## TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PERMOHONAN SUNTIK MATI (EUTHANASIA) DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
A.A.I. Damar Permata Hati 1 , Ni Putu Rai Yuliartini 2 , Dewa Gede Sudika Mangku 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
Email : ( anakagungistridamar16@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com )

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memahami  pengaturan  permohonan  suntik  mati (Euthanasia) ditinjau  dari  Hukum  Pidana  Indonesia  serta  pengajuan  permohonan  suntik  mati (Euthanasia) berdasarkan  Hukum  Nasional  di  Indonesia.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan,  pendekatan  konseptual.  Bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier  yang  telah  diperoleh kemudian dianalisis untuk memperoleh konklusi yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  (1)  dapat  diketahui  bahwa  suntik  mati  (Euthanasia)  jika  ditinjau  dari hukum pidana di Indonesia hanya diatur secara eksplisit di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam  Pasal  304  dan  344,  dimana  dari  pasal  tersebut  dinyatakan  bahwa  suntik  mati (Euthanasia) merupakan  tindak  pidana  yang  memenuhi  unsur-unsur  dari  tindak  pidana  pembunuhan  berencana.(2) Pengajuan  permohonan  suntik  mati (Euthanasia) memiliki  tahapan  yang  sama  dengan  pengajuan permohonan  pada  umumnya  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  ada  dan  suntik  mati (Euthanasia) itu sendiri  tidak  bisa  dilaksanakan  di  Indonesia  apapun  alasanya  karena  suntik  mati (Euthanasia) tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia itu sendiri.
Kata Kunci : Permohonan, Suntik Mati (Euthanasia), Tindak Pidana, KUHP

## Abstract
This study  aims to determine and understand the regulation of Deadly Injection  (Euthanasia) in terms of Indonesian Criminal Law and Submission of Petition for Deadly Injection (Euthanasia) based on National Law in Indonesia. This research is a study that uses normative legal research methods using a legislative  approach,  conceptual  approach  and  comparative  approach.  The  primary,  secondary  and tertiary legal materials that have been obtained were  analyzed to obtain the relevant conclusions to the problems  in  this  study.  The  results  of  this  study  indicate  that  (1)  it  can  be  seen  that  Deadly  Injection (Euthanasia) if it viewed from criminal law in Indonesia is only explicitly regulated in the Criminal Code in Article 304 and 344, whereas from the article it can be stated that Euthanasia is a criminal act that fulfills the  elements  of  a  crime  of  premeditated  murder.  (2)  the  submission  of  the  petition  for  Deadly  Injection (Euthanasia)  has  the  same  stages  as  the  submission  of  petition  in  general  in  accordance  with  existing legal rules and Deadly Injection (Euthanasia) itself could not be implemented in Indonesia, whatever the reason because Deadly Injection (euthanasia) is not accordance with Indonesia culture itself.
Key words : Petition, Deadly injection (Euthanasia), Criminal act, Criminal code

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  Negara Hukum,  bunyi  pasal  1  ayat  3  UUD  1945 setelah  di  amandemen  ketiga  disahkan  10 Nopember  2001.  Penegasan  ketentuan konsituasi  ini  bermakna,  bahwa  segala
aspek  kehidupan  dalam  kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas Hukum, dalam  kehidupan  setiap  makhluk  hidup pasti  mengalami  siklus  kehidupan  yang
diawali  dengan  proses-proses  kehidupan yang  dimulai  dari  proses  pembuahan, kelahiran,  kehidupan  di  dunia,  dan  diakhiri dengan  kematian.  Dalam  proses  tersebut, kematian memiliki misteri besar yang belum ditemukan oleh ilmu pengetahuan.
Secara  umum,  kematian  adalah suatu  hal  yang  ditakuti  oleh  masyarakat luas. Namun, tidak demikian dalam kalangan  medis  dan  kesehatan.  Dalam konteks kesehatan modern, kematian tidaklah  selalu  menjadi  sesuatu  yang datang  secara  tiba-tiba.  Kematian  dapat dilegalisir menjadi sesuatu yang definit dan dapat  ditentukan  tanggal  kejadiannya. Tindakan membunuh bisa dilakukan secara legal  dan  dapat  diprediksi  waktu  dan tempatnya  itulah  yang  selama  ini  disebut dengan Euthanasia ,  pembunuhan  yang sampai  saat  ini  masih  menjadi  kontroversi dan  belum  bisa  diatasi  dengan  baik  atau dicapainya kesepakatan yang diterima oleh berbagai  pihak.  Di  satu  pihak,  tindakan Euthanasia pada  berbagai  kasus  dan keadaan memang diperlukan. Sementara di lain pihak, tindakan ini tidak diterima karena bertentangan  dengan  hukum,  moral,  dan agama(Pradjonggo,2016:57).
Indonesia memang belum mengatur secara  spesifik  dan  tegas  mengenai masalah Euthanasia dan  hal  ini  masih menjadi perdebatan pada beberapa kalangan yang menyetujui tentang Euthanasia dan  pihak  yang  tidak  setuju tentang hal tersebut. Pihak yang menyetujui tindakan Euthanasia beralasan  bahwa setiap  manusia  memiliki  hak  untuk  hidup dan hak untuk mengakhiri hidupnya dengan segera dan hal ini dilakukan dengan alasan yang  cukup  mendukung,  yaitu  alasan kemanusiaan.  Dengan  keadaan  pasien yang  tidak  lagi  memungkinkan  untuk sembuh  atau  bahkan  hidup,  maka  ia  dapat melakukan  permohonan  untuk  segera diakhiri  hidupnya.  Sementara  sebagian pihak yang tidak memperbolehkan Euthanasia beralasan bahwa setiap manusia tidak memiliki hak untuk mengakhiri hidupnya karena masalah hidup dan  mati  adalah  kekuasaan  mutlak  Tuhan yang  tidak  bisa  diganggu  gugat  oleh manusia.  Secara  umum,  argumen  pihak anti Euthanasia adalah kita harus mendukung  seseorang  untuk  hidup,  bukan
menciptakan  struktur  yang  mengizinkan mereka untuk mati(Soekanto,1990:45).
