## Conceptual Article

## Reformulasi Pajak Penghasilan atas Transaksi Lintas Batas di Era Digital di Indonesia
Henry Dianto Pardamean Sinaga 1* , Nabitatus Sa’adah 2
1 Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
* sinagahenrydp@gmail.com

## ABSTRACT
The inconsistent laws and regulations regarding Income Tax (PPh) related to e-commerce transactions or electronic cross-border trade that occur in the digital era have resulted in a significant loss of state income from taxes. The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) reports that the practice of base erosion and profit shifting has caused a loss of state revenue equivalent to 4-10% of global corporate income tax revenue. A normative study is needed which aims to construct the PPh that applies to cross-border digital economic transactions in Indonesia and to produce a reformulation of PPh on cross-border digital economic transactions in Indonesia. The research results show that first, income tax regulations on cross-border digital economic transactions have not been able to eliminate the potential for income tax that should be received by Indonesia. Second, income tax reformulation on cross-border digital economic transactions in Indonesia must reach economic presence that meets the cumulative criteria in the form of place of business test, location test and right use test, requires the existence  of  a  permanent  establishment  for  Foreign  Business  Actors  who  actively  carry  out  e- commerce activities and/or offers to consumers in the Indonesian jurisdiction.
Keywords: Digital Economy; Income Tax; Cross-Broder Transaction.

## ABSTRAK
Peraturan  perundang-undangan  tentang  Pajak  Penghasilan  (PPh)  terkait  transaksi  e-commerce  atau perdagangan  lintas  batas  negara  secara  elektronik  inkonsisten  yang  terjadi  di  era  digital  berdampak pada  hilangnya  pendapatan  negara  dari  pajak  secara  signifikan. Organisation  for  Economic Cooperation and Development (OECD) melaporkan bahwa praktik base erosion and profit shifting telah menyebabkan  hilangnya  pendapatan  negara  setara  dengan  4-10%  pendapatan  PPh  badan  global. Perlu  kajian  normatif  yang  bertujuan  untuk  mengkonstruksikan  PPh  yang  berlaku  atas  transaksi ekonomi digital yang lintas batas di Indonesia dan untuk menghasilkan reformulasi PPh atas transaksi ekonomi  digital  yang  lintas  batas  tersebut  di  Indonesia.  Hasil  penelitian  menunjukkan  pertama, peraturan PPh atas transaksi ekonomi digital yang lintas batas belum mampu menghilangkan potensi penerimaan  PPh  yang  seharusnya  diterima  oleh  Indonesia.  Kedua,  reformulasi  PPh  atas  transaksi ekonomi  digital  yang  lintas  batas  di  Indonesia  harus  menjangkau  pada economic  presence yang memenuhi  kriteria  kumulatif  berupa place  of  business  test , location  test ,  dan right  use  test ,  yang mewajibkan terdapatnya bentuk usaha tetap (BUT) terhadap Pelaku Usaha Luar Negeri yang secara aktif  melakukan  kegiatan e-commerce dan/atau  penawaran  kepada  konsumen  di  wilayah  hukum Indonesia.
Kata Kunci: Ekonomi Digital; Pajak Penghasilan; Transaksi Lintas Batas.

## A. PENDAHULUAN
Fungsi tradisional sistem perpajakan dalam rangka  menghasilkan  pendapatan  suatu  negara menunjukkan  bahwa  pajak  sebagai  salah  satu sarana  penting  keberlanjutan  yang  kuat  agar negara tetap berjalan sedemikian rupa (Sinaga, & Hermawan, 2022). Namun fungsi tradisional pajak ini  harus  menghadapi  tantangan  berupa  pajak yang  selalu  tetap  sebagai  gejala  kemasyarakat yang  selalu  dalam  proses  menjadi.  Salah  satu gejala  kemasyarakat  tersebut  terlihat  pada pesatnya  perkembangan  ekonomi  digital  yang telah memunculkan isu pemajakan atas transaksi yang  melibatkan  perdagangan  barang  tidak berwujud  dan  jasa  lintas  batas  internasional (Prakarsa, 2022; Hao et al, 2023).
Salah  satu  isu  perpajakan  yang  penting untuk  ditangani  di  Indonesia  adalah  Pajak Penghasilan  (PPh)  terkait  transaksi  e-commerce atau  perdagangan  lintas  batas  negara  secara elektronik  (Akbar,  2022).  Meskipun  e-commerce lintas  batas  negara  merupakan  komponen penting  dalam  ekonomi  digital,  yang  berfungsi sebagai ukuran penting bagi daya saing regional dalam  transformasi  digital  dan  perdagangan internasional (Yang, Dong, & Yang, 2024), namun perlu  mewaspadai  temuan  Organisation  for Economic Cooperation and Development (OECD) (2023)  yang  melaporkan  bahwa  praktik  base erosion  and  profit  shifting  (BEPS)  telah menyebabkan  hilangnya  pendapatan  negara sebesar  USD  100-240  miliar  setiap  tahunnya. Terjadinya  isu  PPh  terkait  transaksi  e-commerce
lintas  batas  negara  ini  tidak  dapat  terlepas  dari masih  terdapatnya  kesenjangan  ( gap )  empiris, gap  yuridis,  dan  gap  filosofis  terkait  transaksi ekonomi digital di Indonesia.
Gap  empiris  dapat  dilihat  dari  beberapa fakta  yang  ada.  Pertama,  terkait  data  beberapa media  selama  tahun  2021  yang  menunjukkan bahwa  pengguna  aplikasi  Disney  Plus  di Indonesia  telah  lebih  dari  2,5  juta  orang,  Netflix sekitar  203,7  juta  orang,  pengunduhan  aplikasi Zoom  telah  mencapai  681  juta,  dan  pelanggan aplikasi  Spotify  telah  mencapai  345  juta  orang, sehingga  disimpulkan  bahwa  perusahaan  asing penyedia  layanan  digital  mampu  meraup penghasilan  yang  berlimpah  di  Indonesia (Sakundiana,  2021).  Kedua,  pendapatan  yang diberikan  oleh  Youtube  kepada  pemilik  akun berdasarkan  jumlah  penonton  yang  melihat  iklan maupun  mengklik  iklan  yang  terdapat  dalam unggahan  videonya  (Budiarto,  2020)  ternyata belum  bisa  ditarik  pajaknya  oleh  pemerintah berdasarkan  jumlah  penonton  yang  alamat internet protocol (IP)-nya berasal dari Indonesia.
