## AKIBAT HUKUM JUAL BELI ATAS TANAH DENGAN SERTIFIKAT HAK MILIK DALAM AKTA DI BAWAH TANGAN
Jayasa Putra Rajagukguk, Azmiati Zuliah, Ayu Trisna Dewi
Putrajayasa94@gmail.com

## Universitas Dharmawangsa
RINGKASAN - Perlindungan  hukum  hadir  memberikan  suatu  kepastian  yang mengatur  terhadap  suatu  pemenuhan  hak-hak  para  pihak  bilamana  salah  satu pihak  melakukan  wanprestasi  atau  tidak  tepat  janji  dalam  perjanjian  yang  sudah diikat dalam bentuk pengikatan jual beli sangat tergantung kepada kekuatan dari perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat, yaitu jika dibuat dengan akta di bawah tangan  maka  perlindungannya  sesuai  perlindungan  terhadap  Akta  di  bawah tangan.
Akta  dibawah  tangan  adalah  suatu  akta  yang  telah  dibuat para  pihak  yang membuatnya  tanpa  adanya  dibuat  dihadapan  pejabat  yag  berwenang  atau  bisa disebut  PPAT.  Kekuatan  mengikat  antara  pihak  penjual  dan  pembeli  dalam  akta dibawah  tangan  sama  halnya  dengan  akta  otentik.  Maksud  dari  hal  tersebut bahwasanya  diperbolehkan  berdasarkan  kesepakatan  dan  tidak  bertentangan dengan undang-undang sehingga perbutan hukum tersebut memanglah sah sesuai dengan pasal 1338.
Adapun  faktor  penyebab  pada  masyarakat  yang  sering  dilakukan  dalam  jual  beli akta  dibawah  tangan  berupa  masyarakat  yang  kurang  paham  atau  ketidaktahuan untuk  melakukan  jual  beli  dalam  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berlaku, berdasarkan  saling  percaya  antara  penjual  dan  pembeli  sehingga  apa  saja  yang menjadi  hak  dan  kewajiban  dalam  memenuhi  yang  melakukan  jual  beli,  Tanah yang  dijual  belum  sertifikat,  Jenis  tanah  masih  pertanian  misal  sipembeli  yang dari  luar  wilayah  letak  tanah  sehingga  menjadi  rumit  dikarenakan  harus  proses perpindahan  penduduk  bagi  pembeli  agar  tidak  melangar  ketentuan  absente,  dan lain sebaginya.
Kata Kunci: Jual Beli Tanah, Sertifikat Hak Milik, Akta Di Bawah Tangan

## PENDAHULUAN
Jual  beli  hak  atas  tanah  adalah  suatu  perbuatan  hukum  yang  mana didasarkan  dengan  ketentuan  hukum  seperti  adanya  lembaga  hukum  agar memenuhui  kebutuhan  pada  masyarakat,  akan  tetapi  dalam  pengaturan  yang diatur dalam undang-undang pokok agraria tidak adanya ketegasan dan terperinci dalam  undang-undang  hal  tersebut.  Bahkan  sampai  saat  ini  belum  ada  peraturan
yang  mengatur  secara    khusus  dalam  hal  pelaksanaan  jual  beli hak  atas tanah.(Sutedi, 2016)
Pada dasarnya jual beli hak atas tanah disebutkan dan diatur pada pasal 26 undang-undang  pokok  agraria  yang  menyangkut  tentang  jual  beli  hak  milik  atas tanah.  Adapun  yang  mengatur  tentang  ketentuan  tersebut  juga  terdapat  didalam pasal  lainnya,  namun  hal  tersebut  tidak  kata  dalam  jual  beli,  namun  disebutkan sebagai  bentuk  peralihan.  Pengertian  dialihkan  menunjukkan  suatu  perbuatan hukum  yang  disengaja  untuk  memindahkan  hak  atas  tanah  kepada  pihak  lain melalui  jual  beli,  hibah,  tukar  menukar  dan  hibah wasiat.  Jadi,  meskipun  dalam pasal  hanya  disebutkan  dialihkan,  termasuk  salah  satunya  adalah  perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah karena jual beli.
