## KEGAGALAN CALEG PETAHANA DALAM PILEG DPRD JAWA TENGAH 2014

## Wahid Abdulrahman

## Abstract
Legislative incumbent candidates have a chance to win the legislative elections with the  political  capital  that  they  have  been  owned.  However,  the  fact  is  that  32  of  the  69 legislative  incumbent  candidates  have  been  failed  to  be  re-elected  in  2014  election  for Central  Java  House  of  Representative.  Through  a  qualitative  approach  this  study  explains the failure of legislative incumbent candidates in 2014 Central Java house of representative. The  results  show  incumbent  candidate  reasons  of  failure  is  the  failure  of  the  party  in maintaining the seat, the inability of incumbent candidates in facing internal competition with other  candidates  in  one  party,  and  the  serial  number.  Pragmatism  voters,  election  less professional organizers are all factors that contribute to the defeat of incumbent candidates.
Keywords: legislative incumbent candidates, Failure, Election

## A.  PENDAHULUAN
Pemilihan  umum  legislatif  (Pileg 2014)  menjadi  Pemilu  keempat  paska reformasi 1998.
Melalui
sistem proporsional terbuka, Pemilu 2014 memberikan  peluang  yang  sama  bagi setiap  calon  anggota  legislatif  untuk memenangkan  kontestasi  meraih  kursi  di semua  level  (DPR  RI,  DPRD  Provinsi, maupun DPRD Kab/Kota). Melalui mekanisme  perolehan  suara  terbanyak maka  kemudian  nomor  urut  caleg  tidak menjadi  jaminan  bagi  keterpilihan  anggota DPR/D. Melalui mekanisme tersebut, persaingan  antar  caleg  dalam  satu  partai juga menjadi semakin kuat.
Menarik kemudian
adalah banyaknya caleg petahana yang mengalami kegagalan dalam Pileg 2014. Di level  pusat  terdapat  sejumlah  caleg petahana  yang  tidak  saja  selama  ini banyak  muncul  di  media  massa  namun juga  memiliki  posisi  penting  di  DPR  RI
seperti  misalnya;  Marzuki  Ali  sebagai Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso sebagai Wakil  Ketua  DPR  RI,  dan  Eva  Kusuma Sundari  dimana  berdasarkan  perolehan suara    mereka-mereka  diprediksikan  gagal meraih  kursi.Hal  yang  sama  juga  terjadi  di DPRD  Jawa  Tengah.  Padal  Pileg  2014 untuk  DPRD  Jawa  Tengah    teradapat    69 Caleg  Petahana  dimana  dari  69  Caleg petahana  tersebut      32  Caleg  petahana (46,3 persen) gagal meraih kursi.
Penelitian  ini  menggunakan  analisa kualitatif sebagai unsur utama yang bersifat deskriptif analitis. Yakni  satu model penelitian yang dimaksud membuat analisis  terhadap  gambaran  (deskriptif) mengenai  data-data  informasi,  kejadian- kejadian  secara  sistematis,  faktual  dan akurat.  Sumber  data  primer  diperoleh  dari hasil  wawancara  dan  data  sekunder  dari data-data terkait tema penelitian.

## B.  PEMBAHASAN
Munculnya  caleg  petahana  tidak dapat  dilepaskan  dari  motivasi  sang  caleg untuk  kembali  maju  dalam  Pemilu  DPRD Jawa  Tengah  2014.  Terdapat  sejumlah motivasi  yang  menjadi  alasan  caleg  untuk kembali maju dalam Pemilu 2014. Motivasi pertama  adalah  terkait  dengan  penugasan dari  partai  politik.  Posisi  sebagai  kader partai menjadikannya harus siap berkompetisi  dan  memenangkan  partai meskipun  kemudian  ditempatkan  di  nomor
urut  bukan  1.  Motivasi  lain  adalah  masih adanya  kesempatan  karena  usia  dan kesehatan  yang  masih  memungkinan. Dengan  usia  yang  dinilai  masih  produktif jika  dibandingkan  dengan  usia  pensiun pegawai  negeri  sipil  maka  kemudian mereka tetap maju sebagai caleg petahana meskipun ditempatkan di nomor urut bukan 1.
Motivasi yang paling banyak muncul adalah  keinginan  dari  sang  caleg  untuk
kembali  berkiprah  di  DPRD  Jawa  Tengah untuk  menyelesaikan  persoalan-persoalan di  Jawa  Tengah  dengan  mengambil  peran sebagai  anggota  DPRD  Jawa  Tengah. Mereka  menilai  bahwa  masih  banyak  hal yang perlu untuk diperjuangkan.
Kegagalan  caleg  petahan  terjadi  di semua  partai  yang  memperoleh  dimana Partai  Demokrat  merupakan  partai  dengan jumlah  caleg  petahan  gagal  terbesar  yakni
9  orang.  Kondisi  ini  nampaknya  sejalan dengan  perolehan  kursi  Demokrat  yang berkurang  sebesar  7  kursi.  Berikutnya adalah  PKS  diaman  terdapat  5  caleg petahan  yang  gagal  meskipun  jika  dilihat dari  perolehan  kursi  jumlah  kursi  PKS stagnan  dengan  10  kursi.  Partai  dengan caleg  petahan  gagal  ketiga  adalah  PDIP dengan  4  orang  caleg  petahan  gagal sebagaimana dalam Tabel 10.1.
Tabel 10.1 Sebaran Caleg Petahan Gagal NO Partai Jumlah 1 PKB 1 2 PKS 5 3 PDIP 4 4 Golkar 3 5 Gerindra 3 6 Demokrat 9 7 PAN 3 8 PPP 2 9 Hanura 2 Diolah dari data KPUD Jawa Tengah Tabel 10.1 menginformasikan bahwa Partai Gerindra sebagai partai yang mampu  meningkatkan  perolehan  kursi  di DPRD  Jawa  Tengah  juga  didalamnya terdapat  caleg  petahan  gagal  dengan jumlah  3  orang.  Sedangkan  caleg  petahan di  partai  Golkar,  PAN,  PPP,  PKB  dan Hanura  masing-masing  sejumlah  3  orang, 3 orang, 2 orang, 1 orang, dan 2 orang.
Dilihat  dari  ketersebaran  daerah pemilihan  (Dapil)  caleg  petahana  yang
gagal  tersebar  di  semua  Dapil  di  Jawa Tengah  dimana  pada  Dapil  I  terdapat  4 orang,  Dapil  II  terdapat  3  orang,  Dapil  III terdapat 3 orang, Dapil IV terdapat 1 orang, Dapil V terdapat 4 orang, Dapil VI terdapat 2  orang,  Dapil  VII  terdapat  3  orang,  Dapil VIII  terdapat  5  orang,  Dapil  IX  terdapat  3 orang,dan  di  Dapil  X  terdapat  4  orang sebagaimana dalam Tabel 10.2.
Tabel 10.2 Suara Caleg Petahan Gagal Dalam Pemilu 2009 dan 2014 NO NAMA PARTAI DAPIL 2009 DAPIL 2014 SUARA 2009 SUARA 2014 1 Budhi Indarto* PDIP V (4) I (4) 43.821 32.590 2 Muh Wasiman Gerindra I (1) I(2) 12.880 22.780 3 Bambang Priyoko* Demokrat III (1) I (2) 84.729 19.398 4 Atyoso Muchtar Demokrat I (1) I (4) 45.533 7.131 5 H Jamal Yazid PKB II (1) II (9) 36.711 11.720 6 Rif’an Golkar II (1) II(1) 31.042 24.493 7 H Istajib PPP II (1) II (1) 39.497 32.481 8 Agus Abdul Latif PKS III (1) III (2) 21.160 15.429 9 Yeni Sudiyono Demokrat III (2) III (2) 42.323 43.113 10 Merry Herlina S Hanura III  (1) III (2) 21.046 25.105 11 Subandi PR PAN IV (2) IV (1) 19.997 38.104 12 Harry Pramono PDIP V (2) V (9) 81.598 42.649 13 Sunar Nugroho Demokrat V (2) V (1) 31.004 32.056
NO NAMA PARTAI DAPIL 2009 DAPIL 2014 SUARA 2009 SUARA 2014 14 Lilik Haryanto Demokrat V (1) V(2) 45.714 11.477 15 Chorirul Ikhsan PAN V V (4) 23.496 16 Sri Praptono PKS VI (1) VI(2) 17.221 11.040 17 Doni Meiyudin Demokrat VI (2) VI (3) 35.987 11.194 18 Listyo Nugroho PKS VII (1) VII (2) 24.584 26.033 19 Dwi Yasmanto Gerindra VII (1) VII (1) 14.709 26.364 20 Amin Makhsun PAN VII(1) VII(2) 46.352 21.115 21 Bambang Wahyono Gerindra VIII (1) VIII (2) 16.277 25.235 22 Alfasadun* PPP I (1) VIII (1) 18.019 11.099 23 Bambang Sutopo PKS VIII (2) VIII (2) 9.525 10.911 24 Samsul Bachri Golkar VIII(1) VIII  (5) 26.422 25.637 25 Sumadi Demokrat VIII (4) VIII (3) 26.737 14.569 26 Kartomo PDIP IX (1) IX (3) 78.324 41.353 27 Zaenal Mahirin Golkar IX (1) IX (6) 23.076 6.212 28 Joko Hariyanto Demokrat IX(1) IX(3) 37.883 20.964 29 Madi Mulyana PKS X(1) X (2) 14.143 11.197 30 Adi Rustanto PDIP X  (1) X (5) 49.310 18.094 31 Muh Ali Suyono Demokrat X (1) X (2) 23.567 11.173 32 Gatyt Sari Chotijah Hanura X (2) X (2) 13.530 17.864

## Diolah dari data KPUD Jawa Tengah
Dapil  merupakan  faktor  penting yang  menentukan  keterpilihan    caleg. Caleg  yang  telah  menguasai  atau  memiliki modal  politik  dan  sosial di  salah  satu  dapil akan  memiliki  potensi  keterpilihan  yang lebih besar ketika caleg tersebut ditempatkan di Dapil tersebut.  Sebaliknya, ketika  caleg  ditempatkan  di  Dapil  yang baru dimana caleg tersebut  belum memiliki modal  sosial  yang  kuat  maka  potensi keterpilihannya semakin kecil.
Caleg  petahan  dengan  Dapil  yang sama  tentu  akan  memiliki  modal  sosial yang  lebih  kuat  ketimbang  dengan  Dapil yang  berbeda.  Selama  lima  tahun  (2009- 2014)  caleg  petahan  tersebut  memiliki peluang  untuk  membangun  modal  sosial dan  politik  di  wilayah  tersebut  melalui berbagai  kegiatan.  Berbeda  dengan  Caleg petahana  yang  berpindah  (atau  dipaksa pindah)  Dapil  terlebih  ketika  perpindahan tersebut  terjadi  dalam  kurun  waktu  yang
singkat (menjelang Pemilu). Maka kemudian  potensi  kemenangannya  jauh lebih kecil.
Mayoritas  caleg  petahana  gagal mengalami  penurunan  suara  murni  jika dibandingkan  dengan  perolehan  suara dalam  Pemilu  2009.  Namun  demikian  ada fakta  menarik  bahwa  terdapat  9  orang caleg  petahan  yang  perolehan  suara murninya justri mengalami peningkatan jika dibandingkan  dengan  perolehan  suara dalam  Pemilu  2009  seperti  misalnya Subandi  PR  yang  meningkat  dari  19.997 suara  menjadi  38.104  (meningkat  90 persen).  Namun  demikian  peningkatan perolehan  suara  murni  tersebut  tidak mampu menjadikan caleg petahana tersebut  terpilih,  Hal  tersebut  dikarenakan perolehan  suara  partainya  (PAN)  tidak mampu  meraih  satupun  kursi  di  Dapil tersebut sebagaimana dalam Tabel 10.3.
Tabel 10.3 Peningkatan Suara Caleg Petahana Gagal No Caleg Petahana Gagal Partai/Dapil 2009 2014 1 Muh Wasiman Gerindra/I 12.880 22.780 2 Yeni Sudiyono Demokrat/III 42.323 43.113 3 Merry Herlina S Hanura/III 21.046 25.105 4 Subandi PR PAN/IV 19.997 38.104 5 Sunar Nugroho Demokrat/V 31.004 32.056
No Caleg Petahana Gagal Partai/Dapil 2009 2014 6 Listyo Nugroho PKS/VII 24.584 26.033 7 Dwi Yasmanto Gerindra/VII 14.709 26.364 8 Bambang Wahyono Gerindra/VIII 16.277 25.235 9 Bambang Sutopo PKS/VIII 9.525 10.911 Diolah dari data KPUD Jawa Tengah
Kegagalan caleg petahana tersebut disebabkan hilangnya atau turunnya perolehan  kursi  partai  di  Dapil  tersebut. Seperti misalnya di Dapil Jateng IV dimana dalam  Pemilu  2009  PAN  memperoleh  1 kursi  nampun  dalam  pemilu  2014  PAN tidak  memperoleh  kursi.  Hal  yang  sama juga  terjadi  di  Partai  Demokrat.  Di  Dapil Jateng V partai Demokrat mampu memperoleh  2  kursi  namun  dalam  Pemilu 2014  tidak  memperoleh  kursi  sama  sekali. Akibatnya  kemudian  2  caleg  petahana yang  ada  di  daerah  tersebut  yakni  Lilik Haryanto dan Sunar Nugroho gagal meraih kursi  meskipun  perolehan  suara  murno Sunar Nugroho meningkat.
Partai  Demokrat  merupakan  partai yang  paling  banyak  mengalami  penurunan suara  dan  kursi  yang  berdampak  pada kegagalan  caleg  petahana  dimana  hal tersebut terjadi di Dapil I, V, dan VI.Bahkan di  Dapil  Jateng  V  partai  Demokrat kehilangan 2 kursi. Kegagalan partai dalam mempertahankan kursi tersebut disebabkan  dua  faktor  yakni  pertama, kegagalan  partai  dalam  mempertahankan perolehan  suara  jika  dibandingkan  dengan Pileg 2009. Hal tersebut terjadi di: 1.  Demokrat : Dapil Jateng I, V, VI, VIII 2.  PAN Dapil Jateng IV 3.  Hanura Dapil Jateng III dan X Kedua,  tingkat  kompetisi  yang sangat  keras.  Meskipun  perolehan  suara partai meningkat namun kompetisi partai di Dapil  yang  sangat  ketat  menyebabkan caleg  petahana  gagal.  Bahkan  meskipun perolehan  suara  murni  caleg  petahana tersebut  lebih  banyak  jika  dibandingkan dengan  caleg  terpilih  dari  partai  yang mampu  memperoleh  kursi.  Sebagaimana ditunjukkan  dalam  Tabel..perolehan  suara PAN di Dapil IV sebesar 103.961 kalah jika dibandingkan  dengan  perolehan  partai Demokrat, Gerindra, maupun PKS sebagai partai  yang  memperoleh  masing-masing  1 kursi di Dapil tersebut. Padahal jika melihat perolehan suara murni caleg petahana dari PAN  yakni  Subandi  PR  dengan  perolehan
suara  38.104  perolehan  suara  tersebut lebih  besar  jika  dibandingkan  dengan perolehan  suara  Hadi  Santoso  (PKS), Sriyanto S (Gerindra), dan Tety I (Demokrat). Tingkat kompetisi antar caleg dalam
1 partai (kompetisi internal) turut menyumbang faktor kegagalan caleg petahana.  Caleg  petahana  kalah  dengan pendatang  baru  atau  kalah  dengan  caleg yang  dulu  dalam  Pemilu  2009  menjadi kompetitor  dalam  Dapil  yang  sama. Ketatnya  kompetisi  internal  antara  caleg petahana  terjadi  di  enam  partai  yakni Gerindra,  PDI  Perjuangan,  PKB,  Golkar, PAN  dan  Demokrat.  Ketatnya  kompetisi internal tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya elit partai yang masuk di Dapil tersebut  yang  diakui  oleh  caleg  petahana menjadi  salah  satu  faktor.  Seperti  yang dialami  oleh  H  Amin  Maksun  dari  PAN  di Dapil  Jateng  V  yang  harus  berkompetisi dengan  Wahyu  Kristianto  (Ketua  DPW PAN Jawa Tengah).
Pemilu  2014  untuk  DPRD  Jawa Tengah  merupakan  pemilu  yang  dinilai oleh  semua  informan  merupakan  pemilu yang  paling  pragmatis  dimana  orientasi pemilih  lebih  banyak  didasarkan  pada materi atau imbalan uang untuk menentukan pilihannya. Hal tersebut bahkan  dilakukan  secara  terang-terangan. Sementara pada saat yang sama caleg jug berani  menawarkan  imbalan  materi  untuk menarik suara pemilih secara masif. Begitu masihnya praktik politik uang dalam Pemilu 2014 untuk DPRD Jawa Tengah menjadikan  pemilih  tidak  saja  menerima  1 sumber  dari  caleg  namun  juga  menerima dari banyak sumber. Meskipun tidak semua pemilih bersifat pragmatis seperti itu, masih ada  pemilih  dengan  rasionalitas  dan pertimbangan yang tidak dapat dipengaruhi oleh  uang  dengan  persentase  yang  tidak besar.
Pragmatisme  pemilih  terjadi  dalam dua  kategori  dimana  pemilih  aktif  meminta imbalan  kepada  caleg  untuk  memilihnya
atau bersifat pasif dimana pemilih menunggu caleg untuk diberi imbalan pada saat  pemungutan  suara  dan  kemudian mereka bersedia menerima imbalan tersebut.  Jumlah  imbalan  yang  diterima pemilih cukup beragam tergantung wilayah dan daerah pemilihannya.
Pemilih  yang  bersifat  aktif  tersebut kemudian  disikapi  oleh  caleg  petahana dengan beragam respon dimana ada caleg yang  menolak  secara  tegas  namun  ada juga caleg yang memberikan dalam bentuk sumbangan  barang  untuk  kepentingan umum.
Membina
konstituen dan masyarakat  di  daerah  pemilihan  selama lima tahun merupakan satu keharusan bagi caleg petahana untuk kembali meraih kursi dalam  pemilu  disamping  sebagai  satu kewajiban  sebagai  anggota  DPRD.  Melalui pembinaan  tersebut  anggota  DPRD  dapat memetik  banyak  keuntungan  tidak  saja dalam rangka melaksanakan kewajibannya namun  juga  dapat  membangun  hubungan dengan  konstituen  secara  lebih  kuat sehingga bisa meningkatkan basis dukungannya dalam pemilu mendatang.
Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh  caleg  petahana  adala h  ‘kedekatan’ dengan  konstituen  dan  masyarakat  yang dibangun  selama  lima  tahun  ketika  yang bersangkutan  menjabat  sebagai  anggota DPRD  Jawa  Tengah  melalui  distribusi bantuan  sosial  dan  hibah.  Anggota  DPRD Jawa  Tengah  (berdasarkan  tradisi  dan kesepakatan  dengan  eksekutif)  memiliki ruang  untuk  mendistribusikan  bantuan sosial  dan  hibah  baik  untuk  keagamaan (masjid, TPQ, gereja) pertanian,
peternakan,  dan  lain  sebagainya  kepada kelompok masyarakat yang diberikan sesuai  dengan  daerah  pemilihan  masing- masing atau tujuan anggota DPRD tersebut.  Hal  tersebut  kemudian  lebih sering  dikenal  dengan  ‘dana  aspirasi’, meskipun  tidak  semua  berbentuk  uang (sebagian  berbentuk  barang  seperti  sapi, kambing).
Selama  masa  kampanye  caleg petahana yang gagal juga tetap melakukan kampanye meskipun pada dasarnya selama  lima  tahun  (2009-2014)  mereka telah  melakukan  pembinaan  di  daerah pemilihannya masing-masing dengan berbagai  jenis  program.  Semua  informan menyebutkan  bahwa  model  kampanye dalam  Pemilu  2014  sama  dengan  model kampanye 2009 yakni menggunakan model  dialogis  dan  tidak  memanfaatkan kampanye terbuka. Netralitas dan profesionalitas penyelenggaran pemilu merupakan  salah  satu  persoalan  yang dinilai oleh caleg petahana sebagai persoalan  dalam  Pemilu  2014.  Panwaslu sebagai  bagian  dari  penyelenggara  pemilu belum  secara  efektif  mampu  mengawasi praktik politik uang.
