Copyright@ Widia Paramita Hosianna Sihotang, Hotmaida Simanjuntak, Monalisa Martha Siahaan, Lukman Pardede
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 5914-5925 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Peran Kepala Desa Dalam Mengoptimalkan Dana Desa Untuk Pembangunan Fisik Desa Sigodung Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2020-2022
Widia Paramita Hosianna Sihotang 1 🖂 , Hotmaida Simanjuntak 2 Monalisa Martha Siahaan 3 Lukman Pardede 4
Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negaraan, Universitas HKBP Nommensen Medan Email: Widia.sihotang@student.uhn.ac.id 1 🖂

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kepala desa dalam mengoptimalkan dana desa  untuk pembangunan fisik desa Sigodung kecamatan Sirandorung kabupaten Tapanuli Tengah  Tahun  Anggaran  2020-2022  dan  juga  untuk  mengetahui  faktor  pendukung  dan penghambat  serta  solusi  dari  peran  kepala  desa  dalam  mengoptimalkan  dana  desa    untuk pembangunan  fisik  desa  Sigodung  kecamatan  Sirandorung  kabupaten  Tapanuli  Tengah.  Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif,  yaitu  tipe penelitian  yang berusaha mendiskripsikan secara jelas tentang peran kepala desa dalam mengoptimalkan dana desa untuk pembangunan fisik desa Sigodung kecamatan Sirandorung kabupaten Tapanul Tengah tahun anggaran 2020-2022. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Peran menurut  Suharto  (2006  :32).  Hasil  penelitian  menggambarkan bahwa peran  kepala desa  dalam mengoptimalkan  dana  desa    untuk  pembangunan  fisik  desa  sigodung  kecamatan  sirandorung kabupaten  tapanuli  tengahtahun  anggaran  2020-2022  sudah  berjalan  dengan  baik  dan  lancar. Tetapi masih ada beberapa hambatan dalam proses pembangunan yaitu sebagai berikut: a. dana desa  yang  minim  mengakibatkan  melambatnya pembangunan;  b.  sarana  prasarana  lingkungan masih adanya program yang belum terselesaikan.
Kata kunci: Peran, Dana Desa, Pembanguna
Copyright@ Widia Paramita Hosianna Sihotang, Hotmaida Simanjuntak, Monalisa Martha Siahaan, Lukman Pardede

## PENDAHULUAN
Reformasi  dan  otonomi  merupakan  bukti  demokrasi  yang  dibutuhkan  masyarakat., persamaan  dan  keadilan  dalam  system  negara  kesatuan  republik  Indonesia.  In  addition, Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  Majelis,  Tata  Pemerintahan,  dan Pembangunan must be amended. Pengembangan lahan tahap kedua, yang berkaitan dengan Peraturan Menteri. Undang-undang ini memungkinkan langsung otonomi desa. Maasiat Nomor 114  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pembangunan  Desa,  Pasal  1(9)  jelas  menyatakan: Pembangunan  desa  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  dan  kehidupan  untuk kepentingan masyarakat desa. Selain itu, Pasal 2 ayat 1 dan 2 Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa: Badan desa menyusun rencana pembangunan desa dalam lingkup kewenangan perencanaan pembangunannya
Pembangunan Valtakunna/kelurahan tersebut pada poin 1 dilakukan oleh perangkat desa yang melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong (Khasan Effendi, 2011:55-56).  Maasiat Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 1(9)

## Abstract
This study aims to find out the role of the village head in optimizing village funds for the physical development of Sigodung village, Sirandorung sub-district, Central Tapanuli district for the 2020- 2022 Fiscal Year and also to find out the supporting and inhibiting factors as well as solutions to the role of the village head in optimizing village funds for village physical development Sigodung, Sirandorung  sub-district,  Central  Tapanuli  district.  The  type  of  research  used  is  a  qualitative descriptive research type, which is a type of research that seeks to clearly describe the role of the village  head  in  optimizing  village  funds  for  the  physical  development  of  Sigodung  village, Sirandorung sub-district, Tapanul Tengah district, for the 2020-2022 fiscal year. The theory used in this study is the role theory according to Suharto (2006: 32). The results of the study illustrate that the role of the village head in optimizing village funds for the physical development of Sigodung village, Sirandorung sub-district, Tapanuli district in the middle of the 2020-2022 budget year has been  going  well  and  smoothly.  But  there  are  still  some  obstacles  in  the  development  process, namely as follows: a. minimal village funds resulted in a slowdown in development; b. environmental infrastructure facilities still have unresolved programs.
Keywords: Role, Village Fund, Development.
Copyright@ Widia Paramita Hosianna Sihotang, Hotmaida Simanjuntak, Monalisa Martha Siahaan, Lukman Pardede
jelas  menyatakan:  Pembangunan  desa  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  dan kehidupan  untuk  kepentingan  masyarakat  desa.  Selain  itu,  Pasal  2  ayat  1  dan  2  Prinsip Pengelolaan  Keuangan  Desa  menyatakan  bahwa:  Badan  desa  menyusun  rencana pembangunan desa dalam lingkup kewenangan perencanaan pembangunannya Pembangunan Valtakunna/kelurahan  tersebut  pada  poin  1  dilakukan  oleh  perangkat  desa  yang  melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong (Khasan Effendi, 2011:55-56).
Penyelenggaraan pembangunan desa merupakan perwujudan sistem demokrasi di tingkat desa,  yang  dilaksanakan  dalam  prinsip  dasar  “dari,  oleh,  untuk  rakyat”.  Hal  ini  terlihat  pada proses  pemilihan  gubernur,  proses  perbaikan  infrastruktur  negara,  pembentukan  Lembaga Musyawarah  Desa  (LMD),  dan  pembentukan  Lembaga  Ketahanan  Masyarakat  Desa  (LKMD) (LKMD) (LKMD). Karena  itu, proses demokrasi berjalan lambat dan tidak  praktis. Diharapkan melalui  penguatan  berbagai  kelembagaan,  masyarakat  di  daerah  mampu  mengangkat aspirasinya ke tingkat yang lebih tinggi, yang merupakan kebutuhan kritis yang harus segera diatasi.
Memberikan otonomi daerah seluas-luasnya berarti memberikan keluasan kepada daerah dalam  mengelolah  rumah  tangganya  serta  mengoptimalkan  sumber  daya  yang  ada  agar penyimpangan  tidak  terjadi  penyimpangan  Meskipun  otonomi  tersebar  ke  seluruh  pelosok negeri,  kemandirian  harus  dimulai  dari  titik  terendah,  yaitu  Desa.  Selama  ini,  negara  hanya mengandalkan pendapatan asing; ukuran populasi dan signifikansinya tidak dapat diprediksi. Daeng Sudirwo (Daeng Sudirwo, 1981:46).
Keberhasilan desa tidak terlepas dari peran kepala desa sebagai pemimpin desa yang juga menjadi  tugas  kepala  desa  itu,  yaitu  tugas  pembangunan.  Peran  kepala  desa  dalam pembangunan merupakan peran strategi, strategi ini mengacu pada cara atau langkah-langkah kepala  desa  dalam  pembangunan,  keberhasilan  pembangunan  tentunya  tidak  terlepas  dari masyarakat. Partisipasi dalam partisipasi.. konstruksi.
Berdasarkan hasil survey pendahuluan, peneliti menemukan fenomena sebagai berikut: pertama, belum ada konsep atau model pengembangan komunitas yang dapat menjadi solusi ideal untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Kedua, pembangunan desa dilakukan sektor demi sektor sehingga penyelesaiannya bersifat parsial dan temporer, sehingga terjadi pembangunan program jaminan jaminan yang berdampak negatif terhadap cita-cita bangsa. Keempat, sumber daya desa manusia baik aparatur atau masyarakat memberikan kontribusi yang besar dalam berbagai  upaya  upaya  desa.  Keterbatasan  pembiayaan  sumber,  baik  desa  atau  kabupaten,
Copyright@ Widia Paramita Hosianna Sihotang, Hotmaida Simanjuntak, Monalisa Martha Siahaan, Lukman Pardede
provinsi atau pusat, menjadi penyebab utama lambatnya proses pembangunan desa.
Di sisi lain, sebuah kota menerima bantuan, baik dari kota maupun kabupaten. Proyek ini hanya bersifat fisik, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Keempat, desain yang sudah jadi, meski melalui proses panjang, atas nama Musrenbangdes, Musrenbangda, masih mengarah ke rasionalisasi, namun belum menyentuh program integrasi. Pembangunan non fisik seperti  pembangunan  masyarakat  seperti  tani,  muda,  dan  ibu  rumah  tangga  juga  terus dilakukan.
