## Konsep Maqasid Syari‟ah
Menggali Dan Menemukan Konsep Maqasid Syari’ah Dalam Pohon Ilmu Hukum Indonesia

## Nurul Ma’rifah
IAIN Cirebon Email: Nurul.ma‟rifah@gmail.com

## Abstract
Islam has a concept in regulating the lives of Muslims in order to run according to  the  rules  and  provide  benefits  for  humans  to  realize  the  maqashid  shari'ah. Maqashid  Shari'ah  is  in  four  things,  first,  the  wisdom  behind  a  law.  Second.  A good  final  goal  to  be  achieved  by  law.  Third,  the  Divine  goal  group  and  moral concepts  which  form  the  basis  of  law.  Fourthly,  Mashalih.  Indonesian  Legal Studies can be described in a tree called the Indonesian law tree. The science of law has shifted from what was originally a part of philosophy and literature to a part of the humanities, bringing implications for changes in research approaches and  methods.  In  principle,  the  law  in  Indonesia  is  based  on  Pancasila,  and  the values  of  Pancasila  do  not  conflict  with  Maqashid  Shari'ah,  so  it  can  be concluded  that  the  Maqashid  Shari'ah  for  Indonesia  is  Pancasila.  In  the application  of  the  five  precepts,  they  are  interconnected  and  complementary rather  than  negating  or  prioritizing  some  of  the  others,  as  is  the  traditional concept of dharuriyat, hajjiyat and tahsiniyyat.
Keywords : Maqashid Shari'ah, Pancasila, Tree of Knowledge.

## Abstrak
Islam  mempunyai  konsep  dalam  mengatur  kehidupan  umat  Islam  agar  berjalan sesuai  aturan  dan  memberi  manfaat  bagi  manusia  agar  terwujudnya  maqashid syari‟ah.  Maqashid  Syari‟ah  terdapat  pada  empat  hal,  pertama,  hikmah  dibalik suatu  hukum.  Kedua.  Tujuan  akhir  yang  baik  yang  hendak  dicapai  oleh  hukum. Ketiga,  kelompok  tujuan  Ilahiyah  dan  konsep  moral  yang  menjadi  basis  dari hukum.  Keempat,  Mashalih.  Ilmu  Hukum  Indonesia  dapat  digambarkan  dalam sebuah pohon yang disebut pohon ilmu hukum Indonesia. Ilmu hukum mengalami pergeseran dari yang semula merupakan bagian dari filsafat dan sastra kemudian menjadi bagian dari humaniora, membawa implikasi terjadinya perubahan dalam pendekatan  dan  metode  penelitiannya.  Secara  asasi  hukum  di  indonesia berlandaskan  pada  pancasila,  dan  nilai-nilai  pancasila  tidak  bertentangan dengan maqashid syari‟ah, sehingga bisa disimpulkan bahwa maqashid syari‟ah untuk keIndonesiaan adalah Pancasila. Dalam penerapan kelima sila nya saling
Volume 16  Number 02, Page 248-264, November 2019 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
berkaitan dan melengkapi bukan meniadakan atau mengutamakan sebagian atas lainnya,  sebagaimana  konsep  tradisional  tentang  dharuriyat,  hajjiyat  dan tahsiniyyat.
Kata Kunci : Maqashid Syari‟ah, Pancasila, Pohon Ilmu.
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2019-10-07. Published : 2019-11-30.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License , which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pendahuluan
Hukum  Islam  merupakan  hukum  yang  dianut  dan  dijalankan  oleh  masyarakat  Islam berdasarkan  pada  hukum  syara‟,  illat-illat  dan  hikmah  pembuatannya,  dengan  kata  lain hukum  Islam  harus  sejalan  dengan  maqasid  syari‟ah  yang  senantiasa  berdasarkan  pada kemaslahatan manusia. Sasaran Islam adalah dasar perundangan dan target moral yang paling luhur.  Dasar  yang  bersifat  moral  ini  berdasarkan  kepada  sikap  menghormati  kehidupan, melanggengkan  kebaikan,  dan  memusnahkan  kejahatan.  Dari  dasar  ini  ditegaskan  dua  hal berikut: 1 Pertama , penegasan  yang mendalam akan pekerjaan dan kehidupan. Penegasan ini menyimpulkan bahwa manusia harus bekerja demi menjaga agama, hidup, harta, keturunan, dan akalnya. Kedua , target  maksimal  yang termasuk faktor  yang bersifat  moralitas. Apabila penegasan  pertama  merupakan  inti  kehidupan  maka  penegasan  kedua  ini  merupakan  inti agama.  Harta  dan  cara  menghasilkannya  dengan  cara  yang  halal,  serta  menjaganya merupakan tujuan utama kehidupan.
Perlindungan terhadap kemaslahatan manusia, menurut al-Thufi adalah tujuan utama Islam  atau  sumber  utama  tujuannya  ( qutb  maqshud  al-syar‟i ).  Oleh  karenanya,  dalam permasalahan-permasalahan  hukum,  kemaslahatan  manusia  menempati  urutan  pertama. Artinya,  ia  memiliki  prioritas  atas  seluruh  sumber  hukum  lainnya  termasuk  al-Qur‟an,  al-
1 Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, penj. Khikmawati, (Jakarta: bumiaksara, 2009), hlm. 205.
Sunah, dan Ijma‟. At-Thufi menegaskan, dimana saja teks keagamaan (al-Qur‟an, al-Sunah, dan Ijma‟) tidak selaras dengan kemaslahatan manusia, maka mashlahat harus diberi prioritas lebih dibandingkan teks. ( wa in khalafa wajaba taqdim ri‟ayah al mashlahat „alaiha ). Hal ini karena kemaslahatan manusia pada dasarnya adalah tujuan di dalam dirinya sendiri, sehingga perlindungan  terhadapnya  menjadi  prinsip  hukum  tertinggi  atau  sumber  hukum  paling  kuat ( aqwa adillah al-syar‟i ). 2
Di  negara  Indonesia  pelaksanaan  hukum  atau  penegakan  hukum  tidak  dikerjakan begitu  saja  akan  tetapi  harus  sesuai  dengan  konsep-konsep  yang  menyeluruh  berdasarkan UUD  1945  dan  Pancasila  sebagai  landasan  dasar  dan  filsafat  Negara  Republik  Indonesia. 3 Dalam kaitannya tersebut, Pancasila sebagai dasar negara menjadi RECHTSIDEE yang harus dituangkan  di  dalam  setiap  pembuatan  dan  penegakan  hukum.  Sebagai RECHTSIDEE , Pancasila  melahirkan  sistem  hukum  sekaligus  menjadi  sumber  dari  segala  sumber  hukum. 4 Hal  tersebut  tentu  berbeda  dengan  hukum  Islam  yang  diketahui  sumbernya  berasal  dari  al- Qur‟an dan Hadis dengan memiliki tujuan pokok-pokok syari‟ah.
Berdasarkan  pemaparan  tersebut,  muncul  sebuah  pertanyaan  apakah  layak  ketika pembuatan  hukum  ataupun  penegakan  hukum  di  Indonesia  yang  berdasarkan  pancasila bertujuan  sama  dengan maqashid  syari‟ah , yang  artinya  menyandingkan  dengan  maslahat yang didasarkan pada pandangan syar‟i  atau Allah Yang Maha Mengetahui,  sehingga tidak diragukan  kemashlahatannya  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Syar‟i  disini  adalah  menjelaskan konsep-konsep kemaslahatan melalui nash al-syari‟at yang berupa nash al-Qur‟an dan nash al Hadis. 5
Oleh  karena  itu  pembahasan  tentang  menggali  dan  menemukan  konsep maqashid syari‟ah dalam  pohon  ilmu  hukum  Indonesia  layak  untuk  dilakukan.  Tulisan  ini  mencoba menggunakan  konsep maqashid  syari‟ah tidak  hanya  dari  pemahaman  klasik,  sehingga maqashid syari‟ah tidak hanya sebagai bahan yang hanya menjadi doktrin, akan tetapi patut
2 Khoirudin  Nasution,  “Kata  Pengantar”  dalam  buku  Muhammad  Roy, Dekonstruksi  Filsafat  Hukum  Islam: Penerapan Mashlahat Najm al-Din al-Thufi sebagai Metode Dinamisasi Ijtihad Hukum Islam , (Yogyakarta: Pondok Pesantren UII, 2007), hlm. Vii.
3 Busthanul  Arifin, Pelembagaan  Hukum  Islam  di  Indonesia:  Akar  Sejarah,  Hambatan  dan  Prospeknya, cet. Ke.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 34.
4 Mahfud  MD, Pancasila  Sebagai  Dasar  Ideologi  Negara, (Yogyakarta:  Slide  Kuliah  Umum  Fakultas  Hukum UII, 2011), tidak diterbitkan.
5 Ibid,. hlm.136.
untuk diterapkan dalam setiap kondisi waktu dan tempat.  Meminjam istilah yang digunakan Yudian Wahyudi bahwa maqashid syari‟ah harus digunakan sebagai pisau analisis. 6

## Pembahasan
Konsep Maqashid Syari’ah
Maqashid asy-syari‟ , maqashid asy-syari‟ah , dan maqashid asy-syar‟iyah mempunyai konotasi  yang  sama  yang  secara  etimologi  tersusun  dari  dua  kata,  yaitu maqashid dan asy- syari‟ah dengan berbagai derivasinya. kata maqashid adalah bentuk jama‟ dari kata maqshid yang merupakan bentuk kata jadian (bentuk isim makan ) dari kata kerja qashada ( fi‟il madhi ) yang berarti bernaksud atau menunju sesuatu. 7
Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan solusi  untuk  kehidupan  manusia  agar  selaras  dan  seimbang.  Oleh  karena  itu  Islam mempunyai  konsep  dalam  mengatur  kehidupan  umat  Islam  agar  berjalan  sesuai  aturan  dan memberi  manfaat  bagi  manusia  agar  terwujudnya maqashid  syari‟ah. Maqashid  Syari‟ah terdapat  pada  empat  hal, pertama ,  hikmah  dibalik  suatu  hukum. Kedua .  Tujuan  akhir  yang baik  yang hendak dicapai  oleh hukum. Ketiga , kelompok tujuan  Ilahiyah dan konsep moral yang menjadi basis dari hukum. Keempat, Mashalih . 8
Maqashid  Syari‟ah juga  dapat  dilihat  sebagai  doktrin  dan  sebagai  metode.  Sebagai doktrin, Maqashid  syari‟ah bermaksud  mencapai  menjamin  dan  melestarikan  kemaslahatan bagi  umat  manusia,  khususnya  umat  Islam.  Untuk  itu  dicanangkan  tiga  skala  prioritas  yang berbeda  tetapi  saling  melengkapi: al-dharuriyyat,  al-hajjiyyat  dan  al  tahsinat. 9 Dharuriyyat
6 Yudian  Wahyudi, Ushul  Fikih  versus  Hermeneutika:  Membaca  Islam  Dari  Kanada  Dan  Amerika , (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2014), hlm. 45.
7 Lois Ma‟luf, Al-Munjid fi al-Lughoh wa al-A‟lam (Bairut: Dār al-Masyriq, 1998), hlm. 632.
8 Sulaiman Al-Thufi berpendapat bahwa maslahat yang berupa penjagaan terhadap maqasid al-Syari‟ mengenai ibadah  ditentukan  dengan  nash  karena  otoritas  pribadi  syar‟i,  sehingga  tidak  ada  yang  mengetahui hakekatnya  kecuali  syar‟I  semata.  Sedangkan  dalam  hal  muamalah  Al-Thufi  cenderung  “mengabaikan” petunjuk  nash,  dan  memakai  petunjuk  akal  yang  berdasarkan  ayat-ayat  universal. Kerangka  berpikir  Al- Thufi  sebenarnya  tetap  berdasarkan  nash  syari‟ah,  tetapi  yang  bersifat  universal  dan  di  modifikasi  dengan penalaran  sebagai  alat  untuk tatbiq  al  hukmi.  Lihat, Muhammad  Roy, Dekonstruksi  Filsafat  Hukum  Islam: Penerapan Mashlahat Najm al-Din al-Thufi sebagai Metode Dinamisasi Ijtihad Hukum Islam , (Yogyakarta: Pondok  Pesantren  UII,  2007), hlm.36. Syatibi  juga  mendefinisikan  maslahah  sebagai  berikut:  Apa-apa  yang menyangkut  rizki  manusia  pemenuhan  penghidupan  manusia  dan  pemerolehan  apa-apa  yang  dituntut  oleh kualitas  emosional  dan  intelektualnya,dalam  pengertian  mutlak,  akan  tetapi  Syatibi  juga  memperhitungkan berbagai pengertian lain dimana maslahah bisa dikaji. Bagi Syatibi maslahah tidak bisa dipisahkan antara di dunia  dan  di  akhirat,  jika  ada  perbedaan  kedua  maslahah  maka  syara‟  lebih  mementingkan  kehidupan akherat. Lihat, Muhammad  Khalid  Mas‟ud, Filsafat  Hukum  Islam  dan  Perubahan  Sosial, alih  bahasa, W.Asmin, ( Surabaya: al Ikhlas, 1995), hlm. 242.
