## PERLINDUNGAN  HUKUM TERHADAP PENIRUAN MEREK    MAWAR + LOGO
( STUDI PUTUSAN NOMOR 512 K/Pdt.Sus-HKI/2016)
Oleh:
David 1) , Esther Lita Simamora 2) , Petrus George Victory Sitompul 3) dan Steven 4)
Universitas Prima Indonesia, Medan 1,2,3,4)
E-Mail : daviddphenn@gmail.com 1) , zimoraelita96@gmail.com 2) ,
petrusgeorgevs@gmail.com 3) , stevenlidjon@gmail.com 4)

## ABSTRACT
Intellectual Property Rights is the power of creativity and innovation that is applied through artistic  expression.  In  this  case,  someone's  intellectual  potential  is  unlimited  and  can  be obtained  by  everyone.  Intellectual  Property  Rights  is  a  force  that  can  be  used  to  enhance one's dignity and the future of a nation, materially, culturally and socially. Brands are used as  a  sign  to  differentiate  products  produced  by  a  person  or  a  legal  entity  with  products produced  by  other  parties.  The  main  function  of  a  brand  is  so  that  consumers  can characterize  a  product  both  goods  and  services  owned  by  the  company  so  that  it  can  be distinguished  from  other  company  products  that  are  similar  or  similar  to  those  of  its competitors.  Successful  entrepreneurs  must  have  tips  and  each  businessman’s  success  tips must be different. Generally the marketing pattern and reliability of HR (Human Resources) have  an  important  role  in  building  a  business.  But  no  less  important  is  the  need  for  a "trademark". Forward withdrawal of a business is strongly influenced by the brand as well as the bearer of the characteristics or personality of a business. Therefore it is  not surprising that  a  business  entity  always  builds  and  maintains  its  trademark  image  so  that  it  is  not damaged by certain parties. Brands has some elements listed in Article 20 in 2016 by which elements make different item and service   in production by people or corporation in trade goods and services.
Keyword: Legal Protection, Imitation of the Rose Brand + Logo, Court Ruling.

## 1  PENDAHULUAN
Tumbuhnya  konsepsi  kekayaan  atas karya-karya  intelektual  manusia  pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya, akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (Intellectual  Property) tadi,  termasuk  di dalamnya adalah pengakuan hal terhadapnya  sesuai  dengan  hakekatnya HKI  di  kelompokkan  sebagai  hak  milik perseorangan  yang sifatnya tidak berwujud.
Istilah  Hak  Kekayaan  Intelektual merupakan  perubahan  ataupun  revisi dari istilah hak atas kekayaan intelektual. Perubahan  ini  mendasarkan  pada  Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2002 dan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dalam Surat Nomor 24 /M/PAN/1/2000. HKI  pada  dasarnya  merupakan suatu  hak  yang  timbul  sebagai  hasil kemampuan  intelektual  manusia  dalam berbagai bidangyang menghasilkan suatu proses  atau  produk  bermanfaat  bagi
David 1) , Esther Lita Simamora 2) , Petrus George Victory Sitompul 3) dan Steven 4)
umat  manusia.  HKI  adalah  suatu  hak ekslusif  yang  berada  dalam  ruang lingkup  kehidupan  teknologi,  ilmu pengetahuan,  ataupun  seni  dan  sastra. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya  melainkan  terhadap    hasil kemampuan  dan  kreaktivitas  intelektual manusiannya  yaitu  diantaranya  berupa ide atau gagasan. HKI merupakan kekuatan kreatifitas  dan  inovasi  yang  diterapkan melalui  ekspresi  artistik.Dalam  hal  ini merupakan  sumber  daya  pontensial intelektual seseorang yang tidak terbatas dan  dapat  diperoleh  oleh  semua  orang. HKI  merupakan  sebuah  kekuatan  yang dapat  digunakan  untuk  meningkatkan martabat  seseorang  dan  masa  depan suatu  bangsa,  secara  material,  budaya dan sosial.
Menurut  WIPO  (  The  World
Intellectual  Property  Organization)  HKI ialah  hak  milik  yang  berasal  dari kemampuan intelektual yang di ekspresikan  dalam  bentuk  ciptaan  hasil kreativitas  melalui  berbagai  bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi,seni, sastra,  desain  dan  sebagainya.  HKI sebagai  terjemahan Intellectual  Property Rights (IPR) menurut WIPO (The  World IntellectualProperty Organization) secara garis besar meliputi dua cabang, yaitu:
1. Hak Cipta (Copyright)
2. Hak  Atas  Kekayaan  Industri
(Industrial  Property  Right) yang terdiri atas: a) Paten b) Merek
c) Desain produksi industri d) Penanggulangan Praktek persaingan Curang Merek  digunakan  sebagai  tanda untuk membedakan produk yang dihasilkan  oleh  seseorang  atau  suatu badan    hukum  dengan  produk  yang dihasilkan  pihak  lain.  Fungsi  utama  dari sebuah  merek  adalah  agar  konsumen
dapat  mencirikan  suatu  produk  baik barang  maupun  jasa    yang  dimiliki  oleh perusahaan  sehingga  dapat  dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau mirip yang dimiliki oleh pesaingnya. konsumen  yang  merasa  puas  dengan suatu  produk  dengan  merek  tersebutdi masa yang akan datang.
Pentingnya  suatu  merek  dalam mempengaruhi  berkembangnya  bisnis suatu barang atau jasa dapat dilihat dari adanya  keinginan  masyarakat  yang merupakan  pembeli  atau  konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang memiliki merek terkenal. Merek merupakan hasil pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk  penemuan,  oleh  karena  itu dapat  dikatakan  bahwa  merek  adalah bagian  dari  Hak  Kekayaan  Intelektual (HKI) atau disebut juga dengan property rights yang dapat menembus segala batas antara negara.
Peniruan  adalah  suatu  tindakan meniru  atau  menjiplak  sesuatu  tanpa adanya    kesadaran  dari  orang  yang melakukannya  karena  secara  tidak langsung dapat mempengaruhi kehidupan  orang  yang  sudah  dirugikan terkadang hanya memikirkan keuntungan  pada  diri  sendiri  tanpa memikirkan akibat yang di dapatkan oleh orang  lain.  Penulis  tertarik  mengambil dan  membahas  tentang “Perlindungan Hukum  terhadap  Merek  Mawar+Logo yang  Sah  dari  Peniruan  Merek  oleh
Pihak  Lain” karena  masalah  ini  sudah menimbulkan kerugian bagi produsennya  yang  sudah  susah  payah dalam  menciptakan  suatu  produk  yang sampai  sekarang  masih  diminati  di kalangan masyarakat.
A. Rumusan Masalah
1. Bagaimana    ketentuan  tentang perlindungan  terhadap  merek yang sah?
2. Bagaimana  penerapan  sanksi terhadap pelaku yang melakukan tindak    peniruan  merek  yang merugikan produsen? 3. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim terhadap putusan 512K/Pdt.Sus-HKI/2016 2 METODE PELAKSANAAN
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  jenis kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan  dalam  penyusunannya  digunakan yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan  bahan  hukum  utama dengan  cara  menelaah  teori-teori, konsep-konsep  dan  asas  hukum  serta peraturan  perundang  undangan  yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 2. Sumber Bahan Hukum
Sumber  bahan  hukum  yang dipergunakan  adalah  sumber  data  yang diperoleh data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi putusan, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan  yang  berhubungan dengan penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data
Data  sekunder  ini  diperoleh dengan  cara  mempelajari  peraturan perundang-undangan, buku-buku
literature,  dokumen  yang  berkaitan dengan  materi  penelitian  dan  data  yang dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  akan disajikan  dalam  bentuk  uraian  secara sistematis.
4. Analisis Data
Data  sekunder  dan  data  primer hasil  pengolahan  tersebut  dianalisi secara  kualitatif,  penelitian  kualitatif adalah  penelitian  yang  mengacu  pada norma  yang  terdapat  dalam  perundang undangan  dan  putusan  pengadilan  serta
norma  yang  hidup  dan  berkembang dalam masyarakat . 3 HASIL DAN PEMBAHASAN
1.      Perlindungan  Terhadap  Merek yang Sah Perlindungan hukum bagi pemengang merek yang sah di maksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemegang  merek (exclusive  right) agar pihak  lain  tidak  dapat  menggunakan tanda  yang  sah  atau  mirip  dengan  yang dimilikinya untuk barang yang sama atau hampir  sama.  Hak  khusus  tersebut cenderung  bersifat  monopoli  artinya hanya  pemengang  merek  yang  dapat menggunakannya, pemegang merek dapat  menggunakan  mereknya  dengan catatatan tanpa melanggar aturan-aturan yang  ada  dalam  penggunaan  merek sekaligus  melarang  pihak  lain  untuk menggunakan  mereknya  atau  memberi izin.
Indonesia    memberi  perhatian lebih  terhadap  perlindungan  merek terkenal  dengan  bergabung  menjadi anggota  organisasi  internasional,  salah satunya  yaitu Paris  Convention yang kemudian  diratifikasi  dengan  Keputusan Presiden  (Keppres)  No.  15  Tahun  1997 tentang  perubahan  Keputusan  Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Pengesahan Paris Convention  For  The  Protection  Of Industrial  Property  dan  Convention Establishing  The  World  Intellectual Property  Organization. Sebagaimana dijelaskan dalam alasan menimbang dari
Keppres  tersebut  bahwa  Pemerintah Reapublik Indonesia  telah menjadi pihak pada Paris Convention For The Proctection Of Industrial Property, tanggal 20  maret  1883  sebagaimana  telah bebrapa  kali diubah,  terakhir  tanggal  14
Juli  1967  di  Stockholm,  Swedia  dengan Keputusan  Presiden  Nomor  24  Tahun 1979 tentang pengesahan Paris Convention  For  The  Protection  Of

## Industrial  Property  and  Convention
Establishing  The  World  Intellectual Property  Organization.  (Reservation) terhadap pasal 1 sampai dengan pasal 12 dan pasal 28 ayat 1 Paris Convention For The  Protection  Of  Industrial  Property. Ketentuan pasal 1 sampai pasal 12 Paris Convention tersebut mengatur ketentuan yang  bersifat  substantive  yang  menjadi dasar  bagi  pengaturan  dalam  peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Industruy Property) untuk  itu  dipandang  perlu untuk mencabut persyaratan (reservation) terhadap  pasal  1sampai dengan  pasal  12  tersebut  dengan Keputusan Presiden.
Dengan  Diratifikasinya  Paris Convention maka  Indonesia  wajib  untuk menyesuaikan  undang-undang  yang  ada dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam perjanjian internasional tersebut.Perlindungan  terhadap  merek terkenal  terdapat  dalam  artikel  6  bis Konvensi Paris. Pasal tersebut menyatakan bahwa Merek terkenal yang telah  dipakai  oleh  pemakai  merek  yang beritikad  tidak  baik,  maka  selalu  dapat dimintakan pembatalannya atau dilakukan  pembatalan  oleh  Pejabat
Pendaftaran.
Dalam  pasal  6  bis  ayat  3 dinyatakan  bahwa  tidak  ada  jangka waktu  yang  ditentukan  untuk  meminta pembatalan  daripada  Merek  tersebut atau  larangan  untuk  memakai  merek terdaftar tersebut jika dipakainya dengan itikad  buruk (in  bad  faith) sedangkan definisi  atau  kriteria  tentang  merek terkenal (well-known  mark) diserahkan pada  masing-masing  negara  anggota Paris Convention. Selanjutnya, dalam Hukum Nasional  Pengaturan  tentang    Merek diatur  dalam  undang-undang  nomor  20 tahun  2016  tentang  merek  dan  indikasi geografis (UU No.20 Tahun 2016). UU No.
20  Tahun  2016  merupakan  penggantian dari  UU  No.15  Tahun  2001  tentang merek.Salah  satu  substansi  perubahan dalam  UU.  No.  20  Tahun  2016  adalah aturan  yang  lebih  ketat  terhadap  merek terkenal dibanding UU merek yang lama, UU  15  Tahun  2001  (UU  merek).  Merek dapat  di  perpanjang  sesuai  undang undang  yang  berlaku  dan  mempunyai jangka waktu yang ditentukan.
Dengan  demikian,  meskipun  di dalam  UU  No  20  Tahun  2016  klasifikasi Merek  terkenal  masih  tidak  dijelaskan, namun  suatu  merek  dapat  dinyatakan terkenal  atau  tidak  melalui  putusan Pengadilan.  Sehingga  setelah  diakui sebagai  Merek  terkenal,  pemilik  merek tersebut  dapat  mengajukan  gugatan terhadap  pihak  yang  tanpa  hak menggunakan  merek  yang  mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhnya  untuk  barang/jasa  yang sejenis.
Perlindungan  merek  terkenal baik  dalam  perspektif    Paris  Convention dan  UU  No.  20  Tahun  2016  telah mengatur  sistem  perlindungan  terhadap merek terkenal, namum pada praktiknya masih  banyak  terjadi  pelanggaran terhadap merek terkenal. Seperti contoh: Kasus  IKEA  System  BV,  Pemilik  merek IKEA. Pada 25 Januari 2005, perusahaan tersebut telah mendaftarkan merek IKEA di  Kementrian  Hukum  dan  HAM  untuk kelas  20  dan  21.  Kelas  20    adalah klasifikasi  untuk  jenis  barang  atau  jasa perabot rumah, cermin,  bingkai gambar dari kayu dan rotan. Sedangkan kelas 21 adalah  jenis  barang  atau  jasa  perkakas dan  wadah  keperluan  rumah  tangga. Pada  Oktober  2006.  Direktorat  Jenderal Kekayaan  Intelektual  mengeluarkan sertifikat  merek  IKEA  tersebut.  Sekitar empat  tahun  kemudian  PT  Ratania Khatulistiwa  mengajukan  permohonan pendaftaran    untuk  merek  IKEA  pada kelas yang sama.
Merek mempunyai suatu hologram,  atau  kombinasi  dari  2  atau lebih.unsur tersebut untuk membedakan barang  atau  jasa  yang  diproduksi  oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan  barang  atau  jasa.  Ada beberapa unsur dalam merek yaitu:
a. Tanda
b. Memiliki daya pembeda
c. Digunakan  untuk  perdagangan barang dan atau jasa. Merek  dapat  disebut  merek apabila memenuhi syarat  mutlak berupa adanya pembeda yang cukup. Maksudnya tanda  yang  dipakai  tersebut  memiliki kekuatan  untuk  membedakan  barang atau    jasa  yang  diproduksi  suatu perusahaan  dari  perusahaan  lainnya. Untuk  mempunyai  daya  pembela  ini  , maka merek itu harus dapat memberikan penentuan  atau indivisualishin g  pada barang atau jasa yang bersangkutan.
Terkait  dengan  merek  terkenal terdapat beberapa perubahan dalam UU. No.20 Tahun 2016, salah satu perubahannya  adalah  aturan  yang  lebih ketat  terhadap  merek  terkenal  di banding UU merek yang baru (UU No. 20 Tahun  2016)  membuka  peluang  bagi pemegang  merek  terkenal  mengajukan gugatan  ke  pengadilan  apabila  terjadi pelanggaran merek.
2 . Penerapan  Sanksi  terhadap  Pelaku yang  Melakukan  Tindak  Peniruan Merek yang Merugikan Produsen.
Prinsip-prinsip  persamaan  pada pokoknya  baik  secara  keseluruhan maupun sebagian sebagaimana diuraikan dalam  Pasal  6  ayat  1  dan  2  Undang- Undang  Nomor  15  tahun  2001  tentang merek selalu dipakai sebagai senjata bagi perusahaan  untuk  melawan  pihak  lain yang  ingin  meniru  merek  dagang  suatu usaha.
Suatu merek tidak hanya merupakan  ciri  kepribadian  dari  suatu perusahaan,  akan  tetapi  juga  secara
psikologis  akan  menarik  konsumen untuk  membeli  suatu  produk  dan  jasa yang  ditawarkan.  Masyarakat  akan membeli  suatu  produk  atau  jasa  yang dikenal  dan  selalu  akan  mencari bilamana membutuhkannya oleh karenanya bilamana suatu merek/merek dagang dari suatu perusahaan ditiru atau dijiplak    oleh  pihak  lain,  maka  suatu gugatan hukum pun akan terjadi.
Kini  peniruan  suatu  merek  tidak hanya  di  dasarkan  pada  merek  yang hampir  sama  atau  mirip.  Tapi  pelaku usaha  yang  nakal  yang  tidak  memiliki itikad  baik  punya  berbagai  cara  untuk mengelabui  masyarakat  agar  terkecoh dengan  suatu  produk  yang  sama.  Salah satunya  adalah  meniru  desain  kemasan sehingga  hampir  mirip  misalnya  saja peniruan terjadi dalam industri makanan,  parfum  dan  minyak  rambut lainnya  yang  mempunyai  merek  dagang yang sudah dikenal luas oleh masyarakat.
Pola  persaingan  curang  seperti ini  dapat  merugikan  pemegang  merek dagang  yang  sudah  terkenal  selain  bisa mengecoh  pembeli  pola  curang  seperti itu juga bias menghancurkan citra merek terkenal  tersebut  akibatnya  pemilik merek  terkenal  bisa  dirugikan  secara finansial.  Dalam  Undang-undang  tentang Perlindungan  Konsumen  pasal  8  ayat  1 (Sub b dan d) mengatakan, pelaku usaha dilarang  menawarkan,  mempromosikan, mengiklankan  suatu  barang  atau  jasa secara  tidak  benar  dan  atau  seolah-olah barang atau jasa tersebut telah mendapat dan  memiliki  sponsor,  persetujuan,  atau perlengkapan  tertentu,  ciri    kerja  atau aksesoris  tertentu.  Barang  atau  jasa tersebut  di  buat  oleh  perusahaan  yang mempunyai  sponsor,  persetujuan  atau afisilasi Undang-undang  Merek  No  15 Tahun  2001  menetapkan  peraturan bahwa  pelanggaran  yang  dilakukan sebagaimana  dengan  cara  peniruan  dan
mengakibatkan kerugian terhadap orang lain di kenakan sanksi pidana yaitu: Pasal  90  :  Barang    siapa  dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama  pada  keseluruhannya  dengan merek  terdaftar  milik  pihak  lain  untuk barang  dan/atau  jasa  sejenis  yang  di produksi  dan/atau  diperdagangkan, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  5  tahun  dan  atau  denda  paling banyak Rp.1.000.000.000.00., (Satu MiliarRupiah) Pasal  91  :  Barang  siapadengan  sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama  pada  pokoknya  dengan  merek terdaftar  milik  pihak  lain  untuk  barang atau  jasa  sejenis  yang  diproduksi  dan atau  diperdagangkan,dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  4  tahun  dan atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00.,(Delapan  ratus  juta rupiah).
Pasal  92  ayat  1  :  Barang  siapa  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  menggunakan tanda  yang  sama  pada  keseluruhan dengan  indikasi  geografis  milik  pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan  barang  yang  terdaftar,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5 tahun  dan  atau  denda  paling  banyak Rp.1.000.000.000.00.,  (seratus  miliar rupiah).
Pasal  93  :  Barang  siapa  dengan  sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi  berdasarkan  indikasi  asal pada  barang  atau  jasa  sehingga  dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat  mengenai  asal  barang  atau asal  jasa  tersebut,  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 4 Tahun dan atau denda paling banyak Rp. 800.000.000.00  (Delapan  Ratus  Juta Rupiah). Pasal  94  ayat  1  “  Barang  siapa memperdagangkan barang dan atau jasa yang  diketahui  atau  patut  diketahui bahwa  barang  dan  atau  jasa  tersebut
merupakan hasil pelanggaran sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  90, pasal 91, pasal 92, dan pasal 93dipidana dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1 Tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp. 200.000.000.00., (Dua ratus juta rupiah) Selain  itu,  Pasal  382  bis  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengancam setiap perbuatan persaingan yang tidak jujur dengan pidana penajara. Dari  segi  perdata  tentu  saja  Pasal  1365 KUHPerdata  yang  menyatakan  tiap perbuatan  melanggar  hukum  yang membawa  kerugian  bagi  orang  lain,
mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu mengganti  kerugian,  bisa  menjadi  dasar untuk mengugat pesaing curang tadi. Dengan demikian suatu tuntuntan hukum atas perbuatan persaingan  curang  merupakan  langkah yang  masuk  akal  yang  bisa  dilakukan pemegang  merek  terkenal  yang  sah. Pesaing  curang  yang  mendompleng  atau “Ketenaran” sebuah merek yang terkenal melalui peniruan desain produk dalam bentuk kemasan atau karakteristik desain dalam suatu produk merupakan  pelanggaran  hukum,  baik secara  pidana,  perdata  maupun  sesuai ketentuan perlindungan konsumen.
3.  Pertimbangan  Hukum  Hakim Terhadap  Putusan  512K/Pdt.Sus- HKI/2016
1. Bahwa, diketahui tergugat dengan  sengaja  dan  itikad  tidak baik telah mengajukan permohonan  merek  “Mawar  + Logo.  Kelas  03  tanggal  6  agustus 2008 dengan jenis barang minyak rambut, kosmetik, sediaan- sediaan untuk memutihkan, sabun,  wangi-wangian,  minyak sari, masker kecantikan dan telah terdaftar  dalam  daftar  umum merek  dengan  sertifikat  no.  IDM 000257050.
2. Bahwa, sesuai ketentuan pasal 68 ayat  1  undang-undang  RI  No  15 tahun  2001,  tentang  merek pengunggat sesuai kepentingannya dalam mengajukan  pembatalan  merek Mawar  +  Logo  milik  tergugat mendaftarkan  kembali  merek mawar+logo  dibawah  agenda  no. D00.2015.  041615  tanggal  29 Juni  2015  pada  Direktoral Jenderal Hak Kekayaan Intelektual  cq  Direktorat  Merek Departemen  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia RI. 3. Bahwa,  tergugat  mengajukan
Permohonan  Pendaftaran  Merek Mawar  +  Logo  dengan  unsur kesengajaan  dan  Itikad  buruk agar  menimbulkan  konflik  dan persaingan curang atau menyesatkan.  Oleh  karena  itu tergugat  juga  telah  melanggar undang-undang  merek  No.15 tahun 2001 pasal 4 yaitu Mereka tidak  dapat  di  daftarkan  atas dasar permohonan yang diajukan oleh  pemohon  yang  beritikad tidak baik.
4. Bahwa merek mawar + logo milik tergugat juga memiliki kesamaan pada  kesamaan  atau  persamaan pada  pokoknya  dengan  merek penggugat.  Hal  ini  juga  tealah melanggar  UUM  No.  15  Tahun 2001    pasal  6  ayat  1  yaitu permohonan  harus  ditolak  oleh direktorat jenderal apabila merek tersebut  mempunyai  persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya  dengan  merek milik  pihak  lain  yang  sudah terdaftar  lebih  dahulu  untuk barang  dan  /atau  jasa  yang sejenis.(  Putusan  Nomor  512 K/Pdt.Sus-HKI/2016)
Pada kasus diatas  Pertimbangan Hakim  sangat  jelas  menolak  kasasi karena  kesalahan  dari  pihak  tergugat yang  mempunyai  itikad  tidak  baik  yang menimbulkan  kerugian  kepada  pihak Penggugat  dan  seharusnya  dari  awal Pihak  Direktorat  Merek  Departemen Hukum  dan  HAM  harusnya  menolak lebih  awal  sehingga  tidak  menimbulkan kekacauan di kemudian hari.

## 4 KESIMPULAN
Dari seluruh uraian maka penulis dapat  mengambil  kesimpulan sebagai berikut: 1. Pemengang Merek dapat menggunakan  Mereknya  dengan catatan  tanpa  melanggar  aturan- aturan yang ada dalam penggunaan  merek  sekaligus melarang  pihak  lain  untuk menggunakan mereknya. 2. Pemegang  merek yang sah  dapat mengajukan  gugatan  kepada Pengadilan  Niaga  apabila  merek yang  digunakannya  di  tiru  oleh pihak  lain  dan  sanksi  yang dikenakan  harus    sesuai  dengan undang-undang yang berlaku.
3. Pertimbangan Hakim sangat jelas menolak kasasi karena kesalahan dari pihak tergugat yang mempunyai  itikad  tidak  baik yang  menimbulkan  kerugian kepada  pihak  Penggugat  dan seharusnya  dari  awal  Pihak Direktorat  Merek  Departemen Hukum  dan  HAM  harusnya menolak  lebih  awal  sehingga tidak menimbulkan kekacauan di kemudian hari.

## Saran
1. Merek di gunakan untuk memperkenalkan  produk  bagi masyarakat  luas  maka  dari  itu kita  dilarang  untuk  memakai
merek orang lain tanpa sepengetahuan  yang  mempunyai merek tersebut. 2. Dalam  penerapan  hukum  bagi mereka yang menggunakan merek  orang  lain  harus  di berikan  hukuman  yang  setimpal karena  penggunaan  merek  tanpa izin  termaksud  juga  dengan pencurian secara sengaja.
3. Untuk  pengembangan  merek- merek  yang  dihasilkan  oleh pemegang merek  yang  sah  harus tetap diawasi dan dilindungi agar tidak  adanya  penggunaan  merek yang ganda.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Atsar. 2018. Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual.  Yogyakarta:  Cv  Budi Utama.
Andrian Sutedi. 2009. Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika. Fazar  Nurcahya  Dwi  Putra.  2014. Perlindungan  Hukum  Bagi  Hak Atas  Merek  Terhadap  Perbuatan Pelanggaran  Merek’,  Mimbar Keadilan,  Jurnal  Ilmu  Hukum, Edisi Januari-Juni.
Ida Ayu Windhari Kusuma Pertiwi. 2014. Pelanggaran Merek Terkenal dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang  Hak  dalam  Perspektif Paris  Convention  dan  UU  merek Indonesia, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 7 No.3. Siti  Marwiyah.  2011.  Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal,  Jurnal  De  jure  syariah dan Hukum, Volume 2 nomor 1. Tommy HendraPurwaka. 2018. Perlindungan  Merek.  Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Sengketa  Merek  dan  Putusan  Berbeda Para Hakim https://tirto.id/sengketa-merek- dan-putusan-berbeda-para- hakim-bT7D,  diakses  tanggal  21
april 2019