Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENERTIBKAN OKNUM JASA PARKIR LIAR DI KOTA SURABAYA
Dinar Noviantoro 1 , Abraham Ferry Rosando 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 E-mail: dinar.untagsby@gmail.com , ferry@untag-sby.ac.id

## Abstract
The community benefits greatly from the presence of a parking lot, particularly motor vehicle users who, unsurprisingly,  have  employed  the  parking  service.  So  that  there  are  no  more  disagreements,  illegal parking fines must be properly discussed  as  a criminal. because a lot  of individuals are unaware of the regulations  governing  parking  on  public  highways.  The  Surabaya  City  Transportation  Service,  which  is authorized to serve the public by providing guidance and infrastructure facilities in managing traffic on the highway and providing adequate parking for residents of  the city of Surabaya, is  necessary for the government to play its role in preventing congestion on the road from being used for parking lots.
Keywords: Department of Transportation, Persons, Illegal Parking

## Abstrak
Masyarakat  sangat  diuntungkan  dengan  adanya  tempat  parkir,  khususnya  para  pengguna  kendaraan bermotor  yang  tidak  heran  telah  menggunakan  jasa  parkir  tersebut.  Agar  tidak  ada  lagi  perbedaan pendapat, denda parkir liar harus didiskusikan dengan baik sebagai tindak pidana. karena banyak orang tidak  mengetahui  peraturan  yang  mengatur  parkir  di  jalan  raya  umum.  Dinas  Perhubungan  Kota Surabaya yang berwenang melayani masyarakat dengan memberikan pembinaan dan sarana prasarana dalam mengatur lalu lintas di jalan raya dan menyediakan tempat parkir yang memadai bagi penduduk Kota Surabaya sangat diperlukan peran pemerintah dalam mencegah kemacetan di jalan raya. jalan yang digunakan untuk tempat parkir.
Kata kunci: Dinas Perhubungan, Oknum, Parkir liar

## PENDAHULUAN
Karena  banyaknya  kepentingan  masyarakat  dan  meningkatnya  jumlah  kepemilikan mobil  di  kota-kota  besar,  yang  akan  dapat  mempengaruhi  pertumbuhan  dan  perkembangan aktivitas manusia di sana, maka masalah parkir  di perkotaan menjadi masalah yang kompleks. Jumlah  penduduk  yang  besar  dan  kebutuhan  mobilitas  yang  semakin  meluas  di  wilayah metropolitan berdampak pada arus transportasi baik pribadi maupun umum. Kota-kota besar di Indonesia  menghadapi  masalah  parkir  selain  masalah  kemacetan  yang  sering  menjadi  bahan perbincangan.(Nawi and Umar 2020)
Jasa  parkir  saat  ini  banyak  sekali  dan  sering  dikaitkan,  tidak  hanya  di  Surabaya  tetapi juga  di  tempat  lain.  Namun  pada  kenyataannya,  Surabaya  memiliki  berbagai  permasalahan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
parkir, mulai dari parkir liar dan pungutan parkir. Orang-orang yang berpakaian tidak resmi dan tampil mengancam dan preman (rompi parkir).
Tempat  parkir  sangat  diuntungkan  oleh  masyarakat,  khususnya  pengguna  kendaraan bermotor  yang  terbiasa  menggunakan  fasilitas  parkir.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan parkir adalah kendaraan yang  tidak  bergerak  atau  tidak  bergerak.  Berhenti  dan  parkir  adalah  dua  perilaku  yang berbeda.(Belakang 2015)
Banyaknya  aktivitas  di  kawasan  pusat  kota  berpengaruh  terhadap  padatnya  lalu  lintas kendaraan  bermotor  yang  ada  di  sana.  Akibatnya,  banyak  pengendara  kendaraan  bermotor yang melakukan berbagai aktivitas dan meninggalkan kendaraannya di tempat parkir, terutama di  dekat  jalan  raya (on  street  parking). Tindakan  parkir  di pinggir  jalan umum  dikenal sebagai parkir  di  luar  jalan.  Jalan  mirip  dengan  struktur  parkir  pelayanan,  sesuai  Peraturan  Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kota Surabaya.
Karena sejumlah masalah dengan administrasi parkir di  jalan raya umum, operasi ilegal atau  oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab  sangat  umum  terjadi.  Tentu  saja,  hal  ini  sangat mempengaruhi  lalu  lintas  dan  aktivitas  pinggir  jalan  lainnya,  sehingga  menimbulkan  banyak kemacetan lalu lintas.
1. Parkir  adalah  tindakan  berhenti  atau  diam  pada  saat  pengemudi  meninggalkan kendaraannya.
2. Berhenti adalah posisi dimana mobil diam dan pengemudi tidak pergi.
Saat ini, parkir merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi lalu lintas di jalan raya, khususnya di pusat kota. Inilah mengapa tukang parkir percaya bahwa setiap orang yang  mengemudi  pasti  membutuhkan  lahan atau  jasa  parkir,  ditambah dengan meningkatnya jumlah mobil bermotor di kota-kota besar saat ini, membuat tempat parkir menjadi perusahaan yang  sangat  sukses.  Saking  menggiurkannya  pendapatan  dari  jasa  parkir  liar,  seringkali menimbulkan  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  antar  pengelola  parkir,  kebocoran  retribusi parkir  dari  pemerintah  daerah,  hingga  perselisihan  yang  berujung  pada  tawuran  antar
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
kelompok  preman  yang  biasanya  menguasai  tempat  parkir,  yang  dapat  berakibat  tragis. konsekuensi.
Tiga  dinas  yang  hadir  sebelum  otonomi  daerah  digabungkan  menjadi  Dinas Perhubungan Kota Surabaya, yaitu:

## Dinas LLAJ
Dengan  adanya  Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  Nomor  13  Tahun  1996  tentang Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Perkantoran,  maka  dibentuklah  Angkutan  Perkotaan  dan Lalu  Lintas  Jalan  Kota  Surabaya  Tingkat  II.  Instansi  daerah  yang  menangani  lalu  lintas  dan permasalahan lalu lintas harus dibentuk di tingkat Kotamadya Surabaya II untuk meningkatkan pelayanan bagi warga di kawasan tersebut.

## Dinas Terminal
Kanwil  Tingkat  II  Kota  Surabaya  dibentuk  sejalan  dengan  Peraturan  Daerah  Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil. Untuk meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  luas  di  bidang  terminal,  Kotamadya  Daerah Tingkat  II  Surabaya  harus  memiliki  kemampuan  infrastruktur  dan  pengelolaan  kawasan  yang memadai.

## Dinas Parkir
Dinas  Perparkiran  Daerah  dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya Nomor  15  Tahun  1996  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Pertamanan  Daerah yang berlaku di Daerah Tingkat II Kota Surabaya. Untuk Peningkatan Pelayanan Parkir Umum di Kota  Surabaya  Tingkat  II,  Keputusan  Pemerintah  No.  22  Tahun  1990  tentang  Pengalihan Sebagian  Urusan  Lalu  Lintas  dan  Pengelolaan  Lalu  Lintas  Jalan  ke  Tingkat  I  dan  Tingkat.  II Bidang-bidang yang mempengaruhi terciptanya perangkat daerah yang memadai yang mampu menangani masalah secara efektif dan efisien harus dipublikasikan tanpa penundaan.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
UU No. 22 Tahun 1999 dan No. 25 Februari 2000, ketiga layanan yang membentuk Dinas Angkutan Kota Surabaya muncul sebagai hasil pelaksanaan otonomi daerah. Layanan terminal dan  parkir  disediakan  oleh  LLAJ.  Perda  Kota  Surabaya  No.  3  Tahun  2001  tentang  Organisasi Dinas  Kota  Surabaya  mengatur  tentang  susunan  administrasi  Dinas  Angkutan  Kota  Surabaya sampai dengan diganti dengan PERDA No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Hingga digantikan dengan PERWALI No. 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Fungsi Dan Tugas Dinas Angkutan  Kota  Surabaya,  Peraturan  Walikota  Surabaya  No.  51  Tahun  2001  Tentang  Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Angkutan Kota Surabaya mengatur tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Misi Dinas Lalu Lintas Kota Surabaya. Lalu lintas kota di Surabaya.
Ketika parkir disediakan di sepanjang sisi jalan umum, jalan tersebut mungkin dilebarkan atau tidak untuk mengakomodasi fasilitas parkir(Nainggolan and others 2021). Pengunjung yang ingin  parkir  di  dekat  tempat  tujuan  mereka  akan  merasa  bahwa  bentuk  parkir  ini  cukup membantu.  Jenis  tempat  parkir  ini  dapat  ditemukan  di  lingkungan  perumahan  dengan kepadatan tinggi serta di kawasan komersial dan perkantoran di kota-kota yang biasanya tidak siap  menangani  peningkatan  jumlah  mobil  yang  diparkir.  Parkir  semacam  ini  memiliki kelemahan  yaitu  berpotensi  mengurangi  kapasitas  jalur  lalu  lintas  yaitu  luas  jalan  yang digunakan untuk parkir. Tempat parkir berisi:
1) Parkir di lingkungan
2) Parkir tidak terbatas di pusat kota (tidak terkendali)
3) Parkir terkendali di inti kota (terkendali)
Parkir  di  jalan  (kadang-kadang  dikenal  sebagai “on  street  parking” )  dilakukan  dengan memanfaatkan sebagian jalan. Meski ada kebutuhan akan parkir seperti ini, pengguna angkutan lain  akan  mengalami  kerugian.  Hal  ini  disebabkan  karena  parkir  menghabiskan  permukaan jalan,  mempersempit  jalan,  berpotensi  mengurangi  arus  lalu  lintas,  dan  pada  akhirnya mengganggu  fungsi  jalan. Sekalipun hanya  ada beberapa  mobil  yang diparkir  di  jalan, mereka telah  mengurangi  jumlah  lalu  lintas  secara  signifikan.  50%  kecelakaan  yang  terjadi  di  tengah jalan, di kawasan retail, kebanyakan disebabkan oleh kendaraan yang diparkir di pinggir jalan. Kendaraan yang berhenti atau keluar dari tempat parkir di depan lalu lintas yang datang, serta
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
berkurangnya  kebebasan  melihat, adalah  penyebab  utamanya.  Parkir di  luar  jalan  adalah  saat mobil  diparkir  di  tempat  lain  selain  di  jalan.  Tempat  parkir,  taman,  dan  struktur  parkir bertingkat yang unik semuanya dapat digunakan sebagai bagian dari sistem parkir ini. Area yang dibutuhkan untuk parkir di luar badan jalan idealnya dibangun dekat dengan tempat parkir yang seharusnya. Jarak parkir maksimal dari lokasi ke tujuan antara 300 sampai 400 meter.
Parkir  di  luar  jalan  adalah  salah  satu  pilihan  terbaik  untuk  menghindari  terjadinya halangan yang disebabkan oleh mobil yang diparkir di jalan. Parkir off-street dibagi menjadi dua kategori, yaitu:
1) Pelataran  parkir  Sebenarnya  lahan  parkir  di  kawasan  kota  merupakan  tipe  yang  tidak ekonomis.  Masalah  keuntungan  finansial  dari  parkir  sangat  penting  karena  tempat  parkir yang dibangun oleh gedung-gedung yang berkepentingan jarang ada di pusat kota.
2) Struktur  parkir  bertingkat  Saat  ini,  struktur  parkir  bertingkat  dengan  tingkat  ideal  hingga lima lantai, yang biasanya dapat menampung 500 – 700 mobil dan memiliki harga yang telah ditentukan,  adalah  bentuk  yang  paling  umum  digunakan.  Pengelola  tidak  boleh  sering- sering  mengenakan  tarif  dengan  maksud  mencari  keuntungan.  Ini  jelas  berbahaya sekaligus.

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum yang juga dikenal dengan penelitian hukum  normatif akan digunakan dalam  penelitian  ini.  Penelitian  hukum,  sebagaimana  dicatat  oleh  Peter  Mahmud  Marzuki dalam  bukunya  Metode  Penelitian  Hukum,  berfungsi  untuk  menemukan  kebenaran  secara koheren  sehingga  subjek  yang  dihadapi  diubah  menjadi  apa  yang  seharusnya.(Peter  Mahmud Marzuki, S.H., M.S. 2021).
Pendekatan  perundang-undangan  yang  disebut  juga  Pendekatan  Statuta,  dan pendekatan konseptual yang disebut juga Pendekatan Konseptual, yang menitikberatkan pada penalaran logis untuk menggambarkan permasalahan yang ada dengan menggunakan kerangka konseptual dari bahan hukum yang tersedia, akan digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian ini. belajar.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Sumber pendukung utama penelitian adalah sumber sekunder, seperti literatur hukum atau  penelusuran  buku,  serta  karya  akademik  lainnya  berupa  tesis,  artikel  ilmiah,  tesis,  dan disertasi  yang  relevan  dengan  topik  hukum  yang  dibahas.  baik  berkenaan  dengan  teknik pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  pendekatan  konseptual,  maupun pendekatan  perundang-undangan  berupa  barang  hukum  yang  menguntungkan.  Jika  temuan didukung oleh bukti yang dapat diandalkan, menarik kesimpulan akan lebih mudah bagi penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dinas Perhubungan Kota Surabaya
Kadang-kadang  disebut  sebagai  OPD,  Departemen  Perhubungan  adalah  organisasi perangkat  daerah  (Organisasi  Perangkat  Daerah).  Di  bidang  pelayanan  publik,  khususnya transportasi, pemerintah memiliki kewajiban. Sejak Pemerintah Hindia Belanda, DEPARTEMEN STAAT  UDARA  WEG  VERKEER  EN  bertugas  mengawasi  bidang  perhubungan,  khususnya  lalu lintas  jalan  raya.  Tercantum sebagai dasar  hukum  dan implementasinya  dalam WEG  VERKEER ORDONANTIE  (WVO),  Statistical  Blad Number:  86  Tahun  1933.  Departemen  yang  membidangi pengaturan  lalu  lintas  berjuang  untuk  kemerdekaan  dari  tahun  1942  hingga  1945,  yang menimbulkan  masalah.  Dibangkitkan  pada  tahun  1950,  entitas  ini  saat  ini  merupakan komponen dari DEPARTEMEN LALU LINTAS DAN PERAIRAN NEGARA. Pada tahun 1957, Undang- undang  Dasar  Pemerintahan  Daerah  No.  1  Tahun  1957  dibuat.  Hal  ini  menyebabkan didirikannya  Dinas  Lalu  Lintas  DJA  (LLD)  di  sepuluh  provinsi  (Jawa  dan  Sumatera).  Pembagian berbagai kegiatan transportasi ke Daerah Tingkat I diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 16 Tahun 1958 yang diterbitkan pada tahun 1958. (Rahma and others 2013)

## Pengertian Parkir
Secara  umum,  "parkir"  mengacu  pada  situasi  di  mana  mobil  tidak  terus  bergerak. Gambaran  ini  membedakannya  dari  keadaan  lain  yang  sering  terlihat  dalam  peraturan  lalu lintas, seperti "stop", yang digambarkan sebagai keadaan kendaraan berhenti sebentar, seperti saat  menurunkan  atau  menjemput  orang  yang  membawa  barang  bawaan.  Ini  tidak  lagi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
dianggap  berhenti  melainkan  parkir  jika  mobil  benar-benar  berhenti,  mesin  dimatikan,  dan pengemudi keluar dari kendaraan.(Sutapa and others 2017)
Menurut Dirjen Perhubungan Darat, berhenti berbeda dengan parkir karena melibatkan kendaraan  yang  diam  sementara  pengemudinya  masih  di  dalam  (1996).  Pemilik  kendaraan menginginkan  tempat  parkir  dan  berkeinginan  untuk  memarkir  kendaraannya  di  area  yang nyaman. Salah satu dari fasilitas ini adalah jalan parkir. Dengan demikian, tata letak parkir sudut dan paralel adalah dua (2) kemungkinan untuk membuat tempat parkir di samping jalan raya.
Menurut  pengertian  di  atas,  parkir  adalah  suatu  ruang  di  mana  kendaraan  bermotor bergerak  atau  tidak  bergerak,  yang  menurut  kebutuhan  dan  keadaan  memerlukan  tempat untuk digunakan sebagai tempat peristirahatan dan dapat digunakan sebagai start. poin untuk perjalanan dengan jumlah tertentu. waktu Parkir diartikan sebagai berhenti atau meninggalkan (kendaraan  bermotor)  selama  waktu  tertentu  di  suatu  tempat  yang  ditentukan  oleh  Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang dimaksu d dengan “penyedia jasa parkir” di atas adalah “penyedia jasa  lokasi  yang  memfasilitasi  pemberhentian  atau  parkir  (kendaraan bermotor) dalam  jangka waktu tertentu”. (Widiyanti and others 2016)
Karena  pengemudi  meninggalkan  mobilnya,  parkir  dapat  dipahami  sebagai  kondisi sementara  kendaraan  tanpa  bergerak.  Sementara  parkir  di  tengah  jalan  secara  teknis melanggar hukum, melakukannya di pinggir jalan biasanya dapat diterima. Untuk kenyamanan mobil penghuni  gedung,  fasilitas  parkir dibangun di  samping sebagian besar  bangunan. Setiap kendaraan yang berhenti di tempat tertentu, baik yang diberi tanda rambu lalu lintas maupun tidak,  dan  tidak  hanya  berhenti  untuk  memuat  dan/atau  menurunkan  orang  atau  barang, termasuk dalam pengertian parkir.

## Parkir Legal
Petugas  parkir  resmi  adalah  mereka  yang  pendaftarannya  telah  disetujui  oleh koordinator perusahaan tempat parkir dan pengumpul daerah masing-masing, yang memenuhi persyaratan, telah menyelesaikan pelatihan, dan memiliki tanda pengenal petugas parkir resmi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
berupa  keanggotaan  dari  perusahaan  tempat  parkir.  Bertugas  dengan  kartu,  rompi,  dan  tiket parkir.
Penulis dapat mengambil kesimpulan dari uraian di atas bahwa juru parkir atau tukang parkir bertugas mengatur dan mengawasi tempat parkir di suatu tempat atau di dalam tempat parkir.  Sifat  tukang  parkir  atau  tukang  parkir  antara  lain  memakai  rompi  tukang  parkir, membawa  peluit,  membawa  senter  parkir,  serta  sering  memasukkan  biaya  parkir  dan  plat nomor  kendaraan  pada  karcis  parkir.  Gaji  juru  parkir  sama  dengan  upah  pengendara  yang memarkirkan kendaraannya di tempat juru parkir. Petugas parkir dibagi menjadi dua kategori: petugas  parkir  berlisensi  dan  terdaftar  dan  petugas  parkir  ilegal  atau  tidak  terdaftar.(Arif  and Nugroho 2017)
Petugas  parkir  legal,  atau  petugas  parkir  yang  dipekerjakan  oleh  pemerintah  daerah, adalah  mereka  yang  mengambil  bagian  dalam  proses  perekrutan,  inisiatif  pelatihan,  dan distribusi  fasilitas  seperti  rompi  parkir,  peluit  parkir,  dan  denda  resmi  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah daerah. Sebaliknya, juru parkir yang tidak berizin atau tidak terdaftar adalah semua juru parkir otodidak yang beroperasi seperti itu tanpa dibayar oleh pemerintah daerah, tanpa mendapatkan  pelatihan  formal.  Biasanya,  petugas  parkir  ilegal  ini  hanya  membagikan  nomor parkir  atau  kartu  parkir  resmi  pemerintah  buatan  sendiri;  mereka  kadang-kadang  lupa membagikan dokumentasi parkir sama sekali, termasuk kutipan dan sejenisnya.

## Parkir Ilegal
Parkir  yang  melanggar  hukum  meliputi  parkir  di  jalan  umum  atau  bahu  jalan. Pelanggaran  terhadap  peraturan  lalu  lintas  ditunjukkan  dengan  rambu-rambu  yang  melarang parkir,  berhenti,  dan  parkir  di  pinggir  jalan.  Parkir  ilegal  termasuk  dalam  kategori  ini. Pembatasan  ini  diterapkan  karena  peningkatan  kapasitas  jalan  lebih  diprioritaskan  daripada memastikan bahwa orang dapat mengakses ruang yang aman. Menurut satu pandangan, parkir yang  melanggar  larangan  pemerintah  daerah  dianggap  kriminal.  Tukang  parkir  curang  yang memprioritaskan keuntungan finansial pribadinya di atas hak orang lain melakukan parkir ilegal. Parkir  liar  didefinisikan  sebagai  parkir  yang  tampaknya  melanggar  hukum  atau  ilegal
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
berdasarkan  klaim  parkir  sepihak,  yang  tidak  tunduk  pada  peraturan  kabupaten  atau pemerintah  daerah,  dan  di  mana  uang  yang  dikumpulkan  dari  parkir  tidak  ditransfer  ke pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan daerah. .
Yayasan  RAC  menyatakan  bahwa  adalah  ilegal  untuk  parkir  dengan  cara  yang  tidak memenuhi  standar  kabupaten,  kota  atau  negara  bagian,  atau  secara  individual.  Denda  juga tidak  digunakan  untuk  membiayai  proyek  daerah  atau  membayar  pemerintah  (PAD).  Ketika sesuatu  diberi label  "ilegal"  atau  "tidak  sah",  Erwin  (2020)  menjelaskan bahwa, seperti dalam contoh  ini,  itu  bertentangan  dengan  hukum  atau  tanpa  persetujuan  data.  Dari  pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa parkir di badan jalan termasuk parkir tanpa izin. Parkir Tidak Sah  Apa  artinya?  Parkir  didefinisikan  sebagai  tindakan  berhenti  atau  berhentinya  kendaraan bermotor  dalam  waktu  lama  berdasarkan  Pasal  1  Ayat  15  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009. Setiap kendaraan yang berhenti untuk mengambil atau menurunkan orang atau barang di tempat yang telah ditentukan. dengan atau tanpa papan nama, termasuk dalam konsep parkir. Bahkan di mana parkir di jalan dilarang, seringkali diizinkan. Sebagian besar bangunan memiliki garasi parkir yang dibangun berdekatan untuk menampung mobil dan menggunakan beberapa fasilitas. Setiap kendaraan yang berhenti di lokasi tertentu, selain berhenti untuk memuat dan menurunkan  orang  atau  barang,  termasuk  dalam  definisi  parkir,  terlepas  dari  apakah  lokasi tersebut ditandai dengan rambu lalu lintas.(Wulandari 2015)
Adanya indikator yang menyebabkan adanya parkir liar yaitu:

## 1. Kurangnya Lahan
Lahan  merupakan  komponen  utama  dalam  desain  tempat  parkir;  itu  harus  disediakan sebagai  area  parkir  kendaraan  di  semua  bangunan  baru,  institusi,  rumah  sakit,  mal,  dan ruang  publik  lainnya.  Pengkajian  kebutuhan  parkir  merupakan  salah  satu  komponen perencanaan  parkir.  Berdasarkan  penggunaan  lahan  atau  pola  aktivitas,  kebutuhan  dapat dinilai.  Definisi  luas  tanah  adalah  luas  permukaan  tanah  bumi  yang  ciri-cirinya  mencakup semua  ciri  pembeda,  baik  yang  meyakinkan  maupun  yang  dapat  diprediksi,  bersifat  siklus dari  berbagai  komponen  tanah  dan  kehidupan  serta  populasi  tumbuhan  dan  hewan,  serta
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
serta hasil dari aktivitas manusia sebelumnya. Selama ciri-ciri pembeda tersebut berdampak positif terhadap cara masyarakat memanfaatkan lahan di masa kini dan masa depan.
2. Parkir Liar
Tukang parkir liar adalah mereka yang bekerja sebagai tukang parkir tanpa surat perintah tugas  (SPT),  yang  tidak  terdaftar  sebagai  juru  parkir  di  dinas  perhubungan,  dan  yang memarkir  kendaraannya  di  luar  tempat  parkir  yang  ditentukan.  Kota  Surabaya mempekerjakan  juru  parkir  liar  yang  tidak  memiliki  SPT.  Banyak  orang  yang  menyulut sindiran  tentang  maraknya  parkir  liar  di  banyak  daerah  di  media  sosial,  yang memprihatinkan dan menyedot perhatian publik.

## KESIMPULAN
Pengawasan  pemerintah  dalam  mencegah  parkir  liar  Pemerintah  Daerah  bertugas mengawasi parkir liar yang belum maksimal berdasarkan temuan kajian. Upaya sosialisasi dan teguran  simpatik  dari  Pemerintah  Daerah  bisa  jadi  tidak  efektif  atau  tidak  berlanjut  sehingga dapat  menyebabkan  terjadinya  parkir  liar  di  tempat  umum  atau  pembatasan  parkir  dan pengenaan tarif parkir yang lebih tinggi dari retribusi yang telah ditetapkan. Indikator-indikator ini  dapat  digunakan  untuk  menentukan  apakah  pengawasan  ini  dilakukan.  Peraturan  Daerah Nomor  30  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Tarif  Retribusi  Tempat  Parkir  Khusus  tidak  banyak diketahui  oleh  petugas  parkir.  Berdasarkan  temuan  penelitian,  telah  diupayakan  namun  tidak berhasil untuk mengatur parkir liar dengan pengawasan yang menindas.

## Saran
Penegakan hukum harus lebih tegas lagi dalam menghadapi parkir liar, dan pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kota Surabaya harus lebih aktif melakukan operasi bersama untuk menertibkan parkir liar yang terjadi di kota Surabaya. Dengan operasi aktif ini, para pelanggar juru parkir yang tidak jujur akan mendapatkan pelanggaran atau efek jera. Pengguna jalan juga harus  proaktif  dalam  mematuhi  hukum,  melakukannya  tidak  hanya  ketika  ada  pejabat  lalu lintas yang hadir tetapi juga ketika tidak ada, karena keamanan, ketertiban, keselamatan, dan lalu lintas yang efisien adalah tanggung jawab bersama.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## DAFTAR PUSTAKA
Arif, Muchamad, and Agung Nugroho. 2017. ‘LEGALITAS PEMUNGUTAN PARKIR DI KANTOR- KANTOR PEMERINTAHAN KOTA SEMARANG’, QISTIE , 10.2 (Universitas Wahid Hasyim Semerang) <https://doi.org/10.31942/JQI.V10I2.2071>
Belakang, Latar. 2015. ‘Bab I ْ ُ
اب ضح خ ِ ي ’, Galang Tanjung : 1 – 9
Erwin. 2020. ‘Niat Repetronase Konsumen Terkait Adanya Juru Parkir Liar Di Kota Makassar’,
Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro , 3.1 (Institut Bisnis dan Keuangan Nitro): 1 – 8 <https://doi.org/10.56858/JMPKN.V3I1.34>
Nainggolan, Togi H, Nusa Sebayang, Nuncio G De, Jesus Henrique, and Nyoman Sudiasa. 2021. ‘ANALISIS KARAKTERISTIK PARKIR KENDARAAN PADA AREA PARKIR RSUD Dr. MOHAMAD SALEH KOTA PROBOLINGGO’, SONDIR , 5.2: 40 – 47
<https://doi.org/10.36040/SONDIR.V5I2.4593>
Nawi, Rusdin, a nd Zulkarnain Umar. 2020. ‘Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Parkir Liar Di Kota Makassar’, Jurnal Administrasi Publik , IV.Ii: 123 – 30
Rahma, Novia, Moch. Saleh Soeaidy, and Minto Hadi. 2013. ‘Role of Dep artment of Transportation to Improve Society Service in Public Transport (Translated)’, Jurnal Administrasi Publik (JAP) , 1.7: 1296 – 1304
Sutapa, I Ketut, I Wayan Darta Suparta, and I Neng ah Darma Susila. 2017. ‘Karakteristik Parkir Sepeda Motor Pada Pusat Perbelanjaan Hardy’S Sesetan’, Matrix : Jurna l Manajemen Teknologi Dan Informatika , 7.1: 23 <https://doi.org/10.31940/matrix.v7i1.522> Widiyanti, Dwi, Badan Penelitian, Pengembangan Perhu bungan, and Jl Medan. 2016. ‘Penataan Perparkiran Di Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin’, Warta Penelitian Perhubungan , 28.5
(Badan Litbang Perhubungan): 309 – 23 <https://doi.org/10.25104/WARLIT.V28I5.301>
Wulandari, Septiani. 2015. ‘Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kota Samarinda’, EJournal Ilmu Administrasi Negara , 3.1: 35 – 46 <ejournal.an.fisip-unmul.ac.id>