## PEMBANGUNAN HUKUM ARBITRASE (POLITIK HUKUM) SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA
(Tinjauan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)

## Umar Haris Sanjaya
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Email: umarharis18@yahoo.co.id dan umarharis@uii.ac.id

## Abstrak
Sebagai salah satu ciri dari pelaku bisnis "modern", para  pebisnis  ingin  menyelesaikan sengketa bisnis dengan cepat agar tidak membawa kerugian pada bisnisnya karena tersitanya waktu untuk mengurusi sengketa. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur tentang penyelesaian sengketa bisnis.  Pembentukan hukum arbitrase merupakan kajian politik hukum yang menarik, mengingat hingga saat ini penerapannya masih menjadi tidak efektif. Penelitian ini mengambil dua kajian masalah yaitu satu, bagaimana Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia dalam arbitrase? Dua, bagaimana Pengertian politik hukum arbitrase itu dan apa tujuannya.  Penelitian  ini  menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mencakup  penelitian  asas  hukum.  Penelitian  ini pada dasarnya menggunakan metode kualitatif yang mengkaji tentang konsep tentang konsep politik hukum arbitrase pada pembentukan  (politik  hukumnya).  Dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang pembangunan hukum di Indonesia khususnya pada konteks hukum  arbitrase.  Hasil  dari penelitian ini diketahui bahwa perkembangan hukum ekonomi, khususnya pada pengaturan hukum arbitrase cenderung tidak dimulai dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, tetapi diambil dari kebutuhan-kebutuhan yang mendesak pada saat reformasi walaupun itu  sejalan  dengan pembangunan hukum pada proses pembaharuan hukum demi keadilan dan kesejahteraan hukum bagi masyarakat, terutama bagi para pengusaha dan pelaku bisnis.
Kata kunci : politik hukum, pembangunan  hukum, arbitrase

## Abstract
Nowdays every business actor as the modern businessmen would like to settled any business dispute more quickly, simply, to prevent from any risk which is rise. Government regulated the alternative dispute settlement on business field that is arbitration law. The arbitration regulation becoming a legal politic study which is interested because of the implementation of it not apply well. This research study about the Economy law and development in Indonesia regarding arbitration and how the legal politic of arbitration is perform. This study is using descriptive methodology with juridical normative. For the conclusion is law and development in Indonesia especially arbitration is not beginning with values of societies, but  taken  from condition of reformation of Indonesia. However the economic law and development still need to enforce in according to make justice and prosperity especially for business actor.

