How to cite: Amir,  B.  P.  (2024).  Sejarah  Perkembangan  Hukum  Asuransi  dari  Masa  Hindia  Belanda  Hingga Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Syntax Literate . (9)6. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i6 E-ISSN: 2548-1398
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 9, No. 6, Juni 2024
SEJARAH  PERKEMBANGAN  HUKUM  ASURANSI  DARI  MASA  HINDIA BELANDA  HINGGA  UNDANG-UNDANG  NO.  4  TAHUN  2023  TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

## Budi Praptawismacaya Amir
Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia Email: budipamir30@gmail.com

## Abstrak
Sejarah  asuransi  dunia  dapat  ditelusuri  hingga  1750  SM  dengan  ditemukannya  Kode Hammurabi  yang  mencakup  aturan  awal  tentang  perlindungan  finansial.  Asuransi berkembang melalui berbagai peradaban, hingga munculnya perusahaan asuransi pertama di Indonesia pada tahun 1843 oleh warga Belanda. Perkembangan asuransi di Indonesia terus berlanjut  hingga  era  kemerdekaan  dengan  nasionalisasi  perusahaan  asuransi  asing  dan pembentukan  perusahaan  asuransi  nasional.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis sejarah dan evolusi hukum yang mempengaruhi perkembangan industri asuransi di Indonesia dari  masa  penjajahan  Belanda  hingga  saat  ini.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis historis dan yuridis, menggunakan metode studi kasus. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan ahli sejarah asuransi,  praktisi  hukum,  dan  eksekutif  perusahaan  asuransi,  serta  observasi  terhadap dokumen-dokumen  historis.  Data  sekunder  diperoleh  melalui  studi  pustaka  dari  artikel ilmiah, jurnal, dan buku terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi dan kebijakan  hukum  secara  signifikan  mempengaruhi  perkembangan  industri  asuransi  di Indonesia.  Implementasi  regulasi  yang  tepat  dapat  mendukung  pertumbuhan  industri  ini, sementara  tumpang  tindih  peraturan  dapat  menjadi  hambatan.  Penelitian  ini  memiliki implikasi  penting  bagi  pembuat  kebijakan  dalam  merumuskan  regulasi  yang  dapat meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  industri  asuransi,  serta  mendukung  iklim  investasi yang  kondusif.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  juga  menekankan  pentingnya  harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk menghilangkan ego sektoral dan meningkatkan koordinasi dalam sektor asuransi.
Kata  Kunci :  asuransi,  sejarah  asuransi,  hukum  asuransi,  perkembangan  industri,  Indonesia, regulasi, kebijakan, analisis historis.

## Abstract
The history of insurance can be traced back to 1750 BC with the discovery of the Code of Hammurabi, which included early rules on financial protection. Insurance evolved through various civilizations, leading to the establishment of the first insurance company in Indonesia in 1843 by Dutch residents. The development of insurance in Indonesia continued through the  independence  era  with  the  nationalization  of  foreign  insurance  companies  and  the formation of national insurance companies. This study aims to analyze the history and legal evolution that influenced the development of the insurance industry in Indonesia from the Dutch colonial period to the present. The research uses a qualitative approach with a focus on  historical  and  juridical  analysis,  employing  a  case  study  method.  Primary  data  were collected  through  in-depth  interviews  with  insurance  historians,  legal  practitioners,  and insurance company executives, as well as observations of historical documents. Secondary data were obtained through literature reviews of relevant scientific articles, journals, and
books.  The  findings  indicate  that  regulatory  and  legal  policy  changes  have  significantly impacted  the  development  of  the  insurance  industry  in  Indonesia.  Proper  regulatory implementation can support the growth of this industry, while overlapping regulations can become obstacles. This research has important implications for policymakers in formulating regulations that can enhance the efficiency and effectiveness of the insurance industry, as well as support a conducive investment climate. The conclusions of this study also emphasize the importance of harmonizing central and regional policies to eliminate sectoral egos and improve coordination within the insurance sector.
Keywords :  insurance,  insurance  history,  insurance  law,  industry  development,  Indonesia, regulation, policy, historical analysis.

## Pendahuluan
Sejarah  asuransi  dunia  dimulai  dari  1750  SM,  pada  tahun  ini  ditemukan  hukum Kode Hammurabi yang diciptakan oleh Raja Hammurabi dari Babilonia (sekarang Irak). Salah  satu  aturan  yang  diatur  dalam  Kode  Hammurabi  adalah  kewajiban  bagi  para pedagang yang membeli barang dengan pinjaman dan mengangkutnya dengan kapal perlu membayar  sejumlah  ekstra  dana  sebagai  garansi  bahwa  pinjamannya  akan  batal  jika kapalnya dicuri. Ini diyakini menjadi cikal bakal asuransi (Beattie, 2023; Harmain et al., 2019).
Pada kurang lebih 600 SM, orang Yunani dan Romawi membuat asuransi jiwa dan kesehatan pertama. Produk ini memberikan perawatan bagi keluarga yang ditinggalkan jika pencari nafkah meninggal (Thompson, 2023).
Pada abad ke-12 di Anatolia, sejenis asuransi negara diperkenalkan. Dengan adanya asuransi ini, jika pedagang dirampok di daerah tersebut, maka kas negara akan mengganti kerugian pedagang ( The History of Insurance Throughout the World , 2023). Polis asuransi mandiri yang tidak terikat kontrak atau pinjaman muncul di Genoa pada abad ke-14. Polis asuransi untuk pertama kalinya ditemukan di tahun 1347. Pada abad berikutnya, asuransi maritim mandiri dibentuk. Pemisahan asuransi dari kontrak dan pinjaman merupakan suatu perubahan besar yang mempengaruhi asuransi di tahun-tahun berikutnya (Nelli, 1972).
Di  abad  ke-17,  kebakaran  adalah  ancaman  konstan  di  Inggris.  Pada  tahun  1666, terjadi  kebakaran  hebat  di  London  yang  menghancurkan  lebih  dari  13.000  rumah  dan puluhan  gereja  selama  lima  hari.  Dari  peristiwa  tersebut,  seorang  dokter,  ekonom, sekaligus kontraktor Nicholas Barbon menciptakan asuransi kebakaran. Dia mendirikan perusahaan asuransi kebakaran rumah pertama di dunia (Read, 2016).
Di  AS,  perusahaan  asuransi  pertama  berdiri  pada  1732  di  Carolina  Selatan  dan menawarkan  perlindungan  kebakaran.  Pada  tahun  1800-an,  perusahaan  asuransi kebakaran  berevolusi  memasukkan  asuransi  jiwa  dan  beberapa  pertanggungan  lainnya ( Brief History , 2024).
Perusahaan asuransi pertama di Indonesia didirikan oleh warga Belanda bernama Bataviaasche Zee en Brand-Assurantie Maatschappij yang didirikan pada 18 Januari 1843 di Kali Besar Timur, Jakarta.
Setelah  itu,  lahir  beberapa  perusahaan  asuransi  lainnya  yang  menginduk  pada perusahaan asuransi di Belanda, seperti misalnya NV Handel, Industrrie en Landbouw Maatschappij Tiedeman & van Kerchem and Escompto Bank, dan Nederlansch Indische Levensverzekering  en  Lijfrente  Maatschappij  (NILLMIJ).  Namun,  semua  perusahaan asuransi-asuransi di Indonesia pada zaman itu hanya menargetkan orang Belanda.
Selanjutnya,  RW  Dwidjosewojo,  seorang  anggota  Boedi  Ooetomo  cabang Yogyakarta,  kemudian  mempelajari  NILLMIJ.  Lalu  Dwidjosewojo  bersama  M  Karto Hadi Soebroto dan M Adimidjojo mendirikan perusahaan asuransi yang menyasar pasar orang Indonesia bernama Onderlinge Levensverzekering Maatschappij PGHB (OL Mij PGHB) pada 12 Februari 1912.
Setelah  kemerdekaan  Indonesia  Pasca  1945,  beberapa  perusahaan  asuransi  milik Belanda dinasionalisasikan, termasuk NV Assurantie Maatschappij de Nederlandern dan Bloom  Vander  EE  menjadi  PT  Asuransi  Bendasraya  dan  perusahaan  asuransi  De Nederlanden Van (1845) menjadi PT Asuransi Jiwasraya.
Dari era kemerdekaan hingga saat ini hadir perusahaan-perusahaan asuransi modern di Indonesia, dalam bentuk Perusahaan-perusahaan  Nasional (BUMN), Swasta Nasional, maupun Joint Venture dalam bidang asuransi yang berbeda-beda seperti Asuransi Umum, Asuransi  Jiwa,  Asuransi  Umum  Syariah,  Asuransi  Jiwa  Syariah,  Asuransi  Kredit, Asuransi Sosial dan lain-lain (Insurance, 2022).
Dari rangkaian sejarah keberadaan asuransi, tak dapat dipungkiri bahwa keberadaan asuransi berkaitan erat dengan terbentuknya hukum secara tertulis (Margaretha, 2019). Hal ini dibuktikan dengan bentuk asuransi pertama yang terindikasi sudah ada sejak 1750 SM pada masa Raja Hammurabi yang dikenal dengan Hukum Hammurabi-nya.
Untuk itu, keberadaan asuransi di Indonesia akan menjadi menarik jika dapat dilihat dari latar belakang konstruksi hukum dari mulai berdirinya di era penjajahan Belanda di tahun  1843  hingga  saat  ini.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  sejarah  dan evolusi  hukum  yang  mempengaruhi  perkembangan  industri  asuransi  di  Indonesia  dari masa penjajahan Belanda hingga saat ini.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  studi  ini  akan  mengadopsi  pendekatan kualitatif  dengan  fokus  pada  analisis  historis  dan  yuridis  perkembangan  asuransi  di Indonesia (Moleong, 2021). Penelitian ini akan menggunakan metode studi kasus untuk mengidentifikasi dan menganalisis dinamika perkembangan industri asuransi dari masa penjajahan  Belanda  hingga  era  modern.  Data  primer  akan  dikumpulkan  melalui wawancara  mendalam  dengan  ahli  sejarah  asuransi,  praktisi  hukum,  dan  eksekutif perusahaan  asuransi.  Selain  itu,  observasi  terhadap  dokumen-dokumen  historis,  arsip, serta  literatur  yang  relevan  akan  dilakukan  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang komprehensif tentang evolusi hukum dan kebijakan yang mempengaruhi industri asuransi di Indonesia.
Untuk  melengkapi  data  primer,  penelitian  ini  juga  akan  mengandalkan  data sekunder  yang  diperoleh  melalui  studi  pustaka.  Data  sekunder  meliputi  artikel  ilmiah, jurnal,  buku,  dan  sumber-sumber  lain  yang  membahas  sejarah,  hukum,  dan perkembangan asuransi. Metode analisis yang digunakan meliputi analisis konten untuk memahami  perubahan  regulasi  dan  kebijakan,  serta  analisis  historis  untuk  melacak perkembangan asuransi dari masa ke masa. Dengan mengintegrasikan data primer dan sekunder, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang holistik mengenai pengaruh  konstruksi  hukum  terhadap  perkembangan  asuransi  di  Indonesia,  serta memahami bagaimana perubahan kebijakan telah membentuk industri ini hingga saat ini.
Karya  tulis  ini  akan  membahas,  bagaimana  konstruksi  Hukum  Asuransi  di Indonesia,  penerapannya  dan  dinamikanya  sehingga  dari  pembahasan  yang  dilakukan
pembaca dapat menyimpulkan benang merah dari penggunaan masing-masing undang- undang tersebut.

## Hasil dan Permasalahan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berhasil disusun oleh sebuah panitia  yang  diketuai  oleh  Mr.  J.M.  Kemper  dan  sebagian  besar  bersumber  dari  Code Napoleon dan bagian yang lain serta kodifisikasi KUH Perdata selesai pada 5 Juli 1830, namun diberlakukan di negeri Belanda pada 1 Oktober 1838. pada tahun itu diberlakukan juga KUH Dagang (WVK) (Bagenda et al., 2023; Zuhri, 2014).
Pada  saat  Asuransi  Bataviaasche  Zee  en  Brand-Assurantie  Maatschappij  yang didirikan  pada  18  Januari  1843  di  Jakarta  sebagai  Perusahaan  Asuransi  pertama  di Indonesia  masih  konstruksi  hukum  yang  digunakan  Asas  Konkordansi  berarti  asas mengikuti, yaitu bahwa orang dari golongan Eropa mengikuti hukum yang sama dengan hukum  yang  termasuk  dalam  undang-undang  yang  berlaku  bagi  mereka  di  Belanda (Aryati et al., 2022; Pramesti, 2022).
Kitab Undang-undang hukum dagang (KUHD) lahir bersama KUH Perdata (BW), di  Indonesia  dan  keduanya  dikodifikasi  pada  tahun  1847  dan  diumumkan  melalui staatsblad  No.  23  pada  30  April  1847.  saat  berlakunya  pun  bersamaan  dengan  saat berlakunya KUH Perdata yaitu mulai 1 Mei 1848 ( Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) , 2017).

## KUH Perdata dan Asuransi
KUH Perdata dan KUH Dagang yang terbit secara bersamaan memiliki hubungan yang saling melengkapi, dimana Asuransi didefinisikan menurut pasal Pasal 246 dalam KUH Dagang:
“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian , di mana penanggung mengikat diri  terhadap  tertanggung  dengan  memperoleh  premi,  untuk  memberikan kepadanya  ganti  rugi  karena  suatu  kehilangan,  kerusakan,  atau  tidak  mendapat keuntungan  yang  diharapkan,  yang  mungkin  akan  dapat  diderita  karena  suatu peristiwa yang tidak pasti”.
Perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 246 KUH Dagang tersebut diatur KUH Perdata Buku III tentang Perjanjian. Pasal 1338, yang berbunyi:
“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang  ditentukan  oleh  undangundang.  Persetujuan  harus  dilaksanakan  dengan itikad baik.”.
Secara  implisit  pasal  1338  tersebut  menyatakan  bahwa  Perjanjian  berlaku  sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan hal-hal yang tidak tertulis dalam perjanjian  akan  tetap  merujuk  kepada  undang-undang  yang  mengikat  kedua  belah pihak.
Dalam  kaitan  ini  KUH  Dagang  Menyusun  ketentuan-ketentuan  khusus  terkait asuransi di dalam:
• Buku Kesatu:
Bab IX tentang ASURANSI ATAU PERTANGGUNGAN PADA UMUMNYA
Bab  X  tentang  ASURANSI  ATAU  PERTANGGUNGAN  TERRADAP BAHAYA-BAHAYA  KEBAKARAN,  TERHADAP  BAHAYA-BAHAYA YANG  MENGANCAM  HASIL  PERTANIAN  YANG  BELUM  DIPANENI, DAN TENTANG PERTANGGUNGAN JIWA.
• Buku Kedua Bab  IX  tentang  ASURANSI  ATAU  PERTANGGUNGAN  TERHADAP BAHAYA-BAHAYA DI LAUT DAN BAHAYA-BAHAYA PERBUDAKAN Bab X tentang PERTANGGUNGAN TERHADAP BAHAYA-BAHAYA PADA PENGANGKUTAN DI DARAT DAN DI SUNGAI-SUNGAI DAN PERAIRAN PEDALAMAN
Hubungan saling melengkapi ini penting dalam dinamika perkembangan perjanjian asuransi  karena  perkembangan  perjanjian  asuransi  yang  bersifat  global  dengan potensi “multiple jurisdiction”.  Pelaku-pelaku perjanjian asuransi sering kali gagal menangkap dinamika ini.
Dalam beberapa kasus perjanjian asuransi internasional, perjanjian asuransi disusun oleh pihak dengan latar belakang “Common Law” yang gagal mengantisipasi undang- undang  sudah  yang  tertulis  dalam  KUH  Dagang  ke  dalam  perjanjian  asuransi sehingga makna dan tujuan perlindungan asuransi ditafsirkan secara berbeda.

## KUH Dagang dan Asuransi
KUH Dagang dalam melengkapi KUH Perdata pada beberapa hal yang terkait dengan Definisi dan Prinsip-prinsip Asuransi.
DEFINISI ASURANSI, Pasal 246:
Asuransi  atau  pertanggungan  adalah  perjanjian,  di  mana  penanggung mengikat  diri  terhadap  tertanggung  dengan  memperoleh  premi,  untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak  mendapat  keuntungan  yang  diharapkan,  yang  mungkin  akan  dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. (KUHPerd. 1774; KUHD 60, 249, 252, 269, 286, 593.)
PRINSIP INSURABLE INTEREST merupakan prinsip asuransi yang memberikan hak  kepada  tertanggung  yang  diakui  secara  hukum  untuk  mengasuransikan  jiwa maupun  aset,  karena  adanya  hubungan  keuangan  antara  tertanggung  dengan  jiwa maupun aset yang akan diasuransikan.  Pada KUH Dagang Pasal 250:
Bila  seseorang  yang  mempertanggungkan  untuk  dirinya  sendiri,  atau seseorang  yang  atas  bebannya  dipertanggungkan  oleh  pihak  ketiga,  pada waktu  pertanggungan  tidak  mempunyai  kepentingan  dalam  denda  yang dipertanggungkan,  maka  penanggung  tidak  wajib  mengganti  kerugian. (KUHPerd. 1234, 1246; KUHD 257, 264 dst., 266, 268, 268, 281 dst.)
PRINSIP  UTMOST  GOOD  FAITH  atau  Uberrimae  Fidei  secara  harfiah  berarti iktikad baik, yang dilandaskan pada asas kejujuran yang sempurna.  Hal ini diatur pada KUH Dagang Pasal 251:
Semua  pemberitahuan  yang  keliru  atau  tidak  benar,  atau  semua penyembunyian  keadaan  yang  diketahui  oleh  tertanggung,  meskipun dilakukannya  dengan  itikad  baik,  yang  sifatnya  sedemikian,  sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang  sama,  bila  penanggung  mengetahui  keadaan  yang  sesungguhnya  dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal. (KUHPerd. 1320 dst., 1328; KUHD 269 dst., 280 dst., 306, 593, 597 dst., 603 dst.; KUHP 381.)
PRINSIP  INDEMNITY  adalah  suatu  prinsip  yang  mengatur  mengenai  pemberian ganti-kerugian. Indeminty dapat diartikan sebagai suatu mekanisme dengan mana si Penanggung  memberikan  ganti-rugi  Finansial  dalam  suatu  upaya  menempatkan  si Tertanggung pada posisi keuangan yang dimiliki pada saat sesaat sebelum kerugian itu.  KUH Dagang  Pasal 252:
Kecuali dalam hal yang diuraikan oleh ketentuan undang-undang, tidak boleh diadakan  pertanggungan  kedua  untuk  waktu  yang  sama,  dan  untuk  bahaya sang  sama  atas  barangbarang  yang  telah  dipertanggungkan  untuk  nilainya secara penuh, dengan ancaman kebatalan terhadap pertanggungan yang kedua. (KUHD 253 dst., 256-10, 266, 271 dst., 277 dst., 280, 609 dst.)
Pasal 253:
Pertanggungan  yang  melampaui  jumlah  harganya  atau  kepentingan  yang sesungguhnya, hanyalah berlaku sampai jumlah nilainya.  Bila nilai barang itu tidak dipertanggungkan sepenuhnya, maka penanggung, dalam hal kerugian, hanya terikat menurut perimbangan antara bagian yang dipertanggungkan dan bagi-  yang  tidak  dipertanggungkan.  Akan  tetapi  bagi  pihak  yang  berjanji bebas  untuk  mempersyaratkan  dengan  tegas,  bahwa  tanpa  mengingat kelebihan  nilai  barang  yang  dipertanggungkan,  kerugian  yang  diderita  oleh barang itu akan diganti sampai jumlah penuh yang dipertanggungkan. (KUHD 268, 289, 677.)
PRINSIP SUBROGASI adalah hak penanggung, yang telah memberikan ganti rugi kepada  tertanggung,  untuk  menuntut  kepada  pihak  ketiga  atau  pihak  lain  yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian.  KUH Dagang Pasal 284:
Penanggung yang telah membayar kerugian barang yang dipertanggungkan, memperoleh  semua  hak  yang  sekiranya  dimiliki  oleh  tertanggung  terhadap pihak  ketiga  berkenaan  dengan  kerugian  itu;  dan  tertanggung  bertanggung jawab  untuk  setiap  perbuatan  yang  mungkin  merugikan  hak  penanggung terhadap pihak ketiga itu. (KUHPerd. 1354, 1365 dst., 1402; KUHD 290, 637, 656, 693.)
PRINSIP KONTRIBUSI berlaku apabila terjadi jaminan asuransi Harta Benda oleh lebih  dari  1  (satu)  Perusahaan  Asuransi  yang  masing-masing  mengeluarkan  Polis Asuransi dengan Harga Pertanggungan yang sama sebesar Nilai/Harga sehat Benda yang menjadi obyek pertanggungan, Perusahaan Asuransi hanya wajib membayarkan ganti  secara  Pro  Rata  sesuai  dengan  tanggung  jawab  menurut  perbandingan  yang seimbang.  Hal ini diatur dalam KUH Dagang Pasal 277:
Bila  berbagai  pertanggungan  diadakan  dengan  itikad  baik  terhadap  satu barang  saja,  dan  dengan  yang  pertama  ditanggung  nilai  yang  penuh,  hanya inilah  yang  berlaku  dan  penanggung  berikut  dibebaskan.    Bila  pada penanggung  pertama  tidak  ditanggung  nilai  penuh,  maka  penanggung berikutnya bertanggung jawab untuk nilai selebihnya menurut urutan waktu mengadakan pertanggungan itu. (KUHD 252.)
Pasal 278
Bila pada satu polis saja, meskipun pada hari yang berlainan oleh berbagai penanggung  dipertanggungkan  lebih  dari  nilainya,  mereka  bersama-sama, menurut  perimbangan  jumlah  yang  mereka  tanda  tangani,  hanya  memikul nilai sebenarnya yang dipertanggungkan. Ketentuan itu juga berlaku, bila pada hari  yang  sama,  terhadap  satu  benda  yang  sama  diadakan  berbagai pertanggungan. (KUHD 277, 280.)
Pasal 279:
Tertanggung  dalam  hal-hal  yang  disebut  dalam  dua  pasal  yang  lalu,  tidak boleh  membatalkan  pertanggungan  yang  lama  agar  dengan  demikian penanggung  yang  kemudian  terikat.    Bila  tertanggung  membebaskan penanggung-penanggung  pertama,  ia  dianggap  menetapkan  diri  mengganti tempat mereka sebagai penanggung untuk jumlah yang sama dan urutan yang sama.  Bila  ia  mengadakan  pertanggungan  ulang  untuk  dirinya,  maka  para penanggung ulang mengganti tempatnya dalam urutan itu juga. (KUHD 271 dst.)
Lebih  lanjut,  sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  KUH  Dagang  mengatur asuransi  menjadi  2  bagian  yang  dipisahkan  dalam  Buku  Kesatu  dan  Buku  Kedua dimana:
• Buku Kesatu:
Bab IX tentang ASURANSI ATAU PERTANGGUNGAN PADA UMUMNYA Bab  X  tentang  ASURANSI  ATAU  PERTANGGUNGAN  TERRADAP BAHAYA-BAHAYA  KEBAKARAN,  TERHADAP  BAHAYA-BAHAYA YANG  MENGANCAM  HASIL  PERTANIAN  YANG  BELUM  DIPANENI, DAN TENTANG PERTANGGUNGAN JIWA.
• Buku Kedua Bab  IX  tentang  ASURANSI  ATAU  PERTANGGUNGAN  TERHADAP BAHAYA-BAHAYA DI LAUT DAN BAHAYA-BAHAYA PERBUDAKAN Bab X tentang PERTANGGUNGAN TERHADAP BAHAYA-BAHAYA PADA PENGANGKUTAN DI DARAT DAN DI SUNGAI-SUNGAI DAN PERAIRAN PEDALAMAN
Pemisahan ini bertujuan untuk memisahkan keadaan dan kondisi yang berbeda terkait aplikasi Perjanjian Asuransi di darat atau “Non Marine” dengan Perjanjian asuransi di laut atau “Marine”.  Pembedaan ini perlu dilakukan karena adanya perbedaan yang cukup  mendasar  antara  Asuransi  Non  Marine  dan  Asuransi  Marine  dimana  dalam
Asuransi Marine terdapat ke khususan terkait kelayak lautan dan hukum kelautan dan maritim.
Sebagai rangkuman penjelasan terkait Definisi, Prinsip-prinsip Asuransi pembagian Buku  Kesatu  dan  Buku  Kedua  terkait  Asuransi  “Non  Marine”  dan  Asuransi “Marine”di  atas  dimaksudkan  untuk  memberikan  gambaran  secara  umum  terkait bagaimana KUH Dagang melengkapi KUH Perdata terkait Perjanjian Asuransi agar hukum  dapat  mengatur  kondisi-kondisi  yang  terkait  spesifik  dengan  Perjanjian Asuransi

## UU no. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian berisikan (OJK, 1992):

## BAB I Ketentuan Umum
Memberikan penjelasan mengenai definisi dan pengertian yang digunakan di UU Perasuransian.
BAB II Bidang Usaha Perasuransian Memaparkan mengenai bidang-bidang yang terdapat di usaha perasuransian.
BAB III Jenis Usaha Perasuransian Penjelasan  mengenai  jenis-jenis  yang  terdapat  di  usaha  perasuransian  beserta definisi dan pengertiannya.
BAB IV Ruang Lingkup Usaha Perusahaan Perasuransian Memberikan  aturan  mengenai  ruang  lingkup  kegiatan  di  usaha  perasuransian, yang  mencakup  Perusahaan  Asuransi  Kerugian,  Perusahaan  Asuransi  Jiwa  dan Perusahaan Reasuransi.

## BAB V Penutupan Obyek Asuransi
Aturan mengenai persyaratan dan ketentuan dalam penutupan obyek asuransi.
BAB VI Bentuk Hukum Usaha Perasuransian Penjelasan  mengenai  badan  hukum  apa  saja  yang  bisa  melaksanakan  usaha perasuransian.
BAB VII Kepemilikan Perusahaan Perasuransian Aturan  mengenai  syarat  dan  ketentuan  dalam  mendirikan  perusahaan perasuransian.
BAB VIII Perizinan Usaha Mengatur  syarat  dan  ketentuan  untuk  mendapatkan  izin  sebelum  menjalankan usaha perasuransian.
BAB IX Pembinaan dan Pengawasan Penjelasan  mengenai  pembinaan  dan  pengawasan  usaha  perasuransian  yang dilakukan oleh Menteri terkait, ruang lingkup pembinaan dan pengawasan, serta sanksi jika terdapat pelanggaran.
BAB X Kepailitan dan Likuidasi Ketentuan  mengenai  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  sebelum  usaha perasuransian dinyatakan pailit, serta hak yang dimiliki pemegang polis.
BAB XI Ketentuan Pidana
Aturan  mengenai  sanksi  pidana  yang  bisa  dikenakan  jika  terdapat  pelanggaran dalam kegiatan perasuransian.
BAB XII Ketentuan Peralihan Penjelasan mengenai peralihan saat UU Perasuransian ini berlaku.
BAB XIII Ketentuan Penutup Penegasan  tak  berlakunya  Ordonnanntie  ophet  Levensverzekeringbedrijf (Staatsblad  Tahun  1941  Nomor  101)  saat  UU  Perasuransian  ini  mulai diundangkan.
Pada 17 Oktober 2014 UU no. 2 Tahun 1992 ini telah digantikan dengan UU no. 40 Tahun 2014.

## UU no. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang disahkan pada tanggal  17  Oktober  2014  karena  Undang-undang  Usaha  Perasuransian  yang  saat  ini berlaku  yaitu  Undang-  undang  Nomor  2  Tahun  1992  dinilai  sudah  tidak  sesuai  lagi dengan perkembangan industri perasuransian. Dengan diterbitkannya UU Perasuransian ini  diharapkan  nantinya  penyelenggaraan  usaha  perasuransian  dapat  berjalan  dengan lebih  baik  dan  pelindungan  kepentingan  masyarakat  pengguna  jasa  asuransi  dapat semakin ditingkatkan (Berman & Jeane, 2022).
Terdapat  beberapa  perubahan  pokok  dari  UU  Perasuransian  ini  dibandingkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1992, termasuk perubahan judul dari semula “Usaha Perasuransian” menjadi “Perasuransian”. Terkait jumlah bab dan pasal, terdapat penambahan yang cukup banyak, yaitu dari semula 28 pasal di Undang- undang Nomor 2 Tahun 1992 menjadi 92 pasal. Untuk bab, dari semula 13 bab di Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 menjadi 18 bab.
Perbedaan  isi  dari  UU  Perasuransian  dengan  Undang-undang  Nomor  2  Tahun 1992, antara lain adalah:
1. Konsultan Aktuaria
• Pada  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  1992  usaha  konsultan  aktuaria merupakan  salah  satu  bidang  usaha  perasuransian  yang  izin  usahanya diberikan oleh Menteri.
• Pada  UU  Perasuransian,  konsultan  aktuaria  tidak  lagi  merupakan  usaha perasuransian  tetapi  merupakan  salah  satu  profesi  penyedia  jasa  bagi perusahaan perasuransian. Konsultan aktuaria harus terdaftar pada OJK.
2. Bentuk Badan Hukum
• Pada  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  1992  diatur  bahwa  usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk
perusahaan  perseroan  (PERSERO),  koperasi,  perseroan  terbatas,  dan usaha bersama (mutual).
• Pada UU Perasuransian bentuk badan hukum usaha perasuransian adalah perseroan  terbatas,  koperasi  dan  usaha  bersama.  Untuk  usaha  bersama harus  merupakan  usaha  bersama  yang  telah  ada  pada  saat  UU Perasuransian  diundangkan.  Pihak  yang  bermaksud  menyelenggarakan usaha asuransi dengan bentuk badan hukum usaha bersama baru didorong untuk  menjadi  berbentuk  koperasi.  Usaha  bersama  tersebut  juga  wajib menyesuaikan  dengan  ketentuan  dalam  undang-undang  paling  lama  3
(tiga) tahun.
3. Kepemilikan Perusahaan Perasuransian
• Pada  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  1992,  untuk  perusahaan perasuransian yang didirikan oleh warga negara Indonesia (WNI) dan/atau badan  hukum  Indonesia,  tidak  diatur  kepemilikan  dari  badan  hukum Indonesia  yang  menjadi  pendiri  perusahaan  perasuransian.  Untuk perusahaan perasuransian patungan, juga tidak diatur kriteria perusahaan asing  yang  menjadi  induk  dari  perusahaan  perasuransian  patungan tersebut. Selain itu juga tidak diatur kepemilikan warga negara asing yang menjadi pemilik dari perusahaan perasuransian patungan.
• Pada UU Perasuransian, untuk perusahaan perasuransian yang didirikan oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, badan hukum Indonesia yang menjadi pendiri perusahaan perasuransian tersebut harus dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh WNI. Untuk perusahaan perasuransian patungan, pihak asing harus merupakan perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis. Selain  itu  juga  diatur  bahwa  warga  negara  asing  dapat  menjadi  pemilik dari perusahaan perasuransian patungan melalui transaksi di bursa efek.
1. Likuidasi
• Pada UU Usaha Perasuransian tidak diatur tindak lanjut dari pencabutan izin
usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
• Pada UU Perasuransian diatur bahwa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal  dicabutnya  izin  usaha,  perusahaan  asuransi  dan  perusahaan reasuransi  yang  dicabut  izin  usahanya  wajib  menyelenggarakan  RUPS untuk  memutuskan  pembubaran  badan  hukum  perusahaan  yang bersangkutan dan membentuk timlikuidasi. Dalam hal RUPS tidak dapat diselenggarakan  atau  RUPS  dapat  diselenggarakan  tetapi  tidak  berhasil memutuskan  pembubaran  badan  hukumperusahaan  dan  tidak  berhasil membentuk  tim  likuidasi,  maka  OJK  memutuskan  pembubaran  badan hukum perusahaan dan membentuk tim likuidasi.
Selain itu terdapat pula hal-hal baru yang diatur pada UU Perasuransian, antara lain:
1. Ketentuan mengenai pengendali.
Ketentuan  ini  mengatur  bahwa  perusahaan  asuransi,  perusahaan  asuransi syariah,  perusahaan  reasuransi,  atau  perusahaan  reasuransi  syariah  wajib menetapkan  paling  sedikit  1  (satu)  pengendali  dan  pengendali  wajib  ikut
bertanggung  jawab  atas  kerugian  perusahaan  asuransi,  perusahaan  asuransi syariah,  perusahaan  reasuransi,  atau  perusahaan  reasuransi  syariah  yang disebabkan oleh Pihak dalampengendaliannya.
2. Ketentuan mengenai pemegang saham pengendali. Ketentuan ini mengatur bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi pemegang sahampengendali pada 1 (satu) perusahaan perasuransian yang sejenis. Bagi pemegang  saham  pengendali  yang  memiliki  lebih  dari  1  (satu)  perusahaan perasuransian  maka  wajib  menyesuaikan  dengan  ketentuan  dalam  undang- undang paling lama 3 (tiga) tahun.
3. Ketentuan mengenai program asuransi wajib. Ketentuan ini mengatur bahwa program asuransi wajib harus diselenggarakan secara kompetitif dan pihak yang dapat menyelenggarakan program asuransi wajib harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan OJK.
4. Ketentuan mengenai penjaminan polis. Ketentuan ini mengatur bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah  wajib  menjadi  peserta  program  penjaminan  polis,  penyelenggaraan programpenjaminan polis diatur dengan undang-undang.
5. Ketentuan mengenai Pengelola Statuter. Pengelola  Statuter  adalah  orang  perseorangan  atau  badan  hukum  yang ditetapkan  OJK  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  mengenai otoritas jasa keuangan. Pengelola Statuter mempunyai tugas antara lain:
a. menyelamatkan  kekayaan  dan/atau  kumpulan  dana  peserta  perusahaan asuransi,  perusahaan  asuransi  syariah,  perusahaan  reasuransi,  atau perusahaan reasuransi syariah;
b. menyusun  langkah-langkah  apabila  perusahaan  asuransi,  perusahaan asuransi  syariah,  perusahaan  reasuransi,  atau  perusahaan  reasuransi syariah tersebut masih dapat diselamatkan;
c. mengajukan usulan agar OJK mencabut izin usaha perusahaan asuransi, perusahaan  asuransi  syariah,  perusahaan  reasuransi,  atau  perusahaan reasuransi  syariah  apabila  perusahaan  tersebut  dinilai  tidak  dapat diselamatkan; dan
d. melaporkan kegiatannya kepada OJK.
6. Ketentuan mengenai asuransi syariah. Ketentuan ini mengatur bahwa usaha asuransi syariah dan reasuransi syariah harus diselenggarakan oleh entitas tersendiri (full fledge). Perusahaan asuransi atau  perusahaan  reasuransi  yang  memiliki  unit  syariah  dengan  nilai  dana tabarru’ dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai dana asuransi, dana tabarru’, dan dana investasi peserta  pada  perusahaan  induknya  atau  10  (sepuluh)  tahun  sejak diundangkannya  UU  Perasuransian,  perusahaan  asuransi  atau  perusahaan reasuransi tersebut wajib melakukan pemisahan unit syariah tersebut menjadi perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah.
7. Ketentuan mengenai larangan penempatan asuransi pada perusahaan asuransi terafiliasi.
Ketentuan  ini  mengatur  bahwa  perusahaan  pialang  asuransi  dilarang menempatkan  penutupan  asuransi  atau  penutupan  asuransi  syariah  pada perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang merupakan afiliasi
dari pialang asuransi atau perusahaan pialang asuransi yang bersangkutan. UU
Perasuransian mengamanatkan pengaturan lebih lanjut atas ketentuan di UU dalambentuk  Peraturan  Pemerintah  dan  Peraturan  OJK.  OJK  akan menyiapkan  Peraturan  OJK  sebagaimana  diamanatkan  oleh  UU Perasuransian.

## UU no. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)
Undang-undang  no.  4  Tahun  2023  tentang  Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor Keuangan  ditetapkan  pada  12  Januari  2023  ini  disusun  dalam  bentuk  Omnibus  Law dengan menyepakati lima lingkup hal (Puspasari, 2023):
1. Penguatan  kelembagaan  otoritas  sektor  keuangan  dengan  tetap  memperhatikan independensi.
2. Penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik.
3. Mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan.
4. Perlindungan konsumen.
5. Literasi, inklusi dan inovasi sektor keuangan.
Dalam UU P2SK ini terdapat 27 bab dan 341 pasal yang terkandung di dalamnya. UU  ini  akan  menggantikan  di  antaranya  17  Undang-Undang  terkait  dengan  sektor keuangan, yang telah cukup lama berlaku, bahkan hingga 30 tahun. Hal ini dilakukan untuk  menyesuaikan  dengan  dinamika  perubahan  zaman.  Berbagai  indikator memperlihatkan urgensi reformasi sektor keuangan Indonesia, seperti masih dangkalnya sektor  keuangan,  belum  optimalnya  peran  intermediasi  sektor  keuangan,  dan  masih rendahnya pelindungan konsumen di sektor keuangan.
Setelah pengesahan UU P2SK oleh Presiden, Pemerintah dan lembaga otoritas di sektor  keuangan  akan  menyusun  peraturan  pelaksanaan  yaitu  dalam  bentuk  Peraturan Pemerintah,  Peraturan  Bank  Indonesia,  Peraturan  OJK,  dan  Peraturan  LPS.  Seluruh peraturan  pelaksanaan  akan  disusun  dalam  waktu  2  (dua)  tahun  sejak  UU  P2SK diundangkan.
Sebagai Omnibus Law UU P2SK ini melihat Asuransi bagian integral dari Sektor Keuangan  Publik  yang  perlu  dikelola  secara  komprehensif  aturan-aturan administratifnya, sosialisasinya dan juga perlindungan konsumennya.

## Rangkuman Pembahasan
Dari rangkaian pembahasan:
• Kitab Undang-undang Hukum Perdata tahun 1847;
• Kitab Undang-undang  Hukum Dagang tahun 1847;
• Undang-undang  no  2.  Tahun  1992  tentang  Usaha  Perasuransian  (tidak  berlaku lagi);
• Undang-undang no. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (tidak berlaku lagi);
• Undang-undang  No.  4  Tahun  2023  tentangan  Pengembangan  dan  Penguatan Sektor Keuangan;
Terlihat suatu rangkaian upaya dari Pemerintah dalam mengelola Asuransi di dalam bingkai Industri Keuangan yang semakin kompleks.
Perubahan-perubahan  tersebut  tampak  secara  tersirat  dalam  pergeseran  definisi- definisi  yang  digunakan  dalam  setiap  Kitab  Undang-undang,  Undang-undang
Perasuransian  maupun  Omnibus  Law  (UU  P2SK)  terkaitnya.    Pergeseran  tersebut dapat dilihat pada uraian berikut:
• Kitab Undang-undang Hukum Perdata tahun 1847; Pasal 1338 tentang Perjanjian:
“ Semua  persetujuan  yang  dibuat  sesuai  dengan  undang-undang  berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya . Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan  yang  ditentukan  oleh  undangundang.  Persetujuan  harus dilaksanakan dengan itikad baik.”.
• Kitab Undang-undang  Hukum Dagang tahun 1847; Pasal 246:
Asuransi  atau  pertanggungan  adalah  perjanjian ,  di  mana  penanggung mengikat  diri  terhadap  tertanggung  dengan  memperoleh  premi,  untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. (KUHPerd. 1774; KUHD 60, 249, 252, 269, 286, 593.)
• Undang-undang  no  2.  Tahun  1992  tentang  Usaha  Perasuransian  (tidak  berlaku lagi);
Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Asuransi atau Pertanggungan adalah  perjaniian  antara  dua  pihak  atau  lebih,  dengan  mana  pihak  penanggung mengikatkan  diri  kepada  tertanggung,  dengan  menerima  premi  asuransi,  untuk memberikan  penggantian  kepada  tertanggung  karena  kerugian,  kerusakan  atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak  ketiga yang  mungkin  akan  diderita  tertanggung,  yang  timbul  dari  suatu peristiwa  yang  tidak  pasti,  atau  untuk  memberikan  suatu  pembayaran  yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
• Undang-undang no. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (tidak berlaku lagi); Pasal 1
1. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian,  kerusakan,  biaya  yang  timbul,  kehilangan  keuntungan,  atau tanggung  jawab  hukum  kepada  pihak  ketiga  yang  mungkin  diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b. memberikan  pembayaran  yang  didasarkan  pada  meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
2. Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara  perusahaan  asuransi  syariah  dan  pemegang  polis  dan  perjanjian  di
antara  para  pemegang  polis,  dalam  rangka  pengelolaan  kontribusi berdasarkan  prinsip  syariah  guna  saling  menolong  dan  melindungi  dengan cara:
a. memberikan  penggantian  kepada  peserta  atau  pemegang  polis  karena kerugian,  kerusakan,  biaya  yang  timbul,  kehilangan  keuntungan,  atau tanggung  jawab  hukum  kepada  pihak  ketiga  yang  mungkin  diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b. memberikan  pembayaran  yang  didasarkan  pada  meninggalnya  peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat
c. yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
• Undang-undang  No.  4  Tahun  2023  tentangan  Pengembangan  dan  Penguatan Sektor Keuangan;
Pasal 1:
7. Perasuransian adalah  usaha  perasuransian  yang  bergerak  di  sektor  usaha asuransi,  yaitu  usaha  jasa  keuangan  yang  dengan  menghimpun  dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan pelindungan kepada  anggota  masyarakat  pemakai  jasa  asuransi terhadap  timbulnya kerugian  karena  suatu  peristiwa  yang  tidak  pasti  atau  terhadap  hidup  atau meninggalnya  seseorang, usaha  reasuransi,  dan  usaha  penunjang  usaha asuransi  yang  menyelenggarakan  jasa  keperantaraan,  penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuaria .

## Kesimpulan
Omnibus  Law  yang  dituangkan  dalam  UU  No.  4  Tahun  2023  tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) bertujuan untuk menghilangkan tumpang tindih peraturan, efisiensi proses perubahan hukum, dan mengatasi ego sektoral, tetapi  hanya  menggantikan  UU  No.  40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian  dengan cakupan lebih luas. UU P2SK tidak menggantikan peran KUH Perdata dan KUH Dagang yang  berlaku  sejak  1847,  tetapi  memperluas  definisi  asuransi  menjadi  perasuransian, mencakup  syarat-syarat  perjanjian,  perlindungan  konsumen,  dan  sektor-sektor pendukung.  Ini  menunjukkan  upaya  pemerintah  dan  legislatif  untuk  menyesuaikan hukum dengan dinamika industri asuransi sebagai bagian dari sektor jasa keuangan yang mengelola  keuangan  publik.  Demikian  uraian  singkat  tentang  Sejarah  Perkembangan Hukum  Asuransi  dan  Undang-undang  No.  4  Tahun  2023  tentang  Pengembangan  dan Penguatan Sektor Keuangan yang tercakup di dalamnya Asuransi dan Perasuransian.

## BIBLIOGRAFI
Aryati,  R.,  Vensuri,  H.,  &  Febrianto,  M.  (2022).  Sejarah  Berlakunya  BW  dan KUHPerdata di Indonesia. Journal of Criminology and Justice , 2 (1), 11–16.
Bagenda, C., Rizkia, N. D., Fardiansyah, H., Hidayat, M. R., Soleh, Y. P., Usman, R., Amri, A., Suhartini, S., Kuahaty, S. S., & Akib, I. (2023). Hukum Perdata . Penerbit Widina.
Beattie, A. (2023). The History of Insurance: From ancient Babylonia to the American
Colonies . Investopedia.
Berman,  E.,  &  Jeane,  S.  A.  (2022).  Urgensi  Regulasi  Fintech  P2p  Lending  Untuk Mendorong Iklusi Keuangan Di Indonesia. Journal of Syntax Literate , 7 (8). Brief History . (2024). Insurance Handbook. https://www.iii.org/publications/insurance- handbook/brief-history#:~:text=1735  The  Friendly  Society%2C  the,established  in Charleston%2C South Carolina
Harmain, H., Anggriyani, A., Rasidah, R., Nurlaila, N., Olivia, H., Farina, D., Wahyudi, H., & Syafina, L. (2019). Akuntansi Syariah Di Indonesia .
Insurance,  T.  (2022). Menyambut  Hari  Asuransi  dengan  Mengenal  Sejarah  dan Manfaatnya  untuk  Masyarakat .  https://tugu.com/artikel/menyambut-hari-asuransi- dengan-mengenal-sejarah-dan-manfaatnya-untuk-masyarakat Margaretha,  M.  (2019). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tertanggung  Atas  Penolakan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Multi Artha Guna Cabang Pekanbaru . Universitas Islam Riau.
Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif . PT Remaja Rosdakarya.
Nelli, H. O. (1972). The earliest insurance contract. a new discovery. Journal of Risk and Insurance , 215–220.
OJK. (1992). Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian . Pramesti, T. J. A. (2022). Sejarah Hukum Perdata di Indonesia . Hukum Online.
Puspasari,  R.  (2023). Siaran  Pers .  https://www.kemenkeu.go.id/informasi- publik/publikasi/siaran-pers/Presiden-Sahkan-RUU-P2SK Read, J. (2016). How the Great Fire of London created insurance . Museum of London. https://www.museumoflondon.org.uk/discover/how-great-fire-london-created- insurance
Sejarah Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) . (2017). Sudut Hukum. The  History  of  Insurance  Throughout  the  World .  (2023).  Cleary  Insurance. https://www.clearyinsurance.com/history-insurance-throughout-world/ Thompson, W. (2023). How Insurance Began: 3000 Years of History . WSR BLOG.
Zuhri,  S.  (2014). Sejarah  Hukum  Perdata  di  Indonesia .  Kompasiana.Com. https://www.kompasiana.com/syaifudinzuhri/54f95224a33311ac048b4cda/sejarah- hukum-perdata-di-indonesia
Copyright holder:
Budi Praptawismacaya Amir (2024)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: