Volume7  Issue 2 , 2024 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES DAN ASEAN FRAMEWORK  AGREEMENT  ON  SERVICES :  PERIHAL
PERLINDUNGAN  HAK  ATAS  KESEHATAN  BAGI  PEKERJA  DI INDUSTRI PERIKANAN
1 Laiza Aprilia Almira, Sahid Hadi 2
1,2 Fakultas Hukum,  Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1 laizaaprilia@gmail.com ; 2 sahidhadi@uii.ac.id Abstract : This research focuses on the fact that trade in services in the fishing industry still contains human rights issues. This can be seen from the case of the death of an Indonesian crew member on a Chinese- flagged fishing vessel in 2020 and the critical note given by Destructive Fishing Watch regarding the bad situation faced by crew members in the fishing industry. Departing from these problems, the focus of the research is narrowed down to find the political legal reasons behind the absence of adequate human rights protection guarantees in the GATS and AFAS, which is one of the legal sources of law governing international trade in services. By using normative research methods and using statutory and conceptual approaches, this study finds that from a legal political perspective, the absence of human rights protection guarantees in the GATS and AFAS, especially the right to health for workers, is because at the time of the formation of the GATS,  human rights  discourse had not yet developed to reach  the spectrum  of business  and trade. As a result, the establishment of the GATS and AFAS has not provided space for human rights discourse, so the human rights lexicon is still foreign in the GATS and AFAS today.
Keywords : GATS and AFAS, Right to Health, Right to Labour
Abstrak:  Penelitian  ini  memfokusnya  studinya  pada  kenyataan,  bahwa  perdagangan  jasa  di  industri perikanan masih memuat masalah-masalah hak asasi manusia. Situasinya dapat dilihat dari kematian Anak Buah  Kapal  Indonesia  di  kapal  ikan  berbendera  China  pada  2020  dan  catatan  kritis  yang  diberikan Destructive Fishing Watch tentang situasi buruk yang dihadapi Anak Buah Kapal pada industri perikanan. Berangkat dari masalah ini, fokus penelitian dikerucutkan untuk menemukan alasan berbasis politik hukum di balik belum dimuatnya jaminan perlindungan hak asasi manusia yang memadai di dalam GATS dan AFAS, yang mana GATS dan AFAS sendiri berkedudukan sebagai salah satu sumber hukum valid yang mengatur lalu lintas perdagangan jasa secara internasional. Dengan metode penelitian normatif dan menggunakan pendekatan  perundang-undangan  dan  konseptual,  penelitian  ini  menemukan  bahwa  dari  segi  politik hukum, belum dimuatnya jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam GATS dan AFAS, khususnya hak atas kesehatan bagi pekerja, disebabkan karena pada saat pembentukan GATS dan AFAS, diskursus hak asasi  manusia  belum  berkembang  hingga  mengjangkau  spektrum  bisnis  dan  perdagangan.  Hal  ini menyebabkan, pembentukan GATS dan AFAS belum memberikan ruang pada diskursus hak asasi manusia sehingga leksikon hak asasi manusia masih asing dalam GATS dan AFAS hari ini.
Kata Kunci: GATS dan AFAS, Hak atas Kesehatan, Hak atas Pekerja

## 1. Pendahuluan
Pemberitaan  mengenai  kematian  Anak  Buah  Kapal  (ABK)  Indonesia  di  kapal  ikan bendera  China,  cukup  menggemparkan  sektor  industri  perikanan  pada  pertengahan tahun 2020 (Sari 2020). Berdasarkan catatan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, ini  bukan  kejadian  pertama.  Sejak  November  2019  hingga  Juli  2020,  13  orang  ABK
Indonesia telah menjadi korban di kapal ikan berbendera China (Affan & Wijaya 2020). Ini merupakan  potret  mikro  yang  membuat  aspek  perlindungan  hak  asasi  manusia  bagi tenaga kerja Indonesia di industri perikanan menjadi perlu dicermati.
Kasus  kematian  ABK  di  kapal  ikan  tersebut  menjadi  pintu masuk  bagi  kecurigaan lebih  lanjut  mengenai  jaminan  hak  atas  kesehatan  bagi  pekerja  di  industri  perikanan. Tentu  saja,  kecurigaan  ini  beralasan  karena  tiga  pertimbangan. Pertama ,  beberapa media,  di  antaranya  BBC  News  Indonesia,  The  Jakarta  Post,  dan  Tirto.id,  memperoleh keterangan  dari  ABK  Indonesia  yang  bekerja  di  kapal  ikan  China  bahwa  mereka  (a) memiliki jam kerja di luar batas yang membuat mereka, pada titik terekstrem, hanya tidur selama tiga jam dalam sehari dan (b) tidak mendapatkan makanan dan minuman secara layak, mengingat ada kesaksian bahwa ABK Indonesia sering meminum air sulingan dari air laut (Affan & Wijaya 2020; Hidayat 2020). Kondisi tidak layak ini sering membuat ABK mengalami gangguan tenggorokan dan pernafasan (Fachriansyah & Septiari 2020).
Kedua , pemberitaan terkait kondisi kerja yang tidak layak itu seperti mengonfirmasi laporan  dari  International  Organization  for  Migration  (IOM)  pada  2016  tentang perdagangan  orang,  pekerja  paksa,  dan  kejahatan  dalam  industri  perikanan.  Secara makro, IOM dalam laporannya mengungkap bahwa poor food and water, poor medical treatment, dan poor  sanitation  and  living  condition merupakan  tiga  masalah  besar kualitas kesehatan pekerja di kapal ikan (International Organization for Migration 2016). IOM  juga  menyimpulkan,  kondisi  kerja  dan  hidup  yang  tidak  sehat  menyebabkan sejumlah  besar  pekerja  mengalami  infeksi  saluran  pernafasan;  ini  merupakan  masalah kesehatan  yang  paling  banyak  dialami  pekerja,  disusul  dengan  gangguan  pencernaan, hipertensi,  asam  lambung,  malaria,  dan  seterusnya  (International  Organization  for Migration 2016). Pemberitaan terkait kondisi kerja yang tidak layak, selain mengonfirmasi laporan  IOM,  juga  linier  dengan  hasil  investigasi  the  Associated  Press  (AP)  pada  2015. Menurut  AP,  operasionalisasi  industri  perikanan  memiliki  masalah  serius  dalam  hal penyediaan  perawatan  kesehatan,  pangan  berkualitas,  dan  air  bersih  untuk  ABKnya (McDowell 2015; McDowell, Mason, & Mendoza 2015).
Ketiga, situasi buruk yang dialami pekerja, dalam hal ini spesifik ke ABK, tentunya mengusik nalar kemanusiaan di tengah semakin menguatnya jaminan hukum terhadap hak  atas  kesehatan  dalam  konteks  kekinian.  Pada  level  internasional,  jaminan  hukum terhandap  hak  atas  kesehatan  teridentifikasi,  di  antaranya,  dalam  Pasal  25 Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Pasal 5 International Convention on the Elimination of  All  Forms  of  Racial  Discrimination ,  Pasal  12  ayat  (1) International  Covenant  on Economic,  Social,  and  Cultural  Rights (ICESCR),  Pasal  12  ayat  (1) Convention  on  the Elimination  against  of  All  Forms  of  Discrimination  against  Women (CEDAW),  Pasal  24 Convention on the Rights of the Child (CRC), Pasal 25 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Di Indonesia sendiri, basis fondasionalnya ada pada Pasal 28H ayat  (1)  UUD  NRI  1945;  “setiap  orang…berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan.” Secara  spesifik,  Konsiderans  UU  Kesehatan  sendiri  turut  mempertimbangkan  bahwa
“kesehatan  merupakan  hak  asasi  manusia”  dan  Pasal  4  UU  Kesehatan  menegaskan kembali bahwa “setiap orang berhak atas kesehatan.”
Berdasarkan  tiga  pemaparan  penting  di  atas,  penelitian  mengenai  jaminan perlindungan  hak  atas  kesehatan  pada  sektor  industri  perikanan  berdasarkan General Agreement  on  Trade  in  Services (GATS)  dan ASEAN  Framework  Agreement  on  Services (AFAS)  menjadi  perlu  untuk  dilakukan.  Pasalnya,  tragedi  kemanusiaan  yang  terjadi  di industri perikanan sesungguhnya tunduk pada panduan yang disediakan GATS dan AFAS karena ini merupakan salah satu bentuk praktik perdagangan internasional di bidang jasa.
Penelitian  ini  difokuskan  pada  bagaimana  analisis  pendekatan  berbasis  hak  atas kesehatan bagi pekerja terhadap tidak adanya ketentuan dalam General Agreement on Trade in Services (GATS) dan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) mengenai perlindungan  hak  atas  kesehatan  bagi  pekerja?  Lalu,  apa  faktor  yang  menyebabkan General  Agreement  on  Trade  in  Services (GATS)  dan ASEAN  Framework  Agreement  on Services (AFAS)  tidak memuat ketentuan tentang perlindungan hak atas kesehatan bagi pekerja?
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menyajikan analisis pendekatan berbasis hak  atas  kesehatan  bagi  pekerja  terhadap  tidak  adany  ketentuan  dalam General Agreement  on  Trade  in  Services (GATS)  dan ASEAN  Framework  Agreement  on  Services (AFAS) mengenai perlindungan hak atas kesehatan bagi pekerja. Serta, mengungkap apa saja faktor yang menyebabkan General Agreement on Trade in Services (GATS) dan ASEAN Framework  Agreement  on  Services (AFAS)  tidak  memuat  ketentuan  mengenai perlindungan hak atas kesehatan bagi pekerja.

## 2. Metode
Studi ini tergolong penelitian normatif. Jenis datanya kualitatif dan bersumber dari data  sekunder.  Data  sekudner  dimaksud  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merujuk, paling tidak, ke Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR),  dan General  Agreement  on  Trade  in  Services (GATS).  Bahan  hukum  primer tersebut  didukung  oleh  bahan  hukum  sekunder,  berupa  buku-buku,  jurnal  ilmiah, pemberitaan, dan laporan-laporan resmi.
Tiga  pendekatan  digunakan  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian.  Pendekatan pertama merujuk ke pendekatan konseptual, yang dipilih karena kemampuan doktrin hak asasi  manusia  terkait  hak  atas  kesehatan  dalam  menjawab  pertanyaan  penelitian. Pendekatan  kedua  merujuk  ke  pendekatan  perundang-undangan,  yang  dipilih  karena kemampuannya  menghadirkan  suatu  penafsiran  yang  otoritatif  sehingga  legitimasi analisis  atas  pertanyaan  penelitian  didukung  oleh  sumber-sumber  yang  otoritatif. Pendekatan ketiga merujuk ke pendekatan politik hukum, yang dipilih, secara sederhana tentunya,  guna  menjawab  pertanyaan  dari  adanya  kesenjangan  perlindungan  hak  atas kesehatan bagi pekerja dalam GATS dan AFAS.
3. Pembahasan

## a. Hak atas Kesehatan bagi Pekerja: Suatu Variabel Independen
Hak atas kesehatan semakin matang dalam tumbuh kembangnya leksikon hak asasi manusia (Majahan  2012). Berkaca ke praktik kira-kira 25 tahun lalu, misalnya, struktur pemaknaan dari hak atas kesehatan sekarang telah jauh lebih mendalam, meluas, dan kompleks  (MacNaughton  2020);  dari  fokus  sempitnya  yang  terbatas  pada  isu  non- diskriminasi  dan  privasi  ke  perluasan  ruang  lingkup  sehingga  meliputi  perawatan kesehatan  universal  (MacNaughton  2020),  prasyarat  dasar  kesehatan,  hingga  faktor- faktor sosial sebagai penentu kesehatan (Kenyon, Forman, & Brolan 2018; Mulumba et.al. 2018);  dan  dari  sebuah  hak  yang  secara  ekslusif  menjadi  kepentingan  advokasi  orang- orang hukum semata ke sebuah hak yang kini perlu dipahami tidak hanya lintas tetapi juga multidisiplin ilmu (MacNaughton 2018; MacNaughton & Frey 2018; MacNaughton et.al. 2018). Menurut John Tobin, hak atas kesehatan “ has come into its own in terms of recognition by state, active promotion by key international organizations, grassroots level campaigns, and general scholarly engagement” (Tobin 2012). Itulah sebabnya, kita tidak heran lagi ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadikannya sebagai salah satu tujuan dalam  Agenda  Pembangunan  Berkelanjutan  2030  (United  Nations  General  Assembly 2015).
Struktur pemaknaan dari hak atas kesehatan sesungguhnya tidak merujuk ke hak untuk menjadi sehat (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 2008),  tidak  juga  ke  sebuah  hak  yang  menawarkan  terbebasnya  setiap  individu  dari keberadaan suatu penyakit (Standar Norma dan Pengaturan Nomor 4 tentang Hak atas Kesehatan). Ini karena konstruksi hukum hak asasi manusia mengakui relativitas standar kesehatan  bagi  setiap  individu  (Tobin  2012).  Nyatanya,  standar  kesehatan  memang bergantung  pada  prakondisi  biologis,  genetik,  sosial,  lingkungan,  dan  ekonomi  setiap individu serta sumber daya dari setiap negara (General Comment No.14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health 2000; Nnamuchi 2014). Itulah sebabnya, hak atas kesehatan  lebih  dimaknai  sebagai  hak  atas  standar  tertinggi  yang  dapat  dicapai  dari kesehatan  (Standar  Norma  dan  Pengaturan  Nomor  4  tentang  Hak  atas  Kesehatan; General Comment No.14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health 2000; Commission  on  Human  Rights  2002;  Toebes  et.al.  2014;  Riyadi  &  Hadi  2020). Konsekuensinya, hak atas kesehatan perlu dipahami sebagai “ the right to the enjoyment of a variety of facilities, goods, services, and conditions necessary for the realization on the  highest  attainable  standard  of  health” (General  Comment  No.14:  The  Right  to  the Highest Attainable Standard of Health 2000).
Struktur pemaknaan di atas menunjukkan bahwa posisi hak atas kesehatan terkini telah  melampaui  aspek  biomedis.  Hak  atas  kesehatan  merupakan  sebuah  hak  inklusif (Office  of  the  United  Nations  High  Commissioner  for  Human  Rights  2008),  yang  tidak hanya  meliputi  pelayanan  dan  perawatan  kesehatan  tetapi  juga menjangkau  penentu-
penentu  dasar  dari  kesehatan.  Dalam  hal  ini,  khazanah  hukum  hak  asasi  manusia memperkenalkan  adanya  aspek-aspek  normatif  untuk  hak  atas  kesehatan.  Aspek normatif ini tersusun dari unsur-unsur yang saling terkait dan esensial (General Comment No.14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health 2000; Standar Norma dan Pengaturan  Nomor  4  tentang  Hak  atas  Kesehatan;  Krennerich  2017).  Unsur-unsur dimaksud adalah sebagai berikut:
1. ketersediaan,  yang  mensyaratkan  tersedianya  fungsi  kesehatan  public  dan fasilitas layanan kesehatan, barang dan jasa, serta program-program terkait kesehatan dalam jumlah yang memadai;
2. aksesibilitas,  yang  mensyaratkan  setiap  fasilitas,  barang,  dan  pelayanan kesehatan  harus  aksesibel  bagi  setiap  orang  tanpa  diskriminasi.  Unsur aksesibilitas  sendiri  memiliki  empat  dimensi,  yaitu  tidak  diskriminatif, aksesibel secara fisikal, aksesibel secara ekonomis, dan aksesibel dalam hal informasi tentangnya;
3. akseptabilitas,  yang  mensyaratkan  seluruh  fasilitas,  barang,  dan  jasa kesehatan harus menghormati etika medis dan pantas secara kultural, serta menghormati gender dan privasi setiap orang; dan
4. kualitas, yang mensyaratkan fasilitas, barang, dan pelayanan kesehatan harus memadai secara keilmuan dan medis serta berkualitas baik. Ini seperti tenaga medis yang terampil, obat-obatan dan alat kesehatan yang disetujui secara ilmiah  dan  belum  kadaluarsa,  air  dengan  kualitas  baik,  dan  sanitasi  yang memadai.
Srtuktur  pemaknaan,  aspek  normatif,  dan  unsur-unsur  dari  hak  atas  kesehatan, sesuai dengan natur dari hak asasi manusia, perlu dibaca dengan suatu komitmen, bahwa hak  atas  kesehatan  merupakan  suatu  hak  yang  melekat  pada  diri  setiap  individu.  Ia merupakan hak setiap individu karena hak asasi manusia, dengan sendirinya, mengada pada diri manusia semata karena ia adalah manusia. Adanya hak asasi manusia pada diri setiap  orang,  dengan  demikian,  terlepas  dari  perbedaan  status  antropologis,  bahasa, agama,  pekerjaan,  suku,  entis,  dan  pilihan  politik  seseorang.  Keberadan  hak  atas kesehatan juga terlepas dari ada atau tidaknya pengakuan dari negara terhadapnya.

## b. Ketiadaan  Perlindungan  Hak  atas  Kesehatan  bagi  Pekerja  dalam General Agreement on Trade in Services
GATS  merupakan  perjanjian  perdagangan  multilateral  pertama  yang  mencakup perdagangan jasa (World Trade Organization 2005). Pembentukannya merupakan salah satu capaian utama dari perundingan perdagangan Putaran Uruguai yang diadakan dari 1986 hingga 1994 (Marchetti & Mavroidis 2011). GATS sendiri dibentuk untuk tiga tujuan. Pertama , GATS dirancang untuk secara progresif melibralisasikan perdagangan di bidang jasa  melalui  putaran  negosiasi  berturut-turut  dalam  rangka  mempromosikan
kepentingan  semua  anggota  WTO  dan  mencapai  keseimbangan  seluruh  hak  dan kewajiban. Kedua , GATS diharapkan mendorong pertumbuhan pembangunan ekonomi dan pemiliran liberalisasi perdagangan di bidang jasa, sebagaimana yang dilakukan GATT melalui  liberalisasi  perdagangan  barang. Ketiga ,  GATS  diharapkan  dapat  meningkatkan partisipasi negara-negara berkembang dalam perdagangan jasa dunia dan memperluas ekspor jasa mereka (Nielson & Taglioni 2003).
