Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor  1, Tahun 2015                                                      Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## PENGATURAN KLAUSULA BAKU DALAM HUKUM PERJANJIAN UNTUK MENCAPAI KEADILAN BERKONTRAK
Muhamad Hasan Muaziz 1 , Achmad Busro 2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## ABSTRAK
Hukum perjanjian memberikan ruang kepada para pihak untuk membentuk dan menentukan isi dari perjanjian yang akan dilakukan, meski demikian, dalam penerapanya terjadi beberapa permasalahan yang sering dialami dalam menjalankan perjanjian tersebut, salah satu diantaranya adalah adanya kontrak baku. Agar tercapainya keadilan dalam berkontrak maka diperlukan pengaturan klausula baku yang digunakan di dalam perjanjian saat ini. Klausula baku cenderung menguntungkan pihak yang membuatnya dalam hal ini adalah pihak perusahaan atau kreditur, dimana pihak kreditur memiliki waktu yang cukup banyak untuk membuat  klausula  perjanjian,  sedangkan  masyarakat/  debitur  tidak  memiliki  ruang  yang  cukup  untuk melakukan  negosiasi  atas  klausula  dalam  perjanjian  tersebut,  bahkan  masyarakat  sendiri  tidak  atau bahkan belum familiar dengan istilah-istilah yang terdapat di dalam klausula baku.

## Kata Kunci : Hukum Perjanjian; Keadilan Berkontrak; Klausula Baku
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Penulis Kedua, Penulis Koresponden

## A. Pendahuluan
Hukum perikatan menganut suatu asas yang dinamakan  asas  kebebasan  berkontrak  atau diistilahkan contractvrijheid atau partijautonomie 3 artinya  subyek-subyek  hukum  diberi  suatu kebebasan untuk mengadakan atau melaksanakan kontrak  /  perjanjian  sesuai  kehendak  dalam menentukan  isi  dan  syarat  berdasarkan kesepakatan  asalkan  memenuhi  rambu-rambu pembatasanya.
Berdasar atas tujuan yang ingin dicapai oleh para  pihak,  serta  kebutuhan  untuk  adanya  aturan yang  mampu  mengakomodir  kepentingan  serta memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku ekonomi (para pihak), maka dalam perkembangan hukum  perjanjian,  berdampak  pada  bentuk-bentuk baru  hukum  perjanjian  yang  menghendaki  efektif, sederhana, praktis, dan tidak membutuhkan proses dan  waktu  yang  lama  dimungkinkan  dalam  asas kebebasan berkontrak. 4
Meski  memberikan  kebebasan  kepada  para pihak  untuk  membuat  suatu  perjanjian,  pada dasarnya  bahwa  hukum  perjanjian  dalam  KUH Perdata  mengandung  ketentuan-ketentuan  yang memaksa (dwingen, mandatory) dan yang opsional (aanvullend, optional) sifatnya. 5 Adanya ketentuan- ketentuan memaksa dalam aturan hukum tentunya
3 Achmad Busro, Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2011), halaman 1.
4 Achmad  Busro, Kapita Selekta  Hukum  Perjanjian, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2013), halaman 2.
5 Sartika Anggraini Djaman, Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Gadai Pada PT. Pegadaian (PERSERO), diterbitkan pada Jurnal Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2003, halaman 31.
para  pihak  yang  akan  membuat  suatu  perjanjian tidak dapat serta merta dapat mengabaikan aturan perundang-undangan  yang  telah  ada,  melainkan harus  tetap  mengacu  pada  aturan-aturan  yang telah diatur di dalam undang-undang.
