## KEBIJAKAN KERINGANAN KREDIT BAGI NASABAH LPD DESA ADAT KESIMAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
Dewa Ayu Utari Pramaitha 1 dan I Komang Agus Ariana 2 ayuyutari@gmail.com 1
agusariana@undiknas.ac.id 2
Universitas Pendidikan Nasional Denpasar 1,2
Jl. Bedugul No.39, Sidakarya, Kec. Denpasar Sel, Kota Denpasar, Bali 80224

## ABSTRACT
The Covid-19 pandemic has had a huge economic, social and political impact on all countries in the world. Indonesia is one of the most affected countries, especially on the economic side. During the Covid-19 pandemic, the decline in community activities was felt. This is currently happening to one of the LPDs in Bali, namely the Kesiman Traditional Village LPD. During the  Covid-19  pandemic,  the  Kesiman  Traditional  Village  LPD  experienced  a  decline  in savings and deposits which resulted in decreased credit distribution and was hampered. Due to  the  Covid-19  pandemic,  many  people  have  experienced  layoffs  (Termination  of Employment) and lost their income so that they cannot set aside their income for savings and cannot even pay their credit. Therefore, the banking world, including the LPD, has issued a policy in providing credit relief to its customers during the Covid-19 pandemic, one of which is  the  Kesiman  Traditional  Village  LPD.  The  solution  that  can  be  given  to  problems  that occur  at  the  research  location  is  based  on  a  circular  announcement  regarding  loan installment payments for debtors affected by Covid-19, the Kesiman Traditional Village LPD can (if needed) provide policies to debtor customers in the form of credit restructuring. The existence  of credit  restructuring is  an  improvement  effort  carried  out  in  credit  activities  for debtors who have difficulty fulfilling their credit installment payment obligations.

## Keyword : Covid-19 pandemic, credit relief, LPD Kesiman Traditional Village

## ABSTRAK
Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar bagi ekonomi, sosial, dan politik pada  seluruh  negara  di  dunia.  Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang  terdampak  terutama pada sisi ekonomi. Selama masa pandemi Covid-19 ini penurunan aktivitas masyarakat sangat dirasakan. Hal tersebut saat ini sedang terjadi pada salah satu LPD yang ada di Bali yaitu LPD Desa  Adat  Kesiman.  Pada  masa  pandemi  Covid-19,  LPD  Desa  Adat  Kesiman  mengalami penurunan  tabungan  dan  deposito  yang  mengakibatkan  penyaluran  kredit  menurun  dan terhambat.  Karena  wabah  pandemi  Covid-19  ini  yang  menyebabkan  banyak  masyarakat mengalami  PHK  (Pemutusan  Hubungan  Kerja)  dan  kehilangan  penghasilan  sehingga  tidak dapat  menyisihkan  penghasilannya  untuk  ditabung  bahkan  tidak  dapat  membayar  kreditnya. Maka  dari  itu  dunia  perbankan  termasuk  LPD  didalamnya  mengeluarkan  kebijakan  dalam pemberian  keringan  kredit  terhadap  nasabahnya  di  masa  pandemi  Covid-19,  salah  satunya LPD  Desa  Adat  Kesiman.  Adapun  solusi  yang  dapat  diberikan  pada  permasalahan  yang
terjadi  di  lokasi  penelitian  yaitu  berdasarkan  surat  edaran  pengumuman  mengenai pembayaran  angsuran  pinjaman  bagi  debitur  yang  terdampak  Covid-19,  LPD  Desa  Adat Kesiman  dapat  (apabila  diperlukan)  memberikan  kebijakan  kepada  nasabah  debitur  dalam bentuk  restrukturisasi  kredit.  Dengan  adanya  restrukturisasi  kredit,  merupakan  upaya perbaikan  yang  dilakukan  dalam  kegiatan  perkreditan  terhadap  debitur  yang  mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kreditnya.

## Kata Kunci : Pandemi Covid-19, Keringanan Kredit, LPD Desa Adat Kesiman

## PENDAHULUAN
Bali  merupakan  salah  satu  provinsi yang  dimiliki  Indonesia  yang  terkenal dengan  kebudayaan  yang  beraneka  ragam serta  adat-istiadatnya.  Pulau  Bali  juga memiliki  atmosfer  desa  yang  sungguh menakjubkan  sehingga  banyak  wisatawan yang  berkunjung  ke  pulau  dewata  ini. Disamping  itu,  pembangunan  daerah pedesaan khususnya pada pulau Bali masih menjadi tantangan terberat untuk dihadapi. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya masyarakat  yang  berada  di  wilayah pedesaan  belum  terjangkau  oleh  kebijakan pemerintah dengan alasan fisik lokasional.
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan  rakyat  pedesaan,  langkah yang  dapat  ditempuh  yakni  meningkatkan kegiatan  perkreditan  di  wilayah  pedesaan. Oleh  karena  itu,  dikembangkanlah  suatu badan yang dapat mewadahi mengenai hal tersebut yaitu LPD atau Lembaga Perkreditan  Desa.  Dengan  adanya  LPD atau  Lembaga  Perkreditan  Desa  ini, diharapkan  dapat  menjadi  peran  penting dalam  pembangunan  ekonomi  di  wilayah pedesaan.  Kini  LPD  atau  Lembaga Perkreditan  Desa  ini  hampir  ada  disetiap desa pakraman di seluruh Bali.
LPD  yang  didirikan  secara  serentak diseluruh  desa pakraman di  Bali  mulai memberikan  hasil  dalam  meningkatkan perekonomian  pada  desa pakraman .  LPD merupakan  salah  satu  aset  dan  sumber pendapatan desa adat sehingga
memerlukan  pengelolaan  yang  baik  oleh pengurus  dan  badan  pengawas  (Darsana, 2010). Menurut (Nurjaya, dkk, 2001), LPD adalah Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pakraman dalam  wilayah  Provinsi  Bali yang oleh Peraturan Daerah (Perda) diakui dan  di  kukuhkan  dalam  status  hukum sebagai  suatu  bentuk  usaha  keuangan, dengan  sifat  yang  bersifat  khusus,  karena hanya  menyelenggarakan  kegiatan  usaha dalam wilayah Desa. Tujuan dari pendirian LPD adalah untuk menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi masyarakat di wilayah desa, meningkatkan daya  beli  serta  melancarkan  pembayaran dan peredaran uang di desa, dan mendorong pembangunan ekonomi masyarakat khususnya di wilayah pedesaan melalui tabungan serta penyertaan modal,.
Pandemi Covid-19 memberikan dampak  yang  sangat  besar  bagi  ekonomi, sosial,  dan  politik  pada  seluruh  negara  di dunia. Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyaknya negara yang ada di dunia yang  terdampak  terutama  pada  sisi ekonomi.  Indonesia  yang  didominasi  oleh usaha  mikro,  kecil,  dan  Menengah (UMKM) perlu diberikan perhatian khusus terutama  pada  terhadap  sektor  tersebut karena kontribusi UMKM terhadap pereknomian  nasional  Indonesia  ini  cukup besar.  Terlebih  lagi  pulau  Bali  yang  roda perekonomiannya  sangat  tergantung  pada sektor  pariwisata  kini  mati  dikarenakan
adanya pandemi Covid-19 ini. Hal tersebut menyebabkan  timbulnya  permasalahan yang  sangat  dirasakan  yaitu  dari  segi ekonomi  yang  merugikan  masyarakat  Bali khususnya  bagi  masyarakat  yang  ada  di wilayah pedesaan.
Selama  masa  pandemi  Covid-19  ini penurunan  aktivitas  masyarakat  sangat dirasakan. Masa pandemi Covid-19 merupakan masa dimana masyarakat hanya mementingkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari  mereka  daripada  menabung. Oleh  karena  itu,  kini  lembaga  keuangan termasuk  LPD  juga  mengalami  penurunan drastis dikarenakan adanya perubahan dari aktivitas  masyarakat  selama  pandemi  ini. Sebagai  salah  satu  sektor  perbankan  di daerah pedesaan, LPD semestinya meningkatkan produktivitasnya agar mampu menghasilkan laba dalam meningkatkan pelayanan jasa kredit. Namun,  saat  ini  yang  lumrah  terjadi  di LPD  adalah  ketika  suku  bunga  kredit menurun maka penyaluran kredit juga akan
menurun.  Hal  ini  terjadi  karena  tidak adanya masyarakat  yang melakukan kredit di  masa  pandemi  Covid-19  atau  dapat dikatakan bahwa permintaan kredit menurun.
Hal  tersebut  saat  ini  sedang  terjadi pada salah satu LPD yang ada di Bali yaitu LPD  Desa  Adat  Kesiman.  Pada  masa pandemi  Covid-19,  LPD  Desa  Adat Kesiman  mengalami  penurunan  tabungan dan deposito yang mengakibatkan penyaluran  kredit menurun  dan  terhambat. Oleh  karena  itu,  LPD  Desa  Adat  Kesiman mengambil  jalan  lain  agar  dapat  bertahan dimasa  pandemi  ini  dan  tetap  beroperasi dengan kebijakan yang diharapkan nantinya dapat memperpanjang alur keuangan  pada  LPD  ini.  LPD  Desa  Adat Kesiman  menekankan  kebijakan  tersebut yang  terkait  dengan  perkreditan  dengan harapan  LPD  Desa  Adat  Kesiman  dapat meringankan nasabah dalam hal perkreditan ini.

## METODE PELAKSANAAN
Dalam melaksanakan hal ini, metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode penelitian  dan  pengembangan  (Research and Development/R&D) dari buku Prof.Sugiyono          (2006:333).  Pendekatan yang  digunakan  oleh  penulis  adalah deskriptif kualitatif, yaitu deskripsi berdasarkan hasil dari observasi, wawancara  dan  validitas,  yang  bertumpu pada proses pengeluaran kebijakan keringanan kredit ini khususnya pada LPD Desa  Adat  Kesiman.  Kegiatan  yang dilakukan pertama adalah observasi.
Observasi adalah suatu proses    kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan  psikologis  (Sugiyono,  2006:162). Observasi  yang  dilakukan  penulis  adalah dengan mengambil data-data secara
langsung ke LPD Desa Adat Kesiman. Hal tersebut  bertujuan  untuk  memperoleh  data yang  benar,      mendeskripsikan  kegiatan, waktu  dan  makna  yang  diberikan  oleh pimpinan perusahaan pada LPD Desa Adat Kesiman.  Kegiatan  selanjutnya  adalah wawancara, menurut Rustarmadi (2002:52) wawancara adalah suatu teknik penggalian data  dengan  cara  mengajukan  beberapa pertanyaan kepada sasaran atau responden, dengan  bernada  informasi,  dan  tidak menguji. Melalui wawancara penulis dapat langsung  berinteraksi  dengan  responden agar  dapat  mengumpulkan  data-data  yang dicari  yang  disusun  secara  sistematis  dan lengkap.  Dengan  melakukan  wawancara, penulis  dapat  menjawab  prediksi  setelah adanya  observasi  yang  telah  dilakukan.
Wawancara  ini  di  lakukan  penulis  dengan pimpinan  perusahaan  yaitu  ketua  LPD Desa adat Kesiman
sebagai respondensnya.  Setelah  observasi  dan wawancara,  tahap  selanjutnya  adalah validitas.
Validitas adalah drajat ketepatan data antara  data  yang    terjadi    pada    objek penelitian    dengan  data  yang  dilaporkan oleh  penulis.  Dengan  kata  lain,  data  valid adalah  data  yang  sama  antar  data  yang dilaporkan oleh penulis (Sugiyono, 2011:361). Untuk mendapatkan data   yang valid  maka  diperlukan uji  validitas terhadap  data  tersebut.  Uji  validitas  data dapat    dilakukan  dengan  cara  tringulasi
data.  Teknik  ini  mengutamakan  efektifitas dari  proses  dan      hasil  yang  diinginkan. Teknik    tringulasi  data  dapat  dilakukan dengan  cara  menguji  apakah  proses  dan hasil  metode sudah dilakukan serta apakah proses dengan hasil metode sudah berjalan dengan baik. Sugiyono (2011:372)
mengatakan, tringulasi merupakan pengecekan  sebuah  data  dari  berbagai sumber  dengan  berbagai  cara  dan  waktu. Dalam tringulasi ini penulis mengumpulkan data melalui sumber informasi yaitu melalui wawancara  kepada pimpinan  perusahaan  yaitu  ketua  LPD Desa  adat  Kesiman  yang  diadakan  secara virtual melalui google meet .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Indonesia  merupakan  salah  satu negara  yang  ikut  terpapar  wabah  pandemi Covid-19,  pada  tanggal  28  februari  2020 tepatnya  di  akhir  bulan  februari  wabah pandemi  Covid-19  mulai  terdeteksi  di Indonesia  dengan  penyebaran  virus  yang begitu cepat. Oleh karena itu, negara mulai menerapkan  tindakan  jaga  jarak  untuk mengurangi dari penyebaran wabah pandemi  Covid-19  di  Indonesia.  Saat  ini sudah  hampir  1  tahun  Virus  Covid-19 melanda  Indonesia  yang  justru  membuat perekonomian  Indonesia  semakin  lemah. Dengan  adanya  wabah  pandemi  Covid-19 ini  pula  banyak  masyarakat  yang  di  PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan kehilangan pekerjaan serta penghasilan.
Dengan adanya permasalahan tersebut,  banyak  masyarakat  khususnya yang  ada  di  wilayah  pedesaan  tidak  bisa bertahan  hidup  bahkan  melunasi  hutang yang  mereka  punya.  Terlebih  lagi,  karena wabah  pandemi  Covid-19  ini  yang menyebabkan banyak masyarakat mengalami  PHK  (Pemutusan  Hubungan Kerja) dan kehilangan penghasilan
sehingga tidak dapat menyisihkan penghasilannya  untuk  ditabung  bahkan tidak  dapat  membayar  kreditnya.  Maka dari  itu  dunia  perbankan  termasuk  LPD didalamnya mengeluarkan kebijakan dalam  pemberian  keringan  kredit  terhadap nasabahnya  di  masa  pandemi  Covid-19, salah satunya LPD Desa Adat Kesiman.
LPD  Desa  Adat  Kesiman  sudah menginventarisasi dengan menerapkan kebikan  penundaan,  penjadwalan  ulang, pengurangan  suku  bunga,  restrukturisasi setelah di evaluasi terdampak Virus Covid- Selain  itu,  kebijakan  relaksasi  kredit diberikan  juga  bagi  nasabah  LPD  Desa Adat  Kesiman  yang  terkena  dampak  dari Virus  Covid-19.  Kebijakan  menyangkut kredit yang direstrukturisasi akan ditetapkan  sejak  restrukturisasi  dilakukan. Penilaian  kebijakan  kredit  akan  diberikan kepada  nasabah  LPD  Desa  Adat  Kesiman yang  terdampak  Covid-19  pada  saat nasabah mengajukan relaksasi.
LPD Desa Adat Kesiman mengindentifikasi  usaha  yang  terkena imbas  Covid-19  di  antaranya  dunia
pariwisata, pusat-pusat perbelanjaan, restoran,  pelaku  UMKM  dan  sektor informal  seperti  nelayan,  pengemudi  ojek daring  maupun  driver  daring.  Dengan diberikan  kebijakan  restrukturisasi  dimana bagi  nasabah  yang  terkena  dari  dampak pandemi  Covid-19,  dengan  diberikan kebijakan keringanan oleh LPD Desa Adat Kesiman  dimana  dilakukan  penundaan pembayaran  kredit  atau  perpanjangan jangka  waktu  kredit  sampai  tahun  depan atau sampai pulihnya perekoniman di masa wabah pandemi Covid-19.
Sebagai  dukungan  LPD  Desa  Adat Kesiman  terhadap  arahan  pemerintah perihal  relaksasi  bagi  pelaku  UMKM khususnya yang berada di lingkungan Desa Kesiman,  berikut  informasi  mengenai pembayaran angsuran pinjaman :
 LPD Desa Adat Kesiman memberikan  keringanan  kepada nasabah  yang  terdampak  Covid- 19  dalam  bentuk  penundaan pembayaran kewajiban.
 Bentuk keringanan (restrukturisasi)  yang  diberikan kepada  nasabah  yang  terdampak pandemi  Covid-19.  Hal  ini bertujuan  untuk  memudahkan debitur dalam  membayarkan kewajibannya. Pengertian restrukturisasi jika dikaitkan  dengan  perbankan  menurut Hermansyah  dalam  bukunya  “Hukum Perbankan Indonesia” adalah
Restruktursasi  kredit  merupakan  penataan kembali mengenai perubahan syarat-syarat perjanjian  kredit  atau  persyaratan  kredit yang telah dibuat antara pihak bank dengan kreditur.  Perubahan  persyaratan  kredit  ini berupa perpanjangan waktu kredit, pemberian tambahan kredit atau melakukan  konversi  atas  seluruh  atau
sebagian kredit menjadi perusahaan (Hermansyah,2007:71-72).
Penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh  dengan  dua  cara,  yaitu  dengan penyelesaian  kredit  dan  penyelamatan kredit.  Penyelesaian  kredit  adalah  suatu langkah  penyelesaian  kredit  bermasalah melalui  lembaga  hukum.  Penyelamatan kredit  adalah  suatu  langkah  penyelesaian kredit  bermasalah  melalui  perundingan kembali  antara  bank  (kreditur)  dengan nasabah  (debitur).  Lembaga  hukum  dalam hal  ini  adalah  Panitia  Urusan  Piutang Negara  dan  Direktorat  Jenderal  Piutang dan  Lelang  Negara,  badan  peradilan,  dan arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa.
Ketentuan  Pasal  1  Peraturan  Bank Indonesia    No:    7/2/PBI/2005  Tentang Penilaian  Kualitas  Aktiva  menyebutkan bahwa  restrukturisasi  kredit  merupakan upaya  perbaikan  yang  dilakukan  bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur  yang  mengalami  kesulitan  untuk memenuhi  kewajibannya,  yang  dilakukan antara lain melalui :
 penurunan suku bunga;
 perpanjangan jangka waktu kredit;
 pengurangan  tunggakan  bunga kredit;
 pengurangan  tunggakan  pokok kredit;
 penambahan fasilitas kredit;
 konversi kredit menjadi
penyertaan modal sementara. Ketentuan dalam Pasal 51 Peraturan Bank Indonesia No:
7/2/PBI/2005  Tentang  Penilaian  Kualitas Aktiva menyatakan bahwa restrukturisasi kredit  hanya  dapat  dilakukan  terhadap debitur  yang  memenuhi  kriteria  sebagai
berikut :
 Debitur  mengalami  kesulitan pembayaran  pokok  dan  atau bunga kredit;
 Debitur memiliki prospek usaha  yang  baik  dan  mampu memenuhi    kewajiban  setelah kredit di restrukturisasi.
Restrukturisasi  Kredit  merupakan upaya  yang  dilakukan  dalam  rangka perbaikan  dalam  kegiatan  perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Dalam  praktik  perbankan,  restrukturisasi utang  dapat  mengambil  salah  satu  atau lebih bentuk-bentuk sebagai berikut :
 Penjadwalan  kembali  pelunasan utang  ( rescheduling ),  termasuk pemberian  masa  tenggang  yang baru atau pemberian moratorium kepada debitur.
 Persyaratan  kembali  perjanjian utang ( reconditioning );
 Pengurangan jumlah utang pokok ( haircut )
 Pengurangan  atau  pembebasan jumlah  bunga  yang  tertunggak, denda, dan biaya-biaya lain;
 Penurunan tingkat suku bunga;
 Pemberian utang baru
 Konversi utang menjadi modal;
 Penjualan aset yang tidak produktif atau yang tidak langsung diperlukan untuk kegiatan usaha perusahaan
debitur untuk melunasi utang;
 Bentuk-bentuk  lain  yang  tidak bertentangan  dengan  pelunasan perundang-undangan yang berlaku
Jadi,  solusi  yang  dapat  diberikan bagi permasalahan ini yaitu :
1. Terkait  pandemi  Covid-19  LPD Desa  Adat  Kesiman  memberikan kebijakan  keringan  kredit  kepada para  nasabah  LPD  Desa  Adat Kesiman.
2. Berdasarkan surat edaran pengumuman mengenai pembayaran  angsuran  pinjaman bagi debitur yang terdampak
Covid-19, LPD Desa Adat
Kesiman dapat (apabila diperlukan) memberikan kebijakan kepada nasabah  debitur  dalam  bentuk restrukturisasi kredit.
3. Dalam upaya kebijakan keringanan kredit  di  LPD  Desa  Adat  Kesiman memberikan  keringanan  kepada nasabah  yang  terdampak  Covid-19
dalam bentuk penundaan pembayaran kewajiban. 4. Bentuk Keringanan (Restrukturisasi)  yang  diberikan kepada  debitur  yang  terdampak pandemi Covid-19. Hal ini bertujuan untuk memudahkan debutir dalam membayar kewajibannya.
5. Dengan menyiapkan relaksasi proses  restrukturisasi  kredit,  salah satunya dengan melakukan restrukturisasi  lebih  awal  kepada debitur yang membutuhkan.
Gambar 1. Surat berupa pengumuman mengenai kebijakan keringanan kredit LPD Desa Adat Kesiman
Sumber : lpdkesiman.com

## KESIMPULAN
Dapat  disimpulkan  bahwa  tujuan utama  dari  analisis  ini  adalah  melihat dampak  dari  Covid-19  bagi  perekonomian khususnya di  Indonesia. Di tengah kondisi ekonomi  yang  cukup  memperihatinkan bagi  negara  Indonesia,  yang  disebabkan oleh adanya pandemi virus Covid-19, LPD Desa  Adat  Kesiman hadir  memberikan suatu  solusi  kepada  nasabah yang  terkena efek  pelemahan  ekonomi  akibat  pandemi Covid-19 ini yang pada akhirnya berdampak pada usaha dan kondisi keuangannya.  Atas  dasar  kondisi  tersebut, LPD  Desa  Adat  Kesiman   memberikan kesempatan  kepada  nasabah  agar  dapat mengajukan restrukturisasi  kredit  kepada LPD Desa Adat Kesiman.
Restrukturisasi kredit merupakan suatu  upaya  perbaikan  yang  dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap
debitur  yang  mengalami  kesulitan  untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran  kreditnya,  sepanjang  debitur masih memiliki itikad baik dalam memenuhi  kewajiban  kepada LPD  Desa Adat Kesiman. Dalam pemberian keringanan  restrukturisasi  kredit  kepada nasabah dapat membantu di masa pandemi Covid-19.  Dengan  adanya  restrukturisasi kredit, merupakan perbaikan yang dilakukan  dalam  kegiatan  perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, antara lain :  (1)  Penurunan  Suku  Bunga,  (2) Perpanjang  jangka  waktu  kredit,  (3) Pengurangan  tunggakan  bunga  kredit,  (4) Pengurangan  tunggakan  pokok  kredit,  (5) Penambahan  fasilitas  kredit,  (6)  Konversi kredit menjadi penyerta modal sementara.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  Ketut.  2012. Sejarah  LPD  Kesiman . Diakses  pada  tanggal  15  Juli  2021, dari http://lpdkesiman.com/page/abo ut_us/4 .
Darmadha, I Nyoman. 2018. “ Pelaksanaan Pemberian  Kredit  Bagi  Nasabah Yang  Berasal  Dari  Luar  Desa Pakraman Oleh Lpd Kesiman Dilihat Dari  Perspektif  Hukum  Perjanjian ”.
Jurnal  Ilmu  Hukum  (Semayakertha).
6(7), 8-11.
Devi  Pratiwi,  Ni  Made.  2020.  “ Dampak
Penurunan Suku Bunga Kredit terhadap  Penyaluran  Kredit  di  LPD
Kuta  Saat  Pandemi  Covid-19 ”.
Jurnal  Widya  Manajemen.  2(2),  81- 84.
Hariputri,  Putu  Utami.  2018.  “ Pengaruh Pertumbuhan Kredit Terhadap Profitabilitas dengan Tingkat Kolektibilitas Kredit Sebagai Pemoderasi Pada Lembaga Perkreditan Desa ”. Jurnal Akuntansi
Universitas  Udayana.  24(1),  399-
400.
Muhammad,  Djumhana.  2012. Hukum Perbankan  di  Indonesia .  Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  1988 Tentang Lembaga Perkreditan Desa
Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2001 Tentang Desa Pekraman
Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa
Purba, Tiara Sydney. 2021. Strategi Bisnis
PT. Bank Rakyat Indonesia
(PERSERO)  Tbk,  Kantor  Cabang
Jambi  Dalam  Penyaluran  Kredit  Di Masa  Pandemi.  Skripsi.  Jambi:
Universitas Jambi.
Purnawan,  Komang  Edi.  2017.  “ Analisis Pengungkapan  Sistem  Pemberian Kredit  Pada  LPD  Desa  Pakraman Muntigunung Berlandaskan Kearifan Lokal ”. Jurnal Akuntansi Program S1
UNDIKSHA. 8(1), 1-3.
Putri,  Dwi  Narita.  2015.  “ Manajemen
Risiko Kredit Pada Lembaga
Perkreditan  Desa  (LPD)  Desa  Lebu Sidemen  Karangasem  tahun  2015 ”. Jurnal  Jurusan  Pendidikan  Ekonomi (JJPE). 5(1), 2-3.
Sudiyani,  Nyoman.  2018.  “ Fungsi  Sistem Pengendalian Intern Dalam Mencegah Kredit Macet Pada
Lembaga  Perkreditan  Desa  (Studi Kasus  Pada  LPD  Pakraman  Bitera Kabupaten  Gianyar) ”.  Jurnal  Riset Akuntansi (Juara). 8(2), 112-114.
Sugiyono.  (2012).  Memahami  Penelitian
Kualitatif, Cetakan
Ketujuh,
Bandung : Alfabeta.
Tungga  Atmadja,  Anantawikrama.  2011.
“ Penyertaan  Modal  Sosial  Dalam
Struktur Pengendalian Intern Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD) (Studi  Kasus  pada  LPD  Desa Pakraman  Penglatan,  Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng,
Propinsi  Bali) ”.  Jurnal  Ekonomi
UNDIKSHA. 4(2), 2-4.