________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Mustapa, Syi’aruddin Creative Understanding..
|133

## CREATIVE UNDERSTANDING DALAM PROGRESSIVISME PEMIKIRAN ISLAM POLITIK SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA (1911-1989): SEBUAH PENDEKATAN KOMUNIKASI
HASAN MUSTAPA, M. ANWAR SYI’ARUDDIN UIN Sunan Gunung Djati Bandung, STAI Darul Arqam Garut kangmoez@uinsgd.ac.id, anwar_alghifari@ymail.com
_________________________________________________________________

## Abstrak
Peran  intelektual  tokoh  Masyumi  cenderung  terpinggirkan  karena kelemahan  posisi  politik  baik  di  masa  rezim  Orde  Lama  maupun  Orde Baru.  Kendati  gagasan  mereka  sangat  relevan  dengan  pengentasan problem  umat.  Beberapa  di  antaranya  seperti  Syafruddin  Prawiranegara, merespons sikap politik penguasa dengan komunikasi politik yang santun nan  progresif.  Proses  komunikasi  politik  intelektual  Masyumi  tersebut diurai  melalui  beberapa  aspek  seperti:  creative  understanding,  identity values,  aesthetic  appeal,  community  agreement  serta  reform  of  society. Menghadapi strategi politik propaganda Soekarno dan Soeharto terhadap sikap politik yang berbeda, Syafrudin Prawiranegara  merespons dinamika politik baik Orde Lama maupun Orde Baru lebih bersifat retorik di mana ia bertumpu  pada  argumentasi  yang  mengandalkan  kekuatan  logika  serta pendekatan  persuasi  dan  apresiasi  yang  berimbang  dalam  melihat peristiwa, tokoh, maupun pergulatan politik yang terjadi.
Kata Kunci: Intelektual Progressif, Syafruddin Prawiranegara, Komunikasi Politik __________________________________________________________________

## A.  PENDAHULUAN
Proses  komunikasi  seorang  tokoh  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor seperti  ideologi,  kondisi  sosial  politik  serta  ruang  ekspresi  yang  tersedia. Secara ideologis, setidaknya terdapat beberapa alur pemikiran politik yang menjadi  arus  utama  di  zaman  pergerakan,  kemerdekaan  hingga pembangunan,  yakni  nasionalis,  religious  serta  sosialis.  Di  mana  yang ketiga sebenarnya cenderung mewarnai kedua pola sebelumnya.
________________________________________________________________________________________________ 134| Mustapa, Syi’aruddin Creative Understanding.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Di  zaman  pergerakan,  terdapat  sikap  politik  yang  berbeda  terkait bentuk  negara  yang  akan  didirikan  apakah  integralistik  atau  demokrasi liberal yang memiliki irisan dengan federalism. Struktur negara yang akan dibangun  perlu  memiliki  mekanisme  kepartaian  pada  sisi  operasional politiknya.  Soekarno  misalnya,  penganut  sistem  partai  tunggal  yang diharapkan  bisa  menjadi  pemersatu  seluruh  rakyat  Indonesia.  Karena fungsi  partai  sebagai  pemersatu,  maka  system  multipartai  dapat memecah belah bangsa. Idenya sempat terealisasi saat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengumumkan berdirinya Partai Nasional Indonesia  (PNI)  sebagai  partai  negara  sekaligus  pembentukan  Komite Nasional  Indonesia  Pusat  (KNIP)  yang  berfungsi  sebagai  parlemen  pada 27  Agustus  1945.  Namun,  demi  menghindari  persaingan  dualitas kepentingan  PNI  dengan  KNIP,  pada  tanggal  1  September  1945,  Partai Nasional yang monolitik itu dibubarkan. 1 Tokoh pergerakan lainnya seperti Sjahrir memiliki gagasan berbeda. Indonesia perlu menjadi sebuah negara dengan infrastruktur demokrasi guna menopang aspirasi suara rakyat. Ide staatspartij  (partai  negara)  sedianya  bisa  dimanifestasikan  dengan beraneka  komposisi  sebagai  representasi  beragam  ideology  dan  aliran. Akan tetapi, system ini potensial bagi terjadinya penyelewengan penguasa dengan merepresi perbedaan politik. 2
Masyumi  serta  sebagian  besar  organisasi  politik  di  Indonesia pascakemerdekaan  pada  7  November  1945,  dibidani  oleh  tiga  ideology
1 George  McTurnan  Kahin, Nationalism  and  Revolution  in  Indonesia (Ithaca,  NY: Cornell University Press, 1952), 186.
2 Ivan  Aulia  Ahsan,  ‘Maklumat  3  November  &  Perbedaan  Sukarno -Sjahrir  Soal Partai  Politik’, November  03 ,  2019  <https://tirto.id/maklumat-3-november-perbedaan- sukarno-sjahrir-soal-partai-politik-cy7X> [accessed 27 June 2020].
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Mustapa, Syi’aruddin Creative Understanding..
|135
mainstream  saat  itu  seperti  Islam,  nasionalisme,  dan  sosialisme. 3 Ketika ibu kota Republik pindah dari Jakarta ke Yogyakarta pada 3 Januari 1946, Syafrudidin,  Sekretaris  Badan  Pekerja  KNIP  adalah  salah  satu  tokoh  yang bergabung dengan sebuah elemen basis pendukung bagi kebijakan politik Sjahrir. 4 Karena garis perjuangan yang searah dengan gagasan Sjahrir yang cenderung  liberal  dan  progresif,  ide  dan  peran  politik  Syafruddin Prawiranegara  cenderung  terpinggirkan  terutama  di  era  Orde  Lama. Strategi  politik  rezim  Orde  Lama  yang  kemudian  diteruskan  Orde  Baru cenderung mengedepankan propaganda daripada retorik.
Dengan propaganda, para eks-Masyumi diidentikkan sebagai kontra revolusi  serta  mengancam  nasionalisme  Pancasila.  Strategi  komunikasi politik  Syafruddin  Prawiranegara  dalam  merespons  dinamika  politik  baik Orde Lama maupun Orde Baru lebih bersifat retorik di mana ia bertumpu pada  argumentasi  yang  mengandalkan  kekuatan  logika  serta  pendekatan persuasi  dan  apresiasi  yang  berimbang  dalam  melihat  peristiwa,  tokoh, maupun pergulatan politik yang terjadi.
Di  antara  studi  tentang  tokoh  politik  Masyumi  dengan  pendekatan komunikasi  ialah  penelitian  Tabroni  (2017). 5 Melalui  penelaahan  proses komunikasi “Mosi Integral” Natsir, ia menjelaskan bahwa gagasan tersebut murni  diarsiteki  sang  eks  Perdana  Menteri  tersebut  setelah  ia  meneliti secara mendalam keinginan masyarakat yang ada di daerah-daerah yang tidak  nyaman  dengan  system  federalism  dan  ingin  kembali  ke  bentuk
3 Rémi Madinier, Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi Dan Islam Integral , 1st edn (Jakarta: Penerbit Mizan, 2013), 89.
4 B.  R.  O’G  Anderson, Some  Aspects  of  Indonesian  Politics  under  the  Japanese Occupatiojn:  1944-1945 (New  York:  Interim  Report  Series,  Cornell  University  Press, 1961), 310.
5 Roni Tobroni, ‘Komunikasi Politik Mohammad Natsir’, Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi , 1.1 (2017), 39 – 60 <https://doi.org/10.15575/cjik.v1i1.1208>.
________________________________________________________________________________________________ 136| Mustapa, Syi’aruddin Creative Understanding.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
negara  kesatuan.  Ia  lalu  melobi  anggota  parlemen  yang  ada  di  berbagai fraksi,  kepara  kalangan  eksekutif  serta  para  stake  holder  untuk  seraya mensosialisasikan  idenya.  dengan  demikian,  saat  ia  sampaikan  konsep “mosi  integral”  di  parlemen,  audiens  pun  dapat  dengan  mudah menerimanya.
Atas  dasar  itu,  makalah  ini  berupaya  mengetahui  bagaimana komunikasi politik Islam Sjafruddin Prawiranegara. Dimensi lain dari sosok yang dikenal sebagai salah satu perintis ekonomi Indonesia.

## B.  METODE PENELITIAN
Kajian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif-deskriptif dengan  analisis  komunikasi  interpretif  Miller. 6 Beberapa  sumber  data berupa pemikiran Sjafruddin yang dikompilasi dalam Kumpulan Karangan Terpilih 1, 7 2, 8 dan 3 9 selanjutnya dianalisis  melalui aspek-aspek seperti: creative  understanding,  identity  values,  aesthetic  appeal,  community agreement serta reform of society.

