## FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DI KANTOR CAMAT BOTUMOITO KABUPATEN BOALEMO
Amrain Mustafa STIA Bina Taruna Gorontalo musrain280@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  faktor-faktor  yang  menghambat  dalam penyusunan  anggaran  berbasis  kinerja,  melalui  3  (tiga)  indikator  utama,  yaitu faktor  kemampuan  merencanakan,  kemampuan  melakukan  pekerjaan,  dan kemampuan  melakukan  komunikasi.  Data  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan dengan menggunakan skala likert bergradasi  5 yang disebarkan kepada  34  orang responden.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kemampuan merencanakan penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kantor Camat Botumoito berada  pada  tingkatan  sedang  yaitu  3,05  dengan  kategori  kurang  sesuai. Kemampuan  melaksanakan  pekerjaan  penyusunan  anggaran  berbasis  kinerja  di Kantor  Camat  Botumoito  berada  pada  tingkatan  sedang  yaitu  2,73  dengan kategori  kurang  sesuai.  Kemampuan  melakukan  komunikasi  dalam  penyusunan anggaran  berbasis  kinerja  di  Kantor  Camat  Botumoito  berada  pada  tingkatan tinggi  yaitu  3,39  dengan  kategori  sesuai.  Secara  keseluruhan  dapat  disimpulkan bahwa  kemampuan  merencanakan,  kemampuan  melakukan  pekerjaan,  dan kemampuan melakukan  komunikasi  adalah kurang sesuai  dengan perolehan skor 3,06 yang berarti berada pada tingkatan sedang.
Berdasaarkan  simpulan  tersebut  disarankan  bahwa  perlu  adanya  evaluasi  dan perbaikan  pada  faktor  kemampuan  merencanakan  dengan  mengikutsertakan  para aparat  kantor  camat  untuk  mengikuti  berbagai  pelatihan  perencnaan  anggaran berbasis  kinerja.  Perlu  adanya  evaluasi  dan  perbaikan  pada  faktor  kemampuan melaksanakan  pekerjaan  dengan  mengikutsertakan  para  aparat  kecamatan  pada berbagai  pelatihan  sesuai  dengan  bidang  kerjanya,  disamping  perlu  adanya pengawasan  kontinyu  dari  pimpinan  terhadap  pelaksanaan  tupoksi  aparat kecamatan. kemampuan komunikasi agar lebih ditingkatkan terutama pada aspek pelayanan terhadap masyarakat di Kecamatan Botumoito.
Kata Kunci: Penyusunan, Anggaran, Berbasis, Kinerja
PENDAHULUAN Dalam rangka penguatan pelaksanaan  otonomi  daerah,  perlu dilakukan penyusunan anggaran yang  berbasis  kinerja.  Selama  ini, anggaran  yang  disediakan  oleh
Pemerintah  Daerah  melalui  APBD, kurang  dirasakan  manfaatnya  oleh masyarakat.  Hal  itu  disebabkan penyusunan anggaran di setiap Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD),  hanya  didasarkan  atas
rencana  anggaran  untuk  memenuhi sebagian besar kepentingan operasional  organisasi  Pemerintah daerah.  Sedang    anggaran  untuk memenuhi modal pembangunan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat,  kurang  terakomodasi. Akibatnya  kinerja  atau  hasil  kerja Pemerintah  Daerah  hanya  dalam kapasitas  menjalankan  tugas  pokok dan fungsinya yang terkesan menghabiskan anggaran.
Seperti  halnya  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD) di  tingkat kecamatan,  dalam  membantu  tugas bupati, diharapkan mampu menyusun berbagai program- program pembangunan yang langsung  dirasakan  oleh  masyarakat.
Penyusunan  program  seperti  itu, sesuai  dengan  amanat  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13 Tahun  2006,  tentang  Pengelolaan
Keuangan Daerah. Peraturan tersebut kemudian  direvisi  dengan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59 Tahun 2007. Sedang pedoman penyusunan  anggaran  setiap  SKPD didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor  105  tahun  2000,  yang disempurnakan lagi dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  29 Tahun 2009, sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran daerah menggunakan prinsip anggaran berbasis kinerja. Berdasarkan peraturan tersebut, penyusunan program  pembangunan  di  setiap
Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD),  termasuk  Kantor  Camat harus  didasarkan    pada  anggaran yang  terukur  dan  jelas  hasil  yang diperoleh.
Dengan  demikian,  diharapkan setiap
pengeluaran anggaran,
manfaatnya  langsung  dirasakan  oleh
masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran untuk membiayai kegiatan operasional yang  didasarkan  atas  tugas  pokok dan  fungsi  (Tupoksi),  harus  terukur secara jelas sehingga penggunaannya lebih  efektif  dan  efisien.  Efektif, apabila anggaran yang tersedia dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat  umum.  Efisien,  jika anggaran tersebut menghasilkan pelayanan  yang  lebih  berkualitas.
Sehingga  hasil  yang  diperoleh  dapat terukur dan jelas, dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam  rangka  itu  penyusunan perencanaan anggaran
mempertimbangkan  sasaran-sasaran dan  prioritas  yang  mencerminkan pemilihan  dari  berbagai  alternatif, jangka  waktu  mencapai  sasaran- sasaran  tersebut,  masalah-masalah yang  akan  dihadapi,  dan  terutama kebijakan-kebijakan
untuk melaksanakannya.  Lebih  penting, perencanaan anggaran sebagai penuntun arah, meminimalisasi ketidakpastian, meminimalisasi inefisiensi sumberdaya, dan menetapkan  standar  serta  kualitas hasil. Penyusunan  anggaran,  dengan demikian perlu mendapatkan perhatian terutama dari setiap pimpinan  organisasi,  bukan  saja karena  dibutuhkan  untuk  menunjang aspek  internal  dan  aspek  eksternal organisasi  tetapi  terutama  dalam penggunaannya.
Jika tidak
dikendalikan  dengan  baik,  akan terjadi  inefisiensi  atau  pemborosan anggaran. Penerapan otonomi daerah sebagai  wujud  atas  pelimpahan kewenangan  yang  luas,  nyata  dan bertanggung  jawab  kepada  daerah,
sebagai  peluang  yang  cukup  besar untuk  menentukan  arah  nasib  warga masyarakat daerah atas dasar kemampuan  dan  sumber  daya  lokal. Agar kewenangan yang diberikan itu nyata  dan  memberi  peluang  yang cukup  luas  bagi  daerah  dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan kemampuan aparat dalam penyusunan  anggaran  yang  sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hal ini berarti bahwa keberhasilan  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (SKPD), terletak pada kemampuan aparat menyusun anggaran  berbasis  kinerja  yang sesuai dengan tujuan, sasaran. Kinerja organisasi Pemerintahan tidak  lain  adalah  adanya  manfaat hasil yang dirasakan oleh masyarakat umum. Dalam artian bahwa kemampuan  organisasi  tidak  lain adalah  kemampuan  aparat  sebagai perencana  yang  mampu  menyusun anggaran  berbasis  kinerja.  Oleh sebab  ituu  diperlukan  kemampuan aparat  dalam  penyusunan  anggaran berbasis kinerja ini. Berdasarkan pengamatan, penyusunan  anggaran  di  Kantor Camat Botumoito Kabupaten Boalemo    belum  sesuai  dengan ketentuan  yang  diamanatkan  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  29 Tahun 2009, tentang pedoman penyusunan anggaran berbasis kinerja. Hal itu disebabkan minimnya  kemampuan  aparat  dalam menyusun  anggaran  yang  berbasis kinerja, diseertai minimnya penyediaan anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, dan tidak adanya desentralisasi  pengelolaan  anggaran untuk  kegiatan pembangunan. Selain
itu,  aparat  Kantor  Camat  belum mampu melakukan komunikasi dalam  rangka  penyediaan  anggaran bagi  kepentingan  masyarakat  di Kecamatan  Botumoito  Kabupaten Boalemo. Camat sebagai pembantu Bupati,  memiliki  kewenangan  yang terbatas  dalam  mengelola  program- program pembangunan secara mandiri.  Anggaran untuk membiayai kegiatan pembangunan, lebih
dominan  berada  pada  SKPD  di tingkat  Kabupaten  Boalemo.  Sedang di tingkat kecamatan, kegiatan pembangunan  lebih  pada  fungsi koordinasi. Posisi itulah yang melemahkan Camat sebagai pimpinan SKPD di tingkat kecamatan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Aspirasi  masyarakat  tidak  dapat diakomodasi  secara  langsung  dalam penyusunan
program-program pembangunan.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan  uraian  tersebut,
maka rumusan masalah dalam penelitian  ini  adalah:  Faktor-faktor apakah  yang  menghambat  dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja    di  Kantor  Camat  Kabupaten Boalemo?

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

## Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan  tujuan  untuk    memperoleh gambaran  obyektif  tentang  faktor- faktor yang menghambat penyusunan anggaran  berbasis  kinerja    di  Kantor
Camat Botumoito Kabupaten Boalemo. Manfaat Penelitian Dalam  pelaksanaan  penelitian ini,  manfaat  yang  diharapkan  yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.
1.  Manfaat  teoritis,  yaitu  sebagai bahan referensi dalam pengembangan  ilmu pengetahuan sosial khususnya di bidang administrasi  publik,  dan  sebagai bahan  perbandingan  bagi  peneliti lain dalam mengkaji permasalahan yang sama. 2.  Manfaat  praktis,  yaitu  dapat dijadikan  sebagai  bahan  masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dalam rangka  meningkatkan  pelayanan kepada    masyarakat  di  bidang pembangunan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan jenis  penelitian  deskriptif  kuantitatif dengan metode survey tipe deskriptif. Definisi  operasional  faktor- faktor penghambat penyusunan anggaran berbasis kinerja, indikatornya adalah: 1. Kemampuan  merencanakan,  yaitu sebagai  cara  menyusun  rencana anggaran  yang  bermanfaat,  bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat. 2. Kemampuan melaksanakan pekerjaan,  yaitu  sebagai  cara melaksanakan  apa  yang  sudah direncanakan sesuai yang memiliki  hasil  kerja,  tanggung jawab,  kerja  sama,  dan  umpan balik  sebagai  evaluasi  atas  apa yang sudah dilaksanakan.
3. Kemampuan melakukan komunikasi,  yaitu  sebagai  cara melakukan hubungan dengan sesama  aparat  dan  masyarakat dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja. Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  seluruh  pegawai  Kantor Camat Botumoito Kabupaten Boalemo, sebanyak 34 orang. Sampel  dalam  penelitian  ini tidak  dilakukan  karena  populasinya kecil. sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Berdasarkan pendapat tersebut seluruh  populasi  sebanyak  34  orang dijadikan sebagai responden. Teknik pengumpulan data dalam  penelitian  ini  dilaksanakan melalui:  Observasi,  Wawancara  dan Telaah Dokumen. Analisis  data  yang  dilakukan adalah  analisis  deskriptif  kuantitaif dengan sistem penyajian menggunakan  tabulasi  data  untuk menentukan frekuensi, skor dan nilai persentase dari indikator penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Kemampuan Merencanakan
Kemampuan merencanakan, yaitu sebagai cara menyusun rencana anggaran  yang  bermanfaat,  bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo. Selanjutnya Indikator kemampuan merencanakan ini kemudian  dijabarkan  ke  dalam  3 item pertanyaan berikut: Perencanaan  Anggaran  yang  sesuai dengan Situasi dan Kondisi, Kesesuaian  Perencanaan  Angggaran dengan  Kegiatan  Alternatif,  dan
Kesesuaian  Perencanaan  Angggaran dengan Kebutuhan. Berdasarkan data yang diperoleh  menunjukkan,  distribusi frekuensi dan nilai prosentase jawaban responden tentang perencanaan  anggaran  yang  sesuai dengan  situasi  dan  kondisi  adalah  : responden  yang  menjawab  sangat sesuai 2 orang atau 5.88%, responden  yang  menjawab  sesuai  7 orang  atau  20,58%,  responden  yang menjawab  kurang  sesuai  22  orang atau 64,70%, responden yang menjawab  tidak  sesuai  3  orang  atau 3,82%, dan responden yang menjawab  sangat  tidak  sesuai  0 orang atau 0,00%.
Untuk  item  pertanyaan  ini diperoleh  nilai  skor  rata-rata  sebesar 3,23,  dan  berdasarkan  ketentuan skala  range  penilaian  untuk  masing- masing  item  pertanyaan  (tabel  5), nilai  skor  rata-rata  ini  berada  pada range  antara  3,23  -    4,03,  dengan tingkatan tinggi atau termasuk dalam kategori  sesuai.    Dengan  demikian dapat  diartikan  bahwa  perencanaan anggaran  yang  sesuai  dengan  situasi dan kondisi melalui indikator kemampuan  merencanakan  dalam penelitian  faktor-faktor  penghambat penyusunan anggaran berbasis kinerja  di  Kantor  Camat  Botumoito Kabupaten  Boalemo  masuk  pada tingkatan  tinggi  atau  pada  kategori sesuai. Berdasarkan data yang diperoleh  menunjukkan,  distribusi frekuensi dan nilai prosentase jawaban responden tentang kesesuaian  perencanaan  anggaran dengan  kegiatan  alternatif  adalah  : responden  yang  menjawab  sangat sesuai 0 orang atau 0.00%, responden  yang  menjawab  sesuai  3
orang  atau  8,82%,  responden  yang menjawab  kurang  sesuai  21  orang atau 61,76%, responden yang menjawab  tidak  sesuai  6  orang  atau 17,64%, dan responden yang menjawab  sangat  tidak  sesuai  4 orang atau 11,76%.
