ANALISA PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI PAPUA
Charley M. Bisai charleybisai@feb.uncen.ac.id
Maria Kbarek kbarekmaria@gmail.com
Achmad Riyadi Pajeru achmadriyadipajeru@gmail.com

## Abstrak
Human  development  in  Papua  is  still  a  central  issue  and  is  a  concern  of  the  government  at  the national  and  regional  levels.  If  human  development  is  in  its  actual  position,  it will  have  an  impact  on the  welfare  of  its  people.  Human  development  uses  the  HDI  indicator  (Human  Development  Index) while  the  welfare  of  the  community  uses  indicators  of  income  per  capita  and  poverty.  Some  of  the objectives  to  be  achieved  from  this  study  include  to  analyze:  (1.)  the  correlation  of  the  forming components with HDI; (2.) what components form the largest HDI; and (3.) the effect of HDI on income per  capita,  and  poverty.  This study  uses  secondary  data  with the  analysis  period  2010  -  2018.  Data analysis  was  performed  using  correlation  and  regression  analysis  techniques.  The  analysis  shows that:  (1)  All  components  of  HDI  are  positively  and  significantly  related  to  HDI.  The  AHH  component has a strong relationship, while the other components are very strong. The HLS and RLS components (education index) have the greatest magnitude of the correlation coefficient so they form the dominant HDI  compared  to  AHH  and  Per  capita  Expenditures.  (2)  HDI  has  a  positive  and  significant  effect  on per capita income in Papua Province. (3). HDI has a negative and significant effect on poverty levels in Papua Province.

## PENDAHULUAN
Hakikat  pembangunan  manusia  diawali  dengan  pemahaman  wacana  konsep pekerjaan. Pada dasarnya,  adanya pekerjaan akan memberi rasa kondusif secara ekonomi. Pekerjaan  memberi  kontribusi  bagi    meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi,  pemberantasan kemiskinan,  serta  kesetaraan  gender.  Di  lain  sisi,  adanya  pekerjaan  bisa  dimanifestasikan sebagai  bentuk  kepedulian  terhadap  sesama  dalam  membangun  keterikatan  diantara keluarga,  komunitas, dan masyarakat.
Dalam  arti  yang  lebih  luas,  pekerjaan  tidak  lagi  sekedar  upaya  untuk  meningkatkan kekayaan  fisik/ekonomi,  namun  juga  memperluas  pengetahuan;  sehingga  pada  kesannya membentuk  nilai  budaya  dan  peradaban.  Intinya,  pekerjaan  membuat  potensi,  kreativitas, dan semangat manusia. Dari pemahaman tersebut bisa ditarik benang-merah bahwa tujuan
pembangunan  manusia  tidaklah  semata-mata  untuk  meningkatkan  pendapatan,  tetapi  juga memberi  peluang  seluas-luasnya  kepada  individu  dalam  memenuhi  hak  asasinya,  memilih pilihan  dengan  bebas,  membuatkan  kemampuan  dan  peluang  berkarya,  serta  mempunyai kehidupan yang kreatif dan sehat dalam jangka waktu yang panjang.
Termasuk  di  dalam  kategori  negara  berkembang,    Indonesia  memiliki    masalah pembangunan  manusia    yang    sangat  menarik    dan  unik  untuk    diteliti.    Pembangunan manusia  mendapat tempat  yang krusial dalam pembangunan ekonomi karena menyangkut kualitas  dan  kuantitas  manusia  sehingga  perlu  dicermati  secara  mendalam.  Ada  tiga  (3) alasan  mendasar  yang  menjadi  acuan  dalam  menguliti  masalah  pembangunan  manusia.
Pertama, beberapa  negara  berkembang  dapat  mencapai  pertumbuhan    ekonomi  tinggi, gagal  mengatasi  kesenjangan  sosial,  ekonomi  dan  kemiskinan. Kedua ,  negara-negara dengan  pendapatan    rendah    sukses  mencapai  tingkat  pembangunan  manusia  yang  tinggi karena,    secara    bijaksana    menggunakan  semua    sumber  daya  (modal,  manusia,  alam) yang  dimilikinya    untuk    mengembangkan    kemampuan    dasar  manusia. Ketiga ,  negara- negara maju  di dunia dengan tingkat pendapatan tinggi yang, tidak mampu mengatasi  atau menutaskan  masalah-masalah  sosial  yang  muncul  didalam  masyarakatnya  (Ginting  dkk, 2008).
Michael  Todaro  (dalam   Baeti,   2013),    mendefinisikan bahwa  pembangunan    adalah upaya    atau   proses   untuk    melakukan   sejumlah  perubahan   ke   arah    yang    lebih   baik. Kegiatan  pembangunan    mencakup    segala  bentuk  perubahan    pada    berbagai    aspek sosial,  politik, ekonomi, dan budaya, oleh karenanya pembangunan merupakan syarat yang mutlak  dalam  menjamin  kelangsungan      suatu      negara.      Keberhasilan  pembangunan ekonomi  tercermin  dari  beberapa  nilai  dasar  atau  nilai  inti  yang  terdiri  dari  ;  kecukupan (sustenance),  jati  diri  (self-estreem),  dan    kebebasan    (freedom),    harus    tercapai    pada setiap masyarakat dan individu sebagai tujuan utama.   Kecukupan   mengandung arti bahwa masyarakat  secara  mandiri    dapat  memenuhi  segala  kebutuhan   pokok   hidupnya  seperti  ; sandang,  pangan,  dan  papan. Dimana kebutuhan-kebutuhan  tersebut sangat  diperlukan masyarakat  dalam menunjang kehidupannya.
Pembangunan  manusia  hingga  kini  masih  menjadi  isu  sentral  dan  universal  selama keberadaan  atau  eksistensi  manusia  belum  punah  di  atas  muka  bumi.  Kompleksitas persoalan dan keberagaman tatanan kehidupan manusia menyebabkan persolan ini  memiliki karakteristiknya  tersendiri  berdasarkan  aspek  ruang  (wilayah)  dan  waktu.  Situasi  ini menyebabkan  Indonesia  menempatkan  isu  pembangunan  manusia  didalam  kerangka perencanaan pembangunan  di  tingkat nasional  seperti  di  dalam  RPJMN  hingga  pada  level daerah atau provinsi dan kabupten/kota yang diakomodir dalam RPJMD.
Publikasi  BPS  pada  tahun  2017  menunjukkan  bahwa,  pencapaian  pembangunan manusia  (IPM)  di  Indonesia  pada  tingkat  provinsi  cukup  bervariasi.  Angka  IPM  di  tingkat provinsi berkisar antara 59,09  hingga 80,06 dimana tertinggi pada DKI Jakarta dan terendah di Papua. Pada dimensi  umur  panjang  dan  hidup  sehat, tercermin melalui Umur Harapan Hidup    saat  lahir    antara    64,34    tahun  di  Sulawesi  Barat  sedangkan    74,74  tahun  di Yogyakarta.  Sementara  itu,  pada  dimensi  pengetahuan,  Harapan  Lama  Sekolah  berada antara 10,54 tahun di Papua dan  15,42 tahun di Yogyakarta, serta Rata-rata Lama Sekolah penduduk  usia  25  tahun,  terendah  6,27  tahun  di  Papua  dan  tertinggi  11,02    tahun  di  DKI Jakarta.  Pengeluaran  per  kapita  di  tingkat    provinsi  terendah  sebesar  Rp.  7,0  juta  rupiah pertahun terjadi di Papua dan tertinggi  sebesar Rp. 17,7 juta rupiah pertahun di DKI Jakarta (BPS Indonesia, 2018).
Kondisi faktual pembangunan manusia tersebut di atas memberikan gambaran bahwa Provinsi  Papua  merupakan  salah  satu  provinsi  di  Indonesia  yang  masih  memiliki  persolan yang cukup berat dan menjadi tantangan dan satu sisi menjadi tanggungjawab semua pihak dalam  hal  penanganannya.    Sejak  menjadi  bagian  dari  NKRI  pada  tanggal  1  Mei  1963, pemerintah  telah  berupaya  semaksimal  mungkin  untuk  melaksanakan  kegiatan pembangunan di Provinsi Papua.  Dalam kurun waktu 56  tahun hingga saat ini,  pemerintah telah  menerapkan  sejumlah  kebijakan  dan  strategi  untuk  membangun  Provinsi  Papua, termasuk  pemberian  Otonomi  Khusus  (Otsus)  yang  seluas-luasnya  namun  belum  mampu mensejajarkan Papua dengan provinsi atau daerah lainnya di Indonesia.
Analisis  penelitian  LIPI  yang  dipimpin  Widjojo  Muridan  S.  ( 2008)  dalam    “Papua Roadmap”  menyebutkan  bahwa  terdapat  empat  faktor  penyebab  konflik  serta  penyebab utama  kegagalan  pembangunan  di  Papua.  Pertama,    persoalan    marjinalisasi  serta perlakuan  diskriminatif  terhadap Orang  Asli Papua (OAP)  akibat  pembangunan  ekonomi, konflik  politik,  dan  migrasi  massal (tranmigrasi) ke Papua sejak 1970. Kedua, pemerintah gagal  melakukan  konsolidasi  pembangunan  pada  bidang  pendidikan,  kesehatan  dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.  Ketiga,  pelurusan sejarah  serta  pengakuan terhadap identitas politik orang Papua. Keempat, tanggungjawab moral pemerintah atas kekerasan di masa lampau terhadap  warga  negara  Indonesia  di  Papua (HAM).
Kenyataannya,    memang  berbagai  indikator  kesejahteraan  masyarakat  dan  indikator keberhasilan  pembangunan  di  Provinsi  Papua  menunjukkan  gambaran  yang  cenderung membaik  namun  masih  ada    gap    dengan  daerah  lainnya  di  Indonesia  yang  cukup  besar. Publikasi BPS Papua (2018), menunjukkan bahwa rata –rata persentase penduduk miskin di Provinsi  Papua  sejak  tahun  2010  hingga  2018  sebesar  30,32  persen,  bahkan  sebagian besar kabupaten masih diatas  30 persen. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua  pada tahun  2010  sebesar  981.200  jiwa  hingga  tahun  2018  turun  menjadi  917.630  jiwa,  terdapat penurunan jumlah penduduk sebesar 63,570 jiwa kurun waktu tersebut. Hingga tahun 2018 terdapat  4  (empat)  kabupaten  dengan  jumlah  penduduk  paling  tinggi  di  Provinsi  Papua berada di Kabupaten Jayawijaya sebanyak  82.900 jiwa,  Yahukimo 74.020 jiwa, Lanny Jaya 71.080 jiwa, Paniai 64.450 jiwa.
Publikasi  BPS  juga  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2010  pendapatan  perkapita  di Provinsi  Papua  sebesar  Rp.  38,79  juta  per  tahun  lebih  tinggi  dibanding  Indonesia  sebesar Rp. 30,76 juta, hingga tahun 2018 pendapatan perkapita Provinsi Papua telah mencapai Rp. 63,40  juta    sedangkan  Indonesia  sebesar  Rp.  59,80  juta.  Walaupun  memiliki  pendapatan perkapita  lebih  tinggi  dari  Provinsi  Papua  namun  situasi  ini  belum  sepenuhnya  menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua.
Berdasarkan  uraian  -  uraian  diatas  maka  peneliti  berupaya  untuk  mengangkat  isu pokok  dalam penelitian atau  tulisan  ini  tentang bagaimana  kualitas  pembangunan  manusia
dan  pengaruhnya  terhadap  tingkat  kesejahteraan  penduduk  atau    masyarakat  di  Provinsi Papua kurun waktu 2010- 2018.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## PARADIGMA PEMBANGUNAN MANUSIA
Pembangunan  manusia,  menurut  UNDP,  didefinisikan  sebagai  suatu  proses  yang ditujukan untuk memperluas alternatif bagi penduduk (people). Dalam konsep ini, penduduk (manusia)  ditempatkan  sebagai tujuan akhir (the ultimate end)  dalam rangka pembangunan itu sendiri serta sebagai sarana utama (principal means) dalam rangka mencapai tujuan itu.
Paradigma  pembangunan  manusia  melihat  bahwa  usaha  dalam  rangka  peningkatan kualitas  manusia  mengadung  nilai  intrinsik, dalam  arti,  sebagai  tujuan  pada  dirinya  sendiri. Prespektif  ini  berbeda  dengan  pembangunan  sumberdaya  manusia,  yang  berupaya menempatkan  manusia  sebagai  sumber  atau  input  pembangunan  serta  melihat  kualitas manusia  sebagai  sarana  (means)  penghasil  pendapatan.  Dalam  paradigma  pembangunan yang  holistik,  pembangunan  manusia  mensyaratkan  kebijakan  pembangunan  yang programkan ,  seharusnya  bercirikan  “of,  for  and  by  people”.  Maksud  dari  ciri-ciri  ini  adalah sebagai  berikut:  Pertama,  tentang  penduduk  (of  people),  yakni  pemberdayaan  penduduk yang  diupayakan  melalui  investasi  bidang-bidang  pendidikan  kesehatan,  dan  pelayanan sosial  dasar  lainnya;  kedua,  untuk  penduduk  (for  people),  yakni  pemberdayaan  penduduk yang  diupayakan  melalui  penciptaan  peluang  kerja  dan  perluasan  peluang  berusaha (dengan  cara  memperluas  kegiatan  ekonomi  suatu  wilayah);  ketiga,  oleh  penduduk  (by people), yakni pemberdayaan penduduk yang dapat menaikan derajat, harkat dan martabat melalui  partisipasi  dalam  pengambilan  keputusan  di  segala  bidang.  Agar    tujuan  tersebut dapat  tercapai  maka,  empat  hal  pokok  yang  perlu  diperhatikan,  yaitu:  produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.  Dimana empat hal ini saling  berkait, dan menjadi  faktor  penentu  dalam  merumuskan  kebijakan  pembangunan  manusia  (dalam  arti yang luas).
Konsep  dasar  pembangunan  manusia  tersebut  lebih  luas  jika  dibandingkan  dengan teori-teori  pembangunan  ekonomi  konvensional  termasuk  di  dalamnya  pendekatan pertumbuhan ekonomi,  pembangunan sumberdaya manusia (SDM), pendekatan kesejahteraan,  dan  pendekatan  kebutuhan-kebutuhan  dasar  manusia.  Dalam  Model pertumbuhan ekonomi selalu berkaitan dengan upaya peningkatan pendapatan dan produksi nasional  (GNP).  Pembangunan  SDM,  terutama  menempatkan  manusia  sebagai  masukan (input)  dari  proses  produksi  sebagai  suatu  sarana  saja  dan  bukan  sebagai  tujuan. Pendekatan  kesejahteraan  memposisikan  manusia  sebagai  penerima  manfaat  dan  tidak sebagai “agen”  perubahan  pembangunan.  Pendekatan  kebutuhan  dasar  terfokus  pada penyediaan barang dan jasa untuk kebutuhan hidup manusia.

## KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MANUSIA
Pemahaman  yang  mendalam  terhadap  konsep  pembangunan  manusia  seutuhnya, sangat  penting  bagi  para  perencana  pembangunan  untuk  dalam  melihat  persoalan  dan kebutuhan  pembangunan  secara  komprehensif  atau  menyeluruh,  sehingga  dapat menghasilkan    kebijakan  yang  tepat  dalam  rangka  pembangunan  manusia  di  daerah. Kebijakan yang tepat terhadap pembangunan manusia harus dilihat secara integral sehingga tersusun  mulai  dari  proses analisis pembangunan manusia, hingga impliksinya  dan strategi intervensi dan kebutuhan program-program yang berwawasan pembangunan manusia.
Sesuai  dengan  konsep  global  pembangunan  manusia  sebagaimana  diuraikan  di depan, maka kebijakan pembangunan manusia dapat diuraikan sebagai berikut:
Pertama , kebijakan pembangunan manusia haruslah diarahkan  pada upaya:
1)  Meningkatkan  produktivitas.  Manusia  atau  individu  harus  ditingkatkan  kemampuannya untuk  dapat  secara  kreatif  dan  mandiri  menciptakan  pekerjaan,  dan  atau  sumber- sumber  pendapatan  yang  menunjangnya untuk dapat hidup  secara  layak.  Pemerintah, dapat  menciptakan  iklim  yang  kondusif  guna  mendukung  upaya  tersebut.  Misalnya, pendidikan  (formal  maupun non formal)  dan kesehatan  menjadi  aspek  terpenting  serta diprioritaskan.
2)  Meningkatkan  pemerataan.  Dalam  rangka  meningkatkan  produktivitas  masyarakat, maka  setiap  penduduk  harus  memiliki  kesempatan  dan  akses  yang  sama  terhadap sumber  daya  ekonomi  dan  sosial  yang  tersedia.  Kebijakan  pembangunan  yang berwawasan  pembangunan  manusia,  selalu  berorientasi  pada  pemerataan  dan cenderung  tidak  diskriminatif.  Setiap  penduduk,  laki-laki  ataupun  perempuan,  dari  kota maupun  desa,  dan  pokoknya  siapapun diupayakan  agar  memperoleh  kesempatan dan akses yang sama secara proporsional. Bebagai kemudahan (akses) harus  tercipta, baik ekonomi  maupun  sosial,  kepada  setiap  penduduk.  Hambatan-hambatan  yang memperkecil  kesempatan  untuk  memperoleh  akses  harus  dihapus,  sehingga  dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan yang meningkatkan kualitas hidup.
3)  Meningkatkan  kesinambungan.  Pemberian  akses  terhadap  sumberdaya  ekonomi  dan sosial,  harus  dipastikan  tidak  hanya  untuk  generasi-generasi  sekarang,  tetapi  harus dipikirkan juga untuk generasi-generasi mendatang. Semua sumberdaya (fisik, manusia, dan  lingkungan)  jangan  sampai  habis  atau  rusak,  namun  harus  selalu  diperbaharui.
Kebijakan  pembangunan  ke  depan,  memberikan  prioritas  pada  upaya  untuk menerapkan konsep pembangunan berwawasan lingkungan secara tepat dan meluas.
4)  Meningkatkan  pemberdayaan.  Penduduk  harus  dilibatkan  atau  terlibat  dalam pengambilan  keputusan  dan  proses  yang  membentuk  kehidupan  mereka.  Penduduk harus  diberikan  kesempatan  dalam  mengambil  manfaat  dari  proses  pembangunan (penerima  manfaat) .  Oleh  karena  itu,  pembangunan  harus  “oleh”  penduduk  dan bukannya  hanya  “untuk“  penduduk.  Dalam  hal  ini,  kebijakan  pembangunan  manusia harus  selalu  diarahkan  pada  upaya  untuk  mendorong  dan  menemukenali permasalahannya  sendiri,  mengatasi  sendiri  dan  untuk  mereka  sendiri  dalam  batas kemampuannya.  Kebijakan  pembangunan  manusia  pada  masa  akan  datang,  harus diarahkan pada proses pemberdayaan masyarakat.
Kedua, dalam  rangka  mempromosikan  dan  melaksanakan  pembangunan  manusia secara  nyata  di  seluruh  wilayah  Indonesia,  Ditjen  Bina  Pembangunan  Daerah  bermitra dengan BPS, menetapkan kebijakan sebagai berikut :
1)  Memberikan  petunjuk  atau  advokasi  pembangunan  manusia,  dalam  menyebarluaskan pemahaman tentang hakekat pembangunan yang berpusat pada manusia.
2)  Melakukan  penyederhanaan  pembangunan  manusia  yang  dimunculkan  melalui  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran  atau indikator  pembangunan, baik untuk keperluan  evaluasi,  advokasi,    maupun  perencanaan  dan  perumusan  kebijakan pembangunan daerah.
3)  Menyiapkan  metode  penyusunan  laporan  kondisi  pembangunan  manusia  (LPM),  dan analisa situasi pembangunan manusia (ASPM) untuk digunakan daerah, sebagai  dasar penyusunan kebijakan pembangunan manusia sesuai dengan permasalahan di berbagai daerah melalui pendekatan regional atau wilayah.
4)  Menyiapkan  penyusunan  IPM  tingkat  kabupaten/kota,  sebagai  instrumen  evaluasi kinerja pembangunan kabupaten/kota dalam skala nasional. (Susiyanto, 2016)

## INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan masyarakat, pilihan manusia sangat  banyak  jumlahnya  dan  berubah  setiap  saat.  Namun  pada  semua  tingkatan pembangunan,  terdapat  tiga  pilihan  paling  mendasar  yaitu  umur  panjang  dan  hidup  sehat, memperoleh  pendidikan  dan  memiliki  kemampuan  untuk  mengakses  berbagai  sumber kebutuhan  agar  dapat  secara  hidup  layak.  Apabila  ketiga  hal  mendasar  tersebut  terpenuhi maka pilihan lainnya juga tidak dapat dijangkau dengan baik.
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  atau  Human  Development  Index  (HDI) merupakan  ukuran  dari  harapan  untuk  hidup,  kemampuan  membaca  dan  menulis, pendidikan dan standar atau kualitas hidup untuk semua negara di dunia. IPM berguna untuk proses klasifikasi apakah sebuah negara merupakan negara maju, negara berkembang atau
negara  terbelakang,  atau  mengukur  pengaruh  kebijaksanaan  ekonomi  terhadap  kualitas hidup manusia.
IPM  dikembangkan  oleh  Amartya  Sen  pemenang  nobel  India  dan  Mahbub  ul  Haq ekonom  Pakistan,  serta  dibantu  oleh  Gustav  Ranis  (Universitas  Yale)  dan  Lord  Meghnad Desai (London School of Economics)  tahun 1990. Sejak itu, IPM  gunakan oleh PBB dalam laporan  IPM  tahunannya.  IPM  difokuskan  untuk  hal-hal  yang  lebih  peka  dan  berguna daripada hanya sekadar melihat pendapatan perkapita yang selama ini digunakan.  IPM juga digunakan  para  peneliti  yang  serius  sebagai  media  untuk  mengetahui  hal-hal  yang  lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.

## Dimensi  Dasar IPM
Dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan tiga (3) dimensi sebagai dasar pengukurannya :
a)  Umur  panjang  dan  hidup  sehat  pengukurannya  dengan  angka  harapan  hidup  saat kelahiran
Umur  Harapan  Hidup    (UHH)  merupakan    rerata  perkiraan  banyaknya    tahun    yang dapat  dijalan  oleh  seseorang  selama  hidup sejak kelahirannya.  Angka harapan hidup dihitung  melalui  pendekatan  tak  langsung  (indirect  estimation).  Jenis  data  yang digunakan  adalah  Anak  Lahir  Hidup  (ALH)  dan  Anak  Masih  Hidup  (AMH).  Program Mortpack  digunakan  untuk  menghitung  angka  harapan    hidup    dalam  menginput    data ALH  dan  AMH.  Pemilihan Metode Trussel dengan model West, sesuai dengan histori kependudukan  dan  kondisi  Indonesia  dan  negara-negara  Asia  Tenggara  umumnya (Preston,  2004).  Sesuai  standar  UNDP,  Indeks  harapan  hidup  dihitung  dengan  angka tertinggi sebagai batas maksimum dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun.
b)  Angka Harapan Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Dimensi Pengetahuan).
Dimensi pengetahuan sebagai pembentuk IPM diukur melalui indeks tingkat pendidikan. Indikator  yang  digunakan  adalah    Rata  -  Rata    Lama    Sekolah    (mean    years    of schooling)  dan  Harapan  Lama Sekolah (expected years of schooling), dua indikator ini
diberi  bobot  yang  sama,  kemudian  digabung  dan  digunakan  sebagai  komponen pembentuk IPM.
Harapan  lama  sekolah  adalah  lamanya  bersekolah  (dalam  tahun)  yang  diharapkan mampu  dilalui  oleh  anak  atau  penduduk  berusia  7  tahun  ke  atas  pada  yang  akan mendatang. Harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem  pendidikan  pada  berbagai  jenjang  dalam  bentuk  lamanya  pendidikan  (tahun) yang  diharapkan  dapat  dicapai  oleh  setiap  anak  (penduduk).  Harapan  lama  sekolah menggunakan  batasan  yang  disepakati  UNDP,  batas  maksimum  adalah  18  tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol) tahun.
Rata-rata  lama  sekolah  menggambarkan  jumlah tahun  yang digunakan  oleh penduduk usia  25 tahun  ke  atas  selama  atau dalam  menjalani  pendidikan formal.  Rata-rata  lama sekolah  dihitung  menggunakan  batasan  yang  disepakati  oleh  UNDP.  Rata-rata  lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.
c)  Standar  kehidupan  layak  yang  diturunkan  dari  Produk  Domestik  Bruto/PDB (Kemampuan Belanja Per kapita).
Dimensi  lain  IPM  adalah  standar  hidup  layak.  Secara    luas,    standar    hidup    layak menunjukkan    tingkat  kesejahteraan    yang    dapat  dinikmati    oleh    penduduk    sebagai dampak    semakin  membaiknya  perekonomian.  UNDP  menggunakan  Produk    Nasional Bruto    (PNB)    per    kapita    yang    disesuaikan  untuk  mengukur  standar  hidup  layak, sedangkan    BPS  menggunakan  rata-rata  pengeluaran  per  kapita  riil  yang  disesuaikan dengan paritas daya beli (purcashing power parity) dengan basis  Formula Rao.
Keterangan : PPPj:Paritas Daya Beli di wilayah j Pij:Harga komoditas i di kabupaten/kota j Pik:Harga komodita i di provinsi k m:Jumlah komoditas
Pengukuran paritas daya beli berdasarkan 96 komoditas  bahan atau kebutuhan pokok. Batas   maksimum pengeluaran  perkapita  sebesar  Rp  26.572.352   sedangkan  batas minimumnya sebesar  Rp. 1.007.436.

## Manfaat IPM
Menurut  Badan  Pusat  Statisitik  (BPS)  pengukuran    Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM)  bermanfaat  untuk  :  (a)  Mengukur  keberhasilan  pembangunan  kualitas  hidup masyarakat  atau  penduduk,  (b)  Menentukan  peringkat  pembangunan  pada  suatu  wilayah atau  negara,  dan  (c)  Bagi  Indonesia,  digunakan  sebagai  ukuran  kinerja  Pemerintahdan salah satu alokator penentuan besaran Dana Alokasi Umum (DAU).

## Penyusunan IPM
Sebelum perhitungan angka IPM, masing-masing komponen pembentuk harus dihitung indeksnya, dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :
(           )      ( )
( )      ( )
Penghitungan indeks komponen IPM menggunakan batas maksimum dan minimum sebagai berikut :
Komponen Satuan Minimun Maksimum Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 20 85 Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 0 18 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 0 15 Pengeluaran per Kapita Rupiah 1.007.436 26.572.325
Sehingga nilai IPM dapat dihitung sebagai :

## √
Capaian pembangunan manusia dalam suatu wilayah pada waktu tertentu dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokkan  dimaksudkan untuk  mengkluster wilayah tertentu dalam implementasi kebijakan pembangunan manusia.
Angka IPM Status IPM ≥ 80 Sangat Tinggi 70 ≤  IPM < 80 Tinggi 60 ≤  IPM < 70 Sedang IPM < 60 Rendah

## KEMISKINAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN
Menurut  Michael  Sherraden  (2006),  Kemiskinan  terbagi  dalam  dua  kategori  yang saling  bertentangan  dan  teori  yang  tidak  memihak  (middle  ground). Pertama ,  teori  yang berorientasi pada perilaku individu (behavioral) atau  teori struktur sosial masyarakat. Kedua , teori mengenai budaya miskin. Teori   yang   berorientasi perilaku   individu merupakan  teori tentang  pilihan,  harapan,  sikap,  motivasi  dan   modal  manusia (human   capital).    Teori perilaku    individu    meyakini    bahwa    sikap    individu    yang    tidak    produktif    menyebabkan lahirnya  kemiskinan.  Sedangkan,  budaya  miskin  merujuk  pada  faktor  internal  indvidu  yang menganut  budaya  yang  menghambat  penerimaan  terhadap  pembaharuan,  dan  faktor eksternalnya  berkaitan  dengan  birokrasi  atau  aturan  yang  menghambat  masyarakat memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.
Tingkat  pertumbuhan  ekonomi  tinggi  bagi  sebagian  besar  penduduk  dunia  tidak memberikan  jalan  keluar    bagi    kemiskinan  dan  ketimpangan  distribusi  pendapatan,  ketika tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  diikuti  dengan  meningkatnya  tingkat pengangguran  di  pedesaaan  maupun  perkotaan.  Distribusi  pendapatan  antara  kelompok kaya  dengan  miskin  semakin  melebar.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  ternyata  tidak mampu  menghilangkan  atau  bahkan  mengurangi  kondisi  kemiskinan  absolut  terutama  di negara sedang berkembang.
Menurut Adelman dan Morris (1973) dalam Arsyad (2004), mengemukakan 8 (delapan) faktor penyebab tidak meratanya distribusi pendapatan di negara sedang berkembang, yaitu:
a)  Pertambahan  jumlah  penduduk  yang  tinggi  menyebakan  menurunnya  pendapatan perkapita masyarakat;
b)  Kenaikan-harga  komoditas  tidak  diikuti  dengan  pertambahan  kapasitas  produksi secara proporsional;
c)  Ketimpangan  pembangunan antar daerah;
d)  Proporsi  investasi  padat  modal  (capital  intensive)  dalam  suatu  negara  yang  lebih besar dari investasi berbasis padat karya menyebabkan meningktnya pengangguran;
e)  Rendahnya mobilitas sosial;
f)  Kebijakan sektor industri, substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri cenderung melindungi usaha golongan kapitalis;
g)  Memburuknya  nilai  tukar  (term  of  trade)  bagi  negara  sedang  berkembang  dalam perdagangan  dengan  negara  maju,  sebagai  akibat  ketidakelastisan  permintaan negara maju terhadap barang ekspor negara sedang berkembang;
h)  Tidak  berkembangnya  industri  kecil  atau  industri  kerajinan  rakyat  seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.
Distribusi  pendapatan  secara  faktual  dapat  berwujud  pemerataan  maupun ketimpangan,  yang  digambarkan  dari  tingkat  pembagian  pendapatan  yang  dihasilkan  dari berbagai  kegiatan  atau  aktivitas  ekonomi.  Distribusi  dari  suatu  proses  produksi  terjadi setelah diperoleh pendapatan dari  suatu  kegiatan usaha.  Masalah pemerataan pendapatan
sejak lama menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan akademisi dari sisi pendekatan pengukurannya. Pendekatan pengukuran yang sering digunakan mengukur ketidakmerataan distribusi pendapatan melalui Gini coefficient menggunakan Kurva Lorentz. Untuk mengukur tingkat  kemiskinan  digunakan  metode headcount  measure dan poverty  gap .  Ukuran  yang dipakai  dalam  menentukan  ketidakmerataan  baik  di  tingkat  wilayah  maupun  rumah  tangga adalah gini coefficient dan tingkat kemiskinan.

## PENDAPATAN PERKAPITA
Pendapatan  merupakan  jumlah  uang   tertentu yang  diterima  individu  atau  rumah tangga  dalam  jangka  waktu  satu tahun. Pendapatan   berasal  dari  upah    tenaga   kerja, pendapatan   dari kekayaan  seperti  sewa,  bunga  dan deviden   serta pembayaran   atau penerimaan    tunjangan    sosial    atau  asuransi  pengangguran    (Samuelson  dan  Nordhaus, 1993).  Winardi  (1991),  mendefinisikan  pendapatan sebagai  barang dan  jasa yang dapat dikonsumsi selama periode tertentu.
PDRB  (Produk  Domestik  Regional  Bruto)  merupakan  jumlah  nilai  tambah    yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau jumlah seluruh nilai barang dan jasa  akhir  yang  dihasilkan  oleh  seluruh  unit  ekonomi  didalam  suatu wilayah.  Jika nilai PDRB    dibagi    jumlah    penduduk    di    wilayah  tersebut  diperoleh  pendapatan      perkapita.
Penghitungan  PDRB    dilakukan   atas   dasar   harga  berlaku   dan   harga   konstan  dengan tujuan    berbeda.    Penghitungan    PDRB    ADHB   digunakan      untuk      melihat      pergeseran dan   struktur ekonomi dari tahun ke tahun, sedang penghitungan PDRB  ADHK   digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.
Pertumbuhan    pendapatan    perkapita    yang    positif    dari    tahun    ke  tahun    menjadi indikator  laju  pertumbuhan  ekonomi,  dimana peningkatan pendapatan akan meningkatkan taraf kesejahteraan dan  kemampuan  masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut masyarakat akan membelanjakan pendapatan  yang diterima  di sektor-sektor  ekonomi yang berdampak pada berputarnya roda perekonomian di daerah.

## HIPOTESA
H 1 :Diduga  Angka  Harapan  Hidup,  Harapan  Lama  Sekolah,  Rata-Rata  Lama  Sekolah  dan Pengeluaran  Per  Kapita  mempunyai  korelasi  yang  sangat  kuat  dan  signifikan  dengan IPM;
H 2 :Diduga  IPM  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  dan  negatif  terhadap  tingkat kemiskinan;
H 3 :Diduga  IPM  mempunya pengaruh  yang  signifikan dan positip terhadap  pendapatan per kapita:

## METODE PENELITIAN

## DESAIN PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  kuantitatif.  Analisis kuantitatif  menekankan  kajiannya  pada  data  numerik  atau  angka  yang  diperoleh  melalui pendekatan  statistik  pada  penelitian  inferensial  atau  dalam  rangka  pengujian  hipotesis sehingga  diperoleh  signifikansi  hubungan  antara  variabel-variabel  yang  diteliti.  Sugiyono (2012),  mengemukakan  bahwa  penelitian  kuantitatif  merupakan  suatu  metode  penelitian yang  berakar  dari  filsafat  positivism,  sehingga  digunakan  untuk  meneliti  populasi  atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif,  dengan  tujuan  pengujian  hipotesa.    Penelitian  ini  secara  khusus  mengukur pengaruh variabel bebas dalam hal ini pembangunan manusia yang dicermati melalui angka dari  Indeks  Pembangunan  Manusia,  terhadap  variabel  tidak  bebas  meliputi  tingkat kemiskinan dan pendapatan perkapita.

## JENIS DAN SUMBER DATA
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  adalah  data  kuantitatif.  Berdasarkan sumbernya  data  penelitian  merupakan  data  sekunder.  Sumber  data  sekunder  berasal  dari catatan  atau  dokumentasi  perusahaan,  dokumentasi  institusi  resmi  pemerintah,  analisis industri  oleh  media,  situs  Web,  internet  dan  lain-lainnya  (Uma  Sekaran,  2011).    Data
sekunder yang digunakan dalam kajian  ini terdiri dari : Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan dan Pendapatan Perkapita Provinsi Papua  periode 2010 – 2018.
Data – data tersebut diperoleh dari hasil publikasi BPS Provinsi Papua dan  BPS Indonesia.

## TEHNIK PENGUMPULAN DATA

## Studi Dokumen
Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek  penelitiannya.  Studi  dokumen  merupakan  metode pengumpulan  data  dari    berbagai macam  dan  jenis  dokumen  yang  berguna  untuk  bahan  analisis,  yang  telah  disajikan  oleh berbagai pihak.

## Internet
Penulis  melakukan penelusuran  melalui  internet  terhadap berbagai  informasi   yang  relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## TEHNIK ANALISIS DATA
Dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan dalam rumusan masalah maka penulis menggunakan beberapa analisis sebagai berikut :

## Analisis Korelasi
Analisis Korelasi mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel (kadang lebih dari dua  variabel)  dengan  skala-skala  tertentu.  Korelasi  Pearson,    data  harus  berskala  interval atau  rasio;  korelasi  Spearman  dan  Kendal  menggunakan  data  skala  ordinal;  Chi  Square menggunakan  data  nominal.    Korelasi  mempunyai  kemungkinan  pengujian  hipotesis  dua arah  (two tailed). Korelasi  searah  jika  nilai  koefesien  korelasinya  positif;  jika nilai  koefesien korelasi  negatif,  maka  korelasi  tidak  searah.    Adapun  nilai  korelasi  dalam  interval  : (Sugiyono, 2009 )
- 1 ≤  ≤ 1
Mengukur koefisien korelasi  dengan product moment :
      
    ] Y) ( ) Y ][n( X) ( ) X [n( Y X X n r 2 2 2 2 Y
Dengan Ketentuan :
(1)  Jika nilai r > 0, terjadi hubungan linier positif (positive correlation), yaitu makin besar nilai variabel X makin besar pula nilai variabel Y, atau makin kecil nilai variabel X makin kecil pula nilai variabel Y.
(2)  Jika nilai r < 0, terjadi hubungan yang linier negatif (negative correlation), yaitu makin besar nilai variabel  X  makin  kecil  nilai  variabel  Y,  atau  makin  kecil  nilai  variabel  X  maka  makin  besar  pula nilai variabel Y.
(3)  Jika nilai r = 0, tidak ada hubungan sama sekali antara variabel X dan variabel Y.
(4)  Jika nilai r = 1 atau r = -1, terjadi hubungan linier sempurna, berupa garis lurus, sedangkan untuk r yang makin mengarah ke arah angka 0 (nol) maka garis makin tidak lurus.