## C.  PEMBAHASAN
Pendekatan Komunikasi dalam Politik
Komunikasi  esensial  bagi  manusia  sehingga  kekurangannya  dapat menghambat  perkembangan  kepribadian.  Sejumlah  ilmuwan  psikologi
6 Katherine  Miller, Communication  Theories:  Perspecives,  Processes,  and Contexts , 2nd edn (New York: McGraw-Hill, 2005), hlm. 56.
7 Sjafruddin  Prawiranegara, Islam  Sebagai  Pedoman  Hidup.  Kumpulan  Karangan Terpilih. Jilid 1 , ed. by Ajip Rosidi (Jakarta: Idayu Press, 1986).
8 Sjafruddin  Prawiranegara, Ekonomi  Dan  Keuangan:  Makna  Ekonomi  Islam. Kumpulan Karangan Terpilih. Jilid 2 , ed. by Ajip Rosidi (Jakarta: Pustaka Jaya, 2011).
9 Sjafruddin Prawiranegara, Agama Dan Bangsa. Kumpulan Karangan Terpilih. Jilid 3 , ed. by Ajip Rosidi, 2011.
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Mustapa, Syi’aruddin Creative Understanding..
|137
tertarik  pada  komunikasi  karena  erat  hubungannya  dengan  perilaku  dan pengalaman  kesadaran  manusia. 10 Pengertian,  kesenangan,  pengaruh pada  sikap,  hubungan  yang  makin  baik,  serta  tindakan  penting  untuk memudahkan pihak lain memahami gagasan seseorang agar dapat terjalin efektivitas dalam komunikasi. 11
Secara  umum,  komunikasi  merupakan  sebuah  proses  di  mana seorang  individu  mentransmisikan  rangsangan  untuk  memodifikasi perilaku  individu  lain.  ( the  process  by  which  an  individual  [the communicator] transmits stimuli [usually verbal] to modify the behavior of other  individuals  [the  audience]. 12 Demikian  juga  dalam  konteks memahami politik, komunikator politik menjadi sosok sentral. Ada empat komponen  yang  diperlukan  seorang  komunikator  politik  handal,  yakni communicator  credibility,  communicator  attractiveness,  communicator similarity dan communicator power. 13
Beberapa  disiplin  ilmu  seperti  psikologi  social,  komunikasi  massa dan  ilmu  politik  turut  berkontribusi  pada  konstruksi  komunikasi  politik. 14
Dari  ketertarikan  psikologi  social  terhadap  sikap-sikap  individu  yang dioperasionalisasikan  dalam  pengukuran  dan  eksperimen,  menjadikan survey dan eksperimen sebagai dua instrument pengumpulan data paling umum  komunikasi  politik  hingga  saat  ini.  Pendekatan  kompetisi  atau
10 Jalaluddin  Rakhmat, Psikologi  Komunikasi ,  ed.  by  Tjun  Surjaman,  9th  edn (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 2.
11 Stewart  L.  Tubbs  and  Sylvia  Moss, Human  Communication:  An  Interpersonal Perspective (New York: Random House, 1974), 9-13.
12 C. I. Hovland, I. L. Janis, and H. H. Kelley, Communication and Persuasion (New Heaven, Conn: Yale University Press, 1953), 12. 13 Richard  E.  Petty  and  J.  T.  Cacioppo, Attitudes  and  Persuasion:  Classic  and Contemporary Approaches (Dubuque, IA: Wm. C. Brown, 1981).
14 D.  M.  Ryfe,  ‘History  and  Political  Communication:  An  Introduction’, Political Communication , 18.4 (2001), 407 – 20.
________________________________________________________________________________________________ 138| Mustapa, Syi’aruddin Creative Understanding.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
persaingan  antara  kelompok-kelompok  kepentingan  dalam  ranah  ilmu politik  memunculkan  sebuah  parameter  penting  bagi  riset  komunikasi politik  seperti  dapat  terbaca  dari  proposisi  bahwa  komunikasi  dalam kampanye  pemilihan  umum  merupakan  kasus-kasus  paradigmatis  dari lapangan  ilmu  komunikasi  politik.  Ada  pun  sejumlah  riset  kommunikasi massa mewariskan kata- kata “dampak” dan “pengaruh” pada komunikasi politik.  Akar  pada  bahasa  “pengaruh”  ini  terdapat  dalam  sejumlah  teori komunikasi  politik  seperti  "Two-Step  FIow"  sampai  ke  "Agenda-Setting", lalu "Framing" dan "Priming". 15 Secara skematik terlihat dalam tabel berikut.
Tabel 1.
Kontribusi Disiplin Ilmu lain terhadap Komunikasi Politik
Disiplin Ilmu Pengaruh Psikologi Sosial Ketertarikan  psikologi  social  terhadap  sikap-sikap individu yang dioperasionalisasikan dalam pengukuran  dan  eksperimen,  maka  survey  dan eksperimen  menjadi  dua  instrument  pengumpulan data paling umum komunikasi politik hingga saat ini Komunikasi massa Pendekatan  kompetisi  atau  persaingan  antara kelompok-kelompok  kepentingan  memunculkan sebuah  parameter  penting  bagi  riset  komunikasi politik Ilmu Politik Sejumlah  riset  kommunikasi  massa  mewariskan kata- kata  “dampak”  dan  “pengaruh”  pada
komunikasi politik
Sumber: Gazali (2004: 55-56).
15 Effendi  Gazali,  ‘Interaksi  Politik  Dan  Media :  Dari  Komunikasi  Politik  Ke  Politik
Komunikasi ’ , Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 8 (2004), 53 – 74: 55-56.
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Mustapa, Syi’aruddin Creative Understanding..
|139
Terjadi  perkembangan  signifikan  dalam  kajian  komunikasi  politik dari  tradisional  yang  sederhana  ala  Lasweel 16 hingga  focus  kontemporer dengan  pendekatan Who  gets  to  say  what  to  whom?  (siapa  yang memperoleh  hak  untuk  berkata  apa  pada  siapa)  Chaffee. 17 Laswell menjelaskan  bagaimana  sebuah  tindak  komunikasi  bisa  dianalisa  dengan pertanyaan: siapa-mengatakan apa-di saluran mana-kepada siapa-dengak efek  seperti  apa.  Selain  itu,  ia  juga  mengurai  bagaimana  efek  dan pengaruh komunikasi massa.
Peneliti  komunikasi  mengkaji  komunikasi  politik  dari  segi efektifitasnya  sementara  ilmuwan  politik  cenderung  melihat  proses pembuatan  dan  pelaksanaan  keputusan  otoritatif  atau  system  politiknya. Karenanya,  secara  sederhana,  komunikasi  politik,  seperti  dinyatakan Almond (1966) merupakan salah satu fungsi yang selalu ada dalam dalam setiap  sistem  politik. 18 Spektrum  kajian  studi  komunikasi  politik  yang bersifat fleksibel meliputi opinion, attitudes, beliefs, politics as a process dan media  effect.  Dalam  bahasa  Schudon  (1991),  komunikasi  politik merupakan, “ any transmission of mesage that has, or is intended to have, an  effect  on  the  distribution  or  use  of  power  in  society  or  on  attitude toward the use of power” . 19 Ia  melihat  dua  gejala  yakni:  (a)  Pesan  yang disampaikan  suprastruktur  politik  (sejumlah  institusi  negara  formal) menyampaikan  pesan-pesan  politik  kepada  public,  (b)  Respons    dan
16 Harold D. Laswell, Politics: Who Gets What, When How? (New York: Whittlesey House, 1936).
17 Political  Communication:  Issues  and  Strategies  for  Research ,  ed.  by  S  Chafee (Beverly Hills: SAGE, 1975).
18 Gabriel  Almond  and  Bingham  Powell, Comparative  Politics  a  Developmental Approach (Boston: Little Brown, 1966).
19 Michael  Schudson,  ‘The  Sociology  of  News  Production  Revisited’,  in Mass Media and Society , ed. by James Curran and Michael Gurevitch (London: Edward Arnold,
1991).
________________________________________________________________________________________________ 140| Mustapa, Syi’aruddin Creative Understanding..
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
artikulasi  pesan  politik  oleh  infrastruktur  politik  terhadap  suprastruktur. Secara empiris, system komunikasi politik tidak selalu merepresentasikan system politik itu sendiri.
Dalam proses sosialisasi pesan termasuk di wilayah politik, terdapat tiga  proses  yakni  kognisi  ( cognitions),  keinginan  (wants)  dan  sikap ( attitudes).    Kesamaan  persepsi  terkait  ketiga  unsur  ini  dapat memperlebar  peluang  keberhasilan  sebuah  proses  komunikasi. 20 Proses komunikasi  dalam  politik  juga  berkenaan  dengan  kekuasaan.  Para penguasa  biasanya  dapat  membentuk  opini  untuk  memberi  justifikasi kebenaran  bagi  kebijakan  politik  yang  diambilnya.  Ini  karena  kekuasaan bersifat  dinamis  baik  termanifestasi  secara  positif  maupun  negative.  Ia lahir  dari  gagasan  sebuah discourse  yang  memengaruhi  institusi  dan praktik  social.  Eksistensinya  seakan  tidak  disadari  karena  sifatnya  yang abstrak di mana individu terkuasai olehnya. 21
Komunikasi  politik  dalam  perspektif  Islam  lebih  bersifat  etis.  Di antaranya  mengandung  nilai:  (a)  Urgensi  kesadaran  umat  untuk meneruskan  kepemimpinan  Nabi  ( prophetic  leadership)  dalam  hal kenegaraan untuk menjaga kelestarian agama Islam; (b) Keterjagaan jarak kepentingan  antara  ulama  dengan  actor  politik  dan  pejabat. 22 Misalnya, seorang  ulama  tidak  boleh  merendahkan  ilmu,  seperti  sering  pergi  ke tempat  “orang  yang  tidak  berhak”,  dalam  salah  satu  konteks  ialah  para
20 David Krech, Individual in Society (California: McGraw Hill, 1962).
21 Michael  Foucault, Power  Kowledge:  Selected  Interviews  and  Others  Writings 1972-1977 (New York: Pantheon Books, 1980), 118.
22 Ibn Jama’ah Al -Kinaniy, Tazkirah Al-S ā mi ’ Wa Al-Mutakallim Fi Adab Al- ‘ Ā lim Wa Al-Muta ’ Alim (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah).
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Mustapa, Syi’aruddin Creative Understanding..
|141
penguasa;  (c)  Pengaruh  budaya  patron-client  dalam  system  social masyarakat Islam. 23
Pada  tataran  implementasi,  komunikasi  politik  perspektif  Islam termanifestasi  dalam  dua  spectrum,  structural  dan  kultural.  Secara structural, pola komunikasi dalam politik Islam terfragmentasi dalam dua bagian yakni, penggunaan kekuasaan untuk menegakkan ajaran Islam atau sebaliknya,  memanipulasi  ajaran  Islam  untuk  menegakkan  kekuasaan. Pada  sisi  pertama  ialah  paradigm  khulafa`  al-Rasyidun.  Sementara kerajaan Mu’awiyah yang bersifat dinasti dan membelakangi system syura ala  khulafaur  rasyidun  adalah  tipe  kedua. 24 Secara  kultural,  komunikasi politik  yang  dilakukan  para  ulama  terutama  yang  tradisional  lebih primordial.  Selain  berbasis  Al-Quran  dan  Hadits  Nabi  SAW,  semua tindakan  komunikasi  mengambil  preferensi  politik  pada  kitab-kitab kuning. 25
Di  Era  Soekarno,  komunikasi  politik  didominasi  retorika  pidato Soekarno  yang  menghipnotis  dan  menggoyang  emosi  massa.  Di  tahun 1957 terdapat 125 tindakan penindasan terhadap pers meliputi sejumlah interogasi  dan  peringatan  terhadap  wartawan  serta  penahanan  dan penutupan  beraneka  koran.  Saat  itu  kebanyakan  media  cenderung partisan  dan  lebih  merupakan  penyambung  lidah  berbagai  partai  politik. Koran Indonesia Raya, satu di antara yang netral dan tidak partisan, secara khusus seringkali mengupas korupsi dan beragam kesalahan pemerintahan
23 A. Sahab, ‘Politik Patron Client Di Sampang’, Jurnal Jejaring Administrasi Public , II.8 (2012), 1 – 7. 24 Ibnu Qutaybah, ‘Al - Ma‘Arif’, in Dzakha’ir Al - ‘Arab , ed. by Tsarwat ‘Ukasyah (Dar al-al- Ma‘arif, 1961).
25 Ihwan  Huda  A l  Mujib,  ‘Perspektif  Islam  Dalam  Komunikasi  Politik  Kyai  (Studi Etnografi  Pengasuh  Pondok  Pesantren  Annuriyyah  Jember  Jawa  Timur)’, Jurnal Nomosleca , 6.1 (April) (2020).
________________________________________________________________________________________________ 142| Mustapa, Syi’aruddin Creative Understanding.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
di bawah perdana menteri dari aliansi politik mana saja.  Koran ini dilarang terbit tahun 1958. Pada tahun 1960, dengan kekuatan otoriter, Soekarno memaksa seluruh pengelola koran dan majalah untuk menandatangani 79 poin  dukungan-yang  isinya  mirip  sumpah  kesetiaan-terhadap  sejumlah program  pemerintah, 26 terutama  orientasi  politik  ekonomi  demokrasi terpimpin. 27
Senada  dengan  Soekarno,  pada  rezim  Soeharto  penerus  tahta kekuasaan setelahnya sejak 196-1998, melakukan kontrol ketat terhadap kebebasan  pers  melalui  Surat  Izin  Terbit  (SIT)  dan  Surat  Izin  Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dengan kriteria preferensinya politis. Tak berhenti di  sini,  rezim  yang  berkuasa  hamper  32  tahun  ini  juga  membreidel  13 koran  dan  majalah  tahun  1974,  menutup  7  koran  Jakarta  dan  7  koran kampus  pada  1978,  serta  sejumlah  koran,  jurnal  dan  majalah  pada periode  1981-1994. 28 Di  era  Orde  Baru,  komunikasi  politik  dilakukan searah  dengan  tipe  atas  ke  bawah  ( top-down).  Presiden  memberikan arahan  dan  petunjuk  yang  kemudian  langsung  disetujui  oleh  DPR  yang mayoritas dihuni fraksi Golkar, lalu para menteri dan Gubernur. Demikian seterusnya  hingga  DPD  tk.  I  dan  para  Bupati,  DPRK  Tk.  II,  camat  hingga tingkat desa.
Krisis  ekonomi  yang  membawa  kejatuhan  rezim  Soeharto memunculkan  euforia  Masa  Reformasi  1998  yang  dicirikan  dengan geliatnya  kemerdekaan  berpendapat  dan  demokrasi.  Para  pahlawan kesiangan yang dulunya seide dengan Soeharto, balik membelakangi Sang Bapak  Pembangunan.  Sebagai  actor  politik,  mereka  mengolah  citra,
26 E. C. Smith, Pembredelan Pers Di Indonesia (Jakarta: Grafiti Press, 1983).
27 A.  Surjomihardjo, Beberapa  Segi  Perkembangan  Pers  Di  Indonesia (Jakarta: Information Development Research Project Information Department, 1980).
28 Gazali, 61.
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Mustapa, Syi’aruddin Creative Understanding..
|143
melakukan  persuasi  serta  retorika  politik  demi  memperoleh  simpati rakyat.  Pengolahan  citra,  persuasi  dan  retorika  politik.  Pola  komunikasi langsung  berubah  arah:  dari  bawah  keatas  ( bottom-up)  di  era  ini.
Sayangnya, dalam perkembangannya, pola komunikasi bottom-up bahkan lebih tidak efektif ketimbang pola top-downnya Soeharto. Frustasi karena impotennya  aspirasi  beralih  menjadi  anarki  berkelanjutan  hingga pergantian  presiden  RI  4  kali  terjadi  dalam  tempo  singkat.  Nyatanya, kedua  pola  baik  atas-bawah  maupun  bawah-atas  bersifat  monolog (searah) dan tidak bersifat komunikasi dua arah (dialog). 29
Dalam  komunikasi  juga  dikenal  propaganda  dan  retorika. Propaganda  merupakan  penyampaian  komunikasi  oleh  komunikator dengan  pernyataan  agar  komunikan  bertindak  sesuai  keinginan  sang pemberi  pesan.  Faktor  kepentingan  menjadi  tujuan  sehingga  apakah  isi pernyataan  berupa  fakta  atau  non  fakta,  kebenaran  atau  kebohongan, tidak  menjadi  soal.  Asal  tercipta  keyakinan  pada  receiver  pesan  untuk menganut  suatu  keyakinan,  sikap,  hingga  orientasi  tindakan  tertentu. Secara  luas,  Severin  (1988)  mengemukakan  bahwa  propaganda merupakan  teknik  memengaruhi  tindakan  manusia  dengan  memanipulasi penyajian  baik  termanifestasikan  secara  vocal,  literal,  visual  atau instrumental. 30
Dalam retorika, terdapat lima hukum yang dikenal The five canons of  rhetoric.  di  antaranya  inventio  (penemuan),  dispositio  (penyusunan), elocutio  (gaya),  memoria  (memori),  pronuntiatio  (penyampaian).  Pada tahap  penemuan,  pembicara  menelusuri  bahan,  meneliti  khalayak  untuk
29 Kamaruddin, Modul  Komunikasi  Politik (Lhokseumawe:  Prodi  Ilmu  Komunikasi Universitas Malikussaleh, 2015), 2.
30 Warner  J.  Severin  and  James  W.  Tankard, Communication  Theories:  Origins, Methods, Uses (White Plains, N.Y.: Longman, 1988).
________________________________________________________________________________________________ 144| Mustapa, Syi’aruddin Creative Understanding..
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
memberikan  metode  persuasi  yang  tepat.  Di  tahap  penyusunan, pembicara  menyusun  naskah  (pidato)  atau  mengorganisasi  pesan. Selanjutnya, dilakukan pemilihan diksi yang tepat untuk mengemas pesan. Lalu,  mengingat  apa  yang  ingin  disampaikan  dengan  mengatur  sejumlah bahan  pembicaraan.  Tahap  terakhir  ialah  penyampaian  pesan  secara lisan. 31

