## Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi
Available at http://:ejournal.unp.ac.id/index.php/jipe
ISSN 2302-898X (Print) ISSN 2621-5624 (Electronic)
Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi, Vol.8 No.2, November 2018, hlm 74-83
Persepsi Stakeholders Tentang Pengajaran Akuntansi Pemerintahan;

## Hambatan Dan Tantangan
Vita Fitria Sari 1* , Mayar Afriyenti 2 , Fefri Indra Arza 3
123 Universitas Negeri Padang e-mail: vitafitriasari@gmail.com

## A B S T R A C T
Diterima: 6 September 2018 Revisi : 20 Oktober 2018
Available Online: 30 November 2018
This research aims to explore stakeholders’ perception towards  government  accounting  subject  education  in public and private universities in Padang City as a part of  regional  management  reforms.  The  purpose  of  this study  to  investigate  stakeholders’  perception  toward government  accounting  subject  in  the  accounting curriculum;  the  level  of  lecturers’  teaching  interest towards  government  accounting  subject;  the  existence of  teaching  resources;  and  the  suitability  between users’  need  and  content  of  government  accounting subject  in  higher  education.  Data  was  collected  by questionnaire  sent  to  stakeholders  which  consist  of lecturers,  students,  and  users  and  analyzed  by  using statistic descriptive. The results of this study found that government  accounting  subject  already  offer  in accounting  curriculum  both  bachelor  and  diploma degree  on  public  and  private  university  joined  this study; but unfortunately government accounting subject only take 3 or 4 credit hours from total hours; less than 4%  from  total  accounting  curriculum. This  study  also found  lack  of  lecturers  teaching  interest,  also conventional  learning  method  and  resources  for  this subject.  Fortunately,  the  content  of  government accounting subject in universities already suitable with users’  need.  Some  obtacles  and  challenges  has  been identified  in  this  study  can  be  condisered  as recommendation  in  developing  future  government accounting education in university.
K EYWORD
accounting education, challenges, government accounting, obstacles, university
This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License . Some rights reserved

## PENDAHULUAN
Reformasi  yang  terjadi  di  Indonesia  pada  tahun  1998  menyebabkan  perubahan  yang  siginifikan  dalam berbagai bidang, salah satunya adalah reformasi dalam  pengelolaan keuangan daerah. Hal  ini didorong karena meningkatnya  tuntutan  terhadap  akuntabilitas  dan  transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah,  ini  dibuktikan dengan  lahirnya  berbagai  paket  perundang-undangan  baru,  dimulai  dengan  UU  No.17  Tahun  2003  tentang Keuangan  Negara,  UU  No.1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara,  UU  No.15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara serta dilanjutkan dengan terbitnya PP No.24 tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan. Inilah awal dikenalnya Standar Akuntansi Pemerintahan  (SAP) di Indonesia. Pada  tahun  2010  telah  diterbitkan  PP  71  tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  yang  berbasis akrual sebagai pengganti PP No.24 Tahun 2005.
Lebih  lanjut  Nordiawan  dkk  (2010)  mengemukakan  bahwa  reformasi  di  banyak  negara,  khususnya Indonesia,  juga  memberikan  dampak  signifikan  dalam  perkembangan  akuntansi  sektor  publik.  Tuntutan  agar pemerintah  mengelola  secara  profesional  dan  efisien  membuka  kesadaran  bagi  setiap  orang,  terutama  aparat pemerintah  untuk  senantiasa  tanggap  akan  tuntutan  lingkungannya  dengan  berupaya  memberikan  pelayanan terbaik secara transparan dan  berakuntabilitas. Salah satu tuntutan reformasi keuangan daerah atas transparansi dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  negara  adalah  penyampaian  laporan  pertanggungjawaban  keuangan pemerintah  yang  memenuhi  prinsip  tepat  waktu  dan  disusun  dengan  menggunakan  Standar  Akuntansi Pemerintahan.
Akuntabilitas  dapat  diartikan  sebagai  bentuk  kewajiban  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya, melalui  suatu  media  pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan  secara  periodik  (Stanbury  dalam  Mardiasmo, 2002).  Sedangkan  transparansi    merupakan  syarat  pendukung  adanya  akuntabilitas  yakni  kebterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiscal harus dilakukan dalam bentuk yang  relevan dan mudah dipahami (Schiavo-Campo dan Tomasi dalam Mardiasmo, 2002). Akuntansi pemerintahan memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik.
