Terakreditasi

## Penggusuran Sebagai Wujud Dari Konflik Agraris Di Desa Sena
Desi Putri Ani * , Yummy Jumiati Marsa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
* desi0309203070@uinsu.ac.id

## Abstract
Infrastructure  development,  especially  to  improve  facilities  that  support  the realization of dreams for the future, also has an impact that is not easy in that problems will arise, in the form of land evictions which are called agrarian conflicts, agricultural conflicts arise as a result of incompatibility between two parties, and This agricultural conflict itself occurred in Sena Village. The aim of this research is to describe in depth the occurrence of evictions as a form of agrarian conflict in Sena Village. This research uses  a  qualitative  research  method  using  a  case  study  approach.  The  data  collection techniques  used  were  documentation  observation  and  interviews.  The  results  of  this research show that conflict occurs because local people claim that the land belongs to them, so they work on the land to build houses and also make land for farming as a source of their livelihood, due to the community's deep lack of understanding. Those on the land experienced  eviction  because  the  land  they  had  been  occupying  had  been  state-owned land, thus resulting in positive and negative impacts from the eviction of the land. From these findings it can be concluded that as a society we must understand how to use land. If  we  do  not  understand the  origin  of  the  land,  to  whom  it  belongs,  it  will  have  a  bad impact in the future, because state-owned land cannot be misused.

## Keywords: Agrarian Conflict; Social Impact; Eviction

## Abstrak
Pembangunan  insfrastruktur  khususnya  dalam  meningkatkan  sarana  yang mendukung  untuk  mewujudkan  impian  kedepanya,  juga  memiliki  dampak  yang  tidak mudah  dimana  akan  timbulnya  suatu  problem  permasalahan,  salah  satunya  berupa penggusuran lahan yang  disebut  dengan konflik agraris, konflik agraris timbul sebagai akibat dari adanya ketidak serasian antar dua pihak, dan konflik agraris ini sendiri terjadi di Desa Sena. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan secara dalam atas terjadinya  Penggusuran  sebagai  wujud  dari  konflik  agraris  yang  berada  di  Desa  Sena tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan  studi  kasus.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  ialah observasi  dokumentasi  dan  wawancara.  Adapun  hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan terjadinya konflik disebabkan karena adanya masyarakat setempat yang mengaku bahwa lahan  tanah  itu  milik  mereka,  sehingga  mereka  menggarap  lahan  tersebut  untuk didirikanya  bangunan  rumah  dan  juga  membuat  lahan  untuk  bercocok  tanam  sebagai sumber mata pencarian mereka, atas ketidak pahaman yang mendalam masyarakat yang berada dilahan tersebut  pun mengalami yang namanya penggusuran dikarenakan lahan yang  telah  mereka  tempati  selama  ini  merupakan  tanah  milik  negara,  sehingga menimpulkan  dampak  positif  dan  dampak  negatif  atas  terjadinya  penggusuran  lahan tersebut.  Dari  temuan  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  sebagai  masyarakat  harus  paham dalam  mengunakan  lahan,  jika  tidak  memahami  asal  mula  lahan    tanah  tersebut  milik siapa  maka  akan  berdampak  tidak  baik  untuk  kedepanya,  karena  tanah  milik  negara tidaklah boleh disalahgunakan.

## Kata Kunci: Konflik Agraris; Dampak Sosial; Penggusuran

## Pendahuluan
Tanah dalam konteks sosial memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tanah tidak hanya dianggap sebagai sumber kehidupan materi.Tetapi juga memiliki makna dan nilai sosial yang dalam.Tanah sering kali menjadi simbol identitas, warisan budaya. Tanah juga merupakan sumber keterikatan emosional bagi masyarakat (Latifah  &  Ayang  Fristia  Maulana,  2024).  Budaya  secara  tidak  langsung mempersentasikan bahwa bahwa tanah dianggap sebagai landasan sosial  dan ekonomi. Tanah dapat menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat. Baik melalui pertanian, perkebunan, atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah. Tanah juga menjadi aset yang berharga dan dapat diwariskan dari generasi kegenerasi lainnya. Tanah memiliki fungsi penting pada masyarakat yang berbudaya dalam stabilitas ekonomi serta sosial (Indrawan & Putri, 2022).
Tanah juga memiliki fungsi dalam membangun hubungan sosial dan keterikatan antara  setiap  angota  masyarakat.  Tanah  memiliki  simbol  dalam  segi  aspek  untuk mengetahui bagaimana garis keturunan seseorang, serta simbol untuk mengetahui dalam kekayaan  seseorang.  Tanah  juga  menjadi  tempat  dimana  tradisi  dan  nilai-nilai  budaya dijaga dan dilestarikan. Namun, dalam beberapa kasus, kepemilikan dan akses terhadap tanah dapat menjadi sumber konflik sosial. Ketidakadilan dalam distribusi tanah, konflik kepentingan  antara  kelompok  masyarakat,  dan  konflik  dengan  pihak-pihak  eksternal (misalnya  perusahaan  besar  atau  pemerintah)  dapat  memicu  ketegangan  dan permasalahan  sosial  yang  serius.  Konflik  yang  terjadi  dalam  masyarakat  yaitu  konflik agraris.  Konflik  agraris  sendiri  merupakan  salah  satu  bentuk  konflik  yang  berkaitan dengan  tanah.  Pada  dasarnya  tanah  adalah  aset  yang  paling  penting  dalam  kehidupan masyarakat karena tanah adalah sumber dari segi material dalam kehidupan (Kasdim & Nurdin,  2015).  Konflik  agraris  tersebut  merupakan  sumber  utama  dalam  memicu terjadinya  konflik,  sehingga  indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  banyak dijumpai  dalam  persoalan  konflik  agraris  ini  Permasalahan  mengenai  pertanahan  bisa menimbulkan  konflik  yang  berkepanjangan  antara  orang  dengan  orang  maupun  orang dengan badan hukum (Putri et al., 2023).
