Pengawasan Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri  Sukarame.

## Nurmayani
Ketua dan Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara Fak. Hukum Unila

## Abstrak
Tujuan  penelitian  adalah  menganalisis  pengaturan  tentang  pengawasan penyelenggaraan  bantuan  operasional  sekolah  (BOS),  dan  menganalisis pengawasan  penyelenggaraan  dana  bantuan  operasional  sekolah  (BOS)  di  MIN Sukarame. Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan normatif dan socio- legal .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa    Pengawasannya  dilakukan  dengan pengawasan  internal  dan  eksternal.  Pengawasan  dana  BOS  di  MIN  1  Sukarame dilakukan  oleh  beberapa  pihak  yaitu:  1.  Pengawasan  oleh  inspektorat  jenderal departemen agama pusat bersama tim monitoring dari kantor wilayah departemen agama dan kantor departemen agama Bandar Lampung. ikut serta tim dari Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK). 2.  Pengawasan  yang dilakukan tim  monitoring dari kantor  wilayah  departemen  agama  dan  kantor  departemen  agama  Bandar Lampung. 3. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Komite sekolah
Kata kunci : Pengawasan, Penyelenggaraan, Bantuan Operasional Sekolah,

## I. PENDAHULUAN
Untuk  memperbaiki  kondisi pendidikan  nasional,  pada  bulan Maret dan Oktober 2005, Pemerintah
Indonesia  mengurangi  subsidi  bahan bakar minyak (BBM) dan merealokasikan  sebagian  dananya untuk  program  Bantuan  Operasional Sekolah (BOS) yang mulai dilaksanakan pada Juli 2005. Lahirnya program BOS ini dilatarbelakangi oleh adanya kekhawatiran  bahwa  peningkatan harga  BBM,  yang  mengakibatkan turunnya  daya  beli  masyarakat,  juga akan  berdampak  negatif  terhadap akses  masyarakat  miskin  untuk mendapat pendidikan serta menghambat pencapaian wajib belajar  pendidikan  dasar  9  tahun. Program  BOS  ini  bertujuan  untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan
bagi  siswa  yang  lain,  agar  mereka memperoleh layanan pendidikan dasar  yang  lebih  bermutu  sampai tamat  dalam  rangka  penuntasan wajib belajar. Melalui program BOS, Pemerintah Pusat memberikan bantuan dana kepada sekolah.
Sekolah  dapat  menggunakan  dana tersebut  untuk  keperluan  operasional sekolah,  khususnya  untuk  biaya operasional  non  personil  sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam buku petunjuk pelaksanaan program. Program yang diberikan untuk sekolah-sekolah tingkat SD dan SMP ini  dimaksudkan  untuk  mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dalam
membiayai  pendidikan  setelah  harga BBM  meningkat.  Berbeda  dengan
Program  Kompensasi  Pengurangan Subsidi  BBM  (PKPS-BBM)  bidang
Pendidikan
sebelumnya yang
diberikan  dalam  bentuk  beasiswa (Bantuan  Khusus  Murid  –  BKM) kepada  siswa  yang  dianggap  miskin, BOS diberikan kepada sekolah. Dana
BOS dialokasikan berdasarkan jumlah  murid,  dengan  perhitungan Rp235.000  per  murid  per  tahun untuk tingkat SD dan Rp324.500 per murid  per  tahun  untuk  tingkat  SMP. Dana  untuk  semester  pertama  TA 2005/2006  diserahkan  sekaligus  dan ditransfer  langsung  ke  rekening masing-masing  sekolah.  Pengelolaan dana dilakukan dan menjadi tanggungjawab  kepala  sekolah  dan guru/bendahara  yang  ditunjuk,  dan pemanfaatannya  didasarkan  pada
Rencana  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang telah disetujui oleh komite sekolah. Alokasi  APBN  untuk  dana  BOS periode  Juli–Desember  2005  sebesar 5,136 trilyun rupiah, yaitu meningkat sekitar  delapan  kali  lipat  dibanding anggaran  BKM  untuk  SD  dan  SMP periode Januari-Juni 2005.
