INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 7695-7714 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis  Yuridis Keselamatan  Pekerja  Perempuan dan Hak-Haknya Dalam Perspektif Perundang-Undangan (Studi Penelitian di PT. Giken Precision Indonesia)
Reni Apriani 1 ✉ , Laily Washliati 2 , Titik Aminah 3

## Fakultas Hukum Universitas Batam
Email: reniapriani2308@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Keselamatan dan hak pekerja perempuan merupakan dua aspek yang sangat penting dalam dunia kerja. Pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan seringkali berbeda dengan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki, oleh karena itu diperlukan perlindungan khusus untuk menjamin keselamatan mereka dan  melindungi  hak-hak  yang  melekat  pada  mereka.  Jenis  penelitian  dalam  penulisan  skripsi  ini menggunakan  penelitian  hukum  dengan  pendekatan  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  data primer hasil penelitian dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa berbagai  peraturan  perundang-undangan  mengatur hak-hak pekerja perempuan. Namun, sistem hak-hak pekerja perempuan yang paling komprehensif adalah UU Ketenagakerjaan. Hal ini dapat dipastikan dalam beberapa bidang, termasuk kesetaraan positif (non-diskriminasi), sistem pengupahan, kesehatan dan keselamatan, serta jaminan sosial dan hubungan kerja. Ada juga perbedaan, namun dalam UU Ketenagakerjaan, jumlah aturan rinci terkait ketenagakerjaan adalah beberapa undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, terdapat hak-hak mendasar dalam mengelola pekerja, antara lain kesetaraan, perlindungan ekonomi dan perlindungan sosial, perlindungan teknis. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan klasifikasi hak, ternyata UU Ketenagakerjaan beserta peraturan perundang-undangan pelaksanaannya telah sesuai dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan tentang pengaturan hak-hak pekerja perempuan.
Kata Kunci: Keselamatan, Pekerja Perempuan, Hak-Haknya
The safety and rights of female workers are two very important aspects in the world of work. The work carried out by women is often different from the work  carried out by men, and therefore, special protection is required to ensure their safety and protect their inherent rights. This type of research in writing this thesis uses legal research with a normative juridical approach using primary data resulting from research using secondary data, namely data obtained from library materials. The research results show  that  various  laws  and  regulations  regulate  the  rights  of  female  workers.  However,  the  most comprehensive system of women's workers' rights is the Employment Law. It can be ensured in several areas,  including positive equality (non-discrimination), wage systems, health and  safety, and social security and employment relations. There are also differences, but in the Employment Law, the number of detailed regulations relating to employment is several laws and legislative regulations. In addition, there are fundamental rights to manage workers, including equality, economic protection and social protection, technical protection. After further research based on the classification of rights, it turns out that  the  Employment  Law  and  its  implementing  laws  and  regulations  are  in  accordance  with  the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women regarding the regulation of women's workers' rights.
Keywords: Safety, Women Workers, Their Rights

## PENDAHULUAN
Pekerja  perempuan  memiliki  hak  yang  sama  dengan  pekerja  laki-laki dalam  hal keselamatan  dan  kesehatan  kerja.  Namun  dalam  kenyataannya,  pekerja  perempuan seringkali mengalami diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil di tempat kerja. Oleh karena itu,  diperlukan  analisis  yuridis  untuk  memperjelas  hak-hak  pekerja  perempuan  dalam perspektif  perundang-undangan  terkait  keselamatan  dan  hak-haknya  di  tempat  kerja. Beberapa undang-undang yang mengatur hak-hak pekerja perempuan di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang serta Undang-Undang Nomor 7  Tahun  1984  tentang  Pengesahan  Konvensi  mengenai  Penghapusan  Segala  Bentuk Diskriminasi  terhadap  Wanita.  Dalam  beberapa  penelitian,  analisis  yuridis  normatif digunakan untuk mengkaji sumber hukum primer dan sekunder terkait perlindungan hukum terhadap hak tenaga kerja perempuan. Dalam konteks ini, hak asasi manusia juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam perlindungan hak- hak pekerja perempuan.
Keselamatan  pekerja  perempuan  dan  hak-haknya  adalah  isu  yang  mendalam  dan penting dalam konteks perundang-undangan di berbagai negara. Sebagai upaya menjaga keseimbangan  antara  produktivitas  ekonomi  dan  kesejahteraan  manusia,  perlindungan
terhadap para pekerja perempuan menjadi hal yang tak terpisahkan dari sistem hukum yang adil  dan  berkeadilan.  Peran  perempuan  dalam  dunia  kerja  semakin  meningkat  seiring dengan perkembangan zaman. Sebagai kontributor penting dalam berbagai sektor industri, perempuan  berkontribusi  secara  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan perkembangan  sosial.  Namun,  di  balik  kesuksesan  dan  kontribusi  luar  biasa  mereka, pekerjaan perempuan juga dapat menimbulkan risiko dan tantangan yang khusus.
Dalam  perspektif  perundang-undangan,  pengakuan  akan  peran  khusus  pekerja perempuan menjadi landasan penting dalam menjamin keselamatan, kesehatan, dan hak- hak  mereka  di  tempat  kerja.  Undang-undang  yang  melindungi  pekerja  perempuan menggarisbawahi  pentingnya  menghilangkan  segala  bentuk  diskriminasi  gender  dan menegakkan  kesetaraan  hak  dalam  lingkungan  kerja.  Melalui  pendekatan  hukum  yang berkeadilan, keselamatan pekerja perempuan dan hak-haknya menjadi fokus utama bagi para pembuat kebijakan dan pemegang otoritas. Keterlibatan perempuan dalam industri yang  lebih  beragam,  termasuk  sektor-sektor  yang  sebelumnya  didominasi  oleh  laki-laki, menuntut  perlindungan  yang  kuat  dan  penyesuaian  kebijakan  yang  memperhatikan perbedaan  biologis,  sosial,  dan  ekonomi.  Dengan  melindungi  keselamatan  pekerja perempuan  dan  hak-haknya,  kita  juga  memberikan  kesempatan  yang  setara  bagi perempuan  untuk  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  pembangunan  masyarakat  dan perekonomian.

## METODE PENELITIAN

## Pendekatan Penelitian
Penelitian ini  bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mengusahakan untuk melukiskan fakta-fakta yang nyata dan situasi yang berkenaan dengan Keselamatan Pekerja Perempuan dan Hak-Haknya dalam Perspektif Perundang-Undangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, bahwa pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji kaedah-kaedah hukum yang belaku, serta melalui  wawancara  langsung  terhadap  pekerja  perempuan  terutama  berkenaan  dengan Keselamatan Pekerja Perempuan dan Hak-Haknya dalam Perspektif Perundang-Undangan.

## Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan,  yaitu  melakukan  wawancara  dengan  karyawan  PT.  Giken  Precision  Indonesia. Pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  melalui  penelitian  kepustakaan  dengan  cara
mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta  melalui  media  internet  berkenaan  dengan  hal  yang  berhubungan  dengan permasalahan  penelitian.  Data  primer  diperoleh  dengan  melakukan  Penelitian  lapangan dengan cara wawancara dengan karyawan PT. Giken  Precision Indonesia dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

## Analisis Data
Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data  sekunder  yang  diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan  di  generalisasikan  yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data  secara  sistematis  untuk  meningkatkan  pemahaman  peneliti  tentang  masalah  yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Hukum  Keselamatan  Pekerja  Perempuan  dan  Hak-Haknya  dalam  Perspektif Perundang-Undangan
Hak-hak  pekerja  perempuan  telah  diatur  dalam  instrumen  nasional  maupun internasional, hubungan antara instrumen nasional dan instrumen internasional mengenai hak-hak pekerja perempuan penting untuk dipelajari dan untuk   mengetahui persamaan dan  perbedaan  antara  keduanya.  Instrumen  nasional  yang  paling  komprehensif  dalam mengatur  hak-hak  pekerja  perempuan  adalah  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  dan  aturan  tambahan  untuk  implementasi  aturan  yang ditampilkan  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan  nasional  lain.  Sedangkan, instrumen  internasional  yang  paling  komprehensif  dalam  mengatur  hak-hak  pekerja perempuan adalah Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.
Berikut ini merupakan persamaan dan perbedaan Undang-undang Ketenagakerjaan dengan  Konvensi  mengenai  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Wanita dalam penggolongan hak pekerja perempuan:
Pertama, hak pekerja perempuan dibidang non diskriminasi dalam Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, hak atas kesempatan kerja yang sama diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, hak untuk bebas memilih profesi dan pekerjaan, hak untuk promosi, serta pelatihan kejuruhan diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, hak untuk mendapat perlakuan yang sama diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d Konvensi mengenai
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Sedangkan  dalam  Undang- undang Ketenagakerjaan hak mendapat kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh  pekerjaan  diatur  dalam  Pasal  5,  hak  mendapat  perlakuan  yang sama  tanpa diskriminasi dari pengusaha diatur dalam Pasal 6, hak untuk mendapat pelatihan kerja diatur dalam Pasal 9, hak untuk diberi kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri diatur dalam Pasal 31.
Kedua,  hak  pekerja  perempuan  di  bidang  sistem  pengupahan  dalam  Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita hak atas menerima bayaran  (upah)  yang  sama,  yang  juga  termasuk  dengan  tunjangan-tunjangan,  dan  hak untuk diperlakukan dengan sama perlakuan yang sama atas pekerjaan dengan nilai yang sama diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d. Sedangkan dalam UU Ketenagakerjaan hak untuk memperoleh  penghasilan  yang  memenuhi  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan diatur dalam Pasal 88 ayat (1).
Ketiga,  hak  pekerja  perempuan  di  bidang  kesehatan  dan  keselamatan kerja  dalam Konvensi  mengenai  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi Terhadap  Wanita  yang menjamin kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja khususnya pekerja perempuan, adapun  perlindungan  terhadap  fungsi  reproduksi  pekerja  perempuan  juga  mendapat perhatian  khusus  yang  dapat  dijumpai  dalam  Pasal  11  ayat  (1)  huruf  g,  hak  adanya perlindungan khusus bagi pekerja perempuan selama kehamilan pada jenis pekerjaan yang terbukti berbahaya diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, hak untuk mendapat cuti hamil dengan bayaran atau dengan tunjangan sosial yang sebanding tanpa kehilangan pekerjaan semula yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b.
Keempat, hak pekerja perempuan di bidang jaminan sosial dalam Konvensi mengenai Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Wanita  hak  atas  jaminan  sosial khususnya dalam hal pensiun, pengangguran,  sakit,  cacat,  lanjut  usia,  serta  lain-lain ketidakmampuan untuk bekerja, hak atas masa cuti yang diatur dalam pasal 11 ayat (1) huruf f. Sedangkan dalam UU Ketenagakerjaan hak atas masa cuti yang dibayar diatur dalam Pasal 93 ayat (4), hak mendapat jaminan sosial tenaga kerja diatur dalam Pasal 99 ayat (1).
Kelima, hak pekerja perempuan di bidang hubungan kerja dalam Konvensi mengenai Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Wanita  larangan  dikenakan  sanksi berupa pemberhentian kerja karena alasan kehamilan atau cuti hamil dan diskriminasi dalam pemberhentian kerja karena alasan status perkawinan diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a.  Sedangkan  dalam  UU  Ketenagakerjaan  larangan  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK) karena alasan pekerja perempuan menikah diatur dalam Pasal 153 ayat (1) huruf d, larangan
pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  karena  alasan  pekerja  perempuan  hamil,  melahirkan, keguguran, menyusui diatur dalam Pasal 153 ayat (1) huruf e.
Relevansi  antara  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan dengan  Konvensi  mengenai  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Wanita, yang mengatur hak-hak pekerja perempuan, menimbulkan keinginan untuk mengeksplorasi lebih jauh bagaimana kesesuian antara Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  perlindungan  teknis  atau keselamatan  kerja  bagi  pekerja  perempuan  juga  telah  diatur  dalam  Pasal  76  UU Ketenagakerjaan  yang  memberikan  beberapa  keringanan  kepada  pekerja  atau  buruh perempuan. Hal tersebut diberikan demi untuk melindungi pekerja atau buruh perempuan yang kodratnya perempuan mempunyai  kebutuhan yang lebih khusus dalam kebutuhan reproduksinya.
Kemudian, Pada Pasal 76 ayat (1) menegaskan bahwa Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang untuk bekerja malam hingga pagi hari  (pukul  23.00  -  07.00).  Pada  Pasal  76  ayat  (2)  Pengusaha  dilarang  memperkerjakan pekerja perempuan yang sedang hamil dengan surat keterangan dokter berbahaya  bagi kesehatan  dan  keselamatan  kandungannya  maupun  dirinya  yang  apabila  ia  apabila  ia bekerja pada malam hingga pagi hari (pukul 23.00-07.00). Pada Pasal 76 ayat (3) Pengusaha yang  memperkerjakan  pekerja  perempuan  dari  malam  hingga  pagi  hari  (pukul  23.00 – 07.000)  wajib  untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka  yang  berupa  memberi  makanan  dan minuman bergizi dan menjaga menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Pada Pasal 76 ayat (4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang kerja malam hingga pagi  hari (pukul 23.00 - 05.00).
Implementasi, Faktor Kendala dan Solusi Keselamatan Pekerja Perempuan dan Hak-Haknya dalam Perspektif Perundang-Undangan di PT. Giken Precision Indonesia
a. Implementasi  Keselamatan  Pekerja  Perempuan  dan  Hak-Haknya  dalamPerspektif Perundang-Undangan di PT. Giken Precision Indonesia
Perlindungan kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk itu  pengusaha  wajib  melaksanakan  ketentuan  perlindungan  tersebut  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Lingkup  perlindungan  terhadap pekerja/buruh  menurut  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003,  meliputi:  (1) Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha; (2) Perlindungan  keselamatan  dan  kerja;  (3)  Perlindungan  khusus  bagi  pekerja/buruh
perempuan, anak, dan penyandang cacat; (4) Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja.
Menurut Zaeni Asyhadie bahwa jenis perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: (1) Perlindungan ekonomis; Perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan  yang  cukup,  termasuk  apabila  tenaga  kerja  tidak  mampu  bekerja  di  luar kehendaknya; (2) Perlindungan sosial; Perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat, dan perlindungan hak untuk  berorganisasi; (3) Perlindungan  teknis;  Perlindungan  tenaga  kerja  dalam  bentuk  keamanan  dan keselamatan kerja. Perlindungan yang  sifatnya  khusus untuk tenaga kerja perempuan antara lain:
a. Perlindungan Jam Kerja
Pekerja/buruh  perempuan  yang  berumur  kurang  dari  18  (delapan  belas)  tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 (Pasal 76 ayat 1). Selanjutnya disebutkan Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil  yang  menurut  keterangan  dokter  berbahaya  bagi  kesehatan  dan  keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 s.d. pukul 07.00 wajib: (1) Memberikan makanan dan minuman bergizi; dan; (2) Menjaga kesusilaan  dan  keamanan  selama  di  tempat  kerja  Pengusaha  wajib  menyediakan angkutan  antar  jemput  bagi  pekerja/buruh  perempuan  yang  berangkat  dan  pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00 (Pasal 76 ayat 4).
1)  Perlindungan yang bersifat protektif
Pekerja  atau  buruh  perempuan  merupakan  kelompok  yang  karena  kodratnya mempunyai  karakteristik  tertentu  yang  mendapat  perhatian,  oleh  karena  itu  dalam beberapa  hal  terhadap  pekerja/buruh  perempuan  ini  diberlakukan  peraturan  khusus yang  menyangkut  perlindungan  pekerja/buruh  perempuan,  mencakup  larangan  kerja pada  malam  hari,  larangan  melakukan  pekerjaan  yang  membahayakan  kesehatan, kesusilaan perempuan. Bentuk-bentuk perlindungan tersebut berupa:
a)  Peraturan Cuti Haid
Jika dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak  wajib  bekerja  pada  hari  pertama  dan  kedua  pada  waktu  haid.  Pelaksanaan ketentuan ini diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Bagi wanita yang normal dan sehat, pada usia tertentu akan mengalami haid, dalam  prakteknya  banyak  wanita  yang  sedang  dalam  masa  haid  tetapi  tetap  bekerja tanpa gangguan apapun.

## b) Peraturan Cuti Hamil/Melahirkan/Keguguran
Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan  sebelum  saatnya  melahirkan  anak  dan  1,5  (satu  setengah)  bulan  sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan (Pasal 82 ayat 1 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003). Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter atau bidan.
c) Peraturan Menyusui Anak Pada Waktu Jam Kerja
Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. Di dalam  penjelasan  Pasal  13  ayat  (4)  ditentukan  bahwa  dipikirkan  oleh  pemerintah kemungkinan  mengadakan  tempat  penitipan  anak.  Kesempatan  sepatutnya  adalah lamanya  waktu  yang  diberikan  kepada  pekerja/buruh  perempuan  untuk  menyusui bayinya  dengan  memperhatikan  tersedianya  tempat  yang  sesuai  dengan  kondisi  dan kemampuan perusahaan yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.  Pada  Pasal  83  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang masalah ibu menyusui. Pemberian kesempatan pada pekerja wanita yang anaknya masih membutuhkan ASI untuk menyusui anaknya hanya efektif untuk yang lokasinya dekat dengan perusahaan.
