dengan  kendala-kendala  yang  dihadapi  KPU  Kabupaten Pandeglang,  dalam  menjalin  hubungan  dengan  stakeholder  lain  terutama  dengan  partai  politik, ruang  gerak  KPU  Kabupaten  Pandeglang  dibatasi  dengan  kode  etik  penyelenggara.  Dalam menyusun program atau dalam melaksanakan kegiatan, ruang gerak KPU Kabupaten Pandeglang tidak serta merta bebas melakukan apa saja terutama dalam menjalin hubungan stakeholder lain seperti dengan partai politik. Ruang gerak KPU Kabupaten Pandeglang dibatasi oleh kode etik. Kode  etik  bertujuan  untuk  memastikan  terciptanya  penyelenggara  pemilu  yang  independent, berintegritas dan kredibel, sehingga pemilu bisa terselenggara secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia,  Jujur  dan  Adil.  Kalau  KPU  Kabupaten  Pandeglang  diundang  oleh  partai  politik  atau peserta  Pilkada  harus  hati-hati  memilih  dan  memilahnya,  karena  kalau  asal  datang  saja  tanpa berhati-hati  akan  menimbulkan  masalah.  Contohnya  kalau  KPU  Kabupaten  Pandeglang diundang  oleh  partai  atau  peserta  Pilkada  lalu  datang,  partai  lain  akan  curiga  dan  itu menimbulkan  masalah.  Jadi  sebaiknya  KPU  Kabupaten  Pandeglang  berprinsip  di  kantor  saja lebih baik mereka dateng ke kantor saja.

## Oportunities (Peluang)
Pada  temuan  lapangan  organisasi  KPU  Kabupaten  Pandeglang  memiliki  peluang  dalam pelaksanaan  strategi  untuk  meningkatkan  partisipasi  pemilih,  peluang-peluang  tersebut.  Seiring dengan membaiknya kualitas demokrasi  di  Indonesia, KPU Kabupaten Pandeglang mempunyai peluang  untuk  memperbaiki  kinerja  untuk  melayani  masyarakat  dalam  menyelenggarakan Pemilu.  Bisa  dilihat  dari  Negara  lain  seperti  Australia  orang  yang  tepat  berumur  17  tahun dikirimi pesan ucapan “Selamat ulang tahun anda sekarang sudah menjadi pemilih” itu membuat pemilih pemula menjadi dihargai dan sama pentingnya dengan pemilih-pemilih lain.
Dalam  meningkatkan  partisipasi  Pilkada  Kabupaten  Pandeglang  tahun  2020,  KPU Kabupaten  Pandeglang  tidak  mungkin  bisa  melakukannya  sendirian.  Bagaimana  pun  KPU Kabupaten  Pandeglang  perlu  dibantu  supaya  Adapun  peluang-peluang  kerjasama  dengan  tokoh masyarakat.  Ada  peluang-peluang  kedepan  untuk  menggandeng  tokoh-tokoh  agama  dari masyarakat  sekitar  supaya  dalam  melakukan  sosialisasi  Pilkada  lebih  tepat  sasaran  dan  bisa menjaring banyak segmentasi masyarakat. Usulan ini juga menandakan bahwa masyarakat juga peduli terhadap Pilkada.
