Nurhidayati Kusumaningtyas, Marjinalisasi (Publik) Aktivis dalam Literatur Public Relations

## MARJINALISASI (PUBLIK) AKTIVIS DALAM LITERATUR PUBLIC RELATIONS

## Nurhidayati Kusumaningtyas
Balai Diklat Industri Yogyakarta n_kusumaningtyas@yahoo.com

## Abstract
Activism  can  involve  an  individual  or  a  collection  of  a  few  people.  The  practice  of activism  is  often  perceived  as  negative  and  destructive  actions.  In  the  literature  of public  relations,  we  will  discover  how  the  activist  group  pressure  group  categorized into the “source of trouble” and must be addressed by public relations practitioners. This perspective led to a bias that leads to marginalization of “activist public” in public relations literature. Marginalization process lasts through two methods: (1) the provision of which tend negative stigma, (2) the dominance of the paradigm of “corporate centric” in the literature of public relations. This article presents an alternative paradigm of the postmodern paradigm in view of the role and functions of the public activists.

## Abstrak
Aktivisme bisa melibatkan seorang individu ataupun kumpulan beberapa orang. Praktek aktivisme  seringkali  dipersepsikan  sebagai  tindakan  yang  negatif  dan  destruktif. Dalam  literatur  public  relation,  kita  akan  menemukan  bagaimana  kelompok  aktivis dikategorikan kedalam kelompok penekan yang menjadi “sumber masalah” dan harus diatasi oleh praktisi public relations. Perspektif ini memunculkan bias yang mengarah pada marjinaliasi “publik aktivis” dalam literature public relation. Proses marjinalisasi berlangsung  melalui  dua  cara:  (1)  pemberian  stigma  yang  bertendensi  negative,  (2) adanya dominasi paradigma “corporate centric” dalam literatur public relation. Artikel ini menyajikan alternatif paradigma yakni paradigma postmodern dalam melihat peran dan fungsi publik aktivis.
Keywords : Public Activist, Corporate Centric, Marginalization.

## PENDAHULUAN
Seorang  perempuan  berusia  23  tahun bertahan  diatas  pohon  California  Redwood dengan ketinggian mencapai 180 kaki selama 738 hari memprotes penebangan pohon yang dilakukan  oleh  perusahaan  Pacific  Lumber Company. Perempuan tersebut menyatakan tidak akan turun dari pohon hingga perusa- haan  tidak menebang pohon di ketiga area khusus.  Kasus  lainnya  adalah  kasus  David Vs Goliath dimana seorang pekerja pos dan tukang kebun yang bekerja paruh waktu dia- jukan  ke  persidangan  oleh  perusahaan  be- sar  Mc  Donald  dengan  tuduhan  keduanya
(bersama beberapa rekannya) menyebarkan leafletyangmengkritik  perusahaan  berskala multi billion dollar dengan menyebutkan pe- rusahaan tersebut telah menekan upah kary- awan dan menyedikan makanan yang tidak sehat.
Persidangan kedua orang tersebut men- jadi rekor pengadilan dengan waktu terlama dalam  sejarah  pengadilan  Inggris  dan  akh- irnya hakim memutuskan Mc Donalds harus membayar  60.000  poundsterling  dan  men- gakui beberapa informasi yang terdapat da- lam leaflet benar adanya. Dari kasus tersebut, secara  nyata  Mc  Donald  harus  kehilangan

## INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi Volume 45. Nomor 1. Juni 2015
materi  sekaligus  menghabiskan  waktu  para eksekutifnya untuk memberikan keterangan di depan pengadilan dan yang paling buruk adalah Mc Donald kehilangan reputasinya.
Ilustrasi  kisah  diatas  merupakan  salah satu  contoh  tindakan  aktivisme.Aktivisme bisa  melibatkan  seorang  individu  ataupun kumpulan beberapa orang. Sebagaimana ki- sah diatas aktivisme bisa dijalankan oleh se- orang  perempuan  ataupun  dua  orang  yang “lemah”  yang  dapat  mempengaruhi  korpo- rasi untuk mengubah kebijakannya.
Praktek  aktivisme  seringkali  diper- sepsikan sebagai tindakan yang negatif dan destruktif. Bila menyimak sejarah aktivisme dalam bentuk gerakan sosial yang terjadi di duniaseperti  pada  era  1880an  yang  menge- mukakan  isu  mengenai animal  rights, ke- mudian  era  1960an  dan  1970an  aktivisme tumbuh  subur  melalui  pergerakan  sosial yang mengusung tema mengenai feminisme, environmentalisme, dan banyak isu lainnya. Kemudian dalam konteks Indonesia sendiri aktivisme melalui pergerakan sosial berhasil mengangkat isu mengenai kesetaraan jender, kebebasan  berekspresi,  dan  perlindungan ketenagakerjaan.Praktek  itu  mendorong “keadilan baru” dalam kehidupan sosial.
Munculnya wacana-wacana di atas yang didorong oleh aktivisme ternyata memberi- kan kontribusi positif bagi perubahan sosial politik  di  banyak  negara.Jadibukankah  tin- dakah aktivisme juga memberikan kontribu- si positif bagi masyarakat? Namun bila kita menyimak  studi-studi  mengenai  aktivisme dalam  literature  public  relations,  kita  akan menemukan perspektif  bahwa tindakan ak- tivisme adalah tindakan yang destruktif dan membahayakan  bila tidak segera ditangani. Tendensi  tersebut  dapat  disimak  melalui penamaan  publik  aktivis  sebagai  “ pressure group ”.  Pemberian  stigma  negatif  tersebut dikhawatirkan  memunculkan  bias  persepsi yang mengarah pada marjinalisasi publik ak- tivis. Dengan latarbelakang tersebut, tulisan ini  bertujuan  untuk  menelaah  bagaimana marjinalisasi  berlangsung,  serta  memberi- kan alternatif adanya pendekatan postmod- ern dalam  melihat peran dan  fungsi publik aktivis.

