Volume 14, Nomor I, Bulan Januari, Tahun 2018

## IMPLEMENTASI HAK SUBROGASI PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP KENDARAAN YANG DI ASURANSIKAN
Asuan
Asuan Fakultas Hukum Universitas Palembang Asuan.okay@gmail.com

## ABSTRACT
Approach  in  normative  juridical  research,  because  that  legal  research  is  a  process  to find  the  rule  of  law,  the  principles  of  law,  as  well  as  to  address  the  legal  issues  faced. Therefore,  this  type  of  research  is  normative  with  respect  to  principles  and  norms  in  the implementation  of  subrogation  in  insurance  agreements. In  writing  with  primary  and secondary  data  obtained  from  literature  materials  in  the  form  of  Act,  Perasuaransian, Government Regulation, Civil Code, Trade Codes and literature, lecture materials and other sources  related  to  insurance  and  problems  in  particular.  The  responsibility  of  the  insurance company  on  the  basis  of  a  subrogation  right  against  the  insured's  loss  arising  from  a  third party's  mistake,  the  insurer  shall  indemnify  the  insured  under  the  principle  of  utmost  good faith,  pursuant  to  the  motor  vehicle  insurance  agreement  provided  that  the  insurer  is  not informed that the losses suffered by the insured are solely not from a third party error. Forms of  protection  against  insurers  on  the  insured  who  violate  the  right  of  subrogation  by demanding compensation for the insurer and the third party that the insurer or the insurer can claim  back  to  the  insured  at  any  time  as  long  as  it  is  true  that  the  insured  has  demanded compensation for the third party and at the same time demanding claims against the insurer and  the  insured  is  obliged  to  return  some  compensation  that  has  been  obtained  from  the insurance claim of insurance vehicles provided, in accordance with the principle of balance or indemnity principle.
Keywords; subrogation; the insured and the insurer.

## ABSTRAK
Pendekatan dalam penelitian yuridis normatif, karena bahwa penelitian hukum adalah suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun    guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, tipe penelitian ini adalah normatif yang berkaitan  dengan  prinsip-prinsip  dan  norma  dalam  pelaksanaan  subrogasi  pada  perjanjian asuransi . Dalam  penulisan  dengan    data    primer  dan    sekunder  diperoleh  dari  bahan-bahan kepustakaan  yang  berupa  Undang-Undang,  Perasuaransian,    Peraturan  Pemerintah,  KUH Perdata, KUH Dagang dan  literatur-literatur, bahan perkuliahan serta sumber lainnya   yang berhubungan  dengan  perasuransi  dan    permasalahan  pada  khususnya.    Tanggung  jawab perusahaan  asuransi  atas  dasar  hak  subrogasi  terhadap  kerugian  tertanggung  yang  timbul yang  diakibatkan  oleh  kesalahan  pihak  ketiga,  pihak  asuransi  mengganti  kerugian tertanggung  berdasarkan  prinsip utmost  good  faith ,  sesuai  perjanjian  asuransi  kendaraan bermotor  selama  pihak  asuransi  tidak  memperoleh  informasi  bahwa  kerugian  yang  dialami tertanggung  semata-mata  bukan  dari  kesalahan  pihak  ketiga.  Bentuk  perlindungan  terhadap pihak asuransi atas pihak tertanggung yang melanggar hak subrogasi yaitu dengan menuntut ganti  kerugian  terhadap  pihak  asuransi  dan  pihak  ketiga  yakni  penanggung  atau  pihak asuransi dapat menuntut kembali kepada tertanggung kapan saja selama benar terbukti bahwa pihak  tertanggung  telah  menuntut  ganti  kerugian  terhadap  pihak  ketiga  dan  sekaligus menuntut  klaim  terhadap  pihak  asuransi  dan  tertanggung  berkewajiban  mengembalikan sejumlah  ganti kerugian  yang telah didapatkan dari klaim  asuransi  kendaraan  yang  asuransi berikan, sesuai dengan keterkaitan prinsip keseimbangan atau indemnity . Kata kunci ; subrogasi; tertanggung dan penanggung.
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Latar  Belakang  Dalam  kehidupan manusia  banyak  sekali  bahaya  yang mengancam keselamatan. Ancaman bahaya tersebut ditujukan kepada kekayaan,  jiwa  dan  raga  manusia,  yang berlangsung  secara  terus  menerus  bahkan selama  kekayaan  itu  ada  dan  selama manusia  itu  hidup.  Setiap  keputusan  yang diambil manusia dalam menjalani kehidupannya  selalu  dipenuhi  dengan risiko. Risiko adalah kemungkinan kerugian  yang  dialami,  yang  diakibatkan oleh  bahaya  yang  mungkin  terjadi,  tetapi tidak  diketahui  lebih  dahulu  apakah  akan terjadi dan kapan akan terjadi.
Risiko  kecelakaan  pada  kendaraan bermotor,  pesawat  udara,  maupun  kapal laut  yang  digunakan  atau  tumpangi  bisa saja  tanpa  diduga  dapat  mengakibatkan sejumlah  orang  meninggal  dunia  atau mengalami  luka  berat  dan  tak  lepas kendaraan yang di tumpangi pun rusak dan hancur.  Risiko-risiko  yang  menimbulkan kerugian  tersebut  di  atas  mempunyai  nilai ekonomis  dan  finansial  yang  sangat berharga, dapat mengakibatkan kebangkrutan  dan  merugikan  hajat  hidup orang banyak.
Kerugian  secara  ekonomis  tidak diketahui apakah akan terjadi dalam waktu dekat  atau  dikemudian  hari,  apabila  risiko tersebut  benar-benar  terjadi,  maka  resiko- resiko  tersebut  bersifat  tidak  pasti. Timbulnya resiko tersebut membuat manusia  dalam  menjalani  kegiatan  dan aktifitasnya  diliputi  perasaan  yang  tidak nyaman  dan  aman.  Manusia  sebagai makhluk  ciptaan  Tuhan  dengan  akal  dan budinya  mencari  agar  ketidakpastian dalam  hidupnya  berubah  menjadi  suatu kepastian. Salah satu cara untuk mengatasi risiko tersebut adalah dengan mengalihkan risiko  ( transfer  of  risk) kepada  pihak  lain di  luar  diri  manusia.  Pada  saat  ini  pihak lain penerima risiko dan mampu mengelola risiko tersebut adalah
perusahaan  asuransi,  yang  menjalankan usaha (bisnis) di  bidang jasa perlindungan terhadap  ancaman  bahaya  atas  kekayaan, badan dan jiwa orang.
Pengalihan risiko kepada perusahaan  asuransi  tidak  terjadi  begitu saja,  tanpa  adanya  kewajiban  apa-apa kepada  pihak  yang  mengalihkan  risiko. Hal  tersebut  harus  diperjanjikan  terlebih dahulu. Oleh karena itu diperlukan adanya sebuah perjanjian, dalam perjanjian tersebut diwajibkan pihak yang bersangkutan  memenuhi  kewajibannya masing-masing.  Pihak  yang  tersangkut adalah pihak asuransi dan pihak penanggung. Perusahaan asuransi atau
penanggung tumbuh seiring dengan berkembangnya ragam kebutuhan manusia. Asuransi telah merambah hampir disemua  sektor  kehidupan.  Dibidang perbankan misalnya, pemberian kredit bagi modal  usaha  juga  dilengkapi  dengan pembuatan asuransi kredit untuk mengantisipasi apabila debitor tidak mampu meneruskan kewajibannya membayar hutang. Dibidang usaha, gedung yang dibangun memerlukan perlindungan  asuransi  kebakaran,  sedang pekerjanya  membutuhkan  perlindungan kecelakaan kerja.
Begitu juga dalam menggunakan kendaraan  bermotor,  diperlukan  asuransi untuk melindungi kendaraan bermotor dari kerugian dan atau kerusakan.
Kerugian  dan  risiko  yang  timbul diakibatkan  oleh  suatu  peristiwa  secara kebetulan dan adanya unsur ketidaksengajaan,  bisa  saja  terjadi  tidak hanya  ditimbulkan  dari  pihak  tertanggung saja melainkan pula dapat timbul diakibatkan oleh pihak ketiga.
Tertanggung yang mengasuransikan  kendaraannya  kepada asuransi  apabila  terjadi  kerugian  namun diakibatkan  oleh  pihak  ketiga  maka tertanggung  akan  mendapatkan  ganti  rugi dari  asuransi  dan  asuransi  menggunakan
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018
hak subrogasi  yakni hak tertanggung yang beralih  kepada  asuransi  untuk  menuntut ganti  kerugian  terhadap  pihak  ketiga, adanya  hak  subrogasi  untuk  mencegah penggantian  kerugian  ganda  yang  akan diperoleh tertanggung. Selain itu tertanggung  bisa  juga  langsung  menuntut kerugian terhadap pihak ketiga dan namun tidak  lagi  menuntut  klaim  terhadap  pihak asuransi.  Tertanggung  yang  menuntut kepada  kedua  belah  pihak  yaitu  kepada pihak  ketiga  yang  bersalah  dan  kepada pihak asuransi atau memperoleh penggantian  kerugian  ganda,  termasuk perbuatan  yang  tidak  dibenarkan  karena hal tersebut dapat menjadi sebuah keuntungan  terhadap  pihak  tertanggung dalam  hal  ini  bertentangan  dengan  asas keseimbangan  atau  prinsip indemnity terhadap kerugian tertanggung yang timbul diakibatkan oleh kesalahan pihak ketiga.
Pada dasarnya tak seorangpun yang tak  ingin  keuntungan  lebih,  tak  dapat dipungkiri  lagi  bahwa  hal  itu  dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi.  Meskipun  begitu  keberadaan asuransi  sama  sekali  tidak  dimaksudkan sebagai  sarana  untuk  mencari  keuntungan belaka  ( profit  oriented ),  melainkan  hanya untuk  mengganti  sebatas  kerugian  yang diderita  tertanggung.  Begitu  juga  asuransi bukanlah cara untuk memperkaya tertanggung.
Sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal  284  KUHD  secara  jelas  ditentukan bahwa  penanggung  yang  telah  membayar kepada  tertanggung  memperoleh  hak tertanggung terhadap pihak ketiga mengenai  kerugian  itu,  dan  tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang  dapat  merugikan  hak  penanggung terhadap pihak ketiga. Dalam hal penanggung telah melakukan
kewajibannya  untuk  memberikan  ganti kerugian,  maka  kepada  tertanggung  tidak diperbolehkan  lagi  untuk  meminta  ganti kerugian  dari  pihak  ketiga  tersebut. Namun dalam praktek keseharian, tertanggung  tetap  saja  meminta  ganti
kerugian  dari  pihak  ketiga  dan  sekaligus menuntut  klaim  asuransi  hal  ini  akan menjadi sarana keuntungan bagi tertanggung  dan  banyak  juga  perusahaan asuransi yang mengetahui hal ini dan tidak mempergunakan  hak  subrogasi  tersebut. Hal  ini  akan  menjadi  sarana  keuntungan bagi tertanggung dan banyak juga perusahaan  asuransi  yang  mengetahui  hal ini dan tidak mempergunakan hak subrogasi tersebut.
Mengingat keberadaan perusahaan asuransi  sebagai  salah  satu  pelaku  bisnis dan banyaknya kasus  yang dialami, dalam pengabaian  terhadap  ketentuan  subrogasi ini patut dipertanyakan.
Oleh  karena  itu,  perlu  diadakannya  suatu penelitian tentang tertanggung yang mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga yang  bersalah  dan  sekaligus  menuntut klaim terhadap pihak asuransi.
Sehubungan  dengan  itu  akan  dibahas dalam penelitian berjudul : “IMPLEMENTASI  HAK  SUBROGASI

## PERUSAHAAN
ASURANSI
TERHADAP  KENDARAAN  YANG  DI ASURANSIKAN”.

## B. Permasalahan
Agar  penelitian  ini  menjadi  lebih sistematis,  maka  berdasarkan  uraian  latar belakang di atas dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  tanggung  jawab perusahaan asuransi atas hak subrogasi terhadap kerugian tertanggung  yang  timbul  akibat kesalahan pihak ketiga?
2. Bagaimana  bentuk  perlindungan terhadap  perusahaan  asuransi  atas pihak  tertanggung  yang  melanggar hak  subrogasi  dengan  meminta ganti  kerugian  terhadap  pihak asuransi dan pihak ketiga?
C . Tujuan dan manfaat penelitian
Tujuan  penelitian  ini  sebagai berikut :
Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan  asuransi  atas  dasar  hak subrogasi.
Untuk  mengetahui  bentuk  perlindungan untuk  pihak asuransi  yang dipegang teguh dalam  perjanjian  asuransi  terhadap  pihak tertanggung yang melanggar hak subrogasi dengan  meminta  ganti  kerugian  terhadap pihak asuransi dan pihak ketiga.
Manfaat penelitian : Secara teoritis Dilakukanya penelitian  ini  dapat diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan pemikiran terhapap pengetahuan di bidang ilmu  hukum  umumnya  dan    hukum perdata pada khususnya perjanjian asuaransi.
Penelitian  ini  diharapkan  dapat berguna  bagi  peneliti  dan  bahan  bacan  di perpustakaan  dan  sebagai  bahan  acuan untuk penelitian lanjutan yang akan datang mengenai    perjanjian asuransi  atau hukum bisnis  pada umumnya.
2. Secara praktis Penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  sumbangan  pemikiran  dalam kegiatan usaha/perusahaan, serta masyarakat, pelaku usaha  yang khususnya berkecimpung dalam dunia usaha perasuaransian, dan  juga  sebagai bahan  kajian  para  akademis  dalam menambah wawasan pengetahuan terutama dalam bidang hukum asuransi. Metode penelitian Pendekatan  dalam  penelitian  ini yuridis normatif.  Pendekatan yuridis adalah  pendekatan  terhadap  masalah dengan  cara  melihat  dari  segi  peraturan perundangan  yang  berlaku  khususnya tentang    hukum  perjanjian,  mengenai Implementasi  Hak  Subrogasi  Perusahaan Asuransi  Terhadap  Kendaraan  Yang  Di Asuransikan.
Penelitian pendekatan yuridis normatif,  karena  bahwa  penelitian  hukum adalah  suatu  proses  untuk  menemukan aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum, maupun    guna  menjawab  isu  hukum  yang dihadapi.  Oleh  karena  itu,  tipe  penelitian ini adalah normatif  yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan norma dalam
pelaksanaan  subrogasi  pada  perjanjian asuransi .
Dalam  penulisan  dengan    data primer dan  sekunder diperoleh dari bahan- bahan  kepustakaan  yang  berupa  Undang- Undang, Perasuaransian, Peraturan Pemerintah,  KUH  Perdata,  KUH  Dagang dan    literatur-literatur,  bahan  perkuliahan serta  sumber  lainnya    yang  berhubungan dengan  perasuransi  dan    permasalahan pada khususnya.
II. PEMBAHASAN A. Tanggung jawab perusahaan
asuransi atas dasar hak subrogasi Sebagaimana  telah  dipaparkan  pada latar  belakang  bahwa  penanggung  atau perusahaan asuransi berfungsi
mengalihkan  resiko  kendaraan  bermotor. Sebelum menanggung risiko ada perjanjian  yang  mengikat  antara  pihak penanggung  dengan  pihak  tertanggung sebagai  calon  nasabah.  Dalam  hal  ini perjanjian diatur secara umum dalam Buku III  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUH  Perdata).  Pengertian  perjanjian  itu sendiri  dimuat  di  dalam  Pasal  1313  yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada  orang  lain  atau  dimana  dua  orang itu  saling  berjanji  untuk  melaksanakan suatu  hal. 1 Pengertian  lain  yang  diberikan oleh  Ahmadi  Miru  bahwa  kontrak  atau perjanjian  merupakan  suatu  peristiwa hukum  dimana  seseorang  berjanji  untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 2
KUH  Perdata  membedakan  perjanjian  ke dalam  perjanjian  bernama  dan  perjanjian tidak  bernama.  Perjanjian  bernama  adalah perjanjian  yang  diatur  dan  diberi  nama  di
1 Subekti, Hukum  Perjanjian ,  Intermasa,  Jakarta, 1996, hlm. 1
2 Ahmadi  Miru, Hukum  Kontrak  Perancangan Kontrak ,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,  2007, hlm. 2
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018
dalam  Undang-Undang,  contohnya  jual- beli,  sewa  menyewa  dan  perjanjian asuransi.  Perjanjian  tidak  bernama  adalah perjanjian yang tidak diatur di dalam KUH Perdata,  misalnya  perjanjian  sewa  beli. Perjanjian  tidak  bernama  lahir  dalam praktik berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Dalam kaitan dengan perjanjian  asuransi.  KUHD  mengatur prinsip  atau  asas-asas  yang  berlaku  dan bersifat memaksa bagi pembuatan perjanjian asuransi, yaitu : 3
Kepentingan  yang  dapat  diasuransikan ( Insureable Interest )
Berdasarkan  prinsip  ini,  pihak  yang bermaksud  akan  mengasuransikan  sesuatu harus  mempunyai  kepentingan  terhadap objek yang akann diasuransikan.
Berdasarkan Pasal 250 KUHD,
kepentingan  ini  harus  ada  pada  saat perjanjian asuransi pada diadakan. Pelanggaran ketentuan ini dapat menyebabkan penanggung tidak diwajibkan  untuk  memberi  ganti  kerugian dalam hal terjadi risiko yang dijamin. Kejujuran sempurna ( Utmost Good Faith ) Di dalam perjanjian asuransi, tertanggung  memiliki  kewajiban  untuk memberitahukan  segala  sesuatu  yang diketahuinya  mengenai  objek  atau  barang yang  dipertanggungkan  secara  benar. Keterangan yang tidak benar atau informasi  yang  tidak  diberikan  kepada penanggung  walaupun  dengan  itikad  baik sekalipun  dapat  mengakibatkan  batalnya perjanjian asuransi. Prinsip ini diatur tegas dalam Pasal 251 KUHD.
Ganti kerugian ( Indemnity )
Perjanjian asuransi bertujuan untuk memberikan ganti kerugian kepada tertanggung  atas  sejumlah  kerugian  yang diderita,  yang  disebabkan  oleh  terjadinya risiko  yang  dijamin  sebagaimana  yang diatur dalam polis.
Subrogasi bagi penanggung ( Subrogation )
3 Gunanto, Asuransi Kebakaran di Indonesia , Tirta Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 26-37
Prinsip  ini  sebenarnya  merupakan konsekuensi  logis  dari  prinsip  indemnity seperti yang dijelaskan sebelumnya.
Menurut  prinsip  subrogasi,  dalam  hal setelah  menerima  ganti  kerugian  ternyata tertanggung  mempunyai  tagihan  kepada pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab  atas  timbulnya  kerugian  tersebut, maka  tertanggung  tidak  berhak  menerima dan hak beralih kepada penanggung.
Di dalam polis asuransi disebutkan adanya  kewajiban  penanggung  untuk memberikan ganti kerugian kepada tertanggung  apabila  yang  bersangkutan mengalami  kerugian.  Akan  tetapi  tidaklah mudah  untuk  menentukan  apakah  suatu peristiwa  yang  terjadi  itu  merupakan penyebab  utama  timbulnya  kerugian  yang dijamin dalam polis.
Jika  suatu  polis  untuk  suatu  polis  yang sama ditandatangani oleh beberapa tertanggung, maka masing-masing penanggung  akan  melakukan  pembayaran ganti  kerugian  kepada  tertanggung  sesuai dengan  perimbangan  nilai  premi  yang mereka  terima  dan  besarnya  risiko  yang mereka  tanggung.  Kontribusi  terjadi  ada asuransi  berganda  (double  insurance) sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal 278 KUHD.
Jaminan  tambahan  atau  perluasan yang  dimaksud  adalah  resiko-resiko  atau bahaya  yang  dikecualikan  dalam  PSKB akan  tetapi  resiko-resiko  tersebut  bisa dijamin apabila dinyatakan secara tegas di dalam  polis.  Akan  tetapi  tidak  semua resiko  yang  dikecualikan  tersebut  dapat dijamin  dengan  penegasan  dalam  polis tersebut.
Berikut adalah risiko yang dikecualikan di dalam  penutupan  standar  asuransi,  tetapi bisa  dijamin  dengan  penegasan  khusus berupa klausula tambahan. Misalnya : Kerusuhan dan huru-hara. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir. Kecelakaan diri terhadap penumpang. Kecelakaan diri terhadap pengemudi. Tanggung  jawab  hukum  terhadap  pihak ketiga.
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018
Terorisme dan sabotase.
Klausula tambahan tersebut berupa klausula  standar  maupun  khusus  yang secara  yuridis  dapat  merubah  polis  dalam artian dapat menambah dan atau mengurangi  isi  polis.  Penambahan  atau perubahan dapat meliputi : objek pertanggungan,
luas
jaminan, pengecualian,  harga  pertanggungan,  tarif premi, dan sebagainya.
Klausula  standar  adalah  klausula  yang dikeluarkan oleh Dewan Asuran Indonesia (DAI)  dan lazim dipakai  oleh perusahaan- perusahaan asuransi di Indonesia, sedangkan  klausula  non  standard  atau klausula khusus, secara khusus penanggung  dapat  melakukan  perubahan terhadap  isi  polis,  jika  kedua  pihak  dari tertanggung dan penanggung telah sepakat atas  perubahan  tersebut,  namun  jika perubahan  atas  isi  polis  tidak  dapat dilakukan  dengan  klausula  standar,  maka dapat  dibuat  ketentuan  khusus  seperti klausula khusus atas persetujuan tersebut.
Setelah  berbicara  mengenai  jenis jaminan  dan  perluasannya  yang  diatur dalam  polis  standar  kendaraan  bermotor, dalam asuransi kendaraan bermotor
adakalanya  perusahaan  asuransi  atau penanggung melakukan kegiatan menyeleksi  risiko-risiko  dan  meninjau seberapa  jauh  kerugian  yang  dapat  timbul dimulai  sejak  penanggung  menerima permohonan  asuransi  sampai  menerbitkan polis, hal ini disebut dengan Underwriting , sedangkan  seseorang  yang  melakukan seleksi  terhadap  risiko  calon  tertanggung dan  berwenang  sebagai  penerima  dan penolak  permohonan  asuransi  disebut underwriter . 4 Dalam  proses  menyeleksi  resiko dan  seberapa  jauh  kerugian  yang  timbul, ada  beberapa  faktor  yang  dapat  dilakukan sebagai berikut :
Rincian Calon Tertanggung / More Hazard
4
http://www.proz.com/kudoz/english_to_indonesian /insurance/1653642-underwriter_write.html

## Nama dan alamat
Untuk  mengidentifikasikan  tertanggung dan  alamatnya,  juga  digunakan  sebagai petunjuk tentang wilayah resiko.
Usia tertanggung jika tertanggung individu Pengemudi remaja memiliki tingkat kecelakaan  yang  lebih  besar  dibanding dengan pengemudi dewasa.
Orang  yang  berusia  melampaui  usia pensiun lebih cenderung mendapat kecelakaan lebih banyak dibanding dengan orang  yang  masih  bekerja,  karena  orang yang  berusia  lanjut  sering  mendapat gangguan fisik dan mental.
Kedudukan atau pekerjaannya Misalnya  :  pegawai  kantor,  buruh  pabrik, dan lain-lain.
Kegiatan lain diluar pekerjaannya Misalnya  :  melakukan  balapan  di  hari libur.
Rincian  mengenai  kendaraan  / Physical Hazard Modal. Jumlah tempat duduk. Penggunaannya. Usia kendaraan. Nomor chasis. Harga pembelian. Harga pasar saat akan dipertanggungkan. Apakah  ada  modifikasi  pada  kendaraan, jika ada harus diuraikan.
Apakah ada garasi kendaraan di rumah. Kepemilikan kendaraan
Calon
tertanggung harus menyebutkan mengenai kendaraan tersebut apakah dibeli  lunas atau masih kredit atau dalam  suatu  perjanjian  sewa  beli.  Hal  ini perlu  diketahui  agar  penanggung  dapat mengetahui  kepada  siapa  pembayaran ganti  rugi  akan  dibayarkan  dalam  hal terjadi  total  loss.  Jika  kendaraan  masih dalam  kredit  atau  sewa  beli,  maka penanggung akan membayar kepada perusahaan penjualan atau dealer sejumlah kredit  yang  belum  dilunasi  dan  sisanya akan dibayarkan kepada tertanggung.
Penggunaan Kendaraan
Penggunaan kendaraan sangat perlu diketahui  karena  dapat  mempengaruhi
besar kecilnya resiko  yang mungkin  dapat terjadi.  Misalnya  :  kendaraan  komersil, pengangkut  barang  mempunyai  resiko yang  lebih  besar  dibanding  dengan kendaraan pribadi.
Penutupan yang Diinginkan Pemohon  dapat  memilih  penutupan  yang diinginkan :
Pertanggungan gabungan. Total Lost Only. Pengemudi dan Pengalamannya Pemohon harus menyebutkan nama pengemudi  yang  menggunakan  kendaraan sehari-hari.
SIM yang dimiliki pengemudi. Sudah berapa lama SIM itu dimiliki. Apakah  pengemudi  ada  gangguan  fisik atau mental.
Apakah  pengemudi  pernah  ditahan  SIM nya  untuk  jangka  waktu  tertentu  karena pelanggaran  atau  menabrak  orang  atau harta benda orang lain.
Periode Penutupan Jangka  waktu  polis  pada  umumnya  1 (satu) tahun, tapi pemohon dapat menggunakan  jangka  waktu  pendek  yang dimaksudkan  untuk  penyesuaian  dan selanjutnya  diperpanjang  dengan  jangka waktu 1 (satu) tahun.

## B. Sejarah  Penutupan  Asuransi  dan Klaim
Pemohon harus memberitahu apakah penanggung lain perintah menolak proposal asuransinya, atau polis dibatalkan atau  pembaharuan  polisnya  ditolak  atau dikenakan  suatu  persyaratan  khusus. Pemohon  juga  harus  memberitahukan apakah  ada  pengemudi  yang  pernah mengalami  kecelakaan  atau  mengajukan klaim  dalam  jangka  waktu  3  (tiga)  tahun terakhir.
Tindakan underwriting yang dapat diterapkan oleh penanggung untuk meminimalisasi  tingkat  kerugian  dalam asuransi kendaraan bermotor :
Beban Premi
Penanggung  memberikan  premi  tambahan jika data statistik memperlihatkan hal yang tidak baik dalam penutupan sebelumnya. Pembatasan Jaminan Penanggung  akan  membatasi  jaminan apabila  adta  statistik  memperlihatkan  hal yang tidak baik dalam penutupan sebelumnya,           misalnya : sebelumnya pertanggungan  gabungan  karena  hasilnya kurang  baik  maka  dalam  pembaharuan polis dibatasi.
Pembatasan Pengemudi
Penanggung  membatasi  pengemudi  yaitu orang-orang  yang  namanya  disebuntukan dalam polis prosedur dalam klaim asuransi terdapat  pula  pengecualian,  ada  beberapa hal diantaranya yaitu : Penggelapan, penipuan. Pengemudi  sedang  dalam  keadaan  mabuk atau tidak mempunyai SIM.
Kendaraan yang digunakan memasuki atau melewati  jalan  tertutup,  terlarang,  atau jalan yang tidak diperuntukkan baginya. Banjir, letusan gunung berapi, angin topan, tsunami,  badai  dan  gempa  bumi  (kecuali otomatis  dijamin,  atau  ada  perluasan jaminan), genangan air.
Perang, nuklir, radio aktif. Dari  polis  kendaraan  bermotor  hingga proses  penyelesaian  risiko  yang  dilakukan asuransi, pelaksanaannya itu masih bergantung pada terjadi atau tidak terjadinya peristiwa yang telah diperjanjikan oleh para pihak sebelumnya. Untuk  sampai  pada  suatu  keadaan  dimana penanggung  atau  perusahaan  harus  benar- benar memberi ganti kerugian dikarenakan harus  dipenuhi  terlebih  dahulu  3  (tiga) syarat berikut ini :
Harus terjadi peristiwa  yang tidak tertentu yang diasuransikan.
Pihak tertanggung harus menderita kerugian. Ada  hubungan  sebab  akibat  antara peristiwa dengan kerugian. Perusahaan asuransi swasta maupun  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  sebagai  penanggung  dengan tegas  memberikan  kriteria  dan  batasan
luasnya  proteksi  atau  jaminan  yang diberikannya  kepada  tertanggung.  Kriteria dan batasan tersebut dicantumkan di dalam polis,  sesuai  dengan  jenis  asuransi  yang bersangkutan. Sehingga setiap polis tercantum  jenis  peristiwa  apa  saja  yang menjadi tanggung jawab penanggung. Jadi apabila  terjadi  kerugian  yang  disebabkan karena peristiwa-peristiwa yang diperjanjikan  itulah  penanggung  akan membayar  ganti  kerugian.  Meskipun begitu  namun  lain  halnya  jika  terjadi kerugian  yang  disebabkan  oleh  orang  lain dalam  hal  ini  disebuntukan  sebagai  pihak ketiga.  Apabila  terjadi  kerugian  yang disebabkan  oleh  pihak  ketiga  tersebut timbulah hak subrogasi.
Hak  subrogasi  adalah  salah  satu  prinsip asuransi  yang  diatur  dalam  Pasal  284 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang, yang berbunyi :
Apabila  seorang  penanggung  telah membayar  ganti  rugi  sepenuhnya  kepada tertanggung,  maka  penanggung  akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam  segala  hal  untuk  menuntut  pihak ketiga  yang  telah  menimbulkan  kerugian pada tertanggung.
Dengan  kata  lain,  apabila  tertanggung mengalami  kerugian  akibat  kelalaian  atau kesalahan  pihak  ketiga  maka  penanggung setelah  memberikan  ganti  rugi  kepada tertanggung, akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut.
Tertanggung berhak mendapat penggantian tidak lebih dari kerugian yang dialaminya,  jika  setelah  penggantian  oleh penanggung  ada  hak  keuangan  lain  maka menjadi  hak  penanggung.  Dalam  hal  ini penanggung bertindak mewakili tertanggung  dalam  penarikan  subrogasi. Tetapi  bila  kerugian  juga  melibatkan  hal yang tidak tercantum dalam polis  asuransi (uninsured  perils )  maka  hak  subrogasi tidak  berlaku  untuk uninsured  perils tersebut.
Hak  subrogasi  hanya  timbul  untuk perjanjian  asurnsi  kebakaran,  motor,  dan
lainnya, hak ini tidak berlaku untuk seperti perjanjian asuransi jiwa.
Pada  hakikatnya  dalam  sebuah bentuk  perjanjian  baik  itu  perjanjian asuransi,  para  pihak  haruslah  senantiasa menjunjung  tinggi  itikad  baik  dalam melaksanakan  perjanjian  tersebut.  Perihal itikad  baik  dalam  sebuah  perjanjian terdapat  dalam  Pasal  1338  KUHPerdata yang menerangkan bahwa :
Semua  perjanjian  yang  dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi  merek  yang  membuatnya.  Suatu perjanjian  tidak  dapat  ditarik  kembali selain  dengan  sepakat  kedua  belah  pihak, atau  karena  alasan-alasan  yang  oleh undang-undang  dinyatakan  cukup  untuk itu.  Suatu  perjanjian  harus  dilaksanakan dengan itikad baik.
Meskipun  sudah  ada  undang- undang  yang  mengatur  tentang  hak subrogasi, ternyata proses penyelesaiannya tak  begitu  mudah  bagi  pihak  asuransi mengaplikasikan hak tersebut, maka upaya tanggung  jawab  sebagai  pihak  asuransi akan  tetap  mengcover  atau  mengganti kerugian  yang  dialami  oleh  tertanggung. Hal  ini  bersangkutan  dengan  salah  satu prinsip  asuransi  yaitu  prinsip  itikad  baik ( utmost  good  faith )  selain  pada  prinsip subrogasi.
2. Bentuk perlindungan terhadap pihak asuransi atas pihak tertanggung yang melanggar hak subrogasia
Apabila pihak tertanggung mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga dan  sekaligus  menuntut  klaim  terhadap pihak  asuransi  tentu  telah  melanggar prinsip indemnity atau prinsip keseimbangan dikarenakan apabila tertanggung  menuntut  kedua  belah  pihak yaitu  pihak  ketiga  dan  pihak  asuransi  dan kedua  belah  pihak  tersebut  sama-sama mengganti  kerugian  tertanggung  maka dalam  hal  ini  pihak  asuransi  akan dirugikan,  yang seharusnya pihak asuransi tidak perlu mengganti kerugian tertanggung  yang  sudah  kewajiban  dari pihak  ketiga.  Ditinjau  dari  prinsip  dasar
subrogasi  itu  sendiri  yaitu  penanggung baru  dapat  menuntut  pihak  ketiga  bila penanggung sudah melakukan pembayaran atau  penggantian  terhadap  klaim  kerugian yang diajukan.
Penanggung berhak menuntut tertanggung  untuk  mengembalikan  biaya yang  telah  dibayar  bila  pihak  ketiga  telah membayar  biaya  terhadap  masalah  yang sama. Penanggung hanya berhak atas uang ganti rugi dari pihak ketiga sejumlah yang ia bayarkan kepada tertanggung.
Dalam proses pengajuan klaim hak subrogasi, tertanggung tidak boleh mengajukan  klaim  kepada  penanggung dan  sekaligus  menuntut  ganti  rugi  untuk kerugian  yang  sama  dari  pihak  ketiga. Pada  saat  tertanggung  mengajukan  klaim, maka  ia  dianggap  telah  mengalihkan  hak menuntut pihak ketiga kepada penanggung.
Meskipun  begitu,  pihak  asuransi sebelum memberikan persetujuan pertanggungan terhadap tertanggung, asuransi tersebut dapat mengetahui tertanggung  sudah  mendapatkan  ganti kerugian  dari  pihak  ketiga  atau  belum dapat  dilihat  dari  underwriting  penilaian moral  hazard  (kejujuran)  dari  tertanggung mengenai apakah tertanggung sudah mendapatkan  ganti  rugi  atau  belum  dan asuransi  akan  melakukan  konfirmasi kepada  pihak  ketiga  perihal  apakah tertanggung  sudah  menerima  ganti  rugi atau belum menerima ganti rugi dari pihak ketiga tersebut.
Akibat  hukum  pihak  tertanggung melanggar hak subrogasi terhadap asuransi,  yaitu  pihak  asuransi  yang dirugikan  oleh  pihak  tertanggung,  karena asuransi  harus  melakukan  survey  kembali dan  melakukan  investigasi  untuk  melihat kronologis kejadian.
Sebagai  konsekwensi  logis  perbuatan tertanggung yang melanggar hak subrogasi, pihak asuransi dapat melakukan penuntutan  kembali  terhadap  tertanggung untuk  mengembalikan  klaim  yang  telah diberikan  kepada  tertanggung,  hal  ini
untuk  mencegah  penggantian  ganda  yang diterima  tertanggung  dan  tertanggung dianggap  telah  melanggar  Pasal  1365 KUHPerdata. III. PENUTUP
Tanggung jawab perusahaan asuransi atas dasar hak subrogasi terhadap kerugian  tertanggung  yang  timbul  yang diakibatkan  oleh  kesalahan  pihak  ketiga, pihak asuransi mengganti kerugian tertanggung  berdasarkan  prinsip utmost good  faith ,  sesuai  perjanjian  asuransi kendaraan bermotor selama pihak asuransi tidak memperoleh informasi bahwa kerugian yang dialami tertanggung semata-mata  bukan  dari  kesalahan  pihak ketiga.
Bentuk perlindungan terhadap pihak asuransi  atas  pihak  tertanggung  yang melanggar  hak  subrogasi  yaitu  dengan menuntut  ganti  kerugian  terhadap  pihak asuransi dan pihak ketiga yakni penanggung  atau  pihak  asuransi  dapat menuntut  kembali  kepada  tertanggung kapan  saja  selama  benar  terbukti  bahwa pihak  tertanggung  telah  menuntut  ganti kerugian  terhadap  pihak  ketiga  dan sekaligus  menuntut  klaim  terhadap  pihak asuransi  dan  tertanggung  berkewajiban mengembalikan  sejumlah  ganti  kerugian yang  telah  didapatkan  dari  klaim  asuransi kendaraan  yang  asuransi  berikan,  sesuai dengan  keterkaitan  prinsip  keseimbangan atau indemnity .

## DAFTAR PUSTAKA
Buku : Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Asuransi Indonesia ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1999.
-----------------------------, Hukum  Perdata Indonesia ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2000.
Agus  Sudjono,  Abdul  Sudjanto, Prinsip dan  Praktek  Asuransi ,  LPAI,  Jakarta, 1997.
Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2008.
Arikunto,  Suharsimi, Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktek ,  Rineka  Cipta, 2006. Chairul  Huda,  dkk, Tindak  Pidana  dalam Bisnis  Asuransi ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2006. Emmy  Pangaribuan  Simanjuntak, Hukum Pertanggungan dan Perkembanganny , Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen  Kehakiman  RI  seksi  Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta, 1983. Gunanto, Asuransi Kebakaran di Indonesia , Tirta Pustaka, Jakarta, 1994. H.M.N.  Purwosutjipto, Pengertian  Pokok-
Pokok Hukum Dagang Indonesia , Djambatan, Jakarta, 2003. Mashudi, Moch. Chaidir, Hukum Asuransi , Mandar Maju, Bandung, 1995. Panduan  Keagenan  PT.  Asuransi  Jasa Indonesia,  oleh  Divisi  Pemasaran  Khusus, Jakarta, 2007
Prinsip-Prinsip
Asuransi , Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia. Radika Purba, Memahami Asuransi Indonesia ,  Seri  Umum  No.  10,  PT. Pustaka  Binaman  Pressindo,  Bandung,
1992.
-----------------, Mengenal Asuransi Angkutan  Darat  dan  Udara ,  Djambatan,
Jakarta, 1997. Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , PT. Liberty, Yogyakarta, 1988. Suharmoko,  Endang  Hartati, Doktrin Subrogasi,  Novasi,  dan  Cessie ,  Kencana Prenada Media Grouup, Jakarta, 2005. Undang-Undang : Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1992 Tentang Usaha Perasuransian Internet : http://www.proz.com/kudoz/english_to_in donesian/insurance/1653642.underwriter_ write.html