A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 06 N
O . 02 (2020) 126-149
Contents Lists Available at: https://journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY
ISSN (Online) 2775-9911

## Optimalisasi Pemberian Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak
(Optimizing the Provision of Social Assistance to the Poor by the Office of Social Affairs, Women's Empowerment, and Child Protection)
Rudi Kurniawan* 1 , Takdir 1 , Hadi Iskandar 2 , & Romi Asmara 2
1 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional, Lhokseumawe, 24352, Aceh
2 Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 24353, Aceh

## A RTICLE I NFORMATION

## A B S T R A C T
Received: April 21, 2020 Revised: June 09, 2020 Accepted: August 21, 2020 Available online: October 04, 2020
For  the  sake  of  implementing  the  handling  of  the  poor  to provide  optimal,  effective,  and  efficient  social  assistance, which is carried out by government agencies, it is necessary to evaluate  appropriate  recipients  of  this  assistance.  It  is necessary to carry out a process of monitoring and evaluating recipients  of  social  assistance  who  are  not  suitable  to  be  a beneficiary  in  order  to  produce  provision  of  targeted  social assistance. This study aims to observe closely how to optimize the  provision  of  social  assistance  to  the  poor  at  the  Office  of Social Affairs, Women's Empowerment and Child Protection in  North  Aceh  Regency,  Indonesia,  and  the  obstacles  or challenges  encountered  in  its  implementation.  A  qualitative approach  was  employed  in  the  data  collection  process.  The results  of this study indicate that the  social problems for the poor  occurring  in  North  Aceh  Regency  are  increasingly complex and continue to develop. This condition requires the local  Government  to  give  priority  to  the  implementation  of social welfare in the field of handling the poor. This is relevant to the population and the complexity of social problems that exist in North Aceh District which tends to increase annually.
K EYWORDS
Social assistance, Poor family, Social affairs, North Aceh, Office of Social Affairs, Women's Empowerment, and Child Protection
T O CITE THIS ARTICLE (APA S TYLE ):
Kurniawan, R., Takdir, T., Iskandar, H., & Asmara, R. (2020). Optimalisasi Pemberian Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Asia-Pacific Journal of Public Policy , 6 (2), 126-149.

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  adalah  masalah  yang  bersifat  multi  dimensi  dan  multi  sektor  dengan  beragam karakteristiknya.  Kemiskinan  merupakan  kondisi  yang  harus  segera  diatasi  oleh  Pemerintah Kabupaten  Aceh  Utara  untuk  mengembangkan  kehidupan  masyarakat  Aceh  Utara  yang bermartabat.  Karena  itu  harus  ditanggulangi  secara  sinergi  oleh  Dinas  Sosial,  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara bersama masyarakat dan dunia usaha bahwa  dalam  rangka  mengatasi  masalah  kemiskinan  yang  berlandaskan  pada  peraturan  daerah tentang penangganan fakir miskin (Nasirin, 2013).
Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang sudah melekat dalam  masyarakat. Keyakinan tentang kenyataan bahwa kemiskinan tidak bisa dihilangkan melainkan hanya bisa dikurangi jumlah dan dikurangi derita warga miskin yang bersangkutan. Dalam Islam dibedakan antara orang miskin dengan  orang  fakir,  orang  miskin  adalah  mereka  yang  tidak  bisa  memenuhi  kebutuhan  primer dalam kehidupan, sementara orang fakir adalah orang-orang yang memikiki potensi namun belum bisa direalisasikan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari- hari (Aji, 2015).
Pembangunan  ekonomi  merupakan  suatu  keharusan  jika  suatu  negara  ingin  meningkatkan taraf  hidup  dan  kesejahteraan  rakyatnya.  Pembangunan  ekonomi  merupakan  upaya  sadar  dan terarah  dari  suatu  bangsa  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyatnya  melalui  pemanfaatan sumber  daya  yang  ada.  Usaha-usaha  pembangunan  baik  yang  menyangkut  sektoral  maupun regional  telah  banyak  memberikan  hasil  yang  dapat  dirasakan  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat (Jonnadi, Amar, & Aimon, 2012).
Pembangunan  bukan  merupakan  tujuan  melainkan  alat  untuk  menurunkan    angka kemiskinan. Keberadaan Indonesia sebagai Negara berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan  di  bidang  ekonomi  (Mirza,  2012).  Salah  satu  permasalahan  nyata  yang  dihadapi bangsa Indonesia adalah kemiskinan. Pembukaan UUD 1945 merupakan kesepakatan luhur bangsa Indonesia  untuk  hidup  bersama  dalam  ikatan  satu  bangsa  yang  majemuk.  Ia  juga  dapat  disebut sebagai  tanda  kelahiran karena  didalamnya  memuat  pernyataan  kemerdekaan  serta  identitas  diri dan pijakan untuk melangkah mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.
Penanganan  fakir  miskin  diperlukan  langkah-langkah  perlindungan  sosial  sebagai perwujudan  pelaksanaan  kewajiban  negara.  Menjamin  terpenuhi  hak-hak  dasar  warganya  yang miskin.  Pengentasan  kemiskinan  merupakan  sebuah  langkah  yang  harus  diambil  oleh pemerintahan.  Meningkatkan  pendapatan  dan  daya  beli  merupakan  bentuk  pengentasan kemiskinan, hal ini dapat dicapai melalui pemerataan pendapatan (Sitepu, 2017).
Bentuk  pemerataan  pendapatan  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  mendistribusikan pendapatan  dari  masyarakat  golongan  mampu  kepada  yang  tidak  mampu.  Faktanya  keberadaan penduduk  miskin  mayoritas  bekerja  pada  sektor  usaha  mikro,  penetapan  kebijakan  dalam memberikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sangat membantu dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan (Purwanto, & Rofiah, 2017).
Kemiskinan akan menjadi ancaman serius dimasa mendatang ketika hal tersebut dibiarkan. Pertumbuhan  penduduk  yang  cepat  dan  tidak  terkendali,  pada  suatu  saat  akan  melampaui  daya dukung  lingkungan  dimana  kemampuan  suatu  daerah  untuk  mendukung  sejumlah  manusia tertentu  pada  tingkat  kehidupan  yang  wajar.  Pertumbuhan  penduduk merupakan  faktor  penting
dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk khususnya. Karena berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Bertambah penduduk berarti harus bertambah pula persediaan  bahan  makanan,  perumahan,  kesempatan  kerja,  jumlah  gedung  sekolah  dan  lain sebagainya (Rochaida, 2016).
Bumi,  air  dan  kekayaaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun disadari atau tidak penyaluran dan pemanfaatan  kekayaan  alam  Indonesia  tersebut  dirasakan  kurang  merata  bagi  masyarakat Indonesia.  Permasalahan  ekonomi  adalah  salah  satunya  adalah  naiknya  harga  minyak  bumi  dan bahan  bakar  yang  berimbas  kepada  kenaikan  harga  bahan  pokok  sehingga  keadaan  ini menyebabkan kesulitan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Latif, 2015).
Keterbelakangan  bukan  hanya  kemiskinan  materi,  dan  bukan  hanya  berarti  tidak si  kaya negara-negara  yang  sudah  berkembang.  Keterbelakangan  adalah  kesenjangan  internal  di  dunia ketiga, yakni antara masing-masing negara berkembang: antara berbagai lapisan sosial masyarakat, dan antara pusat dan daerah. Di banyak Negara dunia ketiga, struktur sosial masing-masing lapisan masyarakat berkembang kearah yang berlawanan. Hal ini mengakibatkan semakin lebarnya jurang kaya-miskin. Fenomena ini disebut perkembangan negatif. Proses ini juga dapat terjadi meskipun pertumbuhan ekonominya positif. Adapun penanganan fakir miskin bertujuan untuk:
1. Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin.
2. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat.
4. Menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanganan fakir miskin.
Pada  dasarnya  Provinsi  Aceh  merupakan  daerah  yang  kaya  akan  sumber  daya  alam. Kandungan alam  Geografis Provinsi Aceh  yang kaya  baik  dalam  aspek  tambang,  migas  maupun pertanian.  Para  realitasnya  secara  perlahan  telah  memberi  kontribusi  positif  bagi  peningkatan kesejahteraan  rakyatnya  baik  secara  ekonomi  maupun  sosial.  Peta  kesejahteraan  sosial  ini sebahagian  terhapus  oleh  Bencana  Gempa  Bumi  dan  Tsunami  pada  tanggal  26  Desember  2006 pukul.8.30  WIB.  Akibat  terjadi  krisis  ekonomi  yang  berkepanjangan  telah  mengakibatkan keterpurukan  kehidupan  masyarakat,  diperparah  dengan  terjadinya  konflik  dan  bencana  alam gempa  bumi  dan  tsunami  pada  tanggal  26  Desember  2004  mengakibatkan  pertambahan  jumlah masyarakat  miskin  di  Aceh.  Hal  tersebut  berindikasi  bahwa  berbagai  program  yang  telah diupayakan masih kurang menyentuh secara langsung pada kehidupan masyarakat miskin (Hartati, Abdullah, & Saputra, 2016).
Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah yang sangat luas, tentunya permasalahan sosial yang  ditimbulkan  dilapangan  juga  sangat  perlu  penanganan  secara  akurat  dan  tepat,  untuk tercapainya  kesejahteraan  sosial  yang  merata  bagi  Fakir  Miskin  sangatlah  diperlukan  program pembangunan  kesejahteraan  sosial  guna  meringankan  beban  kehidupan  sehari-hari,  mengurangi anak putus sekolah, mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan selesainya pendidikan wajib  belajar  9  tahun . Maka  perlu  upaya-upaya  signifikan  diberbagai  bidang  yang  dapat
mengembalikan martabat masyarakat miskin. Pengembangan kawasan pedesaan bagi masyarakat miskin khususnya di Kabupaten Aceh Utara baik yang mengalami langsung musibah Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami, korban konflik maupun masyarakat miskin lainnya, mendesak dipulihkan karena  telah  berdampak  sangat  buruk  bagi  sendi-sendi  kehidupan  masyarakat  itu  sendiri, masyarakat umum maupun pemerintah (Maifizar, 2018).
Pengentasan  kemiskinan  di  Kabupaten  Aceh  Utara  dilaksanakan  oleh  Dinas  Sosial, Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Aceh  Utara,  maka  berdasarkan realita dan fakta sesuai data yang diperloleh dan informasi berita media, dimana angka kemiskinan di  Kabupaten  Aceh  Utara  sangat  tinggi  di  bandingkan  daerah-daerah  lain  yang  ada  di  Provinsi Aceh. Data  Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  Kabupaten  Aceh  Utara  Tahun  2020  terdapat  data  miskin  sebanyak  111.302 Rumah Tangga atau 406.664 jiwa, sedangkan data penduduk Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Badan Pusat Statistik Tahun 2017 sebanyak 139.721 Rumah Tangga atau 602.554 jiwa, maka angka tersebut bila dibanding antara jumlah data miskin pada Dinas  Sosial,  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Aceh Utara dengan Data Penduduk Aceh Utara pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara menunjukkan angka kemiskinan mencapai 80% di Kabupaten Aceh Utara.
Demi  terlaksananya  penanganan  fakir  miskin  dalam  rangka  pemberian  bantuan  sosial kepada fakir miskin yang optimal, efektif dan efisien yang dilaksanakan instansi pemerintah, perlu ditinjau  ulang  dari  segi  penetapan  penerima  bantuan  sosial  oleh  Pemerintah  Pusat,  Provinsi  dan Kabupaten yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Aplikasi Sistem Informasi  Kesejahteraan  Sosial  Next  Generation  (SIKS-NG)  serta  perlu  dilaksanakan  proses monitoring  dan  evaluasi  terhadap  penerima  bantuan  sosial  yang  tidak  layak  guna  dilakukan graduasi  mandiri  dan  sejahtera,  sehingga  menghasilkan  pemberian  bantuan  sosial  yang  tepat sasaran.
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  diatas,  maka  permasalahan  dalam  penelitian  ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana  Optimalisasi  Pemberian  Bantuan  Sosial  Kepada  Fakir  Miskin  di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak Kabupaten Aceh Utara?
2. Apa saja kendala dan hambatan dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara?