## PEMBAHASAN

## Pemberian Stigma Negatif Publik Ak- tivis dalam Literatur Public Relation
Marjinalisasi berlangsung dengan men- ciptakan stigma negatif terhadap kelompok aktivis  dan  sebaliknya  membangun  stigma positif  terhadap  public  relations.Aktivisme seringkali  dipersepsikan  sebagai“sumber masalah”  dan  public  relations  sebagai  rep- resentasi  organisasi  atau  korporasi  sebagai pihak  yang  memiliki  solusi  yang  dengan strateginya  berusaha  mengatasi  “sumber masalah”.
Sebagai  ilustrasi  dalam  sebuah  drama sering  kita  mengenal  peran  protagonis  dan antagonis.  Peran protagonis  mencerminkan persepsi  yang  positif  sementara  sebaliknya peran  antagonis    mencerminkan  peran negatif yang  menganggu dan  harus diatasi. Bila  dalam  drama,  peran  antagonis  mutlak menjalankan aktivitas dengan stigma negatif yang  destruktif.Sebaliknya  bila  menyimak di  bidang bio-chemistry ,  antagonistik  jus- tru  merupakan  tindakan  yang  memuncul- kan  hasil yang  positif.    Antagonistik dalam bio-chemistry bertugas untuk melawan dan mengurangi  unsur-unsur  kimia  dalam  tu- buh. Insulin misalnya, berfungsi untuk men- gurangi kadar glukosa dalam darah manusia. Jadi, antagonis tidak selalu mutlak berperan negatif  atau  destruktif  sebagaimana  dalam sebuah drama.Memiliki peran antagonis bisa jadi  justru  berpengaruh  positif  dan  mem- bangun sistem kearah yang lebih baik.
Dalam  literatur  public  relations,  aktiv- isme dikonstruksikan sebagai kelompok an- tagonis dengan stigma yang negatif.Dougall (2005)  menyebutkan activists  are  predomi- nantly treated as a hostile part of the organi- zation’s environment in the public relationss research  and  literatur. (Aktivis  kerapkali diperlakukan sebagai bagian yang dimusuhi oleh organisasi dalam penelitian dan litera- tur publik relation).
Grunig (1992) juga mengakui hubungan antara  organisasi  dan  publik  aktivis  kerap digambarkan  sebagai  antipati  dimana  kel- ompok itu dilihat sebagai pembuat masalah
Nurhidayati Kusumaningtyas, Marjinalisasi (Publik) Aktivis dalam Literatur Public Relations
yang memiliki koneksitas yang rendah den- gan organisasi (baca: korporasi). Permusuhan antara organisasi dan pressure group sebagai sebuah kelaziman yang jamak ditemui dalam literatur dan penelitian public relation.
Artikel Larissa Grunig yang bertajuk “ Ac- tivism: How It Limits Effectiveness Organiza- tion and How  Excellence Public relations De- partment Respond ” juga bisa menjadi sebuah contoh bagaimana stigma negatif diberikan kepada  publik  aktivis.    Dari  judul  artikel tersebut  sudah  memperlihatkan  bahwa  ak- tivis  ditempatkan  sebagai  pihak  antagonis yang  menjadi  masalah  dan  menimbulkan inefisiensi dalam organisasi. Artikel itu seka - ligus menempatkan publik relations sebagai pihak protagonis dengan menyebutkan pub- lic relations sebagai pihak yang “excellence” dalam mengatasi “aksi” kelompok aktivis.
Pada bagian penjelasan dalam artikelnya tersebut Grunig menyebutkan kelompok ak- tivis menciptakan inefisiensi organisasi yang membahayakan otonomi organisasi dan men- imbulkan ekonomi biaya tinggi, menurunk- an pangsa pasar, dan merusak reputasi. Oleh karenanya  korporasi  atau  organisasi  harus mengatasi “masalah aktivis” untuk menjaga otonomi  organisasi/korporasi.  Pandangan yang dikemukakan oleh Grunig tersebut ru- panya mendominasi banyak literatur public relations.
Marjinalisasi  peran  aktivis  sebagai  kel- ompok antagonis dengan stigma negatif juga ditunjukkan melalui pemberian definisi yang timpang makna. Seperti definisi yang dikem - bangkan oleh Grunig. Ia mendefinisikan ak - tivis sebagai a group of two or more individu- als who organize in order to influence another public  or  publics  through  action. Menurut Coombs dan Holliday kata “influence” send - iri  memiliki  makna  pada  relasi  kekuasaan yang  tidak  seimbang. Influence merupakan tipe kekuasaan ketika salah satu konstituensi dapat mengubah perilaku konstituensi lain- nya.  Sangat  jarang  ditemui  dua  pihak yang memiliki kedudukan yang sama dalam kuasa ( power )/pengaruh (influence ). Kelompok ak- tivis  disini  ditempatkan  sebagai  kelompok yang  selalu  ingin  menggerogoti  kekuasaan organisasi  dengan  tindakan-tindakan  yang
destruktif.  Grunig  dengan  jelas  menyebut- kan “ activist pressure is an extensive problem for organization”

## Munculnya Dominasi Corporate Centric dalam Literatur Public Relations
Stigma negatif dalam penelitian dan lit- eratur  public  relations  yang  terus  berkem- bang  mulai  mengarah  pada  marjinalisasi publik  aktivis.  Beberapa  studi  kritis  yang melihat  adanya  marjinalisasi  publik  aktivis dapat  ditemukan  dalam  studi  yang  dilaku- kan  oleh  Dozier  dan  Lauzen,  Coombs  dan Holiday,  serta  Mc  Kie  dan  Munshi.  Dozier dan  Lauzen  melihat  adanya“deep  pocket bias” dalam literatur public relations ketika relasi  antara  publik  aktivis  dengan  organ- isasi.  Lebih  lanjut  Dozier  dan  Lauzen  me- nyebutkan  studi  yang  telah  ada  mengenai hubungan antara organisasi dan aktivis lebih didominasi peran-peran praktisi public rela- tions  sebagai  representasi  organisasi  dalam menjalankan  fungsinya.Dozier  dan  Lauzen melihat dominasi ini dengan istilah “organi- zation centric”.
Sementara  itu  menurut  Coombs  dan Holliday,  kajian  public  relations  selama  ini dikooptasi  oleh  pandangan  “corporate  cen- tric”.  Corporate  centric  yakni  sebuah  pan- dangan yang menempatkan public relations sebagai  alat  untuk  mencapai  kesuksesan ekonomi.
Mc Kie dan Munshi (2007) juga menye- butkan adanya kesenjangan studi oleh para akademisi  yang  memunculkan  dominasi pandangan yang cenderung corporate centric (Coombs and Hoolliday, 2010). Kedua istilah di atas– “organization centric” dan “corporate centric”—menggambarkan adanya dominasi pemaknaan public relations oleh korporasi/ institusi.
Bila  menyimak  kembali  literatur  pada bidang  keilmuan  public  relations,  harus diakui  bahwa  selama  ini,  paradigma  yang berkembang dalam literatur public relations adalah paradigma positivis-fungsionalis yang bias  pada  praktek-praktek  public  relations sebagai  representasi  organisasi  (korporasi). Paradigma positivis-fungsionalis inilah yang

## INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi Volume 45. Nomor 1. Juni 2015
“berkuasa” dalam banyak literatur public re- lations.
Implikasi dari dominasi paradigma pos- itivis-fungsionalis adalah sedikitnya literatur yang membahas mengenai kontribusi positif publik  aktivis  bagi  organisasi  (korporasi). Mc  Kie  dan  Munshi  mengkritik  kurangnya studi mengenai peran aktivis dan kontribus- inya terhadap public relations dan organisasi yang  menyebabkan  marjinalisasi  persepsi aktivis.  Kalaupun  ada  riset  mengenai  ak- tivis, tetap saja pendekatan yang digunakan organization  centric .Sementara  itu  menu- rut  Curtin dan  Gaither  (2005) riset tentang aktivispun lebih memfokuskan pada peran- nya  dalam  perspektif  organisasi  ( corporate centric ) yang  menempatkan  aktivis  sebagai target perubahan.
Literatur public relations selama ini te- lah  mengabaikan  peran  dan  fungsi  publik aktivis  sebagai  agen  perubahan  masyarakat sebagaimana muncul pada era progresif.Lit- eratur  public  relations  bahkan  melupakan bagaimana  dahulu  public  relations  pernah “mengkooptasi”  tehnik-tehnik  yang  dikem- bangkan oleh kelompok aktivis.
Stigma  negatif  terhadap  publik  aktivis oleh praktisi dan akademisi public relations tidak  bisa  dilepaskan  dari  konteks  sejarah munculnya public relations.  Pada masa awal perkembangan public relations, studi  men- genai  aktivisme  pun  sudah  marjinal.  Hal tersebut tertuang dalam buku yang bertajuk Public  relations  History  from  the  17 th to  the 20 th Century: The Antecendent. Dalam buku tersebut  disebutkan  bahwa: Activist  activi- ties are viewed as related to public relationss but  only as antecedents  and not  necessarily part of its corpus.
Kemudian dalam perkembangannya, se- jarah  mencatat  relasi  antara  aktivis  dengan organisasi  selalu  diwarnai  dengan  konflik frontal.  Konflik  pertama  kali  antara  publik aktivis  dengan  organisasi  yang  tercatat  da- lam sejarah  terjadi pada  tahun  1884,  ketika American  Medical  Association  mengusung isu antivivisectionist , yang  menjadi embrio pergerakan animal rights.
Konflik antara organisasi dan publik ak -
tivis semakin sering terjadi pada era 1960an dan  1970an yang  kemudian dikenal dengan “the  progresive  era”.Era  ini  menandai  tum- buh suburnya pergerakan sosial yang kemu- dian menjadi katalis tumbuhnya public rela- tions.Korporasi mulai melirik menggunakan praktisi  public  relations  professional  untuk mengatasi  berbagai  tuntutan  kelompok– kelompok aktivis. Sejarahnya, tujuan aktivis selalu berbenturan dengan tujuan korporasi. Para  “muckrakers”  pada  awal  1990  meng- inginkan adanya perubahan kebijakan pub- lik  organisasi  yang  membawa  konsekuensi lebih  banyak  uang  yang  harus  dikeluarkan oleh korporasi. Hubungan yang kurang har- monis dalam  berbagai peristiwa dari waktu ke  waktu  bahkan  hingga  saat  ini,  menjadi salah satu alasan kuatnya  stigma negatif ter- hadap publik aktivis.

## Pendekatan Postmodern sebagai Alter- natif dalam Melihat Publik Aktivis
Dougall  melakukan  sebuah  penelitian untuk  melihat  relasi  organisasi  dan  aktivis melalui  aliran  informasi  diantara  keduanya yang muncul dalam publikasi di media dari tahun  1980-2001.  Dengan  menggunakan analisis konten terhadap 6500 artikel diper- oleh  hasil  bahwa  persepsi  terhadap  aktivis memiliki  tendensi  antagonistik.  Dengan menggunakan  model  penelitian  longitudi- nal,  Dougall  mampu  memotret  adanya  pe- rubahan atau pergeseran relasi antara aktivis dan organisasi.
Hal serupa juga dikemukan oleh Dozier yang menyebutkan bahwa terjadi perubahan selama lebih dari 20 tahun dalam keilmuan public relation  khususnya dalam cara  meli- hat publik aktivis. Dozier dan Lauhan dalam Journal of Public RelationsResearch member- ikan dorongankepada para akademisi untuk mempertimbangkan  keunikan  kelompok aktivis dan pergerakan sosial sebagai pelaku public relation yang menghubungkan antara korporasi dengan khalayak.
Bila melihatliteratur public relations se- jak awal berkembang, dapat dikatakan bahwa disiplin ilmu public relationshampir didomi- nasi  oleh  paradigma  positivis-fungsionalis
Nurhidayati Kusumaningtyas, Marjinalisasi (Publik) Aktivis dalam Literatur Public Relations
yang diusung oleh akademisi  seperti  James Grunig,  Larissa  Grunig,  dan  kawan-kawan. Sebagaimana ditegaskan oleh Botan dan Ha- zleton (2009) dalam Public Relations Theory II ,  menyebutkan  bahwa Excellence  Theory merupakan paradigma dominan yang men- guasai dalam literatur dan penelitian public relations yang  kemudian  menjadi semacam ortodok terhadap pemikiran-pemikiran lain- nya. Paradigma “excellence theory” didomi- nasi oleh para pemikir Amerika. Paradigma dominan ini mencoba mengkooptasi istilah seperti persuasi, advokasi, dan aktivisme.
Baru  menjelang  tahun  2000an  mulai muncul pendekatan-pendekatan kritis yang diusung  oleh  tokoh-tokoh  seperti  Dozier dan Lauzen, Berger, Dougall, Holtzhausen& Voto.  Pendekatan  kritis  inijuga  sering  dis- ebut  dengan  pendekatan  postmodern.  Mc Kie  (2005)  mencatat  bahwa  munculnya  te- laah kritis terhadap literatur public relations mengacu pada teori kritis yang dikemukakan oleh filosof dari Eropa yang peduli pada isu kekuasaan dan penindasan yang terjadi da- lam masyarakat. Paradigma kritis inilah yang kemudian  dikenal  sebagai  paradigma  post- modern.
Ketika para penganut  “excellence  theo- ry” menetapkan definisi public relation yang bias  makna  maka  Coombs  dan  Holladay (2010)  menawarkan definisi  baru  mengenai public  relations  yang  menyebutkan  bahwa “ public relations as the management of mu- tually influential relationships within a web of constituency  relationships ”.  Melalui  definisi ini  Coombs  ingin  menawarkan  relasi  yang lebih berimbang, praktik public relation di- tujukan untuk membangun hubungan baik dan bukan hanya berkutat pada taktik-taktik yang manipulatif.
Para  penganutpostmodern  juga  meli- hat peluang positif akan keberadaan aktivis. Dalam pandangan postmodern, aktivis tidak semuanya memiliki pandangan yang radikal. Beberapa aktivis secara tegas memang memi- liki  pandangan  yang  ekstrem  yang  menun- tut perubahan mendasar dan menggunakan strategi-strategi  yang  militan  seperti  sab- otase.Kovacs  dalam  studi  terhadap  enam kelompok  aktivis  di  Inggris  yang  melihat
strategi komunikasi dan bagaimana mereka mengelola  hubungan  menunjukkan  bahwa kelompok  aktivis  tersebut  tidak  semuanya menunjukkan  cara-cara  yang  konfrontatif. Jadi  mengeneralisir  public  aktivis  sebagai publik yang radikal adalah tidak tepat.
Publik  aktivis  meskipun  menjalankan peran  antagonis,  mereka  memberikan  pen- garuh  positif dalam  perubahan  sosial.  Mis- alnya,  beberapa  pergerakan  sosial  yang  di- dorong oleh para aktivis berhasil mengakhiri perbudakan, memunculkan hak-hak perem- puan  dalam  politik,  mengakhiri  apartheid di Afrika Selatan, dan mendorong produksi makanan yang sehat. Melalui contoh itu, da- pat  disimpulkan  bahwa  menjadi  antagonis tidak berarti negatif.
Bahkan  bagi  perkembangan  keilmuan public  relations,  publik  aktivis  juga  secara nyata  berkontribusi  positif.  Studi  yang  di- lakukan oleh Taylor, et.al (2001) menunjuk- kan  bagaimanapublic  relations  terinspira- si—atau  dalam  bahasa  yang  lebih  kritis, mengkooptasi—strategi  dan  tehnik  yang dikembangkan oleh publik aktivis.
Taylor  melihat  bahwa  berbagai  macam saluran didalam internet telah dimanfaatkan oleh  publik  aktivis  untuk  mempengaruhi praktek-praktek  korporasi.Penggunaan  in- ternet oleh publik aktivis kemudian direspon oleh publik relation dengan “mengkooptasi” tehnik-tehnik yang dikembangkan oleh pub- lic  aktivis.Kini  kita  mendengar  bagaimana digital spesialis  menjadi sangat dibutuhkan dalam  bidang  publik  relations  dalam  men- jalankan fungsinya.
Menurut  Coombs  (2002)  aktivis  meru- pakan  kelompok  yang  pertama  kali  meng- gunakan  sosial  media dan  surat elektronik. Mereka berpandangan bahwa internet lebih murah dan cepat dalam membangun komu- nikasi. Sekarang kita bisa melihat bagaimana korporasi  “mengkooptasi” penggunaan  ber- bagai  macam  jejaring sosial dan surat elek- tronik  sebagai  bagian  dari  kegiatan  publik relations yang dijalankan oleh korporasi.
Sementara itu dalam studi yang dilaku- kan  oleh  Holtzhausen&  Voto  (2002)  dan Berger  (2005)  tindakan-tindakan  aktivisme

## INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi Volume 45. Nomor 1. Juni 2015
justru mendorong organisasi untuk memper- timbangkan  pengambilan  keputusan  yang berlandaskan etika.Grunig (1997), meskipun secara umum dirinya merupakan pengusung pendekatan  positivis-fungsionalis,  pada bagian  tertentu  juga  mengakui  pentingnya peran aktivis bagi organisasi.
Grunig  mengatakan  aktivisme  menjadi hal penting bagi public relations karena or- ganisasi akan kehilangan nilai-nilai tanpa ke- hadiran kelompok aktivis. With relationship management  at  the  nexus  of  contemporary public  relationss  practice,  the  relationships organizations have with their activist publics are important for both public relationss prac- titioners and scholars (Botan & Taylor, 2004; Dozier  &  Lauzen,2000;  Grunig,  2001;  Holt- zhausen, 2000 dalam Dougal, 2005).
Coombs dan Holladay (2010) menawar- kan  pentingnya  memahami  aktivis  den- gan  cara  melihat  bagaimana  mereka  mem- persepsikan dirinya.  Salah satu tokoh yang diajukan oleh Commbs dan Holladay adalah Raymond yang juga merupakan anggota dari sebuah  kelompok  aktivis.Raymond  menya- takan  bahwa  aktivisme  adalah  tugas  kema- nusiaan  untuk  kehidupan  masyarakat  yang lebih baik.
Lebih  lanjut  ia  mengatakan: activists are  those  whose  stand  up  for  a  cause. They arise  when  concerns  are  not  heard. Aktiv- isme dalam pandangan Raymond juga men- jadi petanda sehat tidaknya demokrasi. Hal ini  dikarenakan  aktivis  menurutnya  adalah “ provide insight into future values and hopes of society ”. Esensi dari aktivisme adalah ek- spresi sesungguhnya dari kepentingan pub- lik dalam  hal  partisipasi dan  pembentukan masyarakat.
Raymond  adalah  seorang  tokoh  yang dinilai  mampu  memberikan  pemikiran-pe- mikiran  progresif  dalam  studi  public  rela- tions khususnya isu seperti corporate sosial responsibility. Menurutnya aktivisme adalah sesuatu yang positif bagi korporasi .”Ini ada- lah barometer moral yang memberikan wa- wasan  dan  perhatian  publik.  Aktivis  dapat menjadi penggerak lonceng sebagai penanda adanya  perubahan  sosial.  Organisasi  dapat berada di garda terdepan dalam pergeseran
nilai  sosial  jika  mereka  mendengarkan  dan bekerja dengan aktivis.