## Syafruddin, Sosok Intelektual Progressif
Pada dasawarsa 1930-an, Kapitalisme, Sosialisme dan Komunisme menghadapi  musuh  yang  sama,  yakni,  Fasisme  yang  direpresentasikan oleh Jerman, Italia dan Jepang. Pertentangan ini meruncing hingga lahirlah Perang  Dunia  II.  Meski  Sjafruddin  dan  Sjahrir  sama-sama  anti-Fasisme serta menjunjung tinggi humanisme. Namun, keduanya berbeda orientasi. Sjahrir,  muslim  sekuler  yang  apresiatif  terhadap  Sosialisme  Demokrasi mendirikan  Partai  Rakyat  Sosialis  (Paras)  yang  kemudian  bertransformasi menjadi  Partai  Sosialis  Indonesia  (PSI)  sementara  Sjafruddin,  simpatisan Sosialisme Religius, berlabuh pada Masjumi. 32
Sjafruddin,  memiliki  latar  belakang  pendidikan  Eropa  melalui  ELS ( Europesche  Lagere  School)  di  Serang,  Banten  dan  tamat  di  Ngawi,
Madiun  tahun  1925;  MULO  ( Meer  Uitgebreid  Lager  Onderwijs),  selesai tahun  1928    serta  AMS  ( Algemene  Middelbare  School)  bagian  A  di Bandung  yang  diselesaikan  tahun  1931.  Minat  ingin  melanjutkan pendidikan  tinggi  di  Fakultas  Sastra  tidak  kesampaian  karena  saat  itu  di Indonesia belum ada dan harus ke Belanda. Ia lalu masuk Sekolah Tinggi
31 Jalaluddin  Rakhmat, Retorika  Modern  Pendekatan  Praktis (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 1994), 6-8.
32 M. Dawam Rahardjo, Ekonomi Neo-Klasik Dan Sosialisme Religius. Pragmatisme Pemikiran Ekonomi Politik Sjafruddin Prawiranegara (Jakarta: Mizan Publika, 2011), 90.
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Mustapa, Syi’aruddin Creative Understanding..
|145
Hukum (RHS, Rechts Hogeschool) di Batavia dan meraih gelar Meester in de  Rechten  (Mr.)  tahun  1939 33 .  Meski  latar  belakang  pendidikan  ilmu hukum,  karir  pertamanya  justru  di  bidang  keuangan.  Dari  sini  ia  meretas jalan hingga masuk ke panggung politik melalui KNIP, atas bantuan Sjahrir.
Peran historis yang dialami menjadikan sosoknya dipandang dalam dua  sisi.  Dalam  perannya  sebagai  Ketua  PDRI,  ia  dipandang  sebagai seorang  pahlawan.  Keikutsertaannya  dalam  PRRI  membuat  tinta  sejarah menguji  dan  mempertanyakan  pengakuan  kepahlawanan  tersebut. Terlepas  dari  berbagai  dinamika  peran  yang  dijalaninya,  pemikiran Sjafruddin  sedianya  terkait  dengan  beberapa  tema  penting  seperti pluralisme, inklusivitas, keadilan sosial, dan keseteraan.
Tema-tema tersebut, merupakan sejumlah persoalan yang diangkat oleh  para  pemikir  Muslim  yang  dikenal  progresif. Istilah  ‘progresif’ merujuk  pada  perjuangan  tanpa  henti  akan  gagasan  universal  tentang keadilan di mana tidak tercipta kemakmuran, kemanusiaan, dan martabat pada suatu masyarakat tunggal dengan mengorbankan pihak lain. Menurut paham  ini,  menjadi  Muslim  itu  hendaknya  melibatkan  penegasan  nilai kemanusiaan  atas  semua  umat,  dilandasi  keyakinan  aktif  bahwa  semua manusia  bertanggung  jawab  atas  distribusi  sumber  daya  alam  yang  adil dan merata sebagai anugerah Ilahi, lalu berusaha hidup harmonis bersama alam 34 .  Untuk  mengatasi  berbagai  problematika  masyarakat  Muslim kontemporer,  diperlukan    reformulasi  berbagai  elemen  tradisi  Islam sehingga terbukanya jalur penelitian yang lebih aktual.
33 J.  Riberu,  ‘Manusia  Etis  Sjafruddin  Prawiranegara’,  in Mr.  Sjafruddin Prawiranegara  Pemimpin  Bangsa  Dalam  Pusaran  Sejarah ,  1st  edn  (Jakarta:  Republika, 2011), 4.
34 Omar Safi, ‘What Is Progressive Islam’, ISIM Newsletter , 13.December (2003),
48 – 49: 48.
________________________________________________________________________________________________ 146| Mustapa, Syi’aruddin Creative Understanding.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Beberapa  tokoh  yang  masuk  dalam  usaha  ini  di  antaranya: Abdulkarim  Soroush,  Nurcholish  Madjid,  Abdullahi  an- Na’im,  Amina Wadud, Khaled Abu al-Fadl, Farish Ahmad-Noor dan Farid Esack. Mereka telah  memberikan  pemikiran  yang  krusial  bahkan  dalam  beberapa  kasus berkontribusi secara revolusioner terhadap pemikiran muslim kontemporer 35 .  Arus  pergerakan  intelektual  Muslim  ini  terkadang dicitrakan ‘reformasi Islam’, ‘Islam progresif’, ‘modern Islam’, dan ‘Islam liberal’.  Label 'progresif'  sendiri  merujuk  kepada  sejumlah  aktivis  dan ilmuwan  dari  berbagai  penjuru  dunia  Muslim  yang  tergabung  dalam Jaringan Muslim Progresif (Progressive Muslim Network-PMN) akhir tahun 1998 di internet. 36

