## KEBIJAKAN INDUSTRI FARMASI DI TENGAH GEMPURAN PRAKTEK KAPITALISME
Oleh Ratna Dwi Novitasari
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

## ABSTRAK
Praktek kapitalisme merambah pada segala aspek kehuidupan masyarakat global dan mampu menciderai  keberpihakan  negara  terhadap  rakyatnya.  Dalam  industri  kesehatan  misalnya, kebijakan-kebijakan  ke-farmasi-an  yang  diselenggarakan  oleh  negara  mengarah  pada kepentingan  pasar.  Kebutuhan-kebutuhan  atas  obat-obat  berkualitas  mengacu  pada kepentingan  pasar.  Dengan  demikian,  “pasar”  menjadi  aktor  utama  dalam  industri  farmasi dalam negeri. Minimnya kualitas layanan kesehatan yang diberikan negara kepada  masyarakat semakin  menguatkan  asumsi  bahwa  negara  sedang  absen  dalam  melindungi  hak-hak  dasar warga  negara  seperti  kesehatan.  Negara  lebih  menggantungkan  diri  kepada  para  pasar  yang memainkan  kualitas  dan  harga  obat-obatan  yang  seharusnya  menjadi  tugas  dan  wewenang negara. Dengan demikian masyarakat miskin akan lebih dekat dengan segala sumber penyakit yang siap menyerang kapan dan dimana saja.
Kata Kunci : Globalisasi, Industrialisasi Farmasi, Kebijakan Kesehatan, Kemiskinan

## PENDAHULUAN
Kesehatan  adalah  bagian  dari  hak asasi manusia, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992 pasal  3  tentang  kesehatan,  yang  berbunyi bahwa  tujuan  pembangunan  kesehatan adalah  untuk  meningkatkan  kesadaran, kemauan,  dan  kemampuan  bagi  setiap orang  agar  terwujud  derajat  kesehatan yang  optimal.  Kesehatan,  berguna  untuk meningkatan kualitas hidup manusia. Dengan sehat, orang akan mampu beraktivitas  secara  maksimal,  produktif, juga  efektif.  Maka,  pembangunan  akan berjalan  lancar, terukur, dan  terstruktur  jika masyarakatnya sehat, karena bagaimanapun pembangunan bangsa bersumbu pada sumber daya manusianya.
Namun dalam perkembangannya kemudian, masyarakat menghadapi masalah  dalam  hal  kesehatan,  yaitu  tidak meratanya akses masyarakat pada pelayanan  kesehatan  untuk  mengatasi faktor  kesakitan.  Ini  terjadi  selain  karena faktor  ketidakmampuan  masyarakat  miskin untuk  mengakses  pelayanan  tersebut,  juga disebabkan karena faktor pelayanan kesehatan  yang  sudah  menjadi  komoditas ekonomi,  sehingga  lebih  mengedepankan prinsip those  who  use  them  most,  pay  the highest  total  price .  Kondisi  ini  semakin menjauhkan  akses si  miskin  terhadap pelayanan kesehatan. Akibatnya, kelompok miskin,  karena  tingkat  ekonomi  yang rendah,  seringkali  menunda  pergi  ke tempat-tempat pelayanan kesehatan
(dokter,  rumah  sakit)  meskipun  sakit (Baswir, 1999).
Sebuah  bukti  kesehatan  menjadi komoditas  ekonomi  adalah  masalah  obat. Orang miskin adalah populasi terbesar yang dirugikan  oleh  tindak-tanduk  perusahaan farmasi.  Orang  miskin  menjadi  sasaran utama  dalam  pemerasan  dan  penyalah gunaan obat yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan  farmasi.  Sudah sangat banyak terdengar keluhan bagaimana  biaya  menebus  obat  yang  jauh melebihi  pendapatan  orang  miskin.  Obat menjadi  barang  mahal  lantaran  dokter jarang  sekali  memberitahukan  obat  generik yang  murah.  Atau  juga  karena  dokter memang diwajibkan oleh perusahaan farmasi  untuk  hanya  menuliskan  resep dengan  memakai  obat-obat  tertentu  saja. Ketidaktahuan  orang  miskin  atas  informasi obat-obatan telah membuka peluang penindasan (Prasetyo, 2005).
