## AUDIT MUTU HUKUM PENGATURAN DAN PENERAPAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL
Novrizha Dinda Larasati 1 , Tarsisius Murwadji 2 , Deden Suryo Rahardjo 3
1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran 1 novrizha16001@mail.unpad.ac.id
2 Departemen Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran 2 t.murwadji@unpad.ac.id
3 Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran 3 shellyferawati@hotmail.com

## Abstract
Corporate  Social  Responsibility (CSR) is  a  commitment  from  a  company  to contribute to the community around the company's operational area. The Local Government of West Java Province established a Regulation which regulates the implementation of CSR programs in West Java. This research aims to determine the regulation and application the CSR Program in West Java by using the audit of legal quality theory. This research is based on documents and activities such as the Regional Medium Term Development Plan document (RPJMD), and research in Nagrog Village. Based on the results of the research, the implementation of CSR has been carried out well and in accordance with the Regulations of West Java Province,  although  there  are  some  deficiencies  that can  be  corrected  and developed.
Keywords: Audit  of Legal  Quality,  Corporate  Social  Responsibility,  Local Government Regulation

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia memiliki peran penting dalam hal meningkatkan kesejahteraan rakyat,  hal  ini  sesuai  dengan  tujuan  negara  Indonesia  yang  tercantum  dalam konstitusi,  yaitu dalam  bagian  pembukaan  maupun  batang  tubuh  Undang- Undang Dasar 1945. Pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  dengan  berlandaskan  keadilan  dan  tidak berpihak  kepada  satu  golongan  saja.  Negara  harus  berpihak  kepada semua golongan yang membutuhkan bantuan dalam pengambilan kebijakan terutama bagi golongan yang lemah untuk dijamin kesejahteraannya. 1
1 Etty Mulyati. 2016. Kredit Perbankan Aspek Hukum Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 33
Pertanggungjawaban  sosial  atau Corporate  Social  Responsibility ( CSR ) merupakan  komitmen  bisnis  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  untuk  turut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan bekerjasama dengan  para  pemangku  kepentingan  ( stakeholders ) dengan  tujuan  untuk meningkatkan taraf hidup komunitas setempat maupun masyarakat luas. 2
Pelaksanaan CSR di Indonesia diatur pada Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam pasal tersebut perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR . Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat sebagai  regulator membuat regulasi yang mengatur mengenai pelaksanaan CSR di Jawa Barat yaitu Peraturan  Gubernur  No.  30  Tahun  2011  tentang  Fasilitasi  Penyelenggaraan Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  di  Jawa  Barat  dan  Peraturan  Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaam serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat.
Dalam  pelaksanaannya,  program CSR melibatkan stakeholders yang mempunyai  tugas  pokok  dan  fungsi  masing-masing,  sehingga  memerlukan koordinasi yang baik dan juga komitmen untuk mewujudkan keserasian yang baik untuk mencapai efektivitas program CSR . Idealnya, program CSR melibatkan stakeholders yang terdiri dari empat pihak.  Keterlibatan  empat  pihak  atau  actor  ini  disebut  dengan  model Quadruplehelix .  Konsep Quadruplehelix merupakan  pemngembangan  dari Triplehelix dengan  pihak  ke-empat  yang  bermacam-macam  misalnya  manajer pengembangan  pendidikan  dan  kewirausahaan  masyarakat  sipil,  kelompok inovasi. 3 Keempat  pihak  tersebut  adalah  Pemerintah  Daerah,  akademisi, perusahaan,  dan  masyarakat. Program  CSR  akan  berjalan  dengan  baik  jika melibatkan keempat pihak tersebut, sehingga manfaat yang nyata akan dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya sebagai bentuk meningkatkan reputasi perusahaan. Dengan  keterlibatan  keempat  pihak  tersebut, peran  dan  tugas  masing-masing akan saling melengkapi.
Pelaksanaan program CSR di Jawa Barat belum efektif. 4 Peraturan daerah idealnya  dibuat  dengan  adanya  pertimbangan,  koordinasi  dengan  pemerintah daerah,  pemerintah  pusat  maupun  lembaga-lembaga  yang  terkait  dengan peraturan  yang  dibuat  pemerintah  daerah  tersebut (stakeholders). Peraturan- peraturan dan kebijakan daerah yang dalam pembuatannya dimaksudkan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, diharapkan mewujudkan kondisi kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. 5
2 Hendrik Budi Untung, 2008. Corporate Social Responsibility, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 37 3 A. Fuzi, Quadruplehelix and its types as user-driven innovation model, triple helix international conference, session “Building the innovative markets, places, and networks.” 2013
4 Ade Sudrajat. 2017. Implementasi Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan di Wilayah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA) . Vol.11. No.2. hlm. 1-12,
5 F.C. Susila Adiyanta,. 2010. AUDIT MUTU HUKUM PERA TU RAN DAERAH : Model Evaluasi Antisipatif P r oduk Huku m Pemerin t ah Daerah ya ng Ko n dusif bagi Penanam a n Modal d an Daya Sai ng Investasi. Masalah-Masalah Hukum. Vol. 39.  No. 1.  hlm.  27-35
Desa  Nagrog  merupakan  salah  satu  desa  produktif  yang  terletak  di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Letak wilayah Desa Nagrog strategis, cukup luas, dan memiliki banyak potensi yang membuat desa ini menjadi unggul. Potensi  yang  dimiliki  Desa  Nagrog  meliputi  perkebunan,  pertanian,  dan perikanan.  Masyarakat  Desa  Nagrog  telah  memiliki  beberapa  UMKM  seperti pembuatan peralatan rumah tangga berbahan dasar bambu, budidaya ikan, dan pembuatan keripik kecimpring.
