## Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional
Prinsip Kebersamaan Dalam Hukum Investasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Politik Hukum Kepentingan Investasi Ataukah Kesejahteraan Masyarakat

## Dewi Sukma Kristianti
Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Indonesia. : dewi.sukma@unpar.ac.id
: xxxxxxxxxxxxxxxx
Info Artikel Abstract Keywords: Principle of Togetherness; Politics of Law; Investment
Law.
Introductioan: Investment is a necessity that cannot be denied in development activities, especially economic development. This can be seen in studies or in the field  of  development  economics,  investment  is  one  of  the  important  factors  to obtain  capital  for  the  economic  development  of  a  country.  The  goal  of development in Indonesia is to realize social justice for all Indonesian people. So that the principle of togetherness is the basis and effort to realize the ideals of welfare and social justice for all Indonesian people.
Purposes of the Research: The purpose of writing this article is to identify and analyze the principle of togetherness as a legal politics of the Job Creation Act in an interdisciplinary manner.
Methods of the Research: The method used in this article uses a normative juridical research method with a multidisciplinary approach. Findings of the Research: One of the regulations in the investment sector is the Job Creation Law, the principle of togetherness in legal politics that underlies and  focuses  only  on  investment  interests,  so  that  the  goal  of  realizing  social justice is a very long goal. This can be seen from a number of articles in the Job Creation Law, both explicitly and implicitly, indicating several provisions that must be regulated in investment law according to various investment theories. Abstrak Kata Kunci: Prinsip Kebersamaan;
Politik Hukum; Hukum Investasi.
Latar  Belakang: Investasi  menjadi  suatu  kebutuhan  yang  tidak  dapat ditolak  dalam  kegiatan  pembangunan,  khususnya  pembangunan ekonomi.  Hal  ini  terlihat  dalam  studi  kajian  atau  bidang  ekonomi pembangunan,  investasi  merupakan  salah  satu  faktor  penting  untuk memperoleh modal bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Tujuan pembangunan di Indonesia adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Sehingga  prinsip  kebersamaan merupakan  dasar  dan  upaya  mewujudkan  cita-cita  kesejahteraan  dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tujuan  Penelitian: Tujuan  dari  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk mengetahui  dan  menganalisis  prinsip  kebersamaan  sebagai  politik hukum dari UU Cipta Kerja secara interdisipliner.
Metode  Penelitian: Metode  yang  digunakan  dalam  artikel  ini menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan multidisipliner.
Temuan Penelitian: Dalam regulasi di bidang investasi, salah satunya adalah UU Cipta Kerja, prinsip kebersamaan dalam politik hukum yang melatarbelakangi  dan  menitikberatkan  hanya  pada  kepentingan investasi  saja,  sehingga  tujuan  mewujudkan  keadilan  sosial  menjadi

## Pattimura Magister Law Review
Volume 1 Nomor 2, September 2021: h. 90 – 113 E-ISSN: 2775 - 5649
tujuan yang masih sangat panjang. Hal ini terlihat dari sejumlah pasal dalam  UU  Cipta  Kerja,  baik  secara  tersurat  maupun  tersirat menunjukkan  beberapa  ketentuan  yang  harus  diatur  dalam  hukum investasi menurut berbagai teori investasi.

## 1. Pendahuluan
Menurut Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD  NRI  Tahun  1945),  salah  satu  tujuan  kemerdekaan  Indonesia  adalah  memajukan kesejahteraan  umum  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial. Pernyataan  tersebut  mengisyaratkan  bahwa  secara  konstitusional  seluruh  kegiatan berkebangsaan dan bernegara, diarahkan pada tujuan untuk menyejahterakan bangsa dan masyarakat  Indonesia,  tanpa  ada  yang  dikecualikan.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang tercantum pada Sila Ke-5 Pancasila yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”
Tujuan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia harus dilaksanakan pula  dalam  kegiatan  pembangunan  ekonomi  negara.  Tujuan  tersebut  dituangkan  lebih lanjut dalam Batang Tubuh pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yaitu:
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang  menguasai  hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian  Indonesia  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan linkungan,  kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan kesatuan ekonomi nasional.
(5) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  pasal  ini  diatur  dalam  undang- undang.
Keempat ayat dalam rumusan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 telah menetapkan corak kebijakan  ekonomi  Indonesia  yang  menjadi  acuan  dan  rujukan  dalam  mengembangkan setiap  kebijakan  pembangunan  ekonomi  nasional.  Sebab,  UUD  NRI  Tahun  1945  sebagai konstitusi atau hukum dasar tertulis tertinggi, yang memuat kebijakan ekonomi tertinggi bersifat  mengikat  dan  keberlakuannya  memaksa  untuk  dituangkan  dalam  bentuk peraturan perundang-undangan dibawahnya. 1
Corak  kebijakan  ekonomi  dalam  Pancasila  dan  UUD  NRI  Tahun  1945  yang  harus menjadi rujukan dan acuan dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah dalam kegiatan  pembangunan  ekonomi  nasional,  menunjukkan  bagaimana  politik  hukum nasional pembangunan ekonomi Indonesia. Politik hukum nasional adalah pedoman dasar bagi segala bentuk dan proses perumusan,  pembentukan dan pengembangan hukum  di tanah air.
1 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi (Jakarta: Kompas, 2016), h. xi.
Politik hukum menjadi salah satu unsur penting saat menciptakan sejumlah kebijakan dan regulasi yang akan diberlakukan di masyarakat. Politik hukum seolah menjadi suatu gambaran  atas  suatu  sistem  hukum  yang  dikehendaki  oleh  Pemerintah  maupun  oleh masyarakat, serta perkembangan zaman yang terjadi secara global dalam suatu kebijakan dan regulasi yang dirumuskan oleh Pemerintah. Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum merupakan aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. 2
Dalam upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapai cita-cita dan tujuan negara, politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar sebagai berikut: 3
1) Politik  hukum  nasional  harus  selalu  mengarah  pada  cita-cita  bangsa,  yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
2) Politik  hukum  nasional  harus  ditujukan  untuk  mencapai  tujuan  negara  yaitu melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
3) Politik  hukum  nasional  harus  dipandu  oleh  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  dasar negara, yaitu berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia  tanpa  diskriminasi,  mempersatukan  seluruh  unsur  bangsa  dengan semua  ikatan  primordialnya,  meletakkan  kekuasan  di  tangan  rakyat,  dan membangun keadilan sosial.
4) Politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa yang mencakup ideologi dan teritori,  mewujudkan  keadilan  sosial  dalam  ekonomi  dan  kemasyarakatan, mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum), menciptakan toleransi hidup beragama berdasarkan keadaban dan kemanusiaan.
5) Sistem  hukum  nasional  yang  harus  dibangun  adalah  sistem  hukum  Pancasila, yakni  sistem  hukum  yang  mengambil  atau  memadukan  berbagai  nilai kepentingan,  nilai  sosial,  dan  konsep  keadilan  ke  dalam  satu  ikatan  hukum prismatik dengan mengambil unsur-unsur baiknya.
Beberapa  bulan  sebelum  akhir  tahun  2020,  Pemerintah  mengeluarkan  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). UU Cipta kerja ini dilahirkan sebagai upaya merespon kebutuhan kepastian hukum dalam bidang investasi di Indonesia. Kehadiran UU Cipta Kerja dalam bidang investasi merupakan upaya merombak pasal-pasal  dalam  berbagai  undang-undang  melalui  1  (satu)  undang-undang,  dengan kemampuan  daya  jangkau  yang  mengatur  lintas  sektor  yang  berada  di  bawah  urusan berbagai badan atau kementerian. Konsep atau metode ini dikenal dengan istilah omnibus law.  Tujuan  dari  konsep  atau  metode  omnibus  law  melalui  UU  Cipta  Kerja  adalah, mempercepat konsolidasi aturan-aturan yang bertentangan secara bersamaan, dan menjadi rujukan bagi semua aturan untuk sektor terkait. 4 Sebelum hadirnya omnibus law melalui UU
2 Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 35.
3 Jazim Hamidi, Teori Dan Politik Hukum Tata Negara (Yogyakarta: Total Media, 2009), 30-32.
4 Jaja Ahmad Jayus, “Konsep Sistem Hukum Investasi Dalam Menjamin Adanya Kepastian Hukum,” Jurnal Litigasi 16, no. 2 (2015): 2906–38.
Cipta Kerja, upaya omnibus law bidang investasi telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara Elektronik, yang lebih dikenal dengan Online Single Submission (UU OSS). Namun saat UU OSS diterapkan pun masih terjadi tumpang tindih kewenangan dan regulasi terkait lainnya.
Berbagai langkah deregulasi telah dilakukan dengan melakukan evaluasi dan analisa terhadap berbagai regulasi dan kebijakan mengenai kegiatan investasi. Menurut data Badan Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (BAPPENAS),  sejak  Oktober  2014  sampai  dengan September  2018  telah  terdapat  434  peraturan  perundang-undangan,  347  Peraturan Pemerintah  dan  533  Peraturan  Presiden  di  bidang  ekonomi. 5 Namun  upaya  deregulasi tersebut  tetap  belum  memberikan  suatu  perbaikan,  sebab  tumpang  tindih  dan  prosedur perizinan tetap menjadi persoalan yang terjadi. Sehingga kegiatan investasi di Indonesia tetap dikategorikan sebagai negara dengan iklim investasi tidak nyaman. Padahal sesuai dengan sifat kegiatan investasi yang berisiko tinggi, maka sangat dibutuhkan aturan-aturan atau  regulasi-regulasi  yang  mampu  menciptakan  kepastian,  keadilan,  dan  efisiensi. 6 Sehingga diharapkan kehadiran omnibus law melalui UU Cipta Kerja, persoalan-persoalan tersebut dalam kegiatan investasi tidak lagi menjadi kendala. Harapan lain dikeluarkannya UU  Cipta  Kerja  ini  adalah,  nantinya  mampu  meningkatkan  pula  ekonomi  industri  di masyarakat  yang  dapat  membuka  lapangan  kerja  bagi  masyarakat  pula,  sehingga  tidak semata-mata  bergantung  bekerja  pada  industri  yang  ada,  tetapi  mampu  menciptakan industri pula.