Adapun peluang-yang didapat oleh KPU Kabupaten Pandeglang yaitu kemjuan teknologi. Seperti stakeholder lain juga ikut serta mendukung dan mempunyai program yang memanfaatkan teknologi internet untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada. Peluang-peluang yang

## Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Serentak Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2020
didapat  salah  satunya  adalah  kemajuan  teknologi.  Dalam  menyelenggarakan  Pilkada,  tanggung jawab  bukan  hanya  KPU  Kabupaten  Pandeglang  tapi  semua  stakeholder  terkait.  Salah  satunya adalah  KPUD  Banten  yang  juga  ikut  serta  dalam  upaya  meningkatkan  partisipasi  pemilih  di Kabupaten  Pandeglang  dengan  menyelenggarakan  Apps  Chalengge.  Pada  saat  Pilkada  Banten tahun 2017 KPUD sudah Mengadakan Perlombaan Apps Challenge adalah perlombaan aplikasi dengan tema “Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten 2017”. Dimana perlombaan ini merupakan salah satu cara agar setiap KPU mau mebuat inovasi-inovasi  baru  dan  juga  KPUD  Banten  mengadakan  perlombaan  Apps  Challengge. Program  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  partisipasi  pemilih  supaya  masyarakat  bisa  lebih berperan  aktif  dalam  menyelenggarakan  Pilkada  terutama  bagi  masyarakat  yang  bisa  membuat aplikasi  yang  berhubungan  dengan  Pilkada.  Informasi  yang  berbasis  teknologi  harus  terus dilakukan penyelenggara pemilu untuk memberikan kebutuhan bagi masyarakat dan mendorong partisipasi  publik  dalam  Pilkada  jadi  meningkat.  Sekarang  adalah  eranya  informasi  yang  cepat yang  sangat  dibutuhkan  sama  masyarakat,  jadi  kalau  masyarakat  ingin  tahu  tentang  profil kandidat  ataupun  hal  lain  tentang  Pilkada  cukup  mengakses  aplikasi  tersebut.  Hal  ini  sangat membantu  KPU  Kabupaten  Pandeglang  dalam  meningkatkan  partisipasi  pemilih,  kerjasama antara stakeholder lain harus ditingkatkan kembali.
Lalu adapun peran Partai Politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Partai PDIP juga ikut serta melaksanakan  kampanye demi upaya  meningkatkan partisipasi pemilih dalam bentuk kampanye. Partai Politik juga mempunyai peran dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Partai Politik yang juga sebagai sarana sosialisasi politik juga sudah pasti menggelar program-program terkait  peningkatan  partisipasi  pemilih  diantaranya  dalam  bentuk  kampanye,  ceramah-ceramah, penerangan,  kursus  kader,  penataran  dan  sebagainya.  Ini  memudahkan  KPU  Kabupaten Pandeglang dalam upaya meningkatkan partisipasi  pemilih. Diharapkan, dalam sosialisasi  yang dilakukan Partai Politik membuat masyarakat tahu profil kandidat calon peserta Pilkada beserta dengan apa saja program-program yang ditawarkan kandidat tersebut.
Selanjutnya, hubungan baik dengan stakeholder lain selaku penyelenggaraan Pilkada harus saling  terkoordinir.  Salah  satunya  KPU  Kabupaten  Pandeglang  juga  bekerja  sama  dengan Panwaslu  terkait  dengan  pengawasan  Pilkada.  Dukungan  dari  stakeholder  menjadi  salah  satu peluang  yang  didapatkan  oleh  KPU  Kabupaten  Pandeglang.  Panwaslu  selaku  penyelenggara Pilkada  sudah  melakukan  kerjasama  dengan  KPU  Kabupaten  Pandeglang  yaitu  dalam  proses penyusunan  DPT,  Panwaslu  mengawasi  dan  mengawal  proses  pemutakhiran  daftar  pemilih hingga usai. Lalu Panwaslu juga mengawasi pelanggaran Pilkada seperti kampanye terselubung, kampanye  hitam  DPS  fiktif,  PPS  yang  menjabat  pengurus  Partai  Politik,  DPT  bermasalah  dan sebagainya,  Adapun  dukungan  dari  stakeholder  dalam  meningkatkan  partisipasi  pemilih  di Kabupaten Pandeglang yaitu Bawaslu Provinsi Banten. Bawaslu menggelar roadshow sosialisasi pengawasan terhadap pemilih pemula. saat ini masih banyak pemilih pemula yang sudah masuk
syarat  menjadi  pemilih  belum  terdaftar,  maka  Bawaslu  mencoba  menyisir  dengan  harapan mereka dapat terdaftar. Dan berperan aktif dalam pengawasan pada Pilkada.
Adapun  peluang-peluang  lain  yang  didapat  oleh  KPU  Kabupaten  Pandeglang,  beberapa peluang yang memudahkan KPU Kabupaten Pandeglang untuk meningkatkan partisipasi pemilih termasuk  pemula  yaitu  sebagai  sasaran  kepada  masyarakat,  ormas  yang  bekerja  sama  dengan KPU  Kabupaten  Pandeglang  dalam  sosialisasi  Pilkada.  KPU  Kabupaten  Pandeglang  juga mengajak  bekerjasama  dengan  beberapa  ormas  dalam  sosialisasi  Pilkada  antara  lain,  Ormas keagamaan  (NU,  Muhammadiyah),  Ormas  Kepemudaan  (KNPI,  Karang  Taruna,  Pramuka). Dengan  tujuan  menghemat  waktu  dan  biaya  dan  efisien  tepat  sasaran,  KPU  Kota  Serang mengundang  perwakilan  ormas  untuk  bersosialisasi  dan  dengan  harapan  KPU  agar  perwakilan ormas bisa menyebar luaskan sosialisasi tersebut.

## Threats (Ancaman)
Ancaman-ancaman  seperti  distribusi  logistik  yang  terkendala  seperti  telat  sampai  atau rusak  dikarenakan  penyedia  barang  dan  jasa.  Untuk  itu  diperlukan  pengawasan  dalam  hal  ini. Selanjutnya adalah ancaman sikap apatisme masyarakat bahwa sikap apatis masyarakat terhadap Pilkada merupakan salah satu ancaman. Apatis adalah sikap masyaarakat yang masa bodoh dan tidak mempunyai minat atau perhatian terhadap Pilkada. Dikhawatirkan banyak masyarakat yang pesimis  terhadap  Pilkada  sehingga  melahirkan  gelombang  apatisme  terhadap  penyelenggaraan Pilkada  tersebut.  Salah  satu  faktor  yang  menimbulkan  sikap  apatis  masyarakat  adalah  figure kontestan Pilkada yang itu-itu saja dan tidak ada wajah baru.
Threats  (ancaman)  merupakan  kondisi  yang  mengancam  dari  luar  dan  ancaman  ini  dapat menganggu organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. KPU KPU Kabupaten Pandeglang dalam  menyelenggarakan  Pilkada  Kabupaten  Pandeglang  Tahun  2020  tidak  lepas  dari  akan adanya  ancaman  dari  luar.  Dapat  diketahui  sebagaimana  kompetisi  politik  pasti  akan  berkaitan dengan  perebutan  kekuasaan  dimana  dapat  memicu  gugatan  atau  demonstrasi  bagi  yang  tidak terima hasil yang dikeluarkan oleh KPU Kabupten Pandglang. Terkadang calon pasangan peserta Pilkada  hanya  siap  menang  dan  tidak  siap  untuk  kalah.  Adapun  ancaman-ancaman  yang  lain yaitu  undang-undang  yang  berubah-ubah.  Setiap  penyelenggaraan  Pemilu,  peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah. Regulasi atau peraturan perundangan yang berubah  terkadang  membuat  KPU  Kabupaten  Pandeglang  kebingungan  dan  belum  siap menjalaninya.  Terkait  dengan  regulasi  atau  peraturan  perundangan  yang  berubah,  salah  satu contoh peraturan perundangan yang berubah adalah PKPU Tentang Pencalonan. Pada saat tahun 2015  untuk  calon  perorangan  basis    dukungannya  harus  dihitung  dari  jumlah  penduduk  dikali satuan persentase tertentu, lalu untuk sekarang satuan yang dipakai adalah jumlah DPTnya saja.
Berdasarkan  strategi  yang  telah  dipaparkan  maka  peneliti  mendukung  strategi  yang  akan dijalankan oleh KPU Kabupaten Pandeglang ke depannya. Strategi itu sudah sejalan dengan teori teknik  analisis  SWOT  dalam  Kotler  (2008  :88)  yang  terdiri  dari  strengths,  weaknesses,

## Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Serentak Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2020
opportunities,  threats  karena  strategi  itu  akan  membantu  KPU  Kabupaten  Pandeglang memperbaiki  kelemahan  dari  strategi  yang  sedang  dijalankan  sekarang  seperti  meningkatkan pemahaman  pegawai  dan  memanfaatkan  peluang  yang  diciptakan  ketika  KPU  Kabupaten Pandeglang  dalam  menyelenggarakan  Pilkada  Kabupaten  Pandeglang  Tahun  2020  seperti pemanfaatan teknologi  internet.  Oleh karena itu, strategi tersebut  akan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki KPU Kabupaten Pandeglang untuk memperbaiki kelemahan yang masih ada dalam KPU  Kabupaten  Pandeglang  serta  KPU  Kabupaten  Pandeglang  akan  memanfaatkan  peluang yang ada seperti kemajuan teknologi informasi dan meminimalisir ancaman yang akan diterima KPU Kabupaten Pandeglang.
Strategi yang akan dijalankan oleh KPU Kabupaten Pandeglang kedepannya sudah melalui pengamatan  lingkungan  baik  lingkungan  internal  maupun  lingkungan  eksternal.  Lingkungan internal meliputi kekuatan dan kelemahan, sedangkan lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman KPU Kabupaten Pandeglang. Selain itu, strategi yang akan digunakan KPU Kabupaten Pandeglang  kedepannya  merupakan  pengembangan  rencana  jangka  panjang  karena  secara perlahan-lahan  akan  meningkatkan  kualitas  penyelenggaraan  Pemilu  untuk  Kabupaten Pandeglang.  Strategi  itu  juga  merupakan  pelaksanaan  dari  visi  dan  misi  KPU  Kabupaten Pandeglang  yaitu  Komisi  Pemilihan  Umum  menjadi  penyelenggara  pemilihan  umum  yang mandiri,  non  pratisipan,  tidak  memihak,  transparansi  dan  professional  berdasarkan  asas-asas Pemilihan  Umum  demokratis,  dengan  melibatkan  partisipasi  rakyat  seluas-luasnya,  sehingga hasilnya bisa dipercaya masyarakat.
Lalu misi KPU:
Menyelenggarakan  pemilihan  umum  untuk  memilih  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  dan  pejabat-pejabat  publik  lain  yang  ditentukan  oleh  Undang-Undang. Mengamanatkan  kepada  KPU  Kabupaten  Pandeglang  untuk  menyelenggarakan  pemilu dengan  sebaik-baiknya  seperti  yang  diatur  dalam  undang-  undang  untuk  senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat. Mengedepankan partisipasi, transparasi, efektif, efisien, akuntabel menjalankan tugas pokok dan fungsi.
Meningkatkan  pemahaman  tentang  hak  dan  kewajiban  politik  rakyat  Indonesia  untuk berpartisipasi  aktif  dalam  pemilihan  umum  yang  dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas, rahasia,  jujur,  adil,  akuntabel,  edukatif  dan  beradab.  Untuk  mencapai  misi  ini  KPU  Kabupaten Pandeglang  melakukan  berbagai  sosialisasi  untuk  meningkatkan  pemahaman  tentang  hak  dan kewajiban  berpolitik  sebagai  warga  Negara  Indonesia.  KPU  Kabupaten  Pandeglang  melakukan sosialisasi  dengan  berbagai  cara,  melalui  social  media,  melalui  seminar,  KPU  Goes  To  School dan program lainnya.
Melayani  dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan strata serta menegakkan  peraturan  pemilihan  umum  secara  konsisten  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Dalam  misi  ini  KPU  Kabupaten  Pandeglang  harus  memperlakukan

## Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Serentak Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2020
semua peserta pemilihan umum secara adil seperti yang sudah ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku, agar selalu mendapatkan hasil yang seadil-adilnya dan terus menjaga kepercayaan masyarakat  umum.  Melakukan  evaluasi  secara  menyeluruh  terhadap  penyelenggaran  pemilihan umum  berikutnya.  KPU  Kabupaten  Pandeglang  menyelenggarakan  Focus  Group  Discussion (FGD)  mengenai  evaluasi  pelaksanaan  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  diikuti  unsur  dari, Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Panitia Pengawas Pemilihan, Pemantau Pemilu, Komisioner KPU Kabupaten Pandeglang serta SKPD terkait.

## KESIMPULAN
Penelitian  mengenai  Strategi  KPU  Kabupaten  Padeglang  untuk  Meningkatkan  Partisipasi Pemilih  dalam  Pilkada  Kabupaten  Pandeglang  Tahun  2020  dianalisis  peneliti  dengan menggunakan  teori  teknik  analisis  SWOT  dalam  Kotler  (2008  :88)  yang  terdiri  dari  empat dimensi  dalam  Strengths,  Weaknesses,  Opportunities,  Threats.  Berdasarkan  hasil  analisis  data dan  pembahasan  penelitian  serta  penjabaran  dari  masing-masing  dimensi  dari  teori  yang digunakan,  maka  peneliti  menarik  kesimpulan  bahwa  pelaksanaan  strategi  KPU  Kabupaten Pandeglang  dalam  meningkatkan  partisipasi  pemilih  belum  berjalan  dengan  baik.  Pencapaian strategi  yang  belum  maksimal  ini  tidak  terlepas  dari  faktor-faktor  keterbatasan  Sumber  Daya Manusia,  keterbatasan  anggaran  yang  dimiliki  KPU,  KPU  Kabuapaten  Pandeglang  hanya mengandalkan  sosialisasi  konvensional  dan  kurangnya  intensitas  sosialisasi  tatap  muka,  KPU Kabuapten  Pandeglang  kurang  memanfaatkan  media  sosial  dalam  bersosialisasi,  keterbatasan sarana dan prasarana, masih banyak ditemukan permasalahan DPT dan selanjutnya hasil analisis isu strategi berdasarkan SWOT.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Fatih,  S.  (2019).  Akibat  Hukum  Regulasi  Tentang  Threshold  Dalam  Pemilihan  Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden. Jurnal Yudisial , 12 (1), 17–38.
Ash-Shallabi,  A.  M.  (2016). Parlemen  Di  Negara  Islam  Modern:  Hukum  Demokrasi,  Pemilu, dan Golput . Pustaka Al-Kautsar.
Basrowi, S. (2008). Memahami penelitian kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta , 12 (1), 128–215. Budiardjo, M., Politik, D.-D. I., & Revisi, E. (1998). Gramedia pustaka utama. Jakarta, 2oo9 . Charmaz, K. (2014). Constructing grounded theory . sage. Creswell. (n.d.). Research Design Qualitative, Quantitative, And Mixed Approach .
David, F. R., & David, F. R. (2017). Strategic Management A Competitive Advantage Approach, Concepts  and  Cases.  Sixteenth,  Strategic  Management.  Sixteenth.  England. Pearson Education. Doi , 10 , 973–978.
Dzikrie, M. F. (2022). Wacana Penundaan Pemilu: Penistaan Konstitusi Dan Identitas Nasional . Gaffar, J. M. (2013). Peran putusan Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak asasi manusia terkait penyelenggaraan pemilu. Jurnal Konstitusi , 10 (1), 1–32.
Hasibuan, M. S. P. (2007). Manajemen: dasar, pengertian, dan masalah .
Hines, J. M., Hungerford, H. R., & Tomera, A. N. (1987). Analysis and synthesis of research on responsible  environmental  behavior:  A  meta-analysis. The  Journal  of  Environmental Education , 18 (2), 1–8.
Iriantara, Y. (2004). Manajemen Strategis Public Relations. Jakarta: Ghalia Indonesia . Mangkuprawira, T. S. (2003). Manajemen sumber daya manusia strategik . Ghalia Indonesia.
Merloe,  P.  (1994).  Pemilihan  Umum  Demokratis:  Hak  Asasi,  Kepercayaan  Masyarakat  dan Persaingan Yang Adil. Jakarta: Dinas Penerangan Amerika Serikat .
Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods . Sage publications.
Noor,  T.  (2009).  Peran  Komisi  Pemilihan  Umum  Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat  dalam Pemilihan Umum. KONSTITUSI Jurnal , 2 (1), 52.
Rangkuti, F. (1998). Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis . Gramedia Pustaka Utama. Sedarmayanti,  H.  (2018). Manajemen  sumber  daya  manusia;  reformasi  birokrasi  dan manajemen pegawai negeri sipil . Reflika Aditama.
Sofyan, A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 8 (1), 1–14.
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research techniques .

## This is Work Lisensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License