## Prosiding Seminar Nasional
Program Pascasarjana Universitas Warmadewa Kerjasama Dengan Program Pascasarjana Universitas Mulawarman “Harapan Masyarakat dan Kearifan Lokal dengan Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan”

## Penguatan Hak Penguasaan Tanah Adat Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Timur sebagai Rencana Ibu Kota Negara
I Nyoman Sujana
Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia nyomansujanaa2015@gmail.com
KATA KUNCI
________________
Masyarakat Hukum Adat;
Penguatan; Penguasaan; Tanah Adat _________________

## ABSTRAK
___________________________________________________________________ Perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah pasti akan  diikuti  oleh  adanya  perubahan  sosial  dan  budaya,  termasuk  masuknya pengaruh  globalisasi  yang  tidak  terkendali.  Hal  inilah  yang  menjadi  suatu dilema dimana pada satu sisi akan membuka peluang dan pada sisi yang lain akan sekaligus merupakan sebuah tantangan yang dihadapai oleh masyarakat hukum  adat  seiring  dengan  realisasi  lokasi  pemilihan  tanah  sebagai  tempat kedudukan Ibu Kota negara yang baru; untuk itulah penelitian ini menganalisis perlindungan hukum penguasaan tanah Adat oleh masyarakat hukum adat di Kalimantan  Timur  sebagai  rencana  tempat  Ibu  Kota  Negara  Republik Indonesia serta tantangan dan peluang masyarakat hukum Adat di Kalimantan Timur  dalam  upaya  memanfaatkan  tanah  adat  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  adat.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual  yang  dikaji  dengan  teori hukum  pembangunan  dari  Mochtar  Kusumaatmadja;  yang  menyimpulkan bahwa  penguasaan  tanah  Adat  oleh  masyarakat  hukum  adat  di  Kalimantan Timur  sebagai  rencana  tempat  Ibu  Kota  Negara  Republik  Indonesia,  perlu dilakukan dengan mengimplementasikan berbagai pengaturan yang mengakui penguasaan  eksistensi  tanah  adat  oleh  masyarakat  hukum  adat  seperti  yang tertuang  didalam  konstitusi,  hal  ini  dilakukan  agar  penguasaan  tanah-tanah adat  oleh  masyarakat  hukum  adat  benar-benar  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  hukum  adat  dengan  tanpa  menghambat pembangunan  Ibu  Kota  Negara  yang  merupakan  kepentingan  yang  harus diutamakan.  Dan  selain  itu  pula  karena  Rencana  pembangunan  Ibu  Kota Negara  di  Kaltim  adalah  merupakan  Tantangan  dan  sekaligus  peluang  bagi masyarakat  hukum  Adat  di  Kalimantan  Timur,maka  dalam  upaya memanfaatkan tanah adat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat, perlu adanya pengaturan yang menguatkan pengusaan tanah-tanah adat oleh masyarakat hukum adat, khususnya pengaturan penguasan hutan adat untuk mencegah  kerusakan  lingkungan,  sehingga  pengaturan  ini  menjadi  alat penjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat hukum adat.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  telah  diidentikkan  dengan  gerakan  menuju  perubahan  yang  melingkupi berbagai bidang kehidupan itu menjadi pusat perhatian negara-negara, baik negara maju maupun negara  berkembang  termasuk  Indonesia  yang  akan  menuju  menjadi  negara  maju  sesuai  dengan Nawacitanya  Presiden Joko  Widodo.  Negara  maju  menempatkan  pembangunan sebagai sesuatu yang sangat urgensial menuju perubahan kehidupan masyarakatnya melalui berbagai upaya yang dirintisnya,  seperti  menciptakan  teknologi  dan  memajukan  ekonominya  secara  konsisten  dan kontinuitas dalam aktivitas pembangunannya.
