ISSN: 2745-8741(p), 2746-3990 (e) Vol. 2, no. 2 (September 2021), pp. 219-236, doi: 10.15575/as.v2i2.14339

## URGENSI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK ( E- LITIGASI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DI ERA DIGITALISASI

## Riyan Ramdani, Dewi Mayaningsih
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Correponding Author : riyanramdani@uinsgd.ac.id , dewimayaningsih@uinsgd.ac.id

## Abstract
The issuance of Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Courts Electronically (e-litigation) is an attempt by the Supreme Court to realize modern court services based on information technology in the era of digitalization 4.0. The religious court is one of the judicial bodies that organizes electronic trials. Electronic court hearings in religious courts are expected to provide convenience for justice seekers by still referring to the provisions of the procedural law of religious courts which have been the guidelines for trial practice in religious courts. The purpose of this study is to determine the urgency of electronic trial (e-litigation)  at  the  Religious  Courts  in  the  era  of  digitalization  4.0,  and  to  examine  the electronic  trial  (e-litigation)  in  the  perspective  of  the  procedural  law  of  religious  courts.  The method used in this research is descriptive, with a normative juridical approach, and analysis with  library  research.  From  this  research,  it  is  known  that  electronic  trials  (e-litigation)  in religious courts can provide convenience for court apparatus and for the public in conducting trials and electronic trials are a form of simplification of the procedural law of religious courts.
Keywords: E-Litigation; Religious Court Procedural Law; Digitization.

## Abstrak
Lahirnya  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019  tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ( e-litigasi ) merupakan upaya Mahkamah Agung untuk mewujudkan pelayanan pengadilan yang modern berbasis teknologi informasi di era digitalisasi 4.0. Pengadilan agama menjadi  salah  satu  badan  peradilan  yang  menyelenggarakan  persidangan elektronik.  Persidangan  elektronik  di  pengadilan  agama  diharapkan  dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum acara peradilan agama yang selama ini menjadi pedoman dalam  praktik  persidangan  di  pengadilan  agama.  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui urgensi dari persidangan elektronik ( e-litigasi ) pada Pengadilan Agama di era digitalisasi 4.0, dan untuk mengkaji persidangan elektronik ( e-litigasi ) dalam perspektif  hukum  acara  peradilan  agama.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu desktriptif, dengan pendekatan yuridis normatif, dan analisis

## Riyan Ramdhani, Dewi Mayaningsih
Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama ...
dengan library research . Dari penelitian ini diketahui bahwa persidangan elektronik ( e-litigasi )  di  pengadilan  agama  dapat  memberikan  kemudahan  bagi  perangkat pengadilan  dan  bagi  masyarakat  dalam  menyelenggarakan  persidangan  serta persidangan  elektonik  merupakan  wujud  penyederhanaan  dari  hukum  acara peradilan agama.
Kata Kunci : E-litigasi; Hukum Acara Peradilan Agama; Digitalisasi.

## Pendahuluan
Penyelenggaraan peradilan di pengadilan agama berdasar pada ketentuan hukum acara peradilan agama. Hukum acara di pengadilan agama menganut asas contante  justitie atau  yang  lebih  dikenal  dengan  asas  sederhana  cepat  dan  biaya ringan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Zil Aidi, 2020). Asas ini bermakna bahwa peradilan dalam menjalankan prosesnya harus mudah, murah, jelas, dan dipahami (Hairi, 2011).
Dari  hasil  riset  yang  dilakukan  oleh  Masyarakat  Pemantau  Peradilan Indonesia  (MaPPI)  layanan  peradilan  kepada  para  pencari  keadilan  masih terdapat  kelemahan,  yang  diantaranya  (Hidayat,  2019)  ketepatan  waktu  dalam jadwal  persidangan,  informasi  yang  terbatas,  dan  masih  adanya  praktik  pungli pada saat administrasi perkara di Pengadilan. Disamping itu Mahkamah Agung juga berupaya menjawab 3 (tiga) persoalan utama yang selama ini dihadapi oleh para pihak ketika berperkara di pengadilan (Rio Satria, 2019) yakni keterlambatan (delay) ,  keterjangkauan  ( acess  to  justice )  dan  integritas  ( integrity ).  Dalam  rangka membenahi  masalah  tersebut,  Mahkmah  Agung  diharapkan  melakukan perubahan  dan  Inovasi  di  bidang  peradilan  (Dewi  Anggraeni,  2020),  yang tujuannya  adalah  untuk  mewujudkan  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan, terutama pada era 4.0 yang tidak hanya menuntut kecepatan namun transparansi dan keterbukaan informasi di lembaga peradilan (Zulfia Hanum, 2020).
Untuk  menjawab  permasalahan  tersebut  di  atas  Mahkamah  Agung mengeluarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  3  Tahun  2018 Tentang  Administrasi  Perkara  di  Pengadilan  Secara  Elektronik  yang  dikenal dengan  istilah e-court .  Perma  tersebut  merupakan  upaya  Mahkamah  Agung mewujudkan  pengadilan  yang  modern  berbasis  teknologi  informasi.  Peraturan tersebut  mengatur  pengadministrasian  perkara  secara  elektronik  meliputi pendaftaran  perkara (e-filling) ,  pembayaran (e-payment) dan  panggilan/ pemberitahuan (e-summons) .
Tidak  terhenti  disitu,  Mahkamah  Agung  terus  merespon  dan  menjawab tantangan pada era 4.0 ini untuk memberikan layanan peradilan yang lebih efektif dan efisien, dengan mengerluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik untuk menyempurnakan sistem e-court . Perma 1 Tahun 2019 tersebut tidak hanya mengatur tentang layanan administrasi peradilan secara elektronik, tetapi juga mengatur teknis persidangan yang menggunakan dukungan teknologi dan informasi atau yang disebut persidangan elektronik (Pasal 1 ayat (7) Perma 1 Tahun 2019).
Inovasi  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung  tentunya  akan  akan berdampak  terhadap  hukum  acara  yang  berlaku  selama  ini,  begitupun  di Pengadilan  Agama  yang  selama  ini  mengacu  pada  pasal  54  Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama (yang selanjutnya disingkat dengan UU Peradilan Agama).
Persidangan elektronik ( e-litigasi ) kaitannya dengan hukum acara peradilan agama yang berlaku saat ini memang harus menjadi perhatian, karena ada aspek teknologi  yang  masuk  sehingga  ada  sebuah  perbedaan  konsep  dalam  praktik, contohnya  adalah  pemanggilan  untuk  para  pihak  ( e-summons )  dengan  adanya Perma 1 Tahun 2019 panggilan bisa dilakukan secara elektronik kepada pihak, beda  konsep  dengan  HIR  dan  RBg  yang  digunakan  selama  ini  (H.  Santhos Wachjoe P, 2016), selain itu dalam pembuktian persidangan pada pasal 24 Perma 1  Tahun  2019  dimungkinkan  untuk  pembuktian  secara  elektronik  dengan memanfaatkan audio visual, sedangkan yang selama ini dilakukan hakim dalam pembuktian  memvalidasi  antara  bukti  yang  asli  dan  copynya  sebagai  penilaian kekuatan alat bukti (Yahya Harahap, 2005).
Hal tersebut menjadi menarik ketika tantangan dan tuntutan era digital 4.0 harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku, khususnya hukum acara peradilan agama. Tentunya teknologi dan informasi saat ini harus bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk memudahkan dalam memeriksa dan mengadili sebuah perkara bisa berjalan efektif (Faisal Luqman Hakim, 2019).
Pada  penelitian  terdahulu  telah  dibahas  terkait  dengan  pemanfaatan teknologi  informasi  dalam  sistem  peradilan  yang berhubungan  dengan  hukum acara seperti yang di kemukakan oleh Hary Djatmiko (2019) yang menjelaskan implementasi e-court terhadap peradilan di Indonesia dan kaitannya dengan akses para pencari keadilan, lalu dari SARI, N. P. R. K. (2019). Eksistensi e-court untuk mewujudkan  asas  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  dalam  sistem  peradilan

## Riyan Ramdhani, Dewi Mayaningsih
Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama ...
perdata  di  indonesia,  sampai  dengan  yang  dibahas  oleh  Zil  Aidi  (2020). Implementasi e-court dalam  mewujudkan  penyelesaian  perkara  perdata  yang efektif dan efisien.
Berangkat  dari  hal  tersebut,  maka  tulisan  ini  terfokus  pada  pembahasan mengenai  urgensi  persidangan  elektronik  ( e-litigasi )  di  pengadilan  agama  yang dikaitkan dengan kemudahan bagi masyarakat yang berperkara di pengadilan dan mengkaji  persidangan  elektronik  ( e-litigasi )  dalam  perspektif  hukum  acara peradilan agama, agar terjadi kesesuaian hukum yang diatur di dalam Perma No 1  Tahun  2019  dengan  sumber  hukum  acara  peradilan  agama  yang  selama  ini dijadikan pedoman dalam persidangan yang dijalankan secara manual.

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  deskriptif  dengan  menjelaskan  dan memberikan gambaran (Maleong, 2004) e-litigasi dalam menjawab tantangan di era digital 4.0 di Peradilan Agama, serta kesesuain e-litigasi dengan hukum acara peradilan agama yang berlaku. Analisis pembahasan penelitian ini menggunakan library  research terhadap  peraturan  perundangan-undangan  dan  karya  ilmiah lainnya yang sesuai dengan pembahasan yang dikaji untuk memberikan penjelasan ilmiah terhadap topik pembahasan.

## Hasil dan Pembahasan
Urgensi  Persidangan  Secara  Elektronik  ( E-Litigasi)  pada  Pengadilan Agama di Era Digitalisasi 4.0
Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat layak di respon oleh  hukum,  karena  ada sebuah  hubungan-hubungan  hukum  yang  timbul  dan peristiwa hukum yang terjadi akibat dari teknologi tersebut. Jika merujuk pada asas ubi  societa  ibi  ius memberikan  makna  bahwa  dengan  adanya  teknologi  ada tatanan  baru  yang  memang  harus  diatur,  dan  membentuk  peraturan-peraturan yang  baru  (Hary  Djatmiko,  2019).  Penerapan  persidangan  secara  elektronik merupakan ihtiar Mahkamah Agung dalam mewujudkan visinya sebagai Badan Peradilan Modern dengan berbasis Tekonologi Informasi Terpadu (Cetak Biru Pembaharuan Peradilan, 2010).
Dengan adanya layanan secara elektronik dan persidangan secara elektronik ( e-litigasi )  Mahkamah  Agung  selain  menjawab  tantangan  dan  perkemangan teknologi,  juga  berupaya  mengurai  masalah  yang  kerap  ada  saat  para  pencari
keadilan berperkara di Pengadilan. Masalah tersebut diantaranya keterlambatan (delay), keterjangkauan (access) ,  dan  integritas (integrity). Sehingga  dengan  adanya layanan  secara  elektronik  dan  persidangan  secara  elektronik  ( e-litigasi )  dapat mengurangi  waktu  penanganan  perkara,  mengurangi  pihak  yang  datang  ke Pengadilan sehingga tidak terjadi penumpukan, dan memberikan informasi yang luas kepada para pencari keadilan (A. S. Pudjoharsoyo, 2019).
Cakupan  dan  kesiapan  administrasi  dan  persidangan  elekronik  ( e-litigasi ) diterapkan  secara  menyeluruh  di  empat  badan  peradilan  dibawah  Mahkamah Agung, yang penerapannya dilaksanakan secara bertahap. Dilingkungan peradilan sendiri  Peradilan  Agama  merupakan  peradilan  terbanyak  dalam  menerapkan sistem ini dengan tingkat pertama sebanyak 412, dan tingkat banding sebanyak 29 dibandingkan dengan peradilan yang lainnya (Booklet E-Litigasi Mahkamah Agung).
Peradilan  Agama  sebagai  salah  satu  badan  pengadilan  tentunya  harus berbenah  dalam  meningkatkan  layanan  kepada  pencari  keadilan,  dalam mewujudkan  peradilan  yang  efektif  dan  efisien  mutlak  harus  dilakukan. Berdasarkan  hasil  riset  dari  Ramdani  Wahyu  Sururi  (2017)  dalam  waktu  lima tahun terahir (2012-2016) ada peningkatan jumlah perkara di Pengadilan Agama, yang di dominasi oleh perkara perceraian. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa dalam setiap harinya banyak para pencari keadilan datang ke Pengadilan Agama  dalam  menyelesaikan  masalahnya,  yang  akibatnya  terjadi  penumpukan pihak di gedung Pengadilan Agama.
Kondisi tersebut tentunya menimbulkan ketidakpastian karena pihak harus antri menunggu, memakan waktu yang lama dan mengeluarkan biaya yang realtif lebih  besar  (I  Ketut  Artadi  dan  I  Dewa  Nyoman  Rai  Asmara  Putra,  2010). Dengan adanya inovasi peradilan dari Mahkamah Agung dengan lahirnya Perma 3 Tahun 2018 dan disusul oleh Perma 1 tahun 2019,  menjadi solusi bagi pencari keadilan  dalam  menyelesaikan  masalah  hukumnya  utamanya  dalam  masalah waktu lebih pasti dan lebih terukur. Dalam inovasi ini ada tantangan yang harus jadi perhatian yaitu mindset atau cara berfikir, sehingga jika pola pikir yang masih manual maka e-litigasi ini tidak akan berjalan maksimal (Ifah Atur Kurniati, 2019). Keberanian  dari  Mahkamah  Agung  ini  dengan  inovasi  dan pembaharuannya patut diapresiasi sebagai bentuk peningkatan layanan peradilan kepada masyarakat. Serta sebagai upaya mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang patut menjadi perhatian asas ini ada nilai luhur yang terkandung dalam hukum yang merupakan tujuan hukum sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Moh. Amir Hamzah, 2013).

## Riyan Ramdhani, Dewi Mayaningsih
Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama ...
Peradilan Agama berdasarkan pasal 49 ayat (1) memiliki kewenangan dan bertugas  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  di  tingkat pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang  perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah.
Keberadaan  Perma  1  Tahu  2019  bisa  memudahkan  hakim  Peradilan Agama  dalam  memeriksa  perkara  secara  elektronik,  guna  menghindari penumpukan pihak di Pengadilan. Berdasarkan pasal 20 ayat (1) Perma 1 Tahun 2019  menjelaskan  persidangan  secara  elektronik  dapat  dilaksanakan  atas persetujuan  penggugat  dan  tergugat  setelah  proses  mediasi  dinyatakan  tidak berhasil, selain itu pada pasal 19 Perma 1 Tahun 2019 hakim Peradilan Agama memiliki  kewajiban  dalam  memberitahukan  kepada  pihak  terkait  tentang persidangan elektronik tersebut.
Terdapat perbedaan dalam proses persidangan elektronik dengan proses persidangan  seperti  biasanya,  maka  hal  ini  perlu  di  fahami  oleh  perangkat peradilan,  advokat,  dan  masyarakat,  agar  adanya  inovasi  ini  bisa  memberikan dampak yang positif dalam mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien

## Proses Persidangan Secara Manual
Penerapan  asas contante  justitie atau  yang  lebih  dikenal  dengan  asas sederhana  cepat  dan  biaya  ringan  tidak  dapat  terwujud  secara  optimal  pada persidangan  yang  dijalankan  secara  manual.  Sehingga  timbul  permasalahan keterlambatan (delay), keterjangkauan (access) , dan integritas (integrity) sebagaimana di uraikan pada bagian pendahuluan di atas. Proses persidangan secara manual dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
Pertama, berkenaan  dengan  proses  pemanggilan siding  bagi  para  pihak. Pengadilan melalui juru sita wajib menyampaikan surat panggilan sidang secara langsung  kepada  alamat  para  pihak.  Permasalahan  yang  sering  terjadi  yakni, petugas  pengadilan  kesulitan  mencari  alamat  atau  keberadaan  para  pihak dikarenakan alamat yang kurang jelas, atau para pihak yang hanya menumpang tempat tinggal sehingga tidak dikenal di alamat tersebut, atau karena lokasi alamat para  pihak  berapa  jauh  di  pedalaman  yang  sulit  di  akses  oleh  transportasi. Permasalahan tersebut menyebabkan para pihak tidak mengetahui persidangan atau tidak dapat menjangkau pengadilan dikrenakan jarak antara tempat kediaman dengan pengadilan sangat jauh.
Kedua, berdasarkan Buku II pedoman pelaksana tugas dan administrasi peradilan agama, persidangan di mulai pukul 09.00, dan dapat dimulai lebih dari
jam 09.00 pada saat kondisi tertentu, sehingga terjadi penumpukan antrian sidang di ruang tunggu persidangan.
Ketiga , agenda persidangan pertama yaitu pemeriksaan identits para pihak wajib dihadiri para pihak secara langsung. Jika perkara tersebut berupa perkara sengketa, maka dilanjutkan dengan agenda mediasi yang juga harus dilaksanakan secara langsung antara para pihak dengan mediator. Jika perkara gagal di mediasi, maka perkara akan dilanjutkan kepada persidangan berikutnya yaitu pemeriksaan perkara.  Proses  pemeriksaan  perkara  mewajibkan  para  pihak  untuk  hadir langsung  di  pengadilan,  sehingga  mengharuskan  para  pihak  untuk  mengikuti seluruh  agenda  persidangan  seperti  agenda  siding  pembacaan  gugatan, pembacaan jawaban, agenda repik, duplik, pembuktian, kesimpulan, musyawarah majelis dan siding putusan.
Tahapan-tahapan siding yang dilakukan secara manual tersebut tidak sesuai dengan asas contante justitie atau yang lebih dikenal dengan asas sederhana cepat dan  biaya  ringan,  sehingga  perlu  inovasi  baru  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah Agung  karena  mengharuskan  perangkat  pengadilan  dan  para  pihak  yang berperkara  untuk  terus  menerus  mengadakan  persidangan  secara  langsung  di gedung  pengadilan  yang  sebenarnya  dapat  di  sederhanakan  dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

## Persidangan Secara Elektronik (E-litigasi)
Persidangan  secara  elektronik  ( e-litigasi )  merupakan  upaya  pengadilan untuk memberikan kemudahan layanan bagi perangkat pengadilan dan para pihak yang berperkara di pengadilan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Investasi di  bidang  teknologi  informasi  memberikan  kontribusi  terhadap  kinerja  dan produktivitas suatu organisasi. Penerapan teknologi informasi dapat memberikan berbagai  keuntungan  yaitu  kecepatan  ( speed ),  konsistensi  ( consistency ),  ketepatan ( precision ), dan keandalan ( reliability ). Hal tersebut sejalan dengan asas peradilan sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  (Asep  Nursobah,  2015).  Adapun  manfaat perisdangan  elektronik  ( e-litigasi ),  diantaranya:  a)  Jadwal  dan  agenda  sidang menjadi  lebih  pasti,  b)  Dokumen  jawaban,  replik,  duplik,  kesimpulan  dapat dikirim  secara  elektronik,  sehingga  tidak  perlu  ke  pengadilan,  c)  Bukti-bukti tertulis  dikirim  secara  elektronik  dan  dibolehkan  tanda  tangan  digital,  d) Pemeriksaan  saksi  dan  ahli  dapat  dilakukan  dengan teleconfrence,  e) Pembacaan putusan secara elektronik tanpa harus di hadiri langsung oleh pihak, F) Salinan putusan  dikirim  secara  elektronik  dan  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sama dengan fisiknya.

## Riyan Ramdhani, Dewi Mayaningsih
Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama ...
Jika merujuk pada uraian tersebut ada perbedaan antara persidangan yang dilakukan  secara  manual  dengan  persidangan  secara  elektronik  ( e-litigasi ), perbedaan tersebut diantaranya :
Tabel 1. Perbedaan Sidang Manual Dengan E-Litigasi No  Jenis Perbedaan Persidangan Sidang Manual Sidang  Elektronik  ( E- Litigasi ) 1 Panggilan Sidang Panggilan  disampaikan secara  langsung  oleh jurusita pengganti Pengadilan kepada pihak Penggugat/Pemohon, dan Tergugat/Termohon. Panggilan  disampaikan secara elektronik melalui email untuk Penggugat/Pemohon, hanya untuk Tergugat/Termohon yang  dipanggil  secara langsung. 2 Pihak/Pencari Keadilan Pihak harus menghadiri sidang di gedung Pengadilan. Persidangan  dilakukan melalui media elektronik. 3 Waktu Persidangan  Tidak  Terukur,  karena harus mengantri dengan pihak lain. Lebih pasti karena sudah ditentukan  oleh  majelis hakim. 4 Dokumen Hukum  Wajib  diserahkan  pada majelis  hakim  dalam bentuk  fisik  pada  saat jadwal sidang. Dokumen dikirim secara elektronik dalam bentuk file pdf/word atau lainnya. 5 Pemeriksaan Saksi  Saksi  wajib  dihadirkan ke  Pengadilan  saat jadwal sidang. Jika  disepakati,  saksi dapat dilakukan pemeriksaan melalui audio visual . 6 Pembacaan Putusan dan Pengambilan Produk Pengadilan Wajib  dihadiri/diambil Para Pihak secara langsung di pengadilan Dilakukan melalui media elektronik.
Perkara  di  pengadilan  agama  di  dominasi  oleh  perkara  perceraian  yang dalam pelasanaan persidangannya harus dilakukan tertutup untuk umum. Melalui persidangan  elektronik  ketentuan  persidangan  tertutup  untuk  umum  telah
terpenuhi  karena  yang  bisa  mengakses  hanya  pihak  Penggugat/Pemohon, Tergugat/Termohon, hakim dan Perangkat peradilan (Aah Tsamrotul Fuadah, 2015).
Persidangan  secara  elektronik  lebih  memberikan  kemudahan  dan  bisa menjadi  solusi  akan  kendala  dalam  penanganan  perkara  di  Peradilan  Agama. Persidangan  secara  elektronik  dapat  menyederhankan  persidangan  dengan meminimalisir  intensitas  untuk  mendatangi  langsung  pengadilan,  juga  sangat efisien  dari  sisi  biaya.  Selain  itu  dengan  adanya e-litigasi memberikan  hak-hak hukum  kepada  masyarakat  untuk  menikmati  peradilan  yang  terbuka  dengan informasi yang mudah di akses (Yoghi Arief Susanto, Dede Kania, Burhanuddin, 2018).
Persidangan  secara  elektronik  dapat  membantu  pencari  keadilan  untuk mendapatkan  kepastian  hukum,  selalu  ada  resiko  ketika  keadilan  dikhianati apabila perkaranya berlarut-larut, dan persidangan elektronik bisa menghindari adagium Justice delayed is justice denied yang artinya bahwa keadilan yang tertunda merupakan bentuk ketidakadilan (Hary Djatmiko, 2019). Tentunya persidangan secara elektronik bisa menjadi solusi atas kendala dan hambatan di peradilan saat ini serta bisa mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien, namun perlu sumber daya manusia yang mampu menguasai teknologi, karena alat tanpa semangat tidak akan bermanfaat (Ifah Atur Kurniati, 2019).

## Persidangan  Secara  Elektronik  (E-Litigasi)  Dalam  Perspektif  Hukum Acara Peradilan Agama.
Posisi Pengadilan Agama dalam Peradilan di Indonesia telah jelas terlihat dalam  pasal  18  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.  Peradilan  Agama  merupakan  Peradilan  khusus  karena  mengadili perkara-perkara tertentu khususnya bagi yang beragama Islam.
Berdasarkan  pasal  54  Undang-Undang  Peradilan  Agama  menjelaskan bahwa : “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama  adalah  Hukum  Acara  Perdata  yang  berlaku  di  lingkungan  Peradilan Umum,  kecuali  yang  telah  diatur  secara  khusus  dalam  undang- undang  ini”. Sehingga  dasar  yang  digunakan  dalam  hukum  acara  Peradilan  Agama  yaitu Undang-Undang Peradilan Agama, Reglement op de Bugerlijke Rechtsvordering (B.Rv), Inlandsh Reglement (IR) het Herziene indonesisch Reglement (HIR), Rechtsreglement Voor de  Buitengewesten (R.Bg), Bugerlijke  Wetbook  Voor  Indonesia (BW)  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan  Agama,  Yurisprudensi,  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  dan

## Riyan Ramdhani, Dewi Mayaningsih
Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama ...
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Peradilan Agama.
Selanjutnya hal-hal yang diatur secara khusus dalam hukum acara peradilan agama yaitu pada perkara perceraian, pada pasal 66 terkait cerai talak, dan pasal 73  terkait  dengan  cerai  gugat  di  Undang-Undang  Peradilan  Agama.  Meskipun kewenangan absolut pengadilan agama tidak hanya perceraian, namun memang perkara tersebut yang sangat mendominasi, sehingga muncul gagasan Pengadila Agama dijadikan sebagai Pengadilan Keluarga ( Familiy Court), (Cik Hasan Bisri, 2003).
Peradilan Agama dalam melaksanakan tugas dan wewenang juga memiliki Buku II sebagai salah satu acuan bagi seluruh aparat Peradilan Agama terutama para  Hakim,  Panitera  /  Panitera  Pengganti  dan  Jurusita  dalam  melaksanakan tugas di bidang administrasi peradilan dan teknis peradilan. Sehingga buku II ini tidak bisa dilepaskan dari keseharian dalam pelaksanaan hukum acara di peradilan agama.
Sejak lahirnya Perma 1 Tahun 2019, yang di dalamnya mengatur tentang persidangan  elektronik  ( e-litigasi )  tentunya  perlu  ada  kajian  kesesuaian  antara hukum  acara  yang  sudah  sering  digunakan  dengan e-litigasi ,  agar  tidak menimbulkan  kebingungan  dan  menjamin  kepastian  hukum,  dan  menghindari anggapan  bahwa  Perma  1  Tahun  2019  ini  menggantikan  norma  hukum  acara peradilan agama yang sudah ada.
Berdasarkan ketentuan hukum acara peradilan agama yang telah berlaku sebelumnya di pengadilan agama dan berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2019 tidak ditemukan  pertentangan  hukum  dari  keduanya.  Penulis  menemukan  bahwa Perma No 1  Tahun 2019 hanya melakukan penyederhanakaan dari sisi tahapan- tahapan  persidangan  sehingga  lebih  efektif  dan  efisien.  Berikut  tabel penyederhanaan proses persidangan di dalam hukum acara peradilan agama yang terdapat di dalam Perma No.1 tahun 2019:

## Tabel 2. Penyederhanaan Proses Persidangan
No Proses Persidang an Dasar Hukum Perubahan Sidang Manual Sidang Elektronik ( E-Litigasi ) 1 Panggilan Sidang Pasal 388 jo. Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 711 jo. Pasal 15 s.d. 18 Perma 1 Tahun 2019 Perbedaan terletak pada teknis pemanggilan,
Pasal 718 RBG. 390 ayat (1) dan ayat (3) HIR serta pasal 718 ayat (1) dan ayat (3) RBG, Pasal 122 HIR jo.
Pasal 146 RBG
pada persidangan manual  surat panggilan akan dinyatakan sah dan patut jika jurusita memanggil
secara langsung dan bertemu dengan pihak sesuai dengan domisili pihak, jika dalam e- litigasi pemanggilan menggunakan Sistem Informasi Pengadilan (SIP) oleh jurusita melalui email/sms/notif ikasi laiinya. 2 Mediasi Perma 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Perma 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Pada persidangan elektronik, mediasi dapat dilakukan dengan media elektronik, bahkan hakim memiliki
kewajiban untuk memberitahu pihak Tergugat/Term

## Riyan Ramdhani, Dewi Mayaningsih
Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama ...
ohon tentang proses e-litigasi
jika perkara gagal di mediasi dan berlanjut kepada pemeriksaan perkara. 3 Jawaban HIR/RBg Pasal 22 Ayat 2 Perma 1 Tahun 2019 Dalam proses sudah sesuai dalam e-litigasi ,
pihak Tergugat/Term ohon dapat melakukan rekonvensi atas Gugatan/Permo honan Penggugat, serta harus disampaikan dalam waktu yang sudah ditentukan, namun dalam e- litigasi jawaban harus dilampirkan bukti berupa surat. 4 Replik Pasal 142 Reglement op de Rechtsverordering (Stb. 1847- 52 jo 1849-63) Pasal 22 Perma 1 Tahun 2019 Dalam proses ini tidak banyak perbedaan, tetap harus diberikan sesuai jadwal
5 Duplik Reglement op de Rechtsveroring (Stb. 1847-52 jo 1849-63) Pasal 22 Perma 1 Tahun 2019 yang telah ditentukan oleh majelis hakim. Hanya dalam persidangan elektronik, harus
langusung disertakan alat bukti, jika pada persidangan manual alat bukti diberikan saat pembuktian. 6 Pembuktian  163 HIR jo. 1865 BW Pasal 24 ayat (1) dan pasal 25 Perma 1 Tahun 2019 Prinsip pemeriksaan dalam alat bukti sama mencari kebenaran formil, namun ada beberapa hal yang berbeda,
seperti diakui tanda tangan elektronik,
pembuktian surat yang dilampirkan saat jawaban replik duplik, dimungkinkan pemeriksaan saksi melalui audio visual. 7 Simpulan HIR/RBg Pasal 22 Perma 1 Tahun 2019 Pada prinsipnya sama, namun jika e-litigasi
disampaikan

## Riyan Ramdhani, Dewi Mayaningsih
Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama ...
melalui dokumen elektronik. 8 Putusan HIR/RBg Pasal 26 ayat (1) Ada perbedaan dalam pembacaan putusan karena secara manual harus dihadiri oleh pihak,
sedangkan e- litigasi dibacakan secara elektronik dan tanpa dihadiri oleh
pihak.
Dari  tabel-tabel  tersebut  dapat  terlihat  persidangan  elektronik  ( e-litigasi ) dengan  hukum  acara  peradilan  agama,  ada  beberapa  hal  yang  berbeda  dalam tataran konsep dan cara, namun esensi dan informasi tetap tersampaikan, seperti halnya dalam pemanggilan persidangan, yang dilakukan oleh jurusita pengganti melalui  Sistem  Informasi  Pengadilan  (SIP)  panggilan  tersebut  sah  dan  patut, karena dilakukan di wilayah yuridis pihak dan dalam waktu yang sudah ditentukan (vide pasal 17 Perma 1 Tahun 2019). Terkait dengan pembacaan putusan yang asasnya harus terbuka untuk umum, pada pasal 27 Perma 1 tahun 2019 dijelaskan bahwa Sistem Informasi Pengadilan (SIP) menggunakan jaringan internet publik, dan  secara  hukum  telah  memenuhi  ketentuan  perundang-undangan  dan  asas terbuka untuk umum.
Selanjutnya  peneliti  berpendapat  bahwa  Perma  1  Tahun  2019  tidak  bisa serta merta dilaksanakan dan memaksa apabila pihak Tergugat/Termohon tidak menyetujui persidangan melalui e-litigasi (vide pasal 20 ayat (2), (3) Perma 1 Tahun 2019) sehingga jika hal tersebut terjadi maka persidangan dilakukan dengan cara manual.  Temuan  lain  dari  peneliti  dari  Perma  1  tahun  2019  dalam  kaitannya dengan  hukum  acara  peradilan  agama  dalam  hal  pembuktian,  Perma  ini  tetap berdasarkan pada peraturan perundang-undangan (vide Pasal 25 Perma 1 Tahun 2019), sehingga majelis hakim meskipun menggunakan e-litigasi acuan untuk alat
bukti, penilaian kekuatan alat bukti, tetap mengacu kepada hukum acara peradilan agama, karena Perma ini tidak menentukan sendiri.
Dalam hal agenda pemeriksaan saksi yang terdapat dalam pasal 24 Perma 1  Tahun  2019  bagi  peneliti  adalah sifatnya  fakultatif  atau  pilihan,  karena  frasa yang digunakan adalah “dapat”, yang berakibat pada pemeriksaan saksi tidak ada sebuah  paksaan  atau  kewajiban  harus  melalui  audio  visual,  hal  tersebut  di dasarkan  persetujuan  para  pihak,  dan  kebutuhan  pemeriksaan  perkara  oleh majelis hakim. Peneliti menilai pasal ini bisa digunakan dalam keadaan-keadaan tertentu  yang  memang  tidak  memungkinkan  untuk  melakukan  pemeriksaan secara langsung di pengadilan.
Terlebih dalam ketentuan peralihan Perma 1 tahun 2019 tidak mencabut ketentuan hukum acara peradilan agama manapun, sehingga masih tetap berlaku. Artinya Perma 1 tahun 2019 telah sesuai dengan ketentuan hukum acara peradilan agama  yang  berlaku.  Meskipun  jika  ditinjau  dari  sudut  pandang gelding  theorie Perma 1 Tahun 2019 hanya berlaku secara sosiologi dan filosofi, karena political will dari  perma  ini  adalah  upaya  mewujudkan  peradilan  yang  lebih  efektif  dan efisien.
Jika berkaca pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  idealnya  jika  akan mengganti  sebuah  norma  atau  aturan  maka  harus  dengan  jenis  yang  sama. Landasan hukum acara peradilan agama saat ini lebih banyak diatur oleh Undang- Undang, dan HIR dan RBg pun berlandaskan Aturan Peralihan Pasal II dan IV Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tertanggal 18 Agustus 1945 jo Pasal 5  dan  6  Undang – Undang  Darurat  No.  1  Tahun  1951  tentang  Tindakan- Tindakan  Sementara  Untuk  Menyelenggarakan  Kesatuan  Susunan  Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.
Perma 1 Tahun 2019 bentuknya adalah Peraturan Mahkamah Agung yang sifatnya internal, sehingga tidak setara dengan Undang-Undang, maka jika dikaji dalam asas hukum lex spesialis de rogat lex generalis Perma 1 Tahun 2019 ini tidak bisa menggantikan hukum acara peradilan agama yang telah berlaku sebelumnya. Hal ini di dasarkan pada pendapat Bagir Manan (2004), bahwa lex spesialis de rogat lex generalis dapat diterapkan dalam ketentua berikut: a) Ketentuan dalam aturan hukum umum tetap berlaku, terkecuali yang diatur secara khusus, b) Ketentuan lex spesialis derajatnya harus sama dengan ketentuan lex generalis, dan c) Ketentuan lex spesialis harus dalam ruang lingkup yang sama dengan lex generalis.
Namun  jika  dilihat  dari  pendapat  Gustav  Radbruch  tentang  ajaran  cita hukum  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan  hukum  (Wantu,  2007)  lahirnya

## Riyan Ramdhani, Dewi Mayaningsih
Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama ...
Perma  1  Tahun  2019  perlu  mendapat  apresiasi  karena  Perma  1  Tahun  2019 mengedepankan  asas  kemanfaatan  hukum  sebagai  solusi  atas  kendala-kendala yang dialami oleh pencari keadilan selama ini.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa persidangan elektronik  ( e-litigasi )  di  pengadilan  agama  dapat  menjawab  tantangan  pada  era digital  4.0  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  berupa  inovasi  waktu sidang yang lebih pasti, pemberian dokumen hukum elektronik kepada majelis hakim,  pemeriksaan  saksi  dengan  audio  visual,  pihak  tidak  perlu  datang  ke pengadilan,  dan  panggilan  melalui  media  elektronik  ( e-summons ),  hemat,  waktu, biaya  dan  energi  sehingga  bisa  mencipatkan  peradilan  yang  efektif  dan  efisien yang  berdampak  positif  untuk  memberikan  kemudahan  bagi  perangkat pengadilan maupun bagi para pihak yang berperkara di pengadilan. Selanjutnya Perma No. 1 Tahun 2019 yang mengatur mengenai persidangan elektronik telah menyederhanakan  proses  acara  persidangan,  dan  tidak  ditemukan  adanya pertentangan hukum antara Perma No.1 Tahun 2019 dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di peradilan agama.

## Daftar Pustaka
Aidi,  Z.  Implementasi  E-Court  Dalam  Mewujudkan  Penyelesaian  Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien. Masalah-Masalah Hukum , 49 (1), 80-89.
Anggraeni, R. D. (2020). Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang
Secara Elektronik. 'ADALAH , 4 (1).
Artadi, I Ketut dan Putra, I Dewa N.R.A, (2010). Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum  Perjanjian  kedalam  Perancangan  Kontrak. Udayana  Denpasar: University Press.
Booklet Mahkamah Agung, e-litigasi. Persidangan Elektroik, Hemat Waktu, Biaya, dan Energi . Cik  Hasan  Bisri,  (2003). Peradilan  Agama  di  Indonesia .  Jakarta:  Raja  Grafindo
Persada.
Djatmiko,  H.  (2019).  Implementasi  Peradilan  Elektronik  (e-Court)  Pasca Diundangkannya  PERMA  Nomor  3  Tahun  2018  Tentang  Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Legalita , 1 (1), 22-32.
Fuadah,  A.  T.  (2015).  Penerapan  Prinsip  Hukum  Acara  Perdata  Islam  Di Pengadilan  Agama. ADLIYA:  Jurnal  Hukum  dan  Kemanusiaan , 9 (1),  269-
286.
Hairi,  P.  J.  (2011).  Antara  Prinsip  Peradilan  Sederhana,  Cepat  dan  Berbiaya
Ringan  dan  Gagasan  Pembatasan  Perkara  Kasasi. Jurnal  Negara  Hukum ,
2 (1), 152.
Hakim,  F.  L.  (2019).  Simpliﬁkasi  Prosedur  Beracara  dengan  Pemanfaatan Teknologi  dalam  Rancangan  Undang-Undang  Hukum  Acara Perdata. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata , 5 (1), 1-18. Hamzah,  Moh.  Amir.  (2013). Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Tingkat  Banding . Setara Press: Malang.
Harahap,  Yahya.  (2005). Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan,  Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan . Sinar Grafika:Jakarta.
Indonesia,  M.  A.  R.,  &  No,  J.  M.  M.  U. Penggunaan  Informasi  Elektronik  Dan Dokumen  Elektronik  Sebagai  Alat  Bukti  Persidangan  The  Usage  Of  Electronic Information And Document As Court Evidence . Kurniati, I. A. (2019, March). Mengembalikan Citra Peradilan Melalui E-Court.
In Conference On Communication and News Media Studies (Vol. 1). Mahkamah  Agung  RI.  (2010). Cetak  Biru  Pembaharuan  Peradilan  2010-2035. Mahkamah Agung RI: Jakarta.
Manan, B. (2004). Hukum Positif Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
Nursobah, Asep. (2015). Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong
Percepatan  Penyelesaian  Perkara  Di  Mahkamah  Agung  (Utilization  Of Information  Technology  To  Boost  Acceleration  Of  Settlement  Case  In Supreme Court). Jurnal Hukum dan Peradilan , 4(2), 323-334. Pudjoharsoyo,  A.S.  (2019). Arah  Kebijakan  Teknis  Pemberlakuan  Pengadilan Elektronik  (Kebutuhan  Sarana  dan  Prasarana  Serta  Sumber  Daya  Manusia) .
Jakarta: 13 Agustus 2019.
Rio Satria (2019). Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama. Retrieved
April 18, 2020, from
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/persidang
an-secara-elektronik-e-litigasi-di-pengadilan-agama-20-8
Sari, N. P. R. K. (2019). Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana,
Cepat,  Dan  Biaya  Ringan  Dalam  Sistem  Peradilan  Perdata  Di Indonesia. Jurnal Yustitia , 13 (1), 80-100.
Sururi,  Ramdani  W.  (2018). Darurat  Perceraian  dalam  Keluarga  Muslim  Indonesia . LP2M: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

## Riyan Ramdhani, Dewi Mayaningsih
Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama ...
Susanto,  Y.  A.,  Kania,  D.,  &  Burhanuddin,  B.  (2018).  Bantuan  Hukum  Bagi Masyarakat  Miskin  Di  Pengadilan  Agama  Cimahi  Tahun  2016. Asy- Syari'ah , 20 (2), 175-190.
Syahr,  Z.  H.  A.  (2020,  April).  Dinamika  Digitalisasi  Manajemen  Layanan Pengadilan. In Prosiding Seminar Nasional Pakar (pp. 2-3).
Wantu,  F.  (2007).  Antinomi  Oleh  Penegakkan  Hukum  Oleh  Hakim. Jurnal Mimbar Hukum , 19(3), 388.
© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).