Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
Perlindungan dan pengelolaan ekosistem: analisis politik ekologi pemanfaatan lahan gambut sebagai hutan tanaman industri
Suwondo 1,2* , Darmadi 1,2 , M. Yunus 2
1 Program Studi Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia
2 Pusat Studi Lingkungan Hidup, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

## Abstrak.
Kebijakan  pembangunan  sektor  kehutanan  melalui  Izin Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu  Hutan  Tanaman (IUPHHK-HT) diharapkan mampu memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat. Pengembangan hutan  tanaman  berimplikasi  pada  terjadinya  alih  fungsi hutan  terhadap  kebutuhan  lahan  yang  luas,  sehingga pengembangannya  juga  dilakukan  pada  ekosistem  rawa gambut.  Selain  mempengaruhi  ekonomi  wilayah,  muncul juga berbagai isu lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan,  emisi  CO 2 ,  penurunan  keanekaragaman  hayati, konflik lahan, dan sebagainya. Artikel ini mendeskripsikan keterkaitan  antara  perlindungan  dan  pengelolaan ekosistem  dengan  pemanfaatan  lahan  gambut  sebagai Hutan  Tanaman  Industri  (HTI)  dari  perspektif  politik ekologi.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi kepustakaan,  meliputi  aspek  lingkungan,  ekonomi,  sosial dan kebijakan pemanfaatan lahan gambut untuk HTI. Data dianalisis  secara  kuantitatif  dan  kualitatif  deskriptif.  Isu kebakaran  hutan  dan  lahan  memberikan  dampak  yang besar terhadap aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial yang menimbulkan  krisis  ekologi.  Respon  terhadap  krisis ekologi tersebut menimbulkan bergesernya arah kebijakan jangka  pendek  dan  perspektif  konservasi  terhadap perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut menjadi prioritas  utama,  serta  pengembalian  fungsi  budidaya menjadi  lindung  melalui  restorasi  ekosistem  gambut dengan  memperhatikan  Kesatuan  Hidrologis  Gambut (KHG).  Kondisi  ini  membawa  implikasi  munculnya guncangan  pada  operasional  industri  kehutanan, khususnya pulp and paper. Kebijakan dengan pendekatan yang  bersifat  penolakan  basis  ekonomi  berdasarkan industrialisme pada industri kehutanan harus diterapkan secara  hati-hati  untuk  menghindari  terjadinya  efek lanjutan pada sektor lainnya. Sebaliknya, kebijakan harus dapat  menerapkan  pembangunan  berkelanjutan  menuju keseimbangan  antara  konservasi  dan  pemanfaatan ekosistem rawa gambut.
Kata  kunci:  ekosistem  rawa  gambut,  hutan  tanaman industri, politik ekologi

## Abstract.
The  development  policy  of  forestry  sector  through  Timber Forest Product Utilization License (IUPHHK-HT) is expected to  provide  prosperity  to  the  entire  community.  This  has implications for large land needs, so that the development is also carried out on the peat swamp ecosystem. In addition, it also  affects  the  region's  economy  and  emerges environmental  issues  such  as  forest  and  land  fires,  CO 2 emissions, biodiversity degradation, land conflicts, and so on. This  article  describes  the  linkages  between  protection  and management of ecosystems with the utilization of peat lands as  Industrial  Plantation  Forest  (HTI)  from  an  ecological political perspective. Data were collected through literature study, covering policy aspect (content analysis of regulation) and  economic  value  of  peat  land  utilization  as  HTI.  Data were  analyzed  quantitatively  and  qualitatively  descriptive. Issues  of  forest  and  land  fires  have  a  major  impact  on environmental,  economic  and  social  aspects  that  create ecological  crises.  The  response  to  the  ecological  crisis  has resulted  in  shifting  short-term  policy  directions  and conservation perspectives on protecting and managing peat ecosystems. Protecting and managing peat ecosystems now has  become  a  top  priority,  as  well  as  restoring  function  to protect by restoration of peat ecosystems by concerning the Peat  Hydrological  Unity  (KHG).  This  condition  brings  the implications of the emergence of shocks to the operations of the forest industry, especially pulp and paper. Policies with an  approach  that  denies  an  economic  basis  based  on industrialism-total capitalism in the forest industry must be applied carefully to avoid further effects on other sectors. On the  other  hand,  policies  should  be  able  to  consider  the ongoing  implementation  of  sustainable  development towards a balance between the conservation and utilization of peat swamp ecosystems.
