∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Formulasi Pengharmonisasian  Rancangan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  Dibentuk  di Daerah ∽ Ari Setyono ∽

## FORMULASI PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIBENTUK DI DAERAH
Ari Setyono
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia Jl. Salemba Raya Nomor 4, Kota Adminitrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10430 arisetyonoui@gmail.com
Naskah diterima: 20 Juni; direvisi: 12 Agustus; disetujui: 19 September

## ABSTRAK
Peraturan Menteri merupakan peraturan yang terbentuk berdasarkan atas kewenangan maupun  aturan  yang  kedudukannya  berada  diatasnya.  Materi  muatan  peraturan menteri hendaknya selaras dengan semua peraturan terutama dengan peraturan yang kedudukannya  lebih  tinggi.  Mengingat  adanya  asas  hukum  peraturan  yang  lebih tinggi  dapat  mengesampingkan  peraturan  di  bawah  “ Lex  Superior  Derogat  Legi Inferior ” . Faktanya  terdapat  Peraturan  Menteri  yang  materi  muatannya  tidak  selaras dengan  peraturan  di  atas,  salah  satunya  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia.  Diharapkan  tujuan  dari  penelitian  ini  Peraturan  Menteri  selaras  dengan peraturan  yang  lebih  tinggi  tingkatannya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  pada  peraturan  perundang-undangan. Pada penelitian ini data sekunder dipergunakan sebagai sumber data penelitian. Hasil penelitian  ini  menegaskan  keberlakuan  hukum  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tidak sesuai dengan asas hukum karena tidak selaras dengan peraturan di atas yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  dan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Kata kunci: Formulasi, Harmonisasi, Perancang Peraturan.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Formulasi Pengharmonisasian  Rancangan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  Dibentuk  di Daerah ∽ Ari Setyono ∽

## FORMULATION HARMONIZATION OF LAW REGULATIONS FORMED IN THE REGIONAL
Ari Setyono
Faculty of Law, University of Indonesia, Indonesia Salemba Raya Street Number 4, City Administration Central Jakarta, DKI Jakarta 10430 arisetyonoui@gmail.com

## ABSTRACT
Ministerial Regulation is a regulation that is formed based on the authority and rules that  are  above  it.  The  contents  of  ministerial  regulations  should  be  in  line  with  all regulations, especially with regulations that have a higher position. Bearing in mind the  higher  legal  principle  of  regulation  can  override  the  regulation  under  “Lex Superior  Derogat  Legi  Inferior”.  The  fact  is  that  there  is  a  Ministerial  Regulation whose material content is not in line with the above regulations, one of which is the Minister of Law and Human Rights Regulation. It is hoped that the objectives of this study are the Ministerial Regulations in line with higher-level regulations. This study uses a normative legal research method with an approach to the legislation. In this study secondary data is used as a  source of research data. The  results of this study confirm  the  legal  enactment  of  the  Minister  of  Law  and  Human  Rights  Regulation Number 22 of 2018 not by the legal principle because it is not in line with the above regulations namely Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Laws and Law Number 23 of Year 2014 concerning Regional Government.
Keyword: Formulation, Harmonization, Regulation Drafter.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Formulasi Pengharmonisasian  Rancangan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  Dibentuk  di Daerah ∽ Ari Setyono ∽

## A. Latar belakang
Pada umumnya, dalam tradisi hukum pada negara-negara yang menganut Eropa Kontinental  mengutamakan  sumber  hukum  tertulis  yang  mengacu  kepada  undang- undang.  Sistem  hukum  tersebut  kemudian  berpengaruh  terhadap  sistem  hukum Indonesia  akibat  kolonialisasi  Belanda  selama  kurang  lebih  350  tahun.  Adapun, sumber  hukum  tertulis  di  Indonesia  disebut  sebagai  peraturan  perundang-undangan. Hal  ini  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  sebagaimana  telah  dirubah  dengan Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan dibentuk secara tertulis yang ditetapkan oleh lembaga yang  berwenang  untuk  mengatur  masyarakat  berdasarkan  pedoman  pembentukan yang  berlaku. 1 Selanjutnya,  untuk  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan terdiri  dari  Undang-Undang  Dasar  1945,  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  Peraturan  Daerah  Provinsi,  dan  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri juga dikategorikan sebagai peraturan perundang- undangan  yang  keberadaannya  diakui  dan  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat sepanjang  pembentukannya  diperintahkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang lebih  tinggi  atau  dibentuk  berdasarkan  undang-undang. 2 Berdasarkan  pengaturan Pasal  1  angka  2  dan  Pasal  7,  maka  Pertama  Peraturan  Menteri  tidak  dapat  dibuat begitu saja tanpa adanya perintah dari peraturan perundang-undangan di atas. Kedua, Peraturan  Menteri  dapat  dibuat  sepanjang  berkaitan  dengan  kewenangan  Menteri terkait.  Namun,  pada  praktik  banyak  permasalahan  yang  terjadi  di  mana  Peraturan Menteri  materi  muatannya  tidak  selaras dengan  peraturan  yang  kedudukannya  lebih tinggi. Bahkan, mengatur hal di luar kewenangan Menteri.
Pada penelitian ini, penulis mencoba mengkaji yaitu Peraturan Menteri Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  22  Tahun  2018  tentang  Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan  Perundang-Undangan.  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia menyebutkan bahwa rancangan peraturan daerah harus dilakukan pengharmonisasian kepada  Direktur  Jenderal  Peraturan  Perundang-undangan  Kemenkumham  melalui Kepala Kantor Wilayah yang ada didaerah disampaikan secara tertulis. 3
Klausul  dalam  Pasal  4  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor  22  Tahun  2018  memiliki  perbedaan  dengan  dua  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi. Pertama dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kemudian yang kedua dengan Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam proses pembentukan peraturan daerah
1 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , Pasal 1 angka 2.