Persekongkolan  busuk  dalam  bisnis obat-obatan  dapat  juga  ditempuh  dengan langkah lain yang berupa pemberian diskon terselubung  dengan  memanfaatkan  tangan dokter.  Agen  obat  menawarkan  produknya ke  dokter.  Selanjutnya  si  agen  akan memesan obat dari apotek yang ditentukan. Apotek ini menerima komisi dari perusahaan  farmasi  2  -2,5%.  Lalu  agen mengirim  obatnya  kepada  dokter  (meski sebenarnya dilarang, praktik dokter memberi  obat  langsung  ke  pasien  sangat
lazim  dilakukan).  Setelah  jatuh  tempo pembayaran  (biasanya  satu  bulan),  dokter akan membayar seluruhnya tanpa potongan  sehingga  nampak  seperti  bisnis yang  wajar.  Namun  potongan  harga  15- 20%  akan  ditransfer  ke  rekening  sang dokter. Akhirnya si agen akan menunjukkan bukti  transfer  ke  dokter  yang  bersangkutan (Prasetyo, 2005).
Kebijakan sosial adalah “anak kandung”  paham  negara  kesejahteraan ( welfare  state ).  Sebagai  sebuah  kebijakan publik  di  bidang  kesejahteraan  sosial, kebijakan sosial menunjuk pada seperangkat kewajiban negara ( state obligation ) untuk melindungi dan memberikan  pelayanan  dasar  terhadap warganya.  Pemenuhan  kebutuhan  hidup minimum,  pendidikan  wajib,  perawatan kesehatan  dasar,  dan  perlindungan  sosial terhadap kelompok-kelompok rentan adalah beberapa  contoh  kewajiban  negara  yang harus  dipenuhi  yang  dinyatakan  oleh konsep  negara  kesejahteraan  (Suharto, 2007).
Namun demikian, menguatnya globalisasi dan perubahan tata ekonomi dan politik telah memunculkan hegemoni paham neoliberalisme dan managerialism. Selain melucuti  peran  negara  dalam  bidang kesejahteraan  sosial,  dominasi  pandangan ini  juga  telah  menyebabkan  kegamangan sikap dalam bangsa yang beradab ( civilized nation ). Indonesia yang secara
konstitusional  menganut  model  negara kesejahteraan dan tengah melakukan konsolidasi untuk mengaktualisasikan ide ini sesuai  amanat  para founding  fathers -nya,
seolah-olah  harus  membelokkan  kembali kemudinya mengikuti paham neoliberalisme yang  menekankan  pada  pasar  bebas  dan peran negara minimal dalam pembangunan kesejahteraan sosial (Suharto, 2007).
Lebih  tegas  lagi,  pasal  34  berisi pernyataan  tentang  keharusan  negara menjamin  dan  melindungi  fakir  miskin sebagai  bagian  dari  kelompok-kelompok yang  kurang  beruntung  (disadvantaged groups).  Ayat-ayat  dari  pasal  34  itu kemudian secara jelas menyatakan tentang sistem  jaminan  sosial  nasional  yang  harus dijalankan  negara  dalam  melindungi  dan memenuhi  hak-hak  dasarnya.  Ini  artinya, Indonesia  secara  secara  konstitusional menganut  sistem  welafare  state  atau negara  kesejahteraan,  yakni  sebuah  model kebijakan  sosial  yang  mengedepankan pentingnya peran negara untuk secara aktif, sensitif,  dan  responsif  ambil  bagian  dalam pemenuhan pelayanan sosial dasar kepada warga  negara,  terutama  mereka  yang tergolong lemah dan rentan dan memerlukan perlindungan khusus.
Dengan mengacu pada latar belakang di  atas  diskusi  dalam  paper  ini  akan diarahkan pada sebuah pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana peran pemerintah  dalam  mengatur  mekanisme
pasar  dalam  bidang  kesehatan  terutama pasar  obat,  di  tengah  gempuran  praktik neoliberalisme di negri ini?

## GLOBALISASI
Menurut  Edison  A.  Jamli  dkk  (2005), Globalisasi  adalah  suatu  proses  tatanan masyarakat  yang  mendunia  dan  tidak mengenal  batas  wilayah.  Globalisasi  pada hakikatnya  adalah  suatu  proses  dari gagasan  yang  dimunculkan,  kemudian ditawarkan  untuk  diikuti  oleh  bangsa  lain yang  akhirnya  sampai  pada  suatu  titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman  bersama  bagi  bangsa-  bangsa  di seluruh dunia.