## Analisis Regresi
Analisis  regresi  merupakan  studi  ketergantungan  satu  atau  lebih  variabel  bebas terhadap variabel tidak bebas, dengan maksud untuk meramalkan nilai variabel tidak bebas. Banyak  metode  untuk  menaksir  koefisien  regresi  pada  sebuah  model,  salah  satunya  yang paling banyak digunakan adalah metode OLS (ordinary least square). (Sugiyono, 2011)
Y = a + bX
Dimana :
Y : merupakan  variabel  terikat,  yang  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  tingkat  kemiskinan  dan Pendapatan perkapita.
X : merupakan  variabel  bebas  yang  dalam  penelitian  adalah  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM).
a : Konstanta,  nilai Y ketika nilai X = 0
b : Koefisien Regresi
Rumus yang digunakan untuk menguji koefisien regresi dan ketentuannya adalah:
Kriteria Pengujian Hipotesa :
 Terima H 0 jika    - t 0.025(n-k) < t-stat < +t 0.025(n-k) atau terima H 0 jika  p-value > 0,05
 Tolak H 0 jika    - t 0.025(n-k) > t-stat > +t 0.025(n-k) atau tolak H 0 jika  p-value < 0,05
x b y a n x x n y x xy b 1 2 2 ) ( ) )( (          

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
IPM    Provinsi  Papua  selama  kurun  waktu  penelitian  mengalami  peningkatan  yang cukup  tinggi  hal  ini  terlihat  dari  capaian  angka  IPM  tahun  2010  sebesar  55,45  (kategori rendah)  meningkat  hingga    pada  tahun  2018  mencapai  60,06  (kategori  sedang).    Jika berdasarkan  kabupaten/kota  terlihat  bahwa  pada  tahun  2018  terdapat    12  kabupaten  dan kota yang memiliki angka IPM diatas provinsi, sedangkan selebihnya berada dibawah angka provinsi.

## Gambar 1.  IPM  Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Tahun 2018
Sumber : BPS Papua, 2018
Pada tahun 2018 terdapat  8 kabupaten dengan kategori  sedang atau memiliki  angka berkisar    antara  (  60,01  hingga  70,00)  yaitu  :    Boven  Digul,  Supiori,  Sarmi,  Waropen, Kepulauan  Yapen,  Nabire  dan  Merauke.  Di  tahun  yang  sama  terdapat  4    kabupaten/kota yang memiliki angka IPM diatas 70 atau masuk dalam kategori tinggi antara lain Kabupaten Jayapura,  Biak  Numfor,  Mimika  dan  Kota  Jayapura.  Publikasi    BPS  menunjukkan  bahwa pada tahun 2018 angka IPM kabupaten/kota di Papua berkisar antara  29,42  (terendah)  di Kabupaten Nduga dan 79,58 (tertinggi) di Kota Jayapura.
Gambar 2. IPM Indonesia dan Papua, Tahun 2010 – 2018
Sumber : BPS Papua & BPS Pusat, 2018
Jika dibandingkan dengan angka IPM nasional atau Indonesia memang terlihat bahwa angka IPM nasional   lebih tinggi dibanding Papua. Pada tahun 2010 IPM Indonesia berada pada  angka  66,53  sedangkan  Papua  di  angka  54,45  sehingga    ada  gap/selisih    sebesar 12,08  point.    Angka  IPM  nasional  maupun  Papua  sama-sama  mengalami  peningkatan, hingga tahun 2018  angka  IPM Indonesia  mencapai  71,39  sedangkan Papua sebesar 60,06 dimana terdapat selisih atau gap  antara keduanya sebesar 11,33 point. Walaupun terdapat selisih yang cukup besar namun pertumbuhan  angka IPM yang dicapai Provinsi Papua lebih besar  dibanding  Indonesia.    Dalam  kurun  waktu  penelitian  angka  IPM  Papua  mengalami pertumbuhan sebesar   1,23 persen sedangkan Indonesia  mengalami pertumbuhan sebesar 0,89 persen.

## Angka Harapan Hidup (AHH)
Angka Harapan Hidup (AHH),  merupakan perkiraan usia hidup individu dihitung sejak dilahirkan  (tahun).  BPS  mendefinisikan    rata-rata  tahun  hidup    yang  akan  dijalani  oleh seseorang yang telah mencapai umur x, pada  suatu tahun tertentu dalam kondisi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.
Gambar 3. AHH  Kabupaten / Kota di Provinsi Papua, Tahun 2018 (Tahun) Sumber : BPS Papua, 2018
Pada tahun 2010 AHH Provinsi Papua  sebesar 64,3 tahun, pada periode selanjutnya AHH  mengalami  peningkatan  hingga  mencapai  angka  65,4  tahun  pada  tahun  2018. Kabupaten Nduga memiliki AHH terendah  pada tahun 2010 berada pada angka 52,7 tahun hingga  tahun  2018  mencapai  angka  atau  sebesar  54,8  tahun.    Sedangkan  Kabupaten Mimika memiliki angka AHH tertinggi di Papua tahun 2018 sebesar 72,1 tahun dimana pada tahun 2010 sebesar 71,7 tahun.
Gambar 4.  AHH Indonesia dan Papua, Tahun 2010 – 2018 (Tahun) Sumber : BPS Papua & BPS Pusat, 2018
Selama    periode  penelitian  AHH  Indonesia  maupun  Papua  sama-sama    mengalami peningkatan,  di  tahun    2010  AHH  Indonesia  berada  pada  angka  69,8  tahun  dan  Papua mencatat  angka    64,3  tahun.  Hingga  tahun  2018  Indonesia  telah  mencapai  71,2  tahun
sedangkan Papua berada diangka 65,4 tahun. Dalam kurun waktu  tersebut  AHH Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 0,25 persen lebih  tinggi dibanding Provinsi Papua dengan pertumbuhan AHH sebesar 0,20 persen.

## Harapan Lama Sekolah (HLS)
Harapan  lama  sekolah  adalah  lamanya  sekolah  (tahun)  yang  diharapkan  akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk atau anak berusia 7 tahun ke atas.
Gambar 5. HLS  Kabupaten/Kota di Provinsi  Papua, Tahun 2018 (Tahun) Sumber : BPS Papua, 2018
Pada  tahun  2010  angka  HLS   Papua  sebesar  8,6  tahun  meningkat hingga  mencapai 10,8  tahun  pada  periode  2018.  Kabupaten  Nduga  memiliki  angka  HLS  terendah  dibanding lainnya yaitu sebesar 3 tahun sedangkan angka tertinggi di Kota Jayapura sebesar 15 tahun. Terlihat  dalam  gambar  bahwa  pada  tahun  2018  hampir  sebagian  besar  kabupaten  di Wilayah  adat  Mepago  dan  Lapago  memiliki  angka  HLS  di  bawah  provinsi  sedangkan kabupaten  di  wilayah  Ha  Anim,  Mamta  dan  Saireri  sebagian  besar  di  atas  angka  HLS provinsi.
Jika  mendeskripsikan angka  yang dicapai Kabupaten  Nduga pada tahun  2018,  maka dapat  kita  nyatakan  bahwa  penduduk  usia  7  tahun  keatas  hanya  dapat  mengeyam pendidikan  sampai  kelas 3 Sekolah  Dasar.  Sedangkan  di  Kota  Jayapura dapat  ditunjukkan bahwa  penduduk  usia  7  tahun  di  wilayah  tersebut  dapat  mengenyam  pendidikan  atau
diharapkan  dapat  bersekolah  hingga  15  tahun  atau  dapat  mengenyam  pendidikan    hingga perguruan tinggi minimal semester 6 atau menyelesaikan pendidikan Diploma III.
Gambar 6. HLS  Indonesia dan Papua, Tahun 2010 – 2018 (Tahun)
Sumber : BPS Papua & BPS Pusat, 2018
Selama  periode  penelitian  perkembangan  HLS  Indonesia  mengalami  pertumbuhan rata-rata  sebesar  1,69  persen,  besaran  pertumbuhan  tersebut  dibawah  rata-rata pertumbuhan HLS Papua  sebesar 2,98 persen. Namun bila dilihat dari besaran angka maka HLS  Indonesia  masih  berada  di  atas  Papua,  pada  tahun  2010  HLS  Papua  sebesar  8,57 tahun dan Indonesia sebesar 11,29 tahun hingga tahun 2018 Papua mencapai angka 10,83 tahun  dan  Indonesia  sebesar 12,91 tahun,  adapun  selisih  yang diperoleh  rata-rata  sebesar 2,47 point atau tahun.

## Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Rata-rata  lama  sekolah  menunjukkan    jumlah  tahun  yang  digunakan  oleh  penduduk usia  25  tahun  keatas  dalam  menjalani  pendidikan  formal.  RLS  dihitung  menggunakan batasan yang disepakati UNDP, batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0  tahun.  Merujuk  batasan  tersebut,  maka  seluruh  kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Papua belum ada yang mencapai batas maksimum yang ditetapkan.
Publikasi  BPS  tahun  2018  menunjukkan  bahwa  RLS  tertinggi  di  Kota  Jayapura sebesar  11  tahun,  selanjutnya  Kabupaten  Biak  Numfor  9,4  tahun,  Jayapura  dan  Mimika masing-masing  sebesar  9,2  tahun.    Sedangkan  Kabupaten  Nduga  memiliki  angka  RLS paling  rendah  di  Papua  sebesar  0,6  tahun,  selain  itu  masih  terdapat  15  kabupaten  yang
memiliki  angka  RLS  di  bawah  provinsi  dimana  kabupaten  tersebut  berada  di  wilayah pegunungan tengah yang tersebar di wilayah adat Mepago dan Lapago.
Gambar 7.  RLS  Kabupaten/Kota di Papua, Tahun 2018 (Tahun) Sumber : BPS Papua, 2018
Pada  tahun  2018,  angka  RLS  Papua  sebesar  5,9  tahun  angka  menunjukkan  bahwa penduduk berusia 25 tahun  keatas di Provinsi Papua rata-rata bersekolah atau mengenyam sampai pada  jenjang  kelas 5  atau  kelas  6  sekolah dasar.  Sesuatu  yang  agak  miris  karena hingga  saat  ini  kesempatan  atau  peluang  penduduk  di  Papua  untuk  berpartisipasi  dalam dunia  pendidikan  masih  sangat  rendah.  Akses  untuk  menikmati  layanan  publik  pendidikan masih sangat terbatas.
Gambar 8. RLS  Indonesia dan Papua, Tahun 2010 – 2018 (Tahun)
Sumber : BPS Papua & BPS Pusat, 2018
Dapat  ditunjukkan  bahwa    angka  RLS  Papua  dengan  Nasional  tidak  terpaut  jauh, misalnya pada tahun 2010 RLS Papua 5,59 tahun sedangkan  nasional sebesar 7,46 tahun ada  selisih  sebesar  1,87  point atau  tahun.  Hingga  tahun  2018,  angka  RLS  Papua  sebesar
6,52 sedangkan nasional sebesar 8,17 tahun ada selisih sebesar 1,65 tahun.  Kurun waktu tersebut    RLS  Papua  mengalami  pertumbuhan  sebesar  1,95  persen,  sedangkan  Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 1,14 persen.