Pasal  1  angka  2  GATS  memperkenalkan  empat  model  perdagangan  jasa  lintas negara, yang salah satunya merujuk ke perdagangan jasa yang melibatkan natural person. Mode  perdagangan  jasa  ini  merujuk  ke  individu  yang,  dalam  kapasitasnya  sebagai pemberi  jasa,  melakukan  perpindahan  sementara  ke  wilayah  negara  yang mengontraknya untuk memberikan layanan sesuai keahliannya (Annex on Movement of Natural  Persons  Supplying  Services  under  the  Agreement).  GATS  sesungguhnya  tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang spesifikasi natural person yang dituju dalam pengaturan  berdasarkan  GATS.  Namun  demikian,  beberapa  studi  dapat  dijadikan kerangka  penafisran  untuk  menemukan  struktur  pemaknaan  GATS  tentang natural person ini. Menurut Nicolas F. Diebold, natural person yang dimaksud oleh GATS adalah mereka  yang  berprofesi  seperti lawyer,  consultant,  health  worker atau  mereka  yang memang bekerja untuk foreign service company seperti law firm, consultancy firm, dan rumah sakit (Diebold 2010). Artinya, struktur pemaknaan GATS tentang natural person merujuk  ke  mereka  yang  memiliki  keahlian  professional  atau  mereka  yang  memang bekerja untuk sebuah perusahaan penyedia jasa.
Struktur pemaknaan GATS tentang natural person tampak terbatas. Pasalnya, GATS hanya  mengakui natural  person terbatas  pada  mereka  yang  memiliki  keahlian professional atau mereka yang memang bekerja untuk sebuah penyedia jasa. Bagaimana dengan  mereka  yang  tidak  memiliki  keahlian  professional  dan  tidak  juga  merupakan pekerja di suatu penyedia jasa? Merujuk ke penjelasan Julia Nielson dan Faria Taglioni terkait “ who is included in mode  4? ”, simpulannya memperjelas bahwa natural person yang  dimaksud  dalam  GATT  terbatas  pada  (a)  orang  yang  menyediakan  jasa  di  mana pemasok jasa asing memperoleh kontrak untuk memasok jasa ke perusahaan negara tuan rumah  dan  mengirim  karyawannya  untuk  menyediakan  jasa,  (b)  penyedia  jasa independen  di  luar  negeri  dan  individu  yang  menjual  jasa  profesional  ke  perusahaan negara tuan rumah atau individu, dan (c) orang-orang yang dipekerjakan di luar negeri oleh perusahaan asing yang didirikan di negara tuan rumah (tetapi tidak termasuk warga negara dari negara tuan rumah) (Nielson & Taglioni 2003). Dengan demikian, jawbannya adalah GATS tidak menjangkau pekerja demikian. Ruang lingkup yang terbatas dari GATS membuat  perlindungan  hukum  yang  diberikan  GATS menjadi  terbatas,  khususnya  bagi para pekerja-pekerja.
Berdasarkan  struktur  pemaknaan  GATS  tersebut, maka  terdapat  dua  pertanyaan yang  dijawam  melalui  sub-bab  ini. Pertama ,  apakah  GATS  memiliki  ketentuan  yang mengatur perlindungan hak atas kesehatan bagi pekerja? Kedua , apakah GATS memiliki
ketentuan  yang  mengatur  perlindungan  hak  atas  kesehatan  bagi  pekerja  yang  tidak memiliki  keahlian  professional  atau  yang  bukan  merupakan  pekerja  pada perusahaan/lembaga penyedia jasa?
Pertama ,  berdasarkan  Pasal  14  GATS,  negara  anggota  WTO  sesungguhnya dibenarkan  untuk  mengambil  tindakan-tindakan  di  luar  kesepakatan  kontrak perdagangan  jasa  karena  empat  alasan,  yaitu  (a)  untuk  melindungi  moral  publik  atau menjaga ketertiban umum; (b) melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau  tumbuhan,  (c)  untuk  merealisasikan  kepatuhannya  pada  hukum  dan  perundang- undangan.
Ketentuan  pasal-pasal  ini  dapat  ditafsirkan  sebagai  salah  satu  jaminan  hak  atas kesehatan bagi pekerja dalam industri perikanan. Dalam hal ini, pertimbangan tentang kesehatan, termasuk kehidupan, seseorang menjadi salah satu pembenar bagi negara- negara  anggota  WTO  untuk  menempuh  langkah-langkah  yang  diperlukan  guna melindungi  seorang  pekerja,  dalam  hal  ini  ABK.  Hanya  saja,  terdapat  suatu  kelemahan jaminan hak atas kesehatan pada ketentuan GATS tersebut, di antaranya:
a) GATS  masih  menempatkan  isu  hak  atas  kesehatan  sebagai  suatu  tindakan dalam konteks penegakan, bukan pencegahan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan  penegakan  adalah  bahwa  ketentuan  GATS  secara  terbatas  hanya mengatur  alasan  pembenar  bagi  anggota  WTO  untuk,  misalnya, menghentikan  atau  melakukan  intervensi  terhadap  tindakan  yang membahayakan kesehatan manusia dalam suatu praktik bisnis perdagangan jasa  internasional.  Ketentuan  GATS  belum  mendorong  adanya  dimensi pencegahan agar setiap aktor yang terlibat di dalam praktik bisnis perdangan jasa  internasional  tidak  melakukan  suatu  tindakan  yang  berdampak  buruk terhadap hak atas kesehatan bagi pekerja.
b) ketentuan tersebut belum memuat tanggung jawab aktor non-negara untuk menghormati  hak  atas  kesehatan  bagi  pekerja  dalam  praktik  bisnis.  Pada Pasal 10 GATS, misalnya, pembahasan praktik bisnis dalam perdagangan jasa belum  menyentuh  penghormatan  para  aktor  terhadap  hak  atas  kesehatan bagi pekerja.
Kedua, seiring  dengan  masih  belum  memadainya  jaminan  perlindungan  hak  atas kesehatan  bagi  pekerja  dalam  GATS,  perlindungan  yang  ada  pun  masih  terbatas  pada pekerja-pekerja yang memenuhi struktur pemaknaan dari GATS tentang natural person , yaitu mereka yang, secara sederhana, memiliki keahlian professional atau mereka yang memang  dipekerjakan  oleh  sebuah  lembaga  penyedia  jasa  untuk memberikan  layanan tertentu.
Dua  uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  GATS  sesungguhnya  belum  memiliki ketentuan  yang  memadai  untuk  mendorong  adanya  penghormatan  terhadap  hak  atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dalam praktik bisnis perdagangan jasa di industri  perikanan.  Selain  itu,  ketentuan  GATS  masih  melindungi  aspek  kesehatan
seorang pekerja dengan cara membedakan status pekerja. Dalam hal ini, ketentuan GATS tidak  memperlakukan  setiap  pekerja  secara  setara  karena  kemanusiaan.  Padahal,  hak atas kesehatan merupakan hak setiap orang secara universal.

## c. Ketiadaan Perlindungan Hak atas Kesehatan bagi Pekerja dalam ASEAN Framework Agreement on Services
Satu-satunya  ketentuan  AFAS  terkait  jasa  yang  diberikan  oleh natural  person teridentifikasi pada Pasal 6 AFAS. Dalam hal ini, ketentuannya adalah:
“The benefits of this Framework Agreement xhall be denied to a service supplier who is a natural person of a non-Member State or a judicial person owned for controlled by persons of a non-Member State constituted under the laws of a Member State, but  not  engaged  in  substantive  business  operations  in  the  territory  of  Member State(s)”
Ketentuan tersebut di atas dapat diuraikan menjadi beberapa unsur, yaitu (a) The benefits of this Framework Agreement, (b) shall be denied to a service supplier who is a natural person, dan (c) of a non-Member State or a judicial person owned or controlled by persons of a non-Member State constituted under the laws of a Member State, but not engaged  in  substantive  business  operations  in  the  territory  of  Member  State(s).” Berdasarkan tiga unsur ini, melalui frasa “shall be denied to a service supplier who is a natural  person”, terlihat  bahwa  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  AFAS  tidak berlaku untuk seluruh natural person. Lantas, apa kualifikasi natural person yang berbeda dalam ruang lingkup AFAS? Pertama , melalui frasa “a non - Member State”, AFAS hanya mengakui natural person yang berasal dari negara-negara ASEAN. Kedua, melalui frasa “a juridical person owned or controlled by person of a non-Member State constituted  under the laws of a Member State, but not engaged in substantive business operations in the territory  of  Member  State(s).” AFAS  juga  mengakui  badan  hukum  yang  dimiliki  atau dikendalikan  oleh  orang-orang  dari  Negara  non-Anggota  ASEAN  yang  dibentuk berdasarkan hukum Negara Anggota ASEAN, dan terlibat dalam operasi bisnis substantif di  wilayah  Negara  Anggota.  Di  luar  dua  klasifikasi  ini,  maka  tidak  seorang  pun memperoleh perlindungan hukum di bawah naungan AFAS.
Ironisnya,  AFAS tidak  memiliki  satu  pun  frasa  yang  mengarah  pada  perlindungan hak asasi manusia dalam perdagangan internasional, khususnya dalam dal perlindungan hak atas kesehatan bagi pekerja. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan di dalam AFAS belum mempromosikan perealisasian hak setiap orang atas penikmatan standar tertinggi yang dapat dicapai dari kesehatan.
d. Faktor yang Menyebabkan adanya Legal Gap dalam General Agreement on Trade in Services dan ASEAN Framework Agreement on Services
Sub-bab  ini  menyajikan  analisis  penulis  tentang  suatu  faktor  yang  menyebabkan adanya legal gap jaminan hak atas kesehatan bagi pekerja pada GATS dan AFAS dengan ketentuan  hak  asasi  manusia  tentang  kesehatan  bagi  pekerja.  Penulis  menggunakan pendekatan politik hukum dalam menemukan faktor ini. Dalam hal ini, penulis semacam melihat  dari  kejauhan  “sec ara  makro,  situasi  sosial-politik  apa  yang  mempengaruhi adanya legal gap tersebut?”
Kiprah  GATS  dan  AFAS  sebagai  suatu  intrumen  hukum  internasonal  berasal  dari akhir abad ke-20. GATS memulai debut internasionalnya pada 1994 dan AFAS memulai debut internasionalnya pada 1992. Pada tahun-tahun ini, hak asasi manusia dan proses bisnis  memang  belum  menemukan  relasinya  yang  jelas.  Dalam  hal  ini,  pertanyaan- pertanyaan  penting  terkait  relasi  bisnis  dan  hak  asasi  manusia  masih  belum  terjawab secara memadai, misalnya apakah proses bisnis perlu memerhatikan hak atas kesehatan pekerjanya? Bukankah hak asasi manusia menjadi domainnya negara, bukan aktor bisnis?
Ketidakjelasan  relasi  proses  bisnis  dan  hak  asasi  manusia,  paling  tidak, teridentifikasi  dari  apa  yang  penulis  sebut  sebagai  “Kisah  Legislasi Norms  on  the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights (Norms).” Apa yang terjadi? Dan bagaimana ini bisa dipertimbangkan sebagai faktor adanya legal gap dalam GATS dan AFAS?
Pada  akhir  abad  ke-20,  risiko  dan  dampak  hak  asasi  manusia  dari  suatu  aktivitas bisnis  mulai  mengaktifkan  bahasa-bahasa  hak  asasi  manusia  ( human  rights  languages ) dalam  gerakan  advokasinya.  Dalam  konteks  ini,  PBB  memulai  advokasi  ini  dengan merumuskan  Norms  dalam  rangka  membuat  proses  bisnis  menghormati  hak  asasi manusia. Walau begitu, Norms sesungguhnya bukan dokumen hukum pertama PBB yang mengatur proses bisnis dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (Resolution 1721 (LIII) 1972).  PBB  dalam  sejarahnya  pernah  membentuk  United  Nations  Centre  on Transnational  Corporations  (UNCTC)  dan  Intergovernmental  Commission  on Transnational Corporations (ICTC) pada 1974 (Resolusi 1908 (LVII) 1974), yang keduanya dimandatkan untuk membuat code of conduct on transnational corporations . Hanya saja, dokumen ini tidak pernah diadopsi oleh PBB karena, untuk waktu yang lama, pembahasan tentang status legal dari teks ini tidak berujung pada sebuah kesepakatan antar-negara anggota PBB. Karenanya, UNCTC dan ICTC dibubarkan pada 1993.
Dalam  sejarahnya,  proses  legislasi  Norms  diawali  dengan  dibentuknya  Working Group on the Working Methods and Activities and Transnational Corporations (Working Group)  pada  1997.  Working  Group  dibentuk  dengan  tujuan  menilai  aktivitas  bisnis khususnya perusahaan-perusahaan transnasional, mengindentifikasi masalah bisnis dan hak  asasi  manusia,  mengeksaminasi  informasi  sehubungan  dengan  dampak  buruk aktivitas bisnis terhadap hak asasi manusia, menginvestigasi ketaatan perjanjian investasi dengan  perjanjian-perjanjian  internasional  tentang  hak  asasi  manusia  dalam  konteks proses bisnis, membentuk rekomendasi tentang metode kerja dan panduan aktivitas bagi korporasi  untuk  memastikan  perlindungan  hak  asasi  manusia,  dan menentukan  sejauh
mana  negara  berwenang  mengatur  korporasi  transnasional  (Sub-Commission  for  the Promotion and Protection of Human Rights 1998).