Menurut
Martin Wolf (2007), globalisasi  adalah  produk  perkembangan ilmu  pengetahuan,  daya  inovasi,  dan teknologi  yang  semakin  mengecilkan  arti tapal  batas  politik  dan  geografi.  Masih menurut Martin Wolf (2007), globalisasi juga adalah  hasil  dari  perubahan-perubahan besar  di  dunia  finansial,  manajemen perusahaan  dan  tata  pemerintahan  modern yang semakin terbuka dan demokratis.
Menurut Mansour Faqih dalam bukunya  yang  berjudul  Runtuhnya  teori pembangunan dan globalisasi (2006), mengatakan  bahwa  proses  globalisasi ditandai  dengan  pesatnya  perkembangan paham  kapitalisme,  yakni  kian  terbuka  dan menglobalnya  peran  pasar,  investasi,  dan proses produksi dari perusahaan-
perusahaan  transnasional,  yang  kemudian dikuatkan  oleh  ideologi  dan  tata  dunia perdagangan  baru  di  bawah  suatu  aturan yang ditetapkan oleh organisasi perdagangan  bebas  secara  global.  Namun, globalisasi juga melahirkan kecemasan bagi mereka  yang  memikirkan  permasalahan sekitar  pemiskinan  rakyat  dan  marjinalisasi rakyat,  serta  persoalan  keadilan  sosial. Bersamaan  dengan  itu,  fenomena  yang juga  berkembang  secara  pesat  dan  global berakibat  pada  semakin  meningkatnya kemajuan di bidang telekomunikasi, elektronika, serta bioteknologi yang dikuasai oleh perusahaan transnasional.

## KEBIJAKAN  SOSIAL  DALAM  NEGARA KESEJAHTERAAN
Kebijakan sosial (social policy) adalah kebijakan publik (publik policy) yang penting
di  negara-negara  modern  dan  demokratis. Sejarah menyaksikan  bahwa  semakin maju dan  demokratis  suatu  negara,  semakin tinggi  perhatian  negara  tersebut  terhadap pentingnya  kebijakan  sosial.  Sebaliknya,  di negara-negara miskin dan otoriter kebijakan sosial kurang mendapat perhatian. Kebijakan sosial pada hakikatnya merupakan  kebijakan  publik  dalam  bidang kesejahteraan sosial (Suharto, 2007).
Salah  satu  bentuk  kebijakan  sosial adalah program pelayanan sosial. Pelayanan sosial adalah aksi atau tindakan untuk mengatasi masalah sosial. Pelayanan sosial  berkaitan  dengan  konsep  negara kesejahteraan (welfare state). Negara kesejahteraan  merupakan  sistem  yang memberi  peran  kepada  negara  untuk  pro- aktif  dan  responsif  dalam  memberikan pelayanan sosial kepada warganya.
Gambar 1 Jenis dan Cakupan Pelayanan Sosial
Pelayanan Sosial Jaminan Sosial
Pelayanan Sosial Personal Perumahan Kesehatan
Pendidikan
Sumber : Diolah dari berbagai sumber
Jaminan sosial merupakan sektor kunci dari sistem negara kesejahteraan berdasarkan  prinsip  bahwa  negara  harus berusaha  dan  mampu  menjamin  adanya jaring  pengaman  pendapatan  (financial safety  net)  atau  pemeliharaan  pendapatan (income  maintenance)  bagi  mereka  yang tidak  memiliki  sumber  pendapatan  untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Termasuk pelayanan  kesehatan,  karena  pelayanan kesehatan dipandang sebagai aspek penting  dalam  kebijakan  sosial  (Suharto, 2007).

## PASAR DAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN MODERN
Menurut  Samuelson  dan  Nordhaus, pasar  adalah  sebuah  mekanisme  yang melaluinya  para  pembeli  dan  para  penjual berinteraksi  untuk  menentukan  harga  dan melakukan  pertukaran  barang  dan  jasa. Dalam sebuah sistem pasar, segala sesuatu mempunyai harga, yang merupakan  nilai  dari  barang  dalam  satuan uang. Harga mengkoordinasikan keputusan-keputusan  para  produsen  dan konsumen  dalam  sebuah  pasar.  Harga- harga yang lebih tinggi cenderung mengurangi  pembelian  konsumen  dan mendorong  produksi.  Harga-harga  yang lebih  rendah  mendorong  konsumsi  dan menghambat  produksi.  Harga  adalah  roda penyeimbang dari mekanisme pasar.
