## Implementasi  Penyetaraan  Jabatan  Terhadap  Pola  Karier  Pejabat Fungsional di Pemerintah Kabupaten Bima Firmansyah
Universitas Mbojo Bima, Jl. Tendean, Kabupaten Bima Coresponding Author: firmansyahbima612@gmail.com
Keyword: Implementation; Policy; Job equivalence; Career patterns.
Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Penyetaraan jabatan; Pola karier
Abstract: The purpose of this research is to analyze how the implementation of job simplification impacts the career patterns of functional officers in Kabupaten Bima based  on  the  results  of  job  equivalence.  This  research  employs  a  qualitative approach  and  conducts  a  literature  review.  The  research  findings  indicate  that, based  on  George  Edward  III's  theoretical  approach,  the  implementation  of  job equivalence  is  not  yet  optimal.  The  regulations  governing  job  equivalence  are inconsistent,  which  means  that  the  simplification  of  competencies  and  age limitations  for  officers  resulting  from  job  equivalence  can  hinder  their  career patterns. The results of job equivalence show that functional positions do not align with their education and abilities. The performance of functional officers resulting from job equivalence can be influenced by the fact that 30% of them are over 53 years old, and it is recorded that approximately 5% of functional officers resulting from job equivalence in 2021  were 57 years old. Therefore, the Kabupaten Bima government must undertake various strategic efforts to ensure that the presence of functional officers benefits the institution.
Abstrak: Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  bagaimana  penerapan penyederhanaan  jabatan  berdampak  pada  pola  karier  pejabat  fungsional  di Kabupaten  Bima  berdasarkan  hasil  penyetaraan.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  dan  melakukan  penelitian  literatur.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  berdasarkan  pendekatan  teori  George  Edward  III, penerapan  penyetaraan jabatan masih  belum  optimal.  Regulasi yang mengatur penyetaraan tidak konsisten, sehingga simplifikasi kompetensi dan batasan usia pejabat  hasil  penyetaraan  dapat  menghambat  pola  karier  mereka.  Hasil penyetaraan  menunjukkan  bahwa  jabatan  fungsional  tidak  sesuai  dengan pendidikan  dan  kemampuan  mereka.  Kinerja  pejabat  fungsional  hasil penyetaraan dapat dipengaruhi oleh fakta bahwa 30% dari mereka berusia di atas 53  tahun,  dan  tercatat  sekitar  5%  pejabat  fungsional  hasil  penyetaraan  pada tahun 2021 telah berusia 57 tahun. Sehingga Pemerintah Kabupaten Bima harus melakukan  berbagai  upaya  strategis  untuk  memastikan  bahwa  keberadaan pejabat fungsional menguntungkan kelembagaan.

## PENDAHULUAN
Penyederhanaan  birokrasi  menjadi  salah  satu  isu  yang  selalu  mengemuka  dalam  satu dasawarsa terakhir. Wacana ini sebagai salah satu respons dari banyaknya keluhan masyarakat mengenai  lambannya  birokrasi  di  Indonesia.  Pada  era  sebelumnya  tercatat  Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono terlebih dahulu mencetuskan wacana debirokratisasi penyelenggara negara (Nalien, 2021). Meskipun demikian, pidato pelantikan Presiden Joko Widodo pada pertengahan Oktober 2019 menjadi momentum bagi upaya penyederhanaan birokrasi tanah air. Mewujudkan birokrasi menjadi dua level menjadi salah satu dari lima program prioritas Kabinet Indonesia Maju (Ihsanuddin,  2019).  Menindaklanjuti  amanat Presiden  tersebut,  Kementerian  PAN-RB  sebagai leading sector selanjutnya mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 384, 390, dan 391 Tahun 2019 yang  ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju,  Gubernur,  Walikota  dan  Bupati,  serta seluruh instansi pusat dan daerah. Surat edaran tersebut memuat tentang Langkah Strategis dan Konkret  Penyederhanaan  Birokrasi,  dalam  hal  ini  dimulai  dengan  mengidentifikasi  unit  kerja eselon  III,  IV,  dan  V  yang  dapat  disederhanakan  dan dialihkan  jabatan  strukturalnya  (Humas Setkab RI, 2019).
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Vol. 5, No. 2, Nov 2023, pp. 217-226
Received 12 Oct 2023   Revised 29 Oct 2023   Accepted 30 Oct 2023
Kementerian PAN-RB selanjutnya juga menerbitkan Permen PAN-RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Lingkup jabatan yang disetarakan  meliputi  jabatan  Administrator,  Pengawas,  dan  Pelaksana.  Jabatan  Administrator disetarakan dengan jenjang Ahli Madya, Jabatan Pengawas disetarakan jenjang Ahli Muda, dan Jabatan Pelaksana disetarakan dengan jenjang Ahli Pertama. Setahun kemudian, tepatnya pada awal Mei 2020 Kementerian PAN-RB menerbitkan Permen PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024. Salah satu isu strategis yang mendapat perhatian adalah penyederhanaan  struktur  dan  kelembagaan  birokrasi.  Salah  satu quick  win  mandatory yaitu program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang wajib diimplementasikan oleh seluruh kementerian,  lembaga,  dan  pemerintah daerah Baik Provinsi Maupun Kabupaten/Kota adalah penyederhanaan birokrasi  dilakukan  pada  tahun  2020  dan maksimal  tahun  2021.  Tahun  2021 menjadi batas akhir proses penyederhanaan birokrasi    menjadi dua level      khususnya di lingkungan Pemerintah Daerah.
Kemudian  pasca  proses  yang  berliku  dan  cukup  panjang,  sehingga  pada  maret  2022 sebanyak 56213 pejabat administrasi di lingkungan pemerintah daerah dilantik menjadi pejabat fungsional  (Prihatin,  2022).  Kabupaten   Bima  sendiri  melantik  212  pejabat    fungsional  hasil penyetaraan  (Supriyatno,  2022).  Pelaksanaan  penyederhanaan  birokrasi  di  lingkungan pemerintah  daerah berpedoman  pada  Permen  PAN-RB  Nomor 17  Tahun  2021  tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.
