Journal of Marine Fisheries Technology and Management
Vol. 15, No. 1, May 2024
E-ISSN 2541-1659
Page: 95-109

## STRATEGI PENCEGAHAN POTENSI PELANGGARAN ARMADA PENANGKAPAN IKAN STUDI KASUS PPS NIZAM ZACHMAN JAKARTA

## Prevent Potential Violations Strategy of Fishing Vessel Case Study in PPS Nizam
Zachman Jakarta
Aditya Jaka Sembada 1 *, Sugeng Hari Wisudo 2 , Roza Yusfiandayani 2
1 Program Studi Teknologi Perikanan Laut, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Jl. Agatis Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat 16680. aditkungz@gmail.com 2 Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakutas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Jl. Agatis Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat 16680. wisudo@apps.ipb.ac.id, ocha_roza@apps.ipb.ac.id
*Correspondence : aditkungz@gmail.com
Received: November 8 th , 2023; Revised: February 13 th , 2024; Accepted: February 15 th , 2024

## ABSTRACT
Before fishing surveillance is one of the important surveillances at fishing ports. A case study at PPS Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) stated that 22.75% of purse seiners use fishing gear and equipment following did not comply with fishing business license (SLO). This research aims to identify potential violations of fishing vessels at before fishing stage after the SLO was issued and the factors that cause these violations to produce a conceptual model for preventing potential violations of fishing fleets. Primary data were collected using open interview. The secondary data were collected from annual report of the Pangkalan PSDKP Jakarta and PPSNZJ fishing port, and previous studies. This research  was  approached  using  4  stages  of  a  soft  system  methodology  (SSM)  approach  namely identifying unstructured problems, structuring problems, formulating root definitions, and formulating conceptual  models.  The  results  of  research  show  that  there  are  six  problems  in  activities  before fishing after the SLO was issued. Based on the SSM approach, issuing supervisory regulations after the SLO was required to prevent illegal addition of fishing gear and fishing equipment. This is due to the absence of supervision after the SLO was issued by fisheries inspectors.
Keywords:  fishing surveillance, fisheries violation, SSM, strategy, PPSNZJ

## ABSTRAK
Pengawasan  sebelum  operasi  penangkapan  ikan  dilakukan  merupakan  salah  satu  tahap penting dalam pengawasan di pelabuhan perikanan. Studi kasus di PPS Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) menyatakan bahwa 22,75% kapal purse seine menggunakan alat tangkap dan alat bantu penangkapan  tidak  sesuai  dengan  izin  usaha  penangkapan  ikan  (SLO).  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengidentifikasi  potensi  pelanggaran  kapal  penangkapan  ikan  pada  tahap  sebelum penangkapan  ikan  setelah  SLO  diterbitkan  dan  faktor-faktor  penyebab  pelanggaran  tersebut sehingga  menghasilkan  model  konseptual  untuk  mencegah  potensi  pelanggaran  armada penangkapan  ikan.  Data  primer  dikumpulkan  dengan  menggunakan  wawancara  terbuka.  Data sekunder dikumpulkan dari laporan tahunan Pelabuhan Perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta dan PPSNZJ,  serta  penelitian-penelitian  sebelumnya.  Penelitian  ini  menggunakan  4  dari  7  tahap pendekatan soft  system  metodologi (SSM)  yaitu  mengidentifikasi  masalah  tidak  terstruktur, menyusun masalah, merumuskan akar definisi, dan merumuskan model konseptual. Hasil penelitian
menunjukkan terdapat enam permasalahan pada aktivitas sebelum penangkapan ikan setelah SLO diterbitkan.  Berdasarkan  pendekatan  SSM,  penerbitan  peraturan  pengawasan  setelah  SLO diperlukan  untuk  mencegah  penambahan  alat  tangkap  dan  peralatan  penangkapan  ikan  secara ilegal.  Hal  ini  disebabkan  tidak  adanya  pengawasan  setelah  SLO  diterbitkan  oleh  pengawas perikanan.
Kata kunci: pengawasan perikanan, pelanggaran perikanan, SSM, strategi, PPSNZJ.

## PENDAHULUAN
Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2023 tentang  Penangkapan  Ikan  Terukur  mewajib- kan  seluruh  kapal  penangkap  ikan  selain nelayan  kecil  yang  melakukan  penangkapan ikan  pada  zona  penangkapan  ikan  terukur wajib  mendaratkan  ikan  hasil  tangkapan  di pelabuhan  pangkalan  yang  ditentukan  dalam zona penangkapan ikan terukur. Implikasinya, peran  pelabuhan  perikanan  menjadi  sangat penting.  Tugas  pelabuhan  perikanan  adalah memenuhi  fasilitas  produksi,  penanganan, pengolahan,  pengendalian,  pengawasan,  dan pemasaran  hasil  perikanan  serta  pembinaan terhadap masyarakat nelayan (Almutahar et al . 2013).  Fungsi-fungsi  tersebut  merupakan fungsi  operasional  dan  pelayanan  yang  tidak dapat  dilimpahkan  ke  pihak  lain  (Sam et  al . 2011). Salah satu fungsi pelabuhan perikanan adalah pengawasan operasional kapal perikanan  di  pelabuhan  perikanan  (Gunawan et al. 2021).
Pengawasan  penangkapan  ikan  pada kapal  perikanan  dilakukan  oleh  pengawas perikanan  yang  dilaksanakan  di  pelabuhan perikanan dan juga di perairan (Aji et al . 2016). Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  45 Tahun  2009  pada  pasal  41A  ayat  (2)  huruf  h menjelaskan  bahwa  pelabuhan  perikanan merupakan  tempat  dilaksanakannya  penga- wasan  dan  pengendalian  sumber  daya  ikan yang  dilakukan  oleh  pengawas  perikanan dengan  dibantu  oleh  syahbandar  perikanan dalam  rangka  penerbitan  Surat  Persetujuan Berlayar (SPB). Keberhasilan proses pengawasan akan berhasil  apabila pengawas memiliki  kapasitas  dan  komitmen  untuk melakukan  pengawasan  dengan  benar  dan sesuai dengan aturan (Naim 2010).
Pelaksanaan proses pengawasan merupakan  faktor  penting  dalam  mengan- tisipasi  praktik-praktik illegal,  unreported, unregulated (IUU) fishing .  Pengawasan  pada kapal perikanan memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan  perikanan  (Syah et  al. 2021). Pelanggaran  di  bidang  perikanan  tangkap
selalu  bertambah  dan  berlangsung  dengan dampak  yang  merusak  alam  dan  dilakukan dengan tidak  bertanggung  jawab (Rizky et al. 2017).  Adapun  bentuk  pelanggaran  yang umum terjadi pada perikanan adalah ketidakpatuhan, diantaranya adalah mengope- rasikan  alat  tangkap  yang  dilarang,  tidak memiliki  dokumen  perizinan,  melanggar  jalur penangkapan,  menggunakan  alat  penang- kapan ikan (API) dan alat bantu penangkapan ikan  (ABPI)  tidak  sesuai  perizinan,  dan  tidak melaporkan ikan hasil tangkapannya
(Nababan 2017; Ariyantono et al . 2020).
Pengawasan pemanfaatan sumber daya  perikanan  merupakan  bagian  integral dari  pengelolaan  sumber  daya  perikanan, untuk  memastikan  ketaatan  terhadap  instru- men atau ketentuan/perizinan yang ditetapkan (Gunawan et al. 2021). Kegiatan pengawasan sumber  daya  perikanan  dibagi  menjadi  4 tahap, yaitu pengawasan sebelum melakukan penangkapan ikan ( before fishing ); pengawasan selama melakukan penangkapan ikan  ( while  fishing );  pengawasan  ketika melakukan pendaratan hasil tangkapan ( during  landing );  dan  pengawasan  setelah pendaratan  hasil  tangkapan  ( post  landing ) (Darwinto et  al. 2016).  Pengawasan before fishing menjadi  salah  satu  tahap  penting pengawasan yang dilaksanakan di pelabuhan perikanan. Pengawasan before fishing berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  adalah  pengawasan  berupa pemeriksaan  keabsahan  dokumen  perizinan kapal  perikanan  dan  kesesuaian  antara dokumen  perizinan  kapal  perikanan  dengan fisik kapal perikanan sebagai syarat penerbitan Standar  Laik  Operasi  (SLO)  bagi  kapal perikanan  untuk  melakukan  operasi  penang- kapan ikan di zona penangkapan ikan terukur. Tahapan  pengawasan  ini  dilakukan  sampai dengan  kapal  perikanan  tersebut  meninggal- kan pelabuhan pangkalannya.
Berdasarkan studi pendahuluan menun- jukkan bahwa terdapat pelanggaran perikanan berupa penambahan API dan ABPI yang tidak sesuai  dengan  Perizinan  Berusaha  yang dilakukan  oleh  ABK  kapal  perikanan  pada tahap before  fishing pasca  SLO  terbit.  Hal  ini
terjadi dikarenakan tidak adanya pengawasan kapal perikanan yang dilakukan oleh pengawas perikanan dan syahbandar perikanan  di  PPS  Nizam  Zachman  Jakarta (PPSNZJ)  pasca  SLO  terbit  akibat  tidak adanya  regulasi  yang  mengatur  pengawasan pasca SLO terbit. Terdapat permasalahan lain yaitu  pengawasan  pada  tahap before  fishing pasca  SLO  terbit  bukan  menjadi  salah  satu prioritas  pengawasan  yang  dilakukan  oleh pengawas perikanan dan syahbandar perikanan  di  PPSNZJ.    Pada  kenyataannya, pada  periode  waktu  2  x  24  jam  setelah  SLO terbit,  sering  ditemukan  adanya  armada penangkapan  ikan  yang  melakukan  pelang- garan  berupa  penggantian  API  atau  ABPI. Studi kasus pada PPSNZJ menyatakan bahwa tingkat  kepatuhan  armada  pukat  cincin yang berpangkalan  di  PPSNZJ  memiliki  tingkat kepatuhan rata-rata sebesar 77,25% (Gunawan et  al .  2021).  Dapat  disimpulkan bahwa  masih  terdapat  22,75%  armada  pukat cincin  di  PPSNZJ yang tidak patuh dalam  hal API dan ABPI yang digunakan sesuai dengan regulasi  perikanan  tangkap  terukur  yang dilakukan  pada  tahap before  fishing pasca SLO terbit. Hal ini diduga terjadi pada armada lain  yang  memiliki  pelabuhan  pangkalan  di PPSZNJ.
Upaya  pencegahan  pelanggaran  pada tahap before  fishing dapat  mencegah  bentuk pelanggaran lainnya saat kapal mulai beroperasi  di  laut.    Pelanggaran  perikanan yang dilakukan pada tahap before fishing akan terus  berdampak  sampai  dengan  tahap  akhir operasional  penangkapan  ikan  yaitu post landing yang mengakibatkan hasil tangkapan- nya  menjadi illegal . Illegal  fishing sangat menjadi  perhatian  dunia  internasional  agar keberlanjutan  sumberdaya  di  perairan  tetap terjaga  (Banjarani  2020;  Marpaung et  al. 2022). Maraknya praktek IUU fishing menimbulkan masalah yang kompleks, hilangnya  sumber  daya  perikanan  setiap tahunnya,  mengancam  iklim  industri  dan usaha  perikanan  nasional,  rusaknya  citra Indonesia  di  mata  dunia  internasional  karena dianggap  tidak  mampu  dalam  mengelola sektor perikanan dengan baik, serta hilangnya pendapatan  negara  yang  apabila  dikonversi dengan  tingkat  kemiskinan  dan  kebutuhan fiskal pemerintah untuk melakukan pembangunan  didapatkan  perbedaan  nilai yang  sangat  fantastis  (Ali  2021,  Amiruddin et al. 2022, Naim 2010, Suharto et al . 2017, Supit et  al .  2016).  Selain  pelanggaran  di  bidang perikanan, pelanggaran yang dilakukan pasca SLO terbit dapat mengakibatkan miss reported , menurut Svorken et al. (2023), miss- reported  fishing berdampak  pada  meningkat-
nya  ketidakpastian  dalam  penilaian  stok sumber  daya  ikan  dan  ketidakpastian  dalam melakukan pengendalian sumber daya ikan.
Permasalahan  akibat illegal  fishing dan miss-reported  fishing merupakan  permasa- lahan  yang  besar  dan  sangat  kompleks  dan rumit  dikarenakan  melibatkan  banyak  pihak (Yuninie et  al. 2019).  Oleh  karena  itu diperlukan adanya analisis melalui pendekatan soft  system untuk  menyelesaikan  permasa- lahan  pengawasan  pada  tahap before  fishing agar tidak terjadi pelanggaran perikanan pada tahap before  fishing khususnya  pada  fase pasca  SLO  terbit  pada  jendela  waktu  2  x  24 jam.  Raharja (2009) menyatakan bahwa SSM merupakan  suatu  uraian  dengan  mengguna- kan  bahasa  tertentu  yang  berisikan  pikiran para partisipan dalam mempersepsikan realita, sehingga solusi yang diberikan dapat dilaksanakan  sesuai  dengan  yang  diinginkan. Martin et al. (2008) menyatakan bahwa metode soft  system dikembangkan  untuk  menangani masalah-masalah  manajemen  yang  muncul dari  sistem  aktivitas  manusia.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  mengidentifikasi  perma- salahan  yang  ada  pada  sistem  pencegahan potensi  pelanggaran  yang  dilakukan  armada kapal perikanan yang terjadi di PPSNZJ untuk kemudian  melalui  pendekatan soft  system didapatkan  model  konseptual  pencegahan potensi  pelanggaran  armada  penangkapan  di PPSNZJ.  Penelitian  ini  dilakukan  sebagai langkah preventif pengawasan kapal perikanan untuk mendukung regulasi penangkapan ikan terukur.

## METODE
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan Juli-Agustus  2023  di  PPSNZJ,  Jakarta  Utara, DKI  Jakarta.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan soft  system  methodology (SSM) untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang ditemukan.  Pendekatan  SSM  merupakan suatu  pendekatan  yang  mengidentifikasi masalah  lebih  mendalam  dan  terstruktur melalui penggambaran keterkaitan antar pihak dan  masalah  dalam  sistem,  serta  menghasil- kan  model  konseptual  yang  aplikatif  sebagai acuan dalam memperbaiki sistem (Rahmah et al. 2013; Gigentika et al. 2017).  Metode  SSM dilakukan  melalui  7  tahapan  proses,  yaitu  1) memahami  situasi  permasalahan  yang  tidak terstruktur;  2)  menyusun  situasi  permasa- lahan; 3) menyusun definisi permasalahan; 4) membuat  model  konseptual;  5)  membanding- kan model konseptual dengan fakta lapangan; 6) menentukan perubahan yang secara sistem diinginkan;  7)  melakukan  langkah  tindakan untuk  perbaikan  (Checkland  and  Poulter
2006).  Namun  pada  naskah  ini  hanya dilakukan empat tahapan proses, yaitu tahap 1 hingga tahap 4.
Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer  yang  dikumpulkan  pada  penelitian  ini meliputi  data  jumlah  kapal  perikanan  yang melakukan  aktivitas  keberangkatan,  jenis pelanggaran  kapal  perikanan,  motif  dari  nah- koda  dan  pemilik  kapal  perikanan  melakukan pelanggaran perikanan, dan motif dari pengawas perikanan dan syahbandar perikanan tidak melakukan pengawasan pasca SLO  terbit.  Proses  pengumpulan  data  primer pada penelitian ini diperoleh dengan melakukan  proses  wawancara  dan  observasi terhadap objek wawancara dengan responden.
Penentuan  jumlah  responden  yang menjadi  sampel  pada  penelitian  ini  meng- gunakan  kaidah  statistik,  yaitu  minimal  30% dari  total  populasi  telah  dianggap  sebagai jumlah  sampel  yang  ideal  untuk  mewakili populasi  (Gay  dan  Diehl  1992).  Teknik pengambilan  sampel  menggunakan stratified sampling karena responden pada penelitian ini terdiri  dari  beberapa  kelompok.  Menurut Sugiyono  (2016), stratified  sampling adalah
metode sampling yang sesuai digunakan pada populasi yang terdiri dari beberapa kelompok. Adapun  populasi  pada  penelitian  ini  adalah nahkoda  dan  pemilik  kapal  yang  mengajukan permohonan SLO, dimana kapal-kapal tersebut  terdiri  dari  beberapa  kelompok berdasarkan jenis API yang digunakan. Selain itu,  penelitian  ini  juga  melakukan  wawancara kepada pengawas perikanan dan syahbandar perikanan  di  PPSNZJ.  Tabel  1  menunjukkan jumlah responden dari tiap populasi.
Data  sekunder  pada  penelitian  ini diperoleh  dari  laporan  tahunan  Pangkalan PSDKP  Jakarta  dan  PPSNZJ,  peraturan perundang-undangan,  serta  studi  literatur dalam  buku,  artikel  ilmiah,  web  instansi terpercaya yang relevan dari berbagai sumber lainnya.  Data  sekunder  yang  dikumpulkan tersebut  berisi  data-data  terkait  jumlah  SDM dan  sarana  prasarana  di  Pangkalan  PSDKP Jakarta  dan  PPSNZJ,  data  pelanggaran armada  penangkapan  ikan  di  PPSNZJ, Laporan  ABK  Pangkalan  PSDKP  Jakarta, serta peraturan perundang-undangan di bidang  perikanan  tangkap.  Data  sekunder tersebut  diperoleh  dari  Pangkalan  PSDKP Jakarta, PPSNZJ, dan web biro hukum KKP.
Tabel 1 Jumlah responden tiap populasi dan capaian penelitian
Responden Populasi (orang) Jumlah Responen (orang) Persentase (%) Nakhoda kapal jala jatuh berkapal 203 65 32,02 Nahkoda kapal purse seine pelagis besar 88 30 34,09 Nahkoda kapal bouke ami 53 20 37,74 Nahkoda kapal rawai tuna hanyut 36 15 41,67 Nahkoda kapal pancing cumi 27 10 37,04 Nahkoda kapal purse seine pelagis kecil 15 5 33,33 Nahkoda kapal jaring insang oseanik 3 1 33,33 Nahkoda kapal pancing ulur 15 5 33,33 Nahkoda kapal rawai dasar 2 1 50 Pemilik kapal jala jatuh berkapal 203 65 32,02 Pemilik kapal purse seine pelagis besar 88 30 34,09 Pemilik kapal bouke ami 53 20 37,74 Pemilik kapal rawai tuna hanyut 36 15 41,67 Pemilik kapal pancing cumi 27 10 37,04 Pemilik kapal purse seine pelagis kecil 15 5 33,33 Pemilik kapal jaring insang oseanik 3 1 33,33 Pemilik kapal pancing ulur 15 5 33,33 Pemilik kapal rawai dasar 2 1 50 Pengawas perikanan 31 10 32,26 Syahbandar perikanan 4 2 50 919 16 34,39
Setelah  seluruh  data  primer  dan  data sekunder  terkumpul,  maka  dilakukan  analisis data dengan pendekatan SSM. Pada penelitian  ini  akan  dilakukan  identifikasi permasalahan  tidak  terstruktur,  strukturisasi permasalahan,  perumusan root  definitions , dan  perumusan  model  konseptual.  Berikut penjelasan masing-masing tahapan tersebut:
a)  Identifikasi permasalahan terstruktur dilakukan  melalui  tiga  analisis  yaitu analisis intervensi, analisis sistem sosial, serta  analisis  sistem  politik.  Analisis intervensi adalah proses
untuk mengidentifikasi  aktor-aktor  yang  terlibat dalam kegiatan mencegah potensi pelanggaran  armada  penangkapan  ikan di  PPSNZJ,  serta  peran  masing-masing aktor.  Pada  tahap  ini  diidentifikasi client , problem  solver ,  dan problem  owner .
Selanjutnya dilakukan analisis sosial yang merupakan  proses  menganalisis  peran, norma,  dan  nilai  masing-masing  aktor pada problem  owner .  Adapun  analisis politik  merupakan  proses  menganalisis kekuatan dalam memutuskan terjadi atau tidaknya  sesuatu  hal.  Analisis  politik terfokus pada dua hal yaitu disposition of power , nature  of  power, dan  nilai-nilai (Checkland and Poulter 2006).
b)  Strukturisasi  permasalahan  dikatakan pula sebagai problem situation expressed , yaitu pengungkapan masalah secara  holistik  dan  terstruktur.  Perma- salahan  tersebut  kemudian  digambarkan dalam  bentuk rich  picture yang  berguna untuk melihat pola  hubungan tiap masalah  pada  aspek  kajian  berdasarkan aktor  yang  terlibat.  Pihak  yang  terlibat, konflik,  struktur,  dan  proses  yang  terjadi, serta  persoalan  diantara  para  pihak dimasukkan ke dalam rich picture .
c)  Perumusan root  definition’s (RDs)  untuk mendefinisikan  akar  permasalahan  yang mencakup  pandangan  tertentu  terhadap situasi  permasalahan  sesuai  perspektif yang relevan. Perumusan RDs dilakukan dengan  metode  PQR  yaitu  mengerjakan aktivitas  (P)  dengan  metode  (Q)  untuk mewujudkan  tujuan  (R).  Definisi  akar permasalahan  yang  telah  teridentifikasi merupakan  dasar  untuk  pembuatan model  konseptual  (Nurani et  al . 2019). Rumus PQR tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis CATWOE  sebagai  pengendali.  Analisis CATWOE  dilakukan  untuk  mengidentifi- kasi: customers ,  a ctors , transformation process , world view , owners , enviromental .
d)  Perumusan model konseptual yang dibuat berdasarkan  sumber  daya  yang  ada  dan fasilitas  di  PPSNZJ,  serta  gagasan  dari peneliti  berdasarkan  aturan  formal  yang berlaku untuk masing-masing RDs. Model konseptual merupakan tindakan penyele- saian  dari  permasalahan-permasalahan yang  telah  digambarkan  dalam rich picture .  Model  konseptual  dilengkapi dengan kriteria 3E yaitu e fficacy , efficiency , dan effectiveness .

## HASIL

## Identifikasi Permasalahan Terstruktur
Total  kapal  berpangkalan  di  PPSNZJ pada  tahun  2022  sebanyak  1.774  kapal dimana  telah  dilakukan  pemeriksaan  kapal perikanan  sebanyak  3.738  kali  dalam  rangka keberangkatan kapal perikanan menuju fishing ground oleh  pengawas  perikanan.  Jumlah pemeriksaan  kapal  perikanan  berdasarkan jenis API dan ukuran kapal dapat dilihat pada Gambar 1.
Berdasarkan  hasil  wawancara  menda- lam  dengan  responden  nahkoda  dan  pemilik kapal  perikanan  didapatkan  hasil  bahwa terdapat  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh kapal  perikanan  berupa  membawa  API  dan ABPI  yang  tidak  sesuai  dengan  perizinan berusaha ke atas kapal perikanan pasca SLO terbit  namun  belum  dioperasikan.  Terdapat  4 jenis  kapal  perikanan  yang  melakukan pelanggaran  perikanan  berupa  penambahan API  dan  ABPI  tidak  sesuai  dengan  Perizinan Berusaha  yaitu  kapal  perikanan  dengan  jenis API  purse  seine  pelagis  besar,  purse  seine pelagis  kecil,  bouke  ami,  dan  jala  jatuh berkapal  dengan  kapal  perikanan  yang menggunakan API jala jatuh berkapal menjadi kapal yang paling banyak melakukan pelanggaran  perikanan  berupa  penambahan API  tidak  sesuai  dengan  Perizinan  Berusaha sebanyak  65  responden  sedangkan  kapal perikanan  dengan  API  purse  seine  pelagis besar dan kecil melakukan 2 jenis pelanggaran perikanan berupa penambahan API dan ABPI tidak  sesuai  Perizinan  Berusaha  dengan jumlah  masing-masing  sebanyak  30  dan  5 responden.  Data  jumlah  kapal  per  jenis pelanggaran berupa membawa API dan ABPI yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha berdasarkan  hasil  wawancara  dapat  dilihat pada Gambar 2.
Hasil  wawancara  mendalam  dengan responden pengawas perikanan dan syahbandar  perikanan  didapatkan  informasi bahwa terdapat 6 motif tidak dilaksanakannya
Vol. 15 (1): 95-109, May 2024
pengawasan pasca SLO terbit yang menyebabkan  kapal  perikanan  melakukan pelanggaran perikanan pasca SLO terbit. Dari keenam  motif  tersebut,  tidak  adanya  regulasi pengawasan  pasca  SLO  terbit  menjadi  motif yang  paling  dominan  yang  mempengaruhi pengawas  dan  syahbandar  perikanan  dalam melakukan  pengawasan  pasca  SLO  terbit. Jumlah  motif  pengawas  dan  syahbandar perikanan tidak melakukan pengawasan kapal perikanan pasca SLO terbit berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat pada Gambar 3.
Tahap selanjutnya adalah dengan mela- kukan  analisis  intervensi  untuk  mengiden- tifikasi aktor-aktor yang terlibat. Pada tahap ini diidentifikasi client , problem solver ,  dan problem owner . Hasil identifikasi menunjukkan bahwa:
1) Client : peneliti
2) Problem  owner :  KKP,  Ditjen  PSDKP, Pangkalan  PSDKP  Jakarta,  PPSNZJ, pemilik,dan nahkoda
3) Problem  solver :  KKP,  Ditjen  PSDKP, Pangkalan  PSDKP  Jakarta,  PPSNZJ, pemilik,dan nahkoda
Setelah  didapatkan  aktor-aktor  yang terlibat  berdasarkan  analisis  intervensi,  maka tahap  selanjutnya  adalah  melakukan  analisis sosial  dan  analisis  politik  untuk  mendapatkan hasil permasalahan yang ada secara terstruktur.
a)  Analisis Sosial
Analisis  sosial  dilakukan  untuk  melihat peran  dari  masing-masing  aktor  yang  telah diidentifikasi  pada  analisis  intervensi  sesuai dengan elemen peran ( roles ), norma ( norms ), dan  nilai-nilai  ( values )  dimana  ketiga  elemen sosial tersebut saling berkaitan erat, tidak bisa dipisahkan  satu  dengan  yang  lain  karena peran, norma, dan nilai-nilai saling membentuk dan  dibentuk  ( create dan recreates ).  Hasil analisis sosial dapat dilihat pada Tabel 2.
b)  Analisis Politik
Analisis politik dilakukan untuk mengetahui situasi permasalahan yang sudah dibuat  dengan  memasukkan  situasi  politik, dimana hal ini selalu kuat dalam menentukan keberhasilan anggota kelompok atau organisasi.  Hasil  analisis  politik  dapat  dilihat pada Tabel 3.

## (Sumber: Laporan Tahunan Pangkalan PSDKP Jakarta 2022)
Gambar  1  Kapal  perikanan  yang  diperiksa  di  Pelabuhan  Perikanan  Samudera  Nizam  Zachman Jakarta, Indonesia berdasarkan GT tahun 2022
5 0 407 1 38 0 0 19 2 417 0 110 73 25 0 5 8 5 311 666 118 177 183 81 63 13 16 0 100 200 300 400 500 600 700 Jala Jatuh Berkapal Purse Seine Pelagis Besar Bouke Ami Rawai Tuna Hanyut Pancing Cumi Purse Seine Pelagis Kecil Jaring Insang Oseanik Pancing Ulur Rawai Dasar Jumlah Kapal > 60 GT 31 - 60 GT ≤ 30 GT

## (Sumber: Hasil olahan data primer 2023)
Gambar 2  Jumlah kapal per jenis pelanggaran berupa membawa alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha, yang berbasis di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, Indonesia.
Gambar 3  Motif  pengawas  perikanan  dan  syahbandar  perikanan  tidak  melakukan  pengawasan kapal perikanan pasca Surat Laik Operasi terbit, yang berbasis di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, Indonesia.
65 30 20 0 0 5 0 0 0 0 30 0 0 0 5 0 0 0 0 10 20 30 40 50 60 70 Jala Jatuh Berkapal Purse Seine Pelagis Besar Bouke Ami Rawai Tuna Hanyut Pancing Cumi Purse Seine Pelagis Kecil Jaring Insang Oseanik Pancing Ulur Rawai Dasar Jumlah Kapal Membawa ABPI tambahan tidak sesuai Perizinan Berusaha Membawa API tambahan tidak sesuai Perizinan Berusaha 3 2 2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
Tidak ada regulasi pengawasan pasca SLO terbit Beban kerja berlebih SDM tidak sebanding dengan beban kerja Zonasi PPSNZJ tidak berjalan baik Koordinasi APH PPSNZJ tidak berjalan baik
Menunggu adanya pengaduan masyarakat
Jumlah Responden
Syahbandar Perikanan
Pengawas Perikanan
Tabel 2 Analisis sosial strategi pencegahan potensi pelanggaran armada penangkapan ikan, yang berbasis di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, Indonesia.
Aktor Kegiatan Permasalahan Peran 1)  Pemerintah Pusat a)  Kementerian Kelautan dan Perikanan b)  Direktorat Jenderal
PSDKP
- Pembuatan regulasi di bidang perikanan tangkap. - Memberikan perlindungan dan dukungan terhadap pengembangan usaha-usaha perikanan tangkap.
- Menyelesaikan masalah berdasarkan prinsip
kebersamaaan stakeholders .
- Melakukan pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.
- Pembuatan  regulasi  berupa  petunjuk  teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Belum terdapat regulasi terkait pengawasan yang dilakukan pada tahap before fishing .
2)  Unit Pelaksana Teknis a)  Pangkalan PSDKP Jakarta b)  PPSNZJ - Penerbitan SLO untuk kapal perikanan. - Melaksanakan pengawasan sumber daya
perikanan dan mengenakan sanksi kepada pelaku usaha apabila terdapat pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Penyediaan  fasilitas  muat  bagi  kapal  perikanan serta penerbitan SPB untuk kapal perikanan. - Mengelola  pelabuhan  perikanan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Pengawasan kapal perikanan pada tahap before fishing belum menjadi salah satu prioritas utama pengawasan.
- Beban  kerja  pengawas  perikanan yang  tidak  sebanding  dengan jumlah SDM pengawas perikanan.
- Zonasi  pada  PPSNZJ  yang  tidak berjalan  sesuai  dengan  yang telah ditetapkan. 3)  Pelaku Usaha Perikanan Tangkap di PPSNZJ a)  Pemilik kapal perikanan b)  Nahkoda kapal perikanan - Melakukan  usaha  perikanan  tangkap  di  PPSNZJ sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
- Menyediakan segala kebutuhan bagi nahkoda dan
ABK kapal perikanan untuk melakukan operasional penangkapan  ikan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Taat  dan  patuh  terhadap  peraturan  dan  regulasi perikanan yang ada saat ini.
- Bekerja  kepada  pemilik  kapal  perikanan  untuk melakukan  usaha  perikanan  tangkap  di  PPSNZJ sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. - Taat  dan  patuh  terhadap  peraturan  dan  regulasi perikanan yang ada saat ini. Pemilik kapal perikanan membiarkan ABK kapal perikanan untuk melakukan pelanggaran berupa penambahan API dan ABPI tidak sesuai perizinan berusaha yang dilakukan pada tahap before fishing pada fase pasca SLO terbit.
ABK kapal perikanan melakukan pelanggaran berupa penambahan API dan ABPI tidak sesuai dengan perizinan berusaha yang dilakukan pada tahap before fishing pada fase pasca SLO terbit dengan motif sebagai tambahan penghasilan.
Norma
1) Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat
Jenderal PSDKP) 2) Pangkalan PSDKP Jakarta dan PPSNZJ 3) Pemilik dan nahkoda kapal perikanan Menjaga tertibnya usaha perikanan tangkap di PPNSZJ berdasarkan peraturan yang berlaku. Menjamin kelengkapan dan keabsahan perizinan berusaha serta kesesuaian teknis dengan izin kapal perikanan sebelum kapal perikanan melaut agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan kegiatan penangkapan ikan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan pelanggaran penambahan API dan ABPI tidak sesuai perizinan berusaha yang dilakukan pada tahap before fishing pada fase pasca SLO terbit.
Nilai-nilai 1) Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal PSDKP) 2) Pangkalan PSDKP
Jakarta dan PPSNZJ
3) Pemilik dan nahkoda kapal perikanan Tunduk pada kode etik dalam menjalankan kegiatannya. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengawasan pelabuhan perikanan yang mengacu kepada kebijakan pemerintah pusat dan juga mengacu kepada peraturan yang telah disepakati bersama.
Berpegang pada kesepakatan informal yang telah disepakati bersama.
- Pengawasan kapal perikanan pada tahap before fishing belum menjadi salah satu prioritas utama pengawasan.
- Beban  kerja  pengawas  perikanan yang  tidak  sebanding  dengan jumlah SDM pengawas perikanan. Melakukan pelanggaran penambahan API dan ABPI tidak sesuai perizinan berusaha yang dilakukan pada tahap before fishing pada fase pasca SLO terbit.
Tabel 3 Analisis politik strategi pencegahan potensi pelanggaran armada penangkapan ikan, yang berbasis di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, Indonesia. Aktor Kegiatan Permasalahan Disposition of power 1)  Pemerintah Pusat a)  Kementerian Kelautan dan Perikanan b)  Direktorat Jenderal PSDKP - Perumusan,  penetapan,  dan  pelaksanaan kebijakan  di  bidang  pengelolaan  perikanan tangkap  serta  pengawasan  pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; - Koordinasi  pelaksanaan  tugas,  pembinaan, dan  pemberian  dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan; dan - Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas  pelaksanaan  urusan  Kementerian Kelautan dan Perikanan di daerah. - Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan; - Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan; - Penyusunan  norma,  standar,  prosedur,  dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan serta penanganan  tindak  pidana  kelautan  dan perikanan; - Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan; dan - Pelaksaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan. Belum terdapat regulasi terkait pengawasan yang dilakukan pasca SLO terbit. 2)  Unit Pelaksana Teknis a)  Pangkalan PSDKP Jakarta b)  PPSNZJ - Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan  sumber  daya  kelautan  dan perikanan; dan - Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan  sumber  daya  kelautan  dan perikanan. - Pelaksanaan  pengaturan  keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan; - Pelaksanaan  pelayanan  penerbitan  Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; dan - Pelaksanaan  pelayanan  penerbitan  Surat Persetujuan Berlayar. - Pengawasan kapal perikanan pada tahap before fishing belum  menjadi  salah satu prioritas utama pengawasan. - Beban kerja pengawas perikanan yang tidak sebanding  dengan  jumlah SDM pengawas perikanan. Zonasi pada PPSNZJ yang tidak berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. c)  Pelaku Usaha Perikanan Tangkap di PPSNZJ Memiliki kekuasaan secara keseluruhan mengenai aktivitas usaha penangkapan ikan itu sendiri serta mentaati segala peraturan perundang-undangan di bidang perikanan tangkap. Melakukan pelanggaran penambahan API dan ABPI tidak sesuai perizinan berusaha yang dilakukan pada tahap before fishing pada fase pasca SLO terbit.

## Nature of power
Aktor Kegiatan Permasalahan 1)  Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal PSDKP) 2)  Pangkalan  PSDKP Jakarta dan PPSNZJ 3)  Pemilik dan
nahkoda kapal perikanan Menjaga tertibnya usaha perikanan tangkap di PPNSZJ berdasarkan peraturan yang berlaku. Menjamin kelengkapan dan keabsahan perizinan berusaha yang dimiliki nelayan terkait operasi penangkapan serta kesesuaian teknis dengan izin kapal perikanan tersebut sebelum kapal perikanan melaut agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan kegiatan penangkapan ikan yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Melakukan pelanggaran penambahan API dan ABPI tidak sesuai perizinan berusaha yang dilakukan pada tahap before fishing pada fase pasca SLO terbit. Nilai-nilai 1)  Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal PSDKP) 2)  Unit Pelaksana Teknis (UPT) a)  Pangkalan PSDKP Jakarta b)  PPSNZJ c)  Pemilik dan nahkoda kapal perikanan Memiliki kemampuan untuk menetapkan kebijakan (aturan formal), pengawasan pelaksanaan kebijakan, dan pengalokasian anggaran dalam segala aktivitas perikanan tangkap di PPSNZJ.
Memenuhi kebutuhan pengguna pelabuhan dengan melakukan pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan pada lingkungan PPSNZJ.
Memenuhi kebutuhan pengguna pelabuhan dengan menyediakan fasilitas data perikanan yang memadai untuk mendukung pengelolaan kegiatan pada lingkungan PPSNZJ. Memiliki kemampuan untuk menentukan arah dan perkembangan usaha dan juga menumbuhkan aspek kemandirian serta ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan di bidang perikanan tangkap.
Belum terdapat regulasi terkait pengawasan yang dilakukan pada tahap before fishing .
- Pengawasan kapal perikanan pada  tahap before  fishing belum  menjadi  salah  satu prioritas utama pengawasan. - Beban kerja pengawas perikanan yang tidak sebanding  dengan  jumlah SDM pengawas perikanan. Zonasi pada PPSNZJ yang tidak berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
Melakukan pelanggaran penambahan API dan ABPI tidak sesuai perizinan berusaha yang dilakukan pada tahap before fishing pada fase pasca SLO terbit.

## Strukturisasi Permasalahan
Strukturisasi  permasalahan  dikatakan pula  sebagai problem  situation  expressed , yaitu  pengungkapan  masalah  secara  holistik dan terstruktur. Permasalahan tersebut kemudian  digambarkan  dalam  bentuk rich picture yang  berguna  untuk  melihat  pola hubungan  tiap  masalah  pada  aspek  kajian berdasarkan  aktor  yang  terlibat.  Pihak  yang terlibat,  konflik,  struktur,  dan  proses  yang terjadi,  serta  persoalan  diantara  para  pihak dimasukkan  ke  dalam rich  picture. Berikut merupakan rich picture yang menggambarkan pola  hubungan  tiap  masalah  berdasarkan aktor yang terlibat hasil dari analisis sosial dan politik yang dapat dilihat pada Gambar 4.
Model  Konseptual  Strategi  Pencegahan Potensi  Pelanggaran  Armada  Penang- kapan Ikan di PPSNZJ
Tahap selanjutnya adalah merumuskan root  definition’s (RDs)  berdasarkan  hasil analisis rich picture dengan metode PQR yaitu mengerjakan aktivitas (P) dengan metode (Q) untuk  mewujudkan  tujuan  (R).  Rumus  PQR tersebut  kemudian  dianalisis  lebih  lanjut menggunakan  analisis  CATWOE  sebagai pengendali.
Berdasarkan  transformasi  CATWOE pada  Tabel  4,  didapatkan  model  konseptual yang dapat dijadikan konsep untuk memastikan  pemerintah  yang  dalam  hal  ini
KKP  di  bawah  Ditjen  PSDKP  sebagai  unit eselon 1 yang mebidangi pengawasan SDKP merumuskan  regulasi  yang  mewajibkan
pengawas perikanan untuk melakukan pengawasan  kapal  perikanan  pasca  SLO terbit dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar  4 Rich  Picture kondisi  saat  ini  pengawasan  kapal  perikanan  pasca  SLO  terbit  sampai dengan  kapal  meninggalkan  pelabuhan  pangkalannya  di  Pelabuhan  Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, Indonesia.
Tabel 4 Transformasi permasalahan menggunakan analisis CATWOE.
Customer Nahkoda, ABK, Pemilik Kapal Perikanan, Pengawas Perikanan, dan Syahbandar Perikanan. Actors KKP dan Direktorat Jenderal PSDKP dan Pangkalan PSDKP Jakarta dan PPSNZJ. Transformation KKP dan Direktorat Jenderal PSDKP dan Pangkalan PSDKP Jakarta dan PPSNZJ melakukan evaluasi dan penilaian sistem yang ada saat ini serta konsultasi publik dalam rangka pembuatan regulasi pengawasan pasca SLO terbit. World View Tidak terjadi pelanggaran perikanan berupa membawa API dan ABPI tidak sesuai Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh armada kapal perikanan pada tahap pasca SLO terbit. Owners KKP dan Direktorat Jenderal PSDKP. Environmental Dukungan KKP dan Direktorat Jenderal PSDKP dalam membantu pengawasan kapal perikanan pasca SLO terbit sampai dengan kapal perikanan meninggalkan pelabuhan pangkalannya. Root Definitions KKP menerbitkan regulasi pengawasan kapal perikanan pada tahap before fishing pasca SLO terbit agar tidak terjadi pelanggaran perikanan pasca SLO terbit sampai dengan kapal meninggalkan pelabuhan pangkalannya
Gambar 5   Model konseptual penerbitan regulasi pengawasan kapal perikanan tahap before fishing pasca Surat Laik Operasi terbit, yang berbasis di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, Indonesia.

## PEMBAHASAN
Kapal perikanan yang berpangkalan di PPSNZJ  pada  tahun  2022  berjumlah  1.774 kapal  dimana  telah  dilakukan  pemeriksaan kapal  perikanan  sebanyak  3.738  kali  dalam rangka keberangkatan kapal perikanan menu- ju fishing  ground oleh  pengawas  perikanan. Kapal  jala  jatuh  berkapal  merupakan  kapal yang  paling  banyak  dilakukan  pemeriksaan oleh pengawas perikanan dengan jumlah 728 kali pemeriksaan pada tahun 2022 dan kapal dengan  jumlah  pelanggaran  yang  dilakukan pasca  SLO  terbit  yang  terbanyak  dengan jumlah 65 unit. Pelanggaran perikanan pasca SLO  terbit  tidak  hanya  menjadi  tanggung jawab  dari  pelaku  usaha,  namun  menjadi tanggung  jawab  pengawas  dan  syahbandar perikanan  juga.  Tidak  adanya  pengawasan kapal  perikanan  pasca  SLO  terbit  menjadi penyebab  utama  terjadinya  pelanggaran perikanan pasca SLO terbit. Berdasarkan ha- sil  wawancara  dengan  responden  pengawas dan  syahbandar  perikanan  didapatkan  hasil bahwa  motif  dominan  yang  menyebabkan pengawas  dan  syahbandar  perikanan  tidak melakukan  pengawasan  pasca  SLO  terbit adalah  tidak  adanya  regulasi  yang  mewa- jibkan  pengawas  dan  syahbandar  perikanan untuk  melakukan  pengawasan  pasca  SLO terbit. Menurut Muslani (2015), kendala dalam pengawasan  sumber  daya  perikanan  salah satunya  adalah  belum  lengkapnya  peraturan perundang-undangan  di  bidang  perikanan. Hal  ini  menyebabkan  pengawas  perikanan menjadi  kurang  efektif  dalam  menindak pelaku pelanggaran (Prastyo et al . 2023).
Berdasarkan  hasil  analisis  intervensi, sosial, politik, serta strukturisasi permasalah- an yang ada, maka didapatkan permasalahan yaitu  terjadinya  pelanggaran  perikanan  pada tahap before fishing pasca SLO terbit dengan menambah  API  dan  ABPI  yang  tidak sesuai/dilengkapi  dengan  perizinan  yang dilakukan  oleh  ABK  kapal  perikanan  di PPSNZJ  karena  tidak  adanya  pengawasan yang dilakukan oleh pengawas perikanan dan syahbandar  perikanan  pada  tahap before fishing pasca  SLO  terbit.  Hal  ini  disebabkan karena belum adanya regulasi yang mewajibkan pengawas perikanan melakukan pengawasan  kapal  perikanan  pada  tahap before fishing pasca SLO terbit.
Model konseptual yang dapat dijadikan konsep  ideal  untuk  strategi  pencegahan potensi  pelanggaran  armada  penangkapan ikan di PPSNZJ akan efektif melalui berjalan- nya subsitem sebagai berikut:
a)  Perencanaan  peraturan  pengawasan pasca  SLO  terbit  sampai  dengan  kapal perikanan meninggalkan pelabuhan pangkalannya.  Perencanaan  peraturan merupakan upaya untuk mengidentifikasi peraturan  yang  dibutuhkan  oleh  unit kerja  yang  perlu  disusun  untuk  tahun berikutnya. Perencanaan peraturan tidak hanya mempertimbangan substansi serta  materi  muatan  yang  akan  disusun tetapi  juga  mempertimbangkan  aspek kebutuhan serta kemampuan dan sumber  daya  yang  dapat  mendukung proses penyusunan tersebut.
b)  Pembahasan rancangan peraturan pengawasan  pasca  SLO  terbit  sampai dengan  kapal  perikanan  meninggalkan pelabuhan  pangkalannya.  Pembahasan rancangan  peraturan  dilakukan  dalam beberapa tahap, yaitu:
- Sekretaris  Ditjen  PSDKP  melakukan analisis  penyusunan  yang  melibatkan unit hukum Setjen dan Sekretariat Itjen KKP  dari  segi  yuridis,  dan  unit  kerja terkait  dari  segi  materi  muatannya. Sekretariat Ditjen PSDKP dapat meminta  masukan  dari  masyarakat terhadap  rancangan  peraturan  yang dalam  pelaksanaannya  dapat  melibat- kan  Unit  Hukum  Setjen  dan  unit  kerja terkait  melalui  forum  konsultasi  publik, diskusi, atau korespondensi.
- Sekretariat  Ditjen  PSDKP  melakukan penyempurnaan  terhadap  rancangan peraturan  yang  telah  diberi  masukan oleh masyarakat.
- Sekretaris  Ditjen  PSDKP  menyampai- kan  hasil  penyusunan  rancangan peraturan kepada Dirjen PSDKP untuk diteruskan kepada Sekjen KKP disertai dengan kajian teknis.
- Sekjen  KKP  meneruskan  rancangan peraturan  kepada  kepala  unit  hukum Setjen  KKP  untuk  dilakukan  pemba- hasan  dengan  unit  kerja  eselon  I  dan unit  kerja  terkait.  Unit  hukum  Setjen KKP  dapat  meminta  masukan  dari masyarakat terhadap rancangan peraturan  yang  melibatkan  unit  kerja terkait  melalui  forum  konsultasi  publik, diskusi, atau korespondensi.
- Unit  hukum  Setjen  KKP  melakukan penyempurnaan  terhadap  rancangan peraturan  yang  telah  diberi  masukan dari masyarakat.
- Sekjen  KKP  menyampaikan  hasil pembahasan rancangan peraturan
kepada Menteri Kelautan dan
Perikanan  untuk  dilakukan  harmoni- sasi.
- Kepala  unit hukum  Setjen KKP menyampaikan  rancangan  peraturan kepada  Sekjen  KKP  untuk  diteruskan kepada  Dirjen  PSDKP  untuk  menda- patkan  paraf  persetujuan  berdasarkan hasil
harmonisasi
rancangan
peraturan.
- Kepala  unit hukum  Setjen KKP
menyampaikan  rancangan  peraturan yang telah
mendapatkan paraf
persetujuan kepada Sekjen KKP untuk diteruskan  kepada  Menteri  Kelautan dan Perikanan. c)  Penetapan dan pengundangan peraturan dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
d)  Penyebarluasan peraturan kepada masyarakat dilakukan melalui sosialisasi atau  forum  konsultasi  publik,  diskusi, atau korespondensi, agar seluruh masyarakat mengetahui informasi terbaru  terkait  peraturan  pengawasan pasca  SLO  terbit  sampai  dengan  kapal perikanan meninggalkan pelabuhan
pangkalannya.
e)  Pelaksanaan pengawasan kapal perikanan pada tahap before fishing fase pasca SLO terbit yang dilaksanakan oleh pengawas  perikanan  agar  tidak  terjadi pelanggaran  yang  dilakukan  ABK  kapal perikanan pasca SLO terbit.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari penelitian ini sebagai berikut:
1)  Permasalahan yang terjadi pada pengawasan kapal perikanan pasca SLO terbit  adalah  terjadinya  pelanggaran perikanan  pasca  SLO  terbit  yaitu penambahan  API  dan  ABPI  yang  tidak sesuai/dilengkapi dengan perizinan yang dilakukan  oleh  ABK  kapal  perikanan  di PPSNZJ
karena tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pengawas  perikanan  dan  syahbandar perikanan  pada  tahap before  fishing pasca SLO terbit
2)  Upaya  penyelesaian  masalah  tersebut adalah  penerbitan  regulasi  pengawasan kapal  perikanan  tahap before  fishing pasca SLO terbit.

## SARAN
Saran  yang  dapat  diberikan  adalah perlunya  untuk  segera  menerbitkan  regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  Republik  Indonesia  atau  merevisi Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Republik  Indonesia  yang  mengatur  tentang pengawasan  kapal  perikanan  pasca  SLO terbit  untuk  kemudian  dilanjutkan  dengan menerbitkan  Standar  Operasional  Prosedur (SOP)  tentang  pengawasan  kapal  perikanan pasca SLO terbit.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terimakasih kepada  Pusat  Pendidikan  Kelautan  dan Perikanan  KKP,  dosen  pembimbing,  istri, orang tua, pimpinan Ditjen PSDKP, pimpinan Pangkalan PSDKP Jakarta dan PPSNZJ dan seluruh  pihak  yang  membantu  yang  tidak dapat  disebutkan  satu  persatu  yang  telah mengizinkan  dan  membantu  proses  selama penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji  SP,  Iskandar  BH,  Purwangka  F.  2016. Intensitas  Kerja  Pengawas  Perikanan pada
Aktivitas Patroli Laut
Pengawasan  Sumberdaya  Kelautan dan  Perikanan  di  Jakarta. Jurnal Teknologi  Perikanan  dan  Kelautan . 7(2): 163-178.
Ali  MAB.  2021.  Bentuk  dan  Mekanisme Perlindungan  Hukum  Atas  Sumber Daya  Perikanan  di  Indonesia. Jurnal Hermeneutika . 5(1): 160-173.
Amiruddin, Kalangi  PNI, Modaso  VOJ. 2022.
Kapal Perikanan Pelaku Illegal Fishing yang Ditangani Pangkalan Pengawasan  Sumberdaya  Kelautan dan Perikanan Bitung. Jurnal Ilmu dan Teknologi  Perikanan  Tangkap .  7(2):
110-116.
Almutahar AM, Sutjipto DO, Sukandar. 2013.
Analisis Strategi Pengelolaan Pelabuhan  Perikanan  Pantai  Sungai Rengas Kabupaten Kubu Raya
Kalimantan Barat. PSPK Student . 1(1): 1-10.
Ariyantono  RY,  Lubis  E,  Solihin  I,  Pane  AB.
2020. Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha  Penangkapan  Ikan  terhadap Regulasi  dan  Permasalahannya  di
Pelabuhan  Perikanan  Pantai  Sadeng. Marine Fisheries . 11(2): 169-179.
Banjarani.  DR.  2020. Illegal  Fishing dalam
Kajian  Hukum  Nasional  dan  Hukum
International:
Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional. Jurnal Kerths Patrika . 42(2): 150-160.
Checkland  P,  Poulter  J.  2006. Learning  for
Action:  A  Short  Definitive  Account  of Soft  System  Methodology  and  its  use for Practitioners, Teachers and Students . Chichester: John Wiley.
Darwinto  S,  Lukman  M,  Mawardi.  2016.
Efektivitas  Regulasi  dan  Pelaksanaan Pengawasan  Sumber  Daya  Perikanan (Studi  pada  Unit  Pelaksana  Teknis Stasiun  PSDKP  Pontianak). Jurnal Nestor  Magister  Hukum .  12(3):  150- 161.
Gay  LR,  Diehl  PL.  1992. Research  Methods for  Business  and  Management .  New York: MacMillan Publishing Company.
Gigentika S, Nurani TW, Wisudi SH, Haluan J.
2017.  Sistem  Pemanfaatan  Ikan  Tuna di  Nusa  Tenggara. Marine  Fisheries . 8(1): 24-37.
Gunawan  G,  Purbayanto  A,  Solihin  I.  2021.
Strategi Peningkatan Kepatuhan Armada Purse Seine terhadap Regulasi  Penangkapan  Ikan  di  PPS Nizam Zachman Jakarta. Marine Fisheries . 12(1): 11-21.
[Indonesia]. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  45  Tahun  2009 tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2009  Nomor  154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  5073.  Sekretariat Negara. Jakarta.
[Indonesia]. Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2023 tentang  Penangkapan  Ikan  Terukur. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2023  Nomor  36,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  6853.  Sekretariat  Negara. Jakarta.
Marpaung  BSM,  Sitanggang  EP,  Masengi KWA,  Kaparang  FE,  Pamikiran  RDC, Sitanggang  DFD,  Kalalo,  FF.  2022.
Pelanggaran Kapal Perikanan di
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 571. Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap . 7(2): 141-150.
Martin  E,  Winarno  B,  Purnomo  H,  Wijayanto N. 2008. Penatakelolaan Hutan Rawan Konflik Melalui Pendekatan Metodologi Sistem Lunak: Kasus Hutan Penelitian Benakat  Sumatera  Selatan. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan . 5(3): 179-202.
Muslani.  2015.  Upaya  Pencegahan  dan Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Fishing  oleh  Kapal  Perikanan  Asing  di Kalimantan Barat. Jurnal Nestor Magister Hukum . 11(2): 150-161. Nababan  B.  2017.  Persepsi  dan  Kepatuhan Nelayan Tanjung Balai Asahan Sumatera  Utara  dalam  Mendukung Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan. Jurnal Marine Fisheries . 8(2): 163-174.
Naim  A.  2010.  Pengawasan  Sumberdaya Perikanan  dalam  Penanganan  Illegal Fishing  di  Perairan  Provinsi  Maluku Utara. Jurnal  Ilmiah  Agribisnis  dan Perikanan  (Agrikan  UMMU-Ternate) . 3(2): 1-14.
Nurani  TW,  Wisudo  SH,  Mustaruddin . 2019. Metodologi Pendekatan
Sistem:
Penerapan Kajian Perikanan Tangkap .
Bogor: IPB Press.
Prastyo  T,  Nazaki,  Putra  A.  2023.  Strategi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan  dan  Perikanan  Batam  dalam Penanganan Illegal Fishing di Kabupaten  Natuna. Social  Issues Quarterly . 1(4): 965-975.
Raharja  SJ.  2009.  Analisis  Soft  System
Methodology (SSM) dalam
Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai: Studi pada Sungai Citarum Jawa Barat. Jurnal Bumi Lestari . 9(1): 20-29.
Rahmah  A,  Nurani  TW,  Wisudo  SH, Zulbainarni  N.  2013.  Pengelolaan Perikanan  Tonda  dengan  Rumpon Melalui Pendekatan Soft System Methodology (SSM) di PPP Pondokdadap  Sendang  Biru,  Malang. Jurnal Teknologi Perikanan dan
Kelautan . 4(1): 73-88.
Rizky  A,  Diamantina  A,  Pinilih  SAG.  2017.
Pelaksanaan Tugas Pengawas
Perikanan dalam Kegiatan Penangkapan  Ikan  di  Kota  Tegal Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 45  Tahun  2009  Tentang  Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004  tentang  Perikanan. Diponegoro
Law Journal . 6(2): 91-104.
Sam AR, Wisudo SH, Murdiyanti B, Iskandar BH.  2011.  Strategi  Pengembangan
Pelabuhan Perikanan Samudera
Nizam  Zachman  Jakarta  (PPSNZJ) sebagai  Pusat  Pemasaran  Perikanan. Marine Fisheries . 2(2): 129-139. Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: PT Alfabet.
Suharto  BY,  Budiman  J,  Karwur  DBA.  2017.
Analisis Pengawasan Kapal Perikanan Terhadap Penanggulangan Illegal Fishing di Perairan Kabupaten
Kepulauan  Sangihe,  Indonesia. Jurnal
Kebijakan  Sosial  Ekonomi  Kelautan dan Perikanan . 7(2): 115-125.
Supit  AE,  Pamikiran  RDCH,  Pangalila  FPT.
2016.
Pelaksanaan Monitoring ,
Controlling , Surveillance Kapal Pengangkut  Ikan  di  Atas  30  GT  di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung. Jurnal Ilmu Teknologi Perikanan Tangkap . 2(4): 135-139. Svorken  M,  Kvalvik  I,  Lord  N.  2023. Understanding the Organisational Structure  of  Fisheries  Crime  in  Well- Regulated  Fisheries . Marine  Policy . 157: 105860.
Syah  BYNI,  Budiman  J,  Manoppo  L,
Kaparang  FE,  Modaso  VOJ,  Sumilat DA. 2021. Pengaruh Kinerja Pengawasan Perikanan terhadap Ketaatan Kapal Perikanan di Minahasa
Utara. Jurnal Ilmiah Platax . 9(2): 1-19.
Yuninie  CD,  Pamikiran  RDC,  Pangalila  FPT, Kayadoe  ME, Polii JF. 2019. Ketaatan Kapal  Pukat  Cincin  ( Purse  Seiner )  di Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa. Jurnal  Ilmu  dan  Teknologi
Perikanan Tangkap . 4(2): 58-62.