## ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN PERPAJAKAN ATAS PERBANDINGAN HUTANG DAN MODAL DI INDONESIA 1
Ginda Togatorop*, Maria R.U.D. Tambunan Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Jl. Pegangsaan Timur No. 16, Jakarta ginda.simakui@gmail.com

## Abstract
This article discusses the implementation of tax rules on debt-to-equity ratio in Indonesia. One of prolific profit shifting to minimize tax obligation performed by MNEs is through injecting huge amount of debt including debt from related parties as the equity. Therefore, the tax bases erosion exists  due  to  excessive  payment  of  interest  calculated  as  deductible  expenses  against  taxable income. This research occupies qualitative research, the data was collected through desk study and interview. The research shows that the implementation of this rule is a moving forward on Indonesia taxation system. However, it remainds task, such as the question whereas the ratio has been  the  reflection of  business' equity  structure. In  addition,  it  needs  to further scrutinize  that each industries demand specific equity structure.
Keywords: Debt-to-Equity  Ratio;  Transfer  Pricing;  Profit  Shifting;  Tax  Base  Erosion;  Arm's Lenght Principle

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  penerapan  ketentuan  perpajakan  terkait  perbandingan  hutang  dan  modal ratio di Indonesia sebagai salah satu bentuk pengalihan laba untuk minimalisir beban pajak oleh perusahaan  multi  nasional  dengan  melakukan  pinjaman  jumlah  besar  kepada  pihak  afiliasi sebagai  modal  usaha.  Akibatnya,  terjadi  penggerusan  basis  pemajakan  di  Indonesia  dengan pembayaran  bunga  dengan  jumlah  yang  tidak  rasional  untuk  mengurangi  penghasilan  neto. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ketentuan  yang  diterapkan  saat  ini  merupakan salah  satu  langkah  maju  dalam  mencegah  terjadinya  erosi  basis  pemajakan,  yaitu  menetapkan rasio utang terhadap modal sebesar 4:1. Namun, ketentuan tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah  seperti  apakah  rasio  demikian  benar-benar  mampu  mencerminkan  struktur  permodalan suatu entitas bisnis dimana setiap sektor industri memiliki karakteristik struktur permodalannya masing-masing.
Kata Kunci: Perbandingan Utang dan Modal; Transfer Pricing ; Penggeseran Laba; Erosi Basis Pemajakan, Prinsip Kewajaran
1 Merupakan artikel hasil penelitian.
A. Pendahuluan
Praktik perencanaan pajak anak perusahaan
multinasional melalui pendanaan  atas  hutang  ( debt )  yang  lebih tinggi  terutama  yang  diperoleh  dari  entitas afiliasi dibandingkan dengan modal ( ekuitas ) untuk menjalankan kegiatan usaha mengakibatkan pembebanan bunga pinjaman  yang  besar.  Atas  pinjaman  yang lebih  besar  dari  modal  tersebut,  maka sebagai  konsekuensinya,  akan  terjadi pembayaran  bunga  yang  cukup  besar. Pembebanan  bunga  yang  lebih  besar  akan menggerus  ( erosi )  basis  pajak  anak perusahaan  yang  berlokasi  di  negara  yang tarif  pajak  lebih  tinggi  terutama  ketika melakukan    pinjaman  ke  pemberi  pinjaman yang  berlokasi  di  negara  tarif  pajak korporasinya  lebih  rendah.  Pembayaran bunga yang berlebihan ke induk perusahaan di  negara  yang  tarif  pajak  lebih  rendah merupakan  salah  satu  bentuk  pengalihan laba  ( profit  shifting )  sehingga  beban  pajak untuk  perusahaan  grup  secara  global semakin  kecil.    Ketentuan  perpajakan internasional  dalam  rangka  menangkal praktik  penghindaran  pajak  melalui  skema pengerusan  modal  dan  peningkatan  hutang disebut thin capitalizasion rules.
Dalam  konteks  sistem  perpajakan Indonesia  terkait thin  capitalization  rule , Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia Nomor
169/PMK.010/2015 (selanjutnya PMK-169) mengenai penentuan besarnya  perbandingan  antara  utang  dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan  pajak  penghasilan  yang  dirilis tanggal  9  September  2015  memberikan kepastian  hukum  pembatasan  utang  sesuai Pasal  18  ayat  (1)  UU  Pajak  Penghasilan. Peraturan  ini  mengisi  kekosongan  hukum selama  30  tahun,  sejak  Keputusan  Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1984 tentang  Penentuan  Perbandingan  Utang  dan Modal  Sendiri  untuk  Keperluan  Pengenaan Pajak  Penghasilan  dan  Keputusan  Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.01/1985 tentang  Penundaan  Pelaksanaan  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1984 tentang Penentuan
Perbandingan  Utang  dan  Modal  Sendiri untuk Keperluan Pengenaan Pajak
Penghasilan diterbitkan.
Pengaturan  ini  timbul  akibat  perlakuan pajak  yang  berbeda antara  hasil/imbal  balik dari  pembiayaan  melalui  utang (bunga) dan modal ( dividen ) yang kemudian menciptakan  dampak  perlakuan  berbeda dalam  keputusan  pembiayaan  atau  sering disebut debt  bias (Fatica,  Hemmelgarn,  & Nicodeme,  2012) . Pembiayaan  melalui utang  lebih  "menarik"  karena  mengurangi beban  pajak  dan  sebagai  konsekuensinya menghasilkan cost  of  capital yang  rendah, terlebih  jika  dikaitkan  dengan  konsep weighted  average  cost  of  capital (Blessing,
2012).  Peluang  tersebut  dimanfaatkan  oleh perusahaan  multinasional  yang  memiliki entitas  anggota  di  lebih  dari  satu  negara melalui  apa  yang  disebut  sebagai cross border  financing (Masui,  2014) dengan skema  pinjaman  internal,  penyaluran  modal melalui  skema  pinjaman  via  pihak  ketiga ( back  to  back  loan )  atau  dengan  berbagai skema pinjaman lainnya (Piltz, 1996).
Debt  bias tersebut  mengakibatkan adanya penggerusan penghasilan kena pajak yang  akan  berpengaruh  pada  penghasilan neto  perusahaan  dan  pada  akhirnya berpengaruh  pada  penerimaan  pajak  dari Pajak  Penghasilan  (PPh)  Badan  (Blessing, 2012). Selain itu, praktik perencanaan pajak agresif  untuk  meminimalisir  beban  pajak, dengan  menggunakan  utang  yang  lebih sebagai  modal  usaha,  pembiayaan  dengn utang  juga  dapat  menciptakan  risiko makroekonomi, seperti kebangkrutan ataupun melemahnya nilai tukar.
