## PAJAK DAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PAD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2014-2018 DALAM EKONOMI ISLAM
Ulul Azmi Mustofa, Novita Purnama Sari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ululazmimsi@gmail.com

## Abstract
Parking  tax  and  retribution  tax  as  one  of  the  regional  income.So  that  the  tax revenue and parking retribution must be maximized. The purpose of this study is to  look  at  the  contribution  of  parking  tax  and  retributionto  PAD  in  Bandar Lampung city in the 2014-2018 period. and to see the effect of parking taxes and levies on local revenue in the perspective of Islamic economics.The method used in this research is quantitative descriptive use data in 2014-2018 period.The results of  this  study  are  the  contribution  of  parking  tax  and  retribution  to  the  Bandar Lampung City PAD in 2014-2018 is very less with an average contribution ratio of 1.67% for Parking Tax and 1.03% for Parking retribution.In Islamic economics the  allocation  of  parking  taxes  and  parking  fees  is  in  accordance  with  Islamic principles of justice, responsibility and transparency.
Key Word :Parking tax, Parking retribution, PAD, Islam

## Abstrak
Pajak dan Retribusi parkir sebagai salah satu pendapatan daerah. Sehingga Pendapatan  Pajak  dan  Retribusi  parkir  harus  dimaksimalkan.  Tujuan dalam  penelitian  ini  untuk  melihat  kontribusi  pajak  dan  retribusi  parkir terhadap  PAD  di  kota  Bandar  Lampung  periode  2014-2018  dan  melihat pengaruh  pajak  dan  retribusi  parkir  terhadap  pendapatan  asli  daerah dalam prespektifekonomi Islam.Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  deskriptif  kuantitatif  dengan  menggunakan  data  sekunder tahun  2014-2018.  Adapun hasil penelitian ini adalah Kontribusi pajak dan retribusi  parkir    terhadap  PAD  Kota  Bandar  Lampung  tahun  2014-2018 sangat  kurang  dengan  rasio  kontribusi  rata-rata  persentase  1,67%  untuk Pajak  Parkir  dan  1,03%    untuk    Retribusi    Parkir.    Dalam  Ekonomi  Islam pengalokasian  pajak  parkir  dan  retribusi  parkir  sesuai  dengan    prinsip Islam yaitu keadilan, tanggungjawab serta transparasi.
Kata kunci : Pajak Parkir, Retribusi Parkir, PAD, Islam

## A. Pendahuluan
Pajak  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  guna  membiayai kebutuhan  negara.  Pemasukan  tersebut  sebagai  cara  untuk  kegiatan pembanguna  serta  penunjang  APBD  operasional  pemerintahan  daerahnya. Pendapatan  pajak  sebagai  salah  satu  pos  penerimaan  APBD  dimulai  sejak awal  berdirinya  Negara  ini. 1 Pajak  merupakan  salah  satu  sumber pendapatan  Negara  yang  selalu  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Klaim  ini dibuktikan dengan data APBN yang selalu diterbitkan secara online dari tahun ke  tahun. 2 Hal    ini    sebagai  pemicu  agar  pemerintah  semakin  baik  dalam meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Begitu  juga  dengan  pelayanan daerah sehingga pelayanan kepada  masyarakat daerah dapatmaksimal.
Pajak  dan  distribusi  daerah  setidaknya  dinaungi  oleh  Undang-undang yang menjadi dasar dalam pemungutan yaitu Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, yang terakhir adalah Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 3
Bukti  daerah  telah  berhasil  menyelenggarakan  otonomi  daerah dibuktikan  dengan  adanya  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  atau  yang sering disebut PAD. Sebaliknya, apabila pendapatan PAD tersebut turun maka pemerintah  daerah  dianggap  tidak  maksimal  dalam  otonomi  daerah.  Adapun batas minimal perolehan PAD adalah 20%.   Hal ini merupakan batas minimum dalam  menjalankan  suatu  kegiatan  dalam  otonomi  daerah.  Dalam  artian  jika pendapatan  PAD  di  bawah  angka  20%,  maka  dianggap  daerah  tersebut  akan tidak masuk kedalam daerah yang mandiri. 4
Kota  Bandar  Lampung  memiliki  PAD  di  atas  20%,  sehingga    kota Bandar  Lampung  dapat  dikategorikan  daerah  yang  memiliki  batas  minimum.
1 Krisna  Arta  Anggar  Kusuma  dan  Putu  Wirawat  i,  ”Anallisis  Pengaruh  Penerimaan  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Penigkatan PAD Sekabupaten/kota di Provinsi Bali”, Ejurnal Akuntansi niversitas Udayana , Vol. 5 No. 3, 2013, hlm 564.
2 Imam  Soebechi, Judicial  Review  Perda  Pajak  dan  Retribusi  Daerah (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2012) hlm 139
3 Rahmawati  Widya  Putri,  “Analisis  Kontriibusi  Retrubusi  Parkir  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah Kabupaten Malang”, JESP -Vol 8 No 1 Maret 2016. Hlm. 24
4 Damas Dwi Anggoro, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Malang: UB Press, 2017) h. 19.
Bahkan PAD Bandar Lampung mencapai 78,18% pada tahun 2014. Hal ini dapat dilihat terkait penerimaan PAD Kota Bandar Lampung tahun2014-2018:
Tabel 1 Target dan Realisasi PAD Kota Bandar Lampung tahun 2014-
2018

## Sumber : BPPRD Kota Bandar Lampung
Data  tersebut  menunjukkan  realisasi  PAD  yang  dikelola  oleh    BPPRD Kota  Bandar Lampung di tahun 2014 meningkat sebesar Rp.  287.175.043.391. kemudian,  pada2015Rp394.899.945.876,  selanjutnya  diperiode  2016  ada peningkatan  Rp.483.379.398.034,  pada  tahun  2017  juga  meningkat  sebesar  Rp. 622.233.601.418,  selanjutnya  di  tahun  2018  mengalami  penurunan  Rp. 551.721.101.266.  Jika  dilihat  dari  data  tersebut  maka  PAD  Bandar  lampung tahun  2014-2018  tidak  tercapai.  Sedangkan  pendapat  PAD  kota  Bandar Lampung juga cenderung fluktuatif.
Potensi Kota Bandar Lampung sangat besar dan beraneka ragam. Hal ini dapat  dilihat  mulai  dari  Pariwisata,  transportasi,  industri,  dan  sebagainya. Potensi  besar  tersebut harus ditopang dengan tempat untuk lahan parkir yang pada  akhirnyadapat  terwujud  kemampuan  daerah  dan  memperkuat penerimaan  daerah.  Untuk  mewujudkan  kemandirian  tersebut  maka  harus dilakukan upaya-upaya dalam memaksimalkan pendapatan daerah khususnya pengelolaan  pajak  dan  retribusi  kota  Bandar  Lampung.  Realisasi  pendapatan pajak  parkir  di  daerah  Kota  Bandar  Lampung  dari    tahun  2014-    2018  adalah sebagai berikut:

## Tabel 2

## Realisasi Pajak Parkir, Retribusi Parkir dan PAD Kota Bandar Lampung Tahun 2014 – 2018
Sumber:  BPPRD  Kota  Bandar  Lampung  dan  Dishub  Kota  Bandar  Lampung, data diolah penulis
Tabel  di  atas  menunjukkan  sumber  pendapatan  yang  berdasarkan Pajak  dan  distribusi  parkir  naik  dari  tahun  ke  tahun.  Pemerintah  telah berusaha  dalam  hal  meningkatkan  pendapatan  pajak  dan  retribusi  parkir. Meskipun  begitu  data  tersebut tidak bisa menjadi acuan untuk mengukur keberhasilan    kinerja    suatu    daerah.    Karena  ada  banyak  hal  untuk menentukan keberhasilan dalam pemungutan pajak dan retribusi parkir baik yaitu dengan melihat pajak parkir dengan profesional, transparan, integritas, serta  akuntabilitas.  Sehingga  pelaksanaan  tersebut  menjamin  bahwa  setiap penyelenggaraan  kegiatan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  terbuka kepada stakeholder .
Islam  membolehkan  pemerintah  mengambil  pajak  kepada  rakyatnya untuk  membayar  pajak  untuk  memenuhi  kebutuhan    pemerintah. 5 Hal  ini disebabkan karena pajak pada dasarnya berfungsi untuk kemaslahatan umat dan  untuk menjaga stabilitas kegiatan pemerintahan untuk dapat melakukan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dengan efektif dan efesien. Sehingga penelitian  inimengambil  judul  “Kontribusi  Pajak  dan  Retribusi  Parkir terhadap  PAD  Kota  Bandar  Lampung  Tahun  2014-2018  dalam EkonomiIslam.”
5 Gusfahmi. Pajak menurut syariah. (jakarta: raja grafindo persada). 2011. Hlm 31

## B. Tinjauan Teori
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan  Asli  Daerah  atau  PAD  dalam  undang-undang nomor    28    tahun    2009  dijelaskan  bahwa  PAD  merupakan  sumber keuangan  daerah  yang  digali  dari  wilayah  daerahnya  dan  terdiri  dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan  asli  daerah  yang sah. 6
Lain lagi Halim mengartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah segala  penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  ekonomi  asli  daerah. Dia  juga  mengatakan  bahwa  PAD  juga  dipisahkan  dalam  4  jenis pendapatan  yaitu  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  perusahaan milik  daerah  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan  milik  daerah  yang dipisahkan,  lain-lain  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  sah. 7 Sejalan dengan pendapat Halim, Mardiasmo juga mengatakan bahwa PAD adalah penerimaan hasil setoran pajak daerah, retribusi daerah dari milik  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan dan lain-lain pendataan asli yang sah. 8
PAD  merupakan  pendapatan  yang  diperoleh    pemerintah daerah    terkait    kegiatan  pemerintah  daerah,  pelayanan  kepada masyarakat  dan    berbagai  pemanfaatan  sumber  daya  yang  dimiliki pemerintah  daerah.  Pedapatan  ini  sebagai  salah  satu  satu  indikator dalam tingkat kemajuan suatu daerahsetempat.
Indikator  yang  digunakan  dalam  penentuan  daerah  yang dianggap  layak  dan  tidak  layak  dilihat  dari  tingkat  ketergantungan suatu  daerah  terhadap  pemerintah  pusat.  Artinya  Semakin  tinggi tingkat  PAD  suatu  daerah  maka  ketergantungan  pemerintah  daerah terhadap  pemerintah  pusat  dalam  hal  pendanaan  APBDnya  akan semakin berkurang disuatu daerah. Artinya pemerintah daerah dilarang untuk  melakukan  kegitan  pungutan  kepada  masyarakat  yang
6 Feisly Kesek,”Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir TerhadapPendapatan Asli Daerah Kota Manado”, Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi Manajemen BisnisAkutansi Vol 1. No 4, 2013 ISSN 2302-1174. Hlm 1926
7 Damas Dwi Anggoro, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ... hlm. 45
menimbulkan high  cost  economy sehingga  akan  berdampak  pada kurangnya kegiatan di dalam dunia usaha daninvestasi.
Pemahaman  dari  beberapa  pakar  terkait  PAD  dapat  ditarik kesimpulan bahwa penerimaan pos teripenting disuatu Negara dimana penerimaan PAD ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah serta penerimaan pendapatan yang sah  yang  sesuai dengan Undang-undang yang  berlaku.  Selain itu  juga,  Sumber   Pendapatan Asli  Daerah  (PAD) merupakan  sumber  keuangan  daerah  yang  dapat  digali  dalam  suatu wilayah  yang  bersangkutan  seperti  :  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain–lain PAD yang sah.

## 2. Pajak Daerah dan Distribusi Daerah
Beberapa  ahli  menjelaskan  bahwa  Pajak  Daerah  adalah kontribusi  wajib  pajak  kepada  daerah  yang  terutang  oleh  pribadi atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepntingan daerah demi kemakmuran rakyatnya. 9
Adapun  menurut  Damas  Pajak  Daerah  adalah  iuran  wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau suatu badan kepala daerah tanpa  imbalan  langsung  yang  seimbang,  yang  dapat  dipaksakan berdasarkan  perundang  –  undang  yang  berlaku,  yang  digunakan untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemeritah  daerah  dan pembangunan  daerah.  Dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  Pajak Daerah adalah iuran wajib setiap warga negara sebagai wujud peran serta  warga  negara  memajukan  pembangunan  suatu  daerah, pengenaannya  berdasarkan  undang-undang,  tidak  mendapat imbalan langsung, serta dapat dipaksakan kepada yang melanggar. 10
Sedangakan  Retribusi  daerah  atau  sering  disebut  pungutan daerah  merupakan  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin tertentu  yang  disediakan  oleh  pemerintah  daerah  sebagai  sarana untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan. Dasar hukum dari
9 Mardiasmo. 2018, Perpajakan. Edisi Revisi . Yogyakarta: Andi. Hlm 50
10 Damas Dwi Anggoro, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ... hlm. 35
pajak  dan  retribusi  daerah  adalah  UU  No,  34  Tahun  2000  tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No.28 Tahum 2009.

## 3. Pajak Parkir dan Retribusi Parkir
Para  Ahli  mendefinisikan  Pajak  parkir  adalah  pajak  yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh  orang  pribadi  atau  badan,  baik  yang  disediakan  berkaitan dengan  pokok  usaha  maupun  yang  disediakan  sebagai  suatu usaha,termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan  garasi  kendaraan  bermtor  yang  memungut  bayaran  (Ahmad Yani:  2002).  Hal  ini  diperkuat  dengan  undang-undang  No.  28 Tahun  2009  di  pasal  62-66  yang  menjelaskan  bahwa  pengelolaan kegiatan  perparkiran  merupakan  salah  satu  sub  system  dalam pengendaliaan  lalu  lintas,  dimana  efesiensi  pengelolaan  parkir dapat menciptakan lalu lintas di sebuah kawasan tersebut menjadi lebih tertib danlancar.
Penetapan tarif parkir paling tinggi adalah 30%. 11 Penetapan tarifini  telah  ditetapkan  dengan  peraturan  daerah.  Ketentuan  ini dimaksudkan  sebagai  upaya  memberikan  kemudahan  dan keluwesan  kepada  pemerintah  kabupaten/kota,  sehingga  dapat disesuaikan  dengan  kondisi  daerah  tersebut.  Selama  tidak menyalahi  ketentuan  batas  atas  30%  maka  pemerintah  daerah dapat  menentukan  tarif  yang  sesuai  dengan  kondisinya.  Adapun secara umum perhitungan pajak parkir adalah: 12
Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak = Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran(uangseharusnya  dibayar kepada penyelenggara tempatparkir)
Penetapan Retribusi parkir berdasarkan undang-undang No.2  8tahun  2009.  Adapun  retribusi  parkir  merupakan  suatu kegiatan  pembayaran  atas  jasa  atau  pelayanan  penyediaan
11 Carunia Mulya Firdausy, Kebijakan & Strategi Peningkatan Pendaoatan Asli Daerahdalam Pembangunan Nasional, ( Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h. 106
tempat  parkir  yang  dimiliki  dan  dikelola  oleh  Pemerintah Daerah. 13 Undang-undang  nomor  28  Tahun  2009  juga menjelaskan  bahwa  retribusi  parkir  memiliki  dua  kategori yaitu retribusi jasa umum dan retribusi jasa khusus.
Dilihat  dari  dua  jenis  retribusi  parkir  maka  retribusi parkir jasa umum adalah kegitan retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum. Pelayanan parkir di tepi jalan umum sudah ditentukan  oleh  pemerintah  daerah.  Sedangkan  retribusi parker  yang  masuk  dalam  kategori  jasa  usaha  yaitu  retribusi parker ditempat khusus parkir.

## 4. Pajak dan Retribusi Parkir Dalam Ekonomi Islam
Pajak adalah suatu keharusan yang ditetapkan terhadap seorang wajib    pajak  yang  harus  disetorkan  oleh  kepala  Negara  berdasarkan ketentuan  tanpa  mendapatkan  prestasi  kembali  dari  Negara,  dan hasilnya  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum  di  satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, politik, social, dan tujuan yang ingin dicapai oleh Negara .
Dapat dilihat bahwa kegiatan pajak dan retribusi parkir dalam Islam masuk dalam kategori akad Ijarah . Secara bahasa Ijarah adalah upah- mengupah. 14 sedangkan secara istilah Ijarah adalah penjualan manfaat  atau  pemindahan  hak  guna  atas  suatu  barang  dan  jasa dalam  waktu  tertentu  melalui  pembayaran  sewa  atau  upah  tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. 15 Akad ijarah  tidak  ada  perubahan  kepemilikan  tetapi  hanya  perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa .

## C. Metodologi Penelitian
1. Pendekatan, Jenis, populasi dan Sampel Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan
13 Ibid ... hlm. 203 14 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), h. 113
15 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah , (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet- 1, 2009), h. 150.
deskriptif.  Adapun  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah menggunakan data primer berupa wawancara dari Dinas Perhubungan  dan  BPPRD  Kota  Bandar  Lampung.  Sedangkan data  sekunder  di  dalam  penelitian  ini  adalah  data-data  yang berupa  catatan,  maupun  arsip  dan  sebagainya  yang berhubungan  dengan  hal-hal  yang  berkaitan  tentang  pajak parker  dan  retribusi  parker  di  Kota  Bandar  Lampung  yang didapat  dari  Dinas  Perhubungan  dan  BPPRD  Kota  Bandar Lampung.
Populasi dalam penelitian ini adalah data pajak parkir dan retribusi  parkir  yang  berupa  data  penerimaan  realisasi  dan target  serta  data  pendapatan  asli  daerah  di  Kota  Bandar Lampung. Sedangkan sampel yang digunakan adalah data pajak Parkir  dan  Retirbusi  Parkir  kota  Bandar  Lampung  dan  Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dari tahun2016-2018.

## 2. Metode Analisa Data
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah pertama, Membuat tabel target dan realisasi pajak parkir dan retribusi parkir. Kedua, Menyusun tabel analisis kontribusi pajak  parkir  dan  retribusi  parkir  terhadap  PAD.  Cara  untuk mengetahui berapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak parkir maupun retribusi parkir terhadap PAD  Kota  Bandar  Lampung  dengan  pendekatan  sebagai berikut:
Cara untuk menilai kontribusi pajak dan retribusi parkir dapat dilihat pada tabel berikut:

## D. Analisis Data
1. Kontribusi Pajak Parkir terhadap Kota  Bandar Lampung
Pajak Parkir sebagai sumber penerimaan PAD untuk pembiayaan pembangunan  daerah,  besar  kecilnya  pendapatan  pajak  parkir  oto,atis akan  mempengaruhi  kapasitasanggaran  suatu  aderah  baik  pembiayai pengeluaran  untuk  pembangunan  maupunanggaran  rutin.  Sedangkan untuk  mengetahui  kontribusi  pajak  parkir  peranan  penerimaan  pajak parkir  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Bandar  Lampung  pada tahun  2016-2018  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  persamaan (Abdul Halim: 2001) sebagai berikut:
Artinya  semakin  besar  Pajak  Parkir  maka  akan  semakin  besar konstribusi terhadap PAD. Sehingga jika dilihat kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD pada tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:
Tabel 4 Target dan Realisasi Pajak Parkir Tahun2014-2018 Kota Bandar Lampung

## Sumber: BPPRD Kota Bandar Lampung data diolah oleh penulis, 2019
Dapat  dilihat  pada  tabel  4  bahwa  penerimaan  pajak  parkir  Kota Bandar    Lampung  dalam  5  tahun  terakhir  yakni  tahun  2014-2018  belum mencapai target yang telah ditentukan oleh BPPRD Kota Bandar Lampung dengan    rata-rata    64,68%.  Walaupun  belum  mencapai  target  akan  tetapi realisasi pajak parkir mengalami kenaikan dari tahun ketahunnya.
Tabel 5 Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD Tahun 2014-2018 Kota Bandar Lampung
Sumber:  BPPRD  Kota  Bandar  Lampung  data  diolah  oleh  penulis, 2019
Tabel  tersebut  dapat  disimpulakan  bahwa  kontribusi  Pajak  Parkir terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Bandar  Lampung  tahun  2014-2018 memiliki hasil yang berfluktuatif dan tidak melebihi 1,09% dengan rata-rata yang dimiliki 1,67%. Dan di tahun 2017 pajak parkir memberikan kontribusi terendah sebesar 0,74% selama tahun 2014-2018.
2. Kontribusi Retribusi Parkir terhadap PAD Kota Bandar Lampung
Selanjutnya  Retribusi  parkir  adalah  bagian  dari  retribusi    daerah secara keseluruhan. Salah satu cara untuk mengetahui besarnya  kontribusi retribusi  parkir  Kota Bandar Lampung terhadap pendapatan asli daerah dapat  dilakukan  dengan  cara  membandingkan  antara  jumlah  retribusi parkir  dengann  jumlah  pendapatan  asli  daerah.  untuk  mengetahui kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (Abdul Halim: 2001) adalah sebagaiberikut:
Kontribusi = Realisasi Retribusi Parkir x 100 %
Pendapatan Asli Daerah
Artinya  semakin  besar  Pajak  Parkir  maka  akan  semakin  besar konstribusi  terhadap  PAD.  Sehingga  jika  dilihat  kontribusi  Retribusi Parkir terhadap PAD pada tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:
Tabel 6
Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kota Bandar Lampung Tahun 2014-
2018
SumberBPPRD  Kota  Bandar  Lampung  data  diolah  oleh  penulis, 2019
Dapat  disimpulkan  bahwa  realisasi  retribusi  parkir  Kota  Bandar Lampung  dalam  kurun  waktu  2014-2018  mengalami  fluktuatif  setiap tahunnya hal ini disebabkan sifat pemungutan retribusi parkir tidak wajib dan  tarif  yang  diberlakukan  diatur    oleh    kebijakan  pemerintah  daerah untuk  retribusi  parkir  kota  Bandar  Lampung  tarif  parkir  diatur  oleh Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun2011.
Tabel 7 KontribusiRetribusiParkirterhadapPADTa hun2014-2018 Kota BandarLampung
Sumber: BPPRD Kota Bandar Lampung data diolah oleh penulis, 2019
Kontribusi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar    lampung  dalam  kurun  waktu  2014-2018.  Pada  tahun  2014
kontribusi retribusi parkir sebesar 1,27% ditahun selanjutnya yakni tahun 2015  sebesar  1,29%  mengalami  penurunan.  Di  tahun  2016  kontribusi retribusi parkir sebesar 0,89%. Di tahun selanjutnyayaknitahun2017sebesar0,80.Danpadatahun2018sebesar0,87%.
3. Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung
PAD dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004, merupakan sumber pendapatan  yang  berasal  dari  potensi  daerah.  Pemerintah  daerah  dapat mengali sumber pendapatan.
Pendapatan  Asli  daerah  tersebut  secara  optimal.  Berdasarkan  data  yang diperoleh  dari  Badan  Pengelolaan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah    (BPPRD)    Kota Bandar  Lampung berikut pemaparan target serta realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung tahun anggaran2014-2018.

## Tabel 8
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2014-2018
Sumber: BPPRD Kota Bandar Lampung data diolah oleh penulis, 2019 Tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Bandar    Lampung  pada  tahun  2014  memiliki  target  sebesar  Rp. 495.200.463.931    dengan    realisasi  Rp.387.175.043.391,  di  tahun  2015 memiliki    target    sebesar  Rp.769.108.142.606  dengan  realisasi  Rp. 394.899.945.876, ditahun selanjutnya yakni tahun 2016 memiki target sebesar Rp.  757.745.187.987  dengan  realisasi  Rp.  483.379.398.034,  pada  tahun  2017 memiliki  target    Rp.    994.795.696.600    dengan  realisasi  sebesar  Rp. 622.233.601.418. dan pada tahun 2018 target PAD sebesar Rp. 864.895.980.850 dengan  realisasi  sebesar  Rp.  551.721.101.266.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  dalam  kurun  waktu  2014-2018 naik  tiap  tahunnya,  hanya  saja  di  tahun  2018  mengalami  penurunan.  Jika
dilihat dari presentasi pendapatan asli daerah memiliki rata-rata dalam lima tahun terakhirsebesar 63,93%.
4. Kontribusi  Pajak  dan  Retribusi  Parkir  terhadap  PAD  ditinjaun  dalam Islam
Pajak  dalam  Islam  dikenal  dengan al-Kharaj.  Al-Kharaj adalah  tanah yang  wajib  dibayar  pajaknya,  dengan  mulanya  tanah  itu  milik  orang  kafir yang  dibuka  secara  paksa  oleh  pasukan  kaum  muslim  kemudian  imam menyerahkan  kembali  tanah  itu  dengan  pemlikinya.  Al-Mawardi  sebagai ahli  ekonomi  Islam  menjelaskan  bahwa  dalam  Islam  pajak  dikenal  dalam beberapa macam jenis pajak, 16 antara lain:
a. zakat.
b. Jizyah ,
c. Al-Kharaj,
d. Usry,
e. Barang rampasan perang dan,
f. Pajak hasil pertambangan.
Penetapan  tarif  pajak  dalam  hal  ini  adalah  al-Kharaj  juga  disesuaikan dengan hasil yang dikeluarkan oleh tanah yang terkena pajak, Umar bin Khattab telah  menetapkan  pajak  wilayah  Irak  untuk  setiap  lahan  seluas  satu  jarib  dan dikenakan Kharaj sebesar satu Qafiz .

## E. Hasil dan Pembahasan
1. Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD Kota Bandar Lampung
Sistem  pemungutan  pajak  parkir  kota  Bandar  Lampung  mengacu pada  Peraturan  Daerah  kota  Bandar  Lampung  No  1  tahun  2011  tentang pemungutan  pajak  parkir.  Dapat diketahui bahwa kontribusi pajak parkir terhadap  pendapatan  asli  daerah  Kota  Bandar  Lampung  dari  tahun  2014- 2019 hasilnya berfluktuatif atau naik  turun  pada  tahun 2014 sebesar 0,78%, di tahun 2015 dan 2016 kontribusi Pajak Parkir mengalami kenaikan sebesar 0,80%  hingga  0,84%.  Akan  tetapi  di  Tahun  2017  kontribusi    Pajak  Parkir mengalami penurunan sebesar 0,74% dan pada tahun 2018 kontribusi yang diberikan mengalami kenaikan sebesar 1,09%. Sehingga bias kita simpulkan
16 Kazwaini,  “Epistimologi  Perpajakan  Dalam  Pemikiran  Al-Mawardi ”.  Jurnal  PemikiranIslam, Vol 41 No. 1, ISSN 2407-1706 , h. 85.
bahwa kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD Kota Bandar Lampung tahun 2014-2018 masuk dalam katagori rendah sekali.
Setelah  penulis  melakukan  wawancara  dapat  disimpulkan Rendahnya penerimaan pajak parkir disebabkan kegiatan pengelolaan pajak parkir  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kota  Bandar  Lampung  belum maksimal dalam pengawasan pajak parkir. Kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan  asli  daerah  sebaiknya  pemerintah  terus  melakukan  upaya mendataan  ulang  Wajib  Parkir  (WP)  yang    belum    melakukan  pendataan kepada dinas BPPRD dan untuk di tahun berikutnya pemerintah melakukan mendistribusian  tapping  box  di  beberapa  tempat  yang  sudah  terdaftar sebagai  wajib  pajak guna meningkatkan penerimaan realisasi pajak parkir di  Kota  Bandar  Lampung  karena  dengan  diadakan  tapping  box  di  tempat parkir  hal  tersebut  memudahkan  pemerintah  dalam  memantau  berapa jumlah pendapatan yang didapat disetiap harinya, Pajak parkir inilah yang menunjang PAD tinggi ataurendahnya.
2. Kontribusi Retribusi Parkir terhadap PAD Kota Bandar Lampung
Kontribusi  retribusi  parkir  terhadap  PAD  Kota  Bandar  Lampung periode 2014- 2018 mengalami fluktuatif bahkan mengalami penurunan. Di tahun  2014  kontribusi  retribusi  parkir  sebesar  1,27%  ditahun  selanjutnya yakni  tahun  2015  sebesar  1,29%  mengalami  penurunan  di  tahun  2016 sebesar  0,89%.  Ditahun  selanjutnya  yakni  tahun  2017  sebesar  0,80 mengalami  penurunan  pada  tahun  sebelumnya.  Dan  pada  tahun  2018 adanya  peningkatan  sebesar  0,87%.  Dapat  disimpulkan  bahwa  pada dasarnya kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandar  Lampung  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2015  dan  pada  tahun selanjutnya  kontribusi  realisasi  parkir  mengalami  penurunan  selama 2tahun.
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  Bapak  Afrully  Rahmat  At, selaku kepala kadiv perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mengatakan  “kontribusi  retribusi  parkir  secara  menyeluruh  mengalami fluktuatif  dan  adanya  penurunan  disetiap  tahun  hal  tersebut  disebabkan adanya  perubahan  tren  masyarakat  dengan  berpindah  ke  transportasi berbasis  online,  kurangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  upt    parkir
yang  bertugas  untuk  membayar  parkir,  masyarakat  enggan  parkir  di  tepi jalan  umm  dan  memilih  parkir  di  dalam  gedung”.  Dengan  hambatan- hambatan yang muncul tersebut dilakukan upaya kerjasama dengan intansi pertokoaan, salpol pp, serta  patroli  rutin  untuk mencega terjadinya parkir liar  di  tepi  jalan  umum.    Menurut    penulis    retribusi  parkir  harus  adanya pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah
diimplemintasikan  untun  menunjang  PAD,    retribusi    parkir    bermanfaat untuk  masyarakat  karena  retribusi  parkir  dapat  dijadikan    sumber penghasilan    masyarakat    tentu  hal  ini  bisa  mengurangi  sedikitnya pengangguran didaerah Kota Bandar Lampung akan tetapi masyarakat yang bekerja  sebagai  juru  parkir  wajib  menyetorkan  hasil  pendapatan  dengan jujur kepada petugas uptsetempat.
3. Kontribusi Pajak dan Retribusi Parkir terhadap PAD Perspektif Ekonomi
Islam
BPPRD  kota  Bandar  Lampung  sebagai  uli  amri  dengan  penerapan yang  telah  di  tetapkan  sudah  mempunyai  dasar  hukum  yang  sah,    yang sudah  diatur  dan  ditetapkan    oleh  pemerintahan  Kota  Bandar  Lampung.
Kedua ,  jika  dilihat  prinsip  keadilan  dalam  pemungutan  pajak  dan  retribusi khususnya  di bidang  perparkiran  menerangkan bahwa  pajak  dan  retribusi harus  memberikan  keadilan.  Penerapan  prinsip  keadilan  dalam pemungutan pajak parkir yang di atur BPPRD telah sesuai  dengan prinsip adil  dalam  Islam.  Pemungutan  pajak  parkir  ini  disesuikan  dengan  kondisi wajib  pajak.  Apabila  disuatu  tempat/Gedung  yang  menyelenggarakan parkir  maka  akan  di  tarik  setoran  30%  dari  jumlah  total  wajib  pajak sementara dalam retribusi parkir di tepi jalan hasil yang didapat dalam satu hari akan disetorkan kepada upt perparkiran dinasi perhubungan dan tidak ada  patokan  yang  harus  disetor  dalam  retribusi  ini.  Meskipun  demikian dalam  pelaksanaan  pemungutan  pajak  dan  retribusi  parkir  harus  adanya pengawasan  dan  transparasi  dengan  tujuan  dapat  memastikan  bahwa aktivitas  berjalan  dengan    sebagaimana  mestinya  sehingga  kontribusi perparkiran dapat  meninggat  setiap  tahunnya. Akan tetapi dalam praktik tetap saja ada pelanggaran yang terjadi dan tidak jujur dalam melaksanakan
tugasnya  maka  dari  itu  pemerintah  harus  memberikan  sanksi  jika  ada pelanggran yangmelanggar.
Di  Kota  Bandar  Lampung  sanksi  yang  di  dapat  jika  melakukan kecurangan  oleh  pemerintah  daerah  kepada  oknum  atau  wajib  pajak (WP) yang  tidak  menyetorkan  pendapatan  perparkiran  maka  akan  di  dikenakan sanksi, walaupun sanksi tidak sampai dipenjara dan di cambuk akan tetapi akan  dikenakan  sanksi  2%  dari  total  pendapatan  didapat.  ketiga,  prinsip transparansi  menjadi  prinsip  penting  dalam  melaksanakan  GCG  yang islami, yaitu memeberikan informasi  yang akurat dari  semua kegiatan dan dapat  menjamin  teciptanya  keadilan  dan  kejujuran  bagi  semua  pihak. BPPRD  dan  Dinas  Perhubungan  telah  memberikan  informasi  dalam transparasi  realisasi  pendapatan  dalam  bidang  perparkiran  sehingga pemerintah benar-benar melakukan pengawasan terhadap sector keuangan dan  menjujung  tinggi  prinsipi  kehati-hatian  dalam  informasi  penting. Prinsip yang telah di jelaskan oleh penulis diatas tujuan utama dalam Islam mencapai  falah,  dengan  pencapaian  keadilan,  sanksi  pelanggran  serta transaparasi  sehingga  pendistribusiannya  untuk  pendapatan  asli  daerah digunakan  untuk  memaksimalkan  pertumbuhann  ekonomi  seperti kesehatan, pendidikan dan lain-lain sehingga dapat membantu masyarakat dalam memunuhi kebutuhan hidupnya.

## F. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  maka  penulis  dapat  mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Kontribusi pajak dan retribusi parkir terhadap PAD kota Bandar Lampung masuk dalam kriteria sangat kurang. Hal ini ditunjukkan pada periode 2014- 2018  dengan  rasio  kontribusi  rata-rata  persentase  1,67%  hal  tersebut dikarnakan belum mencapai target yangditetapkan.
2. Sementara  retribusi  parkir  dalam  klasifikasi  kriteria  kontribusi  dinyatakan masih tergolong sangat kurang dalam kurun waktu 2014-2018 dengan rasio kontribusi retribusi parkir rata-rata persentase 1,03% hal ini juga disebabkan masih  kurangnya  pengawasan  dalam  penarikan  retribusi  parkir  di  tepi jalanumum.
3. Dalam Ekonomi Islam pajak parkir dan retribusi parkir dapat dialokasikan sesuai dengan prinsip Islam dimana pajak parkir dan retribusi parkir dapat memberikan  perubahan  bagi  masyarakat  dan  pemerintah  mampu melakukannya bersama-sama sesuai dengan prinsip syariah yaitu keadilan, tanggungjawab  serta  transparasi  sehingga  kontribusi  yang  didapatkan mencapai sebuah tujuan yang berdasarkan apa yang direncanakan dan apa yang diharapkan untuk kemaslahatanbersama.

## DAFTAR PUSTAKA
Absor,  Ulul,  “Analisis  Kontribusi  dan  Efektivitas  Retribusi  Pasar  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Brebes”, Permana ,  Vol  VI  No  1 Agustus 2014.
Arditia,  Reza,  “Analisis  Kontribusi  dan  Efektivitas  Pajak  Daerah  Sebagai Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Surabaya”,  Jurnal  Universitas Surabaya.
Agus  Endro  Suarno  dan  Suhartiningsih,  “Efektivitas  Evaluasi  Potensi  Pajak Daerah  Sebagai  Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah”, Jurnal  Akutansi  dan
Keuangan , Vol 7 No. 2, 2008. Bandar Lampung dalam Angka 2018, https://bandarlampungkota.bps.go.id/publication/2018/08/16/ faf88dfb8e10769e3678fd9b/kota-bandar-lampung-dalam-angka-
2018.html, diakses pada tanggal 12 Oktober 2019.
Carunia  Mulya  Firdausy, Kebijakan  &  Strategi  Peningkatan  Pendaoatan  Asli  Daerah dalam Pembangunan Nasional, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017
Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara,
2012.
Dwi  Anggoro,  Damas, Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah, Malang:  UB  Press, 2017.
Gusfahmi, Edisi  Revisi  Pajak  Menurut  Syariah, Depok:  RajaGrafindo  Persada,
2017.
Hartono  dan  Sufia  Widi  Kasetyaningsih,  “Retribusi  Jasa  Parkir  Dalam Pandangan Islam”, Suhuf , Vol 30 No. 2, 2016.
Kazwaini, “Epistimologi Perpajakan dalam Pemikiran Al-Mawardi”, Jurnal An- nida ‟ Pemikiran Islam , Vol. 41 No. 1 2017.
Kesek,  Feisly,  ”Efektivitas  dan  Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Parkir  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Manado”,  Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset Ekonomi Manajemen Bisnis Akutansi Vol 1. No 4, 2013 ISSN 2302-1174.
Krisna  Arta  Anggar  Kusuma  dan  Putu  Wirawati,  ”Anallisis  Pengaruh Penerimaan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Terhadap  Penigkatan PAD Sekabupaten/kota di Provinsi Bali”, E-Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana , Vol. 5 No. 3, 2013.
Huda,  Nurul,  ed.  at, Keuangan  Publik  Pendekatan  Instrumen  Kebijakan  dalam Perspektif Islam , Jakarta: Alex Media Komputindo, 2015.
Mahmudi, Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah, Yogyakarta:  YPKN, 2016.  Mardani, Aspek  Hukum  Lembaga  Keuangan  Syariah  di  Indonesia, Jakarta:  Kencana,  2017.  Malombeke,  Novelia, “ Analisis  Potensi  dan

## Efektivitas  Pemungutan  Pajak  Parkir  Di  KabupatenMinahasa  Utara”,
Jurnal EMBA , Vol 4 No1 Maret 2016.
Mourin  M.  Mosal,  ”Analisis  Efektivitas  dan  Kontribusi  Pajak  Parkir  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Penerapan  Akutansi  di  Kota Manado” , Jurnal EMBA Vol 1. No 4 Desember 2013.
Mulya Firdausy, Caruni, Kebijakan & Strategi Peningkatan Pendapatan Asli daerah dalam  Pembangunan  Nasional, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, cet ke 2, 2018.
Mustafa  Edwin  Nasution,  ed.  al. Penngenalan  Eksklusif  Ekonomi  Islam Jakarta: Prenadamedia group, 2015.
Nariana, “Analisis Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang”, Jurnal STIE MDP, 2013.
Nurmantu, Pengantar Perpajakan , Jakarta: Granit, 2003.
Pahala  Siahaan,  Marihot Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Edisi  Revisi, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
Suhendi, Hendi, Fiqih Muamalah, Jakarta: Rajawali Pres, 2010.