9 Seperti  apa  yang  diungkapkan  oleh  Asy-Syatibi  yang  menjabarkannya  dalam  konsep  maqasid  syari‟ah  yang terbagi  kedalam  tiga  bagian  yaitu: daruriyyat (primer), hajiyyat (sekunder),  dan tahsiniyyat (tersier).
ketiadaannya  akan  berakibat  menghancurkan  kehidupan  secara  total.  Disini  ada  lima kepentingan  yang harus  dilindungi: agama, jiwa, akal,  harta dan keturunan. Misalnya untuk menyelamatkan  jiwa,  Quran  memerintahkan  agar  manusia  makan  tetapi  tidak  boleh berlebihan. Maqashid  al-Hajjiyyat (tujuan-tujuan  sekunder)  didefinisikan  sebagai  sesuatu yang  dibutuhkan  oleh  manusia  untuk  mempermudah  mencapai  kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori dharuriyyat. Sebaliknya, menyingkirkan faktor-faktor yang mempersulit  usaha  perwujudan dharuriyyat. Misalnya  untuk  makan  dibutuhkan  alat  masak. Tanpa  kompor  manusia  dapat  memasak  nasi  tetapi  kehadiran  kompor  akan  memudahkan proses  pencapaian  tujuan  memasak  nasi. Maqashid  Tahsiniyyat merupakan  tujuan-tujuan tertier  yang  didefinisikan  sebagai  sesuatu  yang  kehadirannya  bukan  niscaya  maupun dibutuhkan,  tetapi  bersifat  akan  memperindah.  Sebaliknya,  ketidakhadirannya  tidak  akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan. 10 Misalnya orang bebas memilih warna apa saja untuk kompor kesayangannya.
Kemudian,  sebagai  metode, Maqashid  syari‟ah di  sini  dimaksudkan  sebagai  pisau analisis atau kaca mata untuk membaca kenyataan yang ada di sekeliling kita. Mesti di ingat kembali bahwa problem utama yang mendorong ulama untuk merumuskan berbagai teori dan metode ijtihad adalah kenyataan abadi  yang dihadapi oleh Islam bahwa nash Al-Qur‟an dan Hadis terbatas secara kuantitatif, padahal peradaban (peristiwa hukum) selalu berkembang. 11
Kandungan maqashid  syari‟ah adalah  kemaslahatan. Pada  dasarnya,  maslahat  dalam tinjauan  syari‟at  ada  tiga  macam,  yaitu maslahah  mu‟tabarah,  maslahah  mulghah ,  dan maslahah mursalah . Maslahah yang pertama diketahui dengan adanya nash yang menjelaskannya sebagaimana contoh-contoh  ayat-ayat  hukum  yang  ada  dalam  al-Qur‟an.  Maslahah  kedua  adalah  maslahah  yang ada  dalam  nash  namun  kemaslahatannya  lebih  kecil  bila  dibandingkan  dengan  kemafsadatannya. Contoh  yang  sering  diajukan  adalah  tentang  khamar.  Sedangkan  maslahah  yang  terakhir  adalah maslahah  yang  tidak  ada  nash  secara  eksplisit  menyebutkannya  tetapi  masuk  dalam  ruang  lingkup pembahasan  dan  tujuan  syari‟at.  Karena  tidak  ada  nash  yang  membatalkan  dan  mendukung
Daruriyyat memiliki tujuan untuk menjaga ad-din   (agama), an-nasl (keturunan), al-mal (harta benda) dan al- aql (akal pikiran). Lihat, Asy-Syatibi, al- Muwa>faqa>t fi Usu>l al Ahka>m , ( Beiru>t: Da>r al Fikr,1341 H )  juz  II,  hlm.  2.  Asy-Syatibi  adalah  orang  ketiga  yang  mengembangkan  teori  maqashid.  Sebelumnya  sudah ada  al-Ghazali  dan  imam  al-haramain  al-Juwaini.  Al-Juwaini  adalah  orang  yang  pertama  kali mengembangkan  teori maqashid  asy-syari‟ah .  Sedangkan  asy-syatibi  pada  hakekatnya  hanya  melakukan pengulangan  dan  merujuk  pada  gagasan  yang  telah  dimatangkan  oleh  al-Ghazali  yang  sebelumnya  telah dicetuskan oleh al-Juwaini. Nawir Yuslem, “Maqasid al-Syariah Al-Ghazali tentang Pengembangan Hukum Islam,” dalam Amir Mahmud (ed.), Islam dan Realitas Sosial di Mata Intektual Muslim Indonesia (Jakarta: Edu Indonesia Sinergi, 2005), hlm. 241.
10 Yudian  Wahyudi, Ushul  Fikih  versus  Hermeneutika:  Membaca  Islam  Dari  Kanada  Dan  Amerika , (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2014), hlm. 45-47.
11 Ibid.,
keberadaannya maka  kemudian disebut mursalah. 12 Kemaslahatan itu, melalui analisis maqashid syari‟ah tidak hanya dilihat dalam arti tekhnis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan  hukum  dilihat  sebagai  sesuatu  yang  mengandung  nilai  filosofis  dari  hukum- hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap manusia. 13
Kemaslahatan oleh syatibi dilihat pula dari 2 (dua) sudut pandang. Dua sudut pandang itu adalah:
1. Maqashid al-Syari‟ (Tujuan Tuhan)
2. Maqashid al-Mukallaf (Tujuan Muakallaf)
Maqashid  al-syari‟ah dalam  arti Maqashid  al-Syar‟i mengandung  empat  aspek. Keempat aspek itu adalah:
1. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat
2. Syariat sebgai sesuatu yang harus dipahami
3. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan,
4. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum. 14
Aspek  pertama  berkaitan  dengan  muatan  dan  hakikat maqashid  al-syari‟ah .  Aspek kedua  berkaitan  dengan  dimensi  bahasa  agar  syari‟at  dapat  dipahami  sehingga  dicapai kemaslahatan  yang  dikandungnya.  Aspek  ketiga  berkaitan  dengan  pelaksanaan  ketentuan- ketentuan  syariat  dalam  rangka  mewujudkan  kemaslahatan.  Ini  juga  berkaitan  dengan kemampuan  manusia  untuk  melaksanakannya.  Aspek  yang  terakhir  berkaitan  dengan kepatuhan  manusia  sebagai  mukallaf  di  bawah  dan  terhadap  hukum-hukum  Allah.  Atau dalam  istilah  yang  lebih  tegas  aspek  tujuan  syariat  berupaya  membebaskan  manusia  dari kekangan hawa nafsu. 15
As-Syatibi  melakukan  pengkategorian  ke  dalam maqashid  daruriyat , hajjiyat dan tahsiniyat , menunjukkan bahwa betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan  manusia.  Disamping  itu  pula  pengkategorian  itu  mengacu  tidak  hanya  kepada
12 Lihat:  Muhammad  Adib  Salih, Masdhar  at-tasyri‟  al-Islami  wa  manahij  al-Istinbath (Kairo:  Dar  al-Fikr, ttp.), hlm. 466
13 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid al-Syari‟ah menurut al-Syatibi , cet.ke 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), Hlm. 65-66.