Pemerintah  Daerah  merencanakan  pengembangan  keanekaragaman hayati yang ada di Desa Nagrog, kecamatan Cicalengka dengan pembangunan Taman Kehati  sebagai  destinasi  wisata  di  Desa  Nagrog.  Pembangunan  Taman Kehati  merupakan  program CSR antara  Pemerintah  Daerah  dengan  Para Stakeholders yang disebut sebagai mitra CSR.
Dalam  bidang  ekonomi,  dikenal  dengan  terminologi  ‘Audit Keuangan’,yang terbagi menjadi dua, yaitu audit internal dan audit eksternal yang dilakukan oleh auditor. Istilah audit ini dipergunakan untuk objektivitas, analisis komprehensif, keteraturan, dan pelaporan. Dalam ilmu hukum, terminologi ‘Uji Materil’ lebih sering digunakan dibandingkan terminologi ‘Audit Hukum’. 6 Audit hukum dapat dilakukan pada setiap hierarki peraturan perundang- undangan,  mulai  dari  Undang-Undang  Dasar  1945  hingga  peraturan  daerah, sedangkan uji materiil hanya dilakukan terhadap produk hukum yang berbentuk Undang-Undang oleh  Mahkamah  Konstitusi, dan  peraturan di bawah  Undang- Undang oleh Mahkamah Agung.
Dalam teori audit mutu hukum terdapat 7 (tujuh) karakteristik sebagai tolak  ukur  audit  mutu  hukum,  yaitu: Mutu  Produk ( Quality  of  Product ), Biaya Minimal ( Cost ), Ketersediaan/Akses ( Delivery ), Keamanan  ( Safety ),  Pelayanan Yang  Baik  ( Mores ),  Sistemik  ( Systemic ),  dan  Mengikuti  Perkembangan/Trend Masyarakat ( Environment ).
Berdasarkan  latar belakang  yang telah diuraikan di  atas,  permasalahan yang akan dikaji, yaitu sebagai berikut:
1) Bagaimana  Pengaturan  dan  Pelaksanaan  Program  CSR  di  Provinsi Jawa Barat?
2) Bagaimana Hubungan Kemitraan antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa  Barat  dengan  Para  Stakeholders  ditinjau  dari  Ilmu  Mutu
Hukum?

## 2. METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis normatif, yakni metode penelitian yang menekankan pada ilmu  hukum  dan  juga  menelaah  kaidah-kaidah  yang  berlaku  dalam  kehidupan
6 Tarsisius Murwadji, “Integrasi Audit Mutu Hukum dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Indonesia”, Orasi Ilmiah Berkenaan dengan Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 24 Maret 2017
bermasyarakat. 7 Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analis,  yaitu  menggambarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum  dalam  pelaksanaan  hukum  positif  yang menyangkut permasalahan mengenai CSR . 8
Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan bahan hukum primer,  sekunder,  tersier  dan  penelitian  lapangan.  Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 40 Tahun 2007,  Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat  No.  30  Tahun  2011,  Peraturan  Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2013. Penelitian lapangan ini dilaksanakan di Desa Nagrog, Cicalengka, Jawa Barat.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1. Pengaturan dan Pelaksanaan Program CSR di Jawa Barat
Pelaksanaan program CSR di Indonesia telah diatur dalam Pasal 74 ayat (1) hingga ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007. Hingga saat ini belum terdapat Undang- Undang yang mengatur mengenai CSR secara khusus.
Dalam  rumusan  Pasal  74  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007, pembuat  Undang-Undang  seperti  membatasi perseroan  yang diwajibkan  untuk melaksanakan CSR,  yaitu  membatasi  dengan  kalimat “perseroan  yang menjalankan  kegiatan  usahanya  di  bidang  dan/atau  berkaitan  dengan  sumber daya alam” dalam bagian penjelasan dijelaskan bahwa sebagai perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, dan/atau perseroan  yang  tidak  mengelola  dan  tidak  memanfaatkan  sumber  daya  alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Apakah bentuk badan usaha lain sepeti Koperasi, CV, Firma, dan Usaha Dagang dibebaskan dari kewajiban melakukan CSR?
Dalam  Pasal 74  ayat  (3)  Undang-Undang  No. 40  Tahun  2007  diartikan sebagai  peraturan  perundang-undangan  yang juga  mewajibkan  perseroan melaksanakan, tetapi hal tersebut sesungguhnya tidak disertai dengan pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi. Dalam Undang-Undang tersebut tidak seluruhnya mengatur soal sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban yang telah diamanatkan dalam pasal-pasal sebelumnya.
