## QUO VADIS HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA – MALAYSIA (Tantangan dan Hambatan Membangun Kerjasama Politik dan Ekonomi)

## YOVINUS
dr_yovinus@yahoo.co.id
Dosen Magister Ilmu Pemerintahan

## Universitas Jenderal Achmad Yani

## Abstrak
Hubungan bilateral Indonesia – Malaysia seringkali mengalami pasang surut, yang artinya adalah beberapa kali  terjadi ketegangan diplomatik antara kedua negara serumpun dan bertetangga ini. Isu  dan kasus terakhir yang menjadi titik terendah dari hubungan kedua negara terutama terkait dengan kasus sengketa wilayah yang nyaris membawa keduanya terlibat kembali dalam konfrontasi ketika Pulau  Sipadan dan Ligitan diklaim secara sepihak oleh pihak Malaysia, dan akhirnya masalah tersebut dibawa ke sidang mahkamah internasional di Den Haag Belanda Tanggal 17 Desember 2002. Keputusan tersebut tentu saja menimbulkan kekecewaan mendalam di pihak Indonesia, karena   disinyalir putusan   tersebut tidak didasari oleh fakta historis, sosiologis dan administratif.    Kasus tersebut menjadi catatan diplomatik penting bagi Indonesia, karena kenyataan yang harus diterima adalah bahwa Malaysia telah memiliki kemampuan diplomasi jauh di atas Indonesia. Hal tersebut terbukti dari 17 Hakim dalam  persidangan, 16 di antaranya menyetujui bahwa Sipadan dan Ligitan adalah milik Malaysia, dan hanya 1 orang yang menyatakan bahwa kedua Pulau tersebut milik Indonesia.
Kasus tersebut di  atas menjadi dasar dari analisis dalam penelitian ini, dimana sesudahnya resistensi dan sensitivitas sebagian masyarakat Indonesia terhadap Malaysia menjadi meningkat. Hal ini tentu saja mempengaruhi    hubungan diplomatik kedua negara. Meski demikian posisi Indonesia tetap sulit, karena ada hal lain yang mesti juga menjadi pertimbangan jika masalah diplomatik kedua negara tidak segera dicari jalan penyelesaiannya. Hal  tersebut adalah tingginya angka pekerja migran Indonesia yang mencari nafkah dan bekerja di Malaysia. Pertimbangan politis dan ekonomi tersebut yang memaksa pemerintah Indonesia untuk mencari solusi dan meredam kemaraham publik Indonesia atas sengketa batas wilayah yang akan mempengaruhi nasib jutaan pekerja migran asal Indonesia di Malaysia jika terjadi konflik politik ataupun militer antar kedua negara. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus dan  diharapkan mampu menjawab berbagai pertanyaan publik dan akademik tentang sikap   politik pemerintah Malaysia terhadap pihak Indonesia. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat agresivitas Malaysia di wilayah – wilayah perbatasan darat maupun lautan tetap saja  terjadi meskipun masih dalam intensitas kecil.
Kata Kunci : Hubungan Bilateral, Indonesia – Malaysia

## Abstract
Bilateral relations between Indonesia and Malaysia often experience  ups and downs, which means that there have been several diplomatic tensions between the two allied and neighboring countries. The latest issues and cases which became the lowest point of relations between the two countries, especially related to the territorial dispute which almost brought them back  into confrontation when Sipadan and Ligitan Islands were unilaterally claimed by the Malaysian, and finally the problem was brought to the international court in The Den Haag Netherlands On December 17, 2002. This decision naturally caused deep disappointment on the part of Indonesia, because it was alleged that the decision was not based on historical, sociological and administrative facts. The case is an important diplomatic note for Indonesia, because the fact that must be accepted is that Malaysia has diplomatic capabilities far above Indonesia. This was evident from 17 judges in the trial, 16 of whom agreed that Sipadan and Ligitan belonged to Malaysia, and only 1  person stated that the two islands belonged to Indonesia.