Penyederhanaan  birokrasi  melalui  penyetaraan  jabatan  menjadi    perubahan   sangat fundamental dalam struktur pemerintah  daerah,  termasuk  di  Kabupaten Bima. Perubahan tidak hanya diharapkan memberikan dampak positif bagi kinerja pejabat fungsional yang baru dilantik, tetapi juga mampu memberikan kontribusi positif bagi  kinerja  organisasi.  Hal  ini  sejalan  dengan semangat  awal  penyederhanaan birokrasi  guna  mewujudkan  birokrasi  yang           dinamis, agile , dan professional dalam mendukung kinerja pelayanan publik. Guna mewujudkan harapan tersebut, maka pejabat fungsional hasil penyetaraan dituntut untuk segera menyesuaikan diri. Mereka  harus  melakukan  cukup  banyak  perubahan  mulai  dari  perubahan mindset hingga pelaksanaan tugas sehari-hari. Mengingat sebagai pejabat fungsional Ahli Muda, mereka dianggap memiliki  kompetensi  dalam  jabatan  yang  didudukinya sebagaimana  harapan  Presiden  Joko Widodo.
Kebijakan penyetaraan jabatan yang ditempuh pemerintah dalam  implementasinya ibarat pisau  bermata  dua.  Pada  satu  sisi  kebijakan  tersebut  diharapkan mampu  mentransformasi suramnya wajah birokrasi tanah air selama ini. Pada sisi lain, kebijakan tersebut juga berpotensi menghambat  bahkan  membunuh  karier  pejabat  fungsional  yang  disetarakan. Mengantisipasi permasalahan  tersebut, Kementerian  PAN-RB  telah  memberikan  panduan  yang  detail  dalam berbagai regulasi. Salah satu aspek yang sangat ditekankan  dalam  Permen  PAN-RB  Nomor 17 Tahun  2021  adalah  berkaitan  dengan  kompetensi  yang  harus  dipenuhi  sebelum dilakukan penyetaraan  jabatan.  Isu  penyederhanaan  birokrasi  sejatinya telah  lama  menjadi  perhatian banyak  pihak.  Situmorang  (2019)  mengemukakan penyederhanaan  birokrasi  mulai  menarik perhatikan ketika upaya pemerintahan Margareth Thatcher memangkas birokrasi di Inggris Raya menunjukkan hasil. Studi mengenai penyederhanaan birokrasi di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir juga semakin banyak dilakukan.
Berdasarkan  penelusuran,  topik  mengenai penyetaraan  jabatan  administrasi  ke  jabatan fungsional di daerah belum banyak dilakukan. Beberapa studi penyetaraan jabatan yang sudah dilakukan  menjadikan  kementerian  maupun  lembaga  sebagai  lokasi  penelitian.  Studi  yang dilakukan  Fitrianingrum  et  al.,  (2020)  mengupas  implementasi  kebijakan penyetaraan  jabatan pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang belum optimal. Studi lain oleh Ramadani dan  Sofyaningrum  (2020)  menyoroti  perlunya guidance tentang  penyetaraan  kepada  pejabat eselon  III  dan  eselon  IV  di  lingkup  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral.  Panduan diperlukan  agar  informasi  dapat  diterima  dengan  baik  dan  komprehensif,  sehingga meminimalkan  potensi  resistensi.  Transformasi  birokrasi  melalui  penyetaraan  jabatan administrasi  ke jabatan  fungsional  perlu  dikelola  dengan  komprehensif.  Mengingat kebijakan tersebut  menurut  Daniarsyah  (2020)  berpotensi  memunculkan  perilaku  kerja kontra  produktif
yang tinggi. Kebijakan penyetaraan juga memerlukan upaya penyesuaian penilaian kinerja yang terintegrasi dengan butir-butir kegiatan (Mellowin et al., 2021).
Studi  hampir  serupa  dilakukan  oleh  Rohida  et  al.,  (2018)  mengupas implementasi pengalihan jabatan melalui jalur inpassing di Universitas Padjadjaran. Mereka menyoroti masih belum  optimalnya pengalihan  jabatan,  sehingga  tidak  sesuai yang  diharapkan.  Studi  lain  yang dilakukan Nizamuddin (2020) mengambil lokasi di daerah, tepatnya di Provinsi Sumatra Utara. Meskipun demikian objek penelitian merupakan lembaga vertikal yang tersebar di kabupaten/kota di provinsi tersebut. Terdapat pula studi yang secara khusus menyoroti penyetaraan jabatan di daerah  sebagaimana  dilakukan  oleh  Nalien  (2021),  namun  sebatas  membahas  faktor  yang menghambat  kebijakan bureaucratic  trimming di  Kota  Bukittinggi.  Studi  tersebut dilakukan sebelum dilakukannya penyetaraan jabatan di pemerintah daerah pada akhir tahun 2021.
Berbeda  dengan  studi-studi  yang  telah dilakukan,  penelitian  ini  berupaya  menganalisis implementasi kebijakan penyetaraan jabatan pasca dilantiknya ratusan ribu pejabat administrasi ke jabatan fungsional. Penelitian ini juga berupaya menganalisis pola karier pejabat fungsional hasil  penyetaraan.  Dengan  demikian penelitian  ini  berupaya  mengisi  kekosongan yang  masih ditinggalkan studi-studi sebelumnya.
Fakta  menarik  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  penelitian  ini  adalah  adanya  indikasi terhadap  pengabaian  persyaratan  tersebut.  Kondisi  ini  terjadi  hampir  di seluruh  daerah,  tidak terkecuali  Kabupaten  Bima.  Menurut  Fitrianingrum  et  al., (2020)  terdapat  simplifikasi  dalam penyetaraan  jabatan  kali  ini,  di  mana  uji kompetensi memang tidak dilakukan kecuali terdapat persyaratan kualifikasi yang belum terpenuhi. Apabila diperlukan maka uji kompetensi dilakukan tanpa melibatkan instansi pembina, cukup dilaksanakan secara internal. Penelitian ini berupaya menganalisis implementasi kebijakan penyetaraan jabatan yang dilakukan terhadap pola karier pejabat  fungsional  hasil penyetaraan  di  lingkungan  Pemerintah Kabupaten  Bima.  Dengan demikian  diharapkan  kebijakan  penyederhanaan  birokrasi  menjadi  dua  level  benar-benar mampu memberikan kontribusi positif bagi pelayanan publik di Kabupaten Bima.