Kekosongan soal ketentuan sanksi ini dapat menimbulkan persoalan yang cukup rumit mengingat bahwa Pasal 74 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 justru merujuk  pada  sanksi  hukum  dalam  UU  terkait  bila  sebuah  perseroan  tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bagaimana sanksi itu akan diterapkan bila dalam UU terkait itu sendiri tidak diatur soal sanksi? Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki peran sebagai fasilitator pelaksanaan program CSR dan pembuat aturan (regulator). Pemerintah daerah sebagai  fasilitator  memadu  menyelaraskan  program CSR dari  kalangan  Swasta,
7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, UI Press, Jakarta, hlm.52
8 Ronny Hanitijo Sumitro. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97-98
BUMN,  BUMD  dalam  rangka  mengoptimalkan  program  pembangunan  di  Jawa Barat. Tujuan dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini adalah  untuk  mensinkronisasi  dan  meningkatkan  kerjasama  pembangunan pemerintah dan swasta serta memperluas kemitraan pembangunan di Jawa Barat.
Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  sebagai  regulator  telah membentuk  dua  peraturan  terkait  pelaksanaan  program CSR Jawa  Barat. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 30 Tahun. Peraturan-peraturan Daerah tersebut menggunakan UU No. 40  Tahun  2007  sebagai  dasar  hukum  pembentukan  peraturan-peraturan daerah tersebut.
Peraturan  Daerah  tingkat  kabupaten/kota  menyesuaikan  keadaan  dan kebutuhan  daerah  masing-masing  sehingga  pelaksanaan CSR dapat  berjalan dengan  baik,  serta  tercapainya  tujuan  dasar  dari CSR yaitu  meningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan; meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki program CSR, program ini merupakan  perwujudan  prinsip good  corporate  governance untuk  mendukung pencapaian  tujuan Millenium  Development  Goals (MDG’s)  antara  lain  adalah mencapai  pendidikan  dasar  untuk  semua,  menurunkan  kematian  anak, meningkatkan kesehatan ibu dan menjamin kelestarian lingkungan hidup.. Program CSR Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  diharapkan  dapat bermanfaat  untuk  perlindungan  dan  kesejahteraan  masyarakat  dalam  dimensi sosial,  ekonomi,  kenyamanan  lingkungan  hidup  serta  mengurangi  kesenjangan dan keterpencilan antar daerah. Sedangkan bagi pemerintah daerah, program ini bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program pemerintah,  pemerintah  provinsi,  pemerintah  kabupaten/kota  dengan  pihak swasta  agar  dapat  terlaksana  secara  harmonis,  strategis,  sistematis,  dan berkesinambungan dalam rangka akselerasi pembangunan.
Perencanaan  program CSR ini  dilaksanakan  melalui  sinkronisasi perencanaan pembangunan di seluruh Kabupaten/Kota, dikelola oleh perusahaan serta  prinsip  pendanan  rupiah  sama  dengan  0  (nol)  dan  pola  kerja  bersinergi program derajat tinggi dan koordinasi derajat rendah.
Peraturan  Daerah  ini  mengatur  penyelenggaraan CSR di  Provinsi  Jawa Barat  harus  berdasarkan  beberapa  asas,  yaitu:  deklarasi  diri;  kesepakatan; kemandirian;  keseimbangan;  kemanfaatan  umum;  kebersamaan;  keserasian; keterpaduan; keadilan; transparansi; akuntabilitas; dan berwawasan lingkungan. Pada  Pasal  3  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  disebutkan  bahwa pelaksanaan CSR di Jawa Barat harus berdasarkan prinsip pendanaan rupiah sama dengan  0.  Hal  ini  selaras  dengan penerapan  asas  kemandirian  dimana  setiap perusahaan secara melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga dana tersebut dikelola langsung oleh perusahaan yang bersangkutan dan bukan merupakan pendapatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pola  kerja CSR dengan  mitra  CSR  melalui  sinkronisasi  program  berbasis tepat  sasaran  bersama  dan  mengurangi  pertemuan  fisik,  karena  koordinasi tersebut  dapat  dilakukan  secara  dalam  jaringan/daring (online). Sehubungan dengan  hal  tersebut,  BPPD  (Badan  Pengelola  Pendapatan  Daerah)  menyusun sistem  informasi  penyelenggaraan CSR.  Sistem  ini  memuat  pemutakhiran  data perusahaan yang sudah melaksanakan program, bulletin, serta sosialisasi program CSR secara lengkap dan sesuai periode tertentu serta mengurangi pertemuan fisik.
Dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 menjelaskan  ruang  lingkup  dari  penyelenggaraan  program CSR yang  meliputi perencanaan,  pengendalian,  dan  evaluasi  terhadap  sinergitas  antara  provinsi, kabupaten/kota, dan perusahaan untuk program sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta infrastruktur.
Program  Pembangunan  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  Kabupaten/Kota yang  dapat di biayai melalui Dana CSR adalah sebagai berikut : Sosial, Lingkungan, Kesehatan, Pendidikan, Peningkatan  daya  beli, Infrastruktur  dan  Sanitasi Lingkungan dan Lainnya.
Untuk memotivasi para pengusha agar turut berpartisipasi dalam program CSR Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  setiap  tahun  memberikan  penghargaan kepada  perusahaan.  Tidak  hanya  memotivasi  para  pengusaha,  pemberian penghargaan  ini  juga  sebagai  bentuk  apresiasi  kepada  perusahaan  yang menghasilkan  perubahan  yang  signifikan  dalam  pembangunan  Provinsi  Jawa Barat. Hal ini diatur dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun  2013.  Dengan  pemberian  penghargaan  ini,  program CSR tidak  hanya menerapkan  prinsip charity dimana  perusahaan  membantu  dengan  sukarela, tetapi  juga  menerapkan  prinsip stewardship yang  mampu  menyeimbangkan kepentingan dan kebutuhan dari para stakeholders.
Selain Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 02 Tahun 2013, terdapat pengaturan mengenai CSR di Jawa Barat dalam bentuk Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 30 Tahun 2011. Peraturan Gubernur ini mayoritas berisi sama dengan apa yang diatur pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013. Tetapi dalam Pergub ini  cenderung  mengatur  tindakan  pemerintah  dalam  membantu  peningkatan pelaksanaan  program CSR dengan  memfasilitasi  segala  kebutuhan  sehingga kesejahteraan  masyarakat  dalam  terwujud  dan  program  pembangunan  daerah dapat dilaksanakan secara optimal.
Beberapa hal yang diatur dalam Pergub No 30 Tahun 2011 diantaranya terkait  fungsi CSR yakni  memfasilitasi  perencanaan  program,  fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi CSR di Daerah.
Sebagai  pembuat  peraturan,  pemerintah  daerah  Provinsi  Jawa  Barat melalui Tim Fasilitasi ingin pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan benar-benar  bersinergi  dan  selaras  dengan  program  pembangunan  yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah. Fungsi-fungsi ini diatur sehingga melalui
Tim Fasilitasi, Pemerintah dapat menjadi pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bermitra dengan Perusahaan sebagai Mitra CSR.
Selain Tim Fasilitasi, Pergub No 30 Tahun 2011 juga mengatur peran Duta CSR.  Duta  CSR ditunjuk oleh Gubernur  melalui  Keputusan  Gubernur  bertugas mendorong peran serta perusahaan sebagai mitra Daerah dalam melaksanakan CS;  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  penyelenggaraan  promosi  program pembangunan di Jawa Barat kepada dunia usaha dan masyarakat; memberikan saran  dan  pemikiran  pada  rencana  program  pembangunan  yang  dibutuhkan dalam sinergitas program CSR; dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dengan Tim Fasilitasi CSR.
Duta  CSR  menjadi  bentuk  pemerintah  memfasilitasi  promosi  dan penyebaran informasi terkait program CSR yang diadakan Perusahaan agar dapat memberikan keuntungan juga kepada perusahaan dengan mempertahankan dan mendongkrak reputasi bisnis serta citra merek perusahaan. 9 Namun, penulis tidak menemukan data yang menunjukan eksistensi dari Duta CSR dalam pelaksanaan program CSR di Provinsi Jawa Barat.
Dalam pelakasanan program CSR di Provinsi Jawa Barat dibentuk Forum CSR  untuk  mendorong,  mengoordinasikan,  memfasilitasi,  dan  mensinergikan pelaksaan program CSR. Forum CSR ini meliputi pemerintah daerah dan badan usaha. Dengan adanya Forum CSR ini pembangunan di Provinsi Jawa Barat lebih terarah.
Pada akhir tahun 2019, tercatat 207 perusahaan yang sudah bergabung dalam  forum  CSR,  jumlah  tersebut  terdiri  dari  3  BUMD,  41  BUMN, dan  163 Perusahaan Swasta.
Berdasarkan  data  Bappeda  Jawa  Barat,  investasi  dari  program CSR dari tahun  2011  sampai  dengan  triwulan  III  2019  telah  mencapai  Rp.  1,59  Triliun. Dalam kurun waktu periode Tahun 2018-2019, program pembangunan proyek CSR di  Provinsi  Jawa  Barat  terbanyak  adalah  sector  pendidikan,  yaitu  sebesar  72 persen. Sisanya,  sektor  infrastruktur  dan  kebersihan  lingkungan  12  persen, kesehatan 10 persen dan sektor lainnya 6 persen.
Pendanaan CSR di Jawa Barat dari tahun 2013 hingga 2019 memiliki total anggaran sebesar Rp 941 Miliar. Selama periode tersebut, fokus pendaaan tedapat pada  program-program  pada  sector  peningkatan  daya  beli,  yang  meliputi pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; agribisnis; perikanan;  dan  pasar tradisional.  Selain  itu,  pendanaan  CSR  juga  banyak berkontribusi pada sector Pendidikan dan infrastruktur serta sanitasi lingkungan. Menurut  RPJMD Provinsi  Jawa  Barat,  BUMD  menginvestasikan  sebesar Rp.82.803.715.020 dalam program CSR di Jawa Barat, dengan PT. Bank BJB, Tbk. menjadi  perusahaan  dengan  penganggaran CSR terbesar  sebanyak Rp.77.646.637.620.  Sedangkan  Pemerintah  Pusat  melalui  BUMN  yang beroperasional di Jawa Barat mengalokasikan dana sebesar Rp. 533.963.554.213 untuk kegiatan CSR.