Perekonomian pasar yang ideal
adalah  sebuah  perekonomian  yang  di dalamnya  semua  barang  dan  jasa  secara sukarela  dipertukarkan  dengan  uang  pada harga-harga  pasar.  Sistem  seperti  itu memeras  manfaat  maksimum  dari  sumber daya-sumber  daya  yang  tersedia  dari sebuah  masyarakat  tanpa  campur  tangan pemerintah (Nordhaus & Samuelson, 2004). Akan tetapi nyatanya, setiap ekonomi pasar mengandung  ketidak  sempurnaan-ketidak sempurnaan yang menyebabkan eksternalitas muncul.
Menurut  Nordhaus  dan  Samuelson (2004),  pemerintah  mempunyai  tiga  fungsi ekonomi  dalam  sebuah  ekonomi  pasar, fungsi-fungsi ini adalah meningkatkan efisiensi, memajukan keadilan, dan membantu  perkembangan  stabilitas  dan pertumbuhan makroekonomi.
Pemerintah  meningkatkan  efisiensi, dengan cara menciptakan persaingan dengan  mengenadalikan  eksternalitas  dan menyediakan  barang  publik.  Pemerintah memajukan keadilan, dengan menggunakan  pajak  dan  program-program pengeluarannya untuk mendistribusikan kembali  pendapatan  kepada  kelompok- kelompok khusus.
Pemerintah
membantu
perkembangan  stabilitas  dan  pertumbuhan makroekonomi, dengan mengurangi pengangguran dan inflasi sambil mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

## EKONOMI KESEHATAN
Obat-obatan  kesehatan  mengandung eksternalitas  positif  dan  negatif.  Terlepas dari keduanya maka ekternalitas akan tetap diperbincangkan.  Ekternalitas  positif  dari obat  adalah  adanya  manfaat  positif  yang diterima masyarakat yang tidak diperhitungkan  oleh  dari  proses  terjadinya pasar.  Contohnya  adalah  1)  seorang  ibu yang  sehat  bisa  bekerja  di  kantor  dan mengerjakan  pekerjaan  rumah  tangga  2) imunisasi  bayi  memutus  mata  rantai menular. Ekternalitas negatif sangat banyak sekali,  seperti  racun  dari  kandungan  kimia obat, limbah, dan segala hal lainnya. Aspek- aspek makro kesehatan adalah; 1) kesehatan  sebagai  indikator  kesejahteraan sosial  (angka  kematian,  angka  kesakitan) yang  terkandung  di  dalam  Indek  Mutu Hidup.  2)  pemerintah  perlu  mengintervensi karena  situasi  sehat  orang  miskin  akan menguntungkan  masyarakat  luas,  akan menghasilkan  produktifitas.  Aspek  mikro kesehatan  dilihat  dari  sisi  supply,;  1) produksi  obat-obatan,  alat-alat  kedokteran dan  tenaga  medis.  2)  pemberian  layanan kesehatan  oleh  dokter,  paramedik,  dan rumah  sakit.  Dilihat  dari  sisi  demand;  1) permintaan  terhadap  obat,  alat  kedokteran, dan  tenaga  medis.  2)  permintaan  terhadap pelayanan kesehatan.
Karakteristik  pelayanan  kesehatan;  1) peran  dokter  monopoli  atas  informasi.  2) posisi pasien awam. Karena terjadi
monopoli  informasi  maka  harga  ditentukan oleh  dokter.  Inilah  yang  menyebabkan terjadinya inefisiensi pasar. Oleh karenanya pemerintah  harus  melakukan  intervensi. Karena;  adanya  manfaat  berantai  dari pelayanan  kesehatan,  hak  untuk  sehat  dari wagra  Negara,  dan  sifat  sakit  yang  sulit diramalkan.  Sifat  dari  pasar  kesehatan adalah inelastis, dalam pengertian berapapun harga yang ditawarkan permintaan  tidak  akan  pernah  turun. Demand  cenderung  akan  terus  mengalami peningkatan  sementara  supply  kesehatan sifatnya  konstan,  oleh  karenanya  harga akan tinggi.

