Journal of Business and Information Systems Vol. 4, No. 2, December (2022) www.thejbis.org DOI : 10.36067/jbis.v4i2.125 ISSN:2685-2543
Accepted, October 2022 Revised, November 2022 Published, December 2022

## Mengapa penyaluran Dana Alokasi Khusus infrastruktur
(DAK Fisik) tidak optimal?

## Sigid Mulyadi
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung, Kalimantan Selatan Sigid.mulyadi@kemenkeu.go.id
Abstract: Every  year  the  distribution  of  Specific  Purpose  Grants  for  Infrastructure (DAK fisik)  could be more optimal and accumulates at the  end of the year. This study aims  to  identify  constraining  factors  and  provide  solutions  to  the  distribution  of  DAK fisik.  The  stages  of  the  DAK  fisik  implementation  start  from  planning,  the  process  of procurement  of  goods/services,  distribution,  and  implementation  of  activities.  The implementation of the DAK fisik involves several central and local government entities. This  research  is  qualitative  with  primary  data  collected  using  a  questionnaire instrument distributed to the technical unit managing the DAK fisik in the City of Tegal. Primary  data  was  also  obtained  from  discussions  and  interviews  with  the  specialized crew.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  factors  of  planning,  implementation, regulation,  human  resources,  procurement  of  goods/services,  and  distribution  are factors  in  which  some  elements  cause  delays  in  the  distribution  of  DAK  fisik.  The procurement  of  goods  and  services  is  the  most  inhibiting  factor  in  the  distribution  of DAK fisik .

## Keywords: Absorption; Distribution; DAK Fisik;Procurement

## 1. Pendahuluan
Fenomena  yang  memprihatinkan  yaitu  tingkat  penyaluran  DAK  Fisik  yang  tidak  optimal dan  permintaan  penyaluran  DAK  Fisik  yang  menumpuk  selalu  terjadi  di  akhir  tahun. Secara  nasional  selama  lima  tahun  terakhir  realisasi  DAK  Fisik  tidak  pernah  mencapai 100%,  tetapi  pada  kisaran  angka  90%.  Kejadian  ini  terjadi  juga  di  Jawa  Tengah  (Jateng) dimana  sesuai  data  OMSPAN  Kanwil  DJPb  Jateng,  penyaluran  DAK  Fisik  tahun  2021 sebesar 29,1% pada akhir triwulan III. Sedangkan pada bulan Juli tahun 2020 baru 19,5%. Dalam  ketentuan  Petunjuk  Teknis  Penilaian  Indikator  Kinerja  Pelaksanaan  Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga, yakni Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan  Nomor PER-5/PB/2022  pasal  9  ayat  (3),  menyebutkan  bahwa  target  penyerapan  anggaran  untuk jenis belanja modal kuartal pertama sebesar 10%, kuartal kedua 40%, kuartal ketiga 70%, dan  kuartal  keempat  sebesar  90% (Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan,  2022) .  Merujuk pada  ketentuan  tersebut  dan  mengingat  sifat  DAK  Fisik  adalah  belanja  modal,  maka kinerja  penyaluran  DAK  Fisik  di  Jateng,  jauh  dari  target  belanja.  Target  belanja  modal yang  tidak  tercapai  berakibat  pada  lambatnya  pelaksanaan  pembangunan  infrastruktur, yang  semestinya  bisa  segera  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  untuk  aktivitas  ekonomi.
Fenomena  lambatnya  penyaluran  DAK  Fisik  ini  juga  terjadi  di  Kota  Tegal  yaitu bahwa  penyaluran  DAK  Fisik  tahun  2020,  pada  bulan  Juli  2020  baru  sebesar  5,2%. Sedangkan untuk tahun 2021, sampai dengan triwulan III tahun 2021 baru mencapai 20,6% dari  alokasi  DAK  Fisik  Kota  Tegal (OMSPAN  Kanwil  DJPb  Jateng) .  Setelah  dilakukan pemetaan, dari 36 pemerintah daerah (Pemda) di Jateng dapat dibagi menjadi 6 kelompok, dimana  Kota  Tegal  masuk  dalam  6  Pemda  yang  memiliki  kinerja  penyaluran  DAK  Fisik sampai dengan kuartal keempat tahun 2021 paling rendah yaitu 85,3%.  Data-data tersebut menjelaskan  bahwa  kapasitas  penyerapan  DAK  Fisik  Kota  Tegal  belum  optimal  karena tidak  sesuai  dengan  target.  Data  tersebut  juga  menunjukkan  adanya  permasalahan  di Pemerintah  Kota  (Pemkot)  Tegal,  yang  berpotensi  terulang  setiap  tahunnya.  Terbukti sampai dengan akhir Maret 2022, Pemkot Tegal belum mengajukan penyaluran DAK Fisik Tahap  I  Tahun  2022,  yang  sebenarnya  paling  cepat  dapat  diajukan  pada  bulan  Februari. Untuk  itu,  perlu  untuk  mengetahui  penyebab  keterlambatan  penyaluran  DAK  Fisik tersebut, agar di periode berikutnya tidak kembali terulang.
Menurut Elim et  al .  (2018) perencanaan  dan  pelaksanaan  anggaran,  pengadaan barang  dan  jasa,  komitmen  manajemen,  dan  lingkungan  birokrasi  memengaruhi penyerapan  anggaran. Hasni  &  Basukianto  (2016) menyatakan  perencanaan  anggaran, pengadaan  barang  dan  jasa,  sumber  daya  manusia,  regulasi,  dan  proses  pencairan  dana memengaruhi  penyerapan  anggaran.  Sedangkan Ramdhani  &  Anisa  (2017) menemukan bahwa penyerapan anggaran dipengaruhi oleh perencanaan anggaran dan kualitas sumber daya  manusia.  Sementara  itu,  studi Rahmawati  &  Ishak  (2020) menyatakan  bahwa penyerapan  anggaran  dipengaruhi  oleh  perencanaan  dan  pelaksanaan  anggaran,  regulasi, sumber  daya  manusia,  dan  pengadaan  barang  dan  jasa.  Namun,  beberapa  kesimpulan temuan  riset  tersebut  adalah  dari  studi  penyerapan  anggaran  secara  umum.  Sementara, penyaluran DAK  Fisik memiliki mekanisme yang lebih kompleks dan melibatkan banyak pemangku  kepentingan.  Dengan  mempertimbangkan  beberapa  hal,  yaitu  bahwa optimalisasi  percepatan  pelaksanaan  DAK  Fisik  perlu  dilakukan  untuk  penyediaan infrastruktur  guna  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  dan  DAK  Fisik  masih  menjadi komponen utama belanja modal Pemda.
Untuk mengetahui faktor kendala secara lebih komprehensif, penelitian ini berupaya memotret  kembali  faktor-faktor  penyebab  keterlambatan  dengan  obyek  atau  lokasi  yang baru  pada  masa  pandemi.  Penelitian  ini  fokus  pada  aspek  perencanaan,  pelaksanaan, regulasi,  SDM,  pengadaan  barang/jasa  dan  koordinasi,    yang  merupakan  faktor  yang memengaruhi  penyerapan  anggaran  secara  umum.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengidentifikasi faktor kendala pada penyaluran DAK Fisik dan memberikan solusi untuk mencegah  kendala  yang  terjadi  pada  pelaksanaan  penyaluran  DAK  Fisik.  Dengan demikian, penelitian ini memiliki dua aspek kebaruan. Pertama, penelitian ini mempunyai objek  dan  lokasi  yang  berbeda  dari  penelitian  sebelumnya,  yaitu  di  Kota  Tegal  dengan periode  penelitian  pada  masa  pandemi.  Kedua,  penelitian  ini  lebih  fokus  pada permasalahan  DAK  Fisik  ditinjau  dari  beberapa  faktor,  yaitu  perencanaan,  pelaksanaan, regulasi, SDM, pengadaan barang/jasa dan koordinasi.