## Keywords : legal politic, law and development, arbitration

## A.  PENDAHULUAN 1.   Latar Belakang Masalah
Pada saat ini, perkembangan ekonorni dan persaingan bisnis telah berkembang pesat. Persaingan telah mencapai pada suatu bentuk era pertukaran  yang  luas.  Dan setiap negara di dunia sudah pasti akan ikut bersaing untuk bisa ikut mengembangkan perkembang·an ekonorninya. Hal ini tidak hanya bagi negara maju saja, tetapi negara berkembang juga ikut berpartisipasi agar dapat  terkatrol  bentuk  perekonomiannya. Salah satu ciri dari berkembangnya bisnis perekonomian adalah terjadinya jual beli dan ekspor impor barang dari negara satu ke negara lainya yang cepat dan dalam jumlah besar. Didalam hal ini, tak dapat dielakan bahwa setiap pihak menginginkan hak dan kewajibannya untuk bisa dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.   Sebagai  contoh  adalah  pertumbuhan perekonomian  yang  cepat  adalah semua  harus “serba cepat” 1 . Hal ini tidak lain disebabkan adanya  persaingan  yang kuat dan terjadinya pasar bebas disuatu negara.
Hubungan bisnis dan perjanjianjual beli dalam forum free market tak akan jauh dari suatu sengketa yang timbul dari para pelaku bisnis. Tetapi pada dasamya para  pelaku bisnis yang telah terikat dalam perjanjian bisnis telah mengantisipasinya didalam klausula kontrak akan dibawa kemana arah penyelesaiannya. Adapun sengketa yang timbul tidaklah seperti apa yang telah diperjanjikan didalam kesepakatannya, tetapi bisa saja berhubungan dengan hal lainnya 2 .
Sebagai salah satu ciri dari pelaku bisnis "modern", para pebisnis tentu  tidak ingin suatu permasalah bisnisnya berlarut-larut menghantui perkembangan bisnisnya. Mereka ingin suatu sengketa yang dialaminya agar cepat diselesaikan dan  tidak membawa kerugian pada bisnisnya.
Indonesia sebagai negera yang berkembang dan telah mengalarni reformasi perubahan, turut berpartisipasi mengembangkan suatu upaya didalam penyelesaian sengketa, terutama untuk sengketa perniagaan. Penyelesaian sengketa disini  dibuat dengan tujuan dan fungsinya untuk menjawab dari kebutuhan para pelaku bisnis yang "modern" yakni cara penyelesaian  sengketa diluar pengadilan agar terselesaikan  cepat 3 .
Hal ini sesuai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa. Pada saat berlakunya Undang- Undang No. 30 tahun 1999 ini, ketentuan mengenai arbitrase maupun hal yang serupa dinyatakan tidak berlaku kembali. Didalam Undang-Undang ini  diatur  berbagai ketentuan baik dalam ruang lingkup dari aspek nasional maupun  internasional.  Selain itu,  Undang-Undang  No.  30 tahun  1999  ini  juga  mengatur  aspek  hukum  acara  dan  substansinya. Tetapi pada perjalanannya upaya Legislator didalam memasukkan ketentuan-ketentuan dari ruang lingkup dan hukumnya (formal dan materiil) justru mendatangkan persoalan dan kebingungan dari para pelaku penyelesaian  sengketa.  Hal ini didapat pada sisi pengaturannya dan isi materi hukumnya 4 .
Bisa dikatakan, didalam suatu pembentukan peraturan harus memerlukan pendekatan- pendekatan baik dari pemerintah,  wakil  rakyat, dan  rakyat  itu  sendiri   agar   pembentukan
1 Sudiarto,   Zaeni   Asyhadie, Mengenal   Arbitrase  salah  satu  penyelesaian  sengketa  bisnis ,Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal. 27
2 Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di  Indonesia ,  Gramedia  Pustaka  Utama  Jakarta, 2006, hal.3
3 M. Yahya Harahap, Mencari Sistem Alternatif Penyelesaian  sengketa , Varia Peradilan, No. 21,1995,hal. 116-117
4 Gatot Soemartono, Hukum Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Gramedia Pustaka  Utama, Jakarta, 2006, hal. 25
peraturan itu bisa berjalan bersama-sama mencapai tujuannya 5 . Bila dikaitkan dengan konsep bangsa Indonesia sebagai  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat) indikator ketercapaiannya adalah kondisi masyarakat yang mampu mematuhi peraturan yang telah  dibuat  oleh  Pemerintah 6 . Tetapi aturan itu harus bisa memudahkan dan meyakinkan masyarakat agar  dapat dipatuhi.
Terkait dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ini, aturan yang dikodifikasikan ini secara pasti telah menggugurkan aturan hukum tentang arbitrase sebelumnya. Tetapi didalam penerapan hukumnya justru Undang-undang Arbitrase ini justru menjadi alat bukan problem solver seperti yang  diharapkan.
Hal ini terlihat pada berbagai penyelesaian sengketa bisnis yang dilakukan pada suatu penyelesaian dengan proses arbitrase. Adapun berbagai  masalah  terhadap penerapan undang-undang  ini juga tidak jauh dari ruang lingkup  atas Undang-Undang  itu sendiri.
Dari dalam lingkup nasional, permasalahan yang kerap muncul adalah komplain terhadap kemampuan arbiter didalam praktek arbitrase oleh  pihak  yang  bersengketa. Bisa dikatakan kurangnya kebiasaan, pengalaman, keterampilan dan fengetahuan dari arbiter hingga berakibat pada penundaan pelaksanaan  putusan arbitrase 7 .
Adapun dari skala intemasional, permasalahan yang didapat pada penerapan Undang- undang No. 30 tahun 1999 ini salah satunya adalah Indonesia masih enggan untuk melaksanakan atau menolak pelaksanaan putusan arbitrase intemasional (Internastional foreign arbitration decision) karena dinilai dapat bertentangan dengan ketertiban umum atau public policy 8 .
Pada umumnya diadakannya sebuah upaya penyelesaian sengketa  secara  arbitrase ini untuk mempermudah pihak yang bersengketa dalam memecahkan masalahnya. Sengketa yang dipecahkan hams dilakukan secara resolutif, yaitu agar sengketa tersebut tercapai solusi yang tepat yang sebelumnya ada  solusi.
Pada akhirnya bila suatu produk hukum yang dibuat kemudian masih terdapat beberapa permasalahan   didalam   implementasinya  di  kehidupan   nyata,  maka sudah  sewajarnya bila produk hukum ini diuji lebih lanjut lagi. Hal ini tak lepas dari suatu  tujuan hukum yang menjadikan masyarakat itu sebuah tool of social engineering 9 , yang nantinya dapat dimanfaatkan  dan berdampak kebaikan.
Selanjutnya didalam penulisan ini akan diuraikan bagaimana itu pembangunan hukum ekonorni di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan arbitrase ini, dan selanjutnya akan disinggung tentang bagaimana pengertian politik hukum arbitrase itu dan apa tujuan dari arbitrase di  Indonesia.
5 Pembangunan disini adalah konsep pembentukan hukum dan peraturan hukum yang akan dipositifkan, yang nantinya menjadi sebuah peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu  peraturan disini haruslah selaras dengan cita-cita pembangunan sebuah  negara yang bertujuan keadilan,  lihat pada Norman Long, An Introduction to the sociology of rural development , diterjemahkan menjadi Sosiologi pembangunan  pedesaan , Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hal. 221 tentang pembangunan di India
6 Pikiran dari Irjen Pol. DR. Teguh Soedarsono, Kadiv Binkum Polri, dalam presentasi mengenai "Sosialisasi Penanganan Perkara Melalui Proses Alternative Dispute Resolutions Sebagai Tindak Lanjut Dalam Mewujudkan Strategi Community Policing dan Kultur Polisi Sipil Dalam Proses Reformasi Polri", Jakarta, Mabes Polri, Desember 2006
7 Gatot Soemartono,  Op.,Cit., hal. 2
8 Ibid., dalam hal ini bertentangan dengan kewajiban Indonesia sebagai anggota New York Convention yang telah diratifikasi untuk melaksanakan putusan arbitrase, tetapi hal ini masih menjadi permasalahan  hingga sekarang karena putusan arbitrase sangat merugikan bangsa Indonesia
9 Lili Rasjidi. Dasar-Dasar  Filsafat  Hukum , Citra Aditya Bakti,  Cetakan  5, Bandung,  1990, hal.134. Hukum disini sebagai alat sosial yang berguna untuk membawa masyarakat lebih berperadaban dan menjalankan  aturan itu untuk mengubah pada kebaikan.