Untuk  item  pertanyaan  ini diperoleh  nilai  skor  rata-rata  sebesar 2,67,  dan  berdasarkan  ketentuan skala  range  penilaian  untuk  masing- masing  item  pertanyaan  (tabel  5), nilai  skor  rata-rata  ini  berada  pada range  antara  2,42  -    3,22,  dengan tingkatan  sedang  atau  termasuk dalam kategori kurang sesuai. Dengan  demikian  dapat  diartikan bahwa kesesuaian perencanaan anggaran  dengan  kegiatan  alternatif melalui indikator kemampuan merencanakan dalam penelitian faktor-faktor penghambat penyusunan anggaran berbasis kinerja  di  Kantor  Camat  Botumoito Kabupaten  Boalemo  masuk  pada tingkatan  sedang  atau  pada  kategori kurang sesuai. Berdasarkan data yang diperoleh  menunjukkan,  distribusi frekuensi dan nilai prosentase jawaban responden tentang kesesuaian  perencanaan  anggaran dengan kebutuhan adalah : responden  yang  menjawab  sangat sesuai 0 orang atau 0.00%, responden  yang  menjawab  sesuai  9 orang  atau  26,47%,  responden  yang menjawab  kurang  sesuai  25  orang atau 73,52%, responden yang menjawab  tidak  sesuai  0  orang  atau 0,00%, dan responden yang menjawab  sangat  tidak  sesuai  0 orang atau 0,00%.
Untuk  item  pertanyaan  ini diperoleh  nilai  skor  rata-rata  sebesar 3,26,  dan  berdasarkan  ketentuan
skala  range  penilaian  untuk  masing- masing  item  pertanyaan  (tabel  7), nilai  skor  rata-rata  ini  berada  pada range  antara  3,23  -    4,03,  dengan tingkatan tinggi atau termasuk dalam kategori  sesuai.    Dengan  demikian dapat  diartikan  bahwa  kesesuaian perencanaan anggaran dengan kebutuhan melalui indikator kemampuan  merencanakan  dalam penelitian  faktor-faktor  penghambat penyusunan anggaran berbasis kinerja  di  Kantor  Camat  Botumoito Kabupaten  Boalemo  masuk  pada tingkatan  tinggi  atau  pada  kategori sesuai. Kemampuan Melaksanakan Pekerjaan Kemampuan melaksanakan pekerjaan, yaitu sebagai cara melaksanakan apa yang sudah direncanakan  sesuai  yang  memiliki hasil  kerja,  tanggung  jawab,  kerja sama,  dan  umpan  balik  sebagai evaluasi  atas  apa  yang  sudah dilaksanakan.  Aparat  kantor  camat harus mampu melaksanakan pekerjaan  sesuai  dengan  rencana anggaran  yang  telah  ditetapkan sebelumnya. Kemampuan melaksanakan  pekerjaan  oleh  aparat kantor  camat  ini  tampak  pada penempatan  aparat  yang  memiliki kemampuan  yang  sesuai  dengan jabatan  pekerjaannya,  ketersediaan sarana dan prasarana, dan kesesuaian perencanaan  dengan  hasil  yang diharapkan.
Berdasarkan data yang diperoleh,  menunjukkan  distribusi frekuensi dan nilai prosentase jawaban responden tentang kesesuaian penempatan aparatur dengan  jabatan  kerja  adalah  :
responden  yang  menjawab  sangat
sesuai 0 orang atau 0.00%, responden  yang  menjawab  sesuai  5 orang  atau  14,70%,  responden  yang menjawab  kurang  sesuai  19  orang atau 55,88%, responden yang menjawab tidak sesuai 10 orang atau 29,41%, dan responden yang menjawab  sangat  tidak  sesuai  0 orang atau 0,00%.
Untuk  item  pertanyaan  ini diperoleh  nilai  skor  rata-rata  sebesar 2,85,  dan  berdasarkan  ketentuan skala  range  penilaian  untuk  masing- masing  item  pertanyaan  (tabel  8), nilai  skor  rata-rata  ini  berada  pada range  antara  2,42  -    3,22,  dengan tingkatan  sedang  atau  termasuk dalam kategori kurang sesuai. Dengan  demikian  dapat  diartikan bahwa kesesuaian penempatan aparatur dengan jabatan kerja melalui indikator kemampuan melaksanakan pekerjaan dalam penelitian  faktor-faktor  penghambat penyusunan anggaran berbasis
kinerja  di  Kantor  Camat  Botumoito Kabupaten  Boalemo  masuk  pada tingkatan  sedang  atau  pada  kategori kurang sesuai. Berdasarkan data yang diperoleh  menunjukkan,  distribusi frekuensi dan nilai prosentase jawaban responden tentang
ketersediaan  sarana  dan  prasarana adalah  :  responden  yang  menjawab sangat  sesuai  0  orang  atau  0.00%, responden  yang  menjawab  sesuai  1 orang  atau  2,94%,  responden  yang menjawab  kurang  sesuai  17  orang atau 50,00%, responden yang menjawab tidak sesuai 12 orang atau 35,29%, dan responden yang menjawab  sangat  tidak  sesuai  4 orang atau 11,76%.
Untuk  item  pertanyaan  ini diperoleh  nilai  skor  rata-rata  sebesar
2,44,  dan  berdasarkan  ketentuan skala  range  penilaian  untuk  masing- masing  item  pertanyaan  (tabel  9), nilai  skor  rata-rata  ini  berada  pada range  antara  2,42  -    3,22,  dengan tingkatan  sedang  atau  termasuk dalam kategori kurang sesuai. Dengan  demikian  dapat  diartikan bahwa  ketersediaan  sarana  dan prasarana melalui indikator kemampuan melaksanakan pekerjaan dalam penelitian faktor-faktor penghambat  penyusunan  anggaran berbasis  kinerja  di  Kantor  Camat Botumoito Kabupaten Boalemo masuk  pada  tingkatan  sedang  atau pada kategori kurang sesuai. Berdasarkan data yang diperoleh  menunjukkan,  distribusi frekuensi dan nilai prosentase jawaban responden tentang kesesuaian perencanaan dengan hasil yang  diharapkan  adalah  :  responden yang  menjawab  sangat  sesuai  0 orang  atau  0.00%,  responden  yang menjawab  sesuai  8  orang  atau 23,52%,  responden  yang  menjawab kurang sesuai 15 orang atau 44,11%, responden  yang  menjawab  tidak sesuai  11  orang  atau  32,35%,  dan responden  yang  menjawab  sangat tidak sesuai 0 orang atau 0,00%.
Untuk  item  pertanyaan  ini diperoleh  nilai  skor  rata-rata  sebesar 2,91,  dan  berdasarkan  ketentuan skala  range  penilaian  untuk  masing- masing  item  pertanyaan  (tabel  10), nilai  skor  rata-rata  ini  berada  pada range  antara  2,42  -    3,22,  dengan tingkatan  sedang  atau  termasuk dalam kategori kurang sesuai. Dengan  demikian  dapat  diartikan bahwa kesesuaian perencanaan dengan hasil yang diharapkan melalui indikator kemampuan melaksanakan pekerjaan dalam
penelitian  faktor-faktor  penghambat penyusunan anggaran berbasis
kinerja  di  Kantor  Camat  Botumoito Kabupaten  Boalemo  masuk  pada tingkatan  sedang  atau  pada  kategori kurang sesuai.
Kemampuan Melakukan Komunikasi Kemampuan melakukan komunikasi, yaitu  sebagai cara melakukan hubungan dengan sesama aparat  dan  masyarakat  dalam  rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja. Komunikasi hendaknya dijalin dengan baik diinternal organisasi  Kantor  Camat  Botumoito maupun  eksternal  organisasi  yaitu antara aparat Kantor Camat Botumoito  dengan  masyarakat,  guna mencapai suatu perencanaan anggaran  yang  berbasis  kinerja  dan dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat secara umum. Kemampuan aparat dalam melakukan  komunikasi  ini  dapat dilihat pada adanya jalinan komunikai  baik  vertikal  maupun horizontal,  yaitu  baik  dari  atasan kepada  bawahan  maupun  antara sesama  bawahan  dalam  lingkungan kerja, dan adanya kebijakan pemerintah kecamatan dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh  menunjukkan,  distribusi frekuensi dan nilai prosentase jawaban responden tentang
kesesuaian  perintah  atasan  dengan tupoksi  kerja  adalah  :  responden yang  menjawab  sangat  sesuai  5 orang  atau  14.70%,  responden  yang menjawab  sesuai  8  orang  atau 23,52%,  responden  yang  menjawab kurang sesuai 15 orang atau 44,11%, responden  yang  menjawab  tidak
sesuai  6  orang  atau  17,65%,  dan responden  yang  menjawab  sangat tidak sesuai 0 orang atau 0,00%.
