## Drug  Therapy  For  Mental  Disorders  In Psychotropic  Law  And  Islamic  Legal Perspectives
Rizka  Rizka 1 *,Septiana  Novita  Sari 2 ,  Nunik  Nurhayati 3 ,  Vanka Lyandovy 4
1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Email: rizka@ums.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta Email: c100190136@student.ums.ac.id
3 Fakultas hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: nn123@ums.ac.id
4 Faculty of Law, Saint Petersburg State University, St.  Petersburg, Russian Federation Email: v.lyandovy@spsu.ru
*Surel Korespondensi : rizka@ums.ac.id
Abstract: Problems with mental and physical health often occur together. Various conditions of a person’s mental health are referred to as mental illnesses, also known as mental health disorders.  Mood, thingking,  and  behavior  are  usually  affected  by  these  disorders.  Therapy has the potential to treat some mental illnesses. However, the are times when therapy alone is insufficient, thus requiring medical assistance. Psychotropic medications can be prescribed by  doctors  based  on  the  patient’s  mental  state.  This  study  used  a  normative  strategy. Descriptive  research  is  being  conducted.  According  to  the  study's  findings,  patients  may safely  use  psychiatric  medications  for  medical  purposes  under  the  watchful  eye  of  the Minister of Health so long as they follow their doctors' orders. In the event of psychotropic abuse will cause sanctions or penalties for psychotropic abusers specifically regulated in the Psychotropic Act, and for psychotropic addicts can undergo medical rehabilitation dan social rehabilitation in accordance with the Psychotropic Act No. 5 off 1997 the use of psychotropic drugs in the view Islamic law if halal goods do not exist or can not be found for use in health services, then it is permissible to use pychotropic drugs for health services
Keywords : Drug Use; Pyscotropic Drug; Mental Disorders.
Abstrak: Masalah  dengan  kesehatan  jiwa  dan  fisik  sering  muncul  secara  bersamaan. Berbagai  kondisi  kesehatan  jiwa  seseorang  disebut  sebagai  penyakit  mental,  juga  dikenal sebagai  gangguan  kesehatan  mental.  Suasana  hati,  pemikiran,  dan  perilaku  biasanya
Vol. 10, No. 1, Januari 2024
Article History Received: 10/10/2023 Revised: 21/11/2023 Accepted: 06/12/2023
dipengaruhi oleh gangguan ini. Terapi memiliki potensi untuk mengobati beberapa penyakit mental. Namun adakalanya terapi sendiri tidak  mencukupi, sehingga memerlukan bantuan medis. Obat psikotropika dapat diresepkan oleh dokter berdasarkan kondisi mental pasien. Penelitian  ini  menggunakan  strategi  normatif.  Penelitian  deskriptif  sedang  dilakukan. Berdasarkan  temuan  penelitian,  pasien  dapat  dengan  aman  menggunakan  obat-obatan psikiatris  untuk  tujuan  medis  di  bawah  pengawasan  Menteri  Kesehatan  selama  mereka mengikuti perintah dokter. Apabila terjadi penyalahgunaan psikotropika akan menimbulkan sanksi  atau  hukuman  bagi  pelaku  penyalahgunaan  psikotropika  yang  diatur  secara  khusus dalam  UU  Psikotropika  dan  bagi  pecandu  psikotropika  dapat  menjalani  rehabilitasi  medis dan rehabilitasi sosial yang sudah diatur dalam  UU Nomor 5 Tahun 1997. Penggunaan obat psikotropika  menurut  pandangan  hukum  islam  apabila  barang  halal  tidak  ada  atau  tidak dapat  ditemukan  untuk  digunakan  dalam  pelayanan  kesehatan,  maka  boleh  dilakukan penggunaan psikotropika untuk pelayanan kesehatan.
Kata Kunci : Penggunaan Obat; Psikotropika; Gangguan Mental

## PENDAHULUAN
Banyaknya penyakit mental yang penyembuhannya harus dengan menggunakan zat psokotropika tentunya menjadi masalah bagi dunia  kesehatan  terutama jika disandingkan dengan UU Psikotropika.  Dari segi legalitas penggunaan psikotropika maupun pandangan hukum islam terkait dengan penggunaan obat yang menggandung zat psikotropika untuk pengobatan. Dalam beberapa kasus banyak pengguna pengobatan dengan zat psikotropika mendapatkan  hukuman,  sehingga  maksud  baik  dan  demi  kesembuhan  keluarga  yang menderita penyakit mental harus dibayar dengan hukuman penjara.
Beberapa  tahun  terakhir  pandangan  terhadap  ganja  mengalami  pergeseran  secara global. Rekomendasi World Health Organization (WHO) kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meratifikasi ganja sebagai keperluan medis, dimana sebelumnya Commission on Narcotic Drug telah melakukan voting dan hasilnya 27 dari 53 negara telah menyetujui untuk menghapus ganja dan getah ganja dari golongan IV dan dipindahkan ke dalam golongan I di  Konvensi  Tunggal  1961.  Berdasarkan  penelitian  ilmiah,  potensi  risiko  kesehatan  dan manfaat  terapeutik  ganja,  ECDD  merekomendasikan  penggolongan  ulang  dari  narkotika termasuk ganja yang sesuai dari zat psikoaktif. 1
Beberapa  penelitian  menyatakan  bahwa  penggunaan  ganja  di  Indonesia masih belum mendapatkan izin dari Pemerintah meskipun ganja digunakan untuk kebutuhan medis dan tidak untuk rekreasi. Menurut Nurlaelatil 2 bahwa    kebijakan  legalisasi  ganja  medis akan  memberikan  kontribusi  penting dalam  ilmu  pengetahuan  di  bidang  kesehatan,
1 Dwi Putri Gunawan, “Legalisasi dan Maslahah: Studi Pemanfaatan Ganja untuk Pengobatan Medis,” IJTIHAD 38, no. 1 (2022): 37–52, https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/112.