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1. Teori Keagenan DAK Fisik
Teori  keagenan  menjelaskan  bahwa  terdapat  dua  pihak  yang  berhubungan,  yakni  antara pemerintah  pusat  sebagai  pemberi  kewenangan  dan  Pemda  sebagai  agen  atau  manajer. Pemda memperoleh alokasi DAK Fisik, dan memiliki kewenangan mengelola berdasarkan keinginan pemerintah pusat. Manajer diasumsikan tidak menyukai risiko dan usaha dalam teori  agensi (Jensen  &  Meckling,  1976) .  Dalam  situasi  yang  ketat  dan  penuh  risiko, manajer akan waspada dalam penerapan strategi yang memengaruhi pelaksanaan anggaran yang lambat. Berbagai bukti memperlihatkan bahwa tanpa kompensasi yang memadai pada suatu  risiko,  manajer  yang  menangani  risiko  tersebut  akan  menunjukkan  kinerja  yang buruk.  Implikasi  teori  keagenan  dalam  penelitian  ini  untuk  menjelaskan  bahwa  Pemda harus  bertanggungjawab  terhadap  tugas  yang  telah  diamanahkan  oleh  pemerintah  pusat. Sebelum  penelitian  ini,  teori  agensi  telah  digunakan  pada  penelitian  terkait  DAK  Fisik yaitu penelitian yang dilakukan oleh Setiowati et al . (2022) .

## 2.2. Anggaran DAK Fisik
DAK  Fisik  adalah  salah  satu  jenis  Transfer  Ke  Daerah  (TKD).  Alokasi  DAK  Fisik digunakan untuk  membantu  Pemda menyediakan  infrastuktur yang  sesuai dengan  standar layanan dan prioritas nasional. Terdapat dua jenis DAK Fisik, yaitu reguler dan penugasan. DAK  Fisik  reguler  digunakan  untuk  memenuhi  pelayanan  dasar  agar  SDM  mampu berdaya  saing.  Sedangkan  DAK  Fisik  penugasan  digunakan  untuk  mendanai  program- program  sesuai  prioritas tertentu,  yang  bersifat lintas  sektoral.  DAK  Fisik  Reguler  dibagi menjadi  beberapa  bidang  seperti  pendidikan,  kesehatan  dan  keluarga  berencana,  sanitasi, jalan,  air minum,  serta  perumahan  dan  pemukiman.  Beberapa  bidang  dibagi  lagi  menjadi subbidang berikut pendidikan, terdiri dari subbidang PAUD, SD, SMP, SKB, SMA, SLB, SMK  dan  Perpustakaan  Daerah.  Sedangkan,  DAK  Fisik  Penugasan  terdiri  dari  beberapa bidang,  yakni  pertanian,  jalan,  irigasi,  pariwisata,  kelautan  dan  perikanan,  industri  kecil dan  menengah,  lingkungan  hidup,  perdagangan,  transportasi  perairan,  transportasi perdesaan,  kehutanan  dan  UMKM.  Setiap  tahun  jumlah  bidang  maupun  subbidang  dapat mengalami  perubahan,  baik  berupa  penambahan  bidang  dari  tahun  sebelumnya  maupun pengurangan jumlah bidang tertentu.

## 2.3. Perencanaan DAK Fisik
Peraturan  Presiden  Nomor  7  Tahun  2022  (Republik  Indonesia,  2022)  dan  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  198/PMK.07/2021  (Menteri  Keuangan,  2021),  mengatur perencanaan  DAK  Fisik.  Sesuai  peraturan  tersebut,  Kemenkeu  dan  Bappenas  melakukan pembahasan  tentang kebijakan, prioritas, dan sasaran DAK  Fisik. Dalam  diskusi tersebut, Kemenkeu  dan  Bappenas  menyepakati  jenis/bidang/subbidang  DAK  Fisik  dan  daerah prioritas. Rapat akan dilaksanakan  paling lambat bulan Februari. Selanjutnya,  Kemenkeu, Bappenas  dan  Kementerian  Negara  (K/L)  membahas  dan  menyusun  pedoman  pengajuan DAK Fisik yang akan diselesaikan paling lambat Mei.
Kemenkeu,  Bappenas,  dan  K/L  menyelaraskan  kegiatan  yang  bersumber  dari  DAK Fisik  dengan  belanja  K/L.  Kemenkeu  membuat  indikasi  kebutuhan  DAK  Fisik  dengan pertimbangan  dari  kerangka  acuan  kerja.  Setelah  pembahasan  selesai  dan  pedoman penyampaian  usulan  DAK  Fisik  selesai,  Menteri  Keuangan  akan  mengirimkan pemberitahuan kepada Kepala Daerah mengenai mekanisme pengajuan usulan DAK Fisik. Kepala  Daerah  membuat  usulan  DAK  Fisik  dan  menyampaikannya  melalui  aplikasi Kolaborasi  Perencanaan  dan  Informasi  Kinerja  Anggaran  (KRISNA)  paling  lambat  Juli. Kemenkeu  menetapkan  pagu  indikatif  untuk  setiap  jenis/bidang/subbidang  berdasarkan pagu  anggaran.  Sementara  itu,  Bappenas  dan  K/L  melaksanakan  penilaian  atas  usulan berdasarkan  standar  penilaian  yang  telah  disetujui.  Hasil  evaluasi  DAK  Fisik  yang diusulkan dikomunikasikan kepada Kepala Daerah melalui aplikasi KRISNA.
Berdasarkan hasil evaluasi usulan DAK Fisik,  K/L dan Bappenas akan bekerjasama dengan  Pemda  untuk  melakukan  sinkronisasi  dan  harmonisasi  atas  evaluasi  tersebut. Setelah pembahasan sinkronisasi, harmonisasi dan koordinasi data DAK Fisik, Kemenkeu akan  mempertimbangkan  alokasi  DAK  Fisik  menurut  jenis/bidang/subbidang  menurut wilayah,  berdasarkan  kinerja  DAK  Fisik  dan/atau  kapasitas  fiskal  daerah.  Alokasi  DAK Fisik untuk suatu daerah menurut jenis/bidang/subbidang diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres)  tentang  Rincian  APBN.  Kemudian  Pemda  mengalokasikan  DAK  Fisik  dalam APBD  berdasarkan  jenis/bidang/subbidang.  Selanjutnya,  berdasarkan  alokasi  DAK  Fisik pada  rencana  kerja  yang  disetujui  oleh  K/L  dan  Perpres  tentang  APBN,  organisasi perangkat daerah (OPD) membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Rencana  Kegiatan  (RK)  bidang/subbidang  DAK  Fisik  disusun  dan  diusulkan  oleh Pemda  lewat  aplikasi  KRISNA.  Usulan  RK  didiskusikan  dengan  K/L.  Kemudian  K/L menyetujui  usulan  tersebut  paling  lambat  Desember  setelah  berkonsultasi  dengan Bappenas. RK tersebut dapat dilakukan perubahan oleh Kepala Daerah maksimal satu kali sebelum minggu pertama bulan Maret. Kemudian, Kepala Daerah menyusun ringkasan RK bidang/subbidang  DAK  Fisik  yang  disetujui  K/L  dan  disampaikan  kepada  Menteri Keuangan,  Kepala  Bappenas,  dan  menteri/pimpinan  lembaga  teknis  melalui  aplikasi KRISNA maksimal Maret. Menurut Setiowati et al . (2022) , penyerapan DAK Fisik sangat dipengaruhi  oleh  aspek  perencanaan.  Penelitian Sembiring  (2020) menjelaskan  bahwa Pemda  kurang  berkomitmen  dalam  pelaksanaan  DAK  Fisik.  Pelaksanaan  DAK  Fisik kurang  maksimal,  sehingga  alokasi  dana  yang  diserap  tidak  sesuai  target.  Pada  sisi perencanaan,  Pemda  belum  merencanakan  DAK  Fisik  secara  matang  dan  terdapat keterlambatan petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

## 2.4. Penyaluran DAK Fisik
Menurut Halim et  al .  (2014) penyerapan  anggaran  merupakan  capaian  estimasi  atau realisasi  anggaran  pada  waktu  dan  periode  tertentu.  Sedangkan  menurut Ramdhani  & Anisa  (2017) ,  kapabilitas  Pemda  melaksanakan  dan  mempertanggungjawabkan  program sebagai  konsolidasi  belanja  OPD  disebut  dengan  penyerapan  anggaran.  Rendahnya penyerapan  anggaran  bukan  menjadi  satu-satunya  indikator  penilaian  kinerja  keuangan Pemda, akan tetapi Pemda perlu memperhatikannya dengan serius. Jika ini terus berlanjut,
target  kinerja  yang  ditetapkan  tidak  akan  tercapai  secara  andal,  yang  berarti  bahwa  dana pemerintah daerah yang menganggur seharusnya digunakan untuk kegiatan lain yang lebih produktif.
Menurut Mardiasmo  (2018) ,  anggaran  adalah  pernyataan  mengenai estimasi  kinerja yang  hendak  dicapai  selama  periode  waktu  tertentu  yang  dinyatakan  dalam  ukuran finansial.  Oleh  karena  itu,  kinerja  Pemda  akan  dinilai  berdasarkan  pencapaian  target anggaran  dan  berapa  besar  yang  berhasil  dicapai.  Merujuk  Peraturan  Menteri  Keuangan (PMK)  Nomor  198/PMK.07/2021,  penyaluran  DAK  Fisik  dilakukan  melalui pemindahbukuan dari rekening kas negara ke rekening kas daerah, yang didahului dengan proses  pengajuan  dokumen  persyaratan  penyaluran  oleh  Kepala  Daerah  kepada  KPPN. DAK  Fisik  disalurkan  menurut  jenisnya  menurut  bidang/subbidang  dari  tahap  I  hingga tahap III. DAK Fisik tahap I akan disalurkan selambatnya bulan Februari sebesar 25% dari pagu.  Pada  Tahap  II,  DAK  Fisik  akan  disalurkan  mulai  April  berdasarkan  nilai  yang ditentukan  dalam  daftar  kontrak  kegiatan.  Sedangkan,  DAK  Fisik  tahap  III  disalurkan paling  cepat  September  dan  paling  lambat  Desember,  sebesar  selisih  antara  jumlah  dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan. Proses pemenuhan persyaratan penyaluran oleh  Pemda melibatkan tiga  pihak:  OPD  yang  melakukan  DAK  Fisik,  Inspektorat  sebagai  Aparat  Pengawasan Intern  Pemerintah (APIP)  dan  BKD.  Pemenuhan  dokumen  persyaratan  tersebut disampaikan  melalui  aplikasi  OMSPAN.  Data  dan  laporan  yang  direkam  oleh  OPD  pada aplikasi OMSPAN, wajib dilakukan reviu oleh APIP dan selanjutnya disetujui oleh  BKD. Proses  reviu  oleh  APIP  dan  persetujuan  oleh  BKD  dilakukan  melalui  aplikasi  OMSPAN dengan user masing-masing.

## 3. Metodologi Penelitian
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif,  dengan  objek penelitian  pada  seluruh  OPD  Kota  Tegal  penerima  DAK  Fisik  tahun  2021,  Inspektorat Kota  Tegal  dan  Badan  Keuangan  Daerah  (BKD)  Kota  Tegal.  Penentuan  informan dilakukan  dengan  teknik purposive  sampling berdasarkan  beberapa  pertimbangan. Pertama,  unit  tempat  informan  bertugas,  yaitu  OPD  yang  secara  langsung  menangani teknis  pelaksanaan  dan  pembayaran  DAK  Fisik.  Kedua,  latar  belakang  informan,  yaitu pejabat/petugas  yang  memiliki  tugas  menangani  pelaksanaan  DAK  Fisik  dan  mengetahui tantangan  dan  permasalahan  yang  dihadapi.  Sumber  informasi  utama  pada  penelitian  ini adalah  pejabat  OPD  yang  menangani  DAK  Fisik,  operator  OMSPAN  pada  OPD, pejabat/petugas  pada  Inspektorat  yang  melakukan  reviu,  dan  pejabat  dan  operator  BKD yang menangani DAK Fisik.
Tabel Data Informan No Nama Informan Kedudukan 1. Dwi Rochmana BKD Kota Tegal 2. Iska Aji Setiawan DPUR Kota Tegal 3. Solahuddin Dikbud Kota Tegal 4. Miftachudin Dinkes Kota Tegal Sumber: Hasil olah data penulis
Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  kuesioner  dan  analisis  data OMSPAN. Selain itu, data primer juga diperoleh dari hasil diskusi dan wawancara dengan pihak  OPD.  Metode  yang  sama  dapat  ditemukan  pada  penelitian Syahfitri  &  Wahyuni (2020) di    Kabupaten  Bengkalis  dan  penelitian Sari  &  Halim  (2018) di  Kabupaten Magelang dan Boyolali.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Profil DAK Fisik Kota Tegal
Berdasarkan data OMSPAN Kanwil DJPb Jateng,  pada tahun 2021 Kota Tegal menerima alokasi  DAK  Fisik  sebesar  Rp43,99  miliar  turun  dari  tahun  sebelumnya  sebesar  Rp71,74 miliar.  Berdasarkan  nilai  alokasi  tersebut,  Pemkot  Tegal  berhasil  melakukan  perikatan kontrak  sebesar  Rp38,84  miliar  atau  88,2%  dari  alokasi.  Persentase  nilai  kontrak  ini mengalami  penurunan  dibandingkan  tahun  2020  dengan  nilai  kontrak  sebesar  92,6%  dari alokasi.  Artinya  Pemkot  Tegal  tidak  mengalokasikan  DAK  Fisik  tahun  2021  secara optimal.
Untuk  realisasi  penyaluran  dari  KPPN  ke  RKUD  pada  tahun  2021  di  Kota  Tegal sebesar  96,6%  dari  nilai  kontrak,  turun  dari  tahun  sebelumnya  yang  berhasil merealisasikan  sebesar  100%  dari  nilai  kontrak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pada  tahun 2021,  secara  keseluruhan  kinerja  penyerapan  DAK  Fisik  mengalami  penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.  Hanya saja, hal tersebut tidak dapat bandingkan karena  tahun  2020  terdapat  ketentuan  relaksasi  persyaratan  penyaluran  DAK  Fisik  untuk mempercepat penanganan pandemi.
Pada  tahun  2021,  DAK  Fisik  Kota  Tegal  terdiri  dari  8  bidang,  yaitu  bidang  air minum,  industri  kecil  dan  menengah,  kelautan  dan  perikanan,  kesehatan  dan  keluarga berencana, pendidikan, perumahan dan pemukiman, dan sanitasi. Delapan bidang tersebut dibagi  menjadi  16  subbidang,  dengan  alokasi  tertinggi  terdapat  pada  subbidang  SD  dan alokasi  terendah  pada  subbidang  PAUD.  Sampai  dengan  akhir  tahun  2021,  terdapat  11 subbidang  yang  berhasil  menyerap  dana  dari  rekening  kas  negara  100%,  sedangkan  5 subbidang  penyaluran  dana  dari  RKUN  kurang  dari  100%,  dengan  penyaluran  terendah untuk  subbidang  perpustakaan  daerah  yaitu  71,08%.  Artinya  pada  5  subbidang  tersebut, terdapat  dana  yang  telah  dikontrakkan,  tetapi  tidak  berhasil  dimanfaatkan  untuk pembangunan  infrastruktur.  Sesuai  ketentuan,  penyaluran  DAK  fisik  dapat  dilakukan paling cepat bulan Februari. Namun, pada tahun 2020 dan 2021, sampai dengan semester I di Kota Tegal belum terdapat penyaluran DAK  Fisik. Bahkan sampai dengan triwulan III tahun  2021,  realisasi  penyaluran  DAK  Fisik  baru  mencapai  20,6%  dari  alokasi.  Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  penyaluran  DAK  Fisik  Kota  Tegal  mengalami keterlambatan.

## 4.2. Analisis Data OMSPAN
Sesuai  ketentuan,  agar  Pemda  dapat  mengajukan  penyaluran  DAK  Fisik  ke  KPPN, diperlukan  adanya  upaya  Pemda  yang  melibatkan  pihak  OPD,  Inspektorat  dan  BKD. Upaya tersebut, diantaranya: melaksanakan kontrak pengadaan barang/jasa, merekam data
kontrak pada aplikasi OMSPAN, menyerap dana yang sudah disalurkan KPPN ke RKUD dengan  penerbitan  SP2D  BUD  kepada  rekanan;  dan  merekam  data  SP2D  BUD  pada OMSPAN. Keempat hal tersebut menjadi faktor yang berpengaruh pada kecepatan Pemda dalam mencairkan DAK Fisik dari kas negara.
Oleh  karena  itu,  proses  yang  ideal  adalah  Pemda  cepat  melaksanakan  kontrak  dan segera  merekam  data  kontrak  pada  OMSPAN  sehingga  Pemda  dapat  segera  mencairkan DAK  Fisik Tahap I ke KPPN. Selanjutnya, setelah dana masuk ke RKUD,  Pemda segera membayarkan  ke  rekanan  atas  kontrak/pekerjaan  yang  sudah  selesai  dengan  menerbitkan SP2D  BUD,  dan  segera  merekam  data  SP2D  BUD  tersebut  pada  OMSPAN.  Dengan proses  yang  ideal  ini,  Pemda  dapat  segera  memenuhi  persyaratan  penyaluran  tahap berikutnya, khususnya terkait persentase penyerapan dana dan capaian output DAK Fisik.
Setelah Pemda melengkapi dokumen dan mengajukan penyaluran melalui OMSPAN, KPPN  selaku  Bendahara  Umum  Negara  (BUN)  akan  menerbitkan  SPM  dan  SP2D  yang mentransfer  sejumlah  dana  dari  RKUN  ke  RKUD.  Pada  tahap  berikutnya  untuk pembayaran atas pekerjaan fisik yang telah diselesaikan oleh penyedia jasa, setelah melalui mekanisme  pengajuan  dari  OPD  teknis  ke  BKD  selaku  BUD,  Pemda  akan  mentransfer dana ke rekening penyedia jasa dengan menerbitkan SP2D BUD. Dengan demikian, dalam proses  penyaluran  DAK  Fisik  terdapat  2  jenis  SP2D,  yaitu  SP2D  BUN  yang  diterbitkan oleh KPPN dan SP2D BUD yang diterbitkan oleh Pemda.
Dalam pelaksanaan DAK  Fisik,  pemerintah menginginkan agar capaian output atau hasil dari pelaksanaan pekerjaan DAK  Fisik dapat dimonitor dengan baik, sehingga dapat diketahui  dana  yang  digelontorkan  untuk  pembangunan  infrastruktur  tersebut  digunakan untuk  apa  saja.  Untuk  itu  salah  satu  dokumen  yang  diperlukan  dalam  penyaluran  DAK Fisik  adalah  laporan  penyerapan  dana  dan  capaian output DAK  Fisik  melalui  dana  yang terdapat  dalam  RKUD  untuk  usulan  kegiatan.  Oleh  karena  itu  komponen  dalam  laporan tersebut  setidaknya  memuat  besaran  dana  yang  dikeluarkan  dalam  pekerjaan  fisik, informasi output fisik,  volume  serta  persentase  penyelesaiannya.  Selanjutnya  perlu dipastikan bahwa nilai output fisik adalah sama dengan nilai SP2D BUD, karena realisasi penyaluran  DAK  Fisik  berdasarkan  nilai  SP2D  yang  diterbitkan  oleh  KPPN  belum  bisa dijadikan  dasar  untuk  menentukan  capaian output DAK  Fisik.  Untuk  itu,  dalam  proses penyaluran  DAK  Fisik,  peraturan  mewajibkan  Pemda  untuk  merekam  SP2D  BUD  pada OMSPAN  sebagai  dasar  penyusunan  laporan  penyerapan  dana  dan  capaian output yang dihasilkan dari aplikasi OMSPAN.
Secara umum proses penyaluran DAK Fisik dari KPPN ke Pemda dilakukan dalam 3 tahap  dalam  selama  satu  tahun  dengan  jarak  antar  tahap  penyaluran  sekitar  3-6  bulan, tergantung  kecepatan  Pemda  dalam  pemenuhan  dokumen  persyaratan.  Dalam pelaksanaannya, tahapan penyaluran ini berpengaruh pada proses perekaman SP2D BUD, karena  Pemda  baru  merekam  SP2D  BUD  pada  saat  akan  mengajukan  penyaluran  tahap berikutnya.  Perekaman  ini  merupakan  bagian  dari  alur  yang  harus  dilakukan  dalam penyusunan  laporan  realisasi  penyerapan  dana  dan  capaian  keluaran  ( output )  kegiatan. Artinya, setelah penerbitan SP2D BUD, Pemda tidak langsung merekam SP2D BUD pada
OMSPAN,  tetapi  menunggu  sampai  saat  akan  dilakukan  proses  pengajuan  salur berikutnya. Meskipun apa yang dilakukan oleh Pemda tersebut tidak menyalahi ketentuan, tetapi hal ini berpengaruh dalam proses pemenuhan dokumen salur tahap berikutnya.
Berdasarkan  hasil  olah  data  menunjukkan  beberapa  kondisi  yaitu  pada  tahun  2021, dari  jumlah  data  kontrak  yang  direkam  pada  OMSPAN,  lebih  dari  50%  baru ditandantangani  lebih  dari  satu  bulan  setelah  kontrak.  Bahkan  12,1%  data  kontrak  baru direkam  pada  OMSPAN  lebih  dari  100  hari.  Berdasarkan  jumlah  SP2D  BUD  yang direkam  pada  OMSPAN,    lebih  dari  50%  SP2D  BUD  direkam,  setelah  satu  bulan  dari tanggal  penerbitan  SP2D  BUD.  Bahkan  sebanyak  11,1%  SP2D  BUD  baru  direkam  pada OMSPAN lebih dari 100 hari.
Pemda dalam hal ini OPD belum disiplin dalam perekaman  data kontrak dan  SP2D BUD pada OMSPAN. Perekaman baru dilakukan pada saat akan menyusun  laporan daftar kontrak  dan  laporan  penyerapan  dana  dan  capaian output sebagai  dokumen  persyaratan salur pada tahap berikutnya atau pada pengajuan salur DAK Fisik tahap I tahun berikutnya. Keterlambatan  perekaman  SP2D  BUD  pada  OMSPAN  menyebabkan  seolah-olah  setelah penerbitan SP2D  BUN, dana DAK  Fisik  mengendap di RKUD. Selain itu, di lingkungan Pemkot Tegal belum terdapat SOP dan norma waktu dalam proses perekaman SP2D BUD oleh OPD dan proses reviu oleh APIP serta persetujuan oleh BKD.

## 4.3. Hasil Pengumpulan Data

## 4.3.1. Faktor Perencanaan DAK Fisik
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  pada  tahap  perencanaan,  seluruh  OPD  telah  mengajukan usulan awal DAK Fisik dan hampir seluruh OPD melakukan koordinasi dengan Bappeda. Koordinasi dilakukan dalam bentuk rapat yang membahas kebutuhan dan manfaat proyek yang diusulkan. Koordinasi dilakukan pada setiap tahapan proses perencanaan DAK Fisik, dimana setiap usulan OPD akan diverifikasi dan divalidasi oleh Bappeda. Proses tersebut dijalankan  melalui  aplikasi  KRISNA.  Dalam  proses  pengusulannya,  setiap  OPD  telah menyampaikan  sebelum  batas  waktu  yaitu  31  Juli.  Terdapat  beberapa  OPD  yang mengalami kendala dalam pengusulan DAK pada aplikasi KRISNA, antara lain database ruas  jalan  yang  diusulkan  tidak  terbaca,  ada  peraturan  Kemendagri  yang  dimutakhirkan tetapi  aplikasi  KRISNA  belum  menyesuaikan,  dan  menu  KRISNA  tidak  sesuai  dengan kebutuhan kegiatan yang diusulkan.
Pada proses penganggaran DAK Fisik dalam APBD, terdapat  OPD yang tidak tepat waktu  sesuai  ketentuan.  Selain  itu  terdapat  penganggaran  kegiatan  (RKA-OPD)  dalam APBD  yang  tidak  sama  dengan  RK  yang  disetujui  K/L.  Informasi  ini  diperoleh  dari responden  Bappeda  yang  menangani  pengusulan  DAK  Fisik.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  sebagian  pengelola  DAK  Fisik  belum  mengetahui  Pemda  dapat mengajukan  maksimal  satu  kali  perubahan  RK  yang  disetujui  paling  lambat  14  Maret, sehingga  pemanfaatan  DAK  Fisik  belum  optimal.  Alasan  lainnya  adalah  sebagian  OPD belum  mengetahui  ketentuan  optimalisasi  penggunaan  alokasi  DAK  Fisik  berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai kontrak kegiatan yang direalisasikan.

## Tabel 1. Faktor Perencanaan DAK Fisik
No Perencanaan DAK Fisik Hasil Penelitian Ya Tidak 1 Setiap OPD mengajukan usulan awal DAK Fisik 100% 0% 2 Setiap OPD berkoordinasi dengan Bappeda dalam mengajukan usulan awal DAK Fisik 92% 8% 3 Terdapat  kendala  aplikasi  KRISNA  dalam  pengusulan  awal DAK Fisik 25% 75% 4 Penganggaran  DAK  Fisik  dalam  APBD  dilakukan  tepat waktu sesuai ketentuan 83% 17% 5 Penganggaran  kegiatan  (RKA-OPD)  dalam  APBD  sudah sama dengan RK yang disetujui K/L 92% 8% 6 Terjadi  keterlambatan  penyesuaian  RKA-OPD  penerima DAK dan perubahan DPA 8% 92% 7 Terjadi  kesalahan  dalam  penganggaran  program/  kegiatan DAK dalam APBD 0% 100% 8 OPD  melakukan  koordinasi  dengan  BAPPEDA  dalam penyusunan usulan RK 92% 8% 9 Ada kendala aplikasi KRISNA dalam pengusulan RK 8% 92% 10 Terdapat  komitmen  OPD  terhadap  alokasi  yang  diterima dengan kesiapan RK 100% 0% 11 Usulan  nilai  RK  dapat  dimaksimalkan  sebesar  nilai  Alokasi DAK Fisik 92% 8% 12 Terdapat permasalahan dalam proses usulan RK 8% 92% 13 OPD  mengetahui  bahwa  Pemda  dapat  mengajukan  paling banyak 1 kali usulan perubahan atas RK yang sudah disetujui paling lambat tgl 14 Maret 75% 25% 14 OPD  mengetahui  ketentuan  optimalisasi  penggunaan  alokasi DAK  Fisik  berdasarkan  hasil  efisiensi  anggaran  sesuai kontrak kegiatan yang terealisasi 67% 33% 15 Pemda  telah  menyusun  rekap  RK  seluruh  bidang  yang  telah disetujui  dan  menyampaikan  ke  Menkeu,  Bappenas  dan  KL Teknis melalui KRISNA sebelum batas akhir (31 Maret) 92% 8%

## Sumber: Data primer diolah tahun 2022
Temuan  pada  faktor  perencanaan  di  atas  sejalan  dan  memperkuat  hasil  penelitian Elim et  al .  (2018) ; Hasni  &  Basukianto  (2016) ; Ramdhani  &  Anisa  (2017) ;      dan Rahmawati  &  Ishak  (2020) yang  menyatakan  bahwa  penyerapan  anggaran  salah  satunya dipengaruhi oleh faktor perencanaan. Temuan tersebut juga memperkuat temuan Setiowati et  al .  (2022) yang  menjelaskan  bahwa  penyerapan  DAK  Fisik  dipengaruhi  oleh  aspek perencanaan.

## 4.3.2. Faktor Pelaksanaan DAK Fisik
Pada  aspek  pelaksanaan  DAK  Fisik,  hasil  penelitian  menunjukkan adanya  kendala  dalam pelaksanaan  kegiatan/proyek  DAK  Fisik.  Kendala  tersebut  berupa  keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Sedangkan upaya yang dilakukan OPD terkait adalah memberikan
kesempatan  bagi  rekanan  untuk  menyelesaikan  pekerjaan  tersebut.  Temuan  pada  faktor pelaksanaan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Elim et al. (2018) dan Rahmawati & Ishak (2020) yang menyatakan bahwa penyerapan anggaran salah satunya dipengaruhi oleh faktor  pelaksanaan.  Temuan  tersebut  juga  memperkuat  hasil  penelitian Sembiring  (2020) yang menjelaskan bahwa kendala pada pelaksanaan DAK Fisik menyebabkan alokasi tidak terserap sesuai target.
Tabel 2. Faktor Pelaksanaan DAK Fisik
No Pelaksanaan DAK Fisik Hasil Penelitian Ya Tidak 1 Terdapat  kendala  di  lapangan  seperti  tumpang  tindih  lokasi kegiatan 0% 100% 2 Pembayaran kepada rekanan dilakukan tepat waktu 100% 0% 3 Terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan/proyek DAK Fisik 10% 90%
Sumber: Data primer diolah tahun 2022

## 4.3.3. Faktor Regulasi
Tabel 3. Faktor Regulasi DAK Fisik No Regulasi DAK Fisik Hasil Penelitian Ya Tidak 1 Pelaksanaan  DAK  Fisik  pada  Bidang/Subbidang  yang  ditangani memerlukan Jukops 90% 10% 2 Jukops terlambat diterbitkan oleh K/L Teknis 40% 60% 3 Juknis/jukops  dari  K/L  Teknis  dirasa  terlalu  detil/rigid  sehingga menyulitkan penyerapan DAK Fisik 60% 40% 4 Sudah  ada  SOP  dan  norma  waktu  dalam  proses  perekaman  data  oleh OPD, proses reviu APIP dan persetujuan BPKAD 57% 43%

## Sumber: Data primer diolah tahun 2022
Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa sebagian besar bidang/subbidang DAK Fisik memerlukan  adanya  petunjuk  operasional  (jukops),  namun  jukops  tersebut  sebagian terlambat diterima oleh OPD. Terdapat  jukops  yang baru terbit pada bulan Maret dan Juli.  Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  juknis  DAK,  dimana  jukops diterbitkan  paling  lambat  bulan  Februari.  Dalam  pelaksanaannya,  OPD  merasa  juknis atau jukops terlalu detil/rigid sehingga menyulitkan pelaksanaan DAK Fisik. Salah satu hipotesa  awal  berdasarkan  hasil  analisis  data  adalah  Pemda  belum  memiliki  regulasi terkait SOP dan norma waktu dalam proses perekaman data, reviu dan persetujuan data kontrak dan data SP2D BUD. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian yang menegaskan belum  adanya  ketentuan  tersebut  yang  berlaku  sama  pada  setiap  OPD.  Temuan  pada faktor  regulasi  di  atas  sejalan  dan  memperkuat  hasil  penelitian Hasni  &  Basukianto (2016) Rahmawati & Ishak (2020) yang menyatakan bahwa penyerapan anggaran salah satunya  dipengaruhi  oleh  aspek  regulasi.  Temuan  terkait  keterlambatan  jukops  juga sejalan  dengan  penelitian Sembiring  (2020) yang  menemukan  adanya  keterlambatan petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

## 4.3.4. Faktor Sumber Daya Manusia
Tabel 4. Faktor Sumber Daya Manusia
No SDM DAK Fisik Hasil Penelitian Ya Tidak 1 SDM  pengelola  DAK  Fisik  sudah  memahami  juknis  dan  jukops  dari aspek pengelolaan keuangan 100% 0% 2 Dalam  perjalanan  pelaksanaan  DAK  Fisik  terdapat  SDM  yang mengalami mutasi/rotasi 43% 57% 3 Operator  DAK  Fisik  (OPD/APIP/BPKAD)  mengalami overload pekerjaan 64% 36% 4 Operator  DAK  Fisik  (OPD/APIP/BPKAD)  sudah  menerima  bimtek OMSPAN 36% 64% 5 SDM operator atau pengelola DAK Fisik (OPD/APIP/BPKAD) sudah memahami mekanisme penyaluran DAK Fisik 93% 7% 6 SDM operator atau pengelola DAK Fisik (OPD/ APIP/BPKAD) sudah mengetahui persyaratan penyaluran DAK Fisik 93% 7%

## Sumber: Data primer diolah tahun 2022
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  perjalanan  pelaksanaan  DAK  Fisik terdapat SDM  yang mengalami mutasi/rotasi yang dapat menghambat proses pelaksanaan DAK  Fisik,  mengingat  petugas  baru  perlu  melakukan  penyesuaian.  Hasil  penelitian  juga menunjukkan adanya operator DAK Fisik yang mengalami overload pekerjaan. Selain itu, sebagian  operator  mengaku  belum  pernah  mengikuti  bimtek  aplikasi  OMSPAN,  yang digunakan  dalam  pengajuan  proses  penyaluran  DAK  Fisik.  Pada  proses  perekaman  data kontrak  dan  SP2D,  terdapat  informasi  yang  tidak  seragam  mengenai  lama  waktu  yang dibutuhkan. Proses reviu data oleh petugas APIP juga membutuhkan waktu yang berbeda- beda.  Hal  ini  makin  menunjukkan  kesimpulan  sebelumnya  bahwa  Pemda  belum menetapkan  SOP  dan  norma  waktu  dalam  proses  perekaman  data  dan  proses  reviu. Temuan  pada  aspek  SDM  di  atas  sejalan  dan  memperkuat  hasil  penelitian Hasni  & Basukianto  (2016) ; Ramdhani  &  Anisa  (2017) dan Rahmawati  &  Ishak  (2020) yang menyatakan bahwa penyerapan anggaran salah satunya dipengaruhi oleh faktor SDM.

## 4.3.5. Faktor Pengadaan Barang Dan Jasa
Pada  aspek  pengadaan  barang/jasa,  diketahui  bahwa  kontrak  DAK  Fisik  paling  cepat ditandatangani  pada  bulan  Februari.  Terdapat  kontrak-kontrak  yang  paling  cepat  baru ditandatangani pada bulan Juni-Juli yang artinya bahwa pada semester I, DAK Fisik belum dilaksanakan.  Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  terdapat  kontrak  yang  sangat terlambat  karena  baru  ditandatangani  pada  bulan  Oktober.  Keterlambatan  proses pengadaan barang/jasa ini antara lain disebabkan karena menunggu review dari konsultan dan  penyesuaian  Analisis  Harga  Satuan  Pekerjaan  (AHSP).  Keterlambatan  sebagian  juga terjadi pada pembelian barang melalui e-katalog.
Hal  lain  yang  kemungkinan  besar  menjadi  penghambat  dalam  pelaksanaan  DAK Fisik  adalah  beberapa  kontrak  memerlukan  adendum/  penyesuaian  kontrak.  Selain  itu
terdapat  penyedia  yang  tidak  mampu  memenuhi  kewajibannya  untuk  menyediakan barang/jasa sesuai dengan perjanjian kerja yang disyaratkan.
Tabel 5. Faktor Pengadaan Barang/Jasa
No Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Hasil Penelitian Ya Tidak 1 Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan tender DAK Fisik 0% 100% 2 Perencanaan PBJ sudah optimal 100% 0% 3 Output yang dihasilkan sudah sesuai dengan RK 100% 0% 4 Sudah terdapat unit dan SDM yang menangani PBJ 90% 10% 5 Terjadi keterlambatan proses PBJ 10% 90% 6 Terjadi keterlambatan pembelian barang melalui e-katalog 20% 80% 7 Terjadi kegagalan tender sehingga harus diulang 0% 100% 8 Terjadi keterlambatan penyusunan jadwal pelaksanaan tender 0% 100% 9 Terjadi keterlambaran penetapan pemenang tender 0% 100% 10 Ada pengulangan tender 0% 100% 11 Ada keterlambatan penandatanganan kontrak 0% 100% 12 Ada adendum kontrak 50% 50% 13 Penyedia  tidak  mampu  memenuhi  kewajibannya  untuk  menyediakan barang/jasa sesuai dengan perjanjian kerja yang disyaratkan 20% 80% 14 Rekanan  tidak  mengambil  uang  muka  atau  tidak  segera  mengajukan tagihan setelah selesai pekerjaan 0% 100% 15 BAPP, BAST, BAP terlambat diterima 0% 100%
Sumber: Data primer diolah tahun 2022
Temuan  ini  memperkuat  hasil  penelitian Elim et  al .  (2018) ; Hasni  &  Basukianto (2016) dan Rahmawati  &  Ishak  (2020) yang  menyatakan  bahwa  penyerapan  anggaran salah  satunya  dipengaruhi  oleh  faktor  pengadaan  barang  dan  jasa.  Temuan  tersebut  juga memperkuat  hasil  penelitian Syahfitri  &  Wahyuni  (2020) dan Sembiring  (2020) yang menyatakan  bahwa  proses  pengadaan  atau  tender  menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan DAK Fisik.

## 4.3.6. Faktor Penyaluran DAK Fisik
Tabel 6. Faktor Penyaluran DAK Fisik
No Penyaluran DAK Fisik Hasil Penelitian Ya Tidak 1 Pemda merasa mekanisme penyaluran DAK Fisik lebih ketat 90% 10% 2 Pemda sudah siap dan disiplin dalam pemenuhan persyaratan penyaluran DAK Fisik 100% 0% 3 Pemda  terlambat  menyampaikan  laporan  realisasi  penyaluran  dan capaian output 0% 100% 4 Pengajuan  salur  DAK  Fisik  terhambat  karena  pimpinan  daerah  pergi keluar kota 30% 70% 5 SPM sering ditolak KPPN karena kurang memenuhi syarat 10% 90%

## Sumber: Data primer diolah tahun 2022
Berdasarkan  hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa  sebagian  besar  OPD  paling  cepat mengajukan permintaan penyaluran ke KPPN pada bulan Juli dan Agustus.  Hal ini belum
sesuai  dengan  yang  diharapkan  dalam  percepatan  penyaluran  DAK  Fisik,  mengingat sebenarnya  paling  cepat  Februari,  DAK  Fisik  sudah  bisa  dicairkan.  Selain  kurangnya dokumen  persyaratan  salur,  terdapat  pula  dokumen  yang  belum  ditandatangani  oleh pimpinan daerah karena sedang melaksanakan tugas keluar kota. Hal ini juga menunjukkan kurangnya  koordinasi  antar  unit  dalam  pemenuhan  dokumen  syarat  salur  DAK  Fisik. Temuan pada aspek penyaluran di atas sejalan dengan hasil penelitian Hasni & Basukianto (2016) yang  menyatakan  bahwa  penyerapan  anggaran  salah  satunya  dipengaruhi  oleh faktor pencairan atau penyaluran dana.

## 4.3.7. Faktor Koordinasi
Tabel 7. Faktor Koordinasi No Koordinasi Hasil Penelitian Ya Tidak 1 Pemda  menyelenggarakan  koordinasi,  komunikasi  dengan  K/L Teknis terkait pemahaman juknis dan jukops 80% 20% 2 BKD  melakukan  koordinasi  dengan  KPPN  dalam  setiap  proses pengajuan salur 100% 0% 3 Terdapat  koordinasi  antara  OPD  penerima  DAK  Fisik  dengan BKD, Bappeda dan Inspektorat 100% 0%

## Sumber: Data primer diolah tahun 2022
Pada  aspek  koordinasi,  secara  umum  telah  berjalan  dengan  baik,  hanya  saja koordinasi dan komunikasi dengan K/L teknis terkait pemahaman juknis dan jukops, masih perlu untuk ditingkatkan.

## 4.4. Hasil Diskusi dan Wawancara
Selain  hasil  kuesioner  di  atas,  terdapat  beberapa  informasi  berdasarkan  hasil  diskusi dengan OPD teknis.
“Pelaksanaan  DAK  Fisik  terkendala  oleh  adanya  penyesuaian  PPN  11%,  dimana perlu  dilakukan  penyesuaian  nilai  kontrak.  OPD  juga  menanyakan  tentang  sisa kontrak, apakah bisa dilakukan optimalisasi…” (Iska Aji Setiawan).
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  OPD  belum  memahami  ketentuan tentang  optimalisasi sisa  kontrak,  yang  telah  diatur  dalam  peraturan  Menteri  Keuangan.  Salah  satu  OPD  juga menyampaikan informasi terkait proses pengadaan.
“Terdapat  kegiatan  pengadaan  obat-obatan  dan  alat  kesehatan  dengan  e-katalog. Setelah  dicek  ternyata  ada  obat  yang  diperlukan  tersebut  tidak  ada  di  e-katalog..." (Miftachudin).
Hal ini menunjukkan bahwa antara petunjuk teknis yang diberikan dengan kondisi di lapangan  berbeda,  sehingga  pelaksanaan  pengadaan  obat-obatan  yang  didanai  dari  DAK Fisik  menjadi  mundur.  Informasi  lainnya  adalah  OPD  merasa  kesulitan  dengan perhitungan persentase kinerja.
“Kami  kesulitan  menghitung  persentase  kinerja  pada  proses  pengadaan  perangkat teknologi  informasi,  mengingat  di  juknis  hanya  menghitung  nilai  fisik…” (Solahuddin).
Hal ini mengindikasikan adanya kesulitan Pemda dalam menerjemahkan juknis yang diterbitkan oleh K/L.
Untuk  menggali  informasi  lebih  lanjut,  peneliti  melakukan  wawancara  dengan pejabat  Badan  Keuangan  Daerah  Kota  Tegal  yang  menangani  penyiapan  dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik.
“Pelaksanaan  tender  pekerjaan  DAK  Fisik  berjalan  cukup  lama.  Diantara penyebabnya  adalah  adanya  perubahan  juknis  dari  K/L  dan  harus  dilakukan perubahan akun belanja sebelum pelaksanaan tender, dimana perubahan akun belanja tersebut harus ditetapkan dengan peraturan kepala daerah...” (Dwi Rochmana).
Informasi  tersebut  menunjukkan  bahwa  selain  teknis  pelaksanaan  tender  yang memerlukan  waktu,  terdapat  kendala  persiapan  tender  dengan  adanya  perubahan  juknis dan  ketidaksesuaian  akun  belanja.  Dalam  proses  revisi  akun  belanja  memerlukan penetapan Walikota yang prosesnya hirarkis, birokratis dan memakan waktu.
“Sebenarnya dalam proses administrasi seperti proses reviu oleh APIP telah berjalan secara  cepat.  Namun,  ketika  terdapat  kekurangan  dokumen  dalam  proses  reviu, dimana  APIP  meminta  kembali  dokumen  tersebut,  terdapat  OPD  teknis  yang  tidak segera merespon...” (Dwi Rochmana).
Hal  tersebut  menunjukkan  adanya  kendala  pada  OPD  teknis  dalam  penyiapan dokumen  persyaratan  penyaluran  DAK  Fisik.  Temuan  dari  hasil  kuesioner,  diskusi  dan wawancara  di  atas  relevan  dan  memperkuat  hasil  penelitian  terdahulu,  dimana  kendala utama  dalam  penyaluran  DAK  Fisik  adalah  pada  aspek  pengadaan  barang  dan  jasa. Penelitian Syahfitri  &  Wahyuni  (2020) menunjukkan  kendala  pada  proses  pengadaan menjadi  permasalahan  dalam  penyaluran  DAK  Fisik. Sembiring  (2020) menjelaskan bahwa persoalan tender menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sehingga pekerjaan menjadi terlambat, yang berakibat pada penyerapan DAK Fisik yang rendah.
Pada  dasarnya,  kecepatan  dalam  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  memerlukan komitmen yang tinggi dari pimpinan OPD.  Terdapat indikasi bahwa pihak OPD khawatir dengan  risiko  yang  akan  dihadapi  di  kemudian  hari  jika  terdapat  permasalahan  dalam proses  pengadaan  dan  penyelesaian  pekerjaan  DAK  Fisik.  Oleh  karena  itu,  OPD  sangat hati-hati  dalam  proses  pengadaan  yang  berakibat lambatnya  pelaksanaan  DAK  Fisik.  Hal ini  sesuai  dengan  teori  keagenan,  dimana  manajer  yang  mengetahui  adanya  risiko  yang tinggi  sementara  kompensasi  tidak  memadai,  memilih  untuk  tidak  optimal  dalam berkinerja.

## 5. Kesimpulan Dan Saran
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  faktor-faktor  yang menyebabkan  belum  optimalnya  penyaluran  DAK  Fisik,  antara  lain  faktor  perencanaan, pelaksanaan, regulasi, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, dan penyaluran. Pengadaan  barang  dan  jasa  menjadi  faktor  dominan  penghambat  penyaluran  DAK  Fisik. Keterlambatan  proses  pengadaan  barang/jasa,  disebabkan  karena  menunggu review dari konsultan  dan  penyesuaian  AHSP.  Keterlambatan  juga  terjadi  pada  pembelian  barang
melalui  e-katalog.  Selain  itu,  penyedia  tidak  mampu  memenuhi  kewajibannya  untuk menyediakan barang/jasa sesuai dengan perjanjian kerja yang disyaratkan.
Terhadap  permasalahan  di  atas,  dapat  direkomendasikan  saran  atau  solusi  untuk mengoptimalkan penyaluran DAK Fisik. Pertama, berterkaitan dengan permasalahan pada aplikasi KRISNA, diharapkan Bappenas agar segera merespon dengan melakukan update referensi,  sehingga  tidak  menghambat  dalam  proses  pengusulan  DAK  Fisik.  Kedua, Bappeda dan BKD agar melakukan monitoring terhadap proses penganggaran DAK  Fisik dalam  APBD  agar  tepat  waktu,  dengan  nilai  yang  sama  dengan  RK  yang  disetujui  K/L. Ketiga,  Kemenkeu  dalam  hal  ini  DJPK  dan  DJPb  agar  menyelenggarakan  kegiatan sosialisasi  terkait  perencanaan  DAK  Fisik  terutama  ketentuan  tentang  optimalisasi  DAK Fisik.  Keempat,  untuk  mencegah  keterlambatan  penyelesaian  pekerjaan,  Pemda  agar melakukan  perencanaan  dan  pengawasan  atas  pelaksanaan  DAK  Fisik  secara  lebih  ketat, disertai penerapan sanksi keterlambatan. Kelima, diharapkan setiap awal tahun, K/L segera menerbitkan  jukops  DAK  Fisik  dengan  substansi  yang  tidak  terlalu  rigid,  sehingga memudahkan  pelaksanan  DAK  Fisik  oleh  Pemda.  Keenam,  agar  proses  administrasi pemenuhan  persyaratan  dokumen  salur  lebih  cepat  diselesaikan,  Pemda  harus  menyusun SOP  dan  menetapkan  norma  waktu  dalam  proses  perekaman  data  oleh  OPD  dan  proses reviu oleh APIP.  Ketujuh, terhadap SDM baru yang menangani DAK  Fisik,  Pemda dapat bekerja  sama  dengan  Kanwil  DJPb  dan  KPPN  untuk  menyelenggarakan  kegiatan  diklat pengelolaan  DAK  Fisik.  Kedelapan,  untuk  mempercepat  pelaksanaan  DAK  Fisik, diharapkan  Pemda  segera  melakukan  proses  pengadaan  barang/jasa  dari  awal  tahun.  Hal ini  dapat  ditempuh  dengan  penguatan  komitmen  para  pimpinan  Pemda  dalam  percepatan proses  pengadaan  barang/jasa.  Kesembilan,  perlunya  penguatan  koordinasi  antar  unit Pemda dalam pemenuhan dokumen syarat salur DAK Fisik.

## 6. Keterbatasan & Saran Penelitian
Harapan  atas  penelitian  ini  adalah  dapat  menyediakan  informasi  kepada  masyarakat terutama  Pemda  tentang  faktor-faktor  yang  menjadi  penyebab  keterlambatan  penyaluran DAK  Fisik.  Dalam  penelitian  ini  terdapat  beberapa  keterbatasan.  Pertama,  penelitian  ini belum mampu melakukan eksplorasi teori yang dapat  memperkaya hasil penelitian terkait DAK  Fisik.  Kedua,  penelitian  ini  baru  mengungkap  fenomena  atau  faktor-faktor  yang menyebabkan  belum  optimalnya  penyaluran  DAK  Fisik  dan  kurang  mengupas  secara mendalam  khususnya  terkait  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  yang  menjadi  faktor paling  menghambat  penyaluran  DAK  Fisik.  Pada  penelitian  selanjutnya,  disarankan  agar lebih mengeksplorasi teori terkait DAK Fisik sehingga hasil penelitian lebih komprehensif. Selain  itu,  penelitian  berikutnya  agar  secara  khusus  meneliti  hambatan-hambatan  dalam pengadaan barang/jasa pada pelaksanaan DAK Fisik.

## Daftar Pustaka
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2022). Peraturan direktur jenderal perbendaharaan nomor  PER-5/PB/2022  tentang  petunjuk  teknis  penilaian  indikator  kinerja pelaksanaan  anggaran  belanja  kementerian/lembaga .  Jakarta:  Direktorat  Jenderal Perbendaharaan.
Elim, M. A., Ndaparoka, D. S., & Tomasowa, T. E. D. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi  penyerapan  anggaran  belanja  pada  organisasi  perangkat  daerah  di Kota Kupang. Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Audit , 3 (2), 45–56. Halim,  A.,  Bawono,  I.  R.,  &  Dara,  A.  (2014). Perpajakan:  konsep,  aplikasi,  contoh  dan studi kasus . Jakarta: Salemba Empat.
Hasni, N. T., & Basukianto. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada pemerintah daerah Kabupaten Batang. Telaah Manajemen , 13 (1), 33– 44.
Jensen,  M.  C.,  &  Meckling,  W.  H.  (1976).  Theory  of  the  firm:  Managerial  behavior, agency  costs  and  ownership  structure. Journal  of  Financial  Economics , 3 (4),  305– 360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X
Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik . Yogyakarta: Andi. Menteri Keuangan. (2021). Peraturan menteri keuangan nomor 198/PMK.07/2021 tentang pengelolaan dana alokasi khusus fisik . Jakarta: Kementerian Keuangan. Rahmawati,  R.  S.,  &  Ishak,  J.  F.  (2020).  Analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi penyerapan  anggaran  belanja  pada  pemerintah  Kota  Cimahi. Indonesian  Accounting Research Journal , 1 (1), 180–189.
Ramdhani,  D.,  &  Anisa,  I.  Z.  (2017).  Pengaruh  perencanaan  anggaran,  kualitas  sumber daya  manusia  dan  pelaksanaan  anggaran  terhadap  penyerapan  anggaran  pada organisasi perangkat daerah Provinsi Banten. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu , 10 (1). 134-147. https://doi.org/10.35448/jrat.v10i1.4223
Republik  Indonesia.  (2022). Peraturan  presiden  nomor  7  tahun  2022  tentang  petunjuk teknis dana alokasi khusus tahun anggaran 2022 . Jakarta: Republik Indonesia. Sari,  S.  W.,  &  Halim,  A.  (2018).  Evaluasi  penyaluran  anggaran  pendapatan  dan  belanja negara  atas  dana  alokasi  khusus  fisik  tahun  2017  (Studi  pada  Kabupaten  Magelang Dan Boyolali). Accounting and Business Information Systems Journal , 6 (4), 1–11. Sembiring,  T.  A.  (2020).  Pengaruh  pendapatan  asli  daerah  (PAD),  dana  alokasi  umum (DAU),  dan  dana  alokasi  khusus  (DAK)  fisik  terhadap  pembangunan  manusia  di Provinsi Sumatera Utara (Periode 2016 – 2018). Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan  Keuangan  Negara  Dan  Kebijakan  Publik , 5 (1),  77–91. https://doi.org/10.33105/itrev.v5i1.167
Setiowati,  I.,  Ismail,  T.,  &  Kobir,  Moch.  A.  (2022).  Analisis  kinerja  pengelolaan  dana alokasi khusus fisik pada pemerintah daerah lingkup  KPPN Serang. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 7 (1), 1770-1790. https://doi.org/10.36418/syntax- literate.v7i1.6353
Syahfitri,  Y.,  &  Wahyuni,  E.  S.  (2020).  Mekanisme  penyaluran  dana  alokasi  khusus (DAK) fisik dan dana desa melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai pada wilayah bayar Kabupaten Bengkalis. Jurnal IAKP: Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan , 1 (2), 74–83.