## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS APLIKASI PADA ERA COVID-19 DI KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA BARAT
Shilvia 1 , Risma Wira Bharata 2
Universitas Tidar Magelang, Jawa Tengah, Indonesia Email : 1) shilviaviaa @ gmail . com , rismawirab@untidar.ac.id

## Abstrak
Aplikasi  digital  telah  menjadi  bagian  dari  kehidupan  masyarakat,  terutama  sejak  pandemi  Covid-19. Penerapan  Permenkes  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  telah membatasi  ruang  publik  untuk  meminimalisir  penyebaran  Covid-19.  Untuk  menerapkan  new  normal  di suatu  daerah,  dapat  memastikan  semua  peraturan  yang  ada  dapat  diterapkan  secara  efektif,  serta memperhatikan  protokol  kesehatan,  sehingga  semuanya  berjalan  lancar  a  r.  Sekalipun  dalam  keadaan terbatas, tentunya kewajiban negara terhadap masyarakat umum harus tetap berjalan. Sesuai regulasi yang ada,  pemerintah  mengganti  prosedur  pelayanan  publik  tradisional  dengan  pelayanan  berbasis  teknologi informasi  dalam  bentuk  aplikasi.  Inovasi  pelayanan  publik  dengan  menggunakan  aplikasi  merupakan wujud  nyata  komitmen  pemerintah  terhadap  e-government  dalam  penyelenggaraan  negara.  Menyikapi permasalahan tersebut, pemerintah Kota Cimahi dalam pelayanan publik seluruh instansi yang ada di Kota Cimahi  melaksanakan  pelayanan  publik  dengan  menggunakan  layanan  berbasis  aplikasi  menggunakan teknologi  Smart  City  dan  telah  diimplementasikan  kepada  seluruh  warga  Kota  Cimahi.  Penelitian  ini dilakukan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  implementasi  Kebijakan  Pelayanan  Publik  Berbasis  Aplikasi  di Kota  Cimahi, penelitian ini  menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan sumber data  diperoleh dari media elektronik, media cetak, serta dokumentasi dan peraturan perundang-undangan tentang penanganan Covid-19.  Dari  hasil  yang  diperoleh,  dapat  disimpulkan  bahwa  pelayanan  publik  berbasis  aplikasi  Smart City yang dikembangkan di Kota Cimahi berjalan dengan baik dan masyarakat terlayani sesuai kebutuhan dan sangat bermanfaat. Layanan berbasis aplikasi yang diterapkan sangat efektif dan efisien, serta sangat cepat dan tepat untuk kondisi new normal saat ini yang belum sepenuhnya tuntas.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pelayanan Publik, Aplikasi

## Abstract
Digital  applications  have  become  part  of  people's  lives,  especially  since  the  Covid-19   pandemic.  The implementation  of  Permenkes  No.  21  of  2020  concerning  Large-Scale   Social   Restrictions  (PSBB)  has limited public spaces to minimize the spread of Covid-19. To implement the new normal in an area,  it can ensure that   all existing regulations can be applied effectively, as well as pay attention to health  protocols, so that everything runs smoothly a r. Even in limited circumstances, of course, the state's obligations to the general public must continue. In accordance with existing regulations, the government replaced traditional public  service  procedures  with  information  technology-based  services  in  the  form  of  applications.  The innovation of public servicesusing applications is a tangible manifestation of the government's commitment to  e-government  in  state  administration.  In  responding  to   this  problem,  the  Cimahi  City   government  in public  services  all  agencies  in  Cimahi  City   carry  out  public  services  by  using  services  based on   application   using   Smart  City  technology  and  has  been  implemented  to  all  residents  of  Cimahi  City. This research  was conducted to determine the extent to which the implementation of the Application-Based Public  Service  Policy  was  implemented  in  Cimahi  City,  this  study  used  a  descriptive  qualitative  method, with  data  sources  obtained  from  electronic  media,  print  media,  as  well  as  documentation  and  laws  and regulations regarding the handling of Covid-19.  From the results obtained  , it can be concluded that  the Smart  City     application-based   public  services  developed  in  Cimahi  City  are   running  well   and  the community is served as needed and is very useful. The application-based   services   implemented are  very effective and efficient,   and   are very fast  and precise for the current  new normal   state  that has not  been fully completed.
Keywords:  Policy Implementation, Public Services, Applications
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v16i6.1378

## PENDAHULUAN
Terdapat  banyak  dampak  dari  pandemi  Covid-19  yang  berdampak  buruk  pada tingkat  kesejahteraan  masyarakat,  terutama  dikalangan  menengah  ke  bawah  terutama pada bidang sosial dan ekonomi. Hal ini menyebabkan masyarakat  kehilangan lapangan pekerjaan  bagi  banyak  orang  dan  otomatis  menambah  jumlah  penduduk  miskin  di Indonesia.  Berbagai  kebijakan  telah  diumumkan  oleh  pemerintah  pusat  dan  daerah. Dimulai  dari  mengurangi  aktivitas  di  luar  rumah,  pembatasan  hubungan  sosial, menghimbau  masyarakat  bekerja  dari  rumah,  serta  menetapkan  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  (PSBB).  Namun  dari  adanya  kebijakan  tersebut  terdapat  resiko  yang tinggi terhadap pelayanan publik. 1
Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  RI mengeluarkan  surat  edaran  No  34  Tahun  2020  yang  bertujuan  untuk  memperkuat kelembagaan  dan  birokrasi.  Sehubungan  dengan  pemberitahuan  tersebut,  penyelenggara pelayanan publik harus tetap memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik dapat terus dilaksanakan secara efektif selama pelaksanaan kebijakan tersebut.
Pada  kondisi new  normal saat  ini,  masih  terdapat  pelayanan  publik  yang  belum memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang diatur pada Pasal 15 huruf f UU  No.25  Tahun  2009  mengenai  pelayanan  publik.  Oleh  sebab  itu,  dalam  kondisi  saat ini,  inovasi  pelayanan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik  dengan  memanfaatkan teknologi informasi (Online) agar penyelenggaraan pelayanan publik tetap efektif. Tetapi tidak  semua  layanan  publik  tersedia  secara  online.  Dengan  adanya  pemberlakuan mengerjakan  pekerjaan  dari  rumah  (Work  From  Home)  tidak  berlaku  untuk  semua penyedia  layanan  publik.  Pasalnya,  ada  beberapa  bidang  yang  tidak  memungkinkan melakukan  pekerjaan  dari  rumah  (WFH),  seperti  pajak  kendaraan,  perluasan  STNK, perekaman  e-KTP,  dinas  kependudukan,  dan  bidang  lain  yang  memerlukan  kedatangan langsung.  Walaupun  tidak  memberlakukan  WFH,  tetapi  dengan  mengurangi  jumlah antrian yang masuk ke ruangan  dengan cara membatasi pengunjung pada layanan publik, serta menjaga jarak yang disarankan minimal 1 meter.
Dengan  adanya  pembatasan  dalam  pelayanan  publik  mengakibatkan  masyarakat kurang  mendapatkan  benefit  dari  pelayanan  publik  tersebut.  Namun  demikian,
1 zidan  Adiwidyatama,  “Digitalisasi  Pelayanan  Publik  Selama  Masa  Pandemi  COVID-19,”  27 November  2021,  https://kumparan.com/zidan-adiwidyatama/digitalisasi-pelayanan-publik-selama-masa- pandemi-covid-19-1wzh4maI5GV/3.
masyarakat  tetap  memiliki  hak  atas  pelayanan  publik  yang  baik,  dan  masyarakat bertanggung jawab untuk mengawasi pembatasan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara  pelayanan  publik  yang  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  39  yang menjelaskan  bahwa  masyarakat  harus  dilibatkan  mulai  dari  penyelenggaraan  pelayanan publik hingga evaluasi pelaksanaan pelayanan publik.
Dengan  adanya  pemberlakuan  WFH  untuk  pegawai  sektor  publik  dapat mengganggu  pada  layanan  publik  dikarenakan  tidak  dapat  melayani  masyarakat  umum secara  langsung.  Akan  tetapi,  pelayanan  publik  membuat  inovasi  baru  agar  pelayanan tidak terhambat dengan menggunakan sistem online agar pelayanan publik tetap berjalan. Contoh  dalam  pelayanan  secara  online  yaitu,  perubahan  layanan  dalam  hal  penagihan, pembayaran melalui ATM atau internet banking.
Berdasarkan  penjelasan  di atas,  pemerintah  Kota  Cimahi  mengalihkan  pelayanan publik  berbasis  online  melalui  aplikasi  yaitu  Smart  City.  Yang  bertujuan  untuk meminalisir  terjadinya  penyebaran  virus  (Covid-19).  DISDUKCAPIL  (Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil)  Kota  Cimahi  mengalihkan  pelayanan  publik  sejak tanggal  19  Maret  2020.  Untuk  memenuhi  Administrasi  Kependudukan  (ADMINDUK) serta  Pencatatan  Status  Kependudukan  Bagi  Masyarakat  Umum  menyediakan  10 nomor panggilan layanan WA (WhatsApp) yang sesuai dengan kebutuhan para masyarakat. 2
Ipah  Latifah,  kepala  DISDUKCAPIL  Kota  Cimahi,  mengatakan  bahwa  dengan adanya  pembatasan  pelayanan  secara  offline  menjadi  pelayanan  secara  online  bisa dilakukan  secara  optimal.  “selama  dalam  persyaratan  valid  maka  pengajuan  berjalan lancar.  Masalahnya,  jika  persyaratan  tidak  sesuai  atau  terdapat  berkas  yang  kurang sehingga  diperlukan  konfirmasi  terlebih  dahulu  sebelum  membuat  dokumen  yang diminta.  Serta  sebaliknya  apabila  sudah  diperbaiki  maka  dokumen  siap  dicetak”, imbuhnya. DISDUKCAPIL Kota Cimahi mewajibkan masyarakat untuk patuh dan tertib terhadap data kependudukan dan pencatatan sipil. “jika terdapat perbaikan atau perubahan data  segera  dilaporkan  agar  data  kependudukan  bisa  lebih  update.  Dalam  mengurus dokumen juga sebaiknya dilakukan sendiri karena mudah dan tidak ada biaya”, tuturnya. 3
2 B Asri, “Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Pada Era Covid 19 Di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat.,” Visioner 12, no. 4 (Desember 2020).
3 Sadli, “Pelayanan Disdukcapil Kota Cimahi Dioptimalkan Secara Online. Retrieved from Cimahi Kota.go.id: https://cimahikota.go.id/berita/detail/81462-pelayanan-disdukcapil-kota-cimahi-dioptimalkan- secara-online,” 5 Juli 2021.
Selain  DISDUKCAPIL  Kota  Cimahi,  terdapat  instansi  lain  yang  akan  segera membatasi  layanan  tatap  muka.  Seperti  “Pelayanan  Perizinan  dan  Penanaman  Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) juga mengefektifkan pelayanan secara online. Pelayanan secara offline hingga pukul 12.00 WIB, dan selebihnya dilakukan dengan perizinan secara online.  Masyarakat  yang  datang  hanya  untuk  berkonsultasi  dan  tetap  dilayani,  namun sesuai  dengan  kebutuhan  dan  seperlunya”.  Beberapa  layanan  perpajakan  yaitu  Badan Pengelola  Pendapatan  Daerah  (Bapanda)  Kota  Cimahi  juga  diproses  secara  online. Diharapkan  kebijakan  tersebut  dapat  diterima  oleh  masyarakat  dalam  melawan  Virus Corona (Covid-19) di Kota Cimahi. 4
Untuk  lebih  memadukan  pelayanan  yang  berbasis  online,  Kota  Cimahi  bergegas untuk  melakukan  transformasi  digital  serta  mewujudkan  Smart  City  di  Kotanya,  salah satunya  dengan  cara  mengimplementasikan  e-government  sebagai  upaya  mewujudkan Smart  City  dengan  membuka  ruang  bagi  masyarakat  untuk  berperan  aktif  dalam pembangunan  Kota  Cimahi.  Yang  dimana  Kementrian  Kominfo  telah  menunjuk  Kota Cimahi  sebagai  kota  cerdas  yang  dapat membantu  masyarakat  dalam  mengelola sumber daya  yang  efektif  dan  efisien  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup.  Smart  City  bertujuan untuk  mengatasi  berbagai  permasalahaan  yang  terjadi  di  perkotaan  serta  menciptakan kualitas hidup yang lebih baik.
