## JURNAL PARIS LANGKIS
Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol.3 Nomor 1, Agustus 2022 E-ISSN: 2723-7001 https://e-journal.upr.ac.id/index.php/parislangkis

## DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KONDISI SOSIAL POLITIK MASYARAKAT PERBATASAN ENTIKONG KALIMANTAN BARAT
Hardi Alunaza 1 , Mentari 2 , Anggi Putri 3 , Annisa Ernianda 4
134 Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Tanjungpura
2 Tenaga Pengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Tanjungpura Email: Korespondensi: hardi.asd@fisip.untan.ac.id

## Abstrak
Pandemi covid-19 memberikan dampak bagi seluruh sektor kehidupan, termasuk kawasan perbatasan  di  Kalimantan  Barat  yakni  Entikong.  Selain  membutuhkan  kebijakan  yang berfokus  pada  pertumbuhan,  kawasan  perbatasan  Entikong  juga  dihadapkan  dengan melemahnya ekonomi masyarakat serta kondisi sosial politik akibat dari pandemi covid-19. Sebagaimana diketahui bahwa virus ini menjadi ancaman kesehatan global lintas negara yang berdampak terhadap sektor ekonomi, sosial budaya, termasuk politik di perbatasan Indonesia.  Tulisan  ini  disajikan  untuk  menjelaskan  dampak  dari pandemi covid-19  di perbatasan Entikong Kalimantan Barat. Penekanan utama dalam tulisan ini adalah aspek sosial politik yang menganalisis bagaimana pandemi covid-19 berdampak terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik di daerah perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau. Tulisan ini  menggunakan  perspektif border  governance dalam  menjelaskan  fenomena.  Adapun teknik pengumpulan data dalam tulisan ini adalah dengan wawancara dan studi pustaka. Data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara. Sedangkan data sekunder berasal dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dalam menganalisa  penelitian  ini  penulis  menggunakan  pola  induksi  dengan  tiga  tahapan mengumpulkan data, pengolahan, dan analisis. Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa pandemi covid-19  berdampak  terhadap  entitas  ketergantungan  masyarakat  perbatasan karena adanya kebijakan lockdown dari pemerintah Indonesia. Hal ini juga didukung oleh penutupan  pintu  perbatasan  oleh  Pemerintah  Malaysia.  Kebijakan lockdown ini  juga berdampak pada berkurangnya aktivitas ekonomi dan meningkatnya ancaman keamanan. Sementara dari sisi politik, pandemi berdampak terhadap penundaan pilkada. Pandemi ini membutuhkan  kebijakan  terkait refocusing penggunaan  anggaran  yang  dapat  digunakan untuk upaya mitigasi covid-19 di perbatasan Entikong.
Kata Kunci : Sosial Politik; Kawasan Perbatasan; Border Governance

## Abstract
The  COVID-19  pandemic  has  impacted  all  sectors  of  life,  including  the  border  region  in  West Kalimantan,  namely  Entikong.  The  Entikong  Border  Region  not  only  requires  policies  aimed  at growth but also faces the weakening of the community's economy and socio-political conditions due to the COVID-19 pandemic. Since this virus is known to pose a global health threat in all countries, it has an impact on the economic, socio-cultural sector, including politics on the Indonesian border. This paper is aimed to explain the impact of the COVID-19 pandemic on the Entikong border in West Kalimantan. The main emphasis in this article is on the socio-political aspect which analyzes how the COVID-19  pandemic  has affected  the  social, economic,  and political conditions in  the  Entikong Border Region, Sanggau Regency. This article uses the perspective of border management in explaining the phenomenon. The data collection techniques in this article are interviews and literature studies. The primary data in this study come from the results of interviews. While the secondary data comes from the results of the author's observations and the literature study. In analyzing this research, the author uses a three-stage induction pattern of data collection, processing, and analysis. The results of this  paper  indicate  that  the  COVID-19  pandemic  is  impacting  dependent  entities  of  border communities as a result of the Indonesian government's lockdown policy. This is also supported by the closure of the border gate by the Malaysian government. This lockdown policy also has implications for curbing economic activity and increasing security risks. Meanwhile, the pandemic has had an impact on postponing elections from a political perspective. This pandemic requires policies to refocus on the use of the budget that can be used for efforts to reduce COVID-19 at the Entikong Border
Keywords : Social and Politics; Border Area; Border Governance.

## A. PENDAHULUAN
Permasalahan di perbatasan Kalimantan Barat meliputi permasalahan daerah yang masih  terisolir  dan  berada  di  pedalaman  dengan  kondisi  alam  yang  sulit  dijangkau. Sementara pada aspek sarana dan prasarana adalah terkait kurangnya dukungan prasaran seperti listrik, jalan umum, air bersih, dan telekomunikasi yang dapat dijadikan sebagai faktor penggerak kegiatan ekonomi masyarakat (Setiawan and Saefulloh 2019). Jika melihat dari  sisi  sosial  dan  ekonomi,  kesenjangan  yang  terjadi  antara  masyarakat  di  kawasan perbatasan dengan penduduk negara Malaysia menjadi pemicu kehidupan masyarakat di kawasan  perbatasan  yang  lebih  condong  ke  negara  tetangga  (Arifin  2013).  Selain  itu, rendahnya tingkat kesejahteraan yang dirasakan masyarakat menjadi penyebab banyaknya kegiatan  seperti logging,    trading ,  dan trafficking (Edyanto  et  al.  2007).  Ditambah  lagi kecenderungan  masyarakat  terhadap  negara  tetangga  menjadi  pemicu  lunturnya  nilai nasionalisme  yang  disebabkan  rendahnya  akses  terhadap  informasi  (Mayona  and Kusmastuti 2016).
