700

## Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam
P-ISSN : 2085-2487;  E-ISSN : 2614-3275 Vol. 9, No. 2, (June) 2023. Journal website: jurnal.faiunwir.ac.id

## Research Article

## Peta dan Problematika Konsep Moderasi Beragama di Indonesia
Henri Shalahuddin 1 , Fajrin Dzul Fadhlil 2 , Muhammad Sofian Hidayat 3
1. Universitas Darussalam Gontor, henri_sa@yahoo.com
2. Universitas Darussalam Gontor, fajrindzulf@gmail.com
3. Universitas Darussalam Gontor, muhammadsofian1997@unida.gontor.ac.id
Copyright © 2023 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi  Islam. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).
Received :  March 28, 2023 Revised :  April 27, 2023 Accepted :  May 24,  2023 Available online    :  June 21, 2023
How to Cite : Henri Shalahuddin, Fajrin Dzul Fadhlil , and Muhammad Sofian Hidayat. 2023. “Peta Dan Problematika  Konsep  Moderasi  Beragama  Di  Indonesia”.  Risalah,  Jurnal  Pendidikan  Dan  Studi  Islam  9 (2):700-710. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i2.432 .
Abstract. Religious  moderation  is  a  central  concept  discussed  in  the  era  of  globalization  and  the industrial revolution. The Ministry of Religion of the Republic of Indonesia in this case makes this idea a  solution  in  creating  harmony  tolerance  between  religious  communities.  However,  this  idea  needs attention because the term moderation itself is a term and concept that emerged in the West, which was  influenced  by  Western  perspectives  and  culture.  This  description  is  elaborated  using  a  library research approach and a content analysis method which later finds that in practice and its application several problems are found which ultimately lead to the principle of religious pluralism. The problem of the concept of moderation in religion in Indonesia in this case can be put forward into three issues. First, religious moderation is the new face of religious pluralism, second is the problem of bias in the meaning of religious tolerance, third is the problem of relative truth.
Keywords: Religious Moderation; Tolerance; Religious Pluralism.
Abstrak. Moderasi beragama merupakan konsep yang sentral diperbincangkan di era globalisasi dan revolusi  industry.  Kementrian  agama  RI  dalam  hal  ini  menjadikan  gagasan  ini  sebagai  solusi  dalam menciptakan toleransi kerukunan antar umat beragama. Namun gagasan ini perlu diperhatikan sebab istilah moderasi sendiri merupakan istilah dan konsep yang muncul di Barat, yang dipengaruhi cara pandang  dan  budaya  Barat.  Uraian  ini  dijabarkan  dengan  pendekatan  library  research  dan  metode analisis  konten  yang  kemudian  menemukan  bahwa  dalam  praktiknya  dan  penerapannya  ditemukan bebeberapa  problem  yang  pada  akhirnya  mengarah  pada  prinsip  pluralisme  agama.  Problematika konsep moderasi beragama di Indonesia dalam hal ini dapat dikemukakan kedalam tiga isu. Pertama moderasi  beragama  wajah  baru  pluralisme  agama,  kedua  problem  bias  makna  toleransi  beragama, ketiga problem kebenaran yang relative.
Kata kunci: Moderasi Beragama; Toleransi; Pluralisme Agama.

## Peta dan Problematika Konsep Moderasi Beragama di Indonesia
Henri Shalahuddin, Fajrin Dzul Fadhlil, Muhammad Sofian Hidayat

## PENDAHULUAN
Moderasi  beragama  merupakan  konsep  yang  sentral  diperbincangkan  di  era globalisasi dan revolusi industri. (Akhmadi, 2019) Sebab gagasan ini dianggap sebagai solusi  dalam  menciptakan  toleransi  kerukunan  antar  umat  beragama.  Kementrian Agama RI (Lukman Hakim Saifuddin, 2019, p. 18) pada saat ini menjadikan gagasan moderasi  beragama  sebagai  motor  penggerak  toleransi  yang  berimplikasi  pada kerukunan  hubungan  masyarakat  intra-agama  dan  antar  agama.  (Pipit  Aidul Fitriyana,  2020,  p.  19)  Agus  Ahmadi  menjelaskan  bahwa  moderasi  mengedepankan sikap  toleran  dalam  perbedaan  serta  keterbukaan  menerima  keberagamaan (inklusivisme) (Akhmadi, 2019). Sementara Mahmud Arif menyebut moderasi sebagai arus  gerakan  untuk  memajukan  umat  Islam.  (Mahmud  Arif,  2020,  p.  9)  Namun gagasan ini perlu diperhatikan sebab istilah moderasi sendiri merupakan istilah dan konsep yang muncul di Barat, yang dipengaruhi cara pandang dan budaya Barat. (Ilyas Ba Yunus dan Farid Ahmad, 1991, p. 54)
Moderasi  dalam  pandangan  Barat  dimaknai  sebagai  sikap  keterbukaan  dan penerimaan  terhadap  cara  pandang  Barat.  (Jhon  L.  Esposito,  2012,  p.  6)  Hal  ini dijelaskan oleh Angel Rabasa sikap ini berposisi mendukung demokrasi, persamaan gender,  HAM,  kebebasan  beragama,  menghormati  perbedaan,  menerima  sumber hukum selain dari agama dan khususnya menentang terrorisme serta kekerasan yang mendasar. (Hamid Fahmi Zarkasyi, 2012, p. 183) Dalam penjelasan lain Yamin Zakaria menyebutnya sebagai Neo Modernis dengan sikap liberal, modern, dan berfikir bebas. (Jhon  L.  Esposito,  2012,  p.  36)  Sejalan  dengan  uraian  diatas  dapat  difahami  bahwa moderasi beragama sarat akan pengaruh ideologi Barat, semisal gagasan pluralisme agama  yang  menyatakan  semua  agama  sama  dan  semua  agama  bersifat  relative menuju  kebenaran  yang  sama.  (Hick,  1989,  p.  36)  Maka  dari  itu  perlu  adanya pendalaman makna dan istilah moderasi yang di arusutamakan kementrian agama, hal  ini  dilakukan  sebagai  bentuk  perhatian  khusus  masyarakat  dalam  mengawal konsepsi moderasi beragama di Indonesia.
Dalam  Islam  istilah  yang  sering  disebut  semakna  dengan  gagasan  moderasi adalah konsep washatiyah. Hasan Habannakah menggambarkan tentang washatiyah seperti  titik  puncak  pertengahan  pada  bangungan  piramida,  dimana  posisi  itu merupakan titik temu antara dua garis miring yang berasal sekaligus mengarah pada jalur  berlawanan.  (Maidani,  1996,  p.  13)  Menguraikan  hal  ini  Quraish  Shihab menjelaskan  bahwa washatiyah bukan  dimaknai  sebagai  ketidak  jelasan  atau  tidak tegas terhadap sesuatu, namun washatiyah merupakan sikap aktif yakni adil dalam arti mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. (M Quraish Shihab, 2020, p. xi) Ini yang kemudian perlu dikemukakan dan dijadikan sebagai kaca mata melihat dan mengawal gagasan moderasi beragama di Indonesia.
Termasuk  di  bidang  pendidikan,  Indonesia,  negara  yang  mayoritas penduduknya  adalah  muslim,  masih  memiliki  beberapa  problematika  terkait pendidikan  khususnya  pendidikan  Islam.  Pendidikan  karakter  yang  ditopang  oleh pendidikan  moral,  pendidikan  nilai,  pendidikan  agama,  dan  pendidikan kewarganegaraan  sama-sama  membantu  warga  Indonesia  dan  peserta  didik  dalam mengenal dan  mewujudkan moderasi beragama. (Hafsah dkk., 2023)
Artikel  ini  berupaya  mengemukakan  peta  konsep  moderasi  beragama  di Indonesia  dan  kemudian  menelaah  lebih  lanjut  terkait  gagasan  ini.  Selanjutnya