2 Ibid ., lihat juga ketentuan di dalam Pasal 7.
3 Indonesia, Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  22  Tahun  2018  tentang Pengharmonisasian  Rancangan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  Dibentuk  di  Daerah  oleh  Perancang Peraturan Perundang-Undangan , Pasal 4.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Formulasi Pengharmonisasian  Rancangan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  Dibentuk  di Daerah ∽ Ari Setyono ∽
pelaksanaannya dikoordinasikan oleh biro hukum, dan dapat melibatkan Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia. 4 Selain  itu,  dalam  proses  tahapan-tahapan pembentukan  peraturan  daerah  keikutsertaan  peran  perancang  peraturan  sangat penting. 5
Sedangkan  menurut  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  selain  kewenangan  untuk  mengevaluasi  rancangan  peraturan daerah diberikan kewenangan pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah yang jenisnya  diatur  dalam  Pasal  245  ayat  (1)  dan  ayat  (3). 6 Berdasarkan  kedua  undang- undang  tersebut,  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  tidak  selaras dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi.  Permasalahan  hukum  tersebut  sepatutnya  tidak terjadi.  Hal  ini  mengingat,  setiap  kelompok  dalam  tata  susunan  norma  hukum  ada tingkatannya. Kelompok norma hukum dimaksud terdiri dari empat kelompok  besar, yaitu: 7
Kelompok I : Staatfundamentalnorm (norma fundamental negara) Kelompok II : Staatgrundgesetz (aturan dasar/pokok negara) Kelompok III : Formell Gesetz (undang-undang formal) Kelompok IV : Verordnung dan Autonome Satzung (aturan pelaksana dan aturan otonom)
Pengelompokan norma-norma tersebut secara berjenjang, maka setiap Peraturan harus  selaras  dengan  peraturan  yang  lainnya.  Harmonisasi  peraturan  perundang- undangan  pada  suatu  negara  memiliki  arti  penting,  karena  suatu  peraturan  terdapat hubungan  dengan  peraturan  yang  lainnya. 8 Selain  terdapat  hubungan,  peraturan  di Indonesia memiliki tingkatan kedudukan yang berbeda sehingga  diperlukan ketaatan terhadap  asas  hukum. 9 Terlaksananya  asas  hukum  juga  didasarkan  ketika  peraturan disusun, dimana peraturan yang akan disusun harus memenuhi persyaratan yang salah satunya  yaitu  selaras  dengan  peraturan  yang  lainnya. 10 Tingkatan  peraturan  dapat dimaknai  bahwa  peraturan  yang  diatas  menjadi  acuan  pembentukan  peraturan selanjutnya, sehingga isi peraturan yang akan dibentuk harus selaras dengan peraturan diatasnya dan apabila peraturan yang dibentuk terdapat kesamaan baik materi muatan maupun  tingkatannya  maka  yang  akan  dipergunakan  adalah  peraturan  yang  baru. 11
4 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 58.
5 Ibid ., Pasal 98.
6 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , Pasal 245 ayat (1) dan ayat (3).
7 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya , Cet. 15 (Yogyakarta: Kanisius, 2018), hlm. 27.
8 Setio  Sapto  Nugroho, Harmonisasi  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan (Jakarta:  Biro Peraturan  Perundang-undangan  Bidang  Perekonomian  Kementerian  Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia, 2009), hlm. 4.
9 Dian Agung Wicaksana, “Implikasi dan Re-Eksistensi Tap MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang- undangan  terhadap  Jaminan  atas  Kepastian  Hukum  yang  Adil  di  Indonesia,” Jurnal  Konstitusi, Volume  10, Nomor 1, Maret 2013, hlm. 151-152.
10 Aristo  Evandy  A.  Barlian,  “Konsistensi  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Berdasarkan  Hierarki Perundang-Undangan  Dalam  Perspektif  Politik  Hukum,” Jurnal  Fiat  Justisia, Volume  10,  Nomor  1,  Oktober- Desember 2016, hlm. 609.
11 Retno  Saraswati,  “Perkembangan  Pengaturan  Sumber  Hukum  dan  Tata  Urutan  Peraturan  Perundang- undangan di Indonesia,” Jurnal Media Hukum, Volume IX, Nomor 2, April-Juni 2009, hlm. 1.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Formulasi Pengharmonisasian  Rancangan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  Dibentuk  di Daerah ∽ Ari Setyono ∽
Peraturan  yang  sudah  disahkan  dapat  saja  tidak  dapat  diberlakukan  ( van rechtswegenietig ),  apabila  peraturan  tersebut  bertentangan  dengan  peraturan  yang kedudukannya  lebih  tinggi. 12 Dalam  suatu  negara  hukum  menghendaki  adanya kepastian  hukum,  sehingga  peraturan  yang  dibentuk  harus  selaras  dengan  peraturan yang lainnya. 13 Hierarki peraturan berpengaruh besar pada saat proses pembentukan hingga implementasinya. Hierarki bukan sekedar menjadi teori namun dapat menjadi alat  untuk  melakukan  kontrol  terhadap  peraturan  yang  dianggap  masyarakat  telah merugikan baik materiil maupun non materiil. Kontrol hukum yang dilakukan adalah atau judicial  review .  Berdasarkan  jenis  hierarki,  lembaga  yang  melakukan judicial review juga  berbeda,  yakni  Mahkamah  Konstitusi  menguji  undang-undang  terhadap Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 14

## B. Perumusan Masalah
Dengan  berdasarkan  pada  latar  belakang  tersebut,  permasalahan  hukum yang akan dibahas dalam artikel ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  penerapan  pengaturan  materi  muatan  Peraturan  Menteri  dalam peraturan perundangan-undangan?
2. Bagaimana  keberlakuan  hukum  materi  muatan  norma  pada  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 ditinjau dari Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  dan  Undang-undang  Nomor  23 Tahun 2014?
C. Tujuan Penulisan Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk  meneliti  penerapan  pengaturan  materi  muatan  Peraturan  Menteri dalam peraturan perundangan-undangan.
2. Untuk  mendeskripsikan  keberlakuan  hukum  materi  muatan  norma  pada Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  22  Tahun  2018 ditinjau  dari  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  dan  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

## D. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan pada  Peraturan  Perundang-undangan.  Pada  penelitian  ini  data  sekunder dipergunakan  sebagai  sumber  data  penelitian.  Data  sekunder  yang  dipergunakan terdiri  atas  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum primer  pada  penelitian  ini  adalah  kumpulan  beberapa  peraturan  perundang- undangan,  yaitu  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  22 Tahun 2018,  Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Undang-undang Nomor 23  Tahun  2014.  Sedangkan  untuk  bahan  hukum  sekunder  merupakan  pendapat  ahli
12 Ni’matul Huda, “Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan,” Jurnal Hukum, Volume 13, Nomor 1, Januari 2006, hlm. 29.
13 Zaka  Firma  Aditya  dan  M.  Reza  Winata,  “Rekonstruksi  Hierarki  Peraturan  Perundang-Undangan  di Indonesia,” Negara  Hukum  Membangun  Hukum  untuk  Keadilan  dan  Kesejahteraan  Journal  of  Economic  and Public Policy, Volume 9, Nomor 1, Juni 2018, hlm. 81.
