## PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh)
Armaja 1 , Ridwan Ibrahim 2 , Aliamin 3
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
2,3 Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh E-mail: 1 armaja.angkup@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  examine  the  influence  of  regional  wealth,  balancing  funds,  and  regional expenditures on the district's financial performance in Aceh, Indonesia. The population of this study is  all  23  districts/cities  in  Aceh  from  the  period  2011  to  2015  with  the  115  total  number  of observations.  The  data  used  in  this  research  is  secondary  data,  comprising  data  of  Revenue  and Expenditure Budget of Districts/City-Revision (APBK-P). The analysis method used in this study is the Multiple Linear Regression Analysis. The study found that the regional wealth, balancing funds, and regional expenditures significantly affected the financial performance of districts/cities in Aceh.
Keywords : Regional Wealth, Balancing Funds, Regional Expenditures, Financial Performance

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  kekayaan  daerah,  dana  perimbangan,  dan  belanja daerah baik secara bersama-sama maupun secara terpisah terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di  Aceh.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  Kabupaten/Kota  di  Aceh  tahun  2011-2015 yang  berjumlah  23  Kabupaten/Kota  sehingga  jumlah  pengamatan  sebanyak  115  pengamatan.  Data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  berupa  data  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Kabupaten/Kota-Perubahan  (APBK-P)  23  Kabupaten/Kota  di  Aceh  periode  2011-2015. Sedangkan  teknik  pengumpulan  data  penelitian  dilakukan  dengan  teknik  dokumentasi  yaitu pengumpulan  data  sekunder.  Metode  analisis  yang  digunakan  yaitu  Analisis  Regresi  Linear Berganda.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kekayaan  daerah,  Dana  Perimbangan,  dan  belanja daerah  baik  secara  bersama-sama  maupun  secara  terpisah  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan kabupaten/kota di Aceh.
Kata Kunci: Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Kinerja Keuangan

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  daerah  telah  ditetapkan  pada  Peraturan Pemerintah  Pasal  4  No.105  Tahun  2000  yang  menegaskan  bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan,  dan  bertanggung  jawab  dengan  memperhatikan  atas  keadilan  dan  kepatuhan.  Sebagai implikasinya,  peran  pemerintah  daerah  dalam  penyediaan  layanan  publik  dan  pencapaian  tujuan- tujuan  pembangunan  nasional  menjadi  semakin  besar.Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  maka pemerintah  daerah  harus  pandai  dalam  menyelenggarakan  pemerintahannya  sehingga  tercipta  tata kelola  pemerintahan  yang  baik  serta  adanya  evaluasi  yang  berkala  atas  capaian  pemerintah  daerah dalam kurun waktu tertentu (Halachmi, 2005).
Namun  dalam  pelaksanaannya,  masih  ada  daerah  otonom  yang  belum  berjalan  dengan  baik dalam  prinsip  efisiensi  dan  efektivitas  otonomi  daerah.  Keberhasilan  otonomi  daerah  dapat  diihat dari  PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah),  namun  kenyataan  di  pemerintah  daerah  masih  sangat bergantung pada dana bantuan pusat yang disebut Dana Perimbangan. Hal ini sering dijumpai bahwa DAPER masih jauh lebih besar dari PAD (Kusumawardani, 2012).
Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  maka  dapat  diidentifikasikan  beberapa  faktor  yang  dapat mempengaruhi  kinerja  keuangan.Faktor  pertama  yaitu  kekayaan  daerah,  diberlakukannya  otonomi daerah  membuat  pemerintah  daerah  memiliki  kesempatan  untuk  memberdayakan  seluruh  potensi guna  memperoleh  PAD  yang  tinggi.  PAD  yang  tinggi  dapat  mengindikasikan  bahwa  pemerintah daerah  telah  melakukan  upaya  yang  optimal  dalam  menggali  sumber-sumber  PAD  sehingga memiliki  tingkat  kemakmuran  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  daerah  dengan  PAD  yang  masih rendah.  Mustikarini  dan  Fitriasari  (2012)  menyatakan,  salah  satu  sumber  daya  yang  dimiliki pemerintah  daerah  berupa  PAD.  PAD  yang  tinggi  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  akan memudahkan  kinerja  atas  transaksi  pengeluaran  atau  belanja  daerah  sebagai  kebutuhan  Pemda. Penelitian  terdahulu  yang  menggunakan  variabel  kekayaan  daerah  untuk  menilai  pengaruhnya terhadap  kinerja  keuangan  adalah  (Retnowati,  2016),  (Pratama  et  al,  2015),  (Minarsih,  2015),  dan (Kusumawardani, 2012). Hasil penelitian mereka membuktikan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
Faktor kedua yaitu Dana Perimbangan. (Patrick, 2007) mengartikan dana perimbangan sebagai salah  satu  pendapatan  pemerintah  daerah  yang  berasal  dari  transfer  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah  untuk  membiayai  kegiatan  pemerintah  daerah.  Adanya  implementasi  otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia mengakibatkan kewenangan yang begitu luas diserahkan ke  daerah  membawa  konsekuensi  terhadap  pembiayaan.  Diperlukan  adanya  dana  pusat  yang
diserahkan  ke  daerah  dalam  upaya  mengurangi  ketimpangan  baik  vertikal  maupun  horizontal. Penelitian  terdahulu  yang  menggunakan  variabel  dana  perimbangan  untuk  menilai  pengaruhnya terhadap kinerja keuangan adalah (Masdiantini dan Erawati, 2016; Retnowati, 2016; Minarsih, 2015; Simanullang, 2013; Manik, 2013; dan Sesotyaningtyas, 2012). Hasil penelitian mereka membuktikan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
Faktor  ketiga  yaitu  belanja  daerah.  Pratama  et  al,  (2015)  dalam  penelitiannya  menyebutkan bahwa  belanja  daerah  digunakan  untuk  melindungi  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat dalam  bentuk  peningkatan  pelayanan  dasar,  pendidikan,  penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan, fasilitas  sosial,  fasilitas  umum  yang  layak,  dan  mengembangkan  sistem  jaminan  sosial.  Semakin tinggi  belanja  daerah,  pemerintah  daerah  akan  memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik  dan berkualitas kepada masyarakatnya. Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel belanja daerah untuk  menilai  pengaruhnya  terhadap  kinerja  keuangan  adalah  Retnowati  (2016),  Pratama,  et  al, (2015).  Hasil  penelitian  mereka  membuktikan  bahwa  belanja  daerah  berpengaruh  terhadap  kinerja keuangan.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengaruh kekayaan daerah, dana perimbangan, dan  belanja  daerah  baik  secara  bersama-sama  maupun  secara  terpisah  terhadap  kinerja  keuangan kabupaten/kota di Aceh. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dan juga gambaran bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam membuat kebijakan serta menentukan arah dan strategi didalam perbaikan kinerja keuangan pemerintah daerah.
Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  dijadikan  bahan  evaluasi  dan  juga  gambaran  bagi pemerintah  daerah  kabupaten/kota  dalam  membuat  kebijakan  serta  menentukan  arah  dan  strategi didalam  perbaikan  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Untuk  penelitian  selanjutnya,  hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi untuk penelitian sejenis terkait kinerja keuangan.

## TINJAUAN TEORITIS

## Kinerja Keuangan
PP  Nomor  8  Tahun  2006  tentang  Pelaporan  Keuangan  dan  Kinerja  Instansi  Pemerintah menyebutkan bahwa kinerja adalah suatu keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Mulyadi (2004: 79) membagi ukuran kinerja menjadi dua, yaitu ukuran kinerja keuangan dan ukuran kinerja  non-keuangan.  Kinerja  keuangan  biasanya  diukur  berdasarkan  anggaran  yang  telah  dibuat,
yaitu  dengan  menganalisis  varians  (selisih  atau  perbedaan)  antara  kinerja  aktual  dengan  yang dianggarkan. Di pihak lain, kinerja non-keuangan dapat dilihat dari kualitas pelayanan, kedisiplinan, kepuasan pelanggan dan sebagainya.
Lebih  lanjut,  Mulyadi  (2004:  79)  mengungkapkan  bahwa  “Pengukuran  kinerja  keuangan merupakan penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya  berdasarkan  sasaran,  standar,  dan  kriteria  sebelumnya”.  Menurut  Mardiasmo (2004:25),  dalam  rangka  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  transparan,  jujur,  demokratis,  efektif, efisien,  dan  akuntabel,  analisis  rasio  keuangan  terhadap  pendapatan  belanja  daerah  perlu dilaksanakan.  Salah  satu  alat  untuk  menganalisis  kinerja  pemerintah  daerah  dalam  mengelola keuangan  daerahnya  adalah  dengan  melaksanakan  analisis  rasio  terhadap  APBD  yang telahditetapkan dan dilaksanakannya.
Pengukuran  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  dapat  diukur  dengan  menilai  efisiensi  atas realisasi  dari  alokasi  yang  dilakukan  pemerintah  terhadap  suatu  anggaran.  Rasio  efisiensi  adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan alokasi  yang  dianggarkan  oleh  pemerintah  daerah.  Semakin  kecil  rasio  ini,  maka  semakin  efisien, begitu  pula  sebaliknya.  Suatu  kegiatan  dikatakan  efisien  jika  pelaksanaan  pekerjaan  tersebut  telah mencapai  hasil  ( output )  maksimal  dengan  menggunakan  biaya  ( input )  yang  terendah  atau  dengan biaya  minimal  diperoleh  hasil  yang  diinginkan.  Dengan  mengetahui  hasil  perbandingan  antara realisasi  pengeluaran  dan  alokasi  penganggaran  dengan  menggunakan  ukuran  efisiensi  tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan (Budiarto, 2007).

## Kekayaan Daerah
Kekayaan adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Kekayaan suatu negara dapat diukur dengan  berbagai  macam  ukuran  yang  tidak  selalu  sama  karena  setiap  orang  memiliki  pandangan hidup  yang  berbeda  sehingga  tolok  ukur  dari  kesejahteraan  juga  akan  berbeda.  Mustikarini  dan Fitriasari  (2012)  menyatakan  salah  satu  sumber  daya  yang  dimiliki  pemerintah  daerah  berupa Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  PAD  yang  tinggi  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  akan memudahkan  kinerja  atas  transaksi  pengeluaran  atau  belanja  daerah  sebagai  kebutuhan  Pemda. Berdasarkan  pasal  1  UU  No.  33  tahun  2004,  Pendapatan  Asli  Daerah,  selanjutnya  disebut  PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PAD  digunakan  untuk  melakukan  aktivitas  pemerintah  dan  program-program  pembangunan daerah.  Pemerintah  mempunyai  kewajiban  untuk  meningkatkan  taraf  kesejahteraan  rakyat  serta
menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat (Setyaningrum, 2012). Adi (2006) mengungkapkan bahwa daerah yang memiliki PAD yang tinggi maka memiliki sumber dana untuk menyelenggarakan  pemerintahan  sehingga  kualitas  pelayanan  publik  yang  diberikan  kepada masyarakat  akan  semakin  baik.  Sumber  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  itu  sendiri  terdiri  dari;  Pajak Daerah,  Retribusi  Daerah,  Hasil  Perusahaan  Milik  Daerah  dan  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Milik Daerah  yang  Dipisahkan,  dan  Lain-Lain  PAD  yang  Sah.  Tingkat  kekayaan  daerah  ini  diproksikan dengan  PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah)  dibandingkan  dengan  total  pendapatan  (Mustikarini  dan Fitriasari, 2012).

## Dana Perimbangan
Dana  perimbangan  adalah  pendapatan  yang  diterima  pemerintah  daerah  yang  berasal  dari sumber  eksternal  dan  tidak  memerlukan  adanya  pembayaran  kembali  (Patrick,  2007).  Dana perimbangan  ini  merupakan  hasil  kebijakan  pemerintah  pusat  dibidang  desentralisasi  fiskal  demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya alam) dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan  untuk  membantu  daerah  dalam  mendanai  kewenangannya,  juga  bertujuan  untuk mengurangi  ketimpangan  sumber  pendanaan  pemerintahan  antara  pusat  dan  daerah  serta  untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.
Dana  perimbangan  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya  era  desentralisasi,  pengawasan  keuangan  terhadap  pemerintah  daerah  harus  lebih  efektif dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  agar  tercipta  suasana  pemerintahan  daerah  yang  transparan  dan akuntabel.  Pengawasan  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  dengan  membentuk  Badan  Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang melaksanakan fungsi pengawasan keuangan internal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan fungsi pengawasan eksternal (Cahyat, 2004).
UU No. 33 Tahun 2004 pada Pasal 1 ayat 19, menjelaskan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah  untuk  mendanai  kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dan Pasal 10 ayat 1 menjelaskan dana perimbangan terdiri atas: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Menurut Permendagri No.32  Tahun  2008,  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi,  kepada  daerah  diberikan  Dana Perimbangan  melalui  APBN  yang  bersifat  transfer  dengan  prinsip  money  follows  function.  Salah satu  tujuan  pemberian  Dana  Perimbangan  tersebut  adalah  untuk  mengurangi  kesenjangan  fiskal antara  pemerintah  dengan  daerah  dan  antar  daerah,  serta  meningkatkan  kapasitas  daerah  dalam
menggali  potensi  ekonomi  daerah.Dana  perimbangan  dihitung  dengan  perbandingan  antara  dana perimbangan dengan total pendapatan.

## Belanja Daerah
PSAP  No.2  Paragraf  7,  mengatur  bahwa  belanja  daerah  adalah  semua  pengeluaran  dari Rekening  Kas  Umum  Negara/Daerah  yang  mengurangi  saldo  Anggaran  lebih  dalam  periode  tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Menurut UU  No.  32/2004  Pasal  167  ayat  1,  belanja  daerah  digunakan  untuk  melindungi  dan  meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Menurut  Pasal  1  Angka  27  PP  No.58/2005,  “Belanja  daerah  adalah  kewajiban  pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Menurut Darise (2008: 39) “Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan  kewajiban  daerah  dalam  satu  tahun  anggaran  dan  tidak  diperoleh  pembayarannya kembali oleh daerah”. Lebih lanjut Mahmudi (2006: 155) menjelaskan bahwa belanja daerah dapat dipahami sebagai kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu.
Belanja  urusan  wajib  diprioritaskan  untuk  melindungi  dan  meningkatkan  kualitas  kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang mewujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan  dasar,  pendidikan,  kesehatan,  fasilitas  sosial  dan  fasilitas  umum  yang  layak  serta mengembangkan  sistem  jaminan  sosial  (pasal  31  Permendagri  No.13/2006  Tentang  Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah).  Belanja  daerah  meliputi  belanja  langsung  dan  belanja  tidak langsung.

## METODE PENELITIAN
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2011-2015, yang berjumlah 23  Pemda  dan  terdiri  dari  18  pemerintahan  kabupaten  dan  5  pemerintahan  kota.  Selanjutnya  dari  23 Kabupaten/Kota  akan  diamati  selama  5  periode  (2011-2015)  sehingga  jumlah  pengamatan  sebanyak  115 pengamatan.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data yang digunakan peneliti  berupa  dokumen-dokumen  yang  diperoleh  dari  Dinas  Pendapatan  dan  Kekayaan Aceh  (DPKA) Provinsi  Aceh.  Dokumen  tersebut  merupakan  data  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Kabupaten/Kota- Perubahan  (APBK-P)  23  Kabupaten/Kota  di  Aceh  periode  2011-2015.  Pada  penelitian  ini,  teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  teknik  dokumentasi.  Teknik  dokumentasi  dilakukan  dengan pengumpulan data sekunder.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif,  Analisis  dan  hipotesis  dilakukan  dengan menggunakan program SPSS ( Statistical Package for Social Sciences ). Metode analisis data pada pengujian hipotesis  menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda  untuk  menguji  pengaruh  antara  dua  atau  lebih variabel  dan  untuk  melihat  pengaruh  secara  parsial  dan  simultan.  Dikarenakan  penelitian  ini  merupakan penelitian sensus, maka tidak dilakukan uji signifikansi. Rancangan pengujian hipotesis dilakukan dua tahap, yaitu rancangan pengujian hipotesis secara bersama-sama dan rancangan pengujian hipotesis secara terpisah . Persamaan  model  empiris  yang  digunakan  dalam  meneliti  pengaruh  variabel  independen terhadap variabel dependen, yaitu:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + ε …………………………………………..(1)
Keterangan dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut: Y merupakan kinerja keuangan, X 1 merupakan  kekayaan  daerah,  X 2 merupakan  Dana  Perimbangan,  X 3 merupakan  belanja  daerah, b 1, b 2, b 3 merupakan Koefisien X 1, X 2, X 3, a merupakan konstanta, dan ε merupakan error terms.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Observasi Penelitian
Unit analisis penelitian ini adalah Laporan Keuangan ( Audited ) Kabupaten/Kota di Aceh Periode 2011- 2015.  Jumlah  observasi  dalam  penelitian  ini  adalah  115  LKPD  (Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah) yang  menyediakan  data  terhadap  keempat  variabel  penelitian.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah data Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan Pendapatan Daerah. Setelah data diolah dengan menggunakan program SPSS, selanjutnya dilakukan pengujian statistik atas data yang diperoleh berdasarkan metode penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

## Statistik Deskriptif
Deskriptif  data  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  nilai  rata-rata  ( mean ),  nilai standar  deviasi,  nilai  minimum,  dan  nilai  maksimum.  Hasil  deskriptif  data  penelitian  untuk  Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan pendapatan daerah dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1

## Statistik Deskriptif Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah LKPD Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2011-2015
Kekayaan Daerah Dana Perimbangan Belanja Daerah Kinerja Keuangan N Valid 115 115 115 115 Missing 0 0 0 0 Mean 56,093,638,258.6285 561,479,622,185.0640 727,813,398,206.5973 94,6523 Std. Deviation 49,700,533,351.10590  205,794,554,042.72705  310,909,491,814.80810 8,62522 Minimum 6,099,446,461.29 141,529,354,000.00 292,902,595,170.39 62,53 Maximum 231,285,642,858.14 1,282,327,445,360.00 1,955,087,093,697.11 132,23 Sumber: Data Sekunder/LKPD, diolah (2017).

## Hasil Pengujian Asumsi Klasik

## 1. Hasil Uji Multikolinieritas
Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:

## Tabel 2

## Hasil Uji Multikolinieritas
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF Kekayaan Daerah 0,267 3,742 Dana Perimbangan 0,157 6,387 Belanja Daerah 0,092 10,820 Sumber: Data Primer diolah (2017).
Berdasarkan  Tabel  2  dapat  dilihat  bahwa  angka tolerance dari  variabel  kekayaan  daerah  dan Dana  Perimbangan  >  0,10  yang  berarti  bahwa  tidak  ada  multikolinieritas  antar  kedua  variabel independen  tersebut,  namun  untuk  variabel  belanja  daerah,  nilai tolerance berada  <  0,10,  yang artinya  terjadi  multikolinearitas  terhadap  variabel  belanja  daerah.  Sementara  itu,  hasil  perhitungan nilai VIF untuk variabel kekayaan daerah dan Dana Perimbangan memiliki nilai VIF < 10, hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen tersebut tidak terjadi multikolinieritas, namun untuk variabel  belanja  daerah,  nilai  VIF  >  10,  yang  artinya  terjadi  multikolinearitas  terhadap  variabel belanja daerah.

## 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan  pengujian  heteroskedastisitas,  dapat  dilihat  bahwa  tidak  ada  pola  tertentu  pada grafik,  oleh  karena  itu  data  tidak  terdapat  heteroskedastisitas.  Hasil  pengujian  heterskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut.

## Gambar 1 Hasil Uji Hesterokedastisitas

## 3. Hasil Uji Normalitas
Dalam  penelitian  ini,  uji  normalitas  yang  digunakan  adalah  grafik  penyebaran  P-Plot. Berdasarkan  hasil  pengujian  normalitas  menunjukkan  bahwa  garis  yang  menggambarkan  data sesungguhnya mengikuti garis diagonalnya. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.

## Gambar 1 Hasil Uji Normalitas

## Hasil Pengujian Hipotesis
Hasil pengujian hipotesis penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3 Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian Variabel Independen Unstandardized Coefficients (B) (Constant) Kekayaan Daerah Dana Perimbangan
Belanja Daerah 96,335 -7,999 -2,875
2,603 Persamaan Regresi Y = α - β X 1 - β X 2 + β X 3 + ε Y    =  96,335 – 7,999X 1 – 2,875X 2 + 2,603X 3 R    =  0,334 R ² =  0,112

## PEMBAHASAN

## Pengaruh  Kekayaan  Daerah,  Dana  Perimbangan,  dan  Belanja  Daerah  terhadap  Kinerja Keuangan
Pengaruh  kekayaan  daerah,  Dana  Perimbangan,  dan  belanja  daerah  terhadap  kinerja  keuangan dapat  dilihat  dari  nilai  koefisien  korelasi  (R)  sebesar  0,334  menunjukkan  bahwa  derajat  hubungan (korelasi)  antara  variabel  independen  dengan  variabel  dependen  sebesar  0,334.  Artinya  kekayaan daerah,  Dana  Perimbangan,  dan  belanja  daerah  memiliki  hubungan  terhadap  kinerja  keuangan sebesar  33,4%.  Pengaruh  secara  bersama-sama  juga  dapat  dilihat  dari  perolehan  nilai  R 2 sebesar 0,112  atau  11,2%.  Pengaruh  sebesar  11,2%  tersebut  bermakna  bahwa  kinerja  keuangan  secara bersama-sama  dipengaruhi  oleh  kekayaan  daerah,  Dana  Perimbangan,  dan  belanja  daerah  sebesar 11,2%, sisanya sebesar 88,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

## Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Keuangan
Hasil  penelitian  diperoleh  nilai  koefisien  regresi β 1 adalah  -7,999,  nilai  tersebut  menunjukkan bahwa  kekayaan  daerah  berpengaruh  negatif  terhadap  kinerja  keuangan  pada  kabupaten/kota  di Provinsi Aceh. Artinya jika kekayaan daerah meningkat Rp 1 maka kinerja keuangan akan menurun sebesar  Rp7,999.  Diperoleh  hubungan  negatif  kekayaan  daerah  dengan  kinerja  keuangan.  Hal  ini bermakna  bahwa  penerimaan  kekayaan  daerah  oleh  Pemda  tidak  serta  merta  dapat  meningkatkan kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
Menurut UU No. 33 Tahun 2004, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber- sumber  di  dalam  daerahnya  sendiri  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan  dan  usaha-usaha  daerah  untuk  memperkecil  ketergantungan  dana  dari  pemerintah pusat.
Pengaruh  negatif  PAD  terhadap  kinerja  keuangan  menunjukkan  bahwa  semakin  besar Pendapatan  Asli  Daerah  yang  diterima  Pemda,  maka  akan  diikuti  dengan  risiko  penyalahgunaan kekayaan  yang  besar,  sehingga  berdampak  buruk  atau  penurunan  penilaian  pada  kinerja  keuangan (Kusumawardani,  2012).  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Rahim  (2008)  yang membuktikan  bahwa  PAD  berpengaruh  negatif  terhadap  kinerja  keuangan  daerah  Kabupaten Takalar.

## Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan
Hasil  penelitian  diperoleh  nilai  koefisien  regresi β 2 adalah  -2,875,  nilai  tersebut  menunjukkan bahwa  Dana  Perimbangan  berpengaruh  negatif  terhadap  kinerja  keuangan  pada  kabupaten/kota  di Provinsi  Aceh.  Artinya  jika  Dana  Perimbangan  meningkat  Rp  1  maka  kinerja  keuangan  akan menurun sebesar Rp2,875. Diperoleh hubungan negatif Dana Perimbangan dengan kinerja keuangan. Hal  ini  bermakna  bahwa  penerimaan  Dana  Perimbangan  dari  Pemerintah  Pusat  oleh  Pemda  tidak dapat meningkatkan kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh diatur menurut UU No. 33 Tahun 2004, pada Pasal 1 ayat 19 menjelaskan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat (Susilawati, 2016) yang menyatakan bahwa semakin besar tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, maka semakin rendah kinerja yang dimiliki oleh daerah  tersebut.Pengaruh  negatif  yang  dihasilkan  dalam  penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian (Ebit et al, 2012) yang membuktikan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan  pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Aceh.  Selain  itu,  Elychia  (2014)  dan  Aziz  (2014)  juga membuktikan hasil yang sama dimana variabel Dana Perimbangan berpengaruh negatif pada variabel kinerja keuangan pemerintah daerah.

## Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan
Hasil  penelitian  diperoleh  nilai  koefisien  regresi β 3 adalah  6,603,  nilai  tersebut  menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Artinya jika belanja daerah meningkat Rp 1 maka kinerja keuangan akan meningkat sebesar Rp6,603.  Diperoleh  hubungan  positif  belanja  daerah  dengan  kinerja  keuangan.  Hal  ini  bermakna bahwa  belanja  daerah  yang  dikeluarkan  Pemerintah  Daerah  dapat  meningkatkan  kinerja  keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
Secara teori, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.  Hal  tersebut  diwujudkan  dalam  bentuk  peningkatan  pelayanan  dasar,  pendidikan, penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan,  fasilitas  sosial,  fasilitas  umum  yang  layak,  dan mengembangkan  sistem  jaminan  sosial.  Semakin  tinggi  belanja,  pemerintah  daerah  akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakatnya. Merujuk kepada hal ini,  semakin  tinggi  tingkat  pelayanan  yang  diberikan,  semakin  tinggi  juga  kinerja  pemerintah (Pratama et al, 2015).
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  Retnowati  (2016)  dan  Mustikarini  dan Fitriasari  (2012)  yang  membuktikan  pengaruh  belanja  daerah  terhadap  kinerja  keuangan.Pengaruh yang dihasilkan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama menghasilkan pengaruh yang positif.

## KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah kekayaan daerah, dana perimbangan, dan belanja  daerah  secara  bersama-sama  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  kabupaten/kota  di  Aceh. Kekayaan  daerah  berpengaruh  negatif  terhadap  kinerja  keuangan  kabupaten/kota  di  Aceh.  Dana perimbangan  berpengaruh  negatif  terhadap  kinerja  keuangan  kabupaten/kota  di  Aceh.  Belanja  daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh.

## REFERENSI
Adi, P. H. (2006). Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah. Proceddding Simposium Nasional Akuntansi IX . Padang.
Aziz,  A.  Q.  (2014). Pengaruh  PAD,  Dana  Perimbangan  dan  Belanja  Modal  Terhadap  Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango . Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo.
Budiarto,  B.  (2007). Pengukuran  Keberhasilan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah .  Seminar  Ekonomi Daerah. Surabaya.
Cahyat,  A.  (2004).  Sistem  Pengawasan  Terhadap  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten. Center for International Forestry Research . 3, 1-8.
Darise,  N.(2008). Pengelolaan  Keuangan  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD) .  Jakarta: Indeks.
Ebit  J.,  Darwanis  dan  Jalaluddin.  (2012).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Jurnal Akuntansi . 1 (1), 1-15.
Elychia,  R.  P.  (2014). Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Kinerja  Keuangan (Studi  pada  Pemerintah  Provinsi  di  Indonesia  Tahun  2008-2012) .  Skripsi.  Universitas Lampung.
Halachmi,  A.  (2005). Performance  Measurementis  only  one  Way  of  Managing  Performance. International Journal of Productivity and Performance Management . 54, 502-516.
Kusumawardani,  M.  (2012). Pengaruh  Size,  Kemakmuran,  Ukuran  Legislatif,  Leverage  Terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia. Skripsi.  Semarang:  Fakultas  Ekonomi UNNES.
Mahmudi.(2006). Manajemen Kinerja Sektor Publik . Akademi Manajemen Perusahaan. Yogyakarta:
YKPN.
Manik,  T.  (2013).  Analisis  Pengaruh  Kemakmuran,  Ukuran  Pemerintah  Daerah,  Inflasi, Intergovernmental  Revenue  dan  Kemiskinan  terhadap  Pembangunan  Manusia  dan Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Organisasi dan Manajemen . 9 (2),107-124 .
Mardiasmo.(2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Edisi ke-2, Yogyakarta:  ANDI.
Masdiantini,  P.  R.,  dan  N.  M.  A.  Erawati.  (2016).  Pengaruh  Ukuran  Pemerintah  Daerah, Kemakmuran,  Intergovernmental  Revenue,  Temuan  dan  Opini  Audit  BPK  pada  Kinerja Keuangan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana . 14 (2), 1150-1182.
Minarsih, R. A. (2015). Pengaruh Size, Wealth, Leverage dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah . Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
Mulyadi.(2004). Akuntansi Manajemen Konsep, Manfaat & Rekayasa . Jakarta: Salemba Empat.
Mustikarini, W. A.dan D. Fitriasari. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit  BPK  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Indonesia  Tahun Anggaran 2007. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV . Banjarmasin.
Patrick, P. A. (2007). The determinants of organizational innovativeness: The adoption of GASB 34 in  Pennsylvania  local  government .  Ph.D.  dissertation,  The  Pennsylvania  State  University, United States–Pennsylvania. Retrieved August 8,2011, from Accounting & Tax Periodicals. (Publication No.AAT3266180).
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  105  Tahun2000 tentang  Pengelolaan  dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah .
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  58  Tahun  2005 tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2006 tentang  Pelaporan  Keuangan  dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Pratama, K. A. D., D. N. S. Werastuti, dan E. Sujana. (2015). Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah,  Ukuran  Pemerintah  Daerah,  Kekayaan  Daerah,  Dan  Belanja  Daerah  Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah . e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha . 3 (1), 1-12.
Rahim,  S.  (2008). Analisis  Strategi  Pengelolaan  Keuangan  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah Kabupaten Takalar . Diambil kembali dari Isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/ 3206701711.pdf.
Retnowati,  R.  (2016).  Analisis  Pengaruh  Tingkat  Kekayaan  Daerah,  Belanja  Daerah,  Ukuran Pemerintah  Daerah,  Leverage  dan  Intergovernmental  Revenue  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah. Naskah  Publikasi .  Program  Studi  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Sesotyaningtyas, M. (2012). Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan  Pajak  Daerah  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Accounting Analysis Journal . 1 (1), 1-4.
Setyaningrum,  D.  dan  F.  Syafitri.(2012).  Analisis  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah Terhadap  Tingkat  Pengungkapan  Laporan  Keuangan .  Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan Indonesia . 9 (2), 154-170.
Simanullang, G. (2013). Pengaruh Belanja Modal, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 – 2012. Umrah Journal of Accounting . 1 (1), 1-24.
Susilawati, P. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia.  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pusat  dan Pemerintahan Daerah .