## PUTUSAN VERSTEK KASUS PERCERAIAN SEBAB ADANYA PIHAK KETIGA DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI NOMOR 27/Pdt.G/2015/PN.Idm
Saefullah Yamin Universitas Wiralodra Email : ifoelyamin@gmail.com

## ABSTRCT
A birth bond is the bond that can be seen and revealed the existence of legal relationship between  a  man  and  a  woman  to  live  together  as  husband  and  wife.  In  other  words,  it  is called a formal relationship. This formal relationship is real in the binding matter and for the third party. A mental bond should be an informal relationship. It has to be a bond that is unseen, unreal, and only felt by an inner bond-the parties concerned. This inner bond is the basis of the birth bond. It could be used as a foundation in the building a happy family. Article 209 of BW decides that there are only 4 types of reasons which could be used as the  basis  for  a  marriage  divorce.  They  are  committing  adultery  with  a  third  person (cheating),  leaving  the  residence  on purpose,  receiving  criminal  punishment  with imprisonment  for  5  years  or  more  after  marriage,  and  injuring  or  persecuting  by  one party  to  another.  It  is  feared  that  his  death  will  be  persecuted,  or  there  are  dangerous injuries  existed.  In  this  research,  the  researcher  used  the  method  of  normative  juridical approach.  It  is  a  study  of  the  principles  of  law,  legal  systematics,  level  of  law, synchronization of law, legal history, and comparative law. This research studies the case file  writing  No.27/pdt.G/2015?PN.Idm.  While  in  terms  of  their  nature,  this  research  is  a descriptive research. In this research, the researcher intends to obtain a juridical review of  the  verdict  on  divorce  in  case  No.27/pdt.G/  2016/PN.idm.  The  reason  for  filing  a divorce  application  in  case  Number  27/Pdt.G/2015/PN.Idm  is  because  between  the plaintiff and the defendant as husband and wife, there are often quarrels existed. It makes the plaintiff and defendant's household not harmonious.

## Keywords: Verstek Decision, Disputes, Divorce

## I. PENDAHULUAN
Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara  seorang  pria  dan  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membetuk  keluarga (rumah tangga)  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan  Yang Maha Esa 1 . Ikatan lahir batin adalah bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin  saja,  akan  tetapi  kedua-duanya  harus  terpadu  erat.  Suatu  ikatan  lahir  merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubunganhukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan kata lain hal itu di sebut dengan hubungan formal, hubungan formal ini nyata baikbagi perihal mengikatkan
1 Penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
dirinya maupun bagi pihak ketiga, sebaiknya suatu ikatan batin merupakan hubungan yang tidak  formal,  suatu  ikatan  yang  tidak nampak,  tidak  nyata  yang  hanya  dirasakan  oleh ikatan  batin  yang  hanya  dirasakan  oleh  pihak-pihak  yang  bersangkutan,  ikatan  batin  ini merupakan dasar ikatan lahir, ikatan batin ini dapat dijadikan dasar pondasi dalam bentuk membina keluarga yang bahagia.
Dalam  membina  keluarga  yang  bahagia  sangatlah  perlu  usaha  yang  sungguh- sungguh untuk meletakan perkawinan sebagai ikatan suami istri dalam kedudukan mereka yang  semestinya  dan  suci  seperti  yang  di  sejajarkan  oleh  agama  yang  kita  anut  masing- masing dalam negara  yang  berdasarkan  pancasila.  Perkawinan  bukan  hanya  menyangkut unsur lahir sajaakan tetapi juga menyangkut unsur batin.
Perkawinan  merupakan  suatu  hal  yang  penting  dalam  realita  kehidupan  manusia. Dengan  adanya  dapat  ditegakan  dan dibina  sesuai  dengan  norma  agama  dan  tata kehidupan  di  masyarakat,  dalam  rumah  tangga  berkumpul  insan  berlainan  jenis  (suami- istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi.
Membentuk  keluarga  yang  bahagia  sebagai  mana  di  atas,  maka  di  perlukannya perkawinan,  tidak  ada  perkawinan  tanpa  adanya  perkawinan  yang  sah  sesuai  dengan norma  agama  dan  tata  aturan  yang  berlaku, Kuat lemahnya  perkawinan  yang  di  tegakan dan di bina oleh suami istri yang melaksanaka perkawina tersebut. oleh karena itu, dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut. Perkawinan yang di bangun dengan cinta yang semu (tidak lahir batin), maka perkawinan yang  demikian  itu  biasanya  tidak  berumur  lama,  dan  berakhir  dengan  suatu  perceraian, Apabila perkawinan berakhir dengan perceraian maka yang menanggung semua akibatnya adalah keluarga.
Masalah perkawinan mendapat tempat yang sangat terhormat dan sangat terjunjung tinggi  tata  aturan  yang  ditetapkan  dalam  kitab  suci,  demikian  juga negara-negara  yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, masalah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsip  dalam  suatu  kehidupan  di  masyarakat,  dan  sangat  di  hormati  aturan  pelaksanaan sehingga pelaksanaan itu sesuai dengan norma yang telah di sepakati bersama.
Demikian  pula  dengan negara  Indonesia,  masalah  perkawinan  merupakan  suatu yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  sehingga  pemerintah Indonesia sejak proklamasi hingga sekarang menaruh perhatiian yang sangat serius dalam hal perkawinan ini, banyak aturan perundang-undangan yang telah di buatuntuk mengatur masalah  perkawinan  ini, terakhir  adalah  lahirnya  undang-undang  nomor  1 tahun  1974
tentang  perkawinan  dan  peraturan  pemerintah  nomor  9  tahun  1975 2 serta beberapa peraturan  lain  yang  intinya  mengatur  tentang  perkawinanagarterlaksana sesuai  dengan peraturan  yang ada, Indonesia sebagai negara  yang berdasarkan pada pancasila  yang sila pertamanya ialah ketuhanan yang maha esa, maka antara perkawinan dengan agama atau kerohanian  mempunyai  hubungan  yang  sangat  erat,  Karena  perkawinan  bukan  saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani  yang memegang peranan penting.
Dalam berbagai lapisan masyarakat dewasa ini terdapat sejumlah kasus perceraian, diantara  alasan  perceraian  tersebut  adalah Putusan  Verstek,  ialah  apabila  pada  sidang pertama  yang  telah  ditentukan  ternyata  tergugat  tidak  hadir  tanpa  alasan  yang  dapat dibenarkan  dan  tidak  pula  menyuruh  wakilnya  untuk  hadir,  sedang  ia  sudah  dipanggil secara  patut,  maka  hakim  dapat  memutuskan  gugatan  penggugat  dapat  diterima  karena tergugat tidak hadir putusan verstek 3 , lalu adapun permasalahan verstek dari putusan yang saya ambil yaitu : Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Idm.
Bahwa  setelah  melakukan  perkawinan  setiap  melakukan  hubungan  badan  sang suami  selalu  membanding-bandingkan  istri  dengan  wanita  lain dan  sering  terjadi percekcokan atau pertengkaran  antara  suami  istri  sebagaimana  kasus  perceraian  yang terjadi  di  pengadilan  negeri  indramayu  antara Lani  Afriani  dengan  Rudi  Yanto  dengan duduk  perkaranya  sebagai  berikut Pada  tanggal  09 Juli  2011  telah  menikah  antara  Lani Afriani dengan Rudi Yanto di hadapan pejabat pencatat perkawainan kantor dinas catatan sipil  kota  cirebon  dengan  kutipan  akta  perkawinan  No.  107/2011  tanggal  11 Juli  2011, setelah melakukan perkawinan Lani Afriani dengan Rudi Yanto hidup rukun sebagaimana layaknya  suami  istri  dengan  baik,  telah  berhubungan  badan  dan  keduanya  bertempat tinggal  besama,  dari  perkawinan  tersebut  telah  dikaruniai  seorang  anak  yang  bernama Mikhael Antoni Lie.
Selama  masa  perkawinan  antar  suami  istri  tersebut  berjalan  harmonis  layaknya pasangan  suami  istri,  hingga  sekitar  bulan  juli  2011  sampai  november  2011  kehidupan rumah  tangga  Lani  Afriani  dengan  Rudi  Yanto  mulai  goyah  dan  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di atasi, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena: 4
2 Peraturan Pemerintah Nomor  9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang  Undang-Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3 http://www.legalakses.com/verstek-putusan-tanpa-kehadiran-tergugat
4 http://www.rumahpintarr.com/2016/09/pengertian-verstek-dan-verzet.html
a. Setiap  berhubungan  badan  sang  suami  selalu  membanding-bandingkan  sang  istri dengan wanita lain
b. Pada tanggal 15 november 2011 sang istri menerima telephon di handphone suami dari seorang wanita, dia mengaku kekasih dari sang suami tetapi saat di tanya sang suami  tidak  mengaku  malah  narah-marah  kepada  istri  dengan  perkataan  kasar seperti nama binatang dan memukul kepala istri dengan guling
c. Di  saat  istri  dinyatakan  hamil  oleh  bidan  suami  langsung  mengatakan  tidak  ingin anak dalam kandungan lahir dengan alasan ekonomi
Akibat  dari  perselisihandan  pertengkaran  tersebut,  akhirnya  sejak  tanggal  20 november 2011 hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun berturut-turut  Lani  Afriani sebagai penggugat dan Rudi Yanto sebagai tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak berpisah dari suami selama  tiga  tahun  lebih  maka  kewajiban  suami  istri  itu  tudak  terlaksana  sebagaimana semestinya  karena  sejak  saat  itu  Rudi  Yanto  tidak  lagi  melaksanakan  kewajibannya sebagai  suami  terhadap  Leni  Afriani. Penulis  dalam  penelitian  ini menetapkan  masalah pokok  sebagai  berikut: Bagaimanakah alasan  perceraian  yang  diputus  Verstek  dalam perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 27/Pdt.G/2015/PN.idm? dan Bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  perkara  Perceraian  yang  diputus Verstek dalam Perkara Nomor: 27/Pdt.G/2015/PN.idm?

## II. METODE
Metode yang  penulis  gunakan  dalam penelitian ini  adalah  yuridis normatif,  yaitu suatu  penelitian  tentang  asas-asas  hukum,  sistematika  hukum,  taraf  hukum,  sinkronasi hukum,  sejarah  hukum,  dan  perbandingan  hukum,  dimana  yang  menjadi  kajian  dan penelitian  penulisan  berkas  perkara  No.27/pdt.G/2015/PN.Idm. Sedangkan  ditinjau  dari segi  sifatnya,  peneliti  ini  bersifat  deskriktif,  dimana  peneliti  ini  bermaksud  untuk memperoleh gambaran tinjauan yuridis putusan verstk terhadap perceraian dalam perkara No.27/pdt.G/2016/PN.idm.
