-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-

## 1702

## PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK
Tri Ciar Atsetya, Budi Santoso, Adya Paramita Prabandari Program Studi Magiter Kenotariatan FakultasHukum, Universitas Diponegoro Email : ciaratsetya21@gmail.com

## Abstract
This  study  intends  to  analyze  the  terms  of  contract  conditions  in  electronic  commerce  (E- Commerce) type of B2C (Business-to-Consumer or company-with-consumers) that really determine the level of protection for consumers. The main focus is on 3 (three) things, namely: regarding the level of fairness, weaknesses in the information on contract terms as a signal of imbalance position between business actors and consumers, as well as efforts to reconstruct fair consumer protection. Based  on  the  focus  of  the  study,  this  research  is  socio-legal  research  (socio-legal  research).  The results  of  this  study  are  the  provisions  in  the  ITE  Law  and  the  Consumer  Protection  Act  are  still very simplistic (simple) to say there is a guarantee of justice in electronic commerce, especially for consumers.  Even  the  ITE  Law  has  not  yet  regulated  the  validity  of  contracts  as  part  of  contract conditions information. To this extent justice is still not fully distributed to consumers in electronic commerce.  Weaknesses  in  consumer  protection  which  indicate  an  imbalance  in  position  between business  actors  and  consumers,  namely  the  ITE  Law  and  the  Consumer  Protection  Law  and information  on  contract  conditions  allows  for  unbalanced  standard  contracts;  information  on contract  conditions  is  difficult  to  access;  and  information  on  contract  terms  is  incomplete  and unclear.

## Keywords : information; contract terms; consumer

## Abstrak
Penelitian  ini  bermaksud  menganalisis  mengenai  informasi  syarat  kontrak  dalam  perdagangan secara  elektronik  ( E-Commerce )  jenis  B2C  ( Business-to-Consumer atau  perusahaan-dengan- konsumen) yang sangat menentukan tingkatan perlindungan pada konsumen. Fokus utamanya pada 3  (tiga)  hal,  yaitu  :  mengenai  tingkatan  keadilannya,  kelemahan  informasi  syarat  kontrak  sebagai sinyal  ketidakseimbangan  posisi  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen,  serta  upaya  merekonstruksi perlindungan  konsumen  yang  adil.  Berdasarkan  fokus  studi  tersebut,  penelitian  ini  merupakan penelitian  sosio-legal  ( socio-legal  research ).Hasildaripenelitian  ini  adalah  ketentuan-ketentuan dalam  UU  ITE  maupun  UU  Perlindungan  Konsumen  masih  sangat  simplistis  (sederhana)  untuk mengatakan  telah  adanya  jaminan  keadilan  dalam  perdagangan  secara  elektronik  khususnya  bagi konsumen.Bahkan  UU  ITE  belum  mengatur  mengenai  validitas  kontrak  sebagai  bagian  dari informasi  syarat  kontrak.  Sampai  pada  batas  ini  keadilan  masih  belum  sepenuhnya  terdistribusi pada  konsumen  dalam  perdagangan  secara  elektronik.  Kelemahan  perlindungan  konsumen  yang menunjukkan  ketidakseimbangan  posisi  antara  pelaku  usaha  dan  konsumenyaitu  UU  ITE  maupun UU Perlindungan Konsumen dan informasi syarat kontrak memungkinkan pada kontrak baku yang tidak seimbang; informasi syarat kontrak sulit diakses; serta informasi syarat kontrak tidak lengkap dan jelas.