## Komunikasi dalam Islam Politik Sjafruddin
Hasil kajian ini memperlihatkan pemahaman Syafruddin Prawiranegara melalui pendekatan interpretif ialah sebagai berikut.
Creative Understanding of People
Melalui  pemahamannya  terhadap  tipikalisasi  manusia,  dapat dipahami bagaimana perspektif dan konstruk pemikiran Sjafruddin. Proses ini  merupakan  sebuah  upaya  kreatif  untuk  memahami  manusia  ( creative understanding of people). Pada Sjafruddin, proses ini berjalan dua tahap. Pertama,  membuat  indikator  kriteria  sikap,  misalnya  apa  itu  demokratik, patriot,  islami,  dsb.  Kedua,  melakukan  refleksi  historis  secara  empiris terhadap  beberapa  tokoh.  Dalam  hal  ini,  etika  dan  moralitas  harus berkaitan  dengan  politik  sebagaimana  aplikasi  tindakan  moralis  dan  etis
35 Jarmila  Drozdikova,  ‘Review  Articles  “Progressive  Muslims”’, Asian  and  African Studies , 14.1 (2005), 83 – 95: 83. 36 Safi (2003);  Drozdikova (2005).
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Mustapa, Syi’aruddin Creative Understanding..
|147
harus  tercermin  dalam  kehidupan  politik 37 .  Dalam  konteks  ini,  rumusan Sjafruddin terkait dengan bagaimana para tokoh nasional mengartikulasikan  nilai-nilai  etis  dalam  perannya  sebagai  politisi  dan negarawan, terlihat sebagai berikut.
Demokratik  Sejati.  Dalam  pandangan  Sjafruddin,  seorang  demokrat itu  hendaknya  memiliki  kriteria:  (a)  kesederhanaan;  (b)  berkata  dan bersikap  sesuai  keyakinan;  (c)  berani  menyatakan  pendapat  apabila bermanfa’at  bagi  masyarakat;  (d)  siap  memegang  amanat  kekuasaan dalam  rangka  berbakti  kepada  masyarakat;  (e)  tidak  mau  dipaksa  dan memaksakan diri untuk berkuasa apabila dirasakan tidak akan bermanfa’at bagi  masyarakat 38 .  Beberapa  tokoh  yang  masuk  dalam  kriteria  ini  di antaranya Bung Hatta dan Sjahrir.
Pada tahun 1945, sekitar bulan September atau Oktober, Sjafruddin pernah  berbeda  pendapat  tentang  perlunya  Pemerintah  Republik Indonesia  yang  baru  lahir  untuk  mengeluarkan  uang  Republik  Indonesia sendiri. Hatta awalnya menolak dengan sifat gründlichkeit (ketelitian)-nya, khawatir  kondisi  itu  akan  dianggap  dunia  internasional  sebagai  pemalsu uang  ( valsemunters).  Namun,  setelah  diyakinkan  dengan  argumen  yang kuat,  ia  akhirnya  dapat  menerima  gagasan  Sjafruddin  dan  rekan-rekan perihal  ide  mengeluarkan  uang  Republik  Indonesia  sendiri  sebagai pengganti uang Jepang yang pada saat itu masih berlaku. Siap menerima
37 Bahtiar Effendy, ‘Pentingnya Mengaitkan Etika Dan Moralitas Dengan Politik’, in Jalan  Tengah  Politik  Islam.  Kaitan  Islam,  Demokrasi,  Dan  Negara  Yang  Tidak  Mudah (Jakarta: Ushul Press, 2005), 328-330.
38 Sjafruddin  Prawiranegara,  ‘Bung  Sjahrir  Pendekar  Kemerdekaan  Dan  Pendekar Demokrasi’, in Mengenang Sjahrir , ed. by H. Rosihan Anwar (Jakarta: Gramedia, 1980).
________________________________________________________________________________________________ 148| Mustapa, Syi’aruddin Creative Understanding..
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
pendapat lain serta mengundurkan diri saat berseberangan prinsip dengan Soekarno memperlihatkan watak demokrat sejati seorang Hatta. 39
Sjafruddin  kerap  melontarkan  kritik  kepada  sejumlah  nasionalis seperti Soekarno yang pada era revolusi kemerdekaan menolak kerjasama dengan  Belanda  tapi  begitu  jinak  berkompromi  dengan  pihak  Jepang. Padahal  kekejaman  Jepang  jauh  di  atas  Belanda.  Anehnya,  pak  Sjaf membela sikap kooperatif Hatta terhadap Jepang dengan mengatakannya masih  proporsional  dan waardig.  Karena  menurut  Sjafruddin,  meski bekerja  sama  dengan  Jepang  tapi  Hatta  tetap  kritis  dalam  setiap  pidato dan  sikapnya  serta  berupaya  meyakinkan  bahwa  sikapnya  tersebut merupakan contre cœur di mana di belakang bantuan tersebut ada upaya untuk meringankan reakyat sebisa mungkin. 40
Selain  Hatta,  kriteria  demokrat  sejati  layak  disematkan  kepada Sjahrir. Sjafruddin menyebut tokoh sosialis ini sebagai sosok yang mampu menyampaikan  gagasan  dengan  sederhana,  jelas,  jujur  dan  meyakinkan hingga mudah dipahami.
Patriotitik.  Bagi  Sjafruddin,  sikap  patriot  memiliki  beberapa  dimensi seperti :  (a)  Kesetiakawanan  yang  besar  terhadap  kawan-kawan seperjuangan, (b) Lebih mengutamakan rasa kemanusiaan dan kerakyatan di  atas  status  dan  strata  sosial.  Dalam  kriteria  ini,  Sultan  Hamengku Buwono  IX  termasuk  figur  yang  pas.  Peran  ikhasnya  begitu  krusial  di zaman  kemerdekaan  di  mana  ia  menyediakan  diri  dan  kesultanannya
39 Sjafruddin Prawiranegara, ‘Bung Hatta Demokrat Sejati’, in Agama Dan Bangsa. Kumpulan Karangan Terpilih. Jilid 3 , ed. by Ajip Rosidi (Jakarta: Pustaka Jaya, 2011), 360- 361.
40 Sjafruddin Prawiranegara, ‘Bung Hatta Demokrat Sejati Dan Pemimpin Yang Saya Hormati’,  in Bung  Hatta:  Mengabdi  Kepada  Cita-Cita  Perjuangan (Jakarta:  Panitia Peringatan Mohammad Hatta 70 Tahun, 1972).
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Mustapa, Syi’aruddin Creative Understanding..
|149
untuk  kepentingan  Republik  Indonesia.  Pangkat  feodalnya  tidak memengaruhi  rasa  kemanusiaan  dan  kerakyatannya.  Sosok  demikian, lanjut pak Sjaf, benar-benar manifestasi  bangsawan seperti yang tersurat dalam  pepatah  Perancis noblesse  oblige,  yakni seorang yang memahami dan  melaksanakan  kewajiban  melindungi  dan  membantu  siapa  pun  baik rakyatnya sendiri maupun orang lain selama membutuhkan. 41
Diplomat.  Bagi  Sjafruddin,  diplomat  yang  baik  ialah  yang mampu mensikapi  berbagai  kekurangan  menjadi  kelebihan  dari  yang bersifat  jelek  menjadi  cantik.  Namun  hal  ini  dilakukan  bukan  dalam  arti menutup-nutupi  kekurangan  dan  memutarbalikkan  kebenaran  melainkan pandai  memberikan  pengertian  sehingga  mampu  bersikap  otokritis terhadap kekurangan dan kesalahan sendiri. Karakter ini melekat pada diri Roem. Roem memiliki relasi orang Belanda yang cukup banyak meskipun dengan kekejaman Nica, ia ditembak dan pincang hingga akhir hayatnya. Dalam  konteks  politik,  jika  proklamasi  kemerdekaan  (17  Agustus  1945) baru  merupakan  kemerdekaan  negara,  maka  persetujuan  Roem-Royen mengantarkan  pada  kemerdekaan  rakyat  dan  bangsa  dalam  konteks pengakuan  oleh  Belanda  pada  27  Desember  1949.    Dengan  sikap  sabar dan  berbudi  tinggi,  Mr.  Roem  mengukuhkan  diri  sebagai  salah  satu pahlawan perdamaian 42 .
Homo  Islamicus.  Mantan  Gubernur  BI  ini  menguraikan  kriteria seorang  muslim  sejati,  yakni :  (a)  mudah  untuk  memahami  dan menjalankan  ajaran-ajaran  Islam,  (b)  berdasarkan  keyakinan  yang mendalam  berusaha  berkontribusi  secara  nyata  baik  dalam  pribadi
41 Sjafruddin  Prawiranegara,  ‘Seorang  Patriot  Teladan’,  in Tahta  Untuk  Rakyat, Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX (Jakarta: Gramedia, 1982).
42 Sjafruddin  Prawiranegara,  ‘Roem,  Manusia  Dan  Kawan  Ideal’,  in Mohammad Roem 70 Tahun: Pejuang Perunding (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).
________________________________________________________________________________________________ 150| Mustapa, Syi’aruddin Creative Understanding.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
maupun dalam perjuangan sosial dan politik, (c) memandang bahwa Islam itu  merupakan  sumber  kekuatan  yang  hidup  dan  tidak  ada  batasnya. Lanjutnya,  sifat  ini  tercermin  salah  satunya  pada  pribadi  Natsir.  Ia menyanjung  koleganya  di  Masjumi  tersebut  sebagi  Muslim  Sejati  ( homo Islamicus). Hal ini tak mengherankan karena sejak kecil ia sudah menjadi santri,  setelah  dewasa  berfungsi  sebagai  kyai.  Namun,  tak  lupa,  ia  juga mengkritik konstruksi argumen apologetik pencetus Mosi Integral ini saat berdiskusi  baik  dengan  sesama  muslim maupun  saat  bersua  dengan  non muslim.  Selanjutnya,  posisi  ‘Kyai  Natsir’  sebagai  mercusuar  Islam  sejajar dengan  kiprah  Kyai  Hasjim  Asy’ari  dan  Kyai  Achmad  Dahlan.  Mereka merupakan sosok yang mengenal dunia tetapi dapat melepaskan diri dari berbagai godaannya. 43
Muttaq ī n.  Sjafruddin  berpendapat  bahwa  manusia  takwa  yang terdiri  dari  elemen  akhlak  yang  baik,  keramahan,  kesederhanaan, kseungguhannya, kedermawanan. Sosok ini misalnya terdapat pada Raden Haji  Oene  Djoenaidi, “Si  Raja  Sereh”  dari  Manonjaya,  Tasikmalaya . Kontribusinya  pada  penerbitan  harian Pemandangan, 44 di  masa pergerakan zaman Belanda sebelum Perang Dunia II begitu krusial. Koran ini  bernilai  istimewa  sebagai  media  pendidikan  politik  dan  sosial  guna pematangan  rakyat  Indonesia  ke  arah  kemerdekaan.  Karenanya,  Mang
43 Sjafruddin  Prawiranegara,  ‘Muhammad  Natsir  Muslim  Sejati’,  in Muhammad Natsir 70 Tahun: Kenang-Kenangan Kehidupan Dan Perjuangan (Jakarta: Pustaka Antara, 1978).
44 Harian  ini  awalnya  surat  kabar  mingguan.  Pertama  kali  terbit  di  Jakarta  pada  8 April  1933  di  bawah  pimpinan  Saeroen  bekerjasama  dengan  Raden  Hadji  Oene Djoenaedi,  pengusaha  asal  Tasikmalaya  Jawa  Barat.  Lihat Abdul  Hamid,  ‘R.H.O
Djoenaidi: Si Raja Sirih Pejuang Pers’, September 09 , 2019 <https://situmang.com/2019/09/09/r-h-o-djoenaidi-si-raja-sirih-pejuang-pers/>
[accessed 28 June 2020].
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Mustapa, Syi’aruddin Creative Understanding..
|151
Hadji  Djoenaidi,  sapaan  akrabnya,  tetap  memberikan  support  terhadap penerbitan koran ini kendati tak mendapatkan keuntungan material.
Ambisius.  Sosok  ini  di  mata  Sjafruddin  memiliki  beberapa  ciri seperti:  (a)  terkadang    memandang  kebenaran  dan  keadilan  itu  sesuatu yang  relatif,  (b)  hasrat  menjadi  penguasa  utama  serta  berupaya mempertahankan  kedudukan  itu,  (c)  seringkali  sampai  harus mengorbankan teman dekatnya sekalipun. Dengan nada subyektif, dalam beberapa tulisannya, Sjafruddin mengarahkan kriteria ini pada satu sosok:
Soekarno.
Keunggulan Bung Karno terletak pada gaya orator dan kepandaian beretorika.  Banyak  yang  tidak  dimengerti  apa  itu  ‘Manipol  Usdek’.  Akan tetapi, ketika disampaikan dengan bumbu slogan-slogan dan istilah-istilah yang  bombastis,  banyak  yang  terhipnotis  mendengarnya.  Pun  ketika Soekarno  menghidangkan  isi  hati  dan  pikirannya  saat  sedang  menyerang dan  mengejek  lawan-lawannya  mampu  membuat  audiens  yang  fanatik mengagung-agu ngkannya  sebagai  ‘Pemimpin  Besar  Revolusi’. 45 Sikap kooperatifnya pada era Jepang, dinilai sebagai sebuah sikap ‘menjilat’ dan turut menindas bangsa sendiri. Hal ini terutama dalam usaha pengerahan romusha  untuk  keperluan  perang  Jepang.  Perilaku  ini  merupakan  sikap yang ‘menjual bangsa’. 46
Ada  pun  terkait  rela  mengorbankan  kawan  sendiri,  asumsi  ini sepintas  terlihat  subyektif  sehubungan  mantan  perdana  menteri  PRRI  ini pernah  menjadi  tahanan  politik  pada  era  Demokrasi  Terpimpin  Soekarno mulai  bulan  Maret  1962  -  Juli  1966.  Saat  itu,  ia  ditempatkan  dalam
45 Prawiranegara, Agama Dan Bangsa. Kumpul. Karang. Terpilih. Jilid 3 , 392-393.
46 Prawiranegara, ‘Bung Sjahrir Pendekar Kemerdekaan Dan Pendekar Demokrasi’.
________________________________________________________________________________________________ 152| Mustapa, Syi’aruddin Creative Understanding.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
tahanan di sejumlah daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jakarta. Akan tetapi,  tekanan  politik  ternyata  berlaku  juga  terhadap  Hatta  dan  Sjahrir, dua  sahabat  karib  Soekarno.  Setelah  peristiwa  PRRI  tahun  1958,  relasi Sjahrir  dan Soekarno meregang  hingga  dibubarkannya  PSI  tahun  1960.
Tahun  1962  hingga  1965,  tanpa  peradilan,  Sjahrir  ditangkap  dan dipenjarakan sampai terkena stroke. Ia diizinkan berobat ke Zürich Swiss , hingga  akhirnya  meninggal  di  Swiss  pada  tanggal 9  April 1966 sebagai tawanan politik. Hatta mendeskripsikan epilog dramatis perjalanan Sjahrir yang  dikatakannya  lebih  banyak  menderita  dalam  Republik  Indonesia sendiri  yang  berdasarkan  Pancasila  daripada  dalam  Hindia  Belanda, kolonial yang ditentangnya. 47 Ironisnya, ungkapan Hatta terjadi juga pada dirinya.  Pada  tahun  1960- an  Bung  Hatta  menulis  “Demokrasi  Kita”  yang isinya  berupa  kritik  terhadap  rezim  Soekarno.  Selain  melarang  dan membreidel tulisan yang dimuat dalam harian Panji Masjarakat pimpinan Hamka, Bung Hatta pun mendapat tekanan politik. 48
Dengan demikian, dapat dijelaskan bagaimana proses pemahaman atas  orang  yang  dilakukan  Sjafruddin  seperti  terlihat  dalam  gambar berikut.
Gambar 1.
Proses Creative Understanding of People
47 Lukman  Hakiem,  ‘0rde  Lama,  Syahrir,  Natsir,  Hamka:Penjara  Tanpa  Proses Hukum’, Januari  19 ,  2019  <https://republika.co.id/berita/plk6zr385/0rde-lama-syahrir- natsir-hamkapenjara-tanpa-proses-hukum> [accessed 28 June 2020].
48 Ivana,  ‘Panji  Masyarakat  Dan  Terbitnya  “Demokrasi  Kita”’, January  06 ,  2020 <http://pedomanbengkulu.com/2020/01/panji-masyarakat-dan-terbitnya-demokrasi- kita/> [accessed 28 June 2020].
Kriteria Sikap Refleksi Kritis Creative Understanding of People
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Mustapa, Syi’aruddin
Creative Understanding..
|153

## Clarification of Values
Nilai dan ideologi yang dianut oleh seorang tokoh dapat dilihat dari peta  pemikirannya  selama  ia  berkiprah  dan  terus  berdialektika  dengan realitas.  Hal  ini  terjadi  pula  pada  Sjafruddin.  Ketika  memaparkan  sebuah pemikiran,  seringkali  Sjafruddin  menjelaskan  adanya  perbedaan  ideologi atau filsafat dalam sebuah fenomena politik, maupun sosial. Selanjutnya, ia  pun  mencoba  menunjukkan  kecenderungan  pandangan  ideologisnya sebagai  upaya  mempertegas,  menegasi  atau  memediasi  di  antara pertentangan  dua  nilai  tersebut.  Dengan  demikian  ia  mencoba mengklarifikasi  berbagai  nilai  ( clarification  of  values)  tersebut  sesuai keyakinan  ideologis  yang  dianutnya.  Sjafruddin  sampai  pada  konklusi sikap yang obyektif terhadap perbedaan nilai. Di antaranya :
Upaya  Moderasi.  Pada  saat  awal  kemerdekaan,  terdapat  dua pemikiran kenegaraan yang berkembang. Keduanya direpresentasikan oleh dua kekuatan ideologis yang menguat pada awal konstruksi pemikiran dan praksis  politik  di  Indonesia,  yakni  Soekarno  dan  Natsir.  Perbedaannya seperti terlihat seperti berikut.
Tabel 2.
Agama dan Negara di Mata Soekarno dan M. Natsir Tokoh Distingsi Pemikiran Soekarno ▪ beranggapan  Islam  yang  dihadapinya  saat  itu merupakan  Islam  yang  mandeg  dalam  berpikir, penuh  tahayul  maka  dari  itu  dibutuhkan  penafsiran ulang menyeluruh.
▪ mendukung netralitas negara dalam agama. Baginya yang terpenting negara menghormati keyakinan tiap penduduknya.
▪ kuatir  jika  Islam  digunakan  untuk  membenarkan
________________________________________________________________________________________________ 154| Mustapa, Syi’aruddin Creative Understanding.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
tindakan  penguasa  apabila  diformalisasi   sebagai dasar negara.
M. Natsir ▪ meyakini bahwa negara tidak dapat dan tidak boleh netral.   Antara  Islam  dan  kehidupan  formal bernegara justru saling berkaitan.
▪ Cemas  jika  sendi-sendi  kehidupan  bernegara  steril dari  agama,  dikuatirkan  masyarakat  akan  jauh  dari norma  kemanusiaan  karena  negara  dengan  alasan kesterilan  itu  justru  absen  saat  warga  butuh kepastian tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama.
Sumber : Suhelmi (2002) 49
Konsekuen dengan nilai-nilai demokrasi yang dianutnya, pada tahun 50-an,  ia  menulis  surat  kepada  Soekarno  atas  nama  kedudukannya sebagai  Gubernur  Bank  Indonesia.  Salah  satu  pesan  surat  itu  adalah mengingatkan  tugas  kepala  negara  dalam  sebuah  negara  demokrasi.  Ia mengkritik  perjalanan  dinas  keluar  negeri  Soekarno  di  tengah  persoalan politik dalam negeri yang semakin hari semakin panas. Menurutnya,
“Dalam  sebuah  negara  demokrasi  misalnya,  adalah  mustahil  bahwa seorang Kepala Negara dapat meninggalkan negaranya, meskipun di bawah  selimut  perjalanan  ‘tetirah’  pada  saat -saat  kesukaran- kesukaran  negara  menyapu    puncaknya  sebagai  akibat  politik  yang dipaksakan oleh Paduka Yang Mulia kepada rakyat Indonesia. Umum mendapat  kesan  yang  kuat  bahwa  kesehatan  Paduka  Yang  Mulia adalah jauh lebih baik daripada kesehatan  Pemangku Presiden yang hanya  dapat  berdiri  di  atas  kakinya  berkat  berbagai  suntikan  dan perawatan istimewa dari para dokter”.
49 Ahmad Suhelmi, Polemik Negara Islam (Jakarta: Teraju, 2002), 16.
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Mustapa, Syi’aruddin Creative Understanding..
|155
Surat  tersebut  termasuk  korespondensi  terakhir  atas  kedudukannya sebagai  Gubernur  Bank  Indonesia.  Setelah  itu,  tanpa  disengaja,  dirinya terlibat dalam konflik pimpinan militer daerah dan pusat yang memuncak dengan  berdirinya  PRRI.  Namun,  dalam  surat  tersebut  ditegaskan  nilai yang  seharusnya  dijalankan  oleh  seorang  Presiden  di  tengah  kemelut politik  dalam  negeri  yang  sedang  memanas.  Seorang  presiden  tidaklah ksatria  saat  berani  meninggalkan  medan  yang  tengah  menghangat tersebut. 50
Sjafruddin  membedakan  dengan  tegas  ideologi  dan  agama. Baginya,  Pancasila  itu  bukan  sebuah  agama,  melainkan  sebuah  filsafat atau  suatu  teori.  Karenanya  sulit  diharapkan  dari  teori  itu  dapat menimbulkan  keimananan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Justru  karena keimanan  dan  pemahaman  terhadap  Islam,  seorang  Muslim  dapat menerima  Pancasila. 51 Lantas,  ia  pun  tak  setuju  dengan  ide  untuk menjadikan  Pancasila  sebagai  asaas  tunggal  dalam  partai  politik  dan organisasi  sosial,  politik  dan  masyarakat.  karena  hal  itu,  meski  tidak tersurat,  secara  implisit  berusaha  menggantikan  perspektif  agama  dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat.
Dalam  hal  ini,  ia  memandang  Islam  sebagai  sebuah  sistem  nilai liberatif  dan  humanis  dan  mengedepankan  civil  society. 52 Karenanya  ia berbeda dengan Natsir. Menurutnya, Natsir dididik dalam lingkungan yang menganggap  musuh  pihak  Belanda,  bukan  karena  kolonialismenya
50 Sjafruddin Prawir anegara, ‘Surat Gubernur Bank Indonesia Kepada Soekarno’, in Mr.  Sjafruddin  Prawiranegara:  Pemimpin  Bangsa  Dalam  Pusaran  Sejarah (Jakarta: Republika, 2011), 536. 51 Prawiranegara, Agama Dan Bangsa. Kumpul. Karang. Terpilih. Jilid 3, 134 . 52 Hasan Mustapa, ‘Political Re gional Tourism in Civil  Society Perspective (Profile of  Development  Strategy  of  Situ  Bagendit  Tourism  Object,  Banyuresmi  District,  Garut Regency, West Java Province)’, Politicon , 1.1 (2019), 24 – 50.
________________________________________________________________________________________________ 156| Mustapa, Syi’aruddin Creative Understanding.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
melainkan lebih kepada agamanya. Sayangnya, hal ini diperparah dengan anggapan  bahwa  agama  lain  terutama  Kristen  itu  mengandung  unsur penindasan. Pak Sjaf tidak ingin terjebak dengan pemahaman yang sempit itu.  Baginya,  umat  Islam  harus  membuka  diri  sehingga  bisa  mengusung toleransi beragama dan memungsikan Islam sebagai kekuatan moral untuk memperbaiki  keadaan  dunia. 53 Dengan  demikian  setelah  melalui  proses klarifikasi berbagai nilai, mantan ketua PDRI ini sampai pada konklusi sikap obyektif sehingga dapat mengakui dinamika perbedaan penilaian terhadap fenomena  keberagamaan,  sosial  maupun  politik.  Adapun  prosesnya seperti terlihat dalam gambar berikut.
Gambar 2.
Proses Klarifikasi Berbagai Nilai Menghasilkan Sikap Obyektif
Dari  skema  di  atas,  terlihat  bahwa  tokoh  Masjumi  ini  melihat pertama kali dari aspek ideologis filosofis terkait fenomena sosial, politik atau sebuah sikap keagamaan. Dari situ, bisa diambil nilai-nilai dasar yang dimiliki setiap fenomena tersebut. Setelah  melalui proses klarifikasi, baru dapat dinilai dengan sebuah sikap yang obyektif.
53 Pelaku Berkisah: Ekonomi Indonesia 1950-an Sampai 1990-An , ed. by Thee Kian Wie, 1st edn (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), 50.
Basis filosofis dan ideologis Fenomena social,  politik, religiusitas
Sikap Obyekti f Clarification  of Values
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Mustapa, Syi’aruddin
Creative Understanding..
|157

