## AKUNTABILITAS KEPEMIMPINAN PADA KEPENDIDIKAN BERBASIS AGAMA ISLAM
Sutarman amrisutarman@yahoo.com,
(Dosen STKIP SERA dan STMIK Triguna) Agus Salim, Ujang Cepi Barlian bani.samudra@gmail.com
(Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Tangerang)

## Abstrak:
Akuntabilitas  kepemimpinan  pada  tenaga  kependidikan  berbasis  agama  merupakan elemen terpenting dalam pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dapat diwujudkan apabila sekolah  memiliki  pemimpin  dan  tenaga  pengajar  yang  berkualitas  serta  memiliki  komitmen dan  integritas  yang  tinggi  untuk  memajukan  pendidikan  yang  berkualitas..  Ada  empat komponen utama yang dapat dijadikan kriteria umum sebagai acuan untuk meneningkatkan kualitas  pada  sebuah  lembaga  kependidikan,  yang  meliputi  (1)  pembelajaran  peserta  didik (2)  kesempatan  untuk  belajar,  (3)  responsif  terhadap  peserta  didik,  orang  tua,  dan masyarakat, (4) kapasitas kemampuan dalam perbaikan lembaga pendidikan.

## Kata kunci : Akuntabilitas, Kepemimpinan, Kependidikan
A. Pendahuluan
Penyelenggaraan
manajemen pendidikan yang memenuhi prinsip akuntabilitas,  tampaknya  masih  melewati jalan  panjang,  dan  berliku-liku.  Walaupun tuntutan akan manajemen pendidikan yang akuntabel  terus  disuarakan  banyak  pihak, belum semua aparatus pendidikan menyambutnya. Ini sangat berkaitan dengan  persoalan  kemauan,  kemampuan, persepsi, kepercayaan. Karena itu makalah ini  ditulis  untuk  melanjutkan  proses mengurai benang kusut yang hampir putus itu.  Uraian  disandarkan  pada  pengertian akuntabilitas pendidikan, tujuan akuntabilitas pendidikan, manfaat akuntabilitas pendidikan, pelaksana akuntabilitas pendidikan, pelaksanaan akuntabilitas  pendidikan,  langkah-langkah akuntabilitas pendidikan, faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pendidikan, dan upaya peningkatan akuntabilitas  pendidikan.  Nilai  dan  kultur, serta  matinya  perasaan  terdesak  menjadi
faktor  penghadang  di  depan.  Tetapi  hanya dengan  kemauan  dan  visi  perubahan niscaya prinsip akuntabilitas. 1 dapat membumi di sekolah.

## B. Pembahasan
1. Pengertian Akuntabilitas Pendidikan Menurut; Mc. Ashan (1983) 2
menyebutkan  bahwa  akuntabilitas  adalah kondisi  seseorang  yang  dinilai  oleh  orang lain  karena  kualitas  performannya  dalam
1 Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai  katalisator  perubahan  manajemen  instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas . Selain prinsip - prinsip tersebut, akuntabilitas kinerja  harus  juga  menyajikan penjelasan
2 Akuntabilitas Pendidikan Mc.Ashan (1983)menyebutkan  bahwa akuntabilitas adalah kondisi  seseorang  yang  dinilai  oleh  orang  lain karena kualitas performannya dalam menyelesaikan tujuan yang menjadi tanggungjawabnya. Sedangkan John  Elliot  (1981:  15-16)  merinci  makna  yang terkandung di dalam akuntabilitas ,
menyelesaikan tujuan yang menjadi tanggung  jawabnya.  Sedangkan  menurut; John  Elliot  (1981:15-16) 3 merinci  makna yang  terkandung  di  dalam  akuntabilitas, yaitu:
a. Cocok  atau  sesuai  dengan  peranan yang di harapkan,
b. Menjelaskan, mempertimbang kan kepada  orang  lain  tentang  keputusan dan tindakan yang di ambilnya,
c. Performan  yang  cocok  dan  dan meminta pertimbangan/penjelasan kepada orang lain.
Akuntabilitas  membutuhkan  aturan,
ukuran  atau  kriteria,  sebagai  indikator keberhasilan suatu pekerjaan atau perencanaan.  Dengan  demikian,  maka akuntabilitas adalah suatu keadaan performan  para  petugas  yang  mampu bekerja  dan  dapat  memberikan  hasil  kerja sesuai  dengan  kriteria  yang  telah  di tentukan  bersama  sehingga  memberikan rasa  puas  pihak  lain  yang  berkepentingan. Sedangkan akuntabilitas pendidikan adalah kemampuan sekolah mempertanggung jawab  kan  kepada  publik  dalam  segala sesuatu  mengenai  kinerja  yang  telah dilaksanakan.
Menurut;  Scorvis  D.  Anderson, 4 and Whither  Dalam  kutipan  Made  Pidarta, menyebutkan lima bagian yang merupakan manifestasi dari akuntabilitas, yaitu:
a. Mengontrak  performan.  Performan  di tentukan  kriterianya  dan  disepakati bersama.  Artinya  pertugas  pelaksana tidak  boleh  menyimpang  dari  kriteria tersebut.
3 Akuntabilitas  Pendidikan  Elliot  (1981:  15- 16) Pengertian Akuntabilitas Pendidikan . McAshan (1983)  menyebutkan  bahwa  akuntabilitas  adalah kondisi  seseorang  yang  dinilai  oleh  orang  lain karena kualitas performannya dalam menyelesaikan tujuan yang menjadi tanggungjawabnya. Sedangkan John Elliot ( 1981: 15-16 ) merinci makna
4 Scorvis  D.  Anderson  and  Whither  Dalam kutipan Made Pidarta dalam bukunya Accountability What, Who, and Whither (1988)
b. Memiliki kunci pembentuk arah dalam bentuk  biaya  dan  usaha  performan yang  dikontrak/ditentukan,  diharapkan tercapai  tujuan  secara  efektif  sehingga pengontrak merasa puas.
c. Unsur  pemeriksaan  yang  dilakukan oleh  orang-orang  bebas  dan  tidak terlibat dalam kegiatan internal, seperti orang  tua  siswa,  masyarakat,  atau pemerintah.
d. Memberikan  jaminan,  dalam  bidang pendidikan mutu dapat terjamin dengan menggunakan  kriteria  atau  ukuran tertentu.
e. Pemberian  insentif,  diberikan  sebagai penghargaan dan dapat di ukur menurut kriteria  tertentu,  dengan  maksud  untuk meningkatkan  motivasi  dan  sistem kompetisi dalam meningkatkan performan.
Menurut H. H. Mc Ashaan, yaitu: 5
a. Program  dan  manajemen  personalia yang mengarah kepada tujuan,
b. Penekanan  manajemen  yang  efektif dan efisien, dan
c. Pengembangan program, pengem- bangan personalia, peningkatan hubungan  dengan  masyarakat,  dan kegiatan-kegiatan manajemen.
Tujuan akuntabilitas pendidikan adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap  sekolah.  Kepercayaan  publik yang tinggi akan sekolah dapat mendorong partisipasi  yang  lebih  tinggi  pula  terdapat pengelolaan  manajemen  sekolah.  Sekolah akan  dianggap  sebagai  agen  bahkan sumber  perubahan  masyarakat.  Slamet (2005:6) menyatakan: Tujuan utama akuntabilitas  adalah  untuk  mendorong terciptanya  akuntabilitas  kinerja  sekolah
5 Kepercayaan  publik  yang  tinggi  akan sekolah  dapat  mendorong  partisipasi  yang  lebih tinggi  pula  terdapat  pengelolaan  manajemen sekolah.  Sekolah  akan  dianggap  sebagai  agen bahkan  sumber  perubahan  masyarakat.  Slamet (2005: 6)
sebagai salah satu syarat untuk terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara  sekolah  harus  memahami bahwa  mereka  harus  mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada publik. Selain itu,  tujuan  akuntabilitas  adalah  menilai kinerja  sekolah  dan  kepuasaan  publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikutsertakan publik
dalam pengawasan  pelayanan  pendidikan  dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen  pelayanan  pendidikan  kepada publik.  akuntabilitas  bukanlah  akhir  dari sistem penyelenggaran manajemen kependidikan,  tetapi  merupakan  faktor pendorong  munculnya  kepercayaan  dan partisipasi dari semua  steak holder. karena akuntabilitas sebagai titik awal keberlangsungan
dalam
mengelola pendidikan.
Pengawasan merupakan fungsi manajemen  diperlukan  agar  tujuan  yang hendak  dicapai  bisa  tercapai,  efisien  dan efektif, di dalam Islam, fungsi pengawasan termaktud  pada  al-Qur’an  surat  As-Shof ayat  3: 6 “Amat  besar  kebencian  di  sisi Allah  bahwa  kamu  mengatakan  apa-apa yang  tidak  kamu  kerjakan.” Ayat  tersebut memberikan  ancaman  dan  peringatan terhadap orang yang mengabaikan pengawasan terhadap perbuatannya. Selain ayat  tersebut,  terdapat  juga  pada  QS,  Al- Sajdah, ayat 5. 7 ‘ Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya  adalah  seribu  tahun  menurut perhitunganmu.
