Relevan Pemeriksaan Praperadilan Menjadi Gugur ... – Abadi B . Dharmo 27

## RELEVAN PEMERIKSAAN PRAPERADILAN MENJADI GUGUR APABILA PERKARA POKOK SUDAH MULAI DIPERIKSA
Oleh : Abadi B. Dharmo 

## Abstrak
Praperadilan  adalah  suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh Pengadilan  Negeri  untuk  memeriksa  dan  memutus  (bukan mengenai  pokok  perkara) tentang  keabsahan  penangkapan, penahanan,  penghentian  penyelidikan,  penghentian  penuntutan dan  memutus  permintaan  ganti  kerugian  dan  rehabilitasi  yang perkara  pidananya  tidak  dilanjutkan  kemuka  Sidang  Pengadilan Negeri, atas permintaan tersangka atau pelapor atau keluarganya dan  atau  Penasihat  Hukumnnya.  Karya  Ilmiah  ini  menganalisis tentang  Pemeriksaan  Praperadilan  yang  belum  selesai  menjadi gugur  apabila  perkara  pokok  sudah  mulai  diperiksa  oleh Pengadilan Negeri vide Pasal 82 ayat (1) huruf di KUHAP apabila dihubungkan  dengan  praperadilan  sebagai  lembaga  pengawasan horizontal.  Hal  ini  karena  dalam  praktek  banyak  ditemui  tentang pemeriksaan  praperadilan  yang  belum  selesai  menjadi  gugur apabila  perkara  pokok  sudah  mulai  diperiksa  oleh  Pengadilan Negeri.
Kata Kunci : Relevan, Praperadilan, Gugur Perkara

## A. Latar Belakang
Praperadilan  merupakan  lembaga  hukum  baru  dalam hukum  acara  pidana  Indobnesia.  Peradilan  pada  hakekatnya merupakan  fungsi  pengadilan  dalam  mekanisme  control horizontal  terhadap  kewenangan  pejabat  peradilan  yang
 Pengajar Pada Program Magister Universitas Batanghari,Jambi.
Relevan Pemeriksaan Praperadilan Menjadi Gugur ... – Abadi B . Dharmo 28
menggunakan upaya paksa. 1
Praperadilan menurut etimologinya  terdiri  dari  dua  suku  kata,  pra  berarti  sebelum, sedangkan  pradilan  berarti  suatu  proses  pemeriksaan  atas terdakwa,  saksi-saksi  dan  barang-barang  bukti  oleh  hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, (kalau ada) guna mencari kebenaran materil.
Menurut  Mochamad  Anwar,  kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  memberikan  jaminan  bagi perlindungan hak-hak asasi yang dimiliki setiap warga Negara Indonesia 2 .
Menurut  Loebby  Loqman 3 bahkan  banyak  pendapat yang  menyatakan  bahwa  Undang-Undang  No  8  Tahun  1981 tentang  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) selalu  memberikan  perlindungan  hak  asasi  yang  sangat berlebihan  kepada  tersangka  pelaku  tindakan,  walaupun sebenarnya  perlindungan  hak  asasi  tersangka  pelaku  tindak pidana  sebagai  manusia  merupakan  suatu  yang  sangat mendasar  dan  prinsip  dalam  mewujudkan  hak-hak  asasi manusia  secara  fundamental  dalam  kehidupan  masyarakat. Menurut Romli Atmasismita, keberadaan undang-undang No 8 tahun  1981  tentang  KUHAP  dalam  kehidupan  hukum  di Indonesia  telah  mengutamakan  perlindungan  hak  asasi seseorang  tersangka  dalam  mekanisme  sistem  peradilan
1 Wisnubroto dan Widiartana, 2005, Pembaharuan Hukum Acara Pidana,
Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm.78
2 Mochamad  Anwar  et.al,  1989,  Praperadilan,  Jakarta:  IND-HIL- CO,hlm.3
3 Loebby Loqman,2002,HAM (Hak Asasi Manusia) dalam HAP (Hukum Acara Pidana), Jakarta :Datacom. Hlm. 1-3
Relevan Pemeriksaan Praperadilan Menjadi Gugur ... – Abadi B . Dharmo 29
pidana. 4 Hal yang sedemikian itu adalah wajar karena Undang- Undang  No  8  Tahun  1981  tentang  Undang-Undang  hukum acara pidana (KUHAP) sebagai Hukum Acara Pidana Nasional adalah  menganut  sistem  akusator  yakni  suatu  sistem  proses penyelesaian  perkara  pidana  yang  memberikan  hak  dan menempatkan  kedudukan  tersangka  pelaku  tindak  pidana sebagai  subyek  ,  sama/sederajat  dengan  saling  mengajukan argumentasinya dalam setiap tahap pemeriksaan perkara secara terbuka,  dan  sistem  tersebut  merupakan  kebalikan  dari  sistem inkuisitur.
Praperadilan  adalah  suatu  tindakan  yang  dilakukan oleh Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus (bukan mengenai  pokok  perkara)  tentang  keabsahan  penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan, penghentian penuntutan dan  memutus  permintaan  ganti  kerugian  dan  rehabilitasi  yang perkara pidananya tidak dilanjutkan kemuka Sidang
Pengadilan Negeri, atas permintaan tersangka atau pelapor atau keluarganya  dan  atau  Penasihat  Hukumnnya.  Lembaga Praperadilan  ini  dibentuk  merupakan  perwujudan  mekanisme control yang berfungsi dan berwenang melakukan pengawasan terhadap  kinerja  para  aparat  penegak  hukum  dalam menjalankan  tugas  peradilan  pidana  dalam  sistem  peradilan pidana (criminal Justice System).
4 Romli  Atmasasmita,  1996,  Sistim  Peradilan  Pidana(Criminal)  Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisianisme
Relevan Pemeriksaan Praperadilan Menjadi Gugur ... – Abadi B . Dharmo 30
Menurut  Yahya  Harahap,  pada  prinsipnya  tujuan utama pelembagaan praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  ialah  untuk  melakukan pengawasan  horizontal  atas  tindakan  upaya  paksa  yang dikenakan  terhadap  tersangka  selama  ia  berada  dalam pemeriksaan  penyelidikan  atau  penuntutan,  agar  benar-benar tindakan  itu  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  dan undang-undang. 5 Dimensi lembaga prapredilan menurut Luhut M.P.Pangaribuan  adalah  horizontal  yang  build-in  (melekat). Artinya,  lembaga  praperadilan  ini  sudah  merupakan  bagian mekanisme  sistim  peradilan  pidana  yang  diatur  oleh  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan kata lain,  bahwa  dengan  adanya  lembaga  praperadilan  ini  maka “pesakitan”  diberi  hak  oleh  undang -undang  untuk  melakukan pengawasan  atas  jalannya  suatu  upaya  paksa  dalam  proses penyidikan  dan/atau  penuntutan  atas  dirinya.  Pesakitan  disini bisa  korban  atau  instansi  yang  relevan.  Tujuan  adanya pengawasan  ini  antara  lain  untuk  konkretisasi  konsep  HAM dengan  prinsip  akuisatoirs  dan  praduga  tidak  bersalah  yang juga dianut dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).  Disamping  itu  Praperadilan  di  dalam  struktur mekanisme  peradilan  pidana  yang  diatur  oleh  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  adalah  bersifat “Accidental”  dalam  arti  baru  ada,  jika  ada  permintaan  dari
5 Yahya  Harahap,  1986,  Pembahasan  Permasalahan  dan    Penerapan KUHAP, Jilid II, Jakarta : Pustaka Kartini hlm. 519
Relevan Pemeriksaan Praperadilan Menjadi Gugur ... – Abadi B . Dharmo 31
tersangka, keluarganya atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri. 6
Lembaga  Peradilan  di  dalam  Undang-undang  No 8  Tahun  1981  tentang  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP) diatur dalam pasal 1 butir 10 dan BAB X  Pasal  77  sampai  dengan  pasal  83.Lembaga praperadilan ini selain diatur secara tersendiri dalam pasal 1  butir  10  dan  BAB  X  pasal  77  sampai  dengan  pasal  83 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP), juga  diatur  dalam  pasal  95  sampai  dengan  Pasal  97  Bab
XII  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP) yang mengatur Ganti Kerugian dan
Rehabilitasi.  Berikut  ini  dirumuskan  bunyi  Pasal  95 sampai dengan Pasal 97 tersebut : 7
Pasal 95:
1. Tersangka,  terdakwa  atau  terpidana  berhak menuntut  kerugian  karena  ditangkap,  ditahan, dituntut  dan  diadili  atau  dikenakan  tindakan  lain tanpa  alasan  yang  berdasarkan  Undang-undang atau  karena  kekeliruan  mengenai  orangnya  atau hukum yang diterapkan.