Kemudian,  Realisasinya  pada APBN  2009,  sebesar  16  triliun rupiah  dikucurkan  untuk  program BOS.  Berdasarkan  laporan  Kompas (9/1/09),  pemerintah  pada  tahun  ini akan  terus  mengupayakan  sekolah gratis  terutama  pada  sekolah  negeri tingkat  pendidikan  dasar  yakni  SD dan  SLTP  negeri.  Pada  tahun  2009
dana BOS naik 50 persen dibandingkan tahun sebelumya. Setiap  siswa  SD  memperoleh  dana
BOS  Rp  397.000  per  tahun  untuk tingkat  kabupaten,  adapun  di  tingkat kota mencapai Rp 400.000 per tahun, sementara  tahun  2008  berjumlah  Rp 254.000/tahun.  Dana  BOS  siswa SMP/MTS  naik  dari  Rp 354.000  per tahun (2008) menjadi Rp 570.000 per tahun  tingkat  kabupaten,  sedang  di kota mencapai Rp 575.000 per tahun.
Pada  dasarnya  semua  sekolah negeri  dan  swasta  tingkat  SD  dan SMP,  yang  meliputi  SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB,  dan  salafiyah serta  sekolah  keagamaan  non-Islam setingkat SD dan SMP yang menyelenggarakan  program  Wajar Dikdas  (Wajib  Belajar  Pendidikan Dasar)  berhak  memperoleh  BOS. Sekolah yang menerima BOS diharuskan  untuk  mengikuti  semua aturan yang ditetapkan oleh pengelola  program,  baik  mengenai cara pengelolaan, penggunaan, pertanggungjawaban dana BOS yang diterima,  maupun  monitoring  dan evaluasi.
Namun dalam pelaksanaan program  BOS,  berdasarkan  hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan  tahun  2007  di  beberapa provinsi  didapatkan  hasil  bahwa Prosedur penyaluran dan pemanfaatan dana Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS)  serta bantuan subsidi lainnya belum dirancang untuk
menghindari terjadinya  resiko  penggunaan  dana yang  tidak  sesuai  dengan  perjanjian dan  petunjuk  pelaksanaan.  Selain  itu masih  terjadi  kurang  koordinasi antara  instansi  terkait  sehubungan dengan perencanaan kebutuhan sekolah untuk menghindari kemungkinan terjadinya barang tidak dimanfaatkan  secara  langsung  sesuai dengan tujuan dalam rencana pengadaannya.  Dengan  kata  lain terjadi  penyimpangan  dalam  praktik pemanfaatan dana bantuan operasional  sekolah  tersebut  (Hasil audit BPK terhadap Dirjen MANDISDAKMEN  DEPDIKNAS di  Jakarta,  Bandung,  Semarang  dan Surabaya  Tahun  anggaran  2005-
2006).
Dari  hasil  audit  BPK  di beberapa tempat tersebut
menunjukkan  bahwa  masih  terjadi penyimpangan  dalam  penggunaan dana BOS, tidak terkecuali penyimpangan penggunaan dana BOS  tersebut  dapat  juga  terjadi  di wilayah  Provinsi  Lampung.  Adanya penyimpangan tersebut menunjukkan lemahnya  sistem  pengawasan  yang dilakukan terhadap penggunaan dana BOS.
Berdasarkan  uraian  tersebut permasalahan  yang  dikemukakan adalah  bagaimanakah  pengaturan tentang pengawasan penyelenggaraan bantuan operasional sekolah  (BOS)  dan  Bagaimanakah pengawasan  penyelenggaraan  dana bantuan  operasional  sekolah  (BOS) di MIN  Sukarame?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian  normatif  dan  sosiologis dengan  menggunakan  data  lapangan sebagai  sumber  data  primer  yang berasal  dari  korepondensi  dengan responden  di  MIN  I  Sukarame sedangkan data sekunder berasal dari studi  pustaka  terkait  dengan  topik penelitian.  Data  dianalisis  secara kualitatif  dengan  mendeskripsikan data  yang  dihasilkan  dari  penelitian lapangan  menjadi  penjelasan  secara sitematis untuk kemudian disimpulkan secara induktif.

