Yustisia Tirtayasa
Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 1 Nomor 1, Agustus 2021, hlm. (58-68) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2862 | E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Gambling Endorsment Di Indonesia
Bintang Artsena Jendraningrat Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur, 60294 E-mail: Artsenab151@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i1.11333
Info Artikel
|Submitted : 19 Mei 2021 |Revised : 23 Juli 2021 |Accepted : 04 Agustus 2021
How  to  cite:  Bintang  Artsena  Jendraningrat, “ Efektifitas  Penegakan  Hukum Tindak Pidana Cyber Gambling Endorsement Di Indonesia ”, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 1 No. 1, (Agustus, 2021 )”, hlm. 58-68.

## ABSTRAK
Cyber crime or criminal action in the internet network is not a new thing in Indonesia, one of which is  Cyber  Gambling  Endorsement.  One  of  the  factors  is  the  rise  in  criminal  acts  due  to  the  existence  of endorsement activities which are very prevalent on social media or on certain sites on the internet. And this is certainly included in the qualifications or elements of online gambling crime and contained with Article 45 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning about Electronic Information and Transactions, where this Endorsement activity refers to the distribution or transmitting the gambling-laden site it self, so that it can be freely accessed by many people in individual or groups in Indonesia. In this study the authors used an empirical research method with data collection which was  then  used  to  answer  the  problem  formulation,  namely  official  documents,  legislation,  literature  or official  books,  interviews,  and  also  taking  online  questionnaires.  The  data  analysis  used  is  descriptive analytical, the analysis used is a qualitative approach to primary data and secondary data. The purpose of this  study  is  to  analyze  the  factors  that  cause  the  occurrence  of  many  crimes  of  Cyber  Gambling Endorsement  in  Indonesia  and  also  what  are  the  efforts  of  law  enforcers  in  dealing  with  criminal  acts  of Cyber Gambling Endorsement in Indonesia and what obstacles are then faced by law enforcers in Indonesia.
Keywords: Cyber Crime, Cyber Gambling, Endorsement,

## ABSTRAK
Kejahatan  siber  atau  kejahatan  didalam  jaringan  internet  memang  bukan  menjadi  hal  baru lagi  di  kehidupan  bermasyarakat  di  Indonesia,  yang  salah  satunya  adalah  tindak  pidana Cyber Gambling. Maraknya  tindak  pidana  tersebut  salah  satu  faktornya  karena  adanya  kegiatan Endorsement yang sangat marak terjadi di sosial media ataupun dalam situs-situs tertentu. Dan hal tersebut tentu masuk kedalam kualifikasi atau unsur pidana perjudian online sesuai dengan pasal 45  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  mana  kegiatan Endorsement ini mengacu pada pendistribusian atau pentransmisian situs bermuatan perjudian itu sendiri  agar  kemudian  dapat  diakses  secara  bebas  oleh  banyak  kalangan.  Dalam  penelitian  ini penulis  menggunakan  metode  penelitian  empiris  dengan  pengumpulan  data  yang  kemudian digunakan  untuk  menjawab  rumusan  masalah  yaitu  dokumen  resmi,  peraturan  perundang- undangan, literatur atau buku resmi, wawancara, dan juga pengambilan kuisioner online. Analisis data  yang  digunakan  adalah  bersifat  deskriptif  analitis,  analisis  yang  digunakan  adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab banyak terjadinya tindak pidana Cyber Gambling Endorsement di Indonesia dan juga apa saja upaya dari penegak hukum dalam menangani tindak pidana Cyber Gambling Endorsement di Indonesia beserta apa saja kendala yang kemudian dihadapi oleh penegak hukum di Indonesia.
Kata Kunci : Tindak pidana Siber, Cyber Gambling, Endorsement,

## Pendahuluan
Proses pembangunan yang selama  ini  terus  menerus  dilakukan merupakan  salah  satu  konsekuensi  dari eksistensi  Indonesia  sebagai  negara berkembang  yang  mana  salah  satunya adalah perkembangan di bidang teknologi.  Artinya,  teknologi  dalam  hal ini  sudah  dipakai  di  berbagai  sektor bukan  hanya  di  Indonesia  melainkan  di dunia,  Terutama  pada  sektor  teknologi informasi  yang  dalam  hal  ini  membuat siapapun dapat dengan mudah menerima  maupun  memberi  informasi kepada masyarakat luas dan dengan cara yang  singkat,  cepat,  dan  praktis.  Dan dapat  dikatakan  bahwa  Teknologi informasi  sangat  memberikan  dampak yang  positif  pada  tatanan  pengelolaan dunia  saat  ini. Teknologi  informasi memegang  peran  yang  penting,  baik  di masa  kini  maupun  di  masa  yang  akan datang.  Teknologi  informasi  diyakini membawa keuntungan dan  kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia.
Setidaknya  ada  2  (dua)  hal  yang membuat  teknologi  informasi  dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan  ekonomi  dunia.  "Menurut Agus Raharjo bahwa teknologi informasi mendorong  permintaan  atas  produk- produk  teknologi  informasi  itu  sendiri, seperti  komputer, modem, sarana untuk membangun  jaringan  internet  dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan  di  samping  bisnis-bisnis umum  lainnya. 1 Teknologi  informasi selain memberikan peluang atau dampak positif tentu juga beresiko besar untuk  memberikan  dampak  negatif, yakni  memberikan  peluang  untuk menjadi  sarana  terjadinya cybercrime. Cyber  crime sendiri merupakan  suatu kegiatan ilegal dengan perantara komputer  yang  dilakukan  melalui
1 Agus  Raharjo, Qber  Crime,  Pemahaman Dun  Upaya  Pencegahan  Kejahatan  Berteknologi ,  ctk. Perta (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002). hlm. 1.
jaringan  elektronik  global  atau kegiatan yang  memanfaatkan  komputer  sebagai media yang didukung oleh suatu sistem telekomunikasi  yang  baik  yakni dial  up system , menggunakan jalur telepon, atau wireless  system ,  yang  menggunakan antena khusus seperti nirkabel. 2 Cyber crime berkaitan juga dengan istilah cyber space. Cyber space dipandang sebagai  dunia  komunikasi  berbasis komputer. Cyber  space juga  di  anggap sebuah  realitas  baru  dalam  kehidupan yang sehari-hari dikenal dengan sebutan internet.  Sistem  kerja  dari cyber  space ini dapat  dikatakan  mengubah  suatu  jarak dan  waktu  yang  dulu  terbatas  sekarang menjadi tidak terbatas. 3 Penyalahgunaan dalam  suatu cyber  space ini  yang kemudian  disebut  sebagai  cyber  crime. 4 Cyber  crime sendiri  juga  berkembang sangat pesat bersamaan dengan berkembangnya teknologi yang ada, dan di Indonesia saat ini sudah banyak jenis- jenis  kejahatan  yang  dapat  tergolong sebagai Cyber  crime yang  tentunya  juga muncul karena adanya bantuan teknologi  di  masyarakat  yang  mana salah  satu  nya  adalah Cybergambling ( perjudian  online  )  atau  kegiatan perjudian  yang  dilakukan  di  dalam jaringan internet.
Di  Indonesia  angka  statistik jumlah  laporan  polisi  yang  dibuat  oleh masyarakat  mengenai  kejahatan  siber, dalam  kurun  waktu  lima  tahun  terakhir (januari  2015 – desember  2020)  pada tindak  pidana  bermuatan Cybergambling (perjudian online) mendapatkan laporan sebanyak  168  kasus. 5 Kasus  tersebut merupakan kasus hasil laporan, sehingga
2 Judhariksawan, Pengantar  Hukum Telekomunikasi (Jakarta: Rajawali Press, 2005). hlm. 12.
3 Maskun, Kejahatan  Siber  (CYBER CRIME): Suatu Pengantar (Jakarta: Kencana, 2013). hlm. 46.
4 Maskun., hlm. 47
5 “‘Statistik Kejahatan Siber,’”
https://patrolisiber.id/statistic,
n.d.,
https://patrolisiber.id/statistic.  diakses  pada tanggal 04 Desember 2020 Pukul 22.30 WIB
masih  terdapat  kasus-kasus  yang  tidak diketahui  dan  dilaporkan  kepada kepolisian siber baik karena
menganggap  hal  tersebut  budaya, mengganggap  hal  tersebut  biasa  saja sehingga  tidak  meresahkan,  maupun keengganan  masyarakat  atau  pelapor berurusan dengan hukum. Faktanya, Jika kita  melakukan  pencarian  dengan  tanda pagar (tagar) #judionline di media sosial Instagram saja, terdapat 1 juta unggahan foto  maupun  video  yang  berkaitan dengan muatan cybergambling (perjudian  online)  atau cybergambling endorsement yang  hampir  semuanya berisi ajakan untuk mengakses situs-situs cyber gambling (perjudian online) tersebut.
Di  zaman  yang  milenial  seperti sekarang  ini  promosi  ataupun  ajakan- ajakan  di  media  online  seperti  itu  tentu bukan  merupakan  hal  yang  tabu  dan justru  menjadi  salah  satu  strategi  yang banyak  digunakan  produk  barang maupun jasa. Strategi ini dikenal dengan nama  strategi Endorsement . Endorsement biasanya  dilakukan  oleh  orang  yang memiliki pendukung dan pengikut yang banyak  dilingkungan  maupun  di  media sosialnya  dan  juga  oleh  situs-situs  yang banyak  dikunjungi  masyarakat.  Pada dasarnya  kata endorsement berasal  dari kata endorse yang  artinya  adalah  sebuah tindakan  mendukung  (support)  atau setuju  terhadap  sesuatu.  Fenomena Endorsement ini tak lain dan tidak bukan adalah  salah  satu  bentuk  promosi  yang dilakukan  pihak online  shop untuk mendapatkan konsumen baru. 6
Berdasarkan  data  diatas  bahwa jumlah  tindak  pidana cybergambling endorsement yang  terlapor  jumlahnya jauh  lebih  sedikit  dibandingkan  yang terekspose  di  dunia  maya,  bagi  penulis hal tersebut juga membuktikan
6 Jessica  Michele,  “Pengertian  Endorse, Endorse Adalah,” Https://Kumparan.Com/Sociabuzz-Blog/Pengertian-
Endorse-Endorse-Adalah/Full ,  n.d.  diakses  pada tanggal 19 februari 2018 pukul 12.36 WIB
lemahnya
penegakan hukum cybergambling  endorsement di  Indonesia. Padahal Cybergambling  endorsement telah diatur atau dapat dikaitkan dengan pasal 45  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  yang  mana  berbunyi,  Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling  lama  6  tahun  dan/atau  denda paling  banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah).
Dengan cukup
jelasnya pengaturan  mengenai Cybergambling endorsement di  Indonesia  ditambah dengan maraknya tindak pidana Cybergambling  endorsement yang  pada akhirnya menjadi hal yang biasa di mata masyarakat menurut penulis merupakan bukti  lemahnya  penegakan  hukum mengenai cybergambling  endorsement di Indonesia.
Faktor  Penyebab  Banyak  Terjadinya Tindak Pidana Cyber Gambling Endorsement di Indonesia
Situasi  faktor  penyebab  dari eksisnya  tindak  pidana Cyber  gambling endorsement sendiri  tentu  erat  kaitannya dengan  sejarah  dari  perjudian  dan  juga bagaimana  kemudian  perkembangan dan  juga  dampak  dari  perjudian  itu sendiri  di  indonesia  bahkan  di  dunia sehingga  memunculkan  berbagai  stigma dan  pandangan  tentang  perjudian  atau kegiatan  lain  yang  serupa  dengan perjudian.  Tindak  pidana gambling atau biasa  dikenal  sebagai  perjudian  ini bukan  merupakan  hal  yang  baru  di telinga  masyarakat  dan dapat  dikatakan sebagai  salah  satu  tindak  pidana  tertua di  Indonesia  bahkan  di  seluruh  dunia sehingga perjudian memang merupakan
hal  yang  sudah  diketahui  oleh  semua golongan,  juga  telah  berdampingan dengan  kehidupan  dan  perkembangan masyarakat  dunia  dari  generasi  ke generasi  dan  tetap  ada  hingga  saat  ini. Kasus-kasus  perjudian  besar-besaran  di indonesia  pun  juga  sering  sekali  terjadi sejak  dulu  hingga  sekarang  dengan segala  bentuk  atau  jenis  perjudiannya mulai  dari  di  pedesaan  yang  dilakukan oleh  masyarakat  menengah  kebawah hingga  perjudian  yang  dilakukan  di perkotaan,  pulau  tertentu,  apartemen dan lain sebagainya yang dilakukan oleh kalangan  masyarakat  menengah  keatas seperti kalangan-kalangan elit.
Sebagai  salah  satu  contoh  dari sekian  kasus  perjudian  besar  di indonesia  sendiri  terjadi  di  ibukota  DKI Jakarta  pada  masa  kepemimpinan gubernur  Ali  Sadikin  pada  tahun  1966- 1977 yang mana pada saat itu perjudian sendiri  yang  dilegalkan  di  lokasi  lokasi tertentu  dengan  kebijakan  pembayaran pajak  faktanya  justru  menjadi  sumber pemasukan  daerah  di  DKI  Jakarta. Karena  dari  pajak  perjudian  saja Pemprov  jakarta  dapat  meningkatkan pemasukan anggaran pemprov DKI, dari awalnya  hanya  senilai  Rp  66  Juta pertahun  menjadi  Rp  122  miliar  pada tahun 1977 dan kemudian uang tersebut kemudian dipergunakan untuk pembangunan infrastuktur besar-
besaran yang terjadi di jakarta mulai dari halte,  jalan  raya,  infrastruktur  monas, Taman  Impian  Jaya  Ancol  dan  masih banyak lagi.
Bukan  hanya  itu,  masyarakat tahun  1980an  juga  pasti  akrab  dengan judi legal yang dikemas sedemikian rupa oleh  pemerintah  dengan  bentuk-bentuk yang beragam seperti undian Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB), Pekan Olahraga dan Ketangkasan (Porkas), Kupon Sumbangan Olahraga Berhadiah (KSOB)
dan  masih  banyak  lagi  yang  tentu memiliki  pemasukan  dengan  nilai  yang tidak  sedikit.  Misalnya  judi  Porkas  saja
yang  terjadi  pada  tahun  1986  hingga 1987  dapat  meraup  pemasukan  senilai Rp 29 Miliar yang didapat dari penjualan kupon  yang  dijual  seharga  Rp.  300, selain  itu  perjudian  berkonsep  undian yang  dikenal  dengan  KSOB  pada  tahun 1988 memiliki pemasukan senilai  RP 1,2 triliun per tahun, dan masih banyak lagi contohnya. Berdasarkan beberapa landasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa  factor  tetap  banyaknya  tindak pidana Cyber  Gambling  Endorsement di Indonesia adalah seperti dibawah ini.
PERTAMA, mengacu pada landasan  historis  diatas  pada  akhirnya melahirkan  sebuah  budaya  hukum  di masyarakat yang dilandasi dari pola fikir masyarakat  Indonesia  sendiri  secara terus-menerus dan turun-temurun kepada  Tindak  pidana  Perjudian  yang ada  dan  ikut  berkembang  bersama kehidupan  masyarakat  ini  sebagai sebuah budaya yang biasa terjadi karena memang  terus  ada  dari  generasi  ke generasi,  hal  tersebut  menimbulkan akhirnya masyarakat Indonesia Nampak biasa  saja  dan  mengabaikan  saat berhadapan  atau  bertemu  dengan praktek-praktek  perjudian  di  sekitar mereka  karena  anggapan  atau  budaya hukum tersebut.
KEDUA , Perkembangan teknologi  internet  di  masa  kini  bukan hanya  dapat  digunakan  sebagai  media pengembang hal-hal yang positif namun justru  dapat  menjadi  sebuah  peluang yang  besar  dan  juga  tempat  maupun alokasi  yang  tepat  yang  kemudian akhirnya dapat digunakan sebagai lokasi praktek  perjudian  berbasis  online  yang kini  sudah  banyak  sekali  contoh  dan juga  bentuknya  mulai  dari  perjudian bola,  togel,  poker,  capsa,  perjudian berbasis  game  online  dan  masih  banyak lagi  jenis  dan  macamnya.  Masuknya perjudian di dunia maya atau internet ini justru  membuat  mangsa  pasar  dari perjudian  sendiri  menjadi  sangat  luas dan  kemudian  dapat  menjangkau banyak  kalangan  di  dunia  karena  lebih
mudahnya  akses  untuk  melakukan perjudian  dan  juga  tentu  lebih  aman untuk dilakukan karena berada didalam jaringan internet yang tentu sudah diatur sedemikian  rupa  sehingga  sulit  untuk dilacak dan dapat diakses dari manapun dan kapanpun.
KETIGA, Salah  satu  penyidik Cyber di Reskrimsus POLDA Jawa Timur mengatakan bahwasanya bandar-bandar perjudian  maupun Player-player di Indonesia  kini  banyak  yang  beralih  ke perjudian online, selain dapat
menjangkau  lebih  banyak  pemain  juga lebih  dapat  meminimalisir  resiko  dan juga  pengeluaran  pengelolaan  lokasi perjudian.  Terlebih  mereka  dapat melakukannya  didalam  server  luar negeri.  Contoh  lebih  tepatnya  di  lokasi atau di server jaringan dimana perjudian ini  dilegalkan  dengan  tetap  dapat menjangkau semua pemain atau kalangan  di  indonesia  dan  juga  negara- negara yang tidak melegalkan perjudian dengan  lebih  aman  karena  praktek perjudian  tersebut  server  atau  lokasinya tidak  dilakukan  di  Indonesia  melainkan dilakukan di  dalam jaringan atau server di  negara  lain  dan  juga  identitas  dari pelaku  atau  identitas  dari  situs  tersebut tersamarkan  atau  beridentitas  negara lain yang melegalkan perjudian sehingga pihak  yang  berwenang  atau  dalam  hal ini kepolisian siber sulit atau tidak dapat menjangkau maupun memproses mereka  karena  tindak  pidana  tidak terletak di indonesia melainkan di dalam jaringan  atau  server  dari  lokasi  di  luar indonesia dan banyak sekali pemain atau pengguna perjudian ini yang merahasiakan  atau  menutupi  identitas dan  keberadaan  mereka  dengan  banyak cara  seperti  menyamarkan  identitas, keberadaan, Ip address, Proxy
menggunakan VPN dan tool atau aplikasi Add On lainnya. 7
7 Wawancara  dengan  Bapak  Imam Munadi M.Si, Panit 1 Unit 2 Subdit V Siber Polda jatim , Pada tanggal 31 Maret 2021
Hal  diatas  tersebutlah  yang kemudian  memicu  sangat  banyaknya praktek  perjudian  atau Cyber  gambling yang  terjadi  atau  dapat  diakses  dari Indonesia  ,  dan  oleh  karena  itulah dengan memanfaatkan kondisi yang ada dan  juga  celah-celah  hukum  yang  ada dan  keterbatasan  pihak penegak hukum dalam memproses tindak pidana perjudian  online  sendiri  tentu  akan membuat  para  pemilik  situs  perjudian ini  kemudian  ingin  memperluas  atau memperlebar  jangkauan  pemain  dari situs  mereka  dengan  berbagai  macam promosi  atau  strategi  marketing,  yang salah  satu  strategi  marketing  yang menurut  penulis  mempunyai  dampak perluasan  yang  cepat  dan  berdampak besar juga dapat dilihat atau diakses oleh banyak  sekali  kalangan  dan  golongan adalah  strategi  marketing Endorsement yakni  praktek  promosi  yang  dilakukan oleh  seorang Public  figure,  Selebgram, bahkan  seorang  artis yang  dilakukan  di media  sosial  maupun  di  situs  yang banyak dikunjungki khalayak ramai.
KEEMPAT ,  Obsesi  dan  juga sensasi  yang  melekat  pada  diri  seorang Public  figure lah  yang  juga  membuat masyarakat cenderung acuh dan mengabaikan  adanya  konten-konten berbau  promosi  perjudian  tersebut karena kebanyakan Endorsement
dilakukan dengan  konten berbau
Sexysme atau fulgar yang memang sudah menjadi  ciri  khas  dari Cyber  gambling Endorsement dan  juga  dilakukan  oleh Public figure yang memiliki persona Sexy dan  fulgar  pula  yang  tentu  banyak memiliki  pengikut  pendukung  atau Followers di  media  sosial  mereka, sehingga para penggemar mereka justru mengabaikan, menikmati, bahkan banyak  juga  yang  menyukai  atau  men- Like konten tersebut. fakta tersebut dapat dibuktikan  salah  satunya  jika  kita mengakses  tagar  #Judionline  di  media sosial instagram saat ini konten yang ada atau  menggunakan  tagar  tersebut mencapai lebih dari satu juta konten foto
maupun video sedangkan angka statistik jumlah  laporan  polisi  dalam  situs  web Patrolisiber.id  yang  dibuat  dari  hasil laporan  masyarakat  mengenai  kejahatan siber,  dalam  kurun  waktu  enam  tahun terakhir  (Januari  2015 – Januari  2021)
pada tindak pidana bermuatan Cybergambling (perjudian online) mendapatkan  laporan  hanya  sebanyak 168  kasus. 8 .  Hal  tersebutlah  yang kemudian  mendasari  para Public  figure juga  tidak  takut  dan  tetap  banyak  yang membuat Endorsement perjudian  di media  sosial  pribadi  mereka  masing- masing hingga saat ini.
Pelaksanaan  Upaya  Penegak  Hukum Dalam  Menangani  Tindak  Pidana
Cyber Gambling Endorsement di Indonesia. Sehubungan dengan langkah kepolisian dalam melakukan penanggulangan  tindak  pidana Cyber Gambling Endorsement , Kepolisian
menyikapinya  dengan  mengadakan  dua langkah,  yakni  langkah  preventif  dan represif sebagai berikut :
1. Upaya Preventif Penegak Hukum
a. Upaya preventif pertama dilakukan  pihak  kepolisian  yang  di koordinatori  oleh  Kepolisian  Daerah atau  POLDA  dan  bekerjasama  dengan Kepolisian dibawahnya seperti POLRESTABES maupun POLSEK untuk kemudian  membagi  tim  dan  melakukan program penyadaran masyarakat
berbentuk sosialisasi maupun berbentuk penyuluhan  di  Kelurahan  atau  desa, sekolah-sekolah, kampus dan pertemuan sosial  lainnya  dalam  rangka  melakukan pencegahan, penyuluhan, dan pembinaan masyarakat guna menumbuhkan  rasa  kesadaran  dari masyarakat  akan  adanya  tindak  pidana Cyber  Gambling maupun Endorsement tersebut  dan  apa  yang  seharusnya dilakukan  oleh  masyarakat  atas  tindak pidana tersebut dan juga himbauan agar
tidak  terjangkit  penyakit  masyarakat seperti  perjudian,  dan  agar  kasus perjudian dapat diberantas secara tuntas. Hal  ini  dijelaskan  dalam  kutipan wawancara dengan Bapak Imam Munadi M.Si,  Panit  1  Unit  2  Subdit  V  Siber  di POLDA Jawa Timur. Beliau menjelaskan lebih  lanjut,  bahwa  penggunaan  sarana non  penal  yang  berwujud  langkah- langkah  preventif  tersebut  dilakukan oleh  bagian  khusus  dalam  kepolisian yakni  bagian  bimas  atau  bimbingan masyarakat  dengan  fungsi  melakukan pencegahan,  penyuluhan,  penyadaran dan  pembinaan  di  masyarakat  dan program ini merupakan program umum yang  di  inisiasi  oleh  POLRI  lalu  di koordinasikan  oleh  tiap-tiap  POLDA  di daerah masing-masing. Hal ini dilakukan  dengan  landasan  karena masyarakat  indonesia  sendiri  masih beranggapan  perjudian  merupakan  hal yang  biasa  ada  di  sekitar  mereka maupun  mereka  telah  terbiasa  hidup berdampingan  dengan  perjudian  yang terjadi  dari  generasi  ke  generasi  yang kemudian menyebabkan minimnya kesadaran  dari  masyarakat  bahwa perjudian  merupakan  tindak  pidana yang cukup serius.
b. Upaya  preventif  kedua yang juga  dilakukan  oleh  Kepolisian  yakni kampanye-kampanye yang di serukan di jalan-jalan  yang  ramai  masyarakat seperti  membuat  baliho,  postes,  banner, dan semacamnya yang berisi ajakan atau kampanye anti perjudian dan sejenisnya dan  selain  itu  kampanye-kampanye tersebut  juga  dilakukan  didalam  sosial media  yang  dikemas  secara  menarik mengikuti  perkembangan  jaman  agar lebih  mudah  diterima  oleh  masyarakat yang  di  posting  oleh  media  sosial  yang dimiliki  oleh  mulai  dari  POLRI  hingga Kepolisian-kepolisian  dibawahnya  yang berisikan  hal  yang  sama.  Hal  ini  tentu merupakan bentuk perluasan kampanye agar  lebih  dapat  meraup  banyak khalayak  karena  pada  jaman  sekarang penggunaan media sosial sebagai Plaform
Kampanye  atau  dapat  disebut  agitasi propaganda akan sangat efektif.
c. Upaya  preventif  ketiga yang dilakukan  secara  khusus  oleh  POLDA Jawa  Timur  yaitu  sering  bekerjasama dengan beberapa pihak untuk
melakukan  seminar  nasional,  kuliah tamu,  dan  semacamnya  secara  offline maupun  online  agar  penyuluhan  dari pihak  kepolisian  dapat  lebih  terkemas dengan  lebih  menarik  didalam  seminar nasional  dan  semacamnya.  Hal  ini dilakukan karena pihak Kepolisian yang dalam  hal  ini  POLDA  Jawa  Timur menilai  bahwa  sangat  penting  adanya memberikan  penyadaran  bukan  hanya pada  masayarakat  secara  umum  saja terkait  hal  tersebut  namun  juga  perlu adanya  penyadaran  lebih  kepada  kaum berpendidikan atau akademisi
yangmana  salah  satu  cara  untuk menjangkaunya  adalah  melalui  adanya seminar  nasional  maupun  kuliah  tamu yang  kemudian  dapat  masuk  ke  dalam universitas  yang  mana  tentu  akan menjangkau  para  mahasiswa  yang dinilai  dapat  berperan  aktif  secara langsung dalam masyarakat di
kemudian  hari  dan  dapat  membantu kinerja  kepolisian  dalam  menumbuhkan kesadaran masyarakat umum.
2. Upaya Represif Penegak Hukum
Selain  upaya  preventif  seperti  yang penulis jelakan diatas yakni upaya yang dilakukan sebelum adanya atau senelum terjadinya  sebuah  tindak  pidana  yang dalam  hal  ini  tindak  pidana Cyber Gambling  Endorsement juga  ada  sebuah upaya  berikutnya  yaitu  upaya  yang kemudian  dilakukan  setelah  terjadinya tindak  pidana  tersebut  atau  juga bagaimana  kemudian  pihak  penegak hukum  yang  dalam  hal  ini  kepolisian setelah  terjadinya  atau  pada  saat menemukan  adanya  tindak  pidana  atau keberadaan  tindak  pidana  tersebut didalam  jaringan  maupun  didalam server  internet,  karena  memang  tindak pidana  ini  dilakukan  secara  daring  atau didalam sebuah jaringan internet.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Munadi M.Si, Panit 1 Unit 2 Subdit V Siber di POLDA Jawa Timur,  kepolisian  sendiri  memiliki langkah  represif  yang  hampir  sama  di tiap  tingkat  maupun  daerahnya  terkait dengan  tindak  pidana  cyber  yang  salah satunya berkaitan dengan Cyber Gambling Endorsement hal ini
dikarenakan  tindak  pidana  siber  sendiri terjadi  atau  dilakukan  tidak  di  lokasi yang nyata yang kemudian dapat terbagi secara  jelas  dimana  tindak  pidana tersebut  dilakukan  dan  kepolisian daerah  mana  yang  berhak  atau berwenang untuk memprosesnya namun tindak pidana siber diproses secara garis koordinasi  yang  dilakukan  oleh  antar Kepolisian  Daerah  untuk  pengelolaan laporan dan juga penyelidikan.
Upaya  Pertama ,  dilakukan  tentu dengan  berbagai  cara  mulai  dari penyelidikan  website  atau  situs  yang dilaporkan oleh pelapor, lalu dilanjutkan dengan penelusuran lebih lanjut dengan memasang  alat  khusus  atau Software khusus  milik  kepolisian  untuk  melacak kinerja atau algoritma dari situs tersebut untuk  kemudian  bertujuan  untuk mengetahui  siapa  saja  yang  mengakses situs  tersebut  secara  berkala  yang kemudian dapat dicurigai ia merupakan pemain  dari  perjudian  tersebut,  jika kaitannya mengarah pada Cyber gambling Endorsement kepolisian  dalam  hal  ini langsung  melakukan  penelusuran  pada konten yang dilaporkan oleh pelapor jika ada  laporan  lalu  menganalisa  apakah konten  tersebut  benar-benar  bermuatan perjudian  atau  tindak  pidana  lalu mencari  tahu  dimana  letak  dari pembuatnya  lalu  mengkoordinasikan dengan
Kepolisian Daerah lalu Kepolisian daerah tersebut yang memprosesnya dengan
bantuan Kepolisian  tingkat  dibawahnya  untuk melakukan  pemeriksaan  lebih  lanjut. namun  saat  ini  faktanya  Kepolisian mengaku  bahwa  fokus  dari  kepolisian lebih  kepada  pemilik  situs  maupun
pemain  perjudian  online  tersebut  bukan kepada orang yang melakukan
Endorsement .
Upaya  Kedua ,  program  nyata  yang dilakukan  kepolisian  republik  indonesia secara Masivve yang  juga  dilakukan secara  koordinasi  aktif  antar  Kepolisian daerah  yaitu  yang  pertama  adalah program  Patroli  Siber  atau  sebuah program yang dilakukan kepolisian yang terbagi  dalam  tim-tim  khusus  di  tiap
Kepolisian Daerah yang juga berkoordinasi  antar  daerah  untuk berpatroli  (  Patroli  Siber  atau  Patroli Jaringan  )  didalam  jaringan  maupun server-server Indonesia
untuk menemukan  tindak  pidana  atau  konten yang  didalamnya  memiliki  muatan tindak pidana atau salah satunya konten bermuatan perjudian, setelah ditemukan setelah itu langsung diadakan penelusuran  dan  proses  lebih  lanjut seperti  pemanggilan,  pemeriksaan,  dan lain-lain.
Upaya  Ketiga, Selain  upaya  diatas kepolisian  repubik  indonesia  juga membuat  sebuah  website  atau  situs untuk  melapor  yang  dapat  dilakukan secara online seperti contohnya
Lapor.go.id,  Patrolisiber  dan  lain  lain yang  mana  hal  ini  tentu  diharapkan dapat  membuat  masyarakat  menjadi lebih mudah untuk kemudian melaporkan  adanya  tinadk  pidana  yang kemudian  ada  disekitar  mereka  yang salah  satunya  juga  tindak  pidana  siber atau  mungkin  juga Cyber  Gambling Endorsement dan  semacamnya,  namun faktanya  berdasarkan  penelusuran  dan juga penelitian penulis ternyata masyarakat  sendiri  masih  banyak  yang belum mengetahui keberadaan dari situs maupun website itu dan juga tidak tahu cara  untuk  melaporkannya,  hal  ini menurut  penulis  meruakan  salah  satu kelemahan  kepolisian  pula  karena kurang adanya sosialisasi secara
menyeluruh  dan  secara  merata  di seluruh  lapisan  masyarakat  sehingga menyebabkan  lemahnya  eksistensi  dari
program  yang  sebenarnya  sangat visioner dan sangat baik tersebut.
Upaya  Keempat ,  Selain  itu  upaya yang  terakhir  yang  dijelaskan  oleh narasumber  penulis  yakni  kerjasama yang  dilakukan  antara  kepolisian dengan
Kemenkominfo karena kemenkominfo  dalam  hal  ini  memiliki akses  pada  seluruh  server  maupun jaringan  internet  indonesia  yang  mana kominfo dalam hal ini dapat melakukan pembokiran  pada  situs-situs  yang bermuatan  tindak  pidana  agar  tidak dapat  diakses  oleh  jaringan  dari indonesia atau diblokir secara permanen agar situs atau web tersebut menghilang. Hal  ini  dapat  dilakukan  oleh  kominfo jika  ada  laporan  atau  permintaan pemblokiran  situs  dari  kepolisian  atau lembaga negara yang berwenang lainya. 9 Kendala  Penegak  Hukum  Dalam Menangani  Tindak  Pidana Cyber
Gambling Endorsement di Indonesia Selain  dari  adanya  upaya  yang kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga  lain  tentu  disetiap adanya  upaya  atau  rencana  pasti memiliki adanya kendala atau kesulitan, dan dalam hal ini kendala yang penegak hukum  atau  dalam  hal  ini  kepolisian sendiri hadapi dalam penegakan hukum tindak pidana Cyber gambling
Endorsement sendiri. Kendala  pertama yaitu  adanya keterbatasan  alat  atau  software  maupun hardware yang dapat digunakan sebagai pendukung penyelidikan maupun patroli  atau  dapat  dikatakan  teknologi yang  dimiliki  oleh  kepolisian  siber indonesia  tidak  sebagus  atau  sebanyak negara-negara  lain,  selain  itu  untuk membuktikan bahwa situs yang kemudian  di Endorse oleh  seseorang tersebut  merupakan  situs  bermuatan perjudian  juga  cukup  sulit  terlebih  jika
9 “Wawancara  Dengan  Bapak  Imam Munadi M.Si, Panit 1 Unit 2 Subdit V Siber Polda Jatim,” n.d. Pada tanggal 31 Maret 2021
ternyata  keberadaan  situs  tersebut  tidak didalam  jaringan  atau  server  indonesia atau  tidak  dibuat  dari  indonesia melainkan  dari  negara  lain  yang melegalkan  perjudian,  walaupun  situs- situs  tersebut  berbahasa  Indonesia sekalipun yang mana dapat disimpulkan pembuat  dan  konsumen  situs  tersebut adalah  masyarakat  indonesia  namun kepolisian  indonesia  tidak  dapat  atau kesulitan  untuk  melakukan  penegakan hukum karena pembuat atau lokasi web tersebut  tidak  di  dalam  jaringan Indonesia.
Kendala  Kedua, Selain  itu  para pemain  yang  masuk  atau  menggunakan situs tersebut pun kebanyakan
menyamarkan  namanya  dan  juga  lokasi dimana  ia  mengakses  menggunakan berbagai  cara  seperti  salah  satunya menggunakan VPN sehingga  tidak diketahui  lokasi  aslinya  padahal  hal semacam  ini  merupakan  hal  yang mudah  jika  di  negara-negara  lain  untuk melacaknya  namun  pihak  kepolisian Indonesia  sendiri  mengaku  masih kesulitan untuk menembus hal semacam itu,  faktanya  saja  jika  kita  tidak  dapat mengakses salah satu web yang diblokir oleh  indonesia  tapi  kita  bisa  dengan aman dan  mudah mengaksesnya hanya dengan  menggunakan VPN yang  justru ada di dalam aplikasi Play store atau App Store. Hal  inilah  yang  kemudian membuat Endorsement perjudian  sulit untuk  diusut  karena  apa  yang  mereka Endorse belum  dapat  dipastikan  sebuah perjudian  yang  dilakukan  di  Jaringan Indonesia.  Artinya  jika  situs  yang  di Endorse tersebut  belum  di  usut  tuntas oleh pihak kepolisian maka mereka yang melakukan Endorse pun  tidak  dapat  di usut  karena  strategi  penegakan  untuk perjudian  online  menurut  kepolisian haruslah di usut secara runtut mulai dari pemilik dan lain-lainnya yang berkaitan.
Kendala  Ketiga ,  kemudian  juga membuat
lambatnya penegakan terhadap Endorsement perjudian  karena lamanya proses penegakan yang
dilakukan oleh kepolisian yang akhirnya juga  dapat  membuat  para Endorser kebanyakan sudah  mulai  men- Takedown konten  mereka  ketika  dirasa  sudah terancam  atau  sudah  lama  mereka Upload atau  konten  mereka  sudah  di Takedown oleh  pihak  sosial  media dimana  mereka  meng-upload  karena adanya laporan maupun karena pelanggaran pengguna. Dengan keadaan seperti  itu  akan  menghilangkan  bukti yang  ada  sehingga  sulit  bagi  kepolisian untuk  melacaknya  dan  lebih  memilih mengusut situs dan pemilik situs beserta para pemainnya.
Kendala  Keempat, juga  terkait kesadaran  dari  masyarakat  indonesia sendiri yang justru kebanyakan mengabaikan  adanya  konten  bermuatan perjudian  tersebut  walaupun  sering sekali  mereka  lihat  dan  bermunculan pada  sosial  media  yang  banyak dikunjungi  oleh  masyarakat  karena merasa  tidak  merugikan  mereka  secara langsung  maupun  menurut  mereka  hal tersebut  merupakan  hal  yang  sudah biasa terjadi, hal tersebut juga menyebabkan sulitnya penegakan hukum  karena  mau  bagaimanapun pihak  penegk  hukum  tidak  dapat bergerak  sendiri  tanpa  adnya  bantuan langsung  dari  masyarakat  secara  luas. Pengetahuan  dari  masyarakat  kepada situs  maupun  web  lapor  online  yang dimiliki  kepolisian  juga  merupakan kendala  nyata  yang  tentu  sangat berdampak  besar  kepada  minimnya laporan  dari  masyarakat  terkait  situs atau  konten  yang  bermuatan  perjudian seperti yang penulis juga jelaskan
Kendala  Kelima, yakni  sangat banyaknya  konten-konten  bermuatan perjudian atau dalam hal ini Endorsement yang dapat dilihat faktanya dalam sosial media  instagram  saja  jika  kita  mencari tagar  #judionline  saja  ada  lebih  dari  1 juta  postingan  foto  maupun  video Endorsement perjudian  belum  lagi  yang ada pada sosial media lainnya atau situs lainnya.  Hal  tersebut  tentu  akan
membuat pihak penegak hukum menjadi sangat  kesulitan  untuk  meproses  atau menegakkan  hukum  yang  ada  karena terlalu banyaknya konten tersebut. 10

## Penutup
Berdasarkan  Faktor  penyebab dari tetap maraknya tindak pidana Cyber Gambling  Endorsement sendiri  terletak pada  kesadaran  dari  masyarakat  dan juga  anggapan  dari  masyarakat  tentang perjudian itu sendiri karena historis atau sejarah  perjudian  sendiri  memang  telah lama hidup berdampingan dan juga ikut berkembang  bersama  perkembangan kehidupan  bermasyarakat  di  indonesia yang  berdampak  masyarakat  Indonesia akhirnya  mengabaikan  adanya  konten- konten  bermuatan  perjudian  di  sekitar mereka, karena hal itulah pada akhirnya banyak  bermunculan  artis  atau Public Figure yang  kemudian  melakukan Endorsement perjudian  itu  sendiri  ecara terang-terangan.
Upaya yang kemudian dilakukan oleh  pihak  penegak  hukum  yang  dalam hal  ini  kepolisian  memiliki  dua  upaya yaitu  upaya  preventif  yang  mana melakukan penyadaran ataupun kampanye guna menumbuhkan kesadaran  dari  masyarakat  dengan berbagai  cara  secara  offline  maupun secara online sesuai dengan
perkembangan  jaman,  berikutnya  yaitu upaya  represif  yang  dilakukan  setelah adanya  tindak  pidana  tersebut  diantara lain upayanya adalah melakukan patroli siber  guna  menemukan  secara  langsung tindak pidana tersebut didalam
jaaringan  maupun  server  Indonesia  lalu juga  membuat  web  atau  situs  lapor secara  online  yang  dapat  digunakan msyarakat  untuk  lebih  mudah  dalam melapor  karena  dilakukan  secara  online sehingga  lebih  cepat  dan  dapat dilakukan  kapanpun  dan  dimanapun.
10 Wawancara  dengan  Bapak  Imam Munadi M.Si, Panit 1 Unit 2 Subdit V Siber Polda jatim , Pada tanggal 31 Maret 2021
Adapun kendala yang juga terjadi dalam pelaksanaan  upayanya  yakni  yang pertama  keterbatasan  teknologi  yang dimiliki  oleh  pihak  penegak  hukum  di indonesia,  lalu  juga  dipersulit  dengan banyaknya  situs  perjudian  yang  banyak beredar  di  indonesia  merupakan  situs berlokasi  jaringan  luar  yang  rata-rata  di negara  yang  melegalkan  perjudian  dan juga  pihak-pihak  yang  mengaksesnya melakukan Protection pada  identitas maupun Ip Adress mereka sehingga sulit untuk  di  tindaklanjuti  dan  hal  ini  yang membuat  pada  akhirnya  para Endorser judi  online  menjadi  leluasa  untuk melakukan  kegiatan  mereka  karena banyaknya pelaku atau Endorser di sosial media  maupun  situs  yang  ramai dikunjungi masyarakat, kendala berikutnya  terletak  pada  prioritas kepolisian  ternyata  hanya  pada  pemilik atau  pembuat  situs  dan  juga  pemain situs  perjudian  tersebut  bukan  pada Endorser nya  karena  pengusutan  tentu perlu dilakukan secara menyeluruh dari akarnya  yakni  pembuat  dan  pemilik situs perjudian tersebut.

## Daftar Pustaka
Judhariksawan.
Pengantar Hukum Telekomunikasi .  Jakarta:  Rajawali Press, 2005. Maskun. Kejahatan Siber (CYBER CRIME):  Suatu  Pengantar .  Jakarta: Kencana, 2013.
Michele,  Jessica.  “Pengertian  Endorse,
Endorse Adalah.” Https://Kumparan.Com/Sociabuzz- Blog/Pengertian-Endorse-Endorse-
Adalah/Full , n.d.
Raharjo,  Agus. Qber  Crime,  Pemahaman Dun  Upaya  Pencegahan  Kejahatan Berteknologi .  Ctk.  Perta.  Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2002. https://patrolisiber.id/statistic.
“‘Statistik  Kejahatan  Siber,’”  n.d. https://patrolisiber.id/statistic.
“Wawancara  Dengan  Bapak  Imam Munadi M.Si, Panit 1 Unit 2 Subdit V Siber Polda Jatim,” n.d.