## K e a d i l a n   R e s t o r a t i f   s e b a g a i   D a s a r   P e n g h e n t i a n   P e n u n t u t a n o l e h   J a k s a   d a l a m   P e r s p e k t i f   H a k   A s a s i   M a n u s i a
Iqbal Risha Ahmadi 1 , Suteki 2 iqbalrishaahmadi@gmail.com, Universitas Diponegoro, Indonesia 1 arjuna_teki@yahoo.com,Universitas Diponegoro, Indonesia 2

## Abstract

## Background:
The  shift  in  the  concept  of  retributive  justice  to  restorative  justice  has  also  been  realized  and  felt  by  the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia as the institution authorized to prosecute in criminal cases. So far, the concept of retributive justice in criminal law enforcement has not been proven optimally and effectively in tackling and controlling crime. In fact, in practice it often causes injustice that violates human rights.

## Research methods:
This article is a descriptive study with a normative juridical approach that examines the literature on secondary data sources.

## Research result:
The  results  obtained  are,  as  a  manifestation  of  the  active  role  of  the  Prosecutor's  Office  of  the  Republic  of Indonesia in carrying out its duties and authorities, namely law enforcement and respect for human rights, the Attorney  General  has  issued  Attorney  General  Regulation  No.  15  of  2020  concerning  Termination  of Prosecution Based on Restorative Justice.

## Conclusion:
The  implementation  of  the  termination  of  prosecution  is  based  on  the  principles  that  provide  protection  of human  rights,  namely  the principle  of  justice,  the principle  of  public  interest,  the  principle  of  proportionality, the principle of ultimum remedium and the principle of quick, simple and low-cost justice. Of course, this also needs to be supported by a prosecutor with integrity, professional, progressive and not limited by written rules with the ability to explore the laws that live in society by adhering to values that uphold human rights contained in Pancasila and the 1945 Constitution.
Keywords: Restorative Justice; Termination of Prosecution; Human rights.

## Abstrak
Latar Belakang:
Pergeseran konsep retributive justice kepada restorative justice telah disadari dan dirasakan pula oleh Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga yang berwenang melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Selama ini konsep retributive  justice dalam  penegakan  hukum  pidana  terbukti  belum  secara  maksimal  dan  efektif  dalam menanggulangi  dan  mengendalikan  kejahatan.  Bahkan  dalam  praktiknya  sering  menimbulkan  ketidakadilan yang menyalahi hak asasi manusia.

## Metode Penelitian:
Artikel  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  dengan  pendekatan  yuridis  normatif  yang  mengkaji secara kepustakaan sumber data sekunder.

## Hasil Penelitian:
Hasil yang didapat yaitu, sebagai wujud peran aktif Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya yakni dalam rangka penegakan hukum dan penghormatan hak asasi manusia, Jaksa Agung telah  mengeluarkan  Peraturan  Jaksa  Agung  No.  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan asas Keadilan Restorative.

## Kesimpulan:
Pelaksanaan  penghentian  penuntutan berdasarkan  asas-asas  yang  memberikan  perlindungan  hak  asasi  manusia yaitu asas keadilan, asas kepentingan umum, asas proporsionalitas, asas ultimum remedium dan asas peradilan cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan.  Tentu  hal  tersebut  juga  perlu  didukung  dengan  aparatur  jaksa  yang berintegritas,  profesional,  progresif  dan  tidak  terbatasi  oleh  aturan  tertulis  dengan  kemampuannya  menyelami hukum  yang  hidup  di  masyarakat  dengan  berpegang  teguh  pada  nilai-nilai  yang  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia yang ada pada Pancasila dan UUD 1945.
Kata kunci: Keadilan Restoratif; Penghentian Penuntutan; Hak Asasi Manusia.
Keadilan Restoratif sebagai Dasar Penghentian Penuntutan oleh Jaksa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Iqbal Risha Ahmadi, Suteki
DOI : 10.24903/yrs.v13i2.1515 Received :  Juni 2021 Accepted :  Juli 2021 Published :  Agustus 2021 Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with  the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Hak  Asasi  Manusia  merupakan  salah  satu  unsur  penting  yang  patut  dihormati  dan dilindungi  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Sebagaimana  salah  satu  konsideran yang  disebutkan  dalam  mukadimah  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  disebutkan bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua  anggota  keluarga  manusia  adalah  dasar  kemerdekaan,  keadilan  dan  perdamaian  di dunia. 1
Hak  asasi  manusia  menjadi  sesuatu  yang  begitu  penting  karena  pada  hakekatnya merupakan  upaya  menjaga  keselamatan  eksistensi  manusia  secara  utuh  melalui  aksi keseimbangan  antara  kepentingan  perseorangan  dengan  kepentingan  umum. 2 Hal  ini  sejalan dengan pernyataan dari Pangaribuan bahwa pengakuan atas hak-hak asasi manusia itu bukan sekedar sarana, melainkan salah satu tujuan paling fundamental penyelenggaraan kehidupan seluruh  masyarakat, 3 sehingga  pemenuhan  hak  asasi  manusia  dicapai  dengan  sarana  dan upaya yang memadai dengan berpandangan bahwa hak asasi manusia sebagai tujuan penting dalam kehidupan manusia.
Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa  Indonesia  dalam  sila  kedua  "kemanusiaan  yang  adil dan  beradab"  terkandung  nilai  kemanusiaan  yang  memberikan  perlindungan  hak  asasi manusia  dan  pengakuan  terhadap  martabat  manusia  yang  melekat  semenjak  lahir  sampai mati. Selain itu sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang terkandung nilai keadilan yang bertumpu pada perlakuan atas hak manusia sebagaimana mestinya dalam
1 Majelis Umum Peserikatan Bangsa Bangsa (PBB), ‘Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia’, Indonesian Journal of International Law , 2006.
2 Susani  Triwahyuningsih,  ‘Perlindungan  Dan  Penegakan  Hak  Asasi  Manusia  (Ham)  Di  Indonesia’, Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum , 2018 <https://doi.org/10.24269/ls.v2i2.1242>.
3 Luhut M.P.  Pangaribuan,  ‘Hak  Asasi  Manusia’, Jurnal Hukum & Pembangunan , 2017 <https://doi.org/10.21143/jhp.vol19.no6.1180>.
kehidupan bermasyarakat tanpa memandang suku, ras dan agama 4 . Selain itu dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusi Indonesia pada Pasal 28I  ayat  (4)  mengamanatkan  bahwa  negara  dan  khususnya  pemerintah  bertanggungjawab untuk  melakukan  upaya-upaya  dalam  rangka  memberikan  perlindungan,  pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.
Sesuai  dengan  prinsip  negara  hukum  yang  demokratis  dalam  rangka  menegakkan  dan melindungi  hak  asasi  manusia  di  Indonesia  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Asas-asas dasar dalam Undang-Undang  tersebut  menyebutkan  bahwa  Negara  Republik  Indonesia  mengakui  dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara  kodrati  melekat  pada  dan  tidak  terpisahkan  dari  manusia.  HAM  harus  dilindungi, dihormati  dan  ditegakkan  demi  peningkatan  martabat  kemanusiaan,  kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Hal tersebut sesuai dengan konsideran Deklarasi Universal  HAM  yang  menyebutkan  bahwa  hak-hak  manusia  perlu  dilindungi  dengan peraturan  hukum,  supaya  orang  tidak  akan  terpaksa  memilih  jalan  pemberontakan  sebagai usaha terakhir guna menentang kezaliman dan penjajahan 5 .
Salah satu hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dihormati dan ditegakkan adalah hak korban  dan  keluarganya  akibat  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana disamping  hak  pelaku  itu  sendiri  sebagai  manusia.  Dalam  melaksanakan  upaya-upaya tersebut  dapat  dilakukan  melalui  sistem  peradilan  pidana,  yang  merupakan  upaya penanggulangan  kejahatan  yang  bersifat  penal  dengan  menggunakan  hukum  pidana  sebagai sarana utama, baik hukum pidana materiil maupun formal termasuk pelaksanaan pidananya . 6 Bekerjanya  sistem  peradilan  pidana  melibatkan  subsistem  di  dalamnya  yang  bekerja  secara terstruktur dan terintegrasi satu sama lain. Sub sistem kepolisian yang di dalamnya termasuk proses  penyelidikan  dan  penyidikan  yang  dilanjutkan  proses  penuntutan  oleh sub  sistem kejaksaan  yang  kemudian  akan  diperiksa  dan  diputus  oleh  subsistem  pengadilan,  termasuk pula bekerjanya subsistem lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga koreksi bagi pelaku.
Namun  pada  praktiknya,  berjalannya  sistem  peradilan  pidana  masih  belum  mampu menanggulangi  tindak  pidana  secara  maksimal.  Beberapa  alasan  yang  menjadikan  sistem peradilan pidana belum maksimal sebagaimana yang diungkapkan oleh Muladi, sebagaimana
4 Ferry  Irawan  Febriansyah,  ‘Keadilan  Berdasarkan  Pancasila  Sebagai  Dasar  Filosofis  Dan  Ideologis  Bangsa’, DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 2017 <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>.
5 PBB, Op Cit .
6 Tolib  Effendi, Sistem  Peradilan  Pidana:  Perbandingan  Komponen  Dan  Proses  Sistem  Peradilan  Pidana  Di Beberapa Negara (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2018).
Keadilan Restoratif sebagai Dasar Penghentian Penuntutan oleh Jaksa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Iqbal Risha Ahmadi, Suteki
dikutip oleh Achmad Budi Waskito dalam artikel jurnalnya, menyatakan bahwa “berjalannya sistem peradilan pidana harus dilihat sebagai lembaga dalam konteks sosial, yang mana jika pelaksanaannya  terlalu  formal  yang  dilandasi  dengan  kepentingan  kepastian  hukum  semata akan  menimbulkan  ketidakadilan” 7 .  Hal  tersebut  salah  satunya  masih  digunakannya  konsep retributive  justice dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  melihat  kejahatan  sebagai  perbuatan yang  melanggar  atau  melawan  terhadap  negara  maupun  kepentingan  publik  sehingga pelakunya harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan kata lain suatu pidana sepatutnya  diperlukan  untuk  memperbaiki  keseimbangan  moral  yang  telah  rusak  oleh kejahatan, maka pelakunya harus dipidana sebagai balasannya (teori pembalasan) 8 .
Pergeseran  konsep retributive  justice kepada  konsep restorative  justice dalam  upaya penanggulangan  dan  pengendalian  kejahatan  telah  diawali  dan  diwujudkan  dengan  adanya upaya  diversi  untuk  tindak  pidana  anak  yang  pelaksanaannya  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Pada  praktik  diversi penyelesaian  perkara  anak  diupayakan  agar  pelaku,  korban  dan  keluarganya  dapat  duduk bersama  untuk  membicarakan  penyelesaian  masalah  termasuk  pemulihan  kepada  korban. Keadilan restoratif melalui diversi tersebut hakikatnya memberikan hukuman kepada  pelaku tetapi hukuman tersebut bersifat mendidik sehingga ada kemanfaatan bagi pelaku dan korban (melalui  pendekatan  mediasi  korban  dan  pelaku  dan  pendekatan  ganti  kerugian  dan pemulihan) 9 .  Meskipun  untuk  melaksanakan  upaya  diversi  ada  beberapa  syarat  yang  harus dipenuhi  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan a  quo ,  akan  tetapi  hal  tersebut  menjadi  suatu trigger bagi  aparat  penegak  hukum  dalam  menciptakan  penegakan  hukum  pidana  yang berkonsep  keadilan  restoratif.  Salah  satunya  adalah  subsistem  Kepolisian  dalam  sistem peradilan  pidana  yaitu  melalui  Surat  Edaran  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor  8  Tahun  2018  tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif  dalam  Penyelesaian  Perkara Pidana,  juga  turut  serta  menguatkan  pelaksanaan  penyelesaian  perkara  pidana  berdasarkan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.
Upaya  diversi  dalam  sistem  peradilan  anak  dan  pelaksanaan  Surat  Edaran  Kapolri tersebut  yang  telah  disebutkan  diatas  dirasa  kurang  maksimal  karena  pada  dasarnya  dalam sistem  peradilan  pidana  menuntut  bekerjanya  subsistem  yang  ada  di  dalamnya  pula.  Upaya
7 Achmad  Budi  Waskito,  ‘Implementasi  Sistem  Peradilan  Pidana  Dalam  Perspektif  Integrasi’, Jurnal  Daulat Hukum , 1.1 (2018), 287–304.
8 Muhaimin  Muhaimin,  ‘Restoratif  Justice  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Ringan’, Jurnal  Penelitian Hukum De Jure , 3.4 (2019), 23–45. Hlm. 23.  <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.185-206>.
9 Hariman Satria, ‘Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana’, Jurnal Media Hukum , 3.2 (2018), 34– 45. Hlm. 37. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>.
serupa  yakni  konsep  keadilan  restoratif  juga  perlu  diupayakan  oleh  subsistem  lain  dalam sistem  peradilan  pidana  dalam  hal  ini  salah  satunya  adalah  Kejaksaan  sebagai  salah  satu subsistem yang berwenang melakukan penuntutan kepada pelaku tindak pidana dalam rangka penegakan hukum pidana yang bertujuan menanggulangi dan mengendalikan kejahatan.
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya,  Kejaksaan  menyadari  betul  kebutuhan akan  keadilan  restoratif  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  dalam  kerangka  menanggulangi dan  mengendalikan  kejahatan.  Sehingga  Jaksa  Agung  mengeluarkan  Peraturan  Kejaksaan Republik  Indonesia  (PERJA)  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan  Keadilan  Restoratif.  Landasan  filosofis  dikeluarkannya  tersebut  adalah terintegrasinya peraturan perundang-undangan di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum yang  mana  Pancasila  diletakkan  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  negara  harus dilaksanakan secara konsisten sampai ke peraturan perundang-undangan pelaksana. Peraturan pelaksana yang dimaksud dalam konteks ini adalah PERJA, tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Penulisan  artikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  penghentian  penuntutan  berdasarkan keadilan  restoratif  oleh  kejaksaan  dalam  perspektif  hak  asasi  manusia,  dengan  cara menelusuri dan menganalisis nilai-nilai perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak  asasi  manusia  dalam  aturan  pelaksanaan  penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan restoratif oleh Kejaksaan.

## 2. METODE PENELITIAN
Sifat penelitian dari penulisan artikel ini merupakan penelitian deskriptif yang digunakan untuk melukiskan  secara  sistematis  fakta  atau  karakteristik  bidang  tertentu  secara  aktual  dan  cermat, 10 dalam  hal  ini  memberikan  gambaran  mengenai  penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan restoratif dalam lingkup Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu subsistem dalam sistem peradilan  pidana  dalam  perspektif  hak  asasi  manusia.  Adapun  pendekatannya  menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengkaji secara kepustakaan terhadap sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan karya ilmiah berkaitan dengan objek pembahasan yang ada pada judul pada artikel ini. Sedangkan analisis  data  menggunakan  analisis  deskriptif  dengan  cara  mendeskripsikan  data  yang  telah terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis dan logis sehingga dapat diambil kesimpulan.
10 Galang Taufani Suteki, Metodologi Penelitian Hukum ( Filsafat, Teori, Dan Praktik) (Depok: Rajawali Pers, 2017). Hlm. 54.
Keadilan Restoratif sebagai Dasar Penghentian Penuntutan oleh Jaksa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Iqbal Risha Ahmadi, Suteki

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1. Konsep Keadilan Restoratif Justice
Menurut  Daly,  keadilan  restoratif  adalah  mekanisme  keadilan  kontemporer  untuk menangani  kejahatan,  perselisihan  dan  konflik  komunitas  yang  terbatas.  Mekanisme  nya dengan mengadakan pertemuan atau beberapa pertemuan antara pihak yang terkena dampak dari  peristiwa  tersebut  yang  difasilitasi  oleh  satu  atau  lebih  orang  yang  tidak  memihak. 11 Proses  pertemuan  tersebut  dapat  berlangsung  di  semua  tahap  proses  pidana  mulai  dari  pra- penangkapan,  pengalihan  dari  pengadilan,  pra-hukuman  dan  pasca-hukuman  serta  untuk pelanggaran  atau  perselisihan  yang  tidak  dilaporkan  ke  kepolisian 12 .  Sedangkan  menurut Sukardi,  prinsip  keadilan  restoratif  merupakan  pendekatan  yang  lebih  menitikberatkan  pada terciptanya kondisi harmonisasi dan keadilan yang seimbang bagi korban dan pelaku tindak pidana.  Mekanisme  hukum  acara  pidana  dan  keadilan  bergeser  ke  arah  proses  dialog  dan mediasi dengan orientasi pada pemulihan keadilan bagi korban dan tercapainya kesepakatan penyelesaian  perkara  pidana  yang  lebih  adil  dan  berimbang  bagi  korban  dan  pelaku  yang bersangkutan 13 .  Keadilan  Restoratif  dianggap  lebih  fleksibel  karena  menawarkan  kebebasan yang  besar  kepada  fasilitator  dan  para  pihak  terkait  yang  memungkinkan  mereka  untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan pada situasi tertentu 14 .
Menurut Mudzakir, konsep keadilan restoratif pada penyelesaian perkara pidana didorong oleh fakta adanya sistem pemidanaan yang belum mampu menjamin keadilan yang terpadu, yaitu  keadilan  bagi  semua  pihak  terkait  yakni  pelaku,  korban  dan  masyarakat 15 .  Dengan adanya  keadilan  restoratif  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  menunjukkan  bahwa  tindak pidana  justru  menciptakan  suatu  kewajiban  bagi  pelaku,  korban  dan  masyarakat  untuk membuat  segala  sesuatu  lebih  baik  dengan  mencari  solusi  untuk  memperbaiki,  rekonsiliasi dan  menentramkan  hati  sehingga  keadilan  yang  dicapai  tidak  hanya  berdaya  guna  kepada pelaku tetapi juga kepada korban dan masyarakat 16 .
Berdasarkan  pendapat  di  atas,  dapat  ditarik  penjelasan  umum  bahwa  secara  singkat bahwasanya keadilan restoratif merupakan konsep pendekatan yang digunakan dalam rangka
11 Erlyn Indarti, Filsafat Ilmu, Suatu Kajian Paradigmatik (Semarang, 2015). Hlm. 34.
12 Kathleen  Daly,  ‘What  Is  Restorative  Justice?  Fresh  Answers  to  a  Vexed  Question’, Victims  and  Offenders , 12.3 (2016), 45–58. Hlm. 48. <https://doi.org/10.1080/15564886.2015.1107797>.
13 Sukardi,  ‘Penanganan  Konflik  Sosial  Dengan  Pendekatan  Keadilan  Restoratif’, Jurnal  Hukum  & Pembangunan , 3.2 (2016), 41–59. Hlm. 45. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no1.49>.
14 A. U. Lokugamage and S. D.C. Pathberiya, ‘Human Rights in Childbirth, Narratives and Restorative Justice: A Review’, Reproductive Health , 2017 <https://doi.org/10.1186/s12978-016-0264-3>.
15 M. Alvi Syahrin, ‘Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu’, Majalah Hukum Nasional , 12.2 (2018), 34–52. Hlm. 41. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>.
16 Eva Achjani Zulfa, ‘Pergeseran Paradigma Pemidanaan Dl Indonesia’, Jurnal Hukum & Pembangunan , 2017 <https://doi.org/10.21143/jhp.vol36.no3.1256>.
menanggulangi  kejahatan  dengan  mempertemukan  para  pihak  terkait,  yakni  pelaku  tindak pidana,  korban,  keluarga  pelaku  maupun  keluarga  korban  yang  juga  melibatkan  pihak  lain yang memiliki kapabilitas melakukan pertemuan tersebut sehingga dapat menghasilkan solusi yang lebih adil dengan penghormatan setinggi-tingginya kepada hak-hak para pihak.
Sebagaimana yang telah  dijelaskan pada bagian  pendahuluan, konsep keadilan restoratif diawali  dengan  praktik  diversi  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak.  Pengertian  keadilan restoratif  dapat  dilihat  dalam  Undang-Undang  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  yang  berarti  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku, korban,  keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula  dan bukan pembalasan. Sedangkan dalam sistem peradilan pidana khususnya proses penyelidikan dan  penyidikan  perkara  pidana  oleh  kepolisian,  praktik  keadilan  restoratif  dapat  didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kepolisian khususnya dalam hal ini penyelidik dan penyidik berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Selain dalam ketentuan Undang-Undang tersebut, juga diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat  (1) angka 4 dan Pasal  7 ayat  (1) huruf J KUHAP.  Tentunya pelaksanaan tindakan lain tersebut harus memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (2), yakni tidak  bertentangan  dengan  suatu  aturan  hukum;  selaras  dengan  kewajiban  hukum  yang mengharuskan  tindakan  tersebut  dilakukan;  harus  patut,  masuk  akal,  dan  termasuk  dalam lingkungan  jabatannya;  pertimbangan  yang  layak  berdasarkan  keadaan  yang  memaksa;  dan menghormati hak asasi manusia.
Penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia  melalui  penyelesaian  perkara  pidana berdasarkan  keadilan  restoratif  oleh  aparat  penegak  hukum  dalam  sistem  peradilan  pidana dapat  menciptakan  keadilan  yang  merupakan  hak  asasi  setiap  manusia  sebagaimana  tujuan dari  hukum  itu  sendiri.  Aparat  penegak  hukum  dalam  sistem  peradilan  pidana  berfungsi sebagai wadah untuk mengadakan forum diskusi maupun dialog dalam penyelesaian perkara pidana  dengan  melibatkan  para  pihak  yakni  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban  dan bertumpu  pada  pemulihan  keadaan  semula  selaras  dengan  nilai  musyawarah  mufakat  yang merupakan  nilai  yang  hidup  dan  lestari  di  Indonesia.  Sehingga  dapat  menjamin  pemenuhan hak akan keadilan oleh para pihak dan hak kepastian hukum bagi pencari keadilan.
Keadilan Restoratif sebagai Dasar Penghentian Penuntutan oleh Jaksa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Iqbal Risha Ahmadi, Suteki

## 3.2  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  dalam  Kerangka Penghormatan Hak Asasi Manusia
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan,  disebutkan bahwa  Kejaksaan sebagai  salah satu lembaga penegak hukum  dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia,  serta  pemberantasan  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme.  Selanjutnya,  Kejaksaan merupakan  badan  yang  berwenang  melaksanakan  kekuasaan  negara  khususnya  bidang penuntutan. Menurut Mukianto, penuntutan merupakan proses pemeriksaan atas suatu pidana, yakni  melanjutkan  dan  menyelesaikan  tahap  pemeriksaan  penyidikan  ke  tingkat  proses pemeriksaan  pada  sidang  pengadilan  oleh  hakim,  guna  mengambil  putusan  atas  perkara tindak  pidana  yang  bersangkutan.  Akan  tetapi  belum  masuk  pada  tahap  pelimpahan  dan pemeriksaan di sidang pengadilan. 17 Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  (KUHAP)  penuntutan  adalah  tindakan  penuntut  umum  untuk  melimpahkan  perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang  ini  dengan  permintaan  supaya  diperiksa  dan  diputus  oleh  hakim  di  sidang pengadilan.
Proses penuntutan merupakan proses setelah penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian dan  sebelum  proses  pemeriksaan  di  pengadilan  sehingga  hal  tersebut  menunjukkan  bahwa kedudukan Kejaksaan sebagai posisi sentral dalam sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, Kejaksaan  sebagai dominus  litis atau  pengendali  proses  perkara  yang  pada  prosesnya menimbulkan dua konsekuensi pada perkara pidana yang ditangani, yakni akan melanjutkan perkara tersebut untuk diperiksa di pengadilan atau menghentikan perkara tersebut.
Praktik  yang  serupa  dengan  penghentian  perkara  untuk  dilakukan  penuntutan  dalam lingkup kejaksaan yakni mengenyampingkan perkara. Wewenang untuk mengenyampingkan perkara  hanya diberikan  kepada Jaksa Agung sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal  35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas  dan  wewenang  yang  salah  satunya  adalah  mengenyampingkan  perkara  demi kepentingan  umum.  Kemudian  dalam  penjelasan  UU  tersebut,  tugas  dan  wewenang mengenyampingkan  perkara  tersebut  merupakan  pelaksanaan  asas  oportunitas,  yaitu  asas hukum yang memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk tidak melakukan penuntutan
17 Jandi Mukianto, Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia (Depok: Kencana, 2017).
demi kepentingan umum. 18 Asas oportunitas hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan  saran  dan  pendapat  dari  badan-badan  kekuasaan  negara  yang  mempunyai hubungan  dengan  masalah  tersebut.  Namun  dalam  fakta  nya  penerapan  asas  oportunitas dalam perkara pidana ringan sangat jarang diterapkan oleh Jaksa Agung apalagi tindak pidana yang  termasuk  komunal  sebagaimana  yang  telah  dikemukakan  oleh  Iqbal  dalam  jurnalnya yakni; 19
1) Kasus pencurian buah Kakao milik PT Rumpun  Sari Antan oleh Nenek Minah yang membuatnya  dijatuhi  pidana  kurungan  1  bulan  15  hari  dengan  masa  percobaan  3 bulan;
2) Kasus  pencurian  buah  randu/kapuk  oleh  Ibu  Manisih  dan  dua  anaknya  serta keponakannya; dan
3) Kasus  dugaan  pencurian  tujuh  batang  kayu  jati  oleh  Nenek  Asyani  yang  diancam dengan  pidana  penjara  5  tahun  berdasarkan  Pasal  12  jo  Pasal  83  Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Hal  tersebut  menunjukkan  penerapan  asas  oportunitas  yang  kurang  maksimal  sehingga tidak sesuai dengan tujuan dari makna “demi kepentingan umum” yang salah satunya adalah rasa keadilan di masyarakat. Sedangkan jaksa dalam hal ini penuntut umum tidak berwenang mengenyampingkan  perkara  demi  kepentingan  umum  terhadap  perkara  yang  sedang ditangani dan hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan baru terkait tindak pidana yang tergolong  ringan,  sehingga  jika  dilakukan  penuntutan  dan  pemeriksaan  dan  pada  akhirnya diputus oleh pengadilan akan menimbulkan ketidakadilan sebagaimana contoh-contoh kasus tersebut.  Jaksa  dapat  mengesampingkan  perkara  dengan  alasan  demi  kepentingan  umum, akan  tetapi  kembali  lagi  bahwasanya  dalam  pelaksanaannya  perlu  adanya  ijin  dari  Jaksa Agung  sehingga  adanya  keterbatasan  jaksa  dalam  melaksanakan  perannya  sebagai dominus litis dalam penegakan hukum sekaligus penegakan hak asasi manusia.
Sebagai jalan untuk mengakomodir hal tersebut sekaligus dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan  tugas  dan  wewenangnya,  Kejaksaan  Republik  Indonesia  yang  dipimpin  oleh Jaksa  Agung  pada  bulan  Juli  2020  lalu  telah  mengeluarkan  Peraturan  Kejaksaan  Republik Indonesia  (Perja)  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan Keadilan  Restoratif.  Hal  tersebut  selaras  dengan United  Nations  Guidelines  on  the  Role  of
18 Muhamad  Iqbal,  ‘Implementasi  Efektifitas  Asas  Oportunitas  Di  Indonesia  Dengan  Landasan  Kepentingan Umum’, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan , 9.1 (2018), 87–100. Hlm. 90. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v9i1.1178>.
19 Muhamad  Iqbal,  ‘Implementasi  Efektifitas  Asas  Oportunitas  Di  Indonesia  Dengan  Landasan  Kepentingan Umum’, Jurnal  Surya  Kencana  Satu :  Dinamika  Masalah  Hukum  Dan  Keadilan , 2018 <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v9i1.1178>.
Keadilan Restoratif sebagai Dasar Penghentian Penuntutan oleh Jaksa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Iqbal Risha Ahmadi, Suteki
The Prosecutors 1990 bagian fungsi diskresi yang menyebutkan bahwa, “ In countries where prosecutors are vested with discretionary functions, the law or published rules or regulations shall provide guidelines to enhance fairness and consistency of approach in taking decisions in the prosecution process, including institution or waiver of prosecution ” 20 .
Kemudian  dalam  konsiderans  PERJA  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif,  menyebutkan  bahwa  Kejaksaan  sebagai lembaga  yang  melaksanakan  kekuasaan  negara  di  bidang  penuntutan  harus  mampu mewujudkan  diantaranya  kepastian  hukum,  ketertiban  hukum,  keadilan,  kebenaran berdasarkan hukum, wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai hukum dan keadilan yang  hidup  di  masyarakat.  Selanjutnya  pelaksanaan  penyelesaian  perkara  pidana  dengan mengedepankan  keadilan  restoratif  berarti  mengedepankan  pada  pemulihan  kembali  kepada keadaan semula yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku maupun korban dan pihak lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan  adanya keseimbangan  perlindungan,  kepentingan  korban  dan  pelaku  yang  tidak  berorientasi  pada pembalasan.  Bahwasanya  hal  tersebut  tidak  lain  adalah  wujud  nyata  Kejaksaan  Republik Indonesia  dalam  penghormatan  hak  asasi  manusia,  yang  pada  dasarnya  setiap  orang  berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28 D UUD 1945).
Pelaksanaan  penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif  oleh  Kejaksaan dalam  Pasal  2  PERJA  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan Keadilan  Restoratif,  berdasarkan  pada  beberapa  asas  yakni  asas  keadilan;  asas  kepentingan umum;  asas  proporsionalitas;  asas ultimum  remedium ;  dan  asas  peradilan  cepat,  sederhana dan biaya ringan. Masing-masing asas ini saling berkaitan satu sama lainnya. Asas keadilan menempatkan  setiap  orang  sama  memiliki  hak  dan  kewajiban  hukum  yang  sama.  Asas kepentingan  umum  menempatkan  kepentingan  umum  sebagai  hal  yang  harus  didahulukan daripada  kepentingan  pribadi  atau  golongan.  Asas  proporsionalitas  juga  berkaitan  dengan asas  kepentingan  umum.  Selain  itu  juga  ada  asas ultimum  remidium yang  pada  intinya menempatkan  hukum  pidana  dan  penerapan  hukum  pidana  sebagai  obat  terakhir  dalam penyelesaian suatu perkara. 21 Terakhir yaitu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, yang meskipun pada tataran praktiknya, asas ini sulit untuk dilakukan.
20 ‘14.  Guidelines  on  the  Role  of  Prosecutors’,  in Essential  Texts  on  Human  Rights  for  the  Police ,  2010 <https://doi.org/10.1163/ej.9789004164819.i-520.185>.
21 Lidya  Suryani  Widayati,  ‘Ultimum  Remedium  Dalam  Bidang  Lingkungan  Hidup’, Ius  Quia  Iustum  Law Journal , 22.1 (2015), 1–24. Hlm. 3.
Asas  keadilan,  yang  berarti  praktik  penghentian  penuntutan  harus  mampu  memberikan rasa  keadilan  bagi  para  pihak  dengan  menjadikan  keadilan  sebagai  tujuan  utama  dari penegakan  hukum  dengan  memperhatikan  prinsip  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum.  Asas kepentingan  umum,  yang  menitikberatkan  kepentingan  umum  salah  satunya  adalah kesejahteraan  umum  diatas  kepentingan  individu.  Asas  proporsionalitas,  yang  menuntut adanya kesesuaian proporsi atau bagian dari hak dan kewajiban masing-masing  pihak. Asas ultimum  remidium, bahwa  penggunaan  hukum  pidana  hanya  dapat  dilakukan  apabila instrumen  hukum  lain  tidak  efektif 22 ,  dengan  kata  lain  menghendaki  penggunaan  hukum pidana  sebagai  jalan  terakhir  dalam  penyelesaian  perkara.  Asas  peradilan  cepat,  sederhana dan  biaya  ringan,  yang  berarti  tidak  mengulur-ulur  waktu  dan  dapat  segera  diselesaikan secara efektif dan efisien.
Jaksa  dalam  hal  ini  penuntut  umum  berwenang  menutup  perkara  demi  kepentingan hukum  dalam  hal  yakni  terdakwa  telah  meninggal  dunia;  terjadinya  daluwarsa  penuntutan pidana; nebis  in  idem; ditarik  atau  dicabutnya  pengaduan  untuk  jenis  tindak  pidana/delik aduan; telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan. Adapun penyelesaian perkara di luar  pengadilan  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  ketentuan  untuk  tindak  pidana  tertentu, maksimum  pidana  denda  dibayar  dengan  sukarela  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku;  dan telah  ada  bentuk  pemulihan  kembali  kepada  keadaan  semula  dengan  pendekatan  keadilan restoratif.  Pemulihan  tersebut  membuat  penuntutan  dihentikan  dan  penuntut  umum  yang menghentikan penuntutan tersebut bertanggungjawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif juga mensyaratkan beberapa hal. Adapun  pelaksanaannya  dengan  memperhatikan  beberapa  faktor  yakni  kepentingan  korban dan  kepentingan  hukum  lain  yang  dilindungi  termasuk  kepentingan  keluarga  korban/pelaku serta  pelaku  itu  sendiri;  penghindaran  stigma  negatif  dari  masyarakat  terhadap  pelaku maupun korban;   penghindaran pembalasan yang terbukti tidak dapat  memberikan efek jera bagi  pelaku  dan  pengembalian  keadaan  semula  bagi  korban;  respon  dan  keharmonisan masyarakat  sebagai  kepentingan  umum  yang  perlu  dijaga;  kepatutan,  kesusilaan  dan ketertiban  umum. 23 Pelaksanaannya  juga  perlu  mempertimbangkan  beberapa  hal  yakni subjek,  objek,  kategori  dan  ancaman  tindak  pidana  yang  dilakukan;  hal  yang melatarbelakangi  terjadinya  atau  dilakukannya  suatu  tindak  pidana;  tingkat  ketercelaan  dari
22 Beby  Suryani  Fithri,  ‘Asas  Ultimum  Remedium  Terhadap  Anak  Yang  Berkonflik  Dengan  Hukum  Dalam Rangka Perlindungan Anak’, Jurnal Mercatoria , 2017 <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.733>.
23 Nur  Hidayati,  ‘Peradilan  Pidana  Anak  Dengan  Pendekatan  Keadilan  Restoratif  Dan  Kepentingan  Terbaik Bagi Anak’, Ragam , 13.4 (2013), 144–151. Hlm. 148.

## Keadilan Restoratif sebagai Dasar Penghentian Penuntutan
oleh Jaksa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Iqbal Risha Ahmadi, Suteki
perbuatan tersebut; penilaian atau pandangan atas kerugian atau hal  yang timbul akibat dari suatu  tindak  pidana;  analisa  terkait  biaya  dan  manfaat  dari  penanganan  perkara;  pemulihan kembali  pada  keadaan  semula  yang  merupakan  hak  korban  dan  pelaku;  dan  adanya perdamaian antara pelaku dan korban.
PERJA  tersebut,  jika  dilihat  dari  sisi  pelaku  tindak  pidana,  perkara  dapat  ditutup  demi hukum  atau  dihentikan  penuntutannya  jika  terpenuhi  syarat  sebagai  berikut  yakni  tersangka baru  pertama  kali  melakukan  tindak  pidana;  tindak  pidana  yang  dilakukan  diancam  dengan pidana  denda  atau  pidana  penjara  yang  tidak  lebih  dari  lima  tahun;  dan  tindak  pidana  yang dilakukan  dengan  nilai  barang  bukti  atau  nilai  kerugian  yang  timbul  tidak  lebih  dari  Rp. 2.500.000,00. Contoh kasus terjadi di Kalimantan Barat khususnya di Desa Perigi Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang. Adapun kasus posisinya sebagai berikut:
ES  melakukan  pencurian  buah  kelapa  sawit  di  kebun  milik  perusahaan  PT.  PY. Jumlah buah kelapa sawit yang dicuri bila dikonversikan ke nilai mata uang sekitar Rp. 2000. 000,00. Atas perbuatannya tersebut ES dilaporkan oleh PT. PY ke kepolisian dan dikenakan Pasal 364 KUHP
“Perbuatan  yang  diterangkan dalam  pasal  362 dan  pasal  363  butir  4,  begitu  pun perbuatan  yang  diterangkan  dalam  pasal  363  butir  5,  apabila  tidak  dilakukan  dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri  tidak  lebih  dari  dua  puluh  lima  rupiah,  diancam  karena pencurian ringan dengan  pidana  penjara  paling  lama  tiga  bulan  atau  pidana  denda  paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.
Diketahui  bahwa  ES  baru  pertama  kali  melakukan  kejahatan.  Selanjutnya  P-21, berkas  dilimpahkan  ke  kejaksaan,  dengan  mempertimbangkan  PERJA  sebagaimana telah diuraikan di atas, Jaksa melakukan penutupan perkara demi hukum.
Tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  harta  benda  terdapat  kriteria  atau  keadaan  yang bersifat  kasuistik  yang  menurut  pertimbangan  Penuntut  Umum  dengan  persetujuan Kepala/Kepala  Cabang  Kejaksaan  Negeri  dapat  dihentikan  penuntutannya  berdasarkan keadilan  restoratif  dilakukan  dengan  memperhatikan  syarat  pada  huruf  a  disertai  salah  satu dari  huruf  b  atau  c.  Untuk  tindak  pidana  yang  dilakukan  terhadap  orang,  tubuh,  nyawa  dan kemerdekaan orang, syarat huruf c dapat dikecualikan. Tindak pidana yang dilakukan karena ada  unsur  kelalaian,  ketentuan  huruf  b  dan  c  dapat  dikecualikan,  akan  tetapi  dalam  hal terdapat  kriteria  atau  keadaan  yang  bersifat  kasuistik  berdasarkan  pertimbangan  Penuntut Umum dengan Persetujuan Kepala Cabang/Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan
penuntutan  berdasarkan  maka  untuk  tindak  pidana  yang  dilakukan  terhadap  orang  tersebut dan tindak pidana karena adanya unsur kelalaian tidak berlaku.
Syarat  dan  ketentuan  yang  telah  dijelaskan  pada  paragraf  sebelumnya,  penghentian penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif  dilakukan  dengan  memenuhi  syarat  sebagai berikut yaitu, telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh pelaku dengan  cara  mengembalikan  barang  yang  diperoleh  dari  perbuatannya  kepada  korban  dan mengganti  kerugian  yang  diderita  korban,  mengganti  biaya  yang  ditimbulkan  dari  akibat perbuatannya  dan/atau  memperbaiki  kerusakan  yang  ditimbulkan  akibat  dari  perbuatannya; telah  ada  kesepakatan  perdamaian  antara  korban  dan  pelaku;  dan  masyarakat  merespon positif atas upaya tersebut. Akan tetapi ketentuan huruf a mengenai syarat pemulihan kembali kepada keadaan semula dapat dikecualikan apabila telah disepakati antara korban dan pelaku.
Adapun  dalam  PERJA  tersebut  tersebut,  untuk  beberapa  perkara  yang  tidak  dapat dilakukan  penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif  adalah  antara  lain  tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat dan kepala  negaranya  serta  wakilnya,  ketertiban  umum  dan  kesusilaan;  tindak  pidana  yang diancam dengan ancaman pidana minimal; tindak pidana narkotika; tindak pidana lingkungan hidup; dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.
Keadilan Restoratif sebagai Dasar Penghentian Penuntutan oleh Jaksa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Iqbal Risha Ahmadi, Suteki

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini,  dapat disimpulkan sebagai  berikut: Pertama, bahwa  pelaksanaan  penghentian  penuntutan  oleh  Kejaksaan  berdasarkan  keadilan  restoratif sudah  diakomodir  dengan  adanya  Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  15 Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif.  Dimana pelaksanaannya  harus  didasarkan  pada  asas  keadilan,  asas  kepentingan  umum,  asas proporsionalitas,  asas ultimum  remidium, dan  asas  peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya ringan.  Penghentian  penuntutan  tersebut  dilakukan  dengan  memperhatikan  kepentingan korban  dan  kepentingan  hukum  lain  yang  dilindungi  termasuk  kepentingan  keluarga korban/pelaku serta pelaku itu sendiri, penghindaran stigma negatif terhadap pelaku maupun korban,  yang  terbukti  tidak  dapat  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  dan  pengembalian keadaan  semula  bagi  korban,  respon  dan  keharmonisan  masyarakat,  dan  kepatutan, kesusilaan  dan  ketertiban  umum. Kedua, bahwa  penghentian  penuntutan  tersebut  juga mempertimbangkan  subjek,  objek,  kategori  dan  ancaman  tindak  pidana;  latar  belakang terjadinya/dilakukannya  tindak  pidana;  tingkat  ketercelaan;  kerugian  atau  akibat  yang ditimbulkan dari tindak pidana; cost and benefit dari penanganan perkara; pemulihan kembali pada  keadaan  semula;  dan  adanya  perdamaian  antara  Korban  dan  Tersangka.  Pertimbangan dalam  penghentian  penuntutan  oleh  Kejaksaan  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  melakukan penegakan hukum yang lebih berkeadilan sebagai bentuk perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia.

## 5. REFERENSI
‘14.  Guidelines  on  the  Role  of  Prosecutors’,  in Essential  Texts  on  Human  Rights  for  the Police , 2010 <https://doi.org/10.1163/ej.9789004164819.i-520.185>
Daly, Kathleen, ‘What Is Restorative Justice? Fresh Answers to a Vexed Question’, Victims and Offenders , 12.3 (2016), 45–58 <https://doi.org/10.1080/15564886.2015.1107797> Effendi,  Tolib, Sistem  Peradilan  Pidana:  Perbandingan  Komponen  Dan  Proses  Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2018)
Febriansyah,  Ferry  Irawan,  ‘Keadilan  Berdasarkan  Pancasila  Sebagai  Dasar  Filosofis  Dan Ideologis
Bangsa’, DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 2017
<https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>
Fithri,  Beby  Suryani,  ‘Asas  Ultimum  Remedium  Terhadap  Anak  Yang  Berkonflik  Dengan Hukum  Dalam  Rangka  Perlindungan  Anak’, JURNAL  MERCATORIA ,  2017 <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.733>
Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2021, Vol. 13 No. 2
Hidayati,  Nur,  ‘Peradilan  Pidana  Anak  Dengan  Pendekatan  Keadilan  Restoratif  Dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak’, Ragam , 13.4 (2013), 144–51
Indarti, Erlyn, Filsafat Ilmu, Suatu Kajian Paradigmatik (Semarang, 2015)
Iqbal, Muhamad, ‘Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas Di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan  Umum’, Jurnal  Surya  Kencana  Satu :  Dinamika  Masalah  Hukum  Dan
Keadilan , 9.1 (2018), 87–100 <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v9i1.1178> Jandi Mukianto, Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia (Depok: Kencana, 2017) Lidya Suryani Widayati, ‘Ultimum Remedium Dalam Bidang Lingkungan Hidup’, Ius Quia Iustum Law Journal , 22.1 (2015), 1–24
Lokugamage,  A.  U.,  and  S.  D.C.  Pathberiya,  ‘Human  Rights  in  Childbirth,  Narratives  and Restorative Justice: A
Review’,
Reproductive Health , 2017 <https://doi.org/10.1186/s12978-016-0264-3>
Muhaimin, Muhaimin, ‘Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan’, Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 3.4 (2019), 23–45
<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.185-206>
Pangaribuan,  Luhut  M.P.,  ‘Hak  Asasi  Manusia’, Jurnal  Hukum  &  Pembangunan ,  2017 <https://doi.org/10.21143/jhp.vol19.no6.1180>
PBB, Majelis Umum, ‘Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia’, Indonesian Journal of International Law , 2006
Satria,  Hariman,  ‘Restorative  Justice:  Paradigma  Baru  Peradilan  Pidana’, Jurnal  Media Hukum , 3.2 (2018), 34–45 <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>
Sukardi,  ‘Penanganan  Konflik  Sosial  Dengan  Pendekatan  Keadilan  Restoratif’, Jurnal Hukum & Pembangunan , 3.2 (2016), 41–59
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no1.49>
Suteki,  Galang  Taufani, Metodologi  Penelitian  Hukum  (  Filsafat,  Teori,  Dan  Praktik) (Depok: Rajawali Pers, 2017)
Syahrin,  M.  Alvi,  ‘Penerapan  Prinsip  Keadilan  Restoratif  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Terpadu’, Majalah Hukum Nasional , 12.2 (2018), 34–52 <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>
Triwahyuningsih,  Susani,  ‘Perlindungan  Dan  Penegakan  Hak  Asasi  Manusia  (Ham)  Di
Indonesia’, Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum , 2018
<https://doi.org/10.24269/ls.v2i2.1242>
Waskito, Achmad Budi, ‘Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi’,
Jurnal Daulat Hukum , 1.1 (2018), 287–304

## Keadilan Restoratif sebagai Dasar Penghentian Penuntutan
oleh Jaksa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Iqbal Risha Ahmadi, Suteki
Zulfa,  Eva  Achjani,  ‘Pergeseran  Paradigma  Pemidanaan  Dl  Indonesia’, Jurnal  Hukum  & Pembangunan , 2017 <https://doi.org/10.21143/jhp.vol36.no3.1256>
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan asas Keadilan Restorative.