Hukum perjanjian memberikan ruang kepada para  pihak  untuk  membentuk  dan  menentukan  isi dari  perjanjian  yang  akan  dilakukan,  meski demikian,  dalam  penerapanya  terjadi  beberapa permasalahan  yang  sering  dialami  dalam menjalankan  perjanjian  tersebut,  salah  satu diantaranya  adalah  adanya  kontrak  baku,  dalam Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen.  Dalam  Undang-Undang tersebut Pasal 1 Angka 10 disebutkan bahwa:
“Klausula  Baku adalah  setiap aturan  atau  ketentuan  dan  syaratsyarat yang  telah  dipersiapkan  dan  ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha  yang dituangkan  dalam  suatu dokumen  dan/atau  perjanjian  yang mengikat  dan  wajib  dipenuhi  oleh konsumen”
Berpijak  pada  aturan  tersebut  maka  dapat diketahui  bahwa  di  dalam  klausula  baku  yang dibuat,  terdapat  unsur  keharusan  yang  harus dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  dalam  rangka pemenuhan  atas  aturan  yang  ada  di  dalam perjanjian  tersebut.  Merujuk  pada  landasan  dasar dilakukanya  suatu  kontrak  atau  perjanjian,  dalam
hal  ini  cenderung  mengacu  pada  hal-hal  yang bersifat bisnis atau ekonomi (keuangan).
Oleh  karena  itu  dalam  suatu  kontrak  yang dibuat  oleh  para  pihak,  seharusnya  mampu mewadahi  kepentingan-kepentian  para  pihak. Adanya kepentingan para pihak, merupakan suatu hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan,  karena  pada dasarnya dalam kontrak perjanjian yang dilakukan para pihak  di  dalamnya  sama-sama  memiliki kepentingan.
Mengacu  pada  pemikiran  bahwa  suatu perjanjian  terjadi  ketika  para  pihak  yang  ada  di dalamnya  sepakat  untuk  saling  mengikatkan  diri, maka  dalam  hal  ini  pelaksanaan  perjanjian  tidak dapat  lepas  dari  perinsip  konsensualisme  yang merupakan  suatu  syarat  pembentuk  perjanjian. Perinsip konsensualisme merupakan syarat mutlak dalam  setiap  kontrak  yang  berfungsi  untuk menjamin kepastian hukum. 6
Suatu  perjanjian  dianggap  terjadi  setelah para  pihak  mengatakan kesepakatan.  Lebih  jauh memahami tentang kesepakatan para pihak, bahwa pada  hakikatnya  dalam  hubungan  hukum perjanjian,  kesepakatan  yang  terjadi  terbentuk karena  proses  tawar  menawar. 7 Melalui  proses tawar menawar inilah para pihak akan mengetahui secara  jelas  dan  detail  terkait  dengan  hak  serta
6 R.  Subekti, Aspek-Aspek  Hukum  Perikatan  Nasional, (Bandung:  Alumni,1986),  halaman  5,  dalam  Yohanes  Sogar Simamora, Hukum  Perjanjian,  (Yogyakarta:  LaksBang  PRESSindo, 2009), halaman. 191.
7 Ibid
kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  dalam menjalankan perjanjian tersebut.
Dalam  klausula  baku  yang  isinya  telah ditentukan  oleh  salah  satu  pihak,  maka  perinsip- perinsip  hukum  perjanjian  yang  terdapat  di  dalam hukum  perjanjian  seakan  terabaikan, hal  ini  dapat dilihat  dari  tidak  adanya  negosiasi  dalam  klausula baku,  posisi  tawar  salah  satu  pihak  juga  lemah serta  bagaimana  dengan  kedudukan  asas kebebasan  berkontrak  yang  terdapat  di  dalam hukum  perjanjian,  apakah  asas-asas  hukum tersebut gugur atau terabaikan sebagai akibat dari adanya klausula baku?.
Pada  posisi  demikian  yang  menjadi ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah  beberapa  hal  yang  berkaitan  dengan klausula  baku  dalam  hukum  perjanjian  yang  ada saat  ini. Setidaknya  terdapat  dua  permasalahan yang  akan  dibahas berkaitan  dengan  pengaturan klausula baku, yaitu:
1. Bagaimana  pengaturan  klausula  baku  dalam mencapai keadilan berkontrak?
2. Bagaimana isi perjanjian agar dapat mencapai keadilan bagi kedua belah pihak?

## B. Metode Penelitian
Metodologi merupakan salah satu cara yang dilakukan  oleh  peneliti  untuk  melakukan  suatu penelitian. Salah satu tujuan dari dilakukanya suatu penelitian  adalah  untuk  menemukan  penemuan- penemuan  baru  serta  informasi-informasi  yang
didapat  melalui  prosedur-prosedur  penelitian  yang ada,  sehingga  dapat  dihasilkan  suatu  data penelitian  yang  falid  dan  dapat  dipertanggung jawabkan  baik  dari  segi  ilmiah,  maupun  secara teoritis.