Keywords: peatland ecosystem, industrial plantation forest, ecological political
* Korespondensi Penulis Email : suwondo@lecturer.unri.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Ekosistem  gambut  (peat  swamp  forest)  mempunyai  berbagai  fungsi penting  dalam  mendukung  sistem  kehidupan.  Luas  ekosistem  gambut  di Indonesia mencapai 20,6 juta ha (70%) dari total lahan gambut di Asia Tenggara atau 10,8% dari total luas daratan Indonesia. Pulau Sumatera mempunyai 7,2 juta ha (35%), sedangkan di Provinsi Riau diperkirakan mencapai 4.043.602 ha (45%)  dari  total  luas  wilayah.  Kebijakan  sektor  kehutanan  melalui pengembangan  Hutan  Tanaman  Industri  (HTI)  dan  perkebunan  kelapa  sawit merupakan aktivitas dominan  yang memanfaatkan lahan gambut  dengan  luas lebih  kurang  1,8  juta  ha  (Dinas  Kehutanan  Provinsi  Riau  2014).  Sebaran ekosistem gambut di wilayah Riau terdapat di sepanjang Pantai Timur Sumatera dengan  kedalaman  gambut  bervariasi  mulai  dari  sedang  (1-2  meter)  hingga sangat dalam (>4 meter), dan hanya pada beberapa bagian merupakan gambut dangkal dengan kedalaman 0,5-1 meter (Wahyunto et al. 2003).
Kebijakan  pembangunan  HTI  mulai  dilakukan  pada  tahun  1990,  melalui program  Hak  Pengusahaan  Hutan  Tanaman  Industri  (HPHTI)  yang  diberikan kepada  pemegang  Hak  Pengusahaan  Hutan  (HPH)  dengan  sistem  silvikultur tebang  habis  dan  permudaan  buatan.  Selanjutnya  mengalami  perubahan menjadi  Izin  Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu  pada  Hutan  Tanaman (IUPHHK-HT). Pemberian Izin IUPHHK-HT di Provinsi Riau dimulai tahun 1991, dimana  hingga Tahun 2013 mencapai 58 izin dengan total luas lahan 1.673.060 ha (Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2014), dari luasan tersebut 1 juta ha berada dalam kawasan ekosistem gambut.
Kebijakan pemanfaatan lahan gambut  untuk HTI memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi serta perubahan sosial masyarakat  di sekitarnya. Selain itu, juga memunculkan pengaruh pada aspek  lingkungan  (ekologi),  terutama  perubahan  kondisi  hidrologis  kawasan. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai isu ekologis berupa kebakaran lahan dan  hutan,  penurunan  keanekaragaman  hayati,  emisi  CO 2 ,  illegal  logging, perambahan  hutan  serta  konflik  sosial.  Kondisi  ini  memberikan  gambaran bahwa perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut belum dilakukan secara baik yang memunculkan adanya ketimpangan sosial ekologi.
Instrumen  kebijakan  diterapkan  untuk  mengoptimalkan  tata  kelola ekosistem  gambut  melalui  UU  Nomor  32  Tahun  2009  yang  bersifat  progresif dalam  perlindungan  ekosistem.  Krisis  ekologi  yang  terjadi,  terutama  isu kebakaran  lahan  dan  hutan  yang  terjadi  mulai  tahun  1997  hingga  puncaknya pada tahun 2015 yang dikategorikan sebagai bencana nasional telah mendorong pemerintah mengeluarkan regulasi terkait pengelolaan lahan gambut melalui PP Nomor  71  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Ekosistem Gambut yang kemudian dilakukan perubahan melalui PP Nomor 57 Tahun 2016.
Sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya, maka dikeluarkan PerMenLHK Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017  tentang  Tata  Cara  Inventarisasi  dan Penetapan  Fungsi  Ekosistem  Gambut,  PerMenLHK  Nomor  P.15/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penaatan  Ekosistem  Gambut, PerMenLHK  Nomor  P.16/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, dan  PerMenLHK  Nomor  P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017  tentang Pembangunan  Hutan  Tanaman  Industri  (Perubahan  atas  Permen  LHK  Nomor P.12/MENLHK-II/2015).
Perubahan kebijakan dalam pemanfaatan lahan gambut mengindikasikan bergesernya  paradigma  pengelolaan  lingkungan  dari  yang  bersifat antroposentris  menjadi  eksosentris  dengan  ideologi  keberlanjutan.  Dari perspektif  prinsip  pembangunan  berkelanjutan  dengan  menciptakan keseimbangan  ekologi,  ekonomi  dan  sosial  (shallow  ecology)  yang  diacu  oleh para  pihak  yang  berkepentingan  tentu  menjadi  sesuatu  yang  harus  dilakukan untuk  menghindari  terjadinya  krisis  ekologi.  Pada  perkembangan  berikutnya, kebijakan  mengalami  pergeseran  menuju  dominansi  ekologi  (deep  ecology), sehingga  memberikan  guncangan  terhadap  pemanfaatan  ekosistem  gambut, khususnya usaha HTI yang sudah ada di Riau. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis politik ekologi terkait dengan interaksi antara kebijakan (regulasi) pemanfaatan lahan gambut sebagai HTI, terhadap kondisi ekologi,  sosial,  dan  ekonomi  dalam  perspektif  perlindungan  dan  pengelolaan ekosistem gambut.

## 2. METODOLOGI

## 2.1. Lokasi kajian dan waktu penelitian
Lokasi penelitian berada pada wilayah konsesi HTI PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) yang tersebar di Kabupaten Pelalawan, Kuansing, Kampar, Siak, Bengkalis, Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Lokasi utama penelitian  berada  pada  Blok  Pelalawan  yang  berada  pada  Kawasan  Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) 14.05-08.01 (KepMenLHK Nomor
SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017)  yang  membentang  antara  Sungai Siak  dan  Sungai  Kampar  atau  sering  disebut  dengan  Semenanjung  Kampar (Gambar 1).
Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
Gambar 1. Konsesi HTI PT RAPP di Provinsi Riau (Sumber: PT RAPP 2017).

## 2.2. Prosedur analisis data
Penelitian  dilakukan  dengan  metode  desk  study  dengan  teknik dokumentasi dari berbagai sumber kepustakaan. Jenis data meliputi komponen ekologi,  ekonomi  dan  sosial  pada  ekosistem  gambut  yang  terdapat  pada  Blok Pelalawan di konsesi PT RAPP. Sumber data sekunder yang berasal dari regulasi berupa  UU,  PP,  Permen,  dan  SK,  data  pendukung  lain  diperoleh  dari  laporan perusahaan, laporan dinas/instansi terkait di Provinsi Riau dan artikel publikasi yang  terkait  dengan  penelitian  ini.  Selanjutnya  data  yang  didapat  dianalisis secara deskriptif baik kuantitatif maupun kualitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Provinsi Riau mempunyai luas wilayah daratan 9.020.232 ha dengan luas kawasan hutan mencapai 5.499.693 ha atau 60,97% (Dinas Kehutanan Provinsi Riau  2014).  Berdasarkan  KepMenHut  Nomor  SK.878/MENHUT-II/2014,  luas kawasan hutan dan non-kehutanan disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Luas kawasan hutan dan non-kehutanan Provinsi Riau.
No Fungsi Kawasan Luas (ha) % A Kawasan Hutan 1 Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA)/Taman Buru 633.420 7,02 2 Kawasan Hutan Lindung (HL) 234.015 2,59 3 Kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT) 1.031.600 11,44 4 Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HP) 2.331.891 25,85 5 Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) 1.268.767 14,07 B Kawasan Non-kehutanan 1 Areal Penggunaan Lain (APL) 3.400.416 37,70 2 Tubuh Air 120.123 1,33 Jumlah 9.020.232 100,00 Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Riau (2014) Tabel 2. Tutupan vegetasi kawasan hutan Provinsi Riau. No Kawasan Hutan Penutupan Vegetasi Jumlah Luas Berhutan Tidak Berhutan ha % ha % (ha) 1 Kawasan Suaka Alam (KSA)/ Kawasan Pelestarian Alam (KPA)/Taman Buru 498.508  78,70 134.912  21,30 633.420 2 Kawasan Hutan Lindung (HL) 104.480  44,65 129.535  55,35 234.015 3 Kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT) 367.657  35,64 663.943  64,36 1.031.600 4 Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HP) 1.464.689  62,81 867.202  37,19 2.331.891 5 Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) 72.875 5,74  1.195.892  94,26 1.268.767 Jumlah 2.508.209 2.991.484 5.499.693

## Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Riau (2014)
Dari Tabel 1 terlihat bahwa luasan kawasan hutan mencapai 60,97% dan non-kehutanan 39,03%, hal ini menunjukkan bahwa terdapat rasio yang relatif proporsional  luasan  kawasan  hutan  di  Provinsi  Riau.  Berdasarkan  tutupan vegetasi ditemukan hutan dan tidak berhutan (Tabel 2). Dari seluruh kawasan hutan  terdapat  2.508.209  ha  (45,61%)  yang  masih  tertutup  vegetasi.  Sisanya 2.991.484 ha (54,39%) merupakan kawasan yang tidak tertutup vegetasi hutan.
Kawasan terluas yang kehilangan tutupan vegetasi adalah HPK yaitu 94,26%. Hal ini  disebabkan  alih  fungsi  kawasan  untuk  pembangunan  di  luar  kehutanan (PerMenHut  Nomor  P.50/Menhut-II/2009).  Pada  KSA,  KPA,  dan  Taman  Buru terjadi perubahan tutupan vegetasi sebesar 21,30%, bahkan pada kawasan HL ditemukan  55,35%  sudah  tidak  tertutup  vegetasi.  Hal  ini  mengindikasikan bahwa  terjadinya  eksploitasi  yang  illegal  terhadap  kawasan  tersebut.  Dengan demikian  kawasan  hutan  yang  mempunyai  tutupan  vegetasi  hanya  seluas 27,81% dari total luas daratan (Dinas Kehutan Provinsi Riau 2014).

## 3.1. Hutan tanaman industri di provinsi Riau
Hutan  Tanaman  Industri  (HTI)  merupakan  bagian  dari  Hutan  Produksi Tetap (HP). Menurut PP Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, HTI merupakan hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan  potensi  dan  kualitas  hutan  produksi  dengan  menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. Hak  Pengusahaan  Hutan  Tanaman  Industri  (HPHTI)  ini  selanjutnya  berubah nama menjadi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT).  IUPHHK-HT  di  Provinsi  Riau  dimulai  pada  tahun  1991.  Hingga tahun 2014, di Provinsi Riau terdapat IUPHHK-HT dengan total luas 1.673.060 ha yang terdiri atas 58 izin (Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2014).
