Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023

## EKSISTENSI HUKUM WARIS ADAT DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA
Erissa Maydina Ciendy 1 , Rafikhansa Althaf 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email: erissamaydinaciendy@gmail.com , rafikhanzaa@gmail.com

## Abstract
This  paper  explains  about  the  application  of  inheritance  law  in  Indonesia  and  describe  regarding customary law in the Indonesia legal system inconnection with Indonesia cionstitusian and other national law level and its impact toward the customary law application in the field. As well as exploring how the customary  inheritance  law  system  influences  the  field  of  customary  law,  especially  in  matters  of inheritance. This analysis notes the significant role of the kinship system in shaping and influencing the provisions  of  Customary  inheritance  law  in  Indonesia,  resulting  in  three  main  systems:  patrilineal, matrilineal, and parental or bilateral. The implications of this existence can provide in-depth insight into the relationship between aspects of customary inheritance law and the legal system in Indonesia.
Keyword: Customary Law, Inheritance Law, Legal System

## Abstrak
Tulisan  ini  menjelaskan  tentang  pelaksanaan  hukum  waris  adat  yang  berlaku  di  Indonesia  dan menguraikan  tentang  hukum  adat  dalam  sistem  hukum  Indonesia  dalam  kaitannya  dengan  konstitusi Indonesia dan hukum nasional lainnya serta dampaknya terhadap penerapan hukum adat  di lapangan. Serta menggali bagaimana sistem hukum waris adat memengaruhi bidang hukum Adat, terutama dalam hal  warisan.  Analisis  ini  mencatat  peran  signifikan  sistem  kekerabatan  dalam  membentuk  dan memengaruhi ketentuan hukum warisan Adat di Indonesia, menghasilkan tiga sistem utama: patrilinel, matrilineal,  dan  parental  atau  bilateral.  Implikasi  dari  eksistensi  ini  dapat  memberikan  wawasan mendalam tentang hubungan antara aspek hukum waris adat dan sistem hukum di Indonesia.
Kata kunci: Hukum Adat, Hukum Waris, Sistem Hukum

## PENDAHULUAN
Hukum Adat merupakan sistem hukum non-statutair yang diciptakan dan diperkenalkan Scnouck  Hugronje  pada  tahun  1983  dalam  bukunya  De  Atjehnese,  pada  masa  Pemerintahan Kolonial  Hindia  Belanda  di  Indonesia  sebagai  suatu  hukum  kebiasaan  dan  sebagian  kecilnya adalah  hukum  Islam.  Dalam  buku  De  Atjehnese,  ia  memperkenalkan  istilah  adatrecht  (hukum adat)  yang  berlaku  bagi  bumi  putra  atau  orang  Indoneisa  asli  dan  orang  timur  asing.  Hukum Adat meliputi hukum-hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim dan berisikan asas- asas  hu-kum  lingkungan,  di  mana  ia  memutuskan  perkara,  di  mana  hukum  Adat  berurat- berakar pada kebudayaan tradisional yang bersifat lokal.
Hukum  Adat  di  Indonesia  yang  ditemukan  van  Vollenhoven  yang  merupakan  rekayasa politik hukum Belanda untuk me-laksanakan politik devire et impera bangsa Indonesia. Bahkan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
dalam  kehidupan  bangsa  Indonesia  khususnya  bagi  warga  negara  yang  beragama  Islam  telah menciptakan tata nilai yang mengatur tata kehidupan paling tidak menetapkan baik-buruk yang menjadi  perintah  dan  larangan  agama,  dan  kepatuhan  hukum  dan  yurisprudensi  lslam  telah diserap menjadi bagian hukum positif.
Salah  satu  hal  yang  diatur  dalam  hukum  adat  adalah  terkait  aturan  tentang  waris.  Di Indonesia  ada  sebagian  adat  yang  memiliki  sistem  pembagian  harta  warisan  tersendiri,  yang dikenal dengan sebutan hukum waris adat. Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis  ketentuan  tentang  sistem  dan  asas-asas  hukum  waris,  tentang  harta  warisan, pewaris  dan  ahli  waris,  serta  bagaimana  harta  warisan  itu  dialihkan  penguasaan  dan pemilikannya  dari  pewaris  kepada  ahli  waris.  Hukum  waris  adat  sesungguhnya  adalah  hukum penerusan  harta  kekayaan  dari  suatu  generasi  kepada keturunannya. Hukum adat lokal, tidak sepenuhnya  diterima oleh  syara’  sebagai  suatu  ketetapan  hukum  yang  berlaku,  karena  disatu sisi  ada  yang  bertentangan  dengan  ajaran  Islam  dan  di  sisi  lain  ada  yang  tidak  bertentangan dengan ajaran Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hukum waris adat di Indonesia
Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat mempunyai “budaya” berupa “adat istiadat  yang  mencerminkan  dari  pada  kepribadian  sesuatu  bangsa  Indonesia,  selanjutnya menjadi  sumber  bagi  sistem  hukum  Adat .  Sedangkan  istilah  “adat”  berasal  dari  bahasa  Arab, dan  istilah  ini  telah  hampir  menjadi  bahasa  di  semua  daerah  Indonesia.  Adat  dapat  juga diartikan kebiasaan, sehingga secara sederhana hu-kum Adat atau Adatrecht dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum kebiasaan.
Dalam  pelaksanaan  hukum  warisan  adat  di  Indonesia  banyak  dipengaruhi  oleh  prinsip garis kekerabatan atau keturunan, baik me-lalui ayah maupun melalui ibu. Bentuk ke-kerabatan itu ditentukan oleh prinsip ketu-runan ( princeple decent ) menurut Kuncoro-ningkrat ada empat prinsip pokok garis keturunann di Indonesia, yaitu:
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
1. Patrilineal  yakni  mengidentifikasi  hubungan  kekerabatan  melalui  jalur  laki-laki,  sehingga setiap  individu  di  masyarakat  memiliki  semua  kerabat  ayah  dalam  cakupan  hubungan kekerabatannya, sementara kerabat ibu berada di luar cakupan tersebut.
2. Prinsip Matrilineal mengaitkan hubungan kekerabatan dengan jalur perempuan, sehingga setiap  individu  di  masyarakat  memiliki  semua  kerabat  ibu  dalam  cakupan  hubungan kekerabatannya, sementara kerabat ayah berada di luar cakupan tersebut.
3. Prinsip Bilineal atau double descent menghitung hubungan kekerabatan melalui jalur pria untuk  hak  dan  kewajiban  tertentu,  dan  melalui  jalur  wanita  untuk  hak  dan  kewajiban lainnya.  Ini  mengakibatkan  variasi  di  mana  beberapa  kerabat  ayah  termasuk  dalam cakupan hubungan kekerabatan, sementara yang lain tidak, demikian juga dengan kerabat ibu.
4. Prinsip Bilateral menghitung hubungan kekerabatan melalui kedua orang tua, ayah dan ibu Bentuk  masyarakat  dengan  hubungan  kekerabatan  patrilinel,  matrilineal,  dan  pa-rental atau bilateral tersebut  di  atas,  banyak  dijumpai di  dalam  masyarakat  Indonesia,  seperti  dalam bentuk  masyarakat  kekera-batan  patrilineal  dalam  masyarakat  Batak,  Bali,  Tanah  Gayo,  Timor, Ambon, dan  Papua.  Sedangkan  bentuk  masyarakat dengan hu-bungan  kekerabatan  matrilineal adalah  di  Minangkabau.  Adapun  bentuk  masyarakat  kekerabatan  parental  atau  bilateral  dapat di-lihat di Jawa, Kalimantan, Riau, Lombok, dan lain sebagainya.
Bentuk  sistem  kekerabatan  bilateral  atau  parental  yang  dianut  di  Jawa,  inilah  dalam perkembangan sistem kekerabatan di Indonesia, akan menjadikan muara perkem-bangan sistem patrilineal  dan  sistem  matrilineal.  Sistem  kekerabatan  maupun  prinsip  sistem  garis  keturunan sangat  besar  penga-ruhnya  terhadap  bidang-bidang  hukum  Adat,  seperti  hukum  perkawinan dan  hukum  waris.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bah-wa  sistem  hukum  warisan  Adat  di Indonesia tidak terlepas dari pada sistem ke-luarga atau sistem kekerabatan yang telah penulis jelaskan di atas. Hukum warisan adat mempunyai corak tersendiri dari alam pi-kiran masyarakat yang  tradisional  dengan  bentuk  kekerabatan  yang  sistem  keturunan  patrilineal,  matrilineal, parental atau bilateral. Dengan demikian, hukum warisan adat di Indonesia terdapat tiga sistem
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
hukum warisan, yaitu: pertama sistem hukum warisan patrilineal, kedua sistem hukum warisan matrilineal, dan yang ketiga sistem hukum warisan parental atau bilateral.

## Implementasi Dalam Sistem Peradilan Nasional
a) Pengakuan Hukum Adat dalam Sistem Peradilan Nasional
1. Ketentuan Undang-Undang
Penyelarasan  Hukum  Adat  dengan  Peraturan  Perundang-undangan  Nasional: Penjelasan  mengenai  langkah-langkah  konkret  yang  diambil  oleh  pemerintah  untuk menyelaraskan  prinsip-prinsip  hukum  adat  dengan  hukum  nasional,  termasuk  revisi atau pembentukan undang-undang yang mendukung pengakuan hukum adat.
UU  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Pokok-Pokok  Agraria:  Rincian  mengenai  ketentuan- ketentuan  dalam  UU  Agraria  yang  mendukung  atau  mungkin  membatasi  pengakuan hukum adat.
2. Keterlibatan Institusi Peradilan
3. Peran  Pengadilan  dalam  Menangani  Kasus  Hukum  Adat:  Penjelasan  tentang  cara pengadilan  terlibat  dalam  menangani  kasus  yang  melibatkan  hukum  adat,  termasuk proses pengadilan, pemanggilan saksi, dan evaluasi hukum adat.
Penanganan Sengketa Hukum Adat di Pengadilan Negeri: Contoh atau penjelasan kasus konkret di mana pengadilan negeri terlibat dalam menyelesaikan sengketa hukum adat.
b) Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Adat dalam Putusan Pengadilan
1. Pemahaman Hak-Hak Masyarakat Adat
Interpretasi Hak-Hak Tradisional dalam Putusan: Penjelasan mengenai bagaimana hak- hak  tradisional  masyarakat  adat  diinterpretasikan  oleh  pengadilan  dalam  putusan hukum.
Keadilan  Budaya  dalam  Proses  Peradilan:  Analisis  tentang  sejauh  mana  proses peradilan  memperhatikan  dan  menghormati  keadilan  budaya  dalam  konteks  hukum adat.
2. Penerapan Adat sebagai Pertimbangan Hukum
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Menimbang Nilai-Nilai dan Adat Istiadat Lokal: Contoh konkret di mana nilai-nilai dan adat  istiadat  lokal  menjadi  pertimbangan  dalam  proses  pengambilan  keputusan pengadilan.
Fleksibilitas Pengadilan dalam Menerapkan Prinsip Hukum Adat: Penguraian mengenai sejauh  mana  pengadilan  bersikap  fleksibel  dalam  menerapkan  prinsip-prinsip  hukum adat tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum nasional.
c) Peran Lembaga Adat dalam Sistem Peradilan Nasional
1. Konsultasi dan Mediasi dengan Lembaga Adat
Pemanggilan  Ahli  Adat  sebagai  Saksi  dan  Konsultan:  Bagaimana  lembaga  adat  secara aktif terlibat dalam proses peradilan, baik sebagai saksi maupun konsultan.
Peran  Lembaga  Adat  dalam  Mediasi  dan Penyelesaian  Alternatif  Sengketa:  Penjelasan tentang kontribusi lembaga adat dalam memediasi sengketa dan memberikan alternatif penyelesaian.
2. Kolaborasi Antara Sistem Hukum Adat dan Nasional
Model Kerjasama Antara Lembaga Adat dan Peradilan: Studi kasus atau contoh konkret yang menunjukkan model kerjasama yang efektif antara lembaga adat dan peradilan. Sinergi untuk Mencapai Keadilan yang Holistik: Bagaimana sinergi antara sistem hukum adat  dan  nasional  dapat  menciptakan  keadilan  yang  holistik,  mengakomodasi kepentingan masyarakat adat dan mematuhi prinsip-prinsip hukum nasional.

## Eksistensi Hukum Adat Dalam Konteks Global
Eksistensi hukum adat dalam konteks global mencerminkan dinamika kompleks di antara norma-norma  hukum  tradisional  dan  sistem  hukum  modern  yang  berkembang.  Fenomena  ini melibatkan  pengakuan  atas  norma-norma  hukum  adat  oleh  lembaga-lembaga  internasional, seperti  melalui  Deklarasi  PBB  tentang  Hak-Hak  Masyarakat  Adat.  Norma-norma  ini  sering  kali terkait dengan hak asasi manusia, hak atas tanah, dan pelestarian lingkungan. Beberapa negara juga  berusaha  mengintegrasikan  hukum  adat  ke  dalam  sistem  hukum  nasional  mereka, mencakup bidang-bidang seperti kepemilikan tanah dan penyelesaian sengketa. Proses ini dapat memunculkan dialog dan kolaborasi antarbudaya, memperkaya pemahaman antara masyarakat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
tradisional  dan  institusi  hukum  modern.  Namun,  perlu  diingat  bahwa  pengakuan  terhadap hukum adat tidak selalu merata, dan konflik masih muncul, terutama terkait dengan perbedaan nilai dan kepentingan di antara masyarakat tradisional dan kekuatan modern atau pemerintah. Meskipun  demikian,  eksistensi  hukum  adat  dalam  skala  global  mencerminkan  upaya  untuk menjembatani kesenjangan antara norma-norma hukum yang berakar pada tradisi dan tuntutan sistem hukum yang lebih luas dan modern.
Eksistensi  hukum  adat  dalam  konteks  global  menjadi  isu  yang  semakin  penting  seiring dengan  kompleksitas  tantangan  hukum  dan  keadilan  di  seluruh  dunia.  Pertama-tama,  hukum adat mencerminkan keragaman budaya dan nilai-nilai lokal yang unik di berbagai masyarakat di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan warisan budaya dan hukum adat mampu memberikan  kontribusi  yang  berharga  dalam  melengkapi  kerangka  hukum  global  yang  lebih luas.
Dalam  kedua,  globalisasi  membawa  dampak  terhadap  eksistensi  hukum  adat.  Proses globalisasi  seringkali  menimbulkan  tekanan  terhadap  sistem  nilai  dan  praktik  hukum  adat.  Di satu  sisi,  globalisasi  dapat  membantu  memperkuat  pemahaman  dan  pengakuan  terhadap hukum  adat  sebagai  bagian  integral  dari  keanekaragaman  hukum.  Di  sisi  lain,  adanya  konflik nilai  dan  standar  global  kadang-kadang  dapat  mengancam  keberlanjutan  dan  keberagaman hukum adat.
Ketiga, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat menjadi sorotan utama dalam diskusi hukum global. Pengakuan hak-hak masyarakat adat oleh lembaga-lembaga internasional seperti  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  menjadi  pijakan  penting  untuk  memperkuat eksistensi hukum adat. Peningkatan kesadaran global terhadap hak-hak asasi manusia juga telah mendorong upaya lebih lanjut untuk melindungi hak-hak masyarakat adat.
Keempat,  hubungan  antara  hukum  adat  dan  hukum  lingkungan  global  semakin mendapat  perhatian.  Banyak  masyarakat  adat  yang  memiliki  peran  kunci  dalam  pelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan. Pengakuan terhadap pengetahuan lokal masyarakat adat mengenai keanekaragaman hayati dan praktik-praktik ramah lingkungan menjadi relevan dalam mengatasi tantangan lingkungan global.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Terakhir,  melibatkan  masyarakat  adat  dalam  pengambilan  keputusan  global  adalah langkah  esensial.  Proses  pembuatan  kebijakan  global  yang  inklusif,  dengan  mengakomodasi pandangan  dan  aspirasi  masyarakat  adat,  dapat  memberikan  kontribusi  signifikan  terhadap pembangunan  berkelanjutan  dan  keadilan  global.  Kolaborasi  ini  juga  dapat  menciptakan landasan untuk hubungan antarnegara yang lebih baik dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, eksistensi  hukum  adat  dalam  konteks  global  menuntut  keseimbangan  yang  bijaksana  antara keanekaragaman  lokal  dan  tantangan  global,  serta  perlu  diakui  dan  diperkuat  sebagai  bagian integral dari warisan hukum dunia.

## KESIMPULAN
Hukum  adat  sebagai  hukum  non  statutoir,  sesuai  dengan  sifatnya  akan  secara  terus menerus  tumbuh  dan  berkembang  di  masyarakat.  Sebagai  hukum  tradisional  dan  asli  hukum Indonesia, hukum adat digolongkan sebagai hukum yang primitif, sehingga tidak jarang banyak pihak  yang  meragukan  eksistensi  dan  pendayagunaannya  pada  era  modern  seperti  saat  ini. Pihak  yang  meragukan  tersebut  menyatakan  bahwa  hukum  adat  adalah  hukum  yang  tidak tertulis, sehingga jika dibandingkan dengan hukum yang tertulis, hukum adat dinilai tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum. Alasan lainnya adalah karena pada era unifikasi hukum, sangatlah  sulit  memadukan  atau  memilih  hukum  adat  yang  akan  dijadikan  patokan.  Hal  ini berdasarkan fakta bahwa hukum adat di tiap daerah di Indonesia memiliki perbedaan.
Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia menggambarkan dinamika yang kompleks  dan  signifikan  dalam  mewujudkan  keadilan  hukum.  Penelitian  ini  menyoroti perjalanan  panjang  pengakuan  hukum  adat  dalam  kerangka  hukum  nasional,  dari  tahap  awal hingga  perkembangan  saat  ini.  Meskipun  telah  terjadi  kemajuan  dalam  mengakui  hak-hak masyarakat  adat,  tantangan  tetap  ada  dan  membutuhkan  komitmen  lebih  lanjut  untuk memastikan keberlanjutan dan perlindungan yang memadai. Seiring dengan perubahan global dan  modernisasi,  hukum  adat  dihadapkan  pada  risiko  penurunan  dan  penghilangan.  Oleh karena itu, perlu upaya bersama untuk memastikan bahwa nilai-nilai dan norma-norma hukum adat tetap relevan dan dihormati dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi yang cepat.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Penggalian  lebih  lanjut  terhadap  keterlibatan  masyarakat  adat  dalam  pengambilan  keputusan dan  peran  mereka  dalam  pelestarian  lingkungan  dapat  menjadi  pijakan  untuk  memperkuat eksistensi  hukum  adat.  Dalam  konteks  global,  eksistensi  hukum  adat  di  Indonesia  membawa implikasi  yang  lebih  luas.  Pengalaman  Indonesia dalam  mengakui  dan melindungi  hukum adat dapat menjadi pembelajaran bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam menghargai keragaman budaya dan masyarakat adat. Keberlanjutan eksistensi hukum adat juga relevan  dalam  pembahasan  hak  asasi  manusia  secara  global,  memperkuat  argumen  bahwa keberagaman  hukum  dan  budaya  adalah  warisan  yang  perlu  dilestarikan.  Sebagai  penutup, penting  untuk  terus  mengadvokasi  penguatan  eksistensi  hukum  adat  sebagai  bagian  integral dari  sistem  hukum  nasional.  Upaya  kolaboratif  antara  pemerintah,  lembaga  hukum,  dan masyarakat  adat  diperlukan  untuk  menciptakan  lingkungan  hukum  yang  inklusif  dan  adil. Hukum  adat  bukan  hanya  warisan  berharga  dari  masa  lalu,  tetapi  juga  sumber  potensi  untuk pembangunan  berkelanjutan  di  masa  depan.  Dengan  demikian,  langkah-langkah  konkret  dan kebijakan yang mendukung peran dan hak masyarakat adat perlu diterapkan untuk memastikan eksistensi hukum adat di Indonesia yang berkelanjutan.
Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, eksistensi hukum waris adat menjadi sebuah realitas  yang  kompleks  dan  menarik.  Warisan  adat  merupakan  bagian  integral  dari  kekayaan budaya dan tradisi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman suku dan etnis. Meskipun sistem  hukum  Indonesia  secara  resmi  menganut  sistem  hukum  positif  berdasarkan  undang- undang,  hukum  adat  tetap  eksis  dan  berpengaruh  dalam  penentuan  hak  waris  di  banyak komunitas.  Penting  untuk  diakui  bahwa  hukum  waris  adat  bukanlah  sesuatu  yang  bersifat statis,  tetapi  merupakan  hasil  dari  evolusi  berkelanjutan  yang  terjadi  dalam  masyarakat. Keterlibatan  hukum  waris  adat  dalam  sistem  hukum  Indonesia  memberikan  kontribusi  pada perlindungan  dan  pemeliharaan  nilai-nilai  tradisional  yang  telah  mendarah  daging  dalam budaya setempat.
Namun,  perlu  diingat  bahwa  dalam  beberapa  situasi,  konflik  antara  hukum  adat  dan hukum  positif  dapat  muncul.  Ketidaksesuaian  antara  norma-norma  adat  dengan  ketentuan undang-undang  nasional  dapat  menimbulkan  ketegangan  dalam  penyelesaian  sengketa
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
warisan.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  harmonisasi  dan  dialog  terus-menerus  antara  kedua sistem  hukum  ini  untuk  mencapai  keseimbangan  yang  adil  dan  seimbang.  Dalam  merangkum, eksistensi  hukum  waris  adat  di  Indonesia  tidak  dapat  diabaikan.  Sementara  hukum  positif menjadi kerangka kerja utama, hukum adat tetap memberikan kontribusi yang berharga dalam pelestarian  identitas  budaya  dan  nilai-nilai  tradisional.  Upaya  untuk  mencapai  harmonisasi antara keduanya adalah langkah yang krusial untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif dan adil  di  Indonesia.  Dengan  demikian, penyelesaian  konflik  dan  upaya  untuk  menghormati  serta memahami  keberagaman  budaya  di  Indonesia  menjadi  landasan  untuk  mewujudkan  sistem hukum yang responsif dan sesuai dengan semangat keadilan serta keberagaman masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Hadikusuma, Hilman. Hukum Waris Adat (Bandung: Cipta AdityaBhakti, 1990) Hadikusuma, Hilman.Pengantar Ilmu Hukum Adat.Bandung: Mandar Maju, 1992. Hurgronje, Snouck, (1906), the Atjehnese , Tranalated by the Latp AWS O’Sulliven, Vol. 1, Layden. Husni, M. (2021). Eksistensi Hukum Waris Adat dalam Perudang-Undangan.
Koesnoe, M. Catatan-Catatan terhadap Hukum Adat Dewasa Ini.Surabaya: Airlangga University Press, 1979.
Komari,  K.  (2016).  Eksistensi  Hukum  Waris  di  Indonesia:  Antara  Adat  dan  Syariat. Asy- Syari'ah , 18 (1), 157-172.
Kuntjaraningkrat, Beberapa Pokok Antropo-logi (Jakarta: Dian Rakyat. 1992)
Kurniawan,  I.  D.,  &  Suryono,  H.  Eksistensi  Hukum  Adat  Masyarakat  Kampung  Naga  (Hukum Nasional, Hukum Waris Adat, Hukum Tanah Adat, Dan Hukum Pernikahan ADAT). Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi , 6 (1), 271-287.
Raharjo, Satjipto.“Hukum Adat Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”, dalam Inventarisasi dan  Perlindungan  Hak  Masyarakat  Hukum  Adat.Jakarta:Komisi  Nasional  Hak  Asasi Manusia, 2005
Soerojo Wigjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta: Gunung Agung. 1995) Susylawati, E. (2009). Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial , 4 (1), 124-140.