Konflik  agraris  ini  berujung  pada  penggusuran  yang  identik  dengan  tindakan pemaksaan,  keributan,  ataupun  kekerasan.  Konflik  agraris  tersebut  akan  menimbulkan perseteruan  di  antara  pemilik  lahan,  pemerintah,  atau  pihak-pihak  yang  melaksanakan pembangunan  (Batlajery,  Pattiselanno,  &  Kakisina,  2017).  Dengan  sumber  daya  lahan sebagai  objek  permasalahan  yang  umumnya  diperuntukkan  sebagai  ruang  komersial. Konflik  agraris  dapat  menyebabkan  rusaknya  jaringan  sosial  antar  warga  yang menduduki  daerah  setempat,  serta  terganggunya  kestabilan  kehidupan,  baik  jejaring pekerjaan, kesehatan, pendapatan, dan lainnya.Konflik dalam segi asfek penggusuran ini cenderung  mengarah  kepada  jalur  pihak  berwajib  atau  pengadilan,  bahkan  ekstremnya menimbulkan  tindakan  anarkis  berujung  kekerasan  (Sampe  &  Elvira,  2022).  Konflik agraris biasanya lebih berfokus pada penguasaan dan pengelolaan yang mencakup akan tanah  dan  air.  Sehingga  konflik  agraris  mengenai  pengelolaan  dan  penguasaan  tanah umumnya sering terjadi antar individu, dan antar kelompok, masyarakat maupun pihak- pihak lain. Maka dengan setiap pihak yang berkonflik berupaya untuk dapat menunjukkan kekuatannya agar kepentingannya dapat terwujud dengan baik. Jika tidak adanya suatu upaya  penengahan  yang  bijak  dalam  konflik  agraris  ini  maka  akan  timbulah  suatu pertentangan yang akan menyebakan kericuan antar dua pihak kelompok. Pada dasarnya kebijakan  harus  terjalankan  dalam  ruang  sosial  masyarakat  sebagai  wujud  dari kesejahteraan masyarakat untuk bersama-sama (R. Putra & Sinaga, 2019).
Konflik agraris terjadi diakibatkan tentang persoalan dalam perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Sikap dasar yang sulit dan tidak ingin menerima dan
menghargai  perbedaan  semacam  ini  akan  mengubah  seseorang  dalam  berwatak  suka berkonflik. Orang seperti ini akan membuat problem kecil dan sederhana sebagai alasan untuk menciptakan konflik. Konflik sebagai saluran akumulasi dari sebuah perasaan yang tersembunyi  secara  terus  menerus  yang  mendorong  seseorang  untuk  berperilaku  dan melakukan  sesuatu  berlawanan  dengan  orang  lain.Sebuah  keinginan  ambisi  yang  kuat bahkan  menyebabkan  terjadinya  konflik  antar  perorangan,  sedangkan  dorongan  emosi yang kuat untuk menyalahkan orang lain akan menyebabkan seseorang terlibat konflik dengan orang lain (Fahrimal & Safpuriyadi, 2018).
Maka ditarik kesimpulan bahwa tanah merupakan faktor yang paling utama dalam menentukan produksi setiap fase peradaban umat manusia. Tanah juga menjadi bagian kebutuhan dasar untuk manusia. Hal tersebut selaras dengan firman Allah dalam QS al- a’raf ayat: 58 Yang artinya yaitu, “Tanah yang baik tanaman-tanamannya tumbuh subur seizin  tuhannya,  adapun  tanah  yang  tidak  subur  tanaman-tanamannya  hanya  tumbuh merana,  demikianlah  kami  jelaskan  berulang  kali  tanda-tanda  kebesaran  (Allah)  bagi orang-orang  yang  bersyukur”.  Dalam  ayat  ini  ditegaskan  bahwa  jika  seseorang  yang selalu  memiliki  rasa  syukur  terhadap  apa  yang  telah  dimilikinya.  Maka  dengan  begitu tanah  sajapun  akan  selalu  menyalurkan  kebaikan  untuk  kehidupannya,  dan  begitupun sebaliknya.
Sumatera  Utara  sendiri  konflik  yang  berbau  dengan  lahan  tanah  atau  konflik agraris  sangat  rentan  untuk  terjadi  yang  disebabkan  karena  pertentangan  kepentingan. Biasanya konflik tersebut terjadi antara perusahaan pemegang hak dan guna usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satunya seperti konflik yang terjadi antara masyarakat dengan  pemerintah  yang  terletak  di  kawasan  Desa  Sena.  Konflik  yang  terjadi  antar masyarakat  dengan  pemerintah  setempat  disebabkan  karena  ketidak  pemahaman  yang mendalam akan suatu lahan kosong dan menyebabkan kericua’an antar beberapa pihak, sementara  kebutuhan  publik  masyarakat  semakin  meningkat,  baik  fungsi  maupun manfaat lahan bagi masyarakat.
Masyarakat setempat yang berada di Desa Sena memperjuangkan bangunnannya, yang mereka anggap milik mereka, nyatanya lahan yang mereka tempati merupakan lahan milik negara, masyarakat yang menggarap lahan tersebut menjadikanya sebagai ladang mata pencarian serta juga membangun tempat tinggal bagi mereka, akan tetapi dengan seiring  berjalannya  waktu,  masyarakat  yang  telah  menggarap  lahan  tanah  tersebut, tergusurkan  oleh  pemerintahan  dan  aparat  setempat,  dikarenakan  lahan  yang  mereka tempati  akan  didirikan  nya  bangunan spot  senter (sepak  bola)  karena  lahan  tersebut memiliki tempat yang cukup sterategis untuk dijadikan ruang publik yang besar, Melihat dari  kisah  cerita  nyata  yang  terjadi  maka  penulis  pun  tertarik  mengangkat  tema  untuk dibahas  dalam  tugas  akhir  ini  yakni  tentang  Penggusuran  sebagai  wujud  dari  konflik agraris  di  Desa  Sena.  Dengan  digaris  bawahi  penulis  menceritakan  peristiwa  yang dirasakan  masyarakat  atas  terjadinya  penggusuran  terhadap  lahan  tanah  yang  mereka garap selama ini, serta bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat setempat saat tergusurnya mereka dari lahan tersebut.

## Metode
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif, dengan  menggunakan  pendekatan  studi  kasus.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  ialah  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi,  yang  dilakukan  dengan  tiga informan,  yaitu  informan  pangkal  informan  kunci,  informan  pendukung.  Penelitian  ini menggunakan  empat  teknik  analisis  data  yakni,  pengumpulan  data,  reduksi  data, penyajian serta penarikan kesimpulan, reduksi data dilakukan setelah mendapatkam data dilapangan, data tersebut akan dipilih dan dipilah kemudian data yang diperlukan akan
disajikan kedalam hasil penelitian, sedangkan data yang tidak diperlukan akan menjadi data  residu  atau  data  sampah.  Langkah  selanjutnya  ialah  setelah  data  yang  diinginkan sudah didapatkan, kemudian data tersebut akan disajikan beserta analisis peneliti, langkah terakhir ialah penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan memberikan kesimpulan dari keseluruhan  hasil  penelitian  yang  diperoleh.  Bila  dilihat  dari  sumber  datanya  peneliti menggunakan  sumber  data  primer  dan  sekunder  yakni  sumber  data  primer  data  yang didapat  dengan terjun  langsung  ke lokasi melalui  observasi  dan wawancara, data yang didapat  berupa  informasi  terkait  mengenai  peristiwa  penggusuran  yang  telah  terjadi, dokuemntasi  secara  langsung  baik  rekaman  maupun  foto,  sedangkan  sumber  data sekunder ialah sumber data yang didapat  studi kepustakaan  atau literature dari sumber media  mana  pun  yang  dapat  mendukung  dalam  penelitian  ini.  Keabsahan  data menggunakan  triangulasi  sumber  yang  dapat  dibuktikan  melalui  hasil  observasi,  hasil wawancara  dan  dokumentasi  yang  diperoleh  dari  berbagai  informan  dengan  sudut pandang  yang  berbeda,  selanjutnya  triangulasi  teknik  yang  dapat  dibuktikan  melalui berbagai teknik yang digunakan saat mengumpulkan data, terakhir triangulasi waktu yang dapat  dibuktikan  dari  kapan  waktu  dilakukannya  observasi,  atau  menyesuaikan  jadwal informan.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Kronologi eristiwa Konflik yang terjadi di Desa Sena
Kronologi  peristiwa  konflik  merupakan  gambaran  yang  menceritakan  suatu kejadian yang nyata berdasarkan akan skala waktu.