## Peta dan Problematika Konsep Moderasi Beragama di Indonesia
Henri Shalahuddin, Fajrin Dzul Fadhlil, Muhammad Sofian Hidayat
penulis menemukan tiga problematika yang terdapat didalamnya. Pertama moderasi beragama sarat akan ideologi pluralisme agama, kedua problem bias makna toleransi beragama,  ketiga  problem  kebenaran  yang  relative.  Meskipun  telah  banyak ditemukan  penelitian  dan  pembahasan  terkait  dengan  tema  dan  objek  penilitian moderasi beragama. Penulis belum menemukan penelitian dan pembahasan khusus yang  mengemukakan  peta  konsep  moderasi  beragama  dan  mengemukakan problematika yang muncul di dalamnya.

## METODE PENELITIAN
Artikel  ini  menggunakan  pendekatan  library  research  dan  metode  analisis konten.  (Tobroni,  2003,  p.  71)  Penjelasan  terkait  dengan  peta  dan  problematika moderasi beragama di Indonesia dalam artikel ini, diuraikan secara structural. Diawali dengan  uraian  terkait  dengan  defenisi  moderasi  baik  secara  bahasa  dan  istilah, kemudian  diteruskan  dengan  uraian peta  konsep  moderasi  beragama  di  Indonesia. Selanjutnya dilanjutkan dengan penjelasan problematika konsep moderasi beragama di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Defenisi Moderasi
Secara  etimologi  moderasi  berasal  dari  bahasa  inggris  ‘ Moderation’ yang memiliki  arti  sikap  sedang,  sikap  tidak  berlebih-lebihan.  (Shadily,  2009,  p.  384) Sementara  dalam  bahasa  Arab  istilah  moderasi  dikenal  dengan  sebutan  wasatiyah. S eperti  terdapat  di  Mu’jam  Maqayis,  Ibnu  Faris  menyampaikan  yang  dimaksud dengan wasatiyah itu  merupakan  susuatu  yang  menunjukan  pada  keadilan  dan tengah-tengah.  (Faris,  1979,  p.  108)  Pakar  bahasa  Raghib  Al-Asfahani  mengatakan wasatiyah yang  berasal  dari  kata  wasat  yakni  sesuatu  yang  berada  di  antara  dua ekstrimitas, sementara yang berasal dari awsat memiliki arti titik tengah. (Al-Isfahani, n.d., p. 879)
Kata moderisasi berasal dari bahasa latin ‘moderatio’ yang berarti kesedangan (tidak berlebih dan berkurang). Moderasi beragama adalah adil dan berimbang dalam memandang,  menyikapi,  dan  mempraktikan  semua  konsep  yang  berpasangan. (Lukman Hakim Saifuddin, 2019, pp. 15 – 16) Dalam KBBI kata adil diartikan pertama tidak berat sebelah atau tidak memihak, kedua berpihak kepada kebenaran, dan ketiga sepatutnya atau tidak sewenang-wenangnya.
Organisasi  pendidikan,  keilmuan,  dan  kebudayaan  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  atau  UNESCO  (United  Nation  Educational,  Scientific  and  Cultural Organization)  mengartikan  moderasi  sebagai  sikap  saling  menghormati,  saling menerima, saling menghargai, di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan  karakter  manusia.  (Walzer,  1997)  Sedangkan  Bhanu  Viktorahadi,  menekankan bahwa  memahami  makna  moderasi,  harus  didukung  cakrawala  pengetahuan  yang luas,  sikap  terbuka,  dialog,  kebebasan  berpikir  dan  beragama.  Dalam  arti  lain, moderasi  setara  dengan  sikap  positif  dan  menghargai  orang  lain  dalam  rangka menggunakan  kebebasan  asasi  sebagai  manusia.  (Rifki  Rosyad,  M.  Taufiq  Rahman, Paelani Setia, Mochamad Ziaul Haq, 2022, p. 70)
Kemudian  moderasi  beragama  menurut  Kementrian  Agama  Republik Indonesia lewat buku yang disusun berjudul Moderasi Beragama. Dimaknai sebagai