Permasalahan-permasalahan di atas terlihat dari bagian menimbang UU Cipta Kerja. Tampak latar belakang dikeluarkannya UU Cipta Kerja dengan metode omnibus law, target utamanya  adalah  ingin  mengefisiensikan  peraturan-peraturan  yang  terkait  dengan kegiatan  investasi,  agar  lebih  dapat  menarik  minat  para  investor,  baik  dalam  negeri maupun luar negeri untuk menggiatkan kegiatan investasi melalui sejumlah  pasal-pasal yang  dituangkan.  Kendati  dengan  latar  belakang  demikian,  dalam  setiap  perumusan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan pembangunan nasional, tidak boleh melenceng dari corak kebijakan atau politik hukum yang telah ditetapkan pada Pancasila,  Pembukaan  dan  Pasal  33  UUD  NRI  Tahun  1945  sebagai  cita-cita  dan  tujuan pembentukan negara, yaitu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Salah satu prinsip yang menjadi corak kebijakan atau politik hukum pembangunan ekonomi negara menurut Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang dituangkan dalam Pasal 2 UU Cipta Kerja adalah prinsip atau asas kebersamaan. Prinsip kebersamaan sebagai upaya  mewujudkan  cita-cita  kesejahteraan  dan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia  dalam  UU  Cipta  Kerja  inilah  yang  akan  dikaji  lebih  lanjut  oleh  penulis. Berdasarkan  paparan  tersebut,  maka  kajian  dalam  artikel  atau  tulisan  ini  mengangkat beberapa  permasalahan  hukum,  yaitu:  Bagaimana  penerapan  konsep  asas/prinsip kebersamaan  dalam  ketentuan-ketentuan  investasi  UU  Cipta  Kerja?  Apakah  penerapan
5 Dani Prabowo, “Mengenal ‘Omnibus Law’ Yang Akan Dibahas Pemerintah Dan DPR...,” Kompas.com, 2019, https://nasional.kompas.com/read/2019/11/29/13511951/mengenal-omnibus-law-yang-akan- dibahas-pemerintah-dan-dpr?page=all.
6 Jayus, “Konsep Sistem Hukum Investasi Dalam Menjamin Adanya Kepastian Hukum.”Op. Cit. h. 2908.
asas/prinsip kebersamaan dalam ketentuan-ketentuan investasi UU Cipta Kerja mengarah pada politik hukum investasi/ekonomi industri semata  atau kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai politik hukum yang mewarnai kebijakan? Mengapa investasi menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat ditolak dalam suatu pembangunan nasional sehingga menjadi penting untuk dituangkan dalam UU Cipta Kerja?
Dari  ketiga  pertanyaan  di  atas  maka,  sistematika  penulisan  yang  akan  dipaparkan adalah,  dimulai  dari  pembahasan  mengenai  konsep  asas/prinsip  kebersamaan  dalam kegiatan  pembangunan  perekonomian  Indonesia  sebagai  salah  satu  politik  hukum  atau corak kebijakan investasi dalam UU Cipta Kerja. Pemaparan ini dirasa perlu dijelaskan di awal untuk menelusuri konsep asas/prinsip kebersamaan yang menjadi corak kebijakan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang dituangkan lebih lanjut dalam UU Cipta Kerja mengenai  investasi,  agar  dapat  mengetahui  konsep  kebersamaan  tersebut  diterapkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, ataukah semata titik berat hanya  pada  investasi  sebagai  upaya  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  industri  di Indonesia.
Pembahasan  kedua  adalah  mengenai  urgensi  investasi  sebagai  upaya  peningkatan pembangunan  ekonomi.  Pembahasan  ini  akan  meninjau  investasi  dalam  konsep pembangunan  ekonomi  dari  sisi  ilmu  atau  studi  ekonomi  pembangunan.  Penelusuran dengan menggunakan sudi ekonomi pembangunan ini dirasa penting karena bidang ilmu atau studi ini merupakan bidang yang khusus membedah hal-hal apa saja yang menjadi indikator  dan  cara  meningkatkan  investasi  dalam  pembangunan  ekonomi.  Pembahasan bagian  kedua  ini  merupakan  kajian  yang  bersifat  interdisipliner,  karena  menggunakan pendekatan bidang ilmu lain diluar hukum. Tujuannya adalah agar dapat melihat posisi dan peran pentingnya investasi dalam suatu pembangunan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi  dan  dibutuhkan  oleh  kegiatan  investasi  dalam  suatu  pembangunan, sehingga nantinya dapat terlihat bagaimana regulasi yang dibutuhkan.
Pembahasan  ketiga,  setelah  mengetahui  bagaimana  peran  penting  investasi  dalam suatu  kegiatan  pembangunan  ekonomi  negara,  maka  akan  dikaji  karakteristik  hukum investasi  melalui  regulasi  yang  diberlakukan.  Pembahasan  ini  dirasa  perlu  dikarenakan untuk  melihat  apakah  yang  menjadi  kepentingan  dari  ketentuan-ketentuan  investasi semata  hanya  untuk  kepentingan  investasi  ataukah  berkaitan  dengan  kepentingan masyarakat banyak. Sehingga nantinya dapat melengkapi pembahasan pertama mengenai konsep asas/prinsip kebersamaan yang diterapkan atau dituangkan dalam UU Cipta Kerja sebagai corak kebijakan atau politik hukum yang mewarnai UU tersebut.

## 2. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  yuridis  normatif,  dengan pendekatan multidisipliner guna membedah konsep investasi dalam suatu pembangunan negara  maka  dibutuhkan  pendekatan  dari  disiplin  ilmu  ekonomi  studi  pembangunan. Kajian  ini  mengarahkan  pada  kajian  teoretik  tentang  pandangan  ahli  berdasarkan  teori- teori  tertentu.  Pada  penelitian  ini  digunakan  data  sekunder  sebagai  bahan  penelusuran bahan  hukum,  yang  mengkaji  teori,  prinsip,  dan  isi  kaidah.  Hasil  analisis  kajian  berupa deskriptif analitis.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Konsep Dan Penerapan Asas/Prinsip Kebersamaan Pada Pasal 33 Ayat (4) Uud Nri Tahun 1945 Sebagai Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Sebelum membahas mengenai bagaimana penerapan prinsip kebersamaan dalam UU Cipta Kerja, maka akan dipaparkan terlebih dahulu apa yang  dimaksud dengan prinsip kebersamaan. Kata “kebersamaan” menunjukan kedekatan makna dengan rakyat, karena “kebersamaan”  merupakan  kata  yang  berasal  dari  kata  “sama”.  Arti  kata  kebersamaan sendiri  merupakan  kata  benda  yang  menunjukan  hal  bersama.  Sedangkan  pengertian bersama merupakan berbarengan atau seiringan yang merupakan bentuk kata kerja. 7
Dalam  kehidupan  sehari-hari,  kata  kebersamaan  telah  sering  dijumpai.  Bila  kita renungkan dan melihat implementasi kata “kebersamaan” dalam kehidupan masyarakat luas, akan kita temukan pelaksanaan dari kata “kebersamaan” ini sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama.  Kebersamaan memang selalu dilakukan oleh banyak orang  atau  sekumpulan  orang  tetapi  tidak  semua  kumpulan  orang  melakukan  suatu kegiatan yang memiliki arti kebersamaan. Kendati secara fisik terdapat sekumpulan orang tetapi  jiwa  dari  sekumpulan  orang  tersebut  tidak  didasari  pada  rasa  bersama,  karena masing-masing  dari  sekumpulan  orang  tersebut  cenderung  hanya  ingin  memenuhi kebutuhan dan keinginannya sendiri. Bahkan ketika secara fisik sekumpulan orang tidak berada  dalam  suatu  tempat  yang  sama  bukan  berarti  mereka  tidak  memiliki  rasa kebersamaan, sebab bisa jadi justru mereka bersama-sama melakukan suatu upaya yang menuju pada suatu tujuan yang sama.
Jika  kita  tarik  dalam  pelaksanaan  pembangunan  suatu  negara,  maka  kita  dapat melihat setiap warga melakukan peran aktifnya dalam lingkungan masing-masing sesuai dengan  kemampuan  dan  kapasitas  yang  dimiliki  dalam  mencapai  tujuan  kesejahteraan bersama. Kata “kebersamaan” seringkali disamakan dengan kata “gotong royong”, karena keduanya  memiliki  arti  yang  kurang  lebih  sama,  yaitu,  sebagai  suatu  kegiatan  yang dilaksanakan oleh banyak orang dalam rangka mencapai tujuan yang sama dan hasilnya dinikmati oleh semua orang.
Prinsip kebersamaan merupakan jiwa dari kerjasama. Kerjasama merupakan gotong royong.  Koentjaraningrat 8 dalam  bukunya  “Kebudayaan,  Mentalitas  dan  Pembangunan” menyatakan gotong royong merupakan suatu sistem pengerahan tenaga kerja tambahan dari luar keluarga, untuk mengisi kekurangan tenaga kerja pada masa-masa sibuk dalam siklus pertanian padi di sawah. Petani tuan rumah hanya menyediakan sarapan pagi dan makan  siang.  Kompensasi  lain  tidak  ada,  tetapi  para  petani  tuan  rumah  tersebut  harus bersedia membantu petani yang membantunya tadi, kalau mereka membutuhkan bantuan tenaganya. Gotong royong membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan dijalankan dengan gembira. Memperkuat tali persahabatan, perasaan senasib sepenanggungan, membangun
7 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 1212.
8 Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas Dan Pembangunan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 57.
sikap  tolong  menolong,  membuat  sesuatu  persoalan  yang  berat  menjadi  ringan  karena dapat dipikul bersama.
Kebersamaan  menjadi  suatu  asas/prinsip  yang  dianut  di  Indonesia,  dikarenakan prinsip  kebersamaan  merupakan  pemikiran  yang  menjadi  bingkai  kegiatan  dalam bernegara  di  Indonesia.  Sebab,  Negara  Indonesia  adalah  negara  yang  asalnya  adalah keluarga.  Keluarga  adalah  satu  kesatuan  pergaulan  hidup,  yang  terdiri  dari  anggota- anggota  yang  berbeda-beda  satu  sama  lain,  berbeda  dalam  umur,  berbeda  dalam  jenis kelamin, berbeda dalam kepribadian pula, namun perbedaan dalam kesatuan. Kemudian akan  melahirkan  suatu  kerjasama  sukarela  dalam  semangat  persaudaraan,  apabila dijalankan  dalam  kehidupan  perekonomian  negara  memerlukan  kerjasama  dengan semangat gotong  royong  menuju kebahagiaan dan kesejahteraan yang  senyatanya,  akan sangat  membutuhkan  kebijakan  yang  berupa  antara  lain:  kebijakan  kesempatan  kerja penuh,  penguatan  koperasi  untuk  mempercepat  penambahan  harta  milik  kaum  miskin, terutama faktor produksi, dan pelestarian lingkungan hidup. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat  dijalankan  dengan  baik  apabila  terdapat  kerjasama  dan  kebersamaan  antara masyarakat, swasta, dan negara. Di dalam hubungan antar warganegara berdasar atas asas kekeluargaan telah menjadi paham Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi  Indonesia  bukan  dibentuk  atas  dasar  liberalisme  dan  individualisme  tetapi berdasar atas rasa kebersamaan.
Menurut  Merphin  Panjaitan, 9 berdasarkan  pemikiran  Soekarno  dan Koentrajaraningrat,  diambil  suatu  kesimpulan  mengenai  prinsip  kebersamaan,  sebagai berikut:  Pertama,  dalam  kehidupan  bersama,  termasuk  dalam  kehidupan  kenegaraan, kebersamaan  itu  dilaksanakan  dalam  kerja  bersama.  Semua  bekerja,  semua  menikmati hasilnya  dan  semua  berbahagia.  Agar  semua  dapat  bekerja  dan  menghasilkan,  maka lapangan  kerja  harus  tersedia  cukup.  Penyediaan  kesempatan  kerja  menjadi  tanggung jawab  bersama  masyarakat  dan  negara.  Apabila  masyarakat  gagal  menyediakan kesempatan  kerja,  maka  negara  harus  mampu  menyediakan  lapangan  atau  kesempatan kerja. Hal ini didasarkan dari prinsip subsidiaritas, yang menyatakan fungsi–fungsi yang tidak  dapat  dilaksanakan  sendiri  dengan  baik  oleh  masyarakat,  negara  perlu melakukannya. 10 Kedua,  gotong  royong  adalah  kerja  bersama  dalam  upaya  mencukupi kebutuhan  dan  menghadapi  berbagai  permasalahan  bersama.  Kerja  adalah  pusat kehidupan dan interaksi antar warga masyarakat dan interaksi antar negara-masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk kerja bersama. Ketiga, dalam memajukan masyarakat dan negara,  kerjasama  adalah  menjadi  kebutuhan  bersama,  dan  untuk  itulah  perlu  dijalin komunikasi antar berbagai masyarakat dengan baik dan saling mepercayai antar berbagai pihak dalam kehidupan kemasyarakatan. Keempat, setiap warganegara akan mendapatkan kesempatan  yang  cukup  untuk  kelangsungan  hidupnya  dan  untuk  berkembang  sesuai
9 Merphin Panjaitan, Dari Gotong Royong Ke Pancasila (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2013), h. 12-13.
10 Negara hanya melengkapi bukan menggantikan masyarakat, sebab negara melakukan fungsi yang tidak dapat dilakukan sendiri dengan baik oleh masyarakat. Negara membantu masyarakat, dalam berbagai fungsi yang tidak dapat dikerjakan sendiri dengan baik oleh masyarakat. Negara sebagai subsidier terhadap masyarakat. Dari pemikiran ini terbentuklah salah satu prinsip negara demokratis, yaitu prinsip subsidiaritas, dimana  negara  berfungsi  membantu  masyarakat,  dan  berbagai  fungsi  yang  dapat  dilaksanakan  sendiri dengan baik oleh masyarakat maka negara tidak perlu melakukannya.
dengan minat dan bakatnya demi kebahagiaan semua. Kelima, kemajuan masyarakat dan negara dapat dinikmati oleh semua warga negara sesuai dengan prestasinya atau minimal sesuai  dengan  kebutuhannya.  Keenam,  manusia  gotong  royong  adalah  pekerja  keras, sederajat,  tolong  menolong,  bantu  membantu,  hidup  bersama  dalam  kesadaran  bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. 11
Paham kebersamaan sering disebut juga dengan kolektivisme yang sangat berkaitan dengan sosialisme. Istilah kolektivisme dan sosialisme merupakan 2 (dua) istilah yang lebih populer  di  Uni  Soviet,  meskipun  tidak  selalu  kedua  istilah  tersebut  dipahami  sebagai komunisme. Di Amerika Serikat istilah “kebersamaan” atau kolektivisme ini lebih dikenal dengan istilah “communitarianism” dan tokoh yang mengusung paham communitarinisme ini adalah  Amitai  Etzioni,  yang  memberi  makna  secara  teori  bahwa  kebersamaan  dalam konsep communitarinisme adalah bahwa privacy dinyatakan sebagai a social license, sehingga privacy  sebenarnya  adalah  amandated  privacy,  atau  privacy  atas  izin  masyarakat,  berdasar nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. 12
Prinsip  kebersamaan  lahir  dalam  dari  suatu  sistem  ekonomi  pasar  sosial.  Dimana kegiatan ekonomi digerakkan oleh mekanisme pasar yang dikendalikan oleh pemerintah menuju  ekonomi  pasar  yang  efisien,  tetapi  berkeadilan,  sebagaimana  yang  dirumuskan dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945. Ayat dalam pasal ini merupakan bagian yang  tidak terpisahkan  dengan  ayat-ayat  sebelumnya,  yang  mengatur  masalah  kepemilikan  faktor produksi  oleh  perorangan  dibatasi  oleh  undang-undang,  hukum  adat  dan  norma kepentingan  umum,  kepemilikan  publik  dan  kepentingan  komunal.  Peran  swasta  tidak dibatasi selama tidak menyangkut cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Lalu peran pemerintah tidak hanya sebatas regulator, tetapi  juga  melakukan  tindakan  yang  diperlukan  dan  bahkan  menjadi  pelaku  langsung apabila  timbul  adanya  eksternalitas  negatif,  kegagalan  dalam  mekanisme  pasar, ketimpangan  ekonomi,  atau  kesenjangan  sosial.  Kesemua  itu  dilakukan  dalam  rangka mencapai  tujuan  untuk  memajukan  dan  memberdayakan  semua  pelaku  ekonomi  secara seimbang dan berkelanjutan menuju pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. 13
Pada dasarnya istilah prinsip kebersamaan yang tercantum dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 yang dipadankan dengan istilah-istilah kerjasama, usaha bersama, kekeluargaan, gotong  royong,  kerakyatan,  kolektif,  dan  komunitarian,  merupakan  istilah  yang  kurang lebih  mengandung  pengertian  yang  sama  saja.  Penggunaan  istilah-istilah  tersebut sebenarnya  adalah  berusaha  untuk  menghindari  kelemahan-kelemahan  yang  terdapat dalam  sistem  kapitalis  dan  sosialis.  Prinsip  kebersamaan  pada  dasarnya  adalah  prinsip yang  mengembangkan  pandangan  terhadap  paham-paham  kapitalis  dan  sosialis.  Inilah yang  kemudian  menjadikan  kebijakan-kebijakan  yang  diterapkan  di  Indonesia  lebih merupakan kebijakan intervensionisme yang dikembangkan untuk mengatasi kelemahan dalam mekanisme pasar agar berkeadilan. 14
11 Panjaitan, Dari Gotong Royong Ke Pancasila, h. 11-12.
12 Amitai Etzioni, The Limits of Privacy (New York: Basic Book, 1999), 196-197.
13 Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, h. 357.
14 Asshiddiqie, Ibid. h. 358.
Dari prinsip kebersamaan yang menjadi arah dan petunjuk dari setiap pembuatan dan pengambilan kebijakan, akan melahirkan suatu wujud nyata yaitu usaha bersama. Menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  usaha  bersama  adalah  usaha  yang  dilakukan  secara bersama-sama dalam mencapai suatu hasil.
Menurut Sri Edi Swasono, pada dasarnya prinsip kebersamaan menempatkan posisi rakyat sebagai sentral-substansial (sebagai subjek), bukan tereduksi menjadi marginal-residual (sebagai  objek).  Prinsip  kebersamaan  merupakan  kerjasama  gotong  royong.  Kerjasama (cooperation)  adalah  kekuatan  tandingan  terhadap  persaingan  (competition).  Cooperation adalah  wujud  dasar  mutualisme  (prinsip  kebersamaan),  sebagai  esensi  dan  transaksi ekonomi. Kerjasama dan gotong royong membentuk sinergi ekonomi dan meningkatkan produktivitas yang mampu meningkatkan efisiensi ekonomi. 15
Prinsip  kebersamaan  yang  dianut  di  Indonesia,  merupakan  suatu  prinsip  yang berlandaskan  pada  konsep  sistem  ekonomi  Pancasila  yang  dapat  dilihat  dari  3  (tiga) tingkatan  sekaligus,  yaitu,  ontologis,  epistemologis,  dan  aksiologis.  Secara  ontologis, keberadaan sistem Ekonomi Pancasila berangkat dari Pancasila sebagai landasan idealnya dan  UUD  1945  sebagai  landasan  konstitusionalnya.  Secara  epistemologis,  sistem  ekonomi Pancasila  berangkat  dari  konsepsi  paradigmatis  yang  menempatkan  keadilan  ekonomi dalam kerangka keseimbangan antara dimensi manusia sebagai mahluk sosial dan mahluk individu,  antara  hak  dan  kewajiban,  antara  dimensi  jasmani  dan  rohani,  serta  antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Secara aksiologis, sistem  ekonomi  Pancasila  berangkat  dari  fakta  empiris  kesenjangan  sosial  dan ketidaksempurnaan  pasar,  yang  ingin  mengatasinya  dengan  cita-cita  tolong  menolong secara kekeluargaan (kooperasi). 16
Posisi Negara atau Pemerintah dalam asas/prinsip kebersamaan adalah ditempatkan dalam  posisi  sentral  dan  kuat  dalam  menciptakan  dan  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (public welfare) dan keadilan sosial (social justice). 17 Artinya Pemerintah  dalam  setiap  pengambilan  kebijakan  ekonomi  harus  lebih  mengutamakan kepentingan masyarakat atau rakyat Indonesia bukan semata pada kepentingan ekonomi. Menempatkan rakyat sebagai subjek bukan objek kepentingan ekonomi semata.
Dapat  dikatakan  pula  bahwa  pembangunan  ekonomi  dalam  konsep  asas/prinsip kebersamaan  sepertinya  berbasiskan  pada  keunggulan  sumber  daya  produkstif perekonomian dengan memenuhi hak-hak dasar warga negara dan pertumbuhan ekonomi yang  berorientasi  pada  pemerataan.  Oleh  karenanya  posisi  Negara  adalah  merumuskan dalam setiap kebijakan yang dibuat merumuskan kesejahteraan masyarakat.
