## ANALISIS KETIMPANGAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH MENGGUNAKAN INDEKS WILLIAMSON PADA KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA BARAT

## Tilawatil Ciseta Yoda, Rina Febriani
Fakultas Ekonomi Universitas Baiturrahmah tilawatilcisetayoda@gmail.com rinafebriani@gmail.com
Abstract: Regional  independence  shows  the  ability  of  local  governments  to  finance  their  own government  activities.  Regional  independence  also  illustrates  the  level  of  community participation  in  regional  development,  the  more  independent  an  area  is,  the  higher  the community participation in paying local taxes and fees which are the main components of PAD. This  study  aims  to  evaluate,  describe  and  map  the  level  of  inequality  in  regional  financial independence  using  the  Williamson  Index  between  Regencies,  Between  Cities  and  Between Regencies  and  Cities  in  the  Province  of  West  Sumatra  (West  Sumatra)  for  the  2015-2017 period. The study was conducted in all districts and cities in West Sumatra Province. The data used  in  this  study  consisted  of  primary  and  secondary  data.  Primary  data  were  obtained  by conducting  interviews  with  respondents  and  secondary  data  were  obtained  from  the  Central Statistics Agency (BPS) of West Sumatra, the Regional Finance Agency of the Province of West Sumatra,  and  the  Regional  and  Regency  Finance  Offices  in  West  Sumatra.  The  method  of analyzing the data of this study is to use the financial independence ratio analysis by looking at the  comparison  of  the  realization  of  PAD  with  central  government  transfers,  provincial transfers, and regional loans in 2015-2017, then from the results of the financial independence ratio,  an  imbalance  of  regional  financial  independence  between  districts  can  be  analyzed. between Cities and between Regencies and Cities in West Sumatra using the Williamson Index analysis.  The  results  of  the  study  1)  the  ratio  of  regional  financial  independence  between regencies in West Sumatra Province is categorized as "Very Low" with an average of 9.24%. 2) the  ratio  of  regional  financial  independence  between  regencies  in  West  Sumatra  Province  is categorized  as  "Low"  with  an  average  of  27.79%.  3)  the  ratio  of  regional  financial independence between regencies and cities in West Sumatra Province in 2014-2017 as a whole 9.94%  with  the  category  "Very  Low".  4)  Analysis  using  the  Williamson  index  found  that  the ability  of  regional  financial  independence  between  regencies  in  West  Sumatra  has  not  been Evenly or evenly categorized as moderate.5) Regional financial independence between cities in West Sumatra has not been evenly distributed with the category Timpang.6) Regional financial independence  between  regencies  and  cities  in  West  Sumatra  has  not  been  evenly  distributed with the category of Timpang. It is expected that all regency and city governments in Sumatra Barart can optimize PAD revenue by exploring the potential of the area owned. This is because the potential of each region is different, so that in the future it is expected that all districts and cities can be independent by making PAD as the main income of a region.
Keywords: regional independence, williamson index, West Sumatra
Abstrak: Kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya. Kemandirian daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  daerah,  semakin  mandiri  suatu  daerah,  semakin  tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama  PAD.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi,  menggambarkan  dan  memetakan tingkat  ketimpangan  kemampuan  kemandirian  keuangan  daerah  menggunakan  Indeks Williamson  antar  Kabupaten,  antar  Kota  dan  antar  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Sumatera Barat (Sumbar) periode 2015-2017. Penelitian dilakukan pada seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi  Sumbar.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  data  primer  dan
sekunder.  Data  primer  diperoleh  dengan  melakukan  wawancara  kepada  responden  dan  data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat, Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Metode  analisis  data  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  analisis  rasio  kemandirian keuangan  dengan  melihat  perbandingan  realisasi  PAD  dengan    transfer  pemerintah  pusat, transfer  provinsi,  dan  pinjaman  daerah  pada  tahun  2015-2017,  kemudian  dari  hasil  rasio kemandirian  keuangan  dilakukan  analisis  ketimpangan  kemampuan  kemandirian  keuangan daerah  antar  Kabupaten,  antar  Kota  dan  antar  Kabupaten  dan  Kota  di  Sumbar  menggunakan analisis  Indeks  Williamson.Hasil  penelitian  1)  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  antar Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dikategorikan “Sangat Rendah “dengan rata-rata 9,24%. 2)  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  antar  Kabupaten  di  Provinsi  Sumatera  Barat dikategorikan “Rendah “dengan rata-rata 27,79%. 3) rasio kemandirian  keuangan daerah antar Kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat  tahun  2014-2017  secara  menyeluruh  9,94% dengan  kategorikan  “Sangat  Rendah”.4)  Analisis  menggunakan  indeks  Williamson  di  ketahui bahwa  kemampuan  kemandirian  keuangan  daerah  antar  Kabupaten  di  Sumatera  Barat  belum merata  atau berkategori Merata Moderat.5)kemandirian keuangan daerah antar kota di sumatera barat belum merata dengan kategori Timpang.6) kemandirian keuangan daerah antar Kabupaten dan  kota  di  sumatera  barat  belum  merata  dengan  kategori  Timpang.Diharapkan  seluruh pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  di  Sumatera  Barart  dapat  mengoptimalkan  penerimaan  PAD dengan  menggali  potensi  daerah  yang  dimiliki.  Hal  ini  disebabkan  karena  potensi  masing- masing  daerah berbeda, sehingga dimasa yang akan  datang  diharapkan seluruh  kabupaten  dan kota dapat mandiri dengan menjadikan PAD sebagai pendapatan utama dari suatu daerah. Kata kunci : kemandirian daerah, indeks williamson, Sumatera Barat