Secara  teoritis,  metode  merupakan pedoman  atau  cara  seorang  ilmuan  mempelajari dan  memahami  langkah-langkah  yang  dihadapi. 8
Jenis  penelitian  hukum  dalam  penulisan  tesis  ini adalah  normatif  (doctrinal).  Penelitian  hukum doktrinal  adalah  penelitian-penelitian  atas  hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin  yang  dianut  sang  pengkonsep  dan  /atau sang pengembangnya. 9 Sedangkan pengertian lain mengenai  penelitian  normatif  (doctrinal)  adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. 10
Adapun  pendekatan-pendekatan yang digunakan  di  dalam  penelitian  hukum  adalah pendekatan  undang-undang  (statute  approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). 11 Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan yaitu berupa Deskriptif Analitis.
Dalam  penelitian  hukum  ini,  data  yang diperoleh  merupakan  data  secara  kwalitatif,  yaitu
8 Soejono  Soekanto, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), halaman.
6. 9 Cholid Narbuko,  Abu  Achmadi,  Metodologi  Penelitian, Jakarta, Bumi Pustaka, 1997) halaman. 147.
10 Johnny  Ibrahim, Teori&Metodologi  Penelitian  Hukum Normativ, (Malang: Bayu Publishing, 2012) halaman. 57.
11 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum,(Jakarta: Kencana, 2013) halaman. 133.
analisis  yang  bertujuan  untuk  memperoleh kedalaman  data 12 ,  adapun  data  yang  di  dapatkan berupa  data  kalimat  yang  tersusun  secara sistematis  sehingga  dapat  dilakukan  pembahasan dengan  mudah.  Menurut  Soerjono  Soekanto, 13 pendekatan  kwalitatif  merupakan  tata  cara penelitian  yang  menghasilkan  data  secara deskriptif,  yaitu  apa  yang  dinyatakan  oleh responden baik secara tertulis maupun secara lisan

## C. Pembahasan

## C.1.Pengaturan  Klausula  Baku  Dalam
Mencapai Keadilan Berkontrak

## 1. Kedudukan Klausula Baku
Kedudukan  klausula  baku  dalam  hukum perjanjian  di  Indonesia  dapat  ditelusuri  dari  dasar hukum yang mengatur terkait dengan klausula baku tersebut,  serta  penggunaan  klausula  baku  dalam hubungan  keperdataan  yang  dilakukan  oleh  para pihak.  Mengenai  kedudukan  klausula  baku  dapat dilihat  dari  aturan  hukum  yang  mengaturnya  serta beberapa  contoh  perjanjian  yang  menggunakan klausula baku.
Aturan  hukum  di  Indonesia  telah  mengatur terkait  dengan  klausula  baku  yang  biasanya digunakan  di  dalam  hubungan  bisnis  atau perjanjian,  dalam  hal  ini  dapat  dilihat  di  dalam ketentuan  Pasal  18  Undang-Undang  No.  8  tahun
