## BENTUK KEMITRAAN LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DI SURAKARTA

## Tri Yatno
STAB Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah triyatno920@yahoo.com

## Abstrak
Kemitraan antar pemeluk agama merupakan salah satu modal pembangunan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bentuk kemitraan pada majelis agama di Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tempat penelitian di Surakarta dengan alasan terdapat keunikan pada model kemitraan majelis agama Buddha melalui Forum Vihara Surakarta (Forviska). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, teknik keabsahan data menggunakan trianggulasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa bentuk kemitraan majelis agama Buddha di Surakarta antara lain Sharing Dhamma, Wedangan Dhamma, Komunitas media sosial, seminar, dan peringatan hari raya keagamaan Buddha yang dilakukan secara bersama-sama dalam satu komunitas tanpa membedakan majelis dan sekte.

## Kata kunci: Kemitraan, Lembaga agama, Buddha

## Pendahuluan
Agama merupakan pedoman hidup yang menjadi acuan bagi manusia dalam menciptakan kehidupan yang bermakna, damai dan bermartabat. Manusia bebas memilih agama sesuai dengan keyakinannya, dimana semua agama mengajarkan kebaikan. Keberadaan manusia jika dilihat dari agama memiliki berbagai keterbatasan dari segi kekuatan di luar kemampuan manusia. Fakta sosial menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara plural dalam bidang agama, yakni agama dapat menjadi pembentuk kekuatan bangsa, namun disisi lain dapat menjadi salah satu faktor pemicu timbulnya konflik antar umat beragama.
Perilaku umat beragama pada dasarnya dipengaruhi oleh truth claim dan salvation claim dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Truth claim adalah suatu  keyakinan  dari  pemeluk  agama tertentu yang  menyatakan  bahwa  agamanya  adalah satu-satunya agama  yang benar, sedangkan salvation claim adalah suatu keyakinan dari pemeluk  agama  tertentu yang  menyatakan bahwa  agamanya adalah satu-satunya ajaran keselamatan bagi seluruh umat manusia
(Idrus Ruslan, 2014: 1).
Dalam pandangan sosiologis, Budhy Munawar Rachman menyatakan bahwa truth claim dan salvation claim telah membuat berbagai  konflik    sosial-politik,    yang membawa  berbagai macam  perang  antar agama. Hal ini  menimbulkan prasangka- prasangka epistemologis bagi seseorang dalam  membenarkan  dirinya  sendiri ( self    fulfilling    prophecy ) “(Budhy, 1995: xxv). Dampak positif truth claim dan salvation claim bagi perilaku umat beragama diantaranya munculnya sikap  saling menghargai  perbedaan  dari agama maupun sekte dari agama yang terdiri dari beragam tradisi dan budaya.
Sikap saling menghormati dan menghargai agama lain dianjurkan oleh Sang Buddha dalam Upali Sutta sebagai berikut:
Nigantha Nataputha seorang guru besar dari sekte agama Jaina mengutus Upali untuk memperbincangkan tentang  ajaran Buddha yaitu Hukum Karma. Setelah berdialog cukup panjang Upali memperoleh kesadaran bahwa ajaran Buddha tentang kamma adalah yang benar. Upali kemudian memohon kepada Sang Buddha untuk diterima sebagai muridnya. Sang Buddha
menyuruh Upali untuk memikirkannya karena Upali adalah murid dari Guru Besar dan ternama, ia juga orang berkedudukan dan terpandang di masyarakat. Akhirnya Sang Buddha menerima Upali sebagai muridnya dengan mengucapkan: “Kami terima anda sebagai umatku, sebagai muridku, dengan harapan anda tetap menghargai bekas agamamu dan menghormati bekas gurumu itu, serta membantunya”.
Berdasarkan Upali Sutta tersebut tampaklah bahwa toleransi terhadap keyakinan atau agama lain telah ada pada masa kehidupan Buddha Gautama. Setelah Buddha Gautama parinibbana (wafat) toleransi antar umat beragama dan antar mashab agama terus berkembang. Hal ini terbukti dengan adanya Prasasti Batu Kalinga No XXII Raja Asoka menuliskan bahwa:
“Janganlah kita menghormati (mazhab) sendiri dengan mencela agama orang lain tanpa sesuatu dasar yang kuat. Sebaliknya agama orang lain hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. Selebihnya Raja Asoka juga menuliskan bahwa ”barang siapa menghina agama orang lain,  dengan maksud menjatuhkan agama orang lain, bearti ia telah menghancurkan agamanya sendiri”.
Keharmonisan antar dan inten umat beragama di Indonesi ditegaskan dalam Peraturan Bersama Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 bahwa keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
Terciptanya keharmonisan antar dan intern umat beragama salah satunya melalui pembinaan umat beragama dari lembaga-lembaga keagamaan atau majelis agama. Secara  terminologi lembaga keagamaan  merupakan salah  satu  organisasi kemasyarakatan  yang dibentuk atas dasar kesamaan baik kegiatan maupun profesi, fungsi dan agama, jika dilihat dari aspek  yuridis, bahwa  lahirnya  lembaga-lembaga  keagamaan
merupakan  aktualisasi  dan  implementasi  dari pasal  28  Undang-Undang  Dasar  1945  yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan  berserikat dan  berkumpul,  mengeluarkan  pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.
Dengan  berbagai  perangkatnya  lembaga- lembaga keagamaan  diyakini  akan  dapat menumbuhkan  kesadaran  bagi umat  beragama untuk  saling  menghargai  dan  menghormati berbagai macam perbedaan agar tercipta komunitas umat beragama yang rukun. Adapun fungsi  dari  lembaga-lembaga  keagamaan tersebut antara  lain  sebagai  wadah  penyalur kegiatan  sesuai  kepentingan anggotanya, sebagai  wadah  pembinaan  dan  pengembangan anggotanya  dalam  usaha  mewujudkan  tujuan organisasi,  sebagai wadah  peran serta  dalam usaha  menyukseskan  pembangunan nasional, dan  sebagai  sarana  penyalur  aspirasi  anggota dan komunikasi  sosial  timbal  balik  antar anggota  dan  antar  organisasi kemasyarakatan dan lembaga keagamaan (Ruslan, 2104: 4)
Agama Buddha di Indonesia secara garis besar terdiri dari tiga aliran atau majelis yakni Theravada, Mahayana dan Tantrayana. Adapun dalam perkembanganya aliran dalam agama Buddha jumlahnya bertambah. Pada masa sebelum reformasi majelis- majelis agama Buddha tidak kurang dari tujuh majelis sebagai berikut:  Majelis  Buddhayana  Indonesia  (MBI); Majelis Pandita Buddha Dhamma Indonesia (Mapanbudhi); Majelis Agama Buddha Mahayana Indonesia  (Majabumi);  dan  Majelis  Pandita Buddha Maitreya Indonesia (Mapanbhumi). Sedangkan pada masa reformasi majelis-majelis itu semakin bertambah menjadi dua puluh majelis, di antaranya sebagai berikut:  Majelis Buddhayana  Indonesia  (MBI);  Majelis  Agama Buddha  Theravada  Indonesia  (Magabudhi); Majelis Umat Buddha Theravada Indonesia ( Mahabuthi);  Majelis Agama  Buddha  Mahayana Indonesia  (Majabumi);  Majelis  Agama  Buddha Mahayana  Indonesia    (Mahabhumi);  Majelis Umat Buddha Mahayana Indonesia (Majubumi); Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia

## Jurnal Pendidikan, Sains Sosial dan Agama
(Mapanbhumi); Majelis Agama Buddha Maitreya Indonesia;  Majelis  EkaDhamma  Indonesia; Majelis Ikwan Tao Indonesia; Majelis Rohaniawan TriDhamma  Seluruh  Indonesia  (Martrisia);  dan Majelis Agama Buddha Tri Dhamma Indonesia (Nuhrison, 2016: 12)
Munculnya berbagai majelis dalam agama Buddha di Indonesia ini menunjukkan bahwa ajaran-ajaran Buddha sangat terbuka untuk ditafsirkan oleh para murid- murid Buddha dan para pengikut-pengikutnya di masa sekarang. Perkembangan lembaga agama Buddha juga berkembang di karesidenan Surakarta. Lembaga keagamaan Buddha yang berkembang di Surakarta diantaranya  Theravada, Mahayana, Tantrayana Zhe fo Zhong Kasogatan, Tri Dharma, Maitrea, Mazhab Eka Dharma, dan Buddha Dharma Indonesia. Kesemua majelis agama Buddha yang berkembang di Karesidenan Surakarta hampir kesemuanya merupakan cabang dari pengurus pusat yang ada di Jakarta yang memiliki tanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan umat Buddha.
Berdasarkan hal tersebut terlihat pluralitas dalam intern umat Buddha di Karesidenan Surakarta. Pluralitas  tersebut  memiliki  unsur positif jika dikelola dengan baik namun dapat juga menimbulkan dampak negatif jika adanya sikap tidak saling menghormati. Berdasarkan prasurvai pada tanggal 28 Januari 2018 bahwa umat Buddha di Karesidenan Surakarta mempunyai lembaga agama se-Karesidenan Surakarta yaitu lembaga FORVISKA (Forum Vihara Surakarta)
Forum Vihara ini menjadi modal dasar dalam pembentukan keharmonisan antar umat Buddha di Karesidenan Surakarta. Umat Buddha di Surakarta tergolong umat minoritas yang memiliki tujuh tempat ibadah yaitu Vihara Dhamma Sundara, Vihara Maitri Muni, Vihara Lotus, Vihara Lemah Abang, TITD Poo An Kiong, Klenteng Tien Kok She, dan Cetya Ksitigharba. Berdasarkan hal tersebut dirasa perlu untuk meneliti terkait kemitraan pada mejelis agama Buddha di Surakarta. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk kemitraan lembaga
sosial keagamaan Buddha di Surakarta?

## Kemitraan
Kemitraan menurut  Notoatmodjo  adalah suatu  kerja sama  formal  antara  individu-individu, kelompok-kelompok atau  organisasi-organisasi untuk  mencapai  suatu  tugas  atau  tujuan  tertentu (Saleh, 2015: 1529). Teori  kemitraan bermula dikembangkan  oleh  Cheeseman sebagai berikut:
“Voluntary  Association  of  two  or  more person  for carrying  on  a  busineesas co-owner  for  profit,  The formation  of a  partnership  creates  certain  right and  duties  among  partners  and  with third  parties. These  right  and  duties are  established  in  the partnership agreement  and  by  law” (Ibrahim 2006:26)
Kemitraan merupakan tindakan secara sukarela  dari  dua  atau  lebih  orang untuk bersama-sama  dalam  kegiatan  usaha  dan menjadi  mitra  untuk  memperoleh  keuntungan. Anderson  menjelaskan  karakteristik   kemitraan sebagai berikut: 1) Timbul  karena  adanya keinginan  untuk mengadakan  hubungan konsensual,  dimana keinginan  itu  timbul  bukan karena  diatur  oleh undang-undang  (melainkan dari    masing-masing  pribadi  para  pihak);  2) Selalu  melibatkan  unsur-unsur  seperti  modal, pekerja  atau  gabungan  dari  keduanya;  3)  Pada umumnya  terdiri  atas  perusahaan  dan mitranya (Ibrahim, 2006:26)
Menurut Martineli  proses  terbentuknya kemitraan  usaha  tidak  secara spontan  namun secara  gradual  dan  evolutif  yang  didahului oleh  adanya interaksi  personal pihak-pihak  yang mempunyai  kepenti-ngan  dan  kebutuhan  yang sama,  sehingga terjadi  integrasi  yang  relatif mapan  dalam bentuk  kelembagaan  nonformal yang  dapat melembaga  dengan  baik  dan berkelanjutan (Darwis, 2006: 124)..
Strategi kemitraan seyogyanya mengandung unsur saling memerlukan, saling menguntungkan dan saling memperkuat. Ketiga unsur tersebut dibangun atasa dasar kepercayaan yang  berlandaskan;    keadilan,    kejujuran    dan kebijakan.    Oleh  karena  itu  strategi  pertama adalah strategi komitmen visi jangka panjang
sedangkan strategi kedua adalah strategi implementasi misi, atau strategi kesepakatan terhadap sasaran dan tujuan berasama (Kamil, 2016: 4).
Kemitraan dalam agama Buddha dapat diartikan sebagai persaudaraan. Menurut Krisnanda Wijaya Mukti bahwa persaudaraan sejati menghendaki adanya kepedulian terhadap penderitaan sesama. Orang yang memperhatikan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi adalah yang terbaik. Seperti yang dikutip dalam Anguttara Nikaya bahwa “ bagaimana seseorang dapat berbahagia sementara orang di sekelilingnya menangis” mewujudkan Dhamma (ajaran Buddha) dalam pikiran, ucapan, dan tindakan dalam rangka mengorbankan semua yang dimilikinya untuk semua makhluk (Mukti, 2003: 460)

## 1. Pola Kemitraan
Sulistiyani  (2004: 130) menjelaskan bahwa pola  dari  kemitraan  dikembangkan berdasarkan dunia  organisasi,  yaitu: Pseudo partnership atau kemitraan semu , Mutualism Partnership, Conjugation Partnership .
1. Pseudo partnership atau kemitraan semu Kemitraan  semu  adalah  merupakan  sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih,  namun  tidak  sesungguhnya melakukan kerjasama  secara  seimbang satu  dengan lainnya.  Bahkan  pada  suatu pihak  belum  tentu memahami  secara benar  akan  makna  sebuah persekutuan yang  dilakukan,  dan  untuk  tujuan apa itu  semua  dilakukan  serta  disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa  penting untuk  melakukan  kerjasama, akan  tetapi pihak-pihak  yang  bermitra  belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.
2. Kemitraan mutualistik Kemitraan  mutualistik  adalah  merupakan persekutuan  dua  pihak  atau  lebih  yang sama-sama  menyadari  aspek  pentingnya
melakukan kemitraan,  yaitu  untuk  saling memberikan manfaat  dan  mendapatkan manfaat  lebih, sehingga  akan  dapat mencapai  tujuan  secara lebih optimal. Berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya  melakukan  kemitraan,  dua agen/organisasi atau lebih yang memiliki status sama  atau  berbeda,  melakukan kerjasama. Manfaat  saling  silang  antara pihak-pihak  yang bekerjasama  dapat diperoleh,  sehingga memudahkan  masing- masing  dalam mewujudkan  visi  dan misinya,  dan  sekaligus saling menunjang satu sama lain.
3. Kemitraan Konjugasi Kemitraan  Konjugasi  adalah  kemitraan yang dianalogikan  dari  kehidupan “paramecium”. Dua  paramecium melakukan  konjugasi  untuk mendapatkan energi  dan  kemudian  terpisah satu  sama lain,  dan  selanjutnya  dapat melakukan pembelahan  diri.  Bertolak  dari analogi tersebut  maka  organisasi,  agen-agen, kelompok-kelompok  atau  perorangan yang memiliki kelemahan  di  dalam melakukan usaha  atau  mencapai  tujuan organisasi  dapat melakukan  kemitraan dengan  model  ini.  Dua pihak  atau  lebih dapat  melakukan  konjugasi dalam  rangka meningkatkan  kemampuan masing- masing.
Pola kemitraan menurut Sulistiyani dalam Melyanti (2014: 4) dikembangkan  berdasar  atas azas  kehidupan organisasi  pada  umumnya adalah sebagai berikut:
1. Subordinate union of partnership
Yaitu  kemitraan  atas  dasar  penggabungan dua  pihak  atau  lebih  yang  berhubungan secara  subordinatif.  Kemitraan  semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki  status,  kemampuan  atau kekuatan  yang  tidak  seimbang  satu  sama lain.  Dengan  demikian  hubungan  yang tercipta  tidak  berada  dalam  suatu  garis lurus  yang  seimbang  satu  dengan  lainnya, melainkan  berada  pada  hubungan  atas

