## Equalita, Vol. 2 Issue 2, Desember 2020
Avaliable online at http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/7287
Diterbitkan  oleh  Pusat  Studi  Gender  dan  Anak  LP2M  IAIN  Syekh  Nurjati  Cirebon, Indonesia

## IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM KURIKULUM FAKULTAS SYARIAH
Bani Syarif Maulana * email banisyarifm@iainpurwokerto.ac.id IAIN Purwokerto
 Received: 29  Oktober 2020
 Accepted: 26  November 2020  Published online : 1 September 2020

## Abstract:
Studi  hukum  Islam  yang  menjadi  wilayah  kajian  PTKI,  terutama  Fakultas  Syariah, memerlukan  penyegaran  dan  pembaharuan  dalam  hal  pengkajiannya,  terutama dalam  hal  pendekatan  yang  digunakannya,  bukan  hanya  bersifat  normatif  tetapi juga sosiologis. Hal ini merupakan suatu keharusan karena studi hukum Islam tidak dapat  lepas  dari  kontak  dengan  ilmu-ilmu  sosial  dan  humaniora.  Kajian  ini merupakan  hasil  dari  penelitian  eksploratif  dengan  pendekatan  normatif  yang mencoba  mengungkap  materi  perkuliahan  dan  bahan  ajar  matakuliah  di  Fakultas Syariah,  khususnya  tentang  hukum  keluarga  (perkawinan  dan  kewarisan)  dikaitan dengan wacana kesetaraan gender. Kurikulum Fakultas Syariah di PTKI terdiri dari matakuliah  yang  sarat  dengan  isu-isu  kesetaraan  dan  keadilan  gender  (KKG). Namun  demikian,  berdasarkan  ulasan  dan  analisis  terhadap  kurikulum  Fakultas Syariah,  terutama  matakuliah  hukum  perkawinan  dan  hukum  waris  dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran dalam perkuliahan di PTKI seringkali tidak menggambarkan sebuah overt curriculum yang responsif gender. Hal ini terlihat dari indikator  kompetensi  (target  hasil  belajar)  yang  tidak  ditemukan  adanya indikator/target  yang  mengarahkan  mahasiswa  agar  memperoleh  pengetahuan  di bidang hukum perkawinan dan waris dengan menggunakan pemahaman kesetaraan dan keadilan gender.
Kata kunci: pengarusutamaan gender, kurikulum, hukum Islam, syariah, PTKI .

## Abstract
The  study  of  Islamic  law  that  is  the  area  of  study  of  Islamic  universities, especially  the  Faculty  of  Sharia,  requires  refreshment  and  renewal  in  terms  of the  approach  of  studies,  not  only  normative  but  also  sociological.  This  is  a necessity because the study of Islamic law cannot be separated from contact with the  social  sciences  and  humanities.  This  study  is  the  result  of  exploratory research with a normative approach that tries to reveal teaching materials at the Sharia Faculty, particularly on family laws (marriage and inheritance) in relation
* Corresponding Author, Email: banisyarifm@iainpurwokerto.ac.id
to the discourse of gender equality. The curriculum of the Faculty of Sharia in Islamic tertiary institutions consists of courses that are full of issues of gender equality  and  justice.  However,  based  on  a  review  and  analysis  of  the  Sharia Faculty curriculum, especially the subjects of marriage law and inheritance law, it  can  be  concluded  that  the  learning  models  in  the  Islamic  universities  often does  not  describe  a  gender  responsive  curriculum.  This  can  be  seen  from  the competency indicators (learning outcomes targets) where there are no indicators /  targets  that  direct  students  to  gain  knowledge  in  the  field  of  marriage  and inheritance law by using an understanding of gender equality and justice.
Keywords: gender mainstreaming, curriculum, Islamic law, sharia, Islamic universities .

## A.  PENDAHULUAN
Salah satu tantangan terbesar umat Islam, khususnya bangsa Indonesia, dalam memasuki millenium ketiga adalah penyiapan sumberdaya manusia yang memiliki keunggulan  kompetitif  di  bidang  ilmu  pengetahuan  berdasarkan  nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan. Studi Islam yang menjadi wilayah kajian Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia sudah saatnya melakukan pembaruan dalam  hal  pendekatan  yang  digunakannya,  bukan  hanya  bersifat  normatif  tetapi juga  sosiologis.  Hal  ini  merupakan  suatu  keharusan  karena  studi  Islam  tidak  bisa lepas  dari  kontak  dengan  ilmu-ilmu  sosial  dan  humaniora.  Jika  studi  Islam mengabaikan  ilmu-ilmu sosial dan humaniora kontemporer, sudah dipastikan ada kegamangan  bahkan  kesulitan  untuk  menjawab  problem  dan  isu-isu  kontemporer seperti masalah kesetaraan gender, pluralitas agama, dan isu-isu hak asasi manusia yang lainnya.
Studi  hukum  Islam  yang  menjadi  wilayah  kajian  PTKI,  terutama  Fakultas Syariah,  sudah  saatnya  dikaji  ulang  dan  dilakukan  pembaruan  dalam  hal pendekatan  yang  digunakannya,  bukan  hanya  bersifat  normatif  tetapi  juga sosiologis.  Salah  satunya  adalah  hukum  perdata  Islam  yang  terlihat—setidaknya menurut  pandangan  kaum  feminis  dan  Muslim  modernis—banyak  aturan-aturan spesifik  di  dalamnya  bertentangan  dengan  konsep  masyarakat  modern  yang demokratis,  toleran  dan  berkeadilan.  Misalnya  saja  aturan-aturan  yang  tercakup dalam hukum pernikahan dan hukum waris. Dalam ketentuan-ketentuan mengenai masalah-masalah  tersebut  kedudukan  laki-laki  dan  perempuan  berbeda  di  mana posisi laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan. Hal ini jelas melambangkan
bahwa dalam hukum Islam eksistensi perempuan tidak sejajar dibandingkan dengan laki-laki.
Pemahaman  umat  Islam  terhadap  posisi  perempuan  pada  umumnya  sangat diwarnai  oleh  ajaran  agama.  Akan  tetapi    jika  ajaran  Islam,  khususnya  di  bidang hukum,  yang  dipraktekkan  oleh  umat  Islam  sekarang  ini  masih  berdasarkan  pada pemahaman dan penafsiran klasik yang cenderung bias, maka bisa dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum Islam itu tidak bisa memenuhi kebutuhan perlindungan hak-hak perempuan sebagai manusia dan warga masyarakat modern.  Oleh karena itulah,  salah  satu  bentuk  perjuangan  mewujudkan  kesetaraan  dan  keadilan  gender (KKG)  pada  masyarakat  muslim  Indonesia  adalah  melalui  pendidikan.  Perjuangan untuk  mencapai  KKG  di  lembaga  pendidikan  menggunakan  strategi pengarusutamaan  gender  (PUG)  atau gender  mainstreaming yang  mengharuskan pengintegrasian gender sebagai arus utama dalam setiap tahap kegiatan. Di antara kegiatan  itu  adalah  penyusunan  silabus  matakuliah.  Untuk  itu,  maka  perlu dilakukan  kajian  apakah  PTKI  telah  mengaktualisasikan  PUG  di  bidang  hukum keluarga  melalui  kurikulum  yang  direpresentasikan  dalam  silabi  matakuliah. Cakupan silabus sangat luas maka dalam penelitian ini dibatasi pada materi kuliah dan  bahan  ajar  atau  referensi  yang  digunakan.  Dua  hal  itu  merupakan  komponen yang  paling  signifikan  dalam  mentransmisikan  nilai-nilai  gender  dalam  proses pembelajaran (perkuliahan).
Kajian  ini  merupakan  hasil  dari  penelitian  eksploratif  dengan  pendekatan normatif yang mencoba mengungkap materi perkuliahan dan bahan ajar matakuliah di Fakultas Syariah, khususnya tentang hukum keluarga atau al-ahwal al-syakhsiyyah (hukum  perkawinan  dan  hukum  kewarisan)  dikaitan  dengan  wacana  kesetaraan gender.  Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  gender model pathway . Gender  Analysis Pathway (GAP)  digunakan  untuk  menganalisis  isi silabus  dengan  memetakan  bias  gender,  netral  gender  dan  responsif  gender,  dan menganalisis faktor penyebab bias gendernya (Handayani dan Sugiarti, 2008: 160).

## B. PEMBAHASAN
1. Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan
Pengertian  pengarusutamaan  gender  (PUG)  disebutkan  dalam  Instruksi Presiden  Nomor  9  Tahun  2000  tentang  Pengarusutamaan  Gender  (PUG)  dalam Pembangunan Nasional, yaitu merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan  keadilan  gender  (KKG),  melalui  kebijakan  dan  program  yang  memperhatikan pengalaman,  aspirasi,  kebutuhan,  dan  permasalahan  perempuan  dan  laki-laki  ke dalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  pemantauan,  dan  evaluasi  atas  seluruh kebijakan  dan  program  di  berbagai  bidang  kehidupan  dan  sektor  pembangunan. Inpres  PUG  tersebut  menginstruksikan  agar  setiap  institusi  pemerintah melaksanakan  pengarusutamaan  gender  (PUG),  dengan  cara  mengintegrasikan dimensi  kesetaraan  dan  keadilan  gender  dalam  seluruh  kegiatan  pembangunan mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  monitoring,  dan  evaluasi  serta  pelaporan pembangunan  (Inpres  No.  9  Tahun  2000  tentang  PUG  dalam  Pembangunan Nasional).
Secara  spesifik  PUG  bidang  pendidikan  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2008. Permendiknas PUG itu sebagai pedoman pelaksanaan PUG di bidang pendidikan. Dalam Permendiknas PUG ini disebutkan bahwa pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut PUG Pendidikan adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi  atas  kebijakan,  program,  dan  kegiatan  pembangunan  bidang  pendidikan (Permendiknas  No.  8  Tahun  2008  tentang  Pedoman  Pelaksana  PUG  bidang Pendidikan).
Ada tiga  hal yang menjadi pertimbangan ditetapkannya  Permendiknas PUG tersebut, yaitu pertama untuk mewujudkan  kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  sesuai  dengan  Instruksi Presiden  Nomor  9  tahun  2000  tentang  Pengarusutamaan  Gender    dalam Pembangunan  Nasional.  Kedua  menetapkan  bahwa  kegiatan  Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan  pendidikan  yang  dilakukan  oleh  semua  unit  kerja  yang  ada  di lingkungan  Departemen  Pendidikan  Nasional.  Ketiga  untuk  memperlancar, mendorong,  mengefektifkan  dan  mengoptimalkan  pelaksanaan  kegiatan pengarusutamaan  gender  di  bidang  pendidikan  secara  terpadu  dan  terkoordinasi.
Permendiknas  PUG  tersebut  menginsrtuksikan  kepada  Setiap  satuan  unit  kerja bidang pendidikan agar menjadikan gender sebagai arus utama dan bagi satuan unit kerja pendidikan yang terbukti tidak melaksanakan sesuai aturan maka diberi sanksi sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Untuk  melaksanakan  PUG  Bidang Pendidikan  pemerintah  telah  menetapkan  berbagai  peraturan  sebagai  landasan hukumnya. Dasar hukum PUG bidang pendidikan tersebut antara lain adalah:
1. Undang-Undang  Nomor.  7  Tahun  1984  Tentang  Pengesahan  Konsevensi Mengenai  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Perempuan (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) .
2. Instruksi  Presiden  Nomor  9  Tahun  2000  tentang  Pengarusutamaan  Gender dalam Pembangunan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan.

## 2. Buku  Ajar  Responsif  Gender  sebagai  Implementasi  PUG  Bidang Pendidikan
Peningkatan  kesetaraan  dan  keadilan  gender  di  bidang  pendidikan  dengan PUG  merupakan  komitmen  pemerintah  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh peraturan  perundang-undangan.  Dengan  PUG  diharapkan  lebih  menjamin  semua warga  negara  baik  laki-laki  maupun  perempuan  dapat  mengakses  pelayanan pendidikan,  berpartisipasi  aktif,  dan  mempunyai  kontrol  serta  mendapat  manfaat dari  pendidikan,  sehingga  laki-laki  dan  perempuan  dapat  mengembangkan potensinya secara maksimal (Sunaryo dan Jan Edwards, 2010). Untuk mewujudkan PUG  di  bidang  pendidikan  maka  dalam  Permendiknas  PUG  menyebutkan  bahwa salah satu yang  harus diupayakan adalah menggunakan bahan ajar yang responsif gender  sebagai  salah  satu  komponen  silabus  matapelajaran/  matakuliah.  Padahal materi bahan ajar pada umumnya masih bias gender. Hal ini sebagaimana temuan berbagai  penelitian,  bahkan  disebutkan  secara  tekstual  dalam  Permendiknas  PUG (Permendiknas No. 8 Tahun 2008).
Buku  ajar  dan  kebijakan  publik  pada  umumnya  dalam  perspektif  gender dibagi menjadi tiga yaitu bias gender, netral gender dan responsif/inklusif gender. Bias gender adalah materi buku ajar yang  menguntungkan salah satu jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan yang berakibat munculnya permasalahan gender.
Netral  gender  adalah  materi  buku  ajar  yang  tidak  mempertimbangkan  perbedaan gender,  namun  seringkali  menimbulkan  permasalahan  gender.  Responsif  gender adalah materi bahan ajar yang sudah memperhatikan berbagai pertimbangan untuk terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) pada berbagai aspek kehidupan antara  laki-laki  dan  perempuan  (Nurhaeni,  2011:  25).  Sunaryo  dan  Edwards  (2010) dalam Modul Pembelajaran Inklusif gender menggunakan istilah bahan ajar inklusif gender. Sunaryo dan Edwards (2010) tidak menjelaskan maksudnya, namun dalam glosari  modul  tersebut  diterangkan  tentang  kurikulum  inklusif  gender,  yaitu kurikulum pembelajaran yang memperhatikan kesamaan APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol  dan  Manfaat)  dan  aspek-aspek  non-stereotype,  non-subordinasi,  non- marjinalisasi,  non-beban  berlebihan  dan  non-kekerasan  pada  kurikulum,  rencana pembelajaran dan manajemen kelas.
Buku ajar yang merupakan acuan materi pembelajaran, sangat urgen  dalam mensosialisasikan gender. Bahkan salah satu akar penyebab penyebab ketidakadilan gender  adalah  ilmu  pengetahuan  yang  antara  lain  direpresentasikan  dalam  bahan ajar.  Buku  ajar  sangat  mempengaruhi  nilai,  pandangan,  sikap  dan  perbuatan  bagi pendidik dan peserta didik termasuk terhadap lawan jenisnya.  Sehingga buku ajar yang  bias gender sangat signifikan menjadi penyebab ketidakadilan gender seperti lestarinya  budaya  yang  mengunggulkan  laki-laki  dari  pada  perempuan, pembentukan  image  bahwa  laki-laki  harus  berperan  di  ranah  publik  (mencari nafkah)  sedangkan  perempuan  melaksanakan  peran  reproduktif  (pekerjaan  rumah tangga),  sehingga  anak  akan  kesulitan  menyesuaikan  diri  terhadap  berbagai  peran yang harus mereka jalani ketika dewasa, anak perempuan atau laki-laki yang kurang minatnya terhadap mata pelajaran tertentu.
Ada  tiga  kriteria  buku  ajar  yang  responsif  gender  yaitu  pertama  buku  ajar yang  mengajarkan/memperlakukan/menggambarkan  keadilan  dan  kesetaraan antara  perempuan  dan  laki-laki  dlm  memperoleh  akses,  manfaat,  dan  partisipasi dalam  berbagai  segi  kehidupan  serta  penguasaan  terhadap  sumber-sumber teknologi,  ilmu  pengetahuan  dan  informasi,  contohnya  buku  ajar  yang mengilustrasikan kedudukan, relasi dan peran laki-laki dan perempuan secara yang Kedua buku ajar yg menggambarkan potret perempuan dan laki-laki yang dinamis dlm  setting  budaya  yg  relevan,  Contoh:  penggambaran  laki-laki  dan  perempuan
secara  seimbang  dalam  peran  domestik,  publik  dan  sosial.  Ketiga  bahan  ajar  yang meninggalkan  stereotipe  gender  yang  keliru,  misalnya  hanya  perempuan  yang melakukan  peran  domestik  dan  hanya  laki-laki  yang  melakukan  peran  publik (Sunaryo dan Edwards, 2010).

## 3. Unsur-Unsur dan Karakteristik Silabus Inklusif Gender
Sebuah  silabus  yang  mencantumkan  isu-isu  kesetaraan  gender  dalam materinya  merupakan  cerminan overt  curriculum yang  sensitif  gender  yang  sudah seharusnya  dimiliki  oleh  sebuah  perguruan  tinggi  sebagai  tempat  transfer  dan disseminasi ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Kurikulum sensitif gender yang bersifat overt curriculum tersebut menggambarkan nilai-nilai kesetaraan gender mulai dari tujuan pembelajaran, materi dan topik-topik perkuliahan, bahan bacaan, strategi pembelajaran  dan  evaluasi,  di  samping  juga hidden  curriculum yang  disampaikan oleh  pengajar  di  kelas  dalam  menggunakan  strategi  pembelajaran  dan  media  yang dipakai,  termasuk  bahasa  komunikasi  yang  digunakan.  Berikut  ini  adalah  unsur- unsur  dan  karakteristik  yang  seharusnya  ada  dalam  bahan  ajar  dan  materi  yang responsif gender:
a. Kalimat/teks  dan  gambar  tidak  melanggengkan  nilai-nilai  stereotype  secara kualitatif  maupun  kuantitatif.  Misal:  Stereotip  kuantitatif  yaitu  Jumlah representasi laki-laki dan perempuan dalam suatu teks atau gambar.  Kualitatif, nilai-nilai yang biasanya ada dalam teks (misal perempuan lebih emosional; laki- laki lebih rasional, dan lain-lain).
b. Buku  ajar  yang  mengajarkan/memperlakukan/menggambarkan  keadilan  dan kesetaraan  antara  perempuan  dan  laki-laki  dalam  memperoleh  akses,  manfaat, dan  partisipasi  dalam  berbagai  segi  kehidupan  serta  penguasaan  terhadap sumber-sumber  teknologi,  ilmu  pengetahuan  dan  informasi.  Contohnya  buku ajar  yang  mengilustrasikan  kedudukan,  relasi  dan  peran  laki-laki  dan perempuan secara yang  setara.
c. Buku  ajar  yg  menggambarkan  potret  perempuan  dan  laki-laki  yang  dinamis dalam setting budaya  yang  relevan.  Contoh:  penggambaran  laki-laki  dan perempuan secara seimbang dalam peran domestik, publik dan sosial (Sunaryo dan Edwards, 2010).

## 4. Analisis Gender terhadap Kurikulum Fakultas Syariah PTKI
Kurikulum  sesungguhnya  menggambarkan  dan  mencerminkan  sikap  dan pandangan yang ada di kelas, lembaga pendidikan, masyarakat dan bahkan negara mengenai  isu-isu  tertentu.  Memang  apabila  dilihat  secara  sepintas,  kurikulum tampak  hanya  sebagai  daftar  matakuliah,  namun  apabila  dicermati  sampai  ke silabusnya,  maka  akan  ditemukan  beberapa  asumsi  yang  sangat  penting,  salah satunya  adalah  pandangan  tentang  budaya,  kelas  sosial  dan  gender  (Elliot,  dkk., 1999: 72).
Dengan demikian, kurikulum yang sensitif gender seharusnya secara eksplisit berkaitan dengan permasalahan-permasalahan gender. Dengan kata lain, kurikulum sensitif  gender  tersebut  bersifat overt  curriculum sehingga  tergambar  mulai  dari tujuan  pembelajaran,  materi  dan  topik-topik  perkuliahan,  bahan  bacaan,  strategi pembelajaran  dan  evaluasi,  di  samping  juga hidden  curriculum yang  disampaikan oleh  pengajar  di  kelas  dalam  menggunakan  strategi  pembelajaran  dan  media  yang dipakai,  termasuk  bahasa  komunikasi  yang  digunakan  (Susilaningsih  dan  Najib, 2004: 34).
Sebenarnya  ada  banyak  tema-tema  pembahasan  dalam  kurikulum  Fakultas Syariah  yang  bisa  diajarkan  dengan  pendekatan  kesetaraan  gender,  misalnya  Fikih Munakahat,  Hukum  Perkawinan  di  Indinesia,  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, karena memang matakuliah di Fakultas Syariah banyak yang sangat terkait dengan isu-isu keadilan dan kesetaraan gender. Namun demikian, jarang  sekali kurikulum Fakultas  Syariah  mencantumkan  indikator  kompetensi  (target  hasil  belajar)  yang mengarahkan  pengetahuan  yang  hendak  diperoleh  oleh  mahasiswa  di  bidang kesetaraan gender dalam perkawinan maupun dalam bidang hukum secara umum. Pemahaman  mahasiswa  tentang  kesetaraan  gender  dalam  perkawinan  merupakan hal yang sangat penting bagi kompetensi mahasiswa yang akan terjun ke dunia luas, berinteraksi dengan masyarakat, dan memecahkan persoalan-persoalan kontemporer  yang  berkaitan  dengan  perkawinan.  Kompetensi  yang  berwawasan kesetaraan gender ini penting dimiliki mahasiswa Fakultas Syariah mengingat posisi perempuan  dalam  bingkai  hukum  keluarga  masih  sangat  lemah,  dengan  argumen
hukum  maupun  agama  yang  seringkali  digunakan  sebagai  justifikasi  bagi pembakuan  ketidakadilan  terhadap  perempuan  baik  di  sektor  publik  ataupun domestik.
Contohnya  adalah  silabus  matakuliah  hukum  perkawinan  di  Indonesia. Materi  pembelajaran  dari  silabus  matakuliah  hukum  perkawinan  di  Indonesia biasanya mencakup pengertian, ruang lingkup dan sumber-sumbernya. Pembahasan berikutnya adalah sejarah perkembangan hukum perkawinan Islam di Indonesia dan kedudukannya  dalam  sistem  hukum  nasional.  Meskipun  materi  silabus  ini menyebutkan  pembahasan  sejarah  perkembangan  hukum  Islam  di  Indonesia, termasuk  latar  belakang  lahirnya  undang-undang  perkawinan,  namun  referensi yang digunakan seringkali tidak berasal dari sumber-sumber yang kompeten dalam bidang  sejarah  hukum  Islam  di  Indonesia  tersebut,  padahal  dalam  sejarah pembentukan  undang-undang  perkawinan  tahun  1974  jelas  sekali  gerakan perempuan menempati peran yang cukup signifikan (Soewondo, 1984).
Sedangkan  pembahasan  lain  dari  materi  silabus  ini  adalah  UU  Nomor  1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Materi ini mencakup tiga tema, yaitu: latar belakang lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, proses perumusannya,  dan  sistematika  dan  isinya.  Silabus  ini  tidak  secara  eksplisit menyebut  isu-isu  yang  terkait  dengan  kesetaraan  gender,  sehingga  pengajar matakuliah ini seharusnya bisa menambahkan beberapa informasi berkaitan dengan gerakan  perempuan  dalam  upaya  menuntut  kesetaraan  gender  dalam  undang- undang perkawinan ketika undang-undang ini dibahas di DPR pada tahun 1970-an, atau  kritik-kirik  dari  feminis  setelah  undang-undang  ini  ditetapkan.  Dilihat  dari referensi  yang  ada  dalam  silabus  ini,  jelas  sekali  bahwa  informasi  ini  tidak dimasukkan dalam materi pembelajaran.
Referensi  yang  digunakan  kebanyakan  membahas  tentang  hukum  Islam dalam  sistem  hukum  Indonesia  dengan  pendekatan  normatif  dan  sebagiannya historis  dengan  pemaparan  deskriptif,  seperti  buku  yang  ditulis  oleh  Daud  Ali (1993),  Amrullah  Ahmad  (1996),  Ahmad  Rofiq  (1997),  maupun  Suparman  Usman (1997).  Pembahasan  isi  buku  referensi  seperti  itu  seringkali  dimulai  dengan pengertian dan sumber-sumber hukum Islam, sejarah pertumbuhan hukum Islam— termasuk di Indonesia, dan diakhiri dengan pembahasan hukum Islam di Indonesia
dalam  system  hukum  nasional—termasuk  pembahasan  tentang  peradilan  agama dan  KHI.  Dengan  demikian,  buku  ini  tidak  menggunakan  analisis  kritis  termasuk penggunaan  analisis  gender.  Ketika  membahas  KHI  pun  buku  ini  cenderung menerima  apa  adanya  terhadap  pasal-pasal  yang  bias  gender,  sehingga  bisa disimpulkan bahwa kedua bahan ajar ini tidak responsive gender.
Materi  pembelajaran  lainnya  meliputi  dasar  perkawinan  baik  dalam perundang-undangan  maupun  fiqih,  yang  mencakup  pembahasan  tentang  konsep dasar  perkawinan  menurut  UU  Nomor  1  Tahun  1974,  KHI  dan  fiqih,  sedangkan pembahasan  lain  dapat  berupa  pendahuluan  perkawinan  yang  meliputi peminangan,  syarat-syarat  dan  akibat  hukumnya.  Materi  pembelajaran  tersebut biasanya dilanjutkan dengan materi yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah, konsep  wali  nikah  dalam  fiqih,  dan  perempuan-perempuan  yang  haram  dinikahi menurut hukum Islam.
Buku  referensi  untuk  pembelajaran  tersebut  antara  lain  adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia karya H. Abdurrahman (1992), Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem  Hukum  Nasional yang  disunting  oleh  Cik  Hasan  Bisri  (1999),  dan Peradilan Agama  dan  KHI  dalam  Tata  Hukum  Indonesia yang  ditulis  oleh  Dadan  Muttaqin  dkk (1999).  Ketiga  buku  ini  membahas  hal  sama,  yaitu  kedudukan  KHI  dalam  sistem hukum  nasional.  Selain  membahas  tentang  aspek  legalitas  KHI  yang  hanya berlandaskan  instruksi  presiden  sebagai  hukum  matrial  Pengadilan  Agama,  ketiga buku ini juga mengulas keterkaitan antara hukum Islam dengan tradisi masyarakat Indonesia sehingga dikatakan bahwa KHI merupakan hukum Islam substansial yang bercorak keindonesiaan. Namun demikian, tidak satupun dari ketiga buku ini yang melihat  aspek  keadilan  gender  sebagai  bagian  dari  tradisi  yang  hidup  dalam masyarakat  Indonesia.  Dengan  demikian,  bisa  disimpulkan  bahwa  buku  ini melanggengkan pemahaman bias gender yang ada dalam KHI, sehingga bahan ajar ini juga bias gender.
Materi-materi  pembelajaran  dalam  kurikulum  tersebut  sarat  dengan  isu-isu gender,  namun  demikian  silabus  ini  tidak  memberikan  referensi  yang  memadai untuk  membahas  materi  tersebut  dari  sudut  pandang  analisis  gender.  Nampaknya materi pembahasan ini hanya mengacu pada perundang-undangan semata ditambah dengan  sumber-sumber  fiqih  yang  sejalan  dengan  peraturan  perundang-undangan
tersebut.  Padahal  fiqih  pernikahan  mengandung  banyak  perdebatan  seputar  posisi perempuan  di  dalamnya.  Sebagai  contoh  salah  satu  aspek  dalam  pernikahan  yang menjadi  perdebatan  di  kalangan  ahli  fiqih  adalah  masalah  perwalian,  apakah perwalian  merupakan  syarat  pernikahan  ataukah  tidak.  Malik  dan  Syafi'i menganggap perwalian sebagai salah satu syarat keabsahan dalam pernikahan. 'Abd al-Rahman  al-Jaziri  bahkan  menyebutkan  bahwa  perwalian  merupakan  rukun pernikahan  dalam  mazhab  Syafi'i  dan  Maliki  dan  hanya  menjadi  salah  satu  syarat dalam mazhab Hanbali (al-Jaziri, 1978: 46). Abu Hanifah membatasi syarat perwalian ini  hanya  bagi  mereka  yang  masih  kecil  atau  yang  dalam  kondisi  tidak  waras ( majnun) .  Dengan  demikian,  dalam  pandangan  mazhab  Hanafi,  orang  yang  telah dewasa apakah ia gadis ataukah janda tidak memerlukan wali dalam pernikahan (al- Jaziri, 1978). Abu Hanifah menganggap keabsahan pernikahan seseorang tanpa wali sepanjang  kedua mempelai berada dalam kafa'ah. Bagi  Abu Hanifah, yang  menjadi syarat keabsahan adalah kafa'ah tersebut, bukan perwalian (Rusyd, 1995: 8-9).
Jika mengacu pada peraturan di Indonesia, yang banyak merujuk aturan fiqih mazhab al-Syafi'i, maka jelas sekali bahwa seorang perempuan dalam prosesi akad nikah,  tidak  diakui  sebagai  subyek  yang  mandiri,  sehingga  mengharuskan keberadaan pihak lain berbicara atas nama dirinya. Bukan itu saja, perempuan juga tidak  memiliki  otoritas  sebagai  saksi  dalam  pernikahan,  apalagi  menjadi  "wali" dalam pernikahan. Sebagaimana aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19,  20,  21  dan  25.  Selain  itu,  satu  hal  yang  perlu  dikritisi  juga  adalah  inkonsistensi konsep  perwalian  dalam  UU  Perkawinan  (UU  No.  1  tahun  1974)  Bab  XI  tentang Perwalian,  pasal  50-54  dan  KHI  Bab  XV  tentang  Perwalian  pasal  107  sampai  112. Beberapa pasal tersebut mengindikasikan adanya otoritas perempuan menjadi wali terhadap anak, kecuali pada saat akad nikah . Perwalian terhadap diri atau harta anak-- di  bawah  umur/belum  pernah  melangsungkan  perkawinan--beban  tanggung jawabnya  jelas  lebih  berat  dan  kompleks,  tetapi  tidak  mengharuskan  jenis  kelamin laki-laki.  Hal  ini  terjadi  bisa  jadi  karena  di  satu  sisi  "pembuat  hukum"  memegangi fiqih mazhab al-Syafi`i dalam keharusan wali dalam akad nikah, namun di sisi lain juga  mengakomodasi  tradisi  yang  berkembang  di  masyarakat  terhadap  perwalian atau  tanggungjawab  terhadap  anak  di  bawah  umur  yang  tidak  selalu  dibebankan
pada  laki-laki,  atau  bisa  jadi  juga  disebabkan  karena  akad  nikah  dianggap  sebagai ritual ibadah mahdah yang sakral dengan kemutlakan formatnya.
Materi  lain  dari  matakuliah  hukum  pekawinan  di  Indonesia  dapat  berupa pencatatan,  pencegahan  dan  pembatalan  perkawinan.  Materi  perkuliahan  ini seharusnya  tidak  hanya  difokuskan  pada  aspek  legalitas  suatu  pernikahan,  tetapi juga  melihat  pada  aspek  sosiologis  atau  fenomena  yang  terjadi  di  masyarakat terutama hal-hal yang berkaitan dengan masalah pencatatan pernikahan (Bisri, 1999). Pernikahan  di  bawah  tangan  (nikah  sirri)  masih  banyak  terjadi  di  masyarakat dengan  berbagai  macam  alasan.  Hal  ini  perlu  menjadi  bahan  pembelajaran  dalam silabus  perkuliahan,  karena  di  dalam  silabus  matakuliah  tersebut  seringkali  tidak menggunakan  referensi  yang  menyediakan  pembahasan  tersebut  padahal  hasil penelitian  sudah  banyak  yang  dipublikasikan  dalam  bentuk  artikel-artikel  jurnal ilmiah.
Materi  hukum  pekawinan  di  Indonesia  juga  dapat  membahas  tentang perkawinan  poligami  yang  meliputi  pengertian  dan  alasan-alasan  poligami,  syarat alternatif  dan  kumulatif  dalam  poligami,  dan  prosedur  poligami.  Materi  ini termasuk  pembahasan  yang  sangat  sensitif  gender,  namun  silabus  tidak memasukkan pendekatan keadilan gender dalam materi ini. Pelanggengan poligami dalam  materi  kuliah  dianggap  tidak  sejalan  dengan  program  pengarustamaan gender  dalam  pendidikan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Poligami  sendiri merupakan  perkawinan  yang  secara  kultural  termasuk  kontroversial,  bahkan pembahasan  poligami  dalam  kitab-kitab  fiqih  memunculkan  banyak  beragam pendapat.  Masalah  alasan-alasan  poligami  dalam  UU  Perkawinan  dan  prosedur pengajuan  izin  poligami  di  pengadilan  juga  perlu  mendapat  perhatian  dalam pembelajaran  dengan  menekankan  pada  pendekatan  analisis  gender.  Banyak referensi yang dapat digunakan mengenai hal-hal tersebut.
Materi  lainnya  biasanya  juga  membahas  perceraian  dengan  cakupan pembahasan meliputi pengertian dan alasan-alasan perceraian, taklik talak, prosedur perceraian, dan rujuk; sedangkan materi yang  keduabelas adalah  akibat perceraian meliputi  pembagian  harta  bersama  dan  pemeliharaan  anak,  sedangkan  materi ketigabelasnya  adalah  masa  „iddah.  Persoalan  cerai  ini  seharusnya  menjadi pembahasan  yang  komprehensif  dengan  menggunakan  tinjauan  sosiologis  dan
membaca  nash-nash  al-Qur‟an  maupun  hadis  secara  kontekstual.  Namun  silabus tidak  menerapkan  pendekatan  keadilan  dan  kesetaraan  gender  dalam pembahasannya.  Dalam  doktrin  fiqih,  masalah  cerai  menjadi  masalah  yang  sangat bias gender karena diyakini bahwa laki-lakilah yang mempunyai hak mutlak dalam perceraian  itu.  Bahkan  prosedur  dan  prinsip  pengajuan  cerai  talak  di  pengadilan, sebagaimana tertuang dalam PP. Nomor 9 tahun 1975, masih kental dengan doktrin fiqih  yaitu  bahwa  cerai  itu  merupakan  hak  mutlak  suami.  Sehingga,  cerai  talak dimasukkan dalam kategori perkara permohonan bersifat voluntair , artinya perkara yang  tidak  mempunyai lawan (hanya  satu  pihak) sementara isteri dianggap bukan pihak  lawan  karena  tidak  mempunyai  hak,  istri  (sebagai  termohon)  hanya  perlu dihadirkan  di  depan  sidang  untuk  didengarkan  keterangannya  untuk  kepentingan pemeriksaan,  karena  termohon  mempunyai  hubungan  hukum  langsung  dengan pemohon  (suami).  Akibatnya,  sekalipun  termohon  (isteri)  tidak  hadir  di persidangan,  bilamana  permohonan  cukup  beralasan  (terbukti),  maka permohonannya  akan  dikabulkan  dan  kalau  tidak  terbukti  akan  ditolak  (Rasyid, 1996: 59).
Matakuliah  hukum  perkawinan  di  Indonesia  juga  kadang  ada  yang membahas  tentang  nikah  hamil  dan  status  anak  zina.  Jika  materi  pembelajaran  ini semata-mata  merujuk  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia,  maka  jelas  sekali  bersifat  patriarkhat  yang  menguntungkan  pihak  laki- laki,  bahkan  dengan  pandangan  yang  stereotype  terhadap  perempuan.  Pandangan stereotype  terhadap  perempuan  ini  terlihat  dalam  beberapa  aturan  yang mendeskriditkan perempuan, yakni perempuan sebagai pihak yang bertanggungjawab  sepenuhnya  terhadap  tindakan  asusila  di  luar  pernikahan, sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  43  Ayat  (1)  UU  Nomor  1  tahun  1974  tentang Perkawinan  yang  menyebutkan:  “Anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  hanya mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya”.  Sedangkan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menyebutkan: “Anak yang  lahir  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  nasab  dengan  ibunya dan  keluarga  ibunya”.  Penisbatan  seorang  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan dengan ibunya, pada dasarnya telah membebaskan tanggungjawab salah satu pihak, yaitu laki-laki, terhadap keberadaan anak dan membebankannya kepada pihak lain
(perempuan).  Namun  demikian, pasal 43 ayat (1) tentang  penisbatan seorang  anak yang lahir di luar perkawinan hanya dengan ibunya tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah  Konstitusi  dengan  putusan  No.  46/PUU-VIII/2010  dan  menggantinya dengan ketentuan sebagai berikut: “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya .”
Selain  itu,  matakuliah  hukum  perkawinan  di  Indonesia  juga  penting membahas dimensi pembaharuan dalam hukum perkawinan. Materi ini sangat baik dan  idealis.  Namun  demikian,  jika  pengajarannya  tidak  menggunakan  analisis gender,  maka  bisa  dikatakan  materi  ini  tidak  mengajarkan  pembaharuan  dalam hukum  perkawinan  sama  sekali.  Oleh  karena  itu,  pengajar  matakuliah  ini  perlu menggunakan  referensi  yang  baik  dan  mengandung  analisis  gender.  Masalah pembaharuan  hukum  perkawinan  jelas  sangat  terkait  dengan  isu-isu  kesetaraan gender.  Menurut  Mansour  Fakih  (2002),  akar  ketidakadilan  gender  bersumber  dari tiga  hal: Pertama :  materi  ( substance  of  law )  yang  berupa  (1)  tafsiran/pemahaman agama  (seperti:  tafsir,  syarah/  pemahaman  hadis,  fiqih);  (2)  materi  hukum  tertulis (seperti:  Undang-undang,  Peraturan  Pemerintah,  Instruksi  Presiden,  dan  lain-lain); maupun (3) materi hukum tidak tertulis (seperti: hukum adat). Kedua , kultur hukum ( culture of the law ), yakni kultur masyarakat dalam mentaati materi hukum/tafsiran agama. Ketiga ,  struktur  hukum  ( structure  of  the  law ),  aparat  pembuat  dan  penegak hukum  (Fakih,  2002:  164).  Dengan  demikian,  ketiga  aspek  ini  penting  untuk diperhatikan  dalam  melakukan  pembahasan  tentang  pembaharuan  hukum perkawinan (Gautama, 1973).
Contoh kurikulum lain di Fakultas Syariah adalah matakuliah hukum waris, wasiat,  hibah,  wakaf  dan  pengelolaan  zakat.  Topik  inti  materi  pembelajaran matakuliah ini biasanya terdiri dari sembilan poin. Empat topik pertama membahas hukum  waris.  Keempat  topik  tersebut  meliputi  pengantar  hukum  waris,  asas-asas hukum  kewarisan,  sebab-sebab  dan  penghalang  kewarisan  serta  kewajiban  ahli waris  atas  pewaris  dan  harta  peninggalan,  dan  ahli  waris  dan  besarnya  bagian masing-masing  serta  tata  cara  penghitunganya.  Sedangkan  topik  pembahasan
lainnya adalah hibah dan wasiat, yang diikuti dengan dimensi pembaharuan dalam hukum wasiat dan hibah. Pembahasan ini banyak menggunakan referensi dari buku Fiqih Mawaris karya Ahmad Rofiq (1993) dan buku Hukum Perdata Islam: Kompetensi PA  tentang  Perkawinan,  Waris,  Wasiat,  Hibah,  Perwakafan  dan  Shadaqah karangan Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati (1997).
Materi  lainnya  berkaitan  dengan  hukum  wakaf  dan  zakat  dengan  rincian sebagai  berikut:  pembahasan  tentang  hukum  perwakafan,  gagasan-gagasan pembaharuan  dalam  hukum  perwakafan,  dan  pengelolaan  zakat  yang  meliputi dasar  hukum,  tujuan  dan  ketentuan  hukum  manajemen  zakat.  Ketiga  materi pembahasan ini tidak banyak bersinggungan dengan isu-isu gender, kecuali materi hukum  waris  karena  materi  ini  paling  sering  menjadi  sorotan  para  pemerhati masalah keadilan gender.
Dilihat  dari  topik-topik  materi  pembelajaran  matakuliah  hukum  waris  Islam di  Indonesia,  nampak  bahwa  matakuliah  ini  diajarkan  dengan  menggunakan pendekatan  legal  formal,  yaitu  hanya  mengkaji  materi  perkuliahan  dari  aspek ketersediaan  aturan  perundang-undangan  dalam  masalah  hukum  waris.  Padahal hukum waris Islam yang diberlakukan di Indonesia yang mengacu pada KHI masih sangat bias gender karena didasarkan pada konsep-konsep hukum waris dari kitab- kitab fiqih klasik (Abdurrahman, 1992). Hal ini tentu berbeda jika mengkaji hukum waris  Islam  dari  perspektif  sosiologis  yang  banyak  dipakai  dalam  penafsiran ketentuan hukum waris yang ada dalam al-Qur‟an maupun hadis.
Materi hukum waris Islam di Indonesia sering tidak membahas latar belakang sosiologis  ( asbab  an-nuzul ayat  al-Qur‟an  ataupun asbab  al-wurud suatu  hadis) penentuan  hukum  waris  menurut  Islam,  sehingga  pembacaan  tekstual  atas  nash- nash hukum waris tersebut sangat jelas bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali  dari  anak  perempuan  (Basyir,  1999).  Pembahasan  materi  hukum  waris  hanya sebatas memperkenalkan mahasiswa terhadap aturan-aturan waris menurut hukum Islam dan tata cara penyelesaian kasus waris. Materi dalam pembahasan ini hanya meliputi: asas-asas hukum kewarisan, sebab-sebab dan penghalang kewarisan, ahli waris  dan  besarnya  bagian  masing-masing  serta  tata  cara  penghitungannya, penyelesaian secara ‘aul dan radd , dan system penggantian tempat dalam pembagian warisan (Ja‟far dan Yahya, 1995).
Studi Islam yang menjadi wilayah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) sudah  saatnya  melakukan  pembaruan  dalam  hal  pendekatan  yang  digunakannya untuk  memenuhi  tuntutan  perubahan  zaman.  Kajian-kajian  yang  tergabung  dalam bidang Al-Ahwāl asy-Syakhsiyah (hukum perkawinan dan hukum waris) merupakan salah satu studi Islam yang terlihat mengandung banyak aturan-aturan hukum yang secara eksplisit bertentangan dengan konsep masyarakat modern. Dengan demikian, pembahasan  ketentuan  fiqih  dalam  bidang Al-Ahwāl  asy-Syakhsiyah menurut perspektif  analisis  gender  dirasa  perlu  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  menjawab problematika  umat  Islam  dalam  menghadapi  arus  deras  demokratisasi  dengan wacana  hak  asasi  manusia  dan  kesetaraan  gender  sebagai  isu  utamanya  (Maula, 2014). Dengan demikian, pemahaman tentang hukum Islam haruslah berangkat dari satu asumsi dasar bahwa sesungguhnya hukum Islam bukanlah sistem hukum yang baku  dan  terbebas  dari  alur  sejarah  manusia.  Sebagaimana  halnya  dengan  sistem- sistem  hukum  lain,  hukum  Islam  tidak  lain  adalah  hasil  dari  interaksi  manusia dengan  kondisi  sosialnya.  Pemahaman  seperti  inilah  yang  menjadi  dasar  perlunya pemahaman ulang jika hukum Islam itu tidak lagi sesuai dengan zamannya karena adanya  perubahan  sosial,  termasuk  kajian Al-Ahwāl  asy-Syakhsiyah dengan pendekatan analisis gender.

## C.  KESIMPULAN
Kurikulum  Fakultas  Syariah  di  PTKI  terdiri  dari  matakuliah  yang  sarat  dengan  isu-isu kesetaraan  dan  keadilan  gender  (KKG).  Namun  demikian,  berdasarkan  ulasan  dan  analisis terhadap  kurikulum  Fakultas  Syariah,  terutama  matakuliah  hukum  perkawinan  dan  hukum waris  dapat  disimpulkan  bahwa  model  pembelajaran  dalam  perkuliahan  di  PTKI  seringkali tidak  menggambarkan  sebuah overt  curriculum yang  responsif  gender.  Hal  ini  terlihat  dari indikator kompetensi (target hasil belajar) yang tidak ditemukan adanya indikator/target yang mengarahkan  mahasiswa  agar  memperoleh  pengetahuan  di  bidang  hukum  perkawinan  dan waris  dengan  menggunakan  pemahaman  kesetaraan  dan  keadilan  gender.  Demikian  pula  di dalam  topik  inti  materi  pembelajaran  jarang  sekali  yang  mengakomodasi  pembahasan matakuliah  di  Fakultas  Syariah  dengan  pendekatan  kesetaraan  dan  keadilan  gender  ataupun mengkritisinya dengan analisis gender. Bahkan untuk materi pembaharuan hukum Islam pun tidak ada tema maupun referensi yang menyinggung aspek keadilan gender sebagai salah satu bentuk keadilan material dalam hukum Islam.
Demikian  juga  dengan  buku  yang  dijadikan  sebagai  referensi  dalam  pembelajaran matakuliah  jarang  yang  menggunakan  pendekatan  kesetaraan  gender.  Buku-buku  rujukan hanya  membahas  ketentuan-ketentuan  hukum  pernikahan  dan  waris  secara  normatif  dengan pola pembahasan deskriptif, termasuk referensi untuk materi pembaharuan hukum Islam tidak ada  yang  menyinggung  aspek  keadilan  gender  sebagai  salah  satu  bentuk  keadilan  material dalam hukum Islam.
Kajian  ini  hanyalah  menilai  silabus  matakuliah  Fakultas  Syariah  di  PTKI  yang  bersifat overt  curriculum ,  sehingga  perlu  juga  dilakukan  penelitian  lanjutan  berupa  eksplorasi perspektif dosen-dosen di lingkungan PTKI yang mengajar matakuliah hukum perkawinan di Indonesia, hukum waris Islam di Indonessia, atau matakuliah lain yang terkait, sehingga bisa diketahui apakah para dosen tersebut meyakini bahwa Islam memberikan tempat yang penting bagi perempuan di dalam masyarakat dan menjamin hak-haknya, serta apakah para dosen itu mencari dan mengembangkan  cara untuk  menambah wawasan mahasiswa dengan perspektif keadilan  gender  dalam  materi  perkuliahan  mereka,  juga  dalam  penggunaan  strategi pembelajaran dan media yang dipakai, termasuk bahasa komunikasi  yang digunakan sebagai bentuk hidden curriculum .

## REFERENCES
Abdurrahman, H. 1992. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo.
Ahmad, Amrullah, dkk. 1996. Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Gema Insani Press.
Ali, H. Muhammad Daud. 1993. Hukum Islam: Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Basyir, Ahmad Azhar. 1999. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press. Bisri, Cik Hasan (ed.). 1999. Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Logos.
Elliot, S.N., dkk. 1999. Educational Psychology. Madison: Brown & Benchmark. Fakih, Mansour. 2002. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Gautama, Sudargo. 1973. Pembaharuan Hukum di Indonesia , cet. 2. Bandung: Alumni Press.
Handayani, Trisakti, dan Sugiarti. 2008. Konsep dan Teknik Penelitian Gender. Malang: UMM Press.
Ja‟far, H. Idris, dan Yahya, Taufiq. 1995. Kompilasi Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Pustaka Raya.
Jaziri, 'Abd al-Rahman al-. 1978. Kitab al-Fiqih 'ala Mazahib al-Arba'ah , jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr.
Maula, Bani Syarif. 2014. “Kajian al-Ahwal al-Syakhsiyyah dengan Pendekatan Maqasid al-Syari‟ah”, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam , Vol. 8, No. 1, 2014.
Muttaqin, Dadan dkk. 1999. Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
Nasution, Bahder Johan, dan Warjiyati, Sri. 1997. Hukum Perdata Islam: Kompetensi PA tentang Perkawinan, Waris, Wasiat Hibah Perwakafan dan Shadaqah (Bandung: Bandar Maju.
Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti. 2011. Reformasi kebijakan Pendidikan Menuju
Kesetaraan Dan Keadilan Gender. Surakarta: UNS Press.
Rasyid, Roihan A. 1996. Hukum Acara Peradilan Agama , cet. 5. Jakarta : Rajawali Press. Rofiq, Ahmad. 1993. Fiqih Mawaris. Jakarta: Rajawali Press. Rofiq, Ahmad. 1997. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta, RajaGrafindo Persada. Rusyd, Ibnu. 1995. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, Juz II. Beirut: Dar al- Fikr.
Soewondo, Nani. 1984. Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat , cet. 4. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sosroatmodjo, H. Arso, dan Aulawi, H.A. 1986. Wasit, Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang.
Sunaryo dan Edwards, Jan (Ed). 2010. Modul Pembelajaran Inklusif Gender, Modul 4- Jilid 3/3. Jakarta: LAPIS-Learning Assistance Program for Islamic Schools.
Susilaningsih dan Najib, Agus M. (eds.). 2004. Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga dengan McGill IISEP. Usman,  Suparman.  1997. Hukum  Islam:  Asas-Asas  dan  Pengantar  Studi  Hukum  Islam dalam Tata Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Gaya Media Pratama.