## KONTRIBUSI KESATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM
MEMBERIKAN RASA KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN KETENTRAMAN LINGKUNGAN:
Studi Identifikasi Profil Satuan Polisi Pamong Praja
CONTRIBUTIONS IN UNITY MAKES SENSE OF COMMUNITY PROTECTION SECURITY, ORDER AND PACIFY ENVIRONMENT: Studies Identify Civil Service Police Unit Profile

## Gunawan
Pusat Penelitian Pemerintahan Umum dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri Jl. Kramat Raya No. 132 – Senen, Jakarta No. Telp./Faks: +62 21 314 0454; HP. +62 812 88140 777; e-mail: gunplay18@yahoo.co.id Diterima: 4 Januari 2012, Direvisi: 15 Februari 2012, Disetujui: 27 Februari 2012

## Abstrak
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah  Serta  Peraturan  Pemerintah Nomor  6  Tahun  2010  Tentang  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  merupakan  landasan  yang  kuat  bagi keberadaan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja,    dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  penegakan  perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat mengalami kendala dan hambatan.  Mencermati  permasalahan  yang  muncul  terkait  dengan  eksistensi  Satpol  PP  dalam mengemban  tugas-tugas  pemerintahan  umum  dan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di  seluruh Indonesia,  diperlukan  profil  yang  mampu  menggambarkan  komposisi  personal,  kelembagaan, ketatalaksanaan,  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  lainnya  sesuai  dengan  kondisi  realistik  di lapangan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dan  menyusun  profil  Satpol  PP  dalam menunaikan  tugas-tugas  pemerintahan  umum  terutama  di  bidang  ketertiban  umum,  ketentraman  dan perlindungan masyarakat. Metode penelitian deskriptif statistik kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan kelembagaan  belum  seluruhnya  mengacu  kepada  PP  6  Tahun  2010,  ketatalaksanaan  belum  semua membuat Standard  Operating  Procedure, sumber  daya  aparatur  belum  sesuai,  sumber  daya  lainnya anggaran masih minim.
Kata Kunci: profil, tugas dan fungsi dan satuan polisi pamong praja

## Abstract
Law Number 32 Year 2004 on Regional Government And Government Regulation Number 6 Year 2010 Concerning  Civil  Service  Police  Unit  is  a  strong  foundation  for  the  existence  of  Civil  Service  Police Unit,  the  duties  and  carry  out  functions  to  law  enforcement,  public  order  and  public  peace  and protection of the public have obstacles and barriers. Observing the problems that arise related to the existence  of  Civil  Service  Police  Unit  in  carrying  out  the  duties  of  public  administration  and  local governance  in  Indonesia,  needed  profile  that  can  describe  the  composition  of  personal,  institutional, management,  human  resources and other resources  in  accordance  with  the  conditions realistic  in  the field. This study aims to identify and develop profiles Civil Service Police Unit in fulfilling the tasks of public  administration,  especially  in  the  field  of  public  order,  peace  and  protection  of  the  public. Statistical  descriptive  qualitative  research  methods.  This  study  concluded  institutions  are  not  entirely refer  to  Regulation  Number    6  Year  2010,  management  has  not  all  make  the  Standard  Operating Procedures, resources apparatus not appropriate, other resources budget is still minimal.
Keywords: profiles, tasks and functions of the civil service and police force

## PENDAHULUAN
Amanat  Undang-Undang  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  Pasal  148  ayat  (1) menyebutkan  untuk membantu  kepala  daerah  dalam menegakkan  Perda  dan  Penyelenggaraan  Ketertiban Umum  dan  Ketenteraman  Masyarakat  dibentuk Satuan  Polisi  Pamong  Praja.  Pasal  149  (1)  Anggota Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dapat  diangkat  sebagai penyidik  pegawai  negeri  sipil  sesuai  dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  kemudian secara  teknis  dalam  mengaplikasikan  UU  32  Tahun 2004 tersebut sudah ada aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada pasal 4 Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Satpol PP merupakan aparatur pemerintah  daerah  yang  diberi  tugas  dalam
mengamankan  dan  menegakkan  peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah daerah.
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi menegakkan  peraturan  dan  kebijakan  daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta memberikan perlindungan kepada  masyarakat, Satpol  PP  dalam  melaksanakannya  mengalami beberapa kendala dan permasalahan ketika berada di lapangan  karena  berhadapan  langsung  dengan masyarakat.