Jika  ditinjau  dari  posisinya  yang  berbatasan  langsung  dengan  daerah  teritorial kedaulatan negara tetangga, wilayah perbatasan negara di Entikong Kalimantan Barat dapat digolongkan  menjadi  kawasan  yang  sangat  strategis  (Sariguna  et  al.  2018).  Tentu,
dibutuhkan  suatu  kebijakan  pembangunan  yang  dapat  membantu  kawasan  daerah perbatasan  ini  lepas  dari  status  ketertinggalan.  Kebijakan  pembangunan  merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat yang hidup dan tinggal di kawasan perbatasan Entikong (Zein 2020). Agenda dan proses pembangunan di kawasan perbatasan Entikong menjadi kata  kunci  yang  paling  penting  terutama  untuk  menjamin  keutuhan  dan  kedaulatan negara,  pertahanan,  keamanan  nasional,  dan  peningkatan  kesejahteraan  kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan (Sudiar 2015).
Pada  tulisan  ini,  kebijakan  pembangunan  perbatasan  menjadi  penting  karena kawasan perbatasan merupakan titik tumbuh bagi perekonomian masyarakat dan nasional. Melalui  perbatasan  negara,  segala  aktivitas  perdagangan  negara  dapat  dilakukan  dengan mudah  dan  cepat  yang  secara  langsung  mendorong  kegiatan  produksi  masyarakat  dan pendapatan yang berujung kepada kesejahteraan yang diperoleh masyarakat di perbatasan. Serta, dari sudut pandang sosial budaya memperlihatkan adanya interaksi langsung dan intensif antara warga di perbatasan Entikong dengan warga negara tetangga yang mampu berujung pada peningkatan kegiatan ekonomi modern.
Selain  membutuhkan  kebijakan,  kawasan  perbatasan  juga  dihadapkan  dengan permasalahan  yang  sangat  berbahaya  yakni pandemi covid-19.  Sebagaimana  diketahui bahwa virus ini menjadi ancaman kesehatan global lintas negara yang berdampak terhadap sektor ekonomi, sosial budaya, termasuk politik di perbatasan Indonesia (Alunaza, Anggi, and Fernandez 2020). Tulisan ini disajikan untuk menjelaskan dampak dari pandemi covid- 19 di perbatasan Entikong Kalimantan Barat. Penekanan utama dalam tulisan ini adalah aspek sosial politik yang  menganalisis bagaimana pandemi covid-19 berdampak terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik di daerah perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau.

## B. KAJIAN TEORI Border Governance
Pendekatan  ini menjelaskan bahwa  perbatasan merupakan ruang milik negara yang  bersifat  kompleks  yang  terdiri  dari  interaksi  politik,  ekonomi,  dan  sosial budaya(Virnandhita and Mashur 2021). Pengelolaan perbatasan dalam teori ini dijelaskan sebagai  hal  yang  harus  bersifat  tereintegrasi  dengan  memperhatikan  berbagai  aspek termasuk  keamanan  negara.  Pendekatan  terbaik  dalam border  governance adalah  dengan menggunakan pendekatan integrated yang sejalan dengan konstruksi berpikir yang sangat memperhatikan aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik (Seran 2019).
Kajian  mengenai  pembangunan  di  perbatasan  Entikong  Kabupaten  Sanggau Kalimantan  Barat  akan  menggunakan  konseptualisasi integrated  border  governance atau menggunakan  pendekatan  tata  kelola  kawasan  perbatasan  negara  yang  tereintegrasi. Pendekatan  ini  kemudian  diaktualisasikan  dengan  melihat  beberapa  hal  untuk menunjukkan  pembangunan  daerah  perbatasan  dan  merujuk  kepada  (1)  penggunaan wewenang  untuk  mengatur,  menata,  dan  membangun  kawasan  perbatasan  negara  yang melibatkan aktor baik negara maupun aktor non-negara dalam berbagai proses perbaikan administrasi baik dari pusat, provinsi, hingga daerah; (2) aktor dari berbagai jenjang baik secara vertikal maupun horizontal bekerja sama sebagai partisipan aktif dalam membangun kawasan  perbatasan  (3)  pembangunan  perbatasan  tidak  saja  bertumpu  pada  alasan
keamanan nasional negara, tetapi juga memperhatikan sektor politik, ekonomi, dan sosial budaya yang dalam hal ini adalah proses perlindungan masyarakat di kawasan perbatasan Entikong.
