## ANALISA YURIDIS TERHADAP KENDALA YANG DIHADAPI POLISI LALU LINTAS DALAM PELAKSANAAN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) DALAM PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Helmi, Muhamad Japri, Sunarto
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda
helmi@stih-awanglong.ac.id
Article Info Abstract Article History Received: April 30, 2021 Accepted: June 30, 2021 In  the  implementation  of  ADR  (Alternative  Dispute Resolution)  against  the  settlement  of  accident  cases  in  the kutai  Kartanegara  district  certainly  has  obstacles  that become obstacles for the Kutai Kartanegara Traffic Police to handle the accident case. Therefore, in this study will study further  the  obstacles  faced  by  kutai  Kartanegara  Traffic Police  to  the  implementation  of  ADR  (Alternative  Dispute Resolution)  and  solve  accident  cases.  This  research  is  an empirical juridical law study. Through a sociological juridical research  approach.  The  research  location  is  located  in  the Police  Satlantas  Kutai  Kartanegara  Regency,  types  and sources using primary data and secondary data, techniques obtained  data  obtained  through  primary  data  collection techniques  by  interview  while  secondary  data  collection techniques obtained from literature studies. Keywords:
ADR (Alternative Dispute Resolution), Obstacles, Police

## Abstrak
Dalam  pelaksanaan  ADR  ( Alternative  Dispute  Resolution )  terhadap penyelesaian kasus kecelakaan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tentu memiliki  kendala  yang  menjadi  hambatan  bagi  pihak  Kepolisian  Lalu  Lintas Kutai  Kartanegara  untuk  menangani  kasus  kecelakaan  tersebut.  Oleh karenanya  dalam  penelitian  ini  akan  menelaah  lebih  jauh  terhadap  kendala yang dihadapi Kepolisian Lalu Lintas Kutai Kartanegara terhadap pelaksanaan ADR ( Alternative Dispute Resolution ) daam menyelesaikan kasus kecelakaan. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis  empiris.  Melalui  pendekatan penelitian  yuridis  sosiologis. Lokasi  penelitian  terdapat  di  Satlantas  Polres Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  jenis  dan  sumber  menggunakan  data  primer serta  data  sekunder,  teknik  memperoleh  data  diperoleh  melalui  teknik pengumpulan  data  primer  dengan  cara  wawancara  sedangkan  teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.
Kata Kunci: ADR ( Alternative Dispute Resolution ) , Kendala, Kepolisian

## LATAR BELAKANG
Tingginya  mobilitas  masyarakat  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  membuat jalan-  jalan  raya  disibukkan  dengan  lalu-lalang  kendaraan  bermotor,  baik  itu para  pelajar,  mahasiswa,  pekerja,  ibu-ibu  rumah  tangga,  dan  pegawai dilingkungan  dinas  yang  ada  di  kabupaten  kutai  katanegara,  tentunya  kita berharap kepada para pengguna jalan yang ada untuk patuh dan taat terhadap peraturan berlalu lintas untuk mengedepankan keselamatan berlalu lintas. oleh karena itu tergantung pada mental masyarakat dan petugas, untuk menjauhkan kesemerawutan serta pelanggaran dalam lalu lintas. karena dengan berperilaku berkendara  yang  baiklah,  tak  salah  jika  disebut  sebagai  cerminan  budaya bangsa,  dan  nilai  keberhasilan  suatu  negara  dalam  membangun  peradaban masyarakatnya.  tentu  tidak  sedikit  instrumen  yang  diperlukan  untuk membangun  terciptanya  rasa  aman  di  jalan,  yang  salah  satunya  adalah penegakkan hukum. sudah seharusnya kita semua agar tertib berlalu lintas dan mentaati peraturan yang ada saat berkendara.
Tentunya  dimaksudkan  agar  kita  semua  selamat  sampai  tujuan  dan  terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. tentu dalam hal ini kesadaran masyarakat di Kabupaten  Kutai  Kartanegara  dalam  lalu  lintas  sangat  perlu  ditumbuh kembangkan  bagi  pengguna  jalan.  tentunya  tidak  hanya  hal  ini  tidak hanya melihat  dari  segi  pengendara  saja,  dimana  penumpang  juga  masih  banyak yang  menunggu  atau  memberhentikan  angkutan  umum  pada  persimpangan jalan atau dekat rambu lalu lintas.
