## PENGARUH WORLD  TRADE  ORGANIZATION (WTO)  TERHADAP  GLOBALISASI DALAM PERANAN HUKUM DI INDONESIA 1

## THE  EFFECT  OF  WORLD  TRADE  ORGANIZATION  (WTO)  ON GLOBALIZATION IN THE ROLE OF LAW IN INDONESIA

## Veri Mei Hafnizal 2
Email: verimeihafnizal@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Basically the interests and policies of Indonesia towards international agreements, especially in the trade  sector  is  not  independent  and  following  their  domestic  interests.  It  has  an  impact  on  the development  of  Indonesian  law  which  must  prepare  for  competition  in  free  trade.  The  method  of analysis used juridical normative analysis which is to study secondary data and literature study. The results explain that law is needed to regulate all aspects of economic activities. It has an impact on the development of Indonesian law which must prepare to face competition in free trade. In the other side, the increasing relation of economic law and legal globalization it makes the development of law in Indonesia was growing and move into economic globalization. One of steps to anticipate globalization  is  giving  the  authority  to  state  in  order  to  perform  its  function  as  controlling  the market through various economic regulations. To consider, it can be said that the government does not prepare its people in the face of a free trade in terms of law to protect the people. However, the development of economic law cannot protect the people as a whole.
Keywords: WTO, Globalization, Indonesia, Free Trade, Law

## ABSTRAK
Pada  dasarnya  kepentingan  dan  kebijakan  Indonesia  terhadap  perjanjian  internasional khususnya  dalam  bidang  perdagangan  mengikuti  dan  tidak  terlepas  pada  kepentingan domestiknya. Hal tersebut berdampak pada perkembangan hukum Indonesia yang harus bersiap  menghadapi  persaingan  dalam  perdagangan  bebas.  Metode  analisis  yang digunakan  adalah  analisis  normatif  yuridis  yaitu  menelaah  data  sekunder  dan  studi kepustakaan.  Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa  hukum  sangat  dibutuhkan  untuk mengatur  segala  aspek  kegiatan  ekonomi.  Hal  tersebut  berdampak  pada  perkembangan hukum Indonesia yang harus bersiap menghadapi persaingan dalam perdagangan bebas. Disamping  itu,  keterkaitan  hukum  ekonomi  dan  globalisasi  hukum  yang  semakin menonjol  membuat  perkembangan  hukum  di  Indonesia  dapat  tumbuh  dan  bergerak masuk  dalam  globalisasi  ekonomi.  Salah  satu  langkah  mengantisipasi  globalisasi  adalah dengan  tetap  memberikan  kewenangan  kepada  negara  untuk  melakukan  fungsinya sebagai  pengendali  pasar  melalui  berbagai  regulasi  ekonomi.  Mengingat  hal  tersebut,
1 Naskah diterima 2 April 2018. Direvisi 9 April 2018
2 CPNS pada PKP2A IV LAN
dapat  dikatakan  pemerintah  tidak  mempersiapkan  rakyatnya  secara  maksimal  dalam menghadapi  permainan  perdagangan  bebas  dari  segi  hukum  untuk  melindungi  rakyat. Akan  tetapi,  perkembangan  hukum  ekonomi  tersebut  tidak  dapat  melindungi  rakyat secara utuh.
Kata Kunci: WTO, Globalisasi, Indonesia, Perdagangan Bebas, Hukum

## A. PENDAHULUAN
Latar Belakang
egara  Kesatuan  Republik  Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki jumlah  penduduk  yang  begitu  besar sehingga  perdagangan  menjadi  salah satu  potensi  yang  sangat  penting  sebagai sumber  mata  pencahariannya  selain  hasil pertanian.  Pengertian  perdagangan  itu sendiri bisa kita artikan sebagai kesepakatan  dari  kedua  belah  pihak  yaitu antara  penjual  dan  pembeli  untuk melakukan suatu transaksi jual beli dimana kedua  pihak  mempunyai  hak  dan kewajiban  masing-masing  dan  saling memperoleh  keuntungan  dari  adanya aktifitas jual beli tersebut.
Menyadari  potensi  yang  dimiliki tersebut, maka negara Indonesia juga harus mempersiapkan  diri  dalam  menghadapi kegiatan  perdagangan,  baik  yang  bersifat lokal,  nasional  ataupun  internasional karena  perdagangan  tidak  hanya  berlaku bagi antar individu di suatu negara, namun juga  antar  individu  di  negara-negara  yang berbeda  serta  antara  negara  yang  satu dengan  negara  yang  lain  yang  disebut perdagangan internasional.
Untuk  mengatur  agar  perdagangan internasional  berjalan  secara  baik,  lancar dan saling menguntungkan, maka masyarakat internasional telah membentuk instrumen  hukum  internasional  dibidang perdagangan internasional. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan pembentukan The  General  Agreement  on  Tariffs  and Trade  pada  tahun  1947  (GATT).  GATT terbentuk  pada  tanggal  30  Oktober  1947
dan  mulai  berlakunya  GATT  pada  tanggal 1  Januari  1948.  Pembentukan  GATT dimaksudkan  sebagai  perjanjian  subsider yang  tunduk  dan  tergantung  kepada organisasi perdagangan dunia.
Pembentukan  GATT  ini  sebagai persetujuan  perdagangan  pada  umumnya dan  penghapusan  hambatan  tarif,  tarif secara  timbal  balik  yang  mencerminkan suatu persetujuan dagang global (Rosyidah, 2006).  Persetujuan  GATT  meliputi  banyak komitmen detail mengenai tarif yang terdiri atas  schedule  tariff,  yang  merupakan komitmen  dasar  kebijakan  dagang  negara anggota  GATT.  GATT  berlaku  sampai dengan  tahun  1994,  kemudian  tahun  1994 dibentuklah the World Trade Organization (WTO)  yang  berfungsi  menggantikan beberapa  fungsi  GATT  yaitu  tentang Organisasi  Perdagangan  Internasional, Forum  Penyelesaian  Sengketa,  dan  Forum Negosiasi.
Pembentukan WTO telah memberikan konsep
liberalisasi perdagangan  kepada  dunia  khususnya kepada  negara-negara  anggota,  dimana konsep dasar dari liberalisasi perdagangan adalah  penghilangan  hambatan  dalam perdagangan  internasional.  Dari  segi ekonomi  dan  perdagangan  globalisasi sudah  terjadi  pada  saat  mulainya perdagangan  rempah-rempah,  kemudian tanam  paksa  di  Jawa,  sampai  tumbuhnya perkebunan-perkebunan di Hindia Belanda, dan pada saat itu globalisasi lahir dengan
kekerasan dalam alam kolonialisme.  Pada  masa  kini  globalisasi ekonomi  dan  perdagangan  dilakukan
N
dengan  jalan  damai  melalui  perundingan dan perjanjian internasional yang melahirkan aturan perdagangan bebas serta memfokuskan  pengembangan  pasar  bebas terbuka (Rajagukguk, 2005).
Di  dalam  Pasal  28  D  ayat  (2) Undang-Undang  Dasar  Negara  Indonesia tahun  1945  (UUD  1945)  hasil  amandemen disebutkan  setiap  orang  berhak  untuk bekerja  serta  mendapat  imbalan  dan perlakuan  yang  adil  dan  layak  dalam hubungan kerja, lebih lanjut di dalam Pasal 33  UUD  1945  tersebut  ditentukan  sebagai berikut:
Ayat  (2):  Cabang-cabang  produksi yang  penting  bagi  negara  dan  yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat (3): Bumi dan  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  didalamnya  dikuasai oleh  negara  dan  dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Ayat  (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi nasional.
Dari  ketentuan  tersebut  terlihat bahwa konstitusi telah meletakkan pondasi penting  dalam  negara  sebagai  payung dasar  untuk  bersaing  dalam  persaingan bebas  internasional.  Dengan  demikian, pemerintah  memiliki  keleluasaan  untuk mengeluarkan  kebijakan  ataupun  aturan hukum  terkait  perdagangan  tersebut namun  kebijakan  aturan  tersebut  haruslah bertujuan untuk kemaslahatan dan
kesejahteraan  masyarakat  Indonesia  itu sendiri.
Salah  satu  bentuk  perhatian  dan keseriusan
Indonesia dalam mempersiapkan  perdagangan  bebas  tahun 2015,  Presiden  Joko  Widodo  (Jokowi) dalam pidato perdananya di hadapan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) mempromosikan  Indonesia  sebagai  tujuan investasi utama pebisnis regional. Presiden Jokowi  turut  mengedepankan  risiko berbisnis  di  Indonesia.  Dalam  hal  ini, Presiden  Jokowi  paham  posisi  rendah Indonesia  dalam  peringkat  kemudahan berbisnis,  sehingga  menjamin  kepada investor  asing  bahwa  pemerintah  akan membantu perizinan bisnis secara cepat.
Pernyataan  Presiden  di  hadapan Kerja  Sama  Ekonomi  Asia-Pasifik  (APEC) tersebut  tentu  saja  akan  berdampak  yang sangat besar bagi keberlangsungan ekonomi  dan  perdagangan  di  Indonesia, baik  secara  langsung  ataupun  tidak langsung.  Pemerintah  akan  mengeluarkan kebijakan-kebijakan  dalam  merealisasikan hal  tersebut  karena  Indonesia  yang merupakan negara yang sedang berkembang belum sepenuhnya siap dalam menghadapi  perdagangan  bebas  serta pengaruhnya tersebut, disisi lain perdagangan bebas tersebut tentu saja akan mendampak  pada  perkembangan  hukum di indonesia ini.

## Rumusan Masalah
Dari  uraian  latar  belakang  tersebut maka,  rumusan  permasalahan  yang  akan dibahas dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  pengaruh  perdagangan bebas terhadap perkembangan hukum Indonesia?
2. Bagaimana  persiapan  pemerintah dalam menghadapi globalisasi, khususnya  di  bidang  perdagangan bebas tersebut?

## Tujuan Penulisan
Berdasarkan  dari  rumusan  masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:
1. Mengetahui  pengaruh  perdagangan bebas terhadap perkembangan hukum Indonesia.
2. Mengetahui peran pemerintah dalam menghadapi globalisasi, khususnya  dibidang  perdagangan bebas.

## B. LANDASAN  TEORETIK  TENTANG GLOBALISASI DAN WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTO)
Pada  masa  era  globalisasi  ini, melakukan  suatu  hubungan  luar  negeri sangatlah  penting  untuk  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  negara,  termasuk salah  satunya  dengan  melakukan  kegiatan perdagangan yaitu perdagangan internasional  (Adolf,  2005).  Perdagangan luar  negeri  memungkinkan  suatu  negara untuk  mempelajari  teknik  produksi  yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern (Apridar, 2009). Perdagangan bebas dan globalisasi merupakan salah satu kegiatan  dan  efek  dari  pengaruh  akan meluasnya  kecenderungan  perdagangan internasional.
Dewasa ini kegiatan negara dibidang perdagangan internasional diatur sekumpulan  peraturan  internasional  yang cukup  rumit  yang  ketentuan-ketentuan pokoknya  termuat  dalam  GATT  yang ditandatangani  negara-negara  pada  tahun 1947.  Disepakatinya  GATT  didasarkan pada pertimbangan bahwa hubungan antar negara  di  bidang  perdagangan  dan ekonomi  harus  dijalankan  dengan  sasaran untuk  meningkatkan  standar  hidup, menjamin lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan
dan pemenuhan kebutuhan, pemanfaatan sumber-sumber  daya  dunia  sepenuhnya serta memperluas produksi serta pertukaran barang.
Cara  untuk  mencapai  tujuan-tujuan ini adalah dengan mengadakan pengaturan timbal  balik  dan  saling  menguntungkan untuk  mengurangi  tarif  dan  hambatan- hambatan perdagangan lain, serta menghilangkan
diskriminasi dalam perdagangan  internasional  (Hata,  2006).
Pembentukan
GATT ini sebagai persetujuan  perdagangan  pada  umumnya dan  penghapusan  hambatan  tariff,  tariff secara  timbal  balik  yang  mencerminkan suatu persetujuan dagang global (Rakhmawati, 2006).
Percepatan  proses  globalisasi  dalam dua dekade terakhir ini secara fundamental telah  mengubah  struktur  dan  pola hubungan  perdagangan  dan  keuangan internasional.  Hal  ini  menjadi  fenomena penting  sekaligus  merupakan  suatu  “era baru”  yang  ditandai  dengan  adanya pertumbuhan  perdagangan  internasional yang  tinggi  (Nasution,  2009).  Artinya Indonesia telah menjalankan dan melaksanakan  rezim  perdagangan  bebas (era globalisasi).
GATT  lahir  dengan  tujuan  untuk membuat  suatu  unifikasi  hukum  dibidang perdagangan internasional. Meskipun pada awalnya  masyarakat  internasional  ingin membentuk sebuah organisasi perdagangan  internasional  di  bawah Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB),  namun dengan  adanya  penolakan  dari  Amerika Serikat,  maka  negara  peserta  GATT membuat  kesepakatan  agar  perjanjian dalam  GATT  ditaati  oleh  para  pihak  yang menandatanganinya.  Beragam  kelemahan yang  terdapat  dalam  GATT  kemudian diperbaiki  melalui  beberapa  pertemuan. Salah satu pertemuan yang berhasil adalah Putaran  Uruguay  antara  tahun  1986-1994. Pada putaran tersebut dicapai kesepakatan untuk membentuk sebuah lembaga perdagangan  internasional  WTO.  Pada
akhirnya,  kesepakatan  pembentukan  WTO merupakan  wujud  realisasi  pada  waktu merundingkan GATT.
Globalisasi perdagangan bebas merupakan hal yang sering diperbincangkan
karena diharapkan membawa  perubahan  penting  bagi  dunia. Upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk melakukan perdagangan bebas melahirkan kegiatan yang signifikan dalam menciptakan perjanjian seperti WTO.
Untuk  mencapai  kondisi  perdagangan bebas perlu cukup waktu, sebab konsekuensi  yang  ditimbulkan  tidak sedikit. Penghapusan
hambatan perdagangan internasional disatu sisi dapat membawa
kebaikan, misalnya perdagangan  bebas  memungkinkan  arus masuk produk import lebih melaju, banyak beragam  sehingga  menambah  pilihan  bagi konsumen.  Proses  kearah  perdagangan bebas  ini  disebut  dengan  liberalisasi perdagangan  atau  trade  liberalization  (Ida Susanti, Bayu Seto, 2003).
Prinsip-prinsip  perdagangan  dalam  WTO memiliki  kesamaan  dengan  yang  diatur dalam  GATT  yaitu  non-discrimination, most-favoured  nation  treatment  dan national  treatment  di  bidang  perpajakan dan  peraturan  dalam  negeri.  Artinya bahwa  perusahaan-perusahaan  asing  yang bergerak di suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya perusahaan domestik (Lepi, 2002). WTO
merupakan badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan  multilateral  WTO  diatur melalui persetujuan yang berisikan aturan- aturan  dasar  perdagangan  internasional yang  dihasilkan oleh para ne gara anggota melalui  proses  negosiasi.  Persetujuan tersebut merupakan perjanjian antar negara anggota yang mengikat pemerintah negara anggota  untuk  mematuhinya  dalam
pelaksanaan kebijakan perdagangan mereka (Putra, 2016).