Permasalahan  dan  kendala  yang  timbul terjadi  ketika  Satpol  PP  melaksanakan  penegakan perda, menyelenggarakan ketertiban umum ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat  yang  akan  berimplikasikan  pada  sudut pandang  masyarakat  melihat  kinerja  Satpol  PP dipersepsikan  kurang  memihak  kepada  masyarakat, persepsi  yang  kurang  mendukung  terhadap  kinerja Satpol  PP  merupakan  bagian  dari permasalahan dan kendala  yang  muncul  di  lapangan,  secara  tidak langsung  maupun  langsung  dirasakan  dan  dilihat oleh  masyarakat  dan  kalangan  pencari  berita, timbulnya  persepsi  yang  kurang  terhadap  kinerja Satpol  PP  disebabkan  antara  lain  adanya  ketidak sepahaman  antara  masyarakat  yang  ditertibkan  dan kurang  profesionalnya  aparatur  dilapangan  dalam menghadapi  massa,  dan  juga  dapat  disebabkan  oleh adanya  ketidakpengertian  petugas  jurnalis  dalam meliput kegiatannya serta lembaga swadaya masyarakat  memperoleh  informasi  ketika  aparatur Satpol PP melakukan penertiban atau penataan, para Jurnalis  dan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM) memperoleh informasi dari satu pihak saja yaitu dari masyarakat  sedangkan  proses  dan  tahapan  ketika sebelum    melakukan  tindakan  penertiban  tidak diikuti  oleh  para  jurnalis  dan  LSM  seperti  tahapan teguran lisan, peringatan tertulis satu (1) sampai tiga (3)  tidak  diikuti,  sehingga  ketika  menulis  berita menjadi  kurang  bersahabat  maka  tuimbulah  muncul berbagai  persepsi  yang  berkembang  menjadi  kurang mendukung  terhadap  keberadaan  aparatur  Polisi Pamong  Praja  (Pol  PP).  Terutama  beredar  luas  di media  massa  baik  cetak  maupun  elektronik  yang notabene  hampir  kesemuanya  kurang  berpihak kepada  aparatur  pemerintah  daerah  ini  ketika malaksanakan  tugasnya  aparatur  pemerintah  daerah Satpol  PP  dianggap  sebagai  aparat  yang  kasar, arogan,  penindas  masyarakat  kecil,    memang  tidak semua  aparatur  dalam  menjalankan  tugasnya  sesuai perintah pimpinan.
Pencitraan Satpol PP yang semakin terpuruk serta  banyaknya  media  massa  elektronik  dan  cetak memberitakan  Satpol  PP  ketika  melaksanakan ketertiban  umum  dan  ketenteraman  masyarakat, maka  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Badan Penelitian  dan  Pengembangan  Kementerian  Dalam Negeri  melakukan  penelitian  identifikasi  profil Satuan Polisi Pamong Praja.
Dari  latar  belakang  dapat  di  atas  dapat dirumuskan  ke  dalam  pertanyaan  penelitian  adalah
sebagai berikut yaitu bagaimana profil Kelembagaan, Tatalaksana,  dan  SDM  Satpol  PP  dan  bagaimana persepsi  masyarakat  tentang  keberadaan  Satpol  PP selanjutnya bagaimana sebaiknya dukungan pengaturan Satpol PP ke depan.
Metode yang digunakan dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif  ( Mix  Method ), metode analisis campuran dengan teknik pengumpulan data sekunder yaitu melalui dokumen- dokumen  dan  beberapa  literatur  yang  berkaitan dengan  teori  dan  pelaksanaan  Satpol  PP  dalam mengamankan  perda,  menyelenggarakan  ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan  Masyarakat  serta  data  primer  yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner, wawancara, dan Focus  Group  Discussion (Diskusi  kelompok terfokus).
Lokasi  sampel  didasarkan  kepada  Stratified Random  Sampling  yaitu  dibagi  menjadi  7  tipologi karakteristik  yang  1)  Daerah  Otonom  hasil pemekaran,  2)  Daerah  Khusus/Istimewa,  Daerah Otonomi khusus 3) Daerah Jawa Bali dan Luar Jawa Bali  4)  Daerah  Kepulauan,  5)  Daerah  Indonesia Tertinggal,  6)  Daerah  Kawasan  Indonesia  Barat dan Kawasan  Indonesia  Timur,  7)  Daerah  Perbatasan antar negara.
Responden  ditentukan  berdasarkan  purposif sampel  kepada  pejabat  yang  menangani  dan berkaitan  dengan  kegiatan  dan  pelaksanaan  Satpol PP yaitu pejabat dan anggota Satpol PP, para anggota dewan  daerah  yang  menangani  Satpol  PP  yaitu  di Komisi I, Kepolisian Daerah, para birokrat di daerah selain dari kelembagaan Satpol PP setiap kabupaten/kota  diambil  3  (tiga)  responden,  serta masyarakat  yang  mengetahui  dan  terlibat  langsung dengan  pelaksanaan  Satpol  PP  yaitu  masyarakat pedagang  di  jalan  protokol,    para  jurnalis,  Lembaga Swadaya  Masyarakat,  Akademisi  (mahasiswa  dan dosen/dekan/rektor) masing-masing setiap kabupaten/kota diambil 3 (tiga) responden.
Untuk  mengetahui  fungsi-fungsi  kegiatan Satpol  PP  terlebih  dahulu  perlu  dijelaskan  beberapa definisi  dari  identifikasi  atau  profil  dari  Satpol  PP, menurut sumber ( http://www.artikata.com/arti- 346070-profil.html  diunduh tanggal  23  April  2011) dari  pengertian  profil  dapat  dikategorikan  sebagai berikut: kata profil berasal dari bahasa Italia, profilo dan profilare, yang  berarti  gambaran  garis  besar. Dapat juga diartikan dengan gambaran tampang atau wajah  seseorang  yang  dilihat  dari  samping, sekumpulan  data  yang  menjelaskan  sesuatu  dalam bentuk  grafik  atau  tabel.  Arti  ini  dilihat  dari  bidang statistik,  dalam  bahasa  Inggris low  profile (rendah hati),  dalam  bidang  geografi,  berarti  penampang vertikal memperlihatkan ciri-ciri fisik,  dalam bidang komunikasi dan bahasa, berarti biografi atau riwayat hidup singkat seseorang.
Kelembagaan  organisasi  yang  dimaksudkan di  sini  adalah  seperangkat  aturan  yang  dirumuskan, dianut,  dipelihara  dan  ditegakkan  oleh  masyarakat
dan  negara  dan  juga  merupakan  perihal  yang melembaga  seperti  lembaga  hukum,  pranata,  badan, dewan  dan  benih    secara  mendasar  definisi  ini berbeda  dengan  istilah  kelembagaan  yang  dikenal atau  digunakan  sehari-hari,  yang  memiliki  sinonim dengan  organisasi  seperti  kelompok  tani,  fakultas ekonomi  dan  manajemen,  perusahaan,  universitas, bahkan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Satuan Perlindungan Masyarakat. Organisasi-organisasi tersebut  sebenarnya  memperoleh  makna  dari  aturan main (kelembagaan) yang menentukannya. Kelembagaan  mencakup  hal-hal  yang  tidak  tertulis seperti  aturan  adat,  norma  dan  sistem  nilai  yang dianut  masyarakat,  dan  mencakup  sesuatu  yang ditulis  secara  formal  dan  ditegakkan  oleh  aparat pemerintah.  Jadi  definisi  kelembagaan  adalah kegiatan    kolektif  dalam  suatu  kontrol  atau yurisdikasi, pembebasan atau liberasi, dan perluasan atau ekspansi kegiatan individu. ( http://www.google.co.id/ search?hl=id&client=firefo x-a&rls=org. Diunduh tanggal 01 Maret 2011).
Ketatalaksanaan ( bussines process )
manajemen  telah  diartikan  oleh  berbagai  pihak dengan perspektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpin-an, pemimpin, ketatapengurusan,  administrasi,  pengaturan  dengan ada  berbagai  ragam,  ada  yang  mengartikan  dengan ketatalaksanaan,  manajemen  pengurusan  dan  lain sebagainya. Pengertian manajemen dapat dilihat dari tiga  pengertian  (P.  Siagian,  Sondang,  Prof.  Dr.
MPA.:1988):  manajemen  sebagai  suatu  proses, manajemen  sebagai  suatu  kolektivitas  manusia, manajemen sebagai ilmu ( science ) dan sebagai seni. Pengertian  sumberdaya  manusia  atau  biasa disingkat  menjadi  SDM  potensi  yang  terkandung dalam  diri  manusia  untuk  mewujudkan  perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta  seluruh  potensi  yang  terkandung  di  alam menuju  tercapainya  kesejahteraan  kehidupan  dalam
tatanan  yang  seimbang  dan  berkelanjutan.  SDM merupakan  aset  bagi  institusi/lembaga  dalam  suatu organisasi  dalam  mencapai  tujuan,  untuk  itu  dalam pelaksanaan sehari-hari sumber daya manusia sering di sandingkan dengan perkataan  manajemen sehingga  sering  juga  disebut  dengan  manajemen sumber daya manusia (Sihotang: 2006).
Pengertian  sarana  dan  prasarana  secara umum  adalah prasarana:  Segala  sesuatu  yang merupakan utama terselenggaranya suatu proses atau penunjang  utama  terselenggaranya  suatu  proses (usaha,  pembangunan,  proyek,  dsb),  dan  sarana: segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam (bisa  berupa  syarat  atau  upaya)  yang  dapat  dipakai sebagai  alat  atau media  mencapai  makna  dan tujuan ( http://delite20.wordpress.com diunduh  tanggal  30 Maret 2011), sarana dan prasarana adalah salah satu yang  memegang  peranan  penting  dalam  kelancaran proses  belajar  mengajar  dan  peningkatan  prestasi akademik  siswa,  sarana  prasarana  yang  digunakan dalam  mencapai  tujuan  satpol  PP  adalah  berupa gedung, kendaraan serta alat pendukung lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kelembagaan Satpol PP sesuai dengan PP 6 Tahun 2010 untuk Satpol PP Provinsi Tipe A dengan eselonisasi pada IIa namun pada kenyataannya masih banyak  Satpol  PP  provinsi  belum  menyesuaikan berikut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.
