## ANALISIS IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA PADA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2015

## Abstract
UU No. 6/ 2014 about village (Desa) and PP R.I No. 22/2015 about Village Money (Dana Desa/DD) which is funded  by  APBN,  it  could  be  positively  in  improving village  development  for  getting  infrastructure  more better  and  contributing  national  economy  impact. Detailed  of  DD  for  each  districts  should  be  allocate through fairness based on basic allocation and formula allocation, that counted by number of people, number of poverty,  size  of  village  and  geographic  reached  index that  distribute  in  phase  one  and  two  about  40%  and phase  three  about  20%.  Descriptive  analytic  through primer  and  secondary  data  used  to  gain  the understanding of DD allocation for each sub district and dused  to  get  the  barriers  of  distribution  phenomena  in Lhokseumawe  2015.  Lhokseumawe,  one  of  districts  in Aceh  Province  that  covered  68  villages  just  got  village money (DD) about 1.14% from Aceh Total. Detailed DD that  received  for  4  sub  districts  in  Lhokseumawe,  since the  largest  to  smallest,  Blang  Mangat,  Banda  Sakti, Muara Dua and Muara Satu. Caused, Blang Mangat has 22  villages  (dominant)  compare  than  other  components such  as  number  of  poverty,  hardly  index  to  reach  the village, number of people and large of village. Transfer of  Village  money  absolutely  received  lately  by  village authority  in  every  phase.  It  caused  by  transfer  lately from central/region government and also the complexity of  documents  disbursement  in  the  first  of  village  money national  program.  Due  to  the  victorious  goal  of disbursement village money (DD), in the future transfer for village should be on time as UU said as well, and the villagers can use it as their initial action plan and also government should provide assistance by coming to each village for document disbursement and responsibility.

## T. Fakhrial Dani
Staf Pengajar Politeknik Negeri Lhokseumawe E-mail: tf_dani@yahoo.com

## Edi Suhaimi
Staf Pengajar Universitas Malikussaleh Lhokseumawe E-mail: eddiesuhaimi13@gmail.com

## T. Angga Maulana
Politeknik Negeri Lhokseumawe E-mail: angga_m@yahoo.com
Keywords: Village money, basic and formula allocation, disbursement

## PENDAHULUAN
Eksistensi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta berlakunya UU No. 6/2014 tentang Desa, PP RI No. 22/ 2015 Tentang Dana Desa, membawa nuansa positif bagi desa agar  proses  pembangunan  menuju  ke  arah  yang  lebih  baik  melalui  pembangunan  infrastruktur  desa sehingga ekonomi desa bergerak cepat dan berkontribusi dalam ekonomi nasional. Dana desa merupakan dana APBN yang diperuntukan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Ketentuan penting yang harus dipatuhi oleh setiap desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) adalah memasukkan  dana  tersebut  ke  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes).  Hal  ini dimaksudkan  agar  pertanggungjawaban  ADD  menyatu  dengan  pertanggungjawaban  APBDes.  Melalui mekanisme  ini,  pertanggungjawaban keuangan  ADD  dapat  terjamin,  karena  APBDes  ditetapkan  dengan Qanun dan wajib dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara.
Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan 4 (empat) komponen, yaitu : jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa. Data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin,  dan  luas  wilayah  desa  bersumber  dari  kementerian  yang  berwenang  dan/atau  lembaga  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  statistik.  Sedangkan  indeks  kesulitan  geografis  desa disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan data dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
Provinsi Aceh memperoleh ADD tahun anggaran 2015 sekitar Rp. 1,7 Triliun dimana sekitar Rp. 19,5 Miliar  dialokasikan  untuk  Kota  Lhokseumawe.  Melalui  ADD,  pemerintah  berkeyakinan  bahwa pembangunan bottom up yang diinisiasi dari desa akan menstimulasi ekonomi desa untuk bergerak cepat, daya  beli  masyarakat  meningkat,  perdagangan  meningkat  dan  industri  rumahan  desa  berkembang. Sehingga,  hal  ini  akan  ikut  mendorong  gerak  ekonomi  di  perkotaan  dan  selanjutnya  berkontribusi  pula mempercepat proses pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini mencoba menganalisis implementasi alokasi dana desa di Kota Lhokseumawe.

## TINJAUAN TEORITIS
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memuat bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  NKRI.  Lebih  lanjut,  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014, memuat beberapa ketentuan, yaitu:
• Pasal  3  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  pemerintah  dapat  memprakarsai  pembentukan  desa  di kawasan  yang  bersifat  khusus  dan  strategis  bagi  kepentingan  nasional,  ayat  (2)  prakarsa pembentukan  desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  diusulkan  oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, ayat (3) usul prakarsa pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri.
• Pasal 4, pembentukan desa oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih; atau penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) desa atau penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.
• Pasal 5 ayat (1) usul prakarsa pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibahas  oleh  Menteri  bersama-sama  dengan  menteri/pimpinan  lembaga  pemerintah nonkementerian  pemrakarsa  serta  pemerintah  daerah  provinsi  dan  pemerintah  daerah kabupaten/kota  yang  bersangkutan.  Pada  ayat  (2),  dalam  melakukan  pembahasan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  Menteri  dapat  meminta  pertimbangan  dari  menteri/pimpinan  lembaga pemerintah  nonkementerian  terkait.  Ayat  (3),  dalam  hal  hasil  pembahasan  usul  prakarsa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  disepakati  untuk  membentuk  desa,  Menteri  menerbitkan keputusan  persetujuan  pembentukan  desa.  Ayat  (4),  keputusan  Menteri  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (3)  wajib  ditindaklanjuti  oleh  pemerintahan  daerah  kabupaten/kota  dengan menetapkannya dalam peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan desa. Selanjutnya, pada ayat (5), Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah ditetapkan oleh bupati/walikota dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Menteri.
Eko  (2015:85)  menyatakan  “Desa  merupakan  wadah  kolektif  dalam  bernegara  dan  bermasyarakat. Pertama, desa menjadi basis identitas dan basis sosial atau menjadi basis memupuk modal sosial, yakni memupuk  tradisi  solidaritas,  kerjasama,  swadaya,  gotong  royong  secara  inklusif  yang  melampaui  batas- batas eksklusif seperti kekerabatan, suku, agama, aliran atau sejenisnya. Kedua, desa memiliki kekuasaan dan  berpemerintahan,  yang  di  dalamnya  mengandung  otoritas  (kewenangan)  dan  akuntabilitas  untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat”.
Pemerintah  desa  berperan  sebagai  pembina,  pengayom,  dan  mendorong  masyarakat  untuk berpartisipasi  dalam  pembangunan  desa.  Penyelenggaraaan  pemerintahan  desa  merupakan  sub  sistem dalam  penyelenggaraan  sistem  pemerintahan  nasional,  sehingga  desa  memiliki  kewenangan  untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakatnya.  Dalam  UU  No.  6/2014  juga  tersebutkan  bahwa “Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur  penyelenggara  pemerintahan  desa”.    Lebih  lanjut,  dalam  UU  tersebut  juta  tertuang  bahwa  fungsi pemerintah  desa  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Silahudin (2015:29) mendefinisikan pemerintah desa merupakan kepala desa serta perangkatnya yang bisa  mengelola  sumberdaya  desa  untuk  kebutuhan  masyarakat,  merumuskan  dengan  baik  kebutuhan masyarakat  dan  membuat  perencanaan  desa  yang  baik  dengan  ketentuan  skala  prioritas,  meningkatkan kemampuan  mengimplementasikan  peraturan  UU  Desa  secara  baik  dan  turunannya,  serta  mengelola keuangan desa dengan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel.
UU  No.  6/2014,  Pasal  18  Tentang  Kewenangan  Desa  yang  meliputi  kewenangan  desa  meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Hal yang sama juga tersebut dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permen Desa PDTT) R.I No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa bahwa kewenangan lokal skala desa meliputi;  penetapan  dan  penegasan  batas  desa,  pengembangan  sistem  administrasi  dan  informasi  desa, penetapan organisasi pemerintah desa, penetapan BUM desa, penetapan APB desa, penetapan peraturan desa dan lain sebagainya”.
Silahuddin  (2015:14)  menyatakan  “kewenangan  lokal  berskala  desa  merupakan  kewenangan  untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa”. Lebih lanjut, (2015:28) “Musdes merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis,  bisa  terkait  tentang  penataan  desa,  perencanaan  desa,  rencana  investasi  yang  masuk  ke  desa, pembentukan  BUM  Desa,  dan  beberapa  yang  lainnya  dengan  prinsip  partisipatif,  demokratis,  dan transparan”.
Amanulloh  (2015:23)  “Lembaga  demokrasi  desa  adalah  setiap  unsur  pemerintahan  desa  yang memiliki  kewajiban  pokok  melaksanakan  demokrasi.  Dalam  UU  Desa,  unsur  penyelenggara  fungsi pemerintahan  desa  ada  dua,  yakni  (1)  kepala  desa  dibantu  oleh  perangkat  desa,  dan  (2)  Badan
permusyawaratan  desa  atau  BPD.  Sebagai  lembaga  demokrasi,  keduanya  berkewajiban  melaksanakan kehidupan demokrasi di desa”.
Eko (2015:182) menyatakan “Kades adalah tetua desa yang mempunyai posisi sangat kuat dalam men- jalankan  fungsi  melindungi  dan  menyejahterakan  warga  desa.  Karena  itu,  fungsi  sosial-ekonomi merupakan karakteristik dasar fungsi kades”. Selanjutnya, ia juga merumuskan bahwa musyawarah desa (selanjutnya  disingkat  MD)  merupakan  institusi  dan  proses  demokrasi  deliberatif  yang  berbasis  desa. Secara  historis,  musyawarah  desa  merupakan  tradisi  masyarakat  lokal  Indonesia.  Salah  satu  model musyawarah desa yang telah lama hidup dan dikenal di tengah-tengah masyarakat desa adalah Rapat Desa yang ada di Jawa”.
Amnulloh  (2015:36)  “musyawarah  desa  merupakan  forum  tertinggi  di  desa  yang  berfungsi  untuk mengambil keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis”.

## Gambar 2.1 Alur musyawarah desa, (Silahudin 2015)
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 “Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk desa yang  ditransfer  melaluai  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  kabupaten/kota  (APBD)  yang digunakan    untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. Dana Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang  berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
Berdasarkan  uraian  diatas  bahwa  dana  desa  merupakan  hak  dan  kewajiban  desa  yang  dapat dinilai  dengan  uang  dan  barang.  Dana  desa  bersumber  dari  APBN  yang  ditranfer  melalui  APBD untuk membiayai 4 (empat) kegiatan yaitu; penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan kegiatan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengalokasian DD sebagaimana yang di maksud dalam PP No. 22/2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dialokasikan  secara  berkeadilan  berdasarkan  Alokasi  Dasar  dan  Alokasi  Formula  yang  dihitung dengan  memperhatikan  jumlah  penduduk,  angka  kemiskinan,  luas  wilayah,  dan  tingkat  kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
Alokasi  dana  desa  (ADD)  adalah  dana  yang  bersumber  dari  APBD  yang  dialokasikan  dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelaksanaan  pembangunan  serta  pelayanan  masyarakat.  ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. Melalui  DD  akan  tercipta  potensi  yang  luar  biasa  dalam  upaya  mempercepat  pertumbuhan  dan pembangunan desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada. Bahkan, dengan adanya  DD  maka  desa  dapat  mengembangkan  kualitas  dan  kesejahteraan  masyarakatnya. Masyarakat  desa  yang  berkualitas  tentu  menjadi  input  yang  bermanfaat  baik  bagi  desa  itu  sendiri maupun bagi daerah lainnya. Desa yang maju ditunjang oleh perkembangan kota yang bijak, akan membawa Indonesia ke arah masa depan yang lebih gemilang, (Haryanto; 2014).
Darmiasih  dkk  (2015:3)  menyatakan,  maksud  pemberian  Alokasi  Dana  Desa  adalah  sebagai bantuan  stimulan  atau  dana  perangsang  untuk  mendorong  dalam  membiayai  program  pemerintah desa  yang  ditunjang  dengan  partisipasi  swadaya  gotong  royong  masyarakat  dalam  melaksanakan kegiatan  pemerintahan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Tujuan  pemberian  bantuan  langsung  ADD adalah:
1. Meningkatkan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dalam  melaksanakan  pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan  kemampuan  lembaga  kemasyarakatan  di  desa  dalam  perencanaan, pelaksanaan  dan  pengendalian  pembangunan  secara  partisipatif  sesuai  dengan  potensi  yang dimiliki.
3. Meningkatkan  pemerataan  pendapatan,  kesempatan  kerja  dan  kesempatan  berusaha  bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  untuk  meningkatkan  kejahteraan masyarakat desa, pemerintah pusat memberikan ADD bagi setiap desa diseluruh Indonesia melalui pembiayaan  program  pemerintah  desa.  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 93/PMK.07/2015  “Penyaluran  dana  desa  dilakukan  dengan  cara  pemindahbukuan  dari  RKUN
(Rekening  Kas  Umum  Negara)  ke  RKUD  (Rekening  Kas  Umum  Daerah)  untuk  selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari RKUD ke RKD (rekening kas desa).
Gambar 2.2 Alur penyaluran dana desa ( www.kemenkeu.go.id )
Penyaluran  DD  dilakukan  3  (tiga)  kali  dalam  setahun.  Tahap  1  (satu)  yaitu  pada  bulan  April sebesar 40% (empat puluh per seratus), tahap 2 (dua) pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus), dan tahap 3 (tiga) pada bulan oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus). Penyaluran DD  dari  RKUN  ke  RKUD  setiap  tahap  dilakukan  paling  lambat  pada  mingggu  kedua  bulan bersangkutan. Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah diterima di RKUD. Perhitungan DD Proporsional untuk setiap  desa dihitung dengan cara:
W = (0.25 x  Z1) + (0.35 x Z2) + (0.10 x Z3) + (0.30 x Z4)
Keterangan:
W =  Dana desa setiap desa.
Z1  =   Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa terhadap total penduduk desa kabupaten/kota yang bersaangkutan
Z2  =  Rasio jumlah penduduk miskin  desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten/kota yang bersangkutan. Z3  =  Rasio luas wilayah desa terhadap luas wilayah desa kota yang bersangkutan.
Z4  =  Rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa kota yang bersangkutan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Secara administratif, Kota Lhokseumawe dibagi ke dalam 4 (empat) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan  Banda  Sakti,  Muara  Dua,  Muara  Satu  dan  Blang  Mangat.  Keempat  kecamatan  ini melingkupi 9 (sembilan) Kemukiman, dan 68 (enam puluh delapan) Gampong.
Jumlah  kecamatan  di  Kota  Lhokseumawe  sebanyak  68  desa,  dengan  rincian  kecamatan  yang memiliki jumlah desa terbanyak adalah Blang Mangat, sebanyak 22 desa. Selanjutnya, Banda Sakti dengan  18  desa,  Muara  Dua  dengan  17  desa  dan  Muara  Satu  dengan  11  desa.  Luas  wilayah  Kota
Lhokseumawe  sebesar  18.106  Ha,  yang  meliputi  4  (empat)  kecamatan,  yaitu  :  Muara  Dua  dengan luas  31,92%,  Blang  Mangat  dengan  luas  31%,  Muara  Satu  dengan  luas  30,87%  dan  Banda  Sakti dengan luas 6,21%.

## Tabel 1
Kota Lhokseumawe Tahun 2015 No Kecamatan Jumlah Desa Luas Wilaya (Km 2 ) Jumlah Penduduk Penduduk Miskin 1 Banda Sakti 18 11,24 78.264 5.247 2 Muara Satu 11 55,90 33.326 5.068 3 Muara Dua 17 57,80 47.297 3.659 4 Blang Mangat 22 56,12 23.089 3.287 Jumlah 68 181,06 181.976 17.261

## Sumber: BPS, Lhokseumawe, 2015
Terkait dengan alokasi dana desa (DD) di Kota Lhokseumawe sebagai amanat dari UU No. 6/ 2014  tentang  Desa  dan  PP  R.I  No.  22/2015  tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN),  maka  DD  yang  ditransfer  dari  Rekening  Kas  Umum Negara  (RKUN)  ke  Rekening  Kas  Umum  Daerah  Kabupaten/kota  (RKUD)  Kota  Lhokseumawe maka selanjutnya Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe selaku Bendahara  Umun  Daerah  (BUD)  menerbitkan  Surat  Perintah  Penyaluran  DD  (SPP  DD)  ke  Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe, agar dilakukan transfer ke ke RKUDes setiap desa.
Penyaluran  DD  dari  RKUD  Kota  Lhokseumawe  dilakukan  tiga  tahap  dalam  setahun.  Tahap pertama  yaitu  sebesar  40%  (empat  puluh  per  seratus),  tahap  kedua  juga  40%  (empat  puluh  per seratus), dan pada tahap ketiga sebesar 20% (dua puluh per seratus) dan dilaksanakan tujuh hari kerja setelah DD diterima di RKUD Kota Lhokseumawe.

## Gambar 3.2 Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Kota Lhokseumawe
Fakta  yang  terjadi  bahwa  penyaluran  DD  dari  RKUD  ke  RKUDes  pada  Kota  Lhokseumawe mengalami keterlambatan di tahun 2015. Pemerintah Kota Lhokseumawe baru mentransfer DD tahap I ke RKUDes pada 20 agustus 2015. Keterlambatan ini dikarenakan Pemerintah Kota Lhokseumawe
baru menerima DD di RKUD pada juni 2015. Setelah DD disalurkan ke RKUDes, setiap desa harus melampirkan  dokumen-dokumen  yang  diperlukan  pada  saat  permohonan  pencairan  DD  disetiap tahapnya.  Adapun  jumlah  DD  yang  dicairkan  yaitu  sama  dengan  jumlah  DD  yang  disalurkan. Pencairan penyaluran DD oleh desa pada Kota Lhokseumawe dilakukan sebagai berikut:
- Tahap I sebesar 40% (empat puluh per seratus), dengan persyaratan :
1. Surat Pengantar dari Keuchik perihal permohonan pencairan DD Tahap I;
2. Surat Pengantar  dari  Camat perihal permohonan pencairan DD Tahap I;
3. Rekomendasi  dari  Camat  yang  bersangkutan,  setelah  Camat  melakukan  penelitian  terhadap kelengkapan berkas dan persyaratan pencairan DD Tahap I;
4. Daftar  Rekapitulasi  Usulan  Pencairan  DD  Tahap  I  dan  Daftar  Rincian  Belanja  Dana  Desa Tahap I;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG);
6. Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG);
7. Qanun  Gampong  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Gampong  (APBG)  Tahun Berjalan;
8. Qanun Gampong tentang Laporan Pertanggungjawaban tahun sebelumnya.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Gampong (DPA-G);
10. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan desain/gambar teknis;
11. Khusus untuk kegiatan pembangunan fisik, melampirkan foto 0%;
12. Kwitansi penarikan Dana Desa tahap I;
13. Fotocopy buku rekening kas Gampong;
14. Surat  Pernyataan  Tanggung  Jawab  Penggunaan  Dana  Desa  Tahap  I  dari  Keuchik  yang diketahui Tuha Peut.
.
Pencairan penyaluaran DD tahap I pada Kota Lhokseumawe dapat dilihat didalam tabel berikut ini:

## Tabel 2
Pencairan Penyaluran Dana Desa Tahap I Menurut Kecamatan
Pada Kota Lhokseumawe Tahun 2015 No  Kecamatan Pagu (Rupiah) Realisasi (Rupiah) Sisa (Rupiah) 1 2 3 4 Banda Sakti Muara Satu Muara Dua Blang Mangat 5.210.415.453 3.289.809.941 4.884.684.773 6.125.116.831 2.084.166.181 1.315.923.977 1.953.873.909 2.450.046.732 3.126.249.272 1.973.885.964 3.046.961.514 3.681.070.101 Jumlah 19.510.027.000 7.804.010.800 11.706.016.200 Sumber: DPKAD Kota Lhokseumawe, 2015 (diolah)
Penyaluran  DD  pada  tahap  II  juga  mengalami  keterlambatan.  Pemerintah  Kota  Lhokseumawe baru dapat mentransfer DD tahap II ke RKUDes pada 15 September 2015. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Pusat juga terlambat mentransfer DD ke RKUD Kota Lhokseumawe. Pemerintah Kota Lhokseumawe  baru  menerima  DD  dalam  RKUD  pada  awal  bulan  September  2015.  Adapun pencairan penyaluran DD tahap II oleh desa pada Kota Lhokseumawe dilakukan sebagai berikut:
- Tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus), dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Surat pengantar dari Keuchik perihal permohonan pencairan DD Tahap II;
2. Surat Pengantar dari Camat perihal permohonan pencairan DD Tahap II;
3. Rekomendasi  dari  Camat  yang  bersangkutan,  setelah  Camat  melakukan  penelitian  terhadap kelengkapan berkas dan persyaratan pencairan DD Tahap II;
4. Daftar Rekapitulasi Usulan Pencairan DD Tahap II dan Daftar Rincian Belanja DD Tahap II;
5. Laporan  Realisasi  Penyerapan  DD  Tahap  I  setelah  penggunaan  DD  telah  mencapai  90% (sembilan puluh persen)  dari  penerimaan  DD Tahap I;
6. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan DD Tahap II dari Keuchik yang diketahui Tuha Peut;
7. Kwitansi penarikan DD Tahap II;
8. Laporan Penggunaan DD Tahap I.
Pencairan penyaluran Dana Desa tahap II pada Kota Lhokseumawe dapat dilihat didalam tabel berikut ini.

## Tabel 3
Pencairan Penyaluran Dana Desa Tahap II Menurut Kecamatan Pada Kota Lhokseumawe Tahun 2015 No  Kecamatan Pagu (Rupiah) Realisasi (Rupiah) Sisa (Rupiah) 1 2 3 4 Banda Sakti Muara Satu Muara Dua Blang Mangat 3.126.249.272 1.973.885.964 3.046.961.514 3.681.070.101 2.084.166.181 1.315.923.977 1.953.873.909 2.450.046.732 1.042.083.091 657.961.987 1.093.087.605 1.231.023.369 Jumlah 11.706.016.200 7.804.010.800 3.902.005.400 Sumber: DPKAD Kota Lhokseumawe, 2015 (diolah)
Tidak  hanya  penyaluran  DD  tahap  I  dan  II  saja  yang  mengalami  keterlambatan  dalam penyalurannya, namun penyaluran DD tahap III pun juga mengalami keterlambatan. Penyaluran DD tahap  III  disalurkan  oleh  Pemerintah  Kota  Lhokseumawe  dari  RKUD  ke  RKUDes  yaitu  pada  28 Desember  2015.  Hal  ini  juga  disebabkan  karena  Pemerintah  Pusat  terlambat  mentransfer  DD  dari RKUN ke RKUD Kota Lhokseumawe. Pemerintah Kota Lhokseumawe baru menerima DD didalam RKUD pada pertengahan bulan Desember 2015.
Adapun  pencairan  penyaluran  DD  tahap  III  oleh  desa  pada  Kota  Lhokseumawe  dilakukan sebagai berikut:
- Tahap III sebesar 20% (dua puluh per seratus), dengan persyaratan :
1. Surat Pengantar dari Keuchik perihal permohonan pencairan DD Tahap III;
2. Surat Pengantar dari Camat perihal permohonan pencairan DD Tahap III;
3. Rekomendasi  dari  Camatyang  bersangkutan,  setelah  Camat  melakukan  penelitian  terhadap kelengkapan berkas dan persyaratan pencairan DD Tahap III;
4. Daftar Rekapitulasi usulan pencairan DD Tahap III dan Daftar Rincina Belanja DD Tahap III;
5. Laporan  Realisasi  penyerapan  DD  Tahap  II  setelah  Penggunaan  DD  telah  mencapai  90% (sembilan puluh per seratus) dari penerimaan DD Tahap II;
6. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan DD Tahap III dari Keuchik yang diketahui Tuha Peut;
7. Kwitansi penarikan DD Tahap III
8. Laporan Penggunaan DD Tahap III.
Pencairan penyaluran Dana Desa Tahap III pada Kota Lhokseumawe dapat dilihat didalam tabel berikut ini.
Tabel 4 Pencairan Penyaluran Dana Desa Tahap III Menurut Kecamatan Pada Kota Lhokseumawe Tahun 2015 No Kecamatan Pagu (Rupiah) Realisasi (Rupiah) Sisa (Rupiah) 1 2 3 4 Banda Sakti Muara Satu Muara Dua Blang Mangat 1.042.083.091 657.961.987 1.093.087.605 1.231.023.369 1042083091 657.961.987 1.093.087.605 1.231.023.369 0 0 0 0 Jumlah 3.902.055.400 3.902.005.400 0
Sumber: DPKAD Kota Lhokseumawe, 2015 (diolah)
Perhitungan  berdasarkan  rasio  jumlah  penduduk  setiap  desa  diberikan  porsi  25%  (dua  puluh  lima per seratus) dan dihitung dengan cara membagi jumlah penduduk per desa dengan jumlah total penduduk setiap desa pada Kota Lhokseumawe.
Berdasarkan  data  diatas,  kecamatan  Banda  Sakti  merupakan  kecamatan  yang    paling  banyak penduduknya dengan kepadatan penduduk 78.264 (tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh empat jiwa),  dengan  rasio  jumlah  penduduk  0.4301,  dan  dengan  bobot  0.1075.  Sedangkan  kecamatan  Blang Mangat  adalah  kecamatan  yang  paling  sedikit  jumlah  penduduknya  yaitu,  23.089  (dua  puluh  tiga  ribu delapan puluh sembilan jiwa).

## Tabel 5

## Perhitungan Dana Desa Proporsional Berdasarkan Jumlah Penduduk
Menurut Kecamatan Kota Lhokseumawe Tahun 2015 No Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa)  Rasio Jumlah Penduduk Bobot (1) (2) (3) (4) = (JP/TJP) (5) = (RJP x 25%) 1 Banda Sakti 78.264 0.4301 0.1075 2 Muara Satu 33.326 0.1831 0.0458 3 Muara Dua 47.297 0.2599 0.0650 4 Blang Mangat 23.089 0.1269 0.0317 Total 181.976 1 0.2500 Sumber: DPKAD Kota Lhokseumawe, 2015 (diolah)
Untuk rasio jumlah penduduk miskin setiap desa diberikan porsi 35% (tiga puluh lima per seratus) dan dihitung dengan cara membagi jumlah penduduk miskin per desa dengan jumlah total penduduk miskin pada Kota Lhokseumawe.

## Tabel 6

## Perhitungan Dana Desa Proporsional Berdasarkan Jumlah  Penduduk Miskin
Menurut Kecamatan Kota Lhokseumawe Tahun 2015 No Kecamatan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Rasio Jumlah Penduduk Miskin Bobot (1) (2) (3) (4) = (JPM/TJPM) (5) = (RJPM x 35%) 1 2 3 4 Banda Sakti 5.247 0.3040 0.1064 Muara Satu 5.068 0.2936 0.1028 Muara Dua 3.659 0.2120 0.0742 Blang Mangat 3.287 0.1904 0.0667 Total 17.261 1 0.3500 Sumber: DPKAD Kota Lhokseumawe, 2015 (diolah)
Berdasarkan data di atas, Kecamatan Banda Sakti adalah kecamatan yang berpenduduk miskin tertinggi  pada  Kota  Lhokseumawe.  Penduduk  miskin  pada  kecamatan  Banda  Sakti  yaitu  sejumlah 5.247 (lima ribu dua ratus empat puluh tujuh jiwa), dengan rasio jumlah penduduk miskin sejumlah 0.3040, dan bobot sejumlah 0.1064. Sedangkan kecamatan yang dengan penduduk miskin terendah yaitu  Kecamatan  Blang  Mangat.  Tercatat  kecamatan  Blang  Mangat  berpenduduk  miskin  sejumlah 3.287  (tiga  ribu  dua  ratus  delapan  puluh  tujuh  jiwa),  dengan  rasio  penduduk  miskin  0.1904,  dan bobot 0.0667. Untuk rasio luas wilayah desa diberikan porsi 10% (sepuluh per seratus) dan dihitung dengan cara membagi luas wilayah per desa dengan jumlah total luas wilayah Kota Lhokkseumawe.
Tabel 7

## Perhitungan Dana Desa Proporsional Berdasarkan Luas Wilayah Menurut Kecamatan
Kota Lhokseumawe Tahun 2015 No Kecamatan Luas Wilayah (Km 2 ) Rasio Luas Wilayah Bobot (1) (2) (3) (4) = (LW/TLW) (5) = (RLW x 10%) 1 2 3 4 Banda Sakti 11.24 0.062 0.0062 Muara Satu 55.90 0.309 0.0309 Muara Dua 57.80 0.319 0.0319 Blang Mangat 56.12 0.310 0.0310 Total 181 1 0.1000 Sumber: DPKAD Kota Lhokseumawe, 2015 (diolah)
Berdasarkan data di atas, kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah kecamatan Muara Dua, dengan  luas  wilayah  57.80  (Km 2 ),  rasio  luas  wilayah  0.319,  dan  bobot  0.0319.  Sedangakan kecamatan yang paling sempit wilayahnya yaitu, kecamatan Banda Sakti. Dengan luas wilayah 11.24 (Km 2 ), rasio luas wilayah 0.062, dan bobot 0.0062.
Untuk indeks kesulitan geografis desa diberikan porsi 30% (tiga puluh per seratus) dan dihitung dengan  cara  membagi  indeks  kesulitan  geografis  per  desa  dengan  total  indeks  kesulitan  geografis setiap  desa  pada  Kota  Lhokseumawe.  Dalam  hal  penentuan  Indeks  Kesulitan  Geografis  desa,  ini ditentukan oleh faktor yang terdiri atas ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan  aksesibilitas/transportasi.  Data  jumlah  penduduk,  angka  kemiskinan,  luas  wilayah  dan  tingkat kesulitan geografis setiap desa bersumber dari kementerian yang berewenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

## Tabel 8

## Perhitungan Dana Desa Proporsional Berdasarkan IKG (Indeks Kesulitan Geografis) Menurut Kecamatan Kota Lhokseumawe Tahun 2015
No  Kecamatan  Indeks Kesulitan Geografis  Rasio Indeks Kesulitan Geografis Bobot (1) (2) (3) (4) = (IKG/TIKG) (5) = (RIKG x 30%) 1 2 3 4 Banda Sakti 481.02 0.227 0.0682 Muara Satu 359.29 0.170 0.0509 Muara Dua 582.82 0.275 0.0826 Blang Mangat 694.00 0.328 0.0983 Total 2.117 1 0.3000 Sumber: DPKAD Kota Lhokseumawe, 2015 (diolah)
Berdasarkan  data  di  atas,  kecamatan  Blang  Mangat  merupakan  kecamatan  yang  Indeks Kesulitan Geografisnya paling tinggi yaitu 694.00, dengan Rasio Indeks Kesulitan Geografis 0.328, dan bobot 0.0983. Sedangkan kecamatan yang Indeks Kesulitan Geografisnya paling rendah adalah
kecamatan Muara Satu. Kecamatan Muara Satu memiliki Indeks Kesulitan Geografis 359.29, dengan Rasio Indeks Kesulitan Geografis 0.170, dan bobot 0.0509.
Alokasi dasar Dana Desa berjumlah 90% (sembilan puluh per seratus) dari Pagu Dana Desa Kota (90% x Pagu Dana Desa Kota). Alokasi dasar Dana Desa dapat dilihat pada tabel 3.5.a berikut ini.
Tabel 9 Alokasi Dasar Dana Desa Menurut Kecamatan Kota Lhokseumawe Tahun 2015 No Kecamatan Alokasi Dasar (Rupiah) 1 2 3 4 Banda Sakti Muara Satu Muara Dua Blang Mangat 4.647.977.028 2.840.430.406 4.389.756.082 5.680.860.812 Jumlah 17.559.024.328
Sumber: DPKAD Kota Lhokseumawe, 2015 (diolah)
Berdasarkan  data  diatas,  kecamatan  Blang  Mangat  adalah  kecamatan  yang  paling  banyak mendapatkan  jumlah  Alokasi  Dasar  Dana  Desa  sebesar  Rp.    5.680.860.812.  Sedangkan  Kecamatan Banda Sakti berada di urutan kedua dengan jumlah Rp. 4.647.977.028, Kecamatan Muara Dua dengan sebesar Rp. 4.389.756.082 dan Kecamatan Muara Satu sebesar Rp. 2.840.430.406 pada tahun 2015.
Pada  pengalokasian  DD  berdasarkan  formula,  alokasi  ini  dihitung  dengan  cara  mengurangi jumlah  total  DD  Kota  dengan  jumlah  total  Alokasi  Dasar,  kemudian  hasilnya  dikalikan  dengan jumlah bobot setiap desa. Bobot desa inilah yang menentukan porsi Dana Desanya masing-masing. Alokasi Dana Desa berdasarkan formula berjumlah 10% (sepuluh per seratus) dari Pagu Dana Desa Kota  (10%  x  Pagu  Dana  Desa  Kota).  Pengalokasian  Dana  Desa  berdasarkan  formula  dapat  dilihat pada tabel 10 berikut ini:

## Tabel 10
Pengalokasian Dana Desa Berdasarkan Formula Menurut Kecamatan Kota Lhokseumawe Tahun 2015 No Kecamatan Bobot Desa Alokasi Berdasarkan Formula (Rupiah) 1  Banda Sakti 0.288 552.438.425 2  Muara Satu 0.230 449.379.535 3  Muara Dua 0.254 504.928.693 4  Blang Mangat 0.228 444.256.019 Jumlah 1 1.951.002.672 Sumber: DPKAD Kota Lhokseumawe, 2015 (diolah)
Berdasarkan  data  diatas,  Kecamatan  Banda  Sakti  merupakan  kecamatan  yang  paling  banyak mendapatkan porsi ADD berdasarkan formula yaitu  Rp. 552.438.425 (lima ratus lima puluh dua juta
empat  ratus  tiga  puluh  delapan  empat  ratus  dua  puluh  lima  rupiah).  Sedangkan  kecamatan  yang paling  sedikit  memperoleh  ADD  berdasarkan  formula  adalah  Kecamatan  Blang  Mangat  yaitu sejumlah  Rp.  444.256.019  (empat  ratus  empat  puluh  empat  juta  dua  ratus  lima  puluh  enam  ribu sembilan belas rupiah).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil kajian diatas, dapat disimpulkan bahwa Penyaluran DD pada Kota Lhokseumawe TA. 2015 yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap mengalami keterlambatan, yaitu : tahap I pada 20 agustus 2015, tahap II pada 15 September 2015, dan tahap III pada 28 Desember 2015.

## Saran
Dari hasil kajian Alokasi Dana Desa, kiranya terdapat sejumlah hal bersifat konstruktif, antara lain : penyaluran  DD  seharusnya  disalurkan  tepat  waktu  dan  dapat  dipercepat  lagi  agar  setiap  desa  dapat memanfaatkan  DD  dengan  lebih  maksimal  untuk  melakukan  pembangunan  di  desa,  sehingga kemampuan desa dalam mencapai pendapatan asli desa dapat lebih meningkat yang kemudian membuat desa-desa  dapat  lebih  mandiri  dan  kesejahteraan  masyarakat  cepat  tercapai.  Proses  permohonan pencairan  DD  pada  Kota  Lhokseumawe  seharusnya  dapat  dipermudah  lagi  agar  tidak  memperumit pemerintah desa dalam mempersiapkan tanda terima dokumen DD.

## DAFTAR PUSTAKA
Amanulloh  Naeni.  2015. Demokratisasi  Desa. Jakarta:  Kementrian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Provinsi  Aceh. Aceh  Dalam  Angka  2015 .  http://www.bps.go.id/, Diunduh pada tanggal 26 November 2015.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kota  Lhokseumawe. Kota  Lhokseumawe  dalam  Angka  2015. http://www.bps.go.id/, Diunduh pada tanggal 26 November 2015.
Darmiasih,  Sulindawati,  dan  Darmawan.  2015. Analisis    Mekanisme  Penyaluran    Alokasi  Dana Desa  (ADD)  Pada  Pemerintah  Desa  (Studi  Kasus  Desa  Tri  Buana,  Kec.Sidemen, Kab.Karangasem) . e-Journal S1  Ak  Universitas  Pendidikan  Ganesha. Volume  1,  No.  3, http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/viewFile/5027/3792 .  Diunduh  pada  19 November 2015.
Eko  Sutoro.  2015. Regulasi  Baru,  Desa  Baru,  Ide,  Misi,  dan  Semangat  UU  Desa. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Haryanto  Tri  Joko.  2014. http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/manfaat-bijak-dana-desa .  Diunduh pada tanggal 19 november 2015.
Mustakim  Zaini  Mochammad.  2015. Kepemimpinan  Desa. Jakarta:  Kementrian  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Nurliana, 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik di Desa Suko Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. eJournal Administrasi Negara. Volume  1,  No.  3, ip-unmul.ac.id/  site/wpcontent/  uploads/2013/09/  Jurnal%20  Skripsi%  20 NURLIANA%20(09-04-13-01-54-01).pdf. Diunduh pada 25 November 2015.
Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Besaran Dana Desa Setiap Gampong dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun anggaran 2015.
Republik  Indonesia.  2014. Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa. Lembaran  Negara  RI Tahun 2014, No.5539. Jakarta : Sekretariat Negara.
_____________,  P eraturan  Mentri  Keuangan  Nomor  93/PMK.07/2015  tentang  Tata  Cara Pengalokasian,  Penyaluran,  Penggunaan,  Pemantauan,  dan  Evaluasi  Dana  Desa. Berita Negara RI Tahun 2015, No. 684. Jakarta: Sekretariat Negara.
_____________, Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2015  tentang  Dana  Desa  yang Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara. Lembaran  Negara  RI  Tahun 2015, No. 5694. Jakarta: Sekretariat Negara.
_____________, Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 5495. Jakarta: Sekretariat Negara.
Rosalinda  Okta,  2014. Jurnal  Ilmiah  tentang  Pengelolaan  Alokosi  Dana  Desa  (ADD)  Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan. Malang: Universitas Brawijaya.
Silahuddin  .M.  2015. Kewenangan  Desa. Jakarta:  Kementrian  Desa,  Pembangunan  Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Suparman,  Kusnadi,  dan  Haryono.  2014. Implementasi  Program  Alokasi  Dana  Desa  di Kecamatan  Sukadana  Kabupaten  Kayong  Utara. Jurnal  Tesis  PMIS-UNTAN-PSIAN . http://download.portalgaruda.org/article.php ?arti- article=277454&val=2322&title=IMPLEMENTASI%20PROGRAM%20ALOKASI%20DANA %20DESA%20DI%20KECAMATAN%20SUKADANA%20%20KABUPATEN%20KAYON G%20UTARA . Diunduh pada 25 November 2015.
Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa. eJournal Pemerintahan Integratif. Volume 1, No.
1, http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2013/02/jurnal%20thomas%20(02-26-13-05- 47-11).pdf . Diunduh pada 25 November 2015.