## SIMPULAN
Hubungan antara aktivis dan organisasi terdapat  dua  jenis  pendekatan.Pendekatan pertama  sering  disebut  dengan organiza- tion  centric yang  melihat  hubungan  antara aktivis dan organisasi lebih didominasi prak- tek-praktek  praktisi  public  relations  yang notabene  adalah  representasi  organisasi. Pendekatan  kedua,  adalah  pendekatan  kri- tis  yang  mulai  mempertanyakan  dominasi wacana dalam pendekatan organization cen- tric.
Pendekatan  postmodern  sendiri  ber- orientasi pada dua proses yakni melakukan dekonstruksi  bahasa yang  telah  menyebab- kan  eksploitasi  dan  marjinalisasi  danmen- dorong  tindakan  afirmatif  melawan  ek - splotasi  dan  marjnalisasi.  Oleh  karena  itu metode  analisis  yang  digunakan  oleh  para penganut  postmodern  lebih  banyak  meng- gunakan  analisis  wacana.  Untuk  itu  telaah kritis  terhadap  peran  dan  fungsi  public  ak- tivis  dalam  pendekatan  postmodern  lebih banyak  berkaitan dengan relasi  bahasa dan kekuasaan.
Pendekatan  kritis  melihat  meskipun publik aktivis menjalankan aktivitasnya ber- sifat antagonistik, namun hasilnya tidak se- lalu destruktif/desruptif bagi organisasi. Se- cara umum, harus diakui bahwa pendekatan organization  centric –positivis  fungsionalis masih mendominasi riset dan literature pub- lic relations.
Dalam  literatur  yang  dikuasai  oleh pendekatan corporate centric -positivis fung- sionalis,  aktivisme  pun  dilihat  dengan  “ka- camata sebelah”. Aktivisme dikonstruksikan sebagai tindakan yang  negatif dan destruk- tif  mulai  dari  memberikan  definisi  dengan stigma  yang  negatif,  membedakan  dengan publik  lainnya.Namun demikian  konstruksi negatif publik aktivis tak bisa dipisahkan dari sejarah yang penuh konflik frontal antara or - ganisasi dengan publik aktivis.
Mengkonstruksikan publik aktivis den- gan  stigma  negatif  justru  kontraproduktif
Nurhidayati Kusumaningtyas, Marjinalisasi (Publik) Aktivis dalam Literatur Public Relations
untuk  tumbuh  dan  berkembangnya  disip- lin ilmu public relations yang masih sangat muda.Harus  diakui  bahwa  publik  aktivis juga  memberikan  kontribusi  yang  positif terhadap  bidang  keilmuan  public  relations. Oleh karenanya, diperlukan penelitian lebih lanjut yang melihat aktivisme dan kontribusi positifnya  bagi  organisasi  (korporasi)  mau- pun bagi public relations.