Perkembangan  perdagangan  yang semakin  kompleks  menuntut  adanya sebuah aturan atau hukum yang berbentuk tertulis  dan  berlaku  secara  universal. Hukum  adalah  merupakan  suatu  kaidah sekaligus  sebagai  rujukan  yang  harus dipatuhi  bagi  masyarakat  internasional dalam  hal  melakukan  kegiatan  ekonomi (perdagangan) untuk mengembangkan dan memperkuat  struktur  dan  daya  saing industri,  khususnya  dalam  business  to business, baik secara  bilateral dan regional sampai pada tingkat internasional.

## Pengaruh  Perdagangan  Bebas  Terhadap Perkembangan Hukum Indonesia
World  Trade  Organization  (WTO) secara  umum  merupakan  suatu  wadah dalam hal menjalankan perdagangan bebas di dunia ini. Dalam menjalankan tugasnya, untuk mendorong terciptanya perdagangan bebas  tersebut,  World  Trade  Organization (WTO)  memberlakukan  beberapa  prinsip yang  menjadi  pilar-pilar  World  Trade Organization  (WTO).  Dengan  liberlisasi perdagangan  yang  digulirkan  melalui aturan  WTO  mau  tidak  mau  mendorong negara-negara anggotanya mengikuti aturan WTO (Jamilus, 2017).
Kata  globalisasi  dalam  dekade terakhir ini tidak saja menjadi konsep ilmu pengetahuan  sosial  dan  ekonomi,  tetapi juga  telah  menjadi  jargon  politik,  ideologi pemerintahan  (rezim),  dan  hiasan  bibir masyarakat  awam  di  seluruh  dunia. Teknologi  informasi  dan  media  elektronik dinilai  sebagai  simbol  pelopor  yang mengintegrasikan  seluruh  sistem  dunia, baik  dalam  aspek  sosial,  budaya,  ekonomi dan keuangan (Hidayat, 2014).
Sangat menarik apa yang dikemukakan  oleh  Joseph  E.  Stiglitz, menyatakan  bahwa “ Globalisasi  sendiri sebenarnya tidak begitu baik atau buruk, Ia
memiliki  kekuatan  untuk  melakukan kebaikan  yang  besar,  dan  bagi  negara- negara di Asia Timur yang telah menerima globalisasi  dengan  persyaratan  mereka sendiri,  dengan  kecepatan  mereka  sendiri, globalisasi  memberikan  manfaat  yang besar,  walaupun  ada  kemunduran  akibat krisis 1997” (Stiglitz, 2002).
Perkembangan  dalam  teknologi  dan pola kegiatan ekonomi membuat masyarakat  di  dunia  semakin  saling bersentuhan,  saling  membutuhkan,  dan saling  menentukan  nasib  satu  sama  lain, tetapi  juga  saling  bersaing.  Hal  ini  secara dramatis  terutama  terlihat  dalam  kegiatan perdagangan dunia, baik di bidang barang- barang (trade in goods), maupun di bidang jasa  (trade  in  services).  Saling  keterkaitan ini  memerlukan  adanya  kesepakatan mengenai  aturan  main  yang  berlaku. Aturan  main  yang  diterapkan  untuk perdagangan  internasional  adalah  aturan main yang berkembang dalam sistem WTO (Kartadjoemena, 2000).
Terdapat  perbedaan  pandangan tentang  hubungan  hukum  nasional  dan hukum  internasional.  Khususnya  yang membahas  tentang  perjanjian  internasional telah  menjadi  topik  yang  terus  bergulir. Kedudukan  perjanjian  internasional  dalam hukum  nasional  telah  menimbulkan perdebatan,  tidak  hanya  di  kalangan praktisi  namun  juga  terjadi  pada  tataran legislatif dan para penegak hukum.
Cita-cita hukum nasional merupakan satu  hal  yang  ingin  dicapai  dalam pengertian  penerapan,  perwujudan,  dan pelaksanaan  nilai-nilai  tertentu  di  dalam tata kehidupan bernegara dan bermasyarakat  yang  berasaskan  Pancasila dan  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar 1945. Khusus dalam bidang kehidupan dan kegiatan  ekonomi  pada  umumnya  dan dalam  rangka  menyongsong  masyarakat global,  cita  hukum  nasional  sangat
membutuhkan  kajian  dan  pengembangan yang  lebih  serius  agar  mampu  turut  serta dalam  tata  kehidupan  ekonomi  global dengan  aman,  dalam  pengertian  tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak-pihak lain (Hartono, Sri Redjeki, 2000).
Dalam  usaha  membangun  hukum nasional  yang  berlaku  untuk  seluruh bangsa  dan  sanggup  mengantisipasi kemajuan  dan  pergaulan  dengan  dunia internasional,  kita  harus  memegang  teguh pada  batas-batas  dan  pembedaan  antara hukum  perdata,  dan  hukum  publik  dan antara  hukum  perdata  dan  hukum  pidana yang sudah umum diterima oleh masyarakat dunia (Kusumaatmaja, 2002).
Relevansi  hukum  ekonomi  semakin menonjol  sejak  lintas  niaga  masuk  dalam dunia tanpa batas atau globalisasi ekonomi. Bagi Indonesia, tepatnya setelah meratifikasi  persetujuan  internasional  di bidang perdagangan dalam suatu organisasi  internasional  yang  dikenal dengan  WTO,  karena  dengan  demikian Indonesia harus mematuhi segala ketentuan yang berlaku bagi semua negara anggota WTO dengan segala konsekuensinya.
Menjawab dan mengantisipasi dampak  perdagangan  internasional  abad XXI,  tidak  ada  jalan  lain  kecuali  harus menempatkan  “Manajemen  Penegakkan Hukum  Bisnis  Internasional”  sebagai  misi strategis  dalam  mewujudkan  ketahanan ekonomi  nasional  di  tengah  globalisasi ekonomi yang sudah dan sedang berlangsung  akhir-akhir  ini  (Dirjosiswono, 1998).
Realita  ini  menempatkan  Indonesia untuk  benar-benar  dan  bersungguh- sungguh “mengikuti dan
mengembangkan” hukum ekonomi internasional,
terutama dalam
pelaksanaannya atau penegakkan hukumnya, dimana semua penegak hukum
dan  pelaku  hukum  dalam  lintas  bisnis nasional  dan  internasional.  Semakin  baik dalam  suatu  negara  hukum  itu  berfungsi, maka  semakin  tinggi  tingkat  kepastian hukum nyata. Sebaliknya, bila suatu negara tidak  memiliki  sistem  hukum  yang berfungsi  secara  otonom,  maka  semakin kecil  pula  tingkat  kepastian  hukumnya (Otto, 2003).
Pembangunan  hukum  adalah  suatu pekerjaan  yang  sama  tuanya  dengan pekerjaan  pembangunan  negara  dan bangsa.  Hadirnya  undang-undang  sebagai hukum tertulis melalui perundang- undangan  dan  dalam  proses  peradilan sebagai  yurisprudensi  (judge  made  law) juga  telah  lama  dikenal  dalam  dunia hukum,  demikian  pula  halnya  dengan bagian dari hukum Indonesia yang saat ini semakin  penting  dan  berpengaruh,  yaitu hukum  ekonomi  Indonesia  yang  daya berlakunya  di  samping  dalam  lingkup nasional juga internasional (Wignjosoebroto, 2002).
Berdasarkan  pengalaman  sejarah, peranan  hukum  tersebut  haruslah  terukur sehingga  tidak  mematikan  inisiatif  dan daya  kreasi  manusia  yang  menjadi  daya dorong  utama  dalam  pembangunan ekonomi.  Hukum  bagaimanapun  sangat dibutuhkan  untuk  mengatur  kehidupan bermasyarakat  di  dalam  segala  aspeknya, baik  dalam  kehidupan  sosial,  politik, budaya,  pendidikan,  dan  yang  tak  kalah penting adalah fungsinya atau peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi.
Dalam  kegiatan  ekonomi  inilah justru  hukum  sangat  diperlukan  karena sumber-sumber  ekonomi  yang  terbatas disatu  pihak  dan  tidak  terbatasnya permintaan  atau  kebutuhan  akan  sumber ekonomi  di  lain  pihak,  sehingga  konflik antara sesama warga dalam memperebutkan  sumber-sumber  ekonomi tersebut akan sering terjadi (Suhardi, 2002).
Dalam  hal  Globalisasi  ini,  peran pemerintah  Indonesia  sangat  diperlukan. Melihat  segala  aspek  khususnya  aspek hukum  untuk  membuat  regulasi  demi tercapainya  tujuan  negara  melindungi perekonomian rakyat dari serangan perdagangan  bebas.  Pemerintah  perlu menyikapi  pergerakan  globalisasi  secara intensif  dan  berkelanjutan  (berkala). Disamping  itu,  pemerintah  telah  berupaya mengikuti  perkembangan  zaman  dengan mengeluarkan regulasi-regulasi yang mendukung  perdagangan  bebas.  Akan tetapi, pemerintah belum terlalu melindungi  rakyat  dengan  regulasi  yang telah  ada.  Rakyat  seakan  berjuang  sendiri melawan arus perdagangan bebas.
Dalam perkembangan era perdagangan  bebas  saat  ini  peran pemerintah  sangat  dibutuhkan.  Sebagai pihak  yang  ikut  berkecimpung  di  dalam pergerakan  perdagangan  bebas  harusnya pemerintah  dapat  melindungi  produk dalam negeri dengan aturan-aturan hukum yang  memadai.  Hal  ini  berarti,  apabila terdapat  kekeliruan  dalam  pengelolaannya akan  berakibat  kerugian  bagi  Indonesia dalam  perdagangan  internasional  atau perdagangan  bebas,  bahkan  dampaknya tidak hanya menyangkut para pihak dalam perjanjian  bisnis  internasional,  melainkan juga rakyat Indonesia secara keseluruhan.
Persiapan Pemerintah Dalam Menghadapi Globalisasi, Khususnya dibidang
Perdagangan Bebas Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2017
Tentang Pengesahan Protocol Amending  the  Marrakesh  Agreement Establishing the World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan
Organisasi  Perdagangan  Dunia)  (UU 17/2017) menjadi salah satu respon melalui regulasi dalam proses persiapan
pemerintah
Indonesia dalam mengakomodir perdagangan bebas.
Dalam  era  globalisasi,  di  mana perdagangan  menjadi  aktifitas  lintas  batas, perundingan  dan  komunikasi  dalam bidang perdagangan internasional merupakan  hal  yang  wajar  dan  penting dalam  kebijakan  perdagangan  tiap  negara. di  dalam  UU  17/2017  bagian  penjelasan menerangkan  bahwa  Indonesia  terlibat secara aktif dalam berbagai fora perundingan  perdagangan  sebagai  salah satu cara untuk menggerakkan perekonomian  nasional  dan  mendukung pembangunan nasional di bidang ekonomi. Salah  satu  bentuk  keterlibatan  aktif Indonesia dalam fora perundingan perdagangan multilateral adalah keanggotaan  Indonesia  dalam  Organisasi Perdagangan
Dunia (World Trade Organization/WTO). Indonesia merupakan salah  satu  anggota  pertama  WTO,  dan  ke depannya  ikut  terlibat  aktif  dalam perundingan-perundingan WTO.
Menurut  penjelasan  UU  17/2017 juga  dijelaskan  bahwa  Indonesia  telah berhasil  menyelenggarakan  Konferensi Tingkat  Menteri  (KTM)  IX  WTO  di  Bali, pada  tanggal  3-7  Desember  2013  yang menyepakati  Paket  Bali  sebagai  suatu kesepakatan  perundingan  perdagangan internasional  dalam  bidang  pertanian, fasilitasi  perdagangan,  dan  pembangunan. Kesepakatan  dalam  bidang  fasilitasi perdagangan  dituangkan  dalam  bentuk Trade  Facilitation  Agreement  (TFA).  Lebih lanjut, TFA merupakan persetujuan multilateral WTO pertama yang disepakati sejak  pembentukan  WTO  pada  tahun  1994 yang mengatur aspek fasilitasi perdagangan  bagi  Anggota-Anggota  WTO dengan  menerapkan  praktik  terbaik  (best practices) dalam bidang fasilitasi perdagangan.  Keberadaan  TFA  sebagai tanggapan atas meningkatnya perdagangan
lintas  batas  yang  menyebabkan  efek  leher botol (bottleneck effect) dalam perdagangan internasional.
TFA diharapkan  dapat  mengurangi  hambatan perdagangan  dan  mempercepat  proses pelepasan barang.
Pada  dasarnya  kepentingan  dan kebijakan  Indonesia  terhadap  perjanjian internasional  khususnya  dalam  bidang perdagangan  mengikuti  dan  tidak  terlepas pada kepentingan domestiknya. Dewasa ini perekonomian dunia telah memasuki dunia perdagangan bebas. Hampir  semua negara melakukan  hubungan  dengan  negara  lain. Perjanjian  internasional  yang  telah  dibuat oleh  Indonesia  semakin  meningkat.  Hal tersebut  semakin  menegaskan  posisi Indonesia yang aktif di kancah internasional.
Pada masa kini, globalisasi ekonomi dan  perdagangan  dilakukan  dengan  jalan damai melalui perundingan dan perjanjian internasional  yang  melahirkan  aturan perdagangan  bebas  serta  memfokuskan pengembangan  pasar  bebas  terbuka (Ngadino,  2014).  Pada  dasarnya  setiap kegiatan  atau  aktivitas  manusia  perlu diatur  oleh  suatu  instrumen  yang  disebut sebagai  hukum.  Hukum  disini  direduksi pengertiannya menjadi perundang- undangan  yang  dibuat  dan  dilaksanakan oleh  negara  (Juwana,  2002).  Dengan demikian, instrument hukum akan menjadi aspek  vital  dalam  merumuskan  regulasi yang  melindungi  kepentingan  bangsa  dari aktifitas perdagangan bebas.
Akibat dari globalisasi dan peningkatan  pergaulan  dan  perdagangan internasional,  cukup  banyak  peraturan- peraturan  hukum  asing  atau  yang  bersifat internasional  akan  juga  dituangkan  ke dalam perundang-undangan nasional, misalnya di dalam hal surat-surat berharga, pasar  modal,  kejahatan  komputer,  dan sebagainya. Terutama kaidah-kaidah
hukum  yang  bersifat  transnasional  lebih cepat  akan  dapat  diterima  sebagai  hukum nasional,  karena  kaedah-kaedah  hukum transnasional  itu  merupakan  aturan permainan dalam komunikasi dan perekonomian  internasional  dan  global (Sunaryati, 1991).
Dampak  negatif  dari  globalisasi apabila  tidak  ditangani  secara  intensif secara  regulasi  dapat  menjadi  berubah menjadi keadaan yang menyerang kepentingan  domestik  bahkan  membuat keadaan (kehidupan masyarakat) Indonesia semakin  terpuruk.  Kesenjangan  dan ketimpangan  akan  terjadi  dan  akan  terus terjadi,  baik  antar  wilayah,  maupun kedudukan sosial di Indonesia.
Dalam  Pasal  4  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2000  tentang  Perjanjian Internasional  (UU  Perjanjian  Internasional) menyebutkan  bahwa  dalam  pembuatan perjanjian internasional, pemerintah berpedoman  pada  kepentingan  nasional dan  berdasarkan  persamaan  kedudukan, saling menguntungkan dan memperhatikan  hukum  nasional  dan internasional  yang  berlaku.  Berdasarkan bunyi  pasal  tersebut  mengikatkan  diri dalam  sebuah  perjanjian  internasional hanya  dapat  dilakukan  apabila  memenuhi persyaratan persamaan dan saling menguntungkan antar para pihak.
Bunyi  pasal  4  UU  Perjanjian Internasional  posisi  Indonesia  dengan berbagai  perjanjian  perdagangan  telah menimbulkan konsekuensi. Terdapat prinsip  kesepahaman  dan  konsekuensi sebagai  sebuah  perjanjian  yang  diikuti. Artinya,  prinsip  take  and  give  tetap menjadi  patokan  dan  tolak  ukur.  Sebagai pihak  yang  berada  dalam  perjanjian internasional khususnya menyikapi perdagangan  bebas,  Indonesia  juga  harus dapat  mempersiapkan  diri  dalam  hal menawarkan fasilitas dan konsesi. Artinya,
apabila  Indonesia  menginginkan  sebuah fasilitas  maka  di  sisi  lain  Indonesia  juga harus  dapat  menawarkan  suatu  konsesi lain  untuk  meningkatkan  posisi  daya tawar.
Hal  yang  perlu  diperhatikan  adalah dampak  yang  ditimbulkan  dari  setiap konsesi yang dilakukan. Melihat pemerintah tidak mempersiapkan rakyatnya secara maksimal dalam menghadapi permainan perdagangan bebas  dari  segi  hukum  untuk  melindungi rakyat.  Melihat  dampak  yang  ditimbulkan dari  perdagangan  bebas  bersifat  luas, sudah seharusnya pemerintah menciptakan sebuah  produk  hukum  untuk  melindungi kepentingan domestiknya sebelum memutuskan  untuk  terjun  ke  dalam perdagangan bebas yang lebih kompleks.
Dewasa  ini  yang  menjadi  contoh yaitu persaingan produk-produk lokal dan produk  dari  Cina  bahkan  produk  luar negeri  lainnya.  dapat  dilihat  bahwa bagaimana  persaingan  harga  produk olahan  impor  dari  Cina  lebih  murah  dari harga  produk  lokal.  Akibat  yang  timbul adalah  banyak  pedagang  beralih  kepada produk  impor  yang  lebih  murah  daripada membeli produk lokal. Hal tersebut, selain berimplikasi  dapat  membuat  industri pengolahan  lokal  menjadi  kurang  diminati dan  dapat  secara  perlahan  mematikan perekonomian lokal.
Dampak  lainnya  yaitu  terhadap pedagang  yang  menjual  produk-produk lokal  juga  beralih  ke  produk  impor. Mengingat, harga produk impor jauh lebih murah  dari  pada  produk  lokal.  Namun, efek  jangka  panjangnya  adalah  industri- industri  mengalami  penurunan  aktifitas. Hal  tersebut  berdampak  pada  penyerapan tenaga  kerja.  Apabila  industri  mengalami penurunan  daya  produksi  maka  dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi.
Bagaimanapun  karakteristik  dan hambatannya, globalisasi ekonomi menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang  hukum,  globalisasi  ekonomi  juga menyebabkan terjadinya globalisasi hukum.  Globalisasi  hukum  tersebut  tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional  antar  bangsa,  tetapi  juga pemahaman  tradisi  hukum  dan  budaya antara  barat  dan  timur.  Dengan  demikian, masyarakat  dihadapkan  secara  langsung kepada  para  pihak-pihak  yang  telah  lebih dahulu  bermain  di  pasar  bebas  tanpa tersedianya  produk  yang  kuat.  Kesiapan pemerintah dituntut untuk dapat melindungi segenap kepentingan domestik termasuk  rakyat  di  dalamnya  dengan regulasi-regulasi yang bersifat melindungi.

## C. PENUTUP Kesimpulan
1. Hukum  sangat  dibutuhkan  untuk mengatur  segala  aspek  kegiatan ekonomi.  Hal  tersebut  berdampak pada perkembangan hukum Indonesia  yang  harus  bersiap menghadapi persaingan dalam perdagangan  bebas.  Disamping  itu, keterkaitan  hukum  ekonomi  dan globalisasi  hukum  yang  semakin menonjol  membuat  perkembangan hukum  di  Indonesia  dapat  tumbuh dan bergerak masuk dalam globalisasi ekonomi.
2. Salah  satu  langkah  mengantisipasi globalisasi  adalah  dengan  tetap memberikan  kewenangan  kepada negara  untuk  melakukan  fungsinya sebagai  pengendali  pasar  melalui berbagai regulasi ekonomi. Mengingat  hal  tersebut,  dapat dikatakan pemerintah tidak mempersiapkan  rakyatnya  secara maksimal
dalam menghadapi permainan  perdagangan  bebas  dari segi  hukum  untuk  melindungi
rakyat.  Akan  tetapi,  perkembangan hukum  ekonomi  tersebut  tidak dapat  melindungi  rakyat  secara utuh.

## Saran
Diharapkan dalam pelaksanaan roda pemerintahan  yang  menggunakan  hukum sebagai  salah  satu  instrumennya  dapat memanfaatkan  hukum  dalam  upaya melindungi kepentingan negara. Menggunakan  hukum  sebagai  salah  satu instrumen  untuk  merencanakan  dan melaksanakan  program  pembangunan yang  komprehensif  membawa  negara  ini menuju masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang di cita-citakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf,  Huala,  (2005),  Hukum  Ekonomi Internasional Suatu
Pengantar, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada Apridar,  (2009),  Ekonomi  Internasional (sejarah, teori, konsep dan permasalahan  dalam  aplikasinya), Yogyakarta: GrahaIlmu
Nasution, Bismar, (2009), Hukum Kegiatan Ekonomi I, Bandung: Books Terrace &
Library Dirdjosiswono, Soedjono, (1998),
“Manajemen  Penegakkan  Hukum
Bisnis  dalam  Era  Perdagangan Internasional  Abad  XXI”  dalam Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki  Abad  XXI:  Mengenang Almarhum Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H., LL.M., diedit oleh Hendarmin Djarab, Bandung: Penerbit Angkasa
Hartono,  C.F.G.  Sunaryati,  (1991),  Politik
Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum Nasional, Bandung: Alumni Hidayat, Syarip, (2014),
Pengaruh
Globalisasi  Ekonomi  Dan  Hukum
Ekonomi Internasional Dalam
Pembangunan  Hukum  Ekonomi  di Indonesia, Jurnal Hata,  (2006),  Perdagangan  internasional dalam  Sistem  GATT  &  WTO  Aspek- aspek  hukum  &  dan  non  hukum, Bandung
Jamilus,  (2017),  Analisis  Fungsi  Dan
Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang  (Khususnya  Indonesia) ( Analysis of The Function and Benefits of WTO For Developing Countries ( Especially  Indonesia )),  JIKH  Vol.  11 No. 2 Juli 2017: 205 – 225 Juwana,  Hikmahanto,  (2002),  Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional. Jakarta: Lentera Hati Kartadjoemena,  H.S.,  (2014),  Substansi
Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa: sistem,
kelembagaan, prosedur implementasi, dan kepentingan negara berkembang. Jakarta: UI Press Kusumaatmadja,  Mochtar,  (2002),  Konsep- konsep Hukum dalam Pembangunan, Bandung: Alumni
Ngadino,  (2014),  Peranan  Hukum  Dalam
Globalisasi Ekonomi, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No.1 Januari-April Otto, Jan Michiel, (2003), Kepastian Hukum di Negara Berkembang [ Reële Rechtszekerheid  in  ontwikkelingslanden ], diterjemahkan oleh Tristam Moeliono, Jakarta:  Komisi  Hukum  Nasional Republik Indonesia Putra, Akbar Kurnia, (2016), Agreement on Agriculture  Dalam  World  Trade Organization,  Jurnal  Hukum  dan Pembangunan, No. 1, Januari-Maret Rajagukguk,  Erman,  (2005),  Globalisasi Hukum  dan  Kemajuan  Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia, Jurnal hukum, Vol. 01, No.1
Rakhmawati,  N.  Rosyidah,  (2006),  Hukum
Ekonomi  Internasional  Dalam  Era Global,  Jatim-Malang:  Bayumedia Publishing Redjeki,  Hartono,  Sri,  (2000), “Pembinaan Cita  Hukum  dan  Asas-asas  Hukum Nasional (Ditinjau dari Aspek Hukum Dagang  dan  Ekonomi)  dalam  Kapita Selekta  Hukum  Ekonomi,  diedit  oleh Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati Bandung: Mandar Maju
Stiglitz,  Joseph  E.,  (2002),  Globalisasi  dan Kegagalan
Lembaga-lembaga
Keuangan  Internasional  [ Globalization and  Its  Discontents ],  diterjemahkan oleh  Ahmad  Lukman,  Jakarta:  Ina Publikatama
Seto,  Ida  susanti  dan  Bayu,  (2003),  Aspek Hukum  Dari  Perdagangan  Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia Dalam  melaksanakan  perdagangan Bebas, Bandung: Citra Aditya Bakti Suhardi,  Gunarto,  (2002),  Peranan  Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi.
Yogyakarta: Universitas Atmajaya Tarmidi,  Lepi  T.,  (2002),  WTO  dan
Indonesia,  Jurnal  Ekonomi  dan Pembangunan  Indonesia,  Vol.  2,  No.
2, Januari
Wignjosoebroto, Soetandyo,
(2002),
Hukum:  Paradigma,  Metode  dan Dinamika  Masalahnya,  diedit  oleh Ifdhal Kasim, dkk. Jakarta: Elsam dan HUMA

## Peraturan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2017
Tentang Pengesahan
Protocol Amending  the  Marrakesh  Agreement Establishing the World Trade Organization (Protokol  Perubahan Persetujuan  Marrakesh  Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)