Untuk  item  pertanyaan  ini diperoleh  nilai  skor  rata-rata  sebesar 3,35,  dan  berdasarkan  ketentuan skala  range  penilaian  untuk  masing- masing  item  pertanyaan  (tabel  11), nilai  skor  rata-rata  ini  berada  pada range  antara  3,23  -    4,03,  dengan tingkatan tinggi atau termasuk dalam kategori  sesuai.    Dengan  demikian dapat  diartikan  bahwa  kesesuaian perintah  atasan  dengan  tupoksi  kerja melalui indikator kemampuan melaksanakan  komunikasi  dalam penelitian  faktor-faktor  penghambat penyusunan anggaran berbasis kinerja  di  Kantor  Camat  Botumoito Kabupaten  Boalemo  masuk  pada tingkatan  tinggi  atau  pada  kategori sesuai. Berdasarkan data yang diperoleh  menunjukkan,  distribusi frekuensi dan nilai prosentase jawaban responden tentang komunikasi  vertikal  /  horizontal dalam  lingkungan  kerja  adalah  : responden  yang  menjawab  sangat sesuai  11  orang  atau  32,35%, responden  yang  menjawab  sesuai  12 orang  atau  35,29%,  responden  yang menjawab kurang sesuai 7 orang atau 20,58%,  responden  yang  menjawab tidak sesuai 3 orang atau 8,82%, dan responden  yang  menjawab  sangat tidak sesuai 1 orang atau 2,94%.
Untuk  item  pertanyaan  ini diperoleh  nilai  skor  rata-rata  sebesar 3,85,  dan  berdasarkan  ketentuan skala  range  penilaian  untuk  masing- masing  item  pertanyaan,  nilai  skor rata-rata ini berada pada range antara 3,23 -   4,03, dengan tingkatan tinggi atau termasuk dalam kategori sesuai. Dengan  demikian  dapat  diartikan
bahwa komunikasi vertikal / horizontal  dalam  lingkungan  kerja melalui indikator kemampuan melaksanakan  komunikasi  dalam penelitian  faktor-faktor  penghambat penyusunan anggaran berbasis kinerja  di  Kantor  Camat  Botumoito Kabupaten  Boalemo  masuk  pada tingkatan  tinggi  atau  pada  kategori sesuai. Berdasarkan data yang diperoleh  menunjukkan,  distribusi frekuensi dan nilai prosentase jawaban responden tentang kesesuaian kebijakan pemerintah kecamatan dengan keinginan masyarakat  adalah  :  responden  yang menjawab sangat sesuai 2 orang atau
5,88%,  responden  yang  menjawab sesuai  10  orang  atau  29,41%, responden  yang  menjawab  kurang sesuai  11  orang  atau  32,35%, responden  yang  menjawab  tidak sesuai  14  orang  atau  20,58%,  dan responden  yang  menjawab  sangat tidak sesuai 4 orang atau 11,76%.
Untuk  item  pertanyaan  ini diperoleh  nilai  skor  rata-rata  sebesar 2,97,  dan  berdasarkan  ketentuan skala  range  penilaian  untuk  masing- masing  item  pertanyaan  (tabel  13), nilai  skor  rata-rata  ini  berada  pada range  antara  2,42-    3,22,  dengan tingkatan  sedang  atau  termasuk dalam kategori kurang sesuai. Dengan  demikian  dapat  diartikan bahwa kebijakan pemerintah kecamatan dengan keinginan masyarakat melalui indikator kemampuan melaksanakan komunikasi  dalam  penelitian  faktor- faktor penghambat penyusunan anggaran  berbasis  kinerja  di  Kantor Camat Botumoito Kabupaten Boalemo  masuk  pada  sedang  atau pada kategori kurang sesuai.
Setelah  diperoleh  nilai  skor rata-rata  jawaban  responden  untuk masing-masing item pertanyaan,
selanjutnya  skor  rata-rata  tersebut diakumulasikan dengan tujuan memperoleh  nilai  skor  rata-rata untuk tiap-tiap indikator guna
mempermudah penilaian dan penarikan kesimpulan untuk tiap-tiap indikator  maupun  untuk  variabel penelitian secara keseluruhan. Berikut akumulasi analisis hasil penelitian :

## AKUMULASI HASIL PENELITIAN
NO  INDIKATOR DAN KATEGORI JAWABAN SKOR KATE GORI Kemampuan Merencanakan 1 Perencanaan  Anggaran  Yang  Sesuai  Dengan Situasi dan Kondisi 3,23 Sesuai 2 Kesesuaian Perencanaan Angggaran dengan Kegiatan Alternatif 2,67 Kurang Sesuai 3 Kesesuaian  Perencanaan  Angggaran  dengan Kebutuhan 3,26 Sesuai Skor Rata-Rata Indikator 3,05 Kurang Sesuai Kemampuan Melaksanakan Pekerjaan 1 Kesesuaian Penempatan Aparatur dengan Jabatan Kerja 2,85 Kurang Sesuai 2 Ketersediaan Sarana dan Prasarana 2,44 Kurang Sesuai 3 Kesesuaian  Perencanaan  dengan  Hasil  yang  di Harapkan 2,91 Kurang Sesuai Skor Rata-Rata Indikator 2,73 Kurang Sesuai Kemampuan Melakukan Komunikasi 1 Kesesuaian Perintah Atasan dengan Tupoksi Kerja 3,35 Sesuai 2 Komunikasi Vertikal / Horizontal dalam Lingkungan Kerja 3,85 Sesuai 3 Kesesuaian  Kebijakan  Pemerintah  Kecamatan dengan Keinginan Masyarakat 2,97 Sesuai Skor Rata-Rata Indikator 3,39 Sesuai TOTAL SKOR RATA-RATA VARIABEL 3,06 Kurang Sesuai Sumber : Data Tabel Hasil Kuesioner Dari  perolehan  penilaian  atas analisa  hasil  kuesioner  tersebut,
dapat  dilihat  bahwa  secara  parsial memang terdapat perbedaan terhadap
perolehan  nilai  dari  ketiga  indikator, dimana  pada  indikator  pertama  dan indikator  kedua  ada  pada  tingkatan sedang  dengan  kategori  kurang sesuai,  namun  pada  indikator  ketiga dapat  dilihat  bahwa  angka  yang ditunjukkan  berada  pada  tingkatan tinggi dengan kategori sesuai.
Secara  simultan,  jika  ditarik perolehan nilai rata-ratanya menunjukkan angka 3,05 yang diartikan  bahwa  indikator-indikator yang  dibahas  pada  penelitian  ini menjadi faktor penghambat penyusunan anggaran berbasis kinerja  di  Kantor  Camat  Botumoito terutama  pada  indikator  kemampuan merencanakan dan kemampuan melaksanakan pekerjaan.

## SIMPULAN
Berdasarkan analisis data penelitian  dan  pembahasan,  maka hasil  penelitian  ini  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1.  Kemampuan merencanakan dalam faktor-faktor penghambat penyusunan  anggaran  berbasis kinerja di Kantor Camat Botumoito  kurang  sesuai  karena berada  pada  tingkatan  sedang dengan  kategori  kurang  sesuai, dengan skor 3,05. 2.  Kemampuan melaksanakan pekerjaan dalam faktor-faktor penghambat penyusunan anggaran berbasis  kinerja  di  Kantor  Camat Botumoito factor-faktor penghambat penyusunan anggaran berbasis  kinerja  di  Kantor  Camat Botumoito  berada  pada  tingkatan sedang  dengan  kategori  kurang sesuai, dengan skor 2,73.
3.   Kemampuan  komunikasi  dalam faktor-faktor penghambat
penyusunan  anggaran  berbasis kinerja di Kantor Camat Botumoito  berada  pada  tingkatan tinggi  dengan  kategori  sesuai, dengan skor 3,39. 4.  Secara  parsial  dari  tiga  indikator terdapat dua indikator yang menjadi faktor penghambat penyusunan  anggaran  berbasis kinerja di Kantor Camat Botumoito yakni kemampuan merencanakan  dan  kemampuan melaksanakan  kerja,  dan  untuk kemampuan  komunikasi  sudah sesuai  dengan  yang  diharapkan. Namun  secara  simultan  ketiga indikator tersebut ternyata menunjukkan  angka  skor  sebesar 3,06  yang  berarti  berada  pada tingkatan  sedang  dengan  kategori kurang sesuai.

## SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  hasil penelitian tentang Faktor-Faktor Penghambat  Penyusunan  Anggaran Berbasis  Kinerja  di  Kantor  Camat Botumoito seperti yang dikemukakan di atas, maka penulis merekomendasikan  beberapa  saran sebagai berikut : 1.  Perlu adanya evaluasi dan perbaikan pada faktor kemampuan merencanakan dengan  mengikutsertakan  para aparat/petugasnya untuk mengikuti berbagai pelatihan perencanaan.
2.  Perlu adanya evaluasi dan perbaikan pada faktor kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan mengikutsertakan para aparat kecamatan pada berbagai pelatihan  sesuai  dengan  bidang
kerjanya,  dan  penyediaan  sarana dan  prasarana  kerja  yang  cukup memadai dalam menungjang pelaksanaan  kerja,  disamping  itu agar pimpinan melakukan pengawasan kontinu terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan. 3.  Pada faktor kemampuan komunikasi agar lebih ditingkatkan  terutama  pada  aspek pelayanan terhadap masyarakat di Kecamatan Botumoito.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsini.. 2006. Prosedur Penelitian,  Suatu  Pendekatan Praktik .  Edisi  Revisi  VI,  Cet. Ketigabelas.  Jakarta:  Rineka
Cipta. Abe,  Alexander.  2005. Perencanaan Daerah Partisipatif , Yogyakarta:  Pustaka  Yogya Mandiri. Conyers,  Diana.  1992. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga , Penerjemah Susetiawan, Yogyakarta:    Gadjah  Mada University Press. Darise,  Nurlan.  2006. Pengelolaan Keuangan  Daerah. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia.
Gomes,  Faustino  Cardaso.  1997. Manajemen Sumber Daya
Manusia. Yogyakarta:  Andi Offset.
Kaho,  Josef  Riwu.  1998. Prospek
Otonomi Daerah . Jakarta: Rajawali Pers. Kumorotomo, Wahyudi dan Purwanto,  Erwan  Agus.  2005. Anggaran  Berbasis  Kinerja Konsep dan Aplikasinya , Pengantar Kata Warsito Utomo.  Yogyakarta:  Magister Administrasi Publik
Universitas Gadjah Mada kerjasama dengan Asosiasi DPRD  Kota  seluruh  Indonesia (ADEKSI) Mardiasmo.  2004. Otonomi  dan Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: Andi Purwanto, Erwan Agus, dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif  Untuk  Administrasi Publio  dan  Masalah-Masalah Sosial .  Edisi  Pertama,  Cet. Pertama.  Yogyakarta:  Gava Media. Riyadi dan Dedi Suprihadi Bratakusumah. 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi  dalam  Mewujudkan Otonomi Daerah . Jakarta:: Gramedia Pustaka Utama. Siagian,  S.P.  1999. Perencanaan Pembangunan (Suatu Pengantar) .  Semarang:  Satya Wacana Singarimbun,  Masri  dan  Effendi, Sofian.  (editor).  2011. Metode Penelitian Survai , Cet. Keempat. Jakarta: LP3ES. Simamora, Henry. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia Yogyakarta: STIE YKPN. Sugiyono.  2005. Memahami  Metode
Penelitian  Kualitatif, Cetakan
Kesatu, Bandung: Alfabeta _______.  2006. Metode  Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. Suhandak, Nugroho, dan  Trilaksono. 2007. “Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah  dalam  Penyusunan APBD  di  Era  Otonomi”. Cet. Pertama.  Malang:  Bayumedia Publishing .
Suparmoko. 2000. Keuangan Negara,  Dalam  Teori  dan Praktik. Yogyakarta:  BPFE Fakultas  Ekonomi  Universitas Gadjah Mada. Suprihanto,  John.  1996. Penilaian
Kinerja  dan  Pengembangan Pegawai . Yogyakarta: BPFE. Syafrudin, Ateng. 1993. Perencanaan Administrasi Pembangunan Daerah. Bandung: Mandar Maju Syamsi,  Ibnu.  1993. Pokok-Pokok Kebijaksanaan  Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran  Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional. Jakarta: Rajawali. Tjokroamidjojo, Bintoro. 1994. Perencanaan Pembangunan , Jakarta: Haji Masagung. Dokumen Lainnya:
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun
2004,  tentang  Pemerintahan Daerah Peraturan  Pemerintah  Nomor  105 tahun 2000, tentang Pengelolaan  dan  Pertanggung jawaban Keuangan Daerah Instruksi  Presiden  Nomor  7  Tahun 1999, tentang Akuntailitas
Kinerja Instnsi Pemerintah (AKIP) Peraturan  Menteri  dalam  Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan  Keuangan  Daerah serta  tata  Cara  Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Ussaha  Keuangan  Daerah  dan Penyusunan Perhitungan APBD Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah berdasarkan  anggaran  berbasis kinerja, yang kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  59 Tahun 2007 Surat  Keputusan  Bupati  Boalemo Nomor 22 Tahun 2005, tentang Pembentukan  Organisasi  Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah  Daerah  Kabupaten Boalemo berdasarkan Peraturan  Daerah  Nomor  02 Tahun 2005. Keputusan Bupati Boalemo Nomor 7 Tahun  2007  tentang  Susunan Organisasi  dan  Tata  Kerja Kantor Camat Botumoito Kabupaten Boalemo. Profil  Kantor  Camat  Botumoito Kabupaten  Boalemo  Tahun 2012