Pola Kerjasama Pemerintah Daerah dan Swasta di Bekas Tambang Emas Ilegal
Arman Anwar, Irma Halima Hanafi, Muhammad Irham Universitas Pattimura
arman.mances.1970@gmail.com, irmahanafi@yahoo.co.id, irhamhukum@gmail.com

## Abstract
Buru  Regency  since  2011  known  as  an  illegal  gold  mining  area.  Suffered  from  massive environmental  damage  due  to  cyanide  and  mercury.  Overcoming  this  problem,  the  Maluku Regional  Government  along  with  the  private  sector  are  working  together,  though  allegedly prone to corruption. This research aims to find cooperation patterns to prevent corruption in this  sector.  The  qualitative  method  is  conducted  through  regulations-literature  review, observation and interview. The findings show how to prevent the vulnerability of corruption in cooperation by mapping, determining the relation pattern among actors, and applying “Seek the public interest cooperation model, Value people not just productivity or Serve rather than steer”.
Keywords: Cooperation Patterns, Environment, Mine, Illegal

## Abstrak
Kabupaten  Buru  sebelumnya  adalah  daerah  lumbung  beras  nasional.  Namun  sejak  2011, lebih  dikenal  sebagai  daerah  pertambangan  emas  ilegal.  Kemudian  terjadi  kerusakan lingkungan  yang  masif  di  sana  disebabkan  penggunaan  sianida  dan  merkuri.  Mengatasi persoalan ini, Pemda Maluku bekerjasama dengan swasta melakukan perbaikan lingkungan bekas  tambang  ilegal,  akan  tetapi  disinyalir  rawan  korupsi.  Tujuan  penelitian  adalah berupaya  menemukan  model  pola  kerjasama  untuk  mencegah  korupsi  di  sektor  ini. Mengingat  marak  terjadi  pertambangan  ilegal  di  berbagai  daerah  maka  sangat  urgen diperlukan model kerjasama yang dimaksud. Metode penelitian adalah penelitian kualitatif untuk memotret kerjasama pemda dan swasta dengan tahapan metodologi kualitatif, antara lain review regulasi dan literatur, observasi lapangan serta wawancara narasumber terkait. Temuan penelitian yaitu bahwa untuk mencegah kerawanan korupsi dalam kerjasama antara pemda dengan swasta harus dilakukan melalui pemetaan kerawanan korupsi, menentukan pola  relasi  antar  aktor  ker jasama,  menerapkan  model  kerjasama  “ Seek  the  public  interest, Value people not just productivity atau Serve rather than steer” .
Kata Kunci: Pola Kerjasama, Lingkungan, Tambang, Ilegal

## Pendahuluan
Maraknya pertambangan ilegal (pati) di Indonesia telah menimbulkan
keprihatinan  yang  mendalam,  bukan  saja dari  sisi  kerusakan  ekologi  karena terdegradasinya daya dukung lingkungan secara massif, tetapi juga telah berdampak pada terjadinya degradasi moral penyelenggara negara karena korupsi.
Hubungan  antara  pertambang-an ilegal  dan  korupsi  penyelenggara  negara bagaikan  dua  sisi  mata  uang  yang  tidak bisa  dipisahkan.  Hampir  bisa  dikatakan bahwa  dimana  ada  pertambangan  ilegal maka  sudah  pasti  ada  korupsi  disana. Meskipun  hal  ini  jarang  diungkap  ke publik namun faktanya bukan lagi menjadi rahasia publik.
La  Ode  M.  Syarif  (sewaktu  menjabat sebagai  Wakil  Ketua KPK)  dalam  dengar pendepat dengan Komisi III DPR RI tahun 2019  telah  mengungkapkan  hal  tersebut, menurutnya  bahwa  pihaknya  telah menyerahkan hasil temuan dan rekomendasi  terkait  izin  tambang  ilegal, dari total 10.000 izin tambang, 60 persen bersifat ilegal. Namun Kementerian ESDM tidak  merespons  hasil  temuan  KPK tersebut  dengan  melakukan  penindakan. (Kristian Erdianto, 2019)
Pada kesempatan yang lain, La Ode M. Syarif  juga  ketika  berbicara  di  Pusat Edukasi  Anti  korupsi  ( Anti-Corruption Learning  Center /ACLC)  dalam  diskusi bersama World  Resources  Institute (WRI Indonesia) tahun 2019, menunjukan rasa geramnya  dengan  indikasi  korupsi  di sektor  sumber  daya  alam  (SDA). Menurutnya korupsi pada sektor itu sudah menjadi-jadi dan kerap dilakukan berulang-ulang. (Ibnu Hariyanto, 2019)
Mencermati  tren  kasus  korupsi  di Indonesia pada tahun 2019, kasus korupsi disektor  pertambangan  adalah  termasuk yang paling sedikit jumlah kasusnya yakni hanya  4  kasus,  namun  angka  kerugian negara  yang  ditimbulkannya  adalah  yang
paling  besar  dan  sangat  fantastik dibandingkan  kasus-kasus  korupsi  di sektor lain yaitu mencapai Rp 5,9 triliun.
(ICW, 2019) Dalam kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan Nur Alam.  Jaksa  KPK  menyebut  total  nilai kerugian keuangan negara akibat perbuatan  korupsi  yang  dilakukan  Nur
Alam  ketika  menjadi  Gubernur  Sulawesi Tenggara  (Sultra)  adalah  Rp  4,3  triliun. Angka  itu  lebih  tinggi  dari  nilai  kerugian keuangan  negara  dalam  kasus  korupsi proyek  e-KTP  yang  hanya  Rp  2,3  triliun. Begitupun  dalam  kasus  korupsi  Bupati Kotawaringin  Timur  terkait  dengan penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang merugikan keuangan negara mencapai  Rp  5,8  triliun.  Dalam  kasus korupsi, suap menjadi modus yang paling dominan  dilakukan  oleh  para  tersangka korupsi.  Selain  itu,  penyalahgunaan wewenang menjadi modus yang berimplikasi  terhadap  besarnya  kerugian negara. (Faiq Hidayat, 2019)
Kerugian  yang  ditimbulkan  terhadap lingkungan  lebih  besar  lagi.  Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM,  Ego  Syahrial  bahwa  guna memulihkan  kembali  daerah  bekas kegiatan pertambangan, pemerintah menargetkan  akan  melakukan  reklamasi tambang  seluas  7.000  hektar  pada  2019 ini.  Jumlah  tersebut  meningkat  drastis dibanding  2014  yang  mencapai  6.597 hektar.  (Humas  Setkab,  2019 ) .  Tentu  hal ini akan membutuhkan biaya yang sangat besar dan butuh waktu lama untuk dapat mengembalikan lingkungan yang rusak ke keadaannya yang semula.
Provinsi  Maluku  adalah  termasuk daerah  yang  dapat  berpotensi  terjadinya kasus korupsi dalam pengelolaan sumber daya  alam,  mengingat  di  Maluku  juga marak terjadi pertambangan ilegal, seperti pertambangan  tembaga  ilegal  yang terdapat di Desa Hulung Kabupaten Seram
Bagian  Barat  yang  telah  dilakukan  sejak tahun 2008. (Arman Anwar, 2017). Selain itu  juga  terdapat  pertambangan  emas ilegal di Kabupaten Buru yaitu di Gunung Botak  Desa  Dava,  Dusun  Wamsait Kecamatan  Waeapo.  Penambangan  emas juga  telah  dilakukan  tersebar  di  empat lokasi  lainnya  yaitu  di  desa  Lea  Bumi, Gogorea, Derlale/Metar dan Waepotih/Waedanga.  Keempat  lokasi tersebut  terdapat  di  Kabupaten  Buru.
