## MENEGUHKAN SPIRIT KEMASLAHATAN: MASJID, PEMBERDAYAAN DAN TRANSFORMASI SOSIAL
*1 Ahmad Arif Widianto , 2 Rose Fitria Lutfiana
1 Universitas Negeri Malang,Indonesia 2 Universitas Muhammadiyah Malang *ahmad.arif.fis@um.ac.id , rose@umm.ac.id
Artikel History Submit: 20 Januari 2021 Review: 14 Februari 2021 Revised: 26 April 2021 Accepted: 28 Mei 2021 Abstract: Government  development  programs  often  encounter obstacles,  creating  new  problems  in  society.  In  this  context, community empowerment initiatives emerged that took advantage of local institutions that were considered to have bargaining power and were  effective  in  society.  Mosques  as  part  of  social  institutions  are also  proven  capable  of  carrying  out  their  social  functions  as facilitators of empowerment. This article aims to map how mosque- based empowerment models and their achievements so far. Through a  literature  review,  this  article  sorts  data  from  various  articles published  in  2010-2020  that  discuss  the  topic  of  mosques  and empowerment.  This  article  shows  that  mosques  have  various  social functions  that can fill the void in the  role of government in serving the  needs  of  the  community.  Through  their  bargaining  position,  the mosque  becomes  an  effective  media  or  facilitator  created  social transformation. The models of empowerment by mosques are chosen based  on  the  types  of  needs  and  conditions  of  the  community including  developing  potential,  strengthening  and  protecting  the community.  This  strengthens  the  social  function  of  mosques  which are adaptive and responsive to social needs when government efforts are ineffective.
Keywords: Mosque, Empowerment, Social Transformation

## Pendahuluan
Selama ini, pemberdayaan masyarakat di Indonesia dijalankan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan  pihak swasta Pemberdayaan tersebut sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang mandiri, partisipatif dan memiliki bargaining position dalam pengambilan kebijakan publik (Herdiansah, 2016; Noor, 2011; Umanailo, 2019). Pemerintah  sebagai  penyelenggara  negara  berkewajiban  mewujudkan  dan memfasilitasi segala kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Namun, tidak jarang peran tersebut gagal dijalankan  sehingga  menimbulkan  ketimpangan,  ketidakadilan  dan  ketidakberdayaan masyarakat.
Tersendatnya  pelaksanaan  tanggung  jawab  pemerintah  tersebut  lantas menimbulkan  permasalahan  serius  di  masyarakat.  Beberapa  permasalahan  masyarakat yang menjadi tanggung jawab negara (pemerintah ) adalah pertama, Masalah rendahnya kesejahteraan  sehingga  tidak  mencukupi  kebutuhan  dasar  masyarakat  seperti:  bahan pokok, pendapatan, kesehatan dan sejenisnya. Kedua, masalah ketimpangan akses pada sumber  daya  dan  kekuasaan  antara  elit  dan  kelas  menengah  ke  atas  serta  dengan masyarakat  lainnya  sehingga  menciptakan  posisi  dikotomis  masyarakat  ordinat  dan subordinat yang menjurus pada marginalisasi masyarakat lemah. Ketiga, yakni lemahnya kesadaran masyarakat terhadap kondisi kehidupannya sehingga kemampuan masyarakat dalam  memahami  persoalan  hidup  sangat  terbatas.  Keempat,  masalah  minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kepentingan sendiri bahkan bergantung pada elit dan pemerintah. Kelima, terbatasnya kapasitas masyarakat untuk  penyelenggaraan  pemerintahan,  kekuasaan,  dan    berbagai  akses  ke  pelayanan sosial (Suparman, 2002:19-20).
Kenyataan  demikianlah  yang  kemudian  memunculkan  aktor-aktor  maupun institusi-institusi lokal sebagai mediating structure (meminjam istilah Berger dan Neuhass) yang berupaya menciptakan kestabilan sosial dan kemerataan distribusi kesejahteraan di masyarakat  (Berger  &  Neuhaus,  1977).  Aktor-aktor  tersebut  mempunyai  peran  dan kedudukan  penting  dalam  masyarakat  sehingga  mampu  menggerakkan  atau  menjadi dinamisator kehidupan sosial. Misalnya, elit lokal seperti tokoh adat, masyarakat aparat birokratis, desa maupun elit keagamaan yang diperankan oleh kyai dan tokoh keagamaan lainnya. Sedangkan Institusi-institusi lokal yang menjadi mediating structure terbentuk dari sekelompok  individu  mandiri  dan  visioner  yang  terikat  dalam  satu  ikatan  kepentingan dan  tujuan  bersama.  Institusi  ini  dibentuk  guna  menjembatani  sektor  privat  di masyarakat dengan sektor publik (pemerintah). Selama ini, institusi mediasi diperankan oleh LSM di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Selain itu, juga dijalankan oleh institusi lokal adat, sosial dan keagamaan seperti masjid dan pesantren (Ridwanullah & Herdiana, 2018).
Dalam  konteks  ini,  masjid  sebagai  institusi  keagamaan  mampu  menjembatani terakomodasinya  kebutuhan  dan  kepentingan  masyarakat  (Zihra,  2018).  Dengan demikian,  masjid  tidak  hanya  menjadi  pusat  peribadatan  umat  Islam  saja,  tetapi  juga memiliki  fungsi  sosial.  Survei  Litbang  Republika  pada  tahun  2010  menunjukkan sebanyak 83,5% responden menilai  masjid bukan hanya sebagai tempat  ibadah. 84,2% responden memandang masjid perlu digunakan sebagai tempat kegiatan nonkeagamaan.
Masjid  mampu  mendorong  proses  perubahan  sosial  dan  menunjang  percepatan pembangunan  dalam  masyarakat  (Ajahari,  2009:2).  Di  sisi  lain,  Masjid  menunjukkan dinamika pemberdayaan terutama pada fungsi pendidikan dan dakwah serta fungsi sosial kemasyarakatan (Faizaturrodhiah et al., 2018).
Dengan  berkembangnya  peran  dan  fungsi  masjid  sebagai  agen  pemberdayaan masyarakat, masjid dapat turut serta dalam penyelesaian masalah ketidakberdayaan dan kesenjangan sosial di masyarakat akibat kurang maksimalnya peran pemerintah. Hal ini menjadi niscaya mengingat persebaran masjid di Indonesia sangat luas karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga dapat menjangkau di seluruh wilayah dan lapisan  masyarakat.  Banyak  penelitian  tentang  masjid  yang  menyimpulkan  bahwa penguatan  peran  dan  fungsi  sosial  masjid  di  masyarakat  mampu  berkontribusi  pada tercapainya pengembangan masyarakat (Zihra, 2018), mampu mengentaskan kemiskinan (Ras,  2016)  memberikan  pelayanan  kesehatan  (Rustiawan,  2007),  sebagai  media pembelajaran demokrasi (Solehhudin, 2005, (Silviana, 2016), menjadi pusat pembinaan akhlak  remaja  (Wardhani,  2008.)  bahkan  masjid  dapat  berperan  besar  dalam pembangunan  perdamaian  (Amelia  Fauzia,  Irfan  Abubakar  (dkk.),  2011.).  Hasil penelitian-penelitian  di  atas  membuktikan  bahwa  masjid  dapat  dimanfaatkan  sebagai fasilitator, mediator dan dinamisator pemberdayaan masyarakat.
Masjid  sebagai  agen  pemberdayaan  masyarakat  tidak  hanya  menonjolkan  nilai- nilai  fundamental  dalam  menjalankan  dan  menentukan  sasaran  programnya.  Dalam artian,  pemberdayaan  berbasis  masjid  tidak  memandang  unsur  SARA  sebagai  pijakan pandangannya. Meskipun masjid pada awalnya berfungsi sebagai pusat peribadatan umat muslim,  namun  dalam  rangka  menjalankan  fungsi  sosialnya,  perjuangannya  bersifat menyeluruh.  Hal  ini  sesuai  temuan-temuan  beberapa  penelitian  di  atas  yang mengilustrasikan  sasaran  pemberdayaan  melalui  masjid  bersifat  merata  tanpa memandang SARA.
Masjid berpeluang besar mengisi kekosongan dan kekurangan peran pemerintah dalam  melayani  kepentingan  masyarakat.  Secara  kultural  masjid  mendapat  reputasi sebagai  institusi  keagamaan  yang  baik,  terpercaya  dan  menjalankan  misi  ketuhanan sekaligus  kemanusiaan.  Reputasi  kultural  ini  menjadi  modal  yang  dapat  dimanfaatkan untuk  memaksimalkan  peran  masjid  dalam  menanggulangi  masalah  sosial  seperti pengangguran  dan  kemiskinan  (Hamzah,  2009:2).  Peran  demikian  juga  banyak dijalankan  oleh  beberapa  masjid  di  Yogyakarta  dari  ribuan  masjid  di  Daerah  Istimewa
Yogyakarta. Namun tidak semua masjid dapat mengembangkan perannya untuk tujuan pemberdayaan  masyarakat.  Hanya  beberapa  masjid  saja  yang  mengupayakan  kegiatan pemberdayaan. Salah satunya adalah Masjid Jogokaryan yang mampu merangkap peran sebagai wadah kegiatan sosial-keagamaan sekaligus agen pemberdayaan masyarakat.
Besarnya  peluang  replikasi  model  pemberdayaan  masjid  menjadi  urgensi  dalam penulisan artikel. Tujuannya adalah untuk merevitalisasi dan meneguhkan kembali fungsi sosial  masjid  dalam  menyebarkan  spirit  kemaslahatan.    Artikel  ini  merefleksikan dinamika  pengembangan  peran  dan  fungsi  sosial  masjid  dalam  pemberdayaan masyarakat  dan  implikasinya  terhadap  transformasi  sosial.  Penelitian-penelitian terdahulu tentang peran dan fungsi sosial masjid, sebagaimana yang dibahas sebelumnya, sudah  menunjukkan  peran  signifikan  masjid.  Artikel  ini  tidak  akan  mengulangi  kajian- kajian  yang  sudah  ada.  Lebih  dari  itu,  artikel  ini  akan  bertujuan  memetakan  sekaligus merefleksikan  model-model  pemberdayaan  masyarakat  melalui  pengembangan  peran dan fungsi masjid sebagai struktur mediasi ( mediating structure ) Dari artikel ini diharapkan dapat  diambil  manfaat  sebagai  berikut:  pertama,    dapat  menambah  wawasan  ilmu  dan pengetahuan  sosial  baik  praktis  maupun  teoritis  bagi  para  akademisi,  praktisi  maupun masyarakat  pada  umumnya  tentang  model  pemberdayaan  masyarakat  berbasis  masjid. Kedua,  artikel  ini  diharapkan  mampu  memberi  kontribusi  bagi  pemerintah  dan pengampu  kebijakan  dalam  mengelola  dan  mengembangkan  institusi  lokal-keagamaan sebagai  struktur  mediasi  dalam  pemberdayaan  masyarakat  sehingga  masalah  sosial  di berbagai lapisan dan wilayah dapat teratasi. Ketiga, artikel ini dapat mendorong gagasan untuk revitalisasi fungsi transformatif dan emansipatoris masjid.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode literature review terhadap  artikel-artikel  yang membahas  topik  fungsi  sosial  masjid,  khususnya  yang  fokus  membahas  peran  masjid dalam  pemberdayaan  masyarakat.  Metode  ini  sangat    tepat  untuk  mendapatkan pemahaman  komprehensif  dan  mendalam  terkait  topik  tertentu  sehingga  dapat memberikan kesimpulan dan rekomendasi yang tepat (Siswanto, 2010). Pada penelitian ini,  review  dilakukan  pada  beberapa  artikel  yang  membahas  topik  masjid  dan pemberdayaan  dengan  rentang  terbit  tahun  2010-2020.  Ada  beberapa  langkah  yang ditempuh  yaitu  (1)  merumuskan  pertanyaan  dan  tujuan  penelitian  (2)  merancang prosedur  penelitian  (3)  memilih  artikel  berdasarkan  pertimbangan  relevansi,  aktual, kebaruan,  mendalam    (4)  sintesis  hasil  dan  kesimpulan  (5)  menyajikan  hasil  review
(Siswanto, 2010). Artikel ini tidak membuat perbandingan detil terhadap setiap literatur. Namun lebih ingin melihat garis besar dan sintesis hasil secara umum untuk dianalisis dalam konteks mediating structure .

## Hasil Penelitian
A. Pemberdayaan Masyarakat: Dari Konsepsi Menuju Kontekstualisasi
Tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kehidupan bernegara dan berbangsa tidak  selalu  berjalan  sesuai  harapan.  Dalam  praktiknya,  banyak  ditemui  kendala  dalam pelaksanaan  program-program  dan  kebijakan  publik.  Tidak  jarang  pula  program- program  dari  pemerintah  tidak  tersebar  secara  merata  sehingga  menimbulkan permasalahan  yang  tidak  diakomodasi  negara.  Secara  konseptual,  Dalam  mengatasi berbagai permasalahan negara atau bangsa, minimal ada tiga unsur yang harus berperan aktif yaitu: pemerintah melalui aparatnya, kalangan swasta dan lembaga swadaya (Noor, 2011). Melalui ketiga aktor tersebut, segala kekurangan dan kekosongan dari pemerintah diisi  oleh  ketiganya.  Untuk  menempuhnya,  upaya  yang  dilakukan  adalah  dengan melakukan  pemberdayaan  terhadap  masyarakat.  Pemberdayaan  diartikan  sebagai  suatu upaya  memberdayakan  dengan  cara  mendorong,  memotivasi  dan  membangkitkan kesadaran terhadap potensi serta upaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan dapat juga disebut sebagai upaya memampukan dan memandirikan masyarakat (Kartasasmita, 1996).  Pemberdayan  berarti  mentransformasikan  segenap  potensi  masyarakat  untuk melindungi  dan  memperjuangkan  kepentingannya  dalam  berbagai  aspek  kehidupan. Beberapa cara di antaranya adalah memalui penguatan ekonomi, pelestarian budaya, dan penguatan nilai-nilai agama (Suparman, 2002:13).
Pemberdayaan  mempunyai  beberapa  maksud,  yaitu  (1)  pemberdayaan    dapat bermakna  ke  dalam  masyarakat  untuk  mentransformasikan  kesadaran  masyarakat  dan mempermudah  akses  terhadap  pemenuhan  kebutuhan.  (2)  Pemberdayaan  dapat bermakna ke luar, yaitu sebagai upaya mengarahkan perubahan kebijakan-kebijakan agar lebih  mengutungkan  masyarakat.  Pemberdayaan  dari  segi  ini  bermakna  sebagai policy reform yang berbasis pada peningkatan ruang partisipasi masyarakat (Usman, 2003: 54- 56).  Pemberdayaan  diupayakan  untuk  menciptakan  keberdayaan  dan  memenuhi kebutuhan  masyarakat  baik  jangka  dekat  maupun  panjang.  Kriteria  keberdayaan menurut  Departemen  Sosial  RI  adalah:  (1)  mampu  memenuhi  kebutuhan  dasar,  (2) mampu  memahami  masalah  (3)  mampu  mencapai  akses  terhadap  sumber.  Kebutuhan
jangka  dekat  adalah  perbaikan  kesejahteraan,  akses  terhadap  sumberdaya  dan pendidikan.  Sedangkan  kebutuhan  jangka  jauh  adalah  masalah  partisipasi  dan  kontrol (Suparman, 2002:20).
Setidaknya ada tiga aktivitas sebagai proses pemberdayaan kepada masyarakat yang perlu  dilakukan,  yaitu: pertama ,  pembentukan  kelompok.  Dalam  model  ini, pemberdayaan  dilakukan  terhadap  dan  oleh  kelompok.  Pemberdayaan  kelompok menstimulasi  dialog  yang  dapat  menumbuhkan  dan  memperkuat  kesadaran    dan solidaritas  individu  dalam  kelompok  dapat  belajar  mendeskripsikan  situasi, mengekspresikan opini dan perasaan masing-masing untuk merancang solusi pemecahan masalah. Kedua ,  pendampingan.  Dalam  proses  ini  dilakukan  pendefinisian  tentang masalah,  menganalisa  serta  merancang  sebuah  kegiatan  kelompok.  Pada  aktivitas  ini memerlukan  pendamping  yang  berfungsi  sebagai  pendorong  potensi  kelompok. Pendamping juga bertugas mendampingi penyelenggaraan kelompok sebagai fasilitator, komunikator ataupun dinamisator.
Ketiga,  perencanaan  kegiatan.  Dalam  tahap  ini  peran  aktif  setiap  anggota kelompok  dituntut  agar  dapat  menentukan  bidang  usaha  sesuai  kemampuan  untuk meningkatkan  taraf  hidupnya.  Dalam  perencanaan  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat terdapat  prinsip-prinsip  yang  perlu  diperhatikan,  antara  lain:  (1)  Prinsip  kepercayaan, adanya kebebasan masyarakata untuk menentukan jenis kegiatan sesuai dengan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat (2) Prinsip kebersamaan dan gotong royong, yakni program pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kebersamaan dan gotong royong, kesetiakawanan  dan  kemitraan  di  antara  kelompok  (3)  prinsip  kemandirian,  yakni mendorong  rasa  percaya  diri  masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan memperjuangkan  kepentingannya.  Program  harus  dapat  berkembang  secara berkesinambungan,  sehingga  pada  saatnya  tidak  lagi  diperlukan  bantuan  (Sri  Hartini, 2000 : 18-20).
Berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat maka ada beberapa ciri yang mesti diperhatikan antara lain pertama, sasaran pemihakan yang nyata kepada kelompok penduduk  miskin  dan  tertinggal,  kedua,  sasaran  kegiatan  diarahkan  pada  peningkatan kemampuan masyarakat dalam menciptakan kegiatan sosial ekonomi produktif sehingga mampu  menciptakan  pendapatan  yang  berlanjut  bagi  masyarakat  lokal,  ketiga  sasaran lokasi  adalah  kawasan  (pedesaan/perkotaan  )  yang  tertinggal,  keempat  adalah  kegiatan sosial-ekonomi  produktif  oleh  kelompok  swadaya  masyarakat  lokal  yang  dibentuk berdasarkan  kondisi  sosio  kultural  masyarakat  lokal,  kelima  adalah  penguatan
kelembagaan  masyarakat  yang  dilakukan  melalui  wadah  pokmas  dan  pemberdayaan aparat  melalui  penguatan  sosial  ekonomi  lembaga  lokal  masyarakat.  Keenam,  adalah bantuan disalurkan langsung kepada msyarakat yang bersifat bergulir dan ketujuh adalah peran jajaran aparat pemerintah sebatas pada pembinaan vertikal pada aparat daerah dan lokal (Gunawan Sumodiningrat, 2001:116).
Pilar  utama  pemberdayaan  yaitu:  (1)  pengadaan  fasilitas  umum  sebagai  media memfasilitasi  masyarakat  untuk  kritis  terhadap  hak  dan  kewajibannya,  (2)  penumbuh- kembangan  ekonomi  masyarakat,  (3)  pengadaan  berbagai training ,  (4)  menguatkan organisasi  masyarakat  yang  sudah  ada  untuk  menjadi  alat  dalam  mengontrol  kebijakan dan menyelesaikan maslah struktural secara demokratis tanpa kekerasan, (5) workshop analisa kebijakan sebagai uji coba program advokasi (Sudarwo, 2000). Untuk mengetahui tingkat  keberhasilan  pemberdayaan,  maka  diperlukan  indikator  keberhasilan.  Indikator yang  dipergunakan    dalam  melihat  keberhasilan  konsep  pemberdayaan  antara  lain:  (1) kesejahteraan  yang  mencakup  kebutuhan  pokok.  (2)  Berfikir  kritis  yang  mempunyai akses terhadap sumber daya, (c) organisasi masyarakat yang demokratis dan (d) adanya kontrol sosial, termasuk kontrol terhadap negara (Suparman, 200:262).
Pendekatan  pemberdayaan  dapat  ditempuh  melalui  penguatan  struktur-struktur mediasi.  Struktur  mediasi    dapat  didefinsikan  sebagai  lembaga-lembaga  yang menjembatani  kepentingan  privat  individu  dengan  lembaga-lembaga  makro  yang berkaitan  dengan  ruang  publik.  Lembaga-lembaga  mediasi  yang  dimaksud  adalah keluarga, ketetanggaan, komunitas agama dan kelompok swadaya masyarakat (Nugroho, 2001:140-142).  Lembaga  agama  merupakan  agen  utama  untuk  transformasi  nilai-nilai operatif  dalam  masyarakat  (Nugroho,  2001:160).  Meskipun  lembaga  sosial  dan pendidikan  keagamaan  secara  nyata  telah  berkontribusi  besar  dalam  pelayanan pendidikan,  namun  sebagian  besar  tersebut  belum  mampu  berperan  sebagai  agen perubahan  sosial  (Faizaturrodhiah  et  al.,  2018).  Oleh  karena  itu  perlu  penguatan institusi-institusi sosial keagamaan lainnya untuk membantu pemerintah mengusahakan kepentingan  bersama  seperti  kesejahteraan,  keadilan,  keamanan  dan  lain  sebagainya. Lembaga  agama  seperti  masjid  dalam  hal  ini  termasuk  mediator  terselenggaranya pemberdayaan  masyarakat  dengan  menguatkan  peran  dan  fungsinya.  Masjid  telah terbukti mampu menjalankan peran tersebut.

## B. Masjid, Pemberdayaan, dan Transformasi Sosial: Refleksi atas aksi
Sebagaimana  penjelasan  sebelumnya,  pemberdayaan  masyarakat  selain  dijalankan oleh  pemerintah  juga  dapat  diperankan  oleh  institusi-institusi  sosial  dan  pihak  swasta. Institusi  sosial  baik  lokal,  nasional  maupun  internasional  selama  ini  dinilai  mampu berkontribusi  besar  pada  peningkatan  taraf  hidup  masyarakat.  Penelitian  Ali  Imron (dkk.) membuktikan bahwa institusi lokal dapat berkontribusi positif bagi keberhasilan pemberdayaan  masyarakat.  Keberhasilan  tersebut  dapat  dilihat  dari  beberapa  indikasi yaitu:  (1)  institusi  lokal  sesuai  dengan  nilai-nilai  agama  dan  budaya  setempat  serta mampu  memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  (2)  melalui  lembaga  tersebut,  Partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  meningkat,  (3)  Institusi  adat  istiadat  menjadi  sarana potensial bagi pembangunan masyarakat (Ali Imron dkk.2002).
Upaya  pengembangan  masyarakat  yang  selama  ini  kebanyakan  diintervensi  oleh agen sosial dari luar (pemerintah dan LSM) ternyata mampu diambil alih oleh institusi lokal  dan  masyarakat  sendiri  yang  tergabung  dalam  komunitas  mandiri.  Banyak  kasus pengembangan masyarakat justru dilakukan melalui kesadaran kritis yang tumbuh pada masyarakat  sendiri.  Salah  satunya  adalah  melalui  pemanfaatan  masjid  sebagai  institusi sosial  keagamaan  dan  fasilitator  masyarakat  untuk  mengupayakan  kepentingannya. Penelitian  Tantan  pada  jamaah  Masjid  Al  Hidayah  Parung  menunjukkan  bahwa  di tengah  keterbatasan  sumberdaya  manusia,  alam,  dan  sosial,  jama`ah  masjid  tersebut justru  mampu  melakukan  pengembangan  masyarakat.  Melalui  cara-cara  konvensional, jamaah masjid berusaha membangun kepercayaan publik atas apa yang mereka lakukan untuk mendirikan institusi peribadatan yang representatif.
Di  berbagai  daerah,  masjid  dapat  berperan  sebagai  pusat  kegiatan  sosial, pendidikan  dan  pengajaran.  Secara  umum,  masjid  memiliki  beberapa  fungsi  sebagai berikut (A. Bahrun, Rifa`i dan Moch. Fakhruroji. 2005: 46):
1. Peribadatan ritual seperti shalat dzikir dan i `tikaf
2. Sosial kemasyarakatan
3. Pendidikan dan dakwah
4. Pemberdayaan ekonomi umat
5. Politik
6. Pengembangan seni dan budaya
Dalam  struktur  sosial  dan  keagamaan  masyarakat  Minangkabau,  masjid menempati posisi yang penting dan strategis di masyarakat.  Beberapa fungsinya antara lain  sebagai  tempat  penginapan  anak-anak  bujang  tempat  pengajaran  dan  pendidikan,
tempat  mengaji,  belajar  agama  dan  membahas  masalah  masyarakat.  Demikian  juga  di daerah-daerah lain yang kehidupan beragamanya sangat kuat. Din pesantren-pesantren, masjid  menjadi  pusat  kegiatan  keagamaan  sekaligus  kegiatan  kemasyarakatan  (Pertiwi, 2008:54).
Ada  tiga  tipe  masjid  berdasarkan  pengelolaannya  Pertama,  masjid  pemerintah. Masjid yang dikelola dan pengurusannya ditunjuk oleh pemerintah. Pembiayaannya juga ditanggung  pemerintah,  dari  anggaran  pendapatan  belanja  negaraatau  lainnya.  Kedua, masjid  yang  didirikan  dan  dikelola  oleh  lembaga  swasta,  seperti  masjid  digedung perkantoran  dan  kampus.  Pendanaan  masjid  ini  biasanya  dibebankan  secara  penuh kepada lembaga yang mendirikan. Ketiga, masjid umum yaitu masjid yang dibangun oleh masyarakat  dengan  swadaya  dan  pengelolaannya  secara  bersama  (http://abdullah- ubaid.blogspot.com/2006/11/mengelola-rumah-tuhan.html).
Masjid sebagai institusi keagamaan dapat berperan sebagai media bahkan menjadi fasilitator  pemberdayaan  masyarakat.  Upaya  tersebut  dapat  dilakukan  dengan memperhatikan  tiga  hal. Pertama , enabling atau  menciptakan  iklim  untuk  mendorong potensi  masyarakat  agar  berkembang, , pengenalan  bahwa  setiap  manusia  memiliki potensi  yang  dapat  dikembangkan .  Kedua, Empowering atau  penguatan  potensi masyarakat.  Dalam  pemberdayaan  jenis  ini,  diutamakan  peningkatan  pendidikan  dan derajat  kesehatan  serta  akses-akses  pada  sumber-sumber  ekonomi  seperti  modal, informasi,  teknologi,  pasar  dan  lapangan  kerja.  Pemberdayaan  ini  juga  meliputi pembangunan  sarana  dan  prasarana  fisik  seperti  jalan,  irigasi,  listrik  maupun  institusi sosial  seperti  sekolah  dan  pelayanan  kesehatan  serta  ketersediaan  lembaga-lembaga pendanaan,  pelatihan  dan  pemasaran  yang  dapat  diakses  oleh  masyarakat  pada  lapisan bawah. Ketiga , Protecting atau melindungi masyarakat yang lemah, terpinggirkan dan tidak berdaya.  Dalam  pemberdayaan  model  ini,  tujuannya  bukan  untuk  menjadikan masyarakat  tergantung  pada  berbagai  program  ataupun  bantuan.  Justru  sebaliknya bertujuan  untuk  membentuk  kemandirian  masyarakat  dengan  cara  mendorong produktivitas  masyarakat  untuk  menghasilkan  produk  atau  sumberdaya  secara  mandiri yang bermanfaat bagi kepentingan bersama (Kartasasmita, 1996:159-160).
Pengembangan  peran  dan  fungsi  masjid  sebagai  mediator  pemberdayaan masyarakat  memberikan  peluang  terciptanya  masyarakat  yang  berdaya  dan  mandiri. Sebagai contoh, pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh masjid mampu meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Hal tersebut didorong salah satunya oleh kecenderungan
masyarakat  yang  mengalami  transformasi  ke  arah  modernitas  (Hamzah,  2009:15, Faizaturrodhiah  et  al.,  2018)).  Namun,  pengembangan  fungsi  tersebut  bukan dimaksudkan  untuk  mengambil  alih  fungsi  asli  masjid  sebagai  tempat  peribadatan. Melainkan menambah dan menguatkan kontribusi masjid dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana  pandangan  Durkheim  tentang  agama  yang  menyatakan  agama  dapat berfungsi merekatkan masyarakat dalam satu komunitas keagamaan yang terpusat pada lembaga  utamanya.  Pendekatan  fungsionalis  tersebut  meyakini  bahwa  institusi keagamaan  tidak  hanya  semata  untuk  memfasilitasi  kepentingan  ritual  (transendental), namun dapat juga melebur dalam struktur dan sistem sosial masyarakat.
Penelitian-penelitian terdahulu juga mengamini pandangan fungsionalis di atas. Di berbagai  tempat,  masjid  telah  menjalankan  peran  kontributif  bagi  masyarakat  sesuai dengan  kebutuhannya  masing-masing.  Penelitian  Siti  Hindun  Fadilah  (2000) menggambarkan besarnya peranan Masjid Al-Maun dalam mengentaskan kemiskinan di masyarakat  Girli  Lembah  Gajah  Wong  Catur  Tunggal  Depok  Sleman  Yogyakarta. Kemiskinan yang menjerat masyarakat akibat ketidakberdayaannya mengakses sumber- sumber  penghasilan  disertai  dengan  lemahnya  kualitas  sumberdaya  alam  dan  manusia mampu diakomodir oleh masjid Al-Maun yang menjadi tempat peribadatannya. Begitu juga  dengan  penelitian  lain  yang  serupa  juga  menunjukkan  kesimpulan  yang  sama (Erziaty, 2015; Jamal et al., 2019; Ras, 2016). Lebih lanjut, masjid tidak hanya mampu memfasilitasi mengatasi kelemahan perekonomian masyarakat, masjid Di Poso, Ambon dan Jayapura, bahkan menjadi mediator pembangunan perdamaian (Amelia Fauzia, Irfan Abubakar  (dkk.),  2011).  Banyak  lagi  peran  masjid  lainnya  yang  mengisi  segala  aspek kehidupan masyarakat sebagaimana yang telah disinggung di pendahuluan.
Besarnya  peran  dan  fungsi  sosial  masjid  bagi  masyarakat  sudah  dipaparkan  oleh penelitian-penelitian  di  atas.  Masjid  yang  menjadi  subyek  penelitian  masing-masing memiliki peran yang spesifik yang memang lebih ditonjolkan. Misalnya, pemberdayaan ekonomi,  pelayanan  kesehatan  dan  lain  sebagainya.  Salah  satu  masjid  yang  sering menjadi subyek penelitian adalah Masjid Jogokaryan. Di masjid Jogokaryan, peran sosial kontributif  juga  dijalankannya  secara  menyeluruh  melalui  pembentukan  biro-biro khusus.  Setiap  biro  mengemban  peran  dan  fungsi  khusus  untuk  mengoperasikan program-program sosialnya. Keunikan dan kelebihan inilah yang menyebabkan banyak penelitian tentang dinamika dan sepak terjang masjid Jogokaryan guna mengembangkan perbendaharaan wawasan terkait pemberdayaan masyarakat berbasis masjid.
Bukan pertama kali ini masjid Jogokaryan menjadi subyek penelitian. Sebelumnya sudah  banyak  penelitian-penelitian  dengan  berbagai  disiplin  keilmuan  dan  obyek penelitian yang dilakukan di sana. Penelitian terdahulu memiliki penekanan fokus yang beragam  tergantung  aspek  yang  diteliti.  Di  antaranya  adalah  Nugroho  (2008)  yang meneliti  manajemen  sumber  daya  manusia  dalam  kegiatan  dakwah  masjid  Jogokaryan, Rustiawan  (2007)  yang  menyoroti  upaya  peningkatan  pelayanan  kesehatan  masyarakat, Wardhani  (2008)  yang  mengkaji  pembinaan  akhlak  remaja,  Ma`wa  (2002)  yang membahas efektifitas da`i dalam pengajian FKMS di masjid Jogokaryan, Cahyono (2006) yang  mengamati  pengembangan  jamaah,  Solehhudin  (2005)  dan  Ika  Silviana  (Silviana, 2016) yang meneliti pembelajaran demokrasi di Masjid Jogokaryan dan lain sebagainya, dinamika  perubahan  sosial  komunitas  masjid  Jogokaryan  (Arrozy,  2018).  Temuan- temuan penelitian tersebut tidak hanya menunjukkan kecenderungan positif dari fungsi sosial Masjid Jogokaryan, tetapi juga berhasil mengetengahkan aspek kontra produktif. Salah  satunya  pendekatan  kritis  Silviana  mengungkapkan  bahwa  peran  masjid Jogokaryan dalam mengembangkan demokrasi deliberatif dan ruang publik masyarakat ternyata  mengakibatkan  ambivalensi  demokrasi.  Di  satu  sisi  masjid  menjadi  ruang publlik  dan  menjembatani  akses  masyarakat  terhadap  proses  pengambilan  keputusan demokratis  namun  pada  aspek  lain  bisa  menjadi  kontraproduktif.    Menurutnya,  hal tersebut  muncul  karena  adanya  ketergantungan  masyarakat  pada  takmir  atau  pengurus sebagai  agen  sosial  sehingga  secara  tidak  disadari  mengkerdilkan  peran  masyarakat  itu sendiri (Silviana, 2016).
Masjid Jogokaryan dalam usaha pemberdayaannya mendirikan institusi cabang dan biro-biro  yang  ditujukan  untuk  memfasilitasi,  mengakomodasi  dan  memberdayakan masyarakat. Masjid Jogokaryan dikenal sebagai masjid dengan manajemen terbaik ketiga se- Indonesia. Sejauh ini di masjid Jogokaryan telah dibentuk 30 biro untuk kepentingan pembinaan,  pemberdayaan  dan  pelayanan  sosial.  Di  antaranya  adalah    biro pemberdayaan perempuan, kewirausahaan, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Melalui biro-biro  tersebut,  masjid  Jogokaryan  menjalankan  program  pemberdayaannya  yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Pemberdayaan tidak hanya ditujukan pada masyarakat  sekitarnya  saja,  melainkan  juga  pada  masyarakat  di  luar  kota  Yogyakarta. Misalnya bentuk pemberdayaan karitatif berupa bantuan sosial bagi masyarakat miskin di Gunung Kidul.
Pengembangan peran dan fungsi masjid Jogokaryan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat  tersebut  perlu  dikaji  secara  mendalam  lebih  lanjut  karena  menunjukkan adanya  penguatan  peran  dan  fungsi  sosial  lembaga  keagamaan  bagi  masyarakat. Menariknya  adalah  proses  pengembangan  peran  dan  fungsi  masjid  tersebut  berbasis implementasi  nilai-nilai  ajaran  keagamaan  dimana  peran  elit  kegamaan  berpengaruh besar  dalam  pembentukan  pemahamannya.  Melalui  penyebaran  pemahaman  dan penerapan  ajaran  Islam,  masjid  Jogokaryan  mampu  menggerakkan  masyarakat  sekitar untuk  terlibat  aktif  baik  sebagai  sasaran  maupun  aktor  bagi  masyarakat  lainnya  yang membutuhkan.

## C. Transformatif atau Kontraproduktif? Meninjau Ulang Peran Masjid
Pada bagian ini dibahas bagaimana arah peran dan fungsi sosial masjid ke depan terutama  dalam  menyebarkan  spirit  kemaslahatan.  Apakah  mampu  mewujudkan transformasi sosial melalui program-program pemberdayaannya? Atau justru sebaliknya menjadi kontraproduktif di masyarakat? Pertanyaan demikian perlu diungkap mengingat ada  kecenderungan  mengarah  ke  pertanyaan  kedua.  Belum  lama  ini  muncul  gesekan horisontal  dan  ketegangan  sosial  di  masyarakat  yang  disebabkan  oleh  aktivitas  dan kesalahpahaman di sekitar masjid. Di antaranya, kasus speaker masjid yang terlalu keras sehingga mengganggu gesekan sosial di Banda Aceh 2013, di Tolikara 2015, di Medan tahun  2018,  anjing  peliharaan  yang  dibawa  masuk  dalam  masjid  di  Bogor  2019, pelarangan  mensholati  jenazah  pendukung  kontestan  pilgub  di  Jakarta  tahun  2017, hingga  pelarangan  jamaah  yang  memakai  masker  di  masjid  Bekasi  2021.  Beberapa contoh kasus di level mikro tersebut dapat menjadi indikasi awal merosotnya citra dan marwah masjid sebagai pembawa kemaslahatan di masyarakat.
Pada  aspek  lain,  temuan  kritis  Silviana  (Silviana,  2016)  setidaknya  menjadi penggugah  untuk  merefleksikan  kembali  proyeksi  dan  capaian  pemberdayaan  berbasis masjid  selama  ini.  Fakta  yang  ditunjukkan  Silviana  membawa  pada  pemikiran  bahwa sepak  terjang  masjid  dalam  menyebar  spirit  kemaslahatan  bagi  seluruh  umat  hanya tampak  berhasil  di  permukaan  saja.  Hal  itu  ditunjukkan  dengan  melihat  berjalannya program-program  pemberdayaan.  Namun,  tanpa  disadari  bisa  memunculkan  kondisi yang  ambivalen  dan  kontraproduktif  karena  memicu  ketergantungan  masyarakat terhadap takmir sehingga menyempitkan ruang demokratis.
Di tambah lagi, beberapa tahun belakangan muncul politisasi agama yang secara langsung  menyeret  masjid  dalam  pusaran  kontestasi  politik  praktis  dan  ideologis
(Jahroni,  n.d.;  Kurniawan,  2018;  Qurtuby,  2018). Misalnya  pada  kasus  Pilkada  di  DKI Jakarta  pada  2017,  Masjid  justru  menjadi  basis  penyebaran  politik  identitas  dengan menghembuskan  isu  SARA  yang  diamplifikasi  hingga  pengaruhnya  menyebar  ke berbagai daerah. Politisasi masjid mencederai image dan konstruksi sosial masjid sebagai institusi  keagamaan  yang  non-politis,  berbasis  nilai-nilai  teologis  dan moral  imperative . Prestasi  dan  keberhasilan  masjid  dalam  mengupayakan  pemberdayaan  dan  pelayanan baik  filantropis  maupun  produktif  seakan  runtuh  seketika  di  hadapan  narasi-narasi politisasi masjid. Narasi tersebut setidaknya berhasil membentuk skeptisisme masyarakat terhadap  sepak  terjang  masjid  dalam  kegiatan-kegiatan  sosial.  Masyarakat  akan  dengan mudah mencurigai aktivitas sosial masjid hanya karena beberapa kasus penyalahgunaan masjid  untuk  kepentingan  politis,  ideologis  bahkan  menjadi  “sarang”  ter oris.  Kondisi demikian seakan mengamini pepatah “karena nila setitik, rusak susu sebelanga”. Penulis bukan  bermaksud  untuk  mengglorifikasi  masjid  sebagai  struktur  mediasi  berbasis institusi  keagamaan.  Pada  kenyataannya  memang  terjadi  distorsi  dan  penyalahgunaan kekuasaan  ( abuse  of  power )  masjid  sebagai  institusi  yang  punya  posisi  tawar  tinggi  di masyarakat.  Di  sisi  lain,  kita  memang  harus  bersikap  kritis  dan  memberikan  saran konstruktif pada masjid agar semakin produktif.
Tidak  dapat  dipungkiri,  politisasi  dan  ambivalensi  masjid  di  atas  menjadi tantangan dalam memulihkan dan meneguhkan kembali fungsi sosial masjid. Meskipun demikian, masjid tetap potensial dan optimistik dalam menjembatani kepentingan privat dan  publik  masyarakat,  khususnya  bagi  masyarakat  yang  minim  akses  pada  pelayanan sosial dan sumberdaya kekuasaan. Optimisme tersebut karena menurut Etzioni institusi keagamaan  punya  keunggulan  di  masyarakat  karena  dipandang  berorientasi  pada  nilai- nilai  teologis  dan  memperjuangkan  kemanusiaan.  Selain  itu  juga,  institusi  keagamaan dipandang  netral  dan  nir-kepentingan  karena  berada  di  luar  struktur  pemerintah. Meskipun  pada  faktanya  masjid  dikooptasi  oleh  kepentingan  kelompok  tertentu  dan seringkali juga diintervensi oleh pemerintah melalui kebijakan dan peraturannya.
Sudah seharusnya masjid merevitalisasi fungsi-fungsi sosialnya melalui penguatan visi dan misinya dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusian, kedamaian dan keadilan. Pada  dasarnya,  masjid  lahir  dari  rahim  teologis  yang  membawa  spirit  profetik  kepada seluruh  umat  manusia,  bukan  hanya  umat  Islam  saja.  Dalam  konteks  ini  masjid  tidak hanya  bertugas  menjadi  pusat  peribadatan,  tetapi  juga  menjadi  struktur  mediasi  yang menjembatani  kepentingan  individual  dan  publik  masyarakat,  menjadi  penyambung
kepentingan  masyarakat  sebagai  warga  negara  dengan  struktur-struktur  negara,  juga menciptakan masyarakat yang berdaya, mandiri dan berdaulat melalu berbagai program- program pemberdayaan (Berger & Neuhaus, 1977).
Tentu saja peran masjid sebagai struktur mediasi tidaklah mudah apalagi ketiga berhadapan  dengan  mega  struktur  negara.  Misalnya  penyegelan  pembangunan  masjid ormas  tertentu,  wacana  sertifikasi  penceramah,  pengetatan  administratif  masjid  dan sebagainya. Contoh-contoh kasus tersebut mungkin hanya berurusan dengan aspek fisik dan  administratif  masjid,  namun  dampaknya  juga  berpengaruh  pada  gerak  strategis masjid  di  masyarakat.  Menurut Couto,  (Couto,  1999)  untuk  dapat  memperkuat masjid dalam  perumusan public  policy perlu  memperhatikan  beberapa  aspek  berikut: pertama , menguatkan  interaksi  antar  komunitas  agar  terjalin  relasi  yang  kuat  sehingga  dapat mendukung program kolektif. Kedua , masjid tidak hanya bergerak di ranah lokal, tetapi juga harus memperbesar ruang geraknya secara inklusif. Di Indonesia, aspek ini sudah terlaksana  dengan  adanya  Dewan  Masjid  Indonesia  (DMI)  yang  dibentuk  tahun  1972 dengan menjalankan fungsi sebagai pusat peribadatan, wadah pengembangan masyarakat dan persatuan umat.
Namun, keberadaan DMI sangat potensial di intervensi pemerintah karena sangat dekat  dengan  kontrol  pemerintah  sehingga  memungkinkan  gesekan  kepentingan. Sebagai penutup, perlu diketengahkan kembali bahwa semangat struktur mediasi adalah untuk  menyuarakan  kepentingan  kelompok  yang  tidak  berdaya,  menghapus ketidakadilan,  memerantarai  akses  masyarakat  lemah  dan  menciptakan  kemandirian masyarakat.  Semangatnya  bukan  untuk  kepentingan  kelompok  tertentu,  melainkan kepentingan  kolektif  yang  didorong  oleh  “ a  moral  imperative ”  sebagaimana  yang disebutkan Durkheim. Dengan demikian, masjid tidak mempersoalkan perbedaan SARA atau identitas primodial dalam menjalankan misinya  agar sejalan dengan spirit profetik dan Islam rahmatan lil `alamin .

## Kesimpulan
Dari Pemaparan di atas dapat dipahami bahwa masjid sebagai salah satu institusi sosial-keagamaan  mampu  berperan  sebagai  media  sekaligus  agen  pemberdayaan masyarakat.  Peran  tersebut  merepresentasikan  fungsi  sosial  masjid  untuk  menyebar kemaslahatan melalui praksis pemberdayaan yang dapat menciptakan transformasi sosial. Meskipun beberapa tahun terakhir muncul kecenderungan penyalahgunaan masjid untuk kepentingan  politis  dan  ideologis,  namun  semangat  emansipatoris  dan  transformatif
masih  nampak  dari  gagasan  dan  aksi  dari  komunitas masjid.  Dengan  demikian,  masjid sudah  seharusnya  dimanfaatkan  tidak  hanya  sebagai  tempat  peribadatan  yang  dibatasi pada  hubungan  vertikal  dengan  tuhan  melalui  ibadah  personal,  melainkan  juga horisontal.
Oleh  karena  itu,  perlu  merevitalisasi  masjid  di  Indonesia  untuk  lebih  berperan aktif  dan  kontributif  bagi  kemajuan  masyarakat.  Implikasi  teoretis  lainnya,  model pembangunan top-down yang ditawarkan pemerintah relatif belum efektif. Hal tersebut terbukti  dari  banyaknya  inisiatif  pemberdayaan  yang  berbasis  masjid  dan  institusi keagamaan lainnya. Poin ini menjadi peluang untuk penelitian berikutnya terkait model pemberdayaan  berbasis  institusi  dan  kearifan  lokal  di  masyarakat  dan  bagaimana dinamikanya di tengah gencarnya program pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Lebih  fokus  lagi  bagaimana  relasi  negara  dan  institusi  lokal  dalam  program-program pembangunan di Indonesia.

## Daftar Pustaka
A.Jahari.  2009. Dimensi-dimensi  Pengembangan  Fungsi  Masjid  di  Kota  Palangkaraya. dalam Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Volume 6, Nomor 1, Juni 2009.
Alqureisyie,  Arsyad.2011. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pengelolaan Dana Wakaf Tunai di Masjid Jogokaryan, Yogyakarta . Skripsi. Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Arrozy,  A.  M.  (2018).  Perubahan  Sosial  Komunitas  Masjid  Jogokariyan  Yogyakarta Tinjauan  Sosiologi-Sejarah. Jurnal  Analisa  Sosiologi , 5 (1),  Article  1. https://doi.org/10.20961/jas.v5i1.17996 Berger, P. L.,  &  Neuhaus,  R. J.  (1977). To empower people: The role of mediating structures in public policy . American Enterprise Institution for Public Policy Research. Cahyono, Agus. 2006. Usaha Takmir Masjid Jogokaryan dalam Pengembangan Jamaah di Desa Jogokaryan  Kecamatan  Mantrijeron  Kota  Yogyakarta .  Skripsi.  Fakultas  Dakwah  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Couto, R. A. (1999). Making Democracy Work Better: Mediating Structures, Social Capital, and the Democratic Prospect . University of North Carolina Press, 116 S.
Erziaty,  R.  (2015).  Pemberdayaan  Ekonomi  Potensial  Masjid  Sebagai  Model Pengentasan  Kemiskinan. Al  Iqtishadiyah  Jurnal  Ekonomi  Syariah  Dan  Hukum Ekonomi Syariah , 2 (2). Fadilah,  Siti  Hindun.  2000. Peranan  Masjid  Al-Maun  dalam  Mengentaskan  Kemiskinan  di Masyarakat Girli Lembah Gajah Wong Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta . Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Faizaturrodhiah,  N.,  Pudjihardjo,  M.,  &  Manzilati,  A.  (2018).  Peran  Institusi  Masjid Sebagai  Pusat  Pemberdayaan  Sosial  Ekonomi  Masyarakat  (Studi  di  Masjid Sabilillah Malang). Iqtishoduna , 1 – 14. Fauzia,  Amelia,  Irfan  Abubakar  (dkk.).2011. Masjid  dan  Pembangunan  Perdamaian:  Studi Kasus Poso, Ambon, Ternate, dan Jayapura . Jakarta:CRCS
Hamzah,  Arif..2009. Peran  Masjid  Dalam  Meningkatkan  Perekonomian  Masyarakat. http://www.foxitsoftware.com . Hartini, Sri. 2000. Pondok Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat . Tesis : Tidak Diterbitkan Herdiansah,  A.  G.  (2016).  Peran  organisasi  masyarakat  (Ormas)  dan  lembaga  swadaya masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan di Indonesia. Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi , 1 (1), 49 – 67. Hermansah,  Tantan.
Menemukan  Perubahan:  Kasus  Pemberdayaan  Masjid  oleh  Masyarakat, untuk Masyarakat dari Masyarakat. dalam http://uin- jkt.academia.edu/TantanHermansah Http://abdullah-ubaid.blogspot.com/2006/11/mengelola-rumah-tuhan.html .
Imron,  M.  Ali,  H.R.  Riyadi  Soeprapto,  Suwondo.2002. Peran  Institusi  Lokal  Dalam Pembangunan  Desa  (Suatu  Kajian  Tentang  Peran  Lembaga  Tahlil  Dalam  Pembangunan Desa  di  Desa  Simorejo  Kecamatan  Kanor  Kabupaten  Bojonegoro.) Program  Studi  Ilmu Administrasi  Negara  Kekhususan  Administrasi  Pembangunan  Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.
Jahroni,  J.  (n.d.). Wacana keislaman Salafi dan politisasi masjid di Indonesia .  Center  for  the Study of Religion and Culture (CSRC).
Jamal,  M.  Y.  S.,  Somantri,  M.  D.,  &  Al-Fauzi,  C.  M.  R.  (2019).  Transformasi  dan Optimalisasi Potensi Masjid Daerah Ujung Utara Kabupaten Tasikmalaya. Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan , 19 (2), 205 – 220. Kartasasmita, Ginanjar. 1996. Pemberdayaan Masyarakat: konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat . Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Kurniawan,  B.  (2018).  Politisasi  Agama  di  Tahun  Politik:  Politik  Pasca-Kebenaran  di Indonesia dan Ancaman bagi Demokrasi. Jurnal Sosiologi Agama , 12 (1), 133 – 154. Ma`wa,  Jannatul.  2002. Efektifitas  Da`i  dalam  Pengajian  FKMS  di  Masjid  Jogokaryan Mantrijeron Yogyakarta . Fakultas Dakwah UIN SUKA Yogyakarta. Noor, M. (2011). Pemberdayaan masyarakat. CIVIS , 1 (2/Juli). Nugroho.  2008 Manajemen  sumber  daya  manusia  dalam  kegiatan  dakwah  masjid  Jogokaryan . Skripsi. Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pertiwi, Ruspita Rani. 2008. Manajemen Dakwah Berbasis Masjid. dalam Jurnal MD Vol I No. 1 Juli-Desember 2008.
Qurtuby,  S.  A.  (2018).  Sejarah  Politik  Politisasi  Agama  dan  Dampaknya  di  Indonesia. MAARIF , 13 (2), 43 – 54. https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.21 Ras, A. A. (2016). Pemberdayaan masyarakat Sebagai Upaya pengentasan kemiskinan . SOCIUS: Jurnal Sosiologi , 1 (2), 56 – 63. Rifa`i, A. Bahrun, dan Moch. Fakhruroji. 2005. Manajemen Masjid, Mengoptimalkan Fungsi Sosial-Ekonomi Masjid . Cet I. Bandung: Benang Merah Press. Ridwanullah,  A.  I.,  &  Herdiana,  D.  (2018).  Optimalisasi  Pemberdayaan  Masyarakat Berbasis Masjid. Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies , 12 (1), 82 – 98. Rustiawan,  Iwan.  2007. Upaya  peningkatan  Pelayanan  Kesehatan  Masyarakat  di  Masjid Jogokaryan Yogyakarta . Skripsi. Fakultas Dakwah. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sahbana  Muhammad  Ali.2009. Aspek Sosial di Balik Zakat: Sebuah Kritik atas Penyaluran Zakat  Masjid  Jogokaryan. Skripsi.  Fakultas  Ushuluddin  UIN  Sunan  Kalijaga Yogyakarta.
Silviana,  I.  (2016).  Masjid  dan  Ambivalensi  Demokrasi  (Studi  Kritis  pada  Masjid Jogokariyan  Mantrijeron,  Yogyakarta). Jurnal  Sosiologi  Pendidikan  Humanis , 1 (2), 117 – 126. Siswanto,  S.  (2010). Systematic  review  sebagai  metode  penelitian  untuk  mensintesis  hasil-hasil penelitian (sebuah pengantar) . Buletin Penelitian Sistem Kesehatan , 13 (4), 21312.
Solehhudin.2005. Fungsi Masjid Sebagau Media  Pembelajaran Demokrasi (Studi Kasus Pemilu Raya  Takmir  Masjid  Jogokaryan  2004) .  Fakultas  Dakwah  UIN  Sunan  Kalijaga Yogyakarta.
Sudarwo,  Fajar.  2000. Pemberdayaan  Rakyat  di  Bawah  Bayang-bayang  Developmentalisme . Thesis. Tidak Diterbitkan. Sumodiningrat,  Gunawan.2001. Reposisi  Pemerintah  Terhadap  Kegiatan  Ekonomi  (Studi Empiris pada Kebijakan Pemerintah dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia . Jakarta :Visi Mandiri.
Surahman,  Fajar.  2008. Model  Penguatan  Lembaga  Kemasyarakatan  Dalam  Memperkuat Kemandirian Desa. Artikel. Syahidin. 2004. Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid . Bandung: ALPabeta Umanailo,  M.  C.  B.  (2019).  Integration  of  Community  Empowerment  Models [Pengintegrasian  Model  Pemberdayaan  Masyarakat]. Proceeding  of  Community Development , 2 , 268 – 277. Wardhani,Nanie  Kusuma.  2008. Masjid  Sebagai  Pusat  Pembinaan  Akhlak  Remaja  (Studi Kasus di Masjid Jogokaryan.). Skripsi. Fakultas Tarbiyah UIN SUKA Yogyakarta. Zihra,  A.  M.  (2018).  Pemberdayaan  Masyarakat  Berbasis  Masjid. Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam , 4 (1), 57 – 74.
© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).