Kewenangan  Negara  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  PUU  Nomor 30/PUU-VIII/2010, meliputi:
15 Sri Edi Swasono, Ekpose Ekonomika: Mewaspadai Globalisme Dan Pasar Bebas (Yogyakarta: Pustep UGM, 2017), 7-8.
16 Yudi  Latif,  Negara  Paripurna:  Historisitas,  Rasionalitas,  Dan  Aktualitas  Pancasila  (Jakarta:  Kompas Gramedia, 2011), h. 588-589.
17 Elviandri,  Khuzdaifah  Dimyati,  and  Absori,  “Quo  Vadis  Negara  Kesejahteraan:  Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia,” Mimbar Hukum 32, no. 2 (2019): 252–66.
1) Membuat  kebijakan  (beleid)  dan  pengurusan  (bestuursdaad).  Fungsi  pengurusan oleh negara dilakukan melalui pemerintah dengan mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (consessie);
2) Pengaturan  (regelendaad),  fungsi  pengaturan  dilakukan  melalui  kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi pemerintah;
3) Pengelolaan  (beheersdaad),  fungsi  pengelolaan  dilakukan  melalui  mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan yang melalui negara untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dan
4) Pengawasan (toetzichthoudensdaad), fungsi ini adalah negara melalui pemerintah mengawasi dan mengendalikan.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  didasarkan  pada  ciri  khas  ekonomi kerakyatan yang menegaskan peranan vital negara dalam menjalankan negara yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan, dimana peran negara melalui pemerintah tidak hanya terbatas sebagai “penjaga malam” atau pengatur jalannya roda perekonomian, tetapi juga  dapat  turut  serta  menyelenggarakan  cabang-cabang  produksi  tersebut  dan  terlibat secara  langsung    melalui  pendirian  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  dikarenakan tujuannya  adalah  untuk  menjamin  kemakmuran  masyarakat  bukan  hanya  milik  orang perorangan. Dalam hal ini pengertian Negara dalam arti administrasi, yaitu Pemerintah, yang disebut bestuurszorg atau public service yang berarti menyelenggarakan kepentingan umum,  sehingga  fungsi  administrasi  negara  adalah  sebagai  penyelenggara  kepentingan umum dengan suatu cara tertentu. 18
Persoalannya  adalah  dari  rumusan  konsep  asas/prinsip  kebersamaan,  sebenarnya menunjukkan  sistem  ekonomi  Indonesia  itu  berada  di  tengah-tengah,  antara  liberalisme dan  sosialisme.  Akibatnya  tafsiran  terhadap  posisi  di  tengah-tengah  tersebut  dalam menentukan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita pembentukan negara sangat “bergantung pada kepentingan” yang melatarbelakangi suatu kebijakan. Kebijakan seputar investasi  tidak  dapat  dipungkiri  sedikit  banyak  adalah  karena  pengaruh  globalisasi perdagangan internasional, yang salah satu kewajiban bagi negara yang ikut menyetujui perjanjian perdagangan internasional adalah tidak melakukan diskriminasi peraturan bagi investasi dalam negeri dan investasi asing. Memang kebijakan-kebijakan dalam investasi (khususnya investasi asing) tidak lepas dari pengaruh liberalisasi perdagangan bebas yang berlaku  secara  global.  Pengaruh  tersebut  memberikan  dampak  dilematis  dan  konflik kepentingan, di satu sisi, Indonesia harus membuat peraturan atau ketentuan-ketentuan yang  memberikan  kemudahan  bagi  para  pelaku  investasi  khususnya  perusahaan- perusahaan  multinasional,  tapi  di  sisi  lain  ketentuan  yang  dikeluarkan  tidak  boleh bertentangan  dengan  Pancasila  dan  UUD  NRI  Tahun  1945.  Pada  intinya,  sebenarnya liberalisasi investasi ini ingin memberikan perlindungan penuh kepada pemilik modal atau
18 J. Wayong and Achmad Ichsan, Fungsi Administrasi Negara (Jakarta: Djambatan, 1983), h. 5-6.
investor,  serta  mengurangi  sedikit  mungkin  hak  Pemerintah  untuk  mengendalikan  arus modal. 19
Bagaimana  peran  negara  dalam  kegiatan  investasi  yang  tertuang  dalam  UU  Cipta Kerja? Tampaknya jika dilihat dalam Bab III dan Bab X UU Cipta Kerja menunjukan peran negara  adalah  pembuat  kebijakan  (beleid),  pengurusan  (bestuursdaad,  pengaturan (regelendaad),  dan  Pengawasan  (toetzichthoudensdaad).  Fungsi  pengurusan  oleh  negara dilakukan  melalui  pemerintah  dengan  mengeluarkan  dan  mencabut  fasilitas  perijinan (vergunning),  lisensi  (licentie),  dan  konsesi  (consessie).  Sedangkan  penerapan  asas/prinsip kebersamaan yang  diatur dalam ketentuan investasi pada UU Cipta Kerja adalah masih sebatas memberikan kesempatan berusaha melalui pemberian-pemberian izin investasi dan berusaha  kepada  masyarakat  agar  diharapkan  dengan  pemberian  izin  investasi  dan berusaha  masyarakat  akan  dapat  menciptakan  lapangan  kerja  yang  lebih  banyak  lagi. Sehingga  tampak  memang  Negara  sangat  mengharapkan  masuknya  modal  dari masyarakat  melalui  sejumlah  pembukaan  usaha  baik  berskala  besar  hingga  usaha menengan kecil dan mikro, baik perseorangan maupun koperasi.

## 3.2 Peran Investasi Dalam Suatu Pembangunan Ekonomi Nasional
Berdasarkan uraian sub pembahasan sebelumnya, bahwa asas/prinsip kebersamaan dalam  UU  Cipta  Kerja  bidang  investasi  adalah  memberikan  kesempatan  seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melakukan investasi melalui usaha atau ekonomi industri, maka jelas investasi memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan pembangunan ekonomi suatu negara.
Hampir  semua  ahli  ekonomi  menekankan  pada  arti  penting  pembentukan  modal (capital formation) sebagai penentu utama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Arti pembentukan  modal  ialah  bahwa  masyarakat  tidak  mempergunakan  seluruh  aktivitas produktifnya  saat  ini  untuk  kebutuhan  dan  keinginan  konsumsi,  tetapi  menggunakan sebagian  saja  untuk  pembuatan  barang  modal  yang  dapat  dengan  cepat  meningkatkan manfaat  upaya  produktif.  Inti  proses  tersebut  adalah  pengalihan  sebagian  sumberdaya yang  sekarang  ada  pada  masyarakat  ke  tujuan  untuk  meningkatkan  persediaan  barang modal yang dapat digunakan di masa depan. 20
Pembentukan  modal  atau  pengumpulan  modal  dipandang  sebagai  faktor  utama dalam  pembangunan  ekonomi.  Pembentukan  atau  pengumpulan  modal  salah  satunya melalui  investasi.  Fitzgerald 21 mengartikan  investasi  adalah,  aktivitas  yang  berkaitan dengan usaha penarikan sumber dana yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan barang modal akan menghasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang,  dalam  definisi  ini  investasi  dikonstruksikan  sebagai  sebuah  kegiatan  untuk menarik sumber dana yang digunakan untuk pemberian barang modal, dan barang modal tersebut  menghasilkan  produk  baru.  Sedangkan  menurut  Kamaruddin  Ahmad,  bahwa yang dimaksud dengan investasi, adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan
19 An An Chandrawulan, Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional, Dan Hukum Penanaman Modal (Bandung: Alumni, 2011), h. 15.
20 M L Jhingan, Ekonomi Pembagunan Dan Perencanaan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 337.
21 Salim and Budi Sutrisno, Hukum Investasi Di Indonesia (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), h. 31.
untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebagaimana yang diharapkan. 22
Dari  definisi  tersebut,  terlihat  peran  investasi  atau  penanaman  modal  dalam pembangunan ekonomi suatu negara adalah sebagai sumber dana untuk kegiatan-kegiatan produksi yang diharapkan akan memberikan hasil atau manfaat. Oleh karenanya investasi merupakan  sektor  yang  sangat  penting  dalam  pembangunan  ekonomi,  tidak  saja  dalam konteks  makro,  juga  dalam  konteks  mikro. 23 Investasi  merupakan  salah  satu  komponen permintaan akhir dalam perspektif ekonomi makro, yang menjadi indikator keseimbangan internal  pada  situasi  keseimbangan  pasar  produk.  Pada  sisi  lain,  secara  mikro  investasi mencerminkan dunia usaha, karena sumber investasi adalah dunia usaha, dalam konteks perkembangan hubungan internasional, investasi selalu menjadi topik utama pembicaraan. Setiap kepala negara atau pemerintahan negara selalu memasukkan investasi sebagai tolok ukur keberhasilan hubungan bilateral dan multilateral. Karena begitu pentingnya investasi, maka  investasi  dinyatakan  sebagai  mesin  penggerak  pertumbuhan  ekonomi  dan pembangunan (engine of growth). 24
Dalam  ekonomi  makro,  investasi  berperan  sebagai  salah  satu  komponen  dari pendapatan  nasional,  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  atau  Gross  Domestic  Product  (GDP). Secara sederhana pengaruh investasi terhadap perekonomian suatu negara tercermin dari pendapatan nasional negara tersebut, investasi berkorelasi positif dengan PDB/GDP. Dapat dikatakan,  jika  investasi  naik,  maka  PDB/GDP  cenderung  naik.  Atau  sebaliknya,  jika investasi  turun,  maka  PDB/GDP  cenderung  turun.  Pembentukan  investasi  merupakan faktor penting yang memainkan peran strategis terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi  suatu  negara.  Ketika  terjadi  investasi,  maka  akan  ada  sejumlah  modal  yang ditanam, ada sejumlah pembelian barang-barang yang tidak dikonsumsi, tetapi digunakan untuk produksi, sehingga menghasilkan barang dan jasa di masa yang akan datang. Oleh karena  itu,  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  dan  berkesinambungan  pada umumnya didukung oleh peningkatan ekspor dan investasi. 25
Suatu negara akan berkembang secara dinamis jika investasi yang dikeluarkan jauh lebih  besar  daripada  nilai  penyusutan  faktor-faktor  produksinya. Negara  yang  memiliki investasi  yang  lebih  kecil  daripada  penyusutan  faktor  produksinya  akan  cenderung mengalami perekonomian yang stagnasi. Stagnasi tergambar dari kondisi perekonomian dengan  laju  pertumbuhan  yang  lambat,  yang  tentunya  berdampak  pada  meningkatnya jumlah  pengangguran  dan  kemiskinan.  Kondisi  yang  sangat  tidak  diinginkan  adalah kondisi  stagnasi  yang  diikuti  dengan  adanya  inflasi  yang  tinggi  pula,  sehingga perekonomian  negara  menjadi  stagflasi.  Perekonomian  negara  yang  stagflasi  sangat dihindari bagi para perencana negara. Untuk itulah formulasi kebijakan ekonomi yang pro investasi disorong terus guna mengatasi masalah stagnasi, sekaligus membalik pelambatan ekonomi  agar  pertumbuhan  ekonomi  terus  menggeliat.  Meningkatnya  investasi  akan
22 Kamaruddin Ahmad, Dasar-Dasar Manajemen Investasi (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 3.
23 Jonker Sihombing, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia (Bandung: Alumni, 2009), h. 45.
24 Johnny W Situmorang, Menguak Iklim Investasi Indonesia Pasca Krisis (Jakarta: Esensi Penerbit Erlangga, 2011), h. 53-54.