6 Al-Qur’an  surat  As-Shof  ayat  3,  Tafsir Qur’an perkata Maghfirah Pustaka 2006 (Abu abas menjelaskan  bahwa  kedua  ayat  ini  diturunkan berkenaan  dengan  sebagian  orang  mukmin  yang enggan melakukan jihad meskipun telah mengetahui  bahwa  berjihad  seperti  yang  tersebut pada quran 61;11
7 QS,  Al-Sajdah,  ayat  5.  Tafsir  Qur’an perkata Maghfirah Pustaka 2006
Kandungan  ayat  di  atas  menjelaskan bahwa  Allah  SWT  adalah  pengatur  alam. Keteraturan  alam  raya  ini,  merupakan bukti kebesaran Allah swt dalam mengelola  alam  ini.  Namun,  karena manusia  yang diciptakan  Allah SWT telah dijadikan  sebagai  khalifah  di  bumi,  maka dia  harus  mengatur  dan  mengelola  bumi dengan  sebaik-baiknya  sebagaimana  Allah mengatur  alam  raya  ini.  Sejalan  dengan kandungan  ayat  tersebut,  manajemen merupakan  sebuah  proses  pemanfaatan semua sumber daya melalui bantuan orang lain  dan  bekerjasama  dengannya,  agar tujuan  bersama  bisa dicapai secara efektif, efesien,  dan  produktif.  Fungsi  manajemen adalah  merancang,  mengorganisasikan, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan.  Sejalan  dengan  ayat  di atas,  Allah  Swt  memberi  arahan  kepada setiap orang yang beriman untuk mendesain rencana apa yang akan dilakukan  dikemudian  hari,  sebagaimana Firman-Nya  dalam  Al-Qur’an  Surat  Al Hasyr:  18: 8 ” Wahai  orang-orang  yang beriman,  bertaqwalah  kepada  Allah  dan hendaklah  setiap  diri  memperhatikan  apa yang  telah  diperbuatnya  untuk  hari  esok (akhirat);  dan  bertakwalah  kepada  Allah, sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Beberapa hadits Rasulullah Saw juga menganjurkan perlunya melaksanakan pengawasan  atau  evaluasi  dalam  setiap pekerjaan.
Ajaran Islam
sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap  diri  terlebih  dahulu  sebelum melakukan  pengawasan  terhadap  orang lain. Hal  ini antara lain  berdasarkan hadits Rasulullah Saw sebagai berikut: “Periksalah  dirimu  sebelum  memeriksa orang  lain.  Lihatlah  terlebih  dahulu  atas kerjamu  sebelum  melihat  kerja  orang lain.” (HR. Tirmidzi: 2383).
8 Al-Qur’an Surat Al Hasyr: 18 Tafsir Qur’an perkata Maghfirah Pustaka 2006
Dalam pandangan Islam segala sesuatu  harus  dilakukan  secara  terencana, dan teratur. Tidak terkecuali dengan proses kegiatan belajar-mengajar yang merupakan hal  yang  harus  diperhatikan,  karena substansi dari pembelajaran adalah membantu siswa agar mereka dapat belajar secara  baik  dan  benar  secara  maksimal. Manajemen dalam hal ini berarti mengatur atau  mengelola  sesuatu  hal  agar  menjadi baik.  Hal  ini  sesuai  dengan  hadits,  An- Nawawi  (1987:  17) 9 yang  diriwayatkan dari Ya’la Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya  mewajibkan  kepada  kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu.” (HR. Bukhari: No. 6010). Berdasarkan
hadits di atas, pengawasan  dalam  Islam  dilakukan  untuk meluruskan  yang  bengkok,  mengoreksi yang  salah  dan  membenarkan  yang  hak. Pengawasan  di  dalam  ajaran  Islam,  paling tidak  terbagi  kepada  2  (dua)  hal: pertama, pengawasan  yang  berasal  dari  diri,  yang bersumber  dari  tauhid  dan  keimanan kepada  Allah  SWT.  Orang  yang  yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka  orang  itu  akan  bertindak  hati-hati. Ketika sendiri, dia yakin Allah yang kedua, dan  ketika  berdua  dia  yakin  Allah  yang ketiga.  Allah  SWT  berfirman. 10 :  Artinya “Tidaklah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya  Allah  mengetahui  apa  yang ada  di  langit  dan  apa  yang  ada  di  bumi?
Tiada  pembicaraan  rahasia  antara  tiga orang, melainkan
Dia-lah
yang keempatnya.  Dan  tiada  (pembicaraan antara)  empat  melainkan  Dia-lah  yang kelimanya. Dan tiada (pembicaraan antara)  lima  orang,  melainkan  Dia-lah yang  keenamnya.  Dan  tiada  (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari  itu  atau  lebih  banyak,  melainkan  Dia
9 An-Nawawi  (1987:  17)  yang  diriwayatkan dari Ya’la
10 (QS.  Al-Mujadalah:  7).  Tafsir  Qur’an perkata Maghfirah Pustaka 2006
ada  bersama  mereka  di  manapun  mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah  mereka  kerjakan.  Sesungguhnya Allah  Maha  Mengetahui  segala  sesuatu”. (QS. Al-Mujadalah:7). Selain itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam  Thabrani  bahwasanya  Rasulullah SAW  bersabda: 11 “Sesungguhnya  Allah mencintai  orang  yang  jika  melakukan suatu  pekerjaan,  dilakukan  secara  itqan (tepat, terarah, dan tuntas) (HR. Thabrani).
