MEDIASI MEDIA MASSA MENUJU NILAI-NILAI BARU DALAM PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN EKONOMI PENGETAHUAN
Fit Yanuar 1 , Daesy Ekayanthi 2 , Titi Widaningsih 3 , Udi Rusadi 4
Universitas Sahid Jakarta 1,2,3
Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta 4
Email: fit_yanuar@usahid.ac.id 1*

## Abstrak
Pada bulan April 2023 terjadi kisruh dalam dunia pendidikan tinggi Indonesia ketika Kemdikbud-Ristek RI meminta dosen-dosen Indonesia melakukan pengisian angka kredit dalam sebuah sistem informasi. Waktu  yang  mepet  dan  berlarut-larutnya  persoalan  administrasi  kedosenan  selama  ini  telah menimbulkan perlawanan dari dosen pada April 2023 itu, yang direspon dengan pembatalan kebijakan oleh Kemdikbud-Ristek RI. Fenomena ini menarik untuk diteliti menggunakan teori hiper-kapitalisme dan  ekonomi  pengetahuan  dari  Philip  W.  Graham,  seorang  pemikir  berbasis  kajian  ekonomi-politik- media.  Di  dalam  rangkaian  teorinya  Graham  menelurkan  sebuah  metode  analisis  yang  disebutnya dengan  istilah discourse  historical dimana  komunikasi,  bahasa,  dan  media  massa  berperan  dalam sebuah proses mediasi yang akan melahirkan nilai-nilai baru. Sebagai hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa media massa telah digunakan dan mempunyai peran besar dalam proses mediasi terkait kancah ekonomi  pengetahuan  ala  Indonesia  untuk  memunculkan  nilai  baru.  Namun  tetap  tersisa  sebuah pertanyaan apakah Kemdikbud-Ristek RI akan menelurkan sebuah kebijakan administrasi kedosenan yang  benar-benar  lebih  memudahkan  dosen-dosen  Indonesia  dalam  berkarya  di  dunia  pendidikan Indonesia,  dan  seterusnya  akan  membuat  dinamika  pendidikan  Indonesia  semakin  baik  dan  semakin baik lagi.
Kata  Kunci: Pendidikan  Tinggi,  Kemdikbud-Ristek  RI,    Philip  W.  Graham,  Mediasi,  Ekonomi Pengetahuan

## Abstract
In  April  2023  there  was  disorder  in  the  world  of  Indonesian  higher  education  when  the  Indonesian Ministry of Education and Culture asked Indonesian lecturers to fill in credit scores in an information system. The pressed deadline and protracted lecturer administration issues have led to resistance from lecturers in April 2023, which was responded by cancelling the policy by the Indonesian Ministry of Education and Culture. This phenomenon is interesting to study using the theory of hyper-capitalism and  the  knowledge  economy  of  Philip W.  Graham,  a philosopher  based  on  media-political-economy studies.  In  his  series  of  theories,  Graham  spawned  a  method  of  analysis  which  he  called  discourse historical in which communication, language, and the mass media play a role in a mediation process that will produce new values. As a result of the research it can be shown that the mass media has been used and has a major role in the mediation process related to the Indonesian-style knowledge economy to create new values. However, a question remains whether the Indonesian Ministry of Education and Culture  will  produce  a  teaching  administration  policy  that  will  truly  make  it  easier  for  Indonesian lecturers to work in education, and so on, will make the dynamics of Indonesian education even better. Keywords:  Education,  Indonesia  Ministry  of  Education-Culture-Research-Technology,  Philip  W.
Graham, mediation, knowledge economy

## PENDAHULUAN
Pada  awal  sampai  dengan  pertengahan bulan April 2023, terjadi kekisruhan dalam pendidikan  tinggi  Indonesia  yang  terkait dengan kebijaksanaan menyangkut dosen/pengajar  pada  lembaga  pendidikan
tinggi. Pada saat itu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  (Kemdikbud-Ristek)  RI  lewat Lembaga  Layanan  Dikti  sesuai  lokasinya masing-masing menelurkan sebuah kebijakan  yang  meminta  dosen  untuk
mengisi  angka  kredit  hasil  kerjanya  di sistem informasi SIJALI dengan
mengingatkan  resiko  kehilangan  angka kredit  kinerja  yang  dimaksud  jika  tidak mengisinya sesuai batas waktu yaitu 15-4- 2023 (untuk sesi pengisian oleh dosen).
Dari  segi timing kebijaksanaan  itu  agak kurang  tepat  karena  mendekati  libur  Idul Fitri 1444 H. Ada urut-urutan pekerjaan, di mana  setelah  dosen  selesai  mengisinya maka pihak internal kampus yang berkewenangan  harus  segera  memeriksa hasil  pengisian  oleh  dosen  itu,  dan  jika terjadi  kesalahan  tentu  harus  dilakukan revisi.  Jika  tidak  ada  kesalahan  dan  atau kesalahan  telah  diperbaiki,  maka  pihak kampus harus melaporkannya ke Kemdikbud-Ristek  RI  lewat  Lembaga Layanan  Pendidikan  Tinggi  masing- masing  [1].  Tak  dinyana,  kebijakan Kemdikbud-Ristek  RI  ini  membuat  dosen bergerak  melakukan  perlawanan.  Bagi dosen, lagi-lagi beban laporan administratif yang  dimintakan  oleh  Kemdikbud-Ristek RI,  namun  kali  ini  dengan  waktu  yang mepet.  Adapun perlawanan para dosen ini adalah  titik  kulminasi  keresahan.  Dosen merasa  selama  ini  beban  administrasi relatif mengganggu dosen dalam karya dan kinerja.
Terbaca  dari  dinamika  yang  terjadi  pada bulan April 2024, bahwa perlawanan yang dilakukan  dosen  menggunakan  media massa  dan  media  sosial  [2].  Inilah  yang hendak  dikaji  dalam  artikel  ini.  Kajian menggunakan  pemikiran  seorang  tokoh bernama Philip W. Graham yang namanya dikenal  lewat  kajian  ekonomi  politik media.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan mediasi,  yang  diturunkan  dari  sebuah konsep  berpikir  yang  disebut  sebagai hiperkapitalisme  oleh  Philip  W.  Graham
yang  dia  hubungkan  dengan  teorinya bernama ekonomi pengetahuan/
knowledge economy .
Di  dalam  hiperkapitalisme,  Graham menunjukkan dinamika kapitalisme masa kini  di  mana  manusia  diketahui  telah menjadi  komoditi  (produk  dagangan sesuai konteks bahasan) yang dalam ilmu komunikasi  sosial  dikenal  dengan  istilah komodifikasi  [3].  Keadaan  ini  tercipta karena  menurut  Graham,  kita  telah dibentuk  oleh  kapitalisme  untuk  hidup dalam sebuah keadaan yang dinamakannya knowledge economy . Knowledge  economy adalah  kondisi  kita sekarang yang merujuk pada cara hidup di mana  untuk  mendapatkan  kemakmuran maka kita hidup dengan metode pembelajaran dan pengetahuan masa kini. Yang  tidak  disadari  dengan  metode pembelajaran dan pengetahuan masa kini adalah: manusia sebenarnya dipekerjakan oleh kaum kapitalis dunia pendidikan; dan lebih  jauh  lagi,  manusia  sebenarnya terasing  (teralienasi)  karena  dia  bekerja untuk sesuatu yang tidak menguntungkan dirinya.  Inilah  ciri  utama knowledge economy : (1) reorientasi sistem pendidikan  seluruh  negara  untuk  hasil yang  berorientasi  pada  laba,  (2)  ini didapatkan  dengan  mengkomodifikasi komunikasi  antar  manusia,  (3)  teknologi digunakan untuk mengkomodifikasi manusia dan masyarakat. Dengan mengkodifikasi,  mengkomodifikasi  dan mengkapitalisasi pengalaman dan
pengetahuan orang-orang, maka knowledge economy tercipta.
Contoh mudah bagi komodifikasi manusia adalah  ketika  banyak  orang  menyatakan pendidikan  di  lembaga  A  atau  B  atau kurikulum  tertentu  adalah  yang  terbaik. “Orang  banyak”  yang  dimaksud  di  atas melakukannya  dengan  sukarela,  tanpa bayaran  ketika  dia  mempromosikan lembaga  pendidikan  A  dan  B  atau
kurikulum  itu.  Adapun  contoh  sederhana untuk keterasingan manusia dalam knowledge economy adalah sesuai dengan kasus  dalam  artikel  ini,  yaitu  ketika  para dosen harus mengikuti pengaturan administrasi  kedosenan  oleh  pemerintah dan  atau  lembaga  pendidikan  (kampus) yang  sebenarnya  tidak  menguntungkan bagi dosen.
Diturunkan  dari  teori  hiperkapitalisme Graham,  didapat  sebuah  metode  analisis yang  disebutnya dengan istilah discourse historical . Discourse  historical Graham adalah metode menganalisis teks, diskursus,  sejarah, nilai-nilai sosial, yang telah  dimediasi  secara  sosial,  linguistik, ekologis  dan  teknologi.  Dalam discourse historical Graham  melihat  gambaran- gambaran  terwujud  karena  pengalaman berkomunikasi  dengan  basis  bahasa,  di mana  media  berperan  di  dalamnya.  Di dalam  pemikiran  Graham,  pembentukan nilai-nilai  baru  dapat  terwujud  lewat praktik  bahasa,  media  dan  komunikasi. Pemikiran Graham ini sebenarnya tak lain adalah  terusan  dari  pemikiran  Karl  Marx yang pada masanya melihat buruh sebagai komoditi  kaum  kapitalis  [4].  Diketahui Marx  oleh  pengikutnya  disebut  sebagai tokoh  peletak  dasar  kajian  kritis  dalam keilmuan,  khususnya  keilmuan  sosial. Graham  tidak  membuat  grafis  dalam teorinya,  akan  tetapi  setelah  menelaah dengan  seksama  maka  penulis  membuat alur  pemikiran  Graham  yang  merujuk Marx itu sebagai berikut:
Gambar 1. Skema Pemikiran Philip W. Graham Dimulai dari Karl Marx

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Izin mengulang bahwa discourse historical Graham adalah metode menganalisis teks, diskursus,  sejarah,  nilai-nilai  sosial,  yang telah  dimediasi  secara  sosial,  linguistik, ekologis  dan  teknologi  [5].  Di  sini,  kita dapat  mengakomodir  metode  Graham dengan  mengawali  dari  sebuah  diskursus pendidikan  tinggi  Indonesia  yang  terkait dengan  sejarah  dan  nilai-nilai  sosial, dengan  mengajukan  pertanyaan  “Apa masalah  pendidikan  tinggi  Indonesia?” Pertanyaan ini penulis ajukan kepada “guru besar”  terkait  dengan  praktik  teknologi- informasi-komunikasi  dewasa  ini  yang disebut  dengan  nama  lucu-lucuan  yaitu “Embah” Google .  Mengapa  bertanya kepada Google ?  Sesuai  dengan  metode discourse  historical Graham,  menelusuri jejak  kajian  kepada  sistem  berbasis teknologi  adalah wajar saja, asalkan dapat ditemukan kemaslahatan berpikirnya.
Untuk  menjawab  pertanyaan  di  atas  yang dilakukan  pada  bulan  April  2023,  maka Google menuntun  kita  untuk  membaca pemikiran  Marzuki  Alie  seorang  pendidik yang  juga  tadinya  seorang  politisi  dan pejabat  tinggi  negara.  Ada  enam  akar masalah  pendidikan  tinggi  Indonesia menurut  orang  yang  paham  luar-dalam pendidikan  tinggi  di  Indonesia  ini,  yaitu: rendahnya  kualitas  pendidik,  fasilitas pendidikan  belum  memadai,  masalah efektivitas  pendidikan,  mahalnya  biaya pendidikan, masalah pengangguran terdidik,  masalah link  and  match antara mutu lulusan dengan kebutuhan organisasi kerja  yang  hendak  menyerap  lulusan tersebut. Mari kita cek pertanyaan yang sama kepada “guru besar” teknologi-informasi- komunikasi  yang  sangat  canggih  dewasa ini, bernama “ ChatGPT ”. Inilah
jawabannya: masalah aksesibilitas (terbatasnya jumlah pendidikan tinggi, dan terjadinya  ketidakmerataan  antara  kota
dengan luar kota), kualitas pendidikan yang belum memuaskan, kurangnya keterampilan lulusan menghadapi dinamika kerja dan usaha, rendahnya riset dan inovasi, kurangnya keterlibatan industri dalam proses produksi pendidikan. Jawaban  ini  sejajar  tingkatannya  dengan analisis  guru  besar  dalam  arti  yang sebenarnya  (seorang  manusia  bergelar profesor) [6].
Mengingat  Marzuki  Alie  menempatkan masalah pertama pendidikan tinggi Indonesia adalah terkait dengan rendahnya mutu pendidik atau dikenal dengan sebutan dosen,  maka  mari  kita  kembali  bertanya kepada Google , dengan rangkaian pertanyaan:  “Mengapa  mutu  dosen Indonesia  rendah?”  Penulis  mencari,  dan secara  subjektif  merasa  tidak  menemukan jawaban  yang  sangat  memuaskan.  Penulis lakukan  teknik paraphrase pertanyaan, menjadi: “Apa masalah yang dihadapi oleh dosen perguruan tinggi di Indonesia?” Dan bertemulah tuntunan jawabannya, di mana Google mengarahkan  pada  berita  yang menyampaikan  pendapat  Asosiasi  Dosen Republik  Indonesia  (ADRI)  di  depan anggota  DPR,  bahwa  ada  empat  masalah utama  dosen:  gaji  atau  kesejahteraan  (gaji belum memadai), studi lanjut (dosen perlu studi  lanjut  tapi  terkendala  ini  dan  itu), birokrasi dan beban administrasi, publikasi internasional (ada kewajiban namun susah mewujudkannya) dan jejaring (yang kurang mendukung  untuk  mengembangkan  diri) (5).
Bolehlah  kita  cek ChatGPT mengingat untuk pertanyaan pertama telah memberikan  jawaban  memuaskan.  Untuk pertanyaan  “Apa  masalah  yang  dihadapi oleh dosen perguruan tinggi di Indonesia?” inilah lima jawaban ChatGPT : beban kerja yang  tinggi,  kurangnya  waktu  untuk penelitian, rendahnya dukungan dan fasilitas penelitian, keterbatasan pengembangan  profesional,  peningkatan
tekanan publikasi dan penilaian kinerja (6). Sekali lagi penulis terpesona dengan mutu jawaban ChatGPT .  Dia  sanggup  bersaing dengan  asosiasi  dosen.  Bagi  penulis, analisisnya “kena” sekali.
Di  dalam  sebuah  forum  non-formal keilmiahan,  tepatnya  dalam  akun  youtube bertajuk  Mimbar  Intelek,  terungkap  data dari  narasumber  yang  berkomunikasi dengan profesornya di sebuah negara asing, di mana sang profesor berkata, “Saya kalau di  Indonesia  tidak  akan  bisa  menjadi seorang  profesor.”  Mengapa?  Masalahnya dia (profesor tersebut) tidak akan sanggup dengan beban dosen Indonesia yang harus berurusan dengan administrasi dan administrasi dan administrasi (7).
Selain  kewajiban  mengurus  administrasi kinerja dosen yang memang menyita waktu dan  membutuhkan  ketekunan  itu,  dosen- dosen  yang  serius  pun  mengeluhkan lamanya  penilaian  administrasi  yang dimaksud.  Dosen  berkeinginan  regulasi- regulasi  yang  diproduksi  oleh  otoritas pendidikan  bermutu  baik  dan  proses  kerja terkait  regulasinya  hendaknya  dipercepat bukan memperlambat.
Bagi  yang  tidak  memahami,  dapatlah digambarkan duduk persoalan dari fenomena di atas dalam penjelasan berikut. Bahwa  setiap  akhir  semester  setiap  dosen wajib  memberikan  laporan  kinerjanya dalam  sebuah  sistem  pelaporan  khusus berbasis  teknologi-informasi,  yang  kini bernama SISTER (Sistem Informasi Sumberdaya  Terintegrasi)  untuk  sesuatu yang  terkait  dengan  kepentingan  BKD (Beban  Kerja  Dosen).  Adapun  dalam sistem SISTER ini sendiri telah dimintakan bahwa  setiap  selesai  aktivitas  akademik tertentu (pengajaran, penelitian, pengabdian  kepada  masyarakat)  maka dosen  harus  memasukkan  datanya  ke SISTER.  Aktivitas  dalam  SISTER  ini tentunya  tidak  bisa  disamakan  dengan
aktivitas pelaporan setiap kali mengajar di kampus  dosen  yang  bersangkutan  yang terus  menerus  harus  dilaporkan  dosen setiap selesai beraktivitas. Kampus mempunyai  sistem  informasi  akademik tersendiri,  biasanya  dikenal  dengan  istilah SIAKAD  (Sistem  Akademik).  Adapun SIAKAD tidak terintegrasi dengan SISTER.
