Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal

## Azaria Yasmine
azariayasmine98@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
This article examines law enforcement towards illegal Indonesian migrant worker placement companies, where many migrant workers in Indonesia can depart abroad illegally and cause various problems, starting from unofficial documents, illegal salary deductions claimed by the company for placement and service fees, deportation issues and many other actions that  are not in accordance to applicable laws and regulations.Therefore it is necessary to review the existence of work relations between illegal Indonesian migrant worker placement companies with Indonesian migrant workers who have departed. Futhermore, it is also important to discuss the application of sanctions towards illegal Indonesian migrant worker placement companies. This thesis is written by using the type of normative juridical research. The results obtained in this thesis research are that there is no work relationship between the illegal Indonesian migrant worker placement companies and Indonesian migrant workers who have departed. Instead, it is only in the form of placement agreements. The illegal Indonesian migrant worker placement companies who have dispatched Indonesian migrant workers can be subject to administrative sanctions as well as criminal sanctions. Keywords: Indonesian Illegal Migrant Worker; Indonesia Illegal Migrant Worker Placement Companies; Law Enforcemen; Work Relations.

## Abstrak
Artikel ini mengkaji mengenai penegakan hukum terhadap perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia ilegal, dimana banyak pekerja migran yang ada di Indonesia dapat lolos ke luar negeri secara ilegal dan menimbulkan berbagai masalah. mulai dari dokumen yang tidak resmi, pemotongan gaji ilegal yang di klaim oleh perusahaan untuk penempatan dan bea jasa, masalah deportasi dan banyak perusahaan pengirim pekerja migran di Indonesia yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu perlu ditinjau mengenai keberadaan hubungan kerja antara perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia ilegal dengan pekerja migran Indonesia yang telah diberangkatkan. Selain itu penting pula dibahas terkait penerapan sanksi terhadap perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia illegal. Skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hasil yang didapatkan dalam penulisan skripsi ini ialah tidak ada hubungan kerja antara perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia ilegal dengan pekerja migran Indonesia yang telah diberangkatkan melainkan hanya berupa perjanjian penempatan. Terhadap perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia ilegal yang telah memberangkatkan pekerja Indonesia, dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana. Kata Kunci: Hubungan Kerja; Pekerja Migran Indonesia Ilegal; Perusahaan Penempatan Pekerja Migran; Penegakan Hukum.

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negara dengan potensi pekerja migran yang besar, solusi dari permasalahan tersebut adalah pemerintah membuat program pengiriman
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 5, September 2019 1593

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 5, September 2019
Histori artikel: Submit 1 Agustus 2019; Diterima 8 Agustus 2019; Diterbitkan online 1 September 2019.

## 1594 Azaria Yasmine: Penegakan Hukum Terhadap
pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Program ini diharapkan mampu menekan angka pengangguran di Indonesia. Akibatnya sebagai negara dengan potensi tenaga kerja yang besar, dampaknya berpengaruh terhadap banyaknya Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Provinsi Jawa Timur, salah satunya adalah Kabupaten Tulungagung banyak penduduknya bekerja di luar negeri menjadi Pekerja Migran Indonesia. Kabupaten Tulungagung adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, terletak 154 km barat daya Kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung beribukota di Kecamatan Tulungagung, yang terletak tepat di tengah Tulungagung. Kabupaten Tulungagung terbagi dalam 19 kecamatan, 257 desa, dan 14 kelurahan. 1
Menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BNP2PMI), Kabupaten Tulungagung merupakan daerah penyumbang pekerja migran  terbesar ke 2 di Jawa Timur. Menurut data dari  Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, untuk tahun 2017 sebanyak 3472 orang dan  tahun 2018 sebanyak 3688 orang yang diberangkatkan ke luar negeri sebagai PMI. Setiap tahun mereka mengirimkan uang dari luar negeri ( remittance ) , tidak kurang dari Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).
Hasil kunjungan penulis ke Disnakertrans Kabupaten Tulungagung membuktikan bahwa rata-rata buruh migran yang bermasalah itu adalah PMI wanita kita yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Kasusnya beragam, mulai dari persoalan penganiayaan oleh majikan, gaji tidak dibayar, sampai kasus bunuh diri. Permasalahan penganiayaan yang menimpa pekerja Indonesia  kebanyakan karena gaji yang tidak dibayar oleh majikan, pekerjaan yang tidak sesuai dengan permintaan  majikan.  Sedangkan  untuk  kasus  secara  spesifik  yang  menyangkut penyiksaan terhadap PMI di  Kabupaten Tulungagung tahun 2017 ada 1 kasus, untuk tahun 2018 tidak ada.  Untuk yang meninggal akibat penyiksaan tidak ada dan yang karena gantung diri juga tidak ada.
1 Bidang Data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, ‘Data dan Statistik Kabupaten Tulungagung’ (Badan Statistik Nasional, 2019). < http://tulungagung.go.id/ wp-content/uploads/2019/01/Data-dan-Statistik-Ekonomi-2019.pdf > accesed 21 Januari 2019.
Menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BMP2PMI) banyak dari PMI atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) kita di luar negri tidak memiliki dokumen resmi, tetapi mereka masih nekad untuk tetap bekerja di luar negeri. Sehingga banyak didengar dan media melaporkan banyak PMI ditangkap dan kemudian dipulangkan ke negara masing-masing. Data PMI yang dideportasi Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017 sebanyak 19 orang, kemudian angka itu naik menjadi 34 orang pada 2018, Namun jumlah PMI yang dideportasi bisa saja mengalami peningkatan lagi, jika pemerintah negara yang ditempati melakukan razia pada pekerja migran ilegal. 2
BNP2PMI memperkirakan ada 30 ribu Pekerja Migran Indonesia ilegal yang berhasil lolos ke luar negeri tiap tahun. Paska moratorium yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan negara-negara yang ditempati PMI, ternyata impactnya malah banyak PMI ilegal yang terkirim sehingga banyak menimbulkan masalah. Data imigrasi yang terkirim sampai saat ini sekitar 2.600 tenaga kerja ilegal per bulan. Jadi, diperkirakan 30.000 orang yang tidak tercatat oleh negara alias ilegal per tahunnya.
Pada zaman sekarang ini PMI tidak lagi didominasi oleh kaum laki-laki saja melainkan banyak juga kaum perempuan yang ikut terjun didalamnya. Hal ini mencerminkan telah terjadinya emansipasi antara laki-laki dan perempuan.
Berdasarkan uraian diatas serta berbagai macam kasus  PMI bermasalah yang terjadi di Kabupaten Tulungagung penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh permasalahan tentang PMI yang dikirim oleh P3MI ilegal dengan cara melakukan penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang diangkat lewat tulisan yang berjudul “ Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal ”.
2 BPN ‘Pekerja Migran Ilegal’ (BPN2TKI 2019) < http://www.bpn2tki.go.id/uploads/statis- tik/images/data_22-05-2019_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_Bulan_APRIL.pdf > accessed 25 Januari 2019.

## 1596 Azaria Yasmine: Penegakan Hukum Terhadap

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum dan adakah norma tersebut sesuai dengan prinsip hukum. 3 Dalam penelitian skripsi ini akan dibahas asas-asas, konsep hukum, serta peraturan perundang-undangan yang terkait penegakan hukum terhadap pekerja migran indonesia  yang diberangkatkan oleh pengerah tenaga kerja ilegal yakni melalui pengamatan di Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung terkait jumlah  pekerja migran  kabupaten tulungagung yang diberangkatkan ke luar negeri sebagai PMI.

## Hubungan Kerja Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal Dengan Pekerja Migran Indonesia Yang Telah Diberangkatkan
Dalam proses penempatan pekerja migran indonesia harus sudah memperoleh surat izin perusahaan penempatan pekerja migran indonesia dari Kementerian Tengakerja dan Transmigrasi Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-38/MEN/ XII/2006 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenagakerja Indonesia agar perusahaan penempatan pekerja migran tersebut dapat dikatakan perusahaan yang resmi atau legal
Hasil wawancara yang saya lakukan di Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung. Saya telaah melalui penafsiran a contrario bahwa perusahaan penempatan pekerja migran indonesia ilegal di Kabupaten Tulungagung adalah perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang dalam pelaksanaan pelayanannya tidak memiliki surat izin perusahaan penempatan pekerja migran indonesia secara sah dari Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, dengan tidak memiliki unsur pokok berupa surat izin perusahaan penempatan pekerja migran indonesia maka sudah dapat dinyatakan bahwa perusahaan penempatan
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenadamedia Group 2016).[47].
pekerja migran Indonesia yang beroperasi di Kabupaten Tulungagung tanpa surat izin perusahaan penempatan pekerja migran indonesia tersebut adalah perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia ilegal.
Disamping unsur pokok tersebut, terdapat unsur-unsur pendukung lainya yang menjadi alasan kuat perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dapat dikategorikan kepada perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia ilegal yaitu sebagai berikut:
1.  Memiliki surat izin perusahaan penempatan pekerja migran indonesia oleh Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi namun tidak memiliki Job Order di negara penempatan, atau tidak mempunyai wilayah perekrut pekerja migran Indonesia;
2.  Dijatuhi skorsing oleh Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi dikarenakan menempatkan pekerja migran indonesia secara unprosedural atau tidak sesuai ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan;
3.  Dicabutnya surat izin perusahaan penempatan pekerja migran indonesia oleh Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sunarto. selaku Kepala Seksi Penempatan Tenagakerja, Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, ketika ditemui perusahaan penempatan pekerja migran indonesia yang sama sekali tidak memiliki surat izin perusahaan penempatan pekerja migran indonesia maka dapat dipastikan perusahaan penempatan pekerja migran indonesia tersebut ilegal, disamping itu perlu ditinjau juga bahwa perusahaan tersebut memiliki surat izin perusahaan penempatan pekerja migran indonesia dari Kementerian Tenagakerja tetapi tidak memiliki Job Order di negara penempatan/tidak mempunyai wilayah perekrut pekerja migran Indonesia. Selain itu perusahaan penempatan pekerja migran indonesia dijatuhi skorsing oleh Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi dikarenakan menempatkan pekerja migran indonesia secara unprosedural, dan juga perusahaan penempatan pekerja migran indonesia yang dicabut surat izin perusahaan penempatan pekerja migran indonesianya oleh Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi Republik Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.

## 1598 Azaria Yasmine: Penegakan Hukum Terhadap
Perjanjian adalah perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih yang isi perjanjian tersebut didasarkan atas kesepakatan atau bersetujuan bersama. 4
Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, yang isinya adalah hak dan kewajiban. Suatu hak untuk menuntut sesuatu dan di sebelah lain suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. 5 Pengertian perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan pihak lain untuk menunaikan prestasi. 6
Perjanjian pada hakikatnya hubungan hukum antara kedua belah pihak, dapat terjadi dalam lingkungan hukum kekayaan dan dapat terjadi dalam pekerjaan. Perjanjian Kerja adalah salah satu bentuk perjanjian untuk melakukan pekerjaan, yaitu pekerjaan antara buruh dengan majikan untuk melakukan pekerjaan dengan upah.  Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjajian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.
Hubungan kerja merupakan hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Dengan demikian jelaslah bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja.
Perusahaan penempatan pekerja migran indonesia tidak diperkenankan melakukan penempatan pekerja migran indonesia ke luar negeri tanpa memiliki surat izin perusahaan penempatan pekerja migran indonesia. Perusahaan penempatan pekerja migran indonesia yang melanggar ketentuan ini akan mendapat sanksi tegas berupa pencabutan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran indonesia. Selanjutnya, sambil menunjukkan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran
4 Muhammad Abdul Kadir, Hukum Perjanjia, (Citra Umbara, 1989).[5].
5 R. Subekti, Aspek-Aspek Hukum Nasional (Citra Aditya Bakti, 1993).[2].
6 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian (Alumni, 1996).[6].
indonesia yang telah diperoleh, perusahaan penempatan pekerja migran indonesia menyampaikan maksudnya  untuk merekrut calon pekerja migran indonesia di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dimana perusahaan penempatan pekerja migran indonesia akan merekrut calon pekerja migran indonesia sambil menunjukkan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran indonesia.
Dengan kehadiran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia maka segala urusan kegiatan penempatan dan perlindungan pekerja migran indonesia berada dalam otoritas Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Akibat kehadiran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, keberadaan Direktorat Jenderal PPTKLN otomatis bubar. Program penempatan pekerja migran indonesia G to G ke Korea pun dilanjutkan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, bahkan program tersebut diperluas Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bekerja sama pemerintah Jepang untuk penempatan G to G pekerja migran indonesia perawat pada 2008, baik untuk perawat rumah sakit maupun perawat lanjut usia.
Prinsip penempatan pekerja migran indonesia. berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan dan Penempatan Tenagakerja di Luar Negeri:
1.  Penempatan pekerja migran indonesia hanya dapat dilakukan ke Negara yang mempunyai peraturan perundangan melindungi pekerja migran indonesia di luar negeri;
2.  Dilarang menempatkan pekerja migran indonesia pada pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, norma kesusilaan dan peraturan perundang-undangan;
3.  Negara tujuan penempatan tidak dalam keadaan perang, bencana alam, terjangkit wabah penyakit;
4.  Penempatan pekerja migran indonesia ke luar negeri harus memperhatikan kepentingan ketersediaan pekerja migran sesuai kebutuhan di dalam negeri.
Mekanisme penempatan pekerja migran indonesia di luar negeri memperhatikan perlindungan dan pembelaan untuk mencegah timbulnya eksploitasi pekerja migran indonesia. Yudo Swasono mengemukakan bahwa dalam kerangka pembangunan, penempatan pekerja migran indonesia diselenggarakan secara tertib

## 1600 Azaria Yasmine: Penegakan Hukum Terhadap
dan efisien untuk :
1.  Meningkatkan perlindungan;
2.  Meningkatkan kesejahteraan pekerja migran indonesia;
3.  Perluasan lapangan kerja;
4.  Meningkatkan kualitas pekerja migran indonesia;
5.  Meningkatkan devisa negara dengan memperhatikan harkat dan martabat manusia, bangsa dan negara;
6.  Meningkatkan upah dan kondisi kerja yang lebih baik;
7.  Mengurangi biaya pengiriman;
8.  Menyediakan jaring pengaman;
9.  Mengurangi pekerja migran indonesia ilegal;
10.  Meningkatkan jumlah pekerja migran indonesia yang dikirim dan meningkatkan devisa negara tujuan penempatan;
11.  Meningkatkan tingkat ketrampilan pekerja migran indonesia secara gradual; 12.  Penempatan pekerja migran indonesia sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan untuk penggunaan pekerja migran di dalam negeri dan masa depan. 7
Pada prinsipnya dalam hal penempatan pekerja migran indonesia di luar negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan dan Penempatan Tenagakerja di Luar Negeri haruslah berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
1.  Orang perorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004);
2.  Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan pekerja migran di luar negeri (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004);
3.  Penempatan pekerja migran indonesia di luar negeri dilakukan ke negara tujuan (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004);
4.  Setiap calon pekerja migran indonesia berhak memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan.
Dari uraian prinsip di atas, maka semakin jelas bahwa Undang-Undang telah memberikan aturan yang sangat jelas dan bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja migran indonesia di luar negeri. Namun, masih banyak segelintir orang atau perusahaan penempatan pekerja migran indonesia yang tidak melihat hal tersebut sangatlah penting guna memberikan perlindungan bagi pekerja migran indonesia tersebut.
7 Yudo Swasono , Metode Perencanaan Tenagakerja Tingkat Nasional, Regional dan Peru- sahaan (BPFE, 1983).[54].
Berdasaran ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan dan Penempatan Tenagakerja di Luar Negeri, maka yang menjadi pelaksana penempatan pekerja migran indonesia terdiri dari:
1.  Pemerintah, melalui BNP2PMI.
Pemerintah adalah perangkat negara kesatuan indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri. Penempatan pekerja migran indonesia di luar negeri oleh pemerintah hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna pekerja migran indonesia atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan.
2.  Perusahaan penempatan pekerja migran indonesia.
Perusahaan penempatan pekerja migran indonesia, yaitu badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh surat izin tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan pekerja migran indonesia. Perusahaan penempatan pekerja migran indonesia wajib mendapatkan izin tertulis berupa surat izin perusahaan penempatan pekerja migran indonesia dari Menteri Ketenagakerjaan, sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenagakerja Indonesia di Luar Negeri. Untuk mendapatkan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran indonesia tidaklah mudah karena perusahaan tersebut harus berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada bank pemerintah, memiliki rencana penempatan sekurang-kurangnya untuk 3 (tiga) tahun berjalan, memiliki unit pelatihan kerja, dan memiliki sarana dan prasaranan pelayanan penempatan pekerja migran indonesia.
Hubungan yang timbul antara perusahaan penempatan pekerja migran indonesia ilegal dengan pekerja migran indonesia adalah hanya terkait penempatan pekerja migran indonesia, karena yang ditandatangani antara kedua pihak tersebut yaitu perjanjian mengenai penempatan pekerja migran indonesia.

## 1602 Azaria Yasmine: Penegakan Hukum Terhadap

## Sanksi Terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal Yang Telah Memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia
Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dikenal adanya 2 (dua) jenis sanksi, sebagai wujud penegakan hukum yaitu sanksi administratif dan pidana. Sanksi tersebut terkait dengan perusahaan penempatan pekerja migran indonesia ilegal maupun setiap orang yang melanggar beberapa ketentuan dalam undang-undang.
Sanksi administratif terkait dengan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yaitu:
1.  Perusahaan penempatan pekerja migran indonesia tidak menempatkan calon pekerja migran indonesia sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan yang tercantum dalam perjanjian kerja (Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia);
2.  Perusahaan penempatan pekerja migran indonesia tidak melaporkan data kepulangan dan/atau data perpanjangan perjanjian kerja pekerja migran indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan (Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia);
3.  Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal pekerja migran indonesia yang meninggal dunia di negara tujuan penempatan (Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia);
4.  Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang tidak menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa calon pekerja migran indonesia dan/atau pekerja migran indonesia jika deposito yang digunakan tidak mencukupi (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia);
5.  Perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap perlindungan pekerjanya yang ditempatkan ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri (Pasal 62 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia).
Penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang ditulis J. B. J. M Ten Berge yang menguraikan instrumen penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan penerapan sanksi. 8 Dijelaskan dalam Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
8 Philipus M. Hadjon, Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PT. Citra Aditya Bakti, 1996).[23].
tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan penempatan pekerja migran indonesia dan/atau perusahaan di atas berupa :
1.  Peringatan tertulis
2.  Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha
3.  Pencabutan izin
Terhadap adanya sanksi administratif kepada perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia legal di atas, maka yang berwenang untuk memberikan sanksi adalah pemerintah, dalam hal ini Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi sebagaimana tugas menteri sebagai pembuat kebijakan sesuai amanat dari Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, karena salah satu tugas menteri adalah mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan pekerja migran indonesia, menghentikan atau melarang penempatan pekerja migran indonesia pada negara tertentu atau jabatan/profesi tertentu, menerbitkan dan mencabut surat izin perusahaan penempatan pekerja migran indonesia atas usul Kepala Badan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengusulan, dan sebagainya. Menteri tersebut dibantu oleh Kepada Badan sebagai pelaksana kebijakan.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (Juni) 568 557 541 516 497 452 445 444

## JUMLAH PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG MASIH AKTIF
Dalam surat edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenagakerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3/1495/PK.02.00/VII/2019 tentang Data P3MI Per Juni 2019
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 5, September 2019

## 1604 Azaria Yasmine: Penegakan Hukum Terhadap
yang di keluarkan pada tanggal 8 Juli 2019 menjelaskan bahwa jumlah perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang dicabut izinnya sejak Tahun 2012 oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) karena telah melanggar aturan yang berlaku 3 (tiga) masalah utama sebab dicabutnya izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia adalah tidak mengajukan perpanjangan menempatkan secara unprosedural dan sarana prasarana tidak memenuhi syarat.
30 21 19 18 15 13 3 2 1 1 1 \s
Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, selain sanksi administratif dijelaskan juga mengenai ketentuan sanksi pidana yang dimuat dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sampai Pasal 87 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran, sanksi tersebut digunakan sebagai wujud penegakan hukum. Sanksi tersebut terkait dengan perusahaan penempatan pekerja migran indonesia ilegal maupun setiap orang yang melanggar beberapa ketentuan dalam undang-undang. Sanksi pidana
terkait dengan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yaitu:
1.  Bagi setiap orang yang memberikan data dan informasi tidak benar dalam pengisian setiap dokumen diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2.  Bagi setiap orang yang menempatkan pekerja migran indonesia, padahal diketahui atau patut menduganya bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan umur, yaitu berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3.  Bagi orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
4.  Bagi setiap orang yang dengan sengaja menempatkan calon pekerja migran indonesia pada jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan calon pekerja migran indonesia tersebut atau pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
5.  Bagi setiap orang yang: 1.  Membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon pemberi kerja kepada calon pekerja migran indonesia.
2.  Menempatkan calon pekerja migran indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup.
3.  Menempatkan pekerja migran indonesia tanpa SIP2MI.
4.  Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Pada Negara Tujuan Penempatan.
Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
Terhadap adanya sanksi pidana kepada perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia ilegal di atas, maka yang berwenang untuk memberikan sanksi pidana adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Sanksi pidana digunakan sebagai sanksi terakhir karena sanksi pidana dalam penerapannya ultimum remedium bahwa sanksi pidana merupakan sanksi pamungkas/terakhir dalam penegakan hukum. 9 Dalam buku yang dikarang oleh Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa norma- norma kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administratif. Hanya, apabila sanksi administratif belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca
9 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (Liberty, 2006).[128].

## 1606 Azaria Yasmine: Penegakan Hukum Terhadap
kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas/ terakhir atau ultimum remedium. 10
Dengan diberlakukanya sanksi terhadap perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia ilegal tidak memberikan pengaruh penurunan jumlah terhadap proses penerimaan pekerja migran indonesia di Kabupaten Tulungagung, akan tetapi dalam waktu tiga tahun terakhir untuk Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan penerimaan Pekerja Migran Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sunarto. selaku Kepala Seksi Penempatan Tenagakerja, Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung beliau menyampaikan setelah diterapkanya sanksi terhadap perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia ilegal, tidak memberikan perngaruh terhadap proses penerimaan pekerja migran Indonesia , malah yang terjadi tiga tahun terakhir untuk Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan walaupun sedikit, dapat dicermati pada data Rekapitulasi Registrasi Berdasar Negara Penempatan Kabupaten/Kota Tulungagung pada tahun 2016 hinga 2018, dapat dilihat pada data tersebut pada tahun 2016, 2017 dan 2018 mengalami kenaikan.
Dalam menanggulangi maraknya perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia ilegal, maka Pemerintah membuat solusi yang memerlukan adanya kerjasama antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Asosiasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tentang optimalisasi pelayanan perlindungan pekerja migran indonesia melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme serta ketaatan hukum bagi seluruh penanggungjawab perusahaan penempatan pekerja migran indonesia, sehingga dapat mencegah masuknya Pekerja Migran Indonesia yang uprosedural dan undocumented.
Solusi dari pemerintah Kabupaten Tulungagung terhadap beroperasinya perusahaan penempatan pekerja migran indonesia ilegal di Kabupaten Tulungagung tersebut kedepannya yaitu:
1.  Mengadakan sosialisasi bersama Instansi terkait dan Kepolisian Resor
10 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (Refika Aditama, 2003).[17].
Tulungagung dengan melibatkan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dengan seluruh komponennya mulai perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia sampai rekruter. (minimal dilakukan 1 kali dalam 1 tahun);
2. Memberikan  Pamlet,  liflet,  untuk  seluruh  desa  dan  kecamatan  di  Kabupaten Tulungagung;
3.  Pemasangan baliho ditempat strategis talkshow di radio maupun TV swasta. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sunarto. selaku Kepala Seksi Penempatan Tenagakerja, Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung beliau berpendapat bahwa solusi terhadap maraknya pengoperasian perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia ilegal, Pemerintah Kabupaten Tulungagung memberikan upaya penanganan untuk memperkecil permasalahan- permasalahan yang timbul melalui sosialisasi bersama Instansi terkait dan Kepolisian Resor Tulungagung dengan melibatkan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang dilakukan minimal sekali dalam setahun. Lalu memberikan pamlet, liflet, untuk seluruh desa dan kecamatan di Kabupaten Tulungagung. Serta pemasangan baliho ditempat strategis, juga melalui talkshow di radio maupun TV swasta”.
Saya menganalisa bahwa peran serta solusi yang telah dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Tulungagung beserta stakeholder atau pihak-pihak terkait dapat memberikan edukasi kepada masyarakat luas di Kabupaten Tulungagung tentang mekanisme penerimaan serta penempatan calon pekerja migran indonesia secara legal melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia resmi yang telah memiliki surat izin perusahaan penempatan pekerja migran indonesia dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

## Kesimpulan
Hubungan yang timbul antara perusahaan penempatan pekerja migran indonesia ilegal dengan pekerja migran indonesia adalah hanya terkait penempatan pekerja migran indonesia, karena yang ditandatangani antara kedua pihak tersebut yaitu perjanjian mengenai penempatan pekerja migran indonesia, sehingga antara keduanya tidak ada hubungan kerja. Ketidaksempurnaan administrasi perusahaan

## 1608 Azaria Yasmine: Penegakan Hukum Terhadap
penempatan pekerja migran Indonesia tidak memutus rantai hukum antara perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia ilegal dengan pekerja migran indonesia.
Sanksi terhadap perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia ilegal yaitu sanksi teguran, tunda layanan/dibekukan sementara surat izin perusahaan penempatan pekerja migran indonesia, dicabut/dibekukan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran indonesia. dengan alasan karena yang memberikan izin operasional perusahaan penempatan pekerja migran indonesia adalah dua lembaga tersebut.
Dengan banyaknya perusahaan penempatan pekerja migran indonesia  ilegal yang menjalankan pelayanan ilegalnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk dalam hal ini adalah Kabupaten Tulungagung, maka hendaknya dalam masa yang akan datang Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dapat menyeleksi dan mengawasi dengan lebih ketat surat izin perusahaan penempatan pekerja migran indonesia kepada perusahaan penempatan pekerja migran indonesia agar dapat menekan pertumbuhan jumlah perusahaan penempatan pekerja migran indonesia ilegal di seluruh wilayah Indonesia pada umunya serta Kabupaten Tulungagung pada khusus nya.

## Daftar Bacaan

## Buku
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Prenadamedia Group, 2016).
Muhammad Abdul Kadir, Hukum Perjanjian, (Citra Umbara, 1989).
R. Subekti, Aspek-Aspek Hukum Nasional, (Citra Aditya Bakti, 1993).
M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Alumni, 1996).
Yudo Swasono, Metode Perencanaan Tenagakerja Tingkat Nasional, Regional dan Perusahaan, (BPFE, 1983).
Philipus M. Hadjon, Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, (PT. Citra Aditya Bakti, 1996).
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Liberty, 2006).

## Jurist-Diction: Vol. 2 No. 5, September 2019
Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Refika Aditama, 2003).

## Laman
Bidang Data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, ‘Data dan Statistik Kabupaten Tulungagung’ (Badan Statistik Nasional, 2019). < http://tulungagung.go.id/wp-content/uploads/2019/01/Data-dan-Statistik- Ekonomi-2019.pdf > accesed 21 Januari 2019.
BPN ‘Pekerja Migran Ilegal’ (BPN2TKI 2019) < http://www.bpn2tki.go.id/uploads/ statistik/images/data_22-05-2019_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_ Bulan_APRIL.pdf > accessed 25 Januari 2019.
HOW TO CITE : Azaria Yasmine, ‘Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal’ (2019) Vol. 2 No. 5 Jurist-Diction.
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--