## Kata kunci : informasi; syarat kontrak; konsumen
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## A. Pendahuluan
Secara  hukum,  di  Indonesia  dilakukan  pengaturan  melalui  Undang-undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  yang  diubah  oleh  Undang-undang Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2016 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (selanjutnya  disebut  UU  ITE).  Undang-undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen(selanjutnya  disebut  UU PerlindunganKonsumen).  UU  PerlindunganKonsumentersebut  dibentuk  konteksnyalepasdari perdagangan  secaraelektronik.  Meskipun  demikian  niscaya  diperlukan  untuk  melindungi konsumen dalam perdagangansecara elektronik. UU PerlindunganKonsumen hanya mengatur sebatas  hubungan  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen.  Dalam  perdagangan  elektronik, hubungan  pelaku  usaha  dan  konsumen  dapat  diperantarai  oleh  pihak  ketiga  yang  justru menentukan  hubungan  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  dapat  berlangsung  atau  tidak, bukan  pelaku  usaha  dan  konsumen  itu  sendiri  yang  menentukan.  Dalam  perkembangannya, banyak  pelaku  usaha  yang  menghilangkan  peran  pihak  ketiga  itu  dan  menciptakan  sistem informasi  sendiri.  Terlepas  dari  hal  tersebut,  studi  ini  memfokuskan  pada  persoalan  syarat kontrak  ( terms  of  contract ),  yang  menghubungkan  antara  pelaku  usaha  maupun  konsumen untuk masuk ke dalam transaksi perdagangan secara elektronik itu.
Berbeda  dengan  UU  PerlindunganKonsumen,  UU  ITE  dibentuk  dalam  konteks pertumbuhan dan perkembangan perdagangan elektronik. Meskipun demikian, UU ITE tidak hanya berhubungan dengan perdagangan elektronik,  namun  mengatur ihwal  lebih luas,  yang disebut  dengan  istilah  “informasi  elektronik”  di  samping  “transaksi  elektronik”.  Dikatakan mengatur  ihwal  lebih  luas  dari  sekadar  perdagangan  elektronik  disebabkan  transaksi elektronik  meliputi  semua  bentuk  perbuatan  hukum  termasuk  transaksi  di  luar perdagangan.(Shidarta, 2000)
Salah  satu  aspek  penting  dalam  perdagangan  secara  elektronik  yang  dapat  menjadi indikator  perlindungan  konsumen  dan  kejujuran  pelaku  usaha  adalah  kontrak  elektronik. Kontrak  elektronik  diartikan  sebagai  perjanjian  para  pihak  yang  dibuat  melalui  Sistem Elektronik.  Arti  penting  kontrak  elektronik  bagi  perdagangan  secara  elektronik  tampak  dari ketentuan UU ITE yang menegaskan bahwa “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem  Elektronik  harus  menyediakan  informasi  yang  lengkap  dan  benar  berkaitan  dengan syarat  kontrak,  produsen,  dan  produk  yang  ditawarkan.”  Ketentuan  tersebut  mengatur mengenai  syarat  kontrak  yang  lengkap  dan  benar.  Permasalahan  muncul  tentu  berkaitan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
dengan  standar  informasi  yang  lengkap  dan  benar  mengenai  syarat  kontrak  ( terms  of contract ). Penjelasan Pasal 9 UU ITE menentukan bahwa :
Yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” meliputi :
a. informasi  yang  memuat  identitas  serta  status  subjek  hukum  dan  kompetensinya,  baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
b. informasi  lain  yang  menjelaskan  hal  tertentu  yang  menjadi  syarat  sahnya  perjanjian  serta menjelaskan  barang  dan/atau  jasa  yang  ditawarkan,  seperti  nama,  alamat,  dan  deskripsi barang/jasa.
Pasal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 7  huruf  byang  menentukan  bahwa  “kewajiban  pelaku  usaha  memberikan  informasi  yang benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta  memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.”
Permasalahan syarat kontrak sebenarnya lebih dari sekadar informasi yang lengkap dan benar,  namun  keseimbangan  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen.  Hal  ini  dapat  digantikan dengan ukuran keadilan antara pelaku usaha dan konsumen.(Badrulzaman, 1986)
Ketentuan  Pasal  9  UU  ITE  maupun  Pasal  7  huruf  b  UU  Perlindungan  Konsumen membutuhkan  konsekuensi  hukum  apabila  tidak  dipatuhi  oleh  pelaku  usaha,  sehingga kerugian  konsumen  dapat  dicegah  atau  diganti.  Hal  itu  tidak  diatur  dalam  UU  ITE,  kecuali upaya  prevensi  dengan  adanya  “sertifikasi  keandalan”  yang  akan  diberikan  oleh  Lembaga Sertifikasi Keandalan.