Pada konteks kebijakan, perubahan paradigma ini muncul dalam transformasi yang mencoba mendefinisikan dan memperluas perlakuan terhadap kawasan perbatasan yakni  dari hard  border ke soft  border. Sehingga  dibutuhkan  pendekatan  yang  lebih mengedepankan  kemampuan  negosiasi  ke  arah soft daripada  menggunakan  kekuatan dalam bentuk hard . Pada kajian ini, peneliti berusaha melakukan pemetaan rezim untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam meningkatkan pembangunan daerah perbatasan yakni ekonomi, sosial, dan politik.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian tentang dampak pandemi covid-19 terhadap sektor sosial dan politik di Entikong Kalimantan Barat ini termasuk penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif, di mana penulis berusaha untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan keadaan objek serta permasalahan yang ada (Sugiyono 2010). Adapun teknik pengumpulan data dalam tulisan ini adalah dengan wawancara dan studi pustaka. Data primer dalam penelitian  ini  berasal  dari  hasil  wawancara.  Sedangkan  data  sekunder  berasal  dari  hasil observasi  yang  dilakukan  oleh  penulis  serta  dari  studi  pustaka.  Dapat  dikatakan  data sekunder  bisa  berasal  dari  dokumen-dokumen  grafis  seperti  tabel,  catatan  SMS  atau WhatsApp, foto dan lain-lain. Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara  bersamaan,  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan  atau verifikasi (Mulia et al. 2014). Dalam menganalisa penelitian ini penulis menggunakan pola induksi dengan tiga tahapan mengumpulkan data, pengolahan, dan analisis.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaruh Covid-19 terhadap Entitas Ketergantungan Masyarakat Perbatasan
Peningkatan  kasus  Covid-19  di  Indonesia  memberikan  dampak  berkepanjangan bagi  pertumbuhan  ekonomi  baik  secara  domestik  maupun  perdagangan  luar  negeri (Fahrika and Roy 2020). Pertumbuhan ekonomi semakin mengalami kemerosotan akibat kebijakan lockdown yang  diberlakukan  pemerintah  Indonesia.  Perdagangan  ekonomi domestik menurun akibat dibatasinya jam operasional pekerja saat masa pandemi Covid-19 sehingga tidak ada perputaran ekonomi yang terjadi. Penutupan akses ke berbagai tempat negara yang dibatasi menambah dilema bagi pelaku ekonomi. Ekonomi semakin lesu dan sulit untuk dibangun di masa pandemi . Hal ini juga berdampak pada kawasan perbatasan yang pada umumnya menjadi pusat perdagangan  lintas batas di Indonesia melalui jalur darat.  Salah  satu  yang  berdampak  ialah  kawasan  di  Perbatasan  Entikong,  Kecamatan Sanggau di Kalimantan Barat.
Perbedaan kualitas kehidupan dari segi infrastruktur maupun ekonomi yang sangat berbeda antara Entikong, Indonesia  dan Tebedu,  Malaysia membuat masyarakat sekitar Entikong  ketergantungan  untuk  membeli  kebutuhan  pokok  dari  negeri  seberang.  Jarak tempuh  antara  kota  Pontianak  –  Entikong  yang  lebih  jauh  daripada  Entikong-Tebedu
mengharuskan masyarakat untuk melakukan jual beli agar mendapatkan harga yang jauh lebih  terjangkau.  Masyarakat  Tebedu  juga  membutuhkan  beberapa  komoditas  alam  di Entikong berupa lada dan buah-buahan seperi rambutan sehingga aktivitas perdagangan terus terjadi antara dua pihak (Habib, 2021). Meskipun dengan fasilitas jalan yang tidak terlalu memadai dari Indonesia, masyarakat tetap menjalankan proses perdagangan melalui jalur darat baik secara formal-legal ataupun informal-illegal.
Peningkatan  kasus  Covid-19  di  Perbatasan  Entikong  memberikan  dilema berkepanjangan kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah kesulitan untuk  menentukan  kebijakan  yang  relevan  untuk  digunakan  pada  berbagai  aspek (JOHANNES  2019).  Faktor  untuk  melindungi  kesehatan  masyarakat  mengharuskan pemerintah  menetapkan  penutupan  pada  toko-toko  yang  berdagangan  di  Entikong  dan juga  menutup  jalur-jalur  darat  yang  dapat  menjadi  akses  masuk/keluar  Indonesia  dan Malaysia. Satu sisi dengan melihat situasi ekonomi yang terus mengalami penurunan di kawasan perbatasan Entikong, membuat pemerintah daerah harus berpikir panjang untuk menemukan  solusi  ekonomi  yang  tepat  dan  aman  terhadap  keamanan  serta  kesehatan. Namun  kebijakan lockdown yang  dilakukan  Malaysia  saat  itu  memang  harus  di  respons dengan penutupan jalur darat juga dari Indonesia melalui Entikong sebab jika pemerintah daerah masih memberikan akses maka tindakan yang dilakukan termasuk ke dalam illegal trade atau  perdagangan  ilegal  sebab  tidak  adanya  kesepakatan  resmi  dari  kedua  negara dalam aktivitas perdagangan tersebut.
Nyatanya  kebijakan lockdown Indonesia-Malaysia  memberikan  dampak  pada berkurangnya  aktivitas  ekonomi  dan  meningkatkan  ancaman  keamanan  di  wilayah perbatasan. Secara tidak langsung penutupan jalur di perbatasan Entikong membuat isu illegal  trade atau  perdagangan  ilegal  terus  meningkat.  Sejak  dulu  keamanan  wilayah perbatasan  menjadi  isu  yang  penting  karena  di  wilayah  tersebut  rentan  terjadi  isu keamanan.  Sehingga  penjagaan  oleh  TNI  dan  aparat  sekitar  sangat  diperlukan.  Apalagi pada  wilayah  perbatasan  Entikong  yang  menjadi  daerah  paling  dekat  dengan  Serawak, Malaysia. Dengan banyaknya hutan dan track yang bisa digunakan sebagai jalan tikus bagi oknum-oknum  perdagangan illegal membuat  petugas  kesulitan  untuk  menjaga  semua kawasan perbatasan. Wilayah perbatasan dengan luas kurang lebih sekitar 120 Kilometer juga  menjadi  tantangan  bagi  pemerintah  dalam  meningkatkan  keamanan  terkait kedatangan barang illegal yang terjadi. Terlebih isu perdagangan berkembang menjadi dua permasalahan utama di masa pandemi .
Perdagangan Illegal yang  terjadi  di  Entikong  saat  ini  terdiri  dari  dua  isu  yaitu perdagangan barang pokok dan perdagangan barang illegal seperti Narkoba (Bangun 2014). Perdagangan barang pokok secara illegal baru-baru terjadi ketika penutupan jalur resmi di tutup,  akibat  sulitnya  mendapatkan  kebutuhan  pokok  dari  kota  Pontianak.  Keadaan tersebut memaksa beberapa oknum melakukan transaksi perdagangan secara illegal . Tidak dapat dipungkiri bahwa siklus perdagangan dan ekonomi masyarakat Entikong bergantung pada ekonomi di perbatasan Malaysia  juga. Selain  untuk memenuhi kebutuhan pokok yang  lebih  terjangkau,  para  pedagang  di  Entikong  memiliki  beban  untuk  memenuhi ekspektasi  pada  produk  di  daerah  mereka.  Kesan  masyarakat  luar  terhadap  Entikong sebagai  daerah  perbatasan  ialah  tempat  termurah  untuk  mendapatkan  produk-produk
Malaysia. Stigma ini yang membuat toko yang menjual produk Malaysia di  Entikong laku keras sekaligus dapat dijadikan daya tarik masyarakat luar datang ke Entikong. Keadaan seperti  yang  menjadi  pendorong  oknum  untuk  tetap  berbelanja  di  Malaysia  meskipun harus menempuh jalur-jalur illegal . Hal ini terlihat dari masih banyak ditemukan produk asal Malaysia di beberapa tokoh Entikong walaupun jalur darat telah ditutup oleh PLBN dan Bea Cukai.
Pemberhentian untuk menerbitkan kartu KILB yang biasa digunakan masyarakat sekitar  untuk  berbelanja  keperluan  dengan  mengimpor  barang  agar  dapat  bebas  biaya masuk juga diberhentikan oleh Bea Cukai. Kebijakan ini selaras dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Bea Cukai dalam mengurangi pelayanan selama pandemi Covid-19 termasuk  Ekspor  dan  KILB.  Hal  ini  tentunya  memberikan  perubahan  pada  komoditas impor  KILB  yang  terjadi  di  Entikong.  Jika  sebelumnya  pada  tahun  2020,  kartu  masih berlaku  dan  beberapa  transaksi  masih  legal  untuk  dilakukan,  hasil  barang-barang  yang diimpor dari Malaysia sangat banyak dan dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Entikong.  Namun  pada  tahun  2021  tidak  ada  data  yang  memperlihatkan  proses  impor melalui kartu KILB.
Isu perdagangan barang illegal lainnya yang kerap terjadi Perbatasan Entikong ialah perdagangan Narkoba illegal. Keadaan geografis Malaysia dan Indonesia yang berdekatan menjadikan  Malaysia  sebagai  salah  satu  negara  dengan  persentase  besar  dalam meningkatnya  peredaran  dan  penyalahgunaan  Narkoba  di  Indonesia.  Bahkan  total narkoba yang datang dari Malaysia hampir mencapai 70%  dari negara-negara yang lain. Maka  dari  itu  isu  perdagangan  narkoba illegal menjadi  isu  keamanan  yang  menarik perhatian Indonesia dan Malaysia. Kerja sama bilateral telah dilakukan kedua negara untuk mengurangi kejahatan sejak tahun 1972 namun hingga saat ini isu narkoba masih menjadi permasalahan  serius  di  perdagangan  Entikong.  Selama  ini  Pemerintah  Indonesia  dan Malaysia bekerja sama dengan bantuan dari instansi resmi dan organisasi non-pemerintah agar isu perdagangan narkoba illegal bisa ditangani lebih cepat (Niko & Samkamaria, 2019). Sebelum  pandemi  Covid-19  dan  penutupan  perbatasan  Entikong  ditetapkan, pemerintah Indonesia dan  Malaysia  melalui POLRI dan Kepolisian Malaysia  (PDRM) telah bekerja sama untuk memberantas oknum-oknum yang menggunakan jalur tikus/jalur hutan  untuk  peredaran  Narkoba  kedua  negara.  Kerja  sama  ini  diatur  dalam  kebijakan penanggulangan Perdagangan Gelap Narkotika seperti Narkoba, Psikotropika, dan barang- barang lainnya. Kerja sama ini berupa pertukaran informasi antara POLRI  dan  PDRM terkait perdagangan narkoba, informasi yang didapat di lapangan seperti hasil penyelidikan dan penangkapan akan dibagi untuk kedua negara. Pertukaran informasi juga melibatkan data-data warga sipil yang diduga menjadi sindikat oknum narkoba (Niko & Samkamaria, 2019). Meski operasi pengamanan masih dilakukan namun isu keamanan yang lebih rawan saat ini membuat operasi penjagaan pada jalur-jalur tertentu diperketat dari sebelumnya.
Di  beberapa  daerah  Kecamatan  Entikong,  perbatasan  kedua  negara  yang memisahkan hanyalah hutan dan kebun sawit sehingga untuk melakukan perjalanan lintas batas negara sangat mudah dan kejahatan perdagangan semakin banyak terjadi. Wilayah Desa di Entikong yang luas dan dikelilingi hutan, ladang, perbukitan dan perkebunan sawit menjadi  incaran  bagi  pelaku  untuk  menyeludupkan  barang-barang  .  Perkebunan  sawit
menyumbang  persentase  terbanyak  sebagai  wilayah  yang  paling  sering  digunakan  untuk jalur  rahasia/jalur  tikus  oleh  pelaku.  Berkembangnya  sektor  sawit  di  Kalimantan  Barat membuat area perkebunan sawit membludak memenuhi daerah di perbatasan. Wilayah hutan yang sebelumnya ada tergantikan oleh perkebunan sawit sehingga jalan-jalan yang dulunya  sulit  untuk  dilalui  lebih  mudah  untuk  dijangkau  bahkan  dengan  kendaraan bermotor. Perkebunan sawit yang ada di Entikong mayoritas langsung berbatasan langsung dengan  Malaysia,  dimana  area  ini  memberikan  kemudahan  bagi  oknum  perdagangan untuk melakukan transaksi antar negara. Area perkebunan sawit yang aksesnya biasa dilalui oleh kendaraan pekerja kebun ataupun kendaraan operasional dari perusahaan menjadi modus  pelaku  untuk  menyalahgunakan  kawasan  perkebunan  sawit  sebagai  jalur  tikus (Ristola, 2021).
Titik-titik  yang  menjadi  tempat  bagi  pelaku  melakukan  pelanggaran  barang biasanya ialah jalur-jalur hutan  yang tidak memiliki pos pengawasan baik dari petugas Bea Cukai, Satgas Pamtas TNI, dan Imigrasi sehingga pelanggaran sulit untuk diketahui. Selain menggunakan  jalur-jalur  tikus  yang  ada  di  wilayah  Perbatasan  Entikong,  pelaku penyeludupan  barang  juga  nekat  melewati  jalur  resmi  namun  dengan  modus-modus tertentu.  Agar  penyeludupan  barang  tidak  diketahui  oleh  petugas,  pelaku  biasanya menggunakan  modus  dengan  bantuan  penduduk  setempat  yang  tidak  mengetahui kejahatannya.  Pelaku  akan  memanfaatkan  penduduk  untuk  membawa  barang-barang seludupan dari kawasan perdesaan yang minim dari penjagaan petugas. Selain itu modus juga  dilakukan  dengan  memanfaatkan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)/  Pekerja  Migran Indonesia  (PMI)  yang  akan  kembali  ke  Indonesia.  Barang  akan  dititipkan  ataupun disimpan melalui barang bawaan TKI/PMI (Nainggolan, 2021).
Selain  upaya  untuk  meningkatkan  tingkat  keamanan  perdagangan  barang  di Perbatasan  Entikong,  Pemerintah  Daerah  setempat  juga  berusaha  menekan  laju pertumbuhan  masyarakat  sekitar  dengan  meningkatkan  produksi  UMKM  seperti  yang dilakukan dalam agenda nasional Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui kegiatan  “Gerbang  Dutas”.  Meski  sebelumnya  pemerintah  telah  meresmikan  kegiatan dengan mendatangkan perwakilan berbagai menteri Indonesia ke Aruk, Sambas namun sulit  untuk  merealisasikan  kegiatan  seperti  melakukan  kegiatan  ekonomi  di  sekitar perbatasan. Apalagi dengan kondisi pandemi saat ini, dimana banyak akses yang ditutup dan prosedur perizinan yang semakin sulit untuk dilakukan. Jadi agenda “Gerbang Dutas” hanya sampai pada peresmian di Aruk dan tidak ada kegiatan apapun di 7 PLBN Indonesia lainnya.

## Dampak Covid-19 Terhadap Politik Perbatasan di Entikong
Covid-19  menjadi  permasalahan  yang  sangat  menggemparkan  dunia,  dimana wabah ini tidak hanya menyerang kesehatan manusia tapi juga membuat kerugian  pada semua  bidang  yang  ada.  Di  antaranya  bidang  politik  negara  Indonesia.  Berkaca  dari dampak yang ada pada saat ini Covid-19 memberikan dampak negatif pada bidang politik negara Indonesia. Dampak negatif di bidang politik terlihat dari adanya penundaan Pilkada serentak yang akan dilakukan pada tahun 2020 yang pada awalnya dilaksanakan pada 23 September  2020    kemudian  ditunda  menjadi  9  Desember  2020  (Yul,  2021).  Adanya penundaan  pemilihan  Pilkada  serentak  ini,  Pemerintah  Indonesia  membuat  peraturan
tertulis  dengan  mengeluarkan  kebijakan  penundaan  sementara  pemilihan  No  2  tahun 2020  dalam  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  undang-undang  (Perpu)  tentang  adanya perubahan  ketiga  dalam  UU  No  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  dan  Peraturan Pengganti UU No 1 Tahun 2014 terkait pemilihan  Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Penundaan  pilkada  yang  terjadi  termaktub  dalam  undang-undang  No  6  Tahun 2020, yang mana terdapat pada pasal 120 ayat (1) yang menjelaskan “Jika terdapat bencana yang tidak diprediksi atau bencana non-alam maka Pilkada tidak dapat dilaksanakan,”hal ini dalam artian pemilihan Pilkada 2020 serentak dilakukan penundaan dengan mengikuti peraturan Pemerintah melalui undang-undang yang tertulis.
Penundaan  pemilihan  Pilkada  serentak  yang  terjadi  akan  membuat  beberapa pengaruh besar di antaranya,  tingkat risiko penularan Covid-19 yang kasusnya semakin tinggi, memberikan peluang adanya praktek kecurangan dalam Pilkada serentak yang akan dilaksanakan  semakin  berisiko,  serta  penundaan  Pilkada  yang  dilakukan  memberikan peluang  peningkatan  angka  golput.  Dengan  melihat  hal  ini  pemerintah  tidak  hanya berpangku tangan, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait penundaan pemilihan Pilkada serentak tahun 2020, yang pertama yaitu Pemerintah menegaskan serta menerapkan pengawasan tentang protokol kesehatan terhadap masyarakat terkait adanya Pilkada serentak yang dilakukan, dan tetap menjunjung rasa kesatuan yang utuh dalam pelaksanaan Pilkada yang akan dilakukan pada 9 Desember 2020.
Dampak Covid-19 membuat setiap negara harus menutup semua akses-akses yang berhubungan dengan negara luar. Salah satu dampak yang bisa dilihat adalah penutupan wilayah  perbatasan  Entikong  Kabupaten  Sanggau  Provinsi  Kalimantan  Barat  yang dilakukan pada tanggal 18 Maret 2020. Pada awal Covid-19, Pemerintah Kalimantan Barat langsung  bersikap  tegas  dengan  mengikuti  perintah  dari  Pemerintah  Pusat  terkait pencegahan  mata  rantai  penyebaran  Covid-19.  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Barat langsung  menjalankan  aturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  pusat  dengan  menerapkan kegiatan 5M, yang mana masyarakat harus memenuhi protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci  tangan,  membatasi  diri  dari  pusat  keramaian,  dan  yang  terakhir  membatasi kegiatan yang sekiranya tidak terlalu penting, hal ini untuk mencegah Covid-19.
Setelah  berjalan  aturan  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  pusat,  ternyata  kasus Covid-19 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat  yang  tidak  percaya  adanya  Covid-19  dengan  mengabaikan  peraturan  yang dibuat  oleh  pemerintah.  Dengan  hal  itu,  Gubernur  Kalimantan  Barat  memperketat peraturan terhadap masyarakat dengan melakukan penutupan jalan, akan tetapi cara ini juga  masih  kurang  efektif  karena  masih  banyak  masyarakat  yang  melakukan  aktivitas terbuka  dengan  mengundang  kerumunan  orang  banyak.  Setelah  melihat  kurangnya simpati dari masyarakat, Pemerintah provinsi menerapkan peraturan baru yang sangat ketat dengan  menutup  semua  kegiatan  masyarakat  yang  berhubungan  dengan  orang  banyak, penutupan kegiatan mengajar sementara untuk semua tingkat yang dimulai dari TK-SMA, melakukan WFH terkait pegawai-pegawai negeri maupun swasta dan menyulitkan setiap orang dari luar Kalimantan Barat yang masuk melalui transportasi darat, laut, serta udara wajib melakukan Test PCR. Setelah melakukan peraturan yang sangat ketat, kasus Covid- 19 yang ada di Kalimantan Barat khususnya di perbatasan menurun sangat drastis.
Terjadinya  penurunan  tingkat  penyebaran  Covid-19  ini  bukan  berarti  semuanya berjalan  tanpa  akibat.  Tetapi  dengan  adanya  peraturan  baru  yang  sangat  tegas  ini melumpuhkan  semua  aktivitas  masyarakat  yang  pada  awalnya  berjalan  baik-baik  saja kemudian  menjadi  serba  kekurangan  dalam  berbagai  aspek.  Tidak  berhenti  disitu  saja, adanya Covid-19 ini membuat wilayah di perbatasan Entikong yang terkena dampak besar sehingga harus menghentikan kegiatan diplomasi antara Indonesia-Malaysia di perbatasan selama Covid-19. Dengan melihat hal ini pemerintah tidak diam saja. Pemerintah provinsi membuat  penanganan  cepat  agar  diplomasi  Indonesia-Malaysia  bisa  terjalin  lagi  seperti semula yang pada awalnya masyarakat bebas melakukan keluar masuk wilayah perbatasan untuk  melakukan  perdagangan  yang  mana  merupakan  sebagai  penghasilan  kehidupan sehari-hari masyarakat di perbatasan Entikong.
Melihat dampak yang sangat besar di perbatasan Entikong, ada 2 jenis penanganan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait dampak Covid-19  di  perbatasan  Entikong.  Untuk  yang  pertama  yaitu  dari  Satgas  Provinsi  yang diketuai  oleh  Gubernur  Kalimantan  Barat,  Sutarmidji.  Penanganan  yang  kedua  dari Pemerintah Kabupaten Sanggau yaitu ada Satgas Penanganan Covid-19 khusus perbatasan yang  diketuai  oleh  Camat  Entikong,  penanganan  yang  dilakukan  pihak  provinsi  yaitu terkait  dengan  pemulangan  WNI  dari  Malaysia  ke  Indonesia.  Proses  penanganan pemerintah provinsi Kecamatan Entikong menegaskan bahwa untuk WNI yang masuk dari luar negeri ke wilayah perbatasan Indonesia, tugas tim satgas Covid-19 dari Provinsi yaitu melakukan  pemeriksaan  kesehatan  dengan  Test  Swab  Antigen,  setelah  dilakukan pemeriksaan mereka wajib di isolasi selama 8 hari. Sedangkan tugas dari pihak kecamatan untuk Pekerja Migran Indonesia yang masuk ke perbatasan peran kecamatan yaitu hanya sebagai koordinator dalam penanganan kembalinya para WNI (Yul, 2021).

## Keadaan Politik Perbatasan Kecamatan Entikong Terkait Covid-19
Letak geografis yang berbatasan dengan Malaysia, menjadikan keadaan politik di Perbatasan  Entikong  sebelum  pandemi  Covid-19  baik-baik  saja.  Setiap  kegiatan  yang dilakukan  oleh  lembaga-lembaga  pemerintah  provinsi  dengan  pemerintah  daerah  tidak pernah terjadi hambatan dan pembatasan sedikit pun. Dimulai dari aktivitas jam kantor para instansi-instansi yang berada dibawah pemerintah pusat berjalan dengan sesuai jam normal,  aktivitas  masyarakat  atau  WNI  yang  sering  melintas  datang  dan  berangkat  ke wilayah  Malaysia,  serta  kegiatan  perdagangan  antara    penduduk  Indonesia-Malaysia. Setelah adanya pandemi Covid-19, keadaan di perbatasan Entikong berubah sangat drastis, yang mana dapat dilihat dengan adanya pembatasan-pembatasan berskala besar terjadi yang ditandai  dengan  penutupan  gerbang  masuk  ke  perbatasan  Malaysia,  pemulangan  WNI setiap  hari  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Malaysia,  dan  penutupan  usaha  menengah kegiatan masyarakat. Terkait adanya pemulangan warga asli Indonesia dari Malaysia, pihak kecamatan melakukan prosedur yang dibuat oleh pemerintah daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai SOP. Pihak kecamatan menerapkan protokol kesehatan dengan membuat isolasi terpisah terhadap WNI yang berasal dari kabupaten Sanggau, Sekadau dan Kapuas  Hulu,  kemudian  WNI  tersebut  harus  dilakukan  isolasi  di  pusat  karantina  yaitu Terminal  Barang  Internasional  (TBI)  selama  8  hari.  Semua  fasilitas  terkait  isolasi
ditanggung oleh pemerintah provinsi , dimulai dari makan, minum, termasuk pemulangan dengan menggunakan bus damri ke daerah masing-masing.
Seiring  berjalannya  waktu,  Covid-19  yang  semakin  meningkat  pihak  Kecamatan mendapat  3  permasalahan  serta  hambatan  yang  sangat  besar  dalam  menangani permasalahan  Covid-19.  Masalah  yang  pertama  terdapat  pada  kurangnya  anggaran  dari pemerintah  Provinsi,  Menurut  Kosmas  Yul  apapun  kebijakan  yang  dibuat  jika  tidak didukung anggaran maka dalam penanganan sesuatu tersebut pasti berjalan kurang lancar. Pihak  Kecamatan  menganggap  anggaran  untuk  makan  dan  minum  saja  tidak  cukup. Sedangkan pihak Kecamatan dituntut untuk melakukan kegiatan yang luar biasa seperti aktivitas sosialisi. Disini anggaran berperan besar menjadi suatu pendukung jalannya semua kegiatan  yang  berpengaruh  terhadap  aktivitas  yang  dimulai  dari  kegiatan-kegiatan  yang dilakukan oleh pihak kecamatan beserta staf-staf yang terkait dengan pihak kecamatan.
Penanganan  Covid-19  membuat  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Barat mengeluarkan  jumlah  anggaran  untuk  pemerintah  daerah  sebesar  37  Miliyar  untuk penanganan  Covid-19.  Secara  kacamata  publik  melihat  nilai  bantuan  dari  pemerintah setempat terkait penanganan Covid-19 sangatlah besar. Tetapi menurut Pihak kecamatan anggaran  yang  tersedia  dari  pemerintah  provinsi  tidaklah  cukup.  Hal  ini  karena  pihak Kecamatan dituntut untuk melakukan kegiatan yang luar biasa, seperti melakukan kegiatan operasi  jalan,  dan  melakukan  sosialisasi  sampai  ke  tahap  desa  dengan  penegak  hukum lainnya, sedangkan  anggaran yang disediakan oleh pemerintah Provinsi tidaklah cukup. Dengan keadaan ini, pihak Kecamatan Entikong terus bekerja tanpa harus memikirkan anggaran, pihak Kecamatan melakukan apa yang bisa dikerjakan sesuai SOP yang tertulis. Yang bisa dilakukan pihak Kecamatan saat ini adalah dengan melakukan penyemprotan, pembagian masker, dan melakukan tes antigen kepada masyarakat yang terdampak Covid- 19 (Yul, 2021)
Masalah yang kedua sampai saat ini adalah bantuan anggaran dari pemerintah pusat untuk  pemerintah  daerah  khususnya  pihak  kecamatan  pun  masih  belum  cukup  untuk penanganan  Covid-19.  Bantuan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Pusat  sempat menimbulkan konflik antar masyarakat dengan pihak Kecamatan Entikong. Bantuan ini membuat masyarakat yang ada di perbatasan melakukan aksi demo. Hal ini mereka menilai adanya  masyarakat  yang  masih  mampu  atau  kehidupannya  mapan  tetapi  mendapatkan bantuan BLT dari pemerintah. Sebaliknya, masyarakat yang kurang mampu malah tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat. Dengan adanya demo ini, Kosmas Yul menjelaskan  bahwa  itu  bukan  salah  mereka.  Tetapi  pembagian  BLT  data  itu  telah ditentukan  langsung  oleh  Kementerian  Sosial.  Dengan  terjadinya  konflik  yang  merusak kegiatan perekonomian masyarakat yang disebabkan adanya pandemi ini, pihak Kecamatan pada  tanggal  17  melakukan  kegiatan  Kopi  Morning.  Dimana  Kopi  Moning  ini  pihak kecamatan  melakukan  keluh  kesah  terkait  aksi  demo  yang  dilakukan  masyarakat  serta koordinasi terkait perkembangan wilayah setempat dengan bersosialisasi kepada Bupati, TNI, Polri tentang bagaimana menciptakan suasana aman, bagaimana menangani Covid- 19  yang  terjadi  di  Kecamatan  Entikong,  dan  bagaimana  mengatasi  perekonomian masyarakat yang merosotnya daya beli yang ada di kecamatan Entikong akibat Covid-19.
Permasalahan yang ada saat ini tidak  berhenti disitu saja, masalah yang terakhir bukan  hanya  terdapat  pada  kurangnya  anggaran  dari  pemerintah  saja,  tetapi  adalah
masalah  ekonomi.  Masalah  ekonomi  memang  sangat  berpengaruh  besar  terhadap masyarakat  adanya  penutupan  gerbang  perbatasan  membuat  dampak  yang  sangat  besar khususnya  kepada  para  pedagang  yang  ada  di  Kecamatan  Entikong  menjadi  terhambat. Dengan keterhambatan tersebut membuat masyarakat beralih profesi yang pada mulanya seorang pedagang menjadi seorang supir, kuli, dan petani (Yul, 2021).

## D. KESIMPULAN
Pandemi covid-19 yang melanda Indonesia juga menjadi salah satu hal yang memberikan dampak terhadap kehidupan sosial dan politik di kawasan Perbatasan Entikong. Kebijakan lockdown dari pemerintah Indonesia dan penutupan akses pintu masuk ke Indonesia juga menjadikan kondisi dan  aktivitas sosial ekonomi  masyarakat perbatasan menjadi sangat menurun.  Hal  ini  tentu  berakibat  pada  meningkatnya  angka  kemiskinan  dan  perlunya kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah maupun pusat untuk menjadikan kawasan ini kembali  hidup  dan  menjadi  pusat  kegiatan  ekonomi  bagi  masyarakat  di  perbatasan Entikong. Selama pandemi, banyak aktivitas ekonomi yang terjadi dengan memanfaatkan jalur . Tentu hal ini memberikan dilemma yang besar bagi pemerintah dan juga masyarakat. Covid-19 yang hingga saat ini masih terus mengalami peningkatan kasus dan gelombang juga menjadikan kondisi politik di perbatasan menjadi tidak stabil. Sejak awal pandemi tercatat sudah adanya pembatalan kegiatan pilkada hingga adanya kebijakan pemerintah untuk  melakukan  refocusing  anggaran  guna  menanggulangi  penyebaran  covid-19  di kawasan  perbatasan  Entikong.  Selain  mengancam  sektor  keamanan,  pandemi  ini  juga menjadi ancaman bagi sektor sosial politik yang berkepanjangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alunaza, Hardi, Putri Anggi, and Fernandez Fernandez. 2020. “Science Diplomacy.”
Science Diplomacy Review 2(2): 3–15.
Arifin, Saru. 2013. “Cross Border Approach Sebagai Alternatif Model Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 20(1): 37–58. Bangun, Budi Hermawan. 2014. “MEMBANGUN MODEL KERJASAMA PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA DI KALIMANTAN BARAT- SARAWAK (Suatu Studi Perbandingan).” Masalah-Masalah Hukum 43(1): 31–39. Edyanto, C B Herman, Pusat Teknologi, Sumberdaya Lahan, and Mitigasi Bencana.
2007. “Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara Di Kalimantan Barat.” Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia 9(3): 120–29.
Fahrika, A Ika, and Juliansyah Roy. 2020. “Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Perkembangan Makro Ekonomi Di Indonesia Dan Respon Kebijakan Yang Ditempuh.” Inovasi 16(2): 206–13.
JOHANNES, AYU WIDOWATI. 2019. “Penanganan Masalah-Masalah Sosial Di Kecamatan Kawasan Perbatasan Kabupaten Sanggau.” Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa 4(2): 50–61.
Mayona, Enni Lindia, and Rahmi Kusmastuti. 2016. “Penyusunan Arahan Strategi Dan Prioritas Pengembangan Perbatasan Antar Negara Di Provinsi Kalimantan Barat.”
Tataloka 13(2): 119–34.
Mulia, Gunung et al. 2014. “Sugiono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta. Suprayogo, Imam. 2001. Metodologi Penelitian Sosial- Agama. Bandung: Remaja.”
Sariguna, Posma et al. 2018. “Kajian Normatif Kelembagaan Pusat-Daerah Berdasarkan Rencana.” Tanjungpura Law Journal 1(2): 67–77.
Seran, Remigius. 2019. “Strategi Pemerintah Republik Indonesia Dalam Penanganan Masalah Pelintas Batas Indonesia-Timor Leste.” Jurnal Hubungan Internasional 11(2): 170.
Setiawan, Ferry, and Ahmad Saefulloh. 2019. “KOLABORASI YANG
DILAKSANAKAN DI KAWASAN WISATA DERMAGA KERENG BANGKIRAI KOTA PALANGKA RAYA.” Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan .
Sudiar, Sonny. 2015. “Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran Tentang Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat Di Provinsi Kalimantan Utara.”
Jurnal Administrative Reform 3(4): 489–500. Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta. Virnandhita, Rezty Karina, and Dadang Mashur. 2021. “Implementasi Corporate Social Responsibilitty (Csr) Pt Tunggal Perkasa Plantations Di Indragiri Hulu.” Jurnal Paris Langkis 2(1): 125–35.
Zein, Y A. 2020. “Grand Design Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara Berbasis Pemenuhan Hak Asasi Manusia Warga Negara.” Borneo Law Review Journal 4(1): 79– 100.