Tujuan dari strategi pembangunan desa adalah untuk mewujudkan desa yang mandiri. Paradigma  pembangunan  baru  berpendapat  bahwa  pembangunan  harus  dimulai  dan diarahkan  oleh  kebutuhan  masyarakat,  dan  masyarakat  harus  diberi  kesempatan  untuk berpartisipasi  dalam  semua  tahapan  pembangunan,  termasuk  pengadaan  tanah  dan pembangunan.
Tahap  pembangunan  untuk  mengatasi  kemiskinan  di  Desa  Sigodung  tidak  hanya mencakup  seluruh  desa  ini.  Pembangunan  bertujuan  untuk  meningkatkan  tujuan  nilai-nilai budaya mereka untuk menghasilkan hidup kualitas yang tinggi.
Di Desa Sigodung fokusnya hanya pada kebutuhan masyarakat di wilayah pembangunan fisik  yaitu  proses  konstruksi.  Seperti  pembangunan  drainase,  pembangunan  jalan  desa,  dan pembangunan  jalan  pertanian.  Setiap  tahun,  proses  konstruksi  hanya  berfokus  pada pembangunan  gedung  ini,  dengan  sejumlah  besar  uang  disisihkan  untuk  pengembangan masyarakat dan proyek lainnya. Pemberdayaan masyarakat, terutama di pedesaan, tetapi harus disertai dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, pembangunan fisik Desa Sigodung seperti kesehatan dan pendidikan harus dioptimalkan agar menjadi masyarakat yang mandiri. Ini tidak sesuai dengan laju perkembangan yang lambat dan stabil. Padahal hibah untuk  tiga  tahun,  yaitu  2020-2022,  cukup  besar,  tiga  juta  dolar.   Berdasarkan  gambar  latar belakang  gambar  di  atas,  maka  peneliti  mengajukan  judul, “ Peran  Kepala  Desa  Dalam Mengoptimalkan Dana Desa Untuk Pembangunan Fisik Desa Sigodung Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah ”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif,  dimana  penelitian  kualitatif  diangkat dari masalah bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan. Karena  masalah  yang  diidentifikasi  oleh  peneliti  sedang  berlangsung,  teori  yang  digunakan
Copyright@ Widia Paramita Hosianna Sihotang, Hotmaida Simanjuntak, Monalisa Martha Siahaan, Lukman Pardede
dalam pengembangan proposal penelitian kualitatif juga sedang berlangsung . Kumpulan data berikut digunakan dalam penelitian ini: Responden dalam hal ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat, Kantor Desa sebagai institusi menyediakan data yang diperlukan untuk investigasi. Teknik pengumpulan data merupakan faktor penting dalam keberhasilan penelitian. Ini berkaitan dengan bagaimana data disimpan, siapa yang memiliki akses ke sana, dan alat apa yang digunakan. Sebaliknya, instrumen pengumpulan data adalah perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena hanya instrumen, bisa berupa daftar  lembar  cek,  kuesioner  (angket  terbuka  /  tertutup),  atau  pedoman  wawancara.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam  penelitian  ini   adalah  observasi, wawancara, studi Kepustakaan dan Dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa perilaku kepemimpinan kepala desa dalam pengambilan keputusan pembangunan untuk melaksanakan pembangunan di desa secara merata dengan unit analisis : 1) Perilaku kepala desa, dapat di ketahui bahwa peran kepala desa dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya telah dijalankan dengan baik. Bertanggungjawab  dengan  pekerjaannya  dan  sudah  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan peraturan  perundang  undangan  yang  berlaku.  Meski  demikian  desa  memiliki  hak  dan wewenang  berpartisipasi  dalam  menentukan  arah  pembangunan  desa  itu  sendiri,  dengan demikian kepala desa dalam membuat peraturan yang bersifat formal dan memiliki kekuatan hukum  yang  mengikat  secara  positif  dalam  bentuk  peraturan  desa.  Kemudian,  dalam berkomunikasi kepada aparatur desa maupun masyarakat guna pembangunan fisik desa yaitu bapak kepala desa dalam kesempatannya rapat desa bersama aparatur desa dan masyarakat guna mengkomunikasikan pembangunan desa secara transparan dan akuntabel. Tanpa adanya hubungan komunikasi ke segala arah dalam suatu kegiatan, akan sulit diketahui apa yang sudah dicapai,  apa  yang  akan  diraih  dan  bagaimana  kendala  dalam  pelaksanaan  pekerjaan  dan komunikasi  adalah  sumber  informasi  bagi  pimpinan  dalam  menginformasikan  berbagai kebijakan  ataupun  tentang  pembangunan.  Kemudian,  kepala  desa  merespon  atau memperhatikan  aspirasi  masyarakat  dalam  pembangunan  fisik  desa  bahwa  kepala  desa menyikapi  usulan  ataupun  masukan  dari  masyarakat  mengenai  pembangunan  desa  dengan baik.  Musyawarah  rencana  pembangunan  (musrenbang)  sesungguhnya  adalah  forum  bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan program pembangunan di daerahnya masing-masing.
Copyright@ Widia Paramita Hosianna Sihotang, Hotmaida Simanjuntak, Monalisa Martha Siahaan, Lukman Pardede
Usulan program dari masyarakat itu kemudian diperingkatkan berdasarkan skala prioritas yang kemudian  teralisasi  dengan  hal  tersebut  mendorong  masyarakat  ikut  aktif  dalam  proses pembangunan, dengan demikian masyarakat menjadi lebih merasa di hargai karena ikut serta dalam  setiap  pembangunan  dan  menghidupkan  lagi  nilai-nilai  gotong  royong  sesama masyarakat.
Kemudian  kepala  desa  selalu  melibatkan  BPD  selaku  badan  eksekutif  desa  supaya peraturan yang di buat kepala desa dapat bermanfaat bagi masyarakat. kecerdasan kepala desa dalam mengambil keputusan pembangunan fisik desa pengambilan keputusan yang di buat kepala  desa harus tetap mengacu  pada peraturan yang berlaku, dan melihat skala  prioritas. Meski demikian masyarakat memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan desa itu sendiri yaitu dengan adanya musyawarah. kepala desa selalu jujur dan terbuka  dalam  anggaran  pembangunan  fisik  desa.  Musrembang  sebagai  wadah  aspirasi masyarakat dan menyampaikan anggaran pembangunan secara transparan oleh kepala desa. Dalam  program  pembangunan  desa  masyarakat  bukan  hanya  sebagai  penentu  keputusan, melainkan juga sebagai sumber identifikasi, sehingga dalam penggunaan dan pengelolaan ADD menjadi tepat sasaran dan rill dengan kepentingan masyarakat itu sendiri.
Selanjutnya indikator 2) Peran Kepala Desa Sebagai Peningkatan Efektifitas Kerja, dapat di  ketahui  bahwa  program  atau  misi  pembangunan  yang  direncanakan  kepala  desa  sudah tercapai sesuai tujuan dan secara umum sudah di selesaikan, tetapi untuk pembuatan lapangan desa belum terselesaikan karena membutuhkan dana yang cukup banyak. Pembangunan setiap tahun  di  musyawarahkan  melalui  RPJM  selama  lima  tahun,  kemudian  untuk  tahun  tahun anggaran  itu  ada  rencana  kerja  tahunan.  Jadi  tidak  bisa  dalam  satu  tahun  anggaran melaksanakan beberapa program yang tidak bisa di jangkau, sesuai dengan anggran yang di tetapkan untuk tahun anggaran di tahun tersebut. Kemudian, kepala desa mengatur kegiatan pembangunan fisik desa dan kebijakan pembangunan, masih didasarkan pada program yang telah dirumuskan pada musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahunnya. Kepala Desa sebagai pemimpin yang ada di desa, hal ini juga merupakan fungsi dari pemerintah desa itu sendiri yaitu fungsi pembangunan. Dengan cara musyawarah mufakat yang sudah tercantum dalam RKPDES, dengan membentuk tim pelaksana kegiatan (TPK), dan yang mengerjakannya  TPK.  Kemudian,  kepala  desa  membagikan  atau  mengintrupsikan  kerja terhadap aparatur desa dalam menyelesaikan pekerjaan dengan asas kerjasama dan gotong royong agar pembangunan desa cepat selesai, yaitu dengan membagi tugas sesuai porsinya.
Copyright@ Widia Paramita Hosianna Sihotang, Hotmaida Simanjuntak, Monalisa Martha Siahaan, Lukman Pardede
Kemudian, kepala desa menggunakan fasilitas sarana dan prasarana kantor guna menyelesaikan tugas  pekerjaan,  karena  sarana  prasarana  memang  milik  kantor  dan  digunakan  untuk menyelesaikan tugas kantor. Untuk memperlancar pekerjaan, bapak kepala desa menggunakan fasilitas yang ada dan untuk menunjang pekerjaan. Sarana dan prasarana dibeli, dibikin, dan tersedia  tujuannya  untuk  memfasilitasi  aparatur  desa  yang  kerja  di  kantor  desa.  Kemudian, kepala  desa  sudah  melakukan  kontrol  atau  pengawasan  terhadap  aparatur  desa  dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan, yaitu dengan mengoreksi dan memantau setiap satu bulan sekali.  Hal  itu  dilakukan  agar  yang  sudah  diamanahkan  bisa  dipertanggungjawabkan. Selanjutnya indikator 3) Peran Kepala Desa sebagai efisiensi waktu, dapat diketahui bahwa peran kepala  desa  dalam  efisiensi  waktu  kepala  desa  sudah  melaksanaan  program  pembangunan selesai tepat waktu. Hal ini karena trategi kepala desa beserta jajarannya yang dapat menyusun pembangunan  berdasarkan  skala  prioritas  agar  selesai  tepat  waktu,  namun  ada  beberapa kendala karena anggaran yang kurang. Program Desa diawali dari musyawarah Dusun yang dilanjutkan  ke  musyawarah  Desa  yang  dihadiri  oleh  tokohtokoh  masyarakat,  tokoh  Agama, Pemerintah  Desa  beserta  BPD  dalam  rangka  penggalian  gagasan.  Dari  penggalian  gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung. Sebagai wakil dari  masyarakat  lembaga  desa  berperan  aktif  membantu  pemerintah  Desa  dalam menggerakkan program Pembangunan.
Pemerintah  Desa  beserta  Lembaga  Desa  merumuskan  program  Pembangunan  Desa, dalam  hal  ini  menyusun  pembangunan  apa  yang  sifatnya  mendesak  dan  harus  dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas dan selesai tepat waktu. Kemudian, kepala desa dan aparatur desa dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat desa sudah baik dan tidak mempersulit urusan warganya. Kepala desa dan aparatur desa melayani masyarakat desa  sesuai  prosedur  undang-undang  yang  berlaku  yaitu  setiap  warga  sipil  berhak  atas pelayanan.  Negara  berkewajiban  memenuhi  setiap  kewajiban  setiap  warga  Negara  melalui sistem pemerintahan dalam hal ini yaitu desa yang mendukung terciptaanya penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga Negara atas  barang  publik,  jasa  publik,  dan  pelayanan  administratif.  Kemudian,  kepala  desa  dalam memberikan materi pencerahan tentang pemerintahan  desa dalam pembangunan fisik desa sudah  baik.  Dengan  mengadakan  musyawarah  dan  rapat  desa  sebagai  wadah menginformasikan apa yang akan menjadi proyek desa. Kemudian, kepala desa dalam membagi
Copyright@ Widia Paramita Hosianna Sihotang, Hotmaida Simanjuntak, Monalisa Martha Siahaan, Lukman Pardede
tugas pekerjaan di kantor dengan kegiatan tugas di luar kantor sudah seimbang. Dilihat dari bagimana  kepala  desa  mengerjakan  tugas  kantor  dan  diluar  kantor  sesuai  kepentingannya. Tugas kepala desa jika di kantor 30% dan di lapangan 70%, di lapangan ini mengatasi masalah masalah  warga,  menanggapi  pengaduan  dari  warga,  serta  mengontrol  pembangunan  di lapangan. Selanjutnya indikator 4) peran kepala desa sebagai tanggung jawab, dapat di ketahui bahwa peran kepala desa dalam suatu tanggung jawab kepala desa sudah melaporkan tugas tanggung jawabnya sesai waktu yang ditetapkan oleh bupati yaitu satu tahun sekali setiap akhir tahun.