Perdebatan  ini  tidak  akan  pernah berakhir  karena  sudut  pandang  yang digunakan  sangat  bertolak  belakang  dan lagi-lagi alasan perdebatan tersebut adalah masalah  legalitas  dari  tindakan Euthanasia sendiri  sampai  pada  saat  ini  masih mengalami  proses  perdebatan  panjang, dimana  perdebatan  tersebut, Euthanasia atau  suntik  mati  oleh  dokter  terhadap seorang  pasien  yang  sudah  tidak  memiliki kemampuan mengobati penyakitnya saat ini masih merupakan perbuatan pidana berupa menghilangkan  nyawa  orang  lain.  Secara yuridis formal dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya dikenal 2 bentuk Euthanasia , yaitu Euthanasia yang dilakukan  atas  permintaan  pasien  atau korban  itu  sendiri  dan Euthanasia yang dilakukan dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap pasien/korban sebagaimana  secara  eksplisit  diatur  dalam Pasal 344 dan 304 KUHP.
Dilihat  dari  2  pasal  tersebut  sudah jelas  dinyatakan  bahwa Euthanasia sangat bertolak  belakang  dengan  Hukum  Positif yang  berlaku  di  Indonesia  dan  sudah dinyatakan bahwa siapapun yang melakukan  suntik  mati  dengan  alasan apapun  dan  tanpa  dasar  hukum  yang  jelas dan  pasti  dianggap  melanggar  hukum, maka dari itu sangat penting jika Euthanasia diatur  secara  jelas  agar  tidak menimbulkan  masalah  yang  merugikan banyak  pihak.  Melihat  banyak  pihak  yang masih  pro  kontra  terhadap  keberadaan Eunathasia di  Indonesia,  dan  mengingat pula ada beberapa orang yang memohonkan melakukan suntik mati, namun semua itu hanya menunggu putusan dari Pengadilan. Oleh karena itu akan akan dilihat  bagaimana  Tinjauan  Yuridis  terkait Permohonan  Suntik  Mati  (Euthanasia) ditinjau  dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana. Berdasarkan  latar  belakang  ini maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :
1.  Bagaimana  Pengaturan  Suntik  Mati ( Euthanasia )  ditinjau  dari  Hukum Pidana di Indonesia ?
2.  Bagamaimana Pihak Pemohon
mengajukan  Permohonan  Suntik
Mati ( Euthanasia ) berdasarkan Hukum Nasional Indonesia ?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  adalah  penilitian hukum  normatif  yaitu,  dengan  mengkaji suatu  aturan-aturan,  prinsip-prinsip  dan doktrin-doktrin  hukum  yang  terkait  dengan permasalahan dalam penelitian untuk menghasilakan suatu argumentasi.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan  metode  kepustakaan  yang terkait  dengan  Pengajuan  Permohonan Suntik  Mati  (Euthanasia)  ditinjau  dari  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  dengan mengumpulakn bahan hukum dan informasi yang  berupa  bahan-bahan  hukum  primer, sekunder,  maupun  tersier.  Dalam  rangka mendapatkan  pemaparan  yang  jelas,  data tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan  metode  analisis  deskriptif .penelitian  ini  menggunakan  pendekatan yaitu :
1. Pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), mengkaji lebih lanjut mengenai  landasan  hukum  dengan menelaah  Undang-undang  dan  regulasi yang  bersangkut  paut  dengan  isu hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan konseptual ( conceptual approach ),  pandangan-pandangan  dan doktrin-doktrin  yang  berkembang  di dalam  ilmu  hukum.  Pandangan  atau doktrin  tersebut  akan  memperjelas  ide- ide  dengan  memberikan  pengertian- pengertian  hukum,  konsep  hukum, maupun  asas  hukum  yang  relevan dengan permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Suntik  Mati  ( Euthanasia ) ditinjau dari Hukum Pidana di Indonesia
Ada  berbagai  macam  alasan dilakukannya Euthanasia, karena  faktor ekonomi, tidak menemukan obat terhadap  penyakit  pasien  atau  pasien sudah  tidak  memiliki  siapapun  untuk merawat  namun  jika  dikaitkan  dengan Hak  Asasi  Manusia, Euthanasia tentu melanggar  HAM  yang  terutama  adalah “hak  untuk  hidup”,  yang  dimaksudkan
untuk  melindungi  nyawa  seseorang terhadap  tindakan  sewenang-wenang dari orang lain. Oleh karena itu masalah euthanasia  yang  didefinisikan  sebagai kematian yang terjadi karena pertolongan  dokter  atas  permintaan sendiri  atau  keluarganya,  atau  tindakan dokter  yang  membiarkan  saja  pasien yang  sedang  sakit  tanpa  menentu, dianggap  pelanggaran  terhadap  hak untuk hidup milik pasien (Prakoso.1984:30).
Negara hukum seperti Indonesia harus melihat dasar hukum dari Euthanasia  itu  sendiri  di  dalam  hukum nasional Indonesia  yang secara khusus dilihat dalam lingkup hukum pidana, jika berbicara  mengenai  hukum  pidana maka seluruh pengaturan tentang hukum  pidana  sendiri  bersumber  pada KUHP,  KUHP  mengatur  Euthanasia secara eksplisif dalam pasal 304 KUHP dan  pasal  344  KUHP  kedua  pasal  ini menyatakan dengan tegas bahwa : Pasal  304  KUHP  : Barang  siapa dengan  sengaja  menempatkan  atau membiarkan  seorang  dalam  keadaan sengsara”  padahal  menurut  hukum yang  berlaku  baginya  atau  karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau
pemeliharaan kepada orang itu, diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama  dua  tahun  delapan  bulan  atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
Pasal  344  KUHP  : Barang  siapa menghilangkan  jiwa  orang  lain  atas permintaan  orang  itu  sendiri,  yang disebutnya  dengan  nyata  dan  dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
Setelah  melihat  kedua  pasal, sudah  pasti  Euthanasia  dilarang  di Indonesia  dalam  bentuk  apapun  dan dengan  alasan  apapun  pembunuhan dengan  sengaja  membiarkan  sengsara dan  atas  permintaan  korban  sekalipun tetap  diancam  pidana  bagi  pelakunya. Dengan demikian, dalam konteks hukum  positif  di  Indonesia euthanasia tetap dianggap sebagai perbuatan yang dilarang. Dengan demikian dalam
konteks  hukum  positif  di  Indonesia,
tidak dimungkinkan dilakukan “pengakhiran hidup
seseorang” sekalipun  atas  permintaan  orang  itu sendiri. Perbuatan tersebut tetap dikualifikasi sebagai tindak pidana, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar  larangan  tersebut.  bahkan pelaku  Euthanasia  bisa  saja  menjadi pelaku  tindak  pidana  karena  pelaku euthanasia memenuhi unsur dari tindak pidana yaitu adanya niat dan kesengajaan  tidak  hanya  itu  dalam tindakan  awal  dari  euthanasia  aktif maupun  pasif  memenuhi  unsur  Tindak Pidana  Pembunuhan  Berencana  jika mendalami  lagi  bahkan  ada  beberapa pasal dalam KUHP yang bisa
menguatkan bahwa Euthanasia
tersebut  merupakan  tindak  pidana berikut beberapa pasal tersebut,
Pasal  338  KUHP: “ Barang  siapa dengan  sengaja  menghilangkan  jiwa orang lain, dihukum karena, makar mati, dengan  penjara  selama-lamanya  lima belas tahun”.
Pasal  340  KUHP: “ Barang  siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu  menghilangkan  jiwa  orang  lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (moord)
dengan     hukuman  mati  atau  penjara selama-lamanya  seumur  hidup  atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tah un”.
Pasal  345  KUHP: “ Barang  siapa dengan  sengaja  menghasut  orang  lain untuk  membunuh  diri,  menolongnya dalam  perbuatan  itu,  atau  memberikan daya upaya itu jadi bunuh diri, dihukum penjara selama- lamanya empat tahun”.
Pasal  359  KUHP: “ Barang  siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima  tahun  atau  kurungan  selama- lamanya satu tahun”.
Meskipun euthanasia bukan merupakan istilah yuridis, namun mempunyai implikasi hukum yang sangat  luas,  baik  pidana  maupun perdata.  Pasal-pasal  dalam  KUHP menegaskan  bahwa euthanasia baik aktif  maupun  pasif  tanpa  permintaan
adalah  dilarang.  Demikian  pula  dengan euthanasia aktif  dengan  permintaan. Pada dewasa ini, para dokter & petugas kesehatan  lain  menghadapi  sejumlah masalah  dalam  bidang  kesehatan  yang cukup  berat  ditinjau  dari  sudut  medis dan  yuridis  Dari  semua  masalah  yang ada  itu. Euthanasia merupakan  salah satu  permasalahan  yang  menyulitkan bagi  para  dokter  &  tenaga  kesehatan. Mereka  seringkali  dihadapkan  pada kasus di mana seorang pasien menderita  penyakit  yang  tidak  dapat diobati  lagi,  misalnya  kanker  stadium lanjut,  yang  seringkali  menimbulkan penderitaan  berat  pada  penderitanya. Pasien tersebut berulang kali memohon dokter  untuk  mengakhiri  hidupnya.  Di sini  yang  dihadapi  adalah  kasus  yang dapat disebut euthanasia.
Jika  dilihat  pasal  340  KUHP  ini biasa dikatakan sebagai Pasal
Pembunuhan  yang  direncanakan  atau pembunahan  berencana.  Begitu  pula jika  diperhatikan  lebih  lanjut,  bahwa Pasal 344 KUHP pun merupakan aturan khusus  daripada  Pasal  338  KUHP.  Hal ini,  karena  disamping  Pasal  344  KUHP tersebut mengandung makna perampasan  nyawa  atau  pembunuhan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  338
KUHP, pada Pasal 344 KUHP ditambahkan  unsur  “atas  permintaan sendiri  yang  jelas  dinyatakan  dengan kesungguhan  hati”.  Jadi  masalah Euthanasia ini  dapat  menyangkut  dua aturan  hukum  ,  yakni  Pasal   338  dan Pasal 344 KUHP. Dalam hal ini terdapat apa  yang  disebut  sebagai concursus idealis , yang merupakan sisitem pemberian  pidana  juga  terjadi  satu perbuatan  pidana  yang  masuk  dalam beberapa  peraturan  hukum. Concursus ideals ini  diatur  dalam  Pasal  63  Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP),  yang  menyebutkan  bahwa (Pradjonggo,2016:61):
1.  Jika  suatu  perbuatan  masuk  dalam lebih  dari  satu  aturan  pidana,  maka yang  dikenakan  hanya  salah  satu diantara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda  yang  dikenakan  yng memuat  ancaman  pidana  pokok yang paling berat.
2.  Jika  suatu  perbuatan  yang  masuk dalam  satu  aturan  pidana  yang umum  diatur  pula  dalam  aturan pidana  yang  khusus,  maka  hanya yang khusus itulah yang dikenakan.
Sehubungan  dengan  adanya concursus idealsis ini, maka Hazewinkel Suringa,  mengatakan  sebagai  berikut  : “Ada concursus idealis , apabila pernyataan  yang  sudah  memenuhi suatu  rumusan  delik,  mau  tidak  mau juga  masuk  dalam  pertaturan  pidana lain,  baik  karena  banyaknya  peraturan- peraturan  yang  dibuat  oleh  pembentuk undang-undang, maupun karena diaktifkannya aturan-aturan lain berhubungan  dengan  cara  dan  tempat perbuatan  itu  dilakukan,  orang  yang melakukan  dan  obyek  terhadap  apa perbuatan  itu  dilakukan.”  Dengan adanya  hal-hal  tersebut  diatas,  dapat disimpulkan bahwa masalah Euthanasia yang  menyangkut  dua  aturan  hukum, yaitu  Pasal  338  dan  344  KUHP,  maka yang  dapat  diterapkan  adalah  masalah Pasal  344  KUHP.  Hal  ini  disebabkan karena  ancaman  pidana  penjara  pada Pasal  338  yaitu  15  tahun,  lebih  berat daripada ancaman pidana yang terdapat  pada  Pasal  344  KUHP  (yang hanya  12  tahun).  Hal  ini  dapat  di mengerti karena dalam concursus ideais akan diterapkan sistem absorbsi, sebagaimana disebutkan pada Pasal 63 (1)  KUHP,  yang  memilih  ancaman pidanya  yang  terberat.  Oleh  sebab  itu, di  dalam  KUHP  kita,  hanya  ada  satu pasal  saja  yang  mengatur  tentang masalah Euthanasia , yaitu hanya Pasal 344 KUHP (Samil, 1994 : 19).
Secara  yuridis  formal  dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya dikenal 2 bentuk Euthanasia , yaitu :
1. Euthanasia yang  dilakukan  atas permintaan pasien/korban itu sendiri
2. Euthanasia yang  dilakukan  dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap pasien/korban.
Apabila kita perhatikan dari jenis Euthanasia yang  pertama  (pasif)  maka Pasal  344  KUHP  tersebut  diatas,  agar seseorang dapat dikatakan telah memenuhi  pasal  itu,  maka public
prosecutor
(penuntut umum/jaksa)
harus dapat membuktikan adanya unsur “permintaan sendiri yang jelas dinyatakan  dengan  kesungguhan  hati”. (Samil,1994:20). Dengan kemajuan teknik  yang  pesat,  khususnya  dalam dunia  kedokteran,  hal  “merampas nyawa”  atau  membiarkan  orang  yang nyawanya  dirampas  maut”,  baik  atas permintaan sendiri karena suatu penyakit  yang  sangat  mustahil  dapat disembuhkan, maupun atas dasar perikemanusiaan  karena  tidak  tahan melihat  yang  bersangkutan  menderita, pasti menimbulkan berbagai komplikasi, antara  lain  yang  menyangkut  bukan saja  masalah  etika  kedokteran,  atau terlebih-lebih menyangkut hukum pidana, yang bertalian dengan masalah Euthanasia atau “ Mercy Kelling ”.
Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Euthanasia di Indonesia  tetap  dilarang.  Larangan  ini terdapat  dalam  pasal  344  KUHP  yang masih  berlaku  hingga  saat  ini.  Akan tetapi perumusannya dapat menimbulkan kesulitan bagi para penegak  hukum  untuk  menerapkannya atau mengadakan penuntutan berdasarkan  ketentuan  tersebut.  Agar Pasal  344  KUHP  dapat  diterapkan dalam  praktik,  maka  sebaiknya  dalam rangka ‘ius  constituendum’ hukum pidana,  bunyi  pasal  itu  hendaknya dirumuskan kembali, berdasar
kenyataan yang yang terjadi & disesuaikan  perkembangan  di  bidang medis.
Jika Euthanasia tidak  diatur secara  lebih  jelas  di  Indonesia,  banyak perdebatan  yang  bisa  terjadi  dimana salah  satunya  adalah  tentang  siapa yang  bisa  dianggap  pelaku  atau  yang bisa di salahkan jika terjadinya Euthanasia, banyak  pihak  yang  bisa dirugikan karena hal ini baik dokter yang menangani atau pasien itu sendiri tanpa adanya  kejelasan  hukum Euthanasia bisa  menjadi  malpraktek  oleh  dokter atau  Perencanaan  Pembunuhan  yang sesungguhnya  oleh  pihak-pihak  yang merasa  di  untungkan  oleh Euthanasia tersebut.  Aparat  penegak  hukum  harus mampu mengambil langkah yang paling tepat  dalam  tahap  aplikasi,  dengan
mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan  hukum  masyarakat  sendiri namun  alangkah  baiknya  jika  dilakukan langkah  pembaharuan  hukum  pidana terkait hal tersebut oleh badan legislative  sehingga  nantinya  tidak  lagi menimbulkan ketidakharmonisan norma yang dapat menyulitkan penerapannya.
KUHP  hanya  melihat  dari  sisi dokter sebagai pelaku utama euthanasia, khususnya euthanasia aktif & dianggap sebagai pembunuhan berencana, atau dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang.
