## EDITORIAL
Kebijakan publik sejatinya merupakan jawaban terhadap persoalan bersama masyarakat, dan jauh dari usaha mendiskriminasikan kelompok lain. Itulah sebabnya, usaha menghasilkan kebijakan bermutu memerlukan partisi- pasi masyarakat secara luas, dan dilakukan secara hati-hati, apalagi untuk Indonesia yang didasarkan pada demokrasi Pancasila yang tidak mengenal mayoritas dan minoritas. Kebijakan publik yang didasarkan pada Pancasila sejatinya merupakan jawaban terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat tanpa diskriminasi.
Ciri-ciri dari kebijakan publik Pancasila setidaknya memiliki dimen- si-dimensi berikut. Pertama, kebijakan publik Pancasila didasarkan pada penghormatan pada agama dan kepercayaan yang dipeluk masyarakat Indonesia. Kebijakan publik Pancasila tidak boleh mendiskrimininasikan kelompok agama atau kepercayaan tertentu.
Kedua, kebijakan publik Pancasila harus bertujuan melindungi marta- bat manusia Indonesia. Melindungi segenap martabat manusia Indonesia dari ancaman terhadap martabat kemanusiaannya. Segenap manusia Indonesia harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah kepada mereka yang lemah dan tumpul ke atas kepada mereka yang kuat.
Ketiga, kebijakan publik Pancasila sejatinya mampu menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Keberbedaan harus dihormati karena itu realitas Indonesia. Keberbedaan tidak perlu diseragamkan, namun keber- bedaan harus dirawat dalam semangat Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu.
Keempat, kebijakan publik Pancasila harus mendorong kehidupan demokrasi yang sehat dan beradab serta menghargai hak-hak individu. Suara terbanyak dalam pemilihan pilpres adalah untuk memilih paslon terbaik yang dapat memajukan Indonesia. Siapa pun yang menang dalam pemilihan suara harus diartikan kemenangan bagi semua, yakni untuk bersama-sama berjuang menghadirkan Indonesia yang lebih baik.
Kelima, kebijakan publik Pancasila bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Kebijakan publik Pancasila dalam hal ini harus mampu mendekatkan jurang yang kaya dan yang miskin. Kekayaan Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali.
Hadirnya kebijakan publik Pancasila memerluka peran serta ilmuwan Indonesia dan profesional-profesional kebijakan. Pada konteks ini, ilmuwan kebijakan bisa berperan menganalisis produk kebijakan yang merupakan
solusi bagi persoalan masyarakat.
Pemilu/pilpres 2019 berlangsung dengan baik, lancar, aman, tanpa ada insiden seperti dikhawatirkan sebelumnya. Presiden dan wakil presiden terpilih sudah dilantik pada 20 Oktober 2019. Diharapkan seluruh elemen bangsa kembali bersatu padu kembali untuk bersama membangun bangsa dan negara. Saatnya kita melupakan segala perbedaan pilihan politik untuk menyongsong masa depan bangsa yang lebih baik di bawah Pancasila dan UUD 1945 dengan menghadirkan kebijakan-kebijakan unggul untuk ter- ciptanya kehidupan publik yang lebih berkualitas.
Pada terbitan kali ini, Societas Dei, jurnal agama dan masyarakat, memuat pemikiran-pemikiran penting terkait evaluasi kebijakan publik, hubungan agama dan negara, serta landasan etik politik dalam hidup bersma di bumi Indonesia. Artikel Binsar Antoni Hutabarat berjudul “Evaluasi terhadap Rumusan Pernyataan Pastoral Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia tentang Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender”, berisi rekomendasi terhadap kebijakan pernyataan Pastoral Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPH-PGI) tentang LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender). Penulis memberikan evaluasi apakah gereja, masyarakat dan negara harus menerima orientasi seksual LGBT Artinya, bukan hanya orientasi seksual heteroseksual yang harus diterima, tetapi juga orientasi seksual yang homoseksual.
Togardo Siburian dalam artikelnya “Menilik Praktik Perpolitikan Kristen Kekinian: Refleksi Pascapilpres 2019”, mengajak untuk merenungi sejenak kiprah atau peranan gereja dalam politik praktis. Menurutnya, gereja dalam hal ini adalah para rohaniwan, sebaiknya tidak ikut-ikutan terjun secara frontal ke politik praktis, apalagi dengan membawa-bawa gereja dalam aktivitas politiknya itu.
Pada artikel ketiga, tulisan Johanis Putratama Kamuri, berkisar tentang aktivitas dalam politik yang melakukan segala cara demi meraih tujuan politis. Dalam artikelnya berjudul: “Yesus dan Machiavelli: Moralitas, Religiusitas dan Kompetensi Politisi di Ruang Politik”, penulis mencoba membandingkan kiprah Yesus yang melandasi segala sesuatu dengan kasih itu dengan pemikiran Machiavelli yang menghalalkan segala cara dalam meraih tujuan.
Edy Syahputra Sihombing, dalam artikel keempat membahas ten- tang: “Pertumbuhan Kesadaran dalam Agama: Sebuah Tawaran”. Dalam artikelnya kali ini, dia menjelaskan bahwa salah satu ancaman serius dalam peradaban millennium ketiga ini adalah kecenderungan agama-agama yang hanya berorientasi pada paradigma rumusan-rumusan doktrinal konsep- tual yang sempit. Ironisnya, agama-agama yang harusnya menyebarkan
perdamaian justru menjadi potensi sumber konflik. Situasi tersebut memu - nculkan keterpisahan antara manusia dengan manusia lainnya bahkan dengan yang ilahi.
Dan akhirnya pada artikel yang kelima, “Lintas Tekstual: Alternatif Pembacaan Alkitab dalam Merekonstruksi Misiologi Gereja Suku di Indonesia”, tulisan Pelita H. Surbakti dan Noel GPB Surbakti membahas kemungkinan kembalinya jemaat gereja ke bentuk kepercayaan nenek moyang atau penghayat kepercayaan. Artikel itu membahas keputu- san Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) pada November 2017, melalui putusan nomor 97/PUU-XIV/2016 akhirnya mengabulkan gugatan terhadap beberapa bagian dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan.
Hal ini, menurut Surbakti, bila tidak disikapi secara tepat, kepu- tusan MK-RI ini akan menggerus jumlah anggota jemaat gereja-gereja suku di Indonesia. Dalam artikel ini, kedua penulis menggunakan Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) sebagai sebuah studi kasus. Sejumlah ang- gota jemaat gereja-gereja tersebut masih memercayai keyakinan leluhur mereka, bahkan masih terlibat aktif dalam sejumlah ritual kepercayaan tersebut. Dikhawatirkan, Keputusan MK-RI ini akan menjadi pendorong bagi mereka untuk merumuskan ulang identitas mereka sebagai penghayat kepercayaan, bukan Kristen.
Dua latar sejarah yang membuat keputusan MK-RI tersebut akan ber- dampak demikian adalah ekses peristiwa G30S/PKI 1965 yang menyebabkan sejumlah besar pemeluk kepercayaan lokal menjadi Kristen, dan warisan misi negara di Eropa yang kurang ramah terhadap kebudayaan-kepercayaan lokal Indonesia. Untuk menyikapi hal tersebut, penulis mengusulkan alter- natif pembacaan Alkitab yang lebih ramah kepada kepercayaan lokal di Indonesia – yaitu Cross-textual Hermeneutics, atau Hermeneutika Lintas Tekstual.