Beberapa  penelitian  terdahulu  menunjukkan  bahwa  kualitas  sumber  daya  manusia  meperngaruhi  kualitas dari  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  oleh  pemerintah.  Melihat  semakin  pentingnya  peran  sumber  daya manusia  khususnya  yang  berlatar  belakang  akuntansi  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  pemerintah,  tentu berdampak pada meningkatnya permintaan terhadap lulusan D3 dan S1 akuntansi yang benar-benar memahami bidang  sektor  publik  khususnya  pemerintahan,  sehingga  bisa  membantu  dalam  proses  penyusunan  laporan keuangan pemerintah. Menurut (Krah & Aveh, 2013) reformasi yang terjadi dalam pengelolaan keuangan suatu negara  membutuhkan  perubahan  fokus  dalam  pengajaran  akuntansi  sektor  publik  untuk  memastikan  bahwa pengetahuan  dan  kompetensi  lulusan  yang  dihasilkan  sesuai  dengan  kebutuhan  lapangan  kerja.  Berbagai perubahan praktek akuntansi pemerintahan diatas, mendorong perguruan tinggi sebagai penyedia lulusan D3 dan S1  Akuntansi  untuk  membenahi  kurikulum,  metode  pengajaran  dan  bahan  ajar  untuk  mata  kuliah  akuntansi pemerintahan  yang  sesuai  dengan  praktek  akuntansi  yang  terjadi  pada  pemerintah.  Namun,  penelitian  tentang pengajaran akuntansi sektor publik adalah hal yang sering diabaikan, hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh (Sciulli & Sims, 2008) serta didukung oleh hasil penelitian (Krah & Aveh, 2013).
Teori  persepsi  yang  dijelaskan  oleh  Robbins  dan  Judge  (2011)  mendefinisikan  persepsi  sebagai  proses dimana  individu  mengatur  dan  menginterpretasikan  kesan-kesan  sensoris  mereka  guna  memberikan  arti  bagi lingkungan mereka. Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa persepsi setiap orang secara individual mengatur dan menginterpretasikan apa yang ditangkap oleh sensor mereka. Oleh karena itu setiap individu bisa menghasilkan  persepsi  yang  berbeda-beda,  tergantung  dengan  kesan  yang  mereka  tangkap  dan  bagaimana mereka  menerjemahkannya.  Bahkan  disebutkan  pula  bahwa  kadang  apa  yang  ditangkap  oleh  sensor  individu yang akhirnya  menjadi persepsi  bisa  berbeda dengan realita. Tentu saja  ini  membuat persepsi  menjadi penting dalam  proses  belajar,  karena  orang-orang  berperilaku  berdasarkan  persepsi  mereka  tentang  realita,  dan  bukan berdasarkan realita yang sebenarnya ada.
Akuntansi  pemerintahan  sering  dianggap  sebagai  bidang  akuntansi  yang  terabaikan  walaupun  beberapa penelitian  telah  dilakukan  diberbagai  negara  untuk  mengekplorasi  tentang  pengajaran  bidang  akuntansi  sektor publik/pemerintahan namun jumlahnya masih sangat terbatas. Salah satunya adalah (Sciulli & Sims, 2008) yang meneliti  tentang  pengajaran  akuntansi  sektor  publik  di  Australia,  selanjutnya  (Krah  &  Aveh,  2013)  juga menginvestigasi  tentang  pengajaran  akuntansi  sektor  publik  di  Ghana.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini  merujuk pada  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  (Krah  &  Aveh,  2013),  namun  penelitian  sebelumnya  hanya  menilai persepsi  dari  sisi  dosen  sebagai  pengajar  sedangkan  penelitian  ini  dirancang  untuk  melihat  persepsi  dosen, mahasiswa dan pengguna.
Penelitian terdahulu  juga  lebih  banyak  membahas tentang pengajaran akuntansi sektor publik di  berbagai negara.  Akuntansi  sektor  publik  adalah  akuntansi  yang  digunakan  untuk  organisasi  yang  bertujuan  selain mencari  laba,  oleh  karena  itu  sektor  publik  memiliki  ruang  lingkup  yang  sangat  luas.  Hoesada  (2006) menjelaskan  bahwa  organisasi  nirlaba  (sektor  publik)  dapat  dibagi  menjadi  dua  kelompok  besar  yakni pemerintah dan non pemerintahan. Jika penelitian terdahulu lebih menggali pengajaran akuntansi sektor publik di berbagai Negara, maka penelitian ini lebih spesifik pada pengajaran akuntansi pemerintahan yang merupakan bagian dari pengajaran akuntansi sektor publik.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana status pengajaran akuntansi pemerintahan pada level lulusan D3 dan S1 pada Perguruan tinggi Negeri dan Swasta di Kota Padang untuk dapat menyesuaikan keahlian apa  yang  benar-benar  dibutuhkan  oleh  lapangan  kerja  seiring  dengan  reformasi  dalam  bidang  akuntansi pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini akan menginvestigasi bagaimana persepsi stakeholder terhadap  pengajaran  akuntansi  pemerintahan. Stakeholder adalah  pihak-pihak  yang  berkepentingan  terhadap pengajaran  akuntansi  pemerintahan  yang  terdiri  dari  dosen  (pengajar),  mahasiswa,  dan  pengguna  ( users )  yang diwakili  oleh  manajer  sektor  publik.  Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dijelaskan  maka  terdapat  4 perumusan  masalah  dalam  penelitian  ini:  1)  Bagaimana  persepsi stakeholders terhadap  mata  kuliah  akuntansi pemerintahan pada kurikulum yang ada di Perguruan tinggi Negeri dan Swasta di Kota Padang?; 2)Bagaimana ketertarikan  dosen  dalam  pengajaran  dan  pengembangan  mata  kuliah  akuntansi  pemerintahan  di  Perguruan tinggi Negeri dan Swasta di Kota Padang?; 3) Bagaimana metode pengajaran dan materi yang diterapkan pada mata  kuliah  akuntansi  pemerintahan  di  Perguruan  tinggi  Negeri  dan  Swasta  di  Kota  Padang?;  4)Bagaimana kesesuaian antara kebutuhan pengguna dengan materi yang diajarkan pada mata kuliah akuntansi pemerintahan di Perguruan tinggi Negeri dan Swasta di Kota Padang?.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif.  Menurut  Sekaran  (2000)  penelitian  deskriptif  dilakukan untuk  mengetahui  dan  menjadi  mampu  menjelaskan  karakteristik  variabel  yang  diteliti  dalam  suatu  situasi. Penelitian  ini  dilakukan  pada  Perguruan  tinggi  Negeri  dan  Swasta  yang  ada  di  Kota  Padang  dan  Satuan  Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kota Padang. Populasi dalam penelitian ini adalah stakeholders yang terdiri dari dosen, mahasiswa dan pengguna ( users ) dalam bidang akuntansi pemerintahan. Pengambilan sampel dilakukan dengan  metode purposive  sampling yaitu  pengambilan  sampel  berdasarkan  kriteria  yang  dibutuhkan  dalam penelitian  ini.  Kriteria untuk dosen adalah dosen  yang  mengajar  akuntansi  pada Perguruan tinggi  Negeri dan Swasta  di  Kota  Padang  dengan  pendidikan  minimal  S2  dan  telah  memiliki  pengalaman  mengajar  minimal  1 tahun. Kriteria untuk mahasiswa adalah mahasiswa jurusan akuntansi pada Perguruan tinggi Negeri dan Swasta di Kota Padang yang telah mengambil mata kuliah akuntansi pemerintahan. Sedangkan pengguna diwakili oleh manajer  publik  yang  ada  di  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  Kota  Padang  yang  bertanggung  jawab  dalam bidang akuntansi dan pelaporan. Oleh karena itu responden pengguna dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Keuangan yang ada di masing-masing OPD. Analisis data dilakukan dengan melihat statistik dekriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Berikut ini adalah gambaran demografi responden dalam penelitian ini: Tabel 1. Demografi Responden Deskripsi Dosen Mahasiswa Pengguna Jenis Kelamin: Laki-Laki Perempuan 22,00% 78,00% 22,95% 77,05% 44,66% 55,34% Latar Belakang Pendidikan: D3 S1 S2 S3 - - 96,00% 4,00% 15,53% 59,22% 25,24% -
Deskripsi Dosen Mahasiswa Pengguna Bidang Keahlian Akuntansi Keuangan Akuntansi Manajemen Akuntansi Sektor Publik/Pemerintahan Lainnya 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% Perguruan Tinggi Asal PTN A PTN B PTS A PTS B PTS C 42,00% 16,00% 16,00% 14,00% 12,00% 46,18% 21.53% 15.01% 17.28% -
Sumber : Data Primer yang diolah , 2018
Berikut  ini  adalah  gambaran  hasil  penelitian  ini  untuk  menjawab  4  pertanyaan  pada  bagian  perumusan masalah:
a. Persepsi stakeholders terhadap  mata  kuliah  akuntansi  pemerintahan  pada  kurikulum  yang  ada  di Perguruan tinggi Negeri dan Swasta di Kota Padang.
Penelitian  ini  mengeskplorasi  persepsi stakeholders terhadap  mata  kuliah  akuntansi  pemerintahan  pada kurikulum  yang  ada  di  PTN  dan  PTS  di  Kota  Padang.  Pada  bagian  ini stakeholders diwakili  oleh  dosen  dan mahasiswa.  Awalnya  penelitian  ini  menyebarkan  kuisioner  pada  2  PTN  dan  3  PTS  di  Kota  Padang,  namun ternyata  PTS  C  tidak  menawarkan  mata  kuliah  akuntansi  pemerintahan,  oleh  karena  itu  tabel  4  hanya menjelaskan  jawaban  status  mata  kuliah  akuntansi  pemerintahan  pada  2  PTN  dan  2  PTS  di  Kota  Padang. Berdasarkan tabel 4 terlihat bahwa 2 PTN dan 2 PTS yang berpartisipasi dalam penelitian ini menawarkan mata kuliah akuntansi pemerintahan dalam kurikulum akuntansi baik S1 dan D3, meskipun hanya 3 Perguruan Tinggi yang menawarkan akuntansi pemerintahan sebagai salah satu bidang keahlian. Namun, akuntansi pemerintahan hanya  menempati  porsi  kurang  dari  4%  dari  total  kurikulum  akuntansi  yang  ada  di  perguruan  tinggi.  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Krah & Aveh, 2013) di Ghana yang menunjukkan bahwa  bidang  akuntansi  sektor  publik  hanya  menempati  proporsi  yang  kecil  dalam  total  kurikulum  akuntansi pada perguruan tinggi di Ghana.