## III. PEMBAHASAN

## 3.1. Identifikasi  Dasar  Hukum Pengawasan Dana BOS
Pengawasan  sebagai  instrumen pemerintahan  yang  bertujuan  untuk
mengetahui apakah pelaksanaan sesuai  dengan  rencana  yang  telah ditetapkan  ataukah  tidak,  dan  untuk mengetahui  kesulitan-kesulitan  apa saja  yang  dijumpai  oleh  para pelaksana  agar  kemudian  diambil langkah-langkah  perbaikan.  Dengan adanya  pengawasan  maka  tugas pelaksanaan dapatlah diperingan karena para pelaksana tidak mungkin dapat melihat kemungkinan- kemungkinan kesalahan yang diperbuatnya.  Pengawasan  bukanlah untuk  mencari  kesalahan  akan  tetapi justru memperbaiki kesalahan. Dari substansi pengaturan hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan diatas maka dapat dilihat keterkaitan antara dana dekonsentrasi bidang pendidikan  dengan  keuangan  negara dan pelimpahan urusan pemerintahan melaui  instansi  vertikal  di  daerah (Dinas Pendidikan Provinsi &
Kanwil Depag).

## 3.2.Kajian  Normatif    Pengaturan Pengawasan Dana BOS
Dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan dana dekonsentrasi didasarkan kepada Pasal 93 Undang-
Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah yang menyatakan bahwa pengawasan dana dekonsentrasi dilaksanakan sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Serta  pemeriksaan  dana dekonsentrasi  dilaksanakan  sesuai dengan peraturan perundang-
Bagan 1.
Dasar hukum pengawasan dana BOS
undangan  di  bidang  pemeriksaan pengelolaan  dan  tanggung  jawab keuangan negara. Harmonisasi pengaturan  ini  terlihat  ketika  Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam  Pelaksanaan  Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menyebutkan bahwa pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan Tugas  Pembantuan  dilakukan  sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang  berlaku  (dalam
konteks  ini  disesuaikan  dengan ketentuan  yang  berlaku  bagi  APBN karena  dana  dekonsentrasi  berasal dari APBN). Dana dekonsentrasi dialokasikan  untuk  kegiatan  yang bersifat  nonfisik,  yaitu  antara  lain untuk kegiatan koordinasi
perencanaan, fasilitas, pelatihan,
pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Sebagai wujud pertanggungjawaban dana dekonsentrasi,  gubernur  menyampai- kan  laporan  pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi kepada menteri negara/pimpinan lembaga yang APBN Dana Dekonsentrasi Pendidikan Pemerintah Asas Dekonsentrasi Dinas Pendidikan Provinsi 1. UU No. 17 Tahun 2003. 2. UU No. 20 Tahun 2003. 3. UU No. 01 Tahun 2004. 4. UU No. 15
Tahun 2004. 5. UU No. 15 Tahun 2006.
1. UU No. 32 Tahun 2004. 2. UU No. 33 Tahun 2004.
3. PP No. 106 Tahun 2000.
4. PP No. 38 Tahun 2007.
5. PP No. 07 Tahun 2008. 6. Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Bidang Pendidikan Kanwil Depag Provinsi
memberikan  pelimpahan  wewenang. Selanjutnya menteri negara/pimpinan lembaga menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi secara nasional  kepada  Presiden  sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai  pengawasan  dana  BOS maka dapat dilihat bahwa berdasarkan ruang lingkupnya pengawasan terhadap penyelenggara- an  dan  pemanfaatan  dana  BOS dilakukan secara internal yang bersifat  formal  dan  eksternal.  Dalam melakukan pengawasan kedua menteri tersebut melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan serta memberikan pedoman,  melakukan  fasilitasi  dan Bimbingan  teknis  serta  pemantauan dan  evaluasi.  Untuk  memudahkan melihat hubungan koordinasi tersebut dapat dilihat pada bagan 2. Bagan 2.
