Email: postgraduateprogramunes@gmai.com Online: http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ
Volume 2, Issue 4, Januari 2019 E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701

## KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP BATAS WAKTU PROSES PELAPORAN DALAM TINDAK PIDANA SAMPAI DENGAN DILAKUKANNYA PENYIDIKAN
Borti Rovendra 1 , Philip A. Khana 1 , Wirna Rosmely 1
1) Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Padang email : bortikingchai@gmail.com

## ABSTRACT
The  investigation  process  is  a  preliminary  investigation  carried  out  by  the investigator as the first step of an investigation, whose purpose is to determine whether or not  an  investigation  is  possible.  The  research  characteristic  is  descriptive  analysis  with normative juridical approach and with data  source used is  secondary data. The result of the  research  shows:  firstly,  the  absence  of  deadline  of  the  process  of  commencement  of reporting  up  to  the  stage  of  investigation  both  in  Criminal  Procedure  Code,  Police  Law, and  Police  Regulation  on  Management  of  Investigation  of  Crime,  the  absence  of regulation,  so  that  the  birth  of  KUHAP,  the  law  criminal  act  has  deviated  with  the application  of  the  principle  of  fast,  simple  and  low  cost.  Second,  the  arrangement  of deadline for  criminal  reporting  process  up to  the investigation of  countries in  the Anglo- Saxon system such as the United States and countries that adhere to Continental European system such as the Netherlands did not manage for criminal reporting until investigation. thirdly, due to the absence of timeliness of criminal reporting process up to investigation in KUHAP,  the  Law  on  Police,  and  Perkap  on  Management  of  Criminal  Investigation  has violated  the  rights  of  each  individual,  both  reporting  and  reporting  parties  that  will reported.
Kata Kunci : Batas Waktu, Pelaporan Tindak Pidana, Penyidikan.

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum,  Pancasila  adalah  dasar  Negara  dan pandangan  hidup  setiap  warga  negara  Indonesia  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara, serta Pancasila juga merupakan sumber dari semua tertib hukum  yang berlaku di  Negara  Indonesia  yang  sarat  dengan  nilai-nilai  kemanusiaan  dan  atau  hak-hak  asasi manusia,  maka  pengakuan  hukum  dan  penghormatan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia
adalah  dua  hal  yang  secara  simultan  harus  diperhatikan  dan  dipatuhi  bagi  setiap  proses penegakan hukum di Indonesia.
Salah  satu  bagian  yang  terkandung  dalam  pemeriksaan  pendahuluan  adalah mengenai  penyelidikan  yang  dilakukan  oleh  penyelidik  (polisi),  sebagai  langkah  awal dilakukannya  penyidikan,  tujuannya  guna  menentukan  dapat  atau  tidaknya  dilakukan penyidikan  (Pasal  1  butir  5  KUHAP).  Jika  diperhatikan  dengan  seksama,  latar  belakang, motivasi  dan  urgensi  diintrodusinya  fungsi  penyelidikan  untuk  perlindungan  jaminan  hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat- alat pemaksa ( dwangmiddelen) .
Banyaknya laporan dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana ke penyelidik, membuat  penyelidik  harus  bekerja  keras  untuk  mengusut  dan  menindaklanjuti  laporan tersebut,  apakah  benar  perbuatan  yang  disangkakan  oleh  si  pelapor  kepada  terlapor  itu merupakan  tindak  pidana  atau  tidak,  dengan  melakukan  penyelidikan,  penyidik  dituntut untuk  bertindak cepat  sehingga kepastian hukum diperoleh oleh para pihak dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan penyelidikan tersebut
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  permasalahan  yang  dibahas,  yaitu  pertama, Bagaimanakah  kajian hukum  pidana terhadap  batas waktu  proses pelaporan dalam tindak pidana  sampai  dengan  dilakukannya  penyidikan,  kedua,  Bagaimanakah  kajian  hukum pidana  terhadap  batas  waktu  proses  pelaporan  dalam  tindak  pidana  sampai  dengan dilakukannya  penyidikan  di  beberapa  Negara  dan  ketiga,  Apakah  akibat  yang  akan ditimbulkan  dengan  tidak  adanya  aturan  tentang  batas  waktu  proses  pelaporan  dalam tindak pidana sampai dengan dilakukannya penyidikan.

## METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan  pada penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normaif yang merupakan penggabungan anrara pendekatan hukum normatif dengan adanya  penambahan  sebagai  unsur empiris. pendekatan  utama  yaitu  penelitian  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan masalah dan didukung dengan yuridis empiris yaitu dengan melihat kenyataan dilapangan.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

## A. Pengaturan Tentang  Batas Waktu Pelaporan Sampai  Dengan  Penyidikan Suatu Tindak Pidana
Pelaporan dari seseorang  yang mengalami,melihat,  menyaksikan dan atau  menjadi korban  peristiwa  yang  merupakan  tindak  pidana  kepada  penyelidik  merupakan  hak  yang dilindungi  oleh  Negara,  berdasarkan  laporan  tindak  pidana  dari  masyarakat  tersebut, penyelidik wajib segera melakukan penyelidikan.
Pengaturan mengenai prosedur dan tata cara pembuatan laporan atas dugaan tindak pidana kepada penyelidik pada dasarnya mengacu pada KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas penyelidikan,  berdasarkan  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  a  KUHAP,  penyelidik  mempunyai wewenang:
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh  berhenti  seseorang  yang  dicurigai  dan  menanyakan  serta  memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Sedangkan  menurut  Pasal  15  UU  No.  2  Tahun  2002  tentang  kepolisian  Negara republik  Indonesia,  dalam  rangka  menyelenggarakan  tugasnya,  Kepolisian  Republik Indonesia  secara  umum  berwenang  menerima  laporan  dan/atau  pengaduan  dari masyarakat, namun ke 2 aturan tersebut tidak mengatur secara rinci mekanisme pembuatan laporan atas dugaan tindak pidana dari masyarakat kepada penyelidik sampai dilakukannya penyidikan,  maka  untuk  membantu  tugas  penyelidik  dalam  melakukan  tindakan  hukum yakni  membuat  berita  acara  atas  laporan  dari  masyarakat  sampai  kepada  dilakukannya penyidikan, pada tahun 2012, Kapolri mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan  Tindak Pidana sebagai  pengganti Peraturan Kapolri Nomor. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri.
Prosedur dan tata cara untuk membuat laporan atau pengaduan dari masyarakat kepada Kepolisian harus melalui beberapa tahapan, yakni:
1. Membuat laporan di unit sentra pelayanan Kepolisian terpadu (SPKT), yakni:
a. Laporan  polisi  diterima  di  pelayanan  SPKT  atau  siaga  bareskrim  polri,  kemudian dibuat dalam bentuk laporan Polisi (Pasal 14 ayat (2) Perkap No. 14 tahun 2012);
b. Laporan  polisi  yang  dibuat  oleh  anggota  Polri  atas  laporan  atau  pengaduan  yang diterima masyarakat merupakan jenis laporan polisi model B (Pasal 5 ayat (3) Perkap Nomor 14 Tahun 2012), laporan tersebut menjadi dasar dilkukannya penyidikan:
c. Setelah  laporan  polisi  dibuat,  anggota  Polri  yang  bertugas  di  SPKT  atau  siaga bareskrim  polri  segera  menindaklanjuti  dengan  melakukan  pemeriksaan  terhadap pelaporan  dalam  bentuk  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  saksi  pelapor  (Pasal  14 ayat (3) Perkap Nomor 14 Tahun 2012).
d. Laporan  polisi  dan  BAP  tersebut  segera  diteruskan  oleh  kepala  SPKT  atau  Kepala Siaga Bareskrim Polri kepada (Pasal 14 Ayat (4) Perkap Nomor 14 Tahun 2012):
1) Karobinops bareskrim polri untuk laporan yang diterima Mabes Polri;
2) Direktur  Reserse  Kriminal  Polda  untuk  laporan  yang  diterima  di  SPKT  Polda sesuai jenis perkara yang dilaporkan:
3) Kapolres/Wakapolres untuk laporan yang diterima di SPKT Polres; dan
4) Kapolsek/Wakapolsek untuk laporan yang diterima di SPKT Polsek.
2. Setelah  itu  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  akan  diserah  tugaskan  kepada  penyidak maupun penyidik pembantu yang ada di masing-masing wilayah hukum tempat laporan tersebut diajukan untuk melakukan penyelidikan, kegiatan penyelidikan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
Kegiatan  penyelidikan  dilakukan  sebelum  atau  sesudah  ada  Laporan  Polisi  (Pasal  11 Ayat  (1)  Perkao  No.  14  Tahun  2012).  Penyelidikan  yang  dilakukan  sesudah  adanya Laporan Polisi dilakukan dengan tujuan untuk (Pasal 11 Ayat (3) Perkap No.14 Tahun 2012) :
a. Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
b. Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
c. Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.
Penyelidikan dilaksanakan melalui kegiatan:
a. Pengolahan TKP
1) Mecari  dan  mengumpulkan  keterangan,  petunjuk,  barang  bukti,  identitas  tersangka, dan saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya:
2) Mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti; dan
3) Memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi;
b. Pengamatan (observasi)
1) Melakukan  pengawasan  terhadap  objek,  tempat  dan  lingkungan  tertentu  untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan; dan
2) Mendapatkan  kejelasan  atau  melengkapi  informasi  yang  sudah  ada  berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya;
c. Wawancara (interview)
1) Mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan
2) Mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana dan bilamana;
d. Pembuntutan (surveillance)
1) Mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana;
2) Mencari  tahu  aktivitas,  kebiasaan,  lingkungan  atau  jaringan  pelaku  tindak  pidana; dan
3) Mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan;
e. Pelacakan (tracking)
1) Mencari  dan  mengikuti  keberadaan  pelaku  tindak  pidana  dengan  menggunakan teknologi informasi;
2) Melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, kementrian/lembaga/badan/komisi/instansi terkait; dan
3) Melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan;
f. Penyamaran (undercover)
1) Menyusup  ke  dalam  lingkungan  tertentu,  tanpa  diketahui  indentitasnya  untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi;
2) Menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut guna mengetahui aktifitas para pelaku tindak pidana;
3) Khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (undercover buy) , penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi
sampai tempat tertentu (controlled delivery), penyamaran disertai penindakan/pemberantasan (raid planning execution).
g. Penelitian dan analisis dokumen, yang dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu dengan cara:
1) Mengumpuli dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana; dan
2) Meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.
Apabila penyelidikan telah selesai, maka hasil penyelidikan tersebut  akan dijadikan dasar untuk melakukan penyidikan.
Berkaitan  dengan  mekanisme  proses  pelaporan  tindak  pidana  sampai  dengan penyidikan  sesuai  dengan  Perkap  Nomor  14  Tahun  2012  tentang  Manajemen  Penyidikan Tindak  Pidana  yang  menggantikan  Peraturan  Kapolri  Nomor  12  Tahun  2009  tentang Pengawasan  Dan  Pengendalian  Penanganan  Perkara  Pidana  di  Lingkungan  Polri  di  atas, hasil  dari  pelaporan  tindak  pidana  sampai  kepada  penyelidikan  dari  penyelidik  dijadikan dasar  untuk  proses  peningkatan  status  penyelidikan  menjadi  penyidikan,  tetapi  yang menjadi permasalahannya, dalam perkap tersebut pengaturan mengenai batas waktu proses mulainya pelaporan tindak pidana sampai  dengan tahap penyidikan baik  di  dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang menggantikan Peraturan  Kapolri  Nomor  12  Tahun  2009  tentang  Pengawasan  dan  Pengendalian Penanganan  Perkara  Pidana  di  Lingkungan  Polri,  KUHAP  maupun  UU.  Nomor  2  Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik  Indonesia tidak diatur , sementara di  dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP angka 3 huruf e dinyatakan, bahwa:
Peradilan  yang  harus  dilakukan  dengan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  serta bebas,  jujur  dan  tidak  memihak  harus  diterapkan  secara  konsekuen  dalam  luruh tingkat peradilan.
Asas yang terkandung di dalam penjelasan angka 3 huruf e KUHAP dinyatakan “cukup jelas”, bahwa peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, oleh karena  asas  yang  terkandung  dalam  KUHAP  tidak  di  terapkan  dalam  norma  yang  ada dalam  KUHAP,  maka  dapat  disimpulkan  lahirnya  pembentukan  KUHAP  telah menyimpang  dari  asas  peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan.  Pendapat  yang  sama
dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekanto  yang  menyatakan  salah  satu  factor  yang mempegaruhi penegakan hukum yang berasal dari Undang-undang adalah tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.

