Sultan Jurisprudence
ISSN: 2798-5598 (Print) ISSN: 2798-2130 (Online)
| https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index                  sultan.jurisprudence@untirta.ac.id | Vol. 4 Issue 1, Jan-Juni 2024     DDOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v4i1 | Submitted : 03-02-2024   Revised: 01-05-2024   Accepted: 05-05-2024    Available online since Mei 10, 2024
Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the Sultan Jurisprudence are licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License.  All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author’s affiliated institutions.

## ARTICLE
Implementation of Restorative Justice in Discontinuing  Prosecution  of  Assault  Criminal  Acts (A  Case  Study  at  the  Public  Prosecutor's  Office  of Garut)
Implementasi  Restorative  Justice  dalam  Penghentian  Penuntutan  Tindak  Pidana Penganiayaan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Garut)
Noval Ramadhan 1 , Uu Nurul Huda 2 , Wawan Kurniawan 3
1 Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Jawa Barat, Indonesia 2 Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Jawa Barat, Indonesia 3 Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
* Corresponding author: novalramadhan351@gmail.com

## Abstract
The resolution of criminal offenses through restorative justice at the Public Prosecutor's Office of Garut is examined to what extent its implementation is carried out at the Public Prosecutor's Office of Garut. Restorative justice is applied outside the court to settle cases of assault while considering fairness to all parties involved. This study aims to explore how restorative justice is implemented in handling cases of assault at the Public Prosecutor's Office of Garut, as well as the factors influencing its implementation and efforts made to overcome them. The research method used is empirical jurisprudence, which analyzes how the  law  operates  in  society.  The  research  findings  indicate  that  the  Public  Prosecutor's Office of Garut has made efforts to settle cases of assault through restorative justice in accordance  with  applicable  provisions.  Supporting  factors  include  the  willingness  of perpetrators and victims to reconcile, while inhibiting factors include societal views that criminal cases should result in imprisonment. To overcome these obstacles, socialization about  restorative  justice  is  conducted  to  help  the  community  better  understand  its concepts.

## Keywords
Persecution; Prosecution; Restorative Justice.

## Abstrak
Penyelesaian  tindak  pidana  melalui restorative  justice di  Kejaksaan  Negeri  Garut  ditinjau sejauh mana implementasinya di Kejaksaan Negeri Garut. Restorative justice diterapkan di luar pengadilan untuk menyelesaikan kasus penganiayaan dengan memperhatikan keadilan bagi  semua  pihak  terlibat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi
bagaimana restorative  justice diimplementasikan  dalam  penanganan  kasus  penganiayaan  di Kejaksaan  Negeri  Garut,  serta  faktor-faktor  yang  memengaruhi  implementasinya  dan upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasinya.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah yuridis  empiris,  yang  menganalisis  bagaimana  hukum  beroperasi  dalam  masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Garut telah melakukan upaya penyelesaian  kasus  penganiayaan  melalui restorative  justice sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.  Faktor  pendukung  meliputi  kesediaan  pelaku  dan  korban  untuk  berdamai, sementara faktor penghambatnya adalah pandangan masyarakat yang masih memandang bahwa  kasus  pidana  harus  dihukum  penjara.  Untuk  mengatasi  hambatan  tersebut, dilakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang restorative  justice agar  mereka  memahami konsepnya lebih baik.

## Kata Kunci
Penganiayaan; Penuntutan; Restorative Justice .

## HOW TO CITE:
Noval Ramadhan, Uu Nurul Huda, Wawan Kurniawan, Implementation of Restorative Justice in Discontinuing Prosecution of Assault Criminal Acts (Case Study at the Public Prosecutor's Office of Garut), Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 4 No. 1 Juni 2024, hlm. 41-60.

