## REKONSTRUKSI KEDUDUKAN ANAK AKIBAT PERKAWINAN SIRRI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF 1

## Supriyadi
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus Jalan Conge Ngembalrejo PO. Box 51 Kudus arbysupriyadi@gmail.com

## Abstract
The decision of the Constitutional Court in its development is not effective in its implementation. For  this  reason,  it  needs  to  be  reconstructed  in  order  to  provide  fair  legal  certainty.  This research is a normative juridical research using secondary data which is analyzed qualitatively with  a  progressive  legal  approach.  The  conclusion  in  this  study  is  that  in  progressive  law children  born  as  a  result  of  sirri  marriages  have  a  different  position  from  other  illegitimate children. Forms of legal protection can be in the form of administrative records and other rights related to lineage, inheritance, marriage guardian, livelihood from his father.
Keywords: Reconstruction; Judgment; Sirri's Son.

## Abstrak
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  perkembangannya  tidak  efektif  dalam  implementasinya. Untuk  itu  perlu  direkonstruksi  agar  dapat  memberikan  kepastian  hukum  yang  berkeadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif  dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan hukum progresif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah  dalam  hukum  progresif  anak  yang  lahir  akibat  perkawinan  sirri  mempunyai  kedudukan yang  berbeda  dengan  anak  luar  kawin  lainnya.  Bentuk  perlindungan  hukum  dapat  berupa pencatatan secara administratif dan hak-hak lain yang berkaitan dengan nasab, kewarisan, wali nikah, nafkah dari ayahnya.
Kata Kunci : Rekrontruksi; Putusan; Anak Sirri.

## A.   Pendahuluan
Perkawinan  sirri  merupakan  perkawinan  yang  sah  menurut  agama,  tetapi  tidak  sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 tentang  Perkawinan  (UUP).  Perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  bertentangan  dengan    Pasal  2 UUP  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  merupakan  bentuk perkawinan  yang  secara  formal  tidak  sah.  Akibat  perkawinan  yang  tidak  sah  maka  anak  yang dilahirkanpun mempunyai status tidak sah sebagaimana diatur Pasal 42 UUP.  Sebelum putusan Mahkamah  Konstitusi  (MK)  anak  ini  hanya  mempunyai  hubungan  keperdataan dengan  ibunya
1 Hasil penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yang dianalisis secara kualitatif.
dan keluarganya.  Namun pasca putusan MK RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012.  Rumusan  Pasal  43  ayat  1  UUP  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
Pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tentu  berimplikasi  terhadap  anak  anak  yang  lahir  di luar perkawinan. Anak yang lahir diluar perkawinan bisa karena perzinahan, pemerkosaan atau akibat dari perkawinan sirri.  Perkawinan sirri sah menurut agama (Irfan Isami, 2017), sehingga harus direkonstruksi agar anak yang dilahirkan mendapat perlindungan hukum. Ketegasan MK ini  pada  prinsipnya  merupakan  pemberikan  perlindungan  hukum  dan  pemberikan  kepastian hukum yang berkeadilan terhadap anak luar kawin meskipun perkawinan orang tua biologisnya masih dipertentangkan. Perlindungan hukum ini penting dalam rangka memberikan rasa keadilan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, Ketidakadilan ini terlebih terhadap anak yang lahir akibat  perkawnan  sirri  yang  secara  agama  diangap  sah  dan  sosiologis  dapat  diterima  oleh masyarakat  tetapi  secara  administrasi  belum  ada  kepastian  hukum.  Ketidakadilan  ini  terus berkembang dan anak sirri dianggap mempunyai kedudukan yang berbeda di mata hukum baik dalam  hal  kewarisan  maupun  dalam  kaitanya  dengan  pencatatan  administrasi.  Anak  akibat perkawinan  sirri  juga  dipersamakan  dengan  anak  luar  kawin  lainnya,  sementara  dalam kelahirannya  mempunyai  perbedaan  dengan  anak  luar  kawin.  Anak  perkawinan  sirri kelahirannya  diawali  dengan  prosesi  perkawinan  sedangkan  anak  luar  kawin  (zina)  tidak didahului dengan proses tersebut.
Eksistensi  anak  yang  lahir  akibat  perkawinan  sirri  dianggap  sah    secara  agama  sehingga berbeda  dengan  anak  luar  kawin  lainnya  tetapi  secara  administrasi  belum  memiliki  kepastian hukum.  Sehingga  seringkali  anak  diterlantarkan  atau  ditinggalkan  oleh  ayahnya  (Muksalmina, 2020). Di sisi lain anak dari perkawian sirri secara sosiologis dapat diterima masyarakat dalam arti  keberadaan  anak  dan  orang  tuanya  dianggap  sebagai  sebuah  keluarga.  Keluarga  mereka bukan  keluarga  yang  kumpul  kebo  tanpa  ikatan  apapun  tetapi  mereka  sebagai  keluarga  yang keabsahannya diakui oleh agama. Mereka menikah  menurut  dengan ajaran islam yang berasal dari Allah dan RosulNya (Sri Asuti A Samad, 2020). Hal ini  berbeda dengan anak luar kawin lainnya seperti anak yang lahir dari perzinahan atau akibat pemerkosaan. Anak anak yang lahir akibat  perzinahan    dipandang  sebelah  mata  oleh  masyarakat    bahkan  terkadang  mereka dikucilkan. Oleh karena itu tidak tepat apabila anak dari perkawinan sirri dipersamakan dengan anak  dari  hasil  perzinahan.  Dalam  kaitanya  dengan  putusan  MK  anak  yang  lahir  akibat perkawinan  sirri  seharusmya  mendapatkan  perlindungan  hukum  baik  secara  materiil    maupun secara hukum formal. Putusan MK dapat dijadikan dasar karena  telah memberikan tafsir yang berisi, petunjuk atau pedoman  yang secara hukum konstitusional (conditionally constitusional) (Pristiwiyanto, 2019). Pengakuan legal formal ini diperlukan karena anak dari perkawinan sirri dapat dinasabkan kepada ayahnya atau kalau meminjam istilah dari mahkamah konstitusi mereka bisa membuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi diakui oleh ayah biologisnya. Artinya secara formal putusan mahkamah konstitusi ini mengikat terhadap anak akibat perkawinan sirri. Dalam  perspektif  hukum  progresif  menjalankan hukum  tidak  sekedar  teks  dalam  rumusan pasal  pasal    tetapi  harus  melihat  semangat  dari  makna  dari  undang  undang  itu  sendiri  dan bagaimana manusia itu memaknainya (Satjipto Raharjo, 2006). Pemaknaan hukum tidak hanya hanya  memaknai  undang  undang  tetapi  harus  memberikan  kebenaran  dan  keadilan.  Pada prinsipnya  hukum  tidak  bisa  bekerja  sendiri  tetapi  hukum  membutuhkan  aparatur  penegak hukum yang menjalankannya atau orang dengan budaya hukumnya untuk menggerakkan hukum agar  dapat  berjalan  secara  efektif.  Penegakan  hukum  tidak  boleh  dengan  menggunakan  kaca mata  kuda  tetapi  juga  harus  menekankan  pada  faktor  manusia  karena  hukum  bekerja  untuk manusia (I Gede AB Wirainata, 2009). Hukum progresif merupakan konsep hukum yang sarat dengan moralitas dengan tujuan kebahagiaan masyarakat, sehingga hukum progresif akan tampil untuk  melindunngi  kaum  termarjinalkan.  Hukum  progresif  terpanggil  untuk  memberikan
perlindungan hukum agar Indonesia mempunyai  hukum  yang ideal  (Sudjito, 2012). Berkaitan dengan putusan MK tentu anak sebagai akibat dari perkawinan sirri secara moral hukum harus mendapatkan  perlindungan  demi  mewujudkan  kepastian  hukum  dan  keadilan.  Untuk mewujudkan  perlindungan  hukum  progresif  terhadap  anak  dari  perkawinan  sirri  maka  perlu direkonstruksi  tentang  substansi  hukum,  struktur  hukum  dan  kultur  hukum  dalam  masyarakat (Friedman,  1984).  Ketiga  hal  ini  akan  saling  mempengaruhi  untuk  menciptakan  efektifitas hukum agar sistem hukum dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki.
Semangat  Mahkamah  Konstitusi  ini  tidak  diimbangi  dalam  implementasinya.  Sampai  saat ini  negara  baik  eksekutif  maupun  yudikatif  belum  mengimplementasikan  dalam  kehidupan bernegara hal ini terlihat belum adanya persamaan  persepsi dalam mensikapi terhadap putusan mahkamah  konstitusi  tersebut.      Hasil  penelitian  Budiarti  menyimpulkan  bahwa  belum  ada pengakuan pencatatan nama ayah di akta kelahiran oleh kantor kependudukan dan catatan sipil (Budiarti, 2017) dan para yurispun terkesan ragu ragu dalam memberikan putusan yang berkaitan dengan implementasi terhadap status anak yang lahir akibat perkawinan sirri dari orang tuanya. Hal ini dapat terlihat juga dalam putusan Mahkamah Agung nomor 329 K/AG/2018 yang intinya menyatakan    bahwa  anak  yang  lahir  akibat  perkawinan  tidak  sah  merupakan  anak  tidak  sah. Hasil  penelitian  Zaidah  Nur  Rosidah  menyimpulkan  hakim  pengadilan  negeri  menganggap putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal  2 ayat (1) dan ayat (2) dan terhadap anak  luar  kawin  telah  diatur  dalam  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata). Sedangkan  Hakim  pengadilan  agama  menganggap  putusan  mahkamah  konstitusi  bertentangan dengan  konsep  nasab,  wali  nikah  dan  waris.  Putusan  pengadilan  negeri  Jakarta  selatan  nomor 586/Pdt.G/2014/PN  Jaksel,  yang  pada  intinya  menyatakan  anak  luar  kawin  mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya  melalui tes DNA (Monica Putri MC, 2016).
Dari  hasil  penelitian  itu,  terdapat  perbedaan  terhadap  status  anak  pasca  putusan  MK, sementara  disisi  lain  satus  anak  perlu  mendapatkan  kepastian  hukum  yang  berkeadilan.  Tidak ada  persamaan  semangat  untuk  melindungi  anak  luar  kawin  sehingga  perlu  dilakukan rekonstruksi hukum terhadap norma norma hukum positif melalui pendekatan hukum progresif. Rekonstruksi  hukum  dengan  pendekatan  hukum  progresif  merupakan  merupakan  tulisan  yang berbeda  dengan  tulisan  tulisan  sebelumnya  dan  belum  pernah  ada  yang  menulis.  Rekonstruksi (Pius  Partanto,  2001)  hukum merupakan  proses membangun  kembali  subtansi  hukum, struktur hukum maupun kultur hukum yang telah ada agar berfungsi sebagaimana seharusnya. Semangat dalam  rekonstruksi  hukum  ini  adalah  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  terhadap  anak akibat  perkawinan  sirri.  Penataan  kembali  ini  terinspirasi  pemikiran  Satjipto  Rahardjo  dengan hukum progesifnya yang mengemukakan bahwa "hukum untuk manusia", karena pada dasarnya manusia  itu  baik  sehingga  manusialah  yang  menentukan  (Satjipto  Rahardjo,  2008).  Semula faktor  hukum  maka  harus  digeser  menjadi  faktor  manusia  Karena  hukum  bukan  sesuatu  yag mutlak  tetapi  selalu    "dalam  proses  menjadi  ( law  as  process,  in  Law  making) ”  yaitu  dalam rangka mewujudkan hukum yang adil dan memberikan kesejahteran pada masyarakat (Mahmud Kesuma, 2009). Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah merekonstruksi dengan pendekatan hukum  progresif  tentang  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  lahir  sebagai  akibat dari perkawinan sirri pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010  dan untuk mengetahui  kedudukan  anak    yang  lahir  sebagai  akibat  perkawinan  sirri  pasca  putusan mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010.

## B.   Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif pendekatan Yuridis Normatif (Ronny Hanitijo Soemitro,  1984)  dalam  arti  sempit  yaitu  merupakan  penelitian  dengan  mempergunakan  teknik dan  metode  yang  biasa  digunakan  dalam  penelitan  hukum  yaitu    mendeskripsikan  dan sinkronisasi  peraturan  perundangan  yang  berlaku  (Winarno  Surahmad,  1982).  Dengan  sumber data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Yang
selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  untuk  mengungkap  fenomena  terhadap  anak  yang  lahir dari perkawinan sirri.
Bahan hukum primer  berupa putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan peraturan perundangan yang melingkupinya dan  bahan hukum sekunder berasal dari data-data yang di dapat dari buku buku, hasil penelitian, jurnal  yang berhubungan dengan anak sebagai akibat perkawinan sirri.

## C.   Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1.   Perlindungan Hukum Progresif  terhadap Anak Akibat Perkawinan Sirri
Setidaknya  ada  3  komponen  yang  terkandung  dalam  hukum  sebagai  sebuah  sistem  yang dibutuhkan dalam upaya melindungi anak akibat perkawinan sirri yaitu berupa struktur hukum, substansi  hukum  dan  budaya  hukum,  kesemuanya  harus  saling  mendukung  terciptanya penegakan  hukum  yang  baik  dalam  masyarakat  (Warasih,  2005).  Subtansi,  struktur  dan  kultur akan saling mempengaruhi di dalam penegakan hukum artinya efektif atau tidaknya hukum dapat dilihat  dari  ketiganya  Substansi,  struktur  dan  kultur.  Harapannya  penegakan  hukum  dapat menciptakan  kehidupan  penuh  kenyamanan  dan  menciptakan  ketertiban  serta  kedamaian. Perlindungan  hukum    terhadap  anak  sirri  ini  penting  karena  perkawinan  orang  tuanya  sah menurut agama (Sri Asuti A Samad, 2020) sehingga harus diberikan  kejelasan tentang status si anak  sirri.  Pengakuan  hukum tersebut  untuk  memberikan jaminan kepada  anak  sirri  atas  masa depannya,  hal ini dimungkinkan sebab anak sirri  juga mempunyai hak asasi manusia layaknya anak yang lain.  Apabila tidak diberikan perlindungan hukum maka  masa depan  si anak akan terlantar  dan  tidak  dapat  berkembang  karena  terdapat  beban  psikologis.  Beban  psikologis  ini jangan  ditambah  beban  ekonomi  dan  beban  hukum  yang  harus  ditanggug  oleh    si  anak.  Oleh karena  itu  rekonstruksi  hukum  ini  sebagai  bagian  untuk  memberikan  perlindungan  hukum terhadap anak agar terkurangi beban  beban yang yang harus ia tanggung.
Secara  subtansi  hukum,  Putusan  MK  telah  memberi  pedoman  anak  sirri  mendapat perlindungan hukum (Pristiwiyanto, 2019), bahkan secara tekstual rumusan dalam Pasal 43 ayat (1)  telah  di  ubah  sesuai  kepentingan  pemohon  yang  akhirnya  berimplikasi  pada  masyarakat. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini maka secara legal formal  Pasal 43 (1) UU Nomor 1 Tahun  1974  jo.  UU  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perkawinan,  telah  memberikan  keadilan terhadap anak luar kawin khususnya anak sirri. Terhadap anak dari perkawian sirri justru akan lebih  mudah  di  dalam  membuktikannya  karena  orang  tua  mereka  telah  menikah  secara  sah menurut agama sehingga ayah biologisnya tentu telah mengakuiya, kecuali li’an. Hal ini berbeda apabila anak luar kawin dari hasil kumpul kebo (zina)  yang tanpa diikat oleh perkawinan agama, maka apabila ingin ayah biologis mengakui maka si anak harus membuktikan dalil dalilnya yaitu dengan  tes  DNA.  Pada  dasarnya  ada  perbedaan  mendasar  antara  anak  luar  kawin  dari perkawinan sirri dengan anak dari perzinahan, anak sumbang. Secara sosiologis anak perkawinan sirri  lebih  mudah  diterima  dalam  masyarakat,  mereka  tidak  mendapatkan  stigma  buruk  buruk dari masyarakat. Berbeda dengan anak dari perzinahan, anak sumbang tentu mendapatkan stigma buruk dari masyarakat, meskipun keberadaaan mereka karena kesalahan orang tuanya, seringkali diterlantarkan oleh ayahnya (Muksalmina, 2020).
Penelantaran anak luar kawin tentu tidak boleh terjadi karena sangat merugikan anak yang mengharapkan masa depan yang lebih baik  sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum. Pemberian perlindungan hukum diharapkan bisa menjembatani masyarakat dalam menyelesaikan masalah tersebut sehingga tercapai keadilan. Dalam kaitannya dengan  anak dari perkawinan sirri maka peran struktur hukum akan sangat penting karena struktur hukumlah yang akan mengawal terhadap  putusan  MK  tersebut.  Struktur  hukum  meliputi  aparatur  penegah  hukum,  pelaksana undang  undang  (eksekutif)  maupun    pihak  pihak  yang  terlibat  dalam  melakukan  penegakan hukum  agar  lebih  efektif.  Aparatur  penegak  hukum  juga  harus    memiliki  komitmen  dalam
berkontribusi  melindungai  anak  sirri.  Aparatur  penegak  hukum  dalam  hal  ini  adalah  eksekutif dan yudikatif yang menilai, memaknai dan sekaligus menjalan putusan  mahkamah konstititusi. Oleh karena itu dalam mengkonstruksikan hukum maka harus tidak sekedar tekstual saja tetapi harus  melihat  semangat  diputuskannya  status  anak  luar  kawin.  Semangat  putusan  mahkamah konstitusi ini sejalan dengan hukum progresif. Semangat yang dijiwai hukum progresif ini akan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan terhadap anak sirri.
Penegakan hukum terhadap putusan MK ini membutuhkan komitmen aparatur negara baik di  eksekutif  maupun  di  yudikatif.  Semangat  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  anak  dari perkawinan  sirri  merupakan  sebuah  keniscayaan  karena  mereka  adalah  yang  akan  melakukan eksekusi terhadap aturan hukum yang telah mengikat. Bagi eksekutif harus segera mengeluarkan keputusan  sebagai  pelaksanaan  dari  putusan  MK,  baik  dengan  mengeluarkan  peraturan pemerintah, keputusan presiden ataupun di tingkat daerah agar kedudukan anak dari perkawinan sirri  menjadi  jelas.  Bagi  yudikatif  harus  memberikan  putusan  yang  tidak  bertentangan  dengan putusan MK.  Putusan MK merupakan putusan yang mengikat tidak hanya hakim saja tetapi juga mengikat  terhadap  seluruh  masyarakat.  Keputusan  MK  harus  didukung  oleh  sistem ketatanegaraan yang membutuhkan peran struktur hukum dan budaya hukum dalam masyarakat sehingga  akan  memberikan  kepastian  hukum  (Jawahir  Tantowi,  2001).  Budaya  hukum  juga memegang peran penting dalam menciptakan efektifitas dibandingkan studi hukum yang hanya membicarakan  historis  saja    (Lawrence  M.Friedman  &  Stewart  Macaulay,  1977).  Historisitas hukum  akan  dijadikan  pengalaman  berhukum  masyarakat,  pengalaman  yang  baik  tentu harapannya pengalaman itu tidak akan terulang. Pengalaman yang baik tentu akan menjadi cara berhukum  yang  lebih  baik.  Pengalaman  pengalaman  berhukum  dapat  dijadikan  sebagai  bahan evaluasi  terhadap  bagaimana  berhukum  atau  berperilaku  yang  berbudaya. Satjipto  Rahard jo (Satjipto Rahardjo, 1980) menyatakan bahwa budaya hukum  merupakan landasan  berjalannya hukum positif karena berkaitan dengan nilai nilai atau pandangan yang dihayati oleh masyarakat.
Secara  sosiologis  anak  dari  perkawinan  sirri  dapat  diterima  oleh  masyarakat.  Masyarakat beranggapan  anak  anak  tersebut  secara  agama  telah  sah,  apalagi  dalam  kultur  masyarakat tradisional  di  daerah  tertentu    banyak  yang  melakukan  pernikahan  sirri  (Supriyadi,  2017) biasanya  pernikahan  tersebut  dilakukan  di  depan  seorang  kyai.  Pernikahannya  ini  seperti pernikahan  di  bawah  tangan  artinya  pernikahannya  tanpa  dicatatkan  di  kantor  urusan  Agama oleh pejabat yang berwenang. Perkawinan yang dilakukan di depan kyai inilah oleh masyarakat dianggap  telah  sah,  karena  kyai  adalah  tokoh  agama  setempat  yang  sering  dimaintai  nasehat nasehat  keagamaan. Inilah kemudian masyarakat lebih bisa menerima kehadiran anak sirri. Kyai sebagai  tokoh  masyarakat  dijadikan  teladan  bagi  masyarakat  sekitar,  sehingga  nasehat nasehatnya akan dikuti juga oleh masyarakat, apalagi dalam masyarakat yang memiliki tipologi kharismatik  tradisional.  Oleh  karena  itu  adalah  wajar  apabila  seorang  kyai  yang  menikahkan tanpa dicatatkan maka anak yang dilahirnya juga diterima oleh masyarakat. Anak ini mendapat pengakuan  oleh  masyarakat  dalam  pergaulan  atau  dalam  berbagai  acara  yang  dibuat  oleh masyarakat.
Mahkamah Konstitusi  putusannya bersifat  general artinya tidak hanya berlaku bagi orang yang mengajukan permohonan uji materiil yang kasuistik individual hal ini sesuai dengan Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 57 ayat (1) UUMK, sehingga putusan ini berlaku bagi seluruh masyarakat. Putusan  ini  mengikat  juga  terhadap  para  aparatur  penegak  hukum  dan  baik  di  lingkungan yudikatif  maupun  di  lingkungan  eksekutif.  Tetapi  terkadang  para  yuris  ataupun  eksekutif  ada keragu raguan dalam mengimplementasikan putusan MK dengan berbagai alasan. Alasan yang sering  muncul  adalah  putusan  MK  belum  ditundaklanjuti  dengan  peraturan  pemerintah  atau peraturan teknis dalam pengadminitrasianya. Oleh karena itu dalam memahami putusan ini tidak sekedar  secara  substansi  tetapi  secara  struktural  harus  mampu  menjalankan  norma  yang  telah mengikat.  Secara kultural  putusan MK harus dipahami dari  berbagai aspek baik itu sosiologis, psikis.  Tujuan  akhirnya  adalah  memberikan  keadilan  dan  kepastian  hukum  terhadap  anak  dari
perkawina  sirri.  Hal  ini  lah  yang  dikehendaki  dalam  hukum  progresif.  Dengan  pendekatan hukum progresif diharapkan akan tercapai keadilan sebagaimana yang dikehendaki masyarakat.
Dalam  perspektif  hukum  progresif  pencatatan  perkawinan  dapat  dilihat  dalam  dua persepektif Pertama, Pencatatan  perkawinan  merupakan  tanggung  jawab  negara  sebagai sebuah negara demokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. Kedua, Pencacatan  merupakan  bentuk  administrasi    agar  mereka  yang  telah  melangsungkan perkawinan  mempunyai  bukti  otentik.  Bukti  otentik  ini  yang  dapat  digunakan  untuk membuktikan  bahwa  telah  terjadi  perkawinan.  Bukti  otentik  akan  memberikan  perlindungan kepada setiap pemegangnya sehingga hak hak yang terjadi setelah perkawinan akan terlindugi. Pembuktian ini juga dapat digunakan terhadap asal usul anak setelah perkawinan artinya terdapat kepastian hukum tentang status anak sebagaimana telah diatur dalam UUP. Tetapi apabila tidak mempunyai  bukti  akta  perkawinan  maka  asal  usul  anak  harus  dibuktikan  terlebih  dahulu  di pengadilan,  hal  ini  diatur  Pasal  55  UUP  No.  1/1974.  Asal  usul  anak  yang  orang  tuanya  tidak mempunyai  akta  otentik  berupa  akta  nikah  maka  pengadilannya  yang  akan  memutuskan(Boy Yendra  Tamin,  2019).  Untuk  membuktikan  ini  membutuhkan  waktu  dan  proses  pengadilan sehingga status anak menjadi jelas.
Semangat mahkamah konstitusi adalah melindungi anak luar kawin artinya hubungan anak dengan orang tuanya dapat diperoleh melalui perkawinan dan dapat diperoleh di luar perkawinan dengan  pembuktian  dengan  tes  DNA  antara  si  anak  dengan  orang  tuanya  khususnya  dengan ayahnya.  Hubungan  anak  dengan  orang  tuanya  di  luar  perkawinan  masih  menjadi  perdebatan baik  dari  kalangan  akademisi,  ulama  maupun  oleh  masyarakat  umum.  Hal  ini  berbeda  apabila dibandingkan  dengan  anak  sirri  (Supriyadi,  2016).  Perbedaan  ini  karena  anak  yang  lahir  dari perkawinan  sirri  secara  sosiologis  dapat  diterima  oleh  masyarakat  dan  secara  agama  telah memenuhi syarat rukunnya perkawinan. Semangat mahkamah konstitusi harus diikuti semangat para  hakim  perdata  yang  memberikan  putusan  yang  berkaitan  dengan  anak  akibat  perkawinan sirri.  Apabila  hakim  mempunyai    semangat  yang  sama  dengan  mahkamah  konstitusi  maka potensial anak yang lahir dari perkawinan sirri sebagai anak yang sah menurut hukum. Pemikiran ini bertolak dari perkawinan orang tuanya adalah telah dilakukan menurut agama meskipun tidak dicatatkan.  Sehingga  dengan  pengakuan  dengan  putusan  oleh  pengadilan  ini  maka  status  anak akan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.
Terdapat  beberapa  alternatif  dalam  penyelesaiannya  secara  hukum .  Pertama ,  apabila perkawinan  orang  tua  dari  anak  dilakukan  sebelum  berlakunya  UUP  maka  dapat  dilakukan dengan  istbat  nikah  yang  diputuskan  oleh  pengadilan.  Dengan  itsbat  nikah  maka  perkawinan orang  tuanya  menjadi  sah  karena  dapat  dicatatkan  hal  ini  tentu  berakibat  terhadap  anak  yang dilahirkan  yaitu  menjadi  anak  sah .    Kedua ,  apabila  perkawinan  dilakukan  setelah  UUP  maka hakim harus berani menggali nilai nilai yang hidup di masyarakat sebagaimana diatur oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  tentang Kekuasaan Kehakiman yang intinya “ hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” Dengan  penetapan  melalui  pengadilan  baik  memalui istbat  nikah  maupun  dengan menggali  hukum  oleh  hakim  ( rechvinding )  maka  kedudukan  anak  dari  perkawinan  siri  dapat mempeoleh keadilan dan kepastian hukum.
Kepastian  hukum  ini  yang  dapat  dijadikan  dasar  bagi  kantor    cacatan  sipil  dan kependudukan untuk mencantumkan status ayah dalam akta kelahiran. Secara agama perkawinan orang  tuanya  telah  dilakukan  menurut  syarat  dan  rukunnya  perkawinan  maka  terdapat  nasab antara anak dengan ayahnya. Pencatatan perkawinan hanya merupakan pembuktian bahwa benar benar telah terjadi perkawinan (Neng Djubaidah, 2012). Hal ini yang berimplikasi terhadap anak yang lahir dari perkawinan sirri dalam melakukan pencatatan dalam akta kelahiran sebagaimana diatur  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  Pasal  27 menyatakan  ”setiap  kelahiran  wajib  dilaporkan  oleh  penduduk  kepada  instasi    pelaksana setempat palingf lambat 60 hari sejak kelahiranya”  Selanjutnya penerbitan akte kelahiran diatur
dalam  Pasal  52    ayat  (1)  Peraturan  Presiden  Nomor  25  Tahun  2008  yang  pada  intinya  harus memenuhi  syarat  berupa  :  “surat  kelahiran    dari  dokter/bidan,  nama  dan  identitas  saksi,  kartu keluarga, kartu tanda penduduk orang tua dan kutipan akta nikah orang tua”. Kutipan akta nikah orang  tua  inilah  yang  menyulitkan  anak  dari  perkawinan  sirri  untuk  memperoleh  pengakuan. Apabila perkawinan orang tuanya dilakukan sebelum UUP maka dapat meminta istbat nikah ke pengadilan. Problem krusialnya adalah apabila perkawinan orang tua dilakukan setelah UUP dan tidak  dicatatkan.  Maka  hal  ini    eksekutif  dapat    mengimplementasikan  hukum  progresif  agar anak  bisa  memperoleh  keadilan.  Semagatnya  haruslah  sama  dengan  semangat  mahkamah konstitusi    yaitu  semangat  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  lahir  dari perkawinan sirri.
Hal  ini  tentu  berbeda  dengan  anak  luar  kawin  seperti  anak  yang  lahir  dari  perzinahan ataupun anak sumbang yang telah mendapat perlindungan hukum baik dari mahkamah konstitusi maupun dalam KUHPerdata. Anak luar kawin sebagaimana dalam pasal 280 KUHPerdata yang menyatakan  “dengan  pengakuan  yang  dilakukan  terhadap    seseorang  anak    luar  kawin  maka hubungan hukum antara  anak dan bapak atau ibunya”. Bahkan  dalam Pasal 283 KUHPerdata menyatakan  “anak  luar kawin  memperoleh  hak waris  dari  orang  tuanya    meskipun  tidak  lebih banyak  dari  anak  sah”  Termasuk  anak  luar  kawin  dapat  menikmati  warisan  dari  hibah  wasiat orang tuanya Pasal 908 KUHPerdata (J. Satrio, 2007). Demikian halnya dengan anak sumbang di mana  perkawinan  orang  tuanya  ada  hubungan  darah  ataupun  larangan  perkawinan.  Terhadap anak sumbang terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 273 KUHPerdata Jo. Pasal 30 ayat (2)  KUHPerdata  dapat diakui sehingga menjadi anak sah, pengecualian ini tidak berlaku bagi anak  hasil perzinahan. Bahkan seandainya anak sumbang karena sesuatu hal orang tuanya telah  menikah  dan  dicatatkan  menurut  UUP  yang  kemudian  diketahui  adanya  larangan perkawinan  atau  ada  penghalang  untuk  melakukan  perkawinan  maka  anak  sumbang  juga merupakan anak sah meskipun terjadi pembatalan perkawinan. Kedudukan anak dari pembatalan perkawinan  tidak  menyebabkan  batalnya  kedudukan  anak  sebagai  anak  sah  meskipun perkawinan  orang  tuanya telah dibatalkan  oleh pengadilan    sebagaimana  dalam  Pasal  28  UUP (Feity  Meiryana,  2018).    Tidak  menyebabkan  putusnya  hubungan  antara  orrang  tua  dan  anak meskipun ada pembatalan  diatur juga dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan ”batalnya perkawinan tidak  memutuskan    hubungan  hukum  antara anak dengan orang  tuanya” Dengan demikian anak sirri  harus dimaknai mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan ayahnya  sehingga  membawa  konsekuensi  hukum  yang  berkaitan  dengan  hadhonah,  nasab maupun  kewarisannya,  tentu  hal  ini  harus  harus  ada  pembuktiannya  secara science meskipun telah memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya.

## 2. Rekonstruksi Kedudukan Anak Akibat Perkawinan Sirri
Putusan  mahkamah  konstitusi  tentu  berimplikasi  terhadap  kedudukan  anak  akibat perkawinan  sirri  baik  yang  berkaitan  dengan  hak  nafkah  anak,  wali  nikah,  nasab  maupun terhadap  hak  kewarisan  anak  sirri.  Secara  normatif  semangat  putusan  MK  melindungi  secara legal  formal  hukum  terhadap  anak  sirri.  Kedudukan  anak  akibat  perkawinan  sirri  di  samping berpedoman  pada  putusan  MK  juga  melihat  dari  realitas  sosial  masyarakat  yang  lebih  dapat menerima  anak    sirri  dibanding  dengan  anak  zina.  Anak  sirri  dalam  pandangan  masyarakat dianggap seperti anak sah karena orang tuanya dinikahkan oleh tokoh agama setempat, sehingga dalam pandangan masyarakat anak ini juga harus diakui keberadaannya. Bahkan anak baik laki laki maupun perempuan berhak memperoleh warisan apabila ayah dan ibunya meninggal dunia (Didi  Sukardi,  2015).  Meskipun  perkawinan  orang  tuanya  masih  dipersengketakan  artinya terdapat  perbedaan  pendapat  tentang  sahya  perkawinan  sebagaimana  dalam  pasal  2  UUP. Pendapat pertama, perkawinan  tanpa  dicatatkan  tetap  sah  alasanya  pencatatan  sama  dengan pencatatan  peristiwa  penting  lainnya  yang  harus  dilakukan  pencatatan  seperti  pencatatan kelahiran  atau  kematian  sehingga  pencatatan  tidak  menentukan  keabsahan  perkawinan  tetapi
hanya pencatatan administratif. Kedua ,  bahwa pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUP adalah satu kesatuan sehingga perkawinan disamping dilakukan sesuai agama dan kepercayaan maka harus dilakukan  pencatatan.  Rumusann  Pasal  2  ini  tidak  boleh  saling  meniadakan  disamping  itu pencacatan  merupakan  alat  bukti  otentik  untuk  membuktikan  terjadinya  peristiwa  perkawinan (Supriyadi, 2015). Namun demikian dalam putusan MK telah menolak permohonan uji materiil terhadap  Pasal  2  UUP  yang  intinya  pemohon  memohon  kepada  Mahkamah  Konstitusi  untuk menyatakan  “sahnya  perkawinan  dilakukan  menurut  agama  dan  kepercayaannya  tanpa kewajiban  untuk  dicatatkan”.  Penolakan  oleh  MK  terhadap  Pasal  2  UUP  menunjukan  bahwa pasca putusan MK maka tiap tiap perkawinan wajib didaftarkan.
Mahkamah  konstitusi  dalam  pertimbangannya  memisahkan  antara  perkawinan  yang  tanpa dicatatkan  dengan  kedudukan  anak  luar  kawin,  artinya  meskipun  perkawinan  orang  tua  masih disengketakan  tetapi  semangat  untuk  memberikan  perlindungan  anak  luar  kawin  merupakan keniscayaan.  Semangat  inilah  yang  harus  dikonsruksikan  terhadap  kedudukan  anak  dari perkawinan  sirri.  Sebenarnya  anak  luar  kawin  telah  diatur  dalam  Pasal  280  KUHPerdata  dan Pasal  863  KUHPerdata.  Menurut  KUHPerdata  anak  luar  kawin  terbagi  menjadi  tiga  golongan yaitu anak luar kawin, anak zina dan anak sumbang. Anak luar kawin ini meliputi anak dari hasil hubungan  antara    perempuan  dengan  laki    laki  yang  masing  masing  atau  salah  satu  tidak mempunyai suami atau istri. Anak  zina merupakan hasil hubungan  dilakukan oleh perempuan dan  laki  laki  yang  salah  satunya  telah  menikah  dengan  orang  lain.  Sedangkan  anak  sumbang merupakan hasil hubungan perempuan dan laki laki yang terdapat hubungan darah atau terdapat halangan perkawinan.
Apabila  dicermati  putusan  MK  maka  mengandung  penafsiran  yang  sangat  luas  jika dikaitkan  dengan  UUP,  P ertama ,  anak  sirri  (memenuhi  rumusan  pasal  2  ayat  (1) tetapi    tidak sesuai dengan  pasal 2 ayat (2). Kedua , anak yang lahir di luar perkawinan sirri misalnya anak zina, anak sumbang, anak hasil “kumpul kebo”  tidak memenuhi rumusan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Jika dilihat dari aspek “ maqashid al-syari’ah” hal ini bertentangan dengan  semangat “ hifdz  al-Nafs,  hifdz  al-Nasl dan hifdz  al-Din”. Yang  prinsipnya memelihara  dan  memberikan perlindungan  harus  sesuai  dengan agama.  Tidak  dibedakannya anak  luar  kawin  dalam putusan MK ini lah yang kemudian Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa MUI  No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya yang dinyatakan bahwa “anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafaqoh dengan lelaki yang  menyebabkan  kelahirannya”.  Penolakan  Majelis  Ulama  Indonesia  tidak  menyebutkan tentang  anak  sirri  sehingga  dapat  dimaknai  bahwa  anak  sirri  mempunyai  kedududukan  yang berbeda  dengan  anak  luar  kawin  lainnya.    Putusan  MK  dianggap  “over  dosis”.    Artinya mahkamah  konstitusi  telah  memasuki  urusan  agama  yang  sebenarnya  bukan  menjadi wilayahnya.  Memutuskan  sebuah  norma  hukum  harus  juga  mempertimbangkan  norma masyarakat  agar  hukum  yang  diciptakan  dapat  ditaati  masyarakat.  Hukum  yang  tidak  sesuai dengan  norma  dalam  masyarakat  pasti  akan  ditolak  oleh  masyarakat  atau  setidaknya  hukum tersebut tidak akan dapat berlaku secara efektif.
Perkawinan  merupakan  kebutuhan  dasar  manusia  untuk  membentuk  rumah  tangga  yang bahagia  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  (Tengku  Erwinsyahbana,  2012).  Perkawinan yang sesuai dengan agama maupun keyakinannya  setidaknya telah sesuai juga dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) UUP. Perkawinan ini seharusnya  anak dapat memperoleh haknya yaitu nasab, wali nikah,  waris maupun nafkah dari orang tuanya.  Jika mencermati fatma MUI, tentu tidak didapatkan terhadap anak yang lahir karena perzinahan, anak sumbang maupun anak luar kawin lainnya.    Kelebihan  anak  sirri  adalah  mereka  lahir  dari  perkawinan  menurut  agama  dan kepercayaannya  meskipun  tidak  dicatatkan    sebagaimana  diamanatkan  dalam  pasal  2  ayat  (2) UUP.  Sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  lahir  akibat  perkawinan  sirri maka seharusnya mendapatkan status yang sama dengan anak sah  dari orang tuanya baik dari ibu maupun dari ayahnya.
Jika  dalam  hukum  KUHPerdata  terdapat  perbedaan  dalam  hak  kewarisan  antara  anak  sah dan anak luar kawin maka   terhadap anak akibat dari  perkawinan sirri  tidak demikian. Karena anak dari perkawinan sirri mempunyai kedudukan yang sama dengan anak sah. Apabila anak sah mendapatkan hak atas nasab, waris, wali nikah, nafkah dari ayahnya maka seharusnya anak dari perkawinan  sirri  juga  demikian.  Status  kelahiran  anak  akibat  perkawinan  sirri  tentu  bukan kesalahan  si  anak  tetapi  kesalahan  atau  kelalaian    orang  tua  yang  tidak  melakukan  pencatatan perkawinan, sehingga kesalahan orang tua tidak dapat dibebankan kepada anak sirri. Dalam hal kewarisan  anak  dari  perkawinan  sirri  juga  mempunyai  hak  atas    harta  pewaris  yang  telah meninggal  dunia  (Islamiyati,  2015).  Pemberian  warisan  dianggap  mempunyai  nilai  ekonomis bagi ahli waris (Nur Aksin, Rahmat Robi Waliansyah, 2020). Putusan MK harus dipahami secara lex generalis oleh karena itu perlu aturan pelaksanaan demi memberikan perlindungan anak dari perkawinan sirri yang akan menjustifikasi terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tetapi secara agama dinyatakan sah.

## D.   Simpulan dan Saran
Dari  data-data  yang  telah  dianalisis  dalam  hasil  penelitian  ini  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut: Pertama , pendekatan hukum progresif memberikan perlindungan hukum  baik secara  yuridis  maupun  sosiologis  terhadap  anak  yang  lahir  akibat    perkawinan  sirri.  Secara yuridis  pasca  putusan  mahkamah  konstitusi,  anak  yang  lahir  akibat  perkawinan  mempunyai kedudukan yang sama dengan anak sah sehingga mempunyai hak dan kewajiban yang sama di muka hukum. Secara sosiologis  anak tersebut dapat diterima oleh masyarakat tanpa dibedakan status  perkawinan  orangtuanya.  Oleh  karena  itu secara  administrasi  berhak  diperlakukan  sama dengan anak sah khususnya dalam pencatatan administrasi kependudukan dan akta kelahirannya.
Kedua, pasca-putusan  mahkamah  konstitusi  kedudukan  anak  yang  lahir  sebagai  akibat perkawinan  sirri  berbeda  dengan  anak  luar  kawin  lainnya  baik  berkaitan  nafkah,  wali  nikah, nasab  maupun warisan.  Anak  yang  lahir  akibat  perkawinan sirri  berhak    memperoleh hak hak tersebut  dari  orang  tuanya  baik  dari  keluarga  ibunya  ataupun  ayahnya.  Meskipun  perkawinan sirri  tidak   dicatatkan tetapi  perkawinan    mereka  secara agama telah sesuai  dengan  syarat dan rukunnya perkawinan sehingga mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Hubungan nasab inilah yang berimplikasi terhadap status anak yang dilahirkan termasuk hak kewarisannya. Hak hak  anak  akibat  perkawinan  sirri  dapat  dipersamakan  dengan  anak  sah  dengan  tidak membedakan status perkawinan dari orang tuanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Boy  Yendra  Tamin.  (2019).  Kedudukan  Anak  Diluar  Perkawinanan  (Perkawinan  Bawah Tangan) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dunia Hukum .
Budiarti.  (2017). Implementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  RI  Nomor  46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin dalam administrasi kependudukan . UIN Syarif Hidayatullah.
Didi  Sukardi.  (2015).  Perolehan  Hak  Waris  bagi  Istri  kedua,  ketiga  dan  keempat:  Pendekatan Ilmu dan Filsafat Hukum. Jurnal Masalah Masalah Hukum , Jilid 44 (No. 2), 161.
Feity  Meiryana.  (2018).  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Nikah  Fasid  Dan  Dan  Dampaknya (Studi Putusan Terhadap Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Bengkulu). QIYAS (Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan) , Vol 3 (No 1), 48.
Friedman, L. M. (1984). What Is a Legal System . American Law. W.W. Norton & Company.
I  Gede  AB  Wirainata.  (2009). Hukum  Bangun  Teori  dan  Telaah  Dalam  Implementasinya . Kompas.
Irfan Isami. (2017). Perkawinan Dibawah Tangan ( Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya. ADIL Jurnal Hukum , 8 (1), 71.
Islamiyati.  (2015).  Analisis  Asas  Keadilan  Pada  Pada  Pembagian  Harta  Warisan  Menurut Hukum Islam. Masalah Masalah Hukum UNDIP , Vol 44 (1), 107.
J.  Satrio.  (2007). Hukum  Keluarga  Tentang  Kedudukan  Anak  Dalam  Undang  Undang .  Sinar Grafika.
Jawahir  Tantowi.  (2001). Budaya  Hukum  dan  Kekerasan  Dalam  Dinamika  Politik  Indonesia . UII Press.
Lawrence M.Friedman & Stewart Macaulay. (1977). Law and behavioral Science . The Bobbs- Memill Company Inc.
Mahmud Kesuma. (2009). Menyelami Semangat Hukum Progresif . LSHP Indonesia.
Monica  Putri  MC.  (2016).  Implementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  nomor  46/PUU- VIII/2010  terhadap  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  (putusan  sengketa  antara  Jessica Iskandar  dengan  Ludwig  Frans  Willibald  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  nomor 586/Pdt.G/2014/PN Jaksel). Jurnal Privat Law , Vol IV No. (januari-Juni), 45.
Muksalmina.  (2020).  Pernikahan  Sirri  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif. Jurnal JIP (Jurnal Inovasi Penelitian) , Vol.1 (No. 2 Juli), 54.
Neng Djubaidah. (2012). Pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat: menurut hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam . Sinar Grafika.
Nur  Aksin,  Rahmat  Robi  Waliansyah,  N.  D.  S.  (2020).  Sistem  Pakar  Pembagian  Harta  Waris Menurut Hukum Islam. Walisongo Journal of Information Technology , Vol 2 (No.2), 116.
Pius  Partanto,  M.  D.  B.  (2001). Rekonstrusi  Merupakan  Penyusunan  Kembali,  Kamus  Ilmiah Popular . PT Arkala.
Pristiwiyanto.  (2019).  Status  Anak  Luar  Kawin  Pasca  Putusan  MK  No.  46/PUU-VIII/2010. Jurnal Fikroh , 12 (1), 22.
Ronny Hanitijo Soemitro. (1984). Metodologi Penelitian Hukum . Ghalia Indonesia Jakarta.
Satjipto Rahardjo. (1980). Hukum dan Masyarakat . Angkasa.
Satjipto Rahardjo. (2008). Membedah Hukum Progresif . Buku Kompas.
Satjipto Raharjo. (2006). Membedah hukum progresif . PT Kompas.
Sri Asuti A Samad, M. (2020). Adat Pernikahan Dan Nilai Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut  Hukum  Islam. Jurnal  Wl-Usrah;  Jurnal  Hukum  Keluarga , Vol.3  No  2 (Juli- Desember), 294.
Sudjito. (2012). Hukum Dalam Pelangi Kehidupan . Gadjah Mada University Press.
Supriyadi. (2015). Dasar Dasar Hukum Perdata Di Indonesia . Kiara Science.
Supriyadi. (2016). Rekonstruksi Kewarisan Anak Dari Perkawinan Sirri Di Pengadilan Agama. Ijtihad , Vol 16 No , 35.
Supriyadi. (2017). Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. Jurnal Yudisia, Vol 8 No.1 (Juni), 2.
Tengku  Erwinsyahbana. (2012).  Sistem  Hukum  Perkawinan Pada Negara  Hukum  Berdasarkan Pancasila. Ilmu Hukum , Vol 3 (No.1), 166.
Warasih, E. (2005). Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis . PT. Suryandaru Utama.
Winarno Surahmad. (1982). Dasar Dan Teknik Reserch Metodologi Ilmiah . Tarsito.