## Aesthetic Appeal
Beberapa  tokoh  memberikan  tanggapannya  terhadap  sosok  tokoh Masjumi  ini.  Kahin,  misalnya,  menggambarkan  kebesaran  Sjafruddin sebagai  sosok  yang  jujur,  tegas  dalam  bersikap,  memiliki  semangat nasionalisme  yang  menyala,  serta  integritas  yang  tinggi. 54 Demikian  pula Alatas,  ketika  membandingkan  Soekarno,  Tan  Malaka,  Sjahrir  dan Sjafruddin.  Ia  mengakui  posisi  Soekarno,  Tan  Malaka  dan  Sjahrir  sebagai intelektual  yang  berpikiran  modern.  Tapi,  ia  lebih  mengakui  kedudukan Sjafruddin  sebagai  Muslim  Ideal,  yang  tulus  dan  yakin  dalam  beragama serta  berjuang  memimpin  umat  dalam  melalui  nuansa  demokrasi  di tengah pluralitas. 55
Berbagai  kajian  mencoba  membaca  corak  pemikiran  Sjafruddin  baik dari segi respons terhadap demokrasi, perspektif keadilan sosial. Mereka umumnya  berpendapat  bahwa  orientasi  pak  Sjaf  termasuk  dalam revivalis, 56 liberal-modernis, 57 substantif, 58 liberal-kritis, 59 integratif. 60
Sementara itu, dalam makalah ini, penulis melihat kategorisasi Sjafruddin dalam  dua  hal  yakni  pemikiran.  Dalam  hal  pemikiran  tokoh  Masjumi  ini termasuk  dalam  kategori  ‘progresif  modernis’.  Sementara  dalam  level keagamaan cenderung ‘revivalis.’ Lebih jelas dapat dilihat gambar berikut.
54 George  McTurnan  Kahin,  ‘In  Memoriam  Sjafruddin  Prawiranegara  1911 - 1989’, Indonesia , 48 (October), 1989, 101 – 5.
55 Syed  Hussein  Alatas, Kita  Dengan  Islam:  Tumbuh  Tiada  Berbuah (Singapore: Pustaka Nasional, 1979).
56 Masykuri Abdillah, Islam Dan Demokrasi: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap  Konsep  Demokrasi  1966-1993 ,  1st  edn  (Jakarta:  Prenamedia  Group,  2015), 18.
57 Pipip A. R. Hasan, ‘Islam, Social Justice and Economic Development: A Study of the Works of Sjafruddin Prawiranegara’ (Concordia University, 2012), 343.
58 Rahardjo, 204.
59 Rahardjo, 209.
60 Koentowijoyo, Paradigma  Islam:  Interpretasi  Untuk  Aksi ,  ed.  by  A.  E.  Priyono (Bandung: Mizan, 1999), 321.
________________________________________________________________________________________________ 158| Mustapa, Syi’aruddin Creative Understanding.. POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020

## Aesthetic Appeal

## Pemikiran: Progresif Modernis
Keagamaan: Revivalis

## Gambar 3.
Tipologi Pemikiran dan Keagamaan Sjafruddin
Modernisme dalam konteks pemikiran keagamaan Islam merupakan sebuah  upaya  reinterpretasi  kontekstual  ajaran  Islam  secara  rasional sehingga compatible  dengan  pergerakan  zaman.  Kaum  modernis  sering memandang  Islam  dalam  konteks  upaya  moderasi  (mengambil  jalan tengah ; ummatan  wasa ṭ an)  di  antara  berbagai  kecenderungan  ekstrim yang  terdapat  dalam  agama-agama  dan  paham  lain. 61 Revivalisme merujuk  pada  upaya  pembaharuan  mengaktualisasikan  kemurnian  Islam sebagaimana  termanifestasi  dalam  kehidupan  di  masa  Nabi  Muhammad SAW  dan  kaum  Salaf  di  mana  manifestai  bentuk  radikalnya  adalah fundamentalisme.  Kaum  fundamentalis  dalam  makna  terbatas  ialah kelompok  yang  melakukan  pendekatan  konservatif  dalam  melakukan
61 Ahmad  Hasan,  226-227;    Nurcholish  Madjid, Islam  Doktrin  Dan  Peradaban (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), 585-586.
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Mustapa, Syi’aruddin Creative Understanding..
|159
reformasi keagamaan, bercorak literalis serta penekanan pada pemurnian doktrin. 62

## Community Agreement
Dalam  kajian  akademis,  para  pemerhati  umumnya  sepakat ( community agreement) bahwa proporsi Sjafruddin sebagai ekonom lebih besar dari peran sebagai politisi atau mubaligh.
Perintis  Ekonomi  Nasional.  Nasution  memandang  Mr.  Sjaf  sebagai peletak  dasar  fondasi  kemandirian  Bank  Indonesia.  Selain  itu,  peran sentralnya  dalam  sejarah  ekonomi  dan  keuangan  ialah  pada  saat penerbitan mata uang Indonesia yang pertama setelah kemerdekaan yaitu Oeang  Republik  Indonesia  (ORI)  pada  30  Oktober  1946  dan pemberlakuan  kebijakan  moneter  ‘Gunting  Sjafruddin’  pada  t anggal  10
Maret 1950. 63
Hal tersebut bisa dimaklumi karena karir birokrasi pertamanya adalah seorang  petugas  pajak  di  Kediri,  Jawa  Timur  hingga  ke  Bandung  (1940- 1945).  Kiprah  dalam  praksis  keuangan  juga  diembannya  saat  ia  menjadi Menteri  Muda  Keuangan  pada  kabinet  Sjahrir  II  (Maret-Oktober  1946), Menteri  Keuangan  pada  Kabinet  Sjahrir  III  (Oktober  1946-juni  1947) hingga  menjadi  Presiden  De  Javasche  Bank  (Juli  1951-Juli  1953)  dan terakhir menjadi Gubernur Bank Indonesia (Juli 1953-Januari 1958). Dalam kiprahnya  tersebut,  Sjafruddin  banyak  menelurkan  buah  pemikirannya tentang keuangan dan ekonomi.
62 Azyumardi  Azra, Reposisi  Hubungan  Agama  Dan  Negara,  Merajut  Kerukunan Antarumat ,  1st  edn  (Jakarta:  Penerbit  Buku  Kompas,  2002),  182;    Allan  R.  Taylor, The Islamic Question in Middle East Politics (London: Westview, 1998), viii.
63 Darmin  Nasution,  ‘Peletak  Fondasi  Kemandirian  Bank  Indonesia’,  in Mr. Sjafruddin  Prawiranegara  Pemimpin  Bangsa  Dalam  Pusaran  Sejarah (Jakarta:  Republika, 2011), 270.
________________________________________________________________________________________________ 160| Mustapa, Syi’aruddin Creative Understanding.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Sementara  itu,  pemikiran  politik  Sjafruddin  meskipun  ada  jarang menjadi  perhatian  karena  perhatian  para  pengkaji  ketika  melihat fenomena  politik  para  pemikir  Masjumi  mereka  lebih  terpesona  dengan pemikiran  M.  Natsir  atau  Mr.  Mohammad  Roem. 64 Demikian  juga  Deliar Noer serta Yusril Ihza Mahendra, meski mengakui sedikit pemikiran politik Sjafruddin  tapi  tidak  cukup  untuk  menganalisis  lebih  jauh  pemikiran mantan pimpinan PDRI ini.
Dibanding  pemikirannya,  peran  politik  Sjafruddin  memang  lebih termanifestasi  secara clear  and  distict.  Posisinya  sebagai  ketua Pemerintah  Darurat  Republik  Indonesia  (Desember  1948-Juli  1949) memperjelas  posisi  ini.  Namun,  perannya  sebagai  Perdana  Menteri Pemerintahan  Revolusioner  Republik  Indonesia  (PRRI)  yang  diklaim sebagai  sebuah  pemberontakan  oleh  rezim  Soekarno  seakan  mereduksi peran  historis  tersebut.  Ujungnya,  pengakuan  peran  politik  sebagai pahlawan memerlukan usaha yang keras hingga akhirnya terealisir dengan ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 8 November 2011. Sementara itu, PDRI sebagai sebuah gerakan yang mampu menyelamatkan eksistensi Republik  Indonesia  mendapat  apresiasi  dari  pemerintah  melalui Keputusan  Presiden  RI  Nomor  28  Tahun  2006  yang  menyatakan  bahwa tanggal  19  Desember,  mengacu  pada  kelahiran  PDRI  tanggal  19 Desember 1948, sebagai Hari Bela Negara.
Apresiasi  atas  peran  Sjafruddin  dalam  berjalan  dinamis.  muncul wacana  untuk  lebih  menegaskan  peran  Sjafruddin  baik  sebagai  presiden
64 Agus  Edi  Santoso  (ed.), Tidak Ada Negara Islam: Surat-surat Politik Nurcholish Madjid – Mohamad Roem (Jakarta: Djambatan, 1997).
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Mustapa, Syi’aruddin Creative Understanding..
|161
kedua, 65 atau  sebagai  bapak  otonomi. 66 Secara  yuridis,  menurut  Jimly Ashidiqy, selama Soekarno dan Hatta berada dalam tahanan, Presiden RI yang  disebut  dengan  istilah  Ketua  PDRI  dipegang  oleh  Sjafruddin Prawiranegara  yang  baru  diserahterimakan  kembali  kepada  Soekarno selaku Presiden pada tanggal 13 Juli 1948. 67 Gelar Bapak Otonomi patut dipertimbangkan  sehubungan  dengan  perannya  menyangkut  sentralisasi keuangan pada saat ia berposisi sebagai pengatur keuangan negara pada dasawarsa  pertama  pasca  kemerdekaan  Indonesia.  Pada  saat  itu, kebijakan Sjafruddin, ditengarai menimbulkan benturan-benturan kebijakan dengan  Presiden  yang  meski  tidak  sependapat  pada  akhirnya  bisa menerimanya.
Gambar 4.

## Dimensi Pemikiran dan Praksis Ekonomi dan Politik Sjafruddin
65 Akmal  Nasery  Basral, Presiden  Prawiranegara,  Kisah  207  Hari  Sjafruddin Prawiranegara Memimpin Indonesia , 1st edn (Bandung: Mizan, 2011).
66 Ferry  Raymond  Mawikere,  ‘Dari  Manado:  Sedikit  Kisah  Tentang  Minahasa , Otonomi  Daerah,  Dan  Sjafruddin  Prawiranegara’,  in Mr.  Sjafruddin  Prawiranegara, Pemimpin  Bangsa  Dalam  Pusaran  Sejara ,  ed.  by  Lukman  Hakiem,  1st  edn  (Jakarta: Republika, 2011), 177.
67 Jimly  Asshiddiqie,  ‘Presiden  Sjafruddin  Prawiranegara’,  in Mr.  Sjafruddin Prawiranegara Pemimpin Bangsa Dalam Pusaran Sejarah , ed. by Lukman Hakiem, 1st edn (Jakarta: Republika, 2011), 499.
Ekonomi dan Keuangan Politik Gagasan dan Praksis
Sjafruddin
________________________________________________________________________________________________ 162| Mustapa, Syi’aruddin Creative Understanding..
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020

## Reform of Society
Salah satu buah renungan Sjafruddin ialah harapannya akan sebuah tatanan  ideal  yang  tidak  bersifat  utopia  seperti  digagas  para  sosialis utopian.  Bagi  Sjafruddin,  arah  jalan  sejarah  akan  selalu  berupaya  menuju alur  kesempurnaan.  Setiap  gagasan  yang  tengah  dipikirkan  akan dihadapkan dengan realitas yang menuntut perbaikan. Ia mengilustrasikan betapa perubahan revolusioner terlah terjadi di berbagai belahan di dunia ini. sejumlah negara komunis di Eropa Timur, misalnya, telah melunakkan komunisme  menjadi  lebih  human  dan  liberal.  Intelektual  Muslim  asal Banten  ini  juga  menyatakan  bahwa  usaha  Mao  Tse  Tung  untuk mengadakan  perlawanan  mati-matian  terhadap  arus  perubahan revisionisme  dalam  jalannya  revolusi,  adalah  hal  yang  sia-sia.  Pun demikian  dengan  usaha  Soekarno  yang  terus  berupaya  untuk  menjaga nafas  revolusi,  tak  dapat  dipertahankan.  Sjafruddin  melanjutkan,  “Sudah tiba  waktunya  kita  kembali  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang Maha  Esa,  yang harus hidup sebagai saudara dengan saudara dan hak-hak juga kewajiban- kewajiban sebagai saudara. Evolusi ke arah satu dunia dan satu umat tidak dapat dihalang- halangi”. 68
Pemikiran tentang tatanan ideal berawal dari diskusi terkait manakah yang lebih baik apakah Orde Lama atau Orde Baru. Bagi Sjafruddin, kedua orde tersebut diisi oleh manusia yang sama, yakni bangsa Indonesia. Salah satu  ukuran  untuk  menilai  kebaikan  sebuah  orde  ialah  dari  jaminan  yang diberikan  tatanan  tersebut  terhadap  pelaksanaan  hak  asasi  manusia. Untuk itu, sangat penting bagi terciptanya sebuah orde yang memberikan
68 Sjafruddin  Prawiranegara,  ‘Peranan  Hak -Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Kehidupan Politik Dan Ekonomi’, in Agama Dan Bangsa. Kumpulan Karangan Terpilih. Jilid 3 , 1st edn (Jakarta: Pustaka Jaya, 2011), 131.
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Mustapa, Syi’aruddin Creative Understanding..
|163
keleluasaan,  ketenangan  dan  ketentraman  serta  kebebasan  dari  rasa tertekan kepada seluruh bagian bangsa, tak peduli apapun namanya, baru atau  lama.  Bangsa  ini,  menurutnya,  perlu  menemukan  kembali  natural order, orde alamiah atau orde asli, yang otentisitasnya tidak berdasarkan perspektif  manusia  sebagai  penguasa  melainkan  menurut  kehendak Tuhan,  yang  menciptakan  bumi  dan  langit  serta  segala  isinya.  Di  bawah natural  order  ini,  seluruh  elemen  bangsa  ini  dapat  mencapai  kembali persatuannya  dalam  suasana  perdamaian  nasional  yang  timbul  dari kesadaran  bahwa  mereka  bersamaan  keturunan,  bersaudara.  Bahkan persaudaraan  mereka  itu  hidup  bukan  terbatas  pada  bangsa  Indonesia semata, melainkan juga meliputi seluruh umat manusia. 69
Adapun beberapa prinsip yang harus ada dalam sebuah tatanan ideal atau orde natural ini ialah sebagai berikut.
Gambar 5.
Reform of Society 70
69 Prawiranegara,  ‘Peranan  Hak -Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Kehidupan  Politik  Dan Ekonomi’115.
70 Prawiranegara, Agama Dan Bangsa. Kumpul. Karang. Terpilih. Jilid 3, 132-133 .
Manusia sebagai makhluk Tuhan Yaang Maha Esa Reform of Society
Syarat Tatanan Ideal: ▪ Pengakuan  sepenuhnya  terhadap  hak  asasi manusia  dengan  tidak  melepaskan  berbagai kewajiban asasi.
▪ Berpegang  teguh  kepada  undang-undang  yang berlaku  serta  berbagai  undang-undang  dan regulasi  Negara  lain  yang  sah,  yang  tidak bertentangan dengan UUD 1945.
▪ Adanya  pembagian  kekuasaan  berdasarkan prinsip trias politica.
▪ Moralitas  politik  yang  melandasi  penerapan sistem  presidensial  murni  di  mana  presiden berfungsi  sebagai  kepala  negara  merangkap pimpinan pemerintahan.
▪ Pembatasan jabatan presiden, dan hanya dapat dipilih kembali dalam satu kali masa jabatan.
________________________________________________________________________________________________ 164| Mustapa, Syi’aruddin Creative Understanding.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Gagasan  Sjafruddin  tentang  pembatasan  jabatan  presiden  akhirnya terealisasi  dengan  amandemen  UUD  setelah  era  reformasi.  Indrayana menjelaskan  bahwa  setidaknya  terdapat  empat  konsep  pembatasan:  1) Tidak ada masa jabatan kedua ( no re-election); 2) Tidak boleh ada masa jabatan  yang  berlanjut  ( no  immediate  re-election);  3)  Maksimal  dua  kali masa  jabatan  ( only  one  re-election);  4)  Tidak  ada  pembatasan  masa jabatan  ( no  limitation  re-election).  Filipina  menerapkan  konsep  no  re- election di mana pembatasan masa jabatan presiden hanya satu kali enam tahun.  Setelah  amandemen  ke-22  konstitusi  (1951)  terkait  pembatasan masa jabatan dua periode, Amerika Serikat mengimplementasikan sistem only  one  re-election.  Sementara  no  limitation  re-election  pernah  dialami Indonesia  pada  masa  Soekarno  (1945-1966)  dan  Soeharto  (1966- 1998). 71 Ide  tatanan  ideal  pada  gilirannya  selaras  dengan  upaya membangun good governance dengan berbagai derivasinya. 72

## KESIMPULAN
Pengalaman  politik  yang  tidak happy  ending,  membuat  Sjafruddin lebih  matang  dalam  memahami  persoalan  politik,  ekonomi,  social  dan budaya.  Berdasarkan  telaahan  komunikasi  politik  Islam,  terlihat  bahwa komunikasi politik Islam yang dibawa Sjafruddin memiliki ciri khas: (a) Ia menjadikan Islam sebagai perspektif dasar untuk melihat seluruh dimensi kehidupan.  Pada  tahap  inilah  ia  memberikan  distingsi  Pancasila  sebagai
71 Denny  Indrayana,  ‘Pembatasan  Masa  Jabatan  Presiden’, January  21 ,  2014 <https://nasional.sindonews.com/berita/828497/18/pembatasan-masa-jabatan- presiden> [accessed 28 June 2020].
72 Hasan  Mustapa  and  others,  ‘ Good  Governance  and  Corruption  in  the  View  of Syafruddin
Prawiranegara ( 1911- 1989 )’, 24.04 (2020), 5336– 50
<https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I4/PR201631>.
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Mustapa, Syi’aruddin Creative Understanding..
|165
ideology  dan  Islam  sebagai  agama.  Baginya  agama  Islam  harusnya  yang menjiwai  Pancasila;  (b)  Kebesaran  seorang  tokoh  tidak  dilihat  dari sejauhmana  popularitas  politik  yang  didapatkan  tapi  sedalam  apa  akhlak kenegarawanan  mengejewantah  dalam  kesatuan  pikiran,  emosi  dan tindakan.  Dengan  pendekatan  ini,  ia  bisa  menguak  jasa  seorang  Mang Hadji  Djoenaedi  sebagai  tokoh  pers  yang  nyaris  luput  dari  perhatian sejarah;  (c)  Gagasan  yang  disampaikannya  mengandung  epistemology rasional  ketimbang  emosional.  Sehingga  lebih  besar  proporsi  obyektifitas dari  subyektifitas.  Ini  terlihat  dari  kemampuannya  dengan  cermat menguliti  berbagai  kelemahan  epistemology  apologetic  pada  pemikiran Natsir  atau  epistemology  sekuler  pada  Sjahrir;  (d)  Pikirannya  jauh memandang  ke  depan  melampaui  zamannya.  Ini  terlihat  dengan  ide pembatasan  jabatan  presiden,  sesuatu  yang  terlihat  utopis  di  era  begitu kentalnya  kekuatan  Orde  Baru  namun  ternyata  dapat  terealisasi  di  masa Reformasi.  Pada  titik  ini  ia  sudah  selevel  dengan  pemikiran  muslif progresif universal.
________________________________________________________________________________________________ 166| Mustapa, Syi’aruddin Creative Understanding.. POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah,  Masykuri, Islam  Dan  Demokrasi:  Respons  Intelektual  Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993, 1st edn (Jakarta: Prenamedia Group, 2015)
Ahsan,  Ivan  Aulia,  ‘Maklumat  3  November  &  Perbedaan  Su karno-Sjahrir Soal Partai Politik’, November 03, 2019 <https://tirto.id/maklumat-3- november-perbedaan-sukarno-sjahrir-soal-partai-politik-cy7X>
[accessed 27 June 2020]
Al- Kinaniy,  Ibn  Jama’ah, Tazkirah  Al-S ā mi ’ Wa  Al-Mutakallim  Fi  Adab  Al-
‘ Ā lim Wa Al-Muta ’ Alim (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah)
Alatas,  Syed  Hussein, Kita  Dengan  Islam:  Tumbuh  Tiada  Berbuah (Singapore: Pustaka Nasional, 1979)
Almond,  Gabriel,  and  Bingham  Powell, Comparative  Politics  a Developmental Approach (Boston: Little Brown, 1966)
Anderso n,  B.  R.  O’G, Some  Aspects  of  Indonesian  Politics  under  the Japanese Occupatiojn: 1944-1945 (New York: Interim Report Series, Cornell University Press, 1961)
Asshiddiqie,  Jimly,  ‘Presiden  Sjafruddin  Prawiranegara’,  in Mr.  Sjafruddin Prawiranegara  Pemimpin  Bangsa  Dalam  Pusaran  Sejarah,  ed.  by Lukman Hakiem, 1st edn (Jakarta: Republika, 2011)
Azra,  Azyumardi, Reposisi  Hubungan  Agama  Dan  Negara,  Merajut Kerukunan Antarumat, 1st edn (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002)
Basral,  Akmal  Nasery, Presiden Prawiranegara, Kisah 207 Hari Sjafruddin
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Mustapa, Syi’aruddin Creative Understanding..
|167
Prawiranegara Memimpin Indonesia, 1st edn (Bandung: Mizan, 2011)
Chafee,  S,  ed., Political  Communication:  Issues  and  Strategies  for Research (Beverly Hills: SAGE, 1975)
Drozdikova,  Jarmila,  ‘Review  Articles  “Progressive  Muslims”’, Asian  and African Studies, 14.1 (2005), 83 – 95
Effendy,  Bahtiar,  ‘Pentingnya  Mengaitkan  Etika  Dan  Moralitas  Dengan Politik’,  in Jalan  Tengah  Politik  Islam.  Kaitan  Islam,  Demokrasi,  Dan Negara Yang Tidak Mudah (Jakarta: Ushul Press, 2005)
Foucault,  Michael, Power  Kowledge:  Selected  Interviews  and  Others Writings 1972-1977 (New York: Pantheon Books, 1980)
Gazali,  Effendi,  ‘Interaksi  Politik  Dan  Media :  Dari  Komunikasi  Politik  Ke Politik Komunikasi’, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 8 (2004), 53 –
74
Hakiem,  Lukman,  ‘0rde  Lama,  Syahrir,  Natsir,  Hamka:Penjara  Tanpa Proses Hukum’, Januari 19, 2019 <https://republika.co.id/berita/plk6zr385/0rde-lama-syahrir-natsir- hamkapenjara-tanpa-proses-hukum> [accessed 28 June 2020]
Hamid,  Abdul,  ‘R.H.O  Djoenaidi:  Si  Raja  Sirih  Pejuang  Pers’, September
09,  2019  <https://situmang.com/2019/09/09/r-h-o-djoenaidi-si-raja-
sirih-pejuang-pers/> [accessed 28 June 2020]
Hasan,  Ahmad, The  Doctrine  of  Ijma’  in  Islam (Islamabad:  Islamic
Research Institute, 1976)
Hasan,  Pipip  A.  R.,  ‘Islam,  Social  Justice  and  Economic  Development:  A Study  of  the  Works  of  Sjafruddin  Prawiranegara’  (Concordia
________________________________________________________________________________________________ 168| Mustapa, Syi’aruddin Creative Understanding..
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020

## University, 2012)
Hovland,  C.  I.,  I.  L.  Janis,  and  H.  H.  Kelley, Communication  and Persuasion (New Heaven, Conn: Yale University Press, 1953)
Indrayana, Denny, ‘Pembatasan Masa Jabatan Presiden’, January 21, 2014 <https://nasional.sindonews.com/berita/828497/18/pembatasan- masa-jabatan-presiden> [accessed 28 June 2020]
Ivana,  ‘Panji  Masyarakat  Dan  Terbitnya  “Demokrasi  Kita”’, January  06,
2020  <http://pedomanbengkulu.com/2020/01/panji-masyarakat-dan- terbitnya-demokrasi-kita/> [accessed 28 June 2020]
Kahin,  George  McTurnan,  ‘In  Memoriam  Sjafruddin  Prawirane gara  1911-
1989’, Indonesia, 48 (October), 1989, 101 – 5
——— , Nationalism  and  Revolution  in  Indonesia  (Ithaca,  NY:  Cornell University Press, 1952)
Kamaruddin, Modul  Komunikasi  Politik  (Lhokseumawe:  Prodi  Ilmu Komunikasi Universitas Malikussaleh, 2015)
Koentowijoyo, Paradigma  Islam:  Interpretasi  Untuk  Aksi,  ed.  by  A.  E.
Priyono (Bandung: Mizan, 1999)
Krech, David, Individual in Society (California: McGraw Hill, 1962)
Laswell,  Harold  D., Politics:  Who  Gets  What,  When  How?  (New  York:
Whittlesey House, 1936)
Madinier,  Rémi, Partai  Masjumi:  Antara  Godaan  Demokrasi  Dan  Islam Integral, 1st edn (Jakarta: Penerbit Mizan, 2013)
Madjid, Nurcholish, Islam Doktrin Dan Peradaban (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992)
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Mustapa, Syi’aruddin Creative Understanding..
|169
Mawikere,  Ferry  Raymond,  ‘Dari  Manado:  Sedikit  Kisah  Tentang Minahasa,  Otonomi  Daerah,  Dan  Sjafruddin  Prawiranegara’,  in Mr.
Sjafruddin  Prawiranegara,  Pemimpin  Bangsa  Dalam  Pusaran  Sejara, ed. by Lukman Hakiem, 1st edn (Jakarta: Republika, 2011)
Miller,  Katherine, Communication  Theories:  Perspecives,  Processes,  and Contexts, 2nd edn (New York: McGraw-Hill, 2005)
Al  Mujib,  Ihwan  Huda,  ‘Perspektif  Islam  Dalam  Komunikasi  Politik  Kyai (Studi Etnografi Pengasuh Pondok Pesantren Annuriyyah Jember Jawa
Timur)’, Jurnal Nomosleca, 6.1 (April) (2020)
Mustapa,  Hasan,  ‘Political  Regional  Tourism  in  Civil  Society  Perspective (Profile  of  Development  Strategy  of  Situ  Bagendit  Tourism  Object, Banyuresmi  District,  Garut  Regency,  West  J ava  Province)’, Politicon,
1.1 (2019), 24 – 50
Mustapa,  Hasan,  Andi  Faisal  Bakti,  Faruq  Ansori,  Udin  Saripudin,  and Yusep Budiansyah, ‘Good Governance and Corruption in the View of Syafruddin  Prawiranegara  (  1911- 1989  )’,  24.04  (2020),  5336– 50 <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I4/PR201631>
Nasution,  Darmin,  ‘Peletak  Fondasi  Kemandirian  Bank  Indonesia’,  in Mr. Sjafruddin  Prawiranegara  Pemimpin  Bangsa  Dalam  Pusaran  Sejarah (Jakarta: Republika, 2011)
Petty,  Richard  E.,  and  J.  T.  Cacioppo, Attitudes  and  Persuasion:  Classic and Contemporary Approaches (Dubuque, IA: Wm. C. Brown, 1981)
Prawiranegara,  Sjafruddin, Agama  Dan  Bangsa.  Kumpulan  Karangan
Terpilih. Jilid 3, ed. by Ajip Rosidi, 2011
———,  ‘Bung  Hatta  Demokrat  Sejati’,  in Agama  Dan  Bangsa.  Kumpulan
________________________________________________________________________________________________ 170| Mustapa, Syi’aruddin Creative Understanding.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Karangan  Terpilih.  Jilid  3,  ed.  by  Ajip  Rosidi  (Jakarta:  Pustaka  Jaya,
2011)
———, ‘Bung Hatta Demokrat Sejati Dan Pemimpin Yang Saya Hormati’,
in Bung  Hatta:  Mengabdi  Kepada  Cita-Cita  Perjuangan  (Jakarta:
Panitia Peringatan Mohammad Hatta 70 Tahun, 1972)

## ———, ‘Bung Sjahrir Pendekar Kemerdekaan Dan Pendekar Demokrasi’, in
Mengenang  Sjahrir,  ed.  by  H.  Rosihan  Anwar  (Jakarta:  Gramedia,
1980)
——— , Ekonomi  Dan  Keuangan:  Makna  Ekonomi  Islam.  Kumpulan Karangan  Terpilih.  Jilid  2,  ed.  by  Ajip  Rosidi  (Jakarta:  Pustaka  Jaya,
2011)
——— , Islam Sebagai Pedoman Hidup. Kumpulan Karangan Terpilih. Jilid 1, ed. by Ajip Rosidi (Jakarta: Idayu Press, 1986)
———,  ‘Muhammad  Natsir  Muslim  Sejati’,  in Muhammad  Natsir  70
Tahun:  Kenang-Kenangan  Kehidupan  Dan  Perjuangan  (Jakarta:
Pustaka Antara, 1978)
———,  ‘Peranan  Hak -Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Kehidupan  Politik  Dan Ekonomi’, in Agama Dan Bangsa. Kumpulan Karangan Terpilih. Jilid 3,
1st edn (Jakarta: Pustaka Jaya, 2011)
———,  ‘Roem,  Manusia  Dan  Kawan  Ideal’,  in Mohammad  Roem  70 Tahun: Pejuang Perunding (Jakarta: Bulan Bintang, 1978)
———,  ‘Seorang  Patriot  Teladan’,  in Tahta  Untuk  Rakyat,  Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX (Jakarta: Gramedia, 1982)
———,  ‘Surat  Gubernur  Bank  Indonesia  Kepada  Soekarno’,  in Mr.
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Mustapa, Syi’aruddin Creative Understanding..
|171

## Sjafruddin  Prawiranegara:  Pemimpin  Bangsa  Dalam  Pusaran  Sejarah
(Jakarta: Republika, 2011)
Qutaybah,  Ibnu,  ‘Al - Ma‘Arif’,  in Dzakha’ir  Al - ‘Arab ,  ed.  by  Tsarwat
‘Ukasyah (Dar al -al- Ma‘arif, 1961)
Rahardjo,  M.  Dawam, Ekonomi  Neo-Klasik  Dan  Sosialisme  Religius.
Pragmatisme  Pemikiran  Ekonomi  Politik  Sjafruddin  Prawiranegara
(Jakarta: Mizan Publika, 2011)
Rakhmat, Jalaluddin, Psikologi Komunikasi, ed. by Tjun Surjaman, 9th edn
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994)
——— , Retorika  Modern  Pendekatan  Praktis  (Bandung:  Remaja
Rosdakarya, 1994)
Riberu,  J.,  ‘Manusia  Etis  Sjafruddin  Prawiranegara’,  in Mr.  Sjafruddin Prawiranegara  Pemimpin  Bangsa  Dalam  Pusaran  Sejarah,  1st  edn (Jakarta: Republika, 2011)
Ryfe,  D.  M.,  ‘History  and  Political  Communication:  An  Introduction’,
Political Communication, 18.4 (2001), 407 – 20
Safi,  Omar,  ‘What  Is  Progressive  Islam’, ISIM  Newsletter,  13.December (2003), 48 – 49
Sahab,  A.,  ‘Politik  Patron  Client  Di  Sampang’, Jurnal Jejaring Administrasi Public, II.8 (2012), 1 – 7
Schudson,  Michael,  ‘The  Sociology  of  News  Production  Revisited’,  in Mass Media and Society, ed. by James Curran and Michael Gurevitch (London: Edward Arnold, 1991)
Severin,  Warner  J.,  and  James  W.  Tankard, Communication  Theories:
________________________________________________________________________________________________ 172| Mustapa, Syi’aruddin Creative Understanding.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Origins, Methods, Uses (White Plains, N.Y.: Longman, 1988)
Smith, E. C., Pembredelan Pers Di Indonesia (Jakarta: Grafiti Press, 1983)
Suhelmi, Ahmad, Polemik Negara Islam (Jakarta: Teraju, 2002)
Surjomihardjo,  A., Beberapa  Segi  Perkembangan  Pers  Di  Indonesia (Jakarta:  Information  Development  Research  Project  Information
Department, 1980)
Taylor,  Allan  R., The  Islamic  Question  in  Middle  East  Politics  (London:
Westview, 1998)
Tobroni,  Roni,  ‘Komunikasi  Politik  Mohammad  Natsir’, Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi, 1.1 (2017), 39 – 60 <https://doi.org/10.15575/cjik.v1i1.1208>
Tubbs,  Stewart  L.,  and  Sylvia  Moss, Human  Communication:  An Interpersonal Perspective (New York: Random House, 1974)
Wie, Thee Kian, ed., Pelaku Berkisah: Ekonomi Indonesia 1950-an Sampai 1990-An, 1st edn (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005)