## TINJAUAN PUSTAKA

## Konsep Bantuan Sosial
Bantuan  sosial  adalah  bantuan  yang  sifatnya  sementara  yang  diberikan  kepada  masyarakat miskin,  dengan  maksud  agar  mereka  dapat  meningkatkan  kehidupannya secara  wajar.  Program bantuan  sosial  merupakan  salah  satu  komponen  program  jaminan  sosial  yang  menjadi  bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat yang miskin dan terlantar di tingkat bawah (Iswandy, 2015).
Bantuan Sosial dikucurkan melalui anggaran negara, bantuan ini diberikan kepada individu, kelompok  atau  komunitas  yang  secara  ekonomi,  lemah  dan  kelayakan  untuk  menerimanya  diuji terlebih  dahulu  dengan  tes  kemiskinan.  Bansos  ini  dapat  bersifat  sementara  (bencana  alam)  atau bersifat tetap (cacat dan lanjut usia). Dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang atau melalui transfers. Sifat bantuan biasa diberikan dengan syarat ataupun tanpa syarat (Sianturi, 2017).
Ada empat jenis Bansos. Pertama, bantuan dan pelayanan kesejahteraan sosial, yaitu bantuan kepada  golongan  masyarakat  miskin,  diberikan  berbasis  lembaga  (panti,  KUBE).  Kedua,  bantuan dana berupa kupon makanan atau dana cash untuk biaya hidup. Ketiga, bantuan subsidi sementara untuk  masyarakat  yang  mengalami  kehilangan  mata  pencaharian  karena  bencana  alam.  Keempat, bantuan kompensasi atas kebijakan pemerintah (subsidi BBM), bantuan untuk korban penggusuran (Rahmansyah, Qadri, Sakti, & Ikhsan, 2020).
Konsep pemberdayaan sosial yaitu pemberdayaan bagi masyarakat miskin agar mereka dapat meningkatkan  kesejahteraan  keluarga  mereka,  sehingga  dapat  keluar  dari  lingkaran  kemiskinan. Wujud program pemberdayaan ini adalah  pemberian modal yang dapat digunakan oleh masyarakat itu agar mampu keluar dari ketidakberdayaan mereka. Jadi konsep pemberdayaan sosial yang mulai diimplementasikan sekarang ini berbeda dengan Bansos (Hadi, 2010).
Bansos  lebih  mempertahankan  kehidupan  dalam  pemenuhan  kebutuhan  dasar  sedangkan pemberdayaan  sosial  lebih  mendorong  penerima  untuk  berusaha  meningkatkan  kemampuannya, melalui stimulan usaha produksi. Keberhasilan kebijakan pemberian Bansos ditentukan oleh kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima bantuan dan dipengaruhi oleh arah kebijakan sosial yang bersifat  makro.  Kebijakan  sosial  menentukan  jenis  dan  sistem  pemberian  pelayanan  kepada masyarakat miskin sebagai sasaran program. Pengetahuan tentang analisis kebijakan sosial penting untuk  menentukan  apakah  suatu  kebijakan  memiliki  dampak  positif  atau  negatif  terhadap masyarakat, apakah kebijakan tersebut sesuai keinginan penerima bantuan, sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan itu mampu mengatasi masalah- masalah yang dirasakan oleh masyarakat (Sobarna, 2003).
Salah  satu  bentuk  kebijakan  publik  adalah  kebijakan  sosial,  semakin  maju  suatu  negara, semakin  tinggi  perhatian  negara  pada  kebijakan  sosial.  Negara  perlu  berperan  aktif  dalam melaksanakan  kebijakan  sosial  karena  negara  adalah  institusi  absah  yang  memiliki  kewenangan untuk menarik pajak dari rakyat dan karenanya negara paling berkewajiban menyediakan pelayanan sosial dasar bagi warganya. Dalam masyarakat yang beradap, negara tidak boleh membiarkan satu orang pun berada dalam posisi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (Hatu, 2010).
Kata ‘sosial’ memiliki beragam pengertian. Kata sosial mengandung pengertian umum dalam kehidupan  sehari-hari  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  yang  menyenangkan.  Misalnya,  olah raga,  rekreasi  dan  arisan.  Kata  sosial  diartikan  sebagai  lawan  dari  individu.  Kata  sosial  memiliki pengertian sebagai sekelompok orang seperti masyarakat dan komunitas. Program bantuan sosial merupakan implementasi Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu pada Undang- Undang Dasar 1945 Pasal  34  ayat  2  menyebutkan  bahwa  negara  mengembangkan  sistem  jaminan  sosial  bagi  seluruh rakyat  dan  memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  tidak  mampu  sesuai  dengan  martabat kemanusiaan.
Dengan perkembangan sosial ekonomi suatu negara, program bantuan sosial yang semula hanya berbentuk hibah saja berubah orientasinya menjadi program yang lebih memberikan manfaat berkelanjutan  melalui  bantuan  pemberdayaan  atau  stimulan  agar  sasaran  program  bantuan  bisa menjadi  mandiri  kecuali  bagi  sasaran  program  yang  memang  sudah  tidak  potensial  sama  sekali seperti lanjut usia yang jompo, miskin terlantar dan lain-lain. Salah satu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yaitu dengan pemberian bantuan sosial kepada kepala keluarga miskin dengan membentuk kelompok kerja yang bergabung ke dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE), diharapkan dengan model bantuan tersebut.
Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE)  merupakan  salah  satu  media  pemberdayaan  yang diciptakan  untuk  membangun  kemampuan  warga  masyarakat  atau  keluarga  miskin  dalam memecahkan  masalah,  memenuhi  kebutuhan  dan  mengembangkan  potensi  guna  meningkatkan kesejahteraan  sosialnya.  Bantuan  sosial  adalah  bantuan  yang  sifatnya  sementara  yang  diberikan kepada masyarakat miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar.  Program  bantuan  sosial  merupakan  salah  satu  komponen  program  jaminan  sosial  yang menjadi bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat yang miskin dan terlantar di tingkat bawah.
Program  ini  merupakan  implementasi  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  34  ayat  1  yang menyatakan  bahwa  fakir  miskin  dan  anak-anak  terlantar  dipelihara  oleh  negara.  Selain  itu  pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai  dengan  martabat  kemanusiaan.  Dengan  perkembangan  sosial  ekonomi  suatu  negara, program  bantuan  sosial  yang  semula  hanya  berbentuk  hibah  saja  berubah  orientasinya  menjadi program  yang  lebih  memberikan  manfaat  berkelanjutan  melalui  bantuan  pemberdayaan  atau stimulan agar sasaran program bantuan bisa menjadi mandiri kecuali bagi sasaran program yang memang sudah tidak potensial sama sekali seperti lanjut usia yang jompo, miskin terlantar dan lain- lain.
Salah satu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yaitu dengan pemberian bantuan sosial kepada kepala keluarga miskin dengan membentuk kelompok kerja yang bergabung ke  dalam  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE),  diharapkan  dengan  model  bantuan  tersebudapat terentaskan  kemiskinan.  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE)  merupakan  salah  satu  media pemberdayaan yang diciptakan untuk membangun kemampuan warga masyarakat atau keluarga miskin  dalam  memecahkan  masalah,  memenuhi  kebutuhan  dan  mengembangkan  potensi  guna meningkatkan kesejahteraan sosialnya(Sitepu, 2016).
Program  bantuan  sosial  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  ekonomi keluarga  yang  memiliki  keterbatasan-keterbatasan,  dalam  hal:  penghasilan,  kepemilikan  harta benda, perumahan, pendidikan, ketrampilan dan kesehatan. Atas dasar kondisi tersebut agar dapat diupayakan peningkatan kualitas sumberdaya manusianya, meningkat kemampuan permodalannya dan pengembangan usaha agar terwujud kesejahteraan tanggungan keluarganya. Sehingga bantuan sosial yang digulirkan kepada kepala keluarga miskin buruh ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan tanggungan keluarga (Deswita, 2014).
Jenis usaha ekonomi produktif dalam satu kelompok dapat bermacam- macam/bervariasi tergantung peluang pasar, potensi lokal dan keterampilan yang dimiliki masing-masing anggota KUBE.  Penerima  bantuan  sosial  memiliki  wewenang  dalam  menentukan  jenis  usaha  dalam pemanfaatan bantuan sosial  sesuai keahlian dan potensi lokal. Beberapa jenis usahanya meliputi sektor  pertanian  maupun  non  pertanian.  Kegiatan  usaha  ekonomi  produktif  yang  dapat dikembangkan  meliputi  bidang  pertanian,  peternakan,  perikanan,  kehutanan,  industri  rumah tangga, jasa dan kegiatan ekonomi lainnya.