## 2.  Rumusan Masalah
a. Bagaimana Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia dalam  arbitrase?
b. Bagaimana Pengertian politik hukum arbitrase itu dan apa  tujuannya?

## 3.  Tujuan Penelitian
Sejalan dengan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengkaji tentang Bagaimana Pembangunan Hukum Ekonorni Indonesia dalam arbitrase. Kedua, menganalisis Bagaimana Pengertian  politik  hukum arbitrase  itu dan apa tujuannya.

## 4. Metode Penelitian
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian asas hukum. Penelitian ini pada dasarnya  menggunakan  metode  kualitatif yang mengkaji tentang konsep tentang konsep politik  hukum  arbitrase  pada pembentukan (politik hukumnya. Dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang pembangunan hukum di Indonesia khususnya pada konteks hukum arbitrase. 10
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis  normatif.  Yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai law  in  doctrine yang   meliputi    nilai-nilai, 11 norma-norma    hukum    positif   atau  putusan pengadilan, dengan fokus pada masalah penelitian yang tertuang dalam  rumusan masalah. Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekuder, dan bahan hukum tersier.

## B.  ANALISIS  DAN HASIL PENELITIAN

## 1.  Pembangunan  Hukum Ekonomi Indonesia dalam Arbitrase
Pembangunan hukum ekonomi di Indonesia ini sangatlah  luas  bila  ingin kita lihat dari berbagai aspek ekonominya. Ini dimulai sejak masuknya era reformasi bangsa Indonesia pada tahun 1999. Yaitu dimana adanya peraturan perundang-undangan yang baru khususnya berkaitan dengan pembangunan hukum  ekonomi  di Indonesia.  Salah satu pembangunan hukum yang penulis kaitkan disini adalah pembangunan hukum Undnag-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa. Disini penulis ingin mengaitkan antara hubungan pembangunan ekonomi dengan hukum, yaitu penyelesaian tentang penyelesaian sengketa  bisnis  dengan arbitrase.
Pembangunan hukum ekonomi ini dibangun dan dibentuk  tepat  dengan kebutuhan masyarakat akan adanya perubahan sosial yang telah berkembang. Karena hukum arbitrase ini sekaligus sebagai sarana pembangunan  dan pembaharuan atas iklim ekonomi masyarakat Indonesia 12 . Hal itu juga sejalan  dengan  rujukan  dari Roscoe Pound yang mengatakan bahwa hukum itu bagian dari rekayasa  pembaharuan masyarakat (law as a tool social engeneering) dan itu semua temyata  teraplikasi didalam penerapaanya  di Indonesia  sebagai negara yang sedang  berkembang 13 .
Hal itu bisa dilihat dari kebutuhan masyarakat yang sedang meningkatnya kehidupan perekonomiannya didalam perdagangan dan bisnis. Beberapa elemen masyarakat sudah mulai untuk mengembangkan bisnisnya dari level nasional hingga ke level intemasional. Hal itulah
10 Sri  Mamudji,  et,  al., Metode  Penelitian  dan Penulisan  Hukum , Badan  Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 4
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 35
12 M.  Fahmi   Al-Amruzi, Pembangunan   Hukum  Nasional   Dalam   Perspektif   Filsafat Hukum , Jumal Khazanah, Vol.  V. No.06 Edisi November-Desember 2006, hal. 70
13 Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem , CV. Mandar Maju, Bandung, 2003,  hal. 5
yang akhimya direduksi dari kegiatan dan aktifitas itu  dalam instrumen  hukum 14 dengan dikeluarkannya Undang-Undang  No 30 Tahun   1999  yang tidak lain sebagai upaya pelaku usaha untuk bisa menyelesaikan sengketa secara arbitrase  bila dikehendaki.
Menyikapi bentuk aktifitas masyarkat diatas Erman  Rajagukguk 15 mengungkapkan bahwa,   Indonesia   tengah   memasuki   masa   industrialisasi dimana  dalam era tersebut industrialisasi merupakan jalan untuk  meningkatkan  kesejahteraan baik bagi negara maupun masyarakat. Kebutuhan akan pembangunan hukum ini penting bagi negara terutama untuk melindungi rakyat (pelaku  usaha)  dari  sisi  negatif persaingan industrialisasi.
Dengan adanya perubahan sosial dan perkembangan  bisnis  perkekonomian, sudah sepatutnya indonesia mulai bersikap untuk bisa menerapkan sistem yang global. Dimana sistem yang sama dan diterapkan pula oleh negara-negara pelaku bisnis. Yang nantinya dengan  adanya   kepastian   hukum   yang  hampir   sama 16 , para  pelaku usaha negara lain merasa nyaman untuk beraktifitas di  Indonesia.
Prof. Hikmahanto Juwana 17 menjelaskan didalam kuliahnya  bahwa,  apabila hukum yang telah ada tidak sesuai dengan kebutuhan yang  ada,  sehingga  perlu  dilakukan penyesuaian agar dapat  mendukung  kinerja  bisnis  perekonomian  di Indonesia.  Tetapi disayangkannya bahwa semua aturan  hukum di Indonesia   yang dibuat pada saat reformasi ini semuanya itu bukanlah mengadopsi, tetapi melalui proses transplantasi 18 dari Amerika dan Eropa untuk diterapkan  di Indonesia.
Walaupun itu tepat, penulis beranggapan tidak semua hukum yang perlu digunakan  di Indonesia ini  harus sama dengan  negara lain. Dalam  artian  bisa kita  buat hukum itusejalan dengan negara lain, tetap mengedepankankebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Terlepas dari sisi itu, sebenarnya keberadaan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ini telah lama dinanti oleh banyak kalangan di Indonesia. Harapan itu berkembang karena kebutuhan terhadap  mendesaknya  tanggapan  dari  masyarakat terhadap  perkembangan bisnis dan penyelesaiannya yang berkembang. Dengan kebutuhan suatu  penyelesaian  sengketa komersial yang efektif, singkat dan terpercaya di Indonesia 19 .
Latar belakang pembangunan hukum arbitrase terhadap Indonesia ini sesungguhnya dimulai ketika adanya Konvensi New York pada tahun 1958 (New York Convention on the Recognition and Enforcement of foreign arbitral awards of 1958). Dimana arbitrase telah dijelaskan dan diterapkan pada negara anggota yang bergabung didalam konvensi New York. Indonesia pada saat itu ikut meratifikasi konvensi tersebut dan kemudian baru dituangkan melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Konsekuensi dari ratifikasi konvensi tersebut adalah pengakuan dan pelaksanaan atas putusan arbitrase menjadi kewajiban dari Indonesia.
14 Direduksi disini berarti menjadikan suatu kegiatan yang telah ada itu dalam aturan yang telah menjadi hukum dan landasan bagi masyarakat, dikutip dari Hikmahanto Juwana, Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum  Internasional , Lentera Hati, Jakarta, 2002, hal. 27
15 Erman Rajagukguk, Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi, dikutip dari Pidato Pengukuha Guru Besar FH UI 4 Januari 1997, diakses melalui , http: //www.solusihukum.com/artikel/artikel11 9.php, pada 18 Februari 2012
16 Kalimat yang dikutip adalah tanpa adanya kepastian hukum segala kontrak dan perjanjian seolah-olah tidak ada artinya, dan apabila situasi ini terjadi maka  akan  mempengaruhi  perkembangan bisnis, diambil dari Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga , Erlangga, Yogyakarta, 2003, hal. 81
17 Hikmahanto Juwana, Politik Hukum UU bidang Ekonomi di Indonesia ,bahan ajar kuliah ke-1 pada Mata Kuliah Hukum Pembangunan Ekonomi di PPS FH UII 15 Januari 2012. Hal. 7
18 Ibid., Hal. 9
19 Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia  RI, Pengkajian Hukum Tentang Arbitrase Negara-Negara  ASEAN, Jakarta. 2009, hal.24
Sebelumnya ketentuan yang sama ada pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 sebagai proses atas penyelesaian dengan arbitrase yang pernah dibuat di Indonesia. Undang-Undang ini lahir sebagai konsekuensi Indonesia yang turut serta didalam Washington Convention (International Convention on the settlement of  invesment disputes between states and nationals of other states), yaitu tentanr penyelesaian perselisihan antara negara dan warga asing mengenai penanaman modal 20 .
Baru pada tahun 1990 aturan yang mengatur keberadaan arbitrase diperjelas oleh Mahkamah Agung dalam Peraturan MA No. 1 Tahun 1990 yang berisikan tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing. Peraturan  ini sebagai  wujud dari Kepres No.  34 Tahun 1981  yang pernah dikeluarkan sebelumnya 21 .
Dan akhirnya ketentuan tentang arbitrase itu secara spesifik dibuat pada tahun 1999. Dan  hal  juga  tidak  lepas  dari  tekanan  dari  kalangan  masyarakat   bisnis untuk mengatur tentang  arbitrase 22 Itu semua dibuat dengan  mengadopsi  beberapa ketentuan arbitrase yang ada dalam UNCITRAL Model Law (Law on International Commercial Arbitration of 1985). Dan akhirnya pemberlakuan Undang-Undang  No. 30 Tahun 1999 ini dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat selaku para pelaku bisnis dan kebutuhan negara selaku anggota dari konvensi New York dan  kehadiran  negara  untuk  berkembang  dalam dunia perdagangan.
Niat dari Undang-Undang ini adalah untuk menjamin para pelaku bisnis agar dapat melakukan usahanya di Indonesia dengan kejelasan hukum yang ada. Adapun tata cara pelaksanaan putusan yang diatur pada UU ini diberlakukan sebagaimana  hukum acara perdata 23 .

## 2.  Politik  Hukum Arbitrase
Politik hukum arbitrase disini adalah bagian dari ilmu hukum yang mengkaji perubahan hukum   (ius   constitutum)   menjadi   hukum   (ius   constituendum) didalam  kehidupan masyarakat yang lebih baik 24 .  Perubahan yang dimaksud  diatas  adalah keadaan dimana masyarakat yang dulunya belum membutuhkan, kemudian dengan perkembangan zaman maka masyarakat membutuhkan atas keadaan tersebut. Politik hukum terhadap hukum arbitrase ini sebagai upaya dan jawaban terhadap perubahan zaman dan perkembangan ekonomi.
lus consitutum disini penulis artikan sebagai hukum yang telah ada dan dilaksanakan didalam kehidupan negara Republik Indonesia. Hal ini diterapkan sebagai bentuk kepastian hukum terhadap masyarakat didalam melaksanakan kehidupan. Sedangkan ius constituendum adalah sebuah hukum yang sepatutnya diterapkan dikehidupan, ketika telah terjadi perkembangan  dan perubahan didalam masyarakat.
Menurut  F.  Sugeng  Istanto 25 . proses  perubahan  antara ius  consitutum menjadi ius constituendum ini dikarenakan adanya perubahan dimasyarakat dimana rangkaian hukum yang ada hams dirubah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas perubahan tersebut.
Dari gambaran diatas maka pengertian politik hukum yang dimaksud penulis adalah tentang kebijakan dasar  negara didalam menentukan arah 26 . (ius consitutuendum) untuk
20 Hal ini sebatas pada hal penanaman  modal semata, Ibid., hal. 26
21 Bambang  Sutiyoso, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hal. 25
22 Ibid., hal. 25 23 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 153-154
24 Abdul Latif, Hasbi Ali, Politik  Hukum, Sinar Grafika,  Jakarta, 2010, hal. 51
25 Sugeng F. Istanto, Politik Hukum, Bahan Ajar Pascasarjana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2005, hal. 60-68
26 Dikutip dari Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, cet. 2, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986 hal. 160
menghukumkan sesuatu bagi masyarakat. Sejalan dengan diatas, Soedarto 27 menggambarkan politik hukum sebagai kebijakan negara untuk menetapkan peraturan yang digunakan untuk mengekspresikan apa yang diharapkan masyarakat dan  agar tercapai  apa yang dicita- citakan.
Dan konteks yang penulis harapkan didalam menjelaskan politik hukum adalah pengertian dari Satjipto Rahardjo. Dimana politik hukum adalah cara yang tepat dan hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum di masyarakat, agar hukum itu tetap untuk dilaksanakan dikehidupan 28 .  Ada beberapa pikiran mendasar yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa pada politik hukum itu memerlukan  tujuan  dan sistem yang hukum, cara- cara yang  tepat didalam mencapai tujuan, pemberlakuan hukum yang tepat sesuai dengan keadaan masyarakat, dan perumusan  hukum  yang mapan 29
Pada intinya definisi-definisi yang dikutip penulis disini adalah tentang penggambaran dimana hukum itu dibuat untuk menciptakan keadaan yang baik bagi masyarakat  menjadi cita-cita bangsa Indonesia  untuk  bisa mensejahterakan warganya 30
Dari berbagai pendapat dari para sarjana tentang politik hukum, penulis ingin mengaitkan tentang pentingnya politik hukum didalam perumusan  hukum  untuk  menjadi sistem hukum  nasional  yang berhubungan  dengan arbitrase. Didalam  membuat  sistem hukum arbitrase ini, hendaknya pemerintah memperhatikan living law 31 yang ada di Indonesia. Hal ini berguna sebagai harapan dan cita-cita dari  masyarakat  sebagai obyek dari hukum yang akan diberlakukan. Maka dari itu hukum yang diberlakukan haruslah sesuai dan tepat 32 bagi kebutuhan  masyarakat.
Pada konteks ini, penulis juga membahas tentang kebutuhan hukum adanya arbitrase. Hal ini dirasa sangatlah penting bagi masyarakat indonesia dimana perkembangan dan kemajuan perekonomian di dunia  maupun  indonesia  telah meningkat. Kebutuhan akan hukum arbitrase ini dirasa sangatlah penting untuk bisa menjarnin para pelaku usaha dan bisnis didalam beraktifitas. Hal  ini  berguna,  ketika para pelaku usaha nantinya terbentur sengketa dan konflik didalam menjalankan usahanya. Hukum arbitrase bisa menjadi altematif dan pilihan tepat untuk bisa memudahkan para pelaku usaha agar menyelesaikan sengketanya diluar pengadilan.
Tetapi masih sangat disayangkan, bahwa hukum yang mengatur arbitrase masih belum diatur secara pasti (belum diundangkan). Pada dasamya pemberlakuan hukum arbitrase ini memang  telah ada dan telah ditentukan sebelum  diundangkannya UU. No. 30 tahun 1999. Ketentuan tersebut sebelumnya telah ada tentang pengaturan ya.rig menerapkan pelaksanaan arbitrase.
Ketentuan tentang arbitrase terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata di pasal 615 -  651 Reglement op de rechtsvordering (Rv). Penggunaan pasal arbitrase in kemudian dijelaskan dan didalam implementasinya antara lain pembagian wilayah jawa dan
27 Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian  Terhadap  Hukum  Pidana, Sinar Baru, Bandung,  1983, hal. 20
28 Satjipto Rahardjo, Ilnm Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 352
29 Ibid., hal. 352-353