d) Penghapusan Perbedaan Perlakuan Terhadap Pekerja Perempuan
Peningkatan  perlindungan  bagi  pekerja/buruh  perempuan  dapat  dilihat  pula dengan adanya beberapa ketentuan yang menghapuskan adanya perbedaan perlakuan terhadap pekerja/buruh perempuan. Peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja wanita, dapat  dilihat  pula  dengan  adanya  beberapa  ketentuan  yang  menghapuskan  adanya perbedaan perlakuan terhadap tenaga kerja wanita.
e) Jaminan Sosial dan Pengupahan
Agar  para  pekerja  dapat  menjalankan  pekerjaanya  dengan  semangat  dan bergairah, masalah jaminan sosial dan pengupahan diperlukan oleh perusahaan. Jaminan sosial  yang  dimaksud  antara  lain  jaminan  sakit,  hari  tua,  jaminan  kesehatan,  jaminan perumahan, jaminan kematian dan sebagainya. Mengenai jaminan sosial ini sudah diatur secara normatif dalam perundangan, sehingga bagi perusahaan yang belum atau tidak memenuhi standard yang sudah ditetapkan dapat dikenakan sanksi. Perihal perlindungan upah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, antara lain mengatur tentang upah yang diterima oleh para pekerja apabila pekerja sakit, halangan atau kesusahan. Disamping itu diatur pula tentang larangan diskriminasi antara
tenaga kerja laki – laki dan tenaga kerja wanita didalam hal menetapkan upah untuk pekerjaan yang sama nilainya.
f)  Pengaturan Istirahat/Cuti Tahunan
Hak cuti bagi pekerja perempuan, perlu dibedakan sebab menyangkut perbedaan biologis maupun perbedaan sosio-budaya, adapun hak cuti bagi perempuan tersebut, antara  lain  sebagai  berikut:  (1)  Hak  cuti  haid,  didasarkan  pada  Pasal  81  UU Ketenagakerjaan  mengatur  mengenai  pekerja  perempuan  tidak  diharuskan  untuk menjalani  aktivitas  kerjanya  di  hari  pertama  dan  hari  kedua  masa  haid;  (2)  Hak  cuti melahirkan,  didasarkan  pada  Pasal  82  Undang-Undang  Nomor  13  Tentang Ketenagakerjaan  menentukan  pekerja  perempuan  mendapatkan  hak  untuk  istirahat selama  1,5  bulan  sebelum  waktunya  untuk  melahirkan  dan  istirahat  selama  1,5  bulan setelah waktunya melahirkan anaknya berdasarkan perhitungan dokter kandungan atau bidan.
Berdasarkan Analisis Penulis terhadap wawancara dengan Siti Hazlinda Selaku HR Officer  PT.  Giken  Precision  Indonesia,  analisis  penulis  bahwa  secara  garis  besar perlindungan preventif bagi tenaga kerja perempuan yang bekerja di PT. Giken Precision Indonesia  ialah:  (1)  Perlindungan  ekonomis,  yaitu  perlindungan  tenaga  kerja  dalam bentuk penghasilan yang cukup termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya (misalnya karena sakit, melahirkan dan lain sebagainya) yang bersangkutan tetap diberikan upah, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap sebagaimana ketentuan yang  berlaku;  (2)  Perlindungan  sosial,  yaitu  perlindungan  tenaga  kerja  dalam  bentuk jaminan  kesehatan  kerja,  pemberian  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  (Jamsostek)  yang meliputi  jaminan  kecelakaan  kerja,  jaminan  kematian,  jaminan  pensiun  dan  jaminan pemeliharaan kesehatan; (3) Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat kerja, bahan yang diolah  atau dikerjakan  perusahaan, misalnya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang sekarang menjadi BPJS Ketenagakerjaan/BP Jamsostek.
b.  Faktor  Kendala  dan  Solusi  Keselamatan  Pekerja  Perempuan  dan  Hak-Haknya  dalam Perspektif Perundang-Undangan di PT. Giken Precision Indonesia Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:
1) Perlindungan Pekerja/Buruh Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  RI  No.  Kep.  224/Men/2003 mengatur kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara Pukul  23.00  s/d  07.00.  Tanggung  jawab  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  ini dibebankan kepada pengusaha. Konkritnya pengusaha diwajibkan:
a)  Menyediakan  angkutan  antar  jemput  untuk  pekerja  perempuan  yang  bekerja  dan pulang Pukul 23.00 s/d 05.00;
Berdasarkan  Kep.  224/Men/2003  tentang  kewajiban  pengusaha  yang mempekerjakan  pekerja/buruh  perempuan  antara  pukul  23.00  sampai  dengan  07.00 yang  berbunyi:  pengusaha  wajib  menyediakan  angkutan  antar  jemput  bagi pekerja/buruh  perempuan  yang  berangkat  dan  pulang  bekerja  antara  pukul  23.00 dengan 05.00.
Berdasarkan data dan wawancara yang penulis peroleh dari responden Dewi Lestari selaku Operator mengatakan bahwa pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari berangkat  dan  pulang  kerja  menggunakan  kendaraan  pribadi,  dengan  kata  lain  tidak adanya angkutan bagi pekerja yang disediakan oleh pihak PT. Giken Precision Indonesia. Namun di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diberikan pengucualian mengenai pekerja yang dipekerjakan melebihi jam kerja yang diterangkan dalam Pasal 77 Ayat (2) huruf a dan b sebagaimana yang tertera dalam pasal 78 Ayat (1) huruf a dan b yang berbunyi:  pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (2) harus memenuhi syarat ada persetujuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan. b) Pengusaha juga diwajibkan menyediakan petugas keamanan di tempat kerja untuk memastikan  bahwa  pekerja  perempuan  aman  dari  kemungkinan  perbuatan  asusila ditempat kerja;
Pentingnya petugas keamanan di tempat kerja yakni untuk menjamin agar pekerja tetap merasa aman selama bekerja apalagi bagi pekerja peremuan yang bekerja pada malam hari untuk menghindari terjadinya asusila di tempat ia bekerja Berdasarkan data yang penulis peroleh dari responden mengenai perlindungan kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja, pengusaha dalam hal ini pihak PT. Giken Precision Indonesia telah menyediakan petugas keamanan untuk menjaga keamanan pekerja selama di tempat kerja petugas keamanan yang  disediakan berjumlah 6 orang. Dalam hal ini  PT.  Giken Precision  Indonesia  sudah  memberikan  perlindungan  dalam  hal  penyediaan  petugas keamanan bagi pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada malam hari.
c) Fasilitas tempat kerja harus didukung oleh kamar mandi/WC dan penerangan yang layak;
Berdasarkan data yang penulis peroleh dari responden Siti Rahmah Harahap selaku Operator Clean Room Moulding yang bekerja di PT. Giken Precision Indonesia, fasilitas kamar mandi/wc yang disediakan oleh perusahaan digunakan bersama ± sama an tara pekerja/buruh perempuan dan laki-laki. Seharusnya kamar mandi/wc yang disediakan
tidak  jauh  dari  ruangan  kerja  dengan  kata  lain  setiap  ruangan  disediakan  kamar mandi/wc dan harus dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.
Keselamatan dan keamanan pekerja seharusnya menjadi tanggung jawab penuh dari  pihak  pemberi  kerja,  termasuk  mengenai  keselamatan  pekerja  khususnya  bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari. Namun pada kenyataannya di PT. Giken  Precision  Indonesia  sudah  menyediakan  kamar  mandi/wc  di  tempat  kerja  akan tetapi di bagian clean room moulding kamar mandi/wc yang ada tidak di pisahkan antar pekerja/buruh perempuan dan laki ± laki atau dengan kata lain hanya disediakan 1 kamar mandi/wc bagi pekerja/buruh setiap tingkatnya dan juga terletak di sudut ruangan. Hal ini  dapat  berisiko  kemungkinan  terjadinya  tindakan  asusila  terhadap  pekerja/buruh perempuan terutama pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada malam hari.
d) Untuk menjaga kondisi kesehatan agar pekerja perempuan harus dalam kondisi prima, pengusaha  diwajibkan  memberikan  makanan  dan  minuman  yang  bergizi  sekurang- kurangnya 1.400 kalori;
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Siti Hazlinda Selaku HR Officer PT. Giken  Precision  Indonesia  beliau  membenarkan  adanya  pemberian  makanan  atau minuman yang begizi pada pekerja/buruh perempuan yang bekerja hingga malam hari, beliau  beralasan  dengan  memberikan  makanan  atau  minuman  yang  bergizi  pada pekerja/buruh perempuan yang bekerja hingga malam hari akan menunjang kinerja dan staminanya.
Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum Menurut Siti Hazlinda Tenaga kerja memiliki  peran  penting  bagi  pembangunan,  sehingga  sudah  wajar  jika  diadakan perlindungan  hukum  bagi  pekerja  melalui  perlindungan,  pemeliharaan,  dan pengembangan terhadap kesejahteraannnya.
2) Perlindungan Hak Cuti Hamil/Melahirkan
Hasil wawancara penulis dengan Siti Hazlinda Selaku HR Officer PT. Giken Precision Indonesia dari awal berdirinya Perusahaan ini hingga  sekarang  tahun  2023 mengenai pelaksanaan cuti, dimana dalam pelaksanaannya pihak perusahaan selalu memberikan cuti hamil/melahirkan yang diajukan oleh tenaga kerja/buruh wanita PT. Giken Precision Indonesia tentunya sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Hal  lain  yang  menjadi  kesulitan  bagi  pekerja/buruh  perempuan  seperti  yang  di ceritakan oleh: Dini Mardho Tilla selaku Qc Inspector departemen Moulding mengatakan: kami kesulitan untuk memompa asi ketika baru melahirkan dikarenakan izin dari atasan untuk meninggalkan tempat kerja yang membutuhkan waktu lumayan lama, meskipun ruang laktasi sudah di sediakan perusahaan.
Siti  Hazlinda  menambahkan  keberlangsungan  kontrak  karyawan  bagi  pekerja wanita yg hamil selalu menjadi kendala, karena mengingat produktivitas karyawan yg tidak stabil (berdasarkan proyek/orderan customer) maka perusahaan sulit memberikan cuti hamil selama 3 bulan bagi karyawan kontrak yg akan habis masa kerjanya. Namun pada prinsipnya, jika karyawan tetap dan karyawan yang masa kontraknya masih diatas 9 bulan setelah karyawan tersebut hamil, maka Perusahaan tetap memberikan hak cuti kepada karyawan tersebut selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan setelah melahirkan.
3) Lemahnya pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pengawasan  ketenagakerjaan  merupakan  unsur  penting  dalam  perlindungan terhadap pekerja/buruh, sekaligus merupakan upaya penegakan hukum ketenagakerjaan secara menyeluruh. Disamping itu melalui pengawasan Pasal 178 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan:
Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dilaksanakan unit kerja tersendiri  pada  instansi  yang  lingkup tugas  dan tanggung  jawabnya  dibidang  ketenagakerjaan  pada  pemerintah  pusat,  pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.
Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  merupakan  sebagai  pengawas  dan perlindungan ketenagakerjaan. Hal ini diperkuat dengan pendapat Soerjono Soekamto yaitu salah satu faktor penghambat penegak hukum yakni pihak - pihak yang membentuk maupun  yang  menerapkan  hukum  dalam  hal  ini  yaitu  pihak  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi yang kurang melaksanakan pengawasan.
Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  perlindungan  hukum terhadap pekerja wanita adalah adanya kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha yang kadang menyimpang dari aturan yang berlaku, tidak adanya sanksi dari peraturan perundangan  terhadap  pelanggaran  yang  terjadi,  faktor  pekerja  sendiri  yang  tidak menggunakan haknya dengan alasan ekonomi.
Perempuan  mempunyai  perlindungan  yang  khusus  sesuai  dengan  fungsi reproduksinya sebagaimana diatur pada pasal 11 ayat (1) ICEDAW huruf f bahwa hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi reproduksi. Selain itu seringkali adanya pemalsuan dokumen seperti nama, usia, alamat  dan  nama  majikan  sering  berbeda  dengan  yang  tercantum  di  dalam  paspor. Tenaga kerja yang tidak berdokumen tidak diberikan dokumen perjanjian kerja. Hal ini juga sering terjadi pada pekerja perempuan yang bekerja di luar negeri.
Maka  untuk  itu  ICEDAW  pada  pasal  15  ayat  (3)  mengatur  yaitu  negara-negara peserta  bersepakat  bahwa  semua  kontrak  dan  semua  dokumen  yang  mempunyai kekuatan hukum, yang ditujukan kepada  pembatasan kecakapan hukum para wanita, wajib dianggap batal dan tidak berlaku.
Berdasarkan hasil penelitian penulis dan wawancara dengan Siti Hazlinda Selaku HR Officer  PT. Giken  Precision Indonesia  tentang  perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kerja perempuan yang bekerja di PT. Giken Precision Indonesia bahwa tenaga kerja wanita merupakan bagian dari tenaga kerja yang telah melakukan kerja baik untuk diri sendiri maupun  bekerja  dalam  hubungan  kerja  atau  dibawah  perintah  pemberi  kerja (pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya). Mengingat tenaga kerja wanita sebagai pihak yang lemah dari majikannya, atasannya yang kedudukannya lebih kuat, maka perlu mendapatkan perlindungan atas hak-haknya.
Siti  Hazlinda  juga  menambahkan  bahwa  pelaksanaan  perlindungan  hukum terhadap tenaga kerja perempuan di PT Giken Precision Indonesia berpedoman pada ketentuan  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan,  yaitu perlindungan berupa: (1) Bidang reproduksi, meliputi: (a) Hak atas cuti haid; (b) Hak atas cuti  hamil  dan  keguguran;  (c)  Hak  atas  pemberian  kesempatan  menyusui;  (2)  Bidang kesehatan dan keselamatan kerja, meliputi: (a) Hak atas makanan dan minuman yang bergizi bagi pekerja perempuan yang bekerja pukul 23.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB; (b) Hak atas penyediaan angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan  pulang  antara  pukul  23.00  WIB  sampai  dengan  pukul  05.00  WIB;  (3)  Bidang kehormatan perempuan, meliputi:  (a) Penyediaan petugas keamanan; (b) Penyediaan WC  yang  layak  dengan  penerangan  yang  memadai  dan  dipisah  antara  laki-laki  dan perempuan.
Akan  tetapi  menurut  analisis  penulis  bahwa  pemahaman  terhadap  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  perlindungan  terhadap  perempuan terutama  yang  bekerja  di  PT.  Giken  Precision  Indonesia  masih  rendah.  Rendahnya pemahaman hukum bagi para pihak ini disebabkan karena kurangnya informasi yang diperoleh  tentang  isi  peraturan  perundang-undangan  tersebut  sangat  minim,  hal  ini disebabkan juga karena sumber pemberi informasi tidak mendukung sosialisasi tentang perlindungan hukum terkait dengan hak-hak asasi perempuan.
Sedangkan faktor penghambat bagi pekerja perempuan yang bekerja di PT. Giken Precision  Indonesia  pada  dasarnya  tidak  ada  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan perlindungannya, tetapi fakta dilapangan ada pekerja yang kurang memperhatikan tata kerja yang baik sesuai dengan prosedur yang ada meski hal tersebut jarang terjadi, serta
tingkat pendidikan pekerja yang rendah sehingga mereka tidak mengetahui tentang hak- hak mereka yang seharusnya diperoleh.
Solusi  bagi  pengusaha  dan  pekerja/buruh  perempuan:  (1)  Perusahaan  lebih memperhatikan  perlindungan  dan  hak-hak  pekerja  wanitanya  dilapangan,  karena terkadang ada oknum yang demi kepentingan pribadi/perusahaan tidak memberikan izin atau mempersulit yang menjadi hak pekerja Wanita seperti waktu laktasi bagi karyawan yang masuk kerja setelah cuti melahirkan, memperhatikan tindakan-tindakan intervensi terhadap karyawan perempuan ketika diperpanjang kontrak kerja karena biasanya diikuti dengan  penyalahgunaan  wewenang  bahkan  sampai  pelecehan  seksual  ( sexual harassment);  (2)  Dalam  hal  pembuatan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT) Seharusnya  pihak  PT.  Giken  Precision  Indonesia  sebelum  membuat  Perjanjian  Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ada baiknya mempelajari dahulu mengenai hak dan kewajiban para  pihak  dalam  pembuatan  perjanjian  kerja  agar  tidak  membuat  perjanjian  yang bertentangan  dengan  Undang-undang  yang  berlaku;  (3)  Perusahaan  lebih memperhatikan  pekerja  perempuan  yang  bekerja  pada  malam  hari  terkait  risiko keselamatan  kerjanya,  bebas  dari  tindakan  pelecehan/asusila,  memberikan makanan/minuman bergizi pada pekerja yang bekerja dimalam hari serta memberikan transportasi antar jemput bagi pekerja yang bekerja dimalam hari; (4) Bagi pekerja/buruh perempuan Pekerja membentuk serikat pekerja untuk membela hak-hak dari pekerja. Pekerja  diharapkan  untuk  meningkatkan  pengetahuannya  di  bidang  hukum  yakni dengan  mengikuti  seminar-seminar  hukum  yang  berkaitan  dengan  ketenagakerjaan, sehingga tidak ada  lagi  pekerja yang  tidak tahu tentang hak-hak yang  seharusnya di peroleh selama bekerja.

## SIMPULAN
Pengaturan  Hukum  Keselamatan  Pekerja  Perempuan  dan  Hak-Haknya  dalam  Perspektif Perundang-Undangan
Sudah berjalan dengan baik yaitu ditandai dengan berbagai peraturan perundang- undangan  yang  mengatur  hak-hak  pekerja  perempuan.  Namun,  sistem  hak-hak  pekerja perempuan  yang  paling  komprehensif  adalah  UU  Ketenagakerjaan.  Dapat  dipastikan  di beberapa bidang, termasuk kesetaraan positif (non-diskriminasi),  sistem  upah, kesehatan dan  keamanan,  dan jaminan sosial dan hubungan kerja. Ada  juga  perbedaannya, tetapi pada  Undang-Undang  No  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  jumlah  peraturan terperinci yang berkaitan dengan pekerjaan terdapat beberapa perundang-undangan dan peraturan  legislasi.  Selain  itu,  ada  hak  mendasar  untuk  mengelola  pekerja,  termasuk
kesetaraan,  perlindungan  ekonomi,  perlindungan  sosial,  dan  perlindungan  teknis.  Dapat disimpulkan  bahwa  pengaturan  hukum  yang  digunakan  adalah  Undang-Undang  No  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  beserta  peraturan  perundang-undangan pelaksananya  telah  sesuai dan  cocok  dengan  Konvensi menegenai  Penghapusan  Segala Bentuk Diskrimnasi terhadap Wanita mengenai pengaturan hak pekerja perempuan.
Implementasi, Faktor Kendala dan Solusi Keselamatan Pekerja Perempuan dan Hak-Haknya dalam Perspektif Perundang-Undangan di PT. Giken Precision Indonesia
Implementasi  Keselamatan  Pekerja  Perempuan  dan  Hak-Haknya  dalam  Perspektif Perundang-Undangan di PT. Giken Precision Indonesia telah terlaksana dengan baik namun ada hambatan- hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja  wanita  adalah  adanya  kurangnya  perhatian  Perusahaan  terhadap  tenaga  kerja perempuan  terkait  keselamatan  dan  hak-hak  spesial  yang  melekat  pada  pekerja perempuan. Tidak adanya sanksi dari peraturan perundangan terhadap pelanggaran yang terjadi, serta faktor pekerja perempuan yang kurang akan pengetahuan hukum sehingga tidak mengetahui apa saja hak-haknya yang dilindungi oleh Pemerintah.
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Tenaga  Kerja  Wanita  di  PT.  Giken  Precision Indonesia  belum  terpenuhi  secara  maksimal.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari  tidak  terpenuhi sebagian  hak  pekerja/buruh  perempuan.  Perlindungan  hukum  terhadap  pekerja/buruh perempuan yang berkerja hingga malam hari diantaranya tidak terpenuhinya hak untuk mendapatkan angkutan antar jemput, ada sebagian toilet yang masih gabung antara laki- laki  dan  perempuan  sehingga  kesempatan  untuk  terjadinya  pelecehan  seksual  bisa  saja terjadi,  perlindungan  terhadap  pemberian  hak  cuti  hamil/melahirkan  terhadap  karyawan kontrak,  perlindungan  terhadap  kesulitan  untuk  memompa  ASI  ketika  baru  melahirkan dikarenakan izin dari atasan sulit didapatkan, serta penyalahgunaan wewenang/intervensi dari atasan terhadap karyawan kontrak yang akan diperpanjang kontrak kerjanya.

## DAFAR PUSTAKA
A. Buku-buku
Abdul Khakim, Aspek Hukum Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 201.
Adisu,  Editus, 2017  dan  Jehani  Libertus, Hak-hak  Pekerja  Perempuan,  Cet.  Kedua, Visi Media,    Jakarta.
Asikin, Zainal, 2017, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Cet.Pertama, Rajawali   Pers, Jakarta.
Aspund, D Knut, 2018, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cet.Pertama, Pusham UII, Yogyakarta.
Buku  pedoman, Penyusunan  Proposal  dan  Skripsi  dan  Tesis  Program  Ilmu  Hukum  dan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana (S1), Universitas Batam, 2012
Churin  Tsuroyya, “Pemenuhan  Hak  Pekerja  Perempuan  di  PT.  Djarum  Tayu  Pati” Skripsi Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Surakarta, 2018.
Dede  Agus, “Perkembangan Pengaturan  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  Dalam  Rangka Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh,”Jurnal Ilmu Hukum 8, No. 1, 2014.
Hadi  Setia  Tunggal, Memahami  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia,  Harvarindo,  Jakarta, 2013
Janus  Sidabolak, Hukum  Perusahaan:  Analisis  Terhadap  Pengaturan  Peran  Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
Jimmy  Joses  Sembiring, Hak  Dan  Kewajiban  Pekerja  Berdasarkan  Peraturan  Terbaru, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2016.
Kansil dan Christine, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi), Pradnya Paramita, Jakarta, 2018.
Khusnul Khotimah, “ Diskrimin asi Gender Terhadap Perempuan Dalam Sektor Pekerjaan,”
Jurnal Studi Gender dan Anak 4, No. 1, 2019.
Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta,
2017.
Lili Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014.
Marzuki,  2017,  Suparman, Hukum  Hak  Asasi  Manusia,  Cet.  Pertama,   Pusham  UII, Yogyakarta.
Muhammad Chairul Huda, ‘’Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)’’ , The Mahfud Ridwan Institue, Jawa Tengah, Desember, 2021
Muhammad  Siddiq  Armia, Penentuan  Metode  dan  Pendekatan  Penelitian  Hukum, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, Agustus, 2022.
Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
Nadhira  Wahyu  Adityarani, “Hak  Cuti  Melahirkan  Bagi  Pekerja  Perempuan  Sebagai Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Indonesia,” Jurnal Fundamental Justice 1, No.1, 2020.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 7, Kencana, 2011, Jakarta.
Purnadi Purbacaraka, Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan, Bandung:
Alumni, 2017.
Riyadi, Eko, 2018, Hukum Hak Asasi Manusia, Cet.Pertama, Rajagrafindo Persada, Depok. Sendjun  H.  Manulang, Pokok-Pokok  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia,  Rineka  Cipta, Jakarta, 2015.
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2017.
Sugiyono.  2013, Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  Dan  Tindakan.  CV.  Alfabeta, Bandung.
Sukarno Abraera, Muhadar, Filsafat Hukum Teori dan Praktik, Prenada Media Group, 2015.
Suratman.  2019, Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia.  RajaGrafindo  Persada, Depok.
Surjadi. 2012 “ Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik .” PT. Refika Aditama , Bandung.
Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  Halim  Barakatullah, Filsafat,  Teori  dan  Ilmu  Hukum,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
Ugo dan Pujiyono. 2012, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubunga Industrial. Sinar Grafika, Jakarta.
W.Friedmann, Teori&Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
Wijayanti, Asri. 2014, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika, n.d. Yusuf Randi. 2020, “Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang- Undang Ketenagakerjaan.” Yurispruden Volume 3, Jakarta.
Zaeni  Asyhadie.  2013, Hukum  Ketenagakerjaan  Bidang  Hubungan  Kerja.  PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Zainal Asikin, Agusfian Wahab, Lalu Husni, dan Zaeni Asyhadie, Hukum Ketegakerjaan di Indonesia, PT. Rineka Citra, Jakarta, 2018.
B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1984  tentang  Pengesahan  Konvensi  Mengenai Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskiriminasi  Terhadap  Wanita  “ Convention  on  The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women ” (Le mbaran Negara Tahun 1984/ No. 29, Tambahan Lembaran Negara No. 3277).
Undang-undang  (UU)  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  Indonesia,
Pemerintah  Pusat  (Lembaran  Negara  Tahun  1999/  No.  165,  Tambahan  Lembaran Negara No. 3886).
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi.
UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238).
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  tentang  Pengupahan  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46).
Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  tentang  Tunjangan  Hari  Raya  Keagamaan  bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (Berita Negara Rapublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 375)
Konvensi ILO Nomor 183 Tahun 2000 tentang Perlindungan  Maternitas Indonesia, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant On Economic, Civil, and Political Right.

## C. Artikel, Jurnal dan Makalah
Dhea Yul ianti, “ Pelaksanaan Hak-Hak Normatif Terhadap Pekerja/Buruh Perempuan Yang Bekerja Di Malam Hari Dihubungkan Dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor:  Kep.224/Men/2003  Tentang  Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pe kerja/B” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021);
Eltavia Firda Rizki, Lia Fadjriani, Christiani Prasetiasari, Idham, Analisis Yuridis penangkapan tersangka tindak pidana narkotika pada tingkat penyidikan (Studi Penelitian di Polres Inhil Kota Tembilahan), Zona Keadilan : Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam  Vol.  10  No.  03,  Desember  2020,  Pages  92-109  P-ISSN  :  2087-7307 htttp://ejurnal.univbatam.ac.id/index.php/Keadilan.
Fitri  Anasari,  2016, Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  Pekerja  Perempuan  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  (Skripsi), Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
Imam Muchtarom, 2010, Tinjauan Yuridis Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Ditinjau Dari Uu No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus: PT. Aksara Solo Pos Surakarta) (Skripsi), Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Jayantari, “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Perempuan  Pada  Malam  Hari  Di Minimarket Alfamart Mataram (Studi Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan), hal. 10.
Kanyaka  Prajnaparamita,  “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Wanita  Di Indomaret  Kota  Pekanbaru  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang Ketenagak erjaan,” Adminitrative Law & Governance Journal 2, No. 1 (2019):
34 –46;  Hj.  Erwien  Adisiswanto,  “Perlindungan  Terhadap  Tenaga  Kerja  Wanita  Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Perusahaan,” IUS 3, No. 01, 2015, hal. 69– 75.
Sali  Susiana, ‘ Perlindungan  Hak  Pekerja  Perempuan  Dalam  Perspektif  Fem inisme’ ,  Jurnal Aspirasi, Vol.8 No.2, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017.
Suci Flambonita,’Jurnal Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Wanita dalam Bidang Ketenagakerjaan ’,2013
Prama Ikhsan Anggara, Fadlan, Idham, Analisis Yuridis Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak (Studi Penelitian di Polsek Nongsa) Zona  Keadilan:  Program  Studi  Ilmu  Hukum  (S1)  Universitas  Batam  Vol.  10  No.  02,
Agustus 2020, Pages 1-17 P-ISSN: 2087-7307 htttp://ejurnal.univbatam.ac.id/index.php/Keadilan
Christiani  Prasetyasari,  &  Roynal  Ola.  (2023). Analisis  Yuridis  Pengawasan  Otoritas  Jasa Keuangan atas Restrukturisasi Pinjaman di Kota Batam (Studi Penelitian di BPR Dana Fanindo  Kota  Batam).  Jurnal  Politik  Hukum,  1(1),  13 – 25.  Retrieved  from https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/jph/article/view/392
D. Internet
https://peraturan.go.id/id/pp-no-37-tahun-2021, diakses pada tanggal 8 Juni 2023, Pukul 21.15 WIB.
https://peraturan.go.id/id/pp-no-37-tahun-2021, diakses pada tanggal 23 September 2023, Pukul. 21.00 WIB.
https://katadata.co.id/agung/berita/629073fac7320/perspektif-adalah-sudut-pandang- berikut-arti-dan-jenisnya diakses pada tanggal 23 September 2023, Pukul. 09.00 WIB.
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/1266-2917-1-SM%20(1).pdf,  di  akses  pada  tanggal  8 September 2023, Pukul. 15.00 WIB