## PENGUATAN STRATEGI PENANGKALAN DALAM MERESPONS AKSI KOERSIF CINA DI LAUT NATUNA UTARA
Boy Anugerah 1
1 Universitas Indonesia (UI)/Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), boy.anugerahsip@gmail.com

## Abstract
At  the first,  Indonesia  was  a  non-claimant state  in  the South China Sea conflict.  Nevertheless,  many  violations  against  Indonesia’s  sovereignty and  sovereign  rights  in  the  North  Natuna  Sea  committed  by  China  have caused  the  increase  of  Indonesia’s  national  vigilance.  China’s  policy  to conduct  coercive  actions  in  the  North  Natuna  Sea  has  been  a  trigger for Indonesia  to  strengthen  its  deterrence  strategy.  This  research  aims  to explain  the  strengthening  of  Indonesia’s  deterrence  strategy,  through military  and  non-military  approaches,  to  China’s  coercive  action.  This research  uses  the  literature  review  approach.  Desk  research  and annotated bibliography is chosen as data collection and analysis methods. The  result  of  this  research  is  Indonesia’s  response  by  conducting  the strengthening deterrence strategy is a rational choice to protect Indonesia’s sovereignty  and  sovereign  rights  in  the  North  Natuna  Sea.  On  the  other hand, it could avoid open war with China.

## Keywords: coercive action, deterrence, North Natuna Sea

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Sengketa wilayah maritim di Laut Cina Selatan adalah salah satu sumber  ketegangan  regional  dan  global  yang  telah  berlangsung  cukup lama dan belum menunjukkan arah penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Terdapat tumpang tindih klaim wilayah  teritorial  laut  antara  Cina,  Taiwan,  dan  empat  negara  Asia Tenggara, yakni Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam, di Laut Cina Selatan. Aktor paling dominan dalam sengketa wilayah di Laut Cina Selatan adalah Cina yang menggunakan klaim historis yang tidak sejalan  dengan  hukum  internasional  untuk  mengklaim  wilayah  yang sangat  luas  di  Laut  Cina  Selatan  yang  dibatasi  oleh  garis-garis  yang
menghubungkan  beberapa  titik  yang  disebut  sebagai  nine  dash  line (sembilan garis putus-putus) (Waluyo, 2020).
Klaim  wilayah  Cina  tersebut  bersinggungan  dengan  wilayah teritorial  dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) beberapa negara kawasan sesuai hukum laut internasional. Indonesia tidak memiliki klaim wilayah di  Laut  Cina  Selatan,  akan  tetapi  klaim  wilayah  Cina  yang  terkenal dengan sebutan nine dash line beririsan dengan wilayah yurisdiksi ZEE Indonesia  di  Laut  Natuna  Utara.  Untuk  mendukung  klaim  wilayah tersebut,  Cina  melakukan  tindakan-tindakan  koersif  yang  cenderung melanggar kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia, seperti masuknya kapal-kapal  nelayan  Cina  di  Laut  Natuna  Utara  untuk  melakukan penangkapan  ikan  secara  ilegal  (illegal fishing).  Kehadiran  kapal-kapal nelayan tersebut dikawal oleh kapal-kapal coast guard Cina.
Tindakan Cina yang memilih untuk melakukan tindakan koersif guna mendukung klaim wilayahnya di Laut Cina Selatan, termasuk di Laut Natuna Utara, merupakan implementasi dari strategi wilayah abu- abu (grey zone strategy) yang digunakan untuk mencapai kepentingan nasionalnya.  Strategi  wilayah  abu-abu  adalah  penggunaan  kekuatan nasional untuk mencapai tujuan tanpa menggunakan kekuatan secara terbuka yang dapat memicu perang konvensional antarnegara (Kissinger, 1955). Dengan kata lain, Cina menggunakan kekuatan secara terbatas untuk memaksakan kehendaknya berupa klaim wilayah maritim, akan tetapi  berusaha  untuk  tidak  melakukan  tindakan  militer  yang  akan memicu pembalasan dan konflik militer terbuka.
Tindakan  koersif  Cina  di  Laut  Natuna  Utara  merupakan  suatu ancaman  terhadap  kepentingan  nasional  Indonesia.  Secara  ekonomi, ZEE Indonesia merupakan kekayaan potensial yang sangat penting bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan merupakan hak berdaulat Indonesia  sebagai  negara  pantai  sesuai  dengan  hukum  laut internasional. Dari aspek pertahanan dan keamanan, tindakan koersif
Cina  menimbulkan  rasa  tidak  aman  bagi  warga  Indonesia  yang bermukim  di  wilayah  sekitar  Laut  Natuna  Utara,  terutama  rasa  tidak aman karena terganggunya ekosistem mata pencaharian mereka sebagai nelayan.  Pada  skala  yang  lebih  besar,  aksi  koersif  Cina  merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia sebagai negara berdaulat.
Merujuk  pada  hasil  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh Humphrey  Wangke  dari  Pusat  Penelitian  Badan  Keahlian  DPR  RI berjudul “Menegakkan Hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara”, disebutkan  bahwa  yang  menjadi  sumber  konflik  antara  Cina  dan Indonesia  di  Laut  Natuna  Utara  adalah  tidak  adanya  kesamaan  dasar hukum di antara kedua negara. Cina berpijak pada klaim historis masa lalu,  sedangkan  Indonesia  berpijak  pada  kaidah  hukum  laut internasional. Hal inilah yang menyebabkan Cina, melalui kapal-kapal nelayan  dan  coast  guard,  tidak  segan  untuk  melakukan  pelanggaran berulang  di  wilayah  kedaulatan  Indonesia  yang  semakin  meningkat intensitasnya sejak 2016 hingga saat ini (Wangke, 2020).
Penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Aichel Miranda berjudul “Pelanggaran Terhadap Hak Berdaulat Indonesia: Studi Kasus Tiongkok  di  Laut  Natuna  Utara”,  menyebutkan  bahwa  Cina  memiliki kecenderungan untuk menolak UNCLOS 1982 yang menjadi dasar klaim Indonesia di Laut Natuna Utara. Cina secara persisten mengklaim Laut Natuna  Utara  sebagai  wilayah  tangkapan  ikan  tradisional  (traditional fishing  zone)  mereka.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  pelanggaran- pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Cina  cenderung  berulang  dan  sulit untuk dihentikan (Miranda, 2018).
Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan secara komprehensif strategi penangkalan yang lebih optimal dalam melindungi kepentingan nasional  Indonesia  di  Laut  Natuna  Utara,  utamanya  kepentingan nasional akan kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia. Hal ini menjadi
unsur  kebaruan  (novelty)  dalam  penelitian  ini  dibandingkan  dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada akar konflik antara Cina dan Indonesia di Laut Natuna Utara. Strategi penangkalan yang  dilakukan  selama  ini,  seperti  patroli  militer  reguler,  kunjungan kepala  negara,  aktivitas  masyarakat,  termasuk  protes  diplomatik  atas berbagai  pelanggaran  yang  terjadi,  terbukti  tidak  efektif  dalam menimbulkan  efek  gentar  terhadap  Cina.  Oleh  sebab  itu,  pertanyaan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana menguatkan strategi  penangkalan  Indonesia  dalam  merespons  aksi  koersif Cina di Laut Natuna Utara?”
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  tinjauan  pustaka (literature review). Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode desk research, yakni mengumpulkan data-data sekunder yang kredibel terkait  objek  penelitian,  baik  yang  bersumber  dari  buku,  jurnal penelitian  ilmiah,  dan  surat  kabar,  baik  sumber  cetak  maupun elektronik.  Proses  analisis  data  dilakukan  melalui  metode  annotated bibliography,  yakni  pemilahan  dan  pemilihan  data-data  yang  akan digunakan  sebagai  rujukan  dari  sumber-sumber  sekunder  yang digunakan.  Untuk  menguji  validitas  dan  reliabilitas  data  yang dikumpulkan, penulis melakukan proses triangulasi dengan melakukan cek silang atas teori dan referensi yang digunakan, termasuk sumber- sumber dari penelitian terdahulu.

## Kerangka Pemikiran
Untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian,  akan  digunakan  teori strategi  wilayah  abu-abu  dan  teori  penangkalan  sebagai  kerangka teoritis dalam menganalisis masing-masing variabel penelitian. Strategi wilayah  abu-abu  didefinisikan  sebagai  serangkaian  upaya  yang melampaui  penangkalan  bersifat  tetap  dan  jaminan-jaminan  yang bertujuan  untuk  mencapai  sasaran-sasaran  bidang  keamanan  tanpa menggunakan  secara  langsung  kekuatan  dalam  jumlah  besar,  dengan
demikian menghindari batas tertentu yang akan memicu perang (Green, 2017). Wilayah abu-abu ini dapat didefinisikan sebagai “suatu kondisi terjadinya  kompetisi  keamanan  di  antara  damai  dan  perang”  (Chang, 2015).  Wilayah  abu-abu  juga  meliputi  “penggunaan  kekuatan  militer yang  tidak  sampai  mencapai  kondisi  perang  akan  tetapi  secara  jelas bukan untuk tujuan damai” (Echevarria, 2015).
Penangkalan adalah upaya-upaya untuk mengubah perhitungan risiko lawan, yang ditentukan dari nilai tujuan yang ingin dicapai dan harga yang diharapkan harus dibayar untuk mencapai tujuan tersebut sebagai  dampak  dari  kemungkinan  respons  yang  akan  dilakukan  oleh pihak  yang  melakukan  penangkalan (Snyder,  1960).  Kebijakan penangkalan  adalah  bentuk  perkiraan  yang  spesifik,  yaitu  suatu prakiraan mengenai harga dan risiko yang akan dihadapi dalam kondisi tertentu,  dan  keuntungan  yang  akan  diterima  bila  kondisi  tersebut dihindari” (Bobbitt P., 1989).

## PEMBAHASAN

## Latar Belakang Klaim Wilayah Cina di Laut Cina Selatan
Untuk  memahami  fenomena  konflik  antarnegara  di  Laut  Cina Selatan, maka pertama-tama yang perlu dikaji secara mendalam adalah hal-hal yang melekat pada Laut Cina Selatan itu sendiri sebagai sebuah kawasan  maritim.  Merujuk  pada  informasi  yang  diberikan  oleh  the International  Hydrographic  Bureau,  Laut  Cina  Selatan  merupakan perairan  yang  membentang  dari  Barat  Daya  ke  arah  Timur  Laut, berbatasan  secara  geografis  di  sebelah  Selatan  dengan  tiga  derajat Lintang Selatan antara Pulau Sumatera dan Kalimantan, Indonesia, di sebelah  Utara  dibatasi  oleh  Selat  Taiwan  dari  ujung  Utara  Taiwan  ke arah Pantai Fukien, Cina. Luas perairan kawasan ini secara keseluruhan mencapai  lebih  dari  tiga  juta  kilometer  persegi.  Di  Laut  Cina  Selatan,
terdapat  beberapa  gugus  kepulauan,  yakni  Kepulauan  Pratas, Kepulauan  Spratly,  serta  Kepulauan  Paracel.  Di  kawasan  Laut  Cina Selatan juga terdapat Gugusan Karang Scarborough (Asnani, 1997).
Sepanjang 1990-an, Laut Cina Selatan berubah menjadi wilayah konflik  di  dunia  yang  melibatkan  banyak  negara.  Keterlibatan  banyak negara dalam konflik di kawasan ini tidak terlepas dari kontur geografis wilayah Laut Cina Selatan sendiri yang merupakan cekungan laut yang dibatasi oleh berbagai negara, seperti Cina, Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei  Darussalam,  dan  Taiwan.  Di  Laut  Cina  Selatan  juga  terdapat Kepulauan Spratly dan Paracel yang bernilai strategis karena kandungan sumber daya alam di kedua kawasan tersebut. Genealogi konflik di Laut Cina Selatan merupakan resultante dari kepentingan nasional negara- negara  yang  terlibat  dalam  konflik  akan  sumber  daya  alam  yang terkandung di Laut Cina Selatan, seperti minyak bumi, gas alam, sumber daya  perikanan  dan  terumbu  karang,  hingga  jalur  transportasi  yang bernilai strategis (Asnani, 1997).
Secara  historis,  konflik  di  Laut  Cina  Selatan  berawal  dari  klaim Pemerintah Cina bahwa seluruh wilayah perairan di Laut Cina Selatan adalah  wilayah  kedaulatannya.  Pemerintah  Cina  menyatakan  bahwa kedaulatan yang mereka miliki atas Laut Cina Selatan berdasarkan fakta sejarah  bahwa  sejak  200  SM,  nelayan-nelayan  tradisional  Cina  telah melakukan  penjelajahan  terhadap  Kepulauan  Spratly  dan  Paracel. Mereka berlayar, mengarungi, dan menangkap ikan di wilayah Laut Cina Selatan sejak masa lampau. Bagi Pemerintah Cina, Cina sebagai sebuah negara  berdaulat  berhak  atas  wilayah  Laut  Cina  Selatan  karena  telah melakukan okupasi secara efektif sejak berabad-abad lamanya. Hal ini tidak dilakukan oleh negara-negara lain yang juga mengklaim Laut Cina Selatan sebagai wilayahnya. Pendudukan efektif ini juga didukung oleh landasan  historis  yang  kuat,  yakni  dilakukannya  traditional  fishing ground,  yakni  aktivitas  penangkapan  ikan  di  Laut  Cina  Selatan  yang
dilakukan  oleh  nenek  moyang  bangsa  Cina  sejak  dahulu  kala  (Hari Utomo, 2017).
Secara  formal,  klaim  wilayah  Cina  atas  Laut  Cina  Selatan  telah dilakukan sejak Cina dipimpin oleh Partai Kuomintang pada 1947. Pada saat  itu,  rezim  yang  berkuasa  di  Cina  membuat  garis  demarkasi  yang disebut sebagai eleven dash line. Dengan berlandaskan pada klaim ini, Cina menguasai Laut Cina Selatan yang mencakupi Kepulauan Pratas, Macclesfield  Bank,  Kepulauan  Spratly,  dan  Kepulauan  Paracel,  yang didapatkan  oleh  Cina  dari  Pemerintah  Jepang  setelah  berakhirnya Perang Dunia ke-II pada 1940-an (Hari Utomo, 2017).
Selanjutnya, Pemerintah Cina yang dikuasai oleh Partai Komunis Cina  (PKC)  melakukan  penyederhanaan  dasar  klaim,  dari  eleven  dash line  menjadi  nine  dash  line  yang  hingga  saat  ini  digunakan  oleh Pemerintah  Cina  sebagai  pijakan  historis  untuk  melakukan  klaim terhadap  wilayah  Laut  Cina  Selatan  yang  mencapai  hampir  tiga  juta kilometer  persegi.  Secara  historis,  dengan  merujuk  pada  sirkumstansi domestik Cina pada saat itu, klaim ini tidak didorong oleh kepentingan geopolitik  atau  geostrategi  tertentu,  dikarenakan  Cina  sendiri  sebagai sebuah  bangsa  disibukkan  oleh  perang  saudara  antara  kelompok nasionalis dan kelompok komunis (Wang, 2015).

## Politik Ekspansionis Cina di Laut Cina Selatan dan Pelanggaran di Laut Natuna Utara
Terlepas  dari  berbagai  kaidah  dan  norma  internasional  yang mengikat sebagai warga global, juga terlepas dari berbagai piranti kerja sama internasional yang dibangun dengan aktor-aktor negara lainnya, Cina menyadari bahwa kepentingan nasional jangka panjang adalah hal paling  prioritas  untuk  diwujudkan.  Upaya-upaya  untuk  mewujudkan kepentingan  nasional  tersebut  tidak  selamanya  akan  berjalan  mulus, mengingat  kepentingan  nasional  yang  dimiliki  oleh  Cina  belum  tentu selaras  dengan  kepentingan  nasional  yang  dimiliki  oleh  negara-negara
lainnya.  Menyikapi  situasi  ini,  Cina  berupaya  untuk  melakukan tindakan  rasional  (rational  choice)  dengan  melakukan  penakaran terhadap  bobot  kepentingan  nasional,  serta  perbandingan  kapasitas nasional,  khususnya  kapasitas  militer,  terhadap  negara-negara  yang kepentingan  nasionalnya  bertabrakan  dengan  kepentingan  nasional Cina.
Strategi  penakaran  dan  komparasi  yang  dilakukan  oleh  Cina  ini pada  tahap  lanjut  menghasilkan  pilihan  kebijakan  berupa  penerapan strategi wilayah abu-abu dalam menyikapi polemik di Laut Cina Selatan. Seperti yang dijelaskan pada kerangka pemikiran bahwa strategi wilayah abu-abu  adalah  strategi  yang  dijalankan  oleh  suatu  negara  dengan menggunakan  kekuatan  militer  (military  forces),  akan  tetapi  tidak dimaksudkan  untuk  menciptakan  situasi  perang  (Echevarria,  2015). Strategi wilayah abu-abu adalah strategi yang menghindari penggunaan kekuatan  dalam  jumlah  besar  secara  langsung,  dengan  menyasar sasaran  atau  objek  di  bidang  keamanan,  tetapi  dalam  batas  tertentu tidak mengakibatkan perang secara terbuka (Green, 2017). Pada tataran teknis, politik ekspansionis dalam bentuk strategi wilayah abu-abu ini diaksentuasikan Cina dalam bentuk tindakan koersif terhadap negara- negara seteru di Laut Cina Selatan.
Tindakan  koersif  Cina  di  Laut  Cina  Selatan  dimanifestasikan dalam  banyak  wujud.  Cina  pada  tahap  awal  ekspansi  di  Laut  Cina Selatan melakukan pembangunan pulau-pulau artifisial atau buatan di wilayah  Kepulauan  Spratly  guna  mendukung  aktivitas-aktivitas militernya.  Hal  ini  ternyata  berdampak  positif  bagi  kepentingan  Cina untuk  membuat  negara-negara  lainnya  yang  mengklaim  Laut  Cina Selatan mundur secara teratur melihat agresifnya Cina yang melakukan pembangunan  infrastruktur  secara  masif.  Center  for  Strategic  and International Studies (CSIS) yang bermarkas di Amerika Serikat pernah merilis  foto-foto  dari  citra  satelit  yang  memperlihatkan  pembangunan pangkalan militer Cina di Laut Cina Selatan.
Untuk  memperkuat  pangkalan  militer  yang  dibangun,  Cina  juga mendirikan pos penampungan rudal. Pengukuhan klaim Cina terhadap Laut  Cina  Selatan  tidak  hanya  diwujudkan  dalam  bentuk  pendekatan militer saja, tapi juga dilakukan melalui pendekatan ekonomi finansial. Laporan yang dirilis oleh US Naval War College menyebutkan bahwa Cina telah membuat kota dengan luas 800 ribu mil persegi yang diberi nama Shansa. Yang cukup menakjubkan adalah kota yang dibangun Cina ini luasnya  mencapai  1.700  kali  luas  Kota  New  York  di  Amerika  Serikat (Victor Muhammad, 2021).
Strategi wilayah abu-abu yang dijalankan oleh Cina di Laut Cina Selatan juga direalisasikan dalam bentuk pelayaran kapal-kapal induk Cina  dan  gelar  latihan  militer  angkatan  laut  di  perairan  Laut  Cina Selatan. Pada April 2021, kapal induk milik Cina, Liaoning, melakukan pelayaran  di  Laut  Cina  Selatan  setelah  menyelesaikan  latihan  militer angkatan laut di sekitar wilayah Taiwan selama kurang lebih sepekan. Kehadiran kapal induk Cina ini, di satu sisi untuk menegaskan klaim mereka terhadap Laut Cina selatan, tapi di sisi lain juga sebagai respons strategis  Cina  terhadap  sikap  Amerika  Serikat  yang  menggelar  latihan militer  angkatan  laut  dengan  membawa  kapal  induk  USS  Theodore Roosevelt, serta kapal serbu amfibi, USS Makin Island (Republika, 2021). Cina  menyadari  bahwa  Amerika  Serikat  berupaya  melakukan  strategi pembendungan  terhadap  dominasi  Cina  di  Laut  Cina  Selatan  yang selama ini belum bisa diimbangi oleh claimant states lainnya, sehingga dilakukan  provokasi  dengan  pengerahan  kapal  induk  untuk  latihan militer.
Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang secara geografis  berbatasan  dan  hidup  berdampingan  dengan  Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam, menempatkan dirinya pada posisi  sebagai  negara  netral  atau  tidak  terlibat  sama  sekali  dalam konflik.  Terlebih  lagi  baik  dengan  Cina  maupun  negara-negara  Asia Tenggara  tersebut,  Indonesia  memiliki  kerja  sama  bilateral  dan
multilateral.  Oleh  sebab  itu,  positioning  yang  dipilih  oleh  Indonesia adalah  sebagai  negara  penengah  (mediator).  Tuntutan  agar  Indonesia memainkan peran penting dalam mediasi konflik di Laut Cina Selatan semakin  mengemuka  dikarenakan  sebagai  negara  kunci  di  ASEAN, Indonesia  harus  memanfaatkan  posisi  strategisnya  sebagai  penengah untuk  mengedepankan  mekanisme  damai  dan  resolusi  konflik  yang dimiliki  oleh  ASEAN,  seperti  Treaty  of  Amity  and  Cooperation  (TAC), hingga Document of Conduct (DoC) dan Code of Conduct (CoC) yang masih dalam pembahasan.
Namun demikian, dalam dinamikanya, status dan posisi Indonesia mulai mengalami pergeseran, disadari atau tidak disadari. Pencermatan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya melalui TNI dan Kemenlu  RI,  menunjukkan  bahwa  telah  terjadi  aktivitas-aktivitas berbahaya  yang  dilakukan  oleh  Cina  di  perairan  Natuna  yang merupakan ZEE Indonesia. Di penghujung 2019 misalnya, kapal-kapal nelayan Cina masuk ke wilayah Natuna untuk melakukan penangkapan ikan. Hal ini masuk kategori penangkapan ikan secara ilegal mengingat Natuna merupakan ZEE Indonesia. Ketika otoritas Indonesia melakukan penindakan  dalam  bentuk  penangkapan  dan  pengusiran  terhadap kapal-kapal nelayan Cina tersebut, upaya penangkapan dan pengusiran tersebut  dihalang-halangi  oleh  coast  guard  Cina  yang  melakukan pendampingan dan pengawalan.
Sikap  tidak  menyenangkan  dari  coast  guard  Cina  ini  kemudian direspons  oleh  Pemerintah  Indonesia,  melalui  Kemenlu  RI,  dengan melayangkan  nota  protes  kepada  Kedutaan  Besar  Cina  di  Jakarta. Pelanggaran  hak  berdaulat  Indonesia  di  ZEE  Indonesia  di  wilayah Natuna  pada  akhir  2019  bukanlah  hal  yang  pertama  dilakukan  oleh Cina.  Aksi  pelanggaran  oleh  kapal-kapal  nelayan  tersebut  masuk kategori  sebagai  aksi  berulang  (pernah  terjadi  pada  2016),  yang  mana hal  tersebut  dilakukan  sebagai  bentuk  klaim  Cina  atas  Laut  Cina Selatan. Inilah yang mendasari pergeseran posisi Indonesia dari pihak
yang  bertindak  sebagai  negara  netral  (non-claimant  states)  menjadi negara yang meningkatkan kewaspadaan nasionalnya.
Untuk menghentikan pelanggaran berulang yang dilakukan oleh Cina  di  wilayah  Natuna,  Pemerintah  Indonesia  pada  dasarnya  sudah menempuh kebijakan hukum jangka panjang. Pada Juli 2017, Kemenko Bidang Kemaritiman RI merilis peta NKRI yang baru. Mengacu pada peta ini, terjadi perubahan nomenklatur pada wilayah perairan Natuna yang notabene masuk dalam Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Perubahan nama ini berlaku untuk wilayah yurisdiksi Indonesia, bukan atas  wilayah  Laut  Cina  Selatan  secara  keseluruhan (Republika,  2021). Pilihan  perubahan  nama  atas  Laut  Cina  Selatan  ini  serupa  dengan langkah  Filipina  yang  merubah  nama Laut  Cina  Selatan menjadi  Laut Filipina  Barat  untuk  wilayah  yang  menjadi  yurisdiksinya  (Anadolu Agency (AA), 2021).
Untuk  mempertegas  kedaulatan  nasional  dan  hak  berdaulat  di Laut  Natuna  Utara,  Presiden  Joko  Widodo  juga  sudah  dua  kali melakukan  aksi  simbolik  dengan  mengunjungi  langsung  Laut  Natuna Utara,  yakni  pada  2016  dan  awal  2020.  Pada  2016,  Presiden  Joko Widodo  malah  menggelar  rapat  terbatas  di  atas  KRI  Imam  Bonjol  383 yang  diklaim  TNI  mampu  meredam  aksi-aksi  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  kapal-kapal  Cina  (Kompas,  2020).  Namun  demikian, upaya-upaya  tersebut  belum  optimal  dalam  melindungi  kedaulatan nasional  Indonesia.  Baik  pendekatan  militer  maupun  nonmiliter  yang digunakan  belum  menimbulkan  efek  penggentar  kepada  Cina  untuk menghentikan  aksi-aksi  koersifnya.  Langkah-langkah  yang  ditempuh Pemerintah  Indonesia  kurang  komprehensif,  serta  cenderung  bersifat reaktif dan reaksioner saja.