14 Suwardi Sagama, “Reformulasi Hierarki Peraturan  pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” Volksgeist Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Volume 1, Nomor 2, Desember 2018, hlm.186.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Formulasi Pengharmonisasian  Rancangan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  Dibentuk  di Daerah ∽ Ari Setyono ∽
maupun pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil kajian dan internet. Metode  pengumpulan  data  melalui  studi  kepustakaan  dipergunakan  peneliti  dalam mengumpulkan  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Setelah  bahan penelitian  terkumpul  kemudian  dilakukan  analisis  secara  kualitatif  dengan menganalisis data yang ada kemudian dituangkan dalam  kalimat. 15 Hasil analisis penelitian  bersifat  preskriptif,  dapat  dijadikan  masukan  dalam  memecahkan permasalahan. 16 Terakhir  adalah  kesimpulan  yang  diambil  dengan  kerangka berpikir  yang  mendasar  dari  sesuatu  yang  bersifat  umum  kemudian  ditarik kesimpulan  secara  khusus.  Menurut  Sunaryati  Harotono,  penelitian  hukum merupakan  kegiatan  sehari-hari  sarjana  hukum.  Penelitian  hukum  yang  bersifat normatif hanya mampu dilakukan oleh sarjana hukum sebagai seorang yang sengaja dididik  untuk  memahami  dan  menguasai  disiplin  hukum. 17 Selanjutnya  disebutkan pula  bahwa metode  penelitian  normatif  dapat  digunakan  pula  bersama-sama  dengan metode penelitian sosial. 18

## E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis
Dalam  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  hendaknya  memperhatikan peraturan  perundang-undangan  yang  sudah  ada  sebelumnya.  Hal  ini  perlu diperhatikan  mengingat  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  sangat  penting. Kaitannya  dengan  hierarki  peraturan,  Hans  Kelsen  mengemukakan  teori  tingkatan peraturan  ( stufentheorie ).  Peraturan  yang  dibentuk  memiliki  tata  urutan  masing- masing  baik  yang  lebih  tinggi  maupun  rendah,  dan  peraturan  memiliki  hubungan antara  satu  dengan  yang  lainnya  sampai  yang  paling  terendah  ( grundnorm ). 19 Teori yang  dikemukakan  Hans  Kelsen  sama  dengan  teori  Hans  Nawiasky  mengenai  teori tingkatan  peraturan  yang  ada  pada  suatu  negara.  Peraturan  yang  ada  pada  suatu negara, memiliki tingkatan yaitu: Tingkatan I yaitu Staatsfundamentalnorm (Undang- Undang  Dasar);  kemudian  Tingkatan  II  yaitu Staatsgrundgesetz (Aturan  Dasar Negara/Aturan  Pokok);  selanjutnya  Tingkatan  III Formell  Gesetz (Undang-undang); dan  Tingkatan  IV Verordnung  en  Autonome  Satzung (Peraturan  Pelaksana  dan Peraturan  Otonom). 20 Penyusunan  peraturan  harus  selaras  dengan  peraturan  yang sudah ada, terutama peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi atau di atas.
Dengan  adanya  asas  hukum Lex  Superior  derogat  Legi  Inferior, di  mana  asas kedudukan  hukum  yang  lebih  tinggi  dapat  mengesampingkan  kedudukan  hukum yang lebih rendah. Apabila terdapat peraturan yang mengatur terhadap hal yang sama maka peraturan yang lebih tinggi yang dipergunakan.
15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 51.
16 Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap  Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian  Ilmiah  Hukum ,  Volume  1,  Nomor  1,  2016.  Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Accountability  of Construction  Services  Contract  by  Village  Government  In  Karawang  District”, Yustisia ,  Volume  3,  Nomor  3, 2014.
17 Sunaryati  Hartono, Penelitian  Hukum  di  Indonesia  Pada  Akhir  Abad  Ke-20, (Bandung:  PT.  Alumni, 2006), hlm. 139.
18 Ibid., hlm. 141.
19 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, o.p cit., hlm. 41.
20 Ibid ., hlm. 44-45.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Formulasi Pengharmonisasian  Rancangan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  Dibentuk  di Daerah ∽ Ari Setyono ∽
Materi  muatan  peraturan  perundang-undangan  diterjemahkan  dari  istilah het eigenaardig  onderwerp  der  wet ,  di  mana  terdapat  acuan  untuk  dapat  menentukan materi  muatan  peraturan  yaitu  berdasarkan  isi  batang  tubuh  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945; berdasarkan  wawasan  negara  berdasarkan hukum  ( rechtsstaat ); dan berdasarkan  wawasan  pemerintahan  berdasarkan  sistem konstitusi. 21 Isi  dari  Peraturan  menteri  merupakan  atribusian  atau  perintah  dari peraturan  di  atas.  Hal  ini  disebabkan,  peraturan  menteri  dibuat  untuk  melaksanakan perintah  dari  undang-undang. 22 Dalam  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa isi peraturan perundang-undangan  dimuat  sesuai  dengan  jenis,  fungsi,  dan  hierarki  peraturan perundangan-undangan. 23 Penyusunan  peraturan  mengacu  pada  asas  pembentukan peraturan.  Selain  itu  terdapat  asas  lain  yang  juga  dapat  dipergunakan  dalam pembentukan peraturan. 24
Isi  Peraturan  Menteri  harus  melihat  mekanisme  pembentukannya  terlebih dahulu  yang  didasarkan  pada  dua  hal  pokok,  yaitu  adanya  delegasi  dari  peraturan diatasnya  atau  kewenangan  urusan  pemerintahan  tertentu. 25 Artinya,  isi  Peraturan Menteri harus sesuai dengan perihal yang didelegasikan oleh peraturan di atas dalam hal  ini  undang-undang  atau  dasar  kewenangan  yang  melekat  pada  Menteri  terkait. Menurut  O.  Hood  Philips  yang  pendapatnya  dikutip  oleh  Anna  Erliana  menyatakan baik  menteri,  pemerintah  daerah  dan  badan-badan  publik  lainnya,  hanya  sah melaksanakan  wewenangnya  dalam  batas-batas  yang  diberikan  undang-undang kepada  mereka.  Keputusan  yang  dibuat  mungkin  melebihi  wewenang  dan  menjadi ultra  vires karena  badan  administrasi  melakukan  transaksi  dengan  persoalan  di  luar wewenangnya  ini  disebut substantive  ultra  vires atau  karena  gagal  mengikuti prosedur yang ditentukan maka tindakannya disebut prosedural ultra vires . 26
Materi  muatan  norma  pada  peraturan  menteri  seharusnya  selaras  dengan undang-undang.  Mewujudkan  harmonisasi  dan  sinkronisasi  peraturan  perundang- undangan  dalam  praktiknya  masih  terdapat  kendala-kendala,  salah  satunya  pada kementerian.  Kualitas  yang  tidak  maksimal  karena  ketidaklengkapnya  peraturan perundang-undangan  dan  administrasi  peraturan  di  kementerian  serta  proses  yang lama  menjadi  kendala  sehingga  menyebabkan  peraturan  perundang-undangan menjadi berbenturan karena tidak adanya sistem yang dapat melacak jika suatu aturan tersebut tidak sinkron atau harmonis. 27
21 Maria  Farida  Indrati  Soeprapto, Ilmu  Perundang-Undangan:  Jenis,  Fungsi,  dan  Materi  Muatan,  o.p cit., hlm. 234.
22 Ibid ., hlm. 243-244.
23 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka 13.
24 Ibid. , Pasal 6.
25 Ibid ., Pasal 8 ayat (2).
26 Tesano,  “Hirarkhisitas  Kedudukan  Peraturan  Menteri  Dengan  Peraturan  Daerah  Dalam  Sistem Peraturan Perundang-Undangan  Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,” Jurnal Nestor Magister Hukum Untan, Volume 22, Nomor 2, 2015, hlm. 9.
27 Hukum Online, “Minimnya Database Peraturan, Mempersulit Harmonisasi Hukum,” http://www.hukum online.com/berita/baca/lt4d0989a80b9af/minimnya-idatabasei-peraturan-persulit-harmonisasi-hukum , diakses pada tanggal 31 Juli 2019.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Formulasi Pengharmonisasian  Rancangan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  Dibentuk  di Daerah ∽ Ari Setyono ∽

## F. Hasil Pembahasan
1. Penerapan  pengaturan  materi  muatan  Peraturan  Menteri  dalam peraturan perundangan-undangan
Negara  Indonesia  memiliki  kewajiban  melindungi  dan  memberikan  kepastian hukum  kepada  warga  negaranya  dalam  bentuk  tersedianya  peraturan  hukum,  karena Indonesia  merupakan  negara  yang  berdasarkan  kepada  hukum. 28 Untuk  memenuhi kebutuhan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  masyarakat  terutama  dalam pembentukan  peraturan,  dikeluarkanlah  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011 sebagai  acuan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Undang-Undang  ini sebagai pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  diterbitkan  mengantikan  Undang-undang  Nomor  10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 29
Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  didasarkan  pada  Undang-undang Nomor  12  Tahun  2011  di  mana  salah  satunya  memuat  materi-materi  pokok  yang mengenai  asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dan  jenis,  hierarki,  dan materi  muatan  peraturan  perundang-undangan.  Undang-undang  Nomor  12  Tahun 2011,  diperluas  tidak  saja  mengatur  pembentukan  undang-undang  tetapi  mencakup pula  peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Kegiatan  pembentukan  peraturan, dikenal  istilah  perancang  peraturan  perundang-undangan.  Perancang  merupakan Pegawai  Negeri  Sipil  yang  diberikan  tanggungjawab  dalam  menyusun  rancangan peraturan. 30 Kemampuan  seorang  perancang  sangat  diperlukan  dalam  penyusunan peraturan,  karena  kualitas  isi  dari  peraturan  yang  akan  diberlakukan  di  masyarakat bergantung dari perancang. 31
Perancang  memiliki  peran  penting,  karena  perancang  harus  mampu menciptakan  peraturan  yang  selaras  dengan  peraturan  yang  sudah  ada.  Selain  itu perancang  juga  harus  mampu  membuat  peraturan  yang  isinya  tidak  menimbulkan penafsiran  yang  meragukan. 32 Tahapan  penyusunan  peraturan,  perancang  selalu memegang  peranan  penting  di  dalam  setiap  tahapan. 33 Pada  pembentukan  peraturan daerah,  perancang  selalu  ada  dalam  setiap  tahapan  pembentukan.  Kaitannya  dengan hierarki  peraturan,  Hans  Kelsen  mengemukakan  teori  tingkatan  peraturan ( stufentheorie ).  Peraturan  yang  dibentuk  memiliki  tata  urutan  masing-masing  baik yang  lebih  tinggi  maupun  rendah,  dan  peraturan  memiliki  hubungan  antara  satu
28 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Penjelasan Pasal 17.
29 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Pasal 22 A.
30 Indonesia, Keputusan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  tentang  Jabatan  Fungsional Perancang  Peraturan  Perundang-undangan  dan  Angka  Kreditnya, KepmenPAN  Nomor  41/KEP/M.PAN/12/ 2000, Pasal 1 angka 1.
31 Fauzi  Iswahyudi,  “Keikutsertaan  Perancang  Peraturan  Perundang-undangan  dalam  Pembentukan Peraturan Daerah,” Jurnal De Lega Lata, Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016, hlm. 96.
32 Taufik H Simatupang, “Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 11, Nomor 1, Maret 2017, hlm. 13-14.
33 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 98 ayat (1).
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Formulasi Pengharmonisasian  Rancangan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  Dibentuk  di Daerah ∽ Ari Setyono ∽
dengan  yang  lainnya  sampai  yang  paling  terendah  ( grundnorm ). 34 Teori  yang dikemukakan  Hans  Kelsen  sama  dengan  teori  Hans  Nawiasky  mengenai  teori tingkatan  peraturan  yang  ada  pada  suatu  negara.  Peraturan  yang  ada  pada  suatu negara, memiliki tingkatan yaitu: Tingkatan I yaitu Staatsfundamentalnorm (Undang- Undang  Dasar);  kemudian  Tingkatan  II  yaitu Staatsgrundgesetz (Aturan  Dasar Negara/Aturan Pokok); selanjutnya Tingkatan III Formell Gesetz (Undang-Undang); dan  Tingkatan  IV Verordnung  en  Autonome  Satzung (Peraturan  Pelaksana  dan Peraturan  Otonom). 35 Ditinjau  dari  teori  tingkatan  peraturan  oleh  kedua  ahli,  isi pengaturan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 seharusnya selaras dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.
Berdasarkan  kajian  ini  terhadap  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  22  Tahun  2018. Pertama, penyempitan  definisi  pengharmonisasian dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Pengertian  harmonisasi peraturan  perundang-undangan  sebagai  kegiatan  ilmiah  yang  ditujukan  untuk pengharmonisasian,  penyelarasan, penyesuaian, penyeimbangan hukum tertulis yang mengacu  pada  nilai-nilai  filosofis,  sosiologis,  ekonomis,  dan  yuridis. 36 Peraturan perundang-undangan yang seharusnya disusun oleh Pemerintah harus  selaras dengan peraturan  yang  sudah  ada.  Harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  mutlak dilakukan  bagi  negara  yang  menjunjung  tinggi  supremasi  hukum  terutama  hukum tertulis, sebagai ciri dari negara sistem hukum eropa kontinental bahwa aturan hukum dikodifikasi  secara  tertulis  dalam  bentuk  undang-undang.  Disharmoni  antara peraturan  perundang-undangan  satu  dengan  yang  lainnya  menimbulkan  perbedaan penafsiran  dalam  implementasi,  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dan  disfungsi hukum  dalam  berperilaku,  pengendalian  sosial,  penyelesaian  sengketa  dan  sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur. 37 Jika permasalahan ini tidak diatasi, maka  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  bagi  masyarakat  dan  menghambat penyelenggaraan  pemerintahan.  Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa peran perancang dalam pembentukan peraturan ada pada setiap tahapan berdasarkan Pasal  98  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011.  Kemudian  pada  Peraturan Pemerintah  Nomor  59  Tahun  2015  menyebutkan  bahwa  tahapan  yang  diikuti  oleh perancang  dalam  penbentukan  peraturan  dimulai  dari  awal  yaitu  tahap  perencanaan sampai  dengan  tahapan  akhir  yaitu  pengundangan. 38 Hal  ini  juga  mengacu  pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, terdapat tahapan-tahapan yang harus dilewati dalam  pembentukan  peraturan  oleh  perancang  peraturan  baik  mulai  perencanaan
34 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, o.p cit., hlm. 41.
35 Ibid ., hlm 44-45.
36 Setio Sapto Nugroho, Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, o.p cit., hlm. 4.
37 A.  Oka  Mahendra,  “Harmonisasi  Peraturan  Perundang-undangan  ,Artikel  Hukum  Tata  Negara  dan Peraturan Perundang-undangan”, Media Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Informasi Hukum, Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Kemenkumham , http://www.djpp.depkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisa si-peraturan-perundang-undangan. html , diakses pada tanggal 1 Juli 2019.
38 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  dan  Pembinaannya ,  Pasal  5  ayat (2).
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Formulasi Pengharmonisasian  Rancangan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  Dibentuk  di Daerah ∽ Ari Setyono ∽
sampai  dengan  pengundangan. 39 Kemudian  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  59 Tahun 2015 diatur jika peran perancang peraturan tidak hanya membentuk peraturan berdasarkan tahapan-tahapan namun juga melakukan pembentukan instrumen hukum lainnya  serta  melakukan  pengharmonisasian  peraturan. 40 Dengan  kata  lain pengharmonisasian  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  dan Peraturan  Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015, di mana sudah menjadi tugas melekat perancang.
Sedangkan pengharmonisasian  yang diatur Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi  Manusia  Nomor  22  Tahun  2018  menyebutkan  bahwa  “pengharmonisasian sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  salah  satu  tahapan  pembentukan peraturan  perundang-undangan. 41 Pengharmonisasian  dalam  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  22  Tahun  2018  menjadi  dimaknai  sebagai salah  satu  tahapan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Dengan  demikian, pengaturan  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  22 Tahun 2018 menjadi tidak sebangun dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi  Manusia  Nomor  22  Tahun  2018  memaknai  pengharmonisasian  secara  sempit sebagai salah satu tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Padahal jika dilihat dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015, pengharmonisasian dapat dilakukan pada setiap tahap pembentukan peraturan  perundang-undangan.  Selain  itu,  pengharmonisasian  peraturan  perundang- undangan  dalam  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  59  Tahun  2015,  kata  “mengikutsertakan”  bukan  secara  khusus  untuk mengharmonisasikan.  Sehingga  pengharmonisasian  bukan  dilakukan  hanya  oleh perancang, melainkan  dapat  dilakukan  dengan  melibatkan  beberapa  pihak  dan  salah satunya perancang.
Kedua ,  terkait  pengharmonisasian  peraturan  daerah  melibatkan  keikutsertaan Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Kemenkumham).  Dalam  Undang- undang  Nomor  12  Tahun  2011  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  59  Tahun  2015, pengharmonisasian  dilakukan  tidak  secara  inklusif  oleh  Kemenkumham.  Hal  ini diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  yang  mengatur  pembentukan peraturan  daerah  dapat  mengikutsertakan  kementerian  di  bidang  hukum  yaitu Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia. 42 Dengan  kata  lain,  Undang-undang Nomor  12  Tahun  2011  menempatkan  keikutsertaan  Kemenkumham  dalam pengharmonisasian  rancangan  Peraturan  Daerah  bersifat  fakultatif  atau  pilihan.  Hal ini  tercermin  dalam  penggunaan  kata  “dapat”.  Sedangkan  dalam  Peraturan  Menteri
39 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka 1.
40 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  dan  Pembinaannya, Pasal  3  ayat (1) dan ayat (3).
41 Indonesia, Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  22  Tahun  2018  tentang Pengharmonisasian  Rancangan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  Dibentuk  di  Daerah  oleh  Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 2 ayat (2).
42 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 58 ayat (2).
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Formulasi Pengharmonisasian  Rancangan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  Dibentuk  di Daerah ∽ Ari Setyono ∽
Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  22  Tahun  2018,  secara  inklusif  harus mengikutsertakan  Kemenkumham.  Hal  ini  tercermin  dalam  beberapa  Pasal  yakni Pasal  4,  Pasal  6,  Pasal  7,  Pasal  8,  dan  Pasal  9  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018.
Selain  itu  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  juga  menempatkan  Biro Hukum Pemerintah Daerah sebagai koordinator dalam pengharmonisasian rancangan Peraturan  Daerah  yang  berlaku mutatis  mutandis . 43 Sedangkan  dalam  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  22  Tahun  2018,  Kantor  Wilayah Kemenkumham  sebagai  perwakilan  di  daerah  mewakili  dalam  mengkoordinasikan pengharmonisasian  peraturan. 44 Kakanwil  Kemenkumham  bertindak  mewakili Direktur  Jenderal  Peraturan  Perundang-undangan  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia. Kakanwil Kemenkumham memiliki peran strategis dalam memimpin rapat  pengharmonisasian  atau  menunjuk  pejabat  yang  memimpin  rapat pengharmonisasian  serta  penunjukan  tenaga  perancang  yang  bertugas  dalam pengharmonisasian.
Berdasarkan analisis bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 sudah sesuai dengan sistematika dan konfigurasi pembentukan peraturan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 namun terdapat materi norma  tidak  selaras.  Keikutsertaan  perancang  dalam  pembentukan  peraturan  daerah dimaknai  secara  khusus  menjadi  “mengharmonisasikan”  serta  pengharmonisasian dilakukan secara inklusif oleh Kemenkumham. Mengingat asas hukum “ lex superior derogat  legi  inferior ”,  maka  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor 22 Tahun 2018 dapat dikesampingkan.
2.  Keberlakuan  hukum  materi  muatan  norma  pada  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  22  Tahun  2018  ditinjau  dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
Indonesia  memberikan  kebebasan  kepada  daerah-daerah  melalui  otonomi maupun  tugas  pembantuan  untuk  menjalankan  urusan  pemerintahan  daerah.  Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah pemerintah daerah berhak untuk menetapkan peraturan  daerah  dan  peraturan-peraturan  lain. 45 Selaras  dengan  ketentuan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2014  mengatur  kembali  bahwa  daerah  diberikan  wewenang  membentuk peraturan  daerah.  Otonomi  merupakan  hak  dan  wewenang  daerah.  Penyerahan wewenang  adalah  wujud  nyata  otonomi  bagi  pemerintah  daerah,  yang  bertujuan untuk memperlancar tugas-tugas pemerintah daerah guna melaksanakan visi dan misi pemerintah  daerah  sebagai implementasi otonomi  daerah.  Dalam menyelenggarakan pemerintahan  berdasarkan  asas  otonomi,  mengandung  arti  bahwa  daerah  dapat membuat  kebijakan  dalam  menjalankan  rumah  tangganya  khususnya  dalam pembuatan  suatu  produk  hukum  daerah  sesuai  dengan  urusan  yang  menjadi
43 Ibid ., Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 63.
44 Indonesia, Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  22  Tahun  2018  tentang Pengharmonisasian  Rancangan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  Dibentuk  di  Daerah  oleh  Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 .
45 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6).
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Formulasi Pengharmonisasian  Rancangan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  Dibentuk  di Daerah ∽ Ari Setyono ∽
kewenangannya.  Namun  demikian,  pelaksanaan  asas  otonomi  harus  dilaksanakan dalam sistem negara kesatuan.
Konsekuensi  yuridisnya  adalah  kedaulatan  hanya  berada  pada  pemerintahan negara  dan  daerah  tidak  memiliki  kedaulatan  meskipun  dalam  penyelenggaraan pemerintahan,  daerah  diberikan  otonomi  yang  seluas-luasnya.  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2014  semakin mengukuhkan  konsep  sentralistik  yang  sebelumnya diusung  melalui  Undang-undang  Nomor 32  Tahun  2004  pasca  konsep  desentralistik dalam  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999.  Meskipun  pemerintah  pusat memberikan  otonomi  kepada  pemerintah  daerah,  peran  pembinaan  dan  pengawasan tetap  melekat  pada  pemerintah  pusat. 46 Demikian  pula  Gubernur  sebagai  kepala daerah  juga  memiliki  peran  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  daerahnya,  yaitu daerah kabupaten/kota. 47
Sentralisasi  dalam  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  juga  dapat  dilihat dengan  adanya  peran  pemerintah  pusat  dalam  kewenangan  pembatalan  peraturan daerah.  Pemerintah  pusat  yaitu  Kementerian  Dalam  Negeri  dapat  membatalkan Peraturan  Daerah.  Meski  telah  dinyatakan  inkonstitusional  oleh  Mahkamah Konstitusi  kewenangan  pemerintah  pusat  dalam  melakukan  pengawasan  khususnya dalam  pembentukan  Ranperda  tidaklah  hilang.  Sebab,  Pemerintah  Pusat  masih memiliki  kewenangan  secara  preventif  melalui executive  preview yang  dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah ditetapkan dan diundangkan.
Apabila  merujuk  pada  teori  tingkatan  peraturan  ( stufentheorie )  Hans  Kelsen bahwa  peraturan  yang  dibentuk  harus  selaras  dengan  peraturan  yang  sudah  ada terutama  yang  lebih  tinggi,  maka  dalam  pembentukan  peraturan  kewenangan pembinaan  dan  pengawasan  merupakan  kewenangan  Kementerian  Dalam  Negeri sebab kewenangan tersebut diberikan secara atributif oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun  2014.  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  menempatkan  Kementerian Dalam  Negeri  berkedudukan  sebagai  instansi  pemerintah  pusat  yang  bertanggung jawab  terhadap  pembinaan  dan  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah yaitu  pembentukan  peraturan  daerah,  hal  ini  mencerminkan  kewenangan  daerah dalam  mengatur  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah. 48 Kemudian  Kementerian Dalam  Negeri  dalam  melaksanakan  kewenangan  pengawasan  dan  pembinaan terhadap  pembentukan  peraturan  daerah,  menetapkan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  tentang  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah. Pengawasan  dan  pembinaan  terhadap  rancangan  peraturan  daerah,  untuk  peraturan daerah ditingkat provinsi menjadi wewenang Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan pengawasan  dan  pembinaan  terhadap  rancangan  peraturan  daerah  ditingkat kabupaten/Kota menjadi wewenang kepala daerah yaitu gubernur. 49 Pengaturan pada Pasal  87  tidak  berubah,  meskipun  terdapat  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor
46 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 373 ayat (1).
47 Ibid ., Pasal 373 ayat (2).
48 Ibid ., Pasal 373 ayat (3).
49 Indonesia, Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  tentang  Pembentukan  Produk Hukum Daerah. , Pasal 87.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Formulasi Pengharmonisasian  Rancangan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  Dibentuk  di Daerah ∽ Ari Setyono ∽
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  secara  komprehensif mengatur bentuk-bentuk pengawasan preventif yang dilakukan oleh pemerintah pusat sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014,  yaitu dilakukan melalui kegiatan evaluasi dan  fasilitasi. Evaluasi merupakan  proses untuk mengetahui  apakah  rancangan  peraturan  daerah  bertentangan  dengan  kepentingan umum,  maupun  peraturan  lainnya.  Sedangkan  fasilitasi  merupakan  bentuk  upaya Menteri  Dalam  Negeri  dapat  bersama  kepala  daerah  dalam  rangka  pembinaan pembentukan  peraturan  daerah  sebelum  ditetapkan.  Tindakan  fasilitasi  dapat berbentuk pemberian arahan, bimbingan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, sampai dengan  monitoring  dan  evaluasi.  Terkait  dengan  proses  harmonisasi  pembentukan peraturan  daerah,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  secara khusus  menyatakan  bahwa  dalam  mengoordinasikan  pengharmonisasian  rancangan Kepala  Biro  Hukum  Provinsi  bisa  mengikutsertakan  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia. 50 Ketentuan pada Pasal 30 ayat (2) tidak berubah, meskipun terdapat Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  120  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  tentang  Pembentukan Produk  Hukum  Daerah.  Kata  “mengikutsertakan”  tersebut  dapat  ditafsirkan  bahwa keikutsertaan  instansi  vertikal  yang  bersifat  fakultatif.  Selain  keikutsertaan  instansi vertikal, menurut Saru Arifin bahwa dalam pembentukan rancangan peraturan daerah proses partisipasi masyarakat diperlukan. 51 Melibatkan peran serta masyarakat dalam pembentukan  peraturan  sangat  penting,  karena  dengan  adanya  keterlibatan  maka masyarakat  dapat  mengetahui  proses  pembentukan  peraturan  secara  terbuka  dan transparansi.  Sehingga  dengan  keterbukaan  dan  transparansi  ini,  hasil  pembentukan peraturan menjadi sangat baik.
Ditetapkannya  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  22 Tahun  2018,  Pasal  4 Juncto .  Pasal  14  yang  mewajibkan  keikutsertaan  Perancang Peraturan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dalam  pengharmonisasian rancangan peraturan daerah tidak selaras dengan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015.  Sebab  menurut  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri keikutsertaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersifat fakultatif, sedangkan menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, keikutsertaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersifat wajib.
Selain  itu  Permenkumham  Nomor  22  Tahun  2018  juga  tidak  selaras  dengan Peraturan  Presiden  Nomor  44  Tahun  2015  tentang  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia.  Dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia mewajibkan rancangan peraturan daerah harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Peraturan  Perundang-undangan  melalui  Kepala  Kantor  Wilayah  yang  ada  di  daerah
50 Ibid ., Pasal 30 ayat (2).
51 Saru  Arifin,  “Kajian  Socio  Legal  Pengaturan  Partisipasi  Publik  Dalam  Penyusunan  Rancangan Peraturan  Daerah,” Perspektif Hukum  Jurnal  Universitas Hang  Tuah, Volume 1,  Nomor 1,  Oktober 2018, hlm. 126.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Formulasi Pengharmonisasian  Rancangan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  Dibentuk  di Daerah ∽ Ari Setyono ∽
secara  tertulis. 52 Sedangkan  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  44  Tahun  2015 keterlibatan  dari  Direktur  Jenderal  Peraturan  Perundang-undangan  sebatas  fasilitasi yang  sifatnya  hanya  jika  ada  permintaan  daerah,  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal 11.  Fasilitasi  yang  dilakukan  oleh  Dirjen  Peraturan  Perundang-undangan  tersebut harus  didahului  dengan  adanya  permintaan  daerah.  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  dapat  diikutsertakan  dalam  proses  harmonisasi  pembentukan peraturan daerah jika ada permintaan harmonisasi dari Pemerintah Daerah.
Permenkumham  Nomor  22  Tahun  2018  dipertegas  dengan  dikeluarkannya
Surat Edaran Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.04.03-473  Tahun  2018  tentang  Pelaksanaan  Pasal  3  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  59  Tahun  2015  dan  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.04.03-515 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Surat Edaran Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.04.03-474  Tahun  2018  tentang  Penempatan  dan  Pembagian  Wilayah  Kerja (Zonasi)  Perancang  Peraturan  Perundang-undangan  di  Lingkungan  Kantor  Wilayah Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Pada  prinsipnya  peran  perancang sangat  penting  dalam  pengharmonisasian  peraturan  di  daerah  dengan  diterapkan sistem  penempatan  dan  pembagian  wilayah  kerja.  Namun  keikutsertaan  perancang dalam proses harmonisasi pembentukan peraturan daerah bukan hanya dilakukan oleh perancang, melainkan  dapat  dilakukan  dengan  melibatkan  beberapa  pihak  dan  salah satunya perancang sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015. Proses harmonisasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  Nomor  22  Tahun  2018  tersebut  juga  dapat  berimplikasi  memperpanjang birokrasi pembinaan dan pengawasan pembentukan produk daerah, khususnya dalam pembentukan  peraturan  daerah.  Selain  kewenangan  untuk  mengevaluasi  rancangan peraturan  daerah,  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  memberikan  kewenangan pengawasan  terhadap  rancangan  peraturan  daerah  yang  jenisnya  diatur  dalam  Pasal 245  ayat  (1)  dan  ayat  (3). 53 Adanya  kewajiban  untuk  menyampaikan  rancangan peraturan  daerah  untuk  mendapatkan  nomor  pendaftaran  merupakan  bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat yaitu Kementerian Dalam Negeri atau  Gubernur  sebagai  lembaga  eksekutif  sebelum  rancangan  peraturan  daerah disahkan dan ditetapkan ( executive preview ). 54
Pasal  242  maupun  Pasal  245,  telah  memberikan  kewenangan  kepada pemerintah  pusat  (Menteri  Dalam  Negeri  dan  Gubernur  selaku  wakil  pemerintah pusat) mengawasi rancangan peraturan daerah. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pemerintah  pusat  tersebut,  pemerintah  pusat  berwenang  menyetujui  atau  menolak rancangan  peraturan  daerah  melalui  pemberian  nomor  register.  Rancangan  Perda yang  tidak  disetujui  oleh  Pemerintah  Pusat  tidak  mendapatkan  nomor  register,
52 Indonesia, Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  22  Tahun  2018  tentang Pengharmonisasian  Rancangan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  Dibentuk  di  Daerah  oleh  Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 4.
53 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 245 ayat (1) dan ayat (3).
54 Ibid ., Pasal 242 ayat (3) dan ayat (4).
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Formulasi Pengharmonisasian  Rancangan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  Dibentuk  di Daerah ∽ Ari Setyono ∽
sehingga  rancangan  peraturan  daerah  tersebut  pun  belum  dapat  ditetapkan  oleh Kepala Daerah.
Keterlibatan  Kemenkumham  dan  pastinya  akan  mengakibatkan  waktu  yang dibutuhkan dalam menghasilkan satu peraturan daerah semakin lama. Demikian pula terhadap  pembentukan  peraturan  kepala  daerah  yang  sangat  dipengaruhi  oleh dinamika  kebutuhan  pengaturan  di  daerah,  pun  berpotensi  terhambat  dengan panjangnya  birokrasi  dan  proses  pembentukan  yang  harus  mengikutsertakan  dua lembaga  kementerian.  Selain  itu,  pengawasan  yang  berlapis-lapis  dari  dua kementerian  ini  dikhawatirkan  menghilangkan  sifat  otonomi  daerah  sebagaimana telah  dijamin  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 sebagaimana disebutkan pada Pasal 18 ayat (2). 55
Berdasarkan analisis bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor  22  Tahun  2018  tidak  selaras  dengan  peraturan  diatasnya  yaitu  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2014.  Terdapat  peraturan  lain  selain  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015.  Kewenangan  pembinaan  dan pengawasan  peraturan  daerah  diberikan  kepada  Menteri  Dalam  Negeri.  Menginggat asas  hukum lex  superior  derogat  legi  inferior ,  maka  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 dapat dikesampingkan.
G. Penutup
1. Kesimpulan
a. Isi Peraturan Menteri harus disesuaikan dengan mekanisme pembentukannya, yaitu selaras dengan peraturan yang sudah ada atau atas dasar  kewenangan  urusan  pemerintahan  tertentu  pada  Menteri  terkait. Keberlakuan  hukum  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor 22 Tahun 2018 dapat menimbulkan permasalahan.
b. Apabila  ditinjau  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tidak  selaras  dengan  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  karena keikutsertaan  perancang  dalam  pembentukan  peraturan  daerah  dimaknai secara  khusus  menjadi  “mengharmonisasikan”  serta  pengharmonisasian dilakukan secara inklusif oleh Kemenkumham.
2. Saran
a. Kewenangan  pembinaan  dan  pengawasan  diberikan  kepada  Menteri Dalam Negeri perlu dilakukan lebih optimal berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
b. Sebagai  pedoman  pembentukan  peraturan  daerah  maka  ditetapkanlah Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015.  Namun  materi pengaturan  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor  22  Tahun  2018  tidaklah  sesuai  dengan  materi  pengaturan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri.  Hal  ini  tentunya  menimbulkan ketidakpastian  hukum  dan  panjangnya  birokrasi  pembinaan  dan pengawasan dalam pembentukan perundang-undangan di daerah.
55 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (2).
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Formulasi Pengharmonisasian  Rancangan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  Dibentuk  di Daerah ∽ Ari Setyono ∽

## H. Daftar Pustaka
1. Buku
Nugroho,  Setio  Sapto. Harmonisasi  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan .
Jakarta: Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2009.
Soeprapto,  Maria  Farida  Indrati. Ilmu  Perundang-undangan:  Dasar-Dasar  dan Pembentukannya . Cet. 15. Yogyakarta: Kanisius. 2018.
________________. Ilmu  Perundang-Undangan:  Jenis,  Fungsi,  dan  Materi  Muatan . Cet. 16. Yogyakarta: Kanisius. 2018.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. 2008.
2.  Artikel Jurnal
Aditya,  Zaka  Firma.,  dan  M.  Reza  Winata.  “Rekonstruksi  Hierarki  Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”. Negara Hukum Membangun Hukum untuk Keadilan  dan  Kesejahteraan  Journal  of  Economic  and  Public  Policy. Vol.  9. No. 1. 2018.
Amin,  Muhammad.,  Pamungkas  Satya  Putra.  “Dinamika  Penerapan  Kewenangan Pemerintah  Kabupaten  Berau  Dalam  Pengelolaan  Pertambangan  Berdasarkan Perda  Nomor  17  Tahun  2011  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2  Nomor  1. 2017.
Arifin,  Saru.  “Kajian  Socio  Legal  Pengaturan  Partisipasi  Publik  Dalam  Penyusunan Rancangan  Peraturan  Daerah”. Perspektif  Hukum  Jurnal  Universitas  Hang Tuah. Vol. 1. No. 1. 2018.
Aristo, Evandy A. Barlian. “Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki  Perundang-Undangan  Dalam  Perspektif  Politik  Hukum”. Jurnal  Fiat Justisia. Vol. 10. No. 1. 2016.
Huda, Ni’matul. “Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang- Undangan”. Jurnal Hukum. Vol. 13. No. 1. 2006.
Iswahyudi,  Fauzi.  “Keikutsertaan  Perancang  Peraturan  Perundang-undangan  dalam Pembentukan Peraturan Daerah”. Jurnal De Lega Lata. Vol. 1. No. 1. 2016. Putra, Pamungkas Satya., Ella Nurlailasari. “Analisis Terhadap Standar Kualitas Air Minum  Dihubungkan  Dengan  Konsep  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukum  Air Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2 Nomor 1. 2017.
Putra,  Pamungkas  Satya.  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap Dugaan  Pelanggaran  Kode  Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  1 Nomor 1. 2016.
________________. “Accountability  of  Construction  Services  Contract  by  Village Government In Karawang District”. Yustisia . Volume 3 Nomor 3. 2014. Wang,  Wenge.  “The  mechanisms  of  institutional  activism:  qualified  foreign institutional investors in China”. Volume 14. Nomor 1. Januari 2019.
Saraswati,  Retno.  “Perkembangan  Pengaturan  Sumber  Hukum  dan  Tata  Urutan Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia”. Jurnal  Media  Hukum. Vol.  IX. No. 2. 2009.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Formulasi Pengharmonisasian  Rancangan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  Dibentuk  di Daerah ∽ Ari Setyono ∽
Sagama,  Suwardi.  “Reformulasi  Hierarki  Peraturan  pada  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  di  Indonesia”. Volksgeist  Jurnal  Ilmu  Hukum  dan Konstitusi. Vol. 1. No. 2. 2018.
Simatupang,  Taufik  H.  “Peran  Perancang  Peraturan  Perundang-Undangan  Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah”. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol. 11. No. 1. 2017.
Tesano.  “Hirarkhisitas  Kedudukan  Peraturan  Menteri  Dengan  Peraturan  Daerah Dalam  Sistem  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Tinjau  dari  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011”. Jurnal Nestor Magister Hukum Untan. Vol. 22. No. 2. 2015.
Wicaksana,  Dian  Agung.  “Implikasi  dan  Re-Eksistensi  Tap  MPR  dalam  Hierarki Peraturan  Perundang-undangan  terhadap  Jaminan  atas  Kepastian  Hukum  yang Adil di Indonesia”. Jurnal Konstitusi. Vol. 10. No. 1. 2013.
3.  Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
________________. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
________________.Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah.
________________.Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
________________.Peraturan  Pemerintah  Nomor  59  Tahun  2015  tentang Keikutsertaan  Perancang  Peraturan  Perundang-undangan  Dalam  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya.
________________.Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  22 Tahun  2018  tentang  Pengharmonisasian  Rancangan  Peraturan  Perundang- Undangan  yang  Dibentuk  di  Daerah  oleh  Perancang  Peraturan  Perundang- Undangan.
________________.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
________________.Keputusan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara tentang  Jabatan  Fungsional  Perancang  Peraturan  Perundang-undangan  dan Angka Kreditnya, KepmenPAN No. 41/KEP/M.PAN/12/2000.
4. Internet
Hukum Online. “Minimnya Database Peraturan, Mempersulit Harmonisasi Hukum,”
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d0989a80b9af/minimnya-idatabase i-peraturan-persulit-harmonisasi-hukum . Diakses Pada Tanggal 31 Juli 2019. Mahendra,  A.  Oka.  “Harmonisasi  Peraturan  Perundang-undangan  (Artikel  Hukum Tata  Negara  dan  Peraturan  Perundang-undangan)”. Media  Publikasi  Peraturan Perundang-undangan  dan  Informasi  Hukum,  Ditjen  Peraturan  Perundang- undangan,  Kemenkumham http://www.djpp.depkumham.go.id/htn-dan-puu/421- harmonisasi-peraturan-perundang-undangan. html . Diakses Pada Tanggal 1 Juli 2019.