14 Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‟ah, I, II, III, dan IV , (Beirut: Dar al-Ma‟rifah, t.th), Hlm.5
15 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid al-syari‟ah menurut al Syatibi , Hlm. 70
pemeliharaan  lima  unsur,  akan  tetapi  mengacu  kepada  pengembangan  dan  dinamika pemahaman  hukum  yang  diciptakan  oleh  Tuhan  dalam  rangka  mewujudkan  kemaslahatan manusia. 16
Kepentingan  hidup  manusia  yang  bersifat  primer  yang  disebut  dengan  istilah daruriyat tersebut di atas merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh hukum Islam. Kepentingan-kepentingan  yang  harus  dipelihara  itu,  yang  juga  telah    disinggunng  di  atas adalah lima, yaitu: 17
1. Pemeliharaan  agama  merupakan  tujuan  pertama  hukum  Islam.  Sebabnya  adalah  karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen- komponen  akidah  yang  merupakan  pegangan  hidup  setiap  Muslim  serta  akhlak  yang merupakan  sikap  hidup  seorang  Muslim,  terdapat  juga  syariah  yang  merupakan  jalan hidup  seorang Muslim. Karena itulah hukum  Islam  wajib melindungi  agama  yang dianut oleh  seseorang  dan  menjamin  kemerdekaan  setiap  orang  untuk  beribadah  menurut keyakinan (agama)-nya.
2. Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam. Karena itu hukum Islam wajib memelihara  hak  manusia  untuk  hidup  dan  mempertahankan  kehidupannya.  Untuk  itu hukum  Islam  melarang  pembunuhan  (QS  17:33)  sebagai  upaya  menghilangkan  jiwa manusia  dan    melindungi  berbagai  sarana  yang  dipergunakan  oleh  manusia  untuk  dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.
3. Pemeliharaan akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam, karena dengan mempergunakan akalnya,  manusia  dapat  berpikir  tentang  allah,  alam  semesta  dan  dirinya  sendiri.  Dengan mempergunakan  akalnya  manusia  dapat  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dan tekhnologi.  Penggunaan  akal  juga  harus  diarahkan  pada  hal-hal  atau  sesuatu  yang bermanfaat  bagi  kepentingan  hidup  manusia,  tidak  untuk  hal-hal  yang  merugikan kehidupan.  Dan  untuk  memelihara  akal  itulah  maka  hukum  Islam  melarang  orang meminum  setiap  minuman  yang  memabukkan  yang  disebut  dengan  istilah khamr dalam al-Qur‟an (5:90) dan menghukum setiap perbuatan yang dapat merusak akal manusia.
4. Pemeliharaan keturunan, agar kemurnian darah dapat  dijaga dan kelanjutn umat manusia dapat  diteruskan,  merupakan  tujuan  keempat  hukum  Islam.  Hal  ini  tercermin  dalam
16 Ibid, hlm 73.
17 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia , cet. Ke 19, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.62-65
hubungan  darah  yang  menjadi  syarat  untuk  dapat  saling  mewarisi  (QS  4:11),  larangan- larangan  perkawinan  yang  disebut  secara  rinci  dalam  al-Qur‟an  (4:23),  dan  larangan berzina (QS 17:32).
5. Pemeliharaan harta adalah tujuan kelima hukum Islam menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian  Tuhan  kepada  manusia,  agar  manusia  dapat  mempertahankan  hidup  dan melangsungkan  kehidupannya.  Oleh  karena  itu,  hukum  Islam  melindungi  hak  manusia untuk  memperoleh  harta  dengan  cara-cara  yang  halal  dan  sah  serta  melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan Negara, misalnya dari penipuan (QS 4: 29), penggelapan (QS 4: 58), perampasan (QS 5: 33), pencurian (QS 5: 38), dan kejahatan ain terhadap harta orang lain.
Sedangkan pandangan asy-Syatibi tentang syarat-syarat ijitihad: 18
1) Dapat  memahami maqasid  asy-syari‟ah secara  sempurna,  apabila  seseorang  mampu memahami maqasid  asy-syari‟ah dalam  segala  persoalan,  berarti  ia  telah  sampai  pada tingkat  pemahaman  para  khalifah  Nabi  dalam  mengajar,  berfatwa  dan  menetapkan hukum sesuai dengan hukum yang diturunkan Allah SWT.
2) Mempunyai  kemampuan  untuk  menggali  hukum  atas  dasar  pemahamannya  terhadap Maqasid asy-syari‟ah.

## Pohon Ilmu Hukum Indonesia
Ilmu hukum mengalami  pergeseran dari  yang semula merupakan bagian  dari filsafat dan  sastra  kemudian  menjadi  bagian  dari  humaniora,  membawa  implikasi  terjadinya perubahan  dalam  pendekatan  dan  metode  penelitiannya.  Untuk  selanjutnya  pohon  ilmu hukum  berkembang  ke  dalam  banyak  cabang  dan  ranting  yang  memerlukan  treatment  yang berbeda  karena  lingkupnyapun  berbeda.  Bahkan  juga  karena  dengan  ilmu  atau  hal-hal  yang ada di luar dirinya juga berbeda-beda.
18 Kedua  kriteria  ini  menurut  asy-Syatibi  saling  terkait,  kriteria  kedua  sebagai  alat  bantu  bagi  kriteria  pertama yang  merupakan  tujuan.  Menurut  Asy-Syatibi  memahami maqasid  asy-syari‟ah merupakan  syarat  yang menentukan  keberhasilan  ijtihad,  kendatipun  demikian  tidak  berarti  seorang  mujtahid  boleh  mencukupkan pada prinsip-prinsip umum dengan mengesampingkan dalil-dalil khusus, menurut asy-Syatibi antara prinsip- prinsip  umum  dengan  dalil-dalil  khusus  harus  dikompromikan  pada  saat  melakukan  ijtihad  hukum.  Asy- Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari‟ah, (Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, t.t), IV:89.
Gijssels  dan  Van  Hoecke  mengatakan  ilmu  hukum  merupakan  suatu  ilmu pengetahuan  yang  secara  sistematis  dan  terorganisasikan  tentang  gejala  hukum,  struktur kekuasaan, norma-norma, hak-hak dan kewajiban. 19
Ilmu  Hukum  Indonesia  dapat digambarkan dalam  sebuah pohon  yang disebut pohon ilmu hukum Indonesia. Uraian makna dari pohon ilmu hukum Indonesia adalah: 20
1. Akar yang kokoh menghujam ke bumi digunakan untuk menggambarkan Pancasila, yang meliputi  Ketuhanan,  Kemanusiaan,  Persatuan,  Demokrasi  dan  Keadilan.  5  pondasi  akar tersebut  juga  diibaratkan  sebagai  sari  pati  makanan  yang  dihimpun  oleh  akar  dan selanjutnya dikirim keseluruh sistem pohon: batang, dahan, ranting dan daun.
2. Batang  yang  kokoh  digunakan  untuk  menggambarkan  serat-serat  pokok  ilmu  seperti, sosiologi, politik, budaya, anthropologi, ekonomi, dan psikologi.
3. Dahan  dan  ranting  yang  kokoh  dan  rindang  tersebut  digunakan  untuk  menggambarkan hukum-hukum  ataupun  perundang-undangan  sebagai  hasil  pembuatan  hukum  untuk mengatur  dan  melindungi  masyarakat.  Diantaranya  adalah  Hukum  Perdata,  Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional dll.

## 4. Sedangkan daun sebagai hasil wujud dari kebijakan dan implementasi.
Filosofi  pohon  menunjukkan  kepada  kita  bahwa  pohon  tumbuh  menjadi  besar  dan kuat karena dimulai dari bawah, yaitu akar. Karena akarlah alat pohon mencari makan untuk kelangsungan  hidupnya.  Akar  berada  di  bawah  mencengkeram  tanah,  karena  disanalah tempat untuk tumbuh. Akarlah sebenarnya sumber kekuatan dari pohon agar tetap bisa tegak.
Batang  yang  kokoh  menjadi  penyangga  oleh  karena  itu  ilmu  hukum  harus memperhatikan  ilmu-ilmu  lain  seperti  sosiologi,  psikologi,  ekonomi,  antropologi  dan  ilmu- ilmu  sosial  lainnya.  Hal  ini  merupakan  pandangan  dari  aliran  yang  dipelopori  oleh  Roscoe Pound  yang menganggap bahwa fungsi  hukum  sebagai  „a tool of Social engineering,” oleh karenanya  Pound  sangat  mengkritisi  dan  mempertanyakan  fungsi  hukum  sebagai  norma dalam  masyarakat  karena  hukum  sebagai  lembaga  terpenting  dalam  melaksanakan  kontrol
19 Jan Gijssels and Mark van Hoecke, what is Rechtsteorie?., Kluwer, Rechtwetenschappen, Antwerrpen, 1982, 8
20 Mahfud MD, Pancasila Sebagai Dasar Ideologi Negara, (Yogyakarta: Slide Kuliah Umum Fakultas Hukum UII, 2011), tidak diterbitkan.
sosial,  bahkan  secara  bertahap  hukum  telah  menggantikan  fungsi  agama  dan  moralitas sebagai instrument penting untuk mencapai ketertiban sosial (sosial order).

## Pancasila sebagai Akar Pohon Ilmu Hukum: Sesuaikah dengan Maqashid Syari’ah
Disebut-sebut  sebagai  akar  yang  merupakan  sarana  terkuat  dari  sebuah  pohon. Pancasila  dalam  sejarahnya  sempat  ditolak  untuk  mempertahankan  Islam  sebagai  dasar negara  oleh  partai-partai  Islam  yang  bersatu.  Dalam  periode  ini  juga  muncul  banyak kelompok  yang  saling  berkepentingan  membentuk  dasar  negara.  Salah  satunya  adalah kelompok umat Islam yang ikut berperan serta merumuskan Pancasila. Rumusan Pancasila adalah sebagai berikut:
1. Ketuhanan, Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-Pemeluknya;
2. (Menurut Dasar) Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab;
3. Persatuan Indonesia
4. (Dan) Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan;
5. (Serta Dengan Mewujudkan Suatu) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 21
Di  sisi  lain,  pihak  pembela  Pancasila  tampaknya  juga  tidak  mampu  meyakinkan kelompok  pendukung  dasar  Islam  bahwa  pancasila  bukan  sekuler,  suatu  atribut  yang ditentang  oleh  kelompok  Islam.  Pada  umumnya,  argumen  yang  biasa  diajukan  ialah  bahwa pancasila merupakan „suatu perjanjian moral yang luhur‟ antara kaum nasionalis sekuler dan kelompok Islam. 22
21 Disebut  bahwa  konsep  mengenai  pancasila  menyerupai  konsepsi  yang  dituangkan  secara  lambang  menjadi Lambang  Banteng  SI.  Digambarkan  secara  lengkap  dan  selain  Islam  tidak  lepas  dari  tempat  berpijaknya yakni  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  kelambangannya  juga  betul-betul  bersifat  Indonesia:  Banteng,  senjata pusaka, timbangan, kapas dan padi. Huruf-hurufnya menggunakan huruf yang secara mayoritas dikenal oleh bangsa  Indonesia.  Huruf  Jawa  digunakan  oleh  suku  bangsa  Jawa,  sedangkan  di  luar  suku  Jawa  diwakili dengan  huruf  Melayu  yang  saat  itu  masyarakat  secara  mayoritas  mampu  membacanya.  Oleh  karena  itu, mungkin kalau Bung Karno selalu menyatakan diriya penggali Pancasila, sebagai pernyataan lain bahwa ada pimpinan  bangsa  yang  pantas  di  sebut  pencipta  atau  penemu  gagasan  Pancasila.  Mungkin  H.O.S. Tjokroaminoto  yang  tepat  dianggap  sebagai  pencipta  Pancasila. Lihat, Ahmad  Mansur  Suryanegara, Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia, cet. ke iv (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 208- 209
22 Ahmad  Syafi‟i  Ma‟arif, Islam  Dan  Pancasila  Sebagai  Dasar  Negara:  Studi  Tentang  Perdebatan  Dalam Konstituante , (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), Hlm.147
Akan tetapi berbeda dengan Hatta yang dikenal sebagai seorang demokrat sejati, Hatta mengemukakan  pendapatnya  secara  terus  terang  dan  jujur.  Barangkali  karena  integritas pribadinyalah,  maka  pemimpin-pemimpin  Islam  tidak  pernah  menunjukkan  sikap  antipasti terhadap Hatta sekalipun tidak semua pemimpin itu setuju dengan kritik tersebut. 23
Argumen-argumen  Hatta  tentang  Pancasila  disebutkan  Sila  Ketuhanan  Yang  Maha Esa,  menurut  Hatta,  merupakan  prinsip  pembimbing  bagi  cita-cita  kenegaraan  di  Indonesia. Prinsip spiritual dan etik ini memberikan bimbingan kepada semua yang baik bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Sejalan dengan prinsip dasar ini, sila kedua, “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”,  adalah  kelanjutan  dari  sila  pertama  dalam  praktek.  Begitu  juga  sila  ketiga  dan keempat.  Sedangkan  sila  kelima,  „Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”,  menjadi tujuan akhir dari ideologi pancasila. 24 Dengan berpegang teguh pada filsafat ini, pemerintah Negara Indonesia, kata Hatta, jangan sampai menyimpang dari jalan lurus bagi keselamatan Negara dan masyarakat, ketertiban dunia dan persaudaraan antar bangsa. 25
Di dalam piagam Jakarta (22-6-1945) yang kemudian diterima oleh Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indoesia sebagai Pembukaan atau Mukaddimah Undang-undang Dasar, dinyatakan  antara  lain  bahwa  Negara  „berdasarkan  kepada  Ketuhanan,  dengan  kewajiban menjalankan  syariat  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya.  Tujuh  kata  terakhir  ini,  yang  semula tercantum dalam Piagam Jakarta, oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18- 8-1945 diganti dengan kata „Yang Maha Esa‟ dan ditambahkan pada perkataan „Ketuhanan‟ sehingga  susunan  rumusannya  dalam  pembukaan  tersebut  menjadi  „Ketuhanan  Yang  Maha Esa.‟ Menurut Hazairin ada enam kemungkinan tafsiran terhadap susunan kata tersebut. (1) Dalam Negara RI tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah- kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau yang  bertentangan  dengan  kaidah-kaidah  agama  Hindu  Bali  bagi  orang-orang  Hindu  Bali, atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha, (2) Negara RI wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani dan syariat Hindu Bali bagi orang Hindu Bali, sekadar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan  kekuasaan  Negara,  (3)  Syariat  yang  tidak  memerlukan  bantuan  kekuasaan Negara  untuk  menjalankannya  dan  karena  itu  dapat  dijalankan  sendiri  oleh  setiap  pemeluk
23 Ibid, hlm.156.
24 Muhammad Hatta, “Demokrasi Kita”, Panji Masyarakat , 2, No. 22. 1960, hlm. 7.
25 Ibid , hlm. 17-18.
agama  yang  bersangkutan,  menjadi  kewajiban  pribadi  terhadap  Allah  bagi  setiap  orang  itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing. 26
Sebagai  langkah  pertama  untuk  mewujudkan  politik  nasionalnya,  Hatta  mencoret istilah-istilah  Islam  yang  terdapat  dalam  batang  tubuh  Undang-Undang  Dasar  :  1.  “ Mukaddimah” diganti “pembukaan”, 2.Tujuh kata “dengan kewajaiban menjalankan syari‟at Islam  bagi  pemeluknya  “  di  hapus,  diganti  “berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,”  3. Pasal  6  ayat  7  “  Presiden  ialah  orang  Indonesia  asli  dan  beragama  Islam,”  kata-kata  “dan beragama  Islam”  dicoret.  Dengan  menghadirkan  kata-kata  “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa” Hatta  menghantam  komunisme  sejak  dini,  tetapi  sekaligus  mengibarkan  bendera  tauhid. Disinilah  makna  strategis  konstitusional  Hatta.  Hatta  mewujudkan  “Ummati  Wahidah” artinya  Umat  Islam,  Kristen  dan  Katolik  yang  seakar  teologis  di  satu  pihak  dan  di  sisi  lain Hindu  dan  Budha  (bahkan  Kong  Hu  Cu),  yang  agak  jauh  dari  segi  teologis,  harus  bersatu melawan  penjajah  Belanda  yang  justru  seakar  teologis  dengan  Islam.  Sehingga  Hatta menghindari  mafsadat  yang  lebih  besar  dengan  melakukan  tindakan  yang  beresiko  lebih kecil,  yaitu  mencoret  tujuh  kata  yang  merupakan  kemaslahatan  umat  Islam  Indonesia. Dengan  demikian,  Hatta  membutuhkan  nasionalisme  sebagai  sarana  untuk  mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan daruri umat Islam Indonesia. Hatta lebih mementingkan kesatuan wilayah  (mal)  dan  kesatuan  jiwa  (nafs)  atas  agama  demi  membangun  pride  dan  generasi penerus (nasl). 27
Rumusan Pancasila mengalami perubahan terakhir pada tanggal 18 Agustus 1945 atau 10  Ramadhan  1364  dan  diakhiri  dengan  kemunculan  Pancasila  sebagai  ideologi  negara. 28 Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, ditetapkan oleh Badan Panitia Persiapan untuk  penyelenggaraan  Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI)  dan  Panitia  Persiapan Penyelenggaraan  Kemerdekaan  Indonesia  tahun  1945.  Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam perdebatan  mempersiapkan  dasar  Negara  telah  sepakat  dengan  Pancasila  yang  termaktub dalam  Mukaddimah  UUD  1945,  dengan  tanpa  menyertakan  kalimat  “dengan  menjalankan
26 Hazairin, Demokrasi Pancasila, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), hlm. 30
27 Yudian  Wahyudi, Maqashid  Syari’ah  dalam  Pergumulan  Politik:  Berfilsafat  Hukum  Islam  dari  Harvard  ke Sunan Kalijaga, cet. 3 (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), 36-38.
28 Negara Pancasila lebih cocok dengan tradisi agama dan politik di Indonesia. Dalam Negara Pancasila, agama dan  nasionalisme  hidup  berkembang  dan  didukung  negara.  Negara  Pancasila  mampu  menyatukan  beragam kelompok yang bertentangan. Sebagai kompromi politik, negara mendukung perkembangan agama meskipun tidak  menyatakan  satu  agama  sebagai  negara. Lihat, Muhammad  Ali, Teologi  Pluralis  Multikultural: Menghargai Kemajemukan, Menjalin Kebersamaan, cet. ke-1 (Jakarta: Penerbit  Buku Kompas , 2003), hlm. 56-57.
syariat  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya”. 29 Ini  merupakan  pencapaian  yang  luar  biasa. Kesepakatan  ini  dianggap  sebagai  semangat  membangun  bangsa  dengan  bersatu  padu  dan sangat menjunjung tinggi kemerdekaan Negara yang dari kelompok penjajah.
Pancasila  sebagai  jati  diri  bangsa  Indonesia  mengandung  ciri-ciri:  (1)  Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia, (2) Pancasila sebagai Identitas diri bangsa Indonesia, (3)  Pancasila  sebagai  keunikan  bangsa  Indonesia,  (4)  Pancasila  sebagai  moral  bangsa Indonesia. 30

## Pohon ilmu hukum dalam konsep Maqashid Syari’ah
Sebelum menjelaskan pohon ilmu hukum secara keseluruhan, terlebih dahulu melihat akar  ilmu  hukum  sebagai  pondasi  dari  pohon  ilmu  hukum  yaitu  Pancasila.  Sesuai  dengan yang  telah  dijelaskan  diatas  mengenai maqashid  syari‟ah ,  yang  mengandung  lima  unsur mengenai  melindungi  agama,  melindungi  jiwa,  melindungi  keutuhan  keluarga,  melindungi akal,  dan  melindungi  harta  dirasa  sangat  mirip  sekali  dengan  Pancasila,  bahkan  dapat dikatakan  Pancasila  adalah Maqashid  Syariah tafsiran  Indonesia. Maqashid  Syariah mengandung  lima  hal,  yaitu  melindungi  agama  yang  dalam  Pancasila  disebut  “Ketuhanan Yang  Maha  Esa”,  kedua,  melindungi  jiwa  yang  dalam  pancasila  disebut  “Perikemanusiaan yang  adil  dan  beradab”.  Ketiga,  melindungi  keutuhan  keluarga  besar  yang  dalam  Pancasila disebut  “Persatuan  Indonesia”.  Keempat,  melindungi  akal  pendapat  yang  dalam  Pancasila disebut  “Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan perwakilan”.  Kelima,  melindungi  hak  atas  harta  yang  dalam  Pancasila  disebut  “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam hal ini, jelaslah bahwa dengan prinsip Maqashid Syari‟ah ,  bagaimana  nilai-nilai  yang  terkandung  (substansi)  dari  Pancasila  sejalan  dengan syari‟at  Islam  dengan  mengutamakan  asas  kemaslahatan  yang  merangkul  seluruh  warga Negara.
Kemiripan  itulah  yang  menyebabkan  gagasan  pancasila  Soekarno  muda  mendapat dukungan  penuh  dari  bangsa  ini  menjadi  dasar  Negara.  Letjen  Suharto  dan  TNI  juga mengusung  gagasan  yang  sama  untuk  mendapat  dukungan  penuh  bangsa.  Ketika  Pancasila telah ditafsirkan terlalu jauh dari Maqashid Syariah .
29 Zuly  Qodir, Sosiologi  Politik  Islam:  Kontestasi  Islam  Politik  dan  Demokrasi  di  Indonesia, cet.  ke  1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 6-7.
30 M. Abdul Karim, Menggali Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam (Yogyakarta: Surya Raya, 2004), hlm. 28-42.
Mengutip  pendapatnya  Munawir  Sadzali:  “Bersyukurlah  kaum  Muslimin  Indonesia bahwa bangsa Indonesia telah menentukan Pancasila sebagai satu-satunya asas dan landasan bagi  kehidupan  kenegaraannya….Negara  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  bukanlah Negara  Sekuler…karena  pemerintah  secara  lngsung  ikut  serta  dalam  pemupukan kesejahteraan para warganya dan dalam pengamanan kerukunan antara agama.” 31
Berdasarkan  hal  tersebut,  Indonesia  dapat  masuk  dalam  kelompok  ketiga,  sebagai Negara yang reaksi yang mengambil jalan tengah, yaitu dengan memandang bahwa kembali kepada dasar-dasar Islam merupakan suatu keniscayaan, tetapi dalam waktu yang sama tidak menentang  kemungkinan-kemungkinan  untuk  memasukkan  ide-ide,  kebudayaan,  dan peradaban asing, selama tidak bertentangan dengan dasar syari‟ah Islam. 32 Dari tiga bentuk reaksi  di  atas,  reaksi  bentuk  ketigalah  yang  semakin  berkembang  hingga  dewasa  ini, sekalipun  reaksi  bentuk  pertama  dan  kedua  masih  ditemukan.  Hal  ini  dipahami  dan  cukup realistis,  karena  di  satu  sisi,  hukum  Islam  itu  bersumber  dari  wahyu  Tuhan  yang  terwujud dalam bentuk  al-Qur‟an dan Sunnah, dan di sisi lain, masyarakat selalu berkembang seiring dengan perubahan yang terjadi. 33

## Batang, Dahan dan Ranting ilmu hukum Indonesia
Secara umum pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengacu kepada  kaidah  “kebijakan  pemimpin  terhadap  rakyatnya  harus  berdasarkan  pada kemaslahatan”  ( tasharraf  al-imam  „ala  raiyyah  manuuthun  bi  al  mashlahah ).  Secara  lebih khusus lagi, harus berlandaskan Pancasila yang tentu juga sesuai dengan Maqashid Syari‟ah ,
31 Munawir Sadzali, Peranan Ummat Islam dalam Pembangunan Nasional (Jakarta: Departemen Agama, 1985), hlm. 62-66.
32 Dalam  menghadapi  perkembangan,  konteks  hukum  Islam  menghadapi  perubahan  masyarakat,  untuk  tidak mengurangi  eksistensi  hukum  Islam,  ditemukan  paling  tidak  tiga  bentuk  reaksi  para  ahli  hukum  Islam kontemporer. Pertama, reaksi  pemikir  yang  menginginkan  agar  aturan-aturan  kehidupan  masyarakat  Islam modern  atau  kontemporer  harus  sepenuhnya  berdasarkan  hukum  positif  Barat,  dengan  alas  an  bahwa  fiqih tidak  mempunyai  kemampuan  untuk  mengikuti  perkembangan  yang  terjadi  secara  cepat  dan  kompleks. Kedua ,  reaksi  pemikir  yang  sangat  keras  menentang  usaha  melakukan  adopsi  pemikiran  dan  ide-ide  dari Barat,  seraya  menghimbau  kaum  Muslimin  untuk  tetap  memegangi  dasar-dasar  hukum  Islam  berupa  al- qur‟an,  sunnah,  fatwa-fatwa  sahabat,  dan  yurisprudensi  Islam  para  ulama  terdahulu. Ketiga ,  reaksi  yang mengambil  jalan  tengah,  yaitu  dengan  memandang  bahwa  kembali  kepada  dasar-dasar  Islam  merupakan suatu  keniscayaan,  tetapi  dalam  waktu  yang  sama  tidak  menentang  kemungkinan-kemungkinan  untuk memasukkan  ide-ide,  kebudayaan,  dan  peradaban  asing,  selama  tidak  bertentangan  dengan  dasar syari‟ah Islam. Lihat, Farouq Abu Zaid, asy-Syari‟ah al-Islamiyah bain al-Muhafizhin wa al-Mujaddidin, (Kairo: Dar al-Mauqif al-„Arabi, t.t.), hlm. 95-96.
33 Duski  Ibrahim, Metode  Penetapan  Hukum  Islam:  Membongkar  Konsep  al-istiqra‟  al-Ma‟nawi  Asy-Syatibi , (Yogyakarta: Arr-Ruzz Media, 2008), hlm. 236.
maka semua peraturan perundang-undangan hendaklah dapat memperkuat maqashid syari‟at , diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut: 34
Pertama,  hifz  al  din ,  setiap  kegiatan  didasarkan  untuk  kepentingan  pemeliharaan ajaran Islam, oleh karena kehidupan itu baru bernilai apabila selalu didasarkan kepada ajaran Islam. Setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan hakikat ajaran Islam  malah  justru  semua  undang-undang  haruslah  bertujuan  memperkuat  komitmen  semua umat beragama terhadap ajaran agamanya.
Kedua , hifz  al-nafs .  Setiap  pelaksanaan  ajaran  Islam  harus  selalu  memelihara kelangsungan hidup manusia, oleh karena itu tidak dibenarkan upaya-upaya kehidupan yang justru berakibat hilangnya keberadaan manusia. Seluruh peraturan perundang-undangan harus dapat  menjaga  kelangsungan  kehidupan  dan  melindungi  kehormatan  umat  manusia.  Tidak dibenarkan adanya undang-undang yang merendahkan martabat manusia.
Ketiga , hifz  al-nasl .  Seluruh  perundang-undangan  harus  dapat  memelihara kelangsungan berketurunan, oleh karena itu tidak dibenarkan adanya upaya pembunuhan atau pemutusan  keturunan  atas  dasar  alas  an  apapun  juga.  Serta  tidak  dibenarkan  aktifitas perusakan  lingkungan  hidup  karena  dapat  mengancam  eksistensi  kelangsungan  hidup manusia.
Keempat , hifz  al  mal .  Seluruh  perundang-undangan  hendaklah  dapat  memelihara kepemilikan harta, baik  kepemilikan harta  yang  sempurna ( milk taam ) maupun kepemilikan tak sempurna (imilk naaqish) dan hak-hak kepemilikan kebendaan termasuk hak cipta.
Kelima , hifz  al  aql ,  peraturan  perundang-undangan  hendaklah  memuliakan  manusia sebagai  makhluk  Allah  yang  mulia  yang  memiliki  akal  sehat  dengan  kemampuan  berfikir yang  baik  dan  benar,  terbebas  dari  hedonism  dan  materialism  jauh  dari  pragmatis  serta menjunjung  tinggi  akhlak  mulia,  sehingga  segenap  kehidupan  manusia  menjadi  aman  dan bahagia.
Seperti  yang  telah  diketahui  mengenai  asas-asas  dalam  perundang-undangan Indonesia  diantaranya  adalah Asas  Keadilan,  Asas  Kepastian  Hukum , Asas  Kemanfaatan. Sedangkan  asas  dalam  Hukum  Pidana  diantaranya  adalah  Asas  legalitas,  Asas  larangan memindahkan  kesalahan  pada  orang  lain,  Asas  praduga  tak  bersalah.  Kemudian  di  dalam
34 Hasyim Asy‟ari, Relasi Negara Dan Agama di Indonesia (Semarang: RechtsVinding, t.t), hlm. 5-6.
Hukum  Perdata  diantaranya  adalah Asas  kebolehan  atau  mubah,  Asas  kemaslahatan  hidup, Asas  kebebasan  dan  kesukarelaan,  Asas  menolak  mudarat  dan  mengambil  manfaat,  Asas kebajikan  (kebaikan),  Asas  kekeluargaan  atau  asas  kebersamaan  yang  sederajat,  Asas  adil dan  berimbang,  Asas  mendahulukan  kewajiban  dari  hak,  Asas  larangan  merugikan  sendiri dan  orang  lain,  Asas  kemampuan  berbuat  atau  bertindak,  Asas  kebebasan  berusaha,  Asas mendapatkan  hak  karena  usaha  dan  jasa,  Asas  perlindungan  hak,  Asas  hak  milik  berfungsi social, Asas yang beriktikad baik harus dilindungi, Asas resiko dibebankan pada harta, tidak pada  pekerja,  Asas  mengatur  dan  memberi  petunjuk,  Asas  tertulis  atau  diucapkan  di  depan saksi. 35
Dari seluruh asas-asas  yag telah disebutkan diatas tampaknya ada kesesuaian dengan maksud dari pembentukan hukum, yang tidak lain merealisir kemaslahatan ummat manusia. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak madharat serta menghilangkan kesulitan  daripadanya.  Dan  bahwasanya  kemaslahatan  ummat  manusia  itu  tidak  terungkap bagian-bagiannya, tidak terhingga pula individu-individunya. Maslahah itu jadi baru menurut barunya  keadaan  ummat  manusia,  dan  berkembang  menurut  perkembangan  lingkungan. Sedangkan pembentukan hukum itu, terkadang mendatangkan keuntungan pada suatu zaman dan mendatangkan madharat pada zaman yang lain. Pada suatu zaman, hukum itu terkadang mendatangkan  keuntungan  bagi  suatu  lingkungan  dan  bisa  mendatangkan  madharat  bagi lingkungan yang lain. 36

## Kesimpulan
Indonesia  adalah  negara  bangsa  yang  menyepakati  Pancasila  sebagai  dasar  ideologi negara.  Artinya,  seluruh  sendi  masyarakat  Indonesia  harus  bernafaskan  Pancasila.  Maka maqashid syari‟ah untuk  keIndonesiaan adalah Pancasila. Dalam  penerapan kelima sila nya saling  berkaitan  dan  melengkapi  bukan  meniadakan  atau  mengutamakan  sebagian  atas lainnya,  sebagaimana  konsep  tradisional  tentang dharuriyat,  hajjiyat dan tahsiniyyat. Pancasila menjadi ideologi negara yang sekaligus menjadi akar pohon ilmu hukum Indonesia menjadi  refleksi  kontemplatif  dari  warisan  sosiohistoris  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  dapat ditegaskan  melalui  Pancasila  adalah  cara  yang  tepat  untuk  mengetahui  maksud  hukum- hukum Tuhan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
35 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia , cet. Ke 19, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 124.
36 Ibid , hlm. 127

## Daftar Pustaka
Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, penj. Khikmawati, Jakarta: bumiaksara,
2009.
Ahmad  Syafi‟i  Ma‟arif, Islam  dan  Pancasila  Sebagai  Dasar  Negara:  Studi  tentang Perdebatan dalam konstituante , Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
Asafri  Jaya  Bakri, Konsep  Maqashid  al-Syari‟ah  menurut  al-Syatibi ,  cet.ke  1,  Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari‟ah, (Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, t.t.
Busthanul  Arifin, Pelembagaan  Hukum  Islam  di  Indonesia:  Akar  Sejarah,  Hambatan  dan Prospeknya, cet. Ke.1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Duski  Ibrahim, Metode  Penetapan  Hukum  Islam:  Membongkar  Konsep  al-istiqra‟  al- Ma‟nawi Asy-Syatibi , Yogyakarta: Arr-Ruzz Media, 2008.
Farouq  Abu  Zaid, asy-Syari‟ah  al-Islamiyah  bain  al-Muhafizhin  wa  al-Mujaddidin ,  Kairo: Dar al-Mauqif al-„Arabi, t.t.
Hazairin, Demokrasi Pancasila , Jakarta: Bina Aksara, 1981.
Khoirudin  Nasution,  “Kata  Pengantar”  dalam  buku  Muhammad  Roy, Dekonstruksi  Filsafat Hukum  Islam:  Penerapan  Mashlahat  Najm  al-Din  al-Thufi  sebagai  Metode Dinamisasi Ijtihad Hukum Islam , Yogyakarta: Pondok Pesantren UII, 2007.
M.  Abdul  Karim, Menggali  Muatan  Pancasila  dalam  Perspektif  Islam ,  Yogyakarta:  Surya Raya, 2004.
Mahfud  MD, Pancasila  Sebagai  Dasar  Ideologi  Negara, Yogyakarta:  Slide  Kuliah  Umum Fakultas Hukum UII, 2011), tidak diterbitkan.
Mohammad  Daud  Ali, Hukum  Islam:  Pengantar  ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia , cet. Ke 19, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Muhammad Hatta, “Demokrasi Kita”, Panji Masyarakat , 2, No. 22, 1960.
Muhammad  Khalid  Mas‟ud, Filsafat  Hukum  Islam  dan  Perubahan  Sosial, alih  bahasa, Yudian W. Asmin, Surabaya: al Ikhlas, 1995.
Muhammad  Roy, Dekonstruksi  Filsafat  Hukum  Islam:  Penerapan  Mashlahat  Najm  al-Din al-Thufi  sebagai  Metode  Dinamisasi  Ijtihad  Hukum  Islam ,  Yogyakarta:  Pondok Pesantren UII, 2007.
Munawir  Sadzali, Peranan  Ummat  Islam  dalam  Pembangunan  Nasional, Jakarta: Departemen Agama, 1985.
Yudian  Wahyudi, Ushul  Fikih  versus  Hermeneutika:  Membaca  Islam  Dari  Kanada  Dan Amerika , Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2014.