Kini,  banyak  negara  telah  menerapkan ketentuan  pajak  domestik  yang  bertujuan untuk  menangkal  tingginya  utang  yang berlebihan.  Upaya  yang  sejenis  juga  telah dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  dalam mengatasi  besarnya  potensi  pajak  yang hilang akibat praktik tersebut. Upaya dalam menangkal  tingginya  tingkat  utang  tersebut dikenal  dengan interest  limitation  rules . Peraturan tersebut pada umumnya
memberikan  kewenangan  kepada  otoritas pajak  untuk  mereklasifikasi  utang  maupun
untuk tidak memperkenankannya
diperhitungkan  sebagai  pengurang  besaran penghasilan kena pajak atas sejumlah utang yang  dianggap  berlebihan,  tidak  wajar  atau yang sering disebut sebagai ‘ excessive debt ’
(Blouin,  Huizinga,  Laeven,  &  Nicodème, 2014).  Kebijakan interest  limitation  rule yang  berlaku  secara  umum  untuk  menilai ‘apa  yang  disebut  sebagai excessive ’ biasanya mengacu pada suatu ambang batas utang  terhadap  modal  ( debt  to  equity  fixed ratio ).  OECD,  lewat  Proyek Base  Erosion and  Profit  Shifting (BEPS)  atau  dikenal sebagai  BEPS  Action  Plan  mengkritisi sekaligus memberikan rekomendasi mengenai  bagaimana  sebaiknya  ketentuan domestik  suatu  negara  untuk  membatasi beban  bunga  pinjaman  didesain.  Hal  ini tertuang dalam salah satu aksi OECD BEPS yaitu  Aksi  Empat  (OECD,  2015,  p.  25). Pemerintah Indonesia juga telah mengadopsi ketentuan  terkait  pembatasan  bunga  atas pinjaman baik kepada pihak afiliasi maupun independent  dengan  menerbitkan  Peraturan Menteri  Keuangan  No.  169/PMK/10/2015 (PMK-169)  mengenai  Penentuan  Besarnya Perbandingan  antara  Utang  dan  Modal Perusahaan  untuk  Keperluan  Penghitungan Pajak  Penghasilan.  Artikel  ini  akan membahas  mengenai  berbagai  pilihan ketentuan pembatasan utang terhadap modal serta  bagaimana  penerapan  ketentuan perpajakan terkait  perbandingan hutang dan modal (debt-to-equity) ratio di Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif.
Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan  dimana  penelitian  menekankan pada  pengamatan  atas  suatu  peristiwa  yang sehingga penelitian tersebut bukan merupakan sebuah penelitian dapat dilakukan  di  laboratorium  konvensional, melainkan  harus  terjun  ke  lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan interpretasi mengenai suatu fenomena  sosial  dengan  cara  observasi secara  langsung.  Salah  satu  karakteristik penelitian  dengan  pendekatan  kualitatif
adalah  tidak  bebas  nilai,  dengan  artian dalam  proses  penelitian  dapat  dipengaruhi oleh berbagai nilai dan pendapatan subjektif. Lebih  lanjut,  teori  yang  digunakan  dalam pendekatan  ini  bukan  menjadi  hal  yang sentral,  melainkan  hanya  sebagai  dasar kerangka pemikiran untuk melakukan proses analisa  data-data  berdasarkan  temuan  di lapangan.  Dengan  demikian,  teori  tidak menjadi  bahan  verifikasi  karena  hanya bersifat  penunjang  dalam  proses  analisis ketika turun lapangan.
Penelitian  ini  dilakukan  dalam  kurun waktu  sejak  Maret  2017  hingga  Mei  2018 dengan  lokasi  penelitian  di  Kantor  Pusat Direktorat  Jenderal  Pajak.    Apabila  ditinjau dari  segi  tujuan,  penelitian  ini  termasuk dalam  penelitian  yang  bersifat  deskriptif. Penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang secara detail menggambarkan fenomena atau gejala  sosial  yang  sedang  terjadi.  Berkaitan dengan pengertian tersebut, tujuan penelitian ini  adalah  untuk  menggambarkan  terkait pelaksanaan  ketentuan  terkait  perbandingan utang  terhadap  modal  dilakukan  oleh perusahaan  multi  nasional  di  Indonesia, terutama sejak diterbitkannya PMK- 169/2015
yang mengatur terkait
perbandingan utang dan modal di Indonesia.
Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan  teknik  pengumpulan  data kualitatif  yaitu  melalui  studi  literatur,  studi dokumentasi  serta  wawancara  mendalam. Data  yang  dikumpulkan  terdiri  dari  data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer terdiri dari interview dengan key informant , sementara  data  sekunder  berasal  dari berbagai  berbagai  informasi  publikasi  oleh instansi  otoritas  pajak  Indonesia,  konsultan pajak dan media massa.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Beberapa Pendekatan terkait Ketentuan Pembatasan Utang terhadap Modal Perusahaan multinasional dapat
memilih  membiayai  anak  perusahaan dengan  ekuitas  atau  utang.  Keputusan memilih  ekuitas  atau  pembiayaan  utang
dilakukan  melalui  rapat  pemegang  saham (Lüthi,  1991).  Dalam  konteks  perusahaan multinasional  (MNEs),  perusahaan  induk pada  umumnya  memiliki  kebijakan  tertentu setelah mengevaluasi aspek perpajakan yang menguntungkan  antara  negara  induk  dan anak  perusahaan,  seperti  perlakuan  dividen dan  bunga,  adanya  perjanjian  penghindaran pajak  berganda    (Lüthi,  1991).  Perusahaan yang aktif secara global memiliki kemampuan  dalam  mengakses  utang  dan pasar  ekuitas;  sehingga  tidak  ada  hambatan dalam  penyediaan  dana  pembiayaan  entitas yang  dikendalikan.  Keputusan  dalam pembiayaan intra-grup akan ditentukan oleh bentuk  pembiayaan  mana  yang  paling menguntungkan.
Perlakuan  perpajakan  yang  berbeda antara beban bunga dan pembayaran dividen akan mendistorsi struktur modal perusahaan dan  menawarkan  kemungkinan  pengalihan laba melalui pengalihan hutang (Fatica et al., 2012).  MNEs  dapat  mengoptimalkan pembayaran  bunga  dengan  tujuan  untuk mengurangi  basis  pajak  dari  perusahaan afiliasi yang berada di negara dengan tingkat pajak  tertinggi  dan  memperoleh  bunga sebagai  pendapatan  di  perusahaan  afiliasi lain yang berlokasi di negara dengan tingkat pajak  terendah.  Salah  satu  bentuk  skema yang  dibuat  adalah  dengan  menjadikan substansi  ekuitas  dalam  bentuk  utang, sehingga  meningkatkan  proporsi  utang terhadap ekuitas dan membuat entitas sangat terpengaruh dengan kebijakan pengumpulan modal yang dilakukan. Implementasi aturan thin  capitalisation (pengecilan  modal) bertujuan  untuk  mengatasi  pembiayaan utang yang berlebihan sesuai dengan tujuan utamanya.  Aturan thin  capitalisation secara tidak langsung akan mengatur jumlah utang perusahaan sehingga membatasi pengurangan bunga dalam perhitungan basis pajak. Istilah thin capitalisation belum didefinisikan  dengan  jelas  dalam  undang- undang  pajak. Thin  capitalisation pertama kali  digunakan  oleh  otoritas  pajak  negara- negara anggota OECD
untuk menggambarkan kelompok perusahaan
multinasional yang membiayai anak perusahaan  yang  terletak  di  yurisdiksi dimana  tarif  pajak  tergolong  tinggi  dengan modal  saham  minimal  dan  lebih  banyak pembiayaan  utang  (Gajewski,  2013). Perusahaan dapat dikategorikan sebagai thin capitalisation jika  proporsi  modal  utangnya lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  modal ekuitasnya    (International  Bureau for  Fiscal Documentation  (IBFD),  2005).  Istilah  lain dari thin  capitalisation mengacu  pada struktur  pembiayaan  yang  berlebihan,  atau transaksi  penggerusan  laba,  dimana  MNE yang  didanai  sebagian  besar  oleh  utang daripada  ekuitas  (Conlon  &  DeConcini, 2000).  Istilah  ini  menunjukkan  bahwa aktivitas  perusahaan  dalam  hal  pembiayaan utang  akan  ditunjukkan  dalam  variasi leverage .
Meskipun  tidak  jelas  dan  ditentukan secara  tegas  oleh hukum, istilah aturan thin capitalisation secara  luas  diakui  dan digunakan  dalam  diskusi  tentang  masalah perpajakan terutama dalam hal pengurangan bunga  (Gajewski,  2013).  Literatur  awal menyebut  aturan thin  capitalisation secara sempit  hanya  pada  rasio  utang  terhadap ekuitas;  namun  demikian,  literatur  terbaru mendefinisikan  aturan thin  capitalisation dalam  pandangan  yang  lebih  luas.  Aturan thin capitalisation secara luas diakui sebagai peraturan tentang pengurangan bunga dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Beberapa  metode  telah  diperkenalkan  dan diterapkan  di  beberapa  negara,  walaapun tidak  ada  yang  identik,  tetapi  secara  umum dibagi  menjadi  tiga  jenis  pendekatan  (1) debt-to-equity ratio; (2) Interest to EBITDA ratio  dan  (3)  Arm’s  Length  Principle (Burnett, 2014; Mooij & Hebous, 2017).

## a. Debt-to-Equity Ratio
Ketentuan  terkait  pengaturan  rasio utang  terhadap  ekuitas  yang  umum digunakan  di  berbagai  negara  adalah aturan thin  capitalisation .  Pada  tahun 2016,  49  dari  60  negara  dengan  aturan thin  capitalisation tertentu  mengadopsi rasio  utang  terhadap  ekuitas  sebagai panduan  utama  mereka  dalam  hal
pengurangan  bunga.  Gagasan  utama rasio  utang  terhadap  ekuitas  adalah pembatasan bunga yang dapat
dikurangkan  dalam  kerangka  jumlah yang  ditentukan  utang,  baik  total  atau pihak  terkait,  dibandingkan  dengan ekuitas  (Burnett,  2014).  Perusahaan hanya  dapat  mengurangi  bunga  yang utangnya  tidak  melebihi  proporsi tertentu  terhadap  ekuitasnya.  Sebagai contoh,  otoritas  pajak  suatu  negara mengizinkan apabila pembayaran bunga perusahaan  atas  utangnya  dua  kali ekuitasnya.  Pembayaran  terutang  yang melebihi utang tidak dapat dikurangkan (Burnett, 2014, pp. 53–54).
Rasio  hutang  terhadap  ekuitas merupakan  pendekatan  yang  paling sederhana. Rasio hutang adalah metode yang paling mudah bagi perusahaan dan otoritas  pajak  untuk  diterapkan  dalam penghitungan  penghasilan  kena  pajak. Kesederhanaan  menyebabkan  biaya lebih  murah  dengan  pengkuran  tingkat kepatuhan  lebih  tinggi    (OECD,  2016). Namun,  rasio  utang  terhadap  ekuitas juga  memiliki  kelemahan.  Rasio  yang saklak  tidak  mencerminkan  realitas ekonomi dan proses bisnis yang dinamis (Traversa,  2013).  Sebagai  contoh, sektor  perbankan  dan  bisnis  jasa keuangan  yang  pada  dasarnya  sangat leveraged tidak akan mampu mengatasi leverage yang  sangat  terbatas.  Untuk mengatasi  masalah  tersebut,  negara membuat  pengecualian  dengan  rasio yang berbeda atau mengecualikan bank dan bisnis jasa keuangan dari peraturan yang  berlaku  umum.  Keuntungan  lain dari  pendekatan  rasio  utang  terhadap ekuitas  adalah  adanya  aturan  terkait kepastian  besaran  yang  lebih  jelas. Pengurangan  bunga  di  bawah  aturan hutang  ke  ekuitas  dapat  dengan  mudah diprediksi  dan  direncanakan  dengan catatan bahwa suatu perusahaan memiliki kendali atas sumber
pembiayaannya. Di sisi lain, kelemahan dari  pendekatan  rasio  utang  terhadap ekuitas  adalah  karena  proporsi  yang
ditetapkan  secara  tegas,  pelaku  bisnis cenderung memaksimalkan biaya bunga dan  utang  mereka  hingga  rasio  utang terhadap  ekuitas  yang  diatur  (OECD, 2012).
Beberapa  isu  lain  dari  pendekatan rasio utang terhadap ekuitas yang perlu diperhatian  yaitu  tingkat  bunga  yang berlebihan  (Trepelkov,  Tonino,  & Halka,  2015)  dan  pengalihan  utang berjangka  waktu  (OECD,  2016).  Rasio hutang terhadap ekuitas rentan terhadap pengaturan tingkat bunga yang
berlebihan dalam hutang antar kelompok. Artinya, meskipun mematuhi rasio  utang  terhadap  ekuitas  yang ditetapkan,  kelompok  masih  dapat menguras laba entitas terkendali dengan mengenakan  bunga  yang  lebih  tinggi. Tanpa  peraturan  yang  terperinci, perusahaan  juga  dapat  mengalokasikan dan merealokasikan utang dan pembayaran  bunga  pada  entitas  yang dikendalikan pada saat pajak pendapatan dihitung (misalnya perusahaan yang dikendalikan
"dibanjiri" dengan utang  intra-grup dan dibebani  pembayaran  bunga  dari  awal tahun  fiskal  dan  membayar  atau mentransfer  utang  tepat  sebelum  akhir tahun  fiskal  tersebut  hingga  proporsi yang  diatur  dalam  rasio utang terhadap ekuitas  untuk  menghindari  kepentingan yang tidak diizinkan).

## b. Interest to EBITDA Ratio
Pendekatan interest to EBITDA ratio sering  disebut  sebagai  pendekatan pelonggaran penghasilan ( earning stripping  approach ),  rasio  bunga  atas EBITDA ( Earning before Interest, Tax, Depreciation and Amortization ) berfokus  pada  jumlah  bunga  yang dibayarkan  atau  dibayarkan  dalam kaitannya  dengan  jumlah  pendapatan terkait    bunga  tersebut  dibayarkan (OECD,  2016).  Pada  tahun  2016, delapan dari enam puluh negara dengan aturan thin  capitalisation tertentu menerapkan bentuk Interest-to-EBITDA
atau  menerapkan  aturan  terkait  potensi penggerusan  (Mooij  &  Hebous,  2017). Mekanisme  rasio Interest-to-EBITDA didasarkan pada persentase tertentu dari penghasilan  sebagai  jumlah  maksimum dari  biaya  bunga  dikurangkan  dalam penghasilan  kena  pajak.  Sebagai contoh,  jika  suatu  negara  membatasi persentase  EBITDA  sebesar  30%  dari tahun fiskal  tertentu,  biaya  bunga  yang dapat  dipotong  dalam  perhitungan penghasilan  kena  pajak  tahun  fiskal tersebut tidak boleh lebih dari 30% dari tahun  yang  dilaporkan  EBITDA. Jumlah  utang  dan  beban  bunga  aktual menjadi  tidak  relevan.  Sebagaimana dalam    rasio  utang  terhadap  ekuitas (DER),  suatu  negara  juga  dapat mengatur  terkait  perhitungan  bunga untuk  dikurangi  dari  total  utang  atau hanya atas utang yang terkait hubungan istimewa.
Konsep  diatas  digambarkan  dengan ilustrasi  sebagai  berikut.  Misalnya, Negara B dengan tarif pajak penghasilan perusahaan 20%, menerapkan pemotongan bunga sebesar
30% dari total utang terhadap EBITDA, dan EBITDA Perusahaan Y, depresiasi, amortisasi,  dan  pembayaran  bunga semua utang pada tahun tertentu adalah 250  ribu  Euro,  50  ribu  Euro,  dan  100 ribu  Euro.  Untuk  tujuan  pajak,  biaya bunga maksimum yang dapat dikurangkan  hanya  akan  menjadi  75 ribu  Euro  (30%  dari  250  ribu  Euro). Penghasilan  kena  pajak  Perusahaan  Y menjadi  125  ribu  Euro  (250  ribu  Euro dikurangi  50  ribu  Euro  dikurangi  75 Euro)  dan  pajak  penghasilan  akan menjadi 25 ribu Euro.
Karakteristik
Interest-to-EBITDA berkorelasi  dengan  realitas  ekonomi
(OECD,  2016).  Perusahaan  perlu melakukan ekspansi bisnis agar berkembang  serta  menghasilkan  laba, sehingga  diperlukan  tambahan  modal. Apabila pendanaan lewat utang, pinjaman,  atau  bentuk  kewajiban  lain dipilih,  seyogiyanya  hal  tersebut
dilakukan dalam konteks bahwa perusahaan memiliki kesempatan menggunakan  modal  tanpa  intervensi atau  kontrol  dari  pemberi  pinjaman. Hutang atau pinjaman digunakan untuk kegiatan  operasional  perusahaan  untuk produksi, ekspansi atau bentuk investasi lain  untuk  mendapatkan  keuntungan. Oleh  karena  itu,  bunga  yang  dibayar untuk  utang  adalah  sesuai  dengan  laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Rasio Interest-to-EBITDA bertujuan  untuk mencegah pengurangan yang berlebihan yang  tidak  memiliki  korelasi  dengan kegiatan bisnis normal, seperti pembebanan utang intra-grup yang pada akhirnya  mengakibatkan  kerugian  pada suatu entitas tertentu.
Namun,  pandangan  ini  mungkin tidak  selalu  benar  ketika  perusahaan dalam  kondisi  yang  merugi.  Jika perusahaan  mengalami  penurunan  laba atau  rugi  dari  kegiatan  bisnis,  seperti produksi  atau  penjualan  pada  tahun fiskal  tertentu  serta  tidak  mendapat pemotongan    pembayaran  bunga,  akan menghadapi konsekuensi tertentu (OECD,  2016).  Perusahaan  akan mendapat tambahan beban pada perhitungan penghasilan kena pajaknya, karena  tidak  dapat  memperhitungkan pembebanan  bunga  dan  menanggung pajak  penghasilan  yang  lebih  tinggi. Perusahaan  dalam  situasi  yang  sulit perlu mendapatkan  lebih banyak modal untuk  menutupi  kerugian,  namun  harus disadari  bahwa  akan  terdapat  risiko pembayaran  bunga  yang  semakin banyak  yang  tidak  bisa  dikurangkan dalam  waktu  dekat.  Ketergantungan dari pengurangan bunga kepada EBITDA  perusahaan  yang  tidak  stabil, membuat  aturan  pengerusan  yang dianggap kurang memberikan kepastian dibandingkan  dengan  pendekatan  lain untuk lingkungan bisnis.
Jerman dianggap
berhasil mengimplementasikan  rasio interest-to- EBITDA dan  dapat  dianggap  sebagai role  model untuk  pendekatan  tersebut.
Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Jerman, biaya bunga bersih dapat  dikurangkan  hingga  30  persen EBITDA perusahaan. Pengukuran dimulai  dengan  perhitungan  beban bunga  dan  pendapatan  bunga,  biaya bunga  yang  tidak  melebihi  pendapatan dari bunga sepenuhnya dapat
dikurangkan.  Sementara,  jumlah  beban bunga  yang  melebihi  pendapatan  dari bunga  sepenuhnya  akan  diukur  secara proporsional  lebih  lanjut.  Beban  bunga termasuk  pembayaran  bunga  dari pinjaman,  bunga  yang  masih  harus dibayar,  diskon  piutang,  dan  biaya bunga  yang  diteruskan.  Pendapatan bunga  termasuk  pendapatan  bunga  dari pinjaman, diskon utang, dan bunga yang masih  harus  dibayar  dari  aset  modal.
Pembayaran bunga sepenuhnya
dikurangkan  asalkan  memenuhi  tiga pengecualian:  kurang  dari  3  juta  Euro; perusahaan  bukan  bagian  dari  group; atau  merupakan  bagian  dari  kelompok yang dikendalikan tetapi rasio
ekuitasnya  di  bawah  rasio  ekuitas kelompok hingga poin dua persen. Fitur lain  dari  aturan  Jerman  adalah  bahwa bunga  yang  tidak  dapat  dikurangkan dapat diteruskan maksimum lima tahun fiskal berikutnya.
c. Arms‘ Length Principle
Prinsip arm’s length principle (ALP) dalam pembebanan bunga pada dasarnya menerapkan pengukuran dimana  transaksi  utang  ditentukan  oleh mekanisme  pasar.  Dalam  pendekatan ini,  utang  yang  dipertanyakan  harus dinilai apakah  suatu entitas  independen atau  pihak  ketiga  akan  memberikan jumlah  dan  suku  bunga  yang  relatif sama  (OECD,  2016).  Gagasan  terkait pembayaran  bunga  dengan  konsep  ini adalah bahwa atas pinjaman intra-grup, pembebanan suku bunga yang dilakukan  terlalu  rendah  atau  terlalu tinggi  dibandingkan  dengan  transaksi yang  tidak  dipengaruhi  hubungan istimewa  untuk  mendapatkan  manfaat
dari pengalihan utang. Dengan demikian, atas pembebanan bunga perlu dinilai  dan  disesuaikan  berdasarkan nilai dan kondisi pasar.
Karakteristik dari penggunaan pendekatan  ALP  dibandingkan  dengan dua aturan pengurangan bunga sebelumnya  adalah  bahwa  pengukuran yang ditawarkan antara  pemberi pinjaman dan penerima peminjam benar telah  terjadi  atau  apakah  seharusnya transaksi utang piutang secara ekonomis. Karena menggunakan kekuatan  pasar,  ALP  mewakili  proses bisnis dinamis yang dapat memperhitungkan  keuntungan  yang tidak  sama  antara  utang  intra-grup dibandingkan  dengan  utang  pihak ketiga.  ALP  juga  dapat  memberikan kepastian  yang  mendekati  rasio  utang terhadap ekuitas.
Kekurangan  ALP  adalah  adanya mekanisme penggunaan informasi pasar untuk menetapkan penilaian seolah-olah transaksi  terjadi  dengan  pihak  ketiga. Namun, dalam pelaksanaannya, praktek/  penerapan  metode  ALP  dalam menguji  pembebanan  bunga  sangat kompleks. Kesulitan-kesulitan ini meliputi: (i) menemukan transaksi yang sebanding karena karakteristik unik dari bisnis  atau  proyek  kelompok,  struktur organisasi  kelompok,  atau  bahwa  tidak ada  yang  akan  memberikan  hutang kepada  entitas  atau  proyek-proyek selain  dari  pihak  yang  terkait,  bahkan jika  transaksi  yang  sebanding  tersebut ada, upaya untuk memperoleh data dan informasi  transaksi  juga  menimbulkan masalah,  (ii)  adanya  kebutuhan  atas keahlian tertentu dalam penilaian risiko bisnis  dan  pengambilan  keputusan keuangan.  Penentuan  jumlah  atau penyesuaian  utang  atau  suku  bunga yang  dianggap  tidak  sesuai  dengan ALP,  sesuai  pemilihan  metode  dan penilaian otoritas pajak dapat menyebabkan  sengketa.  Dari  uraian  di atas,  terdapat    tiga  hal  yang  perlu menjadi  catatan  terkait  kekhawatiran
dan  tantangan  penerapan  ALP,  yaitu pengakuan  pihak-pihak  terkait,  analisis komparatif,  dan  penentuan  utang  yang tepat.
2. Analisis Penerapan Ketentuan Pembatasan  Utang  terhadap  Modal di Indonesia a. Perhitungan  dan  Definisi  Utang serta Modal
Ketentuan  terkait  pembatasan  utang terhadap  modal  di  Indonesia  diatur melalui  PMK-169.  Menurut  PMK-169 Pasal 1 ayat 2, utang adalah saldo rata- rata  utang  pada  satu  tahun  pajak  atau bagian  tahun  pajak  yang  dihitung berdasarkan (i) rata-rata saldo utang tiap akhir bulan pada akhir tahun pajak yang bersangkutan;  atau  (ii)  rata-rata  saldo utang  tiap  akhir  bulan  pada  bagian tahun  pajak  yang  bersangkutan.  Alasan utama  dipergunakannya  rata-rata  saldo utang  berangkat  dari  pertimbangan untuk menjaga rasio tersebut sepanjang tahun.
Sehingga celah untuk memperbaiki struktur permodalan usaha di  akhir  tahun  untuk  tidak  melebihi ambang  batas  semakin  berkurang (Wildatunjanah & Suparningsih, 2019).
Dalam  Pasal  1  ayat  (3)  disebutkan bahwa saldo utang meliputi saldo utang jangka  panjang  maupun  saldo  utang jangka  pendek  termasuk  saldo  utang yang dibebani bunga. Selain itu, kriteria utang  dalam  PMK-169/2015  tidak dibatasi  hanya  kepada  utang  yang berasal  dari  pihak  afiliasi,  namun berlaku  secara  umum.Walau  terkesan memberatkan,  namun  definisi  utang yang  berlaku  umum  tersebut  pada hakikatnya dapat mencegah skema back to back loan.
Demikian halnya dengan perhitungan  saldo  modal  definisi  saldo modal  meliputi  ekuitas  sebagaimana dimaksud  dalam  standar  akuntansi keuangan yang berlaku (Pasal 1 ayat 5). Mengacu  pada  PSAK  No.21  tentang akuntansi  ekuitas,  ekuitas  merupakan
bagian  hak  pemilik  dalam  perusahaan yang  pada  dasarnya  berasal  dari investasi  pemilik  dan  hasil  usaha perusahaan  yang  terdiri  atas  setoran pemilik  yang  seringkali  disebut  modal atau  simpanan  pokok  anggota  untuk badan  hukum  koperasi,  saldo  laba,  dan unsur lain. Oleh karena itu, ekuitas akan berkurang  terutama  dengan  adanya penarikan  kembali  penyertaan  oleh pemilik,  pembagian  keuntungan  atau akibat  kerugian  (Efendi  &  Wibowo, 2017).
Dari ayat yang sama, disebutkan pula bahwa pinjaman tanpa bunga dari pihak yang  memiliki  hubungan  istimewa dikategorikan sebagai ekuitas. Penggolongan  ini  tampaknya  ingin mengeliminir adanya penyertaan modal yang  berkedok  sebagai  utang,  atau bersifat hybrid  financial  instrument (Seminogovas, 2015) . Perbedaan perlakuan pajak antara beban bunga dan dividen jelas mendorong induk perusahaan  atau  pemilik  saham  untuk menyertakan modal (substansi) menjadi seolah-olah memberikan pinjaman (secara  legal).  Salah  satu  ciri  dari penyertaan  modal  adalah  tidak  adanya pembayaran return secara  rutin,  seperti halnya  pada  pinjaman  (Johannesen, 2014).  Walau  demikian,  penting  untuk diperhatikan bahwa klausul ini bertabrakan dengan Peraturan
Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2010 tentang  Perhitungan  Penghasilan  Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam  Tahun  Berjalan  (selanjutnya  PP No.94/2010),  terutama  Pasal  12  ayat (1).  Pasal  tersebut  memperbolehkan bahwa pinjaman tanpa bunga diperkenankan apabila berasal dari dana pemegang  saham  yang  tidak  dalam keadaan  merugi  dimana  seluruh  modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham.  Selain  itu,  penerima  pinjaman sedang  mengalami  kesulitan  keuangan untuk kelangsungan usahanya.
b. Ketentuan Rasio 4:1
PMK-169/2015  mengatur  bahwa besarnya perbandingan antara utang dan modal  untuk  keperluan  perhitungan Pajak  Penghasilan  ditetapkan  paling tinggi sebesar empat banding satu (4:1). Pada  dasarnya  sangat  sulit  untuk menentukan  struktur  utang  terhadap modal yang dirasa ‘tepat’ yaitu struktur yang  benar-benar  dapat  menjamin realitas  bisnis  di  satu  sisi  dan pembatasan besaran biaya bunga di sisi lain.  Jika  penentuan  DER  diletakkan dalam  upaya  menjamin  realitas  bisnis, maka terdapat kesulitan dalam
penentuan rasio. Selain itu, hal ini juga memberikan  beban  administrasi  yang tinggi  bagi  otoritas  pajak  untuk memastikan  bahwa  rasio  tersebut  telah cukup layak bagi masing-masing sektor usaha  atau  masing-masing  entitas (wawancara dengan ahli). Namun, disisi lain, kenyataannya banyak negara yang memperbolehkan rasio yang lebih tinggi bagi industri jasa keuangan dibandingkan  dengan  sektor  usaha lainnya.  Hal  ini  didasarkan  pada pertimbangan bahwa asset dari lembaga-lembaga  tersebut  biasanya lebih liquid dan  mempertimbangkan bahwa  pelaku  usaha  jasa  perbankan berfungsi sebagai intermediary di pasar keuangan  yang  mana  aktivitas  mereka adalah  menyediakan  pinjaman  (Barnes, 2013, p. 12).
Namun,  hingga  saat  ini  masih  terus dilakukan  studi  untuk  mengetahui apakah untuk konteks sturktur permodalan  bagi  sektor  privat  di Indonesia  rasio  4:1  yang  ditetapkan dalam  PMK-169/2015  ini  telah  tepat. Hingga saat ini, jawaban atas pertanyaan tersebut masih sangat relatif. Jika rasio tersebut dibandingkan dengan rata-rata  yang  ada  di  negara  lain,  yaitu 3:1, sepertinya PMK-169/2015 memberikan kelonggaran yang memberikan  ruang  bagi  Wajib  Pajak untuk  memiliki  pinjaman  lebih  besar dalam struktur permodalan mereka. Jika
melihat  kebijakna  ini  dari  sisi  positif, dapat  dikatakan  bahwa  sepertinya pemerintah  ingin  memiliki  ketentuan yang  juga  tidak  menghambat  ekspansi usaha,  seperti  yang  pernah  menjadi alasan  penangguhan  KMK-1002/1984. Meskipun  demikian,  tidak  diketahui dengan  pasti  alasan  dan  pertimbangan valid  mengenai  penentuan  resio  4:1 yang berlaku saat ini.
PMK-169/2015 mengecualikan beberapa  Wajib  Pajak  dari  ketentuan perbandingan (Pasal 4), yaitu: (1) Wajib Pajak  bank;  (2)  Wajib  Pajak  lembaga pembiayaan;  (3)  Wajib  Pajak  asuransi dan  reasuransi;  (4)  Wajib  Pajak  yang menjalankan usaha di bidang
pertambangan  minyak  dan  gas  bumi, pertambangan umum, dan
pertambangan  lainnya  yang  terikat kontrak  bagi  hasil,  kontrak  karya,  atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan,  dan  dalam  kontrak  atau perjanjian  dimaksud  mengatur  atau mencantumkan  ketentuan  mengenai batasan  perbandingan  antara  utang  dan modal;  dan  (5)  Wajib  Pajak  yang  atas seluruh  penghasilannya  dikenai  Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang- undangan  tersendiri;  dan  (6)  Wajib Pajak  yang  menjalankan  usaha  di bidang infrastruktur.
Pasal  ini  menyiratkan  beberapa  hal penting:  (i)  bahwa  tiap-tiap  kegiatan usaha dari masing-masing pelaku bisnis pada dasarnya tidak dapat dipersamakan dari struktur permodalannya; (ii) bahwa terdapat  jenis-jenis  industri  yang  sifat permodalannya harus fleksibel terutama untuk infrastruktur karena sifatnya yang strategis;  (iii)  ketentuan  tunduk  pada peraturan  yang  bersifat lex  specialis seperti  halnya  pada  kontrak  karya pertambangan;  dan  (iv)  menghindari adanya  pemajakan  berganda  untuk Wajib Pajak yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final.
c. Pelanggaran atas Rasio
Pelanggaran  atas rasio perbandingan antara  utang  dan  modal  sebesar  4:1 akan  menyebabkan  biaya  pinjaman yang berada di atas rasio tersebut  tidak dapat  menjadi  pengurang  penghasilan kena  pajak  seperti  yang  diatur  dalam PMK-169/2015. Biaya pinjaman sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  3 ayat  (1)  adalah  biaya  yang  ditanggung Wajib  Pajak  sehubungan  dengan peminjaman  dana  yang  meliputi:  (a) Bunga  pinjaman;  (b)  Diskonto  dan premium yang terkait dengan pinjaman; (c)  Biaya  tambahan  yang  terjadi  yang terkait  dengan  perolehan  pinjaman ( arrangement  of  borrowings );  (d) Beban keuangan dalam sewa
pembiayaan;  (e)  Biaya  imbalan  karena jaminan  pengembalian  utang;  dan  (f) Selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam  mata  uang  asing  sepanjang selisih kurs tersebutsebagai penyesuaian terhadap  biaya  bunga  dan  biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b, c, d, dan e.
Dari  kriteria  biaya  pinjaman  di  atas terlihat bahwa PMK-169/2015 mengacu pada gross  interest  expenses karena tidak mempertimbangkan jumlah
pembayaran  bunga  yang  diberikan  dari pihak  lain.  Walau  demikian,  definisi yang  berlaku  luas  tersebut  juga didukung  oleh  OECD  yaitu  biaya pinjaman  juga  mencakup  seluruh pembayaran  keuangan  yang  dapat dipersamakan dengan bunga. Pembayaran  keuangan  yang  dapat dipersamakan  dengan  bunga  yang dimaksudkan adalah seluruh pembayaran  yang  terkait  dengan kegiatan  pembiayaan  dari  Wajib  Pajak dan ditentukan dalam bentuk persentase (baik fixed maupun variable )  dari pokok.  Selain  itu,  segala  biaya  yang dikeluarkan  dalam  untuk  pembiayaan juga  harus  dipertimbangkan,  misalkan biaya  imbalan  dan arrangement  fees (OECD, 2015) .
Selain  itu,  jika  saldo  ekuitas  sama dengan  atau  kurang  dari  nol,  maka seluruh  biaya  pinjaman  tidak  dapat diperhitungkan dalam perhitungan penghasilan  kena  pajak  seperti  yang diatur  dalam  PMK-169/2015,  Pasal  3 ayat  (4).  Hal  ini  berarti  bahwa  tidak akan ada pinjaman yang bisa dibiayakan sebagai pengurang pajak jika perusahaan  tersebut  tidak  memiliki ekuitas  sama  sekali.  Pada  dasarnya  ini merupakan  refleksi  yang  terjadi  pasar terbuka,  di  mana  tidak  terdapat  pihak ketiga  yang  ‘mau’  untuk  memberikan pinjaman  karena  perusahaan  tanpa ekuitas akan memiliki credit worthiness yang rendah. Dengan demikian, pinjaman yang didapatkan tanpa adanya ekuitas dapat indikasi penyertaan modal secara terselubung.
d. Pinjaman dari Hubungan Istimewa Biaya  pinjaman  atas  utang  kepada pihak yang memiliki hubungan
istimewa  harus  pula  memenuhi  prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal  18  ayat  (3).  Hal  ini  berarti memisahkan  antara  dua  persoalan: struktur  modal  yang  dianggap  ‘wajar’ dan  suku  bunga  yang  wajar  ( transfer pricing  rule ).  Dengan  demikian, hadirnya
PMK-169/2015 justru
menjawab  keraguan  mengenai  tahapan analisis transfer  pricing atas  pinjaman internal  yang  selama  ini  dilakukan. Pada  praktik  di  lapangan,  seringkali analisis  kewajaran  pinjaman  internal (dengan menggunakan kerangka analisis arm’s  length  principle )  juga menyertakan analisis kewajaran transaksi yang salah satunya melibatkan telaah  atas  perbandingan  rasio  utang terhadap  modal.  Dalam  praktik,  rasio yang sering dijadikan acuan adalah 3:1. Adanya  ketentuan  DER  ini  jelas  akan memberikan  batasan  bahwa  analisis transfer  pricing atas  pinjaman  internal
akan  lebih  berkaitan  dengan  besaran
“suku bunga yang wajar”.
Wajib  Pajak yang mempunyai  utang swasta luar negeri, wajib
menyampaikan  laporan  besarnya  utang swasta  luar  negeri  tersebut  kepada Direktur  Jenderal  Pajak  (Pasal  5  ayat (1)). Jika tidak melaporkan maka biaya pinjaman  yang  terutang  dari  utang swasta  tidak  dapat  dikurangkan  untuk menghitung  penghasilan  kena  pajak. Tata  cara  pelaporan  besarnya  utang swasta  tersebut  nantinya  akan  diatur lebih lanjut dalam PerDirjen.
3. Ketentuan Thin  Capitalisation di Australia
Perubahan yang signifikan tentang Thin
Capitalisation  Rules di  Australia  terjadi pada  bulan  Juli  tahun  2001.  Hal  ini  pula yang menjadi pertimbangan yang menjadikan  Australia  sebagai  negara  yang dijadikan  salah  satu  pokok  bahasan  dalam studi ini, dimana ketentuan thin capitalization  rule telah  diterapkan  sejak awal  tahun  2000  an.  Ketentuan  baru  ini menolak debt  deductions atas  dana  yang dipinjam  dari  shareholders  (“ controllers ”) jika debt  to  equity  rationya berlebihan.
Ketentuan  ini  berlaku  baik  untuk foreign controlled Australian Companies , Branch or Associates ( inbound )  maupun Australian Entities  that  control  foreign  entities  atau operate abroad through Permanent Establishment (outbond ).  Dalam penerapan ketentuan ini sebuah entitas harus dikategorikan dalam salah satu dari delapan kategori  entitas  tersebut,  dimana  setiap kategori entitas memiliki ketentuan tersendiri (Australian Tax Office, 2016). Debt  Equity  Ratio (DER)  diterapkan untuk seluruh hutang termasuk related party foreign  debts dan third  party  debts . Termasuk yang dikenakan dalam penerapan DER  ini  adalah  perjanjian  dimana  suatu entitas  (termasuk  asosiasinya)  menerima dana  tanpa  adanya  kewajiban  untuk membayar  kembali  jumlah  yang  sama  atas dana  yang  dinvestasikan  tersebut.  Jika jangka waktu pembayaran kembali melebihi
10  tahun  maka  jumlah  dana  yang diinvestasikan di diskonto untuk memperoleh present value investasi
tersebut.
Sedangkan yang dapat
diperhitungkan  sebagai  modal  termasuk paid-up value of shares dan share premium pada  akhir  tahun,  serta opening  retained earnings dan assets revaluations aktiva yang dimiliki. Reedemable preference shares dan participating  or  convertible  debt tidak termasuk  dalam  definisi  hutang  tetapi diperhitungkan  sebagai  modal,  demikian juga  dengan interest  free  debt tidak termasuk  sebagai  modal  (Kayis-Kumar, 2015).
Berdasarkan safe harbour rules , interest deductions dibatasi  oleh Debt  to  Equity Ratio in  excess  of  75%  (Debt  Equity  3:1), dan  menjadi subject  to  arm’s  length  test . Selain  itu,  biaya  bunga  juga  tidak  dapat dikurangkan  sebagai  biaya  jika The Australian  operation melebihi 120%  of worldwide  ratio  group . The  worldwide gearing  test ini  hanya  diterapkan  jika Australian  Debt  Entity tidak  dikendalikan oleh  perusahaan  asing.  Penghitungan  rasio menggunakan rata-rata foreign debt sepanjang  tahun  dibandingkan  dengan modal yang dimiliki. The excess interest dan related financial charges (“ debt deductions ”) tidak dapat dibebankan sebagai biaya  namun  tidak  di- recharacterised sebagai dividend .  Australia  memberlakukan ketetentuan tersendiri bagi financial institutions (Kayis-Kumar, 2016) .

## D.   Simpulan
Dampak negatif dari penggunaan utang yang  berlebihan  dalam  struktur  permodalan perusahaan  serta  fakta  bahwa  tarif  PPh Badan  Indonesia  yang  relatif  tinggi;  maka ketentuan mengenai interest limitation rules sangatlah diperlukan. Adanya PMK-
169/2015 diperkirakan akan dapat mengubah  perilaku  perusahaan  (terutama multinasional).  Hal  ini  juga  telah  didukung dengan  fakta  bahwaketentuan  serupa  telah berhasil mengurangi pinjaman internal serta mengubah keputusan pembiayaan usaha.
Meskipun  demikian,  terdapat  beberapa hal  yang  harus  dicermati  dalam  PMK- 169/2015  ini,  sebagai  berikut: Pertama, ketentuan interest  limitation  rule yang berbentuk  perbandingan  utang  terhadap modal pada dasarnya sangat tepat diterapkan di negara berkembang terutama karena lebih mudah  dalam  administrasinya.  Walau demikian,  ketentuan  ini  juga  bersifat subjektif  karena  tidak  mempertimbangkan fakta bisnis. Wajib Pajak yang perbandingan utang  dan  modalnya  melebihi  4:1  masih memiliki kesempatan bahwa biaya pinjaman akan  menjadi  pengurang  penghasilan  kena pajak  selama  dapat  membuktikan  bahwa rasio utang terhadap modalnya wajar (ALP) jika  dibandingkan  dengan  perusahaan  lain sejenis.
