## PENGUASAAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN
Oleh: Dr. Hj. Nurhayati.A, SH., M.Hum.
Dosen Kopertis Wil. 1 Medan, DPK. Universitas Dharmawangsa
Abstract: Tujuan perkawinan dalam Islam  adalah  mewujudkan kasih dan sayang, saling kasih mengasihi  dan  saling  sayang  menyayangi,  rukun  damai  serta  nyaman  bersuami  isteri dengan didasari mawaddah dan rahmah serta untuk menegakkan perintah Allah dimuka bumi ini. Untuk itu  Hukum  Islam  menetapkan  rambu-rambu  sebagai  petunjuk  dalam  melaksanakan  syari’at Allah. Hadirnya seorang anak di dalam sebuah keluarga akan menambah kebahagiaan pasangan pengantin baru. Kehadiran anak-anak sangat disyukuri juga akan menimbulkan suatu kewajiban dan tanggung jawab ayah dan ibu untuk mengasuh dan melindungi, menyayangi dengan penuh kasih  sayang.  Orang  tua  juga  memiliki  tugas  yang  lain    yaitu  berusaha  memenuhi  kebutuhan batin dan finansial bagi anak-anak.
Kata Kunci: Anak, Hak Asuh, UU No 1 Tahun 1974, KHI.

## PENDAHULUAN.
Manusia  diciptakan  Tuhan  berpasang-pasangan,  manusia  dalam  perjalanan  hidupnya akan  mencari  pasangan  untuk  membangun  kehidupan  serta  untuk  berlangsungnya  sebuah keturunan,  membentuk  rumah  tangga  adalah  satu  perbuatan  luhur.  Sedemikian  luhurnya anggapan terhadap perkawinan, semua orang kawan, teman, sahabat, kaum kerabat, handai tolan, kolega  serta  masyarakat  turut  merasakan  kegembiraan/kebahagiaan  dan  mengucapkan  turut berbahagia juga memberikan nasihat, petuah-petuah kepada suami dan isteri yang bertujuan  agar bahtera  perkawinan  mereka  berjalan  dengan  kebahagiaan  seiya  sekata,  kekal  dan  abadi. Perkawinan yaitu suatu kesepakatan antara lelaki dan perempuan suatu jalinan hubungan sebagai suami  isteri,  serta  mengatur  ketentuan-ketentuan  tentang  seorang  suami  tidak  diperbolehkan memiliki  isteri  lebih  satu  orang,  demikian  pula  seorang  isteri  tidak  diperkenankan  memiliki seorang  suami  lebih  satu  orang.  Maksud  dari  pasal  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (untuk selanjutnya dalam tulisan ini disebut UU No.1 Tahun 1974) menyatakan: “Perkawinan ialah suatu hubungan atau ikatan kuat lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang wanita sebagai suami dan istri bertujuan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang kekal  dan abadi  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Pasal  3  Instruksi  Presiden  No  1  Tahun  1991  Tentang  Penyebaran  Kompilasi  Hukum Islam  Sebagai  Hukum  Materiil  Untuk  Dilaksanakan  Di  Pengadilan  Agama.  (untuk  selanjutnya
dalam tulisan ini disebut KHI), berbunyi “perkawinan bertujuan untuk  mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ”, disana ditentukan bahwa KHI mempunyai suatu komitmen menjaga suatu pernikahan dan mempersulit terjadinya perpisahan/perceraian di mana  perceraian hanyalah dimungkinkan apabila didasarkan atas suatu permintaan serta bukti- bukti  tidak  adanya  keharmonisan,  tidak  ada  kesepakatan  serta  ketidak  cocokan,  dan  harus dilaksanakan di muka sidang pengadilan. Suatu usaha untuk menseragamkan, menyelaraskan dua karakter  manusia  yang  berbeda/tidak  sama    untuk  menyatukan    dalam  suatu  mahligai perkawinan, diatur di dalam undang-undang. “Tidak hanya itu saja perkawinan adalah perintah Nabi,    yang  harus  dilaksanakan  yaitu  mengikuti  tingkah  laku  Nabi  Muhammad  SAW”  (Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, 1981: 33).
Dalam  menjalankan  kehidupan  sehari-hari  yang  dilakukan  manusia  adalah  dalam  hal, melaksanakan  perbuatan  hukum,  yang  akan  membawa  suatu  konsekuensi  timbulnya  hak  dan kewajiban,  salah  satunya  yaitu  perkawinan.  Agama,  hukum  dan  budaya  menganjurkan  agar menjauhkan setiap pribadi dari berbagai hal buruk seperti zina, atau penyimpangan seksual dan yang  lainnya.  Perkawinan  bertujuan  untuk  mendapatkan  cinta  dan  kasih  sayang,  ketenangan hidup, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga.  Perkawinan akan langgeng dan berjalan secara  harmonis  bila  dipenuhinya  dan  tercukupinya  kebutuhan  hidup  pokok  yaitu  dipenuhinya kebutuhan  yang  bersifat  meteri  dan  ditunjang  pula  dengan  pemenuhan  kebutuhan  non-materi, untuk berjalannya sebuah rumah tangga yang bahagia maka diharapkan dari perkawinan itu yaitu dapat tercapainya suatu ketentraman dan perdamaian.
Hadirnya seorang anak di dalam sebuah keluarga akan menambah kebahagiaan dan yang sangat  diharapkan  kehadirannya  serta  keberadaannya  ditengah-tengah  biduk  bahtera  rumah tangga  setiap  pengantin  baru.  Kehadiran  anak-anak  akan  disyukuri,  juga  akan    menimbulkan suatu  kewajiban  dan  tanggung  jawab  seorang  ayah  dan  ibu  untuk  mengasuh  dan  melindungi, menyayangi  dengan  penuh  kasih  sayang.  Orang  tua  juga  memiliki  tugas  yang  lain    yaitu berusaha memenuhi kebutuhan batin dan finansial sebagai tugas yang penuh memegang amanah dan  kepercayaan  dilaksanakan  bersama-sama  dan  seiya  sekata.  Suami  isteri  mempunyai tanggung jawab yang sangat mulia yaitu untuk menciptakan kehidupan yang penuh kebahagiaan lahir dan bathin di tengah-tengah masyarakat.
Kekuasaan/kekuatan suami maupun istri di dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan untuk  bertindak  dimata  hukum  tidak  ada  perbedaan,  begitu  pula  dalam  bermasyarakat.  Suami pemimpin  dalam  keluarga  dan  istri  yaitu  wakil  pimpinannya,  walaupun  fungsi  istri  adalah sebagai  wakil  pimpinan  dari  suami, tidak  akan  menghilangkan  kemungkinan  seorang  istri diperbolehkan  untuk  kerja  atau  mencari  tambahan  untuk  menunjang  perekonomian  keluarga dengan persetujuan  dan kerelaan suami. Hak yang dimaksud ialah mengenai sesuatu yang harus kita  miliki  yang  didapat  dari  seseorang  atau  orang  lain,  kewajiban  adalah  sesuatu  yang  harus diperbuat oleh seseorang terhadap orang lain. Dalam membangun rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama.
Sebagaimana yang dijabarkan dalam QS. al-Baqarah : 2/228 yaitu: Seorang suami adalah pemimpin dalam  kehidupan keluarga bagi  isterinya dan  bagi anak-anaknya. Sebagai  pemimpin dalam  keluarga  adalah  suatu  kedudukan  lebih  tinggi  setingkat  dari  isteri,  namun  hal  ini  tidak akan  mengurangi  hak  dan  kewajiban  bagi  isteri  dalam  melakukan  perannya  sebagai  ibu pelindung bagi anak-anaknya.
Al-Qu’ran  menyatakan  maksud  dari  pada  QS. al-Baqarah :  2/228-233  adalah:  Sebagai pemimpin  dalam  keluarga  ayah  berperan  serta  mempunyai  tugas  untuk  memenuhi  kebutuhan sandang  maupun  pangan  terhadap  isteri  dari  usaha/rezeki  yang  halal  dan  baik.  Adanya  suatu keterbukaan pribadi  antara suami dan  isteri, dimana suami akan  memberikan seluruh hidupnya penuh  dengan  keikhlasan  dan  membagikan  rezekinya  menurut  kemampuan  yang  diperolehnya jika  rezeki/penghasilannya  banyak  atau  murah  maka  akan  melebihkan  pemberian  penghasilan tersebut,  namun  jika  sebaliknya  suami  tidak  memiliki  kemampuan  memberikan  penghasilan yang  besar  maka  jangan  memaksakan  diri  untuk  melakukan  jalan  pintas  seperti    berbuat  jahat untuk memenuhi kebutuhan isteri. Berikan penjelasan kepada isteri bahwa kemampuannya hanya sedikit atau terbatas  dalam memperoleh rezeki yang baik dan halal.
KHI,  menjelaskan  secara  rinci  sebagai  berikut  pada  Pasal  77  dalam  KHI menyebutkan yaitu:
1. Suami istri harus menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan ramah yang tujuan utama dalam kehidupan dalam  masyarakat.
2. Suami  istri  seiya  sekata  sama-sama  menyayangi,  saling  kasih  mengasihi  dan  harga- menghargai
3. Melindungi,  menyayangi  dan  mendidik  dengan  pendidikan  agama  serta  mengawasi pertumbuhan jasmani, lahir bathin dan rohani serta kecerdasannya  ;
4. Menjaga kehormatan pribadi dan rumah tangga;
5. Jika  suami  atau  istri  tidak  menjalankan  tugas/fungsinya  sebagai  suami  maupun  isteri maka  suami  atau  isteri  dapat  melaporkan  tingkah  laku  suami  atau  isteri  kepada Pengadilan Agama.
Pasal 78 dalam KHI menyebutkan bahwa suami istri harus memiliki tempat tinggal yang nyaman sesuai menurut kemampuan dan telah dimusyawarahkan bersama dalam menjalani hidup dan  kehidupan  mereka  bersama  anak-anak.  Kehidupan  rumah  tangga  bertujuan  untuk membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal,  tidak  ada  seorangpun  yang  mengiginkan  atau bercita-cita  perkawinannya  berakhir  dengan  jalan  perpisahan/cerai,  harapan  terkadang  tinggal harapan perkawinan  tidak  berjalan  sebagaimana  yang  diharapkan  seperti  sempurnanya  sampai kematian  yang  memisahkannya.  Walaupun  telah  berusaha  semaksimal  mungkin  agar  bahtera rumah  tangga  jangan  sampai  hancur/berakhir  dan  berantakan  karena  suatu  masalah  yang  tidak dikehendaki  namun  keputusannya  adalah  putusnya  sebuah  perkawinan  yang  ditetapkan  oleh pengadilan.
Sahnya sebuah perceraian harus diputuskan oleh hakim pengadilan. UU No.1 Tahun 1974 ini memberikan suatu peraturan yang harus dipatuhi seluruh masyarakat dimana perpisahan/cerai harus  diputuskan  oleh  hakim  pengadilan,  dengan  adanya  pelaksanan  proses  mediasi mendengarkan alasan-alasan keinginan untuk bercerai dari kedua belah pihak dan hakim mediasi mengupayakan jangan sampai terjadi perceraian  diantara keduanya.
Ketentuan  UU  No.1  Tahun  1974  berisikan  tentang  perceraian  diluar  pengadilan  tidak dianggap  sah  atau  bukan  sebuah  peristiwa  perceraian  menurut  peraturan  negara,  walaupun sebenarnya  perceraian  tersebut  sah  menurut  ketentuan  agama  Islam.  sering  terjadi  di  dalam kehidupan  masyarakat  awam  yang  kurang  tentang  pengetahuan  agama  (Islam),  mereka berpendapat bahwa ucapan talak yang telah dinyatakan atau diucapkan suami “tidak sah” karena tidak adanya saksi. Pengetahuan  yang demikian adalah sangat keliru karena ucapan talak  yang diucapkan suami adalah sah walupun tidak ada saksi, Allah SWT yang telah menjadi  saksinya. Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974.
Pasal 32 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan suami istri harus hidup dalam satu  rumah  maka  ketika  terjadinya  perceraian  dipastikan  kedua  orang  itu  tidak  cocok  hidup
bersama  lagi.  Solusi  terakhir  dalam  perjalanan  sebuah  perkawinan  adalah  perceraian,  hal  ini dipilih karena dianggap sebagai cara untuk mengurai benang kusut yang telah berlangsung dalam perjalanan  bahtera rumah tangga.  Apakah sebuah perceraian sudah  menjamin akan  menghapus suatu pertikaian/perselisihan  antara seorang suami dan  istri?,  perceraian tidak selalu  membawa kelegaan dan menghapus suatu pertikaian/perselisihan.
Sebaliknya perceraian ini seringkali justru akan menabuh genderang perang, menambah berkobarnya api perseteruan di antara seorang suami dan Istri. Masalah perseteruan atau pemicu yang  sering dipersoalkan atau akibat  yang  akan timbul  adalah  masalah hak asuh anak, hal  ini memungkinkan  menjadi  ajang  perebutan  oleh  kedua  orang  tua  yang  merasa  bahwa  isteri  atau suamilah yang harus atau berhak untuk memelihara dan tinggal bersama anak-anak. Kewajiban memelihara anak secara  lahir bathin oleh orang tua harus disertai dengan kasih sayang  penuh ikhlas dan demi memegang amanah yang telah diberikan Allah SWT.
Jika terjadi perceraian bagaimana status anak-anak kedepannya. Siapa yang bertanggung jawab  masa  depan  mereka  ?.  Dampak  terjadinya  perceraiaan,  dapat  dilihat  peristiwa  atau kejadian yang sering terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat kita, yaitu masalah perebutan anak,  pihak  suami  menyatakan  hak  memiliki  dan  mengasuh  anak-anak  terletak  ditangan  pihak suami,  demikian  juga  pihak  isteri  menyatakan  merekalah  yang  lebih  berhak  dari  pada  pihak suami.  Siapakah  yang  lebih  berhak  untuk  memelihara  anak-anak  ?  suamikah  atau  istri,  untuk kehidupan anak-anak selanjutnya maka yang harus dilihat pada kenyataan pasangan suami istri yang  bercerai,  mana  yang  memiliki  jaminan  sosial  dan  kesejahteraan  dan  tanggung  jawab pemberian  nafkah  terhadap  anak  yang  lebih  baik.  “Nafkah (nafaqah) menurut  kamus  hukum ialah uang belanja, ongkos hidup sehari-hari” (J.C.T. Simorangkir,  2010: 102).
Peristiwa perceraiaan ini diharapkan ada suatu jalan damai demi kepentingan anak-anak, mereka telah menjadi korban, janganlah dikorbankan lebih jauh lagi dengan persoalan-persoalan yang mereka tidak mengerti. Banyak jalan damai, pihak isteri yang memelihara anak-anak, pihak suami  yang  berperan  memberikan  biaya  hidup  mereka.  Dalam  masalah  ini  jangan  sekali-kali terjadi  adanya  pemutusan  hubungan  antara  anak-anak  dengan  ayah  maupun  ibu.  Walaupun pengadilan  telah  menetapkan  hak  asuh  kepada  ayah  atau  ibu.  Oleh  karena  itu  Darwan  Print menyatakan  bahwa  “Perlindungan  hukum  terhadap  anak  harus  diutamakan”  (Darwan  Print, 1997: 4).
Seorang anak harus mendapat perhatian dan perlindungan dari kedua orang tuanya yakni antara lain hak kebebasan hidup sebagai seorang anak. Kebebasan untuk mengecap pendidikan, pemenuhan  sandang  maupun  pangan  disertai  kasih  sayang  karena  ini  adalah  hak-hak  dasar mereka yang harus mereka nikmati. Jangan masa kanak-kanak mereka hilang disebabkan orang tua  mengabaikan  pendidikan  terkadang  membebankan  kepada  mereka  untuk  mencari  nafkah kehidupan demi menopang biaya hidup kedua orang tuanya, berapa banyak kita lihat anak-anak bebas berkeliaran mencari uang dijalanan, ditelantarkan tanpa diperhatikan tidak sekolah mereka menjadi  pengemis  sampai-sampai  menjadi  anak  gelandangan/jalanan  atau  pengamen  demi menyambung hidup sehari-hari bahkan terkadang mereka tidak mengetahui keberadaan orang tua yang  sudah  memiliki  kehidupan  masing-masing.  Masa  sekolah  adalah  untuk  menuntut  ilmu, tetapi masa tersebut hilang dijalan dan tidak dapat dimanfaatkan karena tuntutan hidup

## PEMBAHASAN
A. Tentang Anak Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI

## 1. Menurut UU No. 1 Tahun 1974
Undang-undang  perkawinan  mengakui  sahnya  kedudukan  seorang  anak  jika  dilahirkan dalam  atau  sebagai  akibat  sebuah  perkawinan  yang  sah.  Pasal  42  UU  No  1  tahun  1974. Selanjutnya ditetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan pengertiannya tidak ada suatu ikatan  pernikahan  yang  ada  hanya  hubungan/ayah  biologis  bagi  seorang  anak,  yang  dilahirkan akibat dari hasil hubungan  yang tidak sah,  atau biasa disebutkan sebagai  anak  yang dilahirkan “di  luar  nikah”  tidak  jelas  sosok  sorang  ayah  sebenarnya  dan  dimana  keberadaannya,  anak tersebut  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  sedarah  ibunya. Perlindungan  hukum  terhadap  anak-anak  untuk  mewakili  dalam  undang-undang  adalah  ibunya hingga mereka dewasa, mandiri atau telah menikah.

## 2. Menurut Kompilasi Hukum Islam
Pasal 98 ayat (1) KHI maksudnya ketika seorang anak dikatakan dewasa adalah pada saat seorang anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lagi menjadi tanggung jawab orang  tua.  Apalagi  sianak  telah  selesai  pendidikannya,  telah  bekerja  dan  telah  sanggup menafkahi dirinya sendiri tanpa bantuan orang tuanya. Seorang anak telah berusia 21 (dua puluh satu)  tahun  namun  memiliki  keterbelakangan  mental  maupun  fisik,  mereka  ini  masih  menjadi tanggung  jawab  orang  tuanya.  Jika  seorang  anak  umurnya    tidak  sampai    21  (dua  puluh  satu)
tahun, tetapi telah menikah maka dia dikatagorikan sebagai orang yang sudah dewasa. Kemudian KHI    mengkatagorikan  antara  yang  belum mumayyiz (bayi  ataupun  BALITA)  dan  yang  telah mumayyiz .
B. Tentang Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Hak dan Kewajiban Memelihara Serta Memberi Nafkah Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI.

## 1. Menurut UU No. 1 Tahun 1974
Seorang  ayah  maupun  ibu  umumnya  menginginkan  anak-anaknya  berada  dalam asuhannya, terjadinya perceraian mengakibatkan permasalahan siapakah yang akan memelihara anak-anak  di  bawah  umur  dari  hubungan  pernikahan.    Berdasarkan  beberapa  kasus  yang  telah diputus oleh pengadilan dalam kasus perceraian, tanggung jawab dalam hal pemeliharaan anak dibawah umur dan pemberian nafkah dibebankan kepada ayah dan pemeliharaan anak adalah ibu setelah terjadinya perceraian, tetapi sering terjadi seorang ayah tidak bertanggung jawab terhadap pembiayaan  pengasuhan  anaknya,  pada  prinsipnya  seorang  ayah  adalah    orang  yang  harus bertanggung jawab dalam hidup dan kehidupan seorang anak,  walaupun pernikahan antara dan ibu telah berakhir namun tanggung jawab terhadap anak belum berakhir.
Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bagaimana dampak atau penyebab kelalaian ayah maupun ibu dan akibatnya, menyebutkan: Ketika seorang ayah atau ibu tidak bertanggung jawab terhadap pemeliharaan seorang anaknya atau lebih, maka dari  pihak orang tua lain yaitu nenek kandung, kakak atau abang kandung yang telah dewasa mengajukan permohonan kepada hakim  yang  telah  memutuskan  perceraian  untuk  mencabut  hak  asuh  ayah  atau  ibu  untuk dialihkan/dipercayakan  kepada  ayah  atau  ibu  yang  belum  memiliki  hak  asuh,  disebabkan  ayah atau ibu tidak menjalankan kewajiban yang telah diberikan. Misalnya ayah atau ibu berkelakuan buruk  atau  menyia-nyiakan  kewajiban,  menelantarkan  anak-anak.  Walupun  hak  asuh  mereka telah  dicabut  namun  bagi  seorang  ayah  masih  dituntut  suatu  kewajiban  untuk  memberi  biaya hidup bagi anak-anaknya. Bagi ibu masih diharapkan kasih sayang dan perhatiannya.
Ayah  maupun  ibu  sebagai  orang  tua  yang  mendambakan  kehadiran  seorang  anak, menyayangi,  mendidik  dan  mengasuh  mereka  dari  kecil  hingga  dewasa,  jika  terjadi  perceraian maka  perceraiaan  ini  tidak  menghentikan  tanggung  jawab  ayah  maupun  ibu  terhadap  anak.
Kewajiban  pemeliharaan  dianggap  “selesai”  sampai  anak-anak  telah  dapat  menafkahi  dirinya sendiri atau telah menikah (walaupun usia masih enam belas tahun atau delapan belas tahun).

## 2. Menurut Kompilasi Hukum Islam
Ajaran  Islam  mengajarkan  pemeliharaan  anak  disebut  dengan  istilah hadhanah, adalah tanggung jawab memelihara anak-anak dibebankan kepada kedua orang tua terhadap anak-anak masih kecil ataupun bayi disebut juga anak BALITA (anak-anak bawah lima tahun) harus dijaga dengan penuh perhatian    dan  kasih sayang   oleh ayah dan  ibu  baik jahir  maupun  bathin serta seluruh biaya kehidupan mereka sandang, pangan dan pendidikan. Batas tanggung jawab orang tua  dalam  peraturan  apabila  anak  telah  sanggup  menafkahi  dirinya  atau  anak  tersebut  telah menikah atau anak yang disebut telah dewasa.
Hadhanah hukumnya  wajib, pemeliharaan  anak ini disebabkan anak  masih sangat kecil (bayi/BALITA)  yang  membutuhkan  perhatian dan perawatan dari ayah atau  ibunya, anak-anak harus dijaga dan dirawat agar anak terpelihara sampai dewasa dari segi pendidikan, agama dan nafkah. Putusnya hubungan perkawinan seorang suami dengan seorang isteri, tidak memutuskan tanggung jawab terhadap anak-anak. Hukum hadhanah ini berlakunya apabila suami  dan isteri berpisah  (cerai)  mereka  mempunyai  anak  yang  masih  kecil  misalnya  “BALITA”  atau  belum berusia  dua  belas  tahun  (KHI)  yang  sangat  membutuhkan  kehadiran  ibunya,  masih membutuhkan  air  susu  ibu  (ASI)  dan  keberadaan  ibu  itulah  dunia  mereka  dan  tidak  dapat dipisahkan dari ibunya.
Suatu peristiwa sejarah pernah terjadi pada zaman Rasulullah Saw. Hadis  diriwayatkan oleh  Ahmad  Abu  Daud  dan  Al-Baihaqi:  Dimana  seorang  wanita  dengan  mengendong  bayinya menemui/mendatangi    Rasulullah  Saw  wanita  tersebut  menyatakan  kepada Rasulullah  Saw, bahwa  anak  yang  dia  bawa  adalah  anak  kandungnya  yang  telah  dilahirkan  dari  rahimnya,  dan pangkuannya  adalah  tempat  anaknya  bermanja  serta  minum  anaknya  berasal  dari  air  susunya, pengakuan  dari  wanita  tersebut  bahwa  dia  telah  diceraikan  oleh  suaminya  dan  berniat  untuk mengambil  anaknya.  Rasulullah  Saw  bersabda:  bahwa  wanita  ini  lebih  berhak mengasuh/memelihara  anaknya  dari  pada  ayah  kandungnya  sebelum  wanita  tersebut memutuskan untuk menikah lagi.
Melihat  dan  mempelajari  hadis  dan  dari  peristiwa  sejarah  di  atas  bahwa  terputusnya hubungan  pernikahan  antara  suami  dan  isteri,  yang  diutamakan    memelihara  anak  yang  belum
mumayyiz tersebut adalah sorang ibunya (istri). Dikarenakan seorang Ibulah  yang  mengandung anak selama sembilan sepuluh hari di rahimnya, menjaga dirinya jangan sampai terjadi sesuatu terhadap kandungannya,  melakukan hal-hal  yang baik  menghindari dari  perbuatan  yang buruk, agar  bayinya  lahir  dalam  keadaan  sempurna  lahir  dan  bathin.  Seorang  ibu  mempunyai  kasih sayang yang penuh, lebih teliti/cermat, sabar, mempunyai keahlian untuk menjaga, memelihara, mendidik  dan  memperhatikan  tumbuh  kembangnya  anak,  memiliki  perhatian  yang  besar terhadap  apa-apa  kebutuhan  seorang  anak  (bayi/BALITA).  Kesabaran  seorang  ibu  dalam menjaga/memelihara  anak  lebih  besar  juga  ibu  mempunyai  kesempatan  lebih  panjang/lapang untuk  melakukan  perannya  sebagai  seorang  ibu  dibanding  seorang  ayah.  Seorang  ibu  lebih mahir/pandai  dalam  memberi  asupan  gizi  yang  sesuai  dan  yang  sangat  dibutuhkan  kepada bayi/BALITAnya. Namun tugas ini hanya berlaku untuk anak-anak yang belum mumayyiz.
Maksud dari pasal 105 KHI menyimpulkan  bahwa perpisahan/cerai antara ayah dan ibu akan  memberikan  lebih  banyak dan lebih panjang hak pengasuhan kepada ibunya, jika mereka memiliki anak-anak yang masih menyusu atau anak tersebut masih sangat kecil dan usia belum dua  belas  tahun  (bayi/BALITA).  Lebih  membutuhkan  pengasuhan,  penjagaan,  perhatian  dan pengayoman  serta  kasih  sayang  ibu  dari  pada  ayah.  Islam  menganjurkan  supaya  seorang  anak disusukan ibu sampai usia dua tahun.
Kemudian jika anak-anak sudah besar ataupun telah  berusia  lebih dari dua belas tahun, masing-masing  mereka  ditanya  apakah  akan  mengikuti  (diasuh)  ayah  atau  mengikuti  (diasuh) ibu,  atau  adanya  suatu  kebebasan  (tidak  adanya  suatu  perjanjian)  anak-anak  boleh  tinggal bersama ayah atau tinggal bersama ibu, uang belanja dan kebutuhan hidup anak-anak diberikan oleh  ayah.  Ketetapan  KHI  hanya  diberlakukan  kepada  orang-orang  yang  beragama  Islam  dari Sabang  sampai  Mauroke  (yaitu  perceraian  diperiksa  dan  diputus  oleh  Pengadilan  Agama)  dan ketetapan ini tidak berlaku bagi umat Islam di luar wilayah Indonesia atau di seluruh dunia.
Demi masa depan anak untuk tidak kehilangan sosok ayah yang selalu bertanggun jawab dan juga sosok ibu  yang  penuh  kasih sayang. Seorang  ayah sangat diharapkan bahwa  ia harus lebih  memberikan  perhatian  terhadap  anak-anak  memberikan  dana/biaya  untuk  hidup  dan kehidupan, pendidikan mereka walaupun sudah tidak serumah dengan mereka dan telah berpisah dengan  istri.  Kewajiban  ayah  terhadap  anak-anaknya  tidak  dipindahkan  kepada  ibunya. Perceraian antara ayah dan ibu, hak pengasuhan jatuh ditangan ibu namun ayah dari sianak tetap memiliki hak atas anak.
Terutama seorang ayah wajib menjadi wali nikah dalam pernikahan anak perempuannya. Jika  hak  asuh  atas  anak  telah  ditetapkan  atau  diberikan  kepada  ibu  maka  anak-anak  wajib menghargai/menghormati  ayah  mereka dan  hak  waris tetap jatuh kepada anak-anak. Jika biaya hidup anak-anak tidak sepenuhnya diberikan seorang ayah, para hakim akan memutuskan sosok ibulah  yang akan membantu dana kebutuhan anak-anaknya.
Seharusnya  kewajiban  yang  diberikan  pada  ayah  ibu untuk  menjaga  mengawasi  dan mengayomi  buah  hatinya  sampai  ia  berdiri  sendiri  (bukan  akhil  baligh)  atau  kawin. Namun  kewajiban  ini  secara  faktual  di  tempat-tempat  yang  masih  menganut  asas kekeluargaan dan matrilineal, terutama tidak dibebankan pada ayah, tetapi pada ibu dan kakak  pria  si  ibu  (atau  keluarga  semenda  pihak  ibu).  Dalam  asas  kekeluargaan  yang patrilineal  tekanan  kuat  terletak  pada  kewajiban  dari  pihak  keluarga  si  ayah  (J.  Prins , 1982: 75).

## Kesimpulan
Manusia  diciptakan  Tuhan  berpasang-pasangan,  manusia  dalam  perjalanan  hidupnya akan  mencari  pasangan  untuk  membangun  kehidupan  serta  untuk  berlangsungnya  sebuah keturunan,  membentuk  rumah  tangga  adalah  satu  perbuatan  luhur.  Sedemikian  luhurnya anggapan  terhadap  perkawinan.  Tidak  ada  seorangpun  yang  mengiginkan  atau  bercita-cita perkawinannya berakhir dengan jalan perceraian. Peristiwa perceraiaan akan memisahkan antara ayah, ibu serta anak-anak.
Demi masa depan anak tidak boleh kehilangan sosok ayah yang selalu bertanggung jawab juga sosok ibu yang penuh kasih, meskipun perceraian itu telah terjadi, walaupun hak pengasuh jatuh  ditangan  ibu,  namun  seorang  ayah  masih  tetap  memiliki  hak  atas  anak.  Kewajiban  ayah terhadap anak-anaknya tidak dipindahkan kepada ibunya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Print, Darwan, Hukum Anak Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti 1997.
Prins, J, Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Yudhistira 1982 .
Simorangkir, J.C.T. dkk. Kamus hukum, Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
Sosroatmodjo,  Arso  dan  Wasit  Aulawi. Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia ,  Jakarta:  Bulan Bintang 1981.
Peraturan Perundang-undangan.
- Al-Qur’an dan Hadits
- Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  Tentang  Penyebaran  Kompilasi  Hukum  Islam Sebagai Hukum Materiil Untuk Dilaksanakan Di Pengadilan Agama.