Pembinaan & Pengawasan dana BOS secara internal
Pembinaan & Pengawasan Dana BOS Menteri Pendidikan  & Menteri Agama Menteri Keuangan Koordinasi Binwas Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Urusan Yang Dilimpahkan/ditug askan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Dekonsentrasi (BOS) Pedoman, Fasilitasi, dan Bimbingan teknis, Serta pemantauan dan evaluasi
Kemudian,  untuk  pengawasan internal ditingkat daerah dan lingkungan  sekolah  dilakukan  oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah  Departemen  Agama  yang ada didaerah sebagai wakil pemerintah  (kedua  lembaga  ini  juga yang  menyalurkan  dana  BOS  ke pihak  sekolah)  dan  juga  dilakukan oleh  pihak  komite  sekolah  atau dewan  sekolah  (baik  sekolah  negeri maupun  sekolah  swasta)  serta.  Hal itu  bertujuan  agar  penggunaan  BOS dapat  berjalan  secara  transparan  dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjamin  agar  pelaksanaan  program di tingkat pusat, kabupaten/kota, dan sekolah dapat berjalan secara transparan, maka masing-masing pelaksana di tingkat sekolah, kabupaten/kota, Propinsi dan Direktorat harus melaksanakan penyelenggaraan  dana  BOS  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Sementara itu, dikatakan pengawasan eksternal karena pengawasan terhadap dana BOS juga dilakukan  oleh  organ  atau  lembaga- lembaga  yang  secara  organisatoris /struktural  berada  diluar  pemerintah dalam  arti  eksekutif,  dalam  hal  ini pengawasan  keuangan  oleh  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  yang didasarkan  kepada  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2006  tentang Badan  Pemeriksa  Keuangan  dan
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab Keuangan Negara. Pengawasan  yang dilakukan  oleh  Badan  Pemeriksa Keuangan  menyangkut  pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban  keuangan  dana dekonsentrasi bidang pendidikan bertujuan  untuk  menilai  apakah
Sistem  Pengendalian  Intern  (SPI) entitas,  baik  terhadap  perencanaan maupun  pelaksanaan  pengelolaan dan  pertanggungjawaban  keuangan dana dekonsentrasi bidang pendidikan  telah  dirancang  dan dilaksanakan secara memadai, apakah  pelaksanaan  kegiatan  yang dibiayai dana dekonsentrasi, meliputi pelaksanaan  anggaran,  penyaluran dan penggunaan dana subsidi, pengadaan  barang  serta  jasa,  dan pemborongan  pekerjaan  (fisik  dan non  fisik)  telah  dilaksanakan  sesuai dengan  prosedur  dan  ketentuan  yang berlaku  dengan  memenuhi  prinsip kehematan,  efisiensi  dan  efektivitas; dan  apakah  laporan  keuangan  telah dibuat  dan  dilaporkan  secara  tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku serta informasi keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.  Lingkup  pemeriksaan ditekankan pada penilaian atas perencanaan teknis (penyusunan program dan rencana kerja), pelaksanaan kegiatan dan penggunaan  anggaran  dekonsentrasi untuk realisasi belanja barang, belanja  modal,  dan  belanja  bantuan sosial,  pemantauan  dan  evaluasi  atas pelaksanaan  fisik  pekerjaan  dan penggunaan anggaran, pelaporan aset-aset hasil pengadaan dana dekonsentrasi,  pencapaian  target  dan pemanfaatan hasil kegiatan. Selain  BPK,  pengawasan  juga dilakukan oleh Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yang didasarkan  kepada  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2002  tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana  Korupsi.  Juga  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM/NGO). KPK  mengawasi  penyelenggaraan dana  BOS  dan  melakukan  tindakan hukum  apabila  ada  indikasi  korupsi
terhadap penyelenggaraan dana BOS
tersebut  dan  LSM  dapat  membantu untuk terus memonitor penyelenggaraan  dana  BOS  dan melaporkannya  pada  aparat  hukum jika  terjadi  penyalahgunaan  dana BOS. Baik Badan Pemeriksa Keuangan,  Komisi  Pemberantasan Korupsi  maupun  Lembaga  Swadaya Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan & pengelolaan  dana  BOS  di  tingkat pusat  sampai  tingkat  sekolah.  Untuk lebih  jelasnya  dapat  dilihat  pada bagan 3.