Oleh  sebab  peneliti  ini  tergolong  pada  jenis  penelitian  hukum  normatif,  maka sumber  data  yang  penulis  pergunakan  adalah  data  sekunder  yaitu  data  yang  telah  ada sebelumnya  data  jadi  yang  merupakan  data  baku,  adapun  data  sekunder  tersebut  antara lain: bahan hukum primer yaitu yang bersumber dari berkas perkara
No.27/pdt.G/2015/PN.idm., dan peraturan perundang-undangan meliputi : Undang-undang Nomer  1  tahun  1974  tentang  perkawinan,  peraturan  pemerintah  Nomer  9  tahun  1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu, ada pula bahan hukum sekunder yaitu data yang di peroleh dari buku-buku, pendapat para ahli  di  dalam  berbagai  literatur  yang  berhubungang  langsung  dengan  masalah  yang  di teliti. Penulis  juga  mengolah  bahan  hukum  tersier  dimaman  bahan  hukum  yang memberikan  penjelasan/petunjuk  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder yang di peroleh dari kamus-kamus dan sebagainya.
Setelah penulis memperoleh data yang bersumber dari berkas putusan yang di atas maka  penulis  mempelajari  data  tersebut  dengan  menyajikan secara  deskriktif,  kemudian penulis melakukan penafsiran/interpretasi data, lalu dianalisa dengan menghubungkaannya dengan ketentuan-ketentuan hukum dan pendapat para ahli. Setelah dibandingkan dengan, penulis menarik kesimpulan-kesimpulan dengan cara induktif, yaitu menghubungkan hal- hal  yang  bersifat  khusus  sebagai  mana  yang  terdapat  dalam  berkas  perkara  perdata No.27/pdt.G/2015/PN.Idm, dengan  hal-hal  yang  bersifat  umum  yang  di  atur  dalam paraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum.

## III. PEMBAHASAN
3.1. Alasan Perceraian  Yang  Diputus Verstek Dalam  Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 27/Pdt.G/2015/PN.Idm
Berdasarkan surat  gugatan  yang di ajukan pada tanggal 10 Agustus 2015  yang di terima  dan  di  daftarkan  di  kepanitraan  pengadilan  negeri indramayu  dengan  Register perkara  Nomeor  27/Pdt.G/2015/PN.Idm  dimana  yang  mengajukan  gugatan  adalah  Lani afriani  sbagai  penggugat  dengan  Rudi  yanto  sebagai  tergugat.  Gugatan  yang  di  ajukan dalam  putusan  tersebut,  Lani  afriani  sebagai  penggugat  sudah  berketapan  hati  untuk berpisah dan mengakhiri perkawinannya dengan Rudi yanto sebagai tergugat putus karena perceraian.
Untuk  Perkawinan  bagi WNI  beragama  Kristen  tunduk  pada  aturan-aturan  yang diatur dalam pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:
1) Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2) Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.”
Sesuai  dengan  pasal  2 PP  No. 9  Tahun  1975, yang  dimaksud  sebagai Lembaga Pencatat Perkawinan, adalah Kantor Urusan Agama bagi mereka yang melangsungkan perkawinan  secara  agama  Islam  dan  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan Sipil  bagi  mereka  yang  melangsungkan  perkawinan  menurut  agama  selain  agama  Islam. Untuk  proses  perceraiannya  hanya  dapat  dilakukan  melalui  sidang  pengadilan,  seperti yang diatur dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi sebagai berikut :
a. Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  Sidang  Pengadilan  setelah pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan kedua belah pihak.
b. Untuk  melakukan  perceraian  harus  ada  cukup  alasan,  bahwa  antara  suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri
c. Tata  cara  perceraian  di  depan  sidang  Pengadilan  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan tersendiri 5 .

## a) Identitas para pihak
Perkara  tentang  perceraian  dengan  nomor  27/Pdt.G/2015/PN.Idm.  berawal dari gugatan yang diajukan Lani afriani, selanjutnya di sebut sebagai penggugat. Gugatan dari penggugat tersebut ditunjukan kepada Rudi yanto, selanjutnya di sebut sebagai tergugat.
Dimasukannya identitas agama pada perkara antar Lani afriani dengan Rudi yanto ini, menurut penulis bertujuan untuk memberi batasan bahwa perkara perceraian ini masuk kepada kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu yang akan melakukan pemeriksaan dan memberi putusannya.
Pengadilan  Negeri  merupakan  merupakan  pengadilan  yang  bertugas  daan berwenanag memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata tingkat pertama.  Tugas  dana  kewenangan  pengadilan  negeri  dalam  perkara  perdata  meliputi perkara  mengenai  hak  milik  dan  hak-hak  timbul  karenanya  serta  mengenai  masalah perceraian khusus selain beragama islam 6 .

## b) Dasar-dasar gugatan (fundamentum petendi)
Dalam  perkara  perdata,  surat  gugatan  pada  umumnya  terdiri  dari  tiga  bagian. Pertama, bagian yang disebut persona standi judicio, yakni bagian yang memuat identitas para  pihak  (nama  dan  tempat  tinggal).  Kedua,  bagian  yang  disebut  posita  atau fundamentum petendi. Ketiga, adalah tuntutan atau petitum.
5 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5726/perceraian-bagi-non-muslim
6 Riduan Syahrani, Buku Msteri Dasar Hukum Acara Pedata, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,2008, Hal 44
Fundamentum  petendi  adalah  sebutan  lain  dari  posita  dalam  sebuah  gugatan.  Ia merupakan dalil  yang menggambarkan adanya hubungan  yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan  atau  dalil  sehingga  ia  bisa  mengajukan  tuntutan  seperti  itu.  Karenanya, fundamentum  petendi  berisi  uraian  tentang  kejadian  perkara  atau  duduk  persoalan  suatu kasus.
Suatu  fundamentum  petendi  mencakup  bagian yang  memuat  alasan-alasan berdasarkan keadaan kasusnya, dan bagian  yang memuat alasan-alasan  yang berdasarkan hukum. Tidak mungkin seseorang menuntut sesuatu kalau tidak dijabarkan dalam posita. Perbedaan  posita  dan  petitum  bisa  membuat  suatu  gugatan  dinyatakan  tidak  dapat diterima 7 .
Adapun duduk perkara antara penggugat dan tergugat tersebut adalah :
1. Pada tanggal 09 Juli 2011 telah menikah antara Lani Afriani dengan Rudi Yanto di hadapan  pejabat  pencatat  perkawainan  kantor  dinas  catatan  sipil  kota  cirebon dengan kutipan akta perkawinan No. 107/2011 tanggal 11 Juli 2011, Lani Afriani dengan  Rudi  Yanto  hidup  rukun  sebagaimana  layaknya  suami  istri  dengan  baik, bertempat tinggal besama, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mikhael Antoni Lie.
2. Sekitar  bulan  juli  2011  sampai  november  2011  kehidupan  rumah  tangga  Lani Afriani dengan Rudi Yanto mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara  terus  menerus  yang  sulit  di  atasi,  sebab-sebab  terjadinya  perselisihan  dan pertengkaran  tersebut  karena  : 8 Setiap  berhubungan  badan  sang  suami  selalu membanding-bandingkan sang istri dengan wanita lain.
3. Sejak  tanggal  20  november  2011  hingga  sekarang  selama  kurang  lebih  3  tahun berturut-turut  Lani  Afriani  sebagai  penggugat  dan  Rudi  Yanto sebagai  tergugat telah  berpisah  tempat  tinggal  karena  Penggugat  telah  pergi  meninggalkan  tempat kediaman bersama.
4. Bahwa anak penggugat dan tergugat selama ini tinggal bersama penggugat, karena untuk  kepentingan  anak  itu  sendiri  dan  rasa  kasih  sayang  penggugat  terhadap mereka, maka penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat.
7 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6596/fundamentum-petendi
8 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Idm, hlm. 1
5. Berdasarkan  fakta  kejadian  dan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  sesuai  dengan ketentuan  pasal  209  BW  menentukan,  bahwa  hanya  ada  4  macam  alasan  yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian perkawinan :
a) Berzina dengan orang ketiga (Selingkuh)
b) Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja
c) Penghukuman  pidana  dengan  hukuma  penjara  selama  5  tahun  atau  lebih, dijatuhkan setelah pernikahan
d) Melukai secara berat atau penganiayaan oleh satu pihak  yang lain sedemikian rupasehingga  dikhawatirkan  akan  wafatnya  yang  dianiaya,  atau  ada  luka-luka yang membahayakan 9 .
Apabila  salah  satu  alasan  tersebut  terpenuhi,  maka  di  anggap  cukup  oleh  hakim atau pengadilan untuk mengabulkan permohonan dari pihak.
Seperti  halnya  dasar  gugatan  yang  di  ajukan  oleh  Lani  afriani,  telah  memenuhi ketentuan  yang terdapat pada pasal 27 KUHPdt tentang pelaksanaan  UU  Nomor 1 tahun 1974, dimana di dalam fakta kejadian yang didasarkan kepada isi gugatan putusan Putusan Nomor  27/Pdt.G/2015/PN.Idm.  yang  menyatakan  bahwa  Rudi  yanto  sebagai tergugat/suami telah meninggalkan pihak lain  yang mana adalah lani afriani selaku isteri dan Rudi yanto pun tidak pernah kem bali lagi sampai dengan gugatan di ajukan oleh Lani afriani, kurang lebih 3 tahun berturut-turut.

## c) Tuntutan (petitum)
Petitum  berisi  tuntutan  apa  saja  yang  dimintakan  oleh  penggugat  kepada hakim untuk dikabulkan. Selain tuntutan utama, penggugat juga biasanya menambahkan dengan tuntutan  subside  atau  pengganti  seperti  menuntut  membayar  denda  atau  menuntut  agar putusan  hakim  dapat  dieksekusi  walaupun  akan  ada  perlawanan  di  kemudian  hari  yang disebut  dengan uitvoerbar  bij  voorrad.  Sebagai  tambahan  informasi,  Mahkamah  Agung dalam SEMA  No.  6  Tahun  1975  perihal Uitvoerbaar  bij  voorraad tanggal  1  Desember 1975 menginstruksikan  agar  hakim  jangan  secara  mudah  mengabulkan  putusan  yang demikian. Masih menurut Yahya Harahap (hlm. 63), Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung  cacat  formil,  harus  mencantumkan  petitum  gugatan  yang  berisi  pokok tuntutan  penggugat,  berupa  depenelitian yang  jelas  menyebut  satu  per  satu  dalam  akhir
9 KUHPdt Visimedia, hlm. 79
gugatan  tentang  hal-hal apa  saja  yang  menjadi  pokok  tuntutan  penggugat  yang  harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat.
Mengutip artikel Mengajukan Replik Pada Sidang Cerai, urutan tahapan sidang perdata  adalah Pembacaan gugatan → Jawaban → Replik → Duplik Setelah gugatan dibacakan  oleh  pihak  penggugat,  pihak  tergugat  akan  membuat  jawaban  atas  gugatan. Kemudian, pihak penggugat akan menjawab kembali jawaban yang disampaikan tergugat yang  disebut  dengan  replik.  Terhadap  replik  penggugat,  tergugat  akan  kembali menanggapi yang disebut dengan duplik.
Setelah proses jawab-menjawab (gugatan, jawaban, replik, duplik) sidang perkara perdata  dilanjutkan  dengan  pembuktian  (apabila  dianggap  perlu  dapat  pula  dilakukan pemeriksaan  setempat  serta  pemeriksaan  ahli).  Setelah  tahap  pembuktian,  majelis  hakim kemudian  bermusyawarat  untuk  merumuskan  putusan.  Hakim  tidak  diizinkan menjatuhkan  putusan  atas  perkara  yang  tidak  digugat,  atau memberikan  lebih  dari  pada yang digugat (Pasal 178 HIR)
Jadi, dalam hal ini posita adalah rumusan dalil dalam surat gugatan; petitum adalah hal. yang dimintakan penggugat kepada hakim untuk dikabulkan; replik merupakan respon penggugat  atas  jawaban  tergugat;  sedangkan  duplik  merupakan  jawaban  tergugat  atas replik dari penggugat 10 tuntutan (petitum) yang di ajukan penggugat pada pokoknya yang memuat :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan  bahwa  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  yang dilakukandi Kota  Cirebon  pada  tanggal  09  Juli  2011,  sesuai  Kutipan  Akta  Perkawinan  No. 107/2011,  dari  daftar  perkawinan  menurut  Undang-Undang  No.  23  Tahun    2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak yang bernama MIKHAEL ANTONI LIE  lahir  tanggal 02  Juli  2012  berada  dalampengasuhan  dan  pemeliharaan Penggugat;
10 Reglemen  Indonesia  yang  Diperbaharui (Herziene  Indlandsch  Reglement) Staatsblad Nomor  44  Tahun 1941
Memerintahkan para pihak melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon paling lambat 60 hari sejak putusanpengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register.Memerintahkan biaya yang timbul dalam perkara ini kepadaTergugat/ Penggugat  atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Dengan  memperhatikan  komposisi  gugatan  tersebut  maka  gugatan  yang  diajukan Lani  afriani  sebagai  penggugat  dan  Rudi  yanto  sebagai  sebagai  tergugat  dianggap  telah memenuhi syarat-syarat mengenai isi dalam surat gugatan.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun  telah  dipanggildengan  patut,  maka  upaya  mendamaikan  para  pihak menyelesaikan  sengketa  perdata  ini  dengan  prosedur  mediasi  sebagaimana  ditentukan dalam Peraturan
Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak  dapat  dilaksanakan,  sehingga  pemeriksaan  perkara  ini  dilanjutkan  dengan  terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya, dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan  benar-benar  ada  atau  tidak.  Adanya  hubungan  hukum  inilah  yang  harus terbukti apabila  penggugat  tidak  berhasil  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya  yang  menjadi  dasar gugatannya, maka gugatannya akan di tolak, sedangkan apabila berhasil, gugatanya akan di kabulkan.
Pasal  163  HIR  atau  Pasal  283  Rbg.  atau  Pasal  1865  KUHPerdata yang  berbunyi: “Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di persidangan , harus dimuat di dalam fundamentum petendi sebagai dasar tuntutan,  yang memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan itu 11
Dalam  pasal  tersebut  terdapat  asa  siapa  yang  mendalilkan  sesuatu  dia  yang  harus membuktikannya.Jadi  dapat  di  simpulkan  bahwa  asas  pembebanan  pembuktian  adalah penggugat  wajib  membuktikan  dalil  gugatannya  atau  dalil  bantahannya.  Apabila  suami yang  mendalilkan  atau  menutut  perceraian  dari  istrinya,  maka  ia  harus  membuktikan gugatannya begitu juga bagi istri yang menuntut perceraian dari suaminya, maka ia harus
11 Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.
membuktikan  gugatannya  ke  pengadilan  yang  bersangkutan.  Untuk  membuktikan gugatannya,  pengugat  telah  mengajukan  bukti  surat  yang  telah  dibubuhi  materai  cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya.
Disamping bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Keterangan yang di berikan oleh saksi 1 dan  saksi  2  dari  penggugat  tersebut  dapat  dijadikan  pertimbangan  oleh  majelis  hakim. Selanjutnya  penggugat  tidak  mengajukan  apa-apa  lagi  dan  juga  tidak  mengajukan kesimpulan.

## 3.2. Dasar  Pertimbanagan  Majelis  Hakim  Dalam  Memutuskan  Perkara  Perceraian Nomor 27/Pdt.G/2015/Pn.Idm. Dengan Putusan Verstek
Sebelum  memberikan  putusan  Hakim  harus  memberikan  pertimbangan- pertimbangan  hukum  Hakim  tidak  di  benarkan  mengambil  putusan  tanpa  adanya pembuktian. Kunci di tolak atau di kabulkan gugatan, mesti bedasarkan pembuktian yang berdasarkan fakta-fakta yang di ajukan para pihak.
Seperti halnya gugatan yang di ajukan oleh Lani afriani sebagai penggugat, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Agustus 2015  yang diterima  dan didaftarkan di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Indramayu  pada  tanggal  10  Agustus  2015  dalam Register  Nomor.27/Pdt.G/  2015/PN.Idm 12 , juga  telah  mengajukan  bahan  dan  alat  bukti untuk  memperkuat  dalil  dan  gugatannya.  Sehingga  hakim  dapat  memberikan pertimbangan sesuai dengan fakta-fakta tersebut.
Apabila  di  hubungkan  keterangan  antara  penggugat  dengan  tergugat  surat-surat bukti dan saksi-saksi, yang satu sama lainnya saling mendukung, maka hakim menemukan suatu fakta.
Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  bisa  dipertahankan  lagi,  karena  perselisihan  dan pertengkaran  secara  terus menerus  yang  berkepanjangan  dan  sulit  diatasi  dan  tidak  ada harapan  untuk  hidup  rukun  lagi,  maka  Penggugat  berkesimpulan  lebih  baik  bercerai dengan Penggugat;
Terkadang  di  situasi  tertentu,  terdapat  putusan  tentang  gugurnya  suatu  gugatan. Hal ini terjadi karena penggugat dalam persidangan pertama yang telah ditentukan harinya dan  telah  dipanggil  secara  sah  dan  patut,  dirinya  tidak  hadir  atau  tidak  pula  menyuruh
12 Putusan, loc.,cit, hlm. 1
kuasanya  untuk  datang  menghadiri  persidangan  tersebut.  Pengguguran  gugatan  diatur dalam Pasal 124 Het Herziene Indonesisch Reglement (“HIR”) yang berbunyi:
“Jika penggugat tidak datang menghadap PN pada hari yang ditentukan itu,  meskipun  ia  dipanggil  dengan  patut,  atau  tidak  pula  menyuruh  orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat  dihukum  biaya  perkara;  akan  tetapi  penggugat  berhak memasukkan  gugatannya  sekali  lagi,  sesudah  membayar  lebih  dahulu biaya perkara yang tersebut tadi.”
Menurut  sistem  HIR,  dalam  acara  perdata  hakim  terikat  pada  alat-alat  bukti yang sah,  artinya  bahwa  hakim  hanya  boleh  mengambil  keputusan  berdasarkan  alat-alat  bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Alat-alat bukti yang dapat diperkenankan di dalam persidangan disebutkan dalam Pasal 164 HIR yang terdiri dari:
a) bukti surat
b) bukti saksi c) persangkaan
d) Pengakuan
e) sumpah 13
Seperti  halnya  gugatan  yang  diajukan  oleh  Lani  afriani  sebagai  penggugat  untuk membenarkan dalil gugatannya, Lani afriani telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2  (dua)  orang  saksi  yang  telah  di  sumpah  dan  memberikan  keterangan.  dalam  putusan tersebut Hakim juga memberikan pertimbangan terhadap fakta-fakta yang telah di ajukan oleh penggugat, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak  datang  menghadap,  pula  tidak  ternyata  bahwa tidak  datangnya  itu  disebabkan sesuatu  halangan  yang  sah,  maka  Tergugat  harusdinyatakan  tidak  hadir,  oleh  karena  itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) 14 .
Terkadang  di  situasi  tertentu,  terdapat  putusan  tentang  gugurnya  suatu  gugatan. Hal ini terjadi karena penggugat dalam persidangan pertama yang telah ditentukan harinya dan  telah  dipanggil  secara  sah  dan  patut,  dirinya  tidak  hadir  atau  tidak  pula  menyuruh kuasanya  untuk  datang  menghadiri  persidangan  tersebut.  Pengguguran  gugatan  diatur dalam Pasal 124 Het Herziene Indonesisch Reglement (“HIR”) yang berbunyi:
“Jika penggugat tidak datang menghadap PN pada hari yang ditentukan itu,  meskipun  ia  dipanggil  dengan  patut,  atau  tidak  pula  menyuruh  orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat  dihukum  biaya  perkara;  akan  tetapi  penggugat  berhak
13 https://amrullahsidik.wordpress.com/2015/02/11/alat-bukti-dalam-hukum-acara-perdata/
14 Ibid.hlm 7
memasukkan  gugatannya  sekali  lagi,  sesudah  membayar  lebih  dahulu biaya perkara yang tersebut tadi.” 15
Pasal  dalam  hukum  acara  perdata  yang mengatur  tentang  perihal  verstek  adalah pasal 125 HIR. yang berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan,  apabila  pada  hari  yang  telah  ditentukan,  Tergugat  tidak hadir  dan  pula  ia  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  hadir  sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatannya itu diterima  dengan  putusan  tak  hadir  (verstek),  kecuali  apabila  kalau ternyata  bagi  Pengadilan  Negeri  bahwa  gugatan  tersebut  melawan  hak atau tidak beralasan.
2. Adakalanya  Tergugat  maupun  kuasanya  tidak  hadir  pada  sidang pertama. Akan  tetapi  mengirimkan  jawaban  yang  memuat  tangkisan eksepsi yang menyatakan, bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, maka pengadilan wajib memberi putusan atas tangkisan itu setelah  mendengar  pihak  Penggugat.  Kalau  tangkisan  itu  ditolak, baru memutus pokok perkaranya. (Pasal 125 (2) HIR/ 149 (2) RGB.
3. Jika  gugatan  diterima,  maka  atas  perintah  ketua  diberitahukan  putusan itu kepada pihak yang dikalahkan serta diterangkan kepadanya bahwa ia berhak mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan tidak hadir itu kepada Pengadilan Negeri itu. (Pasal 125 (4) HIR/149 (4) RGB).
4. Panitera  mencatatkan  di  bawah  putusan  tak  hadir  itu  siapa  yang diperintahkan  untuk  menjalankan  pekerjaan  itu,  baik  dengan  surat maupun dengan lisan. (125 (4) HIR/149 (4) RBG).
5. Seperti  halnya  putusan  gugur,  karena  Penggugat  tidak  hadir,  sebelum gugatan dijatuhkan putusan verstek, hakim harus terlebih dahulu dengan teliti  memeriksa  berita  acara  pemanggilan,  seandainya  cara  melakukan pemanggilan  tidak  sesuai  dengan  semestinya,  hakim  harus  menyuruh jurusita  untuk  memanggil  lagi  Penggugat.  Pasal  126  HIR,  menyatakan sebelum  menyatakan  suatu  putusan,  pengadilan  dapat  memerintahkan supaya  pihak  yang  tidak  hadir  dipanggil  sekali  lagi  supaya  hadir  pada hari sidang yang lain. Kepada pihak yang hadir diberitahukan oleh ketua dalam  persidangan;  pemberitahuan  itu  sama  dengan  panggilan baginya 16 .
Seperti  yang  dijelaskan  dalam  pasal  124  HIR,  pasal  tersebut  memberi  wewenang kepada  hakim  untuk  menggugurkan  gugatan  penggugat,  apabila  tidak  datang menghadiri persidangan  tanpa  alasan  yang  sah  padahal  sudah  dipanggil  secara  sah  dan  patut,  begitu juga halnya ketika tergugat inkar menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, pasal 125 ayat (1) HIR, memberi kewenangan kepada hakim menjatuhkan putusan verstek asal tergugat sudah  dipanggil  secara  sah  dan  patut.  Dalam  kasus  yang  seperti  ini,  keingkarang penggugat  atau  tergugat  menghadiri  persidangan  dianggap  sebagai  fakta  yang membuktikan.
15 http://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/gugurnya-suatu-gugatan/
16 https://customslawyer.wordpress.com/2014/04/26/putusan-di-luar-hadir-tergugat-putusan-verstek/
Sesuai dengan yang dijelaskan dalam putusan perkara Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Idm, bahwa  Rudi  yanto  sebagai  penggugat  inkar  untuk  menghadiri persidangan  karena  alasan  yang  sah,  oleh  sebab  itu  hakim  tidak  di  tuntut  bersikap  aktif mencari kebenaran dan menemukan kebenaran dalil penggugat sebab keinkaran itu sama dengan pengakuan yang bersifat sempurna, mengikat, dan menentukan.
Untuk  mengantisipasi  tindakan  keinkaran  untuk  menghadiri  persidangan  yang demikian, undan-undang memberi kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat sebagai ganjaran atas tindakannya tersebut.
Sesuai ketentuan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkn ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan adanya fakta selama kurang lebih 3 tahun 9 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena awalnya Penggugat telah  pergimeninggalkan  tempat  kediaman  bersama,  lalu  disusul  tindakan  Tergugat  yang pergi  meninggalkan  Penggugat  dan  anaknya  tanpa  pernah  berusaha  menemui  Penggugat dan anaknya agar kembali hidup bersama.
Maka  menurut  majelis  hakim  tujuan  perkawinan  sebagai  mana  yang  dimaksud dalam pasal 1 UU No, 1 Tahun 1974, tidak tercapai antara penggugat dan tergugat.
Selain  itu  ketenntuan  pasal  19  hurf  f  PP  No.  9  Tahun  1975  yang  berbunyi, perceraian dapat terjadi karena ”a ntara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”
Berdasarkan ketentuan pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975:
Ayat  (1)  :  Gugatan  perceraian  karena  alasan  tersebut  dalam  Pasal  19  huruf  f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
Ayat (2) : Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi  Pengadilan  mengenai  sebab-sebab  perselisihan  dan  pertengkaran  itu  dan  setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu 17 .
Sesuai fakta yang terungkap di persidangan, dimana tergugat sejak berpisah selama 3  tahun  9  bulan  maka  hak  dan  kewajiban  suami  istri  itu  tidak  terlaksana  sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap  Penggugat  sebagai  istri.  Dengan  demikian  menurut  majelis  hakim,  alasan
17 https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP9-1975Perkawinan.pdf
perceraian  sebagai  mana  diuraikan  di  atas  telah  terpenuhi  dalam  gugatan  penggugat sehingga sudah sepatutnya dikabulkan.
Oleh  karena  tergugaat  di  panggil  secara  sah  dan  patut,  akan  tetapi  tidak  hadir  di persidangan  karenan  alasan  yang sah,  bahkan  tidak  pula  menunjuk  orang  lain  untuk mewakilinya guna hadir di persidangan, maka gugatan penggugat di kabulkan seluruhnya dengan putusan verstek.
Sesuai  Pasal  153  RBg.,  Tergugat/  Para  Tergugat  yang  dihukum  dengan  Verstek berhak  mengajukan  verzet  atau  perlawanan  dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari  terhitung setelah  tanggal  pemberitahuan  putusan  verstek  itu  kepada  Tergugat  semula  jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan. 18
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  maka  hakim  dapat  memberikan putusan. Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, untuk itu diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.
Putusan  akhir  menurut  sifat  amarnya  (diktumnya)  dapat  dibedakan  atas  3  (tiga) macam, yaitu putusan condemnatoir, putusan constitutief, dan putusan declaratoir.
1. Putusan  condemnatoir  adalah  putusan  yang  bersufat  menghukum  pihak yang  kalah untuk  memenuhi  prestasi.  Hak  perdata  penggugat  yang dituntutnya  terhadap  tergugat,  diakui  kebenarannya  oleh  hakim.  Amar putusan selalu berbunyi “ Menghukum .... dan seterusnya”
2. putusan constitutief adalah putusan yang menciptakan suatu keadaan hukum yang  baru.  Misalnya,  putusan  yang  membatalkan  suatu  perjanjian, menyatakan  pailit,  memutuskan  suatu  ikatan  perkawinan,  dan  sebagainya. Amar putusan berbunyi : “ Menyatakan ... dan seterusnya.”
3. putusan declaratoir adalah putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai suatu  keadaan  yang  sah  menurut  hukum.  Misalnya,  perjanjian  antara penggugat  dan  tergugat  dinyatakan  sah  menurut  hukum  dan  sebagainya.
Amar putusannya selalu berbunyi : “Menyatakan ... sah menurut hukum.” 19
Berdasarkan  putusan  tentang  perceraian  tersebut, maka  putusan  bisa dikategorikan  constitutive  karena  bersifat  meniadakan  suatu  keadaan  hukum
18 http://www.pa-krui.go.id/hak-perlawanan-atas-putusan-verstek/
19 macam-macam-putusan-pengadilan.html
maupun  menimbulkan  suatu  keadaan  hukum  baru.  Misalnya  putusan  perceraian antara  Lani  afriani  sebagai  penggugat  dengan  Rudi  yanto  sebagai  terguagat menjadi putus atau terjadi perceraian karena telah di putus di prngadilan sehingga tidak  ada  lagi  ikatan  hukum  antara  suami  isteri  sehingga  putusan  itu  meniadakan hubungan  perkawinan  yang  ada  dan  dengan  itu  timbul  keadaan  hukum  baru keadaan suami isteri sebagai janda dan duda.
Itulah gambaran  yang  tertuang  dalam  dasar  pertimbangan-pertimbangan majelis  hakim  memutuskan  perkara  Nomor.  27/Pdt.G/2015/PN.Idm.  dengan putusan  verstek  yang  di  sebabkan  Rudi  yanto  tidak  hadir  dipersidangan  karena suatu  halangan  yang  sah.  Dengan demikian  pengambilan  putusan  verstek  meski didasarkan  atas  ketidak  hadiran  tergugat  pada  sidang  pertama  tanpa  alasan  yang sah.

## IV. PENUTUP

## 4.1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  dapat  menyimpulkan  beberapa  kesimpulan sebagai berikut :
1. Alasan-alasan  di  ajukannya  permohonan  perceraian  dalam  perkara  Nomor. 27/Pdt.G/2015/PN.Idm, adalah  karena antara  Penggugat  dan  Tergugat  sebagai suami  istri  sering  terjadi  percekcokan  dan  pertengkaran,  sehingga  rumah  tangga Penggugat  dan  Tergugat  menjadi  tidak  harmonis.  Berdasarkan  alasan-alasan tersebut maka telah memenuhi alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 9 huruf f dan pasal 22 peraturan pemerintah nomor. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Asas  pertimbangan  majelis  hakim  dalam  memutuskan  perkara  Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Idm.  dengan  putusan  verstek  adalah bahwa  pada  hari persidangan  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  telah  datang  menghadap  sendiri, akan  tetapi  Tergugat  tidak  datang  menghadap  atau  menyuruh  orang  lain menghadap  sebagai  kuasanya,  meskipun  menurut  Surat  Panggilan  Sidang  yang dibuat oleh dan ditandatangani Sdr. Andy Kusumawijaya, Jurusita Pengganti pada Pengadilan  Negeri  Indramayu,  masing-masing  tanggal  13  Agustus  2015  untuk sidang tanggal  20 Agustus 2015, tanggal 21 Agustus 2015 untuk sidang tanggal 26 Agustus  2015  dan  tanggal  27  Agustus  2015  untuk  sidang  tanggal  2  September
2915 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata  bahwa  tidak  datangnya  itu  disebabkan  sesuatu  halangan  yang  sah,  oleh karena  Tergugat  tidak  datang  menghadap  atau  menyuruh  orang  lain  menghadap sebagai  kuasanya  meskipun  telah  dipanggil  dengan  patut,  maka  upaya mendamaikan  para  pihak  menyelesaikan  sengketa  perdata  ini  dengan  prosedur mediasi  sebagaimana  ditentukan  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  No.  01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan,

## 4.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukan, maka penulis memberikan 2 (dua) saran yakni :
1. Kepada  pihak  penggugat  dan  tergugat  sebaiknya  sebelum  melakukan  proses perkawinan supaya terlaksana sebagaimana tertuang dalam pasal 1 tahun 1974 UU tentang  perkawinan  harus  di  fikirkan  secara  matang  supaya  tidak  ada  lagi  kasus tentang perceraian sebagaimana yang ada dalam putusan Nomor. 27/Pdgt.G/2015/PN.Idm.
2. Untuk  menghindari  kerugian  yang  lebih  besar  bagi  tergugat  atas  perkara  yang  di tunjukan  kepadanya,  maka  tergugat  seharusnya  dapat  menghadiri  persidangan apabila  ada  keterbatasan  waktu  sebaiknya  tergugat  sebaiknya  diwakilkan atau dikuasakan kepada orang yang lebih mengerti perkara yang diajukan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Riduan  Syahrani, Buku  Msteri  Dasar  Hukum  Acara  Pedata, PT  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2008.
Undang-Undang :
- Undang  Undang  Nomor1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan Peraturan  Pemerintah nomor  9  tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan Undang  Undang Nomor 1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan H.I.R  (Het  Herziene  Indonesisch  ReglementKUHPedata Reglemen  Indonesia  yang  Diperbaharui (Herziene  Indlandsch  Reglement) Staatsblad Nomor 44 Tahun 1941 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Idm, hlm 1.
Sumber Lain :
https://amrullahsidik.wordpress.com/2015/02/11/alat-bukti-dalam-hukum-acara-perdata/ http://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/gugurnya-suatu-gugatan/
https://customslawyer.wordpress.com/2014/04/26/putusan-di-luar-hadir-tergugat-putusan- verstek/
https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP9-1975Perkawinan.pdf http://www.pa-krui.go.id/hak-perlawanan-atas-putusan-verstek/ http://macam-macam-putusan-pengadilan.html http://www.legalakses.com/verstek-putusan-tanpa-kehadiran-tergugat http://www.rumahpintarr.com/2016/09/pengertian-verstek-dan-verzet.html http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5726/perceraian-bagi-non-muslim http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6596/fundamentum-petendi