Lembaga  jual  beli  hak  atas  tanah  adalah  suatu    perbuatan  hukum  yang pada  sifatnya  berbentuk  tunai,  sehingga  dalam  hal  jual  beli  hak  atas  tanah memiliki suatu kepentingan antara pihak pembeli dengan pihak penjual. hak atas tanah  tersebut  bilamana  telah  dilakukan  pada  pihak-pihak  yang    bersangkutan berdasarkan suatu ketentuan maka hak atas tanah tersebut terjadi perpidahan hak kepada    pembeli  yang  dihadapan  pejabat  pembuat  akta  tanah  atau  biasa  disebut (PPAT).    Akta  PPAT  merupakan  alat  bukti  bahwa  pembeli  sudah  menjadi pemegang  haknya  yang  baru.  Kepentingan  pihak  ketiga  tidak  selalu  tersangkut pada  pemindahan  hak  tersebut,  maka  dari  itu  pendaftaran  pemindahan  haknya untuk  berfungsi  sebagai  memperkuat  kedudukan    pembeli  dalam  hubungannya dengan  pihak  ketiga,  yang  kepentingannya  mungkin  tersangkut  dan  bukan merupakan syarat bagi berpindahnya hak yang bersangkutan kepadanya.(Harsono, 2015)
Peralihan hak atas tanah dalam suatu bentuk jual beli baik itu pembeli dan penjual  harus  memenuhi  syarat  seperti  pembeli  yang  dapat  dikatakan  sebagai penerima  hak  harus  mengetahui  apakah  tanah  tersebut  dalam  kedaan  sengketa, sedangkan penjual adalah suatu hal yang berwenang untuk memindahkan hak atas tanah  dihadapan  pejabat  yang  berwenang  sehingga  memberikan  suatu  kepastian hukum. (Sutedi, 2012)
Pada  sekarang  ini  melakukan  transaksi  jual  beli  tanah  dalam  masyarakat sering  melakukan  jual  beli  dibawah  tangan hal  tersebut  sering  masih  dilakukan
oleh masyarakat yang belum paham dan kurang mengenal pejabat pembuatan akta tanah. Transaksi jual beli tanah dibawah tangan  adalah hal  yang sering digemari oleh masyarakat, sehingga ketidakpahaman ataupun dalam prosesnya yang sangat mudah  menjadikan  masyarakat  melakukan  jual  beli  hak  tas  tanah  dilakukan dengan  secara  dibawah  tangan.  Pada  intinya  akta  dibawah  tangan  hanyalah sesuatu yang diketahui oleh  kepala desa, lurah sehingga dalam peralihan hak atas tanah  dibawah  tangan  sangat  jelas  tidak  mempunyai  dasar  untuk  melakukan pendaftaran  peralihan  terkecuali  dengan  adanya  suatu  akta  perjanjian  yang dihadapan pejabat pembuat akta tanah. Padahal untuk kegiatan jual beli tanah atau bangunan  berbeda  dengan  jual  beli  pada  umumnya.  Untuk  jual  beli  benda  tidak bergerak  (tanah  atau  bangunan)  dibutuhkan  akta  otentik  sebagai  bukti  hukum yang  sah  terjadinya  jual  beli,  yang  selanjutnya  dikenal  dengan  Akta  Jual  Beli (AJB), tetapi faktanya saat ini masyarakat masih melakukan proses jual beli tanah yang tidak dituangkan ke dalam akta PPAT.

## METODE PENELITIAN
Adapun peneliti dalam melakukan penelitian untuk penulisan karya ilmiah ini  membutuhkan  suatu  adanya  metode  sebagai  bahan  pedoman  atau  sebagai bahan  pendukung  yang  mengacu  pada  norma hukum  baik  itu  berasal  dari yurisprudensi,  Perundang-undangan,  prinsip-prinsip  maupun  lainnya,  sehingga penelitian  yang  penulis  teliti  dapat  menjelaskan  dan  menjawab    yang  menjadi suatu permasalahan.(Soenaryo, 2010)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Jual Beli Tanah Dengan Akta Dibawah Tangan
Dasar  jual  beli  tanah  dapat  ditinjau  dari  suatu  perspektif  undang-undang maupun  peraturan  pemerintah,  jual  beli  tanah  yang  sah  adalah  jual  beli  yang dilakukan  dihadapan  pejabat  pembuat  akta  tanah  yang  mempunyai suatu kewenangan  yang  telah  diatur  dari  suatu  peraturan  ataupun  bisa  disebut  dengan adanya pengesahan akta otentik yang dilakukan pejabat berwenang. Hal ini telah diatur  dalam  bentuk  peraturan  pemerintah  tentang  pendaftaran  tanah  yang tercantum  pada  pasal 37  ayat  1.  Akan  tetapi  dalam  hal    tesebut  adanya
pengecualian  pada  pemidahan  hak  yang  melalui  lelang  hanya  dapat  didaftarkan jika  dibuktikan  dengan  akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  yang  berwenang  menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Masyarakat  dalam  melakukan  jual  beli  dengan  suatu  akta  otentik  yang disahkan/diperbuat  oleh  pejabat  yang  berwenang  agar  memberikan  suatu kepastian/kekuatan pada akta yang diperbuat. Maka hal tersebut dapat dilihat dari suatu perbuatan baik yang sebelumnya ataupun yang mendahuluinya, seperti dari tahap penawaran dan penerimaan, persesuaian pernyataan kehendak, dan sehingga pada pelaksanaan perjanjian.
Perjanjian  jual  beli  adalah  suatu  perjajian  yang  untuk  mengikat  antara pihak  satu  dan  pihak  lain  dengan  adanya suatu  perjanjian  maka  masing-masing para pihak maka mempunyai suatu tanggungjawab terhadap prestasinya berbentuk penyanggupan  dan  penyerahan  hak  milih  atas  suatu  barang,  dan  penyanggupan pembayaran  sejumlah  uang  yang  sebagai  harganya  dari  suatu  barang.    Maka bilamana hal tersebut sudah sepakat dari timbulnya perjanjian memberikan suatu hal yang terang pada objek.
Pada dasarnya pihak penjual dan pembeli mempunyai kewajiban masing- masing  seperti  penjual  harus  meneryerahkan  dan  menjamin  pihak  pembeli  tanah yang  dijual  dalam  keadaan  sengketa.  Sedangkan  pada  pembeli  harus  melakukan pembayaran  tepat  waktu/pelunasan  dikarenakan  bilamana  tidak  terjadi  pelunasan yang telah disepakati maka perjanjian batal dan tidak pernah terjadi.
Jual beli yang dilakukan dihadapan kepala desa adalah suatu tindakan sah menurut  hukum  dikarena  apabila  syarat-syarat  materil  tersebut  dipenuhi.  Akan tetapi  dalam  jual  beli  dihadapan  kepala  desa  adalah  suatu  hal  yang  tidak memberikan suatu kepastian hukum, perlindungan, dan kekuatan pada akta tanah. Maka  jual  beli  yang  dihadapan  kepala  desa  dapat  dikatakan  jual  beli  yang  tidak dapat didaftarkan dan mengakibatkan  pada peralihan hak atas tanah menjadi tidak sah.
Jual  beli  hak  atas  tanah  sah  secara  hukum  adalah  suatu  hal  yang memperkuat  pembuktian,  memperluas  pembuktian  dengan  dibuatnya  akta  jual belinya  dapat  diketahui  oleh  umum  maupun  siapa  saja  yang  berkepentingan  . Pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli di Kantor Badan Pertanahan
Nasional bukanlah merupakan syarat sahnya jual beli yang telah dilakukan tetapi hanya  untuk  mengetetahui  keabsahan  pada  suatu  akta      yang  telah  terdaftar  dan diperbuat dihadapan pejabat yang berwenang.
Pelaksanaan  pembuatan  akta  jual  beli  di  hadapan  pejabat  pembuat  akta tanah  berupa  hadirnya  antara  pihak  satu  dan  pihak  lain  untuk  melakukan  suatu perbutan hukum yang bersangkutan ataupun orang yang telah dikuasakan dengan peratura yang berlaku dan harus ada sekurang-kurangnya dua orang saksi sebagai memenuhi syarat.(Pranciska Romana Dwi Hastuti, 2015)
Perlindungan  hukum  hadir  memberikan  suatu  kepastian  yang  mengatur terhadap  suatu  pemenuhan  hak-hak  para  pihak  bilamana  salah  satu  pihak melakukan  wanprestasi  atau  tidak  tepat  janji  dalam  perjanjian  yang  sudah  diikat dalam  bentuk  pengikatan  jual  beli  sangat  tergantung  kepada  kekuatan  dari perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat, yaitu jika dibuat dengan akta di bawah tangan  maka  perlindungannya  sesuai  perlindungan terhadap  Akta  di  bawah tangan.
Sedangkan  dalam  akta  jual  beli  dalam  melakukannyaatau  dibuat  oleh dihadapan Notaris maka dengan sendirinya aktanya menjadi akta Notaris sehingga kekuatan  perlindungannya  sesuai  dengan  perlindungan  terhadap  Akta  Otentik. Dalam  menangani  masalah  seperti  wanprestasi  tersebut  dapat  pula  dilakukam perlindungan hukum secara preventif maupun represif.
Perlindungan  hukum  preventif  adalah  perlindungan  yang  diberikan  pada pemerintah sebelum adanya terjadi pelanggaran yang tercantum pada suatu aturan sehungga  membuat  batasan  dalam  melakukan  perbuatan  hukum.  Akan  tetapi perlindungan hukum represif adalah suatu bentuk terhadap suatu perbuatan  yang mana kepada sanksi pemenjaraan, gantii rugi, dan denda.
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  para  pihak  yang  melakukan jual beli dengan akta di bawah tangan berupa antara kedua belah pihak mengakui pada  perjanjian  yang  akan  diperbuat,  terpenting  pada  pihak  penjual,  Jika  kedua belah  pihak  telah  mengakui  maka  perjanjian  akta  di  bawah  tangan  yang  telah dilakukan  dianggap  sempurna  dan  kekuatan  hukum  dari  akta  di  bawah  tangan tersebuut akan sama dengan akta otentik.(Yulia kumalasari, 2016)
Bilamana  salah  satu  pihak  menyangkali  bahwa  tidak  pernah  terjadi  jual beli  maka  kembali  ke  Peraturan  Pemerintah  yang  berlaku  sepanjang  tidak  ada bukti lain yang membuktikan.

## Akibat Hukum  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Melalui  Perjanjian Di Bawah Tangan
Dalam suatu kegiatan peralihan hak atas atas tanah dilakukan adanya suatu pemindahan  hak  atas  tanah  dari  penjual  pada  pembeli.  Timbulnya  pemindahan hak didasarkan dari kegiatan jual beli  yang timbul dari suatu proses pemindahan hak milik yang menggunakan uang sebagi alat tukarnya tersebut.(Rinto Manulang, 2011).
Akan tetapi, tidak dapat lagi kita pungkiri ditengah kehidupan masyarakat sehari-hari masih banyak jual beli tanah yang dilakukan anatara pihak penjual dan pembeli  melakukannya  dengan  cara  dibawah  tangan  yang  hal  tersebut  tidak dilakukan  dihadapan  pejabat  pembuat  akta  tanah.  Baiasanya  perbuatan  hukum tersebut  dengan  menggunakan  selembaran  kwitansi  yang  sebagai  pembuktian bahwa telah terjadi jual beli.
Jual  beli  yang  dilakukan  dibawah  tangan  diperbolehkan  bilamana  telah memenuhi  syarat  yang  ada  pada  pasal  1320  KuhPerdata,dan  memenuhi  syarat materil  yang  bersifat  tunai,terang  dan  rill.  Akan  tetapi  hal  tersebut  menjadikan ketidak  adanya  suatu  kepastian  hukum  seperihalnya  dalam  peralihan  hak  atau status  yang  mau  dibalik  nama  pada  sertifikat  tidak  bisa  dikarenakan  tidak terdaftarnya di pejabat pembuat akta tanah. Hal tersebut melakukan transaksi yang berdasarkan  suatu  pegangan  pada  kwitansi.  Padahal dalam  melakukan  suatu perbuatan  yang  terdaftar  di  pejabat  yang  membuat  akta  tersebut  telah  sesuai dengan  pasal  19  UUPA,  dan  diatur  dengan  ketentuan  PP  nomor  24  Tahun 2016.(Angreni & Wairocana, 2018)
Akta dibawah tangan adalah suatu akta yang telah dibuat para pihak yang membuatnya  tanpa  adanya  dibuat  dihadapan  pejabat  yag  berwenang  atau  bisa disebut  PPAT.  Kekuatan  mengikat  antara  pihak  penjual  dan  pembeli  dalam  akta dibawah  tangan  sama  halnya  dengan  akta  otentik.  Maksud  dari  hal  tersebut bahwasanya  diperbolehkan  berdasarkan  kesepakatan  dan  tidak  bertentangan
dengan undang-undang sehingga perbutan hukum tersebut memanglah sah sesuai dengan pasal 1338 KuhPerdata.(Rismadewi & Utari, 2015)
Terkecuali  bilamana  persetujuan  antara  kedua  belah  pihak  dan  telah ditetapkan  undang-undang  Pasal  1459,  Artinya  bilamana  belum  ada  penyerahan dilakukan pada si pembeli maka segala resiko menjadi tanggungjawab penjual.(R Subekti, 2010)
Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Melakukan Jual Beli Tanah dengan Akta di Bawah Tangan
Permasalahan  dalam  jual  belum  sangatlah  belum  bisa  teratasi  seluruhnya oleh para aparat ataupun pemerintah, seperti halnya dalam melakukan pendaftaran sertifikat  tanah  maupun  dalam  akta  jual  beli  tanah  yang  dilakukan  dalam perbuatan  hukum  dibawah  tangan.  Hal  ini menjadikan  posisi  keberadaan  yang tidak  dapat  dipungkiri  lagi  dari  biaya  yang  murah,  proses  yang  mudah  sehingga menyebabkan pada masyarakat memilih melakukan jual beli dengan akta dibawah tangan,  hal  tersebut  bisa  terjadi  pengoptimalan  dalam  suatu  pelaksanaan pendaftaran  tanah,  baik  itu  dari  standard  operasional,  kecilnya  jumlah  bidang tanah  yang  terdaftar,banyaknya  aturan  yang  bersifat  komponen  sehingga menimbulkan  pelaksanaan  pendaftaran  yang  rumit  dikarenakan  setiap  komponen mempunyai peraturan, dan lain sebagainya.
Hingga  saat  ini  belum  ada  kesatuan  penafsiran  mengenai  definisi  tanah adat  dan  tanah  Negara.  Perbedaan  penafsiran  ini  mengakibatkan  timbulnya masalah-masalah  dalam  pelaksanaan.  Di  sisi  lain,  beberapa  hambatan,  dalam pendaftaran  tanah  adalah adanya  pemekaran  Provinsi,  Kabupaten,  Kotamadya, Kecamatan, dan Desa atau penggabungan Desa
Masalah  jual  beli  tanah  takkan  ada  habisnya  seperti  halnya  dalam masyarakat  menjadi  suatu  hal  yang  sudah  kebiasaan  terhadap  jual  beli  dengan melakukan  perbuatan hukum  dibawah  tangan  hal  ini  sebagai  permasalahan  yang bisa dibilang masalah rumit, dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah ataupun pihak  yang  terkait  dalam  menagani  agar  masyarakat  tidak  melakukan  jual  beli dibawah tangan, dan tidak pula terpungkiri dari suatu kesadaran masyarakat.
Kurangnya  pendidikan  pada masyarakat  atau  minimnya  pengetahuan mengenai  hal  tersebut  memang  menjadi  suatu  kendala  besar  dalam  mengurangi transaksi jual beli dengan akta di bawah tangan, selain hal tersebut masih banyak
faktor lain yang bisa menyebabkan masyarakat melakukan jual beli tanah dengan akta di bawah tangan.
Bahwa masyarakat melakukan jual beli tanah dengan akta dibawah tangan tersebut  karena  tidak  memerlukan  banyak  biaya  atau  lebih  murah  dibandingkan dengan jual beli yang dilakukan di depan PPAT, prosesnya yang terbilang mudah, cepat selesai dan praktis, yaitu cukup dilakukan di hadapan kepala desa dan saksi- saksi maka proses jual beli tanah yang terjadi sudah sah.
Adapun  faktor  penyebab  pada  masyarakat  yang  sering  dilakukan  dalam jual  beli  akta  dibawah  tangan  berupa  masyarakat  yang  kurang  paham  atau ketidaktahuan untuk melakukan jual beli dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, berdasarkan saling percaya antara penjual dan pembeli sehingga apa saja yang  menjadi  hak  dan  kewajiban  dalam  memenuhi  yang  melakukan  jual  beli, Tanah  yang  dijual  belum  sertifikat,  Jenis  tanah  masih  pertanian  misal  sipembeli yang  dari  luar  wilayah  letak  tanah  sehingga  menjadi  rumit  dikarenakan  harus proses    perpindahan  penduduk  bagi pembeli  agar  tidak  melangar  ketentuan absente, dan lain sebaginya.

## SIMPULAN
1. Perlindungan  hukum  hadir  memberikan  suatu  kepastian  yang  mengatur terhadap  suatu  pemenuhan  hak-hak  para  pihak  bilamana  salah  satu  pihak melakukan  wanprestasi  atau  tidak  tepat  janji  dalam  perjanjian  yang  sudah diikat  dalam  bentuk  pengikatan  jual  beli  sangat  tergantung  kepada  kekuatan dari perjanjian pengikatan jual beli  yang dibuat,  yaitu jika dibuat dengan akta di  bawah  tangan  maka  perlindungannya  sesuai  perlindungan  terhadap  Akta di bawah tangan.
2. Akta  dibawah  tangan  adalah  suatu  akta  yang  telah  dibuat  para  pihak  yang membuatnya  tanpa  adanya  dibuat  dihadapan  pejabat  yag  berwenang  atau  bisa disebut  PPAT.  Kekuatan  mengikat  antara  pihak  penjual  dan  pembeli  dalam akta dibawah tangan sama halnya dengan akta otentik. Maksud dari hal tersebut bahwasanya  diperbolehkan  berdasarkan  kesepakatan  dan  tidak  bertentangan dengan  undang-undang  sehingga  perbutan  hukum  tersebut  memanglah  sah sesuai dengan pasal 1338.
3. Adapun  faktor  penyebab  pada  masyarakat  yang  sering  dilakukan  dalam  jual beli  akta  dibawah  tangan  berupa  masyarakat  yang  kurang  paham  atau ketidaktahuan  untuk  melakukan  jual  beli  dalam  ketentuan-ketentuan  hukum yang berlaku, berdasarkan saling percaya antara penjual dan pembeli sehingga apa  saja  yang  menjadi  hak  dan  kewajiban  dalam  memenuhi  yang  melakukan jual beli, Tanah yang dijual belum sertifikat, Jenis tanah masih pertanian misal sipembeli  yang  dari  luar  wilayah  letak  tanah  sehingga  menjadi  rumit dikarenakan  harus  proses    perpindahan  penduduk  bagi  pembeli  agar  tidak melangar ketentuan absente, dan lain sebaginya.

## DAFTAR PUSTAKA
Angreni,  N.  K.  D.,  &  Wairocana,  I.  G.  N.  (2018). LEGALITAS  JUAL  BELI TANAH DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH. 6.
Harsono, B. (2015). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukkan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya. Djambatan.
Pranciska  Romana  Dwi  Hastuti.  (2015).  117KEABSAHAN  JUAL  BELI  HAK
ATAS TANAH DIBAWAH TANGAN
DIDESA PATIHAN KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN (Tinjauan Beberapa Kasus Terkait di Pengadilan Negeri di Surakarta). Reportorium, 2.
R Subekti. (2010). Pokok-Pokok HUkum Perdata. Intermasa.
Rinto Manulang. (2011). Segala Hal Tentang Jual Beli. Buku Pintar.
Rismadewi,  A.,  &  Utari,  A.  A.  S.  (2015).  KEKUATAN HUKUM  DARI
SEBUAH AKTA DI BAWAH TANGAN. Ilmu Hukum, 3, 3 – 4.
Soenaryo. (2010). Metode Research Kesatu. Universitas Sebelas Maret Press. Sutedi, A. (2012). Sertifikat Hak Atas Tanah. Sinar Grafika.
Sutedi, A. (2016). Peralihan Hak atas Tanah Dan Pendaftarannya. Sinar Grafika. Yulia  kumalasari.  (2016). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pihak  Pembeli Beritikad Baik Dalam Jual Beli Tanah Bengkok.