The case above is  the basis of the analysis in this study, where afterwards resistance and sensitivity of some Indonesian people towards Malaysia has increased. This of course affects the diplomatic relations between the two countries. However, Indonesia's position remains difficult, because there are  other things that must also be considered if the diplomatic problems of the two countries are not immediately sought for a solution. This is the high rate of Indonesian migrant workers who make a living and work in Malaysia.    These political and economic considerations are forcing the Indonesian government to  find solutions and reduce Indonesian public anger over territorial boundary disputes that will affect the fate of  millions of Indonesian migrant workers in Malaysia in the event of political or  military conflict between the two countries. This research was conducted with a case study method and is expected to be able to answer various public and academic questions about the political attitude of the Malaysian government towards the Indonesian side. This research is important to do considering the aggressiveness of Malaysia in the areas of  land and sea borders still occurs even though it is still in small intensity.

## Keywords: Bilateral Relations, Indonesia - Malaysia

## Pendahuluan
Irdayanti (2013) mengungkapkan bahwa seiring dengan berkembangnya arus teknologi dan informasi,    dunia berubah sangat cepat sehingga memunculkan sebuah tatanan kehidupan yang sangat kompleks yang memunculkan berbagai implikasi yakni saling ketergantungan dan terintegrasi. Perubahan dari sistem Bipolar ke sistem Multipolar dunia kemudian menjadi salah satu yang mewarnai  konstelasi kehidupan global saat ini. Keadaan ini, disadari atau  tidak telah memberikan pengaruh besar dalam hubungan yang terjalin antara negara dan kehidupan di  dalamnya. Hal ini juga terjadi dalam hubungan kerjasama yang dibangun antara Indonesia dan Malaysia. Hal ini karena kedua negara serumpun ini merupakan negara bertetangga dekat, baik dalam
hal  kultur maupun geografis, bahkan dapat dikatakan bahwa antara Indonesia dan Malaysia terbangun sebuah ketergantungan alamiah yang sejatinya sudah terjadi sejak zaman dahulu sebelum terbentuknya kedua negara ini.
Secara geografis, kultur dan ras Malaysia   dan Indonesia tidak memiliki perbedaan yang mencolok. Bahkan peristiwa terpecahnya wilayah Indonesia dan Malaysia dapat disamakan dengan pembagian wilayah Korea Utara dan Selatan, Vietnam Utara dan Selatan, Jerman Barat dan Jerman timur, ataupun antara Taiwan dan China. Konflik ideologis antara blok Barat dan Timur pasca perang dunia ke II, memang mempengaruhi banyak bangsa yang belum mapan karena saat itu baru memperoleh kemerdekaan. Indonesia memang lebih  dahulu memperoleh kemerdekaan dari Malaysia, dimana saat itu wilayah – wilayah semenanjung Malaya dan Kalimantan Utara masih dalam penguasaan Inggris. Perseteruan antara Blok Barat dan Timur dapat dikatan sebagai asal muasal dari terbaginya wilayah Malaysia dan Indonesia, termasuk Kalimantan Utara yang yang  pada masa penggabungannya menjadi bagian dari persekutuan Tanah Melayu terjadi   konfrontasi militer dengan pihak Indonesia. Pemerintah Orde Lama yang berkuasa saat itu menganggap bahwa pendirian Federasi Malaysia sebagai ― proyek ‖ neo kolonialisme   karena didirikan atas inisiatif dan dukungan pemerintah Inggris sebagai salah satu aktor utama di balik kekuatan Blok Barat.
Faktor lain yang menjadi persoalan historis dari ketegangan diplomatik antara kedua negara adalah sikap pemerintah Indonesia yang  dianggap pro-Blok Timur dengan momentum dibukannya poros Peking – Jakarta Tahun 1964 oleh presiden Sukarno. Hal ini menyebabkan    kecurigaan Barat terhadap sikap politik Internasional Indonesia menjadi semakin kuat. Ditambah lagi  dengan peristiwa G30S/PKI yang dianggap sebagai perpanjangan tangan dari  eksistensi kekuatan Blok Timur yang berfaham Sosialis-Komunis. Bahkan Inggris mengirimkan sejumlah besar pasukan untuk membantu negara Malaysia dalam mempertahankan    wilayah – wilayahnya dari serangan militer Indonesia yang memiliki sikap politik menentang    berdirinya negara Malaysia terutama di wilayah Kalimantan Utara.
Faktor historis ketegangan diplomatik dua negara serumpun ini kemudian mereda saat rezim Orde Baru berkuasa di Tahun 1968 dimana pemerintahan Soeharto membuka kembali hubungan bilateral dengan Malaysia yang  ditandai dengan diselenggarakannya perundingan di Bangkok pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1966 yang menghasilkan beberapa perjanjian dimana pasal – pasal yang disepakati
merupakan hal – hal substansial yang menjadi penyebab terjadinya konfrontasi dengan Malaysia di masa Orde Lama. Pemerintahan Orde Baru tampaknya masuk dalam lingkaran pengaruh Blok Barat dimana faham-faham Komunisme kemudian dilarang di Indonesia yang ditandai dengan pembekuan hubungan diplomatik dengan RRC yang sebelumnya dibangun secara erat oleh Rezim Orde Lama. Ini merupakan momentum dalam perbaikan hubungan diplomatik dengan Malaysia yang saat itu  dapat dikatakan sebagai negara yang kemerdekaannya merupakan prakarsa dari Inggris sebagai representasi kepentingan dari Blok Barat.
Di masa pemerintahan Orde Baru, dapat dikatakan bahwa hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia berjalan dengan baik, bahkan pemerintah Indonesia mengirimkan    bantuan – bantuan para tenaga ahli, termasuk para pendidik baik guru maupun dosen untuk membantu Malaysia pemerintah Malaysia dalam mengatasi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam pembangunan negaranya. Hal yang sama juga  dilakukan pemerintah Malaysia dengan memberikan kesempatan kepada sejumlah besar pekerja migran Indonesia untuk bekerja di Malaysia, dan bahkan banyak di antaranya yang kemudian menjadi warga negara Malaysia.
Periode normalisasi hubungan bilateral Indonesia – Malaysia ini dapat dikatakan sebagai  antiklimaks dari jalan panjang perseteruan diplomatik dan militer Indonesia Malaysia akibat pendirian Federasi Malaysia yang  dianggap sebagai representasi kekuatan Barat di kawasan Asia Tenggara. Pasca Tumbangnya rezim Orde Baru ternyata menjadi babak baru pasang surutnya hubungan    kedua negara, dimana kebangkitan Ekonomi Malaysia kemudian berpengaruh signifikan terhadap sikap politik pemerintah Malaysia yang merasa lebih unggul dari Indonesia. Berbagai persoalan yang dialami oleh TKI Indonesia seperti perlindungan dan jaminan keamanan kerja. Persoalan lain yang kemudian mencuat adalah sengketa batas wilayah yang sebelumnya tidak  pernah diperkirakan oleh pihak Indonesia. Pihak Malaysia mengklaim beberapa pulau yang secara historis dan  geografis adalah milik Indonesia, seperti halnya Sipadan, Ligitan, perairan di sekitar Ambalat serta kasus – kasus hilangnya patok – patok perbatasan di sekitar wilayah Camar Bulan Kabupaten Sambas dan wilayah – wilayah perbatasan darat lain seperti Suruh Tembawang di Kabupaten Sanggau. Beberapa persoalan tersebut mesti diwaspadai oleh pihak Indonesia mengingat kemampuan diplomasi dan loby pemerintah Malaysia cukup  kuat secara global. Apalagi status Malaysia sebagai anggota negara persemakmuran memposisikan
kedudukan dan dukungan dari negara – negara yang secara politik dan ekonomi global terhitung lebih kuat dari Indonesia.

## Dinamika Hubungan Indonesia – Malaysia
Nugrahaningsih (2015) mengemukakan bahwa dalam  konteks hubungan internasional, hubungan bilateral yang hanya melibatkan dua negara memiliki pertimbangan dan konteks yang sama. Dalam studi Hubungan Internasional, konsep kerjasama internasional mengalami perubahan dan  perkembangan didasari oleh sistem internasional yang juga  berlaku secara dinamis. Dua paradigma utama dalam hubungan internasional yaitu Pluralis/Liberalis dan Realis yang memiliki perspektif berbeda, terutama dalam melihat aktor dominan yang  berperan dalam kerjasama internasional.d Dalam kajian ini,  penulis menggabungkan kedua paradigma ini sebagai panduan dalam melakukan penelitian tentang hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia yang sejak awal pendiriannya telah  terjadi serangkaian konflik yang  tampaknya belum mereda hingga kini.
Di mata Indonesia, Malaysia adalah mitra penting dalam kawasan maupun dalam politik luar negerinya. Dalam kunjungan luar  negeri pertamanya ketika dilantik, presiden Joko Widodo melakukan kunjungan – kunjungan kenegaraan ke berbagai negara, termasuk Malaysia yang  dinilai memiliki posisi diplomatik utama dalam beberapa isu-isu politik luar  negeri Indonesia terutama menyangkut tenaga kerja migran Indonesia yang jumlahnya sangat besar di Malaysia.
Dalam Kajian Adirini Pujayanti (2015), isu   perlindungan buruh migran Indonesia (BMI) merupakan hal yang terpenting bagi Indonesia, karena mayoritas BMI ada di negara tetangga tersebut, baik yang bekerja secara legal maupun illegal. Namun di sisi lain, tingginya kebutuhan Malaysia akan keberadaan tenaga kerja asal Indonesia belum diimbangi dengan penghargaan yang sepadan karena masih banyak perlakuan negatif yang diterima oleh tenaga kerja Indonesia termasuk isu  terbaru tentang pemasangan iklan yang dianggap merendahkan martabat Indonesia.
Menurut LSM Migrant Care (dalam Adirini, 2015), persoalan – persoalan mendesak yang harus diselesaikan adalah:
a. Keseriusan Pemerintah Malaysia dalam memberikan perlindungan dan memastikan pemenuhan hak – hak PRT migran Indonesia dengan standar Hak Asasi Manusia.
b. Desakan  agar pemerintah Malaysia  tidak menggunakan standar ganda dan mengakhiri praktek kriminalisasi dalam  penanganan pekerja Indonesia tanpa dokumen. Hal ini  karena industri perkebunan yang mampu memakmurkan ekonomi Malaysia telah ditopang oleh  jutaan pekerja Migran Indonesia yang bekerja tanpa dokumen;
c.   Desakan kepada pemerintah Malaysia untuk memberikan akses kepada pulihan ribu anak buruh migran asal Indonesia yang tidak berdokumen untuk layanan pendidikan dan kesehatan;
d.      Desakan kepada pemerintah Malaysia (sebagai Ketua ASEAN) untuk lebih serius dalam menuntaskan pembahasan perwujudan adanya  instrumen dan mekanisme perlindungan HAM buruh migran di  kawasan ASEAN yang efektif dan bersendikan pada instrumen internasional perburuhan dan HAM.
Di  antara sekian banyak persoalan yang dihadapi oleh kedua negara, persoalan politiklah yang cukup menjadi perhatian mengingat bahwa kedua  negara serumpun ini pernah terlibat dalam krisis politik yang  berujung pada  konfrontasi militer. Meski demikian, hubungan diplomatik kedua negara secara umum  berjalan dengan baik. Adapun persoalan – persoalan politik yang membayangi masih seputar persoalan batas wilayah. Seperti diketahui setelah kemenangan Malaysia dalam sengketa pulau Sipadan dan Ligitan, persoalan di Pulau Ambalat juga belum menemukan titik penyelesaian dan sepertinya kedua negara masih menahan diri sembari memperkuat klaim masing – masing atas wilayah perairan seluas 15.235 Km 2 tersebut.
Berdasarkan Undang – Undang No. 17 Tahun 1984, Ambalat diakui oleh dunia Internasional sebagai bagian dari wilayah Indonesia dimana kawasan tersebut secara historis juga merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Bulungan yang saat ini terletak di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Pihak Indonesia tampaknya tidak ingin lagi kecolongan mengingat peristiwa Pulau sipadan dan Ligitan masih berbekas dalam benak publik Indonesia. Meskipun pihak Malaysia belum berupaya untuk mengangkat persoalan tersebut ke dunia internasional, namun insiden-insiden kecil seringkali terjadi di kawasan perairan yang diduga menyimpan kekayaan alam berupa minyak dan gas alam tersebut.
Mengingat potensi Sumber Daya Alam yang melimpah tersebut, besar kemungkinan bahwa pihak Malaysia tidak akan mengendurkan klaim mereka atas wilayah perairan ambalat. Apalagi sudah cukup sering manuver-manuver dilakukan
oleh kapal – kapal perang dan pesawat militer malaysia. Peristiwa pengusiran nelayan Indonesia yang dilakukan oleh pihak Malaysia di  kawasan perairan ambalat, serta pelanggaran wilayah udara oleh pesawat-pesawat militer Malaysia tentu saja menyimpan potensi konflik yang   dapat meningkat menjadi konfrontasi militer. Pemerintah Indonesia tampaknya tidak akan membawa persoalan sengketa maritim tersebut ke lembaga peradilan internasional, mengingat bahwa kebijakan – kebijakan luar  negeri Malaysia akan didukung oleh  negara-negara besar yang secara historis menjadi pendukung kebijakan luar negeri Malaysia seperti Inggris dan negara-negara persemakmuran lainnya. Namun jika  opsi diplomatik tidak tercapai dengan sikap keras Malaysia yang bersikukuh atas klaimnya, tampaknya ketegangan antara kedua negara ini akan mengganggu hubungan diplomatik kedua negara.
Dalam soal Ambalat, Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu  Hassan Wirayuda menegaskan bahwa ― kita bilang tidak ‖ . ― Kita memaksimalkan upaya kita dalam menyelesaikan masalah garis batas akhir terlebih dahulu dan jangan bicara kerjasama. Itu merupakan posisi politik Indonesia dimana hingga Tahun 2006 masalah penentuan garis batas wilayah kedua negara di wilayah perairan Ambalat belum juga ditemukan titik penyelesaiannya karena masih banyak pokok – pokok permasalahan yang belum ditemukan solusi penyelesaiannya. Meskipun perundingan antara kedua negara rutin untuk dilakukan, namun Perdana Menteri Malaysia saat itu  Abdullah Ahmad Badawi mengakui bahwa masalah Blok   Ambalat bukan masalah yang mudah untuk diselesaikan. Hingga kini, kedua negara belum memperoleh solusi yang  dapat diterima oleh kedua belak pihak. Hal ini yang menyebabkan tawaran Malaysia untuk melakukan pengelolaan potensi minyak di kawasan perairan   Ambalat antara Petronas dan Pertamina belum dapat dilakukan, (Kompas online, 14 Januari 2006, dalam (Zainuddin Djafar (2006: 356-357).
Selain persoalan tersebut,  hubungan diplomatik kedua negara juga merembet pada pesoalan – persoalan lain seperti klaim budaya dimana Kementrian Pariwisata Malaysia memasukan unsur – unsur budaya Indonesia dalam ikon  budaya mereka. Seperti diketahui oleh  khalayak Indonesia, Malaysia mengklaim lagu Rasa Sanyange sebagai bagian dari budaya Malaysia, kemudian kesenian Barongan atau yang di Indonesia dikenal dengan nama Reog juga  telah dijadikan sebagai unsur budaya Malaysia. Hal  tersebut menimbulkan protes keras dari pihak Indonesia terutama para seniman Reog yang mengecam klaim Malaysia tersebut. Pihak Malaysia tampak tidak bergeming terhadap protes – protes Indonesia tersebut, bahkan pihak Malaysia
membantah bahwa mereka telah mencaplok produk – produk kebudayaan Indonesia. Mereka beranggapan bahwa lagu rasa Sayange dan kesenian Reog/Barongan berakar dari  kebudayaan Malaysia, sehingga berhak untuk dijadikan sebagai ikon kebudayaan negara Malaysia.
Adapun persoalan – persoalan lain yang mewarnai dinamika hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia juga menyangkut masalah perlindungan TKI/pekerja migran asal Indonesia, fenomena trafficking hingga masalah – masalah hukum yang kerapkali dihadapi  oleh TKI terutama para TKW. Memang  persoalan para pekerja migran ini menjadi masalah pelik bagi Indonesia, hal ini  dikarenakan tingginya animo masyarakat Indonesia untuk mencari nafkah di Malaysia karena minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Rumitnya prosedur administrasi untuk  bekerja menyebabkan banyak diantaranya yang bekerja secara illegal. Sebagian lainnya banyak yang tertipu oleh agen – agen ― nakal ‖ yang menjanjikan pekerjaan dengan penghasilan besar, namun banyak di antaranya yang gagal berangkat meski telah mengeluarkan banyak biaya untuk keperluan keberangkatan belum lagi yang menjadi korban trafficking dengan dipekerjakan di tempat-tempat hiburan malam bahkan menjadi pekerja seks komersial.
Melihat kompleksnya persoalan – persoalan tersebut, dapat kiranya ditarik kesimpulan bahwa pihak Indonesia dan Malaysia belum mampu membangun hubungan kerjasama yang baik dan ideal. Pihak Indonesia dan Malaysia masih memiliki ego yang tinggi dalam menciptakan sebuah konsep kerjasama yang saling menguntungkan dan menghargai karena banyaknya persoalan – peroslan yang belum selesai, bahkan potensi konflik yang  tercipta menjadi semakin meruncing. Melihat fenomena tersebut, tampak bahwa harapan – harapan akan terciptanya sebuah  hubungan yang baik dan hangat antar kedua negara masih jauh dari harapan. Meski saat ini  hubungan bilateral yang terbangun tampak baik-baik saja, namun persoalan – persoalan fundamental yang terkait dengan kedaulatan negara di wilayah Ambalat suatu saat akan kembali menjadi masalah pelik yang tidak akan mampu diselesaikan kedua pihak dalam kerangka kesepahaman dan sikap saling menghormati. Melibatkan pihak – pihak dari luar juga bukan merupakan opsi yang tepat mengingat pengalaman traumatis Indonesia dalam sengketa pulau Sipadan dan Ligitan. Ini merupakan masalah pelik yang akan terus membayangi hubungan kedua negara dan  belum dapat diprediksi bagaimana akhir dari penyelesaiannya.

## Strategi dan Solusi Penyelesaian Masalah
Setiap hubungan yang dibangun antar dua negara atau lebih bertujuan untuk membangun sebuah pola  kemitraan yang saling menguntungkan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Namun di  balik itu semua, kerjasama yang dibangun juga bertujuan untuk mencari penyelesaian masalah agar    tidak menimbulkan dampak- dampak yang   kontraproduktif bahkan menyebabkan konflik dengan kekuatan bersenjata. Hal ini perlu untuk disadari semua pihak, terutama pemerintah Malaysia dan Indonesia yang mesti merintis jalan  penyelesaian masalah tanpa melakukan tindakan – tindakan provokasi diplomatik    ataupun militer yang dapat menimbulkan konflik dan kehancuran bagi kedua belah pihak.
Dalam kasus konflik di  Pulau Ambalat tampak bahwa pihak Malaysia merasa lebih superior karena sebelumnya pernah mengalahkan Indonesia secara diplomatik dalam sengketa maritim di  Pulau Sipadan dan Ligitan. Sementara di sisi  lain Indonesia tampaknya tidak akan lagi mengulangi kesalahan yang sama dengan terburu buru membawa permasalahan tersebut ke  lembaga peradilan internasional karena tidak ingin kasus  Sipadan – Ligitan terulang kembali. Namun demikian, persoalan – persoalan tersebut jangan sampai menimbulkan gejolak dan kerugian bagi rakyat dari kedua negara yang sebetulnya saling membutuhkan satu sama lain, terutama masyarakat di kawasan perbatasan. Mengingat besarnya jumlah pekerja migran asal Indonesia di Malaysia ataupun kepentingan Malaysia di Indonesia perlu  kiranya dibuat langkah- langkah strategis penyelesaian masalah – masalah diplomatik dalam kerangka hubungan yang baik, saling menghormati kedaulatan satu sama lain serta mencari jalan penyelesaian secara damai.
Beberapa langkah strategis dalam rangka penyelesaian persoalan diplomatik kedua negara dapat mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :
a.   Pihak Malaysia harus berhenti melakukan provokasi militer di wilayah – wilayah sengketa untuk mencegah terjadinya konflik terbuka yang akan menimbulkan gejolak di kawasan perbatasan laut kedua negara.
b.      Pihak Malaysia dan Indonesia harus menaati Konvensi Internasional mengenai batas laut  untuk mencegah politisasi kepentingan dari pihak-pihak yang menginginkan situasi kondusif kedua negara menjadi terganggu.
c. Pihak Malaysia harus memahami kondisi psikologis bangsa Indonesia yang mengalami kekecewaan berat pasca putusan pengadilan Internasional terkait
sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan, serta menghentikan segala bentuk pembelokan fakta historis dan geografis yang bertujuan untuk mencaplok wilayah Indonesia.
d. Pihak Malaysia dan Indonesia harus duduk bersama untuk mencari jalan penyelesaian secara    damai dalam    kerangka kerjasama bilateral dan kekeluargaan    untuk mencegah ketegangan diplomatik dan kondusifitas hubungan antar bangsa serumpun ini.
e. Pihak Malaysia dan Indonesia harus menyadari bahwa opsi konflik militer harus dihindari karena akan merugikan kedua belah  pihak, mengingat meningkatnya aktivitas militer Malaysia di wilayah perairan Ambalat, serta reaksi dari militer Indonesia terhadap pelanggaran batas  wilayah yang sudah sering dilakukan oleh pihak Malaysia.
Membangun hubungan    kemitraan yang baik dan saling menghormati merupakan awal dari terbentuknya sebuah kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Indonesia dan Malaysia harus menyadari bahwa ada banyak negara di dunia yang justru mengalami kondisi tidak kondusif akibat ketegangan – ketegangan politik akibat sengketa batas wilayah yang  tidak kunjung selesai seperti konflik India – Pakistan akibat sengketa wilayah Khasmir, Korea Utara dan  Selatan, China dan beberapa negara di Asia Tenggara akibat agresivitas militer China di beberapa kepulauan sengketa, serta perseteruan antara Ukraina dan Rusia akibat konflik perebutan wilayah.
Indonesia dan Malaysia sebagai negara sebagai negara berkembang harus kembali membangun semangat kerjasama yang lebih luas agar kesejahteraan warga kedua negara dapat lebih meningkat. Di satu pihak Indonesia memperoleh manfaat dari keterbukaan Malaysia dalam memberikan kesempatan kepada para TKI untuk bekerja dan mencari nafkah di Malaysia di tengah sulitnya kondisi  ekonomi dan minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia, sementara itu  kerjasama investasi kedua negara yang cukup besar perlu untuk direvitalisasi agar dapat memberikan manfaat yang luas dalam pertumbuhan ekonomi internal kedua negara ataupun di kawasan.
Terbangunnya stigma bahwa hubungan kerjasama kedua negara dalam kondisi yang kurang kondusif akibat persoalan – persoalan sengketa wilayah dan perlindungan tenaga kerja migran asal Indonesia mesti segera diakhiri sembari terus mencari formulasi terbaik dalam penyelesaiannya. Dalam persoalan TKI memang pihak
Indonesia tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pihak Malaysia atas  tindakan penegakan hukum bagi para pekerja illegal asal Indonesia yang sebetulnya juga menjadi korban dari oknum – oknum agen TKI ― nakal ‖ yang memanfaatkan kelemahan aturan hukum Indonesia dalam pengiriman tenaga kerja di Malaysia. Banyak di antara para pekerja asal Indonesia yang tidak dibekali dengan kemampuan dan keterampilan yang memadai sehingga bermasalah di  tempat kerjanya. Begitu pula dengan aktivitas trafficking yang disebabkan oleh longgarnya pengawasan terhadap keluar masuknya    warga Indonesia yang terkadang menyalahgunakan ijin  kunjungan untuk kemudian bekerja secara illegal sehingga mendapat tindakan tegas dari aparat Malaysia.
Resistensi publik Indonesia terhadap Malaysia dalam berbagai hal termasuk dalam even – even  olahraga menyiratkan adanya setimen nasionalisme yang dapat menghambat upaya ― cooling down ‖ dan reaksi negatif dari warga Malaysia. Kepentingan Indonesia yang besar  di Malaysia terutama dalam hal pekerja migran, harus dapat dipahami oleh publik sehingga reaksi – rekasi negatif yang akhirnya diblow up oleh media tidak akan terjadi lagi. Secara umum pihak Malaysia lebih dewasa dalam menyikapi resistensi publik Indonesia meskipun ada reaksi – reaksi kecil dari beberapa pihak yang gerah terhadap sikap  publik maupun media Indonesia yang terkesan memojokan Malaysia ketika terjadi persoalan – persoalan diplomatik kedua negara.
Dalam hal ini, Indonesia mesti menjadikan pengalaman – pengalaman sengketa diplomatik dengan Malaysia sebagai landasan untuk membangun kemandirian dalam negeri agar  ketergantungan terhadap Malaysia kemudian tidak menyandera para pengambil kebijakan Indonesia dalam menghadapi agresivitas Malaysia di ruang – ruang privat kedaulatan Indonesia, seperti kedaulatan Indonesia atas  wilayah yang selama ini menjadi faktor dominan dalam konflik kedua negara. Kesimpulan ini didasarkan pada sikap Indonesia yang cenderung mengalah ketika menghadapi manuver – manuver militer Malaysia yang terang – terangan telah melakukan pelanggaran wilayah dengan masuk ke dalam wilayah kedaulatan Indonesia di perairan Ambalat, maupun indikasi pergeseran patok batas di  perbatasan darat yang disinyalir dilakukan secara sengaja oleh pihak Malaysia.
Indonesia    harus belajar dari kemandirian Taiwan yang mampu berdiri secara mandiri tanpa tergantung pada China daratan meskipun terus menerus menghadapi tekanan dan  ancaman dari pemerintah China daratan yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Bahkan militer dan  publik Taiwan sudah mempersiapkan semua kemungkinan terburuk akibat ancaman militer China yang akan melakukan aksi
militer untuk mengembalikan wilayah Taiwan sebagai bagian dari RRT. Hal tersebut karena negara Taiwan tidak tersandera oleh  kepentingan apapun dengan China, bahkan pemerintah Taiwan mampu membangun negeri kecil mereka dengan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi rakyat sehingga berbagai ancaman dari China tidak berpengaruh secara langsung terhadap pengambilan keputusan politik di dalam negeri Taiwan.
Berkaca dari hal  tersebut, para pemimpin Indonesia jelas mempertimbangkan nasib warga Indonesia yang jumlahnya sangat besar di Malaysia dan akan menyebabkan persoalan sosial di Indonesia jika terjadi konflik diplomatik dengan pihak Malaysia. Indonesia harus memiliki    kepemimpinan yang kuat untuk mengembalikan kondisi bangsa yang masih terpuruk,  termasuk sikap tegas terhadap pihak – pihak asing yang mencoba mengganggu kedaulatan wilayah Indonesia. Pemerintah juga harus membangun solusi – solusi alternatif untuk mengurangi angka pengangguran, termasuk membatasi jumlah pekerja informal asal Indonesia ke negara – negara lain termasuk Malaysia yang seringkali menimbulkan masalah ketika bekerja di negara – negara lain.

## Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Masih ada beberapa hal fundamental yang menjadi ganjalan dalam membangun hubungan bilateral yang baik   dan harmonis antara
Indonesia dan Malaysia terutama sengketa wilayah di Blok Ambalat.
2.   Kebangkitan Malaysia sebagai negara dengan ekonomi yang relatif lebih makmur dan sejahtera menimbulkan motivasi dari para pekerja migran asal Indonesia untuk bekerja dan mencari nafkah di Malaysia meskipun dengan keterampilan dan pendidikan seadanya.
3. Isu – isu perlindungan tenaga kerja Indonesia di Malaysia menjadi salah satu agenda penting pemerintah Indonesia dan Malaysia mengingat banyaknya kasus hukum dan  kriminalisasi serta perlakuan kurang manusiawi yang dihadapi oleh para pekerja migran  asal Indonesia di Malaysia.
4. Malaysia belum sepenuhnya menghormati hak dan kedaulatan bangsa Indonesia dalam hubungan yang setara terkait banyaknya pelecehan
terhadap para pekerja Indonesia dalam iklan – iklan yang ditampilkan oleh perusahaan – perusahaan Malaysia, sehingga menimbulkan persepsi negatif oleh publik maupun media di dalam negeri Indonesia.
Referensi :
Pujayanti, Adirini. 2015. Arah  Hubungan Bilateral Indonesia – Malaysia di Masa Pemerintahan Presiden Jokowi. Jakarta :  Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR-RI.
Djafar, Zainuddin. 2006. Hubungan Indonesia – Malaysia: Memerlukan Perspektif dan Kebijakan Baru. Jurnal Hukum Internasional
Irdayanti. 2013. Penguatan Hubungan Kerjasama Indonesia – Malaysia Dalam Menangani Kejahatan Transnasional. Jurnal Transnasional, Vol. 5 No.1, Juli 2013.
Nugrahaningsih, Nurfitri. 2015. Kerjasama Bilateral Indonesia – Malaysia: Studi
Tentang Sosek Malindo dalam Pembangunan Pos Pemeriksaan Lintas Batas di Jagoi Babang Kabupaten
Bengkayang Kalimantan Barat. Jurnal Sosiohumaniora, Volume 17 N0.2 Juli 2015: 149 - 155