25 Eddy Cahyono, “Investasi Dan Pembangunan Ekonomi,” setkab.go.id, 2020,
https://setkab.go.id/investasi-dan-pembangunan-ekonomi.
menjamin  kontuinitas  pembangunan  ekonomi,  menyerap  tenaga  kerja  dan  menekan kemiskinan, yang muaranya akan memacu perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, sebagaimana cita-cita didirikannya suatu negara. 26
Pernyataan  di  atas  didukung  pula  oleh  W.A.  Lewis.  Yang  mengatakan  pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah: pertama, upaya untuk berhemat secara ekonomis; kedua, peningkatan pengetahuan atau penerapannya di bidang produksi; dan  ketiga,  peningkatan  jumlah  modal  atau  sumber  dana. 27 Salah  satu  teori  ekonomi pembangunan  tentang  investasi  dan  tabungan  yang  sampai  sekarang  masih  digunakan, adalah teori yang dikemukakan oleh Harrod-Domar. Dalam teori tersebut dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Kalau tabungan dan investasi rendah maka pertumbuhan ekonomi suatu Negara juga akan rendah. Masalah pembangunan  ekonomi  pada  dasarnya  merupakan  masalah  menambahkan  investasi modal,  masalah  keterbelakangan  ekonomi  karena  masalah  kekurangan  modal. Ditambahkan pula teori Harrod-Domar memberikan peranan kunci kepada investasi dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. Pertama,  investasi  menciptakan  pendapatan,  dan  kedua,  investasi  memperbesar  kapasitas produksi  perekonomian  dengan  cara  meningkatkan  ketersediaan  modal.  Watak  yang pertama  dapat  disebut  sebagai  “dampak  permintaan”  dan  watak  yang  kedua  disebut sebagai “dampak penawaran” investasi. 28
Harrod-Domar membangun modelnya dengan investasi di satu pihak menghasilkan pendapatan dan di pihak  lain menaikkan kapasitas produktif, maka laju investasi harus meningkat agar keterkaitan pendapatan negara dan kapasitas produktif pun meningkat. 29 John  W.  Head  mengemukakan  7  (tujuh)  keuntungan  investasi,  yaitu: 30 pertama, menciptakan lowongan kerja bagi penduduk Negara tuan rumah sehingga mereka dapat meningkatkan  kualitas  penghasilan  dan  standar  hidup  mereka;  Kedua,  menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan-perusahaan baru; Ketiga, meningkatkan ekspor dari Negara  tuan  rumah,  mendatangkan  penghasilan  mtambahan  dari  luar  yang  dapat dipergunakan  untuk  berbagai  keperluan  bagi  kepentingan  penduduknya;  Keempat, menghasilkan  pengalihan  peralihan  pelatihan  teknis  dan  pengetahuan  yang  dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain; Kelima, memperluas  potensi  keswasembadaan  negara  dengan  memproduksi  barang  setempat untuk  menggantikan  impor;  Keenam,  menghasilkan  pendapatan  pajak  tambahan  yang dapat  digunakan  untuk  berbagai  keperluan,  demi  kepentingan  penduduk  negara;  dan Ketujuh, membuat sumber daya negara baik sumber daya alam maupun manusia, agar lebih dari pemanfaatan semula.
26 Ibid.
27 Jhingan, Ekonomi Pembagunan Dan Perencanaan. Op. Cit. h. 41.
28 Ibid. h. 229. 29 Ibid, h. 230-233.
30 Hartini  Rahayu,  “Analisis  Yuridis  UU  No.  25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman  Modal,”  Jurnal Humanity 5, no. 1 (2009): 48–60.
Begitu  pula  yang  dikutip  dalam  buku  Didik  J.  Rachbini, 31 investasi  mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Paul M. Jhonson menyebutkan,  investasi adalah  seluruh pendapatan yang  dibelanjakan oleh perusahaan atau  lembaga  pemerintah  untuk  barang-barang  modal  yang  akan  digunakan  dalam aktivitas  produktif.  Agregasi  investasi  dalam  perekonomian  suatu  Negara  merupakan jumlah  total  pembelanjaan  guna  menjaga  atau  meningkatkan  cadangan  barang-barang tertentu  yang  tidak  dikonsumsi  segera.  Barang-barang  tersebut  digunakan  untuk memproduksi barang atau jasa yang berbeda dan akan didistribusikan ke pihak-pihak lain. Oleh  karenanya  dapat  dikatakan,  bahwa  Investasi  atau  penanaman  modal  adalah, pengeluaran  atau  belanja  perusahaan  untuk  membeli  barang-barang  modal  dan perlengkapan-perlengkapan  produksi  untuk  menambah  kemampuan  memproduksi barang barang dan jasa jasa yang tersedia dalam perekonomian.
Peran penting investasi inilah yang kemudian dibutuhkan pula dalam pembangunan di Indonesia. Permodalan yang diperlukan oleh Indonesia untuk pencapaian pembangunan ekonomi  adalah,  dalam  bentuk  investasi  dengan  memanfaatkan  pemupukan  dan pemanfaat  modal  dalam  negeri  dan  modal  luar  negeri  secara  maksimal  yang  terutama diarahkan  kepada  usaha-usaha  rehabilitasi,  pembaharuan,  perluasan  dan  pembangunan baru di bidang produksi barang-barang dan jasa. Oleh karenanya modal dari masyarakat umum dimobilisasi secara maksimal. 32
Dari  uraian  yang  telah  dipaparkan,  terlihat  betul  bahwa  penanaman  modal  atau investasi merupakakan bagian penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  nasional,  menciptakan lapangan kerja, dan mendorong ekonomi kerakyatan.  Agar tujuan penanaman modal atau investasi  agar  dapat  tercapai  maka  faktor-faktor  penunjang  yang  dapat  menghambat kegiatan  penanaman  modal  atau  investasi  harus  dapat  diatasi.  Beberapa  faktor  yang mempengaruhi investasi, antara lain: 33
1) Faktor  Politik,  faktor  politik  merupakan  faktor  yang  menentukan  manakala investor  ingin  menanamkan  modal.  Faktor  ini  sangat  menentukan  iklim  usaha yang kondusif bagi usaha-usaha penanaman modal terutama penanaman modal asing. Kondisi politik suatu negara yang kurang stabil dan tidak menentu akan mengakibatkan menurunnya pula minat para investor untuk berinvestasi.
2) Faktor  Ekonomi,  faktor  ekonomi  ini  berkaitan  dengan  iklim  usaha  dan  aspek moneter atau keuangan suatu negara. Biasanya  aspek ekonomi ini akan sangat dipengaruhi oleh faktor politik yang terjadi di suatu negara, karena faktor politik mempengaruhi sentimen keuangan suatu negara.
3) Faktor Hukum, faktor hukum mempengaruhi minat investor karena para investor membutuhkan  jaminan  regulasi  yang  dapat  melindungi  kepentingan  para investor  dan  iklim  usaha  yang  stabil  serta  tidak  berbelit-belit.  Menurunnya wibawa hukum dalam negara akan mempengaruhi kegiatan investasi. Daya tarik
31 Didik J Rachbini, Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik) (Jakarta: Indeks, 2008), h. 11.
32 Dhaniswara K Harjono, Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 7.
33 Hulman Panjaitan, Hukum Penanaman Modal Asing (Jakarta: Ind.-Hill Co, 2003), h. 9-10.
investor  untuk  menanamkan  modalnya  akan  sangat  tergantung  pada  sistem hukum  yang  diterapkan,  apakah  sistem  hukum  negara  tersebut  mampu menciptakan kepastian, keadilan, dan efisiensi.
Disamping  faktor-faktor  di  atas,  investasi  juga  dipengaruhi  oleh  kondisi  eksternal, antara lain tanda-tanda akan terjadi resesi ekonomi di seluruh dunia. Berdasarkan faktor- faktor  di  atas  secara  keseluruhan,  aspek-aspek  yang  mempengaruhi  investasi  dapat dikelompokkan menjadi: 34
1) Faktor Dalam Negeri, beberapa hal yang mempengaruhi dari dalam negeri, antara lain:
a) Stabilitas politik dan perekonomian;
b) Kebijakan dalam bentuk sejumlah deregulasi dan debirokratisasi yang secara terus  menerus  dilakukan  Pemerintah  dalam  rangka  menggairahkan  iklim investasi;
c) Diberikannya sejumlah pembebasan dan kelonggaran di bidang perpajakan, termasuk  sejumlah  hak  lain  bagi  investor  asing  yang  dianggap  sebagai perangsang (insentif);
d) Tersedianya  sumber  daya  alam  yang  berlimpah  seperti  minyak  bumi,  gas, bahan tambang dan hasil hutan di wilayah Indonesia;
e) Iklim  dan  letak  geografis  serta  kebudayaan  dan  keindahan  alam  Indonesia yang  merupakan  daya  tarik  sendiri,  khusus  bagi  proyek-proyek  yang bergerak di bidang industri kimia, perkayuan, kertas dan perhotelan (tourism); dan
f) Sumber  daya  manusia  dengan  upah  yang  cukup  kompetitif,  khususnya proyek-proyek yang bersifat padat karya, seperti industri tekstil, sepatu dan mainan anak-anak.
2) Faktor Luar Negeri, yang terdiri dari:
a) Apresiasi  mata  uang  dari  negara-negara  yang  jumlah  investasinya  di Indonesia  cukup  tinggi,  seperti:  Jepang,  Korea  Selatan,  Hongkong  dan Taiwan;
b) Pencabutan Sistem Preferensi Umum terhadap 4 negara industri baru di Asia (Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura); dan
c) Meningkatkan biaya produksi di luar negeri.
Kendati investasi merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional suatu  negara,  sehingga  berdampak  positif,  kegiatan  investasi  juga  memiliki  dampak negatif.  Dampak  positif  dan  negatif  dari  investasi  atau  penanaman  menurut  William  A. Fannel dan Josepht W. Tyler adalah sebagai berikut: 35
1) Dampak Positif :
a) Memberi modal kerja;
b) Mendatangkan keahlian, manajerial, ilmu pengetahuan, modal, dan koneksi pasar;
34 Ibid, h.10-12.
35 Harjono, Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Op. Cit. h. 14-15.
c) Meningkatkan  pendapatan  uang  asing  melalui  aktifitas  eksporoleh perusahaan multinasional;
d) Penanaman modal asing tidak melahirkan utang baru;
e) Negara  penerima  tidak  merisaukan  atau  menghadapi  risiko  ketika  suatu investasi yang masuk, ternyata tidak mendatangkan untung dari modal yang diterimanya; dan
f) Membantu upaya-upaya pembangunan kepada perekonomian Negara.
2) Dampak Negatif:
a) Perusahaan  multinasional  berdampak  negatif  bagi  perekonomian  negara penerima;
b) Perusahaan multinasional melahirkan sengketa dengan negara penerima atau dengan penduduk asli miskin setempat;
c) Perusahaan  multinasional  dapat  mengontrol  maupun  mendominasi perusahan-perusahaan  lokal,  akibatnya  mereka  dapat  mempengaruhi kebijakan-kebijakan  ekonomi  atau  bahkan  kebijakan  politis  dari  negara penerima;
d) Perusahaan Multinasional banyak dikecam telah mengembalikan keuntunga- keuntungan dari kegiatan bisnisnya ke negara tempat induksi berada. Praktik seperti ini setidaknya telah mengurangi cadangan persediaan mata uang mata uang asing dari negara penerima;
e) Ada  tuduhan  perusahaan  multinasional  yang  kegiatan  usahanya  ternyata telah merusak lingkungan di sekitar lokasi usahanya, terutama negara-negara yang  sedang  berkembang.  Sebabnya  perusahaan  multinasional  telah menggunakan  zat-zat  yang  membahayakan  lingkungan–lingkungan  atau menerapkan  teknologi  yang  tidak  atau  kurang  memperhatikan  kelestarian lingkungan; dan
f) Perusahaan  multinasional  dikritik  telah  merusak  aspek-aspek  positif  dari penanaman modal di negara-negara berkembang.
Uraian-uraian  di  atas  telah  menunjukkan  bahwa  dalam  studi  ilmu  ekonomi pembangunan, investasi merupakan bagian yang tidak mungkin dipisahkan dalam suatu pembangunan ekonomi negara manapun. Sebab, tidak semua negara mampu memenuhi kecukupan  modal,  baik  berupa  modal  sumber  daya  alam,  sumber  daya  manusia,  dan sumber daya keuangan. Didik J. Rachbini menyatakan, 36 bahwa peranan investasi dalam ekonomi  bersifat  sangat  strategis.  Oleh  karenanya  tanpa  investasi  yang  cukup  memadai maka jangan diharapkan ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta tidak akan pernah terlihat peningkatan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Dengan kata lain investasi atau penanaman modal adalah suatu keniscayaan. Kegiatan investasi membutuhkan beberapa faktor penunjang, salah satu faktor penting dalam kegiatan investasi adalah faktor hukum. Faktor inilah yang nanti akan dibahas lebih lanjut dalam bagian berikutnya.

## 3.3 Peran Dan Karakter Hukum Investasi
Setelah melihat peran penting investasi yang tidak mungkin dilepaskan dari kegiatan pembangunan  ekonomi  menurut  kajian  ilmu  ekonomi  pembangunan,  dan  faktor-faktor
yang  dapat  mendukung  kegiatan  investasi  dalam  suatu  pembangunan  ekonomi  negara, maka  peran  hukum  mejadi  bagian  yang  sangat  penting  pula  dalam  kegiatan  investasi. Sebab  dalam  perkembangan  ekonomi  suatu  negara,  kedudukan  dan  peranan  hukum dianggap sangat penting. Bahkan Jean Jacques Rousseau pada tahun 1775, dalam bukunya “A  Discourse  on  Political  Economy”,  sudah  menguraikan  keterkaitan  antara  hukum  dan ekonomi. Karena kata ekonomi yang berasal dari “oikos” yang berarti rumah tangga, dan “nomos”  yang  berarti  hukum,  sehingga  menurut  Rosseau,  “only  the  wise  and  legitimate government of the house for the common good of the whole family. The meaning of the was then extended to the government of that great family, the state.” 37
Kebutuhan  akan  adanya  hukum  (dalam  hal  ini  diartikan  sebagai  regulasi)  dalam kegiatan  pembangunan  ekonomi,  menurut  Alan  Brudner  dalam  buku  “Constitutional Goods”, menyatakan perlunya hak-hak ekonomi suatu negara yang diatur dalam berbagai peraturan  perundang-undangan.  Perlindungan  hak-hak  sosial  dan  ekonomi  merupakan salah satu hal yang dipandang sangat penting. 38
Hal ini menunjukkan bahwa bagaimanapun sistem ekonomi suatu negara, atau sistem pasar yang digunakan, tetap saja diperlukan intervensi negara dalam bentuk regulasi atau peraturan  perundang-undangan  yang  sangat  berpengaruh  dalam  proses  pembangunan ekonomi  dan  pengendalian  pasar  bebas.  Pengaturan-pengaturan  demikian  dibutuhkan, karena dalam rangka memberikan jaminan sistem rujukan bersama yang digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam kegiatan pembangunan. Pentingnya sejumlah regulasi atau peraturan-peraturan tersebut adalah dalam rangka memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan, sehingga pada gilirannya nanti dapat membawa kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat.
Tanpa  kepastian  hukum,  perekonomian  suatu  negara  tidak  akan  menumbuhkan kebebasan yang sehat dan berkeadilan dan tanpa kemanfaatan. Perekonomian tidak akan membawa kesejahteraan dan kedamaian. Dengan demikian hukum dapat menjadi “alat” dalam  memajukan  perekonomian  suatu  bangsa  dalam  rangka  mencapai  kesejahteraan masyarakatnya. 39 Menurut Roscoe Pound, hukum harus menjadi faktor penggerak ke arah perubahan masyarakat agar lebih baik daripada sebelumnya. Fungsi hukum pada setiap masyarakat  (kecuali  pada  masyarakat  totaliter)  ditentukan  dan  dibatasi  oleh  kebutuhan untuk  menyeimbangkan  antara  stabilitas  hukum  dankepastian  terhadap  perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial. Oleh karena itu, hendaknya perubahan dalam kehidupan masyarakat  direncanakan  dengan  baik  dan  terarah,  sehingga  tujuan  dari  perubahan  itu dapat tercapai dengan arahan dan perlindungan dari hukum. 40
Konsep hukum sebagai “alat” adalah salah satu teori yang dicetus oleh Roscoe Pound, “law  as  a  tool  of  social  engineering”  yang  berkembang  di  Amerika  Serikat.  Teori  ini memberikan  dasar  bagi  kemungkinan  digunakannya  hukum  secara  sadar  untuk
37 Mudrajad Kuncoro, Masalah, Kebijakan, Dan Politik: Ekonomika Pembangunan (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 30.
38 Ibid.
39 Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 87.
40 Roscoe Pound, Pengertian Filsafat Hukum (Jakarta: Bhatara, 1972), 42.
mengadakan perubahan masyarakat, atau dengan kata lain hukum berperan aktif dalam merekayasa perubahan sosial dalam masyarakat. 41
Dari  pandangan  Roscoe  Pound,  tampak  hukum  seperti  berperan  aktif  untuk melakukan perubahan pada masyarakat. Seolah-olah hukum menciptakan perbuatan dan tindakan  agar  ada  kepastian  hukum. 42 Padahal  menurut  La  Piere, 43 bahwa  faktor  yang menggerakkan perubahan hukum itu sebenarnya bukan hukum, melainkan faktor-faktor lain, misalnya ekonomi, teknologi, dan sebagainya. Dalam pembangunan yang dilakukan di  suatu  tempat,  terlihat  bahwa  jika  suatu  saat  memang  terjadi  perubahan  masyarakat karena  adanya  pembangunan  yang  dilakukan  sesuai  dengan  yang  dikehendakinya, sehingga hukum bukan sebagai faktor penggerak dari perubahan, justru hukum terlihat sebagai  akibatnya  saja.  Dalam  kegiatan  pembangunan,  sebelum  hukum  muncul  dan berperan  sebagai  alat  rekayasan  sosial,  sebetulnya  telah  lebih  dahulu  bekerja  kekuatan- kekuatan  lain,  seperti  kependudukan,  perubahan  fungsi-fungsi  sosial,  atau  perubahan- perubahan fisik berupa sarana dan prasarana di ruang publik. Setelah kekuatan-kekuatan tersebut berjalan, maka hukum muncul untuk berperan menyelesaikan konflik yang terjadi. Namun  perdebatan  kedua  pandangan  tersebut  sebenarnya  tidak  perlu  diperpanjang, karena memperdebatkan kedua pandangan tersebut sama halnya memperdebatkan ayam atau telur yang lebih dulu hadir. Kenyataannya hukum dapat berperan dalam masyarakat yang  sedang  melakukan  pembangunan  guna  terwujudnya  perubahan  yang  lebih  baik, apakah hukum tampil dibelakang atau bersamaan dengan kegiatan ekonomi dan teknologi.
Pandangan Roscoe  Pound ini mempengaruhi pemikiran Mochtar Kusumaatmadja, yang kemudian mengembangkan konsep dari Roscoe Pound tersebut menjadi teori hukum pembangunan,  dengan  mengubah  kata  “alat”  menjadi  kata  “sarana”.  Pemikiran  teori hukum pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja, tidak hanya dipengaruhi oleh Roscoe Pound, melainkan juga dipengaruhi oleh Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (Policy Approach). 44
Perubahan hukum yang  dilaksanakan di Indonesia, terlepas sebagai “social  control” ataupun  sebagai  “social  engineering”,  mempunyai  tujuan  untuk  membentuk  dan memfungsikan  sistem  hukum  nasional  yang  bersumber  pada  Pancasila  dan  UUD  NRI Tahun  1945.  Artinya,  menggunakan  hukum  sebagai  alat  rekayasa  sosial  harus memperhatikan  dengan  sungguh-sungguh  mengenai  kemajemukan  tata  hukum  yang berlaku dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan mampu menjamin adanya  kepastian  hukum,  serta  dapat  mengayomi  masyarakat  yang  berintikan  keadilan dan  kebenaran.  Agar  hal  ini  dapat  terlaksana  dengan  baik,  maka  perlu  dilakukan pembinaan secara berkesinambungan terhadap semua aparatur hukum, melengkapi sarana
41 Achmad  Ali,  Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  Dan  Sosiologis)  (Jakarta:  Toko  Gunung Agung, 2002), h. 101.
42 Abdul Manan, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 49.
43 Richard T La Piere, Social Change (Englewood Cliff New Jersey: Printice Hall, 1974), h. 69.
44 Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan (Jakarta: Utomo, 2006), h. 411.
dan prasarana, serta menyiapkan aturan hukum yang sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia. 45
Sebagaimana  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  bahwa  peran  hukum  sebagai  alat pengendali sosial atau law as a tool of social engineering, adalah untuk mewujudkan ketertiban dan  ketentraman  dalam  kehidupan  masyarakat  harus  sesuai  dengan  falsafah  Pancasila. Falsafah Pancasila menghendaki tercapainya “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Ketentuan  ini  kemudian  dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  rumusan  UUD  NRI  Tahun  1945. Tujuan untuk tercapainya keadilan sosial melalui peran hukum harus diupayakan secara terus  menerus  dan  keadilan  sosial  akan  terwujud  apabila  ada  keseimbangan  antara penyelenggaraan  kebutuhan  masyarakat  secara  keseluruhan  dan  kebutuhan  sebagian masyarakat. Dengan kata lain, peran hukum dalam pembangunan sebagai pengendalian sosial  bukanlah  sekedar  memelihara  ketertiban,  keamanan,  dan  stabilitas  masyarakat dalam arti to keep the peace at all events at any price, tetapi lebih dari itu yakni diarahkan pada cita-cita untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. 46
Peran  hukum  sebagai  alat  pengendalian  sosial  melibatkan  negara  untuk menjalankannya. Oleh karena itu, peranan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam membuat  aturan  hukum  mempunyai  kewajiban  untuk  melindungi  seluruh  kepentingan dan kebutuhan rakyatnya. Begitupun peranan lembaga yudikatif, dalam peranan hukum sebagai  alat  pengendalian  sosial  adalah  untuk  menegakkan  aturan  hukum  yang  telah dibuat untuk mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.  Jadi, terlaksananya hukum sebagai alat untuk pengendalian sosial sangat tergantung pada materi hukum yang dibuat oleh kekuasaan negara dan juga oleh pelaksana hukumnya. 47
Untuk  mewujudkan  tujuan  menciptakan  “Keadilan  Sosial  bagi  Seluruh  Rakyat Indonesia”,  maka  pembangunan  adalah  suatu  keniscayaan.  Sebab  tanpa  pembangunan maka kesejahteraan dan keadilan sosial tidak akan tercapai. Secara umum pembangunan lebih  tertuju  atau  dipusatkan  pada  pembangunan  ekonomi.  Pandangan  atau  pemikiran demikian  tidaklah  keliru,  sebab  dengan  pembangunan  ekonomi  maka  masyarakat  akan memiliki  kemampuan  secara  ekonomi  untuk  lebih  mempunyai  pilihan  lebih  luas, kemampuan  mengelola  sumber-sumber  yang  ada,  meningkatkan  martabat  sebagai manusia yang layak untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Oleh karenanya suatu pembangunan yang tidak dapat mencapai itu semua, maka dapat dikatakan pembangunan belum terjadi, hanya sebatas pertumbuhan ekonomi saja. 48
Menurut  Sunaryati  Hartono, 49 peranan  hukum  dalam  pembangunan  harus  melihat bagaimana bidang-bidang yang diandalkan oleh masyarakat suatu negara, jika masyarakat banyak mengandalkan bidang pertanian, maka akan berbeda peranan hukumnya dengan masyarakat  yang  mengandalkan  bidang  industri.  Namun  jika  masyarakat  pada  suatu negara memang memiliki kemajemukan bidang yang diandalkan, maka peranan hukum
45 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional (Bandung: Bina Cipta, 1970), h. 12.
46 Manan, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Op. Cit. h. 55.
47 Ibid., h. 56.
48 Ibid, h. 57.
49 C. F. G. Sunarjati Hartono, Hukum Pembangunan Ekonomi Pembangunan Indonesia (Bandung: Bina Cipta, 1988), h. 18-19.
pada masyarakat demikian harus lebih mendetail dalam mengatur segala tindak tanduk masyarakat  dan  segala  lapisan  yang  ada.  Peranan  hukum  harus  mampu  mendahului pelaksanaan  pembangunan,  sehingga  memang  sangat  dibutuhkan  perencanaan pembangunan, agar pelaksanaan pembangunan berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Peranan  hukum  dalam  investasi,  pada  dasarnya  adalah  ketentuan-ketentuan  atau aturan-aturan yang mengatur suatu kegiatan penanaman modal yang diberikan oleh orang pribadi (natural person) maupun badan hukum (juridical person), dalam upaya meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (cash money), peralatan (equipment), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian. 50 Oleh  karenanya  karakteristik  aturan-aturan  dalam  kegiatan  investasi  atau  penanaman modal adalah aturan-aturan yang mengatur kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan  hukum,  menyisihkan  sebagian  pendapatannya  agar  dapat  digunakan  untuk melakukan  suatu  usaha  dengan  harapan  pada  suatu  waktu  tertentu  akan  mendapatkan hasil/keuntungan. 51
Dari pengertian di atas, maka pada dasarnya peranan dan karakteristik hukum dalam kegiatan investasi, adalah aturan-aturan yang dapat memberikan jaminan iklim usaha yang kondusif  bagi  para  pelaku  investasi,  misalnya  mengenai  sejumlah  aturan  di  bidang ketenagakerjaan,  bidang-bidang  usaha  yang  dapat  dikelola  oleh  investor,  perizinan, fasilitas  yang  diberikan,  aturan  mengenai  biaya-biaya  yang  dibutuhkan  dalam  kegiatan investasi  yang  berdaya  saing,  aturan  mengenai  sistem  birokrasi  yang  efektif  dan  efisien dalam investasi, dan kejelasan hubungan antar instansi terkait bidang investasi. 52
Pembentukkan hukum investasi dalam suatu negara sangat dipengaruhi oleh teori- teori penanaman modal atau investasi. Menurut Sornarajah, terdapat 3 (tiga) teori dalam investasi yang mempengaruhi pembentukkan hukum investasi, antara lain: 53
1) Teori  Klasik  dan  Neo  Klasik.  Menurut  teori  ini,  beberapa  faktor  yang mempengaruhi pembentukkan hukum investasi, adalah: a). fakta bahwa modal dalam investasi yang tersedia dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan  kepentingan  masyarakat,  melalui  keuntungan  yang  diperoleh  dari  para investor  melalui  pengelolaan  usaha  dengan  cara  bagi  hasil  dan  melalui  pajak- pajak  yang  dikenakan;  b).  Invetasi  biasanya  menggunakan  teknologi  dan pengetahuan  yang  dapat  dimanfaatkan  pengelolaanya  oleh  negara  untuk kepentingan masyarakat; c). Penciptaan lapangan kerja melalui investasi-investasi yang  dibuka;  dan  d).  Fasilitas-fasilitas  infrastruktur  yang  akan  dibangun  oleh Pemerintah dan pelaku investasi. Dari beberapa faktor tersebut maka beberapa regulasi yang dibutuhkan dalam kegiatan investasi berdasarkan teori ini, adalah sejumlah  regulasi  mengenai  dampak  lingkungan  dan  dampak  sosial  bagi masyarakat akibat pemanfaatan teknologi dalam mengelola kegiatan investasi.
50 M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment (Chambridge United Kingdom: Cambridge University Press, 2004), 1-2.
51 Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 3.
52 Harjono, Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Op. Cit. h. 68.
53 Sornarajah, The International Law on Foreign Investment. Op. Cit. h. 51-65.
2) Teori  Kebergantungan  (The  Dependency  Theory).  Teori  ini  lebih  berfokus  pada perusahaan-perusahaan pelaku investasi, sehingga regulasi-regulasi yang banyak dihasilkan  dalam  kegiatan  investasi  menurut  teori  ini  adalah,  regulasi  seputar perusahaan-perusahaan pelaku investasi.
3) Teori  Penengah  (The  Middle  Path  Theory).  Teori  ini  mengedepankan  peran pemerintah  atau  negara  dalam  melakukan  strategi  pembangunan  ekonomi. Intervensi  negara  sangat  dibutuhkan  untuk  memperbaiki  kegagalan  pasar, mengatasi penyediaan barang-barang yang dibutuhkan, dan mengontrol stabilitas ekonomi.  Menurut  kajian  Bank  Dunia,  ada  5  (lima)  hal  yang  harus  dilakukan pemerintah  dalam  membentuk  hukum  investasi,  antara  lain: 54 a).  meletakkan dasar hukum yang tepat; b). Menjalankan kebijakan yang tidak merusak ekonomi, termasuk struktur ekonomi makro; c). Menekankan kebijakan penanaman modal di  sektor  jasa  untuk  kepentingan  umum  yang  sifatnya  dasar  dan  sektor infrastruktur;  d).  Melindungi  pelaku  ekonomi  kecil;  dan  e).  Melindungi lingkungan.
Selain ketiga teori di atas, terdapat teori lain yang turut mempengaruhi pembentukkan hukum  investasi  suatu  negara,  yaitu  teori-teori  yang  menganalisis  dan  memberikan pertimbangan  mengenai  pengawasan  teknologi  dan  hak-hak  intelektual.  Maka  dari berbagai teori tersebut, terdapat beberapa gambaran mengenai bagaimana hukum investasi yang  dibutuhkan  dalam  pembangunan  melalui  kegiatan  investasi.  Dapat  disimpulkan hukum atau peraturan-peraturan terhadap investasi secara umum yang terdiri dari, yaitu: 55
1) Peraturan  mengenai  syarat  investasi  dan  pelaksanaan  investasi,  yang  terkait dengan prosedur perizinan dan pengurusan administrasi;
2) Persyaratan modal untuk melakukan investasi;
3) Persyaratan bidang usaha dan badan usaha;
4) Persyaratan kepemilikan;
5) Pemberian insentif dalam investasi; dan
6) Perlakuan terhadap para investor asing dan investor dalam negeri.
Dari uraian mengenai peran dan karakteristik hukum investasi, jika ditarik ke dalam ketentuan-ketentuan  investasi  pada  UU  Cipta  Kerja,  maka  dilihat  dari  Bab  III  UU  Cipta Kerja,  mengatur  soal  peningkatan  investasi  dan  kegiatan  usaha,  yang  mencakup kemudahan izin usaha, penyederhanaan syarat perizinan usaha, pemanfaatan lahan, dan penyederhanaan syarat investasi merupakan beberapa ketentuan yang sangat dipengaruhi oleh serta menunjukan bagaimana peran dan karakteristik hukum investasi dari teori-teori penanaman  modal  atau  investasi  yang  telah  diuraikan  di  sub  bagian  sebelumnya.  Salah satunya  adalah  menurut  John  Dunning,  dalam  hukum  investasi,  terdapat  beberapa  hal yang sekurang-kurangnya harus diatur dalam berbagai aturan yang berlaku, antara lain: Peraturan  mengenai  syarat  investasi  dan  pelaksanaan  investasi,  yang  terkait  dengan prosedur  perizinan  dan  pengurusan  administrasi;  Persyaratan  modal  untuk  melakukan investasi; Persyaratan bidang usaha dan badan usaha; Persyaratan kepemilikan; Pemberian
54 World Bank, Global Development Finance (Washington DC: World Bank, 1997), h. 3.
55 John Dunning, Multinational Enterprises and The Global Economy (Workingham: Addison-Wesley, 1993), h. 567.
insentif dalam investasi; dan Perlakuan terhadap para investor asing dan investor dalam negeri.
Terkait  perizinan  usaha,  dalam  UU  Cipta  Kerja  sekarang  penekanannya  pada perizinan usaha berbasis risiko yang diatur pada Pasal 7 UU Cipta Kerja. Pada Pasal 7 ayat (1)  UU  Cipta  Kerja  menyebutkan  bahwa  perizinan  usaha  berbasis  risiko  dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha. Dalam Pasal 7 ayat (2), dijelaskan  penetapan  tingkat  risiko  dan  peringkat  skala  usaha  diperoleh  berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya, yang mencakup aspek kesehatan, keselamatan,  lingkungan,  pemanfaatan  dan  pengelolaan  sumber  daya,  dan  risiko volatilitas. Sedangkan bagian kegiatan usaha yang berisiko, perizinan usaha hanya cukup mencantumkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diatur pada Pasal 9 dan Pasal 10 Bab III UU Cipta Kerja. Dalam UU Cipta Kerja, diatur juga mengenai masalah investasi di kawasan ekonomi  khusus,  kawasan  perdagangan  bebas  dan  pelabuhan  bebas,  Proyek  Strategi Nasional, hingga lembaga pengelola investasi di dalam Bab IX.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dipaparkan  di  bagian  pembahasan,  maka  dapat disimpulkan  mengenai  permasalahan  konsep  asas/prinsip  kebersamaan  dalam  Pasal  33 ayat  (4)  UUD  NRI  Tahun  1945  adalah  prinsip  atau  asas  mengenai  kerjasama.  Sekalipun sering pula disebut juga dengan kolektivisme, pada dasarnya istilah prinsip kebersamaan yang tercantum dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 yang dipadankan dengan istilah-istilah kerjasama,  usaha  bersama,  kekeluargaan,  gotong  royong,  kerakyatan,  kolektif,  dan komunitarian, merupakan istilah yang kurang lebih mengandung pengertian yang sama saja. Penggunaan istilah-istilah tersebut sebenarnya adalah berusaha untuk menghindari kelemahan-kelemahan  yang  terdapat  dalam  sistem  kapitalis  dan  sosialis.  Prinsip kebersamaan pada dasarnya  adalah prinsip yang  mengembangkan pandangan terhadap paham-paham  kapitalis  dan  sosialis.  Inilah  yang  kemudian  menjadikan  kebijakan- kebijakan yang diterapkan di Indonesia lebih merupakan kebijakan intervensionisme yang dikembangkan  untuk  mengatasi  kelemahan  dalam  mekanisme  pasar  agar  berkeadilan. Wujud prinsip/asas kebersamaan yang menjadi salah satu asas dalm UU Cipta Kerja yang diwujudkan  dalam  sejumlah  ketentuan  mengenai  investasi,  masih  sebatas  memberikan kesempatan  berusaha  melalui  pemberian-pemberian  izin  investasi  dan  berusaha  kepada masyarakat  agar  diharapkan  dengan  pemberian  izin  investasi  dan  berusaha  masyarakat akan dapat  menciptakan lapangan kerja yang  lebih banyak lagi.  Sehingga fungsi negara dalam  UU  Cipta  Kerja  adalah  pembuat  kebijakan  (beleid),  pengurusan  (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), dan pengawasan (toetzichthoudensdaad). Fungsi pengurusan oleh negara  dilakukan  melalui  pemerintah  dengan  mengeluarkan  dan  mencabut  fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (consessie).

## Referensi
Ahmad, Kamaruddin. Dasar-Dasar Manajemen Investasi. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
Ali,  Achmad.  Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  Dan  Sosiologis).  Jakarta:  Toko Gunung Agung, 2002.
Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi Ekonomi. Jakarta: Kompas, 2016.
Cahyono,  Eddy.  “Investasi  Dan  Pembangunan  Ekonomi.”  setkab.go.id,  2020. https://setkab.go.id/investasi-dan-pembangunan-ekonomi.
Chandrawulan,  An  An.  Hukum  Perusahaan  Multinasional,  Liberalisasi  Hukum  Perdagangan Internasional, Dan Hukum Penanaman Modal. Bandung: Alumni, 2011.
Dunning,  John.  Multinational  Enterprises  and The  Global  Economy.  Workingham:  Addison- Wesley, 1993.
Elviandri,  Khuzdaifah  Dimyati,  and  Absori.  “Quo  Vadis  Negara  Kesejahteraan:
Meneguhkan  Ideologi  Welfare  State  Negara  Hukum  Kesejahteraan  Indonesia.” Mimbar Hukum 32, no. 2 (2019): 252–66.
Etzioni, Amitai. The Limits of Privacy. New York: Basic Book, 1999.
Hamidi, Jazim. Teori Dan Politik Hukum Tata Negara. Yogyakarta: Total Media, 2009.
Harjono, Dhaniswara K. Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang- Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
Hartono, C. F. G. Sunarjati. Hukum Pembangunan Ekonomi Pembangunan Indonesia. Bandung:
Bina Cipta, 1988.
Hartono, Sri Redjeki. Hukum Ekonomi Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
Jayus, Jaja Ahmad. “Konsep Sistem Hukum Investasi Dalam Menjamin Adanya Kepastian Hukum.” Jurnal Litigasi 16, no. 2 (2015): 2906–38.
Jhingan, M L. Ekonomi Pembagunan Dan Perencanaan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
Koentjaraningrat.  Kebudayaan,  Mentalitas  Dan  Pembangunan.  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, 2015.
Kuncoro,  Mudrajad.  Masalah,  Kebijakan,  Dan  Politik:  Ekonomika  Pembangunan.  Jakarta: Erlangga, 2010.
Kusumaatmadja, Mochtar. Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Bina Cipta, 1970.
Latif,  Yudi.  Negara  Paripurna:  Historisitas,  Rasionalitas,  Dan  Aktualitas  Pancasila.  Jakarta:
Kompas Gramedia, 2011.
Manan,  Abdul.  Peranan  Hukum  Dalam  Pembangunan  Ekonomi.  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2014.
Panjaitan, Hulman. Hukum Penanaman Modal Asing. Jakarta: Ind.-Hill Co, 2003.
Panjaitan, Merphin. Dari Gotong Royong Ke Pancasila. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2013.
Piere, Richard T La. Social Change. Englewood Cliff New Jersey: Printice Hall, 1974.
Pound, Roscoe. Pengertian Filsafat Hukum. Jakarta: Bhatara, 1972.
Prabowo, Dani. “Mengenal ‘Omnibus Law’ Yang Akan Dibahas Pemerintah Dan DPR...” Kompas.com,
https://nasional.kompas.com/read/2019/11/29/13511951/mengenal-omnibus-law- yang-akan-dibahas-pemerintah-dan-dpr?page=all.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
Rachbini,  Didik  J.  Arsitektur  Hukum  Investasi  Indonesia  (Analisis  Ekonomi  Politik).  Jakarta: Indeks, 2008.
Raharjo, Satijipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Rahayu, Hartini. “Analisis Yuridis UU No.  25 Tahun 2007  Tentang Penanaman Modal.” Jurnal Humanity 5, no. 1 (2009): 48–60.
Salim, and Budi Sutrisno. Hukum Investasi Di Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008. Shidarta. Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan. Jakarta: Utomo, 2006.
Sihombing, Jonker. Hukum Penanaman Modal Di Indonesia. Bandung: Alumni, 2009.
Situmorang,  Johnny  W.  Menguak  Iklim  Investasi  Indonesia  Pasca  Krisis.  Jakarta:  Esensi Penerbit Erlangga, 2011.
Sornarajah, M. The International Law on Foreign Investment. Chambridge United Kingdom: Cambridge University Press, 2004.
Swasono,  Sri  Edi.  Ekpose  Ekonomika:  Mewaspadai  Globalisme  Dan  Pasar  Bebas.  Yogyakarta: Pustep UGM, 2017.
Untung, Hendrik Budi. Hukum Investasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Wayong, J., and Achmad Ichsan. Fungsi Administrasi Negara. Jakarta: Djambatan, 1983.
World Bank. Global Development Finance. Washington DC: World Bank, 1997.