## A. PENDAHULUAN
Otonomi daerah merupakan wujud nyata berlakunya desentralisasi di Indonesia, sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  dan  kemudian  mengalami  revisi  menjadi  UU Nomor  23  tahun  2014.  Proses  desentralisasi  pemerintah  pusat  terhadap  pemerintah  daerah memberikan konsekuensi pemerintah daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan potensi daerah tersebut. Pada dasarnya  pemberian  otonomi  daerah  oleh  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  adalah dalam  rangka  membantu  pemerintah  pusat  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat, melaksanakan  program-program  pembangunan,  serta  menggali  potensi  sumber-sumber keuangan asli daerah.
Dalam  UU Nomor 33 Tahun 2004 sumber penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah  (PAD),  Dana  Perimbangan  dan  lain-lain  pendapatan  yang  sah.  Berdasarkan  hasil penelitian Riyanto dan Hermanto (2005) menyebutkan bahwa dari proporsi sumber penerimaan daerah masih dominan dari dana perimbangan. Secara rata-rata, sumbangan dana perimbangan kepada  total  penerimaan  daerah  mencapai  80%.  Dengan  demikian,  pembiayaan  daerah  dalam rangka desentralisasi fiskal masih sangat tergantung pada dana dari pemerintah pusat, walaupun usaha  dalam  meningkatankan  PAD  sudah  dilakukan,  hal  ini  tercermin  dari  peningkatan  PAD dari tahun ke tahun.
Menurut Sukadana (2010), ciri utama suatu daerah otonom mampu berotonomi, terletak pada  kemampuan  keuangan  daerah  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan  di daerahnya.  Kemandirian  daerah  juga  menggambarkan  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan  daerah,  semakin  mandiri  suatu  daerah,  semakin  tinggi  partisipasi  masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi  kemandirian  suatu  daerah  menunjukkan  bahwa  daerah  tersebut  semakin  mampu membiayai  pengeluarannya  sendiri  tanpa  bantuan  dari  pemerintah  pusat.  Sebagai  salah  satu Provinsi  di  Indonesia,  setiap  Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Barat  menginginkan  kemandiran keuangan  daerah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan    kemakmuran  daerahnya.  Namun realitanya,  pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  yang  sudah  berjalan  kurang  lebih  17  tahun  yaitu mulai  dari  tahun  2001  sampai  dengan  2018  masih  mengalami  kasus  klasik  yaitu  walaupun
pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  signifikan  menumbuhkan  ekonomi  regional  tiap Kabupaten/Kota,  namun  dari  sisi  lain  ketimpangan  yang  terjadi  antar  Kabupaten/Kota  juga mengalami peningkatan.
Menurut Putong  (2010) salah satu cara mengukur  ketimpangan  kemadirian  keuangan daerah  adalah  menggunakan  analisis  Indeks  Williamson.    Pada  umumnya  Indeks  Williamson digunakan dalam ilmu ekonomi untuk menilai ketimpangan pendapatan per kapita antar daerah. Karena penelitian ini bertujuan untuk melihat ketimpangan kemandirian keuangan daerah maka pendapatan  per  kapita  diganti  dengan  rasio  kemandirian  suatu  daerah.  Dengan  demikian semakin  tinggi  nilai  Indeks  Williamsom  maka  tingkat  ketimpangan  kemandirian  keuangan semakin tinggi, dan sebaliknya.
Fenomena  yang  terjadi  yaitu  tingginya  tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah  di Indonesia  tidak  terkecuali  Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Barat  (Sumbar)  terhadap  dana perimbangan dari pusat, dimana lebih dari 90% pemerintah daerah menggantungkan 50% lebih pembiayaannya  dari  dana  perimbangan  yang  membuat  pemerintah  pusat  mengalami  finansial distres  (tekanan  berat  keuangan)  karena  kesulitan  dalam  menanggung  beban  keuangan  yang mana  salah  satu  penyebabnya  adalah  ketidakmampuan  pemerintah  daerah  dalam mengoptimalkan PAD sebagai sumber pendapatan utama daerah.. ( sumbar.antarnews.com ) Berdasarkan  fenomena  diatas  maka  perlu  adanya  analisis  lebih  jauh.  Penelitian  ini dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  tren  kemandirian  keuangan  daerah  serta  seberapa besar ketimpangan kemandirian keuangan daerah antar kabupaten dan Kota di Sumatera Barat pada tahun 2014-2017