Yang patut diperhatikan, terjadi ketidakterhubungan  dalam  sistem-sistem informasi yang dikelola Kemdikbud-Ristek RI  yang  terkait  dengan  dosen.  Sebagai contoh, sebelum laporan BKD ada di dalam SISTER  seperti  yang  sudah  berjalan  dua tahun terakhir, maka dosen wajib mamasukkan laporannya ke sebuah sistem informasi khusus sendiri dengan penginputan manual. Syukur kini hal yang dimaksud telah terintegrasi dalam SISTER. Namun, SISTER tidak sendiri. Jika seorang dosen  selesai  dengan  sebuah  aktivitas penelitian dan publikasinya, maka dosen itu harus  memasukkannya  lagi  ke  dalam sebuah  sistem  informasi  bernama  SINTA ( Science  and  Technology  Index ).  SINTA ini sejogjanya terintegrasi dengan SISTER, namun pada kenyataannya tidak terintegrasi, sehingga harus dilakukan input data secara manual. Bagi yang kurang cepat beradaptasi  dengan  teknologi  informasi maka  dia  harus  alih  konsentrasi  untuk belajar teknik input data di SINTA.
Jika seorang dosen ingin mendalami dunia penelitian  keilmiahan,  maka  dia  harus membuka  sebuah  akun  lagi,  bernama ARJUNA (Akreditasi Jurnal Nasional). Di dalam ARJUNA, dosen dapat menemukan arsip-arsip  keilmuan  berbentuk  buku, jurnal, dan publikasi lain yang relevan.
Apakah  ini  selesai?  Belum.  Nanti  jika seorang  dosen  sudah  memenuhi  syarat kepangkatan  akademik  tertentu  (Tenaga Pengajar  ke  Asisten  Ahli  dengan  poin kumulasi  150,  lalu  ke  Lektor  berpoin  200
dan 300, lalu ke Lektor Kepala berpoin 400, lalu  550,  lalu  700),  dan  selanjutnya  ke profesor  yang  bermula  dari  poin  850,  dan seterusnya)  maka  dia  harus  mengajukan kenaikan  pangkatnya  lewat  sebuah  sistem informasi bernama SIJALI (Sistem
Informasi  Jenjang  jabatan  Akademik).  Di sini  tentu  dosen  belajar  sistem  baru  lagi. Dan jangan dilupakan yang telah disampaikan  di  atas  bahwa  ada  birokrasi yang  bekerja  yang  membutuhkan  waktu yang  kini  syukurnya  beberapa  bulan  saja (dulu bisa sampai setahun atau lebih).
Dosen  di  Indonesia  diperlakukan  seperti pegawai negeri, dimana kita dapat melihat pegawai  negeri  dalam  proses  kerja  dan kenaikan pangkatnya memang membutuhkan waktu dan pengisian aplikasi serta prosedural tertentu.
Adapun  pelaksanaan  di  pelaporan  terakhir yaitu  SIJALI,  inilah  yang  dikeluhkan dosen-dosen  pada  April  2023.  Untuk mengakomodir  kebijakan  dari  Kemenpan RB  maka  Kemdikbud-Ristek  RI  merilis kebijakan  agar  dosen-dosen  Indonesia mengisi  angka  kreditnya  secepat  kilat  di SIJALI.  Tentunya  ini  adalah  untuk kebaikan  dosen  sendiri  supaya  tertata kinerjanya  pada  negara,  dan  Kemdikbud- Ristek RI meyakini SIJALI sudah terintegrasi dengan SISTER.
Karena meyakini SIJALI sudah terintegrasi dengan  SISTER,  menurut  Kemdikbud- Ristek RI, dosen tinggal melakukan proses pelaporan  sederhana  saja  dengan  catatan jika  SISTER-nya  sudah  rajin  diisi  oleh dosen.  Dalam  kenyataannya,  pada  saat  itu data  SIJALI  tidak  dapat  menarik  data SISTER.  Sekeras  apapun  Kemdikbud- Ristek RI menyatakan ini telah terintegrasi, dalam kenyataannya tidak terintegrasi. Dan yang  menimbulkan  masalah  jika  dosen belum  pernah  melaporkan  apapun  lewat SIJALI, sebutlah itu dalam kurun waktu 5 tahun  terakhir,  maka  dosen  harus  mengisi
manual  seluruh  data  pengajaran  per semester  selama  5  tahun  terakhir  itu, termasuk  data  penelitian  dan  pengabdian masyarakatnya.  Jika  dikatakan  yang  lima tahun  itu  keteteran  memang  demikianlah kenyataannya.  Akan  tetapi  dia  masih beruntung.  Kenapa?  Karena  ada  yang  10 tahun belum mengisinya, bahkan ada yang 15 dan lebih dari 20 tahun, karena dia abai dengan kenaikan pangkatnya selama proses waktu yang dimaksud.
Terlepas dari fenomena yang terakhir, yang dosennya  abai  dengan  proses  kenaikan pangkat  jabatan  akademiknya,  akan  tetapi mengisi  data  di  SIJALI  dalam  waktu seminggu  untuk  data  bertahun-tahun  yang dilakukan  di  tengah  aktivitas  pengajaran, penelitian,  dan  pengabdian  masyarakat, menjelang  libur  lebaran,  memang  terasa mengganggu.  Maka  datanglah  perlawanan dari  dosen  kepada  Kemdikbud-Ristek  RI, di  mana  akhirnya  Kemdikbud-Ristek  RI menyesuaikan aturannya dengan pembatalan bagi dosen non-PNS.
Sekarang,  bagaimana  menghubungkan fenomena  pendidikan  tinggi  Indonesia  di atas  dengan  teori-teori  dari  Philip  W. Graham?
Bagi penulis inilah fenomena hiperkapitalisme  dan knowledge  economy sebagaimana  disitir  oleh  Graham.  Bahwa dunia pendidikan tinggi bukannya dilayani oleh Kemdikbud-Ristek RI untuk memudahkan  pemangku  kepentingannya, yang  dalam  hal  ini  terkait  dosen  [7]. Graham  menyinggung  tentang  alienasi. Dalam kenyataannya, dosen memang telah teralienasi  melalui  kehadiran  beban-beban administrasi  yang  semestinya  mudah  saja di zaman sekarang.
Penyebutan mudah tentunya lebih dan bahkan paling dipahami  oleh  yang  paling berwenang untuk  urusan ini yaitu  Menteri Pendidikan,  Budaya,  Riset,  Teknologi
(Mendikbud-Ristek) RI. Mengingat, sebelum  menjadi  menteri,  beliau  sudah dikenal  sukses  dengan  bisnisnya  yang justru  mampu  menyederhanakan  sistem informasi  berbasis  teknologi  di  mana khalayak  yang  ditujunya  (konsumen  dan seluruh  operator  yang  terkait  dengan bisnisnya) mudah dan berkenan menggunakan aplikasi bisnisnya, sehingga bisnisnya sangatlah sukses.
Kini setelah lebih dari tiga tahun menjabat posisi pemimpin di lembaga publik, beliau belum  bisa  memaksakan  integrasi  sistem- sistem  informasi  ini.  Ini  sesuatu  yang berkebalikan dengan yang terjadi di bisnis yang telah beliau tinggalkan. Sebuah upaya integrasi sistem, tentu saja akan memudahkan pada dosen Indonesia dalam melakukan laporan dan administrasi kedosenannya kepada negara.
Kembali  ke  pemikiran  Philip  W.  Graham dengan  hiperkapitalisme  dan knowledge economy -nya, Graham menunjukkan bahwa  nilai-nilai  baru  dapat  dibentuk dengan  aktivitas  mediasi  yang  melibatkan bahasa dan media massa [8].
Memang  demikianlah  yang  terjadi.  Di mana,  perlawanan  para  dosen  yang disampaikan  di  atas  melibatkan  media massa  dan  media  sosial  dalam  artian  dua hal:
- munculnya  berita-berita  di  media  massa Indonesia tentang perlawanan kaum dosen Indonesia  April  2023  terkait  kebijakan Kemdikbud-Ristek RI, di mana perlawanan dimulai  di  media  sosial  dan  berlanjut menjadi pemberitaan media massa;
- munculnya opini-opini dosen yang dipublikasikan oleh media massa Indonesia terkait  beratnya  beban  kerja  dosen  terkait administrasi.
Gambar-gambar berikut menunjukkan publikasi dari fenomena yang sedang dikaji ini:
Gambar 2. Petisi Dosen Indonesia kepada Mendikbud-Ristek RI
Gambar  2  adalah  gambar  petisi  berjudul “Mendikbud,  Batalkan  Deadline  15  April yang  Mematikan  Karir  Dosen”,  diinisiasi oleh Benny Sutianto. Petisi ini muncul dan beredar  di  media  sosial  seperti  Instagram, twitter, grup-grup media sosial dosen, yang dalam  waktu  singkat  ditandatangani  oleh ribuan dosen. [9]
Gambar 3. Kolase Berita

## Perlawanan Dosen akan Kebijakan
Kemdikbud-Ristek RI
Gambar  3  adalah  penggambaran  berita yang  muncul  di  dua  media  nasional terkemuka  terkait  perlawanan  dosen  atas kebijakan Kemdikbud-Ristek RI.
Berita-berita di media massa yang mengiringi  riuh-sesak  dosen  di  ruang kerjanya dan di berbagai media sosial dosen demi mengejar tenggat waktu yang diminta oleh Kemdikbud-Ristek RI, rupanya mendapatkan  perhatian  dari  Kemdikbud- Ristek  RI.  Pada  tanggal  13-5-2023 Kemdikbud-Ristek RI merilis surat bernomor 0275/E/DT.04.01/2023 yang membatalkan  kebijakan  bagi  dosen  untuk mengisi  pengajuan  angka  kreditnya  segera di  SIJALI,  yang  dikatakan  ini  lebih ditujukan kepada dosen yang berstatus ASN (aparatur  sipil  negara)  [10].  Selanjutnya pada  tanggal  23-5-2023,  media  terkemuka Indonesia, Kompas, mempublikasikan opini  dari  Prof.  Sulistyowati  Irianto  dosen dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang berhasil menyimpulkan dan menyuarakan permasalahan dosen Indonesia  yang  sebenarnya  di- treatment sebagai  buruh.  Tentunya  di  sini  tidak dimaksud  merendahkan  profesi  dan  status buruh,  namun  ini  hendak  menunjukkan bahwa  sebenarnya  komodifikasi  manusia yang telah diamati oleh Marx pada abad ke- 19 rupanya masih berlangsung di Indonesia setelah  hampir  dua  abad  sejak  Marx mengangkat isu pemanfaatan manusia oleh manusia lain yang lebih berkuasa. Dan kini dosen Indonesia sedang merasakannya.
Gambar 4. Opini Dosen Berjudul “Buruh Dosen”, Harian Kompas,
23 April 2023

## SIMPULAN
Artikel ini menggunakan pemikiran Philip W.  Graham,  seorang  pemikir  kajian ekonomi-politik-media  untuk  membedah permasalahan pendidikan tinggi Indonesia. Pisau  kajian  yang  digunakan  adalah  teori Graham  terkait  hiperkapitalisme,  ekonomi pengetahuan, metode discourse historical .
Hampir  semua  yang  disampaikan  oleh Philip W. Graham dalam hiperkapitalisme dan  ekonomi  pengetahuan  terwujud  dan dapat  dipergunakan  ketika  membedah masalah pendidikan tinggi  Indonesia yang terkait  dengan  beban  kerja  dosen.  Betapa dosen telah dikomodifikasi  dan teralienasi lewat  beban-beban  administrasinya  yang seharusnya  mudah  tetapi  ternyata  tidak mudah.  Penulis  artikel  bahkan  berani menduga menterinya pun teralienasi karena di  bawah kepemimpinannya sistem-sistem informasi  berbasis  teknologi  tidak  dapat terintegrasi  dengan  baik,  padahal  di lembaga  berbeda  itu  bukan  sesuatu  yang sulit baginya.
Di  samping  itu  metode  Graham discourse historical dapat  dipergunakan  ketika komunikasi,  bahasa,  dan  media  dapat dipergunakan dalam upaya mediasi persoalan  hiperkapitalisme  dan  ekonomi pengetahuan. Tertera di dalam sub-bahasan Hasil dan Pembahasan apa yang terjadi dan bagaimana  peran  media  dalam  mediasi persoalan.
Hanya satu yang belum jelas, yaitu apakah nilai  baru  dalam  pendidikan  tinggi Indonesia  khususnya  yang  terkait  dengan beban  administrasi  dosen  akan  muncul, dalam  arti  kehadiran  sistem  informasi berbasis teknologi yang terintegrasi.  Yang ada  saat  ini  adalah  sebuah  keputusan melegakan  dari  Kemdikbud-Ristek  RI terkait  pembatalan  pengisian  angka  kredit kinerja  dosen  pada  bulan  April  2023. Apakah  selanjutnya  nilai-nilai  baru  dalam artian  Kemdikbud-Ristek  RI  semakin
mempermudah  pekerjaan  dosen  dalam bentuk  integrasi  sistem  informasi  berbasis teknologi,  itulah  yang  ditunggu-tunggu. Penulis  berkeyakinan  bahwa  Kemdikbud- Ristek  RI  yang  di  dalamnya  juga  ada dosen-dosen yang berkarya sebagai pejabat dan  tenaga  ahli  akan  mampu  menelurkan nilai-nilai  baru  dalam  bentuk  kebijakan- kebijakan  yang  tidak  berorientasi  proses kerja  administrasi  negara  yang  rumit, bertele-tele, namun dalam bentuk kemudahan  demi  kemudahan.  Organisasi swasta  yang  saat  ini  operasionalisasinya sedang ditinggalkan sementara waktu oleh Pak Menteri Pendidikan sanggup memudahkan  pemangku  kepentingannya, yang oleh karenanya mari kita yakini hal ini pun  akan  mampu  diwujudkan  oleh  Pak Menteri  di  sisa  waktu  kepemimpinannya sebagai  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] S.  Kusumaningsih  dan  R.  Riyono, “Pengaruh Motivasi,  Pendidikan dan Pelatihan  Penulisan  Bahan  Ajar terhadap  Kinerja  Dosen,” Stab.  J. Manag. Bus. , vol. 2, no. 2, 2019, doi: 10.26877/sta.v2i2.5155.
[2] E.  Handayani,  P.  P.  Sari,  dan  M.  J. Islami,  “Pemanfaatan  Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh UMKM pada Masa Pandemi COVID- 19,” J.  Komunika  J.  Komunikasi,
Media  dan  Inform. ,  vol.  10,  no.  2, 2021, doi: 10.31504/komunika.v10i2.4622. [3] D.  R.  Tobergte  and  S.  Curtis,
“HypercapitalismAn Investigation
Into  The  Relationship  Between Language,  New  Media,  and  Social Perceptions  of  Value,” J.  Chem.  Inf.
Model. , vol. 53, no. 9, 2013.
[4] A. Rowcroft, Karl marx . 2021.
[5] A.  D.  Handoyo  and  Zulkarnaen, “Faktor-faktor  Penyebab  Pendidikan Tidak  Merata  di  Indonesia,” Pros. Semin. Nas. , vol. 1, no. 1, 2019.
[6] E. L. Hill-Yardin, M. R. Hutchinson,
R.  Laycock,  and  S.  J.  Spencer,  “A Chat(GPT)  about  The  Future  of Scientific Publishing,” Brain, Behavior,  and  Immunity ,  vol.  110.
2023, doi: 10.1016/j.bbi.2023.02.022.
[7] K. K. Choong and P. W. Leung, “A
Critical  Review  of  the  Precursors  of the  Knowledge  Economy  and  Their Contemporary Research: Implications  for  the  Computerized New Economy,” J. Knowl. Econ. , vol.
13, no. 2, 2022, doi: 10.1007/s13132-
021-00734-9.
[8] U. Khumairoh, “Dampak Konglomerasi Media terhadap Industri Media Massa dan Demokrasi Ekonomi  Politik  di  Era  Konvergensi
Media,” Muqoddima J.  Pemikir.  dan
Ris.  Sosiol. ,  vol.  2,  no.  1,  2021,  doi: 10.47776/mjprs.002.01.05.
[9] C.  Nurmalita  and  M.  A.  Wibowo, “Pengembangan  Media  Ajar  PETISI
atau Pendidikan Anti-Korupsi,”
Mimb. Pendidik. , vol. 3, no. 1, 2018, doi: 10.17509/mimbardik.v3i1.10636.
[10]  Admin,  “Undangan Kegiatan Tindak Lanjut  PermenPANRB  Nomor  1
Tahun 2023,”
https://lldikti3.kemdikbud.go.id/v6/20 23/04/14/undangan-kegiatan-tindak- lanjut-permenpanrb-nomor-1-tahun- 2023/ , Apr. 14, 2023. .