Laporan pertanggug jawaban pemerintah desa/LPPD dilaporkan setiap satu tahun sekali, disitu  kepala  desa  melaporkan  apa  saja  targettarget  yang  delah  dicapai  sesuai  anggaran. Kemudian,  kepala  desa  sudah  melaporkan  tugas  tanggung  jawabnya  sesai  waktu  yang ditetapkan oleh bupati yaitu satu tahun sekali setiap akhir tahun. Kemudian, kepala desa dalam menangani persoalan pembangunan fisik desa selalu melakukan pelaporan kepada atasannya (camat)  setiap  satu  tahun  sekali  sebagai  pertanggungjawaban  penyelenggara  pemerintahan terbawah  kepada  atasannya  sekaligus  agar  dapat  dikoreksi  mengenai  pembangunan  fisik. Sebelumnya  setiap  akan  diadakan  pelaksanaan  pembangunan  selalu  ada  kordinasi  kepada pihak atasan dalam hal ini yaitu kecamatan. Kemudian, kepala desa dalam merespon warganya yang kurang mampu sudah baik. Dengan dibantu oleh kepala dusun data warga kurang mampu masuk ke desa dan dilaporkan kepada atasan untuk menjadi bahan pertimbangan pemberian bantuan.
Musrembang  disamping  musyawarah  untuk  menginformasikan  proyek  pembangunan juga sebagai wadah untuk menampung keluhan warga dan pendapat warga. Kemudian, peran kepala  desa  jika  tejadi  perselisihan  antara  warga  desa  dengan  aparatur  desa  dalam menyelesaikan tugas pekerjaan sebagai penengah, yaitu dengan mempertemukan kedua belah pihak  dan mencari jalan keluarnya agar tidak terjadi perselisihan yang berlanjut. Fungsi  dari adanya Musrembang ini disamping untuk mendengarkan aspirasi warga, juga sebagai tempat untuk meminimalisir adanya perselisihan karena beda pendapat antara warga dengan aparatur desa. Sekalipun ada perselisihan, diselesaikan saat itu juga dengan mediasi. Permasalahannya selesaikan secara kekeluargaan, agar tidak saling merugikan satu sama lain. Selanjutnya, dana desa dengan unit analisis 1) penerimaan pajak dan retribusi dapat diketahui bahwa mengenai proses penerimaan pajak dan retribusi sampai ke desa yaitu desa tidak memungut pajak secara langsung tapi ada pihak yang berwenang untuk memungut pajak yang selanjutnya desa akan
Copyright@ Widia Paramita Hosianna Sihotang, Hotmaida Simanjuntak, Monalisa Martha Siahaan, Lukman Pardede
mendapat bagian sebagai APBDES. Kemudian, penerimaan pajak dan retribusi dalam satu tahun yaitu  sekitar  60%  dari  penerimaan  APBDES.  Dana  penerimaan  pajak  dan  retribusi  sudah digunakan dengan bijak dengan mengacu pada rencana-rencana proyek yang akan dikerjakan. Kemudian, pembayaran pajak dan retribusi dapat dibayarkan ke loket kantor desa Sigodung secara langsung atau bisa juga melalui kepala dusun yang sudah ditugasi memungut pajak. Biasanya masing-masing Kadus akan mendatangi rumah warganya untuk membagikan tagihan PBB. Cara pembayaran pajak biasanya warga akan menerima surat tagihan pajak yang dibagikan oleh bapak Kadus masing-masing Dusun dan mereka bisa langsung membayar kepada bapak Kadus.  Selanjutnya  indikator  2)  dana  alokasi  umum,  dapat  diketahui  bahwa  mengenai  dana alokasi  umum  sebesar  10%  dari  total  APBN.  Setiap  tahunnya  dana  alokasi  umum  tersebut diterima dan sebagai dana pembangunan. Dana Alokasi  Umum adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan
Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi atau Kabupaten di Indonesia setiap  tahunnya  sebagai  dana  pembangunan.  Jumlah  keseluruhan  Dana  Alokasi  Umum ditetapkan sekurangkurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto dan ditetapkan dalam APBN.  Dana  alokasi  umum  sudah  digunakan  secara  maksimal  guna  pembangunan  desa Kaligelang  sesuai  dengan  renca-rencana  pembangunan.  Setiap  tahunnya  desa  Sigodung memperoleh  dana  alokasi  umum  yang  tujuannya  untuk  pembangunan  desa  dan  untuk kepentingan-kepentingan kegiatan pemerintah desa Kaligelang. Kemudian, dana alokasi umum sudah  dapat  menunjang  kegiatan  sosial  di  desa.  Dana  alokasi  umum  digunakan  untuk kepentingan  kegiatan  pemerintah  desa  termasuk  juga  kegiatan  sosial  di  desa.  Dana  alokasi umum  ini  memang  sangat  bermanfaat  contohnya  saja  untuk  kegiatan  pemerintah  desa, termasuk juga kegiatan sosial di desa. Kegiatan sosial desa contohnya ada kegiatan desa yang melibatkan  warga  masyarakat  bersamasama  bersih  kampung.  Kemudian,  kepala  desa melaporkan dana alokasi umum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu setiap satu tahun sekali pada akhir tahun. Tujuan dari laporan tersebut untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menjadi evalusi kedepan. Kemudian, dana alokasi umum sudah di kelola secara efisien dan  efektif  dalam  pembangunan  desa.  Dana  alokasi  umum  sudah  digunakan  untuk pembangunan dan kepentingan pemerintah desa Kaligelang. Selanjutnya dengan indikator 3) dana alokasi khusus dapat diketahui bahwa dana alokasi khusus yang diterima desa dalam satu tahun sesuai tingkat kebutuhan yang ada di desa.