## B. METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif,  dengan  tujuan  mengevaluasi, menggambarkan,  dan  memetakan  daerah  antar  Kabupaten,  antar  Kota,  dan  antar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan mengalisis rasio kemandirian tahun 2014-2017. Data yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  diperoleh  dengan  melakukan wawancara  kepada  responden  Kepala  Badan  Keuangan  Provinsi  Sumatera  Barat,  sedangkan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat berupa data jumlah  penduduk  kabupaten,  Kota  serta  provinsi  di  Sumatera  Barat  periode  2014-2017, kemudian  data  laporan  keuangan  daerah  dariBadan  Keuangan  Daerah  Provinsi  berupa  data Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan transfer pemerintah pusat & Provinsi serta Pinjaman pada kabupaten
dan
kota di sumatera barat periode 2014-2017.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat No Kabupaten/Kota Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%) Rata- rata (%) Kategori 2014 2015 2016 2017 1 Kab. Agam 7.91 7.99 8.78 13.41 9.52 Sangat Rendah 2 Kab. Dharmasraya 8.86 8.20 7.62 11.64 9.08 Sangat Rendah 3 Kab. Kepulauan Mentawai 5.72 6.20 5.11 8.28 6.33 Sangat Rendah 4 Kab. Lima Puluh Kota 5.76 6.12 6.74 10.79 7.35 Sangat Rendah 5 Kab. Padang Pariaman 6.52 6.88 6.42 12.13 7.99 Sangat Rendah 6 Kab. Pasaman 10.27 10.39 10.63 17.61 12.23 Sangat Rendah 7 Kab. Pasaman Barat 8.98 8.08 9.81 17.51 11.10 Sangat Rendah 8 Kab. Pesisir Selatan 8.43 8.83 8.54 13.49 9.82 Sangat Rendah 9 Kab. Sijunjung 8.16 9.21 10.02 12.72 10.03 Sangat Rendah
10  Kab. Solok 5.74 5.63 5.78 11.09 7.06 Sangat Rendah 11  Kab. Solok Selatan 5.76 6.44 8.24 10.55 7.75 Sangat Rendah 12  Kab. Tanah Datar 11.49 11.46 10.98 16.60 12.63 Sangat Rendah 13  Kota Bukittinggi 11.98 13.13 12.90 18.61 14.16 Sangat Rendah 14  Kota Padang 20.97 25.48 26.60 38.13 27.79 Rendah 15  Kota Padang Panjang 12.62 16.00 15.24 20.21 16.02 Sangat Rendah 16  Kota Payakumbuh 12.70 17.41 14.53 18.70 15.83 Sangat Rendah 17  Kota Sawahlunto 11.21 11.77 10.48 12.70 11.54 Sangat Rendah 18  Kota Solok 6.66 8.57 8.29 8.86 8.09 Sangat Rendah 19  Kota Pariaman 5.23 5.75 11.55 5.69 7.05 Sangat Rendah Maksimal 20.97 25.48 26.60 38.13 27.80 Minimal 5.23 5.63 5.11 5.69 5,42 Rata-Rata 9.21 10.19 10.43 14.67 9.94 Sangat Rendah
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (Data Diolah)
Dari  hasil  perhitungan  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  diatas,  maka  dapat  terlihat rata-rata  rasio kemandirian keuangan daerah atar kabupaten dan kota tertinggi dari tahun 2014- 2017 diperoleh Kota Padang yaitu 27,79% dan terendah diperoleh Kabupaten Mentawai senilai 6,33%.  Selain  itu  jika  dilihat  dari  nilai  rata-rata  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  antar Kabupaten dan Kota dari tahun 2014-2017 sebesar 11,12% dengan kategori “Sangat Rendah” .

## B. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Antar Kabupaten di Provinsi Sumbar.
Perhitungan  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  diperoleh  dengan  membandingkan Jumlah  PAD  Kabupaten  dibandingkan  dengan  pendapatan  daerah  yang  bersumber  dari  yang berupa  dana  perimbangan  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  dan  pinjaman  daerah.
Kemandirian  keuangan  daerah dapat dikategori tinggi, sedang  dan rendah salah satunya karena tinggi rendahnya rasio kemandirian keuangan daerah. Hasil perhitungan pada tabel 3.1, Dari  hasil  penelitian  terlihat  bahwa  dari  tahun  2014-2017  rasio  kemandirian  keuangan  daerah antar kabupaten di sumatera barat sudah mengalami peningkatan dimana rata-rata kemandirian keuangan daerah pada tahun 2014 senilai 7,80%, kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi 7,95%  dan  8,22%  di  tahun  2016  dan  12,98%  di  tahun  2017.  menunjukkan  bahwa  rasio kemandirian  keuangan  daerah  antar  Kabupaten  di  Provinsi  Sumatera  Barat dikategorikan “Sangat Rendah “ dengan rata-rata 9,24%. Untuk lebih jelasnya bagaimana rasio kemandirian keuangan daerah pada seluruh Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, berikut disajikan di dalam grafik 3.1 yaitu:
Grafik 3.1
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah antar Kabupaten di Sumatera Barat Periode 2014-2017

## Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (Data Diolah)
Dari  grafik  di  atas,  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  antar  Kabupaten  tertinggi  dari tahun  2014-2017  diperoleh  Kabupaten  Tanah  Datar,  sedangkan  rasio  kemandirian  keuangan daerah terendah diperoleh Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Melirik  hasil  tabel  diatas,  Kabupaten  Tanah  datar  sebagai  daerah  yang  memiliki  rasio kemandirian  keuangan  daerah  tertinggi    dengan  rata-rata  rasio  kemandirian  dari  tahun  2014- 2017  sebesar  12,63%.  Memberikan  indikasi  bahwa  daerah  tersebut  sudah  mampu mengoptimalkan  potensi  daerah  nya  dibandingkan  kabupaten  lain  di  sumatera  barat  meskipun masih dalam kategori “ Sangat Rendah ”
Potensi  ekonomi  Kabupaten  Tanah  Datar  dapat  dikategorikan  atas  tiga  kategori  yaitu: Sangat Potensial, Potensial, dan Tidak Potensial. Untuk sektor pertanian yang sangat potensial untuk  dikembangkan  adalah  ubi  kayu,  kubis,  karet,  tebu,  peternakan  sapi  potong,  peternakan kuda, peternakan kambing potong, budidaya ayam ras pedaging, ayam bukan ras, budidaya itik, dan  budidaya  ikan  air  tawar.  Sektor  lain  yang  sangat  potensial  untuk  dikembangkan  adalah industri konstruksi bangunan sipil, pedagang eceran makanan olahan hasil bumi, usaha warung telekomunikasi,  pedagang  cenderamata,  dan  wisata  sejarah.  Kabupaten  Tanah  Datar  yang potensial untuk hampir semua sektor pertanian kecuali cengkih, tembakau, bayam, dan merica. Sedangkan  untuk  sektor  pertambangan  yang  potensial  dikembangkan  adalah  galian  kapur  dan sirtu. Kabupaten Tanah Datar memiliki potensi bahan tambang berupa batu gamping kristalian yang  sekarang  dikelola  oleh  PT  Inkalko  Agung,  dolomit,  granit,  sirtukil,  tanah  liat,  batu setengah  permata,  trass,  fosfat,  batubara,  besi,  emas,  belerang,  kuarsa,  dan  slate.Industri  di Kabupaten  Tanah  Datar  didominasi  oleh  industri  kecil  seperti  tenunan  pandai  sikek  yang terdapat  di  Kecamatan  Sepuluh  Koto,  kacang  randang/goreng,  kopi  bubuk,  kerupuk  ubi, kerupuk kulit, anyaman lidi, gula aren, gula tebu. Sektor industri besar berupa peternakan ulat sutera oleh PT Sutera Krida. Pada tahun 2004 nilai investasi sektor industri kecil di Kabupaten Tanah  Datar  mencapai  Rp7  miliar  dengan  nilai  produksi  sebesar  Rp60  miliar. (https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanah_Datar)
Sedangkan  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  merupakan  daerah  Kabupaten  terluas  di Provinsi  Sumatera  Barat,  posisi  geografis  Kepulauan  Mentawai  di  lepas  pantai  Sumatra  Barat memberikan  keuntungan  tersendiri  bagi  pengembangan  wisata  ekstrem.  Letaknya  yang menghadap  Samudera  Hindia  menganugrahi  Kepulauan  Mentawai  ombak  yang  konsisiten  di sepanjang  tahun  sehingga  menjadikan  daerah  ini  menjadi  daerah  pariwisata  yang  banyak diminati  wisatawan  dalam  negeri  maupun  wisatawan  asing.  Akan  tetapi,  keadaan  geografis Kabupaten  Mentawai  yang  rawan  gempa  dan  tshunami  ditambah  akses  jalan  yang  sulit ditempuh membuat Kabupaten Kepulauan Mentawai susah mengembangkan potensi daerahnya. Apalagi musibah gempa yang terjadi pada akhir tahun  2009 silam dan kemudian disusul dengan gempa  yang  diiringi  tshunami  pada  akhir  tahun  2012  dan  2013  sangat  berdampak  pada
- 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 2014 2015 2016 2017
rendahnya  perkembangan  dan  pertumbuhan  daerah  kabupaten  Mentawai.  Hal  ini  juga berdampak  kepada  kemandirian  keuangan  daerah  yang  dapat  dilihat  dari  tahun  2014-2017, kabupaten Mentawai memperoleh rasio kemandirian keuangan daerah terendah dengan rata-rata 6,33% dengan kategori “Sangat Rendah”
3.1.2Kemandirian Keuangan Daerah Antar Kota di Provinsi Sumbar.
Hasil perhitungan pada tabel 2.4, menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah antar kota  di  Provinsi  Sumatra  Barat  tahun  2014-2018  secara  menyeluruh  berada  kisaran  14,36% dengan  kategorikan  “Sangat  Rendah”Untuk  lebih  jelasnya  bagaimana  rasio  kemandirian keuangan daerah pada antar Kota di Provinsi Sumatera Barat, berikut disajikan di dalam grafik dibawah ini yaitu:
Grafik 3.4 Rasio kemandirian Kota di Sumatera Barat Periode 2014-2017

## Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (Data Diolah)
Dari grafik diatas terlihat bahwa rasio kemandirian keuangan daerah antar Kota tertinggi dari  tahun  2014-2017  diperoleh  Kota  Padang  sedangkan  rasio  kemandirian  keuangan  daerah terendah diperoleh Kota Pariaman.
Melirik hasil tabel diatas, Kota Padang sebagai daerah yang memiliki rasio kemandirian keuangan  daerah  tertinggi    dengan  rata-rata  rasio  kemandirian  dari  tahun  2014-2017  sebesar 27,79%.  Memberikan  indikasi  bahwa  Kota  Padang  merupakan  satu  satu  kota  terbaik  dalam mengoptimalkan  pendapatan  daerahnya  di  bandingkan  kota  lain  di  sumatera  barat  dengan kategori “Rendah”.
Kota  Padang  merupakan  daerah  dengan  yang  memiliki  jumlah  penduduk  terbanyak dibandingkan seluruh Kabupaten dan Kota di Sumbar. sehingga membuat sektor perekonomian tumbuh  dan berkembang pesat di Kota Padang, seperti restoran, tempat-tempat hiburan, iklan, dan  banyak  lainnya  sehingga  hal  ini  akan  membawa  dampak  positif  terhadap  penerimaan pendapatan asli daerah Kota Padang.
Selain itu Kota Padang telah mampu menggali potensi daerah yang dimiliki salah satunya pada sektor pariwisata, sehingga banyak wisatawan ramai berkunjung ke Kota Padang sehingga membuat  Kota  Padang  sangat  diincar  investor  sebagai  lahan  investasi  yang  nantinya  akan mendorong peningkatan penerimaan pajak  daerah Kota Padang terutama pajak BPHTB, pajak hotel, pajak iklan, parkir, restoran PBB, dan banyak jenis pajak lainnya.
Selain itu, dapat diamati bahwa rasio kemandirian keuangan daerah  terendah antar kota diperoleh Kota Pariaman dimana rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun 2014- 2017 berada pada kisaran 7,05% dengan kategori “Sangat Rendah”. Kota Pariaman merupakan salah  satu  Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat  yang  resmi  berdiri  pada  tanggal  2  juli  2002  yang sebelumnya bagian dari Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Kota yang tergolong baru dengan
0 10 20 30 40 2014 2015 2016 2017
daerah yang tidak terlalu luas, Kota Pariaman hanya memiliki potensi daerah yaitu pada sektor pariwisata.
Rendahnya  kemandirian  keuangan  Kota  Pariaman  terlihat  rata-rata  disetiap  tahunnya 84,95%  dari  pendapatan  daerah  Kota  Pariaman  diperoleh  dari  pendapatan  transfer  dari pemerintah provinsi dan pusat, sisanya lebih kurang 15,05% diperoleh dari PAD dan pinjaman daerah.  Rendahnya  penerimaan  PAD  Kota  Pariaman  menunjukkan  bahwa  pariaman  sebagai salah  satu  kota  pariwisata  di  sumatera  barat  belum  mampu  mengujudkan  kemandirian  daerah seperti yang diharapkan dari pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini tentunya harus menjadi tugas bagi pemerintah untuk terus menggali dan mengoptimalkan seluruh sumber-sumber pendapatan asli  daerah  Kota  Pariaman  agar  dapat  meningkatkan  penerimaan  PAD  pada  tahun  berikutnya.

## 3.1.3 Kemandirian Keuangan Seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumbar.
Hasil perhitungan tabel 2.4 menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah antar Kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat  tahun  2014-2017  secara  menyeluruh  berada kisaran  9,94%  dengan  kategorikan  “Sangat  Rendah”Untuk  lebih  jelasnya  bagaimana  rasio kemandirian  keuangan  daerah  pada  antar  kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat, berikut disajikan di dalam grafik 3.7 yaitu:
Grafik 3.7

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat
Periode 2014-2017

## Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (Data Diolah)
Dari grafik  diatas terlihat bahwa rasio  kemendirian  keuangan  daerah  wilayah perkotaan rata-rata  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  daerah  Kabupaten  di  seluruh  Sumbar.  Hal  ini menunjukkan tingkat aktivitas ekonomi perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah Kabupaten, sehingga penerimaan PAD cenderung dominan ke wilayah perkotaan, seperti penerimaan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Tampaknya wajar  jika  basis  PAD  daerah  terutama  pada  wilayah  perkotaan  karena  umumnya  wilayah  ini merupakan tujuan investasi.
Wilayah  perkotaan  dapat  menjadikan  pajak  sebagai  tulang  punggung  PAD,  pajak  yang biasa dipungut di wilayah perkotaan adalah pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),  yang  memberikan  kontribusi  terhadap  penerimaan  pajak  daerah  sebesar  20%-40%, disusul  PBB,  pajak  hotel,  pajak  hiburan,  pajak  penerangan  jalan,  pajak  restoran  dan  pajak reklame. Sisanya (pajak  mineral bukan  logam  dan batuan)  memberikan  kotribusi cukup  kecil, yakni 0%-1% terhadap penerimaan pajak daerah,
Melirik  diagram  diatas  lebih  jauh,  ternyata  rerata  rasio  kemandirian  keuangan  daerah Kabupaten  dan  Kota  tertinggi  dari  tahun  2014-2017  diperoleh  Kota  Padang  dan  rasio kemndirian keuangan daerah terendah diperoleh Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kota Padang
- 5,0,00 10,0,00 15,0,00 20,0,00 25,0,00 30,0,00 35,0,00 40,0,00 45,0,00 K ab . A gam K ab . … K ab . K epul au an … K ab . L im a P ul uh … K ab . P ad an g … K ab . P as am an Kab . P as am an … K ab . P es is ir … K ab . S ijun jun g K ab. S ol ok K ab . S o lo k … K ab . T an ah D at ar K o ta B uk itt ing gi K o ta P ad an g K ota P adang … K o ta … K o ta S aw ah lunt o Kot a So lo k K ota P ar iam an 2014 2015 2016 2017
memiliki rasio kemandirian keuangan daerah dengan rata-rata setiap tahunnya 27,79%. Dimana pada  tahun  2014    yaitu  20,97%,  pada  tahun  2015  dan  2016  mengalami  peningkatan  menjadi 25,48% dan 26,60%, kemudian mencapai puncak tertinggi tahun 2017 yaitu 38,13% Sedangkan, Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  setiap  tahunnya  dari  tahun  2014-2017  hanya  memeperoleh rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah senilai 6,68%. Sebagaimana rinciannya pada tahun 2014,  Kabupaten  Mentawai  hanya  memperoleh  rasio  kemandirian  keuangan  daerah    5,72%, kemuadian mengalami peningkatan setiap tahunnya tahun 2015 yaitu 6,20% dan menurun tahun 2016 menjadi 5,11% kemudian meningkat tahun 2017 menjadi 8,28%.

## 3.2 Interpretasi Analisis Indeks Williamson
3.2.1 Analisis Ketimpangan Kemandirian Keuangan Daerah antar Kabupaten Besar kecilnya ketimpangan kemandirian keuangan daerah antar Kabupaten memberikan gambaran  pelaksanaan  otonomi  daerah  antar  Kabupaten  di  Sumbar.  Rasio  kemandirian keuangan  daerah antar Kabupaten dianalisis  dengan  menggunakan  formula Indeks Williamson sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.
Tabel 3.1 menunjukkan angka ketimpangankemandrian keuangan daerah antar Kabupaten di  Provinsi  Sumatera  Barat  selama  2014-2017  yaitu  0,35.  Angka  ini  menunjukkan  bahwa kemandirian  keuangan  daerah  di  provinsi  Sumatera  Barat  masih  belum  merata.  Sebagaimana dijelaskan pada grafik berikut:
Grafik 3.8

## Ketimpangan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumbar

## Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (Data Diolah)
Berdasarkan  grafik  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  ketimpangan  antar  Kabupaten  di Sumbar periode tahun 2014-2017 mengalami kecenderungan meningkat, pada tahun 2014 nilai Indeks  Williamson  sebesar  0,41, sedangkan  tahun  2015  meningkat  menjadi  0,43  dan  kembali meningkat pada tahun 2016 menjadi 0,40 dan menurun ditahun 2017 sebesar 0,35
Ketimpangan antar Kabupaten yang terjadi di Provinsi Sumbar selama periode 2014-2017 mengalami  kecenderungan  meningkat  kecuali  ditahun  2017  dikarenakan  tidak  seluruh Kabupaten  di  Sumbar  yang  gigih  dalam  mengembangkan  potensi  daerah  yang  dimiliki, tingginya gap kemampuan kemandirian keuangan daerah tentunya akan membuat ketimpangan semakin  tinggi,  daerah  yang  maju  akan  semakin  maju  sedangkan  daerah  yang  tidak mengembangkan  potensi  daerah  akan  semakin  tertinggal.  Jika  dilihat  secara  keseluruhan, pendapatan pajak seluruh kabupaten di Sumbar mengalami peningkatan.

## 3.2.2 Analisis Ketimpangan Kemandirian Keuangan Daerah Antar Kota
Besar kecilnya ketimpangan/ketidakmerataan kemampuan kemandirian keuangan daerah antar  Kota  memberikan  gambaran  ketimpangan  kemampuan  keuangan  antar  Kota  di  Sumbar, untuk  melihat  ketimpangan  kemandirian  keuangan  daerah  antar  Kota  dianalisis  dengan menggunakan formula Indeks Williamson sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.
0,41 0,43 0,40 0,35 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 2014 2015 2016 2017
Ketimpangan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumbar
Tabel 3.2 Ketimpangan Kemandirian Keuangan Kota di Sumbar No. Tahun Indeks Williamson Interpretasi 1 2014 0.70 Timpang 2 2015 0.70 Timpang 3 2016 0.70 Timpang 4 2017 0.67 Timpang rata-rata 0,69 Timpang
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (Data Diolah)
Tabel 3.2 menunjukkan angka ketimpangan kemandirian keuangan daerah antar Kota di Provinsi  Sumatera  Barat  selama  2014-2017  yaitu  0,69.  Angka  ini  menunjukkan  distribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumbar tidak  merata, dengan  kata lain  mengalami ketimpangan karena semakin mendekati 1. Sebagaimana dijelaskan pada grafik berikut:

## Grafik 3.9
Ketimpangan Kemandirian Keuangan Daerah Kota di Sumbar
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (Data Diolah)
Berdasarkan  grafik  diatas,  diketahui  bahwa  ketimpangan  kemandirian  keuangan  daerah antar  Kota  di  Sumbar  periode  tahun  2014-2016  stabil  dari  tahun  ke  tahun  yaitu  0.70  dengan kategori timpang, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 0.67 dengan kategori timpang.Terjadinya  ketimpangan  kemandirian  keuangan  daerah  antar  Kota  di  Sumbar  pada tahun  2014-2017  disebabkan  oleh  tingginya gap antar  wilayah  yang  terlihat  dari  rasio kemandirian Kota di Sumbar, sebagai salah satu contoh tingginya rasio kemandirian keuangan daerah  kota  padang  tidak  sebanding  dengan  rasio  keuangan  daerah  di  kota  pariaman  sebagai salah satu Kota dengan rasio kemandirian keuangan daerah terendah.
Tingginya  jarak (gap) antar  wilayah  ini  salah  satunya  disebabkan  oleh  potensi  daerah yang berbeda sehingga mempengarui kemampuan PAD suatu daerah yang dapat dipungut oleh suatu  wilayah,  Kota  Padang  yang  berhasil  mengembangkan  potensi  daerahnya  pada  bidang pariwisata,  pendidikan,  kuliner,  dan  perdagangan  membuat  kemampuan  penerimaan  PAD meningkat disetiap tahun  yang berasal dari beberapa jenis pajak daerah, retribusi daerah, lain- lain PAD yang sah, Sedangkan keadaan ini bertolak belakang dengan daerah Pariaman. Sebagai Kota yang masih tergolong baru, Kota Pariaman masih dalam proses penataan serta baru mulai mengembangkan potensi yang dimiki, salah satunya dibidang pariwisata pantai dan peninggalan bersejarah. kendati begitu, Kota Pariaman sebagai Kota pariwisata belum berhasil  menjadikan pajak  sebagai  tulang  punggung  penerimaan  PAD,  sehingga  tidak  semua  jenis  PAD  di  Kota Pariaman dapat dioptimalkan.
3.2.3 Analisis Ketimpangan kemandirian keuangan daerah Kabupaten dan Kota
Besar  kecilnya  ketimpangan  kemampuan  penerimaan  PAD  antar  Kabupaten  dan  Kota memberikan gambaran tentang kemandirian kemampuan keuangan antar Kabupaten dan Kota di Sumbar dibahas pada tabel berikut:
0,7 0,7 0,7 0,67 0 0,5 1 2014 2015 2016 2017
Ketimpangan Kemandirian Keuangan Daerah Kota di Sumbar

## Tabel 3.3
Ketimpangan kemandirian Keuangan daerah antar Kabupaten dan Kota di Sumbar No. Tahun Indeks Williamson Interpretasi 1 2014 0,72 Timpang 2 2015 0,77 Sangat Timpang 3 2016 0,73 Timpang 4 2017 0,66 Timpang rata-rata 0,74 Timpang
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (Data Diolah)
Tabel  3.3  menunjukkan  angka  ketimpangan  kemandirian  keuangan  daerah  antar Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat  selama  2014-2017  yaitu  0,74.  Angka  ini menunjukkan distribusi pendapatan penerimaan PAD di Provinsi Sumbar tidak merata, dengan kata  lain  ketimpangan  kemandirian  keuangan  daerah  antar  Kabupaten  dan  Kota  di  Sumatera Barat tinggi dengan kategori timpang. Sebagaimana dijelaskan pada grafik berikut:
Grafik 3.10
Ketimpangan kemandirian keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Sumbar

## Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (Data Diolah)
Berdasarkan  grafik  diatas,  diketahui  bahwa  ketimpangan  antar  Kabupaten  dan  Kota  di Sumatera  Barat  periode  tahun  2014-2015  mengalami  kecenderungan  meningkat  dari  0,72 menjadi  0,77  dengan  kategori  sangat  timpang,  kemudian  tahun  2015  menuju  tahun  2016 mengalami  penurunan  menjadi  0,73,  dan  pada  tahun  2016  dan  2017  menurun  menjadi  0,66 dengan kategori timpang di setiap tahunnya.
Mengingat  tingginya  ketimpangan  kemandirian  keuangan  daerah  antar  kabupaten  dan  kota  di sumatera barat, hasil wawancara bersama ibuk Drs. Ekati Elsa Novia, Akt kepala bidang Bina Administrasi  Keuangan  Daerah  Provinsi  Sumatea  Barat  menjelaskan  terdapat  beberapa  factor penyebab yaitu:
a. PAD  di perkotaan lebih tinggi  di bandingkan  di  daerah  kabupaten,  hal  ini  disebabkan karena  pertumbuhan  dan  pembangunan  di  daerah  perkotaaan  lebih  cepat  sehingga berkembanglah  perekonomi  perkotaan  seperti  banyaknya  restoran,  perhotelan,  mall, tempat  wisata,  pusat  perdagangan  dan  lain-lain,  hal  ini  tentunya  akan  meningkatkan penerimaan PAD yang berasar dari pajak dan retribusi daerah.
b. Hampir seluruh kabupaten dan kota di sumatera barat belum mampu menjadikan  PAD sebagai  sumber  pendapatan  utama  suatu  daerah,  meskipun  kota  padang  telah memperoleh  rasio  kemandirian  tertinggi  di  sumatera  barat,  namun  PAD  kota  padang tersebut  baru  mampu  memenuhi  10%  dari  kebutuhan  keuangan  daerah,  sisanya  90% masih  diperoleh  dari  dana  transder  dari  pemerintah  pusat  ataupun  provinsi.  Daerah tertinggal  di  sumatera  barat    (pasaman  barat,  Mentawai,  dan  solok  selatan)  hampir setiap tahun belum mampu memenuhi target PAD yang ditetapkan apalagi kemandirian daerah seperti yang dicita-citakan otonomi daerah.
0,72 0,77 0,73 0,66 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 2014 2015 2016 2017
Ketimpangan kemandirian keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Sumbar
c. Alokasi Belanja modal bagi daerah yang tertinggal di sumatera barat seperti Mentawai, pasaman  barat  dan  solok  selatan  sebagian  besar  digunakan  untuk  pembangunan, sedangkan  daerah  perkotaan  sudah  bias  berfokus  kepada  pengembangan,  hal  ini tentunya akan membuat daerah perkotaan lebih tinggi perkembangan perekonomiannya dibandingkan  daerah  tertinggal  sehingga  membuat  semakin  tinggi  ketimpangan kemandirian keuangan daerah di sumatera barat
d. Potensi daerah belum dikelola dengan maksimal
Hampir  seluruh  kabupaten  dan  kota  di  sumatera  barat  potensi  daerahnya  belum terkelola  dengan  maksimal  seperti  penerimaan  pajak  dan  retribusi  daerah  sehingga banyak  dari  pendapatan  tersebut  yang  kebocoran,  seperti  penerimaan  retribusi  parkir yang  belum  optimal,  karena  banyak  dari  petugas  parkir  tidak  memberikan  karcis retribusi kepada masyarakat yang mana pendapatan tersebut akhirnya tidak diserahkan ke  dinas  perhubungan,  selain  itu  masih  banyak  dari  pengusaha  perhotelan  sumatera barat yang tidak  membayarkan pajak  daerah seperti perhotelan, restoran  dan lain-lain, namun tidak cepat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
e. Penetapan target yang tidak sesuai dengan potensi
Penetapan  target  yang  tepat  sangat  menentukan  keberhasilan  kinerja  suatu  daerah, permasalahan  yang  sering  terjadi  dilapangan  adalah  penetapan  tarif  penerimaan  pajak, retribusi  yang  terlalu  tinggi  ataupun  terlalu  rendah  tanpa  memperhatikan  potensi  yang dapat    digali  oleh  daerah  tersebut.  Target  yang  rendah  dilakukan  dengan  tujuan  agar realisasi penerimaan dapat tercapai padahal daerah tersebut memiliki potensi yang lebih, penetapan  target  yang  rendah  ini  sangat  membawa  dampak  buruk  terhadap  pendapatan daerah tersebut karena memiliki potensi yang tinggi.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulakan sebagai berikut:
a. Hasil  analisis  rasio  kemandirian  antar  Kabupaten  di  Sumbar  periode  2014-2017  berada pada  rata-rata  9,24%  dengan  kategori  sangat  rendah,  dimana  rasio  kemandirian  tertinggi diperoleh  Kabupaten  Tanah  Datar  dengan  rata-rata  rasio  kemandirian  12,63%  dengan kategori  rendah  dan  rasio  kemandirian    terendah  diperoleh  Kabupaten  Kepulauan Mentawai dengan rata-rata 6,33% dengan kategori sangat rendah.
b. Hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah antar Kota di Sumbar periode 2014-2017 berada  pada  rata-rata  14,36%  dengan  kategori  sangat  rendah,  dimana  rasio  kemandirian keuangan tertinggi diperoleh Kota Padang  dengan nilai 27,79 dengan kategori rendah dan rasio  kemandirian  keuangan  terendah  diperoleh  Kota  Pariaman  dengan  rata-rata  7,05% dengan kategori sangat rendah.
c. Hasil  analisis  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  antar  Kabupaten  dan  Kota  di  Sumbar periode  2014-2017  berada  pada  rata-rata  9.94%  dengan  kategori  sangat  rendah,  dimana rasio  kemandirian  keungan  tertinggi  diperoleh  Kota  Padang  dengan  rata-rata  rasio kemandirian 27,79% dengan kategori rendah dan terendah diperoleh Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan rata-rata 6,33% dengan kategori sangat rendah
d. Hasil  analisis  ketimpangan  kemandirian  keuangan  daerah  antar  Kabupaten  periode  2014- 2017  dengan  Indeks  Williamson  diperoleh  hasil  dengan  rata  rata  0,40  dengan  kategori Merata Moderat.
e. Hasil  analisis  ketimpangan  kemandirian  keuangan  daerah  antar  Kota  periode  2014-2017 dengan Indeks Williamson diperoleh hasil rata-rata 0,69 dengan kategori Timpang,
f. Hasil analisis ketimpangan kemandirian keungan daerah antar Kabupaten dan Kota dengan Indeks Williamson pada tahun 2014-2017 diperoleh hasil rata-rata 0.74 Timpang.

## Saran
Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:
a. Diharapkan pemerintah Kabupaten  dan Kota di Sumbar mampu  membuat  kebijakan baru yang  mampu  merangsang  kepatuhan  wajib pajak,  wajib retribusi dll  dalam  membayarkan kewajibannya.
b. Diharapkan seluruh Kabupaten/ Kota di Sumbar mampu menetapkan target dan tarif pajak sesuai  dengan  potensi  yang  dimiliki  sehingga  realisasi  penerimaan  PAD  dapat  diperoleh secara maksimal.
c. Diharapkan seluruh pemerintah Kabupaten  di Sumbar dapat mengoptimalkan penerimaan PAD  dengan  menggali  potensi  daerah  yang  dimiliki.  Hal  ini  disebabkan  karena  potensi masing-masing  daerah  berbeda,  sehingga  dimasa  yang  akan  datang  diharapkan  seluruh kabupaten dan kota dapat mandiri dengan menjadikan PAD sebagai pendapatan utama dari suatu daerah

## E. DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126) Undang-Undang  No.  33  tahun  2004  TentangPerimbanganKeuangan  Antara PemerintahPusat  Dan  Pemerintah  Daerah.  (  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126)
Riyanto  dan  Hermanto  Siregar,  2005,  Dampak  Dana  Perimbangan  terhadap  Perekonomian Daerah  dan Pemerataan  Antar Wilayah, Jurnal Kebijakan Ekonomi  Vol.I No. 1,  Aguatus 2005. Universitas Indonesia
Sukadana,  I  Gede.  2010.  Analisis  Kemampuan  Keuangan  daerah  Dalam  Membiayai Pengeluaran daerah di Kabupaten Klungkung. Tesis. UniversitasUdayana
Rodisin, Utang. 2010. Otonomi Daerah dan Desentalisasi. Bandung: Pustaka Setia Sriningsih,  Siti.  2013.  Analisis  Ketimpangan  Fiskal  Pasca  Otonomi  Daerah.  Jurnal  Distribusi Edisi ke XXXIII tahun ke XXII, Desember 2013. Universitas Mataram
Supriyadi,  Armandelis,  dan  Rahmadi,  Selamet.  2013 .  Analisis  Desentralisasi  Fiskal  di Kabupaten Bungo, Jurnal Perspektif Pembiayaan  dan  Pembangunan Daerah  Vol. I No. 1, Juli 2013. Universitas Jambi
Putong, Iskandar.2010. Pangantar Ekonomi Makro dan Mikro Edisi 5. Ghalia Indonesia
Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)
Chalid, Pheni. 2005. Keuangan Daerah, Investasi, danDesentralisasi, Jakarta: Kemitraan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135)
Undang-Undang  No.  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130)
Undang-Undang  No.  33  tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  PemerintahPusat Dan Pemerintah Daerah. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126) Dori,  Saputra.  2014.  Analisis  Kemandirian  dan  Efektifitas  Keuangan  Daerah  Pada Kabupatendan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Jurnal. Universitas Negeri Padang Salim.  2016.  Analisis  Pemerataan  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Kabupaten/Kota  di  pulau Sumatera. Tesis. Universitas Andalas