12 Bambang  Suggono, Metode  Penelitian  Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) halaman. 38.
13 Soerjono  Soekanto  I, Pengantar  Penelitian  Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986), halaman. 32.
1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Di dalam pasal  tersebut  jelas  disebutkan  bahwa  adanya aturan-aturan yang mengatur keberadaan klausula baku yaitu:
a) menyatakan  pengalihan  tanggung  jawab pelaku usaha;
b) menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak menolak  penyerahan  kembali  barang  yang dibeli konsumen;
c) menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak menolak  penyerahan  kembali  uang  yang dibayarkan  atas  barang  dan/atau  jasa  yang dibeli oleh konsumen;
d) menyatakan  pemberian  kuasa  dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung  maupun  tidak  langsung  untuk melakukan  segala  tindakan  sepihak  yang berkaitan  dengan  barang  yang  dibeli  oleh konsumen secara angsuran;
e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan  barang  atau  pemanfaatan  jasa yang dibeli oleh konsumen;
f) memberi  hak  kepada  pelaku  usaha  untuk mengurangi  manfaat  jasa  atau  mengurangi harta  kekayaan  konsumen  yang  menjadi obyek jual beli jasa;
g) menyatakan  tunduknya  konsumen  kepada peraturan  yang  berupa  aturan  baru, tambahan,  lanjutan  dan/atau  pengubahan lanjutan  yang  dibuat  sepihak  oleh  pelaku
usaha dalam masa konsumen
memanfaatkan jasa yang dibelinya;
h) menyatakan  bahwa  konsumen  memberi kuasa  kepada  pelaku  usaha  untuk pembebanan  hak  tanggungan,  hak  gadai, atau  hak  jaminan  terhadap  barang  yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
Selain  itu,  dalam  aturan  yang  terdapat  di dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 ayat  (2)  menyebutkan  bahwa:  “Pelaku  usaha dilarang  mencantumkan  klausula  baku  yang  letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara  jelas,  atau  yang  pengungkapannya  sulit dimengerti”.
Sedangkan  pada  ayat  (3)  lebih  lanjut disebutkan  bahwa:  “Setiap  klausula  baku  yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau  perjanjian  yang  memenuhi  ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”. Dalam penerapanya adanya  ketentuan  pada  ayat  (3)  tersebut penggunaan  kalusula  baku  yang  letaknya sebagaimana yang diatur di dalam ayat (1) dan (2), masih banyak dijumpai. Tidak hanya berhenti disitu, di  dalam  ayat  (3)  bahwa,  “Pelaku  usaha  wajib menyesuaikan  klausula  baku  yang  bertentangan dengan undang-undang ini”.
a. Dalam perjanjian
Pada  umumnya  perjanjian  yang  dilakukan oleh  para  pihak  tidak  terikat  dalam  bentuk-bentuk tertentu,  selain  itu  undang-undang  yang  ada  di
Indonesia  juga  tidak  mengatur  secara  terperinci bentuk  maupun  isi  dari  perjanjian  yang  ada. Setidaknya di dalam suatu perjanjian terdapat dua syarat  yang  harus  ditaati  oleh  kedua  belah  pihak yaitu, syarat pokok dan syarat pelengkap.
Syarat pokok dapat dimaknai sebagai syarat fundamental  bagi  setiap  perjanjian  sehingga  tidak dipenuhinya  syarat  tersebut  akan  berpengaruh terhadap  tujuan  utama  dari  perjanjian  yang dilakukan. Sedangkan syarat pelengkap merupakan syarat  yang  kurang  begitu  penting,  karena  hanya sebagai pelengkap dalam perjanjian, apabila syarat pelengkap  ini  tidak  dipenuhi  hanya  akan menimbulkan kerugian, namun tidak berakibat pada gugur atau hapusnya perjanjian tersebut.
Penggunaan  klausula  baku  dalam  suatu perjanjian  muncul  dari  kebutuhan  yang  ada  di dalam  masyarakat  itu  sendiri,  bahwa  dalam suatu hubungan  bisnis  yang  membutuhkan  suatu  akta perjanjian  yang  cukup  rumit  dan  menghabiskan banyak biaya, maka dengan adanya klausula baku diharapkan  dapat  memangkas  biaya  operasional yang dibutuhkan serta mempersingkat waktu.
Meski  demikian  dalam  penerapanya keinginan  untuk  menghemat  biaya  operasional serta mempersingkat waktu dalam membuat suatu perjanjian tersebut tidak jarang justru menimbulkan konflik yang timbul pada saat proses pelaksanaan perjanjian tersebut.
b. Penggunaan  Klausula  Baku  Dalam Perjanjian Saat Ini
Pihak yang berkedudukan lemah cenderung hanya menerima dan menandatangani isi perjanjian karena  dia  tidak  memiliki  daya  tawar  untuk merubah  isi  kontrak  tersebut.  Jika  berdasar  pada dari  tujuan  yang  hendak  diraih  oleh  para  pihak dalam  sutau  perjanjian  tersebut  dapat  diketahui bahwa perjanjian yang dilakukan tersebut bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan sekaligus sebagai dasar  hukum  bagi  para  pihak  untuk  berbuat maupun tidak berbuat sesuatu.
Adapun  isi  dari  perjanjian  yang  lahir  dari kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  tersebut menjadi  dasar  bagi  para  pihak  dalam  mencapi tujuan serta kepentingan masing-masing.
Penggunaan  klausula  baku  dalam  perjanjian  saat ini  tidak  dapat  dilepaskan  dari  kebutuhan pengusaha  yang  menginginkan  adanya  suatu perjanjian  yang  cepat  dengan  biaya  yang  murah sehingga dapat menghemat biaya yang dikeluarkan (efisien).
c. Pengaturan  Klausula  Baku  dalam  Mencapai Keadilan Berkontrak
Hubungan  keperdataan  yang  timbul  pada para  pihak  yang  saling  mengikatkan  diri, memberikan konsekuensi hukum yang harus ditaati dan  di  jalankan  oleh  kedua  belah  pihak  tersebut, lahirnya  hubungan  tersebut  berawal  dari  adanya kesepakatan dengan tujuan yang akan dicapai.
Selain  berkaitan  dengan  klausula  baku upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mencapai keadilan berkontrak dapat dilakukan dengan upaya
pembinaan  dan  pengawasan,  dalam  hal  ini tanggung  jawab  pembinaan  berada  pada pemerintah sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 Undang-undang No. 8 Tahun 1999, yaitu;
1) Pemerintah  bertanggungjawab  atas  pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin  diperolehnya  hak  konsumen  dan pelaku usaha  serta  dilaksanakannya  kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan  perlindungan  konsumen sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) dilaksanakan  oleh  Menteri  dan/atau  menteri teknis terkait.
3) Menteri  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) melakukan  koordinasi  atas  penyelenggaraan perlindungan konsumen.
4) Pembinaan  penyelenggaraan  perlindungan konsumen  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2) meliputi upaya untuk:
a. terciptanya  iklim  usaha  dan  tumbuhnya hubungan  yang  sehat  antara  pelaku  usaha dan konsumen;
b. berkembangnya  lembaga  perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
c. meningkatnya kualitas sumberdaya manusia serta  meningkatnya  kegiatan  penelitian  dan pengembangan  di  bidang  perlindungan konsumen.
5) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Upaya  pengaturan  klausula  baku  tidak  akan dapat  berjalan  ketika  tidak  ada  usaha  pembinaan dan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah untuk  membuat  suatu  kebijakan  yang  dapat membuat iklim hubungan para pihak dapat berjalan dengan baik.
Dengan  adanya  pembinaan  tersebut diharapkan mampu menciptakan pelaku usaha yang kuat serta menjadikan konsumen yang mandiri serta hubungan  yang  sehat  antara  produsen  dan konsumen.

## 2. Isi  Perjanjian  Agar  Dapat  Mencapai Keadilan Berkontrak
Keadilan  berkontrak  dapat  terlihat  dalam suatu perjanjian ketika kedua belah pihak mencapai suatu kesepakatan untuk sama-sama mengikatkan diri tanpa adanya tekanan dari pihak lain, dalam hal ini  kontrak  yang  dilakukan  tersebut  dilakukan secara sukarela.
a. Posisi Tawar Para Pihak
Dalam  hal  ini dapat  dimbil  contoh  adalah perjanjian  kredit  di  bank,  dimana  posisi  nasabah ketika  ingin  mengajukan  kredit  mereka  harus mengikuti  aturan-aturan  yang  telah  dibuat  oleh pihak bank, tanpa adanya ruang untuk melakukan negosiasi, entar itu berkaitan dengan bunga, sistim pembayaran  maupun  ketentuan-ketentuan  lain. Posisi tawar ini juga berkaitan dengan kemampuan
para pihak dalam hal ini berkaitan dengan keadaan ekonomi yang dimiliki.
Posisi  tawar  para  pihak  dalam  suatu perjanjian  tidak  dapat  dilepaskan  dari  kedudukan konsumen, sehingga dapat diketahui dengan jelas bagaimana  kedudukan  konsumen  yang  dalam perjanjian merupakan salah satu unsur yang tidak dapat ditinggalkan.
b. Adanya Negosiasi
Negosiasi  merupakan  suatu  hal  penting dalam  suatu  perjanjian,  dengan  melakukan negosiasi  maka  kedua  belah  pihak  dapat mengetahui  hak  serta  kewajiban  yang  akan dilaksanakan.  Negosiasi  dalam  suatu  perjanjian muncul karena para pihak memiliki tujuan masing- masing  yang  ingin  dituju,  sehingga  dengan negosiasi  tersebut  diharapkan  tercapailah  suatu kesepakatan.
Prinsip win-win  solution merupakan  prinsip dasar  yang  dituju  dari  adanya  negosiasi  tersebut, dalam perjanjian baku yang telah dibuat oleh salah satu  pihak,  ruang  untuk  melakukan  negosiasi tersebut  sangat  kecil,  hal  ini  dapat  dilihat dengan telah tersedianya klausula-klausula yang sebelumnya telah disediakan oleh salah satu pihak (produsen),  sehingga  pihak  yang  satunya  hanya menyetujui atau tidak.
Hal  tersebut  untuk  menjamin  tersiptanya kesepakatan  yang  murni  dari  para  pihak, setidaknya  untuk  mencapai  kesepakatan  tersebut
terdapat  tiga  unsur  yang  tidak  dapat  dipisahkan yaitu:
1) Penawaran  dan  permintaan  (aanbod  en aanvaarding),
2) Ajaran kehendak dan ajaran pernyataan,
3) Asas kepercayaan.
Perinsip negosiasi sendiri terdapat di dalam penawaran dan  permintaan  (aanbod  en aanvaarding), di dalam penawaran dan permintaan para pihak dapat melakukan pertukaran pikiran dan kehendak  untuk  suatu  tujuan  tertentu.  Selain  itu negosiasi  yang  dilakukan  dalam  suatu  perjanjian juga  dapat  menghindari  kontrak  yang berat sebelah,  tentunya  hal  ini  sangat  bertentangan dengan  asas  proporsionalitas  dan  asas keseimbangan, dimana dalam kedua asas tersebut jelas disebutkan bahwa adanya keseimbangan bagi para  pihak  merupakan  suatu  langkah  awal  untuk terciptanya keadilan berkontrak.
c. Kejujuran Dalam Bertransaksi (fair)
Hubungan  antara  pelaku  usaha  dengan konsumen  yang  jujur,  dalam  hal  ini  pelaku  usaha tidak  melakukan  tindakan-tindakan  yang  dilarang oleh  undang-undang.  Dalam  Pasal  17  ayat  (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.
Berkaitan dengan pemberian sanksi tersebut diharapkan  hubungan  antara  para  pihak  dalam perjanjian mampu berjalan dengan baik. Selain itu, ketika  para  pihak  saling  memahami  hubungan hukum  yang  terjadi  dalam  suatu  perjanjian,  maka akan dengan mudah bagi para pihak untuk bersikap
guna  mencapai  keingainan  yang  dituju  tanpa  ada pihak yang dirugikan
d. Proporsionalitas Dalam Klausula Perjanjian Proporsionalitas  suatu  perjanjian  dapat dilihat  dari  adanya  pertukaran  kepentingan  yang ada dari masing-masing pihak dalam hal ini apakah pihak  debitur  maupun  pihak  kreditur  dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu proporsionalitas yang  ada  di  dalam  suatu  perjanjian  dapat  dilihat pada  isi  dari  klausul-klausul  dalam  perjanjian tersebut.  Proporsionalitas  disini  berkaitan  dengan pertukaran hak serta kewajiban antar pihak, apakah dapat  berjalan  dengan  baik  ataukah  ada  klausul yang justru memberatkan salah satu pihak.
Adanya  keterbukaan  di  dalam  perjanjian tersebut  dapat  membantu  dalam  menciptakan kadar  proporsinalitas  atas  perjanjian  tersebut. Keterbukaan  informasi  berkaitan  dengan  klausula dalam  perjanjian  setidaknya  telah  sesuai  dengan apa yang  menjadi  tujuan  dibentuknya undang- undang perlindungan konsumen tersebut
e. Adanya Keseimbang Dalam Perjanjian
Keseimbangan  yang  ada  di  dalam  kontrak dapat  ditelaah  pada  kondisi  para  pihak  sebelum melakukan  kotrak  tersebut.  Setidaknya  terdapat tiga  aspek  dalam  suatu  perjanjian  yang  perlu diperhatikan  untuk  mencapai  keseimbangan tersebut yaitu:
Pertama, Perbuatan  Para  Pihak, dalam  hal ini  berhubungan  dengan  subjek  perjanjian,  tidak dapat  dipungkiri  bahwa  suatu  perjanjian  dapat
terwujud ketika para pihak saling mengikatkan diri pada  perjanjian  tersebut.  Perbuatan  hukum  yang dilakukan oleh para pihak tersebut dapat dilihat dari pernyataan  kehendak dari  diri  sendiri  untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum. Ketika  kondisi  serta  keadaan  para  pihak  berada pada  kondisi  yangseimbang,  maka  akan  dapat membuat  suatu  perjanjian  yang  baik,  dan sebaliknya ketika perbuatan hukum yang dilakukan terseut berasal dari ketidak sempurnaan diri salah satu  atau  kedua  belah  pihak,  maka  perjanjian tersebut  dapat  dikatakan  dalam  keadaan  tidak seimbang.
Kedua, Isi kontrak. Keseimbangan dalam isi kontrak tidak terlepas kesadaran serta kesepakatan para pihak untuk membuat kontrak tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa isi kontrak yang dibuat tidak terlepas  dari  asas  kebebasan  berkontrak,  hal  ini dikarenakan  aturan  hukum  yang  ada  tidak mengatur  jenis,  isi,  serta  klausula-klausula  yang ada di dalam kontrak.
Saat  ini  dominasi  pelaku  usaha  (debitur), dalam  penyusunan  kontrak  tidak  dapat  dipungkiri, dengan adanya klausula baku serta penggunaanya yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  dunia  usaha menjadikan isi dari kontrak tersebut menjadi berat sebelah,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  penggunaan bahasa  yang  asing  digunakan  untuk  menjelaskan isi dari ontrak tersebut, selain itu adanya klausula- klausula  yang  relatif  kaku  serta  lemahnya  data tawar  pihak  debitur  atau  konsumen  dalam
melakukan  upaya  untuk  merubah  isi  dari  kontrak tersebut.
Ketiga, Pelaksanaan  kontrak, merupakan suatu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  para  pihak sebagai pengaplikasian atas klausula-klausula yang dibuat di dalam perjanjian, pelaksanaan kontrak ini merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh para pihak  tersebut,  oleh  karena  itu  para  pihak diharapkan  mau  melaksanakan  kontrak  tersebut dengan  iktikat  baik,  sehingga  memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang berjanji.

## D. Simpulan dan saran Simpulan
1. Klausula baku lahir dari adanya kebutuhan para pihak untuk membuat suatu kontrak yang cepat, dan  efisien.  Meski  demikian  adanya  klausula baku  cenderung  menguntungkan  pihak  yang membuatnya  dalam  hal  ini  adalah  pihak perusahaan atau kreditur, dimana pihak kreditur memiliki  waktu  yang  cukup  banyak  untuk membuat  klausula  perjanjian,  sedangkan masyarakat/  debitur  tidak  memiliki  ruang  yang cukup untuk melakukan negosiasi atas klausula dalam  perjanjian  tersebut,  bahkan  masyarakat sendiri tidak atau bahkan belum familiar dengan istilah-istilah  yang  terdapat  di  dalam  klausula tersebut. Selain itu, kondisi dan keadaan debitur yang  berada  pada  posisi  lemah  tidak  memiliki pilihan  lain  selain  menerima  atau  menolak klausula yang telah ditentukan tersebut.