9 Ade Sudrajat, Op. Cit., hlm. 11
Kegiatan CSR di tiap kabupaten/kota, baik yang telah dilaksanakan maupun yang direncanakan, masih sesuai dengan ruang CSR yang diatur pada Pasal 5 Perda No 2 Tahun 2013 serta bidang program pembangunan yang dapat didanai CSR sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat (1) Perda No 2 Tahun 2013. Pasal 7 ayat (1) huruf a menyebutkan program sosial dapat didanai melalui program CSR, dimana diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial  diantaranya  rehabilitasi  sosial,  jaminan  sosial,  pemberdayaan  sosial  dan perlindungan sosial terhadap orang-orang yang membutuhkan Penerapan poin ini diterapkan  di  beberapa  kabupaten/kota,  berdasarkan  RPJMD  masing-masing wilayah, diantaranya Kabupaten Karawang dan Kota Bandung yang merehabilitasi rumah tidak layak huni dan menurunkan angka pengangguran, serta Kabupaten Kuningan dalam menanggulangi masalah kemiskinan.
Pasal 7 ayat (1) poin b dan f menyebutkan program yang dapat didanai melalui program CSR ialah di bidang infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan melalui peningkatan kapasitas lingkungan, pendidikan lingkungan hidup dan  konservasi,  pencegahan  polusi,  penggunaan  sumberdaya  berkelanjutan, mitigasi  dan  adaptasi  terhadap  perubahan  iklim,  kampanye,  proteksi  dan pemulihan  lingkungan,  serta  meningkatkan  sarana  dan  prasarana  lingkungan perdesaan dan perkotaan.
Agar seluruh wilayah Jawa Barat dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha, pembiayaan, dan sumberdaya kesehatan; ketersediaan farmasi,  alat  kesehatan  dan  makanan,  maka  Pasal  7  ayat  (1)  poin  c memperbolehkan program CSR turut membantu program pembangunan bidang kesehatan.  Hal  ini  diterapkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bandung  yang memfokuskan  program CSR untuk  bidang  kesehatan,  serta  Kota  Bogor  yang mengalokasikan program CSR dalam pengadaan alat-alat kesehatan.
Bidang  lainnya  yang  dapat  dibiayai  melalui  dana CSR ialah  bidang pendidikan,  hal  ini tercantum  pada  Pasal  7  ayat  (1)  poin  d. CSR untuk  bidang pendidikan di Jawa Barat diterapkan di Kabupaten Karawang yang menggunakan dana CSR adalah Kabupaten Subang dengan bantuan pembiayaan sekolah serta pengadaan sarana pelatihan teknologi dan mengadakan pelatihan teknologi masa kini; Kabupaten Sumedang yang membanu pendidikan lanjutan bagi para guru; Kota Bekasi yang membangun SMAN 18 melalui dana CSR dari P.T. Metropolitan Land, Tbk.
Lalu, bidang ekonomi menjadi sektor yang mendominasi memanfaatkan pendanaan dari programCSR. Hal ini tak lepas dari pengaturan CSR sendiri yang menyebutkan  bahwa CSR harus  sesuai  dengan  pembangunan  ekonomi berkelanjutan. Pada Pasal 7 ayat (1) poin e Perda No 2 Tahun 2013, pendanaan CSR difokuskan pada peningkatan daya beli serta pengembangan UMKM, pasar tradisional, agribisnis, dan perikanan. Bebebrapa program CSR bidang ekonomi di kabupaten/kota  diantaranya  Kabupaten  Bogor  di  bidang  pertanian,  Kabupaten Karawang yang berusaha meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, Kota
Bogor yang mengembangkan UMKM agar menjadi pelaku ekonomi yang berbasis IPTEK dan berdaya saing.

## 3.2. Hubungan  Kemitraan  antara  Pemerintah  Daerah  dengan  Para Stakeholders Ditinjau dari Ilmu Mutu Hukum
Dalam pelaksanaan  program  CSR  di  Provinsi  Jawa  Barat,  Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menunjukkan bahwa terdapat kemitraan yang baik antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha selaku pelaksana program CSR. Hal ini dibuktikan dengan data dalam RPJMD Jawa Barat yang menunjukkan jumlah badan usaha yang ikut berpartisipasi dalam program CSR, yaitu sejumlah 3 BUMD, 41 BUMN, dan 163 Perusahaan Swasta.
Hubungan  kemitraan  antara  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat dengan stakeholders lainnya  seperti  Perusahaan,  Organisasi  Masyarakat,  dan lembaga  non-pemerintah  lainnya  dalam  menjalankan  program  CSR  guna meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan pasal 363 UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur secara umum mengenai kemitraan daerah.
Hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dengan perusahaan yang berpartisipasi dalam program CSR telah memenuhi tiga prinsip kemitraan yang meliputi:  prinsip  kesetaraan,  keterbukaan,  dan  manfaat  bersama. Prinsip kesetaraan  dan  keseimbangan  terpenuhi  dengan  adanya  keseimbangan kewajiban antara pemerintah daerah dengan badan usaha dalam menjalankan program CSR bukan  berdasarkan  kekuasaan  semata.  Hubungan  kemitraan  ini terjalin dengan adanya saling percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan. 10
Model kemitraan antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Perusahaan  dapat  digolongkan  kedalam  kemitraan  mutualistik,  karena  dalam kemitraan ini kedua belah pihak menyadari urgensi dari pelaksanaan programCSR dan  memiliki  tujuan  bersama,  yakni  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat setempat.