Tabel 2. Status Mata Kuliah Akuntansi Pemerintahan No. Keterangan S1 D3 PTN A PTS A PTS B PTN A PTN B 1. Akuntansi Pemerintahan ditawarkan sebagai salah satu bidang keahlian akuntansi Tidak Ya Ya Tidak Ya 2. Akuntansi pemerintahan ditawarkan sebagai mata kuliah wajib Ya Ya Ya Ya Ya 3. Bobot SKS 4 3 3 4 4 4. Total Bobot SKS 144 145 144 113 113 Persentase 2.78% 2.07% 2.08% 3.63% 3.63%
Sumber : Data Primer yang diolah , 2018
Tabel  3  dibawah  ini  merupakan  rekapitulasi  jawaban  dari  responden  mahasiswa  yang  dibawah  ini menjelaskan  bagaimana  persepsi  mahasiswa  terhadap  mata  kuliah  akuntansi  pemerintahan.  Kuisioner  yang digunakan untuk menjelaskan persepsi mahasiswa terhadap mata kuliah akuntansi pemerintahan telah melewati uji  validitas dan reabilitas dan telah dinyatakan  valid dan reliabel (lihat  lampiran). Berdasarkan tabel 3  terlihat bahwa responden mahasiswa menganggap akuntansi pemerintahan sebagai salah satu mata kuliah yang menarik untuk dipelajari dan relevan dengan  mata  kuliah  akuntansi  lainnya,  namun tidak  bermanfaat dalam  memahami mata  kuliah  akuntansi  lainnya.  Namun  disisi  lain  responden  mahasiswa  merasa  mata  akuntansi  pemerintahan tidak  terlalu  memberikan  kemudahan  dalam  memahami  mata  kuliah  akuntansi  lainnya  begitu  juga  dengan
membantu pemahaman terhadap mata kuliah akuntansi lainnya. Sebaliknya mahasiswa menyetujui bahwa mata kuliah  lain  dapat  membantu  pemahaman  terhadap  mata  kuliah  akuntansi  pemerintahan  dan  menjadi  pondasi dasar dalam memahami mata kuliah akuntansi pemerintahan.
Tabel 3. Persepsi Mahasiswa Terhadap Mata Kuliah Akuntansi Pemerintahan
No. PERNYATAAN Rata- Rata TCR Kriteria 1. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu mata kuliah yang menarik untuk dipelajari 4.08 81.51% Sangat Baik 2. Mata kuliah akuntansi pemerintahan relevan dengan mata kuliah akuntansi lainnya. 3.87 77.42% Baik 3. Mata kuliah akuntansi pemerintahan memberikan kemudahan dalam memahami mata kuliah akuntansi lainnya. 3.63 72.55% Baik 4. Mata kuliah akuntansi pemerintahan membantu pemahaman terhadap mata kuliah akuntansi lainnya namun tidak signifikan. 3.32 66.39% Baik 5. Mata kuliah akuntansi pemerintahan tidak bermanfaat dalam memahami mata kuliah akuntansi lainnya. 3.76 75.29% Baik 6. Mata kuliah akuntansi lainnya dapat membantu pemahaman terhadap mata kuliah akuntansi pemerintahan 3.76 75.13% Baik 7. Mata kuliah akuntansi lainnya dapat menjadi pondasi dasar dalam memahami mata kuliah akuntansi pemerintahan 3.93 78.60% Baik
Sumber : Data Primer yang diolah , 2018
b. Ketertarikan  dosen  dalam  pengajaran  dan  pengembangan  mata  kuliah  akuntansi  pemerintahan  di Perguruan tinggi Negeri dan Swasta di Kota Padang.
Permasalahan  kedua  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  ketertarikan  dosen  dalam  pengajaran  dan pengembangan mata kuliah akuntansi pemerintahan di perguruan tinggi. Kuisioner yang digunakan pada bagian ini juga telah melalui uji validitas dan reliabilitas telah dapat dinyatakan valid dan reliabel (lihat lampiran). Tabel 4  dibawah  ini  menjelaskan  bahwa  secara  umum  membahas  isu/topik  dalam  bidang  akuntansi  pemerintahan, melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan topik akuntansi pemerintahan dianggap menarik oleh responden dosen dalam penelitian ini. Namun tidak halnya dengan mengajar mata kuliah akuntansi pemerintahan dan mengajar mata kuliah lain yang relevan dengan bidang akuntansi sektor publik atau akuntansi pemerintahan, begitu  juga  halnya  dengan  menyusun  bahan  ajar  untuk  mata  kuliah  akuntansi  pemerintahan  dan  bahkan  yang paling  kurang  diminati  adalah  membuat  buku  dengan  topik  akuntansi  pemerintahan.  Hasil  ini  juga  sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Krah & Aveh, 2013) yang menunjukkan rendahnya minat dosen dalam mengajar pada bidang akuntansi sektor publik.
Tabel 4. Ketertarikan Dosen Terhadap Bidang Akuntansi Pemerintahan No. Pernyataan Rata- Rata TCR Kriteria 1. Membahas isu/topik dalam bidang akuntansi pemerintahan 3,91 78.18% Baik 2. Mengajar mata kuliah akuntansi pemerintahan 3.42 68.48% Baik 3. Mengajar mata kuliah lain yang relevan dengan bidang akuntansi sektor publik atau akuntansi pemerintahan 3.48 69.70% Baik 4. Menyusun bahan ajar mata kuliah akuntansi pemerintahan 3.34 66.88% Baik 5. Menulis buku mata kuliah akuntansi pemerintahan 3.06 61.21% Baik 6. Melakukan penelitian bidang akuntansi pemerintahan 3.70 73.94% Baik 7. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat terkait bidang akuntansi pemerintahan 3.79 75.76% Baik Sumber : Data Primer yang diolah , 2018
c. Metode  pengajaran  dan  materi  yang  diterapkan  pada  mata  kuliah  akuntansi  pemerintahan  di Perguruan tinggi Negeri dan Swasta di Kota Padang.
Penelitian  ini  juga  mengidentifikasi  metode  pengajaran  dan  materi  yang  diterapkan  pada  mata  kuliah akuntansi  pemerintahan  pada  PTN  dan  PTS  di  Kota  Padang.  Tabel  5  menunjukkan  bahwa  metode  pengajaran yang  digunakan  dalam  pengajaran  akuntansi  pemerintahan  seluruh  PTN  dan  PTS  dalam  penelitian  ini  adalah dosen  menggunakan  ilustrasi  dari  buku  teks  dan  studi  kasus.  Sedangkan  untuk  metode  lainnya  seperti  tutorial juga dilakukan pada PTN di Kota Padang, sedangkan pembicara dari luar (dosen tamu) itu hanya digunakan oleh PTS A. Namun  jurnal atau artikel  akuntansi  pemerintahan  masih  belum digunakan  sebagai  metode pengajaran atau pendekatan dalam mata kuliah akuntansi pemerintahan.
Tabel 5. Metode Pengajaran Akuntansi Pemerintahan No. Metode Pengajaran/Pendekatan S1 D3 PTN A PTS A PTS B PTN A PTN B 1. Dosen menggunakan ilustrasi dari buku teks Ya Ya Ya Ya Ya 2. Tutorial Ya Tidak Tidak Ya Ya 3. Studi Kasus Ya Ya Ya Ya Ya 4. Pembicara dari Luar (Dosen Tamu) Tidak Ya Tidak Tidak Tidak 5. Panduan belajar yang dikembangkan sendiri Ya Tidak Ya Ya Ya 6. Jurnal/Artikel akuntansi pemerintahan Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
Sumber : Data Primer yang diolah , 2018
Menurut (Hoque, 2002) jurnal atau artikel dapat dijadikan metode pengajaran alternatif untuk mata kuliah akuntansi  sektor  publik  pada  perguruan  tinggi.  Hal  ini  juga  didukung  oleh  (Lowensohn  &  Reck,  2005)  yang merekomendasikan  jurnal  atau  artikel  sebagai  sumber  pedagogik  dalam  pengajaran  akuntansi  pemerintahan. Jurnal  atau  artikel  professional  diyakini  sebagai  salah  satu  cara  yang  sangat  baik  dalam  memperkenalkan mahasiswa pada sumber informasi terkini yang dapat diandalkan dan dapat menjadi aplikasi praktis yang dapat memberikan  gambaran  nyata  tentang  praktek  dan  menjadi  pedoman  yang  dapat  digunakan  dalam  karir  dalam bidang  akuntansi  sektor  publik.  Metode  lainnya  yakni  pembicara  dar  luar  juga  dapat  membantu  dalam pengajaran akuntansi sektor publik (Lowensohn & Reck, 2005). Akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari akuntansi  sektor  publik  sehingga  metode  pengajaran  atau  pendekatan  dengan  menggunakan  jurnal  atau  artikel ataupun  mengundang  pembicara  dari  luar  dapat  menjadi  pertimbangan  bagi  dosen  dalam  mengembangkan metode  pengajaran  akuntansi  pemerintahan.  Mengingat  masih  rendahnya  perhatian  terhadap  akuntansi pemerintahan  maka  dosen  dapat  meningkatkan  perhatian  mahasiswa  terhadap  mata  kuliah  ini  dengan mengadopsi  metode  pengajaran  yang  aktif  dan  lebih  fleksibel  dengan  memfokuskan  pada teacher-student interaction (Lowensohn & Reck, 2005). Tabel 6. Referensi Pengajaran Akuntansi Pemerintahan S1 D3 No. Referensi PTN A PTS A PTS B PTN A PTN B 1. Buku asing Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 2. Buku local Ya Ya Ya Ya Ya 3. Manual Ya Ya Ya Ya Ya 4. Handout Ya Ya Ya Ya Ya
Sumber : Data Primer yang diolah , 2018
Tabel  6  selanjutnya  menjelaskan  referensi  yang  digunakan  dalam  mata  kuliah  akuntansi  pemerintahan. PTN dan PTS dalam penelitian ini menggunakan referensi berupa buku lokal, manual, handout namun tidak satu pun yang menggunakan buku asing sebagai referensi.
Tabel 7. Materi dalam Mata Kuliah Akuntansi Pemerintahan No. Materi S1 D3 PTN A PTS A PTS B PTN A PTN B 1. Gambaran Umum dan Konsep Akuntansi Pemerintahan √ √ √ √ √
No. Materi S1 D3 PTN A PTS A PTS B PTN A PTN B 2. Siklus akuntansi pemerintahan √ √ √ √ √ 3. Akuntansi Pendapatan di OPD& PPKD √ √ X √ √ 4. Akuntansi Beban dan Belanja di OPD& PPKD √ √ √ √ √ 5. Akuntansi Kas dan Setara Kas di OPD& PPKD √ √ √ √ √ 6. Akuntansi Piutang di OPD& PPKD √ √ √ √ √
7. Akuntansi Persediaan di OPD& PPKD √ √ √ √ √
8. Akuntansi Aset Tetap di OPD& PPKD √ √ √ √ √
9. Akuntansi Kewajiban di OPD& PPKD √ √ √ √ √ 10. Akuntansi Transfer di  PPKD √ √ X √ √ 11. Akuntansi Pembiayaan di PPKD √ √ √ √ √
12. Akuntansi Dana Cadangan di PPKD √ √ √ √ √ 13. Koreksi Kesalahan √ √ √ √ √ 14. Latihan Komprehensif Penyusunan Laporan Keuangan OPD √ √ √ √ √ 15. Latihan Komprehensif Penyusunan Laporan Keuangan PPKD √ √ √ √ √ 14. Laporan Konsolidasi √ √ √ √ √
Sumber : Data Primer yang diolah , 2018
Tabel  7  diatas  menggambarkan  materi  yang  diajarkan  dalam  mata  kuliah  akuntansi  pemerintahan,  secara umum tidak ada perbedaan signifikan antara materi yang diajarkan pada PTN dan PTS yang ada di kota Padang. Materi  dalam  mata  kuliah  akuntansi  pemerintahan  disusun  berdasarkan  PP  No.71  tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri No.64 tahun 2013 tentang Penerapan  Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis  Akrual  Pada  Pemerintah  Daerah.  Namun,  belum  terlihat  perbedaan  penekanan  antara  materi  mata kuliah  akuntansi  pemerintahan  yang  diajarkan  pada  level  S1  dan  D3  pada  PTN  dan  PTS  di  Kota  Padang.  Ini dapat menjadi bahan masukan dalam revitalisasi kurikulum akuntansi untuk dapat memberikan penekanan yang berbeda antara materi yang diajarkan pada level S1 dengan D3.
d. Kesesuaian antara kebutuhan pengguna dengan materi yang diajarkan pada mata kuliah akuntansi pemerintahan di Perguruan tinggi Negeri dan Swasta di Kota Padang.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara kebutuhan pengguna dengan materi yang diajarkan  pada  mata  kuliah  akuntansi  pemerintahan  di  perguruan  tinggi.  Reformasi  yang  terjadi  di  Indonesia menyebabkan  banyak  perubahan  dalam  praktek  akuntansi  pemerintahan,  perubahan  terakhir  dalam  praktek akuntansi  pemerintahan  adalah  dikeluarkannya  PP  No.71 tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan dengan implementasi basis akrual yang tentu saja menyebabkan perubahan dalam konten mata kuliah akuntansi pemerintahan  di  perguruan  tinggi.  PP  No.71  tahun  2010  dan  diikuti  dengan  Permendagri  No.64  tahun  2013 menjadi referensi utama dalam pengembangan konten mata kuliah akuntansi pemerintahan di perguruan tinggi.
Berikut  ini adalah  hasil survei kesesuaian antara kebutuhan pengguna dengan  materi  yang diajarkan pada mata kuliah akuntansi pemerintahan di perguruan tinggi:
Tabel 8. Kesesuaian Materi dengan Kebutuhan Pengguna No. Materi Tidak Penting Penting 1. Gambaran Umum dan Konsep Dasar Akuntansi Pemerintahan 0.97% 99.03% 2. Siklus akuntansi pemerintahan 1.94% 98.06% 3. Akuntansi Pendapatan di OPD 12.62% 87.38% 4. Akuntansi Beban dan Belanja di OPD 0.00% 100.00%
No. Materi Tidak Penting Penting 5. Akuntansi Kas dan Setara Kas di OPD 1.94% 98.06% 6. Akuntansi Piutang di OPD 14.56% 85.44% 7. Akuntansi Persediaan di OPD 1.94% 98.06% 8. Akuntansi Aset Tetap di OPD 2.91% 97.09% 9. Akuntansi Kewajiban di OPD 10.68% 89.32% 10. Akuntansi Pendapatan di PPKD 7.77% 91.26% 11. Akuntansi Beban dan Belanja di PPKD 4.85% 95.15% 12. Akuntansi Kas dan Setara Kas di PPKD 6.80% 93.20% 13. Akuntansi Piutang di PPKD 10.68% 89.32% 14. Akuntansi Persediaan di PPKD 7.77% 92.23% 15. Akuntansi Aset Tetap di PPKD 6.80% 93.20% 16. Akuntansi Dana Cadangan di PPKD 10.68% 89.32% 17. Akuntansi Kewajiban di PPKD 9.71% 90.29% 18. Akuntansi Transfer di  PPKD 12.62% 87.38% 19. Akuntansi Pembiayaan di PPKD 10.68% 89.32% 20. Koreksi Kesalahan 2.91% 97.09% 21. Latihan Komprehensif Penyusunan Laporan Keuangan OPD 0.97% 99.03% 22 Latihan Komprehensif Penyusunan Laporan Keuangan PPKD 3.88% 96.12% 23. Laporan Konsolidasi 6.80% 93.20%
Sumber : Data Primer yang diolah , 2018
Secara  umum,  tidak  ada  masalah  timbul  dengan  konten  akuntansi  pemerintah  di  PTN  dan  PTS  dalam penelitian  ini.  Berdasarkan  tabel  8  dapat  dilihat  bahwa  sebagian  besar  topik  dalam  mata  kuliah  akuntansi pemerintah di perguruan tinggi telah sesuai dengan kebutuhan pengguna, ini ditunjukkan dari jawaban responden lebih dari 85% responden setuju bahwa semua topik penting. Walaupun demikian masih terdapat beberapa topik yang  dianggap  tidak  terlalu  penting  walaupun  persentasenya  tidak  terlalu  besar,  untuk  konteks  akuntansi Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  ada  4  topik  yang  responden  tampaknya  kurang  penting  yaitu  akuntansi piutang,  akuntansi  pendapatan,  dan  akuntansi  kewajiban  ini  terlihat  dari  persentase  jawaban  responden. Sedangkan  untuk  konteks  pemerintah  daerah    (PPKD)  ada  4  topik  yang  dianggap  tidak  terlalu  penting  bagi responden  diantaranya  akuntansi  pendapatan,  akuntansi  dana  cadangan,  akuntansi  transfer  dan  akuntansi pembiayaan,  secara  keseluruhan  dapat  disimpulkan  bahwa  perguruan  tinggi  sebenarnya  telah  menyusun kurikulum mereka sesuai dengan kebutuhan pengguna.

## Hambatan Dan Tantangan
Berdasarkan  survei  yang  telah  dilakukan  pada stakeholders terhadap  pengajaran  akuntansi  pemerintahan maka  dapat  diidentifikasi  beberapa  hambatan  dan  tantangan  dalam  pengajaran  akuntansi  pemerintahan  di perguruan tinggi. Hambatan pertama adalah masih terbatasnya tenaga pengajar atau dosen dengan latar belakang akuntansi  pemerintahan  ini  terlihat  pada  latar  belakang  pendidikan  dosen  yang  didominasi  dengan  bidang keahlian akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Hambatan kedua adalah rendahnya minat dosen dalam mengajarkan  mata  kuliah  ini,  ini  merupakan  tantangan  terbesar  dalam  pengembangan  pengajaran  akuntansi pemerintahan.  Hambatan  ketiga  adalah  metode  pengajaran  yang  digunakan  selama  ini  masih  menggunakan metode konvensional seperti dosen menggunakan buku teks dan studi kasus.
Beberapa  tantangan  juga  dapat  diidentifikasi  dari  jawaban  responden  pada  penelitian  ini  dalam pengembangan  pengajaran  akuntansi  pemerintahan.  Tantangan  pertama  adalah  bagaimana  membuat  akuntansi pemerintahan menjadi satu bidang yang menarik untuk dipelajari sejajar dengan bidang akuntansi lainnya seperti akuntansi  keuangan  dan  akuntansi  manajemen  sehingga  akuntansi  pemerintahan  tidak  lagi  dipandang  sebelah mata.Tantangan kedua adalah saat ini konten akuntansi pemerintahan yang ada diperguruan tinggi masih bersifat manual, padahal saat ini praktek akuntansi pemerintahan telah menggunakan software atau aplikasi. Oleh karena itu  ini  menjadi  tantangan  bagi  perguruan  tinggi  untuk  mengintegrasikan  praktek  akuntansi  pemerintahan  yang
bersifat computer  based dalam  pengajaran  akuntansi  pemerintahan.  Tantangan  ketiga  adalah  bagaimana mengembangkan  metode  pengajaran  akuntansi  pemerintahan  di  perguruan  tinggi  yang  diharapkan  juga  dapat meningkatkan minat mahasiswa terhadap bidang akuntansi pemerintahan. Tantangan keempat adalah bagaimana perguruan tinggi dapat memberikan penekanan yang berbeda dalam konten mata kuliah akuntansi pemerintahan yang diajarkan pada tingkat S1 dan D3.

## SIMPULAN
Penelitian ini menunjukkan bahwa mata kuliah akuntansi pemerintahan hanya memiliki porsi yang kurang dari  4%  dari  total  kurikulum  akuntansi  di  perguruan  tinggi  baik  di  PTN  dan  PTS  di  Kota  Padang.  Responden mahasiswa  dalam  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  akuntansi  pemerintahan  adalah  mata  kuliah  yang  menarik untuk  dipelajari  namun  di  sisi  lain  minat  dosen  dalam  mengajar  mata  kuliah  ini  masih  rendah  padahal  jumlah dosen  dengan  latar  belakang  akuntansi  pemerintahan  masih  sangat  terbatas.  Metode  pengajaran  dan  referensi yang digunakan dalam mengajar mata kuliah akuntansi pemerintah juga masih konvensional, ini menjadi bahan pertimbangan  bagi  dosen  pengampu  mata  kuliah  akuntansi  pemerintahan  untuk  mengembangkan  metode pengajaran  dan  referensi  sehingga  meningkatkan  minat  terhadap  bidang  akuntansi  pemerintahan  dan  dapat mendorong  semakin  banyaknya  dosen  memiliki  latar  belakang  bidang  ini.  Di  sisi  lain,  konten  mata  kuliah akuntansi  pemerintahan  saat  ini  telah  sesuai  dengan  kebutuhan  pengguna,  namun  sifatnya  masih  manual sedangkan praktek akuntansi pemerintahan di  lapangan telah  menggunakan aplikasi/ software , hal  ini tentu saja dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan konten mata kuliah akuntansi pemerintahan.
Penelitian  ini  menemukan  3  hambatan  utama  dalam  pengajaran  akuntansi  pemerintahan  yaitu:  1) keterbatasan  dosen  dengan  latar  belakang  akuntansi  pemerintahan;  2)  rendahnya  minat  dosen  dalam  mengajar mata kuliah  akuntansi pemerintahan; dan 3)  metode pengajaran  yang  bersifat konvensional. Penelitian  ini  juga mengidentifikasi  4  tantangan  ke  depan  dalam  pengembangan  pengajaran  akuntansi  pemerintahan  di  perguruan tinggi  yaitu:  1)  bagaimana  membuat  akuntansi  pemerintahan  menjadi  menarik  dan  sejajar  dengan  bidang akuntansi  lainnya;  2)  mengintegrasikan  teknologi  dalam  konten  mata  kuliah  akuntansi  pemerintahan;  3) pengembangan  metode  pengajaran  untuk  mata  kuliah  akuntansi  pemerintahan  dan  4)  penekanan  perbedaan konten yang diajarkan pada level S1 dan D3 di perguruan tinggi.
Namun penelitian ini baru dilakukan dengan metode survey dengan menggunakan kuisioner, sehingga tidak dapat menggali jawaban dari responden dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menggunakan  metode dept  in  interview untuk  mengeksplorasi  persepsi  terkait  dengan  pengajaran  akuntansi pemerintahan diperguruan tinggi  sehingga dapat dijadikan  bahan  masukan dalam pengambilan keputusan bagi- pihak-pihak  yang  berkepentingan  dalam  pengembangan  mata  kuliah  akuntansi  pemerintahan  khususnya  di perguruan tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Hoesada, Jon. 2006 Akuntansi Organisasi Nirlaba: Akuntansi Indonesia di Tengah Kancah Perubahan. Hoque,  Z.  (2002).  Using  journal  articles  to  teach  public  sector  accounting  in  higher  education. Journal  of Accounting Education , 20 (3), 139–161. https://doi.org/10.1016/S0748-5751(02)00006-4
Krah, R. Y., & Aveh, F. K. (2013). Public Sector Accounting Education: A Neglected Element of Public Financial Management Reforms in Ghana. International Journal of Governmental Financial Management , XIII (1), 36–49. Retrieved from http://www.icgfm.org/journal/2013/vol1/3.pdf Lowensohn, S. H., & Reck, J. L. (2005). Methods and Resources To Increase Student Interest in Governmental Accounting. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management , 17 (2), 202–222. Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta.UII Press. Mardiasmo. 2002 .Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta : Penerbit Andi Republik Indonesia, 2003. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. ___________, 2004, Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ___________, 2005, Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ___________, 2010. Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Robbins S.P dan Judge T.A. 2011. Organizational Behaviour . USA. Pearson International Edition. Pearson, Inc.
Sciulli, N., & Sims, R. (2008). Public sector accounting education in Australian universities: Obstacles and opportunities. Asian Review of Accounting , 16 (3), 246–262. https://doi.org/10.1108/13217340810906690

## LAMPIRAN
Hasil Uji Validitas Kuisioner Dosen Butir Nilai Corrected Item Total Correlation Sig. r tabel Kriteria 1 0,739 0,000 0,2787 valid 2 0,907 0,000 0,2787 valid 3 0,768 0,000 0,2787 valid 4 0,839 0,000 0,2787 valid 5 0,833 0,000 0,2787 valid 6 0,706 0,000 0,2787 valid 7 0,786 0,000 0,2787 valid Hail Uji Reliabilitas Kuisioner Dosen No Nilai  Cronbach’s Alpha Keterangan 1 0,793 Reliabel Hasil Uji Validitas Kuisioner Mahasiswa Butir Nilai Corrected Item Sig, r tabel Kriteria Total Correlation 1 0,597 0,000 0,10411 valid 2 0,543 0,000 0,10411 valid 3 0,680 0,000 0,10411 valid 4 0,423 0,000 0,10411 valid 5 0,537 0,000 0,10411 valid 6 0,584 0,000 0,10411 valid 7 0,555 0,000 0,10411 valid Hasil Uji Reliabilitas Kuisioner Mahasiswa No Nilai  Cronbach’s Alpha Keterangan 1 0,616 Reliabel