## B. Kajian  Hukum  Tentang  Batas  Waktu  Proses  Pelaporan  Tindak  Pidana  Sampai Dengan Penyidikan Di Beberapa Negara
Sistem  Kepolisian  yang  dianut  oleh  suatu  Negara  akan  dipengaruhi  oleh  sistem politik  termasuk  sistem  pemerintahan,  sejarah  sentra  control  sosial  yang  diterapkan  di Negara  yang  bersangkutan.  Pada  awalnya  sistem  Kepolisian  ada  yang  mengacu  kepada model  Eropa  Kontinental  yang  bercirikan  Kepolisian  Negara  yang  disusun  secara sentralistik  atau  model  Anglo  saxon  yang  memandang  Kepolisian  adalah  suatu  lembaga sosial  yang  tumbuh  dan  berkembang  dari  masyarakat  setempat,  bukan  nasional  sehingga lembaga  kepolisiannya  tersusun  secara  desentralistik.  Dalam  buku  “ polizeirecht ”  istilah polisi mempunyai dua arti, yaitu:
1. Polisi  dalam  arti  formal  adalah  mencakup  penjelasan  tentang  organisasi  dan kedudukan suatu instansi Kepolisian;
2. Polisi  dalam  arti  material  adalah  memberikan  jawaban  terhadap  persoalan- persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan  dan  ketertiban  baik  dalam  rangka  kewenangan  kepolisian  umum melalui
3. ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan atau undang-undang.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  telah  menegaskan  bahwa  salah  satu  tugas  dan wewenang  Kepolisian  dalam  suatu  negara  adalah  dalam  rangka  mengamankan  ketertiban dalam  masyarakat  dan  melakukan  proses  pengungkapan  suatu  tindak  pidana  berdasarkan laporan dari masyarakat, untuk mencari kebenaran materil tersebut.
Proses pengungkapan tindak pidana di beberapa Negara memiliki perbedaan prosedur namun  memiliki tujuan yang sama. Seperti di  Indonesia, untuk  mengungkap suatu tindak pidana  berdasarkan  laporan  dari  masyarakat  atas  dugaan  tindak  pidana  sampai  dengan penyidikan,  polisi  di  Indonesia  akan  melakukan  tindakan  hukum  seperti  membuat  berita acara  berdasarkan  laporan  dari  masyarakat,  setelah  itu  baru  dilakukan  penyelidikan  yang merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  proses  penyidikan,  dan  merupakan  tindakan awal  sebelum  melakukan  tindakan-tindakan  lainnya  seperti  penyidikan,  penangkapan, penahanan.
Dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Amerika,  khususnya  pada  tingkat penyelidikan,  penyelidik  akan  melakukan  tindakan  hukum  berdasarkan  atas  laporan  dari masyarakat, diketahui oleh penyelidik itu sendiri dan tertangkap tangan, setelah itu barulah penyelidik  akan  melakukan  penyelidikan  atas  dugaan  tindak  pidana.tidak  semua  polisi  di Amerika  berwenang  melakukan  penyelidikan,  seperti  layaknya  polisi  yang  ada  di Indonesia,  hanya  polisi  yang  bertugas  di  unit  yang  berhubungan  dengan  proses penyelidikan  saja  yang  berwenang  melakukan  penyelidikan,  yakni  Unit  Intelijen  atau Intelijen  Unit(UI) ,  yang  bergerak  menanggulangi  kejahatan  dan  bertindak  sebagai  pusat informasi  mengenai  aktifitas  criminal  khususnya  criminal  yang  terselubung,  yang  salah satu  tugas  dan  tanggung  jawab  unit  inteligen  (UI)  adalah  menyelidiki,  memproses  dan memberikan  informasi  mengenai  masalah-masalah  criminal  ( elicit,  process  and  supply information on criminal matters)
Proses  penyelidikan  mengacu  pada  data  dan  perubahannya  ke  dalam  informasi yang  berguna  untuk  tujuan  penyelidikan.  Dalam  proses  tersebut  meliputi  pengumpulan data,  penggabungan  dan  penyimpanan  data  evaluasi  dan  analisis  dari  data  yang dikumpulkan  dan  disimpan,  penyebaran  dari  materi  yang  di  analisis  dan  di  evaluasi. Berdasarkan  data-data  yang  telah  dikumpulkan  tersebutlah,  penyelidik  akan  melakukan penyelidikan, berkaitan dengan batas waktu proses pelaporan tindak pidana sampai dengan penyidikan akan berakhir apabila data-data yang dikumpulkan oleh penyelidik dinyatakan selesai, dan berdasarkan data tersebut penyelidikan di anggap seselai.
