## Kesenjangan dalam Wacana Antikorupsi di Indonesia: Temuan dari Literatur Studi Korupsi Kritis

## Kanti Pertiwi
Universitas Indonesia
kanti.pertiwi@ui.ac.id

## Abstract
Indonesia’s  anti-corruption  movement  has  occupied  public  discourse  within  the  last  two decades. Various programs have been carried out by the vanguard in eradicating corruption in this country, the Corruption Eradication Commission (KPK). However, the journey was not free from turbulence and ambiguity, both in the realm of law and in the social sphere. Using  a  critical  discourse  analysis  approach,  this  paper  examines  (anti)corruption discourses in Indonesia and how they are positioned against each other. Previous studies suggest  that  there  is  a  strong  emphasis  on  universal  morality  within  the  dominant discourses on (anti)corruption in Indonesia. Using illustrations which are drawn from in- depth  anthropologically-oriented  studies,  I  demonstrate  that  corruption  needs  to  be understood through the lens of morality-in-context. This further suggests there is a serious gap between the dominant and marginalized discourses of (anti)corruption in Indonesia.
Keywords: Anti-Corruption Discourse, Discourse Analysis, Business-Government Relations, Governance

## Abstrak
Gerakan antikorupsi telah mendominasi wacana publik di Indonesia dalam dua dekade terakhir.  Berbagai  program  telah  dilakukan  oleh  garda  depan  dalam  memberantas korupsi di negeri ini, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, perjalanan itu tidak bebas dari turbulensi dan ambiguitas, baik di ranah hukum maupun di ranah sosial. Menggunakan pendekatan analisis wacana kritis, makalah ini mencoba mengidentifikasi wacana  dominan  dan  wacana  alternatif  (anti)korupsi  di  Indonesia  dan  bagaimana mereka  diposisikan  satu  sama  lain.  Studi-studi  terdahulu  menunjukkan  bahwa  ada penekanan kuat pada moralitas universal dalam wacana dominan tentang (anti)korupsi. Dengan menggunakan ilustrasi yang diambil dari tiga studi beorientasi antropologi, saya menunjukkan bahwa korupsi perlu dipahami lewat konsep moralitas dalam konteks. Ini juga  menunjukkan  adanya  kesenjangan  serius  antara  wacana  dominan  (anti)korupsi yang dominan dan terpinggirkan di Indonesia.
Kata kunci: Wacana Antikorupsi, Analisa Wacana Kritis, Hubungan Bisnis-Pemerintah, Tata Kelola

## Pendahuluan
Gerakan  antikorupsi  di  Indonesia secara umum telah mendapatkan dukungan  publik  yang  kuat  sejak kemunculannya dua dekade silam. Diawali dengan lahirnya UU Tipikor di tahun 1999 yang  kemudian  direvisi  tahun  2001, dilanjutkan  dengan  dibentuknya  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  lewat  UU KPK  tahun  2002  yang  kemudian  mulai beroperasi  tahun  2004  (Schutte,  2012),
KPK  telah  melewati  berbagai  episode turbulensi di tengah upayanya menjalankan mandat membersihkan
Indonesia dari korupsi.
Dari  sisi  kinerja,  KPK  memiliki kontribusi  besar  dalam  meningkatkan Indeks  Prestasi  Korupsi  (IPK)  Indonesia dari  peringkat  137  dari  146  negara  pada tahun  2004  ke  peringkat  89  dari  180 negara pada tahun 2018. Namun demikian, ada  beberapa  catatan  baik  dari  para sarjana (scholar) dan  pengamat  yang menarik untuk dicermati. Di ranah hukum, misalnya,  Butt  (2009)  menulis  bahwa klausul  “perbuatan  melawan  hukum”
dalam UU Tipikor meninggalkan ambiguitas  yang  tinggi,  apalagi  jika dikaitkan dengan norma sosial yang umum dipahami  oleh  masyarakat.  Beberapa putusan yang dinilai bermasalah dari segi hukum  kemudian  dianggap  sebagai “ collateral  damage” (hal.  25),  untuk menjaga  momentum  dari  pemberantasan korupsi  yang  berfokus  pada  keinginan mengubah  perilaku  pejabat  negara.  Riset terbaru oleh Wibowo (2018) mengungkap hal  senada  bahwa  ada  persoalan  yang terus  berulang  dalam hal  interpretasi UU Antikorupsi, yang memiliki kaitan dengan kencangnya  iklim  antikorupsi  yang  ada. Aparat  penegak  hukum  berada  di  bawah tekanan  dalam  menunjukkan  komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi, dan menyisakan sedikit sekali ruang untuk kritik dan refleksi.
Sementara sarjana lainnya mengungkap bahwa instrumen pemberantasan korupsi yang ada  saat ini masih  menyisakan  ambiguitas  dalam  hal memidanakan  korupsi  di  sektor  privat (Wibisana  dan  Marbun,  2018).  Di  ranah sosial,  dari  perspektif  sosiologi,  Ganie-
Rochman dan Achwan (2016) menegaskan bahwa pendekatan pemberantasan korupsi  yang  dijalankan  KPK  telah tersandera  oleh  aspek  formal  dan cenderung mengabaikan “informal arrangements” yang membentuk hubungan antarindividu dan antarlembaga  yang  memberikan  jalan untuk praktik-praktik yang sering disebut sebagai korupsi. Selain temuan-temuan di ranah  akademik,  tidak  sedikit  elit pemerintahan  maupun  pengamat  yang mengungkapkan bahwa gerakan antikorupsi telah menyebabkan melambatnya  kinerja  birokrasi  (Hotland dan  Taufiqurrahman,  2006),  dikarenakan iklim  kecemasan  yang  muncul  seiring makin gencarnya gerakan pemberantasan korupsi.
Seiring  dengan  perkembangan  di atas,  telah  berkembang  pula  studi  kritis (anti)korupsi (critical  corruption  studies) (Brown dan Cloke, 2011) yang menggunakan metodologi analisa wacana atau  metodologi  kualitatif  lainnya.  Studi- studi  ini  bersifat  multidisplin  dan  dapat ditemukan di literatur hukum, antropologi,  studi  organisasi,  sosiologi, juga ilmu politik dan hubungan internasional. Studi kritis menangkap apa- apa  yang  disebut  sebagai  persoalan “makna  yang  ambigu”  oleh  Butt,  yang disebut  sebagai  “masalah  interpretasi” oleh Wibowo (2018), yang disebut sebagai informal  arrangements oleh  Ganie- Rochman  dan  Achwan  (2016) , maupun yang  diidentifikasi  sebagai  ambiguitas  di ranah  pidana  korupsi  korporasi  oleh Wibisana  dan  Marbun  (2018).  Salah  satu thesis utama literatur  studi korupsi  kritis

## Kesenjangan dalam Wacana Antikorupsi di Indonesia: Temuan dari Literatur Studi Korupsi Kritis
(critical corruption studies) adalah bahwa ada  kesenjangan  antara wacana  dominan dan wacana alternatif terkait (anti)korupsi di  berbagai  konteks  (lihat  Marquette (2004) dan Bukovansky (2006).
Melanjutkan  tradisi  ini,  maka diperlukan sebuah studi yang mengidentifikasi wacana-wacana dominan  dan  wacana-wacana  alternatif (anti)korupsi yang berangkat dari pemahaman  bahwa  korupsi  memiliki makna  majemuk  dan  konteksual.  Tulisan ini  merupakan  upaya  awal  untuk memetakan apa saja wacana dominan dan wacana  alternatif  tersebut,  khususnya untuk  konteks  Indonesia.  Tulisan  ini menjadi  penting  karena  perspektif  kritis dalam  studi  korupsi  di  Indonesia  belum banyak  dikenal.  Padahal,  studi  kritis memiliki  beberapa  kontribusi  potensial khususnya  dalam  mengevaluasi  strategi antikorupsi  di  Indonesia  baik  dalam tataran konsep maupun praktis, sekaligus mencoba
mengatasi keterbatasan- keterbatasan  yang  ada.  Makalah  yang disajikan  saat  ini  berfokus  pada  tinjauan konseptual  dengan  menganalisa  studi- studi  terdahulu  dan  survei  dokumen otoritatif, serta studi berorientasi antropologi  yang  menampilkan  konteks Indonesia, negara yang telah mengadopsi agenda antikorupsi  global sebagai kelanjutan  dari  gerakan  reformasi  yang dicetuskan tahun 1998.
Sebelum  membahas  studi-studi tersebut,  terlebih  dahulu  akan  dijelaskan lensa  teoritis  dan  metode  yang  jamak digunakan oleh para sarjana korupsi kritis (critical corruption scholars ) yaitu analisa wacana  kritis (critical  discourse  analysis).
Analisa  wacana  kritis  merupakan sebuah pendekatan  yang  menekankan  pada analisa  teks  sekaligus  praktik  sosial  yang menggarisbawahi  kelit  kelindan power- knowledge dalam  me(re)produksi  sebuah wacana  (Hall,  2001),  untuk  mengungkap asumsi maupun ideologi yang
tersembunyi  dalam  memahami  sebuah fenomena,  dengan  tujuan  emansipatif yaitu menggugat
ketidakadilan- ketidakadilan  yang  ada  di  ruang-ruang sosial.  Makalah  akan  dilanjutkan  dengan penjelasan  tentang  wacana  dominan antikorupsi,  kritik  atas  wacana  tersebut yang  diperkaya  lewat  analisa  teks otoritatif dan identifikasi wacana alternatif dengan menyajikan temuan dari studi  berorientasi etnografis  oleh Pertiwi (2016), Tidey (2016) dan Jakimow (2018), dan  ditutup  dengan  diskusi  dan kesimpulan. Di bagian akhir, penulis akan menjabarkan  beberapa  implikasi  terkait temuan penelitian ini.

## Lensa  Teoritis  dan  Metode:  Analisa Wacana Kritis
Analisa  wacana  kritis  merupakan sebuah  teori  sekaligus  metodologi (Jørgensen dan Phillips, 2002) yang jamak digunakan  oleh  sarjana  korupsi  kritis. Analisa  ini  berlandaskan  epistemologi social  constructionism ,  yang  meyakini bahwa  realita  sosial  manusia  tidak memiliki  fitur  objektif,  melainkan  inter- subjektif.  Ia  juga  meyakini  bahwa  realita sosial  bersifat  majemuk,  tidak  tunggal. Dalam  konteks  korupsi,  para  analis diskursus (discourse  analyst) akan memandang  korupsi  sebagai  fenomena yang  memiliki  pemaknaan  yang  beragam dan cair, dipengaruhi oleh konteks di mana ia  hadir.  Korupsi,  sebagaimana  juga konstruksi sosial (social construct) lainnya seperti  pembangunan (development),
kesejahteraan
(wealth),
integritas (integrity), akuntabilitas (accountability), keadilan (justice), tidak  memiliki  makna yang objektif dan tetap (fixed) , melainkan maknanya  dapat  berubah  dari  satu konteks ke konteks lainnya, dan seringkali mencerminkan  kepentingan  dan  posisi aktor  sosial  terkait  yang  berupaya mendefinisikannya (Fairclough, 2001).
Proses  memberi  atau  menetapkan makna terjadi melalui bahasa dan bahasa bekerja melalui representasi - didefinisikan  oleh  Hall  (1997:3)  sebagai berikut:
“…it is by our use of things, and what we say, think and feel about them – how we represent  them  –  that  we  give  them meaning.  In  part,  we  give  objects,  people, and  events  meaning  by  the  frameworks  of interpretation  which  we  bring  to  them.  In part, we give things meaning by how we use them,  or  integrate  them  in  our  everyday practices… in part we give things meanings by how we represent them – the words we use  about  them,  the  ways  we  classify  and conceptualise them, the values we place on them.” (kita memberi makna dengan
menggunakan  hal-hal  di  sekitar  kita,  dan apa  yang  kita  katakan,  pikirkan  dan rasakan  tentang  hal-hal  tersebut  - bagaimana  kita  membuat  representasi tentang  mereka  -  kita  memberi  mereka makna.  Kita  juga  memberi  makna  benda, orang,  dan  peristiwa  dengan  kerangka interpretasi  yang  kita  bawa  kepada mereka. Kita juga memberi makna sesuatu dengan  cara  kita  menggunakannya,  atau mengintegrasikannya  dalam  praktik  kita sehari-hari  ...  sebagian  kita  memberi makna  pada  hal-hal  dengan  cara  kita mewakili  mereka  -  kata-kata  yang  kita gunakan  tentang  mereka,  cara  kita mengklasifikasikan  dan  membuat  konsep mereka,  nilai-nilai  yang  kita  tempatkan pada mereka).
Representasi yang berbeda menghasilkan pengetahuan yang berbeda,
cara  berpikir  yang  berbeda  tentang sesuatu dan cara bertindak yang berbeda di  dunia.  Pada  saat  yang  sama, pengetahuan  bergantung  pada  praktik sosial,  mereka  dikonstruksikan  dari interaksi  manusia  dengan  dunianya,  dan menjadi  berkembang  dan  terdiseminasi
dalam  sebuah  konteks  sosial  (Crotty, 1998).
Representasi  tertentu  mungkin menjadi lebih dominan daripada yang lain, sebagian sebagai akibat dari pelaksanaan kekuasaan (power  exercise) .  Disaat  yang sama,  lewat  proses  yang  kompleks  dan penuh ambiguitas dan kontradiksi, aktor- aktor  lainnya  akan  mencoba  untuk mempengaruhi proses menetapkan (fixing) makna  melalui  produksi  dan konsumsi teks (Hardy dan Phillips, 2004) yang menghasilkan variasi dan keluwesan makna.  Salah  satu  cara  memahami representasi  dan  efek  kuasanya  adalah melalui konsep wacana - sekumpulan teks yang  saling  terkait  dan  juga  praktik- praktik yang menghasilkan, menyebarluaskan, dan membaca teks-teks yang berbeda, yang membawa objek atau ide menjadi “ada” dan “nyata” (Fairclough, 1992;  Phillips  dan  Hardy,  1997).  Di  saat yang sama, keberadaan wacana membatasi apa yang dapat dikatakan dan dilakukan  dalam  kaitannya  dengan  objek tertentu  karena  wacana  adalah  cara "realitas  sosial  diproduksi  dan  dibuat nyata" dan dibuat bermakna (Phillips dan
Hardy, 2002:3). Sebagai  contoh,  wacana  tentang “anak jalanan” (Dewayani, 2015),
merupakan  kumpulan  berbagai  praktik sosial  dan  teks-teks  yang  diproduksi  dan direproduksi secara massal oleh beragam aktor,  yang  menghasilkan  cara  berbicara dan cara berlaku tertentu tentang sebuah isu,  khususnya  terkait  mereka  yang diklasifikasikan  sebagai  “anak  jalanan”. Dalam  wacana  ini,  orang-orang  dituntut untuk  paham  tentang  bagaimana  “anak jalanan”  harus  diatasi,  berbagai  dampak sosial  negatif  terkait  keberadaan  anak jalanan  dan  instrumen-instrumen  untuk mengentaskan mereka. Di saat yang sama, segala tingkah  laku  anak jalanan menjadi dipengaruhi bahkan didisiplinkan (disciplinary  effects) lewat  norma-norma

## Kesenjangan dalam Wacana Antikorupsi di Indonesia: Temuan dari Literatur Studi Korupsi Kritis
yang hadir bersamaan dengan konstruksi sosial terkait anak jalanan tersebut. “Anak jalanan”  sering  dianggap  sebagai  sumber ketidaktertiban bahkan bibit kriminalitas. Cara  kita  berpikir  tentang  “anak  jalanan” menjadi  terbatas  atau  dibatasi  oleh wacana  yang  ada.  Mustahil  untuk memposisikan  “anak  jalanan”  sebagai individu  yang  penuh  kreatifitas,  empati, dan memiliki resiliensi dalam menghadapi kehidupan yang penuh tantangan. Hal ini disebabkan sifat wacana tersebut yang tak jarang membungkam pengalaman hidup si anak jalanan yang menjadi subjek berbagai intervensi.  Karena  sifat  wacana  yang mengungkap  satu  sisi  namun  menutup yang  lainnya  (Hardy  dan  Phillips,  2004), persoalan struktur sosial dan ketidakadilan  ekonomi  yang  seharusnya digugat  tetap  terbungkus  rapi  di  balik mobilisasi  wacana  dominan.  Sebuah wacana dapat menempati posisi dominan di  ruang  publik,  ketika  disuarakan  oleh pihak-pihak yang memiliki posisi dominan di  masyarakat  dilihat  dari  kelas  sosial mereka,  tingkat  pendidikan,  penghasilan, dan lain-lain.
Analisa wacana memiliki persamaan dengan  studi  kualitatif  lainnya  yaitu memandang realita sosial manusia sebagai realita yang sarat makna. Satu perbedaan yang  mencolok  adalah  bahwa  dalam analisa  wacana,  peneliti  akan  menelusuri aspek  historis  dari  sebuah  fenomena sosial,  teks-teks  apa  saja  yang  saling terhubung  satu  sama  lain  yang  berperan dalam  “melahirkan”  sebuah  wacana  yang akhirnya  membuatnya  dirasakan  sebagai sebuah realita sosial yang “nyata”? Karena sifatnya  yang  dipengaruhi  oleh  filosofi sosial konstruksionisme ,  bahwa  sebuah fenomena  adalah  hasil  konstruksi  sosial, analisa  wacana  menjadi  metodologi penelitian  yang  berguna  untuk  membuat terlihat (to make visible) ideologi maupun struktur  kuasa (power  structure) yang sering tidak tampak dalam sebuah wacana
(Jørgensen  dan  Phillips,  2002).  Lewat analisa  wacana,  temuan  penelitian  akan mengungkap  suara-suara  yang  dominan dan  suara-suara  yang  sering  diabaikan yang  berkelit  kelindan  dalam  sebuah wacana.
Dalam menganalisa wacana, seorang peneliti  akan  menelaah  teks  dengan mengidentifikasi makna dikaitkan dengan konteks yang melatarbelakanginya. Selain itu, peneliti juga melakukan defamiliarisasi (Alvesson dan Deetz, 2000) atau membuat asing berbagai konsep yang selama  ini  sering  diterima  begitu  saja. Dalam  menganalisa  makna,  penulis memulai dengan pembacaan yang mendalam (close  reading), identifikasi pola, dan proses reiterasi yang terdiri dari membaca sebagian dari teks lalu membaca teks  secara  keseluruhan,  sebagai  proses dimana  peneliti  bergerak  dari  fase pengumpulan data dan fase inferensi data penelitian, hingga dicapai sebuah kesimpulan. Proses analisa teks bukanlah proses  yang  berlangsung  secara  linear (Spiggle,  1994),  melainkan  proses  yang dinamis  melibatkan  tahapan coding dan abstraction, dengan menghadirkan istilah- istilah  yang  digunakan  oleh  penulis,  dan juga  pengalaman,  pengetahuan,  dan  ide penulis  yang  bersangkutan.  Bergantung pada desain studi, seorang analis wacana bisa memfokuskan analisanya pada tema- tema  tertentu  atau  pada teknik  linguistik tertentu seperti penggunaan metafora dan ekspresi kebahasaan lainnya (Phillips dan Hardy, 2002).

## Pembahasan
Gerakan Antikorupsi Global
Dalam  konteks  global,  wacana antikorupsi telah menghasilkan konsensus yang  kuat  tentang  perlunya  aktor internasional  untuk  terlibat  dalam  apa yang sebelumnya dianggap sebagai urusan domestik negara-negara yang kurang kuat, dengan  mengusung  slogan  tata  kelola
(governance) atau pengentasan kemiskinan (poverty eradication) (Mawuko-Yevugah, 2014). Pada saat yang sama,  negara-negara  yang  kurang  kuat (third  world  countries) ini  semakin didorong  untuk  menyediakan  lingkungan yang  lebih  menguntungkan  bagi  pemilik kapital  transnasional  (Bratsis,  2014). Dalam wacana tersebut direproduksi ide- ide  bahwa  korupsi  bekerja  sebagai penghambat  demokratisasi,  menipiskan kekayaan nasional,  merusak kepercayaan publik  pada  lembaga-lembaga  sosial  dan merusak lingkungan (Transparency
International,  2019).  Banyak  masalah sosial  dewasa  ini,  mulai  dari  perang  dan kemiskinan  hingga  transportasi  umum yang  buruk,  jika  dilihat  dari  perspektif yang  dominan  ini,  dikatakan  disebabkan oleh korupsi. Antikorupsi  menjadi kerangka pamungkas untuk merumuskan solusi untuk setiap masalah sosial. Seperti yang  dicatat  oleh  Bratsis  (2003:9), “it would  seem  that  there  is  hardly  any contemporary  political  tendency  that  does not  contain  some  form  of  anti-corruption agenda” .  (Tampaknya  hampir  tidak  ada kecenderungan politik kontemporer yang tidak  mengandung  beberapa  bentuk agenda antikorupsi).
Di  konteks  Indonesia,  wacana antikorupsi yang direproduksi oleh aktor- aktor  supranasional  seperti  Bank  Dunia dan  Transparansi  Internasional  di  atas kemudian  direproduksi  juga  oleh  aktor lokal  seperti  KPK  dan Indonesian Corruption  Watch  (ICW), yang  kemudian dapat  dikatakan  telah  mencapai  posisi dominan  di  masyarakat.  Telah  terdapat konsensus  bahwa  perbuatan-perbuatan tertentu  yang  dulunya  tidak  dikenal sebagai “korupsi” kini dipandang sebaliknya. Namun demikian, wacana yang dominan ini memiliki beberapa kelemahan, yang sebagai konsekuensinya tidak sepenuhnya mampu mengendalikan perilaku masyarakat sebagaimana
diharapkan.  Dalam  bagian  selanjutnya, penulis  akan  membahas  beberapa  kritik atas wacana dominan tersebut berdasarkan studi-studi terdahulu.

## Kritik atas Wacana Antikorupsi Global
Kritik  pertama  dan  utama  yang hadir  dalam  literatur  yang  membedah wacana  antikorupsi  adalah  terkait minimnya  analisa  korupsi  yang  sensitif pada  konteks.  Ini  dipengaruhi  juga  oleh asumsi rasionalis yang sering melatarbelakangi  studi  korupsi:  Bahwa korupsi  dilakukan  oleh  aktor  ekonomi yang  ingin  memaksimalkan  keuntungan pribadi semata dan terlepas dari konteks sosialnya. Studi rasionalis sering berasumsi  bahwa  pelaku  korupsi  adalah aktor yang senantiasa melakukan kalkulasi  atas  tindakan-tindakannya  dan menimbang secara seksama lewat proses berpikir  yang ekstensif  deliberatif serta independen, sebelum melakukan tindakan yang  jamak  disebut  sebagai  korupsi. Asumsi  ini  kerap  dipertanyakan  dalam kaitannya  dengan  temuan  peneliti  lain yang  mengungkap  bahwa  korupsi  dapat terjadi  sebagai  bagian  dari habitus (Bourdieu, 2004) yang mengatur perilaku seseorang  tanpa  proses  berpikir  yang penuh  kesadaran (mindlessness), dan dapat  terjadi  karena  tekanan  atau ekspektasi sosial yang melingkupi individu (Pertiwi, 2018).
Selain  abai  pada  konteks,  wacana antikorupsi juga bersifat ahistoris. Dalam bukunya  yang  berjudul Corruption:  An Empty  Signifier, Koechlin  menyoroti bagaimana  jargon  antikorupsi  telah menikmati  posisi  hegemoni,  terutama terkait posisinya sebagai yang dilegitimasi sebagai  sebuah  upaya  serius  yang melintasi  batas  negara  dan  sektor. Mengutip Koechlin (2013:1):
In the past two decades a general consensus has emerged condemning corruption as one of  the  most  damaging  factors  for

## Kesenjangan dalam Wacana Antikorupsi di Indonesia: Temuan dari Literatur Studi Korupsi Kritis
development.  Corruption  is  seen  to undermine  the  cohesion  and  strength  of whole  societies,  to  threaten  precarious economic  and  social  progress  made  in developing  countries,  and  to  increase  the vulnerability of lives and livelihoods of the poor.  What  is  new  is  not  only  the  wave  of concern,  but  that  the  condemnation  of corruption  transcends  all  boundaries  and sectors.
(Dalam  dua  dekade  terakhir,  sebuah konsensus umum telah muncul mengutuk korupsi  sebagai  salah  satu  faktor  paling merusak  bagi  pembangunan.  Korupsi dipandang  melemahkan  kohesi  dan kekuatan seluruh masyarakat, mengancam kemajuan ekonomi dan sosial yang genting di negara-negara berkembang, dan meningkatkan kerentanan  hidup  dan  mata  pencarian orang miskin. Apa yang baru bukan hanya gelombang  kekhawatiran,  tetapi  bahwa kutukan korupsi melampaui semua batas dan sektor.)
Ini  terlihat  ketidaksadaran (lack  of awareness) dalam  mengenali  wacana alternatif dari masa ke masa seperti yang diungkap oleh cendikia Harvard, Nathaniel H. Leff yang berargumen bahwa pada masa tertentu,  korupsi  pernah  dipandang “menekan ketidakpastian
dan meningkatkan  investasi”  (Leff,  1964:10). Dalam  tulisannya,  Leff  mengungkap berbagai penjelasan bahwa korupsi, meski dilihat  sebagai  hal  yang  merugikan  dari kacamata  bangsa  Barat  dan  juga pengusaha domestik, justru dilihat sebagai hal  yang  positif  untuk  kompetisi,  inovasi, dan  juga  sebagai hedging-policy atas kegagalan kebijakan pemerintah. Theobald  (1999)  mengkritik  pesatnya perkembangan wacana akademik tentang korupsi  sebagai  bentuk  superioritas
‘modernitas’ versi Barat, yang perlu ditiru dan  diidamkan  oleh  negara-negara berkembang. Theobald juga mempertanyakan “eerie silence”
(kebisuan)  yang  berlangsung  selama kurang  lebih  30  tahun  lamanya  terkait praktik-praktik  yang  kemudian  diberi label  “korupsi”.  Selanjutnya,  semangat menggebu  memberantas  korupsi  tampak memiliki  titik  berat  pada  negara-negara tertentu  saja,  khususnya  negara  dunia ketiga,  sementara  korupsi  di  negara- negara  dunia  pertama  sering  kali  tidak dianggap  sebuah  persoalan  yang  serius. Korupsi  menjadi “…nationally  sited,  ‘over there’.” (Bracking, 2007:16).
Dari  bahasan  di  atas  nampak  jelas bahwa  korupsi  memiliki  makna  yang dapat  berubah  seiring  perubahan  waktu dan  konteks,  termasuk  kondisi  ekonomi dan  geopolitik  negara-negara  di  dunia, khususnya  di  akhir  era  1990an. Sebagaimana  diulas  oleh  Polzer  (2001), sejarah  gerakan  antikorupsi  global memiliki  latar  belakang  kondisi  yang dihadapi  Bank  Dunia  yang  saat  itu mengalami  krisis  legitimasi  terkait pinjaman-pinjaman yang diberikannya ke negara-negara  Dunia  Ketiga  termasuk Indonesia.  Jargon  antikorupsi  memiliki kesamaan  dengan  konsep  pembangunan (developmentalism) yang didominasi perspektif  masyarakat  Barat  (Heryanto, 1988)  yang  cenderung  mengabaikan trajektori historis  negara-negara  dunia ketiga seperti Indonesia.
Selanjutnya,  studi-studi  terdahulu juga  menemukan  bahwa  moralitas universal  menjadi  salah  satu  tema  besar yang  begitu  kental  mewarnai  wacana dominan  yang  di(re)produksi  oleh  aktor- aktor  berkuasa  (lihat  Bukovansky,  2006) termasuk  Bank  Dunia,  Transparansi Internasional, Organization  for  Economic Cooperation and Development (OECD), dan pemerintah  yang  berkuasa  di  negara tertentu.  Penulis  akan  membahasnya  di bagian selanjutnya.

## Moralitas Universal
Dalam  tema  ini,  teks-teks  yang direproduksi secara masif oleh pemerintah (state) yang kemudian berlaku sebagai official  discourse atau  wacana resmi  sangat  kental  dengan  nuansa moralisasi.  Artinya,  persoalan  korupsi yang  sejatinya  sangat  kompleks  sering direduksi ke dalam persoalan ketidakmampuan  seorang  aktor  sosial untuk  memilih  perilaku  yang  moral  atau etis,  baik  itu  dikarenakan  pemahaman yang keliru maupun moralitas yang cacat (Bracking, 2007; Bukovansky, 2006; Gebel, 2012;  Marquette,  2012),  berdasarkan standar tertentu yang berlaku lintas ruang dan  waktu.  Para  sarjana (scholar) ini menyoroti  analisis  korupsi  yang  terjebak pada  dikotomi  publik  versus  swasta
(public vs private) yang banyak
dipengaruhi  konsep  birokrasi  ala  Weber (Bukovansky,  2006) , maupun  paradigma legalrasional  yang  sempit,  yang  sering berbenturan  dengan  logika  sosial-budaya dalam  praktik  keseharian  masyarakat dunia  ketiga.  Bracking  (2007),  selain cendikia  lainnya,  memproblematisasi bagaimana  praktik-praktik  sosial  yang memiliki  wujud  dan  akar  persoalan  yang berbeda-beda  dapat  diklasifikasikan  ke dalam  satu  kategori  yaitu  ‘korupsi’. Selanjutnya,  berbagai  praktik  ini  sering diasumsikan  sebagai  konsekuensi  dari sifat  keinginan  mewujudkan  kepentingan pribadi (self-interested  nature), sehingga obat  untuk  korupsi  adalah  meregulasi sifat-sifat  mementingkan  kepentingan pribadi  ini  lewat  beragam  instrumen seperti  kode  etik  perilaku  yang  disusun lewat  kacamata  tertentu  dan  seringkali mengabaikan kompleksitas di lapangan.
Sementara  itu,  Bukovansky  (2006) dalam makalahnya yang diberi judul “The hollowness  of  anti-corruption  discourse”, berargumen  bahwa  gerakan  antikorupsi yang  kental  mempromosikan  persoalan korupsi sebagai pertarungan antara si baik
dan  si  jahat,  antara  perilaku  yang bermartabat dan perilaku tamak, merupakan  wujud  dari  pendekatan liberal-rasional.  Sebagai  contoh,  tulis Bukovansky, preambul dari OECD
Convention secara eksplisit menggunakan kata “moral” dalam kalimat pertama: ‘Considering  that  bribery  is  a  widespread phenomenon  in  international  business transactions, including trade and investment, which raises serious moral and political  concerns,  undermines  good governance  and  economic  development, and  distorts  international  competitive conditions; …’ (OECD, 1997).
(Menimbang  bahwa  penyuapan  adalah fenomena  yang  tersebar  luas  dalam transaksi  bisnis  internasional,  termasuk perdagangan dan investasi, yang menimbulkan  masalah  moral  dan  politik yang serius, merusak tata kelola yang baik dan pembangunan ekonomi, dan mengubah kondisi persaingan internasional; ... (OECD, 1997)) Pendekatan demikian mendatangkan  problematika  baru,  tidak hanya soal etika, tetapi juga problematika yang lebih pragmatis. Secara etika, di mana tanggungjawab  para  pegiat  antikorupsi global  dan  nasional  yang  secara  sepihak menentukan  standar-standar  perilaku antikorupsi tanpa melibatkan masyarakat yang  menjadi  objek  penerapan  standar tersebut?  Dengan  mengusung  konsep moralitas  yang  universal,  para  aktor antikorupsi  global  menganggap  bahwa apa-apa yang dianggap baik oleh konteks sosial tertentu maka akan berlaku pula di konteks  sosial  lainnya.  Sementara  itu, secara pragmatis, Bukovansky (2006:184) menulis: “Externally  imposed  standards will  lack  legitimacy  unless  they  are embraced  and  internalized  by  the  culture on which they are imposed.” (Standar yang diberlakukan  secara  eksternal  tidak  akan memiliki  legitimasi  kecuali  jika  mereka

## Kesenjangan dalam Wacana Antikorupsi di Indonesia: Temuan dari Literatur Studi Korupsi Kritis
dianut  dan  diinternalisasi  oleh  budaya yang  menjadi  dasar  penerapannya). Standar  universal  inilah  yang  sering menjadi  persoalan  ketika  organisasi dihadapkan  pada  dua  pilihan  antara mematuhi  standar  atau  menyelamatkan kepentingan-kepentingannya  (Kuncoro, 2018)  di  tengah  kondisi  iklim  politik- ekonomi  yang  masih  jarang  menjadi perhatian.
Wacana  Resmi (Official  Discourse)

## Antikorupsi di Indonesia
Untuk memperkaya bahasan di atas, penulis  akan  mengidentifikasi  wacana dominan antikorupsi di Indonesia. Penulis mengumpulkan data berupa teks otoritatif yang  dipandang  memiliki  pengaruh  yang sentral  dalam  membentuk  wacana  resmi antikorupsi  di  Indonesia.  Teks  otoritatif tersebut  terdiri  dari  dokumen-dokumen resmi yang di(re)produksi oleh
Pemerintah  Indonesia  yaitu:  Peraturan Presiden  No.  55/2012  tentang  Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan  Jangka  Menengah  Tahun  2012-2014, Peraturan  Presiden  No.  54/2018  tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan Laporan Tahunan KPK Tahun 2018.
Peraturan  Presiden  No.  55  tahun 2012  diterbitkan  di  masa  kepresidenan Susilo  Bambang  YudhoyoNo.  Teks  ini dipandang  otoritatif  karena  memuat  visi, misi, sasaran, strategi, dan fokus kegiatan pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi yang  selanjutnya  akan  dilakukan  oleh Kementerian/Lembaga  dan  Pemerintah Daerah.
Strategi nasional tentang pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi
(Stranas  PPK)  yang  dimuat  dalam Peraturan  Presiden  ini  secara  eksplisit juga  mengidentifikasi  indikator  hasil utama  berupa  Indeks  Persepsi  Korupsi (IPK), ketentuan United Nations Convention  Against  Corruption  (UNCAC ) dan  indeks  Sistem  Integritas  Nasional
(SIN).  Hal  ini  menunjukkan  bagaimana wacana  antikorupsi  di  Indonesia  sangat kental dipengaruhi oleh wacana dominan yang  di(re)produksi  oleh  aktor-aktor antikorupsi global.
Selanjutnya,  di  era  presiden  Joko Widodo  tahun  2018,  terbit  Peraturan Presiden No. 54 tentang Strategi Nasional Pencegahan  Korupsi  (Stranas  PK)  yang menggantikan  Peraturan  Presiden  No. 55/2012 yang dipandang sudah tidak lagi sesuai  dengan  perkembangan  kebutuhan pencegahan  korupsi,  tanpa  menjelaskan perkembangan  kebutuhan  apa  yang dimaksud.  Peraturan  ini  masih  merujuk pada Pengesahan UNCAC namun memiliki perbedaan signifikan yaitu hilangnya kata “pemberantasan”, dan  menggunakan istilah  strategi  nasional  pencegahan korupsi, juga tanpa menjelaskan ekstensif mengapa istilah
“pemberantasan” dihapuskan.  Selain  itu,  berbeda  dari Stranas  PPK,  Stranas  PK  yang  baru  juga tidak  mencantumkan  periode  waktu berlakunya stranas tersebut.
Laporan  Tahunan  KPK  tahun  2018 menjadi  dokumen  penting  ketiga  yang menjabarkan  visi  misi  sekaligus  kinerja lembaga yang merupakan garda terdepan pemberantasan  korupsi  di  Indonesia. Laporan  Tahunan  tersebut  memiliki  tiga bagian  besar  yang  disusun  dengan  tema sederhana dan mudah diingat yaitu: Lihat, Lawan,  dan  Laporkan.  Ini  menunjukkan bahwa  laporan  tersebut  sengaja  disusun untuk  pembaca  awam,  dan  memiliki nuansa marketing yang kental dilihat dari desain  visual  dan  verbalnya.  Para pimpinan  KPK  ditampilkan  dalam  wujud kartun  dan  diberi  titel  “Nahkoda”,  dan penggunaan bahasa berima meninggalkan kesan  popular  yang  amat  kental.  Telaah yang  penulis  lakukan  atas  tiga  dokumen sentral  yang  dipandang  berpengaruh dalam  gerakan  antikorupsi  dari  periode 2012  hingga  batas  waktu  yang  belum
ditentukan  menunjukkan  beberapa  hal berikut.
Pertama ,  bahwa  ada  dua  penyebab utama  dari  korupsi:  (1)  minimnya mekanisme reward and punishment dalam pelayanan  publik,  dan  (2)  ketiadaan sistem  yang  “berintegritas”. Reward  and punishment memiliki  kaitan  erat  dengan asumsi rasionalitas aktor di birokrasi yang dianggap  akan  merespon  secara  linier terhadap  mekanisme  tersebut,  terlepas dari  konteks  sosialnya.  Sementara argumen perlunya sistem yang
“berintegritas”  erat  kaitannya  dengan asumsi  bahwa  individu  yang  memiliki “integritas”  akan  mampu  mencegah dirinya  dari  melakukan  hal-hal  yang digolongkan  sebagai  korupsi.  Dengan demikian, “integritas” menjadi esensi yang harus  dimasukkan  ke  dalam  pribadi individu,  sebagai  bekal  ia  melawan korupsi.  Sebagaimana  tertera  dalam  hal. 24:
“Salah satu akar penyebab berkembangnya  praktik  korupsi  patut diduga  berasal  dari  rendahnya  integritas para  pelakunya  dan  masih  kentalnya budaya  permisif  terhadap  tindakan korupsi.”
Selanjutnya:  Masyarakat  dengan kultur  yang  mendorong  struktur  sosial berperilaku  koruptif  perlu  diubah  pola pikirnya  agar  terbebas  dari  nilai-nilai koruptif,  terlebih  lagi  agar  menjunjung integritas.”
Sebagai  konsekuensi  logis  dari asumsi  demikian,  yang  dirujuk  sebagai peranti  antikorupsi  adalah  seperangkat formal  rules yang  perlu  diadopsi  oleh institusi  publik  di  Indonesia,  guna memberantas  korupsi  yang  “masif  dan sistematis” (hal. 8). Formal rules tersebut diantaranya:  profil assessment -  yang mengevaluasi rekrutmen, mutasi, promosi seorang pegawai publik dengan mengukur kompetensi dan “integritas” nya, kode etik -  yang  merupakan  pedoman  etika  yang
berlaku  universal  dan  seringkali  hanya menjadi aktivitas box-ticking semata,  dan juga  pakta  integritas  –  yang  sekali  lagi menitikberatkan pada komitmen individu dan “kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.” (hal. 41). Formal  rules dianggap  dapat  meregulasi perilaku  seorang  aktor  rasional  yang senantiasa memperhitungkan untung-rugi perbuatannya secara cermat dan dikawal dengan seperangkat kemampuan batiniah universal  yang  dinamakan  “integritas”, sekali  lagi  tanpa  memperhitungkan konteks  sosialnya.  Sementara  istilah “korupsi”  dan  “integritas”  digunakan dengan  mudahnya  seakan  apa  yang dimaksud  dengan  “korupsi”  dan  bukan “korupsi”, “integritas” dan bukan “integritas”  telah  dianggap  transparan, terpampang  jelas  tanpa  persengketaan (dispute) diantara kelompok yang dijadikan  objek  atas  peranti  antikorupsi tersebut. Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan  Korupsi  tahun  2018  juga menegaskan  bahwa  korupsi  dapat diberantas dengan mereformasi moralitas individu, sebagaimana tertuang dalam tiga poin bernama Rencana Aksi Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi (hal. 41) sebagai berikut:
“1.  Menyusun  kebijakan  yang mewajibkan  pembelajaran  yang  memuat nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi  di  kurikulum  setiap  jenjang pendidikan selambat-lambatnya bulan Juni tahun 2019;
2.  Menyusun  dan  mendistribusikan materi  pembelajaran  yang  memuat  nilai- nilai  pendidikan  Karakter  dan  Budaya
Antikorupsi di setiap jenjang pendidikan;
3. Melakukan pendampingan pelaksanaan  Pendidikan  Karakter  dan Budaya Antikorupsi bagi satuan pendidikan;…”

## Kesenjangan dalam Wacana Antikorupsi di Indonesia: Temuan dari Literatur Studi Korupsi Kritis
Konsekuensi  dari  fokus  atas moralitas  individu  yang  diproblematisasi lewat kacamata moralitas universal adalah menjadi  terbatasnya  bahasan  dalam wacana  dominan  tersebut  terkait  hal-hal lain  yang  juga  membutuhkan  perhatian karena merupakan persoalan yang serius dan  mendasar.  Sebagai  contoh,  wacana dominan  antikorupsi  menjadi  dijauhkan dari  persoalan  membongkar  struktur kuasa yang tidak adil (Bukovansky, 2006), persoalan  ketimpangan  kesejahteraan antara  segmen-segmen  di  masyarakat (Budiman,  Roan,  dan  Callan,  2013), maupun  hegemoni  wacana  negara  dunia pertama atas praktik dan perilaku negara dunia ketiga yang kental di dalam wacana pemberantasan korupsi.
Kedua , setelah dikeluarkannya Perpres  no  54/2018,  yang  tidak  lagi menyebutkan kata “pemberantasan”
melainkan  “pencegahan”  tanpa  elaborasi dan  argumentasi  khusus,  seharusnya menimbulkan  pertanyaan  di  kalangan pegiat antikorupsi tentang perubahan ini. Di  samping  itu,  nampak  bahwa  gerakan antikorupsi  telah  beralih  fokus  ke  sektor bisnis  dan  keuangan  negara,  sementara persoalan  reformasi  moral  tampak  telah sedikit  merosot  dalam  skala  prioritas. Gerakan antikorupsi menjadi semakin erat kaitannya  dengan  penciptaan  iklim  yang baik untuk bisnis, dan konsolidasi tatanan keuangan  dan  investasi  global.  Hal  ini senada  dengan  argumen  beberapa cendikia (Bedirhanlu, 2007; S. L. Bracking,
2009;  Brown  dan  Cloke,  2004,  2005; Walton, 2013, 2016) yang menggarisbawahi bahwa gerakan antikorupsi merupakan salah satu gerbong dalam reformasi neoliberal yang mengusung  kebijakan  ramah-pasar  dan pembatasan peran negara sebagai sebuah system of thought (Lazzarato, 2009). Sejauh ini penulis telah menghadirkan  hasil  analisa  atas  wacana dominan antikorupsi di Indonesia dengan
mensurvei  tiga  dokumen  resmi  yang diproduksi  oleh  aktor  pemerintah. Selanjutnya, penulis akan mengidentifikasi wacana alternatif antikorupsi lewat telaah atas temuan studi beriorientasi antropologi  yang  dilakukan  oleh  Pertiwi (2016), Tidey (2016) dan Jakimow (2018). Ketiga  studi  ini  memiliki  kesamaan  yaitu tidak menerima begitu saja pendefinisian korupsi yang kerap muncul dalam literatur arusutama yaitu “penyalahgunaan wewenang pejabat publik untuk kepentingan  pribadi”.  Ketiganya  juga mengadopsi  pendekatan  antropologis (Torsello  dan  Vernard  2016,  Pertiwi 2018),  yang  memberikan  ruang  untuk pemaknaan  dari  sudut  pandang  aktor terkait  yang  sering  dikenal  sebagai perspektif “emic”.

## Wacana  Alternatif  Antikorupsi  di Indonesia
Studi oleh Pertiwi (2016) mengangkat isu  korupsi  dalam  konteks  hubungan bisnis-pemerintah  di  Indonesia.  Studi lapangan  yang  ia  lakukan  melibatkan  40 partisipan dengan latar belakang beragam diantaranya  aktor  pemerintah,  pelaku bisnis, dan pegiat antikorupsi di Indonesia. Pertiwi memfokuskan penelitiannya untuk  menangkap  bagaimana  korupsi dimaknai oleh para pemangku kepentingan  (anti)korupsi  di  Indonesia, untuk  menunjukkan  bahwa  korupsi memiliki  makna  yang  jamak  dan  tidak dapat  dilepaskan  dari  kondisi  sosial- ekonomi  sekaligus  isu  relasi  kuasa  yang melatarbelakanginya.
Sementara itu, Tidey (2016) meneliti bagaimana  korupsi  dimaknai  oleh  para Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  di  kota Kupang  di  tengah  gencarnya  kampanye antikorupsi  di  kota  tersebut.  Kupang adalah  kota  yang  mendapat  gelar  kota paling  korup  untuk  tahun  2008. Pertanyaan riset yang diajukan oleh Tidey adalah terkait dampak program
antikorupsi pada bagaimana ASN menavigasi  lansekap  moral-etika  di  era birokrasi pasca-Suharto. Khususnya
seperti  apa  dilema  etika  yang  dihadapi oleh para ASN di Kupang yang merupakan lulusan  Institut  Pemerintahan  Dalam Negeri yang memiliki reputasi yang harus dijaga.  Tidey  secara  eksplisit  menggugat perspektif  modernisasi  yang  menjadi paradigma  dominan  dalam  merumuskan gerakan antikorupsi.
Studi  terakhir  yang  menjadi  bagian dari  telaah  literatur  penulis  adalah  studi oleh  Jakimow  (2018).  Dalam  studinya, Jakimow  memberi  perhatian  lebih  pada berbagai  praktik  sosial  yang  muncul  di masyarakat  kota  Medan, Sumatera Utara. Jakimow  melakukan  wawancara  dan observasi untuk mendapatkan
pemahaman  tentang  praktik  “bagi-bagi”, praktik  yang  begitu  jamak  dan  erat kaitannya  dengan  dimensi  emosi  dan afeksi,  yang  dipengaruhi  pula  oleh lansekap  pembangunan  dan  narasi Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  (KKN) yang  begitu  mendominasi  di  tengah- tengah masyarakat setelah era Reformasi.
Moralitas  dalam  Konteks (Morality  in Context)
Salah  satu  tema  penting  yang menjadi  bagian  dari  wacana  alternatif antikorupsi  di  Indonesia  berdasarkan studi  oleh  Pertiwi  (2016),  Tidey  (2016) dan Jakimow (2018) adalah terkait konsep moralitas yang cair, jamak, dan kontekstual.  Alih-alih  mengadopsi  ide bahwa  korupsi  merupakan  perilaku  yang melanggar  standar  moral  yang  universal, ketiga studi di atas secara tidak langsung menggugat  pemahaman  dominan  ini.
Lewat studinya, Pertiwi (2016) menunjukkan  bahwa  partisipan  dalam studi  mereka  memiliki  penalaran  moral yang berbeda, yang seringkali dimarjinalisasi  dalam  literatur  korupsi arusutama. Partisipan dalam studi Pertiwi
mengungkap bahwa perbuatan yang oleh orang luar dilihat sebagai korupsi ternyata memiliki makna-makna alternatif, diantaranya sebagai alat mempertahankan kelayakan  hidup  ( corruption  gets  things done) dan  memenuhi  tanggungjawab sosial (corruption maintains social obligations) para  aktor  di  tengah lingkungan  sosial  yang  menunjukkan kondisi kesenjangan ekonomi dan berbagai keterbatasan dari sisi sistem dan institusi.  Partisipan  dalam  studi  Pertiwi mempertanyakan doktrin-doktrin
antikorupsi yang seakan abai pada kondisi spesifik  yang  dialami  oleh  negara-negara pascakolonial seperti Indonesia.
Ini  senada  dengan  apa  yang diserukan dalam penelitian terbaru terkait moralitas  yang  ditulis  oleh  Shadnam (2015). Ia mengemukakan bahwa konteks membentuk moralitas – apa yang dianggap baik  dan  buruk  dalam  kondisi  ruang  dan waktu  tertentu.  Shadnam  berargumen bahwa  memahami  moralitas  merupakan praktik  yang  sangat  reflektif,  di  mana individu  diberikan  kesempatan  untuk memberikan  perspektifnya  sendiri (self- account) dikaitkan  dengan  norma-norma yang melingkupinya, yang boleh jadi saling bertentangan  satu  sama  lain.  Pentingnya memahami  konteks,  yang  didefinisikan oleh  Shadnam  sebagai  segala  sesuatu selain  dari  pada  “teks”,  artinya  termasuk juga  kalimat,  atau  segala  kondisi  sosial yang  melatarbelakangi  sebuah  “teks” seperti  istilah  “korupsi”  itu  sendiri, menjadi sangat  sentral  dalam memahami konsep  ini.  Shadnam  juga  menegaskan bahwa  moralitas  harus  dibedakan  dari norma penilaian (evaluative norm) lainnya khususnya norma-norma yang dipaksakan dari  luar  seperti  dalam  ilustrasinya tentang demokrasi. Demokrasi, di beberapa  negara  seperti  Afganistan,  Irak,
Libya,  kekuatan  Barat  telah  memaksakan sebuah  norma  berupa  demokrasi  yang pada akhirnya justru menegasikan prinsip

## Kesenjangan dalam Wacana Antikorupsi di Indonesia:
Temuan dari Literatur Studi Korupsi Kritis
demokrasi itu sendiri karena menghilangkan  hak  rakyat  di  negara- negara tersebut untuk memilih pemimpinnya sendiri, dan bukan pemimpin  boneka  yang  dikehendaki oleh para promotor demokrasi liberal.
Ini  mengingatkan  kita  pada  label “korupsi”  yang  senantiasa  disematkan kepada  berbagai  praktik  yang  dianggap sebagai  penyakit  masyarakat  tanpa memperhatikan konteks. Di sisi lain, Tidey (2016)  juga  mengungkap  bahwa  upaya- upaya antikorupsi tidak jarang melahirkan kebingungan  atau  ketidakpastian  terkait konstruksi perbuatan etis, dan bagaimana menjadi individu yang beretika.
“…anticorruption efforts
heighten uncertainty  regarding  what  corruption  is and  facilitate  slippage  between  various constructions of ethical selfhood.”
("...  upaya  antikorupsi  meningkatkan ketidakpastian  mengenai  apa  itu  korupsi dan memfasilitasi selip di antara berbagai konstruksi kedirian etis).
Ketidakpastian (uncertainty) yang dimaksud  oleh  Tidey  memiliki  akarnya pada kesenjangan antara wacana dominan antikorupsi yaitu “good governance” yang menekankan  pada  kepatuhan  pada peraturan (rule-following) dan konstruksi terkait kondisi dan ekspektasi sosial yang digambarkan  lewat  istilah-istilah  seperti “anak yang baik”, “pegawai yang setia pada atasan”,  dan  seterusnya.  Lebih  penting lagi,  ketidakpastian  ini  disebabkan  masih sedikitnya  pemahaman  terkait  moralitas dalam konteks (morality in context) , yang selama  ini  masih  menjadi  bagian  dari wacana alternatif antikorupsi di Indonesia.
Tidey menggambarkan bagaimana seorang  ASN  kerap  dimintai  tolong  oleh saudaranya untuk mendapatkan pekerjaan di instansi tempat ia bekerja. Ia menghadapi  situasi  ambigu  antara keharusan  menaati  peraturan  dan melakukan  apa  yang  dianggap  baik  oleh lingkungan
sosialnya.
Tidey
berkesimpulan  bahwa  upaya  reformasi yang  berlangsung  di  berbagai  wilayah  di Indonesia  tidak  berhasil  mengurangi korupsi,  namun  menegaskan  kembali sentralitas  hubungan  keluarga  dalam mengatasi ketidakpastian akibat program reformasi  yang  tidak  peka  terhadap konteks. Di sinilah pentingnya memahami konsep  moralitas  yang  kontekstual, dimana  perbuatan-perbuatan  yang  oleh orang  luar  dipandang  sebagai  sebuah pelanggaran moral/etika, ternyata dimaknai sebaliknya oleh aktor terkait.
Senada  dengan  Pertiwi  dan  Tidey, Jakimow  (2018)  juga  berbicara  tentang korupsi yang memiliki makna kontekstual terkait  moralitas,  yang  sering  diabaikan. Jakimow memberikan ilustrasi bagaimana aktor pembangunan khususnya penerima dana  bantuan dari  pemerintah  mengikuti moral  logic “bagi-bagi”  dalam menavigasi tuntutan yang sering saling bertentangan dalam  interaksi  sosial  mereka.  Jakimow menggarisbawahi  konflik  yang  terjadi ketika  seseorang  berupaya  mengikuti wacana  dominan  terkait  antikorupsi  dan tata  kelola,  namun  di  saat  yang  sama  ia juga  tak  dapat  melepaskan  diri  dari kompleksitas  hubungan  sosial  yang melingkupinya  yang  juga  menuntutnya untuk  berlaku  sebagaimana  diharapkan oleh  kelompok  sosialnya.  Jakimow melanjutkan analisanya dengan menawarkan konsep moral atmosphere di mana  perilaku-perilaku  tertentu  dapat dilihat dengan penuh kecurigaan (suspicion), kecemburuan (jealousy),
sinisme (cynicism) dan  rasa  bersalah (guilt) sebagai  konsekuensi  dari  wacana antikorupsi  yang  begitu  dominan.  Lewat analisa  dengan  mengambil  perspektif “emic”,  kesenjangan  antara  wacana dominan dan wacana alternatif
antikorupsi  di  Indonesia  ini  menjadi tampak semakin jelas.

## Penutup
Makalah  ini  telah  membahas bagaimana pemberantasan korupsi dapat dievaluasi  dengan  memeriksa  asumsi- asumsi  yang  melandasinya  maupun ideologi-ideologi  yang  memengaruhinya lewat  lensa  analisa  wacana  kritis  yang dilakukan  oleh  studi-studi  terdahulu. Metodologi  ini  berbeda  dari  metodologi arusutama dengan menggarisbawahi fitur korupsi sebagai konstruksi sosial. Sebagai konsekuensinya, bagaimana (anti)korupsi dimaknai  tidaklah  terlepas  dari  kontes sosial-ekonomi-politik dimana (anti)korupsi  muncul,  dan  relasi  kuasa yang melatarbelakanginya.
Dengan  menghadirkan  literatur- literatur  terdahulu  dan  survei  atas dokumen  otoritatif,  makalah  ini  telah mengetengahkan  beberapa  kritik  untuk gerakan  antikorupsi  global  dan  lebih khususnya lagi di Indonesia. Dari bahasan yang  telah  disajikan,  nampak  bahwa wacana  maupun  praktik  antikorupsi memiliki  kesenjangan  dengan  praktik sehari-hari  masyarakat  yang  menjadi sasaran  gerakan  ini.  Kesenjangan  terjadi karena  adanya  dominasi  wacana  global atas  praktik  lokal,  dan  dominasi  wacana pemerintah dan kelompok pegiat antikorupsi atas kelompok-kelompok lain di masyarakat yang mengalami marjinalisasi  lewat  narasi  moralitas universal. Kesenjangan ini dapat pula dijelaskan  lewat  konsep discursive struggle, sebuah  kondisi  ketika  wacana- wacana  saling  berkompetisi  untuk mencapai hegemoni dengan menawarkan versi  tertentu  dalam  memahami  sebuah fenomena  sosial  (Jørgensen  dan  Phillips 1999:15).  Di  satu  sisi  kita  mendapati pemaknaan  korupsi  yang  dominan  lewat definisi  yang  mempertentangkan  ranah publik-privat,  yang  bergulat  dengan pemaknaan  yang local-specific yang
berangkat  dari  kondisi  sosial-ekonomi yang sarat ketimpangan.
Kesenjangan  ini  muncul  dalam berbagai  penelitian  yang  mengungkap bahwa alih-alih mempersoalkan moralitas, agen  pemerintah  yang  sering  menjadi sasaran  gerakan  antikorupsi  melihat bahwa korupsi tidak bisa dilepaskan dari belum meratanya kesejahteraan (Budiman et al., 2013; Pertiwi, 2018). Seruan untuk memperbaiki  kesejahteraan  pegawai publik pernah menikmati konsensusnya di awal  masa  reformasi,  namun  dengan alasan  belum  memenuhi  syarat-syarat pembenahan birokrasi, perbaikan kesejahteraan  ini  baru  diterapkan  secara parsial  (Afriyadi,  2019).  Sifat  parsial  ini juga  nampak  pada  program-program peningkatan kesejahteraan serupa seperti pemberian Raskin dan Bantuan Langsung Sementara  Masyarakat  (BLSM)  dimana sumber daya yang disiapkan dibuat sangat terbatas dengan berbagai alasan dan tidak menjamin  pemerataan  bagi  semua (Jakimow,  2018).  Gerakan  antikorupsi yang  mengedepankan  “reformasi  moral” dan  mengenyampingkan  realita  sosial- ekonomi  pegawai  publik  secara  perlahan telah  menggerus  komitmen  mereka  yang merasa  dianaktirikan  dalam  reformasi birokrasi  dan  perlahan  menggerus  pula legitimasi gerakan pemberantasan korupsi  secara  keseluruhan.  Dukungan masyarakat  khususnya  mereka  yang berprofesi sebagai ASN menjadi melemah ketika  gerakan  antikorupsi  menjadi terjebak  pada  esensialisasi  moral  dan demonisasi  kelompok  pegawai  publik sebagai  kelompok liyan ,  atau “the  Other”,
yang
terbelakang, yang tercela.
Remunerasi  yang  seharusnya  menjadi necessary  but  insufficient  condition untuk perubahan  perilaku  malah  dijadikan “imbalan”  yang  hanya  diberikan  jika pegawai publik telah berhasil menunjukkan perubahan yang ditentukan secara  sepihak  oleh  para  elit  Reformasi

## Kesenjangan dalam Wacana Antikorupsi di Indonesia: Temuan dari Literatur Studi Korupsi Kritis
Birokrasi.  Dengan  demikian,  selain kesenjangan,  narasi  moralisasi  telah mengalienasi  kelompok-kelompok  yang dianggap  secara  total  telah  mengalami kebangkrutan moral.
Pemberantasan korupsi seharusnya tidak  terjebak  oleh  narasi  moral  maupun terpaku pada rule-following guna memenuhi  kepentingan  donor  semata
(Toeba,  2018),  namun  harus  memahami betul konteks sosial-ekonomi masyarakat berikut trajektori historis  Indonesia sebagai negara pascakolonial. Pemahaman tersebut  hanya  dapat  diperoleh  lewat studi-studi  yang  memberi  perhatian khusus  pada  elemen  teks  dan  praktik sosial secara bersamaan. Analisa teks dan praktik  sosial  yang  berupaya  menyelami realita  sosial  yang  majemuk  lewat beragam sudut pandang aktor sosial perlu terus digalakkan, termasuk yang menindaklanjuti  kerangka  teori morality in  context yang  dikemukakan  Shadnam (2015).  Selain  studi  wacana  kebijakan antikorupsi,  studi  selanjutnya  dapat secara  mendalam  melihat  wacana  di media,  baik  itu  media  cetak,  televisi maupun media sosial.
Di saat yang sama, untuk mengatasi kesenjangan  antara  wacana  resmi  dan local realities, diperlukan lebih banyak lagi studi  kualitatif  yang  melihat  bagaimana korupsi  dikonstruksikan  di  kalangan  elit politik  dan  elit  pemerintahan,  dan  juga dikelompok-kelompok  yang  suaranya masih sering dipinggirkan, seperti ASN di daerah,  kelompok  ekonomi  rentan  dari berbagai usia, kelompok buruh perempuan,  dan  lainnya.  Studi  ini merupakan langkah awal untuk membangun  literatur  studi  kritis  korupsi khususnya  di  Indonesia.  Studi  kritis tersebut  diperlukan  guna  menyusun strategi  pencegahan  yang  lebih  peka terhadap  sudut  pandang  yang  sering dimarjinalkan  dalam  wacana  hegemonik antikorupsi.  Sebaliknya,  studi-studi  di
masa  datang  juga  perlu  melihat  posisi sektor  swasta  secara  lebih  berimbang, tidak hanya sebagai champion, tetapi juga sebagai  muara  dari  praktik-praktik  yang jamak disebut sebagai korupsi. Studi atas peran sektor swasta perlu mengidentifikasi potensi konflik kepentingan  yang  muncul  dalam  wacana antikorupsi  yang  mereka  (re)produksi, dan  hal-hal  apa  saja  yang  dipinggirkan maupun  disembunyikan  dalam  wacana tersebut.
Sebagaimana teoris pasca- pembangungan (postdevelopment)
Escobar (2004) menulis, apa yang nampak sebagai kemajuan yang telah dicapai oleh negara-negara dunia pertama, tidak dapat dipisahkan  dari  posisi  mereka  yang diuntungkan  lewat  proses  kolonialisasi negara-negara dunia ketiga. Ketidaksabaran yang sering tersirat dalam wacana  antikorupsi  telah  berdampak diskoneksi  dan  alienasi  di  beberapa segmen di masyarakat. Dengan memeriksa kembali  asumsi-asumsi  dan  ideologi- ideologi  yang  memengaruhinya,  gerakan antikorupsi di Indonesia dapat mengatasi kedua  persoalan  ini,  dan  merumuskan prioritas
antikorupsi dengan memperhatikan  konteks  sosial-ekonomi- historis beserta urgensinya.

## Referensi
Afriyadi,  A.  D.  (2019).  Penjelasan pemerintah  soal  tukin  PNS  naik 90%.  Detik.com,  15  Januari  2019. URL: https://finance.detik.com/berita- ekonomi-bisnis/d- 4385448/penjelasan-lengkap- pemerintah-soal-tukin-pns-naik- 90.
Alvesson,  M.,  &  Deetz,  S.  2000.  Doing critical  management  research. London: Sage.
Bedirhanlu,  P.  (2007).  The  Neoliberal Discourse  on  Corruption  as  a Means  of  Consent  Building: reflections from post-crisis Turkey.  Third  World  Quarterly, 28(7), 1239-1254.
Bourdieu, P. (2004). The forms of capital, The  Routledge  Falmer  reader  in sociology of education, red. S. Ball, RoutledgeFalmer, London, 15-29.
Bracking, S. (2007). Political Development and  Corruption:  Why  ‘Right  Here, Right  Now!’?  Corruption  and development (pp. 3-27): Springer. Bracking, S. L. (2009). Political economies of  corruption  beyond  liberalism: An interpretative view of Zimbabwe.  Singapore  Journal  of Tropical Geography, 30(1), 35-51. Bratsis,  P.  (2003).  The  construction  of corruption,  or  rules  of  separation and illusions of purity in bourgeois societies. Social Text, 21(4), 9-33. Bratsis,  P.  (2014).  Political  Corruption  in the Age of Transnational Capitalism. Historical Materialism, 22(1), 105-128. Brown, E., dan Cloke, J. (2004). Neoliberal reform, governance, and corruption in the South: Assessing the  international  anti-corruption crusade. Antipode, 36(2), 272-294.
Brown, E., dan Cloke, J. (2005). Neoliberal reform, governance, and corruption  in  Central  America:
Exploring  the  Nicaraguan  case. Political  Geography,  24(5),  601- 630.
Budiman,  A.,  Roan,  A.,  dan  Callan,  V.  J. (2013).  Rationalizing  Ideologies, Social  Identities,  and  Corruption Among Civil Servants in Indonesia
During the Suharto Era. Journal of Business Ethics, 116(1), 139-149.
Bukovansky, M. (2006). The hollowness of anti-corruption  discourse.  Review of international political economy, 13(2), 181-209.
Butt,  S.  (2009).  ‘Unlawfulness’  and corruption  under  Indonesian  law.
Bulletin  of  Indonesian  Economic Studies, 45(2), 179-198.
Crotty,  M.  (1998).  The  foundations  of social  research:  meaning  and perspective  in  the  research process.  St  Leonards,  NSW:  Allen dan Unwin.
Dewayani,  S.  (2015).  1.2  Interpreting Street  Narratives  of  Children  and Parents in Indonesia International Handbook  of  Interpretation  in Educational  Research  (hal.  111- 134): Springer.
Escobar,  A.  (2004).  Beyond  the  Third World:  imperial  globality,  global coloniality,  and  anti-globalization social  movements.  Third  World Quarterly, 25(1), 207-230. Fairclough, N. (1992). Discourse and text: Linguistic and intertextual analysis within discourse analysis. Discourse  dan  Society,  3(2),  193- 217.
Fairclough,  N.  (2001).  Language  and power: Pearson Education.
Ganie-Rochman,  M.,  dan  Achwan,  R. (2016).  Corruption  in  Indonesia's Emerging  Democracy.  Journal  of Developing  Societies,  32(2),  159-
177. Gebel,  A.  C.  (2012).  Human  nature  and morality  in  the  anti-corruption discourse of Transparency International Public Administration  and  Development, 32(1), 109-128.

## Kesenjangan dalam Wacana Antikorupsi di Indonesia: Temuan dari Literatur Studi Korupsi Kritis
Hall,  S.  (1997).  Representation:  Cultural representations  and  signifying practices (Vol. 2). London: Sage, in association  with  The  Open University.
Hall,  S.  (2001).  Foucault:  Power, knowledge,  and  discourse.  In  M. Wetherell, S.
Taylor, & S. Yates (Eds.), Discourse theory and practice: A reader(pp. 72-81). London: Sage.
Hardy,  C.,  dan  Phillips,  N.  (2004). Discourse  and  power.  The  Sage handbook of organizational discourse, 299-316.
Harvey,  D.  (2005).  The  new  imperialism: OUP Oxford.
Heryanto,  A.  (1988).  The  development  of "Development".  Indonesia  (46),  1. Diperoleh dari http://sfx.unimelb.hosted.exlibris group.com/sfxlcl41?sid=googleda nauinit=Adanaulast=Heryantodan atitle=The  Development  of%22 Development%22dantitle=Indone siadanissue=46dandate=1988dan spage=1danissn=0019-7289.
Hotland,  T.,  dan  Taufiqurrahman,  M. (2006,  12  December).  SBY  rallies anti-graft effort, but warns against excess. The Jakarta Post.
Investor  Daily.  (2012,  25  Agustus).  PNS,
Konsumen  Terbesar  Anggaran Negara. Investor Daily.
Jakarta Post. (1999, 14 May). World Bank to  fight  Indonesian  poverty  with new vigor. The Jakarta Post. Jakimow, T. (2018). A moral atmosphere of development as a share: Consequences for urban development  in  Indonesia.  World Development, 108, 47-56. Jemadu, A. (1997, 2 July). Corruption and bureaucracy. The Jakarta Post, hal.
4.
Jørgensen, M. W., dan Phillips, L. J. (2002). Discourse  analysis  as  theory  and method: Sage.
Koechlin,  L.  (2013).  Corruption  as  an Empty  Signifier:  Politics  and Political  Order  in  Africa.  Leiden: Brill.
Kuncoro,  A.  (2018).  A  dilemma  between firm  survivability  and  business ethic  in  Indonesia.  INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 4(2), 244-254.
Lazzarato,  M.  (2009).  Neoliberalism  in action:  Inequality,  insecurity,  and the  reconstitution  of  the  social. Theory, culture dan society, 26(6), 109-133.
Leff, N. H. (1964). Economic development through  bureaucratic  corruption. American  behavioral  scientist, 8(3), 8-14.
Marquette,  H.  (2012).  'Finding  God'  or 'Moral disengagement' in the fight against  corruption  in  developing countries?  Evidence  from  India and Nigeria. Public Administration and Development, 32(1), 11-26.
Mawuko-Yevugah,  L.  (2014).  Reinventing development:  aid  reform  and technologies  of  governance  in Ghana (Vol. 1): Ashgate Publishing,
Ltd. Pertiwi,  K.  (2016).  "But  that's  not corruption": an interpretive approach to corruption in business-government  relations  in Indonesia. Disertasi tidak diterbitkan, Universitas Melbourne, Australia. Pertiwi,  K.  (2018).  Contextualizing Corruption:  A  Cross-Disciplinary
Approach  to  Studying  Corruption in  Organizations.  Administrative Sciences, 8(2).
Phillips, N., dan Hardy, C. (1997). Managing multiple  identities:  Discourse, legitimacy, and resources in the UK refugee system. Organization, 4(2),
159-185.
Phillips,  N.,  dan  Hardy,  C.  (2002). Discourse  analysis:  Investigating processes  of  social  construction (Vol. 50). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Polzer, T. (2001). Corruption: deconstructing  the  World  Bank discourse.  Development  Studies Institute (DESTIN) Working Paper,
1, 18.
Schutte, S. A. (2012). AGAINST THE ODDS: ANTI-CORRUPTION  REFORM  IN INDONESIA. Public Administration and Development, 32(1), 38-48.
Shadnam, M., 2015. Theorizing morality in context. International  Review  of
Sociology, 25(3), pp.456-480.
Spiggle, S. (1994). Analysis and interpretation  of  qualitative  data in  consumer  research.  Journal  of Consumer  Research,  21(3),  491-
503.
Theobald, R. (1999). So what really is the problem  about  corruption?  Third World  Quarterly,  20(3),  491-502. Diperoleh dari <Go to ISI>://WOS:000081757200002. Tidey, S. (2016). Between the ethical and the  right  thing:  How  (not)  to  be corrupt in Indonesian bureaucracy
in  an  age  of  good  governance. American Ethnologist, 43(4), 663- 676.
Toeba,  T.  (2018).  Corruption  in  Public Procurement in Lesotho. Law and Development  Review,  11(2),  397-
431.
Transparency International. (2019). FAQs on  corruption.      Retrieved  from http://www.transparency.org/wh oweare/organisation/faqs_on_cor ruption. Walton,  G.  W.  (2013).  The  limitations  of neoliberal  logic  in  the  anti- corruption industry: Lessons from
Papua New Guinea. Crime Law and Social Change, 60(2), 147-164. Walton, G. W. (2016). Gramsci's activists: How local civil society is shaped by the anti-corruption industry, political  society,  and  translocal encounters.  Political  Geography, 53, 10-19.
Wibisana, A. G., dan Marbun, A. N. (2018).
Corporate  Criminal  Liability  in Indonesia  Anti-Corruption  Law: Does  It  Work  Properly?  Asian Journal  of  Law  and  Economics, 9(1). Wibowo,  R.  A.  (2018).  When  anti- corruption norms lead to undesirable results: learning from the  Indonesian  experience.  Crime Law and Social Change, 70(3), 383-
396.