Kedua, definisi  utang  yang  ditetapkan lewat  peraturan  ini  sudah  tepat.  Berkaitan dengan  perhitungan  dilakukan  dari  rata-rata saldo  utang  akhir  bulan  sehingga  dapat mencegah upaya merestrukturisasi permodalan  hanya  di  akhir  tahun  untuk mematuhi  rasio  yang  ditetapkan.  Selain  itu, utang  tidak  dibedakan  hanya  terbatas  pada utang  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang memiliki  hubungan  istimewa  sehingga  juga tetap  dapat  mencegah  skema back  to  back loan .  Terakhir,  pinjaman  tanpa  bunga  dari pihak  yang  memiliki  hubungan  istimewa akan  secara  otomatis  dianggap  sebagai ekuitas.  Hal  ini  penting  untuk  mencegah praktik hybrid  financial  instrument .  Walau demikian, ketentuan ini bertentangan dengan PP-94/2010  Pasal  12  dan  membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
Ketiga, pelanggaran  atas  batasan  rasio
4:1  akan  berakibat  pada  besaran  biaya pinjaman  yang  dapat  menjadi  pengurang penghasilan kena pajak. Hal ini sudah sesuai dengan international  best  practice .  Selain itu definisi biaya pinjaman yang luas dalam PMK-169/2015  ternyata  juga  sudah  sesuai dengan  rekomendasi  OECD. Keempat , adanya ketentuan ini memberikan penegasan tentang  bagaimana  analisis  pinjaman internal (yang dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa) harus dibedakan  antara  kerangka transfer  pricing
dan interest  limitation  rule .  Walau demikian,  keduanya  saling  melengkapi seperti  halnya  penerapan  di  Australia. Kelima, ketentuan DER di Australis dengan rasio  3:1  hanya  membatasi  pengurangan interest,  dan  dalam  pengujian  kewajaran ALP,  apabila  terdapat excess  interest akan direkarakterisasi sebagai dividen.

## DAFTAR PUSTAKA
Australian  Tax  Office.  (2016).  Thin Capitalisation.  Retrieved  January  12, 2020,
from https://www.ato.gov.au/Business/Thin- capitalisation/
Barnes,  P.  A.  (2013).  Limiting  Interest
Deduction and Other
Financial Payments. In Papers on Selected Topics in  Protecting  the  Tax  Base  of Developing  Countries (p.  12).  New York:  United  Nations  Department  of Economic  and  Social  Affairs  United Nations Secretariat.
Blessing,  P.  H.  (2012).  The  Debt-Equity Conundrum  –  A  Prequel. Bulletin  for International Taxation , 66 (4/5), 200.
Blouin,  J.,  Huizinga,  H.,  Laeven,  L.,  & Nicodème,
G. (2014). Thin capitalization  Rules  and  Multinational Firm Capital Structure. CEPR Discussion Paper No. 9830 , 1–2.
Burnett,  C.  (2014).  Intra-Group  Debt  at  the
Crossroads: Stand-Alone Versus Worldwide  Approach. World  Tax
Journal , 6 , 53–54.
Conlon,  R.,  &  DeConcini,  G.  (2000).  Thin Cap:  US.  Choose  your  instruments carefully. International Tax Review , 27 , 27.
Efendi,  A.  F.  W.,  &  Wibowo,  S.  S.  A.
(2017).  Pengaruh  Debt  to  Equity  Ratio (DER)  dan  Debt  to  Aset  Ratio  (DAR) terhadap  Kinerja  Perusahaan  di  Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. Journal of Applied Managerial Accounting , 1 (2), 157–163.
Fatica, S., Hemmelgarn, T., & Nicodeme, G. (2012).  The  Debt-Equity  Tax  Bias: Consequences  and  Solutions. EC Taxation Papers No. 33 , 3–4.
Gajewski,  D.  (2013).  Tax-Related  And Economic  Consequences  Of  Selecting The  Method  Of  Debt  Financing  Of Companies  With  Regard  To  Thin Capitalisation  In  OECD  Member Countries. Contemporary Economics , 7 , 78. International Bureau for Fiscal Documentation (IBFD). (2005). International  Tax  Glossary (4th  ed.). IBFD. Johannesen, N. (2014). Tax Avoidance with Cross-border Hybrid Instruments. Journal of Public Economics , 112 , 40– 52.
Kayis-Kumar.  (2015).  Taxing  Cross-border Intercompany Transactions: Are Financing Activities Fungible? Australian Tax Forum , 30 (3), 627–661.
Kayis-Kumar.  (2016).  What’s  BEPS  got  to do  with  it?  Exploring  the  effectiveness of thin capitalization rules. EJournal of Tax Research , 14 (2), 359–386.
Lüthi,  D.  (1991).  Thin  Capitalisation  of Companies  in  International  Tax  Law. Intertax , 10 , 446.
Masui,  Y.  (2014).  Interest  Deduction, Corporate Groups and Tax Jurisdictions – A Hitchhiker’s Guide to an Aspect of the  BEPS  Project. Asia  Pacific  Tax Bulletin , 103 – 105.
Mooij, R. de, & Hebous, S. (2017). Curbing Corporate  Debt  Bias. IMF  Working Papers , 17 , 6.
OECD.
(2012). Thin Capitalisation
Legislation  a  Background  Paper  for
Country  Tax  Administrations  (Pilot Version  for  Comments) .  Paris:  OECD Publishing.
OECD.  (2015). Limiting  Base  Erosion Involving  Interest  Deductions  and Other  Financial  Payments,  Action  4  – 2015  Final  Report,  OECD/G20  Base Erosion  and  Profit  Shifting  Project . Paris: OECD Publishing.
OECD.  (2016). Limiting  Base  Erosion Involving  Interest  Deductions  and Other  Financial  Payments,  Action  4, 2016  update:  Inclusive  Framework  on BEPS . Paris: OECD Publishing.
Piltz,  D.  J.  (1996). General  Report  (1996), Subject  II:  ’International  Aspects  of Thin  Capitalization’,  Cahier  de  droit fiscal  international (LXXXIb).  The Hague: Kluwer Law International.
Seminogovas, B. (2015). Taxation of Hybrid Instruments. Procedia  –  Social  and Behavioral Sciences , 213 , 299–303.
Traversa,  E.  (2013).  Interest  Deductibility and  the  BEPS  Action  Plan:  nihil  novi sub sole? British Tax Review , 5 , 611.
Trepelkov,  A.,  Tonino,  H.,  &  Halka,  D. (2015). United  Nations  Handbook  On Selected  Issues  In  Protecting  The  Tax Base Of Developing Countries (1st ed.).
United Nations.
Wildatunjanah,  E.  S.,  &  Suparningsih,  B.
(2019).  The  Effect  of  Debt  to  Equity Ratio and Pricer Earning Ratio on Stock Price  with  Moderating  as  BI  Rate Variable  in  Retail  Sector  Companies Listed  in  Indonesia  Stock  Exchange (IDX). East African Scholars Journal of Economics, Business and Management ,
2 (6), 307–317.