Meskipun  penentuan  caleg  terpilih berdasarkan  perolehan  suara  terbanyak sebagaimana  berlaku  dalam  Pemilu  2009 namun demikian fakta menunjukkan bahwa nomor  urut  memiliki  pengaruh  yang  besar terhadap  keterpilihan  caleg.  Dalam  Pemilu 2014  dari  100  caleg  terpilih  mayoritas  (62 orang) merupakan caleg dengan no urut 1, 21  orang  dengan  nomor  urut  2,  dan sisanya  17  orang  dengan  nomor  urut  lebih dari 2.

## C.  PENUTUP
Kegagalan  caleg  petahan  dalam Pemilu 2014 di DPRD Jawa Tengah terjadi disemua  partai  politik  dimana  partai Demokrat merupakan partai dengan jumlah caleg  petahan  gagal  terbanyak.  Caleg petahana gagal tersebar di semua Dapil di Jawa Tengah dan mayoritas caleg petahana  gagal  berada  dalam  Dapil  yang sama  dengan  Pemilu  2009.  Dari  32  caleg petahana yang gagal, mayoritas perolehan suara  mereka  menurun  jika  dibandingkan dengan  perolehan  suara  pada  Pemilu 2009.  Namun  demikian  terdapat  9  orang caleg petahana yang  gagal dengan
peningkatan perolehan suara jika dibandingkan dengan Pemilu 2009.
Bahkan satu diantaranya mampu meningkatkan perolehan suaranya sebesar 90 persen. Dari data tersebut menunjukkan bahwa salah satu kegagalan caleg petahana disebabkan oleh perolehan suara partai  yang  gagal  memperoleh  satupun kursi di Dapil tersebut.
Semua  caleg  petahana  yang  gagal selama  lima  tahun  telah  melakukan pembinaan  di  daerah  yang  kemudian menjadi daerah pemilihannya dalam Pemilu  2014.  Selama  lima  tahun  mereka
juga  telah  membantu  masyarakat  dalam mengakses  dana  bantuan  sosial  dan  dana hibah  dari  APBD  Jawa  Tengah  dalam berbagai  jenis  (keagamaan,  pertanian, peternakan, pendidikan, dan lain sebagainya).  Namun  demikian  kondisi tersebut  tidak  mampu  menarik  suara pemilih  secara  signifikan  karena  pemilih telah  cukup  cerdas  dalam  memaknai bantuan  sosial  dan  hibah  sebagai  dana
yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan anggota DPRD.
Faktor  penyebab  kegagalan  caleg petahana  dalah  ketidakmampuan  caleg petahana  dalam  mengahadapi  kompetisi internal  dengan  sesama  caleg  dalam  satu partai.
Pragmatisme
pemilih, penyelenggara pemilu yang kurang profesional  merupakan  faktor-faktor  yang memberikan sumbangan terhadap kekalahan caleg petahana.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia. Eriyanto. 2007. Teknik Sampling Analisis Opini Publik . Yogyakarta: LKIS. Firmanzah. 2008., Marketing Politik . Jakarta: Yayasan Obor. Gerhard, Loewenberg. 1985. Hanbook of Legislative Research . HU Press. Moelong, Lexi J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Rosdakarya. Nimmo. 2001. Komunikasi Politik, khalayak dan Efek. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Nursal,  Adman.  2004. Political  Marketing,  Strategi  Memenangkan  Pemilu .  Jakarta: Gramedia.
Pamungkas, Sigit. 2009. Perihal Pemilu . Yogyakarta. JIP. Prihatmoko, J. 2003. Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi. Semarang: LP2I Press. Sastroatmojo, Sudjono. 1995. Perilaku Politik . Semarang: Ikip Semarang Press. Venus,  Antar.  2007. Manajemen  Kampanye.Panduan  Teoritis  dan  Praktis  dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.