## AMBIGUITAS  KUALITAS  KESEHATAN; KEMISKINAN, PENURUNAN DAYA BELI
Pembangunan di negara-negara berkembang,  tidak  terkecuali  di  Indonesia, berlangsung  setelah  usai  Perang  Dunia  II. Awal  pembangunan  di  Indonesia  dimulai sekitar  awal  tahu  1970-an,  isu  yang diangkat  adalah  membangun  ekonomi untuk  mengentaskan  kemiskinan  menuju masyarakat  sejahtera.  Akan  tetapi,  cerita tentang  kemiskinan  juga  tidak  mengalami perubahan dari waktu ke waktu (Susetiawan,  2009).  Jumlah  orang  miskin tidak  berkurang  justru  semakin  bertambah. Dan sistem kapitalisme yang gagal ditumbuh kembangan di negara berkembang semakin memperparah keadaaan. Kapitalisme menyebabkan
pengangguran  dan  kemiskinan.  Pergantian peran atas manusia oleh mesin menyebabkan banyak pengangguran, pengangguran  menyebabkan  tidak  adanya pendapatan,  tidak  adanya  pendapatan menyebabkan  tidak  adanya  daya  beli masyarakat,  dan  ketika  tidak  ada  daya  beli masyarakat  tentunya  masyarakat  tidak mampu  memenuhi  kebutuhan  dasarnya, gizi  menjadi  buruk,  lingkungan  yang  tidak sehat,  dan  ini  sangat  rentan  dengan berbagai  macam  penyakit.  Dan  parahnya, kapitalismepun menyentuh daerah ini. Mahalnya harga sehat yang harus dibayarkan  membuat  yang  miskin  tidak mampu menjangkau. Ini adalah rantai yang sangat  sulit  untuk  dipotong.  Dan  disinilah seharusnya  pemerintah  lebih  mengambil peran.  Membuat  kebijakan  ekonomi  yang pro kesehatan rakyat.
Banyak sekali bukti yang
menunjukkan  bagaimana  kemiskinan  ikut memperkeruh persoalan kesehatan (Prasetyo,  2005).  Saat  wabah  influenza menyerang  madagaskar  misalnya,  yang telah  menewaskan  440  jiwa  penduduknya, diindikasikan  penyebab  utamanya  adalah kemiskinan.  Kondisi  tempat  tinggal  yang gubug-gubug pengap tanpa ventilasi, sangat  memudahkan  virus-virus  menyebar dan  menular  dari  satu  orang  ke  orang  lain melalui  percikan  batuk  ( dropet  nuclei ).
Persediaan  air  bersih  di  sana  sulit  sekali
didapat  dan  ditambah  kebiasaan  penduduk juga  lebih  suka  pergi  ke  dukun.  Pilihan  ke dukun  ini  muncul  karena  keberadaan  RS yang memang sulit untuk dijangkau.
Masih  menurut  Prasetyo  (2005),  jika menelusuri data, terutama Index Pembangunan Manusia (Human Develpoment Index / HDI) yang memasukkan tiga  parameter  penting  dalam menghitung  tingkat  kesejahteraan,  yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, maka tingkat kesejahteraan Indonesia pada tahun 2003  ada  di  urutan  112  dari  175  negara (sekarang Indonesia ada di urutan 124 dari 187  negara  di  tahun  2011).  Jika  dibanding negara-negara ASEAN, Indonesia berada di urutan  bawah.  Semakin  besar  skor  HDI berarti semakin rendah tingkat pembangunan manusia di suatu negara. Itu sebabnya  orientasi  kebijakan  ekonomi sudah waktunya mempertimbangkan implikasi-implikasinya  terhadap  kesehatan. Pembangunan  pemukiman  yang  sehat, nutrisi  yang  lebih  baik,  serta  keringanan biaya kesehatan dalam bentuk implementasinya. Sekurang-kurangnya
mesti ada klinik kesehatan yang ditempatkan di kawasan miskin. Klinik yang diasuh  oleh  dokter  praktik  maupun  calon dokter  (koas)  yang  bisa  diakses  oleh penduduk miskin.

## Gambar 2. Rantai Hubungan Antara Kemiskinan dan Penyakit
Wabah penyakit sasaran
Orang Miskin Ongkos Kesehatan Yg mahal Sanitasi Lingkungan yg buruk Gizi Makanan yg rendah

## Sumber : Prasetyo, 2005
Kedekatan  penyakit  dengan  kemiskinan tentunya  menajadi  persoalan  serius  bagi negara  dalam  menjamin  kualits  hidup masyarakatnya.  Jangkauan  biaya  yang tinggi,  lingkungan  tempat  tinggal  yang buruk, serta gizi makanan yang tidak terjaga dipengaruhi  oleh  kondisi  kemiskinan  yang dihadapi.  Oleh  sebab  itu,  pemnyakit  lebih dekat  dengan  kondisi  sosial  masyarakat miskin.
Dihadapkan  dengan  kondisi  tersebut,
Indonesia  dengan  tingkat  pertumbuhan penduduk    yang  cukup  tinggi  dibanding dengan  negara-negara  Asean  lainnya, tingkat  kemiskinan  yang  dirilis  oleh  BPS menunjukkan  angka  yang  cukup  krusial untuk  ditilik  oleh  negara.  Kemiskinan  yang dekat  dengan  penyakit  harus  menjadi sorotan  utama  dalam  rangka  mendekat negara dengan rakyatnya. Kondisi
kemiskinan  dapat  diloihat  dalam  tabel dibawah ini:
Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Indonesia (000) Tahun Kota Desa Kota + Desa 2007 13,559,3 23,609,0 37,168,3 2008 12,768,5 22,194,8 34,963,3 2009 11,910,5 20,619,4 32,530,0 2010 11,097,8 19,925,6 31,023,4 Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2007-2010

## KESEHATAN  SEBAGAI  KOMODIFIKASI KAPITALISME
Globalisasi
adalah proses
pengintegrasian  ekonomi  nasional  kepada sistem ekonomi dunia berdasarkan keyakinan  pada  perdagangan  bebas  yang sesungguhnya  telah  dicanangkan  sejak jaman  kolonialisme  (Faqih,  2001).  Bagi negara maju, globalisasi benar-benar memberikan pengaruh baik bagi pembangunan  secara  ekonomi.  Proses
globalisasi  mengurangi  kemiskinan  terlihat dengan tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang meningkat.  Menurut  hasil  survei  WVS (World  Value  Surveys),  terjadi  peningkatan harapan hidup, dengan menurunnya tingkat kematian  yang  disebabkan  oleh  kelaparan, penyakit  karena  perkembangan  teknologi dan  ekonomi.  Ini  menunjukkan  bahwa perkembangan  ekonomi  dan  industrialisasi memberikan  hasil  yang  luar  biasa  pada tingkat harapan hidup masyarakat.
Dalam  paham  kapitalisme  memang diakui bahwa cara kerjanya mampu meningkatkan  profesionalitas  dan  efisiensi pengelolaan kesehatan. Namun sayangnya, profesionalitas tersebut harus dibayar mahal  dengan  semakin  susahnya  akses kesehatan bagi orang miskin, serta jaminan pelayanan  kesehatan  yang  prima  dan berkualitas  hanya  tersedot  di  daerah  kota. Kesehatan  berkualitas  yang  semestinya menjadi  hak  setiap  orang  beralih  menjadi hak  segelintir  orang.  Yaitu  mereka  yang memiliki  harta  berlimpah  dan  akses  yang baik.  Sementara  mereka  yang  berada  di daerah  terpencil  dan  miskin,  belum  dapat menikmati pelayanan kesehatan yang berkualitas  dan  murah,  sebab  akses kesehatan  yang  dapat  didatangi  memang masih sangat terbatas dan mahal.
Saat  ini  industri  farmasi  adalah  salah satu  kekuatan  terbesar  di  samping  industri keuangan.  Melalui  industri  farmasi,  semua jenis  penyakit  tidak  lagi  ditangani  sebagai
bahaya yang harus dimusnahkan, melainkan dieliminir gejalanya saja. Sebutlah  misalnya  jenis  penyakit-penyakit yang  menyerang  otak  dan  jantung,  sampai saat  ini  belum  ada  satupun  obat  yang mampu membereskan virus-virus penyebabnya,  padahal  setiap  tahunnya  tak kurang dana sebesar $400M sudah terkuras untuk  membiayai  penanggulangan  wabah ini  (Business Week,  2004,  dalam  Prasetyo, 2005).  Industri  farmasi  melalui  media berusaha untuk membentuk keyakinan baru bahwa kalau ingin tetap bugar harus sering- sering meminum obat. Lapar  terhadap obat selanjutnya menjadi ajaran yang digencarkan  oleh  pelbagai  perusahaan farmasi.  Obat  seperti  menu  makanan  yang akan  selalu  membawa  kebugaran  dan kesehatan.  Tapi  bukan  saja  rasa  lapar, melainkan  ketagihan  dan  ketergantungan pada  obat  yang  dihasilkannya.  Lagi-lagi industri  farmasi  melalui  dokter  bahkan ulama berusaha mengembangkan keyakinan  baru,  bahwa  obat  adalah  menu pokok  apabila  ingin  bertahan  dalam  usia panjang dan selalu merasa sehat.
Obat merupakan komoditi yang mempunyai kedudukan yang unik, dibandingkan  dengan  komoditi  yang  lain. Keunikannya terletak pada sulitnya konsumen (masyarakat) untuk
mempengaruhi  persoalan  kualitas  obat. Obat  merupakan  komoditi  yang  peredaran dan  penilaian  kualitasnya  mutlak  di  bawah
pengaruh  produsen  sendiri  dan  penyedia pelayanan  kesehatan  (dokter).  Karena  itu pasar kesehatan bersifat inelastis, berapapun  mahalnya,  konsumen  akan membayar.  Pada  pemerintahan  orde  baru, kebijakan  tata  niaga  obat  mendasarkan pada  mekanisme  pasar,  kebijakan  tersebut didasarkan pada asumsi dengan meningkatnya  jumlah  industri  obat,  maka harga  obat  semakin  kompetitif,  sebagai akibat  tingkat  persaingan  usaha,  namun yang  terjadi  di  lapangan  berkebalikan dengan  asumsi  pemerintah  di  mana  harga obat  bukannya  menjadi  lebih  murah  tetapi malah  semakin  mahal,  dan  menjauhkan jangkauan penduduk miskin. Hal ini dikarenakan produsen obat harus bertarung di lahan yang sempit lantaran pangsa pasar obat  relatif  kecil.  Akibatnya,  pangsa  pasar tiap  pabrik  dan  tiap  jenis  obat  makin  kecil, padahal  rata-rata  kapasitas  produksi  tiap pabrik  cukup  besar.  Dampaknya,  produsen obat berlomba melakukan pemasaran kepada  para  dokter  dengan  jalan  kolusi agar  dokter  bersedia  meresepkan  obatnya (Baswir, 1999).
Di  samping  karena  faktor  kompetisi yang  tidak  etis  antar  pelaku  industri, mahalnya  harga  obat  di  Indonesia  juga disebabkan  faktor  ketidakmandirian  industri obat  terhadap  bahan  baku.  Berdasarkan data  dari  Departemen  Kesehatan,  90% bahan  baku  obat  di  Indonesia  masih menggantungkan  pada  impor  dari  luar.
Kondisi  ini  diperparah  dengan  tata  niaga obat  yang  mempunyai  jalur  industri  cukup panjang. Berdasarkan survey, untuk sampai ke tangan konsumen, obat dari pabrik harus melalui  distributor  atau  pedang  besar farmasi,  kemudian  apotik  /  rumah  sakit. Panjangnya rantai distribusi ini menyebabkan  harga  obat  naik  rata-rata 35% (Baswir, 1999).

## KESIMPULAN
Dari paparan di atas, dapat disimpulkan  bahwa  pembangunan  yang diprogramkan  oleh  pemerintah,  globalisasi yang  coba  dikembangkan  di  Indonesia  dan menyentuh  ranah  sosial  seperti  kesehatan, ternyata tidak menyentuh masyarakat miskin.  Begitu  buruknya  sistem  kesehatan yang  ada  di  sini  mencerminkan  bagaimana lemah  dan  lambannya  pemerintah.  Sistem kapitalisme  yang  licik  telah  membuat persoalan  kesehatan  jadi  komoditi  yang menarik banyak laba. Dari obat, kapitalisme bisa  membuat sistem  perdagangan  dengan volume  dan  daya  jangkau  pasar  yang  luas. Melalui  produk-produk  obat,  kapitalisme dengan  canggih  membentuk  kesadaran baru mengenai apa itu sehat dan bagaimana kesehatan itu bisa menumbuhkan  pelbagai  macam  aktivitas produktif.
Pemerataan terhadap akses pelayanan  kesehatan  cenderung  memihak pada  kaum  berpunya.  Kelompok  miskin
cenderung  memiliki  akses  yang  rendah. Semua kebijakan yang ditetapkan pemerintah,  pada  akhirnya  lebih  berpihak pada  sektor  swasta  yang  memiliki  modal. Praktik-praktik penjajahan dalam kesehatan yang  marak  terjadi  di  sekitar  kita  tidak mampu  disentuh  oleh  kebijkan  pemerintah. Yang  kaya  semakin  kaya  dan  yang  miskin semakin  miskin.  Pertanggung  jawaban pemerintah  dalam  menjamin  kesejahteraan sosial masyarakatnya, seperti yang tertuang dalam  Undang-Undang,  belum  mampu untuk  direalisasikan.  Industri  obat-obatan dan  pelayanan  yang  mencekik  karena mahalnya  harga  yang  harus  dibayarkan, semuanya tidak untuk kepentingan rakyat.
Berkaitan  dengan  peran  pemerintah dalam  mengendalikan  pasar  kesehatan, untuk memenuhi hak atas kesehatan, maka advokasi  yang  harus  dilakukan  adalah menuntut  perubahan  orientasi  kebijakan kesehatan dari paradigma sakit ke paradigma sehat. Sehingga fokus kebijakan pemerintah adalah kebijakan-kebijakan preventif.  Pergeseran  tersebut  diikuti  oleh perubahan  kebijakan  pelayanan  kesehatan dari tingkat nasional hingga daerah, berupa perbaikan  jaminan  kesehatan  masyarakat, pelayanan dokter, ketersediaan obat- obatan, dan kesiapan rumah sakit di seluruh Indonesia  untuk  menjadi  pelayan  atas kebutuhan dan hak pasien, sebagai implementasi  hak  asasi  manusia  untuk mendapat pelayanan kesehatan
masyarakat yang paripurna di era global.
Kebijakan publik dapat berupa intervensi  Negara  secara  langsung  atau tidak  langsung  melakukan  internalisasi terhadap  eksternalitas  yang  ditimbulkan. Karena obat-obatan dan pelayanan kesehatan  adalah  barang/  jasa  yang mengandung  eksternalitas  yang  besar, yang  jika  tidak  dilakukan  internalisasi  akan menyebabkan  terjadinya  inefisiensi  pasar. Internalisasi  yang  dilakukan  pemerintah adalah pemerintah berhak mengambil pajak dari masyarakat, karena masyarakat mendapat  eksternalitas  dari  kesehatan. Masyarakat  akan  dirugikan  jika  tidak  ada internalisasi,  mengingat  pasar  bebas  tidak akan  mampu  memproduksinya  secara efisien.
Ada  beberapa  model  intervensi  yang bisa  dilakukan  oleh  pemerintah;  1)  dari  sisi penawaran  biasanya  dilkukan  oleh  Negara kesejahteraan yaitu dengan cara mengatasi hambatan  supply  dan  subsidi  pelayanan kesehatan.  2)  dari  sisi  demand  biasanya dilakukan  Negara-negara  kapitalis  dengan cara  pengembangan  sistem  asuransi  dan subsidi kepada kelompok miskin.

## DAFTAR PUSTAKA
Wolf,  Martin.  2007. Globalisasi  :  Jalan Menuju  Kesejahteraan. Jakarta  : Yayasan Obor Indonesia.
Fakih,    Mansour.    2001. Runtuhnya    Teori Pembangunan    dan    Globalisasi . Yogyakarta : Insist Press.
Triwibowo, Darmawan dan Bahagijo,
Sugeng. 2006. Mimpi Negara
Kesejahteraan .  Jakarta  :  Pustaka LP3ES.
Susetiawan.  2009. Pembangunan  dan Kesejahteraan Masyarakat: Ketidakberdayaan Para Pihak Melawan  Konstruksi  Neoliberalisme . Yogyakarta.
Suharto,  Edi.  2007. Kebijakan  Sosial
Sebagai  Kebijakan  Publik .  Bandung  : Alfabeta.
Baswir,  Revrisond.  1999. Pembangunan Tanpa Perasaan. Yogyakarta :
Pustaka Pelajar.
Samuelson,  Paul  dan  Nordhaus,  William. 2004. Ilmu  Makroekonomi .  Jakarta  : PT.Media Global Edukasi.
Prasetyo, Eko. 2005. Orang Miskin Dilarang Sakit . Yogyakarta.

## Sumber Lain:
Pemerintah  Republik  Indonesia,  1992. Peraturan Pemerintah No.23 Th. 1992 tentang Kesehatan.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 dan 34.
www.bps.go.id