## Jurnal Pendidikan, Sains Sosial dan Agama
bawah, kuat-lemah.  Oleh  karena  kondisi demikian  ini  mengakibatkan  tidak  ada sharing dan  peran  atau  fungsi  yang seimbang.
2. Linear union of partnership Kemitraan  dengan  melalui  penggabungan pihak-pihak  secara  linear  atau  garis lurus. Dengan  demikian  pihak-pihak  yang bergabung  untuk  melakukan  kerjasama adalah  organisasi  atau  para  pihak  yang memiliki  persamaan  secara  relatif. Kesamaan  tersebut  dapat  berupa  tujuan, atau  misi,  besaran/volume  usaha  atau organisasi, status atau legalitas.
3. Linear collaborative of partnership
Dalam  konteks  kemitraan  ini  tidak membedakan  besaran  atau  volume, status/legalitas,  atau  kekuatan  para  pihak yang  bermitra.  Yang  menjadi  tekanan utama  adalah  visi-misi  yang  saling mengisi  satu  dengan  lainnya.  Dalam hubungan  kemitraan  ini  terjalin  secara linear,  yaitu berada pada garis lurus, tidak saling tersubordinasi.

## A. Lembaga Sosial
1. Pengertian Lembaga Sosial
Lembaga sosial merupakan terjemahan langsung dari sosial institution. Dalam ilmu sosiologi, lembaga sosial atau sosial institution menurut Polak adalah suatu kompleks atau sistim peraturan-peraturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai penting. Kelembagaan memiliki tujuan untuk mengatur antar hubungan yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang paling penting. Dalam perkembangan selanjutnya, sistem norma yang mengatur pergaulan hidup dikategorikan dalam berbagai kebutuhan pokok kehidupan manusia, seperti dalam memenuhi kebutuhan matapencaharian menimbulkan kelembagaan pertanian, peternakan, koperasi, industri, dan lain-lain. Untuk kebutuhan hidup kekerabatan menimbulkan kelembagaan keluarga, pelamaran, pekawinan, perceraian, dan sebagainya (Nasdian, 2014: 208).
Lembaga sosial adalah sekumpulan pola budaya, nilai -nilai, dan moral yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. (Kristian, 2013: 18). Bagi masyarakat yang masih bersifat homogen dengan struktur sosial yang kokoh, lebih mudah mengorganisasi aktivitas bersama bagi tujuan tertentu termasuk tujuan pembangunan, karena anggota masyarakat belum bersifat individualistik dan masih sangat kuat terhadap norma sosial (Soetopo, 2012: 410).
Paul B. Horton dan Chester L. Hunt menegaskan bahwa lembaga berbeda dengan asosiasi. Lembaga selalu merupakan sistem gagasan dan perilaku yang terorganisasi yang ikut serta dalam perilaku, sedangkan menurut Gillin dan John Philip Gillin, dalam bukunya Cultural Sociology mengenai General Features of Social Institution menyatakan bahwa bahwa institusi atau lembaga  sosial adalah sebuah susunan (konfigurasi) fungsional yang memiliki pola-pola kebudayaan seperti tindakan, gagasan, sikap dan peralatan budaya yang memiliki keajegan dan yang ditujukan untuk mewujudkan kebutuhan sosial. Menurut Soerjono Soekanto bahwa lembaga sosial sebagai pranata sosial seperti yang diistilahkan oleh Koentjaraningrat bahwa, pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. sejalan dengan yang disampaikan Koentjaraningrat, Horton dan Hunt juga berpendapat bahwa lembaga adalah sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang mengejawantahkan nilai-nilai serta prosedur umum tertentu dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Hetzler menyatakan bahwa pranata sosial adalah satu konsep yang kompleks dan sikap-sikap yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antara manusia tertentu yang tidak dapat dielakkan, yang timbul karena dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan elementer individual, kebutuhan-kebutuhan sosial yang wajib atau dipenuhinya tujuan- tujuan sosial penting (Kristian, 2013: 22).
2. Ciri-Ciri Lembaga Sosial Ciri-ciri pokok lembaga sosial menurut
Nasdian adalah (a) merupakan pengorganisasian pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat dan hasil-hasilnya, (b) memiliki kekekalan tertentu: kelembagaan suatu norma memerlukan waktu yang lama karena cenderung dipertahankan, (c) mempunyai satu atau lebih tujuan tertentu, (d) mempunyai lambang- lambang yang secara simbolik menggambarkan tujuan, (e) mempunyai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dan (f)  mempunyai tradisi tertulis atau tidak tertulis (Nasdian, 2014: 201)
Kelembagaan (institusi) mempunyai belebihan yang menjadi ciri khusus yaitu (a) tumbuh dan berkembang melalui proses kehidupan keseharian, institusi cukup mengakar dalam masyarakat, sehingga lebih kuat dan mapan serta mendapat dukungan luas dari masyarakat, (b) institusi lebih teruji karena diperoleh melalui proses belajar dalam merespon perkembangan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial, dan (c) karena kuatnya eksistensi dan adanya kandungan pranata (institution) di dalamnya, kelembagaan lebih menjamin keberlanjutan pola aktivitas bersama (Soetomo, 2013: 116). Soerjono Soekanto membagi ciri-ciri lembaga sosial sebagaimana yang dilakukan Gillin dan Gillin sebagai berikut :
a.  Lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi dari pola pemikiran dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat dan hasil-hasilnya. Lembaga kemasyarakatan terdiri atas adat istiadat, tata kelakuan, kebiasaan serta unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung tergabung dalam satu unit yang fungsional.
b. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri dari semua lembaga kemasyarakatan. Untuk menjadi bagian dari suatu lembaga kemasyarakatan  maka dibutuhkan waktu yang lama.
c. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu.
d.  Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang
bersangkutan.
e.  Lembaga kemasyarakatan memiliki lambang-lambang yang secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan.
f. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi yang tertulis ataupun tidak tertulus yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku, dan lain sebagainya (Kristian, 2013: 22).
Unsur-unsur Lembaga sosial menurut kristian  meliputi simbol kebudayaan, kode perilaku,  dan ideologi.  Simbol kebudayaan merupakan simbol yang diciptakan manusia dan berfungsi untuk mengingatkannya dengan cepat akan suatu lembaga. Kode Perilaku adalah suatu kode atau norma perilaku yang resmi betapapun menegaskan tidak menjamin pelaksanaan peran secara tepat. Sedangkan ideologi merupakan suatu sistem gagasan yang menyetujui seperangkat norma. Menurut Newman ideologi adalah seperangkat gagasan yang  menjelaskan atau melegalisasikan tatanan sosial, struktur kekuasaan atau cara hidup dilihat dari tujuan, kepentingan atau status sosial dari kelompok  atau kolektivitas dimana ideologi itu muncul (Kristian, 2013: 23).

## 3. Fungsi Lembaga Sosial
Fungsi lembaga sosial menurut Van Doorn dan Lammers adalah (a) memberi pedoman berperilaku pada individu atau masyarakat, bagaimana bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah di masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan- kebutuhan, (b) menjaga keutuhan dengan adanya pedoman yang diterima bersama, maka kesatuan dalam masyarakat dapat dipelihara, (c) memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan kontrol sosial, artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya, dan (d) memenuhi kebutuhan pokok manusia atau masyarakat (Nasdian, 2014: 207).
Lembaga  sosial merupakan cara mengatur individu atau  kelompok dalam  bertindak, bersifat mengikat serta diharapkan tidak melakukan tindakan menyimpang  yang  dapat  menganggu keamanan dan  kestabilan masyarakat.  Peran

## Jurnal Pendidikan, Sains Sosial dan Agama
lembaga sosial  dalam kehidupan bermasyarakat penting diantaranya adalah membina, mengendalikan  dan  mencegah  adanya penyimpangan sosial yang dapat menurunkan moralitas. Menurut Soekanto, lembaga  sosial sebagai  pedoman bertingkah laku atau bersikap, menjaga keutuhan masyarakat, dan juga sebagai social control, yaitu sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku (Nurmalisa, 2016, 65).

## 4. Macam-Macam Lembaga Sosial
Lembaga sosial merupakan dasar dalam masyarakat  yang kompleks, Lembaga sosial menurut Nurmalisa terdiri dari lembaga keluarga, lembaga  pendidikan, lembaga agama, lembaga politik dan lembaga pemerintah (Nurmalisa, 2016, 65). Sedangkan menurut Nurhayati lembaga sosial meliputi lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga agama, dan lembaga hukum (Nurhayati, 2015: 4).
a. Lembaga Keluarga
Keluarga  adalah  lembaga  sosial dasar  dari mana  semua  lembaga atau  pranata  sosial lainnya berkembang. Menurut  Horton  dan Hunt  bahwa istilah  keluarga  umumnya digunakan  untuk  menunjuk beberapa pengertian  1)  suatu kelompok  yang memeiliki  nenek moyang  yang  sama;  2) suatu kelompok  kekerabatan  yang disatuka oleh  darah  dan perkawinan;  3)  pasangan perkawinan  dengan  atau  tanpa anak;  4) pasangan  nikah  yang mempunyai  anak; dan  5)  satu orang entah duda atau jpetani Buddhis dengan beberapa anak. Robert M.Z.  Lawang menyatakan terdapat empat karakteristik keluarga  yaitu 1)  Terdiri atas  orang-orang  yang bersatu  karena ikatan  perkawinan, 2) Anggota keluarga hidup bersama dalam  satu  rumah  dan membentuk rumah  tangga, 3)  Merupakan satu kesatuan  orang  yang  berinteraksi dan  berkomunikasi, 4) Melaksanakan  dan mempertahankan kebudayaan  yang sama (Narwoko, 2010:  227-228).
Dari    definisi    teori    tentang  keluarga tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga
keluarga adalah  sebagai  tempat  yang paling inti  atau  dasar  untuk    semua individu  dalam  memperoleh perhatian, perlindungan, pembelajaran, dan juga pembinaan.
b. Lembaga Pendidikan
Lembaga Pendidikan  adalah  tempat berlangsungnya  proses  pendidikan yang meliputi pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat (Hasbullah, 2005:  134). lembaga pendidikan  merupakan suatu wadah yang  memberikan  pembelajaran dan nilai-nilai norma dengan tujuan untuk mengubah  tingakah  laku individu  ke arah  yang  lebih  baik melalui  lingkungan sekitar,  juga memberikan  pengetahuan yang tentunnya  petani Buddhis  dengan peraturan  yang  mengatur anggotanya baik  di  dalam  sekolah, keluarga, atau masyarakat.

## 3. Lembaga Agama
Lembaga  agama  adalah  sistem keyakinan dan  praktek  keagamaan dalam  masyarakat  yang telah dirumuskan  dan  dibakukan.  Menurut Sunarto  agama  merupakan  suatu  institusi/ lembaga  penting  yang  mengatur kehidupan manusia” (Narwoko, 2010: 248-263). Lembaga agama  adalah  wadah  yang  berisi aturan  atau norma  yang    berkaitan dengan Kepercayaan terhadap sang pencipta,  yang  tujuannya  dapat memberikan  pemahaman  dan menjadikan  agama sebagai  tolak ukur  dalam  berprilaku  baik dan buruk  karena  nilai-nilai  yang terkandung  dalam setiap  agama adalah nilai kebaikan.

## 4. Lembaga Hukum
Menurut  Leon  Duguit  Hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat,  aturan yang  daya penggunaannya  pada  saat  tertentu diindahkan  oleh  suatu  masyarakat sebagai jaminan  dari  kepentingan bersama  dan  yang pelanggaran terhadapnya  akan  menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya (Zainudin, 2008: 75). Sedangkan  menurut  Amin  hukum merupakan  kumpulan peraturan  yang  terdiri  dari norma dan  sanksi,  dengan  tujuan mewujudkan ketertiban  dalam pergaulan manusia (Masriani,
2004: 55).
Berdasarkan    definisi    di    atas    dapat disimpulkan  bahwa    yang dimaksud  lembaga hukum  adalah suatu  tempat  yang  berisi  aturan- aturan  tertulis  yang  berguna  untuk mengontrol atau  memberikan  saksi terhadap peraturan- peraturan yang telah  dilanggar  oleh  individu atau  kelompok.

## B. Teori Kontrak Sosial
Teori kontrak sosial menurut Munawir Sjadzali setidaknya  ada  empat pemikir  politik Barat  yang  mengemukakan  teori  kontrak  sosial. Pertama, oleh Hubert Languet seorang ilmuwan Perancis.  Kedua, Thomas  Hobbes,  ilmuwan Inggris.   Ketiga,  John  Locke  juga ilmuwan Inggris.  Keempat,  Jean  Jacques  Rousseau, ilmuwan Perancis (Munawir, 1993: 67)
Hubert Languet menyatakan teori kontrak sosial dalam  bukunya Vindiciae  Contra Tyrannos (suatu  pembelaan kebebasan  terhadap tiran-tiran)  bahwa  pembentukan  negara  itu didasarkan  atas    dua    kontrak;  pertama,    dibuat antara  Tuhan  disatu  pihak  dan raja serta rakyat di lain pihak, yang berisikan janji bahwa raja dan rakyat  akan  tetap  patuh  kepada  perintah- perintah  agama  sebagai hamba-hamba  Tuhan; kedua,  dibuat  antara  raja  dan  rakyat,  yang berisikan  bahwa  rakyat  berjanji  untuk  taat dan  patuh  kepada  raja asalkan raja memerintah dengan adil.
Hobbes  dalam  bukunya  Leviathan mengemukakan bahwa kontrak sosial terjalin antara sesama rakyat sendiri,  dan  raja  tidak merupakan  pihak  dari  kontrak  tersebut, tetapi produk  darinya. Sebagai  peserta  kontrak  yang melahirkan raja,  rakyatlah  pada  hakikatnya yang  harus  bertanggung  jawab atas  apa  yang dilakukan  oleh  raja,  karenanya  rakyat  tidak dapat mengeluh (memprotes) kebijaksanaan dan tindakan raja walaupun tidak  berpihak  kepada rakyat.  Sedangkan  pemikiran  Locke  dapat disimpulkan bahwa kontrak sosial dilakukan antara  raja    untuk  memegang  pemerintahan yang merupakan  suatu trust (amanah)  dengan rakyat  sebagai trustor dan  sekaligus beneficiary
(pemberi  amanah). Amanah  itu  dapat dicabut oleh trustor jika ternyata trustee mengabaikan kewajiban-kewajibannya.  Hal  ini  dikemukakan oleh  Locke  dalam karangannya yang berjudul Two Treaties of Government .  Adapun Rousseau mengemukakan  teori  kontrak  sosial  dilakukan dengan;  pertama,        kontrak    sosial    hanya dilakukan  hanya  antara  sesama rakyat  atau anggota-anggota  masyarakat, kedua,  melalui kontrak sosial itu masing-masing melimpahkan segala hak perorangannya kepada komunitas sebagai suatu keutuhan (Ruslan, 2013: 26-27).
Meskipun  teori-teori  kontrak  sosial yang  dikemukakan oleh  para  pemikir  Barat tersebut  sangat  berkaitan  dengan  antara pemerintah    (negara)  dengan  rakyat  tetapi  yang menarik,  bahwa dalam  pandangan  Rousseau mengemukakan  juga  kewajiban sesama  rakyat. Menurut  Suseno, Rousseau  bertolak dari kehendak-kehendak indivual masing-masing ( volonte particuliere ). Nampaknya  individu hanya  mengejar  kepentingan sendiri  masing- masing  tanpa  perhatian  kepada  kepentingan umum. Akan  tetapi  menurutnya,  kesan  itu  tidak sepenuhnya benar,  karena  dalam  kehendak individu    sebenarnya  ada    dua  komponen; pertama,  suatu  kepentingan  yang  semata- mata memang  individual, kedua,  sebagian  dari kepentingan  umum.  Jadi pada umumnya tidak ada orang yang hanya bersikap egoisme murni. Setiap  orang  juga  menghendaki  hal-hal  yang merupakan kepentingan  bersama (misalnya perdamaian,  keadilan,  dan keamanan). Dengan demikian  dalam  kehendak-kehendak individual seseorang  terdapat  juga  unsur-unsur  umum yang  perlu diperhatikan (Suseno, 2003: 240)
Teori kontrak sosial menurut Hobbes dan Locke terlihat  sama tetapi  sebenarnya berbeda. Hobbes melihat hakikat manusia sebagai  serigala bagi  manusia  lainnya, yang  tidak  akan  berhenti merampas bahkan membunuh manusia lainnya hingga kesejahteraan  dan  kebahagiaan  tercapai. Akan tetapi, Locke melihat manusia sebagai kertas putih tanpa  noda. Manusia hidup dengan kebahagiaan dan kesejahteraan sampai  mereka merasa memiliki sesuatu. Keinginan untuk

## Jurnal Pendidikan, Sains Sosial dan Agama
memiliki membuatnya saling berebut satu sama lain hingga terjadilah konflik  dan  perang.  Keadaan perang menuntut Hobbes dan Locke mencari jalan keluarnya, yakni kontrak sosial sebagai jalan perdamaian dimana negara akan menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat.  Akan tetapi, negara ideal  bagi mereka juga  berbeda. Hobbes mendambakan kekuasaan mutlak dan Locke pemisahaan kekuasaan (Wijaya, 2016: 192).
Locke juga berpendapat bahwa terdapat pertentangan antara urusan pemerintahan dan agama dalam masyarakat. Menurut Locke cara yang mungkin dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah  dengan  mengembalikan urusan manusia  pada  hakikatnya. Di  satu  sisi, pemerintah  berhubungan  dengan  urusan publik seperti bagaimana mengatur masyarakat atau melindungi masyarakat. Sedangkan di sisi yang lain urusan agama merujuk pada urusan batiniah antara seseorang  dengan Tuhan-nya (Lessnoff, 1990:2).
Dari  uraian  tersebut  dipahami  bahwa memang dalam setiap  diri  seseorang  yang  nota bene-nya  adalah  umat  yang beragama,  terdapat kepentingan  individual  dimana  seseorang sangat  berhak  untuk  dan  dengan  cara  apapun mengekspresikannya.  Akan  tetapi  sesungguhnya juga  dalam  diri setiap orang tersebut terdapat nurani untuk menghargai orang lain sehingga ia tidak akan bertindak semaunya dan sesuka hatinya.
Teori  kontrak  sosial  juga  ada kemiripan  dengan  teori Dekonfessionalisasi yang dikembangkan  oleh  C.A.O.  Van Nieuwenhuijze. Menurut  Nieuwenhuijze, “Istilah dekonfessionalisasi ini pada mulanya digunakan di Belanda untuk menunjukkan bahwa,  untuk  mencapai  tingkat  kebersamaan tertentu,  wakil-wakil  dari  berbagai  kelompok peribadatan  harus bertemu  untuk  menemukan landasan  bersama  (yang  dirumuskan bersama), yakni mengenai kesepakatan bahwa implikasi- implikasi tertentu  dari  sejumlah  peribadatan harus  dihindarkan sebagai  topik perbedaan pendapat”(Ruslan, 2013: 29). Dalam teori  ini dipahami, bahwa  para  anggota  dari  berbagai
kelompok  sosial-keagamaan yang  berbeda, merelakan  diri  untuk  berinteraksi,  akan tetapi mereka tetap loyal terhadap agamanya.

## Kerangka Pikir
Agama Buddha yang berkembang di Surakarta terdiri dari tujuh majelis yakni majelis Theravada (Maghabudi), Mahayana (Sangha Mahayana Indonesia), Tri Dharma, Tantrayana Zhen fo Zong Kasogatan, MNS BDI (Majelis Nichiren Shoshu Buddha Dharma Indonesia), Eka Dharma, dan Maitrea. Ketujuh majelis agama Buddha yang ada di Surakarta tersebut mempunyai model kemitraan pengembangan majelis yang berbeda-beda, dimana model yang dikembangkan pada masing-masing majelis mempunyai berbagai peluang dan hambatan. Melalui peluang dan hambatan tersebut perlu dimunculkan strategi kemitraan secara bersama- sama, salah satunya adalah terbentuknya FORVISKA (Forum Vihara Surakarta). Melalui kebersamaan kemitraan majelis agama Buddha di Surakarta mampu mengembangkan agama Buddha di Surakarta.

## Metode Penelitian
Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran dan pemahaman mengenai bentuk kemitraan lembaga sosial keagamaan di Surakarta. Metode penelitian ini mengambil metode kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi yang berbentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2005: 4). Adapun pendekatan studi kasus menurut (Slamet, 2006: 10) memberikan ciri tunggal terhadap data yang sedang dipelajari dan menghubungkan keanekaragaman fakta-fakta terhadap kasus tersebut, sehingga hal ini memberikan kesempatan bagi analisis yang intensif terhadap perincian kusus yang sering diabaikan oleh metode lain. Dalam penelitian ini studi kasus digunakan karena fenomena unik yang terjadi dalam Majelis Agama Buddha di Karesidenan Surakarta. Alasan mengapa peneliti memilih lokasi tersebut adalah:
(a) Terdapat beberapa majelis agama Buddha yang berkembang di Karesidenan Surakarta (b) Terdapat organisasi bersama gabungan dari beberapa majelis agama Buddha di Karesidenan Surakarta. Dalam penelitian ini, menggunakan sumber data yang berasal dari informan-informan yang menjadi objek penelitian yaitu pengurus dan umat majelis agama Buddha di Karesidenan Surakarta.
Sumber data dalam penelitian ini meliputi beberapa hal, yakni: (a) Informan dalam penelitian yakni pengurus dan umat Buddha dari berbagai majelis agama Buddha di Surakarta, (b) Peristiwa  dan  aktifitas, Aktifitas  yang  dimaksud adalah  aktifitas  yang  terjadi  dalam  kehidupan sehari hari pada Majelis Agama Buddha di Karesidenan Surakarta, sedangkan peristiwa yang dimaksud adalah kegiatan kegiatan bersama  yang dilakukan oleh berbagai majelis agama Buddha yang berkembang di Surakarta, (c) Dokumen atau arsip, yakni buku ataupun sumber yang lain yang berhubungan dengan kegiatan majelis agama Buddha di Karesidenan Surakarta
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.  Observasi dilakukan peneliti secara berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan  data  tentang  aktifitas  dari  Majelis Agama Buddha di Karesidenanm Surakarta, sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat pembuktian terhadap informasi/keterangan yang diperoleh sebelumnya. dalam penelitian ini peneliti mengamati aktifitas atau proses kemitraan yang dilakukan oleh majelis agama Buddha dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi yang dijalani oleh umat Buddha. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu peneliti sebagi pewawancara dengan informan yang terwawancara terkait aktivitas majelis agama Buddha.
Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Maximum Variation Sampling atau pengambilan sampel variasi maksimum. Strategi pengambilan sampel ini dimaksudkan untuk dapat menangkap atau
menggambarkan suatu tema sentral dari studi melalui informasi yang saling silang menyilang dengan berbagai tipe informan berdasarkan jenis agama, dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu pengurus dan umat Buddha dari berbagai majelis agama Buddha di Karesidenan Surakarta. Pengambilan sampel variasi maximum dimaksudkan untuk mencari informasi yang dapat menjelaskan adanya variasi serta pola-pola umum yang bermakna dalam variasi tersebut. Maka dengan model bervariasi yang dilakukan diharapkan juga akan mendapat kombinasi pola- pola yang mampu mewakili populasi yang diteliti. Selain dengan cara pengambilan sampel variasi maximum , peneliti juga mempergunakan cara purposive sampling dengan dasar pertimbangan bahwa orang tersebut kaya informasi.
Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, yakni  merujuk pada suatu proses pemanfaatan persepsi yang beragam untuk  mengklarifikasi  makna,  memverifikasi kemungkinan pengulangan dari suatu observasi ataupun intepretasi. Teknik triangulasi juga dapat digunakan untuk mengklarifikasi makna dengan cara mengidentifikasi cara pandang yang berbeda terhadap berbagai fenomena (Sugiyono, 2013: 85). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan triangulasi data (sumber). Untuk mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi dengan triangulasi sumber dapat dengan cara:
1.  Membandingkan data hasil pengamatan pada majelis agama Buddha di Karesidenan Surakarta dalam mengembangkan kemitraan dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam.
2. Membandingkan apa yang dikatakan oleh informan di depan umum atau dalam situasi diskusi dengan apa yang dikatakan secara pribadi saat dilakukan wawancara mendalam.
3.  Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang kemitraan majelis agama Buddha, dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu

## Jurnal Pendidikan, Sains Sosial dan Agama
4.  Membandingkan keadaan perspektif seseorang dalam berbagai pendapat dan pandangan orang lain, seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan
Adapun Informan yang dijadikan sebagai sumber untuk triangulasi yaitu  tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pengurus perkumpulan majelis agama Buddha di Karesidenan Surakarta. Selain menggunakan triangulasi sumber, peneliti juga memperpanjang pengamatan untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh. Dengan demikian peneliti akan kembali melakukan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Hal ini bertujuan agar hubungan peneliti dengan narasumber semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai. Perpanjangan dilakukan oleh peneliti sampai memperoleh informasi yang banyak, mendalam, dan valid serta semakin minimnya variasi jawaban yang didapatkan.
Analisis data dalam penelitian kualitatif dikembangkan dengan maksud untuk memberikan makna terhadap data, menafsirkan dan menrtransformasi data ke dalam bentuk- bentuk narasi yang kemudian mengarah pada temuan yang bernuansa proposisi ilmiah yang akhirnya  disampaikan  kesimpulan  final.  Proses analisis bersifat induktif dan dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data.

## Pembahasan
Surakarta merupakan salah satu kota yang ada di Jawa Tengah. Surakarta merupakan wilayah otonom dengan status kota yang disebut Solo. Kota Surakarta memlikiki luas 44 km 2 yang memiliki batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali, sebelah Timur dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo, dan sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Sukoharjo.
Keberagaman beragama di Surakarta sudah ada sejak masa kerajaan. Hal ini terlihat
dari bangunan tempat ibadah yang beragam kepercayaan yang dianut masyarakat Surakarta, seperti masjid, gereja, vihara, dan klenteng. Agama Buddha yang berkembang di Surakarta terdiri dari tujuh majelis/sekte. Ketujuh majelis/ sekte tersebut masing-masing memiliki banyak organisasi yang dinnaunginya, seperti organisasi bapak-bapak, organisasi ibu-ibu, organisasi pemuda, dan organisasi anak-anak. Dalam perkembangannya, ketujuh majelis/sekte agama Buddha ini memiliki visi dan misi masing- masing untuk memajukan organisasinya. Ketujuh majelis/sekte agama Buddha yang berkembang di Surakarta adalah Theravada, Mahayana, Tantrayana Zhenfo Zong Kasogatan, Agama Buddha Tri Dharma, Maitreya, Eka Dharma, dan Majelis Nichiren Shosu Buddha Dharma Indonesia.

## a. Theravada
Theravada adalah sekte agama Buddha yang sangat dekat dengan ajaran Buddha Gautama. Sebab bahasa yang digunakan dalam ritual agama Buddha adalah bahasa Pali. Bahasa pali merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat India semasa Buddha Gautama. Ajaran Theravada mengacu pada kitab suci Tipitaka yakni terdiri dari Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Hari besar keagamaannya ada empat macam yakni Waisak, Asadha, Kathina, dan Maghapuja. Hari raya Waisak memperingati tiga peristiwa penting (kelahiran Pangeran Sidharta Gautama, Sidharta Gautama mencapai penerangan sempurna, dan Buddha Gautama parinibbana/wafat), Hari raya Asadha memperingati kotbah pertama Sang Buddha, Hari Kathina memperingati hari berdana pada Sangha (perkumpulan bhikkhu), Hari raya Maghapuja memperingati berkumpulnya 1250 orang bhikkhu tanpa diundang yang kesemuanya arahat. Bentuk Altar menggunakan satu rupang yakni rupang Buddha Gautama.

## b. Mahayana
Sekte Mahayana merupakan sekte agama Buddha yang identik dengan tradisi, khususnya tradisi Tionghoa. hal ini terjadi karena awal perkembangan ajaran Buddha Mahayana berasal
dari Tiongkok. Ritual agamanya menggunakan pembacaan sutra berbahasa mandarin. Bentuk Altar sekte Mahayana terdapat rupang Buddha dan rupang-rupang dewa dan bodhisatva. Hari raya agama Buddha Mahayana, selain empat hari raya sekte Theravada terdapat hari raya yang diadopsi dari tradisi Thionghoa, seperti hari kelahiran dewa-dewa yang diagungkan.

## c. Tantrayana Zhenfo Zong Kasogatan
Tantrayana Zhenfo Zong Kasogatan merupakan sekte agama Buddha Tantrayana Zhenfo Zong yang ada di Indonesia.  Ritual keagamaannya menggunakan visualisasi pada Catur Prayoga dan Sadhana Guru Yoga yakni pada guru Lian Sheng. Tantrayana Zhenfo Zong mengacu pada tradisi Tibet, bahasa yang digunakan dalam ritual bahasa Sansekerta dalam bentuk mantra. Ciri altar sekte ini ada Rupang Guru Lian Sheng (Buddha Hidup).

## d. Agama Buddha Tri Dharma
Agama Buddha Tri Dharma merupakan gabungan dari tiga ajaran, yakni ajaran Tao, Khonghucu, dan Buddha. Tempat ibadahnya adalah Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) yang merupakan tempat ibadah dari tiga ajaran yang biasanya berbentuk klenteng. Agama Buddha Tri Dharma mengacu pada tradisi Thionghoa. Hari besar keagamaan lebih identik dengan tradisi Thionghoa, seperti imlek, cap go meh, dan peringatan hari kelahiran maupun kematian dewa-dewa.

## e. Maitreya
Agama Buddha aliran Maitreya mengacu pada Yiguandao atau I Kuan Tao yang menekankan ajaram moral berasal dari Tiongkok, menggabungkan aliran konfusianisme, Taoisme, dan Buddha. Aliran agama ini berasal dari Taiwan.

## f. Eka Dharma
Eka Dharma merupakan salah satu sekte agama Buddha yang dalam tata ritual keagamaanya menggunakan bahasa mandarin yang mengacu pada kitab suci Tripitaka

## g. Buddha Dharma Indonesia
Buddha Dharma Indonesia merupakan sekte agama Buddha yakni Yayasan Pandita
Sabha Buddha Dharma Indonesia (YPSBDI). YPSBDI merupakan sekte agama Buddha dengan tata ritual berbahasa Jepang. Altar yang digunakan bernama Gohonzon. Ajaran agama Buddha sekte ini mengacu pada kitab suci Saddharmapundarikasutra yang merupakan bagian dari Tri Pitaka.

## Bentuk dan penerapan kemitraan Majelis Agama Buddha di Surakarta
Kemitraan majelis agama Buddha Surakarta berawal dari pertemuan beberapa tokoh dan pimpinan umat Buddha yang mendapatkan hasil menyamakan pandangan bahwa semua mejelis dan sekte agama Buddha di Surakarta sumber ajarannya adalah sama yakni ajaran Buddha, hanya saja dalam pelaksanaan ritual dan tata ibadah keagamaannya terdapat berbagai perbedaan cara dan konsep, antara lain perbedaan bahasa yang digunakan, perbedaan konsep makna ritual dan tradisi yang digunakan. Adapun setelah terbentuk Forum kemitraan antar vihara Surakarta menjadikan satu kesatuan utuh dalam satu komunitas yakni umat Buddha Surakarta.
Bentuk kemitraan Majelis Agama Buddha di Surakarta terdiri dari beberapa kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama antar majelis dan sekte agama Buddha antara lain Sharing Dhamma, Wedangan Dhamma, Komunitas media sosial, seminar, dan peringatan hari raya keagamaan Buddha.
Sharing Dhamma merupakan pertemuan pengurus dan tokoh agama Buddha di lingkungan vihara dan membahas mengenai ajaran Buddha (Dhamma). Waktu pelaksanaan tentatif sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan bersama. Adapun Wedangan Dhamma hampir sama dengan Sharing Dhamma namun tempat pelaksanaannya di luar lingkungan vihara. Kegiatan Sharing Dhamma dan Wedangan Dhamma terbuka buat semua masyarakat Buddha di Surakarta tanpa membedakan majelis maupun sekte.
Bentuk lain kemitraan Majelis Agama Buddha Surakarta melalui komunitas media sosial. Dalam komunitas media sosial ini para pemimpin vihara, tokoh agama Buddha dan

## Jurnal Pendidikan, Sains Sosial dan Agama
umat Buddha bergabung dalam satu group media sosial dengan tujuan memudahkan komunikasi dalam melaksanakan kegiatan ataupun memecahkan permasalahan-permasalahan terkait perkembangan agama Buddha di Surakarta. Komunitas media sosial ini bersifat online dan terbuka khusus umat Buddha yang berdomisili di Surakarta.
Kegiatan lainnya adalah seminar. Seminar dilaksanakan di vihara maupun di hotel yang ada di Surakarta dengan mengundang bhikkhu atau praktisi untuk memotivasi umat Buddha dalam mengembangkan ajaran Buddha. Peserta seminar biasanya mengundang juga umat Buddha yang ada di sekitar Surakarta seperti Kabupaten Wonogiri, Boyolali maupun Semarang. Waktu pelaksanaannya tentatif sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.
Kegiatan kebersamaan lainnya adalah peringatan hari raya keagamaan Buddha. Hari Raya agama Buddha seperti Waisak, Asadha, Kathina, dan Magha Puja. Pada perayaan hari raya keagamaan Buddha, Forum vihara Surakarta berkoordinasi untuk saling mendukung kegiatan hari raya, baik yang bersifat intern vihara maupun secara bersama-sama semua umat Buddha Surakarta.
Model kemitraan majelis dan sekte agama Buddha di Surakarta merupakan kemitraan organisasi keagamaan Buddha yang mempunyai visi, misi, dan tujuan bersama dalam mengembangkan agama Buddha, khususnya di Surakarta. Hal ini senada dengan pendapat Melyanti (2014: 4) bahwa salah satu model kehidupan organisasi mempunyai azas Linear collaborative of partnership . Azas Linear collaborative of partnership mempunyai konsep kemitraan yang tidak membedakan besaran  atau volume, status/legalitas,  atau  kekuatan  para pihak yang  bermitra.  Demikian juga yang terjadi pada Forviska di Surakarta.
Forviska sebagai organisasi kemitraan Buddha mempunyai anggota yang terdiri dari 7 (tujuh) majelis dan/sekte agama Buddha, dimana masing-masing majelis dan sekte mempunyai massa (jumlah umat) yang berbeda-beda. Ada
jumlah umat yang kurang dari 30 orang tetapi ada juga yang lebih dari 300 umat Buddha dalam satu sekte. Perbedaan jumlah massa dalam komunitas sekte tidak menjadi penghambat bagi Forviska dalam membangun kemitraan dalam pengembangan agama Buddha.
Komunitas Forviska selain tidak memandang jumlah umat, juga tidak memperhitungkan legalitas majelis-majelis yang membina. Legalitas majelis menjadi salah satu kekuaatan bagi komunitas dalam mengembangkan massanya, sebagai contoh vihara sekte Theravada dibawah binaan Sangha Theravada Indonesia (STI), vihara sekte Buddha Dharma Indonesia dibawah binaan Majelis Niciren Shoshu Buddha Dharma Indonesia (MNSBDI), vihara Lotus sekte Mahayana dibawah binaan Sangha Mahayana Indonesia (SMI). Perbedaan legalitas binaan tersebut tidak menjadi penghalang bagi komunitas Forviska sebagai lembaga sosial dalam pengembangan agama Buddha di Surakarta.
Komunitas Forviska mengedepankan kebersamaan, tidak ada komunitas (sekte/ majelis) yang berkuasa, dimana semua sekte atau majelis yang berkembang di Surakarta memiliki kedudukan yang sama dalam mengutarakan pendapat, ide, maupun gagasan yang membangun dalam pengembangan agama Buddha. Hal ini terlihat dengan tidak adanya struktur organisasi di Forviska, sehingga semua menjadi yang terdepan dan memimpin. Hal ini senada pada poin tidak membedakan besarnya kekuatan  para  pihak yang  bermitra.
Teori lain yang dibenturkan dengan hasil penelitian ini adalah teori kontrak sosial. Rousseau  menyatakan bahwa  kontrak  sosial dapat terjadi melalui beberapa pertimbangan berikut: (1) kontrak  sosial  hanya  dilakukan hanya  antara  sesama rakyat  atau  anggota- anggota  masyarakat, (2) melalui  kontrak sosial itu masing-masing melimpahkan segala hak perorangannya kepada komunitas sebagai suatu keutuhan (Ruslan, 2013: 26-27).
Kontrak sosial yang terjadi pada komunitas Forviska dilakukan oleh umat Buddha yang berdomisili di Surakarta, umat Buddha di
luar wilayah Surakarta tidak dapat masuk dalam komunitas tersebut. Hal ini telah menjadi norma sosial yang disepakati secara bersama, setiap umat Buddha Surakarta mempunyai hak yang sama dalam mengelola Forviska dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Forviska. Temuan hasil yang dikaitkan dengan teori yang mendasari tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa hasil temuan mengenai kemitraan majelis/sekte agama Buddha di Surakarta senada dengan azas organisasi dari Melyanti dan kontrak sosial dari Rousseau.

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan mengenai bentuk kemitraan majelis agama Buddha di Surakarta antara lain Sharing Dhamma, Wedangan Dhamma, Komunitas media sosial, seminar, dan peringatan hari raya keagamaan Buddha yang dilakukan secara bersama-sama dalam satu komunitas tanpa membedakan majelis dan sekte. Melalui hasil penelitian ini penulis harapkan semoga rasa kekeluargaan dan persatuan dalam komunitas Forviska lebih ditingkatkan supaya perkembangan agama Buddha Surakarta semakin lebih baik. Bagi pimpinan majelis dan sekte agama Buddha di daerah lain semoga hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan acuan dalam pengembangan agama Buddha di Indonesia

## Daftar Pustaka
Afrizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu . Jakarta: Rajawali Press
Budhy  Munawar  Rachman. 1995.  “Kata Pengantar”  dalam  Komaruddin Hidayat  dan  Muhammad  Wahyuni Nafis, Agama  Masa  Depan;  Perspektif Filsafat  Perennial. Jakarta: Paramadina
Darwis,  Valeriana;  Hastuti,  Endang  Lestari; dan Friyatno Supena. 2006 Evitalisasi Kelembagaan Kemitraan Usaha Dalam Pembangunan Agribisnis Hortikultura Di Provinsi Sumatera Utara. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 24 No. 2, Desember 2006 : 123 – 134
Hasyemi Rafsanzani, Bambang Supriyono,
Suwondo. Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang) Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.
1, No. 4, Hal. 67-72 Ibrahim,  Johannes.2006. Hukum  Organisasi Perusahaan. Bandung:PT Refika Aditama.
Idrus Ruslan. 2014. Reorientasi  Fungsi Lembaga-Lembaga  KeagamaanDalam Meningkatkan  Perilaku  Umat  Beragama YangInklusif (Studi  Terhadap  MUI, PGI,  PHDI  dan  WALUBI Provinsi Lampung): Penelitian Individu: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung
Kamil,  Mustofa. 2016. Strategi  Kemitraan dalam Membangun PNF Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Model, keunggulan dan kelemahan).Seminar dan Lokakarya Penyelenggeraan Pendidikan NonFormal dalam Era Otonomi Daerah: Di Hotel Putri Gunung Lembang Kabupaten Bandung Tanggal 19 s.d 20 November 2006
Kristian, Gredi. 2013. Mengembangkan Komunikasi Pemasaran Yang Efektif Pada  Lembaga  Sosial  (Non  -Profit  ). Jurnal JIBEKA Volume 7, No 3 Agustus 2013 : 17 -  25
Lessnoff, M. (1990). Social Contract Theory . Oxford: Basil Blackwell
Masriani, Yulies  Tiena. 2004. Pengantar  Ilmu Hukum .  Jakarta: Sinar Grafik
Melyanti, Imelda Merry. 2014.Pola Kemitraan Pemerintah, Civil Society, dan Swasta dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo. Jurnal Kebijakan Manajemen Publik Volume 2, Nomor 1,  Januari 2014 ISSN 2303 - 341X
Mukti, Krisnanda Wijaya. 2003. Wacana Buddha Dharma . Jakarta: Yayasan Dharma Pembangunan & Sangha Agung Indonesia
Munawir  Sjadzali. 1993. Islam  dan  Tata  Negara; Ajaran,  Sejarah dan Pemikiran: edisi V.

## Jurnal Pendidikan, Sains Sosial dan Agama
Jakarta : UI Press
Nasdian, Fredian Tonny. 2014. Pengembangan Masyarakat . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Narwoko, Dwi  & Suyanto, Bagong. 2010. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan . Jakarta:  Kencana Prenadamedia  Group
Nurhayati dkk. 2015. Peran Lembaga Sosial terhadap Pembinaan Moral Remaja di Desa Bangunrejo. Jurnal Kultur Demokrasi Vol 3, No 1
Nurmalisa, Yunisca & Adha, Muhammad Mona. 2016. Peran Lembaga Sosial terhadap Pembinaan MoralRemaja di Sekolah Menengah Atas. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan , Th. 1, Nomor 1, Juni
2016
Rihatno,  Taufik;  Yufiarti  &  Nuraini,  Sri.  2017. Pengembangan Model Kemitraan Sekolah dan Orangtua Pada Pendidikan Anak Usia Dini. Jurnal Pendidikan Usia Dini Volume 11 Edisi 1, April 2017.
Ruslan, Idrus. 2013. Pemikiran “Kontrak Sosial” Jean Jacques Rousseau dan masa depan umat beragama.  Jurnal Al-AdYaN/Vol. VIII, N0.2/Juli-Desember /2013
Saleh, Muhammad. 2015. Studi tentang Pola Kemitraan PT. Perkebunan Nusantara XIII dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Semuntai Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. eJurnal Ilmu Pemerintahan, Volume

## 3,Nomor 4, 2015: ISSN: 1527-1538
Shofiyah.  2014.  Pengembangan  Madrasah melalui Program Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia di MTS. Manbaul Ulum Mojopurogede Bungah Gresik. Jurnal Review Pendidikan Islam Volume 01, Nomor 02, Desember 2014
Soetopo. 2012. Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka
. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Sulistiyani, Ambar. (2004) Kemitraan dan Model- Model Pemberdayaan. Yogyakarta, Gava Media
Suseno.  2003.  Etika    Politik;    Prinsip-Prinsip Moral  Dasar  Kenegaraan  Modern Cetakan ke VII. Jakarta:  Gramedia
Wijaya, Daya Negeri. 2016. Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes Dan John Locke. Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis. Volume 1 Nomor 2. E-ISSN 2527-5879
Zainudin, Ali .2008. Sosiologi Hukum . Jakarta, Sinar Grafika