ASPEK HUKUM NIKAH NANAU LABE PADA PERKAWINAN SUKU KAILI DI DESA BALUASE
Mohamad Oktafian Dosen Fakultas Syariah IAIN Palu email: mohamadoktafian151087@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine the implementation of nanau labe marriage in the marriage of the Kaili tribe in Baluse village and the underlying factors as well as to know the legal aspects of this type of marriage. This study uses a mix method of empirical juridical and normative juridical research. In this study, the authors took field data through interviews with the subjects studied regarding the problems contained in the research. Data collection in the field in this study is a characteristic of empirical legal research. In this study the authors also explore legal materials related to marriage for comparison. The use of legal materials in legal research is a characteristic of normative juridical research. Based on the results of the research conducted, the authors conclude that: first, the implementation of the nanau labe marriage in Baluse village is not only carried out for pregnant women and men who are willing to marry them, but also between the pregnant woman and the man who impregnates her. In the implementation of the nanau labe marriage, there has been a shift in customary law regarding the sanctions that apply to the perpetrators of the nanau labe marriage where the sanctions are no longer valid because they consider economic and humanitarian aspects. There are also factors that affect nanau labe marriages, namely promiscuity resulting in pregnancy, irresponsible men impregnating women, inappropriate family communication, selfish attitudes of parents and ensuring the status of the child being born. Second, nanau labe may be carried out if it is based on the opinion of the Hanafi School about the permissibility of marrying pregnant women due to adultery and marrying pregnant women not the result of adultery but must pay attention to the provisions that limit it. The nanau labe marriage does not guarantee legal certainty in the marital relationship, so there is no basis for both parties to the marriage to make demands relating to rights after divorce. Furthermore, the nanau labe marriage does not guarantee legal certainty regarding the status and rights of the child born.
Keywords: Legal Aspects, Nanau Labe Marriage, Kaili Suku Tribe

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan nikah nanau labe pada  perkawinan  suku  Kaili  di  desa  Baluase  dan  faktor-faktor  yang mendasarinya  sekaligus  mengetahui  aspek  hokum  dari  jenis  perkawinan tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan mix method dari  jenis  penelitian yuridis  empiris  dan  yuridis  normative.  Pada  penelitian  ini  penulis mengambil data lapangan melalui wawancara kepada subjek yang diteliti terkait  permasalahan  yang  terdapat  dalam  penelitian.  Pengambilan  data pada  lapangan  pada  penelitian  ini  merupakan  ciri  dari  penelitian  hokum empiris. Dalam penelitian ini penulis juga menelusuri bahan-bahan hokum yang  berkaitan  dengan  perkawinan  untuk  dilakukan  perbandingan. Penggunaan bahan-bahan hokum dalam penelitian hukum merupakan ciri dari  penelitian  yuridis  normatif.  berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan,  penulis  menyimpulkan  bahwa: pertama, pelaksanaan  nikah nanau labe di  desa  Baluase  tidak  hanya  dilakukan  kepada  perempuan hamil dan laki-laki yang bersedia untuk menikahinya, tetapi juga dilakukan anatara wanita yang hamil tersebut dengan laki-laki yang menghamilinya. Dalam pelaksanaan nikah nanau labe telah terjadi pergeseran hokum adat mengenai sanksi yang berlakukan pada pelaku nikah nanau labe dimana sanksi  tersebut  sudah  tidak  berlaku  karena  mempertimbangkan  aspek ekonomi  dan  kemanusiaan.  Ada  pun  faktor  yang  mempengaruhi  nikah nanau  labe  yaitu  pergaulan  bebas  sehingga  mengakibatkan  kehamilan, laki-laki yang menghimili perempuan tidak bertanggung jawab, komunikasi keluarga  yang  tidak  tepat,  sikap  egois  orang  tua  dan  memastikan  status anak  yang  lahir. Kedua , nanau labe boleh  dilakukan  apabila  didasarkan pada  pendapat  Mazhab  Hanafi    tentang  kebolehan  menikahi  perempuan hamil akibat perzinahan dan menikahi perempuan hamil bukan hasil zina tetapi  harus  memperhatikan  ketentuan-ketentuan  yang  membatasinya. Nikah  nanau  labe  tidak  memberikan  jaminan  kepastian  hokum  dalam hubungan perkawinan, sehingga tidak ada dasar bagi kedua belah pihak yang  melakukan  perkawinan  untuk  melakukan  tuntutan  yang  berkaitan dengan  hak-hak  setelah  perceraian.  selanjutnya  nikah  nanau  labe  tidak memberikan jaminan kepastian hokum terhadap status dan hak-hak anak yang dilahirkan.
Kata Kunci: Aspek Hukum, Nikah Nanau Labe, Suku Kaili

## A.  Pendahuluan
Pernikahan  termasuk  dari  sebagian  anjuran  agama  kepada  yang mampu  untuk  melaksanaknya,  karena  perkawinan  dapat  meminimalisasi kemaksiatan  baik  dalam  bentuk  penglihatan  maupun  perzinahan. Sesorang yang berkeinginan melaksanakan pernikahan akan tetapi belum
mampu  melaksanakannya  dianjurkan  untuk  berpuasa.  Dalam  Islam pengertian mengenai puasa tidak sekedar dipahami untuk menahan lapar dan dan haus saja, tetapi puasa yang dimaksud bagi mereka yang belum mampu  melaksanakan  pernikahan  adalah  melakukan  tindakan  menahan diri  dari  pikiran  atau  hastrat  seksual  yang  dapat  menjerumuskan  pada tindakan kemaksiatan.
Walau  pun  dengan  berpuasa  dianggap  sebagai  upaya  untuk menghindari  kemaksiatan,  namun  bukan  berarti  dengan  berpuasa seseorang  harus  menghindari  pernikahan  sama  sekali  karena  di  dalam Islam  pernikahan  pun  dapat  bernilai  ibadah.  Pernikahan  dapat  dipahami sebagai  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  wanita  sebagai  suami istri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia.
Allah  menitipkan  naluri  kepada  manusia  untuk  memiliki  daya  tarik kepada  lawan  jenisnya,  naluri  tersebut  semakin  menguat  seiring  dengan pertumbuhan  usia  menjadi  manusia  dewasa.  Setelah  beranjak  dewasa, maka  timbulah  hasrat  dalam  dirinya  untuk  menyalurkan  naluri  seksual terhadap  lawan  jenisnya,  agar  hubungan  tersebut  tidak  menimbulkan pertentangan serta berjalan secara harmonis, maka agama mengaturnya dalam hukum perkawinan. Perkawinan mengandung aspek akibat hukum yaitu  saling  mendapat  hak  dan  kewajiban  serta  bertujuan  untuk mengadakan  hubungan  yang  dilandasi  tolong  menolong.  Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.
Dalam  al-Qur’an  dinyatakan  mengenai  naluri  manusia  untuk memiliki  pasangan  hidup  dan  memiliki  keturunan  berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam  surat an-Nisa’ ayat 1:
$ p κ š ‰ r ' ¯ ≈ t ƒ â ¨$ ¨ Ζ9 $ # ( # θ à ) ® ? $ # ã Ν ä 3 − / u ‘ “ Ï % © ! $ # / ä 3 s ) n = s { ⎯ Ïi Β < § ø  ¯ Ρ ; ο y ‰ Ï n ≡ u ρ t , n = y z u ρ $ p κ ÷ ] Ï Β $ y γ y _ ÷ ρ y — £ ] t / u ρ $ u Κ å κ ÷ ] Ï Β Z ω % y ` Í ‘
# Z   Ï W x . [ ™ ! $ | ¡ Î Σ u ρ 4 ( # θ à ) ¨ ? $ # u ρ © ! $ # “ Ï % © ! $ # t βθ ä 9 u ™ ! $ | ¡ s ? ⎯ Ï μ Î / t Π % t n ö ‘ F { $ # u ρ 4 ¨ β Î ) © ! $ # t β % x . ö Ν ä 3 ø ‹ n = t æ $ Y 6 Š Ï % u ‘ ∩⊇∪
Terjemahannya:
Hai  sekalian  manusia,  bertakwalah  kepada  Tuhan-mu  yang telah  menciptakan  kamu  dari  diri  yang  satu,  dan  dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah  memperkembang  biakkan  lakai-laki    dan  perempuan yang  banyak  dan  bertakwalah  kepada  Allah  yang  dengan nama-Nya  kamu  saling  meminta  satu  sama  lain,  dan peliharalah  hubungan  silaturrahim.  Sesungguhnya  Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. 1
Islam  menganjurkan  perkawinan  bagi  yang  telah  mampu melaksanakannya  sehingga  perbuatan  tersebut  memiliki  nilai  ibadah. Nikah dapat bernilai ibadah karena perbuatan tersebut merupakan upaya untuk  menghindarkan  seseorang  dari  perbuatan  maksiat  yang  dilarang Allah SWT. Rasullah saw bersabda:
ُﻪﱠﻧِﺎَﻓ  ْﺝ ﱠﻭ َﺯَﺗَﻳْﻠَﻓ َﺓَءﺎَﺑْﻟﺍ ُﻡُﻛْﻧِﻣ َﻉﺎَﻁَﺗْﺳﺍ  ِﻥَﻣ  َﺏﺎَﺑﱠﺷﻟﺍ  َﺭِﺷْﻌَﻣﺎَﻳ ِﻪْﻳَﻠَﻌَﻓ  ْﻊِﻁَﺗْﺳَﻳ ﻡَﻟ  ْﻥَﻣ َﻭ ِﺝ ْﺭَﻔْﻠِﻟ  ُﻥَﺻْﺣَﺍ َﻭ  ِﺭَﺻَﺑْﻠِﻟ  ﱡﺽَﻐَﻋَﺍ
ٌءﺎَﺟِﻭ ُﻪَﻟ ُﻪﱠﻧِﺎَﻓ  ِﻡ ْﻭﱠﺻﻟﺎِﺑ
Terjemahannya: wahai  para  pemuda,  barangsiapa  diantara  kamu  telah mampu memikul biaya  perkawinan hendaklah kawin, sebab perkawinan itu lebih mampu menundukan mata dan menjaga kehormatanmu,  barangsiapa  belum  mampu  hendaklah berpuasa, sebab puasa itu baginya akan mengekan syahwat (H.R. Imam Bukhari). 2
Al-Qur’an dan Sunnah merupakan pedoman bagi umat Islam dalam melakukan suatu perbuatan termasuk membangun rumah tangga, rujukan penyusunan  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  berkaitan  dengan  perkawinan juga  mengacu  pada  kedua  pedoman  tersebut.  Keberadaan  Kompilasi Hukum  Islam  ini  sebagai  tindak  lanjut  dari  ketentuan  yang  mengatur tentang  perkawinan  bagi  masyarakat  Indonesia  yang  terdapat  dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
Dalam  Pasal  2  dan  3  Kompilasi  Hukum  Islam  disebutkan  bahwa pernikahan  adalah  akad  yang  sangat  kuat  untuk  menaati  perintah  Allah
1 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya , (Jakarta: al Hidayah, 2002), h.  114.
2 Al  Imam  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ismail  Al  Bukhari, Shahih Bukhari Juz 1 ,  Terj.  Achmad Sunarto, dkk, Tarjamah Shahih Bukhari Jilid 1, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1991), h. 4-5.
dan  melaksanakannya  merupakan  ibadah,  yang  bertujuan  untuk mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinnah,  mawaddah  dan rahmah. 3 Perkawinan  merupakan  kehendak  manusia  yang  bertujuan untuk  pemenuhan  kebutuhan  jesmani  dan  rohani,  untuk  itu  perkawinan harus  dilaksanakan  secara  sah  agar  dapat  melakukan  hubungan  secara halal  dan  terhormat,  serta  diharapkan  memperoleh  keturunan  yang  sah dalam  masyarakat  sehingga  kelangsungan  hidup  dalam  keluarga  dan keturunan dapat berlangsung secara bersih dan jelas.
Ketentuan  pernikahan  sebagaimana  yang  diatur  oleh  dalam Kompilasi Hukum Islam seharusnya dijadikan rujukan bagi setiap muslim di  Negara  Indonesia  yang  akan  melaksanakan  perkawinan,  tetapi  di masyarakat  ditemukan  bentuk  perkawinan  yang  sifatnya  tidak  memiliki kepastian  hukum  karena  sifatnya  bertentangan  atau  tidak  memenuhi persyaratan dalam hukum positif di negara kita seperti nikah nikah mut’ah dan nikah kawin kontrak ( nikah siri ).
Kawin  kontrak  umumnya  banyak  terjadi  di  daerah-daerah  yang banyak  kegiatan  industrialisasi  nya,  khususnya  kegiatan  industry  yang banyak mendatangkan tenaga kerja dari luar negeri seperti daerah puncak (Jawa  Barat),  Jepara  (Jawa  Tengah)  serta  Singkawang  (Kalimantan Barat). 4 Sedangkan  nikah  siri  atau  nikah  dibawah  tangan  adalah  suatu pernikahan atau perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan tidak mempunyai akta nikah. 5
Selain  permasalahan  perkawinan  pada  dua  bentuk  perkawinan yang ada di atas, dalam kondisi tertentu juga terdapat permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan wanita yang hamil di luar nikah. Perkawinan pada  wanita  hamil  diluar  nikah  disisi  lain  dianggap  sebagai  solusi  untuk
3 Kompilasi Hukum Islam, h. 228.
4 Muhyidin , Nikah Mut’ah (kawin kontrak) dalam Perspektif Hukum Positif  Indonesia Serta Akibat Hukum Atas Harta Perkawinan dan Harta Waris . (http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/download/8180/4302#:~:text+kawin%20kontrak%20merupaka n%20perkawinan%20yang,1%20Tahun%201974%20tentang%20Perkawinan) diakses pada tanggal 19 Januari 2021
5 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 7
menutupi  aib  keluarga  sekaligus  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban laki-laki yang telah menghamilinya. Pernikahan pada wanita hamil tersebut menjadi  awal  bagi  keduanya  untuk  membina  keluarga  pada  tahap berikutnya,  tetapi  dalam  kondisi  tertentu  pengurusan  perkawinan  pada wanita  hamil  tidak  berakhir  seperti  apa  yang  diharapkan  dimana  kedua mempelai  dapat  menjalani  rumah  tangga  seperti  harapan  pernikahan pada umumnya yaitu membina rumah tangga.
Pada masyarakat suku Kaili terdapat suatu bentuk pekawinan yang disebut  dengan  nikah nanau labe .  Nikah nanau labe adalah  istilah  yang digunakan suku kaili terhadap prosesi nikah turun. Dikatakan nikah nanau labe sebagai  nikah  turun  karena  setelah  prosesi  ijab  kabul  dalam pernikahan  dilaksanakan  maka  mempelai  laki-laki  akan  turun  atau meninggalkan  rumah  mempelai  wanita  sebagai  simbol  putusnyanya hubungan perkawinan.  Nikah nanau labe merupakan  bentuk  khusus  dari pernikahan wanita yang hamil di luar nikah. Pada perkawinan wanita yang hamil di luar nikah kesempatan untuk menjalani kehidupan rumah tangga masih sangat besar, tetapi pada nikah nanau labe pernikahan sudah tidak lagi  bertujuan  untuk  menjalani  dan  membina  rumah  tangga,  melainkan hanya sekedar menutupi aib atas kehamilan sekaligus memperjelas status anak yang nantinya akan dilahirkan.

## B.  Tinjauan Umum tentang Perkawinan

## 1. Pengertian nikah dan perkawinan
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  kata  nikah  memiliki  arti sebagai  perjanjian  antara  laki-laki  dan  perempuan  untuk  bersuami  istri, 6 kata  nikah  bersumber  dari  bahsa  Arab,  yaitu nikahun yang  merupakan kata  dasar  dari  kata  ( nakaha )  sebagai  kata  kerja  yang  memiliki  arti mengumpulkan,  saling  memasukan  dan  digunakan  untuk  arti  bersetubuh ( wathi ),  kemudian  diterjamahkan  dalam  Bahasa  Indonesia  sebagai
6 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Kencana,1994), h. 614
perkawinan.  Menurut  bahasa,  kata  nikah  berarti adh-dhammu wattadaakhul yang  artinya  bertindih  dan  memasukkan.  Kata  nikah  juga diartikan  dengan adh-dhammu wal jamu’ yang  artinya  bertindih  dan berkumpul.  Secara  istilah  nikah  adalah  suatu  akad    yang  menyebabkan kebolehan  bergaul  antara  seorang  laki-laki  dan  perempuan  dan  saling menolong  antara  keduanya  serta  menentukan  batas  hak  dan kewajibannya diantara keduanya. 7
Pada bagian ini penulis akan mengemukakan beberapa pengertian mengenai  pernikahan  atau  perkawinan  sebagai  acuan  teori  penelitian yang akan dilaksanakan:
a.  Sedang R. Abdul Djamali dalam bukunya yang berjudul Hukum
Islam, berdasarkan ketentuan kurikulum konsorsium ilmu hukum berpendapat  bahwa  istilah  perkawinan  menurut  hukum  Islam adalah nikah atau ziwaj. Kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam  bahasa  Indonesia  ada  perbedaan,  sebab  kata  nikah berarti  hubungan  seks  antara  suami  istri,  sedangkan  ziwaj berarti  kesepakatan  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita yang  mengikatkan  diri  dalam  hubungan  suami  istri  untuk mencapai  tujuan  hidup  dalam  melaksanakan  ibadah  kebaktian kepada Allah 8 . b.  Anwar Harjono mengatakan pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia 9 . c.  Ahmad  Azhar  Basyir  dalam  sebuah  bukunya  yang  berjudul Hukum  Perkawinan  Islam  berpendapat  bahwa  perkawinan menurut  Islam    adalah  suatu  akad  atau  perikatan  untuk menghalalkan  hubungan  kelamin  antara  laki-laki  dan perempuan  dalam  rangka  mewujudkan  kebahagiaan  hidup keluarga,  yang  diliputi  rasa  ketentraman  serta  kasih  sayang dengan cara diridhoi oleh Allah SWT 10 .
