## PENGARUH FAKTOR KARAKTERISTIK AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT BPK RI
Said Herry Safrizal, Zuarni, Yeni Irawan *)
*) Dosen Politeknik Negeri Lhokseumawe
Abstract : This research there is to know the influence of factors characteristic  Auditor consisting of  educational  background,  professional  skills  and  continuing  education  on  audit  quality  in  the examination  of  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  (BPK-RI).    The  method  used  is explanatory  research  method,  the  data  used  were  obtained  from  the  survey  by  distributing questionnaires  to  48  respondents  at  BPK  RI.  Statistic  processed  by  using  multiple  regression.  The results showed that the characteristic factors can significantly affect the auditors do not audit quality
Keywords: Education, Professional Skills,
Continuous Education and
Quality Audit

## Latar Belakang
Era  otonomi  daerah  dan  reformasi keuangan  yang    telah    dilakukan  mulai    awal tahun    2000  telah    menghasilkan  perubahan iklim    pemerintahan.  Akuntabilitas  dan transparansi  menjadi  bahasa    yang    dijunjung tinggi    dalam    penyelenggaraan  pemerintah, walaupun  masih    dalam    taraf  munculnya kesadaran  pentingnya  pertanggungjawaban. Namun   hal  ini  perlu  dihargai  sebagai bentuk kemajuan dalam rangka menciptakan pemerintahan  yang  bersih  dan  berwibawa. Menurut  Mardiasmo  (2005)  terdapat  tiga aspek  utama  yang  mendukung    terciptanya kepemerintahan  yang    baik    ( good  governance ) yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan.  Pemeriksaan  (audit)    merupakan kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang memiliki  independensi  dan    kompetensi professional  untuk   memeriksa  apakah   hasil kinerja    pemerintah  telah    sesuai  dengan standar      yang    telah    ditetapkan.  BPK-RI diamanatkan  UU    No.    15/    2004    tentang Pemeriksaan  Tanggung  Jawab   Keuangan Negara      untuk    melakukan  audit    atas LKPD.  Pemeriksaan  oleh    BPK-RI  tidak hanya    menghasilkan  opini    atas    laporan keuangan  dan laporan  keuangan yang diaudit      tetapi    juga    memberikan  catatan hasil
temuan. Temuan
tersebut
menjelaskan  kelemahan  pengendalian  internal dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-  undangan.  Hasil    audit    juga memberikan  informasi  potensi    kerugian negara   yang   ditemukan dalam   proses   audit akibat   dari   penyalahgunaan  dan  inefisiensi penggunaan  APBN/APBD.  Beberapa  hasil audit BPK-RI tersebut ditindaklanjuti menjadi  audit  investigasi,  kasus   korupsi dan
kasus  pidana.
Kemampuan auditor
dalam mendeteksi kesalahan pada laporan keuangan dan melaporkannya pada pengguna  laporan  keuangan  adalah  definisi kualitas  audit  oleh  De  Angelo  (1981a). Peluang  mendeteksi  kesalahan  tergantung pada kompetensi auditor, sedangkan keberanian  auditor    melaporkan  adanya kesalahan  pada  laporan  keuangan  tergantung pada  independensi  auditor.  Kompetensi diukur    dari  kemampuan  auditor,  misalnya tingkat pengalaman,  spesialisasi  auditor,  jam audit,   dan  lain-lain;  sedangkan  independensi diukur    dari  sejauh    mana    auditor    dapat bersikap  independen  dalam   melakukan  proses audit  dan  memberikan  opini  (Fitriany,  2010). Hasil pemeriksaan  audit berupa temuan audit oleh BPK-RI  menunjukkan  kemampuan  auditor dalam    mendeteksi  kesalahan  yang  terdapat dalam  laporan  keuangan  yang  menunjukkan semakin bagusnya kualitas audit.
Kompetensi  dan   Independensi  juga   sudah disyaratkan  dalam Standar  Pemeriksaan
Keuangan Negara    (SPKN) yang  merupakan patokan bagi pemeriksa dalam melaksanakan  pemeriksaan  atas   pengelolaan dan   pertanggungjawaban keuangan Negara.

## Kajian Pustaka
Determinan Kualitas Audit
Kualitas  audit    memiliki  banyak dimensi  sehingga  sampai   saat   ini   belum ada acuan/pedoman untuk  mengukur kualitas audit.  Hal  ini  karena  kualitas audit  merupakan konsep yang   kompleks  dan  sulit   dipahami, terbukti  dari    banyaknya  penelitian  yang menggunakan  dimensi  kualitas  audit    yang
berbeda-beda.
De Angelo (1981a)
mendefinisikan kualitas audit sebagai kemampuan  auditor      dalam      mendeteksi kesalahan    pada    laporan      keuangan  dan melaporkannya  kepada    pengguna  laporan keuangan.  Menurut  Lowensohn et  al ,(2007), kualitas  audit    dapat    diukur    dengan    tiga pendekatan,  yaitu:   (1). menggunakan  proksi kualitas  audit,  misalnya  ukuran    auditor (Mansi et  al, 2004),    kualitas  laba  (Kim, 2002), reputasi  KAP   (Beatty, 1989),   besarnya audit  fee (Copley,  1991),    adanya    tuntutan hukum    pada  auditor    (Palmrose,  1988),  dan lain  lain;  (2).  pendekatan  langsung,  misalnya dengan    melihat    proses    audit  yang  dilakukan dan  sejauh    mana    ketaatan  KAP    terhadap standar    pemeriksaan  audit    (O ‟ Keefe et al, 1994);  (3).  menggunakan  persepsi  dari berbagai  pihak    terhadap  proses    audit    yang dilakukan  KAP  (Carcello,    1992).      Deis dan Giroux      (1992),      dengan menggunakan
variabel Metrik ( QUALITY )    yang    diukur    berdasarkan  hasil Quality  Control    Review (QCR).    Dalam konteks  sektor  pemerintahan  di  Indonesia, pendekatan  pertama  yang    dirangkum  oleh Lowensohn et,al
(2007)
dengan menggunakan  proksi    seperti    ukuran    auditor, kualitas  laba,  reputasi  KAP,    besarnya audit fee ,  maupun tuntutan hukum  pada  auditor tidak dapat  diterapkan.
BPK-RI adalah satu-satunya lembaga  Negara  yang    bertanggung  jawab terhadap  pemeriksaan  dan    tanggung  jawab pengelolaan  keuangan  Negara,  sehingga proksi    tersebut  tidak  bisa  sebagai    proksi kualitas  audit    pada  lembaga  pemerintah. Pendekatan  kedua    yaitu    pendekatan langsung  dengan    melihat  proses  audit  yang dilakukan  dan  sejauh  mana  ketaatan  KAP terhadap standar    pemeriksaan audit,  mungkin dapat    diterapkan  di  Indonesia.  Dalam website  BPK  (www.bpk.go.id) diperoleh hasil peer  review atas  kerja    BPK    yang dilakukan  oleh Supreme  Audit  Institution . Hasil peer  review ini    dapat    ditelaah  lebih lanjut    guna    dikembangkan  sebagai    ukuran kualitas  audit.   Di Indonesia,  penelitian  yang sudah    pernah    dilakukan  menggunakan pendekatan  ketiga    yaitu  menggunakan persepsi  dari  berbagai  pihak   terhadap  proses audit    yang    dilakukan  meskipun  sampelnya masih    terbatas  pada  auditor    internal,  seperti yang    dilakukan  oleh  Batubara  (2008)    dan
Efendy    (2010).  Penelitian  mendasarkan diri  untuk menggunakan  nilai  temuan   audit BPK-RI  sebagai    ukuran    kualitas  audit. Temuan  audit  adalah  total  jumlah    kasus temuan  oleh  BPK- RI  yang   terdiri   dari:   (1) kerugian  daerah;  2)    potensi  kerugian daerah;  (3)  kekurangan  penerimaan;  (4). administrasi; (5) ketidakhematan; (6) ketidakefisienan; dan  (7)  ketidakefektifan.