## Peta dan Problematika Konsep Moderasi Beragama di Indonesia
Henri Shalahuddin, Fajrin Dzul Fadhlil, Muhammad Sofian Hidayat
kepercayaan  diri  terhadap  substansi  (esensi)  ajaran  agama  yang  dianutnya,  dengan tetap  berbagi  kebenaran  sejauh  terkait  tafsir  agama.  Dalam artian  moderasi  agama menunjukkan  adanya  penerimaan,  keterbukaan,  dan  sinergi  dari  kelompok keagamaan  yang  berbeda.  Kata  moderasi  yang  bentuk  bahasa  latinnya moderâtio berarti  kesedangan,  juga  berarti  penguasaan  terhadap  diri.  Dalam  bahasa  inggris disebut  moderation  yang  sering  dipakai  dalam  arti average (rata-rata), core (inti), standard (baku),  atau non-aligned (ketidak-berpihakan).  Secara  umum,  moderat berarti mengutamakan keseimbangan terkait keyakinan, moral, dan prilaku (watak). (Lukman Hakim Saifuddin, 2019, pp. 14 – 15)
Beberapa mufasssir Indonesia diantaranya Hamka, Hasbi dan Quraish Shihab turut  mengemukakan  pendapat  tentang  defenisi  istilah  moderasi.  Makna  yang disepakati oleh ketiganya, adalah wasa ṭ iyah . Quraish Shihab mendefenisikan secara etimologi bahwa kata wasatiyah dengan makna ditengah-tengah, bagus, pilihan, adil, seimbang, dan terpuji. Sementara secara terminologi, Quraish Shihab memaknainya dengan  sikap  keberagamaan  yang  dengan  tidak  memihak  ke  kiri  dan  ke  kanan. Ketidakberpihakan  inilah  yang  menjadikan  manusia  berlaku  adil  sehingga  dapat menjadi  teladan  bagi  semua  pihak.  Bahkan,  ia  menggambarkan  moderasi  seperti posisi Ka’bah yang berada di pertengahan bumi . (Muhammad Quraish Shihab, n.d., p. 415) Namun kemudian Quraish Shihab menegaskan pendapatnya bahwa washatiyah bukan  dimaknai  sebagai  ketidak  jelasan  atau  tidak  tegas  terhadap  sesuatu,  namun washatiyah merupakan sikap aktif yakni adil dalam arti mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. (M Quraish Shihab, 2020, p. xi)
Definisi  yang  dikemukakan  oleh  Qurays  Shihab  tidak  jauh  berbeda  dengan pernyataan Hamka. Dengan memaknai moderasi dengan pertengahan, tidak terpaku kepada  dunia  saja,  juga  tidak  semata-mata  mementingkan  rohani  semata.  Ia menegaskan  moderasi  beragama  adalah  posisi  seimbang  antara  keduanya.  (Abdul Malik  Karim  Amrullah  (Hamka),  2015,  p.  274)  Hasby  As-Shiddiqy  Juga  memiliki pendapat  yang  sama  dengan  Hamka.  Menurutnya,  moderasi  adalah  sikap  yang seimbang,  tidak  hidup  berlebih-lebihan  dalam  beragama  (ekstrem)  dan  tidak  pula termasuk  orang  yang  terlalu  kurang  dalam  menunaikan  kewajiban  agama.  (Hasbi Ash-Shiddieqy, 2016, p. 129)
Secara  umum  dapat  disimpulkan  bahwa  moderasi  beragama  di  Indonesia, dimaknai sebagai cara pandang, sikap, dan prilaku yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil,  dan tidak ekstrem dalam  beragama. (Lukman Hakim Saifuddin, 2019, p. 18) Dalam hal ini moderasi beragama harus difahami sebagai sikap  beragama  yang  seimbang  antara  pengamalan  agama  yang  eksklusif  dan penghormatan kepada praktik beragama lain secara inklusif. Dengan begitu moderasi beragama  akan  menjadi  solusi  dalam  menengahi  dua  kutub  ekstrem  kanan  dan ekstrem  kiri, yang kemudian mengancam kebhinekaan. (Lukman Hakim Saifuddin, 2019, p. 18)

## Peta Konsep Moderasi Beragama di Indonesia
Gagasan  moderasi  beragama  di  Indonesia,  merupakan  program  besar kementrian agama RI. Hal Ini dapat dilihat dari komitmen kementrian agama dalam mempropagandakan konsep ini keseluruh wilayah Indonesia, yang dipercaya sebagai kunci  terciptanya  toleransi  dan  kerukunan  antar  umat  beragama.  (Lukman  Hakim