30 C.F.G  Sunaryati  Hartono,  Politik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum  Nasional, Alumni,Bandung, 1991, hal. 1 dtambahkan pula,  tujuan negara adalah memajukan kepentingan masyarakat dalam kerangka keadilan, kebebasan dan solidaritas bangsa. Mendukung kesejahteraan warga.  Maka  tujuan negara adalah penyelenggaraan kesejahteraan  umum didalam  keadilan dan kesejahteraan.
Frans Magnis, Suseno, Etika Politik, Prinisip-prinsip Dasar kenegaraan  modern,  Gramedia Pustaka Utama,  Jakarta,  1994,  hal. 310-314
31 Pengertian Living law adalah sistem hukum yang ada dan masih eksis di Indonesia. Yaitu dari hukum adat, Islam, dan barat dikutip dari Hilman Hadikusuma, Sejarah Hu/cum Adat Indonesia, Alumni, Bandung,  1978, hal. 106-110
32 Sebagai (tool) sarana dan langkah yang digunakan pemerintah dikutip dari Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar politk Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 59
madura adalah menggunakan ketentuan Het Herziene lndonesich Reglement (HIR) 33 pada pasal 377. Adapun bagi golongan orang diluar jawa dan madurajuga  diatur  pada Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) 34 pada pasal 705.
Tetapi ketentuan tersebut diatas belum bisa mengakomodir kebutuhan secara keseluruhan warga indonesia, apalagi sejak kemerdekaan bangsa Indonesia. Baru pada tahun 1999 yaitu sejak disahkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, maka ketentuan- ketentuan yang sebelumnya telah diatur maka dinyatakan tidak  berlaku kembali.
Adapun pengertian tentang arti arbitrase yang dimaksud didalam Undang- Undang No. 30 Tahun 1999. Menurut Undang-undang tentang Arbitrase No. 30 Tahun 1999 yang dimaksud  adalah :
Cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar  peradilan  umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para rihak yang bersengketa (vide pasal 1  ayat (1) UU. No. 30 tahun 1999) 35
Dari ketentuan diatas inilah yang dimaksud penulis terdapat pembangunan hukum yang baru bagi masyarakat. Memang pemberlakuan hukum ini berlaku secara nasional tetapi tidak semua orang merasakannya. Hanya sebatas kalangan  pengusaha dan pelaku bisnis yang bersengketa yang dapat menerapkan  undang-undang  ini. Dengan adanya undang-undang ini, maka para pengusaha yang terlibat suatu sengketa, dapat menyelesaikannya  sengketanya  diluar  pengadilan.  Memang  ini  adalah  sebuah pilihan, dimana itu semua tergantung  dari persetujuan dan iktikad baik para pihaknya 36 . Disinilah politik hukum itu bersinergi dengan pembangunan, dimana hukum itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan hukum itu pula mengikuti perkembangan dan perubahan  zaman.  Terutama  pada  lingkup  perdagangan  dan  bisnis.  Hal  ini  sejalan dengan pikirian Moh. Mahfud MD bahwa kebijakan pembangunan hukum itu haruslah sebuah pembaharuan  hukum yang sesuai dengan kebutuhan 37 .
Disamping itu, implementasi untuk menggunakan arbitrase ini juga mendapat pengakuan disamping Undang-Undang diatas,  bahwa penyelesaian  diluar  pengadilan ini juga diperbolehkan. Hal ini berdasarkan pada penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang- Undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa masyarakat tidak terdapat keharusan untuk menyelesaikan  suatu sengketa melalui Pengadilan, tetapi  para pihak dapat memilih menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian atau arbitrase 38 .
Hal tersebut juga ditambahkan dan diperkuat pada ketentuan di pasal 3 jo pasal 11 ayat (2) UU. No. 30 Tahun 1999 yang mengatur bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk  mengadili  sengketa  para  pihak  yang  telah  terikat  pada  perjanjian arbitrase, oleh karena itu pengadilan negeri wajib menilak dan tidak boleh ikut campur tangan dalam penyelesaian  sengketa yang ditetapkan melalui arbitrase 39 .
33 Penggunaan HIR ini mengacu pada penjelasan masa kolonial Belanda yang dimana terdapat pembagian tiga kelompok penduduk dengan sistem hukum dan lingkungan peradilan  yang beda.  Dalam hal ini penduduk Indonesia (pribumi) menggunakan  hukum adat dan hukum acaranya adalah  HIR
34 RBg adalah Hukum Acara yang berlaku bagi warga Indonesia (pribumi) pada masa kolonial belanda hingga sekarang selama masih ada pengaturan yang lebih spesifik bagi warga di luar jawa dan madura
35 Undang-Undang  No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa
36 Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding(MoU) , cetakan ketiga, Jakarta Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 4
37 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , Rajawali Press, Jakarta, 2009, hal. 17
38 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 3 ayat (1)
39 Jimmy Joses Sembiring, Cara menyelesaikan sengketa diluar Pengadilan (negoisasi, mediasi, konsiliasi, & arbitrase) ,  Visi media pustaka, Jakarta, 2001,  hal. 64.
Oleh karena itu para pihak yang ingin menyelesaikan suatu sengketa yang berhubungan dengan bisnis dan ekonomi dapat pula diselesaikan diluar pengadilan. Dalam hal ini, tindakan tersebut diperkenankan oleh  Undang-Undang  karena  telah diatur secara pasti didalam hukum. Bahkan para pihak yang telah bersepakatpun, Pengadilan tidak berwenang untuk ikut campur tangan terhadap penyelesaian arbitrase.

## 3.  Tujuan Arbitrase
Suatu pembentukan sebuah undang-undang tidak pemah lepas dari pandangan politik yang membuat hukum itu sendiri. Selain itu, kebutuhan terhadap arbitrase ini tidak hanya untuk kepentingan negara, tetapi karena melihat  kondisi  perkembangan suatu perdagangan, khususnya  perdagangan intemasional.
Arbitrase dipandang akan sangat berperan penting didalam  penyelesaian sengketa dibidang bisnis. Karena melihat banyaknya perdagangan yang akan terjadi dipersaingan globalisasi nanti. Ibaratnya arbitrase adalah salah satu prinsip dasar  dalam lingkup  hukum  perdagangan  intemasional 40 . Oleh  karena  itu  penyelesaian  itu harus diatur  dengan  jelas  supaya  dapat  memudahkan   penyelesaian  sengketa   para pelaku b isnis. Khususnya ini dibuat agar didapat kemudahan-kemudahan para pelaku  usaha ketika mengembangkan  usaha perdagangannya di Indonesia.
Ditambah  dengan  diluncurkannya  Asean  Free  Trade  Area  (AFTA)  dilingkungan ASEAN,  bisa   menjadikan  tingkat  perdagangan  dan  bisnis  terus  berkembang  dan  semakin terbuka 41 . Hal  ini  memungkinkan  bagi  para  pelaku usaha untuk melakukan transaksi bisnis diwilayah Asia Tenggara. Dengan harapan meningkatnya suatu hubungan bisnis, tak sedikit nanti akan berpengaruh terhadap meningkatnya suatu sengketa bisnis.
Pada akhimya Undang-Undang arbitrase diatas dirumuskan untuk  mencapai suatu tujuan dalam menyelesaikan suatu sengketa bisnis dengan mengeluarkan suatu putusan yang cepat dan adil tanpa adanya formalitas prosedur yang berbelit yang menghambat penyelesaian sengketa.

