## ADMINISTRAUS - JURNAL ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

## Since September 2017

## IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO 4 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI DESA JUMBA DAN HARUSAN TELAGA)

## Nasripani

## Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA) Amuntai
Nasripani.amt@gmail.com
Abstract: The village is a government organization that politically has the authority to manage and regulate citizens or groups. According to Law No. 6 of 2014, village can be interpreted as a legal community unit that has territorial boundaries, the village also has a government that enforces the regulations so that the village can develop properly, also in the Regent Regulation No.4 of 2018 concerning Organizational Structure and Work Procedures Village Administration and the Appointment of Village Officials. In this case the objective of the implementation of this Regent Regulation can be carried out properly. This research uses a qualitative approach with a qualitative descriptive type. The data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. Sources of data were taken from a sample (purposive side) totaling 10 people. After the data has been collected, it is analyzed using techniques including reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the implementation of Regent Regulation No. 4 of 2018 concerning the Appointment and Dismissal of Village Apparatus in Amuntai Selatan District Hulu Sungai Utara Regency (Case Studies in Jumba and Harusan Telaga Villages) has been running quite well, but there are still some inhibiting factors in This Regent Regulation, namely (1) There is still a chance for the acceptance of village officials using the kinship and family system (Desa Jumba). (2) The lack of socialization of the village government with the community in the Regent Regulation in appointing and dismissing village officials, so that the community still does not know about regulations (Harusan Telaga Village). While the driving factor in Regent Regulation No. 4 of 2018 is (1) The number of community candidates who registered in the appointment of village officials (Jumba Village). (2) With the implementation of the Regent Regulation, the appointment of village officials can be carried out properly without any fraud (Desa Jumba and Harusan Tealaga). In order for the implementation of Regent Regulation No.4 of 2018 concerning the Appointments and Dismissal of Village Apparatus in Amuntai Selatan Subdistrict, this regulation should be socialized and implemented in the village so that the village can develop more in the appointment and dismissal of village officials as stipulated in the regulations , so that fraud in the appointment and dismissal of village officials does not occur.
Keywords: Implementation, Appointment, Dismissal of Village Officials
Abstrak: Desa merupakan organisasi pemerintahan yang secara politik memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur warga negara atau kelompok. Menurut UU No. 6 Tahun 2014, desa dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, desa juga memiliki pemerintahan yang menegakkan peraturan agar desa dapat berkembang dengan baik, juga dalam Peraturan Bupati No. Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa. Dalam hal ini tujuan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat terlaksana dengan baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data diambil dari sampel (purposive side) yang
berjumlah 10 orang. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik- teknik yang meliputi reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus di Desa Jumba dan Harusan Telaga) sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa faktor penghambat dalam Peraturan Bupati ini, yaitu (1) Masih terbukanya peluang penerimaan perangkat desa dengan sistem kekerabatan dan kekeluargaan (Desa Jumba). (2) Kurangnya sosialisasi pemerintah desa dengan masyarakat dalam Peraturan Bupati dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, sehingga masyarakat masih belum mengetahui tentang peraturan (Desa Harusan Telaga). Sedangkan faktor pendorong dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 adalah (1) Banyaknya calon masyarakat yang mendaftar dalam pengangkatan perangkat desa (Jumba Desa). (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati, pengangkatan perangkat desa dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya kecurangan (Desa Jumba dan Harusan Tealaga)
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati No.4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Amuntai Selatan, sebaiknya peraturan ini disosialisasikan dan dilaksanakan di desa agar desa dapat lebih berkembang dalam pengangkatan dan pemberhentian desa. sebagaimana diatur dalam peraturan, sehingga tidak terjadi kecurangan dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
Kata Kunci: Implementasi, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa

## PENDAHULUAN
Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
Perbedaan dan masalah yang terjadi dalam masyarakat membuat PERBUP dan persepsi antar perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan tidak selayaknya berjalan secara proporsional dan bertanggung jawab oleh kepala desa. Sesuai masalah yang dijumpai penulis yaitu dalam pengangkatan dan pemberhentian aparat desa,sosialisasi maupun transparansi di Desa sangatlah penting. Dari beberapa pendapat masyarakat desa dalam pengangkatan aparat desa
hendaknya transparansi kepada masyarakat, kalau pengangkatan dan pemberhentian aparat desa tidak sesuai maka akan mengalami masalah baru, yaitu tidak efektifnya Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2018. Hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan sikap apatisme masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
Dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara No 4 Tahun 2018 tentang” struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa serta pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa”.Dalam hal pengangkatan perangkat desa dinyatakan dalam pasal 12 (perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan).
Adapun permasalahan yang muncul pada dalam pengangkatan dan pemberhentian aparat desa pada desa Jumba dan Harusan Telaga adalah dalam sistem pengangkatan aparat desa masih terdapat sistem kekeluargaan/hubungan darah, kerabat dekat dari aparat yang menduduki jabatan tersebut, tidak ada disosialisasikan atau pun pengumuman tentang perekrutan aparat desa kepada masyarakat umum, sehingga masyarakat yang lain tidak mendapatkan kesempatan untuk mencalonkan diri/mendaftarkan diri menjadi calon aparat desa, dan dalam pengangkatan aparat desa tidak dilakukan di uji kemampuan atau skill yang dimiliki dari aparat yang baru diangkat, sehingga mengakibatkan tidak mengetahui secara khusus tentang kemampuan aparatur desa yang baru.

## KERANGKA TEORITIS

## Kebijakan Publik
Sedangkan permahaman mengenai kebijakan publik menurut James Anderson ( Leo Agustino, 2012:7) memberikan pengertian atau defenisi kebijakan publik, dalam bukunya Public Policy Making, sebagai berikut : “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang dikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan” Konsep kebijakan ini menitik beratkan pada apa yang sesunguhnya dikerjakan dari apa yang diusulkan dan dimaksudkan. Dan hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada. Kebijakan Publik menurut Thomas Dye (dalam Subarsono, 2013:2) adalah “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public to do or no do)”. Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping masalah pubik. Difinisi kebijakan publik menurut Thomas Dye mengandung makna bahwa :
1. Kebijakan publik tersebut di buat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta;
2. Kebijakan publik menyngkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik
Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Teori Van Meter dan Van Horn (Subarsono,2013:99) Menurut pandangannya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel, yakni:
1. Standar dan sasaran kebijaka. Setiap kebijakan publik harus mempunyai standard dan suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuannya dapat terwujudkan. Dalam standard dan sasaran kebijakan tidak jelas, sehingga tidak biasa terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan kesalah-pahaman dan konflik di antara para agen implementasi.
2. Sumberdaya. Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya materi (matrial resources) dan sumberdaya metoda (method resources). Dari ketiga sumberdaya tersebut, yanga paling penting adalah sumberdaya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik.
3. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya.
4. Karakteristik agen pelaksana. Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus didentifikasikan dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hunbungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.
5. Disposisi implementor. Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu; (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik; (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapakan; dan (c) intens disposisi implemntor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.
6. Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhsilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak;bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

## Hambatan-Hambatan Kebijakan Publik
Dalam implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan-hambatan yang dapat menghambat. Gow dan Morss (dalam pasolong, 2012:59) mengungkapkan bahwa hambatan dalam implementasi kebijakan adalah antara lain sebagai berikut 1. Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan
2. Kelemahan institusi
3. Ketidakmampuan sumber daya manusia (SDM) dibidang teknis dan administrative
4. Kekurangan dalam bantuan teknis
5. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi
6. Pengaturan waktu ( timing )
7. Sistem informasi kurang mendukung
8. Perbedaan agenda tujuan dan aktor
9. Dukungan yang berkesinambungan
Semua hambatan dapat dengan mudah dibedakan atas hambatan dari luar dan dalam. Hambatan dari dalam dapat dilihat dari ketersdiaan dan kualitas input yang digunakan seperti sumber daya manusia, sistem dan prosedur yang harus digunakan sedangkan hambatan dari luar dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung kepada proses implementasi itu sendiri seperti :
1. Peraturan atau kebijakan pemerintah
2. Kelompok sasaran
3. Kecenderungan ekonomi
4. Kecenderungan politik
5. Kondisi sosial budaya dan sebagainya.
Sedangkan keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan menurut Weimer dan Vining (dalam pasalong, 2012:59), ada dua faktor umum yang mempengaruhi keerhasilan yakni sebagai berikut :
1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan
Maksudnya adalah sampai berapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
2. Hakekat kerjasama yang dibutuhkan
Maksudnya adalah apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu assembling produktif.Ketersediaan sumber daya manusia yang memeliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

## Perangkat Desa
Perangkat Desa adalah unsur staff yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang di wadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang di wadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Adapun Tugas dan Fungsi Perangkat Desa meliputi :
a. Kepala Desa
Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kepala desa mempunyai fungsi :
1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
2) Mengajukan rancangan Peraturan desa.
3) Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
4) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan desa mengenai APBD untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
5) Membina kehidupan masyarakat Desa
6) Membina Perekonomian Desa
7) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
8) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang- undangan Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
b. Seketaris Desa
Sekretaris Desa memiliki tugas dan fungsi yakni:
a. Tugas
1) Membantu kepala desa dibidang administrasi umum dan keuangan dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintah desa.
2) Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan.
3) Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara.
4) Melasanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
b. Fungsi
1) Perencanaan kegiatan dibidang administrasi umum dan keuangan.
2) Pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi umum dan keuangan.
3) Penkoordinasian kegiatan dibidang administrasi umum dan keuangan.
4) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat desa lainnya.
c. Kaur Umum
Kepala urusan umum mempunyai tugas membantu tugas-tugas sekretaris desa dibidang :
1)Mengelola administrasi umum pemerintah desa.
2)Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kegiatan surat menyurat.
3)Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang-barang inventaris kantor.
4)Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor.
5) Mengumpulkan, menyusun dan meyiapkan bahan rapat.
6)Melakukan persiapan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dinas dan kegiatan rumah tangga pemerintah desa.
7)Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa
d. Kaur Keuangan
Kepala urusan keuangan mempunyai tugas membantu tugas-tugas sekretaris desa dibidang :
1)Mengelola administrasi keuangan desa
2)Menghimpun pendapatan dan kekayaan desa
3)Menyiapkan bahan laporan keuangan desa
4)Menyiapkan, merencanakan dan mengelola APBD
5)Menginventarisir sumber pendapatan dan kekayaan desa
6)Melakukan tugas lain yang di berikan oleh sekretaris desa
a. Kaur Pemerintah
1)Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data di bidang pemerintahan desa, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
2)Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah termasuk rukun warga dan rukn tetangga serta masyarakat.
3)Melaksanakan administrasi kependudukan, cacatan sipil dan monografi.
4)Melaksanakan tugas dibidang pertanahan.
5)Melakukan administrasi peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa.
6)Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa

## Persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa
Dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Serta Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah sebagai berikut :
1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Desa yang telah memenuhi persyaratan.
2) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Perangkat Desa sebagai berikut:
a Warga Negara Republik Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
b Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat.
c Berusia minimal 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 42 (empat puluh dua) tahun.
d Bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa.
e Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
f Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
g Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
h Sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba dan zat adiktif lainnya.
i Tidak ada hubungan sedarah atau perkawinan dengan Kepala Desa, yaitu (Anak, Keponakan, orang tua, saudara, saudara ayah/ibu, sepupu sekali, mertua, menantu).

## Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian
Dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Serta Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan bahwa:

## a Pengangkatan
Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
1) Kepala Desa membentuk Tim yang keanggotaannya terdiri dari unsur BPD, tokoh masyarakat, dan unsur Aparat Kecamatan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
2) Tim terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan minimal seorang anggota, dengan jumlah ganjil.
3) Tim bertugas melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa, yang dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan sejak jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.
4) Dalam melaksanakan penyaringan, Tim dapat melaksanakan seleksi dengan cara test tertulis, test keterampilan, pengalaman melaksanakan tugas dan wawancara.
5) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang- kurangnya 2 (dua) orang calon.
6) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon.
7) Camat memeriksa kelengkapan administrasi dan memberikan rekomendasi tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Kepala Desa melakukan konsultasi mengenai calon Perangkat Desa.
8) Rekomendasi Camat dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap calon perangkat desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
9) Dalam hal rekomendasi Camat memberikan persetujuan, maka Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
10) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, maka Kepala Desa melalui Tim yang dibentuk melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.

## b Pemberhentian
Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
1) Perangkat Desa berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri,dan;
c. diberhentikan.
2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
c. berhalangan tetap;
d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa ; dan
e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
6) Pemberhentian Sementara Perangkat Desa
a) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat
b) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
1. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
2. ditetapkan sebagai terdakwa;
3. tertangkap tangan dan ditahan; dan
4. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara karena sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, apabila diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

## METODE PENELITIAN

## Pendekatan dan jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan pada Desa Jumba dan Harusan Telaga Kecamatan Amuntai Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif guna menjelaskan secara komprehensif tentang implementasi tentang pengangkatan dan pemberhentian aparat desa dari berbagai aspek sedangkan jenis penelitian bersifat deskriptif sebagaimana dimungkinkan dalam pendekatan kualitatif.

## Instrumen Penelitian
Sebagaimana lazimnya penelitian kualitatif, maka instrumen utama dalam penelitian ini adalah individu peneliti sendiri dengan didukung oleh alat tulis dan perangkat lainnya yang diperlukan.

## Sumber data
Berangkat dari permasalahan yang dibahas, dalam menentukan subjek penelitian dipergunakan cara purposive sampling agar diperoleh pemahaman tentang gejala/fenomena yang diteliti.

## Teknik Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian dapat diklasifikasikan atas data primer dan data sekunder. Data-data tersebut diperoleh melalui teknik triangulasi dengan jalan menggabungkan
teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

## Teknik Analisa
Data Miles dan Huberman (Wahyu dkk,2007:60) mengemukakan, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus- menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Aktivitas-aktivitas sebagaimana
dimaksudkan tersebut meliputi : Pertama, data reduction yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Kedua, data display yakni penyajian data terutama dalam bentuk teks naratif selain dapat pula berupa grafik, matriks, network dan chart. Ketiga, conclusion drawing/verification yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi terhadap data-data yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Standard dan Sasaran Kebijakan
Berdasarkan tingkat Standar dan Sasaran Kebijakan Pengangkatan dan Pemberhentian Aparat Desa di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara belum baik hal ini dikarenakan sebagain desa sudah menjalakan sesuai dengan peraturan yang di terapkan sesuai Peraturan Bupati tentang pengangkatan dan pemberhentian aparat desa sudah berdasarkan Peraturan Bupati namun masih ada sebagian yang tidak menjalankan sesuai Peraturan Buapati tersebut seperti pengangkatan berdasarkan kekeluargaan dan tidak melakukan seleksi pada saat penerimaan aparat desa.

## 2. Sumberdaya
Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam mensukseskan Peraturan Bupati ini ini baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Melihat dari hasil penelitian sumberdaya dalam mensukseskan Peraturan ini sudah cukup baik dikarenakan para pelaksana dan orang-orang
yang terlibat didalamnya merukapan orang yang ahli dibidangnya masing- masing dan disamping itu juga ditopang dengan sumber daya finansial yang disediakan oleh pemerintah kabupaten dalam mensukseskan Peraturan ini.

## 3. Hubungan antar Organisasi
Dalam pengimplementasian peraturan Bupati dalam hal hubungan antar organisasi sudah berjalan dengan cukup baik hal ini terlihat dari pihak terkait yang saling dukung antar organisasi dalam mensukseskan Peraturan Bupati ini seperti pihak Kabupaten, Kecamatan dan Desa seperti sosialisasi, komunikasi dan koordinasi dalam mensukseskan Perturan Bupati ini agar diketahui dan dilaksanakan semua instansi/orang yang terlibat.

## 4. Karateristik Agen Pelaksana
Organisasi pelaksana merupakan bentuk yang ke tiga didalam meningkatkan keberhasilan penerapan peraturan bupati dan bisa menjadi salah satu kunci perkembangan, tanpa adanya bentuk organisasi pelaksana tidak akan berberjalan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sifat agen pelaksana merupakan tahap yang sangat penting dalam penerapan PERBUP yang meberikan dapak yang sangat baik bagi desa dan memberikan dampak positif dari penerapan dan bisa dibilang sudah baik.

## 5. Disposisi Implementor
Daya dukung merupakan akses yang memberikan dampak yang cukup besar dalam menjalankan Implementasi peraturan pengangkatan dan pemberhentian aparat desa sehingga menjadi bagian yang penting untuk bejalannya PERBUP ini. Dalam Disposisi Implementor terhadap kebijakan
sudah cukup baik hal ini terlihat dari dukungan pemerintah yang cukup maksimal dalam membuat, melaksanakan dan mengawasi dalam peraturan ini.

## 6. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik
Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik merupakan faktor yang mempengaruhi proses berjalannya kelancaran dari peraturan yang telah di terapkan dan memberikan hasil yang baik untuk kedepannya. Peraturan Bupati ini perlu dilaksanakan secara bertahap dan konsisten agar Paraturan ini dapat dijalankan sesuai dengan yang semestinya oleh Pemerintahan Desa di setiap Desa masing-masing.

## PENUTUP
Hendaknya dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Apatar Desa melakukan sesuai Peraturan yang sudah diterapkan dan pemberhentian aparat desa berjalan dengan yang diharapkan dalam suatu desa, dan dalam pengangkatan aparat desa memberikan waktu untuk masyarakat dalam mengemukakan pendapat yang mungkin memiliki pemikiran yang berdampak positif untuk perkembangan desa, dan hendaknya masyarakat tidak takut dalam mengemukakan pendapatnya. Diharapkan dalam pengangkatan dan pemberhentian Aparat Desa dilakukan secara profesional dan sesuai Peraturan Bupati yang berlaku agar menghasilkan Aparat Desa yang berkualitas baik secara sikap, kemampuan dan pengetahuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Abidin, Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humaika
Agustino, Leo, 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik , Bandung: Alfabeta
Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Berbasis Dinamic Policy Analysis . Yogyakarta: Gava Media
Nuggroho, Riant. 2008. Publik Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia
Subarsono, 2013. Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
Wiwarno, Budi, 2007. Teori dan Proses Kebijkan Publik , Yogyakarta: Media Pressindo