Jurnal Ilmu Perikanan dan Kelautan, Vol. 5(2): 223-236, Juli 2023

## IDENTIFIKASI DAN PERAN STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN ZONA PENANGKAPAN IKAN DI KECAMATAN SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
1 Doni Darmasetiadi*, 2 Etik Sulistiowati Ningsih, 3 Nurul Ovia Oktawati, 4 Oon Darmansyah 1 2 3 4 Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, FPIK, Universitas Mulawarman Jl. Gn. Tabur, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos: 75242
*Email: doni.darmasetiadi@fpik.unmul.ac.id

## ABSTRAK
Ruang gerak zona penangkapan ikan yang relatif lebih sempit akibat ditetapkannya Kecamatan  Samboja  sebagai  bagian  dari  Ibukota  Negara  (IKN).  Pengelolaan  pesisir memerlukan keterlibatan banyak pemangku kepentingan ( stakeholder ). Riset ini bertujuan untuk  mengidentifikasi  aneka stakeholder dalam  pengelolaan  zona  penangkapan  ikan  di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk mengetahui masing-masing peran stakeholder dalam  pengelolaan  zona  penangkapan  ikan  di  Kecamatan  Samboja Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  Riset  ini  menggunakan  metode  deskriptif-kualitatif  untuk dapat mendeskripsikan banyak narasi berkaitan dengan identifikasi dan peran dari masing- masing stakeholder dalam  pengelolaan  zona  penangkapan  ikan  di  Kecamatan  Samboja, meliputi Kepala Desa Tanjung Harapan, Kepala UPT Air Payau, dan ketua kelompok nelayan. Hasil  penelitian  ini  diketahui  bahwa  para stakeholder dapat  diklasifikasikan  dalam  tiga identifikasi,  yakni: stakehoder kunci,  utama,  dan  pendukung.  Peran  masing-masing stakeholder juga dapat dikategorikan meliputi: yakni policymakers, koordinator, fasilitator, implementer,  dan  akselerator.  Penelitian  ini  juga  menemukan  cara  pengelolaan  potensi konflik  pada  zona  penangkapan  ikan  di  Kecamatan  Samboja,  seperti  cara  negosiasi  dan mediasi diantara para stakeholder .
Kata Kunci: Identifikasi, Peran, Stakeholder, zona penangkapan ikan

## ABSTRACT
Spaces for fishing zones become narrower as Samboja Sub-District is stipulated as a part of the National Capital (Ibu Kota Negara or IKN). The coastal management then requires involvement from many stakeholders. This research aims to identify various stakeholders and the role each of them plays in the management of fishing zones in the Samboja Sub-District, Kutai Kartanegara Regency. It uses qualitative-descriptive methods to describe the narratives related to identifying stakeholders and their role in managing the fishing zones in Samboja District, which include the Head of Tanjung Harapan Village, the Head of UPT Air Payau, and the head of the fishermen group. The result shows that stakeholders are categorized into key, main, and supporting stakeholders. The role of each stakeholder is classified as policymakers, coordinators, facilitators, implementers, and accelerators. This research also discovers ways to
manage the possibilities of conflicts in the fishing zone of the Samboja Sub-District, such as negotiating and mediating among stakeholders.
Keywords: identification, role, stakeholders, fishing zone

## PENDAHULUAN
Indonesia  telah  memberlakukan kebijakan  tentang  kontrol  input  dalam usaha memberikan izin penangkapan ikan melalui  alat  tangkap  dan  armada. Walaupun  demikian,  Keputusan  Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) No. 50/Kepmen-KP/2017  tentang  Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan  Negara  Republik  Indonesia menjelaskan  bila  tingkat  pemanfaatkan sumber daya ikan di laut Indonesia masih tinggi dengan detail 38% kondisi perairan yang  ada  telah  menggapai  status overfishing ditambah  dengan  44% perairan  yang  berada  dalam  status fully- fishing .  Hal  ini  pada  akhirnya  membawa pemerintah  untuk  melakukan  revisi  cara penangkapan ikan di laut beralih sebagai kebijakan  kontrol output atau  dipahami sebagai  izin  penangkapan  ikan  dengan kapasitas/kuota. Revisi peraturan tersebut telah ditetapkan dalam program prioritas  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  (KKP)  (KKP,  2022).  Peraturan
ini  sesungguhnya  sebagai  suatu  upaya mengimplementasikan prinsip blue recovery untuk mengembalikan kemampuan  laut  dalam  penyediaan  stok pada ikan dan mengantisipasi akibat dari kondisi  ekonomi  dan  sosial  dari  para nelayan (Northrop et al ., 2020).
Penerapan peraturan kontrol output di  Indonesia  ditetapkan  dengan serangkaian kebijakan zona penangkapan jumlah  ikan  dan  jenis  ikan  yang  boleh ditangkap dengan kuota yang dikolaborasikan  dengan  aneka  peraturan disertai  sistem  kontrak  yang  dijalankan dalam jangka waktu tertentu (Zaini dalam Zulham,  2022).  Kebijakan  tersebut mengklasifikasikan  zona  penangkapan ikan  ditujukan  kepada  industri,  nelayan lokal,  dan  penangkapan  ikan  terbatas (konservasi).  Zonasi  ini  diberi  nama Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  (WPP). Kebijakan  ini  berdasarkan  atas  Undang- Undang  (UU)  Nomor  45  Tahun  2009 tentang  perubahan  atas  UU  Nomor  31 Tahun 2004 tentang Perikanan, terutama pada  Pasal  2  dan  Pasal  7.  Dua  pasal tersebut  memiliki  ketentuan  yang  secara
Jurnal Ilmu Perikanan dan Kelautan, Vol. 5(2): 223-236, Juli 2023
tersirat  tentang  penangkapan  ikan terukur.
Kebijakan  mengenai  penangkapan ikan terukur secara khusus telah disahkan melalui  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  (PP  RI)  No.  11  Tahun  2023. Kebijakan  tersebut  pasal  1  ayat  7 menjelaskan  terkait  upaya  nelayan  lokal mengorganisasikan  daerah  penangkapan ikan  di  zona  penangkapan  ikan  terukur sampai  dengan  12  mil  laut.  Upaya pengorganisasian  ini  bagi  nelayan  lokal tidak mudah dan membutuhkan keterlibatan dari semua stakeholder untuk menjaga mata pencaharian mereka.
Berdasarkan  penelitian  Nirmasari dan  Bibin  (2022)  upaya  peningkatan kesejahteraan  nelayan  termasuk  dalam aspek  melaut  merupakan  salah  satu strategi yang menjadi prioritas. Selain itu, Fajri, et  al (2021)  menjelaskan  bahwa upaya  peningkatan  kualitas  hidup  dari para  nelayan  lokal  berdasarkan  pada tujuan koordinasi para stakeholder dengan nelayan  melalui  aneka  kegiatan  maupun program,  seperti  pemberdayaan.  Zulham (2022)  memberikan  rekomendasi  bahwa stakeholder (organisasi,  seperti  koperasi) bisa  memberikan  dampak  ekonomi  yang
positif  melalui  aliansi  yang  kuat  dengan para nelayan ini.
Keterlibatan stakeholder sangat penting  dalam  implementasi  kebijakan zona  penangkapan  ikan  di  perairan Samboja,  Kabupaten  Kutai  Kartanegara. Keterlibatan  para stakeholder dapat mengantisipasi sejumlah tantangan nelayan  lokal  besar  dalam  implementasi kebijakan zona penangkapan ikan, seperti kehadiran kapal-kapal asing yang beroperasi  di  perairan  Samboja,  seperti nelayan  bagan  perahu  pelintas  batas (nelayan  andon  berasal  Sulawesi  dan nelayan purse seine dari Jawa Tengah juga berlayar  hingga  perairan  Samboja)  dan potensi  konflik  yang  dapat  dihadapi  oleh para nelayan lokal.
Oleh  karena  itu,  peneliti  merasa tertarik  untuk  mengajukan  riset  dengan judul  “Identifikasi  dan  Peran Stakeholder Dalam  Pengelolaan  Zona  Penangkapan Ikan  di  Kecamatan  Samboja  Kabupaten Kutai  Kartanegara”.  Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  mengidentifikasi  aneka stakeholder dalam  pengelolaan  zona penangkapan ikan di Kecamatan Samboja Kabupaten  Kutai  Kartanegara  dan  untuk mengetahui masing-masing peran stakeholder dalam  pengelolaan  zona
Jurnal Ilmu Perikanan dan Kelautan, Vol. 5(2): 223-236, Juli 2023

## penangkapan ikan di Kecamatan Samboja
Kabupaten Kutai Kartanegara.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  metode deskriptif-kualitatif.  Metode  ini  adalah metode  yang  bersifat  fleksibel,  luwes, terbuka,  dan  lebih  mengutamakan  dalam penggambaran  fenomena  sosial  yang terjadi  (Bungin,  2015).  Dalam  proses penelitiannya  peneliti  berusaha  untuk menggambarkan objek penelitian dengan sumber yang bisa dipertanggungjawabkan dan akan dikaitkan dengan konsep-konsep agar  dapat  menyempurnakan  gambaran yang dinarasikan.