Perkawinan  merupakan  cara  yang  dipilih  Allah  sebagai  jalan  bagi manusia  untuk  beranak  pinak,  berkembang  biak  dan  melastarikan hidupnya  setelah  masing-masing  pasangan  siap  melakukan  perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan
7 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h.11-13
8 R. Abdul Djamali, Hukum Islam (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 77-78 9 Ibid, h. 47 10 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawina Islam (Yogyakarta, UII Pres, 2000), h.14
manusia  seperti  makhluk  lainnya  yang  hidup  bebas  mengikuti  nalurinya dan  berhubungan  secara  anarkhi  tanpa  aturan.  Demi  menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai  dengan  martabatnya,  sehingga  hubungan  antara  laki-laki  dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan  upacara  ijab  Kabul  sebagai  lambing  adanya  rasa  ridha-meridhai dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki- laki  dan  perempuan  itu  telah  saling  terikat.  Bentuk  perkawinan  ini  telah memberikan  jalan  yang  aman  pada  naluri  seks,  memelihara  keturunana dengan  baik  dan  menjaga  kaum  perempuan  agar  tidak  laksana  rumput yang  biasa  dimakan  oleh  binatang  ternak  dengan  seenaknya.  Pergaulan suami  istri  menurut  ajaran  Islam  diletakan  dibawah  naluri  keibuan  dan kebapaan sebagai lading yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh- tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula. 11
Berdasarkan  pengertian  di  atas  kita  dapat  mengetahui  bahwa pernikahan  merupakan  sarana  agama  Islam  untuk  menghalalkan hubungan  antara  dua  lawan  jenis  yang  bukan  mahram  ke  dalam  satu kehidupan bersama untuk membina rumah tangga melalui akad.
2.  Asas perkawinan
Dalam  perkawinan  terdapat  asas-asas  yang  menjadi  prinsip sekaligus  sebagai  indikator  tercapai  tujuan  pernikahan.  Ada  pun  prinsip- prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut: 12
1.  Masing-masing  suami  dan  istri  mempunyai  tekad  hanya mempunyai  seorang  sebagai  pasangan  dalam  kehidupan rumah tangga
2.  Ada kerelaan dan persetujuan antara suami dan istri
3.  Perkawinan untuk selamanya
4.  Anggota  keluarga  memenuhi  dan  melaksanakan  norma agama
11 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), cet. 4 jilid 2, h. 5
12 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim (Yogyakarta: ACAdeMIA), h. 233
5.  Kehidupan rumaht tangga berjalan secara musyawarah dan demokrasi
6.  Berusaha  menciptakan  rasa  aman,  nyaman  dan  tentram dalam kehidupan keluarga
7.  Menghindari terjadinya kekerasan
8.  Bahwa  hubungan  suami  istri  adalah  hubungan  partnership, yang  berarti  saling  membutuhkan,  saling  menolong,  saling membantu  dalam  menyelesaikan  semua  urusan  rumah tangga
9.  Ada keadilan
10. Terbangun komunikasi antar anggota keluarga
Asas-asas yang ada di atas menjadi rujukan atau semangat dalam pembuatan  aturan  yang  berkaitan  dengan  perkawinan  sekaligus  menjadi cita-cata  yang  ingin  dicapai  dari  perkawinan  itu  sendiri,  sekalipun  asas bukan  sebuah  norma  hukum  tetapi  keberadaannya  sangat  menentukan dari isi sebuah aturan.
2.  Dasar hukum perkawinan
Secara  garis  besar  para  ulama  Ushul  Fiqh  membagi  hukum  pada dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadh’i . hukum taklifi menurut ulama  ushul  fiqh  adalah  ketentuan-ketentuan  Allah  dan  rasul-Nya  yang berhubungan  dangan  perbuatan  orang  mukalaf,  baik  dalam  perintah, anjuran melakukan, larangan, anjuran untuk tidak melakukan, atau dalam bentuk memberikan kebebasan memilih untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  hukum wadh’i ialah  ketentuan- ketentuan  hukum  yang  mengatur  tentang  sebab,  syarat  dan  mani’ (sesuatu  yang  menjadi  penghalang  kecakapan  untuk  melakukan  hukum taklifi), 13 ada pun status hukum pernikahan menurut Islam adalah sebagai berikut: 14

## 1.  Mubah
13 Satria Efendi, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2005), h. 41
14 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih (Jakarta: Kencana Prenada Media,2003), h. 79
Hukum  mubah  bagi  orang-orang  yang  pada  dasarnya  belum  ada dorongan  untuk  kawin  dan  perkawinan  itu  tidak  akan mendatangkan kemudharatan apa-apa pada siapapun.
2.  Sunnah
Hukum  Sunnah  bagi  orang-orang  yang  telah  berkeinginan  untuk kawin,  telah  mampu  untuk  dalam  biaya  untuk  melangsungkan perkawinan.
3.  Wajib
Wajib  bago  orang-orang  yang  berkeinginan  untuk  kawin,  telah mampu untuk biaya melangsungkan perkawinan dan khawatir akan terjerumus pada kemaksiatan jika tidak kawin.
4.  Makruh
Hukum  makruh  bagi  orang-orang  yang  belum  berkeinginan  untuk kawin, belum mampu untuk kawin atau belum mampu dalam biaya untuk  melangsungkan  perkawinan,  begitu  pula  apabila  ia  telah mampu  dalam  biaya  untuk  melangsungkan  perkawinan  namun fisiknya mengalami cacat seperti impoten, berpenyakitan tetap, tua Bangka atau kekurangan fisik lainnya.
5.  Haram
Hukum  haram  bagi  orang-orang  yang  telah  berkeinginan  untuk kawin,  telah  mampu  untuk  kawin  dan  telah  mampu  dalam  biaya untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi memiliki tujuan untuk kemudharatan  atau  bagi  orang-orang  yang  tidak  akan  dapat memenuhi  ketentuan  syara’  untuk  melakukan  perkawinan  atau  ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara’ sedangkan ia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya. Bagi  warga  Negara  Indonesia  ketentuan  yang  mengatur pelaksanaan  pernikahan  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bagi warga negara Indonesia  yang  beragama  Islam.  Dalam  Undang-Undang  Perkawinan Pasal  1  disebutkan  bahwa  perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara
seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  maha  Esa.  Selanjutnya  pada  Pasal  2 disebutkan  bahwa  perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  Ketentuan yang  terdapat  pada  Pasal  2  Undang-Undang  Perkawinan  inilah  yang menjadi  rujukakan  pelaksanaan  perkawinan  bagi  umat  muslim  Indonesia yang  di  uraikan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam.  Pada  Pasal  2  Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
3.  Syarat dan rukun perkawinan
Pada  saat  akan  dilaksanakannya  perkawinan  maka  seorang penghulu  atau  wali  yang  akan  menikahkan  harus  memperhatikan ketentuan  mengenai  rukun  dan  syarat  dalam  perkawinan,  karena  rukun dan  syarat  inilah  yang  akan  menentukan  sah  atau  tidaknya  suatu perkawinan.  Yang  dimaksud  dengan  rukun  adalah  sesuatu  yang  harus ada  sebagai  penentu  sah  atau  tidaknya  suatu  amaliah  (ibadah)  dan sesuatu  itu  termasuk  dalam  rangkaian  pekerjaan  itu,  seperti  membasuh tangan hingga  siku pada  saat  berwudhu  dan  membaca  al  Fatihah  ketika shalat  dan  dalam  hal  perkawinan  semisal  adanya  ijab  dan  kabul. Sedangkan  yang dimaksud dengan  syarat  yaitu  sesuatu  yang  harus  ada yang  menentukan  sah  dan  tidaknya  suatu  pekerjaan  (ibadah),  tetapi sesuatu  yang  dimaksudkan  tersebut  tidak  termasuk  dalam  rangkaian pekerjaan  itu  seperti  menutup  aurat  untuk  shalat,  dalam  hal  perkawinan semisal calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama Islam.
Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ketentuan mengenai rukun nikah adalah sebagai berikut:
a.  Calon suami
b.  Calon istri
c.  Wali nikah
d.  Dua orang saksi dan e.  Ijab dan kabul
Sebagaimana  disebutkan  di  atas  bahwa  dalam  pelaksanaan perkawinan  selain  memenuhi  kelengkapan  yang  berkaitan  rukun  juga harus  memastikan  ketentuan  mengenai  syarat  pelaksanaannya.  Adapun syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut: 15
a.  Syarat-syarat suami
1.  bukan mahram dari calon istri
2.  tidak terpaksa
3.  jelas orangnya
4.  beragama Islam
5.  tidak terdapat halangan perkawinan
b.  Syarat-syarat istri
1.  beragama Islam
2.  tidak terpaksa
3.  jelas orangnya
4.  tidak terdapat halangan perkawinan
c.  Syarat-syarat wali
1.  Baligh
2.  waras akalnya
3.  tidak terpaksa
4.  adil 5.  tidak terdapat halangan perwaliannya
d.  Syarat-syarat saksi
1.  laki-laki
2.  waras akalnya
3.  baligh
4.  adil
5.  dapat mendengar dan melihat
6.  tidak dipaksa
15 H.S.A. Al Hamdani, Risalah Nikah (cet 3; Jakarta: Pustaka Aman, 1998), h. 30-31
7.  memahami bahasa yang dipergunakan dalam ijab kabul atau dapat mengerti maksud akad
e.  Syarat-syarat ijab kabul
1.  adanya pernyataan mengawinkan dari wali dan pernyataan penerimaan dari calon mempelai
2.  memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
3.  antara ijab dan kabul bersambungan
4.  antara ijab dan kabul jelas maksudnya
5.  majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi
Ketentuan  yang  mengatur  perkawinan  di  Indonesia  ditetapkan dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  yang selanjutnya  aturan  yang  berkaitan  dengan  pencatatan  perkawinan  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975 tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.  Uraian  tentang  perkawinan  bagi  warga  negara  Indonesia yang  beragama  Islam  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  berdasarkan Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  yang kemudian  ditindaklanjuti  oleh  Keputusan  Menteri  Agama  Republik Indonesia sebagai pelaksanaan dari peraturan tersebut.
Uraian  tentang  rukun  dan  syarat  nikah  dijabarkan  dalam  BAB  IV Kompilasi  Hukum  Islam.  Pada  Pasal  15  di  sebutkan  bahwa  untuk kemaslahatan  keluarga  dan  rumah  tangga,  perkawiana  hanya  boleh dilakukan  calon  mempelai  yang  telah  mencapai  umur  yang  ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya  berumur  19  tahun  dan  calon  istri  sekurang- kurangnya berumur 16 tahun. Ketentuang mengenai batas usia seseorang melakukan  perkawinan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  tersebut  telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun
2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan.  Pada  Undang-  Undang  tersebut  disebutkan  bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, adapun jika terjadi penyimpangan terhadap batas usia tersebut atau calon mempelai belum mencapai batas usia sebagaimana ditentukan oleh  Undang-Undang  maka  akan  diberikan  dispensasi  oleh  Pengadilan berdasarkan  alasan  sangat  mendesak  dan  bukti  yang  disampaikan  oleh orang tua calon mempelai. Artinya dalam perkawinan negara memberikan kebebasan  seseorang  (calon  mempelai)  untuk  berkeluarga  dan melanjutkan  keturunan  tetapi  disisi  lain  negara  juga  wajib  memberikan perlindungan  dan  kemaslahatan  bagi  pihak  yang  akan  melangsungkan perkawinan.  Ada  pun  berkaitan  dengan  batas  usia  kawin  sebagaimana yang  diataur  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tersebut didasarkan pada asas kesetaraan laki-laki dan perempuan yang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum.
Pada  Pasal  16  Kompilasi  Hukum  Islam  disebutkan    bahwa perkawinan  didasarkan  atas  dasar  persetujuan  calon  mempelai.  Bentuk persetujuan  calon  mempelai  wanita  dapat  berupa  pernyataan  tegas  dan nyata  dengan  tulisan,  lisan  atau  isyarat  tetapi  dapat  juga  berupa  diam dalam  arti  selama  tidak  ada  penolakan    yang  tegas.  Bahkan  sebelum dilangsungkannya  perkawinan  Pegawai  Pencatat  Nikah  menanyakan terlebih  dahulu  kepada  calon  mepelai  mengenai  persetujuannya  dan dalam hal perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang mempelai maka perkawinan  tidak  dapat  dilangsungkan.  Bagi  calon  suami  atau  istri  yang akan  melangsungkan  pernikah  tentunya  tidak  terdapat  halangan perkawinan.  Halangan  perkawinan  yang  maksudkan  berkaitan  dengan larangan  kawin  yang  disebabkan  adanya  pertalian  nasab,  pertalian kerabat  semenda,  pertalian  susuan  dan  larangan  tertentu  lainnya  seperti salah  seorang  mempelai  tidak  beragama  Islam,  wanita  yang  menjalani masa iddah ,  menikahi  wanita yang  memiliki pertalian nasab atau susuan dengan  istri,  menikahi  lebih  dari  empat  orang  istri  dan  menikahi  wanita
bekas  istri  yang  telah  ditalak  tiga  kali  atau  di li’an dengan  ketentuan larangan  tersebut  akan  gugur  jika  wanita  tersebut  telah  menikah  ( ba’da dukhul ) dan bercerai dengan pria lain serta telah selesai masa iddahnya.
Pada  Pasal  19  juga  diatur  ketentuan  yang  berkaitan  dengan  wali nikah yang merupakan rukun yang harus dipenuhi calon mempelai wanita yang  bertindak  untuk  menikahkannya.  Pada  Pasal  20  disebutkan  bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat  hukum  Islam,  yakni  muslim,  akil  dan  baligh.ada  pun  wali  nikah tersebut terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah mereka yang memiliki susunan kekerabatan dari mempelai wanita dari garis laki- laki, seperti ayah, kakek, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung atau  saudara  laki-laki  seayah  dan  keturunan  mereka,  saudara  laki-laki kadung  ayah  atau  saudara  seayah  dan  keturunan  laki-laki  mereka, saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek serta laki- laki dari pihak mereka. Kedudukan wali nasab lebih diutamakan dari wali hakim, karena wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui tempat tinggalnya atau enggan.
Selain keadaan kedua calon mempelai dan wali nikah, pada Pasal 24 diatur ketentuan mengenai saksi nikah yang terdiri dari dua orang dan yang  ditunjuk  menjadi  saksi  dalam  akad  nikah  ialah  seorang  yang  tidak terganggu  ingatan,  tidak  tuna  rungu  atau  tuli.  Selanjutnya  dalam pelaksanaan akad nikah ijab dan kabul antara wanita dan calon mempelai pria  harus  jelas  beruntun  dan  tidak  berselang  waktu  sebagaimana disebutkan pada Pasal 27.
4.  Akibat hukum perkawinan
Perkawinan  merupakan  perbuatan  hukum  yang  akibat  hukumnya dikehendaki oleh subjek hukum, sehingga setelah selesainya prosesi ijab dan  kabul  dalam  akad  nikah  maka  kedua  mempelai  resmi  menjadi pasangan  suami  istri  yang  terntunya  pada  keduanya  melekat  aspek  hak dan  kewajiban  sebagai  suami  istri,  hak  dan  kewajiban  mengenai pemeliharan  anak  dan  aspek  hukum  lainnya.  Kedudukan  suami  istri
sebagaimana diatur pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga di atur dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam, adapun  kedudukan  suami  istri  dalam  ketentuan  tersebut  adalah  sebagai berikut:
1.  hak  dan  kedudukan  istri  adalah  seimbang  dengan  hak  dan kedudukan  suami  dalam  kehidupan  rumah  tangga  dan  pergaulan hidup dalam masyarakat.
2.  Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3.  Suami  adalah  kepala  rumah  tangga  dan  istri  adalah  ibu  rumah tangga.
Pasal  33  Undang-Undang  Perkawinan  menyatakan  bahwa  suami istri  wajib  saling  mencintai,  hormat  menhormati,  setia  dan  memberi bantuan lahir batin yang kepada yang lain. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 77 disebutkan:
1.  Suami  istri  memikul  kewajiban  yang  luhur  untuk  menegakkan rumah  tangga  yang  sakinah,  mawadah  dan  rahmah  yang  menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2.  Suami istri wajib saling cinta mencintai , hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3.  Suami  istri  memikul  kewajiban  untuk  mengasuh  dan  memelihara anak-anak  mereka,  baik  mengenai  pertumbuhan  jesmani,  rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4.  Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5.  Jika  suami  istri  melalaikan  kewajibannya,  masing-masing  dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.
Selanjutnya ketentuan mengenai kewajiban suami istri diatur dalam
Pasal  80  Kompilasi  Hukum  Islam,  adapun  kewajiban  yang  dimaksud adalah sebagai berikut:
1.  Suami  adalah  pembimbing  bagi  istri  dan  rumah  tangganya,  akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan secara bersama-sama.
2.  Suami  wajib  melindungi  istrinya  dan  memberikan  segala  sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3.  Suami  wajib  memberikan  pendidikan  agama  kepada  istrinya  dan memberikan  kesempatan  belajar  pengetahuan  yang  berguna  dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4.  Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
a.  Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
b.  Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
c.  Biaya pendidikan bagi anak.
5.  Kewajiban  suami  terhadap  istrinya  seperti  tersebut  pada  ayat  (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6.  Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7.  Kewajiban  suami  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  gugur apabila istri nusyuz.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pelaksanaan Nikah Nanau Labe Pada Perkawinan Suku Kaili di Desa
Baluase
Hukum  adat  merupakan  system  hukum  yang  dikenal  dalam tantanan  lingkungan  social,  sehingga  dapat  dikatakan,  jika  system  sosial merupakan titik tolak dalam membahasa hukum adat di Indonesia. Istilah hukum  adat  ini  juga  diperkenalkan  dikalangan  banyak  orang  yang lazimnya mereka sebut “adat” saja. Kata “adat” berasal dari bahasa Arab yang  berarti  kebiasaan.  Berdasarkan  hal  ini,  dapat  dilihat  dari perkembangan hidup manusia yang diberi akal pikiran oleh Tuhan dalam berperilaku.  Perilaku  yang  secara  terus  menerus  dilakukan  perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. 16
16 Suriyaman Mustari, Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang (Jakarta: Kencana, 2014), h. 2
Interaksi anatara-sesama manusia yang dilakukan secara berulang- ulang akan memberi pengaruh terhadap tingkah laku bagi individu lainnya, sehingga  dalam  proses  berikutnya  sesuatu  yang  dilahirkan  dari  bentuk interaksi  tersebut  akan  menjadi  sesuatu  yang  dapat  diterima  di masyarakat  sebagai  suatu  hubungan  sosial.  Apabila  hubungan  soasial dilakukan secara sistematis, maka hubungan sosial tersebut akan menjadi sebuah sistem sosial atau tatanan yang terdapat masyarakat itu sendiri.
Dalam  kaitannya  dengan  perkawinan  bagi  sebagian  besar  umat muslim  Indonesia,  kedudukan  adat  turut  manjadi  bagian  dari  proses pelaksanaan  perkawinan  walaupun  bukan  termasuk  dalam  bagian  yang menentukan  sah  atau  tidaknya  hubungan  pernikahan.  Dengan  demikian pada  dasarnya  hukum  perkawinan  bagi  masyarakat  Indonesia  yang beragama Islam kebanyakan merupakan perpaduan anatara hukum Islam dan hukum adat.
Aturan-aturan  hukum  adat  perkawinan  di  beberapa  daerah  yang ada  di  Indonesia  memiliki  corak  yang  berbeda-beda  tentunya  hal  ini dipengaruhi  oleh  sifat  atau  keragaman  yang  dimiliki  bangsa  Indonesia seperti  suku,  agama  dan  kepercayaan  yang  ada  didalamnya.  Pada masyarakat  Sinjai  terdapat  salah  satu  bentuk  perkawinan  yang  disebut dengan Passampo Siri’ atau  pernikahan  penutup  malu.  perkawinan Passampo  Siri’  dilakukan  akibat  hamilnya  seorang  wanita  di  luar  nikah tetapi  laki-laki  yang  menghamilinya  tidak  bertanggung  jawab  atas perbuatannya  sehingga  dicarikanlah  laki-laki  yang  bersedia  untuk menikahinya  tetapi  dengan  ketentuan  setelah  dilaksanakan  ijab  kabul mereka tidak tinggal bersama-sama untuk membina keluarga(cerai). 17
Perkawinan Passampo Siri’ sepintas  memiliki  kemiripan  dengan nikah nanau labe terutama  berkaitan  dengan  hamilnya  seorang  wanita yang kemudian dinikahkan dengan laki-laki lain yang bukan ayah biologis dari  anak  yang  di  kandung  oleh  perempuan  tersebut.  Pada  nikah  nanau
17 Abdul  Hamid,  Kahi’  Pura  Sebagai  Perkawinan  Passampo  Siri’  di  Desa  Biji  Nangka  Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/3663/2079 diakses pada tanggal 19 Januari 2021
labe  terkadang  laki-laki  yang  diduga  menghamili  seorang  perempuan walaupun dirinya    menyangkal bahwa  itu bukan  anak  biaologisnya  tetapi dia  siap  untuk  dinikahkan  tetapi  dengan  persyaratan  selesai  nikah  dia langsung turun dari rumah perempuan. Selanjutnya nikah nanau labe juga dapat  terjadi  ketika  perempuan  hamil  tersebut  dinikahkan  dengan  laelaki yang  menghamilinya  tetapi  karena  hubungan  tersebut  tidak  mendapat dukungan  dari  keluarga  perempuan  maka  untuk  perkawinan  berakhir dengan nikah nanau labe.  Biasanya nikah nanau labe pada bentuk yang ketiga  ini  dilatarbelakangi  oleh  ketersinggungan  atau  kesalahpahaman keluarga.  Keterangan  lebih  lanjut  mengenai  bentuk  dan  pelaksanaan nikah nanau labe dapat  dilihat  dari  penjelasan  yang  disampaikan  oleh salah  satu  orang  tua  adat  suku  kaili  yang  ada  didesa  Baluase  yang mengatakan bahwa:
Nikah nanau labe yaitu  perempuan  tersebut  memberi  tahu  pada orang tuanya atau pun pada Imam bahwa dirinya telah “dirugikan” hamil  oleh  laki-laki  yang  dia  maksud,  sedangkan  laki-laki  yang dimaksud perempuan itu menyangkal dan mengatakan saya betul- betul  tidak  mengapa-apakan  dia,  kalau  pun  saya  dinikahkan dengan  dia  tapi  dengan  penentuan  selesai  akad  nikah  saya langsung turun, istilahnya saya hanya mengamankan saja.  Dalam masalah yang demikian pengakuan perempuan itu termasuk orang yang  mudah  dipercaya  perkataannya.  Yang  termasuk  juga  nikah
nanau labe yaitu  ketika  nyata-nyata  si  perempuan  hamil  akibat hubungannya  dengan  kekasihnya  tetapi  karena  orang  tua  dari pihak  perempuan  tidak  menyukai  laki  tersebut  ( saba nepohayu karena inggu da langgai )  maka  sebagai  bentuk  tanggung  jawab atas kehamilan tersebut maka pernikahan tetap dilaksanakan tetapi setelah akad nikah laki-laki turun meninggalkan rumah berdasarkan keinginan  dari  orang  tua  perempuan.  Nikah nanau labe juga termasuk  ketika  si  perempuan  hamil  akibat  hubungan  dengan kekasihnya  tetapi  laki-laki  tersebut  meninggalkan  perempuan tersebut  tanpa  diketahui  keberadaanya  sehingga  untuk  membayar rasa  malu  keluarga  maka  wanita  itu  dinikahkan  dengan  laki-laki yang menjadi keluarga. 18
18 Asri, Orang Tua Adat (To Tua Ada ) Desa Baluase, wawancara, 21 Januari 2001, di Dolo Selatan Kabupaten Sigi
Keterangan  yang  sama  juga  disampaikan  oleh  salah  satu  tokoh  agama yang  ada  di  desa  Baluase  mengenai  latar  belakang  terjadinya  nikah nanau labe :
Kadang-kadang  ada  juga  yang  terjadi  ketika  si  laki-laki  mengaku bahwa hubungan badan tersebut tidak hanya dilakukan oleh dirinya sendiri  tetapi  juga  dilakukan  oleh  laki-laki  lain.  Pada  saat perempuan  tersebut  hamil,  dia  menunjuk  salah  seorang  dari  laki- laki  tersebut  sebagai  pelakunya  sehingga  si  laki-laki  yang dituduhkan  tersebut  mengatakan  bersedia  untuk  menikah  tetapi dengan persyaratan nikah nanau labe. 19
Berdasarkan  keterangan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  pada masyarakat suku Kaili terdapat tiga bentuk rincian dari praktik nikah nanau labe .  Ada  pun  pelaksanaan  nikah nanau labe di  lakukan  secara sederhana  tidak  seperti  perkawinan  pada  umumnya  yang  mengundang orang banyak  dan  melaksanakan  rentetan adat  dalam  perkawinan.  Suku kaili yang beradai di desa Baluase dalam prosesi perkawinan adat masih melaksanakan  tradisi  seperti, notate dala, neduta,nogero jene, mematua dan nokai botiga masih sering dilakukan. Pada malam sebelum besoknya dilaksanakan  akad  nikah,  keluarga  dan  masyarakat  berkumpul  dirumah calon  mempelai  untuk  melaksanakan  do’a  tahlil  yang  dikirimkan  kepada arwah  leluluhur  dan  pembacaan  barzanji  dengan  tujuan  prosesi  tersebut mendapat berkah.
Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa perkawinan itu bukan saja hanya  merupakan  suatu  peristiwa  penting  tetapi  termasuk  juga merupakan  peristiwa  yang  sangat  berarti  serta  sepenuhnya  mendapat perhatian  dan  di  ikuti  oleh  arwah-arwah  para  leluhur  dari  kedua  belah pihak. 20 perhatian  masyarakat  adat  terhadap  leluhurnya  pada  saat dihubungkan  dengan  perkawinan  dapat  dilihat  pada  ritual  dan kepercayaan yang berkaitan dengan tradisi perkawinan.
Pada  pelaksanaan  nikah nanau labe ,  prosesi  perkawinan  adat sebagaimana  yang  disebutkan  diatas  sudah  tidak  dilaksanakan,  karena
19 Ahlin, Tokoh Agama, wawancara di desa Baluase 26 Maret 2021
20 Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan (Bandung: Alfabeta, 2015),, h. 207
tujuan  dari  pernikahan  tersebut  hanya  sekedar  meperjelas  status sekaligus menutupi aib pada keluarga. Sehubungan dengan pelaksanaan nikah nanau labe, Asri mengatakan bahwa:
Dalam  pelaksanaan  nikah nanau labe ,  berdasarkan  hukum  adat suku Kaili seharusnya nikah baru dapat dilaksanakan ketika sanksi adat sudah diberlakukan ( moha tana ). Pada saat berakhirnya akad nikah  maka  tidak  diperkenankan  bagi  laki-laki  untuk  bermalam dirumah wanita termasuk melakukan ada nogero jene sebagaimana pada  prosesi  adat  perkawinan  suku  kaili.  Saksi  adat  bagi  pelaku nikah  nanau  labe  jika  perbuatan  tersebut  dilakukan  atas  dasar suka-sama suka maka kedua pihak (laki-laki dan perempuan) wajib membayar  sanksi  adat  ( givu moha tana )  menyerahkan  dua  ekor kambing  untuk  membersihkan  kampung  yang  dikotori  oleh  zina. Proses  pembayaran  adat  dilaksanakan  di Bantaya (rumah  adat) seteleh  denda  adat  ditunaikan  barulah  proses  pernikahan diserahkan  kepada  imam.  Pelaksanaan  nikah nanau labe sama seperti  proses  nikah  biasa  yang  terpenuhi  syarat  dan  rukunnya. Jika betul-betul mengikuti aturan adat pengantin laki-laki tidak boleh makan dirumah mempelai wanita setelah nikah dilaksanakan. Jadi nikah nanau labe adalah nikah yang bertujuan untuk penutup malu (aib)  akibat  hamilnya  seorang  wanita,  dan  proses  perceraiannya bersamaan  dengan  hari  pernikahan  tepatnya  setelah  selesainya akad  nikah  yang  ditandai  dengan  turunnya  laki-laki  dari  rumah mempelai wanita setelah selesainya pernikahan. 21
Berdasarkan  keterangan  dari  informan  dapat  diketahui,  bahwa sebelum  pelaksanaan  nikah nanau labe ,  laki-laki  dan  perempuan  di perikasa  guna  mengetahui  persoalan  sebenarnya.  Apabila  dalam pemeriksaan  terbukti  bahwa  terjadi  pelanggaran  adat  maka  sebelum dilaksanakan  perkawinan  pihak  yang  dianggap  melakukan  pelanggaran adat akan dikenakan sanksi adat ( givu ). Setelah dilaksanakan prosesi ijab kabul maka laki-laki yang menikahi perempuan tersebut turun dari rumah atau meninggalkan rumah pengantin wanita sebagai ketentuan dari nikah nanau labe .  pada  penelitian  ini  penulis  juga  menemukan  perbedaan persepsi  mengenai  sanksi  adat  ( givu ada )  nikah  nanau  labe. perbandingan  mengenai  perbedaan  persepsi  tersebut  dapat  dilihat  dari
21 Asri, Orang Tua Adat (To Tua Ada ) Desa Baluase, wawancara, 22 Januari 2001, di Dolo Selatan Kabupaten Sigi
keterangan yang disampaikan oleh salah satu pengurus lembaga adat di desa Baluase yang mengatakan bahwa:
Nikah nanau labe adalah pernikahan yang dasari karena hamilnya seorang wanita. pelaksanaan sanksi adat dalam nikah nanau labe tidak  diberlakukan  jika  pasangan  mau  bertanggung  jawab melaksanakan  perkawinan  dan  dalam  proses  pemeriksaanya kepada si perempuan perlu dicari tahu apakah perbuatan tersebut dilakukan  atas  dasar  suka  sama  suka,  ada  unsur  pemaksaan, ataukah  karena  fitnah.  apabila  dalam  kejadian  tersebut  terdapat unsur  kekerasan  karena  terdapat  luka  maka  hal  tersebut dikategorikan  sebagai  perkosaan  tetapi  jika  dalam  perbuatan tersebut  terdapat  unsur  kerja  sama  saling  memudahkan  untuk melakukan perbuatan maka perbuatan tersebut dikategorikan suka sama  suka.  Dalam  nikah nanau labe ,  nasab  keturunan  seorang anak  yang  dikandung  melekat  pada  lelaki  yang  menikahi perempuan  tersebut,  tetapi  dalam  urusan  tanggung  jawab  nafkah kepada mantan istri sudah tidak ada sama sekali. seperangkat adat ( sambulu biasa atau sambulu gana ) pada prosesi perkawinan suku kaili  sudah  tidak  diberlakukan  lagi  pada  nikah nanau labe ,  jadi dalam  pernikahan  tersebut  yang  dibutuhkan  hanya  rukun  dan syarat  pernikahan  dan  dalam pelaksanaannya  tanpa di isi dengan khutbah nikah. 22
Pada  keterangan  informan  sebelumnya  (Asri)  mengatakan  bahwa sanksi  adat  dalam  pernikahan  nanau  labe  tetap  dilaksanakan  sebelum pernikahan karena adanya norma adat yang sudah dilanggar, tetapi dalam keterangan yang disampaikan oleh Mudin selaku pengurus lembaga adat didalam penjelasannya sudah tidak mengisyaratkan sanksi adat sebelum pelaksanaan  nikah nanau labe yang  penting  permasalahan  itu  sudah selesai yaitu memastikan status anak yang akan lahir.
Penerapan  sanksi  adat  pada  nikah nanau labe di  desa  Baluase apabila  dikaitkan  dengan  aturan  dan  sanksi  adat  suku  Kaili  di  kota  Palu maka  sanksi  adat  berupa  dua  ekor  kambing  masih  tergolong  ringan. Sanksi  adat  berupa  pembayan  denda  dengan  menyerahkan  kambing  ini pada suku Kaili di kota Palu hanya dikategorikan dalam pelanggaran adat dalam  kategori  sedang  ( salah baba ).  Nikah nanau labe dapat  terjadi karena  adanya  tindakan neduku dari  seorang  perempuan  atau  orang
22 Mudin, Ketua Adat Desa Baluase , Waawancara, 25 Januari 2021 di Dolo Selatan Kabupaten Sigi
tuanya yaitu dimana seorang perempuan turun dari rumah orang tuanya, lalu tinggal menetap di kediaman orang tua pihak laki-laki yang memang telah  memiliki  hubungan  asmara,  perbuatan  ini  dikategorikan  sebagai tindakan  pelanggaran  adat  berat  ( sala kana )  bagi  laki-laki  dan  kenakan sanksi adat ( givu ) satu ekor kerbau ( sampomava bengga ). 23 Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa pemberlakuan sanksi adat pada nikah nanau labe di desa Baluase telah terjadi pergeseran.
Ada  pun  faktor  utama  yang  melatarbelakangi  terjadinya  nikah nanau labe adalah  pergaulan  bebas  yang  mengakibatkan  hamilnya perempuan di luar nikah sehingga harus di nikahkan dengan laki-laki lain jika  kekasihnya  tidak  bertanggunggung  jawab  (menghilang)  atau dinikahkan dengan pria yang menghamilinya, tetapi dilaksanakan dengan ketentuan  nikah nanau labe karena  ada  sebab  lain  yang mempengaruhinya seperti komunikasi keluarga yang tidak tepat pada saat pengurusan  perkawinan  anak-anaknya  sehingga  membuat  tersinggung pihak  keluarga  lainnya.  sebagaimana  informasi  yang  disampaikan  oleh informan NF yang mengatakan bahwa:
Memang  awalnya  saya  dan  AZ  ini  pacaran  tapi  setelah  itu  putus. saya dan dia hilang kontak tidak ada saling menghubungi, tiba-tiba waktu ketemu dalam satu tempat dia bersama pacarnya dan saya dengan  pacarku  juga,  waktu  kami  ketemu  responnya  biasa-biasa tanpa  ada  respon.  Saat  ketemu  lagi  dia  datang  menyampaikan bahwa  dia  hamil,  setelah  saya  tanya-tanya  dia  bilang  saya  bukan pacarnya,  saya  kaget  dan  sempat  tidak  percaya  kenapa  saya  dia bilang  bukan  percaya.  Karena  posisi  perempuan  dipercaya,  jadi saya  pasrah  ba  iyakan  walaupun  saya  belum  tahu  itu  anak  saya atau  bukan.  Datang  orang  tuanya  di  rumah  dan  menyampaikan anaknya  hamil  karena  saya,  orang  tua  saya  kaget.  Saya disampaikan untuk bertanggungjawab, karena saya mempertimbangkan kekeluargaan akhirnya saya turuti. Begitu saya turuti  rupanya  bukan  hanya  itu  keinginannya  rupanya  hanya membuat malu. Begitu diatur tanggal pernikahan saya diantar untuk dinikahkan.  Setelah  selesai  ijab  kabul  pihak  keluarga  perempuan bertanya  bagaimana  sudah  anak-anak  ini,  siapa  yang  suruh menikahkan  anak  ini,  “  setelah  nikah  itu  pergi  sudah,  turun
23 Timudin Dg. Mangera Bauwo dkk, Atura Nuada ante Givu Nuada to Kaili ri Livuto nu Palu. (HUkum dan Sanksi Adat Kaili di Palu) , Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012.
sudah”akhirnya keluarga saya panas juga mendengar kata-kata itu, keluarga  memutuskan  turun  dari  rumah.  Tapi  setelah  selesainya nikah itu saya tetap urus anak saya. 24
Berdasarkan  keterangan  yang  disampaikan  oleh  NF,  dapat diketahui  bahwa  faktor  yang  melatarbelakangi  nikah  nanau  labe  yaitu Pergaulan  bebas  antara  laki-laki  dan  perempuan,  laki-laki  yang menghamili  menyangkal  atau  melarikan  diri  dan  cara  berkomunikasi keluarga  pada  saat  menjelang  atau  dilaksanakannya  akad  nikah.  Selain dari  ketiga  faktor  tersebut  oleh  NS  mengatakan  bahwa  faktor  lain  yang melatarbelakangi nikah nanau labe adalah sikap egois orang tua.
Waktu  pelaksanaan  pernikahan  saya  dan  setelah  ijab  kabul dilaksanakan,  orang  tua  perempuan  meminta  ketambahan  harta hantaran dan dari keluarga kami tidak mampu memikul permintaan dari  keluarga  perempuan  itu  karena  terlalu  berlebihan.  Saya disuruh turun dari rumah untuk mengusahakan permintaan itu dan kembali  setelah  permintaan  itu  sudah  dipenuhi.  karena  berbulan- bulan  saya  tidak  bisa  mengupayakan  memikul  permintaan  itu, walaupun  sebenarnya  kami  masih  saling  mencintai  hanya  saja orang  tua  yang  sengaja  memisahkan.  Sebenarnya  tidak  ada ketentuannya kami bercerai sebabnya itu saja bahwa ada sesuatu yang  dibebankan  kepada  saya  tetapi  saya  tidak  bisa  memikul permintaan itu. Karena kedua keluarga sudah tidak berkomunikasi akhirnya kami  sudah segan untuk ketemu dan sampai hari ini kami sudah memiliki pasangan hidup  masing-masing walau pun tadinya tanpa kejelasan cerai, saya bingung bagaimana status pernikahan kami dari segi negara dan agama. 25
Keterangan  yang  disampaikan  NS  mengenai  nikah  nanau  labe dilatarbelakangi  oleh  sikap  penolakan  secara  halus  dari  pihak  keluarga perempuan  dengan  cara  memberikan  persyaratan  tambahan  setelah dilaksanakan  ijab  kabul,  seharusnya  kalaupun  ada  sesuatu  yang  kurang dari  hantaran  keluarga  termasuk  adat  givu  nika nanau labe sebaiknya dibicarakan  sebelum  pelaksanaan  ijab  Kabul  untuk  ditemukan  solusinya apabila  orang  tua  menginginkan  keharmonisan  pernikahan  pada  anak- anaknya.
24 NF, Pelaku Nikah Nanau Labe, wawancara di desa Baluase, 14 Maret 2021
25 NS, Pelaku Nikah Nanau Labe, wawancara di desa Baluase, 17 Maret 2021
Faktor  lain  yang  melatarbelakangi  nikah nanau labe adalah  untuk memastikan  agar  anak  yang  akan  dilahirkan  memiliki  ayah.  Walaupun sebagaian  masyarakat  mempersepsikan  bahwa  pernikahan  tersebut bertujuan  untuk  meng-Islamkan  anak  yang  akan  lahir.  Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh tokoh agama desa Baluase mengenai persepsi sebagian masyarakat terhadap pelaksanaan nikah nanau labe .
Sebenarnya  tujuan  pernikahan  itu  adalah  untuk  membangun keluarga  supaya  hidup  bersama-  sama  dimana  laki-laki  sebagai kepala rumah tangga dapat membimbing istri dan anaknya dengan pendidikan  agama  dan  istri  dapat  berbakti  kepada  suami  dan mengurus anak-anaknya. Nah dalam nikah nanau lebe ini memang hanya sebatas menikah tetapi setelah proses ijab kabul selesai laki- laki turun dari rumah perempuan sebagai tanda perkawinan  sudah berakhir  karena  memang  nikah  nanau  labe  ini  hanya  sekedar mempertanggungjawabkan  status  anak  yang  dikandung  si perempuan  akibat  hamil  di  luar  nikah  walaupun  tadinya  tujuan nikah  tidak  hanya  sebatas  itu.  Kemudian  di  masyarakat  ada  juga yang beranggapan bahwa nikah nanau labe itu adalah nikah yang bertujuan untuk mengislamkan anak yang akan lahir. 26
Keterangan  yang  sama  juga  di  sampaikan  oleh  Sahrudin  Hairi selaku Pelaksana Jabatan Kepala Desa Baluase yang mengatakan:
Di  kampong  ini  masih  ada  ditemukan  kasus  nikah  nanau  labe. faktor  yang  malarbelakangi  pernikahan  tersebut  adalah  pergaulan bebas  anak  muda  hingga  larut  malam  dan  kepercayaan  keluarga untuk  meng-Islamkan  anak  yang  dilahirkan.  Sehingga  kami  dari pemerintah  desa  apabila  di  undang  untuk  menghadiri  pernikahan tersebut kami tidak hadir. 27
Pada  dasarnya  setiap  manusia  sebelum  terlahir  ke  dunia  sudah dalam keadaan Islam dan suci, karena setiap manusia yang dilahirkan ke dunia  sudah  mengucapkan  ikrar  kepada  Allah  tentang  Tuhannya sebagaimana  yang  dijelaskana  dalan  surah  al  A’raf  ayat  172,  sehingga pemahaman masyarakat terkait status agama anak yang lahir dalam nikah nanau labe belum beragama Islam perlu diluruskan.
2.  Aspek Hukum Nikah Nanau Labe
26 Sahrir, Tokoh Agama, wawancara di desa Baluase 22 Maret 2021
27 Sahrudin Hairi, pelaksana Jabatan Kepala Desa Baluase, wawancara di desa Baluase, 26 Maret 2021
Nikah nanau labe termasuk dalam kategori perkawinan yang tidak tercatat.  Al-Qur’an  dan  Hadits  tidak  mengatur  secara  rinci  mengenai pencatatan  perkawinan,  tetapi  karena    pentingnya  sifat  dari  pencatatan perkawinan  sehingga  perlu  diatur  dalam  untuk  kepentingan  administrasi perkawinan dan kependududkan.
Pencatatan  perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  ketertiban perkawinan  dalam  masyarakat,  baik  perkawinan  yang  dilaksanakan berdasarkan  hukum  Islam,  maupun  perkawinan  yang  dilaksanakan  oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian dan aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi dari pencatatan perkawinan adalah akta nikah  yang  salinanannya  dimiliki  oleh  suami  istri.  Akta  nikah  ini  dapat digunakan oleh masing-masing pihak apabila ada yang merasa di rugikan dari  adanya  ikatan  perkawinan  tersebut  guna  agar  mendapatkan haknya. 28 Pasal  7  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam  di  sebutkan  bahwa perkawinan hanya dapat di buktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
Pada nikah nanau labe pernikahan hanya dianggap sebagai upaya untuk menupi aib dari kehamian diluar nikah sekaligus menentukan status anak  yang  akan  dilahirkan.  Dalam  hukum  Administrasi  pengakuan kepemilikan  anak  hanya  dapat  dibuktikan  melalui  akta  kelahiran  anak yang dalam proses pengurusannya menjadikan akta nikah sebagai salah satu  syarat  penerbitannya.  Akta  kelahiran  bagi  anak  akan  memberikan jaminan  kepastian  hukum  bagi  soarang  anak  mengenai  hak-hak  yang harus  diperoleh  dari  orang  tuanya  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  Dengan  demikian,  apabila  seorang  anak dilahirkan  tanpa  memiliki  kejelasan  status  kelahirannya  maka  dapat dipastikan  akan  ada  hak-hak  anak  yang  akan  diabaikan  seperti  untuk mendapatkan  biaya  pendidikan  dan  pemeliharaan  termasuk  kepastian hukum yang berkaitan dengan warisan apabila ayahnya meninggal dunia.