Sertifikasi  keandalan  memang  menjadi  tanda  dapat  dipercayanya  pelaku  usaha perdagangan secara elektronik tersebut, namun sama sekali tidak menafikan (menghilangkan) praktik  perdagangan  secara  elektronik  tanpa  memiliki  sertifikasi  keandalan.  Artinya, informasi  yang  lengkap  dan  benar  berkaitan  dengan  syarat  kontrak  di  bawah  standar trust mark (merek  terpercaya)  mewarnai  perdagangan  secara  elektronik.  Hal  ini  tetap  potensial menjadi  sumber  perilaku  pelaku  usaha  perdagangan  secara  elektronik  yang  merugikan konsumen (Blythe, 2012).
Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya nichomachean ethics , politics ,  dan rethoric .  Spesifik  dilihat  dalam  buku  nicomachean  ethics,  buku  itu sepenuhnya  ditujukan  bagi  keadilan,  yang,  berdasarkan  filsafat  hukum  Aristoteles,  mesti
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
dianggap  sebagai  inti  dari  filsafat  hukumnya,  “karena  hukum  hanya  bisa  ditetapkan  dalam kaitannya dengan keadilan” (Apeldoorn, 1996).
Pada  pokoknya  pandangan  keadilan  ini  sebagai  suatu  pemberian  hak  persamaan  tapi bukan  persamarataan.  Aristoteles  membedakan  hak  persamaanya  sesuai  dengan  hak proposional. Kesamaan  hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah  yang  dapat  dipahami  bahwa  semua  orang  atau  setiap  warga  negara  dihadapan  hukum sama.  Kesamaan  proposional  memberi  tiap  orang  apa  yang  menjadi  haknya  sesuai  dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.
Teori keadilan yang memiliki arti persamaan terhadap pemenuhan hak kesehatan seperti teori keadilan Aristoteles yaitu teori keadilan oleh John Rawls. John Rawls dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian  of  social  justice”, berpendapat  bahwa  keadilan  adalah kebajikan  utama  dari  hadirnya  institusi-institusi  sosial (social  institutions). Kebajikan  bagi seluruh  masyarakat  tidak  dapat  mengesampingkan  atau  menggugat  rasa  keadilan  dari  setiap orang  yang  telah  memperoleh  rasa  keadilan,  khususnya  masyarakat  lemah  pencari  keadilan (Faiz, 2009).
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam ini sebagai berikut: 1) Mengapa  perlindungan  konsumen  berkaitan  dengan  informasi  syarat  kontrak  dalam  praktik perdagangan  secara  elektronik  belum  berbasis  nilai  keadilan,  2)  Apa  saja  kelemahan- kelemahan  dalam  perlindungan  konsumen  berkaitan  dengan  informasi  syarat  kontrak  dalam perdagangan secara elektronik.
Fakta menunjukkan bahwa belum banyak hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian  baik  dalam  bentukjurnal.  Namun  khusus  untuk  penelitian  hukum,  dengan keterbatasan  kemampuan  penulis  untuk  menelusuri  hasil-hasil  penelitian  di  bidang  hukum, ada beberapa penelitian tentang penerapan doktrin persamaan pada “Perlindungan Konsumen Dalam Perdagangan Secara Elektronik Berkaitan Dengan Informasi Syarat Kontrak”.
Berdasarkan hasil penelusuran, penulis mendapat  penelitian dalam bentuk jurnal  yang ditulis  oleh  Desy  Ary  Setyawati  di  tahun  2017  dengan  judul  “Perlindungan  Bagi  Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik”, yang mengungkapkan  dua  pokok  permasalahan,  yaitu: pertama ,bagaimana  bentuk  perlindungan hokum bagi hak konsumen. Kedua, tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian transaksi elektronik (Setyawati, 2017).
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
Jurnal  yang  ditulis  oleh  Setia  Putra  pada  tahun  2014  dengan  judul  “Perlindungan Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam  Transaksi  Jual-beli  Melalui  E-commerce”  yang mengungkapkan  permasalahan  yaitu: pertama, bagaimana  tanggung  jawab  para  pihak  dalam transaksi  jual-beli  e-commerce. Kedua ,  bagaimanau  paya  hokum  bagi  konsumen  yang dirugikan dalam transaksi jual-beli e-commerce (Putra, 2014).
Jurnal  yang  ditulis  oleh  Hartini  Gunawan  pada  tahun  2015  dengan  judul  “Tanggung Jawab  Dan  Perlindungan  Hukum  Para  Pihak  Dalam  Transaksi  Bisnis  Elektronik”  yang mengungkapkan  dua  permasalahan  yaitu  : pertama ,  bagaimanakah  Tanggung  Jawab  dan Perlindungan  Hukum  Para  Pihak  Dalam  Transaksi  Bisnis  Elektronik. Kedua , pasakahPermasalahanHukum Yang  Dihadapi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi  Bisnis Elektronik (Gunawan, 2015).

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  dipilih  dalam  studi  ini  adalah  metode  pendekatan sociolegal (socio-legal study) . Suatu studi yang meninjau hukum sebagai fakta sosial  yang bisa tersimak di  dalam  pengalaman  sebagai  pola  perilaku  dalam  wujud  pranata  sosial  atau  institusi  sosial, kajian hukum  yang mengkonsepkan dan menteorikan hukum  sebagai  fakta sosial  yang positif dan empiris (Wignjosoebroto, 2002).

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Perlindungan  Konsumen  Berkait  dengan  Informasi  Syarat  Kontrak  dalam Perdagangan Secara Elektronik
Terdapat berbagai situs yang menawarkan perdagangan barang secara elektronik. Situs tersebut  dikembangkan  di  Indonesia dengan berbagai  model penawaran  barang dan syarat- syarat kontrak berbeda-beda  yang secara normatif dimungkinan oleh peraturan perUndang- undangan,  khususnya  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disingkat KUHPerdata).  Pasal  1320  KUHPerdata  menentukan  bahwa  sahnya  suatu  perjanjian diperlukan  4  (empat)  syarat,  yaitu  :  (1)  sepakat  mereka  yang  mengikat  dirinya,  (2)  cakap untuk membuat suatu perjanjian, (3) mengenai suatu hal tertentu, dan (4) suatu sebab yang halal.  Dua  syarat  pertama  disebut  syarat  subjektif  karena  berhubungan  dengan  orang (subjek) atau pihak yang mengadakan kontrak, adapun syarat ketiga dan keempat menandai
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
sebagai  syarat  objektif  karena  berhubungan  dengan  objek  dari  hubungan  hukum  dan perbuatan hukum para pihak.
Dalam konteks tersebut, dapat terjadi secara teknis-elektronik suatu kontrak dianggap valid,  namun  secara  substansial  tidak  mencerminkan  keadilan  karena  terjadi  perlindungan kepentingan yang lebih pada salah satu pihak dan kurang pada pihak lain. Namun informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berupa kontrak itu dapat diakses, ditampilkan, dijamin  keutuhanya,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan,  sehingga  menerangkan  suatu keadaan. Permasalahanya terletak pada tidak dapat dipastikan bahwa para pihak, khususnya konsumen  memahami  isi  atau  maksud  kontrak  tersebut.  Padahal  secara  substansial  benar- benar  dipahami  atau  tidak,  dapat  membawa  pada  validitas  kontrak  yang  disepakatinya melalui  model clickwrap .  Kenyataannya  secara  elektronik,  apapun  keadaan  pembeli  atau konsumen dalam hubungan dengan isi kontrak, bentuk elektronik dari kontrak dan informasi mengenai  syarat  kontrak  tersebut  memeroleh  pengakuan  validitas  (keabsahan)-nya (Gunawan, 1999).
Perdagangan  secara  elektronik  ( electronic  commerce  atau  e-commerce )  meliputi transaksi  perusahaan-ke-perusahaan  ( business-to-business [B2B])  dan  perusahaan-ke- konsumen  ( business-to-consumer [B2C]).  B2B  menggambarkan  perdagangan  antar perusahaan atau entitas yang berbeda. Transaksi ini dapat dipenuhi melalui kinerja terhadap kinerja,  seperti  ketika  satu  pihak  menyediakan  data  statistik  ditukarkan  dengan  hasil penelitian pasar. Umumnya  B2B memberikan barang atau jasa kepada perusahaan lainnya. Adapun B2C melibatkan penjualan barang atau jasa pada pelanggan (konsumen) individual untuk  digunakan sendiri. Dalam transaksi  B2C, salah satu  pihak bertindak sebagai  seorang pelanggan (konsumen). Sinonim untuk perdagangan secara elektronik B2C, yaitu “penjualan eceran  secara  elektronik”  ( electronic  retailing ).  B2C  dengan  demikian  merupakan  bentuk transaksi  elektronik  secara  eceran  antara  pengusaha  dan  konsumen,  yang  menunjukkan kuantitas dan nilai transaksi yang kecil (Gillies, 2008).
Perdagangan secara elektronik yang dilakukan oleh toko online di Indonesia umumnya merupakan transaksi B2C dan C2C, seperti Lazada, Zalora, OLX, dan Bukalapak, meskipun perkembangan  perdagangan  secara  elektronik  justru  dimulai  atau  awalnya  terbatas  pada B2B.  Pergeseran  transaksi  B2C  dengan  menggunakan WWW ( World  Wide  Web )  baru diinisiasi  sekitar  awal  tahun  1990-an,  perdagangan  secara  elektronik  yang  berbasis
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
konsumen  itu  mulai  berkembang  (Todd,  2007).  Dengan  demikian,  fenomena  perdagangan secara elektronik yang kita kenal saat ini, setidaknya B2C, baru sekitar 20 tahun yang lalu.
Dalam  rentang  waktu  yang  relatif  pendek  perkembangan  toko online di  Indonesia khususnya  telah  mengubah  perilaku  perdagangan  di  Indonesia,  khususnya  antara perusahaan-ke-konsumen (B2C). Hal ini telah cukup melahirkan isu-isu perdagangan secara elektronik  yang  menantang  ketentuan-ketentuan  hukum  kontrak  berdasarkan  KUHPerdata untuk mampu menjangkau. Pada perkembangannya menuntun lahirnya UU ITE pada tahun 2008, yang sebagiannya mengatur beberapa aspek perdagangan secara elektronik.
Dalam  B2C  maupun  C2C,  konsumen  atau  pembeli  sangat  variatif  pengetahuannya mengenai  kontrak,  mulai  yang  tidak  paham  sampai  sangat  paham.  Berbeda  halnya  dengan B2B, yang sudah terbiasa melakukan jual-beli dalam skala besar di samping mereka masing- masing  sebagai  pelaku  usaha  yang  setidak-tidaknya  terbiasa  dengan  kontrak  bisnis.  Dalam B2C maupun C2C tidak jarang konsumennya masih belum dewasa, dan hal ini tidak dapat dideteksi oleh penjual yang bertransaksi dengannya.
Menentukan saat kontrak dibuat (ditutup) dalam transaksi elektronik bukan persoalan sederhana  sebagaimana  kontrak  secara  tradisional  atau  konvensional.  Hal  tersebut meniscayakan  pengujian  waktu  pengiriman  dan  penerimaan  komunikasi  elektronik  dan aturan-aturan  yang  berhubungan  dengan  penawaran  serta  penerimaan,  maupun  kesalahan dalam komunikasi-komunikasi elektronik.
Setelah kesepakatan dicapai atau terjadi pertemuan kehendak di antara para pihak yang terlibat  dalam  transaksi  elektronik,  baru  dibuatlah  kontrak  yang  bersifat  formal.  Dalam hukum Inggris ( English law ), pertemuan kehendak itu diformalisasi ke dalam ide mengenai penawaran oleh salah satu pihak yang berkontrak dan diterima oleh pihak lainnya. Menurut Edmon  Makarim,  hampir  sama  dengan  kontrak  jual  beli  pada  umumnya,  kontrak  jual  beli online juga terdiri dari penawaran dan penerimaan. Suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak dan penerimaan oleh pihak lain. (Barkatullah, 2009) Meskipun  demikian,  soal  penawaran  dan  penerimaan  dalam  transaksi  perdagangan  secara elektronik lebih kompleks dan rumit daripada transaksi konvensional.