Ajay M Priatana, Walikota Cimahi,mengatakan bahwa terdapat manfaat bagi Kota Cimahi  dari  adanya transformasi  digital yaitu adanya  perubahan  perilaku  yang  baik  dari masyarakat  maupun  ASN  Kota  Cimahi  dalam  proses  implementasi  pelayanan  publik. Sehingga  saat  ini  pelayanan  di  Kota  Cimahi  lebih  berkualitas  dan  lebih  cepat  serta diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat.
Dinas Komunikasi Informasi Arsip dan Perpustakaan (Diskominfoarpus) memiliki tugas  melaksanakan  dalam  pengembangan  serta  pengelolaan  sebagai  leading  sektor Teknologi  Informasi  (TI)  lingkungan  pemerintah  Kota  Cimahi.  Dalam  hal  ini  segala kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pemanfaatan  TI  yang  sudah  diterapkan  ataupun  yang akan diterapkan oleh semua unit kerja yang berada di Kota Cimahi akan dikoordinasikan terlebih dahulu oleh DISKOMINFOARPUS. 5
4 “Pelayanan Publik di Kota Cimahi Beralih ke Sistem Online. Retrieved from dialogpublik.com: https://dialogpublik.com/pelayanan-publik-di-kota-cimahi-beralih-ke-sistem-online/,” 20 Maret 2020.
5 Ahmad  Sadli,  “Pemkot  Cimahi  Tingkatkan  Pelayanan  Publik  dengan  TI.  Retrieved  from cimahikota: https://cimahikota.go.id,” 5 Juli 2022.

## KAJIAN LITERATUR

## Implementasi Kebijakan
Menurut  Grindle 6 mengenai  implementasi  kebijakan  mengatakan  bahwa implementasi adalah suatu proses umum Tindakan administrasif yang dapat diteliti pada tingkat  program  tertentu.  Dalam  proses  implementasi  akan  dimulai  Ketika  telah menetapkan  suatu  tujuan  dan  Sasaran  yang  akan  dituju,  serta  program  kegiatan  telah tersusun dan dana telah disiapkan dan disalurkan untuk mencapai sasaran.
Sedangkan  menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  yang  dikutip  oleh  Wibawa,  dkk, 7 menyatakan  bahwa  implementasi  kebijakan  adalah  suatu  Tindakan  yang  dilakukan  oleh organisasi  swasta  ataupun  organisasi  pemerintahan  baik  secara  individu  ataupun kelompok untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
Implementasi  kebijakan  publik  merupakan  sesuatu  yang  penting.  Maka  dari  itu dalam  implementasi  kebijakan  publik  harus  memperhatikan  berbagai  faktor,  agar kebijakan publik yang dimaksud benar-benar dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai harapan  yang  diinginkan.  Dengan  kata  lain,  implementasi  kebijakan  publik  yaitu  upaya untuk merealisasikan keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Fadillah  Putra 8 menyatakan  bahwa  tatanan  kebijakan  publik  makro  dan  mikro berpengaruh  pada  keberhasilan  suatu  kebijakan  publik.  Artinya,  bahwa  perkembangan kebijakan  makro  yang  ditetapkan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, serta keberhasilan implementasi akan dipengaruhi oleh kebijakan operasional dan kelompok sasaran pemantauan lingkungan.
Implementasi  kebijakan  publik  terkait  bagaimana  supaya  kebijakan  publik  bisa diterima,  dipahami,  serta  didukung  oleh  kelompok  sasaran.  Pada  praktiknya, implementasi  kebijakan  publik  tidak  selalu  sejalan  dengan  apa  yang  telah  direncanakan. Terdapat  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  penyimpangan  tersebut,  contohnya  seperti sumber  dana  yang  diperlukan  ternyata  tidak  tersedia,  dan  sementara  pelaksanaan kebijakan publik tersebut tidak dapat ditunda. 9 Grindle 10 menyatakan bahwa terdapat tiga
6 Merilee Grindle, Politics and Policy Implementation in The Third World (New Jersey: Princnton University Press, 1980), 7.
7 Samodra Wibawa, Kebijakan Publik :Proses dan Analisis , I (Jakarta: Intermedia, 1994), 15.
8 Fadillah  Putra, Paradigma  Kritis  dalam  Studi  Kebijakan  Publik  Perubahan  dan  Inovasi Kebijakan Publik dan Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
9 Tachjan, Implementasi  Kebijakan  Publik (Bandung:  Asosiasi  Ilmu  Politik  Indonesia  (AIPI) Bandung, 2006).
hambatan  besar  dalam  pelaksanaan  suatu  kebijakan  publik,  yaitu;  (1)  ketiadaan Kerjasama  vertikal,  (2)  hubungan  kerja  horizontal  yang  tidak  sinergis,  (3)  masalah penolakan  terhadap  perubahan  yang  datang  dari  publik  maupun  kalangan  birokrasi sendiri.  Untuk  mengatasi  hambatan  tersebut,  maka  dalam  pelaksana  kebijakan  publik diperlukan  memiliki  kemampuan  untuk  beradaptasi  dengan  kondisi  yang  berkembang serta  kemampuan  dalam  merespon  dan  memahami  harapan  yang  berkembang  pada masyarakat, yang dimana kebijakan publik tersebut akan dilaksanakan.
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  publik  bergantung  pada  kemampuan  untuk mengidentifikasi  jaringan  Kerjasama  antar  aktor  mengenai  pengembangan  kebijakan publik, karena aktor tersebut yang akan mengimplementasikan kebijakan publik tersebut. Oleh  karena  itu,  penting  untuk  mengetahui  secara  pasti  siapa  yang  berkepentingan  dari tahap  pengembangan  kebijakan  publik.  Bagaimana  interaksi  antar  aktor  terjadi,  dan strategi yang digunakan untuk mencapai kepentingan tersebut.

## Pelayanan Publik
Pelayanan  publik  yaitu  suatu  kegiatan  untuk  memenuhi  kebutuhan  publik  serta pelaksanaannya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang diselenggarakan  oleh  pelayanan  publik.  Menurut  Administrasi  Negara  terdapat karakteristik dalam beberapa jenis pelayanan, yaitu :
1. Memilki hukum yang jelas dalam pelaksanaannya.
2. Memiliki  kelompok  kepentingan  yang  luas,  termasuk  kelompok  sasaran  yang ingin dicapai.
3. Memiliki tujuan sosial.
4. Dituntut untuk akuntabel kepada publik.
5. Memiliki konfigurasi indikator kinerja yang perlu kelugasan.
6. Seringkali menjadi sasaran isu politik. 11
Dalam kewajiban penyelenggara pelayanan publik, sebagaimana yang telah diatur pada  Pasal  1  UU  No.  25  Tahun  2009  mengenai  pelayanan  publik,  bahwa  pelayanan publik  merupakan  tanggung  jawab  utama  pemerintah  kepada  masyarakat,  dalam  berupa pelayanan  dalam  bentuk  jasa  publik  ataupun  dalam  bentuk  administrasi  publik  serta barang publik.
10 Grindle, Politics and Policy Implementation in The Third World .
11 Haedar  Akib,  “Implementasi  Kebijakan:  Apa,  Mengapa  dan  Bagaimana,” Jurnal  Ilmiah  Ilmu Administrasi Publik 1, no. 1 (15 Maret 2012): 1, https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289.
Dalam  melaksanakan pelayanan publik, dalam penyelenggraan wajib menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibutuhkan oleh pengguna layanan, termasuk  untuk  pengguna  jasa  berkebutuhan  khusus,  sesuai  dengan  Pasal  29  UU  No.25 Tahun  2009  mengenai  Pelayanan  Publik.  Selain  itu  kewajiban  penyelenggara  layanan untuk memenuhi hak pengguna layanan berkebutuhan khusus diatur pada Pasal 105 UU No.  8  Tahun  2016  mengenai  Penyandang  Disabilitas,  Pasal  30  PP  No.  33  Tahun  2012 mengenai Pemberian ASI Eksklusif, dll. 12

## Smart City
Menurut  Suhono 13 ,  Smart  City  yaitu  pengembangan  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi  (TIK)  untuk  menghubungkan,  mengendalikan  serta  memantau  berbagai sumber  daya  di  kota  agar  dapat  memaksimalkan  pelayanan  yang  diberikan  lebih  efektif dan efisien kepada masyarakat, serta dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan atau  mengetahui  permasalahan  yang  ada  didalamnya,  memahami  kondisi  permasalahan yang terjadi di kota tersebut, serta dapat mengatur dari berbagai sumber daya yang ada.
Suatu  kota  dapat  dikatakan  cerdas  apabila  dapat  mengetahui  keadaan  pada  kota tersebut, memahami situasi yang terjadi dan mengambil tindakan terhadap permasalahan yang  terjadi  pada  kota  tersebut.  Tujuan  dengan  adanya  Smart  City  yaitu  untuk menciptakan  sebuah  kota  yang  nyaman  dan  aman  untuk  masyarakat  serta  untuk meningkatkan daya saing ekonomi kota tersebut. Sehingga suatu kota harus didukung dari segi sosial (keamanan), lingkungan (kenyamanan), dan ekonomi (daya asing). 14
Dapat  disimpulkan  bahwa  Smart  city  yaitu  suatu  konsep  yang  memanfaatkan teknologi  dan  sebagai  konsep  perencanaan  kota  yang  mengintegrasikan  pemerintah, Kesehatan,  penduduk,  Pendidikan,  dll.  Yang  dimana  dengan  adanya  perkembangan teknologi  di  jadikan  sebagai  salah  satu  perangkatnya.  Smart  City  dimanfaatkan  sebagai penggunaan  sumber  informasi  dengan  menggunakan  teknologi  yang  canggih  agar membuat kehidupan lebih mudah dan untuk mengantisipasi kejadian yang tak terduga.
Kegunaan  adanya  Smart  City,  yaitu  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik, sebagai  alat  untuk  memecahkan  permasalahan  di  lingkungan  masyarakat,  menciptakan
12 Fatimah,  “Pelayanan  Publik:  Pengertian,  Karakteristik,  Hingga  Tujuannya.  Retrieved  from https://www.kompasiana.com/alfinadamayanti6259/62aabcf6fdcdb402bd68e8d2/kedekatan-layanan-publik- dengan-praktik-seksisme?page=3&page_images=2,” 13 Juli 2019.
13 Suhono Supangkat, Pengenalan & Pengembangan Smart City (Bandung: e-Indonesia Initiatives, 2015).
14 desi  Riska  Sari,  “Implementasi  Pelayanan  Publik  Berbasis  Aplikasi  Smart  Netizen  Pada Kabupaten Lampung Tengah (Studi Kasus Desa Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih)” (2018).
pemerintahan yang lebih baik, mengelola potensi  SDM serta potensi kota, meningkatkan daya saing ekonomi serta membangun masyarakat yang madani, dan untuk mencerdaskan masyarakat.
Salah  satu  aspek  kunci  dari  Smart  City  yaitu  menggunakan  teknologi  terbaru dalam  memberikan  pelayanan,  dan  membangun  infrastruktur  yang  cerdas  dalam memberikan  pelayanan  yang  efektif  dengan  hemat  biaya  kepada  para  masyarakat. Menerapkan teknologi  yang  tepat  guna  sejalan  dengan  dalam  penambahan  infrastruktur, serta  menerapkan  berbagai  macam  kajian  yang  lebih  efisien,  fleksibel  dan  mampu menerapkan  implementasi  konsep  Smart  City.  Apabila  teknologi  informasi  tidak berkembang  maka  akan  terjadi  kendala  dalam  pembangunan  untuk  bersaing  dengan negara lain. 15
Terdapat beberapa manfaat dari konsep Smart City, yaitu; (1) untuk meningkatkan layanan  publik,  (2)  Dapat  memperbaiki  permasalahan  yang  terjadi  di  lingkungan masyarakat,  (3)  dapat  mencerdaskan  masyarakat,  (4)  untuk  menciptakan  pemerintahan yang lebih baik, (5) dapat mengelola potensi Kota dan potensi SDM. 16
Dari  sudut  pandang  ekonomi,  sebuah  kota  yang  cerdas  dapat  memaksimalkan sumber  daya  atau  potensi  kota,  termasuk  layanan  teknologi  informasi  dan  komunikasi, tata  Kelola,  serta  peran  SDM  yang  baik.  Sedangkan  dari  sudut  pandang  sosial,  sebuah kota  yang  cerdas  yaitu  memiliki  kota  yang  aman  untuk  para  masyarakatnya  dengan adanya  kenyamanan  dalam  berinteraksi  dengan  sesama  warga  dan  dengan  pemerintah. Dari  sudut  pandang  lingkungan,  sebuah  kota  yang  cerdas  yaitu  yang  dapat  memberikan tempat  tinggal  yang  layak  huni  dan  sehat  serta  efisien  dalam  hal  konsumsi  energi  dan pengelolaan  energi  dengan  dukungan  layanan  teknologi  informasi  dan  komunikasi, pengelolaan, serta peran SDM yang baik. 17
Menurut Pratama 18 terdapat 6 (enam) spesifikasi Smart City, yaitu:
1. Smart Government (Pemerintahan Pintar)
15 Muchlisin  Riadi,  “Smart  City  (Pengertian,  Karakteristik,  Indikator  dan  Penerapan).  Retrieved from kajianpustaka.com: https://www.kajianpustaka.com,” 17 Januari 2020.
16 Smartivist,  “Cimahi  Menuju  Smart  City,  Layanan  Berbasis  Aplikasi  Terus  Dikembangkan. Retrieved from smartcityindo: https://www.smartcityindo.com,” Mei 2018.
17 Alfi Haris Wanto, “Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City,” JPSI (Journal of Public Sector Innovations) 2, no. 1 (26 Maret 2018): 39, https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p39-43.
18 I  putu  Agus  Eka  Pratama, Smart  City  Beserta  Cloud  Computing  dan    Teknologi-teknologi Pendukung Lainnya + DVD (Bandung: Informatika, 2014).
Sebagai  kunci  utama  dalam  keberhasilan  penyelenggaraan  pemerintah  yaitu Good  Governance.  Dengan  adanya  kerja  sama  antara  pemerintah  dengan masyarakat  diharapkan  dapat  mewujudkan  layanan  publik  yang  berkualitas  serta lebih  baik,  mewujudkan  tata  Kelola  dengan  jalannya  pemerintahan  yang  adil, bersih, jujur, dan demokrasi.
2. Smart Economy (Ekonomi Pintar)
Terdapat dua hal dalam Smart Economy, yaitu proses inovasi dan kemampuan daya  saing.  Kedua  hal  tersebut  sebagai  peningkatan  dalam  pengembangan  sumber daya  dan  untuk  mencapai  perbaikan  ekonomi  yang  lebih  baik  dan  lebih  cerdas  di negara ini. Apabila memiliki inovasi yang baik maka akan semakin banyak peluang bisnis baru serta semakin kompetitif dalam persaingan bisnis/pasar modal;
3. Smart Mobility (Mobilitas Pintar)
pengelolaan  infrastruktur  perkotaan  yang  dikembangkan  di  masa  mendatang berupa system pengelolaan terpadu untuk memastikan konsistensi pada kepentingan umum.  Selain  itu  diharapkan  terciptanya  layanan  publik  yang  lebih  baik  serta menghapus terkait permasalahan umum seperti kemacetan lalu lintas, dan polusi.
4. Smart People (Masyarakat Pintar)
Terdapat kriteria dalam proses kreatif pada manusia dan sosial, yaitu : dengan adanya jenjang Pendidikan formal yang berbasis IT, adanya komunitas yang terkait dengan  penggunaan  teknologi  informasi,  serta  adanya  peran  masyarakat  dalam memanfaatkan teknologi informasi.
5. Smart Environment (Lingkungan Pintar)
Lingkungan  pintar  yang  berarti  lingkungan  dapat  memberikan  kenyamanan, kelestarian sumber daya, keindahan fisik dan non fisik kepada masyarakat luas, baik secara visual maupun tidak.
6. Smart Living (Hidup Pintar)
Smart  living  bertujuan  untuk  membuat  kualitas  hidup  dan  budaya  menjadi lebih baik dan lebih cerdas atau manusia memiliki kualitas hidup yang terukur.

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terwujudnya Smart City
Terdapat  beberapa  faktor  yang  dapat  membuat  Smart  City  menjadi  sukses  dari beberapa negara berkembang, yaitu :
1. Manajemen dan Organisasi
Di  dalam  suatu  organisasi  wajib  memiliki  manajemen  yang  terarah  agar suatu  organisasi  dapat  menjalankan  dengan  baik,  seimbang  dan  berjalan  dengan lancar. dalam hal ini untuk menentukan terciptanya Smart City yaitu karena adanya faktor  organisasi  dan  manajemen.  dikarenakan  manusia  lah  yang  dapat  membuat tujuan serta yang dapat melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Teknologi
Teknologi  Smart  City  sangat  bergantung  pada  Smart  Computing.  Smart Computing  menggambarkan  generasi  baru  perangkat  keras,  perangkat  lunak,  dan teknologi  jaringan   yang  menyediakan  sistem TI  real-time.  Analisis  yang  baik  dan menyeluruh  dapat  membantu  masyarakat  dalam  membuat  keputusan  yang  lebih cerdas dengan tindakan yang dapat  mengoptimalkan proses bisnis mereka. Karena teknologi  informasi  merupakan  kekuatan  pendorong  penting  untuk  inisiatif  kota pintar,  ketika  menerapkan  teknologi  informasi,  pemerintah  kota  harus mempertimbangkan  faktor-faktor  spesifik  terkait  dengan  masalah  yang  terkait dengan sumber daya, kemampuan, dan kemudian kesenjangan sosial.
3. Pemerintah
Di  beberapa  kota  telah  merasa  kebutuhan  pemerintah  untuk  mengelola proyek  semakin  meningkat.  Dukungan   pemerintah  juga  menjadi  faktor   penting dalam  pengembangan  kota  pintar.  Karena  tanpa  adanya  dukungan  dari  pemerintah akan sulit mewujudkan impian smart city.
4. Kebijakan
Transisi dari kota normal ke kota pintar membutuhkan interaksi komponen teknologi dengan politik dan institusi. Faktor politik mewakili berbagai faktor dan tekanan  eksternal,  antara  lain.  Seperti  Kebijakan  yang  dapat  mempengaruhi  ide kota  pintar.  Latar  belakang  politik   sangat  penting  untuk memahami  penggunaan sistem  informasi.  Pemerintah  inovatif  yang  terlibat  dalam  membangun  kota pintar  menekankan perubahan  kebijakan.
5. Masyarakat
Masyarakat termasuk pada bagian penting dalam menciptakan kota pintar, karena yang menajdi faktor utama dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan terciptanya  Smart  City  yaitu  masyarakat.  kota  pintar  berdampak  pada  kualitas hidup  masyarakat  dengan  tujuan  membuat  kota   lebih  efisien.  Oleh  karena  itu,
masyarakat  perlu  berpartisipasi  dalam  tata  kelola  dan  pengelolaan  kota dan  menjadi pengguna aktif.
6. Ekonomi
Faktor  ekonomi  menjadi  pendorong  utama   kota  pintar.  Suatu  kota  yang memiliki  daya  saing  ekonomi  yang  tinggi  dianggap  sebagai  salah  satu  ciri  kota pintar.  Faktor  ekonomi  meliputi  daya  saing  inovasi,  kewirausahaan,  dan produktivitas perkotaan.
7. Infrastruktur
Kota  pintar  dibangun  di  atas  infrastruktur  TIK  seperti  Wi-Fi  dan  hotspot. Pengembangan  infrastruktur  TIK  menjadi  dasar  pengembangan  kota  pintar. Pembangunan  infrastruktur  tergantung  pada  beberapa  faktor  yang  terkait  dengan kinerja dan ketersediaannya.
8. Faktor Lingkungan
Salah  satu  yang  dapat  mempengaruhi  kemajuan  kota  pintar  yaitu  faktor lingkungan,  karena  lingkungan  menggunakan  teknologi  untuk  menjalani kelangsungan hidup masyarakat. 19

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  analisis deskriptif.  Metode  penelitian  kualitatif  yaitu  metode  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif  yang  berupa  dari  lisan  ataupun  berupa  tulisan  yang  dapat  diamati. 20 Dalam penelitian ini menggunakan sumber data meliputi data sekunder, data sekunder yaitu data yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber  dengan  menggunakan  sumber  dari  buku  dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Di tengah pandemi Covid-19, yang dimana belum tentu kapan akan berakhirnya, Pemerintah  Kota  Cimahi  telah  melakukan  penjangkauan  publik  menggunakan  aplikasi online.  Hal  ini  sejalan  dengan  kebijakan  resmi  Wali  Kota  Cimahi,  yang  menyatakan
19 Ika Warakasih, “Smart City Peluang Dan Tantangan Untuk Yogyakarta Berbudaya,” BAPPEDA DIY (blog), 2016.
20 Bogman  dan  Taylor, Introduction  to  Qualitative  Research  Methotds :  A  Phenomenological Approach  In  The  Social  Sciences,  alih  bahasa    Arief  Furchan,  John  Wiley  dan  Sons (Surabaya:  Usaha Nasional, 1997), 3.
bahwa tidak ada penjangkauan publik yang tidak boleh terhenti walaupun adanya wabah Covid-19 di Kota Cimahi.
Terdapat beberapa layanan publik yang tidak dapat dilakukan secara online seperti yang  disediakan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil,  tidak  dapat  dilakukan dengan menggunakan aplikasi online. Dalam kasus ini, masyarakat yang terkena dampak harus  datang  sendiri  ke  Kantor  Dinas  Layanan  karena  harus  ada  perekaman  setiap individu bagi masyarakat yang membutuhkan pembuatan KTP. Serta jasa pembuatan SIM dan  perpanjangan  STNK  atau  transmisi  nama  kendaraan,  ini  dapat  dilakukan  secara manual  yang  dimana  masyarakat  harus  datang  ke  kantor  Samsat  Pelayanan  Terpadu  di Kota  Cimahi,  dengan  menerapkan  protokol  Kesehatan  bagi  masyarakat  yang  hendak mengunjungi  kantor–kantor  pelayanan  publik,  serta  kantor-kantor  pelayanan  publik memiliki  jam  operasional  yang  dibatasi  untuk  pembatasan  masyarakat  yang  ingin mengunjungi kantor pelayanan terpadu.
Transformasi  dalam  pelayanan  publik  selama  ini  menggunakan  secara  manual, tetapi  kini  dilakukan  dengan  memanfaatkan  IT  dengan  penyesuaian  kebutuhan  daerah Kota  Cimahi,  yang  dimana  untuk  memudahkan  masyarakat  dalam  aksesbilitas  layanan. Sehingga  Pemerintah  Kota  Cimahi  sejalan  dengan  visi  dan  misi  Kota  Cimahi  dalam mengembangkan pelayanan publik berbasis aplikasi menuju Smart City.
Gerakan  menuju  100  Smart  City  bertujuan  agar  pemerintah  daerah  dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan sebuah pelayanan pada masyarakat. Dalam Gerakan  ini,  pemerintah  Kota  serta  Kabupaten  akan  dibimbing  dengan  tim  ahli  yang dibuat  oleh  Pemerintah  Pusat.  Gerakan  menuju  100  Smart  City  yaitu  sebuah  program yang  bekerjasama  dengan  Kemendagri,  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika, Bappenas, Kemen PUPR, serta Kantor Staf Kepresidenan.
Kegiatan  ini  adalah  untuk  melayani  masyarakat  dalam  menghadirkan  pelayanan publik  melalui  aplikasi  dalam  android  dan  system  computer,  karena  dengan  adanya aplikasi  kantor  pelayanan  publik,  maka  pelayanan  publik  dapat  dipercepat  tanpa  adanya halangan, tentu dengan adanya aplikasinya ini akan menghemat biaya dimana masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk jenis pelayanan yang diinginkan dan hanya beberapa saja yang diperlukan.
Pada masa kepemimpinan Walikota Cimahi Itoc Tochija,  konsep pengembangan Cimahi  Cyber  City  (CCC)  sebagai  pengembangan  Baros  Information  Technology  and
Creative  (BITC).  Ikon  dan  Pusat  Pengembangan  Usaha  Industri  Kreatif  khususnya  di bidang  telematika  menjadi  salah  satu  ikon  CCC.  Relevansi  dengan  kota  pintar  dapat diimplementasikan dengan baik saat ini. "Mungkin pada dasarnya tujuan yang sama serta memiliki  jaringan  kolaborasi  yang  luas  dan  peluang  untuk  menerapkan  dan  dapat mewujudkan dalam penerapan teknologi.
Tujuan  dari  adanya  program  Smart  City  dapat  berdampak  pada  peningkatan kualitas  SDM.  Regulasi  berupa  Peraturan  Daerah  atau  Peraturan  Wali  Kota  diperlukan untuk  menjamin  keberlangsungan  program  Smart  City.  Terdapat  beberapa  elemen layanan  yang  terlibat  dalam  mengembangkan  Smart  City,  yaitu  bidang  perumahan, ekonomi,  lingkungan,    pemerintahan,  dll.  Pelaksanaan  di  Kota  Cimahi  dimulai  dengan adanya  sosialisasi  SKPD.  Setelah  itu  akan  dilanjutkan  dengan  adanya  bimbingan  teknis serta masterplan Cimahi Smart City. Dalam pembuatan masterplan memiliki waktu hanya empat  bulan  selama  bulan  pasca  Bimtek  (Bimbingan  Teknis),  aplikasi  layanan  masih umum serta berdiri sendiri. Oleh karena itu, semua sistem perlu diintegrasikan agar dapat memudahkan dalam pelayanan. 21

## Tabel 1.1 Penduduk Kelompok Umur 2020
Penduduk Kelompok Umur (Jiwa) Kelompok Umur Total Laki-Laki dan Perempuan 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 Jumlah 51.231  57.643  55.386  55.256  50.789  48.595  41.952  34.786  27.703  423.341
Tabel 1.2 Diagram Persentase Pengguna Layanan Publik Berbasis Online
Kebijakan  ini  ditempuh  oleh  Pemerintah Kota  Cimahi,  agar  pelayan  publik  yang
21 Smartivist,  “Cimahi  Menuju  Smart  City,  Layanan  Berbasis  Aplikasi  Terus  Dikembangkan. Retrieved from smartcityindo: https://www.smartcityindo.com.”
78% 1% 21%

## Persentase Pengguna Layanan Publik Berbasis Online
Total Masyarakat Berdasarkan Umur
Pengguna Melalui Play Store
Pengguna Melalui Website
dibutuhkan  oleh  Masyarakat  pada  era  pandemi  Covid-19  tetap  berjalan,  dan  masyarakat mendapatkan  pelayanan  publik  sebagaimana  mestinya.  Pelayanan  Publik  menggunakan aplikasi berbasis online dirasakan sangat efisien, di mana masyarakat tidak perlu datang ke  kantor  pelayanan  publik,  cukup  menggunakan  Smartphone,  atau  bagi  warga masyarakat  yang memiliki  computer  system,  cukup  hanya  menggunakan  aplikasi kantor pelayanan  publik,  dan  tidak  dipungut  biaya  dalam  semua  jenis  pelayanan  tetapi  ada beberapa  jenis  pelayanan  yang  mengeluarkan  biaya  seperti  dalam  membayar  pajak kendaraan, pajak PBB, pembuatan STNK dan pembuatan SIM. Namun dalam penerapan pelayanan  publik  berbasis  online  masih  kurang  efektif  salah  satunya  dapat  dilihat  dari faktor jumlah pengguna (Jumlah pendownload di Play Store) yang hanya terdapat 1,18% dari  total  penduduk  usia  produktif  di  Kota  Cimahi  (berdasarkan  statitistik  jumlah penduduk  tahun  2020)  sebanyak  5.000  penduduk  yang  menggunakan,  sementara sebanyak 423.341 penduduk masih belum menggunakan layanan berbasis online tersebut. Sedangkan  jika  dilihat  dari  pengunjung  melalui  website  terdapat  111.967  pengunjung dengan persentase sebesar 21%. sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi yang  mendownload  melalui  Play  Store  kurang  efektif  sedangkan    penggunaan  aplikasi yang  menggunakan  website  lebih  efektif  dibandingkan  dengan  mendownload  di  Play Store.  Hal  ini  dilihat  dari  persentase  pengguna  masing-masing platfrom yang  berbeda cukup  jauh.  Selain  itu  masih  terdapat  faktor  lain  yang  menghambat  dalam  menerapkan layanan publik berbasis online yaitu belum semua masyarakat di Kota Cimahi mengenal sistem  aplikasi  online  (Smart  City),  masih  terdapat  kendala  saat  menggunakan  layanan publik  berbasis  aplikasi  online,  karena  tidak  semua  masyarakat    dapat  menggunakan  IT dengan  baik,  penampilan  di  aplikasi  tersebut  masih  terlalu  rumit  untuk  dipahami  dan masih  terdapat  fitur  aplikasi  yang  belum  banyak  digunakan,  kurangnya  pemahaman masyarakat  dalam  menggunakan  gadget,  sehingga  orang  tua  lebih  cenderung  meminta bantuan kepada anak  – anak mereka untuk membantu melakukan layanan tersebut. serta masih terdapat kendala dalam menginput data melalui aplikasi tersebut. 22

## KESIMPULAN
Sesuai  dengan  standar  pelayanan  yang  diatur  pada  Pasal  15  huruf  f  UU  No.25 Tahun  2009  mengenai  pelayanan  publik.  Untuk  lebih  memadukan  pelayanan  yang
22 “BADAN  PUSAT  STATISTIK  KOTA  CIMAHI.  Retrieved  from  Penduduk  Kelompok  Umur (Jiwa), 2018-2020: https://cimahikota.bps.go.id/,” 5 Juli 2022.
berbasis  online,  Kota  Cimahi  bergegas  untuk  melakukan  transformasi  digital  serta mewujudkan Smart City di Kotanya, salah satunya dengan cara mengimplementasikan e- government  sebagai  upaya  mewujudkan  Smart  City  dengan  membuka  ruang  bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan Kota Cimahi. Dalam hal ini segala kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pemanfaatan  TI  yang  sudah  diterapkan  ataupun  yang akan diterapkan oleh semua unit kerja yang berada di Kota Cimahi akan dikoordinasikan terlebih dahulu oleh DISKOMINFOARPUS.
Grindle 23 menyatakan  bahwa  terdapat  tiga  hambatan  besar  dalam  pelaksanaan suatu  kebijakan  publik,  yaitu;  (1)  ketiadaan  Kerjasama  vertikal,  (2)  hubungan  kerja horizontal  yang  tidak  sinergis,  (3)  masalah  penolakan  terhadap  perubahan  yang  datang dari  publik  maupun  kalangan  birokrasi  sendiri.  Dalam  melaksanakan  pelayanan  publik, dalam  penyelenggraan  wajib  menyediakan  sarana  dan  prasarana  serta  fasilitas  yang dibutuhkan oleh pengguna layanan, termasuk untuk pengguna jasa berkebutuhan khusus, sesuai dengan Pasal 29 UU No.25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik.
Smart  City  Menurut  Suhono 24 ,  Smart  City  yaitu  pengembangan  Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menghubungkan, mengendalikan serta memantau berbagai sumber daya di kota agar dapat memaksimalkan pelayanan yang diberikan lebih efektif  dan  efisien  kepada  masyarakat,  serta  dapat  mendukung  pembangunan  yang berkelanjutan  atau  mengetahui  permasalahan  yang  ada  didalamnya,  memahami  kondisi permasalahan  yang  terjadi  di  kota  tersebut,  serta  dapat  mengatur  dari  berbagai  sumber daya  yang  ada.  Terdapat  beberapa  manfaat  dari  konsep  Smart  City,  yaitu;  (1)  untuk meningkatkan  layanan  publik,  (2)  Dapat  memperbaiki  permasalahan  yang  terjadi  di lingkungan  masyarakat,  (3)  dapat  mencerdaskan  masyarakat,  (4)  untuk  menciptakan pemerintahan yang lebih baik, (5) dapat mengelola potensi Kota dan potensi SDM.
Pelayanan Publik menggunakan aplikasi berbasis online dirasakan sangat efisien, di mana masyarakat tidak perlu datang ke kantor pelayanan publik, cukup menggunakan Smartphone,  atau  bagi  warga masyarakat  yang  memiliki  computer  system, cukup hanya menggunakan  aplikasi  kantor  pelayanan  publik,  dan  tidak  dipungut  biaya  dalam  semua jenis  pelayanan  tetapi  ada  beberapa  jenis  pelayanan  yang  mengeluarkan  biaya  seperti dalam  membayar  pajak  kendaraan,  pajak  PBB,  pembuatan  STNK  dan  pembuatan  SIM, Namun  dalam  penerapan  pelayanan  publik  berbasis  online  masih  kurang  efektif  salah
23 Grindle, Politics and Policy Implementation in The Third World .
24 Supangkat, Pengenalan & Pengembangan Smart City .
satunya  dapat  dilihat  dari  faktor  jumlah  pengguna  (Jumlah  pendownload  di  Play  Store) yang  hanya  terdapat  1,18%  dari  total  penduduk  usia  produktif  di  Kota  Cimahi (berdasarkan  statitistik  jumlah  penduduk  tahun  2020)  sebanyak  5.000  penduduk  yang menggunakan .

## DAFTAR PUSTAKA
Adiwidyatama,  zidan.  “Digitalisasi  Pelayanan  Publik  Selama  Masa  Pandemi  COVID-19,”  27 November 2021. https://kumparan.com/zidan-adiwidyatama/digitalisasi-pelayanan- publik-selama-masa-pandemi-covid-19-1wzh4maI5GV/3.
Akib,  Haedar.  “Implementasi  Kebijakan:  Apa,  Mengapa  dan  Bagaimana.” Jurnal  Ilmiah  Ilmu Administrasi Publik 1, no. 1 (15 Maret 2012): 1. https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289.
Asri, B. “Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Pada Era Covid 19 Di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat.” Visioner 12, no. 4 (Desember 2020).
“BADAN  PUSAT  STATISTIK  KOTA  CIMAHI.  Retrieved  from  Penduduk  Kelompok  Umur (Jiwa), 2018-2020: https://cimahikota.bps.go.id/,” 5 Juli 2022.
Bogman,  dan  Taylor. Introduction  to  Qualitative  Research  Methotds :  A  Phenomenological Approach  In  The  Social  Sciences,  alih  bahasa    Arief  Furchan,  John  Wiley  dan  Sons . Surabaya: Usaha Nasional, 1997.
Fatimah.  “Pelayanan  Publik:  Pengertian,  Karakteristik,  Hingga  Tujuannya.  Retrieved  from https://www.kompasiana.com/alfinadamayanti6259/62aabcf6fdcdb402bd68e8d2/kedekata n-layanan-publik-dengan-praktik-seksisme?page=3&page_images=2,” 13 Juli 2019.
Grindle, Merilee. Politics and Policy Implementation in The Third World . New Jersey: Princnton University Press, 1980.
“Pelayanan  Publik  di  Kota Cimahi  Beralih  ke  Sistem  Online.  Retrieved  from dialogpublik.com: https://dialogpublik.com/pelayanan-publik-di-kota-cimahi-beralih-ke-sistem-online/,”  20 Maret 2020.
Pratama,  I  putu  Agus  Eka. Smart  City  Beserta  Cloud  Computing  dan    Teknologi-teknologi Pendukung Lainnya + DVD . Bandung: Informatika, 2014.
Putra,  Fadillah. Paradigma  Kritis  dalam  Studi  Kebijakan  Publik  Perubahan  dan  Inovasi Kebijakan  Publik  dan  Ruang  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Proses  Kebijakan  Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
Riadi,  Muchlisin.  “Smart  City  (Pengertian,  Karakteristik,  Indikator  dan  Penerapan).  Retrieved from kajianpustaka.com: https://www.kajianpustaka.com,” 17 Januari 2020.
Sadli. “Pelayanan Disdukcapil Kota Cimahi Dioptimalkan Secara Online. Retrieved from Cimahi Kota.go.id: https://cimahikota.go.id/berita/detail/81462-pelayanan-disdukcapil-kota- cimahi-dioptimalkan-secara-online,” 5 Juli 2021.
Sadli,  Ahmad.  “Pemkot  Cimahi  Tingkatkan  Pelayanan  Publik  dengan  TI.  Retrieved  from cimahikota: https://cimahikota.go.id,” 5 Juli 2022.
Sari,  Desi  Riska.  “Implementasi  Pelayanan  Publik  Berbasis  Aplikasi  Smart  Netizen  Pada Kabupaten Lampung Tengah (Studi Kasus Desa Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih),” 2018.
Smartivist.  “Cimahi  Menuju  Smart  City,  Layanan  Berbasis  Aplikasi  Terus  Dikembangkan.
Retrieved from smartcityindo: https://www.smartcityindo.com,” Mei 2018.
Supangkat, Suhono. Pengenalan & Pengembangan Smart City . Bandung: e-Indonesia Initiatives, 2015.
Tachjan. Implementasi  Kebijakan  Publik .  Bandung:  Asosiasi  Ilmu  Politik  Indonesia  (AIPI) Bandung, 2006.
Wanto, Alfi  Haris.  “Strategi  Pemerintah  Kota  Malang  Dalam  Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City.” JPSI (Journal of Public Sector Innovations) 2, no. 1 (26 Maret 2018): 39. https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p39-43.
Warakasih, Ika. “Smart City Peluang Dan Tantangan Untuk Yogyakarta Berbudaya.” BAPPEDA DIY (blog), 2016.
Wibawa, Samodra. Kebijakan Publik :Proses dan Analisis . I. Jakarta: Intermedia, 1994.