Pembangunan Taman Kehati di Desa Nagrog merupakan bentuk program CSR  di  Jawa  Barat  yang  melibatkan  beberapa stakeholders diluar  pemerintah, yaitu:  badan  usaha  dan  masyarakat  sekitar.  Perusahaan  yang  terlibat  dalam pembangunan Taman Kehati adalah PT. Indonesia Power, CV Dimensi Fazza, dan CV Aura Zahran. PT. Indonesia Power membantu pendaan dan penataan Taman Kehati.  CV  Dimensi  Fazza  dan  CV  Aura  Zahran  membantu  pembangunan infrastruktur  dan  pembangunan  vegetasi  Taman  Kehati. Perbanas  dirangkul
10 Yusuf  Wibisono.  2007. Membedah    Konsep  &  Aplikasi  CSR  (Corporate  Social  Responsibility) PT. Gramedia. Jakarta.  hlm 103
sebagai bank yang membantu pembukuan dan pendanaan pembangunan Taman Kehati. Lembaga Swadaya Masyarakat turut serta dalam program pembangunan Taman Kehati dalam hal pendanaan yang berasal dari dana desa.
Pembangunan Taman Kehati ini sejalan dengan program pembangunan Pemerintah  Desa  Nagrog dan  pelaksanaannya  sesuai  dengan  pedoman  yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2013.
Berdasarkan  karakteristik  audit  mutu  hukum,  sejatinya  program pembangunan Taman kehati harus mengikuti alur dari 7 (tujuh) kriteria yang akan dijelaskan sebagai berikut: 11
1. Mutu Produk (quality of product)
Mutu produk hukum atau produk jasa hukum dengan simbol (q). Sebagai gambarannya:  mutu  produk  berupa  jasa  dari  pembuat  peraturan  perundang- undangan dikatakan bermutu apabila peraturan yang telah dibuat dan disahkan tidak ada atau sedikit pihak yang memprotes atau mendesak dicabutnya sehingga peraturan tersebut berlaku dan kurun waktu yang lama. Jika dikaitkan dengan penulisan ini, karakteristik mutu produk (q) dapat terpenuhi. Masyarakat Desa Nagrog  karena  program  Taman  Kehati  memberikan  kemanfaatan  bagi  warga Desa  Nagrog.  Melihat  potensi-potensi  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya manusia  di  Desa  Nagrog,  program  pembangunan  Taman  Kehati  akan meningkatkan pendapatan desa dan membuat Desa Nagrog semakin maju.
Masyarakat Desa Nagrog menilai program pembangunan Taman Kehati dapat memfasilitasi masyarakat sekitar untuk turut serta menjadi pelaku bisnis dan mengembangkan bisnis yang telah mereka miliki.
Masyarakat  Desa  Nagrog  telah  memiliki  beberapa  usaha seperti pembuatan  perabotan  rumah  tangga  dengan  pemanfaatan  bambu,  budidaya ikan, dan juga pengolahan dan pembuatan kerupuk kecimpring, dengan program pembangunan  taman  kehati  masyarakat  dapat  menjual  karya  dan  hasil  budi dayanya di Taman Kehati.
2. Biaya Minimal (cost)
Biaya yang dikeluarkan seminimal mungkin, disimbolkan dengan huruf (c). Salah satu contohnya adalah larangan pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil untuk  tidak  melakukan  rapat  di  hotel  merupakan  kebijakan  pemerintah  yang sudah  berwawasan  mutu  karena  akan  mengurangi  biaya  rapat.  Jika  dikaitkan dengan  penulisan  ini,  karakteristik  biaya  minimal  (c)  dapat  terpenuhi  karena pembangunan  Taman  Kehati  dibantu  oleh  tenaga  tentara  sehingga  dapat mengurangi biaya anggaran pembangunannya. Serta dalam pelaksanaannya, dana yang dikeluarkan untuk pembangunan Taman Kehati menggunakan dana Mitra
11 Tarsisius Murwadji, Orasi Ilmiah Audit Mutu Hukum, Loc.Cit., hlm. 16
CSR  dan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat  No. 2 Tahun 2013 yang memiliki prinsip pendanaan=0 3. Ketersediaan atau Akses (delivery)
Kemudahan akses untuk mendapatkan pelayanan secara mudah, efektif dan efisien, disimbolkan  dengan huruf  (d).  Jika dikaitkan dengan penulisan  ini, karakteristik  ketersediaan  atau  akses  (d).  Akses  menuju  Taman  Kehati  relatif mudah karena dapat dijangkau oleh kendaraan roda empat maupun roda dua. Taman Kehati akan memberikan fasilitas angkutan berupa kendaraan roda empat untuk memudahkan akses ke Taman Kehati. Untuk harga tiket masuk ke Taman Kehati belum ditetapkan karena masih dalam proses pembahasan dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung.
4. Keamanan (safety) Produk hukum harus aman dan tidak menimbulkan kesengsaraan, dengan simbol (s). Jika dikaitkan dengan penulisan ini, kawasan Wisata Taman Kehati di Desa  Nagrog  sangat  aman.  Gugun  Suganda,  Kepala  Desa  Nagrog,  memastikan dalam pembangunan Kawasan Wisata Kehati akan dilengkapi pengaman seperti pembatas pegamanan. Penulis berpendapat, dalam pembangunan Taman Kehati harus  terdapat  produk  hukum  yang  tidak  menimbulkan  kesengsaraan  antara pemerintah  daerah,  pelaku  usaha,  dan  masyarakat.  produk  hukum  ini  dapat berbentuk perjanjian kerjasama ataupun nota kesepahaman atau Memoradum of Understanding yang dibuat dan di tanda tangani oleh para pihak.
5. Pelayanan yang Baik (mores) Saling  menghargai  antara  penyedia  jasa  dan  penyedia  jasa,  kemudian penyedia jasa dengan pengguna jasa, dengan simbol (m). Jika dikaitkan dengan penulisan  ini  harus  terdapat  pelayanan  yang  baik,  antara  penyedia  jasa  dalam memberikan  fasilitas  layanan  dan  pengguna  jasa.  Dalam  Peraturan  Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 02 Tahun 2013, terdapat Tim Fasilitasi yang berguna untuk mengkoordinasikan Pemerintah Daerah dengan para stakeholders. Hal ini merupakan perwujudan dari karakteristik pelayanan yang baik.
6. Sistemik (systemic)
Perlu  dibentuk  sistemnya,  dengan  simbol  (s).  Jika  dikaitkan dengan penulisan  ini,  program  pembangunan  Taman  Kehati  harus  menerapkan  sistem quadruple helix yang melibatkan pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, dan juga masyarakat sekitar. 7. Mengikuti Perkembangan atau Trend Masyarakat(Environment) Mengikuti perkembangan masyarakat atau environment diwakilkandengan  simbol  (e).  Jika  dikaitkan  dengan  penulisan  ini,  program pembangunan  taman  kehati  mengikuti  perkembangan  masyarakat.  Destinasi Wisata Taman Kehati memiliki kondisi alam yang masih asri dengan pegunungan dan pesawahan yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu lokasi wisatawan dalam  melepas  penat  atau  yang  hendak  mendapat  foto-foto  pemandangan pedesaan  terbaik. Dengan  trend  masyarakat  yang  serba  terdigitalisasi,
masyarakat  dapat  mengabadikan foto  menggunakan  smartphone  dan mengunduh di media sosial.
Hubungan  kemitraan  antara  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  dengan masyarakat dalam penerapan program CSR di pembangunan Taman Kehati ini telah memenuhi prinsip-prinsip kemitraan, yaitu: kesetaraan, keterbukaan, dan manfaat bersama. Prinsip kesetaraan terpenuhi dengan adanya hubungan saling menghormati, menghargai, dan percaya antara Pemerintah dan Masyarakat, hal ini terlihat dari antusiame masyarakat dan minimnya laporan masyarakar yang tidak  menyetujui  pembangunan  Taman  Kehati  ini.  Menurut  data  yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan Kepala Desa Nagrog yaitu Bapak Gungun, masyarakat sangat antusias dan mendukung positif pembangunan Taman Kehati di Desa Nagrog.
Prinsip keterbukaan terpenuhi dengan posisi pemerintah sebagai pihak yang  bertanggung  jawab  dalam  melaporkan CSR.  Pemerintah  Daerah  telah melaporkan  program CSR melalui  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah  (RPJMD).  Prinsip  manfaat  bersama  terpenuhi  karena  pembangunan Taman Kehati ini tidak hanya sebagai bentuk terlaksananya program pemerintah, tetapi  juga  akan  membantu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Desa Nagrog. Model  kemitraan  antara  Pemerintah  Daerah  dengan  masyarakat setempat merupakan kemitraan semu, mengingat jumlah masyarakat yang turut berpartisipasi  tidak  sedikit,  sehingga  timbul  kemungkinan  adanya  masyarakat yang mungkin belum memahami makna kemitraan dalam pembangunan Taman Kehati secara benar.
Hubungan  kemitraan  antara  Pemerintah  Daerah  dengan  Perusahaan dalam  program  pembangunan  Taman  Kehati  ini  memenuhi  ketiga  prinsip kemitraan,  yaitu:  keterbukaan,  kesetaraan,  dan  manfaat  bersama.  Model kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan sebagai Mitra CSR nya tergolong  kedalam  kemitraan  mutualistik,  dimana  Pemerintah  Daerah  dan Perusahaan menyadari kepentingan dan tanggung jawabnya dalam melakukan kemitraan untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Nagrog.
Pembangunan Taman Kehati ini hanya menerapkan model inovasi triple- helix , dimana hanya melibatkan 3 (tiga) aktor/pihak, yaitu: Pemerintah Daerah ( government ),  perusahaan  ( business ), dan  masyarakat  ( community ).  Tidak ditemukan data yang menunjukan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Akademika. Menurut penulis, pembangunan Taman Kehati ini harus menerapkan model  inovasi Quadruple-helix yang  merupakan  kolaborasi  dari  empat aktor/pihak,  yaitu:  Universitas  atau  Institut  Pendidikan/Perguruan  Tinggi ( academica ),  Pemerintah  Daerah  ( Government ),  Perusahaan  ( Bussiness ),  dan masyarakat ( Community ).
Model  Inovasi Quadruple-helix ini  dapat  mengatasi  kelemahan masing- masing pelaksana Program Pembangunan Taman Kehati dengan keunggulan yang
dimiliki  oleh  pihak  lainnya,  serta  pelaksanaannya  akan  lebih  terarah  kepada tujuannya,  yaitu:  untuk  terlaksananya  kewajiban  Perusahaan,  terlaksananya program  Pemerintah  Daerah,  mensejahterakan  masyarakat  sekitar,  dan kewajiban universitas untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Empat pihak dalam pelaksana program CSR tentu saja memiliki peran yang penting.  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  memiliki  wilayah,  regulasi, masyarakat,  dan  rencana  pembangunan  wilayah.  Perguruan  Tinggi  sebagai akademika yang merupakan pusat ilmu pengetahuan memiliki berbagai macam teori dan konsep pemberdayaan didukung dengan sumber daya manusia (tenaga pengajar; dosen dan mahasiswa).
Perusahaan  sebagai  pelaku  bisnis  yang  wajib  untuk  melaksanakan program CSR memiliki sumber dana untuk pelaksanaan program CSR. Demikian juga  dengan  masyarakat  setempat  yang  memiliki  peran  dalam  mendorong tumbuhnya  kreativitas  dan  inovasi  dalam  pelaksanaan  program CSR di  Jawa Barat. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat harus ‘menggandeng’ perguruan tinggi. Perguruan Tinggi memiliki Tri Dharma Perguruan Tinggi yang merupakan kewajiban  perguruan  tinggi  untuk  melaksanakan  pendidikan,  penelitian,  dan pengabdian kepada masyarakat. selain itu, Tri Dharma tersebut menjadi salah satu  tujuan  yang  harus  dicapai  oleh  perguruan  tinggi  dalam melaksanakan kegiatannya.
Hubungan  kemitraan  antara  Pemerintah  Daerah  dengan  para stakeholders dalam  Program  Pembangunan  Taman  Kehati  ini  memerlukan pengorganisasian berkaitan dengan peran, kedudukan, dan kewenangan masing- masing pihak. Koordinasi tersebut dapat diwujudkan salah satunya dalam nota kesepahaman  atau Memorandum  of  Understanding (MoU)  yang  dibuat  oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Perusahaan, masyarakat desa Nagrog, dan Universitas dan di tandatangani oleh keempat pihak.

## 8. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan uraian-uraian yang dipaparkan di bab- bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Program CSR di Provinsi Jawa Barat diatur oleh Peraturan Daerah No. 2 Tahun  2013  dan  Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat  No. 30  Tahun  2011. Peraturan-peraturan  ini  menggunakan  Undang-Undang  Perseroan Terbatas sebagai dasar hukum pembuatannya, sebab tidak ada undang- undang yang secara khusus mengatur mengenai CSR. Baik Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Peraturan Daerah Jawa Barat tidak mengatur mengenai sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban program CSR. Dalam pelaksanaannya, program CSR sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2013, namun penulis tidak menemukan keaktifan Duta CSR yang difasilitasi Pemerintah Daerah.
2. Hubungan  kemitraan  antara  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat dengan  Perusahaan  dalam Program  CSR telah  memenuhi  tiga  prinsip kemitraan,  yaitu:  kesetaraan,  keterbukaan,  dan  manfaat  bersama.
Hubungan kemitraan ini tergolong ke dalam bentuk kemitraan mutualistik.
Sedangkan,  kemitraan  antara  Pemerintah  Daerah  dengan  masyarakat memenuhi  tiga  prinsip  kemitraan  dengan  bentuk  kemitraan  semu.  Jika ditinjau  dari  ilmu  mutu  hukum,  pembangunan  Taman  Kehati  sebagai wujud  CSR  telah  memenuhi  7  karakteristik  audit  mutu  hukum.  Namun, dalam  Program  Pembangunan  Taman  Kehati,  Pemerintah  Daerah  tidak mengikutsertakan Pihak Perguruan Tinggi sebagai Mitra CSR sehingga tidak memenuhi  konsep  model  inovasi quadruplehelix .  Hubungan  kemitraan antara para stakeholders tidak diwujudkan dalam bentuk produk hukum, sehingga  hubungan  kemitraan  tersebut  tidak  memberikan  kepastian hukum.

## 6. REFERENSI
Buku: Mulyati, Etty. 2016. Kredit Perbankan Aspek Hukum Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung. Untung,  Hendrik  Budi. 2008. Corporate  Social  Responsibility, Sinar  Grafika, Bandung, Soekanto,  Soerjono. Mamudji,  Sri.  2003. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, UI Press, Jakarta, Sumitro,  Ronny  H.  1990. Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. Wibisono,  Yusuf.  2007. Membedah    Konsep  &  Aplikasi  CSR  (Corporate  Social Responsibility) PT. Gramedia. Jakarta.
Jurnal: Adiyanta, F.C. Susila,. 2010. AUDIT MUTU HUKUM PERA TU RAN DAERAH : Model Evaluasi  Antisipatif  P r oduk  Huku m  Pemerin t ah  Daerah ya ng Ko n dusif  bagi Penanam a n Modal d an Daya Sai ng Investasi. Masalah-Masalah Hukum. Vol. 39. No. 1.  hlm.  27-35 Sudrajat, Ade. 2017. Implementasi Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan di Wilayah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA) . Vol.11. No.2. hlm. 1-12.
1 Tarsisius Murwadji, “Integrasi Audit Mutu Hukum dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Indonesia”, Orasi Ilmiah Berkenaan dengan Penerimaan Jabatan Guru Besar  dalam  Hukum  Ekonomi  pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran, Bandung, 24 Maret 2017

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Gubernur  Jawa  Barat  Nomor  30  Tahun  2011  tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Jawa Barat Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  2  Tahun  2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat