## JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
Volume 7 | Nomor 1 | Januari 2023
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KHUSUS PADA PROGRAM KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI INDONESIA

## IMPLEMENTATION OF SPECIAL PROTECTION POLICIES IN THE CHILD FRIENDLY CITIES PROGRAM (KLA) IN INDONESIA
1 Jumanah, 2 Denis Ruliyansyah, 3 Eka Miranda, 4 Enin Yuliani Program Studi Ilmu Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten 1 jumanah1011@gmail.com, 2 denisyansyah48@gmail.com, 3 ekam1493@gmail.com,
4 eninyuliani@gmail.com
Kata Kunci:

## ABSTRAK
Kabupaten/kota yang ramah anak, perlindungan khusus, kebijakan ramah
anak
Keywords : Child-friendly districts/cities, Special Protection, Child Friendly Policy
Artikel/tulisan  ini  membahas  implementasi  kebijakan  perlindungan khusus  dalam  program  Kota  Layak  Anak  (KLA).  Artikel/tulisan  ini bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana  implementasi  kebijakan khusus dalam program kota ramah anak ini berjalan dengan baik atau sebaliknya.  Kebijakan  khusus  program  kota  layak  anak  ini  tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang  Kebijakan  Kabupaten/Kota  Layak  Anak,  di  mana  poin-poin pembahasan  mengenai  kebijakan  khusus  program  kota  layak  anak tertuang  dalam  peraturan  tersebut.  Tulisan  ini.  Dari  hasil  referensi dari  beberapa  literatur,  kebijakan  khusus  dalam  program kabupaten/kota  ramah  anak  ini  memiliki  beberapa  klaster,  yaitu Korban  Kekerasan  &  Eksploitasi,  Korban  Pornografi  &  Situasi Darurat,  Penyandang  Disabilitas  dan  ABH  (Anak  yang  Berkonflik dengan  Hukum),  Terorisme,  Stigma.  Dari  beberapa  referensi  dan analisis  referensi  tersebut  menunjukkan  bahwa  implementasi kebijakan  kota  ramah  anak  telah  terlaksana  dengan  baik,  meskipun masih terdapat kendala atau kendala yang dihadapi oleh instansi atau pemangku  kepentingan  terkait  seperti  Badan  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak.  Hal  ini  terjadi  karena  aparat penegak  hukum  memiliki  persepsi  yang  berbeda,  serta  kurangnya pemahaman  masyarakat  terhadap  adanya  kebijakan  khusus  dalam program kabupaten/kota yang ramah anak.

## Abstract
This  article/writing  discusses  the  implementation  of  special  protection policies in the Child Friendly City (KLA) program. This article/writing aims to  analyze  how  the  implementation  of  special  policies  in  this  child-friendly city program goes well or vice versa. This special policy for the child-friendly city  program  is  stated  in  the  Presidential  Regulation  of  the  Republic  of Indonesia  Number  25  of  2021  concerning  Child-friendly  Regency/City
p-ISSN 2549 - 0435 e-ISSN 2549 - 1431
Policy,  in  which  the  discussion  points  regarding  the  special  policy  on  the child-friendly city program are stated in the regulation. This writing. From the  results  of  references  from  several  literatures,  this  special  policy  in  the child-friendly  district/city  program  has  several  clusters,  namely  Victims  of Violence & Exploitation, Victims of Pornography & Emergency Situations, Persons  with  Disabilities  and  ABH  (Children  in  Conflict  with  the  Law), Terrorism, Stigma. From several references and analysis of these references, it  shows  that  the  implementation  of  child-friendly  city  policies  has  been carried out well, although there are still obstacles or obstacles faced by relevant agencies  or  stakeholders  such  as  the  Women's  Empowerment  and  Child Protection  Agency.  This  happens  because  law  enforcement  officers  have different  perceptions,  as  well  as  the  lack  of  public  understanding  of  the existence of special policies in the child-friendly district/city program.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  bersama  negara-negara  di  dunia  sepakat  untuk  menempatkan  kepentingan terbaik  bagi  anak  dengan  memenuhi  hak-hak  anak  melalui  suatu  forum  internasional yangmendeklarasikan ” World Fit for Children” . Deklarasi ini dilakukan pada tanggal 20 November 1989 di Amerika Serikat dan kemudian disahkan pada tanggal 2 September 1990 yang kemudian deklarasi  ini  ditindaklanjuti  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (KPP-PA)  di  Indonesia  sejak  tahun  2006  dalam  bentuk  upaya  pengembangan  Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) (Flood, 2012). Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, jumlah anak di Indonesia mencapai 30 juta jiwa pada tahun 2021 (Mahdi, 2021). Sedangkan berdasarkan berita  yang  disampaikan  oleh  CNN  Indonesia,  Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  (PPPA)  mencatat  sebanyak  14.517  kasus  kekerasaan  terhadap  anak  terjadi sepanjang 2021, yang dimana hampir setengahnya jumlah tersebut merupakan kekerasaan seksual (CNN indonesia, 2021). Untuk itu perlu adanya perlindungan yang diberikan kepada anak-anak, terutama  dari  lingkungannya  karena  anak-anak  merupakan  generasi  emas  yang  perlu dipersiapkan  dari  sekarang.  Bahkan,  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  (2002)  tentang Perlindungan  anak  disebutkan  dalam  pasal  4  bahwa  setiap  anak  berhak  untuk  dapat  hidup, tumbuh,  berkembang,  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Fitriya et al., 2021).
Dilihat  dari  hal  tersebut,  Indonesia  menjamin  hak  setiap  anak  untuk  memperoleh perlindungan  dari  kegiatan  eksploitasi  ekonomi  dan  setiap  pekerjaan  yang  membahayakan dirinya,  sehingga  dapat  mengganggu  pendidikan,  kesehatan  fisik,  moral,  kehidupan  sosial  dan mental spiritualnya (Rumtianing, 2016). Namun jika kita melihat kenyataanya di lapangan, hak- hak  anak  tersebut  belum  terpenuhi  secara  sitematik  dan  berkelanjutan.  Bahkan,  masih  banyak ditemukan  permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  pada  anak-anak,  diantaranya  yaitu kekerasan  psikis,  kekerasan  fisik,  eksploitasi, trafficking, pelecehan  seksual,  masih  banyak  anak yang terpaksa bekerja karena orang tua yang tidak dapat memenuhi kebutuhan, banyak anak anak yang menjadi pengemis di tepian jalan atau pada lampu merah, yang bisa kita sebut sebagai anak jalanan  (Haning & Yulianti, 2018). Hal ini tentu saja mengkhawatirkan, perlu penanganan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi hak-hak anak adalah dengan mengeluarkan program atau kebijakan tentang kota/kabupaten layak anak. Hal ini dimaksudkan selain untuk penghormatan, perlindungan serta memenuhi hak-hak anak, program ini juga dimaksudkan untuk pembangunan kota/ kabupaten tersebut. Program ini tentu  saja  harus  di  implementasikan  dan  perlu  adanya  dukungan  dari  berbagai  pihak,  salah satunya adalah Pemerintah Daerah.
Pemerintah daerah dalam hal ini adalah Kabupaten/kota Layak Anak atau bisa disebut KLA merupakan  Kabupaten/Kota  yang  mempunyai  sistem  pembangunan  berbasis  hak  anak  melalui pengintegrasian  komitmen  dan  sumber  daya  pemerintah,  masyarakat  dan  dunia  usaha,  yang terencana  secara  menyeluruh  dan  berkelanjutan  dalam  kebijakan,  program  dan  kegiatan  untuk menjamin  terpenuhinya  hak  dan  perlindungan  anak  (Rosalin  dan  Handayani,  2016).    Dalam membuat  suatu  program,  diperlukan  adanya  beberapa  tujuan  yang  mana  harus  jelas peruntukannya.  Hal  ini  agar  suatu  tujuan  tersebut  dapat  memfokuskan  kebijakannya  terhadap permasalahan  yang  ada,  lalu  pengimplementasiannya  sesuai  dengan  program  yang  dimaksud dalam tujuan tersebut. Secara umum, tujuan KLA ialah sebagai wadah untuk memenuhi hak dan melindungi  anak.  Lalu  secara  khususnya  ialah  untuk  membangun  inisiatif  pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak ( Convention on the Rights of the Child ) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.
Tujuan-tujuan  tersebut  tidak  mungkin  dibuat  berdasarkan  ketidakseriusan  dari  berbagai permasalahan-permasalahan  yang  ada  di  publik.  Hal-hal  tersebut  sudah  seharusnya  di  tangani dengan serius, maka dari itu di Indonesia permasalahan perlindungan terhadap anak sekarang ini menjadi  salah  satu  isu  utama  yang  diperbincangkan.  Berbagai  permasalahan  dan  kasus  yang menjadikan  anak  sebagai  korban  banyak  terjadi  beberapa  tahun  belakangan  ini.  Permasalahan tersebut  diantaranya  adalah  perlakuan  diskriminasi,  kekerasan,  eksploitasi  dan  penelantaran terhadap anak.  Berdasarkan survei kekerasan terhadap perempuan dan anak 2006 oleh BPS yang dimuat  dalam  profil  anak  tahun  2013  oleh  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak (KPP & PA), menunjukkan bahwa sebesar 3% anak- anak Indonesia mendapat kekerasan  dalam  lingkungan  keluarga  dalam  berbagai  bentuk.  Hal  ini  berarti  bahwa  setiap  100 anak  Indonesia  terdapat  3  anak  yang  mengalami  tindak  kekerasan.  Masalah-masalah  tersebut menyedot banyak perhatian baik pemerintah ataumasyarakat, sehingga hadir kebijakan yang lebih dikenal  sebagai  Kota  Layak  Anak(KLA)  untuk  menangani  masalah  anak  tersebut  (Hadi  et  al., 2020).
Keberadaan KLA akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anak, khususnya untuk masyarakat yang tinggal dan menetap di suatu wilayah. Kontribusi yang diberikan misalnya, anak mampu  memanfaatkan  waktu  luang  untuk  kegiatan  budaya,  serta  yang  terpenting  untuk mendapatkan  hak-haknya  seperti  perlindungan  dari  tindakan  kriminal,  kekerasan,  pelecehan seksual  yang  dapat  membahayakan  anak.  Program  KLA  merupakan  program  yang  bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan upaya kongkrit aparat pemerintah baik di Kabupaten/Kota maupun di Desa/Kelurahan, Keluarga, Masyarakat, dan Dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan kawasan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak. kemudian untuk menyatukan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber dana, sarana, prasarana dan teknologi yang ada pada pemeintah, partisipasi masyarakat serta unit usaha yang ada di Desa/Kelurahan dalam memenuhi hak-hak anak (Ilosa & Rusdi, 2020).

## B. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  melalui  pemanfaatan  studi  bibliometrik  yakni studi literatur, data yang digunakan dengan memanfaatkan basic data crosef dan google scholar yang diambil data dengan menggunakan keyword “ Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus Pada Program Kota Layak Anak (KLA)  d i  Indonesia” dari berbagai artikel rentang tahun  mulai KLA terbentuk sampai dengan tahun 2022   kemudian visualisasi akan dianalisis dengan menggunakan VOSviewer 1.6.16  yang  mengacu  pada  berbagai  referensi-referensi  yang  telah  digunakan  dalam berbagai persepektif berbagai daerah di Indonesia.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Dasar Kebijakan Kota Layak Anak
Adapun beberapa dasar hukum yang  menjadi payung hukum implementasi Kota Layak Anak ialah sebagai berikut:
1) Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2021  Tentang  Kebijakan Kabupaten/  Kota  Layak  Anak .  Yang  mana,  bahwa  Kabupaten/Kota  Layak  Anak  yang selanjutnya  disingkat  KLA  adalah  kabupaten/kota  dengan  sistem  pembangunan  yang menjamin  pemenuhan  hak  Anak  dan  perlindungan  khusus  Anak  yang  dilakukan  secara terencana,  menyeluruh,  dan  berkelanjutan.  Kebijakan  KLA  adalah  pedoman penyelenggaraan  KLA  bagi  kementerian/lembaga,  pemerintah  daerah  provinsi,  dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak (Pemerintah RI, 2021);
2) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2011  Tentang  Kebijakan  Pengembangan  Kabupaten/Kota Layak Anak . Yang mana, bahwa Kebijakan Pengembangan KLA memuat tentang: a. konsep KLA; b. hak anak; dan c. pendekatan pengembangan KLA  (Belakang, 2011);
3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Indikator  Kabupaten/Kota  Layak  Anak . Peraturan ini membahas mengenai setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila  telah  memenuhi  hak  anak  yang  diukur  dengan  Indikator  KLA.  Indikator  KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penguatan kelembagaan; dan b. klaster hak anak; (Okyere, 2011a);
4) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak . Membahas tentang Panduan Pengembangan KLA merupakan acuan bagi pemerintah kabupaten/kota  untuk  mewujudkan  KLA.  Dalam  melaksanakan  pengembangan  KLA pemerintah kabupaten/kota dapat melibatkan perwakilan anak, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat (Okyere, 2011b);
5) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak . Membahas mengenai Evaluasi KLA, dilakukan untuk meningkatkan kinerja daerah dengan cara mengetahui dan memperoleh informasi mengenai upaya yang dilakukan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam mengembangkan KLA (Okyere, 2011c);
6) Lampiran  I  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2021  Tentang Kebijakan  Kabupaten/  Kota  Layak  Anak  (Dokumen  Nasional  Kebijakan  Kabupaten  / Kota Layak Anak). Membahas mengenai petunjuk dan arah untuk mewujudkan KLA, yang merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden tentang Kebijakan  Kabupaten/Kota Layak Anak (Statistik, n.d.);
7) Lampiran  II  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2021  Tentang Kebijakan  Kabupaten/  Kota  Layak  Anak  (Rencana  Aksi  Nasional  Kebijakan Kabupaten/Kota  Layak  Anak) .  Membahas  mengenai  langkah-langkah  rinci  yang diperlukan  untuk  menyelenggarakan  KLA,  yang  diukur  melalui  24  (dua  puluh  empat) indikator yang mana hanya 3 indikator yang saya jabarkan disini, yaitu: (1) peraturan daerah tentang KLA; (2) penguatan kelembagaan KLA; (3) peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak; (Ii et al., n.d.)
Pada  konteks  implementasi  kebijakan  menunjukan  bahwa  perlindungan  anak  mutlak diwujudkan oleh setiap elemen masyarakat dan tentunya dijamin keberadaannya oleh negara agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  perlindungan  anak  mencakup  anak  yang  belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan meliputi hak- hak anak
untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan serta mendapat perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, perlindungan anak mencakup setiap bidang pembangunan. Pembangunan perlindungan anak yang  terintegrasi  dan  komprehensif  akan  menghasilkan  kebijakan  publik  yang  lebih  efektif dalam  mewujudkan  dunia  yang  layak  bagi  seluruh  anak  Indonesia,  baik  laki-laki  maupun perempuan (Torres, 2017).
Maka dari itu, dari berbagai unsur termasuk negara mempunyai Kewajiban dan tanggung jawab  terhadap  penyelenggaraan  perlindungan  anak  sebagaimana  tertuang  dalam  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adapun uraiannyasebagai berikut:
a. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. (pasal 21)
b. Pemerintah berkewajiban  dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak (pasal 21 (3))
c. Pemerintah  Daerah  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  dan mendukung  kebijakan  nasional  dalam  penyelenggaraan  Perlindungan  Anak  di  daerah melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak. (pasal 21 (4))
d. Negara,  Pemerintah,  dan  Pemerintah  Daerah  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab memberikan  dukungan  sarana,  prasarana,  dan  ketersediaan  sumber  daya  manusia  dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. (pasal 22)
e. Negara,  Pemerintah,  dan  Pemerintah  Daerah  menjamin  perlindungan,  pemeliharaan,  dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. (pasal 23)
f. Negara,  Pemerintah,  dan  Pemerintah  Daerah  menjamin  Anak  untuk  mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak. (pasal 24) (Heni & Nawangsari, 2019).

## 2. Perkembangan Studi Implementasi Kota Layak Anak
Beberapa penulis yang mengkaji kota layak anak dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

## Gambar 1.1 Visualisasi
Authors
Sumber: Data Artikel Di Olah Melalui Vos Viewer, 2022.
Pada  gambar    diatas  menunjukkan  nama-nama  penulis  yang  melakukan  penelitian mengenai kebijakan khusus pada program kab/kota layak anak pada tahun 2018-2022, adapun secara keyword peneliti memperoleh visualisasi sebagai berikut:

## Gambar 1.2 Keyword Visualisasi
Sumber: Data Artikel diolah Melalui Vos Viewer , 2022.
Gambar 1.2, Data Vos Viewer diatas menunjukkan mengenai pembahasan data yang sudah diteliti mengenai kebijakan khusus pada program kab/kota layak anak. Adapun, berdasarkan hasil olah vos viewer diatas, pada gambar 1.1 menunjukkan nama-nama peneliti terdahulu yang sudah  meneliti  mengenai  kebijakan  khusus  kab/kota  layak  anak.  Dan  juga  gambar  1.2 menunjukkan mengenai pembahasan yang sudah di teliti mengenai kebijakan khusus kab/kota layak  anak.  Pada  hasil  pembahasan  vos  viewer  ini  kami  lebih  memfokuskan  mengenai  para peneliti  yang  lebih  dahulu  meneliti  mengenai  kebijakan  khusus  pada  kab/kota  layak  anak. Adapun  nama-nama  para  peneliti  terdahulu  yang  sudah  meneliti  kebijakan  perlindungan khusus  pada  kab/kota  layak  anak.  Data vos  viewer menunjukkan  diantaranya  ialah  Dine Meigawati, Tuah Nur, Dian Purwanti, Andi Mulyadi, Puji Fauziah.
Secara umum beberapa hasil penelitian menunjukan bahwa Pengembangan KLA diawali dengan adanya lokakarya Kota Ramah Anak yang diselenggarakanoleh Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia,  Yayasan  Pelangi, Indonesian  People Forum dengan dukungan  Kementerian Negara  Pemberdayaan  Perempuan  pada  13  Mei    2004.  Pertemuan  ini  dilanjutkan  dengan Seminar Nasional Kota Ramah Anak yang diselenggarakan oleh YayasanKesejahteraan Anak Indonesia dan Universitas Bina Nusantara (Jurusan Arsitektur) dengan dukungan dari Yayasan Pelangi,  12  Oktober  2004.  Setelah  itu  diskusi  secara  intens  dan  lobi  ke  Kementerian Pemberdayaan  Perempuan,  akhirnya  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  memasukan “Kebijakan Pengembangan Kota Ramah Anak” ke dalam perencanaan program Asisten Deputi Masalah Sosial, Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Hal ini ditandai dengan terselenggaranya Rapat Koordinasi Pengembangan Kota Ramah Anak di Bogor pada akhir Desember 2005.(H. Patilima, 2017).
Dalam  perkembangannya,  antusiasme  kabupaten/kota  yang  semula  masih  terbatas, perjalanan waktu dari tahun ke tahun semakin bertambah jumlah kabupaten/kota menuju layak anak.Untuk  menjawab  antusias  pemerintah  kabupaten/kota,  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (sebelumnya  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan) menetapkan  31  indikator  Kabupaten/Kota  Layak  Anak.  Indikator  ini  disesuaikan  dengan  5 klaster Konvensi Hak Anak – Hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan,pengisian waktu luang dan kegiatan budaya;  dan  perlindungan  khusus.  Selain  itu  setiap  kabupaten/kota  dalam  mengembangkan memperhatikan kebijakan,anggaran,data terpilah anak, staf yang terlatih Konvensi Hak Anak, forum anak, dan dukungan lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha di bidang tumbuh, kembang, dan perlindungan anak. (H. Patilima, 2017).
Sejak  ditunjuknya  5  kabupaten/  kota  sebagai  uji  coba  Pengembangan  Kabupaten/Kota Layak Anak pada tahun 2006. Sangat dirasa perlu menambah jumlah kabupaten/kota sebagai
wilayah pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kementerian PemberdayaanPerempuan menunjuk  10  (sepuluh)  kabupaten/kota  pada  tahun  2007.  Kabupaten/kota  dimaksud  adalah Kabupaten Aceh Besar (Provinsi Aceh), Kota Padang (Provinsi Sumater Barat), Kabupaten Ogan Komiring  Ilir  (Provinsi  Sumatera  Barat),  Kabupaten  Lampung  Selatan  (Provinsi  Lampung), Kabupaten Karawang (Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Sragen (Provinsi Jawa Tengah), Kota Malang  (Provinsi  Jawa  Timur),  Kota  Manado  (Provinsi  Sulawesi  Utara),  dan  Kota  Kupang (Provinsi Nusa Tenggara Timur).
Untuk memperluas jumlah kabupaten/kota menuju layak anak,pemerintah menargetkan 100  kabupaten/kota  layak  anakpadatahun  2014.  Untuk  mewujudkan  target  tersebut, pemerintah  pusat  mendorong  masing-masing  pemerintah  provinsi  menunjuk  beberapa kabupaten/kota dipersiapkan menjadi kabupaten/kota layak anak. Akhir 2016, kabupaten/kota yang menginisiasi KLA berjumlah 302 kabupaten/kota se-Indonesia (H. Patilima, 2017).
Tidak hanya itu, dalam pelaksanaannya, KLA mengacu pada 5 kluster hak anak yang perlu dipenuhi.  Pertama,  hak  kebebasan.  Kedua,  hak  anak  untuk  mendapatkan  lingkungan  dan pengasuhan  alternatif.  Ketiga,  hak  anak  untuk  mendapatkan  kesehatan  dasar  serta kesejahteraan.  Keempat,  hak  mendapatkan  pendidikan,  pemanfaatan  waktu  luang,  dan kegiatan budaya serta kelima, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus.
Pengembangan  KLA  di  Indonesia  dengan  dimensi  spasial  kabupaten/kota  yang  besar terbilang jauh lebih kompleks dibanding dengan pengembangan sebuah ’kota’ yang layak bagi anak di negara lain. Hal ini disebabkan oleh struktur administrasi dan wilayah yang besar di Indonesia. Namun dengan fakta dan kondisi yang ada tersebut tidaklah mengurangi semangat negara Indonesia, KPP-PA telah menargetkan pembentukan 400 kabupaten/kota layak anak di seluruh  Indonesia  dari  target  yang  ada  sampai  dengan  saat  ini,  sudah  terbentuk  349 kabupaten/kota layak anak di Indonesia (Mahmud & Suandi, 2020).
Akan  tetapi,  disamping  itu  beberapa  studi  perkembangan  layak  anak  yang mengkhususkan  pada  kebijakan  perlindungan  khusus  pada  anak  di  Indonesia  ini  memang sudah  dilaksanakan  dengan  baik.  Namun,  masih  terdapat  beberapa  masalah  dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan khusus pada kab/kota layak anak ini. Permasalahan yang sering  menjadi  sorotan  publik  dalam  kebijakan  khusus  pada  kab/kota  layak  anak  ini  ialah seperti  kurangnya  perhatian  pemerintah  terhadap  beberapa  pembangunan  sarana  dan prasarana  menuju  Kota  Layak  Anak,  terlihat  dari  minimnya  kuantitas  dan  kualitas  Zona Selamat Sekolah (ZoSS). Padahal, keberadaan ZoSS dinilai sangat efektif mencegah terjadinya kecelakaan,  terutama  terhadap  pelajar  yang  masih  duduk  di  sekolah  dasar.  Lalu,  kurangnya peran  aktif  Satuan  Tugas  Perlindungan  Anak  (Satgas  PA)  di  tingkat  RW  dalam  melakukan sosialisasi  dan  konseling  dalam  mencegah  kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT) termasuk  kekerasan  terhadap  anak.  Kurangnya  koordinasi  antar  Gugus  Tugas  Kota  Layak Anak  di  beberapa  Kab/Kota  Indonesia.  Selain  itu,  kurangnya  koordinasi  juga  terlihat  dari beberapa SKPD yang belum paham betul akan tugas pokok dan fungsinya dalam Gugus Tugas KLA (Mahmud & Suandi, 2020).
Itulah beberapa permasalahan dalam perkembangan studi layak anak dapat disimpulkan bahwa  simpulkan  bahwa  perkembangan  studi  layak  anak  di  kab/kota  indonesia  sudah  di jalankan dengan baik tetapi memang masih ada kekurangan dalam hal pengimplementasiannya. Maka dari itu, berbagai unsur harus saling bekerja sama, agar studi layak anak ini bisa terimplementasikan dengan sebaik dan semaksimal mungkin di kab/kota di Indonesia.

## 3. Upaya Pemerintah dan Non-Pemerintah dalam Perlindungan Anak
Berbagai kajian  studi implementasi  di beberapa wilayah Kota di Indonesia berdasarkan telaah literatur review , penulis  melihat bahwa pemerintah memiliki upaya  dalam perlindungan anak ialah sebagai berikut:
1) Pemerintah  berperan  sebagai  fasilitator  yang  menyediakan  fasilitas  dan  membantu masyarakat untuk merancang rencana dalam mencapai tujuan dari Kampung Ramah Anak. Sebagai fasilitator pemerintah juga bertugas untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan program Kampung Ramah Anak serta membentuk Tim Gugus Tugas Kampung Ramah Anak.
2) Adanya motivasi bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan dalam collaborative governance. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan  Perlindungan  Anak  secara  berkala  melakukan  monitoring  pada  saat  pelaksanaan kegiatan  Kampung  Ramah  Anak  sehingga  dengan  adanya  monitoring  dan  dukungan fasilitas pemerintah maka masyarakat dan pengusaha setempat lebih antusias dan tertarik untuk  berkolaborasi  untuk  melaksanakan  berbagai  kegiatan  dalam  program  Kampung Ramah Anak. Motivasi swasta dilihat dari adanya keterlibatan swasta secara langsung pada saat pelaksanaan kegiatan, selain itu juga dapat dilihat dari adanya kepedulian yang ditandai dengan adanya inisiatif dari swasta untuk memberikan tawaran bantuan kepada pengurus wilayah  baik  bantuan  berupa  les  gratis  maupun  bantuan  berupa  pemberian  PMT  saat posyandu.
3) Kolaborasi  antara  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  melibatkan  partisipasi  secara langsung pemerintah, swasta dan masyarakat. Dengan adanya keterlibatan langsung atau partisipasi secara langsung dari pemerintah, swasta dan masyarkat maka seluruh komponen yang  terlibat  kolaborasi  memiliki  kapasitas  untuk  melakukan  aksi  bersama  walaupun keterlibatannya  berbeda-beda.  Meskipun  dalam  kegitan  yang  berbeda-beda  namun pemerintah  dan  swasta  telah  menunjukkan  kesediaan  untuk  turut  dalam  kegiatan  yang dilaksanakn oleh Tim Gugus Tugas KRA (Siskasari, 2021).
Adapun  campur  tangan  dari  pihak  non  pemerintah  seperti  LBH  (Lembaga  Bantuan Hukum) yang ada di beberapa kab/kota yaitu sebagai berikut:
1) Penyuluhan-penyuluhan  disekolah-sekolah  dan  juga  dilapas  anak  yang  berada  di kabupaten/kota. Kegiatan penyuluhan disini dilakukan dengan mengadakan kegiatan yang memiliki muatan edukasi dengan tujuan agar anak yang mengalami masalah dengan hukum tetap dapat mengenyam pendidikan secara langsung.
2) Pembinaan  yang  berkelanjutan  di  lapas-lapas,  dilakukan  sebagai  upaya  dalam mendampingi anak-anak yang berhadapan dengan hukum
3) Membantu  pendampingan  hukum  pada  kasus-kasus  anak  baik  pada  pelaku  maupun korban.  Pendekatan  yang  dilakukan  diharapakan  tidak  serta  merta  menyudutkan  anak. Meski  demikian,  lembaga-lembaga  terkait  perlindungan  anak  telah  berupaya  melakukan pendekatan  yang  responsif  terhadap  hukum  dalam  membantu  mendampingi  korban  dan pelaku anak (Himawati et al., 2019).

## D.   SIMPULAN
Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus Pada Program Kota Layak Anak pada saat ini masih dalam tahap Pengembangan. Pengembangan KLA di Indonesia dengan dimensi spasial kabupaten/kota  yang  besar  terbilang  jauh  lebih  kompleks  dibanding  dengan  pengembangan sebuah ’kota’ yang layak bagi anak di negara lain. Hal ini disebabkan oleh struktur administrasi dan wilayah yang besar di Indonesia. Setiap tahun, kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia terus  meningkat.Dan  kasus  yang  banyak  terjadi  adalah  kekerasan  seksual  yang  diterima  anak anak.Hal  ini  tentu  saja  suatu  hal  yang  memprihatinkan.Padahal  anak  merupakan  salah  satu harapan untuk meneruskan perjuangan cita-cita bangsa.Untuk perlu adanya perlindungan yang diberikan  kepada  anak-anak,  terutama  daam  hal  lingkungan.  Dengan  adanya  Kebijakan  Kota Layak Anak, diharapkan dapat membantu memenuhi hak-hak anak, yang dimana hak-hak anak tersebut  yaitu  berhak  untuk  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  berpartisipasi  secara  optimal
sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan dan diskriminasi.