Dengan  beragamnya  bentuk  kelembagaan dari  yang  berbentuk  kantor  sebanyak  tiga  (3) sedangkan  satuan  juga  tiga  (3)  dan  bentuk  badan sebanyak  dua  (2)  sedangkan  masih  berbentuk  dinas satu  (1)  sedangkan  menurut  Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 adalah Satuan sehingga bentuk kelembagaan  yang  sudah  mengikuti  amanat  PP  6 Tahun 2010 baru tiga (3) provinsi atau 34%  terlebih lagi  unsur  Satuan  Linmas  harus  sudah  dimasukan dalam  struktur  organisasi  Satuan  Polisi  Pamong
Tabel 1. Dasar Hukum dan Kelembagaan Provinsi
NO PROVINSI DASAR HUKUM KELEMBAGAAN Bentuk Tipe Esselon 1 PAPUA Perda Kantor B II a 2 MALUKU Perda No. 4,5,8,9,11 Tahun 2004, Perda No. 4,6 Tahun 2008 Badan B II b 3 SULSEL Perda Kantor B II b 4 NTB Perda Kantor A II b 5 KALBAR Perda Satuan A II a 6 DKI JAKARTA Perda Satuan A II a 7 RIAU Perda Nomor 9 Tahun 2009 SOTK Badan B II b 8 DI YOGYA Perda Nomor 8 Tahun 2008 Satuan B II a 9 BANTEN Perda Dinas A II a
Sumber: Data diolah dari berbagai sumber, 2011
Praja.  Hal  inilah  yang  membuat  para  birokrat  di daerah untuk bekerja keras dalam menyosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan  Polisi  Pamong  Praja  kepada  anggota  dewan dan  birokrat  di  provinsi  khususnya  pada  biro organisasi untuk segera menyesuaikan pada PP No. 6 Tahun 2010 dengan memasukkan Struktur Organisasi  Satuan  Perlindungan  Masyarakat  yang semula berada di Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik.
Sumber: Data Diolah, 2011
Gambar 1. Bentuk Kelembagaan.
Kemudian  untuk  esselonisasi  untuk  Satpol PP  provinsi  sesuai  dengan  PP  6  Tahun  2010  untuk provinsi  adalah  pada  eselon  IIa  sedangkan  menurut hasil lapangan  masih ada pada suatu provinsi tingkat esselonisasinya  pada  II/b  sebanyak  empat  (4) provinsi sehingga hal ini akan terganggu ketika akan melakukan  koordinasi  dan  hubungan  kerjasama dengan  instansi  lain/dinas-dinas  yang  posisi  level esselonisasinya  berbeda  lebih  tinggi  daripada pejabat/kepala Satpol PP provinsi.
Sumber: Data Diolah, 2011

## Gambar 2. Esseloning.
Dari  hasil  lapangan  menunjukan  bahwa tingkat  esselonisasi  Satpol  PP  provinsi  berada  pada posisi    esselonering  IIb    masih  terdapat  empat  (4)
provinsi  atau  sekitar  44%,  untuk  itulah  perjuangan kasatpol  PP  provinsi  yang  posisi  esselonisasinya masih pada posisi IIb untuk segera menyosialisasikan  PP  6  Tahun  2010  kepada  Biro Organisasi/Organisasi  Tatalaksana  di  provinsi  dan lembaga  dewan  untuk  segera  membentuk  struktur baru  dengan  peringkat  esselonisasi  pada  IIa  sesuai dengan  amanat  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6 Tahun 2010 yang sedang berlaku pada saat ini.
Begitu  juga  dengan  tipe  yang  diinginkan pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2010 tentang  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  adalah  untuk Satpol  PP  provinsi  adalah  pada  tipe  A  sedangkan pada  kenyataan  di  lapangan  adalah  masih  terdapat Satpol PP provinsi dengan berkedudukan pada tipe B seperti  dalam  gambar  berikut,  Tipe  yang  di amanatkan  pada  PP  6  Tahun  2010  adalah  untuk Satpol PP provinsi di asumsikan berada pada tipe A karena  lebih dari 60 besaran organisasi daerah atau sama  besaran  organisasinya  masuk  dalam  katagori tipe  A.  Penggolongan  tipe  A  atau  tipe  B  sesuai masukan pada Fokus Grup Diskusi Kelompok Peran Satuan  Polisi  Pamong  Praja  di  era  otonomi  daerah perspektif  masyarakat  pada  tanggal  13  Oktober  di Hotel  Morrisey  menginginkan  adanya  kesepakatan untuk  menghapus  penggolongan  tipe-tipe  baik  itu tipe A maupun tipe B karena akan menyesatkan dan membingungkan  para  praktisi  dan  pelaksana  di daerah.
Sumber: Data Diolah, 2011
Gambar 3. Tipe Kelembagaan.