Implikasi  Tindakan  Koersif  Cina  di  Laut  Natuna  Utara  Terhadap Kepentingan Nasional Indonesia
Pelanggaran terhadap kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di Laut  Natuna  Utara  merupakan  fenomena  menarik  untuk  dikaji. Pertama,  Cina  secara  sadar  telah  melanggar  kedaulatan  Indonesia. Kedaulatan sendiri adalah aspek vital yang melekat pada suatu bangsa dan  negara  karena  kedaulatan  bermakna  kekuasaan  tertinggi  yang dimiliki oleh bangsa dan negara tersebut, bersifat mutlak, dan tidak bisa diintervensi oleh negara lain. Pelanggaran terhadap kedaulatan lazimnya akan menimbulkan resiko dan konsekuensi yang tinggi pada hubungan antarnegara.  Kedua,  aksi  ekspansionis  Cina  yang  melanggar  wilayah Laut Natuna Utara telah mengubah peta konflik, yang mana Indonesia sebelumnya  berposisi  sebagai  non-claimant state,  menjadi  negara  yang berstatus semi claimant state karena berada pada posisi meningkatkan kewaspadaan  nasionalnya.  Ketiga,  antara  Indonesia  dan  Cina  pada dasarnya  memiliki  hubungan  yang  harmonis  dan  kerja  sama  bilateral yang strategis di bidang perdagangan.
Merespons  tindakan  koersif  Cina  di  Laut  Natuna  Utara, Pemerintah  Indonesia  melalui  berbagai  lembaga  terkait  melakukan tindakan  yang  hati-hati,  namun  tetap  cermat  dan  waspada.  Secara diplomatik,  merespons  pelanggaran  yang  terjadi  pada  Desember  2019 yang lalu, Kemenlu RI mengirimkan nota protes diplomatik secara resmi ke Pemerintah Cina. Hanya saja respons Pemerintah Cina kurang positif, alih-alih  mengajukan  permohonan  maaf,  Cina  bersikukuh  atas  klaim sembilan garis putus-putusnya. Persoalan mengenai Laut Natuna Utara antara  Indonesia  dan  Cina  pada  dasarnya  sulit  untuk  dipertemukan. Indonesia berpegang pada UNCLOS 1982 yang menyatakan Laut Natuna Utara  sebagai  ZEE  Indonesia,  sedangkan  Cina  berpijak  pada  klaim historis. Artinya, pijakan kedua negara berbeda satu sama lain. Apabila Indonesia hendak membawa isu ini ke meja perundingan internasional, maka  akan  menimbulkan  ekses  negatif  berupa  ditempatkannya  ZEE Indonesia  sebagai  suatu  hal  yang  bisa  dinegosiasikan.  Perundingan bilateral  bukan  merupakan  kebutuhan  bagi  Indonesia  karena  secara
yurisprudensi,  klaim  sembilan  garis  putus-putus  Cina  telah dimentahkan dalam putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) 2016 terkait sengketa antara Cina dan Filipina (Santoso, 2020).
Secara tegas Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa tindakan Cina  adalah  tindakan  yang  melanggar  norma-norma  hubungan antarnegara, serta melanggar kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia. Sikap tegas Pemerintah Indonesia ini selain direspons oleh Kemenlu RI, juga  direspons  oleh  lembaga-lembaga  negara  lainnya  seperti  Kemenko Polhukam  RI,  Kemenko  Kemaritiman  RI,  Kementerian  KKP  RI, Kemenhan  RI,  Bakamla  RI,  BNPP  RI,  serta  TNI  melalui  Kogabwilhan  I yang  mengirimkan  beberapa  kapal  perang  (KRI),  pesawat  tempur, pesawat pengintai strategis, serta satuan operasional TNI lainnya ke Laut Natuna  Utara  atas  perintah  Panglima  TNI  untuk  menyelenggarakan operasi tempur laut di wilayah ZEE Indonesia dan sekitarnya (Santoso, 2020).  Secara  umum,  aksi  koersif  Cina  di  Laut  Natuna  Utara  menjadi pemicu  bagi  Pemerintah  Indonesia  untuk  melakukan  konsolidasi internal mengenai mekanisme yang tepat dalam menegakkan kedaulatan di  wilayah  tersebut,  suatu  hal  yang  selama  ini  belum  mendapatkan posisi prioritas.
Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia selama ini dalam  mengelola  Laut  Natuna  Utara  bisa  dikatakan  belum  optimal. Pengerahan kekuatan TNI sebagai respons pelanggaran kedaulatan yang dilakukan  oleh  Cina  sejatinya  merupakan  langkah  reaktif-reaksioner yang tidak tersusun atas skema sistematis dan jangka panjang. Begitu mudahnya  nelayan-nelayan  tradisional  Cina  masuk  ke  Laut  Natuna Utara  dan  melakukan  aktivitas  penangkapan  ikan  secara  ilegal menunjukkan  bahwa  ada  celah  besar  dalam  pengelolaan  wilayah  ini, baik  pengelolaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat,  pemerintah daerah,  maupun  institusi  terkait  dalam  penyelenggaraan  pertahanan negara.
Tidak  dimungkiri  bahwa  pemerintah,  sebelum  adanya  aksi-aksi koersif  Cina,  belum  memandang  penting  dan  strategis  posisi  Laut Natuna Utara. Padahal apabila merujuk definisi ZEE, Laut Natuna Utara merupakan suatu batas wilayah negara yang ditetapkan sepanjang 200 mil dari pangkalan wilayah laut, yang mana negara yang memegang hak berdaulat  mempunyai  hak  atas  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalam  dan  di  atasnya,  memiliki  otoritas  untuk  memberlakukan kebijakan  hukum,  serta  memiliki  kebebasan  untuk  melakukan pelayaran. Selain itu, Laut Natuna Utara juga memainkan peran sebagai media pertahanan dan keamanan bagi Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara maritim.

## Penguatan  Strategi  Penangkalan  Indonesia  Dalam  Merespons  Aksi Koersif Cina di Laut Natuna Utara
Dalam  rangka  merumuskan  strategi  dan  kebijakan  untuk merespons  tindakan  koersif  Cina  di  Laut  Natuna  Utara,  langkah  yang harus ditempuh oleh Pemerintah Indonesia adalah melihat problematika yang ada secara keseluruhan, yakni penerapan politik ekspansionis oleh Cina dalam bentuk strategi wilayah abu-abu di Laut Cina Selatan, yang mana  salah  satu  eksesnya  adalah  pelanggaran  kedaulatan  dan  hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara. Pencermatan terhadap akar permasalahan  yang  ada  akan  menuntun  Pemerintah  Indonesia  pada sebuah  pemahaman  bahwa  Indonesia  bukanlah  satu-satunya  aktor negara  yang  “berseteru”  dengan  Cina,  melainkan  ada  aktor-aktor  lain dikarenakan konflik ini bersifat multilayers, baik dari sisi aktor maupun isunya (Cina vs ASEAN, Cina vs AS, Inggris, dan UE, strategic competition Cina vs US) (Wirajuda, 2021). Dengan peta konflik sedemikian, maka opsi kebijakan  yang  ada  bagi  Indonesia  adalah  apakah  merespons  secara simetris  terhadap  Cina  atau  menggunakan  instrumen  kerja  sama kawasan  yang  ada,  yakni  ASEAN  dengan  didukung  rezim  hukum internasional, UNCLOS 1982.
Dalam perumusan strategi dan kebijakan luar negeri, pandangan yang harus digunakan oleh para perumus kebijakan Indonesia adalah upaya  untuk  mencapai  kepentingan  nasional  yang  ditetapkan  dengan menggunakan  seluruh  potensi  sumber  daya  nasional  yang  tersedia dengan mempertimbangkan risiko dan biaya dari pelaksanaan strategi tersebut. Strategi dan kebijakan yang disusun secara garis besar akan mencakupi  tiga  hal,  yakni  tujuan,  cara,  dan  sarana  yang  digunakan. Kebijakan  Cina  dengan  menerapkan  strategi  wilayah  abu-abu  di  Laut Cina  Selatan  pada  dasarnya  merupakan  langkah  yang  sangat  cerdik dalam memenangkan benturan kepentingan nasional.
Dalam  konteks  perbandingan  kekuatan  militer,  Cina  sangat menyadari  keunggulannya  dibandingkan  dengan  claimant  states lainnya.  Namun  demikian,  Cina  tak  hendak  membuka  zona  perang secara terbuka karena akan menimbulkan implikasi yang signifikan di panggung  diplomasi  internasional  dan  membuat  mereka  menanggung risiko finansial yang besar. Oleh sebab itu, Cina bersikap cerdik dengan memainkan  tensi  konflik  pada  skala  menengah;  tidak  dalam  kondisi damai, namun juga tidak dalam kondisi perang. Indonesia mempunyai dua opsi dalam merespons Cina. Pertama, Indonesia memiliki peluang untuk  merespons  Cina  secara  simetris  melalui  adu  strategi  guna memenangkan kepentingan nasional secara langsung. Kedua, Indonesia dapat  menggunakan  instrumen  ASEAN  dengan  memainkan  sentimen kawasan dan kepentingan negara-negara sahabat lainnya yang bertikai dengan Cina di zona yang sama.
Kedua  opsi  tersebut,  untuk  kondisi  saat  ini,  ditempuh  secara double-track oleh Indonesia. Khusus untuk opsi pertama, akan dibahas secara  mendetail  dalam  sub  bab  ini.  Jika  Cina  bermain  secara  cerdik dengan menempatkan diri pada posisi moderat, Indonesia juga memiliki peluang  memainkan  respons  cerdik  melalui  penerapan  strategi penangkalan. Pilihan strategi penangkalan adalah opsi yang paling tepat bagi Indonesia ketimbang perang secara terbuka dengan mengingat (1)
Cina memiliki kapasitas nasional yang signifikan, (2) dapat memainkan tawar-menawar dalam mencapai kepentingan nasional, serta (3) adanya penakaran risiko oleh negara sasaran apabila tidak merubah kebijakan.
Penerapan  strategi  penangkalan  merupakan  bentuk  reformulasi strategi  yang  dilakukan  Indonesia  apabila  konsisten  dan  persisten diterapkan.  Kondisi  eksisting  saat  ini  menunjukkan  bahwa  respons Pemerintah Indonesia masih bersifat reaktif-reaksioner terhadap insiden pelanggaran di Laut Natuna Utara, baik dalam konteks militer maupun non-militer. Pemerintah Indonesia masih banyak bermain  di bilik-bilik diplomasi  dengan  mengedepankan  nota  protes  diplomatik  kepada Pemerintah Cina atas pelanggaran kedaulatan yang dilakukan. Hal ini sangat tidak efektif. Pendekatan militer yang dilakukan oleh pemerintah dalam  memperkuat  wilayah  pertahanan  di  Laut  Natuna  Utara  juga belum optimal karena keterbatasan jumlah personel, serta keterbatasan alat  transportasi  dan  sistem  persenjataan  untuk  melakukan  naval presence, patroli reguler, serta pengintaian terhadap wilayah laut yang cukup luas. Jika bertahan dengan kebijakan eksisting seperti ini, Cina yang  semakin  asertif  dalam  menguasai  Laut  Cina  Selatan,  termasuk Laut  Natuna  Utara,  akan  semakin  meningkatkan  intensitas  aksi koersifnya  dengan  asumsi  bahwa  negara-negara  claimant  seperti Indonesia tidak akan cukup berani untuk menempuh konfrontasi militer secara terbuka dengan Cina.
Strategi  penangkalan  dalam  perspektif  konvensional  pada dasarnya berbasis pendekatan militer. Sederhananya adalah jika sebuah negara meningkatkan kapasitas militernya (jumlah personel, anggaran pertahanan, alutsista yang canggih dalam jumlah besar) melebihi negara seteru, maka negara seteru akan segera merubah kebijakannya untuk menghindari  risiko  yang  akan  mereka  tanggung.  Namun  demikian, dalam  konteks  Indonesia,  implementasi  strategi  penangkalan  harus disesuaikan  dengan  sistem  pertahanan  negara  yang  dianut  oleh Indonesia.  Dalam  UU  No.  3  Tahun  2002  tentang  Pertahanan  Negara,
disebutkan bahwa sistem pertahanan negara yang dianut oleh Indonesia adalah  sistem  pertahanan  yang  bersifat  semesta.  Konsepsi  semesta  di sini  berarti  bahwa  pertahanan  merupakan  tanggung  jawab  segenap bangsa Indonesia, tanpa kecuali. Pertahanan bukan  menjadi ranah TNI saja sebagai komponen utama pertahanan negara, tapi tanggung jawab penuh seluruh warga negara.