## Peta dan Problematika Konsep Moderasi Beragama di Indonesia
Henri Shalahuddin, Fajrin Dzul Fadhlil, Muhammad Sofian Hidayat
Saifuddin,  2019,  p.  18)  Gagasan  ini  memiliki  konsep  yang  mumpuni  perumusannya dalam  mengapresiasi  keragaman  dan  keberagamaan  Indonesia.  Lukman  Hakim Saefuddin mantan Mentri Agama RI periode 2014-2019 mengemukakan empat konsep dalam  gagasan  moderasi  beragama  kementrian  agama  RI.  Pertama,  komitmen kebangsaan yang menjadi indikator kemoderatan cara pandang dan sikap seseorang. Kedua, toleransi sebagai sikap/sifat menghargai dan membolehkan  suatu pendirian pendapat  pandangan  kepercayaan  maupun  yang  lainnya  yang  berbeda  dengan pendirian dirinya sendiri. (W.J.S Poerwadarminta, 1986, p. 184) Ketiga, anti kekerasan atau  anti  radikalisme.  Keempat,  akomodatif  terhadap  kebudayaan  lokal.  (Lukman Hakim  Saifuddin,  2019,  p.  43)  Dengan  begitu  jelas  bahwa  gagasan  ini  merupakan konsep besar yang disiapkan untuk penyesuaian prilaku beragama di Indonesia yang kemudian menciptakan kerukunan antar agama.
Pertama, komitmen kebangsaan sebagai indikator untuk melihat cara pandang sikap,  dan  praktik  beragama  seseorang.  (Lukman  Hakim  Saifuddin,  2019,  p.  43) komitmen  ini  diterapkan  sebagai  kaca  mata  melihat  sikap  dan  prilaku  seseorang dalam mempraktikan ajaran agama, agar selaras dengan panncasila sebagai ideologi negara. Selain itu komitmen kebangsaan merupakan tolok ukur kesetiaan seseorang terhadap negara dengan menunjukkan sikap penerimaan dan tidak menolak ideologi pancasila  dan  sikap  nasionalisme.  Dalam  ruang  lingkup  komitmen  kebangsaan mengamalkan  ajaran  agama  adalah  sama  halnya  dengan  menjalankan  kewajiban sebagai  warga  negara.  (Lukman  Hakim  Saifuddin,  2019,  p.  43)  Dimana  dalam komitmen kebangsaan seluruh warga negara dituntut untuk menciptakan kepedulian dalam merawat nilai-nilai keindonesiaan. Nilai- nilai ini berupa agama, adat istiadat dan  budaya,  yang  merupakan  ciri  dan  kekhasan  Indonesia  dengan  keberagaman agama adat dan budaya. (Lukman Hakim Saifuddin, 2019, p. 10)
Komitmen kebangsaan mengarus utamakan pancasila dan sikap nasionalisme bangsa.  (Pipit  Aidul  Fitriyana,  2020,  p.  16)  Hal  ini  sebagaimana  tertuang  dalam konstitusi  UUD  1945,  yang  mengutamakan  nilai  kebinekaan  dan  persatuan  antar masayarakat suku dan agama. Komitmen ini sejatinya menginginkan agar terciptanya kerukunan  antar  masyarakat  yang  multicultural  dibawah  naungan  negara,  artinya posisi  nasionalisme  harus  dikedepankan  dalam  beragama.  Komitmen  kebangsaan juga menginginkan keadilan dan keberimbangan, hal ini ditujukan sebagai basis sikap masyarakat dalam mepraktikkan berbagai konsep seperti, keadilan dan keseimbangan antara  akal  dan  wahyu,  jasmani  dan  rohani,  hak  dan  kewajiban,  kepentingan individual dan komunal, antara keharusan dan kerelaan, antara teks agama dan ijtihad tokoh  agama,  antara  gagasan  ideal  dan  kenyataan,  dan  antara  masa  lalu  dan  masa depan. (Lukman Hakim Saifuddin, 2019, p. 19) Dengan begitu komitmen kebangsaan merupakan basis moderasi beragama yang kemudian memunculkan trend baru dalam beragama, trend yang bertujuan menjaga kerukunan dan aspek kebangsaan menjadi arus utama basis prilaku beragama di masyarakat.
Kedua, konsep toleransi sebagai sikap memberi ruang dan tidak menggangu hak  orang  lain  untuk  berkeyakinan,  mengekspresikan  keyakinannya,  dan menyampaikan pendapat meskipun berbeda dengan apa yang pribadi yakini. (Pipit Aidul Fitriyana, 2020, p. 18) Secara istilah toleransi berasal dari bahasa latin tolerare yang artinya sabar membiarkan sesuatu, serta menahan diri. (Amran Suadi, 2021, p. 128) kata ini kemudian diserap kedalam bahasa Inggris dalam bentuk tolerance yang
705