a. Awal mula konflik
Dahulunya lahan tersebut adalah lahan tanah kosong yang dimana tidak adanya larangan untuk didirikanya bangunan, lantas dengan begitu sebagian masyarakat pun ada yang mendirikan bangunan berupa  rumah untuk tempat  tinggal  dan juga sebagian dari mereka  ada  yang  membuat  lahan  pertaniaan  berupa  tanaman  jagung  tebu,  serta  ubi, sebagai  salah satu  ladang mata pencarian mereka untuk  menghidupi  kebutuhan sehari- hari selama menempati  dipemukiman lahan tersebut. Dengan Seiring berjalanya waktu pemukiman-pemukiaman  yang  berdiri  diatas  lahan  tanah  itu  tidaklah  bertahan  lama samapai berpuluh-puluh tahun, tepatnya pada awal tahun 2023 bulan februari, terjadilah sebuah perseteruan berupa penggusuran yang mengakibatkan terjadinya konflik agraris, yang  dikarena  ketidak  pahaman  dan  ketidak  tahuan  yang  mendalam  bagi  masyarakat untuk  mengetahui  asal  mula  lahan  tersebut  milik  siapa,  dan  kenyataan  pahit  pun menghampiri  warga  setempat  bahwa  lahan  tanah  yang  mereka  tempati  selama  ini merupakan  lahan  tanah  milik  PTPN  II,  dan  mereka  harus  segera  mengosongkan  lahan tersebut,  dikarena tidak lama lagi lahan itu akan segera dibangunkan nya ruang publik berupa spot center . Penjelasan diatas senada dengan ungkapan dari warga yang berada didesa  tersebut.  Menurut  Pak  Ys  Selaku  Kepala  Dusun,  menyatakan  lahan  tanah  yang berada di desa Sena memang dahulunya tanah kosong dan itu tanah milik PTPN II tapi ya itu tadi ada dari masyarakat yang menggarap lahan tanah itu untuk dijadikanya tempat tinggal  mereka  terus  juga  ada  yang  membuat  ladang  ditanah  itu  tapi  sekarang  mereka sudah digusur karena lahan itu mau dibuat sport center (Wawancara, 26 April 2024). Lahan  tanah  PTPN  II  yang  berda  didesa  tersebut  akan  segera  dibangun  ruang publik  berupa sport  center oleh  Pemerintahan  daerah  provinsi  sumatera  utara  yang dimana  pada  saat  itu  Pemerintahan  daerah  provinsi  sumatera  utara,  berupaya  untuk mendapatkan  lahan  tersebut,  Oleh  karena  itu  Pemerintahan  daerah  provinsi  sumatera utara harus membeli lahan tersebut dari PTPN II melalui Kementerian BUMN agar bisa dialihkan  menjadi  milik  daerah.   Maka  selanjutnya  Pemerintahan  daerah  provinsi sumatera utara atau yang di singkat dengan Pemprovsu mengeluarkan biaya sekitar Rp
152  miliar  untuk  membeli  tanah  sekitar  300  hektar.  Semua  transaksi  berjalan  sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan pembelian lahan tanah tersebut, maka PTPN II telah resmi menghapus asset mereka atas lahan itu, dan selanjutnya lahan  tanah tersebut pun menjadi asset Pemerintahan daerah provinsi sumatera utara.
Adapun teori konflik dari Karl Marx yang mendasari dari pemaparan diatas yang dimana dalam pandangan Karl Marx konflik berkaitan dengan  adanya kelompok kelas yang  berkuasa  dan  menguasai  yang  mampu  memicu  datang  nya  konflik,  Dan  terbukti adanya  bahwa  dari  pemaparan  diatas  menjelaskan  bahwa  ada  yang  berkuasa  atas  hak milik lahan tanah tersebut yaitu PTPN II, dan ada juga yang menguasai atas lahan tersebut yaitu warga/masyarakat setempat, dan hal ini lah yang kemungkinan besar akan memicu terjadinya konflik penggusuran (La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa, 2021). b. Saat Terjadinya Konflik
Tugas Pemerintahan daerah provinsi sumatera utara belum selesai sampai disitu saja  pada  saaat  pembelian  lahan  tanah  berlangsung,  ternyata  di  lahan  tersebut  terdapat warga  yang  berstatus pengggarap  dan  sudah  mambangun  rumah  permanen  serta mendirikan ladang pertanian, karena selama ini PTPN II memang tidak mengoptimalkan lahan  tersebut  untuk  kegiatan  usaha  mereka.  Begitupun  Pemerintahan  daerah  provinsi sumatera  utara  tidaklah  serta  merta  mengusir  para  penggarap  tersebut.  Upaya pemberitahuan  dan  negosiasi  telah  beberapa  kali  dilakukan  guna  meminta  warga penggarap  meninggalkan  lokasi  itu.  Ada  yang  setuju  ada  pula  yang  bersi  keras  untuk menolak untuk digusur dari lahan tersebut.  Kepala Dinas Infokom Sumut Ilyas Sitorus menegaskan,  dari  awal  sebenarnya  sudah  banyak  yang  mencoba  menggagalkan  upaya Pemerintahan daerah provinsi sumatera utara, dalam membangun sarana Sport Center ini dengan  menyebarkan  kabar  berita  bohong.  Kabar  itu  menyebutkan  seolah-olah Pemerintahan  daerah  provinsi  sumatera  utara  menyerobot  lahan  milik  warga.  Apapun alasannya  Pemerintahan  daerah  provinsi  sumatera  utara,  tetap  meminta  lahan  itu  agar dikosongkan segera karena pembangunan sport center harus segera dimulai. Pemerintahan  daerah  provinsi  sumatera  utara  melaksanakan  eksekusi pengosongan lahan yang dihuni kelompok tani tersebut dengan menggusur rumah warga satu persatu.