Gap yuridis terkait PPh di era digital adalah adanya kendala dalam hal inkonsistensi beberapa peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.  Pertama,  inkonsistensi  antara  Undang- Undang  (UU)  No.  2  Tahun  2020  tentang Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi Covid-2019  dan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No. 80  Tahun  2019.  UU  No.  2  Tahun  2020  tentang Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  (PMSE)
antara lain mengatur bahwa perusahaan layanan digital  asing  yang  beroperasi  di  Indonesia  dapat dikenakan  PPh  dengan  syarat  memiliki  kantor perwakilan  di  Indonesia,  sedangkan  PP  No.  80 Tahun  2019  tidak  menjadikan  keberadaan  fisik perusahaan  sebagai  syarat  pengenaan  PPh (Sakundiana,  2021).  Kedua,  Peraturan  Menteri Keuangan  (PMK)  Nomor  60/PMK.03/2022 tentang  Tata  Cara  Penunjukan  Pemungut, Pemungutan,  Penyetoran,  dan  Pelaporan  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  Atas  Pemanfaatan Barang  Kena  Pajak  Tidak  Berwujud  dan/atau Jasa  Kena  Pajak  dari  Luar  Daerah  Pabean  di Dalam  Daerah  Pabean  Melalui  PMSE  hanya mengatur  tentang  PPN  atas  pemanfaatan  BKP tidak  berwujud  dan/atau  JKP  dari  luar  Daerah Pabean  di  dalam  Daerah  Pabean  melalui  PMSE dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh Pelaku Usaha  PMSE  yang  ditunjuk  oleh  Menteri Keuangan.  Sehingga  sampai  dengan  saat  ini belum  terdapat  PMK  yang  khusus  mengatur tentang  PPh  terkait  transaksi  ekonomi  digital lintas  batas.  Ketiga,  masih  terdapat  sejumlah permasalahan  pajak  digital,  antara  lain  praktik penghindaran  pajak  dan  aliran  keuangan  gelap melalui  praktik  BEPS,  meskipun  telah  terdapat ketentuan  dalam  Pasal  18  ayat  (4)  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-Undang (UU PPh) (Pramana, 2022).
Adapun  gap  filosofis  yang  terjadi menyangkut  rasa  keadilan,  penciptaan  level playing  field,  dan  kompetisi  yang  sehat  dalam pertumbuhan  ekonomi  dan  pajak  para  pelaku bisnis,  yakni  praktik  bisnis  melalui  e-commerce dengan  toko  konvensional  (offline)  (Pramana,  & Barus, 2022).
Gap empiris, gap yuridis, dan gap filosofis yang terjadi di era digital di Indonesia berdampak pada  hilangnya  pendapatan  negara  dari  pajak secara  signifikan,  baik  melalui tax  avoidance (mengurangi  kewajiban  perpajakannya  dengan menggunakan  celah  atau  insentif  dalam  sistem perpajakan)  maupun tax  evasion (dengan melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dan merendahkan  prinsip  keadilan  dalam  sistem perpajakan)  (Haryanto,  2023).  Situasi  tersebut harus  dikaji  mengingat  sampai  dengan  saat  ini masih terdapat kelangkaan studi reformulasi PPh atas  transaksi  ekonomi  digital  yang  lintas  batas dalam  menangani  penghindaran  pajak  di Indonesia,  sebagaimana  beberapa  telaah  telah dilakukan pada beberapa kajian terdahulu. Kajian Sinaga  dan  Pramana  menyimpulkan  bahwa dalam  menyikapi  kerugian  sebesar  US$4,86 miliar  per  tahun  (setara  Rp.68,7  triliun  dengan kurs/US$ senilai Rp.14.149,-) akibat penghindaran  pajak  yang  dihadapi  Indonesia, perlu mempertimbangkan solusi dengan menerapkan  teori  hukum  yang  responsif terhadap  faktor-faktor  yang  mempengaruhi
elastisitas  pajak  (Sinaga,  &  Pramana,  2022). Namun  kajian  terdahulu  tersebut  belum memberikan  solusi  aturan  terkait  perdagangan lintas batas negara secara elektronik. Kemudian, studi normatif Wicaksono menyimpulkan perlunya peraturan  perundang-undangan  terkait Deferred Prosecution Agreement (DPA) terhadap korporasi di  Indonesia  dalam  hal  penundaan    atau penghentian  penuntutan terhadap  Wajib  Pajak Badan    yang    melakukan    tindak    pidana    di bidang    perpajakan  (Wicaksono,  2022).  Akan tetapi  kajian  tersebut  belum    mengatur  secara khsusus terkait pengaturan pemajakan penghasilan  atas  transaksi e-commerce lintas batas  negara  di  Indonesia.  Selanjutnya,  Alam menyimpulkan  bahwa  prospek  logistic  di  era digitalisasi  masih  sangat  bagus  dan  dapat memberikan pelayanan prima kepada  pelanggan dengan  menggunakan  jaringan  yang  handal (Alam, 2022). Namun, kajian Alam tersebut belum menjangkau  pada  penanganan  potensi  PPh terhadap  negara  mengingat  peran  sentral perusahaan  logistik,  seperti  PT  Pos  Indonesia, dalam transaksi ekonomi digital yang lintas batas di  Indonesia.  Selain  beberapa  kajian  terdahulu dari  dalam  negeri,  terdapat  beberapa  kajian internasional  tentang  pajak  penghasilan  lintas batas.  Kajian  empiris  Mu,  Ren  dan  Wang menyatakan  bahwa  peluang  penghematan  pajak dalam  rantai  pasokan  lintas  batas  dapat  berasal dari beberapa hal berikut, yaitu kesenjangan tarif PPh Badan, peraturan perpajakan khusus seperti prinsip  pajak  lintas  kredit  dan  prinsip  kewajaran,
perjanjian  perdagangan  regional,  preferensial kebijakan  perpajakan  dan  kebijakan  rabat  PPN ekspor  (Mu,  Ren  &  Wang,  2022).  Akan  tetapi kajian terdahulu tersebut belum menelaah secara khusus  tentang  pengaturan  PPh  ekonomi  digital yang lintas batas dalam menangani penghindaran pajak  di  Indonesia.  Selanjutnya,  hasil  penelitian Liu et al. menyimpulkan bahwa e-commerce lintas batas di Tiongkok telah mengalami tren kemajuan yang  stabil  ,  meskipun  masih  terdapat  beberapa tantangan,  antara  lain  rendahnya  efisiensi  bea cukai, pemantauan dan pengawasan yang rumit, tantangan  penyelesaian  rabat  pajak,  risiko pembayaran,  kurangnya  talenta  dalam  industri Tiongkok,  dan  kurangnya  pedoman  manajemen ilmiah  (Liu  et  al,  2022).  Namun  kajian  terdahulu belum  menjangkau  pada  pengaturan  PPh ekonomi  digital  yang  lintas  batas  dalam menangani tantangan penghindaran pajak secara global.
