Syntax Idea : P–ISSN: 2684-6853  E-ISSN : 2684-883X Vol. 1, No. 6 Oktober 2019

## ANALISIS  INSTRUMEN  PARAMETER  PARTNERSHIP  PDAM  TIRTA

## SATRIA PADA PROGRAM SALURAN RAKYAT MASYARAKAT BERPENGHASILAN
Titi Rahmawati, Paulus Israwan Setyoko dan Muslih Faozanudin
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes,  Indonesia  dan  Program  Pascasarjana  Ilmu  Administrasi,  Fakultas  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia Email: titirahmawati1711@yahoo.co.id, israwan_map@yahoo.com dan muslihfz@gmail.com

## Abstrak
Strategi  pembangunan  infrastruktur  publik  menempatkan  pemerintah  sebagai pengelola  aset  publik  sehingga  pemerintah  diharapkan  dapat  mendistribusikan resiko  secara  benar.  Bentuk  distribusi  resiko  salah  satunya  adalah  hubungan partnership  antara  Pemerintah  dan  NGOs  pada  Program  Saluran  Rumah Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  yang  dilaksanakan  oleh  PDAM  Tirta  Satria atas  bantuan  Dana  Hibah  AUS  AID.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis biaya  relatif,  manfaat  dan  resiko  sebagai  instrumen  parameter  partnership.  Hasil penelitian  pada  tiga  level  analisis  menunjukan  bahwa  biaya  relatif  pada  level strategi  memiliki  rasio  diatas  minimum  nilai  CBR  (Cost  Benefit  Ratio);  level taktikal  memperoleh  nilai  PSC  (Public  Sector  Comparator)  lebih  besar dibandingkan  dengan  PPP bid ;  level  operasional  mengacu  pada  model  binsis conventional  business  partnerships,  model  kontrak  interference,  jenis  perjanjian pembagian  resiko  cooperative  renegotiation.  Manfaat  pada  sektor  publik  dan partner  sektor  publik  yang  positif,  dan  resiko  yang  dapat  diatasi  sesuai  dengan kesapakatan pada hubungan partnership.
Kata Kunci : Biaya Relatif; manfaat; ketidakbermanfaatan; resiko; program SR-MBR; parameter partnership

## Pendahuluan
Dalam  menghadapi  persaingan  yang  semakin  ketat  dalam  dunia  bisnis mengharuskan pihak manajemen perusahaan untuk membuat strategi-strategi yang lebih baik  dari  perusahaan  lain  Untuk  menjaga  kesinambungan  hidup  perusahaan  dalam menghadapi  persaingan  yang  ketat  tersebut,  diperlukan  penanganan  dan  pengelolaan yang baik dan teratur (Pasca, 2019) .
Partnership antara  sektor  publik  dan  partner  sektor  publik  merupakan  usaha dalam  meningkatkan  efektifitas  dan  efisiensi  serta  menghasilkan  sebuah  kepercayaan (Brinkerhoff,  2002),  akuntabilitas  dan  kerjasama  dalam  perjanjian  yang  dibangun dengan  kekuatan  berbagi  sama  rata  kepada  seluruh  partner  sehingga  dengan
memanfaatkan otoritas sektor publik dalam pengelolaan sumber daya (Cadbury, 1993). Kecenderungan  kebijakan partnership disisi  lain  menimbulkan  sebuah  pertanyaan, apakah  strategi partnership dapat  menghasilkan  pengetahuan  dan  mengumpulkan informasi  secara  bersamaan  sehingga  memberikan  keuntungan  bagi  sektor  publik  dan partnernya (Brinkerhoff, 2002).
Efektifitas pelaksanaan program partnership tidak dapat diukur dengan kesetaraan kemampuan  yang dimiliki  masing-masing aktor  (Blagescu & Young, 2005) melainkan fokus pada stakeholder sebagai karakteristik keberhasilan partnership yang dinilai dari status  kepemilikan,  kekuatan  dan  komitmen  sebagai  partner  organisasional.  Namun salah  satu  faktor  ketidakefektifan partnership yang  harus  diperhatikan  adalah  Partner yang  tidak  dapat  mendistribusikan  nilai  dan  kepentingan  bersama.  Kondisi  tersebut cenderung  mempersulit  pencapaian  tujuan  sebuah  kesepakatan  dalam  perjanjian partnership .
