INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 10838-10850 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Implementasi Dana Biaya Operasional Sekolah untuk Pengembangan Sekolah di SD Islam Watudambo
Sitti Aisah Da’u 1 ✉ ; Elni J. Usoh. 2 ; Henny Tambingon 3 ; Shelty D. M. Sumual 4
Program Magister Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Manado Email: aisahdau35@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Berdasarkan  fokus  penelitian  maka  tujuan  penelitian  ini  yaitu  :  1).  Mengidentifikasi,  menganalisis, mendeskripsikan dan mengimprementasikan Implementasi Dana Bantuan Operasional (BOS) di  SD Islam Watudambo. 2). Mengidentifikasi, menganalisis, mendeskripsikan dan mengimprementasikan, pengaruh Dana Bantuan Operasional (BOS) Terhadap Peningkatan Mutu  Sekolah Negeri di SD Islam Watudambo. 3). Mengidentifikasi, menganalisis, mendeskripsikan dan mengimprementasikan  Dana Bantuan    Operasional  Sekolah  (  BOS)  terhadap  Kinerja  Guru  dan  murid  di  SD  Islam  Watudambo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data  melalui  survei,  wawancara  langsung  dan  observasi  lapangan.  Penelitian  dengan  pendekatan kualitatif,  penentuan  jumlah  informasi  tidak  ada  ukuran  mutlak.  Inforasi  dipilih  dengan  tujuan mendeskripsikan suatu gejala sosial atau masalah sosial tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu sehingga disebut sampling bertujuan (purposive sampling). Informasi yang diperoleh dengan kriteria bahwa  dapat  memberikan  informasi-informasi  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini,  terdiri  dari responden yang berjumlah 18 orang. Hasil penelitian menunjukkan : 1) perencanaan pengelolaan Dana BOS,  2)  pelaksanaan  dana  BOS  di  SD  Islam  Watudambo    tidak  melibatkan  dewan  guru,      komite sekolah   maupun  perwakilan   dari   orang  tua   siswa, 3) pedoman pengelolaan Dana BOS di SD Islam  Watudambo    belum  dilaksanakan  sesuai  Peraturan  Mendikbud  Nomor 101 Tahun  2013.  Dari penulisan ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pelaksanaan Dana BOS belum dilaksanakan sebagaimana mestinya dan belum sesuai dengan petunjuk teknis / pedoman pelaksanaan Dana BOS yang diatur dalam peraturan Mendikbud Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2020.
Kata kunci: Dana Biaya Operasional Sekolah

## Abstract
Based  on  the  research  focus,  the  objectives  of  this  study  are:  1).  Identify,  analyze,  describe  and implement  the  Operational  Assistance  Fund  (BOS)  Implementation  at  SD  Islam  Watudambo.  2). Identify, analyze, describe and implement, the influence of Operational Assistance Funds (BOS) on Improving  Public  School  Quality  at  SD  Islam  Watudambo.  3).  Identify,  analyze,  describe  and implement the School Operational Assistance Fund (BOS) on teacher and student performance at SD Islam  Watudambo.  The  method  used  in  this  study  is  a  qualitative  research  method  with  data collection  through  surveys,  direct  interviews  and  field  observations.  Research  with  a  qualitative approach,  determining  the  amount  of  information  there  is  no  absolute  measure.  Information  is selected  with  the  aim  of  describing  a  particular  social  phenomenon  or  social  problem  based  on certain considerations, so it is called purposive sampling. The information obtained with the criteria that can provide the information needed in this study, consists of 18 respondents. The results showed: 1) planning for the management of BOS funds, 2) the  implementation of BOS funds at SD  Islam Watudambo did not involve the teacher board, school committee or representatives of students' parents, 3) guidelines for managing BOS funds at SD Islam Watudambo had not been implemented in accordance with Minister of Education and Culture Regulation No. 101 of 2013. From this writing it can be concluded that the management and implementation of the BOS Fund has not been carried out  properly  and  has  not  been  in  accordance  with  the  technical  instructions/guidelines  for  the implementation of BOS Funds stipulated in the Minister of Education and Culture regulation Number 101 of 2013 concerning Technical Instructions for the Use of School Operational Assistance Funds (BOS) and the 2020 Fiscal Year School Operational Assistance Financial Report.