2. Isi  perjanjian  agar  dapat  mencapai  keadilan berkontrak tidak dapat dilepaskan dari beberapa unsur  yang ada  di  dalam perjanjian  itu  sendiri, yaitu  posisi  tawar  para  pihak  atau  kedudukan yang dimiliki oleh para pihak dalam melakukan perjanjian  tersebut.  Adanya  negosiasi  dalam perjanjian  merupakan  hal  terpenting  dalam proses perumusan kotrak, sehingga para pihak mengerti  dan  memahami  setiap  klausula  yang diperjanjikan.  Selain  itu,  kejujuran  dan keterbukaan  para  pihak  terkait  dengan  hal-hal yang diperjanjikan beserta resiko yang mungkin akan  dialami  dalam  proses  pelaksanaan perjanjian merupakan salah satu hal terpenting untuk  dilakukan  prapihak  dalam  proses perancangan  dan  pelaksanaan  kontraktual sehingga  diharapkan  mampu  menghasilkan suatu  hubungan  perjanjian  yang  adil  dan proporsional.

## Saran
1. Pengaturan klausula baku yang bertujuan untuk mencapai  keadilan  berkontrak  tidak  hanya berada  di  tangan  para  pihak,  melainkan  juga membutuhkan  adanya  peran  serta  pemerintah dalam  hal  membuat  regulasi  atau  kebijakan. Sebaiknya  pemerintah  ikut  serta  melakukan upaya  pengawasan  dan  pembinaan  yang dilakukan oleh pemerintah memberikan peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan klausula baku yang ada di dalam masyarakat maupun di dalam  dunia  usaha.  Dengan  demikian,
diharapkan mampu terciptanya iklim usaha yang seimbang baik pada pihak masyarakat (debitur, konsumen)  dengan  pihak  pengusaha  (kreditur, produsen).
2. Untuk mencapai keadilan berkontrak, sebaiknya para  pihak  memperhatikan  kedudukan  masing- masing  pihak,  isi  perjanjian  yang  dilakukan, serta  adanya  pemahaman  terkait  klausula- klausula  yang  diperjanjikan.  Hal  ini  bertujuan untuk  menghindari  adanya  pihak  yang  merasa dirugikan  dari  perjanjian  tersebut.  Selain  itu dalam  suatu  perjanjian  baku  sebaiknya  hanya ditulis hal-hal secara garis besarnya saja, bukan pada  klausula-klausula  yang  ada  di  dalamnya secara mendetail  bahkan  adanya  klausula eksonerasi yang memberatkan salah satu pihak, hal  ini  bertujuan  untuk  memberikan  ruang bagi para pihak untuk melakukan negosiasi klausula- klausula yang ada di dalam perjanjian itu.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Busro,  2011, Hukum Perikatan  Berdasar
Buku  III  KUH  Perdata,  Yogyakarta:  Pohon
Cahaya
Achmad  Busro,  2013, Kapita  Selekta  Hukum
Perjanjian, Yogyakarta: Pohon Cahaya

## Bambang  Suggono,  2007, Metode  Penelitian
Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Cholid  narbuko,  Abu  Achmadi, 1997,  metodologi penelitian, Jakarta, bumi pustaka
Johnny Ibrahim, 2012, Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normativ, Malang: Bayu Publishing
Peter  Mahmud  Marzuki, 2013,  Penelitian  Hukum,

## Jakarta: Kencana

## R  Subekti,  1986, Aspek-Aspek  Hukum  Perikatan
Nasional, Bandung: Alumni

## Soejnono  Soekanto,  2007, Penelitian  Hukum
Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat,  Jakarta:
Raja Grafindo Persada,
Soerjono  Soekanto,  1986, Pengantar  Penelitian
Hukum, Jakarta: UI-Press
Yohanes  Sogar  Simamora,  2009, Hukum
Perjanjian, Yogyakarta: LaksBang

## PRESSindo