COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## TANGGUNGJAWAB PRIVATE KARYAWAN DAN PERUSAHAAN TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN
Mukhtar 1 , Nurjannah Septyanun 2 , Yulias Erwin 3 1,2,3 Universitas Muhammadiyah Mataram, NTB, Indonesia hk18.suryairawan@mhs.ubpkarawang.ac.id 1 , deny.guntara@ubpkarawang.ac.id 2 ,
3 muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id 3 Article Info Abstract Article History Received: November 16, 2023 Accepted: December 27, 2023 In this trading activity, it is hoped that there will be a balance between the rights  and  obligations  of  business  actors  and  consumers.  For  this  reason, studying the implementation of private responsibilities of business actors in fulfilling consumer rights in terms of positive law in Indonesia is an interesting thing to study. The objectives of this research are 1) to find out and analyze the private responsibility of employees and companies for consumer losses in  terms  of  positive  law  in  Indonesia;  and  2)  to  find  out  the  judge's  legal reasoning  regarding  consumer  dispute  decisions  in  the  PN.Sel  decision Number  9/Pdt.G.S/2020/PN.Sel.  This  study  uses  doctrinal  normative  legal research, namely a process for finding legal rules, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues faced. The approach used to obtain data for  analysis  is  first,  the  statutory  approach,  second,  the  legal  case  study approach,  third,  the  conceptual  approach.  This  study  uses  qualitative  data analysis,  where  the  data  is  analyzed  using  descriptive  analysis  methods. From  the  results  of  the  discussion,  it  was  concluded  that  1)  The  private responsibility of employees and companies for consumer losses in terms of positive law in Indonesia should be rejected from the start because Defendant I  is  a  subject  domiciled  in  Jakarta  who  should  be  a  co-Defendant,  and Defendant  II  became  Defendant  I,  where  Defendant  one  had  no  legal relationship because Defendant I was only the employer of Defendant II. The defendant  cannot  make  an  exception  in  accordance  with  the  provisions  of Article  20  of  Supreme  Court  Regulation  Number  4  of  2019  concerning Amendments  to  Supreme  Court  Regulation  Number  2  of  2015  concerning Methods  for  Settlement  of  Simple  Claims;  and  2)  The  decision  in  case Number 9/Pdt.G.S/2020/PN.Sel should be rejected, because Defendants one and  two  are  unclear  in  accordance  with  the  Plaintiff's  claim  and  there  is  a discrepancy regarding the position of Defendants I and Defendants II, so that the Panel of Judges handling this case must be based on the concept of Legal reasoning.
Keywords: private responsibility; employee; company; consumer losses

## Abstrak
Dalam  kegiatan  perdagangan  ini  diharapkan  menimbulkan  keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Untuk itu, mengkaji mengenai pelaksanaan tanggungjawab private pelaku  usaha  dalam  pemenuhan  hak-hak  konsumen  ditinjau  dari hukum positif di Indonesia menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Tujuan penelitian ini adalah adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang tanggungjawab private karyawan dan perusahaan terhadap kerugian konsumen ditinjau dari hukum positif di Indonesia; dan 2) untuk mengetahui legal  reasoning hakim  terhadap  putusan  sengketa  konsumen  pada  putusan PN.Sel  Nomor  9/Pdt.G.S/2020/PN.Sel.  Kajian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif doktrinal, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip  hukum,
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data untuk dianalisa adalah pertama , pendekatan perundang- undangan ( Statute Approach ), Kedua , pendekatan studi kasus hukum ( Judicial Case Study ), Ketiga , pendekatan konseptual ( Conseptual Approach ). Kajian ini menggunakan analisa data kualitatif, di mana data dianalisa dengan metode deskriptif analisis. Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa 1) Tanggung jawab private karyawan dan perusahaan terhadap kerugian  konsumen  ditinjau  dari  hukum  positif  di  Indonesia  seharusnya  ditolak  dari  awal karena  Tergugat  I  (Satu)  itu  merupakan  subjek  yang  berkedudukan  di  Jakarta  yang seharusnya menjadi turut Tergugat, dan Tergugat II (dua) menjadi Tergugat I (satu), dimana Tergugat satu tidak memilik hubungan hukum karena Tergugat I (satu) hanya pemberi kerja terhadap Tergugat II (Dua). Tergugat tidak dapat melakukan eksepsi sesuai dalam ketentuan Pasal  20  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Cara  Penyelesaian  Gugatan Sederhana; dan 2) Putusan dalam perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN.Sel seharusnya ditolak, karena antara Tergugat satu dan dua itu kabur disesuaikan dengan gugatan Penggugat dan ketidaksesuaian  terkait  posisi  dalam  kedudukan  Tergugat  I  (Satu)  dan  II  (dua),  sehingga Majelis Hakim yang menangani perkara ini harus berlandaskan pada konsep Legal reasoning.
Kata Kunci: tanggungjawab private; karyawan; perusahaan; kerugian konsumen

## I. PENDAHULUAN
Di  Indonesia,  kebutuhan  terhadap  kendaraan  khususnya  kendaraan  bermotor  roda dua dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pesat, terutama pada masyarakat di kota karena jumlah penduduknya sangat banyak. Berdasarkan laporan tahunan perusahaan PT. Astra  Internasional  Tbk.,  volume  penjualan  kendaraan  bermotor  roda  2  secara  nasional  di Indonesia  sepanjang  tahun  2022  adalah  3.996.000  unit.  Sementara  jumlah  penjualan kendaraan roda 2 di anak perusahaan PT. Astra Motor Masbagik pada tahun 2022 menurut Bpk. Heri (Kepala PT. Astra Motor Masbagik) berkisar antara 360-400 unit. Hal ini termasuk besar, karena target tahunan PT. Astra Motor Masbagik hanya 300 unit saja.
Perusahaan-perusahaan  berskala  nasional  seperti  PT.  Astra  International  Tbk “merasa wajib” mendirikan gerai cabang penjualan di wilayah-wilayah tertentu, salah satunya adalah PT. Astra Motor Masbagik (AMM) yang berada di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur. Demi untuk menarik minat konsumen untuk memperoleh kendaraan bermotor. Di samping melakukan promosi-promosi dengan menyebarkan brosur-brosur berisi produk- produk yang dijual disertai dengan telepon seluler yang dapat dihubungi.
Para konsumen/pembeli merupakan kumpulan yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha, karena itu diperlukan seperangkat aturan hukum untuk melindungi konsumen. Pihak yang  memiliki  kedudukan  lebih  baik  memiliki  peluang  besar  untuk  melakukan penyalahgunaan  keadaan  ( misbruik  van  omstandighegen) .  Sehingga  perlunya  suatu peraturaan  yang  mengatur  yaitu,  perlindungan  bagi  konsumen/pembeli  yang  tidak mendapatkan  haknya  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen.
Pertimbangan atau alasan dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen  adalah  bahwa  pembangunan  ekonomian  nasional  pada  era globalisasi  mestilah  dapat  mendukung  tumbuhnya  dunia  bisnis  sehingga  mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat mempertinggi kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang  dan/atau  jasa  yang  diperoleh  dari  perdagangan  tanpa  mengakibatkan  kerugian konsumen.
Permasalahan  muncul  pada  tahun  2020  disebabkan  karena  konsumen  PT.  Astra Motor  Masbagik  (AMM)  menuntut  hak-haknya  atas  kelalaian  dalam  menyediakan  unit kendaraan bermotor yang telah dipesannya. PT. AMM selaku dealer melalui petugas front
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
desk menyatakan  bahwa  metode  pembelian  unit  kendaraan  bermotor  secara  tunai  ( cash ) adalah dengan melakukan pemesanan dengan cara membayar uang muka (panjar). Setelah itu, pembeli bisa mengambil unit kendaraan yang dimaksud maksimal 3 hari kerja. Namun setelah  dilakukannya  pembayaran  panjar,  unit  kendaraan  yang  dipesan  tidak  terealisasi bahkan setelah lewat 7 hari kerja. Terlebih lagi, pihak PT. AMM tidak memberikan keterangan atau klarifikasi yang jelas kepada konsumen. Menanggapi permasalah tersebut, pemilik usaha yaitu  PT.  Astra  Motor  International  Tbk  mengeluarkan  surat  pernyataan  yang  menyatakan bahwa  PT.  Astra  Motor  International  Tbk  telah  mengalihkan  tanggung  jawab  penyerahan kendaraan bermotor yang telah dipesan kepada petugas front desk PT. AMM dengan alasan uang panjar tersebut telah disalahgunakan oleh petugas front desk .
Berdasarkan permasalahan tersebut konsumen merasa sangat kecewa dan dirugikan baik secara moril maupun materiil karena konsumen merasa kecewa tidak jadi memiliki satu unit  kendaraan  bermotor,  karena  dinilai  tidak  mengerti  prosedur  pembelian  kendaraan bermotor secara tunai ( cash ). Pelaku Usaha yang mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan jelas tentang prosedur membeli produk yang ditawarkan dengan tunai, tidak pelaku usaha melakukan kewajibannya. Dalam hal ini pelaku usaha melanggar Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Konsumen maupun pihak PT. Astra Motor International Tbk sebagai pelaku usaha dan PT. Astra Motor Masbagik memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yang jelas diatur Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Perlindungan konsumen  adalah  bagian  dari  hukum  yang  memuat  asas-asas  atau  kaidah-kaidah  yang bersifat  mengatur  dan  juga  mengandung  sifat  yang  melindungi  kepentingan  konsumen. Adapun  hukum  konsumen  diartikan  sebagai  keseluruhan  asas-asas  dan  kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan jasa konsumen dalam kehidupan.
Hal  ini  juga  tercantum  didalam  Undang  –  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  konsumen”. Oleh  karena  itu,  berbicara  mengenai  perlindungan  konsumen  berarti  mempersoalkan mengenai  jaminan  ataupun  kepastian  mengenai  terpenuhinya  hak-hak  konsumen. Sebagaimana  yang  diketahui  bahwa  dengan  adanya  globalisasi  dan  perkembangan- perkembangan  perekonomian  modern  ini  telah  menghasilkan  berbagai  jenis  dan  variasi barang atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.
Permasalahan  tersebut  di  atas  telah  dilakukan  gugatan  sederhana  di  Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor Perkara 9/Pdt.G.S/2020/PN Sel dimana PT. Astra Internasional Tbk  Pusat  sebagai  Tergugat  I  dan  petugas fron  desk PT.  Astra  Motor  Masbagik  sebagai Tergugat II yang amar putusannya sebagai berikut: 1.  Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2.  Menyatakan  hukum  bahwa  perbuatan  Tergugat  II  yang  telah  menerima  uang booking/panjar  pembelian  satu  unit  motor  merek  HONDA  type  NEW  SCOOPY  RED SPORTY  dari  Penggugat  sebesar  Rp20.000.000,00  (dua  puluh  juta  rupiah)  kemudian menolak  menyerahkan  sepeda  motor  atau  mengembalikan  uang  dimaksud  adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3.  Menyatakan  hukum  bahwa  perbuatan  Tergugat  I  selaku  pemberi  kerja  yang  menolak bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum atau  kelalian  yang  dilakukan  oleh  Tergugat  II  selaku  pekerja  dengan  membuat  surat pernyataan  tanggal  14  Maret  2020  kemudian  menyerahkan  foto  copynya  kepada Penggugat selanjutnya menolak bertemu Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4.  Menyatakan hukum Penggugat telah menderita kerugian materil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat;
5.  Menyatakan  hukum  menghukum  Para  Tergugat  membayar  secara  tanggung  renteng kerugian  materil  kepada  Penggugat  sebesar  Rp20.000.000,00  (dua  puluh  juta  rupiah),
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
dengan  tanpa  syarat  dengan  tunai  dan  seketika  bila  perlu  dengan  bantuan  alat  Negara penegak hukum (Kepolisian);
6.  Menghukum  Para  Tergugat  untuk  membayar  biaya  dalam  perkara  ini  secara  tanggung renteng sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
7.  Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,  konsumen  Indonesia  mempunyai  harapan  yang  lebih  baik,  karena  undang- undang  tersebut  menjadi  landasan  bagi  konsumen  dan  lembaga  perlindungan  konsumen untuk memberdayakan dan melindungi kepentingan konsumen serta membuat produsen lebih bertanggung  jawab.  Namun  disisi  lain,  dengan  berlakunya  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  tersebut,  tidak  menutup  kemungkinan  bagi  para  pelaku  usaha  didalam menjalankan usahanya melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran yang berdampak buruk bagi konsumen, karena masih banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan suatu pelanggaran hukum dengan mencari kelemahan-kelemahan hukum yang ada.
Perlindungan  Konsumen  pada  saat  ini  tidak  dapat  dipisahkan  dari  dunia  kegiatan perdagangan,  termasuk  di  dalamnya  perdagangan  kendaraan  bermotor  (otomotif).  Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara  pelaku  usaha  dan  konsumen.  Di  Indonesia  saat  ini  perlindungan  konsumen mendapatkan  perhatian  yang  cukup  baik  karena  menyangkut  aturan  untuk  menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur.
Secara umum dan mendasar hubungan antara pelaku usaha (perusahaan penghasil barang atau jasa) dan konsumen (pemakai akhir dari barang atau jasa untuk dirinya sendiri) merupakan hubungan yang berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan akan kebutuhan yang sangat  tinggi  antara  satu  dengan  yang  lainnya.  Pelaku  usaha  sangat  membutuhkan  dan sangat  bergantung  atas  dukungan  konsumen  sebagai  pelanggan.  Tanpa  dukungan konsumen, tidak mungkin pelaku usaha dapat terjamin kelangsungan usahanya.
Berdasarkan  uraian  permasalahan  di  atas,  menarik  untuk  mengkaji  mengenai pelaksanaan  tanggungjawab private pelaku  usaha  dalam  pemenuhan  hak-hak  konsumen ditinjau  dari  hukum  positif  di  Indonesia,  sehingga  kajian  ini  diberi  judul  “Tanggungjawab Private Karyawan  dan  Perusahaan  Terhadap  Kerugian  Konsumen  (Studi  Putusan  PN.Sel Nomor  9/Pdt.G.S/2020/PN.Sel)”.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  a)  untuk  mengetahui  dan menganalisis tentang tanggungjawab private karyawan dan perusahaan terhadap kerugian konsumen ditinjau dari hukum positif di Indonesia; dan b) untuk mengetahui legal reasoning hakim  terhadap  putusan  sengketa  konsumen  pada  putusan  PN.Sel  Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN.Sel.

## II. METODE PENELITIAN
Kajian ini menggunakan penelitian hukum normatif doktrinal, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip  hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Untuk itu penelitian ini dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.  Pendekatan  yang  digunakan  untuk  memperoleh  data  untuk  dianalisa  adalah pertama , pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach ), mengacu pada pendekatan dalam  penelitian  hukum  yang  didasarkan  pada  analisis  dan  interpretasi  undang-undang, peraturan,  dan  peraturan  hukum  lainnya. Kedua ,  pendekatan  studi  kasus  hukum  ( Judicial Case Study ), bertujuan untuk memahami dan menganalisis proses pengambilan keputusan hukum  oleh  pengadilan  dalam  kasus-kasus  tertentu,  termasuk  faktor-faktor  apa  yang melandasi  dan  memengaruhi  keputusan  pengadilan. Ketiga ,  pendekatan  Konseptual ( Conseptual Approach ), berusaha untuk memahami suatu topik dengan cara mengidentifikasi dan  mengelompokkan  konsep-konsep  yang  terkait  serta  mengembangkan  kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Kajian ini menggunakan analisa data kualitatif, di mana data dianalisa dengan metode deskriptif analisis. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan secara objektif bagaimana tanggung jawab private perusahaan dan karyawan terhadap kerugian konsumen ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999. Diawali dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari berbagai sumber data yaitu dokumentasi dan data yang diperoleh dari pustaka. Dengan mengadakan reduksi data yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan dirangkum dengan  memilih  hal-hal  yang  pokok  serta  disusun  lebih  sistematis  sehingga  mudah dikendalikan. Selain itu, untuk memahami tanggungjawab private karyawan dan Perusahaan terhadap kerugian konsumen dapat diperoleh dari referensi berupa buku, jurnal dan beberapa hasil penelitian terdahulu.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanggung  Jawab Private Karyawan  dan  Perusahaan  Terhadap  Kerugian  Konsumen Ditinjau dari Hukum Positive di Indonesia
Pengertian  tanggung  jawab  adalah  melakukan  semua  tugas  dan  kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab juga berarti siap menanggung segala risiko atas perbuatan  sendiri.  Dilansir  dari  Buku  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan Teknologi Seri Pendidikan Orang Tua: Mengembangkan Tanggung Jawab pada Anak, berikut ciri-ciri tanggung jawab:
1.  Bersungguh-sungguh dalam segala hal.
2.  Berusaha melakukan yang terbaik.
3.  Disiplin.
4.  Dapat dipercaya.
5.  Taat aturan.
6.  Jujur dalam bertindak.
7.  Berani menanggung risiko.
8.  Rela berkorban. Bentuk tanggung jawab:
1.  Tanggung jawab kepada Tuhan.
2.  Tanggung jawab kepada diri sendiri.
3.  Tanggung jawab kepada keluarga.
4.  Tanggung jawab kepada masyarakat.
5.  Tanggung jawab kepada bangsa dan negara.
Berikut  contoh  sikap  tanggung  jawab,  mulai  dari  kepada  Tuhan,  diri  sendiri, lingkungan, hingga kepada bangsa dan negara:
1.  Tanggung jawab kepada Tuhan
2.  Menjalankan  perintah  dan  menjauhi  larangan  Tuhan,  Bersyukur  atas  apa  yang  telah diberi oleh Tuhan
3.  Tanggung jawab kepada diri sendiri
4.  Bertanggung  jawab  atas  perkataan,  perbuatan,  dan  keputusan  yang  telah  dipilih  atau dilakukan
5.  Menjaga kesehatan, kebersihan, dan keselamatan diri
6.  Tanggung jawab kepada keluarga
7.  Menjaga nama baik keluarga
8.  Mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam keluarga
9.  Tanggung jawab kepada masyarakat
10.  Tidak melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma di lingkungan       masyarakat 11.  Berani melaporkan kejadian yang merugikan masyarakat kepada pihak berwenang 12.  Tanggung jawab kepada bangsa dan negara 13.  Menghargai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia 14.  Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Manfaat tanggung jawab adalah seseorang akan dipercayai, dihormati, dan dihargai serta disenangi oleh orang lain.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Private merupakan istilah dari bahasa Inggris yang artinya adalah pribadi atau rahasia. Istilah private sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi privat. Arti private menurut Merriam Webster terbagi dua, yakni ada yang sebagai kata sifat dan kata benda. Arti private sebagai kata sifat adalah sebagai berikut:
1.  Dimaksudkan  untuk  atau  dibatasi  untuk  penggunaan  orang,  kelompok,  atau  golongan tertentu.
2.  Milik seseorang, perusahaan, atau kepentingan tertentu.
3.  Dilakukan oleh individu secara independen dari lembaga-lembaga biasa.
4.  Terbatas pada individu atau timbul secara independen dari orang lain.
5.  Tidak berlaku secara umum
6.  Tidak berhubungan dengan jabatan resmi seseorang.
7.  Tidak diketahui atau dimaksudkan untuk diketahui umum (rahasia).
8.  Lebih suka menyimpan urusan pribadi untuk diri sendiri, sangat menghargai privasi.
9.  Tidak memiliki saham yang dapat diperdagangkan secara bebas di pasar terbuka.
Dalam dunia ketenagakerjaan, seringkali terdapat istilah “mitra kerja” dan “karyawan” yang digunakan secara bergantian. Secara umum, “karyawan” merujuk kepada individu yang bekerja  untuk  sebuah  perusahaan  atau  organisasi  dan  menerima  upah  atau  gaji  sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. Karyawan biasanya memiliki hubungan kerja yang diatur oleh perjanjian kerja atau kontrak kerja dengan perusahaan tempat mereka bekerja. Mereka berada  di  bawah  otoritas  dan  pengawasan  perusahaan  dalam  menjalankan  tugas  dan tanggung jawab mereka.
Di sisi lain, “mitra kerja” merujuk kepada individu atau perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan lain untuk mencapai tujuan bersama. Mitra kerja tidak memiliki hubungan kerja yang diatur oleh perjanjian kerja atau kontrak kerja seperti halnya karyawan. Mereka biasanya  memiliki  perjanjian  kerjasama  atau  kontrak  bisnis  dengan  perusahaan  lain  yang berisi rincian kerja sama, tanggung jawab, dan pembagian keuntungan.
Perbedaan  utama  antara  mitra  kerja  dan  karyawan  adalah  status  hukum  dan hubungan kerja yang terbentuk. Karyawan biasanya menjadi bagian dari struktur organisasi perusahaan,  dengan  aturan  dan  kebijakan  yang  mengatur  hubungan  mereka  dengan perusahaan. Mereka memiliki jadwal kerja yang ditetapkan, menerima upah atau gaji tetap, dan dapat memperoleh tunjangan dan manfaat lainnya yang diberikan oleh perusahaan.
Di sisi lain, mitra kerja memiliki otonomi yang lebih besar dalam menjalankan usaha mereka. Mereka bekerja secara independen dan bertanggung jawab atas hasil kerja mereka sendiri. Mitra kerja dapat memiliki kebebasan dalam menentukan jadwal kerja mereka sendiri, metode kerja, dan bagaimana mereka mengatur bisnis mereka. Mereka juga dapat memiliki beberapa klien atau kontrak kerja dengan beberapa perusahaan.
Selain itu, dalam hal perlindungan hukum dan hak-hak kerja, perbedaan antara mitra kerja  dan  karyawan  juga  penting.  Karyawan  biasanya  dilindungi  oleh  undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur upah, jam kerja, cuti, dan hak-hak lainnya. Sementara itu, mitra  kerja  tidak  selalu  mendapatkan  perlindungan  yang  sama,  karena  hubungan  kerja mereka didasarkan pada perjanjian bisnis yang berbeda dengan perusahaan.
Dalam praktiknya, perbedaan antara mitra kerja dan karyawan dapat menjadi kabur tergantung  pada  konteks  dan  perjanjian  kerja  yang  dibuat  antara  pihak-pihak  terkait.  Oleh karena itu, penting untuk memahami perbedaan ini dan mengklarifikasi status dan peran Anda dalam suatu hubungan kerja. Karyawan dan mitra kerja memiliki perbedaan dalam hal status hukum, hubungan kerja, dan perlindungan hukum. Karyawan adalah individu yang bekerja untuk perusahaan dengan perjanjian kerja atau kontrak kerja, sementara mitra kerja adalah individu  atau  perusahaan  yang  bekerja  sama  dengan  perusahaan  lain  dalam  kerangka perjanjian bisnis. Memahami perbedaan ini penting untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab Anda dalam dunia ketenagakerjaan.
Kata "konsumen" berasal dari istilah "consumer" dalam bahasa Inggris-Amerika atau "consument"  dalam  bahasa  Belanda.  Secara  harfiah,  konsumen  dapat  diartikan  sebagai setiap individu yang menggunakan barang, berlawanan dengan produsen.  Konsumen secara
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
umum diartikan sebagai pengguna akhir dari produk yang diberikan kepadanya oleh pemberi kerja,  yaitu  semua  orang  yang  menerima  barang  untuk  digunakan  dan  bukan  untuk diperdagangkan atau dijual kembali. Konsumen menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Dalam  putusan  Nomor  9/  Pdt.G.S/2020/PN.Sel.  Berdasarkan  dalil-dalil  yang  ada Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong berkenan menerima gugatan ini dan  menunjuk  hakim  untuk  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  dengan  acara  Gugatan Sederhana (GS) selanjutnya mohon putusan sebagai berikut:
1.  Menerima dan mengabulkan  gugatan penggugat seluruhnya;
2.  Menyatakan  hukum  meletakan  sita  jaminan  (CB)  terhadap  kantor  Tergugat  satu  serta motor yang ada di dalamnya dan rumah milik Tergugat dua selanjutnya sita tersebut mohon dinyatakan sah dan berharga;
3.  Menyatakan  hukum  bahwa  perbuatan  para  Tergugat  yang  telah  menerima  uang booking/panjar  pembelian  satu  unit  motor  merek  HONDA  type  NEW  SCOOPY  RED SPORTY  dari  Penggugat  sebesar  Rp.  20.000.000,00  (dua  puluh  juta  rupiah)  kemudian menolak  menyerahkan  sepeda  motor  atau  mengembalikan  uang  dimaksud  adalah merupakam perbuatan melawan hukum;
4.  Menyertakan hukum bahwa perbuatan tergugat satu selaku pemberi kerja yang menolak bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum atau  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  tergugat  dua  selaku  pekerja  dengan  membuat  surat pernyataan  tanggal  14  Maret  2020  kemudian  menyerahkan  foto  copynya  kepada Penggugat selanjutnya menolak bertemu Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5.  Menyatakan  hukum  bahwa  Penggugat  telah  menderita  kerugian  materil  sebesar Rp.30.000.000,00  (tiga  puluh  juta  rupiah)  dan  kerugian  immateril  sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai akibat melawan hukum para Tergugat;
6.  Menyatakan hukum menghukum para tergugat membayar secara renteng kerugian materil dan  immateril  kepada  penggugat  sebesar  Rp130.000.000,00  (seratus  tiga  puluh  juta rupiah)  dengan  tanpa  syarat  dengan  tunai  dan  seketika  bila  perlu  dengan  bantuan  alat Negara penegak hukum ( Kepolisian );
7.  Menyatakan  hukum  menghukum  Para  Tergugat  membayar  secara  renteng  uang  paksa ( dwang  soom )  sebesar  Rp.50.000,00  (lima  puluh  ribu  rupiah)  kepada  Penggugat  untuk setiap  satu  hari  keterlambatan  pembayaran  ganti  rugi  yang  di  tetapkan  terhitung  sejak perkara ini memiliki kekuatan yang mengikat;
8.  Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih  dahulu ( uitvoerbaar bij vooraad ) meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum;
ATAU apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yag seadil adilnya ( ex aequo wt bono ); Dari  uraian dalil Penggugat di atas dan eksepsi Tergugat I menolak  dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I yaitu sebagai berikut:
Penggugat  tidak  memiliki  kualitas  untuk  mengajukan  gugatan Aquo ( Disqualificatoire Exceptie ),  bahwa  Penggugat  tidak  memiliki  kualitas  untuk  mengajukan  gugatan aquo (Disqualificatoire Exceptie) , khususnya gugatan yang ditunjukkan terhadap Tergugat I. Jika dilihat dari uraian gugatan Penggugat pada poin 1,2,3 dan 4 yaitu:
1.  Bahwa Tergugat satu (I) adalah badan hukum Perseroan Terbatas  (PT)  yang memiliki bisnis penjualan motor merek HONDA di Sunter II Jalan Gaya Motor Raya Nomor 8 Rw. 8 Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara Daerah Khusus Jakarta membuka perwakilan di Nusa Tenggara Barat, hingga Kabupaten/Kota dan Kecamatan termaksud Astra Motor Masbagik  berkedudukan  di  Kecamatan  Masbagik  Kabupaten  Lombok  Timur  sedangkan Tergugat dua (II) adalah karyawan yang diangkat dan dipekerjakan oleh Tergugat satu (I)
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
ditugaskan  pada  bagian  penjualan  ( Salles )  melayani  masyarakat  calon  pembeli  di  meja depan ( fron desk ) kantor Para Tergugat.
2.  Bahwa untuk menarik minat konsumen para Tergugat gencar melakukan promosi dengan menyebarkan brosur-brosur yang berisi gambar dan varian produk sepeda motor merek HONDA di tengah-tengah masyarakat disertai dengan nomor telepon seluler yang dapat dihubungi;
3.  Bahwa berdasarkan promosi tersebut Penggugat tertarik mau membeli satu unit sepeda motor type NEW SCOPPY RED SPORTY, lalu sekitar tanggal 28 Februari 2020 Penggugat datang ke kantor Para Tergugat kemudian mendapatkan penjelasan bahwa untuk membeli sepeda motor secarai tunai Penggugat harus melakukan pemesanan dengan membayar uang booking/panjar terlebih dahulu kemudian setelah datang barulah motor diserahkan dan sisa harga dilunasi;
4.  Bahwa atas saran para Tergugat itu, tanggal 29 Februari 2020 Penggugat menyetor uang Boking/panjar sebesar RP. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Para Tergugat untuk pembelian satu unit sepeda motor type NEW SCOPPY RED SPORTY penyetoran dilakukan melalui Via transfer, dan dengan pembayaran tersebut penggugat dipersilahkan datang mengambil motor pesanannya hari Senin tanggal 2 Maret 2020.
Sangat jelas pada point 1 menjelaskan tentang tugas dari Tergugat I adalah seorang Direktur yang bertempat tinggal di Jakarta, merupakan pemilik atau pemberi kerja terhadap Tergugat  II  dan  dimana  pada  point  2  menjelaskan  job  disk  dari  dari  Tergugat  II  untuk menyebarkan brosur dan pada point 3 Penggugat tertarik untuk membeli motor type NEW SCOOPY RED SPORTY dan pada poin 4 Penggugat mentrasfer ke rekening pribadi Salles bukan ke rekening perusahaan dan/atau Teller Kasir perusahaan Astra Motor Masbagik yang dimana sudah dijelaskan oleh Tergugat 1 dalam eksepsinya poin 4 yang menjelaskan SOP ASTRA  MOTOR  yang  berlaku  di Showroom dijelaskan  pada  poin  4.1  4.2  4.3  4.4  4.5  4.6 (Dokumen terlampir dalam Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN.Sel.).
Dalam  Putusan  Nomor  9/Pdt.G.S/2020/PN.Sel.  mengingat  ketentuan  Pasal  20 Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan lainnya yang disebutkan :
“Dalam  proses  pemeriksaan  gugatan  sederhana  tidak  dapat  diajukan  tuntutan,  provisi, eksepsi, rekovensi, replik,  duplik, kesimpulan”
Pada uraian di atas dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN.Sel. menimbang bahwa eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kualitas untuk  mengajukan  gugatan Aquqo  (didquqlificatoire  exceptie) eksepsi  gugatan  Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur libel) dan eksepsi error in pesona.
Berkaitan  dengan  Putusan  Perkara  Nomor  9/Pdt.G.S/2020/PN.Sel.  seharusnya gugatan sederhana Penggugat ditolak karena yang seharusnya menjadi Tergugat I adalah Tergugat  II  dan  Tergugat  satu  menjadi  tergugat  karena  memang  secara  hubungan  hukum Tergugat satu tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Pada perusahaanya tidak pernah menerima sejumlah pembayaran oleh Penggugat terhadap Tergugat I melainkan Penggugat melakukan pembayaran secara online via transfer ke rekening atas nama Emma Malini yang dilakukan oleh Penggugat atas informasi No. rekening yang diberikan kepada Tergugat II.
Dalam uraian tersebut dapat dilihat, dibaca dan diperhatikan bahwa ditemukan tidak adanya  aktifitas  pembayaran  di  kantor  Astra  Motor  memang  tidak  dilakukan  oleh  pihak Penggugat, melainkan transfer kepada Tergugat II secara pribadi, dan itu sudah dijelaskan dalam  eksepsi  dan  dikuatkan  oleh  jawaban  Tergugat  II  melalui  kuasa  hukumnya  yang membenarkan pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening atas nama Emma Malini.
Legal Reasoning Hakim dalam Memutus Perkara Sengketa Konsumen pada  Putusan PN.Sel Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN.Sel
L egal reasoning diartikan sebagai pencarian “ reason ” tentang hukum atau pencarian dasar  tentang  bagaimana  seorang  Hakim  memutuskan  perkara/kasus  hukum. Legal
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
reasoning merupakan  bagian  dari  putusan  pengadilan  dalam  memutuskan  suatu perkara. Legal  reasoning oleh  seorang  Hakim  dapat  berdasarkan  aspek  filosofis,  yuridis, sosiologis  atau  teologis  yang  mencerminkan  asas  kepastian  hukum,  keadilan  dan kemanfaatan bagi para pihak serta dapat menggunakan beberapa metode penafsiran hukum.
Hakim  dalam  merumuskan  dan  menyusun  serta  memutuskan  suatu  kasus  dengan pertimbangan  hukum  atau Legal  reasoning harus  cermat,  sistematik  dan  dengan  bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan  norma  hukum  baik  dalam  hukum  positif,  hukum  kebiasaan,  yurisprudensi  serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum yang sesuai  dalam  menyusun  argumentasi  (alasan)  atau  dasar  hukum  dalam  putusan  Hakim tersebut.
Setelah  Hakim  meneliti  dan  menelaah  suatu  peristiwa  atau  kejadian,  berarti  Hakim tersebut  mempunyai  “ solving  legal  problems ”  dan  ia  wajib  mencari  solusinya  atau jawabannya.  Hal  ini  karena  dalam  kehidupan  di  masyarakat  terdapat  masalah-masalah kehidupan  yang  sama.  Tetapi  Hakim  sebagai  seorang  yang  mempunyai  kompetensi memberikan jawabannya/putusannya harus dapat menemukan hukumnya. Oleh karena itu Hakim  sebelumnya  harus  mampu  menyeleksi  masalahnya  dan  kemudian  merumuskan hukumnya.  Setelah  menemukan  hukum  dari  peristiwa/  kejadian  itu  seorang  Hakim  harus melakukan pemecahan hukum ( legal problems solving ).
Namun, banyak ditemui Hakim yang sama, ternyata ada perbedaan dalam putusan. Meski  Jaksa  dari  Kejaksaan  Agung  yang  memperkarakan  sudah  mendakwanya  berlapis, misalnya  terkait  dugaan  korupsi,  dugaan  gratifikasi  dan  pencucian  uang.  Pada  hakikatnya Indonesia  menganut  sistem  hukum  yang  diantaranya  adalah  Sistem  Hukum Anglo  Saxon (Common  Law) .  Dimana  Hakim  di  Indonesia  menganut asas “The  Binding  Force  of Precedent” (Asas  Preseden).  Suatu  asas  yang  mengharuskan  Hakim  untuk  mengikuti putusan  Hakim  lain  dalam  perkara  yang  sejenis  atau  dalam  kasus  yang  sama  atau  istilah lainnya adalah asas Similia Similibus (dalam perkara yang sama harus diputus dengan hal yang  sama  pula). Terkait  putusan-putusan  pengadilan,  teori Stare  Decisis  Et  Queita Nonmovere mengungkapkan  bahwa  putusan  pengadilan  saat  ini  untuk  kasus  yang  sama, harus  memutuskan  sama  seperti  yang  pernah  diputus  di  masa  lalu.  Apabila  Hakim  akan menyimpang dari putusan Hakim sebelumnya terhadap kasus yang sama tersebut, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyebutkan alasan yang jelas dan logis (Legal Reasoning) . Tetapi dalam penerapannya yurisprudensi di Indonesia berbeda dengan yurisprudensi sistem  hukum Anglo  Saxon  (Common  Law) pada  umumnya, karena  Indonesia  menganut aliran rechtsvinding , disamping memiliki keterikatan kepada undang-undang seorang Hakim juga  memiliki  kebebasan  untuk  menemukan  hukum  sendiri (rechtsvinding) .  Bahwa  Hakim Indonesia  harus  mendasarkan  putusannya  dalam  mengadili  kepada  peraturan  perundang- undangan  dan  bebas  untuk  menafsirkan  dan  menginterpretasikan  hukum  tersebut.  Hakim tidak  hanya  merdeka  secara  institusional  namun  hakim  juga  merdeka  secara  personal, sebagaimana  telah  diatur  di  dalam  Pasal  24  Perubahan  Keempat  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa  kekuasaan  kehakiman dijalankan  secara  merdeka  dalam  menyelenggarakan  peradilan  yang  adil.  Sebagaimana disebutkan  juga  dalam  Pasal  48  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:
“Negara  memberikan  jaminan  keamanan  dan  kesejahteraan  hakim  dan  hakim konstitusi  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawab  penyelenggaraan  kekuasaan kehakiman” .
Meskipun demikian, dalam hal perkara yang diadili tidak ada atau tidak jelas dasar hukumnya,  Hakim  pun  tetap  wajib  untuk  mengadili  perkara  tersebut.  Sehingga  pada prinsipnya asas legalitas harus dijadikan pedoman awal bagi Hakim untuk mengadili kasus yang sedang mereka tangani.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Seperti halnya banyak perkara yang sama dengan putusan berbeda, salah satunya perkara  narkoba  di  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  yang  baru  saja  terjadi.  Dimana  Hakim memutus  Moh.  Wildan  hanya  1  Tahun  Penjara,  sedangkan  Taureq  A.M  divonis  dengan hukuman 1 Tahun 6 Bulan Penjara. Padahal narkoba tersebut dibeli oleh Moh. Wildan. Terkait putusan  yang  berbeda  itu,  Hakim  sudah  mempertimbangkan  matang-matang,  tetapi  tidak memberikan  alasan  yang  jelas (Legal  Reasoning) kepada  keluarga  dan  media  sehingga menimbulkan kritik dan pertanyaan.
Jadi,  Hakim  dalam  memeriksa  dan  memutus  perkara  harus  senantiasa  membekali dirinya dengan ilmu hukum yang luas. Hal ini ditekankan oleh Soedikno Mertokusumo bahwa: “pekerjaan Hakim kecuali bersifat praktis rutin juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya menyebabkan  ia  harus  selalu  mendalami  ilmu  pengetahuan  hukum  untuk  memantapkan pertimbangan hukum sebagai dasar dari putusannya”.
Untuk  lebih  mempertajam  pertimbangan  hukum (Legal  Reasoning) dalam  putusan Hakim  yang  secara  teoritis  mengandung  nilai-nilai  keadilan  dan  kebenaran,  kiranya  para Hakim  perlu  lebih  mendalami  Sistem  Hukum  Eropa  kontinental  yang  secara  teori  lebih dominan  dianut  di  Indonesia.  Hakim  diikat  oleh  undang-  undang  (hukum  tertulis)  dan kepastian hukumnya dijamin melalui bentuk dan sifat tertulisnya undang-undang.
Hakim  harus  berpikir  dari  ketentuan  umum  untuk  diterapkan  pada  kasus in- concreto (aturan khusus) yang sedang diadili. Hakim pada Sistem Hukum Eropa kontinental boleh  saja  mengikatkan  diri  pada  asas  preseden,  tetapi  pertimbangan  hukum (Legal Reasoning) harus  jadi  rujukan (reference) terhadap  amar  putusan.  Setiap  putusan  harus berdasarkan pada pertimbangan hukum (Legal Reasoning) yang diperkuat oleh teori hukum terhadap  fakta  yang  terungkap  dalam  sidang  perkara  yang  sama  agar  tidak  menimbulkan kebingungan  dan  pertanyaan  di  masyarakat.  Dalam  merumuskannya,  Hakim  juga  harus melepaskan diri dari kepentingan politis, serta mengikatkan diri pada ketentuan yang sudah jelas  dan  tegas.  Tidak  menafsirkan  hukum  formil  dan  prosesnya  melebihi  kebutuhan masyarakat.
Dari  uraian  di    atas  dan  Putusan  Perkara  Nomor  9/Pdt.G.S/2020/PN.Sel  dapat ditemukan adanya ketidaksesuaian putusan yang mengabulkan:
1.  Mengabulkan penggugat untuk sebagaian
2.  Menyatakan  hukum  bahwa  perbuatan  Tergugat  II  yang  telah  menerima  uang booking/panjar  pembelian  satu  unit  motor  merek  Honda  type  NEW  SCOOPY  RED SPORTY  dari  Penggugat  sebesar  Rp.20.000.000  (dua  puluh  juta  rupiah)  kemudian menyerahkan  sepeda  motor  atau  mengembalikan  uang  dimaksud  adalah  merupakan perbuatan melawan hukum;
3.  Menyatakan Hukum perbuatan Tergugat I selaku pemberi kerja yang menolak bertanggung jawab  atas  segala  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  perbuatan  melawan  hukum  atau kelalaian  yang  dilakukan  oleh  Tergugat  II  selaku  pekerja  dengan  membuat  surat pernyataan  tanggal  14  Maret  2020  kemudian  menyerahkan  foto  copynya  kepada Penggugat selanjutnya menolak bertemu Penggugat untuk menyelesaiakn kewajibannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
4.  Menyatakan hukum Penggugat telah menderita kerugian materill sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagai perbuatan melawan hukum para Tergugat.
5.  Menyatakan  hukum  menghukum  Para  Tergugat  membayar  secara  tanggung  renteng kerugian materiil kepada Para Penggugat  sebesar  Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dengan  tanpa  syarat  dengan  tunai  dan  seketika  bila  perlu  dengan  bantuan  alat  negara penegak hukum (Kepolisian)
6.  Menghukum  Para  Tergugat  untuk  membayar  biaya  dalam  perkara  ini  secara  tanggung renteng sejumlah Rp. 491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
7.  Menolak  gugatan Penggugat selain dan selebihnya. Jika disesuaikan dengan gugatan Penggugat pada poin 4 yang berbunyi:
“Bahwa atas saran Para Tergugat itu, tanggal 29 Februari 2020 Penggugat menyetor uang Boking / panjar sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah ) kepada Para Tergugat
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
untuk  pembelian  satu  unit  sepeda  motor  type  NEW  SCOPPY  RED  SPORTY  penyetoran dilakukan melalui Via transfer , dan dengan pembayaran tersebut penggugat dipersilahkan datang mengambil motor pesanannya hari senin tanggal 2 Maret 2020”
Dapat dijelaskan bahwa Penggugat secara tegas menjelaskan jika dia dengan sadar membayar  uang  booking  melalui  via  transfer  ke  rekening  pribadi  bernama  Emma  Malini, bukan  rekening  perusahaan  PT  Astra  Motor  Cabang  Masbagik  Kabupaten  Lombok  Timur, dan tidak menerima slip storan ataupun penanda tanganan booking unit sesuai dengan SOP Perusahaan PT. Astra Motor Cabang Masbagik Kabupaten Lombok Timur.
Dalam  hal  ini  seharusnya  perkara  itu  ditolak  karena  Tergugat  satu  secara  tidak langsung  bisa  dinyatakan  tidak  memiliki  hubungan  hukum  dengan  Penggugat,  gugatan penggugat tidak jelas atau kabur (O bscuur Libel ), dan Penggugat telah salah gugat  ( Eroor In Persona ).  Dalam  hal  ini  dapat    ditarik  benang  merahnya  bahwa  yang  seharusnya  menjadi Tergugat  1  adalah  Tergugat  II  dan  Tergugat  II  adalah  turut  Tergugat  sehingga  putusan perkara  itu  akan  berkesesuain  dengan  Putusan  Pengadilan  dalam  perkara  Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN.Sel. Sehingga berkesuaian dengan  putusan yang berbunyi:

## MENGADILI
1.  Mengabulkan penggugat untuk sebagaian
2.  Menyatakan  hukum  bahwa  perbuatan  tergugat  II  yang  telah  menerima  uang booking/panjar  pembelian  satu  unit  motor  merek  Honda  type  NEW  SCOOPY  RED SPORTY  dari  Penggugat  sebesar  Rp.20.000.000  (dua  puluh  juta  rupiah)  kemudian menyerahkan  sepeda  motor  atau  mengembalikan  uang  dimaksud  adalah  merupakan perbuatan melawan hukum;
3.  Menyatakan Hukum perbuatan Tergugat I selaku pemberi kerja yang menolak bertanggung jawab  atas  segala  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  perbuatan  melawan  hukum  atau kelalaian  yang  dilakukan  oleh  Tergugat  II  selaku  pekerja  dengan  membuat  surat pernyataan  tanggal  14  Maret  2020  kemudian  menyerahkan  foto  copynya  kepada Penggugat selanjutnya menolak bertemu Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
4.  Menyatakan hukum penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagai perbuatan melawan hukum Para Tergugat.
5.  Menyatakan  hukum  menghukum  Para  Tergugat  membayar  secara  tanggung  renteng kerugian materiil kepada Para Penggugat  sebesar  Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dengan  tanpa  syarat  dengan  tunai  dan  seketika  bila  perlu  dengan  bantuan  alat  negara penegak hukum (kepolisian)
6.  Menghukum  Para  Tergugat  untuk  membayar  biaya  dalam  perkara  ini  secara  tanggung renteng sejumlah Rp. 491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
7.  Menolak  gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
Dalam putusan ini harusnya Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk lebih teliti karena dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Cara Penyerlesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi:
“Dalam  proses  pemeriksaan  gugatan  sederhana  tidak  dapat  diajukan  tuntutan, provisi,eksepsi, rekovensi,replik,duplik,kesimpulan”
Dalam  keterangan  pasal  tersebut  Tergugat  tidak  memiliki  celah  untuk  eksepsi sehingga seharusnya Majelis Hakim lebih teliti karena Gugatan Sederhana atau Small Claim Court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan  materiil  paling  banyak  500  juta  rupiah  yang  diselesaikan  dengan  tata  cara  dan pembuktiannya sederhana. Perbedaan gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian materiil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal  500  juta  rupiah.  Sedangkan  pada  gugatan  pada  perkara  perdata  biasa,  nilai kerugian materiil tidak dibatasi besarnya. Di samping itu, gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan umum.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  4  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana  diterbitkan  bertujuan  untuk  mempercepat  proses  penyelesaian  perkara  sesuai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 ini juga salah satu cara mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung dan sebagai perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, serta diadopsi dari sistem peradilan small claim court yang salah satunya diterapkan di London, Inggris.
Syarat  gugatan  sederhana  berdasarkan  Pasal  4  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI Nomor 4 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1.  Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing- masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
2.  Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
3.  Penggugat  dan  Tergugat  dalam  gugatan  sederhana  berdomisili  di  daerah  hukum Pengadilan yang sama.
4.  Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat  di  wilayah  hukum  atau  domisili  Tergugat  dengan  surat  tugas  dari  institusi Penggugat.
5.  Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kuasa insidentil, atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat.
Dari  uraian  di  atas,  untuk  Putusan  Perkara  ini  seharusnya  ditolak  karena  alur  awal yang paling krusial adalah:
Alur gugatan sederhana merujuk pada isi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, maka Pemeriksaan Pendahuluan menjadi tahapan paling krusial karena di tahap ini,  hakim  berwenang  menilai  dan  kemudian  menentukan  apakah  perkara  tersebut  adalah gugatan sederhana. Di dalam Pemeriksaan Pendahuluan, apabila dalam pemeriksaan Hakim berpendapat  bahwa  gugatan  tidak  termasuk  dalam  gugatan  sederhana,  maka  Hakim mengeluarkan  penetapan  yang  menyatakan  bahwa  gugatan  bukan  gugatan  sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat.
Sebagaimana yang pernah dijelaskan bahwa menentukan tergugat dan turut tergugat, kualifikasi Tergugat dan Turut Tergugat ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun,  hal  tersebut  telah  menjadi  suatu  praktik  yang  diterapkan  dari  kasus  per kasus. Perbedaan  Tergugat  dengan  Turut  Tergugat  adalah Turut  Tergugat  hanya  perlu tunduk  pada  isi  putusan  Hakim  di  pengadilan  karena  Turut  Tergugat  ini  tidak  melakukan sesuatu  (perbuatan).  Misalnya,  dalam  kasus  perbuatan  melawan  hukum  (PMH),  Tergugat melakukan suatu perbuatan sehingga digugat PMH, namun Turut Tergugat ini hanyalah pihak terkait  yang  tidak  melakukan  suatu  perbuatan.  Tapi,  pihak  tersebut  oleh  Penggugat  turut digugat  sebagai  Turut  Tergugat  sehingga  pada  akhirnya  Turut  Tergugat  tunduk  pada  isi putusan pengadilan.

## KESIMPULAN
Tanggung  jawab private karyawan  dan  perusahaan  terhadap  kerugian  konsumen ditinjau dari hukum positif di Indonesia seharusnya ditolak dari awal karena Tergugat I (Satu) itu merupakan subjek yang berkedudukan di Jakarta yang seharusnya menjadi turut Tergugat, dan Tergugat II (dua) menjadi Tergugat I (satu), dimana Tergugat satu tidak memilik hubungan hukum karena Tergugat I (satu) hanya pemberi kerja terhadap Tergugat II (Dua). Tergugat tidak dapat melakukan eksepsi sesuai dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
2015 tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Alur gugatan sederhana merujuk pada isi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, maka Pemeriksaan Pendahuluan menjadi tahapan paling krusial karena di tahap ini, hakim berwenang menilai dan kemudian menentukan  apakah  perkara  tersebut  adalah  gugatan  sederhana.  Di  dalam  Pemeriksaan Pendahuluan,  apabila  dalam  pemeriksaan  Hakim  berpendapat  bahwa  jika  gugatan  tidak termasuk  dalam  gugatan  sederhana,  maka  Hakim  mengeluarkan  penetapan  yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat.
Putusan  dalam  perkara  Nomor  9/Pdt.G.S/2020/PN.Sel  seharusnya  ditolak,  karena antara  Tergugat  satu  dan  dua  itu  kabur  disesuaikan  dengan  gugatan  Penggugat  dan ketidaksesuaian  terkait  posisi  dalam  kedudukan  Tergugat  I  (Satu)  dan  II  (dua),  sehingga Majelis Hakim yang menangani perkara ini harus berlandaskan pada konsep Legal reasoning. Legal reasoning diartikan sebagai pencarian “ reason ” tentang hukum atau pencarian dasar tentang  bagaimana  seorang  Hakim  memutuskan  perkara/kasus  hukum.  Legal  reasoning merupakan  bagian  dari  putusan  pengadilan  dalam  memutuskan  suatu  perkara. Legal reasoning oleh  seorang  Hakim  dapat  berdasarkan  aspek  filosofis,  yuridis,  sosiologis  atau teologis  yang  mencerminkan  asas  kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan  bagi  para pihak serta dapat menggunakan beberapa metode penafsiran hukum.

## REFERENSI
Annual Report Astra 2022. Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar , Daya Widya, Jakarta 2017. Baca artikel CNN Indonesia "Pengertian Tanggung Jawab, Contoh, Bentuk, dan Ciri-cirinya" selengkapnya  di  sini: https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230110143415-569- 898449/pengertian-tanggung-jawab-contoh-bentuk-dan-ciri-cirinya, diakses tanggal 11 November 2023
Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum , Jakarta:PT.Rineka Cipta, 2016. Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen , Sinar Grafika, Jakarta, 2014. https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2023/06/23/apakah-mitra-kerja-dan-karyawan-itu- berbeda/, diakses tanggal 11November 2023.
https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/mengenal-arti-private-di-media-sosial-
21BxyCabCWl/full di  upload oleh del Del, diakses tanggal 11 November 2023. https://pn-jakartatimur.go.id/baru/hukum/mekanisme-gugatan-sederhana.html , diakses tanggal 11 November 2023
https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/legal-reasoning-dalam-putusan A Rizka  Noor  Hashela, rtikel,  Bagian  Hukum  Setda  Kabupaten  Tanah  Laut,  Pelaihari, 2018 Diakses pada tanggal 26 Oktober 2023
Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
Kamus Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2018.
Panggabean, Henry P. Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan  (Baru)  Untuk  Pembatalan  Perjanjian  (Berbagai  Perkembangan  Hukum  di Belanda) , Yogyakarta: Rabitah Alam Islami, 2015 Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen