## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK , FUNGSI DAN TATA KERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG
Iswanda Saputra 1 , Arief Fadilah 2 , Reby Hamdian 3
1),2), 3) Dinas Perhubungan Kota Palembang Email: iswanda.raya@gmail.com 1 , arief005@gmail.com 2 ,Rebyhamdian@yahoo.co.id 3

## ABSTRACT
The  implementation  of  the  Palembang  Mayor's  Regulation  57  of  2016  concerning  the  Main  Duties and  Work  Procedures  at  the  Palembang  City  Transportation  Service  has  not  been  effective  and efficient  because  it  is  not  supported  by  professional  human  resources  and  the  processes  and procedures are still convoluted and too bureaucratic. The formulation of the problem in this study is "How  to  Implement  the  Policy  of  Palembang  Mayor  Regulation  57  of  2016  concerning  the  Main Duties, Functions and Work Procedures by the Palembang City Transportation Service. The method of  data  collection  was  done  through  documentation  studies,  in-depth  interviews  and  observations. While  the  analysis  uses  qualitative  methods  with  an  inductive  analysis  mindset  balanced  with rationalization  of  synthesis  analysis.  The  knife  of  analysis  uses  Policy  Concept  Theory,  Strategic Management. In the implementation of the Palembang Mayor's Regulation 57 of 2016 concerning the Main Duties of Functions and Work Procedures at the Palembang City Transportation Office, it has not  been  accompanied  by  continuous  socialization  and  guidance,  as  well  as  continuous  monitoring, monitoring and evaluation. The deployment of tasks to several units in implementing policies within one organization is only to provide specificity and form the expertise of the implementor.

## Keywords: Performance, Goverment Regulations, Public Policy.

## ABSTRAK
Implementasi  kebijakan  peraturan  Walikota  Palembang  nomor  57  tahun  2016  tentang  tugas  pokok fungsi dan tata kerja pada Dinas Perhubungan Kota Palembang belum efektif dan efisien karena tidak didukung sumberdaya manusia yang profesional serta proses dan prosedurnya masih berbelit-belit dan terlalu birokratis.  Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan  Walikota  Palembang  57  Tahun  2016  Tentang  Tugas  Pokok,  Fungsi  Dan  Tata  Kerja  Oleh Dinas  Perhubungan  Kota  Palembang.  Metode  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi dokumentasi,  wawancara  mendalam  dan  observasi.  Sedangkan  analisisnya  menggunakan  metode kualitatif dengan pola pikir inductive analysis yang diimbangi dengan rasionalisasi synthesis analysis. Pisau analisisnya menggunakan  Teori  Konsep  Kebijakan,  Manajemen  Strategi. Dalam  Implementasi Kebijakan  Peraturan  Walikota  Palembang  57  Tahun  2016  Tentang  Tugas  Pokok  Fungsi  Dan  Tata Kerja  Pada  Dinas  Perhubungan  Kota  Palembang  tersebut  belum  dibarengi  dengan  Sosialisasi  dan Pembinaan yang berkesinambungan, serta Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi yang berkelanjutan. Penyebaran  tugas  pada  beberapa  unit  dalam  implementasi  kebijakan  dalam  satu  organisasi  hanya untuk memberikan kekhususan dan membentuk keahlian dari implementor.
Kata Kunci : Kinerja, Peraturan Pemerintah,  Kebijakan Publik.

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Penelitian
Pemerintah sebagai penyedia layanan  publik  harus  bertanggung  jawab dan  terus  berupaya  untuk  memberikan pelayanan yang terbaik demi meningkatkan  pelayanan  publik.  Salah satu  tantangan  yang  dihadapi  pemerintah adalah bagaimana mereka mampu melaksanakan  kegiatan  secara  efektif  dan efisien,  karena  selama  ini  pemrintah sebagai pemberi layanan kepada masyarakat  diidentikkan  dengan  kinerja yang  berbelit-belit,  struktur  yang  tambun, penuh dengan kolusi, korupsi dan nepotisme, serta tak ada standar yang pasti. Sejumlah patologi tersebut menjadi hambatan luar biasa untuk dapat mewujudkan  sebuah  pelayanan  yang memuaskan masyarakat.
Kepuasan  merupakan  kesan  atau penilaian  antara  kinerja  petugas  penyedia layanan  dengan  harapan  pelanggan.  Jika kinerja pelayanan berada dibawah harapan, dapat diambil kesimpulan bahwa pelanggan tidak puas dengan layanan yang diberikan. Sebaliknya jika kinerja memenuhi  harapan,  maka  kemungkinan pelanggan  merasa  cukup  puas  dengan pelayanan  yang  diberikan.  Memberikan pelayanan  publik  yang  terbaik  untuk
keperluan  masyarakat  pada  suatu  instansi pemerintahan  harus  sesuai  dengan  aturan pokok  dan  tata  cara  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.  Oleh  karena  itu,  pelayanan publik  harus  dapat  memenuhi  kebutuhan dan keinginan masyarakat oleh penyelenggara negara yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kemajuan  suatu  organisasi  sangat ditentukan dari kinerja para pegawai dalam menjalankan  tugas  sehingga  berbanding lurus  dengan  kinerja  pelayanan  dari organisasi  atau  instansi  tersebut.  Setiap organisasi  pada  umumnya  mengharapkan para  pegawainya  mampu  melaksanakan tugasnya dengan efektif, efisien, produktif, dan  profesional.  Semua  ini  bertujuan  agar organisasi  memiliki  sumber  daya  manusia yang  berkualitas  dan  sekaligus  memiliki daya saing yang tinggi.
Tuntutan  akan  reformasi  kinerja sumber  daya  yang  berkualitas  selaras dengan  bunyi  Undang-Undang  Republik Indonesia  No.  5  Tahun  2014  tentang Aparatur  Sipil  Negara  Pasal  12  yaitu: “Pegawai ASN berperan sebagai perencana,  pelaksana,  dan  pengawas penyelenggaraan  tugas  umum  pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksana  kebijakan  dan  pelayanan  publik
yang  profesional,  bebas  dari  intervensi politik,  serta  bersih  dari  praktik  korupsi, kolusi,  dan  nepotisme”.  Undang-Undang ASN  terfokus  pada  kinerja,  peningkatan hasil,  produktivitas,  dan  pengembangan pemanfaatan  potensi.  Aturan  menyangkut kinerja dan prestasi kepegawaian merupakan kewenangan  pemerintah pusat, artinya  undang-undang  ASN  merupakan keputusan dari pemerintah pusat, sehingga aturan  dapat  dipergunakan  sebagaimana mestinya di instansi pemerintah lainnya. Sesuai  dengan  perannya,  Aparatur  Sipil Negara  harus  memberikan  hasil    kerja (kinerja)    yang    baik    dalam    perannya sebagai    perencana      dan  pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan  dan  pembangunan  nasional melalui pelaksanan kebijakan dalam pelayanan publik yang profesional.
Undang-Undang  Aparatur  Sipil  Negara (ASN)  dibuat  agar  lebih  meningkatkan kinerja pegawai. Oleh karena itu, Aparatur Sipil  Negara  dituntut  untuk  memberikan kinerja  dengan  produktivitas  yang  baik dalam memberikan pelayanan, memberikan  kualitas  pelayanan  yang  baik dan  prima,  dimana  ASN  responsive  serta responsibel  dalam  melaksanakan  dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya.
Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu dukungan  dan  komitmen,  antara  lain adanya kejelasan pelayanan yang diberikan dan  konsistensi  Aparatur  Sipil  Negara (ASN)  dalam  memberikan  pelayanan terbaik,  mengkomunikasikan  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan  pelayanan.  Untuk  mengetahui tingkat  kinerja  suatu  pegawai  maupun organisasi  maka  di  lakukan  penilaian kinerja  dalam  suatu  organisasi.  Penilaian kinerja  merupakan  suatu  kegiatan  yang sangat  penting  karena  dapat  digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi  dalam  mencapai  tujuan  serta visi  dan  misinya.  Dengan  melakukan penilaian  terhadap  kinerja,  maka  upaya untuk  memperbaiki  kinerja  bisa  dilakukan secara  terarah  dan  sistematis  sehingga organisasi  tersebut  bisa  berjalan  secara efektif,  efisien,  dan  responsif  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  Selain  itu  penilaian  kinerja juga  dapat  digunakan  untuk  mengetahui dan menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan  oleh  organisasi  itu  memenuhi harapan  dan  memuaskan  masyarakat pengguna jasa layanan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana  diuraikan  di  atas,  Dinas Perhubungan Kota Palembang, mempunyai Tugas Pokok yang
berpedoman  pada  Peraturan  Walikota Palembang 57 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Pada Dinas Perhubungan yaitu melaksanakan
kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan  tugas  desentralisasi  dibidang perhubungan.
Dinas Perhubungan
mempunyai Fungsi:
1)Perumusan
kebijakan  teknis  dibidang  Perhubungan; 2)Pemberian  perizinan  dan  pelaksanaan pelayanan  umum  dibidang  Perhubungan; 3)Pembinaan  terhadap  unit  pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya;
4)Pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan oleh  Walikota  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penulis tertarik  untuk  meneliti  dan  mengkaji  hal tersebut dengan judul Implementasi Kebijakan  Peraturan  Walikota  Palembang 57  Tahun  2016  Tentang  Tugas    Pokok, Fungsi  Dan  Tata  Kerja  Pada  Dinas Perhubungan Kota Palembang.

## B.  TINJAUAN PUSTAKA

## 1.   Kebijakan Publik
Lahirnya  suatu  pemerintahan  dalam suatu negara karena adanya suatu komitmen  bersama  yang  terjadi  antara pemerintah  dengan  rakyatnya,  sebagai pihak  yang  diperintah  dalam  satu  posisi dan  peran.  Menurut  Ndraha,  (1997:73),
bahwa  pemerintah  adalah  badan  yang memproduksi,  mendistribusi  atau  menjual alat  pemenuh  kebutuhan  rakyat  yang berbentuk jasa publik dan layanan sipil.
Kebijakan  publik  pada  dasarnya meliputi keseluruhan aspek kehidupan baik yang  bersifat  memberikan  pelayanan, melakukan  pengaturan  mendistribusikan apa  saja  yang  menjadi  harta  benda  dan kekayaan  negara,  menggali  sumber  daya alam  untuk  memobilisasi  dana  untuk negara,  melaksanakan  kegiatan  pelayanan dan  perlindungan  kepada  masyarakat  dan lain sebagainya.
Santoso (1988:50) berpendapat bahwa  kebijakan  publik  dapat  diartikan serangkaian  keputusan  yang  dibuat  oleh pemerintah  untuk  mencapai  suatu  tujuan tertentu  dan  juga  petunjuk-petunjuk  yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut terutama dalam bentuk peraturan-peraturan atau dekrit-dekrit pemerintah.

## 2. Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan pada prakteknya  mengandung  suatu  implikasi. Edward  III  (1980:2),  berpendapat  bahwa implementasi  kebijakan  dapat  mencakup sekumpulan  tindakan  yang  luas  yaitu: menetapkan  dan  mengimplementasikan instruksi-instruksi, menentukan dana pinjaman, menyerahkan bantuan, menyetujui perjanjian, megumpulkan data,
menyerahkan informasi, menganalisa masalah-masalah, mengangkat dan menggaji, membentuk unit-unit organisasi, menentukan alternatif, merencanakan masa yang  akan  datang  bermusyawarah  dengan rakyat, dengan kelompok-kelompok kepentingan, dengan aktifitas bisnis, dengan komisi legislatif, unit-unit birokrasi  bahkan  dengan  negara-negara lain.
Berdasarkan pengertian implementasi  menurut  George  C.  Edward III yang dikutip oleh Agustino, mengemukakan  beberapa  hal  yang  dapat mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan,  yaitu  komunikasi,  sumber daya, disposisi, struktur birokrasi  (Edward III dalam Agustino, 2006:149).
Menurut  model  Merilee  S.  Grindle, (dalam  Agustino,  2006:154),  yang  dikenal dengan “Implementation as A Political and Administrative  Process”,  dimana  menurut Grindle ada dua variable yag mempengaruhi  implementasi  kebijakan publik.  Keberhasilan  implementasi  suatu kebijakan  public  dapat  diukur  dari  proses pencapaian  hasil  akhir  (outcomes),  yaitu
tercapai  atau  tidaknya  tujuan  yang  ingin diraih.  Hal  ini  dikemukakan  oleh  Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi  kebijakan  tersebut  dapat dilihat dari dua hal, yaitu :
Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan  sesuai  dengan  yang  ditentukan (design)  dengan  merujuk  pada  aksi kebijakannya.
Keberhasilan    implementasi  kebijakan publik, menurut Grindle, (dalam Agustino, 2006:154)  amat  ditentukan  oleh  tingkat implementability  kebijakan  itu  sendiri, yang terdiri atas Content of Policy (Isi dari Kebijakan) dan Context Of Policy (Kontek dari Implementasi Kebijakan).

## 3.  Kerangka Pemikiran
Berdasarkan kajian pokok dari uraian di atas, bahwa salah satu keberhasilan  dari  kinerja  Dinas/Instansi Daerah  dapat  dilihat  pada  Implementasi Kebijakan  Peraturan Walikota Palembang 57  Tahun  2016  Tentang  Tugas    Pokok, Fungsi  Dan  Tata  Kerja    pada  Dinas Perhubungan  mengacu  kepada  pendapat pendapat Grindle.
Gambar 1.  Kerangka Pemikiran

## C. METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  ini  merupakan penelitian  kualitatif.  Fokus  penelitian adalah mengenai  Implementasi Kebijakan Peraturan  Walikota  Palembang  57  Tahun 2016  Tentang  Tugas    Pokok,  Fungsi  Dan Tata Kerja.
Penentuan  informan  menggunakan teknik  purposive,  dimana  hanya  orang- orang  atau  pihak-pihak  tertentu  saja  yang akan  dijadikan  sebagai  sumber  informasi. Seperti:
1.  Sebagai  Implementor  yaitu:  Kepala Dinas  Perhubungan,  Kepala  Bidang, Kepala Seksi
2.  Kelompok  sasaran  adalah:  Aparatur Sipil Negara  dan Staf
3.  Masyarakat yang mendapatkan pelayanan Dishub..
Sumber  data  penelitian  ini  ada  2 macam  yaitu  data  primer  dan  data sekunder.  Data  Primer  adalah    data    yang diambil  dari  sumber  pertama  di  lapangan yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan,  sedangkan  data  sekunder adalah  data  yang  diperoleh  berupa  surat keputusan  dan  dokumen  yang  berkaitan denganKebijakan  Pemeliharaan  Lampu Jalan,  serta  data  dan  informasi  yang berkaitan  dengan  masalah  penelitian  ini
oleh Dinas  Perhubungan Kota Palembang, serta  data  dan  informasi  yang  berkaitan dengan masalah penelitian ini.
Untuk memperoleh data yang diperlukan  dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan  beberapa  prosedur  sebagai berikut:
a)Tahapan memasuki lapangan(getting in)
b)Tahapan  ketika  berada  di  lapangan
(getting along)
c)Tahapan  keluar  dari  Lapangan  (getting out)
Pengujian  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  teknik  triangulasi  yaitu melalui:  check,  re-check  dan  crosscheck terhadap data yang diperoleh dari teori,metodologi dan persepsi peneliti.
Teknik  analisis  data  pada  penelitian ini dilakukan dalam bentuk interaktif pada 3  (tiga)  komponen  utama  yaitu;  Reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.  Lokasi  penelitian  di  Dinas Perhubungan  Kota  Palembang  dengan waktu penelitian selama 6 bulan

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi
Peraturan
Walikota Palembang Nomor 57 Tahun 2016 pada Dinas Perhubungan Kota Palembang 1. Analisis pada aspek isi kebijakan
Analisis  pada  aspek  isi  kebijakan dilakukan  dengan  menggunakan  tiga indikator antara lain: indikator kepentingan yang  dipengaruhi,  indikator  tipe  manfaat dan  indikator  derajat  perubahan  yang diharapkan.