## Konsep Penanganan Fakir Miskin
Penanganan  fakir  miskin  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  pemerintah  daerah adalah turunan dari Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:  Fakir  miskin  dan  anak-anak  yang  terlantar  dipelihara  oleh  negara.  memperoleh pekerjaan  dan  kesempatan  berusaha.
Istilah masyarakat miskin dapat ditemukan di Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Fakir miskin yaitu: orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya.
Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Fakir Miskin dijelaskan, yang dimaksud dengan  penanganan  fakir  miskin  adalah  upaya  yang  terarah,  terpadu,  dan  berkelanjutan  yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga  negara.  Sasaran  penanganan  fakir miskin  ditujukan  kepada  perseorangan,  keluarga, kelompok  dan  masyarakat  umum.  Dalam  praktiknya  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  harus menetapkan  kriteria  fakir  miskin  sebagai  dasar  untuk  melaksanakan  penanganan  fakir  miskin. Seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada geuchik, atau kepala  desa  di  tempat  tinggalnya  masing-masing.  Seharusnya  ada  keaktifan  2  arah, baik  dari pemerintah daerah dan dari pribadi fakir miskin yang bersangkutan. Masyarakat memiliki peran serta dalam penyelenggaraan dan  pengawasan penanganan fakir  miskin sebagaimana disebutkan dalam Pasal  41  ayat Undang-undang Fakir Miskin.
Data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi disampaikan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia. Kemudian Menteri Sosial menetapkan nama- nama fakir miskin, yang nantinya penetapan  tersebut  merupakan  dasar  bagi  pemerintah  pusat,  pemerintah  Aceh  dan  pemerintah kabupaten/  kota  untuk  memberikan  bantuan  atau  pemberdayaan.  Kejadiannya,  sekarang  masih banyak  fakir  miskin  yang  mengemis  di  lampu-lampu  merah  dan  dipinggir  jalan  dalam  Kota Lhokseumawe  dan  Aceh  Utara  meskipun  ada  himbauan  dari  pemerintah  kabupaten/  kota  agar tidak memberikan sumbangan kepada orang-orang yang meminta sumbangan di lampu merah dan piggir jalan.
Hal tersebut berhubungan erat dengan pendataan, terutama tentang  kriteria fakir miskin, Undang-undang  Fakir  Miskin  mengatur  secara  ketat  dalam  hal  pendataan  guna  menghindari pemalsuan data verifikasi dan validasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-undang Fakir  Miskin.  Meskipun  pemerintah  telah  memberikan  sanksi  terhadap  yang  memalsukan  data
tersebut di Pasal 42 Undang- undang Fakir Miskin berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
Maka  dari  itu  pemerintah  melakukan  pembagian  koordinasi  untuk  pelaksanaan penanganan  fakir  miskin  dibagi  sesuai  Pasal  39  Undang-undang  Fakir  Miskin  menjadi 3 tingkat wilayah,  pertama,  tingkat  nasional:  atas  koordinasi  Menteri  Sosial,  kedua,  tingkat  provinsi  atas koordinasi Gubernur dan ketiga, tingkat kabupaten/ kota: atas koordinasi Bupati/ Walikota. Hal ini menurut pendapat penulis guna terlaksananya penanganan fakir miskin secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakan.
Secara tegas Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang  Fakir  Miskin menyebutkan bahwa penanganan  fakir  miskin  diselenggarakan  oleh  Menteri  Sosial secara  terencana,  terukur,  dan terpadu dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan,  dan  pelayanan  sosial. Penanganan  fakir  miskin  yang  dilakukan  oleh  pemerintah Indonesia,  pemerintah  Aceh  dan  peerintah  Aceh  Utara  adalah  turunan  dari  Pasal  34  ayat  (1) Undang-Undang Dasar yang berbunyi: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
Fakir  miskin  berhak  untuk  memperoleh  kecukupan  pangan,  sandang,  dan  perumahan, pelayanan  kesehatan,  pendidikan  yang  dapat  meningkatkan  martabatnya,  perlindungan  sosial dalam  membangun,  mengembangkan,  dan  memberdayakan  diri  dan  keluarganya sesuai  dengan karakter budayanya, mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan  rehabilitasi  sosial  dalam membangun,  mengembangkan,  serta  memberdayakan  diri  dan keluarganya,  memperoleh  derajat  kehidupan  yang  layak,  lingkungan  hidup  yang  sehat, meningkatkan  kondisi  kesejahteraan  yang  berkesinambungan,  memperoleh  pekerjaan  dan kesempatan berusaha.
Lebih jelas lagi, dalam Pasal 14 jo. Pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-undang Fakir Miskin secara tegas mengamanatkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bertanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan. Yang  dimaksud dengan penyediaan pelayanan perumahan adalah bantuan untuk masyarakat miskin guna mendapatkan rumah yang layak huni bagi warga yang sampai saat ini masih menempati rumah tidak layak huni dan tidak sehat.
Penanganan  fakir  miskin  merupakan  tanggung  jawab  Pemerintah  Pusat,  Provinsi, Kabupaten  dan  Gampong  untuk  memastikan  bahwa  fakir  miskin  sudah  mendapatkan  haknya, salah satunya adalah mendapatkan rumah yang layak huni dan sehat. Apabila hak tersebut tidak terpenuhi, artinya amanat dari UUD 1945 dan Undang-Undang Fakir Miskin belum dijalankan oleh pemerintah sebagaimana mestinya.

## Konsep Kemiskinan
Kemiskinan  dapat  menunjuk  pada  kondisi  individu,  kelompok,  maupun  situasi  kolektif masyarakat. Sebuah bangsa atau negara secara keseluruhan bisa pula dikategorikan miskin. Guna menghindari stigma, negara-negara ini tidak dinamakan lagi sebagai negara miskin (poor country) atau negara terbelakang (under developed country) melainkan disebut sebagai negara berkembang (Suharto, 2009).
Penanganan  fakir  miskin  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  adalah turunan dari Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha. Istilah masyarakat miskin dapat ditemukan  di Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Fakir miskin yaitu: orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai  kemampuan  memenuhi  kebutuhan  dasar  yang  layak  bagi  kehidupan  dirinya  dan keluarganya.
Kemudian  dalam  Pasal  1  angka  2  Undang-undang  Fakir  Miskin  dijelaskan,  yang dimaksud dengan  penanganan  fakir  miskin  adalah  upaya  yang  terarah,  terpadu,  dan  berkelanjutan  yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah atau  masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan  pemberdayaan,  pendampingan,  serta  fasilitasi  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  setiap warga negara. Kemiskinan memiliki fungsional dalam sistem. Fungsi-fungsi kemiskinan direduksi menjadi empat kriteria, masing-masing fungsi kemiskinan meliputi: ekonomi, sosial, kultural dan politik (Rustanto, 2015).
Sasaran  penanganan  fakir  miskin  ditujukan  kepada  perseorangan,  keluarga,  kelompok  dan masyarakat umum. Dalam praktiknya Menteri Sosial Republik Indonesia harus menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin. Seorang fakir miskin yang belum  terdata  dapat  secara  aktif  mendaftarkan  diri  kepada geuchik ,  atau  kepala  desa  di  tempat tinggalnya masing- masing. Seharusnya ada keaktifan 2 arah, baik dari pemerintah daerah dan dari pribadi fakir miskin yang bersangkutan. Masyarakat memiliki peran serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan fakir miskin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 ayat (1) Undang- undang Fakir Miskin.
Data fakir miskin yang telah  diverifikasi dan divalidasi disampaikan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia. Kemudian Menteri Sosial menetapkan nama- nama fakir miskin, yang nantinya penetapan  tersebut  merupakan  dasar  bagi  pemerintah  pusat,  pemerintah  Aceh  dan  pemerintah kabupaten/  kota  untuk  memberikan  bantuan  atau  pemberdayaan.  Kejadiannya,  sekarang  masih banyak  fakir miskin  yang  mengemis  di  lampu-lampu  merah  dan  dipinggir  jalan  dalam  Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara meskipun ada himbauan dari pemerintah kabupaten/ kota agar tidak memberikan sumbangan kepada orang-orang yang meminta sumbangan di lampu merah dan piggir jalan.
Hal  tersebut  berhubungan  erat  dengan  pendataan,  terutama  tentang  kriteria fakir miskin , Undang-undang  Fakir  Miskin  mengatur  secara  ketat  dalam  hal  pendataan  guna  menghindari pemalsuan data verifikasi dan validasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-undang Fakir  Miskin.  Meskipun  pemerintah  telah  memberikan  sanksi  terhadap  yang  memalsukan  data tersebut di Pasal 42 Undang-undang Fakir Miskin berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
Maka dari itu pemerintah melakukan pembagian koordinasi untuk pelaksanaan penanganan fakir miskin dibagi sesuai Pasal 39 Undang-undang Fakir  Miskin menjadi 3 tingkat wilayah, pertama , tingkat nasional: atas koordinasi Menteri Sosial, k edua , tingkat provinsi atas koordinasi Gubernur dan ketiga ,  tingkat  kabupaten/  kota:  atas  koordinasi  Bupati/  Walikota.  Hal  ini  menurut  pendapat
penulis guna terlaksananya penanganan fakir miskin secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakan.
Secara tegas Undang-undang Fakir Miskin pada Pasal 19 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa penanganan fakir miskin diselenggarakan oleh Menteri Sosial secara terencana, terukur, dan terpadu dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  akan  pengembangan  potensi  diri,      sandang,      pangan, perumahan,      dan      pelayanan  sosial.  Penanganan  fakir  miskin  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Indonesia,  Pemerintah  Aceh  dan  Pemerintah  Aceh  Utara  adalah  turunan  dari  Pasal  34  ayat  (1) Undang-Undang Dasar yang berbunyi: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.
Fakir  miskin  berhak  untuk  memperoleh  kecukupan  pangan,  sandang,  dan  perumahan, pelayanan  kesehatan,  pendidikan  yang  dapat  meningkatkan  martabatnya,  perlindungan  sosial dalam  membangun,  mengembangkan,  dan  memberdayakan  diri  dan  keluarganya  sesuai  dengan karakter budayanya, mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi  sosial  dalam  membangun,  mengembangkan,  serta  memberdayakan  diri  dan keluarganya,  memperoleh  derajat  kehidupan  yang  layak,  lingkungan  hidup  yang  sehat, meningkatkan  kondisi  kesejahteraan  yang  berkesinambungan,  memperoleh  pekerjaan  dan kesempatan berusaha.
Penanganan fakir miskin merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah Aceh dan pemerintah Aceh Utara untuk memastikan bahwa fakir miskin sudah mendapatkan haknya. Apabila hak  tersebut  tidak  terpenuhi,  artinya  amanat  dari  UUD  1945  dan  Undang-Undang  Fakir  Miskin belum  dijalankan  oleh  pemerintah sebagaimana mestinya. Suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia  yang  tercipta ketika  berbagai  permasalahan  sosial  dapat  dikelola  dengan  baik.  Ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalisasikan (Adi, 2015).

## METODE PENELITIAN

## Jenis Pendekatan
Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah jenis pendekatan kualitatif , yang bersifat  deskriptif.  Menurut  Perera  et  al.   (2020)  bahwa  pendekatan  kualitatif  merupakan  suatu pendekatan  yang  berusaha  menafsirkan  makna  suatu  peristiwa  sebagai  interaksi  tingkah  laku manusia dalam situasi tertentu. Pelaksanaan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif tidak hanya terbatas sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi sangat komplek dan luas yang  meliputi analisis dan interpretasi tentang  data  tersebut,  selain  itu  semua  data  atau  informasi yang dikumpulkan memungkinkan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti.
Pertimbangan  pemilihan  jenis  penelitian kualitatif ini  karena  melalui  pendekatan kualitatif tersebut  dapat  melakukan  pemecahan  masalah  yang  diselidiki  secara  mendalam  dengan melukiskan  keadaan  subyek  dan  obyek  penelitian  pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang  tampak  sebagaimana  adanya.  Tujuan penggunaan  jenis  pendekatan kualitatif adalah  agar memperoleh  gambaran yang lebih lengkap  dan mendalam  tentang Penetapan Pemberian  Bantuan Sosial kepada Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara.

## Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara dengan objek penelitian Pemberian Bantuan Sosial kepada Fakir Miskin, alasan  pemilihan  lokasi  di  Dinas  Sosial,  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindugan  Anak Kabupaten  Aceh  Utara  karena  bisa menggambarkan  keadaan  penanganan  fakir  miskin  secara umum, selain itu ditemukan beberapa kasus bahwa jumlah fakir miskin di Kabupaten Aceh Utara berada pada urutan teratas, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara.
Permasalahannya keluarga miskin tidak memiliki lahan, mereka bukan petani tetapi buruh tani, ini yang membuat kehidupan ekonomi keluarga miskin tidak pernah berubah. Di bidang perikanan,  keluarga  miskin  ini  juga  bukan  nelayan,  tetapi  buruh  nelayan  yang  bekerja  pada pemilik  kapal  motor  ( boat ).  Data  lain  membuktikan, lahan  peternakan  sempit,  peternak  hanya memelihara  1-3  ternak  dibelakang  rumah,  rumah  keluarga  miskin  tidak  layak  huni,  ada  yang masih berlantai tanah dan beratap rumbia.

## Informan Penelitian
Informan  adalah  pihak  yang  akan  diwawancarai  dan  unsur  penting  dalam  penelitian, karena data primer diperoleh melalui informan tersebut.  Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang diambil yang dianggap mampu mewakili dari populasi yang dipilih atas dasar kemampuan yang mewakilinya.
Adapun informan ditentukan berdasarkan purposif yaitu  ditentukan berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh informan itu sendiri, seperti statusnya, jabatannya, tingkat pendidikannya, dan kompetensinya. Informan yang diwawancarai adalah Kepala Dinas dan beberapa pejabat pada Dinas  Sosial, Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan Anak  Kabupaten Aceh  Utara  yang menangani  fakir  miskin  serta  unsur  masyarakat.  Adapun  nama  dan  jabatan  informan  dapat dilihat pada lampiran I.

## Teknik Pengumpulan Data
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  sesuai  dengan Perera et al. (2020) yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi atau kepustakaan.

## Observasi  (Pengamatan)
Pengamatan (observasi) dilakukan dengan cara mengamati dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti. Dalam pelaksanaannya digunakan observasi partisipant, yaitu peneliti melihat dan mengamati langsung terhadap objek yang diteliti. Objek pengamatan adalah  Dinas Sosial,  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Aceh  Utara  dalam penyelenggaraan pencacatan dan pelaporan penanganan fakir miskin di Kabupaten Aceh Utara. Adapun pengamatan (Observasi) dilakukan dengan cara mengamati, melihat dan memperhatikan dengan melakukan pencatatan yang sistematis terhadap permasalahan sosial yang diteliti.

## Wawancara (interview)
Salah  satu  cara  memperoleh  data  (primer)  adalah  melalui  wawancara yaitu  peneliti melakukan wawancara secara bertatap muka langsung dengan informan yaitu Pegawai yang ada kaitannya  dengan  penyelenggaran  tugas  pokok  dan  fungsi  Dinas  Sosial,  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Aceh  Utara  di  Bidang  Pemberdayaan  Sosial, Bantuan  dan  Jaminan.  Wawancara  dilakukan  secara  mendalam (indept  interview) yang dilaksanakan secara bebas dan mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara (lampiran- II).
Seterusnya  seluruh  informasi  yang  diperoleh  dikembangkan  dengan  menyatukan  hasil wawancara  dari  berbagai  sumber  untuk  ditarik  suatu  kesimpulan.  Ada  pun  yang  menjadi informan  dalam  penelitian  ini  sebanyak  10  orang  di  tentukan  secara  purposif  yaitu  terdiri  dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial, Kasie Penanganan Fakir Miskin, Koordinator  Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  Koordinator  Bantuan  Sosial  Pangan  (BSP), Pendamping Sosial serta Unsur Masyarakat sebagaimana tercantum pada lampiran II.

## Kepustakaan (dokumentasi)
Data sekunder diperoleh melalui kajian kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari buku- buku, Undang-Undang, Peraturan Presiden, untuk mempelajari teori-teori tentang terkait dengan materi  skripsi.  Data  dan  informasi  serta  keterangan-keterangan  yang  diperoleh  tersebut diseminarkan  dan  hal-hal  lain  seperti  catatan  perkuliahan  dan  keterangan ilmiah  yang  ada relevansinya dengan materi skripsi ini.

## Teknik Analisa Data
Adapun tehnik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif serta  hasil  wawancara  ditampilkan  untuk  mendukung  analisis.  Analisa  data digunakan  dalam memecahkan masalah yang timbul dari penelitian sejak awal sampai selesainya pengumpulan data.  Proses  analisis  data  penelitian  ini  dengan  menggunakan  model  analisis  interaktif  yang menurut Perera et al. (2020) ditempuh empat langkah yaitu :
1. Data Koleksi
Koleksi data merupakan suatu tahapan dalam proses penelitian yang sangat penting, karena hanya  dengan  mendapatkan  data  yang  tepat  maka proses  penelitian  akan  berlangsung sampai peneliti  mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan.
2. Reduksi Data
Data yang diperoleh dari lapangan kemudian direduksi, dirangkum dan kemudian dipilah- pilah menurut kepentingan pokok dan difokuskan untuk dipilih yang terpenting. Reduksi data  dilakukan  terus  menerus selama  proses  penelitian  berlangsung.  Pada  tahapan  ini setelah  data  dipilah  kemudian  disederhanakan.  Data  yang  tidak  diperlukan  disortir  agar memberi  kemudahan  dalam  penampilan,  penyajian  serta  untuk  menarik  kesimpulan sementara.
3. Penyajian Data
Penyajian  data  dimaksudkan  agar  lebih  mempermudah  bagi  peneliti  untuk  dapat  melihat gambaran  secara  keseluruhan  atau  bagian  tertentu  dari  data  penelitian.  Data  tersebut
kemudian  dipilah  dan  disisihkan  untuk  disortir  menurut  kelompoknya  dan  disusun  sesuai dengan  katagori yang  sejenis  untuk  ditampilkan  agar  selaras  dengan  permasalahan  yang dihadapi, termasuk kesimpulan- kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.
4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)
Pada  penelitian  kualitatif,  verifikasi  data  dilakukan  secara  terus  menerus  sepanjang  proses penelitian  dilakukan.  Sejak  pertama  memasuki  lapangan  dan  selama  proses  pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan.

## Jadwal Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  kegiatan  antara  lain  penyusunan  proposal  peneltian, persiapan penelitian, penyusunan pedoman wawancara, pengumpulan data di lapangan. Kemudian melaksanakan  tabulasi  data,  analisa  data,  penyusunan  proposal  penelitian  dan  seminar  proposal penelitian. Adapun jadwal  penelitian secara rinci sebagaimana tercantum pada lampiran III.

## HASIL PENELITIAN
Penelitian  ini  mencoba  membuktikan  apakah  penanganan  fakir  miskin  di  Kabupaten  Aceh Utara belum terlaksana dengan maksimal sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah pusat, dan apakah  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Utara  melalui Dinas  Sosial  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara mengalami kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan kepada fakir miskin.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara belum optimal menangani fakir miskin secara  maksimal  dan  masih  terdapat  hambatan  serta  kendala  dalam  memaksimalkan  pemberian bantuan  sosial  kepada  fakir  miskin.  Hal  ini  terjadi  antara  lain  disebabkan  minimnya  Anggaran Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Utara  untuk  melaksanakan  verifikasi  dan  validasi  Data  Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai Acuan Penetapan Calon Penerima Bantuan Sosial belum valid atau akurat, sehingga ketepatan penerima bantuan sosial belum tepat sasaran.
Dari  penelitian  ini  terdapat  berbagai  Program  Penanganan  Fakir  pada  Dinas  Sosial, Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Aceh  Utara,  terutama  Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sosial Pangan (BSP), Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) serta Program Bantuan Sosial Tunai (BST). Dari sekian banyaknya program penanganan fakir  miskin  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Sosial,  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara  masih belum menunjukan menurunya aka kemiskinan di Kabupaten Aceh  Utara,  bahkan  angka  kemiskinan  terus  meningkat,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa pemberian bantuan sosial  belum optimal tertangani sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
Optimalisasi Pemberian Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin pada Dinas Sosial,

## Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara Dalam Penanganan Fakir Miskin
Permasalahan  sosial  terhadap  fakir  miskin  yang  terjadi  di  Kabupaten  Aceh  Utara  semakin kompleks dan terus berkembang. Kondisi ini menuntut Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk memberikan prioritas terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di bidang Penanganan Fakir Miskin.  Hal  ini  relevan  dengan populasi  dan  kompleksitas  permasalahan  sosial  yang  ada  di Kabupaten  Aceh  Utara  yang  cenderung  mengalami  peningkatan.  Berdasarkan  Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara menunjukkan angka jumlah fakir miskin semakin meningkat dibandingkan dengan jumlah penduduk berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.
Penanganan fakir miskin merupakan tugas dan fungi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara. Hal pertama  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial, Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Aceh  Utara  dalam  kegiatan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 1945 pasal 34 ayat 1 dinyatakan bahwa Fakir Miskin dan Orang Terlantar diperlihara oleh Negara.
Program  penanganan  fakir  miskin  yang  cukup  dikenal  di  masyarakat  adalah  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  yaitu  Pemberian  Bantuan  Tunai  dan  Bantuan Sosial  Pangan  yaitu Pemberian  Bantuan  Sembako.  Menjawab  pertanyaan  penulis sehubungan  dengan  Optimalisasi Pemberian Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin di Kabupaten Aceh Utara dan bagaimana Kinerja Pegawai  dan  Pilar  Sosial  pada  Dinas  Sosial,  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Perlindungan  Anak Kabupaten Aceh Utara serta bagaimana data penerima bantuan sosial diperoleh untuk ditetapkan sebagai  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  Penerima  Bantuan  Sosial,  Kepala  Dinas  Zulkarnaini, S.Pd, M.Pd menjawab:
‚… Penanganan fakir miskin di Kabupaten Aceh Utara  telah  dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah  yang  berlaku,  dimana  setiap  program  dan  kegiatan  untuk  penanganan  fakir  miskin ditetapkan  sesuai  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  pada  Aplikasi  Sistim  Informasi Kesejahteraan  Sosial Next Generation (SIKS-NG), berdasarkan fakta dilapangan benar menunjukkan bahwa banyak penerima bantuan sosial, baik PKH, BSP, KUBE, UEP, BST serta bantuan sosial lainnya terdapat bukan dari keluarga miskin, namun hal ini disebabkan data yang diperoleh oleh Kementerian Sosial  Republik  Indonesia  berdasarkan  Hasil  Pendataan  Badan  Pusat  Statistik  dari  Kabupaten/Kota masing- masing daerah. Kinerja Pegawai dan Pilar Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Aceh  Utara  telah  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  tupoksi masing-masing, pada Bidang Pemberdayaan Sosial, Bantuan dan Jaminan Sosial terdapat 3 Kasie, yaitu Kasie  Penanganan  Fakir  Miskin,  Kasie  Perlindungan  dan  Jaminan  Kesejahteraan  Sosial  serta  Kasie Pemberdayaan  Sosial,  Organisasi  dan  Kemitraan,  dalam  melaksanakan  tugasnya  di  Bidang Pemberdayaan Sosial, Bantuan dan Jaminan Sosial dibantu oleh pilar sosial  dari unsur Pendamping Sosial  Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  Tenaga  Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan  (TKSK),  Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Pengurus Karang Taruna, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) serta Relawan-relawan sosial lainnya seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)…‛(wawancara, 04/5/2020).
Dalam  penanganan  fakir  miskin  melalui  program  dan  kegiatan  yang  dilaksanakan  telah dilakukan kegiatan sosialiasi serta kegiatan pelatihan terhadap pilar-pilar sosial, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bantuan Sosial, Mirodiyatun Resi Nuridayati, S.Sos., M.P menjelasakan bahwa:
‚...  Pelaksanaan  program  dan  kegiatan  sosialiasi  penanganan  fakir miskin  hanya  dilaksanakan  di tingkat Kecamatan, sedangkan tingkat Gampong belum dilaksanakan kegiatan sosialiasi mengingat tidak adanya anggaran pemerintah, sehingga sosialisasi di Tingkat di lakukan oleh Pilar-pilar sosial seperti Pendamping Sosial PKH, Pendamping Bantuan Sosial Pangan (BSP), sedangkan kegiatan pelatihan kepada  para  pendamping  telah  dilakukan  oleh  Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia,  dimana  Pilar Sosial  Pendamping  PKH  dan  Pendamping  BSP  dilakukan  Rekruitmen  oleh  Kementerian  Sosial Republik Indonesia setelah dilakukan Rekruitmen…‛ (Wawancara, 25/05/2020).
Dalam pengelolaan data fakir miskin yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Aplikasi  Sistim  Informasi  Kesejahteraan  Sosial  Next  Generation  (SIKS-  NG)  belum  dilakukan verifikasi dan validasi data sebagai calon penerima bantuan sosial dan bagaimana solusi terhadap keluarga miskin yang belum terdaftar atau memiliki ID-DTKS serta berapa jumlah Operator Aplikasi SIKS-NG pada  Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kasie Penanganan Fakir Miskin, Mukhlis, S.H menjelaskan bahwa :
‚…Aplikasi Sistim  Informasi  Kesejahteraan  Sosial  Next  Generation  (SIKS-  NG)  diserahkan  oleh Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia  pada  bulan  September  2017  dengan  mengirimkan  2  Orang Petugas Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk dilakukan pelatihan. Pengelolaan data fakir miskin pada SIKS-NG di Kabupaten Aceh Utara belum dapat dilakukan verifikasi dan validasi dilapangan, Aplikasi SIKS-NG tersebut direncanakan akan diluncurkan langsung ke  tingkat Gampong sesuai dengan Surat Bupati Aceh Utara tertanggal  30 Januari 2020 Hal Pengoperasian Aplikasi SIKS-NG Offline, tujuannya memiliki data yang akurat / valid sebagai acuan data penerima program bantuan sosial dan terwujudnya sinergitas,  komplementaritas,  dan  keterpaduan  pelaksanaan  program  penanganan  fakir  miskin, diharapkan  dapat  mendorong  optimalisasi  dan  percepatan  penurunan  kemiskinan  serta  kesenjangan sosial. Pengelola Aplikasi Sistim Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara telah ditetapkan oleh Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia  sebanyak  2  Orang,  yaitu  1  Orang  Supervisor  dan  1  Orang Operator,  sementara  jumlah  data  pada  Aplikasi  SIKS-NG  sebanyak  101.342  Ruta,  111.302  KK  dan 406.664 Jiwa DTKS …‛ (wawancara, 26/5/2020)
Selanjutnya peneliti mewawancarai Koordinator Kabupaten (Korkab)  PKH Aceh Utara dalam melakukan Kegiatan Sosialisasi PKH di tingkat Kecamatan sampai ke Tingkat Gampong, Amru Alba Abqa, S.AP., M.A.P menjawab:
‚... Korkab  melakukan  sosialisasi  program  PKH  ke  kecamatan-  kecamatan,  sedangkan  ke  gampong- gampong  dilakukan  oleh  Pendamping  Sosial  PKH  setempat.  Sosialisasi  terutama  dilakukan  saat penambahan  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM).  Sebagaimana  sama-  sama  kita  ketahui,  Kabupaten Aceh Utara memiliki 852 desa, kalau semua desa harus didatangi Korkab akan membutuhkan waktu 852 hari  untuk  sekali  giliran.  Di  PKH,  melakukan  sosialisasi  bisnis  proses  PKH  di  tingkat  kecamatan dilakukan oleh Koordinator Kecamatan (Korcam) PKH bersama Pendamping Sosial PKH di kecamatan tersebut. Namun jika ada kasus atau situasi sosial yang agak beda dari situasi sosial umumnya, misalnya masyarakat belum bisa memahami dan belum nisa menerima apa yang disampaikan Pendamping, ada persepsi masyarakat tentang PKH yang berbeda-beda atau diundang oleh pihak Muspika maka Korkab
segera  turun  untuk  menyampaikan  mekanisme  dan  aturan  di  PKH  walau  sebelumnya  sudah disampaikan oleh Pendamping. Ada kalanya warga ingin mendengar langsung penjelasan dari pelaksana PKH di tingkat kabupaten ‛ (wawancara, 04/06/2020).
Sebelum  kegiatan  penanganan  fakir  miskin  dilakukan,  hal  yang  pertama  dilakukan  oleh pelaksana  kegiatan  adalah  sosialisasi,  menanggapi  pertanyaan  penulis  tentang  bagaimana Pendamping  Sosial  PKH  mensosialisasikan  Program KeluargamHarapan  (PKH)  ke  tingkat gampong  di  Kecamatan  Sawang,  Ade  Oscar,
S.H menjawab:
Ada  beberapa  cara  yang  dilakukan  pendamping  di  Kecamatan Sawang  dalam  menyampaikan  / mensosialisasikan program penanganan fakir miskin, diantaranya ; saat ada pertemuan dengan tokoh masyarakat, pendamping senantiasa menyampaikan tentang mekanisme dan alur bagaimana program penanganan fakir miskin itu bisa  diterima  oleh  warga.  Selain  di  pertemuan  formal,  pendamping juga senantiasa menyampaikan informasi kepada warga yang bertanya, baik itu pada saat di warung kopi atau dimana saja ada masyarakat yang bertanya. Selain itu Pendamping juga senantiasa meminta tolong  kepada  anggota  KPM  yang  cakap  dalam  berkomunikasi,  biasanya  ketua  kelompok.  Ketua Kelompok juga membantu menjelaskan tentang penanganan fakir miskin semampunya jika ada warga yang bertanya. Untuk warga yang tidak puas dengan penjelasan Ketua Kelompok, diarahkan  untuk menjumpai  Pendamping  agar  tidak  serta  merta  langsung  datang  ke  Dinas  Sosial  (wawancara, 15/06/2020).
Menurut  pendapat  informan  diatas,  pihak  Dinas  sosial,  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak,  sudah  menjalankan  programnya  tentang Penanganan  Fakir  Miskin  sesuai dengan  Peraturan  yang  berlaku  dari  masing-masing  Program  yang  dilaksanakan  untuk mensejahterakan  masyarakat  miskin  yaitu  PKH,  BPNT/BSP,  maupun  penerima  BST,  UEP,  KUBE serta  program  penanganan  fakir miskin  lainnya.  Namun  fakta  dilapangan  masih  menunjukkan bahwa  masih  banyak  keluarga  miskin  yang  belum  mendapatkan  bantuan  sosial,  dimana  proses pendataan  yang  dilakukan  oleh  BPS  dengan  jangka  waktu  5  tahun  sekali  dan  sementara  proses verifikasi  dan  validasi  belum  dapat  dilaksanakan  sebagaimana  dengan  ketentuan yang  berlaku, sehingga  penetapan  calon  penerima  bantuan  sosial  oleh  Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia masih  terdapat  keluarga  penerima  manfaat  yang  tidak tepat  sasaran.  Meskipun  demikian,  Dinas sosial,  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Aceh  Utara  melalui Pendamping  Sosial  PKH  dan  Tenaga  Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan  (TKSK)  tetap  melakukan monitoring  dan evaluasi  terhadap  keluarga  sejahtera  dan  pra  sejahtera  di  lapangan.  Menjawab pertanyaan  penulis  tentang  bagaimana  tindaklanjut  dari  Koordinator  PKH  bila  menerima pengaduan masyarakat bahwa ada warga yang hidupnya sudah sejahtera tetapi masih menerima bantuan, Amru Alba Abqa menjawab:
‚... Korkab  meminta  Pendamping  Sosial  PKH  mengecek  kebenaran laporan  warga  dengan  memeriksa kriteria kemiskinan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Kalau ternyata laporannya terbukti benar, Pendamping bisa meminta KPM sejahtera tersebut mengundurkan diri dari penerima PKH atau meminta  geuchik gampong  setempat  membuat  surat  keterangan  yang  menyatakan  bahwa  warga  yang bersangkutan tidak layak menerima bantuan karena  bukan dari keluarga  fakir miskin ...‛ (wawancara (04/06/2020).
Pendapat lain disampaikan oleh bapak Mukhlis, SH selaku Kasi Penanganan Fakir Miskin pada  Dinas  Sosial  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  pada  Dinas  Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kabupaten, menyatakan bahwa:
‛… dengan adanya program PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (sekarang Bantuan Sosial Pangan) yang  berikan  oleh  Dinas  Sosial  kepada  keluarga  pra  sejahtera  di  Aceh,  ini  dapat  mengurangi  angka kemiskinan di berbagai daerah, terutama di Kabupaten Aceh Utara sebagai kabupaten terbanyak periima bantuan  PKH  dan  BPNT  di  Aceh.  Kedepan,  kita  harapkan,  walaupun  tidak  mungkin  tidak  ada  lagi orang miskin di Aceh Utara, tetapi minimal warga pra sejahtera akan berkurang. Sehingga warga miskin tidak lagi mendatangi Dinas Sosial setiap hari untuk meminta bantuan. Lagi pula bantuan-bantuan dari pusat seperti PKH dan BPNT tidak bisa kita tentukan orangnya di kabupaten, tugas kita disini hanya memastikan, bahwa warga-warga dari keluarga pra sejahtera di 852 gampong di Aceh Utara terdaftar dalam DTKS ‛ (wawancara, 27/05/2020).
Informan  diatas  menyatakan  bahwasanya  program  Dinas  Sosial,  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Aceh  Utara  dalam  menangani  fakir  miskin  hadir  untuk memberikan  segala  bentuk  bantuan  yang  tentunya  positif  bagi  keluarga  pra  sejahtera  di  852 gampong  di Aceh  Utara  guna untuk  menghindari  semakin banyak  penduduk pra  sejahtera  di Kabupaten Aceh Utara.
Sehubungan peran Dinas Sosial dalam memberantas kemiskinan, penulis mempertanyakan apakah Koordinator PKH memiliki Data KPM PKH kaya/ mandiri/ sejahtera yang telah keluar atau yang masih menerima bantuan PKH, Amru Alba mengatakan:
‚... Korkab memiliki data KPM PKH sesuai laporan dari Pendamping, yang dilaporkan oleh Pendamping ke Korkab adalah KPM PKH aktif (eligible) dan KPM PKH non Eligible (tidak lagi menerima bantuan karena sudah sejahtera dan tidak lagi memiiki komponen). Tidak memiliki komponen adalah tidak hamil, tdak punya anak balita, tidak punya anak pra sekolah, SD, SMP,SMA/ sederajat, tidak  disabilitas dan tidak lansia...‛ (wawancara (04/06/2020).
Penulis  juga  mewawancarai  beberapa  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di lapangan, Mahdini Jamaluddin menyatakan:
‚...  kami  sangat  setuju  dengan program-program  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  dan Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Utara  tentang  penanganan  fakir  misin,  cuma  kami  merasa Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Utara  belum  cukup  membantu  kami  karena  penghasilan  yang kami dapatkan dari usaha disawah atau menjadi buruh lebih memadai dibandingkan bantuan yang diberikan Dinas Sosial tetapi kesawah hanya bisa kami lakukan saat musim tanam dan musim panen saja karena kami tidak punya sawah sendiri ...‛. (wawancara, 28/05/ 2020).
Penulis juga mewawancarai beberapa penerima Bantuan Pangan Non  Tunai atau Bantuan Sosial Pangan (BSP) di lapangan, salah satu dari mereka, Fatimah Ismail mengatakan:
‚... kami  menerima  bantuan  PKH  dan  juga  Bantuan  Pangan  Non Tunai  (BPNT),  tetapi  kami  tidak diberikan  lagi  bantuan  untuk  Warga Terimbas  Covid-19  sedangkan  kami  juga  warga  yang  terimbas covid- 19,  suami  kami  tidak  bisa  lagi  bekerja  sebagai  buruh  lepas,  selama covid  tidak  ada  orang
yang  mendirikan  bangunan  dan  membangun rumah. Alasannya karena kami sudah menerima bantuan PKH dan BPNT, padahal uang yang  kami  terima dari  PKH itu untuk biaya anak-anak kami sekolah sedangkan BPNT hanya diberikan 10 kg beras saja per bulan sedangkan anak saya 8 orang. ‛ . (wawancara, 28/05/2020).
Salah satu cara menangani permasalahan fakir miskin, pelaksana kegiatan- kegiatan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara harus mengetahui Undang-Undang  Fakir  Miskin  dan  kriteria  kemiskinan  yang  ditetapkan  oleh  Kementerian  Sosial Republik  Indonesia. Menanggapai  pertanyaan  ini,  apakah  Korkab  PKH  mengetahui  Undang- Undang Fakir Miskin, Koordinator PKH Kabupaten Aceh Utara mengatakan:
‚... wajib kami mengetahuinya, untuk setiap Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana Program Keluarga  Harapan  (PKH),  baik  itu  Koordinator  Kabupaten,  Administrator  Pangkalan  Data  (APD), Koordinator  Kecamatan  (Korcam),  Pendamping  Sosial  PKH  juga  harus  mengetahuinya  karena  ini menyangkut bantuan sosial, sama-sama program Dinas Sosial dan sama-sama program Kementerian Sosial RI ‛ (wawancara, 04/06/2020).
Penulis  juga  mewawancarai  beberapa  penerima  Bantuan  Sosial  Pangan  (BSP)  di  Agen  e- BRILink  AE  Jaya  Krueng  Geukuh,  Kabupaten  Aceh  Utara.  Salah  seorang diantara mereka Aisyah Daud mengatakan :
‚...  saya  meminta  Geuchik  memberikan  saya  BLT  bukan  karena  saya  malas  bekerja  tetapi  karena ketidaksempurnaan fisik saya sehingga membuat saya memilih meminta lagi bantuan BLT walaupun saya sudah menerima bantuan BSP, selain itu, saya tidak mendapatkan bantuan PKH sedangkan orang lain yang lebih kaya dari saya menerima PKH dari tahun 2012 sampai sekarang. Kami tidak sanggup menunggu  bantuan  dari  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Utara  yang  terkadang  ada  dan  terkadang tidak...‛. (wawancara, 02/05/2020).
Sehubungan  dengan  pertanyaan  peneliti  tentang  peran  Koordinator  Kabupaten  PKH  Aceh Utara sebagai salah satu pilar sosial di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara, Amru Alba Abqa, S.AP.,
M.A.P mengatakan:
‚.... tugas Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Aceh Utara sama seperti tugas Korkab/ Korkot PKH se-Indonesia lainnya karena ini program Kementaerian Sosial, sesuai dengan namanya, Tugas utama Korkab  melakukan  koordinasi  dengan  stake  holder  dan  pengambil  kebijakan  di  tingkat  Kabupaten, misalnya  Bupati,  Wakil  Bupati,  Kepala  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (Bappeda) Kabupaten  Aceh  Utara,  Kepala  BRI  Kantor  Cabang  Lhokseumawe,  Kepala  Dinas  Sosial Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Aceh  Utara,  Kepala  Bidang  dan Kepala Seksi yang menangani Bantuan dan Jaminan Sosial ‛
‚....  Korkab  PKH,  juga  melakukan  kunjungan  lapangan  ketingkat  kecamatan  dan  gampong  sesuai kebutuhan dalam rangka menyosialisasikan, menyamakan persepsi dalam rangka merealisasikan aturan- aturan  PKH  ke  lapangan.  Korkab  harus  menyampaikan  semua  instruksi  dan  aturan  di  PKH  kepada Pendamping  Sosial  PKH  karena  dalam  penyaluran  bantuan  PKH  disetiap  kecamatan  dan  gampong difasilitasi oleh Pendamping Sosial PKH (wawancara, 04/06/2020).
Berdasarkan  informan-informan  diatas,  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa program- program tentang penanganan kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara sudah dijalankan  oleh  Dinas Sosial,  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Aceh  Utara.  Dinas  Sosial, Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan Anak  Kabupaten  sudah menerapkan  aturan-aturan sebagaimana  yang  tertulis  namun dilapangan  kelihatan  tidak  efektif  karena  aparat  gampong  dan warga  melihat  bahwa  masih  banyak  fakir  miskin  yang  belum  menerima  bantuan  dan  masih  ada keluarga  yang  sudah  sejahtera  masih  menerima  bantuan.  Akibat  lain,  ketidak-efektifan  tersebut didasari  atas  tidak  tersedianya  anggaran  untuk  melakukan  kegiatan sosialisasi  dan  pemutakhiran data pada Aplikasi SIKS-NG, serta kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai Penanggung Jawab Aplikasi SIKS-NG pada Bidang Penanganan Fakir Miskin.

## Kendala dan Hambatan dalam Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara
Sehubungan  dengan  hambatan  dan  upaya  Dinas  Sosial  dalam  memberikan  bantuan  sosial, Koordinator  PKH  juga  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  terhadap  Penerima  Bantuan  PKH. Berikut petikan wawancara peneliti bersama Amru Alba:
‚  monitoring  dan  evalusi  terhadap  penerima  bantuan  kami  lakukan  3  bulan sekali  (setelah  selesai pencairan),  kami  membuat  laporan  jumlah  KPM  penerima  PKH  se-Aceh  Utara,  jumlah  KPM  yang sudah menerima bantuan, tidak menerima bantuan maupun menerima bantuan tetapi tidak melakukan pencairan  karena  menabung.  Laporan  ini  kami  buat  per  KPM  (by  name  by  address).  Namun  saat Indonesia dilanda pandemi covid-19, evaluasi terhadap penerima bantuan harus kami lakukan sebulan sekali karena bantuan dicair kan setiap bulannya (dari April sampai saat ini) ‛ (wawancara (04/06/2020).
Berkaitan dengan hambatan dan upaya Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara terkait dengan penanganan  fakir  miskin  penulis  telah  mewawancarai  Zulkarnaini,  S.Pd.,  M.Pd  selaku  Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, beliau mengatakan:

## ‚… Dalam pelaksanaan program penanganan fakir miskin tentu memang ada kendala baik di tingkat
Kabupaten, di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Gampong. Kendala tersebut dapat dilihat dari luas wilayah  Kabupaten  Aceh  Utara  yang  memiliki  27  Kecamatan  dan  852  Gampong,  dengan  jumlah penduduk paling tinggi dari Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh, dengan jumlah fakir miskin paling  tinggi  di  Aceh,  maka anggaran  yang  dibutuhkan  juga  cukup  besar,  terutama  untuk  kegiatan sosialiasi dan pendataan atau verifikasi dan validasi data keluarga miskin yang diwajibkan tersedianya dana  sharring  melalui  Anggaran  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Utara,  dalam  proses  verifikasi  dan validasi  data  terpadu  kesejahteraan  sosial  juga  membutuhkan  petugas  sosial  disetiap  desa,  sehingga mampu mendapatkan data yang akurat / valid demi ketepatan sasaran calon penerima bantuan program penanganan fakir miskin ‛ (wawancara, 20 Mei 2020).
Rabumah,  salah  seorang  warga  Gampong  Keude  Krueng  Geukueh  Kecamatan   Dewantara Kabupaten Aceh Utara ketika diwawancarai penulis menyatakan bahwa:
‚.... PKH, BPNT dan BST sudah dilaksanakan di Gampong Keude Krueng Geukueh, namun menurut pantauan kami dan aparat gampong disini, yang menjadi hambatan adalah tidak semua keluarga fakir
miskin yang tinggal di gampong kami mendapat manfaat dari program penanganan fakir miskin, masih banyak  fakir  miskin  yang  belum  menerima  bantuan,  baik  itu  Bantuan  PKH,  Pangan  Non  Tunai maupun Bantuan Sosial Tunai  ‛ (Wawancara, 02/05/2020).
Menurut  pemantauan  informan  diatas  yang  bahwa  Program  Keluarga Harapan,  BPNT, dan BST sudah dilaksanakan di Gampong Keude Krueng Geukuh dengan baik namun menurut pantauan yang bersangkutan dan pendapat aparat gampong bahwa tidak semua keluarga fakir miskin  menerima  manfaat  dari  program  penanganan  fakir  miskin  tersebut.  Sementara Koordinator Kabupaten PKH Aceh Utara, Amru Alba Abqa, S.AP., M.A.P tentang kendala dan hambatan mengatakan:
‚………. Kendala dan hambatan dalam pelaksaan program PKH di tingkat desa dan kecamatan kami laporkan secara berjenjang ke koordinator Wilayah (Korwil) di tingkat propinsi, Koordinator Regional (Koreg)  di  tingkat  Sumatera  sampai  ke  Direktur  Jaminan  Sosial  Keluarga  di  Kementerian  Sosial Republik Indonesia. Permasalahan dan kendala kami laporkan secara berkala, memang selalu diminta oleh Korwil karena permasalahan di setiap kabupaten pada umumnya sama. Untuk kasus yang berbeda, hanya terjadi di Aceh Utara pada waktu yang berbeda, langsung kita surati Direktur Jaminan Sosial Keluarga ‛ (wawancara, 04/06/2020).
Sehubungan dengan kendala pelaksanaan kegiatan penanganan fakir  miskin di Kabupaten Aceh Utara, penulis wawancarai Kasie Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara, Muchlis, SH yang menyatakan bahwa:
‚…….. Program  penanganan  fakir  miskin  sudah  terlaksana  di  Kabupaten  Aceh  Utara  untuk  57.000 KPM dari keluarga fakir miskin atau istilah kami keluarga pra sejahtera. Yang menjadi hambatan adalah setiap hari ada saja warga yang mengaku sebagai fakir miskin datang ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten menyatakan bahwa belum menerima bantuan apapun, geuchik  ada  juga  yang  melaporkan  bahwa  masih  bayak  fakir  miskin  di  gampongnya  yang  belum menerima bantuan. Penerima manfaat program sebagian adalah keluarga mampu (bukan fakir miskin). Penerima  manfaat  ada  juga  yang  menyalahgunakan  bantuan,  bantuan  yang  seharusnya  digunakan untuk  biaya  pendidikan  dan  kesehatan,  namun  digunakan  untuk  membeli  kepentingan  lain  seperti membeli sembako, alat r umah tangga dan rehab rumah ‛ (wawancara, 01/05/2020).
Informan diatas menyatakan bahwa program penanganan fakir miskin telah terlaksana di Aceh  Utara,  yang  penerimanya  adalah  fakir  miskin,  namun  yang  menjadi  hambatan  adalah masih  ada  keluarga  sejahtera  yang  menerima  bantuan  sedangkan  fakir  miskin  tidak menerimanya.  Selain  itu,  penyalahgunaan  bantuan  oleh keluarga  fakir  mikin,  bantuan  yang seharusya digunakan untuk biaya sekolah dan membeli obat-obatan, namun digunakan untuk membeli kepentingan lain seperti sembako, alat rumah tangga dan merehab rumah.
Selanjutnya  sehubungan  dengan  kendala-kendala  yang  dihadapi  Dinas  Sosial, Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Aceh  Utara  dilapangan  tentang pelaksanaan program penanganan fakir miskin di Aceh Utara, penulis mewawancarai Koordinator Daerah (Korda) Program Bantuan Sosial Pangan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara dengan pertanyaan apakah Pendamping BSP berwenang
untuk  mengeluarkan  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  yang  tidak  tepat  sasaran  sehingga membuat  pelaksanaan  program  tidak  efektif?,  Jika  bisa,  bagaimana  Pendamping  melakukannya? Bakhtiar, S.Sos menyatakan bahwa:
‚….  Setahu  saya  sudah  sesuai  dengan  yang  sudah  dilakukan  Pendamping, tidak  bisa  mengeluarkan KPM secara sepihak/ langsung. Pendamping hanya bisa melakukan pengisian Perbaikan Data Sosial Ekonomi  KPM.  Ada  kalanya  Pendamping  juga  bisa  mengeluarkan  KPM  secara  langsung  dengan beberapa syarat, misalnya ada Berita Acara Hasil Musyawarah Bersama dari Aparatur Gampong yang menyatakan  bahwa  yang  bersangkutan  sudah  sejahtera,  sesuai  kriteria  /  benar-benar  sudah  kaya, mengisi  form  PDSE  keluarga  di  Aplikasi  SIKS- NG,  mengundurkan  diri  atas  kesadarannya...‛ (wawancara, 16/06/2020).
Dalam rangka evaluasi kegiatan penanganan fakir miskin, khususnya tentang bantuan PKH, Koordinator PKH Kabuoaten menjawab pertanyaan peneliti tentang pernah atau tidak melakukan evaluasi terhadap Kinerja Pendamping Sosial PKH, Amru Alba menjawab:
‚... laporan evaluasi dan penilaian kinerja, kami laporkan secara berjenjang sebulan sekali, tanggal 15 setiap bulannya, langsung ke Direktur Jaminan Sosial Keluarga melalui Koordinator Kabupaten dan Koordinator Wilayah. Evaluasi yang dilakukan tentang keaktifan Sumber Daya Manusia (SDM) PKH bulan berjalan. SDM PKH terdiri dari Korkab, Administrator Pangkalan Data (APD) dan Pendamping Sosial PKH. Selain evaluasi bulanan, juga kami lakukan evaluasi tahunan, disetiap bulan Desember ‛ (wawancara, 15/06/2020).
Sehubungan  kendala  pelaksanaan  program  PKH  tentang  banyaknya  pengaduan masyarakat pra  sejahtera  yang  belum  mendapatkan  bantuan  sementara  warga  dari  keluarga  kaya/  mandiri/ sejahtera tidak bersedia mengundurkan diri sebagai penerima PKH, Koordinator PKH Aceh Utara, Amru Alba Abqa  mengatakan:
‚... yang kami laporkan secara tertulis hanya yang sudah mengundurkan diri saja, istilah di PKH Non eligible, baik yang mengundurkan diri secara suka rela, dikeluarkan oleh Pendamping karena terbukti sudah sejahtera, maupun dikeluarkan secara otomatis oleh aplikasi e-PKH karena setelah diisi data sosial ekonomi oleh Pendamping, membuktikan KPM tersebut sudah sejahtera atau istilah di PKH desil empat ke atas ‛ (wawancara (04/06/2020).
Menjawab pertanyaan peneliti tentang apakah Koordinator PKH pernah melakukan evaluasi dan  melakukan  penilaian  terhadap  Kinerja  Pendamping  Sosial  PKH.  Korkab  PKH,  Amru  Alba mengatakan:
‚... Penilaian terhadap kinerja Pendamping itu adalah penilaian dua belas bulan kinerja dan kami berikan nilai, seperti rapor akhir tahun. Dalam rapor itu akan terlihat Pendamping yang sangat aktif, sedang dan kinerjanya kurang baik. Sebenarnya kami menilai Pendamping setiap saat, walau tidak langsung kami berikan nilai pada hari itu juga...‛ (wawancara, 04/06/2 020).
Dari  informan  diatas  penulis  menyimpulkan  bahwa  kendala  utama  dalam penerapan program  penanganan  fakir  miskin  di  Kabupaten  Aceh  Utara  salah  satunya adalah  anggaran. Anggaran  saat  ini,  juga  sudah  dipotong  untuk  anggaran  Covid-19,  seharusnya  dana  yang dibutuhkan untuk penanganan fakir miskin lebih banyak. Jika anggaran tidak tersedia, maka seluruh
kegiatan  juga  tidak  akan  berjalan  dengan mudah  dan  cepat.  Jika  anggaran  tersedia  untuk penanganan fakir miskin kemungkinan besar bisa diatasi dengan lebih cepat dan lebih mudah.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan faktor lain yang menghambat program  penanganan  fakir  miskin  adalah  kurangnya  sosialisasi  serta  kurangnya  anggaran  dari Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Utara  tentang  penanganan  fakir  miskin.  Sosialisasi  yang  tidak maksimal menyebabkan kurangya informasi yang di terima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di  desa-desa,  di  kota-kota  kecamatan  dalam  Kabupaten  Aceh  Utara,  serta  masih  ada  masyarakat Aceh Utara yang belum mengetahui tentang program penanganan kemiskinan.
Berkaitan  dengan  kendala  tersebut  Kepala  Dinas  Sosial  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan Anak, mengatakan bahwa pihaknya akan lebih giat lagi melakukan sosialisasi kepada Keluarga Penerima Manfaat yang ada di 852 desa serta akan mengupayakan anggaran dalam tahun 2021 bisa diterima oleh setiap keluarga pra sejahtera di wilayah Kabupaten Aceh Utara.

## PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  pada  Bab  IV  serta  pendapat  informan  yang  menyatakan bahwa  Peran  Dinas  Sosial,  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak  Kabupaten  Aceh Utara masih kurang Optimal, walaupun Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten melalui Dinas Sosial,  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  telah  menyalurkan  berbagai  macam bentuk  bantuan  kepada  fakir  miskin  seperti  Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  Bantuan  Pangan Non  Tunai  (BPNT)  sekarang  disebut  Bantuan  Sosial  Pangan  (BSP),  Bantuan  Sosial  Tunai  (BST) Terimbas  Covid-19,  Bantuan  Usaha  Ekonomi  Produktif  (UEP)  Perorangan,  Bantuan  Usaha Kelompok  Bersama  (UEP),  Bantuan  Rehabilitasi  Sosial  Rumah  Tidak  Layak  Huni  (RS-RLTH), Bantuan Sembako Covid-19 serta bantuan sosial dari sumber lainnya.
Dalam pelaksanaan program penanganan fakir miskin juga akan dapat terlaksana dengan baik apabila terpenuhinya Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, sehingga mampu menerapkan atau  melaksanakan  program  yang  efektif  dan  efesien.  Program  penanganan  fakir  miskin  di Kabupaten  Aceh  Utara  masih  dikategorikan  kurang  efektif,  terutama  disebabkan  kekurangan anggaran  Pemerintah  Daerah  dalam  melakukan  bimbingan  teknis  dan  pelatihan  peningkatan Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  terutama  terhadap  Pilar  Sosial  pada  Dinas  Sosial,  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara.
Berkaitan  dengan  kebijakan  dan  regulasi,  di  dalam  rencana  strategis  Dinas  Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara pada saat ini, anggaran yang  tersedia  untuk  operasional  bidang  penanganan  fakir  miskin  tidak  mencukupi.  Staf  yang memiliki kualifikasi pendidikan kesejahteraan sosial masih minim serta sarana dan prasarana Dinas Sosial,  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Aceh  Utara  yang  masih kurang memadai. Hal ini penting untuk menunjang kegiatan sosialisasi penanganan fakir miskin, dimana  fakir  miskin  adalah  orang  yang  tidak  mampu  memenuhi  hak-hak  dasarnya  untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermatabat sehingga terkadang emosinya tidak stabil. Fakir miskin terkadang tidak dapat melaksanakan ibadah menurut keyakinannya, tidak mampu  makan  tiga  kali  sehari,  tidak  memiliki  pakaian  yang  berbeda  untuk  dirumah,  ditempat bekerja, ke sekolah dan untuk berpergian, bagian terluas dari rumahnya berlantai tanah dan tidak
mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan.
Penulis  meneliti  masalah  fakir  miskin  karena  kemiskinan  merupakan  masalah  sosial  yang senantiasa relevan untuk dikaji terus-menerus, walau masalah kemiskinan sudah ada sejak lama dan masih  terus  hadir  ditengah-tengan  kita  saat  ini.  Ketika  seseorang  tidak  sanggup  memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya, apalagi jika dibandingkan dengan taraf kehidupan tetangga dan  kelompok  lain  di  gampongnya,  tidak  mampu  memanfaatkan  tenaga,  mental  dan  fisiknya  di bandingkan  kelompok-kelompok  lain  ditempat  tinggalnya,  emosinya  akan  menjadi  labil.  Pada masyarakat  yang  bersahaja,  fakir  miskin  identik  dengan  orang-orang  yang  kesulitan  memenuhi kebutuhan primer. Walapun begitu, pengertian kemiskinan akan berbeda dalam masyarakat kota. Kalau  di  kota,  kemiskinan  akan  berarti  harta  benda  yang  dimiliki  tidak  cukup  untuk  memenuhi kebutuhan standar kehidupan kota sehingga kemiskinan menjadi masalah sosial.
Kemiskinan  merupakan  masalah  yang  tiada  henti  mewarnai  kehidupan  warga  Aceh  Utara, mulai  dari  masa  masa  konflik  bersenjata  Gerakan  Aceh  Merdeka  sampai  pada  orde  reformasi sekarang  ini.  Kesinambungan  masalah  kemiskinan  dari  masa  ke  masa  ditandai  oleh  berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah satu ke pemerintah yang lain, dari bupati satu ke bupati yang lain.
Kekurangan  materi  merupakan  salah  satu  pemahaman  kemiskinan,  yang  mencakup kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan pelayanan kesehatan. Kebutuhan sosial, seperti tinggal di  daerah  kumuh,  terpencil,  tidak  ada  sarana  transportasi,  ketergantungan  pada  pemerintah kabupaten  dan  ketidakmampuan  berpartisipasi  dalam  masyarakat.  Pendidikan  yang  rendah, kekurangan  informasi dan penghasilan yang tidak memadai.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji, A. M. (2015). Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i , 2 (2).
Deswita,  D. (2014). Kehidupan  Sosial  Ekonomi  Keluarga  Kawin Usia  Muda Di Nagari  Persiapan  Sitombol Kecamatan  Padang  Gelugur  Kabupaten  Pasaman (Doctoral  dissertation,  STKIP  PGRI  Sumatera Barat).
Hadi, A. P. (2010). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangunan. Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA) .
Hartati, C. S., Abdullah, S., & Saputra, M. (2016). Pengaruh penerimaan dana otonomi khusus dan
tambahan  dana  bagi  hasil  migas  terhadap  belanja  modal  serta  dampaknya  pada  indeks pembangunan  manusia  Kabupaten/Kota  di  Aceh. Jurnal  Administrasi  Akuntansi:  Program Pascasarjana Unsyiah , 5 (2).
Hatu,  R.  (2010).  Pemberdayaan  Dan  Pendampingan  Sosial  Dalam  Masyarakat  (Suatu  Kajian Teortis). Jurnal inovasi , 7 (04).
Iswandy,  E.  (2015).  Sistem  Penunjang  Keputusan  Untuk  Menentukan  Penerimaan  Dana  Santunan Sosial  Anak  Nagari  Dan  Penyalurannya  Bagi  Mahasiswa  Dan  Pelajar  Kurang  Mampu  Di Kenagarian Barung – Barung Balantai Timur. Jurnal Teknoif , 3 (2).
Jonnadi,  A.,  Amar,  S.,  &  Aimon,  H.  (2012).  Analisis  pertumbuhan  ekonomi  dan  kemiskinan  di indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi , 1 (1).
Latif,  A.  (2015).  Dampak  Fluktuasi  Harga  Bahan  Bakar  Minyak  Terhadap  Suplai  Sembilan  bahan Pokok di pasar Tradisional. Al-Buhuts , 11 (1), 91-116.
Maifizar,  A.  (2018).  Karakteristik  dan  Fenomena  Kemiskinan  Keluarga  Miskin  Pedesaan  di Aceh. Community: Pengawas Dinamika Sosial , 2 (3).
Mirza, D. S. (2012). Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan  manusia  di  Jawa  Tengah  tahun  2006-2009. Economics  Development  Analysis Journal , 1 (2).
Nasirin,  C.  (2013).  Program  pemberdayaan  anak-anak  terlantar  di  Nusa  Tenggara Barat. Sosiohumaniora , 15 (3), 239-252.
Perera,  C.  J.,  Zainuddin,  Z.,  Piaw,  C.  Y.,  Cheah,  K.  S.,  &  Asirvatham,  D.  (2020).  The  Pedagogical Frontiers of Urban Higher Education: Blended Learning and Co-Lecturing. Education and Urban Society , 52 (9), 1305-1329.
Purwanto,  N.,  &  Rofiah,  C.  (2017).  Pemberdayaan  Usaha  Ekonomi  Produktif  Bagi  Masyarakat  Di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Comvice: Journal of community service , 1 (1), 29-32.
Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan  Sosial  Untuk  Penanganan  Covid-19  Di  Indonesia. JURNAL  PKN  (Jurnal  Pajak  dan Keuangan Negara) , 2 (1), 90-102.
Rochaida,  E.  (2016,  June).  Dampak  Pertumbuhan  Penduduk  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  dan Keluarga Sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur. In Forum Ekonomi (Vol. 18, No. 1).
Rustanto, B. (2015). Menangani Kemiskinan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya .Sitepu, A. (2016). Analisis Efektifitas Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sebagai Instrumen Program Penanganan Fakir Miskin. Sosio Informa , 2 (1).
Sianturi, H. (2017). Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara. Jurnal Wawasan Yuridika , 1 (1), 86-105.
Sitepu,  A.  (2017).  Penanganan  Fakir  Miskin  Ditinjau  Dari  Konsep-Konsep  Pekerjaan  Sosial. Sosio Informa , 3 (1).
Sobarna, A. (2003). Konsep pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin perkotaan. Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan , 19 (3), 316-329.
Suharto,  E.  (2009). Kemiskinan  dan  perlindungan  sosial  di  Indonesia:  menggagas  model  jaminan  sosial universal bidang kesehatan: dilengkapi dengan: UU No. 40/2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, UU No. 11/2009 tentang kesejahteraan sosial . Alfabeta.