Agar  pemerintah  Indonesia  memperoleh haknya  atas  penerimaan  PPh  atas  pajak  digital terhadap  penyedia  layanan  digital  asing berdasarkan  gap  empiris,  gap  yuridis,  dan  gap filosofis  serta  keterbatasan  penelitian-penelitian terdahulu  tersebut,  selayaknya  pemerintah  tetap memberikan  solusi  regulasi  yang  memberikan perlakuan  pajak  yang  adil  dan  berkepastian hukum (Sakundiana, 2021) serta berkemanfaatan publik  (Radbruch,  2006a).  Selanjutnya  Radbruch (2006b)  mengemukakan  bahwa  keadilan  berarti mengukur  setiap  orang  dengan  standar  yang sama,  kepastian  hukum  menunjukkan  bahwa
kewajiban  dan  validitas  hukum  harus  didasarkan pada  nilai  yang  melekat  dalam  undang-undang, dan  kemanfaatan  publik  menempatkan  tujuan hukum  demi  kepentingan  umum.  Sehingga diperlukan kajian yang mempergunakan pendekatan  yuridis  normatif  atau  doktrinal  atau pendekatan  black-letter  terhadap  penelitian doktrinal  yang  dapat  menjawab  dua  rumusan permasalahan yang ada (Risanto, & Lubis, 2022). Pertama,  bagaimana  peraturan  perundang- undangan  perpajakan  yang  berlaku  yang mengatur  tentang  PPh  atas  transaksi  ekonomi digital  yang  lintas  batas  di  Indonesia?  Kedua, bagaimana  reformulasi  PPh  atas  transaksi ekonomi  digital  yang  lintas  batas  di  Indonesia? Urgensi  kajian  yuridis  normatif  ini  didasarkan pada pandangan bahwa setiap pemungutan pajak tidak  dapat  terlepas  dari tax  law  as  what  in  the books yang  mengandung  keharusan-keharusan atau  menentukan  apa  yang  boleh  dan  apa  yang tidak boleh dilakukan (Bolifaar, 2022; Wirawan et al, 2022).

## B. PEMBAHASAN

## 1. Gambaran Umum Pajak Penghasilan
Pasal  23A  Perubahan  Keempat  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  (UUD  NRI  Tahun  1945)  telah mengamanahkan  bahwa  segala  pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Barus, 2022).  Implementasinya  adalah  adanya  undang- undang  pajak  formal  dan  material  (Hidayat,  & Sinaga,  2022).  UU  pajak  formil  di  Indonesia
adalah  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  sebagaimana  diubah  beberapa  kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-Undang (UU  KUP),  sedangkan  UU  pajak  materiilnya, antara  lain,  UU  PPh  dan  Undang-Undang  Pajak Pertambahan  Nilai/Pajak  Penjualan  Atas  Barang Mewah  (UU  PPN/PPnBM)  (Hidayat,  &  Sinaga, 2022).
Ihwal  pemungutan  PPh  juga  harus menjalankan amanah Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945  tersebut.  Definisi  PPh  telah  dirumuskan dalam UU PPh dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di  Bidang  Pajak  Penghasilan.  Pasal  4  ayat  (1) UU PPh dan Pasal 2 PP Nomor 55 Tahun 2022 mengatur  bahwa  yang  menjadi  objek  PPh adalah  penghasilan,  yaitu  “setiap  tambahan kemampuan  ekonomis  yang  diterima  atau diperoleh  Wajib  Pajak,  baik  yang  berasal  dari Indonesia  maupun  dari  luar  Indonesia,  yang dapat  dipakai  untuk  konsumsi  atau  untuk menambah  kekayaan  Wajib  Pajak  yang bersangkutan,  dengan  nama  dan  dalam  bentuk apa  pun”.  Selain  itu,  pengertian  penghasilan dalam hal transaksi Aset Kripto dapat dilihat dari rumusan Pasal 20 PMK Nomor 68/PMK.03/2022, yang  menegaskan  bahwa  penghasilan  dari seluruh  jenis  transaksi  Aset  Kripto  berupa transaksi  dengan  pembayaran  mata  uang  fiat,
tukar  menukar  Aset  Kripto  dengan  Aset  Kripto lainnya  ( swap ),  dan/atau  transaksi  Aset  Kripto selain  transaksi  diatas,  yang  dilakukan  melalui Penyelenggara PMSE.
Berdasarkan  sifat  pemotongan  atau pemungutannya,  PPh  dibagi  menjadi  dua  jenis yaitu  PPh  final  dan  PPh  tidak  final.  PPh  final merupakan  pajak  yang  dikenakan  dengan  tarif dan  dasar  pengenaan  pajak  tertentu  atas penghasilan  yang  didapatkan  atau  diperoleh dalam  satu  tahun  berjalan,  yang  pembayaran, pemotongan,  atau  pemungutan  pajaknya dipotong oleh pihak lain ataupun sendiri bukanlah pembayaran  di  muka  melainkan  merupakan pelunasan  PPh  terutang  atas  penghasilan. Sedangkan PPh tidak final merupakan PPh yang dikenakan  tarif  umum  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 17 UU PPh. Atas pemotongan yang dilakukan  oleh  pihak  lain  terhadap  penghasilan yang  diperoleh  oleh  wajib  pajak  akan  dianggap telah  melaksanakan  kewajibannya  jika  telah dilapor  dan  disetor  oleh  pihak  yang  melakukan pemotongan.
Kemudian dalam hal transaksi lintas batas negara  yang  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  Luar Negeri dengan Wajib Pajak Dalam Negeri, Pasal 2 ayat 5 UU PPh telah mengatur tentang Bentuk Usaha  Tetap  (BUT),  yang  pada  dasarnya mengatur  bahwa  orang  pribadi  atau  badan  yang tidak  memenuhi  persyaratan  keberadaan  fisik  di Indonesia bukan merupakan subyek pajak. Hal ini merujuk pada  pengertian BUT dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 5 UU PPh yang menyatakan bahwa
suatu  BUT  mengandung  pengertian  “adanya suatu  tempat  usaha (place  of  business) yaitu fasilitas  yang  dapat  berupa  tanah  dan  gedung termasuk  juga  mesin-mesin,  peralatan,  gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis (automated  equipment) yang  dimiliki, disewa  atau  digunakan  oleh  penyelenggara transaksi  elektronik  untuk  menjalankan  aktivitas usaha melalui internet”.

## 2. PPh atas Transaksi Ekonomi Digital Lintas Batas di Indonesia
Ketentuan umum dan tata cara perpajakan terkait transaksi ekonomi digital yang lintas batas di  Indonesia  telah  diatur  dalam  Pasal  32  A  UU KUP.  Ketentuan  tersebut  mengatur  tentang pertanggungjawaban pihak yang terlibat langsung atau  memfasilitasi  transaksi  antar  pihak  yang bertransaksi  untuk  melakukan  pemotongan, pemungutan,  penyetoran,  dan/atau  pelaporan pajak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Dalam  hal  pihak-pihak tersebut  yang  merupakan  penyelenggara  sistem elektronik  tidak  melaksanakan  kewajibannya, maka  terhadap  penyelenggara  sistem  elektronik tersebut  dikenakan  sanksi  sebagaimana  diatur dalam  peraturan  perundang-undangan  di  bidang perpajakan  dan  dapat  dikenai  sanksi  berupa pemutusan  akses  setelah  diberikan  teguran (Hermawan, & Pramana, 2022).
Ketentuan tersebut menjadi dasar beberapa  PMK  atas  transaksi  ekonomi  digital  di Indonesia,  seperti  PMK  Nomor  69/PMK.03/2022 tentang  Pajak  Penghasilan dan  Pajak
Pertambahan  Nilai  atas  Penyelenggaraan
Teknologi Finansial dan PMK Nomor 68/PMK.03/2022  tentang  Pajak  Pertambahan Nilai  dan  Pajak  Penghasilan  atas  Transaksi Perdagangan  Aset  Kripto.  Pasal  3  PMK  Nomor 69/PMK.03/2022  antara  lain  mengatur  bahwa atas  penghasilan  bunga  yang  diterima  atau diperoleh pemberi pinjaman dikenakan pemotongan  PPh  Pasal  23  (sebesar  15%  dari jumlah  bruto  atas  bunga  dalam  hal  penerima penghasilan merupakan wajib pajak dalam negeri dan  BUT)  atau  pemotongan  PPh  Pasal  26 (sebesar  20% dari jumlah bruto  atas bunga  atau sesuai  dengan  ketentuan  dalam  persetujuan penghindaran  pajak  berganda,  dalam  hal penerima  penghasilan  merupakan  wajib  pajak luar  negeri  selain  BUT)  oleh  Penyelenggara Layanan  Pinjam  Meminjam.  Namun  atas pembayaran penghasilan bunga kepada pemberi pinjaman  yang  telah  dilakukan  pemotongan  PPh oleh  Penyelenggara  Layanan  Pinjam  Meminjam tidak  dilakukan  pemotongan  PPh  oleh  penerima pinjaman.  Dalam  hal  penghasilan  bunga dibayarkan  selain  melalui  Penyelenggara Layanan  Pinjam  Meminjam  yang  telah  memiliki izin  dan/atau  terdaftar  pada  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK),  pemotongan  PPh  atas penghasilan  bunga  dilakukan  oleh  penerima pinjaman  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  di  bidang  PPh.  Kemudian, dalam  Pasal  5  diatur  bahwa  atas  penghasilan berupa fee ,  komisi, ujrah ,  maupun  imbalan lainnya  dengan nama dan  dalam bentuk apapun
yang diterima atau diperoleh oleh Penyelenggara Layanan  Pinjam  Meminjam  yang  telah  memiliki izin  dan/atau  terdaftar  pada  OJK  dari  penerima pinjaman  dan/atau  pemberi  pinjaman,  tidak dilakukan  pemotongan  PPh  oleh  penerima pinjaman  dan/atau  pemberi  pinjaman,  namun penghasilan yang diterima atau diperoleh tersebut wajib  dilaporkan  dalam  SPT  Tahunan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam.
Selanjutnya  PMK  Nomor  68/PMK.03/2022 mengatur  tentang  penyerahan  Aset  Kripto  yang meliputi  penyerahan  Aset  Kripto  oleh  Penjual Aset  Kripto  di  dalam  Daerah  Pabean  dan/atau kepada  Pembeli  Aset  Kripto  di  dalam  Daerah Pabean,  melalui  Sarana  Elektronik  yang diselenggarakan  oleh  Penyelenggara  PMSE. Yang  dimaksud  dengan  penyerahan  Aset  Kripto adalah  jual  beli  Aset  Kripto  dengan  mata  uang fiat,  tukar-menukar  Aset  Kripto  dengan  Aset Kripto  lainnya  ( swap ),  dan/atau  tukar-menukar Aset  Kripto  dengan  barang  selain  Aset  Kripto dan/atau  jasa.  Sesuai  Pasal  19  PMK  Nomor 68/PMK.03/2022, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Penjual Aset Kripto, Penyelenggara  PMSE,  atau  Penambang  Aset Kripto,  sehubungan  dengan  Aset  Kripto  dikenai PPh.  Penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh Penjual Aset Kripto sehubungan dengan transaksi Aset Kripto merupakan objek PPh Pasal 22 yang bersifat  final  sebesar  0,1%  dari  nilai  transaksi Aset  Kripto,  tidak  termasuk  PPN  dan  PPnBM, yang  dipungut,  disetor  dan  dilaporkan  oleh Penyelenggara  PMSE.  Namun  dalam  hal
Penyelenggara  PMSE  bukan  merupakan Pedagang  Fisik  Aset  Kripto,  dikenakan  tarif  PPh Pasal  22  yang  bersifat  final  sebesar  0,2%  dari nilai  transaksi  Aset  Kripto.  Dalam  Pasal  21  ayat (1)-ayat  (4)  PMK  Nomor  68/PMK.03/2022 ditegaskan  bahwa  nilai  transaksi  Aset  Kripto merujuk pada: (a) nilai uang yang dibayarkan oleh Pembeli  Aset  Kripto,  tidak  termasuk  PPN  dan PPnBM,  dalam  hal  transaksi  Aset  Kripto dilakukan dengan pembayaran berupa mata uang fiat;  (b)  nilai  masing-masing  Aset  Kripto  yang diserahkan  oleh  para  pihak  yang  bertransaksi, tidak  termasuk  PPN  dan  PPnBM,  dalam  hal transaksi  Aset  Kripto  dilakukan  dengan  tukar menukar  dengan  Aset  Kripto  lainnya;  atau  (c) jumlah  pembayaran  yang  diterima  Penjual  Aset Kripto,  dalam  hal  transaksi  Aset  Kripto merupakan transaksi selain transaksi diatas).
Rumusan dalam Pasal 32A UU KUP, PMK Nomor 69/PMK.03/2022, dan PMK 68/PMK.03/2022  menunjukkan  bahwa  para pelaku  bisnis  sudah  banyak  memanfaatkan Penyelenggara  PMSE  atau Marketplace sebagai salah  satu  media  alternatif  dalam  menjalankan bisnisnya  secara  online  (Hermawan,  2022). Penyelenggara  PMSE  atau  pihak  yang memfasilitasi  transaksi  antar  pihak  yang bertransaksi  menjadi  tulang  punggung  negara sehubungan  dengan  kewajibannya  untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran,  dan/atau  pelaporan  pajak  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

## 3. Transformasi PPh atas Transaksi Ekonomi Digital di Indonesia
Transaksi  ekonomi  digital  mengandung potensi ekonomi dan sekaligus potensi pajak bagi banyak  negara.  Memang  pemerintah  telah memberikan kepastian hukum terhadap PPh atas penyelenggaraan  teknologi  finansial  dan  atas transaksi perdagangan asset kripto, namun masih terdapat  potensi  PPh  yang  belum  tergali  atas transaksi  ekonomi  digital  terutama  transaksi transaksi lintas batas negara.  Definisi objek  PPh dan BUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat  (1)  dan  Pasal  1  ayat  (5)  UU  PPh  belum mampu  mengakomodir  potensi  PPh  atas transaksi  ekonomi  digital  lintas  batas.  Beberapa faktanya dapat dijelaskan pada uraian berikut:
1. Potensi  PPh  atas  Penyelenggara  Layanan Pinjam Meminjam yang dilakukan oleh badan hukum luar negeri
Penyelenggara  Layanan  Pinjam  Meminjam dalam  PMK  Nomor  69/PMK.03/2022  masih badan  hukum  Indonesia  yang  menyediakan, mengelola,  dan  mengoperasikan  Layanan Pinjam  Meminjam.  PMK  tersebut  belum menjangkau  potensi  PPh  dalam  hal Penyelenggara  Layanan  Pinjam  Meminjam adalah badan hukum luar negeri serta pemberi pinjaman dan penerima pinjaman adalah para wajib  pajak  Indonesia.  Selayaknya  diatur kriteria  BUT  berupa economics  presence sebagaimana  konsep  dalam  Pasal  7  PP  No. 80 Tahun 2019 mengatur para Pelaku Usaha Luar  Negeri  yang secara  aktif  melakukan
kegiatan e-commerce dan/atau  penawaran kepada konsumen di wilayah hukum Indonesia dan sepanjang  memenuhi  kriteria  tertentu, seperti jumlah transaksi, nilai transaksi, jumlah paket  pengiriman,  dan/atau jumlah traffic atau pengakses.
2. Potensi PPh atas sistem Pay per Click (PPC)
Sistem  ini  mengacu  pada  penghasilan  yang diterima  oleh  pemiliki  situs  atau  blog  yang berasal  dari  pembagian  keuntungan  atas setiap iklan yang diklik oleh pengunjung situs (Budiarto,  2020).  Rumusan  objek  PPh  sesuai Pasal  4  ayat  (1)  UU  PPh  hanya  memenuhi terhadap  para  pemilik  situs  atau  pemilik  blog adalah  Wajib  Pajak  Dalam  Negeri.  Namun dalam  hal  pemilik  situs  atau  pemilik  blog bukan  Wajib  Pajak  Dalam  Negeri,  padahal pengunjung  situs  atau user atau  kunjungan traffic  terbanyak  (Bukhari,  2022)  berasal  dari Indonesia,  maka  Indonesia  tidak  memperoleh PPh karena tidak memenuhi kualifikasi dalam rumusan Pasal 4 ayat (1) UU PPh.
3. Potensi  PPh  atas  pengguna  aplikasi-aplikasi tertentu dari luar negeri Indonesia  merupakan  pangsa  pasar  aplikasi streaming berbayar tertentu, antara lain video on demand (seperti Netflix, Disney TV, Apple TV,  dan  Quibi)  (Sinaga,  2022),  pengguna streaming musik (seperti Spotify), dan platform media  sosial  yang  mempromosikan  interaksi antar  para  pengguna  dan  memiliki  konten pengguna  sebagai  fitur  layanan  secara signifikan,  misalnya  jaringan  sosial  atau
professional,  platform  blogging  atau  diskusi, platform  berbagi  video  atau  gambar, dating platforms , review  platforms ,  dan internet search  engines .  Aplikasi-aplikasi streaming berbayar  tertentu  telah  memiliki  jutaan pelanggan  dari  Indonesia,  namun  ketentuan objek  PPh  belum  dapat  menjangkau  potensi PPh  bagi  Indonesia.  Indonesia  hanya mengatur  PPN  atas  pemanfaatan  BKP  tidak berwujud  dan/atau  JKP  dari  luar  Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean  yang harus dipungut,  disetorkan,  dan  dilaporkan  oleh Pelaku Usaha PMSE Asing yang ditunjuk oleh Menteri  Keuangan.  Memang  hingga  31  Juli 2023,  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  telah mengumpulkan  PPN  dari  139  pelaku  usaha PMSE  sebesar  Rp13,87  triliun,  yang  berasal dari  setoran  tahun  2020  sebesar  Rp731,4 miliar,  setoran  tahun  2021  sebesar  Rp3,90 triliun,  setoran  tahun  2022  sebesar  Rp5,51 triliun,  dan  setoran  hingga  31  Juli  2023 sebesar  Rp3,73  triliun  (Kemenkeu,  2023). Artinya,  139  pelaku  usaha  PMSE  telah menerima  penghasilan  dari  Indonesia  sejak tahun  2020  sampai  dengan  31  Juli  2023 sekitar Rp138,7 triliun. Namun, ketentuan PPh di  Indonesia  belum  bisa  menjangkau  potensi PPh yang terdapat dalam penghasilan pelaku usaha PMSE dari luar negeri atas penghasilan yang didapat dari Indonesia tersebut.
Masih  terdapatnya  potensi  PPh  yang belum diakomodir oleh rumusan Pasal 2 ayat (5) dan  Pasal  4  ayat  (1)  UU  PPh  menunjukkan
perlunya  reformulasi  BUT  di  Indonesia. Gagasannya  terletak  pada  reformulasi  BUT  dari “pemenuhan  persyaratan  keberadaan  fisik  di Indonesia”  menjadi  “pemenuhan  signifikansi ekonomi  di  Indonesia”.  Penekanan  BUT  pada economic presence selayaknya memenuhi kriteria kumulatif  berupa place  of  business  test,  location test, dan right  use  test .  Konsep economic presence juga telah diatur dalam Pasal 7 PP No. 80  Tahun  2019.  Ketentuan  tersebut  mengatur bahwa  Pelaku  Usaha  Luar  Negeri  yang secara aktif  melakukan  kegiatan e-commerce dan/atau penawaran  kepada  konsumen  di  wilayah  hukum Indonesia    dan sepanjang  memenuhi  kriteria tertentu, seperti jumlah transaksi, nilai transaksi, jumlah paket pengiriman, dan/atau jumlah traffic atau  pengakses,  wajib menunjuk perwakilan yang bertindak sebagai dan atas nama Pelaku Usaha tersebut di Indonesia.
Salah satu contoh konsep BUT yang telah meninggalkan “pemenuhan persyaratan keberadaan  fisik”  adalah Finance  Act  2020 di Inggris. Finance  Act  2020 tersebut  antara  lain mengatur  pengenaan digital  service  tax (DST) sebesar  2%  di  atas  ambang  tertentu  atas penghasilan mesin pencari, layanan media sosial, dan pasar online yang memperoleh nilai dari para pengguna  Inggris  (Gov.UK,  2020).  DST  berlaku terhadap perusahaan yang pendapatan globalnya dari  aktivitas  digital  lebih  dari  £500  juta  dimana lebih  dari  £25  juta  dari  pendapatan  tersebut berasal dari pengguna Inggris. Penghasilan yang melebihi  ambang  batas  tersebut,  yakni
penghasilannya  yang  berasal  dari  pengguna  di Inggris  akan  dikenakan  pajak  dengan  tarif  2%, atau  dengan  kata  lain  penghasilan  sebesar  £25 juta pertama yang berasal dari pengguna Inggris tidak akan dikenakan DST (Gov.UK, 2020).
Memang, telah terdapat ketentuan tentang economic  presence dalam  Peraturan  Direktur Jenderal  Pajak  Nomor  PER-12/PJ/2020  tentang Batasan  Kriteria  Tertentu  Pemungut  serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran,  dan  Pelaporan  Pajak  Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean di  Dalam  Daerah  Pabean  melalui  Perdagangan melalui  Sistem  Elektronik.  Namun,  ketentuan tersebut  hanya  mengatur  terhadap  batasan kriteria  tertentu  Pemungut  PPN  PMSE, sebagaimana Pasal 4 PER-12/PJ/2020 mengatur tentang  cakupan  nilai  transaksi  dengan  Pembeli di  Indonesia  adalah  melebihi  Rp600  juta  dalam satu  tahun  atau  Rp50  juta  dalam  satu  bulan, dan/atau  jumlah traffic atau  pengakses  di Indonesia melebihi 12.000 (dua belas ribu) dalam satu tahun atau 1.000 (seribu) dalam satu bulan.
Selain  itu,  hal  klaim  penghasilan  (United Nations,  2017)  atas  transaksi  lintas  jurisdiksi memang  telah  disepakati  oleh  negara-negara anggota  OECD  untuk  diselesaikan  berdasarkan dua  pilar  utama.  Kesepakatan  Pilar  1, memungkinkan  negara  asal  domisili  perusahaan multinasional  bisa  melakukan  pemungutan  pajak tanpa terkendala ketentuan BUT atau bentuk fisik (Surono,  &  Apriliasari,  2022).  Sedangkan  Pilar  2
merupakan  penerapan  tarif  pajak  efektif  PPh badan  minimum  secara  global  (sebesar  15% untuk  perusahaan  multinasional  yang  beroperasi di beberapa negara) untuk melindungi basis pajak sehingga  menjadi  solusi  dalam  mengurangi kompetisi  pajak  (Avi-Yonah,  &  Kim,  2022). Namun sampai saat ini, implementasinya tertunda kedua  kalinya,  dimana  OECD  mengumumkan penundaan  skema  tersebut  menjadi  pada  tahun 2025  .  Meskipun  kesepakatan  internasional tersebut sangat diperlukan dan harus dipertimbangkan  agar  hubungan  dagang  antar negara  tetap  terjaga  dan  penerimaan  pajak masing-masing  negara  tercapai  sebagaimana mestinya,  namun  beberapa  kali  penundaan tersebut menghilangkan potensi penerimaan PPh bagi Indonesia, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa  yang  terjadi  dan loophole aturan pengenaan pajak digital dan pajak penghasilan di Indonesia (Prakarsa, 2022).

## C. SIMPULAN
Kajian  ini  menghasilkan  dua  kesimpulan. Pertama, peraturan perundang-undangan perpajakan yang  berlaku yang mengatur tentang PPh  atas  transaksi  ekonomi  digital  yang  lintas batas  Indonesia  belum  mampu  mengikuti transformasi  transaksi  digital  yang  sangat berkembang  pesat,  sehingga  menghilangkan potensi  penerimaan  PPh  yang  seharusnya diterima  oleh  Indonesia.  Kedua,  reformulasi  PPh atas  transaksi  ekonomi  digital  yang  lintas  batas Indonesia  seharusnya  menjangkau pada
economic  presence yang  memenuhi  kriteria kumulatif  berupa place  of  business  test,  location test, dan right  use  test ,  meskipun  direncanakan penerapan  skema  Pilar  1  pada  tahun  2025. Jangkauan pada economic presence adalah adil, berkepastian  hukum,  dan  berkemanfaatan  publik bagi  pemajakan  transaksi  ekonomi  digital  yang lintas  batas  di  Indonesia.  Disarankan  agar Kementerian  Keuangan  menerbitkan  PMK  yang mengatur  tentang economic  presence sebagai persyaratan  BUT  di  Indonesia,  yang  antara  lain mengatur  penetapan  BUT  terhadap  Pelaku Usaha  Luar  Negeri  yang secara  aktif  melakukan kegiatan e-commerce dan/atau  penawaran kepada  konsumen  di  wilayah  hukum  Indonesia dan sepanjang memenuhi kriteria tertentu, seperti jumlah  transaksi, nilai  transaksi, jumlah  paket pengiriman, dan/atau jumlah traffik tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Akbar,  A.  (2022).  Analisis  Tingkat  Kepuasan Konsumen  terhadap  Kualitas  Layanan
Shopee. Scientium Management
Review , Vol.1, (No.2), pp.9-16. https://doi.org/10.56282/smr. v1i2.124.
Alam, Ryan S. (2022). Analisis Strategi Bisnis  di Era Digitalisasi: Suatu Studi Kasus PT. Pos Indonesia. Digital  Economy  and  Digital Transformation  Review ,Vol.1,(No.1),pp.11-
18.https://doi.org/10. 56282/deditr.v1i1.289.
Avi-Yonah, Reuven., & Kim, Young Ran. (2022).
Tax Harmony: The Promise and Pitfalls of
the Global Minimum Tax. Michigan Journal of  International  Law,Vol.43,(No.3),pp.505- 556. https://doi.org/ 10.36642/mjil.43.3.tax. Barus,  Leo  B.  (2022).  On  Tax  Obligatory  and
Taxpayer  and  Its  Implications. Journal  of
Tax Law and Policy , Vol.1, (No.1), pp.1–10. https://doi.org/10.56282/jtlp.v1i1.59.
Bolifaar,  Andhy  H.  (2022).  Rekonstruksi  Hukum Terhadap  “Trading  In  Influence”  dalam Membangun Pajak Yang Bebas Korupsi di Indonesia. Journal of Sustainable
Development Issues , Vol.1, (No.2), pp. 37-
54. https://doi.org/10.56282/jsdi.v1i2.299.
Budiarto,  Muhammad  T.  (2020).  Penggalian
Potensi Pajak para Youtuber
Menggunakan  Metode  Web  Scrapping.
In Simposium  Nasional  Keuangan
Negara, Vol.2,  (No.1),pp.  545-567. https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn /article/view/569
Bukhari,  M.  (2022).  Web  Presence  dalam
Pertanian. Digital  Economy  and  Digital Transformation Review ,Vol.1,(No.1),pp.7-9. https://doi.org/10.56282/deditr.v1i1.233.
Hao,  Shuang.,  Chen,  Zhi.,  Wang,  Chien-
Chih.,  &  Hung,  Che-Yu.  (2023).  Impact of  Digital  Service  Trade  Barriers  and Cross-Border  Digital  Service  Inputs  on Economic Growth. Sustainability , Vol.15,(No.19).https://doi.org/10.3390/s u151914547.
Haryanto,  Susilo.  (2023).  Analysis  of  Tax Avoidance  and  Tax  Evasion  Forms (Study  on  Taxpayers  in  the  Trade Sector  in  Makassar  City). Journal  of
Entrepreneurship and Financial Technology ,Vol.2,(No.1),pp.37-43. https://doi.org/10.56282/jeft.v2i1.407.
Hermawan, Anis W. (2022). On Account Deletion in  Marketplace:  A  Justice  Perspective. Scientia  Business  Law  Review ,  Vol.1,
(No.1),pp.7–14.
https://doi.org/10.56282/sblr.v1i1.48.
Hermawan, Anis W., & Pramana, Yudha. (2022).
Secondary  Liability  and  Safe  Harbors for  Platform  Providers  in  Indonesian  E- Commerce Law. Scientium Law Review , Vol.1,(No.3),pp.101-108.
https://doi.org/10.56282/slr.v1i3.335.
Hidayat,  Yuli  T.,  &  Sinaga,  Henry  Dianto Pardamean. (2022). Certainty and Simplicity  Principle  in  Broadening  the Scope of Tax Audit in Indonesia. Journal of Tax Law and Policy . Vol.1,(No.1),pp.11–23. https://doi.org/10.56282/jtlp.v1i1.60.
Liu,  Aljun.,  Osewe,  Maurice.,  Shi,  Yangyan.,
Zhen,  Xiaofei.,  &  Wu,  Yanping.  (2022).
Cross-Border E-Commerce Development  and  Challenges  in  China: A Systematic Literature Review. Journal of  Theoretical  and  Applied  Electronic Commerce  Research ,  Vol.17,  (No.1), pp.69-88.
https://doi.org/10.3390/jtaer17010004.
Mu,  Dong.,  Ren,  Huanyu.,  &  Wang,  Chao.
(2022). A Literature Review of Taxes in Cross-Border  Supply  Chain  Modeling: Themes,  Tax  Types  and  New  Trade- Offs. Journal of Theoretical and Applied
Electronic Commerce Research , Vol.17,
(No.1),pp.20-46.
https://doi.org/10.3390/jtaer17010002.
Pramana, Yudha. (2022). Legal Reconstruction  on  Domestic  Related Party Transactions, Journal of Tax Law and  Policy ,  Vol.1,  (No.1),  pp.24–41. https://doi.org/10.56282/ jtlp.v1i1.61.
Pramana,  Yudha.  &  Barus,  Leo.  (2022).
Tackling the Non-Compliance Taxpayers  on  Digital  Economy  in Indonesia: A Rational Choice Literature. Digital Economy and Digital
Transformation  Review ,  Vol.1,  (No.2), pp.29-33. https://doi.org/10.56282/deditr.v1i2.320.
Radbruch,  G.  (2006a).  Five  Minutes  of  Legal Philosophy  (1945). Oxford  Journal  of Legal  Studies ,  Vol.  26,  (Issue  1),  pp. 13-15. DOI: 10.1093/ojls/gqi042.
Radbruch, G. (2006b). Statutory Lawlessness and  Supra-Statutory  Law  (1946). Oxford Journal of Legal Studies , Vol.26, (Issue1),pp.1–11. https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041.
Risanto.,  &  Lubis,  Arief  Hakim  P.  (2022). Novum  and  Unrevealed  Data  in  Tax Disputes  in  Indonesia:  A  Legal
Certainty  Perspective. Journal  of  Tax Law  and  Policy ,  Vol.1,  (No.2),  pp.17– 28. https://doi.org/10.56282/jtlp.v1i2.95. Sinaga,  Benny  Rikardo  P.  (2022).  Video  on
Demand Business Competition: A Literature  Review  Study. Journal  of Business  Issues .  Vol.1,  (No.1),  pp.33-39. https://doi.org/10.56282/jbi.v1i1.154.
Sinaga, Henry Dianto Pardamean. & Hermawan,
Anis  W.  (2022).  Tax  Buoyancy  for Sustainable  Development:  A  Development Law  Perspective  in  Indonesia. Journal  of Sustainable  Development  Issues ,  Vol.1,
(No.2),pp.55-64.
https://doi.org/10.56282/jsdi.v1i2.470.
Sinaga,  Henry  Dianto  Pardamean.  &  Pramana,
Yudha. (2022). Tax Elasticity in Addressing Tax  Avoidance  in  Indonesia:  A  Study  of Responsive  Law. Journal  of  Public Administration  and  Policy  Issues ,  Vol.1,
(No.2),pp.37-42.
https://doi.org/10.56282/jpapi.v1i2.471.
Surono.,  &  Apriliasari,  Vita.  (2022).  Pengaruh Pillar 1 OECD (Unified Approach) terhadap Pemajakan  Digital  di  Indonesia. Jurnal Pajak  Indonesia ,  Vol.6,  (No.2S),  pp.462-
471.https://doi.org/10.31092/ jpi.v6i2S.1868
Wicaksono, Adi H.  (2022). Managing The Risk of The  Corporate  Taxpayers  Crimes  through Deferred  Prosecution  Agreement  in Indonesia. Journal of Entrepreneurship and Financial Technology , Vol.1, (No.2), pp.21-
29. https://doi.org/10.56282/jeft.v1i2.388.
Wirawan,  Aditya.,  Saraswati,  Retno,  Sa’dah,
Nabitatus,  &  Sinaga,  Reny  Yemimalina. (2022). E-Participation in The Management of  Tobacco  Excise  Production  Sharing Funds:  An  Initiation  to  Strengthen  The
Principles of Decentralization in Indonesia. Scientia  Business  Law  Review , Vol.1,(No.1),pp.21–36. https://doi.org/10.56282/sblr.v1i1.50.
Yang,  Lifan.,  Dong,  Jiatian.,  &  Yang,  Weixin.
(2024). Analysis of Regional
Competitiveness  of  China’s  Cross- Border  E-Commerce. Sustainability , Vol.16,(No.3),p.1007.
https://doi.org/10.3390/su16031007.

## BUKU
United  Nations.  (2017). United  Nations  Model Double  Taxation  Convention  between Developed and Developing Countries . New
York: United Nations.

## SUMBER ONLINE
Gov.UK.  (2020).  Digital  Services  Tax.  Retrieved from https://www.gov.uk/government/
publikations/introduction-of-the-digital- services-tax/digital-services-tax.
Kemenkeu.  (2023).  DJP  Kumpulkan  Pajak Digital  Rp13,87  Triliun  hingga  31  Juli 2023.Retrieved from https://www.
kemenkeu.go.id/informasi- publik/publikasi/berita-utama/Pajak-
Digital-Rp13,87-Triliun-hingga-31-Juli- 2023.
OECD.  (2023).  International  collaboration  to end  tax  avoidance.  Retrieved  from https://www.oecd.org/tax/beps/.
Prakarsa.  (2022).  Peluang  dan  Tantangan Ekonomi  Digital  dan  Potensi  Pajak  Digital di Indonesia. Retrieved from https://theprakarsa.org/peluang-dan- tantangan-ekonomi-digital-dan-potensi- pajak-digital-di-indonesia/.
Sakundiana,  Vita  D.  (2021).  Potensi  Pengenaan PPh bagi Penyedia Layanan Digital Asing. Retrieved from https://www.pajak.
com/pwf/potensi-pengenaan-pph-bagi- penyedia-layanan-digital-asing/.