2 Nurlaelatil  Qadrina  dan  M  Chaerul  Risal,  “Legalisasi  Ganja  Sebagai  Tanaman  Obat:  Perlukah?,” Jurnal  Al Tasyri’iyyah 2, no. 1 (2022): 48–58, https://doi.org/10.24252/jat.vi.30201.
namun  ganja  medis  membutuhkan regulasi   sebagai   pelindung   hukum   dan   dalam pengobatan   rasional   harus mempertimbangkan  banyak  aspek.Hal  itu  sejalan  dengan penelitian  Dwi    Putra 3 yang  menyatakan    UU    Narkotika    perlu    direvisi,    yaitu    dengan perubahan  penggolongan  tanaman  ganja  ke  dalam  kategori  Narkotika  golongan  II  agar dapat digunakan untuk pengobatan medis. Pemerintah   perlu   mengatur   ulang   terkait peraturan  tanaman  ganja  yang  dikelompokkan  pada  golongan  I  dengan pertimbangan medis.terbatasnya  penelitian  ganja  medis  di  Indonesia    dilatar  belakangi  kebijakan  payung hukum  yang  belum  mumpuni. 4 Kebaruan  penelitian  ini  adalah  adanya  belum  adanya istinbath  dari  hukum  Islam  selain  MUI  yakni  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  yang  menjadi masukan bagi pemerintah dalam hal legalisasi ganja medis di Indonesia.
Penyakit  mental  remaja  dapat  berdampak  pada  emosi,  suasana  hati,  dan  kondisi mental  seseorang.  Penggunaan  obat-obatan  terlarang  dapat  mengakibatkan  penyakit kejiwaan/skizofrenia,  jika  gangguan  kesehatan  jiwa  tidak  diobati,  karena  penyakit  mental juga  menghambat  kemampuan  seseorang  dalam  menjalani  kehidupan  sehari-hari  dan berkomunikasi dengan orang lain. 5
Riset  Kesehatan  Dasar  (Riskesdas)  2018,  menunjukkan  lebih  dari  19  juta  penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk  berusia  lebih  dari  15  tahun  mengalami  depresi. Selain  itu  berdasarkan  Sistem Registrasi Sampel yang dilakukan Badan Litbangkes tahun 2016, diperoleh data bunuh diri pertahun  sebanyak  1.800  orang  atau  setiap  hari  ada  5  orang  melakukan  bunuh  diri,  serta 47,7% korban bunuh diri adalah pada usia 10-39 tahun yang merupakan usia anak remaja dan usia produktif. Untuk saat ini Indonesia memiliki prevalensi orang dengan gangguan jiwa sekitar 1 dari 5 penduduk, artinya sekitar 20% populasi di Indonesia itu mempunyai potensi- potensi masalah gangguan jiwa. Hal ini merupakan masalah yang sangat tinggi karena 20% dari 250 juta jiwa secara keseluruhan potensial mengalami masalah kesehatan jiwa 6
Terapi  memiliki  potensi  untuk  mengobati  beberapa  penyakit  mental.  Namun,  ada kalanya  terapi  sendiri  tidak  mencukupi,  sehingga  memerlukan  bantuan  medis.  Obat psikotropika dapat diresepkan oleh dokter berdasarkan kondisi mental pasien. Kecemasan, depresi,  skizofrenia,  gangguan  bipolar,  dan  gangguan  tidur  adalah  beberapa  kondisi  yang dapat  diobati  dengan  psikotropika.  Individu  dan  gejala  spesifik  inilah  yang  menentukan golongan atau golongan obat yang diresepkan dokter. Untuk melihat manfaat dari beberapa obat, mereka harus diminum secara teratur selama beberapa minggu. 7
3 Gunawan, “Legalisasi dan Maslahah: Studi Pemanfaatan Ganja untuk Pengobatan Medis.”
4 Nur Arfiani dan Indah Woro Utami, “Penggunaan Ganja Medis dalam Pengobatan Rasional dan Pengaturannya di Indonesia,” Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan 2, no. 1 (2022): 56–68, https://doi.org/10.30649/jhek.v2i1.45.
5 Yasipin  Yasipin,  Silvia  Ayu  Rianti,  dan  Nurman  Hidaya,  “Peran  Agama  Dalam  Membentuk  Kesehatan  Mental Remaja,” Manthiq 5, no. 1 (2020): 25–31, https://doi.org/10.29300/mtq.v5i1.3240.
6 Rokom,  “Kemenkes  Beberkan  Masalah  Permasalahan  Kesehatan  Jiwa  di  Indonesia,”  2021, https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211007/1338675/kemenkes-beberkan-masalah- permasalahan-kesehatan-jiwa-di-indonesia/.
7 Laila  Malina,  “Jenis  Psikotropika  yang Digunakan untuk  Pengobatan  Gangguan  Mental,”  Idntimes.com,  2022,
Sesuai dengan rumusan UU No. 5 tahun 1997, Psikotropika adalah obat yang secara teknis tidak  termasuk  dalam  kategori  narkotika,  namun  tetap  dianggap  psikoaktif  karena pengaruhnya terhadap otak dan sistem saraf. 8 Akses terhadap psikotropika sangat penting untuk  dipertahankan  karena  sangat  penting  bagi  pengembangan  penelitian  dan  layanan kesehatan.  Namun,  fakta  menunjukkan  bahwa  masyarakat  menghadapi  berbagai  ancaman psikotropika. 9
Dalam  arti  lain,  penggunaan  psikotropika  tanpa  pengawasan  dokter  adalah penggunaan yang berbahaya. Mereka yang terlibat dalam perdagangan ilegal obat- obatan psikotropika  atau  penyalahgunaan  obat-obatan  akan  mendapat  sanksi  pidana,  meskipun pelakunya adalah anak di bawah umur (anak-anak). 10
Pada pelayanan kesehatan sudah tidak asing lagi dengan obat-obatan Narkotika dan Psikotropika  dalam  bidang  kesehatan.  Obat-obatan  psikotropika  dengan  dosis  terukur sering kali digunakan dalam kemajuan ilmu kesehatan atau memberikan terapi untuk tujuan dapat  meringankan rasa sakit atau mengobati penyakit mental.  Penggunaan zat atau obat Psikotropika untuk pengobatan secara medis atau untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang  mana  ditujukan  untuk  menyelamatkan  nyawa  dan  hidup  seseorang  atau  kesehatan penggunaannya  diperbolehkan  jika  menyebabkan  kerugian  maka  untuk  melakukan sebaliknya. 11
Dalam hukum Islam telah dijelaskan larangan menggunakan narkotika sesuai dengan firman  Allah  dalam  surah  Al-a’raf  ayat  157  yang  melarang  untuk  konsumsi  narkotika  dan minuman beralkohol. Narkotika juga dapat disamakan dengan minuman keras dan minuman keras. Hanya anggur (khamr) yang merupakan zat berbahaya yang paling sering ditemukan dalam teks al-Qur'an karena Islam. Dalam berkembangnya dunia islam Khamr sering disebut sebagai “narkotika” atau sesuatu yang lebih umum karena bergesekan, berubah bentuk, dan menjadi lebih kompleks.