## Peta dan Problematika Konsep Moderasi Beragama di Indonesia
Henri Shalahuddin, Fajrin Dzul Fadhlil, Muhammad Sofian Hidayat
dimaknai sebagai kesediaan untuk menerima atau juga dimaknai sebagai membiarkan seseorang  melakukan  sesuatu  yang  engkau  tidak  setujui  atau  tidak  sukai.  (Amran Suadi, 2021, p. 128) Makna ini yang kemudian dijadikan basis toleransi dalam konsep moderasi  beragama  di  Indonesia.  Istilah  toleransi  kemudian  menjadi  bias  sebab banyak dijadikan sebagai istilah yang mengakomodir prilaku menyimpang dalam hal keagamaan, dengan mengedepankan dimensi pularisme didalamnya.
Dimensi  makna  toleransi  diterjemahkan  sebagai  istilah  pluralisme.  (Khalid Rahman, 2020, p. 16) Makna ini dikemukakan ditengah masyarakat bahwa pluralisme adalah sikap toleransi yang terletak didalam hati dan terjewantahkan dalam prilaku. Sikap ini tidak akan didapat jika hanya mengakaji teori, namun sikap ini akan muncul dan  terjewantahkan  dalam  prilaku  jika  berbaur  dengan  masyarakat.  (Hanik,  2014) Toleransi  dalam  konsep  ini  menjadikan  aspek  berbaur  sebagai  indikator ketoleransian.  Jika  seseorang  tidak  mampu  berbaur  dalam  hal  apapun  ia  bisa dikategorikan  sebagai  seorang  yang  intolerir.  Mestinya  ada  batasan  yang dikemukakan dalam toleransi sehingga makna yang berkembang dimasyarakat tidak rancu dan menimbulkan kontroversi dan polemik.
Toleransi dalam ruang lingkup moderasi beragama di Indonesia memiliki dua arah  penegasan.  Pertama,  penegasan  pada  hubungan  intra-agama  (internal)  dan kedua penegasan pada hubungan antar agama baik dalam ranah sosial dan  politik. (Pipit  Aidul  Fitriyana,  2020,  p.  19)  Hubungan  intra-agama  semisal  hubungan  antar ormas  keagamaan  dan  sekte-sekte  minoritas  yang  dianggap  menyimpang  dari  arus besar  suatu  agama.  Sementara  hubungan  antaragama  dapat  dilihat  dalam  hal kesediaan dialog antar agama, bekerja sama, pendirian tempat ibadah, dan muamalah dengan  pemeluk  agama  lain.  (Pipit  Aidul  Fitriyana,  2020,  p.  19)  Dengan  begitu toleransi  dalam konsep moderasi beragama memiliki konsen pada ranah sosial dan politik yang berkembang di masyarakat.
Sejalan  dengan  uraian  diatas  toleransi  juga  dijadikan  fondasi  demokrasi. (Lukman Hakim Saifuddin, 2019, p. 44) Dalam moderasi beragama toleransi dijadikan sebagai motor penggerak demokrasi. Hal ini dikarnakan demokrasi tidak akan mampu berjalan  jika  masyarakat  tidak  mampu  mempraktekkan  sikap  tolerir  terhadap pendapat orang lain. Toleransi kemudian menjadi indikator kematangan demokrasi suatu  bangsa,  semakin  tolerir  suatu  bangsa  maka  semakin  demokratis  bangsa tersebut. (Lukman Hakim Saifuddin, 2019, p. 44)
Ketiga,  konsep  anti  kekerasan  dan  radikalisme.  Moderasi  beragama  menjadi gagasan  dan  paham  yang  ditujukan  untuk  merubah  system  sosial  dan  politik  yang melegitimasi kekerasan atas nama agama berupa kekerasan verbal, fisik, dan pikiran. (Lukman Hakim Saifuddin, 2019, p. 45) Lebih jelasnya kekerasan yang dimaksud ialah radikalisme dan ekstremisme, berupa sikap dam tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan.  (Pipit  Aidul  Fitriyana,  2020,  p.  29)  Dalam  hal  ini  moderasi  beragama dijadikan benteng terhadap ancaman ideologi radikalisme dan ekstremisme, dimana gagasan ini mengedapankan sikap adil dan berimbang dalam menyikapi persoalan.
Isu radikalisme dan ekstremisme menjadi perhatian khusus gagasan moderasi beragama. Hal ini disebabkan istilah radikalisme seringkali dikaitkan dengan agama, yang  kemudian  memunculkan  istilah  terorisme  yang  mengancam  kebhinekaan. (Lukman  Hakim  Saifuddin,  2019,  p.  45)  Meskipun  demikian  moderasi  beragama

## Peta dan Problematika Konsep Moderasi Beragama di Indonesia
Henri Shalahuddin, Fajrin Dzul Fadhlil, Muhammad Sofian Hidayat
mengakui  bahwa  pada  dasarnya  radikalisme  tidak  hanya  terkait  agama,  tetapi  bisa melekat  pada  gerakan  kelompok  manapun.  Dalam  konsepsi  moderasi  beragama radikalisme bisa muncul disebabkan persepsi ketidakadilan dan keterancaman yang dialami  seseorang  atau  kelompok.  (Lukman  Hakim  Saifuddin,  2019,  p.  47)  Dengan begitu  gagasan  moderasi  berupaya  menekan  persepsi  ketidakadilan  dan keterancaman  di  masyarakat  agar  mampu  menghilangkan  bibit  kemunculan  sikap radikalisme  dan  ekstremisme.  Hal  ini  diupayakan  dengan  menegaskan  praktik beragama jalan tengah dalam bentuk memperkuat nilai-nilai moral spiritual agama, maupun untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang nirkekerasan.
Keempat,  ialah  prinsip  akomodatif  terhadap  kebudayaan  lokal.  Prinsip  ini ditujukan  untuk  melihat  sejauh  mana  kesediaan  menerima  praktik  amaliah keagamaan  yang  mengakomodasi  kebudayan  lokal  dan  tradisi.  (Lukman  Hakim Saifuddin,  2019,  p.  46)  Meskipun  pada  praktiknya  sikap  ini  tidak  dijadikan  sebagai tolak  ukur  kemoderatan  seseorang,  namun  hal  ini  tetap  dipertimbangkan  sebagai salah satu aspek yang menggambarkan nilai moderat seseorang. Sebab mereka yang moderat cenderung lebih bersikap ramah terhadap tradisi budaya lokal dalam prilaku keagamaannya,  sejauh  tidak  bertentangan  dengan  ajaran  pokok  agamanya.  (Pipit Aidul Fitriyana, 2020, p. 30) Penitik beratan sikap akomodasi terhadap budaya lokal dalam konsepsi moderasi beragama, bertujuan untuk adanya asimilasi antara budaya dan agama yang kemudian membawa pada konsep integrasi agama dan budaya dalam kehidupan sosial. (Pipit Aidul Fitriyana, 2020, p. 31)
Sikap  akomodatif  terhadap  kebudayaan  lokal  dalam  bingkai  moderasi beragama,  cenderung  bias  pada  arah  multikulturalisme.  Dalam  hal  ini multikulturalisme  dimaknai  sebagai  konsep  pengelolaan  masyarakat  sosial  yang plural  yang  memberikan  pengakuan  baik  secara  kultural  atau  politis  terhadap kemajemukan budaya masyarakat sekecil apapun kemajemukannya. (Khalid Rahman, 2020, p. 19) Prinsip ini yang kemudian memunculkan dua istilah yang menjadi basis perdebatan  dalam  bingkai  moderasi  yaitu, Indegenous  Society dan Migrant Society. (Khalid  Rahman,  2020,  p.  20)  Munculnya  dua  istilah  ini  juga  terkait  erat  dengan kepentingan-kepentingan  yang  bermain  dalam  ruang  public.  Kepentingan  yang dimaksud ialah kepentingan ekonomi dan politik. Dalam arus ini agama dijadikan alat u ntuk  mencapai  suatu  kepentingan,  yang  kemudian  disebut  dengan  istilah “politik identitas”.
Penjelasan kempat konsep moderasi beragama di atas memberikan kejelasan arah dan latar belakang kemunculan gagasan ini. Setidaknya ada tiga alasan utama mengapa  perlu  konsep  moderasi  beragama  menurut  Kemenag  RI.  (Lukman  Hakim Saifuddin, 2019, p. 9) Pertama, bertujuan untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk  mulia  ciptaan  Tuhan,  termasuk  menjaga  untuk  tidak  menghilangkan nyawanya. Kedua, keberagaman yang sudah ada sejak lama dan pertambahan jumlah manusia  diberbagai  negri.  dan  wilayah.  Ketiga,  sebagai  strategi  kebudayaan  dalam merawat kebhinekaan dan keindonesiaan. (Lukman Hakim Saifuddin, 2019, p. 10)

## Problematika Konsep Moderasi Beragama di Indonesia
Problematika  konsep  moderasi  beragama  di  Indonesia  dalam  hal  ini  dapat dikemukakan  kedalam tiga isu. Pertama moderasi beragama wajah baru pluralisme

## Peta dan Problematika Konsep Moderasi Beragama di Indonesia
Henri Shalahuddin, Fajrin Dzul Fadhlil, Muhammad Sofian Hidayat
agama,  kedua  problem  bias  makna  toleransi  beragama,  ketiga  problem  kebenaran yang relative.
Problem pertama yang muncul dalam konsep moderasi ialah bias pluralisme agama. Moderasi beragama pada akhirnya mengakomodir ide pluralisme agama, yang menyatakan  semua  agama  sama,  dan  menyatakan  pluralisme  adalah  tujuan  semua agama.  (Khalid  Rahman,  2020,  p.  xix)  Menurut  Jhon  hick pluralisme  agama  adalah suatu gagasan bahwa agama-agama besar dunia merupakan perwujudan dari realitas yang satu dimana tidak ada yang lebih baik satu dari yang lainya. (Hick, 1989, p. 36) Pluralisme  agama  membuang  sikap  eksklusif  pada  setiap  agama,  dimana  sikap  ini akan  menimbulkan  banyak  konflik  dalam  kehidupan  beragama.  Nurcholis  Madjid menyatakan  sikap  eksklusif  dalam  melihat  agama  lain  adalah  jalan  yang  salah  dan menyesatkan  bagi  pengikutnya,  kemudian  ia  menyatakan  bahwa  sikap  Inklusif terhadap  agama  lain  merupaka  bentuk  implisit  agama.  (Armayanto,  2014,  p.  328) Pernyataan  ini  membawa  umat  mengakui  eksistensi  pluralisme  sebagai  sebuah wacana yang menyajikan kerukunan beragama namun dengan cara mengakui bahkan membenarkan  seluruh  agama,  yang  artinya  syurga  dapat  diperoleh  siapa  saja  dari semua kelompok.
Dalam  perkembangannya  paham  pluralisme  agama  dapat  dikelompokkan sesuai pola pemikiran  penganutnya, pertama kaum skeptis, positivis, dan naturalis, kelompok ini berkata adanya macam-macam agama dengan doktrin yang berbeda- beda itu justru menunjukkan bahwa tidak ada satupun agama yang benar dan layak dipercaya.  (Arif,  2018,  p.  84) kedua kaum  relativisme  mereka  berpendapat  bahwa semua agama sama benarnya dan kebenaran bukan monopoli agama tertentu. ketiga kaum esensialisme pandangan mereka mengatakan bahwa semua agama pada intinya sama,  dan  mengatakan  bahwa  semua agama  hanya  berbeda  formatnya  saja namun substansinya  sama. keempat kaum  sinkretisme  yang  berambisi  dengan  agenda mempertemukan semua agama-agama, mengambil unsur yang baik dari satu agama dan membuang yang sekiranya buruk untuk dikerjakan. (Arif, 2018, p. 85) Kelompok- kelompok ini pada akhirnya mengacu pada kesimpulan yang sama dimana, seluruh tradisi agama besar adalah sama, semuanya menawarkan keselamatan dan semuanya tidak bersifat final. (Arif, 2018, p. 86)
Gagasan moderasi beragama memiliki kecendrungan arah yang sama dengan konsep  pluralisme  agama.  Isu  toleransi,  akomodasi  budaya  lokal  dan  sikap  anti radikalisme  menjadi  terma  yang  bias  makna  dan  secara  tidak  langsung  lebih menggambarkan ide pluralisme agama. Dengan begitu perlu perhatian yang khusus terhadap konsep moderasi beragama yang diketengahkan oleh kementrian agama saat ini, sebab jika pada akhirnya konsep moderasi ini membawa pada konsepsi pluralisme agama,  maka  hal  ini  harus  ditolak  sebab  ideologi  ini  tidak  sesuai  dengan  konsepsi UUD  1945.  Penolakan  ini  tidak  hanya  dilakukan  kalangan  ummat  muslim,  namun kalangan  Nasrani  para  agamawan  Kristiani,  baik  Katolik  maupun  Protestan, beranggapan  bahwa  pluralisme  agama  adalah  penghinaan  dan  distorsi  bagi  ajaran Kristus.  Kristus  sudah  dianggap  bukan  satu-satunya  lagi  penentu  keselamatan manusia. Padahal iman kepada Kristus merupakan  inti ajaran Kristen. (Armayanto, 2014, p. 335) Dr. Frank Gaetano Morales, seorang cendekiawan Hindu, juga mengecam keras  orang-orang  Hindu  yang  menyamakan  agamanya  dengan  agama  lain.

## Peta dan Problematika Konsep Moderasi Beragama di Indonesia
Henri Shalahuddin, Fajrin Dzul Fadhlil, Muhammad Sofian Hidayat
Menurutnya, pernyataan bahwa semua agama adalah sama merupakan doktrin yang sama sekali tidak dikenal dalam agama Hindu tradisional. (Joesoef Sou’yb, 1996, p. 55) Problem kedua bias makna toleransi beragama. Toleransi beragama dimaknai sebagai  sikap  bersedia  menerima  keberagaman  dan  keanekaragaman  agama  yang dianut dan dihayati oleh pihak atau golongan kepercayaan lain.  Pengakuan tersebut tidak terbatas pada persamaan derajat pada tatanan kenegaraan dan kemasyarakatan namun juga dihadapan tuhan yang maha esa berlandasakan asas kemanusiaan yang adil dan beradab. (Penyusun, 1991, p. 384) Makna ini membawa toleransi tidak hanya dilakukan  dalam  ruang  lingkup  sosial  kenegaraan  dan  masyarakat,  sikap  toleransi kemudian  dibawa  lebih  dalam  pada  arah  teologi,  dimana  mengakui  dan mengakomodasi  keyakinan  orang  lain  sederajat  dengan  keyakinannya  di  hadapan Tuhan.
Toleransi dimaknai sebagai pluralisme. (Khalid Rahman, 2020, p. 16) Dalam hal ini makan pluralisme dianggap sebagai sikap toleransi yang terletak didalam hati dan terjewantahkan dalam prilaku. Sikap ini muncul dalam prilaku individu jika berbaur dengan masyarakat. (Hanik, 2014) Aspek berbaur menjadi kata kunci dalam istilah ini, pluralisme  agama  dianggap  sebagai  sikap  bukan  ideologi  yang  menyimpang. Kekeliruan ini dipicu oleh kegagalan dalam memahami makna pluralisme itu sendiri. Kata berbaur juga menjadi istilah yang luas dan tidak memiliki batasan, sementara dalam beragama terkhusus Islam ada batasan-batasan yang tidak bisa dicampuri dan berbaur dengan agama lain.
Selanjutnya  toleransi  dijadikan  sebagai  sikap  yang  mengakomodir  bahwa semua agama sama sebab mengajarkan kebaikan pada umatnya. Sikap tolerir harus dilakukan  sebagai  wujud  kerukunan  sebab  toleransi  meyakini  adanya  kesamaan agama dalam hal ajaran kebaikan. (Khalid Rahman, 2020, p. 18) Dengan begitu jelas sekali  bias  makna  toleransi  yang  cenderung  pada  konsep  pluralisme,  dengan menyatakan semua agama sama hanya berbeda dalam segi lahiriyahnya saja namun hakikatnya mengarah pada satu entitas yang sama.  Maka dapat disimpulkan bahwa konsep ini adalah buah dari pemikiran liberalisme barat, dimana inti ajarannya adalah merelatifkan kebenaran pada setiap agama di dunia, sebagai bentuk toleransi. Kaum pluralis berharap tidak ada lagi agama yang mengklaim sebagai agama yang paling benar,  karna  kebenaran  agama-agama  merupakan  sesuatu  yang  relative.  (Armas, 2004, p. 15)
Ketiga  adalah  problem  kebenaran  dalam  moderasi  beragama.  Kebenaran dalam  konsepsi  moderasi  beragama  menjadi  sesutau  yang  relative  terutama kebenaran  agama,  atau  yang  sering  disebut  dengan  penafsiran  agama.  Para  aktivis keagamaan memberikan kritikan dan kewaspadaan yang nyata yang dihadirkan oleh konsepsi moderasi beragama dalam bingkai pluralisme. Pdt. Stevri Indra Lumintang menyatakan bahwa “pluralisme adalah suatu tantangan sekaligus bahaya yang sangat serius bagi kekristenan”. (Stevri Indra Lumintang, 2002, p. 15) kemudian Anis Malik Thoha  menjelaskan  bahwa  “pluralisme  agama  adalah  agama  baru  oleh  karena  itu konsep ini sangat berbahaya”. (Anis Malik Thoha, 2005, p. 59)
Problem  kebenaran  dalam  konsepsi  moderasi  beragama  dapat  dilihat  dalam buku Moderasi Beragama Di Tengah Pergumulan Ideologi Ekstremisme . Dalam buku ini dituliskan:
709

## Peta dan Problematika Konsep Moderasi Beragama di Indonesia
Henri Shalahuddin, Fajrin Dzul Fadhlil, Muhammad Sofian Hidayat
Semua  agama  pada  dasarnya  mengajarakan  pluralisme  untuk  menciptakan kerukunan  dan  kedamaian,  setiap  agama  mengajarkan  sikap  saling menghormati, mengasihi dan menjauhi kekerasan sebagai ajaran dasar. Inti dari nilai  universal  dalam  konstelasi  pluralisme  agama  ialah  paradigma  yang mengajarkan  bahwa  semua  agama  sama-sama  memperjuangkan  nilai kemanusiaan  karenanya  pemahaman  kebenaran  terletak  sejauh  mana memberikan kebaikan kepada peradaban manusia. (Khalid Rahman, 2020, p. 36) Buku  ini  dengan  jelas  menyebut  bahwa  pluralisme  merupakan  ajaran  yang diajarkan  oleh  seluruh  agama.  Hal  ini  dilakukan  sebagai  wujud  kerukunan  dan perdamaia.  Kemudian  kebenaran  dalam  konsep  ini  memudar  dengan  menyatakan bahwa  kebenaran  terletak  sejauh  mana  memberikan  kebaikan  kepada  peradaban manusia.  Dalam  konsepsi  ini  kebenaran  tidak  lagi  obyektif  dan  absolute  sebab keberanan  diukur  dengan  kebermanfatan  terhadap  peradaban  manusia.  Dengan begitu jelas kesamaan gagasan moderasi beragama dengan pluralisme agama sebagai mana yang di kemukakan john hick “other religions are equally valid ways to the same truth”. (Jannah, 2013, p. 187)

## KESIMPULAN
Moderasi beragama di Indonesia memiliki empat konsep yangb diutamakan. Pertama, komitmen kebangsaan yang menjadi indikator kemoderatan cara pandang dan  sikap  seseorang.  Kedua,  toleransi  sebagai  sikap/sifat  menghargai  dan membolehkan  suatu  pendirian  pendapat  pandangan  kepercayaan  maupun  yang lainnya yang berbeda dengan pendirian dirinya sendiri. Ketiga, anti kekerasan atau anti radikalisme. Keempat, akomodatif terhadap kebudayaan lokal.  keempat konsep tersebut  dilatar  belakangi  tiga  alasan  utama.  Pertama,  bertujuan  untuk  menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Kedua, keberagaman yang sudah ada sejak lama dan pertambahan jumlah manusia diberbagai negri. dan wilayah. Ketiga, sebagai strategi kebudayaan  dalam  merawat  kebhinekaan  dan  keindonesiaan.  Namun  dalam praktiknya  dan  teorinya  ditemukan  bebeberapa  problem  yang  pada  akhirnya mengarah pada prinsip pluralisme agama. Problematika konsep moderasi beragama di Indonesia dalam hal ini dapat dikemukakan  kedalam tiga isu. Pertama moderasi beragama  wajah  baru  pluralisme  agama,  kedua  problem  bias  makna  toleransi beragama, ketiga problem kebenaran yang relative.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka). (2015). Tafsir Al-Azhar . Gema Insani.
Akhmadi,  A.  (2019).  Moderasi  Beragama  Dalam  Keragaman  Indonesia  Religious Moderation in Indonesia ’ S Diversity. Jurnal Diklat Keagamaan , 13 (2), 45 – 55. Al-Isfahani, A.-R. (n.d.). Mu’jam Mufradat al -Fauzh al- Qur’an . Dar Al- Fikr. Amran Suadi. (2021). Filsafat Agama, Budi Pekerti, Dan Toleransi (Nilai-nilai Moderasi Beragama) . Kencana.
Anis  Malik  Thoha.  (2005).  Konsep  World  Theology  dan  Global  Theology  Eksposisi Doktrin Pluralisme Agama, Smith dan Hick. ISLAMIA , 4 . Arif, S. (2018). Islam dan Diabolisme Intelektual Insists . INSISTS. Armas, A. (2004). Gagasan Frithjof Schuon, Telaah utama. Islamia , 3 .
710

## Peta dan Problematika Konsep Moderasi Beragama di Indonesia
Henri Shalahuddin, Fajrin Dzul Fadhlil, Muhammad Sofian Hidayat
Armayanto,  H.  (2014).  Problem  Pluralisme  Agama. Tsaqafah , 10 (2),  325. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v10i2.191
Faris, A. I. (1979). Mu’jam Maqayis al -Lughah . Dar al-Fikr.
Hafsah,  Ibnu  Rusydi,  and  Didik  Himmawan.  2023.  “Pendidikan  Islam  Di  Indonesia (Problem  Masa  Kini  Dan  Perspektif  Masa  Depan)”.  Risalah,  Jurnal  Pendidikan Dan Studi Islam 9 (1):215-31. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i1.374.
Hamid Fahmi Zarkasyi. (2012). MISYKAT Refleksi Tentang Westernisasi, Liberalisasi, dan Islam . INSISTS.
Hanik, U. (2014). Pluralisme Agama di Indonesia. Jurnal Stain Kediri , 25 , 47. Hasbi Ash-Shiddieqy. (2016). Tafsir Al- Qur’an al -Majid An-Nur . Pustaka Rizki Putra.
Hick, J. (1989). An Interpretation of Religon: Human Responses to the Transcendent . Macmillan.
Ilyas  Ba  Yunus  dan  Farid  Ahmad.  (1991). Sosiologi  Islam  dan  Masyarakat  Modern . MIZAN.
Jannah, U. S. dan N. (2013). Pluralisme Agama: Makna dan Lokalitas Kerukukan Antar Umat Beragama . UIN Maliki Press. Jhon L. Esposito, D. (2012). Moderat dan Radikal . Referensi.
Joesoef Sou’yb. (1996). Agama-Agama Besar di Dunia . Pustaka al-Husna Zikra. Khalid Rahman, A. M. N. (2020). Moderasi Beragama di Tengah Pergumulan Ideologi Ekstremisme . UB Press. Lukman  Hakim  Saifuddin.  (2019). Moderasi  Beragama .  Badan  Litbang  Dan  Diklat Kementrian Agama RI.
Mahmud Arif. (2020). Moderasi Islam dan Kebebasan Beragama . Deepublish.
Maidani, A. H. H. al. (1996). al-Wasathiyyah fi al islam . Muassasah al-Rayyan. Penyusun, T. (1991). Ensiklopedi Nasional Indonesia . Cipta Aditya. Pipit Aidul Fitriyana, D. (2020). DINAMIKA MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA . Litbangdiklat Press.
Rifki Rosyad, M. Taufiq Rahman, Paelani Setia, Mochamad Ziaul Haq, R. F. B. V. P. (2022). Toleransi  dan  Perdamaian  di  Masyarakat  Multikultural .  UIN  Sunan Gunung Djati Bandung.
Shadily,  J.  M.  E.  dan  H.  (2009). Kamus  Inggris  Indonesia:  An  English-Indonesian Dictionary (29th ed.). Gramedia Pustaka. Shihab, M Quraish. (2020). Wasathiyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama . Lentera Hati.
Shihab, Muhammad Quraish. (n.d.). Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al- Qur’an . Lentera Hati. Stevri Indra Lumintang. (2002). Teologi Abu-Abu (Pluralisme Iman) . YPPII. Tobroni, I. S. and. (2003). Metodologi Penelitian Sosial Agama . Remaja Rosdakarya. W.J.S Poerwadarminta. (1986). Kamus Umum Bahasa Indonesia . Balai Pustaka. Walzer. (1997). On toleration . University Press.