Gambar 1. Personil Gabungan yang Akan Merubuhkan Rumah Warga Penggusuran  lahan  pada  saat  itu  pun  telah  dimulai,  pihak  atasan  menggerakan personil  gabungan  untuk  terjun  ke  lapangan  guna  untuk  menjalankan  tugasnya, Pelaksanaan tersebut diwarnai dengan isak tangis dan teriakan histeris warga kelompok tani  sebagai  wujud  perlawanan  seadanya.  Ratusan  personil  gabungan  dari  Satpol  PP, Damkar, Polisi, TNI dan Pegawai Dinas pemuda dan olaraga / Dispora Sumut dikerahkan untuk melawan puluhan kelompok tani, untuk meratakan bangunan rumah dan memaksa
mereka  meninggalkan  lahan  tersebut.  Walaupun  telah  melakukan  dialog  dengan  baik- baik  hingga  penghadangan  alat  berat,  anggota  kelompok  tani  tetap  tidak  dihiraukan, personil Satpol PP tetap melakukan kontak fisik dengan menarik, mendorong kelompok tani dengan mengeluarkan isi perabotan barang-barang rumah tangga yang mereka angkat dari rumah kelompok tani. Menurut Buk Mm Selaku Warga Terkenak Gusur, menyatakan waktu  hari  penggusuran  itu  tiba  saya  bingung  lihat  rumah  sudah  dirubuhkan  barang- barang sudah dikeluarkan, dipikiran saya habis ini mau tinggal dimana (Wawancara, 25 Mei 2024)
Gambar 2. Rumah Warga yang Sudah Dikeluarkan Isi Perabotanya Pada gambar tersebut tampak salah satu rumah warga yang sudah di keluarkan isi barang-barang mereka, oleh personil gabungan pada saat itu, Adapun teori konflik yang mendasari atas kejadian yang telah dijelaskan diatas yakni teori menurut Kartini Kartono. Menjelaskan  bahwa  “Konflik  mengacu  pada  semua  benturan,  tabrakan,  pertentangan, perkelahian, ketidak serasian, ketidak sesuaiaan dan yang mengarah pada intraksi-intraksi antagonis”. Dapat  ditarik kesimpulkan bahwa teori yang disampaikan Kartini Kartono terbukti adanya bahwa pada saat terjadinya konflik yang terjadi di desa tersebut, memiliki unsur ketidak serasian antar dua pihak yang terlibat dan memicu terjadinya benturan serta menyebabkan ketidak nyamanan antar kedua pihak (Nugroho, 2018).
c. Upaya Dalam Mengatasi Konflik
Konflik  Realitis  merupakan  konflik  yang  nyata,  berstruktur  dan  diketahui, sehingga dapat dipecahkan, dalam menyelesaikan konflik ini dapat dilakukanya dengan cara negosiasi. Negosiasi menurut Goodpaster , negosiasi adalah suatu proses interaksi, komunikasi dinamis dan beragam dengan tujuan menyelesaikan perselisihan. Salah satu upaya dalam penyelesaian konflik agar kedua pihak saling sama-sama menerima maka dilakukanlah dengan cara negosiasi. Dan sudah terbukti adanya bahwa telah dilakukan negosiasi antar warga yang terkena penggusuran oleh pihak yang bersangkutan (Zulfa & Oktaviani, 2023).
Pemerintahan  daerah  provinsi  sumatera  utara  tidak  mengusir  begitu  saja  Tetap adanya  sejumlah  uang  yang  diberikan  kepada  warga  tersebut.  Pemerintahan  daerah provinsi  sumatera  utara  langsung  menggunakan  tim  dari  Kantor  Jasa  Penilai  Publik (KJPP)  untuk  menghitung  asset  yang  dimiliki  warga  di  atas  lahan  tersebut.  Nilai  asset itulah  yang  kemudian  diganti  oleh  Pemprovsu.  Dalam  istilah  hukum,  pemberian  itu disebut sebagai uang kerohiman. Peraturan Presiden atau yang disingkat dengan Perpres Nomor 56, 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Penyediaan Tanah  Untuk  Proyek  Strategis  Nasional,  sebagimana  ditegaskan  uang  kerohiman merupakan  pemberian  dari  Pemerintah kepada  masyarakat  karena  lahan  yang
didudukinya digunakan untuk pembangunan proyek strategis nasional. Uang kerohiman tersebutlah yang nantinya untuk membayar bangunan dan membayar tanaman yang telah ditanam. Serta perlu digaris bawahi bahwasanya sama sekali tidak membayar ganti rugi atas  tanah.  “Kalau  soal  tanah,  itu  sudah  jelas  merupakan  milik  Pemerintahan  daerah provinsi sumatera utara. Jadi tidak ada ganti rugi atas tanah. Tegas bapak Ilyas kala itu, penjelasan diatas senada juga yang disampaikan oleh salah satu informan
Menurut  Pak  Rs  Selaku  Wakil  Camat,  menyatakan  setau  kami  untuk  hal  itu seluruh penggarap mendapatkan ganti rugi, disetiap bangunan rumah nya yang dihitung dengan benar, berapa jumlah bangunan yang terbuat dari batako maupun bangunan yang terbuat  dari  papan,  dan  juga  adanya  ganti  rugi  atas  tanaman  yang  siap  panen,  maupun yang belum, juga mendapatkan ganti rugi oleh pihak tersebut yang berwewennag kala itu (Wawancara, 26 April 2024).
Konsiliasi,  ialah  suatu  bentuk  pengendalian  konflik  sosial  utama.  Pengendalian ini terwujud melalui lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan (Alfitra, 2017). Orang yang berkonsiliasi disebut konsiliator dan yang bersangkutan terdaftar di kantor yang berwenang menangani masalah pertanahan, dan telah terbukti pihak, Pemerintahan daerah provinsi sumatera utara dalam menanganin lahan tersebut melibatkan beberapa elemen penting agar segera terselesaikan dengan baik. Setelah melalui proses penghitungan oleh KJPP, Pemerintahan daerah provinsi sumatera utara telah mendata sebanyak 403 warga yang menggarap lahan di lokasi tersebut. Warga inilah yang layak menerima uang kerohiman. Namun dari jumlah itu, sebanyak 294 yang mau  menerima  langsung,  sedangkan  109  lainnya  menolak.  Pemprovsu  akhirnya menitipkan  dana  kerohiman  tersebut  untuk  kelompok  yang  menolak  ini  di  Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
Warga yang merima uang kerohiman sejak awal  telah berpindah dari lokasi itu sehingga tidak ada masalah ketika rumah dan tanaman mereka digusur oleh petugas, yang justru melakukan perlawanan adalah warga yang tidak ingin pindah dan menolak uang kerohiman tersebut. Mereka menolak sebab mereka mengaku bahwa lahan tersebut sah milik mereka sejak lama dalam pandangan warga ini. PTPN II tidak berhak menjual lahan itu  kepada  Pemerintahan  daerah  provinsi  sumatera  utara.  Anehnya  warga  yang mengatakan atau yang mengaku itu sama sekali tidak bisa menunjukkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan mereka terhadap lahan tersebut. Ini yang saya heran, dari mana dasar hukumnya mereka mengaku sebagai pemilik lahan itu,” tambah Ilyas. Penjelasan tersebut sama  hal  nya  yang  disampaikan  oleh  salah  seorang  informan.  Menurut  Pak  Ys  Selaku Wakil Camat, menyatakan waktu penggusuran itu banyak yang terlibat didalamnya jadi cepat terselesaikan, setiap orang-orang yang berwewenang pada dikerakan untuk turun tangan agar peristiwa penggusuran pada waktu itu berjalan dengan baik (Wawancara, 26 April 2024).

## 2. Penggusuran Sebagai Wujud dari Konflik agraris di Desa Sena
Penggusuran  merupakan  suatu  tindakan  mengosongkan  lahan  tanah  dalam melakukan  proses  pembangunan,  dengan  begitu  tentu  saja  akan  memberikan  suatu perubahan  pada  kondisi  kehidupan  korban  penggusuran  secara  sosial  dan  ekonomi. Penggusuran  dapat  menyebabkan  hilangnya  tempat  bernaung,  rusaknya  jaringan  sosial pada masyarakat, serta rusaknya kehidupan keseharian seperti pekerjaan, pendidikan, dan usaha, Warga yang terkena dampak penggusuran perlu melakukan adaptasi dengan segala perubahan  agar  dapat  bertahan  dalam  kondisi  pasca  penggusuran  dan  berhasil  pulih kedalam keadaan semula, atau bahkan mencapai kondisi yang lebih baik dari sebelumnya (Nurnaningsih, 2022).
Konflik agraria menunjukkan bahwa terdapat ketidak setaraan dalam informasi, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam berpikir untuk mengambil keputusan, dan pelanggaran  terhadap  hak  tanah.  Konflik  tanah  sebagai  konflik  yang  lahir  sebagai akibatnya hubungan antara orang atau kelompok yang berkait dengan masalah bumi dan semua  kekayaan  alam  yang  ada  di  permukaan  dan  d  perut  bumi  (A.  M.  Putra,  2023). Selain itu kebijakan pembangunan yang kurang  memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal  turut  menjadi  faktor  pendorong  konflik  agraria  didaerah.  Pentingnya mengedepankan  hak-hak  masyarakat  setempat  agar  sejalan  dengan  prinsip-prinsip undang-undang  agraria  dan  regulasi  yang  berlaku  menjadi  dasar  utama  dalam  mencari penegakan hukum yang tegas, dan menjadi suatu landasan penting agar keadilan dapat ditegakkan (Karisma, Sulistyo, Sanjaya, & Simbolon, 2021).
Teori konflik Lewis Coser tidak terlepas dari pengaruh teori konflik Karl Marx yang  memandang  hubungan  konflik  terjadi  antara  dua  kelas  sosial  yaitu  masyarakat kapitalis antara kelas borjuis dan kelas proletar . Karl Marx menyatakan bahwa kekuasaan dipegang oleh pihak yang memiliki kekuasaan atas suatu produksi pada tingkat tertentu. Coser menyatakan  bahwa  ketegangan  yang  terjadi  antar  kelompok  dapat  memperkuat kelompoknya masing-masing. Situasi konflik internal menciptakan struktur yang tanpa disadari memberi nilai bagi kelompok tertentu. Kendala lain selain terjadinya pergantian produk  hukum  adalah  sulitnya  kedua  belah  pihak  untuk  bertemu  dan  kurangnya  rasa tanggung jawab terhadap sesama dalam upaya penyelesaian konflik. (Habibi, Safiudin, & Rusdiana, 2020).
Teori  konflik  ini  memberikan  pandangan  bahwa  konflik  terjadi  dikarenakan terdapat  ketegangan  yang  kemudian  memicu  ketidak  sepakatan  dalam  pengambilan keputusan  bersama  antara  masyarakat  tani  dengan  perusahaan.  Terlihat  bahwa  faktor kepentingan menjadi faktor mendasar atau akar masalah yang menimbulkan terjadinya ketegangan-ketegangan  antara  kedua  belah  pihak.  Masyarakat  menganggap  lahan tersebut adalah milik mereka karena mereka terlebih dahulu menempati lahan tersebut, namun  masyarkat  yang  berada  dikawasan  tersebut,  tidak  menyadari  dan  mencari  tahu terlebih  dahulu  asal  mula  lahan  tanah  ini  milik  siapa,  dan  masih  belum  paham bahwasanya  lahan  tanah  kosong  yang  sangat  luas  merupakan  tanah  milik  PTPN  II. Menurut  Pak  Ed  Selaku  Kepala  Dusun,  menyatakan  masyarakat  yang  menduduki kawasan lahan itu mereka tidak mengetahui kalau tanah itu milik PTPN II mangkanya mereka digusur dari lahan tanah itu (Wawancara, 16 Mei 2024).
Konflik dipandang sebagai suatu fenomena yang kompleks yang melibatkan dua atau  lebih  tidak  hanya  individu  tetapi  juga  kelompok  yang  memiliki  tujuan  serta kepentingan  yang  berbeda  antara  satu  dengan  yang  lain.  Sama  hal  nya  dengan  konflik tanah  antara  masyarakat  dengan  pemerintah  di  desa  ini,  kedua  kelompok  tersebut berupaya memperkuat kelompok mereka untuk mempertahankan hak atas tanah, Dan juga terdapat dampak yang ditimbulkan atas terjadinya sebuah konflik yang dimana, Dampak menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  adalah  benturan  atau  pengaruh  kuat  yang mendatangkan akibat (baik positif maupun negatif) atau benturan yang cukup hebat antara dua  benda  sehingga  menyebabkan  terjadinya  perubahan.  Dampak  menurut Otto Soemarwoto adalah suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktifitas. Aktifitas tersebut dapat bersifat alamia baik dilihat dari segi kimia,fisik,biologi, maupun aktifitas-aktifitas yang  dilakukan  oleh  manusia, Maka  dengan  begitu  dapat  disimpulkan  bahwa  Dampak merupakan suatu tindakan yang terjadi dikarenakan perubahan, baik itu dari tingkah laku seseorang  maupun  dalam  hal  yang  lain,  yang  bersifat  baik  maupun  yang  tidak  baik. Adapun dampak yang ditimbulkan atas terjadinya peristiwa penggusuran di desa ini yang telah peneliti lihat yaitu diantaranya sebagai berikut:

## a. Dampak Positif Atas Terjadinya Penggusuran
Suhaimin Taidin Notoatmodjo, menyatakan bahwa kesadaran masyarakat adalah kondisi dimana masyarakat menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan  makhluk  sosial.  Kesadaran  juga  indentik  dengan  pengetahuan  (Anugerah,  2020). Maka  dengan  begitu  peristiwa  penggusuran  yang  telah  terjadi  di  desa  ini  memiliki dampak  positif,  yang  dimana  telah  terbangunkanya  kesadaran  bagi  masyarakat  untuk kedepanya,  bahwa  lahan  tanah  milik  pemerintah  tidak  boleh  disalah  gunakan  untuk kepentingan pribadi ataupun dalam hal lain. Terlihat bahwa memang benar adanya atas peristiwa ini, dahulunya masyarakat menempati lahan tanah tersebut untuk dijadikanya pemukiman tempat tinggal dan membuat ladang pertanian untuk bercocok tanam dalam menghidupi kebutuhan mereka sehari-hari padahal nyatanya tanah tersebut iyalah milik PTPN  II,  Penjelasan  tersebut  selaras  dengan  yang  dikatakan  oleh  salah  satu  informan. Menurut Buk Ly Selaku Sekretaris Desa, menyatakan masyarakat yang menggarap lahan tanah disitu pun mereka juga menanami tanaman jagung tebu, padahal itu bukan tanah milik mereka (Wawancara, 26 April 2024).
Kejadian  konflik  agraria  ini  menimbulkan  suatu  kesadaran  yang  besar  bagi masyarakat untuk lebih paham lagi kedepanya dalam memahami lahan pertanahan, dan tidak  terlepas  hanya  untuk  kesadaran  masyarakatnya  saja  namun  tetapi  juga  untuk pemerintahannya,  harus  berupaya  dalam  memberikan  peningkatan  berupa  pembekalan akan  pengetahuan  baik  dari  berbagai  segi  aspek,  tepatnya  dari  segi  aspek  pertanahan dalam menambahkan pemahaman lebih baik lagi untuk kedepanya atas persoalan tanah, maka dengan begitu ketika kedua bela pihak, pemerintahan dan masyarakat saling paham, maka ketika dihadapkan dalam persoalan atau problem masalah, dimasa yang akan datang maka kedua nya mampu untuk menyikapi dengan baik tanpa adanya suatu perseteruan berupa konflik
b. Dampak Negatif Pada Saat Terjadinya Peristiwa Penggusuran
1) Kehilangan Tempat Tinggal
Penggusuran yang menyebabkan dampak yang tidak sedikit dari sisi yang paling nyata  adalah  kehilangan  tempat  tinggal  atau  rumah.  Secara  sosial  rumah  tidak  hanya sebagai bangunan untuk tempat berlindung dari cuaca panas dan hujan beristirahat, tetapi juga  sebagai  tempat  berlangsungnya  proses  sosialisasi  keluarga  pertama  kali  untuk diperkenalkan kepada norma dan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat, yang mana hal  tersebut  berpengaruh  kepada  pertumbuhan  dan  perkembangan  karakter  nantinya menjalani kehidupan. Maslow dalam Videbeck mengatakan tindakan manusia dimotivasi oleh tingkatan kebutuhan, yang dimulai dengan kebutuhan fisiologis, (makanan, udara, air, dan tidur), kemudian kebutuhan keselamatan (tempat yang aman untuk tinggal dan bekerja).  Kemudian  kebutuhan  keamanan  apabila  kebutuhan  tersebut  terpenuhi,  maka individu akan dimotivasi oleh kebutuhan harga diri yang menimbulkan rasa percaya diri dan tercukupi. Kebutuhan yang terakhir ialah aktualisasi diri, suatu upaya untuk mencapai potensi diri secara keseluruhan (Wahyuni, 2022).
Apabila kebutuhan manusia tersebut tidak terpenuhi atau diabaikan karena suatu alasan,  maka  akan  dapat  dipastikan  individu  mengalami  suatu  kehilangan.  Kehilangan merupakan  suatu  peristiwa  yang  semua  orang  pernah  alami  dalam  kehidupannya,  dan dapat  berupa  kehilangan  harta  benda,  kehilangan  pekerjaan,  kehilangan  anggota  tubuh atau  fungsi  dari  tubuh,  kehilangan  tempat  tinggal,  atau  pun  kehilangan  orang  terdekat baik  keseluruhan  atau  pun  hanya  sebagian,  baik  bersifat  sementara  ataupun  selama- lamanya, Kehilangan merupakan suatu situasi yang berat untuk diterima, karena selain individu harus terbiasa dengan kondisi yang baru akibat dari kehilangan, dan kehilangan sangat berkaitan erat dengan kontrol emosi individu.
Peristiwa  penggusuran  yang  berada  di  Desa  sena  masyarakatnya  mengalami dampak kehilangan tempat tinggal, kerugian akan material dari bangunan rumah pun juga dirasakan oleh masyarakat yang terkena penggusuran, ketika penggusuran itu dilakukan maka  semua  yang  berdiri  diatas  lahan  tanah  tersebut  akan  dibongkaran  oleh  petugas personil  gabungan  seperti  rumah,  apabila  rumah  yang  dihuni  bersifat  permanen  yang terbuat  dari  batako  sudah  sangat  dipastikan  kerugian  yang  dirasakan  pun  akan  begitu besar, Didesa tersebut yang terkena gusur berada di dusun VI yang keseluruhan jumlah penduduknya sebanyak 461 jiwa. Salah satu informan juga menyampaikan hal yang sama.
Menurut  Pak  Ed  Selaku  Kepala  Dusun,  menyatakan  rumah  yang  dibuat  pakai bahan  batu  atau  yang  permanen  akan  beda  jumlah  ganti  ruginya  dengan  rumah  yang hanya dibuat dengan papan/anyaman bambu, tapi semua nya tetap merasakan kerugian disetiap orang yang mendiami lahan tanah itu (Wawancara, 26 April 2024).
Gambar 3. Alat Berat Merubuhkan Rumah Warga yang Berada Di Desa Sena Penggusuran yang disertai dengan penghancuran rumah dan barang menyebabkan terhambatnya pendidikan anak dan bahkan tidak dapat melanjutkan sekolahnya. Contoh anak  Ibu MI korban penggusuran yang terpaksa  mengikuti ujian  akhir sekolah dengan menggunakan pakaian bermainnya dan sandal, ketika ditanya oleh gurunya anak tersebut menjawab  dengan  perasaan  malu  bahwa  rumahnya  baru  saja  digusur.  Selain  itu  anak- anak korban penggusuran nasibnya tak menentu dan tidak bisa sekolah karena pakaian dan buku miliknya tak sempat diselamatkan, Belum  lagi anak yang tidak mau sekolah dikarenakan  malu  karena  dibuli  oleh  teman-temannya  karena  tidak  punya  rumah  lagi, Terhambatnya sekolah anak bisa juga karena orang tua yang juga korban penggusuran tidak dapat lagi membiayai anak-anak nya sekolah. Hal ini jelas sangat merugikan anak dan terhambat atas haknya untuk mendapatkan pendidikan.
2) Kehilangan Mata Pencaharian Teori Neoklasik merupakan  teori  pertumbuhan  ekonomi  yang  menjelaskan mengenai faktor pertumbuhan ekonomi negara dapat stabil apabila dengan tiga komponen penting  yaitu  tenaga  kerja,  modal  dan  teknologi.  Ahli  ekonomi  yang  menopang  teori pertumbuhan Neoklasik adalah Robert M. Solow bahwasanya beliau lebih menekankan pada rangkaian kegiatan produksi yang dilakukan manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi  modern  dan  hasil  atau  output  (Ritonga,  Fedryansyah,  &  Nulhakim,  2022). Robert M. Solow ada mengatakan kegiatan produksi yang dilakukan manusia, dan ketika peristiwa  penggusuran  lahan  tanah  yang  terjadai  pada  kawasan  daerah  tersebut  yang mereka  tempati  terkena  gusur  maka  kegiatan  untuk  berproduksi  juga  mengalami pemberentian dan penurunan, sebab mengapa demikian karena ada sebagian dari mereka yang  membuat  ladang  pertanian  untuk  bertahan  hidup,  dan  jika  tempat  mereka  telah
tergusur maka uang yang akan mereka dapat dari mana kalau tidak dari ladang yang telah mereka tanami selama itu. Serta memberikan rasa resah atau ketakutan tentang bagaimana kelanjutan hidup yang akan dijalankan kedepannya, untuk membiyayai kebutuhan sehari- hari dan membiyayai  kebutuhan anak sekolah. Pernyatan tersebut  senada dengan yang disampaikan  oleh  informan.  Menurut  Buk  Wr  Selaku  Warga  Terkenak  Gusur, menyatakan  diwaktu  penggusuran  itu  tempat  tinggal  kami  udah  digusur,  tempat  kami bertani nanam-nanam sudah tidak ada untuk kebutuhan hidup kami dan anak-anak nanti tidak tau darimana kalau tidak dari ladang-ladang itu (Wawancara, 25 Mei 2024).
Masyarakat  yang  mendiami  lahan  tanah  ini,  mereka  masyarakat  kecil,  maksud dari  kecil  ini  merupakan  masyarakat  awam  biasa,  jika  mereka  masyarakat  yang  besar yang memiliki akan segalanya, dari segi materil dan pengetahuan yang lebih luas, bisa saja mereka tidak akan tinggal dilahan tanah ini, dapat dilihat dari penjelasan-penjelasan yang  tertera  diatas,  mereka  mengaku-aku  bahwa  lahan  tanah  tersebut  miliki  mereka, karena  bertahun-tahun  mereka  menempati  lahan  tersebut  disebabkan  mereka  nyaman dengan  keadanyaan  pada  saat  itu,  lalu  kemudian  mereka  mendirikan  ladang  untuk dijadikanya  mata  pencarian  mereka,  namun  tetapi  mereka  tidak  menghiraukan  bahwa lahan tanah yang sangat luas itu ternyata milik PTPN II, dan tepat awal tahun 2023 mereka harus  segera  mengosongkan  dan  meninggalkan  lahan  itu,  karena  lahan  PTPN  II  yang selama  ini  mereka  tempati  akan  berahli  menjadi  milik  Pemerintahan  daerah  provinsi sumatera utara, karena ingin segera dibangunkanya spot center /stadion sepak bola, maka dengan begitu apa saja yang berdiri dilahan itu harus dikosongkan  termasuklah ladang- ladang mereka.
3) Membawa Dampak Psikologis
Selain hilang tempat tinggal dan rusaknya barang-barang terdapat dua kelompok yang paling rentan menjadi korban ketika terjadi korban penggusuran, yaitu anak-anak dan  perempuan.  Dampak  yang  terjadi  terhadap  anak-anak  dapat  bermacam-macam, seperti gangguan psikologis trauma dan stress, tidak bisa sekolah, dan dampak lainnya. Selanjutnya dampak psikologis seperti trauma mendalam dan stress melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa rumah yang selama ini ditinggalinya hancur, barang-barangnya diangkut serta kondisi diperparah apabila terjadi tindak kekerasan. Bukan hanya sekedar memberikan dampak psikologi bagi anak seperti trauma, tetapi juga dapat memberikan dampak  buruk  untuk  kesehatan  bagi  anak,  biasanya  penyakit  yang  muncul  seperti gangguan  pencernaan,  dari  dampak  penggusuran  ini  terhadap  anak-anak  sangat mempengaruhi akan tumbuh kembang anak, ini yang sering sekali luput dari perhatian pemerintah ketika melakukan penggusuran, Bila tidak diatasi dampak psikologi nya bisa bertambah parah atau akan terus ada pada anak-anak hingga dewasa nanti. Ini seperti bom waktu yang akan membentuk karakter dan kepribadian yang kurang baik untuk anak-anak kedepanya yang mengalami peristiwa penggusuran tersebut.
Korban penggusuran yang rentan selain anak-anak adalah perempuan khususnya kaum ibu-ibu. Perempuan seringkali menanggung beban dan dampak yang paling berat dalam  menghadapi  penggusuran  paksa.  Hal  ini  terkait  dengan  peran  sumbangan  dan komitmen perempuan terhadap keberlangsungan hidup keluarganya. Perempuan menjadi rentan karena ketika penggusuran seringkali menggunakan kekerasan dan upaya paksa sehingga perempuan sering menjadi korban. Tak jarang juga ketika terjadi penggusuran kaum ibu-ibu melakukan aksi menghadang petugas penggusuran dan terjadi bentrok. Saat penggusuran pun biasanya kaum ibu-ibu harus menjaga barang-barang miliknya beserta anak-anaknya disaat yang sama kaum laki-laki sibuk menghadang petugas penggusuran atau membereskan barang-barang. Ada tiga teori utama yang digunakan dalam psikologi, yaitu: psikoanalisis, behaviorisme, dan humanisme. Namun tetapi untuk ini penulis hanya cukup  menggunakan  teori psikoanalisis karena  lebih  tepat  untuk  disandingkan  dengan
penelitian yang sudah didapat, yang dimana psikoanalisis merupakan perilaku manusia yang ditentukan oleh konflik tidak sadar antara ide yang berisi dorongan ego, moral, dan nilai yang mempunyai peran sebagai mediator antara keinginan untuk meraih kepuasan dan situasi lingkungan atau dunia nyata (Utomo, 2022).
Menurut Buk Sr Selaku Warga Terkena Gusur, menyatakan menangis-nangislah kami diwaktu penggusuran itu udah gak tau lagi mau kayak mana Teriak-teriakan kami waktu itu sama satpol pp biar gak dirubuhkan rumah kami, menjerit-jerit mohon-mohon pokonya sama mereka diwaktu penggusuran itu (Wawancara, 25 Mei 2024).

