## EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM FISIKA SMA NEGERI 2 KOTA TANGERANG SELATAN
Waramatias 1
Abstract: The  objective  of  this  research  was  to  evaluate  (1)  compliance  of physics  laboratory building  requirement  and  conditions  with  standard  and  (2)  fulfillment  of  physics  laboratory furniture and practicum equipments at Public Secondary School No. 2 Kota Tangerang Selatan. The method used in the research was qualitative descriptive method with Provus’s discrepancy evaluation model (DEM). The data were collected through observation, interview, and document study. Data analysis and interpretation show that the laboratory building (1) did not have a full accordance with safety, healthy, comfort, access easiness, and size and room adequacy tandards in input,  process,  and  output  components,  and  (2)  did  not  fully  fulfill  types  and  quantity  of furniture, materials and basic measurement tools, practicum kits, educational media, and other equipments in input, process, and output components. The findings lead to recommendation that SMAN  2  Kota  Tangerang  Selatan  should  equip  its  physics  laboratory  building  to  meet requirements  and  conditions  in  effect  and  should  fulfill  its  physics  laboratory  furniture  and practicum equipment set in the standard.
Keywords:  policy  evaluation  implementation,  physics  building  laboratory  requirement  and conditions, physics laboratory furniture and practicum equipments.

## PENDAHULUAN
Pasal 2 Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  No.  20/2003  mengatakan bahwa Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 3 UU ini menjelaskan fungsi pendidikan, yaitu mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk mengembangkan  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan  nasional  dengan  menetapkan  standar  yang  tertuang  di  dalam  Pasal  35 Undang-undang Nomor 20/2003. Ayat (1) pasal ini menyatakan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Selanjutnya pasal 45 ayat (1)  menyatakan bahwa  setiap  satuan  pendidikan  formal  dan  nonformal  menyediakan  sarana  dan prasarana  yang  memenuhi  keperluan  pendidikan  sesuai  dengan  pertumbuhan  dan perkembangan  potensi  fisik,  kecerdasan  intelektual,  sosial,  emosional,  dan  kejiwaan peserta didik.
Pasal 42 (1) PP No. 19/2005 menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki  sarana  dan  prasarana yang meluputi  perabot,  peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain  yang  diperlukan  untuk  menunjang  proses  pembelajaran  yang  teratur  dan berkelanjutan. Ayat ini dijabarkan melalui Permendiknas No. 24/2007 tentang Standar
1 Kasi Sarana Prasarana Kemendikbud
Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas. Kriteria minimum standar sarana dan prasarana pendidikan yang diatur dalam Permendiknas ini menyatakan bahwa sebuah Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:  (1)  ruang  kelas;  (2)  ruang  perpustakaan;  (3)  ruang  laboratorium  biologi;  (4) ruang  laboratorium  fisika;  (5)  ruang  laboratorium  kimia;  (6)  ruang  laboratorium komputer;  (7)  ruang  laboratorium  bahasa;  (8)  ruang  pimpinan;  (9)  ruang  guru;  (10) ruang tata usaha; (11) ruang beribadah; (12) ruang konseling; (13) ruang UKS; (14) ruang OSIS; (15) jamban; (16) gudang; (17) sirkulasi; dan (18) tempat bermain.
Terkait dengan keadaan ruang laboratorium Fisika SMAN 2 Tangerang Selatan dalam  pelaksanaan  pembangunan  dan  proses  pengadaan  peralatan  laboratorium tersebut, sangat  dimungkinkan  terjadi  kesenjangan antara kondisi  di  sekolah  dengan kriteria  minimum  yang  disyaratkan  di  dalam  standar  sarana  dan  prasarana  sekolah menengah  atas  (Permendiknas  No.  24  Tahun  2007),  khususnya  aspek  penerapan persyaratan  dan  ketentuan  bangunan  dan  aspek  keterpenuhan  jenis  dan  jumlah peralatan laboratorium Fisika.

## Kebijakan Publik
Torjman  (2005:2-3)  memberikan  empat  kategori  kebijakan  yaitu  kebijakan substantif  dan  administratif,  kebijakan  vertikal  dan  horisontal,  kebijakan  reaktif  dan proaktif, serta kebijakan saat ini dan masa depan. Kebijakan substantif dan administratif berhubungan  dengan  program  yang  mengatur  aspek-aspek  mendasar  pekerjaan komunitas  misalnya  inisiatif  pembukaan  lapangan  kerja,  layanan  kesehatan,  dan berfokus pada prosedur-prosedur administratif serta pengumpulan informasi statistik tentang  lingkungan.  Kebijakan  yang  bersifat  horisontal  adalah  kebijakan  yang dikembangkan di dalam organisasi yang bertanggung jawab terhadap implementasinya dan oleh dua atau lebih organisasi dimana masing-masing memiliki kemampuan atau memiliki kewenangan untuk menangani satu dimensi dari situasi yang ada. Kebijakan juga  bisa  reaktif  dan  proaktif.  Kebijakan  reaktif  adalah  kebijakan  yang  umumnya dipahami  oleh  sebagian  besar  orang  karena  muncul  sebagai  tanggapan  terhadap kepedulian  atau  krisis  yang  harus  ditangani—gawat  darurat  wabah  penyakit  dan bencana  lingkungan  adalah  dua  contohnya.  Kebijakan  proaktif,  sebaliknya, diperkenalkan  dan  dicapai  melalui  pilihan  yang  disengaja.  Kategori  yang  terakhir, kebijakan saat ini adalah kebijakan yang sedang berada di dalam agenda publik, dan kebijakan masa depan adalah kebijakan yang belum menjadi agenda masyarakat.
Moestopadidjaja  (2002:2)  mengatakan  bahwa  kebijakan  publik  adalah  suatu keputusan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan menurut Wadi D. Hadad (1995:18) kebijakan publik adalah “ an explicit or implicit single decision or  group of decisions  which may set out directives for  guiding future decisions, initiate or retard action, or guide implementation of previous decisions .” Smith dan Larimer  (2009:4-5)  dengan  mengutip  Birkland,    mengatakan  bahwa  kebijakan  publik mencakup  proses  membuat  pilihan-pilihan  dan  keluaran-keluaran  atau  tindakan- tindakan  dari  keputusan-keputusan  tertentu;  apa  yang  membuat  kebijakan  publik menjadi  bersifat  “ publik ”  adalah  karena  pilihan-pilihan  atau  tindakan-tindakan  ini didukung oleh kekuasaan pemerintah untuk memaksa; dan bahwa di bagian inti dari kebijakan publik adalah respons terhadap persoalan yang dihadapi atau diantisipasi Dari  paparan  di  atas  dapat  disintesiskan  bahwa  kebijakan  publik  adalah keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk bereaksi terhadap sebuah
persoalan  publik  saat  ini  atau  mengantisipasi  persoalan  yang  akan  muncul  di  masa depan  di  mana  hasilnya  adalah  untuk  kepentingan  bersama,  dan  pemerintah  dapat menggunakan kekuatan memaksa untuk melaksanakan kebijakan yang dipilih.

## Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi kebijakan merupakan bagian dari siklus proses kebijakan. William N.  Dunn  (2005:7)  misalnya,  menggambarkan  proses  pembuatan  kebijakan  sebagai serangkaian tahapan yang saling terkait, yaitu: (a) penyusunan agenda, (b) formulasi kebijakan, (c) adopsi kebijakan, (d) implementasi kebijakan, dan (e) penilaian kebijakan. Serupa  dengan  Dunn,  Jann  dan  Wegrich  (2007:45-55)  juga  menyatakan  bahwa implementasi kebijakan adalah bagian dari siklus proses kebijakan yang mencakupkan proses  penetapan  agenda,  perumusan  kebijakan  dan  pembuatan  keputusan, implementasi, serta evaluasi dan terminasi.
Mengutip O’Toole, Jan dan Wegrich (2007:51-52), mendefinisikan implementasi kebijakan  sebagai  apa  yang  terjadi  di  antara  penetapan  intensi  (maksud  dan  tujuan) pada pihak pemerintah untuk  melakukan  sesuatu,  atau  berhenti  melakukan  sesuatu, dan  imbas  akhirnya  di  dunia  tindakan  atau  kenyataan.  Sementara  itu,  Merilee  S. Grindle, dalam Suharno (2008:190-191), menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan  dipengaruhi  oleh  dua  variabel  yaitu  isi  kebijakan  ( content  of  policy )  dan lingkungan  implementasi  ( context  of  implementation ).  Isi  kebijakan  yang  dapat mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  kebijakan  antara  lain  adalah  kepentingan kelompok sasaran, jenis manfaat dari kebijakan yang akan diterima kelompok sasaran, perubahan  yang  diinginkan  oleh  kebijakan,  kesesuaian  institusi/implementer,  dan dukungan  sumber  daya.  Sedangkan  konteks  kebijakan  yang  dapat  mempengaruhi keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan  meliputi:  1)  seberapa  besar  kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki para aktor yang terlibat di dalam implementasi kebijakan, 2) karakteristik kelembagaan rejim yang berkuasa, dan 3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Mazmanian dan Sabatier, di dalam Hill dan Hupe (2002:7) menjelaskan, “ implementation is the carrying out of a basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions. Ideally, that decision identifies the problem(s) to be addressed, stipulates the objective(s) to be  pursued, and in a variety of ways, ‘structures’ the  implementation process. The  process normally runs through a number of stages beginning with passage of the basic statute, followed by the policy outputs (decisions) of the implementing agencies, the compliance of target groups with those decisions, the actual impacts – both intended and unintended – of those outputs, the perceived impacts of agency decisions, and finally, important revisions (or attempted revisions) in the basic statute ”.
Implementasi  adalah  pelaksanaan  sebuah  keputusan  kebijakan  dasar,  biasanya dicantumkan di dalam statuta tapi dapat juga mengambil bentuk perintah dari eksekutif atau keputusan pengadilan. Idealnya, keputusan itu mengidentifikasi persoalan yang ingin  ditangani,  menetapkan  sasaran  yang  ingin  dicapai,  dan  dengan  beragam  cara, ‘menstrukturkan’ proses implementasi. Proses itu biasanya berjalan melalui sejumlah tahapan yang mulai dengan kalimat di dalam statuta, diikuti dengan output (keputusan) kebijakan  tentang  agen-agen  pelaksana,  kepatuhan  kelompok-kelompok  sasaran dengan keputusan itu, imbas aktual – yang dimaksudkan dan sampingan – dari output itu,  imbas  yang  dibayangkan  oleh  keputusan  agensi  pelaksana,  dan  akhirnya,  revisi (atau usaha revisi) yang penting terhadap statuta dasar.
Dari  paparan  di  atas  dapat  disintesiskan  bahwa  implementasi  kebijakan merupakan  bagian  dari  proses atau siklus kebijakan  dan menjadi  tahap  pelaksanaan
untuk  mencapai  tujuan  dari  keputusan  kebijakan  dengan  memperhatikan  1)  isi kebijakan  yang  mencakup  spesifikasi  detail  program  kebijakan  seperti  kepentingan kelompok sasaran, jenis manfaat dari kebijakan yang akan diterima kelompok sasaran, perubahan  yang  diinginkan  oleh  kebijakan,  kesesuaian  institusi/implementer,  dan dukungan  sumber  daya,  2)  konteks  kebijakan  yang  mencakup  struktur  birokrasi termasuk  di  dalamnya  seberapa  besar  kekuasaan,  kepentingan,  dan  strategi  yang dimiliki  para  aktor  yang  terlibat  di  dalam  implementasi  kebijakan,  karakteristik kelembagaan  rejim  yang  berkuasa,  tingkat  kepatuhan  dan  responsivitas  kelompok sasaran, dan 3) komunikasi dan disposisi para aktor kebijakan.

## Evaluasi
Provus (1969:9) mengatakan bahwa “ evaluation at its simplest level may be seen as the comparison of performance against a standard .” Sementara itu Stufflebeam dkk, dalam Mehrens  dan  Lehmann  (1991:4),  mendefinisikan  evaluasi  sebagai  “ the  process  of delineating,  obtaining,  and  providing  useful  information  for  judging  decision  alternatives ,” sedangkan Gronlund, dalam Djaali dan Muljono (2004:1), mengatakan bahwa evaluasi adalah  suatu  proses  yang  sistematis  untuk  menentukan  atau  membuat  keputusan sampai sejauh mana tujuan atau program tercapai. Menurut Joy Frechtling dan Westat (2010:8-10) ,t erdapat  dua  tipe  evaluasi  di  dalam  evaluasi  formatif,  yakni  evaluasi implementasi  dan  evaluasi  kemajuan.  Evaluasi  implementasi  ditujukan  untuk mengetahui dan menilai apakah program, proyek atau kebijakan dilaksanakan seperti yang  direncanakan,  sedangkan  evaluasi  kemajuan  dimaksudkan  untuk  menilai kemajuan  dalam  pencapaian  tujuan-tujuan  khusus  sebuah  program,  proyek  atau kebijakan. Evaluasi sumatif, di sisi lainnya, adalah evaluasi yang dimaksudkan untuk menilai  keberhasilan  program,  proyek  atau  kebijakan  secara  keseluruhan  dalam mencapai  tujuan-tujuan  yang  dinyatakan.  Di  dalam  evaluasi  ini,  informasi  yang dikumpulkan  juga  mencakup  keluran  dan  proses  yang  saling  terkait,  strategi,  dan kegiatan yang menghasilkan keluaran tersebut.
Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi di atas dapat disintesiskan bahwa evaluasi pada dasarnya adalah sebuah proses pengumpulan data dan informasi yang bernilai  dan  diperlukan  untuk  menilai  kinerja  program  atau  kebijakan.  Data  dan informasi tersebut akan menjadi rujukan untuk menghasilkan keputusan bagi pembuat program,  proyek,  atau  kebijakan  guna  merevisi,  memodifikasi  atau  menghentikan program, proyek atau kebijakan tersebut.

## Evaluasi Implementasi Kebijakan
Hellmut Wollmann (2007:393) mengatakan bahwa evaluasi di bidang kebijakan publik  dapat didefinisikan  “ … in  very  general  terms,  as  an  analytical  tool  and  procedure meant to do two things. First, evaluation research, as an analytical tool, involves investigating a policy program  to  obtain  all  information  pertinent  to  the  assessment  of its  performance,  both process and result; second, evaluation as a phase of the policy cycle more generally refers to the reporting of such information back to the policy-making process .” Sementara itu, Fretchling dan  Westat  (2010:8-10)  mengatakan  bahwa  evaluasi  implementasi  ditujukan  untuk mengetahui dan menilai apakah program, proyek atau kebijakan dilaksanakan seperti yang direncanakan, sebuah early check (pemeriksaan awal) oleh staf proyek/program untuk  mengetahui  apakah  semua  elemen  yang  esensial  berada  di  tempatnya  atau terpenuhi dan berjalan sesuai dengan rencana.
Dari paparan di atas dapat disintesiskan bahwa evaluasi implementasi kebijakan publik  adalah  evaluasi  yang  dilakukan  pada  satu  bagian  dari  proses  dan  tahapan kebijakan  publik  yang  dilakukan  di  sepanjang  dan  di  seluruh  tahap  implementasi
kebijakan  untuk  mengetahui  dan  menilai  apakah  program,  proyek  atau  kebijakan dilaksanakan seperti yang direncanakan, apakah semua elemen yang esensial berada di tempatnya atau terpenuhi dan berjalan sesuai dengan rencana.

## Sarana dan Prasarana
Menurut  E.  Mulyasa  (2004:49)  sarana  pendidikan  adalah  peralatan  dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat- alat  dan  media  pengajaran.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  prasarana  pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah. Sementara itu,  menurut  Bafadal  (2003:3),  prasarana  pendidikan  adalah  semua  perangkat kelengkapan  dasar  yang  secara  tidak  langsung  menunjang  pelaksanaan  proses pendidikan di sekolah.
Land  dan  Hannafin  (2000:3)  mengatakan  bahwa  untuk  pembelajaran  di  masa depan, lingkungan belajar sebaiknya dibangun di atas lima fondasi inti yaitu: psikologis, pedagogis,  teknologis,  kultur,  dan  pragmatis.  Untuk  mendorong  pembelajaran, lingkungan  belajar  sebaiknya  memperhatikan  perbedaan  gaya  berpikir  dan  belajar pembelajar  (psikologis)  dengan  cara  bagaimana  pelajaran  disampaikan  dan  kegiatan dirancang  untuk  menstimuli  pembelajar  (pedagogis).  Pilihan  terhadap  kandungan pelajaran  yang  ingin  disampaikan  dan  bagaimana  hal  itu  disampaikan  dapat  sangat dipengaruhi  oleh  ketersediaan  sumber  daya  (teknologis).  Pada  gilirannya,  pilihan metode  dan  materi  pelajaran  dipengaruhi  oleh  nilai-nilai  utama  yang  dianut  oleh komunitas  pembelajar  dan,  akhirnya,  fondasi  pragmatis  menekankan  rekonsiliasi sumber  daya  yang  tersedia  dan  hambatan  dengan  disain  actual  lingkungan  belajar tertentu.
Gregori dalam ( http://mcgraw-hillresearchfoundation.org/wp- content/uploads/  2011/10/Reimagining_the_Classroom_DeGre-  goriFINAL.pdf ) menyatakan  bahwa  dalam  pembelajaran saat  ini yang  diperlukan adalah  lingkungan fisik yang “... is not treated simply as a background setting within which teaching and learning occur, but as an active variable that supports and enhances both ” Ttidak diperlakukan sekadar sebagai  latar  belakang yang  di  dalamnya  pengajaran  dan pembelajaran  berlangsung, tapi  sebagai  variable  aktif  yang  mendukung  dan  memperkuat  keduanya),  karena kemajuan  teknologi  telah  membawa  perubahan  pada  cara  siswa  belajar  dan  teori pembelajaran  konstruktivis  menganjurkan  perubahan  dari  mode  pembelajaran tradisional (berpusat-guru) ke pembelajaran yang lebih bersifat kooperatif, kolaboratif, elaboratif.
Dari  paparan  di  atas  dapat  disintesiskan  bahwa  sarana  dan  prasarana  sekolah adalah  bagian  dari  lingkungan  belajar  yang  lebih  luas  yang  didalamnya  kegiatan mengajar  dan  belajar  berlangsung.  Sarana  sekolah  meliputi  semua  peralatan  dan perlengkapan yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembelajaran, sementara prasarana sekolah mencakup seumua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, sarana dan  prasarana  sekolah  harus  dibangun  dengan  memperhatikan  prinsip  psikologis, pedagogis,  teknologis,  kultur,  dan  pragmatis  untuk  mengakomodasi  dan mengantisipasi  kebutuhan  dan  perkembangan kegiatan  pembelajaran saat  ini  dan  di masa depan.

## Laboratorium Fisika
Hofstein  dan  Luneta  mendefinisikan  kegiatan-kegiatan  laboratorium  Fisika sebagai  pengalaman  belajar  di  mana  siswa  berinteraksi  dengan  bahan  dan/atau kegiatan  untuk  mengamati  dan  memahami  fenomena  alam.  Butin, et  al., (2011) mengatakan  bahwa National  Research  Council’s  National  Science  Education  Standards meminta  pendidikan  sains  “ developmentally  appropriate,  interesting,  and  relevant  to students’ lives, emphasizing student understanding through inquiry, and be connected with other school subjects.”
Gorey  ( http://www.oecd.  org/dataoecd/41/3/2032085.pdf .)  menjelaskan laboratorium  sains  di  sekolah  diciptakan  untuk memberikan  hasil  terbaik  pada hasil belajar siswa. Saat merencanakan laboratorium sains sekolah, perencana dan perancang harus memerhatikan implikasi kependidikan dan struktural jangka-panjang. Untuk itu, mereka  harus  memerhatikan  dengan  cermat  kesinambungan  kependidikan, lingkungan, dan fisik disain mereka. membangun laboratorium Fisika yang berkualitas dan memerhatikan prinsip-prinsip di atas akan menjadi tantangan yang sangat besar. Piggott (2011:5) menyebutkan bahwa keinginan untuk membangun fasilitas sains yang bermutu  tinggi  kerap  terhalangi  karena  kurangnya  pengetahuan  tentang  rupa  atau wajah fasilitas sains itu sendiri, fleksibilitas untuk menciptakan ukuran optimum dan bentuk  ruang-ruang  laboratorium  di  dalam  bangunan  sekolah,  anggaran,  dan pengetahuan tentang hal-hal dasar yang diperlukan untuk kesehatan dan keselamatan. Membangun laboratorium Fisika yang berkualitas dan memerhatikan prinsip-prinsip di atas akan menjadi tantangan yang sangat besar.
Dari paparan di atas dapat disintesiskan bahwa laboratorium Fisika adalah sarana dan prasarana di sekolah untuk memberikan pengalaman mengamati, mengidentifikasi, membuat  hipotesis,  menyimpulkan  dan  merekonstruksi  objek  atau  fenomena  alam. Bangunan  ruang    laboratorium  Fisika  dibuat  dengan  memperhatikan  perkembangan siswa,  relevan  bagi  kehidupan  siswa,  dan  menekankan  pemahaman  siswa  melalui inkuiri, serta dikaitkan dengan pelajaran-pelajaran sekolah lainnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode evaluasi implementasi kebijakan. Penelitian dilakukan  di  SMAN  2  Kota  Tangerang  Selatan. Discrepancy  evaluation  model yang dikembangkan Provus digunakan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana. Dengan model ini, aspek penerapan persyaratan dan ketentuan bangunan laboratorium dan aspek pemenuhan jenis dan jumlah perabot dan peralatan laboratorium Fisika dievaluasi pada komponen input , proses, dan output berdasarkan kriteria  evaluasi.  Kriteria  evaluasi  pada  aspek  penerapan  persyaratan  dan  ketentuan bangunan laboratorium adalah keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan dan aksesibilitas, dan ukuran dan kelengkapan ruang laboratorium. Kriteria evaluasi pada aspek pemenuhan jenis dan jumlah perabot dan peralatan laboratorium Fisika adalah jenis dan jumlah perabot laboratorium dan jenis dan jumlah peralatan laboratorium.
Data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  mencakup  data  kuantitatif  dan kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara dengan responden yang terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bidang sarana dan prasarana, 4 (empat) guru mata pelajaran Fisika, dan 9 (sembilan) murid Kelas X, XI, dan XII jurusan IPA di SMAN 2  Kota  Tangerang  Selatan.  Selain  wawancara,  studi  dokumen  yang  relevan  juga dilakukan untuk mendapatkan data kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui lembar observasi untuk mengukur kesesuaian penerapan persyaratan dan ketentuan bangunan serta pemenuhan jenis dan jumlah perabot dan peralatan laboratorium Fisika.
Data  yang  dikumpulkan  direduksi  dengan  memilah,  menggolongkan  atau melakukan  kategorisasi,  membuang  yang  tidak  perlu  dan  mengorganisasi  data sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi. Kemudian, data hasil resukdis disajikan dalam bentuk tabel untuk memudahkan data dipahami.

## HASIL PENELITIAN

## Aspek Penerapan Persyaratan dan Ketentuan Bangunan Laboratorium Fisika SMAN
2 Kota Tangerang Selatan
Keselamatan Dengan membandingkan kesesuaian disain bangunan (komponen input ) dengan standar di indikator struktur bangunan kukuh dan stabil dan indikator sistem proteksi aktif  dan  pasif,  diketahui  bahwa  disain  bangunan  laboratorium  menerapkan  55,56% persyaratan  dan  ketentuan  keselamatan.  Kemudian,  dengan  membandingkan kesesuaian  proses  pembangunan  (komponen  proses)  dengan  disain  bangunan laboratorium  di  kedua  indikator  tersebut,  diketahui  bahwa  proses  pembangunan memiliki  kesesuaian  77,8%  dari  disain.  Selanjutnya,  dengan  membandingkan kesesuaian  bangunan  laboratorium  (komponen output )  dengan  standar  di  kedua indikator  tersebut,  diketahui  bahwa  bangunan  laboratorium  menerapkan  88,9% persyaratan dan ketentuan keselamatan.
Kesehatan Dengan membandingkan kesesuaian disain bangunan (komponen input ) dengan standar  di  indikator  fasilitas  pencahayaan  dan  udara,  indikator  fasilitas  sanitasi  dan pengolahan  limbah,  dan  indikator  penggunaan  bahan  bangunan  yang  aman  bagi kesehatan  dan  tidak  berdampak  negatif  pada  lingkungan,  diketahui  bahwa  disain bangunan  laboratorium  menerapkan  18,2%  persyaratan  dan  ketentuan  kesehatan. Kemudian,  dengan  membandingkan  kesesuaian  proses  pembangunan  (komponen
proses)  dengan  disain  bangunan  laboratorium  di  ketiga  indikator  tersebut,  diketahui bahwa  proses  pembangunan  memiliki  kesesuaian  36,4%  dari  disain.  Selanjutnya, dengan  membandingkan  kesesuaian  bangunan  laboratorium  (komponen output ) dengan standar di ketiga indikator tersebut, diketahui bahwa bangunan laboratorium menerapkan 72.7% persyaratan dan ketentuan kesehatan.
Kenyamanan
Dengan membandingkan kesesuaian disain bangunan (komponen input ) dengan standar di indikator tata letak perabot, indikator rasio luas ruang laboratorium terhadap jumlah  siswa,  indikator  kelembaban  udara  di  dalam  laboratorium,  dan    indikator kebisingan  di  sekitar  laboratorium,  diketahui  bahwa  disain  bangunan  laboratorium menerapkan  33,34%  persyaratan  dan  ketentuan  kenyamanan.  Kemudian,  dengan membandingkan kesesuaian proses pembangunan  (komponen  proses)  dengan  disain bangunan  laboratorium  di  keempat  indikator  tersebut,  diketahui  bahwa  proses pembangunan  memiliki  kesesuaian  36,4%  dari  disain.  Selanjutnya,  dengan membandingkan  kesesuaian  bangunan  laboratorium  (komponen output )  dengan standar  di  keempat  indikator  tersebut,  diketahui  bahwa  bangunan  laboratorium menerapkan 36,4% persyaratan dan ketentuan kenyamanan.
Kemudahan dan Aksesibilitas
Dengan membandingkan kesesuaian disain bangunan (komponen input ) dengan standar  di  indikator  pintu  laboratorium,  indikator  tangga  akses  ke  laboratorium, indikator ramp laboratorium, indikator petunjuk arah ke laboratorium, dan indikator nama ruang laboratorium pada kriteria kemudahan dan aksesibilitas, diketahui bahwa disain  bangunan  laboratorium  menerapkan  21,05%  persyaratan  dan  ketentuan kemudahan dan aksesibilitas. Kemudian, dengan membandingkan  kesesuaian proses pembangunan  (komponen  proses)  dengan  disain  bangunan  laboratorium  di  kelima indikator tersebut, diketahui bahwa proses pembangunan memiliki kesesuaian 47,37% dari disain. Selanjutnya, dengan membandingkan kesesuaian bangunan laboratorium (komponen output )  dengan  standar  di  kelima  indikator  tersebut,  diketahui  bahwa bangunan  laboratorium  menerapkan  52,63%  persyaratan  dan  ketentuan  kemudahan dan aksesibilitas.

## Ukuran dan Kelengkapan Ruang
Dengan membandingkan kesesuaian disain bangunan (komponen input ) dengan standar  di  indikator  ukuran  ruang  laboratorium  dan  indikator  kelengkapan  ruang laboratorium,  diketahui  bahwa  disain  bangunan  laboratorium  menerapkan  33,33% persyaratan  dan  ketentuan  ukuran  dan  kelengkapan  ruang  laboratorium  Fisika. Kemudian,  dengan  membandingkan  kesesuaian  proses  pembangunan  (komponen proses)  dengan  disain  bangunan  laboratorium  di kedua  indikator  tersebut,  diketahui bahwa  proses  pembangunan  memiliki  kesesuaian  44,44%  dari  disain.  Selanjutnya, dengan  membandingkan  kesesuaian  bangunan  laboratorium  (komponen output ) dengan standar di kedua indikator tersebut, diketahui bahwa bangunan laboratorium menerapkan  55,56%  persyaratan  dan  ketentuan  ukuran  dan  kelengkapan  ruang laboratorium Fisika.

## Aspek  Pemenuhan  Jenis  dan  Jumlah  Perabot  dan  Peralatan  Laboratorium  Fisika SMAN 2 Kota Tangerang Selatan

## Jenis dan Jumlah Perabot Laboratorium Fisika SMAN 2 Kota Tangerang Selatan
Dengan membandingkan kesesuaian Rencana Anggaran Belanja (RAB) bangunan (komponen input ) dengan standar di indikator jenis dan jumlah perabot laboratorium, diketahui  bahwa  disain  bangunan  laboratorium  menerapkan  85,7%  persyaratan  dan ketentuan  jenis  dan  jumlah  perabot  laboratorium  Fisika.  Kemudian,  dengan membandingkan  kesesuaian  proses  pemenuhan  perabot  (komponen  proses)  dengan RAB  bangunan  laboratorium,  diketahui  bahwa  SMAN  2  Kota  Tangerang  Selatan memenuhi  85,7%  jenis  dan  jumlah  perabot  yang  terdapat  pada  RAB.  Selanjutnya, dengan membandingkan kesesuaian jenis dan jumlah perabot laboratorium (komponen output ) dengan standar, diketahui bahwa laboratorium SMAN 2 Kota Tangerang Selatan memenuhi  85,7%  persyaratan  dan  ketentuan  jenis  dan  jumlah  perabot  laboratorium Fisika.

## Jenis dan Jumlah Peralatan Laboratorium Fisika SMAN 2 Kota Tangerang Selatan
Pada komponen input , jenis dan jumlah peralatan laboratorium Fisika SMAN 2 Kota  Tangerang  Selatan  terpenuhi  100%  karena  pemenuhannya  didapat  dari Departemen Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Pada komponen  proses,  pemenuhan  jenis dan  jumlah  peralatan  laboratorium  tidak  dapat  dibandingkan  dan  dievaluasi  karena dokumen  serah  terima  peralatan  dari  Depdikbud  ke  sekolah  tidak  tersedia  untuk dijadikan  acuan  evaluasi.  Selanjutnya,  dengan  membandingkan kesesuaian  jenis  dan jumlah  peralatan  laboratorium  (komponen output )  dengan  standar,  diketahui  bahwa laboratorium  SMAN  2  Kota  Tangerang  Selatan  memenuhi  70,7%  persyaratan  dan ketentuan jenis dan jumlah peralatan laboratorium Fisika.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kesimpulan: Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa: 1) pada komponen input ,  SMAN  2  Kota  Tangerang  Selatan  tidak  menerapkan  semua  persyaratan  dan ketentuan  bangunan  dan  tidak  memenuhi  semua  jenis  dan  jumlah  perabot  dan peralatan laboratorium Fisika, 2) pada komponen proses, pembangunan laboratorium Fisika SMAN 2 Kota Tangerang Selatan tidak mengikuti semua bagian yang terdapat di dalam  disain  bangunan  dan  tidak  semua  jenis  dan  jumlah  perabot  dan  peralatan laboratorium  terpenuhi  sesuai  RAB,  dan  3)  pada  komponen output ,  bangunan laboratorium tidak menerapkan semua persyaratan dan ketentuan bangunan dan tidak semua jenis dan jumlah perabot dan peralatan laboratorium Fisika terpenuhi. Rekomendasi: Penelitian ini merekomendasikan: 1) SMAN 2 Kota Tangerang Selatan perlu melengkapi kekurangan yang terdapat pada bangunan laboratorium Fisika agar sesuai dengan persyaratan dan ketentuan bangunan laboratorium Fisika. Hal yang perlu dilengkapi  di  sini  adalah  penyediaan  penangkal  petir  (kriteria  keselamatan), penyediaan exhaust  fan ,  menyediakan  air  bersih  agar  fasilitas  sanitasi  berfungsi semestinya, menambah jumlah titik lampu di ruang praktikum, menyesuaikan jumlah dan  jenis peruntukan tempat sampah (kriteria kesehatan), mendisain ulang tata letak perabot  (meja  dan  kursi  praktikum)  (kriteria  kenyamanan),  mengubah  arah  bukaan pintu ruang laboratorium, ruang persiapan, dan ruang gelap dan memperbaiki tangga (kriteria  kemudahan  dan  aksesibilitas),  dan  melengkapi  ruang  persiapan  dengan wastafel  serta  menyesuaikan  jumlah  stop  kontak  listrik  (kriteria  ukuran  dan kelengkapan  ruang),  dan  2)  SMAN  2  Kota  Tangerang  Selatan  perlu  membuat
perencanaan  yang  rinci  terkait  jenis  dan  jumlah peralatan  laboratorium  Fisika sesuai fungsi  peralatan  tersebut  (alat  ukur  dasar,  alat  percobaan,  media  pendidikan,  dan perlengkapan lain).

## DAFTAR REFEREMSI
Bafadal,  Ibrahim. Seri  Manajemen  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  Berbasis  Sekolah, Manajemen Perlengkapan Sekolah: Teori dan Aplikasi. Cet I. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
Butin, Dan W., et. al. Science Facilities , http://www.ncef.org/pubs/science.pdf Diakses pada 20 Juni 2011.
Frechtling, Joy., Westat. The 2010 User Friendly Handbook for Project Evaluation. Virginia: National Science Foundation, 2002.
Gorey, Ann. School Science Laboratories: Planning for Sustainability . http://www.oecd.org/dataoecd/41/3/2032085.pdf . Diakses pada 20 Juni 2011
Hadad, Wadi D. Education Policy-Planning Process: An Applied Framework . Paris: Unesco, 1995.
Hill, Michael. Hupe, Peter. Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice. London: Sage Publication, 2002.
Hofstein, Avi. Lunetta, Vincent N. “The laboratory in Science Education: Foundations for the Twenty-First Century”, Sci Ed 88.
Jann, Warner, Wegrich, Kai. “Theories of the Policy Cycle” dalam Fischer, Frank. Miller, Gerald J. Sidney, Mara S. (eds). Handbook of Public Policy Analysis, Theory, Practice, and Methods. Florida: CRC Press, 2007.
Mehrens,  William  A.  Lehmann,  Irvin  J. Measurement  and  Evaluation  in  Education  and Psychology. Belmont: Wadsworth/Thompson Learning, 1991.
Mulyasa, E. Manajemen Berbasis Sekolah. Cet. VII. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
Mustopadidjaja. Manajemen  Proses  Kebijakan  Publik .  Jakarta:  Lembaga  Administrasi Negara, 2002.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.
Piggott,  Andy. Science  Labs  in  Secondary  Schools:  A  Special  Report  to  Good  Science  Lab Standards for Architects and Designers . Essex: Gratnells, 2011.
Provus,  Malcolm  M. The  Discrepancy  Evaluation  Model:  An  Approach  to  Local  Program Improvement  and  Development .  Diunduh  dari  ERIC  Database  (EDO30957).  12 September 2014.
Suharno. Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan . Yogyakarta: UNY Press, 2008.
Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.
Wollmann, Hellmut. “Policy Evaluation and Evaluation Research” dalam Fischer, Frank. Miller, Gerald J. Sidney, Mara S. (eds). Handbook of Public Policy Analysis, Theory, Practice, and Methods. Florida: CRC Press, 2007