Salah  satu  perusahaan  penerima  IUPHHK-HT  di  Riau  adalah  PT  RAPP. Perusahaan ini menerima IUPHHK-HT dalam rentang waktu tahun 1993-2009 seluas 350.165 ha. Kawasan HTI perusahaan ini terdiri dari beberapa kawasan konsesi di Provinsi Riau. Kawasan konsesi terbesar PT RAPP berada dalam KHG (Kesatuan  Hidrologis  Gambut)  dengan  kode  RKH  16  –  Semenanjung  Kampar yang  meliputi  49%  dari  total  luas  wilayah  787.919  ha.    RKH  16  ini  dalam KepMenLHK Nomor SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan  Peta  Kesatuan  Hidrologis  Gambut  Nasional  berubah  kode  menjadi KHG.14.05-08.01.
KHG 14.05-08.01 (Semenanjung Kampar) yang membentang antara Sungai Kampar dan Sungai Siak merupakan salah satu KHG terluas di Indonesia dengan total luas kawasan 722.929 ha (KepMenLHK Nomor SK.129/MENLHK/SETJEN/ PKL.0/2/2017). KHG ini termasuk salah satu kawasan gambut dengan kategori sangat dalam (>4 meter) di Riau (Wahyunto et al. 2003). Menurut PerMenLHK Nomor  P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017,  gambut  dengan  kedalaman lebih  dari  3  meter  merupakan  fungsi  lindung  dari  ekosistem  gambut. Konsekuensi dari Permen LHK ini adalah hampir seluruh kawasan KHG 14.05- 08.01 yang memiliki kedalaman gambut >4 meter akan menjadi fungsi lindung, dan tidak boleh dilakukan aktivitas budidaya.

## 3.2. Dimensi  Ekologi,  Ekonomi  dan  Sosial  HTI  pada  KHG  Semenanjung Kampar
Pemanfaatan melalui usaha budidaya di lahan gambut mempunyai dampak dan  risiko  terhadap  terjadinya  kerusakan  dan  berpotensi  menimbulkan bencana. Menurut PerMenLHK Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, baik ekosistem gambut dengan fungsi lindung maupun fungsi budidaya, dikatakan rusak apabila terdapat  drainase  buatan,  tereksposnya  sedimen  berpirit  dan  atau  kuarsa  di bawah lapisan gambut, terjadi pengurangan luas atau volume tutupan lahan, dan muka  air  tanah  lebih  0,4  meter  dari  muka  gambut.  Keberadaan  drainase  dan muka  air  tanah  (water  table)  >0,4  meter  mempunyai  risiko  terjadinya kekeringan  dan  menurunnya  kelembaban  gambut  yang  berakibat  pada hilangnya kemampuan menyimpan air dan meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran gambut.
KHG 14.05-08 merupakan wilayah konsesi HTI PT RAPP yang melingkupi 49%  dari  total luas  kawasan. Untuk perlindungan dan  pengelolaan  ekosistem gambut dilakukan secara terpadu dengan menetapkan fungsi lindung 51% dari total  luas  KHG.  Selain  itu,  juga  dilakukan  pengelolaan  tata  air  baik  untuk kepentingan  budidaya  Acacia  crassicarpa  maupun  penaatan  terhadap  water table guna menghindari kerusakan lahan gambut. Pengaturan  tinggi muka air dilakukan  dengan  membangun  kanal  atau  drainase  yang  dilengkapi  dengan instalasi pintu air atau bendungan.
Pengelolaan tata air yang dilakukan dengan melakukan pemantauan pada setiap  perubahan  water  table  yang  terjadi  pada  kawasan  HTI.  Tingginya intensitas hujan, suhu ekstrem, dan kondisi topografi lahan merupakan faktor penentu  dari  alam  yang  tidak  dapat  dikendalikan.  Kondisi  ini  menyebabkan terjadinya fluktuasi water table, sehingga pengendalian melalui kontrol pintu air selalu  diupayakan  agar  water  table  pada  tingkat  0,4  meter  dari  permukaan gambut. Hasil pengamatan menunjukkan adanya fluktuasi water table sepanjang Maret 2014 hingga Juni 2016 dari permukaan gambut (Gambar 2).
Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
Gambar 2. Fluktuasi water table dengan pengaturan tinggi bendungan 0,4 meter dari permukaan gambut (Sumber: PT RAPP 2017).
Terdapat  dinamika  yang  tinggi  antara  water  table  dengan  kelembaban gambut seperti terlihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Fluktuasi water table terhadap kelembapan gambut yang diukur pada kedalaman 10 cm dari permukaan tanah (Sumber: PT RAPP 2017).
Gambar 3 menunjukkan bahwa penurunan water table tidak diikuti oleh menurunnya kelembaban gambut atau sebaliknya. Pada Juli 2015 water table 0,3 meter tetapi kelembaban 50% atau  pada Oktober 2015 posisi  water table 1,5 meter  kelembaban  gambut  hanya  turun  10%  atau  menjadi  40%.  Dengan demikian  terdapat  dinamika  yang  tinggi  dan  berfluktuatif,  akan  tetapi  rerata water table tahunan berada pada  0,32 meter dari permukaan gambut  dengan
persentase  dibawah  0,4  meter  37%  sepanjang  tahun.  Susilo  et  al.  (2013) menyebutkan bahwa terdapat interaksi antara dinamika air bawah tanah pada lahan gambut dengan kejadian kemarau panjang (El nino).
Krisis ekologis berupa bencana kebakaran lahan dan hutan menunjukkan dinamika yang berfluktuatif selama 20 tahun. Hal ini terlihat dari jumlah titik api dan luasan kebakaran yang terjadi selama periode 2009-2014 jumlah titik api yang  terpantau  di  Provinsi  Riau  berkisar  antara  4.000  hingga  5.000  titik  api (Dinas  Kehutanan Provinsi Riau 2014). Endrawati (2016) menyatakan bahwa sepanjang  tahun  2016  titik  api  di  Riau  terdeteksi  sejumlah  891.  Hal  ini menunjukkan terjadi penurunan jumlah titik api yang drastis jika dibandingkan dengan  tahun-tahun  sebelumnya.  Untuk  luas  kawasan  terbakar,  tahun  2014 merupakan  puncak  terluas  kawasan  terdampak,  yaitu  6.301  ha,  cenderung menurun pada tahun 2015 menjadi 4.040 ha, dan tahun 2016 menjadi 1.928 ha (KLHK 2017).
Secara  nasional,  Endrawati  (2016)  menyatakan  bahwa  luas  lahan  dan hutan  yang  terbakar  di  Indonesia  didominasi  pada  lahan  mineral  (78%), sedangkan kejadian pada lahan gambut hanya 22%. Berbeda dengan kejadian nasional,  di  Riau  kebakaran  lahan  dan  hutan  didominasi  pada  lahan  gambut (69%)  dan  kejadian  pada  lahan  mineral  31%.  Berdasarkan  perizinan  lahan, kebakaran  lahan  dan  hutan  di  Riau  dapat  ditemukan  baik  pada  lahan  berizin kehutanan maupun izin di luar kehutanan, dengan  persentase masing-masing 51% (izin kehutanan) dan 49% (izin di luar kehutanan).
Pada lahan HTI PT RAPP, titik api umumnya ditemukan di luar kawasan konsensi. Titik api pada tahun 2015 ditemukan pada kawasan perbatasan antara konsesi  HTI  dan  lahan  di  luar  konsesi.  Hal  ini  terjadi  pada  KHG  14.05-08.01 (Semenanjung  Kampar).  Demikian  halnya  dengan  kawasan  Taman  Nasional Teso Nilo. Jika dibandingkan  dengan  kejadian titik api, maka  kawasan Taman Nasional  Teso  Nilo  (lahan  mineral)  lebih  banyak  ditemukan  titik  api dibandingkan dengan kawasan konsesi HTI yang berlahan gambut.
Selain aspek ekologis, keberadaan HTI di Riau juga memberikan dampak sosial dan ekonomi. Secara sosial, keberadaan perkebunan dan hutan tanaman memberikan dampak bagi masyarakat yang umum terjadi karena konflik lahan. Wetlands International (2015) menyatakan bahwa konflik lahan di wilayah HTI umumnya  terjadi  disebabkan  pemberian  izin  terhadap  lahan  masyarakat sebagai  konsesi,  buruknya  komunikasi  antar  parapihak,  pembatasan  akses masyarakat  ke  kawasan,  dan  konflik  kepemilikan  lahan.  Konflik  dapat  terjadi secara  horizontal  antara  masyarakat-masyarakat,  masyarakat-perusahaan, perusahaan-perusahaan, maupun secara vertikal antara perusahan/masyarakat dan  pemerintah.  Scale  Up  (2008)  menyatakan  bahwa  sepanjang  tahun  2008
terjadi 96 konflik berbasis sumber daya alam, dengan luas lahan konflik 200.586 ha.
Bencana ekologis yang terjadi akibat pengelolaan dan pemanfaatan yang kurang tepat dari sumber daya alam berbasis lahan gambut telah menyebabkan berbagai kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berujung pada kerugian ekonomi. Asap yang ditimbulkan dari kebakaran lahan dan hutan berdampak  terhadap  kesehatan,  transportasi,  pendidikan,  dan  berujung  pada kerugian  ekonomis.  Namun  demikian,  nilai  ekonomi  yang  diberikan  sumber daya hutan juga tidak boleh diabaikan. Dinas Kehutanan Provinsi Riau (2014) menyatakan  bahwa  pendapatan  negara  dari  dana  provisi  dan  reboisasi  yang bersumber  dari  sumber  daya  kehutanan  Riau  dalam  rentang  waktu  7  tahun (2008-2014) sebesar Rp 2.380.182.324.542,19.

## 3.3. Diskusi Politik Ekologi dan Kebijakan serta Implikasi pada HTI
Kebijakan HTI di Indonesia merupakan bagian perjalanan politik ekologi yang  diterapkan  pemerintah  melalui  PP  Nomor  7  Tahun  1990  tentang  Hak Pengusahaan  Hutan  Tanaman  Industri.  Program  ini  berlatar  belakang  upaya peningkatan  pendapatan negara yang  bersumber dari industri kayu lapis dan kertas. Pemerintah menginisiasi pembangunan HTI agar industri kayu lapis dan kertas tidak menggunakan kayu dari hutan alam sebagai bahan baku. Program ini  juga  tidak  terlepas  dari  politik  ekonomi  pemerintah  yang  memerlukan komoditas  untuk  diekspor  sebagai  upaya  meningkatkan  dana  pembangunan (Hidayat 2016).
Paradigma sosio-ekonomis tergambar pada program HTI yang bertujuan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. Pengembangan industri hasil hutan dalam negeri bertujuan untuk meningkatkan nilai  tambah  dan  devisa,  meningkatkan  produktivitas  lahan  dan  kualitas lingkungan  hidup,  dan  memperluas  lapangan  kerja  dan  lapangan  usaha.  Izin pembangunan HTI diberikan pada kawasan hutan  produksi tetap yang dinilai tidak produktif, termasuk lahan gambut, yang belum menjadi isu sentral dalam kerentanan  bencana.  Dengan  alasan  tersebut,  pemerintah  memberikan  izin konsesi HTI seluas 5.599.924 ha yang tersebar di Sulawesi, Maluku, Irian Jaya (Papua),  dan  yang  terluas  di  Kalimantan  dan  Sumatera.  Hingga  tahun  2001, produksi kertas dan pulp yang disokong oleh tanaman HTI telah diproduksi di Indonesia sebanyak 5.933.100 ton/tahun. Produksi terbesar dihasilkan oleh 2 perusahaan yang ada di Riau, Indah Kiat Pulp and Paper (1.820.000 ton/tahun) dan  Riau  Andalan  Pulp  and  Paper  dengan  produksi  1.300.000  ton/tahun (Hidayat 2016).
Pada  perkembangannya,  industri  kehutanan  mampu  memberikan kontribusi ekonomi secara nasional dan daerah serta membuka peluang kerja
yang cukup besar. Hal ini terlihat dari kontribusi PT RAPP pada periode 1999- 2014 dalam pembentukan output perekonomian nasional sebesar Rp 557 triliun, dimana 89,5% di antaranya (Rp 498 triliun) muncul di Provinsi Riau. Kontribusi PDB  nasional  sekitar  Rp  231,4  triliun,  dimana  diantaranya  sekitar  93,7%  (Rp 216,7 triliun), muncul sebagai PDRB di Provinsi Riau.  Meningkatnya pendapatan rumah tangga nasional sekitar Rp 51,6 triliun, dimana 94,6% diantaranya (Rp 48,8  triliun), muncul  di Provinsi Riau.  Pembentukan kesempatan kerja secara nasional  mencapai  85  ribu  orang/tahun,  dimana  sekitar  81%  (65  ribu), kesempatan kerja muncul di Provinsi Riau (Anonim 2015).
Pada  sisi  lain,  isu  lingkungan  juga  mengalami  peningkatan  khususnya kebakaran  lahan  dan  hutan  yang  juga  memberikan  nilai  kerugian  yang  besar serta berdampak ekonomi dan sosial. Hal ini apabila dikaitkan dengan aktivitas HTI  pada  lahan  gambut,  menjadi  perdebatan  dan  kontroversi  secara  nasional dan  internasional.  Termasuk  bila  dikaitkan  dengan  penerapan  prinsip pembangunan berlanjutan (UU Nomor 32 Tahun 2009) dengan asas keserasian dan keseimbangan serta keterpaduan pada aspek lingkungan (ekologi), ekonomi dan sosial. Hal ini memberikan gambaran pentingnya etika pertumbuhan demi merealisasikan kesejahteraan, namun dengan kesadaran penuh akan pentingnya pemeliharaan lingkungan. Dengan  demikian pendekatan yang bersifat  shallow ecology menjadi pilihan dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia.
Pada perkembangannya, muncul tarik menarik antara kepentingan ekologi dan ekonomi terkait keberadaan HTI dan munculnya bencana kebakaran lahan dan hutan. Faktor ini menjadi salah satu perubahan pendekatan menjadi  deep ecology  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  yang  berujung  pada  keluarnya kebijakan  pemerintah  PP  Nomor  71  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Ekosistem  Gambut  junto  PP  Nomor  57  Tahun  2016  dan diterbitkannya  PerMenLHK  Nomor  P.14,  P.15,  dan  P.16.  Kebijakan  tersebut dilanjutkan dengan keluarnya Permen LHK Nomor P.17 sebagai perubahan atas PermenLHK  Nomor  P.12/Menlhk-II/2015  tentang  Hutan  Tanaman  Industri. Kebijakan ini menyebabkan sebagian besar fungsi budidaya pada konsesi HTI PT RAPP  berubah  menjadi  fungsi  lindung  yang  mencapai  60%  pada  KHG Semenanjung Kampar. Perubahan kebijakan tersebut menimbulkan guncangan pada investasi (ekonomi) HTI dan memunculkan ketidakpastian berusaha.
Beberapa  pasal  dalam  PP  Nomor  57  Tahun  2016  yang  menjadi  sorotan pelaku HTI di lahan gambut adalah Pasal 9 dan Pasal 23. Pasal 9 ayat 4 huruf a menyatakan bahwa gambut dengan kedalaman  3 meter  atau lebih ditetapkan sebagai  fungsi  lindung  ekosistem  gambut.  Semenanjung  Kampar  (KHG  14.05- 08.01)  merupakan  kawasan  gambut  dengan  kedalaman  lebih  dari  4  meter (Gambar 1). Kawasan ini merupakan lahan HTI PT RAPP dengan luas 49% dari total  luas  KHG.  Ini  artinya,  masih  tersisa  51%  pada  KHG  tersebut  sebagai
kawasan fungsi lindung. Namun dengan kedalaman gambut lebih dari 3 meter, PP 57/2016 mewajibkan hampir seluruh KHG ini menjadi fungsi lindung. Pada pasal 23 ayat  3 huruf a menyatakan bahwa meskipun termasuk  dalam fungsi budidaya, namun apabila muka air tanah (water table) lebih dari 0,4 meter maka lahan tersebut dinyatakan rusak dan harus direstorasi sehingga tidak dapat lagi digunakan sebagai fungsi budidaya.
Pasal  9  dan  23  PP  57/2016  mengindikasikan  bahwa  kerusakan  gambut terjadinya kerusakan disebabkan subsidensi pada lahan yang dikelola, termasuk HTI. Amri (2013) melaporkan bahwa penggunaan lahan gambut untuk HTI jenis Acacia  crassicarpa  dapat  memperbaiki  sifat  fisik  kimia  tanah  berupa  semakin halusnya  partikel  tanah,  meningkatnya  kerapatan  isi  dan  partikel,  serta meningkatnya  pertukaran  mineral  yang  pada  akhirnya  mampu  meningkatkan kesuburan  tanah.  Perubahan  sifat  fisik  kimia  ini  tentu  berakibat  pada  terjadi subsidensi. Namun Lisnawati  et al. (2015) melaporkan bahwa laju subsidensi berkorelasi  negatif  dengan  tingkat  kematangan  gambut.  Dengan  demikian semakin  lama  tingkat  kematangan  gambut  akan  semakin  tinggi,  sehingga semakin menurun laju subsidensi.
Politik ekologi yang diterapkan oleh pemerintah dari pendekatan shallow ecology  menjadi  deep  ecology  memberikan  tekanan  ekonomi  yang  dapat berimplikasi secara sosio-ekologi. Karlsson (2015) menyatakan bahwa  politik ekologi  membahas  interelasi  antara  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan masyarakat yang diatur oleh pemerintah sebagai pemegang kebijakan eksekutif negara.  Srinivasan and Kasturirangan (2016) menyatakan bahwa politik ekologi harus  memperhatikan  dampak  sosio-ekologis  dari  sebuah  pembangunan. Dampak sosio-ekologis dalam pendekatan politik ekologi selalu mengarah pada kepentingan  antroposentrisme,  suatu  cara  pandang  yang  mengedepankan kepentingan manusia dibandingkan ekologi. Dengan demikian kebijakan politik ekologi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dapat  memunculkan  paradoks pembangunan jika implementasi yang dilakukan secara mendadak. Pandangan ekosentrisme yang menyatakan manusia sebagai bagian dari ekosistem harus berpijak pada keseimbangan antara keberlanjutan ekologi, sosial, dan ekonomi. Oleh  karena  itu,  prinsip  kehati-hatian  dalam  pendekatan  ekologi  harus diimbangi  dengan  pendekatan  sosial  dan  ekonomi.  Otero  and  Nielsen  (2017) melaporkan  bahwa  perlu  transformasi  sosio-ekologis  dalam  hal  penggunaan lahan,  pola  permukiman,  sistem  energi,  dan  nilai  sosial  terhadap  kebakaran lahan dan hutan. Jika tidak dilakukan perubahan yang sistemik, manajemen yang keliru  justru  akan  memberikan  dampak  paradoks  yang  memperkuat  risiko. Akademisi  dan  praktisi  harus  mendiskusikan  bagaimana  mengelola  lanskap yang tidak mudah terbakar untuk menuju pembangunan berkelanjutan.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Krisis  ekologi  terjadinya  bencana  kebakaran  lahan  dan  hutan  bersifat kompleks  dan  banyak  faktor  yang  mempengaruhinya.  Pemanfaatan  lahan gambut  untuk  HTI  menjadi  kontroversi  terhadap  kerusakan  lahan  gambut, sehingga  menjadi  ranah  yang  dapat  diperdebatkan.  Respon  terhadap  krisis ekologi tersebut menimbulkan bergesernya arah kebijakan jangka pendek dan perspektif  konservasi  terhadap  perlindungan  dan  pengelolaan  ekosistem gambut  menjadi  prioritas  utama,  serta  pengembalian  fungsi  pemanfaatan menjadi  lindung  melalui  restorasi  ekosistem  gambut  dengan  memperhatikan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Kondisi ini membawa implikasi munculnya guncangan  pada  operasional  industri  kehutanan,  khususnya  pulp  and  paper. Kebijakan  dengan  pendekatan  yang  bersifat  penolakan  basis  ekonomi berdasarkan  industrialisme  pada  industri  kehutanan  harus  diterapkan  secara hati-hati  untuk  menghindari  terjadinya  efek  lanjutan  pada  sektor  lainnya. Sebaliknya,  kebijakan  harus  dapat  menerapkan  pembangunan  berkelanjutan menuju keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan ekosistem gambut.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Amri  AI.  2013.  Pengaruh  perubahan  penggunaan  lahan  hutan  rawa  gambut menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI) Acacia crassicarpa terhadap sifat fisik dan kimia tanah gambut. Jurnal Agrotek. Trop. 2(1):17-22.
Anonim.  2015.  Analisis  dampak  ekonomi  &  fiskal  APRIL  Group  Riau  Complex (AGRC):  update  2014.  Lembaga  Penyelidikan  Ekonomi  dan  Masyarakat- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEBUI). Jakarta.
Dinas Kehutanan Provinsi Riau. 2014. Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2014. Dinas Kehutanan Provinsi Riau.
Endrawati. 2016. Analisis data titik panas (hotspot) dan areal kebakaran hutan dan lahan tahun 2016. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Jakarta.
Hidayat  H.  2016.  Forest  resources  management  in  Indonesia  1968-2004:  a political ecology approach. Springer. Singapore.
Karlsson BG. 2015. Political ecology: anthropological perspectives. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences 18:350-355.
KepMenHut (Keputusan Menteri Kehutanan) Nomor SK.878/MENHUT-II/2014 tentang kawasan hutan Provinsi Riau.
KepMenLHK  (Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan)  Nomor SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017  tentang  penetapan peta kesatuan hidrologis gambut nasional.
[KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2017. Rekapitulasi luas kebakaran  lahan  dan  hutan  per  provinsi  di  Indonesia  tahun  2011-2016
[internet].  Tersedia  di:  http://www.sipongi.menlhk.go.ig/hotspot/luas_ kebakaran.
Lisnawati  Y,  Suprijo  H,  Poedjirahajoe  E  dan  Musyafa.  2015.  Dampak pembangunan Hutan Tanaman Industri Acacia crassicarpa di lahan gambut terhadap tingkat kematangan dan laju penurunan permukaan tanah. Jurnal Manusia dan Lingkungan 22(2):179-186.
Otero  I  and  Nielsen  JO.  2017.  Coexisting  with  wildfire?  Achievements  and challenges  for  a  radical  social-ecological  transformation  in  Catalonia (Spain). Geoforum 85:234–246.
PerMenHut  (Peraturan  Menteri  Kehutanan)  Nomor  P.50/Menhut-II/2009 tentang penegasan status dan fungsi kawasan hutan.
PerMenLHK  (Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan)  Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017  tentang  tata  cara  inventarisasi dan penetapan fungsi ekosistem gambut.
PerMenLHK  (Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan)  Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017  tentang  tata  cara  pengukuran muka air tanah di titik penaatan ekosistem gambut.
PerMenLHK  (Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan)  Nomor
P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017
tentang pedoman teknis pemulihan fungsi ekosistem gambut. PerMenLHK  (Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan)  Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang perubahan atas
PermenLHK  Nomor  P.12/MENLHK-II/2015  tentang  hutan  tanaman industri.
PP  (Peraturan  Pemerintah)  Nomor  7  Tahun  1990  tentang  hak  pengusahaan hutan tanaman industri.
PP  (Peraturan  Pemerintah)  Nomor  71  Tahun  2014  tentang  perlindungan  dan pengelolaan ekosistem gambut.
PP  (Peraturan  Pemerintah)  Nomor  57  Tahun  2016  tentang  perubahan  atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014  tentang  perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.
[PT RAPP] PT Riau Andalan Pulp and Paper. 2017. Tanggapan APRIL terhadap kebijakan  pemerintah  tentang  rencana  perlindungan  dan  pengelolaan ekosistem  gambut.  Workshop  Implementasi  Rencana  Perlindungan  dan Pengelolaan  Ekosistem  Gambut:  Optimalisasi  Peran  Stakeholder  dalam Membangun  Kesatuan  Hidrologis  Gambut  Berkelanjutan  (Pusat  Studi Lingkungan Hidup LPPM Universitas Riau). 87p.
Scale  Up.  2008.  Konflik  sumber  daya  alam,  ancaman  keberlanjutan  [internet]. Tersedia  di:http://www.scaleup.or.id/wp-content/download/akhirtahun /CAT-2008-konflik-sda.pdf.
Srinivasan  K  and  Kasturirangan  R.  2016.  Political  ecology,  development,  and human exceptionalism. Geoforum 75:125-128.
Susilo GE, Yamamoto K and Imai T. 2013. Modeling groundwater level fluctuation in  the  tropical  peatland  areas  under  the  effect  of  El  Nino.  Procedia Environmental Sciences 17:119–128.
UU  (Undang-Undang)  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup.
Wahyunto, Ritung S dan Subagjo H. 2003. Peta luas sebaran lahan gambut dan kandungan karbon di Pulau Sumatera 1990–2002. Wetlands International- Indonesia Programme & Wildlife Habitat Canada (WHC).
Wetlands  International.  2015.  Roadmap  (peta  jalan)  pengelolaan  ekosistem gambut berkelanjutan bagi Hutan Tanaman Industri (HTI) bubur kayu dan kertas di Indonesia. Wetlands International Indonesia. Bogor.