28 Zainudin Ali, op.cit , h. 26
Pada Pasal 99 kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah atau melalui hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh  istri  tersebut.  Selanjutnya  pada  Pasal  100  semakin  di  pertegas bahwa  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  nasab dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya.  Pasal  152  disebutkan,  bekas  istri berhak  mendapat  nafkah  iddah  dari  bekas  suaminya  kecuali  bila  ia nusyuz .  Dengan  demikian  pelaksanaan  nikah nanau labe antara perempuan  yang  hamil  dan  lelaki  yang  menghamilinya,  apabila mengabaikan  proses  administrasi  perkawinan  maka  akan  merugikan wanita  tersebut  dan  anak  yang  berada  dalam  kandungannya. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, bahwa  perkawinan  yang  dilakukan  diluar  pengawasan  Pegawai  Pencata Nikah  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum,  maka  pasangan  yang  akan melaksanakan  nikah nanau labe termasuk  kedua  kedua  keluarga  perlu mempertimbangkan masalah tersebut demi kemaslahatan bersama.
Secara agama nikah nanau labe adalah nikah yang memperhatikan rukun  dan  syarat  dalam  pernikahan,  hanya  saja  yang  menjadi  persoalan apakah  boleh  menurut  ulama  menikahi  perempuan  hamil  akibat perzinahan dan menikahi perempuan hamil bukan hasil zina, dibawah ini akan  diuraikan  masalah  tersebut  berdasarkan  pendapat  ulama  mazhab yang diuraikan segai berikut: 29
a.  Mazhab Hanafi
Mazhab  Hanafi  berpendapat,  jika  perempuan  yang  dizinai  tidak hamil,  maka  sah  akad  perkawinan  kepadanya  dari  laki-laki  yang  tidak melakukan  zina  kepadanya.    Begitu  juga  jika  dia  hamil  akibat  perbuatan zina  tersebut  maka  dia  boleh  dinikahi,  menurut  Abu  Hanifah  dan Muhammad.  Akan  tetapi,  dia  tidak  di  gauli  sampai  dia  melahirkan anaknya.
29 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu , jilid 9  ed. Terjemahan (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 144-146

## b.  Mazhab Maliki
Mazhab  Maliki  berpendapat,  tidak  boleh  dilaksanakan  akad terhadap  perempuan  yang  melakukan  perbuatan  zina  sebelum  dia dibebaskan  dari  zina  dengan  tiga  kali  haid  atau  telah  lewat  masa  tiga bulan.  Jika  dilaksanakan  akad  pernikahan  kepadanya  sebelum  dia dibebaskan dari zina, maka akad pernikahan ini adalah sebuah akad yang fasid. Akad ini harus dibatalkan, baik muncul kehamilan atau tidak.
c.  Mazhab Syafi’i
Mazhab  Syafi’i  berpendapat,  jika  dia  melakukan  hubungan  zina dengan  seorang  perempuan,  maka  tidak  haram  baginya  untuk menikahinya.  Ketentuan  ini  berlaku  pada  perempuan  dan  laki-laki  yang melakukan zina.
d.  Mazhab Hambali
Mazhab Hambali berpendapat, jika seorang perempuan melakukan perbuatan  zina,  maka  bagi  orang  yang  mengetahui  hal  itu  tidak  boleh menikahinya, kecuali dengan dua syarat, yaitu:
1.  Masa iddahnya telah selesai. Jika dia hamil akibat perbuatan zina,  maka  berakhirnya  masa  iddahnya  adalah  dengan melahirkan anaknya dan dia tidak boleh dinikahi sebelum dia melahirkan anaknya.
2.  Dia bertobat dari perbuatan zina.

## D.  Penutup
Berdasarkan urain dan penjelasan dari penelitian di atas penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
1.  Pelaksanaan  Nikah nanau labe diberlakukan  kepada  wanita  yang hamil  diluar  nikah  kemudian  dinikahkan    dengan  laki-laki  yang bersedia menikahinya apabila laki-laki yang menghamili perempuan tersebut tidak bertanggung jawab atau melarikan diri, nikah nanau labe  juga  dapat  terjadi  apabila  laki-laki  yang  menghamilinya bertanggung  jawab  tetapi  pernikahan  nanau  labe  tetap dilaksanakan  karena  adanya  faktor-faktor  lain  yang  memicunya.
Sebelum  pelaksanaan  nikah  nanau  labe  seharusnya  sanksi  adat tetap diberlakukan tetapi di desa Baluase denda adat dalam nikah nanau labe sudah tidak berlaku. Ada pun faktor-faktor yang melatar belakangi nikah nanau labe di desa Baluase yaitu pergaulan bebas sehingga  mengakibatkan  kehamilan,  laki-laki  yang  menghimili perempuan  tidak  bertanggung  jawab,  komunikasi  keluarga  yang tidak  tepat,  sikap  egois  orang  tua,  memastikan  status  anak  yang lahir.
2.  Aspek  hukum  yang  timbul  akibat  nikah nanau labe adalah  tidak terjaminnya  kepastian  hukum  dari  perkawinan  tersebut,  sehingga wanita  tidak  mendapatkan  hak-haknya  setelah  perceraian sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  6  ayat  (2)  dan  Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Nikah nanau labe merugikan hak-hak anak karena tidak ada jaminan pemberian biaya pemeliharaan dan pendidikan  anak  dari  ayah  kepada  anaknya,  selanjutnya  nikah nanau  labe  juga  dapat  merugikan  anak  karena  tidak  memiliki kepastian  hukum  dalam  pengurusan  administrasi  kelahiran sebagaimana  Pasal  99  Kompilasi  Hukum  Islam.  Dalam  aspek keperdataan,  seorang  anak  tidak  mendapatkan  hak  waris  dari ayahnya  apabila  meninggal  dunia  sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal  186  Kompilasi  Hukum  Islam,  anak  yang  lahir  di  luar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  saling  mewaris  dengan ibunya  dan  keluarga  dari  pihak  ibunya.  Perkawinan  yang  sah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan menrut    hukum  Islam  sesuai  dengan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang- Undang  nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Selanjutnya nikah nanau labe boleh  dilakukan  apabila  didasarkan  pada pendapat Mazhab Hanafi  tentang kebolehan menikahi perempuan hamil  akibat  perzinahan  dan  menikahi  perempuan  hamil  bukan hasil  zina  tetapi  harus  memperhatikan  ketentuan-ketentuan  yang membatasinya.

## Daftar Pustaka
Abdul Hamid, Kahi’ Pura Sebagai Perkawinan Passampo Siri’ di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/3663/2079 diakses pada tanggal 19 Januari 2021
Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ismail  Al  Bukhari, Shahih Bukhari Juz 1 , Terj.  Achmad  Sunarto,  dkk,  Tarjamah  Shahih  Bukhari  Jilid  1.  Semarang: CV. Asy Syifa', 1991.
Ahmad  Azhar  Basyir, Hukum Perkawina Islam .  Yogyakarta,  UII  Pres, 2000.
Amir  Syarifuddin,  Garis-Garis  Besar  Fiqih.  Jakarta:  Kencana  Prenada Media,2003.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Kencana,1994
H.S.A. Al Hamdani, Risalah Nikah . cet 3; Jakarta: Pustaka Aman, 1998
Khoiruddin  Nasution, Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim .  Yogyakarta: ACAdeMIA.
Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya , Jakarta: al Hidayah, 2002
Muhyidin , Nikah Mut’ah (kawin kontrak) dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Akibat Hukum Atas Harta Perkawinan dan Harta Waris . (http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/download/8180/4302#:~: text+kawin%20kontrak%20merupakan%20perkawinan%20yang,1%20Tah un%201974%20tentang%20Perkawinan) diakses pada tanggal 19 Januari 2021
R. Abdul Djamali, Hukum Islam. Bandung: Mandar Maju, 2000
Rahmat  Hakim, Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah. Beirut: Dar al-Fikr, 1983, cet. 4 jilid 2.
Satria Efendi, Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana, 2005.
Suriyaman  Mustari,  Hukum  Adat  Dahulu  Kini  dan  Akan  Datang.  Jakarta: Kencana, 2014.
Timudin Dg. Mangera Bauwo dkk, Atura Nuada ante Givu Nuada to Kaili ri Livuto nu Palu. (HUkum dan Sanksi Adat Kaili di Palu) , Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012.
Tolib  Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan. Bandung: Alfabeta, 2015.
Wahbah  Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu ,  jilid  9    ed.  Terjemahan. Jakarta: Gema Insani, 2011.
Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.