Pada  Maret  2001,  anggota-anggota  Working  Group  mengadakan  seminar  untuk membahas  rancangan  pertama  mereka  (Sub-Commission  for  the  Promotion  and Protection  of  Human  Rights  2000).  Peserta  seminarnya  terdiri  dari  anggota  Working Group, perwakilan Non-Governmental Organizations (NGO) yang berkepentingan untuk isu tanggung jawab korporasi, HAM, pembangunan, dan lingkungan, perwakilan pelaku bisnis,  dan  akademisi  (Weissbrodt  2003).  Dalam  pertemuan  ini,  berbagai  masukan substantif  dihasilkan;  mulai  dari  penambahan preambule ,  meringkas  ketentuan- ketentuan  utamanya  sehingga  lebih  singkat  dan  umum,  hingga  menambahkan penjelasan-penjelasan terkait dengan prinsip-prinsip yang ada di dalamnya dan dikaitkan dengan  isu-isu  spesifik  (Weissbrodt  2003).    Pada  Agustus  2001,  pertemuan  lanjutan diselenggarakan untuk membahas rancangan kedua. Dalam pembahasan ini, masukan- masukan substantif kembali dihasilkan; mulai dari pengkompilasian instrumen-intrumen hak asasi manusia yang berkaitan dengan korporasi dan unit ekonomi lain yang aktivitas bisnisnya  berisiko  dan  bersinggangan  dengan  hak  asasi  manusia  dan  penambahan mekanisme  pengawasan  berbasis  sanksi  bagi  korporasi  bila  memungkinkan  (Sub- Commission  for  the  Promotion  and  Protection  of  Human  Rights  2001).  Setelah pertemuan  ini  dan  setelah  dilakukannya  revisi  terhadap  rancangan,  pada  2002,  Sub- Komisi  PBB  memerintahkan  agar  rancangan  Norms  disebarluaskan  sejauh  mungkin sehingga  semua  pihak  bisa  memberikan  kritik,  melakukan  observasi,  hingga  memberi rekomendasi  (Weissbrodt  2003).  Working  Group  pun  memperolah  dukungan  dan masukan  substansial  dari  banyak  pihak  setelah  rancangan  Norms  disebarluaskan, termasuk dari NGO dan pelaku bisnis.
Pada 2003, sebuah pertemuan lanjutan diselenggarakan lagi oleh Working Group dan Sub-Komisi PBB. Di dalam pertemuan ini, diseminasi dan pembahasan tentang Norms kembali  dilakukan.  Melalui  diskusi  ini,  terpetakan  3  sikap  terhadap  Norms. Pertama, banyak NGO yang membuat statemen publik dalam rangka mendukung Norms. Beberapa di  antaranya  adalah  Amnesty  International,  Christian  Aid,  Human  Rights  Advocates, Human  Rights  Watch,  the  Lawyers  Committee  for  Human  Rights,  the  Federation Internationale des Ligues des Groits de l’Homme, Forum Menschenrechte, Oxfam, the Prince  of  Wales  International  Business  Leaders  Forum,  World  Economy,  Ecology  and Development,  dan  the  World  Organization  against  Torture.  Selain  itu,  Amnesty International membubuhkan daftar 58 NGO yang mengonfirmasi dukungan mereka atas rancangan  Norms  dan  Forum  Menschenrechte  membubuhkan  daftar  26  NGO  yang mendukung rancangan Norms (Weissbrodt 2003). Kedua , NGO yang mendeklarasikan diri bahwa mereka telah berniat untuk mulai menggunakan Norms sebagai standar laporan dalam  advokasi  berbasis-HAMnya. Ketiga ,  pelaku  bisnis,  khususnya  yang  memiliki korporasi  dengan  cakupan  transnasional,  menyetujui  untuk  “mencoba”  implementasi Norms terlebih dulu untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap HAM (Weissbrodt
2003). Tiga sikap ini menunjukkan bahwa ketentuan di dalam norms sesungguhnya belum mengakomodir kepentingan semua pihak secara utuh.
Salah satu persoalan yang membuat perbedaan sikap pelaku bisnis dari NGO adalah terkait dengan status legal dari Norms setelah diadopsi oleh Sub-Komisi PBB. Salah satu materi muatan Norms pasalnya mengidentikkan status legal negara sama dengan entitas bisnis dalam kaitannya dengan HAM. Dalam hal ini, Norms melekatkan kewajiban  bagi korporasi  dan  entitas  bisnis  lainnya  untuk  mempromosikan,  memastikan  pemenuhan, menghormati, dan melindungi HAM, termasuk hak dan kepentingan masyarakat hukum adat dan kelompok rentan lainnya (Weissbrodt 2003). Di samping itu, Norms sejak awal disusun dengan maksud menghadirkannya sebagai dokumen hukum yang non-voluntary . Untuk ini, artinya, setiap pengaturan di dalamnya mengikat secara hukum. Hanya saja, perbedapatan tentang dua hal ini berhenti lantaran kesepakatannya berlabuh ada tetap diadposinya Norsm dengan format demikian.
Pada  2004,  argumen  yang  mendukung  dan  menentang  ketentuan  Norms  di  atas dibahas  kembali  selama  proses  konsultasi  yang  dilakukan  oleh Office  of  the  High Commissioner for Human Rights . NGO, akadmisi, dan perwakilan pelaku bisnis menjadi peserta  di  dalam  forum  pebahasan  kali  ini.  Perdebatan  tentang  Norms  dalam  forum pertemuan ini salah satunya masih berkisar pada sifat dari prosedur implementasi dan penegakan yang ingin diterapkan PBB. Setelah dilakukan 2 kali konsultasi pada 2004 ini, proses  legislasi  Norms  akhirnya  dihentikan  lantaran  perbedaan  pendapat  antara  pihak pro  dan  kontra  terhadap  Norms  menghasilkan  polarisasi  yang  kuat.  Walaupun  NGO memperlihatkan  dukungannya  pada  Norms,  ketentuan  Norms  yang  melekatkan kewajiban bagi korporasi identik seperti kewajiban negara terhadap HAM dan sifat Norms yang  non-voluntary  membuat  pelaku  bisnis  menolak  secara  tegas  rancangan  ini. Alasannya,  skema  kewajiban  dan  natur hard  law dari  Norms  menjadikan  ini  sebagai privatisasi HAM. Proses legislasi Norms pun kandas pada titik ini.
Kisah  legislasi  Norms,  yang  dimulai  sejak  1993  dan  akhirnya  kandas  pada  2004, menunjukkan  bahwa  pada  saat  GATS  dan  AFAS  dibentuk,  relasi  bisnis  dan  hak  asasi manusia secara hukum memang belum teridentifikasi secara memadai. Walaupun, pada masa itu, para pemangku kewajiban dan sebagian pihak-pihak yang berkepentingan telah menyadari perlunya pengaturan secara memadai untuk ini. Sebagai suatu fakta tentang situasi  sosial  politik  pada  masa  itu,  proses  bisnis  secara  nyata  masih  dipertimbangkan terpisah dari diskursus hak asasi manusia.
Itulah sebabnya, GATS dan AFAS yang dibentuk pada saat relasi bisnis dan hak asasi manusia masih baru diperbincangan, belum memuat klausul tentang penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan bagi pekerja, dalam perdagangan jasa secara internasional.
Kenyataan  ini  sesungguhnya  juga  menunjukkan  bahwa  ketiadaan  perlindungan hukum yang memadai dari GATS dan AFAS terhadap hak atas kesehatan bagi pekerja juga terjadi karena ketiadaan cantolan instrument hukum yang mempromosikan pengaturan
proses  bisnis  berbasis  hak  asasi  manusia  pada  masa  itu.  Bahkan,  dalam  10  tahun kemudian,  2004,  apa  yang  sebagian  besar  masyarakat  besar  masyarakat  internasional inginkan,  yaitu  mengatur  kewajiban  aktor  bisnis  terhadap  hak  asasi  manusia,  dipaksa mundur dan kandas dari proses legislasi resminya.

## 4. Kesimpulan
Penelitian  ini  mendapati  hasil  tulisan  bahwa General  Agreement  on  Trade  in Services (GATS)  dan ASEAN  Framework  Agreement  on  Services (AFAS)  belum  memuat ketentuan yang memadai untuk melindungi hak atas kesehatan bagi pekerja di industri perikanan  pada  perdagangan  jasa  secara  internasional.  Namun  demikian,  dengan membaca secara utuh situasi politik hukum dan relasi bisnis dan hak asasi manusia pada masa-masa  pembentukan  GATS  dan  AFAS,  ketiadaan  perlindungan  yang  memadai  itu “termaafkan,” mengingat instrumen hukum internasional pada masa itu memang belum menjangkau  kepastian  hukum  tentang  relasi  bisnis  dan  hak  asasi  manusia.  Inilah kenyataan sosial politik yang menyebabkan adanya legal gap dalam pengaturan GATS dan AFAS terkait perlindungan hak atas kesehatan bagi pekerja di industri perikanan.
Melalui  penelitian legal  gap dalam  GATS  dan  AFAS  tentang  jaminan  hak  atas kesehatan  bagi  para  pekerja  industri  perikanan  ini,  penulis  berharap  agar  banyak dilakukan penelitian-penelitian lagi terkait aspek hak asasi manusia dalam perdagangan jasa internasional.

## 5. Daftar Pustaka
a. Buku
Brigit Toebes, et.al. (ed.), The Right to Health. A Multi-Country Study of Law, Policy and Practice , Asser press, The Hague, 2014
Eko  Riyadi,  Sahid  Hadi,  “Perlindungan  Hak  atas  Kesehatan  bagi  Anak:  Studi  Penerapan Prinsip  Hak  Asasi  Manusia  pada  Produksi  Susu  Formula”,  dalam  Kania  Mezariani Guzaimi, Wahyu Wagiman, Vita Rachim Yudhani (ed.), Perspektif Gender dan Hak Anak dalam Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Perempuan dan Anak di Bawah Kuasa Korporasi di Indonesia , ELSAM, 2020
John  Tobin, The  Right  to  Health  in  International  Law ,  Oxford  University  Press,  Oxford, 2012
Michael Krennerich , “The Human Rights to Health. Fundamentals of a Complex Right”, dalam  Sabine  Klotz, et.al. (ed.), Healthcare  as  a  Human  Rights  Issue.  Normative Profile, Conflicts, and Implementation , Majuskel Medienproduktion, Wetzlar, 2017
Nicolas  F.  Diebold, Non-Discrimination  in  International  Trade  in  Service.  Linkness  in WTO/GATS , Cambridge University Press, Cambridge, 2010
Obiajulu  Nnamuchi,  “Health  and  Mullennium  Development  Goals  in  Africa: Deconstructing the Thorny Path to Success”, dalam Brigit Toebes, et.al. (ed.), The
Right to Health. A Multi-Country Study of Law, Policy and Practice , Asser press, The Hague, 2014
World Trade Organization, A Handbook on the GATS Agreement , Cambridge University Press, Cambridge, 2005

## b. Artikel Jurnal
David  Weissbrodt,  “Norms  on  the  Responsibilities  of  Transnational  Corporations  and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights”, the American Journal of International Law , Vol.97:901, 2003
Dwilani, et.al ., “The Protection of Sailors on Fishing Vessel in International Law: Case of the Death Indonesian Sailors on Chinese Vessel”, ResearchGate , Juni 2020
Gillian  MacNaughton,  “The  Maturing  Right  to  Health:  Deeper,  Broader,  and  More Complex but Still Unequal”, Health and Human Rights , Vol.22, No.1, Juni 2020
Gillian MacNaughton dan Diane Frey, “Challenging Neoliberalism: ILO, Human Rights, and Public  Health  Frameworks  on  Decent  Work”, Health  and  Human  Rights  Journal , Vol.20, No.2, Desember 2018
Gillian MacNaughton, et.al , “Engaging Human Rights Norms to Realize Universal Health Care  in  Massachusetts,  USA,” Health  and  Human  Rights  Journal ,  Vol.20,  No.2, Desember 2018
Indah  Prisnasari,  “Modern  Slavery  pada  Anak  Buah  Kapal  (Abk)  Perikanan  Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurist-Diction , Vol.2, No.2, Maret 2019
Juan A. Marchetti, Petros C. Mavroidis, “The Genesis of the GATS (General Agreement on Trade in Services), The European Journal of International Law , Vol.22, No.3, 2011
Kristi  Heather  Kenyon,  Lisa  Forman,  dan  Claire  E.  Brolan,  “Deepening  the  Relationship between  Human  Rights  and  the  Social  Determinants  of  Health:  A  Focus  on Indivisibility”, Health and Human Rights Journal , Vol.20, No.2, Desember 2018
Manjari Mahajan, “The Right to Health as the Right to Treatment: Shifting Conceptions of Public Health”, Social Research , Vol.79, No.4, 2012
Moses Mulumba, et.al. , “Using Health Committees to Promote Community Participation as  a  Social  Determinant  of  the  Right  to Health:  Lessons  from  Uganda  and  South Africa”, Health and Human Rights Journal , Vol.20, No.2, Desember 2018
Muhammad Dwibagus Lisandro dan Mohammad Irvan Olii, “Pebudakan terhadap Anak Buah  Kapal  Penangkap  Ikan  Asing  di  Indonesia”, Jurnal  Kriminologi  Indonesia , Special Issue Mardjono Awards, 2017
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “The Right to Health”, Fact Scheet , No.31, Juni 2008

## c. Makalah/Pidato
Julia  Nielson,  Faria  Taglioni,  “A  Quick  Guide  to  The  GATS  and  Mode  4”,  paper  ini disampaikan  dalam  Seminar  tentang Trade  and  Migration yang  diselenggarakan OECD, World Bank, dan IOM di Geneva pada 11-14 November 2003
d. Majalah/Koran
International  Organization  for  Migration,  “Laporan  Mengenai  Perdagangan  Orang, Pekerja  Paksa,  dan  Kejahatan  Perikanan  dalam  Industri  Perikanan  di  Indonesia”,
Laporan , 2016
e. Internet
China”,  dalam https://dfw.or.id/11-abk-indonesia-wafat-dan-2-hilang-di-kapal-ikan- china/ , Juli 2020
Haryanti Puspa Sari, “Kronologi 4 Kematian ABK Indonesia di Kapal Ikan China Menurut
Menlu”, Kompas , Mei 2020, dalam https://nasional.kompas.com/read/2020/05/07/18323771/kronologi-4-kematian- abk-indonesia-di-kapal-ikan-china-menurut-menlu
Heyder Affan dan Callistasia Wijaya, “ABK Indonesia di Kapal China: ‘Tidur hanya tiga jam, makan  umpan  ikan’,  hingga  pengalaman  pahit  yang  sulit  dilupakan,  melarung jenazah teman”, BBC News Indonesia , Mei 2020, dalam https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52466661
Reja Hidayat, “Perbudakan dan Eksploitasi ABK Indonesia di Kapal China Han Ring 363”, Tirto.id ,  Juni  2020,  dalam https://tirto.id/perbudakan-dan-eksploitasi-abk- indonesia-di-kapal-cina-han-rong-363-fF4T
Rizki Fachriansyah dan Dian Septiari, “Indonesian sailors’ deaths on Chinese fishing vessel raise  questions  about  working  conditions”, The  Jakarta  Post , Mei  2020,  dalam https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/07/indonesian-sailors-deaths- on-chinese-fishing-vessel-raise-questions-about-working-conditions.html
Robin McDowell, “AP Investigation: Are Slaves Catching the Fish You Buy?”, Maret 2015, dalam https://apnews.com/article/b9e0fc7155014ba78e07f1a022d90389
Robin  McDowell,  Margie  Mason,  dan  Martha  Mendoza,  “AP  Investigation:  Slaves  may have caught the fish you bought”, Maret 2015, dalam https://www.ap.org/explore/seafood-from-slaves/ap-investigation-slaves-may-
have-caught-the-fish-you-bought.html
f. Peraturan Perundang-Undangan
Commission  on  Human  Rights,  “The  Right  of  Everyone  to  the  Highest  Attainable Standards of Health,” UN Doc E/CN.4/RES/2002/31 , April 2002 Declaration on the Establishment of a New International Economic Order, Resolusi 3201 (S-VI)
Dokumen United Nations E/CN.4/Sub.2/1998/6 Dokumen United Nations E/CN.4/Sub.2/2003/L.11 at 52
ECOSOC, Resolusi 1908 (LVII), 2 Agustus 1974 General Agreement on Trade in Services (GATS)
Standar Norma dan Pengaturan Nomor 4 tentang Hak atas Kesehatan Sub- Commission for the Promotion and Protection of Human Rights, “the Relationship between the Enjoyment of Economic, Social, and Cultural Rights and the Right to Development,  and  the  Working  Methods  and  Activities  of  Transnational Corporations”, Dokumen U nited Nations E/CN.4/Sub.2/RES/1998/8
Sub- Commission  for  the  Promotion  and  Protection  of  Human  Rights,  “Report  of  the Sessional Working Group in the Working Methods and Activities of Transnational Corporations on Its First Session”, Dokumen United Nations E/CN.4/Sub.2/2000/12
Sub- Commission for the Promotion and Protection of Human Rights, “The Effects of the Working Methods and Activities of Transnational Corporations on the Enjoyment of  Human  Rights”,  Dokumen  United  Nations  E/CN.4/Sub.2/RES/2001/3,  point  4 huruf c
United  Nations  General  Assembly,  “Transforming  our  world:  the  2030  Agenda  for Sustainable Development,” UN Doc.A/RES/70/1 , Oktober 2015
g. Putusan Pengadilan
CESCR General Comment No.14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art.12), UN Doc E/C.12/2000/4 , Agustus 2000
Muhammad  Shobaruddin,  “A  Future  Trajectory  of  Human  Trafficking  and  Slavery  on Fishing Vessels from International Law Perspective: A Case Study of Fishing Scandal in Benjina, Indonesia”
Program of Action on the Establishment of a new International Economic Order, Resolusi 3202 (S-VI)
Resolution 1721 (LIII), Juli, 28 th 1972 of the UN Economic and Social Council
Conflict  of  interest  statement:  The  author(s)  declares  that  the  research  was  conducted  in  the  absence  of  any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.
Copyright:  @UIRL Rev .  This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of  the  Creative  Commons Attribution 4.0 International License (CC-By 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
UIR Law Review (UIR LRev ) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.