## ANALISIS TERHADAP EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA LAPAS KELAS I MEDAN DI MASA PANDEMI SEBAGAI BENTUK ANTISIPASI PENYEBARAN COVID
Umi Khairiah 1 , Apri Amalia 2
1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Asy-Syafi’iyah Medan, 2 Universitas Al-Azhar Medan hurairahumi3@gmail.com

## ABSTRACT
The Covid-19 pandemic has become a frightening national disaster for prisoners, because the prison's overcapacity conditions provide opportunities for the transmission of the Covid-19 virus, so the government issued a policy of releasing prisoners through assimilation. In addition, the Covid-19 assimilation policy has raised public concerns about the increase in criminal acts during the pandemic carried out by assimilated prisoners. The purpose of this study was to determine whether the Covid- 19 assimilation program could be effective in preventing the transmission of Covid-19 and the impact of providing assimilation for prisoners in terms of increasing crime in the city of Medan. The research method  used  is  normative  juridical  and  empirical  juridical.  The  results  of  this  research  on  the assimilation of COVID-19 are an attempt by the government to break the Covid-19 chain in prisons. created  because  of  the  prison's  overcapacity.  This  policy  has  been  reviewed  and  is  considered effective in achieving the target to reduce the spread of Covid-19. The impact of releasing assimilated prisoners is a boon to prisoners and does not have the effect of increasing crime. Crimes committed by prisoners of assimilation are only 1%.
Keywords: Anticipation; Effectiveness; Covid-19 Assimilation; Policy; Spread of Covid-19

## ABSTRAK
Pandemi Covid-19 sudah menjadi bencana Nasional yang menakutkan bagi para narapidana, karena kondisi  over  kapasitas  Lapas  memberi  peluang  bagi  penularan  virus  Covid-19  maka  pemerintah mengeluarkan  kebijakan  pembebasan  narapidana  melalui  asimilasi.  Disamping  itu  juga  kebijakan asimilasi Covid-19 menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap meningkatnya tindak kriminal di  masa  pandemic  yang  dilakukan  narapidana  asimilasi.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui apakah program asimilasi Covid-19 dapat efektif dalam mencegah penularan Covid-19 dan dampak pemberian  asimilasi  bagi  Narapidana  dalam  hal  peningkatan  kejahatan  di  Kota  Medan.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris.    Hasil  penelitian  terhadap asimilasi covid ini merupakan upaya pemerintah memutus mata rantai Covid-19 di Lapas. yang dibuat karena overkapasitas Lapas. Kebijakan ini telah direview dan dianggap efektif dalam mencapai target untuk  mengurangi  penyebaran  Covid-19.  Dampak  pembebasan  narapidana  asimilasi  merupakan anugerah  bagi  narapidana  dan  tidak  memiliki  pengaruh  meningkatnya  kejahatan.  Kejahatan  yang dilakukan narapidana asimilasi hanya 1%.
Kata Kunci: Antisivasi; Efektivitas; Asimilasi Covid-19; Kebijakan; Penyebaran Covid-19

## I. PENDAHULUAN
Sampai  detik  ini  permasalahan  klasik lembaga  pemidanaan  di  Indonesia  yang  tidak kunjung usai salah satunya adalah disebabkan meningkatnya angka kriminalitas yang
berdampak  pada  kelebihan  daya  tampung (overcapacity) di  Lembaga  Pemasyarakatan (Lapas) dari tahun ke tahun.
Awal  tahun  2020  telah  terjadi  wabah virus  yang  dikenal  dengan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Penyebaran virus ini memberikan  dampak  luas  baik  ekonomi maupun  sosial.  Pandemi  Covid-19  ditetapkan menjadi  bencana  Nasional  di  Indonesia.  Hal ini menjadi kekhawatiran khususnya bagi para narapidana,  karena  peluang  menular  diantara napi  menjadi  sangat  besar,  sehingga  saat  ini menjadi  persoalan  karena  kondisi  yang  padat tersebut  akan  sangat  memudahkan  bagi  para napi menjadi sasaran penyebaran dan penularan virus corona atau Covid-19 tersebut.
Di Indonesia, Covid pertama dilaporkan  pada  tanggal  2  maret  2020 sejumlah  dua  kasus. 1 Data  24  Oktober  2020 menunjukan kasus yang terkontaminasi berjumlah  381.910  kasus  dan  13.077  kasus kematian.  Tingkat Covid-19  di  Indonesia sebesar 1.6% dan angka ini merupakan risiko global yang sangat tinggi. 2
Kebijakan  dalam  rangka  mengatasi dan  meminimalisasi  percepatan  penyebaran virus  ini  diambil  oleh  pemerintah  Indonesia melalui kewajiban masyarakat untuk menerapkan program pola hidup sehat, social distancing  dan  physical  distancing  kepada
1 World Health Organization. Situation Report
– 42 [Internet]. 2020, https://www.who.int/ docs/default-source/coronaviruse/situation- reports/20200302-sitrep-42-covid-19. pdf?sfvrsn=224c1add_2
2 Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia. Info  Infeksi  Emerging  Kementerian  Kesehatan  RI, https:// infeksiemerging.kemkes.go.id/
3 Sri Marthaningtiyas, Implementasi Kebijakan Asimilasi  Narapidana  di  Tengah  Pandemi  Covid-19,
seluruh masyarakat, tidak terkecuali masyarakat  yang  menjadi  penghuni  Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). 3
Penerbitan  regulasi  dalam  rangka penanganan penyebaran Covud-19 merupakan upaya untuk mendukung keberadaan Undang- Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan  Bencana  yang  menetapkan wabah  penyakit  sebagai  salah  satu  bencana non-alam yang perlu dikelola potensi ancamannya.  Salah  satu  regulasi  dalam penanganan wabah tersebut maka Kementerian  Hukum  dan  HAM  Republik Indonesia  mengeluarkan  kebijakan  untuk melakukan  asimilasi  dan  integrasi  bagi narapidana untuk mencegah penularan wabah virus  covid-19.  Melalui  Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan dikeluarkan Keputusan Menteri  Hukum  dan  HAM  No:  M.HH-
19PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak  melalui  Asimilasi  dan  Integrasi  dalam Rangka  Pencegahan  dan  Penanggu-langan Penyebaran  Covid-19,  dimana  keputusan tersebut merupakan kebijakan asimilasi Narapidana dan Anak Binaan, demi meminimalisir  penularan  Covid-19  di  lapas- lapas di Indonesia. 4
Supremasi  Jurnal  Hukum,  Vo.3,  No.2  Tahun  2020, hlm.55
4 LBH  Jakarta,  Penanganan  Wabah  Pandemi Covid-19  dan  Penerapan  PSBB  di  Jabotabek  Harus Memperhatikan  Hak  Asasi  Manusia  dan  Pemenuhan Hak Warga, Kertas Posisi LBH Jakarta, https://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/ uploads/2020/04/Kertas-Posisi-Penanganan-Wabah- Pandemi-Covid-19-dan-Penerapan-PSBB-di-Jabode tabek-Harus-Memperhatikan-Hak-Asasi-Manusia-dan- Pemenuhan-Hak-Warga.pdf
Sejak dikeluarkannya regulasi tersebut, secara serentak semja Lapas termasuk Lapas  Kelas  I  Medan  mulai  melaksanakan program  integrasi  dan  asimilasi  di  rumah. Persoalan  lain  yang  timbul  dari  kebijakan  ini adalah terjadinya peristiwa tindak pidana yang dilakukan  oleh  narapidana  yang  sedang menjalani  asimilasi.  Di  medan,  terjadi perampokan  dan  pembegalan  dan  pelakunya adalah narapidana yang mendapatkan asimilasi. 5
Urgensi  penelitian  ini  adalah  karena regulasi  (peraturan)  dan  policy  (kebijakan) Menteri  Hukum  dan  HAM  memberikan asimilasi bagi para Narapidana dengan alasan Covid-19  menjadi  kontroversi  di  masyarakat. Sehingga  tujuan  penelitian  ini  untuk  menguji dan menganalisis kebijakan pemerintah terkait asimilasi  ini  apakah  efektif  dalam  mencegah penularan  Covid-19,  kemudian  menganalisis bagaimana  bentuk  pengawasan  dan  dampak pemberian  asimilasi  yang  menyebabkan terjadinya  kejahanan  di  kota  medan  oleh beberapa napi yang mendapatkan asimilasi.

## II. METODE PENELITIAN
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif  dan  pendekatan  yuridis  empiris. Penelitian normatif menurut Terry Hutchinson sebagaimana  dikutip  Peter  Mahmud  Marzuki
5 https://www.cnnindonesia.com/nasio-nal/
20200508164207-12-501392/merampok-lagi-usai- bebas-napi-asimilasi-didor-di-medan
6 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum , Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm 32
mendefinisikan  penelitian  normatif  atau doktrinal  adalah  penelitian  yang  memberikan penjelasan  sistematis  aturan  yang  mengatur suatu  kategori  hukum  tertentu,  menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan. 6
Penelitian  hukum  empiris  adalah adalah  penelitian  yang  mempunyai  objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat  yang  dikaji  adalah  perilaku  yang timbul  akibat  berinteraksi  dengan  sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk  reaksi  masyarakat  atas  diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula  dilihat  dari  perilaku  masyarakat  sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. 7 Penelitian  yuridis  empiris  dalam penelitian  ini  dilakukan  melalui  wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yaitu para napi  yang  mendapatkan  asimilasi  di  Lapas Kelas  I  Medan  dan  narasumber  Bapak  Sahat Parsaulian/Kasi Bimkesmaswat..
Penelitian lapangan dengan
melakukan  wawancara.  Pendekatan  masalah akan  dipertajam  dengan  suatu  pendekatan konseptual (Conseptual  Approach) ,  yaitu pendekatan  yang  beranjak  dari  pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang  di  dalam  ilmu  hukum,  guna
7 Mukti  Fajar,  Yulianto  Achmad, Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris ,  Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34 - 51
menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian,  konsep,  dan  asas  hukum  yang relevan,  sebagai  sandaran  dalam  membangun suatu argumrntasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. 8
Untuk  melaksanakan  penelitian  ini dilakukan  analisis  data  dengan  pendekatan deskriptif  kualitatif,  sebagaimana  data  yang dibutuhkan tidak berupa angka-angka, penelitian  menggunakan  kata-kata  tanpa rumus statistik. Pendekatan penelitian deskriptif  yang  dilakukan  dengan  cara mendeskripsikan menggambarkan/ menceritakan)  kembali  secara  tertulis  dari hasil penelitian .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Efektifitas Program Kebija-kan Asimilasi Covid-19 Dalam
Menanggulangi Penyebaran Covid-19 di Lapas Kelas I Medan
Narapidana juga manusia sama seperti manusia  yang  lainnya  memiliki  hak-hak tertentu.  Pengaturan  asimilasi  narapidana secara  umum  diatur  dalam  Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan.  Jo  Peraturan  Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan Jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,
8 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum (edisi Revisi) , Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 135-136
Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti Bersyarat.
Keputusan  pemerintah  membebaskan narapidana melalui kebijakan program Asimilasi  di  masa  pandemic  Covid-19 didasarkan  pada  Peraturan  Menteri  Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian  Asimilasi  dan  Hak  Integrasi  bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran Covid-19 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2020 tentang    Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang  Bebas,  Dan  Cuti  Bersyarat  Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran Covid-19  Jo.  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang  Bebas,  Dan  Cuti  Bersyarat    Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran Covid-19,  serta  Keputusan  Menteri  Hukum dan  HAM  No.  M.HH-  19.PK.01.04.04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan
Narapidana  dan  Anak  Melalui  Asimilasi  dan Integrasi  dalam  Rangka  Pencegahan  dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Dikeluarkannya  kebijakan  tersebut  dengan pertimbangan  yang  matang  bahwa  hampir semua Lapas dan Rutan di tanah air kelebihan kapasitas,  sehingga  rentan  dengan  ancaman pandemi Covid-19.Keputusan pemerintah membe-baskan  narapidana  melalui  kebijakan program  Asimilasi  di  masa  pandemic  Covid- 19 didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian  Asimilasi  dan  Hak  Integrasi  bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran Covid-19 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2020 tentang    Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang  Bebas,  Dan  Cuti  Bersyarat  Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran Covid-19  Jo.  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang  Bebas,  Dan  Cuti  Bersyarat    Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka
9 Adelia  Rachma  Indriaswari  Susanto,  dkk.
Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 ,  dalam  Buletin  Sebuah  Kajian,  Yogyakarta:
Pencegahan dan Penanggu-langan Penyebaran Covid-1, serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM  No.  M.HH-  19.PK.01.04.04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana  dan  Anak  Melalui  Asimilasi  dan Integrasi  dalam  Rangka  Pencegahan  dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan  yang  matang  bahwa  hampir semua  lembaga  pemasyarakatan  dan  rumah tahanan  di  tanah  air  kelebihan  kapasitas, sehingga  rentan  dengan  ancaman  pandemi Covid-19.
Dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Syarat Pemberian  Asimilasi  dan  Hak  Integrasi  Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran Covid-19  tidak  mencakup  semua  kasus. Beberapa pengecualian diatur dalam peraturan tersebut yaitu Narapidana yang tidak mendapatkan  pembebasan  misalnya  adalah narapidana yang melakukan tindakan terorisme, narkotika, dan prekursor narkotika, psikotropika,  korupsi,  kejahatan  terhadap keamanan  negara,  dan  kejahatan  terhadap kejahatan  hak  asasi  manusia  berat,  kejahatan transnasional,  serta  warga  negara  asing. Pembebasan  narapidana  karena  Covid-19  ini dikarenakan alasan pidana umum. 9
Dewan  Mahasiswa  Justicia  Fakultas  Hukum  UGM, April 2020, h.32
Dalam Surat Keputusan Nomor M.HH19.PK.01.04.04  Tahun  2020  tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi, bahwa pengeluaran  narapidana  dan  anak  lewat asimilasi  dilakukan  bagi  narapidana  yang  2/3 masa pidananya hingga 31 Desember 2020.
Secara tegas Pemerintah mengusulkan pemberian asimilasi dan hak integritas kepada narapidana,  khususnya  yang  masa  2/3  masa pidananya  jatuh  tanggal  1  April  2020  hingga 31  Desember  2020  serta  tidak  terkait  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012 dan  bukan  warga  negara  asing.  Dengan  kata lain,  narapidana  yang  mendapatkan  hak asimilasi dan integrasi adalah narapidana yang telah memenuhi kualifikasi.
Maksud  dan  tujuan  dikeluarkannya surat edaran ini sebagai pedoman bagi petugas pemasyarakatan  dalam  pengeluaran  dan pembebasan  Narapidana/Anak  dalam  rangka meminimalisir  dampak  penyebaran  Covid-19 di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Hal  ini  sebagai bentuk penyeragaman dan pemahaman dalam melakukan langkah-langkah progresif pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak  sebagai  upaya  penanggulangan  Covid- 19  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  (LAPAS), Lembaga  pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA), Rumah  Tahanan  Negara  (RUTAN)  dan  balai Pemasyarakatan (BAPAS) di seluruh indonesia.
Surat  edaran  tentang  pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan nara-pidana dan anak  melalui  asimilasi  dan  integrasi  rangka
pencegahan  dan  penanggulangan  penyebaran Covid-19,  langkah-langkah  yang  diambil Kepala Kanwil dengan memerintahkan kepada kepala divisi pemasyarakatan/ kepala Lembaga  Pemasyarakatan/kepala  lembaga Pembinaan  khusus  anak/  kepala  rumah tahanan  Negara/Kepala  balai  pemasyarakatan untuk melaksanakan peraturan Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik
Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04
Tahun 2020 tentang pengeluaran dan Pembebasan  Narapidana  dan  Anak  melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan  dan  penanggulangan  penyebaran Covid-19.
Sebagai upaya pencegahan dan penyelamatan  narapidana  dan  anak  yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara dari penyebaran Covid-19, dilaksanakan  pengeluaran  dan  pembebasan melalui  asimilasi  dan  integrasi  berdasarkan peraturan sebagai berikut:
1.  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.
2.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun 2012  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan.
3.  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  3  Tahun  2018  tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi, Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
4.  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  10  Tahun  2020  tentang Syarat  Pemberian  Asimilasi  dan  Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan Penyebaran  Covid-19  yang  telah  diganti dengan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pemberian Asimilasi,
Pembebasan Beryarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat  Bagi  Narapidana  Dan  Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang  diubah  dengan  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  2021  tentang Perubaha  Atas  Peraturan  Menteri  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  32  Tahun 2020  tentang  Syarat  Syarat  dan  Tata  Cara Pemberian
Asimilasi, Pembebasan Beryarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat  Bagi  Narapidana  Dan  Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. 5.  Keputusan Menteri Hukum dan  Hak  Asasi
Manusia Nomor M.HH19.PK.01.04.04
Tahun  2020  tentang  Pengeluaran  dan
Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi  dan  Integrasi  Dalam  Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Tata Cara Pemberian
Remisi,
Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Besyarat, Cuti Menjelang Bebas,
dan Cuti Besyarat mengenai syarat pemberian asimilasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  32 Tahun  2020  tentang    Syarat  Syarat  dan  Tata Cara  Pemberian  Asimilasi,  Pembebasan Beryarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  Dan  Cuti Bersyarat  Bagi  Narapidana  Dan  Anak  Dalam Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan Penyebaran  Covid-19  tidak  berbeda  dengan yang ada pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Besyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti Besyarat.
Dalam Permenkumham Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 ada beberapa poin diantaranya adalah terkait syarat dan tata cara  pemberian  Asimilasi  dan  Hak  Integrasi, pembatasan  bagi  tindak  pidana  tertentu, mengakomodasi pemberian hak kepada Warga Negara Asing, serta penerbitan Surat Keputusan  secara  online,  yang  terakomodasi dalam  Sistem  Database  Pemasyarakatan. Terkait  tindak  pidana  narkotika,  prekursor narkotika, dan psikotropika, terorisme, korupsi,  kejahatan  atas  keamanan  negara, kejahatan  hak  asasi  manusia  yang  berat,  dan kejahatan  transnasional  terorganisasi  lainnya asimilasi  tidak  akan  diberikan  kepada Narapidana dan Anak yang melakukan tindak pidana  tersebut.  Terkecuali  bagi  narapidana kasus  narkotika,  prekursor  narkotika,  dan psikotropika  dengan  pidana  di  bawah  lima tahun,  tetap  akan  diberikan  Asimilasi  dan
Integrasi  sesuai  Permenkumham  Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020.
Asimilasi  juga  tidak  diberikan  kepada narapidana  dan  anak  yang  menjalani  pidana kasus  pembunuhan  Pasal  339  dan  Pasal  340, kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 KUHP,  pencurian  dengan  kekerasan  Pasal 365,  serta  kesusilaan  terhadap  Anak  sebagai korban  yang  diatur  dalam  Pasal  81  dan  Pasal 82  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Perbedaan  yang  mendasar  sebenarnya hanya  pada  pelaksanaan  program  asimilasi tersebut  yang  dimana  berdasarkan  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor  32  Tahun  2020  program  asimilasi dilaksanakan di rumah. Hal ini selaras dengan kebijakan  pemerintah  untuk  melaksanakan social distancing . Tidak hanya itu, pelaksanaan  program  asimilasi  pun  turut diawasi  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan, sebagai-mana  Pembimbing  Kemasyarakatan adalah  pejabat  fungsional  penegak  hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, penga- wasan,  dan  pendampingan  terhadap  anak  di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
Pelanggaran yang dilakukan narapidana  terhadap  syarat  umum  maupun syarat  khusus  untuk  memperoleh  Asimilasi maka  hak  mendapatkan  asimilasi  nya  akan dicabut.  Narapidana  asimilasi  tersebut  akan diberikan  sanksi  sesuai  dengan  kategori pelanggaran  berat,  serta  selama  menjalani
Asimilasi  maupun  Integrasi  tidak  dihitung menjalani pidana.
Pada  tahun  2021,  pandemi  Covid-19 yang  masih  belum  mereda  hingga  saat  ini, Kementerian  Hukum  dan  HAM  kembali memperpanjang pemberlakuan program Asimilasi Di Rumah bagi narapidana dan Anak Didik  Pemasyarakatan  (Andikpas)  yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  2020  tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
Pada  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 ini, program Asimilasi Rumah dapat diusulkan bagi narapidana yang memasuki  2/3  masa  pidana  dan  Andikpas memasuki  ½  masa  pidana  mulai  1Juli  2021 sampai 31 Desember 2021.
Selain  memperpanjang  masa  berlaku program asimilasi dirumah, Peraturan Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 ini terdapat perubahan pada 2(dua) Pasal yaitu pada Pasal 11  dan  Pasal  45  yang  salah  satunya  adalah pengecualian bagi pengulangan tindak pidana dalam pasal 11 ayat (4) yang berbunyi “Selain pengecualian  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (3),  Asimilasi  tidak  diberikan  kepada
Narapidana/Anak
yang melakukan pengulangan  suatu  tindak  pidana,  yang  mana tindak  pidana  yang  dilakukan  sebelumnya telah  dijatuhi  pidana  dan  berkekuatan  hukum tetap.”
Ditetapkannya pandemi Covid-19 yang beberapa  waktu  lalu  telah  menyebar  luas dalam skala global sebagai bencana non alam nasional,  mendorong  Pemerintah  Indonesia untuk  melakukan  berbagai  upaya  terkait pencegahan  penyebaran  Covid-19  ini  di berbagai sektor kehidupan. 10
Berkaitan  dengan  maraknya  wabah Covid-19  saat  ini,  tak  ketinggalan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan kebijakan terkait teknis kebijakan pembebasan narapidana, pemerintah menetapkannya melalui  program  asimilasi  dan  hak  integrasi. Program  asimilasi  adalah  proses  pembinaan narapidana  dan  anak  yang  dilaksanakan dengan  membaurkan  narapidana  dan  anak dalam masyarakat.
Pandemi  Covid-19  di  Indonesia  yang telah  menyasar  ke  Lapas-lapas  menginfeksi mulai dari tahanan, narapidana atau WBP, dan petugas  Lapas.  Menurut  Kementrian  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  pada  Februari  2021, sebanyak  4.343  narapidana  termasuk  anak- anak  telah  terinfeksi,  374  masih  menjalani perawatan  isolasi  dan  3.948  telah  pulih, kemudian sebanyak 21 narapidana meninggal.
10 Wahyu Jati, dkk, Merajut Optimisme Ditengah Covid-19 , Cet. 1, Banten: Desanta Muliavisitama, 2020, h.7
11 Kemenkumham,  Pertemuan  Virtual  UNODC, Menkumham  Bagikan  Pengalaman  Kebijakan  Tekan
Sebanyak  1.872  Petugas  Pemasyarakatan terjangkit,  380  orang  masih  menjalani perawatan  isolasi  dan  1.471  sudah  sembuh. Lalu sebanyak 21 petugas tewas. 11
Pembebasan narapidana melalui asimilasi  covid  ini  merupakan  bagian  dari upaya  pemerintah  memutus  mata  rantai penyebaran  Covid-19  di  lingkungan  Lapas. Kebijakan  ini  dibuat  karena  kondisi  Lapas yang melebihi kapasitas.
Pada  tanggal  13  April  2020,  Presiden Joko  Widodo  telah  menetapkan  pandemi Covid-19  menjadi  bencana  nasional  melalui Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020 tentang  Penetapan  Bencana  Non  Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Ini berarti Indonesia telah menghadapi suatu kondisi yang darurat.
Penyebaran  Covid-19  yang  sangat cepat  berbanding  terbalik  dengan  kapasitas Lembaga  Pemasyarakatan  di  Indonesia  yang kelebihan kapasitas. Kondisi kelebihan kapasitas  ini  mendorong  negara  untuk membebaskan narapidana karena bagaimanapun  negara  harus  tetap  menjamin hak hidup masing-masing warga negaranya di tengah pandemi Covid-19 ini.
Sejalan  dengan  komisi  tinggi  PBB untuk Hak Asasi Manusia mengenai pembebasan  narapidana  dengan  kondisi over capacity dengan  menetapkan  kehidupan yang
Penyebaran  Covid-19  Lapas-Rutan  di  Indonesia, https://kemenkumham.go.id/publikasi/siaran- pers/pertemuan-virtual-unodc-menkumham-bagikan- pengalaman-kebijakan-tekan-penyebaran-covid-19- lapas-rutan-di-indonesia
lebih baik di luar penjara. Occupancy rate 23 negara  di  benua  Asia  pada  tahun  2014-2017 menunjukkan  bahwa  Indonesia  merupakan salah  satu  dari  8  negara  yang  mengalami overcrowded . 12
Keputusan pemerintah untuk
membebaskan narapidana tersebut berdasarkan  rekomendasi  dari  PBB,  Komnas HAM dan beberapa lembaga pemerhati HAM lainnya. 13 Dan  kebijakan  terkait  asimilasi  di masa  pandemic  Covid-19  pertama  kali didasarkan  pada  Peraturan  Menteri  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Syarat Pemberian  Asimilasi  dan  Hak  Integrasi  bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran Covid-19  yang  kemudian  diganti  dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  2020  tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Asimilasi, Pembebasan Beryarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan  Cuti  Bersyarat  Bagi  Narapidana  Dan Anak  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan Penanggula-ngan  Penyebaran  Covid-19  yang diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubaha Atas Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Asimilasi,
12 Adrian  Frediyato  dan  Martha  Eliza  Sellyn,
Kacamata  Driyarkara:  Melawan  Corona:  Menilik Pembebasan Narapidana , Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas  Sanata  Dharma  Kabinet  Solidaritas  Aksi, 2020, h.2
Pembebasan Beryarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan  Cuti  Bersyarat  Bagi  Narapidana  Dan Anak  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan Penanggulangan  Penyebaran  Covid-19,  serta Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  No.
M.HH- 19.PK.01.04.04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak  Melalui  Asimilasi  dan  Integrasi  dalam Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan Penyebaran  Covid-19.  Kebijakan  tersebut diambil  dengan  pertimbangan  yang  matang bahwa hampir semua lembaga pemasyarakatan dan  rumah  tahanan  di  tanah  air  kelebihan kapasitas,  sehingga  rentan  dengan  ancaman pandemi Covid-19.
Pandemi  Covid-19  nyaris  menjadi pandemic dalam skala global yang melumpuhkan  dunia  yang  menimbulkan kerugian  dan  kehilangan  atas  kehidupan sehari-hari  bagi  setiap  orang  termasuk  warga binaan  pun  ikut  menjadi  korban  dari  dampak penyebaran Covid-19. Setiap negara menganjurkan rakyatnya menjauhi keramaian, menghindari  kerumunan,  bahkan  berdiam  di rumah. Sayangnya himbauan untuk menghindari  kerumunan  dan  menjaga  jarak tidak dapat diterapkan di dalam Lapas.
Lembaga Pemasyarakatan adalah institusi milik negara dengan fungsi menjalankan  pembinaan,  dan  pengamanan Narapidana  dan  Anak  yang  sifatnya  tidak
13 Andita  Rahma,  Beri  Asimilasi  Kepada Narapidana,  Yasona:  Ini  Rekomendasi  PBB  dan Komnas HAM, https://nasional.tempo.co/read/ 1376729/beri-asimilasi-kepada-narapidana-yasonna- ini-rekomendasi-pbb-dan-komnas-ham/full&view =ok
melimitasi  kebebasan  individu  sehingga institusi ini dapat menampung banyak orang di satu ruangan.  Karena itu Lapas  menjadi lokasi yang rentan penyebaran Covid-19. 14
Persoalan  kelebihan  kapasitas (over capacity) di Lembaga Pemasya-rakatan
bukanlah  hal  baru,  dan  hampir  semua Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami  kelebihan  kapasitas.  Berdasarkan pengamatan  yang  dilakukan  di  Lapas  Kelas  I Medan,  kondisi  Lapas  yang  kelebihan kapasitas (over  capacity) sangat  berpotensi untuk  terjadinya  penularan  virus  Covid-19 antar warga binaan yang satu terhadap lainnya. Sebagaimana  juga  pendapat  Trias  Palupi Ningrum yang penulis kutip sebagai berikut:
“Pembebasan terhadap narapidana dilakukan dengan pertimbangan rawannya penyebaran  Covid-19  di  dalam  Lembaga pemasyarakatan/ Rumah tahanan/Lembaga Pembinaan Khusus
Anak di Indonesia yang notabene mengalami kelebihan penghuni’. 15
Mengenai  kondisi  Lapas  Kelas  I Medan  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Bapak  Sahat  Sihombing,  Amd,P.,SH  /  Kasi. Bimkemaswat sebagai berikut:
“ Over  capacity terjadi  di  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  I  Medan,  dimana daya  tampung  atau  kapasitas  hanya memuat 1.054 orang namun jumlah warga binaan  sampai  saat  ini  lebih  dari  3000 orang.
14 Hisyam  Ikhtiar, Analisis  Kebijakan  Asimilasi dan Integrasi Narapidana di Masa Pandemi Covid-19 , Jakarta:  Lembaga  Bantuan  Hukum  Masyarakat,  2020, h.9
Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan per-September 2021 disajikan dalam tabel berikut:
Sumber:  Data  Lapas  Kelas  I  Medan  Tahun 2021
Narapidana atau warga binaan merupakan  kelompok  yang  rentan  tertular wabah Covid-19, kendati kasus positif Covid- 19  di  Lapas  saat  ini  masih  rendah, kekhawatiran  penyebaran  di  penjara  di  mana para narapidana berbagi sel, tempat mandi, dan ruang makan yang sama.
Disebabkan karena kelebihan kapasitas,  maka  untuk  mengurangi  risiko penularan  Covid-19  di  dalam  tahanan, Pemerintah  Indonesia  melalui  Kementerian Hukum  dan  HAM  membebaskan  ribuan narapidana  setelah  Presiden  Joko  Widodo mengumumkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat  dan  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  (PSBB).  Kebijakan  ini  juga  mendapat apresiasi  dari Institute  for  Criminal  Justice Reform (ICJR).
Berikut  hasil  wawancara  penulis dengan Bapak Sahat Sihombing, Amd, P, SH / Kasi.  Bimkemaswat sebagai berikut: “Jumlah narapidana  diseluruh  Indonesia  khususnya Lapas Kelas I Medan yang secara umum sudah
15 Trias  Palupi  Kurnianingrum,  Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19, dalam
Artikel Hukum Vol. XII, No.8/II/Puslit/April/2020,  Pusat  Penelitian  Badan
Keahlian DPR RI, h.1
melebihi  kapasitas  menjadi  pertimbangan utama  kebijakan  asimilasi  ini.  Andaikan  satu orang  saja  terpapar  Covid-19  maka  akan sangat memungkinkan membahaya-kan seluruh penghuni Lapas karena sifat Covid-19 ini  dapat  menularkan  siapa  saja.  Apabila langkah  kebijakan  ini  tidak  dilakukan,  maka sama saja dengan mempertaruhkan nyawa para narapidana dan hal itu sangat tidak manusiawi. Adanya fakta tersebut dibuatlahuntuk terobosan agar para penghuni Lapas berkurang sehingga  kewajiban  melaksanakan physical distancing dapat berjalan efektif.
Putusan  asimilasi  Covid-19  ini  sudah dipertimbangkan  dikarenakan  sebelumnya ramai  diperbincangkan  mengenai  keadaan  di tahanan  yang  penuh  sesak  dan  sangat  tidak layak. Untuk satu sel nya dapat terisi puluhan narapidana  dan  letaknya  saling  berhimpitan. Ketika  pandemi  ini  akan  menjadi  hal  yang sangat menakutkan bagi para napi dikarenakan berpeluang adanya penularan antar napi
Berikut hasil wawancara  yang penulis lakukan  dengan  Bapak  Sahat  Sihombing, Amd,  P,  SH  /  Kasi.  Bimkemaswat  mengenai apakah program asimilasi Covid-19 ini mampu mengurangi resiko menularnya wabah Covid- 19  di  Lapas  Kelas  I  Medan,  sebagai  berikut: “ Over  capacitas di  Lapas  Kelas  I  Medan  ini sudah  sangat  melebihi  jumlah  daya  tampung sehingga  tidak  mungkin  untuk  menjaga  jarak sehingga pemberian asimilasi bagi narapidana ini  merupakan  hal  yang  sangat  tepat  bagi Lapas  untuk  mengurangi  jumlah  narapidana. Selain itu guna pencegahan Covid-19 petugas
juga  menunda  penerimaan  tahanan  baru, meniadakan layanan kunjungan hanya melalui video.  Petugas  yang  masuk  juga  harus mengikuti  protocol  pencegahan  Covid-19. Kami  tidak  ingin  Covid-19  masuk  ke  dalam Lapas  melalui  pembesuk  dan  menularkannya kepada warga binaan. Selain itu juga dilakukan fogging di  blok  hunian  dan  kamar-kamar  sel untuk mensterilisasi”.
Pengeluaran melalui asimilasi menurut ketentuan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan HAM  Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Syarat Pemberian  Asimilasi  dan  Hak  Integrasi, dilakukan dengan ketentuan:
a.  Bagi  narapidana  yang  2/3  masa  pidananya dan  bagi  anak  yang  1/2  masa  pidananya jatuh sampai tanggal 31 Desember 2020;
b.  Bagi narapidana dan anak yang tidak terkait dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun 1999  tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing;
c.  Asimilasi dilaksanakan di rumah;
d.  Surat  keputusan  asimilasi  diterbitkan  oleh Kepala  Lembaga  pemasyarakatan,  Kepala Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak,  dan Kepala Rumah tahanan.
Selanjutnya  dalam  Pasal  4  Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  10  Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan
Hak  Integrasi  dilampirkan  dokumen  untuk memperoleh asimilasi,. yaitu:
1.  Fotocopy  kutipan  dari  putusan  hakim  dan
BAP putusan pengadilan;
2.  Bukti pelunasan denda dan uang pengganti sesuai  dengan  putusan  pengadilan  atau melaksanakan  subsider  pengganti  denda dijalankan  di  rumah  dalam  pengawasan oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan;
3.  Laporan  perkembangan  pembinaan  yang ditandatangani  oleh  Kepala  Lembaga pemasyarakatan;
4.  Salinan register F dari Kepala Lapas;
5.  Salinan  daftar  perubahan  dari  Kepala Lapas; dan
6.  Surat pernyataan tidak akan melarikan diri dari  narapidana  dan  tidak  melakukan perbuatan melanggar hukum.
Berdasarkan hasil pengamatan penulis, disamping  melaksanakan  asimilasi,  Lapas Kelas  I  Medan  juga  telah  memperketat memberlakukan
protocol kesehatan
pencegahan Covid-19 seperti dengan memeriksa  suhu  tubuh  bagi  seluruh  petugas dan  pengunjung  yang  masuk  ke  area  Lapas Kelas I Medan dengan menggunakan thermometer infrared, pengunjung juga diwajibkan  mencuci  tangan  di  westafel  yang disediakan.  Setiap  pengunjung  juga  harus melewati bilik sterilisasi untuk mendesinfeksi
16 Kemenkumham,  Pertemuan  Virtual  UNODC, Menkumham  Bagikan  Pengalaman  Kebijakan  Tekan Penyebaran  Covid-19  Lapas-Rutan  di  Indonesia, https://kemenkumham.go.id/publikasi/siaran- pers/pertemuan-virtual-unodc-menkumham-bagikan- pengalaman-kebijakan-tekan-penyebaran-covid-19- lapas-rutan-di-indonesia
petugas  dan  masyarakat  yang  akan  masuk  ke lingkungan Lapas.
Menurut data Kementrian Hukum dan Hak  Asasi  Manusia,  per-Februari  2021 sebanyak 61.633 narapidana telah dibebaskan dan  dikembalikan  ke  keluarga  mereka  dan dikenakan wajib lapor. 16
Asimilasi  di  dalam  rumah  merupakan langkah  strategis  pemerintah  dalam  hal memutus  mata  rantai  penyebaran  covid-19. Selain  itu,  langkah  ini  juga  terbukti  ampuh untuk  mengurangi  tingginya  angka over capacitas di dalam Lapas.
Peraturan Menteri tersebut telah direview dan dianggap efektif dalam mencapai target untuk mengurangi penyebaran pandemi Covid-19,  meskipun  ditemukan  kurang  dari 1% narapidana yang menyalahgunakan kebijakan  tersebut  dan  kembali  melakukan tindak kriminal setelah pembebasan. 17

## 3.2  Dampak  Pemberian  Asimilasi  Covid-
19
Dampak  Positif  Asimilasi  Covid-19  Bagi
Narapidana Dalam Pencegahan

## Penanggulangan Covid-19
Salah satu dampak program kebijakan asimilasi  Covid-19  ini  adalah  menurun  nya angka overcrowding atau  kelebihan  kapasitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan khususnya
17 Kemenkumham,  Pertemuan  Virtual  UNODC, Menkumham  Bagikan  Pengalaman  Kebijakan  Tekan Penyebaran  Covid-19  Lapas-Rutan  di  Indonesia, https://kemenkumham.go.id/publikasi/siaran- pers/pertemuan-virtual-unodc-menkumham-bagikan- pengalaman-kebijakan-tekan-penyebaran-covid-19- lapas-rutan-di-indonesia
di Lapas Kelas I Medan walaupun tidak begitu signifikan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara  penulis  kepada  Bapak  Sahat Sihombing, Amd,P.,SH / Kasi. Bimkemaswat sebagai berikut:
“ Over  capacity masih  terjadi  di  Lapas Kelas  I  Medan,  namun  sudah  terdapat pengurangan  jumlah  warga  binaan  akibat mendapatkan  asimilasi  walaupun  tidak begitu  banyak  dimulai  dari  tahun  2020. Karena rata-rata narapidana yang berada di Lapas  Kelas  I  Medan  ini  hukumannya berat-berat.  Jadi  hanya  sedikit  dari narapidana yang berhak untuk mendapatkan hak asimilasi”.
Sejak  dikeluarkannya  Surat  Edaran PAS-497.PK.01.04.04  Tahun  2020  maka Lapas  Kelas  I  Medan  telah  memberikan asimilasi  sebanyak  143  narapidana  yang dilakukan  secara  bertahap  dari  jumlah  napi 3112 orang. Jadi terdapat pengurangan jumlah napi  sebanyak  143  orang.  Walaupun  tidak begitu  signifikan  tapi  berdampak  pada menurunnya  angka overcrowding di  Lapas Kelas  I  Medan  karena  adanya  pengurangan jumlah penghuni yang semula sesak dan padat menjadi  sedikit  longgar  sehingga  dapat menerapkan social  distancing dan  menekan potensi  Covid-19  di  lapas.  Dengan  demikian dapat  disimpulkan  adanya  asimilasi  ini  maka dapat  membantu  program  pemerintah  dalam
18 Kompas, Pemerintah Klaim Program Asimilasi Berdampak Positif Turunkan “Overcrowding” di Lapas, https://nasional.kompas.com/read/2020/05/11/1456461
mencegah  dan  menanggulangi  penyebaran Covid-19.
Secara global, menurut Dirjen Pemasyarakatan  Kemenkumham  pada  tahun 2020  terjadi  penurunan  kapasitas  di  Lapas yang semula berjumlah 270.231
( overcrowding 106  persen)  menjadi  231.609.
18
Lanjut,  menurut  keterangan  Bapak Sahat Sihombing, Amd,P.,SH / Kasi. Bimkemaswat  tidak  ada  warga  binaan  Lapas Kelas I Medan yang dinyatakan positif Covid- 19,    selain  itu  juga  berkurangnya  jumlah narapidana  akibat  asimilasi  ini    terhadap APBN.
Bagi  narapidana  itu  sendiri,  program asimilasi  ini  bagaikan  “rezeki  nomplok” dimana dibalik musibah Covid-19 ini mereka dapat berkumpul dengan keluarga lebih awal. Para  narapidana  asimilasi  ini  sebelum asimilasi  sudah  mendapatkan  sosialisasi tentang hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukannya selama menjalani asimilasi  di  rumah.  Dan  narapidana  asimilasi berdasarkan wawancara yang penulis lakukan mengatakan  mereka  tidak  akan  menyia- nyiakan  kesempatan  yang  telah  diberikan kepada  mereka  dan  tidak  akan  mengulangi atau melakukan kejahatan kembali.
Dampak  Asimilasi  Narapidana  Dalam  Hal Peningkatan Kejahatan di Kota Medan
1/pemerintah-klaim-program-asimilasi-berdampak- positif-turunkan-overcrowding?page=all
Menurut  pengamat  kebijakan  publik, Trubus  Rahardiansyah:  Kejahatan  memang sudah  ada,  tetapi  tidak  dapat  dikaitkan  pula dengan  adanya  program  asimilasi,  apalagi kejahatan  yang  selama  ini  terjadi  selama asimilasi  tidak  sampai  satu  persen  dan  tidak tercipta  dari  para  narapidana  yang  mendapat pembebasan lebih dulu. kejahatan sudah ada di sekitar  masyarakat  walaupun  para  narapidana tidak  mendapatkan  asimilasi  atau  tidak dikeluarkan.  Karena  itu  maka,  persoalan kejahatan  dengan  kebijakan  asimilasi  harus dipisahkan antara penegakan hukum atau law enforcement dengan  kriminalitas.  Terlebih, tinggi  rendahnya  tingkat  kejahatan  biasanya juga dipengaruhi faktor kemiskinan. 19
Terkait dengan berulahnya kembali eks narapidana yang telah dibebaskan, peran Balai Pemasyarakatan  harus  lebih  ditingkatkan. Pasal  1  angka  4  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan telah menyebutkan
bahwa Balai Pemasyarakatan  merupakan  pranata  untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Lebih lanjut, Balai Pemasyarakatan berfungsi untuk
membimbing,  membantu,  dan  mengawasi warga binaan pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi maupun integrasi.
a. Sesuai  dengan  Pasal  44  ayat  (1) Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor 3 Tahun 2018, salah satu syarat
19 Bisnis.com,  Potensi  Penularan  Covid-19  di Lapas Tinggi, Pengamat: Lanjutkan Asimilasi, https://kabar24.bisnis.com/read/20200421/16/1230319/
untuk  mendapatkan  asimilasi  adalah berkelakuan  baik  dan  aktif  dalam program pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.  Baik  itu  program kemandirian maupun kepribadian yang diterapkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.  Pemerintah  memberi peringatan keras kepada para narapidana yang mendapatkan asimilasi.  Apabila  selama  asimilasi melakukan tindak pidana baru, mereka bakal berhadapan dengan dua konsekuensi  hukum.  Pertama,  sesuai perbuatan  tindak  pidana  yang  mereka perbuat.  Kedua,  mendapat  tambahan hukuman  karena  menjalani  masa asimilasi. Ancaman penjara berupa sel tikus    atau  sel  tersendiri  akan diterapkan kepada narapidana asimilasi dan intergrasi yang melakukan kembali tindak pidana .

## IV. KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari penelitian ini berdasarkan permasalahan ayng dikaji adalah sebagai berikut:
1. Pembebasan narapidana melalui Peraturan  Menteri  tentang  asimilasi covid  ini  merupakan  bagian  dari  upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran  Covid-19  di  lingkungan Lapas.  Kebijakan  ini  dibuat  karena
potensi-penularan-covid-19-di-lapas-tinggi-pengamat- lanjutkan-asimilasi
kondisi  Lapas  yang  melebihi  kapasitas.
Kebijakan  pemerintah  membebaskan nara-pidana tersebut berdasarkan
rekomendasi  dari  PBB,  Komnas  HAM dan  beberapa  lembaga  pemerhati  HAM lainnya. Peraturan Menteri tersebut telah direview  dan  dianggap  efektif  dalam mencapai  target  untuk  mengurangi penyebaran pandemi Covid-19, meskipun  ditemukan  kurang  dari  1% narapidana yang menyalahgunakan kebijakan tersebut dan kembali melakukan  tindak  kriminal  setelah pembebasan.
2. Dampak  dari  pembebasan  narapidana asimilasi  selain  merupakan  anugerah bagi narapidana yang telah menjalani 1/3 masa tahanannya dan  berkelakuan baik juga  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap meningkat nya kejahatan di kota medan. Kejahatan  tidak  dapat  dikatikan  dengan program  asimilasi.  Kejahatan  yang dilakukan  oleh  narapidana  asimilasi hanya 1%.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Adelia  Rachma  Indriaswari  Susanto,  dkk.
Politik  Hukum  Pemerintah  dalam Penanganan  Pandemi  Covid-19 ,
Yogyakarta: Dewan Mahasiswa
Justicia Fakultas Hukum UGM, April 2020
Adrian  Frediyato  dan  Martha  Eliza  Sellyn,
Kacamata  Driyarkara:  Melawan Corona: Menilik Pembebasan Narapidana , Badan Eksekutif
Mahasiswa Universitas Sanata
Dharma  Kabinet  Solidaritas  Aksi,
2020
Hisyam  Ikhtiar, Analisis  Kebijakan  Asimilasi dan  Integrasi  Narapidana  di  Masa Pandemi Covid-19 , Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2020
Mukti  Fajar,  Yulianto  Achmad, Dualisme
Penelitian  Hukum  Normatif  & Empiris , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum , Jakarta,  Kencana  Prenada  Media Group, 2011
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum (edisi  Revisi) ,  Jakarta,  Kencana Prenada Media Group, 2013
Wahyu Jati, dkk, Merajut Optimisme Ditengah Covid-19 ,  Cet.  1,  Banten:  Desanta Muliavisitama, 2020

## 2. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang Pemasyarakatan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999 tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  No.  10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak
Integrasi  bagi  Narapidana  dan  Anak dalam  Rangka  Pencegahan  dan Penanggulangan  Penyebaran  Covid- 19

## Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor 32  Tahun  2020  tentang    Syarat  dan Tata  Cara  Pemberian  Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam  Rangka  Pencegahan  dan
Penanggulangan  Penyebaran  Covid- 19
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
24  Tahun  2021  tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  2020 tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pemberian  Asimilasi,  Pembebasan Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas, Dan Cuti Bersyarat  Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan  dan  Penanggulangan Penyebaran Covid-1, Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  No: M.HH-19PK.01.04.04  Tahun  2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan  Narapidana  dan  Anak melalui  Asimilasi  dan  Integrasi dalam  Rangka  Pencegahan  dan Penanggulangan  Penyebaran  Covid- 19

## 3. Jurnal
Sri  Marthaningtiyas,  Implementasi  Kebijakan Asimilasi  Narapidana  di  Tengah Pandemi Covid-19, Supremasi Jurnal Hukum, Vo.3, No.2 Tahun 2020
Trias  Palupi  Kurnianingrum,  Kontroversi Pembebasan  Narapidana  Di  Tengah Pandemi  Covid-19,  dalam  Artikel Hukum Vol. XII, No.8/II/Puslit/April/2020, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
4. Internet
Andita  Rahma,  Beri  Asimilasi  Kepada Narapidana, Yasona: Ini
Rekomendasi  PBB  dan  Komnas HAM, https://nasional.tempo.co/read/ 1376729/beri-asimilasi-kepada- narapidana-yasonna-ini- rekomendasi-pbb-dan-komnas- ham/full&view =ok
Bisnis.com,  Potensi  Penularan  Covid-19  di Lapas  Tinggi,  Pengamat:  Lanjutkan Asimilasi, https://kabar24.bisnis.com/read/2020 0421/16/1230319/potensi-penularan- covid-19-di-lapas-tinggi-pengamat- lanjutkan-asimilasi
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.
Info  Infeksi  Emerging  Kementerian Kesehatan RI, https:// infeksiemerging.kemkes.go.id/ Kemenkumham,  Pertemuan  Virtual  UNODC,
Menkumham  Bagikan  Pengalaman Kebijakan Tekan Penyebaran Covid- 19 Lapas-Rutan di Indonesia,
https://kemenkumham.go.id/publika si/siaran-pers/pertemuan-virtual- unodc-menkumham-bagikan- pengalaman-kebijakan-tekan- penyebaran-covid-19-lapas-rutan-di- indonesia
Kompas, Pemerintah Klaim Program Asimilasi Berdampak Positif Turunkan “Overcrowding” di Lapas, https://nasional.kompas.com/read/20
20/05/11/14564611/pemerintah- klaim-program-asimilasi- berdampak-positif-turunkan- overcrowding?page=all
LBH  Jakarta,  Penanganan  Wabah  Pandemi Covid-19  dan  Penerapan  PSBB  di Jabotabek  Harus  Memperhatikan Hak  Asasi  Manusia  dan  Pemenuhan Hak  Warga,    Kertas  Posisi  LBH Jakarta,
https://www.bantuanhukum.or.id/we b/wp-content/ uploads/2020/04/Kertas-Posisi-
Penanganan-Wabah-Pandemi- Covid-19-dan-Penerapan-PSBB-di- Jabode tabek-Harus-
Memperhatikan-Hak-Asasi-
Manusia-dan-Pemenuhan-Hak- Warga.pdf World Health Organization. Situation Report – 42 [Internet]. 2020, https://www.who.int/ docs/default- source/coronaviruse/situation-
reports/20200302-sitrep-42-covid-19. pdf?sfvrsn=224c1add_2