## Pendahuluan
Indonesia  adalah  sebuah  negara  yang  menerapkan  prinsip  negara  hukum,  sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsep ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum sebagai alat yang digunakan dalam segala aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Hukum ini dipersepsikan sebagai sarana yang mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan menjamin kesetaraan di mata hukum bagi semua individu. 1 Dalam konteks ini, hukum bukan hanya menjadi sebuah kumpulan peraturan,  tetapi  juga  merupakan  sistem  yang  ditegakkan  oleh  penguasa. 2 Prinsip  ini  tercermin dalam pernyataan Cicero: ubi societas, ibi ius, yang artinya, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Oleh karena itu, hukum dianggap diperlukan karena adanya masyarakat. Pertanyaan tentang alasan keberadaan hukum sangat berkaitan dengan keberadaan masyarakat itu sendiri. Donald Albert dan Frans Maramis menjelaskan bahwa tujuan hukum juga berkaitan erat dengan latar belakang sosial. Dengan demikian, pengertian dan penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari prinsip ubi societas, ibi ius , karena hukum hadir sebagai respons terhadap keberadaan masyarakat dan menjadi landasan bagi keadilan serta keteraturan dalam kehidupan bersama. 3
1 Rizky  Luthfie  Alfarriz,  “Tinjauan  Yuridis  Mediasi  Penal  Terhadap  Tindak  Pidana  Penganiayaan Dihubungkan  Dengan  Surat  Kapolri  No.  Pol :  8/VII/2018  Tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif  (Restorative Justice) Studi Kasus Polsek Gedebage ” (UIN Sunan Gunung Djati, 2020), hlm.1, https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/43746.
2 Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 3.
3 Hanny Salsabila, “Penerapan Restorative Justice Oleh Penyidik Terhadap Kasus Penganiayaan Anak Oleh Calon Ibu Tiri” (Universitas Lampung, 2023), hlm. 1.
Penyelesaian  tindak  pidana  pada  sekarang  ini  telah  bergeser  dari  pidana  penjara  menjadi penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice atau keadilan restoratif. Namun, dalam KUHP Indonesia belum mengatur secara gamblang mengenai penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice. Pengaturan penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice pada saat ini hanya didapat pada peraturan yang terdapat pada institusi penegak hukum sebagai open legal policy masing-masing. Seperti  halnya,  implementasi restorative  justice dalam  penghentian  penuntutan  tindak  pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Garut.
Banyak  kasus  dalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia  berujung  pada  hukuman penjara.  Namun  demikian,  penjara  bukanlah  solusi  terbaik  dalam  penyelesaian  masalah kejahatan, terutama ketika kerusakan yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat dapat  direstorasi. 4 Oleh  karena  itu,  ancaman  pidana  haruslah  dipertimbangkan  dengan cermat, dengan memastikan bahwa hukuman yang diberikan benar-benar merupakan upaya penyembuhan  dan  tidak  memperparah  keadaan  yang  sudah  buruk  atau  disebut  dengan ultimum remedium . 5
Pada  tahun  2020,  Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia,  di  bawah  kepemimpinan Jaksa  Agung,  mengeluarkan  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  15  tahun  2020  yang menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di tingkat penuntutan.  Menurut  Jaksa  Agung,  peraturan  ini  diharapkan  menjadi  cara  baru  untuk menyelesaikan  perkara  pidana  tanpa  melalui  persidangan,  dengan  tujuan  mengurangi kelebihan  kapasitas  di  penjara-penjara  di  negara  ini.  Selain  itu,  upaya  ini  juga  bertujuan untuk  mengurangi  penyalahgunaan  kekuasaan  dalam  proses  penuntutan  dan  secara langsung memulihkan kondisi sosial masyarakat.
Dalam perkembangan terkini, ada opsi baru yang dikenal sebagai gagasan keadilan restoratif.  Pendekatan  ini  mendapat  popularitas  di  berbagai  belahan  dunia  karena memberikan solusi yang menyeluruh dan berhasil dalam menangani pelanggaran hukum yang  terjadi,  secara  resmi. 6 Pendekatan  penyelesaian  pidana  dengan  keadilan  restoratif dapat menjadi formula yang efektif dalam menangani kasus kejahatan dengan memberikan prioritas pada aspek rekonsiliasi dan pemulihan dalam suatu perkara.
Menurut  sudut  pandang  keadilan  restoratif,  tindak  pidana  merupakan  suatu perbuatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan hubungan interpersonal. Pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti mediasi antara korban dan  pelaku,  dialog  kelompok  keluarga,  serta  layanan  rehabilitasi  di  masyarakat  yang bertujuan  untuk  memperbaiki  kondisi  baik  korban  maupun  pelaku. 7 Keadilan  restoratif adalah  pendekatan  penyelesaian  kasus  kejahatan  yang  melibatkan  semua  pihak  terkait,
4 Romli Atmasasmita, Peradilan Anak di Indonesia (Bandung: Bandar Maju, 1997), hlm. 166.
5 Abidatu Zuhra Zilkamala, “Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir” (UIN Suska Riau, 2023), hlm. 2.
6 Glery Lazuardi, “Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks,” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 8, no. 9 (2020), hlm. 1303, https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i09.p01.
7 Maya Shafira et al., “Urgensi Penerapan Restorative  Justice Dalam Tindak Pidana Ringan Pada Aparatur Pemerintah Dan Masyarakat Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus,” Nemui Nyimah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 3, no. 1 (2023): hlm. 3.
termasuk  pelaku,  korban,  keluarga,  dengan  fokus  pada  pemulihan  situasi  awal  dan mengatasi masalah seperti penumpukan perkara di pengadilan serta kelebihan kapasitas di lembaga  pemasyarakatan. Dalam  konteks  ini,  Penegakan  hukum  harus  mengutamakan keadilan,  kepastian  hukum,  dan  nilai  kemanfaatan  sebagai  tolak  ukur  penting  dalam penegakan  hukum  dan  penyelesaian  kasus,  baik  untuk  pelaku  dan  masyarakat  secara keseluruhan.
Penelitian ini berfokus pada tantangan implementasi keadilan restoratif dalam proses penuntutan, yang sepenuhnya dipegang oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Peneliti akan menghubungkan  implementasi  keadilan  restoratif  ini  dengan  kasus  penganiayaan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  351  KUHP.  Namun,  berdasarkan  Pasal  5  Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020, salah satu syarat penerapan keadilan restoratif adalah hukuman maksimal tidak melebihi 5 tahun penjara. Meskipun ada sekitar 7 kasus yang diselesaikan melalui proses keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Garut pada tahun 2023, namun hal ini menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif di sana masih  terbatas.  Sebagai  akibatnya, overcapacity di  lembaga  pemasyarakatan  tetap  menjadi masalah ketika terdakwa menjalani hukuman. Berikut adalah data kasus yang diselesaikan melalui keadilan restoratif:
Tabel 1. Data Penyelesaian Tindak Pidana
No. Tahun P-21 Jenis Penyelesaian Restorative Justice Pengadilan 1. 2020 250 - 250 2. 2021 360 - 360 3. 2022 342 1 341 4. 2023 434 6 427 Total 1.386 7 1379
Sumber: Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Garut
Apabila  melihat  dari  data  di  atas,  maka  cita-cita  hukum  untuk  mengakomodir overcapacity lembaga pemasyarakatan belum tercapai. Padahal Kejaksaan mempunyai payung hukum antara lain nota kesepakatan tentang penerapan restorative justice dan juga Perja No. 15  Tahun  2020.  Dimana,  bahwa  dua  payung  hukum  tersebut  mempunyai  tujuan  untuk menimalisir  kelebihan  kapasitas  ( overcapacity )  pada  lembaga  pemasyarakatan.  Sehingga, dengan  adanya  Nota  Kesepakatan  Bersama  dan  juga  Peraturan  Kejaksaan  RI  ini  masih belum optimal dalam penerapan restorative justice ini.
Telah  ada  penelitian  sebelumnya  yang  membahas  topik  ini.  Penelitian  pertama, dilakukan  oleh  Ni  Nyoman  Ayu  Pulasari  Dewi,  Made  Sugi  Hartono,  dan  Komang Febrinayanti  Dantes  dalam artikel berjudul  "Implementasi  Prinsip Restorative  Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa di Polres Buleleng." Mereka meneliti penerapan restorative justice pada kasus tindak pidana penganiayaan di tingkat penyidikan yang menjadi
kewenangan Kepolisian. 8 Penelitian berikutnya, oleh Rafi Anugerah Ferdianto dan Hervina Puspitosari, berjudul "Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice dalam  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Penganiayaan  di  Kejaksaan  Negeri  Kota Malang." Mereka mengkaji penghentian penuntutan melalui restorative justice oleh Kejaksaan Negeri  Malang. 9 Penelitian  lainnya,  yang  disampaikan  oleh  Lukas  Permadi  Orlando Beremanda,  Hafrida,  dan  Elizabeth  Siregar  dengan  judul  "Prinsip  Keadilan  Restoratif dalam  Penghentian  Penuntutan  Melalui  Kompensasi  dan  Restitusi,"  membahas  prinsip keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan melalui kompensasi dan restitusi. 10
Kebaharuan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni bahwa penelitian ini akan  mengkaji  secara  lengkap  tentang  penerapan restorative  justice dalam  penghentian penuntutan tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Garut. Selain itu juga yang membedakannya  adalah  pada  lokasi  penelitian,  sehingga  aspek-aspek  seperti  faktor penghambat  serta  upaya  yang  dilakukan  berbeda-beda.  Adapun  alasan  Penulis  memilih lokasi tersebut karena semua data yang dibutuhkan lebih mudah diperoleh sehingga dapat mempercepat proses pengambilan data dan lokasi penelitian tersebut. Selain itu, penelitian dilakukan  pada  Kejaksaan  Negeri  Garut  adalah  karena  ingin  tahu  seberapa  jauh implementasi restorative justice dalam penghentian penuntutan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri tersebut.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi restorative  justice dalam  penghentian  penuntutan  tindak  pidana  penganiayaan  di  wilayah hukum Kejaksaan Negeri Garut?; 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi Kejaksaan Negeri Garut  dalam  melakukan  implementasi restorative  justice dalam  penghentian  penuntutan tindak pidana penganiayaan?; 3) Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menangani faktor penghambat  yang  mempengaruhi  implementasi restorative  justice dalam  penghentian penuntutan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Garut?

## Metode
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian hukum yang menganalisis bagaimana hukum beroperasi dalam  masyarakat. 11 Metode  penelitian  yang  digunakan  bersifat  deskriptif  dan menggunakan  data  primer  serta  data  sekunder,  termasuk  bahan  hukum  primer,  bahan hukum sekunder, dan kamus hukum. 12 Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik,
8 Ni  Nyoman  Ayu  Pulasari  Dewi,  Made  Sugi  Hartono,  dan  Komang  Febrinayanti  Dantes,  “Implementasi Prinsip  Restorative  Justice  Pada  Perkara  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Biasa  Di  Polres  Buleleng,” Jurnal  Komunitas Yustisia 5, no. 1 (2022), https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45948. 9 Rafi  Anugerah  Ferdianto  dan  Hervina  Puspitosari,  “Implementasi  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan Restorative  Justice  dalam  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Di  Kejaksaan  Negeri  Kota  Malang,” Jurnal Syntax Fusion 3, no. 6 (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.54543/fusion.v3i06.324.
10 Lukas Permadi Orlando Beremanda, Hafrida, dan Elizabeth Siregar, “Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian  Penuntutan  Melalui  Kompensasi  Dan  Restitusi,” PAMPAS:  Journal  Of  CriminalLaw 4,  no.  2  (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26483.
11 H. Ishaq, Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis serta disertasi (Bandung: Alfabeta, 2017).
12 Ali Zainudin, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).
yaitu studi dokumentasi, observasi, dan wawancara yang dilakukan penulis di Kejaksaan Negeri  Garut.  Data  yang  terkumpul  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  mengambil kesimpulan  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  serta  data  dari  studi kepustakaan  tentang  penyelesaian  tindak  pidana  penganiayaan  melalui  konsep restorative justice di Kejaksaan Negeri Garut.

## Hasil dan Pembahasan
A. Implementasi Restorative Justice dalam Penghentian Penuntutan Tindak
Pidana

## Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Garut
Istilah “ tindak pidana ” berasal dari terjemahan kata “ Strafbaarfeit ” . Menurut Simon, ini merujuk pada perilaku yang dapat dipidana, bertentangan dengan hukum, dan dilakukan oleh  individu  yang  bertanggung  jawab.  Van  Hammel  juga  mendefinisikannya  sebagai tindakan yang diatur oleh undang-undang, melanggar hukum, dan dapat dipidana karena kesalahan. 13 Dengan  demikian,  istilah  ini  mencakup  berbagai  perilaku  yang  dapat mengakibatkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Penegakan hukum dalam perkara pidana di Indonesia mengalami transformasi dari pendekatan retributif yang cenderung bersifat pembalasan terhadap  pelanggaran hukum menuju pendekatan yang lebih progresif. Sekarang, hukum pidana tidak hanya dipandang sebagai alat untuk membalas dendam korban, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah kejahatan masa kini dan mendatang. Perubahan dalam penegakan hukum diperlukan agar tujuan hukum dapat tercapai, terutama mengingat perkembangan masyarakat yang cepat, yang memerlukan penyesuaian dalam sistem hukum. 14
Penegak  hukum  tidak  bisa  hanya  fokus  pada  memastikan  kepastian  hukum  tanpa memperhitungkan aspek keadilan dan manfaat hukum. 15 Hukum tidak hanya merupakan seperangkat aturan, tetapi juga mencakup nilai-nilai dan aspirasi yang ingin diwujudkan oleh masyarakat, yang tidak selalu tercermin dalam teks hukum belaka. 16 Konsep teori hukum progresif,  seperti  yang  diperkenalkan  oleh  Satjipto  Rahardjo,  menyoroti  pentingnya menemukan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam pengembangan hukum. Aliran hukum progresif menegaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kehidupan yang  adil  dan  sejahtera  bagi  manusia.  Adanya  perubahan  yang  terus  berlangsung  dalam masyarakat, hukum haruslah fleksibel dan terbuka terhadap perubahan, tidak hanya terikat pada teks hukum yang sudah ada.
13 Ismu Gusnadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 35.
14 Suwardi  Sagama,  “Analisis  Konsep  Keadilan,  Kepastian  Hukum  dan  Kemanfaatan  dalam  Pengelolaan Lingkungan,” Jurnal Mazahib 15, no. 1 (2016): hlm. 36, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21093/mj.v15i1.590.
15 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19. 16 Gita  Santika,  “Peran  Kejaksaan  Mewujudkan  Keadilan  Restoratif  Sebagai  Upaya  Penanggulangan Kejahatan,” PROGRESIF:
Jurnal Hukum 16, no. 1 (2021): hlm. 87,
https://doi.org/https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.1898.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Billie Adrian selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, beliau menyatakan  bahwa  latar  belakang  penerapan restorative  justice di  Kejaksaan  Negeri  Garut adalah untuk mengembalikan keadilan bagi para pihak seperti semula. Oleh karena para pihak  sudah  bersedia  untuk  melakukan  perdamaian,  maka  Kejaksaan  Negeri  Garut seharusnya memberikan jembatan perdamaian itu dan bukan malah menjadi penghalang dalam  perdamaian  kedua  belah  pihak.  Oleh  karena  itu,  hal  inilah  yang  menjadi  alasan Kejaksaan Negeri Garut untuk melakukan penghentian penuntutan kepada Tersangka. 17 Proses  keadilan  restoratif  memfasilitasi  pertemuan  langsung  antara  pelaku  dan korban, yang didampingi oleh keluarga, masyarakat, dan mediator, dengan tujuan mencapai solusi  yang  memperbaiki  kerugian  yang  dialami  korban.  Solusi-solusi  ini  dapat  berupa pembayaran ganti rugi oleh pelaku, pelaksanaan pekerjaan sosial, atau kegiatan lain yang disepakati bersama. 18 Langkah-langkah ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban serta memulihkan keseimbangan sosial, sambil juga berupaya mencegah terjadinya  pelanggaran  di  masa  depan.  Prinsip  keadilan  tetap  dijunjung  tinggi  dalam penerapan keadilan restoratif, di mana setiap individu diperlakukan dengan jujur dan adil. Para petugas yang terlibat diharapkan untuk tidak membeda-bedakan individu, melainkan mengikuti prinsip tindakan yang konsisten dan setara. Melalui keadilan restoratif, tujuannya adalah  mencapai  keadilan  dan  penegakan  hukum  yang  tepat  dengan  mengurangi penggunaan hukuman pidana.
Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian di  luar sistem peradilan pidana yang melibatkan korban, pelaku, keluarga keduanya, masyarakat, dan  pihak-pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Ini adalah pendekatan yang adil di mana  semua pihak terlibat, termasuk pelaku, korban,  dan keluarga  mereka, serta pihak- pihak  lain,  bekerja  sama  untuk  menemukan  solusi  atas  tindakan  pidana  dan konsekuensinya, dengan fokus pada pemulihan daripada pembalasan. Saat ini di Indonesia, khususnya  di  Wilayah  Hukum  Kejaksaan  Negeri  Garut,  telah  dilakukan  penghentian penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif.  Berdasarkan  observasi  penulis  di  Kejaksaan Negeri Garut, terdapat contoh kasus tindak pidana penganiayaan yang berhasil ditangani oleh Kejaksaan Negeri Garut melalui keadilan restoratif pada tahun 2022, yaitu:
Kasus yang pada awalya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar jam 20.00 WIB tersangka Rizkiya Alias Armega Bin Aceng telah melakukan pemukulan terhadap saksi El Ferry Colpitts Bin Sarjono Prawoto, dengan cara memukul beberapa kali menggunakan tangan kosong mengenai kening dan kelopak mata kanan, kepala bagian belakang hingga saksi El Ferry Colpitts Bin Sarjono Prawoto terjatuh. Bahwa akibat perbuatan tersangka Rizkiya  Alias  Armega  Bin  Aceng  mengakibatkan  saksi  El  Ferry  Colpitts  Bin  Sarjono Prawoto  mengalami  luka-luka  sesuai  dengan Visum  et  Repertum Nomor:  001/Ver-
17 Hasil Wawancara dengan Bapak Billie Adrian, Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut, di Kejaksaan Negeri Garut Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Pukul 11.30 WIB.
18 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice , 2 ed. (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 20.
LMB/I/2023  tanggal  30  Januari  2023  yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  dr.  Firman Mardiana Herlambang dokter dari UPT. Puskesmas Limbangan dengan hasil pemeriksaan:
1. Luka memar dan bengkak pada sekeliling mata kanan.
2. Luka lecet disertai bengkak dan memar pada dahi sebelah kiri dengan ukuran 5 cm x 6 cm x 1 cm.
3. Luka lecet dan bengkak pada pangkal hidung dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm.
Hasil  pemeriksaan  menunjukkan  adanya  luka  memar  dan  bengkak  pada  sekeliling mata kanan, luka lecet disertai bengkak dan memar pada dahi sebelah kiri, serta luka lecet dan  bengkak  pada  pangkal  hidung  akibat  kekerasan  benda  tumpul.  Akibat  cedera  ini, korban  mengalami  tingkat  sedang  kesulitan  untuk  melakukan  aktivitas  sehari-hari  dan membutuhkan istirahat yang cukup untuk proses penyembuhan. Keadaan ini menunjukkan dampak serius dari kekerasan yang dialami oleh korban, yang menuntut perawatan medis yang tepat dan perhatian yang lebih lanjut terhadap kesejahteraannya secara keseluruhan.
Berdasarkan kasus di atas, pasal yang disangkakan kepada tersangka yaitu Pasal 351 ayat  (1)  KUHP.  Setelah  penuntut  umum  menerima  tersangka  dan  barang  bukti  dari kepolisian,  penuntut  umum  lantas  memanggil  kedua  belah  pihak  untuk  menawarkan kesepakatan perdamaian melalui restorative justice . Berdasarkan kasus yang terjadi, tersangka Rizkya alias Armega Bin Aceng kemudian mengakui kesalahannya. Tersangka Rizkya alias Armega Bin Aceng meminta maaf dengan tulus kepada korban/saksi El Ferry Colpitts Bin Sarjono  Prawoto  dan  korban  menerima  permintaan  maaf  tersebut.  Korban  El  Ferry Colpitts  Bin  Sarjono  Prawoto  dan  tersangka  Rizkya  alias  Armega  Bin  Aceng  sepakat mengakhiri sengketa mereka dengan tidak saling menuntut setelah menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian. Adapun, alasan penghentian penuntutan adalah:
1. Tersangka baru pertama kali melakukan Tindak Pidana.
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf b Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
3. Tersangka  dan  keluarganya  sudah  bertanggung  jawab  kepada  korban  serta mengganti pembiayaan pengobatan korban.
4. Korban telah memaafkann tersangka dan korban tidak ingin melanjutkan perkara ke persidangan serta korban memilih berdamai.
5. Tersangka akan menjadi objek binaan Kepala Desa Cijolang.
6. Sudah ada perdamaian antara korban dan tersangka.
7. Antara  korban  dan  tersangka  sudah  ada  kesepakatan  yang  diketahui  dan ditandatangai oleh Kepala Desa Cijolang dan Tokoh Masyarakat.
8. Bahwa upaya perdamaian berhasil/diterima, yang dilaksanakan oleh pihak tersangka maupun korban selanjutnya dilakukan pelaksanaan perdamaian diikuti oleh pihak dari korban yaitu: kerabat korban, Kepala Desa Cijolang, tokoh masyarakat dan dari pihak tersangka yaitu: orang tua tersangka Pada Hari Senin tanggal 27 Februari 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Garut.
Penyelesaian  tindak  pidana  penganiayaan  melalui restorative  justice atau  keadilan restoratif tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Penyelesaian tindak pidana atau kejahatan melalui restorative justice baru tercantum dalam peraturan-peraturan  yang  dimiliki  masing-masing  institusi  penegak  hukum  seperti Kejaksaan  yang  tercermin  dalam  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15 Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif. Kewenangan tersebut merupakan sebagai open legal policy atau kewenangan yang diberikan oleh  negara  sebagai  kebijaksanaan  didelegasikan  kepada  badan  atau  institusi  yang berwenang.
Pada  kasus  di  atas  Kejaksaan  Negeri  Garut  melakukan  perdamaian  atau  mediasi melalui restorative justice . Dalam pelaksanaannya Kejaksaan selaku fasilitator restorative justice menghadirkan  korban,  pelaku,  aparat  desa  setempat  dan  juga  tokoh  masyarakat  agar memberikan  keadilan  dan  kepastian  hukum.  Kemudian  para  pihak  membuat  nota kesepakatan  perdamaian  dengan  Jaksa  Penuntut  Umum  sebagai  fasilitator.  Kemudian setelah seluruh proses restorative justice selesai maka turunlah Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara  Berdasarkan  keadilan  Restoratif    Kepala  Kejaksaan  Negeri  Garut  Nomor:  B- 535/M.2.15/Eoh.2/03/2023.
