## PRAKTIK WARIS ADAT TUNGGU TUBANG PADA MASYARAKAT SEMENDO PAJAR BULAN LAMPUNG BARAT
1 Rohmansyah, 2 Zayad Abd. Rahman, ³Abdul Wahab Ahmad Khalil 1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2,3 Institut Agama Islam Negeri Kediri Email: ¹rohman280997@gmail.com, ²zayadar@gmail.com, 3 khalilabdulwahab11@gmail.com

## Abstract
Customary inheritance law in Indonesia has diversity based on regional customs, one of which is waiting for tubang with a female mayoral inheritance system as the sole heir to receive an inheritance.  This  paper  seeks  to  understand  the  system  and  analysis  of  Islamic  law  on  the practice of  customary inheritance in  the  village of  Pajar  Bulan-West  Lampung. This  type of research is qualitative-empirical and uses the theory of 'urf as an analytical knife. This study found that the practice of inheritance the costom waiting for tubang in the Semendo community in Pajar Bulan village is carried out in three systems: First, the female mayoral system (the eldest daughter), that is, those who are entitled to receive the inheritance in full and not divided. Second, the male mayorate system which replaces the female  mayorate  as a waiting  tubang through family deliberations. Third, the ngangkit marriage system, namely the marriage of sons from families who do not have daughters as waiting for tubang to women from relatives who are found waiting for tubang. Meanwhile, the practice of customary inheritance, waiting for tubang,  is  analyzed  from  sources  of  Islamic  law  ('urf).  So  it  can  be  grouped  into  three categories: first in terms of form, the customary inheritance of waiting for tubang is included in the category of customary customs in deeds (al-'urf al-'amaliyah). Both in terms of value, the practice of inheritance waiting for tubang is included in the customary category which is in line  with  shari'ah  principles  (al-'urf  al-shahih).  Thirdly,  in  terms  of  scope,  the  practice  of customary inheritance of waiting for tubang is included in the category of general customs (al- 'urf al-'am) which applies to the Semendo community of Pajar Bulan Village.

## Keywords: islamic law, inheritance, tunggu tubang custom

## Abstrak
Hukum waris adat di Indonesia memiliki keanekaragamaan berdasarkan adat yang berlaku di daerah, salah satunya tunggu tubang dengan sistem kewarisan mayorat perempuan sebagai ahli waris tunggal  untuk  menerima harta warisan.  Tulisan ini berupaya untuk  mengetahui sistem serta  analisis  hukum  Islam  terhadap  praktik  waris  adat  tunggu  tubang  desa  Pajar  Bulan- Lampung  Barat.  Jenis  penelitian  ini  adalah  kualitatif-empiris  dan  menggunakan  teori  ‘urf sebagai pisau analisisnya. Studi ini menghasilkan bahwa praktik waris adat tunggu tubang pada masyarakat  semendo  desa  Pajar  Bulan,  dilaksanakan  dalam  tiga  sistem:  pertama,  sistem mayorat perempuan (anak tertua perempuan), yaitu yang berhak menerima harta peninggalan secara  penuh  dan  tidak  terbagi-bagi.  Kedua,  sistem  mayorat  laki-laki  yang  menggantikan mayorat perempuan sebagai tunggu tubang melalui musyawarah keluarga. Ketiga, sistem kawin ngangkit, yaitu pernikahan anak laki–laki dari keluarga yang tidak memiliki anak perempuan sebagai  tunggu  tubang  kepada  perempuan  dari  kerabatnya  yang  didapati  tunggu  tubang. Sedangkan praktik waris adat tunggu tubang, dianalisis dari sumber hukum Islam (‘urf). Maka dapat  dikelompokan  dalam  tiga  kategori:  pertama  segi  bentuknya,  waris  adat  tunggu  tubang masuk kategori adat kebiasaan dalam perbuatan (al-‘urf al-‘amaliyah). Kedua segi nilai, praktik waris tunggu tubang masuk dalam kategori adat yang selaras dengan prinsip syari’ah (al-‘urf al-shahih). Ketiga segi  cakupannya, praktik waris adat  tunggu tubang masuk dalam kategori adat kebiasan umum (al-‘urf al-‘am) yang berlaku pada masyarakat semendo Desa Pajar Bulan.
Kata Kunci: hukum Islam, waris, adat tunggu tubang

## A. Pendahuluan
1. Latar Belakang Masalah
Salah  satu  bagian  fikih 1 muamalah yang  terus  mengalami  dinamika  dan dinilai sensitif dalam kehidupan masyarakat  adalah  ketentuan  waris. 2
Meskipun ketentuan tentang waris dalam
al-Qur’an  dan  al-Hadits  sudah  diatur secara rinci berkaitan dengan pensyari’atan (dalil-dalil anjuran),  yaitu yang  berhak  menerima  atau  tidak  dan besaran  bagian-bagian  masing-masing ahli  waris  yang  diterimanya  kelak.  Hal ini  didasarkan  atas  legitimasi  al-Qur’an surah an-Nisā’ (4): 7 dan 11.
Namun  tak  dapat  dipungkiri  bahwa kehidupan  masyarakat  yang  bersifat dinamis dapat  mempengaruhi ketentuan praktik  waris  yang  telah  ditetapkan syari’ah  (pembuat  syari’at).  Maka  tak heran,  jika  ketentuan  praktik  waris  di Indonesia  memiliki  ragam  dan  corak yang  berbeda  sesuai  zaman  dan  daerah masing-masing.
Di  wilayah  Indonesia  sendiri,  belum ada aturan secara khusus yang mengantur  sistem  hukum  waris  secara
1 Fikih  secara  etimologi  dimaknai  sebagai pemahaman.  Sedangkan  menurut  istilah,  fikih diartikan  sebagai  ilmu  tentang  aturan-aturan  syari’at (sifatnya ‘amaliyah ),  digali  dari  sumber-sumber terperinci (tafsil). Wahbah  az-Zuhailī, Al–Fiqh  al- Islāmi wa Adilatuhu (Damaskus:  Dār  al-Fikr,  1985), H.  16.  Secara  garis  besar,  bahasan  ruang  lingkupnya meliputi:  (a)  Fikih  ibadah  dimaksudkan  untuk mengatur  hubungan  manusia  dengan  Allah  (sifatnya vertikal);  (b)  fikih  mu’amalah  dimaksudkan  untuk mengatur  hal-hal  yang  berhubungan  pada  ranah
nasional.  Di  Indonesia  sampai  saat  ini memiliki  beberapa  hukum  waris  yang berlaku, yaitu: 3
a. Hukum  waris  Islam,  yakni  aturan- aturan  waris  yang  termaktub  dalam teks-teks  normatif  sumber  primer Islam.
b. Hukum  waris  berdasarkan  KUHP perdata,  yaitu  aturan  hukum  waris peninggalan jaman Belanda.
c. Hukum waris menurut  Hukum Adat, yaitu  aturan  waris  yang  berlaku berdasarkan  adat  istiadat  daerah tertentu.
Waris  adat  diartikan  sebagai  norma- norma hukum adat yang mengatur upaya harta peninggalan diteruskan dan dibagi dari  pewaris  kepada  ahli  waris,  bahkan diteruskan  dari  generasi  ke  generasi. Sedangkan  dalam  tata  cara  waris  yang berlaku  dalam  hukum  adat  pada masyarakat  Indonesia,  dilakukan  dalam dua cara, yaitu: 4 pertama, proses warisan dalam  hukum  adat,  dilakukan  semasa pewaris  masih  ada. Kedua, proses warisan  dalam  hukum  adat,  dilakukan
horizontal,  seperti  hukum  keluarga,  hukum  pidana, hukum  politik  dan  hukum  ekonomi.  Ahmad  Rofiq, Fikih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial (Semarang: PT. Pustaka Pelajar, 2012). H. 8-9.
2 Muhammad Ma’sum Zein, Fikih Mawaris: Studi  Metodologi  Hukum  Waris  Islam (Jombang: Daarul Hikmah, 2008). H. 22.
3 Zainuddin Ali, Pelaksanaan . Hukum waris di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). H. 33.
4 Sigit  Sapto  Nugroho, Hukum  Waris  Adat Indonesia (Solo: Pustaka Iltizam, 2016). H. 47.
sesudah  pewaris  wafat  (meninggal dunia).
Jika  proses  waris  dilakukan  semasa pewaris masih ada/hidup, maka implikasi  yang  ditimbulkan  adalah warisan  dapat  dilakukan  dengan  proses penerusan.  Seperti  pengalihan,  wasiat dan  mengamanahkan.  Pun  demikian sebaliknya,  jika  pewarisan  dilakukan sesudah pewaris meninggal dunia, maka dilakukan  dengan  proses  penguasaan oleh  anak  tertentu  dalam  anggota keluarga, kerabat dekat  dalam keluarga. Kemudian  dalam  pembagian  warisan berlaku  pembagian  dengan  sistem pembagian  menurut  keyakinan  agama, berimbang dan ditangguhkan. 5
Dalam  aturan  pewarisan  adat,  pada dasarnya  tidak  terlepas  dari  pengaruh susunan  kekerabatan  pada  masyarakat adat itu sendiri. 6 Dengan demikian, hal ini berdampak kepada sistem pewarisan dalam  hukum  adat  tersebut.  Adapun
5 Muhammad . Ma’shum .. Zein, Fiqh Mawaris Studi Metodologi Hukum Waris Islam. . H. 22. 6 Susunan kekerabatan yang penulis maksud, yaitu: (a) patrilineal yang mengambil sistem keturunan dari  garis  laki-laki;  (b)  matrilineal  yang  mengambil sistem keturunan dari garis perempuan; (c) bilateral/parental  yang  mengambil  garis  keturunan dari  orang  tua  (bapak-ibu).  Surojo  Wignjodipuro, Pengantar  dan  Azas-Azas  Hukum  Adat (Bandung: Alumni,  2001).  H.  23.  Soerjono  Soekanto, Hukum Adat  Indonesia (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2012). H.  49–53.
7 Elyne  Dwi  Poespasari, Perkembangan Hukum  Waris  Adat  di  Indonesia (Sidoarjo:  Zifatma Publisher, 2016). H. 15.
8 Semendo  adalah  salah  satu  suku  yang berada di pulau Sumatra tepatnya di Sumatra selatan yang sebagian besar berdomisili di Kabupaten Muara Enim,  tepatnya  di  Kecamatan  Semende  Darat  Laut,
sistem kewarisan yang dimaksud, meliputi: 7 sistem  pewarisan  individu, sistem  pewarisan  kolektif  dan  sistem pewarisan  mayorat  (baaik  laki-laki maupun perempuan).
Kewarisan mayorat, dimaknai sebagai  sistem  pewarisan  dimana  harta peninggalan/pusaka tidak dibagi kepada ahli  waris,  karena  anak  tertua  yang berhak menguasainya. Salah satu masyarakat  adat  di  Indonesia  yang menerapkan  sistem  kewarisan  mayorat ini  adalah  masyarakat  Semendo  dengan sistem  kewarisan  yang  dikenal  dengan tunggu tubang. 8
Menurut  Azelia  Velinda, tunggu tubang merupakan sistem waris dimana anak  tertua  perempuan  yang  lahir pertama  menerima  harta  warisan  tanpa dibagi-bagi dengan kewajiban menghimpun  keluarga  besar,  mewakili keluarga,  dan  mengurus  harta  pustaka. 9
Sedangkan  menurut  Salmudin, tunggu
Semende  Darat  Tengah,  Semende  Darat  Ulu,  dan sebagian  kecilnya  berada  di  wilayah  Prabumulih, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Ogan Komering Ulu.  M.  Rendy  Praditama,  “Sikap  Masyarakat terhadap  Anak  Tunggu  Tubang  di  Desa  Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim”, Skripsi (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2014).
9 Azelia  Velinda,  Dkk,  “Tunggu  Tubang Dalam  Pembagian  Harta  Warisan  Pada  Masyarakat Suku  Semende,” Sosietas, Vol.  7.  No.  2  (2017).  H. 421-422.  pun  demikian  menurut  Lia  Lindiriayani, bahwa tunggu  tubang merupakan  praktik  waris  yang diberikan  kepada  anak  tertua  perempuan  di  daerah muara  Enim  Sumatra  Selatan.  Lia  Putri  Handayani, “Penerapan  Sistem  Kewarisan  Adat  Tunggu  Tubang di Daerah Semendo (Studi Kasus di Kabupaten Muara Enim,  Provinsi  Sumatra  Selatan  2007”, Skripsi (Depok: Universitas Indonesia, 2008).
tubang ialah  merupakan  kearifan  lokal masyarakat  Semende  dengan  sistem kewarisan  yang  memberikan  posisi dominan  kepada  perempuan  tertua dalam  keluarga  untuk  menerima  harta warisan.  Selain  itu, tunggu  tubang adalah kebiasan adat  yang mengandung nilai  kemaslahatan  sebagai  solusi  untuk menempuh jalan damai dalam pembagian harta warisan. 10
Menurut  Febrianti, tunggu  tubang adalah sebuah sistem waris peninggalan nenek  moyang  yang  masih  dilestarikan oleh  masyarakat  Semendo  dengan ketentuan  seorang  perempuan  tertua dalam  keluarga  yang  berhak  menerima harta peninggalan. 11
Pelestarian  sistem  waris  adat tunggu tubang, biasanya tidak lepas dari peranan penting  yang  dilakukan  tokoh  adat masyarakat
Semendo dan kencenderungan  norma-norma  dalam adat  sendiri  lebih  mementingkan  sifat kekeluargaan yang tinggi dalam mencari solusi  atas  ketentuan  yang  menyangkut kemaslahatan orang banyak. 12 Selain itu, kecenderungan  masyarakat  adat  masih
10 Salmudin,  “ Tunggu  Tubang Sebagai Metode  Pembagian  Harta  Waris  Secara  Damai Masyarakat  Adat  Semende,” De  Jure:  Jurnal  Hukum dan Syari’ah, Vol. 13. No. 1 (2021). H. 53-66. 11 Febriyanti,  “Faktor–Faktor  Pendukung Eksistensi  Budaya  Tunggu  Tubang  Pada  Masyarakat Semende Studi kasus di Pekon Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015”, Skripsi (Bandar  Lampung:  Universitas  Lampung, 2016).  Bukti  bahwa  adat tunggu  tubang dilestarikan terlihat  jelas  dengan  praktik  waris  adat  Semendo  di tanah rantau masih menggunakan ketentuan
menyakini  akan  sakralitas  adat  yang masih tinggi.
Sampai  saat  ini  waris  adat tunggu tubang pada  masyarakat  semendo  terus dilestarikan, salah satunya di Desa Pajar Bulan. Namun dalam praktiknya, ketentuan tunggu tubang pada masyarakat  Semendo  Desa  Pajar  Bulan berbeda  dengan  ketentuan  awal  yang memberikan  hak  penuh  kepada  anak tertua perempuan terhadap harta tunggu tubang, justru  diberikan  kepada  anak tertua laki-laki.
Berdasarkan kondisi ini, sistem waris tunggu  tubang pada  masyarakat  Desa Pajar  Bulan  menarik  untuk  dikaji.  Oleh karena  itu  agar  penelitian  ini  terarah, penulis  merumuskan  pokok  masalah berikut: pertama, bagaimanakah praktik waris adat tunggu tubang pada masyarakat Semendo Desa  Pajar  Bulan. Kedua, bagaimana  tinjauan  Hukum Islam terhadap hukum waris adat tunggu tubang pada  masyarakat Semendo Desa Pajar Bulan.
perempaun  tertua  sebagai tunggu  tubang sebagai sistem  warisnya. Lebih jelas lihat  Azriyani,  “Praktek Adat  Tunggu  Tubang  pada  Masyarakat  Semende  di Tanah  Rantau”, Skripsi (Jakarta:  UIN  Syarif Hidayatullah, 2017).
12 Hal ini sesuai dengan corak hukum adat itu sendiri, antara lain; (a) corak kebersamaan; (b) terbuka dan sederhana; (c) tidak dikodifikasi; (d) musyawarah dan mufakat.. H. Hilman Hadikusuma, Pokok-Pokok, Pengertian Hukum Adat (Bandung: Alumni Bandung, 1980). H.105-106.
2. Teori Penelitian
Untuk menganalisa permasalahan diatas,  dibutuhkan  sebuah  landasan  teori untuk mengurai sebuah persoalan. Adapun landasan  teori    yang  digunkan  dalam penelitian adalah sebagai berikut:
a. Hukum waris adat
Dalam hukum adat 13 , memiliki ruang lingkup  yang  mencakup  seluruh  aturan- aturan  hukum  di  wilayah  privat  (khusus) dan publik (umum). Aturan-aturan hukum yang  berlaku  di  wilayah  privat,  salah satunya  tentang  kewarisan  yang  berlaku dalam masyarakat adat.
Hukum waris adat, dimaknai sebagai ketentuan-ketentuan  hukum  waris  adat mencakup aspek-aspek dan norma-norma hukum  untuk  mengatur  harta  warisan, dibagi-bagi  atau  diteruskan  kepada  ahli waris serta mengatur tata cara dan proses peralihannya  dari  generasi  ke  generasi selanjutnya. 14 Hal  ini  senada  dengan pendapat  Hilman  Hadikusuma,  yang mengartikan  hukum  waris  adat  sebagai sekumpulan aturan-aturan hukum
13 Secara etimologi, kalimat  hukum  adat dibenntuk dari dua suku kata, yaitu: hukum dan adat. Hukum dimaknai sebagai sebuah kumpulan ketentuan, aturan-aturan  dan  perintah  taat.  Adapun  adat, dimaknai sebagai sebuah kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat dan dilaksankan berulang-ulang atau tingkah laku perbuatan yang terjadi dalam masyarakat.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa,  Jakarta:  CV Adi  Perkasa,  2016.  Sedangkan  secara  terminologi, hukum  adat  diartikan  sebagai  hukum  hidup (living law) dalam  masyarakat  adat  yang  terbentuk  dari pengalaman empiris pada  masyarakat  tertentu dianggap  adil,  dan  bahkan  mendapatkan  legitimasi sehingga dapat mengikat masyarakatnya.
masyarakat adat yang mengatur bagaimana  harta  peninggalan  dibagi-bagi atau  diteruskan  dari  pewaris  kepada  ahli waris  yang  berhak  menerimanya  dari generasi ke generasi. 15
Sedangkan menurut Soepomo, hukum  waris  adat  merupakan  peraturan- peraturan yang mengatur bagaimana harta benda  baik  yang  ada  ataupuan  berwujud, maupun  benda/barang  tidak  berwujud (immaterielle goederen) dipindahkan serta diteruskan dari generasi berikutnya. 16
Sedangkan menurut Barend Ter Haar Bzn,  sebagaimana  dikutip  oleh  Mg.  Sri Wiyati  mengartikan  bahwa  hukum  waris adat  adalah  hukum  yang  mencakup aturan-aturan  berhubungan  dengan  cara yang  sangat  menarik (pretensius) serta berjalan  upaya  pemindahan-penerusan harta  warisan materiil (berwujud) dan immaterial (tidak berwujud) dari generasi- generasi sesudahnya. 17
Di  dalam  masyarakat  adat  sendiri, khususnya  di  Indonesia,  waris  adat  yang
H. .. Hilman . Hadikusuma, Pokok-Pokok Pengertian . Hukum  Adat .  H.  2–3.  Lihat  juga  Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan (Bandung: CV Alfabeta, 2015). H. 9.
14 Suriyaman.  Mustari  Pide, Hukum  Adat Dahulu,  Kini,  dan  Akan  Datang (Jakarta:  Prenada Media Group, 2014). H.71.
15 H.  Hilman  Hadikusuma, Pokok–pokok Pengertian Hukum Adat. . H. 211.
16 Soepomo, Bab-Bab  Tentang Hukum  Adat (Jakarta: Pradnya Pramita, 2001). H. 67.
17 Mg.  Sri  Wiyati, Hukum  Adat  (Suatu Pengantar), cet. Ke-1 (Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2007). H. 10.
berlaku  bukan  hanya  mengatur  warisan sebagai akibat yang timbul karena pewaris meninggal dunia, tetapi hukum waris adat juga  mengatur  peroses  pengalihan  serta pemindahan warisan. Baik warisan tersebut  berwujud (materiil) sampai  ke harta  warisan  yang  tidak  berwujud (immaterial) .  Bisa  pula  warisan  bernilai uang-tidak ada nilainya dari para pewaris masih  hidup  ataupun  sudah  meninggal dunia kepada semua penerima warisnya.
Waris pada masyarakat adat, merupakan  kesatuan  yang  tidak  dapat dipisahkan-dibagi  menurut  macam  serta kebutuhan  dari  penerima  warisan.  Pun demikian dalam harta peninggalan hukum adat,  tidak  boleh  diperjualbelikan  karena sebagai  kesatuan  dan  hasilnya  dapat dinikmati  secara  bersama.  Ketentuan seperti  ini,  tidak  terdapat  dalam  aturan agama (terutama agama Islam) dan hukum waris Barat (Eropa). 18
Dalam  hukum  waris  adat,  terdapat sebuah  harta  warisan  yang  tak  dapat dibagi kepemilikan ataupun penguasaanya kepada  keluarga  yang  dianggap  berhak menerima  warisan  keluarga.  Hal  ini disebabkan  karena  harta  waris  adat dianggap sebagai harta dengan kepemilikan  secara  bersama  para  ahli waris. Artinya, dalam suatu harta warisan adat,  terdapat  harta  dengan  kepemilikan
18 Iman  Sudiyat, Hukum . Adat:  Sketsa . Asas, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 1978). H. 179.
secara  bersama  bukan  perseorangan  atau individu,  tetapi  harta  tersebut  dapat dinikmati serta dipakai secara bersama.
Sistem  kewarisan  masyarakat  adat, yang berlaku di Indonesia tidak terlepaskan  oleh  pengaruh  dari  konsep susunan-susunan kekerabatan masyarakat adat  yang  beraneka  ragam/bermacam- macam  sesuai  daerah  masing-masing mayarakat  adat.  Hal  ini  senada  dengan pendapat  Hazairin,  hukum  waris  pada masyarakat  adat  mempunyai  keunikan tersendiri  dari  masyarakat  tradisional dengan  bentuk  kekerabatan  masing- masing,  seperti:  konsep  kekerabatan dengan  garis  keturunan  ayah,  garis keturunan  ibu,  dan  garis  keturunan keduanya  (bapak  dan  ibu).  Walaupun konsep garis keturunan yang diambil sama antar daerah belum tentu praktik warisnya sama antar daerah.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat disimpulkan bahwa di dalam aturan waris adat  setidaknya  memuat  tiga  aspek  yang harus  dipenuhi,  yaitu:  pertama,  harta peninggalan  atau  harta  warisan.  Kedua, adanya  orang  yang  meninggalkan  harta peninggalan  atau  harta  waris.  Ketiga, adanya  keluarga  pewaris  yang  menerima bagian  dari  harta  peninggalan  serta meneruskannya.
Dalam  sistem  masyarakat  hukum adat,  di  samping  mempunyai  susunan kekerabatan  juga  memiliki  sistem-sistem kewarisan yang dipraktikan dalam masyarakat hukum adat, yaitu: 19 pertama , sistem  kolektif,  yaitu  suatu  konsep kewarisan  yang  ahli  warisnya  memiliki hak  untuk  menerima  dan  mewarisi  harta pusaka  dengan  kolektif  (bersama). 20 Ini disebabkan  oleh  harta  peninggalan  yang diwarisi  adalah  harta  turun-temurun  dari nenek  moyong  serta  kepemiliknya  tidak dapat  dibagi  kepada  masing-masing keluarga  ahli  waris.  Dalam  artian,  harta pusaka  tidak  dapat  dimiliki  oleh  satu orang  saja,  akan  tetapi  dikuasai  dengan kolektif bersama ahli waris keluarga.
Apabila ahli waris memiliki kebutuhan dan kepentingan terhadap harta peninggalan tersebut, maka cara pemakaiannya diatur secara bersama atas dasar  musyawarah  dan  mufakat  dengan ahli  waris  lainnya. 21 Misalnya,  harta peninggalan pada masyarakat adat Minangkabau,  rumah  adat  marga,  dan tanah  dati  pada  masyarakat  adat  di Ambon.
Kedua, kewarisan mayorat, kewarisan  mayorat  ini  pada  prinsipnya
19 Oemar Moechthar, Perkembangan . Hukum Waris Adat: Praktik Penyelesaian . Sengketa Kewarisan  Di . Indonesia (Jakarta:  Prenadamedia Group, 2019). H. 198–199.
20 Ade Saptomo, Hukum . Dan . Kearifan Lokal Revitalisasi . Hukum  Adat  Nusantara (Jakarta:  PT Grasindo, 2010). H. 128.
adalah seseorang anak tertua dari pewaris baik  laki-laki  maupun  perempuan  yang berhak  mewarisi  harta  peninggalan, tegasnya harta pusaka/peninggalan diwarisi  penuh  oleh  anak  tertua.  Sistem kewarisan  ini,  pada  prinsipnya  hampir sama  dengan  konsep  kewarisan  di  atas, bedanya adalah pengalihan serta penerusan  hak  penguasaan  harta  pusaka pewaris  tidak  dapat  terbagi-bagi,  karena dikuasakan  kepada  anak  tertua  dalam keluarga yang memiliki peranan pengganti  kedudukan  seorang  ayah  atau ibu sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga. 22
Kedudukan anak tertua dalam keluarga,  berkewajiban  memelihara  dan mengurusi kerabatnya, harta warisan yang ditinggalkan  dan  utamanya  menjaga kelayakan kehidupan adik-adiknya sampai membentuk kekerabatannya sendiri  (menikah).  Hal  ini  merupakan tugas  anak  tertua  dalam  keluarga  yang menggantikan  kedudukan  kedua  orang tuanya  sebagai  kepala  rumah  tangga. Sama  halnya  dengan  konsep  warisan kolektif,  dimana  setiap  anggota  keluarga sedarah memiliki hak dari harta bersama, baik  hak  menggunakan  serta  merasakan
21 Chairul . Anwar, Hukum . Adat . Indonesia: Meninjau . Hukum . Adat  Minangkabau, cet.  Ke-1 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997). H. 92.
22 Soerjono . Soekanto, Hukum . Adat Indonesia. H. 49–53.
hasil  harta  tanpa  hak  penguasaan  secara individu.
Dalam sistem mayorat, terbagi menjadi  dua  bentuk  karena  disebabkan dari sistem tali kekerabatan yang dipegang dalam  masyarakat  adat.  Adapun  bentuk tersebut,  yaitu: 23 (1)  sistem  anak  tertua laki–laki,  yaitu  harta  pusaka  peninggalan pewaris  dikuasakan  kepada  anak  tertua laki–laki  dalam  keluarga  pewaris  dengan syarat bertanggung jawab dalam mengurusi  kedua  ibu  dan  bapak  yang masih  hidup  serta  adik–adiknya.  Sistem kewarisan  ini  masih  dilestarikan  pada masyarakat adat Lampung dan masyarakat adat  Bali.  (2)  Sistem  anak  tertua perempuan,  sistem  mayorat  ini  sama halnya  dengan  sistem  mayorat  laki-laki, hanya  saja  yang  berhak  menerima  harta peninggal  bukan  anak  tertua  laki-laki melainkan  anak  tertua  perempuan  dalam suatu keluarga dengan kewajiabn mengurusi  kedua  orang  tua  dan  adik– adiknya sampai membentuk rumah tangga sendiri.
Hal  ini  senada  dengan  pendapat Muhammad,  bahwa  kewarisan  dengan sistem  mayorat  ini  membawa  dampak serta implikasi yang ditimbulkan terhadap anak  tertua  perempuan  maupun  laki-laki dalam  suatu  keluarga  untuk  bertanggung
23 Dominikus, Pengantar-Pengantar . Hukum Adat (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2009). H. 47.
24 Bushar  Muhammad, Asas–Asas  Hukum Adat (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003). H. 21–22.
jawab,  tidak  hanya  mencakup  dalam urusan  menerima  harta  pusaka,  tetapi memiliki tanggung jawab terhadap saudara  sedarah  dalam  segala  aspek kehidupan.  Seperti memelihara  dan memberi  (nafkah,  menyekolahkan  dan mendidik). 24
Ketiga, kewarisan  adat  individual. Kewarisan  adat  individual  ini  biasanya setiap  ahli  waris  mendapatkan  hak  untuk memperoleh  bagian  harta  warisan  dari peninggalan  pewaris  dikuasai  secara personal  menurut  bagian  masing–masing ahli waris. 25
Hal  ini  bebeda  dengan  sistem kewarisan adat yang lainnya, karena setiap masing-masing  ahli  waris  berhak  secara penuh  untuk  mengalihkan,  menikmati, bahkan  menjual  harta  warisanya  setelah dibagi secara sesama anggota yang berhak menerima waris, tetangga atau orang lain.
Kewarisan  dengan  konsep  adat individual  ini  dipraktikan  di  beberapa masyarakat adat, seperti Batak, Jawa dan di  lingkungan  masyarakat  adat  yang terpengaruh  olah  agama  Islam.  Seperti adat peminggir pada  masyarakat  adat Lampung. Adanya kepatuhan dan ketaatan terhadap  norma  hukum  adat,  disebabkan karena  adanya  asumsi  dasar  masyarakat, bahwa  setiap  manusia  yang  terlahir  di
25 Laksanto . Utomo, Hukum . Adat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). H. 1. Lihat juga Iman Sudiyat, Hukum  Adat:  Sketsa  Asas, cet.  Ke-I (Yogyakarta: liberty, 1978). H. 181.
kehidupan  ini,  sejak  itulah  norma-norma hukum memiliki pengaruh untuk menertibkan  tingkah  individu  dalam setiap perilaku hukum dan korelasi hukum dalam masyarakat umum. 26
b. ‘Urf dalam Islam
Secara bahasa, ‘urf diartikan sebagai sesuatu  yang  dikenal  dan  diketahui. 27
Sedangkan menurut istilah, Abdul Wahab Khallaf  mengartikan ‘urf sebagai  sesuatu yang diketahui dan dijalani atau ditinggalkan  oleh  semua  orang,  berupa perkataan  dan  perbuatan. 28 Artinya, ‘urf dimaknai  sebagai  segala  sesuatu  yang dikenal  dan  dikerjakan  berulang-ulang oleh  manusia,  karena  sudah  menjadi sebuah kebiasaan dan tradisi. 29
Dalam  Islam, ‘urf memiliki  ruang lingkup  (cakupan)  dan  segi  keabsahan ‘urf nya  menurut syara’ .  Dari  segi  ruang lingkupnya,  dikelompokan  menjadi  dua, yaitu: 30 pertama, ‘urf ‘am (adat kebiasaan bersifat  umum),  diartikan  sebagai  suatu kebiasaan  yang  terus-menurus  dilakukan oleh  mayoritas  masyarakat  dari  berbagai negeri di satu masa. Kedua, ‘urf khas (adat kebiasaan bersifat khusus), diartikan suatu kebiasaan  yang  terus-menerus  dilakukan
26 H.  R.  Otje .. Salman . Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum-Adat Nuansa Kontemporer (Bandung: Alumni, 2002). H. 27.
27 Kamus  Arab-Indonesia, Mahmud  Yunus, (Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzuriyyah , 2009.)
28 Abdul  Wahab  Khallaf, Ilmu  Ushul  Fiqh (Beirut: Maktabah  Da’wah  al-Islamiyah ,  1956).  H. 89.
oleh  masyarakat  tertentu  di  berbagai negeri.
Sedangkan  dari  segi  keabsahan ‘urf menurut syara’ dibagi  menjadi  dua, yaitu: 31 pertama, ‘urf shahih, yaitu  suatu adat kebiasaan yang terus dilakukan dalam suatu  masyarakat  denga  tidak  bertentang dengan  dalil-dalil syara’ .  Artinya,  suatu kebiasan  yang  dilakukan  tersebut  tidak sampai  menghalalkan  suatu  yang  haram ataupun sebaliknya, mengharamkan  yang halal  serta  tidak  sampai  menghilangkan kemaslahatan. Kedua,  ‘urf  fasid (adat yang  rusak),  yaitu  suatu  adat  atau kebiasaan  yang  dilakukan  terus  menerus oleh  masayarakat,  namun  bertentangan dengan  dalil-dalil syara’ .  Artinya,  adat yang  dilakukan  dan  diterapkan  tersebut dapat menghilangkan sebuah kemaslahatan. Urf dalam  Islam  dapat dijadikan sebuah landasan hukum, apabila adat-istiadat  tersebut  memiliki  syarat- syarat sebagai berikut: 32
(1) Adat  suatu  kebiasaan  tersebut  tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah.
(2) Adat  suatu  kebiasaan  tersebut  harus bersifat umum. Artinya, setiap
29 Abd.  Razak, Pengantar  Fiqh  dan  Usul Fiqh (Banda  Aceh:  CV.  Tristar  Printing  Mandiri, 2016). H. 44.
30 Ahmad  Sanusi,  Sohari, Ushul  Fiqh (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015). H. 81-82.
31 Abdul  Wahab  Khallaf, Ilmu  Ushūl  Fiqh (Beirut: Maktabah  Da’wah  al-Islamiyah ,  1956).  H. 90.
32 Satria  Effendi, Ushul  Fiqh (Jakarta: Kencana, 2017). H. 143.
kebiasan  tersebut  dilakukan  oleh mayoritas masyarakat di satu negeri.
(3) Suatu  adat  kebiasaan  tersebut  sudah ada  ketika  hendak  diqiyaskan  atau didasarkan kepada ‘urf .
B. Metode Penelitian
Metode 33 penelitian  yang  digunakan dalam  membahas  praktik  waris  adat tunggu tubang masyarakat  Semendo  Pajar  Bulan- Lampung  Barat,  masuk  dalam  kategori penelitian lapangan 34 (field reaserch) dengan sifat analitis deskriptif-preskriptif. 35 Analitis deskriptif digunakan untuk menganalisa dan menggambarkan  data-data,  informasi  terkait dengan praktik waris tunggu tubang di Desa Pajar  Bulan.  Adapun  preskriptif  digunakan peneliti untuk memberikan sebuah penilaian terhadap praktik waris adat tunggu tubang.
Sedangkan  pendekatan  yang  penulis gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah normatif- empiris . 36 Pendekatan normatif- empiris ini  digunakan  peneliti  untuk
33 Secara  bahasa,  metode  penelitian  berasal dari  dua  kata,  yaitu  metode  dan  penelitian.  Metode memiliki  arti:  (a)  cara  teratur  yang  digunakan  untuk melakukan  sesuatu;  (b)  prinsip  dan  praktik.  Adapun penelitian  memiliki  arti:  (a)  pemeriksaan;  (b) penyelidikan; (c) mengumpulkan dan mengolah data; (d) menganalisis dan menyajikan data secara terukur. Kamus . Besar Bahasa . Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, (Jakarta: CV Adi Perkasa, 2016). Sedangkan secara istilah, metode penelitian  diartikan  suatu  kegiatan  rasional  karena didasarkan  atas  cara  serta  sistematika  yang  telah ditentukan  dengan  tujuan  mengkaji  dan  menganalisa permasalahan,  serta  mencari  solusi  pemecahan. Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum (Jakarta: UII Press, 1986). H. 43.
34 Secara  terminologi,  penelitian  lapangan diartikan  sebagai  penelitian  yang  dilakukan  secara langsung  di  tempat  lokasi  yang  terdapat  masalah penelitian.  Andi . Prastowo, Metodologi . Penelitian
mengkaji  bagaimana  waris  adat tunggu tubang dikonsepkan  sebagai  sebuah  norma dan  kaidah  yang  berlaku  dalam  praktik pembagian waris adat di Desa Pajar Bulan .
Teknik  pengumpulan  data  dalam  upaya untuk  melihat  praktik  waris tunggu  tubang pada masyarakat Semendo Desa Pajar Bulan, peneliti  menggunakan  dua  cara,  yaitu: 37 wawancara  dan  observasi.  Adapun  analisis data menggunakan tahapan-tahapan berikut: 38 pertama reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi  data  kasar  yang  muncul  dari catatan-catatan  tertulis  di  lapangan.  Kedua, penyajian data yaitu penyusunan data secara akurat dan sistematis. Hal ini bertujuan untuk upaya  penyederhanaan  data  agar  mudah dipahami maknanya. Ketiga, conclusion and verifikasi ,  yaitu  konfigurasi  utuh  yang mengandung intisari dari penelitian. Berdasarkan  kesimpulan  yang  dibuat  harus
Kualitatif  Dalam  Perspektif . Rancangan  Penelitian , cet. Ke-1 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014). H. 183.
35 Zainuddin  Ali, Metode-Metode . Penelitian Hukum (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2019).  H.  11.  Lihat juga  Ishaq, Metode . Penelitian . Hukum  dan . Penulisan Skripsi,  Tesis  dan  Disertasi (Bandung:  Alfabeta, 2017). H. 66.
36 Bachtiar, Metode . Penelitian Hukum (Banten: UNPAM Press, 2019). H. 90-91. Lihat juga Suratman,
H. Phillips . Dillah, Metode . Penelitian . Hukum (Bandung: Alfabeta, 2014). H. 34.
37 untuk pengertian,cara, dan macam-macam dari teknik pengumpulan data lebih lebih lengkap lihat Muhaimin, Metode  Penelitian  Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020). H. 141.
38 Milles  dan  Huberman, Analisis  Data Kualitatif, cet.  Ke-1  (Jakarta:  Universitas  Indonesia Press, 1992). H.19.
dilakukan tinjauan ulang sebagai uji validitas atas  kebenaran,  kekokohan,  dan  kecocokan data.

## C. Pembahasan

## 1. Cara  Pewarisan  Adat  Tunggu  Tubang Masyarakat Semendo Desa Pajar Bulan
Geografi Desa Pajar Bulan merupakan salah  satu  Desa  seluas  173,  29  ha  yang terletak  di  Kecamatan  Way  Tenong, Kabupaten  Lampung  Barat,  Provinsi Lampung.  Desa  ini  merupakan  sebuah desa  swakarya  dengan  topografi  wilayah dataran tinggi.
Secara administratif, Desa Pajar Bulan terdiri  dari  dua  belas  lingkungan  yang letaknya  dibatasi  oleh:  Desa  Suka  Jaya disebelah utara, di sebelah selatan dibatasi dengan  Desa  Karang  Agung,  di  sebelah barat  dibatasi  dengan  Desa  Puralaksana sedangkan  di  sebelah  timur  dibatasi dengan Desa Semarang Jaya. 39
Maka tak heran, jika Desa Pajar Bulan sering  disebut  sebagai  desa  pegunungan. Karena  selain  letaknya  yang  berbatasan dengan wilayah Liwa, akses untuk menuju desa  juga  dipermudah  dengan  kondisi jalan  raya.  Sehingga  tidak  menutup kemungkinan berdasarkan data potensi di
39 Buku  Profil  Desa  dan  Kelurahan  Desa Pajar Bulan Tahun 2019. H. 2.
40 Jumlah  kepadatan  penduduk  desa  Pajar Bulan  mencapai  412.83  per  km,  jumlah  ini berdasarkan total keseluruhan dari laki-laki,
desa  dan  kelurahan  pada  tahun  2019, jumlah penduduknya cukup padat: 40
Selain itu, Desa Pajar Bulan merupakan salah satu desa yang letaknya di tepi Jalan alternatif Lampung Barat-Lampung Utara. Letaknya  yang  strategis  membuat  Desa Pajar  Bulan  memiliki  kemajemukan suku/etnis  yang  berbeda-beda.  Hal  ini tampak pada tabel di bawah ini: 41
Tabel 1. Suku dan Etnis Desa Pajar Bulan No Suku Laki-laki Perempuan 1 Aceh 5 3 2 Batak 18 22 3 Minang 205 196 4 Sunda 2321 2119 5 Jawa 674 610 6 Lampung 77 71 7 Sememdo 580 530 Jumlah 3880 3551
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat disimpulkan bahwa solidaritas dan toleransi  antar  suku/etnis  di  Desa  Pajar Bulan sangatlah tinggi. Bahasa pengantar yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Indonesia.  Selain  itu,  suku  Semendo merupakan suku dengan jumlah terbanyak ketiga setelah suku Jawa dan Sunda.
Tunggu  tubang pada  masyarakat Semendo,  merupakan  suatu  produk  dari beberapa  proses  yang  panjang.  Artinya, adat tersebut merupakan adat istiadat yang dilestarikan dalam masyarakat, tak terkecuali  masyarakat  Semendo  di  Desa Pajar Bulan. Adapun mengenai ketentuan
perempuan,  dan  kepala  keluarga.  Lihat  Buku Daftar . Isian . Potensi Desa dan Kelurahan Pajar Bulan Tahun 2019. H. 1.
41 Data  Monografi  Desa  Pajar  Bulan  Tahun 2019. H. 26.
praktik  waris tunggu  tubang pada masyarakat  semendo  Desa  Pajar  Bulan , memiliki tiga sistem, yaitu:
a. Sitem Mayorat Perempuan (Tunggu

## Tubang)
Sistem mayorat perempuan ini, adalah praktik  waris  masyarakat  Semendo  di Desa  Pajar  Bulan  yang  dilaksanakan berdasarkan ketentuan adat Semendo pada umumnya, yakni tunggu tubang.
Tunggu  tubang adalah  sistem  waris dimana  harta  peninggalan  diteruskan  dan dialihkan  kepemilikannya  dari  pewaris kepada  ahli  waris.  Sebagai  satu  kesatuan yang tidak dapat terbagi-bagi penguasaan serta kepemilikannya dilimpahkan kepada anak tertua perempuan (setelah menikah) dalam  keluarga  Semendo. 42 Artinya, hanya  anak  tertua  perempuan  dalam keluarga tersebut yang memiliki kekuasaan penuh terhadap harta peninggalan tunggu tubang.
Perempuan  sebagai tunggu  tubang memiliki kedudukan dan kewajiban  yang harus  dijalankan  dalam  suatu  keluarga. Kedudukan  tersebut  berkenaan  dengan posisi  peranannya  sebagai  pemimpin, penanggung  jawab  dalam  keluarga  yang menggantikan peran seorang ibu dan ayah. Sedangkan kewajibannya berkenaan dengan  mengelola,  memelihara  harta peninggalan  serta  mengurusi  saudara-
42 Wawancara dengan bapak Sukriadi (nama samaran),  yaitu  keluarga  yang  mempraktikkan
saudara  kandungnya  sampai  memiliki wadah kekerabatan sendiri.
Oleh  karena  itu,  harta  peninggalan / tunggu tubang bersifat komunal. Artinya, secara  literal  memang  harta  tersebut dikuasai  oleh  anak  tertua  perempuan. Namun  secara  subtansinya  harta  tersebut bisa dimanfaatkan secara bersama dengan saudara-saudaranya  untuk  kepentingan, keharmonisan,  dan  kesejahteraan  dalam keluarga.
Dalam masyarakat adat, tunggu tubang perempuan menjalankan tugasnya mengelola  harta  peninggalan  di  dalam kepengurusannya,  diawasi  oleh  saudara laki–lakinya  yang tertua disebut  dengan maraje. Hal ini dilakukan agar pengelolaan  harta  peninggalan  tersebut tidak  menyimpang  dari  aturan  adat, misalnya menjual harta peninggalan untuk kepentingan pribadinya.

## b. Sistem Mayorat Laki-laki
Sistem waris yang dianggap ideal pada masyarakat  Semendo  adalah tunggu tubang perempuan sebagai ahli waris dari harta peninggalan. Namun dalam sebagian kasus,  yang  menerima  warisan tunggu tubang anak  laki-laki  atau dialihkan kepada anak laki-laki.
Peroses  pengalihan  ahli  waris tunggu tubang perempuan kepada tunggu tubang laki-laki, dilakukan berdasarkan
kewarisan tunggu  tubang dengan  sistem  mayorat perempuan,  Pada Tanggal 27 Juli 2020.
musyawarah kepala keluarga dan keluarga besar. Bahkan tak jarang upaya peralihan ini  disaksikan  tokoh  adat  dan  kepala desa. 43
Untuk memutuskan ahli waris pengganti tunggu tubang perempuan yang dianggap  berhak  atas  harta  peninggalan, bukan  secara  otomatis  anak  tertua  dalam laki-laki dalam keluarga, tapi berdasarkaan  tolak  ukur  kesanggupanya seorang anak laki-laki meliputi mengelola dan mengurus keluarga. Hal ini dilakukan dengan  tidak  menyalahi  hak  dari  ahli waris tunggu tubang serta tidak menyalahi aturan  hukum  waris  adat  yang  berlaku dalam masyarakat semendo. 44
Adanya  peralihan  ahli  waris tunggu tubang ini,  disebabkan  beberapa  faktor antara  lain:  (a)  faktor  keluarga  tidak memiliki seorang anak tertua perempuan; (b) ketidaksiapan tunggu tubang perempuan dalam menerima harta peninggalan,  karena  menganggap  bahwa tidak  mampu  mengemban  jabatan  yang diamanahkan;  dan  (c) tunggu  tubang perempuan ikut suami. 45
43 Perlu  diketahui  bahwa  adanya  tokoh  adat dan  kepala  desa  bersifat  pasif  sebagai  penengah. Artinya  hasil  keputusan  yang  dibuat  adalah  hasil musyawarah  keluarga.  Wawancara  Risnawati  (nama samaran), Kepala Desa Pajar Bulan, pada tanggal 25 Juli  2020  dan  Rusdi  (nama  samaran)  selaku  tokoh adat, pada tanggal 28 Juli 2020.
44 Hal-hal  yang  dianggap  bertentangan dengan  ketentuan  waris  adat  masyarakat  Semendo adalah  menjual  harta  peninggalan  tunggu  tubang  itu
c. Sistem Kawin Ngangkit
Sistem ini sebenarnya memiliki permasalahan  yang  sama  dengan tunggu tubang laki-laki sebagai pengganti sebagai upaya  melestarikan  hukum  waris  adat masyarakat  Semendo,  hanya  saja  yang menjadi  perbedaan  adalah  terletak  pada peroses  peralihannya.  Dalam  sistem  ini, apabila  dalam  suatu  keluarga  tidak memiliki anak perempuan maka dilakukan kawin  ngangkit sebagai  solusi  untuk meneruskan kepengurusan harta peninggalan tunggu tubang.
Kawin  ngangkit adalah  pernikahan yang  dilaksanakan  oleh  anak  laki–laki dalam keluarga yang tidak memiliki anak perempuan.  Hingga  harta tunggu  tubang tersebut  dikuasi  oleh  anak  menantu perempuan  sebagai  ahli  waris  pengganti tunggu tubang. Namun masyarakat Semende  Desa  Pajar  Bulan  kebanyakan tidak  menerapkan  sistem  ini  dan  lebih memilih  anak  tertua  laki-laki  yang sanggup  menerima  harta  peninggalan tersebut. 46 Karena  biasanya  perempuan tunggu tubang dari saudara jauh tidak mau dinikahkan.
sendiri.  Karena  menjual  harta tunggu  tubang tanpa kepentingan keluarga akan mengakibatkan kemiskinan.
45 Wawancara  dengan  bapak  Wijaya  dan Hilman  (nama  samaran),  yaitu  keluarga  yang mempraktikkan sistem kewarisan ahli waris pengganti (mayorat laki-laki) Pada Tanggal 26 dan 29 Juli 2022.
46 Wawancara dengan bapak Hilman, selaku kepala  keluarga  yang  menerapkan  sistem tunggu tubang laki-laki pada tanggal 29 Juli 2020.
2. Analisis  Hukum  Islam  dalam  Praktik
Waris  Adat  Tunggu  Tubang  di  Desa Pajar Bulan.
Al-Qur’an  dan  al-Hadist  sebagai sumber  hukum  Islam,  telah  menetapkan aturan-aturan  dalam  perkara  waris  secara rinci.  Hal  ini  didasarkan  atas  firman Allah. 47
َكَرَ ت اَِِّّمّ ُبيِّصَن ِّلاَجِِّرلِِّل ِّءآَسِِّنلِّلَو َنوُبَرْ قَلأْاَو ِّناَدِّلاَوْلا ْوَأ ُهْنِّم َّلَق اَِّّمّ َنوُبَرْ قَلأْاَو ِّناَدِّلاَوْلا َكَرَ ت اَِِّّمّ ُبيِّصَن
اًضوُرْفَّم اًبيِّصَن َرُ ثَك
“Untuk  laki-laki  memiliki  hak  dari harta warisan ibu/bapak dan kerabat  dekatnya,  dan  bagi  wanita juga memiliki hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak  menurut  bahagian  yang telah ditetapkan.”
نِّإَف ِّْيَْ يَ ثنُلأْا ِِّظَح ُلْثِّم ِّرَكَّذلِّل ْمُكِّدَلاْوَأ  ِّفِ ُالله ُمُكيِّصوُي َّنُهَلَ ف ِّْيَْ تَ نْ ثا  َقْوَ ف ًءآَسِّن َّنُك
ْتَناَك نِّإَو  َكَرَ تاَم اَثُلُ ث اَمُهْ نِِّم  ٍدِّحاَو  ِِّلُكِّل  ِّهْيَوَ بَلأَو  ُفْصِِّنلا  اَهَلَ ف  ًةَدِّحاَو ُدَلَو ُهَّل نُكَي َّْلَّ نِّإَف ُدَلَو ُهَل َناَك نِّإ  َكَرَ ت اَِّّمّ ُسُدُّسلا ِّهَّمُلأَف  ٌةَوْخِّإ ُهَل  َناَك ْنِّإَف  ُثُلُّ ثلا  ِّهِِّمُلأَف ُهاَوَ بَأ ُهَثِّرَوَو ْمُكُؤَبَاَء  ٍنْيَدْوَأآَِّبِ  ىِّصوُي  ٍةَّيِّصَو  ِّدْعَ ب  نِّم  ُسُدُّسلا ِّالله َنِِّم ًةَضيِّرَف اًعْفَ ن ْمُكَل ُبَرْ قَأ ْمُهُّ يَأ َنوُرْدَتَلا ْمُكُؤاَنْ بَأَو اًميِّكَح اًميِّلَع َناَك َالله َّنِّإ
" Allah SWT mensyari'atkan bagimu semua  tentang  pembagian  harta warisan  untuk  anak-anakmu  yaitu: bahagian untuk seorang anak lelaki sama  dengan  bahagian  dua  orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya  perempuan  lebih  dari dua, maka bagi mereka dua pertiga
47 An-Nisā’ (4):7 dan 11.
48 Namun  yang  harus  diperhatikan  bahwa dalil-dalil tersebut diturunkan atas kondisi masyarakat Arab pada waktu itu yang tidak memberikan seorang
dari  harta  yang  ditinggalkan;  jika anak  perempuan  itu  seorang  saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan  untuk  seorang  dua  orang  ibu- bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan,  jika  yang  meninggal itu  mempunyai  anak;  jika  orang yang  meninggal  tidak  mempunyai anak  dan  ia  diwarisi  oleh  ibu bapanya saja, maka ibunya mendapat  sepertiga;  jika  yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara,  maka  ibunya  memperoleh seperenam. Maka pembagian-
pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi  wasiat  yang  ia  buat  atau dan  sesudah  dibayar  hutangnya pewaris.  Tentang  orang tuamu  dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya  bagimu.  Ini  adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
Berdasarkan  ketentuan  dua  dalil  di  atas, dapat  dipahami  bahwa  praktik  waris  dalam Islam  secara  literalnya  sudah  diatur  sangat rinci. Oleh karena itu, melaksanakan praktik perkara  waris  untuk  umat  Muslim  harus sesuai  dengan  tuntunan  syari’ah  tersebut. 48
Namun  bukan  berarti,  melaksanakan  waris dengan  tidak  mengikuti  aturan  tersebut dianggap  bertentangan  dengan  syari’ah. Karena  dalam  priode  sahabat  ada  yang melakukan  praktik  waris  tidak  sesuai nash- nash yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini disebabkan  dengan  kondisi  masyarakat
perempuan  hak  untuk  menerima  harta  warisan mewarisi.  Khoiruddin  Nasution, Fazlur  Rahman Tentang  Wanita, cet.  Ke-I  (Yogyakarta:  Tazzafa  dan Academia, 2002). H. 38-39.
dinamis  yang  memaksa  sahabat  melakukan ijtihad  terhadap  persoalan  waris  pada masyarakat itu. 49
Pun demikian harus diingat, bahwa prinsip hukum  Islam  bisa  berubah (at-tagayyur) sesuai  dengan  kondisi,  tempat,  dan  zaman. Artinya  hukum  Islam  bisa  menyesuiakan dengan  problem-problem  manusia  dalam kehidupan.
لاوحلااو ةينكملااو ةنمزلاا يرغتب ماكحلاا يرغت
“Perubahan suatu hukum didasarkan  atas  perbuhan  zaman, tempat, dan keadaan.”
Berubahnya  hukum  Islam  bukan  semata didasarkan  atas  alasan  sebagai  termaktub dalam  kaidah  di  atas,  tetapi  hukum  berubah harus dilandaskan oleh syari’ah. Maksudnya adalah  jika  hukum  Islam  dipraktikan berdasarkan apa yang diturunkan (normatif), maka  agama  Islam  dianggap  sebagai  agama kaku  yang  tidak  bisa  menyesuaikan  dengan sifat dinamis kehidupan manusia.
Sebaliknya, jika hukum Islam bisa menerima perubahan sesuai keadaan manusia (historis) tanpa  berlandaskan  dengan  syari’ah,  maka Islam  dianggap  sebagai  agama  bebas  tanpa
49 Berdasarkan ijtihad sahabat tersebut, maka lahirlah  sebuah  konsep  yang  kita  kenal  dengan ‘aul, radd,  akdariyah dan mimbariyah. Untuk  lebih jelasnya  lihat  Ahmad  Bunyan  Wahib,  “Reformasi Hukum  Waris  di  Negara  Muslim,” Jurnal  Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 48: 1 (Juni 2014): H. 30-31.
50 Menurut Abu Yazid, Islam sebagai agama memuat  dua  dimensi,  yaitu  dimensi  normatif  dan historis.  Dimensi  normatif  dalam  istilah  lain  disebut dengan konstan  non-adabtabel  (al-tsabat), adalah dimensi Islam yang tidak menerima perbuhan melalui upaya  nalar  ijtihad  manusia (ta’abudi  irisional) berkaitan  dengan  ritus  keagaamaan  yang  bersifat
aturan. 50 Oleh karenanya memadukan keduanya  merupakan  anggapan  ideal  dalam praktik keagamaan.
Menurut  ‘Izzuddīn  bin  ‘Abd  as-Salām, seluruh  syari’ah  itu  adalah  kebaikan (maslahat), baik dengan cara mendatangkan maslahat  maupuan  dengan  cara  menolak kemafsadatan. 51 Hal  ini  selaras  dengan kaidah fikih berikut.
دسافلما ءردو لحاصلما بلج
“Menarik kebaikan  (maslahat) dan mencegah keburukan (mafsadah).”
Berdasarkan  kaidah  di  atas,  idealnya hukum  yang  diterapkan  dalam  masyarakat harus  memiliki  nilai  kemaslahatan.  Adapun tolak ukur yang konkrit mengenai kemasalahatan,  sudah  dijelaskan  oleh  Imam al-Ghazali,  Imam  Syatibi,  Abu  Zahrah,  dan Abdul  Wahab  Khallaf  sebagimana  dikutip oleh  Djazuli  bahwa  kemaslahatan  memiliki syarat-syarat,  diantaranya:  (a)  kemaslahatan harus  berlandaskan  kepada  tujuan  syari’ah, semangat  ajaran,  dan  dalil-dalilnya;  (b) kemaslahatan tersebut diperoleh berdasarkan ijtihad yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan  bahwa  itu  dapat  mendatangkan
transenden. Sedangkan dimensi historis dalam istilah lain  disebut  dengan elastis-adabtabel  (al-murunah), adalah dimensi Islam yang dapat menerima perubahan melalui  upaya  nalar  manusia (ta’aqqula  reasonable) berkaitan  dengan  ritus  keagaamaan  yang  bersifat horizontal  namun  tidak  bergeser  dengan  prinsip syari’ah. Abu Yazid, Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal, cet. Ke- 1(Yogyakarta: LKiS, 2004). H. 1 dan 21.
51 ‘Izuddīn bin ‘Abd as-Salām, al-Qawā’id al-Ahkām fi Masḥālih al-Anām (t.tp: Dar al-Jail, 1980): 1. H. 11.
kebaikan dan menghindarkan keburukan; (c) subtansi maslahat tersebut adalah kemudahan dan  bukan  kesuliatan  yang  diluar  batas. Artinya, kemaslahatan tersebut dapat dilaksanakan; dan (d) kemaslahatan tersebut bukan memberi kemanfaatan untuk sebagian kecil  masyarakat,  tetapi  sebagian  besar masyarakat. 52
Dalam  Islam, 53 upaya  untuk  menetapkan suatu  problem  dalam  masyakarat  haruslah berpatokan  kepada  sumber  hukum  Islam, baik sumber primer maupun sekunder.  Salah satu sumber hukum sekunder yang digunakan untuk  menetapkan  suatu  hukum  kebiasaan dalam masyarakat, yaitu adat dalam bahasan kaidah  fikih  dikenal  dengan  istilah (al- ‘adah).
ةمكلمحا ةداعلا
“Suatu adat/kebiasan dapat ditetapkan sebagai hukum.”
Konsep  kaidah  ini,  diambil  berdasarkan pengalaman  empiris  kemasyarakatan  yang dibentuk  dan  diyakini  sebagai  aturan-aturan yang  mengikat,  sehingga  kehidupan  mereka secara  khusus  berjalan  sesuai  ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan.
52 H.  A.  Djazuli, Kaidah-Kaidah  Fikih: Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  dalam  Menyelesaikan Masalah-Masalah  yang  Praktis, cet.  Ke-1  (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006). H. 29-30.
53 Istilah Islam, bisa dikelompokan  kedalam tiga  kategori:  (a)  Islam  dalam  kategori  literatur  asli (the  original  text  of  Islam) berupa  al-Qur‘an  dan  al- Hadits  Nabi  Muhammad  SAW  yang  asli,  (b)  Islam dalam kategori pemahaman (al-afkar ad-diin) seperti berupa hasil ijtihad terhadap  al-Qur‘an dan al-Hadits Nabi Muhmmad SAW, berupa tafsir maupun fikih, (c)
Islam dalam berbagai ajaran di dalamnya, menganggap al-‘adah sebagai alternatif yang bisa diambil secara selektif untuk menunjang hukum-hukum syara’. Namun, bukan berarti setiap  adat  yang  berlaku  dalam  masyarakat dapat  diterima  dan  dijadikan  hukum  yang mengikat  dan  berlaku  dalam  kehidupan sehari-hari.
Hal  ini  karena,  pada  dasarnya  suatu  adat dapat  diterima  dan  dijadikan  norma  yang mengikat  masyarakat  jika  terpenuhi  syarat- syarat  sebagai  berikut,  yaitu:  (a)  tidak berlawanan  dengan  kententuan  syari’at,  (b) tidak akan menimbulkan sebuah kerusakan,  (c)  tidak  memungkiri  dan menafikan kebaikan, (d) tidak masuk dalam kategori  ibadah mahdah ,  (e)  adat  sudah memasyarakat ketika mau ditetapkan hukumnya.
Secara administratif, masyarakat Semendo di  Desa  Pajar  Bulan  mayoritas  beragama Islam. 54 Namun praktik waris yang dilaksanakan  berdasarkan  ketentuan  adat, yaitu tunggu tubang.
Bila  dipahami,  bentuk  adat  waris tunggu tubang masuk  dalam  katagori al-‘urf  al- ‘amaliyah, yaitu  kebiasaan  dalam  bentuk
Islam  dalam  wilayah  praktik  yang  dilakukan  kaum muslim. Khoiruddin . Nasution, Pengantar . Studi Islam , cet. Ke-1 (Yogyakarta: Academia + Tazaffa, 2009). H. 15-16.
54 Febriyanti,  “Faktor–Faktor  Pendukung Eksistensi  Budaya  Tunggu  Tubang  Pada  Masyarakat Semende Studi kasus di Pekon Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015” Skripsi ,  (Bandar  Lampung:  Universitas  Lampung, 2016). H.19.
perbuatan yang bersinggungan dengan nash. Sedangkan dalam nilainya adat waris tunggu tubang masuk  dalam  kategori al-‘urf  al- shahih ialah kebiasaan atau adat yang selaras dengan  prinsip  dasar  syari’ah.  Hal  ini didasarkan  atas  kemaslahatan  yang  terdapat dalam  ketentuan tunggu  tubang, yaitu berkewajiban mengelola, memanfaatkan harta  untuk  kemaslahatan  anggota  keluarga dan mengurus saudara-saudaranya.
Adapun  dalam  segi  luas  berlakunya  adat tunggu tubang masuk dalam kategori al-‘urf al-‘am ialah  suatu  adat  atau  kebiasan  yang berlaku  dan  dikenal  dalam  masyyarakat umum,  yakni  berlaku  pada  adat  masyarakat Semendo. Lebih sederhana dijelaskan dengan tabel sebagai berikut.
Tabel 2. Klasifikasi Tunggu Tubang dalam ‘Urf K.‘ Urf
Bentuk Nilai Berlaku Amaliyah Shahih Umum

## D. Kesimpulan
Tunggu tubang  merupakan  praktik  waris masyarakat  adat  Semendo  yang  dibentuk oleh  pengalaman  empiris  dan  dilestarikan turun-temurun. Pada praktiknya sistem waris tunggu  tubang pada  masyarakat  Semendo Pajar  Bulan-Lampung  Barat  dilaksanakan menggunakan  tiga  sistem , yaitu  sistem mayorat  perempuan,  sistem  mayorat  laki- laki, dan sistem kawin ngangkit.
Sedangkan  dalam  hukum  Islam,  praktik waris adat tunggu tubang, dapat dikategorikan  dalam  tiga  kelompok,  yaitu: segi  bentuknya  masuk  dalam  kategori ‘urf
amaliyah ,  segi  ruang  lingkupnya  masuk dalam kategori ‘urf al-‘am , dan segi nilainya masuk dalam kategori ‘urf shahih.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Zainuddin, Metode  Penelitian  Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
---, Pelaksanaan Hukum waris di Indoensia , Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Anwar,  Chairul, Hukum  Adat  Indonesia: Meninjau  Hukum  Adat  Minangkabau, cet.  Ke-1,  Jakarta:  PT.  Rineka  Cipta, 1997.
As-Salām , ‘Izuddīn bin ‘Abd, al-Qawā’id al- Ahkām fi Masḥālih al-Anām (t.tp: Dār al-
Jail, 1980): 1.
Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Banten: UNPAM PRESS, 2019.
Dillah,  Suratman  dan  H.  Phillips, Metode Penelitian  Hukum, Bandung:  Alfabeta, 2014.
Djazuli,  H.  A., Kaidah-Kaidah  Fikih: Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  dalam Menyelesaikan  Masalah-Masalah  yang Praktis, cet.  Ke-1,  Jakarta:  Kencana Prenadamedia Group, 2006.
Dominikus, Pengantar Hukum Adat, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009.
Effendi,  Satria, Ushul  Fiqh, Jakarta: Kencana, 2017.
Febriyanti, “Faktor–Faktor Pendukung Eksistensi Budaya Tunggu Tubang Pada Masyarakat  Semende  Studi  kasus  di Pekon  Way  Petai  Kecamatan  Sumber Jaya  Kabupaten  Lampung  Barat  Tahun 2015”, Skripsi Bandar Lampung:
Universitas Lampung, 2016.
Hadikusuma,  H.  Hilman, Pokok–pokok Pengertian  Hukum  Adat, Bandung: Alumni Bandung, 1980.
Handayani,  Lia  Putri,  “Penerapan  Sistem Kewarisan  Adat  Tunggu  Tubang  di
Daerah  Semendo  (Studi  Kasus  di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra  Selatan  2007”, Skripsi Depok:
Universitas Indonesia, 2008.
Ishaq, Metode  Penelitian  Hukum  dan Penulisan  Skripsi,  Tesis  serta  Disertasi,
Bandung: Alfabeta, 2017.
Kamus  Arab-Indonesia, Mahmud  Yunus, Jakarta:  Mahmud  Yunus  wa  Dzuriyyah,
2009.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Badan Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa, Jakarta: CV Adi Perkasa, 2016.
Khallaf,  Abdul  Wahab, Ilmu  Ushul  Fiqh,
Bairut:  Maktabah  Da’wah  al-Islamiyah, 1956.
Muhammad,  Bushar, Asas–Asas  Hukum Adat, Jakarta:  PT  Pradnya  Paramita,
2003.
Nasution, Khoiruddin Pengantar Studi Islam , cet.  ke-1,  Yogyakarta:  Academia  + Tazaffa, 2009.
----------, Fazlur  Rahman  Tentang  Wanita, cet.  Ke-I,  Yogyakarta:  Tazzafa  + Academia, 2002.
Nugroho,  Sigit  Sapto, Hukum  Waris  Adat Indonesia, Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
Pide,  Suriyaman  Mustari Hukum  Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang, Jakarta:
Prenada Media Group, 2014.
Poespasari,  Elyyne  Dwi, Perkembangan Hukum  Waris  Adat  di  Indonesia, Sidoarjo: Zifatma Publisher, 2016.
Praditama,  M.  Rendy,  “Sikap  Masyarakat terhadap  Anak  Tunggu  Tubang  di  Desa Pulau  Panggung  Kecamatan  Semende
Darat  Laut  Kabupaten  Muara  Enim”, Skripsi Bandar  Lampung:  Universitas Lampung, 2014.
Prastowo,  Andi, Metodologi  Penelitian Kualitatif  dalam  Perspektif  Rancangan Penelitian ,  cet.  Ke-1,  Yogyakarta:  Ar-
Ruzz Media, 2014.
Razak, Abd, Pengantar Fiqh dan Usul Fiqh,
Banda  Aceh:  CV.  Tristar  Printing Mandiri, 2016.
Rofiq,  Ahmad, Fiqh  Kontekstual  dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, Semarang: Pustaka Pelajar, 2012. Salman  Soemadiningrat,  H.  R.  Otje, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Bandung: Alumni, 2002.
Salmudin, “ Tunggu Tubang Sebagai Metode Pembagian  Harta  Waris  Secara  Damai Masyarakat  Adat  Semende”, De  Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah, Vol. 13. No.
1. 2021.
Saptomo,  Ade, Hukum  dan  Kearifan  Lokal Revitalisasi  Hukum  Adat  Nusantara,
Jakarta: PT Grasindo, 2010.
Setiady,  Tolib, Intinsari  Hukum  Adat Indonesia  dalam  Kajian  Kepustakaan,
Bandung: CV Alfabeta, 2015.
Soekanto, Soerjono, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
----------, Pengantar  Penelitian  Hukum, Jakarta: UII Press, 1986.
Soepomo, Bab-Bab  Tentang  Hukum  Adat,
Jakarta: Pradnya Pramita, 2001.
Sohari, Ahamd Sanusi, Ushul Fiqh, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
Sudiyat, Iman, Hukum Adat Sketsa Asas, cet.
Ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1978.
Utomo,  Laksanto, Hukum  Adat, Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, 2016.

## Velinda,  Azelia,  Dkk,  “Tunggu  Tubang
Dalam  Pembagian  Harta  Warisan  Pada Masyarakat  Suku  Semende” Sosietas, Vol. 7, No. 2 2017.
Wahib, Ahmad Bunyan, “Reformasi Hukum Waris  di  Negara  Muslim,” Jurnal  Ilmu Syari’ah  dan  Hukum Vol.  48:  1,  Juni 2014.
Wignjodipuro, Surojo, Pengantar dan Azas- Azas  Hukum  Adat, Bandung:  Alumni,
2001.
Wiyati,  Mg.  Sri, Hukum  Adat  (Suatu
Pengantar), cet.  Ke-1,  Surakarta:  LPP
UNS dan UNS Press, 2007.
Yazid, Abu, Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman  Islam  sebagai  Agama Universal, cet. Ke-1, Yogyakarta:  LKiS, 2004.
Zein,  Muhammad  Ma’shum, Fiqh  Mawaris Studi  Metodologi  Hukum  Waris  Islam ,
Jombang: Darul Hikmah, 2008.
Zuhailī, Wahbah, Az-, Al–Fiqh  al-Islām  wa Adilatuhū , Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.