Presiden Joko Widodo mempunyai tekad yang kuat untuk melakukan perubahan terhadap negara Indonesia menuju negara maju dengan mengeksekusi keinginan para pendahulunya untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta yang sudah penuh sesak ke luar Pulau Jawa, dan yang beruntung berdasarkan dari berbagai aspek kajian ternyata Provinsi Kalimantan Timur memenuhi syarat  untuk  ditetapkan  sebagai  Tempat  kedudukan  pusat  pemerintahan,  dan  kota  yang  terpilih adalah beberapa kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
Pulau  Kalimantan  khususnya  Kalimantan  Timur  adalah  merupakan  Pulau  yang  dari  segi geologi sangat memungkinkan sebagai tempat Ibu Kota, karena tidak termasuk pada jalur merah gunung Merapi, sehingga sangat relevan untuk dipilih sebagai Ibu Kota Negara yang baru, yang bebas dari  ancaman  bencana  alam  untuk  menggantikan  Kota Jakarta  yang  saat ini sudah  penuh sesak dengan berbagai problemanya, baik problema social, adat dan budaya, kriminalitas, maupun problema hukum termasuk hukum tanahnya.
Umumnya sebuah kelahiran Ibu Kota baru, sudah pasti akan diikuti oleh adanya perubahan sosial dan budaya, termasuk masuknya pengaruh globalisasi yang tidak terkendali. Hal mana sudah dapat  dilihat  dari  pengalaman  dibukanya  suatu  daerah  baru akan  membawa  masuknya  berbagai investor  yang  menyertai  investasi.  Lebih  lagi  adanya  rencana  perpindahan  Ibu  Kota  negara  di Kalimantan Timur. Masuknya investor untuk saling berpengaruh di suatu daerah baru termasuk di Kalimantan Timur akan membawa pengaruh pada penguasaan tanah, tidak saja penguasaan tanah hak milik perorangan, akan tetapi yang lebih penting adalah adanya keinginan para investor untuk menguasai tanah adat dari masyarakat hukum adat di daerah rencana letaknya Ibu Kota Negara.
Komitmen  pemerintah  daerah  untuk  menjaga  eksistensi  tanah  adat  dari  serbuan  investor patut untuk diberikan perhatian khusus, karena umumnya di daerah baru yang berkembang, akan masuk  pihak  yang  ingin  berinvestasi  secara  benar,  dan  ada  juga  yang  ingin  berspekulasi  untuk menarik  keuntungan  pribadi  dengan  memanfaatkan  masyarakat  adat,  dengan  iming-iming keuntungan  yang  menggiurkan.  Dalam  kondisi  seperti  inilah  masyarakat  hukum  adat  akan menghadapi berbagai tantangan maupun peluang untuk memanfaatkan tanah adat sebagai sumber pemasukan asli daerah untuk meningkatkan kesejahtreraan masyarakat adat. Akan tetapi dipihak lain  justru  masuknya  spekulan  tanah  berkedok  investasi  akan  dapat  membawa  sumber  masalah terhadap penguasaan tanah adat. Dalam hal masuknya investror yang beritikad baik yang benar- benar berkeinginan menanamkan modalnya untuk mewujudkan Indonesia maju, maka keberadaan tanah  adat  akan  menjadi  peluang  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Akan  tetapi sebaliknya dalam hal ada masuknya investor yang hanya berkeinginan untuk berspekulasi, maka keberadaan tanah adat akan bisa terancam, dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi degradasi penguasaan tanah adat oleh serbuan iming-iming investor agar masyarakat adat mau menyerahkan penguasaan tanahnya kepada investor, sehingga masyarakat adat yang asli akan secara pelan-pelan
namun  pasti  akan  tergusur,  sehingga  harapan  dipilihnya  Kalimantan  Timur  akan  memberikan pendapatan  yang  mensejahterakan  masyarakat  adat  hanyalah  sebuah  impian  belaka  bagaikan pungguk merindukan bulan. Hal inilah yang merupakan suatu dilema dimana pada satu sisi akan membuka  peluang  dan  pada  sisi  yang  lain  akan  sekaligus  merupakan  sebuah  tantangan  yang dihadapai  oleh  masyarakat  hukum  adat  seiring  dengan  realisasi  lokasi  pemilihan  tanah  sebagai tempat  kedudukan  Ibu  Kota  negara  yang  baru,  sehingga  perlu  segera  dilakukan  upaya-upaya penguatan  penguasaan  tanah  adat  oleh  masyarakat  hukum  adat  di  Kalimantan  Timur,  sebagai bagian  dari  upaya  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  masyarakat  hukum  adat terhadap tanah adat.