Penelitian ini dilakukan di kawasan Pantai  Tanah  Merah,  Samboja,  Kutai Kartanegara pada 2022. Teknik pengambilan  sampel  dalam  riset  ini dilakukan  dengan  teknik purposive sampling dimana peneliti menjadikan para stakeholder dalam  pengelolaan  zona penangkapan  ikan  di  perairan  Samboja sebagai narasumber dan peneliti melakukan Focus  Group  Discussion (FGD) untuk mendiskusikan implementasi kebijakan  zona  penangkapan  ikan.  Hasil dari  FGD  tersebut  menghasilkan  temuan
yang  diolah  dengan  analisis  data  melalui (Miles  dan  Huberman,  2014):  reduksi data,  penyajian  data,  simpulan  verifikasi. Peneliti akan mengaitkan temuan dengan konsep-konsep  yang  telah  dipaparkan sebelumnya agar dapat menyempurnakan gambaran yang dinarasikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Identifikasi Stakeholder dalam Pengelolaan Zona Penangkapan Ikan Dalam  upaya  pengelolaan  zona penangkapan  ikan  diketahui  bahwa stakeholder dapat dibedakan menjadi tiga (3)  kelompok,  yakni:  (1) Stakeholder utama/primer,  kelompok  ini  adalah semua  pihak  yang  memiliki  kepentingan langsung  dan  dampak  secara  langsung, meliputi aspek positif maupun negatif dari suatu kegiatan, program, dan atau proyek; (2) Stakeholder kunci, kategori kelompok ini  merupakan  aneka  pihak  yang mempunyai  kewenangan  legal  terkait pengambilan  keputusan,  seperti  peran pemerintah sebagai regulator, implementator,  koordinator,  maupun fasilitator;  (c) Stakeholder pendukung/ sekunder merupakan kelompok stakeholder yang  secara  langsung  tidak memiliki  kepentingan  terhadap  suatu
Jurnal Ilmu Perikanan dan Kelautan, Vol. 5(2): 223-236, Juli 2023
kegiatan,  namun  mempunyai  kepedulian,
seperti pebisnis/perusahaan dan akademisi yang berperan sebagai konseptor,  fasilitator,  dan  akselerator (Henderina Lelloltery, et al ., 2018; Triyanti &  Susilowati.,  2019;  dan  Handayani  & Warsono., 2019). Dalam pengelolaan zona penangkapan  ikan  di  kawasan  perairan Samboja  diketahui  beberapa  dapat dikategorikan sebagai berikut:
Tabel 1. Stakeholder yang terkait dengan pengelolaan  Zona  Penangkapan Ikan di Kecamatan Samboja.
Stakeholder Kunci Stakeholder Utama Stakeholder Pendukung 1. KUPP (Kantor  Unit
Penyelenggar a  Pelabuhan atau
Syahbandar)
2. Dinas Kelautan  dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara (diwakilkan Penyuluh) 3. Pemerintah Desa setempat 4. UPT Air Payau 5. DPRD Kalimantan Timur 6. Dinas Kelautan  dan Perikanan (DKP) Provinsi 1. Kelompok Unit Bersama (KUB) 2. Kelompok Nelayan 3. Kelompok Budidaya Ikan (Pokdaka n) 1. Perusahaa n Swasta
Kalimantan Timur

## Sumber: Data primer, 2022
Berdasarkan  tabel  di  atas  diketahui yang termasuk kategori Stakeholder kunci, meliputi  KUPP,  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  Kabupaten  Kutai  Kartanegara (diwakilkan  penyuluh),  dan  pemerintah desa setempat. Hal ini dikarenakan ketiga stakeholder tersebut  memiliki  peran sebagai regulator, koordinator, implementator,  maupun  fasilitator.  Bila dicermati  ketiga  lembaga  tersebut memang berperan utama sebagai regulator  yang  kemudian  dikuatkan dengan  peranan  sebagai  koordinator, implementator, dan fasilitator. Sedangkan, pihak-pihak  lain  yang  masuk  dalam kategori Stakeholder Kunci, meliputi: UPT Air  Payau,  Anggota  DPRD  Kalimantan Timur,  DKP  Provinsi  Kalimantan  Timur diketahui  juga  memiliki  sejumlah  peran walau  tidak  sekuat  ketiga stakeholder sebelumnya.  Ketiga stakeholder terakhir hanya  menjalankan  peran  sebatas koordinator, implementator, dan fasilitator.
Pada stakeholder utama  diketahui pihak-pihak  yang  memiliki  terkena dampak  secara  langsung  dari  aktivitas
Jurnal Ilmu Perikanan dan Kelautan, Vol. 5(2): 223-236, Juli 2023
zonasi  penangkapan  ikan  di  perairan
Samboja, meliputi Kelompok
Unit
Bersama  (KUB),  Kelompok  Nelayan,  dan Kelompok  Budidaya  Ikan  (Pokdakan). Terakhir, stakeholder pendukung meliputi tidak  memiliki  kepentingan  secara langsung  terhadap  kegiatan,  tetapi memiliki kepedulian terhadap stakeholder utama.
Peran Stakeholder dalam  Pengelolaan Zona Penangkapan Ikan
Hasil  identifikasi stakeholder yang dibagi  menjadi  beberapa  kelompok  juga didasari  oleh  peran  yang  dilakukan  oleh masing-masing  pihak.  Nugroho, et  al (2014, 16-17) mengkategorisasikan peran stakeholder , meliputi:
1. Policymakers Stakeholder yang  berfungsi  dalam pengambilan  keputusan  dan  penentu suatu keputusan/kebijakan.
2. Koordinator Stakeholder yang  berfungsi  dalam menghubungkan  dengan stakeholder
lain yang memiliki keterlibatan dalam suatu keputusan/kebijakan.
3. Fasilitator
Stakeholder yang  berfungsi  dalam upaya  menfasilitasi  dan  mencukupi
semua  hal  yang  diperlukan  oleh kelompok target.
4. Implementer
Stakeholder yang  berfungsi  dalam menjalankan suatu keputusan/ kebijakan  dimana  terdapat  kelompok sasaran didalamnya.
5. Akselerator
Stakeholder yang  berperan  dalam mempercepat dan memberikan kontribusi  agar  suatu  program  dapat berjalan  sesuai  sasaran  atau  bahkan lebih cepat daripada waktu pencapaiannya. Peran di atas apabila diimplementasikan  dalam  pengelolaan Zona  Penangkapan  Ikan  di  perairan Samboja  dapat  dijelaskan  melalui  tabel berikut ini:
Tabel  2. Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Zona Penangkapan Ikan di perairan Samboja Stakeholder Deksripsi Peran Kategori Peran 1. KUPP (Kantor  Unit Penyelengga ra Pelabuhan atau Syahbandar) Membuat  dan menyimpan dokumen terhadap perijinan kapal. Selain itu, KUPP  bertugas menjelaskan tata cara Policymaker s,, Koordinator,
Fasilitator
Jurnal Ilmu Perikanan dan Kelautan, Vol. 5(2): 223-236, Juli 2023
pembentukan kelompok, tujuan, visi misi kelompok  atau KUBE.

## 2. Dinas
Kelautan  dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara (diwakilkan Penyuluh) Melakukan fungsi-fungsi sebagai penyuluh, meliputi: komunikator, fasilitator, mediator, motivator, edukator, dinamisator, dan organisator kepada para nelayan walaupun hanya  ada  1 penyuluh untuk Kecamatan Samboja.
Policymaker
s,, Koordinator, dan Fasilitator 3. Pemerintah Desa setempat Mengawal  dan membina proses pembentukan KUBE  ataupun kelompok nelayan.  Salah satu pembinaan dari pemerintah desa adalah proses pembentukan kelompok, maka pihak pemerintah desa menjelaskan mengenai profil  anggota kelompok, kelembagaann ya dan Policymaker s, Koordinator, dan Fasilitator
membuat SK kelompok. 4. UPT Air Payau Turut serta membina masyarakat nelayan Samboja Koordinator dan Fasilitator 5. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Mengeluarkan izin  usaha  bagi nelayan atau masyarakat pesisir Policymaker s 6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur Berkontribusi mempercepat tindak lanjut pengajuan proposal program Fasilitator dan Akselerator 7. Kelompok Unit Bersama (Kube) Melaksanakan aktivitas kelompok usaha bersama Implemente r 8. Kelompok Nelayan Melaksanakan aktivitas kelompok nelayan Implemente r 9. Kelompok Pembudiday a Ikan (Pokdakan) Melaksanakan aktivitas Kelompok Pembudidaya Ikan Implemente r 10. Perusahaan Swasta Melakukan pemberian bantuan  dalam pemberdayaan masyarakat pesisir  dengan cara masing- masing. Akselerator Sumber: Primer, 2022
Jurnal Ilmu Perikanan dan Kelautan, Vol. 5(2): 223-236, Juli 2023
Berdasarkan  pemaparan  isi  tabel diatas  diketahui  jika  peranan  para stakeholder dalam  pengelolaan  zona penangkapan  ikan  di  perairan  Samboja beraneka  ragam.  Peranan  ini  diketahui dari hasil identifikasi aktivitas mereka dan kategori  masing-masing  peran.  Dalam tabel  sebelumnya  (tabel  2)  diketahui bahwa stakeholder kunci  ada  banyak dalam  pengelolaan  zona  penangkapan ikan  di  perairan  Samboja.  Apabila diperinci  lagi  masing-masing stakeholder tersebut  memiliki  perannya  sendiri- sendiri.
Dari  kesembilan stakeholder yang ada hanya tiga stakeholder yang memiliki peranan  meliputi  hampir  semua  kategori peranan  yang  ada,  yakni:  KUPP  (Kantor Unit  Penyelenggara  Pelabuhan  atau Syahbandar), Dinas Kelautan dan Perikanan  Kabupaten  Kutai  Kartanegara (diwakilkan  Penyuluh),  dan  Pemerintah Desa  setempat.  Selain  itu,  hanya  UPT  Air Payau  dan  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur memiliki  peranan  pada  dua  kategori (masing-masing: Koordinator dan Fasilitator;  Fasilitator  dan  Akselerator). Terakhir,  terdapat  lima stakeholder yang menjalankan satu peran dalam
pengelolaan  zona  penangkapan  ikan  di perairan  Samboja,  yakni:  Dinas  Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, kelompok unit bersama (Kube), kelompok nelayan,  Kelompok  Pembudidaya  Ikan (Pokdakan), dan perusahaan swasta.

## Pengelolaan Zona Penangkapan Ikan di Perairan Samboja
Hasil  identifikasi  dan  peran  para stakeholder dalam  pengelolaan  zona penangkapan  ikan  di  perairan  Samboja diketahui  dari  cerita  aktivitas  sehari-hari di  sana.  Aktivitas  ini  berpusat  dari kehidupan  para  nelayan  dan  masyarakat pesisir perairan Samboja.
Dari keseluruhan aktivitas di zona penangkapan  ikan  perairan  Samboja beberapa  hal  yang  menarik  dapat dijelaskan.
Dalam  pengelolaan  penangkapan ikan di perairan Samboja diketahui bahwa dalam  aktivitas  sehari-hari  juga  terdapat potensi  munculnya  konflik.  Konflik  ini hadir diantara masyarakat pesisir maupun para nelayan pendatang dari luar perairan Samboja,  seperti  nelayan  andon  berasal Sulawesi  dan  nelayan  pursur  seine  dari Jawa  Tengah  juga  berlayar  hingga perairan Samboja.
Jurnal Ilmu Perikanan dan Kelautan, Vol. 5(2): 223-236, Juli 2023
Potensi konflik yang ada dipicu oleh saling tumpang tindihnya alat tangkap yang ada di zona yang sama, misalnya trammel net , pancing, bagan cungkil, dan bagan tancap. Konflik pun dapat terjadi diantara nelayan jala  rumpon  dengan  nelayan  bagan perahu.  Dalam  konteks  ini  pejala  merasa dirugikan  karena  beroperasinya  bagan perahu. Cahaya lampu dari bagan perahu dapat  menarik  ikan-ikan  yang  awalnya ada di dalam rumpon.
Tabel 3. Pembagian kategori alat tangkap pada zona yang ada
No Alat tangkap Zona tangkap (wilayah operasi) Pekerja 1 Perangkap siput Di pinggir pantai 2-3  orang nelayan 2 Rengge 0-2  mil  atau  lebih dari 4 mil 1-2  orang nelayan 3 Bagan tancap 1,5-4  mil  atau kedalaman air 7,5- 16,5 meter 4 Dogol 3-4 mil, pada musim selatan lebih mendekat ke pantai 1-3  orang nelayan 5 Bagan perahu 4-10 mil 7-13 orang nelayan 6 Jala rumpon 40  mil  atau  lebih atau kedalaman 52,5 meter 6-8  orang nelayan 7 Pancing Sulawesi, Jawa, Bali, Lombok 4-8  orang nelayan 8 Pursue Seine Indonesia 31  orang nelayan Sumber: Kinseng (2010) dalam Etik et al (2022)
Undang-Undang  No.  23  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah menjelaskan  bahwa  Kabupaten  Kutai
Kartanegara  tidak  memiliki  kewenangan dalam pengelolaan laut karena jarak 0-12 mil  merupakan  kewenangan  provinsi. Keputusan  ini  mengakibatkan  bahwa wilayah  menjadi  lebih  sempit  akibat perubahan fishing  ground menjadi  area konservasi  terumbu  karang  dan  atau perubahan jalur pipa gas (Marliza, 2022). Keputusan  ini  juga  akan  mendorong pemerintah  bersama  nelayan  untuk melakukan  pengaturan  zona  tangkap berdasarkan alat tangkap, misalnya untuk trammel  net atau  jaring  gondrong  pada kedalaman  kedalaman  7-10  meter  dan Bagan  tancap  untuk  kedalaman  9-20 meter.  Keduanya  harus  digunakan  dalam jarak kurang dari 4 mil. Selanjutnya, jarak lebih dari 4 mil adalah zona untuk bagan cungkil.
Penggunaan alat tangkap berukuran  kecil,  seperti  bagan  tancap berada di jarak 4 mil ke darat. Sedangkan, jarak  4  mil  lebih  adalah  zona  untuk  alat tangkap berukuran besar dengan kebijakan  penambahan  2  mil  setelahnya. Pembagian dan tambahan ini penting agar potensi konflik yang disebabkan oleh zona tangkap  yang  sempit  dan  banyaknya  alat tangkap  dapat  diantisipasi.  Pembagian zona tangkap tersebut didasarkan pada:
Jurnal Ilmu Perikanan dan Kelautan, Vol. 5(2): 223-236, Juli 2023

## 1. Jenis alat tangkap
Dalam  pengelolaan  zona  tangkap  ikan jenis alat tangkap dapat memicu adanya konflik. Jenis alat tangkap ini dapat yang bersifat  pasif  dan  aktif.  Alat  tangkap yang bersifat pasif, seperti alat tangkap udang  dan  bagan  tancap.  Sedangkan, alat  tangkap  jenis  aktif  (dapat dipindah),  seperti Trammel  net .  Alat tangkap  yang  kurang  memicu  konflik adalah jenis pasif.
Perhatian  bagi  semua  pihak  adalah kehadiran  kapal  besar  agak  tidak menyerbu  ke  daerah  tangkap  kapal kecil. Trammel Net berada dipinggir dan Bagan tancap berada dari jarak 0-4 mil. Kondisi ini dapat menyebabkan Gill net hanyut  sehingga  jaring  lingkar  dapat keluar lebih jauh lagi.
Kehadiran  alat  tangkap  dengan  ikan besar  berpotensi  untuk  menghadirkan konflik  dengan  nelayan  lokal.  Dalam upaya mengantisipasi konflik, maka alat tangkap  dengan  kapal  besar  akan dikeluarkan dari batas 4 mil dan tidak boleh  mendekati  bagan  tancap.  Jika terdapat nelayan yang mendekati, maka akan diusir.
Selanjutnya, alat tangkap dengan kapal yang lebih besar dikeluarkan dari batas
4 mil dan tidak boleh mendekati bagan tancap.  Alat  ini  cukup  berbahaya  bagi operasional  nelayan  di  dekat  ini.  Oleh karena  itu,  bila  nelayan  andon mendekat, maka akan diusir.
Pengelolaan  zona  penangkapan  ikan dapat  menghadirkan  banyak  alat tangkap  yang  akan  menimbulkan konflik.  Namun,  alat  tangkap  yang bersifat  pasif,  maka  tidak  akan menimbulkan  konflik,  seperti  alat tangkap  udang.  Saat  seorang  nelayan menangkap udang di kawasan tertentu, maka  nelayan  lainnya  akan  mengikuti. Kondisi  ini  menimbulkan  persaingan antar  nelayan,  seperti  penyusunan jaring hingga lima tingkat. Kebijakan ini diperbolehkan oleh masyarakat setempat  karena  udang  yang  aktif bergerak  menyebar.  Selain  itu,  konflik tidak  akan  terjadi  ketika  nelayan  gill nee  dengan  nelayan  jaring  karena  gill net  memiliki  teknik  yang  berbeda dengan jaring dan target ikannya.
2. Ketersedian ruang
Ketersediaan  ruang  zona  tangkap  ikan di perairan Samboja tidak luas. Kondisi ini ditambah dengan kehadiran nelayan andon sebagai nelayan dari daerah lain yang  menumpang  menangkap  ikan  di
Jurnal Ilmu Perikanan dan Kelautan, Vol. 5(2): 223-236, Juli 2023
perairan  ini.  Nelayan  andon  harus memiliki  izin  agar  dapat  beroperasi  di perairan Samboja. Izin tersebut datang dari  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan (DKP)  Kabupaten  Kutai  Kartanegara. Selanjutnya,  DKP  akan  melakukan verifikasi  kepada  penyuluh  terhadap ketersediaan  ruang  untuk  nelayan andon.  Jika  tersedianya  ruang,  maka nelayan  andon  tidak  akan  diberikan ruang dan disarankan untuk pindah ke tempat lain. Status dari nelayan andon harus  Warga  Negara  Indonesia  (WNI) dan  bersedia  mengikuti  hukum  adat setempat,  dan  hasil  tangkapannya harus  diperjualbelikan  di  Tempat Pelelangan  Ikan  (TPI)  setempat  agar para  nelayan  setempat  dapat  manfaat dari  pemasaran  ikan.  Kedatangan nelayan  andon  terjadi  pada  musim selatan  dimana  angin  datang  kencang sehingga  nelayan  kecil  setempat  tidak melaut.
Pengelolaan potensi dalam pengelolaan  zona  penangkapan  ikan  di perairan  Samboja  diselesaikan  scara pastisipasif  yang  melibatkan  tokoh masyarakat,  penyuluh,  pemerintah  desa setempat,  dan  perwakilan  nelayan  dari setiap  alat  tangkap.  Para stakeholder ini
merujuk  pada  peraturan  yang  berlaku. Hasil  koordinasi  dan  komunikasi  antar- stakeholder diwujudkan  dengan  ide-ide dalam  membuat  kebijakan  terkait  tata cara menangkap ikan yang dapat disetujui oleh  semua  pihak,  seperti  dilaksanakan pada  hari  Jumat  atau  pada  malam  hari. Inisiatif ini datang dari tokoh masyarakat, seperti punggawa dengan sepengetahuan dari  pihak  pemerintah  Desa  akan dimusyawarahkan diantara warga masyarakat  sekitar.  Jika  proses  ini  tidak mencapai  kesepakatan,  maka  akan diambil  alih  oleh  kepala  desa,  penyuluh perikanan dan jajaran pemerintah daerah setempat untuk menyelesaikan permasalahan  konflik  dengan  rujukan Peraturan Daerah (Perda) setempat.
Potensi  konflik  pengelolaan  zona penangkapan  ikan  di  perairan  Samboja adalah salah satu wujud dari implementasi teori konflik dari Dahrendolf. Masyarakat akan senantiasa berada dalam perubahan dengan  tanda  pertentangan  terus- menerus  (Ritzer  &  Goodman,  2016). Pertentangan  ini  merupakan  wujud dimana  distribusi  kekuasaan  dilakukan dengan  tidak  adil,  dimana  beberapa stakeholder telah  menempati  posisi penguasa  (superordinasi)  dan  sebaliknya
Jurnal Ilmu Perikanan dan Kelautan, Vol. 5(2): 223-236, Juli 2023
posisi  lainnya  sebagai  pihak-pihak  yang dikuasai (subordinasi). Relasi ini memposisikan masing-masing pigak secara  bertentangan  dalam  masyarakat, dimana  setiap  waktu  masing-masing pihak  digerakkan  melalui  kepentingan pribadi.
Pengelolaan  perairan  Samboja yang  dibagi  berdasarkan  zonasi  dari  alat tangkap  merupakan  wujud  perubahan sistem  sosial  yang  menempatkan  adanya pihak  yang  berkuasa  ( Stakeholder kunci) terhadap kelompok yang dikuasai ( Stakeholder utama). Hal ini terjadi karena semakin  beragamnya  alat  tangkap  yang digunakan  untuk  menangkap  ikan sehingga  terpaksa  dilakukan  pembagian wilayah  (zonasi).  Keterpaksaan  ini merupakan  wujud  dari  sistem  dan struktur  kekuasaan.  Akibatnya,  para nelayan yang melaut tidak sesuai dengan zona  yang  ditetapkan,  maka  diberikan hukuman. Upaya untuk saling memahami kawasan  tangkap  ikan  berdasarkan  alat tangkap  merupakan  wujud  hubungan yang terkoordinir secara paksa ( Paratively Coordinated  Associations )  (Haryanto, 2011).
Pengelolaan konflik dalam perspektif  Dahrendorf  diketahui  bahwa
masyarakat  memiliki  dua  wajah,  yakni konflik  dan  konsensus  (Ritzer,  2014).
Dimana hal ini berkembangnya kepentingan individu akan menjadikannya sebagai fenomena
psikologi yang berskala luas. Pertentangan akan  selalu  ada  di  setiap  waktu  dan struktur.  Kondisi  inilah  yang  menjadikan konflik pengelolaan zona tangkap ikan di perairan  Samboja  masih  akan  berpotensi muncul  di  masa  yang  akan  datang  dalam struktur  kekuasaan  yang  berbeda  dan kepentingan yang juga bisa saja berbeda.
Dalam  perwujudan  konsensus terdapat  bebarapa  keluaran  yang  telah digunakan  dalam  pengelolaan  konflik zona  tangkap  ikan  di  perairan  Samboja. Fisher  dan  Kartikasari  (2001)  dalam Jumadin dan Wibisono (2019) menjelaskan  beberapa  bentuk  upaya meredam  konflik,  yakni:  negosiasi, mediasi,  dan  arbitrase.  Dari  ketiga  cara tersebut,  diketahui  potensi  konflik  di perairan  Samboja  dikelola  melalui  cara negosiasi dan mediasi. Cara negosiasi yang masih bisa dilakukan oleh para stakeholder utama, seperti tokoh masyarakat,  nelayan  maupun  punggawa. Apabila cara ini tidak berhasil maka akan
Jurnal Ilmu Perikanan dan Kelautan, Vol. 5(2): 223-236, Juli 2023
dilakukan mediasi yang mengikutsertakan para stakeholder kunci.

## KESIMPULAN
Upaya
pengelolaan zona pengakapan  ikan  di  perairan  Samboja diketahui melibatkan banyak stakeholder .
Sejumlah  pihak  yang  masuk  kategori Stakeholder kunci,  meliputi  berdasarkan tabel  diatas  diketahui  yang  termasuk kategori Stakeholder kunci, meliputi KUPP,
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara (diwakilkan penyuluh), pemerintah desa setempat, UPT Air Payau, Anggota  DPRD  Kalimantan  Timur,  DKP Provinsi Kalimantan Timur. Pada stakeholder utama  diketahui  pihak-pihak yang  memiliki  terkena  dampak  secara langsung dari aktivitas zonasi penangkapan  ikan  di  perairan  Samboja, meliputi  Kelompok  Unit  Bersama  (KUB), Kelompok  Nelayan,  dan  Kelompok Budidaya  Ikan  (Pokdakan).  Terakhir, stakeholder pendukung meliputi perusahaan swasta. Masing-masing
stakeholder ini  memiliki  peran,  yakni policymakers, koordinator,  fasilitator, implementer,  dan  akselerator.  Selain  itu, dalam  pengelolaan  zona  penangkapan ikan  ini  yang  perlu  digarisbawahi  adalah pengelolaan  potensi  konflik  karena
adanya  pembagian  wilayah  berdasarkan alat  tangkap.  Pengelolaan  ini  melibatkan para stakeholder diatas  dan  melalui  dua cara  konsensus,  yakni  mediasi  dan negosiasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin, Burhan. (2015). Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Jakarta, Rajawali Pers.
Ningsih,  E.  S.,  Oktawati,  N.  O., Darmasyah, O., & Darmasetiadi, D. (2022). Inisiatif-Inisiatif Lokal dalam Penyelesaian Konflik  Daerah  Penangkapan  Ikan  Di Pesisir Samboja, Kutai Kartanegara ( Local Initiatives  Inconflict  Resolution  Of  Fishing Ground  In  The  Coastal  Of  Samboja,  Kutai Kartanegara ). Jurnal  Agribisnis  Dan
Komunikasi Pertanian (Journal of Agribusiness and Agricultural
Communication), 5(2), 91-100.
Fajri, H., Maani, K. D., Wahyuni, N., &  Malau,  H.  (2021).  Collaborative Governance  sebagai  Solusi  dalam  Tata Kelola  Pemberdayaan  Nelayan.  Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 7(2). https://doi.org/10.33007/inf.v7i2.2713
Handayani,  F.,  &  Warsono,  H. (2017). Analisis Peran Stakeholders dalam Pengembangan  Objek  Wisata  Pantai Karang  Jahe  Di  Kabupaten  Rembang. Journal  of  Public  Policy  and  Management Review , 6(3), 40-53.
Haryanto, Sindung. (2011).
Spectrum  Pemikiran  Sosial .  Yogyakarta, Ar-Ruzz Media.
Jurnal Ilmu Perikanan dan Kelautan, Vol. 5(2): 223-236, Juli 2023
Huberman, Michael dan Matthew B. Miles.  2014. Analisis  data  Kualitatif . Terjemahan  Tjejep  Rohidi.  Jakarta,  UI Press
Jumadin, Z., & Wibisono, Y. (2021). Konflik Politik Antara Gubernur dan DPRD Dki Jakarta dalam Proses Penetapan APBD 2015. Populis:
Jurnal Sosial Dan Humaniora, 4 (2), 249-303. doi:http://dx.doi.org/10.47313/pjsh.v4i2
.698
Lelloltery,  H.,  Pujiatmoko,  S.,
Fandelli,  C.,  &  Baiquni,  M.  (2018).
Pengembangan Ekowisata Bahari Berbasis Masyarakat dan Peran Stakeholder dalam Pengelolaan
Sumberdaya Alam Di Taman Wisata Alam Laut  Pulau  Marsegu  kabupaten  Seram Bagian  Barat  Propinsi  Maluku .  Jurnal Hutan Tropis , 6(3), 302-314.
Marliza,  R.  (2022).  Kearifan  Lokal Masyarakat  Nelayan  Skala  Kecil  di Kelurahan  Kuala  Samboja  Kecamatan Samboja  Kabupaten  Kutai  Kartanegara. Skripsi.  Samarinda  (ID).  Universitas Mulawarman.
Mega, Anisa Puspa (Editor). (2022). Siaran  Pers  Kementerian  Kelautan  Dan Perikanan  Nomor:  SP.777/SJ.5/XII/2022: Berita.  Kementerian
Kelautan  dan Perikanan [Internet] [Diunduh 2023 April 21]; Tersedia pada
https://kkp.go.id/artikel/47487-kkp- gelar-konsultasi-publik-rancangan- peraturan-untuk-mendukung-kebijakan- pengkapan-ikan-terukur
Northrop,  E.,  Manaswita  K.,  Nicola F.,  &  Elizabeth  H.  (2020).  A  Sustainable and Equitable Blue Recovery to the COVID- 19  Crisis:  Report.  World  Resources Institute  [Internet]  [Diunduh  2023  April
21];
Tersedia
pada
http://www.oceanpanel.org/
bluerecovery. Nirmasari,  D.,  &  Bibin,  M.  (2022). Strategi
Peningkatan Kesejahteraan Nelayan  Tradisional  Di  Kecamatan  Wara Timur  Kota  Palopo. Jurnal  Sains  Dan
Teknologi Perikanan, 2(1), 29 – 37.
https://doi.org/10.55678/jikan.v2i1.640
Nugroho,  H.  C.,  Zauhar,  S.,  &
Suryadi.  (2014).  Koordinasi  Pelaksanaan Program
Pengembangan Kawasan
Agropolitan di Kabupaten Nganjuk. Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari. 5(1), 12- 22.
Pemerintah  Republik  Indonesia. (2023).  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023
Ritzer,  George  dan  Goodman, Douglass  J.  (2016). Teori  Sosiologi  Dari Klasik  Sampai  Postmodern ,  terj.  Nurhadi. Bantul: Kreasi Wacana
Ritzer,  George.  (2014). Teori Sosiologi Modern . (terjemahan: Triwibowo B.S.).  Jakarta:  Kencana  Prenadamedia Group.
Triyanti, R., & Susilowati, I. (2019). Analisis  Pemangku  Kepentingan  dalam Pengelolaan
Kawasan
Pesisir
Berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan , 9(1), 23-34.
Zulham, A., Pramoda, R., & Shafitri, N.  (2022).  Pengorganisasian  Nelayan Skala  Kecil  di  Zona  Penangkapan  Ikan Perikanan  Industri  dalam  Mendukung Rencana  Kebijakan  Penangkapan  Ikan Terukur. Buletin  Ilmiah  Marina  Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan , 8 (2), 89. https://doi.org/10.15578/marina.v8i2.11 279