Berdasarkan  situasi  tersebut,  penghentian  penuntutan  terkait  tindak  pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Garut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 dari Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Bapak Billie Adrian,  yang  menjabat  sebagai  Kepala  Sub  Seksi  Penuntutan  Kejaksaan  Negeri  Garut, menjelaskan  bahwa restorative  justice dapat  diterapkan  dalam  kasus  tindak  pidana penganiayaan tersebut karena memenuhi kriteria untuk penyelesaian melalui restorative justice . Kriteria tersebut termasuk pelaku yang pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman hukuman  penjara  tidak  lebih  dari  lima  tahun,  kerugian  yang  terjadi  tidak  melebihi  Rp. 2.500.000,-  dan  terdapat  kesepakatan  perdamaian  antara  korban  dan  pelaku  yang  telah dituangkan  dalam  Surat  Perjanjian  Perdamaian,  disaksikan  oleh  Penuntut  Umum. Keberhasilan pelaksanaan restorative justice ini juga hasil dari kerjasama antara korban, pelaku, dan  pihak  terkait lainnya,  yang  secara  bersama-sama  berupaya  mewujudkan  perdamaian dengan prinsip keadilan dan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. 19
Bapak  Billie  Adrian,  Kepala  Sub  Seksi  Penuntututan  Kejaksaan  Negeri  Garut, menjelaskan bahwa proses musyawarah dipimpin oleh penuntut umum sebagai fasilitator dan  dihadiri  oleh  korban,  pelaku,  keluarga  keduanya,  dan  tokoh  masyarakat.  Fasilitator menyampaikan  maksud  dan  tujuan  dilaksanakan  musyawarah,  serta  menerangkan mengenai tugasnya sebagai fasilitator bersifat netral hanya untuk menjembatani para pihak berdiskusi  secara  terbuka tanpa ada  ancaman  dari pihak manapun.  Kemudian fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai pasal yang disangkakan oleh penyidik dan dari tokoh masyarakat dapat memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial dari korban
19 Hasil Wawancara dengan Bapak Billie Adrian, Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut, di Kejaksaan Negeri Garut Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Pukul 11.30 WIB.
dan  pelaku,  serta  dapat  memberikan  saran  untuk  memperoleh  penyelesaian  dari  kasus tersebut. 20
Kejaksaan  Negeri  Garut  berkomitmen  untuk  menerapkan  prinsip restorative  justice dengan  menggunakan  diskresi  dalam  kasus-kasus  penganiayaan.  Penerapan  prinsip  ini dilakukan dalam berbagai bentuk, yang pertama adalah pembuatan surat perdamaian pidana atau penal  consent berdasarkan  kesepakatan  antara  para  pihak  terkait  dalam  kasus penganiayaan.  Penerapan  prinsip restorative  justice di  Kejaksaan  Negeri  Garut  didasarkan pada pertimbangan yuridis dan sosiologis untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Salah satu  langkahnya  adalah  dengan  melakukan  profiling  latar  belakang  pelaku  dan  korban, seperti status ekonomi dan pendidikan pelaku, yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana  penganiayaan.Tentu  hal  ini  merupakan  wujud  dari  hati  nurani  Kejaksaan  Negeri Garut dalam menegakkan hukum.
Menurut  Bapak  Billie  Adrian,  sebagai  Kepala  Sub  Seksi  Kejaksaan  Negeri  Garut menyatakan  bahwa  dalam  proses  perdamaian  antara  pelaku  dan  korban  hal  yang  paling penting adalah pemulihan hak-hak korban. Apabila pelaku bersedia memberikan hak-hak korban,  dan  korban  menerima  pemulihan  hak  yang  diberikan  oleh  pelaku  maka  hal  ini memberikan peluang untuk dilakukannya restorative justice yakni ke tahap selanjutnya ialah pembuatan  surat  perdamaian. 21 Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020,  yang membahas penghentian penuntutan berdasarkan prinsip restorative justice , mempertimbangkan prinsip keadilan sebagai dasar utamanya. Prinsip keadilan tercermin dalam  proses  perdamaian  dan  langkah-langkah  yang  diambil.  Prosedur  perdamaian dijelaskan dari Pasal 7 hingga Pasal 8, di mana penuntut umum mengusulkan perdamaian antara korban dan tersangka secara sukarela dan tanpa tekanan pada tahap penuntutan. Pasal 8 juga mengatur syarat-syarat untuk pelaksanaan upaya perdamaian oleh penuntut umum.
Berdasarkan evaluasi penuntut umum, jika suatu kasus pidana memenuhi kriteria yang ditetapkan  dalam  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020, penuntut  umum  akan  mengajukan  upaya  perdamaian  kepada  Kepala  Kejaksaan  Negeri. Jika Kepala Kejaksaan Negeri  menilai bahwa  kasus tersebut memenuhi persyaratan dan memutuskan  untuk  memulai  perdamaian  sebagai  langkah  pertama  dalam  penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice , maka akan dikeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Upaya  Perdamaian  oleh  Kepala  Kejaksaan  Negeri.  Surat tersebut  akan  mencakup  dasar hukum, pertimbangan, dan tujuan dari pelaksanaan perdamaian yang dihadiri oleh pihak- pihak terkait dan Jaksa sebagai mediator. 22
20 Hasil Wawancara dengan Bapak Billie Adrian, Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut, di Kejaksaan Negeri Garut Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Pukul 11.30 WIB.
21 Hasil Wawancara dengan Bapak Billie Adrian, Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut, di Kejaksaan Negeri Garut Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Pukul 11.30 WIB.
22 Angela Claudia Scolastika Manurung, Made Sugi Hartono, dan Dewa Gede Sudika Mangku, “Implementasi Tentang  Prinsip  Restorative  Justice  dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Pengrusakan  (Studi  Kasus  No. PDM532/BLL/08/2020,” Jurnal Komunitas Yustisia 4, no. 2 (2021): hlm. 549, https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38145.
Setelah  mendapatkan  persetujuan  dari  Kepala  Kejaksaan  Negeri,  Surat  Perintah Upaya Perdamaian diberikan. Melalui surat ini, penuntut umum diberi wewenang untuk menginisiasi perdamaian. Untuk melakukannya, penuntut umum secara resmi memanggil semua  pihak  yang  terlibat,  termasuk  tokoh  agama  atau  anggota  masyarakat,  dan menjelaskan  tujuan  pemanggilan  tersebut.  Selanjutnya,  Penuntut  Umum  mengirimkan Surat  Panggilan  Upaya  Perdamaian  kepada  pihak-pihak  terkait,  meminta  mereka  untuk bertemu dengan Jaksa Penuntut Umum yang bertanggung jawab. Jika terjadi kesepakatan perdamaian di antara pihak-pihak yang terlibat, Penuntut Umum akan menyusun sebuah Berita Acara yang kemudian ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat serta Penuntut Umum. Selain itu, Penuntut Umum juga menyusun sebuah Nota Pendapat Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memuat alasan-alasan yang mendasari permohonan  perdamaian  dan  penghentian  penuntutan.  Langkah  berikutnya  adalah memperoleh  persetujuan  dari  Kepala  Kejaksaan  Tinggi  dan  Kejaksaan  Agung  sebelum Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dapat dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri.
Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan berisi evaluasi, analisis situasi kasus, dan alasan-alasan penutupan penuntutan. Dengan dokumen ini, proses penuntutan terhadap kasus kriminal dihentikan secara resmi. Kemudian, Surat Perintah Pengeluaran Penahanan diterbitkan, di mana Kepala Kejaksaan memberi instruksi kepada Penuntut Umum untuk melepaskan tahanan atau terdakwa, dan membuat laporan pembebasan tahanan  sebagai bukti pelaksanaannya. Langkah selanjutnya adalah penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Penahanan oleh Kepala Kejaksaan, di mana Penuntut Umum yang bertanggung jawab atas kasus  tindak  pidana  diminta  untuk  melepaskan  tahanan  atau  terdakwa,  dan  menyusun laporan pembebasan tahanan. Dokumen tersebut berfungsi sebagai bukti bahwa terdakwa telah dilepaskan dari tahanan, dan catatan tersebut diberi tanda tangan oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.
Bapak  Billie  Adrian  selaku  Kepala  Sub  Seksi  Penuntutan  Kejaksaan  Negeri  Garut dalam wawancara dengan penulis pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 menjelaskan bahwa proses penerapan restorative justice mempunyai proses yang rigid dan panjang. Mulai pada tingkat Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, hingga pada tingkat Kejaksaan Agung. Hal ini dilakukan guna kehati-hatian penuntut umum dalam menerapkan restorative justice. 23 Kepastian hukum terkait keadilan dalam penanganan kasus menjadi prinsip yang sangat penting untuk memenuhi aspek  kepastian dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020. Menurut teori hukum Gustav Radbruch, yang mencakup keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, sulit untuk memenuhi ketiganya secara bersamaan. Namun, pada penyusunan Peraturan  Kejaksaan,  penekanan  lebih  diletakkan  pada  penghormatan  terhadap  prinsip keadilan.  Hal  ini  menunjukkan  pentingnya  menjaga  keselarasan  antara  keadilan  dan kepastian hukum dalam konteks penegakan hukum.
Proses Perdamaian melalui restorative justice terdapat dua jenis perdamaian seperti yang dijelaskan Bapak Billie Adrian selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut
23 Hasil Wawancara dengan Bapak Billie Adrian, Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut, di Kejaksaan Negeri Garut Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Pukul 11.30 WIB.
berdasarkan wawancara dengan penulis pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024. Menurut beliau  bahwa  dalam  proses  perdamaian  melalui restorative  justice terdapat  dua  jenis perdamaian,  yakni  perdamaian  dengan  Syarat  dan  perdamaian  Tanpa  Syarat.  Dua  jenis perdamaian ini adalah hal yang dibolehkan menurut Peraturan Kejaksaan Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Yang terutama adalah kesepakatan antara kedua belah pihak  terkait  klausul-klausul  dalam  surat  perdamaian  yang  disetujui  tanpa  tekanan  atau ancaman  dari  pihak  mana  pun,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  9  Peraturan  Kejaksaan Negara  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Penyataan ini sejalan dengan Pasal 10 Ayat (2), yang menjelaskan bahwa kesepakatan perdamaian  dapat  berupa  persetujuan  untuk  berdamai  dengan  pemenuhan  kewajiban tertentu yang termuat dalam huruf a nya. Selain itu, dalam huruf b, dijelaskan bahwa juga dapat dilakukan persetujuan untuk berdamai tanpa adanya kewajiban tertentu yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, pemberian syarat dalam kesepakatan perdamaian merupakan kehendak korban yang diatur berdasarkan keadaan dan kepentingan yang terlibat dalam kasus  tersebut.  Ini  menunjukkan  fleksibilitas  dalam  proses  perdamaian  yang mempertimbangkan situasi unik setiap kasus.
Penerapan  konsep  keadilan  restoratif  yang  tercantum  dalam  Peraturan  Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menunjukkan upaya seorang Jaksa untuk memastikan keadilan dalam hukum, yang lebih menekankan keadilan substansial  yang  hadir dan berkembang dalam masyarakat daripada hanya mengutamakan keadilan prosedural. Dalam konteks ini, konsep keadilan  yang  diperkenalkan  oleh  teori  Jeremy  Bentham  menjadi  relevan.  Bentham menekankan pada prinsip utilitarianisme, yang menegaskan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kebahagiaan kepada sebanyak mungkin individu. Prinsip ini menekankan pada kuantitas  kebahagiaan  yang  dihasilkan.  Bentham  juga  menegaskan  bahwa  hukum  harus memenuhi empat tujuan utama: memberikan nafkah hidup, memberikan keberlimpahan, memberikan perlindungan, dan mencapai persamaan dalam masyarakat.

## B. Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kejaksaan  Negeri Garut  dalam  Implementasi Restorative  Justice dalam  Penghentian  Penuntutan  Tindak  Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Garut
Kejaksaan,  sebagai  lembaga  penegak  hukum,  bertanggung  jawab  memastikan kepastian hukum, ketertiban, keadilan, dan kebenaran sesuai dengan norma hukum dan nilai-nilai masyarakat. Dalam konteks ini, kewenangan yang dimiliki oleh jaksa dalam proses penuntutan  di  Indonesia  secara  langsung  terkait  dengan  prinsip dominus  litis ,  yang memberikan  jaksa  wewenang  penuh  untuk  mengendalikan  dan  menentukan  arah  dari proses  hukum  yang  mereka  pimpin.  Hal  ini  menegaskan  peran  krusial  jaksa  dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan di negara ini.
Salah satu fungsi utama dari Jaksa adalah menuntut pelaku tindak pidana, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 13 KUHAP, yang membuat mereka menjadi  perwakilan negara dalam  menjalankan  fungsi  peradilan.  Di  dalam  struktur  kejaksaan,  terdapat  ketentuan hukum  tentang  penghentian  penuntutan  sesuai  dengan  Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15 Tahun  2020,  yang  mengutamakan  penyelesaian  yang  menguntungkan  semua  pihak  dan memberikan  perhatian  khusus  pada  pemulihan  kerugian  korban  serta  pemaafan  korban terhadap  pelaku  tindak  pidana,  yang  dikenal  sebagai  keadilan  restoratif.  Namun,  tidak semua  kasus  penganiayaan  dapat  ditangani  melalui  pendekatan  keadilan  restoratif  oleh lembaga kejaksaan, karena masih ada sejumlah kasus yang diadili di pengadilan, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut:
Tabel 2. Data Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan
No. Tahun P-21 Jenis Penyelesaian Restorative Justice Pengadilan 1. 2020 9 - 9 2. 2021 31 - 31 3. 2022 23 - 23 4. 2023 19 2 17 Total 82 2 80
Sumber: Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Garut
Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa sejak Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  diberlakukan, Kejaksaan  Negeri  Garut  telah  menangani  total  80  kasus  penganiayaan.  Dari  jumlah tersebut, 80 kasus dialihkan ke pengadilan, sementara 2 kasus telah berhasil diselesaikan melalui  pendekatan  keadilan  restoratif  pada  tahun  2023.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa beberapa kasus tindak pidana penganiayaan yang masuk di Kejaksaan Negeri Garut dari tahun 2020 hingga 2023 telah ditangani dengan pendekatan keadilan restoratif, sementara yang lainnya tidak. Pada saat penulis melakukan penelitian pada tahun 2024, baru dua kasus tindak  pidana  penganiayaan  yang  ditangani  oleh  Kejaksaan  Negeri  Garut  menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
Berdasarkan penelitian di Kejaksaan Negeri Garut, ditemukan faktor pendukung dan pemicu  keberhasilan  pelaksanaan  keadilan  restoratif.  Kesimpulan  ini  didasarkan  pada observasi dan wawancara dengan Bapak Billie Adrian, Kepala Sub Seksi Penuntutan Tindak Pidana  Penganiayaan. 24 Penyelesaian  kasus  tindak  pidana  penganiayaan  di  Kejaksaan Negeri  Garut,  terdapat  elemen  yang  menyokong  kesuksesan  implementasi  keadilan restoratif dalam prosesnya, antara lain adalah:
Pertama,  faktor  terpenuhinya  persyaratan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif
24 Hasil Wawancara dengan Bapak Billie Adrian, Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut, di Kejaksaan Negeri Garut Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Pukul 11.30 WIB.
menjadi  faktor  krusial  dalam  proses  penyelesaian  kasus  melalui  pendekatan  tersebut. Kepatuhan terhadap kriteria yang disebutkan dalam Pasal 5 dan konsep keadilan restoratif yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan tersebut menentukan apakah suatu kasus layak untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.
Kedua,  faktor  kesediaan  semua  pihak  untuk  menyelesaikan  masalah  dengan pendekatan  keadilan  restoratif  menjadi  faktor  penting  dalam  berhasilnya  penyelesaian perkara.  Ini  mencakup  kerelaan  baik  dari  tersangka  maupun  korban  untuk  mencapai kesepakatan perdamaian antara keduanya. Kesepakatan ini dapat dicapai ketika kedua belah pihak  memiliki  keinginan  yang  sama  untuk  menyelesaikan  kasus  penganiayaan  dengan pendekatan  keadilan  restoratif.  Hal  ini  bisa  didasarkan  pada  kesadaran  korban  untuk berdamai  dan  memberi  maaf  kepada  pelaku  serta  kesediaan  pelaku  untuk  menyesali perbuatannya dan mengambil tanggung jawab atas tindakannya.
Ketiga,  faktor Peran  yang  aktif  dari  Jaksa  dalam  mencapai  penyelesaian  perkara melalui pendekatan keadilan restoratif merupakan faktor penting. Mereka harus secara aktif terlibat  dalam  mendorong  terciptanya  perdamaian  dalam  menangani  kasus-kasus penganiayaan. Dalam konteks penerapan keadilan restoratif, Jaksa memiliki peran penting sebagai  bagian  dari  upaya  sistem  kejaksaan  untuk  mewujudkan  prinsip  dominus  litis. 25 Sesuai dengan pendapat Jaksa Agung Republik Indonesia S.T. Burhanuddin, keadilan tidak hanya terdapat dalam teks hukum, tetapi juga dalam nurani manusia. 26 Oleh karena itu, Jaksa harus mempertimbangkan rasa keadilan dan hati nurani dalam memberikan tuntutan, terutama  dalam  kasus-kasus  penganiayaan.  Dalam  menangani  perkara  penganiayaan, Kejaksaan  Negeri  telah  menyediakan  ruang  bagi  semua  pihak  yang  terlibat  untuk bermusyawarah tanpa adanya tekanan atau intimidasi.
Faktor  terakhir  yang  berpengaruh  adalah  dukungan  positif  dari  masyarakat. Pelaksanaan  keadilan  restoratif  sangat  bergantung  pada  dukungan  dari  masyarakat  itu sendiri. Ini bisa berupa respons atau tanggapan positif dari individu yang terkena dampak langsung  atau  tidak  langsung  dari  kasus-kasus  penganiayaan.  Hal  ini  penting  untuk menciptakan  perasaan  keadilan  di  antara  masyarakat.  Secara  keseluruhan,  ketiga  kasus penganiayaan yang ditangani oleh lembaga-lembaga tersebut mendapat dukungan positif dari  masyarakat  sekitar,  memungkinkan  penerapan  keadilan  restoratif  berjalan  dengan lancar.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Billie Adrian selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut dalam wawancara dengan Penulis pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 dijelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan restorative  justice ,  dimana  faktor  kunci  adalah  kegagalan  mencapai  perdamaian
25 Tiar Adi Riyanto, “Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia,” Lex Renaissance 3, no. 6 (2021): hlm. 491, https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art4.
26 Santika, “Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan,” hlm. 87.
antara  pelaku  dan  korban.  Kendala  yang  muncul  dalam  penerapan restorative  justice termasuk: 27
Pertama,  Kultur  masyarakat  merupakan  salah  satu  faktor  yang  menghambat implementasi restorative justice . Beberapa orang masih percaya bahwa pelaku kejahatan harus dikenai  hukuman  penjara,  yang  dapat  menghalangi  proses  perdamaian.  Selain  itu,  ada anggapan  bahwa restorative  justice berarti  menghentikan  penuntutan  terhadap  kasus-kasus tersebut.
Kedua,  faktor  perbedaan  kepentingan  antara  pelaku  dan  korban  merupakan tantangan yang serius dalam konteks penyelesaian kasus melalui pendekatan restorative justice . Upaya  untuk  mengakomodasi  kebutuhan  semua  pihak  seringkali  menjadi  rumit,  karena kriteria  evaluasi  yang  diterapkan  bersifat  sangat  subjektif  dan  bervariasi  sesuai  dengan kebutuhan individu masing-masing. Dalam prakteknya, hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antara pelaku dan korban. Perbedaan yang muncul, seperti yang disebutkan sebelumnya, bisa meliputi penolakan korban untuk berdamai karena alasan-alasan pribadi atau keberatan pelaku untuk mengakui tanggung jawab atas tindakannya. Sehingga, sulitnya mencapai  kesepakatan  yang  memuaskan  semua  pihak  menjadi  salah  satu  dampaknya seperti.
Ada  beberapa  alasan  mengapa  korban  mungkin  tidak  bersedia  berdamai  dalam konteks restorative justice . Pertama, korban atau keluarganya mungkin menolak memberikan maaf kepada pelaku karena pertimbangan harga diri, dendam atas perselisihan sebelumnya, atau  rasa  malu  karena  cedera  yang  disebabkan  oleh  penganiayaan.  Kedua,  korban  atau keluarganya mungkin tidak tertarik pada ganti rugi dan lebih ingin melihat pelaku dihukum sebagai efek jera. Ketiga, permintaan ganti rugi yang diajukan oleh pihak korban mungkin dianggap  terlalu  berat  bagi  pelaku,  yang  tidak  mampu  memenuhinya.  Keempat,  pelaku mungkin  tidak  merasa  bersalah  atas  perbuatannya  dan  menolak  untuk  berdamai  atau bertanggung jawab atas tindakannya.
Ketiga, Faktor hukum. Faktor hukum yang dimaksud adalah peraturan hukum positif yang  akan  diterapkan  di  lapangan  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  tugas.  Kejaksaan Negeri  Garut  telah  menerapkan  pendekatan  keadilan  restoratif  dalam  menangani  kasus penganiayaan  sesuai  dengan  Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat  kendala  karena  tidak  ada  ketentuan  yang  mengharuskan  Jaksa  untuk  mencari penyelesaian  kasus  berdasarkan  prinsip-prinsip  keadilan  restoratif,  sehingga  terdapat beragam  interpretasi  yang  berasal  dari  faktor  hukum  itu  sendiri,  yang  menyebabkan kurangnya kejelasan mengenai kepastian hukum.
Terlebih  lagi,  saat  ini  belum  ada  undang-undang  yang  secara  spesifik  memberikan wewenang kepada Jaksa untuk menyelesaikan kasus di luar pengadilan dengan mengacu pada  prinsip-prinsip  keadilan  restoratif.  Hal  ini  menjadi  hambatan  terbesar  bagi  Jaksa, terutama  dalam  menangani  kasus-kasus  ringan  atau  kecil,  karena  tidak  memiliki
27 Hasil Wawancara dengan Bapak Billie Adrian, Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut, di Kejaksaan Negeri Garut Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Pukul 11.30 WIB.
kewenangan untuk menyelesaikan kasus di luar pengadilan. Pelaksanaannya menghadirkan tantangan  tersendiri  bagi  aparat  penegak  hukum,  terutama  Jaksa,  dalam  menerapkan keadilan restoratif. Hal ini karena fokus utama Jaksa adalah mencari keadilan berdasarkan asas opportunitas yang kewenangannya diatur oleh Jaksa Agung sesuai dengan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.
C. Upaya  Yang  dilakukan  Kejaksaan  Negeri  Garut dalam Mengatasi
Faktor Penghambat Implementasi Restorative Justice dalam Penghentian Penuntutan Tindak

## Pidana Penganiaayaan di Kejaksaan Negeri Garut
Dalam  pelaksanaannya,  masih  terdapat  beberapa  kendala  dalam  menghentikan penuntutan  kasus  penganiayaan.  Namun,  untuk  menghadapi  tantangan  ini,  Kejaksaan Negeri  Garut  telah  mengembangkan  beberapa  strategi  atau  langkah  untuk  memastikan keberhasilan restorative  justice di  masa  mendatang.  Saat  menghadapi  rintangan  dalam menyelesaikan  kasus  penganiayaan  melalui restorative  justice ,  jaksa  penuntut  umum  perlu menemukan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Namun, akhirnya keberhasilan dari pendekatan restorative  justice ini  juga  bergantung  pada  kesediaan  semua  pihak  untuk mengadopsi  pendekatan  tersebut.  Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Billie  Adrian, Kepala  Sub  Seksi  Penuntutan  Kejaksaan  Negeri  Garut,  mereka  bekerja  sama  dengan berbagai  pihak  untuk  menyelenggarakan  pertemuan  dengan  masyarakat  guna mensosialisasikan penyelesaian kasus penganiayaan melalui restorative justice serta peran dari penegak hukum, terutama kejaksaan, dalam hal ini.
Kejaksaan  Negeri  Garut  melakukan  sosialisasi  aturan  dan  pendekatan  restoratif kepada  masyarakat  untuk  pemahaman  yang  lebih  baik.  Mereka  juga  melaksanakan Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  15  Tahun  2020  secara  lebih  efisien.  Bertonggakkan  hal tersebut, solusi dalam menghadapi hambatan yang muncul dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Garut, antara lain: 28
Pertama, dalam menghadapi hambatan faktor kultur masyarakat. Kultur masyarakat yang  masih  kental  dengan  paradigma  bahwa  semua  tindak  pidana  harus  diselesaikan  di pengadilan  dan  pelakunya  berakhir  di  penjara,  merupakan  paradigma  yang  terdahulu. Seiring  dengan  perkembangan  politik  hukum  kita,  bahwa  sekarang  ini  lebih mengedepankan kepada pemulihan hak-hak para pihak baik itu korban maupun pelaku. Masyarakat  masih  ragu  dalam  konsep restorative  justice ini  karena  akankah  pelaku  tindak pidana ini tidak akan melakukan lagi tindak pidanya jika tidak dipenjarkan.
Penerapan restorative  justice ,  pemulihan  hak  korban  menjadi  indikator  pelaksanaan restorative justice ini. Mediasi penal atau perdamaian ini tidak akan terlaksana jika tidak adanya
28 Hasil Wawancara dengan Bapak Billie Adrian, Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut, di Kejaksaan Negeri Garut Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Pukul 11.30 WIB.
persetujuan dan perdamaian dari kedua belah pihak. Namun, kembali lagi bahwa anggapan masyarakat  terhadapan  tindak  pidana  harus  selesai  dipenjara  masih  kental.  Kejaksaan Negeri Garut telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memperkenalkan konsep restorative  justice kepada  masyarakat  dalam  upaya  mengatasi  hambatan-hambatan  yang mungkin  timbul.  Salah  satunya  adalah  melalui  program  "Jaksa  Menyapa",  yang memungkinkan  masyarakat  untuk  lebih  dekat  dan  memahami  prinsip-prinsip restorative justice .  Selain  itu,  Kejaksaan  Negeri  Garut  juga  mendirikan  Kampung  Wisata Restorative Justice di Ciburial Desa Sukalaksana Kabupaten Garut, serta membangun Rumah Restorative Justice di wilayah tersebut berdasarkan inisiasi dari Kejaksaan Agung. Melalui sosialisasi yang terencana, masyarakat diberi pemahaman tentang cara penyelesaian kasus tindak  pidana penganiayaan dengan pendekatan restorative justice yang mengutamakan penyelesaian yang adil dan menguntungkan semua pihak.
Kedua, dalam menghadapi tantangan dari perbedaan kepentingan antara pelaku dan korban,  Kejaksaan  hanya  dapat  memberikan  penjelasan  dan  pemahaman  kepada  kedua belah pihak mengenai konsep restorative justice sebagai langkah untuk mengatasi hal tersebut. Kejaksaan Negeri Garut akan mengkomunikasikan kepada pihak korban terlebih dahulu bahwa penyelesaian kasus penganiayaan dapat dilakukan melalui restorative justice . Namun, jika kedua belah pihak tidak setuju untuk berdamai, maka kasus penganiayaan tersebut akan diproses  lebih  lanjut  ke  tahap  persidangan  di  pengadilan.  Penting  untuk  dicatat  bahwa proses restorative  justice atau  perdamaian  harus  bersifat  sukarela,  melalui  musyawarah mufakat, dan tidak boleh ada tekanan, paksaan, atau intimidasi dari pihak manapun, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Ketiga,  dalam  menghadapi  hambatan  faktor  hukum.  Ketidakjelasan  dalam  Pasal  5 Ayat (5), yang menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Ayat (3) dan Ayat (4), tidak berlaku dalam situasi di mana terdapat kriteria atau keadaan kasuistik tertentu yang,  menurut  pertimbangan  Penuntut  Umum  dengan  persetujuan  Kepala  Cabang Kejaksaan  Negeri  atau  Kepala  Kejaksaan  Negeri,  tidak  memungkinkan  untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Namun, penjelasan mengenai kriteria atau keadaan kasuistik yang tepat yang dapat dipertimbangkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan dalam kasus penganiayaan tidak dijelaskan secara rinci.  Kekurangan  ini  dapat  menimbulkan  penafsiran  yang  bervariasi,  menimbulkan ketidakpastian  bagi  Jaksa  dalam  menerapkan  keadilan  restoratif  pada  tindak  pidana khususnya  penganiayaan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  penyempurnaan  hukum  agar  para Jaksa  memiliki  wewenang  untuk  menerapkan  prinsip  keadilan  restoratif  dengan memberikan kewenangan kepada Jaksa yang menangani kasus, bukan hanya kepada Jaksa Agung. Kekurangan dalam kejelasan hukum ini dapat mengakibatkan keraguan bagi Jaksa dalam menentukan apakah suatu kasus dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif atau  tidak,  dan  pelaksanaannya  hanya  bergantung  pada  persyaratan  yang  diatur  dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 serta penilaian pribadi seorang Jaksa.

## Kesimpulan
Kejaksaan  Negeri  Garut  telah  menerapkan restorative  justice dalam  menghentikan penuntutan tindak pidana penganiayaan dengan 2 kasus hingga tahun 2023. Sebelumnya, pihak  kejaksaan  melakukan  profiling  kejadian,  pelaku,  dan  korban.  Proses  perdamaian melibatkan korban, pelaku, serta keluarga tanpa tekanan. Faktor pendukung implementasi restorative justice antara lain memenuhi syarat dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020,  kesediaan  para  pihak,  peran  aktif  Jaksa,  dan  respon  positif  masyarakat.  Namun, hambatan terjadi karena budaya masyarakat yang masih menganggap penganiayaan harus diselesaikan dengan penjara, perbedaan kepentingan, dan ketiadaan undang-undang yang mengatur  secara  jelas.  Kejaksaan  Negeri  Garut  mengatasi  hal  ini  dengan  melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat,  memberikan  informasi  kepada  pelaku  dan  korban,  dan mengharapkan adanya undang-undang yang lebih komprehensif tentang restorative justice . Kejaksaan  seharusnya  mengadakan  kampanye  atau  penyuluhan  secara  teratur  dan bertahap mengenai Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sebagai alternatif untuk menyelesaikan kasus tindak pidana, terutama di lingkungan Kejaksaan Negeri Garut, dan juga  menjalin  hubungan  dengan  masyarakat  terkait  dengan  perubahan  dalam  hukum. Pentingnya menciptakan undang-undang baru yang berlaku untuk semua lembaga penegak hukum. Dibutuhkan konsistensi dalam peraturan yang menjadi pedoman yang sama dalam penerapan restorative justice ini.

## Informasi Pendanaan

## Tidak Ada

## Referensi
Alfarriz,  Rizky  Luthfie.  “Tinjauan  Yuridis  Mediasi  Penal  Terhadap  Tindak  Pidana Penganiayaan Dihubungkan Dengan Surat Kapolri No. Pol : 8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Studi Kasus Polsek Gedebage.” UIN Sunan Gunung Djati, 2020. https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/43746.
Atmasasmita, Romli. Peradilan Anak di Indonesia . Bandung: Bandar Maju, 1997.
Beremanda,  Lukas  Permadi  Orlando,  Hafrida,  dan  Elizabeth  Siregar.  “Prinsip  Keadilan Restoratif  Dalam  Penghentian  Penuntutan  Melalui  Kompensasi  Dan  Restitusi.” PAMPAS: Journal
Of CriminalLaw 4, no. 2 (2023). https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26483.
Dewi, Ni Nyoman Ayu Pulasari, Made Sugi Hartono, dan Komang Febrinayanti Dantes. “Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa  Di  Polres  Buleleng.” Jurnal  Komunitas  Yustisia 5,  no.  1  (2022). https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45948.
Ferdianto,  Rafi  Anugerah,  dan  Hervina  Puspitosari.  “Implementasi  Penghentian Penuntutan  Berdasarkan  Restorative  Justice  dalam  Penyelesaian  Perkara  Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Kota Malang.” Jurnal Syntax Fusion 3, no. 6 (2023). https://doi.org/https://doi.org/10.54543/fusion.v3i06.324. Gusnadi,  Ismu,  dan  Jonaedi  Efendi. Cepat  dan  Mudah  Memahami  Hukum  Pidana .  Jakarta:

## Kencana, 2015.
Ishaq, H. Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis serta disertasi . Bandung: Alfabeta, 2017.
Lazuardi,  Glery.  “Pendekatan  Restorative  Justice  Dalam  Tindak  Pelaku  Penyebaran Hoaks.” Kertha  Semaya :  Journal  Ilmu  Hukum 8,  no.  9  (2020). https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i09.p01.
Manurung,  Angela  Claudia  Scolastika,  Made  Sugi  Hartono,  dan  Dewa  Gede  Sudika Mangku. “Implementasi Tentang Prinsip Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana  Pengrusakan  (Studi  Kasus  No.  PDM532/BLL/08/2020.” Jurnal  Komunitas Yustisia 4, no. 2 (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38145. Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice . 2 ed. Bandung: Refika Aditama, 2012.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
Riyanto,  Tiar  Adi.  “Fungsionalisasi  Prinsip  Dominus  Litis  Dalam  Penegakan  Hukum Pidana  Di  Indonesia.” Lex  Renaissance 3,  no.  6  (2021):  481 – 92. https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art4.
Rumokoy, Donald Albert, dan Frans Maramis. Pengantar Ilmu Hukum . 1 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Sagama, Suwardi. “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan  Lingkungan.” Jurnal  Mazahib 15,  no.  1  (2016):  20 – 41. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21093/mj.v15i1.590. Salsabila,  Hanny.  “Penerapan  Restorative  Justice  Oleh  Penyidik  Terhadap  Kasus Penganiayaan Anak Oleh Calon Ibu Tiri.” Universitas Lampung, 2023.
Santika,  Gita.  “Peran  Kejaksaan  Mewujudkan  Keadilan  Restoratif  Sebagai  Upaya Penanggulangan  Kejahatan.” PROGRESIF:  Jurnal  Hukum 16,  no.  1  (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.1898.
Shafira,  Maya,  Deni  Achmad,  Dewi  Septiana,  Sri  Riski,  Aisyah  Muda  Cemerlang,  dan Rendie  Meita  Sarie  Putri.  “Urgensi  Penerapan  Restorative  Justice  Dalam  Tindak Pidana Ringan Pada Aparatur Pemerintah Dan Masyarakat Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kab upaten Tanggamus.” Nemui Nyimah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 3, no. 1 (2023). Zainudin, Ali. Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
Zilkamala,  Abidatu  Zuhra.  “Implementasi  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir. ” UIN Suska Riau, 2023.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## Biografi Singkat Penulis
Noval Ramadhan  kelahiran Garut 17 November 2001, dari pasangan  Jaja Subagja (Alm) dan Iis Rahtiani adalah mahasiswa program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung angkatan 2020. Riwayat pendidikan yang telah ditempuhnya,  mulai  SDN  Cinta  1,  SMP-SMA/TMI  di  Pondok  Pesantren  Darussalam Kersamanah,  Garut,  dan  Sedang  menempuh  Strata  1  di  Program  Studi  Ilmu  Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Uu  Nurul  Huda,  sejak  tahun  2006  hingga  sekarang  menjadi  Dosen  Tetap  PNS dengan  mengampu  Mata  Kuliah  Hukum  Ketatanegaraan  pada  Fakultas  Syariah  dan Hukum  UIN  Sunan  Gunung  Djati  Bandung,  juga  menjadi  Dosen  di  Program  Magister Ilmu  Hukum  Pascasarjana  UIN  Sunan  Gunung  Djati  Bandung  dan  Dosen  Tamu  di Fakultas Hukum Universitas Kuningan.
Wawan Kurniawan, sejak tahun 2008 berstatus sebagai Dosen Tetap PNS di Fakultas syariah dan hukum dengan mengampu Mata Kuliah Filsafat Hukum Islam serta mata kuliah tambahan bahasa Inggris di beberapa Jurusan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.