## DAFTAR PUSTAKA
Botan,  C.  H.,  &  Hazleton,  V.  2009.  “Public relations  in  a  New  Age”dalam    C.  H. Botan & V. Hazleton (Eds.), Public Re- lationsTheory II . New York: Routledge Taylor & Francis Group.
Curtin, P. A., dan Gaither, T. K. 2006. Inter- national  Public  Relations:  Negotiating Culture,  Identity,  and  Power . Global Public Relations and the Circuit of Cul- ture , London: SAGE Publications, Inc.
Coombs, W.T. and Holladay, S.J. 2002. ‘Help- ing Crisis Managers Protectreputation- al Assets: Initial Tests of the Situational Crisis  Communication  theory’, Man- agement Communication Quarterly , 16, 165–186.
______________. 2010. PR Strategy and Appli- cation. Malden MA: Blackwell Publish- ing.
______________. 2011. “Privileging an Activ- ist vs. a  Corporate View of  Public  Re- lations  History  in  the  U.S.”  dalam The Proceedings  of  The  International  His- tory of Public Relations Conference 2011 di Bournemouth University,  July 6-7.
Courtney, G and Mehta, A. 2006. “Stamping Their Ground: aStudy of Public Opinion and Activists.” Dalam Proceedings Aus- tralian & New Zealand Communication Association  InternationalConference, 2006: Empowerment, Creativity and In- novation:  Challenging  Media  andCom- munication  in  the  21st  Century ,  pages pp. 1-10, Adelaide, South Australia.
Dougall,  E.  2005.  “Tracking  Organization-
Public  Relationsships  Over  Time:  A Framework for Longitudinal Research” dalam The Eighth International Public relationss Research Conference, March 10-13.
Dozier, D. M., & Lauzen, M., M. 2000.Liber- ating the Intellectual Domain from the Practice: Public Relations, Activism and the Role of the Scholar. Journal of Public Relations Research, Vol. 12. Number. 1, 3-22.
Grunig,  J.E  (Ed.).  1992. Excellence  in  Public Relations and Communication Manage- ment. NJ: Lawrence Erlbaum Associate Publishers
Grunig, L. A. 1992a. “Activism: How it Limits the Effectiveness of Organizations and How  Excellent  Public  Relations  De- partments Respond” dalam J. E. Grunig (Ed.), Excellence in public relations and communication management (pp. 503- 530). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Heath, R. (Ed.). 2001, Handbook of Public Re- lations. Thousand Oaks, CA: Sage Pub- lication.
Holtzhausen, D.R and Voto, R. 2002. “Resis- tance From the Margins: The Postmod- ern Public Relations Practitioner as Or- ganizational Activist” Journal of Public Relations Research, Vol. 14. Number 1, 57–84.
Holtzhausen,  Derina  R.  2002  “Towards  a Postmodern Research Agenda for Pub- lic  Relations”, Public  Relations  Review Vol 28
Kim, J. 2009.“Anger, Efficacy, and Identity in Activism: Public Perceptions of Threat Appraisal,  Attitudes,  And  Behavioral Intention” Disertation :  University  of Missouri-Columbia.
Kim, J and Sriramesh, K. 2006. ”Activism and Public  Relations”  dalam  E.  Toth  (Ed), Excellence in public relations and com- munication  management:  Challenges for  the  next  generation. Mahwah,  NJ: Lawrence Erlbaum Associates Inc.

## INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi Volume 45. Nomor 1. Juni 2015
McKie,  D.  2005.  “Critical  Theory”dalam  R.
L.  Heath  (Ed.), Encyclopedia  of  Pub- lic  Relations (pp.  226–228).  Thousand Oaks, CA: Sage.
McKie, D., & Munshi, D. 2007. Reconfiguring Public  Relations:  Ecology,  Equity,  and Enterprise. New York: Routledge Taylor & Francis Group.
Taylor, M, Kent, M.L and White, W.J 2001, “How Activist  Organizations  are  Using  the Internet  to  Build  Relationships” Public
Relationss Review. Vol. 27. 263–284.