(Arman Anwar, 2016)
Gunung  Botak  dan  Gogrea  yang terletak  di  Kabupaten  Buru  Provinsi Maluku,  memiliki  potensi  sumber  daya alam  berupa  mineral  emas  yang  sangat besar.  Pada  tahun  2011,  sejak  emas pertama  kali  ditemukan  di  sana, pertambangan  emas  telah  menjadi tumpuan  hidup  penduduk  lokal  maupun pendatang.  Namun  sayangnya  eksploitasi yang  mereka  lakukan  adalah  tanpa  izin dan dilakukan dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan. Akibatnya penambangan  yang  dilakukan  tersebut telah berdampak pada terjadinya kerusakan  lingkungan  yang  parah  dan masif.  Penggunaan  zat  kimia  beracun seperti merkuri dan sianida marak terjadi. (Ombudsman Perwakilan Provinsi
Maluku, 2018). Pengrusakan vegetasi dan ekosistim  karena  penebangan  pohon  dan timbunan  material  limbah  beracun  di wilayah areal penambangan ilegal berada pada  level  yang  sangat  membahayakan. (Arman Anwar, 2019).
Upaya  preventif  untuk  mencegah terjadinya  penambangan  emas  secara ilegal  maupun  tindakan  represif  berupa pengusiran  dan  pengosongan  paksa terhadap  para  penambang  dari  lokasi penambangan  emas  ilegal  telah  berulang kali  dilakukan,  namun  selalu  menemui tantangan dari masyarakat adat dan para penambang  ilegal.  Hingga  sampai  pada November 2015 penutupan tambang baru dapat  dilaksanakan.  Meskipun  demikian,
penutupan  tambang  ilegal  justru  malah menimbulkan  polemik  dan  ketidak percayaan masyarakat kepada pemerintah daerah  karena  penutupan  tambang tersebut  dianggap  oleh  masyarakat  adat dan  para  penambang  ilegal,  hanyalah merupakan akal-akalan pemerintah daerah  semata  yang  berupaya  untuk mengambil  alih  lahan  tambang  secara paksa  dari  masyarakat  adat  dan penambang  ilegal  guna  diberikan  kepada pihak  swasta  dengan  berkedok  penataan dan  normalisasi  untuk  melakukan pengerukan  sedimen  yang  mengandung merkuri  dan  sianida  di  sungai  yang tercemar. Hal ini menimbulkan kecurigaan karena  ditemukan  mengalirnya  sejumlah uang  kepada  Kepala  Dinas  Energi  dan Sumber  Daya  Mineral  Provinsi  Maluku dari  PT.  Buana  Pratama  Sejahtera  (BPS) sebagai  Pihak  Ketiga  (swasta)  dengan alasan untuk biaya operasional pengamanan kegiatan dilokasi kerja. Oleh karena itu, atas perisitiwa tersebut sempat dilakukan  penyelidikan  oleh  aparat Kejaksaan Tinggi Maluku.
Kecurigaan  lainnya  yaitu  dalam kerjasama yang dilakukan antara pemerintah provinsi Maluku dengan pihak swasta ternyata ditemukan jenis pekerjaan  yang  sama  pada  lokasi  proyek yang sama,  oleh Dinas Pekerjaaan Umum Provinsi  Maluku  juga  melakukan  tender terbuka yang dimenangkan oleh PT. Citra Cipta  Prima  (CCP).  Sehingga  terjadi tumpang  tindih  obyek  kerjasama  dan terkesan menjadi lahan rebutan antar dua OPD  yaitu  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan  Ruang  Provinsi  Maluku  dengan Dinas  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral Provinsi  Maluku.  Pemerintah  Provinsi Maluku pada tahun 2017, juga melakukan Mou  dengan  PT.  Ski  Global  Energi  (PT.
SGE) dengan berdasarkan Nota
Kesepaham-an  No.  540-93  Tahun  2017 dan No. SKI/JH01/170717 tanggal 17 Juli 2017  tentang  Penataan  Lingkungan  pada
Lokasi  Gunung  Botak  di  kabupaten  Buru Provinsi Maluku. (Arman Anwar, 2016).
Dalam  perkembangan  selanjut-nya, yaitu sejak 6 Januari 2019, tim Bareskrim
Mabes  Polri,  yang  dipimpin  Kombes  Pol. Sulistiyono, Kasubdit II Bidang
Lingkungan  Hidup  kemudian  melakukan tindak  lanjut  penyidikan  izin  operasi  PT. BPS  dan  telah  menetapkan  perusahaan (PT.  BPS)  sebagai  korporasi  menjadi tersangka  sekaligus  dengan  Direktur  PT BPS  juga  menjadi  tersangka  kasus kejahatan  pertambangan  emas  ilegal  dan kerusakan  lingkungan  di  Gunung  Botak. (Arman Anwar dkk, 2019)
PT BPS yang seharusnya membersihkan sedimen yang mengandung  merkuri  dan  sianida  dan mengembalikan  lingkungan  tercemar  ke kondisi  yang  lebih  baik  justru  diduga menggunakan  bahan  kimia  yang  tidak ramah  lingkungan  dalam  memperoleh emas.  Bilamana  hal  ini  terbukti  maka kejahatan  tersebut  dapat  digolongkan sebagai kejahatan lingkungan.
Penelitian  ini  sangat  urgen  untuk dilakukan mengingat terdapat
kesenjangan  penelitian  karena  belum banyak yang membahas hal tersebut. Joice L. Kambey, A.P. Farrell, L.I. Bendell-Young dalam  penelitiannya  yang  berjudul Influence of illegal gold mining on mercury levels in fish of North Sulawesi's Minahasa Peninsula,  (Indonesia)  hanya  membahas tentang  aktivitas  penambangan  emas ilegal  yang  marak  di  Minahasa  Sulawesi Utara sehingga perlu program pendidikan kepada  warga  dan  masyarakat  adat tentang  risiko  bahaya  merkuri.  (Joice  L. Kambey  dkk,  2011).  Sedangkan  Sadia
Mohammed Banchirigah, dan Gavin Hilson pernah menulis tentang De- agrarianization,  re-agrarianization  and localeconomic development: Re- orientating live-lihoodsin African artisanal mining  communities,  hanya  membahas tentang petani miskin yang beralih profesi
menjadi  penambang  artisanal  skala  kecil di  Ghana  sehingga  pemerintah  membuat kebijakan dengan pendekatan argoindustri  kepada  mereka.  (Sadia Mohammed  Banchirigah,  dan  Gavin Hilson, 2010).
Dibandingkan  dengan  peneli-tian  ini adalah mencari  berkorelasi  dalam kerjasama  Pemda  dengan  swasta  dalam mengatasi  kerusakan  lingkungan  akibat pertambangan ilegal namun tidak menimbulkan  kerawan-an  korupsi  dan dapat menemukan model kerjasama yang tidak berimplikasi korupsi.
Persoalan  diatas  menimbulkan  isu hukum  yang  menarik  untuk  diteliti sehingga  dalam  penelitian  ini  akan memfokuskan pada masalah yaitu: 1. Melakukan pemetaan potensi kerawanan yang dapat memungkinkan  terjadinya  korupsi dalam  perjanjian  kerjasama  antara Pemerintah  Provinsi  Maluku  dengan PT. BPS 2. Mengidentifikasi  aktor-aktor  dibalik kerjasama antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan PT. BPS 3. Merumuskan pola perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan dengan pihak swasta  dalam  penataan  lokasi penambangan  ilegal  yang  dilakukan untuk  dapat  mencegah  potensi kerawanan korupsi.
Bertolak  dari  rumusan  masalah tersebut,  maka  tujuan  penelitian  adalah agar  dapat  menganalisa  pola  perjanjian kerjasama  antara  pemerintah  Provinsi Maluku dengan swasta.
Mengetahui  dan  menganalisa  siapa- siapa saja aktor dalam kerjasama ini, baik dari  swasta  maupun  dari  Pemerintah Daerah Maluku sehingga akan memudahkan untuk mengetahui siapa saja yang  berada  dalam  potensi  kerentanan untuk dapat menyalah-gunakan kewenangannya  dalam  kerjasama  yang
dilakukan  tersebut.  Sehingga  dengan demikian dapat dirancang pola kerjasama yang lebih baik dimasa depan.
Manfaat  dari  pelaksanaan  penelitian ini  adalah  diharapkan  dapat  menjadi masukan yang konstruktif bagi pemerintah  Provinsi  Maluku,  Kabupaten Buru dan semua pihak yang berkepentingan sebagai pemangku kepentingan.  Selain  itu  diharapkan penelitian  ini  dapat  menambah  wawasan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  mengguna-kan metode kualitatif. Suyitno (2018) mengatakan  bahwa,  Penelitian  kualita-tif adalah penelitian menggunakan pendekatan  berfikir  secara  induktif  yang didadasarkan  atas  pengamatan  obyektif partisipatif terhadap suatu gejala
(fenomena)  sosial.  Oleh  karena  itu, tahapan yang dilakukan adalah:
1. Melakukan analisis terhadap perjanjian kerjasama  antara  Pemda  Maluku dengan  PT.  BPS  terhadap  peraturan perundangan  terkait.  Analisa  bahan hukum  menurut  Terry  Hutchinson dapat  dilakukan  dengan  “IRAC”  yaitu memilih masalah (issues), menentukan peraturan hukum yang relevan (rule of law), dan kemudian menganalisis fakta- fakta  dari  segi  hukum  (analysing  the facts), akhirnya menghasilkan penyusunan sebuah kesimpulan
(conclusion). (Terry Hutchinson, 2002);
2. Melakukan  pengamatan  dilapangan (field  review)  di  Gunung  Botak  dan Gogorea Kabupaten Buru;
3. Wawancara  dengan  narasumber  di Instansi teknis terkait

## Pembahasan
A. Pemetaan Potensi Kerawanan yang Dapat Menyebabkan Ko-rupsi dalam Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan PT. BPS.
Dalam  menganalisa,  serta  untuk mengetahui  bagaimana  relasi  sosial  yang dibangun  mampu  membentuk  pola interaksi  antar  aktor  dalam  perjanjian kerjasama, maka analisis terhadap hal itu dapat  dilakukan  menggunakan  teori korupsi  ( CDMA  Theory )  menurut  Robert Klitgaard  (2005),  dimana  korupsi  terjadi karena  adanya  faktor  kekuasaan  dan monopoli  yang  tidak  dibarengi  dengan akuntabilitas. Dengan  mengacu  pada teori korupsi ini maka dapat dipetakan potensi  kerawanan  korupsi  dapat dijelaskan sesuai Tabel 1 .
(CDMA Theory )
Bagan 1. Teori Korupsi menurut Robert Klitgaard (CDMA Theory)
Tabel 1. Kerawanan Korupsi dalam Kerjasama Pemda Maluku dengan PT. BPS No Faktor penyebab korupsi Identifikasi poteani kerawanan korupsi 1 Bebasnya  kekuasaan  yang  dimiliki ( discretion of official ) a) Kerawanan  korupi  dapat  terjadi  bilamana terdapat  tumpang  tindih  kewenangan.  Hal  ini bisa  disebabkan  karena  bebasnya  kekuasaan yang dimiliki ( discretion of official )
- Dinas pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Provinsi  Maluku  melakukan  tender  terbuka untuk melakukan pekerjaan penataan lokasi penambangan tanpa izin di Gunung Botak dan
Corruption = Directionary + Monopoly –
Accountability (C=D+M-A)
Gogrea  kabupaten  Buru  yang  dimenangkan oleh  PT.  Citra  Cipta  Prima  (PT.  CCP)  sesuai dokumen kontrak Nomor:01.610.614/KTRK/APBDP/PPTKGI/ XII/2015 tanggal 10 Desember 2015. - Dinas  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral Provinsi Maluku juga melakukan penunjukan kepada pihak ketiga yaitu PT. Buana Pratama Sejahtera  (PT.  BPS)  untuk  juga  melakukan pekerjaan  yang  sama  dengan  melakukan Perjanjian kerjasama berdasarkan pada Nota
Kesepahaman  Bersama  dengan  PT.  Buana Pratama  Sejahtera  Nomor  543-72  Tahun 2015  dan  Nomor  003  BPS/X/2015  Tentang
Penataan Lokasi Penambangan Tanpa Izin di Gunung Botak dan Gogrea di Kabupaten Buru Provinsi Maluku. - Pemerintah  Provinsi  Maluku  juga  menunjuk perusahaan  yang  lain  seperti  PT.  Ski  Global Energi (PT. SGE) untuk melakukan penataan lingkungan  pada  lokasi  Gunung  Botak  di Kabupaten Buru berdasarkan Nota Kesepahaman  No.  540-93  Tahun  2017  dan No. SKI/JH01/170717 tanggal 17 Juli 2017. - Kewenangan Kepala Dinas ESDM sangat luas karena  dapat  menerima  dana  dari  pihak ketiga. - Menambah  luasan  areal  kegiatan  penataan dan  pemulihan  lingkungan  lokasi  bakas penambahan  tanpa  izin  di  Gunung  Botak, Sungai Anahoni, Sungai Wamsait, dan Gogrea Kabupaten  Buru  dari  yang  semula  540.8  Ha menjadi  997  Ha.  (berdasarkan  Surat Keputusan gubernur Maluku  No. 382 Tahun 2016  tentang  Perubahan  Atas  Keputusan Gubernur  Maluku  Nomor.  268  Tahun  2016 Tentang Penataan dan Pemulihan Lingkungan Lokasi Penambangan Tanpa Izin di Gunung Botak dan Gogrea Kabupaten Buru. - Kerawanan  korupi  dapat  terjadi  bilamana menyimpang  dari  tujuan  semula  yaitu kegiatan penataan dan pemulihan lingkungan menyimpang menjadi penambangan. (Diktum ketiga, Keputusan Gubernur Maluku No.  268  Tahun  2016  Tentang  Penataan  dan Pemulihan Lingkungan Lokasi Bekas Penambangan  Tanpa  Izin  di  Gunung  Botak dan Gogrea Kabupaten Buru).
