## Akibat Hukum Kepailitan Induk Perusahaan Terhadap Saham Pada Anak Perusahaan

## Aulia Dwi Ramadhanti
aulia.dwi.ramadhanti-2018@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
Bankruptcy  is  a  general  confiscation  of  all  assets  of  a  Bankrupt Debtor whose management and the settlement carried out by the Curator under the supervision of the Supervisory Judge as regulated in Law 37/2004. Bankruptcy is very likely to be experienced by companies,  including  the  parent  company.  The  bankruptcy  of  the parent  company  will  affect  the  shares  it  owns  in  the  subsidiary. The  parent's  shares  in  the  subsidiary  will  have  the  status  of  a bankruptcy estate and be settled based on the bankruptcy procedure as regulated in Article 185 of the Indonesian Bankruptcy Law. All legal cases related to bankruptcy must comply with the provisions of  the  Bankruptcy  Law.  Conflicting  norms  arise  when  the Articles of  Association  of  a  subsidiary  contain  a  blokkering  clause  which states  that  if  a  shareholder  wishes  to  transfer  his  shares,  he  must first offer it to other shareholders in the Company before offering it to outsiders. The Bankruptcy Law must be used in the settlement of Bankruptcy cases and the provisions of the blockkering clause. Keywords: Bankruptcy; Parent Company; Shares; Blokkering Clause.

## Abstrak
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UU 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Kepailitan sangat mungkin dialami perusahaan, tidak terkecuali induk perusahaan. Kepailitan induk perusahaan akan mempengaruhi saham yang dimilikinya pada anak perusahaan. Saham milik induk pada anak perusahaan akan berstatus sebagai boedel pailit dan dibereskan berdasarkan prosedur kepailitan yang diatur dalam Pasal 185 UU Kepailitan. Segala perkara hukum yang berkaitan dengan kepailitan harus tunduk pada ketentuan UU Kepailitan. Pertentangan norma timbul ketika Anggaran Dasar anak perusahaan memuat klausula blokkering yang menyatakan bahwa apabila pemegang saham hendak mengalihkan sahamnya, wajib menawarkan terlebih dahulu pada pemegang saham lain yang ada dalam Perseroan sebelum menawarkan pada pihak luar. Menanggapi pertentangan tersebut, UU Kepailitan merupakan ketentuan khusus yang harus digunakan dalam penyelesaian perkara Kepailitan dan mengesampingkan ketentuan klausula blokkering . Kata Kunci: Kepailitan; Induk Perusahaan; Saham; Klausula Blokkering .

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 6, November 2022
Jurist-Diction. 2022; 2085-2102
How to cite: Aulia Dwi Ramadhanti, ‘Akibat Hukum Kepailitan Induk Perusahaan Terhadap Saham Pada Anak Perusahaan’ (2022) Vol. 5 No. 6 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 24 Oktober 2022; Diterima 29 November 2022; Diterbitkan 30 November 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i6.40069
p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297

## 2086 Aulia Dwi: Akibat Hukum Kepailitan...

## Pendahuluan
Perseroan Terbatas merupakan recht persoon yang pada hakikatnya dapat melakukan tindakan hukum untuk dan atas namanya sendiri. Beragam tindakan hukum berkaitan dengan pengembangan usaha perusahaan dapat dilakukan oleh Perseroan, seperti akuisisi, merger , joint venture hingga pembentukan perusahaan grup. Pembentukan perusahaan grup menjadi suatu strategi bisnis yang saat ini banyak dipilih. Menurut Emmy Pangaribuan, perusahaan grup atau yang juga disebut perusahaan kelompok didefinisikan sebagai gabungan perusahaan yang pada dasarnya mandiri atau berdiri sendiri namun saling terikat dan membentuk kesatuan ekonomi. 1 Artinya dalam suatu perusahaan grup terdapat beberapa perusahaan yang memiliki keterikatan serta maksud dan tujuan yang sejalan.
Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU PT menegaskan bahwa tidak hanya perseorangan yang dapat mendirikan suatu PT, melainkan juga dapat dilakukan oleh badan hukum. Pasal ini menjadi dasar PT sebagai suatu badan hukum dapat memiliki saham pada PT lain dan membentuk suatu kelompok perusahaan atau dikenal dengan istilah perusahaan grup. Keberadaan perusahaan grup di Indonesia bukan merupakan suatu hal baru. Seiring perkembangan, perusahaan grup seolah menjadi pilihan tepat sekaligus kebutuhan yang dapat menunjang perkembangan bisnis perusahaan.
Kumpulan perusahaan pada suatu perusahaan grup tidak dapat saling bersinergi tanpa adanya pihak yang menjadi tonggak penghubung dalam grup. Dalam praktiknya perusahaan-perusahaan dalam grup berada di bawah kendali atau diatur oleh satu perusahaan sentral. Dalam perusahaan grup, perusahaan yang memiliki kendali untuk mengatur dikenal dengan sebagai induk perusahaan, sedangkan perusahaan lainnya yang tergabung dikenal dengan anak perusahaan. Kumpulan perusahaan-perusahaan dapat disebut perusahaan grup apabila memenuhi 2 (dua) unsur yakni antara induk perusahaan dan anak perusahaan memiliki kesatuan secara ekonomis serta jumlah perusahaan yang tergabung lebih dari 1 (satu) atau jamak.
1 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Seri  Hukum  Dagang:  Perusahaan  Kelompok  (Group Company/Concern) (Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada 1997).[1].
Dalam praktik bisnis, induk perusahaan yang juga dikenal dengan sebutan holding company atau parent company memiliki kendali melalui kedudukannya sebagai pemegang saham mayoritas pada anak perusahaan. Pemegang saham diartikan sebagai pihak yang menyetorkan sejumlah modal pada suatu perusahaan baik berupa uang tunai maupun aset berharga lain dan dibuktikan dengan surat saham. Dengan kata lain, induk perusahaan merupakan pemegang surat saham yang dikeluarkan anak perusahaan karena adanya penyerahan modal dari induk kepada anak perusahaan.
Pada perusahaan grup, anak perusahaan memiliki tugas utama untuk menjalankan bisnis secara khusus sesuai bidangnya. Dalam penjelasan pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, anak perusahaan didefinisikan sebagai suatu Perseroan yang memiliki hubungan khusus dengan Perseroan lainnya.
Hubungan tersebut dapat terjadi karena adanya beberapa sebab yakni:
a) Lebih dari 50% saham pada anak perusahaan dimiliki oleh induk perusahaannya;
b) Lebih dari 50% suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya; dan/atau
c) Kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian direksi dan komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya.
Perusahaan grup dapat terbentuk karena adanya kepemilikan saham induk perusahaan pada anak perusahaan. Saham diartikan sebagai suatu bukti kepemilikan individu atau badan hukum atas suatu perusahaan. Saham umumnya berbentuk selembar kertas yang didalamnya menyatakan bahwa pemilik kertas berkedudukan sebagai pemegang saham dari perusahaan yang menerbitkan surat saham tersebut. 2
Dalam perusahaan grup, induk perusahaan meletakkan modal yang cukup banyak pada anak perusahaan yang lantas menjadikan induk perusahaan berkedudukan sebagai pemegang saham mayoritas.
Sama halnya dengan badan usaha berbentuk Perseroan lainnya, Induk Perusahaan juga berpotensi mengalami resiko-resiko dalam menjalankan usahanya.
2 Andhika Rizky Pratiwi, Thomas Yanuar Joko Prabowo, dan Irfannaufal Raditya Pradana, ‘Sita Umum dan Penjualan Saham Debitor Pailit Oleh Kurator’ (2020) 2 Ensiklopedia Social Review.[230].

## 2088 Aulia Dwi: Akibat Hukum Kepailitan...
Salah satu risiko yang mungkin dialami adalah situasi Pailit. Shi Jianzhong, seorang Profesor yang menggeluti Hukum Perusahaan di China mengemukakan bahwa pada perusahaan dalam bentuk grup terdapat beberapa kemungkinan yang berkaitan dengan situasi kepailitan, yakni: 3
a)  Pailit dialami oleh Induk Perusahaan dan beberapa anak perusahaan;
b)  Seluruh anak perusahaan mengalami pailit namun Induk Perusahaan tidak;
c)  Hanya beberapa anak perusahaan yang mengalami pailit sedangkan yang lain dan induk perusahaannya tidak;
d)  Seluruh perusahaan dalam grup baik Induk Perusahaan beserta anak perusahaan mengalami pailit.
Dengan demikian dapat diketahui bahwa pailitnya Induk Perusahaan sebagai tonggak perusahaan grup sangat mungkin terjadi.
Kondisi pailit merupakan hal yang lazim terjadi dan dialami oleh perusahaan mengingat saat ini guna menunjang kegiatan usahanya, hampir seluruh perusahaan memperkuat permodalan melalui utang (kredit atau pinjaman). Bahkan jarang ditemui pelaku usaha baik Perorangan maupun badan usaha yang yang tidak menggunakan fasilitas utang untuk menopang permodalan usahanya baik utang jangka pendek, menengah maupun panjang. Hal ini menunjukkan bahwa utang seolah menjadi faktor yang tidak dapat dipisahkan dengan dunia usaha. 4 Utang tersebut dikemudian hari melahirkan kewajiban untuk membayar bagi mereka yang berutang. Apabila kewajiban pembayaran tidak berhasil dilakukan, maka dapat memicu terjadinya kepailitan. Syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk dapat dinyatakan pailit, sebagai berikut:
a)  Pihak yang berutang atau debitor memiliki setidaknya dua atau lebih kreditor;
b)  Debitor tidak melunasi atau melakukan pembayaran atas setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
c)  Diajukan atas dasar permohonan pihak debitor sendiri maupun atas permohonan kreditornya.
3 Chintya Dewi Restyana, Nikmah Mentari, dan Sri Eka Wulandari , ‘Kepailitan Terhadap Anak Perusahaan dalam Holding Company Badan Usaha Milik Negara’ (2019) 26 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.[351].
4 Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit (LaksBang PRESSindo 2016).[1].
Induk perusahaan yang mengalami pailit jelas akan memberikan dampak bagi keberlangsungan anak perusahaannya, terutama terkait status saham yang dimiliki oleh Induk Perusahaan. Sebab, saham termasuk dalam kekayaan debitor dan seluruh kekayaan debitor harus dieksekusi guna memenuhi pelunasan kepada kreditor. Terhitung sejak Putusan Pailit dibacakan, Induk Perusahaan kehilangan hak untuk menguasai dan melakukan pengurusan atas kekayaan yang dimilikinya.
Di Indonesia, baik dalam Undang-Undang Kepailitan maupun Undang-Undang
Perseroan Terbatas belum ada yang secara tegas mengatur ketentuan kepailitan dalam perusahaan grup. Khususnya, apabila induk perusahaan selaku pemegang saham sekaligus pengendali anak perusahaan mengalami pailit. Pemberesan harta pailit berupa saham milik induk perusahaan yang memiliki lebih dari 1 (satu) anak perusahaan pun belum diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini memungkinkan terjadi kekaburan hukum dalam kaitannya dengan permasalahan yang diangkat.

## Keterkaitan Induk dan Anak Perusahaan Dalam Grup
Hukum Perseroan di Indonesia secara tidak langsung melahirkan legitimasi bagi suatu perusahaan berbentuk PT untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan PT tidak jarang berdampak pada kepemilikan saham pada Perseroan lain yang lantas melahirkan kewenangan bagi suatu Perseroan untuk mengendalikan Perseroan yang dimiliki sahamnya. 5
Perbuatan yang dimaksud dapat berupa akuisisi, merger, restrukturisasi perusahaan hingga pendirian anak perusahaan dan membentuk suatu perusahaan grup.
Ditinjau dari sudut pandang ekonomi atau bisnis, induk perusahaan dan anak perusahaan dalam grup merupakan satu kesatuan ekonomi yang saling terkait. Pada umumnya, induk perusahaan menetapkan tugas atau kewajiban kepada anak perusahaannya untuk dapat memenuhi target-target tertentu khususnya dalam hal  finansial  seperti  capaian  keuntungan  maupun  target  penjualan  perusahaan.
5 Sulistiowati, Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia (Erlangga 2010).[93].

## 2090 Aulia Dwi: Akibat Hukum Kepailitan...
Dalam hal pengaturan keuangan maupun pengelolaan organisasi, perusahaan yang tergabung dalam grup dijalankan dengan pola yang sama mengikuti kebijakan yang diterapkan induknya. 6 Sudut pandang ekonomi dan bisnis melahirkan hubungan keterkaitan yang sangat erat antara induk dan anak perusahaan.
Sudut pandang bisnis menempatkan induk dan anak perusahaan sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan namun tidak demikian apabila ditinjau dari segi yuridis. Induk perusahaan maupun anak perusahaan merupakan badan usaha berbadan hukum berbentuk PT sehingga pelaksanaan perusahaannya jelas mengacu pada aturan dalam UU PT. Berdasarkan UU PT dapat diketahui bahwa baik induk maupun anak perusahaan merupakan entitas hukum mandiri. Anak perusahaan berbentuk PT yang tergabung dalam grup dipandang sebagai suatu entitas hukum tunggal dan independen. Dalam penjelasan pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1995 ditegaskan bahwa anak perusahaan terbentuk karena adanya kepemilikan 50% atau lebih saham oleh induk perusahaan. Sehingga jelas hubungan yang terjalin antara induk dan anak perusahaan dalam grup tidak lebih dari hubungan pemegang saham dengan PT yang mengeluarkan saham.
Pasal 3 ayat (1) UU PT menjadi landasan utama yang menjelaskan bahwa pemegang saham tidak berhak untuk mencampuri hal-hal yang menyangkut kepengurusan maupun pelaksanaan PT.  Pasal tersebut memperjelas kedudukan anak perusahaan sebagai suatu badan hukum yang mandiri. Artinya berdasarkan UU PT, induk perusahaan tidak memiliki hak untuk mengurus secara langsung kegiatan usaha maupun mempengaruhi tindakan-tindakan yang dilakukan anak perusahaan melebihi saham yang dimiliki.
Secara praktikal, induk perusahaan dan anak perusahaan dalam grup memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Kedudukannya sebagai pemegang saham mayoritas melahirkan hak-hak kepada induk perusahaan untuk melakukan pengendalian anak perusahaan. Kepemilikan saham induk perusahaan pada anak perusahaan yang lebih dari 50% ini lantas memposisikan induk perusahaan
6 Emmy Pangaribuan Simanjuntak. Op.Cit. [5].
lebih dominan daripada pemegang saham lainnya. Hal tersebut yang kemudian memposisikan induk perusahaan sebagai pemimpin sekaligus pihak yang memiliki kontrol dalam pengambilan keputusan pada anak perusahaan.
Keterkaitan hubungan antara induk dan anak perusahaan dalam grup muncul karena beberapa hal, antara lain sebagai berikut: 7
a)  Kepemilikan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan; b)  Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
c)  Pengangkatan direksi dan/atau komisaris anak perusahaan;
d)  Keikutsertaan dalam kepengurusan perusahaan;
e)  Adanya perjanjian hak bersuara;
f)  Adanya keterikatan melalui perjanjian.
Hubungan induk dan anak perusahaan yang saling berkaitan satu sama lain tidak serta merta menghapus status hukum keduanya sebagai entitas hukum atau subjek hukum yang mandiri. Hal tersebut lantas menimbulkan suatu pertentangan berkaitan dengan hubungan induk dan anak perusahaan dari sudut pandang yuridis dan sudut pandang bisnis atau ekonomi. Namun, hal-hal yang mendasari keterkaitan hubungan induk dan anak perusahaan sebagaimana yang telah disebutkan diatas dapat meluruskan pertentangan yang ada. Kontrol yang dilakukan oleh induk perusahaan tidak dilakukan secara langsung, melainkan atas dasar yang jelas dan melalui mekanisme-mekanisme yang sesuai dengan prosedur hukum.

## Akibat Hukum Kepailitan Induk Perusahaan
Kedudukan induk yang lebih tinggi dari anak perusahaannya tidak lantas membuat induk perusahaan kebal atau terhindar dari kondisi pailit. Kepailitan yang dialami perusahaan tentu berdampak pada seluruh harta dan aset yang dimilikinya. Seluruh aset dan harta kekayaan induk perusahaan sebagai debitor pailit akan berubah status menjadi harta pailit atau boedel pailit. Selama proses kepailitan berlangsung, hak kelola atas harta kekayaan tersebut tidak lagi ada pada perusahaan (dalam pailit) melainkan akan diurus dan dikuasai Kurator guna kepentingan para kreditor maupun debitor dalam rangka pelunasan utang-utangnya.

## 2092 Aulia Dwi: Akibat Hukum Kepailitan...
Perusahaan selaku debitor pailit demi hukum kehilangan kewenangannya untuk menguasai dan mengurus seluruh aset atau kekayaannya terhitung sejak putusan diucapkan, sebagaimana Pasal 24 UU Kepailitan. Akibat hukum yang pasti dialami oleh Induk Perusahaan yang pailit antara lain adalah sebagai berikut:
a)  Demi hukum kehilangan hak dan kewenangannya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak putusan pailit diucapkan;
b)  Segala perikatan Induk perusahaan selaku debitor pailit yang terbit setelah putusan pailit juga tidak dapat dibayarkan dari harta pailit, kecuali tindakan tersebut menguntungkan harta pailit;
c)  Segala kepengurusan berkaitan dengan kekayaan perusahaan beralih pada kurator, sehingga segala tuntutan terkait hak dan kewajiban terkait harta pailit Debitor harus diajukan melalui kurator.
Saham yang dimiliki induk perusahaan pada anak perusahaan termasuk dalam harta pailit yang pengurusannya beralih pada Kurator. Induk perusahaan akan kehilangan hak- haknya sebagai pemegang saham serta posisinya sebagai induk bagi anak perusahaannya setelah terjadi pengalihan saham akibat pemberesan harta pailit oleh Kurator dalam pelelangan umum maupun penjualan di bawah tangan. Dengan demikian apabila terjadi pengalihan kepemilikan saham, setelah proses kepailitan berakhir induk perusahaan sudah tidak lagi memiliki kewenangan maupun pengendalian melalui hak suara pada anak perusahaan.
Namun setelah diputus Pailit bukan berarti Induk Perusahaan akan serta merta berakhir dan kehilangan status badan hukumnya. Sebagai debitor pailit, perusahaan dapat terus melangsungkan usahanya apabila dalam hal ini kurator atau salah seorang kreditor yang hadir dalam rapat pencocokan utang-piutang mengusulkan hal tersebut dan disetujui oleh panitia kreditor sementara atau izin Hakim Pengawas sebagaimana Pasal 104 UU Kepailitan. Melanjutkan kegiatan usaha perusahaan pailit ini dikenal dengan istilah going concern . 8 Usulan going concern sejalan dengan
8 Aidhya Diory, ‘Kelangsungan Usaha Debitor ( Going Concern ) dalam Hukum Kepailitan Indonesia’ (Pusat Pengembangan Hukum & Bisnis Indonesia, 2021) <https://www.pphbi.com/ kelangsungan-usaha-debitur-going-concern-dalam-hukum-kepailitan-indonesia/> accessed 25 Desember 2021.
salah satu Asas yang terkandung dalam UU Kepailitan yakni Asas Keberlangsungan Usaha yang memungkinkan perusahaan yang berstatus pailit tetap dilangsungkan. Perusahaan pailit tidak dilikuidasi tetapi dilanjutkan, dengan begitu kegiatan usaha pada perusahaan pailit dapat tetap berlangsung. 9
Kegiatan usaha perusahaan going concern selanjutnya akan dilaksanakan oleh Kurator sebab Direksi perusahaan tidak lagi memiliki hak mengendalikan atau mengurus harta kekayaan perusahaan sejak diputus pailit. Upaya going concern ini dapat menguntungkan kepentingan kreditor dan/atau debitor dalam rangka kelancaran pemenuhan pelunasan utang debitor kepada para kreditornya. Upaya going concern dapat menjadi pilihan yang efektif dalam beberapa kondisi seperti kegiatan perusahaan debitor yang dianggap Prospektif sebab pada dasarnya upaya tersebut dilakukan untuk mengoptimalisasi nilai harta pailit yang yang tentu berdampak pada pendapatan perusahaan dikemudian hari.

## Akibat Hukum Terhadap Keberlangsungan Anak Perusahaan
Dalam Perseroan berlaku separate legal entity atau entitas terpisah dari pemiliknya yang merupakan ciri khas pembeda badan usaha berbentuk Perseroan. Prinsip separate legal entity yang terkandung dalam Pasal 3 UU PT menjadi dasar pemisah antara Perseroan dengan pemegang saham. Segala tindakan perbuatan dan kegiatan Perseroan bukan merupakan tindakan pemegang saham dan kewajiban serta tanggung jawab Perseroan bukan merupakan kewajiban maupun tanggung jawab pemegang saham.
Prinsip separate legal entity memperjelas bahwa induk dan anak perusahaan merupakan 2 entitas hukum yang independen walaupun keduanya ada dalam satu wadah perusahaan grup yang memiliki visi sejalan. Artinya, secara hukum berdasarkan prinsip tersebut induk perusahaan tidak berkewajiban dan bertanggungjawab atas pengurusan maupun perbuatan hukum anak perusahaannya, begitupun sebaliknya.
Prinsip lain yang melekat pada perusahaan berbentuk Perseroan adalah Limited Liability atau tanggungjawab terbatas. Induk perusahaan sebagai pemegang saham
9 Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan (Ghalia Indonesia 2009).[79].

## 2094 Aulia Dwi: Akibat Hukum Kepailitan...
anak perusahaan hanya memiliki tanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya. Pemegang saham tidak perlu menanggung beban tanggung jawab hukum yang dialami Perseroan sepanjang Perseroan mampu menyelesaikan tanggung jawabnya. Prinsip Limited Liability pada dasarnya juga merupakan suatu bentuk perlindungan hukum baik bagi pemegang saham maupun bagi Perseroan dari perbuatan yang saling merugikan. 10
Induk perusahaan sebagai pemegang saham pada perusahaan anak tidak mempunyai kewajiban menanggung kerugian yang ditimbulkan anak perusahaan melebihi saham yang dimilikinya, begitu pula dengan anak perusahaan yang tidak memiliki kewajiban menanggung kerugian yang diakibatkan oleh induk perusahaannya.
Sudut pandang hukum menilai kepailitan yang dialami induk perusahaan tidak melahirkan suatu tanggung jawab khusus bagi anak perusahaan karena adanya separate legal entity dan limited liability . Siapa yang berbuat, maka ia pula yang harus bertanggung jawab, artinya induk perusahaan yang berkewajiban penuh menanggung kerugian yang disebabkannya bukan anak perusahaan.
Anak Perusahaan sebagai suatu entitas yang terpisah dari Induknya tidak berhak mencampuri segala bentuk perikatan yang dilakukan Induk Perusahaan beserta segala akibat yang timbul, termasuk dalam hal gagal bayar atas utang induk terhadap para kreditornya.
Anak perusahaan dapat terus melanjutkan kegiatan usahanya walaupun induk perusahaan dinyatakan pailit. Anak perusahaan merupakan entitas hukum mandiri yang terpisah baik dari induk perusahaan maupun badan hukum lain. Artinya, anak perusahaan dapat melangsungkan perusahaannya tanpa terikat dengan kondisi yang dialami perusahaan lain. Beberapa penyesuaian oleh anak perusahaan dimungkinkan akan ada menanggapi status induk perusahaan yang pailit, namun tidak lantas mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha maupun operasional pada anak perusahaan.
Keberlangsungan usaha anak perusahaan akan mengalami kendala apabila pada saat melakukan pinjaman (kredit), anak perusahaan memposisikan diri
10 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Sinar Grafika 2016).[75].
sebagai pihak yang menjamin pembayaran utang induk perusahaan selaku debitor. Jaminan ini dikenal dengan istilah Corporate Guarantee yakni suatu jaminan berupa janji atau pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh perusahaan penanggung sebagai pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitor ketika debitor ingkar atau wanprestasi. Selama anak perusahaan tidak bertindak sebagai penjamin atas kredit yang dilakukan induk, maka tanggung jawab pembayaran maupun resiko pailit pada anak perusahaan tidak akan terjadi.
Akibat hukum kepailitan induk perusahaan terhadap anak perusahaan yang jelas ada pada saham yang dikeluarkan anak perusahaan. Seluruh harta yang dimiliki induk perusahaan akan menjadi harta pailit termasuk kepemilikan saham pada anak perusahaan. Hal tersebut berarti sebagian saham pada anak perusahaan yang dimiliki oleh induk menjadi objek sita dan akan dilelang dalam pelelangan umum oleh Kurator. Hal ini memberikan kesempatan bagi khalayak umum tidak terkecuali perusahaan kompetitor untuk turut memiliki saham pada anak perusahaan melalui mekanisme lelang sebagaimana Pasal 185 ayat (1) UU Kepailitan.
Lelang atas harta kekayaan berupa saham yang semula dimiliki induk perusahaan (dalam pailit) dapat melahirkan celah bagi pihak lain untuk menguasai saham anak perusahaan. Apabila dalam proses penawaran terdapat peserta lelang yang membeli saham anak perusahaan dalam jumlah yang besar maka hak suara yang melahirkan hak pengendalian atas anak perusahaan akan beralih pada pihak lain. Dengan kata lain, Lelang saham yang dilakukan oleh Kurator dapat menjadi dasar terjadinya akuisisi anak perusahaan. Akuisisi atau yang dalam Pasal 1 angka 11 UU PT dikenal sebagai pengambilalihan yakni: “Perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut”.
Pembelian saham dalam agenda lelang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan hukum yang lantas dapat mengakibatkan akuisisi apabila jumlah saham yang dibeli terbilang besar.
Perusahaan kompetitor tidak jarang turut bergabung menjadi peserta lelang karena adanya kepentingan bisnis tertentu, investasi dan alasan lainnya. Akuisisi

## 2096 Aulia Dwi: Akibat Hukum Kepailitan...
melalui mekanisme lelang tergolong suatu hal yang tidak ada salahnya untuk dicoba mengingat saat ini Akuisisi menjadi salah satu metode yang dapat ditempuh oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan posisi yang kuat dan bargaining power (daya tawar) dalam dunia bisnis di tengah ketatnya persaingan usaha. 11 Akuisisi melalui mekanisme lelang akan lebih dianggap menguntungkan apabila anak perusahaan yang dilelang sahamnya memiliki kinerja perusahaan dan kondisi keuangan yang stabil serta bergerak dibidang usaha yang strategis yang dapat membuka peluang- peluang keuntungan lain di kemudian hari.
Dimenangkannya lelang harta pailit berupa saham oleh perusahaan kompetitor jelas akan mengakibatkan perubahan maupun penyesuaian pada anak perusahaan seperti dalam hal susunan pemegang saham anak perusahaan. Perusahaan pailit yang sebelumnya berstatus sebagai induk perusahaan tidak lagi memegang hak pengendalian terhadap anak perusahaan karena terhitung sejak dibelinya saham anak perusahaan, perusahaan yang semula adalah induk perusahaan sudah tidak lagi menjadi pemegang saham. Hak-hak yang dimilikinya pun hapus karena kepemilikan saham beralih. Begitu pula dengan anak perusahaan yang tidak lagi berkedudukan sebagai anak perusahaan dari induk perusahaan sebelumnya (yang pailit) karena kepemilikan saham mayoritas telah beralih ke pemegang saham yang baru.
Beralihnya saham anak perusahaan kepada pihak lain juga sangat berpotensi mengakibatkan pergeseran kepentingan, tujuan serta hal-hal lain yang berujung pada amandemen atau perubahan pada Anggaran Dasar anak perusahaan. Walaupun demikian, pengalihan saham yang terjadi tidak mengakibatkan terhentinya kegiatan usaha anak perusahaan. Walaupun pasti akan ada beberapa perubahan pada kepemilikan saham yang dikeluarkannya, anak perusahaan tetap dapat terus melanjutkan kegiatan usaha maupun aktivitas perusahaan sebagaimana sebelumnya.
11 Fransiscus Welirang, Perspektif  Persaingan  Global  Dalam  Pengaturan  Merger  dan Akuisisi di Indonesia (Pustaka Sinar Harapan 2010.[132].
Pertentangan Norma Hukum Kepailitan Dengan Klausula Blokkering Dalam Pemberesan Harta Pailit Berupa Saham
Saham dipersamakan dengan harta pailit lainnya yang pemberesannya mengacu pada ketentuan dalam UU Kepailitan. Namun tidak jarang pemberesan harta pailit berupa saham yang seharusnya mengacu pada UU Kepailitan berbenturan dengan ketentuan UU PT terkait klausula blokkering . Ketentuan terkait klausula blokkering yang dimuat dalam Anggaran Dasar PT diatur dalam Pasal 58 ayat (1) UU PT, yakni: “Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual kepada pihak ketiga” .
Klausula blokkering merupakan klausul dalam Anggaran Dasar suatu Perseroan yang menyatakan bahwa pemegang saham yang hendak melakukan pengalihan saham wajib menawarkan sahamnya pada pemegang saham lain yang ada dalam Perseroan sebelum menawarkan pada pihak luar. Hal ini lantas menimbulkan ketidaksesuaian apabila dikaitkan dengan Pasal 185 ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa terhadap harta pailit harus dilakukan pelelangan dimuka umum.
Dalam rangka pemberesan kepailitan, Kurator sebagai pihak yang berwenang dalam pemberesan harta pailit tunduk pada UU Kepailitan dan tidak pada UU PT.
Ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU Kepailitan secara tegas menyatakan: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Undang-undang ini yang dimaksud dalam pasal tersebut tidak lain adalah UU kepailitan. Berhubung sengketa hukum yang sedang berlangsung adalah terkait kepailitan maka jelas ketentuan yang berlaku adalah UU Kepailitan, bukan UU PT.
Dalam situasi saham yang dikeluarkan perusahaan masuk dalam harta pailit, maka hal tersebut memiliki urgensi yang lebih untuk segera diselesaikan daripada mempertahankan klausula blokkering yang termuat dalam Anggaran Dasar. UU

## 2098 Aulia Dwi: Akibat Hukum Kepailitan...
Kepailitan menjadi aturan hukum yang bersifat khusus dan mengesampingkan UU PT walaupun dalam Anggaran Dasar Perusahaan memuat klausula blokkering . Saham yang termasuk harta pailit tidak akan ditawarkan terlebih dahulu pada pemegang saham lainnya, melainkan akan dilelang atau dijual di bawah tangan sesuai ketentuan UU Kepailitan oleh Kurator. UU Kepailitan merupakan suatu pranata yang dikhususkan untuk mendistribusikan aset-aset debitor secara adil dan proporsional berdasarkan prinsip pari passu prorata parte sebagaimana pasal 1132 BW. Untuk itu demi kepentingan pembayaran utang secara proporsional kepada para kreditor, penerapan ketentuan UU Kepailitan harus diutamakan daripada tetap mempertahankan klausula blokkering yang dianggap hanya menguntungkan pemegang saham lain pada anak perusahaan.
UU Kepailitan dikategorikan sebagai suatu norma heteronom yang dibuat langsung oleh pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan. 12
Sedangkan Anggaran Dasar hanya sebagai suatu norma otonom perusahaan yang dibuat oleh organ PT dan keberlakuannya hanya mengikat pada pihak-pihak pada PT tersebut. Apabila terjadi benturan antara kedua norma tersebut dalam penyelesaian sengketa kepailitan, maka jelas yang lebih diutamakan adalah UU Kepailitan karena keberlakuannya yang lebih menyeluruh tidak terbatas ruang lingkupnya sebagaimana Anggaran Dasar Perusahaan.
Seluruh harta kekayaan induk perusahaan selaku debitor pailit tidak terkecuali sejumlah saham di beberapa anak perusahaannya akan berstatus menjadi harta pailit. Saham-saham tersebut selanjutnya akan dibereskan oleh Kurator. Lelang terhadap saham beberapa anak perusahaan yang dimiliki oleh induk perusahaan berstatus pailit dapat dilakukan bersamaan atau sekaligus sebagai upaya efisiensi waktu serta mempersingkat kerja Kurator. Kurator tidak selalu berhasil dalam menjalankan tugasnya untuk membereskan harta pailit milik debitor, terutama dalam hal melakukan pelelangan. Gagal lelang merupakan salah satu kemungkinan
12 Yogo Pamungkas, ‘Memposisikan Hukum Perburuhan Heteronom dan Hukum Perburuhan Otonom’ (Hukum Online, 2009) <https://www.hukumonline.com/berita/a/memposisikan-hukum- perburuhan-heteronom-dan-hukum-perburuhan-otonom-hol22640> accessed 25 April 2022.
yang dapat terjadi dalam pemberesan harta pailit berupa saham. Gagal lelang dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti tidak ada peserta yang hadir untuk mengikuti lelang, penawaran yang diajukan oleh peserta lelang lebih rendah dari nilai yang telah ditentukan, maupun karena keadaan tertentu lain.
Apabila lelang terhadap harta pailit tidak berhasil, Kurator dapat segera melakukan penjualan di bawah tangan dengan izin Hakim pengawas. Ketika masuk dalam tahap penjualan di bawah tangan, kemungkinan relevansi klausula blokkering dapat dimunculkan. Di tahap ini Kurator dimungkinkan untuk menawarkan terlebih dahulu objek lelang berupa saham anak perusahaan kepada internal pemegang saham yang lain pada anak perusahaan sebagaimana mekanisme klausula blokkering . Apabila penawaran kepada pemegang saham lain pada anak perusahaan ini tidak berhasil dapat dilanjutkan dengan penjualan kepada pihak lain diluar pemegang saham yang ada. Namun perlu ditegaskan bahwa penjualan objek lelang berupa saham kepada pemegang saham lain pada anak perusahaan ini bukan merupakan pelaksanaan ketentuan klausula blokkering melainkan sebagai suatu bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 185 ayat (2) UU Kepailitan.

## Kesimpulan
Hubungan hukum antara induk perusahaan dan anak perusahaan dalam grup tidak lebih dari hubungan pemegang saham pengendali dan perusahaan yang mengeluarkan saham. Hukum di Indonesia mengenal prinsip S eparate Legal Entity yang memposisikan induk dan anak perusahaan sebagai entitas hukum yang terpisah dan mandiri, sehingga apabila induk perusahaan mengalami kepailitan, anak perusahaan tidak memiliki tanggung jawab untuk turut menanggung kerugian induk perusahaan sebagai debitor pailit.
Seluruh harta kekayaan induk perusahaan selaku debitor pailit akan menjadi harta/boedel pailit tidak terkecuali sahamnya pada anak perusahaan. Prosedur kepailitan dalam UU Kepailitan menjadi dasar utama dalam pemberesan harta pailit berupa saham. Apabila terdapat benturan dengan klausula blokkering yang dinyatakan di Anggaran Dasar perusahaan , maka penyelesaiannya mengacu pada

## 2100 Aulia Dwi: Akibat Hukum Kepailitan...
UU Kepailitan sebagai ketentuan khusus yakni dengan dilakukan pelelangan dimuka umum dan mengesampingkan UU PT yang mewajibkan penawaran kepada pemegang saham lain terlebih dahulu. Segala tindakan pembelian saham yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan tidak dapat dilakukan diluar prosedur kepailitan. Pengalihan saham melalui prosedur kepailitan lantas menimbulkan suatu makna bahwa kepailitan dapat menjadi suatu alat akuisisi.

## Daftar Bacaan

## Buku
Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan (Ghalia Indonesia 2009).
Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Seri  Hukum  Dagang:  Perusahaan  Kelompok (Group  Company/Concern) (Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada 1997).
Fransiscus Welirang, Perspektif Persaingan Global Dalam Pengaturan Merger dan Akuisisi di Indonesia (Pustaka Sinar Harapan 2010).
Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, Hukum  Kepailitan:  Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit (LaksBang PRESSindo 2016).
M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Sinar Grafika 2016).
Sulistiowati, Aspek  Hukum  dan  Realitas  Bisnis  Perusahaan  Grup  di  Indonesia (Erlangga 2010).

## Jurnal
Andhika Rizky Pratiwi, Thomas Yanuar Joko Prabowo, dan Irfannaufal Raditya Pradana, ‘Sita Umum dan Penjualan Saham Debitor Pailit Oleh Kurator’ (2020) 2 Ensiklopedia Social Review.
Chintya Dewi Restyana, Nikmah Mentari, dan Sri Eka Wulandari , ‘Kepailitan Terhadap Anak Perusahaan dalam Holding Company Badan Usaha Milik Negara’ (2019) 26 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.

## Laman
Aidhya Diory, ‘Kelangsungan Usaha Debitor ( Going  Concern ) dalam Hukum
Kepailitan Indonesia’ (Pusat Pengembangan Hukum & Bisnis Indonesia, 2021) <https://www.pphbi.com/kelangsungan-usaha-debitur-going-concern- dalam-hukum-kepailitan-indonesia/> accessed 25 Desember 2021.
Yogo Pamungkas, ‘Memposisikan Hukum Perburuhan Heteronom dan Hukum Perburuhan Otonom’ (Hukum Online, 2009) <https://www.hukumonline. com/berita/a/memposisikan-hukum-perburuhan-heteronom-dan-hukum- perburuhan-otonom-hol22640> accessed 25 April 2022.

## Aulia Dwi: Akibat Hukum Kepailitan...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--