Akan tetapi, Kebijakan Kota Layak Anak ini belum maksimal terlaksana, dimana terlihat dari beberapa  penelitian  terdahulu  menunjukan  bahwa  Kebijakan    Kota  Layak  Anak  ini  masih ditemukan  beberapa  hambatan  dan  tantangan  dalam  pelaksanaannya.  Untuk  itu,  diharapkan Pemerintah dapat menangani hal ini, agar Kebijakan Kota Layak Anak ini dapat segera terwujud, dan hak-hak anak pun terpenuhi. Dalam setiap pembentukan serta pengembangan kab/kota layak anak  ini  pastinya  ada  beberapa  faktor  yang  menghambat  dari  jalannya  implementasi  kebijakan perlindungan khusus tersebut. Seperti, aparat hukum yang memiliki persepsi yang berbeda-beda serta  pemahaman  masyarakat  yang  kurang  paham  dengankab/kota  layak  anak  dikarenakan sosialisasi  yang  tidak  merata.  Persepsi  serta  pemahaman  aparat  penegak  hukum  menjadi  hal pokok  dalam  pengimplementasi  perlindungan  khusus  kepada  anak  agar  pembinaan  yang diterapkan  dapat  berjalan  lancar.  Selain  itu,  pemahaman  masyarakat  harus  ditingkatkan  agar program kab/kota layak anak dalam hal perlindungan khusus bisa tercapai. Maka dari itu, pihak- pihak  yang  berkepentingan  pun  harus  bekerjasama  denga  nmasyarakat  sebaik  dan  semaksimal mungkin  agar  pengimplementasian  kebijakan  khusus  pada  program  kota  layak  ini  berjalan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA
CNN  Indonesia.  (2021). 14.517  Kasus  Kekerasan  Anak  Terjadi  Sepanjang  2021 .  cnnindonesia.com. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220120030219-20-748827/14517-kasus-kekerasan- anak-terjadi-sepanjang-2021
Dr.  Vladimir,  V.  F.  (2021).  PENGHAPUSAN  DISKRIMINASI  TERHADAP  ANAK  ASTRA  DALAM
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK Oleh: Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local. , 1 (69), 5 – 24.
Fitriya, S., Hidayat, R., & Rizki, M. F. (2021). Implementasi Kota Layak Anak Melalui Program Sekolah
Ramah Anak (SRA) di Kota Bekasi. Jurnal Kajian Ilmiah , 21 (4), 377 – 390. https://doi.org/10.31599/jki.v21i4.760

## (2011). PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN

## PERLINDUNGAN
ANAK RI NOMOR
11 TAHUN 2011. Phys. Rev.E , 24. http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/377/4/Muñoz_Zapata_Adriana_Patric ia_Artículo_2011.pdf
Flood, J. H. and I. (2012). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK DI KECAMATAN SEMAMPIR SURABAYA. Экономика Региона , Kolisch 1996 , 49 – 56. Hadi, K., Asworo, L., & Sihidi, I. T. (2020). Journal of Government Civil Society. Journal of Government Civil Society , 4 (April), 115 – 129.
Heni,  I.  P.,  &  Nawangsari,  R.  E.  (2019).  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI KOTA SURABAYA. Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara , 9 (2).
Himawati, I. P., Wahyuseptiani, Y. I., & Arwani, M. M. (2019). Upaya Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Pada Anak DI KOTA BENGKULU . 8 (1), 14 – 23.
Hamudy,  M.  (2015).  Upaya  Mewujudkan  Kota  Layak  Anak  di  Surakarta  dan  Makassar. Jurnal  Bina Praja , 07 (02), 149 – 160. https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.149-160
Hamudy,  M.  (2018).  Upaya  Mewujudkan  Kota  Layak  Anak  An  Effort  to  Build  Child-friendly  City.
Ejournal Kementerian Sosial , 132 , 355 – 368.
Haning,  E.,  &  Yulianti,  T.  (2018).  EFEKTIVITAS  RUMAH  SINGGAH  BAGI  ANAK  JALANAN  DI KOTA  SURABAYA. Jurnal  Penelitian  Administrasi  Publik  (JPAP) , 4 (2),  1088 – 1098. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.co m/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya- dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id
Heni, I. P., & Nawangsari, R. E. (2019). Implementasi Kebijakan, Klaster Hak Anak, Kabupaten/Kota Layak Anak. Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara , 9 (2).
Himawati, I. P., Nopianti, H., Hartati, S., & Hanum, S. H. (2016). Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program “Kota Layak Anak” Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan , 5 (1), 37 – 49. https://doi.org/10.22202/mamangan.v5i1.1928 Ii, L., Indonesia, P. R., Kla, R. A. N., & Ki-a, R. A. N. (n.d.). LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2O2I TENTANG KEBIJAKAN KABUPATEN/ KOTA LAYAK ANAK . 102580 .
Ilosa, A., & Rusdi, R. (2020). Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (Kla) Dalam Memenuhi Hak Sipil Dan Kebebasan Anak Di Kota Pekanbaru. Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) , 2 (1), 87 – 101. https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i1.118 Lenny Rosalin, Rini Handayani, S. M. (2016). Kabupaten/ Kota Layak Anak, Bahan Advokasi Kebijakan KLA .
20.
Mahmud,  A.,  &  Suandi,  S.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Pengembangan  Kabupaten/Kota  Layak Anak (Kla) Di
Kota
Palembang. Journal PPS UNISTI , 2 (2), 36 – 52.
https://doi.org/10.48093/jiask.v2i2.23
Mahdi,  M.  I.  (2021). Anak  Usia  Dini  Indonesia  Capai  30,83  Juta  pada  2021 .  Dataindonesia.Id. https://dataindonesia.id/Ragam/detail/anak-usia-dini-indonesia-capai-3083-juta-pada-2021
Maulida,  C.  C.,  &  Purwanti,  D.  (2019).  Implementasi  Pengembangan  Kota  Layak  Anak  Di  Kota Sukabumi. PAPATUNG:  Jurnal  Ilmu  Administrasi  Publik,  Pemerintahan  Dan  Politik , 2 (3),  19 – 30. https://doi.org/10.54783/japp.v2i3.9 Namma,  R.  H.,  Setiamandani,  E.  D.,  Studi,  P.,  Administrasi,  I.,  &  Tunggadewi,  U.  T.  (2017).
IMPLEMENTASI PROGRAM KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK . 6 (3), 22 – 27. Ni  Made  Duwi  Putri  Kamayani.  (2016).  KONSEP-KONSEP  YANG  TERKAIT  DENGAN  KOTA Magister Hukum Udayana •. Magister Hukum Udayana , 5 (3), 605 – 615. Palembang,  W.  (2020).  Pengurus  Forum  Anak  Kota  Palembang  Periode  2020-2022. Jurnal  Hukum :
Samudra Keadilan , 11 (2), 5.
Patilima, H. (2017). Kabupaten Kota Layak Anak. Indonesian Journal of Criminology , 13 (1), 229091. Patilima, Hamid. (2017). Kota Layak Anak . Kla.Id. https://www.kla.id/kota-layak-anak/ Pribadi, D. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. Jurnal Hukum Volkgeist , 3 (1), 15 – 28. https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110 Okyere,  E.  (2011a).  PERATURAN  MENTERI  NEGARA  PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN  DAN
PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 12 TAHUN 2011. Phys. Rev. E , June , 53.
Okyere,  E.  (2011b).  PERATURAN  MENTERI  NEGARA  PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN  DAN
PERLINDUNGAN ANAK RI NOMOR 13 TAHUN 2011. Phys. Rev. E , June , 53.
Okyere,  E.  (2011c).  PERATURAN  MENTERI  NEGARA  PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN  DAN
PERLINDUNGAN ANAK RI NOMOR 14 TAHUN 2011. Phys. Rev. E , June , 53. Pemerintah RI. (2021). Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak . 2 .
Rumtianing, I. (2016). Kota layak anak dalam perspektif perlindungan anak. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 27 (156), 7 – 23.
http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5524
Saputri, F. A., & Erowati, D. (2020). Strategi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kabupaten Kebumen Tahun 2019. Journal of Politic and Government … , 14010116120010 . https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/viewFile/27314/23856
Setiani, R. D. (2019). Implementasi Kebijakan Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak Pada Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Di Kabupaten Pendeglang. ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta , 53 (9), 1689 – 1699. www.journal.uta45jakarta.ac.id Saldi, P., & Listyaningsih, L. (2019). Penguatan Kelembagaan Kota Layak Anak di Kota Serang. Jurnal Administrasi Publik , 10 (2). https://doi.org/10.31506/jap.v10i2.6735
Siskasari, A. (2021). Sinergitas Pemerintah, Swasta Dan Civil Society Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak  Di  Kota  Yogyakarta. Jurnal  Pemerintahan  Dan  Kebijakan  (JPK) , 1 (3),  Layouting. https://doi.org/10.18196/jpk.v1i3.11203 Statistik,  B.  P.  (n.d.). LAMPIRAN  I  PERATURAN  PRESIDEN  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  25 TAHUN 2O21 TENTANG KEBIJAKAN KABUPATEN/ KOTA LAYAK ANAK . 103007 .
Torres,  T.  (2017). STUDI  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  KOTA  LAYAK  ANAK  (KLA)  DI  KOTA PEKANBARU . 9 (12), 111.
Vonda, P. I., & Fitri, C. D. (2017). Pelaksanaan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh. Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies , 3 (1), 61 – 68. https://jurnal.ar- raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/1948