Dalam  bidang  kesehatan  zat  narkotika,  psikotropika,  dan  beberapa  zat  adiktif  dalam pemakaiannya  memeberikan  bermanfaat  dan  dibutuhkan  untuk  kepentingan  pengobatan, dapat  digunakan  sesuai  dengan  standart  dan  anjuran  pengobatan,  agar  tidak
https://www.idntimes.com/health/medical/laila-malina-1/jenis-psikotropika-untuk-pengobatan-gangguan- mental.
8 Aliffia Ananta, Rifki Syafichul Haqi, dan Ririn Ariani, “Penyuluhan Remaja Anti Narkotika dan Psikotropika,” Jurnal Abdikarya:  Jurnal  Karya  Pengabdian  Dosen  Dan  Mahasiswa  3,  no.  4  (2019):  300–309,  https://jurnal.untag- sby.ac.id/index.php/abdikarya/article/view/3824.
9 Oktaphiyani Agustina Nongka, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997,”
Lex
Crimen 6, no. 3 (2017): 21–28, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15594.
10 Fitria Dewi Navisa et al., “Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan  Psikotropika,” Jurnal  Pembelajaran  Pemberdayaan  Masyarakat  (JP2M)  1,  no.  3  (2020):  251–58, http://jim.unisma.ac.id/index.php/JP2M/article/view/8803.
11 Rahmi Indiani et al., “Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan NAPZA di Masyarakat,” Photon: Jurnal Sain dan Kesehatan 12, no. 2 (2022): 59–66, https://doi.org/10.37859/jp.v12i2.3306.
disalahgunakan  oleh  penggunanya  yang  akan  menimbulkan  kerugian  besar  bagi  individu ataupun  masyarakat  yang  menggunakannya.  Oleh  karena  itu  masalah  ini  sangat  menarik untuk dibahas. Dilihat dari segi legalitas penggunaan.
Bahan  obat  psikotropika  yang  dipergunakan  untuk  pengobatan  maupun  pandangan hukum islam terkait dengan penggunaan obat yang menggandung zat psikotropika dalam dunia  kesehatan  misalnya  pada  penderita  gangguan  mental.  Berdasarkan  realita  diatas penulis merumuskan 2 masalah
1. Bagaimana  Legalisasi  pada  peredaran  obat-obat  generik  yang  mengandung  Zat Psikotropika?
2. Bagaimana  perspektif  Hukum  Islam  terkait  dengan  Penggunaan  Obat  Psikotropika pada Penderita Gangguan Mental?

## METODE PENELITIAN
Penelitian normatif digunakan dalam penelitian ini, yaitu mencoba untuk mengenalkan topik penelitian  dengan  semangat  peraturan  perundang-undangan  normatif.  Oleh  karena  itu, pendekatan yuridis normatif akan digunakan dalam penelitian ini karena akan dikaji kaidah hukum,  aturan  hukum  dan  literatur  -  literatur  dianggap  menjawab  permasalahan  tentang Penggunaan Obat Psikotropika pada penderita gangguan mental ditinjau dalam Undang  – Undang Psikotropika dan dalam Hukum islam.

## PEMBAHASAN

## A. Penerapan Legalisasi terhadap Peredaran Obat-obat Generik yang Mengandung Zat Psikotropika
Bahwa  Indonesia  adalah  negara  yang  diperintah  oleh  hukum,  dan  oleh  karena  itu, pemerintah  dan  warga  negaranya  harus  mengikuti  aturan  tersebut.  Hukum  yang  dipatuhi dalam negara hukum adalah hukum yang membawa kebenaran sehingga dapat memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu, hak atas negara hukum harus merupakan hak yang tumbuh dan  diputuskan  secara  demokratis  yang  muncul  dari  kedaulatan  rakyat  dengan  cara-cara demokratis,  khususnya  melalui  jalur  konstitusional  di  masing-masing  negara.  Oleh  karena itu, Pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia haruslah segala perbuatan dan perbuatannya mendapat sanksi hukum. 12
Sesuai  dengan  UU  Psikotropika,  bahwa  psikotropika  adalah  obat-obatan  dan  bahan kimia  non-narkotika  (alami  dan  buatan  manusia)  yang  memiliki  kemampuan  untuk mengubah  kondisi  kesadaran  dan  perilaku  seseorang  melalui  efek  yang  ditargetkan  pada
12 John  Kenedi,  “Kebijakan  Kriminal  (Criminal  Policy)  dalam  Negara  Hukum  Indonesia:  Upaya  Mensejahterakan Masyarakat  (Social  Welfare),” Al-Imarah:  Jurnal  Pemerintahan  dan  Politik  Islam  2,  no.  1  (2017):  17–28, http://repository.iainbengkulu.ac.id/4689/1/Buku%2C Kebijakan Hukum Pidana %28Penal Policy%29 dalam sistem penegakan hukum di Indonesia..pdf.
sistem saraf pusat. Selain itu, Pasal 2 ayat (2) UU Psikotropika mengklasifikasikan berbagai jenis  zat  psikoaktif  ke  dalam  4  (empat)  kategori.  Psikotropika  kelas  I  adalah  psikotropika yang  mempunyai  efek  paling  parah,  termasuk  sindrom  ketergantungan,  dan  karenanya dilarang  di  luar  lingkungan  penelitian.  Karena  psikotropika  Golongan  II  kurang  kuat dibandingkan  Golongan  I,  mereka  dapat  digunakan  untuk  tujuan  ilmiah  dan  terapeutik. Psikotropika  Golongan  III  golongan  ini  berguna  untuk  keperluan  medis  dan  sering digunakan untuk terapi. Sindrom ketergantungan yang ada pada Golongan I dan Golongan II  masih  ada  pada  psikotropika  tipe  III,  tetapi  kurang  kuat  dan  mungkin  lebih  ringan. Golongan terakhir, psikotropika kelas IV, memiliki efek dan potensi paling sedikit, memiliki kemungkinan menyebabkan sindrom kecanduan, dan sering digunakan untuk pengobatan. 13
Psikotropika  Golongan  I,  II  dan  III  yang  digunakan  sebagai  obat  harus  diproduksi pabrik obat yan telah mempunyai izin dari departemen kesehatan (Depkes) dan memenuhi standar yang ditentukan berdasarkan penggolongan potensi sindroma ketergantungan yang amat  kuat  sampai  yang  sedang.  Psikotropika  Golongan  IV  ini  banyak  digunakan  dalam sarana  pelayanan  kesehatan  yang  tentunya  juga  dalam  pengawasan  menteri  kesehatan (Menkes).  Sesuai  dengan  Undang-Undang  Psikotropika  No.  5  Tahun  1997  dikeluarkan tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 untuk mengatur  dalam rangka mengedarkan dan menyerahkan psikotropika kepada pihak tertentu sesuai dengan izin yang telah  diperoleh,  diperlukan  suatu  perusahaan,  penyelenggaraan  kegiatan,  dan  izin  dari Menteri Kesehatan. Distributor farmasi, fasilitas penyimpanan pasokan farmasi pemerintah, apotek, dan rumah sakit semuanya merupakan penerima sah obat-obatan psikiatris dan oleh karena  itu  memiliki  lisensi  dan  wewenang  untuk mendistribusikan  dan  menyediakan  obat- obatan tersebut. 14
Istilah  “narkotika,  psikotropika,  dan zat  adiktif”  (NAPZA)  pertama kali  ditemukan  dan dikembangkan untuk tujuan penelitian dan pengobatan. Kebaikan umat manusia yang lebih besar  adalah  tujuannya.  Namun,  berbagai  macam  NAPZA  ini  juga  disalahgunakan  untuk tujuan  selain  penelitian  dan  pengobatan,  seperti  mencari  kesenangan  atau  masalah sementara.  Penyalahgunaan  adalah  menggunakan  obat-obatan  tanpa  mencari  nasihat medis.  Penyalahgunaan  NAPZA  biasanya  menyebabkan  kecanduan  atau  ketergantungan. Penyalahgunaan  biasanya  mengakibatkan  konsekuensi  yang  parah,  dan  dalam  beberapa kasus, fatal, yang menyebabkan hilangnya nyawa dan stabilitas ekonomi. 15
13 Dodi Jaya Wardana, Hardian Iskandar, dan Ifahda Pratama Hapsari, “Penyuluhan Hukum Terhadap Penguatan Peran  Pelajar  Dalam  Pencegahan  Penyalahgunaan  Narkoba  Di  Lingkungan  SMA  Muhammadiyah  8  Cerme Kabupaten  Gresik,” DedikasiMU:  Journal  of  Community  Service  3,  no.  4  (2021):  1128–38, https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v3i4.3248.
14 Siswantoro  Sunarso, Penegakan  Hukum  Psikotropika  Dalam  Kasian  Sosiologi  Hukum  (Jakarta:  PT.  Grafindo Persada, 2004), 1–2.
15 Dwitiyanti  Dwitiyanti,  Kriana  Efendi,  dan  Supandi  Supandi,  “Penyuluhan  Tentang  Bahaya  Penyalahgunaan Narkotik, Psikotropika dan Zat Aditif Bagi Siswa Siswi SMA dan SMK Mutiara 17 Agustus,” SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni bagi Masyarakat)
8, no. 1 (2019): 40–43,
Pelaksanaan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Psikotropika sesuai dengan UU Psikotropika No. 5 Tahun 1997. Ketentuan pidana diatur secara khusus dalam UU Psikotropika, sebagaimana diuraikan  dalam  BAB  XIV,  mulai  dari  Pasal  59  sampai  dengan  Pasal  72.  Membuat, mengedarkan,  atau  menggunakan  psikotropika  dengan  cara  yang  merugikan  masyarakat dan  negara  merupakan  pelanggaran  hukum.  Membuat  sesuatu  yang  bisa  dimakan  orang lain  secara  ilegal  dan  menyebarkan  penyakit  melalui  konsumsi  gratis.  Meluasnya penyalahgunaan zat psikoaktif melemahkan masyarakat. Kejahatan semacam ini mempunyai dampak  negatif  yang  luas  terhadap  masyarakat  dan  negara,  bahkan  dapat  melemahkan ketahanan nasional. 16
Meskipun psikotropika sangat penting untuk perawatan dan pengobatan kesehatan, penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak benar, terutama jika disertai dengan distribusi ilegal,  akan  berdampak  buruk  pada  individu  dan  masyarakat,  terutama  pada  generasi muda. 17
Pecandu  yang  menjadi  korban  kejahatan  yang  dilakukan  sendiri (victimless  crime) adalah  mereka  yang  melakukan  kejahatan  penyalahgunaan  psikotropika.  Pedoman  pokok rehabilitasi  dapat  dilihat  pada  Pasal  37,  38,  dan  39  UU  tentang  Psikotropika.  Ada  dua golongan rehabilitasi: rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Berdasarkan alinea pertama Pasal  37  UU  No  5  Thn  1997  tentang  Psikotropika  disebutkan:  Penderita  sindrom ketergantungan yang menggunakan psikotropika wajib mengikuti pengobatan dan terapi.” Berdasarkan  UU  psikotropika  No.  5  thn  1997  dalam  pasal  37  ayat  (2)  ,  "berkewajiban" diartikan bahwa pecandu harus dirawat di fasilitas rehabilitasi yang disediakan pemerintah. Rehabilitasi kecanduan bagi pengguna psikotropika sesuai dengan Pasal 28 UU No 5 Tahun 1997  Tujuan  dari  pengobatan  obat  psikotropika  adalah  untuk  membantu  pecandu  yang sedang  dalam  masa  pemulihan  mendapatkan  kembali  dan  meningkatkan  fungsi  fisik, mental, dan sosial mereka. Pecandu dapat berobat di lembaga pemerintah atau masyarakat, asalkan  mematuhi  pedoman  Pasal  39  UU  No  5  Tahun  1997  yang  mengatur  tentang pemberian psikotropika di tempat tersebut. Oleh karena itu, infrastruktur dan sumber daya yang disediakan pemerintah sangat penting untuk rehabilitasi yang efektif. 18
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Thn 2010 dan SEMA No. 3 Thn 2011 Ditegaskan,  pengadilan  berwenang  menjatuhkan  hukuman  pidana  terhadap  penyalahguna narkoba dan pengguna obat psikoaktif (psikotropika) yang tertangkap basah oleh polisi dan terbukti  sebagai  pengguna  yang  dapat  menjalani  rehabilitasi  medis  dan  sosial  di  pusat
https://doi.org/10.20961/semar.v8i1.18136.
16 Martono  Harlina, Modul  Latihan  Pemulihan  Pecandu  Narkoba  Berbasis  Masyarakat  (Jakarta:  Balai  Pustaka, 2005), 78.
17 Dirdjosisworo Soedjono, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: PT Grafindo, 2010), 62.
18 Arinatha  Fardian,  Sigit  Herman  Binaji,  dan  Suryawan  Rahardja,  “Penyalahgunaan  Narkotika  ditinjau  dari Viktimologi  berdasarkan  undang-undang  nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta,” Kajian Hasil Penelitian Hukum 3, no. 2 (2019): 43–61, https://doi.org/10.37159/jmih.v3i2.1195.
rehabilitasi tertentu. 19
Dari  pembahasan  diatas  Penulis  menyimpulkan  bahwa  legalisasi  Penggunaan psikotropika  dalam  UU  No  5  Tahun  1997    dibidang  kesehatan  atau  perawatan  kesehatan masih  dianggap  aman  dan  diperbolehkan  selama  pasien  mematuhi  petunjuk  resep  dokter dan  diawasi  oleh  Kementrian  kesahatan  berdasarkan  Permenkes  No  3  Tahun  2015. Sebaliknya  penyalahgunaan  psikotropika  akan  menimbulkann  sanksi  atau  hukuman  bagi pelaku  penyalahgunaan  psikotropika  yang  diatur  secara  khusus  dalam  UU  Psikotropika diuraikan  dalam  BAB  XIV  mulai  dari  pasal  59  sampai  dengan  pasal  72,  dan  bagi  pecandu psikotropika harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai  UU Psikotropika No 5 tahun 1997.

## B. Tinjauan  Hukum  Islam  terkait  dengan  Penggunaan  Obat  Psikotropika  pada Penderita Gangguan Mental
Islam telah mengatur bahwa narkoba dan bahan narkotika seperti heroin, mariyuana, dan  yang  setara  disebut mukhaddirat.  Mengkonsumsi  hal-hal  ini  dengan  cara  apa  pun adalah  melanggar  hukum.  Para  ulama  sepakat  atas  larangan  mukhaddirat  ini, 20 Jadi,  kami sepenuh  hati  menyetujui  hal  ini.  Mereka  sependapat  dengan  hadis  Umar  bin  Khattab  RA yang  menyatakan,  “Khamr  adalah  segala  sesuatu  yang  menutup  pikiran.”  (Sebagaimana dituturkan oleh ulama H.R. Umar bin Khattab RA yang memasukkan narkotika dan NAPZA dalam konsep khamrnya. Kata “narkotika” dapat  juga merujuk pada  “zat atau zat  apa pun yang menyebabkan hilangnya kesadaran pada manusia atau hewan sampai tingkat apa pun,” seperti ganja, opium, dan lain-lain. 21
Ali  Jumi'ah  mengadopsi  pendekatan  maqashid  al-syari'ah  dalam  permasalahan peradilan  ini,  yaitu  pendekatan  tingkat  Dharuriyat.  Menurut  Ali  Jumi'ah,  obat-obatan narkotika  diperbolehkan  jika  digunakan  untuk  menyembuhkan  orang,  untuk  menjaga kelangsungan  pikiran  dan  kehidupan,  misalnya  untuk  pasien,  tetapi  sebaliknya  dilarang. Menjual  atau  memperdagangkan  opioid  untuk  alasan  apa  pun  selain  perawatan  medis dilarang  keras  dalam  Islam  karena  risiko  nyata  yang  ditimbulkannya  terhadap  kehidupan masyarakat. 22
Ulama  yang  setuju  bahwa  psikotropika  hanya  boleh  dikonsumsi  atau  digunakan  dalam
19 Neisa Angrum Adisti et al., “Pelaksanaan Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dan Psikotropika Di Badan Narkotika Nasional  Kabupaten  Ogan  Ilir,” Lex  Librum:  Jurnal  Ilmu  Hukum  1,  no.  2  (2021):  29–48, https://www.academia.edu/download/85834705/PELAKSANAAN_REHABILITASI-.pdf.
20 Dafit Supriyanto Daris Warsito, “Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika,” Jurnal Daulat Hukum 1, no. 1 (2018): 31–42, https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2562.
21 Wiwik  Hasbiyah  et  al.,  “Narkoba  Dalam  Kajian  Agama  Dan  Hukum  Serta  Dampaknya  Terhadap  Sosial  Dan Ekonomi,”
Jurnal Lokabmas Kreatif 2, no. 1 (2021): 55–63,
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JLKK/article/view/9857/6236.
22 David Sugianto dan Salma Salma, “Pendekatan Maqâshid Al- Syari’ah Dalam Pemikiran Ali Jum’ah,” Jurnal AL- AHKAM 11, no. 2 (2020): 119–32, https://doi.org/10.15548/alahkam.v11i2.2169.
keadaan  darurat  mengatakan  bahwa  obat  psikedelik  dapat  digunakan  sebagai  obat  medis dalam  keadaan  darurat.  Kata  “darurat”  atau  “dharurah”  berasal  dari  etimologi  kata  “ism mashdar”  yang  berarti  “keadaan  terpaksa  dan  mendesak”  dan  “kebutuhan  yang  sangat mendesak”.  atau  keadaan  yang  sangat  penting  dan  segala  sesuatu  yang  benar-benar mendesak atau perlu dilakukan tanpa ada pilihan lain. 23
Situasi  yang  disebut  darurat  adalah  situasi  di  mana  seseorang  berada  pada  titik  di mana  mereka  harus  mati  atau  tidak  melanggar  aturan.  Posisi  semacam  ini  bisa menggambarkan  sesuatu  yang  tidak  bisa  dilakukan.  Arti  darurat  menurut  Abu  Bakar  Al Jashas, adalah keadaan pikiran yang muncul ketika seseorang berhenti makan karena rasa cemas akan ancaman yang akan datang terhadap nyawa atau integritas tubuhnya. 24
Ketika waktu sangat penting, seperti ketika menyembuhkan penyakit mengharuskan mengonsumsi  item  yang  masuk  daftar  hitam.  Terdapat  perdebatan  di  kalangan  akademisi fiqih mengenai hal ini. Beberapa dari mereka melihat obat-obatan sebagai kebutuhan yang sama  pentingnya  dengan  makanan.  Hadits  berikut  menjadi  landasan  pandangan  ini: “Sesungguhnya  Allah  tidak  menggunakan  sesuatu  yang  diharamkan-Nya  kepadamu  untuk menyembuhkanmu.”  (H.R.Bukhari)  Sedangkan  bagi  sebagian  orang,  ini  adalah  persoalan hidup dan mati, mereka menganalogikannya dengan kebutuhan makan. 25
Dalam ajaran Islam penggunaan narkotika dan psikotropika digunakan untuk pengobatan disamakan dengan khamr, khamr itu sendiri berarti minuman yang memabukkan, dalam hal ini terdapat pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Fatwa MUI sebagai berikut :
1. Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  mengatakan  bahwa  setiap  makanan  atau  minuman yang  jika  dikonsumsi  dalam  jumlah  tertentu  akan  memabukkan  peminumnnya seperti  khamr,  ganja,  alkohol,  maka  dalil  hukum    haram.  Dengan  berdasarkan perintah  Allah  melalui  Al-quran    maka  Majelis  tarjih  yang  dipimpin  oleh Muhammadiyah  Pusat  mengadakan  diskusi  dengan  para  ahli  dibidangnya,  yakni adalah  apoteker  dan  dokter,  dan  dari  hasil  diskusi  tersebut  disimpulkan  bahwa makanan  atau  minuman  dengan  kandungan  alkohol  hingga  5%  keatas  dilarang dikonsumsi,  menurut  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah,  pengharaman  khamr  bersifat mutlak  ( li  dzati),  sehingga  konsumsi  khamr minimal  ataupun  banyak  adalah  haram hukumnya,  pandangan  ini  mengambil    pada  sabda  Rasulullah  yang  artinya  “segala sesuatu  yang  memabukkan  adalah  khamr  dan  setiap  khamr  adalah  haram”  (H.R. Muslim). 26
23 Muhammad Abul Fatah Al-Bayanuni, Fikih Darurah (Jakarta: Turos Khazanah Pustaka Islam, 2018), 35–36.
24 Abdul Khaliq Napitupulu et al., “Analisis Konsep Al-Darurah Dalam Fatwa Dsn-Mui No. 14 Tahun 2021 Tentang Penggunaan  Vaksin  Strazeneca,” At-Thullab  Jurnal  Mahasiswa  Studi  Islam  3,  no.  2  (2021):  767–86, https://doi.org/10.20885/tullab.vol3.iss2.art5.
25 Yusuf Qardhawi dan Alih, Bahasa Mu’ammal Hamidy, Halal dan Haram dalam Islam (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993).
26 Rifqi  Ridlo  Phahlevy,  “Pergeseran  Konsep  Narkotika  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia,” Res  Judicata  2,  no.  2
2. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan :
a. Untuk  menjaga  dan  merawat  kesehatan  masyarakat  dan  dengan  demikian melestarikan Al-Dharuriyat Al-Kham, Islam mengamanatkan intervensi medis.
b. Anda hanya boleh menggunakan praktik terapi yang mematuhi hukum Syariah dalam upaya Anda mencapai kesehatan.
c. Obatnya harus 100% alami dan halal. Halal, atau benar-benar bersih dan murni.
d. Obat-obatan yang mengandung komponen najis atau haram dilarang menurut hukum Islam.
e. Penggunaan obat yang memakai bahan najis atau haram untuk terapi hukumnya haram kecuali memenuhi syariat sebagai berikut:
1) Digunakan  pada  kondisi  keterpaksaan  ( al-dlaruraat),  yaitu  kondisi keterpaksaan  yang  apabila  tidak  dilakukan  dapat  mengancam  jiwa  manusia yang  setara  dengan  kondisi  darurat  ( al-hajat  allatii  tanziluu  mazilahal dlarurat);
2) Belum ditemukannya bahan halal dan sucii; dan
3) Adanya  rekomendasi  paramedic  kompeten  dan  terpercaya  bahwa  tidak  ada obat halal.
f. Pemakaian  obat  yang  memakai  bahan  najis  atau  haram  untuk  pegobatan  luar hukumnnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian. 27
Paramedis  mungkin  memerlukan  berbagai  narkotika  dan  psikotropika  untuk mengurangi rasa sakit atau menyembuhkan luka. Dalam hal ini, ada keadaan darurat di sana. Mengingat aturan yang sering dianjurkan oleh ulama "dalam keadaan darurat, sesuatu yang dilarang diperbolehkan", ini dapat ditoleransi. Bahwa penggunaan psikotropika untuk tujuan kesehatan  dalam  pelayanan  masyarakat  yang  dirancang  untuk  memelihara  dan meningkatkan  kesehatan  di  rumah  sakit  dan  klinik  Sesuai  kesepakatan  para  cendekiawan Muslim  dan  umat  Islam,  penggunaan  mukhaddirat  (psikotropika)  secara  umum  adalah melanggar hukum.
Pada  akhirnya,  menurut  para  ulama,  penggunaan  psikotropika  untuk  pelayanan kesehatan  diperbolehkan  jika  tidak  ada  atau  tidak  ada  obat  untuk  menyembuhkannya. Dalam  beberapa  kasus,  bahkan  dapat  mengancam  jiwa  jika  psikotropika  tidak  digunakan sebagai  bagian  dari  pengobatan.  Ada  argumen  khusus  yang  mengatur  hal  di  atas. Menjunjung  tinggi  kemaslahatan  ( tahqiq  al-maslahat) 28 Dari  pembahasan  diatas        dapat disimpulkan    bahwa      tinjauan  hukum  islam  terkait  penggunaan  obat  psikotropika  pada
(2019): 259–75, https://doi.org/10.29406/rj.v2i2.1551.
27 Rizka Batara Siregar dan Muhammad Iqbal Fasa, “Jual Beli Obat Yang Mengandung Zat Adiktif Dan Narkotika Prespektif  Hukum  Ekonomi  Syariah,” Jurnal  Neraca  Peradaban  2,  no.  1  (2022):  22–30, https://doi.org/10.55182/jnp.v2i1.89.
28 Atang Abd. Hakim, Filsafat Hukum Islam (Bandung: Yayasan Piara, 1997).
penderita  gangguan  mental  yakni  para  ulama  mengatakan  bahwa  apabila  obat  halal  tidak ada atau tidak dapat ditemukan  namun sangat penting untuk diberikan pada pengobatan atau  kesembuhan  penyakit,  maka  boleh  dilakukan  penggunaan  obat  narkotika  atau psikotropika untuk pelayanan kesehatan. Sedangkan menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah penggunaan  obat  narkotika  maupun  psikotropika  sama  dengan  khamr  yang  merupakan minuman  yang  memabukkan,  sehingga  konsumsi  khamr  minimal  ataupun  banyak  adalah haram  hukumnya.  Ta'zir  adalah  hukuman  awal  hukum  Islam  untuk  penggunaan  narkotika, psikotropika, atau zat tambahan lainnya. dengan menyadari bahwa Allah SWT menyebarkan hukum-  hukumnya  dengan  maksud  menjaga  kesejahteraan  manusia  dan  menghindari mafsada  di  dunia  dan  akhirat.  Tidak  ada  hukuman  dalam  hukum  Islam  bagi  penggunaan narkotika  atau  psikotropika  untuk  keperluan  medis  jika  alternatif  halal  tidak  dapat ditemukan.  Namun  norma-norma  hukum  Islam  saat  ini  dipatuhi,  dan  perilaku  terlarang dihindari jika memungkinkan.

## KESIMPULAN
Legalisasi  Penggunaan  psikotropika  dalam  UU  Nomor  5  Tahun  1997  berdasarkan Permenkes  No3  Tahun  2015  bahwa  penggunaan  psikotropika  dalam  sistem  pelayanan kesehatan  tetap  dianggap  aman  dan  sah  sepanjang  pasien  mengikuti  petunjuk  resep  dan diawasi  oleh  Menteri  Kesehatan.  Meskipun  Undang-Undang  Psikotropika  memberikan hukuman tertentu bagi mereka yang menyalahgunakan psikotropika, penyalahgunaan obat- obatan  ini  dapat  menimbulkan  konsekuensi  yang  serius.Dalam  perspektif  Hukum  Islam terkait  dengan  Penggunaan  Obat  Psikotropika  untuk  penderita  gangguan  mental, para ulama mengatur bahwa penggunaan obat-obatan psikotropika dalam pelayanan kesehatan atau  untuk  pengobatan  penyakit  diperbolehkan  apabila  komoditas  halal  tidak  dapat dimanfaatkan  untuk  tujuan  tersebut  (karena  adanya  unsur  kebutuhan).  Menurut  Majelis Tarjih  Muhammadiyah  penggunaan  obat  narkotika  maupun  psikotropika  sama  dengan khamr  yang  merupakan  minuman  yang  memabukkan,  sehingga  konsumsi  khamr  minimal ataupun banyak adalah haram hukumnya. Jika tidak ditemukan obat halal lainnya, tidak ada hukuman untuk pemakaian unsur narkotika dan psikotropika untuk pelayanan kesehatan.

## ACKNOWLEDGEMENT
Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh fihak atas bantuan dan dukungan mereka dalam  penulisan  jurnal  ini.  Kami  juga  berterima  kasih  kepada  mahasiswa  atas  kontribusi mereka  dalam  penelitian  ini,  juga  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta.  Mengucapkan terima  kasih  kepada  tim  redaksi  jurnal  Justisi  yang  memberikan  masukan  yang  berharga dalam proses review jurnal.

## REFERENSI
Adisti, Neisa Angrum, Alfiyan Mardiansyah Nashriana, Henny Yuningsih, Lefi Evti Handayani,
dan  Bella  Rosada.  “Pelaksanaan  Rehabilitasi  Pengguna  Narkotika  Dan Psikotropika  Di  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten  Ogan  Ilir.” Lex  Librum: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 2 (2021): 29–48. https://www.academia.edu/download/85834705/Pelaksanaan_Rehabilitasi
-.pdf.
Al-Bayanuni, Muhammad Abul Fatah. Fikih Darurah. Jakarta: Turos Khazanah Pustaka Islam,
2018.
Ananta, Aliffia, Rifki Syafichul Haqi, dan Ririn Ariani. “Penyuluhan Remaja Anti Narkotika dan Psikotropika.” Jurnal  Abdikarya:  Jurnal  Karya  Pengabdian  Dosen  Dan Mahasiswa 3, no. 4 (2019): 300–309. https://jurnal.untag- sby.ac.id/index.php/abdikarya/article/view/3824.
Arfiani, Nur, dan Indah Woro Utami. “Penggunaan Ganja Medis dalam Pengobatan Rasional dan Pengaturannya di Indonesia.” Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan 2, no. 1
(2022): 56–68. https://doi.org/10.30649/jhek.v2i1.45.
Atang Abd. Hakim. Filsafat Hukum Islam. Bandung: Yayasan Piara, 1997.
Dwitiyanti,  Dwitiyanti,  Kriana  Efendi,  dan  Supandi  Supandi.  “Penyuluhan  Tentang  Bahaya Penyalahgunaan  Narkotik,  Psikotropika  dan  Zat  Aditif  Bagi  Siswa  Siswi  SMA dan SMK Mutiara 17 Agustus.” SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni bagi Masyarakat) 8, no. 1 (2019): 40–43. https://doi.org/10.20961/semar.v8i1.18136.
Fardian,  Arinatha,  Sigit  Herman  Binaji,  dan  Suryawan  Rahardja.  “Penyalahgunaan  Narkotika ditinjau dari Viktimologi berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang  Narkotika  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.” Kajian  Hasil  Penelitian Hukum 3, no. 2 (2019): 43–61. https://doi.org/10.37159/jmih.v3i2.1195.
Gunawan, Dwi Putri. “Legalisasi dan Maslahah: Studi Pemanfaatan Ganja untuk Pengobatan
Medis.” IJTIHAD 38, no. 1 (2022): 37–52. https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/ article/view/112.