Setiap  kelembagaan  dalam  melaksanakan kegiatannya  agar  terarah  dan  terfokus  hendaknya memiliki Standard  Operating  Procedure (SOP) sebagai  pedoman  dan  acuan  dalam  melangkah kegiatannya begitu juga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol  PP)  yang  berisi  tahapan-tahapan  yang  harus dilakukan  pada  setiap  kelompok  (tim)  ataupun individu  dalam  melaksanakan  kegiatan  menjaga ketertiban  umum  dan  ketenteraman  masyarakat, Sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  26  Tahun  2005  tentang Pedoman  Prosedur  Tetap  Operasional  Satuan  Polisi Pamong Praja merupakan prosedur tetap operasional
yang  dimiliki  oleh  Satpol  PP.  Prosedur  ini  terdiri atas:
1. Prosedur operasional ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Prosedur  operasional  pelaksanaan  penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
3. Prosedur  operasional  pelaksanaan  pengawalan pejabat/orang-orang penting;
4. Prosedur  operasional  pelaksanaan  tempat- tempat penting
5. Prosedur pelaksanaan operasional patroli; dan
6. Prosedur  operasional  penyelesesain  kasus pelanggaran  ketenteraman,  ketertiban  umum dan peraturan daerah.
Hasil penelitan diperoleh beberapa informasi  mengenai  Satuan  Polisi  Pamong  Praja yang telah membuat SOP sebagai berikut: Telah membuat SOP : 5 Provinsi Belum membuat SOP : 4 Provinsi
Sumber: Data Diolah, 2011

## Gambar 4. Kepemilikan Standard Operating Procedure Satpol PP Provinsi.
Koordinasi  dan  kerjasama  antara  lintas sektor  pada  umumnya  telah  dilakukan  bersama Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dan unsur-unsur Pengadilan dari Kejaksaan  dan  instansi  terkait  seperti  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  Dinas  Sosial, Dinas Perhubungan.
Menurut  Masrudin,  dalam  melaksanakan penegakan  perda,  menyelenggarakan  ketertiban umum,  ketenteraman  masyarakat  serta  perlindungan masyarakat  Satpol  PP  juga  dalam  melaksanakan tugasnya  menghadapi  dilema,  Satpol  PP  sebenarnya sering  bekerja  dalam    kondisi  dilema.  Dia mencontohkan  bagaimana  mereka  menertibkan  para
pedagang  kaki  lima  yang  berdagang  di  sepanjang Jalan  A,  Yani.  “Kami  sadar  bahwa  mereka  juga bekerja untuk perut dan memenuhi kebutuhan sehari- hari keluarga mereka, namun perda melarang mereka berjualan  di  sepanjang  jalan.  Kami  akhirnya membuat  kompromi  yaitu  membolehkan  mereka buka  di  sepanjang  jalan  tersebut  namun  dengan syarat  tidak  permanen,  mereka  boleh  membuat warung  yang  bisa  dirapikan  dan  dipindah  setelah selesai berjualan” (Hairus Salim, 2009).
Sumber: Data Diolah, 2011
Gambar 5. Jumlah Satpol PP Provinsi.
Pelaksanaan kegiatan penertiban umum dan ketenteraman  masyarakat  sangat  ditentukan  oleh dukungan  personil  baik  kualitas  maupun  kuantitas yang  ada  di  Kesatuan  Polisi  Pamong  Praja,  dituntut secara  proporsional  dan  keprofessionalitas  personil yang  ada,  untuk  itu  pada  daerah  penelitian  di provinsi  Papua,  Maluku,  Sulawesi  Selatan,  Nusa Tenggara  Barat,  Kalimantan  Barat,  DKI  Jakarta, Riau, D.I. Yogyakarta dan Banten dapat dilihat pada Tabel 2.
Dari  Tabel  2  dapat  digambarkan  bahwa jumlah  personil  yang  terbesar  adalah  Provinsi  DKI Jakarta  dengan  jumlahnya  sebanyak  3.883  anggota sedangkan  diurutan  kedua  yaitu  provinsi  Riau berjumlah  660  anggota  dan  yang  terkecil  jumlah anggotanya  adalah  Provinsi  Maluku  sebanyak  99 anggota.
Tingkat  pendidikan  pada  suatu  wilayah berbeda-beda  termasuk  pendidikan  yang  dimiliki dalam  Kesatuan  Polisi  Pamong  Praja  di  masing- masing  provinsi,  secara  tidak  langsung  tingkat pendidikan  dapat  mempengaruhi  pengendalian  dan

## Tabel 2. Jumlah Personil Satpol PP
Provinsi Papua Maluku Sulsel NTB Kalbar DKI Jakarta Riau DI Yogya Banten Jumlah 136 99 140 149 173 3.883 660 149 264
Sumber: Data diolah dari berbagai sumber, 2011
pengawasan dalam melakukan penertiban di lapangan  berikut  provinsi  DKI  Jakarta  dengan jumlah  terbesar  yaitu  69%  hal  ini  dimungkinkan karena  jumlah  penduduk  DKI  Jakarta  merupakan jumlah  penduduk  terpadat  dan  terbesar  dan  provinsi Maluku  sebesar  sebesar  2%  dapat  dilihat  lebih  jelas pada Tabel 3.
Dari  hasil  pertemuan  pada  tanggal  13 Oktober  2011  dalam acara Focus  Group  Discussion (FGD)  di  Hotel  Morrisey  terdapat  beberapa  saran dari para pelaksana di lapangan aparatur Satpol PP di daerah  menghendaki  dan  menginginkan  adanya aparatur yang profesional yang dapat mengantisipasi segala  kemungkinan  yang  tidak  diinginkan  oleh aparatur  Satpol  PP  yaitu  dengan  mengusulkan kepada  pemerintah  daerah  agar  kepada  setiap  siswa Sekolah  Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN)  atau  Institut  Pemerintahan  Dalam  Negeri (IPDN)  untuk  ditempatkan  pada  Satuan  Polisi Pamong Praja.
Sektor  anggaran  merupakan  sumber  dari minimnya  sarana  dan  prasarana  yang  ada  karena dengan  anggaran  yang  terbatas  pemerintah  daerah khususnya  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  tidak  dapat
berbuat  banyak  hanya  memanfaatkan  segala  yang dimiliki.  Anggaran  Satuan  Polisi  Pamong  Praja dalam  melaksanakan  penyelenggaraan  Penegakan Perda  dan  Ketertiban  Umum  dan  Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat mendapat anggaran yang minim terbesar berada pada Kota  Tangerang  sebesar  5,87%  sedangkan  yang terkecil berada pada kota Ambon sebesar 0,60% dari total  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  berikut dapat  dijelaskan  pada  tabel  berikut,      sumber  daya lainnya  merupakan  pendukung  dalam  melaksanakan kegiatannya  berupa  fasiilitas  sarana  dan  prasarana dan  peralatan  lainnya  seperti  gedung,  alat  pukul, tameng  dan  lainnya,  pada  umumnya  sarana kendaraan  roda  empat  (4)  yang  telah  dimiliki  oleh Kesatuan  Polisi  Pamong  Praja  sebagai  pendukung dalam  bergerak  ke  sumber  sasaran  sangat  terbatas sekali  kecuali  yang  dimiliki  oleh  kota  Jakarta  Utara memang sangat mendukung sekali dalam memobilitas  personilnya  menjadi  lebih  cepat, kemudian  sarana  prasarana  lainnya  seperti  senjata api  memang  setiap  daerah  bervariatif  namun  pada akhirnya  untuk  sementara  ini  kepemilikan  senjata pada setiap personil sudah ditarik dari
Tabel 3. Tingkat Pendidikan No PROVINSI TINGKAT PENDIDIKAN S2 S1 D3 SLTA SLTP SD Jum 1 PAPUA 138 138 2 MALUKU 99 99 3 SULSEL 3 15 7 115 140 4 NTB 3 18 3 119 149 5 KALBAR 2 17 5 102 173 6 DKI JAKARTA 4 26 5 912 3.883 7 RIAU 1 13 3 643 660 8 D.I JOGYAKARTA 1 10 7 131 149 9 BANTEN 8 16 6 234 264 Sumber: Data diolah dari berbagai sumber, 2011 Tabel 4 Anggaran Satpol PP Kota NO Provinsi Tahun Jumlah APBD Per Tahun Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk Satpol PP Pertahun Perse ntase (Rp) 1 JAYAPURA 2010 612,667,574,000 6,163,934,000 1.01 2 AMBON 2009 727,388,930,400 4,390,295,364 0.60 3 MAKASAR 2010 4 MATARAM 2010 5 PONTIANAK 2010 765,700,088,195 8,885,755,000 1.16 6 JAKARTA UTARA 2010 7 PEKANBARU 2010 1,217,512,876,000 9,596,652,828 0,87 8 DEPOK 2010 1,283,574,069,410 11,143,030,132 0.86 9 TANGGERANG 2010 315,807,212,363 18,524,707,500 5.87 10 SERANG 2010 11 BEKASI 2010 12 JOGYAKARTA 2010 754,156,793,791 11,015,754,065 1,46 13 SURAKARTA 2010 858,544,967,371 5,440,692,000 0.63
Sumber : Data diolah  dari berbagai sumber, 2011
kepemilikannya  dengan  berbagai  alasan  antara  lain ada  yang  dalam  proses  perpanjangan  kembali penggunaan  senjata  apinya  dan  ada  juga  yang  tidak memiliki senjata api tersebut.

