## KONSEP PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN DESA LEMITO
Fendy Faizal Gobel Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Gorontalo Jl. Abd wahab No. 225, Kabupaten Gorontalo
Email: fendyfaizal@gmail.com

## Abstract
Coastal settlements are mostly areas that are still affected by tides. Spatial planning in coastal settlements is very  necessary,  given  the  current  conditions,  especially  the  settlement  of  the  village  of Lemito,  which  has  a physical appearance that is seen as an unsuitable residential area. This study aims to describe the results of the  identification  of  urban  design  elements  that  play  a  role  in  decreasing  the  quality  of  the  residential environment  and  the  causes  of  slums  in  the  village  of  Lemito.  The  research  method  used  is  descriptive qualitative  method.  The  results  of  the  analysis  show  the  physical  condition of  the  area in  which  there  is  no regularity  of  building  layout,  high  building  density,  lack  of  clean  water  supply,  lack  of  drainage  systems, houses without latrines, unavailability of public open spaces and the absence of garbage that can potentially cause  the  emergence  of  waste  health  problems.  The  concept  of  structuring  the  residential  area  of  Lemito village  is  carried  out  through  6  (six)  design  plans,  namely  land  use  structure  structure  plans,  land  use intensity  plans,  building  layout  plans,  circulation  system  plans  and  connecting  lines,  environmental  quality planning  plans,  infrastructure  plans  and  environmental  utilities.  To  support  the  structuring  of  the  research area,  several  stages  of  the  program  indication  were  prepared.  Indications  of  the  program  to  be  described have  been  divided  into  each  work  item.  In  the  indication  of  this  program  there  is  also  an  estimate  of  the magnitude  of  the  value  of  activities  per  main  program,  the  time  period  of  the  year  of  implementation, alternative sources of funds and implementing activities .
Keywords: Settlement Area; Regional Arrangement Concep; Slum Area

## Abstrak
Permukiman pesisir pantai sebagian besar merupakan kawasan yang masih terpengaruh pasang surut air laut. Penataan  ruang  di  permukiman  pesisir  pantai  sangat  perlu  dilaksanakan,  melihat  kondisi  saat  ini  khususnya permukiman  desa  Lemito  memiliki  penampilan  fisik  yang  dipandang  sebagai  kawasan  permukiman  yang tidak  layak  huni.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memaparkan  hasil  identifikasi  elemen-elemen  urban  desain yang berperan dalam penurunan kualitas lingkungan permukiman dan penyebab kekumuhan di desa Lemito. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil analisis memperlihatkan kondisi fisik  kawasan  yang  tidak  adanya  keteraturan  tata  letak  bangunan,  tingkat  kepadatan  bangunan  yang  tinggi, minimnya pasokan air bersih, tidak adanya sistem drainase, rumah tinggal yang tidak memiliki jamban, tidak tersedianya  ruang  terbuka  publik  dan  tidak  terangkutnya  sampah  yang  berpotensi  menyebabkan  timbulnya masalah kesehatan. Konsep penataan kawasan permukiman desa Lemito dilakukan melalui 6 (enam) rencana perancangan  yaitu  rencana  struktur  peruntukan  lahan,  rencana  intensitas  pemanfaatan  lahan,  rencana  tata bangunan, rencana sistem sirkulasi dan jalur penghubung, rencana tata kualitas lingkungan, rencana prasarana dan  utilitas  lingkungan.  Untuk  mendukung  penataan  kawasan  peneltian  ini  maka  disusun  beberapa  tahapan indikasi  program.  Indikasi  program  yang  akan  dijabarkan  telah  dibagi  dalam  tiap  item  pekerjaan.  Dalam indikasi  program  ini  juga  telah  terdapat  perkiraan  besaran  nilai  kegiatan  per  program  utama,  tahapan  waktu tahun pelaksanaan, alternatif sumber dana dan pelaksana kegiatan.
Kata Kunci : Kawasan Permukiman; Konsep Penataan Kawasan; Kawasan Kumuh

## 1. PENDAHULUAN
Kabupaten  Pohuwato  sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2003  tentang  Pembentukan  Kabupaten  Bone Bolango  dan  Kabupaten  Pohuwato  di  Provinsi  Gorontalo  memiliki  wilayah  seluas  4.244,31  km2  (424.431  ha)  atau sebesar  36,77  %  dari  total  luas  Provinsi  Gorontalo.    Kabupaten  Pohuwato  merupakan  daerah  otonom  baru  hasil pemekaran  dari  Kabupaten  Boalemo  pada  tahun  2003  [1].    Secara  administrasi  saat  ini  terdiri  dari  13  (tiga  belas) kecamatan.  Kabupaten  Pohuwato  secara  geomorfologis  merupakan  wilayah  tiga  dimensi,  yakni  dataran, perbukitan/pegunungan, dan  perairan (laut Teluk Tomini). Wilayah perairan di  kabupaten Pohuwato dihadapkan pada perubahan alam menahun yang datang perlahan sebagai dampak dari pemanasan global, salah satu contoh yang terjadi akibat perubahan alamat seperti sedimentasi yang terjadi di muara sungai dan peningkatan muka air laut.
Kecamatan  Lemito  merupakan  salah  satu  daerah  datara  dan  DAS.  Jika  dilihat  dari  luas  wilayahnya,  desa  yang memiliki luas terbesar adalah desa Wonggarasi Tengah dan luas wilayah terkecil adalah desa Lemito. Jumlah penduduk Lemito  pada  tahun  2013  adalah  11.411    jiwa,  terdiri  dari  penduduk  laki-laki  sebanyak  5.825  jiwa  dan  penduduk perempuan 5.586 jiwa. Kepadatan penduduk Lemito pada tahun 2018 sebesar 84 jiwa per km2. Desa yang paling padat penduduknya adalah desa Lemito, yaitu 405 jiwa per km2, sedangkan yang terendah adalah desa Balobalonge yaitu 30 jiwa per km2.
Desa lemito merupakan kawasan pesisir yang memiliki karakteristik lingkungan yang dinamis. Perubahan kondisi alam  secara  tetap  telah  berlangsung  di  pagi  hari  dan  sore  hari.  Pasang  naik  yang  terjadi  di  pagi  hari    mengakibatkan banjir  atau  masuknya  air  ke  daratan  dan  pasang  surut  yang  terjadi  di  sore  hari.  Kawasan  pesisir  memiliki  ekosistem dengan  tingkat  keanekaragaman  hayati  yang  tinggi.  Desa  Lemito  ini  kaya  akan  tanaman  khas  seperti  mangrove. Berdasarkan  laporan  FIMP  Europian  Union,  kondisi  hutan  mangrove  di  Kabupaten  Pohuwato  kian  memprihatinkan. Kerusakan mangrovenya telah mencapai 60 persen dari semula, terutama di wilayah-wilayah pesisir dan pantai. Tingkat kerusakan hutan mangrove secara keseluruhan di kabupaten Pohuwato masuk dalam kategori sangat rusak.
Masyarakat  pesisir  adalah  masyarakat  yang  sangat  adaptif  terhadap  pola  perubahan  lingkungan,  khususnya terhadap  pasang  naik  dan  pasang  surut  air  laut,  angin,  hujan  dan  banjir  [2].  Adaptasi  ini  diterjemahkan  dalam  wujud pola-pola  permukiman  kawasan  pesisir  yang terbentuk  [2]. Sebagian besar penduduk desa  Lemito (90%) adalah  suku Bajo. Dari data yang diperoleh, didapatkan  gambaran bahwa penduduk nelayan di  desa  Lemito, pada setiap keluarga, memiliki jumlah anak  yang cukup banyak, rata-rata anak  mereka berjumlah 3-5 anak.  Mata pencaharian  mereka, dari hasil  menangkap ikan, tumbuh-tumbuhan laut/binatang laut, kerang-kerangan., biasanya  hasil  nelayan  langsung dibeli oleh  pedagang  /  tengkulak  yang  sengaja  datang  kesana  dan  selanjutnya  dijual  ke  pasar-pasar.  Para  nelayan  memiliki kesempatan  mencari  ikan  dalam  jumlah  yang  cukup  per  harinya,  hanya  pada  bulan-bulan  tertentu  saja,  yaitu  bulan Januari, Februari, Maret, April, September, Oktober, Nopember dan Desember. Sedangkan pada bulan Mei, Juni, Juli dan  Agustus  biasanya  hasilnya  sangat  minim  bahkan  kadang-kadang  nihil.  Karena  itulah,  maka  hasil  yang  diperoleh pada musim yang menguntungkan sebagian besar akan ditabung, untuk keperluan-keperluan yang mendesak dan pada saat musim kering.
Permukiman  merupakan  lingkungan  tempat  tinggal  manusia.  Kawasan  yang  merupakan  bagian  dari  lingkungan alam. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup yang baik berupa kawasan perkotaan dan perdesaan yang  berfungsi  sebagai  lingkungan  tempat  tinggal  dan  hunian  untuk  melakukan  kegiatan  yang  mendukung kehidupannya [3]. Permukiman di desa Lemito termasuk dalam kategori permukiman kumuh, karena tidak teratur tata letak  bangunan,  tingkat  kepadatan  tinggi,  minimnya  pasokan  air  bersih,  tidak  adanya  sistem  drainase,  rumah  tinggal yang  tidak  memiliki  jamban,  tidak  tersedianya  ruang  terbuka  publik  dan  tidak  terangkutnya  sampah  yang  berpotensi menyebabkan  timbulnya  masalah  kesehatan.  Pemerintah  Kabupaen  Pohuwato  telah  melaksanakan  program-program terkait  usaha  perbaikan  perbaikan  lingkungan,  diantaranya  adalah  program  peningkatan  sarana  dan  prasarana permukiman,  penyehatan  lingkungan  dan  persampahan,  program  percepetan  sanitasi  permukiman,  dan  program penyediaan  air  bersih,  namun  tidak  mampu  mengurangi  permukiman  kumuh  di  desa  Lemito.  Hal  ini  menjadi  dasar permasalahan  yang  akan  diselesaikan  dalam  penelitian  ini.  Dimana  wilayah  permukiman  tersebut  perlu  dibenahi  agar menjadi lingkungan permukiman yang lebih baik.
Kecamatan  Lemito  yang  ibukotanya  adalah  desa  Lemito  merupakan  wilayah  calon  Kabupaten  Gorontalo  Barat, yang berpotensi menjadi sentral pembangunan. Pada dasarnya desa Lemito harus siap oleh program pembangunan kota dan  kawasan.  Melihat  kondisi  saat  ini,  desa  Lemito  memiliki  penampilan  fisik  yang  dipandang  sebagai  kawasan permukiman yang tidak layak huni.  Menurut  UN-HABITAT (2008) kriteria permukiman kumah adalah rumah tangga yang memiliki salah satu dari kriteria berikut [4] :
1. Tidak memadainya ketersediaan air minum yang aman ( inadequate access to safe water );
2. Tidak  memadainya  ketersediaan  sanitasi  beserta  infrastrukturnya  ( inadequate  access  to  sanitation  and  other infrastructure );
3. Kualitas bangunan yang rendah ( poor structural of housing );
4. Ruang huni yang padat ( overcrowding );
5. Status hunian yang tidak aman ( insecure residential status ).
Maka jika rumah tangga memiliki salah satu dari kriteria diatas, sudah dikategorikan sebagai rumah kumuh ( slum dwelling ). Dalam  menangani  permukiman kumuh, aspek-aspek  yang perlu dibenahi tidak hanya kondisi  yang bersifat fisik  saja.  Aspek-aspek  yang  terkait  dengan  situasi  sosial  dan  budaya  masyarakat  di  lingkungan  tersebut  juga  perlu dibenahi.  Dari  aspek  fisik,  pembenahan  lingkungan  kumuh  merupakan  pembenahan  lingkungan  buatan  yang  melekat erat  dengan  bidang  arsitektur.  Namun,  perkembangan  lingkungan  buatan  yang  sangat  dipengaruhi  oleh  kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakatnya.
Dalam  upaya  peningkatan  kualitas  terhadap  perumahan  kumuh  dan  permukiman  kumuh,  pemerintah  daerah menetapkan  kebijakan,  strategi,  serta  pola-pola  penanganan  yang  manusiawi,  berbudaya,  berkeadilan,  dan  ekonomis. Berdasarkan  tingkat  atau  kondisi  permasalahannya,  terdapat  tiga  pilihan  yang  dapat  dipergunakan  dalam  membenahi kawasan kumuh, yaitu [5]:
1. Perbaikan atau pemugaran
2. Peremajaan
3. Relokasi
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penting untuk mengetahui konsep  peremajaan dan peningkatan  kualitas  permukiman  kumuh  dalam  penataan  kawasan  permukiman  kumuh  di  desa  Lemito.Tujuan  dari penulisan ini adalah menemukan konsep penataan kawasan permukiman kumuh yang rencananya terarah, terpadu dan berkelanjutan.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan  yang  dilakukan  adalah  deskriptif  kualitatif.  Metode  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan, meringkaskan  berbagai  kondisi,  berbagai  situasi  dan  realitas  sosial  yang  ada  di  masyarakat  yang  menjadi  objek penelitian,  serta  menjadikan  hal  tersebut  sebagai  gambaran  tentang  penyelesaian  permasalahan  yang  ada  di  kawasan penelitian.

