ISSN 2656-9981 (online) https://ojs.umrah.ac.id/index.php/jme

## PELATIHAN PERPAJAKAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI KABUPATEN BINTAN
Taxation Training on “Badan Usaha Milik Desa” (BUMdes) in Bintan Regency
Fatahurrazak 1* , Muhammad Idris DM 2
1) Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang
2) Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang
*Korespondensi : fatahurrazak@umrah.ac.id

## ABSTRAK
BUMDes sebagai usaha desa yang didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan  pengelolaannya  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  dan  masyarakat.  Seperti  badan  usaha lainnya, BUMDes tidak terlepas dari permasalahan perpajakan karena aktifitas yang dilakukan BUMDes  sama  dengan  usaha  lainnya  di  luar  BUMDes.  Sebagai  Wajib  Pajak,  BUMDes berkewajiban  melaksanakan  pembukuan  terkait  kegiatan  usaha  yang  dilakukannya  karena Wajib  Pajak  badan  di  Indonesia  wajib  menyelenggarakan  pembukuan.  Terdapat  beberapa pertanyaan  yang  sering  disampaikan  oleh  pengurus  BUMDes  ke  KPP  atau  KP2KP  terkait dengan  penerapan  perpajakan  apa  saja  yang  harus  dilaksanakan  oleh  BUMDes.  Pelatihan perpajakan  ini  berusaha  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  pengurus  BUMDes  yang dilaksanakan secara daring bagi  BUMDes  yang  ada di  Kabupaten Bintan, mengingat wabah corona  saat  ini  belum  memungkinkan  untuk  dilakukan  secara  offline.  Pelatihan  ini dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2020 yang diikuti sebanyak 30 pengurus BUMDes yang ada  di  Kabupaten  Bintan  dan  sekitarnya.  Pada  pelatihan  ini  akan  diberikan  penjelasan  dan pemahaman terkait dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan dan PPN.
Kata kunci : BUMDes, Pelatihan, Perpajakan

## ABSTRACT
BUMDes as a village business established by the village government whose ownership and management of capital is carried out by the village government and the community. Like other business entities, BUMDes cannot be separated from taxation problems because the activities carried out  by  BUMDes  are the same  as other businesses outside BUMDes. As a Taxpayer, BUMDes is obligated to keep books of account related to the business activities it carries out because  corporate  taxpayers  in  Indonesia  are  required  to  keep  books  of  account.  There  are several questions that are often asked by BUMDes management to KPP or KP2KP related to the implementation of any taxation that must be carried out by BUMDes. This tax training seeks to answer questions from BUMDes administrators who are conducted online for BUMDes in Bintan Regency, considering that the current corona outbreak is not yet possible to do offline. This training was held on August 25, 2020, which was attended by 30 BUMDes administrators in  Bintan  Regency  and  its  surroundings.  This  training  will  provide  an  explanation  and understanding of the General Provisions and Procedures for Taxation, Income Tax and VAT.
Keyword : BUMDes, Training, Taxation

## PENDAHULUAN
Analisis Situasi Pajak merupakan sumber anggaran pendapatan  negara  yang  paling  pokok. Perpajakan menyangkut dua masalah pokok, yaitu  bagaimanakah  sistem  administrasi membiayai  pengadaan  dan  penyediaan barang  dan  jasa  kolektif  yang  sukar  dapat disediakan  melalui  mekanisme  pasar  serta bagaimanakah  membiayai  program-program yang dapat menghindarkan akibat sampingan dalam mekanisme pasar.
Pajak  merupakan  suatu  pungutan  yang dipaksakan  oleh  pemerintah  untuk  berbagai tujuan, misalnya untuk membiayai penyediaan  barang  dan  jasa  publik,  untuk mengatur perekonomian, dapat juga mengatur  konsumsi  masyarakat.  Karena sifatnya yang dipaksakan tersebut maka pajak akan  mempengaruhi  perilaku  ekonomi masyarakat atau seseorang. Pajak merupakan suatu  pungutan  yang  dipaksakan  oleh pemerintah  untuk  berbagai  tujuan,  misalnya untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik, untuk mengatur perekonomian, dapat juga mengatur konsumsi masyarakat. Karena sifatnya yang dipaksakan tersebut maka pajak akan  mempengaruhi  perilaku  ekonomi masyarakat atau seseorang.
Pajak  merupakan  sumber  penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan  pembangunan  yang  bersumber dari dalam negeri. Besar-kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara, baik untuk  pembiayaan  pembangunan  maupun anggaran  rutin.  Pajak  sebagai  instrumen fiskal  yang  merupakan  penerimaan  negara kemudian menjadi suatu investasi pemerintah dan digunakan untuk memenuhi kemakmuran rakyat.
Dalam  implementasinya,  pemungutan pajak dapat berjalan baik bila prinsip-prinsip kebijakan perpajakan dapat diterapkan. Smith dan  Jones  mengemukakan  tentang  prinsip kebijakan  perpajakan  yang  dikenal  dengan istilah  Smith's  Canons.  Prinsip-prinsip  itu meliputi asas kesamaan ( equality and equity ), asas  kepastian  hukum  ( certainty ),  asas  tepat
waktu  ( convenice ),  dan  asas  ekonomi  atau efisiensi ( economy or efficiency ). Jika prinsip itu  diterapkan  secara  menyeluruh,  sistem perpajakan berjalan ideal.
Dalam menjalankan kebijakan perpajakan, pemerintah  di  setiap  negara  memiliki  hak yuridis secara eksklusif untuk memungut dari wajib pajak. Yurisdiksi itu tentunya berlandaskan  undang-undang  yang  dibuat bersama dengan legislatif. Hal itu dilakukan dengan memberi batasan-batasan dari pengenaan dan besarnya pajak yang dibebankan  pada  subjek  dan  objek  pajak. Atas  dasar  uraian  itu,  jelas  dapat  dikatakan bahwa upaya perpajakan ( tax effort ) melalui yurisdiksi  yang  jelas  merupakan  langkah strategis dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.
Sejalan  dengan  adanya  yurisdiksi  dan kepastian  hukum,  kebijakan  perpajakan bertujuan  mendorong  kemajuan  ekonomi sebagai  upaya  peningkatan  hasrat  konsumsi masyarakat, meningkatkan investasi pemerintah,  serta  mentransmisikan  sumber- sumber ekonomi masyarakat menjadi penerimaan pemerintah.
Kesejahteraan  merupakan  perwujudan dari  cita-cita  pembangunan  ekonomi  suatu negara dan salah satu tujuan dari pemungutan pajak.  Bagi  bangsa  Indonesia,  kesejahteraan sudah  sangat  jelas  diatur  tersendiri  dalam UUD 1945 Pasal 33. Pembangunan merupakan  bentuk  kristalisasi  ide  dan kreativitas  negara  dalam  rangka  mencapai kesejahteraan hidup masyarakat.
Ide dan kreativitas tersebut meliputi segala konsep  dan  program  pembangunan  yang merupakan reprensentasi kehendak masyarakat dalam rangka mencapai kemakmuran. Pengurangan kemiskinan, pemerataan pembangunan, peningkatan gizi, kesempatan kerja yang luas, dan peningkatan kualitas  pendidikan  merupakan  beberapa bentuk kesejahteraan yang diinginkan masyarakat.
Ada beberapa alasan mengapa kebutuhan akan  perpajakan  itu  timbul.  Alasan  pertama adalah  bahwa  sistem  administrasi  perlu menyediakan  barang  dan  jasa  kolektif.
Alasan  kedua,  sistem  administrasi  perlu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kegagalan-kegagalan tertentu dari mekanisme  pasar  sehingga  langkah-langkah yang  diambil  itu  mencerminkan  mekanisme perencanaan. Alasan ketiga, berkaitan dengan pemerataan dalam pembagian pendapatan. Alasan keempat, adanya ketidaksempurnaan  pasar.  Ada  sumber  lain dari  pengeluaran  yang  dilaksanakan  oleh sistem  administrasi  yaitu  yang  berkaitan dengan  campur  tangan  sistem  administrasi yang  timbul  dari  kegagalan  mekanisme perencanaan pasar.
Memberikan pengertian pajak akan berkaitan  dengan  masalah  yang  dapat menjelaskan  fungsi  dari  pajak  dengan keyakinan bahwa pengartian tersebut mencakup  segi-segi  pokok  yang  terkandung di dalamnya. Sistem administrasi melakukan penarikan  pajak  bukan  semata-mata  untuk memperoleh  dana  akan  tetapi  juga  dapat mengawasi pengeluaran dari sistem kegiatan sosial  sehingga  permintaan  konsumsi  dan investasi  dari  sistem  administrasi  ditambah dengan  permintaan  konsumsi  dan  investasi dari sistem kegiatan sosial akan sama dengan pendapatan  pada  tingkat  kesempatan  kerja tertentu. ujuan dari perpajakan  adalah untuk menekan konsumsi dan investasi dari sistem kegiatan  sosial  sehingga  sistem  administrasi dapat  menyediakan  barang  dan  jasa  publik, sosial  atau  kolektif  dan  dapat  memberikan subsidi  kepada  golongan  miskin  tanpa menimbulkan  inflasi  dan  kesukaran  dalam neraca pembayaran.
Fungsi  pokok  dari  perpajakan  adalah untuk  menekan  berbagai  permintaan  akan kapasitas  produktif  dari  sistem  kegiatan sosial. Dengan demikian, perpajakan mempunyai  tujuan  lain,  di  samping  sebagai sumber pendapatan negara. Perpajakan yang eifisien dilaksanakan dengan suatu cara yang dapat membantu pembagian pendapatan yang lebih  merata,  dapat  membantu  untuk memberikan  dorongan  tingkat  pertumbuhan ekonomi  dan  memperkuat  kebijaksanaan pengeluaran  anggaran  yang  dilaksanakan oleh sistem administrasi.

## Tujuan Kegiatan
Setelah  mengikuti  Pelatihan  Perpajakan ini, peserta diharapkan memiliki pengetahuan untuk:
a. Peserta  dibekali  konsep  yang  sederhana bagaimana merumuskan Perpajakan yang baik.
b. Peserta  mampu  mengidentifikasi  faktor- faktor  yang  mendukung  dan  tidak mendukung kelayakan bisnis dari berbagai aspek yang akan dievaluasi.
c. Peserta mampu membuat proyeksi keuangan  yang  sederhana  dan  terukur berdasarkan  asumsi-asumsi  dasar  yang dibangun dari berbagai aspek.

## Manfaat Kegiatan
Pelatihan Perpajakan ini akan mengajarkan kepada meraka bahwa kewajiban  perpajakan  ini  adalah  berlaku untuk  semua  wajib  pajak,  baik  wajib  pajak dalam negeri maupun wajib pajak luar negeri.

## Target
Kehadiran  BUMDes  sangat  penting peranannya sebagai wadah untuk membangun  sebuah  desa,  dengan  adanya BUMDes maka pengelolaan bisnis di sebuah desa  akan  berjalan  maksimal  karena  ada pendampingan dan pengawasan dari BUMDes. Namun hal itu tidak akan terwujud apabila  BUMDes  sendiri  tidak  memiliki kemampuan  dan  sarana  yang  memadai. Sudah banyak kasus BUMDes yang akhirnya hanya  sekedar  nama  tanpa  ada  aktifitas dikarenakan  kemampuan  manajerial  yang buruk.
Selain  itu  pula  kini  pemerintah  tengah menggulirkan  program  Dana  Desa  dimana tiap  desa  diberikan  sejumlah  dana  yang bertujuan  untuk  pengembanga  potensi  dan roda  perekenomian  di  desa.  Dengan  adanya BUMDes  maka  diharapkan  investasi  yang ditanamkan di desa tersebut sesuai target dan dapat  mengangkat  kesejahteraan  warga  di desa  tersebut.  Namun  pada  pelaksanaannya masih banyak BUMDes yang gagal melaksanakan tujuan program tersebut, selain
karena  kemampuan  yang  tidak  memadai namun  juga  terjadi  penyimpangan  yang dikarenakan penyalahgunaan dana tersebut.
Oleh  karena  itu  diperlukan  ada  pelatihan BUMDes agar jajaran yang mengisi BUMDes tersebut memikiki kemampuan dan pengetahuan  yang  memadai  sehingga  dapat menjalankan  BUMDes  dengan  baik.  Selain kemampuan  teknikal  seperti  akuntansi  dan manajerial, pelatihan karakter juga diperlukan  agar  melahirkan  pengelola  staf BUMDes yang jujur.
Selain  itu  tumbuh  dan  berkembangnya Bumdes  di  Kabupaten  Bintan  ini  katena menjadi salah satu tujuan wisata baik kuliner, maupun wisata belanja. Akibatnya perkembangan disektor ini pun menjadi surga bagi  Bumdes  untuk  terus  mengembangkan produknya  mulai  dari  industri  makanan  dan minuman, home industry dan berbagai varian produk  lainnya  khas  Kabupaten  Bintan. Apabila  geliat  di  sektor  Bumdes  ini  terus meningkat,  maka  akan  berbanding  dengan peningkatan  PAD  baik  dari  sektor  jasa maupun dari sektor lainnya.
Dalam  pengembangan  Bumdes  persoalan yang  paling  sering  muncul  adalah  masalah permodalan  dan  pemasaran.  Permodalan dasar utamanya yaitu karena sistem akuntansi yang belum diterapkan, dikarenakan Bumdes banyak mengalami kendala dalam pembuatannya,  yaitu  minimnya  ilmu  yang dimiliki tentang sistem akuntansi dan hal itu merupakan  kendala  sebagian  besar  yang dihadapi oleh beberapa Bumdes, dengan kata lain,  tidak  mengerti  harus  bagaimana,  apa yang  harus  dipersiapkan,  dan  bagaimana menerapkannya,  sehingga  yang  menjadi target dalam kegiatan ini adalah para pelaku usaha yang tergabung dalam kelompok usaha ekonomi  masyarakat  yang  menggunakan modal  kerjanya  dari  penyetoran  dana  desa yang  saat  ini  dikelola  oleh  setiap  desa  yang ada di setiap kecamatan.
METODE
Metodologi pelaksanaan dalam pengabdian  pada  masyarakat  ini  dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu tahap awal, tahap pelaksanaan dan tahap akhir. Pada tahap awal dilaksanakan kunjungan ke Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Bintan  yang  menangani  Bumdes  serta meminta data yang diperlukan terkait dengan operasionalisasi Bumdes, selanjutnya
melakukan  koordinasi  dengan  Tenaga  Ahli Kabupaten
Bintan khususnya yang membidangi  pengembangan  ekonomi  desa. Pada  rencana  awal  pelaksanaan  dilakukan dalam  bentuk  tatap  muka  mengingat  pada pelatihan perpajakan ini akan efektif apabila dilakukan dalam bentuk tatap muka, dimana pelatihan ini akan dilaksanakan di aula kantor Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa Kabupaten  Bintan  pada  pertengahan  juni 2020. Namun dengan melihat perkembangan Covid  19  yang  masih  belum  mereda  maka diputuskan  untuk  menunda  sampai  akhir agustus  2020,  dan  ternyata  Covid  19  juga masih  belum  mereda,  sehingga  pelatihan secara  tatap  muka  tidak  dapat  dilaksanakan, dan  dari  audiensi  dengan  pihak  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  maka diputuskanlah untuk melaksanakan pelatihan perpajakan ini secara daring dimana pelatihan perpajakan  tersebut  dilaksanakan  pada minggu keempat di bulan Agustus 2020 yang akan  diikuti  sebanyak  30  orang  pengurus Bumdes se Kabupaten Bintan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengabdian pada masyarakat pada Badan Usaha
Milik Desa (BUMdes)
pelaksanaannya  semula  akan  dilakukan secara offline yaitu  mengumpulkan  para pengurus  Bumdes  yang  ada  di  Kabupaten Bintan, namun mengingat situasi dan kondisi saat ini yang masih belum kondusif di mana sampai  dengan  akhir  bulan  juli  Kabupaten Bintan  turun  status  dari  zona  hijau  menjadi zona merah setelah ada tambahan pasien yang positif  Covid  19  dalam  sepekan  terkhir, berdasarkan  laporan  jubir  gugus  tugas percepatan penanganan Covid 19 Kabupaten
Bintan  dr.  Gama.  Antara.  Dengan  demikian pelaksanaan  kegiatan  “Pelatihan  Perpajakan bagi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)” dilaksanakan  secara  daring  (webinar)  pada hari  selasa,  tanggal  25  Agustus  2020  yang diikuti  oleh  30  Pengurus  Bumdes,  dan dihadiri  juga  oleh  Kabid  pada  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi  Kepulauan  Riau,  Tenaga  Ahli Pemberdayaan  Ekonomi  Desa  Provinsi Kepulauan Riau, dan acara dibuka oleh Ketua LP3M Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Dari  pelaksanaan  pelatihan  tersebut, beberapa  pertanyaan  yang  paling  banyak ditanyakan adalah :
a. Bagaimana pengenaan pajak atas transaksi  sewa,  yaitu  antara  sewa  tanah dan bangunan serta sewa selain tanah dan bangunan?  Sewa  bangunan  dikenakan dua jenis  pajak  yaitu PPh pasal  4  ayat  2 dan  PPN.  Dalam  penerapannya  berlaku ketentuan sebagai berikut :
1. Atas pembayaran biaya sewa bangunan  oleh  suatu  perusahaan, pemilik  tanah  dan  bangunan  wajib penerbitkan faktur pajak atas pungutan PPN sebesar 10% x seluruh biaya  sewa  atas  transaksi  sewa bangunan tersebut.
2. Apabila  pemilik  tanah  merupakan PKP, maka biaya sewa yang dibayarkan  utuk  satu  periode/  tahun tidak  termasuk  pajak  PPN.  Namun apabila  pemilik  tanah  bukan  PKP, maka  biaya  sewa  adalah  uang  sewa ditambah PPN yang telah dibayarkan.
Dengan  kata  lain  biaya  sewa  yang dibayarkan  pihak  penyewa  sudah mengandung unsur PPN di dalamnya.
3. Selain  PPN  penyewaan  bangunan juga  dikenakan  PPh  pasal  4  ayat  2 sebesar 10% dari seluruh biaya sewa. Pihak  penyewa  wajib  memberi  bukti pemotongan  Pph  pasal  4  ayat  2  ke pemilik tanah dan bangunan tersebut.
4. Pajak atas sewa bangunan merupakan jenis pajak yang bersifat final, hal ini sebagaimana tertullis dalam UU no. 7
Tahun 1983
tentang Pajak
Penghasilan. Ketentuan untuk potongan pajak atas sewa bangunan diantaranya :
1. Apabila penyewa adalah badan pemerintah,  subjek  pajak  badan  dalam negeri,  penyelenggara  kegiatan,  bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan  perusahaan  luar  negeri  dan orang pribadi yang ditetapkan DJP maka PPh  terutang  wajib  dipotong  oleh penyewa dan penyewa wajib memberikan bukti  potong  kepada  yang  menyewakan/ yang menerima penghasilan.
2. Apabila  penyewa  adalah  orang  pribadi  / bukan  subjek  pajak  penghasilan  maka PPh  terutang  wajib  dibayar  sendiri  oleh pihak yang menyewakan.
b. Bagaimana pengenaan pajak atas setoran modal,  baik  berupa  aset  maupun  berupa uang tunai dari kepala desa?
Setoran modal atas saham yang selama ini lazim  disebutkan  dalam  akta  pendirian perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT)  atau  Perseroan  Komanditer  (CV)  yang terdiri dari saham adalah setoran modal tunai. Atas  kejadian  tersebut  belum  terdapat penghasilan yang dikenakan pajak baik bagi pihak  yang  menerima  maupun  penyetor modal.  Namun,  apabila  setoran  modal dilakukan dalam bentuk tanah dan bangunan maka  pihak  penyetor  modal  tersebut  wajib melunasi pajak penghasilan bersifat final atas pengalihan  hak  atas  tanah.  Berdasarkan penelusuran pada UU Perseroan Terbatas dan ketentuan  perpajakan  dapat  disimpulkan bahwa  pajak  penghasilan  final  yang  dibayar pemilik  modal  bukan  merupakan  pajak  atas setoran  modal  tetapi  merupakan  pajak  atas penghasilan  yang diperoleh dari selisih  nilai perolehan  dengan  harga  pasar  tanah  dan bangunan  yang  mekanisme  pengenaan pajaknya  bersifat  final  dan  dikenakan  pada saat  pengalihan  tanah  dan  bangunan  kepada pihak lain.
c. Apakah  semua  transaksi  yang  terjadi harus  dikenakan  PPN?  Dan  bagaimana
mekanisme pemungutan
dan pelaporannya?
PPN  adalah  pajak  yang  dikenakan  atas konsumsi  dalam  negeri  oleh  Wajib  Pajak Orang  Pribadi,  Badan,  dan  Pemerintah. Dalam penerapannya, Badan atau perorangan yang  membayar  pajak  ini  tidak  diwajibkan untuk  menyetorkan  langsung  ke  kas  negara, melainkan lewat pihak yang memotong PPN.
Pajak Pertambahan Nilai bersifat objektif, tidak  kumulatif,  dan  merupakan  pajak  tidak langsung.  Subjek  pajaknya  terdiri  dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan non PKP, harus  dipahami  subjek  pajak  ini  berbeda dengan  Wajib  Pajak.  Subjek  pajak  belum memiliki  kewajiban  untuk  membayar  pajak sedangkan  Wajib  Pajak  sudah  memiliki kewajiban untuk membayar pajak.
Barang  atau  Jasa  yang  Dikenakan  Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
1. Penyerahan  Barang  Kena  Pajak  (BPK) dan  Jasa  Kena  Pajak  (JKP)  di  dalam daerah  Pabean  yang  dilakukan  oleh pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Pemanfaatan  barang  kena  pajak  tidak berwujud  dari  luar  daerah  pabean  di dalam daerah pabean.
4. Pemanfaatan  jasa  kena  pajak  dari  luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak  berwujud  dan  ekspor  Jasa  Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
6. Kegiatan  Membangun  Sendiri  bangunan dengan  luas  lebih  dari  200m2  yang dilakukan di luar lingkungan perusahaan dan/atau  pekerjaan  oleh  Orang  Pribadi atau  Badan  yang  hasilnya  digunakan sendiri atau pihak lain.
7. Penyerahan  aktiva  yang  menurut  tujuan semula  tidak  untuk  diperjualbelikan, sepanjang  pajak  masukan  yang  dibayar pada saat perolehan aktiva tersebut boleh dikreditkan.
Barang  atau  Jasa  yang  Tidak  Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1. Barang hasil pertambangan atau pengeboran (minyak mentah, asbes, batu bara, gas bumi, dan lain-lain).
2. Barang Kebutuhan Pokok (beras, jagung, susu,  daging,  kedelai,  sayuran,  dan lainnya).
3. Makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan atau restoran.
4. Uang dan emas batangan.
5. Jasa  pelayanan  medis,  pelayanan  sosial, jasa  keuangan,  asuransi,  pendidikan  dan sebagainya.
d. Bagi Bumdes  yang saat ini masih belum menjalankan  kegiatannya,  bagaimana dengan kewajiban perpajakannya?
Kewajiban  yang  harus  dilaksanakan setelah  memperoleh  NPWP  oleh  Wajib Pajak:
1. Kewajiban  sehubungan  dengan  Pajak Penghasilan (PPh)
a. SPT  Masa,  yaitu  pelaporan  pelaksanaan withholding tax, yaitu: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal  15,  dan  PPh  Pasal  4  ayat  (2).  Ada dua pendapat tentang pelaporlan withholding  tax  ini,  pertama  :  ada  atau tidak  ada  objek,  wajib  membuat  SPT. Pendapat kedua, dilaporkan jika ada objek saja.  Silakan  pilih  mana  yang  lebih nyaman.
b. SPT Tahunan, yaitu pelaporan pelaksaan kewajiban  perpajakan  selama  satu  tahun penuh,  yaitu  PPh  badan  atau  PPh  Orang Pribadi, dan PPh Pasal 21.
Khusus  untuk  perusahaan  yang  belum berjalan,  SPT  Tahunan  baik  PPh  Badan maupun  PPh  Pasal  21  diisi  “NIHIL”, ditandatangani,  dan  dibuatkan  “Surat Penyataan”  bahwa  perusahaan  belum berjalan  atau  belum  beroperasi.  Saya pikir,  perusahaan  yang  belum  beroperasi tidak memiliki kewajiban menyampaikan SPT Masa.
2. Kewajiban  sehubungan  dengan  Pajak Pertambahan  Nilai/Pajak  Penjualan  atas Barang  Mewah  (PPN  &  PPnBM),  yaitu SPT  Masa  PPN.  Surat  Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan
untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,  dan/atau  harta  dan  kewajiban
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  perpajakan.  Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) adalah Surat  Pemberitahuan  untuk  suatu  Masa Pajak.  Masa  Pajak  adalah  jangka  waktu yang  menjadi  dasar  bagi  Wajib  Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan  pajak  yang  terutang  dalam suatu  jangka  waktu  tertentu.  Umumnya satu  masa  sama  dengan  satu  bulan kalender.
e. Bagaimana  penerapan  tarif  PPh  Badan, apakah  tarif  tersebut  penerapannya  bagi Bumdes sama dengan wajib pajak badan lainnya seperti PT? atau apakah ada tarif khusus untuk Bumdes?
Pada dasarnya BUMDes merupakan suatu Badan  Usaha,  sama  halnya  dengan  Badan Usaha  lain  seperti  PT  atau  CV.  Hanya  saja, BUMDes  dimiliki  oleh  sebuah  desa. BUMDes  sendiri  tidak  ada  aturan  yang menjelaskan  BUMDes  harus  membuat NPWP  dan  seandainya  membuat  NPWP. Akte pendirian BUMDes seperti apa? Ketika BUMDes berkeinginan membuat NPWP akte pendirian  BUMDes  menggunakan  peraturan desa yang telah diterbitkan atau disahkan.
Selama  itu,  kita  ketahui  bahwa  program pemerintah  tidak  dikenakan  pajak.  Namun, jika kita pahami penjelasan objek pajak yang dapat  diartikan  suatu  transaksi  (biasanya sumber pendapatan) yang menurut peraturan perpajakan tergolong sebagai  transaksi  yang harus  dikenai  pajak.  Pendapatan  dari  suatu yayasan  yang  berasal  dari  sumbangan  dan hibah  bukan  merupakan  objek  pajak. BUMDes  memiliki  kegiatan  operasional yang  mana  dari  kegiatan  tersebut  mampu menghasilkan keuntungan. Sehingga, BUMDes  telah  memenuhi  syarat  sebagai objek pajak.
Subjek pajak badan menjelaskan  pasal  2 ayat  (1)  UU  PPh  adalah  sekumpulan  orang dan/atau  modal  yang  merupakan  kesatuan baik  yang  melakukan  usaha  maupun  yang tidak  melakukan  usaha  yang  meliputi perseroan  terbatas,  perseroan  komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama
dan  dalam  bentuk  apa  pun,  firma,  kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,  yayasan,  organisasi  massa, organisasi  sosial  politik,  atau  organisasi lainnya,  lembaga,  dan  bentuk  badan  lainnya termasuk  kontrak  investasi  kolektif  dan bentuk usaha tetap.
Dalam  hal  pengenaan  pajak  untuk BUMDes,  jenis  pajak  Badan  Usaha  yang harus  dibayarkan  adalah  PPh  21,  PPh,  23, PPh Pasal 4 Ayat (2), serta PPN apabila sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

## Rencana Tahap Berikutnya
Dari  hasil  pelatihan  tersebut  diperoleh gambaran  bahwa  sebagian  besar  pengurus Bumdes  masih  sangat  sedikit  pemahaman dalam bidang perpajakan sementara kegiatan-kegiatan  bumdes  cukup  banyak. Dari  gambaran  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  pemahaman  para  pengurus  bumdes dalam bidang perpajakan kemungkinan besar di  kabupaten  lainnya  di  Provinsi  Kepulauan Riau adalah sama dengan gambaran yang ada di kabupaten bintan. Oleh karenanya rencana pengabdian  kepada  masyarakat  pada  tahap berikutnya adalah :
a. Memberikan  pelatihan  perpajakan  bagi pengurus  bumdes  di  seluruh  kabupaten yang ada di provinsi kepulauan riau.
b. Dari  jumlah  desa  yang  ada  di  kepri sebanyakj  275  desa  ternyata  belum semuanya  memiliki  Bumdes,  sehingga perlu  didorong  pada  setiap  desa  agar segera  mendirikan  Bumdes,  hal  ini  dapat dilakukan  dengan  bekerja  sama  dengan pihak-pihak terkait terutama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten

## KESIMPULAN
1. Kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan berupa pelatihan perpajakan yang  akan  dilaksanakan  sebagai  bentuk tambahan pengetahuan di bidang perpajakan  pada  setiap  Badan  Usaha Milik  Desa  (Bumdes)  di  Kabupaten
Bintan,  yaitu  sebanyak  32  Bumdes  yang sudah  dibentuk  di  setiap  desa  dan  24
Bumdes yang pada tahun buku 2019 telah menyumbangkan  Pendapatan  Asli  Desa (PADes).
2. Dengan  mengikuti  Pelatihan  Perpajakan ini  para  peserta  akan  dibekali  dengan konsep dasar bagaimana memahami siapa wajib  pajak,  apa  yang  menjadi  objek pajak, dan bagaimana melakukan penghitungan  transaksi-transaksi  yang ada unsur pajaknya.
3. Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) merupakan jenis pajak Badan Usaha yang seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya dimiliki  oleh  desa  melalui  penyertaan secara  langsung  yang  berasal  dari kekayaan  desa  yang  dipisahkan  guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
4. Pada dasarnya BUMDes merupakan suatu Badan Usaha, sama halnya dengan Badan Usaha  lain  seperti  PT  atau  CV.  Hanya saja, BUMDes dimiliki oleh sebuah desa. Oleh  karena  itu,  BUMDes  memiliki kedudukan  yang  sama  sebagai  Wajib Pajak berbentuk Badan Usaha.
5. Kegiatan  ini  dilaksanakan  secara  online melalui  aplikasi  zoom  pada  tanggal  25 Agustus 2020 yang diikuti oleh 30 peserta dari  Pengurus  Bumdes  se  Kabupaten Bintan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ghozali I. 2016. Aplikasi Analisiss
Multivariate  dengan  Program  SPSS.  Vol.
Cetakan ke VIII: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Mardiasmo.  2011.  Perpajakan.  Edisi  Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesia-Konsep dan Aspek Formal. Graha Ilmu. Jakarta
Resmi S. 2008. Perpajakan Teori dan Kasus.
Jakarta : Salemba Empat. Rivai V. 2013. Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan Dari Teori  Ke  Praktik.  Edisi  1.Cetakan1. Jakarta: Rajawali Pers.
Samudra  A.  2015.  Perpajakan  Indonesia. Keuangan,  Pajak  dan  Retribusi  Daerah. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Cetakan ke 8. Penerbit Alfabeta Bandung
Sukrisno A, & Trisnawati E. 2014. Akuntansi Perpajakan.Edisi  3.  Jakarta:  Salemba Empat.
Supramono,  D.  2010.  Perpajakan  Indonesia. Yogyakarta: CV. ANDI
Undang-undang  Republik  Indonesia  No  28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Undang-undang  Republik  Indonesia  No  36 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Waluyo.  2011.Perpajakan  Indonesia  (Buku Satu Edisi 10). Jakarta: Salemba Empat.
www.iaiglobal.or.id (accessed Juli 2020) www.pajak.go.id  (accessed Juli 2020)