## Persepsi Masyarakat
Penuntutan  pembubaran  Kesatuan  Polisi Pamong Praja menjadikan cambuk dan pukulan bagi Kementerian  Dalam  Negeri,  pemerintah  daerah provinsi,  kabupaten  kota  selaku  Pembina  Satuan Polisi  Pamong  Praja  di  daerah  untuk  memperbaiki dan  memberikan  jalan  alternatif  pemecahan- pemecahan  bagi  penyelenggaraan  ketertiban  umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat  untuk  menjadikannya  sebagai  aparatur yang  bertanggungjawab,  berdisiplin  dan  tegas.  Dari hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian  Dalam  Negeri  terhadap  kegiatan penelitian  profil  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  di    9 Provinsi  yaitu  Provinsi  Papua,  Maluku,  Kalimantan Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, DI Yogjakarta, Banten, yang terdiri dari setiap  provinsi  yang  menjadi  lokus  sampel  adalah satu (1) kabupaten dan satu (1) kota, Provinsi Papua, Maluku,  Kalimantan  Barat,  Riau,  Sulawesi  Selatan, Nusa  Tenggara  Barat,  DKI  Jakarta,  DI  Yogjakarta, dan  Banten  sehingga  dapat  di  sepakati  menjadi  tiga belas  (13)  kota  Jayapura,  Ambon,  Makassar, Mataram,  Jogjakarta,  Jakarta  Selatan,  Serang, Pekanbaru,  Pontianak,  Surakarta,  Bekasi,  Depok, Tangerang  dan    disepakati  pula  ada  delapan  (8) Kabupaten  Jayapura,  Maluku  Tengah,  Gowa, Lombok  Barat,  Pontianak,  Kubu  Raya,  Kampar, Sleman  dengan  empat  (4)  aspek    pendekatan  yaitu Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia dan sumberdaya lainnya dapat disimpulkan bahwa:  Persepsi  masyarakat  yang  dijadikan  sebagai informan  yaitu  terdiri  dari  masyarakat  umum  para birokrat  yaitu  masyarakat  atau  warga  yang  tidak bersinggungan  langsung  dengan  Aparat  Kesatuan Polisi  Pamong  Praja,  Masyarakat  profesi  sebagai pencari  berita  atau  jurnalis,  masyarakat  pedagang yaitu  masyarakat  para    pedagang  yang  berjualan  di sepanjang  jalan-jalan  yang  bersinggungan  langsung dengan  Kesatuan  Polisi  Pamong  Praja,  dan masyarakat  kalangan  akademisi  baik  dosen  maupun mahasiswa  di  kota  dan  kabupaten  dengan  hasil sebagai berikut :
1. Birokrat (pejabat/anggota Satpol PP);
2. Politisi Daerah (ketua/anggota DPRD/ Parpol);
3. Akademisi;
4. Tokoh Masyarakat (Ketua RT/RW);
5. Dunia  Usaha,  Masyarakat  Pedagang  (PKL), Pers/Jurnalis ;
6. Kepolisian di Daerah; dan
7. LSM.
a. Kelembagaan Aspek kelembagaan dengan beberapa indokatornya  bentuk  kelembagaan,  tipe  organisasi,
esselonisasi  kemudian tugas dan fungsi, beban tugas tanggungjawab,  kelompok  jabatan,  peran  kearifan lokal, efisiensi dan efektifitas dan manajemen resiko dapat  dikatakan  cukup  baik  dengan  persentase sebesar 78% dan 22% tidak baik.
Sumber: Data Diolah, 2011
Gambar 6. Persepsi Kelembagaan.

## b. Ketatalaksanaan
Aspek  ketatalaksanaan  dengan  beberapa indikatornya  Norma  Standar  Prosedur  Kerja  atau sering  disebut  juga  Standar  Operating  Kerja  (SOK), Hubungan tata kerja, kerjasama dan koordinasi dapat di  katakan  baik  dengan  persentase  78%  dan  22% cukup baik.
Sumber: Data Diolah, 2011
Gambar 7. Persepsi Ketatalaksanaan.
c. Sumber Daya Manusia
Sumber: Data Diolah, 2011
Gambar 8. Persepsi Sumber Daya Manusia.
Aspek sumberdaya manusia dengan indikatornya  rekrutmen,  pembinaan  dan retairing dapat  dikatakan  cukup  baik  dengan 56%  dan  33%  menyatakan  tidak  baik  dan yang menyatakan baik hanya 11%.
d. Sumber Daya Lainnya
Aspek sumberdaya lainnya dengan indikatornya  Alokasi  Belanja  Rutin  Satuan  Polisi Pamong  Praja  pertahun,  fasilitas  lainnya  antara  lain senjata  api,  sarana  dan  prasarana  dapat  dikatakan 100% menyatakan tidak baik/minim.
Sumber: Data Diolah, 2011
Gambar 9. Persepsi Sumber Daya Lainnya.

## SIMPULAN
1. Kelembagaan
a. Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja provinsi,  kota dan kabupaten dalam mem- bentuk kelembagaan, tipe dan esselonisasi belum  dapat  me-nyesuaikan  amanat  yang
terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor  6  Tahun  2010  tentang  Satuan Polisi Pamong Praja.
b. Kelompok  Jabatan  fungsional  Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Satuan Polisi  Pamong  Praja  provinsi,  kota  dan kabupaten sangat minim.
2. Ketatalaksanaan Norma  standar  dan  prosedur  Kerja Satpol  PP  dalam  hal  ini  adalah  pembentukan Standard Operating Procedure yang digunakan
sebagai  panduan dalam  melaksanakan  kegiatan dilapangan ternyata hasil
penelitian menunjukan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja provinsi,  kota  dan  kabupaten  sudah  membuat Standard  Operating  Procedure baik  itu  yang mengacu  pada  Kepmendagri  26  Tahun  2005, peraturan  daerah  dan  peraturan  atau  keputusan gubernur, bupati dan walikota.
3. Sumber Daya Manusia Pembinaan  yang  dilakukan  terhadap anggota  satuan  Polisi  Pamong  Praja  dalam melakukan pendidikan dan pelatihan untuk satu (1) terakhir ini pada umumnya tidak melakukan
pendidikan  dan  pelatihan  dengan  beberapa pertimbangan  yaitu  dana  yang  diberikan  untuk Satuan  Polisi  Pamong  Praja  terbatas  dan  tidak mencukupi  untuk  melakukan  pendidikan  dan pelatihan.
4. Sumber Daya Lainnya
a. Alokasi belanja pertahun bila dibandingkan  dengan  anggaran  daerah dalam  satu  tahun  masih  terbatas  berkisar antara 0,25 sampai dengan 0,40 persen.
b. Fasilitas  lain  khususnya  penggunaan senjata  api,  pada  umumnya  posisi  senjata api  tidak  lagi  digunakan  oleh  anggota
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dengan berbagai  keterangan  mulai  dari  belum memiliki,  sudah rusak  dan masuk  gudang sampai pada proses perpanjangan pengguna-an senjata api. Saran 1. Kelembagaan Untuk memudahkan, mengoor- dinasikan dan melakukan hubungan kerja sama antara  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD) dinas-dinas pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota, kelembagaan kepolisian daerah, dan Tentara Nasional Indonesia kiranya perlu  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  di  daerah segera  menyesuaikan  bentuk,  tipe    dan esselonisasi  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2010 tentang Kesatuan Polisi Pamong Praja.
2. Ketatalaksanaan Bagi Satuan Polisi Pamong Praja yang belum memiliki Norma Standar Prosedur Kerja (NSPK)  atau Standard  Operating  Procedure (SOP)  untuk  segera  membuat  dan  segera menyesuaikan  dengan  Undang-Undang  32 Tahun  2004  Tentang  Pemerintah  Daerah  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2010 tentang  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  sebagai acuan  dan  pedoman  dalam  pelaksanaan  di penertiban masya-rakat, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
3. Sumber Daya Manusia Pembinaan  dengan  mengikuti  pola pendidikan  dan  pelatihan  setiap  kurun  waktu maksimal  2  tahun  perlu  segera  dilakukan pendidikan  dan  pelatihan    kembali  guna mengingat  kembali  proses  pembekalan  yang dilakukan di pendidikan dan latihan.
4. Sumber Daya Lainnya Untuk mendukung tugas dan tanggungjawab  Satuan  Polisi  Pamong  Praja dalam  menyelenggaraan  ketertiban  umum, ketentraman  masyarakat  serta  perlindungan
masyarakat perlu perbaikan sarana dan prasarana,  untuk  itu  semua  bermuara  dari dukungan anggaran yang memadai.

## DAFTAR PUSTAKA
Hairus,  Salim.  (2009).  Panduan Pelatihan  Tata  Kelola Sektor
Keamanan untuk
Organisasi Masyarakat  Sipil:  Sebuah  Toolkit,  Polisi Pamong Praja dan Reformasi Sektor
Keamanan . DCAF- IDSPS Press. P.Siagian,  Sondang,  Prof.  Dr.  MPA.(1988). Teori  dan Praktek Kepemimpinan. Jakarta: Rineka Citra. Sihotang.  A.  Drs.  M.B.A.  (2006). Manajemen  Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
Sumber Internet: http://www.artikata.com/arti-346070-profil.html diunduh tanggal 23 April 2011. http://www.google.co.id/search?hl=id&client=firefox- a&rls=org.mozilla  3Aen  -  US  %3Aofficial &channel = s&q=Definisi+Kelembagaan &btnG=  Telusuri&aq=f&aqi=g2&aql=&oq= diunduh tanggal 01 Maret 2011 http://delite20.wordpress.com/2009/11/05/pengertian- sarana-prasarana  diunduh  tanggal  3  Maret 2011

## Sumber Perundang-Undangan:
Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2010  tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang  Pedoman  Prosedur  Tetap  Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
Undang-Undang  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah .