## Analisis Kebijakan Pengelolaan Perikanan Pesisir Provinsi Bengkulu

## Policy Analysis of Coastal Fisheries Management in Bengkulu Province

## Syahrowi
Departemen Kelautan dan Perikanan RI Daniel R. Moninta, R. Dahuri, T. Kusumastanto, dan S. Budiharsono Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB

## Abstract
The  aims  of  this  research  are(1)  to  assess  economic  contribution  of  Fisheries Management  to  the  Product  Domestic  Regional  Brutto  (2)  to  analysis  the  new approach to support of coastal community income (3) to design policy of sustainable coastal  fisheriesm  management.  The  research  has  been  conducted  in  Bengkulu Province by using survey methods of 578 respondents. The collected data have been analyzed  by  using  Input-Output  Table  of  Bengkulu  Provinsi  and  Logical  Framework Analysis  (LFA).    The  result  shows  that  the  fisheries  contribution  to  the  economy  of the  province  in  2002  was  not  significant  considering  the  large  area  of  its  coastal zone. This indicated that the fishery sector, from upstream to the downstreams, has not  been  optimally  managed.  The  backward  and  forward  linkages  values  and sensitivity  of  capture  fisheries  were  higher,  compared  to  the  culture  fisheries. Expansion  of  brakishwater  pond  has  a  direct  impact  to  mangrove  degradation. Simulation shows that an increase of 30% in the Regional Expenditure Allocation for manpower development  on trainings of the fishermans  is the best effort to boost up the sector’s  contribution  to  the  growth  of  the  economy  in  Bengkulu  Province. However, the policy would also bring a risk of increasing environmental externality as a negative impact. The effort to increase the expansion of fishery processed product market  through  80%  increase  in  the  market  segment  would  result  in  most  optimum impacts on the performance of the economy in the Province
Key words:  Input-Output analysis, fisheries contribution, coastal fisheries management

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  (1)  Mengkaji  kontribusi  ekonomi  dari  pengelolaan perikanan  terhadap  PDRB  (2)  Menganalisis  pendekatan  baru  dalam  menunjang peningkatan  pendapatan  masyarakat  pesisir;  (3)  merancang  kebijakan  pengelolaan perikanan  berkelanjutan.  Penelitian  telah  dilakukan  di  Provinsi  Bengkulu  dengan
menggunakan  metoda  survey  terhadap  578  responden.  Data  yang  terkumpul  di analisis  dengan  menggunakan  Tabel  Input-Output  Provinsi  Bengkulu  dan Logical Framework  Analysis  (LFA). Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kontribusi  sektor perikanan  dalam  perekonomian  pada  tahun  2002  belum  signifikan  dibandingkan dengan potensinya. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor perikanan dalam arti luas (dari  hulu  sampai  hilir)  belum  dikelola  secara  optimal.  Nilai Backward  Linkages dan Forward  Linkages sektor  perikanan  tangkap  lebih  besar  dan  derajat  kepekaannya lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  sektor  perikanan  budidaya.    Hasil  penelitian  juga menunjukkan  bahwa  peningkatan  alokasi  belanja  daerah  untuk  peningkatan  SDM melalui pelatihan nelayan pengolah hasil perikanan sebesar 30 persen adalah upaya terbaik  untuk  meningkatkan  besarnya  kontribusi  sektor  perikanan  terhadap pertumbuhan  ekonomi,  dengan  resiko  terjadinya  peningkatan  dampak  negatifnya sebagai  faktor  eksternalitas  lingkungan;  sedangkan  upaya  meningkatkan  perluasan pasar  produk  olahan  perikanan  dengan  peningkatan  pangsa  pasar  sebesar  80 persen, akan memberikan dampak yang paling optimal terhadap kinerja ekonomi.
Kata-kata kunci:  Analisis Input-Output, kontribusi perikanan, pengelolaan perikanan pesisir

## Pendahuluan
Wilayah  pesisir  (coastal  zone)  merupakan  daerah  pertemuan  antara ekosistem  darat  dan  laut.  Lingkungan  wilayah  ini  berpotensi  besar  dalam menyediakan  ruang  hidup  dan  sumberdaya  kehidupan,  mengandung  berbagai potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang bermanfaat bagi manusia. Banyaknya  potensi  sumberdaya  yang  dikandung  wilayah  tersebut,  menyebabkan wilayah ini secara umum menjadi tempat konsentrasi pemukiman penduduk beserta segenap kiprah pembangunannya. Dampak dari hal ini, laju pertumbuhan penduduk di  wilayah  pesisir  ini  lebih  besar  dibandingkan  yang  terjadi  di  daerah  hulu  (upland area)  (Cicin-Sain  and  Knecht,  1998).  Wilayah  ini  memiliki  produktifitas  hayati  tinggi dan  keanekaragaman  hayati  yang  kaya,  sehingga  menjadi  pusat  kegiatan  rekreasi, transportasi,  industri,  permukiman,  pelabuhan,  bisnis  dan  jasa  lingkungan  lainnya, karena  itu  berbagai  dampak  dan  persoalan  ekonomi  muncul  di  wilayah  pesisir  ini, sebagai  refleksi  dari  banyaknya  kegiatan  manusia  di  tempat  ini.  Indonesia  memiliki panjang garis pantai sepanjang 95 181 kilometer (World Resources Institute, 2001), dimana,  penduduk  yang  tinggal  di  kawasan  pesisir  ini  diperkirakan  mencapai  60% dari total penduduk (Dahuri, et al., 1996), sedangkan menurut Idris (2007) dari total jumlah 440 kabupaten/kota seluruh Indonesia, terdapat sebanyak 297 kabupaten/kota yang terletak di wilayah pesisir, dengan jumlah penduduknya sekitar 140  juta  orang  yang  bermukim  dan  memanfaatkan  potensi  sumberdaya  pesisir  dan lautan di wilayah ini.
Meskipun  produktifitas  dan  keanekaragaman  hayati  yang  tinggi  di  wilayah pesisir dan lautan Indonesia, namun kenyataannya, tingkat kerusakan lingkungannya saat  ini  sudah  cukup  mengkhawatirkan,  dimana  72  persen  terumbu  karang  dan  40 persen  hutan  mangrove  sudah  rusak,  terjadinya  abrasi  dan  akresi  pantai  yang
meningkat  pesat,  tingkat  pencemaran  yang  tinggi,  akibat  terakumulasinya  segenap limbah  dari  daratan  dan  lautan,  juga  pandangan  rezim  common  property  resources yang  menimbulkan  pemanfaatan  yang  open  access  mengakibatkan  berkurangnya stok ikan karena overfishing, yang dapat berakibat menjadi tragedy of the commons (Idris, 2007).
Salah  satu  kegiatan  pembangunan  ekonomi  yang  umumnya  paling  dahulu diusahakan masyarakat wilayah pesisir adalah usaha perikanan, yang memanfaatkan sebagian dari sumberdaya alam yang tersedia di wilayah pesisir dan lautan.  Walaupun  potensi  sumberdaya  perikanan  di  sebagian  wilayah  pesisir  dan lautan dikatakan masih berlimpah, namun kenyataannya, kemiskinan masih melanda sebagian  komunitas masyarakat  pesisir.  Idris  (2007)  berpendapat  bahwa  80  persen masyarakat pesisir Indonesia masih miskin dengan tingkat pendidikan yang rendah.
Provinsi Bengkulu, yang terletak di wilayah pesisir barat Pulau Sumatera, juga mengalami problem dan tantangan yang serupa dengan kawasan pesisir di provinsi lain.  Dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  sekarang  ini  Provinsi  Bengkulu  telah menetapkan  sektor  kelautan  dan  perikanan  sebagai  salah  satu  prioritas  dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Daerah (Pemerintah Provinsi Bengkulu, 2001).
Potensi  sumberdaya  perikanan  pesisir  dan  laut  Provinsi  Bengkulu  telah dimanfaatkan  oleh  rakyat  setempat  untuk  menunjang  pembangunan  ekonomi  dan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  namun  pengelolaannya  belum  optimal  dan terpadu. Walaupun  telah dilakukan berbagai kajian dan perencanaan serta program dan  proyek  berkenaan  dengan  pengelolaan  potensi  sumberdaya  ini,  namun  belum menyelesaikan  permasalahan  yang  menentukan  keberhasilan  pengelolaan  dan pembangunan  perikanan  ini.    Rendahnya  kesadaran  bangsa  dan  pemahaman sebagian aparat pemerintah terhadap pengelolaan, pembangunan dan pengembangan sumberdaya  pesisir bagi pembangunan ekonomi daerah, ditambah dengan  lemahnya  penegakan  dan  kepastian  hukum  di  kawasan  ini,  menyebabkan kurangnya dukungan dan lambannya pengembangan di bidang ini.
Konsep  pembangunan  berkelanjutan  dengan  mendorong  penerapan  konsep pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  lautan  terpadu  (Integrated  coastal  and  ocean management  =  ICOM)  merupakan  salah  satu  bentuk  tatacara  pemanfaatan  dan pengelolaan  sumberdaya  perikanan  pesisir  dan  lautan  bagi  setinggi-tingginya kesejahteraan  manusia,  khususnya  masyarakat  pesisir  di  wilayah  tersebut. Keterpaduan  antar  sektor  terkait  dalam  program  pembangunan,  pemanfaatan  dan pengelolaan sumberdaya perikanan pesisir dan lautan dibutuhkan guna memperoleh hasil  yang  optimal  dan  berkesinambungan.  Dengan  melakukan  pengkajian  lanjutan terhadap  hal  tersebut,  diharapkan  dapat  ditentukan  upaya  perbaikan  dan  strategi baru dalam  pengelolaan dan pemanfatan sumberdaya  perikanan pesisir dan lautan di  Provinsi  Bengkulu.  Dalam  upaya  mewujudkan  hal  tersebut,  maka  penelitian tentang Analisis Kebijakan Pengelolaan Perikanan Pesisir Provinsi Bengkulu ini perlu dilaksanakan  agar  pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumberdaya  dapat  dilaksanakan sesuai dengan harapan bersama.