Sehingga  dalam  aspek  hukum,  dokter selalu  pada  pihak  yang  dipersalahkan dalam tindakan euthanasia, tanpa melihat  latar  belakang  dilakukannya euthanasia tersebut, tidak peduli apakah tindakan tersebut atas permintaan  pasien  itu  sendiri  atau keluarganya, untuk mengurangi
penderitaan  pasien  dalam  keadaan sekarat  atau  rasa  sakit  yang  sangat hebat yang belum diketahui pengobatannya(Soekanto,1989:34).  jika euthanasia tidak  diatur  secara  lebih jelas  di  Indonesia,  banyak  perdebatan yang  bisa  terjadi  dimana  salah  satunya adalah tentang siapa yang bisa dianggap  pelaku  atau  yang  bisa  di salahkan  jika  terjadinya Euthanasia, banyak  pihak  yang  bisa  dirugikan karena  hal  ini  baik  dokter  yang menangani atau pasien itu sendiri tanpa adanya  kejelasan  hukum Euthanasia bisa  menjadi  malpraktek  oleh  dokter atau  Perencanaan  Pembunuhan  yang sesungguhnya  oleh  pihak-pihak  yang merasa  di  untungkan  oleh Euthanasia tersebut.  Aparat  penegak  hukum  harus mampu mengambil langkah yang paling tepat  dalam  tahap  aplikasi,  dengan mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan  hukum  masyarakat  sendiri namun  alangkah  baiknya  jika  dilakukan langkah  pembaharuan  hukum  pidana terkait hal tersebut oleh badan legislative  sehingga  nantinya  tidak  lagi menimbulkan ketidakharmonisan norma yang dapat menyulitkan penerapannya. Pengaturan
suntik mati ( Euthanasia )  tidak  diatur  di  dalam KUHP, dikatakan diatur secara eksplisit
itu  dimaksudkan  bahwa  KUHP  hanya mengatur  tentang  bagaimana  suntik mati  ( Euthanasia )  dilaksanakan,  yang dalam  tahap  pelaksanaannya  terdapat unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana diatur di dalam Pasal 304 dan  344  KUHP.  Dalam  KUHP  tindakan suntik mati ( Euthanasia ) dapat dikategorikan  sebagai  suatu  tindak pidana  pembunuhan  berencana,  hal  ini dikarenakan tindakan suntik mati ( Euthanasia )  telah  memenuhi  unsur- unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  304  dan  344  KUHP. Namun,  pengaturan  mengenai  suntik mati  ( Euthanasia )  di  dalam  KUHP  tidak memberikn keadilan bagi pihak pemohon dan pihak lain yang membutuhkan euthanasia serta
dianggap tidak dapat menjamin kepastian hukum di masyarakat. Sehingga  untuk  memenuhi  kebutuhan hukum masyarakat dan menjamin kepastian  hukum  di  masyarakat,  maka diperlukan  suatu  pengaturan  khusus mengenai  suntik  mati  ( Euthanasia )  di Indonesia,  guna  mengisi  kekosongan norma yang ada.
Pengajuan  Permohonan  Suntik  Mati (Euthanasia) Oleh  Pihak  Pemohon berdasarkan Hukum Nasional Indonesia. Indonesia memiliki beberapa tahapan  yang  harus  dilalui  oleh  warga negaranya  apabila  akan  mengajuakn permohonana  ke  Pengadilan.  Adapun beberapa langkah yang harus ditempuh oleh  pemohon,  dalam  mendaftarkan permohonan  pada  tingkat  pertama antara lain:
1. Penggugat  atau  melalui  Kuasa
Hukumnya mengajukan Gugatan/Permohonan yang
diajukan  kepada  Ketua  Pengadilan Negeri  pada  Pengadilan  Negeri setempat di bagian Perdata, dengan beberapa  kelengkapan/syarat  yang harus dipenuhi :
a)  Surat Permohonan/Gugatan;
b)  Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Kuasa Hukum);
c)  Bukti  bukti  yang  menguatkan untuk mengajukan Gugatan atau Permohonan,  seperti  KTP,  KK, Surat Kuasa, Akte dll.
2. Penggugat/  Kuasanya  membayar panjar biaya gugatan dengan menyetorkan  uang  panjar  perkara melalui  bank  yang  ditunjuk  oleh Pengadilan;
3. Memberikan  bukti  tranfer  serta menyimpan salinannya untuk arsip;
4. Menerima  tanda  bukti  penerimaan Surat Gugata/Permohonan;
5. Menunggu  Surat  Panggilan  sidang dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan yang  disampaikan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti;
6. Menghadiri  Sidang  sesuai  dengan jadwal yang telah ditentukan(http://pn-
madiun.go.id/cara-pendaftaran- perkara-perdata-permohonan-dan- gugatan/informasi/cara-pendaftaran- perkara-perdata-permohonan-dan- gugatan, 2016)
Berdasarkan
Kasus
Permohonan  Suntik  Mati (Euthanasia) yang  diajukan  oleh  Berlin  Silalahi  di Pengadilan  Negeri  (PN)  Banda  Aceh pada  tanggal  03  Mei  2017,  Berlin Silalahi merupakan Laki-laki yang berusia  46  tahun  memiliki  dua  orang putri  Tasya  Maizura  dan  Fitria  Baqis serta istri, Ermawati, seorang ibu rumah tangga  yang  tidak  berpenghasilan, pengajuan  permohonan  suntik  mati  ini didasari  karena  pada  saat  ini  Berlin Silalahi  sedang  menderita  sakit  kronis, infeksi peradangan pada tulang, lumpuh dan  sesak,  tidak  dapat  melakukan aktivitas apapun apalagi mencari nafkah untuk  menghidupi  keluarga.  Pemohon merasa  telah  menjadi  beban  keluarga selama ini, Persoalan semakin kompleks  ketika  Pemkab  Aceh  Besar mengusur Berlin Silalahi bersama pengungsi  lainnya.  Sementara  mereka belum  memiliki  tempat  tinggal.  Rumah bantuan  yang  dijanjikan  semasa  BRR juga tak kunjung ada sehingga, membuat Berlin semakin tertekan secara  Fisik  dan  Psikologis  yang membuatnya  mengambil  pilihan  untuk mengakhiri  hidupnya  namun  dia  ingin
secara legal serta bermaksud mengurangi  beban  keluarga  akhirnya Berlin  Silalahi  yang  diwakilkan  oleh istirnya mengajukan permohonan suntik mati ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, dia  meminta  hakim  untuk  mengabulkan permohonan langka tersebut. "Menetapkan izin Euthanasia atas nama Pemohon,"  demikian  bunyi  petitum permohonannya(Kompas.com:2017).
Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh mulai menyidangkan permohonan suntik  mati (Euthanasia) yang  diajukan oleh  Berlin  Silalahi,  korban  tsunami penghuni barak pengungsi di Gampong Bakoy,  Kecamatan  Ingin  Jaya,  Aceh Besar.  Sidang  perdana  itu  berlangsung diruang  sidang  utama  yang  dipimpin hakim tunggal, Ngatimen SH, Senin, 15 Mei  2017  Sidang  itu  beragendakan pembacaan  berkas  permohonan  dan pemeriksaan  dua  saksi  yaitu  Puspita Dewi dan Habibah, tetangga Berlin saat di barak. Puspa dan Habibah memaparkan  kondisi  pemohon  Berlin Silalahi,  baik  secara  medis  maupun psikologis.  Secara  medis,  pemohon Berlin  Silalahi  kini  kondisinya  hanya bisa  terbaring.  “  Kami  berharap  apa yang  disamapaikan  keduanya  bisa menjadi  bahan  pertimbangan  hakin dalam memutuska permohonana euthanasia klien kami”, kata Safaruddin, kuasa hukum Berlin. Dalam persidangan  ini  juga  kuasa  hukum Berlin  Silalahi  menyiapakan  rekam medis  dari  Berlin  dan  saksi  ahli  terkait psikologis  pemohon  untuk  menguatkan bahwa  apa  yang  di  sampaikan  dan dimohonkan  merupakan  kemauan  dan atas  kesadaran  sendiri  atas  dasar ketidak mampuan pemohon untuk menjalani hidup dengan kondisi lumpuh dan sakit-sakitan. (Kompas.com:2017)
Namun akhir dari perjalan permohonan  suntik  mati (Euthanasia) dari  Berlin  Silalahi  adalah  penolakan, Penolakan permohonan euthanasia dibacakan oleh hakim tunggal, Ngatimin S.H  di  depan  tim  kuasa  hukum  Berlin Silalahi  dari  Yayasan  Advokasi  Rakyat Aceh (YARA), pada Jumat 19 Juli 2017 Dalam amar putusan setebal 24 halaman,  hakim  memaparkan  dalil-dalil
penolakan  permohonan  tersebut.  Di Indonesia, belum memiliki hukum positif membenarkan  melakukan euthanasia. Ngatimin  dalam  amar  putusannya  juga menyebutkan,  kode  etik  dokter  juga tidak  diperbolehkan  melakukan  praktek euthanasia. Bila mereka melakukannya, dokter yang melakukan bisa dipidanakan.  Hakim  juga  meninjau  dari aspek  hukum  positif  di  Indonesia, hukum agama yang dianut oleh pemohon  yang  beragama  Islam  dan aspek adat dan budaya yang berkembang  di  Indonesia.  Semuanya tidak
membenarkan melakukan tindakan euthanasia. Dalam amar putusan  itu,  hakim  Ngatimin  juga mengutip  beberapa  pendapat  ahli  dan pakar hukum, hingga mengutip beberapa  ayat  Al-Quran  dan  hadist Rasulullah  SAW,  yang  semuanya  tidak membenarkan  perbuatan euthanasia.
Apalagi  dalam  Islam, euthanasia yang dapat  diartikan  melakukan  bunuh  diri diharamkan  menurut  hukum  Islam. Selain  itu,  Ngatimin  juga  membacakan bahwa  pasal  344,  340  dan  345  dalam KUHAP melarang untuk menghilangkan nyawa  orang  lain.  Bila  seseorang melakukannya,  bisa  dipidanakan  4 tahun sampai seumur hidup.  Perbuatan euthanasia juga  dilarang  dalam  UU HAM(Kompas.com:2017).
Dari  hasil  rekam  medis  yang diajukan  sebagai  bukti  oleh  tim  kuasa hukum  disebutkan,  sambung  Ngatimin, Berlin Silalahi terbukti menderita penyakit  kronis,  seperti  TB  Tulang,  TB Paru dan Pheunomia, dan menyarakankan kepada pemohon untuk bisa  intensif  dan  fokus  dalam  upaya pengobatan medis. Hakim
menambahkan, euthanasia itu  tindakan keliru.  Karena  masih  ada  upaya  lain yang  bisa  dilakukan  tanpa  harus melakukan euthanasia . Terlebih euthanasia itu  melanggar  HAM,  tidak ada  dasar  hukum,  melanggar  norma agama,  dan  adat  istiadat  banyak  hal yang menentang Euthanasia di Indonesia  yang  membuat  hal  ini  sulit untuk  dilaksanakan,  setelah  pengadilan memutuskan menolak permohonan Berlin  Silalahi,  Berlin  hanya  mampu
menerima  keputusan  tersebut  dengan pasrah  dan  menurut  Berlin,  apapun keputusan  hukum  akan  dipatuhinya. Hanya  saja,  dia  meminta  pemerintah untuk  memikirkan  kebutuhan  untuk dirinya  sendiri  untuk  mencapai  dan mencapai  haknya,  termasuk  tempat tinggal  yang  layak.  Itu  juga  yang diharapkan  oleh  istri  serta  seluruh keluarga  Berlin  bahwa  yang  mereka butuhkan adalah perhatian dari pemerintah  untuk  kelangsungan  hidup yang  akan  mereka  jalani  karena  tanpa solusi  yang  lebih  baik  penolakan terhadap  permohonan  suntik  mati  juga bisa  menjadi  boomerang  untuk  berlin jika kelangsungan hidupnya tidak menjadi  lebih  baik  dari  sebelumnya  jika bukan  pemerintah  yang  membantunya maka  Berlin  dan  keluarga  tidak  bisa hidup  dengan  layak  seperti  apa  yang diharapkan(Kompas.com:2017).
Berlin bukan tanpa alasan mengajukan  diri  untuk  mati.  Betapa tidak, dia yang semula seperti kebanyakan orang, kini terpaksa meradang nasib. Bermula dari peristiwa yang menimpanya, yakni menjadi korban  tsunami.  Sejak  itu,  dia  hidup  di barak  pengungsian.  Soalnya  kemudian, tempat  Berlin  bersama  istri  berlindung ternyata  tidak  permanen.  Semula  dia tinggal  di  barak  reyot  pengungsian Neuhen,  namun  hanya  sementara karena  kemudian  dibongkar  paksa  oleh aparat  setempat.  Dia  kemudian  pindah barak  pengungsian  korban  tsunami  di Gampong  Bakoy,  Kecamatan  Ingin Jaya,  Aceh  Besar,  namun  sama  saja, kembali  digusur.  Kini,  dia  menumpang di  kantor  Yayasan  Advokasi  Rakyat Aceh  (YARA)  Banda  Aceh,  Nanggroe Aceh Darussalam. Sedihnya lagi, selama  empat  tahun  tinggal  di  barak, Berlin tidak bisa apa-apa alias menyandang  sakit.  Tubuhnya  kaku karena lumpuh. Dia hanya bisa tergolek di  tempat  tidur  seadanya  di  barak. Untuk  makan  sehari-hari,  dia  berharap dari  pemberian  para  tetangga.  Begitu pula  untuk  kebutuhan  hidup  lainnya. Oleh sebab nasibnya itu, Berlin kemudian mengajukan diri untuk mengakhiri  hidup.  Dia  beralasan  sudah
tak  sanggup  lagi  menahan  sakit.  Dia kemudian menyuruh istrinya
menyerahkan surat permohonan eutanasia  (suntik  mati)  dirinya  ke Pengadilan  Negeri  (PN)  Banda  Aceh. Soalnya  kemudian,  hukum  Indonesia tidak  mengenal  suntik  mati.  Bahkan, hukuman  mati  dengan  cara  disengaja dikualifikasikan  sebagai  pembunuhan sesuai dengan Pasal 338 KUHP. Malah, apabila  ada  yang  menghendaki  dan dilaksanakan  oleh  dokter  atau  siapa pun, perbuatan tersebut termasuk kategori pembunuhan berencana sehingga  pelaku  bisa  dijerat  Pasal  340 KUHP. Dokter juga tidak bisa memenuhi keinginan  Berlin  itu.  Sebab,  praktik pengakhiran  hidup  seseorang  atau eutanasia  dilarang  dalam  hukum  dan kode  etik  kedokteran  di  Indonesia. Pelarangan  ini  tercantum  dalam  KUHP dan  detailnya  dijelaskan  dalam  UU Kesehatan dan Kode Etik Kedokteran di Indonesia(Kompas.com:2017)
Dari  penjelasan  di  atas,  mampu terlihat  bahwa  banyak  aturan  hukum yang harus segera diperbaharui, apalagi  mengingat  bahwa  hukum  yang ada  di  Indonesia  (KUHP)  terkadang sudah  tidak  sesuai  dengan  keadaan masyarakat  di  zaman  ini.  Pertumbuhan masyarakat  yang  cukup  cepat  juga berpengaruh  besar  kepada  kebutuhan hukum yang diperlukan, maka pemerintah  Indonesia  harus  mampu memikirkan dan memberikan
kesejahteraan masyarakat secara merata,  baik  di  bidang  pendidikan, kesehatan,  dan  mata  pencaharian (lapangan  pekerjaan)  sehingga  tidak ada masyarakat Indonesia yang memilih mengakhiri hidupnya melalui pengajuan Suntik  Mati  ( Euthanasia )  hanya  untuk sekedar  meringankan  beban  hidup keluarga  atau  hanya  keputusasaan dalam mendapatkan hidup yang layak.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan
uraian yang terdapat pada Bab-Bab terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa : 1)  Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) di  Hukum  Pidana Indonesia  diatur  secara  eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  pada  Pasal  304  dan 344.  Dalam  aturan  secara  yuridis formal dalam Hukum Pidana Indonesia hanya dikenal dua bentuk Suntik Mati (Euthanasia) yaitu
Suntik Mati (Euthanasia ) yang dilakukan  atas  permintaan  pasien atau  korban  itu  sendiri  dan  Suntik Mati (Euthanasia )  yang  dilakukan dengan sengaja melakukan pembiaran  kepada  pasien  atau korban  sebagaimana  dua  hal  ini memenuhi  unsur-unsur  dari  Pasal 304  dan  344  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana,  karena  hal  ini  juga Suntik Mati (Euthanasia ) bisa dikategorikan  sebagai  tindak  pidana pembunuhan  berencana,  karena tindakan  awal  dilakukannya  Suntik Mati (Euthanasia )  yang  berisikan unsur  niat  dan  kesengajaan  dan memenuhi unsur-unsur tindak
pidana sebagaimana yang dinyatakan  pada  Pasal  304  dan Pasal  344  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana.
2)  Pengajuan  permohonan  Suntik  Mati
(Euthanasia )  di  Indonesia  memiliki tahapan yang sama dengan
pengajuan permohonan pada umumnya. Dimana apabila seseorang ingin mendaftarkan
permohonan  ke  Pengadilan,  maka permohonan tersebut kemudian diterima  apabila  sudah  memenuhi syarat-syarat  yang  ada,  kemudian membayar  biaya  panjer,  setelahbitu permohonan diproses, dan melakukan beberapa kali persidangan  hingga  mendapatkan penetapan dari majelis hakim.
Beberapa  kasus  tentang  pengajuan Suntik Mati (Euthanasia ) lebih
banyak  mendapatkan  penetapan penolakan,  karena  disebabkan  oleh beberapa  faktor,  salah  satunya yakni  tidak  sesuainya  Suntik  Mati (Euthanasia ) dengan budaya bangsa  Indonesia.  Meskipun  ada beberapa  negara  yang  melegalkan
Suntik  Mati (Euthanasia )  dengan alasan-alasan  tertentu  namun  tetap saja  Suntik  Mati (Euthanasia )  tidak bisa  dilakukan  dan  diterapkan  di Indonesia.

## Saran
Dari  Kesimpulan  diatas  maka  di dapatkan  beberapa  saran  terhadap Permohonan  Suntik  Mati (Euthanasia) di Indonesia :
1)  Perlunya  pembaharuan  terhadap
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  karena  banyknya  Pasal- Pasal  yang  sudah  tidak  sesuai dengan  keadaan  di  zaman  ini  serta sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan  hukum  rakyat  Indonesia.
Selain itu juga diperlukannya sesegera mungkin pengaturan
Suntik  Mati (Euthanasia )  secara khusus  dan  lebih  jelas  untuk memberikan kepastian hukum kepada  masyarakat  selain  itu  agar adanya  dasar  hukum  dan  payung hukum  untuk  bisa  menjadi  acuan untuk  beberapa  orang  yang  ingin mengajukan permohonan Suntik Mati (Euthanasia ).
2)  Diperlukannya  perhatian  lebih  dari pemerintah dan kebijaksanaan pemerintah dalam menjawab berbagai kesulitan masyarakat, agar tidak  lagi  terjadi  hal  semacam permohonan Suntik Mati (Euthanasia ) yang sebenarnya dapat memperburuk keadaan.
Diharapkan juga dengan lebih besarnya  kepedulian  pemerintah kepada  masyarakat,  tidak  lagi  ada masyarakat  yang  menempuh  cara yang  tidak  lazim  untuk  mencari solusi terhadap permasalahkan yang  mereka  hadapi.  Perbaikan pelayanan kesehatan harus dilakukan  secara  sistematis  dan terus  menerus  sehingga  tidak  ada masyarakat yang terancam
hidupnya,  karena  tidak  memperoleh fasilitas  kesehatan  yang  memadai.
Memperoleh layanan kesehatan yang  layak  itu  merupakan  hak  yang harus  diperoleh  semua  orang  tanpa harus  melihat  latar  belakang  orang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Mamudji,  Sri.  2005. Metode  Penelitian  dan Penulisan  Hukum .  Jakarta  :  Badan Penerbit Fakultas Hukum UI. Prakoso.  D  dam  D.A  Nirwanto.  1984,
Euthanasia  Hak  Asasi  Manusia  dan Hukum Pidana . Ghalia Indonesia. Samil, R.S. 1994. Etika Kedokteran Indonesia (Kumpulan Naskah ). Jakarta : Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia.
Soekanto.  1989. Aspek  Hukum  Kesehatan (Suatu Kumpulan Naskah) . Jakarta : IND-Hill-Co. Djaman,  Andi  Nirwanto.  1984. Euthanasia Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukum Pidana . Jakarta : Ghalia Indonesia. Azhary,  Tahir,  Azhary.  2015. Negara Hukum . Surabaya. Pernada Media.

## JURNAL
Pradjonggo,  Tjandar  Sridjaja, Suntik  Mati (Euthanasia) Ditinjau dari Aspek Pidana dan  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia .
Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan.  Vol.  1  No.  1.  Juni 2016.

## INTERNET
Madiun,  PN,  Cara  Pendaftaran  Perkara Perdata Permohonan dan  Gugatan 28  Maret  2016,  Diunduh  dari :http://pn-madiun.go.id/cara- pendaftaran-perkara-perdata- permohonan-dan- gugatan/informasi/cara- pendaftaran-perkara-perdata- permohonan-dan-gugatan, Diakses pada  : 17 Februari 2019. Oke,  News, Negara-Negara  yang  Legalkan Praktek Euthanasia ,  19  September 2016, Diunduh dari : https: //news.okezone.com/read/2016/09 /19/18/1493002/negara-negara- yang-legalkan-praktik- euthanasia?page=2, Diakses pada : 17 Februari 2019.
Setyadi,  Agus. Pria  Aceh  Ajukan  Suntik Mati .  05  Mei  2017.  Diunduh  dari  : https:// news.detik.com/berita/d-
3492886/pria-di-aceh-ajukan- permohonan-suntik-mati. Diakses pada : 01 Mei 2018. Kompas, Pengajuan  Permohonan  Suntik Mati  Berlin  Silalahi ,  Diunduh  dari  : www.memobisnis.kompas interaktif.com,  Diakses  pada  :  27 Maret 2017. Online, Hukum. Unsur-Unsur Tindak Pidana 16  Juli  2004,  Diunduh  dari  : https://www.hukumonline.com/berita /baca/hol11197/meski-tidak-secara- tegas-diatur-ieuthanasiai-tetap- melanggar-kuhp,  Diakses  pada  :  01 Agustus 2018.