## Pengeluaran Perkapita (PP)
Pengeluaran  perkapita  yang  disesuaikan  (dalam  ribu  rupiah)  yaitu  nilai  pengeluaran perkapita  dan paritas  daya beli  (purchasing  power  parity).  Rata-rata pengeluaran  perkapita dibuat  konstan/riil  dengan  tahun  dasar  2012=100.  Penghitungan  PPP  menggunakan  96 komoditas  dimana  66  komoditas  merupakan  makanan  dan  30  komoditas  merupakan komoditas  nonmakanan. Batas     maksimum pengeluaran   per  kapita   adalah   sebesar   Rp 26.572.352  sementara  batas minimumnya adalah Rp 1.007.436.

## Gambar 9. Pengeluaran Perkapita di Sesuaikan Kabupatan/Kota di Papua, Tahun 2018
Sumber : BPS Papua, 2018
Gambar  di  atas  menunjukkan  pada  tahun  2018  pengeluaran  perkapita  penduduk kabupaten/kota di Provinsi Papua  sebesar Rp. 7,637 juta perkapita pertahun,  pengeluaran terendah  oleh  penduduk  di  Kabupaten  Nduga  sebesar  Rp.  4,131  juta  perkapita  pertahun sedangkan pengeluaran tertinggi oleh penduduk di Kota Jayapura sebesar   Rp. 14,922 juta perkapita  pertahun.  Terdapat    10  kabupaten/kota  dengan  pengeluaran  perkapita  diatas provinsi  sedangkan  19  kabupaten/kota  dibawah  besaran  pengeluaran  provinsi.  Belum satupun kabupaten/kota  di Papua yang besaran pengeluaran perkapitanya  mendekati batas maksimum yang ditetapkan. Data di atas menunjukkan pula bahwa 10 besar kabupaten/kota
yang memiliki pengeluaran perkapita tinggi untuk ukuran Papua merupakan kabupaten induk sedangkan  kabupaten  dengan  pengeluaran  perkapita  rendah  sebagian  besar  merupakan kabupaten hasil pemekaran (daerah otonom baru).
Gambar 10. Pengeluaran Perkapita di Sesuaikan Indonesia dan Papua,

## Tahun 2010 – 2018
Sumber : BPS Papua & BPS Pusat, 2018
Selama  periode  penelitian  rata-rata  pertumbuhan  pengeluaran  perkapita  Papua sebesar  1,72  persen,  sedangkan  Indonesia  mengalami  pertumbuhan  sebesar  2,01 persen. Pada tahun 2010 pengeluaran perkapita nasional sebesar Rp. 9,437 juta perkapita pertahun, sedangkan  Papua  sebesar  Rp.  6,251  juta  ada  selisih  atau  gap  sebesar  Rp.  3,186  juta. Tahun 2018 pengeluaran perkapita disesuaikan Indonesia sebesar Rp. 11,059 juta perkapita pertahun    sedangkan    Papua   mencapai  Rp.  7,159  juta  perkapita  pertahun dengan  selisih sebesar Rp. 3,668 juta.

## PENDAPATAN PERKAPITA
Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata  yang diproleh penduduk di  suatu  negara.  Pendapatan  perkapita  merupakan  hasil  pembagian  pendapatan  nasional suatu  negara  dengan  jumlah  penduduk  negara  tersebut.  Pendapatan  perkapita  juga merefleksikan PDB per kapita. Jika di turunkan pada tingkatan daerah (provinsi, kabupaten dan  kota),  maka  pendapatan  perkapita  didapatkan  dari  hasil    pembagian  PDRB    suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut.
Pada  tahun  2018  rata-rata  Pendapatan  Perkapita  total  kabupaten/kota  di  Papua sebesar Rp. 37,33 juta sedangkan provinsi sebesar RP. 63,40 juta. Kabupaten/kota dengan besaran  pendapatan  perkapita  tertinggi  di  Provinsi  Papua  adalah  Kabupaten  Jayapura sebesar  Rp.  108,26  juta  pertahun,  Kota  Jayapura  Rp.  104,08  juta  dan  Kabupaten  Boven Digul  Rp. 66,69  juta perkapita  pertahun.  Kabupaten dengan  besaran  pendapatan perkapita terendah adalah Kabupaten Tolikara sebesar Rp. 10,25 juta, Puncak Jaya Rp. 10,03 juta dan Lanny Jaya sebesar Rp. 9,21 juta perkapita pertahun.

## Gambar 11.Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota di Papua, Tahun 2018 (Juta)
Sumber : BPS Papua, 2018
Terdapat  empat  kabupaten/kota  yang  memiliki  pendapatan  perkapita  diatas  provinsi sedangkan sisanya  berada  dibawah  besaran  angka provinsi.  Pada  tahun  2010  pendapatan perkapita Papua sebesar  Rp. 38,79 juta hingga tahun 2018 telah mencapai Rp.  63,40  juta dengan rata-rata pertumbuhan kurun waktu tersebut sebesar 9,57 persen.
Gambar 12. Pendapatan Perkapita Indonesia dan  Papua,

## Tahun 2010 - 2018 (Juta)
Sumber : BPS Papua & BPS Pusat, 2018
Data  di  atas  juga  memperlihatkan  peningakatan  terjadi  pada  angka  pendapatan perkapita  Indonesia  namun  jika  dibandingkan  ternyata  ada  kecenderungan  besaran pendapatan  perkapita  Papua  lebih  tinggi  dari  Indonesia.  Pada  tahun  2010  pendapatan perkapita Indonesia sebesar Rp. 30,76 juta   meningkat menjadi Rp. 59,80 juta tahun 2018, dengan  pertumbuhan  rata-rata  sebesar  7,40  persen.  Selisih  antara  pendapatan  perkapita Indonesia dengan Papua tahun 2018  sebesar Rp. 3,60 juta.

## KEMISKINAN
Publikasi BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua dalam kurun waktu 2010 – 2018 berfluktuasi serta  cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2010  terdapat  981.200  jiwa  penduduk  miskin  di  Papua  atau  34,10  persen  dari  jumlah penduduk  sebanyak    2.833.381  jiwa.    Pada  tahun  2018  jumlah  penduduk  miskin  di  Papua berjumlah 917.630 jiwa atau 27,74 persen  dari jumlah penduduk sebanyak  3.322.526 jiwa.
Gambar 13. Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan di Papua,
Tahun 2010 - 2018
Sumber : BPS Papua, 2018
Tercatat  dalam  laporan  BPS,    pada  tahun  2010  terdapat  3  (tiga)  kabupaten  dengan populasi  miskin  paling  tinggi  antara  lain  Kabupaten  Jayawijaya  sebanyak  84.600  jiwa, Yahukimo  77.400 jiwa,  dan Lanny Jaya 71.880 jiwa. Sedangkan 3 (tiga) kabupaten dengan jumlah  penduduk  miskin  paling  rendah  berada  di  Kabupaten  Sarmi  sebanyak  7.100  jiwa, Supiori  7.300  jiwa  dan  Mamberamo  Raya  7.400  jiwa.  Pada  tahun  2018  jumlah  penduduk miskin  masih  terkonsentrasi  di  Kabupaten  Jayawijaya  sebanyak  82.900  jiwa,  Yahukimo
74.020  jiwa,  dan  Lanny  Jaya  71.880  jiwa.  Pada  tahun  2018,  kabupaten  dengan  jumlah penduduk miskin paling rendah berada di Sarmi sebanyak 5.670 jiwa, Supiori  7.760 jiwa dan Mamberamo Raya 6.940 jiwa.
BPS  mencatat  bahwa  pada  tahun  2018  tingkat  kemiskinan  yang  dialami  kabupaten dan  kota  di  Papua  masih  cukup  tinggi  rata-rata  sebesar  29,43  persen.  Kabupaten  dengan tingkat  kemiskinan  paling  tinggi  antara  lain  Lanny    Jaya  40,10  persen,  Intan  Jaya  42,70 persen  dan  Deiyai  sebesar  43,50  persen.  Kabupaten  dengan  tingkat  kemiskinan  paling rendah  terdapat  di  Kabupaten  Merauke  10,50  persen,  Jayapura  11,40  persen  dan  Kota Jayapura sebesar 13,50 persen.
Gambar 14. Tingkat Kemiskinan di Indonesia dan Papua,
Tahun 2010 – 2018 (Persen)
Sumber : BPS Papua & BPS Pusat, 2018
Perbandingan  tingkat  kemiskinan  antara  Indonesia  dan  Papua  periode  2010 –  2018 dapat  kita  simak  secara  visual  dalam  gambar  di  atas.  Tingkat  kemiskinan  di  Indonesia maupun  Papua  menunjukkan  kecenderungan  yang  menurun  selama  periode  tersebut. Tingkat  kemiskinan    Indonesia  pada  tahun  2010  sebesar  13,33  persen    di  Papua  sebesar 34,10 persen selisihnya cukup lebar,  namun pada tahun 2018 tingkat kemiskinan Indonesia sudah  turun  hingga  mencapai  1  digit  yaitu  sebesar  9,66  persen,  Papua  juga  mengalami penurunan  menjadi  27,74  persen.    Selama  kurun  waktu  penelitian  rata-rata  tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 11,28 persen sedangkan di Provinsi Papua sebesar 30,03 persen atau dapat dikatakan cukup tinggi.