Berbeda  dengan  Kepolisian  Indonesia  dan  Amerika,  dalam  sistem  peradilan pidana  Belanda,  penyidikan  atas  peaporan  tindak  pidana  dari  masyarakat  dimulai  ketika adanya  laporan  masyarakat  serta  hasil  penyelidikan  polisi.  Mengenai  proses  penyidikan diatur  di  dalam  Pasal  14 Wetboek  van  strafvordering (selanjutnya  di  KUHAP  Belanda), dinyatakan bahwa yang berwenang melakukan penyidikan (opsporing) adalah:
1. Penuntut umum;
2. Polisi,  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  3 huruf a dan c, dan anggota  kedua sebagaimana  dimaksudkan  dalam  Undang-Undang  Kepolisian  Belanda  tahun 1993;
3. Kepolisian Militer Kerajaan yang ditunjuk berdasarkan kerjasama antara Menteri Kehakiman dengan Menteri Pertahanan;
4. Penyidik dari Lembaga Penyidik Khusus sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 Undang-undang tentang Lembaga Penyidik Khusus.
Di  dalam  proses  penyidikan  tindak  pidana,  Kepolisian  melakukan  koordinasi dengan  penutut  umum,  atau  lebih  tepatnya  dapat  dikatakan,  Kepolisian  melakukan penyidikan  berdasarkan  arahan  dari  penuntut  umum.  Dengan  kata  lain  dalam  sistem peradilan pidana Belanda, lembaga penyelidikan tidak dikenalnya.
Walaupun  demikian  yang  melakukan  tindakan  langsung  dalam  penyidikan  adalah Kepolisian  seperti  misalnya  mekakukan  penangkapan  tersangka,  menyita  alat  bukti, meminta keterangan saksi dan tersangka, menyita alat bukti, meminta keterangan saksi dan tersangka  maupun  korban.  Setelah  melakukan  tindakan  langsung  dalam  penyidikan tersebut  polisi  membuat  laporan  daam  benruk  tertulis  untuk  diserahkan  kepada  penuntut umum, namun, apabila polisi tidak yakin akan adanya suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan  oleh  tersangka,  atau  karena  tidak  adanya  cukup  bukti  terjadinya  tindak  pidana, maka  Kepolisian  berhak  untuk  mengesampingkan  atau  menolak  perkara  tersebut  karena tidak  berwenang (bevoegheidssepot) atau  menolak  secara  bebas (beleidssepot). Jika perkara  tersebut  ternyata  merupakan  perkara  ringan  ( overtredingen atau  pelanggaran) polisi  dapat  menyelesaikan  perkara  tersebut  melalui  transaksi (transactie  politie) atau polisi  dapat  menghadapkan  tersangka  tersebut  ke  pengadilan  yuridiksi  terbatas.  Dengan dibawa  tersangka  ke  pengadilan  yuridiksi  terbatas,  maka  proses  dialihkan  ke  penuntut umum,  dan  penuntut  umum  memiliki  kewenangan  untuk  menawarkan  kepada  tersangka kemungkinan  transaksi (transactie  mether  openbaar  ministerie) atau  perkara  di  bawa  ke pengadilan rendahan.
Jika perkaranya serius,  maka laporan berkas perkara  yang disusun oleh  kepolisian diserahkan  kepada  penuntut  umum  untuk  dimintakan  proses  penuntutan,  sedangkan  batas waktu proses pelaporan tindak pidana sampai dengan penyidikan akan selesai apabila data- data yang diperlukan untuk mengungkap suatu tindak pidana dinyatakan lengkap.
C. Akibat  Hukum  Tidak  Adanya  Aturan  Tentang  Batas  Waktu  Proses  Pelaporan Tindak Pidana Sampai Dengan Penyidikan
Lahirnya  KUHAP  telah  menimbulkan  perubahan  yang  fundamental  baik  secara konseptual  maupun  secara  implemental,  perubahan  aturan  hukum  acara  pidana  dari Het Herzeine  Inlandsh  Reglement (HIR)  ke  KUHAP  tersebut  tidak  terlepas  dari  perubahan nilai-nilai  yang  tumbuh  dan  berkembang  di  dalam  masyarakat,  terutama  nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal tersebut terlihar jelas dalam tujuan lahirnya
KUHAP  adalah  untuk  mencari  dan  mendapatkan  atau  setidak-tidaknya  mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan  menerapkan  ketentuan  hukum  acara  pidana  secara  jujur  dan  tepat,  dengan  tujuan untuk  mencari  siapakah  pelaku  yang  dapat  didakwaan  melakukan  suatu  pelanggaran hukum  dan  selanjutnya  meminta  pemeriksaan  dan  putusan  dari  pengadilan  guna menentukan apakah terbukti apakah suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.
Menurut  Syukri  Akub  dan  Baharuddin  Baharu,  KUHAP  memiliki  5  (lima)  tujuan sebagai berikut:
1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa);
2. Perlindungan kepentingan hukum dan pemerintahan;
3. Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana;
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum;
5. Mewujudkan  hukum  acara  pidana  yang  sesuai  dengan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar 1945.
Secara  positif  dapat  dikatakan  bahwa  tujuan  lahirnya  KUHAP  adalah  untuk melindungi hak asasi manusia seseorang dan membatasi kekuasaan negara dalam bertindak kepada warga negara  yang berbenturan dengan sistem  peradilan pidana.  Sistem  peradilan pidana  yang  dimaksud  adalah  sistem  perdilan  pidana  yang  dianut  oleh  KUHAP  yakni model sistem peradilan pidana The Mixed Type, yang salah satu  cirri  yang mendasar dari mixed type adalah suatu proses pemeriksaan yang harus menghormati hak asasi seseorang.
Selama ± 33 tahun diberlakukannya KUHAP, yang merupakan aturan dalam proses peradilan pidana atau proses penegakan hukum pidana khususnya dalam hal penyelidikan, ternyata  masih  banyak  terjadi  penyimpangan  antara  aturan  hukum  dengan  asas  yang melandasi  lahirnya  KUHAP  itu  sendiri,  salah  satunya  adalah  asas  peradilan  cepat, sederhana  dan  biaya  ringan,  yang  harus  diterapkan  dalam  semua  sub  sistem  peradilan pidana salah satunya di tingkat penyidikan.
Banyaknya  laporan  tindak  pidana  dari  masyarakat  tentang  dugaan  tindak  pidana kepada penyelidik, membuat penyelidik harus bekerja keras, dalam menentukan perbuatan yang  dilaporkan  tersebut  merupakan  perbuatan  pidana  atau  tidak,  apabila  perbuatan tersebut  merupakan  tindak  pidana,  maka  penyelidikan  akan  ditingkatkan  ke  tahap penyidikan.  Namun  apabila  perbuatan  tersebut  bukan  merupakan  tindak  pidana,
seharusnya  penyidik  berdasarkan  laporan  hasil  penylidikan  penyelidik  harus  berani menghentikan penyelidikan, meskipun tidak ada landasan yang mengaturnya.
Persoalan  yang  muncul  dipermukaan  bukan  masalah  wewenang  penyidik  untuk menghentikan  penyelidikan,  namun  tentang  tidak  adanya  batas  waktu  proses  pelaporan tindak pidana sampai dengan penyidikan, pengaturan tentang batas waktu pelaporan tindak pidana sampai dengan penyidikan  yang diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik    Indonesia,  maupun  Peraturan  Kapolri No.  14  Tahun  2012  tentang  Manajemen  Penyidikan  Tindak  Pidana  yang  menggantikan Peraturan  Kapolri  Nomor  12  Tahun  2009  tentang  pengawasan  dan  pengendalian penanganan  perkara  pidana  di  lingkungan  polri,  tidak  mengatur  hal  tersebut.  Sehingga sampai  kapan  proses  mulainya  pelaporan  tindak  pidana  sampai  dengan  ke  tahap penyidikan ini akan berakhir tidak jelas. Seperti kasus yang dialami saudara Aulia Persada (pelapor)  pada  tahun  2013  telah  melaporkan  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Anwar  Mak itam  (Terlapor)  ke  Polresta  Padang  dengan  nomor:  STTL/229/K/II/2013-SPKT  UNIT  I tanggal  12  Februari  2013  atas  dugaan  tindak  pidana  penipuan  dan  penggelapan,  sampai saat ini Anwar Mak Itam (terlapor) belum menjadi tersangka dan masih dinyatakan sebagai terlapor selain itu kasus yang dialami Wahyudi Putra (terlapor) yang dilaporkan oleh teman dekatnya  Danil  Yudha  Satria  (pelapor)  atas  dugaan  tindak  pidana  penipuan  ke  polsek Padang  timur  dengan  nomor  :  Pol.:LP/227/K/V/L/2014  Sektor  Timur  tertanggal  14  Mei 2014,  sampai  saat  ini  Wahyudi  Putra  masih  berstatus  sebagai  terlapor  kemudian  juga  di Polsek Lubuk Kilangan Nomor Pol. :LP/107/K/IV/2017 Sektor Lubuk Kilangan tertanggal 25 April 2017, sampai saat ini Yusmaini yang masih berstatus sebagai terlapor.
Tidak adanya kepastian hukum tentang batas waktu proses pelaporan tindak pidana sampai  dengan  dilakukannya  penyidikan,  berakibat  tidak  tercapainya  penerapan  asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, sehingga laporan dari masyarakat atas dugaan tindak pidana ke Kepolisian bisa saja terhambat oleh oknum penyelidik, dikarenakan tidak ada  aturan  dan  sanksi  yang  tegas  bagi  penyelidik  apabila  tidak  langsung  memproses laporan atas dugaan tindak pidana dan menyelesaikannya ke tahap penyidikan, penyelidik dapat bertindak dengan sesuka hatinya dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat ke tahap penyidikan. Alhasil laporan di buat oleh masyarakat tersebut merugikan pihak yang dilaporkan  (terlapor),  dikarenakan  tidak  ada  kepastian  hukum  yang  menimbulkan  beban
psikologis  bagi  diri  si  terlapor  maupun  keluarganya,  seperti  yang  dialami  oleh  Yusmaini (terlapor)  selama  kurun  waktu  ±  7  bulan  tersebut,  keluarga  Yusmaini,  khususnya  ibunda Yusmaini, mengalami tingkat stress yang cukup tinggi diakibatkan kasus yang dialami oleh anaknya yang tidak kunjung selesai, terkadang dalam waktu satu minggu, Yusmaini harus datang ke Polsek Lubuk Kilangan tempat dia dilaporkan, hanya untuk memenuhi undangan klarifikasi  dari  penyelidik,  dari  Yusmaini  itu  sendiri  (terlapor),  merasakan  keputusasaan hidup, rasa malu dan takut untuk bertemu dengan orang yang berada dilingkungan sekitar, sehingga  dalam  mengelola  usaha-usaha  yang  telah  dirintis  olehnya  selama  ini,  tidak maksimal, dari sisi Widia (pelapor), merasakan kurang percaya dengan kinerja penyelidik alhasil pelapor selalu bertanya meminta kejelasan dan hasil dari penyelidikan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Yusmaini  (terlapor).
Betapa  sengsaranya  seseorang  yang  dilaporkan  atas  dugaan  melakukan  tindak pidana (terlapor) diombang-ambing oleh ketidakpastian  yang berlarut-larut, dan tidak ada perlindungan  terhadap  hak-hak  asasinya,  disebabkan  tidak  ada  batas  waktu  laporan  suatu tindak  pidana  yang  dituduhkan,  menghantui  dirinya  tanpa  suatu  penyelesaian  akhir, begitupun sebaliknya, bagi pihak pelapor, tidak ada kejelasan akhir penyelesaian persoalan hukum  yang  dialaminya,  menyebabkan  ketidakpuasan  terhadap  kinerja  dari  penegak hukum itu sendiri.
Bertitik  tolak  dari  tidak  adanya  kepastian  hukum,  yang  merupakan  salah  satu komponen  dari  tujuan  hukum,  mengakibatkan  tidak  adanya  perlindungan  terhadap  hak asasi bagi para pencari keadilan khususnya pada tingkat pemeriksaan pendahuluan, sudah selayaknya  pembentuk  undang-undang  memikirkan  untuk  mengganti  model  sistem peradilan  pidana  yang  selama  ini  dianut  oleh  KUHAP  yakni Mixed  Type kepada  model yang lebih menekankan kepada pencegahan (preventif measure) dan menghapuskan sejauh mungkin  kesalahan  mekanisme  administrasi  peradilan  dan  mengutamakan  gagasan persamaan  di  muka  hukum (equality  before  the  law), menurut  pendapat  penulis,  model yang  dapat  mencakup  hal  tersebut  adalah  model  sistem  peradilan  pidana  yang dikemukakan oleh Herbert Packer  yakni Due  Process  Model, yang lebih mengedepankan terhadap perlindungan hak asasi manusia

## PENUTUP
Pengaturan mengenai batas waktu proses mulainya pelaporan sampai dengan tahap penyidikan  baik  dalam  KUHAP,  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang Kepolisian, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Peyidikan Tindak  Pidana  yang  menggantikan  Peraturan  Kapolri  Nomor  12  Tahun  2009  Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Polri, tidak ada diatur.Sehingga  lahirnya  KUHAP,  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002,  dan  Peraturan Kapolri  Nomor  14  Tahun  2012,  Tentang  manajemen  penyidikan  tindak  pidana  yang menggantikan  peraturan  Kapolri  Nomor  12  tahun  2009  tentang  pengawasan  dan pengendalian  penanganan  perkara  pidana  di  lingkungan  polri  tidak  dapat  memenuhi  asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
Pengaturan  tentang  batas  waktu  proses  pelaporan  tindak  pidana  sampai  dengan penyidikan di Negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon seperti Amerika maupun Negara  yang  menganut  sistem  hukum  Eropa  Kontinental  seperti  Belanda  tidak  mengatur batas waktu proses pelaporan tindak pidana sampai penyidikan.
Akibat  tidak  ada  pengaturan  batas  waktu  proses  pelaporan  tindak  pidana  sampai dengan  penyidikan  baik  di  KUHAP,  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan peraturan penyelidikan diatur dalam Peraturan Kapolri  Nomor  14  Tahun  2012  Tentang  Manajemen  Penyidikan  Tindak  Pidana  Yang Menggantikan  Peraturan    Kapolri  Nomor.  12  Tahun  2009  tentang  Pengawasan  dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri, maka akan  mengakibatkan pelapor/pengadu sebagai korban maupun tersangka akan terzolimi hak konstitusinya yang sudah  dijamin  sesuai  Pasal  28  D  ayat  (1) Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan hukum.  Kemudian  Pasal  281  ayat  (2) Setiap  orang  berhak  bebas  dari  perlakuan  yang bersifat  diskriminatif  atas  dasar  apa  pun  dan  berhak  mendapatkan  perlindungan  terhadap perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif  itu.  Tidak  adanya  batas  waktu  penyidikan  juga membuka  peluag  besar  terjadi abuse  of  power yaitu  peyalah  gunaan  kekuasan  dalam menjalankan tugas. Sebab kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya tetapi juga  karena  ada  kesempatan  dan  batas  waktu  yang  tidak  jelas  telah  membuka  lebar kesempatan tersebut..

## DAFTAR PUSTAKA
Hamrat  Hamid  dan  Harun  M.  Husein, Pembahasan  Permasalahan  KUHAP  Bidang Penyidikan ,  Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
Juhaja s. Praja., Pelaksanaan Koordinasi, Pustaka Setia, Bandung, 2011.
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar . Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
Hartono, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif , Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Undang-undangNomor 1 Tahun 1946 tentangPeraturanHukumPidana (KUHP).
Undang-undangNomor 8Tahun 1991 tentangHukumAcara Pidana (KUHAP).