Tujuan melakukan pengawasan, pengendalian  dan  koreksi  adalah  untuk mencegah  seseorang  jatuh  terjerumus kepada sesuatu yang salah. Tujuan lainnya adalah  agar  kualitas  kehidupan  terus meningkat.  Inilah  yang  dimaksud  dengan tausiyah,  dan  bukan  untuk  menjatuhkan. Fungsi  manajerial  pengawasan  adalah untuk  mengukur  dan  mengkoreksi  kerja bawahan  untuk  memastikan  bahwa  tujuan organisasi  dan  rencana  yang  didesain sedang  dilaksanakan.  Dalam  konteks  ini, implementasi  syariah  diwujudkan  melalui tiga pilar pengawasan, yaitu:
a. Ketaqwaan  individu,  bahwa  seluruh personel  perusahaan  dipastikan  dan dibina  agar  menjadi  manusia  yang bertaqwa;
b. Pengawasan  anggota,  dalam  suasana organisasi  yang  mencerminkan  sebuah team  maka  proses  keberlangsungan organisasi  selalu  akan  mendapatkan pengawasan  dari  personelnya  sesuai dengan arah yang telah ditetapkan;
c. Penerapan/supremasi aturan, organisasi ditegakkan  dengan  aturan  main  yang jelas dan transparan dan tidak bertentangan dengan syariah.
Ar-riqobah  atau  proses  pengawasan merupakan  kewajiban  yang  terus  menerus
11 (HR.  Thabrani).  Hadist  Imam  Thabroni Allah  mencintai  orang  yang  jika  melakukan  suatu pekerjaan, dilakukan secara itqan
harus  dilaksanakan,  karena  pengawasan merupakan  pengecekan  jalannya planning dalam organisasi guna menghindari kegagalan  atau  akibat  yang  lebih  buruk. Mengenai faktor ini al-Qur’an memberikan konsepsi  yang tegas agar  hal  yang  bersifat merugikan tidak terjadi. Tekanan al-Qur’an lebih  dahulu  pada  intropeksi,  evaluasi  diri pribadi  sebagai  pimpinan  apakah  sudah sejalan dengan pola dan tingkah berdasarkan planning dan  program  yang telah dirumuskan semula. Setidak-tidaknya menunjukkan  sikap  yangh  simpatik  dalm menjalankan tugas, selanjutnya mengadakan  pengecekan  atau  memeriksa kerja anggotanya.
2. Delapan Standar Nasional Pendidikan Menurut BSNP: 12 a. Standar  Kompetensi  Lulusan.  Standar
Kompetensi  Lulusan  untuk  satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan  sebagai  pedoman  penilaian dalam  menentukan  kelulusan  peserta didik.  Standar  Kompetensi  Lulusan (SKL) tersebut meliputi standar kompetensi  lulusan  minimal  satuan pendidikan dasar dan menengah, standar  kompetensi  lulusan  minimal kelompok  mata  pelajaran,  dan  standar kompetensi  lulusan  minimal  mata pelajaran.
b. Standar  Isi. 13 Standar  Isi  mencakup lingkup  materi  minimal  dan  tingkat kompetensi  minimal  untuk  mencapai kompetensi  lulusan  minimal  pada
12 Pelaksanaan  Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional  Nomor  22 tahun  2006  tentang  standar  Isi untuk  satuan  pendidikan  Dasar  dan  Menengah  dan Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  23 Tahun  2006  Tentang  Standar  Kompetensi  Lulusan untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah
13 Pelaksanaan  Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional  Nomor  22 tahun  2006  tentang  standar  Isi untuk  satuan  pendidikan  Dasar  dan  Menengah  dan Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  23 Tahun  2006  Tentang  Standar  Kompetensi  Lulusan untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah
jenjang  dan  jenis  pendidikan  tertentu. Standar  isi  tersebut  memuat  kerangka dasar  dan  struktur  kurikulum,  beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan.
c. Standar  Proses.  Proses  pembelajaran pada satuan
pendidikan diselenggarakan secara interaktif,
inspiratif,  menyenangkan,  menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi  aktif,  serta  memberikan ruang  yang  cukup  bagi  prakarsa, kreativitas,  dan  kemandirian  sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan  fisik  serta  psikologis peserta  didik.  Selain  itu,  dalam  proses pembelajaran  pendidik  memberikan keteladanan.  Setiap  satuan  pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil
pembelajaran,  dan  pengawasan  proses pembelajaran untuk terlaksananya proses  pembelajaran  yang  efektif  dan efisien.
d. Standar Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan. Pendidik harus
memiliki  kualifikasi  akademik  dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan
untuk mewujudkan tujuan
pendidikan nasional.  Kualifikasi  akademik  yang dimaksudkan  di  atas  adalah  tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi  oleh  seorang  pendidik  yang dibuktikan  dengan  ijazah  dan/atau sertifikat  keahlian  yang  relevan  sesuai ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku.  Kompetensi  sebagai  agen pembelajaran  pada  jenjang  pendidikan dasar  dan  menengah  serta  pendidikan anak usia dini meliputi:
Kompetensi pedagogik; Kompetensi kepribadian; Kompetensi profesional; dan Kompetensi sosial.
e. Standar  Sarana  dan  Prasarana.  Setiap satuan  pendidikan  wajib  memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan,  media  pendidikan,  buku dan  sumber  belajar  lainnya,  bahan habis  pakai,  serta  perlengkapan  lain yang  diperlukan  untuk  menunjang proses  pembelajaran  yang  teratur  dan berkelanjutan.
Setiap satuan pendidikan  wajib  memiliki  prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan  satuan  pendidikan,  ruang pendidik,  ruang  tata  usaha,  ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang  bengkel  kerja,  ruang  unit produksi,  ruang  kantin,  instalasi  daya dan  jasa,  tempat  berolahraga,  tempat beribadah,  tempat  bermain,  tempat berkreasi,  dan  ruang/tempat  lain  yang diperlukan  untuk  menunjang  proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
f. Standar Pengelolaan 14 . Standar
Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni  standar  pengelolaan  oleh  satuan pendidikan,  standar  pengelolaan  oleh Pemerintah Daerah dan standar pengelolaan oleh Pemerintah.
g. Standar Pembiayaan Pendidikan. Pembiayaan  pendidikan  terdiri  atas biaya  investasi,  biaya  operasi,  dan biaya  personal.  Biaya  investasi  satuan pendidikan  sebagaimana  dimaksud  di atas  meliputi  biaya  penyediaan  sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya  manusia,  dan  modal  kerja tetap.  Biaya  personal  sebagaimana dimaksud  pada  di  atas  meliputi  biaya pendidikan  yang  harus  dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses  pembelajaran  secara  teratur  dan berkelanjutan.
14 Pelaksanaan  Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional  Nomor  22 tahun  2006  tentang  standar  Isi untuk  satuan  pendidikan  Dasar  dan  Menengah  dan Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  23 Tahun  2006  Tentang  Standar  Kompetensi  Lulusan untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah
h. Standar Penilaian Pendidikan. 15
Penilaian  pendidikan  pada  jenjang pendidikan dasar dan  menengah terdiri atas:
Penilaian hasil belajar oleh pendidik; Penilaian  hasil  belajar  oleh  satuan pendidikan; dan Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Penilaian  pendidikan  pada  jenjang pendidikan tinggi terdiri atas:
Penilaian  hasil  belajar  oleh  pendidik; dan  Penilaian  hasil  belajar  oleh  satuan pendidikan tinggi.
3. Fungsi dan Tujuan Standar Nasional Pendidikan:
a. Standar Nasional Pendidikan  berfungsi sebagai  dasar  dalam  perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan  dalam  rangka  mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu
b. Standar Nasional Pendidikan  bertujuan menjamin  mutu  pendidikan  nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa  dan  membentuk  watak  serta peradaban bangsa yang bermartabat.
c. Standar Nasional Pendidikan
disempurnakan secara terencana,
terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan  tuntutan  perubahan  kehidupan lokal, nasional, dan global.

## 4. Pelaksana Akuntabilitas Pendidikan
Menurut  Made  Pidarta  (1988) 16
menyebutkan bahwa pelaksanaan
akuntabilitas ditekankan pada guru,
15 Pelaksanaan  Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional  Nomor  22 tahun  2006  tentang  standar  Isi untuk  satuan  pendidikan  Dasar  dan  Menengah  dan Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  23 Tahun  2006  Tentang  Standar  Kompetensi  Lulusan untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah
16 Insentif terhadap pelaksana sudah ditentukan secara pasti. D. Pelaksana Akuntabilitas Pendidikan Made  Pidarta ( 1988 ) menyebutkan bahwa  pelaksanaan  akuntabilitas  ditekankan  pada guru , administrator ,  orang  tua  siswa,  masyarakat serta orang-orang luar lainnya. Di dalam perencanaan participatory.
administrator, orang tua siswa, masyarakat serta  orang-orang  luar  lainnya.  Di  dalam perencanaan participatory, yaitu perencanaan  yang  menekankan  sifat  lokal atau  desentralisasi,  akuntabilitas  ditujukan pada sejumlah personil sebagai berikut:
a. Manajer/administrator/ketua  lembaga, sesuai dengan fungsinya sebagai manajer.
Ketua perencana, yang dianggap paling bertanggungjawab  atas  keberhasilan perencanaan.  Ketua  perencana  adalah dekan,  rektor,  kepala  sekolah,  atau pimpinan unit kerja lainnya.
b. Para anggota perencana, mereka dituntut  memiliki  akuntabilitas  karena mereka  bekerja  mewujudkan  konsep perencanaan dan mengendalikan implementasinya di lapangan.
c. Konsultan,  para  ahli  perencana  yang menjadi konsultan.
d. Para  pemberi  data,  harus  memiliki performan yang kuat mengingat tugasnya memberikan dan meng informasikan data yang selalu siap dan akurat.
Akuntabilitas  tidak  saja  menyangkut proses pembelajaran, tetapi juga menyangkut  pengelolaan  keuangan,  dan kualitas  output.  Akuntabilitas  keuangan dapat  diukur  dari  semakin  kecilnya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan  sekolah.  Baik  sumber-sumber penerimaan,  besar  kecilnya  penerimaan, maupun peruntukkannya dapat di pertanggungjawab  kan  oleh  pengelola. Pengelola  keuangan  yang  bertanggung jawab  akan  mendapat  kepercayaan  dari warga sekolah dan masyarakat. Sebaliknya pengelola yang melakukan praktek korupsi tidak akan dipercaya.
Akuntabilitas  tidak  saja  menyangkut sistem  tetapi  juga  menyangkut  moral individu.  Jadi,  moral  individu  yang  baik dan  didukung  oleh  sistem  yang  baik  akan menjamin  pengelolaan  keuangan  yang bersih,  dan  jauh  dari  praktek  korupsi.
Akuntabilitas  juga  semakin  memiliki  arti, ketika  sekolah  mampu  mempertanggung- jawabkan mutu outputnya terhadap publik. Sekolah  yang  mampu  mempertanggung- jawabkan  kualitas  outputnya  terhadap publik, mencerminkan sekolah yang memiliki  tingkat  efektivitas  output  tinggi. Dan  sekolah  yang  memiliki  tingkat efektivitas outputnya tinggi, akan meningkatkan efisiensi eksternal.
Bagaimana sekolah mampu mem pertanggung  jawab  kan  kewenangan  yang diberikan  kepada  publik,  tentu  menjadi tantangan tanggung jawab sekolah.
Menurut  Fasli  Jalal  dan  Dedi Supriadi (2001:88) 17 menyatakan di
Indonesia  banyak  instituasi  pendidikan yang  lemah  dan  tidak  akuntabel.  Menurut Rita  Headington. 18 ada  tiga  dimensi  yang terkandung  dalam  akuntabilitas,  yaitu; Moral,Hukum,  dan  Keuangan.  Ketiganya menuntut  tanggung  jawab  dari  sekolah untuk  mewujudkannya,  tidak  saja  bagi publik  tetapi  pertama-tama  harus  dimulai bagi  warga  sekolah  itu  sendiri,  misalnya akuntabilitas  dari  guru.  Secara  moral maupun  secara  formal  (aturan)  guru memiliki  tanggung  jawab  bagi  siswa maupun orang tua siswa untuk mewujudkan  proses  pembelajaran  yang baik.  Tidak  saja  guru  tetapi  juga  badan- badan yang terkait dengan pendidikan.

## 5. Langkah-Langkah
Akuntabilitas Pendidikan Menurut 19 Made Pidarta (1988) merumuskan  langkah-langkah  yang  harus
17 Fasli  Jalal  dan  Dedi  Supriadi  (2001:  88) menyatakan di Indonesia banyak instituasi pendidikan yang lemah dan tidak akuntabel
18 Rita  Headington  ada  tiga  dimensi  yang terkandung  dalam  akuntabilitas,  yaitu  ;  Moral, Hukum, dan Keuangan.
19 Made Pidarta (1988) merumuskan langkah - langkah yang harus di tempuh untuk menentukan akuntabilitas  dalam  melaksanakan  tugas - tugas pendidikan ,  sebagai  berikut:  1. Menentukan tujuan
di tempuh untuk  menentukan  akuntabilitas dalam
melaksanakan tugas-tugas
pendidikan, sebagai berikut:
a. Menentukan  tujuan  program  yang dikerjakan,  dalam  perencanaan  disebut misi atau tujuan perencanaan.
b. Program  dioperasionalkan  sehingga menimbulkan tujuan-tujuan yang spesifik.
c. Menggambarkan kondisi tempat bekerja.
d. Menentukan  otoritas  atau  kewenangan petugas pendidikan.
e. Menentukan  pelaksana  yang  akan mengerjakan program/tugas. Ia penanggungjawab  program,  menurut konsep  akuntabilitas  ia  adalah  orang yang dikontrak.
f. Membuat  kriteria  performan  pelaksana yang  dikontrak  secara  jelas,  sebab hakekatnya  yang  dikontrak  adalah performan ini.
g. Menentukan  pengukur  yang  bersifat bebas,  yaitu  orang-orang  yang  tidak terlibat  dalam  pelaksanaan  program tersebut.
h. Pengukuran  dilakukan  sesuai  dengan syarat pengukuran umum yang berlaku, yaitu secara insidental, berkala dan
i. Hasil  pengukuran  dilaporkan  kepada orang yang berkaitan.
6. Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pendidikan Faktor yang mempengaruhi
akuntabilitas  terletak  pada  dua  hal  yaitu  ; faktor  sistem  dan  faktor  orang.  Sistem menyangkut  aturan-aturan  dan  tradisi organisasi. Sedangkan faktor orang menyangkut  motivasi,  persepsi  dan  nilai- nilai  yang  dianutnya  yang  mempengaruhi kemampuannya akuntabilitas.
H. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Pendidikan
program  yang  dikerjakan, dalam perencanaan disebut misi
Menurut 20 Slamet  (2005:6)  ada delapan  hal  yang  harus  dikerjakan  oleh sekolah untuk peningkatan akuntabilitas:
a. Sekolah  harus  menyusun  aturan  main tentang  sistem  akuntabilitas  termasuk mekanisme pertanggung jawaban.
b. Sekolah  perlu  menyusun  pedoman tingkah  laku  dan  sistem  pemantauan kinerja  penyelenggara  sekolah  dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas. c. Sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah dan menyampaikan kepada publik/ stakeholders  di  awal  setiap  tahun anggaran
d. Menyusun  indikator yang  jelas tentang pengukuran kinerja sekolah dan disampaikan kepada stakeholders.
e. Melakukan  pengukuran  pencapaian kinerja  pelayanan  pendidikan  dan menyampaikan hasilnya kepada publik/ stakeholders diakhir tahun.
f. Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik.
g. Menyediakan informasi kegiatan sekolah  kepada  publik  yang  akan memperoleh pelayanan pendidikan.
h. Memperbaharui  rencana  kinerja  yang baru  sebagai  kesepakatan  komitmen baru.
Kedelapan  upaya  di  atas,  semuanya bertumpu  pada  kemampuan  dan  kemauan sekolah untuk mewujudkannya. Jika sekolah mengetahui sumber dayanya, maka dapat  lebih  mudah  digerakkan  untuk mewujudkan dan meningkatkan
akuntabilitas.  Sekolah  dapat  melibatkan stakeholders untuk menyusun dan 20 Slamet (2005: 6) Upaya-upaya Peningkatan Akuntabilitas dalam MBS. Bagaimanapun juga pengelolaan MBS
mensyaratkan akuntabilitas yang  tinggi,  oleh karena  itu  perlu ada upaya  nyata sekolah untuk mewujudkannya.  Menurut Slamet ( 2005:  6 ), terdapat delapan  hal  yang  harus  dikerjakan  oleh sekolah untuk ...
memperbaharui  sistem  yang  dianggap tidak dapat menjamin terwujudnya akuntabilitas  di  sekolah.  Komite  sekolah, orang  tua  siswa,  kelompok  profesi,  dan pemerintah dapat dilibatkan untuk melaksanakannya. Dengan begitu stakeholders  sejak  awal  tahu  dan  merasa memiliki akan sistem yang ada.
Untuk  mengukur  berhasil  tidaknya akuntabilitas  dalam  manajemen  berbasis sekolah, dapat dilihat pada beberapa hal; Menurut 21 Slamet  (2005:7),  Beberapa indikator keberhasilan akuntabilitas adalah:
1. Meningkatnya kepercayaan dan
kepuasan publik terhadap. 2. Tumbuhnya  kesadaran  publik  tentang hak
untuk menilai terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dan 3. Meningkatnya  kesesuaian  kegiatan- kegiatan  sekolah  dengan  nilai  dan norma yang berkembang
di masyarakat.
Ketiga indikator di atas dapat dipakai oleh  sekolah  untuk  mengukur  apakah akuntabilitas  manajemen  sekolah  telah mencapai hasil sebagaimana yang dikehendaki.  Tidak  saja  publik  merasa puas,  tetapi  sekolah  akan  mengalami peningkatan dalam banyak hal.

## 7. Jenis Akuntabilitas pada Pemimpin
Menurut 22 Bruce Stone, O.P
Dwivedi,  dan  Joseph  G.  Jabbra  (1995) menyoroti beberapa tipe dari akuntabilitas:
a. Akuntabilitas  Moral.  tanggung  jawab moral  secara  pribadi  maupun  kolektif.
21 Slamet  (2005:  7),  Beberapa  indikator keberhasilan akuntabilitas adalah: 1. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sekolah.
22 Bruce  Stone,  O.P  Dwivedi,  dan  Joseph  G. Jabbra  (1995)  Pengertian  Akuntabilitas  (terdapat  8 jenis akuntabilitas yang  umumnya  berkaitan dengan  moral,  administratif,  politik,  manajerial, pasar,  hukum dan peradilan,  hubungan  dengan konstituen serta profesional. a. Akuntabilitas Politik Akuntabilitas politik )
Akuntabilitas  diukur  oleh  peraturan yang berlaku dengan apa yang diyakini kebenarannya.
b. Akuntabilitas  Politik.  Akuntabilitas politik adalah akuntabilitas dari pemangku kepemimpinan yaitu pemerintah, sebagai
pelayan masyarakat,  dan  lembaga  legslatif DPR, MPR. 23
c. Akuntabilitas Administratif.
Yaitu melayani masyarakat secara administrasi  pemerintahan  untuk  tetap akuntabel,  dalam  berbagai  mekanisme dan berbagai peraturan dan norma.
d. Akuntabilitas  Pasar  (Share  markett). desentralisasi  dan  privatisasi  kepada pihak pemerintah, dan  berbagai  bentuk pelayanan  yang  tersedia  lebih  terfokus kepada kebutuhan konsumen (customer-driven) masyarakat. e. Akuntabilitas dalam berbagai hubungan konstituen. Lembaga tertentu maka,  institusi  yang  ada  diluar  sektor publik yang mewakili berbagai kepentingan masyarakat.
f. Akuntabilitas Manajerial. terpusat pada manajerial  suatu  organisasi, efisiensi  dan  efektivitas  penggunaan dana  perusahaan,  yang  berupa  dana, sumber daya manusia, berbagai peralatan  lainnya,  Akuntabilitas  ini juga pada kinerja manajer atau pengawas  dalam  menangani  masalah yang  ada,  menetapkan  suatu  proses yang  berkelanjutan,  perencaaan  dan penganggaran,  memberikan  pelayan yang terbaik.
g. Akuntabilitas  Professional.  diperuntuk - kan  dengan  cara  menetapkan  standar profesi  dan  berbagai  kode  etik.  Dalam
23 Gedung DPR / MPR RI  dirancang  oleh Soejoedi  Wirjoatmodjo  dan  ditetapkan  serta disahkan  oleh  Presiden  Soekarno  pada  tanggal  22 Februari 1965. Tinggi bangunannya 100 meter dan memiliki  24  lantai  dengan  total  luas  bangunan mancapai  80.000  meter  persegi.  Awalnya,  gedung megah ini bukan difungsikan sebagai .
melaksanakan  kegiatannya  tetap  pada jalur  norma-norma  dan  standar  profesi tersebut.
h. Akuntabilitas Legal/Yudisial. pada aspek  hukum,  dimana  pelaksanaan hukum harus  disesuaikan  dengan produk  dan  jasa  hukum  yang  berlaku pada  masyarakat  dan  mengacu  pada aturan pemerintah.
8. Kepemimpinan Yang Baik
a. Aspek  transparansi  pada  pengelola lembaga  pendidikan,  terbuka  dan  jujur mengenai  semua  tindakan/kegiatan, serta  alasan-alasannya  yang  dilakukan dan komitmen terhadap dampak tindakan  tersebut  pada  masyarakat  dan lingkungannya.
b. Aspek  respon  ( responsive ), Tingkat respon terhadap lembaga pada berbagai hal  yang  menjadi  perhatian/  keinginan dari  para  stake  holder  yang  memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, kegiatan pada lembaga tersebut.
c. Aspek kepatuhan ( compliant ) Kegiatan pada  lembaga  harus  sesuai,  relevan dengan  berbagai  standar  dan  peraturan yang telah dimandatkan.
C. Kesimpulan
Kepemimpinan pada pendidikan sebagai pemberi keputusan berbagai kebijakan  maupun  berbagai  bentuk  dalam pelaksanaannya, harus meresfon dalam hal akuntabilitas yang berdasar filosofi Agama.  Akreditasi  dan  berbagai  upaya, peraturan  untuk  mengawasi,  mendorong dalam pelaksanaan kependidikan,
akuntabilitas  pemerintah  dan  lembaga pendidikan yang berkualitas.Tanggung jawab  kepada  masyarakat  dan  Tanggung jawab  kepada  Allah  sebagai  manifestasi dari  implementasi  terhadap  agama  yang
dianutnya,  dalam  memenuhi  tuntutan masyarakat akan kepuasan terhadap kualitas  pendidikan,  dan  transparansi dalam  pengeloaannya,  yang  berkaitan dengan  pendanaan,  kesejahteraan  pada tenaga kependidikan, dan lembaga kependidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Sanusi,  Ahmad,  Iriantara,  Yosal  Editor; 2016. Pendidikan  Untuk  Kearifan, Mempertimbangkan  Kembali  Sistem Nilai,  Belajar,  dan  Kecerdasan ; Bandung, Penerbit Nuansa.
Darmaningtyas,  2005, Pendidikan  Rusak- rusakan, Yogyakarta: LKIS Group Fatah,  Nanang,  2004, Konsep  Manajemen
Berbasis Sekolah dan Dewan
Sekolah, Bandung:  Pustaka  Bani Qurais.
Pidarta, Made. 2006, Otonomi Pendidikan, Kebijakan  Otonomi  Daerah  dan Implikasinya  terhadap  Penyeleng- garaan  Pendidikan ;  Jakarta:  Divisi
Buku Perguruan Tinggi, Raja Grafindo Persada.
Sirozi,  M.  2005, Pendidikan  Politik,
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Darmaningtyas,  2005. Pendidikan  Rusak- rusakan , Yogyakarta: LKIS
Made, pinarta, 2006. Otonomi Pendidikan Kebijakan  Otonomi  Daerah  dan Implikasinya  terhadap  Penyeleng- garaan  Pendidikan, Jakarta:  Divisi
Buku Perguruan Tinggi, Raja
Grafindo Persada
M.  Sirozi, Politik  Pendidikan, 2005.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.