## C. SIMPULAN
Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan  beberapa poin sebagai berikut:
1. Pembangunan Hukum . Ekonomi di Indonesia ini mulai berkembang sejak bergulimya reformasi bangsa Indonesia. Dan itu semua  mencakup  hingga kepada perkembangan hukum ekonomi. Khususnya pada pengaturan hukum arbitrase. Hanya saja pengaturan itu tidak dimulai  dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, tetapi diambil dari kebutuhan-kebutuhan yang mendesak pada saat reformasi. Buktinya adalah hukum pembangunan ekonomi di Indonesia bukan murni hukum yang dibuat oleh para legislator, tetapi  hukum  yang ditransplantasi dari hukum Amerika maupun  Eropa.
2. Maksud pengertian politik hukum arbitrase disini adalah suatu  perubahan hukum dari ius constitutum menjadi ius constituendum dimana hukum yang sebelumnya belum mengatur secara pasti tentang arbitrase di Indonesia pada akhimya dibuat dan diatur. Dan hal ini sejalan dengan  pembangunan  hukum pada proses pembaharuan hukum demi keadilan dan kesejahteraan hukum bagi masyarakat, terutama bagi para pengusaha dan pelaku bisnis.  Hukum  itu menjadi cita-cita dan kebutuhan masyarakat didalam melakukan aktifitas bisnisnya.
3. Tujuan pemberlakuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ini dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat selaku para pelaku bisnis dan kebutuhan negara selaku
40 Huala Adolf, Hukum Perdagangan lnternasional , Rajawali Pers, cetakan 2, Jakarta, 2005, hal.6
41 Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Op.,Cit .,hal. l
anggota dari konvensi New York dan kehadiran negara  untuk  berkembang dalam dunia perdagangan. Niat dari para pembuat Undang-Undang adalah untuk menjamin para pelaku bisnis agar dapat melakukan usahanya di Indonesia dengan kejelasan hukum yang  ada.

## DAFTARPUSTAKA

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa Undang-Undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

## Buku  dan Jurnal
Abdul Latif, Hasbi Ali, Politik Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Barnbang Sutiyoso, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Citra Media, Yogyakarta, 2006. Badan Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia RI,
Pengkajian Hukum Tentang Arbitrase Negara-Negara ASEAN, Jakarta. 2009.
C.F.G Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem  Hukum  Nasional,  Alumni, Bandung, 1991.
Frans  Magnis,  Suseno, Etika  Politik,  Prinisip-prinsip  Dasar  kenegaraan  modern, Grarnedia Pustaka Utarna, Jakarta, 1994.
Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Grarnedia Pustaka Utarna Jakarta, 2006.
Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, Rajawali Pers, cetakan 2, Jakarta, 2005
Hilman Hadikusuma, Sejarah Hukum Adat Indonesia, Alumni, Bandung, 1978. Hikmahanto Juwana, Bunga  Rampai  Hukum   Ekonomi  dan  Hukum Internasional, Lentera Hati, Jakarta,  2002.
-------''Politik  Hukum VU bidang Ekonomi di Indonesia,bahan ajar kuliah ke-1 pada Mata Kuliah Hukum Pembangunan Ekonomi di PPS FH UII 15 Januari 2012
Irjen Pol. DR. Teguh Soedarsono, Kadiv Binkum Polri, dalarn presentasi mengenai "Sosialisasi Penanganan Perkara Melalui  Proses  Alternative  Dispute Resolutions Sebagai Tindak Lanjut Dalarn Mewujudkan Strategi Community Policing dan Kultur Polisi Sipil Dalarn Proses Reformasi Polri", Jakarta, Mabes Polri, Desember 2006.
Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar politk Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Jimmy Joses Sembiring, Cara menyelesaikan sengketa diluar Pengadilan (negoisasi, mediasi, konsiliasi, & arbitrase), Visi media pustaka, Jakarta, 2001.
Lili Rasjidi. Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Citra Aditya Bakti, Cetakan 5, Bandung, 1990.
_,,  dan Ida Bagus  Wiyasa  Putra, Hukum  Sebagai  Suatu Sistem, CV.  Mandar Maju, Bandung,  2003
M. Yahya Harahap, Mencari Sistem Alternatif Penyelesaian sengketa, Varia Peradilan, No. 21, 1995.
Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta,  2009.
M.Fahmi Al-Amruzi, Pembangunan Hukum Nasional  Dalam  Perspektif  Filsafat Hukum, Jurnal Khazanah,  Vol. V. No.06 Edisi November-Desember 2006
Michael  P. Todaro  dan  Stephen  C.  Smith, Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia Ketiga, Erlangga, Yogyakarta, 2003
Sudiarto, Zaeni Asyhadie, Mengenal  Arbitrase  salah satu penyelesaian sengketa  bisnis, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
Norman Long, An Introduction to the sociology of rural development, diterjemahkan menjadi Sosiologi  pembangunan  pedesaan, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.
Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2003.
Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, cet. 2,Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
Peter Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2005 Sugeng F. Istanto,  Politik  Hukum,  Bahan Ajar  Pascasarjana,  Universitas  Gajah Mada, Yogyakarta, 2005.
Sri Mamudji, et, al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005
Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap  Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1983.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,  1991.
Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, Perancangan Kontrak &  Memorandum of Understanding  (Moll), cetakan ketiga, Jakarta Sinar Grafika,  Jakarta, 2008.

## Media Elektronik
Erman Rajagukguk, Peranan Hukum dalam Pembangunan  pada  Era  Globalisasi, dikutip dari Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UI 4 Januari 1997, diakses melalui ,http://www.solusihukum.com/artikel/artikel19.php, pada 18 Februari 2012