## ANALISIS DATA

## Korelasi Komponen IPM
Dalam  rangka  mengetahui  keeratan  hubungan  antara  komponen  pembentuk  IPM dengan  IPM,    peneliti  menggunakan  tehnik  analisis  Korelasi  Product  Moment.  Sedangkan data yang digunakan adalah komponen IPM  : AHH, HLS, RLS,  Pengeluaran Perkapita dan angka  IPM    kabupaten/kota  di  Provinsi  Papua  periode  2010  -  2018.   Hasil analisis  korelasi product moment disajikan dalam ringkasan berikut.

## Tabel 1.Korelasi Komponen Pembentuk IPM dengan IPM
Sumber : Data diolah, 2019
Berdasarkan  angka  koefisien  korelasi  diatas  terlihat  bahwa  seluruh  komponen pembentuk  IPM  memiliki    korelasi  positif    dan  signifikan  terhadap  IPM,  dengan  angka koefisien  korelasi  berkisar  antara  0,64  hingga  0,96  dan  nilai  Sig.(2-tailed)  untuk  masing- masing komponen 0,000 pada    = 0,05.
1)  Koefisien  korelasi  antara  Angka  Harapan  Hidup  (AHH)  dengan  IPM  bernilai  0,64.
Besaran  koefisien  ini  menunjukkan  bahwa  antara  AHH  dengan  IPM  memiliki  derajat hubungan atau korelasi kuat dan positif.
2)  Koefisien  korelasi  antara    Harapan  Lama  Sekolah  (HLS)  dengan  IPM  sebesar  0,92. Besaran  koefisien  ini  menunjukkan  bahwa  antara  HLS  dengan  IPM  memiliki  derajat hubungan atau korelasi sangat kuat dan positif.
3)  Koefisien  korelasi  antara    Rata-rata  Lama  Sekolah  (RLS)  dengan  IPM  sebesar  0,96.
Besaran  koefisien  ini  menunjukkan  bahwa  antara  RLS  dengan  IPM  memiliki  derajat hubungan atau korelasi sangat kuat dan positif.
4)  Koefisien korelasi antara Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (PP) dengan IPM sebesar 0,87. Besaran koefisien ini menunjukkan bahwa antara PP dengan IPM memiliki derajat hubungan atau korelasi sangat kuat dan positif.
5)  Terdapat dua komponen yang memiliki angka koefisien yang tinggi yaitu HLS dan RLS. Hal  ini  berarti  kedua  komponen  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  pembentuk  yang paling  dominan  terhadap  IPM  di  Provinsi  Papua,  sehingga  cepat  lambatnya perkembangan  IPM  sangat  tergantung  kepada  hasil  pembangunan  pada  bidang pendidikan.

## Pengaruh IPM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Dalam  mengukur  pengaruh  IPM  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  atau  atau kesejahteraan  penduduk,  digunakan  data  IPM  sedangkan  ukuran  kesejahteraan  dalam penelitian  ini  menggunakan  data  pendapatan  perkapita  dan  tingkat  kemiskinan  Provinsi Papua.  Untuk  mengetahui  pengaruh  IPM  terhadap  tingkat  kemiskinan  dan    pengaruh  IPM terhadap pendapatan perkapita  digunakan tehnik  analisis regresi sederhana.  Hasil analisis regresi sederhana  diringkas dalam tabel berikut ini.

## Tabel 2. Ringkasan Hasil Analisis Regresi
Kausalitas Intercept Koefisien Regresi t-stat Signf. R F-stat IPM  Pendapatan Perkapita -19,55 5,88 10,633  0,000 0,97  113,067 IPM  Kemiskinan 12,63 -2,28 -4,403 0,003 0,73 19,386
Sumber : Data diolah, 2019 (terlampir)

## Pengaruh IPM Terhadap Pendapatan Perkapita
Berdasarkan ringkasan hasil analisis regresi pada  tabel di atas berikut akan diuraikan beberapa hal sebagai berikut :
(1)  Persamaan regresi yang terbentuk  :
Pendapatan Perkapita = -19,555 + 5,88*IPM
(2)  Nilai intersep yang diperoleh sebesar -19,55 ; nilai tersebut menunjukkan bahwa apabila IPM tidak mengalami perubahan ( IPM = 0) maka pendapatan perkapita akan berkurang atau mengalami penurunan sebesar 19,55 persen;
(3)  Nilai koefisien regresi sebesar 5,88; nilai ini menunjukkan bahwa apabila IPM meningkat sebesar 1 persen maka akan meningkatkan pendapatan perkapita sebesar 5,88 persen. Demikian  pula  sebaliknya  apabila  IPM  mengalami  penurunan  sebesar  1  persen  maka akan menurunkan pendapatan perkapita sebesar 5,88 persen (ceteris paribus);
(4)  Nilai  koefisien  korelasi  sebesar  0,97;  nilai  ini  menunjukkan  bahwa  keeretan  hubungan antara IPM dengan pendapatan perkapita sangat kuat dan positif.
(5)  Nilai signifikansi  yang diperoleh sebesar (Sig.= 0,000)  < (  = 0,05), menunjukan bahwa IPM berpengaruh signifikan terhadap pendapatan perkapita.

## Pengaruh IPM Terhadap Kemiskinan
Deskripsi  yang  dapat  disampaikan  berdasarkan  hasil  analisis  regresi  diatas  sebagai berikut :
(1)  Persamaan regresi yang terbentuk  :
Kemiskin = 12,63 - 2,28*IPM
(2)  Nilai intersep yang diperoleh sebesar  12,63; nilai tersebut menunjukkan bahwa apabila IPM tidak mengalami perubahan ( IPM = 0) maka tingkat kemiskin akan bertambah atau mengalami kenaikan sebesar 12,63 persen;
(3)  Nilai  koefisien  regresi  sebesar  -2,28;  nilai  ini  menunjukkan  bahwa  apabila  IPM meningkat sebesar 1 persen maka akan  menurunkan kemiskinan sebesar 2,28 persen.
Demikian  pula  sebaliknya  apabila  IPM  mengalami  penurunan  sebesar  1  persen  maka akan meningkatkan kemiskinan sebesar 2,28 persen (ceteris paribus);
(4)  Nilai koefisien korelasi sebesar 0,73; nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara IPM
dengan kemiskinan sangat kuat dan positif.
(5)  Nilai signifikansi  yang diperoleh sebesar (Sig.= 0,003) < (  = 0,05), menunjukan bahwa
IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

## PEMBAHASAN
Hasil analisis mengenai keeratan hubungan komponen pembentuk IPM   menunjukkan bahwa  semua  komponen  IPM  memiliki  hubungan  yang  positif  dan  signifikan  dengan  IPM. Komponen AHH hubungannya kuat, sedangkan komponen yang lain sangat kuat. Komponen HLS  dan  RLS  (indeks  pendidikan)  memiliki  besaran  angka  koefisien  korelasi  yang  paling besar sehingga merupakan pembentuk IPM yang dominan dibanding AHH dan Pengeluaran Perkapita.
Hasil  penelitian  yang  diperoleh  memiliki  relevansi  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  peneliti  sebelumnya.  Penelitian  Melliana  dan  Zain  (2013),  di  Jawa  Timur  pada  38 kabupaten/kota  tahun  2010 –  2014,  yaitu  mengukur    IPM    dengan      angka      partisipasi sekolah      (APS),      jumlah  sarana  kesehatan,  persentase  RT  dengan  akses  air  bersih, tingkat      partisipasi      angkatan      kerja    (TPAK),      dan  PDRB  perkapita.  Terdapat    tujuh variabel    yang    berpengaruh    signifikan  terhadap  IPM    antara  lain    variabel    rasio  siswa terhadap guru,  APS  SMP/MTs,   jumlah sarana kesehatan,  persentase RT dengan akses air bersih,    kepadatan    penduduk,     TPAK,  dan  PDRB  perkapita. Variabel yang tidak berpengaruh adalah rasio sekolah terhadap murid.
Menurut Lanjouw  dalam  Ginting, dkk  (2008),  pembangunan   manusia   di  Indonesia identik  dengan  pengurangan  kemiskinan.  Investasi  di  bidang    pendidikan    dan    kesehatan sangat  berarti bagi penduduk  miskin  dibandingkan  penduduk  tidak miskin,  karena  modal utama    penduduk    miskin    adalah  tenaga    kasar    mereka . Fasilitas    pendidikan  dan kesehatan  yang  tersedia  dan  murah  sangat  membantu  meningkatkan    produktivitas,    dan pada    gilirannya    meningkatkan    pendapatan  penduduk  miskin.    Dengan    demikian, pembangunan  manusia  belum    secara  optimal  dilakukan  pemerintah  dewasa  ini  karena hanya terfokus pada pengurangan kemiskinan.
Hasil  penelitian  tentang  pengaruh  IPM  terhadap  pendapatan  perkapita  menunjukkan bahwa  apabila  IPM  meningkat  sebesar  1  persen  maka  akan  meningkatkan  pendapatan perkapita  sebesar  5,88  persen  di  Provinsi  Papua.  Demikian  pula  sebaliknya  apabila  IPM mengalami  penurunan  sebesar  1  persen  maka  akan  menurunkan  pendapatan  perkapita sebesar 5,88 persen (ceteris paribus). Sehingga disimpulkan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan perkapita di Provinsi Papua. Penelitian lain yang  dilakukan  sebelumnya  juga  memberikan  penjelasan  yang  sama,  seperti    Yuliatin (2016),  melakukan  penelitian  tentang  Hubungan  Antara  Pendapatan  Perkapita  dan  Indeks Pembangunan  Manusia  di  Jawa  Timur  2009 –  2013. Hasil  penelitian  menunjukkan Pendapatan perkapita  tidak  berpengaruh  terhadap  IPM  di  Jawa  Timur  secara  keseluruhan. Namun,  IPM  berpengaruh  terhadap  pendapatan  perkapita  secara  keseluruhan.Sedangkan untuk daerah yang memiliki IPM tinggi dan menengah tidak berpengaruh atau tidak memiliki hubungan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  ketimpangan  pendapatan  yang  berbeda-beda  pada setiap  wilayah  dan  perbedaan  potensial  daerah  yang  membuat  pendapatan  perkapita menjadi rendah atau bahkan bias dengan indeks pembangunan manusia untuk kabupaten di Jawa Timur pada tahun 2009 hingga 2013 (Yuliatin, 2016).
Hasil  penelitian  tentang  pengaruh  IPM  terhadap  kemiskinan  menunjukkan  bahwa apabila IPM meningkat sebesar 1 persen maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 2,28 persen  di  Provinsi  Papua.  Demikian  pula  sebaliknya  apabila  IPM  mengalami  penurunan sebesar  1  persen  maka  akan  meningkatkan  kemiskinan  sebesar  2,28  persen  (ceteris paribus).  Dengan  demikian  IPM  berpengaruh negatif  dan  signifikan  terhadap  kemiskinan  di Provinsi Papua. Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.  Lubis (2017), yang menemukan bahwa variabel indeks pembangunan manusia  berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap  kemiskinan  di  Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Kedu, Banyumas dan Semarang Tahun  2010 - 2015.
Penelitian lainnya  yang relevan dengan hasil temuan penelitian ini juga dilakukan oleh Waluyo,  J.,  (2017),  dengan  hasil  bahwa  Indeks  Pembangunan  Manusia  mempunyai pengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan  di  Kabupaten  Muaro  Jambi
periode  2010 –  2014.    Srisinto  (2018),  melakukan  penelitian  tentang  Inflasi  dan  IPM Peranannya  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Serta  Implikasinya  Pada  Kemiskinan.  Hasil penelitiannya    menunjukkan  bahwa    IPM      berpengaruh      negatif      dan  tidak  signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Sragen Tahun 2010 – 2017.
BPSDM Papua (2013), Lambatnya   capaian   pembangunan   manusia   di   Provinsi Papua  ditengarai  karena  lambatnya  capaian  pembangunan  pembangunan  manusia  pada wilayah      Pegunungan      Tengah      Papua.      Fakta      ini      mestinya      menjadi  perhatian bersama.  Upaya  peningkatan  capaian  pembangunan    manusia  di  Papua      mestinya difokuskan      pada      wilayah      Pegunungan      Tengah      Papua.  Identifikasi    permasalahan sangat  penting  untuk  merumuskan  strategi  dan program yang sesuai denga karakteristik wilayah.  Selain  di  pegunungan  tengah  Papua,  capaian  IPM  relatif  rendah  juga  ada    di sebagian  wilayah  selatan  Papua  dan  beberapa  kabupaten  di  pesisir utara Papua.

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  :  (1)  Semua  komponen  IPM  memiliki  hubungan yang  positif  dan  signifikan  dengan  IPM.  Komponen  AHH  hubungannya  kuat,  sedangkan komponen  yang  lain  sangat  kuat.  Komponen  HLS  dan  RLS  (indeks  pendidikan)  memiliki besaran  angka  koefisien  korelasi  yang  paling  besar  sehingga  merupakan  pembentuk  IPM yang dominan dibanding AHH dan Pengeluaran Perkapita. (2)  IPM berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  pendapatan  perkapita  di  Provinsi  Papua.  (3).  IPM  berpengaruh  negatif dan  signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan  di  Provinsi  Papua.    Saran  dan  Rekomendasi, yang  diajukan  sebagai  berikut  :  (1).  Investasi  dalam  bidang  pendidikan  dan  kesehatan terutama  bagi  penduduk  miskin  perlu  ditingkatkan  terutama  dalam  menyediakan  fasilitas pendidikan dan kesehatan yang murah, terjangkau dan merata di seluruh wilayah terutama wilayah  terpencil  dan  terisolir  di  Provinsi  Papua.  (2).  Pemerintah  perlu  menjamin kelangsungan  pendidikan  kepada  penduduk  usia  sekolah  yang  sedangkan  menjalankan proses  pendidikan.  Meningkatkan  kesadaran  kolektif  seluruh  lapisan  masyarakat  tentang pentingnya  pendidikan  terutama  pendidikan  lanjutan  (kejuruan)    dan  perguruan  tinggi.  (3). Pemerintah    perlu  meningkatkan  akses  penduduk  terhadap  pelayanan  kesehatan,
tersedianya sarana dan prasarana kesehatan secara luas dan merata, perbaikan kebutuhan gizi dan kalori, meningkatkan kualitas dan sanitasi lingkungan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat  tentang  pentingnya  kesehatan.  (4).  Keterlibatan  semua  komponen  masyarakat dan  pemerintah  dalam  merencanakan,  melaksanakan,  monitoring  dan  mengevaluasi program dan kegiatan serta pembiayaannya yang berkaitan dengan pembangunan manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Baeti,  N.  2013. Pengaruh  Pengangguran,  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Pengeluaran Pemerintah  terhadap  Pembangunan  Manusia  Kabupaten/Kota  Di  Privinsi Jawa  Tengah. EDAJ (Economics Development Analysis Journal),  Vol. 2  No. 3 (2013), FE UNNES, Semarang;
BPS  Indonesia,  2016, Indeks  Pembangunan  Manusia  2015 ,  Badan  Pusat  Statistik Indonesia, Jakarta ;
BPS  Indonesia,  2018, Indeks  Pembangunan  Manusia  2017 , Badan  Pusat  Statistik Indonesia, Jakarta;
BPS Papua, 2018, Papua Dalam Angka 2018 , BPS Papua, Jayapura;
BPSDM Papua, 2013, Pencanangan Upaya Percepatan Pembangunan Manusia Provinsi Papua , BPSDM Papua, Jayapura;
Indramawan Dendy, 2018, The Impacts Of Financial Performance Of Local Governments On  Human  Development  Index  In  Papua, Simposium  Nasional  Keuangan Negara, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Depkeu RI, Jakarta;
Lubis  H.  N., 2017, Analisis  Pengaruh  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM),  Upah  Dan Pengangguran  Terhadap  Kemiskinan  Di  Kabupaten/Kota  Eks-Karesidenan Kedu,  Banyumas,  dan  Semarang  Tahun  2010 –  2015, Skripsi  (Tidak  di terbitkan), FEBI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta;
Ginting,  C.K.S.,  Lubis  I.,  dan  Mahalli  K.,  2008, Pembangunan  Manusia  di    Indonesia, Jurnal    Perencanaan    dan    Pengembangan    Wilayah,    Vol.    04,  No.  01,  Wahana Hijau
Sherraden  Michael,  2006, Aset  Untuk  Orang  Miskin  :  Perspektif  Baru  Usaha Pengentasan Kemiskinan , Raja Grafindo Persada, Jakarta;
Srisinto,  2018, Inflasi  dan  IPM  Peranannya  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Serta Implikasinya Pada  Kemiskinan, Jurnal  Litbang Sukowati, Vol. 2  No.1 (2018), Pemkab Sragen, Sragen;
Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif ,  Alfabeta, Bandung;
..................,2011, Statistika Untuk Penelitian , Alfabeta, Bandung;
................., 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D , Alfabeta, Bandung;
Susiyanto  Didit,  2016, Konsep  dan  Kebijakan  Pembangunan  Manusia ,  [Online], (Tersedia: https://trimongalah.wordpress.com/2016/02/04/konsep-dan-kebijakan- pembangunan-manusia/, diakses 09 Mei 2019);
United  Nations  Development  Programme,  1990, Human  Development  Report  1990 , UNDP,New York;
..................,1995, Human Development Report 1995 . UNDP, New York ;
Waluyo,  J.,  2017. Analisis  Pengaruh  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM),  Tingkat Pengangguran  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Kemiskinan  di Kabupaten  Muaro  Jambi, Vol  5  No  3  (2016):  Jurnal  Perspektif  Ekonomi  dan Pembangunan Daerah, Universitas Jambi;
Widjojo  Muridan  S.,  dkk,  2008, Papuanisasi  dan  Rekonsiliasi  Sosial:  Model  Jangka Panjang Penyelesaian Konflik di Papua , LIPI, Jakarta;
Yuliatin,  2016, Hubungan  Antara  Pendapatan  Perkapita  dan  Indeks  Pembangunan Manusia  di  Jawa  Timur  2009  -  2013 ,    Skripsi  (Tidak  di  terbitkan),  FEB  UNEJ, Jember;