## Gambar 4. Penampakan Warga Menaiki Alat Berat Exsavator
Hubungan  interaksi  dan  komunikasi  antara  masyarakat  dengan  TNI  diwaktu penggusuran  itu  terjadi  tidak  harmonis  lagi,  Penggusuran  yang  menyebabkan  konflik yang  terjadi  didesa  ini,  memiliki  dampak  negatif  yang  dimana  mereka  berupaya menghentikan  personil  gabungan  yang  ingin  mengeksekusi  untuk  menggusur  lahan tempat  tinggal  warga  itu,  teriakan  histeris  dilontarkan  oleh  warga  dalam  peristiwa kejadian tersebut, dan tampak dapat diamati dari gambar diatas sudah pasti bahwa warga yang berada dipemukima lahan itu sangat terpukul atas kehilangan harta bendanya.

## Kesimpulan
Konflik  agraria  sendiri  merupakan  salah  satu  bentuk  konflik  yang  berkaitan dengan  tanah.  Pada  dasarnya  tanah  adalah  aset  yang  paling  penting  dalam  kehidupan masyarakat  karena  tanah  adalah  sumber  dari  segi  material  dalam  kehidupan.  Dalam konflik agraria masalah mengenai persengketaan tanah sering terjadi didalam lingkungan masyarakat. konflik yang berbau dengan lahan tanah atau konflik agraris sangat rentan untuk  terjadi  yang  disebabkan  karena  pertentangan  kepentingan.  Salah  satunya  seperti konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah yang terletak di kawasan  Desa ini. Konflik yang terjadi antar masyarakat dengan pemerintah setempat disebabkan karena ketidak  pemahaman  yang  mendalam  akan  suatu  lahan  kosong  dan  menyebabkan kericua’an  antar  beberapa  pihak,  sementara  kebutuhan  publik  masyarakat  semakin meningkat,  baik  fungsi  maupun  manfaat  lahan  bagi  masyarakat,  dan  menyebabkan dampak positif dan negatif pada saat terjadinya pristiwa penggusuran tersebut.

## Daftar Pustaka
Alfitra.  (2017). Konflik  Sosial  Dalam  Masyarakat  Moderen  Penyelesaian  Menurut Hukum Positif, Politik dan Adat . Ponorogo: Wade Group.
Anugerah,  B.  (2020).  Papua:  Mengurai  Konflik  dan  Merumuskan  Solusi. Jurnal Lemhannas RI , 7 (4), 51–65.
Batlajery,  A.,  Pattiselanno,  A.  E.,  &  Kakisina,  L.  O.  (2017).  Konflik  Agraria  Di  Desa Watmuri  Kecamatan  Nirunmas  Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat. Agrilan : Jurnal Agribisnis Kepulauan , 5 (2), 88–100.
Fahrimal,  Y.,  &  Safpuriyadi,  S.  (2018).  Komunikasi  Strategik  Dalam  Penyelesaian Konflik Agraria Di Indonesia. Jurnal Riset Komunikasi , 1 (1), 109–127.
Habibi,  M.  R.,  Safiudin,  A.,  &  Rusdiana,  J.  (2020).  Konflik  Agraria  di  Pedesaan. Al- Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam , 23 (1), 22–41. Indrawan, J., & Putri, A. T. (2022). Analisis Konflik Ambon Menggunakan Penahapan Konflik Simon Fisher. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik , 4 (1), 12–26.
Karisma,  G.,  Sulistyo,  I.,  Sanjaya,  F.  J.,  &  Simbolon,  K.  (2021).  Pamswakarsa  Dalam Konflik Agraria Di Lampung : Masyarakat Pamswakarsa in Agrarian Conflict in Lampung :  Between  the  Interest  of  the  Company  ,  the  State  ,  and. Inovasi Pembangunan – Jurnal Kelitbangan , 9 (1), 57–70.
Kasdim, F. M., & Nurdin, A. (2015). Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi. Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press.
La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa. (2021). Teori Sosiologi. In R. Hamidin &  Munaeni  Waode  (Eds.), Profil  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Sulawesi  Selatan Tahun 2021 (Edisi 1, Vol. 1). Baubau: CV. Eureka Media Aksara. Latifah,  S.  L.,  &  Ayang  Fristia  Maulana.  (2024).  Penggusuran  Rumah  di  Bantaran Sungai:  Tantangan  Agraria  di  Tambakrejo,  Semarang  Utara. Jurnal  Hukum Bisnis , 13 , 1–8.
Nugroho, O. C. (2018). Konflik Agraria di Maluku Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM , 9 (1), 87–101.
Nurnaningsih.  (2022).  Pusaran  Konflik  Agraria  Dan  Model  Resolusi  Konflik  Berbasis Keadilan Restoratif. Jurnal Hukum & Pembangunan , 52 (2), 550–564.
Putra,  A.  M.  (2023).  Agrarianisasi  dan  Konflik  Agraria  Mengubah  Sosial  Budaya Masyarakat Pedesaan. Jurnal Dinamika Sosial Budaya , 25 (1), 125. Putra, R., & Sinaga, K. (2019). Kondisi Ekonomi Petani Dalam Konflik Agraria (Studi Pada  Anggota  Serikat  Petani  Indonesia). Jurnal  Pembangunan  Manusia , 1 (2), 151–165.
Putri, JS, Wijaya, RA, Hitipeuw, &  VM. (2023). Dampak Penggusuran  Di Area Roxy Jember  Terhadap  Pedagang  Kaki  Lima. Jurnal  Insan  Pendidikan  Dan  Sosial Humaniora , 1 , 10–24.
Ritonga,  M.  A.  P.,  Fedryansyah,  M.,  &  Nulhakim,  S.  A.  (2022).  Konflik  Agraria: Perampasan  Tanah  Rakyat  Oleh  PTPN  II  Atas  Lahan  Adat  Masyarakat  (Studi Kasus  Desa Launch, Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu,  Langkat). Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik , 4 (2), 124. Sampe,  F.,  &  Elvira.  (2022). Manajemen  Konflik  Strategi  Pengelolaan  Konflik  dalam Organisasi. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
Utomo,  K.  M.  (2022).  Analisis  Perkembangan  Teori-Teori  Psikologi  dengan Epistemologi Problem-Solving Menurut Karl Popper. Jurnal Filsafat Indonesia, 5 (1), 30–37.
Wahyuni,  R.  (2022).  Perlindungan  Hak  Atas  Tempat  Tinggal  Warga  Terdampak Penggusuran  Di  Kawasan  Perkotaan  Berdasarkan  Perspektif  HAM. Jurnal Yuridis , 9 (1), 37–55.
Zulfa,  N.,  &  Oktaviani,  D.  (2023).  Peran  Negosiasi  Terhadap  Konflik. TIPS :  Jurnal Riset, Pendidikan Dan Ilmu Sosial , 1 (2), 127–131.