## Metode Penelitian

## Pengumpulan Data
Kegiatan  penelitian  lapangan  ini  dilaksanakan  dari  bulan  Desember  2002 sampai  dengan  bulan  Mei  2003,  di  seluruh  wilayah  Provinsi  Bengkulu,  yakni mencakup  1  (satu)  Kota  dan  3  (tiga)  Kabupaten  sebelum  pemekaran,  yakni  Kota Bengkulu,  Kabupaten  Bengkulu  Utara,  Kabupaten  Rejang  Lebong  dan  Kabupaten Bengkulu Selatan. Lokasi survei untuk analisis Input-Output dilaksanakan di keempat Kabupaten/Kota  tersebut,  dengan  perincian  lokasinya  sebagai  berikut  :  (a)  Kota Bengkulu, mencakup 4 Kecamatan dan 57 Desa/Kelurahan; (b) Kabupaten Bengkulu Utara,  mencakup  22  Kecamatan  dan  407  Desa/Kelurahan;  (c)  Kabupaten  Rejang Lebong,  mencakup  15  Kecamatan  dan  305  Desa/Kelurahan;  (d)  Kabupaten Bengkulu Selatan, mencakup 18 Kecamatan dan 404 Desa/Kelurahan.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  :  1). Survei; Informasi dikumpulkan  dari  responden sebanyak 578  orang  dengan menggunakan  kuesioner, yang berasal dari sebagian populasi masyarakat untuk mewakili seluruh populasi. 2). Analisis  Data  Sekunder ;  Data  yang  dibutuhkan  adalah  data  primer  dan  data sekunder,  baik  yang  bersifat  kualitatif  maupun  kuantitatif,  dengan  pengumpulan datanya  mengikuti  langkah  sebagai  berikut  :  (1)  Observasi;  yaitu  melakukan pengamatan langsung di lapangan tentang faktor-faktor strategis yang mempengaruhi  perkembangan  perekonomian  dan  pengelolaan  perikanan  pesisir Provinsi  Bengkulu;  (2)  Kuesioner;  yaitu  dengan  menyebarkan  daftar  pertanyaan untuk  memperoleh  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian;  (3)    Wawancara;  yaitu dengan melakukan wawancara yang mendalam dan terstruktur terhadap responden; (4)    Studi  Pustaka;  yaitu  dengan  melakukan  penelusuran  berbagai  referensi,  buku dan laporan yang relevan dengan bahan penelitian.

## Metoda Analisis
Analisis data yang dilakukan adalah menggunakan :

## Analisis Input-Output Ekonomi-Ekologi
Model  analisis  ini  merupakan suatu  kerangka  analisis  ekonomi  yang  terpadu guna  mendukung  tercapainya  keberhasilan  penilaian  terhadap  perencanaan pengelolaan  suatu  wilayah  ekonomi,  yang  menggambarkan  hubungan  atau keterkaitan  antar  sektor  secara  konsisten,  yakni  melihat  sejauh  mana  keterkaitan ekonomi antara suatu sektor dengan sektor-sektor lainnya. Suatu sektor pada suatu sisi berfungsi sebagai masukan (input) dan di sisi lainnya berfungsi sebagai keluaran (output) bagi sektor lainnya. Model analisis I-O ini diturunkan dari Tabel I-O Provinsi Bengkulu,  digunakan  untuk  mengetahui  keterkaitan  ke  belakang  dan  ke  depan, pengganda  pendapatan  dan  pengganda  tenaga  kerja  dari  masing-masing  sektor yang  berkaitan  dengan  perikanan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah  (PDB). Tabel  I-O  ini  adalah  suatu  sistem  informasi  statistik  yang  disusun  dalam  bentuk matriks  yang menggambarkan  transaksi  penggunaan  barang  dan  jasa  antar  sektor- sektor  ekonomi.  Model  I-O  Ekonomi  Ekologi  merupakan  bentuk  model  I-O
lingkungan,  yang  menjelaskan  bahwa  dalam  proses  pembangunan  ekonomi diperlukan input dari ekosistem yang akan menghasilkan output berupa barang dan jasa  serta  eksternalitasnya  berupa  beban  kerusakan  dan  pencemaran  yang  dilepas ke ekosistem. Perhitungan inputnya dengan cara menghitung koefisien teknis sbb. :
A = Z (X) -1 , A merupakan matriks koefisien input, dimana Z = [ x ij ].
Sejalan dengan cara tersebut, dapat dihitung koefisien input yang digunakan dari ekosistem, yaitu :
R  =  M  (  X  ) -1 ,  R  merupakan  matriks  koefisien  input  yang  digunakan  dari ekosistem,  dimana  R  =  [  r kj ]  yang  menunjukkan  jumlah  input  ke k dari  ekosistem yang  diperlukan  untuk  menghasilkan  output  sektor  ke j .  Sedangkan  untuk menghitung  eksternalitas  yang  dihasilkan  dalam  proses  pembangunan  adalah sebagai berikut :
Q  =  N ’ (  X  ) -1 ,  merupakan  koefisien  eksternalitas  yang  dikeluarkan  ke ekosistem, yang menunjukkan unsur Q = [ q kj ] menunjukkan jumlah eksternalitas ke k yang dikeluarkan untuk menghasilkan output sektor ke j . N ’ menunjukkan transport dari  matriks  eksternalitas.  Untuk  menghitung  koefisien  dampak  total,  dalam  hal  ini adalah  koefisien  input  ekosistem  dan  eksternalitas  sebagai  fungsi  dari  permintaan akhir adalah sebagai berikut :
R* = R (I – A) -1 , dan Q* = Q (I – A) -1
Unsur  matriks  R*  =  [  r kj *  ]  menunjukkan  jumlah  input  dari  ekosistem  yang  di perlukan baik langsung maupun tidak langsung untuk menghantarkan output  sektor ke j ke permintaan akhir.
Unsur  matriks  Q*  =  [  q kj *  ]  menunjukkan  jumlah  eksternalitas  ke  ekosistem baik  langsung  maupun  tidak  langsung  untuk  menghantarkan  output  sektor  ke j ke permintaan akhir.
Logical Framework Analysis ( LFA )
LFA  ini  merupakan  metoda  analisis  yang  digunakan  untuk  merinci  rencana tindak  dalam  penanggulangan  kemiskinan  masyarakat  pesisir,  khususnya  nelayan, adalah  menggunakan Logical  Framework  Analysis atau  disebut  dengan  Logframe, yang  dalam  bahasa  Indonesia  disebut  kerangka  kerja  logis  (KKL).    Digunakannya alat  analisis Logframe ini  karena  LFA  merupakan  sebuah  alat  untuk  membantu memperkuat  perencanaan,  pelaksanaan  dan  evaluasi  proyek.  LFA  ini  dapat digunakan  untuk  :  (1)  Mengidentifikasi  dan  mengkaji  pengembangan  proposal;  (2) Menyiapkan  rancangan  proyek  dalam  suatu  cara  yang  logis  dan  sistematis;  (3) Menilai  rancangan  proyek;  (4)  Mengimplementasikan  proyek  yang  sudah  disetujui; dan (5) memantau dan mengevaluasi kemajuan proyek dan keragaannya.
Analisis LFA ada lima komponen atau lima tahapan yaitu: (1)  Analisis situasi ( situational  analysis ),  yang  terdiri dari:  analisis stake  holder, analisis permasalahan dan analisis tujuan; (2) Analisis strategi ( strategic analysis ), yang terdiri dari: analisis SWOT  dan  matrik  portofolio;  (3)    Pengisian  matrik  logframe,  yang  berisi:  format
matriks, asumsi-asumsi, indikator, tujuan dan sasaran, serta verifikasi; (4)  Implemen tasi yang berisi tentang:  Rencana Kerja,  Jadwal Penugasan Sumberdaya Manusia, Jadwal  Pembiayaan,  Jadwal  Pengadaan  Barang/peralatan,  dan  (5)    Tindakan koreksi (perbaikan) yang terdiri dari: pemantauan dan evaluasi.
Simulasi Pengelolaan Kebijakan.
Gambar 1: Contoh skema simulasi dampak kebijakan pengelolaan  wilayah pesisir terhadap perkembangan ekonomi  wilayah dan kualitas lingkungan pesisir Provinsi
Bengkulu
Simulasi  ini  ditujukan  untuk  mengetahui  dampak  kebijakan  pengelolaan Perikanan  dan  sektor  penunjangnya,  terutama  dalam  pemanfaatan  sumberdaya alam  terhadap  perkembangan  ekonomi  wilayah  dan  kualitas  lingkungannya, sehingga  didapatkan  formula  perumusan  yang  tepat  dan  alternatif  beberapa kebijakan  yang  paling  sesuai  untuk  digunakan  dalam  membangun  pengembangan wilayah ini. Komponen sistem yang disimulasikan terdiri dari 3 subsistem, yakni: (a) Variabel  Keputusan  ( decision  variable );  (b).  Kinerja  Sistem  ( state  of  the  systems ), dan (c). Variabel Output atau variabel indicator (Gambar 1).

## Hasil dan Pembahasan

## Keragaan Sektor Perikanan Propinsi Bengkulu
Keragaan  dari sektor  perikanan  kaitannya  dengan  pembangunan  ekonomi di Provinsi  Bengkulu,  dalam  bahasan  ini  akan  dianalisis  dengan  menggunakan  Tabel Input-Output  Provinsi  Bengkulu  yang  disusun  berdasarkan hasil  olahan  data lapang
dari  578  responden.  Analisis  yang  diturunkan  meliputi  struktur  permintaan  dan penawaran,  kontribusi  dalam  perekonomian,  keterkaitan  sektor  perikanan  terhadap sektor ekonomi lainnya, serta dampaknya terhadap daya dukung lingkungan.

