Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2015-2020

## Miftahuddin*, Ahmad Yunani
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
* udinm94@gmail.com

## Abstract.
This  study aims  to  determine the classification  of  government  financial performance and the effect of economic growth and the number of taxpayers on the government's financial performance of the Banjar Regency Government in 2015-2020. The analytical method analyzes local government  financial  performance and  multiple linear regression. The results showed that the classification of the financial performance of the Banjar Regency government in 2015- 2020,  on  average,  was  in  the  medium  category.  In  multiple  linear  regression  analysis,  it  is known that economic growth and the number of taxpayers affect the financial performance of the Banjar Regency government. This shows that there needs to be an effort by the government to  improve  financial  performance  by  taking  policies  that  can  improve  the  financial performance of local governmentslocally.
Keywords: Government Financial Performance; economic growth; Number of Taxpayers

## Abstrak .
Penelitian  ini  mempunyai  tujuan  untuk  mengetahui  klasifikasi  kinerja  keuangan pemerintah  serta  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi  dan  jumlah  wajib  pajak  terhadap  kinerja keuangan  pemerintah  Kabubupaten  Banjar  pada  tahun  2015-2020.  Metode  analisis  yang digunakan adalah analisis kinerja keuangan pemerintah daerah serta regresi linear berganda. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  klasisifikasi  kinerja  keuangan  pemerintah  Kabupaten Banjar  pada  tahun  2015-2020  rata-rata  berada  pada  klasifikasi  sedang,  Pada  analisis  regresi linear berganda diketahui bahwa terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi dan jumlah wajib pajak terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Banjar. Hal ini menunjukkan bahwa perlu  ada  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  memperbaiki  kinerja  keuangan  dengan mengambil kebijakan yang mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.
Kata Kunci : Kinerja Keuangan Pemerintah; Pertumbuhan Ekonomi; Jumlah Wajib Pajak

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  ada  dengan  aturan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah,  berdasarkan  undang-undang  tersebut  otonomi  daerah  adalah  hak  daerah  otomom, wewenang  daerah  otonom,  serta  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tujuan dari dilaksanakannya otonomi daerah yaitu supaya pembangunan merata, tidak terjadi  ketimpangan  antara  perintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dengan  begitu  masyarakat akan  lebih  sejahtera.  Pemberian  hak  otonomi  daerah  kepada  pemerintah  di  daerah  juga termasuk  dalam  hal  menentukan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  sendiri  sesuai dengan  potensi  dan  kebutuhan  daerah,  hal  ini  memepertegas  agar  keuangan  daerah  dikelola dengan baik dan benar. Untuk melihat seberapa baik dan benar keuangan daerah dikelola, maka diperlukan pengukuran kinerja keuangan. Pengukuran kinerja keuangan daerah ini memiliki dua  tujuan  yaitu  pertama  untuk  mengetahui  keberhasilan  pengelolaan  keuangan  dan  kedua
yaitu untuk  mengetahui  kemampuan dalam mendayagunakan semua aset daerah  (Jumingan, 2017).
Tabel 1 Capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015-2020 Tahun Pendapatan Daerah Capaian (%) Target (Rp) Realisasi (Rp) 2015 1.553.787.524.561 1.502.410.703.286 96,69 2016 1.780.673.625.379 1.711.541.447.620 96,12 2017 1.655.514.444.288 1.629.599.468.617 98,43 2018 1.663.325.926.645 1.754.215.067.740 105,46 2019 1.951.406.673.189 1.842.344.018.623 94,41 2020 1.742.683.147.171 1.464.772.647.982 84,05
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar (diolah), 2021
Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banjar masih dikatakan kurang. Hal ini  bisa  dilihat  dalam  capaian  dari  pendapatan  Kabupaten  Banjar  rata-rata  masih  berada dibawah  100%  dari  target  yang  ditetapkan.  Tentunya  terdapat  beberapa  faktor  yang mempengaruhi capaian dari kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banjar tersebut.
Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu : (1) bagaimana klasifikasi kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2015-2020? (2) Apakah pertumbuhan ekonomi dan jumlah wajib pajak mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2015-2020?.
Tujuan dari penelitian ini yaitu : (1)  untuk mengetahui bagaimana klasifikasi kinerja keuangan  pemerintah  Kabupaten  Banjar  yang  diukur  dengan  rasio  kemampuan  keuangan daerah  (2)  mengetahui  apakah  terdapat  pengaruh  dari  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Jumlah Wajib Pajak terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar.

## KAJIAN PUSTAKA Keuangan Daerah
Menurut Jaya (1995) dalam Pangalila (2014) keuangan daerah adalah semua tatanan, perangkat  kelembagaan  dan  kebijaksanaan  anggaran  pemerintah  daerah  yang  meliputi pendapatan dan belanja pemerintah daerah.

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  merupakan  rencana  kerja pemerintah daerah (PEMDA) yang mencakup semua pendapatan atau penerimaan dan belanja atau  pengeluaran  dari  pemerintah,  dalam  rangka  mencapai  sasaran  pembangunan  dalam rentang  waktu  satu  tahun  serta  dinyatakan  dalam  satuan  uang  (Badrudin,  2012).  Sedangkan menurut Saragih (2003) APBD adalah suatu gambaran maupun tolak ukur penting keberhasilan dari  pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan  potensi  perekonomian  daerahnya.  Sehingga apabila  dalam  suatu  perekonomian  daerah  mengalami  peningatan  atau  pertumbuhan,  maka akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah (PAD). Sedangkan jika rendahnya angka PAD dapat menunjukkan bahwa masih tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat.

## Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kinerja  yaitu  suatu  gambaran m pencapaian  dari  pelaksanaan  kegiatan    dalam mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi,  dan  visi  organisasi  (Bastian,  2006).    Sistem  pengukuran kinerja organisasi sektor publik yaitu sistem dengan tujuan membantu manajer publik menilai capaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial.
Indikator  dalam  menganalis  kinerja a keuangan  pemerintah  daerah  yaitu  dengan dilakukan analisis rasio keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang
telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Halim & Kusufi, 2012). Salah satu rasionya yaitu kemampuan keuangan daerah.

## Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Sukirno (2004) penjelasan mengenai pertumbuhan ekonomi dalam kegiatan yang  sebenarnya  mempunyai  pengertian  bahwa  perkembangan  diskala  produksi  dari  barang dan  jasa  yang  berlaku  disuatu  wilayah,  contohnya  seperti  bertambahnya  produksi  barang industri, erkembangan infrastruktur, bertambahnya sekolah, bertambahnya produksi sektor jasa dan bertambahnya barang modal.

## Jumlah Wajib Pajak
Disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 Tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Ekstensifikasi bahwa wajib b pajak merupakan orang secara pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan  pemungut  pajak,  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  peraturan perundang-undangan pajak daerah. Sehingga jumlah wajib pajak merupakan jumlah dari orang secara  pribadi  atau  secara  badan  yang  mempunyai  hak  atau  kewajiban  perpajakan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Hasil Penelitian Sebelumnya
Penelitian  dengan  judul  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Ukuran  Pemerintah terhadap  Kinerja Keuangan Pemerintah daerah yang dilakukaan oleh  Nurhayati &  Hamzah (2020)  menunjukkan  adanya    pengaruh  secara  simultan  dan  signifikan  antara  pertumbuhan ekonomi  dan  ukuran  pemerintah  daerah  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah. Perumbuhan  ekonomi  menunjukkan  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  pada  kinerja keuangan  pemerintah  daerah,  sedangkan  ukuran  pemerintah  daerah  juga  menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Dalam m penelitian Azhari et al., (2020) dengan judul Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa rasio kemandirian,  rasio  efektivitas,  dan  rasio  efisiensi  memiliki  pengaruh  yang  positif  dan signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Sedangkan  rasio  pertumbuhan  pendapatan menunjukkan tidak ada pengaruh positif serta signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Penelitian yang dilakukan Sularso & Restianto (2011) dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan  terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten/Kota  di Jawa Tengan menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh antara derajat desentralisasi dengan  alokasi  belanja  modal.  Sedangkan  ada  pengaruh  yang  positif  antara  alokasi  belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi dimana pengalokasian belanja modal di pengaruhi oleh kinerja  keuangan  lebih  khusus  pada  rasio  ketergantungan  keuangan,  rasio  kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD dan derajat kontribusi BUMD. Sehingga dapat diketahui yaitu secara  tidak  langsung  pertumbuhan  ekonomi  dipengaruhi  oleh  salah  satu  faktornya  adalah kinerja keuangan daerah.

## METODE Ruang Lingkup Penelitian
Ruang  lingkup  yang  diambil  adalah  membahas  tentang  pengaruh  pertumbuhan ekonomi  dan  jumlah  wajib  pajak  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah,  kemudian menentukan  klasifikasi  dari  kinerja  keuangan  pemerintah  Kabupaten  Banjar  di  Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2015-2020.

## Jenis Penelitian
Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini karena menggunakan pengukuran kuantitas seperti jumlah dan angka dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada.

## Unit Analisis
Penelitian  ini  menggunakan  unit  analisis  dimana  sebagai  subjek  adalah  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Banjar,  sedangkan  sebagai  objek  adalah h realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pertumbuhan ekonomi serta jumlah wajib pajak.

## Variabel dan Definisi Operasional Variabel

## Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kinerja  keuangan  pemerintah  kabupaten  adalah  suatu  analisis  yang  dilakukan  untuk melihat  perkembangan  keuangan  pemerintah  Kabupaten  Banjar.  Analisis  kinerja  keuangan pemerintah  Kabupaten  Banjar  salah  satunya  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  analisis rasio  kemampuan  keuangan  daerah.  Dengan  rasio  kemampuan  daerah  akan  menunjukkan sejauh  mana  kemampuan  pemerintah  Kabupaten  Banjar    dalam  membiayai  sendiri pemerintahannya.

## Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi kabupaten adalah perkembangan perekonomian di Kabupaten Banjar, seperti perkembangan fiskal produksi dari barang dan jasa dalam di Kabupaten Banjar.

## Jumlah Wajib Pajak
Jumlah wajib pajak kabupaten adalah jumlah dari orang secara pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku di Kabupaten Banjar.

## Jenis dan Sumber Data
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  data  sekunder  yang  bersumber  dari  Badan  Pusat Satatistik Kabupaten Banjar, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar, serta Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.

## Teknik Pengumpulan  Data
Data yang digunakan pada penelitian ini meliputi data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar, data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar dan data jumlah  wajib  pajak  Kabupaten  Banjar  yang  dikumpulkan  dengan  meggunakan  teknik dokumentasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

## Teknik Analisis Data

## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Analisis  kinerja  keuangan  daerah  diukur  dengan  menggunakan    rasio  kemampuan keuangan  daerah  yang  digunakan  untuk  mengatahui  klasifikasi  kinerja  keuangan  daaerah berdasarkan  kemampuan  keuangan  daerah.  Berikut  rumus  perhitungan  rasio  kemampuan keuangan daerah :
𝐾𝑒𝑚𝑎𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ = 𝑃𝑈𝐷 − 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖 𝐴𝑆𝑁
Tabel 2 Kriteria Kemampuan Keuangan Daerah Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2007- 2016 Kabupaten/Kota Tahun 2017- Sekarang Tinggi > Rp 400 Milyar > Rp 550 Milyar Sedang Rp 200 Milyar – Rp 400 Milyar Rp 300 Milyar -Rp 550 Milyar Rendah < Rp 200 Milyar < Rp 300 Milyar
Sumber : Permendagrai No. 21 Tahun 2007 dan Permendagri No. 62 Tahun 2017

## Analisis Regresi Linear Berganda
Untuk m mengetahui hubungan pengaruh variabel dependen pertumbuhan ekonomi dan jumlah  wajib  pajak  terhadap  variabel  independen  kinerja  keuangan  pemrintah  daerah digunakan teknik analisis regresi linear berganda menggunakan alat bantu SPSS versi 16.0 for windows , dengan model regresi linear berganda sebagai berikut :
𝑌 𝑡 = 𝛼 + 𝛽 1 𝑃𝐸 𝑡 + 𝛽 2 𝑊𝑃 𝑡 + 𝜀 𝑡
Keterangan :
Y t
= Kinerja Keungan Pemerintah Daerah (Rp) α = Konstanta β 1, β 2 = Koefisien Regresi PE t = Pertumbuhan Ekonomi (%) WP t = Jumlah Wajib Pajak (wajib pajak) 𝜀 = Error Term

## HASIL DAN ANALISIS Hasil Dan Analisis Klasifikasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan  hasil  perhitungan  kemampuan  keuangan  daerah  sesuai  Permendagri Nomor 21 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 maka dapat diketahui bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Banjar rata-rata berada pada kisaran Rp 300 Miiyar – Ro 550 Milyar. Kemampuan keuangan daerah tertinggi terjadi ditahun 2019 dengan nilai Rp 573.948.298.299,  sedangkan  kemampuan  terendah  terjadi  pada  tahun  2020  dengan  nilai  Rp 288.099.415.072.
Tabel 3 Klasifikasi Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015-2020 Tahun Kemampuan Keuangan Daerah Kriteria Kemampuan Keuangan Daerah 2015 Rp 366.454.538.458 Sedang 2016 Rp 407.239.842.515 Tinggi 2017 Rp 355.307.807.982 Sedang 2018 Rp 482.271.457.462 Sedang 2019 Rp 573.984.298.299 Tinggi 2020 Rp 288.099.415.072 Rendah

## Sumber : Diolah, 2021
Berdasakan  tabel  3  diatas  maka  kinerja  keuangan  daerah  dapat  kita  klasifikasikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dimana kemampuan keuangan daerah tahun 2015 dan 2017 merujuk pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2017 dan kemampuan keuangan daerah tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 merujuk pada Permendagri Nomor 62 Tahun 2017. Pada tahun 2015, 2017 dan 2018 kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten banjar termasuk dalam  kalsifikasi  sedang.  Pada  tahun  2016  dan  tahun  2019  klasifikasi  kinerja  keuangan pemerintah  kabupaten  Banjar  masuk  dalam  klasifikasi  tinggi,  sedangkan  pada  tahun  2020 kabupaten  Banjar  memiliki  klasifikasi  kinerja  keuangan  yang  rendah.  Sehingga  rata-rata kinierja  keuangan  pemerintah  Kabupaten  Banjar  berdasarkan  kriteria  kemampuan  keuangan daerah dalam enam tahun terakhir ini masuk dalam klasifikasi sedang.
Hasil dan Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Uji Regresi Linear Bergada
Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) X1_PE X2_WP 7,615E9 3,252E10 6,495E7 6,776E10 5,864E9 1,271E7 0,865 0,797 0,112 5,546 5,109 0,918 0,012 0,015 Sumber : Output SPSS (Diolah), 2021
Berdsarkan data yang diperoleh dalam tabel  4 diatas maka persamaan regresi yaitu :
𝑌 𝑡 = 7, 615𝐸9 + 3,252𝐸10𝑃𝐸 𝑡 + 6,495𝐸7𝑊𝑃 𝑡 + 𝜀 𝑡
Sehingga  dapat  diketahui  bahwa  konstanta  memiliki  nilai  7,615E9,  koefisien  dari variabel  pertumbuhan  ekonomi  memiliki  nilai  3,252E10,  dan  koefisien  dari  variabel  jumlah wajib pajak memiliki nilai 6,495E7.
Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Sumber : Output SPSS (diolah), 2021 Gambar 1

## Grafik Normal P-P Plot
Berdasarka gambar dari grafik Normal P-P Plot dari data model regresi tersebut dapat dilihat bahwa pola titik-titik mendekati dan mengikuti garis normal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi variabel penganggu residual memiliki distribusi normal.
Uji Multikolinearitas
Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) X1_PE X2_WP 0,894 0,894 1,119 1,119
Sumber : Output SPSS (Diolah), 2021
Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa setiap variabel independen mempunyai nilai tolerance  > 0,1 dan nilai VIF < 10. Pada variabel pertumbuhan ekonomi (X1)  dan variabel jumlah wajib pajak (X2) memiliki angka tolerance sebesar 0,894 dan angka VIF  sebesar 1,119. Sehingga dapat  dismpulkan bahwa tidak terdapat  multikolineritas antar variabel  independen dalam regresi ini.
Uji Autokorelasi
Tabel 6 Uji Autokorelasi Model Durbin-Watson 1 3,218 Sumber : Output SPSS (Diolah), 2021
Berdasarkan pada tebel  6  menunjukkan nilai durbin watson sebesar 3,218. Sehingga dapat diketahui bahwa tidak terdapat autokorelasi karena nilai tersebut kurang dari 4. Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Output SPSS (Diolah), 2021

## Gambar 2 Grafik Scatterplot
Berdasarkan  gambar  grafik  scatterolot  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  pola  titik-titik tersebar  acak  diatas  maupun  dibawah  angka  0  pada  sumbu  Y,  maka  dapat  diketahui  bahwa model regresi ini baik karena tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

## Uji Hipotesisi
Uji Koefisien Korelasi
Tabel 7 Hasil Uji R dan R 2 Model R R Square 1 0,967 0,935
Sumber : Output SPSS (Diolah), 2021
Jika dilihat pada tabel 7 diatas diatas nilai R menunjukkan angka 0,967 = mendekati 1. Maka berdasarkan nilai tersebut menjelaskan bahwa variabel pertmbuhan ekonomi dan jumlah wajib  pajak  mempunyai  hubungan  yang  sangat  kuat  terhadap  variabel  kinerja  keuangan pemerintah daerah.
Uji Koefisien Determinasi Pada tabel 7 diatas diperoleh nilai R square atau determinasinya adalah 0,935 = 93,5% hal  ini  mengartikan  bahwa  variabel  pertumbuhan  ekonomi  dan  jumlah  wajib  pajak  secara bersamaan dapat  menerangkan variabel  kinerja keuangan daerah sebesar  93,5% dan sisanya diterangkan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian sebesar 6,5%. Hasil Uji Signifikan Simultan
Tabel 8 Hasil Uji F Model F Sig. 1 Regression Residual Total 21474 0,017

## Sumber: Output SPSS (Diolah), 2021
Pada  tabel  8  diperoleh  nilai  signifikansi  1,7%  <  5%  ini  menunjukkan    variabel pertumbuhan m ekonomi  dan  jumlah  wajib  pajak  secara  simultan  berpengaruh  signifikan terhadap  variabel  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Sehingga  secara  simultan  apabila pertumbuhan ekonomi ditambah jumlah wajib pajak ditambah konstanta maka akan mampu menjelaskan kinerja keuangan pemerintah daerah.
Uji Signifikan Parameter Individual
Berdasarkan  tabel  4  hasil  dari  pengujian  menunjukkan  pada  variabel  pertumbuhan ekonomi  diperoleh  nilai  signifikansi  1,2%  <  5%  sehingga  H 0 ditolak.  Hal  ini  menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi secara statistik berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Pada  variabel  jumlah  wajib  pajak  memperoleh  nilai signifikansi  1,5%  <  5%  sehingga  H 0 ditolak.  Ini  menunjukkan  variabel  jumlah  wajib  pajak secara  satatistik  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  kinerja  keuangan  peemerintah daerah.
Sehingga  berdasarkan  hasil  regresi  dengan  menggunakan  analisis  regresi  linear berganda tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien pertumbuhan ekonomi adalah 3,252E10 dapat diartikan jika variabel pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar satu persen, sementara variabel jumlah wajib pajak dianggap tetap, maka menyebabkan peningkatan kinerja keuangan  pemerintah    sebesar  Rp  3.252  Miliyar  dan  diperoleh  keterangan  bahwa  variabel pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah Kabupaten  Banjar  dengan  tingkat  signifikan  sebesar  1,2%  <  5%.  Ini  menunjukkan  semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjar maka juga akan semakin meningkat kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dalam menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah.
Sedangkan dalam jumlah wajib pajak menunjukkan nilai koefisien jumlah wajib pajak adalah 6,495E7 yang mengartikan bahwa jika variabel jumlah wajib pajak mengalami kenaikan satu  wajib  pajak,  sementara  pertumbuhan  ekonomi  dianggap  tetap,  maka  akan  peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar  Rp 64,95 Miliyar dan diperoleh keterangan bahwa variabel jumlah wajib pajak Kabupaten Banjar berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah  daerah  Kabupaten  Banjar  dengan  nilai  signifikan  1,5%  <  5%.  Ini  menjelaskan semakin  tinggi  jumlah  wajib  pajak  maka  akan  menyebabkan  kinerja  keuangan  pemerintah daerah  semakin  meningkat.  Sehingga  jumlah  wajib  pajak  merupakan  faktor  yang  penting dalam kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Banjar.

## PENUTUP Implikasi Penelitian
Hasil penelitian dinyatakan bawa klasifikasi kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Banjar  rata-rata  berada  pada  klasifikasi  sedang,  dengan  kata  lain  bahwa  pemerintah  daerah Kabupaten Banjar masih perlu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Banjar agar klasifikasi kinerja keuangan pemerintah masuk dalam ketegori tinggi. Jika kita lihat pada pendapatan  asli  daerah  sebagai  salah  satu  faktor  yang  menentukan  kinerja  keuangan pemerintah daerah, dimana pajak daerah  merupakan sumber utama penerimaan pendapatan asli daerah.
Tabel 9 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015-2020 Tahun Realisasi Pajak 2015 Rp    50,727,941,193 2016 Rp    62,166,292,235 2017 Rp    66,632,347,971 2018 Rp    72,022,015,100 2019 Rp    80,831,859,619 2020 Rp    76,877,296,725
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar (Diolah), 2021
Pada  tabel  9  diatas  dapat  diketahui  perkembangan  dari  realisasi  penerimaan  pajak daerah Kabupaten Banjar rata-rata terus mengalami peningkatan. Dalam hal ini tentunya perlu di perhatikan pemerintah bagaimana langkah agar pendapatan pajak daerah terus meningkat. Dengan  begitu  apabila  pajak  dan  retribusi  meningkat  yang  meyebabkan  peningkatan
pendapatan asli daerah sehingga klasifikasi kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan kriteria kemampuan keuangan daerah akan meningkat.
Hasil penelitian juga menjelaskan bahwa terdapat pengaruh dari petumbuhan ekonomi dan jumlah wajib m pajak terhadap kinerja keungan pemerintah. Apabila pertumbuhan ekonomi maupun jumlah wajib pajak mengalami peningkatan maka akan berdampai baik pada kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Banjar.
Jumlah  wajib  pajak  di  Kabupaten  Banjar  cenderung  berfluktuasi  dimana  setiap tahunnya dari tahun 2015-2020 tidak selalu meningkat tetapi terdapat penurunan dibeberapa tahun seperti pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah wajib pajak sebesar 536 wajib pajak dari  tahun  2019  sebanyak  5.913  wajib  pajak  menjadi  5.377  wajib  pajak  tahun  2020.  Pada pertumbuhan  di  Kabupaten  Banjar  pada  tahun  2015-2020  sangat  berfluktuasi  tetapi  lebih mengarah  kepada  penurunan  pertumbuhan  ekonomi.  Jika  dilihat  pada  tahun  2018  ke  2019 pertumbuhan  ekonomi  turun  dari  5,01%  menjadi  4,52%  kemudian  pada  tahun  2020  turun drastis menjadi -1,96%.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  pemerintah  kabupaten  Banjar  perlu  melakukan kebijakan-kebijakan  bagaimana  agar  meningkatkan  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah Kabupaten  Banjar  agar  kinerja  keuangan  pemeritah  dapat  masuk  dalam  klasifikasi  tinggi. Tentunya  pemerintah  Kabupaten  Banjar  perlu  mengambil  kebijakan  yang  mampu meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  jumlah  wajib  pajak  sehingga  dapat  memperbaiki kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Banjar.
Hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan peningkatan potensi ekonomi yang menjadi unggulan di  Kabupaten  Banjar,  dimana  wilayah  yang  memang  menjadi  pusat  pertumbuhan  ekonomi dikembangkan lagi dengan melakukan klaster industri dan kawasan ekonomi khusus. Untuk meningkatkan Jumlah wajib pajak di Kabupaten Banjar pemerintah Kabupaten Banjar dapat mengambil kebijakan agar wajib pajak yang sudah terdaftar memiliki kemudahan akses dalam membayar pajak. Selain itu pemerintah juga dapat melakukan pendataan bagi badan atau orang yang meenuhi kewajiban pajak agar mendaftarkan badan atau dirinya menjadi wajib pajak.

## Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan  dalam  penelitian  yang  pertama  adalah  dalam  menentukan  klasifikasi keuangan Kabupaten Banjar menggunakan dua aturan permendagri. Dan yang kedua adalah penelitian menguji dua variabel yang m mempengaruhi kinerja keuangan Kabupaten Banjar.

## Kesimpulan
Berdasarkan  perhitungan  analisis  rasio  kemampuan  keuangan  pemerintah  daerah menunjukkan  hasil  klasifikasi  kinerja    keuangan  pemerintah  Kabupaten  Banjar  pada  tahun 2015,  2017  dan  2018  dikalsifikasi  sedang,  pada  tahun  2016  dan  2019  diklasifikasi  tinggi, sedangkan  tahun  2020  masuk  dalam  klasifikasi  rendah.  Pengaruh  pertumbuhan  ekonomi  di Kabupaten Banjar maupun jumlah wajib pajak di Kabupaten Banjar terhadap kinerja keuangan pemerintah  Kabupaten  Banjar,  dari  hasil  analisis  regresi  menunjukkan  bahwa  variabel pertumbuhan  ekonomi  di  kabupaten  Banjar  dan  variabel  jumlah  wajib  pajak  di  Kabupaten Banjar berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Banjar.

## Saran
Pemerintah  Kabupaten  Banjar  harus  mengoptimalkan  peningkatan  kinerja  keuangan agar klasifikasi kinerja keuangan pemerintah dapat dikatakan tinggi perlu adanya upaya yang mampu  meningkatkan  faktor-faktor  yang  memang  mempengaruhi  kemampuan  keuangan pemerintah  daerah  untuk  memperbaiki  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  seperti  jumlah wajib pajak, pertumbuhan ekonomi, pendapatan pajak daerah dan pendapatan retribusi daerah. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjar pemerintah perlu melakukan peningkatan  pada  potensi  ekonomi  yang  menjadi  unggulan  untuk  dikembangkan  lagi.  . Terdapat 3 sektor unggulan di Kabupaten Banjar yaitu yang pertama adalah perdagangan besar
ISSN 2746-3249
dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Yang kedua adalah penyediaan akomodasi dan makan  minum.  Dan  yang  ketiga  adalah  pertanian,  kehutanan  dan  perikanan.  Dan  untuk meningkatkan jumlah wajib pajak pemerintah Kabupaten Banjar dapat melakukan pendataan terhadap badan atau orang yang belum terdaftar dalam wajib pajak dan mendaftarkan menjadi wajib pajak. Selain itu juga perlu dilakukan digitalisasi pembayaran pajak di Kabupaten Banjar agar mempermudah wajib pajak melakukan kewajibannya.

## BIBLIOGRAPHY
Azhari,  M.,  Zulfa,  A.,  &  Murtala,  M.  (2020).  Pengaruh  Rasio  Keuangan  Daerah  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. Jurnal Manajemen Indonesia , 5 (1), 81–94. Badrudin, R. (2012). Ekonomika Otonomi Daerah . Yogyakarta: UPP STIM YKPM. Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar . Jakarta: Erlangga. Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi Sektor Publik . Jakarta: Salemba Empat. Jumingan. (2017). Analisis Laporan Keuangan . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Nurhayati,  N.,  &  Hamzah,  A.  (2020).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen , 1 (2), 22–34. https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam Pangalila,  M.  R.  (2014).  Analisis  Komparasi  Kinerja  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Kota Beropini WDP Dan Disclaimer Yang Ada Di Sulut. Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen ,
2 (4), 1–11. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jrbm/article/view/5880/5413
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-01/PJ/2019  Tentang  Tata  Cara  Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Ekstensifikasi, (2019).
Saragih, J. P. (2003). Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi . Bogor: Ghalia Indonesia.
Sukirno,  S.  (2004). Makro  Ekonomi  Teori  Pengantar (3rd  ed.).  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Sularso, H., & Restianto, Y. E. (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten/Kota  Di  Jawa  Tengah. Media  Riset Akuntansi , 1 (2), 109–124.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemrintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, (2004).
Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor 23  Tahun 2014 Tentang Pemerintahan  Daerah,
(2014).