## 2.2. Tahapan Penelitian
Dalam pelaksanaan penelitin ini dikaitkan dengan metode yang digunakan dimana penelitian ini dimulai dari suatu permasalahan,  kemudian  dirumuskan  dan  memunculkan  pertanyaan  penelitian.  Untuk  membantu  penelitian  ini dilakukan kajian literatur, dari kajian literatur disusun variable-variabel yang akan digunakan. Adapun variabel-variabel tersebut adalah:
1. Pemetaan  Pemanfaatan Lahan, identifikasi pemanfaatan lahan di area perencanaan.
2. Pemetaan Intensitas, identifikasi kepadatan bangunan yang berada di area perencanaan.
3. Pemetaan  Tata  Bangunan,  identifikasi  dan  inventarisasi  bangunan-bangunan  yang  berada  di  area perencanaan.
4. Pemetaan  Tata  Sirkulasi,  inventarisasi  sistem  transportasi  dari/ke  kawasan,  Inventarisasi  sistem  perparkiran dan sistem pergerakan di dalam kawasan dan jalur pedestrian.
5. Pemetaan  Ruang  Terbuka  dan  Vegetasi,  inventarisasi  ruang-ruang  terbuka  dan  karakteristik  vegetasi  yang ada di dalam area perencanaan.
6. Pemetaan  Aktivitas  Pendukung,  identifikasi  dan  inventarisasi  aktivitas  pendukung  kawasan  di  area perencanaan.
7. Pemetaan Tata Informasi dan Street Furniture, identifikasi  dan inventarisasi papan  nama toko, reklame dan elemen street furniture yang ada di area perencanaan.
8. Pemetaan Jaringan Utilitas, inventarisasi sistem dan kondisi jaringan utilitas yang ada di area perencanaan.
9. Pemetaan  Infrastruktur  Kawasan,  inventarisasi  sistem  dan  kondisi  jaringan  infrastruktur  yang  ada  di  area perencanaan.
Variable-variabel  diatas akan  digunakan  untuk  mencari data untuk kemudian dilakukan  survey lapangan. Survey lapangan  dilakukan  dengan  menggali  kemungkinan  penyelesaian  permukiman  kawasan  di  desa  Lemito.  Dalam pengumpulan  data  digunakan  metode  wawancara  dan  observasi  untuk  menemukan  data  kualitatif.  Data  tersebut kemudian dianalisis dan diinterprestasikan dengan menggunakan dasar-dasar teori dan logika.
Metode Analisis  yang dilakukan anatar lain  metode perumusan potensi dan  masalah, di  dalam identifikasi profil kawasan di lapangan peneliti merumuskan potensi dan masalah baik fisik maupun non fisik. Potensi adalah semua hal yang dapat meningkatkan pengembangan kawasan. Masalah adalah semua hal yang dapat melemahkan pengembangan kawasan. Selanjutnya peneliti menggunakan metode analisis SWOT terhadap elemen-elemen perancangan kawasan

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Lokasi Penelitian
Kawasan  perencanaan  berada  di  desa  Lemito,  Kecamatan  Lemito,  Kabupaten  Pohuwato  Provinsi  Gorontalo.  Kawsan berada dekat Pusat Kota Lemito dan teakses dengan Jalan Trans Sulawesi. Kedudukan kawasan dalam perencanaan tata ruang adalah sebagai kawasan perkotaan dan kawasan lindung yang memerlukan prioritas penanganan.
Gambar 1 Orientasi dan Lokasi Penelitian
3.2. Kondisi Eksisting

## 3.2.1. Kondisi Tata Guna Lahan
Secara  umum  penggunaan  lahan  di  dalam  kawasan  perencanaan  didominasi  oleh  fungsi  permukiman    Selain  itu juga  terdapat  bangunan  fasilitas  umum  berupa  Sekolah  Dasar  (SD),  masjid,  pasar  ikan  dan  posyandu  dan  fasilitas perdagangan dan jasa berupa kios.
Penggunaan  lahan  pada  kawasan  perencanaan  terdiri  dari  kawasan  lindung  yang  berupa  hutan  mangrove  dan kawasan budidaya yang berupa kawasan permukiman, fasilitas umum dan pasar.

## Gambar 2 Tata Guna Lahan Eksisting

## 3.2.2. Tata Bangunan
a. Pola Bermukim
Secara  umum,  pola  pertapakan  bangunan  rumah  tinggal  kawasan  permukiman  desa  Lemito  kemudian  dibagi menjadi  tiga  tipe  bangunan  rumah.  Pertama,  rumah  di  atas  darat  yang  tidak  banyak  terdampak  pasang  surut  air  laut. Kedua,  rumah  di  atas  darat  tepi  perairan  yang  terkadang  tergenang  banjir.  Ketiga,  rumah  yang  berada  pada  peralihan tanah-darat, tepi perairan yang sangat dipengaruhi pasang naik dan pasang surut.
Gambar 3 Sebaran Bangunan di Kawasan Perencanaan
Gambar 4 Rumah di atas darat tepi perairan yang terkadang tergenang banjir
Sebagaimana  diketahui  bahwa  sebagian  besar  kawasan  studi  dimanfaatkan  untuk  kawasan  permukiman. Karakteristik rumah tempat tinggal  warga. Seluruhnya berupa rumah panggung di atas air pasang surut dengan bahan bangunan  terbuat  dari  kayu  beratapkan  seng.  Kerapatan  antar  bangunan  rumah  warga  saling  berimpit  satu  sama lainhanya  dipisahkan  lorong  sempit.  Pertumbuhan  permukiman  ini  terjadi  secara  incremental.  Tumbuh  secara  natural tanpa adanya pengendalian secara spatial. Oleh karena itu hunian tersebut tumbuh dan berkembang tidak merata.

## b. Kondisi Hunian Bangunan
Kondisi  fisik  bangunan  pada  daerah  permukiman  umumnya  non  permanen,  terbuat  dari  bambu  sehingga kondisinya  tidak  layak.  Pola  pertumbuhan  permukiman  tersebut  kurang  teratur  dan  tidak  merata,  Sarana  aksesbilitas yang  ada  berupa  jalan  tanah  selebar  6  meter  sebagai  jalan  utama.  Beberapa  sarana  dan  prasarana  lingkungan  belum tersedia,  seperti  saluran  air  bersih,  saluran  pembuangan  air,  pengelolaan  sampah,  maupun  saluran  pematusan  dan sebagainya. Fasilitas umum yang sudah ada hanya berupa fasilitas peribadatan (mesjid), fasilitas perdagangan (warung kecil, pasar).
Fenomena  itu  tergambar  dengan  jelas  pada  kawasan  studi  sebagai  kawasan  yang  kumuh  dengan  kondisi  saluran pematusan  dan  sanitasinya  kurang  terawat.  Selain  itu  perkembangan  kawasan  tersebut  tidak  seimbang  dengan pertumbuhan di sekelilingnya, membentuk kantong - kantong permukiman yang kumuh.
Gambar 5 Deretan bangunan hunian yang terbuat dari Material Kayu

## 3.2.3. Jaringan Pergerakan
Jalur sirkulasi yang terdapat pada lokasi perencanaan merupakan salah satu elemen yang kuat dalam pembentukan struktur kawasan. Sedangkan aksesibiltas yang mudah tercapai menunjukan kawasan penelitian merupakan bagian dari kawasan  perkotaan.  Pola  pergerakan  kendaraan  di  kawasan  perencanaan  terdiri  dari  pergerakan  kendaraan  bermotor saja, gambaran lebih detailnya sebagai berikut :
 Koridor utama kawasan perencaanan (Jalan Trans Sulawesi) merupakan jalan arteri primer berstatus jalan nasional pergerakan  kendaraan  yang  melewati  wilayah  perencanaan  adalah  kendaraan  roda  4  (bus  antar  kota  dan  antar propinsi, truk, kendaraan pribadi), dan kendaraan roda 2. Pergerakan pada koridor ini adalah pergerakan eksternal ke luar wilayah perencanaan
 Pergerakan  kendaraan  yang  meninggalkan  kawasan  perencanaan  adalah  menuju  Ibu  Kota  Kabupaten  Pohuwato yaitu Kecamatan Marisa dan menuju Sulawesi Tengah. Pergerakan ini adalah melalui Jalan Trans Sulawesi.
 Pergerakan internal di kawasan ini adalah pergerakan di dalam kawasan perencanaan adalah pergerakan jalan kaki melalu jalan setapak dari kayu.
 Sarana aksesbilitas yang ada berupa jalan aspal selebar 6 meter sebagai jalan utama.
 Sebagai jalan penghubung, yang menghubungkan antar rumah warga, berupa jembatan kayu dengan ukuran lebar kurang lebih 2 meter sampai 3 meter yang dibangun diatas air pasang surut dengan disanggah tongkat kayu.
 Beberapa sarana dan prasarana lingkungan belum tersedia, saluran pembuangan air, pengelolaan sampah, maupun saluran pematusan dan sebagainya.

## 3.2.4. Kondisi Utilitas Lingkungan
Kondisi utilitas lingkungan pada kawasan perencanaan yaitu :

## a. Jaringan Listrik
Kawasan  perencanaan  telah  terlayani  jaringan  listrik  dari  PLN.  Hal  ini  terlihat  dari  100%  penggunaan  PLN sebagai sumber listrik di wilayah ini. Jaringan listrik pada kawasan perencanaan berupa jaringan SUTR pada kawasan permukiman  dan  jaringan  SUTM  pada  tepi  jalan.  Pada  kawasan  perencanna  juga  telah  dilengkapi  lampu  penerangan jalan.

## b. Jaringan Pematusan/Drainase
Saluran drainase yang terdapat di kawasan perencanana adalah berupa saluran drainase primer yaitu sungai. Jalan pada  kawasan  perencanaan  tidak  memiliki  saluran  drainase.  Semua  saluran  jalan  di  luar  kawasan  perencanaan  dan sungai sekitar bermuara di laut.

## c. Jaringan Air Minum
Pelayanan air minum pada kawasan perencanaan menggunakan sumber dari PDAM namun tidak sepenuhnya bisa di akses. Kondisi air lebih banyak tidak mengalir. Apalagi jika pagi sampe sore hari dari jam 08.00– 15.00.

## d. Jaringan Telekomunikasi
Secara  umum  wilayah  perencanaan  telah  terlayani  oleh  jaringan  telekomunikasi.  Jenis  sarana  komunikasi  yang terdapat di wilayah perencanaan meliputi telepon seluler (ponsel). Terdapat juga beberapa titik menara telekomunikasi di luar wilayah perencanaan.

## e. Jaringan Sanitasi dan Persampahan
Penduduk  di  wilayah  perencanaan  dipastikan  sebagian  besar  belum  memiliki  kamar  mandi  sendiri  untuk pembuangan air limbah rumah tangga. Semua rumah warga hampi bisa dipastikan tidak memiliki jamban dengan septic
tank.  Sistem  limbah  warga  jika  mau  buang  air  besar  (BAB)  langsung  kebawah  kolong  rumah  dengan  sistem  jamban cemplung.  Sistem  persampahan  masyarakat  wilayah  perencanaan  pada  umumnya  masih  dengan  cara  tradisional  yaitu dengan dibuang ke kolong rumah, kemudian sampah tersebut akan hanyut ketika air laut pasang.
Gambar 6 Kondisi Jamban

## 3.3. Konsep Perancangan

## 3.3.1. Visi Kawasan
Visi  kawasan  adalah “  Menciptakan  Kawasan  Pesisir  Desa  Lemito  yang  Berdaya  dan  Berbudaya  dalam Mewujudkan Desa Lemito sebagai Kawasan Permukiman yang Berkelanjutan ”
3.3.2. Matriks Strategi dan Pola Penanganan
Tabel 1 Matriks Strategi dan Pola Penanganan ASPEK PERMASALAHAN POLA PENANGANAN STRATEGI OUTPUT YANG DIHARAPKAN Bangunan Gedung Bangunan Hunian tidak memiliki keteraturan Pencegahan Sosialisasi  dan  edukasi  aturan  bangunan dan lingkungan Masyarakat mengerti dan memahami pentingnya pola bermukim yang sesuai dengan aturan bangunan dan lingkungan Meningkatkan peran serta antara pemerintah  dengan  pihak  lain  dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan permukiman Peremajaan Melakukan  rehabilitasi,  penataan  dan penegasan kepemilikan lahan Pemugaran Rekonstruksi  dengan  menerapkan  aturan sesuai aturan bangunan dan lingkungan Bangunan hunian tidak memenuhi persyaratan teknis, Kondisi ALADIN (atap, lantai, dinding) Pemugaran 1.  Renovasi  -  perbaikan  hunian  yang memiliki  sertifikat/surat  yang  diakui secara sah oleh pemerintah menjadi rumah layak huni. 2. Preservasi dan pengendalian – bersamaan  dengan  renovasi  menerapkan aturan dan syarat teknis bangunan, seperti KDB, GSB dl Masyarakat mampu mengakses rumah yang layak huni dan sehat sesuai persyaratan tenis bangunan Permukiman Kembali Resettlement  RTLH  yang  tidak  memiliki bukti  kepemilikan  lahan  atau  bangunan secara sah Jalan Lingkungan Kawasan permukiman tidak terlayani jaringan jalan yang memadai Peremajaan Rehabilitasi  jalan  untuk  peningkatan kapasitas jalan dengan penambahan  lebar,  perubahan  material, penambahan bangunan pelengkap jalan Masyarakat mampu mengakses infrastruktur yang layak dan aman sesuai dengan persyaratan teknis
Kondisi jaringan jalan di kawasan permukiman memiliki kualitas buruk Pemugaran paving / cor pada jalan lingkungan Drainase Lingkungan kawasan permukiman terjadi genangan dan banjir Pemugaran a. Pengerukan sedimentasi jaringan drainase lingkungan b. Perbaikan  jaringan  drainase  lingkungan yang tersumbat/putus c.  Perbaikan  dan  Peningkatan  drainase yang rusak. Bebas banjir rob dan genangan, saluran drainase lingkungan dapat mengalirkan air kondisi jaringan drainase di lokasi kawasan kumuh memiliki kualitas buruk Peremajaan a. Penyedian sistem drainase b.  Penambahan  segmen  jaringan  agar terhubung dengan sistem drainase kota Bebas banjir dan genangan, air dapat dialirkan ke saluran utama kota Air Minum Bangunan hunian di lokasi permukiman terlayani jaringan air bersih/baku perpipaan atau non perpipaan terlindungi yang layak Peremajaan Melakukan  pemasangan  jaringan  air  berih perpipaan  melalui  PDAM  dan  Hidran umum Masyarakat terlayani dengan ketersediaan sarana air bersih Air Limbah bangunan hunian pada lokasi permukiman tidak memiliki akses jamban/MCK Komunal Peremajaan Melakukan  perbaikan  dan  pembuatan jamban  sehat  (keluarga)  dan  MCK Komunal Terciptanya masyarakat yang berdaya untuk hidup sehat Bangunan pada lokasi permukiman tidak memiliki Klosed leher angsa yang terhubung dengan tangka spetictank Peremajaan Melakukan perbaikan jamban dan pembangunan  MCK  Komunal  di  kawasan permukiman Persampahan sampah domestik rumah tangga pada kawasan permukiman tidak terangkut ke TPS/TPA Pemugaran a. Melakukan identifikasi jalur pengangkutan sampah b.  Melakukan  perbaikan  dan  peningkatan penanganan sampah yang bisa menumbuhkan ekonomi lokal Menciptakan perilaku hidup bersih dan Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah Bahaya Kebakaran kawasan permukiman tidak memiliki tidak memiliki sarana prasarana proteksi kabakarn Peremajaan a.  Melakukan  perbaikan  jalan  agar  bisa dilalui  oleh  mobil  pemadam  di  lokasi kawasan b.  Peningkatan  kualitas  sarana  dan prasarana sistem proteksi kebakaran Meminimalkan resiko kebakaran Bahaya Pasang Surut Air Laut Sering terjadi genangan ketika pasang surut air. Peremajaan a.  Melakukan  perbaikan  tanggul  sungai b. Pembuatan breakwater onshore maupun offshore Meminimalkan resiko pasang surut air laut Ruang Terbuka Hijau Kurangnya ruang publik untuk aktivitas masyarakat Peremajaan a. Pembiuatan  RTH  publik  sebagai sarana interkasi sosila bagi masyarakat b. Pembuatan boardwalk (tracking mangrove) c. Pembuatan desa wisata Terciptanya masyarakat yang peduli yterhadap lingkungan.

## 3.4. Rencana Perancangan

## 3.4.1. Rencana Struktur Peruntukan Lahan
Struktur  Peruntukan  Lahan  merupakan  komponen  rancang  kawasan  yang  berperan  penting  dalam  alokasi penggunaan  dan  penguasaan  lahan/tata  guna  lahan  yang  telah  ditetapkan  dalam  suatu  kawasan  perencanaan  tertentu berdasarkan ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah. Komponen Penataan dalam struktur peruntukan lahan antara lain:

## a. Peruntukan Lahan Makro
Peruntukan  lahan  makro,  yaitu  rencana  alokasi  penggunaan  dan  pemanfaatan  lahan  pada  suatu  wilayah  tertentu yang  juga  disebut  dengan  tata  guna  lahan.  Peruntukan  ini  bersifat  mutlak,  karena  telah  diatur  pada  ketentuan  dalam rencana tata ruang wilayah.
Gambar 7 Rencana  Struktur Peruntukan Lahan
Rencana peruntukan lahan makro di kawasan perencanaan adalah sebagai berikut :

## 1. Fungsi Permukiman
Fungsi  permukiman  dikembangkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hunian  masyarakat  di  kawasan  perencanaan. Permukiman yang direncanakan adalah permukiman kepadatan sedang sampai dengan  rendah. Lokasi rencana permukiman  dikembangkan  pada  permukiman  eksisting  yang  dilakukan  secara  individu  dan  swadaya menempati lahan kosong.

## 2. Fungsi Perdagangan dan Jasa
Fungsi  perdaganagan  jasa  dikembangkan  sebagai  kegiatan  utama  di  kawasan  ini.  Perdagangan  jasa  yang dikembangkan  adalah  skala  kota  dan  lingkungan  berupa  ruko,  toko,  bengkel,  penginapan  dan  kegiatan perdagangan  jasa  lainnya.  Perdagangan  jasa  direncanakan  di  sepanjang  koridor  jalan  utama  kawasan  yang menjadi akses penghubung kawasan permukiman dan jalan Trans Sulawesi.

## 3. Fungsi Fasilitas Umum
Pengembangan  faslitas  umum  adalah  mempertahankan  keberadaan  fasilitas  umum  eksisting  yaitu  fasilitas pendidikan  dan  pasar.  Rencana  pengembangan  fasilitas  umum  yaitu  dapat  berkembang  di  Kawasan Permukiman berupa musholla, mesjid ataupun fasilitas pendidikan berskala Kelurahan.

## 4. Fungsi Ruang Terbuka Hijau
Fungsi ruang terbuka hijau yang direncanakan dengan 2 (dua) fungsi utama, yaitu : fungsi lindung di sisi Barat dan Selatan kawasan perencanaan; sedangkan  fungsi aktif di tengah-tengah lokasi perencanaan. RTH aktif ini bersama ruang publik menjadi zona kumpul aktivitas masyarakat.

## 5. Fungsi Wisata Bantar Pesisir
Direncanakan  di  sisi  selatan  kawasan.  Selain  didesain  untuk  memanfaatkan  potensi  sungai,  juga  untuk mengantisipasi potensi ancaman ombak pasang.

## b. Peruntukan Lahan Mikro
Peruntukan lahan mikro adalah peruntukan lahan yang ditetapkan pada skala keruangan yang lebih rinci (termasuk secara  vertikal)  berdasarkan  prinsip  keragaman  yang  seimbang  dan  saling  menentukan.  Peruntukan  lahan  mikro merupakan  pendetailan  dari  peruntukan  lahan  makro.  Rencana  peruntukan  lahan  mikro  kawasan  perencanaan  adalah dengan pengembangan pada masing-masing Dusun, yang meliputi:
Tabel 2 Peruntukan Lahan Mikro Kawasan Perencanaan
No. Fungsi Jenis Kegiatan 1.  Perdagangan dan Jasa
 Ruang Terbuka Hijau
 Permukiman
 Fasilitas Umum
 Perdagangan Jasa : Ruko, Toko, bengkel, bank, hotel
 RTH  : Jalur hijau sempadan sungai, Taman Aktif
 Permukiman : Rumah, Rumah Usaha, Home Industri.
 Fasilitas Umum : Fasilitas Peribadatan

## 3.4.2. Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan
Intensitas  Pemanfaatan  Lahan  adalah  tingkat  alokasi  dan  distribusi  luas  lantai  maksimum  bangunan  terhadap lahan/tapak peruntukannya. Rencana umum Intensitas Pemanfaatan Lahan pada kawasan perencanaan adalah :
 Menerapkan  intensitas  pemanfaatan  lahan  sesuai  dengan  arahan  kebijakan  yang  ruang  yang  tertuang  dalam RDTR. Khususnya kawasan Permukiman yang diarahkan memiliki kepadatan sedang.
 Mengatur KDB dan GS persil di kawasan permukiman.
 Membatasi  KDB  pada  area  RTH,  sesuai  dengan  standar  teknis  fungsi  RTH  aktif  dan  hutan  kota  /  fungsi lindung
 Membatasi ketinggian bangunan (1 – 3 lantai) berdasarkan peraturan yang berlaku atau pertimbangan kualitas estetika kawasan
Penataan terhadap kepadatan bangunan pada kawasan perencanaan dirinci untuk setiap blok-blok peruntukan dibedakan menjadi  beberapa  blok  peruntukan  dengan  koefisien  dasar  bangunan  yang  berbeda  ketinggiannya.  Rencana  koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian bangunan dan koefisien dasar hijau di kawasan penelitian adalah sebagai berikut :
Tabel 3 Rencana KDB, KLB dan KB di Kawasan Perencanaan
No. Fungsi KDB KLB KB KDH 1.  Perdagangan dan Jasa  Ruang Terbuka Hijau
 Permukiman
 Fasilitas Umum  70%  30%  60%  50%  2.1  0.3  1.2  1  3 Lantai  1 Lantai  2 Lantai  1 Lantai  10%  70%  10%  10%

## 3.4.3. Rencana Tata Bangunan
Pengaturan  bangunan  mencakup  bentuk  bangunan,  besaran  dan  massa  yang  dapat  membentuk  ruang  luar  yang akomodatif terhadap berbagai bentuk kegiatan yang mengambil tempat dalam kawasan. Penataan bangunan di kawasan perencanaan  bertujuan  untuk  menciptakan  ruang  kota  yang  aktif  dan  komunikatif.  Bentuk  dan  massa  bangunan menciptakan  batas  ruang  yang  membantu  terwujudnya  sistem  ruang  terbuka.  Secara  umum,  tata  bangunan  dibentuk oleh  suatu  batas  khayal  ambang  volume  ( building  envelope )  yang  tercipta  dari  penggabungan  ketinggian  maksimum bangunan  serta  batasan  luas  bangunan.  Pendekatan  ini  dilakukan  untuk  menjamin  terpeliharanya  kelenturan (fleksibilitas)  yang tinggi dalam perancangan bangunan dengan tetap  mengupayakan terpenuhinya peruntukkan lahan, serta mengenali batasan dari intensitas pembangunan yang dapat ditampung dalam suatu sub-blok.
Konsep arsitektur bangunan perlu diatur agar dapat menguatkan citra dan identitas kawasan perencanaan sebagai kawasan  yang  mempunyai  aset  budaya  dan  historis,  yaitu  sebagai  kawasan  yang  sarat  dengan  wilayah  pesisir  dan tradisional. Langgam arsitektur adalah berupa gaya arsitektur tradisional lemito untuk hunian namun untuk perdagangan jasa  serta  industri  mempertimbangkan  aspek  kekinian  dan  masa  depan.  Detail  arsitektural  pada  kawasan  perencanaan adalah  penyelesaian  perancangan  terhadap  aspek  iklim,  cuaca,  sinar  matahari,  suhu  udara,  ventilasi,  hubungan  antara ruang  luar  dan  ruang  dalam,  bahan  bangunan,  tata  hijau,  kinerja  struktur  serta  ekspresi  atap.  Konsep  rancang  desain bangunan  hunian    nelayan,    massa    bangunan    didesain  dengan  konsep  dinamis  baik  dari  segi  sirkulasi  penghuni maupun  segi sirkulasi angin.  Fasad bangunan  yang terbagi  menjadi 2 tingkat pada tingkat atas  massa  hunian didesain dengan  desain  yang  masif,  sedangkan  pada  tingkat  bawah  massa  hunian  di  desain  dengan  konsep  terbuka  sehingga menambah kesan dinamis pada massa hunian serta memberi kesan tidak kaku pada massa hunian.

## 3.4.4. Rencana Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung
Konsep penataan sirkulasi kawasan perencanaan didasarkan pada untuk memenuhi kebutuhan pergerakan kegiatan permukiman, perdagangan jasa, industri dan pelabuhan.  Penataan  sirkulasi  meliputi  sistem pergerakan arus kendaraan baik  kendaraan  antar  kawasan  permukiman  maunpun  antar  fungsi.  Selain  itu  juga  membahas  mengenai  fungsi  dan pengembangan jaringan jalan, geometrik jalan dan trotoar serta parkir. Konsep dasar dalam penataan sistem pergerakan dalam kawasan perencanaan antara lain:
 Memberi kemudahan bagi setiap bentuk pergerakan orang, barang, dan kendaraan.
 Memberi kehandalan baik dari sudut pandang waktu, keamanan dan kenyamanan.
 Terpadu dengan sistem transportasi kota.
 Memperhatikan  unsur  pendukung  dan  perlengkapan  pergerakan  seperti  rambu-rambu,  papan  pengarah, elemen-elemen estetika dan street furniture.
Berdasarkan prinsip di atas, maka rencana pola jaringan jalan pada kawasan perencanaan yaitu :
 Mempertahankan pola jaringan jalan yang sudah sesuai
 Menyesuaikan hirarki dan dimensi jalan sesuai PP. No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
 Meningkatkan kualitas dan kenyaman aksesbilitas dengan pedestrian yang ramah
 Penanganan persimpangan dengan konsep pergerakan satu arah
 Memisahkan jalur kendaraan angkutan berat, angkutan umum dan pribadi

## Gambar 8 Rencana Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung

## 3.4.5. Rencana Tata Kualitas Lingkungan
Tata  kualitas  lingkungan  berupa  identitas  kawasan/identitas  lingkungan.  Daya  tarik  lingkungan  diarahkan  pada unsur-unsur lingkungan sebagai pembatas wilayah dan sebagai titik-titik kegiatan.
a. Identitas Lingkungan
Tabel 4 Rencana Identitas Lingkungan No Unsur Identitas Lingkungan Kawasan 1 Landmark Gerbang Kawasan 2 Path Jalur-jalur utama kawasan 3 Edges RTH Sempadan Sungai 4 Node Kawasan mangrove dan breakwater/pesisir pantai 5 District Kawasan Permukiman

## b. Orientasi Lingkungan
Konsep  orientasi  lingkungan  pada  kawasan  perencanan  terdiri  sistem  tata  informasi  dan  sistem  tata  rambu pengarah.  Arahan  tata  informasi  dan  rambu  pengarah  pada  kawasan  perencanaan  untuk  membentuk  konsep  orientasi lingkungan adalah sebagai berikut:
 Penataan gerbang kawasan
 Pemberian papan nama jalan pada kawasan perencanaan
 Pemasangan  rambu-rambu  lalu  lintas  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  tata  perletakannya  tidak  terhalang, sehingga dalam mudah dilihat pengguna jalan
 Peletakan tata informasi dan rambu pengarah pada pada jalur pejalan kaki ( pedestrian ways ) hendaknya tidak menghalangi pengguna jalur jalan tersebut.

## 3.4.6. Rencana Prasarana dan Utilitas Lingkungan
Sistem  prasarana  dan  utilitas  lingkungan  adalah  kelengkapan  dasar  fisik  suatu  lingkungan  yang  pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi  sebagaimana  mestinya.  Sistem prasarana dan  utilitas lingkungan  mencakup jaringan air bersih dan air limbah, jaringan drainase, jaringan  sampah, jaringan listrik, jaringan telpon, sistem jaringan pengamanan kebakaran, dan sistem jaringan jalur penyelamatan atau evakuasi bencana. Sasaran prasarana dan utilitas lingkungan adalah penyediaan sistem utilitas yang terpadu dalam sistem prasarana (infrastruktur) kawasan.

## a. Sistem Jaringan Air Bersih
Pengadaan  air  bersih  dilakukan  dengan  memperhatikan  aspek  kontinuitas,  kuantitas,  dan  kualitas.  Kontinuitas artinya  tersedia  secara  terus  menerus  dalam  24  jam,  kuantitas  maksudnya  tersedia  cukup  dalam  jam-jam  puncak pemakaian air, serta kualitasnya tetap terjaga. Kawasan perencanaan merupakan area pelayanan PDAM. Pada kawasan perencanana akan dikembangkan jaringan perpipaan. Perancangan pipa air minum mengacu kepada kebutuhan kawasan perencanaan    dan  standart  atau  ketentuan  teknis  dari  PDAM  dan  Kimpraswil.  Jalur  pipa  pada  kawasan  perencanaan dirancang di dalam tanah yang termasuk bagian dari Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja). Pemasangan pipa dilakukan dengan  jarak  minimal  0,5  meter  dari  badan  jalan  dengan  kedalaman  min  1,5  meter.  Untuk  sistem  pengaliran direncanakan  menggunakan  sistem  kombinasi  yang  menggabungkan  sistem  gravitasi  dengan  sistem  pemompaan, walaupun dari segi biaya kurang ekonomis, namun kondisi topografi kawasan menjadi pertimbangan utama pemilihan sistem pengaliran air minum dalam  wilayah perencanaan. Penempatan jaringan air bersih diupayakan agar tidak berada dalam  deretan  yang  sama  dengan  jaringan  listrik  dan  telepon  yang  menggunakan  jaringan  kabel  tanah,  guna meminimalkan  gangguan  pada  jaringan  tersebut,  sehingga  apabila  terjadi  suatu  kebocoran  pipa,  maka  kebocoran tersebut tidak akan membahayakan dan tidak mengganggu jaringan kabel tanah.

## b. Sistem Jaringan Air Limbah dan Air Kotor
Sistem  pengelolaan  sanitasi  pada  kawasan  perencanaan  menggunakan  Sistem  Sanitasi  Setempat  ( On  Site Sanitation )  dengan  pembuatan septic tank di  tiap-tiap  rumah  tangga.  Salah  satu  syarat  yang  kurang  diperhatikan  oleh masyarakat  saat  membangun  sumur  peresapan  dari septic  tank adalah  letak  dan  jarak  sumur  peresapan  dengan  sumur gali  karena  sempitnya  persil  tanah  yang  dipunyai,  disamping  kurangnya  pengetahuan  posisi  sumur  peresap  tetangga sekitarnya. Pada kawasan perencanaan sistem On Site Sanitation ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:
 Secara Individual, yaitu sistem pembuangan melalui tangki septik/cubluk, yang dilakukan oleh masing-masing keluarga pada setiap rumah. Sistem individual terbagi menjadi dua macam, yaitu:
 Air limbah dari WC ( black water ) dan air limbah bekas cucian, mandi, dsb ( grey water ) disalurkan ke dalam tangki septik yang dilengkapi dengan peresapan.
 Air limbah dari WC ( black water ) disalurkan ke dalam tangki septik yang dilengkapi dengan peresapan. Sedangkan air limbah bekas cucian, mandi, dsb ( grey water ) langsung dibuang ke badan air/lingkungan atau saluran drainase.
 Secara Komunal, yaitu sistem pembuangan melalui kloset yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa keluarga  yang  biasanya  berupa  jamban  jamak,  MCK  umum,  atau septic  tank komunal.  Pada  wilayah perencanaan MCK (Mandi, Cuci, Kakus) Umum dibangun dan dikelola oleh masyarakat sendiri.
Arahan pengelolaan santasi di kawasan perencanaan antara lain:
 Limbah  air  rumah  tangga  yang  berasal  dari  air  mandi,  air  bekas  cucian,  didaur  ulang  melalui  suatu  sistim pengolahan filtrasi dan biologi. Proses filtrasi menggunakan media filtrasi sabut kelapa dan batu kerikil untuk menurunkan padatan air limbah domestik. Selanjutnya dilakukan pengolahan biologi secara an-aerob dengan
memanfaatkan  media  pertumbuhan  bakteri an-aerob untuk  menguraikan  bahan  organik  yang  terdapat  dalam limbah domestik. Hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan penyiraman tanaman.
 Pengadaan MCK umum  yang dilengkapi unit pengolahan air limbah  metode ABR ( An-aerob Baffle Reactor ) dengan  hasil  air  olahan  dapat  dimanfaatkan  kembali  ( recycle )  oleh  warga  untuk  penyiraman  tanaman. Pembangunan ABR dapat diletakkan di ground (bawah tanah) yang berdekatan dengan utilitas MCK.

## c. Sistem Jaringan Drainase
Limpasan air hujan yang ada di kawasan perencanaan  perlu penanganan khusus, yaitu dengan penyediaan saluran- saluran  pembuangan.  Pematusan  air  hujan  yang  terencana  dengan  sistem  drainase  yang  baik  dapat  mencegah  erosi akibat aliran air, mencegah kerusakan bangunan lainnya seperti jalan, perumahan, bangunan-bangunan penting lainnya. Arahan sistem drainase di kawasan perencanaan adalah sebagai berikut:
(1) Mempertahankan dan mengoptimalkan fungsi saluran drainase yang sudah ada pada wilayah perencanaan.
(2) Menambah panjang saluran, dan mengintegrasikan jaringan saluran.
(3) Pelaksanaan  pembersihan  dan  perawatan  saluran  drainase  yang  sudah  ada  dengan  cara  normalisasi  saluran, peningkatan dimensi saluran, penambahan saluran dan bak kontrol.

## d. Sistem Jaringan Jalur Penyelamatan atau Evakuasi
Sistem jaringan evakuasi bencana yang terkait dengan penataan ruang adalah penyediaan ruang untuk melakukan evakuasi penduduk ke tempat yang aman akan bencana dan ruang untuk menyediakan instalasi pertolongan pada korban bencana.  Proses  pergerakan  orang  meninggalkan  bangunan  untuk  menuju  ke  ruang  terbuka  tersebut  perlu  didukung jalan  lingkungan  dan  pedestrian  yang  memadai.  Jalan-jalan  dan  pedestrian  dilingkungan  kawasan  perencanaan diarahkan  untuk  memiliki  ROW  minimal  4  meter  atau  lebih  untuk  memudahkan  pergerakan  orang  secara  massal  di jalan  tersebut.  Direncanakan  untuk  Jalur  Evakuasi  Bencana  adalah  jalur  evakuasi  tsunami)  dan  kebakaran.  Jalur evakuasi  bencana  tsunami  digunakan  sebagai  jalur  evakuasi  apabila  terjadi  bencana  di  sekitar  kawasan  perencanaan dengan  tempat  penampungan  sementara  di  areal  yang  relatif  cukup  tinggi  atau  terbuka  atau  di  bangunan-bangunan tinggi yang dapat digunakan sebagai penampungan sementara.

## 3.4.7. Master Plan
Master Plan Kawasan didesain mengacu pada konsep dan rencana perancangan yang telah dijelaskan sebelumnya dimana  pada  master  Plan  kawasan  di  tampilkan  penataan  kawasan  yang  dalam  perancangannya  disebut  sebagai  Blok Kawasan dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.

## Gambar 9 Master Plan Kawasan

## 4. KESIMPULAN
Untuk  menciptakan  kawasan  pesisir  desa  Lemito  yang  berdaya  dan  berbudaya  dalam  mewujudkan  desa  lemito sebagai kawasan permukiman yang berkelanjutan maka disusun beberapa tahapan indikasi program. Indikasi program yang akan dijabarkan telah dibagi dalam tiap item pekerjaan. Dalam inidikasi program ini juga telah terdapat perkiraan besaran nilai kegiatan per program utama, pentahapan waktu tahun pelaksanaan, alternatif sumber dana dan pelaksana kegiatan.  Pentahapan    pembangunan  juga  perlu  dilakukan  dengan  mengacu  kepada  strategi  investasi  yang memperhitungkan kelayakan ekonominya. Dengan strategi pentahapan pembangunan ini akan dapat dihindari investasi biaya tinggi yang tidak menguntungkan. Tahapan pembangunan dibuat untuk rencana 5 (lima) tahun kedepan. Tentunya perlu diperhitungkan sarana dan prasarana apa saja yang diperhitungkan dapat terbangun dalam waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan  skenario  strategi  rencana  investasi  dan  simulasi  perhitungan  investasi  diatas,  maka  untuk  perencanaan kedepan diarahkan tahapan pembangunan di wilayah penelitian sebagai berikut:
Tabel 1 Rencana Program dan Estimasi Biaya
VOLUME SAT HARGA ANGGARAN SATUAN (Rp) (Rp) 2018 2019 2020 2021 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 PENATAAN BANGUNAN HUNIAN 150 Unit 125.000.000 18.750.000.000 4.687.500.000 4.687.500.000 4.687.500.000 4.687.500.000 2 PEMBANGUNAN JALAN LOKAL 7.360 M1 450.000 3.312.000.000 3.312.000.000 3 PENGINKATAN KUALITAS JALAN LINGKUNGAN 7.210 M1 1.500.000 10.815.000.000 2.703.750.000 2.703.750.000 2.703.750.000 2.703.750.000 4 PENATAAN JALAN GERTAK/TITIAN 1.050 M1 1.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 5 PEMBANGUNAN JALUR PEDESTRIAN 7.360 M1 450.000 3.312.000.000 828.000.000 828.000.000 828.000.000 828.000.000 6 PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN SALURAN DRAINASE 6.405 M1 1.250.000 8.006.250.000 1.601.250.000 1.601.250.000 1.601.250.000 1.601.250.000 1.601.250.000 7 PEMBANGUNAN RTH 3.373 M2 400.000 1.349.200.000 1.349.200.000 8 PEREMAJAAN TANGGUL SUNGAI 1.600 M1 2.500.000 4.000.000.000 4.000.000.000 9 PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) KOMUNAL SKALA KAWASAN 3 Unit 500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 10 PEMBANGUNAN MCK KOMUNAL 5 Unit 200.000.000 1.000.000.000 500.000.000 500.000.000 11 PEMBANGUNAN MCK INDIVIDUAL (RUMAH PERCONTOHAN) 20 Unit 10.000.000 200.000.000 200.000.000 12 PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR SEDERHANA (IPAS) 2 Unit 250.000.000 500.000.000 500.000.000 13 PENGADAAN TONG SAMPAH 150 Unit 1.000.000 150.000.000 150.000.000 14 PEMBANGUNAN TPST 1 Unit 500.000.000 500.000.000 500.000.000 54.444.450.000 1 PEMBANGUNAN RUMAH KOMUNAL 124 Unit 125.000.000 15.500.000.000 7.750.000.000 7.750.000.000 2 PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN 1.230 M1 450.000 553.500.000 553.500.000 3 PEMBANGUNAN RTH 2.208 M2 400.000 883.200.000 883.200.000 4 PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) KOMUNAL SKALA LINGKUNGAN 1 Unit 200.000.000 200.000.000 200.000.000 5 PEMBANGUNAN MCK KOMUNAL 2 Unit 200.000.000 400.000.000 400.000.000 6 PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR SEDERHANA (IPAS) 1 Unit 250.000.000 250.000.000 250.000.000 7 PENGADAAN TONG SAMPAH 62 Unit 1.000.000 62.000.000 62.000.000 8 INSTALASI AIR BERSIH 1 Unit 250.000.000 250.000.000 250.000.000 9 INSTALASI LISTRIK 1 Unit 500.000.000 500.000.000 500.000.000 18.098.700.000 JUMLAH BIAYA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN KAWASAN PERMUKIMAN KAWASAN PERMUKIMAN KOMUNAL JUMLAH BIAYA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN No. NAMA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN
1 PEMBANGUNAN ANJUNGAN 976 M2 1.300.000 1.268.800.000 634.400.000 634.400.000 2 PEMBANGUNAN JALUR PEDESTRIAN PANTAI (PROMENADE) 470 M1 1.500.000 705.000.000 705.000.000 3 PEMBANGUNAN WATER BREAK TEPI PANTAI (ONSHORE) 570 M1 2.500.000 1.425.000.000 1.425.000.000 4 PEMBANGUNAN WATER BREAK LEPAS PANTAI (OFFSHORE) 985 M1 4.500.000 4.432.500.000 2.216.250.000 2.216.250.000 5 PEMBANGUNAN RESORT PANTAI 32 Unit 125.000.000 4.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 6 PEMBANGUNAN RUMAH MAKAN TERAPUNG 1 Unit 200.000.000 200.000.000 200.000.000 7 PEMBANGUNAN PARKIR 3.640 M2 250.000 910.000.000 455.000.000 455.000.000 12.941.300.000 1 PEMBANGUNAN BOARDWALK 2.063 M1 1.100.000 2.269.300.000 1.134.650.000 1.134.650.000 2 PEMBANGUNAN MENARA PANDANG 6 Unit 150.000.000 900.000.000 900.000.000 3 PEMBANGUNAN GAZEBO 16 Unit 55.000.000 880.000.000 880.000.000 4.049.300.000 89.533.750.000 18.177.950.000 12.320.500.000 9.820.500.000 9.820.500.000 4.305.000.000
: JUMLAH BIAYA PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA PESISIR KAWASAN WISATA PESISIR JUMLAH BIAYA PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA PESISIR KAWASAN WISATA MANGROVE JUMLAH Terbilang
DELAPAN PULUH SEMBILAN MILYAR LIMA RATUS TIGA PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

## 5. DAFTAR PUSTAKA
[1]  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2003  tentang  Pembentukan  Kabupaten  Bone  Bolango  dan  Kabupaten  Pohuwato  di Provinsi Gorontalo
[2]  Sajid,  S.  M.  (2014).  Adaptasi  Bentuk  Permukiman  Pesisir  Kampung  Laut  Segara  Anakan  Akibat  Sedimentasi. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan
[3] Sadana, A. S. (2014). Perencanaan Kawasan Permukiman. Yogyakarta: Graha Ilmu
[4] UN-HABITAT (1982). Survey of Slums and Squatter Settlements. Dublin: Tycooly International Publishing Ltd.
[5] Pasal 97 Undang-undang No.1 tahun 2O11 tentang perumahan dan kawasan pemukiman