Berdasarkan  atas  uraian  tersebut  diatas,  maka  issue  hukum  yang  akan  dikaji  secara mendalam  didalam  makalah  ini  adalah  perlindungan  hukum  penguasaan  tanah  Adat  oleh masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur sebagai rencana tempat Ibu Kota Negara Republik Indonesia serta tantangan dan peluang masyarakat hukum Adat di Kalimantan Timur dalam upaya memanfaatkan tanah adat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan konseptual yang dikaji dengan teori hukum pembangunan dari (Kusumaatmadja, 1995) yang  menyimpulkan bahwa penguasaan tanah Adat oleh masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur  sebagai  rencana  tempat  Ibu  Kota  Negara  Republik  Indonesia.  Penelitian  ini  mengambil sample pada masyarakat hukum adat di kalimantan timur. Data diukumpulkan dengan melakukan survey langsung ke lokasi.

## HASIL DAN DISKUSI

## Perlindungan  Hukum  Penguasaan  Tanah  Adat  Oleh  Masyarakat  Hukum  Adat  di Kalimantan Timur
Keberadaan tanah bagi kehidupan manusia merupakan suatu hal yang sangat esensial, karena sejak  lahir  hingga  meninggal  dunia  kehidupan  manusia  tidak  dapat  dilepaskan  dari  tanah. Kendatipun esensial bagi semua orang , namun pandangan orang terhadap tanah tidak-lah sama. Menurut Otto Soemarwoto sebagaimana dikutif oleh Sukirno menyatakan bahwa pandangan orang terhadap  tanah  sebagai  bagian  dari  alam  lingkungan  (ekosistem)  yang  dapat  dibedakan  menjadi dua  golongan,  yakni  pandangan  imanen  (holistic)  dan  transenden  (Sukirno,  2017).  Menurut pandangan holistic,  manusia  tidak  dapat  memisahkan  dirinya  dengan  system  biofisik  sekitarnya seperti  tanah,  hewan,  tumbuh-tumbuhan,  sungai  dan  gunung,  namun  merasa  adanya  hubungan fungsional  dengan  faktor-faktor  biofisik  sehingga  membentuk  satu  kesatuan  sosio  biofisik. Pandangan  Holistik,  hidup  dan  berkembang  dimasyarakat  Timur  yang  masih  tradisional  . Sebaliknya  pandangan  transenden  kendati  secara  ekologi  merupakan  bagian  dari  lingkungan, manusia merasa terpisahkan dari lingkungan. Hal ini terjadi karena lingkungan dianggap sebagai sumber daya yang diciptakan untuk dieksploitasi sebesar-besar kemampuan.
Terkait  dengan  adanya  rencana  pemindahan  Ibu  Kota  Negara  dari  Jakarta  ke  Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat Kaltim , pada saat ini tanah-tanah Adat di Kaltim menjadi  primadona  bagi  masyarakatnya,  karena  Presiden  Jokowidodo  telah  secara  resmi mengumumkan bahwa Kaltim dipilih sebagai tempat berdirinya Ibu Kota Negara yang baru yang
akan  menjadi  pusat  pemerintahan  Republik  Indonesia.  Terpilihnya Kaltim  sebagai tempat  pusat pemerintahan  Republik  Indonesia  jelas  akan  membawa  perubahan  yang  cukup  drastis  dari masyarakat Kaltim secara umum, termasuk dalam hal pengelolaan tanah-tanah adat termasuk hutan adat oleh masyarakat hukum adat di Kaltim. Kaltim yang dihuni oleh berbagai suku seperti: Suku Bukat , Suku Ohong , Suku Penihing, Suku Punan, dan Suku Busang di Kutai Barat; Suku Modang di  Kutai  Timur,  Suku  Basap  di  Bontang  dan  Suku  Ahe  di  Berau.  Keseluruhan  suku-suku  ini memiliki  daerah  kekuasan  Adat  yang  sangat  unik;  dan  hal  ini  sangat  perlu  untuk  dilestarikan. Dengan adanya rencana tempat kedudukan Ibu Kota Negara di Kaltim ini, jelas merupakan berkah bagi masyarakat hukum Adat setempat, namun dimana ada gula pasti akan didekati oleh semut- semut.  Untuk  itu  masyarakat  hukum  adat  di  Kaltim  perlu  segera  melakukan  penguatan  atas penguasaan tanah-tanah adat agar tidak terjadi degradasi kelestarian tanah adat karena tergoda oleh masuknya para spekulan tanah berkedok investasi yang menerobos dengan berbagai iming-iming yang menguntungkan Masyarakat Hukum Adat, namun hal itu hanya janji-janji yang tidak pernah terealisasi, sehingga kita tidak ingin suku-suku asli yang ada di Kaltim tergusur dan terpinggirkan seperti  orang  Betawi  di  Jakarta.  Kelestarian  hutan  adat  dan  kelestarian  lingkungan  alam  sedini mungkin  perlu  diproteksi  agar  pembangunan  Ibu  Kota  Negara  betul-betul  mengutamakan  nilai- nilai kearifan lokal.
Pemerintah dalam hal ini jangan mengesampingkan begitu saja hak-hak Masyarakat Hukum Adat terhadap Tanah Adat termasuk Hutan Adatnya. Pemerintah jangan hanya berlindung dibalik demi kepentingan umum mengambil tanah adat untuk mewujudkan berdirinya Ibu Kota Negara. Negara  hendaknya  tetap  memperhatikan  nilai-nilai  kearifan  lokal,  sehingga  apa  yang  telah ditentukan di dalam konstitusi tidak dilanggar. Penegasan negara terhadap eksistensi penguasaan tanah  adat  oleh  masyarakat  hukum  adat  sudah  diatur  secara  tegas  di  dalam  konstitusi  Negara Republik Indonesia, dimana hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 18B Ayat (2) UUD-NRI 1945 yang  menentukan  bahwa  “ Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat hukum  adat  serta  hak-hak tradisionalnya  sepanjang masih  hidup  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang ”;
Memperhatikan ketentuan tentang pengakuan negara terhadap keberadaan tanah adat, lebih lanjut didalam peraturan perundang-undangan telah ditegaskan kembali bahwa negara memberikan perlindungan  hukum  kepada  penguasaan  terhadap  tanah  adat  oleh  masyarakat  hukum  adat,  hal mana dapat dilihat dari beberapa undang-undang yaitu diantaranya:
1. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria, pada pasal 3 disebutkan bahwa “ Dengan mengingat ketentuan dalam pasal I dan pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi ”;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada Pasal 67  ayat  (2)  disebutkan  bahwa:  “ Pengukuhan  keberadaan  dan  Hapusnya  Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah ”;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pada Pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa : “ Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat atas Sumber Daya  Air  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tetap  diakui  sepanjang  kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat ”;
4. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada ketentuan pasal 10 ayat (2) huruf d disebutkan bahwa :  “ Penyusunan  RPPLH  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),memperhatikan  kearifan lokal”,  yang  dalam  penjelasannya  disebutkan  bahwa  kearifan  lokal  dalam  ayat  ini termasuk hak ulayat yang diakui oleh DRPD ”;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1b Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2017  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil,  Pasal  22  ayat  (2) “ Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ”;
6. Undang-Undang  Nomor  39  tahun  2014  tentang  Perkebunan,  pada  pasal  13  disebutkan bahwa:  “ Masyarakat  hukum  adat  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  12  ayat  (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ”;
7. Pengakuan  terhadap  hak  ulayat  masyarakat  adat  Propinsi  Papua  yang  diatur  melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua didalam pasal 43 disebutkan bahwa :
a) Pemerintah  Propinsi  Papua  Wajib  mengkui,  menghormati,  melindungi, memberdayakan  dan  mengembangkan  hak-hak  masyarakat  adat  dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku;
b) Hak-hak  masyarakat  adat  tersebut  pada  Ayat  (1)  meliputi  hak  ulayat  masyarakat adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
c) Pelaksanaan  Hak  Ulayat,  sepanjang  menurut  kenyataannya  masih  ada,  dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh  pihak  lain  secara  sah  menurut  tatacara  dan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan”
8. Penegasan eksistensi masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya juga diatur didalam Undang-undang sektoral dibidang kehutanan, perkebunan, lingkungan hidup dan sumber daya alam lainnya, dimana implementasi pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat atas tanah msyarakat diatur melalui :
a) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga mayarakat Hukum Adat Atas tanah;
b) Peraturan  menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan-Nasional Nomor  10  Tahun  2016  tentang  tata  cara  penetapan  Hak  Komunal  Atas  tanah masyarakat adat dan masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu;
c) Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  52  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum;
Memperhatikan Kaltim akan menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara, dan mengingat Kaltim  dikenal  sangat  kental  dengan  kearifan  lokalnya,  yakni  memiliki  Adat  dan  budaya  yang sangat unik dan memiliki unsur magis yang sangat tinggi, maka penguatan terhadap penguasaan tanah adat oleh masyarakat hukum adat perlu dilakukan dengan mengimplementasikan berbagai peraturan  perundangan-undangan  terkait,  seperti  UUPA;  UU  Kehutanan,  UU  Perkebunan;  UU
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU Otonomi Khusus Provinsi Papua; Dan yang lebih penting perlu adanya UU Khusus tentang kedudukan Ibu Kota Negara di Kaltim yang memuat perlindungan  hukum  kepada  nilai-nilai  kearifan  lokal  terutama  dalam  hal  “penguatan  hak penguasaan tanah adat oleh masyarakta hukum adat”. Pengaturan mengenai tata cara penetapan eksistensi masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya yang dilakukan berdasarkan peraturan sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan upaya untuk menguatkan penguasaan tanah-tanah adat oleh masyarakat Hukum Adat di Wilayah rencana berdirinya Ibu Kota Negara. Pengaturan Penguasaan  tanah  Adat  oleh  Masyarakat  Hukum  Adat  ini  mempunyai  arti  sebagai  bentuk pengakuan  negara  terhadap  penguasaan  tanah  adat  oleh  masyarakat  hukum  adat  di  Kalimantan Timur.  Dan  hal  ini  tertuang  didalam  UU  Khusus  tentang  Keduduka  Kaltim  sebagai  Ibu  Kota Negara.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapatnya  Saudargo  Gautama  yang  menyatakan  bahwa penyebutan  Hak  Ulayat  yang  dilakukan  secara  tegas  oleh  Undang-undang  Pokok  Agraria mempunyai arti bahwa Hak Ulayat diakui dan diperhatikan seperlunya (Hartono, 2017).

## Peluang  dan  Tantangan  Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam  Pemanfaatan  Tanah  Adat Sebagai Sumber Pendapatan Daerah.
Terpilihnya  Kaltim  sebagai  rencana  tempat  kedudukan  Ibu  Kota  Negara  jelas  akan berdampak pada tanah-tanah adat yang dikuasai oleh berbagai suku di Kaltim. Tanah-Tanah Adat yang  telah  dikusai  secara  turun-temurun  oleh  masyarakat  Hukum  adat  di  Kaltim  akan  menjadi primadona bagi masyarakat Kaltim pada umumnya dan juga para investor untuk berlomba-lomba merebut  peluang  berinvestasi  tanah  di  wilayah  tersebut.  Tanah-tanah  setrategis  akan  menjadi incaran para investor baik yang benar-benar ingin berinvestasi maupun yang hanya sekedar untuk berspekulasi. Terkait dengan hal ini, maka tanah-tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat di wilayah Kaltim perlu diproteksi sedini mungkin sebelum tergusur oleh para petualang bisnis di dunia pertanahan. Masyarakat hukum adat yang ada di Kaltim cukup banyak, dan juga tanah- tanah  adat  cukup  luas,  yang  sangat  rentan  dicaplok  oleh  para  spekulan  tanah,  dengan memanfaatkan iming-iming pemasukan bagi masyarakat hukum adat.
Berbicara mengenai masyarakat hukum adat, di dalam UUPA tidak diberikan batasan secara jelas apa yang dimaksud dengan  masyarakat hukum  adat. Istilah Masyarakat Hukum Adat baru muncul dalam PMA No.5 tahun 1999 pada ketentuan pasal 1 angka 3 yang menyebutkan bahwa Masyarakat  Hukum  Adat  adalah  sekelompok  orang  yang  terikat  oleh  tatanan  hukum  adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum, karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar  keturunan.  Undang-undang  sektoral  seperti  UU  Kehutanan  dan  UU  Perkebunan  tidak memberikan definisi, tetapi kriteria tentang eksistensi masyarakat Hukum Adat. Dalam penjelasan pasal  67  ayat  (1)  UU  Kehutanan  menyebutkan  kriteria  masyarakat  Hukum  Adat  sebagai berikut: “masyarakat  hukum  adat  diakui  keberadaannya,  jika  menurut  kenyataannya  memenuhi unsur-unsur antara lain” :
1. Masyarakatnya masih dalam bentuk peguyuban ( rechtsgemeenschap ).
2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya.
3. Ada wilayah hukum adat yang jelas.
4. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati;
5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
Selain kriteria masyarakat hukum adat, dalam penjelasan pasal 9 ayat (2) UU Perkebunan juga  dicantumkan  persyaratan  keberadaan  masyarakat  hukum  adat,  yang  menentukan  sebagai berikut :
1. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban ( rechsgemeenschap );
2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
3. Ada wilayah hukum adat yang jelas.
4. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih diatati;dan
5. Ada pengukuhan dengan peraturan daerah.
Berdasarkan  pada  kriteria  dalam  kedua  UU  tersebut,  istilah  masyarakat  hukum  adat mempunyai kesamaan, cuma di dalam UU Perkebunan perbedaannya hanya ada pada pengukuhan masyarakat hukum adat dengan peraturan daerah.
Istilah  masyarakat  hukum  adat  merupakan  terjemahan  dari rechtsgemeenschap ,  yang pertama kali diperkenalkan oleh Cornelis van Vollenhoven. Kemudian pengikut van Vollenhoven, yaitu  Ter  Haar  menggunakan  istilah adatrechtgemeenschap yang  diterjemahkan  menjadi persekutuan hukum adat. Yang dirumuskan kembali secara Panjang lebar oleh Bushar Muhammad dengan mengemukakan bahwa masyarakat hukum adat (persekutuan hukum adat ) adalah kesatuan manusia  yang  teratur,  menetap  disuatu  daerah  tertentu,  mempunyai  penguasa-penguasa  dan mempunyai  kekayaan  yang  berwujud  ataupun  tidak  berwujud,  dimana  para  anggota  kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam  dan  tidak  seorang-pun  diantara  para  anggota  itu  mempunyai  pikiran  atau  kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri  dari  ikatan  itu  untuk  selama-lamanya.  Menurut  Ter  Haar  persekutuan  hukum  adat  itu  atau masyarakat hukum adat itu harus memenuhi lima unsur, yaitu : a) kesatuan manusia yang teratur, b) menetap di suatu daerah,c).mempunyai pengusa,d).mempunyai kekayaan berwujud dan tidak berwujud; e).tidak ingin melepaskan ikatan dari kesatuan itu (Sukirno, 2018).
Berkenaan  dengan  adanya  rencana  perpindahan  Ibu  Kota  Negara  ke  Kaltim,  dimana  di daerah ini banyak ditemukan adanya tanah-tanah adat yang dikusai dan ditempati oleh berbagai suku /masyarakat hukum adat, maka rencana pembangunan Ibu Kota Negera di Kaltim ini jelas merupakan  peluang  bagi  masyarakt  hukum  adat  di  kaltim  untuk  ikut  menikmati berbagai  aspek ekonomis  yang  timbul  dari  rencana  pembangunan  Ibu  Kota  Negara. Terbukanya  peluang  untuk memanfaatkan  tanah-tanah  adat  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  hukum  adat  di Kaltim  jelas  akan  berdampak  pula  pada  ada-nya  tantangan  agar  pemanfaatan  tanah  -tanah  adat tersebut tidak dieksploitasi secara berlebihan yang justru akan merugikan pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.
Terkait dengan hal ini, nampaknya peluang dan tantangan pembangunan Ibu Kota Negara di Kaltim sangat relavan bila dikaji berdasarkan teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar  Kusumaatmadja  (Kusumaatmadja,  1995),  dimana  menurut  beliau  hukum  berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum  dalam  arti  kaedah  atau  peraturan  hukum  memang  bisa berfungsi  sebagai alat (pengatur) sarana  pembangunan  dalam  arti  penyalur  arah  kegiatan  manusia  kearah  yang  dikehendaki  oleh pembangunan. Oleh karena pembangunan Ibu Kota Negara yang akan dilaksanakan di Kaltim ini sudah pasti akan membawa dampak pada pemanfaatan tanah-tanah adat yang selama ini dikuasi oleh masyarakat hukum adat. Untuk itu perlu ada pengaturan yang menguatkan penguasaan tanah-
tanah  adat  oleh  masyarakat  hukum  adat.  Pengaturan  ini  bertujuan  agar  tidak  menghambat pembangunan itu sendiri dan juga tidak merugikan masyarakat hukum adat yang notabena sangat tergantung pada pemanfaatan tanah-tanah adat yang mereka telah memanfaatkannya secara turun temurun. Terkait dengan perlunya pengaturan penguasaan tanah-tanah adat, peneliti berpandangan bahwa dalam suasana rencana pembangunan Ibu Kota Negara di Kaltim, pengaturan pengusaan tanah-tanah adat oleh masyarakat hukum adat bukan hanya sekedar “ as a tool of social control ” dalam  arti  sebagai  alat  yang  hanya  berfungsi  untuk  mempertahankan  stabilitas,  melainkan  juga sebagai alat pembaruan pandangan masyarakat hukum adat terhadap tanah-tanah adat yang patut membantu terwujudnya pembangunan Ibu Kota Negara dalam suasana yang kondusif. ( as a tool of social engineering ).
Pembangunan Ibu Kota Negara juga memberi tantangan yang cukup besar terhadap jumlah manusia yang terkena dampak rencana tersebut, diantranya besarnya jumlah manusia yang terkena dampak, luasnya wilayah penyebaran dampak, intensitas dan lamanya dampak berlangsung, sifat kumulatif  dampak  dan  berbalik  atau  tidak  berbaliknya  dampak.  Untuk  menghilangkan kemungkinan pencemaran, dokumen yang terdapat di dalam Amdal harus dilakukan secara penuh. Artinya setiap tahap yang ada di dalam Amdal harus disusun secara cermat sesuai dengan situasi dan  kondisi  yang  sebenarnya  dilapangan.  Selain  itu  aspek  fundamental  yang  perlu  di  berikan perhatian khusus adalah pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah pengelolaan limbah, sehingga akan terwujud adanya keadilan antar generasi. Perlindungan keragaman hayati juga terkait dengan masalah pencegahan kepunahan jenis dari keberagaman hayati diperlukan pencegahan dini.

## SIMPULAN
Perlindungan  hukum  penguasaan  tanah  Adat  oleh  masyarakat  hukum  adat  di  Kalimantan Timur  sebagai  rencana  tempat  Ibu  Kota  Negara  Republik  Indonesia,  perlu  dilakukan  dengan mengimplementasikan berbagai pengaturan yang mengakui penguasaan eksistensi tanah adat oleh masyarakt  hukum  adat  seperti  yang  tertuang  didalam  konstitusi  kita  ;  hal  ini  dilakukan  agar penguasaan  tanah-tanah  adat  oleh  masyarakat  hukum  adat  benar-benar  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat dengan tanpa menghambat pembangunan Ibu Kota Negara yang merupakan kepentingan yang harus diutamakan. Rencana pembangunan Ibu Kota Negara di Kaltim  adalah  merupakan  Tantangan  dan  sekaligus  peluang  bagi  masyarakat  hukum  Adat  di Kalimantan  Timur  dalam  upaya  memanfaatkan  tanah  adat  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  adat,  karena  Kaltim  akan  diperebutkan  oleh  para  investor  yang  beritikad  baik  dan investor yang hanya berspekulasi. Investor yang beritikad baik akan membawa perubahan untuk kemajuan masyarakat hukum adat di Kaltim, sedangkan yang berpekulasi ini justru bisa menggerus eksistensi masyarakat hukum adat dari yang mengutamakan kebersamaan untuk beralih menjadi berpikran  individualistis.  Untuk  itulah  perlu  adanya  pengaturan  yang  menguatkan  pengusaan tanah-tanah adat oleh masyarakat hukum adat , khususnya pengaturan penguasan hutan adat untuk mencegah kerusakan lingkungan, sehingga pengaturan ini menjadi alat penjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat hukum adat.

## DAFTAR PUSTAKA
Hartono, S. R. (2017). Bunga Rampai Kebaruan Hukum Perdata Dan Hukum Bisnis Indonesia . Semarang. Kusumaatmadja, M. (1995). Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional . Bandung: Bina Cipta. Sukirno. (2017). Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat . Jakarta: Prenada Media Group. Sukirno. (2018). Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat, Edisi Pertama . Jakarta: Prenada Media Group.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua;