## Journal of Political Issues
Volume 1, Nomor 2, Januari 2020, pp. 74-91 ISSN: 2685-7766
Copyright © 2020. Owned by Author(s), published by Journal of  Political Issues. This is an open-acces article under CC-BY-NC-SA License

## Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International
Muhammad Arief Virgy 1* , Yusa Djuyandi 1 , Wawan Budi Darmawan 1
1 Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, 45363 Bandung, Jawa Barat Indonesia

## Info Artikel:
Dikirim: Nov 13, 2019 Diterima: Jan 22, 2020 Dipublikasi: Jan 24, 2020
Kata Kunci: Deforestasi; Kelapa Sawit; Greenpeace Indonesia; Wilmar International; Jaringan Advokasi; Transnasional
Koresponden: Muhammad Arief Virgy, Departemen Ilmu Politik Universitas Padjajaran
Email: arieffirgyy@gmail.com
Cantuman Sitasi : Virgy,    Muhammad  Arief et.al .  2020.  Strategi  Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace  Indonesia  Terkait
Isu  Deforestasi  Terkait  Isu
Deforestasi  Hutan  Indonesia oleh Wilmar International.
Journal  of  Political  Issues 1(2), 74-91.
Doi: https://doi.org/10.33019/jpi.v1 i2.9
DOI: https://doi.org/10.33019/jpi.v1 i2.9 Lisensi:
Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## ABSTRAK
Abstract Greenpeace Indonesia looking for Wilmar International as actor for making deforestation..  Greenpeace  Indonesia  pressured  Wilmar  International  to  commit  to implementing  their  No  Deforestation,  No  Peat,  No  Exploitation  (NDPE)  policy through the establishment of a transnational advocacy network to make enough power to put pressure on Wilmar International. Through this method, Greenpeace Indonesia succeeded in making Wilmar International pressured and changed its behavior.  This research  analyzes  how  Greenpeace  Indonesia's  strategy  in  forming  transnational advocacy networks so that the network suppresses and monitors the behavior of target actor  through  the  Keck  &  Sikkink  Transnational  Advocacy  Network  theory. Researchers  used  qualitative  methods  with  a  case  study  approach.  Data  collection comes  from  primary  and  secondary  data  and  data  collection  through  literature studies  from  books,  journals  and  articles.  The  results  of  this  study  indicate  that Greenpeace  Indonesia  is  very  optimal  in  carrying  out  Information  Politics  and Leverage Politics strategies. Greenpeace Indonesia has creative and confrontational methods  in  implementing  the  Symbolic  Politics  strategy.  But  the  weakness  of  this strategy is that Greenpeace Indonesia seems to be exclusive in carrying out its actions by  other  environmental  NGOs,  especially  domestic-based  environmental  NGOs.  The weaknesses  of  these  four  strategies  are  Accountability  Politics  where  Greenpeace Indonesia does not have the commitment of Wilmar International which has binding legal force.
Abstrak Greenpeace  Indonesia  saat  ini  menyoroti  Wilmar  Internasional  sebagai pelaku  deforestasi.  Greenpeace  Indonesia  menekan  Wilmar  International  untuk berkomitmen  mengimplementasikan  kebijakan  No  Deforestation,  No  Peat,  No Exploitation  (NDPE)  mereka  lewat  pembentukan  jaringan  advokasi  transnasional guna membuat powernya cukup untuk menekan Wilmar International. Lewat metode tersebut,  Greenpeace  Indonesia  berhasil  membuat  Wilmar  International  terdesak  dan merubah  perilakunya.  Penelitian  ini  menganalisis  bagaimana  strategi  Greenpeace Indonesia dalam membentuk jaringan advokasi transnasional hingga jaringan tersebut menekan  dan  memantau  perilaku  aktor  target  melalui  teori Transnational  Advocacy Network Keck & Sikkink . Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi  kasus.  Pengumpulan  data  berasal  dari  data  primer  dan  sekunder  serta pengumpulan  data  melalui  studi  kepustakaan  dari  buku,  jurnal  dan  artikel.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Greenpeace  Indonesia  sangat  optimal  dalam melakukan strategi Information Politics dan Leverage Politics . Greenpeace Indonesia memiliki  metode  yang  kreatif  dan  konfrontatif  dalam  mengimplementasikan  strategi Symbolic  Politics. Tetapi  kelemahan  dari  strategi  ini  yaitu  Greenpeace  Indonesia terkesan  eksklusif  dalam  melakukan  aksi-aksinya  oleh  NGO  lingkungan  lain khususnya NGO lingkungan yang basisnya domestik. Kelemahan dari empat strategi ini  yaitu Accountability  Politics dimana  Greenpeace  Indonesia  tidak  memiliki komitmen  dari  Wilmar  International  yang  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat sehingga Greenpeace Indonesia hanya mengandalkan tekanan publik dalam menekan Wilmar International guna berkomitmen menjalankan kebijakan NDPE.
Tentang Penulis: Muhammad Arief  Virgy ,  menyelesaikan  studi  Sarjana  (S1)  di  Departemen  Ilmu Politik Universitas Padjadjaran 2019.
Yusa Djuyandi , menyelesaikan Doktor (S3) di Universitas Padjadjaran pada tahun 2016. Saat ini penulis adalah dosen Departemen Ilmu Politik Universits Padjadjaran
Wawan Budi Darmawan , menyelesaikan Doktor (S3) di Universitas Padjadjaran pada tahun 2017. Saat ini penulis adalah dosen Departemen Ilmu Politik  Universitas Padjajaran.

## PENDAHULUAN
Perluasan  areal  perkebunan  kelapa  sawit  Indonesia  dilakukan  sebagai  akibat  dari predikatnya  sebagai  eksportir  kelapa  sawit  terbesar  dunia  sehingga  hal  ini  memicu  praktik deforestasi  berkembang.  Dari  tahun  ke  tahun,  luas  lahan  perkebunan  kelapa  sawit  selalu mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2016 mengalami penurunan. Kenaikan tersebut berkisar  antara  2,77  sampai  dengan  4,70  persen  per  tahun  dan  mengalami  penurunan  pada tahun  2016  sebesar  0,52  persen.  Pada  tahun  2013  lahan  perkebunan  kelapa  sawit  Indonesia tercatat seluas 10,47 juta hektar, meningkat menjadi 11,26 juta hektar pada tahun 2015 atau terjadi  peningkatan  7,60  persen.  Pada  tahun  2016  luas  areal  perkebunan  kelapa  sawit menurun  sebesar  0,52  persen  dari  tahun  2015  menjadi  11,20  juta  hektar.  Selanjutnya,  pada tahun 2017 luas areal perkebunan kelapa sawit diperkirakan kembali mengalami peningkatan 9,80  persen  dari  tahun  2016  menjadi  12,30  juta  hektar  (Badan  Pusat  Statistik,  2018).  Bila dikalkulasikan  dari  tahun  1995  hingga  2015,  laju  deforestasi  dari  pembukaan  kebun  kelapa sawit di Indonesia rata-rata 117.000 hektar pertahun (Austin K. , 2017). Sedangkan menurut Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik  Indonesia 24 juta hektar (ha)  hutan  hujan  Indonesia  dihancurkan  dalam  kurun  waktu  1990  hingga  2015  dan  19% deforestasi  yang    dilakukan  antara  tahun  2015  –  2017  terjadi  di  konsesi  kelapa  sawit (Greenpeace  Indonesia,  2018).  Riset  lain  yang  berasal  dari  Kemen  G  Austin,  Amanda Schwantes, Yaofeng Gu, dan Prasad S Kasibhatla menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan kelapa  sawit  dari  tahun  2001-2016  menyebabkan  hilangnya  23  persen  hilangnya  tutupan hutan Indonesia (Austin K. G., 2019)
Oleh  karenanya,  pengembangan  minyak  kelapa  sawit  melalui  perluasan  areal perkebunan  kelapa  sawit  menyebabkan  keanekaragaman  hayati  berkurang  seperti  makin berkurangnya spesies langka macam harimau sumatera dan orang utan  (Brown & Jacobson, 2005). Selain itu, konversi kebun kelapa sawit untuk tanah hutan hujan tropis menyumbang emisi  karbon  sebanyak  610  Mg  of  CO 2 ha-1 dan  untuk  lahan  gambut  sebanyak  6000  Mg  of CO 2 ha-1 (Fargione, J. Hill, Tilman, Polasky, & Hawthorne, 2008). Hal tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu penghasil emisi global terbesar disamping Amerika Serikat dan China (Titiyoga, 2015).
Isu  ini  tak  pelak  menjadi  perhatian  NGO  (Non  Governmental  Organization)  yang berfokus pada isu lingkungan, termasuk isu Deforestasi yang diakibatkan oleh industri kelapa sawit. Wilmar International sebagai produsen yang tergabung dalam Consumer Goods Forum menjadi  aktor  yang  paling  disorot  oleh  Greenpeace  Indonesia  dikarenakan  tidak  adanya komitmen  untuk  merealisasikan  janji  yang  telah  dibuat  pada  tahun  2013  guna  mencegah rantai  pasok  kelapa  sawit  hasil  deforestasi  dan  janji  tersebut  memiliki  tenggat  waktu  untuk diimplementasikan  paling  lambat  pada  tahun  2020  (Greenpeace  Indonesia,  2018).  Wilmar International  sendiri  merupakan  pemasok  minyak  kelapa  sawit  terbesar  di  dunia  yang bertanggung  jawab  atas  40%  perdagangan  global  dan  aktor  pertama  yang  mempublikasikan kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation Policy (NDPE). Wilmar  International juga  tidak  hanya  memperdagangkan  minyak  kelapa  sawit  dari  produsen  yang  melakukan praktik  deforestasi,  tetapi  juga  Wilmar  International  menjadi  rute  utama  ke  pasar  dari produsen-produsen  tersebut.  Hal  tersebut  terbukti  dari  pasokan  minyak  wilmar  dimana sebanyak 80% dipasok dari pihak ketiga (Greenpeace Indonesia, 2018).
Greenpeace Indonesia sebagai salah satu NGO yang berfokus pada isu lingkungan memiliki tujuan  untuk  menghentikan  laju  deforestasi  hutan  Indonesia  dan  lahan  gambut  yang  hilang yang  diakibatkan  oleh  masifnya  industri  kelapa  sawit.  Greenpeace  Indonesia  melakukan beberapa  metode  advokasi  dimulai  dari  publikasi  laporan  terhadap  suatu  isu  hingga konfrontasi langsung terhadap aktor targetnya. Salah satu manifestasi dari advokasi tersebut yaitu adanya sebuah kampanye anti deforestasi terhadap salah satu produsen terbesar minyak kelapa  sawit  dunia  yakni  Wilmar  International.  Wilmar  International  ditenggarai
melakukan  praktik  deforestasi  hutan  Indonesia  sebagai  implikasi  dari  adanya  kegiatan produksi minyak kelapa sawit yang dilakukannya.
Wilmar  International  menyangkal  tuduhan  yang  disematkan  padanya.  Tumanggor, Direktur  PT.  Wilmar  Nabati  Indonesia  menyebutkan  bahwa  tuduhan  tersebut  tidak  benar. Agar  dapat  mengimplementasikan  komitmen  Wilmar  International  dalam  menerapkan kebijakan  NDPE,  maka  Greenpeace  Indonesia  menuntut  Wilmar  International  untuk mempublikasikan  peta-peta  konsesi  guna  mengetahui  seluruh  operasi  dan  memutus  rantai pasok  dengan  produsen  yang  terbukti  melakukan  deforestasi.  Namun,  Wilmar  International menyangkal  bahwa  hal  tersebut  tidak  dilakukan  karena  publikasi  peta  konsesi  memerlukan perizinan dari Kepala Daerah setempat dan menyalahi aturan jika tidak melalui aturan-aturan perizinan (Safitri, 2018).
Karena  Wilmar  International  tidak  mempublikasikan  peta  konsesinya  sebagai manifestasi  komitmen  kebijakan  NDPE,  maka  Greenpeace  Indonesia  pun  melakukan advokasi  terhadap  Wilmar  International  agar  mengubah  kebijakannya  guna  berkomitmen terhadap  kebijakan  NDPE.  Advokasi  yang  dibangun  oleh  Greenpeace  Indonesia  ternyata mendapatkan  respon  dari  Wilmar  International.  Wilmar  International  menggandeng Aidenvironment untuk memastikan bahwa kelapa sawit yang dijual oleh Wilmar International bebas dari deforestasi (Safitri, 2018). Aidenvironment merupakan konsultan independen yang berfokus  pada  isu  perubahan  iklim.  Keputusan  tersebut  diambil  karena  adanya  tekanan  dari Greenpeace  Indonesia  yang  kerap  menuding  bahwa  pemasok  sawit  Wilmar  International melakukan  deforestasi  hutan.  Selain  itu, Wilmar  International  juga  berkomitmen  pada  akhir 2019  akan  menggunakan  satelit  guna  memantau  semua  pemasok  minyak  kelapa  sawitnya sehingga  pemasok  minyak  kelapa  sawit  Wilmar  International  yang  melakukan  praktik Deforestasi akan mudah ditelusuri, termasuk peta konsesi yang belum tercantum (Greenpeace Indonesia, 2018). Hal tersebut menandakan bahwa gerakan yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia berhasil menekan Wilmar selaku produsen terbesar minyak kelapa sawit dunia.
Greenpeace  Indonesia  sebagai  NGO  yang  berfokus  pada  isu  lingkungan  tidak memiliki power yang cukup untuk bisa mengubah arah kebijakan dari Wilmar International. Oleh  karenanya,  Greenpeace  Indonesia  membentuk  suatu  jaringan  advokasi  yang  bersifat transnasional  guna  menekan  Wilmar  International  agar  mengubah  arah  kebijakannya. Jaringan  tersebut  dapat  membuat  suatu  aktor  memobilisasi  informasi  secara  strategis  suatu isu  guna  membujuk,  menekan,  dan  mendapatkan  pengaruh  dari  organisasi  lain  serta pemerintah  yang  jauh  lebih  kuat  dari  aktor  yang  memobilisasi  jaringan  (Keck  &  Sikkink, 1998).
Untuk  menganalisis  strategi  yang  digunakan  oleh  Greenpeace  Indonesia,  maka peneliti  menggunakan  teori transnational  advocacy  network sebagai  alat  analisisnya.  Teori ini  menjelaskan  tentang  bagaimana  suatu  NGO  melakukan  pengorganisasian  dengan membuat  suatu  jaringan  yang  terstruktur  untuk  menekan  suatu  aktor  dalam  pembuatan kebijakan.  Cakupan  jaringan  yang  dibentuk  tidak  hanya  domestik,  melainkan  juga transnasional (1998).  Untuk  menjalankan  strategi  ini,  maka  digunakanlah  empat  komponen strategi  yaitu information  politics , symbolic  politics , leverage  politics ,  dan accountability politics .
Information  politics merupakan  strategi  penggunaan  data,  riset,  dan  menganalisanya untuk dijadikan bahan advokasi dan kampanye yang suatu NGO lakukan dan k. Information politics juga  merupakan  suatu  kemampuan  untuk  mentransfer  informasi  dengan  cepat  yaitu informasi  politik  yang  memiliki  kentungan  dan  memiliki  kredibilitas  yang  dapat  dipercaya dengan kata lain faktual. Symbolic politics merupakan kemampuan dalam memberikan suatu kesan  yang  kuat  melalui  simbol,  aksi,  ataupun  cerita  dimana  nantinya  dapat  berguna  untuk melukiskan,  atau  menggambarkan  situasi  ataupun  tuntutan  terhadap  individu. Leverage politics yaitu  strategi  yang  menggunakan  jejaring  dari  pihak  NGO  yang  dalam  posisi  lebih
lemah  untuk  mengajak  partisipasi  NGO  yang  lebih  kuat  pengaruhnya  dalam  proses menjalankan kampanyenya. Terakhir yaitu accountability politics dimana tujuan dari strategi ini  adalah  untuk  mengikat  komitmen  dari  aktor  yang  lebih  kuat  guna  sepenuhnya menjalankan kebijakan atau prinsip-prinsip yang telah mereka nyatakan sebelumnya.
Penelitian  ini  menggunakan  Greenpeace  Indonesia  sebagai  unit  analisis  dan  Wilmar International  sebagai  aktor  targetnya,  terkait  advokasi  kasus  deforestasinya  diteliti  dalam rentang  waktu  2013  hingga  2018.  Rentang  waktu  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini  dipilih karena  advokasi  yang  dilakukan  oleh  Greenpeace  Indonesia  merupakan  advokasi  lanjutan dari advokasi sebelumnya dimana pada tahun 2013 Wilmar International sudah berkomitmen untuk  menerapkan  kebijakan  NDPE  pada  Desember  2013.  Namun,  praktik  deforestasi nyatanya  tidak  menemui  perlambatan  dan  bahkan  dari  tahun  ke  tahun  mengalami peningkatan  hingga  pada  tahun  2018  Wilmar  International  kembali  berkomitmen  untuk menerapkan kebijakan NDPE.

## METODE PENELITIAN
Jenis  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif.  Adapun  teori  penelitian  kualitatif  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  (Cresswell,  2012)  dan  teknik  pengumpulan  data melalui wawancara kualitatif dan dokumen kualitatif  (Cresswell, 2012). Dalam menentukan informan  teknik  purposive  dan  teknik  snowball.  Teknik Purposive adalah  teknik  penentuan sampel  dengan  pertimbangan  tertentu  (Sugiyono,  2011).  Sedangkan  teknik Snowball adalah teknik penentuan sampel  yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar  (Sugiyono, 2011).  Data  primer  diperoleh  dengan  melakukan  wawancara  kepada  pengurus  Greenpeace Indonesia.  Untuk  mendapatkan  kedalaman  informasi  mengenai  jaringan  yang  dibentuk  oleh Greenpeace  Indonesia,  maka  peneliti  memilih  beberapa  nama  dari  anggota  NGO  yang direkomendasikan  oleh  pengurus  Greenpeace  Indonesia.  Selain  itu,  peneliti  juga mewawancarai  ahli  hukum  internasional  dan  hukum  lingkungan  guna  menganalisis dokumen-dokumen  komitmen  kebijakan  NDPE  dari  Wilmar  International  yang  dirilis  ke publik.  Data  sekunder  diperoleh  dari  berita,  literatur  jurnal,  buku,  dan  artikel.  Melalui informasi-informasi  tersebut,  peneliti  mengumpulkan  data  yang  spesifik,  menganalisis  data tersebut  untuk  kemudian  ditafsirkan  sesuai  dengan  apa  yang  menjadi  tujuan  dari  penelitian ini.  Data-data  yang  dimaksud  seperti  metode  Greenpeace  Indonesia  menyebarkan  informasi mengenai  deforestasi  yang  dilakukan  oleh  Wilmar  International,  aksi-aksi  yang  dilakukan oleh  Greenpeace  Indonesia  kepada  Wilmar  International  maupun  konsumennya,  tekanan yang  dilakukan  oleh  jaringan  Greenpeace  Indonesia  terhadap  aktor  yang  berkaitan  dengan Wilmar  International,  hingga  dokumen  legal  yang  didapatkan  oleh  Greenpeace  Indonesia sebagai  jaminan  untuk  perubahan  perilaku  dari  Wilmar  International.  Untuk  memvalidasi data,  peneliti  melakukan  triangulasi  dan  konsultasi  dengan  ahli.  Triangulasi  data  dilakukan dengan membandingkan dan mengecek kembali kepercayaan suatu data  yang diperoleh dari informan melalui berbagai sumber baik data. Waktu penelitian sendiri dimulai dari Februari 2019 hingga September 2019. Sedangkan teknik analisis data dilakukan melalui tiga kegiatan yaitu reduksi data, data display , dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Guna  membentuk  jaringan  advokasi  transnasional  serta  menekan  dan  memantau perilaku  dari  Wilmar  International,  Greenpeace  Indonesia  menggunakan  strategi-strategi sebagaimana  dijelaskan  oleh  Keck  and  Sikkink  (1998)  yaitu information  politics,  symbolic politics, leverage politics, and accountability politics .

## Information Politics
Information Politics dilakukan oleh Greenpeace Indonesia dengan menggunakan cara mempublikasi beberapa laporan yang dapat diunduh oleh publik pada laman resmi serta pada akun  ofisial  sosial  media  dari  Greenpeace  Indonesia.  Laporan-laporan  mengenai  kasus deforestasi yang dilakukan Wilmar International dapat diakses pada laman resmi Greenpeace Indonesia. 1 Dari  laporan-laporan  tersebut,  Greenpeace  Indonesia  memberikan  informasi bahwa  Wilmar  International  menjadi  aktor  yang  tidak  hanya  memperdagangkan  minyak kelapa sawit dari produsen-produsen yang melakukan deforestasi, tetapi Wilmar International menjadi rute utama produsen-produsen kelapa sawit ke pasar global.
Seluruh  laporan  yang  dipublikasikan  Greenpeace  Indonesia  mengenai  kasus deforestasi  yang  dilakukan  oleh  Wilmar  International  merupakan  hasil  dari  riset  mendalam yang dilakukan oleh Tim Riset Khusus Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia. Tim riset ini melakukan  investigasi  mengenai  rantai  pasok  untuk  mengetahui  dari  mana  saja  Wilmar International  mendapatkan  minyak  kelapa  sawitnya  hingga  kepada  siapa  saja  Wilmar International  menjual  minyak  kelapa  sawitnya.  Dengan  demikian,  Greenpeace  Indonesia mengetahui  bagaimana  hubungan  antara  Wilmar  International  dengan  produsen  minyak kelapa  sawit  lain  serta  hubungan  antara  Wilmar  International  dengan consumer  brand terkenal. Dalam proses risetnya, Greenpeace Indonesia menggunakan prinsip scientific based dengan  beberapa  sumber  data,  di  antaranya  adalah  data  ofisial  dari  pemerintah  karena kredibilitasnya  sudah  terjamin. 2 Data  dari  pemerintah  tersebut  kemudian  diolah  dan diinvestigasi  langsung  ke  lapangan  sesuai  dengan  prinsip  dari  Greenpeace  sendiri  yaitu Bearing  Witness atau  menyaksikan  langsung  kejadian  di  lapangan  serta  mewawancarai langsung penduduk setempat yang merasakan dampak deforestasi dari perluasan perkebunan kelapa  sawit. 3 Selain  itu,  Greenpeace  Indonesia  mengunakan  teknologi analysis  mapping melalui GIS  (Geographic  Information  System)  Mapping. Data-data  tersebut  kemudian dipublikasikan pada laporan-laporan Greenpeace Indonesia yang dapat diakses publik dengan harapan bahwa publik mendapatkan paparan informasi yang cukup mengenai fokus isu yang diangkat Greenpeace Indonesia terhadap aktor targetnya yaitu Wilmar International , sehingga publik,  termasuk  NGO  yang  berfokus  pada  isu  yang  sama,  diharapkan  memiliki  kesadaran terhadap  isu  yang  cukup  dan  mendukung  gerakan  Greenpeace  Indonesia  terhadap  Wilmar International.
Internet  sendiri  merupakan  jenis  media  yang  cepat  menjangkau  publik  serta  murah (Keck  &  Sikkink,  1998),  sehingga  Greenpeace  Indonesia  memilih  menggunakan  internet sebagai  medium  untuk  menyebarkan  informasi  mengenai  deforestasi  yang  dilakukan  oleh Wilmar  International.  Selain  itu,  penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah memfasilitasi  NGO  untuk  membangun  basis  jaringannya,  sehingga  mereka  memperoleh power dari  komitmen  dan  energi  aktivis  yang  memiliki  fokus  isu  yang  sama  (Mansell  & Wehn,  1998).  Oleh  karenanya  Greenpeace  Indonesia  dapat  dengan  lebih  mudah  menjalin jaringan  dengan  beberapa  NGO  yang  memiliki  fokus  yang  sama  seperti  Walhi  (Wahana Lingkungan  Hidup  Indonesia),  Sawit  Watch,  SPKS  (Serikat  Petani  Kelapa  Sawit),  FWI (Forest  Watch  Indonesia),  JPIK  (Jaringan  Pemantau  Independen  Kehutanan),  Madani Berkelanjutan, dan Yayasan Pusaka.
Laporan-laporan  yang  Greenpeace  Indonesia  meliputi License  to  Kill (Greenpeace Indonesia,  2013)  yang  dikeluarkan  pada  Oktober  2013  menyebutkan  antara  tahun  2009 hingga  2011  telah  terjadi  ekspansi  secara  besar-besaran  perkebunan  kelapa  sawit  yang mengakibatkan  rusaknya  habitat  Harimau  Sumatera  dan  laporan  tersebut  juga  menyebutkan
1 Dapat diakses di http://www.greenpeace.org/indonesia
2 Annisa Rahmawati, wawancara pribadi, 15 Mei 2019
3 Ibid
adanya  afiliasi brand besar  terhadap  Wilmar  International. Under  Fire (Greenpeace Indonesia,  2015)  yang  dikeluarkan  pada  November  2015  menyebutkan  perusahaan- perusahaan  pemasok  minyak  kelapa  sawit  Wilmar  International  melakukan  deforestasi melalui  metode  pembakaran  lahan  hutan  dan  menyebabkan  dampak  kesehatan  yang  masif terhadap  masyarakat  sekitar. Deadly  Trade  Off (Greenpeace  Indonesia,  2016)  yang dikeluarkan  pada  September  2016  melaporkan  Wilmar  International  sebagai  pemasok  IOI disebut  memiliki  kegagalan  sistemik  dalam  menjalankan  kebijakan  NDPE. Dirty  Bankers (Greenpeace  Indonesia,  2017)  yang  dikeluarkan  pada  Februari  2017  menyebutkan  HSBC Holdings Plc sebagai  penyedia jasa keuangan terbesar bagi  produsen-produsen kelapa sawit pemasok  Wilmar  International  melalui  pinjaman  serta  fasilitas  kredit  lainnya. Moment  of Truth (Greenpeace  Indonesia,  2018) yang  dikeluarkan  pada  pada  Maret  2018  menyebutkan tidak  adanya  upaya  transparansi  yang  memadai  dari  brand-brand  besar  dalam  mengungkap rantai  pasoknya  guna  mendukung  kebijakan  NDPE. Rogue  Trader (Greenpeace  Indonesia, 2018) yang dikeluarkan pada Juni 2018 menyebutkan hubungan antara Wilmar International dengan  Gama.  Terakhir  yaitu Final  Countdown (Greenpeace  Indonesia,  2018)  yang dikeluarkan  pada  September  2018  menyebutkan  Wilmar  International  menjadi  aktor  target yang disebutkan bertanggungjawab terhadap deforestasi hutan Indonesia dalam kurun waktu 2013  hingga  2018  dan  menunjukkan  bahwa  Wilmar  International  tidak  berkomitmen menjalankan  kebijakan  NDPE  yang  telah  disepakatinya  sejak  tahun  2013.  Dari  laporan- laporan  tersebut,  Greenpeace  Indonesia  memberikan  informasi  bahwa  Wilmar  International menjadi  aktor  yang  tidak  hanya  memperdagangkan  minyak  kelapa  sawit  dari  produsen- produsen  yang  melakukan  deforestasi,  tetapi  Wilmar  International  menjadi  rute  utama produsen-produsen kelapa sawit ke pasar global.
Laporan-laporan  tersebut  dipublikasi  lewat  internet  tersebut  menjadi  rujukan  NGO- NGO  lain  untuk  mengamplifikasi  advokasi  isu  deforestasi  yang  diakibatkan  oleh  industri kelapa  sawit  ataupun  isu  deforestasi  yang  secara  spesifik  dilakukan  oleh  Wilmar International.  Laporan  tersebut  menjadi  acuan  NGO-NGO  lain  untuk  memonitor  dari implementasi  komitmen  kebijakan  NDPE  yang  dikeluarkan  oleh  Wilmar  International maupun produsen lain hingga memonitor Wilmar International maupun produsen lain untuk menerapkan pengembangan kebijakan mapping platform guna melacak deforestasi di seluruh rantai  pasoknya.  Walaupun  metode  advokasinya  berbeda  dengan  Greenpeace  Indonesia dimana  Greenpeace  Indonesia  menyasar market  brand sebagai  metodenya,  namun  NGO- NGO  tersebut  merasa  terbantukan  oleh  Greenpeace  Indonesia  dikarenakan  informasi  yang disebarkan  oleh  Greenpeace  Indonesia  dapat  menambah  referensi  NGO-NGO  dalam mengadvokasikan isu deforestasi akibat tata kelola industri kelapa sawit yang masih buruk. 4 Pada  dasarnya information  politics digunakan  untuk  membuat  jaringan  advokasi transnasional  oleh  Greenpeace  Indonesia.  Tujuan  dari  strategi  ini  adalah  membentuk  satu kesepahaman  bahwa  isu  deforestasi  yang  dilakukan  oleh  Wilmar  International  perlu mendapatkan  perhatian  lebih  oleh  NGO-NGO  lain.  NGO-NGO  ini  memiliki  satu kesepahaman  dengan  Greenpeace  Indonesia  bahwa  industri  kelapa  sawit  Indonesia  perlu dibenahi,  terutama  perihal  transparansi  data  konsesi  kelapa  sawit  yang  selama  ini  kerap menjadi masalah, dan hal ini juga menjadikan Wilmar International bermasalah. 5 Selain itu, informasi  yang  disebarkan  oleh  Greenpeace  Indonesia  membuat  NGO-NGO  lain  juga memiliki  kesepahaman  bahwa  ekspansi  hutan  dan  lahan  gambut  oleh  perkebunan  kelapa sawit  harus  dihentikan.  Kesepahaman  inilah  yang  membuat  Greenpeace  Indonesia  beserta NGO-NGO lain seperti  Walhi (Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia), Sawit  Watch, SPKS (Serikat  Petani  Kelapa  Sawit),  FWI  (Forest  Watch  Indonesia),  JPIK  (Jaringan  Pemantau Independen  Kehutanan),  Madani  Berkelanjutan,  dan  Yayasan  Pusaka  membentuk  jaringan berupa  koalisi  dalam  beberapa  isu,  semisal  koalisi  untuk  meninjau  dan  perbaikan  ISPO,
4 Teguh Surya, wawancara pribadi, 1 Juli 2019.
5 Ibid
koalisi  untuk  meninjau  program  restorasi  gambut,  hingga  koalisi  untuk  mendorong  adanya transparansi  data  konsesi  kelapa  sawit.  Walaupun  koalisi  ini  tidak  ditujukkan  langsung kepada  Wilmar  International,  namun  koalisi  ini  memiliki  kaitannya  dengan  isu  deforestasi yang  dilakukan  oleh  Wilmar  International,  sehingga  gerakan  Greenpeace  Indonesia  dapat teramplifikasi dengan baik oleh koalisi-koalisi yang terbentuk.
Dalam  tahapan information  politics, persebaran  informasi yang  dilakukan  oleh Greenpeace  Indonesia  berbasiskan scientific  based .  Ketidakpastian  data  dan  fakta  adalah salah  satu  dimensi  yang  paling  sering  ditemui  dari  permasalahan  lingkungan  (Keck  & Sikkink, 1998). Oleh karenanya, Greenpeace Indonesia menggunakan penggunaan teknologi mapping yang  dipadukan  dengan  investigasi  langsung  ke  lapangan  serta  penggunaan  data dari  pemerintah  membuat  riset-riset  dari  Greenpeace  Indonesia  memiliki  kredibilitas  yang tinggi. Basis tersebut membuat eskalasi advokasi yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia seperti  kampanye  dan  lobi  semakin  kuat.  Selain  itu,  penelitian  dari  peneliti  Universitas Harvard  dan  Universitas  Columbia  terkait  dampak  dari  deforestasi  yang  diakibatkan  oleh perluasan  perkebunan  kelapa  sawit  menambah  legitimasi  dari  Greenpeace  Indonesia  untuk mengadvokasi isu deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar International (Koplitz SN, 2016).
Greenpeace Indonesia menyadari, bahwa agar publik memiliki kepedulian dan respon terhadap  isu  yang  digaungkan,  maka  diperlukan  edukasi  terkait  perspektif  moral  serta  data dan  fakta  yang  bersifat scientific (Mate,  2001).  Oleh  karenanya,  Greenpeace  Indonesia memeberkan  informasi  mengenai  tiadanya  jaminan  dari  Wilmar  International  untuk menerapkan kebijakan NDPE dalam rantai pasoknya yang termanifestasi dari laporan-laporan mengenai analisis pemetaan terhadap lahan produksi Wilmar International serta perusahaan- perusahaan  pemasoknya.  Selain  itu,  masyarakat  hanya  akan  membeli  produk-produk  rumah tangga  yang  terbebas  dari  praktik  eksploitasi  lingkungan  ketika  mereka  mendapatkan informasi  yang  kredibel.  Kebanyakan  masyarakat  tidak  memiliki  akses  informasi  mengenai dampak lingkungan maupun sosial dari produk yang mereka beli  (O'Rourke, 2005). Dengan demikian, Greenpeace Indonesia tampil untuk memberikan informasi alternatif yang kredibel mengenai  produk-produk  yang  biasa  dibeli  oleh  masyarakat,  dengan  harapan  masyarakat dapat membeli produk yang produksinya memperhatikan aspek lingkungan.
Agar  mendapatkan  simpati  publik,  Greenpeace  Indonesia  juga  menggunakan  narasi atau  cerita  dari  dampak  yang  dihasilkan  oleh  deforestasi  yang  dilakukan  oleh  Wilmar International.  Contohnya,  Greenpeace  Indonesia  menggunakan  narasi  bahwa  akibat  adanya aktivitas  perluasan  perkebunan  kelapa  sawit,  menyebabkan  adanya  penurunan  secara signifikan populasi hewan langka, terutama Harimau Sumatera dan Orang Utan (Greenpeace Indonesia,  2013).  Greenpeace  Indonesia  juga  menggunakan  narasi  dampak  dari  metode deforestasi  berupa  pembakaran  lahan  yang  mengakibatkan  adanya  kematian  sebanyak 100.000  jiwa  dan  ditenggarai  disebabkan  oleh  penyakit  pernapasan  akibat  kabut  asap (Greenpeace  Indonesia,  2018).  Narasi-narasi  tersebut  digunakan  karena  apabila  tidak  ada contoh  dampak  yang  memiliki  efek  yang  nyata,  maka  para  aktivis  tidak  dapat  memotivasi masyarakat  untuk  melakukan  penghentian  praktik  deforestasi  (Keck  &  Sikkink,  1999). Dengan  ada  narasi  tersebut,  baik  aktivis  maupun  orang  yang  sebelumnya  tidak aware terhadap  permasalahan  deforestasi  dapat  memiliki awareness yang  lebih  dibandingkan dengan  sebelumnya.  Selain  itu,  guna  membuat  Wilmar  International  mau  membuka  dialog dan  lobi  dengan  Greenpeace  Indonesia,  maka  metode  yang  digunakan  yaitu naming  and shaming atau  mempermalukan  Wilmar  International  dihadapan  publik. 6 Data  dan  informasi mengenai deforestasi, rantai pasok, konflik agraria, hingga eksploitasi pekerja yang dilakukan oleh  Wilmar  International  tersebut  merepresentasikan  strategi naming  and  shaming dari Greenpeace Indonesia.
6 Annisa Rahmawati, wawancara pribadi, 15 Mei 2019.
Persebaran  informasi  tersebut  memiliki  pengaruh  yang  cukup  kuat,  seperti  misalnya persepsi publik yang mempengaruhi harga saham Wilmar International  yang anjlok di pasar saham  (Wihardandi,  2013).  Selain  itu,  persebaran  informasi  mengenai  deforestasi  dalam konsesi di Gama, anak perusahaan Wilmar International, juga mengakibatkan pendiri Wilmar International  Martua  Sitorus  dan  Kepala  Perwakilan  Wilmar  International  untuk  Indonesia Hendri  Saksti  mundur  dari  Wilmar  International  (Kabar  Energi,  2018)  (Daubach,  2018). Greenpeace  Indonesia  dengan  strategi naming  and  shaming -nya  berusaha  memecahkan comfort zone dari Wilmar  International  melalui  pemberian  edukasi  kepada publik mengenai permasalahan  deforestasi  yang  dilakukan  oleh  Wilmar  International.  Greenpeace  Indonesia menggunakan  cara  persuasi  dan issue  framing untuk  memenangkan  simpati  publik  dengan menggunakan  kekuatan  data  dan  informasi  sebagai  basis  eskalasi  advokasi  yang  dilakukan sehingga  memiliki  legitimasi  yang  cukup  untuk  menekan  Wilmar  International.  Dengan demikian,  gerakan  yang  diinisiasi  oleh  Greenpeace  Indonesia  dapat  lebih  masif  berkat dukungan  dari  publik  yang  sudah  teredukasi  dan  mengetahui  data  dan  fakta  mengenai deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar International.
Selanjutnya,  untuk  memecah comfort  zone dari  Wilmar  International,  Greenpeace Indonesia juga memeberkan data dan fakta mengenai rantai pasok dari Wilmar International hingga  konsumen  dari  Wilmar  International  seperti  Colgate  Palmolive,  Mondelez International,  Nestle  Oil,  Procter  &  Gamle,  Reckitt  Benckiser,  dan  produk  lainnya.  Hal tersebut  bertujuan  untuk  mempermalukan  perusahaan-perusahaan  yang  terlibat  aktivitas dagang  dengan  Wilmar  International  sehingga  perusahaan-perusahaan  tersebut  dapat menekan  Wilmar  International  melalui  pemutusan  hubungan  dagang  atau  kerjasama  dalam segala bentuk. Selain itu, Greenpeace Indonesia juga memeberkan data mengenai aliran dana dari Bank terkemuka agar dapat memutus aliran dana terhadap Wilmar International beserta perusahaan  produsennya.  Hal  ini  dilakukan  agar  Wilmar  International  berada  pada  posisi terdesak untuk melaksanakan tuntuan dari Greenpeace Indonesia yaitu menerapkan kebijakan NDPE.  Taktik  ini  sesuai  dengan  model  analisa  dari  Gritten  dan  Mola-Yudego  (2010)  yaitu Blanket  Strategy dimana  NGO  melakukan  tekanan  terhadap  pihak  ketiga  yang  berkaitan langsung dengan aktor target untuk selanjutnya tekanan tersebut diteruskan oleh pihak ketiga kepada aktor target.
Greenpeace Indonesia sebagai political entrepreneur dapat memobilisasi sumber daya informasi  dikarenakan  adanya  struktur  peluang  politik  di  Indonesia.  Kondisi  politik  suatu negara  menjadi  hal  yang  penting  karena  hal  tersebut  mempengaruhi  keterbukaan  akses informasi.  Sejak  beralihnya  Indonesia  ke  sistem  politik  yang  lebih  demokratis,  otomatis keterbukaan  akses  informasi  menjadi  ada  dibandingkan  pada  masa  dimana  Indonesia memiliki sistem politik yang sentralistik dan tertutup. Struktur peluang politik menjadi salah satu variabel dinamika protes mengenai permasalahan lingkungan di Indonesia (Situmorang, 2013).  Karena  akses  informasi  yang  terbuka  di  Indonesia,  Greenpeace  Indonesia menggunakan  media  untuk  memobilisasi  masyarakat  Indonesia  dan  global  agar  mengetahui isu  deforestasi  yang  sedang  berlangsung  di  Indonesia,  dengan  Wilmar  International  sebagai aktor utama yang bertanggungjawab terkait isu tersebut.
Untuk  mendapatkan  perhatian  publik,  selain  membagikan  informasi  perihal  dampak nyata  akibat  deforestasi,  juga  perlu  memperhatikan  waktu  yang  tepat  untuk  membagikan informasinya  sehingga  mendapat  perhatian  dari  publik  (Keck  &  Sikkink,  1998).  Namun, dalam  tahapan information  politics ,  hal  yang  belum  dilakukan  oleh  Greenpeace  Indonesia adalah mengemas informasi terkait deforestasi  oleh Wilmar International dalam waktu  yang tepat  sehingga  kurang  mendapat  atensi  dari  masyarakat  Indonesia  akan  substansi  yang berusaha  ingin  disampaikan.  Sebagian  masyarakat  Indonesia  menganggap  bahwa  informasi yang disampaikan Greenpeace Indonesia terkait Wilmar International adalah black campaign dan  mengancam  komoditas  kelapa  sawit  Indonesia  yang  notabene  merupakan  salah  satu penyumbang devisa terbesar dunia. Padahal, Greenpeace Indonesia telah menyatakan bahwa
apa  yang  dilakukan  olehnya  bukan  merupakan  bentuk  dari  gerakan  anti  sawit.  Bahkan, Greenpeace  Indonesia  mengakui  bahwa  sawit  merupakan  komoditas  penting  untuk perekonomian  Indonesia.  Apabila  Greenpeace  Indonesia  menyebarkan  informasi  pada  saat waktu yang tepat, maka atensi publik akan meningkat sehingga mengamplifikasi pesan yang berusaha disampaikan.

## Symbolic Politics
Symbolic  Politics digunakan  oleh  Greenpeace  Indonesia  untuk  menarik  perhatian masyarakat  sehingga  dapat  menggiring  opini  publik.  Mereka  menggunakan  metode  aksi kreatif agar masyarakat memiliki perhatian lebih terhadap isu deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar  International.  Aksi  kreatif  juga  merupakan  bentuk  untuk  memperkuat  laporan  yang sebelumnya  sudah  dipublikasikan.  Tujuan  dari  penggunaan  metode  ini  seperti  halnya kampanye  pada  umumnya  yaitu  bermaksud  untuk  mengubah  pola  pikir  masyarakat  ataupun perilaku seseorang untuk melakukan sesuatu. 7 Melakukan sesuatu yang dimaksud yaitu untuk melindungi hutan Indonesia yang habis akibat perilaku deforestasi dari ekspansi perkebunan kelapa  sawit.  Untuk  mendapatkan  atensi  sehingga  masyarakat  terinspirasi  oleh  pesan  yang disampaikan  oleh  Greenpeace  Indonesia  maka  prinsip  seperti non-violent  direct  action dilakukan pada setiap aksi kreatifnya. 8 Prinsip tersebut dilakukan oleh Greenpeace Indonesia agar  dapat  diintepretasikan  dan  diidentifikasikan  dengan  mudah  bahwa  kampanye  yang diusung  oleh  Greenpeace  Indonesia  merujuk  pada  isu  deforestasi  yang  dilakukan  oleh Wilmar  International  dan  pihak-pihak  yang  terlibat  dengannya.  Hal  ini  penting  dilakukan mengingat  seperti  yang  dikatakan  oleh  Keck  &  Sikkink  (1998),  bahwa  kampanye  perlu dilakukan  oleh  NGO  melalui  beberapa  area  yang  simbolis  atau  menggunakan  barang  ( item ) yang dapat dengan mudah diingat dan diidentifikasikan oleh publik dengan isu dan kampanye yang sedang berlangsung.
Aktivis  membingkai  masalah  dengan  mengidentifikasi  dan  memberikan  penjelasan yang  meyakinkan  untuk  peristiwa  simbolik  yang  kuat,  yang  pada  gilirannya  menjadi katalisator  untuk  pertumbuhan  jaringan.  Interpretasi  simbolik  adalah  bagian  dari  proses persuasi  yang  dengannya  jaringan  menciptakan  kesadaran  dan  memperluas  konstituensi mereka  (Keck  &  Sikkink,  1998).  Dengan  demikian,  aksi  yang  dilakukan  oleh  Greenpeace Indonesia  dapat  menjadi  jembatan  untuk  mengamplifikasi  jaringan  dengan  Greenpeace lainnya,  terutama  Greenpeace  US  dan  Greenpeace  Uni  Eropa.  Greenpeace  Indonesia membangun  koalisi  dengan  jaringannya  di  Eropa  dan  US  tersebut  agar  terbentuk  adanya kesepahaman dan saling mengerti untuk bekerja sama sehingga jaringan ini bisa menguatkan satu sama lain. Greenpeace Indonesia menyadari bahwa agar permasalahan lokal menjadi isu transnasional,  maka  hal  yang  perlu  dilakukan  oleh  Greenpeace  Indonesia  yaitu  menjalin hubungan dengan para juru kampanye yang bekerja pada masalah yang sama atau serumpun di daerah lain.
Aksi kreatif yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia dianggap memiliki kreatifitas oleh NGO lain dengan sifatnya yaitu Kreatif dan Konfrontatif. 9 Mereka memiliki mesin yang mumpuni  untuk  melakukan  serangkaian  aksi  tersebut  sehingga  dapat  menginspirasi  NGO- NGO lokal lain untuk melakukan aksi yang memiliki kreatifitas tersebut. Namun, Greenpeace Indonesia  dalam  melakukan  serangkaian  aksi  seringkali  di  rasa  eksklusif  oleh  NGO  lain dikarenakan  mereka  jarang  bahkan  tidak  melibatkan  aksi-aksi  kreatif  yang  kerap dilakukannya dengan koalisi yang sudah dibentuk sebelumnya seperti koalisi untuk meninjau dan perbaikan ISPO, koalisi untuk meninjau program restorasi gambut, hingga koalisi untuk
7 Annisa Rahmawati, Wawancara Pribadi, 15 Mei 2019
8 Ibid
9 Teguh Surya, Wawancara Pribadi, 1 Juli 2019
mendorong adanya transparansi data konsesi kelapa sawit. 10 Hal tersebut terjadi dikarenakan aksi-aksi  yang  dilakukan  memiliki  resiko  tinggi  bagi  keselamatan  para  juru  kampanyenya, sehingga  Greenpeace  Indonesia  tidak  menyertakan  NGO  lain  dalam  aksi  kreatifnya dikarenakan  orang  yang  mengikuti  aksi  dari  Greenpeace  Indonesia  memerlukan  keahlian khusus.  Untuk  mengikuti  serangkaian  aksi  tersebut,  para  juru  kampanye  perlu  mengikuti pelatihan  khusus  dan  harus  lulus  dalam  pelatihan  tersebut  sehingga  dapat  dianggap  layak mengikuti aksi. Aksi-aksi seperti memanjat gedung tinggi, pembentangan spanduk pada lahan konsesi,  hingga  penghentian  bulldozer  di  area  hutan  merupakan  beberapa  contoh  aksi  yang memerlukan pelatihan khusus dikarenakanya sifatnya yang memiliki resiko tinggi.
Selain  dilakukan  di  Indonesia,  Greenpeace  Indonesia  melalui  jaringannya  di  Uni Eropa  yaitu  Greenpeace  Unit  Eropa  melakukan  aksi  kreatif  di  Negara-negara  Uni  Eropa. NGO  menggunakan  jejaring  advokasi  transnasionalnya  untuk  menarik  perhatian  dan meningkatkan  kesadaran  akan  isu  yang  diadvokasikan  oleh  NGO  tersebut  dalam kampanyenya  (Keck  &  Sikkink,  1998).  Kampanye  lingkungan  di  daerah  setempat  mungkin gencar, inventif, dan terkadang berlarut-larut, tetapi NGO biasanya tidak dapat mewujudkan tujuan  mereka  karena  pihak  yang  memiliki  kekuatan  untuk  membuat  keputusan  yang mempengaruhi  daerah  setempat  bukanlah  NGO  itu  sendiri  (Rootes,  2013).  Oleh  karena  itu, Greenpeace  Indonesia  melalui  jaringannya  di  Uni  Eropa  melakukan  aksi  di  daerah  yang pemerintahannya  memiliki  kekuatan  untuk  mempengaruhi  kebijakan  Indonesia.  Alasan  aksi dilakukan di daerah Uni Eropa didasarkan pada dua hal, pertama kawasan Uni Eropa saat ini merupakan  salah  satu  importir  terbesar  minyak  kelapa  sawit  Indonesia, kedua sejak  4  April 2017,  Uni  Eropa  menerapkan  peraturan  non-tarif  barang-barang  impor,  yakni  resolusi  yang dikeluarkan  oleh  Parlemen  Eropa  berjudul Palm  Oil  and  Deforestation  of  the  Rainforests (Kelapa  Sawit  dan  Deforestasi  Hutan  Hujan)  (European  Union,  2017),  dimana  Parlemen Eropa  merasa  bahwa  perlu  adanya  sistem  audit  dan  pengawasan  terhadap  segala  skema sertifikasi kelapa sawit sehingga kelapa sawit yang masuk ke Eropa sudah dijamin memenuhi standar  perkebunan  berkelanjutan.  Sebelumnya,  Indonesia  sudah  mengeluarkan  skema sertifikasi  untuk  kelapa  sawit  yang  dinamakan  Indonesian  Sustainable  Palm  Oil  System (ISPO) sejak tahun 2011 yang memastikan bahwa kelapa sawit Indonesia memenuhi kriteria Good  Agricultural  Practices yang  sesuai  dengan  prinsip  sosial,  ekonomi,  dan  lingkungan yang  berkelanjutan  (Pink,  2019).  Namun,  Uni  Eropa  belum  mengakui  ISPO  sebagai sertifikasi  yang  menjamin  kelapa  sawit  Indonesia  memenuhi  kaidah  perkebunan berkelanjutan  sehingga  komoditas  tersebut  menjadi  sulit  untuk  masuk  ke  pasar  Uni  Eropa (Ammurabi,  2019).  Peraturan  ini  dimaksudkan  untuk  menyortir  minyak  kelapa  sawit  yang masuk  ke  Uni  Eropa.  Sebelum  menerima  minyak  kelapa  sawit,  Uni  Eropa  akan  terlebih dahulu memeriksa bagaimana kelapa sawit ditanam dan diproses. Ketika ada ketidaksesuaian terhadap mereka, maka pembelian akan dihentikan. Aksi yang dilakukan ini bertujuan untuk memicu  perluasan  isu  deforestasi  akibat  ekspansi  kelapa  sawit  kepada  publik,  terutama  Uni Eropa  dimana  sejak  4  April  2017  mereka  telah  menerapkan  kebijakan  impor  kelapa  sawit yang harus diproduksi dengan cara-cara yang tidak merusak lingkungan.
Inilah  momentum  yang  dimanfaatkan  oleh  Greenpeace  Indonesia  untuk  melakukan aksi  kreatif  terhadap  Wilmar  International  di  kawasan  Uni  Eropa.  Pada  November  2018 Greenpeace  Indonesia    melakukan  aksi  menaiki  kapal  tanker  Stolt  Tenacity  yang  berisikan minyak  kelapa  sawit  Wilmar  International  dan  dibawa  dari  kilang  Wilmar  International  di Dumai,  Indonesia.  Aksi  tersebut  terjadi  di  Perairan  Teluk  Cadiz  di  dekat  Spanyol.  Para aktivis Greenpeace membentangkan spanduk bertuliskan “selamatkan hutan hujan kami” dan “hentikan  produksi  minyak  kelapa  sawit  kotor”  (BBC  Indonesia,  2018).  Respon  dari  Uni Eropa  terhadap  aksi  yang  dilakukan  oleh  Greenpeace  Indonesia  pun  mendukung  terhadap aksi  tersebut.  Duta  Besar  Uni  Eropa  untuk  Indonesia,  Vincent  Guerent,  menyatakan  bahwa aksi  tersebut  merupakan  manifestasi  dari  kepedulian  terhadap  aspek  keberlanjutan  dari
10 Ibid
komoditas kelapa sawit (Pramudyani, 2018). Bahkan, menurut Guerent, untuk mencegah hal serupa  terjadi,  kalangan  industri  harus  menanggapi  isu  tersebut  dengan  serius.  Berbeda dengan  respon  publik  Indonesia, dimana pengusaha-pengusaha kelapa sawit  Indonesia  yang tergabung  dalam  Gabungan  Pengusaha  Kelapa  Sawit  Indonesia  (Gapki)  menilai  bahwa  aksi tersebut  telah  mengganggu  kedaulatan  Indonesia  (Reily,  2018).  Hal  serupa  pun  dikatakan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Republik  Indonesia  yang menyesalkan aksi  tersebut dan menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh Greenpeace tidaklah beradab (Bayu, 2018).

## Leverage Politics
Dalam tahapan leverage politics , agar menjadikan sebuah isu dapat dinegosiasikan, maka hal yang penting dilakukan sebelum tahapan ini adalah bagaimana NGO menjadikan sebuah isu  menjadi  penting bagi masyarakat  dengan menggunakan strategi information politics dan symbolic politics . Greenpeace Indonesia sebelumnya telah melakukan kedua strategi tersebut dengan  baik  sehingga  dapat  menstimulasi  terbentuknya  jaringan  advokasi  yang  memiliki fokus  isu  yang  sama  yaitu  deforestasi  yang  dilakukan  oleh  Wilmar  International.  Dengan demikian, power dari  Greenpeace  Indonesia  teramplifikasi  oleh  jaringan  yang  dibuatnya sehingga  cukup  untuk  menekan  serta  membuka  jalan  negosiasi  dengan  aktor  yang  lebih kuat—dalam  hal  ini  yaitu  Wilmar  International.  Kemudian,  agar  tekanan  lebih  masif dilakukan,  maka  jaringan  ini  tidak  hanya  menekan  Wilmar  International  saja  sebagai  aktor target  utama,  tetapi  juga  menekan  aktor-aktor  lain  baik  yang  berkaitan  langsung  maupun tidak  berkaitan  langsung  dengan  Wilmar  International.  Hal  ini  mengingat  untuk  membawa perubahan kebijakan, jaringan perlu menekan dan membujuk aktor yang lebih kuat. Dengan memanfaatkan  aktor-aktor  yang  lebih  kuat,  jaringan  ini  mendapatkan  pengaruh  jauh melampaui  kemampuan  mereka  untuk  mempengaruhi  praktik-praktik  aktor  target  secara langsung (Keck & Sikkink, 1998).
Aktor-aktor  yang  lebih  kuat  yang  dimaksud  yaitu Consumer  Brand yang  notabene merupakan perusahaan  yang dipasok oleh Wilmar  International.  Berdasarkan hasil riset dan investigasi  yang  dilakukan,  Greenpeace  Indonesia  mengadakan  pertemuan  dan memberitahukan hasil riset dan investigasi yang ada. Laporan tersebut ternyata membuat para Consumer  Brand terancam  sehingga  mereka  mau  membuka  dialog  dengan  Greenpeace Indonesia.  Kepada Consumer  Brand ,  Greenpeace  Indonesia  meminta  komitmen  mereka untuk  tidak  menggunakan  minyak  kelapa  sawit  hasil  deforestasi,  termasuk  dari  Wilmar International. Hasil lobi ini menghasilkan adanya komitmen dari para Consumer Brand untuk menggunakan minyak kelapa sawit hasil non-deforestasi (Talocchi, 2014) (Mondelez, 2014) (General Mills, 2014) (Union of Concerned Scientists, 2014).
Greenpeace  Indonesia  memilih  menekan  perusahaan-perusahaan  besar  yang merupakan konsumen dengan Wilmar International dikarenakan hal ini berpengaruh terhadap reputasi  Wilmar  International  sebagai  salah  satu  pedagang  minyak  kelapa  sawit  terbesar dunia.  Reputasi  Wilmar  International  dimata  perusahaan-perusahaan  konsumennya  menjadi penting  karena  reputasi  suatu  perusahaan  memiliki  nilai  moneter  dan  dapat  menjadi  bagian integral  dari  bisnis.  Reputasi  perusahaan  memiliki  nilai  ekonomi  seperti  meningkatkan penerimaan  pasar,  memfasilitasi  hubungan  bisnis  berdasarkan  kepercayaan  dan  nilai,  dan meningkatkan  kemampuan  untuk  menarik  investor  serta  konsumen  ke  perusahaan  tersebut (Friman,  2015).  Selain  reputasi,  Greenpeace  Indonesia  memilih  menekan  perusahaan- perusahaan  besar  yang  menjadi  konsumen  dari  Wilmar  International  dikarenakan  agar menarik  perhatian  masyarakat  luas  serta  untuk  memberikan  dampak  penekanan  yang  juga lebih  besar  kepada  Wilmar  International.  Hal  yang  dilakukan  oleh  Greenpeace  Indonesia merupakan  manifestasi  dari  model  analisa  Gritten  dan  Mola-Yudego  (2010)  yaitu Blanket Strategy dimana  NGO  melakukan  tekanan  terhadap  pihak  ketiga  yang  berkaitan  langsung dengan  aktor  target,  dalam  hal  ini consumer  brand yang  menjadi  konsumen  dari  Wilmar
International,  untuk  selanjutnya  tekanan  tersebut  diteruskan  oleh  pihak  ketiga  kepada  aktor target.
Selain itu, Greenpeace Indonesia juga menekan Uni Eropa melalui jaringannya di Uni Eropa. Greenpeace Uni Eropa sebagai jejaring dari Greenpeace Indonesia meminta Uni Eropa sebagai  negara  konsumen  minyak  kelapa  sawit  untuk  memperhatikan  produsen  minyak kelapa sawit mana yang menggunakan prinsip perkebunan berkelanjutan sehingga Uni Eropa mengonsumsi  minyak  kelapa  sawit  yang  diproduksi  hanya  dari  negara  yang  menerapkan prinsip perkebunan berkelanjutan. Hal tersebut diperlihatkan dari pernyataan Sebastien Risso, Direktur  Kebijakan  Hutan  Greenpeace  di  Uni  Eropa  yang  pada  tahun  2017  (Greenpeace European Unit, 2017).
Dari pernyataan Risso terlihat bahwa tindakan nyata yang diinginkan oleh Greenpeace terhadap  Uni  Eropa  adalah  adanya  regulasi  yang  bisa  menjamin  tidak  adanya  penggunaan minyak  kelapa  sawit  yang  tidak  memperhatikan  prinsip  perkebunan  berkelanjutan. Sebelumnya, Uni Eropa telah mengeluarkan resolusi  yang dikeluarkan oleh Parlemen Eropa berjudul Palm Oil and Deforestation of the Rainforests (Kelapa Sawit dan Deforestasi Hutan Hujan) yang dikeluarkan pada 4 April 2017. Latar belakang resoulsi tersebut adalah Parlemen Eropa  merasa  bahwa  perlu  adanya  sistem  audit  dan  pengawasan  terhadap  segala  skema sertifikasi kelapa sawit sehingga kelapa sawit yang masuk ke Eropa sudah dijamin memenuhi standar perkebunan berkelanjutan. Sertifikasi  yang ada juga dirasa sifatnya tidak mandatoris dan  mengikat  terhadap  produsen-produsen  kelapa  sawit  sehingga  Uni  Eropa  dirasa  perlu untuk membuat regulasi yang sifatnya mandatoris dan mengikat.
Pada tahun 2018, Greenpeace Uni Eropa juga mendesak Uni Eropa untuk melakukan tindakan  nyata  guna  menanggulangi  praktik  Deforestasi  global.  Desakan  ini  mendapatkan respon dari Uni Eropa melalui pembentukan Arahan Energi Terbarukan ( Renewable Energy Directive / RED II) yang dituangkan dalam regulasi turunan ( Delegated Act ). Dalam regulasi tersebut,  terdapat  konsep Indirect  Land  Use  Change (ILUC)  dimana  konsep  tersebut menetapkan  kelapa  sawit  sebagai  tanaman  yang  memiliki  resiko  tinggi  terhadap  deforestasi sehingga tidak bisa digunakan untuk biofuel. Pelarangannya sendiri dimulai sejak tahun 2024 dan akan berlaku total pada tahun 2030 (BBC Indonesia, 2019). Regulasi ini sebenarnya buah dari tidak transparannya data konsesi kelapa sawit di Indonesia. Respon pemerintah Indonesia untuk membuka data konsesi ini hampir selalu menolak (BBC Indonesia, 2019), sama seperti halnya  Wilmar  International  yang  selalu  berdalih  ketika  diminta  data  konsesi  oleh  publik— termasuk Greenpeace Indonesia.
Sontak kebijakan RED II mengundang perhatian dari para stakeholders industri sawit Indonesia. Menurut Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Tofan Mahdi, apabila tidak ada kebijakan yang sifatnya luar biasa yang dikeluarkan oleh  pemerintah  Indonesia,  maka  industri  sawit  nasional  dalam  bahaya  (Redaksi  Warta Ekonomi  Online,  2019).  Pemerintah  Indonesia  pun  tidak  tinggal  diam.  Bersama  dengan Malaysia,  Pemerintah  Indonesia  mengirimkan  surat  keberatan  terhadap  kebijakan  tersebut (Friana, 2019). Sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar dunia, Indonesia dan Malaysia keberatan  atas  kebijakan  tersebut  dikarenakan  dalam  kebijakan  RED  II,  kelapa  sawit ditetapkan  sebagai  tanaman  beresiko  tinggi  terhadap  deforestasi.  Hal  ini  ditambah  dengan upaya Uni Eropa mencoba untuk membatasi penggunaan minyak kelapa sawit pada biofuel.
Oleh  karena  sikap  diskriminatif  Uni  Eropa  terhadap  kelapa  sawit  Indonesia,  harga komoditas  minyak  kelapa  sawit  Indonesia  di  pasar  global  pun  mengalami  penurunan  (BBC Indonesia, 2019) (Gumilar, 2019) (Susanto, 2019), yang turut juga berimbas pada pedagang- pedagang  kelapa  sawit  Indonesia,  termasuk  Wilmar  International.  Tidak  hanya  harga komoditas  sawit  yang  turun,  tetapi stakeholders sawit  juga  mengeluhkan  adanya  gejolak sosial  dan  ekonomi  akibat  sikap  diskriminatif  Uni  Eropa.  Menurut  Sekretaris  Eksekutif Jejaring Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sawit Indonesia (JAPBUSI) Nursanna Marpaung, Uni Eropa juga harus memperhatikan pekerja yang berada dalam sektor industri sawit (Suhendra,
2019).  Menurutnya,  pekerja  yang  terlibat  dalam  rantai  pasok  sawit  di  Indonesia  menyerap pekerja sebanyak 16,2 juta jiwa.
Strategi leverage  politics merupakan  manifestasi  dari  model  analisa boomerang pattern dimana NGO menggunakan pihak ketiga yaitu jejaringnya di Uni Eropa dan menekan consumer  brand yang  memiliki power yang  setara  dengan  aktor  target  (Keck  &  Sikkink, 1998). Hal ini dilakukan karena ada blockage atau restriksi dari aktor target dalam merubah perilakunya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh NGO terkait. Dalam konteks ini, Wilmar International melakukan blockage terhadap Greenpeace Indonesia untuk berkomitmen dalam menjalankan kebijakan NDPE. Pada bulan Mei 2018, Greenpeace Indonesia meminta kepada 25 kelompok dagang, termasuk Wilmar International, untuk mengkonfirmasi apakah mereka berkomitmen  menjalankan  kebijakan  NDPE  setelah  sebelumnya  pada  November  2017 Greenpeace  Indonesia  menunjukkan  kepada  Wilmar  International  beserta  para  pedagang kelapa  sawit  lainnya  bahwa  mereka  melanggar  kebijakan  NDPE.  Wilmar  International beserta para pedagang kelapa sawit lainnya tidak menyatakan kesimpulan jelas bahwa ada hal yang  tidak  sesuai  dengan  prosedur  NDPE.  Sebaliknya,  Wilmar  International  beserta  para pedagang  kelapa  sawit  lainnya  mengklaim  bahwa  sistem  NDPE  telah  berjalan  dengan  baik. CEO  Wilmar  International  Kuok  Khoon  Hong,  mengklaim  bahwa  Wilmar  International selalu  berada  di  jalur  yang  benar  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  NDPE  (Hong, 2018).  Bahkan,  ketika  masalah-masalah  dalam  konsesi-konsesi  tertentu  ditujukkan  kepada Wilmar  International,  mereka  tidak  mau  melakukan  penyelidikan  secara  menyeluruh  di semua  konsesinya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Wilmar  International  lebih  memilih  untuk tutup mata terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemasoknya.

## Accountability Politics
Setelah melalui strategi information politics, symbolic politics, dan leverage politics , aka  strategi  selanjutnya  yang  dilakukan  oleh  Greenpeace  Indonesia  yaitu  strategi Accountability  Politics .  Menurut  Keck  and  Sikkink  (1999), Accountability  Politics merupakan  strategi  untuk  mengikat  atau  memperoleh  komitmen  dari  aktor  target  untuk menjalankan  perubahan  kebijakan  atau  perilaku.  Komitmen  tersebut  berbentuk  dokumen legal tertulis untuk memastikan aktor target benar-benar melaksanakan perubahan kebijakan atau perilaku yang diinginkan oleh NGO terkait, karena komitmen dalam bentuk verbal atau lainnya tidak dapat memastikan pelaksanaan perubahan kebijakan atau perilaku sepenuhnya. Strategi  ini  digunakan  Greenpeace  Indonesia  terhadap  Wilmar  International  maupun consumer brand yang menjadi konsumen dari Wilmar International.
Greenpeace Indonesia mengumpulkan dokumen tertulis dari komitmen Multi National Company tersebut  untuk  berhenti  menggunakan  minyak  kelapa  sawit  hasil  deforestasi (Talocchi,  2014)  (Mondelez,  2014)  (General  Mills,  2014)  (Union  of  Concerned  Scientists, 2014).  Apabila  kita  melihat  rilis-rilis  dokumen  tersebut  menggunakan  perspektif  hukum, dokumen yang dirilis tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak dapat dijadikan sebagai  alat bukti  yang  kuat.  Sistem  pembuktian hukum  di  Indonesia adalah sistem tertutup dan  terbatas  dimana  para  pihak  tidak  bebas  mengajukan  jenis  atau  bentuk  alat  bukti  dalam proses penyelesaian perkara. Pembatasan kebebasan juga berlaku bagi hakim dimana hakim tidak  bebas  dan  leluasa  menerima  apa  saja  yang  diajukan  para  pihak  sebagai  alat  bukti. Undang-undang telah mengatur secara tegas apa saja yang sah dan bernilai sebagai alat bukti (Harahap, 2012). Dalam pasal 164 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), menerangkan lima alat bukti yang digunakan dalam perkara perdata yaitu alat bukti tertulis, alat bukti saksi, alat  bukti  berupa  persangkaan–persangkaan,  alat  bukti  berupa  pengakuan  dan  alat  bukti sumpah. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), ada enam jenis alat bukti yang diantaranya yaitu keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk,  keterangan  terdakwa,  dan/atau  alat  bukti
lain termasuk yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan pelaksana dari  HIR  maupun  UU  PPLH  tidak  ada  penjelasan  lanjut  mengenai press  release atau joint statement bisa digunakan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum.
Sedangkan  dalam  konteks  hukum  internasional,  rilis-rilis  yang  dikeluarkan  kepada publik merupakan bentuk moral obligation , dimana menurut Black’s Law Dictionary (1990), moral obligation merupakan Tugas yang hanya didasarkan pada hati nurani seseorang dan itu tidak dapat ditegakkan secara hukum . Hal ini menyebabkan Wilmar International beserta perusahaan  rekanannya  tidak  memiliki  keterikatan  secara  khusus  dengan  hukum  dalam menjalankan  komitmen  kebijakan  NDPE.  Wilmar  International  beserta  perusahaan rekanannya memiliki tanggungjawab kepada publik karena rilis yang dikeluarkan dinyatakan di publik.

## SIMPULAN
Dalam penelitian studi kasus ini, kita dapat melihat interaksi antara aktor non-negara dengan  aktor  non-negara  lain  maupun  organisasi  regional  dalam  skala  internasional. Greenpeace  Indonesia  menjalankan  interaksi-interaksi  tersebut  dengan  menggunakan  empat strategi  dari  Keck  and  Sikkink  yang  dijelaskan  sebelumnya  sebagai  bentuk  dari political move .  Aktor-aktor  non-negara  maupun  organisasi  regional  ini  merupakan  aktor-aktor internasional,  seperti  perusahaan  multinasional  pelanggan  dari  Wilmar  International  hingga Uni Eropa.
Dari keempat strategi dari teori Jaringan Advokasi Transnasional, dapat disimpulkan bahwa  Greenpeace  Indonesia  telah  secara  optimal  membentuk  jaringan  advokasi transnasional  di  negara-negara  yang  memiliki  concern  terhadap  isu  lingkungan  seperti Greenpeace  US  dan  Greenpeace  Uni  Eropa  lewat  strategi Information  Politics , Symbolic Politics ,  dan  menekan  Wilmar  International  lewat  strategi Leverage  Politics .  Akan  tetapi, dalam  membangun  jaringan  advokasinya  dengan  NGO  lingkungan  lokal  seperti  Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), Sawit Watch, SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit), FWI  (Forest  Watch  Indonesia),  JPIK  (Jaringan  Pemantau  Independen  Kehutanan),  Madani Berkelanjutan,  Yayasan  Pusaka,  hanya  strategi  information  politics  yang  optimal  dilakukan oleh Greenpeace Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh eksklusifitas dari Greenpeace Indonesia dalam  setiap  aksinya  dan  jejaring  yang  sudah  besar  di  lingkup  transnasional  sehingga Greenpeace  Indonesia  melakukan  tekanan  melalui  jejaring  yang  sudah  ada  tanpa  perlu membangun  jejaringnya  dari  awal.  Sedangkan  untuk  strategi Accountability  Politics ,  dapat dikatakan bahwa Greenpeace Indonesia tidak optimal menggunakan strategi ini dalam kasus isu deforestasi hutan Indonesia yang dilakukan oleh Wilmar International pada kurun waktu 2013 hingga 2018.
Guna membantu gerakan Greenpeace Indonesia dan NGO lingkungan lainnya lebih  masif,  maka  persebaran  informasi  yang  dilakukan  harus  memperhatikan  momentum yang tepat sehingga gerakannya dapat teramplifikasi dan dapat memiliki tekanan  yang lebih kuat  sehingga  dapat  mendesak  aktor  target.  Berikutnya,  guna  dapat  mengikat  aktor  target untuk  berkomitmen  menjalankan  kebijakan  yang  diinginkan  oleh  suatu  NGO,  maka Greenpeace  Indonesia  atau  NGO  lingkungan  lainnya  perlu  mendapatkan  bukti  komitmen berupa  dokumen  legal  yang  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  sesuai  dengan  yuridiksi masing-masing.  Selain  itu,  Greenpeace  Indonesia  atau  NGO  lingkungan  lainnya  perlu memperhatikan  inklusifitas  dari  setiap  gerakan  yang  dilakukan  sehingga  gerakannya  dapat teramplifikasi  dengan  baik.  Dalam  setiap  advokasi  yang  dilakukan  oleh  NGO,  corak konfliktual tidaklah selalu cocok pada setiap aktor target dan konstelasi politik tempat NGO bersangkutan  beroperasi,  sehingga  ke  depannya  NGO  perlu  mengidentifikasi  karakteristik dari aktor target beserta konstelasi politik tempat NGO bersangkutan beroperasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ammurabi, S. D. (2019, September 5). Wajibkan Sertifikasi Kelapa Sawit, Uni Eropa Belum Akui ISPO . Retrieved from Gatra.com: https://www.gatra.com/detail/news/442628/ekonomi/wajibkan-sertifikasi-kelapa- sawit-uni-eropa-belum-akui-ispo
Austin, K. (2017). Shifting patterns of oil palm driven deforestation in Indonesia and implications for zero deforestation commitment. Land Use Policy Vol. 69 , 41-48.
Austin, K. G. (2019). What Causes Deforestation in Indonesia? Environmental Research Letters .
Badan Pusat Statistik, B. (2018). Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2017. Jakarta: CV.
Dharmaputra.
BBC Indonesia, B. (2018, November 18). Protes Kelapa Sawit, Aktivis Greenpeace Ditahan Di Atas Kapal Tanker . Retrieved June 26, 2019, from BBC Indonesia: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46252167
BBC Indonesia, B. (2019, March 23). Kelapa sawit, ancaman perang dagang RI-Uni Eropa dan enam hal lainnya . Retrieved June 25, 2019, from BBC Indonesia: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47663602
Black, H. C. (1990). Black's Law Dictionary Centennial Sixth Edition. Minn: West Publishing Co.
Brown, E., & Jacobson, M. (2005). Cruel oil: how palm oil harms health, rainforest, and wildlife. Washington D.C: Center for Science in the Public Interest.
Cresswell, J. W. (2012). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Daubach, T. (2018, July 5). Executives of palm oil giant Wilmar resign a week after Greenpeace report . Retrieved from Eco-Business: https://www.eco-
business.com/news/executives-of-palm-oil-giant-wilmar-resign-a-week-after- greenpeace-report/
European Union, E. U. (2017, April 4). Palm Oil and Deforestation of Rainforests. Retrieved July 22, 2019, from European Parlement of European Union:
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0066_EN.html
Fargione, J., J. Hill, D., Tilman, S., Polasky, & Hawthorne, P. (2008). Land clearing and the biofuel carbon debt. Science 319 Issue 5867 , 1235-1238.
Friana, H. (2019, April 8). Protes Kebijakan RED II, Jokowi & Mahathir Kirim Surat Ke Uni Eropa . Retrieved from Tirto.id: https://tirto.id/protes-kebijakan-red-ii-jokowi- mahathir-kirim-surat-ke-uni-eropa-dlvn
Friman, H. (2015). The Politics of Leverage in International Relations. Milwaukee: Palgrave Macmillan UK.
General Mills, G. M. (2014, July). Statement on responsible palm oil sourcing. Retrieved June 21, 2019, from General Mills: https://www.generalmills.com/en/News/Issues/palm-oil-statement
Greenpeace European Unit, G. (2017, April 4). EU Must Stop Palm Oil Deforestation, Says European Parliament Palm Oil Industy Identified as Major Cause of Forest Destruction . Retrieved June 26, 2019, from Greenpeace European Union: https://www.greenpeace.org/archive-eu-unit/en/News/2017/EU-stop-palm-oil- deforestation-Parliament/
Greenpeace Indonesia. (2018, December 10). Terobosan baru Wilmar agar para perusak hutan tidak dapat bersembunyi . Retrieved January 5, 2019, from Greenpeace Indonesia: http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/Terobosan-baru- Wilmar-agar-para-perusak-hutan-tidak-dapat-bersembunyi/
Greenpeace Indonesia, G. (2013). License To Kill. Greenpeace Indonesia.
Greenpeace Indonesia, G. (2015). Under Fire. Greenpeace Indonesia.
Greenpeace Indonesia, G. (2016). Deadly Trade-Off. Greenpeace Indonesia.
Greenpeace Indonesia, G. (2017). Dirty Bankers. Greenpeace Indonesia.
Greenpeace Indonesia, G. (2018). Final Countdown. Greenpeace Indonesia.
Greenpeace Indonesia, G. (2018). Moment of Truth. Greenpeace Indonesia.
Greenpeace Indonesia, G. (2018, June). Rogue Trader. Retrieved from Greenpeace Indonesia: https://issuu.com/greenpeaceinternational/docs/report_-
_gp_ind_rogue_v6.1_pages
Gritten, D., & Mola-Yudego, B. (2010, August). blanket Strategy: A response of environmental groups to globalizing forest industry. International Journal of The Commons, 4 , 729-757.
Gumilar, P. (2019, May 6). Diskriminasi Uni Eropa Mulai Terasa di Industri Hulu Sawit RI .
Retrieved from Bisnis.com:
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190506/99/919060/diskriminasi-uni-eropa-mulai- terasa-di-industri-hulu-sawit-ri
Harahap, M. Y. (2012). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
Hong, K. K. (2018, July 4). Wilmar International . Retrieved Januari 22, 2020, from Letter from Kuok Khoon Hong to KikiTaufik, Green Southest Asia: http://www.Wilmar- international.com/sustainabili¬ty/wp-content/uploads/2018/07/WIL-let¬ter-dtd-04- July-2018-to-Greenpeace.pdf
Kabar Energi, K. (2018, July 5). Perusahaan Minyak Sawit Raksasa Wilmar Tersangkut Skandal Perusakan Hutan . Retrieved May 2019, 5, from Kabar Energi: https://kabar- energi.com/2018/07/05/perusahaan-minyak-sawit-raksasa-wilmar-tersangkut-skandal- perusakan-hutan/
Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics. New York: Cornell University.
Keck, M. E., & Sikkink, K. (1999). Transnational Advocacy Network in Internasional Relations and Regional Politics. Oxford: Blackwell Publisher.
Koplitz SN, e. a. (2016). Public Health Impacts of The Severe Haze In Equatorial Asia in
September-October 2015: Demonstration of A Framework for Informing Fire Management Strategies to Reduce Downwind Smoke Exposure. Environmental Research 11(9) .
Mansell, R., & Wehn, U. (1998). Knowledge Societies: Information Technology for
Sustainable Development. Oxford: Oxford University Press.
Mate, J. (2001). Making a Difference: A Case Study of the Greenpeace Ozone Campaign .
Review of European Community & International Environmental Law , 190-198.
Mondelez. (2014, June). Mondelez International Palm Action Plan. Retrieved June 21, 2019, from Mondelez International:
https://www.mondelezinternational.com/~/media/MondelezCorporate/uploads/downlo ads/Palm_Oil_Action_Plan.pdf
O'Rourke, D. (2005). Market Movements: NGO Strategies to Influence Global Production and Consumption. Journal of Industrial Ecology, 9 (1-2) , 115-128.
Pink, B. (2019, July 31). Tangkal Serangan Uni Eropa Terhadap Sawit, Pemerintah Perkuat ISPO . Retrieved from Kontan.co.id: https://nasional.kontan.co.id/news/tangkal- serangan-uni-eropa-terhadap-sawit-pemerintah-perkuat-ispo?page=all
Redaksi Warta Ekonomi Online, W. E. (2019, August 4). Kebijakan RED II Uni Eropa Jadi Perhatian Pemerintah Terhadap Industri Sawit . Retrieved from Wartaekonomi.co.id: https://www.wartaekonomi.co.id/read239340/kebijakan-red-ii-uni-eropa-jadi- perhatian-pemerintah-terhadap-industri-sawit.html
Reily, M. (2018, November 21). Pengusaha Sawit Sebut Greenpeace Ganggu Kedaulatan Indonesia . Retrieved June 18, 2019, from Kata Data:
https://katadata.co.id/berita/2018/11/21/pengusaha-sawit-sebut-greenpeace-ganggu- kedaulatan-indonesia
Rootes, C. (2013). From Local Conflict to National Issue: When and How Environmental Campaigns Succeed in Transcending The Local. Environmental Politics, 22:1 , 95-
114.
Safitri, K. (2018, November 20). Wilmar Menyebut Greenpeace Hanya Ingin Minta Peta Konsesi dan Peta Pasokan . Retrieved January 5, 2019, from Kontan: https://nasional.kontan.co.id/news/wilmar-menyebut-greenpeace-hanya-ingin-minta- peta-konsesi-dan-peta-pasokan
Situmorang, A. (2013). Dinamika Protes Kolektif Lingkungan Hidup di Indonesia (1968- 2011). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suhendra, Z. (2019, April 24). Jutaan Pekerja Industri Sawit Terancam Kebijakan Uni
Eropa . Retrieved from Detik.com: https://finance.detik.com/industri/d- 4523488/jutaan-pekerja-industri-sawit-terancam-kebijakan-uni-eropa
Susanto, V. Y. (2019, March 14). Harga CPO Ambles 1,39% Akibat Keputusan Uni Eropa . Retrieved from Kontan.co.id: https://investasi.kontan.co.id/news/harga-cpo-ambles- 139-akibat-keputusan-uni-eropa
Talocchi, J. (2014, April 8). Consumer power! Procter & Gamble commits to forest-friendly palm oil . Retrieved June 21, 2019, from Greenpeace USA: https://www.greenpeace.org/usa/consumer-power-procter-gamble-decides-wash-bad- palm-oil-away/
Titiyoga, G. W. (2015, Maret 5). Indonesia Peringkat 6 Penyumbang Karbon Dunia .
Retrieved December 4, 2018, from Tempo.co:
https://tekno.tempo.co/read/647425/indonesia-peringkat-6-penyumbang-karbon- dunia/full&view=ok
Union of Concerned Scientists, S. f. (2014, March 24). General Mills Commits to Deforestation-Free Palm Oil . Retrieved June 21, 2019, from Union of Concerned Scientists, Science for a Healthy Planet and Safer World:
https://www.ucsusa.org/news/commentary/general-mills-deforestation-free-palm-oil- 0404.html
Wihardandi, A. (2013, June 26). Perusahaan Kelapa Sawit Yang Diduga Terlibat Pembakaran Hutan Alami Penurunan Harga Saham . Retrieved May 6, 2019, from Mongabay: https://www.mongabay.co.id/2013/06/26/perusahaan-kelapa-sawit-yang- diduga-terlibat-pembakaran-hutan-alami-penurunan-harga-saham/