Program  SR-MBR merupakan bagian dari program partnership hibah air minum yang  diberikan  melalui  Pemerintah  Pusat  dengan  dana  hibah  AUSAID  kepada Pemerintah Daerah. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dimaksud diukur dari  kemampuan  kepemilikan  daya  listrik  yang  diklasifikasikan  50%  terdiri  dari masyarakat  dengan  daya  listrik  ≤  1300  VA  dan  50%  lainnya  ≤  900  VA. Partnership yang  dibangun  sektor  publik  dan  NGOs  lebih  lanjut  dapat  dijelaskan  dalam  konsep Collaboration Motivation Action (CMA) (Austin, 2007) yang bergerak dengan motivasi pendanaan  dan  tipe  hubungan transactional  stage (Austin,  2007) serta  tipe  kelompok visi  .Konsep  kolaborasi  antara  publik  dan  NGOs  dianggap  sebagai  motivasi  dalam hubungan partnership (Glasbergen,  2007) yang  mengembangkan  kemampuan  partner (Patricia, 2009) dan mempengaruhi kondisi satu sama lain.
Partnership melibatkan pembangunan dan pendistribusian sebagai sebuah strategi atau  susunan  operasional  proyek,  meski  tidak  semua  aktor  terlibat  dalam  prosesnya (Osborne,  2000)  sehingga  diperlukan  analisis  dan  perencanaan  yang  cepat  serta keputusan  dengan  estimasi  biaya  yang  tepat  (Yascombe,  2007)  meliputi  level  strategi, taktikal  dan  operasional  (Cruz  &  Marques,  2013)  dampak  positif  yang  diukur  tidak hanya  memperdebatkan  sisi  finansial  yang  dapat  diterima  kedua  belah  pihak (YASCOMBE,  2007)  dan  usaha  dalam  mengatasi  berbagai  resiko  dengan menyerahkannya  kepada  pihak  yang  dapat  mengendalikannya  dengan  efektif
(Yascombe,  2007).  Oleh  sebab  itu,  pada  dasarnya  kombinasi  analisis  biaya  relatif, manfaat  dan  resiko  merupakan  dimensi  parameter  partnership  sistem  yang  dapat menjaga  stabilisasi  dan  memprediksi  hubungan  partnership  serta  memudahkan penentuan prioritas pembangunan infrastruktur publik.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  kualitatif  deskriptif  yang  digunakan  menjelaskan  dan mendeskripsikan Parameter Partnership (PP) dalam menganalisis hubungan partnership melalui dimensi biaya relatif, manfaat dan resiko. Teknik pemilihan informan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling . Sasaran penelitian adalah kepala Bagian Perencanaan teknik dan staf Bagian Penelitian dan  Pengembangan  Teknik  PDAM  Tirta  Satria, Central  Project  Management  Unit (CPMU), Provincial  Project  Management  Unit (PPMU), Project  Implementation  Unit (PIU) dan konsultan PT Mitra Duta Consultan. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara  yaitu wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis Interaktif Miles, Huberman & Saldana (2014) (Sugiyono, 2008).  Penelitian  ini  fokus  pada  analisis  parameter partnership sistem  yang  diadopsi dari pendekatan partnership Yascombe; Cruz dan Marques; dan USAID yang meliputi beberapa dimensi dengan sub dimensi tertentu seperti pada tabel 1.

## Tabel 1 Matriks Fokus Kajian Penelitian
Dimensi Sub- Dimensi Penelitian Indikator
Biaya Relatif a. Strategi b. Taktik c. Operasional
a) Rasio biaya dan manfaat
a) Siklus biaya operasional
a) Model bisnis
b) Model kontrak c) Perjanjian pembagian resiko
Manfaat a. Sektor Publik b. Sektor Privat
a) Transparansi dan akuntabilitas b) Kemampuan dalam pengadaan
c) Manajemen kontrol
d) Contestability (persaingan)
a) Efektivitas program Partnership for
Growth (PFG) b) Memobilisasi modal sektor privat sebagai Development Credit Authority
(DCA)
Ketidakmanfaatan Resiko Kompleksitas dan hambatan evaluasi Manajemen proyek a) Kompleksitas kontrak keuangan b) Kompleksitas proyek jangka panjang
c) Kompleksitas perpanjangan proyek
d) Spesifik aset
a) Resiko politik
b) Resiko lokasi c) Resiko konstruksi d) Resiko penyelesaian kontrak e) Resiko operasional
Sumber : (Cruz dan Marques,2013: 14-15; Teicher, et al,2013: 19-20;Yascombe, 2007: 22-275; USAID, 2015: ii)

## Hasil dan Pembahasan
Deskripsi hasil penelitian mengungkapkan bahwa dimensi  parameter partnership yang terbagi menjadi tiga sub bagian pembahasan yaitu biaya relatif  yang menjelaskan tiga  sudut  pandang  analisis  keuangan  pada  level  strategi,  level  taktikal,  dan  level operasional.  Dimensi  pembahasan  berikutnya  ialah  manfaat  yang  akan  menjelaskan transparansi  dan  akuntabilitas  sektor  publik;  kapasitas  pengadaan;  manajemen  kontrol; contestability (persaingan)  dan  sektor  NGOs  yang  secara  singkat  menjelaskan efektivitas program Partnership for Growth (PFG); memobilisasi modal privat sebagai Development  Credit  Authority (DCA).  Dimensi  terakhir  akan  menjelaskan  resiko manajemen  proyek  yang  secara  rinci  meliputi  resiko  politik;  resiko  lokasi;  resiko konstruksi; resiko penyelesaian kontrak; resiko operasional.

## 1. Biaya relatif
Dimensi  biaya  relatif  merupakan  model  keuangan  yang  menghitung akumulasi  berbagai  jenis  pembiayaan  didalam  sebuah  proyek,  dan  digunakan sebagai  metode  dalam  menumbuhkan  kredit  pembiayaan  jangka  panjang  pada sebuah proyek (Yascombe, 2007). Analisis level strategi merupakan analisis tahap pertama  yang akan menjawab pertanyaan tentang apakah proyek harus dijalankan. Prinsip perhitungan CBR adalah
1) jika  nilai  CBR  lebih  rendah  dari  1.0,  hal  tersebut  berarti  jumlah  biaya melampaui  jumlah  manfaat  sehingga  proyek  sebaiknya  tidak  dilakukan dengan kerangka kerjasama;
2) jika nilai CBR lebih besar dari 1.0, proyek dapat berjalan karena hal tersebut merepresentasikan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat;
3) jika  nilai  CBR  sama  dengan  1.0,  Skenario  yang  terbentuk  adalah  jumlah biaya yang sama besar dengan jumlah manfaat.
Analisis  akumulasi  biaya  yang  dihitung  pada  level  strategi  dengan  rumus CBA menghasilkan CBR dengan jumlah 1.45, maka jumlah tersebut sesuai dengan prinsip  penghitungan  CBR  lebih  dari  1.0  yang  merepresentasikan  pertumbuhan kesejahteraan  masyarakat  dan  menjelaskan  bahwa  proyek  SR-MBR  PDAM  Tirta Satria dapat segera dijalankan.
a. Analisis level Taktikal merupakanperhitungan Public Sector Comparator (PSC) sebagai  alat  ukur  kuantitatif  yang  dapat  digunakan  (Cruz  &  Marques,  2013), PSC merupakan teorisasi yang mengakumulasikan total biaya bagi sektor publik untuk  membangun  dan  mengoperasionalisasikan  infrastruktur  atau  layanan. Perhitungan  nilai  PSC  memiliki  fungsi forecast jangka  panjang  (Cruz  & Marques,  2013)  sekaligus  mencari  nilai partnership yang  dibangun  bersama partner. Hasil perhitungan PSC menunjukan bahwa nilai partnership (PPP bid ) < PSC  dan  sebaliknya  yang  mana  nilai  PSC  >  nilai Partnership (PPP bid )  yaitu (11.842..818.000,-  >  11.516.000.000,-).  Kondisi  tersebut  mengindikasikan bahwa  program  SR-MBR  pada  dasarnya  dapat  direalisasikan  dengan  sistem pengadaan berbentuk partnership .
b. Analisis  Level  Operasional  merupakan  kombinasi  informasi  hasil  perhitungan PSC  dan  CBA  yang  digunakan  sebagai  pertimbangan  dalam  memilih  model bisnis,  model  kontrak,  dan  perjanjian  pembagian  resiko  (Cruz  &  Marques, 2013). Model bisnis yang memiliki karakteristik yang sesuai dalam pelaksanaan program  SR-MBR  yang  dimaksud  adalah Conventional  Business  Partnerships (CBPs). Karakteristik dan definisi beberapa klasifikasi kontrak manajemen yang dapat mendeskripsikan  program SR-MBR adalah model interference yang mana sektor  publik  dipercaya  sebagai  pelaksanaan  teknis.  Kesesuaian  karakteristik renegoisasi  pada  prpgram  SR-MBR  dapat  dijelaskan  mealalui  model cooperative renegoitation yang fokus pada skema pembagian resiko pendapatan seperti konsekuensi perjanjian penggantian dana hibah.
2. Manfaat
Dimensi  manfaat  merupakan  pendekatan  inovasi  ( innovatory  approaches) yang  digunakan  sebagai  kerangka  dan  metode  dalam  mendistribusikan  pelayanan
sektor  publik  dan  diterima  oleh  partner  sektor  publik  sebagai  sebuah  capaian pelaksanaan program bersama seperti:
a. Sektor publik, manfaat disisi publik pada program SR-MBR PDAM Tirta Satria antara  lain  (Yascombe,  2007)  munculnya  transparansi  dan  akuntabilitas  sektor publik,  2)  meningkatkan  kemampuan  dalam  pengadaan  sektor  publik,  3) memperbaiki manajemen kontrol, 4) munculnya costestability (persaingan).
b. Sektor NGOs,Wujud partnership for growth pada bantuan dana hibah AUS AID program  SR-MBR  PDAM  Tirta  Satria  merupakan  salah  satu  fokus  investasi dibidang  infrastruktur  yang  mendorong  tumbuhnya  pengetahuan  bisnis  pada sektor  publik  yang  fokus  pada  percepatan  pengentasan  kemiskinan, Memobilisasi  Modal  Privat  sebagai Development  Credit  Authority (DCA) berarti  membangun  hubungan  kerjasama  yang  baik  dengan  sektor  privat  dalsm mensukseskan program-program sektor publik.

## 3. Ketidakbermanfaatan
Penerapan partnership seringkali menemui hambatan diantaranya : keuangan publik  dan  privat,  akuntansi  partnership  oleh  pemerintah,  biaya  transaksi, kompleksitas,  dan  hambatan  pelaksanaan  dalam  mengevaluasi  VFM  dan  resiko (Teicher,  Neesham,  &  Profiroiu,  2013).  Proyek  pratnership  antara  sektor  NGO’s dan  BUMD  PDAM  Tirta  Satria  merupakan  kontrak  yang  memerlukan  penjelasan yang  sangat  detail.  Beberapa  hal  yang  menjadi  pokok  bahasan  dalam  hambatan pelaksanaan  dan  kompleksitas  diantaranya:  1)  kompleksitas  keuangan  dalam kontrak  dimasa  yang  akan  datang  dapat  mengurangi  trasnparansi  sehingga pemerintah  harus  menambah  biaya  sebagai  upaya  penguatan  pengawasan;  2) kompleksitas  proyek  jangka  panjang  biasanya  meiliki  dampak  yang  buruk  pada efektivitas  kompetisi  (kondisi  tersebut  terjadi  jika  mitra  melakukan  penawaran namun  pemerintah  tidak  sanggup  mengatasi  perubahan  kebutuhan  dimasa  yang akan  datang);  3)  kompleksitas  dan  proyek  yang  semakin  panjang  memberikan kemungkinan  berhentinya  langkah  pemerintah  jika  terjadi  kesalahan;  4)  aset tertentu  (gedung  rumah  sakit,  sistem  tekhnologi  dan  informasi)  yang  saling ketergantungan dan berkompetisi satu sama lain (Pulle, 2002).
4. Resiko
Transfer  resiko  merupakan  faktor  penting  dalam  otoritas  publik  terutama sebagai  alat  menghitung  Vfm  ( Value  for  Money )  dalam  proses  pengadaan.
Klasifikasi analisis resiko pada program SR-MBR PDAM Tirta Satria terdiri dari:
a. Resiko  politik:  resiko  politik  pada  program  SR-MBR  dititik  beratkan  pada otoritas sektor publik dalam mengimplementasikan kebijakan publik.
b. Resiko  lokasi:  menunjukan  kesiapan  sektor  publik  dalam  merealisasikan program  hubungan partnership yang  dibiayai  oleh  AUS  AID  seperti  proses pembiayaan akuisisi lahan yang berjalan; kondisi  daerah  yang cukup memadai; perizinan  (pembangunan  konstruksi)  yang  telah  direalisasikan;  perizinan lingkungan  dan  resikonya  yang  telah  diperhitungkan;  akses  jangkauan  lokasi yang  disesuaikan  dengan  kemampuan  aliran  iar;  ketersediaan  debit  air  yang memadai;  penghubung  antar  daerah  yang  senantiasa  diperbaiki;  tidak  adanya reaksi  kelompok  penolakan;  tidak  adanya  masalah  pembagian  hasil  lebih  tanah pada program SR-MBR.
c. Resiko konstruksi: kemungkinan terjadi kekurangan dalam penyelesaian kontrak (kerugian)  dapat  diantisipasi  melalui  proses  pengecekan  dan  kelayakan  teknis khususnya  kondisi  perpipaan  dilapangan;  kemungkinan  munculnya  biaya tambahan  merupakan  kondisi emergency yang  tidak  dapat  diprediksi  namun memerlukan  proses  penanganan  yang  cepat  seperti  bencana  alam;  dan bertambahnya  pembiayaan  dana  dari  investor  tidak  akan  terjadi  tanpa  landasan peraturan yang tidak pernah disepakati dalam program dan hibah AUS AID pada program SR-MBR.
d. Resiko konstruksi: kemungkinan terjadi kekurangan dalam penyelesaian kontrak (kerugian)  dapat  diantisipasi  melalui  proses  pengecekan  dan  kelayakan  teknis khususnya  kondisi  perpipaan  dilapangan;  kemungkinan  munculnya  biaya tambahan  merupakan  kondisi emergency yang  tidak  dapat  diprediksi  namun memerlukan  proses  penanganan  yang  cepat  seperti  bencana  alam;  dan bertambahnya  pembiayaan  dana  dari  investor  tidak  akan  terjadi  tanpa  landasan peraturan yang tidak pernah disepakati dalam program dan hibah AUS AID pada program SR-MBR.
e. Resiko  Penyelesaian  Kontrak:  Komitmen  yang  tertuang  dalam  Surat  Perjanjian Penyelesaian  Hibah  (PPH)  dan  Perjanjian  Hibah  Daerah  diharapkan  menjadi antisipasi  yang  baik  dalam  mengurangi  resiko  penyelesaian  kontrak  seperti
keterlambatan waktu, pendapatan  yang mungkin  saja hilang, dan bertambahnya otoritas  publik  merupakan  akibat  yang  seringkali  merugikan.  Oleh  karena  itu, resiko  penyelesaian  kontrak  pada  program  SR-MBR  dapat  diantisipasi  dengan baik melalui surat perjanjian penyelesaian hibah.
f. Resiko Operasional: Analisis resiko operasional pada program SR-MBR seperti resiko pemakaian  yang ditangani sesuai wilayah tanggung jawab antara PDAM dan  masyarakat  sebagai  pelanggan;  jaringan  kerja  yang  terwujud  sebagai struktur  organisasi  khusus  yang  dibentuk  oleh  PDAM  Tirta  Staria  sebagai  Tim Pelaksanaan  Program  Hibah  Air  Minum  Perkotaan  APBN  Tahun  2016; pembayaran  pendapatan  yang  diselesaikan  tepat  seperti  perjanjian  yang  telah disepakati;  beban  usaha  merupakan  sisi  finansial  operasional;  kelayakan  dan kualitas layanan yang ditentukan melalui kontinuitas aliran air, kualitas air yang dihasilkan, spesifikasi teknis; resiko perawatan yang dititik beratkan pada bagian wilayah  konstruksi  milik  PDAM,  mulai  dari  kondisi  jaringan,  pemasangan  dan pemakaiannya.
Parameter Partnership merupakan  sebuah  konsep  yang  dapat  dipahami  sebagai instrumen aid tool (alat bantu) yang diharapkan dapat menjelaskan aspek –aspek utama seperti  biaya  relatif,  manfaat  dan  resiko  dalam  pelaksanaan  sebuah  proyek  yang melibatkan  sektor  publik  dan  partnernya  sehingga  informasi  kuantitatif  dan  kualitatif yang  diperoleh  dapat  menjelaskan  skenario  kerjasama  berupa  model  bisnis,  model kontrak proyek dan model perjanjian pembagian resiko.
1. Analisis  Biaya  Relatif  dalam  Parameter Partnership Program  Saluran  Rakyat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Tirta Satria
Esensi dasar teori CBA pada level strategi adalah perhitungan manfaat yang diartikan  sebagai  usaha  meningkatkan  nilai  kegunaan  dan  biaya  yang  diartikan sebagai usaha mengurangi nilai ketidakbermanfaatan maka dari itu perhitungannya menggambarkan nilai seperti social cost dan social benefit sedangkan perhitungan PSC  pada  level  taktikal  dapat  dipahami  sebagai  teori  kalkulasi  jumlah  total  biaya pelaksanaan dan operasional infrastruktur yang diselenggarakan oleh sektor publik.
Perhitungan  PSC  mencoba  menjumlahkan  nilai  dari  arus  kas  sehingga menjumlahkan Transferable  risk,  Competitif  neutrality,  Raw PSC,  dan Retained
risk . Kedua perhitungan tersebut selanjutnya digunakan dalam analisis operasional dalam menjelaskan skema partnership program SR-MBR PDAM Tirta Satria.
Conventional Business Partnerships merupakan model bisnis yang berusaha memperbaiki efisiensi dalam mendistribusikan pelayanan publik sehingga hadirnya peraturan  pemerintah  adalah  memastikan  meningkatnya  efisiensi  disisi  publik  dan memberikan  akses  yang  baik  bagi  berbagai  pihak.  Tujuan  utama  CBPS  adalah usaha  yang  fokus  pada  peningkatan  efisiensi  dalam  pasar  yang  bersifat  non- kompetitif.  Model  kontrak  pada  analisis  operasional  selanjutnya  menjelaskan bahwa  program  SR-MBR  memiliki  kesesuain  karakteristik  dengan  jenis  kontrak interference .
Tipe  kontrak  manajemen interference pada  dasarnya menganalisis  dimensi operasional manajemen, manajemen hubungan dan administrasi manajemen dalam program  SR-MBR  sebagai  proses  pembagian  fungsi  dan  peran  yang  baik  dengan partnernya (NGOs). jenis perjanjian pembagian resiko secara spesifik pada program SR-MBR  merupakan  jenis cooperative  renegotiation yaitu  proses  perjanjian program  yang dirasionalisasikan sebagai kesempatan berbagai pihak untuk terlibat dalam  proses  perubahan  ataupun  usaha  menyempurnakan  kondisi  perjanjian sebelumnya  akibat  hasil  dan  pelaksanaan  proyek  yang  kurang  sempurna  (Cruz  & Marques, 2013) seperti tabel 2.
Tabel 2. Skema partnership Program Saluran Rakyat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR)  PDAM Tirta Satria
Tujuan  efisiensi  tersebut  dapat  dicapai  melalui  tiga  kondisi  dasar diantaranya:  a)  kontribusi  perusahaan  pada  investasi  modal  atau  menyediakan manajemen  yang  lebih  efisien;  b)  hubungan partnership yang  dijalankan  dengan
Publik Ngos
Model Bisnis Conventional Business Partnerships Efisiensi
Pendapatan Model Kontrak
Interference Teknikal Pendanaan Perjanjian Pembagian Resiko Cooperative Renegotiation Inisiator & Implementor Inisiator & Implementor
basis  penggantian  biaya;  c)  menyusun  biaya  optimal  melalui  peraturan.  Namun kontrol  model  CBPs  tergolong  rendah  jika  dikaitkan  dengan  pendekatan pembangunan menurut (Reed & Reed, 2009).
Kondisi tersebut sesuai dengan kontrol sosial pada program SR-MBR yang hanya  difasilitasi  melalui  forum  diskusi  yang  bersifat  insidental  dan  melibatkan berbagai  elemen  termasuk  masyarakat.  Terdapat  dua  aspek  yang  menjadi  fokus dalam  kontrak  manajemen  yaitu  aspek  manajemen  resiko  dan  perencanaan  dalam kontrak  manajemen.  Peran  sektor  publik  sebagian  besar  bersifat  teknis  seperti terbentuknya  organisasi  pengelola  pada  level  pusat,  provinsi  dan  kabupaten sehingga  berfungsi  sebagai  inisiator  dan  implementor  pada  perjanjian  pembagian resiko.
2. Analisis Manfaat sebagai Parameter Partnership dalam Program SR-MBR PDAM Tirta Satria
Manfaat  dalam  hubungan partnership merupakan  dampak  positif  yang diterima baik oleh sektor publik ataupun sektor NGOs pada program pembangunan SR-MBR. Manfaat yang diterima sektor publik adalah 1) hadirnya transparansi dan akuntabiltas yang terwujud sebagai laporan yang seringkali dikaitkan dengan siklus pertanggung  jawaban  pada  program  SR-MBR.  Laporan  Pelaksanaan  Program  per triwulan  yang  disusun  oleh  tim  operasional  Program  Hibah  Air  Minum  Perkotaan PDAM  Tirta  Satria  yang  secara  rinci  menjelaskan  nama  kegiatan,  tanggal pelaksanaan,  total  biaya  dan  keterangan.  Laporan  tersebut  selanjutnya  menjadi pertanggung  jawaban;  2)  kemampuan  pengadaan  yang  bersifat  lebih  terbuka dengan  melibatkan  sektor  privat  sebagai  partner  dalam  teknis  operasioanal pelaksanaan yang terdiri dari CV. Sumo Danko, CV Hayat Abadi, dan CV. Ambar Agung;  3)  hadirnya  manajemen  kontrol  internal  ataupun  eksternal,  4)  munculnya daya  saing  ( contestability )  yang  melibatkan  berbagai  pihak  untuk  kemudian menyesuaikan  ketersediaan  finansial  dengan  kualitas  yang  ditargetkan.  Hadirnya manajemen  kontrol  internal  dan  eksternal  pada  program  SR-MBR  menjadi  model hybrid yang  mempelopori  para  aktor  untuk  dapat  memberikan  gagasan  dan mendapatkan  peluang  yang  lebih  baik.  Kondisi  tersebut  sekaligus  berimbas  pada sistem  pelaksanaan  program  yang  lebih  agresif  dan  responsif  dalam  mencapai tujuan.
Manfaat  yang  diterima  oleh  sektor  NGOs  pada  Program  SR-MBR diantaranya  (1) Partnership  for  Growth (PFG);  (2) Development  Credit  Authority (DCA). Partnership  for  growth merupakan  perwujudan  tujuan  utama  Pemerintah Australia  melalui  bantuan  dana  AUS  AID  dalam  merealisasikan human development .  Pembangunan  manusia  merupakan  konsep  yang  dipercaya  dapat mempromosikan  kesejahteraan,  mengurangi  kemiskinan  dan  meningkatkan stabilitas  sebuah  negara  ( Australia  New  Development  Policy  and  Performance Framework : a summary ). Development Credit Authority merupakan manfaat yang diterima  oleh  sektor  NGOs  sebagai  wujud  realisasi  target private  sector development. Lahirnya program –program pendanaan disisi lain meruapakan usaha Pemerintah  Australia  untuk  menghimpun  dan  memobilisasi  dana  individu  (privat) secara  perseorangan  ataupun  kelompok  yang  ditargetkan  mencapai  20%  di  tahun 2016-2017.
3. Ketidakbermanfaatan
Kerjasama  anatara  PDAM  Tirta  Satria  dan  NGOs  pada  program  SR-MBR cenderung  memiliki  komitmen  yang  baik  dan  terukur  terkait  pendanaan,  sehinga fungsi pemerintah sebagai pelaksana menjadi fokus pada penyelesaian target kerja partnership .  Kondisi  kompleksitas  jangka  panjang  telah  diatur  dalam  perjanjian partnership dan  telah  melalui  pencairan  pendanaan  secara  bertahap  karena  telah tercapainya  target  kerjasama  sebelumnya  sehingga  PDAM  Tirta  Satria  dinilai mampu  memenuhi  target  proyek  jangka  panjang.  Pelaksanaan  proyek  jangka panjang  memiliki  keterikatan  secara  langsung  dengan  peraturan  dan  kebijakan pemerintah, kecenderungan penghentian terhadap ketidaksesuain pelaksanaan akan tetap  ada  sesuai  kondisi  sosial  dan  politik  yang  berjalan.  Keterikatan  beberapa instansi  yang  menjadi  bagian  dari  pelaksanaan  perjanjian partnership membentuk sebuah  jaringan  interaksi  yang  dapat  menguntungkan  dan  merugikan  semua  pihak seperti  keterlibatan  beberapa  CV  pada  pengadaan  dalam  proses  pelaksanaan  SR- MBR.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa  biaya relatif pada level strategi menunjukan nilai CBR diatas rasio nilai minimum (1,00). Hal tersebut  mengindikasikan  proyek  layak  untuk  berjalan  dan  memiliki  dampak  positif
bagi sektor publik dan masyarakat. Level taktikal menunjukan nilai PSC lebih besar dari PPP bid yang  menunjukan  bahwa  proyek  dapat  dijalankan  dengan  bentuk partnership ; Level  operasional  menjelaskan  skenario partnership seperti  model  bisnis  dengan  tipe Conventional Business Partnerships (CBPs) yang memiliki kontrol sosial yang rendah, model  kontrak  dengan  tipe interference yang  menunjukan  adanya  kepercayaan  yang tinggi dan  model  perjanjian  pembagian  resiko  dengan  karakteristik cooperative renegotiation yang memfokuskan perjanjian pada pencapaian target proyek.
Manfaat yang dapat diterima dari Program SR-MBR baik oleh sektor publik dan partner  sektor  publik  (NGOs)  diantaranya,  manfaat  sektor  publik  pada  Program  SR- MBR  menunjukan  dampak  yang  besar  seperti  lahirnya  transparansi  dan  akuntabiltas; kemampuan  pengadaan  gaya  tradisional  menjadi  cenderung  lebih  terbuka;  manajemen kontrol  yang  diwujudkan  dengan  kontrol  internal  dan  eksternal;  terdapat  daya  saing ( contestability ) secara efisien dan efektif berwujud kompetisi pada proses pengadaan.
Manfaat  sektor  NGOs  adalah  tercapainya partnership  for  growth (PfG)  yang fokus  pada human  development dan terwujudnya development  credit  authority (DCA) dengan tercapainya program-program pendanaan dengan menghimpun dan memobilisasi  dana  individu  (privat)  secara  perseorangan  ataupun  kelompok. Ketidakbermanfaatan  pada  program  SR-MBR  pada  pendanaan  dapat  diatasi  melalui model  bisnis,  model  kontrak  dan  perjanjian  pembagian  resiko  yang  telah  disepakati semenjak awal proyek dijalani.
Resiko  pada  Program  SR-MBR  secara  umum:  Resiko  politik  yang  bergantung pada  inisiatif  pendanaan  (Penyertaan  Modal  Pemerintah).  Resiko  lokasi  pada  Program SR-MBR  menunjukan  dampak  yang  kecil;  Resiko  konstruksi  pada  Program  SR-MBR menunjukan  kesesuaian  dengan  surat  Perjanjian  Penerusan  Hibah  (PPH);  Resiko penyelesaian  kontrak  telah  termuat  dalam  surat  Perjanjian  Penerusan  Hibah  (PPH); Resiko  operasional  pada  Program  SR-MBR  menunjukan  dampak  yang  kecil  berkaitan dengan  resiko  pemakaian  yang  telah  disesuaikan  pada  wilayah  dan  tanggung  jawab PDAM Tirta Satria.

## BIBLIOGRAFI
Austin, James E. (2007). Sustainability through partnering: conceptualizing partnerships between  businesses  and  NGOs. Partnerships,  Governance  and  Sustainable Development: Reflections on Theory and Practice , 49–67.
Blagescu,  Monica,  &  Young,  John.  (2005). Partnerships  and  Accountability:  Current thinking and approaches among agencies supporting Civil Society Organisations . Overseas Development Institute.
Brinkerhoff, Jennifer M. (2002). Assessing and improving partnership relationships and outcomes: a proposed framework. Evaluation and Program Planning , 25 (3), 215– 231.
Cadbury, R. (1993). The partnership challenge. Public Policy Review , 1 , 11–12.
Cruz,  Carlos  Oliveira,  &  Marques,  Rui  Cunha.  (2013). Infrastructure  Public-Private Partnerships_ Decision, Management and Development . Springer.
Glasbergen,  Pieter.  (2007).  Setting  the  scene:  the  partnership  paradigm  in  the  making. Partnerships,  Governance  and  Sustainable  Development:  Reflections  on  Theory and Practice , 125 .
Osborne,  Stephen.  (2000). Public-private  partnerships:  Theory  and  practice  in international perspective . Routledge.
Pasca,  Yelsha  Dwi.  (2019).  Pengaruh  Pendapatan  Usaha  dan  Biaya  Operasional Terhadap Laba Bersih Survey Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Transportasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 4 (9), 163–173.
Patricia,  Rieker  dan  P.  (2009).  Partnership  Evaluation.  Division  of  Nutrition,  Physical Activity, and Obesity (DNPAO).
Pulle,  W.  R.  &.  (2002). Public  Private  Partnerships:  An  Introduction .  Economics, commerce and industrial relations group, parliament of Australia.
Reed, Ananya Mukherjee, & Reed, Darryl. (2009). Partnerships for development: Four models of business involvement. Journal of Business Ethics , 90 (1), 3.
Sugiyono. (2008). Metode penelitian pendidikan:(pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D) . Alfabeta.
Teicher,  Julian,  Neesham,  Cristina,  &  Profiroiu,  Marius.  (2013). Sharing  Concerns: Country  Case  Studies  in  Public-Private  Partnerships .  Cambridge  Scholars Publishing.
Yascombe, E. .. (2007). Public Private Partnership: Principles of Policy and Finance . Elsevier Ltd.