Ketika  suatu  penawaran  diterima,  maka  diambil  suatu  langkah  yang  tidak  dapat dibatalkan, dan para pihak secara kontraktual terikat. Hal ini berbeda dengan tahap negosiasi yang  dilakukan  sebelumnya,  yang  memungkinkan  tiap-tiap  pihak  dapat  menarik  diri  dari negosiasi  tanpa  konsekuensi  hukum.  Hal  tersebut  kemudian  berarti  baik  pihak  yang
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
menawarkan  ( offeror )  dan  yang  menerima  telah  membuat  komitmen,  penerimaan pertimbangan-pertimbangan  yang  jelas,  di  samping  penawaran  juga  disebabkan  apabila pihak lain menerima, maka hal itu akan menjadikan kontrak mengikat. Penerimaan niscaya selalu  menjadi  tindakan  final.  Apabila  masih  ada  lagi  yang  perlu  dilakukan,  berarti  belum ada penerimaan (Todd, 2005).
Informasi  syarat  kontrak  dalam  literatur  dan  praktik  di  berbagai  negara  sering dituangkan  dengan  menggunakan  istilah  “ the  terms  and  conditions ”  –  dalam  bahasa Indonesia  sering  diterjemahkan  dengan  istilah  “syarat  dan  ketentuan”.  Frasa  tersebut merupakan  batasan  hak  ( rights )  dan  tanggung  jawab  atau  tanggung  gugat  ( liabilities )  para pihak  dalam  kontrak.  Hal  tersebut  sangat  penting  karena  menentukan  syarat  dan  ketentuan kontrak dagang yang secara jelas merefleksikan syarat dan ketentuan yang telah dinegosiasi dan  disepakati  oleh  para  pihak.  Sebuah  kontrak  yang  dirancang  secara  buruk  akan meningkatkan  risiko  kesalahpahaman  dan  sengketa  dagang  yang  dapat  menimbulkan penundaan pembayaran atau kinerja, kompensasi, dan jaminan sengketa.
Semua  toko online Indonesia  belum  mengadakan  fitur  semacam  “ Buyer  Pretection ” (perlindungan pembeli), sehinga hanya mengandalkan UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE  serta  klausula-klausula  sebagaimana  termuat  dalam  informasi  syarat  kontrak  yang secara  tidak  eksplisit  sebagai  bentuk  perlindungan  konsumen  toko online kepada  pembeli. Hal ini tentu merupakan faktor limitasi keefektivan perlindungan konsumen. Artinya, tujuan perlindungan  konsumen  derajat  atau  tingkatan  pencapaiannya  secara  praktis  tidak  optimal. Sikap atau langkah-langkah progresif dari toko online dengan sendirinya tidak mudah sebab berkaitan  dengan  kepentingan  yang  bersaing  di  antara  pelaku  usaha  atau  toko  online  dan pembeli atau konsumen.

## 2. Kelemahan Informasi SyaratKontrakdalamPerdaganganSecaraElektronik
Informasi  syarat  kontrak  ini  menjadi  pintu  masuk  bagi  konsumen  untuk  melanjutkan keinginannya dalam memenuhi kebutuhan atas barang atau jasa. Dengan informasi tersebut, setidak-tidaknya  konsumen  dapat  mengetahui  perlindungan  atas  posisinya  sebagai  faktor kalkulasi  untuk  bertransaksi  atau  tidak.  Apabila  informasi  syarat  kontrak  menunjukkan posisi  lemah  atau  tidak  adil  pada  konsumen,  secara  rasional  konsumen  seharusnya  tidak mengambil  risiko  untuk  melakukan  transaksi online tersebut,  demikian  pula  sebaliknya. Meskipun  demikian,  subjektivitas  penilaian  atas  besar-kecilnya  risiko  pada  posisi  lebih
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
lemah atau syarat yang tidak adil juga memengaruhi kehendak konsumen untuk melanjutkan transaksi atau meninggalkan transaksi.
Konsumen  dengan  demikian  tidak  selalu  dapat  menilai  lemah,  kuat,  atau keseimbangan  posisinya  dalam  hubungan  dengan  penjual  atau  pengusaha.  Hal  ini  berarti antara  kelemahan  informasi  syarat  kontrak  yang  mengakibatkan  ketidakseimbangan  posisi antara  pelaku  bisnis  dan  konsumen  ataupun  ketidakamanan  bagi  konsumen,  tidak berbanding  lurus  dengan  sikap  konsumen  untuk  memilih  tetap  bertransaksi  atau membatalkan transaksi dengan meninggalkan toko online dan mencari toko online lain yang dianggap lebih adil dan melindungi kepentingan konsumen apabila terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
Berdasarkan  hal  tersebut,  syarat  dan  ketentuan  suatu  situs web menawarkan  barang atau  jasa  untuk  dijual  membutuhkan  pengaturan  Undang-undang  perlindungan  konsumen. Hal ini mencakup lebih dari sekedar syarat penjualan, tetapi juga mempengaruhi, misalnya, bagaimana barang atau jasa yang dipasarkan atau diiklankan, sarana akses konsumen untuk menawarkan dibuat dan hak-hak konsumen sebelum dan setelah penjualan ditutup.
Beberapa  kelemahan  informasi  syarat  kontrak  yang  potensial  menimbulkan  posisi lemah bagi konsumen dapat dikemukakan sebagai berikut :
a. Informasi Syarat Kontrak Mengarahkan pada Kontrak Baku yang Tidak Seimbang
Permasalahan  kontrak  baku  dalam  informasi  syarat  kontrak  bukan  terletak  pada pembentukan  klausula-klausula  yang  bersifat  sepihak  oleh  toko online ,  sementara  pihak lain  (konsumen)  hanya  menyepakati  atau  meninggalkan  toko online, namun  pada keseimbangan perlindungan kepentingan pihak-pihak yang bertransaksi. Ketidakseimbangan  perlindungan  kepentingan  potensial  merugikan  salah  satu  pihak, khususnya  konsumen.  Dalam  hubungan  dengan  keadilan,  ketidakseimbangan perlindungan kepentingan dalam kontrak baku itu menjelaskan ketidakadilan.
Kenyataan  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  toko online yang  menawarkan  dalam informasi  syarat  kontrak  mengenai  kemungkinan  konsumen  melakukan  negosiasi  atas klausula-klausula  kontrak  perdagangan.  Informasi  syarat  kontrak  menunjukkan “pendekatan berdasarkan kekuasaan pada kontrak” ( power-based approaches to contact ). Kekuasaan dimaksud adalah pelaku usaha atau toko online yang membuat informasi itu.
b. Informasi Syarat Kontrak SulitDiakses
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Informasi  syarat  kontrak  yang  sulit  diakses,  maka  terhadap  perubahan  syarat  dan ketentuan  yang  dilakukan  oleh  toko online dengan  demikian  juga  sulit  diketahui. Informasi,  pemberitahuan  atau  publikasi  adanya  perubahan  syarat  dan  ketentuan  masih problematis  bagi  konsumen  karena  tidak  disebutkan  secara  spesifik.  Konten  perubahan niscaya  diakses  pada  awal  seseorang  mendaftar  sebagai  pengguna  dan  sebagaimana dikatakan  di  atas,  setelah  pengguna  terdaftar,  maka  perubahan  dianggap  diketahui  dan disetujui  oleh  pengguna  kendati  pengguna  tidak  mengakses  Syarat  dan  Ketentuan  yang berubah tersebut pada setiap waktu memasuki toko online tersebut.

## c. Informasi syarat kontrak tidak lengkap dan jelas
Informasi  syarat  kontrak  merupakan  bagian  dari  keamanan  perdagangan  secara elektronik. Artinya, semakin minimal informasi syarat kontrak, maka semakin tidak aman transaksi elektronik yang dibuat oleh para pihak. Sebaliknya, semakin lengkap informasi syarat kontrak, maka perdagangan secara elektronik tersebut lebih aman. Informasi syarat kontrak  yang  lengkap  sangat  penting,  terutama  bagi  lingkungan  konsumen  yang  belum terbiasa berbelanja secara online . Informasi syarat kontrak yang lengkap setidak-tidaknya memberi pengetahuan pada konsumen atas kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dengan pelaku usaha maupun penyelenggara sistem layanan perdagangan secara elektronik.
Kesalahan  penerimaan  informasi  disebabkan  informasi  syarat  kontrak  cacat,  baik karena pelaku usaha tidak jujur atau informasi itu tidak lengkap merupakan faktor  yang niscaya  menjadikan  kontrak  tidak  sah  (valid).  Ketiadaan  ketentuan  mengenai  hal  ini sangat  merugikan  konsumen  atau  setidak-tidaknya  kepentingan  konsumen  tidak terlindungi.

## D. Simpulan
Informasi  syarat  kontrak  dalam  perdagangan  secara  elektronik  masih  menempatkan konsumen pada posisi  yang lemah meskipun telah terdapat  UU  ITE, sehingga keadilan masih problematis  bagi  konsumen.  Ketentuan-ketentuan  dalam  UU  ITE  maupun  UU  Perlindungan Konsumen  masih  sangat  simplistis  (sederhana)  untuk  mengatakan  telah  adanya  jaminan keadilan  dalam  perdagangan  secara  elektronik  khususnya  bagi  konsumen.  Dengan  ungkapan lain,  standar  perlindungan  konsumen  dalam  praktik  perdagangan  secara  elektronik    masih rendah  baik  karena  tidak  ada  persyaratan  keadilan  dalam  syarat  kontrak  itu  sendiri  maupun
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
kontrak  yang  akan  disepakati  bersifat  standar  atau  baku.  Bahkan  UU  ITE  belum  mengatur mengenai validitas kontrak sebagai bagian dari informasi syarat kontrak. Sampai pada batas ini keadilan  masih  belum  sepenuhnya  terdistribusi  pada  konsumen  dalam  perdagangan  secara elektronik.
Kelemahan perlindungan konsumen yang menunjukkan ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen di antaranya, yaitu UU ITE maupun UU Perlindungan Konsumen dan  informasi  syarat  kontrak  memungkinkan  bahkan  mengarahkan  pada  kontrak  baku  yang tidak  seimbang;  informasi  syarat  kontrak  sulit  diakses;  serta  informasi  syarat  kontrak  tidak lengkap dan jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU-BUKU
Apeldoorn,  L.  J.  Van.  (1996). Pengantar  Ilmu  Hukum .  Cetakan  kedua  puluh  enam. Jakarta: Pradnya Paramita.
Badrulzaman,  Mariam  Darus.  (1986). Perlindungan  Terhadap  Konsumen  Dilihat  Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar),dalam BPHN, Simposium Aspek – Aspek Hukum Perlindungan Konsumen . Bandung: Binacipta.
Barkatullah,  Abdul  Halim.  (2009). Perlindungan  Hukum  bagi  Konsumen  dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia . Yogyakarta: FH UII Press. Blythe, Stephen Errol. (2012). The E-Commerce Law Trilogy: Volime 2, An E-Commerce Law  for  the  World:  The  Model  Electronic  Transaction  Act .  USA:  Xlibris Corporation.
Gillies, Lorna E. (2008). Electronic Commerce and International Private Law, A Study of Electronic Consumer Contracts . Hampshire: Ashgate Publishing Limited. Gunawan,  Johanes.  (1999). Hukum  Perlindungan  Konsumen .  Bandung:  Universitas Katolik Parahyangan.
Shidarta. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia . Jakarta: Grasindo. Todd, Paul. (2005). E-Commerce Law . Oregon: Cavendish Publishing Limited.
———.  (2007). E-Commerce  Law,  London,  Sydney,  Portland .  Oregon:  Cavendish Publishing Limited.
Wignjosoebroto,  Soetandyo.  (2002). Hukum,  Paradigma,  Metode  dan  Dinamika Masalahnya . Jakarta: Elsam dan Huma.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
- 1702

## B. ARTIKEL JURNAL
Faiz,  Pan  Mohamad.  (2009).  “Teori  Keadilan  John  Rawls  (John  Rawls’  Theory  of Justice).” SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573.
Gunawan,  Hartini.  (2015).  “Tanggung  Jawab  Dan  Perlindungan  Hukum  Para  Pihak Dalam Transaksi Bisnis Elektronik.” Legal Opinion 3 (1).
Putra,  Setia.  (2014).  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam  Transaksi  Jual- beli Melalui E-commerce.” Jurnal Ilmu Hukum Riau 4 (2).
Setyawati, Desy Ary.  (2017). “Perlindungan  Bagi  Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik.” Syiah Kuala Law Journal 1 (3): 46–64.

## C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf b.