## Keywords: School Operational Cost Fund

## PENDAHULUAN
Mutu pendidikan merupakan salah satu pilar  pokok pembangunan pendidikan di Minahasa Utara, yang bermutu akan menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan kompentitip. Undang-undang Nomor  20  Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7 – 15 tahun wajib mengikuti  pendidikan  dasar.  Pasal    34  ayat  menyebutkan  bahwa  pemerintah  dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya,  sedangkan dalam ayat  3 menyebutkan bahwa bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.” ( Dikdasmen,
12 ; 7)
Konsekuensi  dari  amanat  undang-undang  tersebut  adalah  pemerintah  dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar.
Pendidikan merupakan proses yang dinamis sesuai dengan perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Parameter kualitas pendidikan dapat dilihat dari segi masukan. Proses dan hasil pendidikan yang selalu berubah. Pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan orang tua. Pendidikan dapat menjadi sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan mampu mempersiapkan diri dalam  menghadapi  setiap  perubahan  di  lingkungan  kerja.  Untuk  mencapai  hal tersebut pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar baik dalam hal pembiayaan, tenaga dan fasilitas.
Pencapaian  hasil  belajar  yang  baik  tentunya  didukung  dengan  adanya  sarana prasarana  maupun  fasilitas  yang  mendukung  proses  pembelajaran  dan  pemberian layanan pendidikan yang lain. Layanan pendidikan tersebut perlu mempertimbangkan besarnya pembiayaan operasional pendidikan yang telah terencana dan pelaksanaan pembiayaan itu pun harus dapat dipertanggungjawabkan.
Masalah  pembiayaan  dapat  menjadi  kajian  yang  menarik  khususnya  berkaitan dengan  pendidikan.  Pendidikan  di  sekolah  merupakan  proses  produksi  yang menghasilkan  lulusan  yang  berhasil  dapat  ditentukan  oleh  komponen-komponen input dalam suatu sistem pendidikan, sehingga dapat menghasilkan output yang siap menghadapi  perubahan.  Upaya  untuk  mengembangkan  sistem  pendidikan mempunyai kaitan langsung dengan konsep pembiayaan dimana setiap upaya dan pengorbanan yang diberikan dapat memberikan hasil yang lebih tinggi dan bermutu. Kualitas berkaitan dengan proses produksi yang akan berpengaruh pada kualitas hasil yang dicapai secara keseluruhan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh suatu hasil maka diperlukan pengorbanan , dalam hal ini bentuk pengorbanan itu berupa biaya operasional pendidikan yang dikeluarkan oleh sekolah selama proses pendidikan. (Diknasmen, 2005:2)
Sekolah  memiliki  unsur-unsur  yang  paling  mendukung  satu  sama  lain.  Menurut Sumidjo (2002:306), dalam pengelolaan sumber-sumber daya ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan yaitu : (1). Berbagai sumber dari lingkungan eksternal; (2). Input
atau  bahan  masukan  sekolah;  (3).  Campuran  antara  sumber-sumber  dan  bahan masukan; (4). Ouput (hasil) sekolah; (5). Feedback terhadap sistem dan lingkungannya. Setiap  sekolah  harus  menyelenggarakan  biaya  operasional  pendidikan  untuk membiayai kegiatan operasional sekolah. Biaya operasional dihitung dengan terlebih dahulu membuat kategori-kategori biaya. Sehingga akan diperoleh unsur-unsur biaya seperti biaya bahan baku dan bahan penolong, pemakaian tenaga kerja manusia, dan lain-lain.
Kebijakan pendidikan berkaitan dengan dana Bantuan Operasaional Sekolah. BOS merupakan  pengembangan  lebih  lanjut  dari  program  jaring  pengaman  sosial  (JPS) bidang pendidikan, yang dilaksanakan pemerintah dan program kompensasipengurangan subsidi (BBM), secara definitif Bantuan Opersional Sekolah adalah  program  pemerintah  untuk  penyediaan  pendanaan  biaya  bagi  satuan pendidikan dasar yaitu pelaksanaan program wajib belajar yang meliputi biaya untuk operasional sekolah, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, biaya pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi dan lain-lain.
Kebijakan bidang pendidikan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengurangi  beban  orang  tua  untuk  biaya  pendidikan  anak.  Program  Bantuan Operasional Sekolah terbukti meningkatkan jumlah siswa yang terbebas dari pungutan biaya operasional sekolah.
Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara sebagai SKPD teknis  yang diberikan kewenangan   sebagai pelaksana bidang peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui  pendidikan  dasar  dan  menengah  baik  formal  maupun  non  formal. Melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  sekolah-sekolah  negeri  dan swasta di Kabupaten Minahasa Utara  serta memberikan bantuan dan fasilitas sekolah bagi sekolah-sekolah negeri dan swasta sesuai ketersediaan dana.
Dinas  Pendidikan    juga  melaksanakan  program  penuntasan  pendidikan  9  tahun sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 bahwa : (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan  dan;  (2)  setiap  warga  negara  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar  dan pemerintah  yang  membiayainya,  Undang – Undang  No.  23    Tahun  2013  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2014  dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor 101 Tahun 2013  yang menegaskan bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diprioritaskan untuk biaya personil bagi sekolah terutama siswa kurang
mampu yang sedang mengikuti pendidikan dasar 9 tahun. Dengan menyalurkan Dana BOS pada sekolah-sekolah negeri dan swasta di Kabupaten Minahasa Utara  untuk digunakan sebagai penunjang penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun khususnya bagi siswa kurang mampu dan bagi sekolah agar bebas dari pungutan-pungutan biaya dari siswa dan orang tua siswa.
Dinas  Pendidikan  sebagai  lembaga  yang  diberi  kewenangan  sebagai penyelenggara pendidikan didaerah yang  mendapat bantuan dana BOS yang dikelola dan disalurkan SFPD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten . Namun sampai saat ini penggunaan  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)    di  Sekolah  dasar  dan menengah    dari  pengamatan  yang  ada  belum  memenuhi  seluruh  kebutuhan- kebutuhan siswa khususnya siswa kurang mampu seperti pengadaan buku pelajaran yang telah diatur dalam ketentuan dana BOS, tetapi hal ini tidak disiapkan oleh sekolah sehingga  guru  bidang  studi  harus  menyiapkan  sendiri  dengan  dana  operasional sekolah  belum  maksimal  .  Di  lain  segi  para  siswa  tidak  dibebankan  lagi  untuk menyiapkan buku karena  didalam ketentuan siswa harus bebas dari  segala  macam pungutan. Kemudian dalam hal penggandaan soal yang sebenarnya harus digandakan oleh sekolah tetapi kenyataannya harus digandakan oleh guru sendiri, karena pada saat dibutuhkan dari dana BOS sekolah tidak menyiapkan.

## METODE  PENELITIAN
Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian kualitatif, dimana melalui metode ini peneliti berusaha memahami dengan mendeskripsikan secara tepat dan mendalam tentang pengelolaan dana Bantuan  Operasional Sekolah (BOS)  di SD Islam Watudambo.
Pelaksanaan  metode  penelitian  kualitatif  tidak  terbatas  hanya  sampai  pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti (Moleong 2000:51). Bertolak dari uraian tersebut diatas maka peneliti  memilih  pendekatan  melalui  survei  wawancara  secara  langsung  dengan pemberi informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan di  lingkungan salah satu Unit Pelaksana Tugas (UPT)  di lingkup
Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara yaitu SD Islam Watudambo dilaksanakan mulai Bulan Februari  sampai dengan bulan Mei  2021.
Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini ialah : (a) Kepala SD Islam Watudambo , (b) Dewan Guru pada SD Islam Watudambo,  (c) Staf tata usaha SD Islam Watudambo,  (d)  Komite  Sekolah  SD  Islam  Watudambo,  (e)  Perwakilan  Orang  Tua Siswa (f) perwakilan siswa .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Display Data Penelitian.
Sasaran dalam penelitian ini adalah mereka atau objek yang dapat memberikan inforaiasi sesuai dengan fokus penelitian ini. Untuk menjaga kerahasiaan informan yang telah diwawancarai, identitas tidak akan ditampilkan tetapi hanya inisial saja, nama lengkap tetap akan terekam dalam arsip. Informan yang telah memberikan informasi  dalam  penelitian  ini  telah  dianggap  representatif  dalam  kebutuhan penelitian  ini,  sesuai  keperluannya,  hasil  wawancara  dengan  informan  tersebut selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

## 1. Perencanaan Dana BOS di SD Islam Watudambo.
Berdasarkan hasil penelitian yang direduksi dan diverikfikasi, diperoleh data yang berhubungan dengan perencanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) di SD Islam Watudambo, sebagai berikut:
Informan BP   :  mengemukakan bahwa setelah Dana BOS dikucurkan ke SD Islam Watudambo langsung diadakan pertemuan dengan dewan guru dan Staf Tata Usaha  dengan  menghadirkan  Bendahara  BOS,  Ketua  Komite  dan  salah  satu orang  tua  murid.  Kemudian  Kepala  Sekolah  selaku  penanggung  jawab  dan Bendahara BOS menyampaikan jumlah Dana BOS yang diterima. Karena Dana BOS  dikelolah  secara  mandiri  maka  diterapkan  Manajemen  Berbasis  Sekolah (MBS)  dengan  tujuan  Dana  BOS  dapat  dikelolah  secara  profesional  dan transparan  dan  akuntabel,  Menyusun  Rencana  Jangka  Menengah  (4  tahun), menyusun  Rencana  Kerja  Tahunan  (RKT)  dalam  bentuk  Rencana  Kegiatan Anggaran  Sekolah  (RKAS).  Jadi  perencanaan  Dana  BOS  merupakan  bagian integral  dari  RKAS  tersebut,  dan  RKAS  telah  disetujui  dalam  dewan  Guru
(pendidik) dan Staf dengan memperhatikan pertimbangan komite sekolah dan di  sahkan  oleh  SKPD  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Minahasa  Utara    sebagai sekolah Negeri  yang wajib menerima Dana BOS, sehingga perencanaan Dana BOS  di  SD  Islam  Watudambo    telah  dilaksanakan  dengan  baik  berdasarkan prosedur dan juklak yang memprioritaskan pada siswa kurang mampu. Karena ini merupakan sekolah Negeri  dan masih terdapat guru honor maka Dana BOS juga dianggarkan untuk pembayaran guru honor selain melengkapi kebutuhan siswa berdasarkan ketentuan yang ada, namun karena jumlah dana BOS yang disesuaikan jumlah siswa yang ada maka sudah pasti tidak semua kegiatan yang direncanakan dapat dibiayai oleh dana BOS. Tapi pada prinsipnya perencanaan Dana BOS telah dilaksanakan baik dan prosedural.
Berdasarkan informan di atas dapat dijelaskan bahwa perencanaan Dana BOS di SD Islam Watudambo tidak dilaksanakan bersama Dewan Guru, Staf, Komite Sekolah maupun orang tua siswa.

## 2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS  di  SD Islam Watudambo
Berdasarkan hasil penelitian yang direduksi dan diverifikasi, diperoleh data yang berhubungan dengan pelaksanaan Dana BOS di SD Islam Watudambo sebagai berikut :
Informan  MB:  menjelaskan  bahwa  pengelolaan  Dana  BOS  pada  SD  Islam Watudambo guna percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun sehingga, siswa- siswi  kurang  mampu  dapat  merasakan  program  tersebut.  Selaku  pelayanan publik  dibidang  pendidikan  perlu  dipahami  bahwa  dengan  Dana  BOS  akan memberikan  pelayanan  gratis  bagi  siswa  miskin.  Dan  itu  telah  dilaksanakan selama ini yakni SD Islam Watudambo telah bebas dari segala bentuk pungutan- pungutan  terhadap  siswa  kemudian  Dana  BOS  selama  ini  digunakan  untuk membayar  beberapa  tenaga  honorer,  maka  dilakukan  penghematan  agar pembayaran  terhadap  tenaga  honorer  tersebut  tetap  stabil  disebabkan pencairan Dana BOS setiap triwulan yaitu bulan Januari-Maret, April-Juni, Juli- September,  dan  Oktober-Desember.  Dan  untuk  mempertahankan  eksistensi keberadaan.
Berdasarkan  informasi  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa  pengelolaan  Dana  BOS pada  SD Islam Watudambo   kurang  transparan karena sampai  saat ini hanya dikelola  secara  langsung  oleh  Kepala  Sekolah  tanpa  melibatkan  Dewan  Guru, Staf,  Komite  Sekolah  maupun  perwakilan  dari  orang  tua  murid  di  SD  Islam Watudambo.

## 3. Pedoman Pengelolaan Dana BOS SD Islam Watudambo.
Berdasarkan hasil penelitian yang direduksi dan diverifikasi diperoleh data yang berhubungan dengan pedoman pengunaan dana BOS SD Islam Watudambo.
Informan JA : mengatakan bahwa, pedoman pengelolaan dana BOS di SD Islam Watudambo    berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2013 tentang petunjuk teknis penggunaan Dana  Bantuan  Oprasional  Sekolah  (BOS)  dan  laporan  keuangan  bantuan oprasional tahun anggaran 2020. Dan itu telah dilaksanakan oleh tim manajemen BOS. Kepala sekolah selaku penanggung jawab dibantu oleh anggota yang terdiri dari satu orang bendahara sekolah, satu orang dari unsur orang tua diluar komite dan  komite  sekolah.  Tugas  dan  tanggungjawab  manajemen  BOS  sekolah berdasarkan petunjuk teknis yang  ada yaitu ; mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke tim manajemen BOS Kebupaten/Kabupaten (Formulir BOS-OLA,  BOS-D1B  dan  BOS  OK),  membuat  RKAS  yang  mencakup  seluruh sumber  penerimaan  sekolah  (Formulir  BOS-K1    dan  BOS  K2),  melaporkan perubahan  data  siswa  setiap  triwulan  kepada  tim  BOS  Kabupaten/Kabupaten (jika ada) bertanggungjawab secara formal dari meterial atas penggunaan hibah yang  diterimanya,  membuat  laporan  triwulan  penggunaan  Dana  BOS  dan menandatangani  surat  pernyataan  tanggungjawab  yang  menyatakan  bahwa BOS yang telah diterima telah digunakan. Sesuai NHP BOS. Menurut Informan CW  pengelolaan  Dana  BOS  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  prosedur  yang diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101Tahun2013.
Berdasarkan informasi di atas dapat dijelaskan bahwa pengelolaan Dana BOS pada  SD  Islam  Watudambo    belum  dilaksanakan  sepenuhnya  berdasarkan
pedoman pengelolaan Dana BOS (peraturan Mendikbud RI Nomor 101 Tahun 2013).
B. Rangkuman Hasil Penelitian.
Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh  sebagaimana  disajikan  dalam  display  data berdasarkan fokus penelitian maka hasil penelitian dapat dirangkum sbb:
1. Perencanaan Pengelolaan dana BOS di SD Islam Watudambo. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pengelolaan dana BOS pada SD Islam Watudambo dalam  perencanaannya (RKAS) tidak  melibatkan unsur  dewan  guru, komite sekolah maupun perwakilan dari orang tua siswa.
2. Pelaksanaan dana BOS di SD Islam Watudambo.
Hasil  penelitian  mengambarkan  bahwa  pelaksanaan  dana  BOS  di  SD  Islam Watudambo,  tidak  melibatkan  dewan  guru,  komite  sekolah  maupun perwakilan  dari  orang  tua  siswa.  Pelaksanan  dana  Bos  belum  transparan karena dilaksanakan sepihak oleh Kepala Sekolah.
3. Pedoman Pengelolaan dana BOS di SD Islam Watudambo.
Hasil penelitian menggambarkan bahwa, pengelolaan dana BOS di SD Islam Watudambo  belum sesuai dengan pengelolaan dana BOS yang diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013, karena belum  melibatkan  dewan  guru,  komite  sekolah  dan  perwakilan  orang  tua siswa dan belum transparan dalam pengelolaannya.

## C. Pembahasan Hasil Penelitian.
Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan Dana BOS di SD Islam Watudambo  yang dijabarkan sebagai berikut:
1. Perencanaan Dana BOS di SD Islam Watudambo.
Hasil  penelitian  menggambarkan  bahwa  pengelolaan  dana  BOS  di  SD  Islam Watudambo  dalam perencanaan (RKAS) tidak melibatkan unsur dewan guru, komite  sekolah  maupun  perwakilan  orang  tua  siswa,  perencanaan  disusun sepihak  oleh  kepala  sekolah.  Hal  ini  telah  menyimpang  jauh  jika  dikaitkan dengan  teori  yang  ada  bahwa  perencanaan  merupakan  bagian  penting  dan tugas  pokok  dalam  administrasi  manajemen,  perencanaan  diperlukan  karena
kebutuhan  kegiatan  lebih  besar  dari  pada  sumber  daya  (dana  BOS)  yang tersedia.  Selain  itu  dengan  perencanaan  yang  baik  merumuskan  kegiatan sekolah  secara  efisien  dan  efektif  dan  dapat  memberikan  hasil  yang  optimal dalam  pemanfaatan  sumber  daya  (dana  BOS)  yang  tersedia  dengan mengembangkan potensi yang ada (SDM).

## 2. Pelaksanaan Dana BOS di SD Islam Watudambo.
Hasil  penelitian  menggambarkan  bahwa  pelaksanaan  dana  BOS  di  SD  Islam Watudambo,  tidak  melibatkan  unsur  dewan  guru,  komite  sekolah  maupun perwakilan  dari  orang  tua  siswa.  Pelaksanaan  juga  tidak  transparan  karena dilaksanakan  sepihak  oleh  kepala  sekolah.  Dalam  pengelolaan  dana  BOS pelaksanaannya perlu menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan demikian akan melibatkan unsur-unsur sekolah yang terdiri dari kepala sekolah selaku  pimpinan/penanggungjawab  di  sekolah,  dewan  guru  selaku  tenaga pendidik dan ketua komite sekolah dan perwakilan orang tua murid, selaku mitra sekolah  dan Masyarakat. Dengan maksud agar  pengelolaan  dana BOS  dapat dilaksanakan  secara  profesional,  transparan  dan  akuntabel  dan  memiliki tujuan/sasaran  yang  jelas  yaitu  melayani  siswa  kurang  mampu  dalam menyelesaikan pendidikan siswa 9 tahun.
Efisien dan efektivitas pengelolaan dana BOS di SD Islam Watudambo  maka dalam  pelaksanaannya  harus  profesional  transparan  dan  akuntabel  baik  oleh kepala Sekolah selaku pelayan yang bertanggungjawab dalam tim manajemen BOS  sekolah,  bendahara  BOS,  dewan  guru,  komite  sekolah  dan  perwakilan orang tua murid. Hal ini belum ditunjukan oleh SD Islam Watudambo, sebab dalam hasil penelitian pengelolaan dana BOS masih dilaksanakan sepihak oleh kepala sekolah dan tidak transparan terhadap unsur-unsur yang ada di sekolah.
3. Pedoman Pengelolaan Dana BOS di SD Islam Watudambo.
Hasil  penelitian  menggambarkan  bahwa,  pengelolaan  dana  Bantuan
Operasional Sekolah ( BOS)   di  SD Islam Watudambo   belum  sesuai dengan pedoman pengelolaan dana  BOS yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor
101 Tahun 2013, karena  dalam pengelolaannya tidak melibatkan  dewan  guru, komite  sekolah  dan  perwakilan  orang  tua  siswa  dan  tidak  transparan  dalam pengelolaannya.
Jika pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilaksanakan dengan benar berdasarkan pedoman yang ada yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor  101  tahun  2013  maka  semua  pihak  di  sekolah  akan mengetahui  tugas  dan  tanggungjawab  masing-masing  dan  tidak  terjadi  lagi kekeliruan atau penyimpangan pengelolaan seperti yang tergambar dalam hasil penelitian.  Dimana  pengelolaan  tidak  transparan  dan  hanya  dilaksanakan sepihak  oleh  kepala  sekolah.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan MENDIKBUD  No.  101  Tahun  2013  yang  menyebutkan  bahwa;  kepala  sekolah harus mengelolah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara transparan dan akuntabel, melibatkan dewan guru dan komite sekolah dalam menyusun RKAS. Dalam pembentukan tim manajemen BOS sekolah maka kepala sekolah selaku penanggungjawab kemudian menunjuk satu orang bendahara sekolah, satu  orang  dan  unsur  orang  tua  murid  dan  komite  sekolah  dengan mempertimbangkan  Kredibilitasnya,  serta  menghindari  konflik  kepentingan. pedoman  pengelolaan  dana  BOS  sangatlah  penting  untuk    menghindari penyimpangan/kekeliruan  serta  efisiensi   dan  efektifitas  pengelolaannya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  maka  dapat  diambil  kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil  penelitian  menggambarkan  bahwa  pengelolaan  dana  Bantaun  Operasional Sekolah di SD Islam Watudambo belum dilaksanakan sebagaimana mestinya karena disusun sepihak oleh kepala sekolah dengan tidak melibatkan dewan guru, komite sekolah, maupun perwakilan orang tua siswa untuk membuat suatu perencanaan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS).
2. Hasil  penelitian  menggambarkan  bahwa  pelaksanaan  dana  BOS  di  SD  Islam Watudambo, kurang transparan karena dilaksanakan sepihak oleh kepala sekolah
dengan tidak melibatkan dewan guru, komite sekolah, maupun perwakilan orang tua siswa.
3. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah    pada  SD  Islam  Watudambo  belum  diiaksanakan  sesuai  dengan pedoman/petunjuk  teknis  pelaksanaan  dana  BOS  dalam  peraturan  Menteri Pendidikan   dan   Kebudayaan   Nomor   101   Tahun   2013,   dikarenakan kurangnya keterbukaan/transparansi kepala sekolah dan tidak melibatkan dewan guru, komite sekolah maupun perwakilan orang tua siswa untuk membuat suatu perencanaan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS) sesuai pedoman/petunjuk teknis.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. 1997, Prosedur  Penelitian, Jakarta : Rineka Cipta Adair, J.  2008, Kepemimpinan Yang Memotivasi Guru Jakarta : Pustaka Utama Bungan. A.  1997, Makalah ( Kondisi guru-guru SLTP Sasta Daerah Terpencil di Sumatra Utara), Simposium Guru Tingkat Nasional, Bogor.
Chandra,  Radityo.  2008. Hubungan  antara  tingkat  stress  kerja  guru  dan  tingkat komunikasi  interpersonal  guru-siswa  dengan  kinerja  guru.    Universitas  Kristen Satya Wacana, Salatiga.
Dajan, A. Pengantar Metode  Statistik  Jilid  II Jakarta : LP3ES.
Gomes , F.C. 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia Yogjakarta : Andi Ofsed Hamalik, O. 2004, Pendidikan Guru- berdasarkan Pendekatan Kompetensi Jakarta : PT.
Bumi  Aksara.
Indriati, E. 2003, Menulis Karya Ilmiah Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama Isjoni,  2007  , Manajemen  Kepemimpinan  Dakam  Pendidikan,    Bandung  Sinar  Baru Algen Sindo.
Kusmedi, L, . 2003, Pengaruh Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Organisasi Sekolah terhadap kinerja Guru. Tesis PPs  MMP, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
Mangkunegara , A.P. 2005, Perilaku dan Budaya organisasi. Bandung : Refika Aditama.
Narbuko & Achmadi, 2004 , Metodologi Penelitian, Jakarta : PT. Bumi   Aksara Nasir, M. 2005, Metodologi penelitian,  Bogor : Ghalia Indonesia.
Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan  Nasional.
Undang – undang Nomor 14  Tahun  2005, Tentang Guru dan Dosen.
Permanasari , Indira, 2005. “ Aduh Susahnya Rakyat Miskin Pergi Ke Sekolah, Harian Kompas,  Edisi   3 September  2014.
Santoso Bawuk, Puji,  2005. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan,
Partisipasi  Pembiayaan  dan  efisiensi  Penyelenggaraan  Pendidikan  (Studi  pada Sekolah Meenengah Pertama) .Jakarta :Gramedia.
Depdiknas Jakarta, 2005 Petunjuk  Pelaksanaan Dana Operasional  Sekolah.
Depdiknas  Jakarta, 2009,  Petunjuk  Pelaksanaan  BOS dan BKS  Untuk  Siswa.
Wisudo,  P.    Bambang,  2014.  “  Memberantas    Korupsi,  mulai  dari Sekolah,    Harian Kompas   3   Mei  2014.