## PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG KEBIJAKAN TAX AMNESTY (PENGAMPUNAN PAJAK), DAN MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN
Suyanto*

## Ika Septiani Putri
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta *email: iyantsuyanto@gmail.com
ABSTRACT INFO ARTIKEL
This research aim to know the influence of Perception taxpayers on tax  amnesty  and  motivation  to  pay  taxes  toward  Taxpayer Compliance  at  Regional  Office  Directorate  General  of  Taxation Wonosari, Gunungkidul. The sample collection technique used in this research was convenience sampling, data analysis techniques used in this research were multiple linear regression. This research result  indicated:  Perception  taxpayers  on  tax  amnesty    not  had influence positive and significant toward Taxpayer Compliance it is proven by the value of tamount < ttable (1,386 < 1,9901) and significantly 0,170 > 0,05,, Motivation to Pay Taxes influence has positive and significant toward Taxpayer Compliance it is proven by the value of tamount > ttable (2,125 > 1,9901) and significantly 0,037 < 0,05, Perception taxpayers on tax amnesty and  Motivation to  Pay  Taxes  has  positive  and  significant  toward  Taxpayer Compliance it is proven by the value of Famount > Ftable (4,829 > 3,11) and significantly 0,010 < 0,05..
Diterima: 18 April 2017
Direview: 18 April 2017 Disetujui: 12 Juni 2017 Terbit: 13 Juni 2017 Keyword:
Perception  taxpayers  on  tax amnesty,  Motivation  to  Pay Taxes, and Taxpayer Compliance PENDAHULUAN Pemerintah menetapkan target
penerimaan pendapatan negara sebesar Rp1.822,5 triliun dengan sumbangan perpajakan mencapai  75  persen  atau  sebesar  Rp  1.360,2 triliun dalam kebijakan APBN 2016, akan tetapi tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak di Negara Indonesia semakin menurun. Voluntary compliance (kepatuhan sukarela) adalah kepatuhan  yang  muncul  karena  kesadaran  dari wajib  pajak  sendiri. Voluntary  compliance didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan  pada  waktunya  informasi  yang diperlukan,  mengisi  secara  benar  jumlah  pajak
terutang  dan  membayar  pajak  pada  waktunya tanpa  adanya  tindakan  pemaksaan.  Seorang wajib pajak dapat dikatakan memiliki kepatuhan sukarela  apabila  wajib  pajak  memiliki  sifat langsung menuruti tanpa perlu menunggu adanya tindakan  pemaksaan  dalam  hal  melakukan kewajibannya (Sari dan Mangoting ,2014).
Di Kabupaten Gunungkidul sampai dengan tahun 2015 terdapat wajib pajak sebanyak 44.106 yang  terdaftar.  Akan  tetapi  hanya  sebanyak 26.933  wajib  pajak  yang  menyampaikan  SPT. Hal  ini  menunjukkan  tingkat  kepatuhan  wajib pajak  di  kabupaten  Gunungkidul  hanya  sebesar 61%.  Pada  tabel  1.1  berikut  ini  dapat  terlihat
jumlah  wajib  pajak  yang  menyampaikan  SPT dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
Tabel 1

## Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Dan Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT Pada KPP
Pratama Wonosari Tahun Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Jumlah Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT Persentase Kepatuhan Wajib Pajak 2012 32.451 23.765 73% 2013 34.096 23.681 69% 2014 39.815 24.806 62% 2015 44.106 26.933 61% Sumber: KPP Pratama Wonosari, tanggal proses data 06 Desember 2016
Seperti terlihat pada tabel 1.1  jumlah wajib pajak  yang  terdaftar  dari  tahun  ke  tahun mengalami peningkatan akan tetapi hal tersebut berbanding  terbalik  dengan  tingkat  kepatuhan wajib  pajak  dalam  menyampaikan  SPT  yang semakin menurun per tahunnya. Pada tahun 2012 jumlah  wajib  pajak  yang  terdaftar  sebanyak 32.451 dan jumlah wajib pajak yang menyampaikan  SPT  sebanyak  23.765.  Dengan demikian  persentase  tingkat  kepatuhan  wajib pajak pada tahun
2012  adalah  73%.  Pada  tahun  2013 persentase  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak menurun  menjadi  69%,  dengan  jumlah  wajib pajak  terdaftar  sebanyak  34.815,  dan  jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT sebanyak 23.681. Demikian pula di tahun-tahun berikutnya persentase  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  di lingkup  kerja  KPP  Pratama  wonosari  terus menurun hingga mencapai 61%.
Dalam meningkatan kepatuhan wajib pajak untuk  memenuhi  kewajibannya  perlu  dilakukan upaya-upaya  yang  bersifat  komprehensif  dan secara  berkesinambungan  oleh  pemerintah  agar target  penerimaan  pajak  mendekati  tercapai. Upaya  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak  telah  dilakukan  oleh  Dirjend  pajak,  salah satunya  adalah  dengan  menerapkan  kebijakan Tax amnesty (pengampunan pajak).
Ngadiman dan Huslin (2015) menyatakan bahwa Tax  amnesty memiliki  pengaruh  yang sangat  positif  dan  sifnifikan  terhadap  tingkat kepatuhan  wajib  pajak.  Apabila tax  amnesty mengalami  kenaikan  maka  angka  kepatuhan
wajib pajak akan mengalami kenaikan. Kebijakan tax amnesty ini bila diterapkan dapat memperoleh  manfaat  perolehan  dana,  terutama kembalinya  dana  yang  disimpan  di  luar  negeri, akan tetapi kebijakan ini mempunyai kelemahan dalam  jangka  panjang  dapat  berakibat  buruk berupa menurunnya kepatuhan sukarela ( v oluntary  compliance) dari  wajib  pajak  patuh, bilamana tax  amnesty dilaksanakan  dengan program yang tidak tepat (Ragimun, 2014).
Selain  dengan  menetapkan  kebijakan tax amnesty, pemerintah  khususnya  Dirjen  pajak terus  meningkatkan  motivasi  wajib  pajak  untuk memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Penelitian yang dilakukan oleh Ghoni (2012), menyatakan bahwa  motivasi  tidak  berpengaruh  terhadap tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Memberikan bukti bahwa Motivasi membayar pajak berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap tingkat  kepatuhan  perpajakan.  Semakin  tinggi motivasi  seorang  wajib  pajak  dalam  membayar pajak  maka  semakin  tinggi  pula  tingkat kepatuhannya.  Hal  ini  dikarenakan  mereka memiliki pemikiran yang positif bahwa membayar  pajak  adalah  kewajiban  bagi  setiap warga negara agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar (Putri, 2015) .  Untuk  itu  perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan kebijakan tax  amnesty dan  motivasi  membayar pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.
LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Persepsi Wajib Pajak Tentang Tax Amnesty (Pengampunan Pajak)
Menurut  UU  No.  11  Tahun  2016,  yang dimaksud  dengan  pengampunan  pajak  adalah penghapusan  pajak  yang  seharusanya  terutang, yang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan  dan  sanksi  pidana  di  bidang perpajakan  dengan  cara  mengungkap  harta  dan membayar  tebusan. Tax  amnesty adalah  istilah yang  digunakan  untuk  menggambarkan  sebuah tawaran  untuk  melunasi  utang  pajak  yang  luar biasa untuk jumlah yang kurang bayar dari utang saat  ini.  Dengan  kata  lain,  kebijakan  ini  berarti memungkinkan  wajib  pajak  untuk  membayar utang  pajak  yang  belum  dibayar,  sesuai  dengan keadaan  wajib  pajak  tanpa  menimbulkan  biaya keterlambatan  dan  denda  lainnya  (Wisegeek, 2014).
Ngadiman dan Huslin (2015) menyatakan bahwa Tax  amnesty memiliki  pengaruh  yang sangat  positif  dan  sifnifikan  terhadap  tingkat kepatuhan  wajib  pajak.  Apabila tax  amnesty mengalami  kenaikan  maka  angka  kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan. Kebijakan tax amnesty ini bila diterapkan dapat memperoleh  manfaat  perolehan  dana,  terutama kembalinya  dana  yang  disimpan  di  luar  negeri. Persepsi  wajib  pajak  tentang  kebijakan tax amnesty (pengampunan  pajak)  merupakan anggapan,  pandangan,  dan  interpretasi  masing- masing  wajib  pajak  mengenai  kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak). Persepsi seseorang  untuk  membuat  penilaian  sangat dipengaruhi  oleh  kondisi  internal  maupun eksternal  orang  tersebut  (Jatmiko,  2006). Kepatuhan  Wajib  Pajak  sangat  terkait  dengan persepsi  Wajib Pajak dalam  membuat  penilaian terhadap kebijakan itu sendiri.
Tax  amnesty merupakan  kebijakan  yang ditawarkan untuk mengungkapkan semua penghasilan  atau  harta  yang  belum  dilaporkan, membayar  uang    tebusan  sebagai penalty ,  tidak ada  pengusutan  atas  jumlah  yang  dimintakan pengampunan,  tambahan  penerimaan  bagi negara  dan  mendorong  kepatuhan  sukarela. Dengan  kesempatan  yang  ditawarkan,  maka wajib pajak memohon ampun kepada pemerintah atas  ketidak  jujuran  pengisian  SPT  dan  berjanji
untuk menjadi patuh. Tax amnesty dalam jangka pendek bertujuan untuk meningkatkan penerimaan  negara,  sedangkan  dalam  jangka panjang  bertujuan  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak.  Persepsi  wajib  pajak  tentang kebijakan tax amnesti merupakan  interpretasi dan  pandangan  wajib  pajak  dengan  adanya kebijakan  amnesti pajak.  Jika  persepsi masyarakat  dengan    adanya  kebijakan  amnesti pajak  itu  tinggi,  maka  mereka  akan  memiliki kesadaran untuk berperilaku patuh.
Persepsi  masyarakat  yang  positif  dapat mempengaruhi  perilaku  Wajib  Pajak  dalam membayar  pajak.  Demikian  pula  dengan pelaksanaan kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak). Jika persepsi Wajib Pajak terhadap pelaksanaan tax amnesty (pengampunan  pajak)  positif,  maka  dapat mempengaruhi  perilaku  mereka  dalam  melapor dan membayar pajak, sehingga akan meningkatkan  kepatuhan  perpajakan  Wajib Pajak. penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan  Huslin  (2015)  menyatakan  bahwa tax amnesty memiliki  pengaruh  yang  positif  dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Maka hipotesis  yang  dirumuskan  adalah  sebagai berikut:
H1: Persepsi  wajib  pajak  tentang kebijakan tax  amnesty (pengampunan  pajak) berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.

## Motivasi Membayar Pajak
Menurut  Caroko  (2015)  motivasi  wajib pajak  merupakan  daya  dorong  yang  ada  pada wajib  pajak  secara  eksternal  maupun  internal untuk  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri hingga membayarkan pajak terutangnya. Teori Atribusi menjelaskan  bahwa  motivasi  seseorang  dalam melakukan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan ditentukan oleh faktor eksternal yang bersumber dari  luar  diri  individu  dan  faktor  internal  yang bersumber dari dalam diri individu tersebut.
Motivasi  adalah  konsep  yang  abstrak, untuk  dapat  mengukur  pengaruhnya  terhadap perilaku  dilakukan  dengan  menduga (infrred) dan memanipulasi gejalanya (manipulated) yang berhubungan  dengan  perilaku.  Motivasi  yang mendorong  kepatuhan  wajib  pajak  dalam
memenuhi intensitas wajib pajak dalam mengisi dan  memasukkan  Surat  pemberitahuan  Pajak (SPT)  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP). Banyaknya  SPT  yang  dimasukkan  ke  KPP berpengruh terhadap besarnya nilai  rupiah dana yang  terhimpun  dan  jumlah  wajib  pajak  yang terjaring.  Dengan  demikian  kepatuhan  wajib pajak yang dipengaruhi oleh motivasi membayar pajak  dapat  diukur  berdasarkan  jumlah  rupiah dana  yang  terhimpun  dan  jumlah  wajib  pajak yang terjaring dari sektor perpajakan.
Menurut  Syah  (1997:136),  motivasi  dapat dibagi  menjadi  dua  yaitu,  motivasi  intrinsik adalah motif yang menjadi aktif atau berfungsinya  tidak  perlu  dirangsang  dari  luar, dan  motivasi  ekstrinsik  adalah  motif  yang menjadi  aktif  karena  adanya  rangsangan  dari luar.Motivasi  merupakan  kekuatan-kekuatan yang  ada  dan  bekerja,  baik  pada  diri  individu maupun  kekuatan  yang  berada  diluar  individu sehingga  individu  tersebut  memahami  keadaan
dirinya  untuk  mengarahkan  dan  menggerakkan tingkah lakunya untuk membayar pajaknya untuk memenuhi  kebutuhan  dalam  hal  ini  kebutuhan yang mendasari diri seorang untuk bertindak dan memberikan  sumbangannya  pada  Negara  pada sasaran pencapaian tujuan.
Adanya  motivasi  dalam  hal  membayar pajak  akan  mempengaruhi  patuh  atau  tidaknya Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi motivasi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam  hal membayar pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat  kepatuhannya,  sehingga  penerimaan pajak  oleh  DJP  juga  semakin  meningkat  Putri (2016).  Hasil  penelitian  ini  yang  menjadi  dasar adanya dugaan bahwa Motivasi Membayar Pajak berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi.
H2 : Motivasi membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.

## Gambar 1
Kerangka Pemikiran

## METODOLOGI PENELITIAN
Populasi yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  seluruh  wajib  pajak  orang pribadi  dan badan  yang  berada  di lingkup kerja Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama Wonosari. Kabupaten Gunungkidul hingga tahun 2015 terdapat 50.252 wajib pajak yang terdaftar baik  orang  pribadi  maupun  wajib  pajak  badan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan sampel sebanyak 100 wajib pajak. Metode pengambilan sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan metode Convenience sampling . Menurut
Indriantoro  dan  Supomo  (2002) Convenience sampling adalah  metode  pemilihan  sampel berdasarkan  kemudahan,  dimana  metode  ini memilih  sampel  dari  elemen  populasi  yang datanya mudah diperoleh peneliti.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh seorang  peneliti  secara  langsung  dari  beberapa responden.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini diperoleh  dari  Wajib  Pajak  yang  berada  di lingkup kerja KPP Pratama Wonosari. Pengumpulan  data  akan  dilakukan  oleh  peneliti dengan membagikan kuesioner pada responden. Kuesioner  yaitu  merupakan  daftar  pertanyaan- pertanyaan    yang  akan  di  bagikan  kepada responden yang berhubungan dengan pemasalahan yang akan diteliti.
Bobot  penilaian  angka    hasil  kuesioner dalam  penelitian  ini  sesuai  dengan  yang digambarkan  dalam  skala  ordinal,  yaitu  metode yang digunakan untuk mengukur sikap,
Kepatuhan Perpajakan (Y1) Persepsi wajib pajak tentang kebijakan Tax
Amnesty (Pengampunan
Pajak) (X1) Motivasi membayar pajak (X2)
pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial (Indriantoro  dan  Supomo,  2002).  Adapun metode-metode yang digunakan dalam mengolah data  adalah  uji  statistik  deskriptif,  uji  kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 2 Statistik Deskriptif

## Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Persepsi  Wajib  Pajak  Tentang Kebijakan Tax Amnesty 83 11 30 24.17 4.276 Motivasi Membayar Pajak 83 16 25 21.73 2.301 Kepatuhan Perpajakan 83 9 25 20.84 2.407
Sumber: Data primer diolah Desember 2016
Dari  hasil  analisis  regresi  diperoleh  persamaan  regresi  linier  berganda  adalah  Y  =  13,014  + 0,089 X 1 + 0,255 X 2 + Ɛ.

## Tabel 3

## Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 83 Normal Parameters a,,b Mean .0000000 Std. Deviation 2.31158756 Most Extreme Differences Absolute .129 Positive .096 Negative -.129 Kolmogorov-Smirnov Z 1.175 Asymp. Sig. (2-tailed) .127
a. Test distribution is Normal .
Sumber: Data primer diolah  Desember 2016

## Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas Model Collinearity Statistic Tolerance VIF 1 (Constant) Persepsi WP Tentang Kebijakan Tax Amnesty 0,879 1,138 Motivasi Membayar Pajak 0,879 1,138 a. Dependent Variable : Kepatuhan Perpajakan Sumber: Data primer diolah Desember 2016

## Tabel 5

## Hasil Uji Heteroskedastisitas
Variabel Sig. Keterangan Persepsi WP Tentang Tax Amnesty 0,643 Tidak Terjadi Heteroskedatisitas Motivasi Membayar Pajak 0,543 Tidak Terjadi Heteroskedatisitas
Sumber: Data primer diolah Desember 2016 Tabel 6 Hasi Uji Statistik t Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 13.014 2.540 .000 5.123 .000 Persepsi  WP  tentang Tax Amnesty .089 .064 .170 1.386 .170 Motivasi membayar pajak .255 .120 .037 2.125 .037
Sumber: Data primer diolah Desember 2016
Nilai  signifikansi  dari  variabel  Persepsi Wajib  Pajak  Tentang  Kebijakan  Tax  Amnesty sebesar  0,170  atau  lebih  dari  0,05,  dengan  kata lain  Persepsi  Wajib  Pajak  Tentang  Kebijakan Tax  Amnesty  tidak  signifikan,  hal  ini  berarti bahwa data mendukung H0 dan tidak mendukung  Ha.  Hasil  penelitian  ini  sesuai dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh    Alm, Mckee  dan  Beck  (1990)  dalam  Wardiyanto (2008),  dan  Alm,  James    dan  Beck  (1993). Variabel  motivasi  membayar  pajak  mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,037. Persepsi wajib pajak  tentang  kebijakan  tax  amnesty  secara psikologis  tidak  mempengaruhi  kepatuhan perpajakan seorang wajib pajak karena kurangnya  pengetahuan  wajib  pajak  mengenai tujuan  dari  ditetapkannya  kebijakan  ini.  Selain itu,  dengan  adanya  kebijakan  tax  amnesty  ini wajib pajak menganggap kebijakan ini tidak adil bagi  wajib  pajak  yang  selama  ini  patuh  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya  sehingga
wajib  pajak  belum  tentu  lebih  tertib  membayar pajak.
Nilai  t-hitung  pada  variabel  ini  sebesar 2,125 dan nilai t-tabel sebesar 1,9901.   Dengan demikian  data  dapat  mendukung  Ha  dan  tidak mendukung H0, sehingga dapat dikatakan bahwa motivasi  membayar  pajak  berpengaruh  secara signifikan terhadap kepatuhan perpajakan karena tingkat  signifikansi  yang  dimiliki  variabel kepatuhan  lebih  kecil  dari  0,05.  Dengan demikian,  semakin  tinggi  motivasi  membayar pajak terhadap kebijakan dalam perpajakan maka tingkat  kepatuhan  perpajakan  akan  semakin tinggi.  Hal  ini  karena  wajib  pajak  memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya  dan  juga  pemikiran  dengan membayar  pajak  maka  kemajuan  pembangunan infrastruktur  akan  berjalan  dengan  baik  Hasil penelitian  ini  konsisten  dengan  hasil  penelitian Putri  (2016),  Maryati  (2014),  dan    Sulistyono (2012).

## Tabel 4.13

## Hasi Uji Statistik F
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 52.898 2 26.449 4.829 .010 a Residual 438.162 80 5.477 Total 491.060 82 Sumber: Data primer diolah Desember 2016 Uji  statistik  F  menghasilkan  F  hitung  sebesar 4,829 dengan tingkat signifikansi nilai probabilitas 0,010, nilai F hitung lebih besar dari F  tabel  (3,11),  maka  dengan  hasil  ini  model
regresi  dapat  digunakan  untuk  memprediksi bahwa  Persepsi  wajib  pajak  tentang  kebijakan tax  amnesty,  dan  motivasi  wajib  pajak,secara simultan.
Tabel 4.14 Hasi Uji Koefisien Determinasi R 2
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .328 a .108 .085 2.340 Sumber: Data primer diolah Desember 2016
Nilai adjusted R square sebesar 0,085. Hal tersebut  berarti  sebesar  8,5%  Kepatuhan Perpajakan  dipengaruhi  oleh  Persepsi  Wajib Pajak  tentang  kebijakan Tax  Amnesty dan Motivasi Wajib Pajak sedangkan sebesar 91,5% dipengaruhi  oleh  variabel  diluar  variabel  yang telah digunakan oleh peneliti.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  di Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama Wonosari  mengenai  Persepsi  Wajib  Pajak Tentang  Kebijakan Tax  Amnesty ,  dan  Motivasi Membayar Pajak terhadap
Kepatuhan
Perpajakan, menunjukkan bahwa Persepsi Wajib Pajak  Tentang  Kebijakan Tax  Amnesty tidak memiliki  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan terhadap  Kepatuhan  Perpajakan,  dan  Motivasi Wajib Pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan.

## REFERENSI
Ngadiman dan Huslin (2015). “Pengaruh Sunset policy,  Amnesti    pajak,  Dan  Sanksi Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  (Studi  Empiris  di  Kantor
Pelayanan  Pajak  Pratama  Jakarta
Kembangan)” . Jurnal
Akuntansi.Volume  XIX. No. 02, Mei 2015: 225-241.
Ragimun.2015. “Analisis Implementasi Amnesti pajak  di  Indonesia” .  Tersedia  di  : www.kemenkeu.go.id  (diakses  pada 24 Maret 2016)
Wardiyanto,  Bintoro  (2008).  “Kebijakan
Pengampunan  Pajak  (Tax  Amnesty) [Perspektif Kerangka Kerja Implementasi Sunset Policy mendasarkan  UU  No  28  tahun 2007]” . Masyarakat,  Kebudayaan dan Politik, Th. XXI. No. 4, Oktober– Desember 2008, 328–335.
Aryobimo,  Putut  Tri  2012. “ Pengaruh  Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas
Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Dan Preferensi  Risiko  Sebagai  Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  Kota Semarang)” . Skripsi Tidak Dipublikasikan.  Fakultas  Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro .
Arum,  Harjanti  Puspa  2012.  “Pengaruh Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pelayanan Fiskus,  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  Yang  Melakukan  Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah  KPP  Pratama  Cilacap)”.
Program  S1.  Akuntansi  Universitas Diponegoro .
Suryarini,  Trisni  dan  Syaiful  Anwar  2010. “Dampak  Kebijakan  Sunset  policy terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada  Kpp  Semarang  Barat ”.  Jurnal Dinamika  Akuntansi,  Vol.2  No.2 September 2010.

## Syah, Muhibbin.  “Psikologi  Pendidikan dengan
Pendekatan Baru”, Rosda, Bandung, 1997.
Muliari,  N.K.  dan  P.E.  Setiawan.  2011. “Pengaruh  Persepsi  Tentang  Sanksi Perpajakan  Dan  Kesadaran  Wajib Pajak  Pada  Kepatuhan  Pelaporan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Denpasar  Timur” . Jurnal  Akuntansi dan  Bisnis:  Fakultas  Ekonomi Universitas Udayana. Vol. 6 No. 1 .
Alm.  James.  Vazquez,    Jorge  Martinez,  dan
Wallace,  Sally.  2009.  “Do  Tax
Amnesties  Work?  The  Revenue Effects of Tax Amnesties During the
Transition in
the Russian Federation” . Economic  Analysis  & Policy, Vol. 39 No. 2.
Bose, Pinaki. Jetter, Michael. “A Tax Amnesty in the  Context  of  a  Developing Economy”.
Gerger, Gunes Cetin. 2016. “Tax Amnesties And 2010  Tax  Amnesty  Evaluation  In
Turkey ”. Celal  Bayar  University School Of Applied Sciences, Manisa, Turkey.