Dengan  berpijak  pada  konsep  sistem  pertahanan  semesta tersebut,  strategi  penangkalan  sebagai  bentuk  reformulasi  strategi Indonesia  dalam  merespons  tindakan  koersif  Cina  akan  dijalankan secara  komprehensif  dan  multidimensi.  Respons  komprehensif  yang dilakukan  Indonesia  terhadap  Cina  secara  garis  besar  adalah penguatan/  peningkatan  kapasitas  dan  perincian  yang  lebih  strategis dari kondisi eksisting pada dua hal, yakni (1) pendekatan militer untuk menciptakan  efek  penggentar,  serta  (2)  pendekatan  non-militer  yang meliputi  strategi  diplomasi  dan  strategi  perdagangan  atau  ekonomi. Rincian  teknis  penerapan  strategi  penangkalan  yang  dilakukan Indonesia  dalam  merespons  tindakan  koersif  Cina  adalah  sebagai berikut:
Strategi  Militer.  Ends:  (a)  memberikan  bobot  dan  kredibilitas pada  upaya  penangkalan  lainnya,  (b)  menunjukkan  komitmen  dan kesediaan  menerima  risiko  dalam  upaya  untuk  mencegah  aksi  koersif Cina di Laut Natuna Utara, (c) menimbulkan keyakinan dan dukungan publik terhadap negara dan instansi-instansi negara, serta (d) mencegah peningkatan  perlahan  dari  intensitas  dan  frekuensi  tindakan  koersif Cina di Laut Natuna Utara. Means: (a) TNI dibantu komponen cadangan, serta (b) instansi penegak hukum di laut (K/L yang berwenang). Ways: (a)  melaksanakan  aksi  militer  terbatas  dan  terkendali  apabila  Cina melakukan  tindakan-tindakan  yang  memenuhi  syarat  untuk  respons pembelaan  diri  dalam  aturan  pelibatan,  (b)  menempatkan  dan membangun  kemampuan  militer  spesifik  di  lokasi-lokasi  kunci,  (c) menempatkan  secara  terus-menerus  kekuatan  militer  dan  penegak
hukum  dalam  jumlah  terbatas  di  Laut  Natuna  Utara,  (d)  menyiapkan satuan-satuan  militer  gabungan  yang  secara  khusus  diorganisasikan dan  dilatih  untuk  merespons  kedaruratan  di  Laut  Natuna  Utara,  (e) laksanakan dan publikasikan pelaksanaan latihan-latihan bersama dan kunjungan ke negara-negara lain yang mengalami tindakan koersif dari Cina, serta (f) tingkatkan dan isyaratkan kesiapan satuan-satuan untuk melaksanakan operasi di Laut Natuna Utara.
Strategi Diplomasi. Ends: (a) mengkomunikasikan secara terbuka mengenai komitmen Indonesia untuk mempertahankan hak berdaulat di Laut  Natuna  Utara,  (b)  membentuk  konteks  strategis  dengan  negara- negara ASEAN untuk memberikan respons yang tegas terhadap upaya- upaya  koersif  Cina,  serta  (c)  meningkatkan  kerja  sama  institusional dengan  negara  kawasan  dan  negara  lain  untuk  menyatukan  respons dalam menghadapi tindakan koersif Cina di Laut Cina Selatan. Means: (a)  Kemenlu  RI,  (b)  ASEAN,  serta  (c)  forum-forum  dialog  bilateral  dan multilateral yang diikuti Indonesia. Ways: (a) laksanakan protes secara konsisten dengan pesan yang tegas secara bilateral dengan Cina setiap kali terjadi tindakan koersif di Laut Natuna Utara, (b) galang kesatuan dan  keberanian  ASEAN  untuk  melakukan  protes  sebagai  suatu organisasi setiap kali terjadi tindakan koersif Cina di Laut Cina Selatan, (c)  tunjukkan  komitmen  Indonesia  untuk  mendukung  negara-negara kawasan  yang  mengalami  tindakan  koersif  Cina  melalui  pernyataan terbuka, serta (d) intensifkan komunikasi dengan Cina bahwa Indonesia menganggap  serius  tindakan-tindakan  koersif  yang  dilakukan  Cina  di Laut  Natuna  Utara,  dan  yakinkan  bahwa  Indonesia  menginginkan penyelesaian sesuai dengan hukum Internasional.
Strategi  Perdagangan  dan  Ekonomi.  Ends:  menimbulkan biaya/pengorbanan  pada  pihak  Cina  sebagai  dampak  dari  tindakan koersif  yang  dilakukan.  Means:  (a)  kementerian  dan  lembaga  negara yang terkait di bidang perekonomian dan perdagangan, (b) masyarakat konsumen, (c) pelaku bisnis, serta (d) institusi keuangan dan ekonomi
lainnya.Ways: (a) berikan konsekuensi ekonomi secara informal, tetapi jelas  untuk  setiap  tindakan  koersif  yang  dilakukan  Cina,  seperti penundaan  transaksi  dan  investasi  Cina  di  Indonesia,  dan  gangguan informal  terhadap  kepentingan  ekonomi  Cina  di  Indonesia  dengan menggunakan  alasan  teknis,  (b)  mengurangi  keterlibatan  Cina  dalam institusi ekonomi penting yang dapat dipengaruhi oleh Indonesia.

## KESIMPULAN
Latar  belakang  Cina  melakukan  klaim  wilayah  dan  tindakan koersif  di  Laut  Cina  Selatan,  termasuk  Laut  Natuna  Utara  yang merupakan ZEE Indonesia, adalah klaim sejarah di masa lampau bahwa Cina telah melakukan pendudukan secara efektif atas Laut Cina Selatan sejak 200 SM. Di era modern, motivasi Cina melakukan tindakan koersif di  Laut  Cina  Selatan  adalah  strategi  jangka  panjang  untuk  tumbuh menjadi  great  power  dunia.  Aktualisasi  tindakan  koersif  Cina  adalah dengan  melakukan  pelanggaran  kedaulatan  dan  hak  berdaulat Indonesia  di  Laut  Natuna  Utara,  seperti  halnya  pelanggaran  terhadap ZEE Filipina dan Vietnam. Tindakan koersif yang dilakukan oleh Cina merupakan  pengejawantahan  dari  strategi  wilayah  abu-abu  untuk mencapai kepentingan nasionalnya.
Pelanggaran berulang yang dilakukan oleh Cina melalui aksi-aksi koersifnya  di  Laut  Natuna  Utara  menunjukkan  bahwa  strategi penangkalan  yang  dilakukan  oleh  Indonesia  selama  ini,  seperti  patroli militer  reguler,  pendudukan  efektif  melalui  aktivitas  masyarakat,  nota protes diplomatik, serta kunjungan kepala negara,  belum cukup kuat dan komprehensif dalam melindungi kepentingan nasional. Oleh sebab itu,  Indonesia  dituntut  untuk  melakukan  penguatan  strategi penangkalan yang  mampu memaksa Cina untuk melakukan kalkulasi kembali  kebijakannya  dan  menimbulkan  efek  gentar  untuk  tidak  lagi melakukan aksi-aksi koersif di Laut Natuna Utara.
Indonesia  direkomendasikan  untuk  menempuh  penguatan strategi  penangkalan  berbasis  pendekatan  militer  dan  non-militer (meliputi strategi diplomasi, serta perdagangan atau ekonomi). Strategi- strategi  tersebut  dirumuskan  secara  terukur  dan  cermat  dengan meliputi  unsur  tujuan  (ends),  sarana  (means),  dan  cara  (ways). Dikarenakan Cina berlaku cerdik dengan menerapkan strategi wilayah abu-abu  yang  cenderung  koersif  namun  menghindari  perang  secara terbuka, maka Indonesia juga harus menempuh strategi secara cerdik. Pilihan untuk berkhidmat pada strategi penangkalan dengan melakukan penguatan  pada  strategi  penangkalan  tersebut  merupakan  kebijakan rasional  karena  dengan  strategi  penangkalan  di  segala  lini,  Indonesia dapat memaksa Cina untuk mengkalkulasi ulang kebijakannya, tanpa harus berkonfrontasi secara langsung.

## DAFTAR PUSTAKA
Anadolu Agency (AA). (2021, July 8). Filipina Sebut Situasi di Laut Filipina Barat  Stabil  dan  Damai.  Retrieved  August  23,  2021,  from https://www.aa.com.tr:
https://www.aa.com.tr/id/regional/filipina-sebut-situasi-di-laut- filipina-barat-stabil-dan-damai/2297751
Asnani, U. &. (1997). Konflik Laut Cina Selatan: Tantangan Bagi ASEAN. Jakarta: CSIS Indonesia.
Bobbitt  P.,  F.  L.  (1989).  US  Nuclear  Strategy  .  London:  Palgrave Macmillan.
Chang, A. e. (2015). Shades of Gray: Technology, Strategic Competition, and Stability in Maritime Asia. Washington D.C.: Center for a New American Security.
Echevarria,  A.  J.  (2015).  How  Should  We  Think  about  “Gray-Zone” Wars? . Infinity Journal, Volume 5, Issue 1, 16-20.
Green, M. E. (2017). Countering Coercion in Maritime Asia: The Theory and Practice of Grey Zone Detterence. Lanham: Rowman & Littlefield.
Hari Utomo, M. P. (2017). Peran Pemerintah Indonesia Dalam Mengelola Konflik Laut Cina Selatan. Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik,
Volume 3(3), 68.
Kissinger,  H.  A.  (1955).  Military  Policy  and  Defense  of  the  Gray  Areas. Foreign Affairs 33, No. 3, 416-428.
Kompas.  (2020,  January  8).  Kunjungi  Natuna,  Jokowi  Ingin  Tunjukkan Kedaulatan  RI.  Retrieved  November  4,  2021,  from  Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2020/01/08/13075561/kun jungi-natuna-jokowi-ingin-tunjukkan-kedaulatan-ri?page=all
Miranda,  A.  (2018).  Pelanggaran  Terhadap  Hak  Berdaulat  Indonesia:
Studi  Kasus  Tiongkok  di  Laut  Natuna  Utara.  Journal  of International Relations Vol. 4(4), 868-877.

## Republika. (2021, April 13). Kapal AL China dan AS Berebut Pengaruh di
Laut  China  Selatan.  Retrieved  August  23,  2021,  from Republika.co.id:
https://www.republika.co.id/berita/qrhe5j377/kapal-al-china- dan-as-berebut-pengaruh-di-laut-china-selatan
Santoso,  T.  I.  (2020).  Aksi  Agresivitas  Cina  Pada  ZEE  Indonesia  Laut Natuna  Utara:  Perspektif  Tugas  Pokok  TNI.  Jurnal  Kajian Lemhannas RI, Edisi 41, Maret 2020, 36-37.
Snyder,  G.  (1960).  Deterrence  Theory  Revisited.  Journal  of  Conflict Resolution 4, No.2 , 167.
Victor Muhammad, S. (2021). Isu Laut Cina Selatan: Ekspansi Cina dan Pentingnya Kelanjutan Diplomasi. Info Singkat Bidang Hubungan
Internasional:  Kajian  Singkat  Terhadap  Isu  Aktual  dan  Strategis, Volume XIII, No. 5/I/Puslit/Maret 2021.
Waluyo, B. (2020). Cina dan Vietnam: Ketiadaan Konflik Terbuka di Laut Cina Selatan. Jurnal Dinamika Global Vol. 5 No. 2 Desember 2020, 319-331.
Wang,  Z.  (2015).  Chinese  Discourse  on  the  Nine  Dash  Line:  Rights, Interest,  and  Nationalism.  Asian  Survey,  Volume  35(3),  the University of California, 503.
Wangke,  H.  (2020).  Menegakkan  Hak  Berdaulat  Indonesia  di  Laut Natuna  Utara.  Kajian  Singkat  Terhadap  Isu  Aktual  dan  Strategis Vol. XII, No. 1/I/Puslit/Januari 2020, 7-12.

## Wirajuda, H. (2021). Kebijakan Pertahanan Indonesia Menyikapi Potensi
Konflik  LCS:  Bagaimana  Jika  Upaya  Diplomasi  Gagal?  Jakarta: Lemhannas RI.