2. Tuntutan  ganti  kerugian  oleh  tersangka  atau  ahli warisnya  atas  penangkapan  atau  penahanan  serta tindakan  lain  tanpa  alasan  yang  berdasarkan Undang-undang  atau  karena  kekeliruan  mengenai orang  atau  hukum  yang  diterapkan  sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.
6 Romli Atmasasmita, Op,cit hlm 37 7 Soenarto  Soerodibroto,  2003,  KUHP  dan  KUHAP  Dilengkapi Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Dan  Hoge  Raad,  Jakarta  :  PT. Raja Grafindo Persada hlm. 399-400
Relevan Pemeriksaan Praperadilan Menjadi Gugur ... – Abadi B . Dharmo 32
3. Tuntutan  ganti  kerugian  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  yang  perkaranya  tidak  diajukan oleh  tersangka,  terdakwa,  terpidana  atau  ahli warisnya  kepada  pengadilan  yang  berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. 4. Untuk  memriksa  dan  memutus  perkara  tuntutan ganti  kerugian  tersebut  pada  ayat  (1)  Ketua
Pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama  yang  telah  mengadili  perkara  pidana  yang bersangkutan.
5. Pemeriksaan  ganti  kerugian  sebagaimana  tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.
Pasal 96 :
1. Putusan  pemberian  ganti  kerugian  berbentuk penetapan.
2. Penetapan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) memuat  dengan  lengkap  semua  hal  yang dipertimbangkan  sebagai  alasan  bagi  putusan tersebut.
Pasal 97 :
1. Seorang  berhak  memperoleh  rehabilitasi  apabila oleh  Pengadilan  diputus  bebas  atau  diputus  lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Rehabilitasi  tersebut  diberikan  dan  dicantumkan sekaligus  dalam  putusan  Pengadilan  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. Permintaan  rehabilitasi  oleh  tersaangka  atas penangkapan  atau  penahanan  tanpa  alasan  yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai  orang  atau  hukum  yang  diterapkan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  95  ayat  (1) yang  perkaranya  tidak  diajukan  ke  pEngadilan Negeri  diputus  oleh  hakim  praperadilan  yang dimaksud dalam pasal 77.
Relevan Pemeriksaan Praperadilan Menjadi Gugur ... – Abadi B . Dharmo 33
Pembahasan Penulis dalam tulisan ini adalah menganalisis tentang Pemeriksaan Praperadilan yang belum selesai menjadi  gugur  apabila  perkara  pokok  sudah  mulai  diperiksa  oleh Pengadilan Negeri vide Pasal 82 ayat (1) huruf di KUHAP apabila dihubungkan  dengan  praperadilan  sebagai  lembaga  pengawasan horizontal.  Hal  ini  karena  dalam  praktek  banyak  ditemui  tentang pemeriksaan  praperadilan  yang  belum  selesai  menjadi  gugur apabila  perkara  pokok  sudah  mulai  diperiksa  oleh  Pengadilan Negeri.