## Struktur Permintaan dan Penawaran.
Permintaan terhadap barang dan jasa di Provinsi Bengkulu pada tahun 2002 mencapai  Rp.  10.680.567,15  juta.  Untuk  memenuhi  permintaan  di  sektor  produksi dalam  rangka  kegiatan  produksinya  mencapai  Rp.3.752.674,6  juta  (35,14%), memenuhi  permintaan  konsumen  akhir  domestik  sebesar  Rp.  5.238.582,46  juta (49.05 %), dan sisanya sebesar Rp.1.689.310.04  juta ( 15, 82%) di ekspor (baik luar negeri  maupun  provinsi  lain).  Tingginya  permintaan  akhir  domestik  ini,  memberikan indikasi  bahwa  proses  kegiatan  ekonomi  terutama  industri  di  Provinsi  Bengkulu masih relatif rendah. Untuk memenuhi permintaan tersebut, sebesar Rp. 9.365.510,9 juta (87,69 %) mampu dipenuhi dari hasil produksi di Provinsi Bengkulu, sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 1.315.056.26 juta (sekitar 12.31%) didatangkan dari luar Provinsi  Bengkulu  maupun  dari  luar  negeri  (impor).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa ketergantungan ekonomi Provinsi Bengkulu terhadap sektor eksternal relatif rendah.
Pola yang sama juga diperlihatkan oleh sektor perikanan budidaya, sebagian besar  permintaannya  hanya  untuk  memenuhi  konsumsi  akhir  domestik  dan  hanya sebagian  kecil  untuk  memenuhi  permintaan    sektor  produksi.  Sedangkan  untuk perikanan  tangkap,  permintaan  terbesarnya  justru  ditujukan  untuk  memenuhi permintaan di sektor industri. Hal ini berarti bahwa kegiatan industri hilirnya (industri pengolahan  dan  pengawatan  ikan)  bahan  inputnya  sebagian  besar  berasal  dari perikanan tangkap.

## Kontribusi Perikanan Tangkap dan Budidaya dalam Perekonomian.
Besarnya  kontribusi  sektor  perikanan  dalam  perekonomian  di  Provinsi Bengkulu  pada  tahun  2002  tidak  terlalu  signifikan  bila  dibandingkan  luas  wilayah pesisirnya, hanya mencapai 4.41% dari PDRB; sebesar 3.75 % adalah kontribusi dari perikanan tangkap dan sebesar 0.66 % berasal dari perikanan budidaya. Begitu juga halnya  dengan  industri  hilir,  kontribusinya  hanya  mencapai  3.47%.  Hal  ini memberikan indikasi bahwa sektor perikanan dalam arti luas (dari hulu sampai hilir) di wilayah pesisir Provinsi Bengkulu belum dapat dikelola secara optimal.
Tabel 1  Sepuluh sektor terbesar menurut peringkat nilai tambah bruto dan posisi peringkat sektor perikanan di Provinsi Bengkulu, tahun 2002.
Ranking Kode I-O Nama Sektor Nilai (Juta Rupiah) Persen tase 1 1 Padi 904 353,73  16,11 2 22 Perdagangan 849 477,76  15,13 3 29 Pemerintahan umum dan pertahanan 664 848,95  11,85 4 24 Angkutan darat 384 604,45 6,85 5 3 Kopi 328 291,05 5,85
6 2 Tanaman bahan makanan lainnya 311 119,94 5,54 7 28 Bank dan Lembaga keuangan 252 334,47 4,50 8 4 Tanaman perkebunan lainnnya 251 849,20 4,49 9 25 Angkutan Air 232 383,38 4,14 10 7 Perikanan tangkap 210 716,82 3,75 19 8 Perikanan budidaya 36 918,24 0,66 Sektor lainnya 1 185 938,26  21,13 Jumlah 5 612 836,25  100,00
Dari strukutur nilai tambah utamanya pada sektor perikanan tangkap, ternyata porsi  yang  diterima  untuk  upah  dan  gajinya  masih  relatif  lebih  rendah  bila dibandingkan  dengan  surplus  usaha,  padahal  upah  dan  gaji  merupakan  suatu komponen  nilai  tambah  yang  bisa  langsung  diterima  (dibawa  pulang)  oleh  pekerja. Sebaliknya  surplus  yang  nantinya  diterima  oleh  pengusaha,  belum  tentu  dapat dinikmati oleh masyarakat, khususnya tenaga kerja, (porsi komponen upah dan gaji sebesar  43,69  %  dan  surplus  usaha  sebesar  49,96  %).  Dengan  kata  lain,  kegiatan perikanan  tangkap  belum  mampu  memberikan  kesejahteraan  yang  baik  terhadap para  pekerjanya  dan  hanya  menguntungkan  para  pemilik  modal.    Untuk  sektor perikanan  budidaya  juga  terjadi  demikian,  porsi  upah  dan  gaji  lebih  kecil  bila dibandingkan surplus usaha, secara berurutan masing-masing sebesar 28,08 % dan 71,26  %.  Begitu  juga  dengan  industri  hilirnya,  memperlihatkan  bahwa  manfaat  dari nilai tambah yang dihasilkan ternyata juga belum mampu memberikan kesejahteraan yang  optimal  bagi  para  pekerjanya  (porsi  upah  dan  gaji  sebesar  31.45  %,  dan surplus usaha 61,67 %)

## Keterkaitan Sektor Perikanan Tangkap dan Budidaya Terhadap Sektor
Ekonomi Lainnya.
Sektor  perikanan  tangkap  mempunyai  nilai Backward  Linkages (BL)  yang lebih besar bila dibandingkan dengan sektor perikanan budidaya  (pengganda output sektor  perikanan  tangkap  sebesar  1,5551  dan  perikanan  budidaya  1.3307).  Hal  ini berarti  bahwa  perikanan  tangkap  mempunyai  daya  dorong  yang  lebih  besar  dalam penciptaan  output  dalam  perekonomian  bila  dibandingkan  dengan  perikanan budidaya.  Karena  apabila  terjadi  kenaikan  permintaan  satu  unit  output  sektor perikanan  tangkap  akan  mendorong  terciptanya  output  baru  dalam  perekonomian sebesar  1.5551  unit,  sedangkan  untuk  sektor  perikanan  budidaya  hanya  sebesar 1.3307 unit.
Begitu  juga  halnya  dengan  nilai Forward  Linkages (FL),  sektor  perikanan tangkap  masih  lebih  besar  bila  dibandingkan  dengan  perikanan  budidaya  (nilai  FL sektor  perikanan tangkap sebesar 1.34283 dan budidaya sebesar 1.33308). Adanya kenaikan  permintaan  seluruh  sektor  ekonomi  sebesar  1  unit  akan  berpengaruh terhadap  kenaikan  output  sektor  perikanan  tangkap  sebesar  1.34283  unit  dan budidaya  hanya  sebesar  1.33308  unit.  Dengan  kata  lain  dapat  dikatakan  bahwa
perikanan  tangkap  mempunyai  Derajat  Kepekaan  ( sensitivitas )  yang  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  perikanan  budidaya,  sedangkan  pada  indutri  hilirnya,  yakni pengolahan  dan  pengawetan  ikan,  baik  nilai backward  linkages maupun forward linkages lebih baik bila dibandingkan dengan hulunya. Hal ini dapat dikatakan bahwa kegiatan industri pengolahan dan pengawetan ikan di Provinsi Bengkulu mempunyai kontribusi  yang  lebih  besar  dalam  penciptaan  output  bila  dibandingkan  dengan perikanan tangkap maupun dan budidaya.

## Tabel 2.  Susunan urutan sektor-sektor unggulan yang mempangaruhi
perkembangan perekonomian Provinsi Bengkulu dari besaran nilai
BL dan FLnya Nomor Urut Unggulan Nama Sektor 1. Perdagangan 2. Bangunan 3. Transportasi Darat 4. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan; 5. Jasa-jasa Lainnya; 6. Perikanan Tangkap; 7. Hotel dan Restoran; 8. Industri Bahan Makanan Lainnya; 9. Transportasi Air; 10. Industri Barang dari Kayu dan Hasil Hutan Lainnya; 11. Komunikasi; 12. Industri Penggilingan dan Penyosohan  Padi dan Kopi; 13. Industri Lainnya; 14. Pertambangan dan Penggalian 15. Padi; 16. Industri Pupuk, Kimia, Barang dari Karet dan Mineral Bukan logam 17. Industri Alat Angkutan, Mesin dan Peralatannya; 18. Pengilangan Minyak Bumi; 19. Industri Kertas dan Barang Cetakan; 20. Kehutanan 21. Bank dan Lembaga Keuangan 22. Perikanan Budidaya 23. Industri Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 24. Tanaman Bahan Makanan Lainnya 25. Listrik, Gas dan Air Bersih 26. Peternakan dan Hasil-hasilnya 27. Transpotasi Udara 28. Tanaman Perkebunan Lainnya 29. Kopi 30.
Pemerintahan Umum dan Pertahanan.

## Dampak Kegiatan Sektor Perikanan Tangkap dan Budidaya Terhadap Lingkungan
Kegiatan  usaha  perikanan  tangkap  dan  budidaya  air  payau  pada  umumnya secara  langsung  atau  tidak langsung  berdampak negatif  terhadap lingkungan  hidup suatu  ekosistem.  Usaha  perikanan  tangkap  pada  umumnya  berdampak  secara langsung  terhadap  kerusakan  terumbu  karang,  sedangkan  usaha  perikanan budidaya  air  payau  (pertambakan)  akan  berdampak  secara  langsung  terhadap kerusakan  dan  berkurangnya  luasan  hutan  mangrove.  Dari  luas  hutan  mangrove yang  telah  rusak  di  Provinsi  Bengkulu  pada  tahun  2000  seluas  total  45.750  Ha (Fahutan  IPB  dan  DKP,  2000),  yang  telah  dikonversi  menjadi  areal  pertambakan untuk  usaha  budidaya  air  payau  adalah  seluas  237,1  Ha  (0,518  persen),  dengan tingkat  produksinya  mencapai  702,9  ton  atau  sebesar  2,96  ton/Ha  dengan  nilai seharga Rp 11.931.000.000,- pertahun (Bengkulu Dalam Angka 2001). Hal tersebut berarti setiap hektar (Ha) penambahan luas lokasi tambak yang merupakan input ke ekosistem,  akan  berpotensi  mengakibatkan  berkurangnya  produktivitas  perikanan sebesar  2,96  ton.  Potensi  perikanan  demersal  adalah  sebesar  27  000  ton/tahun dengan  jumlah  produksi  ikan  karang  pada  tahun  2004  adalah  sebesar  3  561 ton/tahun.

## Pilihan Skenario Kebijakan
Simulasi  kebijakan  dilakukan  dalam  upaya  mempelajari  dan  mencari  solusi tentang  kebijakan  mana  yang  paling  sesuai  untuk  diterapkan  dalam  rangka pengelolaan  perikanan  wilayah  pesisir  Provinsi  Bengkulu.  Kebijakan  yang  dianggap sesuai  apabila  dapat  berkontribusi  nyata  pada  pertumbuhan  ekonomi,  penciptaan kesempatan  kerja  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Adapun  skenario  yang  ingin diterapkan adalah sebagai berikut:
Tabel 3.  Contoh simulasi 1 skenario kebijakan pengembangan investasi dalam rangka pengelolaan perikanan Provinsi Bengkulu.
Skenario Kebijakan A1 Meningkatkan  sarana  produksi  dengan  jalan  penambahan  alat tangkap dan peningkatan intensifikasi usaha budidaya masing- masing sebesar 30% A2 Perluasan  pasar  produk  olahan  komoditas  perikanan  melalui pembentukan klaster industri sebesar 30%. A3
Meningkatkan  alokasi  belanja  daerah  untuk  peningkatan  SDM melalui pelatihan bagi nelayan pengolah sebesar 30%
A4 Meningkatkan  alokasi  belanja  daerah  untuk  menunjang pengembangan  kawasan  konservasi  dan  perlindungan  SDA sebesar 30%
A5
Menerapkan kebijakan A1, A2, A3 dan A4 secara bersamaan
Hasil  simulasi  dari  penerapan  beberapa  skenario  kebijakan  terhadap  kondisi perekonomian  Provinsi  Bengkulu  dapat  dilihat  pada  Tabel  1.  Berdasarkan  Tabel  1 dapat  diketahui  bahwa  penerapan  skenario  kebijakan  A3  ternyata  menghasilkan peningkatan  output,  nilai  tambah  bruto,  kesempatan  kerja, pendapatan masyarakat, dan  penerimaan  pajak  tak  langsung,  yang  lebih  baik  bila  dibandingkan  dengan skenario  kebijakan  lainnya.  Bila  dibandingkan  dengan  kondisi  awal  masing-masing indikator ekonomi makro tersebut meningkat sebesar 2,71 %, 2,92 %, 1,77 %, 4,75 %,  dan  5,37  %.  Kondisi  perekonomian  Provinsi  Bengkulu  akan  semakin  membaik apabila  kita  lakukan  paket  kebijakan  tersebut  secara  simultan  (A5).  Peningkatan output, nilai tambah bruto, kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, dan pajak tak langsung dengan skenario kebijakan A5, masing-masing meningkat sebesar 3,05 %, 3,20 %, 2,07 %, 5, 02 % dan 5,37 %.
Bila dilihat dampaknya terhadap lingkungan, melalui penerapan skenario A3, ternyata  juga  memperlihatkan  laju  kerusakan  yang  paling  tinggi  bila  dibandingkan dengan kebijakan lainnya. Bila dibandingkan dengan kondisi awal, kerusakan hutan mangrove, nitrogen dan phospor masing-masing mengalami laju kerusakan sebesar 0,57  %.  Kerusakan  lingkungan  akan  semakin  buruk  apabila  kita  terapkan  paket kebijakan secara silmutan (A5), dengan laju kerusakan sebesar 0.61 %.
Selanjutnya  diperlihatkan  simulasi  2  skenario  kebijakan  pengembangan investasi  terhadap  indikator-indikator  makro  dalam  pengelolaan  berbagai  sektor bidang perikanan dan pengaruhnya terhadap pengembangan perekonomian Provinsi Bengkulu, dengan contoh sebagai berikut :
Tabel 4.  Contoh simulasi 2 skenario kebijakan pengembangan investasi terhadap indikator makro dalam pengelolaan perikanan Provinsi
Bengkulu. Skenario Kebijakan B1 Meningkatkan  sarana  produksi  perikanan  tangkap  melalui tambahan investasi sektor industri alat tangkap sebesar 80% B2
Meningkatkan  produksi  perikanan  tangkap  mencapai  sebesar
80% dari MSY Provinsi Bengkulu. B3
Meningkatkan  infrastruktur  budidaya  dengan  penambahan investasi di sektor konstruksinya sebesar 80% B4
Meningkatkan  perluasan  pasar  produk  olahan  perikanan dengan peningkatan pangsa pasar sebesar 80%
B5 Meningkatkan  alokasi  belanja  untuk  peningkatan  kemampuan SDM melalui sektor pendidikan sebesar 80 %
Berdasarkan  Table  2  dapat  dikatakan  bahwa  penerapan  skenario  4  (B4), yakni  meningkatkan  perluasan  pasar  produk  olahan  perikanan  dengan  peningkatan pangsa  pasar  sebesar  80  persen,  akan  memberikan  dampak  yang  paling  optimal terhadap  kinerja  pengembangan  ekonomi  menunjang  pengentasan  kemiskinan  di Provinsi  Bengkulu.  Secara  total  output  perekonomian akan meningkat sebesar  4,92
persen,  nilai  tambah  bruto  meningkat  sebesar  4.97  persen,  terdapat  tambahan tenaga kerja sebesar 4,53 persen, pendapatan masyarakat meningkat sebesar 5.70 persen,  dan  penerimaan  pajak  tidak  langsung  meningkat  sebesar  5.36  persen. Penerapan  kebijakan  skenario  B4  ini,  ternyata  juga  mampu  secara  langsung memberikan  dampak  yang  cukup  besar  pada  kegiatan  sektor  hulunya  (sektor perikanan  tangkap  dan  budidaya),  dimana  kedua  sektor  ini  kinerja  ekonominya masing-masing  akan  meningkat  sebesar  38.18  persen  dan  48.51  persen.  Pada  sisi lain,  dengan  peningkatan  yang  cukup  tajam  pada  sektor  hulunya,  ternyata  juga memberikan  dampak  eksternalitas  negatif  yang  cukup  signifikan  terhadap  kualitas lingkungan,  khususnya  pada  kerusakan  hutan  mangrove  dan  pertambahan kandungan  unsur  Nitrogen  (N)  dan  Phospor  (P)  di  lingkungan  perairan.  Kondisi  ini tentunya  juga  dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  apabila  kita  hendak  menetapkan skenario  ini  sebagai  langkah  kebijakan  utama  yang  akan  diterapkan  dalam pengembangan sektor perikanan di Provinsi Bengkulu.

## Simpulan dan Saran

## Simpulan
1.  Tingginya  permintaan  akhir  domestik,  memberikan  indikasi  bahwa proses  kegiatan  ekonomi  terutama  industri  di  Provinsi  Bengkulu  masih relatif  rendah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ketergantungan  ekonomi provinsi ini terhadap sektor eksternal relatif rendah.
2.  Besarnya  kontribusi  sektor  perikanan  dalam  perekonomian  Provinsi Bengkulu  pada  tahun  2002  tidak  terlalu  signifikan  bila  dibandingkan dengan  potensi  perikanannya,  begitu  juga  halnya  dengan  industri hilirnya. Hal ini memberikan indikasi bahwa sektor perikanan dalam arti luas (dari hulu sampai hilir) di wilayah pesisir provinsi ini belum  dikelola secara optimal.
3.  Sektor  perikanan  tangkap  mempunyai  daya  dorong  yang  lebih  besar dalam  penciptaan  output  dalam  perekonomian  dibandingkan  perikanan budidaya,  sedangkan  pada  indutri  hilirnya  yakni  kegiatan  industri pengolahan  dan  pengawetan  ikan  di  Provinsi  Bengkulu  mempunyai kontribusi  yang  lebih  besar  dalam  penciptaan  output  bila  dibandingkan dengan perikanan tangkap maupun dan budidaya.
4.  Peningkatan  alokasi  belanja  Daerah  untuk  peningkatan  SDM  melalui pelatihan bagi nelayan pengolah sebesar 30 persen adalah upaya yang terbaik dilakukan untuk menaikkan besarnya kontribusi sektor perikanan terhadap  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Bengkulu,  demikian  juga peningkatan  pangsa  pasar  untuk  memperluas  pasar  produk  olahan sebesar  80  persen,  akan  memberikan  dampak  paling  optimal  terhadap
kinera  pengembangan  ekonomi  Provinsi  Bengkulu,  walaupun  dengan resiko  tetap  meningkatnya  eksternalitas  lingkungan,  sebagai  dampak negatif yang akan timbul.

## Saran
Untuk  lebih  cepat  mendorong  peningkatan  besarnya  kontribusi  sektor perikanan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Bengkulu,  sekaligus  untuk menekan  dampak  eksternalitasnya  terhadap  lingkungan  di  wilayah  pesisir,  maka perlu  dilakukan  upaya    skenario  A5  dan  B5  secara  simultan  dari  semua  rancangan skenario yang dibuat.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Bengkulu. 2000. Kota Bengkulu Dalam Angka. Katalog BPS : 1401.1771
BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Bengkulu dan BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Tingkat I Bengkulu. 2000. Laporan Pendahuluan Penyu sunan Tabel Input-Output Propinsi Bengkulu Tahun 2000. Bengkulu.
BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Bengkulu. 2001. Bengkulu Dalam Angka, Bengkulu In Figure. Katalog BPS : 1401.17
Budiharsono, S. 2001. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. Cetakan Pertama. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
Cicin-Sain, B. and R.W. Knecht. 1998 .Integrated Coastal And Ocean Management : Concepts and Practices. Center for the Study of Marine Policy Graduate Collage of Marine Studies. University of Delaware. ISLAND PRESS. WASHINGTON, D.C. COVELO. California.
Dahuri, R.; J. Rais; S.P. Ginting dan M.J. Sitepu. 1996. Pengelolaan Sumberd aya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Edisi Pertama, PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu.1999. Program Pembangunan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun 2000/ 2004. Bengkulu .
Fakultas Kehutanan IPB dan Departemen Kelautan dan Perikanan, 2000.
United Nations. 1995. Planning Guidelines on Coastal Environmental Management. Economic and Social Commission for Asia and The Pacific. New York.