## a. Kepentingan yang dipengaruhi
Analisis  ini  bertujuan  untuk  melihat isi  atau  kebijakan  ini  ketika  dijalankan. Kepentingan yang dipengaruhi yang dimaksud  dalam  penelitian  ini  yaitu bagaimana  peran  serta  pemerintah  dalam pelaksanaan  Tugas  pokok,  fungsi  dan  tata kerja.  Peran  serta  tersebut  terwujud melalui penyuluhan yang dilakukan kepada pegawai di setiap UPTD.
Pelaksanaan sosialisasi Tugas pokok, fungsi  dan  tata  kerja  mengandung  dua kepentingan yang sejalan dengan penerapannya.  Pertama  kepentingan  yang terdapat  pada  pemerintah  sebagai  sumber daya  yang  dilibatkan  terutama  para  kader pelaksana  program  dan  juga  pemerintah daerah sendiri, mereka mempunyai kepentingan  di  dalam  peran  bagaimana mencapai keberhasilan didalam melaksanakan  program  dari  kebijakan yang mereka rencanakan, kemudian
kepentingan  kedua  yaitu  kepentingan pegawai  di  setiap  UPTD  sebagai  sasaran Tugas  pokok.  fungsi  dan  tata  kerja.  Hal tersebut  sejalan  dengan  hasil  penelitian yang  diperoleh.  Dari  hasil  penelitian diperoleh  gambaran  bahwa  kepentingan yang  dipengaruhi  dalam  pelaksanaan sosialisasi  tugas  pokok,  fungsi  dan  tata kerja terdapat pada peran serta pemerintah dan  staf  pegawai  dalam  mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan izin angkutan  sungai  dan  danau  di  Kota Palembang, hal ini berarti bahwa pemerintah  dan  pegawai  mempunyai kepentingan  dalam  pelaksanaan  program terutama sebagai acuan bagi kegiatan yang mereka laksanakan sehingga Tugas pokok. fungsi  dan  tata  kerja  Dinas  Perhubungan Kota Palembang bisa berhasil.
b. Tipe manfaat
Analisis  dari  indikator  tipe  manfaat yaitu  dengan  melihat  manfaat  yang dihasilkan  dari  pelaksanaan  program terutama  bagi  pegawai  setiap  UPTD  di Kota  Palembang.  Analisis  ini  bertujuan untuk  melihat  tipe  atau  jenis  manfaat kebijakan  bagi  pegawai  ketika  dijalankan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pegawai  diketahui  bahwa  pelaksanaan sosialisasi  tugas  pokok,  fungsi  dan  tata kerja Dinas Perhubungan Kota Palembang sangat  memberikan  manfaat  dalam  bidang ekonomi  terutama  dalam  peningkatan
pendapatan daerah, serta terutama manfaat yang  dirasakan  bagi  staf  pegawai  UPTD sebagai sasaran program.
c. Derajat perubahan yang diharapkan
Derajat  perubahan  yang  diharapkan dalam  penelitian  ini  bermaksud  untuk mengetahui  bagaimana  pelaksanaan  tugas pokok,  fungsi  dan  tata  kerja  dapat memberikan  perubahan  yang  berarti  bagi Kota Palembang. Perubahan yang diharapakan  tentunya  perubahan  kearah yang  lebih  baik,  dari  semula  tidak  tahu menjadi  tahu  dan  bagaimana  perubahan tersebut  dapat  membawa  manfaat  yang berarti  bagi  pegawai  maupun  diharapkan bagi  masyarakat  luas.  Adapun  perubahan yang diharapkan yaitu adanya peningkatan derajat  pengetahuan  pegawai  melalui pemahaman  tugas  pokok.  fungsi  dan  tata kerja  yaitu  dari  66  orang  pegawai  pada UPTD-UPTD,  45  orang  pegawai  yang telah  mengikuti  sosialisasi  tugas  pokok, fungsi dan tata kerja. Dengan adanya tugas pokok.  fungsi  dan  tata  kerja  bagi  pegawai dapat  mengupayakan  keterampilan  dan pengetahuan  pegawai  bertambah  Berikut harapan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan sosialisasi tugas pokok. fungsi dan tata kerja:
a. Terselenggaranya  tugas  pokok.  fungsi dan tata kerja dalam rangka
meningkatkan  pengetahuan  pegawai tentang aset daerah.
b. Terselenggaranya pengataman, pencatatan dan pelaporan dalam rangka meningkatkan peserta program.
c. Terselenggaranya  tugas  pokok.  fungsi dan tata kerja dengan kesadaran sendiri.

## 2.  Analisis  pada  Konteks  Pelaksanaan
Teknis Ijin Penyelenggaraan
Angkutan Sungai dan Danau Pelaksanaan  program  merupakan langkah yang dilakukan dalam melaksanakan  rencana  yang  telah  dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  Pelaksanaan  sosialisasi  tugas pokok,  fungsi  dan  tata  kerja  melibatkan pemerintah  dan  staf  pegawai,  dimana pemerintah sebagai fasilitator program dan pegawai sebagai sasaran program.
Pembahasan pada konteks implementasi  dalam  penelitian  mengenai sosialisasi  tugas  pokok,  fungsi  dan  tata kerja Dinas Perhubungan Kota Palembang dijelaskan  dengan  tiga  indikator  yaitu: analisis  pada  sub  indikator  kekuasaan kepentingan  dan  strategi,  sub  indicator kedua  karakteristik  lembaga  dan  penguasa serta  sub  indikator  kepatuhan  dan  daya tanggap.  Adapun  sumber  data  yang diperoleh  yaitu  data  primer  berdasarkan
hasil  wawancara  kepada  informan.  Selain itu juga dipergunakan data sekunder. a. Kekuasaan Kepentingan dan Strategi
Analisis  ini  bertujuan  untuk  melihat strategi  lembaga  dan  penguasa  dalam menerapkan  kebijakan.  Data  berasal  dari analisis  hasil  wawancara  dengan  informan serta  data  sekunder  yang  berhubungan dengan sosialisasi tugas pokok, fungsi dan tata  kerja.  Analisis  strategi  lembaga  dan penguasa  terbagi  atas  adanya  upaya tertentu serta faktor penghambat dan faktor pendukung  yang  harus  dihadapi  oleh pemerintah sebagai pelaksana program.
Adapun kekuasaan kepentingan yang dimaksud  yaitu  bagaimana  pemerintah dapat  mengendalikan  dan  mengarahkan pegawai  agar  dapat  penertiban  aset  sesuai dengan  program  yang  mereka  laksanakan. Sedangkan  strategi  yang  dilakukan  yaitu dengan mengupayakan bagaimana pegawai dapat dengan mudah melaksanakan  program  tanpa  paksaan  dan dari hati nurani mereka sendiri.
Strategi  yang  dilakukan  pemerintah di Kota Palembang yaitu dengan mengupayakan  penyuluhan,  bimbingan teknis  dan  workshop  yang  efektif  kepada pegawai.  Pegawai  diarahkan  agar  mereka bisa  menyadari  dan  tahu  akan  manfaat mengikuti  tugas  pokok,  fungsi  dan  tata kerja  untuk  diri  sendiri,  UPTD  maupun Pemerintah Daerah sehingga mereka dapat
mengupayakan dengan mandiri cara untuk mengikuti  program  demi  kepentingan  diri mereka sendiri.
Berdasarkan  informasi  yang  didapat bahwa kekuasaan kepentingan dan strategi yang  diterapkan  dalam  sosialisasi  tugas pokok,  fungsi  dan  tata  kerja  Dinas Perhubungan  Kota  Palembang  memiliki strategi  yang  efektif  dari  cara  -  cara  yang dilakukan  pemerintah  sehingga  pegawai mau  mengikuti  penyuluhan,  bimbingan teknis  dan  workshop  yang  dilaksanakan oleh  pemerintah  tanpa  paksaan.  Strategi tersebut  salah  satunya  dengan  penyuluhan yang  efektif  dan  pemahaman  yang  berarti sehingga  pegawai  tergerak  hati  nuraninya untuk  mengetahui  Tugas  pokok.  fungsi dan  tata  kerja  untuk  mencapai  tujuan  dari pelaksanaan program.
b. Karakteristik Lembaga dan Penguasa
Analisis terhadap karakteristik lembaga  dan  penguasa  sebagai  indikator untuk  mengetahui  pelaksanaan  sosialisasi tugas  pokok,  fungsi  dan  tata  kerja dilakukan  dengan  menggunakan  data primer  yaitu  hasil  wawancara  kepada informan.  Analisis  ini  bertujuan  untuk melihat bagaimana karakteristik pemerintah  terutama  para  kader  didalam melakukan  penyuluhan  –  penyuluhan, bimbingan  teknis  dan  workshop  dalam sosialisasi  Tugas  pokok.  fungsi  dan  tata kerja Dinas Perhubungan Kota Palembang.
Karakteristik lembaga dan penguasa dalam pembahasan  penelitian  ini  dilihat  dari sikap pernerintah dalam melakukan penyuluhan  kepada  pegawai,  tentunya dengan  sikap  yang  baik  maka  pegawai dapat  mempunyai  tanggapan  yang  dengan dengan  maksud  dan  tujuan  program. Berdasarkan  hasil  penelitian  disimpulkan bahwa  pemerintah  mempunyai  sikap  yang baik  kepada  pegawai  dengan  memberikan penyuluhan-penyuluhan  yang  bermanfaat, tanpa  memaksa  dan  memberi  pengertian- pengertian  dengan  cara-cara  yang  baik kepada pegawai sehingga timbul kesadaran dari  pegawai  itu  sendiri  untuk  mengikuti penyuluhan-penyuluhan.
c. Kepatuhan dan Daya Tanggap
Kepatuhan  dan  daya  tanggap  yang dimaksud  pada  penelitian  ini  yaitu kepatuhan  dan  daya  tanggap  dari  pegawai sebagai sasaran program terhadap program yang  dilaksanakan.  Kepatuhan  dan  daya tanggap  ini  mempunyai  pengaruh  yang cukup  besar  dalam  menjalankan  program, karena  tanpa  kepatuhan  dan  daya  tanggap yang baik dari pegawai penerapan program akan  mengalami  kendala  karena  pegawai tidak  mau  melaksanakan  apa  yang dianjurkan  oleh  pemerintah,  begitu  pun sebaliknya dengan daya tanggap yang baik maka  dapat  mendukung  pelaksanaan program dengan baik.
Pegawai  mempunyai  daya  tanggap yang  cukup  tinggi  terhadap  pelaksanaan sosialisasi  tugas  pokok,  fungsi  dan  tata kerja.  Mereka  cukup  mampu  untuk menerima  masukan  dari  pemerintah  agar dapat  tercapai  tujuan  program.  Dari informasi  wawancara  yang  didapat  bahwa pegawai cukup patuh terhadap pelaksanaan program  dan  mempunyai  daya  tanggap yang  cukup  baik  untuk  melaksanakan tugas  pokok.  fungsi  dan  tata  kerja,  agar tercapai tujuan program dalam mengamankan  aset-aset  yang  ada  di  Kota Palembang.
3.  Analisis  pada  faktor-faktor  yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Walikota Palembang
Nomor  57  Tahun  2016  tentang  tugas pokok, fungsi dan tata kerja.
Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sosialisasi tugas pokok, fungsi dan  tata  kerja  pada  penelitian  ini  terdiri dari faktor yang memudahkan, faktor yang mendukung dan faktor yang memungkinkan.
3.1.  Faktor yang mendorong
Faktor  yang  memudahkan  dalam pelaksanaan  tugas  pokok,  fungsi  dan  tata kerja merupakan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program  sehingga  dapat  dengan  mudah kebijakan  direalisasikan.  Faktor  yang
memudahkan  ini  dilihat  dari  indikator yang dijelaskan dalam pembahasan berikut:

## a. Pendidikan
Secara  teoritis,  tingkat  pendidikan mempengaruhi kesadaran akan pentingnya arti  pengetahuan  dan  keterampilan  bagi diri  dan  lingkungan  tempat  bekerja  di UPTD  yang  akan  dapat  menyelamatkan aset-aset milik pemerintah daerah.
Semakin  tinggi  pendidikan  pegawai  lebih memungkinkan  untuk  cepat  mengerti  dan memahami  materi  yang  disampaikan dalam  penyuluhan-penyuluhan,  bimbingan teknis dan workshop.
Pendidikan  merupakan  kebutuhan dasar  manusia  yang  diperlukan  untuk mngembangkan diri, semakin tinggi tingkat  pendidikan  maka  akan  semakin mudah untuk menerima serta mengembangkan pengetahuan dan teknologi.  Pendidikan  yang  baik  dapat mematangkan  intelektual  seseorang  dan merupakan  faktor  penting  dalam  proses penyerapan informasi, peningkatan wawasan dan cara berfikir yang selanjutnya  akan  memberikan  dampak terhadap  pengetahuan,  persepsi,  nilai-nilai dan sikap yang akan menentukan seseorang  mengambil  keputusan  untuk bertindak  atau  tidak.  Pendidikan  juga memberikan  rasa  percaya  diri  untuk mengambil keputusan untuk bertindak atau
tidak,  juga  memberikan  rasa  percaya  diri untuk mengambil keputusan atas tanggung jawab,  termasuk  tanggung  jawab  atas  diri sendiri dan tanggung jawab pekerjaan.
Pendidikan  yang  dimaksud  dalam penelitian  ini  yaitu  tingkat  pendidikan pegawai yang mengikuti sosialisasi, bimbingan  teknis  dan  workshop  yang  ada di UPTD Dinas Perhubungan Pemerintahan  Kota  Palembang,  dimana pendidikan juga dapat menentukan tingkat pemahaman pegawai terhadap program. Dari  hasil  pengamatan  didapatkan  bahwa tingginya  pendidikan  tidak  selamanya berhubungan dengan peningkatan pengetahuan  dan  pemahaman  materi  yang diberikan.  Hal  ini  terlihat  bahwa  pegawai yang  berpendidikan  rendah  juga  mampu dalam peningkatan pengetahuan dan pemahaman  dari  materi  yang  diberikan dari  penyuluhan,  bimbingan  teknis  dan workshop.
b. Pengetahuan
Pengetahuan atau kognitif merupakan  domain  yang  sangat  penting untuk  terbentuknya  tindakan  seseorang. Apabila  suatu  tindakan  didasari  oleh pengetahuan  maka  perilaku  tersebut  akan bersikap  langgeng,  namun  sebaliknya apabila  perilaku  tersebut  tidak  didasari oleh  pengetahuan  dan  kesadaran  maka perilaku  tersebut  tidak  akan  berlangsung lama.    Pada  dasarnya  perilaku  seseorang
dipengaruhi  oleh  pengetahuannya  akan sesuatu  hal.  Demikian  pula  dengan pegawai  yang  mengikuti  penyuluhan, bimtek  dan  workshop,  dimana  seseorang yang  mempunyai  pengetahuan  yang  lebih baik tentang pekerjaan yang dihadapi akan cenderung lebih bersemangat dan termotivasi dalam mengikuti kegiatan.
Pengetahuan dan manusia adalah dua hal  yang  tidak  bisa  dipisahkan  satu  sama lain.  Tanpa  manusia,  pengetahuan  tidak akan  tercipta  dan  berkembang,  begitupun sebaliknya  tanpa  pengetahuan  manusia tidak akan bisa hidup  dengan baik.  Begitu berartinya  kedudukan  pengetahuan  dalam lingkungan kehidupan manusia, pengetahuan  ini  akan  bisa  membuat manusia menjadi tahu dan mengerti.
Hal  ini  juga  berlaku  pada  pegawai selaku  sasaran  sosialisasi  tugas  pokok, fungsi dan tata kerja. Pengetahuan pegawai menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan dalam kesediaan untuk mendukung keberhasilan pemerintah dalam pencapaian tujuan  program  penertiban  aset-aset  milik pemerintah  daerah.  Berdasarkan  informasi yang  diperoleh,  dapat  disimpulkan  bahwa pengetahuan  pegawai  pada  UPTD  Dinas Perhubungan  Kota  Palembang  cukup tinggi  terhadap  sosialisasi  Tugas  pokok, fungsi dan tata kerja baik. Pegawai mampu menerima upaya pemerintah untuk
melaksanakan  Tugas  pokok,  fungsi  dan tata  kerja,  sehingga  dengan  pengetahuan yang  ada  pelaksanaan  program  dapat berjalan dengan baik dan mendapat respon dari  pegawai.  Mereka  cukup  paham dengan  maksud  dan  tujuan  adanya pelaksanaan penertiban aset-aset daerah

## c. Sikap
Sikap  merupakan  reaksi  atau  respon seseorang  yang  masih  tertutup  terhadap suatu  stimulus  atau  objek.  Sikap  belum merupakan  suatu  tindakan  atau  aktifitas, akan  tetapi  adalah  merupakan  predisposisi tindakan  suatu  perilaku.  Sikap  dalam penelitian  ini  dilihat  dari  bagaimana tanggapan  pegawai  terhadap  pedoman teknis    pembinaan  dan  retribusi  ijin gangguan terutama mengenai sikap pegawai  terhadap  tugas  pokok.  fungsi  dan tata  kerja.  Berdasarkan  hasil  penelitian diketahui  bahwa  sikap  pegawai  terhadap Tugas pokok, fungsi dan tata kerja (Tugas pokok.  fungsi  dan  tata  kerja)  di  Kota Palembang  mendapat  tanggapan  dan respon  yang  baik  oleh  pegawai,  hal  ini dapat mendukung pemerintah dalam melaksakan program. Karena dengan sikap yang  baik  maka  pemerintah  dapat  dengan mudah melaksanakan program dan rnendapat  dukungan  dari  pegawai  dan nantinya  diharapkan  mendapat  dukungan dari masyarakat.

## 3.2. Faktor yang menghambat
Faktor yang
menghambat terlaksananya Tugas pokok, fungsi dan tata kerja  dalam  penelitian  ini  adalah  sarana dan prasarana stimulan. Berikut pembahasan  mengenai  indikator  tersebut: Tersedianya  prasarana  dan  sarana  yang memadai  merupakan  komponen  penting dalam  mendukung  lancarnya  pelaksanaan program.  Bila prasarana dan sarama tidak tersedia maka merupakan faktor penghambat  dalam  pelaksanaan  program. Dalam  Tugas  pokok.  fungsi  dan  tata  kerja sarana  utama  adalah  alat  dan  prasarana penyuluhan, bimbingan teknis dan workshop. Di samping penyediaan alat dan dukungan  sarana  dan  prasarana  lainnya diusahakan kelengkapan dan kesempurnaannya  yaitu  berupa  mobil pelayanan,  mobil  penerangan  dan  tempat penyuluhan, bimbingan teknis dan workshop.
3.3.  Faktor Yang Memperkuat
Faktor yang memperkuat merupakan faktor  -  faktor  yang  memperkuat  agar pelaksanaan  tugas  pokok,  fungsi  dan  tata kerja dapat berjalan dengan baik, faktor ini adalah pelaksanaan penyuluhan itu sendiri.
Penyuluhan mengenai program penertiban  yang  dimaksud  pada  penelitian ini  adalah  suatu  kegiatan  pemberian informasi  oleh  pemberi  materi  kepada pegawai  tentang  Tugas  pokok,  fungsi  dan
tata kerja. sehingga mereka mengerti, mau dan  mampu  menolong  dirinya  sendiri beserta  UPTD  tempat  mereka  bekerja untuk selalu berbuat sesuai dengan standar yang berlaku.
Kegiatan  ini  mempunyai  tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap dan mengarahkan perilaku individu pegawai, sehingga mampu  serta  ikut  berperan  serta  dalam pembangunan  dengan  mengikuti  Tugas pokok. fungsi dan tata kerja.

## E.  KESIMPULAN DAN SARAN

## 1.  Kesimpulan
1)  Implementasi  Peraturan  Daerah  Kota Palembang  Nomor  57  Tahun  2016 tentang  Tugas  pokok,  fungsi  dan  tata kerja Dinas Perhubungan Kota Palembang terdiri dari 2 (dimensi) yaitu pelaksanaan  program  yang  terdiri  dari aspek  isi  kebijakan  dan  konteks kebijakan.
a).  Isi kebijakan
- Kepentingan yang dipengaruhi; kepentingan dalam pelaksanaan perogram  Tugas  pokok.  fungsi  dan  tata kerja Dinas Perhubungan Kota Palembang terletak pada peran pemerintah dan pegawai dalam pelaksanaan program, dimana pemerintah  sebagai  pelaksana  program melalui penyuluhan-penyuluhan,
bimbingan  teknis  dan  workshop  yang dilakukan  dan  pegawai  sebagai  sasaran program.
- Tipe  manfaat,  pelaksanaan  program memberikan  manfaat  kepada  pegawai, lingkungan  kerja  di  UPTD  masing- masing dan diharapkan juga lingkungan masyarakat di Kota Palembang
- Derajat  perubahan  yang  diharapkan, meliputi terselenggaranya Tugas pokok. fungsi  dan  tata  kerja  dalam  rangka meningkatkan  pengetahuan  pegawai tentang  penertiban  aset-aset  daerah, terselenggaranya  pelaksanaan  program dalam meningkatkan kemampuan pegawai untuk menolong dirinya sendiri dalam pekerjaan.
- Pelaksanaan program, pelaksanaan
sosialisasi Tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota
Palembang dilaksanakan dengan
penyuluhan-penyuluhan, bimbingan
teknis  dan  workshop  yang  dilakukan oleh Petugas yang ahli dibidangnya.
- Sumber  daya  yang  dilibatkan  terdiri dari pemerintah, pegawai dan diharapkan  dari  masyarakat,  serta sarana dan prasarana.
b).  Konteks implementasi
- Kekuasaan  kepentingan  dan  strategi yang dilakukan dalam sosialisasi Tugas pokok,  fungsi  dan  tata  kerja  Dinas
Perhubungan Kota Palembang memiliki strategi  yang  efektif  dari  cara  -  cara yang  dilakukan  pemerintah  sehingga pegawai  mau  mengikuti  saran  yang telah dianjurkan tanpa paksaan. Strategi tersebut  dilakukan  dengan  penyuluhan yang  efektif  dan  pemahaman  yang bearti  sehingga  pegawai  mampu  untuk mrngikuti Tugas pokok. fungsi dan tata kerja.
- Karakteristik  lembaga  dan  penguasa, pemerintah mempunyai sikap yang baik kepada  pegawai  dengan  memberikan penyuluhan  yang  bermanfaat,  tanpa memaksa  dan  memberi  pengertian- pengertian  dengan  cara  yang  baik sehingga timbul kesadaran dari pegawai itu sendiri.
- Kepatuhan  dan  daya  tanggap,  pegawai cukup  patuh  terhadap  pelaksanaan program  dan  mempunyai  daya  tanggap yang  cukup  baik  untuk  melaksanakan program.
2)  Adapun faktor - faktor yang mempengaruhi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Faktor yang memudahkan, antara lain:
a. Pendidikan, tingkat pendidikan pegawai yang mengikuti penyuluhan, bimbingan teknis  dan  workshop  cukup  baik sehingga  menjadi  faktor  pendukung pelaksanaan program.
b. Pengetahuan pegawai pada UPTD Kota Palembang  terhadap  penertiban  aset- aset daerah cukup baik c. Sikap  yang  muncul  pada  masyarakat dalam  melaksanakan  program  dinilai cukup  baik  sehingga  program  dapat terlaksana.
2. Faktor yang menghambat.
a. Tersedianya  prasarana  dan  sarana  yang
memadai merupakan komponen penting dalam mendukung
lancarnya
pelaksanaan  Tugas  pokok.  fungsi  dan tata kerja.
3. Faktor yang memperkuat.
a.  Materi  penyuluhan,  bimbingan  teknis serta  workshop  itu  sendiri  menjadi faktor  yang  memperkuat  pelaksanaan program.

## 2.Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah ditarik  oleh  peneliti,  maka  hal  yang  dapat disarankan  oleh  peneliti  dalam  rangka meningkatkan  keberhasilan  pelaksanaan sosialisasi  Tugas  pokok,  fungsi  dan  tata kerja antara lain
a) Diharapkan peningkatan upaya promotif oleh  petugas  tentang  ketertiban  asset- aset  milik  pemerintah  daerah  kepada masyarakat  yang  menggunakan  atau mendapat kepercayaan pemerintah untuk  memelihara  dan  menjaga  asset- aset daerah agar tidak diambil masyarakat umum kepemilikannya.
b)  Perbaikan  kualitas  tentang  pegawai yang mengikuti penyuluhan, bimbingan teknis dan workshop benar-benar orang atau  pegawai  yang  dapat  dan  mampu, memahami  serta  termotivasi  dalam pekerjaan  yang  berhubungan  dengan ketertiban administrasi asset-aset daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin,  M.  Burhan,  2006,  Metodologi Penelitian  Kuantitatif:  Komunikasi, Ekonomi,  dan  Kebijakan  Publik serta  Ilmu-ilmu  Sosial  Lainnya, Jakarta: Kencana
Bungin,  M.  Burhan,  2007,  Penelitian Kualitatif:  Komunikasi,  Ekonomi, dan  Kebijakan  Publik  serta  Ilmu-
ilmu Sosial Lainnya, Jakarta:
Kencana
D.  Nugroho,  Riant,  2003,  Kebijakan Publik  :    Formulasi,  Implementasi, dan  Evaluasi,  Cet.-2,    Jakarta:
PT.Elex Media Komputindo
Danim,  Sudarwan,  2005,  Pengantar  Studi Penelitian  Kebijakan,  Jakarta:  Bumi Aksara
Gulick, Luther dan Urwick, L., eds, 1954, Papers on the Science of Administration, New York : Institute of Public Administration
Irianto,  Agus,  2004,  Statistik  :  Konsep Dasar  dan  Aplikasinya,  Jakarta  :
Kencana Kertapradja, E.Koswara, 2007, Kepemimpinan dan Etika
Pemerintahan  Di  Indonesia,  Jakarta: Program  Pasca  Sarjana  Universitas Satyagama
Kouzes, James M., et.al, 2006, A Leader’s Legacy,  Jakarta:  PT.Bhuana  Ilmu
Populer Krismantono, Dadi, Tantangan Menguatkan  Proses,  2002,  SWA  .18
(23), Jakarta
Ndraha,  Taliziduhu,  2003,  Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta
Parsons,  Wayne,  2006,  Public  Policy  : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Jakarta: Kencana
Santosa,  Purbayu  Budi,  et.al,  2005, Analisis  Statistik  dengan  Microsoft Excel & SPSS, Yogyakarta: Andi
Santoso, Singgih, 2008, Panduan Lengkap
Menguasai SPSS 16, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo Sudharmono, Johny, 2004, Be G2C : Good Governed Company, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo Supriatna, Tjahya, 2007, Dimensi Pemerintahan  dan  Kebijakan  Publik,
Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Suryanto,.Dwi,  2007,  Transformational Leadership: Terobosan Baru Menjadi Pemimpin Unggul, Jakarta
Thoha,  Miftah,  2002,  Perspektif  Perilaku Birokrasi,  Dimensi-dimensi  Prima Ilmu  Administrasi  Negara,  Jilid  II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa Varma,  S.P.,  penyunting  Tohir  Effendi, 2007, Teori Politik Modern, Jakarta:
PT. Raja Grafindo Perkasa
Vining,  Aidan  R.,et.al,  Policy  Analysis:
Concepts  and  Practice,  1980,  New Jersey: Prentice Hall
Winarno,  Budi,  2007,  Kebijakan  Publik: Teori  &  Proses,  Yogyakarta:  Media Presindo