Bagan 3. Pengawasan dana BOS secara eksternal
Keterangan: Penyaluran dana BOS
Pengawasan Berdasarkan  ruang  lingkup pengawasan  baik  yang  dilakukan secara  internal  dan  eksternal  maka dapat dilihat bahwa jenis pengawasan  yang dilakukan bersifat formal dengan bentuk pengawasannya preventif dan represif. Preventif karena pengawasan  dilakukan  sejak  awal proses perencanaan dana BOS
sebelum kegiatan dilaksanakan. Represif  karena  pengawasan  juga dilakukan  pada  saat  atau  sesudah kegiatan penyelenggaraan dan pemanfaatan dana BOS dilaksanakan. 3.3. Pengawasan  Dana  BOS  di
MIN 1 Sukarame

## 3.3.1. Profil MIN 1 Sukarame
Madrasah  Ibtidaiyah  Negeri Sukarame  beralamat  di  Jalan  Pulau Tegal  No.  21  Kecamatan  Sukarame
Kota  Bandar  Lampung,  dengan Nomor statistik madrasah 111218710035. Saat ini MIN
Sukarame  dipimpin  oleh  kepala madrasah ibu Murniati, S.Pd.I.
Visi  MIN  1  Sukarame  adalah: Menjadikan  MIN  Sukarame  Sebagai Madrasah  Ibtidaiyah  Yang  Komplet,
Islami dan Populis. Sedangkan Misinya: Meningkatkan kualitas pendidikan, Membentuk sumber
daya manusia yang handal, Mengawasi Penyelenggaraan & Pengelolaan Dana BOS di Tingkat Pusat sampai Tingkat Sekolah Dinas Pendidikan & Kanwil Depag BPK
KPK LSM Sekolah-sekolah Penerima BOS Pemerintah Pusat Menteri Terkait
Meningkatkan persatuan dan kesatuan,  Menanamkan  kesadaran beragama dan bernegara.
Pada    tahun  ajaran  2009-2010 siswa di MIN 1 Sukarame berjumlah 764 orang yang terdiri dari 373 siswa laki-laki  dan  391  siswa  perempuan. Jumlah  siswa  inilah  yang  kemudian dijadikan  dasar  perolehan  dana  BOS untuk MIN 1 Sukarame.
Untuk  ketenagaan,  baik  guru,
tata  usaha  dan  penjaga  sekolah berjumlah 38 orang dengan komposisi  gender  8  orang  laki-laki dan  30  orang  perempuan.  Untuk lebih  jelasnya  dapat  dilihat  pada tabel 2.
Keadaan  bangunan  di  MIN  1 Sukarame secara umum baik, namun
ada  168  M2  ruang  kelas  yang  rusak ringan  dan  3  WC  rusak  berat  yang terdiri  dari  1  WC  Guru  dan  2  WC Murid.  Selain  itu,  MIN  1  Sukarame juga  perlu  memiliki  perpustakaan untuk memaksimalkan media pembelajaran bagi para siswa disamping  ruang  multimedia  yang memadai. Selain itu, untuk kondisi meubeler  MIN  1  Sukarame  masih terdapat  kekurangan  dari  jumlah yang ada saat ini terutama
kekurangan  akan  meja  murid  dan kursi  murid,  kekurangan  tersebut dapat dilihat pada tabel 4. Tabel 1:

## Jumlah Rombongan Belajar
No Jenis Kelamin Kelas Jumlah 1 2 3 4 5 6 1 Laki-Laki 92 63 81 58 36 43 373 2 Perempuan 82 90 80 76 31 34 391 Jumlah 174 153 161 134 67 77 764 Tabel 2:

## Data Ketenagaan
No Jenis Ketenagaan Laki-Laki Perempuan Jumlah 1 Guru NIP 15 2 24 26 2 Guru NIP 13 - - - 3 GTT 1 1 2 4 Guru Honor Murni 2 1 3 5 Tata Usaha (PNS) - 3 3 6 Tata Usaha (Non-PNS) 1 1 2 7 Satpam/Penjaga Sekolah 2 - 2 Jumlah 8 30 38

## Tabel 3:

## Data Keadaan Bangunan
No Jenis Bangunan Luas (M2) Keadaan Bangunan Baik Rusak Ringan Rusak Berat 1 Ruang Kelas Belajar 539 371 168 2 Ruang Kantor/Guru 28 x 3 Ruang Kepala 16 x 4 Perpustakaan - 5 Laboratorium - - Lab IPA - - Lab Komputer - - Lab Bahasa - 6 Aula - 7 Ruang Multimedia 36 x 8 WC Guru 6 1 - 1 9 WC Murid 6 - - 2 10  PSBB/Asrama - - - - Tabel 4:

## Jumlah dan Kondisi Meubeler MIN Sukarame
No Jenis Barang Tersedia Dibutuhkan 1 Meja Murid 190 100 (5 Unit) 2 Kursi Murid 290 200 (5 Unit) 3 Papan Tulis 8 6 4 Meja Guru 6 20 5 Kursi Guru 6 22 6 Lemari Guru 6 14 Sumber: MIN 1 Sukarame 3.3.2. Penggunaan  Dana  Bantuan Operasional Sekolah Tahun Ajaran 2009-2010 Proposal  pengajuan  dana  bos dilakukan dengan menghitung
jumlah  murid  di  MIN  1  Sukarame, karena  besaran  dana  bos  yang  akan diterima  sekolah  ditentukan  oleh jumlah  muridnya.  Besaran  dana  Bos yang diterima MIN 1 Sukarame pada tahun  ajaran  2009-2010  ini  adalah Rp.  305.600.000  hal  ini  sesuai dengan jumlah murid  yang ada  yaitu
764  orang.  Karena  rasio  untuk menghitung  perolehan  dana  bos suatu  sekolah  adalah  1  orang  siswa diberikan  Rp.  400.000  untuk  satu tahun.
Pencairan  dana  Bos  dilakukan melalui  rekening  sekolah  yang  ada pada BANK BRI. Pencairan
dilakukan  sebanyak  4  kali  dalam setahun  dengan  model  pencairan setiap triwulan sekali.
Berdasarkan  hasil  wawancara pada  tanggal  09  november  2009 pukul  12:45  WIB  dengan  ibu
Murniati,  S.Pd.I.  selaku  kepala sekolah, diketahui  bahwa  Dana BOS di  MIN  1  Sukarame  digunakan untuk: a. Pembiayaan  seluruh  kegiatan dalam  rangka  Penerimaan  Siswa Baru: biaya pendaftaran, penggadaan formulir, administrasi  pendaftaran,  dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain  yang  berkaitan  langsung dengan kegiatan tersebut.
b. Pembelian  buku  teks  pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi diperpustakaan.
c. Pembelian  bahan-bahan  habis dipakai:  buku  tulis,  kapur  tulis, pensil,  bahan  praktikum,  buku induk  siswa,  buku  inventaris, langganan  koran,  gula  kopi  dan teh  untuk  kebutuhan    sehari-hari di sekolah.
d. Pembiayaan  kegiatan  kesiswaan: program remedial, program
pengayaan,  olah  raga,  kesenian,
karya  ilmiah  remaja,  pramuka,
palang merah remaja dan sejenisnya.
e. Pembiayaan ulangan harian, ulangan  umum,  ujian  sekolah dan laporan hasil belajar siswa
f. Pengembangan profesi guru: pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.
g. Pembiayaan  perawatan  sekolah: pengecatan, perbaikan atap bocor,  perbaikan  pintu  dan jendela,  perbaikan  mebeler  dan perawatan lainnya.
h. Pembiayaan  langganan  daya  dan jasa: listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru  jika  sudah  ada  jaringan disekitar sekolah.
i. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer sekolah. j. Pemberian bantuan biaya
transportasi  bagi  siswa  miskin yang  menghadapi  masalah  biaya transport dari dan ke sekolah.
k. Pembiayaan  pengelolaan  BOS:
ATK, penggandaan, surat menyurat dan penyusunan laporan. l. Sisa  dana  BOS  digunakan  untuk membeli  alat  peraga,  media pembelajaran dan mebeler
sekolah.  Jika masih terdapat  sisa maka  dikembalikan  ke  kantor pajak,  seperti  penggunaan  dana BOS  tahun  lalu  ada  kelebihan Rp. 22.500 dan sudah dikembalikan sebagaimana prosedurnya. 3.3.3. Pengawasan Penggunaan Dana  Bantuan  Operasional Sekolah Pengawasan tersebut dapat digambarkan dengan bagan 4
dibawah  ini.  Didalamnya  dapat dilihat  bahwa  pengawasan  yang dilakukan secara internal oleh Departemen  Agama  cukup  ketat sehingga kemungkinan penyelewengan  dana  dipersempit sedapat  mungkin.  Kemudian,  peran komite  sekolah  MIN  1  Sukarame yang  diketuai  oleh  bapak  Suwandi cukup aktif melakukan diskusi terkait proses pencairan dan penyelenggaraan  penggunaan  dana BOS, karena memang berbeda dengan  pengawasan  dana school grant yang pengawasannya dilakukan secara internal saja dimana pihak  komite  sekolah  tidak  secara aktif ikut mengawasi penggunannya.
Bagan 4.

## Pengawasan dana BOS di Lingkungan Sekolah
IV. PENUTUP
4.1. Simpulan 1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan  dana  bantuan operasional sekolah (BOS) dilakukan dengan mengikuti ketentuan  pengawasan  terhadap dana  APBN  karena  dana  BOS berasal dari APBN. Pengawasannya dilakukan dengan  pengawasan  internal  dan eksternal. Secara internal dilakukan menteri keuangan mengenai pengelolaan dana dekonsentrasi dan menteri pendidikan nasional serta menteri agama mengenai penyelenggaraan  urusan yang dilimpahkan/ditugaskan.  Secara eksternal  dilakukan  oleh  Badan
Pemeriksa  Keuangan  (BPK),
Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK)  dan  Lembaga  Swadaya Masyarakat  (LSM/NGO)  dari tingkat  pusat  sampai  tingkat sekolah. 2. Pengawasan penyelenggaraan dana bantuan operasional sekolah (BOS)  di  MIN  1  Sukarame dilakukan  oleh  beberapa  pihak yaitu: 1. Pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat jenderal departemen agama pusat bersama  tim  monitoring  dari kantor wilayah departemen agama  dan  kantor  departemen agama Bandar Lampung dilakukan  2  kali  dalam  setahun yaitu pada akhir semester pertama  dan  kedua  tahun  ajaran sekolah.  Bersama  mereka  juga ikut serta tim dari Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  2.
Pengawasan Dana BOS di MIN 1 Sukarame
Tim Monitoring:
Inspektorat
Jenderal Depag Pusat, Kanwil Depag,
Kantor Depag. Komite Sekolah atau Dewan Sekolah Mengawasi Penyelenggaraan Dana BOS oleh Sekolah Menyalurkan Dana BOS ke Sekolah Departemen Agama
Pengawasan dan monitoring yang dilakukan  tim  monitoring  dari kantor wilayah departemen agama  dan  kantor  departemen agama  Bandar  Lampung  yang berkaitan dengan pembinaan penyelenggaraan dana BOS dilakukan  rutin  setiap  bulan.  3. Pengawasan dan monitoring yang dilakukan  oleh  pihak  Komite sekolah  terhadap  penggunaan dana  bos dilakukan  dengan menggunakan  metode  sharing dan  diskusi  mengenai  hal-hal yang berkaitan dengan dana BOS terutama  mengenai  kelancaran pencairan dana BOS dan penggunaannya  yang  berkaitan dengan  keperluan  operasional sekolah.

## 4.2. Rekomendasi
1. Perlunya  melibatkan  masyarakat dalam pengawasan terhadap
penyelenggaraan dana BOS. Khususnya  untuk  mekanisme pengawasan yang bersifat eksternal  lembaga-lembaga  yang terkait  dapat  membuka  jalur pelaporan/pengaduan khusus mengenai indikasi penyimpangan dalam penyelenggaraan dana
BOS.  Sehingga  diharapkan  dana
BOS  dapat  dimanfaatkan  secara tepat guna dan berhasil guna.
2. Kepada  pihak  pengawas  internal, agar  model  inspeksi  mendadak juga  dipakai  dalam  pengawasan BOS ini, agar hasil riil penggunaan  dana  BOS  dapat terlihat.
3. Kepada  pihak  madrasah,  agar diusahakan penggunaan dana
BOS  semaksimal  mungkin  untuk mendukung proses belajar
mengajar  untuk  meningkatkan kualitas siswa.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmosudirjo,  Prajudi.  1994. Hukum Administrasi  Negara .  Ghalia Indonesia. Jakarta. Apeldoorn,  Van.  1976. Inleiding  tot de  Studie  van  het  Nederlandse Recht , Pengantar llmu Hukum. terj.  Oetarid  Sadino. Jakarta. Pradnya Paramita. Handayaningrat, Soewarno, Pengantar  Studi  Administrasi ,
1985, Gunung Agung, Jakarta.
Lotulung,  Paulus  Effendi, Beberapa Sistem  tentang  Kontrol  Segi Hukum  Terhadap  Pemerintah, PT Aditya Bakti, Jakarta, 1993.
Mahmud,  Peter.  2005. Penelitian Hukum. Kencana Penada. Jakarta. Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum  dan  Penelitian  Hukum . Bandung. Citra Aditya Bakti. Nick Devas, DKK, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia,  1999,  UI  Press, Jakarta. P. Soerya Atmadja, Arifin, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis, PT Gramedia, Jakarta, 1986. Rahardjo, Satjipto. 1986. Ilmu Hukum. Alumni. Bandung. Ridwan, HR. 2006. Hukum Administrasi Negara . Raja
Grafindo Persada. Jakarta.
Suparmoko,  M, Keuangan  Negara
Dalam  Teori  dan  Praktek , BPFE, Yogyakarta, 1994.
Widjaya,  Gunawan, Pengelolaan Harta Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis , PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
Undang – Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara . Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional . Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara . Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara .
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Peraturan  Pemerintah  Nomor  106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Peraturan  Pemerintah  Nomor  19 Tahun  2005  tentang Standar
Pendidikan Nasional . Peraturan  Pemerintah    Nomor  7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. www.bpk.go.id  Hasil  pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi bidang pendidikan tahun anggaran 2006  dan  2007  pada  dinas pendidikan  provinsi  riau  dan instansi terkait lainnya. Diakses  tanggal  19  November 2008. www.bpk.go.id  Hasil  pemeriksaan atas pengelolaan dan
pertanggungjawaban dana dekonsentrasi bidang pendidikan tahun anggaran 2006  dan  2007  pada  dinas pendidikan  provinsi  sumatera utara dan instansi terkait lainnya.  Diakses  tanggal  19 November 2008. www.depdiknas.go.id Program bantuan pendidikan-Subsidi sekolah.  Diakses  tanggal  19 November 2008.