2 Monopoli kewenangan dari pimpinan ( monopoly of power ) a) Gubernur adalah  aktor sentral yang  berpengaruh karena memiliki kewenangan yang diberikan oleh UU  Pemerintahan  Daerah  dan  PP  No.  50  Tahun 2017 tentang Kerjasama Daerah
- Gubernur  tidak  mendelegasikan  kewenangan kepada  Kepala  Dinas  PMPTSP  dalam kerjasama dengan Pihak ketiga
3 Tidak adanya pengawasan yang memadai ( minus acoountability ) a) Apabila  tidak  dilakukan  pengawasan  terhadap lingkup kerjasama dapat menimbulkan kerawanan terjadinya  korupsi.  Seperti  dalam  lingkup pengaturan pembiayaan kerjasama yang bersumber  dari  pihak  ketiga.  (Pasal  2,  3  dan  5 Perjanjian Kerjasama dengan Nomor 543/396.1/DESDM  dan  Nomor  004  BPS/X/2015 Tentang Penataan Lokasi Penambangan Tanpa Izin di  Gunung  Botak  dan  Desa  Gogrea  di  Kabupaten Buru Provinsi Maluku). b) Apabila  ketiadaan  pengawasan  terhadap sumber  daya  mineral  yang  potensial  yang diperoleh  oleh  pihak  ketiga  selama kerjasama  dapat  berpotensi  menimbulkan kerawanan terjadinya korupsi. (Pasal 5 ayat (3)  b  Perjanjian  Kerjasama  dengan  Nomor 543/396.1/DESDM dan Nomor 004 BPS/X/2015  Tentang  Penataan  Lokasi Penambangan  Tanpa  Izin  di  Gunung  Botak dan Desa Gogrea di Kabupaten Buru Provinsi Maluku). c) Apabila  ketiadaan  pengawasan  terhadap dana pengamanan yang diberikan oleh pihak Ketiga kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku dan tidak disetorkan ke kas daerah dapat  berpotensi  menimbulkan  kerawanan terjadinya korupsi.
d) Apabila  akses  informasi  tentang  kerjasama belum  terpublikasi  ke  publik  secara  luas, baik  melalui  website  maupun  media informasi lainnya dapat berpotensi menimbulkan kerawanan korupsi e) Apabila  pengawasan  dari  Ombudsman  RI Perwakilan  Provinsi  Maluku  dengan  cara melakukan observasi ke lokasi pertambangan  emas  ilegal  tidak  maksimal selama kerjasama dilaksanakan dan minimnya  pengawasan  dari  pihak  legislatif dapat  berpotensi  menimbulkan  kerawanan korupsi B. Aktor-Aktor dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan PT. BPS Perjanjian  kerjasama  antara  Pemda
Maluku dengan PT. BPS, apabila dilakukan dengan  itikad  tidak  baik  maka  dapat berpotensi  menimbulkan  kerawanan
korupsi.  Palmer,  D.  mengatakan  bahwa praktik  korupsi  dapat  bersumber  dari adanya  perilaku-perilaku  ketidak  jujuran atau  ilegal  yang  terjadi  secara  kolektif ( organizational  wrongdoing ).  (Palmer,  D.
2008). Hal inilah yang membentuk korupsi kolektif, yaitu suatu bentuk kejahatan yang
melibatkan
hubungan koordinasi
berkelanjutan  dari  beberapa  aktor organisasi.  Lebih  lanjut  menurut  Palmer, bahwa  adanya  fakta  kesalahan  kolektif dalam suatu proses relasi sosial membawa pengaruh terjadinya kesalahan organisasi sehingga  berakibat  terjadinya  korupsi secara  kolektif.  Perilaku  tidak  jujur menyebar  dari  satu  individu  ke  kepada individu  yang  lain  dari  waktu  ke  waktu. Individu yang terlibat bisa mengamini ide- ide yang salah karena ketidak hati-hatian atau  lalai  dalam  menggunakan  rasio. Sedangkan menurut De Graaf dan Huberts bahwa  korupsi  biasanya  muncul  dalam hubungan  yang  berkelanjutan  yang dibangun dan dilanggengkan secara terus- menerus.  Relasi  yang  ada  menjadi  korup karena ada proses yang disebut “ a slippery slope ”,  yaitu  adanya  kecendrungan  dari pejabat  yang  kalau  pernah  sekali melakukan  korupsi  akan  mengulangi-nya kembali hingga susah berhenti. (De Graaf, Gjalt., & L.W.J.C. Huberts. 2008).
Dengan  menggunakan  pende-katan
teori keagenan dimana hubungan relasional  antar  aktor  dapat  dipetakan dengan  bantuan  Analisis  Jaringan  Sosial ( Social Network Analysis ). Dengan
demikian  maka  menurut  Warburton bahwa argumentasi yang dapat dibangun dengan  menggunakan  pendekatan  ini adalah  bahwa  motivasi  dan  aksi  agensi, atau  biasa  disebut  sebagai  aktor  menjadi penting  untuk  dapat  mengetahui  pola relasi. (Warburton, J. 2013).
Dengan  menggunakan  metode Social Network  Analysis dapat  di  petakan node atau actor yang  berpengaruh  dan  saling berinteraksi  sehingga  membentuk  pola relasi sebagai berikut:
Bagan 2. Diagram Aktor dan Relasi Hubungan Kerjasama Pemda Maluku dengan Pihak Ketiga
Berdasarkan Bagan  2 maka  Aktor- aktor dalam kerjasama antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Pihak Ketiga (PT BPS)  dapat  dipetakan  yaitu  Gubernur Maluku,  Bupati  Buru  dan  Kepala  Dinas ESDM  Provinsi  Maluku.  Arah  hubungan aktor  dalam  jaringan  sosial  membentuk sebuah relasi yang saling berinteraksi. Bahwa untuk mengetahui kompleksitas hubungan relasi antar aktor dalam  kerjasama  dimaksud  maka  tidak hanya perlu melihat pada institusinya saja tetapi  juga  agensi  dan  relasi  sosial  antar aktor Kerjasama antara
pemerintah
Provinsi Maluku dengan pihak ketiga (PT.
BPS)  jika  dianalisis  merupkan  bentuk hubungan  transaksional  antara  dua kepentingan,  yakni  kepentingan  pihak formal  dan  pihak  informal,  yang  saling dipertukarkan  antar  aktor  dalam  peta jaringan Social Network Analysis . Kepentingan formal, dapat terindentifikasi  dari  adanya  pemberian izin dan persetujuan kerjasama. Pemintaan perizinan datang dari pengusaha  kepada  birokrasi.  Sedangkan persetujuan  kerjasama  datang  dari birokrasi  kepada  pengusaha.  Actor dominan  dalam  kerjasama  dimaksud adalah  Kepala  Dinas  ESDM,  karena

## Gubernur
Direktur PT.BPS

## Bupati          Kepala Dinas ESDM
Bagian dari institusi Perizinan/persetujuan
menjadi  aktor  yang  menghubungkan kepentingan Gubernur, dengan PT BPS.

## C. Model  Pola  Kerjasama  dalam Perjanjian  antara  Pemda  dengan Pihak Ketiga (Swasta)
Menurut  Ali  Mufidz,  kelemahan birokrasi  umumnya  berkisar  pada  empat hal,  yakni  standard  efisiensi  fungsional, penekanan  yang  berlebihan  terhadap rasionalitas, imparsonalitas, hierarki; dan penyelewengan  tujuan;  serta  pita  merah ( red  tape ).  (Ali  Mufiz,  1986).  Terkait masalah kekuasaan yang dimiliki birokrat, Edmund Burke, mengatakan bahwa makin besar  kekuasaannya,  makin  berbahaya pula penyalahgunaannya. (Edmund Burke,
1993). Kerjasama Pemerintah Daerah Maluku  dengan  Pihak  Ketiga  (PT.  BPS) dalam penataan dan pemulihan lingkungan di lokasi bekas pertam-bangan emas  tanpa  izin  di  Gunung  Botak  dan Gogrea Kabupaten Buru perlu kiranya juga memperhatikan
kondisi sosiologis
masyarakat  hukum  adat  dan  para penambang  ilegal  yang  sejak  lama  telah menjadikan pertambangan emas illegal di Gunung Botak dan Gogrea sebagai sumber kehidupan  dan  kesejahteraan  mereka, karena  umumnya  masyarakat  adat  dan para penambang adalah masyarakat yang berpendidikan rendah dan tidak memiliki keahlian  ( skill )  dibidang  pekerjaan  lain selain sebagai penambang dan petani.
Pendekatan kekuasaan dan keamanan dengan  melakukan  tindakan  represif bukanlah solusi konstruktif. Apalagi kalau tindakan  represif  itu  dilakukan  demi memuluskan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta. Penggunaan  dana  yang  seluruhnya bersumber dari pihak ketiga dalam hal ini pihak swasta (PT. BPS) dengan persyaratan yang bersifat mengikat dapat bertendensi adanya dugaan pertambangan terselubung sehingga
dapat  berpotensi  terjadinya  kerawanan tindak  pidana  korupsi.  Hal  itu  bilamana terbukti pasti sangat menyakit hati rakyat (penambang  tradisional  yang  terusir) yang juga memiliki hak untuk menikmati sumber  daya  alam.  Sementara  negara telah menjamin  bahwa  pemanfaatan  SDA adalah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan  dan  mutu  hidup  rakyat, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  huruf (a) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
Alvin  Syahrin  (2011),  mengatakan bahwa  pengelolaan  lingkungan  hidup harus  memberikan  kemanfaatan  secara ekonomi,  sosial,  dan  budaya,  dan dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, prinsip demokratis lingkungan  dan  otonomi  daerah,  prinsip desentralisasi,  serta  pengakuan  dan penghargaan terhadap kearifan lokal  dan kearifan  lingkungan.  Lingkungan  hidup Indonesia  harus  dilindungi  dan  dikelola berdasarkan  asas  tanggungjawab  negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan dan asas pemerintahan yang baik.
Kepentingan  perbaikan  lingkungan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan  akibat  penambangan  emas ilegal  karena  menggunakan  bahan berbahaya  dan  beracun  seperti  sianida dan merkuri (bahan B3) dapat dikatagorikan  sebagai  bencana  non  alam yang  diakibatkan  oleh  peristiwa  atau rangkaian  peristiwa  pencemaran  dan kerusakan  lingkungan  hidup  dalam pertambangan  emas  ilegal  (Pasal  1  poin (1)  Undang-Undang  No.  24  tahun  2007 Tentang Penanggulangan Bencana).
Pemerintah daerah harus mempersiapkan  program  kegiatan  dan dukungan anggaran yang memadai dalam APBD  sebagai  bagian  dari  instrument ekonomi  lingkungan hidup.  (Pasal  1  poin (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46
Tahun  2017  tentang  Instrumen  Ekonomi Lingkungan Hidup.
Bilamana  di  dalam  APBD  belum dianggarkan  bagi  upaya  perbaikan  dan penataan  lingkungan  yang  mengalami kerusakan maka pemerintah daerah dapat meminta  bantuan  kepada  Pemerintah Pusat  sebagai  bentuk  tanggung  jawab Negara.  Selain  itu  dapat  pula  dilakukan dengan cara menggalang dana dari pihak lainnya  dengan  persyaratan  yang  tidak mengikat.  Dalam  kondisi  apapun  Negara harus  hadir  melindungi  rakyatnya  di manapun berada. Asas ini disebut dengan “asas tanggung jawab negara”.
Termasuk dalam pengertian tanggung jawab  negara  adalah  membuat  program pemberdayaan masyarakat adat dan para penambang  ilegal  dengan  memberikan pendidikan dan pelatihan tentang pertambangan  yang  baik  dan  ramah lingkungan  dengan  menggunakan  bentuk pertambangan  rakyat  sesuai  dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Pemerintah  dan  pemerintah  daerah wajib  untuk  membuat  kajian  lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan  telah  menjadi  dasar  dan terintegrasi  dalam  pembangunan  suatu wilayah  dan/atau  kebijakan,  rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain hasil  KLHS  harus  dijadikan  dasar  bagi kebijakan,  rencana  dan/atau  program pembangunan  dalam  suatu  wilayah. Apabila  hasil  KLHS  menyatakan  bahwa daya  dukung  dan  daya  tampung  sudah terlampaui,  kebijakan,  rencana,  dan/atau program  pembangunan  tersebut  wajib diperbaiki  sesuai  dengan  rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang  telah  melampaui  daya  dukung  dan daya  tampung  lingkungan  hidup  tidak diperbolehkan lagi.
Pemerintah telah memberi kewenangan  kepada  pemerintah  daerah dalam  melakukan  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  di  daerah masing-masing, seperti mengangkat
Pejabat  Pengawas  Lingkungan  Hidup Daerah (PPLHD). Oleh karena itu, dengan kewenangan  tersebut  dibutuhkan  suatu organisasi dengan portofolio yang mampu menetapkan, melaksanakan,
dan mengawasi  kebijakan  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup.  Selain  itu, PPLHD  juga  mempunyai  ruang  lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam  untuk  kepentingan  konservasi. Untuk  menjamin  terlaksananya  tugas pokok  dan  fungsi  lembaga  tersebut dibutuhkan  dukungan  pendanaan  dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai.
Bencana  pencemaran  merkuri  dan sianida di Gunung Botak dan Gogrea dapat dikatagorikan  kedalam  kondisi  darurat. Pemerintah daerah Provinsi Maluku dapat menerapkan  Pasal  4  ayat  (3)a  Peraturan
Pemerintah  No.  28  tahun  2018  yaitu kondisi dimana objek kerjasamanya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  yaitu  untuk mengatasi kondisi darurat. Yang dimaksud dengan "kondisi darurat" adalah kondisi di luar  kemampuan  manusia,  antara  lain terjadinya  bencana.  Penjelasan  Pasal  4 ayat (3) a PP. No 28 tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah.  Demikian juga diatur dalam  Pasal  223  ayat  (4)  Peraturan Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2014 tentang  Pengelolaan  Limbah  Bahan Berbahaya dan Beracun).
Mengingat  bahwa  bidang  lingkungan hidup termasuk dalam urusan pemerintahan  yang  bersifat concurrent
(urusan  bersama  Pemrintah  Pusat, Provinsi  dan  Kabupaten/Kota)  maka kerjasama  tersebut  dapat  diaktagorikan sebagai  kerjasama  wajib  nonpelayanan
dasar  sehingga  Pemerintah  pusat  dapat membantu pendanaannya melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara sesuai  dengan  kemampuan  keuangan Negara  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 12  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.
Jika  sekiranya  pemerintah  daerah Maluku  hendak  melakukan  kerjasama dengan  pihak  ketiga  maka  dapat menerapkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2018 tentang Kerjasama Daerah, dengan tujuan untuk  mengatasi  kondisi  darurat  dimana penganggarannya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun dalam pelaksanaan pasal
dimaksud  maka  sumber  pendanaannya yang  berasal  dari  pihak  ketiga  harus bersifat tidak mengikat. Hal mana supaya tidak  bertentangan  dengan  Pasal  25 Undang-Undang  Nomor.  24  tahun  2007 Tentang  Penanggulangan  Bencana  yaitu bahwa  lembaga  usaha  berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam  melaksanakan  fungsi  ekonominya dalam penanggulangan bencana.
Prinsip  kemanusian  sebagai  bagian dari  tanggung  jawab  perseroan,  sangat sejalan dengan Pasal 74 ayat (2) Undang- Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas, yakni tanggung Jawab Sosial  dan  Lingkungan  merupakan kewajiban  Perseroan  yang  dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Setiap perusahaan di Indonesia wajib melaksanakan  tanggung  jawab  sosial perusahaannya sebagai wujud ketaatannya  terhadap  peraturan  hukum yang berlaku, karena pelaksanaan
Corporate  Social  Responsibility (CSR) merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan  yang  ada  di  Indonesia sebagaimana diatur di dalam pasal 74 ayat 2  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007
tentang  Perseroan  Terbatas.  Sehingga dengan  demikian  maka  pembiayaan  CSR adalah bersifat filantropi (kedermawanan) dalam bentuk sumbangan (“ charity ”), atau merupakan kegiatan sosial untuk meningkatkan  produktivitas  masyarakat (“ productivity ”), sehingga bukanlah dimaksudkan  untuk  mendapatkan  profit atau  karena  ada  kepentingan  bisnis lainnya dari perusahaan atau dengan kata lain  pembiyaannya  tidaklah  bersifat mengikat.  (Pasal  1  angka  3  Ketentuan Umum  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46 Tahun  2017  tentang  Instrumen  Ekonomi Lingkungan)
Kehadiran  pihak  ketiga  bilamana beretikad baik dapat ikut memberdayakan masyarakat  adat  dan  penambang  rakyat tradisional  untuk  bekerja  sama  dengan prinsip  saling  menguntungkan  tanpa mengurangi esensi prinsip pertambangan yang baik ( good mining practices ) setelah kepada mereka diberikan izin pertambangan  rakyat  (IPR)  dan  wilayah untuk  pertambangan  rakyat  (WPR)  oleh Pemerintah  Pusat  atau  oleh  pemerintah daerah  berdasarkan  kewenangan  yang didelegasikan  dari  Pemerintah  Pusat kepada Pemerintah Daerah. (Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara).
Dalam  pengelolaan  SDA  sudah seharusnya  memberikan  kemanfaatan baik  secara  ekonomi,  sosial,  dan  budaya, serta  perlu  pula  dilakukan  dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian, prinsip demokratis  lingkungan  dan  otonomi daerah,  prinsip  desentralisasi,  serta pengakuan  dan  penghargaan  terhadap kearifan  lokal  dan  kearifan  lingkungan, sehingga  lingkungan  hidup  Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan  asas  tanggungjawab  negara dan  atau  pemerintah  baik  pusat  maupun daerah,  serta asas keberlanjutan, dan asas keadilan.
Berangkat  dari  asas  tersebut  dan didasarkan  pada  perspektif  ilmu  hukum yang menjelasakan bahwa negara/pemerintah adalah sebagai subjek hukum yang telah diakui secara universal,
maka  pemerintah  sebagai  subjek  hukum tidak  dapat  melepaskan  diri  dari konsekuensi tindakan hukumnya. (Ridwan HR, 2018). Khusus di sektor pertambangan maka tanggung  jawab  Pemerintahan  Daerah dalam pencegahan dan penangan
pencemaran  atau  kerusakan  lingkungan dibidang  pertambangan  mineral  dan batubara, telah diatur dalam Pasai 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara.
Wilayah  Pertambangan  (WP)  setelah ditentukan  oleh  Pemerintah  Daerah provinsi  sesuai  dengan  kewenangannya selanjutnya  berkonsultasi  dengan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia, sehingga rencana pengelolaan mineral dan batubara  nasional  terpadu  dengan rencana pembangunan daerah.
Apabila  terjadi  pencemaran  atau kerusakan  lingkungan  baik  disebabkan karena  aktivitas  pertambangan  maupun oleh aktivitas lainnya maka pengendalian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan  hidup  dilaksanakan  oleh perintah pusat dan pemerintah daerah dan pihak pencemar (penanggung jawab usaha atau kegiatan) sesuai dengan kewenangan, peran,  dan  tanggung  jawab  masing- masing.  Tindakan  tersebut  meliputi, pencegahan, penanggulangan dan
pemulihan. Dalam  rangka  melestarikan  fungsi lingkungan  hidup  dimaksud,  Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen  ekonomi  lingkungan  hidup. Instrumen  ekonomi  lingkungan  hidup tersebut meliputi perencanaan pembangunan  dan  kegiatan  ekonomi,
pendanaan lingkungan hidup dan insentif dan/atau disinsentif.
Instrumen  pendanaan  ling-kungan hidup  sebagaimana  dimaksud  meliputi, dana  jaminan  pemulihan  lingkungan hidup; dana penanggulang-an pencemaran dan/atau  kerusakan  dan  pemulihan lingkungan hidup dan dana amanah/bantuan  untuk  konservasi.  Dan dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan  hidup  yang  kualitasnya  telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran  untuk  pemulihan  lingkungan hidup. (Pasal 46 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup) Dalam  hal  kerusakan  lingkungan hidup  disebabkan  karena  penambangan illegal maka pemerintah wajib melakukan tindakan  pemulihan  hanya  jika  pihak pencemar  tersebut  melanggar  instuksi pemulihan yang diberikan oleh Pemerintah,  atau  pihak  pencemar  tidak dapat diidentifikasi atau tidak bertanggung  jawab  atas  kerusakan  yang terjadi.
Dalam  kaitannya  dengan  berlakunya Omnibus  Law  (UU  Cipta  Kerja),  kiranya perlu  juga  memperhatikan  beberapa catatan  kritis  dari Indonesian  Centre  for Environmental Law (ICEL) dan Walhi, yang berkaitan dengan sanksi diantaranya yaitu pengenaan sanksi pidana, harus didahului sanksi  administrasi  yang  berupa  denda dengan  batas  maksimum.  Padahal,
sebelumnya ada pilihan paksaan pemerintah  yang  lebih  efisien  dan  dapat segera  menghentikan  pelanggaran  yang menimbulkan  pencemaran  dan,  atau kerusakan lingkungan. Demikian pula soal pengawasan  dan  pengenaan  sanksi administrasi  atas  pelanggaran  bidang lingkungan  hidup  seperti  tertuang  dalam Pasal  72-75  UU  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32
Tahun  2009  diubah  dengan  Pasal  76. Sehingga  terkesan  kurang  tegas  dalam mengetaur tentang instansi yang
bertanggungjawab  dalam  pengawasan lingkungan  hidup,  termasuk  instansi pengawasan lapis kedua oleh pemerintah pusat,  kewenangan  pejabat  pengawas lingkungan  hidup,  dan  jenis  sanksi administrasi.  (Lusia  Arumingtyas  dan Sapariah Saturi, 2020)
Terlepas  dari  dinamika  pro  kontra dalam  Undang-Undang  tentang  Cipta
Kerja  maka  dengan  berdasarkan  pada
berbagai penjelasan diatas dapat dirumuskan  usulan  perbaikan  terhadap model  pola  kerjasama  Pemda  dengan swasta  agar  tidak  menimbulkan  potensi kerawanan  tindak  pidana  korupsi,  yaitu dengan  mengelaborasi  teori  kerjasama menurut Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt (2015).
Terdapat  tiga  model  pola  kerjasama yang dapat menjadi alternatiif pilihan bagi pemerintah daerah. Tiga model kerjasama sebagai dimaksud dijelaskan dalam Tabel 2.
Tabel 2 . Model Kerjasama Alternatif Model Alternatif Kerjasama Diagrams and infographics

## Model kerjasama
Seek the Public Interest (menjadikan kepentingan publik).
Memberikan kontribusi kepada masyarakat secara kolektif melalui penciptaan kepentingan perbaikan lingkungan menjadi tanggung jawab Bersama (Kepentingan publik)
Syaratnya:
a) Dana bersumber dari APBN, APBD, dana hibah pihak ketiga yang tidak bersifat mengikat
b) Dilakukan secara interoperabilitas
c) Lintas kementerian
d) Lintas daerah
e) Lintas sector
f) Partisipasi masyarakat
g) Partisipasi swasta
h) Tujuannya  murni  untuk  perbaikan lingkungan  dan  penangulangan bencana akibat kerusakan lingkungan
Model Kerjasama
Value people, not just productivity (mengutamakan nilai masyarakat, bukan hanya produktivitas). Organisasi public dan jaringan kerjanya bisa lebih berhasil apabila dilakukan melalui proses kerjasama dan berdasar kepemimpinan bersama atas respek untuk semua kepentingan masyarakat.
Syaratnya:
Kerjasama Kepenting- an publik swasta Penam- bang Masyara- kat adat Pemda
a) Semua  pihak  terorganisasi  dalam satu  organisasi  public  seperti koperasi
b) Bekerja  dalam satu  jaringan bersama  untuk  tujuan  bersama termasuk tujuan kepentingan
lingkungan
c) Dana dari APBN. APBD, Pihak Ketiga (swasta)  dan  masyarakat  atau lembaga sponsor nongovernment
d) Respek  pada  kepentingan  semua sebagai usaha kolektif
e) Tujuan  utama  konservasi  dan pemberdayaan masyarakat adat dan penambang  tradisional.  Namun orientasinya  hanya  terbatas  pada kepentingan ekonomi skala kecil

## Model kerjasama

## Serve rather than steer
(Pemda lebih melayani daripada mengarahkan) Nilai dasar kepemimpinan public adalah membantu masyarakat mengartikulasikan kebutuhannya dan sesuai dengan kepentingan bersama daripada mengontrol atau mengarahkan masyarakat.
Syaratnya:
a) Pemerintah daerah (figure bapak) yang bijak
b) Dana bisa berasal dari pihak swasta
c) Masyarakat adat dan penambang dapat dilibatkan sebagai pekerja sekaligus investor yang terhimpun dalam sebuah koperasi
d) Misi tujuan utama tetap adalah konservasi. Adapun orientasi untuk mendapatkan profit harus dikawal melalui audit lingkungan secara ketat dan transparan. Dengan partisipasi dan dukungan penuh dari KPK, Pengawas internal maupun eksternal, dan LSM serta media masa.
Kerjasama Kepemimpian besama Pemerintah Daerah Kerjasama Kepentingan bersam a Masyara- kat adat Penambang Pihak ketiga (swasta) Pemda Swasta
Demikian tiga model alternatif
kerjasama  yang  dapat  digunakan  oleh Pemda  dengan  swasta  untuk  mencegah terjadinya  korupsi.  Sehingga  diharapkan dapat  menutup  sekecil  mungkin  peluang terjadinya  tindak  pidana  korupsi  dari kerjasama dimaksud.

## Penutup
Pola  Kerjasama  antara  Pemerintah Provinsi Maluku dengan Pihak Ketiga yaitu PT.  BPS  untuk  melakukan  penataan  lokasi penambangan  tanpa  izin  di  Gunung  Botak dan  Gogrea  di  Kabupaten  Buru  Provinsi Maluku  dapat  berpotensi  menimbulkan kerawanan  terjadinya  korupsi.  Potensi kerawanan  dimaksud  bisa  saja  dapat berupa misalnya penyalahgunaan kewenangan,  kesempatan  atau  sarana karena  jabatan  atau  kedudukan  dengan tujuan  untuk  menuntungkan  diri  sendiri, orang lain atau korporasi
Aktor-aktor  yang  dapat  diasumsikan berkontribusi  dalam  kerjasama  antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Pihak Ketiga  adalah  Gubernur  Maluku,  Bupati Buru, Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral  Provinsi  Maluku.  Sedangkan  pada Pihak Ketiga adalah Direktur dan Corporasi PT. Buana Pratama Sejahtera (PT. BPS) Prinsip  demi  efisiensi  dan  efektifitas anggaran  atau  apabila  anggaran  belum teranggarkan  dalam  APBD  sehingga pemerintah  daerah  menggunakan  dana pihak ketiga yang bersifat mengikat adalah bertentangan  dengan  prinsip  tanggung jawab negara, dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik ( good government ) dan melanggar hak atas lingkungan
Terdapat  beberapa  bentuk-bentuk kerjasama  dengan  pihak  ketiga  (swasta) untuk  mencegah  terhadinya  kerawanan korupsi  dalam  normalisasi  dan  perbaikan lingkungan  tercemar  adalah  dengan menggunakan  model  kerjasama  S eek  the Public  Interest (menjadikan  kepentingan publik), model Kerjasama Value people, not
just  productivity (nilai  masyarakat,  bukan hanya produktivitas), dan model kerjasama Serve  rather  than  steer (Pemda  lebih melayani daripada mengarahkan). Disadari bahwa  pasti  ada  plus-minusnya.  Meskipun demikian,  kekurangan  yang  masih  ada dapat  diminimalkan  melalui  penguatan kapasitas  dan  peran  KPK,  Pengawas internal maupun eksternal, dan LSM, serta jurnalis.  Demikianpun  audit  lingkungan harus  menjadi bagian yang tidak terpisahkan  dari  pengembangan  sistem informasi lingkungan hidup secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat. Penelitian  lanjutan  diperlukan  untuk dapat memberikan penilaian dan melakukan  evaluasi  tentang  model  pola kerjasama pemda dengan swasta (misalnya terkait kerjasama pembiayaan dan sumber daya  manusia)  dibandingkan  dengan  pola kerjasama  sejenis  yang  konvensional. Begitupun  penelitian  lanjutan  tentang Safeguards  antikorupsi  dalam  tata  kelola sistem perizinan. Kemudian juga penelitian lanjutan tentang peta kebutuhan kerjasama untuk mengatasi
permasalahan pertambangan  ilegal  di  seluruh  Indonesia menjadi  pertambangan  ramah  lingkungan yang legal ke depan

## Referensi
Ali,  Mahrus.  (2013). Asas-asas  Hukum Pidana  Korporasi. PT.  RajaGrafindo Persada. Jakarta
Alvi S. (2011). Ketentuan Pidana Dalam UU No.  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . Cetakan Pertama PT. Sofmedia. Jakarta.
Anwar,  A.    (2019).  Kebijakan  Korektif Pemerintah Provinsi Maluku Dalam Penataan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Lokasi Penambangan Ilegal  Gunung  Botak  dan  Gogrea Kabupaten Buru. Proseding Seminar Hukum Lingkungan 2-4.
__________.  (2017). Optimalisasi  Fungsi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup  Daerah  (PPLHD)  Terhadap Kerusakan  Lingkungan  Hidup  di Maluku .  Laporan Hasil Penelitian. __________.  (2016).  Dinamika  Negosiasi  dan Membangun  Kepercayaan  Pasca Penutupan Tambang Emas Gunung Botak di Kabupaten Buru. Bina Hukum Ligkungan 1(1).
Asshiddiqie, Jimly, dan M Ali Safa’at. (2012). Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum . Konstitusi Press. Jakarta.
Asshiddiqie,  Jimly.    (2009). Kini  Saatnya, Membumikan Konstitusi Hijau, Konstitusi  Hijau  dan  Hak  Asasi Manusia,  sebagai  bagian  dari  hak konstitusional  warga  negara  dalam pengelolaan  lingkungan  hidup  dan kekayaan  alam  di  Indonesia. Makalah  Sarekat  Hijau  Indonesia (SHI).
______________________. (2009). Green Constitution:  Nuansa  Hijau  Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PT.
Grafindo. Jakarta.
Budhi  M.  (2001). Maladminstrasi  Publik . SKH Bernas. Yogyakarta.
Dahlan  T.  (2006). Kedaulatan  Rakyat Negara  Hukum  dan  Hak-hak  Asasi Manusia , Media Pratama. Jakarta.
Denhardt, Janet V, dan Robert B. Denhardt . (2015). The New Public Service: Serving, Not Steering. Routledge. New York.
Erdianto,  Kristian.  (2019). KPK:  Tak  Satu Pun  Perusahaan  Tambang  Ilegal yang  Ditindak  Kementerian  ESDM . Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/ 2019/11/27/13270801/kpk-tak- satu-pun-perusa haan-tambang-
ilegal-yang-ditindak  -kementerian- esdm
Erica  H.  (2009). International  Law  and Standard  Applicable  in  Natural Disaster  Situation  Perlindungan Hak-hak Sipil dalam Situasi Bencana . PT. Grasindo. Jakarta.
Faiq  H.  (2019). Eks  Gubernur  Sultra  Nur Alam Ajukan PK. Detik.com. https://news.detik.com/berita/d-
4767528/eks-gubernur-sultra-nur- alam-ajukan-pk
Hadjon,  Philipus.  M.    (2007). Perlindungan Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia .
Bina Ilmu. Surabaya. _______________________.  (2006). Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak
Asasi  Manusia .  PT  Media  Pratama. Jakarta.
Huda, Ni’matul.  (2005). Negara  Hukum Demokrasi  dan  Judicial  Riview .  UII Press. Yogyakarta.
Humas  Setkab. (2019). Sepanjang  2019, Pemerintah Akan Reklamasi Tambang  Lebih  Dari  7.000  Hektar . Setkab.
https://setkab.go.id/sepanjang- 2019-pemerintah-akan-reklamasi- tambang-lebih-dari-7-000-hektar/
Hutchinson, Terry. (2002). Researching and Writing  in  Law. Lawbook.  Co . Pyrmont-NSW-Sydney. Sydney
Ibnu Hariyanto. (2019). KPK: Bayangin! Ada 10  Ribu  Izin  Tambang  tapi  Bayar Pajak  Cuma  4  Ribu .  Detik.com. https://news.detik.com/berita/d- 4400646/kpk-bayangin-ada-10- ribu-izin-tambang-tapi-bayar- pajak-cuma-4-ribu
ICW.  (2019). Tren  Penindakan  Kasus Korupsi  Tahun  2019 .    ICW. https://www.antikorupsi.org/sites/ default/files/dokumen/200215- tren_penindakan_  kasus_  korupsi tahun_2019_final_2.pdf
Karim,  Jamaluddin.  (2013). Politik  Hukum Legalistik . Imperium. Yogyakarta.
Klitgaard,  Robert.  (2005). Membasmi
Korupsi. Yayasan  Obor  Indonesia. Jakarta.
Kusnardi,  Moch,  dan  Harmaily  Ibrahim.
(2006). Pengantar  Hukum  Tata Negara  Indonesia .  Raja  Grafindo Persada. Jakarta.
Maria AP, Andi Wahyudi, dan Sari. (2011). Kerjasama  Antar  Daerah  Untuk Meningkatkan Pembangunan Daerah  Dan  Pelayanan  Publik  Di Kawasan Perbatasan. Jurnal Borneo Administrator 7(3).
Marzuki, Peter Mahmud. (2010). Penelitian
Hukum , Cet 6 .  Kencana. Jakarta.
R.  Wiyono.  (2006). Pembahasan  Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi .  Sinar  Grafika.
Jakarta.
Santosa,  Panji.  (2008). Administrasi  Publik
Teori dan Aplikasi Good Governance . Refika Aditam. Bandung. Sedarmayanti. (2009). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi,  Dan  Kepemimpinan  Masa Depan,  (Mewujudkan  Pelayanan
Prima  dan  Kepemerintahan  Yang Baik). Refika Aditama. Bandung. Sjawie,  Hasbullah  F.  (2017). Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporas. Kencana. Jakarta.
Slamat, Hasan dkk. Maladaminitrasi Dalam Pertambangan  Emas  Gunung  Botak Di Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Ombudsman Brief. Kantor Perwakilan  Omdusman  Provinsi Maluku.
Sujata,  Antonius,  dan  Surahman.  (2002). Ombudsman  Indonesia  di  Tengah Ombudsman  Internasional .  Komisi Ombudsman Nasional. Jakarta.
Sulistiowati.  (2013). Tanggung  Jawab Hukum  pada  Perusahaan  Grup  di Indonesia. Penerbit Erlangga. Jakarta. Thalib,  Abdul  Rasyid.  (2006). Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Aplikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia .
Citra Aditya Bakti. Bandung
Warburton, J. (2013). Corruption as a social process .  Corruption  and  Anti- Corruption.
Zulkarnaen, Iskandar. (2014). Pertambangan  Ilegal  di  Indonesia dan  Permasalahan-nya .  Lembaga Ilmu Pengetahu-an Indonesia. Jakarta.