## MODEL EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI E-PROCUREMENT SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA DI PROVINSI MALUKU
Victorio Fernando Nahuway 1) , Eduard Yohannis Tamaela 2) ,
1) Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ambon , 2) Program Studi Niaga STIA Said Perintah
1) victorio_nahuway@yahoo.com, 2) tamaelaeduard@gmail.com

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  examine  and  analyze  the  influence  of  the  principles  of  accountability  and transparency, openness, fairness and competitiveness to the effectiveness and efficiency of e-procurement and their impact on the satisfaction of Maluku Province ULP users. The population of this study is all participants or registered government goods / services providers in Maluku Province ULP with purposive sampling as a sample method with 79 participants  or  providers  of  government  goods  /services  as  respondents.  Data  collection  was  carried  out  by  direct survey. Hypothesis testing was tested empirically using Multiple Linear Regression Analysis.
The results showed that the principles of accountability and transparency, opennes, fairness /non-discriminatory and competitive proved to have a positive and significant effect on the effectiveness and efficiency of e-procurement in the Maluku Province ULP and the implementation of e-procurement had been carried out effectively and efficiently as well as having a positive and significant effect on user satisfaction e-procurement services in Maluku Province. This can  be  proven  through  the regression  coefficient  which  shows  if  the  principles  of  accountability  and  transparency, open,  fair  /  non-discrimination  and  competing  increase,  then  the  increase  will  be  followed  by  an  increase  in  the effectiveness  and  efficiency  of  e-procurement  in  the  Maluku  Province  ULP  as  well  as  if  the  application  of  e- procurement effectively and efficiently increase then the increase will be followed by an increase in user satisfaction. Key  Word;  Accountability,  Transparency,  Opennes,  Fairness,  Competition,  Effectiveness,  Efficiency, Satisfaction

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian ini adalah  untuk menguji  dan  menganalisis  pengaruh  prinsip  akuntabilitas  dan transparansi, terbuka,  adil  dan  bersaing  terhadap  efektifitas  dan  efisiensi  e-procurement  serta  dampaknya  terhadap  kepuasan pengguna  ULP  Provinsi  Maluku.Populasi  dari  penelitian  ini  adalah  seluruh  peserta  atau  penyedia  barang/jasa pemerintah yang terdaftar pada ULP Provinsi Maluku dengan purposive sampling sebagai metode sampel dengan 79 peserta  atau  penyedia  barang/jasa  pemerintah  sebagai  responden.Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  survei langsung.Pengujian hipotesis diuji secara empiris menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda.
Hasil penelitian menunjukan bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi, terbuka, adil/tidak diskriminasi dan bersaing  terbukti  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  efektifitas  dan  efisiensi  e-procurement  pada  ULP Provinsi Maluku dan penerapan e-procurement telah dilaksanakan secara efektif dan efisien juga berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  kepuasan  pengguna  layanan  e  procuremen  di  Provinsi  Maluku.  Hal  ini  dapat  dibuktikan melalui koefisien regresi yang menunjukkan jika prinsip akuntabilitas dan transparansi, terbuka, adil/tidak diskriminasi dan  bersaing  meningkat,  maka  peningkatan  tersebut  akan  diikuti  oleh  peningkatan  efektifitas  dan  efisiensi  e- procurement pada ULP Provinsi Maluku serta jika penerapan e-procurement secara efektif dan efisien meningkat maka peningkatan tersebut akan diikuti oleh peningkatan kepuasan pengguna.
Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Terbuka, Adil/Tidak Diskriminasi, Bersaing, Efektifitas, Efisiensi, Kepuasan

## 1. PENDAHULUAN
Aktivitas  belanja  publik  pada  pemerintah  daerah ini  menjadi  perhatian  penting  sehingga  perlu  adanya pengawasan dan pengendalian internal dalam pengadaan  barang  maupun  belanja  modal,  karena kegiatan  pengadaan  barang  ini  dimungkinkan  terjadi tindak  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  (Ihsanuddin, 2019).  Pernyataan  ini  juga  terdukung  oleh  tuntutan lahirnya  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  di Indonesia  timbul  karena  maraknya  praktek-praktek yang tidak terpuji yang dilakukan oleh aparat
pemerintah  (Surijadi  Herman  &  Tamaela  Eduard Yohannis, 2018).
Kekhawatiran pemerintah akan terjadinya kecurangan-kecurangan  pada  aktivitas  belanja  publik tersebut  semakin  mendorong  pemerintah  menerapkan suatu  sistem  pengadaan  barang  dan  jasa,  salah  satu caranya  yaitu  dengan  pengadaan  secara  elektronik  (e- procurement).
Kekhawatiran  ini  berdasar  pada  fakta-fakta kecurangan  yang  terjadi  selama  ini.  Data  terbaru  oleh Corruption Watch (ICW) disebutkan bahwa tahun
2017 sudah ada 84 kasus yang diproses hukum dengan kerugian negara mencapai Rp 1,02
Triliun(Samsudhuha,  2018).  Data  ini  didukung  oleh pernyataan  Kepala  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  (LKPP)  Roni  Dwi  Susanto mengatakan,  kasus  korupsi  pengadaan  barang/jasa pemerintah menduduki posisi kedua dalam kasus yang ditangani KPK (Ihsanuddin, 2019).
ICW  juga  menyebutkan  sepanjang  tahun  2017 terjadi  kerugian  negara  dari  sektor  pelayanan  publik dengan  total  nilai  kerugian  negara  sebesar  Rp  1,02 triliun.  Sektor  lain  yang  dikorupsi  adalah  transportasi dengan  jumlah  46  kasus  dan  nilai  kerugian  negara sebesar  Rp  912 miliar,  pendidikan  sebanyak  25 kasus dengan  nilai  kerugian  negara  sebesar  Rp  61,1  miliar, dan kesehatan sebesar 18 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 51 miliar. Pada tahun 2016, kerugian negara  dalam  482  kasus  korupsi  mencapai  Rp  1,5 triliun dan naik menjadi Rp 6,5 triliun pada tahun 2017 ini.  Hal  ini  disebabkan  karena  adanya  kasus  dengan kerugian negara  yang  besar  yang ditangani  oleh  KPK (kasus  KTP  elektronik),  Kepolisian  (kasus  TPPI)  dan Kejaksaan  (kasus  pemberian  kredit  oleh  PT  PANN) (Samsudhuha, 2018).
Salah  satu implementasi  untuk  mewujudkan  tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia khususnya menyangkut mengatur kebijakan pengadaan barang/jasa,  maka  diterbitkan  Peraturan  Presiden Nomor  54  Tahun  2010  yang  selanjutnya  mengalami perbaikan  sampai  dengan  lahirnya  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015  dan  yang terakhir Perpres No. 16 Tahun 2018. Tujuannya untuk memberikan  pedoman  pengaturan  mengenai  tata  cara pengadaan  barang/jasa  yang  sederhana,  jelas  dan komprehensif,  sesuai  dengan  tata  kelola  yang  baik melalui  skema  pembiayaan  bersama (cofinancing) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Fakta  diatas  menunjukan  bahwa  pelaksanaan  e- procurement  perlu  tetap  mendapat  perhatian  untuk menjalankan  fungsinya  sebagai  pengawal  proses pengadaan  barang/jasa  pemerintah  yang  kridibel.  Hal ini  perlu  karena  pada  hakekatnya  sistim  ini  bertujuan untuk  mereduksi  kerugian  negara  yang  lahir  karena penggunaan  sistim  konvensional  (pembelian  secara manual). Pernyataan ini diperkuat oleh hasil penelitian Panayiotou, N.A., Gayaialis, S.P., Tatsiopoulos, (2004) yang membuktikan bahwa e-procurementdapat mengurangi supply  cost (rata-rata  1%),  mengurangi cost per tender (20 % cost per tender), lead time savings (4,1  bulan  –  6,8  bulan  untuk  tender  terbuka  dan  7,7 bulan – 11,8 bulan untuk tender terbatas). Hasil ini juga didukung oleh Engström, Wallström, & Salehi-Sangari, (2009)yang  menyatakan  bahwa  e-  procurement  pada umumnya  memberikan  penghematan  biaya  tahunan antara 25 dan 50 persen di
sektor  swasta  dan  berpotensi  dapat  mencapai  tingkat yang sama di sektor public.
Pernyataan ini sejalan dengan hasil temuan(Wahyu Hary  Wijaya,  Retno  Indryani,  2010)yang menyatakan bahwa  variabel-variabel  yang  berpengaruh  terhadap efisiensi  pengadaan  meliputi  mengurangi  biaya  per tender ( cost per tender) dan mengurangi waktu proses pengadaan  dan  akan  sangat  menguntungkan  dimasa mendatang. Peneliti lainnya yakni (Narendira Kumar & Srinivasan,  2013)juga  menyatakan  bahwa  beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi e- procerement  antara  lain;  biaya,  visibilitas  rantai pasokan, perputaran waktu, kontrol proses pelelangan, manajemen  persediaan  dan  meminimalkan  kesalahan dalam  proses  pembelian  barang.  (Novitaningrum, 2014)juga  mendukung  pernyataan  diatas  yakni akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan barang dan  jasa  Pemerintah  Kota  Surabaya  melalui e- procurement telah berhasil diwujudkan.
Pendapat  senada  juga  disampaikan  (Munir, 2013)yang  menyatakan  bahwa  secara  keseluruhan pelaksanaan e-Procurement di  Kabupaten  Lamongan sudah  berjalan  sangat  baik,  dengan  rincian  skor akuntabel (85,33%), sasaran (87,73%), keamanan data (84,83%), adil/tidak diskriminatif (85%) dan transparan (87,33%) yang berada pada kategori sangat efektif.  Manfaat  berkurangnya  kerugian  Negara  juga disampaikan  oleh  (Artantri,  Handajani,  &  Pituringsih, 2016)yang menyatakan bahwa e-procurement memiliki peran  untuk  menekan fraud pada  pengadaan barang/jasa pemerintah daerah di Pulau Lombok.
Berdasarkanpemaparan  fenomena  dan  kajian- kajian  epiris  diatas  maka  dapat  dikatakan  bahwa determinan  terwujudnya  pelaksanaan  e-procurement yang baik adalah prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah,  antara  lain;  efektif,  efisien,  akuntabilitas, transparansi,  terbuka,  adil  atau  tidakdiskriminasi,  dan bersaing.  Kebaharuan  penelitian  ini  terletak  pada pengembangan  atau  eksistensi  model  konseptual penelitian,  khususnya  pada  pengabungan  prinsip akuntabilitasdan prinsip transparansi.Penggabungan ini merupakan eksistensi atau pengembangan model yang didasarkan pada pendapat (Stirton L, 2001).
Pengembangan  model  konseptual  lainnya  adalah mengkaji  dampak  kepuasan  pengguna  terhadap penerapan e-procurement. Pengembangan ini didasarkan  pada  adanya  kesenjangan  hasil  penelitian yang  disampaikan  oleh;  Umiyati  Indah,  (2016)  yang membuktikan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi sistem e-procurement dan  kualitas  pelayanan  yang diberikan  oleh  LPSE  berpengaruh  terhadap  kepuasan pengguna  sistem e-procurement di  Indonesia.  Hasil yang sama juga disampaikan Karim Jorry, (2017)yang menyatakan bahwa kemanfaatan, akurasi dan kemudahan berpengaruh secara  positif
terhadap  kepuasan  pengguna e-procurement .  Kedua hasil diatas juga didukung oleh hasil kajian Johannes, (2018) persepsi kemudahan, persepsi kemanfaatan dan kepercayaan e-procurement secara simultan memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap kepuasan  penyediaan  barang/jasa.  Ketiga  hasil  kajian diatas  ternyata  bertentangan  dengan  hasil  kajian sebelumnya  yang  disampaikan  oleh  Parandani  & Budiman,  (2014)  dan  Fatmawati,  (2015)  yang menyatakan bahwa kualitas sistem dan kualitas layanan e-procurement berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap kepuasan peserta e-procurement . Penelitian ini  selanjutnya  dilaksanakan  pada  Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi
Maluku.Pemilihan ULP Provinsi Maluku sendiri lebih didasari oleh fakta adanya sanggahan-sanggahan yang disampaikan  oleh  penyedia  kepada  ULP  Provinsi Maluku bahkan ada yang sampai pada tingkatanpengaduan.  Sangahan  bahkan  pengaduan dimaksud tentu saja mengindikasikan bahwa pelaksanaan  e-procurement  di  Provinsi  Maluku  dapat dikatakan  belumlah  efektif  dan  efisien.Penelitian  ini sendiri  bertujuan  untuk  menguji  dan  mengkaji  secara mendalam  pengaruh  prinsip;  akuntabilitas  dan transparansi, terbuka, adil atau tidak diskriminasi, dan bersaing  terhadap  efektifitas  dan  efisiensi  e- procurement  serta  dampaknya  terhadap  kepuasan pengguna pada ULP Provinsi Maluku.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Teori Principal-Agent
Konsep  Agency  Theory  menurut  Scott  (2015) adalah  hubungan  atau  kontrak  antara  principal  dan agent, dimana principal adalah pihak yang mempekerjakan  agent  agar  melakukan  tugas  untuk kepentingan  principal,  sedangkan  agent  adalah  pihak yang  menjalankan  kepentingan  principal.  Dalam konsep  teori  agensi,  manajemen  sebagai  agen semestinya  mengutamakan  kepentingan  pemegang saham,  akan  tetapi  tidak  tertutup  kemungkinan manajemen  hanya  mementingkan  kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan utililitas. (Jensen et al., 1976)  mengatakan  bahwa  penyimpangan  tersebut potensial  menimbulkan  kerugian  secara  ekonomi. Biaya yang timbul dalam hubungan principal-agent ini meliputi;
1) Biaya  untuk  memastikan  agar agent membuat keputusan  yang  optimal  untuk  kepentingan principal meliputi  biaya bonding oleh agent dan biaya pengawasan oleh principal .
2) Biaya  residual  yaitu  biaya  yang  ditanggung principal akibat adanya divergensi antara keputusan  yang  diambil  oleh agent dengan keputusan yang dapat memaksimalkan
kesejahteraan principal .

## 2.2 Teori Kontijensi
Teori  kontijensi  berargumen  bahwa  desain  dan sistem  pengendalian  adalah  tergantung  pada  konteks organisasi dimana pengendalian tersebut dilaksanakan (Fisher, 1998:48), sedangkan Otley (1980:84) mengemukakan bahwa teori kontijensi dalam akuntansi manajemen  merupakan  usaha  untuk  mengidentifikasi sistem  pengendalian  berbasis  akuntansi  yang  paling sesuai  untuk  sebuah  kondisi  organisasi.  Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian  dalam  organisasi  harus  disesuaikan dengan faktor lingkungan tempat sistem pengendalian tersebut dilaksanakan. Teori kontijensi muncul sebagai jawaban  atas  pendekatan  yang  universalistik  yang membantah  bahwa  desain  pengendalian  yang  optimal dapat diterapkan dalam organisasi secara keseluruhan. Pendekatan  pengendalian  yang  universalistik  adalah perluasan teori manajemen ilmiah yang alami. Prinsip manajemen  ilmiah  menyiratkan  suatu  cara  terbaik untuk  mendesain  proses  operasional  dalam  rangka memaksimalkan efisiensi (Lathifah, 2014).

## 2.3 Konsep Tentang Pengadaan Barang Publik
Pengadaan  barang  publik  merupakan  aktivitas yang  sensitif  secara  politis,  karena melibatkan  jumlah anggaran  yang  sangat  signifikan.  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan Perpres No.  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/  Jasa Pemerintah,  Pengadaan  Barang/  Jasa  Pemerintah adalah  kegiatan  untuk  memperoleh  barang/jasa  oleh Kementerian/  Lembaga/  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah/ Institusi  lainnya  yang  prosesnya  dimulai  dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh  kegiatan  untuk  memperoleh  Barang/Jasa. Cakupan  kegiatan  pengadaan  meliputi  perencanaan, proses  pengadaan,  penerimaan  dan  penyimpanan, penggunaan  barang  dan  manajemen  aset,  dan  tiga transaksi  yaitu  transaksi  pembelian  barang/  jasa (kontrak), transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran barang.
Konsep  pengadaan  barang/jasa  publik  juga disampaikan oleh OECD, (2009) yangtelah melakukan penelitian  dari  perspektif  good  governance  yang menghasilkan  solusi  untuk  peningkatan  integritas  dan pencegahan  korupsi  dalam  pengadaan  barang/jasa publik mulai dari tahapan penentuan kebutuhan  hingga manajemen  kontrak.  Mereka  juga  mengungkapkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan peran penting dalam pengadaan barang/jasa publik yang juga didukung  oleh  pendapat  (Jennifer  Rubinstein,  2007) dan (Paul R. Schapper, 2006).
Prinsip  pengadaan  barang  dan  jasa  didasarkan pada  regulasi  pemerintah  melalui  Peraturan  Presiden Nomor;  54  Tahun  2010,  nomor  70  tahun  2012 dan nomor 4  tahun  2015  dan  Perpres  No.  16  Tahun 2018 yang   didalamnya   menjelaskan   mengenai  sejumlah
prinsip  yang  harus  dijadikan  dalam  melaksanakan proses  pengadaan  barang/jasa.  Prinsip-prinsip  yang dimaksud terdiri dari tujuh prinsip dasar  yakni; efisien, efektif,  transparan,  terbuka,  bersaing,  adil/tidak diskriminasi dan akuntabel(Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2018).

## 2.4 Kepuasan Kerja
Kepuasan  kerja  merupakan  suatu  perasaan  yang diinginkan  oleh  setiap  pekerja.  Kepuasan  kerja  dapat diartikan sebagai selisih antara harapan dan kenyataan yang diterima seorang pekerja atau keadaan emosional pekerja yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap  pekerjaannya.  Menurut  Robbins,  (2002) dalam Tamaela  Eduard & Surijadi Herman,
(2014)kepuasan  kerja  ( job  satisfaction )  merujuk  pada sikap  umum  seorang  individu  terhadap  pekerjaannya, sehingga  seseorang  dengan  tingkat  kepuasan  kerja tinggi  akan  menunjukkan  sikap  positif  terhadap pekerjaannya.  Sebaliknya  jika  seseorang  tidak  puas dengan pekerjaaannya akan menunjukkan sikap negatif terhadap pekerjaannya.

## 2.5 Model Konseptual Penelitian
Secara konseptual, model penelitian yang diajukan saat ini berdasarkan kajian dari beberapa hasil penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

## GambarModel Konseptual
Ket:
X 1 = Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi X 2 = Prinsip Terbuka X 3 = Prinsip Adil/Tidak Diskriminasi X 4 = Prinsip Bersaing
Y = Efektifitas dan Efisiensi E-Procurement Z =Kepuasan Pengguna

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  ekspanatory yang  menjelaskan  pengaruh  prinsip; akuntabilitas  dan transparansi,  terbuka,  adil/tidak  diskriminasi  serta bersaing  terhadap  efektivitas  dan  efisiensi  e- procurement.  Populasi  dalam  kajian  ini  adalah penyedia  barang/jasa  pemerintah  yang  terdaftar  pada data  base  ULP  Provinsi  Maluku  yang  berjumlah  300 penyedia.  Penetuan  sampel  yang  digunakan  dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan menggunakan kriteria yakni; penyedia
barang/jasa  pemerintah  yang  terdaftar  pada  ULP Provinsi Maluku) dengan status aktif, selalu mengikuti proses pengadaan barang/jasa di ULP Provinsi  Maluku minimal dalam 6 bulan terakhir dan tidak masuk dalam daftar  hitam (black  list) ULP  Provinsi  Maluku. Berdasarkan kriteria ini maka sampel akhir yang dapat diperoleh adalah sebanyak 79 penyedia.Teknik analisis yang  digunakan  untuk  menjawab  permasalahan  dan tujuan penelitian adalah analisis regresi linier berganda.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian  instrument  dalam  penelitian  ini dimaksudkan untuk menguji kesahihan atau keabsahan dari kuesioneryang digunakan peneliti yaitu  dengan uji validitas  dan  uji  reliabilitas.Pengujian  validitas  dalam kajian  ini  mengunakan  korelasi Product  Moment Person ,  dimana  valid  atau  tidaknya  instrumen  dapat diketahui dengan membandingkan  indeks  korelasi Product Moment  Person dengan  signifikan  5%.  Hasil pengujian  validitas  menunjukkan  bahwa  item-item pada  variabel  prinsip  akuntabilitas  &  transparansi, prinsip terbuka, prinsip adil/tidak diskriminasi, prinsip bersaing  serta  efektifitas  &efisiensi  e-procurement adalah  valid  karena  besarnya  nilai  korelasi  lebih  dari 0.3 dan tingkat signifikannya lebih kecil dari 0.05.
Pengujian reliabilitas dengan menggunakan alpha cronbachs dimana  suatu  instrumen  dapat  dikatakan reliabel  jika  memiliki  nilai  koefisien  keandalan  lebih besar  atau  sama  dengan  0.6  artinya  apabila  α  =  0.6 maka  instrumentdapat  dikatakan  reliable  dan  hasil ujivariabel dalam kajian ini ternyata memiliki koefisien korelasi diatas 0.60 dimana nilai terendah pada variabel prinsip  bersaing  yaitu  0,659  dan  nilai  tertinggi  pada variabel  prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi  yaitu 0.918,  sehingga  seluruh  data  penelitian  ini  dapat dikatakan reliabel.
Pengujian  normalitas  dalam  penelitian  ini menggunakan  uji  Kolmogorov  Smirnov  dengan  hasil pengujian seperti yang terlihat dibawah ini.
Tabel 1. Hasil Uji Kolmogorov Smirnov
PAT PT PATD PB PEE N 79 79 79 79 79 Normal Parameters a,b Mean Std. Deviation 54.03 6.100 12.39 1.605 16.22 2.073 16.28 1.921 28.78 3.429 Absolute .098 .179 .187 .178 .146 Most Extreme Differences Positive .098 .179 .187 .178 .146 Negative -.070 -.112 -.117 -.113 -.092 Kolmogorov-Smirnov Z .875 1.590 1.661 1.581 1.297 Asymp. Sig. (2-tailed) .428 .013 .008 .013 .069
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

## Sumber: Data primer diolah, 2019
Hasil  pengujian  diatas  menunjukkan  bahwa besarnya  nilai  Kolmogorov  Smirnov  dari  prinsip akuntabilitas  dan  transparansi  (PAT)  sebesar  0.875, prinsip  terbuka  (PT)  sebesar  1.590,  prinsip  adil/tidak diskriminasi  (PATD)  sebesar  1.661,  prinsip  bersaing (PB) sebesar 1.581 dan efektifitas dan efisiensi e-
X1 X2 Y Z X3 X4
procurement  (PEE)  sebesar  1.297  yang  adalah  lebih besar dibandingkan nilai D tabel yakni 0.150 (D hitung > D tabel) artinya data terdistribusi secara normal.
Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser yang akan meregres  nilai  absolut  residual  terhadap  variabel independen  (Imam  Ghozali,  2005).  Berikut  ini  adalah hasil  pengujian  heteroskedastisitas  yang  terlihat  pada tabel dibawah ini.
Tabel 2. Hasil Uji Glejser
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta (Constant) .670 1.305 .514 .611 PAT -.086 .060 -.610 -1.426 .163 PT 1 PATD .200 .080 .138 .120 .377 .219 1.441 .665 .159 .511 PB -.016 .135 -.038 -.116 .908 EE .135 .115 .320 1.224 .150

## Sumber: Data primer diolah, 2019
Hasil  uji  ini  menyatakan  bahwa  jika  variabel independen  terbukti  tidak  mempengaruhi  variabel dependen maka tidak terindikasi terjadinya heterokedastisitas.  Hal  ini  dibuktikan  dari  besarnya probabilitas  signifikansinya  (sig)  yang  diatas  tingkat kepercayaan 0.05.
Pengujian multikolinearitas kajian ini seperti yang terlihat pada Tabel 3dibawah ini:
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF Prinsip Akuntabilitas & Transparansi 0.196 5.102 Prinsip Terbuka 0.332 3.016 Prinsip Adil/Tidak Diskriminasi 0.268 3.727 Prinsip bersaing 0.234 4.276 Efektivitas & Efisiensi E-Proc 0.229 4.271

## Sumber: Data primer diolah, 2019
Data  diatas  menunjukkan  bahwa  nilai tolerance mendekati  1  dan  nilai  VIF  berada  dibawah  10  yang berarti  tidak  terjadi  multikolinearitas  antar  variabel independen dalam penelitian ini.
Hasil  analisis  regresi  linier  berganda  tentang pengaruh variabel prinsip akuntabilitas dan transparansi,  prinsip  terbuka,  prinsip  adil/tidak diskriminasi,  dan  prinsip  bersaing terhadap  efektifitas &efisiensi  e-procurement  dapat  dilihat  pada  Tabel  4 berikut:
Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Variabel Coefficients t hitung Sig Keterangan Constant 0.695 PAT 0.169 3.945 0.000 Signifikan PT 0.350 2.798 0.007 Signifikan PATD 0.435 4.032 0.000 Signifikan PB 0.550 4.416 0.000 Signifikan EE 0.445 4.410 0.000 Signifikan Adjusted R Square 0.911 t tabel 1.664
Sumber: Data primer diolah, 2019
Hasil  pengujian  seperti tampak  pada  tabel  diatas dengan  teknik  analsis  regresi  linier  berganda mengungkapkan  bahwa  prinsip  akuntabilitas  dan transparansi  memiliki  nilai  t hitung sebesar  3.945  yang lebih  besar  dari  nilai  t tabel yaitu  1.664  (3.945>1.664) yang  berarti  bahwa  terima  Ha  dan  tolak  H0  atau hipotesis 1 (H1) diterima. Hasil ini  menunjukan bahwa prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi  berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas dan efisiensi e-procurement  pada  ULP  Provinsi  Maluku.  Peran prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam membentuk  efektifitas  dan  efisiensi  e-  procurement pada  ULP  Provinsi  Maluku  berdasarkan hasil analisis jawaban  responden  lebih  disebabkan  oleh  karena  jika ada  addendum  dokumen  pengadaan  karena  adanya ketentuan  baru  maka  perubahan  tersebut  diumumkan oleh  Pokja  ULP  Provinsi  Maluku.  Adanya  perubahan dokumen  tersebut  harus  dapat  diketahui  oleh  semua peserta sehingga wajib diberitahukan melalui pengumuman pada LPSE Maluku.
Faktor lain berdasarkan jawaban responden yang membuat  prinsip  ini  berpengaruh  terhadap  efektifitas dan efisiensi e-procurementadalah bahwa semua proses pengadaan  barang/jasa  pada  ULP  Provinsi  Maluku dapat  diakses.  Realita  ini  menunjukan  bahwa  semua penyedia  memiliki  peluang  yang  sama  untuk memenangkan  tender  di  provinsi  Maluku  dan  dengan hal ini maka masyarakat dan stakeholders lainnya dapat ikut  mengawasi  seluruh  tahapan  proses  lelang (Iskandar, 2013).Selain itu ULP Provinsi Maluku juga terbukti  telah  memberikan  layanan  secara  lebih terstruktur  dan  profesional  bahkan  membuka  ruang untuk  sanggahan  kepada  penyedia.  Hasil  ini  juga mendukung  pendapat  peneliti  terdahulu  yakni; (Iskandar,  2013)  yang  menyatakan  bahwa  e- procurement  juga  dapat  mengurangi  inefisiensi pengadaan  dengan  memberikan  manfaat  yang  lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.
Hasil pengujian hipótesis kedua mengungkapkan bahwa  prinsip  terbuka  memiliki  nilai  t hitung sebesar 2.798  yang  lebih  besar  dari  nilai  t tabel yaitu  1.664
(2.798>1.664) yang berarti bahwa tolak H0 dan terima Ha atau hipotesis 2 (H2) diterima. Hasil ini menunjukan bahwa  prinsip  terbuka  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  efektifitas  dan  efisiensi  e- procurement  pada  ULP  Provinsi  Maluku.  Lebih  jauh melalui  hasil  analisis  jawaban  responden  dapat dikatakan bahwa indikator yang memberikan kontribusi  terbesar  sehingga  prinsip  ini  berpengaruh terhadap  efektifitas  dan  efisiensi  e-procurement  pada ULP  Provinsi  Maluku  adalah  indikator  pengumuman pengadaan.  Hasil  ini  menunjukan  bahwa  Pokja  ULP Provinsi  Maluku  telah  melakukan  tugasnya  sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni telah menampilkan pengumuman proses pengadaan barang/jasa melalui website resmi pemerintah, diportal
pengadaan  nasional  dan  melalui  papan  pengumuman setempat.
Hasil pengujian hipótesis ketiga mengungkapkan bahwa  prinsip  adil/tidak  diskriminasi  memiliki  nilai t hitung sebesar 4.032 yang lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1.664 (4.032>1.664) yang berarti bahwa terima Ha dan tolak  H0  atau  hipotesis  3  (H3)  diterima.  Hasil  ini menunjukan  bahwa  prinsip  adil/tidak  diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas dan  efisiensi  e-procurement  pada  ULP  Provinsi Maluku.Hal  ini  berarti  Pokja  ULP  Provinsi  Maluku melalui  PPK  dalam menyusun  spesifikasi teknis  telah adil/tidak  diskriminasi  atau  tidak  ada  kecenderungan mengarah kepeserta tertentu. Pada dasarnya persyaratan keikutsertaan peserta, aanwidjing (penjelasan  pekerjaan)  dan  juga  hasil  penelitian  ini sejalan  dengan  hasil  kajian  empiris  oleh  (Iskandar, 2013;  Munir,  2013)  yang  menyatakan  bahwa  secara keseluruhan pelaksanaan prinsip adil/tidak diskriminatif pada e-procurementdi Kabupaten Lamongan,  Kota  Sukabumi  dan  Kota  Bogor  telah berjalan  dengan  baik  sehingga  secara  tidak  langsung mampu mengoptimalkan pelaksanaan e-procurement.
Hasil  pengujian  hipótesis  keempat  menunjukan bahwa prinsip bersaing memiliki nilai t hitung sebesar 4.416  yang  lebih  besar  dari  nilai  t tabel yaitu  1.664 (4.416>1.664) yang berarti bahwa terima Ha dan tolak H0  atau  hipotesis  4  (H4)  diterima.  Hasil  ini menunjukan  bahwa  prinsip  bersaing  berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas dan efisiensi e-procurement pada ULP Provinsi Maluku.Temuan ini membuktikan  bahwa  Pokja  ULP  Provinsi  Maluku dalam menentukan  pemenang  tender  tetap  didasarkan pada  dokumen  penawaran  peserta  atau  tidak  karena adanya “titipan” atau intervensi dari pihak luar. Hal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa persaingan yang  terjadi  diantara  seluruh  peserta  pengadaan barang/jasa  pemerintah  pada  ULP  Provinsi  Maluku adalah persaingan yang sehat.
Hasil  pengujian  hipótesis  terakhir  menunjukan bahwa  penerapan  e-procurement  secara  efektif  dan efisien  memiliki  nilai  t hitung sebesar  4.410  yang  lebih besar  dari  nilai  t tabel yaitu  1.664  (4.410>1.664)  yang berarti bahwa terima Ha dan tolak H0 atau hipotesis ini (H5) diterima. Hasil ini menunjukan bahwa penerapan e-procurement  secara  efektif  dan  efisien  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kepuasan  pengguna ULP  Provinsi  Maluku.  Temuan  secara  langsung membuktikan  bahwa  jika  penerapan  penerapan  e- procurement  telah  berjalan  secara  efektif  dan  efisien maka  akan  menjamin  lahirnya  rasa  puas  pada penggunanya.  Temuan  ini  sejalan  dengan hasil  kajian empiris  oleh  Umiyati  Indah,  (2016),  Karim  Jorry, (2017)danJohannes, (2018)

## 5. PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  hasil  penelitian  maka kesimpulan  yang  dapat  disampaikan  adalah  sebagai berikut:
1. Peran prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam membentuk efektifitas dan efisiensi e- procurement  pada  ULP  Provinsi  Maluku disebabkan  karena  jika  ada  addendum  dokumen pengadaan  karena  adanya  ketentuan  baru  maka perubahan  tersebut  diumumkan  oleh  Pokja  ULP Provinsi  Maluku.  Adanya  perubahan  dokumen tersebut  harus  diketahui  oleh  semua  peserta sehingga wajib diberitahukan melalui pengumuman pada LPSE Maluku.
2. Prinsip  ini  berpengaruh  terhadap  efektifitas  dan efisiensi  e-procurement  adalah  bahwa  semua proses pengadaan barang/jasa pada ULP Provinsi Maluku  dapat  diakses.  Realita  ini  menunjukan bahwa  semua  penyedia  memiliki  peluang  yang sama  untuk  memenangkan  tender  di  provinsi Maluku dan dengan hal ini maka masyarakat dan stakeholders lainnya  dapat  ikut  mengawasi seluruh tahapan proses lelang (Iskandar, 2013).
3. ULP  Provinsi  Maluku  juga  terbukti  telah memberikan layanan secara lebih terstruktur dan profesional  bahkan  membuka  ruang  untuk sanggahan  kepada  penyedia.  Hasil  ini  juga mendukung  pendapat  peneliti  terdahulu  yakni; Iskandar,  (2013)  yang  menyatakan  bahwa  e- procurement  juga  dapat  mengurangi  inefisiensi pengadaan  dengan  memberikan  manfaat  yang lebih  besar  dibandingkan  dengan  biaya  yang dikeluarkan.
4. Indikator  yang  memberikan  kontribusi  terbesar sehingga prinsip terbuka ini berpengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi e-procurement pada ULP Provinsi  Maluku  adalah  indikator  pengumuman pengadaan.  Hasil  ini  menunjukan  bahwa  Pokja ULP Provinsi Maluku telah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni telah menampilkan  pengumuman  proses  pengadaan barang/jasa  melalui website resmi  pemerintah, diportal  pengadaan  nasional  dan  melalui  papan pengumuman setempat.
5. Pokja  ULP  Provinsi  Maluku  dalam  menentukan pemenang tender tetap didasarkan pada dokumen penawaran  peserta  atau  tidak  karena  adanya “titipan”  atau  intervensi  dari  pihak  luar.  Hal  ini secara  tidak  langsung  membuktikan  bahwa persaingan  yang  terjadi  diantara  seluruh  peserta pengadaan  barang/jasa  pemerintah  pada  ULP Provinsi Maluku adalah persaingan yang sehat.
6. Penerapan  e-procurement  secara  efektif  dan efisien  terbukti  mampu  melahirkan  kepuasan pengguna di Provinsi Maluku.

## 5.2 Saran
Adapun  saran  yang  ingin  disampaikan  peneliti dalam kesemnpatan ini adalah sebagai berikut:
1. Penelitian ini memiliki  keterbatasan  yaitu  sampel yang  diteliti  hanya  sebatas  pada  ULP  Provinsi Maluku  saja,  sementara  ULP  yang  ada  di  Kota maupun  Kabupaten  yang ada di  wilayah  Provinsi Maluku tidak disertakan dalam penelitian ini. Oleh sebab  itu  sebaiknya  penelitian  selanjutnya  perlu menambahkan  sampel  yang  dapat  diperoleh  dari ULP  Kota  dan  Kabupaten  yang  ada  di  wilayah Provinsi Maluku.
2. Selanjutnya  masih  banyak  variabel  pengukur efektifitas dan efisiensi e-procurement yang tidak dianalisis  dalam  model  penelitian  ini.  Sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan  variabel  lain  seperti  yang  diadopsi dari  pendapat  (Artantri  et  al.,  2016)yang menyatakan bahwa beberapa faktor yang berhubungan dengan proses pengadaan barang/jasa  pemerintah  diantaranya  yaitu  faktor individu  berupa greed (keserakahan)  dan need (kebutuhan)  seperti  komitmen anggota  organisasi untuk  tidak  berlaku  curang,  dan  pemberian kompensasi yang sesuai kepada pelaku pengadaan barang/jasa.

## Daftar Pustaka
Artantri, L. P. R. M., Handajani, L., & Pituringsih, E.
(2016). Peran E-Procurement Terhadap Pencegahan  Fraud  Pada  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah Daerah di Pulau Lombok. NeO~Bis, 10(1), 16–32.
Engström,  A.,  Wallström,  Å.,  &  Salehi-Sangari,  E. (2009). Implementation of Public E- Procurement  in  Swedish  Government  Entities.
Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information
Technology,
https://doi.org/10.1109/IMCSIT.2009.5352708
Fatmawati.  (2015).  Analisa  Faktor-Faktor  yang
Mempengaruhi  Manfaat  Bersih  dan  Kepuasan Pengguna E-Procurement. 109–116.
Fisher,  J.G.  1998.  Contingency  theory,  management control  systems  and  firm  outcomes:  past results and  future  directions.  Behavioral  Research  in Accounting, 10: 47-64.
Ihsanuddin. (2019) LKPP: Korupsi Pengadaan Barang dan  Jasa  Peringkat  2  di  KPK.  Kompas.Com.
Retrieved from
https://nasional.kompas.com/read/2019/11/06/11
253441/lkpp-korupsi-pengadaan-barang-dan- jasa-peringkat-2-di-kpk.
Imam  Ghozali.  (2005).  Aplikasi  Analisis  Multivariate Dengan  Program  SPSS,  Edisi  Ketiga  (Edisi Ketiga). Semarang: Badan Penerbit Universitas
Diponegoro.
Indonesia,  R.  (2018).  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018. 1–6.
Iskandar, A. I. (2013). Analisis Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Sukabumi , Pemerintah Kota Bogor  dan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Jennifer  Rubinstein.  (2007).  Accountability  in  An Unequal World. The Journal Of Politics, 69, 616– 632.
Jensen, M. C., Meckling, W. H., Kim, J., Mahoney, J. T., & Pandian, J. R. (1976). The Resource- Based View  Within  the  Conversation  of  Strategic Management, Strategic Management Journal,  3, 305–360. https://doi.org/10.1002/mde.l218
Johannes,  F.  W.  (2018).  Analisis  pengaruh  Persepsi
Kemudahan,  Kemanfaatan  dan  Kepercayaan Terhadap  Kepuasan  Pengguna  LPSE.  Jurnal Digest Marketing, 3(1), 59–66.
Karim  Jorry,  L.  M.  (2017).  Analisis  Kebijakan  E- Procurement  di  Pemerintah  Provinsi  Gorontalo Menggunakan  Metode  Technology  Acceptance Model  Danend  User  Computing  Satisfaction. ILKOM Jurnal Ilmiah, 9(3), 338–347.
Lathifah, Ifah. 2014. Sistem Pengendalian Manajemen dan Tujuan  Perusahaan  (Sebuah Tinjauan Teori Kontijensi).  Jurnal  Dinamika  Akuntansi,  6(1): 44- 53.
Munir, M. (2013). Efektivitas Electronic Procurement Dalam  Pengadaan  Barang/Jasa  di  Lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Lamongan.  Universitas Surabaya.
Narendira  Kumar,  V.  K.,  &  Srinivasan,  B.  (2013). Implementation  and  Performance  Effect  on Electronic Procurement and its Ship Management Companies. International Journal of Information Engineering and Electronic Business, 5(5), 10–16. https://doi.org/10.5815/ijieeb.2013.05.02 Novitaningrum,  B.  D.  (2014).  Akuntabilitas  dan Transparansi  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah  Melalui  Electronic  Procurement (Best  Practice  di  Pemerintah  Kota  Surabaya). Kebijakan Dan Manajemen Publik, 2(1), 200– 210.
OECD. (2009). OECD Principles for Integrity in Public Procurement. In OECD Principles for Integrity in Public Procurement. https://doi.org/10.1787/9789264056527-en Otley,  David.  1980.  The  contingency  theory  of management  accounting:  achievement  and prognosis. Accounting and Organization Society, 5(4):413-28.
Panayiotou,  N.A.,  Gayaialis,  S.P.,  Tatsiopoulos,  I.  . (2004). An E-Procurement System For Governmental Purchasing. International Journal
Of  Production  Economics,  90(1),  79–102. Retrieved  from  https://doi.org/10.1016/S0925- 5273(03)00103-8 Parandani,  X.  A.,  &  Budiman,  A.  S.  (2014).  Analisa Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Manfaat Bersih dan Kepuasan Pengguna E-Procurement.
Simposium  Nasional  Ilmu  Pengetahuan  dan
Teknologi (SIMNASIPTEK) 2014, 85–95.
Paul R. Schapper, J. N. V. M. and D. L. G. (2006). An Analytical Framework for The Management And Reform of Public Procurement. Journal of Public Procurementprocurement, 6(1), 1–26. https://doi.org/10.4324/9781315160146-7 Samsudhuha, W. (2018). ICW: Korupsi Pengadaan Barang 2017 Meningkat, Negara Rugi Rp 1 T.
News.Detik.Com. Retrieved from https://news.detik.com/berita/3885311/icw- korupsi-pengadaan-barang-2017-meningkat- negara-rugi-rp-1-t Scott, W. R. (2015). Financial Accounting Theory (Seventh ed). Retrieved from https://trove.nla.gov.au/version/210767777 Stirton L, & L. M. (2001). Transparency Mechanisms: Building Publicness into Public Services. Journal of  Law  &  Society,  28(4),  19.  Retrieved  from https://www.jstor.org/stable/3657957 Surijadi Herman & Tamaela Eduard Yohannis.  (2018). The  Effect  of  Accountability,  Transparency, Openness, Fairness and Competition on
Effectiveness  and  Efficiency  of  E-Procurement in  Maluku  Provincial  Procurement  Services Unit.Russian Journal of Agricultural and Socio- Economic Sciences, 7(79),  113–122. https://doi.org/DOI https://doi.org/10.18551/rjoas.2018-07.12 THE T.  Burns,  G.  M.  S.  (1969).  The  Management  of Innovation.  The  Economic  Journal,  79(314), 403–405. https://doi.org/DOI: 10.2307/2230196
Tamaela Eduard & Surijadi Herman. (2014). Pengaruh Kepuasan  Kerja,  Motivasi  Kerja dan  Komitmen
Organisasional Terhadap Kinerja Pegawai SKPD di  Kabupaten  Jayapura.  Benchmark  (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi), 2(3), 111–124.
Retrieved from www.lpebmaluku.org
Umiyati  Indah,  D.  V.  dan  S.  A.  (2016).  Membangun
Trust  Terhadap  Public  E-  Procurement  Melalui Kualitas  Sistem.Simposium  Nasional  Akuntansi XIX, Lampung, 2016, 1–35.
Wahyu  Hary  Wijaya,  Retno  Indryani,  dan  Y.  E.  P.
(2010).  Studi  Penerapan  E  –  Procurement  pada Proses Pengadaan di Pemerintah Kota Surabaya.
Institut Teknologi Sepuluh Nopember.