Penulis  berpendapat  sangat  tidak  efektif  lembaga praperadilan  yang  dibentuk  berdasarkan  undang-undang,  apabila hanya  dengan  alasan  perkara  pokok  sudah  mulai  diperiksa permohonan  praperadilan  harus  dinyatakan  gugur  ketentuan  ini akan  menjadi celah bagi  penyidik  maupun penuntut umum untuk
“menggugurkan” praperadilan dengan cara terburu -buru melimpahkan  berkas  perkara  pokok  ke  Pengadilan.  Pelimpahan perkara  pokok  yang  buru-buru  ke  Pengadilan  Negeri  dapat menyebabkan  pelimpahan  perkara  tersebut  tidak  matang,  tidak sempurna,  tidak  berkualitas,  akibatnya  berkas  perkara  pokok (khususnya  surat  dakwaan)  yang  dibuat  dan  diajukan  oleh  Jaksa Penuntut  Umum  ke  Pengadilan  Negeri  merupakan  berkas  perkara yang asal jadi.
Dapat  dibayangkan  apa  yang  terjadi  misalnya  kalau tindakan buru-buru seperti ini dilakukan  dalam menangani kasus- kasus  mengkorupsi,  narkoba  atau  terorisme.  Tidakka  hal  ini  akan membuat  wajah  penegakan  hukum  dinegeri    kita  ini  semakin
Relevan Pemeriksaan Praperadilan Menjadi Gugur ... – Abadi B . Dharmo 34
buram dan terpuruk. Semestinya ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP ini dihapus.
Sebagai  Negara  yang  berdasar  atas  hukum,  seharusnya secara  konsekuen  menerapkan  praperadilan  sebagai  lembaga pengawasan horizontal oleh Pengadilan Negeri yang tidak setengah hati terhadap kinerja kepolisian dan kejaksaan. Apabila masih ada putusan gugur terhadap praperadilan hanya dengan alasan perkara pokok sudah dimulai periksa, dikhawatirkan tujuan pengawasan itu tidak  akan  pernah  tercapai.  Kepolisian  ddan  Kejaksaan  merasa aman-aman  saja  melakukan  sesuatu  yang  bertentangan  dengan hukum  tanpa  pernah  merasa  dapat  diawasi  sekalipun  pengawasan itu  diberikan  berdasarkan  undang-undang. Yang  dirugikan  adalah yusticiabelen (pencari keadilan).

## B. Permasalahan
Dengan  merujuk  pada latar  belakang  diatas,  maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut : Apakah masih relevan pemeriksaan  praperadilan  menjadi  gugur  apabila  perkara  pokok sudah  mulai  diperiksa  (vide  Pasal  82  ayat  (1)  huruf  d  KUHAP) dipertahankan  dalam  lembaga  Praperadilan  apabila  dihubungkan dengan praperadilan sebagai lembaga pengawasan horizontal ?.

## C. Relevan Pemeriksaan Praperadilan Menjadi Gugur Apabila Perkara Pokok Sudah Mulai Diperiksa
Menurut  pasal  1  angka  10  jo  Pasal  77  Kitab  Undang- undang  Hukum  AcaraPidana  (KUHAP).  Praperadilan  adalah wewenang  Pengadilan  Negeri  untuk  memeriksa  dan  memutus
33
Relevan Pemeriksaan Praperadilan Menjadi Gugur ... – Abadi B . Dharmo 35
menurut  cara  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara Pdana tentang :
1. Sah  atau  tidaknya  suatu  penangkapan  dan  atau  penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian  penuntutan  atas  permintaan  demi  tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan  ganti  kerugian  dan  atau  rehabilitasi  oleh tersangka  atau  keluarganya  atau  pihak  ain  atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.
Praperadilan  ini selain  diatur  dalam  Pasal  1  angka  10  dan pasal  77  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) juga diatur dalam pasal 78 sampai dengan pasal 83 serta Pasal 95 sampai  dengan  Pasal  97  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP). Dalam  Lembaga  praperadilan  yang  diatur dakam  Pasal  1  angka  10  dan  Pasal  77  sampai  dengan  Pasal  83 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHAP)  maupun  yang diatur  dalam  pasdal  95  sampai  dengan  Pasal  97  Kitab  Undang- undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  tidak  mengatur  secara tegas  tentang  apakah  Permohonan  pemeriksaan  Praperadilan  yang dinyatakan  gugur  bentuknya  berupa  putusan  atau  penetapan. Menurut  Yahya  Harahap,  Putusan  Praperadilan  yang  berisi pernyataan  tentang  sah  atau  tidaknya  penangkapan,  penahanan, penggeledahan  atau  penyitaan  adalah  bersifat  deklarator. Sedangkan  bentuk  dan  pembuatan  putusan,  praperadilan  adalah merupakan  penetapan  yang  memuat  rangkaian  kesatuan  antara
34
Relevan Pemeriksaan Praperadilan Menjadi Gugur ... – Abadi B . Dharmo 36
berita  acara  dengan  isi  putusan.  Jadi  putusan  tidak  dibuat  secara khusus,  tetapi  dicatat  dalam  berita  acara  sebagaimana  bentuk  dan pembuatan putusan dalam proses secara singkat yang diatur dalam Pasal 203 ayat 3 huruh d KUHAP. 8
Menurut  O.C  Kaligis. 9 Putusan  hakim  dalam  perkara praperadilan  adalah  putusan  yang  bersifat  deklaratoir.  Salah  satu contoh  putusan  hakim  dalam  perkara  praperadilan  yang  bersifat deklaratoir  adalah  putusan  hakim  dalam  perkara  Manulife  di Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  yang  menyatakan  bahwa penghentian  penuntutan  oleh  Kejaksaaan/Penuntut  Umum  adalah tidak  sah  dan  memerintakan  Kejaksaan  untuk  meneruskan penuntutan,  tetapi  tidak  dilaksanakan  oleh  Penuntut  Umum. Terhadap  penghentian  penuntutan  yang  dilakukan  oleh  Kejaksaan Tinggi  DKI  Jakarta,  sekalipun  oleh  Hakim  dinyatakan  bahwa penghentian  penuntutan  oleh  Kejaksaan  Tinggi  tidak  sah  dan penuntutan  harus  diteruskan,  tetapi  Kejaksaan  tidak  meneruskan penuntutan  tersebut.  Kesulitan  eksekusi  dalam  perkara  ini  dapat dipahami  karena  fungsi  Kejaksaan  menurut  Pasal  270  KUHAP, merupakan pelaksanaan putusan Pengadilan (eksekutor). Jadi tanpa ada  political  will  dari  Kejaksaan  Sendiri  untuk  mentaati  putusan praperadillan  tersebut  maka  putusan  tersebut  tidak  akan  dapat dilaksanakan, sebab tidak ada kekuatan lain atau lembaga lain yang mempunyaai  wewenang  melakukan  atau  memaksa  jaksa  untuk melaksanakan putusan Hakim dalam perkara praperadlan.
8 Yahya Harahap, Op.cit, hlm.531
9 O.C.Kaligis,  2006,  Pengawasan  Terhadap  Jaksa  Selaku    Penyidik Tindak  Pidana  Khusus  Dalam  Pemberantasan  Korupsi,  Bandung  : PT. Alumni, hlm.115
Relevan Pemeriksaan Praperadilan Menjadi Gugur ... – Abadi B . Dharmo 37
Kondisi  seperti  ini  akan  sangat  merugikan  saksi pelapor/korban, karena berbeda dengan praperadilan yang diajukan terhadap  Penyidik/polisi  mengenai  penangkapan  atau  penahanan yang tidak sah, dimana pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi  atas  kebebasannya  yang  dirampas  secara  tidak  sah,  maka pemohon  praperadilan  yang  ditujukan  terhadap  penghentian penuntutan,  tujuan  atau  maksud  saksi  pelapor/korban bukanlah untuk meminta ganti rugi, tetapi untuk  memperoleh keadilan yang sebenar-benarnya (due process). 10
Lebih lanjut O.C Kaligis mengatakan salah satu kelemahan dalam  praktek  praperadilan  adalah  bahwa  putusan  praperadilan hanya  berupa  penetapan  sehingga  serngkali  diabaikan  oleh Penegak  Hukum,  khususnya  jaksa  dalam  perkara-perkara  dimana jaksalah yang melakukan penyidikan/penuntutan. 11
Kata-kata putusan/memutus dalam permohonan
pemeriksaan  praperadilan  adalah  bahwa  putusan  praperadilan dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) dapat ditemui dalam pasal 1 angka 10, pasal 77, pasal 82 ayat (3) huruf  a,b,c,d  dan  Pasal  83  ayat  (1)  dan  (2). 12 Sedangka  kata-kata
10 Ibid 11 Ibid , hlm.141. 12 Pasal  1  angka  10  KUHAP  berbunyi  :  Praperadilan  adalah  wewenang Pengadilan  Negeri  untuk  memeriksa  dan  memutus  menurut  cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :
a. Sah  atau  tidaknya  suatu  penangkapan  dan  atau  penahanan  dan permintaan  atas  tersangka  atau  keluarganya  atau  pihak  lain  atas kuasa tersangka.
b. Sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan  atau  penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
c. Permintaan  ganti  kerugian  atau  rehabilitasi  oleh  tersangka  atau keluarganya  atau  pihak  lain  atas  kuasanya  yang  perkaranya  tidak diajukan ke Pengadilan.
Relevan Pemeriksaan Praperadilan Menjadi Gugur ... – Abadi B . Dharmo 38
atau  bentuk  penetapan  ada  ditemui  dalam  kitab  Undang-undang Hukum  Acara  Pidana  yaitu  dalam  bab  Ganti  Kerugian  Pasal  96 ayat (1) dan (2).
Pemeriksaan  praperadilan  yang  belum  selesai  menjadi gugur  apabila  perkara  pokok  sudah  mulai  diperiksa  oleh Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf  d  KUHAP,  menurut  penulis  sangat tidak  efektif.  Lembaga praperadilan  yang  dibentuk  berdasarkan  undang-undang  yang berfungsi  sebagai  lembaga  pengawasan  horizontal  akan  tidak berfunsi sia-sia hanya dengan alasan pokok sudah mulai diperiksa permohonan  praperadilan  harus  dinyatakan  gugur.  Ketentuan  ini akan  memberi  peluang  dan  menjadi  celah  bagi  penyidik  maupun penuntut  umum  dan  berkolusi  untuk  mengguguran  praperadilan dengan  cara  terburu-buru  melimpahkan  berkas  perkara  ke Pengadilan.  Pelimpahan  perkara  pokok  yang  buru-buru  ke
Pasal  77  KUHAP  berbunyi  :  Pengadilan  Negeri  wewenang  untuk memriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undan-undang ini tentang : a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. b. Gganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi  seseorang  yang  perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
Pasal 82 ayat (3) huruf a,b,c,d berbunyi : Isi  putusan  selain  menurut  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut :
a. Dalam  hal  putusan  menetapkan  bahwa  sesuatu  atau  penahanan tidak  sah,  maka  penyidik  atau  jaksa  Penuntut  Umum  pada  tingkat pemeriksaan masing0masing harus segera membebaskan tersangka. b. Dalam  hal  putusan  menetapkan  bahwa  sesuatu  penghentian penyidikan atau penuntutan  tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
c. Dalam  hal  putusan  mentapkan  bahwa  suatu  penangkapan  atau penahanan  tidak  sah  maka  dalam  putusan  dicantumkan  jumlah besarnya ganti kerugian dan rehablitasi yang diberikan.
Relevan Pemeriksaan Praperadilan Menjadi Gugur ... – Abadi B . Dharmo 39
Pengadilan  Negeri  dapat  menyebabkan  pelimpahan  perkara tersebut  tidak  sempurna  dan  tidak  berkualitas,  akibatnya  berkas perkara  pokok  yang  dilimpahkan  ke  Pengadilan  Negeri  dengan cara  terburu-buru  khususnya  Surat  Dakwaan  yang  dibuat  dan diajukan  oleh  Jaksa  Peuntut  Umum  Ke Pengadilan  Negeri merupakan  berkas  perkara  yang  asal  jadi.  Semestinya  menurut penulis  ketentuan  pasal  82  ayat  (1)  huruf  d  KUHAP  ini  dihapus. Pendapat  penulis  ini  didukung  pula  oleh  2  (dua)  orang  hakim PengadilanNegeri  Palembang  dan  2  (dua)  orang  hakim  dari Pengadilan  Negeri  Bengkulu  serta  2  (dua)  orang  advokat Palembang  dan  3  (tiga)  orang  Advokat  Bengkulu  yang  penulis jadikan  responden  dalam  penelitian  ini.  Yahya  Barlian  dan  Gosen Butar-Butar  Hakim  Pengadilan  Negeri  Palembang,  Mabruq  Nur dan Jonlar Purba Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu setuju kalau pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dihapus saja. Begitu juga dengan rekan Ahmad Nurdi , Tri Susanti dan Erwin Sagitarius setuju kalau pasal  82  ayat  (1)  huruf  d  KUHAP  dihapus.  Dalam  perkara praperadilan  walaupun  perkara  pokok  sudah  mulai  diperiksa  di Pengadilan  Negeri  hendaknya  perlu  diberi  kesempatan  yang seluas-luasnya  kepada  Hakim  Pengadilan  Negeri  untuk  mengadili dan mengutus substansi setia praperadilan walaupun perkara pokok sudah  mulai  masuk  dan  mulai  diperiksa di  Pengadilan  Negeri namun  hendaknya  perkara  pokok  tersebut  jangan  dulu disidangkan.diperiksa.  biarkan  pemeriksaan  praperadilan  diputus terlebih  dahulu.  Kalau  pemeriksaan  praperadilan  sudah  diputus, barulah perkara pokok dilakukan pemeriksaan/disidangkan. Hal ini karena  tenggang  waktu  pemeriksaan  praperadilan  berdasarkan
Relevan Pemeriksaan Praperadilan Menjadi Gugur ... – Abadi B . Dharmo 40
Pasal  82  ayat  (1)  hurruf  c  KUHAP  sudah  dibatasi  yaitu  selama tujuh  hari.  Seluruh  hakim  Pengadilan  Negeri  Palembang  dan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu serta advokat Palembang dan advokat Bengkulu  yang  penulis  jadikan  responden  dalam penelitian  ini  setuju  kalau  substansi  setiap  peradilan  yang  masuk disidangkan terlebih dahulu walaupun perkara pokok sudah masuk kePengadilan Negeri.
Sebagai  Negara  yang  berdasarkan  hukum  seharusnya secara  konsekuen  menerapkan  praperadilan  sebagai  lembaga pengawasan  horizontal  oleh  Pengadilan  Negeri  terhadap  kinerja kepolisian  dan  kejaksaan.  Apabila  masih  ada  putusan/penetapan menjadi  gugur  terhadap  permohonan  praperadilan  hanya  dengan alasan  perkara  pokok  sudah  mulai  diperiksa,  mka  tujuan pengawasan  horizontal  itu  tidak  akan  pernah  tercapai.  Kepolisian dan kejaksaan merasa aman-aman saja melakukan upaya paksa dan melakukan  sesuatu  yang  bertentangan  dengan  hukum  tanpa  perna merasa  diawasi  sekalipun  pengawasan  itu  diberikan  berdasrakan undang-undang.  Yang  dirugiakan  adalah  pencari  keadilan  ( yusticiabelen).
Dalam  putusan/penetapan  hakim  praperadilan  apabila putusan/penetapan  menyatakan  penangkapan  atau  penahanan  oleh Penyidik  atau  Penuntut  Umum  tidak  sah,  hal  tersebut  tidak berdampak  terhadap  substansi  perkara  pokoknya.  Sesaat  setelah putusan praperadilan memerintahkan tersangka/terdakwa
dikeluarkan  dari  dalam  tahanan  lantaran  penahanan  tidak  sah misalnya, saat itu juga pihak  penyidik atau penuntut umum dapat melakukan  penagkapan  atau  penahanan  yang  sah  terhadapnya.
Relevan Pemeriksaan Praperadilan Menjadi Gugur ... – Abadi B . Dharmo 41
Hanya  saja  sebagai  lemabag  yang  modern  dan  professional,  baik kepolisian maupun kejaksaan harus siap mempertanggungjawabkan perbuatnnya didepan pengadilan apabila ia digugat ganti rugi secara perdata oleh pihak yang merasa dirugikan  atas  tindakan  penagkapan  atau  penahanan  yang dinyatakan  tidak  sah  oleh  putusan  praperadilan.  Dalam  hal permohonan  praperadilan  menyangkut  sah  tidaknya  penghentian penyidikan atau penuntutan. Jelas tidak berdampak pada persoalan materi  perkara  pokok.  Kalau  putusan  praperadilan  menyatakan tidak  sah  penghentian  penyidikan  atau  penuntutan  yang  sempat terhenti  tersebut  dapat  dilanjutkan  lagi.  Tetapi  kalau  putusan praperadilan  menyatakan  sah  penghentian  penyidikan  atau penuntutan  maka  tidak  ada  masalah  lagi  karena  memang  sejak awal  penyidik  atau  penuntut  umum  sudah  menghentikan penyidikan atau penuntutannya.

## D. Kesimpulan
Dari  uraian  tersebut  diatas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan untuk  menjawab  permasalahan,  sebagai  berikut  :  Pemeriksaan praperadilan  menjadi  gugur  apabila  perkara  pokok  sudah  mulai diperiksa oleh Pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat  (1)  huruf  d  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  sudah  tidak  relevan  lagi  untuk  dipertahankan  dalam lembaga  praperadilan  apabila  dihubungkan  dengan  praperadilan sebagai lembaga pengawasan horiziontal. Hal ini karena sangat lah tidak  efektif  kalau  lembaga  praperadilan  yang  dibentuk berdasarkan  undang-undang  apabila  hanya  dengan  alasan  perkara
Relevan Pemeriksaan Praperadilan Menjadi Gugur ... – Abadi B . Dharmo 42
pokok  sudah  mulai diperiksa  permohonan  praperadilan  harus dinyartakan  gugur.  Apabila  masih  ada  putusan/penetapan praperadilan  menjadi  gugur  apabila    perkara  pokok  sudah  mulai diperiksa oleh Pegadilan Negeri dikhawatirkan tujuan pengawasan horizontal  terhadap  aparat  Penegak Hukum  dalam  melakukan upaya paksa tidak akan tercapai.

## E. Daftar Pustaka
Wisnubroto  dan  Widiartana, Pembaharuan  Hukum  Acara Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,2005.
Mochamad  Anwar  et.al, Praperadilan,  Jakarta:  IND-HIL-CO, 1989.
Loebby  Loqman,  HAM (Hak Asasi  Manusia)  dalam  HAP (Hukum Acara Pidana), Jakarta :Datacom,2002.
Romli  Atmasasmita, Sistim  Peradilan  Pidana(Criminal)  Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisianisme,
1996.
Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan    Penerapan
KUHAP, Jilid II, Jakarta : Pustaka Kartini, 1986.
Soenarto  Soerodibroto, KUHP  dan  KUHAP  Dilengkapi
Yurisprudensi  Mahkamah  Agung Dan  Hoge  Raad,
Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.