## DAMPAK KOMERSIALISASI PENDIDIKAN TERHADAP KESENJANGAN SOSIAL
Novi Yuliati ¹ , Ahmad Husnul Wahhab ² , Ahmad Alfan Darmawan ³ 1,2,3 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia 2103016168@student.walisongo.ac.id

## Abstract
In the era of globalization, the commercialization of education has become a very  significant  phenomenon.  This  research  aims  to  explore  the  impact  of commercialization on social inequality. The research method used is library research  by  critically  and  in-depth  reviewing  library  materials  that  are relevant to the paper material such as books and journals that are suitable as references.  The  results  of  this  research  show  that the  commercialization  of education  makes  social  inequality  stronger  through  several  mechanisms, including access to quality education, social class differentiation, and societal divisions. However, there are also some arguments that commercialization of education  can  increase  access  to  education  and  create  opportunities  for individuals  from  economically  disadvantaged  backgrounds.  Therefore,  a deeper  understanding  of  the  local  context  and  the  mechanisms  involved  is necessary  to  effectively  manage  the  impacts  of  educational commercialization and reduce social inequalities.
Keywords : Commercialization of Education, Social Inequality

## Abstrak
Pada    era  globalisasi,  komersialisasi  pendidikan  sudah  menjadi  fenomena yang sangat signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dapak komersialisasi terhadap kesenjangan sosial. Metode penelitian yag digunakan adalah penelitian  kepustakaan  (library  research) dengan  mengkaji  kritis dan    mendalam    terhadap    bahan-bahan    pustaka    yang    relevan    dengan materi makalah  seperti  buku  dan  jurnal  yang  layak  dijadikan  referensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komersialisasi pendidikan membuat kesenjangan    sosial  menjadi  lebih  kuat  melalui  beberapa  mekanisme, termasuk  akses  terhadap  pendidikan  berkualitas,  diferensiasi  kelas  sosial, dan  perpecahan  masyarakat.  Namun,  ada  beberapa  argumen  juga  yang mengatakan  bahwa  komersialisasi  pendidikan  dapat  meningkatkan  akses terhadap  pendidikan  dan  menciptakan  peluang  bagi  individu  dari  latar belakang ekonomi yang kurang beruntung. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih  mendalam  tentang  konteks  lokal  dan  mekanisme  yang  terlibat diperlukan  untuk  mengelola  dampak  komersialisasi  pendidikan  secara efektif dan mengurangi kesenjangan sosial.
Kata Kunci : Komersialisasi Pendidikan, Kesenjangan Sosial

## Novi Yuliati, dkk

## Pendahuluan
Sebuah konstitusi yang memegang prinsip welfare state akan menempatkan hak  ekonomi  (hak  atas  pekerjaan),  sosial  (jaminan  keamanan  sosialdan  hak  atas standar  hidup  yang  layak),  dan  pendidikan  sebagai  komponen  inti  di  dalamnya. Ketiga  hak  tersebut  akan  saling  bersinergi  dengan  beberapa  hak-hak  lain  yang terkait dengan 'kebebasan'. Hal ini berarti bahwa hak-hak yang berkaitan dengan kebebasan  dan  kesejahteraan  harus  saling  berhubungan  serta  tidak  dapat dipisahkan. Salah satu contoh dapat dilihat dari adanya hak atas pendidikan yang harus  dipenuhi,  sesuai  dengan  Pasal  31  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  1945).  Hak  akan  pendidikan  dijadikan  sebagai salah  satu  indikator  dalam  negara  yang  mengedepankan  kesejahteraan  bagi masyarakatnya.
Pasal  31  ayat  (1)  UUD  NRI  1945  menegaskan,  "Tiap-tiap  warga  negara berhak mendapatkan pengajaran"'Ayat (2), "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya," dan ayat (3), "Pemerintah mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem  pengajaran  nasional,  yang meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  serta  akhlak  mulia  dalam  rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  yang  diatur  dengan  undang-undang."  Hal  ini menunjukkan  dengan  tegas  bahwa  siapapun  berhak  memperoleh  pendidikan, hanya saja kadang-kadang makna yang terkandung didalamnya kurang dimaknai dengan  baik.  Pasal  tersebut  menempatkan  pemerintah  sebagai  pihak  yang mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan  nasional.  Jika ditafsirkan  dengan  benar,  maka  makna  yang  terkandung  di  dalamnya  memiliki konsekuensi  negara  sebagai  pihak  yang  paling  bertanggung  jawab  dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.
UU  tersebut  dibuat  dengan  harapan  bisa  memberi  kesegaran  untuk pendidikan  yang  ada  di  Indonesia.  Apalagi  ini  tentang  hak  dari  warga  negara Indonesia  agar  bisa  dapat  pendidikan  yang  sifatnya  merata.  Pendidikan  di Indonesia  juga  diharapkan  tanpa  adanya  diskriminasi,  sebab  sebelum menempatkannya  menjadi  kewajiban.  Pada  dasarnya,  pendidikan  butuh  akan pembiayaan, apalagi untuk membiayai unsur-unsur dan aktivitas dalam mencapai tujuan  pendidikan.  Bahkan  tidak  ada  aktivitas  yang  ada  pada  pendidikan  yang tidak  butuh  biaya.  Pendidikan  itu  memang  ada  dan  tidak  boleh  diada-adakan apalagi  dengan  niat  untuk  mengambil  keuntungan  pribadi  dengan  mendapatkan profit yang banyak.
Pembiayaan  yang  tidak  mampu  dilakukan  oleh  pemerintah  akhirnya dibebankan  kepada  orang  tua/wali.  Hal  ini  memiliki  dampak  pada  diskriminasi
pendidikan.  Pembiayaan  pendidikan  yang  mahal  dapat  disebut  juga  terkadang dengan  komersialisasi  pendidikan.  Pemberian  otonomi  untuk  mengelola pendidikan  di  perguruan  tinggi  dengan  memberikan  pembiayaan  pendidikannya kepada  orang  tua  pelajar  ternyata  memiliki  dampak  negatif,  apalagi  kebijakan tersebut,  bisa  membuat  perguruan  tinggi  mencari  dana  kepada  banyak  pihak seperti kepada kapitalis agar mendapatkan modal yang di jamin pembayaran oleh orang tua/wali mahasiswa melalui cara membuka jalur khusus.
Mengkomersialisasikan pendidikan berarti menjadikan pendidikan sebagai bisnis atau memasukkan unsur-unsur bisnis ke dalamnya. Hal demikian tentunya sudah  sering  terjadi  diberbagai  jenjang  Pendidikan.  Penyebab  terjadinya komersialisasi  pendidikan  mencakup  faktor-  faktor  politik,  budaya,  ekonomi, sosial, dan teknologi.
Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dampak sosial yang ditimbulkan oleh adanya  komersialisasi  pendidikan  yang  semakin  mempersulit  seseorang  untuk mengakses  pendidikan  berdasarkan  uraian  tersebut  maka  tulisan  ini  akan mendiskripsikan  tentang  pengertian  komersialisasi  pendidikan,  penyebab komersialisasi pendidikan, dan dampak komersialisasi pendidikan. 1

## Metodologi Penelitian
Dalam  mengkaji tulisan ini  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan (library    research)  dengan    mengkaji    kritis    dan    mendalam    terhadap    bahan- bahan  pustaka  yang  relevan  dengan  materi makalah  seperti  buku  dan  jurnal yang  layak  dijadikan  referensi.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh Miqzaqon  T dan    Purwoko    bahwa    penelitian    kepustakaan    merupakan    suatu    studi    yang digunakan  dalam mengumpulkan  informasi  dan  data  dengan  bantuan  berbagai macam    material    yang    ada  di  perpustakaan  seperti  dokumen,  buku,  majalah, kisah-kisah sejarah dan sebagainya. (Milya Sari dan Asmendri, 2020). Teknik yang digunakan  dalam  pengumpulan  data  dalam  makalah  ini  menggunakan  data sekunder  yakni    dengan    mengumpulkan    data    secara    tidak    langsung    dengan meneliti  objek  yang  bersangkutan.
Setelah   mengumpulkan   beberapa  jurnal   dan   buku   terkait   dengan materi      pembahasan      selanjutnya  menganalisis  materi  melalui  studi  pustaka dengan hasil dari analisis berupa deskriptif. 2
1 Herlina Astri, ‘Dampak Sosial Komersialisasi Pendidikan Tingi Di Indonesia’, Jurnal Sosiologi , 16.3 (2011), 599 – 626.
2 Dimas Assyakurrohim and others, ‘Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif’, Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer , 3.01 (2022), 1 – 9 <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.

## Novi Yuliati, dkk

## Hasil dan Pembahasan
1. Komersialisasi Pendidikan
Pengertian      komersialisasi      pendidikan      dalam      kamus      besar bahasa  Indonesia  (KBBI),  komersialisasi  diartikan  sebagai  perbuatan menjadikan   sesuatu   sebagai   barang   dagangan.  Komersialisasi pendidikan dapat  bermakna  memperdagangkan  pendidikan,  karena  menurut    kamus, kata        komersial        atau commercialize berarti  memperdagangkan. Komersialisasi    pendidikan    dimaknai    sebagai    sebuah        manajemen pendidikan    yang    menempatkan    lembaga    pendidikan  sebuah  institusi komersial.    Sebagai    lembaga    komersial,    maka  lembaga      pendidikan      akan mengimplementasikan   prinsip   prilaku  produsen,  dalam  literatur  ekonomi liberal,  tujuan  produksi  adalah  untuk  “ Profit  Maximilizing” dalam  hal  ini dimaknai  secara  finansial. 3
Sedangkan  menurut  pendapat  Giroux  (2008:115), “adanya komersialisasi  pendidikan  telah mengubah institusi pendidikan yang berbasis efisiensi  ekonomis  menjadi  perusahaan  penyedia  elite  masyarakat  dan  kuli kerja”.  Akibat  komersialisasi  pendidikan  inilah,  banyak  lembaga  pendidikan yang  kemudian  menganut  paradigma  pendidikan  yang  bersifat  ekonomis. Banyak  lembaga  pendidikan  yang  akhirnya  gagal  mengimplikasikan  bahwa proses    pembelajaran   menjadi    salah    satu   pilar    utama    dalam   humanisasi hidup  manusia  (Hartini,  2011:16).  Komersialisasi  pendidikan  secara  tidak langsung  juga  telah  menciptakan  jurang  pemisah  antara  pihak  yang mempunyai  modal  dan  pihak  yang  mempunyai  sedikit  modal.  Hal  ini  seperti yang  diungkapkan  oleh  Ivanlllich  dalam  Benny  Susanto  (2005:119)  , “komersialisasi  pendidikan  dianggap  sebagai  misi  lembaga  kaum  tertindas”. Akibatnya pendidikan yang humanisasi tidak tercapai dalam proses pendidikan karena  adanya  komersialisasi    pendidikan    menurut    Satriyo  Brojonegoro hanya mampu dinikmati oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki modal untuk mengakses pendidikan(Hartini, 2011:16). 4
Proses  pendidikan  sebagai  humanisme  menunjukkan,bahwa pendidikan bukanlah suatu yang telah tertentu ( given ), tetapi merupakan suatu aksi  yang  berkelanjutan.  Proses  pendidikan  merupakan  suatu  kesatuan  dari aksi refleksi-aksi. Inilah ciri khas dari pendidikan sebagai ilmu praksis. Habibie dalam  Darmaningtyas  (2005:257),  bahwa  “komersialisasi  pendidikan  telah
3 Musayyidi Musayyidi, ‘Menyoal Komersialisasi Pendidikan Di Indonesia’, Jurnal Kariman , 8.1
(2020), 125 – 40 <https://doi.org/10.52185/kariman.v8i1.134>.
4 Alifiani Purwaningrum and others, ‘Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Komersialisasi Pendidikan Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam’, 1 (2023), 69– 76.
mengantarkan pendidikan sebagai instrument untuk melahirkan buruh-buruh bagi  sektor  industri,  bukan  sebagai  proses  pencerdasan  dan  pendewasaan masyarakat”.  Adanya  komersialisasi  pendidikan telah  menggambarkan keadaan pendidikan saat ini bahwa pendidikan lebih mengarah kepada praktik pendidikan  layaknya  lembaga  penghasil  mesin  yang  siap  mem-supplay  pasar industri  dan  diukur  secara  ekonomis.  Pendidikan  menjadi  hal  yang  eksklusif dan  jauh  dari  masyarakat  umum  bahkan  hanya  bisa  dinikmati  oleh  kalangan tertentu  (elit  penguasa).  Komersialisasi  pendidikan  menurut  Agus  Wibowo (2008:111)  juga  mengacu  pada  dua  pengertian  yang  berbeda  yaitu  sebagai berikut.
Pertama,  Komersialisasi  hanya  mengacu  pada  lembaga  pendidikan dengan program pendidikan serta perlengkapan yang serba mahal. Selain itu, komersialisasi  pendidikan  juga  mengacu  pada  lembaga-lembaga  pendidikan yang hanya mementingkan penarikan uang pendaftaran dan uang sekolah saja, tetapi mengabaikan kewajiban yang harus diberikan kepada siswa.
Kedua,  Komersialisasi  pendidikan  yang  mengacu  pada  lembaga pendidikan  dengan  program  pembiayaan  sangat  mahal.  Pada  pengertian  ini, pendidikan hanya dapat dinikmati oleh sekelompok masyarakat ekonomi kuat, sehingga  lembaga  tersebut  tidak  dapat  disebut  dengan  istilah  komersialisasi karena  mereka  memang  tidak  memperdagangkan  pendidikan,  tetapi  uang pembayaran  sekolah  sangat  mahal.  Pemungutan  biaya  tinggi  hanya  untuk memfasilitasi  jasa  pendidikan  serta  menyediakan  infrastruktur  pendidikan bermutu, seperti menyediakan fasilitas teknologi informasi, laboratorium dan perpustakaan  yang  baik  serta  memberikan  kepada  para  guru  atau  dosen  gaji menurut  standar.  Sedangkan  untuk  sisa  anggaran  yang  diperoleh,  digunakan untuk  menanamkan  kembali  bentuk  infrastruktur  pendidikan.  Komersialisasi pendidikan jenis ini tidak akan mengancam idealisme pendidikan nasional atau idealisme Pancasila, tetapi dapat menimbulkan diskriminasi dalam pendidikan nasional.
Komersialisasi  pendidikan  yang  mengacu  pada  lembaga-lembaga pendidikan  yang  hanya  mementingkan  uang  pendaftaran  dan  uang  kuliah, tetapi  mengabaikan  kewajiban-kewajiban  pendidikan.  Komersialisasi pendidikan  ini  biasa  dilakukan  oleh  lembaga  atau  sekolah-sekolah  yang menjanjikan  pelayanan  pendidikan,  tetapi  tidak  sepadan  dengan  uang  yang pungut. 5
5 Jurnal Equilibrium and Pendidikan Sosiologi, ‘J Urnal E Quilibrium J Urnal E Quilibrium’, IV.2
(2016), 174 – 83.

## Novi Yuliati, dkk
Memang    di    Indonseia    pendidikan  diperhatikan    dan    diwajibkan dengan  istilah  wajib  belajar.  Hal  ini  sebagai  konsep  wajib belajar di bagi  usia wajib belajar yaitu  wajib  belajar  9  tahun  sudah  termaktub  dalam landasan yuridis  Indonesia.  Bahkan  menurut  PP  No.  7  2008  wajib  belajar  itu  program pendidikan minimal  yang  harus  diikuti  oleh  warga  negara  Indonesia  atas tanggung    jawab  Pemerintah  dan  pemerintah  daerah.  Konsep  wajib  belajar dalam analisa penulis dapat  dilihat  pada  UU  Sisdiknas  No.    20  Tahun  2003 bahwa    ,”Wajib  belajar  adalah    program    pendidikan    minimal    yang    harus diikuti    oleh    Warga    Negara  Indonesia  atas  tanggung  jawab  Pemerintah  dan Pemerintah Daerah”.
Persoalan      sekarang      yaitu      siapa  yang  membiayai  pendidikan, ketika pembiayaan menjadi tanggungjawab individu, tentuini  bisa diskriminasi pendidikan  bahkan  bisa  menjadi  komersialisasi  pendidikan.  Padahal pendidikan menjadi tanggungjawab  bersama, terlebih  bagi  pemimpin  publik yang  miliki  tugas    multi    dimensi.    Tugas    kesejahteraan    umat  tentunya menjadi    tanggung  jawab    yang    harus    diemban    dipundaknya,    termasuk pembiayaan    pendidikan  (Rustiawan,  2015).  Apalagi  saat  merujuk  pada pembukaan  UUD  1945,  pembiayaan  pendidikan  total  harus  menjadi tanggungjawab  pemerintah/negara,  sehingga  warga  negara  Indonesia membayar  pajak  kepada  Negara,  yangdipakai  untuk  pembangunan  agar  bisa membantu  lajunya  pertumbuhan  kesejahteraan.  Pembangunan  tersebut  salah satunya pada sektor pendidikan. 6

## 2. Penyebab Komersialisasi Pendidikan
Mahalnya  biaya  pendidikan  disebabkan  oleh  arus  komersialisasi pendidikan.  Saat  ini  pendidikan  telah  menjadi  komoditas  yang  ditawarkan kepada  siswa  atau  wali  murid  dengan  berbagai  variasi  biaya  pendidikan. Banyak  masyarakat  yang  terbebani  oleh  pungutan  di  berbagai  sekolah.  Hal tersebut  tentu  sangat  memberatkan  orang  tua  karena  jumlah  yang  harus dibayar  tidak  sedikit.  Munculnya  komersialisasi  pendidikan  yang mengakibatkan  berbagai  dampak  diberbagai  lapisan  masyarakat  ini,  pastinya didasari  oleh berbagai  sebab.  Komersialisasi  pendidikan  timbul dari  berbagai faktor  yang  melatarbelakanginya.  Seperti politik,  ekonomi,  budaya,  sosial  dan teknologi. Berikut adalah pemaparan penjelasanya.
6 m fajri syahroni Siregar and Fachrudin Azmi, ‘The Phenomenon of Commercialization of Education in Indonesia’, Jurnal Kajian Pendidikan Islam Dan Keagamaan , 6 (2022), 48 – 68 <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/eduriligia/>.
a. Politik
Komersialisasi  pendidikan  dapat  disebabkan  oleh  kebijakan pendidikan  yang  tidak  seimbang  dan  tidak  transparan.  Kebijakan  yang  tidak seimbang  dapat  memungkinkan  beberapa  lembaga  pendidikan  untuk memperoleh keuntungan lebih besar dari pada yang lain, sehingga mendorong mereka  untuk  beroperasi  secara  komersial.  Kebijakan  yang  tidak  transparan dapat  membuat  masyarakat  tidak  mengetahui  bagaimana  dana  pendidikan digunakan, sehingga dapat memungkinkan pengelolaan yang tidak efektif dan tidak efisien. Kondisi keuangan Masyarakat yang tidak sebanding dengan biaya pedidikan.
Komersialisasi  pendidikan  juga  dapat  disebabkan  oleh  ideologi politik  yang  mendukung  pengelolaan  pendidikan  sebagai  bisnis.  Ideologi  ini dapat  memungkinkan  lembaga  pendidikan  untuk  beroperasi  sebagai perusahaan  yang  berfokus  pada  keuntungan,  sehingga  mendorong  mereka untuk  meningkatkan  biaya  pendidikan  dan  memperdagangkan  pendidikan sebagai produk. 7
Komersialisasi  pendidikan  menjadi  dampak  ideologi  kapitalisme liberalisme  yang  mendorong  globalisasi,  sehingga  juga  berdampak pada  pada terjadinya  kolonialisme,  apalagi  pada  negara  berkembang.  Kapitalisme  yang muncul pada abad ke-17 ini merupakan proyek modernisme dan kolonialisme sehingga  imperialisme.  Meski  kolonialisme  politik-formal  sudah  tidak  ada, tetapi menurut Loomba dalam Colonialism/ Postcolonialism neo-imperialisme/ neo-kolonialisme berlangsung  dan  terjadi  dil  negara-negara  maju  melalui kontrol  dan  ekspansi  ekonomi  global.  Dalam  Cesaire,  seorang  aktivis poskolonialisme  Afrika,  mengatakan  bahwa  kapitalisme  sebagai  selain mengeksploitasi  manusia,  membendakan  manusia  terjajah  sekaligus penjajahnya. Pendidikan  di  Indonesia  pada  dasarnya  sudah  diatur  oleh Pancasila  dan  UUD  1945.  Yaitu  bahwa  setiap  warga  negara  mendapat kebebasan  dan  hak  yang  sama  dalam  mendapat  pendidikan  dan  dalam Pembukaan  UUD  1945  pada  alinea  ke-4,  hal  ini  pun  tercermin  ada  kalimat mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Oleh  sebab  sudah  seharusnya  pemerintah dalam menetapkan setiap kebijakan pendidikan merujuk pada ideologi negara. Akan tetapi dalam kenyataannya melalui pemerintah mengeluarkan PP. No. 61 Tahun  1999  tentang  Penetapan  Perguruan  Tinggi  sebagai  Badan  Hukum, pemerintah  telah  memberikan  otonomi  pada  perguruan  tinggi  dalam
7 Nurtanio Agus Purwanto, "Pengaruh Politik Dalam Bidang Pendidikan", Jurnal Manajemen Pendidikan , No. 2, Oktober 2008, hal.16

## Novi Yuliati, dkk
mengelola  pendidikan  lembaganya  termasuk  pencarian  dana  bagi  biaya operasionalnya.
Hal  tersebut  menjadikan  kewenangan  negara  tidak  bisa  mengatur lebih  detail  persoalan  pungutan  biaya    yang  harus  dipenuhi  oleh  siswa.  Di samping  itu  instansi  pendidikan  juga  menjadi  leluasa  dalam  menentukan kebijakan  berkaitan  dengan  biaya  yang  harus  dikeluarkan  siswa  ketika  awal masuk sekolah maupun di dalam proses pembelajaranya. 8
b. Ekonomi
Membicarakan aspek ekonomi yang berkaitan dengan komersialisasi pendidikan  pastinya  membicarakan  terkait  dengan  masalah  biaya.  Biaya pendidikan  nasional  seharusnya  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah,  akan tetapi dengan keluarnya UU No. 20 Tahun 2003 pada bab XIV pasal 50 ayat 6 dinyatakan  bahwa  perguruan  tinggi  menentukan  kebijakan  dan  memiliki otonomi  dalam  mengelola  pendidikan  lembaganya.  Hal  ini  menunjukkan ketidak  mampuan  pemerintah  membiayai  pendidikan  nasional,  khususnya pendidikan tinggi yang dulu mendapat subsidi dari pemerintah sebanyak 75% dan 25% lagi berasal dari biaya masyarakat termasuk dana SPP.
Namun subsidi 75% dicabut dan kemudian pemerintah memberikan status BHMN (Badan Hukum Milik Negara) kepada beberapa perguruan tinggi negeri  agar  mengelola  keuangannya  masing-masing.  Berbagai  program pendidikan ditawarkan oleh pengelola perguruan tinggi untuk memaksimalkan potensi  intuisinya  dalam  mencari  sumber  pendanaan.  Beberapa  perguruan tinggi  ternama  membuka  jalur  khusus  dalam  penerimaan  mahasiswa  baru dengan tarif mulai dari Rp. 15 juta sampai dengan Rp. 150 juta.
Hal  ini  terjadi  akibat  dari  lepasnya  tanggung  jawab  pemerintah dalam  membiayai  pendidikan  sehingga  berdampak  pada  komersialisasi pendidikan  di  perguruan  tinggi  negeri  (berstatus  BHMN),  yang  tentu  saja menguntungkan.  Alasan  untuk  menciptakan  pendidikan  yang  bermutu  perlu biaya besar dan mahal bagi kalangan masyarakat yang kehidupan ekonominya lemah, maka status BHMN akan menjadi momok yang menakutkan.
Selain  itu  faktor  alokasi  anggaran  negara  untuk  pendidikan  yang masih  terbatas  juga  menjadi  faktor  ditetapkanya  kebijakan  tersebut.  Alokasi anggaran yang hanya terbatas pada tingkat pendidikan dasar saja. Sedangkan pada  tingkatan  diatasnya  seperti  sekolah  menenagh  pertama  dan  atas  dan
8 Zainuddin, M.Rozali, "Komersialisasi Pendidikan Di Indonesia", Jurnal Al-Kaffah , Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2022. hal. 234
bahkan lembaga pendidikan non formal, masih lebih diserahkan kepada orang tua/wali.  Pada  Perguruan  Tinggi  yang  juga  membutuhkan  pembiayaan pendidikan justru tidak memiliki hak otonomi. 9
c. Budaya
Budaya  tidak  secara  langsung  menjadi  penyebab  komersialisasi pendidikan.  Namun,  budaya  dapat  mempengaruhi  dan  memperkuat  faktor- faktor  lain  yang  memungkinkan  komersialisasi  pendidikan.  Misalnya,  budaya kapitalis  yang  menganggap  pendidikan  sebagai  investasi  yang  harus menghasilkan  keuntungan  dapat  memperkuat  ideologi  liberalisme  yang mendukung  pengelolaan  pendidikan  sebagai  bisnis.  Dalam  sintesis,  budaya dapat  mempengaruhi  perilaku  dan  keputusan  yang  diambil  oleh  pengelola pendidikan, tetapi tidak sebagai penyebab utama komersialisasi pendidikan.
Budaya  kapitalis  yang  menganggap  pendidikan  sebagai  investasi yang harus menghasilkan keuntungan dapat memperkuat ideologi liberalisme yang  mendukung  pengelolaan  pendidikan  sebagai  bisnis.  Kemudian  budaya materialis  yang  mulai  menguasai  masyarakat  dapat  mempengaruhi  cara berpikir  dan  perilaku  masyarakat,  sehingga  mempengaruhi  bagaimana pendidikan  diterapkan  dan  diinternalisasi  oleh  siswa.  Budaya  yang  berfokus pada  keberhasilan  yang  diukur  secara  materialistik  dapat  mempengaruhi bagaimana  pendidikan  diterapkan  dan  diinternalisasi  oleh  siswa,  serta bagaimana  pendidikan  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  berdiri  sendiri  tanpa kaitannya dengan aspek sosial yang melingkupinya.
Jika  dilihat  dari  budaya  bangsa  Indonesia,  masyarakat  yang  ada  di dalamnya  masih  banyak  yang  mengagungkan  gelar  akademis  dan  sebagai contoh dihampir setiap dinding rumah yang keluarganya berpendidikan selalu terpajang foto wisuda anggota keluarga lulusan dari universitas manapun. Hal ini  menunjukkan  bahwa  bangsa  kita  masih  menganut  budaya  yang  degree minded. Budaya berburu gelar ini berkembang pada lembaga pemerintah yang mengangkat atau mempromosikan pegawai yang memiliki gelar sarjana tanpa terlebih dahulu diteliti dan dites kemampuan akademik mereka. 10
d. Sosial
9 M. Fajri Syahroni Siregar, Fachrudin Azmi, "The Phenomenon Of Commercialization Of Education In Indonesia", Jurnal Kajian Pendidikan Islam dan Keagamaan , Vol. 6, No. 1, Januari- Maret 2022, hal. 59
10 Alfiani Purwaningrum, Muhammad Rifa'i Subhi, " Faktor Penyebab Komersialisasi Pendidikan", Muaddib: Jurnal Pendidikan Islam, vol. 1, No. 02, November 2023, Hal 92.

## Novi Yuliati, dkk
lingkungan sosial memiliki hubungan yang sangat berkaitan dengan lingkungan pendidikan, dan interaksi diantara masyarakat dengan lingkungan dapat  mempengaruhi  bagaimana  pendidikan  diterapkan  dan  terealisasi. perubahan  sosial  dapat  mempengaruhi  pendidikan  dengan  cara  mengubah cara  berpikir  dan  perilaku  masyarakat,  sehingga  mempengaruhi  bagaimana pendidikan diterapkan dan diinternalisasi oleh siswa. Namun, pengaruh sosial terhadap  pendidikan  tidak  selalu  positif  dan  dapat  memiliki  dampak  negatif jika tidak dikelola dengan baik.
Pendidikan  sangat  menentukan  perubahan  strata  sosial  seseorang, yaitu  semakin  tinggi  pendidikan  seseorang,  akan  semakin  meningkat  pula strata sosialnya, begitu juga sebaliknya. Sesuai dengan pendapat Kartono, yang menyatakan:  tingginya  tingkat  pendidikan  dan  tingginya  taraf  kebudayaan rakyat  akan  menjadi  barometer  bagi  pertumbuhan  bangsa  dan  negara  yang bersangkutan.18  Akan  tetapi  bagaimana  orang  dapat  mencapai  pendidikan tinggi apabila biaya pendidikan tersebut mahal dan hanya dapat dinikmati oleh masyarakat  golongan  ekonomi  mapan  saja.  Lantas  bagaimana  dengan masyarakat golongan ekonomi lemah. 11
e. Teknologi
Peran  teknologi  dalam  pendidikan  sangatlah  banyak.  Salah  satu peranya  ialah  mengakses  informasi  dengan  cepat  dan  mudah.  Teknologi memungkinkan  siswa  untuk  mengakses  informasi  yang  lebih  luas  dan  lebih cepat melalui internet dan perangkat teknologi seperti laptop, handphone, dan gadget  lainnya.  Hal  ini  memudahkan  siswa  untuk  mencari  informasi  yang dibutuhkan dan memperluas kesempatan belajar. Akan tetapi Tapi, tak jarang lembaga  pendidikan  menjadikannya  sebagai  tameng  untuk  melakukan komersialisasi pendidikan.
Lembaga  pendidikan  sering  menggunakan  teknologi  sebagai  alasan untuk meningkatkan biaya pendidikan, seperti biaya SPP yang semakin mahal. Hal  ini  dapat  mempengaruhi  akses  pendidikan  bagi  siswa  dari  latar belakang ekonomi  yang  lebih  rendah,  karena  mereka  tidak  dapat  menanggung  biaya yang diperlukan untuk mengikuti perkembangan teknologi dalam pendidikan. Dalam  beberapa  kasus,  komersialisasi  pendidikan  yang  terkait  dengan teknologi dapat berupa penggunaan fasilitas yang mahal, seperti komputer dan perangkat  lainnya,  yang  tidak  semua  siswa  dapat  mengaksesnya.  Dengan demikian,  komersialisasi  pendidikan  dalam  aspek  teknologi  dapat
11 Zainuddin, M.Rozali, "Komersialisasi Pendidikan Di Indonesia", Jurnal Al-Kaffah , Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2022, hal. 236
mempengaruhi  kesetaraan  akses  pendidikan  dan  meningkatkan  kesenjangan sosial di Indonesia. 12

## 3. Dampak Komersialisasi pendidikan
Terdapat  dua  konsep  dalam  komersialisasi  pendidikan.  Pertama, komersialisasi  pendidikan  yang  menekankan  pada  program  dan  peralatan pendidikan  yang  mahal.  Kedua,  komersialisasi  pendidikan  yang  hanya memprioritaskan  biaya  pendaftaran  dan  biaya  gedung,  tanpa  memerhatikan tanggung jawab pendidikan yang seharusnya dilakukan. Pemahaman pertama akan  mengakibatkan  diskriminasi  dalam  pendidikan,  sedangkan  pengertian yang  kedua,  lembaga  pendidikan  menjanjikan  pelayanan  namun  di  bawah standar  keuangan  yang  dibayarkan  dengan  pengambilan  laba.  Namun  dalam hal ini, pengertian komersialisasi yang pertama yang digunakan.
Adapun indikator dari komersialisasi pendidikan, yaitu:
a. Penyelenggaraan pendidikan dijadikan komoditas yang diperjual-belikan,
b. penyelenggaraan pendidikan memerlukan biaya yang mahal,
c. penyelenggaraan  pendidikan  tidak  memberikan  kesempatan  pada  peserta didik dari kalangan masyarakat kurang mampu,
d. penyelenggaraan  pendidikan  tidak  memberikan  subsidi  silang  atau dispensasi  uang  sekolah  bagi  peserta  didik  yang  kurang  mampu  secara ekonomi, dan
e. penyelenggaraan  pendidikan  lebih  berorientasi  mencari  keuntungan. Indikator-indikator  tersebut  memunculkan  pemikiran  bahwa  pendidikan memang  menjadi  tempat  yang  rentan  bagi  terjadinya  praktik-praktik komersial.
Dalam  perspektif  kapitalisme,  pendidikan  dianggap  sebagai  bagian dari  industri  karena  sekolah  berperan  sebagai  penyedia  tenaga  kerja  atau buruh  bagi  industri.  Terdapat  tiga  dampak  kapitalisme  terhadap  pendidikan, yaitu:
a. Adanya  hubungan  antara  kapitalisme  dan  pendidikan  menyebabkan praktikpraktik sekolah cenderung dikendalikan oleh kaum elit ekonomi,
b. hubungan  antara  kapitalisme  dan  ilmu  pengetahuan  membuat  tujuan  ilmu pengetahuan terbatas pada pencarian keuntungan semata, dan
c. perpaduan  antara  kapitalisme  dengan  pendidikan  dan  ilmu  pengetahuan menciptakan  dasar  bagi  ilmu  pendidikan  yang  menekankan  nilai-nilai
12 M. Fajri Syahroni Siregar, Fachrudin Azmi, "The Phenomenon Of Commercialization Of Education In Indonesia", Jurnal Kajian Pendidikan Islam dan Keagamaan , Vol. 6, No. 1, Januari-Maret 2022, hal. 64

## Novi Yuliati, dkk
materialisme  sambil  mengabaikan  nilai-nilai  kemanusiaan,  keadilan,  dan martabat  manusia.  Akibatnya,  peserta  didik  dalam  konteks  pendidikan kehilangan  kepekaan  terhadap  hal-hal  kemanusiaan  dan  digantikan  oleh orientasi materialistik dalam kehidupan. 13
Komersialisasi  pendididikan  di  Indonesia  memberikan  dampak  bagi masyarakat, ada beberapa masalah yang timbul diantaranya:
a. Rakyat  kalangan  bawah  tak  mampu  untuk  merealisasikan  keinginannya dikarenakan biaya pendidikan yang mahal.
b. Memperkaya pihak-pihak tertentu.
c. Biaya yang dibayar tidak sesuai sarana-prasarana yang diterima.
d. Biaya yang dibayar tidak sesuai kualitas lulusan suatu lembaga pendidikan formal-informal.
e. Menimbulkan kesenjangan sosial kelompok kaya dan miskin.
f. Komersialisasi Pendidikan tanpa adanya alternatif lain menyebabkan orang berlomba  memperoleh  pendidikan  di  Universitas  atau  Sekolah  yang terkenal,  baik  di  dalam  negeri  maupun  di  luar  negeri.  akhirnya  kelompok kaya  mencari  jalan  pintas  dapat  gelar  S2  dan  S3  dari  Universitas  atau Sekolah bergengsi yang tentunya harus kucurkan dana yang besar. 14

## Kesimpulan
Pengertian      komersialisasi      pendidikan      dalam      kamus      besar      bahasa Indonesia (KBBI), komersialisasi diartikan sebagai perbuatan menjadikan   sesuatu sebagai      barang      dagangan.  Sedangkan  menurut  pendapat  Giroux  (2008:115), “adanya  komersialisasi    pendidikan    telah  mengubah  institusi  pendidikan  yang berbasis  efisiensi  ekonomis  menjadi  perusahaan  penyedia  elite  masyarakat  dan kuli  kerja”. Adanya  komersialisasi  pendidikan  telah  menggambarkan  keadaan pendidikan saat ini bahwa pendidikan lebih mengarah kepada praktik pendidikan layaknya  lembaga  penghasil  mesin  yang  siap  mem-supplay  pasar  industri  dan diukur  secara  ekonomis.  Pendidikan  menjadi  hal  yang  eksklusif  dan  jauh  dari masyarakat  umum  bahkan  hanya  bisa  dinikmati  oleh  kalangan  tertentu  (elit penguasa).
Komersialisasi pendidikan timbul dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya.  Seperti  politik,  ekonomi,  budaya,  sosial  dan  teknologi. Lembaga  pendidikan  sering  menggunakan  teknologi  sebagai  alasan  untuk
13 Mahfida Ustdzatul Ummah, ‘Problem Komersialisasi Dalam Pendidikan Islam’, Journal of Islamic and Occidental Studies, 1.1 (2023), 92 – 112 <https://doi.org/10.21111/jios.v1i1.7> . hal.101-102.
14 M Fajri Syahroni Siregar and Fachrudin Azmi, ‘The Phenomenon of Commercialization of Education in Indonesia’, 6 (2022), 48 – 68. hal.64-65.
meningkatkan biaya pendidikan, seperti biaya SPP yang semakin mahal. Terdapat dua konsep dalam komersialisasi pendidikan. Pertama, komersialisasi pendidikan yang  menekankan  pada  program  dan  peralatan  pendidikan  yang  mahal.  Kedua, komersialisasi  pendidikan  yang  hanya  memprioritaskan  biaya  pendaftaran  dan biaya  gedung,  tanpa  memerhatikan  tanggung  jawab  pendidikan  yang  seharusnya dilakukan. Dalam perspektif kapitalisme, pendidikan dianggap sebagai bagian dari industri  karena  sekolah berperan  sebagai  penyedia  tenaga  kerja  atau  buruh  bagi industri.

## Novi Yuliati, dkk

## DAFTAR PUSTAKA
Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhram, Rusdy A Sirodj, and Muhammad Win Afgani, ‘Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif’, Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer , 3.01 (2022), 1 – 9 <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
Astri, Herlina, ‘Dampak Sosial Komersialisasi Pendidikan Tingi Di Indonesia’, Jurnal Sosiologi , 16.3 (2011), 599 – 626
Arifin,  Siful.  " Revitalisasi  Pendidikan  Islam  Sebagai  Pendidikan  Berbasis Masyarakat ." Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman 4.1 (2016): 19-42.
Equilibrium,  Jurnal,  and  Pendidikan  Sosiologi,  ‘J  Urnal  E  Quilibrium  J  Urnal  E Quilibrium’, IV.2 (2016), 174– 83
Musayyidi,  Musayyidi,  ‘Menyoal  Komersialisasi  Pendidikan  Di  Indonesia’, Jurnal Kariman , 8.1 (2020), 125 – 40 <https://doi.org/10.52185/kariman.v8i1.134>
Purwaningrum, Alifiani, Moh Sugeng Sholehuddin, Muhammad Hufron, and Email Penulis,  ‘Gudang  Jurnal  Multidisiplin  Ilmu  Komersialisasi  Pendidikan  Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam’, 1 (2023), 69– 76
Purwanto  Nurtanio  Agus,  "Pengaruh  Politik  Dalam  Bidang  Pendidikan",  Jurnal Manajemen Pendidikan , No. 2, Oktober 2008,
Siregar,  m  fajri  syahroni,  and  Fachrudin  Azmi,  ‘The  Phenomenon  of Commercialization of Education in Indonesia’, Jurnal Kajian Pendidikan Islam
Dan Keagamaan , 6 (2022), 48 – 68 <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/eduriligia/>
Ustdzatul  Ummah  Mahfida,  ‘Problem  Komersialisasi  Dalam  Pendidikan  Islam’, Journal  of  Islamic  and  Occidental  Studies,  1.1  (2023),  92 – 112 <https://doi.org/10.21111/jios.v1i1.7> 101-102.
Zainuddin,  M.Rozali,  "Komersialisasi  Pendidikan  Di  Indonesia",  Jurnal  Al-Kaffah  , Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2022, 236