Masih  banyaknya  di  temukan  masyarakat  pengendara  di  kabupaten  kutai katanegara yang tidak sadar dengan akan pentingnya kesadaran hukum berlalu lintas.  Di  pagi  hari  masyarakat  di  sibukan  berkendaran  karena  dimana  semua segala kegiatan masyarakat dilakukan secara waktu bersamaan pada pagi hari. sehingga  tidak  dapat  memungkinkan  untuk  menghindari  kemacetan  atau kecelakaan, tetapi juga karena juga dipengaruhi rendahnya disiplin pengendara dalam menggunakan lalu lintas di Kabupaten Kutai Katanegara.
Salah  satunya  lampu  pengatur  Lalu  Lintas  merupakan  komponen  yang  vital dalam  pengaturan  Lalu  Lintas  namun  pelanggaran  terhadap  Lalu  Lintas  ini yang paling banyaknya kendaraan yang menerobos lampu Merah sering terjadi dilakukan  oleh  pengendara  motor  dan  pandangan  yang  ini  biasa  kita  temui  di Kabupaten Kutai Katanegara. Pelanggaran Lalu Lintas selanjutnya yang kerap sering  terjadi  adalah  pengendara  yang  kedapatan  memainkan  ponsel  saat berkendara,  pengemudi  yang  membawa  muatan  atau  penumpang  di  atas kapasitas,  dan  para  pengemudi  yang  kedapatan  melebihi  batas  kecepatan berkendara.
Ada  berbagai  jenis pelanggaran yang  mengancam  keselamatan  kita  terjadi setiap  hari.  Hal  ini  pula  membuat  Satuan  Lalu  Lintas  Kepolisian  Republik Indonesia  Polres  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  untuk  mencegah  terjadinya korban  kecelakaan,  baik  pengendara  sepeda  motor  maupun  mobil. Pelanggaran Lalu Lintas sering kali dilakukan Pengendara kendaraan bermotor dengan  beragam  alasan,  mulai  dari  terburu-buru  hingga  lupa  mengenakan perlengkapan  keselamatan  seperti  Helm.  Untuk  memberikan  efek  jera  dan menanggulangi kecelakaan di jalan akibat pelanggaran Lalu Lintas, Polisi pun selalu aktif dalam menertibkan pengguna jalan yang nakal.
Bukan  hanya  berbahaya  bagi  diri  sendiri  maupun  orang  lain, padahal pelanggaran Lalu Lintas ini juga ada sanksi Hukumnya. Berbagai cara akan  dilakukan  oleh  Polisi  untuk  menekan  tingginya  angka  pelanggaran  Lalu Lintas, seperti Sosialisasi keselamatan berlalu Lintas kepada Pelajar, Pramuka di  berbagai  sekolah,  Komunitas-Komunitas  mobil  dan  motor,  dengan mensyaratkan  ujian  tertulis  dan  praktek  saat  membuat  sim,  melakukan pengawasan  di  banyak  titik  jalan  raya,  hingga  melakukan  razia  pelanggaran Lalu Lintas. Tidak hanya polisi saja, kampanye keselamatan berlalu lintas juga digerakkan  lembaga-lembaga  dan  berbagai  organisasi  seperti  yang  dilakukan polisi lalu lintas dengan kampanyenya.  Kebanyakan masih anak dibawah umur mengemudikan motor tentu tidak ada sim nya.
Keberadaan  restorative  justice yang  merupakan  pendekatan  penyelesaian suatu perkara dengan cara musyawarah mufakat demi memulihkan para pihak, khususnya  terhadap  korban,  dengan  mempertimbangkan  asas  Kemanusiaan, Keadilan,  dengan  mempertimbangkan  terhadap  dampak  yang  lebih  luas, kepentingan umum, aspek edukasi pembelajaran dan mempertimbangkan etika moral.  Kepolisian  Lalu  Lintas  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  dalam menyelsaikan  kasus  kecelakaan  selalu  menerapkan  penyelesaian Restorative Justice (  Keadilan Restorative )  yaitu  mempertemukan  antar  pelaku  dan korban,  dan  pihak  keluarga  untuk   menyelesaikan  perselisihannya  dengan disaksikan  oleh  polisi  setempat.  Dalam  hal  ini  penyidik  mempertimbangkan perlunya  pendekatan restorative  justice dalam  perkara  kecelakaan  lalu  lintas didasarkan  pada  saling  menghormati  antara  korban-pelaku agar  tidak  terjadi penumpukan  atau  perselisihan  yang  terjadi  dikemudian  hari.  Dalam  hal  ini restorative  justice yang  digunakan  dapat  terlihat  dari  terlaksananya  ADR ( Alternative  Dispute  Resolution )  dalam  menyelesaikan  kasus  kecelakaan  di wilayah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  namun  dalam  pelaksanaan  penerapan ADR  ( Alternative  Dispute  Resolution )  tentu  ada  kendala  yang  dihadapi  oleh pihak Kepolisian Lalu Lintas dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

## METODE
Berdasarkan  latar  belakang  dan  pokok  permasalahan,  maka  metode pendekatan  yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris , dengan  menggunakan pendekatan penelitian yurudis sosiologis, lokasi penelitian terdapat di Satlantas Polres  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  jenis  dan  sumber  menggunakan  data primer  serta  data  sekunder,  teknik  memperoleh  data  diperoleh  melalui  teknik
pengumpulan  data  primer  dengan  cara  wawancara  sedangkan  teknik pengumpulan  data  sekunder  diperoleh  dari  studi  kepustakaan,  Studi dokumentasi  serta  penelusuran  internet,  populasi  dalam  penelitian  ini  ialah Satlantas  Polres  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  sampelnya  yaitu  polisi  lalu lintas sedangkan responden dalam penelitian ini meliputi Kanit Satlantas Polres Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  anggota  unit  laka  lantas  Satlantas  Polres Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  teknik  analisa  data  dalam  penelitian  ini  adalah pelaksanaan Alternative Dispute Resolution (ADR) pada kecelakaan lalu lintas di  wilayah  hukum  Polres  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  yaitu  suatu  metode analisa data penelitian dengan cara menganalisis isi/kata-kata hasil wawancara dari  subyek  penelitian,  mendiskripsikan,  menggambarkan,  dan  menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian untuk dikaitkan dengan teori-teori dan penjelasan yang berkaitan permasalahan yang ada sehingga pembahasan dilakukan secara efektif dan efisien dalam suatu kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Diharapkan dengan adanya Peraturan Lalu Lintas yang baik bisa ditaati, akan tidak  ada  gunanya  kalau  pelanggaran  tetap  terjadi  dan  tidak  ditegakkan. Karena melihat banyaknya pelanggaran peraturan Lalu Lintas yang terjadi dan banyaknya kecelakaan serta banyaknya koban jiwa dalam berlalu Lintas. Tidak hanya  itu  saja,  Polisi  Lalu  Lintas  juga  hendaknya  menjalankan  tugasnya dengan Profesional dan Berintegritas.
Dimana  masih  ada  faktor  lain  yang  turut  mempengaruhi  mengapa  seseorang akan patuh dan taat pada Hukum; yakni sesuainya nilai-nilai Hukum dan aturan Hukum  dengan  aspirasi  yang  tumbuh  di  kalangan  masyarakat.  Dari  hal-hal inilah  kiranya  akan  timbul  bentuk-bentuk  kepatuhan  masyarakat  terhadap Hukum.
Bagi  masyarakat  yang  sudah  mematuhi  aturan  Hukum  (termasuk  aturan  dan rambu-rambu  Lalu-Lintas)  karena  ada  semacam  rangsangan  untuk mentaatinya  yang  menimbulkan  rasa  takut.  Dan  mungkin  kepatuhan  Hukum disebabkan  oleh  karena  yang  bersangkutan  juga  ingin  memelihara  hubungan baik  dengan  lingkungan  Sosial  atau  Penguasa  (dalam  hal  ini  Aparat  atau Pemerintah). Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup ditengah-tengah masyarakat. Peran Hukum yang besar itu dapat kita lihat dari Ketertiban, Ketentraman dan tidak terjadinya ketegangan didalam masyarakat, karena Hukum mengatur dan menentukan Hak dan Kewajiban serta melindungi kepentingan  individu  dan  kepentingan  sosial. 1 Dalam  kehidapan  masyarakat nasioanal  yang  Demokratik,  sudah  waktunya  kalau  orang  diyakinikan  bahwa terwujudnya  tertib  hukum  itu  hanya  bersebab  dari  kesadaran  warga  akan mematuhi  Undang-Undang,  akan  tetapi  juga  kesadaran  akan  hak-haknya sebagaimana  dijamin  Undang-Undang  mematuhi  Hukum  itu  pada  hakikatnya adalah  bagian  dari  proses  merealisasikan  hak,  bukan  hak  Kewenangan  para Pejabat Pemerintah yang tengah mengemban kekuasaan melainkan hak yang
1 Ni ketut Sari Adnyani Pengantar Ilmu Hukum Dalam Telaah Teori dan Praktek Graha Ilmu Cetakan Pertama Tahun 2015 Jogyakarta Halaman 82
telah  dihakkan  kepada  para  warga,  oleh  karena  itu  Kewajiban  kita  bersama untuk taat dan pada pada Hukum. 2
Dan  tak  dapat  kita  pungkiri,  adakalanya  masyarakat  yang  mematuhi  aturan Hukum  ini  disebabkan  karena  unsur  keterpaksaan  (baik  terpaksa  karena sukarela atau tidak). Dikatakan terpaksa karena tidak sukarela karena memang tidak  jarang  seseorang  atau  katakanlah  aparat  memiliki  kekuatan  secara  fisik dan non fisik yang dapat mempengaruhi setiap warganya untuk patuh.
Agar terciptanya masyakatkan yang sadar Hukum berlalu Lintas peran secara individulah  yang  mempunyai  kesadaran  penuh  dalam  peraturan  berlalu  lintas yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  yang  mempunyai  tujuan  agar  tidak terjadi  hal  yang  tidak  diinginkan  saat  berkendara.  Peran  masyarakat  untuk mematuhi  peraturan  lalu  lintas  untuk  menciptakan  kondisi  Lalu  Lintas  yang tertib  dan  aman.Masyarakat  dan  ketertibannya  merupakan  dua  bagian  yang berhubungan sangat erat. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada  suatu  ketertiban.  Hal  tersebut  dikarenakan  ketertiban  dalam  masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama.
Diharapkan  Pengendara  mampu  menyadari  akan  pentingnya  Hukum  dan menyadarinya  sebagai  Peraturan  yang  harus  dipatuhi  khususnya  untuk keselamatan  dalam  berlalu  Lintas.  Pada  kenyataannya  hal  tersebut  tidak diwujudkan  dalam  kehidupan  sehari-hari  atau  dalam  praktek  nyata.  Terbukti masih banyak kita jumpai Pengendara motor atau mobil kebanyakan mematuhi Lalu  Lintas  ketika  ada  Penegak  Hukum,  karena  Penegak  Hukum  mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pelanggar Lalu Lintas.
Langkah  langkah  Kepolisian  dalam  Penyelesaian  Perkara  ADR  ( Alternative Dispute Resolution ) atau Penyelesaian Perkara ringan diluar pengadilan:
1. Aparat Kepolisian melengkapi kelengkapan berkas yaitu :
a. Laporan Pengaduan Terjadinya Kecelakaan yang memuat :
b. Penerimaan  Laporan,  Hari  dan  Tanggal  Kejadian,  Identitas Kendaraan  yang  terlibat,  Identitas  Pengemudi  yang  terlibat, Korban, Keadaan, Identitas Saksi, Kerugian, Kronologis Kejadian
c. Permintaan Visum Bila ada Korban
d. Surat Penerimaan Barang Bukti
e. Berita Acara TKP
f. Surat Keterangan / Gambar TKP 2. Kedua  Belah  Pihak  di  berikan  ruang  dan  waktu  dalam  Dialog  dan Mediasi di kantor wilayah hukum dimana peristiwa itu terjadi
3. Masing Masing Pihak
Mengisi  daftar  hadir  dalam  mediasi  maupun  dialog  daftar  hadir  ini  diisi guna  memastikan  dan  para  peserta  mediasi  dan  dialog  ini  turut menyaksikan  proses  penyelesaian  perkara  ADR  ( Alternative  Dispute Resolution) terhadap kedua belah pihak. Para pihak dalam hal ini kedua belah pihak membuat surat kesepakatan yang harus di tanda tangai oleh kedua  belah  Pihak  serta  di  saksikan  oleh  saksi  masing  masing  pihak
2 Soetandyo Wignjosoebroto Hukum Dalam Masyarakat Graha Ilmu Edisi Kedua cetakan pertama 2013 Yogyakarta Halaman 109
diatas materai 6000 (Enam Ribu Rupiah) sebagai tanda bahwa perkara tersebut  diatas  di  selesaikan  secara  kekeluargaan/  damai,  dalam  hal surat  kesepakatan  ini  para  pihak  wejib  melaksakan  kesepakatan  yang telah di sepakati dan klausul kesepakatan mencakup :
•
Masing  masing  pihak  menyadari  sepenuhnya  bahwa  Kecelakan yang terjadi merupakan Musibah yg tidak dapat dihindari
• Masing  masing  pihak  sepakat  dengan  kesadaran  penuh  tanpa adanya  unsur  paksaan  dari  pihak  lain  bahwa  peristiwa  tersebut diatas tidak dilanjutkan ke hukum yang berlaku
• Penyelesaian  kerusakan  kendaraan  yang  di  sepakati  tertuang dalam kesepakatan yang telah di sepakati secara bersama kedua belah  pihak  di  saksikan  oleh  masing  masing  saksi  dari  kedua belah pihak.
Kendala yang di hadapi dalam Proses Penyelesaian Perkara ADR ( Alternative Dispute Resolution ) Sebagai Berikut :
• Situasi yang masih trauma dan panas dalam peristiwa terjadinya kecelakaan  perlu  adanya  waktu  yang  cukup  mengingat  dalam mengambil keputusan tidak serta merta dapat diselesaikan secara cepat jadi butuh waktu yang cukup
• Domisili yang terlibat Kecelakaan yang berjauhan • Faktor  usia  dimana  dalam  mengambil  keputusan  usia berpengaruh apalagi apabila yg terlibat kejadian tersebut usianya di  bawah  16  tahun  yang  mana  harus  didampingi  oleh  orang  tua atau diwakili orang yang sudah dewasa/ cukup umur.
• Finasial pelaku dalam hal ini pengendara maupun pengemudi
Kelengkapan  Berkas  Dalam  Proses  Penyelesaian  Perkara  ADR  ( Alternative
Dispute Resolution ) Sebagai Berikut :
• Laporan Polisi • Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti (STPBB) • Foto copy identitas pengemudi dan pengendara • Foto copy identitas kendaraan yang terlibat • Daftar hadir mediasi dan dialog • Surat pernyataan korban • Surat  kesepakatan  kedua  belah  pihak  yang  di  tanda  tangani diatas materai 6000
Syarat  Proses  Penyelesaian  Perkara  ADR  ( Alternative  Dispute  Resolution ) Sebagai Berikut :
• Peristiwa kecelakaan ringan/ korban luka ringan
• Peristiwa  kecelakaan  mengakibatkan  kerusakan  barang  atau kendaraan
• Adanya  kesepakatan  penyelesaian  dengan  adanya  surat kesepakatan kedua belah pihak
Penyelesai  Perkara  ADR  ( Alternative  Dispute  Resolution )  selama  ini  cukup Efektif dan baik yang mana kedua Pihak merasakan manfaat dalam Proses ini yaitu :
1. Pihak  pelaku  menyadari  kesalahannya  dan  siap  mengganti kerugian  akibat  kecelakaan  dan  meminta  maaf  atas  terjadinya kecelakaan tersebut
2. Pihak  pelaku  tidak  akan  mengulangi  dan  berjanji  akan  tertib berlalu  lintas  sehingga  di  kemudian  hari  tidak  akan  mengulangi lagi yang dapat merugikan pengendara lain
3. Pihak  korban  menerima  maaf  dan  menerima  sepenuh  hati  atas ganti  rugi  kerusakan  yang  di  timbulkan  akibat  kejadian  tersebut diatas
4. Kedua  belah  pihak  dapat  merasakan  proses  penyelesaian perkara  dengan  cepat,  tidak  berbelit  belit  serta  saling menguntungkan. 3
Berdasarkan  sejumlah  kendala  tersebut,  maka  peneliti  mengharapkan  bahwa kepada pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kutai Kartanegara agar tidak memproses secara hukum lebih lanjut dari kecelakaan lalu lintas apabila telah  diselesaikan  secara  damai  oleh  para  pihak,  serta,  melakukan  sosialisasi hukum terkait uu no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan agar masyarakat dapat patuh dan sadar apabila berkendaraan di jalan raya.
Selanjutnya,  kepada  setiap  kepolisian  lalu  lintas  agar  dapat  memberikan penyelesaian  yang  adil  dalam  pelanggaran  lalu  lintas,  dengan  menjadikan pertimbangan  hukum  atas  hasil  perdamaian  yang  telah  disepakati  oleh  para pihak. Selain itu kepedulian pemerintah dalam menciptakan kamseltibcarlantas hendaknya  bersungguh  sungguh  karena  dengan  tidak  keseriusan  pemerintah dalam hal ini ( polisi lalu lintas, serta dinas terkait) niscaya pembangunan akan tercapai  keikut  sertaan  masyarakat  dalam  mendukung  dan  menciptakan kamseltibcarlantas  merupakan  tanggung  jawab  bersama  pemerintah  dan masyarakat.

## KESIMPULAN
Penyelesain  perkara  kecelakaan  LaluLintas  diluar  pengadilan  /  ADR  tidak melanggar  UU ataupun Peraturan karena ada ladasan dan dasar yang telah di keluarkan yaitu Peraturan Kapolri No. 07 Th 2008 Tentang Pedoman Dasar dan Strategi Implementasi Pemolisian Masyarakat, Penyelenggaraan Tugas POLRI (Vide Psl; 22 Huruf b Tentang Alternatif Penyelesaian Perkara yang difasilitasi oleh  POLRI  sebagai  Pengendali  Sosial,  Perkap  No.15  Th  2013  Tentang  Tata Cara  Penanganan  Kecelakaan  LaluLintas  yaitu  Psl  63  yaitu  Mengatur  untuk Kecelakaan  LaluLintas  Ringan  dapat  dilakukan  Kesepakatan  Damai  antara Pelaku dan Korban.

## REFERENSI BUKU
Anton  Tabah menatap  dengan  hati  polisi  Indonesia gramedia  pustaka  utama Jakarta 1991
3 Wawancara dengan INSPERTUR POLISI SATU NRP Basuki
Bambang  Waluyo Desain  Fungsi  Kejaksaan  pada  Restoratif  Justice Pt RajaGrafindo Persada Depok Cetakan Kedua 2017 Jakarta
Barda  Nawawi  Arief Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  Perkembangan Penyusunan  Konsef  KUHP  baru  Cetakan  keenam Kencana  Jakarta 2017
Edi  Setiadi  dan  Dian  Andriasari Perkembangan  Hukum  Pidana  Di  Indonesia Graha Ilmu Yogyakarta Cetakan Pertama 2013
Ilham  Bisri Sistem  Hukum  Indonesia  Prinsip-prinsip  &  Implementasi  Hukum  di Indonesia Pt RajaGrafindo Persada 2012 Cetakan ketujuh Jakarta Kunarto Merenungi  kritik  terhadap  polri  buku  2
Pt  cipta  manungggal      1995 Jakarta
Ni ketut Sari Adnyani Pengantar Ilmu Hukum Dalam Telaah Teori dan Praktek
Graha Ilmu Cetakan Pertama Tahun 2015 Jogyakarta Soetandyo Wignjosoebroto Hukum Dalam Masyarakat Graha Ilmu Edisi Kedua cetakan pertama 2013 Yogyakarta
Suwardjoko P Warpani Pengelolan lalu Lintas dan angkutan Jalan ITB Bandung 2002

## Peraturan Perundang – Undangan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan. Undang-Undang  No  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Peraturan  Kapolri  No.  07  Th  2008  Tentang  Pedoman  Dasar  dan  Strategi Implementasi Pemolisian Masyarakat
Penyelenggaraan  Tugas  POLRI  (Vide  Psl;  22  Huruf  b  Tentang  Alternatif Penyelesaian  Perkara  yang  difasilitasi  oleh  POLRI  sebagai  Pengendali Sosial
Perkap No.15 Th 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan LaluLintas yaitu  Psl  63  yaitu  Mengatur  untuk  Kecelakaan  LaluLintas  Ringan  dapat dilakukan Kesepakatan Damai antara Pelaku dan Korban