Jurnal Manajemen Dakwah Volume XI, Nomor 1, 2023, 49-62 Prodi Manajmen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jmd p-ISSN: 2338-3992, e-ISSN:2797-9849.
MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PROFESI DI BAZNAS  KABUPATEN PEMALANG
Uswatun Niswah*, Siti Nur Indah
Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang *email : uswatun_niswah@walisongo.ac.id,

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen pendistribusian dana zakat profesi  di  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Kabupaten  Pemalang.  Hal  ini  menarik untuk diteliti  karena zakat  profesi  menempati  posisi  pertama  terbanyak  perolehan  dananya, meskipun dalam pelaksanaannya, masih ditemui adanya ASN yang terlambat membayarkan zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pendistribusian dana zakat profesi BAZNAS  Kabupaten  Pemalang  sudah  menerapkan  fungsi-fungsi  manajemen  seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan juga pengawasan. Dalam pelaksanaannya yang  menjadi  faktor  pendukung  pendistribusian  dana  zakat  profesi  di  BAZNAS  Kab. Pemalang  adalah  dukungan  dari  pemerintah  dan  masyarakat,  letak  kantor  BAZNAS  yang strategis,  juga  tersedianya  UPZ  di  tiap  instansi  yang  mempengaruhi  perolehan  dana  serta pendistribusiannya. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat pendistribusian dana zakat di BAZNAS  Kab.  Pemalang  adalah  masih  banyak  ASN  yang  terlambat  membayar  zakat, kekurangan SDM dalam  kegiatan pendistribusian, serta sikap mustahik yang kurang mampu memanfaatkan  dana  bantuan  secara  efektif.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  teknik  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Sedangkan  dalam  analisisnya,  menggunakan model  dari  Matwe  G.  Miles  dan Michael Huberman dengan langkah analisis meliputi reduksi data ( data reduction ), penyajian data ( data display ), dan penarikan kesimpulan ( conclution/verifying ).
Kata  kunci :  Manajemen,  Pendistribusian  Zakat,  Zakat  Profesi,  BAZNAS  Kabupaten Pemalang

## ABSTRACT
This study aims to find out how the management of the distribution of professional zakat funds at  the  National  Amil  Zakat  Agency  (BAZNAS)  in  Pemalang  Regency.  This  is  interesting  to study  because  professional  zakat  occupies  the  first  position  in  obtaining  the  most  funds, although in practice, there are still government employees (ASN) who are late in paying zakat. The results of this study indicate that the management of the distribution of professional zakat funds  at  BAZNAS  Pemalang  Regency  has  implemented  management  functions  such  as planning, organizing, actuating, and also supervising. In its implementation, the supporting factors  for  the  distribution  of  professional  zakat  funds  at  BAZNAS  Kab.  Pemalang  is  the support from the government and the community, the strategic location of the BAZNAS office, as well as the availability of UPZ in each agency which affects the acquisition of funds and their  distribution.  Meanwhile,  the  inhibiting  factor  for  the  distribution  of  zakat  funds  at
BAZNAS Kab. In Pemalang, there are still many civil servants who are late paying zakat, lack of human resources in distribution activities, and the attitude of mustahik who are less able to use aid funds effectively. This research is a descriptive qualitative research. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. Meanwhile, in the analysis, it uses the model from Matwe G. Miles and Michael Huberman with the steps of analysis including data reduction, data display, and conclusion/verifying.
Keywords : Management, Zakat Distribution, Professional Zakat, BAZNAS Pemalang Regency

## PENDAHULUAN
Zakat  profesi  adalah  zakat  yang  dikenakan  pada  tiap  pekerjaan  atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain  maupun  yang dilakukan untuk orang atau lembaga,  yang  mendatangkan penghasilan  berupa  uang  setelah  memenuhi  nishab  (Mukarromah  2016:55) Zakat  profesi  sejalan  dengan  tujuan  disyariatkannya  zakat,  yaitu membersihkan  dan  mengembangkan  harta  serta  menolong  para  mustahik. Zakat  profesi  juga  mencerminkan  keadilan  yang  merupakan  ciri  utama  dari ajaran  agama  Islam  yaitu  kewajiban  zakat  atas  semua  pekerjaan  dan penghasilan.
Zakat  profesi  tidak  pernah  ada  dalam  sejarah  Islam  sejak  masa Rasulullah SAW hingga tahun 60-an akhir pada abad ke-20 yang lalu, ketika muncul  gagasan  zakat  profesi  ini.  Penggagas  zakat  profesi  adalah  Yusuf Qardhawi  dalam  kitabnya  Fiqh  Az-Zakah,  yang  cetakan  pertamanya  terbit pada tahun 1969. Dalam hal ini, Yusuf Qardhawi mendapat pengaruh dari dua ulama lainnya, yaitu Syeikh Abdul Wahhab Khallaf dan Syeikh Abu Zahrah. Atas dasar inilah implementasi zakat profesi di Indonesia masih mengundang perdebatan  terkait  jenis  profesi  dan  juga  persyaratan  zakat  yang  harus dikeluarkan (Aflah 2009:104).
Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa zakat profesi dianalogikan pada dua hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari  sudut  nishab,  dianalogikan  pada  zakat  pertanian,  yaitu  sebesar  5  ausaq atau senilai dengan 653 kg padi/gandum atau senilai 520 kg beras. Ketentuan waktu  penyalurannya  adalah  pada  saat  menerimanya,  sama  seperti  zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen (Hanani 2017:40).
Kajian dan praktik  mengenai zakat profesi  mulai  marak di Indonesia kira-kira  sejak  tahun  90-an  akhir  dan  awal  tahun  2000-an.  Lebih  tepatnya setelah kitab Syeikh Yusuf Qardhawi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin pada tahun 1999.
Kemudian  sejak  saat  itu,  zakat  profesi  mulai  banyak  diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik BAZ (Badan Amil Zakat) milik pemerintah seperti BAZDA dan BAZNAS maupun LAZ (Lembaga Amil  Zakat)  milik  swasta,  seperti  PKPU,  Dompet  Dhuafa,  dan  lain sebagainya (Marimin and Fitria 2015). BAZNAS Kabupaten Pemalang, adalah salah satu BAZNAS yang mempunyai program zakat profesi.  Pendistribusian dana zakat profesi di BAZNAS  menerapkan  fungsi  manajemen  seperti  halnya  ketika  akan mengelompokkan  calon  mustahik  penerima  manfaat,  kemudian merencanakan  setiap  kegiatan  pendistribusian  dengan  memanfaatkan sumber daya yang ada.  Program unggulan yang dicanangkan BAZNAS Kabupaten  Pemalang  salah  satunya  adalah  program  ekonomi  produktif. Program ini ditujukan kepada pelaku ekonomi yang tergolong masih kecil dengan  pemberian  modal  usaha  berupa  uang  ataupun  peralatan  yang dibutuhkan dalam usahanya.
Dengan demikian, penelitian terkait manajemen dana zakat profesi
yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pemalang, mengenai
pendistribusian  dana  zakat,  khususnya  zakat  profesi  menjadi  sangat menarik untuk dikaji.

## LANDASAN TEORI Manajemen

## 1. Pengertian Manajemen
George  R.  Terry  sebagaimana  dikutip  Syafiie  (2006:49) menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses khusus yang meliputi perencanaan,  pengorganisasian,  pengimplementasian,  dan  pengawasan yang  dilakukan  untuk  menentukan  serta  mencapai  sasaran  sebuah organisasi  melalui  pemanfaatan  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya lainnya.  Sementara  Ordway  Tead,  sebagaimana  dikutip  Syafiie  juga mengajukan pandangannya mengenai manajemen sebagai suatu proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing aktivitas suatu organisasi dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Sedangkan James A. F. Stoner dalam kutipan Sulastri (2012:11), menyebutkan bahwa manajemen  adalah  proses  perencanaan,  organisasi,  kepemimpinan  dan pengawasan  terhadap  usaha-usaha  anggota  organisasi  dan  penggunaan semua sumber organisasi  lainnya untuk mencapai tujuan organisasi  yang telah ditetapkan.
2. Unsur Manajemen
George  R.  Terry  sebagaimana  dikutip  Abdul  Rohman berpendapat dalam bukunya yang berjudul “Principle  of Manajement” , bahwa ada enam unsur pokok yang terkandung dalam manajemen,  diantaranya  :  Manusia (Men), Uang (Money), Bahan (Material), Mesin (Machine) ,  Metode (Methode) ,  Pasar (Market)
(Firmansyah  and  Mahardhika  2018:5;  Rohman  2017:13;  Siagaan 1997:77–78).
3. Fungsi Manajemen
Berkenaan dengan fungsi-fungsi manajemen, Syafiie mengutip beberapa ahli mengajukan pendapat dengan perspektif masing-masing. Di  antaranya  Henry  Fayol,  mengemukakan  pendapatnya  mengenai fungsi  manajemen  adalah, Planning,  Organizing,  Commanding, Coordinating,  dan  Controlling .  Sedangkan  fungsi-fungsi  manajemen menurut  Jonh  F.  Mee  terdiri  dari Planning,  Organizing,  Motivating,
Controling. Sedangkan  menurut  pandangan  George  R.  Terry  dalam kutipan Syafiie mengenai fungsi-fungsi dalam manajemen yang lazim dikenal  dengan  akronim  POAC  adalah Planning,  Organizing, Actuating, dan Controling (Syafiie 2006:50).

## Pendistribusian Zakat
Menurut Surayin, dalam Kamus Umum Bahasa  Indonesia, bahwa kata distribusi  mempunyai dua definisi,  yang pertama adalah penyaluran (pembagian,penerimaan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat dan  yang  kedua  adalah  pembagian  barang  keperluan  sehari-hari  oleh pemerintah  kepada  pegawai  negeri  atau  penduduk  (Surayin  2001:119). Menurut  Mursyidi  (Mursyidi  2003:169),  pendistribusian  zakat  adalah menyalurkan  zakat  yang  terkumpul  kepada  pihak-pihak  tertentu  dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat.
Pendistribusian  dana  zakat  ditujukan  kepada  8  ashnaf  sesuai dengan ketentuan Allah yaitu fakir-miskin, amilin, muallaf,
memerdekakan budak, orang yang berhutang, fii sabilillah, dan ibnu sabil.
Sedangkan  tujuan  pendistribusian  bidang  sosial  ekonomi  zakat  adalah untuk  mengembangkan  ekonomi  baik  melalui  keterampilan  yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu prinsip zakat  adalah  memberikan  solusi  untuk  dapat  mengentaskan  kemiskinan dan  kemalasan,  pemborosan  dan  penumpukan  harta  sehingga  dapat menghidupkan perekonomian mikro maupun makro (Mursyidi 2003:170– 71).
Pasal  26  UU  No.  23  Tahun  2011  menyebutkan  bahwa  cara pendistribusian  zakat  dilakukan  berdasar  skala  prioritas,  dengan
memperhatikan  prinsip  pemerataan,  keadilan,  dan  kewilayahan.  Yang dimaksud  dengan  skala  prioritas  adalah  dari  delapan  ashnaf  yang ditentukan,  ada  golongan  yang  mendapat  prioritas  zakat,  yaitu  fakir  dan miskin.  Asas  pemerataan  adalah  zakat  dibagi  rata  ke  seluruh  ashnaf, kecuali  apabila  zakatnya  sedikit,  maka  fakir  miskin  adalah  prioritas penerima  zakat.  sedangkan  yang  dimaksud  dengan  asas  kewilayahan adalah  zakat  diutamakan  didistribusikan  kepada  mustahik  di  wilayah lembaga zakat tersebut berada, apabila semua mustahik telah mendapatkan bagiannya,  sedangkan  zakat  masih  tersisa,  maka  pendistribusian  zakat dapat diarahkan kepada mustahik di luar wilayah lembaga zakat (Furqon 2015:83).

## Zakat Profesi
Zakat  Profesi  terdiri  dari  dua  kata  yaitu  zakat  dan  profesi.  Zakat secara bahasa artinya suci (al-zaka), bersih (al-thaharah), berkembang (al- nama), beres (al-shulhu), dan  berkah (al-barakah). Dalam  literatur  fiqh klasik, pengertian zakat adalah hak yang dikeluarkan dari harta atau badan.
Sehubungan  dengan  hal  ini,  Wahbah  al-Zuhayly  dalam  kutipan  Agus Marimin  mengemukakan  bahwa  zakat  adalah  penunaian  hak  yang  wajib yang terdapat dalam harta seseorang (Marimin and Fitria 2015:51). Dalam Kamus Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang  dilandasi  pendidikan  keahlian  (keterampilan,  kejujuran  dan  lain sebagainya) tertentu (kbbi.web.id 2021). Secara etimologi, kata profesi dan professional  sesungguhnya  memiliki  beberapa  pengertian.  Profesi  dalam percakapan  sehari-hari  dapat  diartikan  sebagai  pekerjaan  tetap  untuk memperoleh nafkah, baik legal maupun illegal. Profesi diartikan setiap pekerjaan yang menghasilkan uang, dalam artian  lebih  teknis,  profesi  juga  dapat  diartikan  sebagai  aktivitas  tertentu untuk  memperoleh  nafkah  yang  dilaksanakan  dengan  keahlian  serta menciptakan  hasil  karya  bermutu  tinggi  dengan  gaji  yang  tinggi  pula. Keahlian  sendiri  diperoleh  dari  proses  pengalaman,  dengan  belajar  di lembaga pendidikan tertentu, pelatihan secara intensif atau perpaduan dari ketiganya (Dahlan 2011:389). Menurut  Hafidhuddin, zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada  tiap  pekerjaan  atau  keahlian  professional  tertentu,  baik  yang dilakukan sendirian ataupun yang dilakukan bersama orang atau lembaga lain  yang  menghasilkan uang  yang telah  memenuhi  nishab  (Hafidhuddin 1998:103).  Sebagai  contoh  profesi  antara  lain  adalah  dokter,  konsultan, advokad,  dosen,  seniman,  dan  lain  sebagainya  dengan  syarat  profesi- profesi tersebut menghasilkan uang yang halal dan baik.
Sementara  itu,  fatwa  ulama  yang  dihasilkan  pada  waktu  Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M bahwa kegiatan yang menghasilkan  kekayaan  bagi  manusia  sekarang  adalah  kegiatan  profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama dan telah mencukupi nishabnya disebut zakat profesi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pendistribusian Dana Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Pemalang
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemalang berdiri sudah  hampir  tiga  tahun  sejak  diresmikan  pada  akhir  tahun  2018.    Kantor BAZNAS  Kabupaten  Pemalang,  terletak  di  Jalan  Pemuda  Kelurahan Mulyoharjo  Kabupaten  Pemalang  dan  berada  tepat  di  belakang  Masjid  Al- Hidayah  Pemalang.  BAZNAS  Kabupaten  Pemalang  mengumpulkan, mengelola,  dan  mendayagunakan  dana  ZIS  yang  dilakukan  berdasarkan  tata aturan  dengan  beberapa  program  kerja  yang  bertujuan  untuk  mengentaskan kemiskinan  yang  ada  di  Kabupaten  Pemalang.  Dalam  pengelolaannya, BAZNAS Kabupaten Pemalang memiliki prosedur dan ketentuan yang berlaku di dalamnya sehingga dana yang terhimpun bisa dikelola secara baik dan tepat sasaran.
Salah  satu  dana  zakat  yang  dikelola  oleh  BAZNAS  Kabupaten Pemalang  adalah  zakat  profesi.  Zakat  profesi  sendiri  adalah  zakat  yang dikeluarkan atas pekerjaan atau keahlian professional tertentu yang  halal dan baik  serta  mendatangkan  penghasilan,  baik  itu  dilakukan  sendiri  ataupun bersama lembaga. Kajian dan praktik mengenai zakat profesi mulai marak di Indonesia  sejak  tahun  90-an  akhir,  lebih  tepatnya  setelah  kitab  dari  Yusuf Qardhawi diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin pada tahun 1999. Sejak saat itu,  zakat  profesi  mulai  banyak  diterapkan  oleh  lembaga  pengelola  zakat  di Indonesia, baik BAZ milik pemerintah seperti BAZNAS dan BAZDA maupun LAZ milik swasta, seperti PKPU, LAZISNU, LAZISMU, dan lain sebagainya. BAZNAS Kabupaten Pemalang memiliki beberapa program kerja yang bertujuan  untuk  mensejahterahkan  umat  Islam  melalui  zakat  yang  dikelola. Program  kerja  dari  BAZNAS  Kabupaten  Pemalang  antara  lain  adalah, Pemalang Sejahtera, Pemalang Sehat, Pemalang  Cerdas, Pemalang Dakwah, dan  Pemalang  Peduli.  Salah  satu  program  kerja  unggulan  dari  Pemalang Sejahtera adalah ekonomi produktif yang diperuntukan untuk para pengusaha kecil agar bisa terbantu dari segi modal usahanya. Sudah lebih dari 1300 orang yang terbantu melalui program ekonomi produktif ini, dan telah terbentuk 130 kelompok dengan masing-masing 10-15 orang per kelompoknya. Mencermati
kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan zakat khususnya zakat profesi, BAZNAS Kabupaten Pemalang menerapkan fungsi manajemen meliputi :

## 1. Perencanaan (Planning)
Tahapan  perencanaan  yang  dilakukan  BAZNAS  Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:
a. Merumuskan misi dan tujuan Kaitannya  dengan  pengelolaan  dana  zakat,  BAZNAS  Kab. Pemalang  sudah  menetapkan  misi  dan  tujuan  dengan  jelas  yaitu untuk  pengurangan  kemiskinan  dan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat Kab. Pemalang.
b. Memahami kondisi saat ini
Selanjutnya,  BAZNAS  Kab.  Pemalang  melakukan  penelitian lapangan untuk memahami kondisi saat ini yang sedang terjadi di masyarakat.  Tentang  apa  saja  yang  dikeluhkan  masyarakat  dan yang dibutuhkan untuk menunjang kesejahteraan hidup.
c. Mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat Setelah  mengetahui  keadaan  dan  kondisi  masyarakat,  kemudian langkah  berikutnya  adalah  mempertimbangkan  faktor  pendukung dan penghambat yang kiranya ada dalam proses pencapaian tujuan BAZNAS.
d. Menyusun rencana pencapaian tujuan
Terakhir,  BAZNAS  mulai  menyusun  rencana  pencapaian  tujuan berdasar  pada  kondisi  saat  ini  dan  segala  hal  yang mempengaruhinya.
BAZNAS  Kabupaten  Pemalang  dalam  membuat perencanaan kaitannya  dengan  pengelolaan  dana  zakat  profesi  sudah  cukup  baik, dengan  membuat  agenda-agenda  yang  akan  dilakukan  dalam  waktu dekat, seperti pelaksanaan program kerja dan target tertentu yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan mempertimbangkan segala kemungkinan  yang  akan  terjadi.    Seperti  halnya  saat  ini,  BAZNAS Kabupaten Pemalang berencana melakukan sosialisasi ke masyarakat dan juga lembaga lain untuk mengingatkan dan mensosialisasikan akan pentingnya  zakat  profesi  bagi  orang-orang  yang  mampu  dan  sudah wajib  zakat.  Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran berzakat  masyarakat  Kabupaten  Pemalang  sehingga  dana  yang diperoleh  akan  lebih  banyak  dan  maksimal  dalam  proses pendistribusian dana zakat.
Dalam  merencanakan  program  kerja,  BAZNAS  Kabupaten Pemalang  melakukan  rapat  rutinan  para  pimpinan  untuk  melakukan
perencanaan  kegiatan  yang  akan  dilakukan.  Perencanaan  bertujuan untuk  membuat  gambaran  awal  kegiatan  dan  menentukan  kebutuhan apa saja  yang diperlukan baik sumber daya  manusia  maupun sumber daya  zakat.  Perencanaan  sumber  daya  manusia  dilakukan  dengan melibatkan semua pimpinan dan staff BAZNAS Kabupaten Pemalang agar  kegiatan  dapat  berjalan  baik  dan  mencapai  tujuan.  Perencanaan sumber  daya  zakat  juga  penting  untuk  dilakukan,  agar  dapat  teratur pengelolaan  keuangannya,  baik  darimana  dana  itu  datang  dan bagaimana  dana  zakat  itu  dikelola.  Perencanaan  lain  yang  dilakukan BAZNAS  Kabupaten  Pemalang  dalam  mengelola  dana  zakat  profesi adalah  menentukan  target  ataupun  sasaran  mustahik  yang  layak  dan berhak menerima manfaat program.
2. Pengorganisasian (Organizing)
Terbentuknya sebuah perencanaan yang baik, akan menentukan keberhasilan  langkah  selanjutnya,  yaitu  mengenai  pengorganisasian. Pengorganisasian adalah seluruh proses penetapan struktur peran yang dibutuhkan  untuk  memasukkan  orang-orang  ke  dalam  sebuah organisasi  (Rohman  2017:24).  Secara  lebih  teknis  fungsi  organizing adalah  suatu  proses  dimana  fungsi-fungsi  operasional,  manusia,  dan fasilitas  terkoordinasikan  untuk  mencapai  sasaran  atau  tujuan  yang telah ditetapkan.
Adapun  tahapan  implementasi  fungsi  pengorganisasian  yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang dalam mengelola dana zakat profesi adalah sebagai berikut:
a. Pengklasifikasian kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Setelah menentukan  kegiatan  pendistribusian,  langkah  selanjutnya  adalah melakukan  pengklasifikasian  terhadap  kegiatan  yang  akan dilaksanakan.
b. Pembagian  tugas  kepada  elemen-elemen  di  dalamnya,  sesuai dengan  keahliannya.  Kemudian,  BAZNAS  Kab.  Pemalang melakukan  pembagian  tugas  berdasarkan  devisi  dan  keahlian masing-masing staff.
Dalam  melaksanakan  program  kerja  maupun  kegiatan- kegiatan  kaitannya  dengan  pengelolaan  dana  zakat,  BAZNAS Kabupaten  Pemalang  sudah  membagi  staffnya  dengan  tugas  dan wewenangnya  masing-masing.  Dengan  tujuan,  agar  setiap  diadakan kegiatan  dapat  berjalan  dengan  lancar  karena  sudah  ada  yang menangani  sesuai  bidangnya.  Pengorganisasian  merupakan  proses penyusunan  struktur  organisasi,  sumber  daya  yang  dimiliki,  serta lingkungan  yang  melingkupinya.  BAZNAS  Kabupaten  Pemalang
melakukan  pembentukan  struktur  organisasi  serta  pembagian  tugas dengan jelas dan baik sesuai dengan keahlian dan kemampuan masing masing.  Dengan  demikian,  nantinya  diharapkan  akan  mempermudah jalannya  sebuah  proses  pengelolaan,  khususnya  terkait  dengan pendistribusian dana zakat.
3. Pelaksanaan/Penggerakan (actuating) Setelah  melakukan  proses  perencanaan  dengan  menyusun program kerja serta membuat struktur organisasi  dengan  menetapkan tugas  dan  wewenangnya  masing-masing,  maka  langkah  selanjutnya adalah menggerakan seluruh pimpinan dan staff BAZNAS Kabupaten Pemalang  untuk  melaksanakan  kegiatan  yang  sudah  direncanakan dalam  rangka  mengelola  dana  zakat  khususnya  zakat  profesi.  Fungsi pelaksanaan  merupakan  fungsi  yang  sangat  penting  dimana  semua proses pengelolaan akan dijalankan pada saat pelaksanaan. Dalam  proses  pelaksanaan,  seorang  pemimpin  sangat dibutuhkan,  karena  pemimpin harus mampu  menggerakkan bawahannya  yaitu  staff  yang  ada  di  BAZNAS  Kabupaten  Pemalang agar selalu menjalankan tugas-tugas dengan penuh tanggungjawab dan keikhlasan  agar  bernilai  ibadah.  Karena  segala  yang  dilakukan BAZNAS  Kabupaten  Pemalang  adalah  termasuk  ibadah  dengan mengemban  amanah  dari  para  muzzaki  yang  mempercayakan BAZNAS  sebagai  lembaga  pengelolaan  zakat  pilihan  agar  dapat tersalurkan  secara  baik  dan  terorganisir.  Pimpinan  BAZNAS Kabupaten Pemalang secara langsung memantau seluruh kegiatan yang dilakukan  bawahannya  dalam  menjalankan  segala  tugas,  juga memberikan  motivasi  terhadap  para  staff  yang  ada  di  BAZNAS
Kabupaten Pemalang.
4. Pengawasan (Controlling)
Pengawasan adalah segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran  terhadap  jalannya  suatu    kegiatan  berdasarkan    rencana yang  telah  disiapkan,  juga  berdasar  pada  pelaksanaan  yang  telah dilakukan  apakah  sudah  terlaksana  secara  efektif  atau  belum.  Dalam tahap  pengawasan,  diharapkan  dapat  mengevaluasi  kesalahan  dan kekurangan serta dicari faktor penyebab dan cara penyelesaiannya agar tidak terulang di kemudian hari. Berdasarkan  pada  UU  No.  23  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan Zakat,  pasal  34  dan  35  bahwa  yang  berhak  memberikan  pengawasan adalah  menteri,  gubernur,  bupati/walikota,  dan  juga  masyarakat  pada masing-masing wilayah domisili. Menteri yang dimaksud adalah Menteri
Agama  Republik  Indonesia,  yang  dalam  hal  ini  adalah  pejabat Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Pejabat Kementerian Agama yang  memiliki  kewajiban  dan  tanggungjawab  dalam  bidang  perzakatan adalah  pejabat  yang  berada  di  Direktorat  Pemberdayaan  Zakat,  seperti Direktur Pemberdayaan Zakat, para Kasubdit atau Kasi atau orang-orang Kementerian  Agama  yang  memiliki  spesialisasi  dan  pengalaman  dalam bidang  zakat.  Terkait  hal  ini,  yang  biasanya  melakukan  pengawasan terhadap  kinerja  pendistribusian  zakat  yang  dilakukan  BAZNAS Kabupaten Pemalang adalah H. Fahrur Rozi, S.Ag., M.S.I selaku Kepala Kementerian  Agama  Kabupaten  Pemalang  beserta  Kepala  Seksi/  Kasi Garazawa Remanto, S.Pd.I. Kemudian yang dimaksud masyarakat, antara lain adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, atau professional yang mengetahui fikih zakat, dan peraturan pengelolaan zakat yang ada di Indonesia.
Pengawasan dilakukan terhadap kinerja BAZNAS secara internal oleh pengawas internal pada masing-masing lembaga. Sedangkan secara eksternal  oleh  pemerintahan  dan    masyarakat.  Kegiatan  pengawasan dilakukan  terhadap  rancangan  program  kerja  dan  pelaksanaan  program kerja dalam rangka pengelolaan dana zakat pada tahun berjalan dan tahun buku  berakhir.  Hasil  pengawasan  disampaikan  kepada  badan  pelaksana dan  dewan  pembina  untuk  dibahas  tindak  lanjutnya  sebagai  bahan pertimbangan  atau  bahan  penjatuhan  sanksi  apabila  ditemukan  unsur pelanggaran.

## Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Pendistribusian  Dana  Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Pemalang
Pengelolaan dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Pemalang secara  umum  dapat  dikatakan  sudah  dalam  kategori  baik  dan  membawa perubahan  besar  di  Kabupaten  Pemalang  lebih  tepatnya.  Akan  tetapi dibalik semua itu tentu ada faktor pendukung dan juga penghambat yang ditemui  dalam  sebuah  pengelolaan  dana  zakat.  Faktor  pendukung  dapat dijadikan  sebagai  motivasi  untuk  meningkatkan  kualitas  pengelolaan, sedangkan  faktor  penghambat  diharapkan  menjadi  koreksi  dan  evaluasi agar  menjadi  lebih  baik  untuk  ke  depannya.  Adapun  beberapa  faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan dana zakat profesi khususnya dalam proses pendistribusian yang ada di BAZNAS Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:
1. Faktor Pendukung
a. Dukungan dari pihak pemerintah
BAZNAS  merupakan  badan  resmi  dan  satu-satunya  yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8  Tahun  2001  yang  memiliki  tugas  dan  fungsi  menghimpun  dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah. BAZNAS Kabupaten Pemalang sendiri mendapat dukungan penuh dari pemerintah, baik itu  dari  Bupati  maupun  dari  Kementerian  Agama  Kabupaten Pemalang.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  berperan  aktif  sebagai pembina  dan  pengawas  dalam  pengelolaan  zakat  yang  ada  di BAZNAS  Kabupaten  Pemalang.  Dukungan  dari  pemerintah  ini diharapkan  mampu  menjadikan  BAZNAS  sebagai  lembaga pengelola  zakat  yang  terpercaya  serta  mampu  memberikan program-program  pengentasan  kemiskinan  demi  kesejahteraan masyarakat  Kabupaten  Pemalang.  Melalui  pemerintah  pula BAZNAS  lebih  mengetahui  secara  rinci  data  penduduk  miskin yang layak untuk penerima manfaat program agar tepat dan tidak salah sasaran.
b. Dukungan dari masyarakat
Dalam  pengelolaannya,  BAZNAS  Kabupaten  Pemalang juga mendapat dukungan dari masyarakat sekitar, terbukti dengan adanya  antusias  berzakat  dari  masyarakat.  Ketua  BAZNAS Kabupaten  Pemalang  mengatakan  pernah  ada  pedagang  yang datang  langsung  membayarkan  zakatnya,  ada  juga  petani  yang membayarkan  zakat  pertaniannya  ke  BAZNAS.  Karena  selain mengelola  zakat  profesi  dari  para  ASN,  BAZNAS  Kabupaten Pemalang  juga  menerima  dan  mendistribusikan  zakat  pertanian, perdagangan, infak dan juga sedekah. Semakin banyak masyarakat yang  sadar  akan  zakat,  maka  semakin  baik  pula  proses pendistribusian dana zakat kepada mustahik.
c. Letak kantor BAZNAS Kabupaten Pemalang yang strategis Letak  kantor  menentukan  minat  berzakat  bagi  kalangan
muzzaki,  yang  akan  membayarkan  zakatnya.  Kantor  BAZNAS Kabupaten  Pemalang  terbilang  cukup  strategis  karena  berada  di tengah kota dan mudah diingat jalannya karena berada di kawasan Masjid  Al-Hidayah  Kelurahan  Mulyoharjo.  Masjid  Al-Hidayah sendiri menjadi salah satu masjid yang banyak dikenal masyarakat karena memang berada di depan jalan raya.
d. Tersedianya UPZ di tiap kecamatan dan kantor-kantor kedinasan BAZNAS Kabupaten Pemalang dalam upaya menghimpun dana zakat, membentuk UPZ atau Unit Pengumpulan Zakat di tiap
kecamatan dan juga kantor kedinasan. UPZ ini difungsikan sebagai tempat untuk mengumpulkan dana zakat khususnya para ASN yang dilakukan  melalui  bendahara UPZ  yang nantinya  akan disetorkan kepada BAZNAS Kabupaten Pemalang.
2. Faktor Penghambat
a. Kesadaran masyarakat yang kurang
Dalam  pengelolaan  dana  zakat  profesi  di  BAZNAS Kabupaten  Pemalang,  yang  menjadi  penghambat  salah  satunya adalah  kurangnya  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  zakat profesi ini. Hal ini menjadikan yang sebagian besar membayarkan zakat hanya ASN ataupun pegawai-pegawai yang bekerja di kantor kedinasan.  Alasan  lain adalah kurangnya pemahaman  masyarakat tentang  konsep  fikih  zakat  profesi  sehingga  banyak  sumber  dana zakat  yang  kurang  maksimal  tergali.  Hal  ini  menjadikan  tugas BAZNAS  Kabupaten  Pemalang  untuk  senantiasa  mengingatkan melalui sosialisasi kepada masyarakat.
b. Adanya ASN yang belum menyetorkan zakat kepada UPZ
Tersedianya  UPZ  di  kantor  kedinasan  ternyata  tidak menjadikan semua ASN tepat membayarkan zakat profesinya. Hal ini  menjadikan  terkadang  dalam  satu  UPZ  hanya  beberapa  orang saja  yang  membayarkan  zakat  profesinya.  Ini  menjadi  salah  satu faktor penghambat dalam pengelolaan dana zakat profesi yang ada di BAZNAS Kabupaten Pemalang.
c. Kurangnya tenaga SDM dalam pendistribusian dana zakat Dalam setiap aktivitas pendistribusian tentu membutuhkan tenaga  atau  sumber  daya  manusia  di  dalamnya.  BAZNAS
Kabupaten  Pemalang  terkadang  kurang  personil  atau  orang  yang membantu  jalannya  proses  pengelolaan  sehingga  terkadang  staff merasa keteteran dalam mengerjakan tugas pengelolaan. Biasanya kehadiran para mahasiswa PPL sedikit meringankan tugas dari para staff dalam melaksanakan pengelolaan zakat.
d. Sikap mustahik yang kurang bisa memanfaatkan dana bantuan
Harapan  dari  diadakannya  program-program  BAZNAS
Kabupaten  Pemalang  salah  satunya  adalah  mengurangi  angka kemiskinan  dan  mensejahterakan  ummat  melalui  zakat.  Namun pada  kenyataannya  masih  banyak  mustahik  yang  kurang  bisa memanfaatkan  dana  zakat  yang  diberikan.  Hal  ini  menjadikan mereka berfikiran konsumtif karena belum bisa mengelola dengan baik dana bantuan.

## KESIMPULAN
Pengelolaan  dana  zakat  profesi  di  BAZNAS  Kabupaten  Pemalang meliputi  pengelolaan  sumber  daya  manusia  dan  juga  sumber  daya  zakat. Dalam  pendistribusiannya,  BAZNAS  Kabupaten  Pemalang  sudah  berjalan cukup  baik  dengan  menerapkan  fungsi  manajemen  seperti  perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan/pelaksanaan, dan juga pengawasan.
Perencanaan  yang  dilakukan  meliputi  perencanaan  kegiatan  pendistribusian yang  akan  dilakukan,  seperti  merencanakan  siapa  dan  apa  saja  yang  perlu dipersiapkan  dalam  kegiatan  program  kerja.  Adanya  struktur  organisasi  dan pembagian  tugas  yang  jelas  menandakan  bahwa  fungsi  pengorganisasian sudah dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan dana zakat.  Fungsi  penggerakan  juga  sudah  berjalan  dengan  baik  dengan  adanya motivasi, pengarahan, dan komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan kepada staff  atau  bawahannya.  Berdasarkan  pada  UU  No.  23  Tahun  2011  Tentang Pengelolaan  Zakat,  pasal  34  dan  35  bahwa  yang  berhak  memberikan pengawasan  adalah  menteri, gubernur, bupati/walikota, dan  juga  masyarakat pada  masing-masing wilayah domisili.  Dalam  hal  ini pengawasan dilakukan oleh  Bupati  dan  juga  pejabat  Kementerian  Agama  Kabupaten  Pemalang. Fungsi-fungsi  tersebut  dijalankan  dalam  rangka  mempermudah  jalannya proses  pengelolaan  zakat  khususnya  zakat  profesi  yang  ada  di  BAZNAS Kabupaten Pemalang. Dalam setiap pendistribusian dana zakat, tentu tidak terlepas dari faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Di antara faktor pendukung yang ada dalam pendistribusian zakat adalah adanya dukungan dari pemerintah dan juga masyarakat  yang  menjadikan  BAZNAS  Kabupaten  Pemalang  menjadi  salah satu  lembaga  professional  dan  terpercaya  dalam  rangka  menghimpun, mengelola, mendistribusikan  dan  mendayagunakan  dana  ZIS.  Sedangkan  di antara  faktor  penghambatnya  adalah  kesadaran  masyarakat  Pemalang  dalam berzakat  yang  belum  baik  sehingga  untuk  saat  ini  hanya  ASN  dan  beberapa pengusaha yang membayarkan zakat profesinya kepada BAZNAS Kabupaten Pemalang.

## DAFTAR PUSTAKA
Aflah, Noor. 2009. Arsitektur Zakat Indonesia . Jakarta: UI Press.
Dahlan, Abdul Choliq. 2011. “Hukum Profesi Jurnalistik Dan Etika Media
Massa.” Jurnal Hukum XXV(1).
Firmansyah, M. Anang, and Budi W. Mahardhika. 2018. Pengantar Manajemen . Sleman: Deepublish.
62 ‖‖                                        Jurnal Manajemen Dakwah Vol. XI No. 1 (2023) 49-62
Furqon, Ahmad. 2015. Manajemen Zakat. Semarang . Semarang. Hafidhuddin, Didin. 1998. Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Dan Sedekah . Jakarta: Gema Insani Press.
Hanani. 2017. Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik Dan Praktik .
Yogyakarta: TrustMedia Publishing.
kbbi.web.id. 2021. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Kbbi.Web.Id . Retrieved November 17, 2021 (https://kbbi.web.id/profesi ).
Marimin, Agus, and Fitria. 2015. “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan)
Menurut Hukum Islam.” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 01(01).
Mukarromah, Oom. 2016. Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil . Banten: FTK Banten Press.
Mursyidi. 2003. Akutansi Zakat Kontemporer . Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
Rohman, Abdul. 2017. Dasar-Dasar Manajemen . Malang: Intelegensia
Media.
Siagaan, Harabaan. 1997. Manajemen Suatu Pengantar . Bandung: Alumni. Sulastri, Lilis. 2012. Manajemen Sebuah Pengantar . Bandung: La Goods Publishing.
Surayin. 2001. Kamus Umum Bahasa Indonesia . Bandung: Grama Widya. Syafiie, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik . (Jakarta: PT. Rineka Cipta.