Harlina, Martono. Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
Hasbiyah,  Wiwik,  Khotimatus  Sadiyah,  Haryono  Haryono,  Sugeng  Samiyono,  dan  R Mohammad  Zamzani.  “Narkoba  Dalam  Kajian  Agama  Dan  Hukum  Serta Dampaknya Terhadap Sosial Dan Ekonomi.” Jurnal Lokabmas Kreatif 2, no. 1 (2021):
55–63.
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JLKK/article/view/9857/6236.
Indiani,  Rahmi,  Siti  Nurazizah  AH,  Mochamad  Bhagas  Abdulah,  dan  Rivandia  Listi.  “Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan NAPZA di Masyarakat.” Photon: Jurnal Sain dan Kesehatan 12, no. 2 (2022): 59–66. https://doi.org/10.37859/jp.v12i2.3306.
Kenedi,  John.  “Kebijakan Kriminal  (Criminal  Policy)  dalam  Negara  Hukum  Indonesia: Upaya Mensejahterakan  Masyarakat  (Social  Welfare).” Al-Imarah:  Jurnal
Pemerintahan dan Politik Islam 2, no. 1 (2017): 17–28. http://repository.iainbengkulu.ac.id/4689/1/Buku%2C Kebijakan Hukum Pidana  %28Penal  Policy%29  dalam  sistem  penegakan  hukum  di Indonesia..pdf.
Malina,  Laila.  “Jenis  Psikotropika  yang  Digunakan  untuk  Pengobatan  Gangguan  Mental.” Idntimes.com,  2022.  https://www.idntimes.com/health/medical/laila-malina- 1/jenis-psikotropika-untuk-pengobatan-gangguan-mental.
Napitupulu, Abdul Khaliq, Nur Alinda Siti Maysaroh, Fuad Hadziq Masduqi, Alifian Nur Zahra, Afna  Fahreni,  dan  Miqdam  Makfi.  “Analisis  Konsep  Al-Darurah  Dalam  Fatwa Dsn-Mui  No.  14  Tahun  2021  Tentang  Penggunaan  Vaksin  Strazeneca.” At- Thullab  Jurnal  Mahasiswa  Studi  Islam  3,  no.  2  (2021):  767–86. https://doi.org/10.20885/tullab.vol3.iss2.art5.
Navisa,  Fitria  Dewi,  Marita  Lely  Rahmawati,  Muhammad  Rizaldi  Hendriawan,  Sofiatul Istiqomah, Indah Iftiati, Risky Akbar, Aditya Andika Kameswara, Tri Anjas Andi Prsetyo,  dan  Hikmatul  Azizah.  “Penyuluhan  Hukum  Untuk  Mewujudkan Masyarakat  Anti  Penyalahgunaan  Narkotika  Dan  Psikotropika.” Jurnal Pembelajaran  Pemberdayaan  Masyarakat  (JP2M)  1,  no.  3  (2020):  251–58. http://jim.unisma.ac.id/index.php/JP2M/ article/view/8803.
Nongka,  Oktaphiyani  Agustina.  “Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Penyalahgunaan
Psikotropika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.” Lex Crimen 6, no. 3 (2017): 21–28. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15594.
Phahlevy,  Rifqi  Ridlo.  “Pergeseran  Konsep  Narkotika  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia.” Res Judicata 2, no. 2 (2019): 259–75. https://doi.org/10.29406/rj.v2i2.1551.
Qadrina,  Nurlaelatil,  dan  M  Chaerul  Risal.  “Legalisasi  Ganja  Sebagai  Tanaman  Obat:
Perlukah?” Jurnal Al Tasyri’iyyah 2, no. 1 (2022): 48–58. https://doi.org/10.24252/jat.vi.30201.
Qardhawi,  Yusuf,  dan  Alih. Bahasa  Mu’ammal  Hamidy,  Halal  dan  Haram  dalam  Islam. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
Rokom.  “Kemenkes  Beberkan  Masalah  Permasalahan  Kesehatan  Jiwa  di  Indonesia,”  2021. https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis- media/20211007/1338675/kemenkes-beberkan-masalah-permasalahan- kesehatan-jiwa-di-indonesia/.
Siregar,  Rizka  Batara,  dan  Muhammad  Iqbal  Fasa.  “Jual  Beli  Obat  Yang  Mengandung  Zat Adiktif  Dan  Narkotika  Prespektif  Hukum  Ekonomi  Syariah.” Jurnal  Neraca Peradaban 2, no. 1 (2022): 22–30. https://doi.org/10.55182/jnp.v2i1.89.
Soedjono, Dirdjosisworo. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT Grafindo, 2010.
Sugianto, David, dan Salma Salma. “Pendekatan Maqâshid Al- Syari’ah Dalam Pemikiran Ali
Jum’ah.” Jurnal AL-AHKAM 11, no. 2 (2020): 119–32.
https://doi.org/10.15548/alahkam.
v11i2.2169.
Sunarso,  Siswantoro. Penegakan  Hukum  Psikotropika  Dalam  Kasian  Sosiologi  Hukum. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.
Wardana,  Dodi  Jaya,  Hardian  Iskandar,  dan  Ifahda  Pratama  Hapsari.  “Penyuluhan  Hukum Terhadap  Penguatan  Peran  Pelajar  Dalam  Pencegahan  Penyalahgunaan Narkoba  Di  Lingkungan  SMA  Muhammadiyah  8  Cerme  Kabupaten  Gresik.” DedikasiMU:  Journal  of  Community  Service  3,  no.  4  (2021):  1128–38. https://doi.org/10.30587/dedikasimu. v3i4.3248.
Warsito,  Dafit  Supriyanto  Daris.  “Sistem  Pemidanaan  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Penyalahguna  Narkotika.” Jurnal  Daulat  Hukum  1,  no.  1  (2018):  31–42. https://doi.org/10.
30659/jdh.v1i1.2562.
Yasipin,  Yasipin,  Silvia  Ayu  Rianti,  dan  Nurman  Hidaya.  “Peran  Agama  Dalam  Membentuk Kesehatan  Mental  Remaja.” Manthiq  5,  no.  1  (2020):  25–31. https://doi.org/10.29300/ mtq.v5i1.3240.