Implementasi penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional di Kabupaten Bima dianalisis  menggunakan teori  implementasi  kebijakan  dari  George Edward  III.  Menganalisis implementasi  sebuah  kebijakan  menurut  George  Edward  III  (dalam  Putra  dan  Khaidir,  2019) harus memperhatikan empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan sikap pelaksana.  Pengembangan  pola karier  pejabat  fungsional  hasil  penyetaraan  tentu  tidak  dapat dilepaskan dari hasil analisis keempat dimensi tersebut. Lebih detail lagi, terdapat tiga hal penting dalam  dimensi  komunikasi,  yaitu  transmisi,  kejelasan,  dan  konsistensi.  Dimensi  sumber  daya mencakup keberadaan staf yang memadai serta memiliki keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas, serta diperlukan  wewenang  dan fasilitas.  Dimensi sikap pelaksana  merujuk  pada  sikap yang ditunjukkan  para pelaksana. Adapun dimensi birokrasi menelaah implementasi kebijakan dengan struktur birokrasi yang ada  (Fitrianingrum et al., 2020).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan yuridis normatif.  Upaya  mengungkap  permasalahan yang  menjadi  objek  penelitian  dilakukan dengan mengacu pada norma hukum. Dalam hal ini dapat berupa peraturan perundang- undangan maupun kebijakan yang dibuat pemerintah. Dilihat dari jenisnya, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan  informan  yaitu  pejabat  fungsional  hasil  penyetaraan.  Informan  dalam  penelitian  ini ditentukan  secara snowball ,  dalam  hal  ini  adalah  pejabat  yang   berhubungan  dengan  proses penyederhanaan  birokrasi  dan  pejabat  fungsional  hasil  penyetaraan  sebagai informan  kunci. Adapun  data  sekunder  yang dimanfaatkan  dalam  penelitian  ini  berupa regulasi, tulisan ilmiah, jurnal, buku maupun literatur lain yang mendukung. Studi  literatur dalam hal ini digunakan untuk mengumpulkan data-data sekunder yang diperlukan dalam penelitian. Teknik analisis  kualitatif digunakan untuk menganalisa data  yang telah terkumpul.

## HASIL DAN DISKUSI

## Inkonsistensi Regulasi Dalam Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional
Dalam  teori  George  Edward  III,  analisa  implementasi  kebijakan  penyetaraan  jabatan administrasi ke jabatan fungsional di Kabupaten Bima dapat dilihat dari empat dimensi. Pertama , dimensi komunikasi. Informasi terkait kebijakan penyetaraan jabatan  administrasi  ke  jabatan fungsional harus  tersampaikan  dengan  baik.  Berkaitan dengan dimensi ini, maka dapat dilihat lebih detail  dari  aspek  transmisi,  kejelasan,  dan konsistensi. Aspek transmisi menuntut informasi mengenai penyetaraan jabatan tidak hanya tersampaikan kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan  kepada sasaran  kebijakan  maupun  pihak  yang  baik secara langsung maupun tidak juga memiliki kepentingan.  Aspek  ini  belum  terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari kurang tersosialisasikannya informasi mengenai  kebijakan ini secara optimal.
Kondisi tersebut  memberikan  dampak  bagi  aspek kejelasan  yang  menghendaki  agar pihak- pihak  yang  berkepentingan  mengetahui secara  jelas  maksud,  tujuan,  sasaran,  hingga substansi  kebijakan  penyetaraan  jabatan tersebut.  Harapannya  mereka  dapat mempersiapkan segala  hal  yang  diperlukan untuk mendukung kebijakan terebut.  Kurang  optimalnya sosialisasi menjadikan simpang  siurnya informasi yang beredar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima. Aspek  konsistensi  menjadi  puncak  dari  belum  optimalnya  dimensi  komunikasi  dalam implementasi  kebijakan  penyetaraan jabatan  di  Kabupaten  Bima.  Aspek  yang   menuntut informasi  yang  disampaikan  konsisten  terlihat  sedikit  terabaikan.  Hal  ini  terlihat  dari ditemukannya  perbedaan  antara Kementerian  PAN-RB  dengan  Kemendagri  terkait  kebijakan penyetaraan  jabatan. Permen  PAN-RB  Nomor  28  Tahun  2019  mengamanatkan  penyetaraan dilakukan pada  seluruh  jabatan  administrasi  mulai   Eselon  III  hingga  Eselon  V.  Adapun Kemendagri  melalui  Surat  Mendagri  Nomor:  130/14106/SJ  tanggal  18  Desember  2019 penyetaraan  hanya  dilakukan  pada Eselon IV dengan pengecualian seperti Inspektorat,  UPTD, Rumah  Sakit  Daerah, serta Kecamatan dan Kelurahan. Identifikasi terhadap jabatan pengawas (Eselon IV) yang dilakukan berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bima harus diulang kembali. Hal ini sebagai  tindaklanjut  dari  Surat  Mendagri  Nomor:  130/1970/OTDA  tanggal  26  Maret  2021 yang menginstruksikan penyetaraan jabatan pada seluruh jabatan administrasi.
Inkonsistensi dengan demikian tidak hanya terjadi antar kementerian, tetapi juga dilakukan oleh  Kemendagri  sendiri.  Bentuk  inkonsistensi  lain  yang  terlihat adalah  simplifikasi  terhadap persyaratan uji kompetensi sebelum dilakukan penyetaraan jabatan. Implementasi penyetaraan jabatan  administrasi  ke  jabatan  fungsional  di  daerah, termasuk  Kabupaten  Bima  terlihat mengabaikan syarat tersebut. Padahal dalam Permen PAN-RB Nomor 17 Tahun 2021 yang menjadi acuan  implementasi  kebijakan maupun  Permen  PAN-RB  Nomor  13  Tahun 2019  yang  menjadi dasar jabatan fungsional secara jelas menyebutkan syarat tersebut.
Memperhatikan  uraian  di  atas,  masih  terdapat  masalah  dalam  dimensi  komunikasi. Permasalahan  tersebut  tidak  hanya  terjadi  antar  kementerian  terkait, tetapi  juga  internal kementerian.  Perubahan  instruksi  yang  diberikan  Kemendagri  berkaitan  jenis  jabatan  yang disetarakan  terlihat  paling  mencolok.  Inkonsistensi  yang ditunjukkan  Kemendagri  menjadikan daerah, termasuk juga Kabupaten Bima mengalami kebingungan.
Kedua , dimensi sumber daya. Keberadaan sumber daya, khususnya sumber daya manusia menjadi  bagian  yang  tidak terpisahkan dari kebijakan penyetaraan jabatan.  Hasil  penyetaraan jabatan yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima masih menyisakan berbagai permasalahan.  Salah  satu permasalahan  dominan  yang  menjadi  fokus  penelitian  ini  adalah berkaitan  dengan kompetensi sumber daya manusia. Kondisi ini tentu merupakan dampak dari tidak dilakukannya uji kompetensi dalam proses penyetaraan.
Proses penyetaraan jabatan umumnya dilakukan dengan melakukan penyesuaian terhadap jabatan struktural yang diampu. Metode tersebut tentu tidak sepenuhnya salah, karena secara regulasi  telah  diberikan ruang  untuk  melakukannya  (Fitrianingrum  et  al.,  2020).  Meskipun demikian, simplifikasi terhadap penyetaraan jabatan tentu menyisakan masalah lain yang lebih substansial.  Salah  satunya  adalah  ketidaksesuaian  bahkan  tidak  terpenuhinya  kompetensi terhadap jabatan fungsional yang diampu. Dua jabatan hasil penyetaraan dapat dijadikan contoh
bagaimana kompetensi menjadi lubang besar yang masih ditinggalkan dalam proses penyetaraan. Kedua jabatan tersebut adalah Analis Kebakaran Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah  dan  Pengendali  Organisme  Pengganggu  Tumbuhan Ahli Muda pada Dinas  Pangan  dan Pertanian. Pejabat pada jabatan Analis Kebakaran Ahli Muda memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Hukum. Adapun untuk jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda diampu  oleh  pejabat  dengan  latar  belakang  Magister  Agribisnis.  Berkaca  pada kedua  jabatan tersebut, dapat diperoleh gambaran bagaimana kompetensi mereka pada jabatan fungsional hasil penyetaraan.  Pengabaian  terhadap  uji  kompetensi  pada proses  penyetaraan  sejatinya  bertolak belakang dengan tujuan jabatan fungsional. Permen PAN-RB Nomor 13 Tahun 2019 dengan jelas menjelaskan  bahwa  jabatan  fungsional  merupakan  upaya  untuk  mewujudkan  aparatur  yang profesional.  Apalagi  untuk  jenjang  fungsional  Ahli  Muda  yang  mensyaratkan  kualifikasi profesional tingkat lanjutan.
Ketiga ,  dimensi  struktur  organisasi. Implementasi  pada  dimensi  komunikasi  lagi-lagi memberikan dampak pada dimensi yang lain, kali ini terhadap struktur birokrasi. Inkonsistensi berbagai  regulasi  yang  dikeluarkan  untuk  memayungi  kebijakan  ini  malah  memunculkan kerancuan.
Permen  PAN-RB  Nomor  17  Tahun  2021 yang  menjadi  dasar  penyetaraan  jabatan mensyaratkan adanya penyederhanaan struktur organisasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 9 bahwa penyetaraan  jabatan  bagi  instansi  pemerintah  dilaksanakan  setelah  proses  penyederhanaan struktur organisasi selesai dilakukan. Kondisi ini sangat berbeda dengan Permen PAN-RB Nomor 28 Tahun  2019  yang  tidak  mensyaratkan  hal tersebut. Berselang satu bulan dari ditetapkannya Permen  PAN-RB  Nomor  17  Tahun 2021, Kementerian PAN-RB kembali mengeluarkan  regulasi untuk mendukung kebijakan penyetaraan jabatan. Tepat pada tanggal  21  Mei  2021,  diterbitkan Permen PAN-RB  Nomor 25 Tahun  2021  yang  mempertegas  bahwa  penyederhanaan  birokrasi dilakukan  melalui  tahapan  penyederhanaan  struktur  organisasi,  penyetaraan  jabatan,  dan penyesuaian sistem kerja. Regulasi ini juga memberikan tenggat waktu tahapan penyederhanaan struktur organisasi sampai tanggal 30 Juni 2021. Sebagaimana diketahui bersama bahwa proses penyederhanaan struktur organisasi bukanlah perkara yang mudah dilakukan. Meskipun dalam upaya mempercepat proses tersebut Kementerian PAN-RB telah meluncurkan Surat MenPAN-RB Nomor: B/467/KT.01/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang menjadi rujukan penyederhanaan struktur organisasi bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Penyederhanaan  struktur  organisasi  pada  masing-masing  perangkat  daerah  (PD)  tentu membutuhkan  perubahan  regulasi  baik  berupa  peraturan  kepala  daerah  bahkan peraturan daerah.  Penyederhanaan  struktur  organisasi  di  Kabupaten  Bima  sampai  saat  ini  masih  dalam proses. Informasi yang disampaikan oleh Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bima  bahwa  pada  tahun  2021  sebanyak  16  PD  sudah melakukan  perubahan  Peraturan  Bupati tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kelola.  Dalam  hal  ini  perubahan  dilakukan  untuk mengakomodasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Adapun untuk regulasi berkaitan dengan penyederhanaan struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Permen PAN-RB Nomor 17 Tahun 2021 masih  menunggu  tanda  tangan  kepala  daerah.  Hal  ini  sebagaimana  disampaikan ketika menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Pasca Penyetaraan Jabatan Eselon IV ke Jabatan Fungsional tanggal 3 Januari 2022. Dalam forum tersebut dipertegas bahwa struktur organisasi PD  yang  ada  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Bima  masih  belum  sesuai  dengan  regulasi berkaitan  dengan  penyetaraan  jabatan. Terakhir ,  dimensi  sikap  pelaksana.  Berkaitan  dengan kebijakan penyetaraan jabatan, Pemerintah Kabupaten Bima sangat responsif terhadap berbagai regulasi  yang mendukung. Hal ini terlihat dari selalu ditindaklanjutinya  berbagai  regulasi  yang diterbitkan  pemerintah  pusat  terkait  dengan  penyetaraan  jabatan.  Upaya  penyetaraan jabatan juga selalu berpedoman pada ketentuan yang ada. Meskipun demikian kurang optimalnya dimensi komunikasi lagi- lagi memberikan dampak terhadap dimensi yang lain. Inkonsistensi yang pada akhirnya mengakibatkan  terjadinya  kerancuan  dalam proses  penyetaraan  jabatan  menjadikan dimensi  sikap  pelaksanaan  juga  belum  optimal.  Pelaksanaan  kebijakan  penyetaraan jabatan di Kabupaten Bima terlihat hanya sekedar menggugurkan  kewajiban.  Kondisi  ini  sepertinya  tidak
hanya  terjadi  di  Kabupaten  Bima.  Studi  yang  dilakukan  Nalien  (2021)  di  Pemerintah  Kota Bukittinggi juga menemukan kondisi yang serupa.

## Pola Karier Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan
Penyetaraan  jabatan  merupakan  salah satu  tahapan  dalam  penyederhanaan  birokrasi  di Indonesia.  Implementasi  terhadap  kebijakan  penyetaraan  jabatan  dengan  demikian  akan memberikan  dampak tidak  hanya  bagi  organisasi  tetapi  individu.  Implementasi  penyetaraan jabatan yang belum optimal di Kabupaten Bima tentu memberikan dampak tidak hanya terhadap kinerja  organisasi,  tetapi  juga  pola  karier pejabat  fungsional  hasil  penyetaraan.  Setidaknya terdapat  dua  hal  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  pola  karier  pejabat  fungsional  hasil penyetaraan di Kabupaten Bima, yaitu berkaitan dengan kompetensi dan batas usia. Sebagaimana diketahui bahwa dalam proses penyetaraan jabatan di Kabupaten Bima, keduanya mendapatkan diskresi.  Adapun  berkaitan  dengan  jenjang  pendidikan,  berdasarkan  data  yang  ada sudah sepenuhnya  sesuai.  Dengan  demikian  pembahasan  pola  karier  pejabat  fungsional  hasil penyetaraan difokuskan pada diskresi terhadap aspek kompetensi dan batas usia.
Pertama ,  simplifikasi  terhadap persyaratan  kompetensi.  Aspek  ini  sejatinya merupakan substansi paling penting dalam jabatan fungsional. Permen PAN-RB Nomor 13 Tahun 2019 secara tegas menyebutkan dalam Pasal 64 Ayat (1) bahwa jabatan fungsional  harus  memiliki  standar kompetensi  sesuai  dengan  jenjang  jabatannya.  Selanjutnya  pada  Ayat  (2)  disebutkan  bahwa kompetensi  jabatan  fungsional  meliputi  kompetensi  teknis,  kompetensi  manajerial,  dan kompetensi sosiokultural.
Jabatan  fungsional  menuntut  porsi  lebih  besar  pada  penguasaan  kompetensi  teknis dan kompetensi  sosiokultural  dibandingkan  kompetensi  manajerial.  Kompetensi  teknis  sendiri mengacu  pada  pengetahuan,  ketrampilan, dan sikap/perilaku  yang  dapat  diamati,  diukur,  dan dikembangkan  yang  spesifik  berkaitan  dengan  bidang  teknis  jabatan.  Adapun  kompetensi manajerial  berkaitan  dengan  kemampuan  memimpin  dan/atau  mengelola  unit  organisasi. Tuntutan kompetensi teknis dapat dipahami jika menilik kembali Keppres Nomor 87 Tahun 1999 yang  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  menjadi  Perpres  Nomor  116  Tahun  2014.  Jabatan fungsional keahlian dalam regulasi tersebut merupakan jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya. Tugas utama jabatan ini meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.
Kompetensi  selalu menjadi  perhatian dalam  berbagai  regulasi  berkaitan  dengan petunjuk teknis  jabatan  fungsional  apapun.  Pentingnya  kompetensi  pada  jabatan fungsional  sebenarnya juga mendapat perhatian serius dalam regulasi penyetaraan jabatan. Permen PAN-RB Nomor 17 Tahun 2021  secara  tegas  menyebutkan  dalam  Pasal  8  Ayat  (2)  bahwa  penyetaraan  jabatan dilakukan setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi. Selanjutnya pada Ayat (3) dijelaskan  jika tidak  mengikuti  dan  tidak lulus uji kompetensi dapat dialihkan ke jabatan fungsional lain.
Penyetaraan  jabatan  di  Kabupaten  Bima  maupun  daerah  lain  tatkala  mengabaikan persyaratan  uji  kompetensi,  tentu  perlu  dikaitkan  dengan  pola  karier  pejabat  fungsional  hasil penyetaraan.  Manakala  pejabat  fungsional  hasil  penyetaraan  tidak  memiliki  kompetensi  yang sesuai, maka dapat dipastikan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan butir-butir kegiatan. Mengingat  butir-butir kegiatan  merupakan  perwujudan  dari  uraian kegiatan  jabatan  fungsional yang  bernilai angka  kredit.  Pola  karier  mereka  tentu  akan  terganggu  ketika  tidak  mampu mengumpulkan angka kredit yang ditargetkan setiap tahun.
Jabatan  Pengendali  Organisme Pengganggu  Tumbuhan  Ahli  Muda  dapat menjadi  contoh menarik.  Dalam  Permen  PAN  Nomor:  PER/10/M.PAN/05/2008  disebutkan  salah  satu  butir kegiatan  Pengendali  Organisme  Pengganggu  Tumbuhan  Ahli  Muda  adalah  melakukan  deteksi dan/atau  identifikasi  Organisme  Pengganggu  Tumbuhan  (OPT)/Organisme  Pengganggu Tumbuhan  Karantina  (OPTK)  dan  agens  hayati  secara  serologis.  Butir  kegiatan  ini  lebih  rinci diatur tolok ukurnya  dalam Permentan Nomor: 46/Permentan/OT.140/ 10/2009  yaitu  (a) hasil deteksi  OPT/OPTK  secara  serologis; (b) hasil deteksi agens hayati secara serologis; (c) hasil
identifikasi OPT/OPTK secara serologis; dan (d) hasil identifikasi agen hayati secara serologis. Memperhatikan  butir  kegiatan  yang  sangat  teknis  tersebut  maka  pola  karier  Pengendali Organisme  Pengganggu  Tumbuhan Ahli Muda berpotensi terganggu. Mengingat  butir  kegiatan tersebut  merupakan  unsur  tugas  pokok  yang  harus  menjadi  perhatian  dalam  pengumpulan angka kredit. Latar belakang pendidikan yang kurang sesuai berpotensi menjadikan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda mengalami kesulitan memenuhi butir kegiatan ini. Kondisi ini semakin diperparah karena sarana prasarana pada Dinas Pangan Pertanian Kabupaten Bima  kurang  mendukung.  Butir  kegiatan tersebut  menuntut  adanya  laboratorium  untuk  dapat melakukan uji serologis.
Kendala seperti ini tentunya tidak menutup kemungkinan terjadi pada jabatan fungsional yang lain manakala tidak disertai dengan kompetensi yang memadai. Tatkala keberadaan jabatan fungsional tanpa didukung kompetensi yang mumpuni tentunya tujuan menciptakan ASN yang profesional  menjadi  kabur.  Padahal  menurut Rakhman  (2020)  upaya  penyetaraan  jabatan dilakukan untuk mem filter ASN yang berkualitas sehingga dapat memberikan pelayanan publik secara baik. Bagaimana dapat memberikan pelayanan yang berkualitas ketika kompetensi dalam sebuah jabatan yang diampu belum terpenuhi.
Banyak  studi  menunjukkan  bahwa  kompetensi  secara  signifikan  berkontribusi  positif terhadap  kinerja  (Wicaksono  et  al.,  2016;  Anggreany  M.,  2017).  Semakin  tinggi kompetensi seseorang,  maka  kinerja  pejabat fungsional  akan  meningkat.  Demikian  pula  sebaliknya,  jika kompetensi pejabat fungsional rendah, maka kinerjanya juga akan menurun. Hal yang sama juga terkait dengan kompetensi teknis, di mana penguasaan terhadap kompetensi teknis berpengaruh signifikan terhadap kinerja (Sumar et al., 2020; Febrina & Aisyah, 2021).
Kedua , diskresi terkait batas usia tertinggi ketika  menduduki  jabatan  fungsional.  Permen PAN-RB  Nomor  13  Tahun  2019 mengatur  secara  tegas  batas  usia  jabatan  fungsional.  Hal  ini sebagaimana  tertuang dalam Pasal 21 Ayat (1) Huruf (i), di mana untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional usia paling tinggi adalah 53 tahun untuk jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda. Menariknya pada proses penyetaraan jabatan di Kabupaten Bima terdapat sekitar 30% pejabat yang  telah  berusia  di  atas  53  tahun  pada  tahun  2021.  Selanjutnya  berdasarkan  data  Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bima tersebut, tercatat sekitar 5% pejabat fungsional hasil penyetaraan pada tahun 2021 telah berusia 57 tahun.
Labolo  (2020)  menjelaskan  bahwa  upaya penyetaraan  jabatan  berimplikasi  terhadap perubahan sistem  kinerja yang lebih produktif. Diskresi terhadap batas usia dengan demikian juga berpotensi mempengaruhi kinerja pejabat fungsional hasil penyetaraan. Mereka yang dalam waktu  dekat  akan  menyandang  predikat  purna  tugas,  tentu  cenderung  resisten  terhadap perubahan yang cukup fundamental tersebut. Permatasari & Ariani (2021) menekankan perlunya perhatian terhadap sistem pengembangan karier dan kompetensi pasca penyetaraan.
Pejabat  fungsional  hasil  penyetaraan  yang  dalam  waktu  kurang  dari  empat  tahun  akan pensiun  cenderung  bersikap  fatalistik.  Mereka  cenderung  bersikap  acuh  terhadap  jabatan fungsional  yang  baru  disandangnya. Hal  ini  sebagaimana  disampaikan  oleh  pejabat  fungsional hasil penyetaraan yang dalam waktu kurang dari empat tahun akan purna tugas. Memperhatikan pendapat tersebut,  maka  kinerja  mereka  sangat  berpotensi  mengalami  penurunan. Mengingat dalam  jabatan  fungsional  kinerja diukur  dengan  pemenuhan  Angka  Kredit  Tahunan (AKT), di mana untuk jenjang Ahli Muda harus mengumpulkan AKT sebanyak 25 per tahun. Temuan di atas sejalan dengan studi yang dilakukan Nasution et al., (2018) bahwa usia berkorelasi negatif terhadap kinerja fungsional penyuluh sebesar -0,010%. Kenaikan usia sebesar 1 tahun akan menurunkan kinerja fungsional penyuluh sebesar 0,010%. Demikian pula sebaliknya, Hasudungan (2017) juga menambahkan bahwa bersama dengan pendidikan dan pengalaman kerja, usia secara simultan berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  ASN.  Kondisi  semakin  mengkhawatirkan  jika permasalahan  usia  dibarengi  dengan  ketidaksesuaian  kompetensi.  Gabungan  keduanya  dapat dipastikan mempengaruhi kinerja pejabat fungsional hasil penyetaraan ini. Hal ini sebagaimana dijelaskan  Wicaksono  et  al.,  (2016)  bahwa  usia  berpengaruh  signifikan  dan  negatif  terhadap kinerja melalui kompetensi.
Diskresi  terhadap  kompetensi  dan  batasan  usia  dalam  proses  penyetaraan  jabatan  di Kabupaten  Bima  secara  tidak  langsung  berpotensi  mengganggu  pola karier  pejabat  fungsional hasil penyetaraan. Menilik Permen PAN-RB Nomor 22 Tahun 2021, maka setidaknya simplifikasi dalam proses penyetaraan berpotensi melanggar prinsip pola karier yaitu prinsip kepastian dan profesionalisme. Pejabat fungsional hasil penyetaraan akan kesulitan menggambarkan alur karier yang  akan  ditempuh  karena  adanya  diskresi  mengenai  uji  kompetensi.  Pengabaian  terhadap kondisi  ini  akan  berdampak  pada  tidak  terpenuhinya  prinsip  profesionalisme.  Harapan pemerintah agar birokrasi Indonesia naik kelas tentu membutuhkan sumber daya manusia yang profesional di bidangnya.
Memperhatikan  uraian  di  atas,  maka  simplifikasi  terkait  kompetensi  dan  batasan  usia dalam  proses  penyetaraan  jabatan  nyatanya  menghasilkan  sebuah  paradoksal.  Penyetaraan jabatan yang bertujuan menghasilkan ASN yang profesional guna menyokong birokrasi yang agile dan dinamis, dalam implementasinya berpotensi sebaliknya. Pejabat fungsional hasil penyetaraan berpotensi tidak profesional karena permasalahan kompetensi dan kinerja. Kondisi ini tentu akan berimplikasi terhadap kinerja birokrasi, sehingga harapan awal kebijakan ini dibuat yaitu tercipta birokrasi  yang agile dan  dinamis  sulit terwujud. Kondisi ini sejalan dengan temuan Daniarsyah (2020), di mana penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan berpotensi memunculkan perilaku kerja kontraproduktif yang sangat tinggi ketika tidak dikelola secara komprehensif.

## KESIMPULAN
Memperhatikan  hasil  pembahasan  di  atas, terlihat  bahwa  implementasi  penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional di Kabupaten Bima masih belum optimal. Masih banyak ditemukan kendala dalam implementasi baik dalam dimensi komunikasi, sumber daya manusia, struktur  organisasi, maupun sikap  pelaksanaan. Pemerintah Kabupaten Bima sebenarnya telah berupaya  semaksimal  mungkin melaksanakan  berbagai  ketentuan  berkaitan  dengan  kebijakan tersebut.  Inkonsistensi  regulasi  menjadi  salah  satu  penyebab  belum optimalnya  kebijakan penyetaraan jabatan di  Kabupaten Bima.  Permen PAN-RB Nomor 17 Tahun 2021 mensyaratkan adanya penyederhanaan  struktur  organisasi  sebelum penyetaraan  jabatan.  Padahal  regulasi sebelumnya (Permen PAN-RB Nomor 28 Tahun 2019) tidak mencantumkan persyaratan tersebut. Kemudian, penyetaraan jabatan pada sisi lain juga masih menyisakan banyak permasalahan yang berpotensi mengganggu pola karier pejabat fungsional hasil penyetaraan. Simplifikasi terhadap uji kompetensi  dan  batasan  usia  dalam  proses penyetaraan jabatan berpeluang menghasilkan paradoks  ASN  profesional.  Manakala  kondisi  ini  tidak  segera  ditangani,   maka  harapan mewujudkan birokrasi yang agile dan dinamis menjadi sebuah hal yang mustahil.

## REFERENSI
Anggreany M., A. (2017). Pengaruh Kompetensi, Motivasi, Dan Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Kinerja  Pegawai  Pada  Kantor  Dinas  Energi  Dan  Sumber  Daya  Mineral  Kabupaten Donggala. E Jurnal Katalogis , 5 (1), 44 – 51. Daniarsyah, D. (2020). Menghalau Perilaku Kontraproduktif : Transformasi Jabatan Administrasi Menjadi  Jabatan  Fungsional. JIPAGS  (Journal  of  Indonesian  Public  Administration  and Governance Studies) , 4 (1), 720 – 730. https://doi.org/10.31506/ jipags.v4i1.7794 Febrina, R., & Aisyah, S. A. (2021). Pengaruh Penguasaan Kompetensi Teknis Terhadap Kinerja Pegawai  Yang  Dimoderasi  Oleh  Kompetensi  SMART  ASN  Pada  Jabatan  Pelaksana Penyusun  Bahan  Publikasi  Dan  Kehumasan. JENIUS  (Jurnal  Ilmiah  Manajemen  Sumber Daya Manusia) , 5 (1), 50 – 62. https://doi.org /10.32493/jjsdm.v5i1.13141 Fitrianingrum, L., Lusyana, D., & Lellyana, D. (2020). Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Dari  Hasil  Penyetaraan  Jabatan  Administrasi :  Analisis  Implementasi  Dan Tantangan Development  of  Functional  Position  Career  Resulted  From  Administration Position Equalization : Civil Service, Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS , 14 (1), 43 – 54.
Hasudungan,  L.  (2017).  Pengaruh  Faktor  Pendidikan,  Umur  Dan  Pengalaman  Kerja  Terhadap
Kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  Pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  Penata  Ruang, Perumahan  Dan  Kawasan  Permukiman  Kabupaten  Kapuas  Kalimantan  Tengah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis , 3 (3), 301 – 310. https://doi.org/10.35972 /jieb.v3i3.130 Ihsanuddin.  (2019,  October  20).  Pidato  Pertama  Jokowi  sebagai  Presiden  2019-2024,  Ini  Isi Lengkapnya. Kompas.Com .
https://nasional.kompas.com/read/2019/  10/20/17412951/pidato-pertama-jokowi-  sebagai- presiden-2019-2024-ini-isi-lengkapnya?page=all
Humas  Sekretaris  Kabinet  Republik.  (2019). Menteri  PANRB:  Penyederhanaan Birokrasi  akan Dilakukan  dalam  Tiga  Tahap .  Setkab.Go.Id.  https://  setkab.go.id/menteri-panrb- penyederhanaan-birokrasi-akan-dilakukan-dalam- tiga-tahap/
Kementerian Dalam Negeri Republik. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  90  Tahun  2019  Tentang  Klasifikasi,  Kodefikasi,  dan Nomenklatur  Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Republik.  (2021). Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik Indonesia  Nomor  25  Tahun  2021  Tentang  Penyederhanaan  Struktur  Organisasi  Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi . Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Republik.  (2008). Peraturan Menteri  Negara Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor : PER/10/M.PAN/05/2008 tentang  Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya .
Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Republik.  (2021).
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil
Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Republik.  (2021). PermenPANRB  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2021  tentang Penyetaraan  Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional .
Presiden Republik. (1999). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
Presiden Republik. (2014). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Keputusan  Presiden  Nomor  87  Tahun  1999  Tentang  Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Republik.  (2021).
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional
Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Republik.  (2019).
P eraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Republik.  (2020). Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik Indonesia Nomor 25 Rahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
Kementerian  Petanian  Republik.  (2009). Peraturan  Menteri  Pertanian Nomor : 46/Permentan/OT.140/10/2009  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Jabatan  Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya
Kumolo,  T.  (2021). Surat  Menteri  Pendayagunaan  Apapratur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/467/KT.01/2021 tanggal 27 Mei 2021 perihal Rekomendasi Kebijakan  Penyederhanaan  Struktur  Organisasi  Perangkat  Daerah  di  Lingkungan Pemerintah  Daerah  Provinsi .  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
Labolo, M. (2020). Mengendalikan Banishing Bureaucracy .
Muhadamlabolo.Blogspot.Com. http://muhadamlabolo.blogspot.com/2020/03/ mengendalikan- banishing- bureaucracy.html?m=0
Malik, A. (2021). Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 130/1970/OTDA perihal Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota . Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Mellowin,  T.,  Safaria,  T.,  &  Mujaki,  M.  A.  (2021).  Implementasi  Penilaian  Kinerja  Pegawai Kementerian  Kesehatan  Pasca  Penyetaraan  Jabatan  Administrasi  Ke  Dalam  Jabatan Fungsional. Jurnal Ilmu Kesehatan Iqra , 9 (2), 60 – 64. Nalien, E. M. (2021). Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Bureaucratic Trimming Di  Pemerintahan  Kota  Bukittinggi. Jurnal  Kebijakan  Pemerintahan , 4 (1),  1 – 13. https://doi.org/10.33701/jkp.v4i1.1622
Nasution,  M.  A.,  Lubis,  S.  N.,  &  Ginting,  R.  (2018).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kinerja Penyuluh Pertanian Di Kabupaten Deli Serdang. Journal On Social Economic Of Agriculture And Agribusiness , 9 (7). https://doi.org/10.33059/ jpas.v5i1.838
Nizamuddin,  N.  (2020).  Efektivitas  Penyederhanaan  Birokrasi  Pemerintah  Pada  Masa  New Normal. Jurnal Manajemen Tools , 12 (2), 151 – 159.
Permatasari, C., & Ariani, F. (2021). Overview Penyetaraan Pola Karier Pasca Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional. Jurnal Transformasi Administrasi , 11 (02), 151 – 163. Prabowo,  H.  (2019). Surat  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor : 130/14106/SJ Tanggal 18 Desember 2019 perihal Tindak Lanjut Penyederhanaan Birokrasi Pada Jabatan Administrasi  di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah .  Kementerian  Dalam  Negeri  Republik Indonesia.
Prihatin,  I.  U.  (2022).  Perampingan  Birokrasi,  143.115  Pejabat  Struktural  Pemda  Dilantik  Jadi Fungsional. Merdeka.Com . https:// www.merdeka.com/peristiwa /perampingan- birokrasi-143115-pejabat-struktural-pemda-dilantik-jadi-fungsional. html
Putra, R. H., & Khaidir, A. (2019). Concept of George C. Edwards III on Implementation of Regional Regulations No. 12 of 2017 Concerning Youth in Granting Youth Service in West Sumatera. International  Journal  of  Progressive  Sciences  and  Technologies (IJPSAT) , 15 (1), 236 – 242. http://ijpsat.ijsht-journals.org
Rakhman,  F.  A.  (2020).  Pengalihan  Jabatan  Struktural  Ke  Jabatan Fungsional :  Suatu Analisa Kompensasi  Atas  Penghapusan  Jabatan. Jurnal  APARATUR  Kementerian  Energi  Dan Sumber Daya Mineral , 4 (2), 53 – 66.
Ramadani, T., & Sofyaningrum, E. D. (2020). Strategi Komunikasi Kementerian Energi dan Sumber Daya  Mineral  dalam  Penyetaraan  Jabatan  Administrasi  ke  Jabatan  Fungsional. Jurnal Wacana  Kinerja:  Kajian  Praktis-Akademis  Kinerja  Dan  Administrasi Pelayanan  Publik , 23 (2), 239 – 258. https://doi.org/10.31845/jwk. v23i2.677
Rohida, L., Nuryanto, Y., & Sarif. (2018). Implementasi Pengalihan Jabatan Struktural Ke Jabatan Fungsional Melalui Inpassing / Penyesuaian (Studi Kasus di Universitas Padjadjaran). Civil Service , 12 (1), 11 – 22.
Situmorang,  C.  H.  (2019).  Studi  Analisis  Undang-Undang  Aparatur  Sipil  Negara  Menuju Penyederhanaan Birokrasi. Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora , 4 (2), 317 – 336. Sumar, S., Soehardi, S., Rony, Z. T., & Nurbaiti, B. (2020). Pengaruh Kompetensi Teknis, Disiplin Dan Kompensasi Tidak Langsung Terhadap Kinerja Anggota Provos Resimen III Pasukan Pelopor  Korps  Brimob  Polri. Jurnal  Ilmiah  Manajemen  Ubhara , 2 (2),  29 – 45. https://doi.org/10.31599/jmu.v2i2.765
Supriyatno,  H.  (2022,  January  2).  Pangkas  Meja  Birokrasi,  Bupati  Bima  Lantik  228  Pejabat Fungsional. Bhirawa Online . https:/ /www.harianbhirawa.co.id/pangka s -meja- birokrasi- bupati-Bima-lantik-228-pejabat-fungsional/
Wicaksono, P., Sugiyanto, S., & Purnomo, M. (2016). Faktor-Faktor yang Berkontribusi Terhadap Kinerja dan Kompetensi Penyuluh Pertanian Pada Jenjang Jabatan Penyuluh Pertanian Ahli (Kasus di Malang, Jawa Timur). Jurnal Habitat , 27 (2), 85 – 93.
https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2016.027.2.10