## Temuan audit
Dimensi  kualitas  audit  menurut  De Angelo  (1981a)  adalah    kompetensi  dan independensi.  Fitriany  (2010)    mengatakan bahwa independensi dan kompetensi merupakan trade off. Semakin lama mengaudit  suatu    perusahaan,  kompetensi auditor semakin meningkat. Tetapi bersamaan  dengan    itu,    hubungan  auditor dengan    klien    semakin  dekat (familiar) sehingga independensi menjadi turun. Namun, peningkatan kompetensi yang diiringi    dengan    penurunan  independensi  ini tidak  selalu  demikian karena  ada audit  risk di mana cost yang  harus  ditanggung  auditor lebih besar   daripada  tambahan revenue yang diperoleh. Dengan kata lain lost of independency lebih besar  daripada tambahan fee akibat    tambahan  klien    (Watts    dan Zimmerman,  1986).    Karena  adanya audit risk ini,    ada    sebagian  auditor    yang    tetap memiliki  kompetensi  tanpa    kehilangan independensinya.
Dalam    Standar  Umum    Standar Pemeriksaan  Keuangan  Negara    (SPKN) disebutkan bahwa
kompetensi mensyaratkan keahlian/kemampuan pemeriksa. Keahlian/kemampuan ditentukan oleh    latar    belakang  pendidikan,  kecakapan profesional,  pendidikan  berkelanjutan  dan independensi.  Penelitian  Batubara  (2008) menggabungkan  ketiga    kemampuan  ini sebagai    proksi  untuk  mengukur  kompetensi. Lebih    lanjut,  Kasidi  (2007)  merangkum beberapa penelitian sebelumnya dan menemukan enam faktor yang mempengaruhi  independensi  auditor   yaitu ukuran    KAP,    tingkat    persaingan  KAP, lamanya hubungan audit, audit  fee ,  pelayanan konsultasi  manajemen  dan    keberadaan komite      audit.    Meskipun  Kasidi      (2007) menemukan  hanya  keberadaan  komite audit   yang   mempengaruhi  independensi auditor.    Rimawati    (2011)  menunjukkan
bahwa intervensi manajemen klien, pemutusan  hubungan  kerja   dan  penggantian auditor, lamanya hubungan audit berpengaruh  negatif    dan    signifikan terhadap  independensi  auditor.  Sedangkan high  fee  audit ,    sanksi    atas audit  over  time budget berpengaruh  positif    dan  signifikan terhadap  independensi  auditor.  Di  sektor publik    Indonesia,  pengaruh  independensi auditor    terhadap  kualitas  audit    dapat dibuktikan  oleh  Batubara (2008),   namun   hal serupa    tidak  dapat  dibuktikan  oleh  Efendy (2010).

## Karakteristik  Pemerintah Daerah
Deis  &  Giroux  (1992)  menemukan bahwa    ukuran    dan  kesehatan  keuangan auditee berhubungan  dengan    kualitas  audit. Auditee yang  memiliki  laporan    keuangan yang    bagus    memiliki  kemungkinan  yang lebih    kecil    untuk    mengalami  kegagalan finansial.  Dalam    situasi    seperti    ini,  auditor yakin  akan  kualitas  laporan   keuangan  auditee sehingga  menjadi  kurang  rajin ‟ dalam melakukan  audit.    Pemeriksaan  audit    di perusahaan  besar    (dengan  kualitas  laporan keuangan  yang    bagus)    tidak    selalu    berarti kualitas  auditnya  rendah,    namun    karena auditor    sudah    merasa    yakin    dengan    laporan keuangan  ditambah  dengan    adanya    tekanan yang  diberikan  oleh    perusahaan  besar sehingga  kualitas  audit    menjadi  lebih rendah.    Hasil    yang  konsisten  ditemukan oleh    Deis    dan  Giroux    (1992)    yang mengatakan  bahwa size lebih    besar    dan kemampuan keuangan yang baik menurunkan  independensi  auditor   sehingga kualitas  audit  menjadi  rendah.  Penelitian Zimmerman  (1977)    menemukan  bahwa kebutuhan  adanya    audit    lebih    tinggi  pada pemerintah  berbentuk  kota    (ada city manager/professional  manager ).    Pemerintah daerah  berbentuk  kota    lebih    kompleks dibandingkan  kabupaten  sehingga  tuntutan transparansi  lebih besar.

## Pengaruh  Latar  B elakang  Pendidikan Terhadap Kualitas Audit
Pemeriksa  yang    melaksanakan pemeriksaan  keuangan  harus    memahami standar   akuntansi keuangan  di  bidang   yang diperiksa  dan  Standar  Profesional  Akuntan Publik    (SPAP)  untuk  pekerjaan  lapangan dan  pelaporan  dan    Pernyataan  Standar
Audit    (PSA)    yang    berkaitan  dan  mereka harus    kompeten  dalam    menerapkan  standar untuk    tugas    yang    diberikan.  Latar    belakang pendidikan akuntansi menjadi sebuah keharusan  bagi  pemeriksa  laporan   keuangan, dan  semakin tinggi  jenjang   pendidikan  maka pengetahuan  akuntansi  akan    semakin komprehensif.  Batubara  (2008)    mengatakan kualitas  pemeriksa  dituntut  untuk   lebih  tinggi daripada pelaksana, sehingga pemeriksa dapat melakukan  penilaian  atas  ketaatan  pelaksana terhadap  standar    yang  berlaku,  dan  hal  itu dapat  tercapai  jika  auditor    memiliki  latar belakang  pendidikan  yang  sesuai    dengan bidang yang  diperiksa.
Dari uraian di atas, dapat
dikemukakan hipotesis sebagai  berikut:
H1:  Latar  belakang  pendidikan  auditor BPK-RI berpengaruh positif signifikan
terhadap kualitas audit  LKPD Pengaruh Kecakapan Profesional Terhadap Kualitas Audit Batubara  (2010)  menemukan  bahwa auditor    yang  berpengalaman  lebih    banyak menemukan  item-item  yang    tidak    umum ( atypical )  dibandingkan auditor   yang   kurang berpengalaman.  Hal    ini    selaras    dengan penelitian  Tubbs    (1992)   yang  menemukan bahwa    semakin  banyak    pengalaman  yang dimiliki,  semakin  banyak    kesalahan  yang dapat  ditemukan oleh  auditor.
Dari uraian diatas, dapat dikemukakan hipotesis sebagai  berikut:
H2:  Kecakapan profesional auditor   BPK- RI  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kualitas audit  LKPD
Pengaruh Pendidikan Berkelanjutan Terhadap Kualitas Audit Pendidikan profesional berkelanjutan  adalah    pemeriksa  menguasai perkembangan mutakhir dalam  metodologi dan standar pemeriksaan, prinsip akuntansi, penilaian atas system pengendalian  intern,    prinsip    manajemen atau    supervisi,  pemeriksaan  atas    sistem informasi,  sampling  pemeriksaan,  analisis laporan   keuangan,  manajemen  keuangan, statistik,  disain  evaluasi,  dan  analisis    data. Batubara  (2008)    menemukan  pengaruh yang    positif    dan signifikan  antara pendidikan profesional berkelanjutan dengan      kualitas audit.      Melalui
pendidikan  berkelanjutan,  akan    diperoleh pemahaman  akuntansi  yang  lebih  mendalam dan meningkatkan motivasi dalam melakukan  audit,  yang  akan  meningkatkan kualitas hasil  pemeriksaan.
Dari  uraian  di  atas,  dapat  dikemukakan hipotesis sebagai  berikut:
H3: Pendidikan profesional berkelanjutan auditor  BPK-RI berpengaruh positif    signifikan  terhadap  kualitas  audit LKPD

## Data  dan  Sampel
Populasi  penelitian  ini    adalah    auditor
BPK  RI yang mengaudit laporan keuangan  pemerintah  Daerah    (LKPD) tahun   2014.   Unit   analisis   dari   penelitian ini   merupakan  unit individual,  yaitu  auditor yang mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah  (LKPD) di  tahun 2014

## Model penelitian
Model    penelitian  akan  dianalisis  dengan metode    regresi    multivariat,  dapat    dilihat sebagai    berikut: ADQL  = α 1+ α 2EDUC    + α 3PROF  + α 4TRAIN    + € Operasionalisasi
Variabel  dapat  dilihat  di  tabel  dibawah  ini berikut:
Tabel  1 . Variabel  Independen Simbol Koefis ien Variabel Ukuran  Variabel Hipotesis ADQL Kualita s Audit Nilai    temuan    audit BPK-RI  yang dapat  diukur dalam satuan moneter dibagi  dengan  jumlah  total aset pemerintah daerah (dalam  Rupiah) α2 EDUC Latar                Belakang Pendidikan Jenjang Pendidikan Ketua          Tim  Audit diukur dengan  variabel dummy; 1 jika Pascasarjana  dan  0  jika lainnya Positif α3 PROF Kecakapan Profesional Pengalaman  Audit  ketua Tim Audit  (tahun) Positif α4 TRAI N Pendidikan Berkelanjutan Jumlah  pelatihan yang diikuti  oleh  ketua  tim audit Positif Sumber: data  diolah Hasil Penelitian Deskripsi statistik sampel  untuk  keseluruhan variabel dapat  dilihat  pada  tabel  2 Tabel  2. Statistik Deskriptif ADQL ADQLY AGE EDUC TRAI N Mean 0.008213 0.01926 25.3561 0.87121 12.810 3 Median 0.00296 0.00626 10 1 12 Maximum 0.07022 0.16474 59 1 28.952 9 Minimum 7.00E-05 0 2 0 4 Std. Dev. 0.015044 0.03231 22.7221 0.33624 5.394 9 Skewness 3.015585 3.03646 0.46026 -2.21642 0.6915 3 Kurtosis 11.54954 12.5576 1.31567 5.91253 2.6769 9 Observation s 48 48 48 48 48
Dari  tabel  3  dapat  dilihat    bahwa    rata-rata nilai  temuan    audit  di  tahun    2014  bisa dikatakan  cukup    dari  segi  pengalaman, termasuk  sistem    administrasi  dan  akuntansi. Sebanyak  80,10%  jenjang    pendidikan  ketua
tim  audit  adalah    pascasarjana  di  bidang akuntansi. Lama  bekerja  di  BPK-RI rata-rata 14 tahun  dan  selama  bekerja  di  BPK-RI rata- rata mengikuti pelatihan sebanyak 14  kali.

## Hasil  Pengujian Hipotesis
Tabel  3 . Pengujian Model Variable Coefficient Std.  Error t-statistic prob. C 0.119154 0.044275 2.691199 0.0081 EDUC -0.003476 0.002294 -1.515060 0.1323 PROF -0.000037 0.000201 -0.185305 0.8533 TRAIN 0.000328 0.000242 1.359408 0.1765 R-squared              0.477964     Mean  dependent var     0.008213 Adjusted R-squared 0.448494 S.D.  dependent var 0.015044 S.E.  of regression 0.011172 Akaike  info  criterion -6.092043 Sum  squared resid 0.015478 Schwarz criterion -5.917328 Log  likelihood 410.0749 Hannan-Quinn criter. -6.021047 F-statistic 16.21876 Durbin-Watson stat 2.135888 Prob(F-statistic) 0.000000
Hasil dari  tabel menunjukkan bahwa H1  ditolak.  Artinya,  variabel  jenjang pendidikan  tidak  mempengaruhi  kualitas audit.
H2 ditolak. Artinya, variabel  Kecakapan Profesional tidak  mempengaruhi  kualitas audit.
H3 juga ditolak. Artinya,  variabel  jenjang
pendidikan
berkelanjutan tidak mempengaruhi kualitas audit.

## Kesimpulan, Keterbatasan dan  S aran
Penelitian  ini    adalah    penelitian kausal    yang    ingin    mengetahui  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  kualitas  audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).  Hasil    penelitian  menunjukkan bahwa      karakteristik auditor      dan karakteristik  auditee   secara   bersama-sama mempengaruhi kualitas audit. Namun pengujian  secara    parsial    menunjukkan  bahwa karakteristik  auditor    yang    terdiri    dari    latar belakang pendidikan, kecakapan profesional,  dan    pendidikan  profesional berkelanjutan  tidak    mempengaruhi  kualitas audit..
Penelitian
ini memiliki beberapa keterbatasan sekaligus saran untuk penelitian selanjutnya yaitu:
a . Penelitian ini hanya
menggunakan satu tahun
pengamatan  dan  tidak   mengambil semua  pemerintah  daerah    karena keterbatasan  sumber    data.    Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya pengamatan  dilakukan  lebih    dari satu    tahun    dengan    mengambil data  semua   pemerintah daerah.
b. Variabel dependen dalam penelitian  ini  adalah   kualitas  audit yang   diukur   dengan   nilai temuan. Sebaiknya  penelitian  selanjutnya menambahkan  literatur  yang  lebih banyak    khususnya  untuk    mencari ukuran    kualitas  audit  di  sektor publik.
c. Nilai    temuan tahun ini berpotensi memasukkan nilai temuan    tahun    lalu    yang    belum ditindaklanjuti  sehingga  kurang mencerminkan kualitas audit. Sebaiknya  penelitian  selanjutnya menggunakan  nilai  temuan    setelah dikurangi  temuan    yang sudah ditindaklanjuti oleh auditee .
d. Penelitian ini juga hanya
memasukkan  variabel  kompetensi untuk mengukur  kualitas  audit, variabel independensi harusnya juga dimasukkan  agar  penelitian  lebih komprehensif.
e. Alternatif pengukuran latar belakang  pendidikan  auditor   dapat menggunakan  sertifikasi  akuntansi
yang  dimiliki  auditor   (seperti   CPA,
CPSAK,  CISA)    yang    lebih mencerminkan
peningkatan
kompentensi praktis  auditor.
f. Kecakapan  profesional  tidak  hanya diukur  dari  lamanya  bekerja  sebagai auditor namun harus mempertimbangkan faktor kemampuan interpersonal dan motivasi.
g. Jumlah   pelatihan  yang   digunakan sebagai ukuran pendidikan
profesional berkelanjutan seharusnya  dapat    diklasifikasikan menjadi  dua  yaitu    pelatihan  yang berhubungan langsung dengan pemeriksaan  atas    pengelolaan  dan tanggung  jawab    keuangan  Negara dan  pelatihan lainnya.
h. Tidak    dilakukan  uji  sensitivitas untuk    melihat    robustness  dari ukuran pemerintah daerah. Sehingga pada penelitian selanjutnya  ukuran    pemerintah daerah    bisa    diukur    dengan menggunakan  proksi  lain  seperti total  pendapatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Batubara,  Rizal    Iskandar,  2008.    Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Kecakapan Profesional, Pendidikan Berkelanjutan  dan    Independensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan  (Studi   Empiris  pada Bawasko  Medan).  Tesis    Sekolah Pascasarjana  Universitas  Sumatera
Utara,  Tidak  Dipublikasikan.
Beatty,    R.  P.  1989.  Auditor Reputation and The  Pricing    Of  Initial  Public Offering. The  Accounting  Review 64(Oct), 693-709.
Carcello,  J.V.,    Roger,    Hermanso.,  Neal, dan  McGrath.  1992.  Audit   Quality Attribute  :  The  Perception  of Audit    Partners,  Preparers,  and Financial Statement Users, Auditing.Sarasota,  Spring ,  Vol  11.
Copley, P. A.  1991.  The  Determinants of  Local Government  Audit  Fees:  Additional Evidence. Research  in  Governmental and Nonprofit  Accounting 5: 3-23
De Angelo, L.  E.  1981a. Auditor  Size  and Audit Quality . Journal of Accounting  and  Economics 3  (1): 167-175.
Deis, D.R.  dan  Giroux,  G.A. 1992 .
Determinants  of  Audit  Quality    in  the  Public Sector .  The Accounting  Review,  67, 3, 462-479. Efendy,  Muh.    Taufik,    2010,    Pengaruh
Kompetensi, Independensi dan Motivasi  auditor    terhadap  Kualitas Audit Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi    Empiris  pada  Pemerintah Kota    Gorontalo).  Tesis    Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro, Tidak  Dipublikasikan. Fitriany, 2010.    Analisis  Komprehensif Pengaruh Independensi dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit. Disertasi Pascasarjana Ilmu    Akuntansi Universitas Indonesia, Tidak Dipublikasikan. Kasidi,      2007. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Independensi Auditor: Persepsi Manajer Keuangan Perusahaan Manufaktur  di  Jawa    Tengah. Tesis    Magister  Sains    Akuntansi Universitas  Diponegoro,  Tidak
Dipublikasikan.
Kim,  J.  et  al.  2002. “ Auditor  Designation,
Auditor Independence, and Earnings
Management:
Evidence  from  Kor ea” , Working Paper,  the Hong Kong Polytechnic  University . Lowensohn et al. 2007.
Auditor Specialization,    Perceived  Audit Quality,  and  Audit  fees  in  The Local  Government  Audit  Market . Journal  of  Accounting  and  Public Policy  26. Elsivier .
Mansi,    S.  A.,  W.  F.  Maxwell.,  dan  D.  P.
Miller.    2004. Does  Auditor
Quality    and Tenure Matter  to
Investors?  Evidence  from    the Bond Market. Journal of Accounting  Research 42  (4), 755- 793. Mardiasmo,  2005.  Akuntansi  Sektor  Publik Edisi  2. Penerbit Andi.  Yogyakarta O ‟ Keefe,  T.B.,  Simunic,  D.  dan  Stein,  M.T. 1994.  The  Production  of  Audit Services:  Evidence  form  a  Major Public  Accounting  Firm .  Journal of Accounting  Research,  32, 2, 241- 261.
Palmrose,  Z.  1984.  The  Demand  for  Quality
Differentiated Audit  Services in  an Agency Cost Setting: An Empirical  Investigation .  Auditing Research  Symposium, 229-252. Rimawati,  Nike.  2010.  Faktor-faktor  yang Mempengaruhi Independensi Auditor.  Skripsi  Program  Sarjana S1  Fakultas  Ekonomi  Universitas Diponegoro, Tidak  Dipublikasikan.
Tubbs,  Richard  M.  1992. The  Effect  of
Experience on the Auditor Organization and  Amount  of Knowledge , The Accounting Review, 783-801
Undang-Undang  No.  15  tahun  2004  tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Watts,  R.  dan  Zimmerman,  J.  1986. Positive
Accounting  Theory. New  York,  NY: Prentice Hall. www.BPK-RI.go.id Zimmerman, Jerold L.1977, ” The
Municipal  Accounting  Maze:  An Analysis  of Political Incentives ” .
Journal  of  Accounting  Research.
Vol 15, Studies on Measurement  and Evaluation of the Economic  Efficiency  of
Public    and  Private    Nonprofit Institution pp 107-144.