Dana  alokasi  khusus  adalah  alokasi  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara
Copyright@ Widia Paramita Hosianna Sihotang, Hotmaida Simanjuntak, Monalisa Martha Siahaan, Lukman Pardede
kepada provinsi atau kabupaten tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional yang kemudian sampai ke desa sesuai tingkat kebutuhan yang ada di desa yaitu sekitar 10% dari APBN yang diberikan  bertahap.  Kemudian,  dana  alokasi  khusus  sudah  di  kelola  sesuai  pedoman  yang berlaku  yaitu  sesuai  rencana  pembangunan  berdasarkan  criteria  umum,  khusus,  dan  criteria teknis. Kemudian, dana alokasi khusus sudah dilaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyampaian laporan dana alokasi khusus ada yang dinamakan triwulan, triwulan dimaksud dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Penyaluran Dana alokasi khusus dapat ditunda apabila desa tidak menyampaikan laporan tersebut. Dana alokasi  khusus  sangat  bermanfaat  bagi  pembangunan  desa  Sigodung.  Pembangunan  yang sudah  teralisasi  karena  adanya  dana  alokasi  khusus  diantaranya  pembangunan  jalan, pengaspalan rabat beton untuk mengatasi banjir, kemudian rumah tidak layak huni, jambanisasi, untuk  masyarakat  yang  kurang  mampu,  perbaikan  lapangan.  Perencanaan  Pembangunan bersama-sama dengan warga tujuannya untuk melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan dana alokasi khusus dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana alokasi khusus. Karena sebelum melaksanakan pembangunan seperti biasa kita melaksanakan Musrembang bersama warga agar warga juga tau apa manfaat dari pembangunan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahsan  mengenai  Peran  Kepala  Desa  Dalam Mengoptimalkan Dana Desa Untuk Pembangunan Fisik Desa Sigodung  Kecamatan Sirandorung Kabupaten  Tapanuli  Tengah  Tahun  Anggaran  2020-2022  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut : 1) Peran kepala desa diukur dengan unit analisis perilaku kepala desa, efektifitas kerja, efisiensi waktu, dan tanggung jawab. Dari unit analisis tersebut bahwa peran kepala desa dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya belum berjalan dengan baik, artinya kepala desa belum melaksanakan tugas secara optimal. Selanjutnya dana desa diukur dengan unit analisis penerimaan  pajak  dan  retribusi,  dana  alokasi  umum,  dan  dana  alokasi  khusus  mengenai penerimaan pajak dan retribusi dalam satu tahun yaitu sekitar 60% dari penerimaan APBDES. Dana penerimaan pajak dan retribusi belum digunakan dengan bijak dengan mengacu pada rencana-rencana proyek yang akan dikerjakan. Dana alokasi umum sebesar 10% dari total APBN. Setiap tahunnya dana alokasi umum tersebut diterima dan sebagai dana pembangunan. Dana alokasi  khusus  bertujuan  untuk  mendanai  kegiatan  khusus  yang  merupakan  urusan
Copyright@ Widia Paramita Hosianna Sihotang, Hotmaida Simanjuntak, Monalisa Martha Siahaan, Lukman Pardede
pemerintahan  daerah  dan  sesuai  dengan  prioritas  nasional  yang  kemudian  sampai  ke  desa sesuai tingkat kebutuhan. yang ada di desa. pemerintahan desa Sigodung hanya terfokus pada pembangunan  yang  sama  pada  setiap  tahunnya,  contohnya  pada  tahun  2020-2022 pembangunan drainase tidak kunjung selesai dan masih banyak lagi pembangunan yang serupa yang tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Hasil RAKER desa Sigodung diatas sudah  melalui  audit  dari  inspektorat  Kabupaten  Tapanuli  Tengah  dan  tim  monitoring  dan evaluasi  pengelolaan  keuangan  desa  (Monev)  dari  Kecamatan  Sirandorung.  Kemudian  yang terakhir  pembangunan  desa  dengan  unit  analisis  proses  kegiatan  perubahan,  proses perencanaan  pembangunan,  pembangunan  jangka  pendek,  pembangunan  jangka  panjang, dan kesejahteraan masyarakat desa, pembangunan desa Sigodung sudah berjalan dengan baik. Pembangunan  desa  Sigodung  selalu  di  awali  dengan  sosialisasi  yang  disebut  dengan musrembangdes dengan melibatkan langsung anggota TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan juga di hadiri oleh masyarakat dan tokoh masyarakat desa Sigodung. Perencanaan pembangunan ada yang bersifat perencanaan jangka menengan yaitu lima  tahunan  yaitu  RPJM,  kemudian  setiap  satu  tahun  direncanakan  jangka  pendek  yaitu RKPDES dalam setiap satu tahun sekali. 2) Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat serta solusi dalam peran kepala desa untuk mengoptimalkan dana desa  untuk pembangunan fisik  desa  Sigodung  kecamatan  Sirandorung  Kabupaten  Tapanuli  Tengah  Tahun  Anggaran 2020-2022.  Adapun  faktor  pendukung  dari  dana  desa  yaitu,  desa  Sigodung  memperoleh APBDes  dengan  kisaran  anggaran ±  3  Miliar  rupiah.  Adapun  faktor  penghambat  dari pembangunan  desa  Sigodung  yaitu  melambatnya  proses  penyelesaian  pembangunan dikarenakan fokus pembangunan hanya pada pembangunan yang sama pada setiap tahunnya. Kemudian untuk sarana prasarana lingkungan masih adanya program yang belum terselesaikan.
Adapun  solusi  untuk  mengatasi  hambatan  tersebut  yaitu  kepala  desa  mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, jadi masyarakat tidak hanya menikmati hasil  pembangunan  tapi  ikut  dalam  pembangunan  desa  demi  terlaksananya  pembangunan desa  Sigodung,  seperti  mengikuti  Musyawarah  pembangunan  desa  serta  lebih  aktif  dalam forum musyawarah desa tersebut untuk menyampaikan program yang seharusnya dibangun secara  merata  dan  pembangunan  infrastruktur  yang  lebih  penting.  Seperti  pemerataan pembangunan agar tidak terfokus pada pembangunan yang sama setiap tahunnya, yaitu agar pembangunan merata dalam penyusunan RKPDES. .
Copyright@ Widia Paramita Hosianna Sihotang, Hotmaida Simanjuntak, Monalisa Martha Siahaan, Lukman Pardede
DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, dan Rahardjo, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
Ali, M. Sayuhi, Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori & Praktek, Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2002.
Effendi,Khasan, Pergeseran Pemerintahan Desa Untuk Fiskal Desa,Bandung: Indra Prasta,
2011.
Fathoni, Abdurrahman, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,
Hadjar, Ibnu, Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan,Jakarta: Rafindo
Grafindo Persada. 1996.
IPDN, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
Bandung: IPDN Press. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
Kessa, dan Wahyudin, Perencanaan Pembangunan Desa, Cetakan Pertama, Jakarta,
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
Riduwan dan Sunarto, Pengantar Statistika Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi, dan
Bisnis, Bandung: Alfabeta.Rineka Cipta, 2006.
Sudirwo, Daeng, Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa,
Bandung: Angkasa, 1981.
Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT. Sumarsono,HM. Shonny, Metode Riset Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Graha Wahjudin, dan Nurman, Strategi Pembangunan Daerah, Jakarta: PT. RajaGrafindo