## ANALISIS PENERAPAN PROGRAM TAX AMNESTY DI INDONESIA
Valdi Sayoga

## Program Studi Magister Manajemen Universitas Tarumanagara
vs.victory19@gmail.com
Abstract : This study aims to analyze the application of the  Tax Amnesty Program  and the results generated by the Program to the Level of Taxpayer Compliance, Tax Management, and its Contribution to the Establishment of the Taxation System. The type of research conducted is descriptive qualitative research by collecting materials from the literature, website research and then discussing the Tax Amnesty event based on materials taken from the literature. The results of this study indicate that the Tax Amnesty Program is able to increase Taxpayer Risk Levels, provide taxpayers with ease in their tax matters, but the  Tax Amnesty Program does not  have  a  stake  in  tax  management  from  taxpayers.  It  is  also  found  that  the  Tax  Amnesty Program has several weaknesses that have been anticipated by other Government Regulations.
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  penerapan Program Tax Amnesty dan hasil-hasil yang ditimbulkan atas Program tersebut terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Manajemen Pajak, dan Andilnya terhadap Pembentukan Sistem Perpajakan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan bahan-bahan dari literatur-literatur, website research lalu melakukan pembahasan terhadap kejadian Tax Amnesty berdasarkan  bahan-bahan  yang  diambil  dari  literatur-literatur.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan bahwa Program Tax Amnesty mampu meningkatkan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, memberi kemudahan bagi Wajib Pajak dalam urusan perpajakannya tapi Program Tax Amnesty tidak memiliki andil dalam Manajemen Pajak yang diselenggarakan oleh Dirjen Pajak kepada Wajib Pajak. Adapula didapatkan bahwa Program Tax Amnesty memiliki kelemahan berupa memberi kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak mengakui penghasilan dan hartanya baik  di  dalam  negeri  maupun  di  luar  negeri.  Namun  dengan  Peraturan  Pemerintah  yang mengikuti pasca Tax Amnesty , kelemahan tersebut mulai teratasi dengan memberikan keadilan bagi Wajib Pajak yang sudah taat dalam urusan perpajakannya.
Kata Kunci : Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak, Manajemen Pajak, Sistem Perpajakan

## Latar Belakang
Pembangunan  nasional  adalah  kegiatan  yang  berlangsung  terus  menerus  dan berkesinambungan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  baik  materiil maupun  spiritual.  Pembangunan  merupakan  tujuan  utama  setiap  negara  yang  masih berkembang. Setiap negara berkembang pasti ingin membangun sarana prasarana yang dapat mendukung baik kinerja pemerintahan maupun rakyat yang mendiami kekuasaan negaranya. Akan  tetapi  setiap  perkembangan  membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit,  sehingga  negara harus  memperoleh  dana  yang  diperlukan  tersebut  yang  tentunya  didasari  dengan  peraturan yang  adil  dan  jelas.  Dengan  hubungan  timbal  balik  antara  Negara  dengan  masyarakat,  dana yang  dibayar  oleh  masyarakat  dijadikan  pelayanan  yang  diberikan  baik  secara  langsung maupun tidak langsung. Pembiayaan tersebut berasal dari Pajak.
Pemerintah Indonesia mencoba melihatnya dari sisi investasi yang dilakukan oleh Warga Negara  Indonesia  ini  bahwa  Para  Pemegang  Modal  dari  Indonesia  tidak  terlalu  tertarik menanamkan uangnya  di  Indonesia  dan  seringkali  tidak  mengakui  harta  yang  dimilikinya. Menurut  UU  No  11  Tahun  2016,  Pengampunan  pajak  atau  Tax  Amnesty  merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai  sanksi  administrasi  perpajakan
dan  sanksi  pidana di  bidang  perpajakan  dengan  cara  mengungkapkan  harta  dan  membayar uang tebusan.
Tujuan  Penelitian  adalah  menganalisis  Penerapan  Program Tax  Amnesty di  Indonesia untuk  melihat  bagaimana  Program Tax  Amnesty meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak, mempengaruhi Manajemen Pajak Wajib Pajak, mengetahui perbandingan antara peserta Tax Amnesty dengan yang tidak dan mengetahui Cara Tax Amnesty membentuk sistem perpajakan yang  lebih  baik.  Analisi  ini  tidak  hanya  melihat  tingkat  keberhasilan  dari  Program Tax Amnesty ,  tapi  juga  akan  melihat  apa  yang  dapat  menyebabkan  manajemen  perpajakannya menjadi tidak tepat, apa yang mengurangi ketaatan Wajib Pajak dan bagaimana ketidak tepatan tersebut mempengaruhi sebuah laporan keuangan perusahaan. Setelah menelaah penelitian ini, diharapkan  pula  bagi  para  pengguna  informasi  ini  bisa  mendapatkan  referensi  mengenai pentingnya ketaatan pajak.

## Tinjauan Pustaka
Pengampunan  Pajak  merupakan  penghapusan  pajak  yang  seharusnya  terutang,  tidak dikenai  sanksi  administrasi  perpajakan  dan  sanksi  pidana  di  bidang  perpajakan.  Kewajiban perpajakan yang mendapatkan Pengampunan Pajak terdiri atas kewajiban Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.  Pengampunan  Pajak  merupakan  terobosan  kebijakan  yang  memiliki  manfaat  dan tujuan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  melalui  Repatriasi  Aset,  yang  ditandai  dengan peningkatan  likuiditas  domestik,  perbaikan  nilai  tukar  rupiah,  penurunan  Suku  Bunga,  dan peningkatan  investasi,  perluasan  basis  data  perpajakan  yang  lebih  valid,  komprehensif  dan terintegrasi, dan meningkatkan Penerimaan Pajak (https://kemenkeu.go.id/single- page/amnesti-pajak/)
Djoko  Muljono(2009:2)  menyatakan  bahwa  Manajemen  Pajak  adalah  kegiatan menyiasati  perpajakan  berkaitan  erat  dengan  kegiatan  pengusaha  yang  harus  dengan  jeli mengamati  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku  serta  mengikuti  perubahan  yang  terjadi  pada ketentuan tersebut agar dapat memanfaatkan berbagai peluang yang ada, dengan tujuan akhir agar  perusahaan  dapat  membayar  pajak  dengan  benar  dan  dapat  diatur  sedemikian  rupa sehingga  tidak  mengganggu  kelangsungan  perusahaan,  terutama  yang  berkaitan  dengan likuiditas  dan  juga  sehemat  mungkin.  Pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dengan  benar  dan tidak  mengganggu  kelangsungan  perusahaan  merupakan  tujuan  utama  perusahaan  dalam Manajemen Perpajakan atau dalam menyiasati peraturan perpajakan.
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan adalah “Kepatuhan berarti tunduk  atau  patuh  pada  ajaran  dalam  perpajakan  kita  dapat  memberi  pengertian  bahwa kepatuhan  perpajakan  merupakan  ketaatan,  tunduk  dan  patuh  serta  melaksanakan  ketentuan perpajakan.  Jadi,  wajib  pajak  yang  patuh  adalah  wajib  pajak  yang  taat  dan  mematuhi  serta melaksanakan  kewajiban  perpajakan  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan.”

## Metodologi Penelitian
Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur  penelitian  dengan  mengumpulkan  berbagai  data  dan  fakta  dari  literatur-literatur Peraturan, Teori dan Web Research lalu mengaitkannya dengan kejadian utama yang menjadi pokok bahasan Penelitian ini. Hal tersebut dilakukan untuk mendalami Program Tax Amnesty di Indonesia.

## Hasil dan Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa:
1. Program Tax Amnesty mampu meningkatkan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak karena fasilitas Pengampunan Pajak yang cukup menggiurkan untuk diikuti oleh Wajib Pajak.
Peningkatan tersebut dapat terjadi berkat fasilitas Program Tax Amnesty untuk menghapuskan Hutang Pajak Tertunggak dan Potensi Pemeriksaan bagi Wajib Pajak yang mau berpartisipasi.
2. Tax Amnesty tidak memiliki andil dalam Aspek Manajemen Pajak dari Wajib Pajak karena Tax Amnesty tidak memperbaiki masih lemahnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kewajiban Perpajakannya. Hal ini menandakan bimbingan dari Account Representative dan Konsultan Pajak terhadap Wajib Pajak belum maksimal.
3. Peserta Tax Amnesty kebanyakan Wajib Pajak yang kurang patuh tetapi banyak Wajib Pajak yang sebenarnya patuh tetap ikut serta karena tidak adanya jaminan bahwa Wajib Pajak  yang  patuh  aman  dari  Tindak  Pemeriksaan.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  PMK 74/PMK.03/2012 Tentang Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu yang tidak dapat dijalankan fasilitasnya dengan baik.
4. Program Tax Amnesty membentuk reformasi perpajakan dengan menerapkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 sebagai kesempatan Wajib Pajak membangun database perpajakannya dari awal.

## Daftar Pustaka
Undang Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak https://kemenkeu.go.id/single-page/amnesti-pajak/ https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/tax-amnesty-dan-pengaruhnya- terhadap-tax-compliance/
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190318/259/901248/kepatuhan-wp-peserta-tax-amnesty- baru-188-persen
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/01/090000826/sri-mulyani--pelaporan-spt-
meningkat-salah-satunya-karena-tax-amnesty https://www.indonesia-investments.com/id/finance/tax-system/tax-amnesty- program/item7124? https://www.pajak.go.id/id/artikel/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak https://money.kompas.com/read/2016/09/19/200000826/ini.keuntungan.dari.mengikuti.tax.a mnesty.?page=all
https://www.kompasiana.com/maimunatuzzahro03/57d27b30529773bc474b4454/pentingnya -mengetahui-manfaat-kelebihan-dan-kekurangan-tax-amnesty