Vol. 4 No. 1, 2021, hal 113-126                                                           ISSN 2746-3249
Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Kemiskinan di Kalimantan Selatan

## Eva Wati Ningrum*, M. Rusmin Nuryadin
Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat *Evawn79@gmail.com

## Abstract
The  research  aims  to  determine  how  local  government  expenditure  on economic growth, HDI, and poverty in South Kalimantan is influenced. This research uses  panel  data  regression  analysis,  consisting  of  13  districts/cities  in  South Kalimantan  during  the  2012-2018  periode.  The  expenditure  variable  used  in  this research is the realization of local government expenditure based on function. The  result  of  the  study  indicates  that  local  government  expenditure  in education  had  no  significant  effect  on  economic  growth,  HDI,  and  poverty.  At  the same  time,  the  local  government  expenditure  on  health  has  a  significant  effect  on economic growth, HDI, and poverty..
Keywords:  Education,  Health,  Economic  Growth,  Human  Development  Index, Poverty, Local Government Expenditure.

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  belanja  daerah terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  IPM,  dan  kemiskinan  di  Kalimantan  Selatan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, terdiri dari 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan periode waktu selama tahun 2012-2018. Variabel belanja yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  realisasi  belanja  pemerintah  daerah  menurut fungsi.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  belanja  pendidikan  berpengaruh  tidak signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  IPM,  dan  pengentasan  kemiskinan. Sedangkan belanja kesehatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, IPM, dan kemiskinan.
Kata  Kunci: Pendidikan,  Kesehatan,  Pertumbuhan  Ekonomi,  Indeks  Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Belanja Pemerintah Daerah

## PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi dipandang sebagai suatu upaya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Paradigma  pembangunan  ekonomi  saat  ini  tidak  hanya  sebatas  menciptakan pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi,  namun  juga  harus  dapat  meningkatkan  kualitas hidup manusia (Amartya Sen, 1998 dalam Todaro dan Smith, 2011:16-19).
Menurut Adam Smith manusia dipandang sebagai faktor produksi utama yang menentukan  kemakmuran  suatu  bangsa  (Mulyadi,  2014:4).  Oleh  sebab  itu  untuk meningkatkan  kualitas  hidup,  maka  diperlukan  pembentukan  modal  manusia.  Salah satu  investasi  modal  manusia  menurut  Schultz  (1961),  yaitu  melalui  pengeluaran  di bidang  pendidikan  dan  kesehatan.  Pendidikan  dan  kesehatan  merupakan  aspek  yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Pembangunan manusia  diukur  melalui  capaian  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  serta  menurut World  Bank  (2000)  dalam  Badrudin  (2017:153),  tingkat  pencapaian  pembangunan
Vol. 4 No. 1, 2021, hal 113-126                                                           ISSN 2746-3249
manusia  dapat  diamati  melalui  dimensi  pengurangan  kemiskinan  ( decrease  in poverty ).

## Gambar 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Selatan
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan (Data diolah)
Sasaran  makro  pembangunan  Kalimantan  Selatan  dalam  Rencana  Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2018 salah satunya yaitu, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 4,7–5,1 persen, IPM sebesar 70,13 dan tingkat kemiskinan sebesar 4,30–4,50  persen.  Dari  ketiga  sasaran  pembangunan  Kalimantan  Selatan  tahun  2018 hanya  IPM  yang  dapat  mencapai  target  yaitu  sebesar  70,17.  Meskipun  begitu  IPM Kalimantan  Selatan  masih  tergolong  rendah  jika  dibandingkan  dengan  daerah  lain, dimana  Kalimantan  Selatan  berada  pada  peringkat  ke-22  tingkat  nasional  dan peringkat  ke-4  dari  lima  Provinsi  di  Kalimantan.  Sedangkan  pertumbuhan  ekonomi masih  rendah  yaitu  4,13  persen  dan  tingkat  kemiskinan  masih  tinggi  yaitu  4,65 persen.
Mangkoesoebroto  (2013)  menyatakan  bahwa  pengeluaran  pemerintah mencerminkan  kebijakan  pemerintah.  Dalam  melaksanakan  kebijakan  tersebut tentunya  ada  biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Biaya  tersebut  didanai dari  anggaran  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat  melalui  APBN  atau pemerintah  daerah  melalui  APBD  sebagai  bentuk  dari  komitmen  pemerintah  untuk melaksanakan pembangunan (Mongan, 2019).
Komitmen  pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan  pembangunan  serta  untuk mencapai  terciptanya  peningkatan  kualitas  manusia,  dapat  dilihat  dari  pengalokasian pengeluaran/belanja  daerah  yang  bersifat overhead  social khususnya  belanja pendidikan dan belanja kesehatan. Alokasi belanja pendidikan dan belanja kesehatan merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi ( mandatory spending ).
Dalam  konteks  daerah,  anggaran  pendidikan  dialokasikan  minimal  20  persen dari APBD diluar gaji pendidik dan sekolah kedinasan, hal ini sesuai dengan amanat UUD  1945  pasal  31  ayat  (4)  dan  UU  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional.  Sedangkan  alokasi  anggaran  kesehatan  pemerintah  daerah provinsi,  kabupaten/kota  ditetapkan  minimal  10  persen  dari  APBD  diluar  gaji  yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Tabel 1
Persentase Anggaran dan Realisasi Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan Terhadap APBD
Pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2018 No Kabupaten/Kota APBD (Juta Rp) Belanja Pendidikan (%) Belanja Kesehatan
(%)
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 64,00 65,00 66,00 67,00 68,00 69,00 70,00 71,00 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 IPM Pertumbuhan Ekonomi (%) Kemiskinan (%)
Vol. 4 No. 1, 2021, hal 113-126                                                           ISSN 2746-3249
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 Tanah Laut 1.439.386,31 27,45 29,33 20,24 19,73 2 Kotabaru 1.917.506,79 19,64 18,33 13,82 11,18 3 Banjar 1.605.957,15 30,47 30,03 14,17 19,27 4 Barito Kuala 1.191.086,86 31,68 31,67 13,27 12,76 5 Tapin 1.228.077,95 22,77 22,00 12,21 11,44 6 Hulu Sungai Selatan 1.313.640,17 23,59 22,91 18,60 20,90 7 Hulu Sungai Tengah 1.552.521,84 25,70 20,56 20,70 12,45 8 Hulu Sungai Utara 999,788,54 25,09 29,92 17,08 20,91 9 Tabalong 1.495.671,70 22,08 24,51 15,52 13,93 10 Tanah Bumbu 1.505.282,80 25,69 26,59 17,28 16,01 11 Balangan 1.448.911,80 22,39 18,79 10,84 10,16 12 Banjarmasin 1.620.990,20 33,94 29,75 14,97 12,09 13 Banjarbaru 1.043.317,15 23,59 23,96 20,97 22,73
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Data diolah)
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  persentase  belanja  pendidikan  terhadap  APBD dalam  hal  anggaran  dan  realisasinya  pada  13  kabupaten/kota  di  Kalimantan  Selatan tahun  2018  rata-rata  berada  di  atas  20  persen.  Alokasi  ini  memang  sudah  sesuai dengan  ketetapan  Undang-Undang  yang  berlaku,  namun  dalam  alokasi  ini mencangkup  gaji  tenaga  pendidik  didalamnya.  Misalnya  saja  rata-rata  realisasi belanja pendidikan tahun 2018 sebesar 25,26 persen dimana 18,15 persen digunakan untuk belanja pegawai, yang artinya hanya 7,11 persen belanja pendidikan diluar gaji tenaga pendidik yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan.
Kemudian  untuk  realisasi  belanja  kesehatan  pada  13  kabupaten/kota  di Kalimantan  Selatan  tahun  2018  rata-rata  sebesar  15,66  persen.  Dimana  5,15  persen digunakan  untuk  belanja  pegawai  dan  10,51  persen  sisanya  digunakan  untuk membiayai  penyelenggaraan  kesehatan.  Artinya,  porsi  belanja  pegawai  yang digunakan  untuk  membiayai  gaji  tenaga  kesehatan  tidak  terlalu  besar  dibandingkan dengan  alokasi  dalam  belanja  pendidikan.  Semakin  kecil  alokasi  anggaran  yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, maka semakin besar porsi belanja yang dapat  dialokasikan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pembangunan  dalam  rangka untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.
Pendidikan  dan  kesehatan  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam pembangunan  ekonomi.  Pendidikan  memainkan  peran  penting  untuk  meningkatkan kemampuan  suatu  negara  atau  daerah  dalam  menyerap  teknologi  modern  dan mengembangkan  kapasitas  bagi  terwujudnya  pertumbuhan  dan  pembangunan. Sedangkan  kesehatan  merupakan  prasyarat  bagi  peningkatan  produktivitas,  dan pendidikan  yang  berhasil  juga  bergantung  pada  kesehatan  yang  memadai.  Serta melalui  kebijakan  untuk  meningkatkan  pendidikan  dan  kesehatan,  maka  dapat membantu suatu keluarga untuk keluar dari lingkaran setan kemiskinan ( vicious circle of poverty ).
Berdasarkan  uraian  di  atas  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian mengenai  pengaruh  belanja  daerah  dalam  hal  ini,  belanja  pendidikan  dan  belanja kesehatan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  IPM,  dan  kemiskinan  di  Kalimantan Selatan.  Adapun  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah:  (1)  bagaimana pengaruh  belanja  daerah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Kalimantan  Selatan?  (2) bagaimana  pengaruh  belanja  daerah  terhadap  IPM  di  Kalimantan  Selatan?  (3)
Vol. 4 No. 1, 2021, hal 113-126                                                           ISSN 2746-3249
bagaimana  pengaruh  belanja  daerah  terhadap  tingkat  kemiskinan  di  Kalimantan Selatan?.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk:  (1)  mengetahui  pengaruh  belanja  daerah terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Kalimantan  Selatan  (2)  mengetahui  pengaruh belanja daerah terhadap IPM di Kalimantan Selatan (3) mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan.

## KAJI AN PUSTAKA Pembangunan Ekonomi
Prof.  Meier  mendefinisikan  pembangunan  ekonomi  sebagai  proses  kenaikan pendapatan  nyata  per  kapita  dalam  suatu  jangka  waktu  yang  panjang  (Jhingan, 2012:6).  Pembangunan  ekonomi  pada  masa  lalu  hanya  diukur  berdasarkan  tingkat pertumbuhan  ekonomi  saja,  padahal  menurut  Amartya  Sen  (1998)  pertumbuhan ekonomi tidak boleh dipandang sebagai tujuan utama pembangunan, tetapi juga harus memperhatikan  upaya  peningkatan  kualitas  hidup  manusia.  Oleh  sebab  itu, pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga  nasional  disamping  tetap  mengejar  percepatan  pertumbuhan  ekonomi, pengurangan  ketimpangan,  dan  penanggulangan  kemiskinan  (Todaro  dan  Smith, 2011:18-19).

## Pertumbuhan Ekonomi
Dalam  Sukirno  (1996:10),  pertumbuhan  ekonomi  didefinisikan  sebagai perkembangan  kegiatan  dalam  perekonomian  yang  menyebabkan  barang  dan  jasa yang  diproduksi  dalam  masyarakat  bertambah  dan  kemakmuran  masyarakat meningkat.  Pertumbuhan  ekonomi  dalam  konteks  regional  atau  daerah  dapat  diukur dengan  cara  membandingkan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  tahun  yang sedang  berjalan  dengan  tahun  sebelumnya.  BPS  mendefinisikan  PDRB  sebagai jumlah  nilai  tambah  yang  dihasilkan  oleh  seluruh  unit  usaha  dalam  suatu  wilayah tertentu.

## Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses  hasil  pembangunan  dalam  memperoleh  kesehatan,  pendidikan, pendapatan,  dan  sebagainya.  IPM  dibentuk  oleh  tiga  dimensi  dasar  yaitu  umur panjang dan hidup sehat ( longevity ) diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir,  pengetahuan  ( knowledge )  diwakili  oleh  indikator  harapan  lama  sekolah  dan rata-rata  lama  sekolah,  serta    standar  hidup  layak  ( decent  living )  yang  diwakili  oleh pengeluaran per kapita (BPS, 2019).

## Kemiskinan
Kemampuan  memenuhi  kebutuhan  dasar  ( basic  needs  approach )  merupakan konsep  yang  digunakan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  untuk  mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai  ketidakmampuan dari  sisi  ekonomi  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  makanan  dan  bukan  makanan yang  diukur  dari  sisi  pengeluaran.  Jadi  penduduk  miskin  adalah  penduduk  yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

## Belanja Daerah
Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  adalah  semua  kewajiban pemerintah  daerah  yang  diakui  sebagai  pengurangan  nilai  kekayaan  bersih  dalam periode  tahun  anggaran  berkenan.  Daerah  wajib  mengalokasikan  belanja  untuk
mendanai  urusan  pemerintah  daerah  yang  besarnya  telah  ditetapkan  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan yaitu belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Teori Pengeluaran Pemerintah Teori pengeluaran pemerintah menurut Mangkoesoebroto (2013:169), yaitu: 1. Model pembangunan tentang pengeluaran pemerintah
Model  yang  dikembangkan  oleh  Rostow  dan  Musgrave  ini  menghubungkan perkembangan  pengeluaran  pemerintah  dengan  tahap-tahap  pembangunan  ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, menengah, dan tahap lanjut. 2. Hukum Wagner mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah
Hukum  Wagner  menyatakan  bahwa  dalam  suatu  perekonomian  apabila pendapatan  per  kapita  meningkat,  secara  relatif  pengeluaran  pemerintah  pun  akan meningkat.
3. Teori Peacock dan Wiseman
Teori  Peacock  dan  Wiseman  mendasarkan  teori  mereka  pada  suatu  teori bahwa  masyarakat  mempunyai  suatu  tingkat  toleransi  pajak,  yaitu  suatu  tingkat  di mana  masyarakat  dapat  memahami  besarnya  pungutan  pajak  yang  dibutuhkan  oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

## Hubungan  Antara  Belanja  Pendidikan,  Belanja  Kesehatan,  dan  Pertumbuhan Ekonomi
Dalam  konteks  daerah,  untuk  menghitung  pertumbuhan  ekonomi  digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai ukuran yang  umum dipakai untuk mengukur  nilai  dari  seluruh  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  dalam  suatu perekonomian.  Namun  dalam  pengukurannya  hanya  menekankan  aspek  kuantitas barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  saja  tanpa  memperhatikan  kualitasnya  sama  sekali. Padahal  untuk  dapat  meningkatkan  barang  dan  jasa  yang  diproduksi  perlu  tenaga kerja dan modal yang berkualitas yang dapat dicapai melalui perbaikan dalam tingkat pendidikan dan kesehatan.
Hubungan  Antara  Belanja  Pendidikan,  Belanja  Kesehatan,  dan  Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Pendidikan dan kesehatan memiliki peran penting dalam pembentukan modal manusia  ( human  capital )  untuk  mencapai  pembangunan  ekonomi  yaitu  melalui peningkatan kualitas manusia yang diukur berdasarkan capaian Indeks Pembangunan Manusia  (IPM).  Pendidikan  dan  kesehatan  adalah  input  (masukan)  bagi  fungsi produksi  nasional  dalam  perannya  sebagai  komponen human  capital yang  berarti investasi produktif dalam sumber daya manusia.

## Hubungan Antara Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, dan Kemiskinan
Pembentukan  modal  manusia  melalui  investasi  di  bidang/sektor  pendidikan dan  kesehatan  melalui  pengeluaran/belanja  daerah  akan  meningkatkan  kualitas sumber  daya  manusia  dan  produktifitas  tenaga  kerja  yang  pada  giliranya  akan meningkatkan  produksi  barang  dan  jasa  serta  menciptakan  kesempatan  kerja, sehingga daya beli masyarakat akan meningkat. Dengan demikian diharapakan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat.

## Penelitian Terdahulu
Mongan  (2019)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  “Pengaruh  Pengeluaran Pemerintah  Bidang  Pendidikan  dan  Kesehatan  Terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia  di  Indonesia”  mengemukakan  bahwa  investasi  di  bidang  pendidikan  dan bidang  kesehatan  masih  memerlukan  perhatian  untuk  mendapat  pendanaan,
Vol. 4 No. 1, 2021, hal 113-126                                                           ISSN 2746-3249
khususnya dari alokasi belanja pemerintah pusat untuk bidang pendidikan dan alokasi belanja pemerintah daerah untuk bidang kesehatan.
Syamsuri  dan  Bandiyono  (2018)  berjudul  “Pengaruh  Belanja  Pemerintah Daerah  Berdasarkan  Fungsi  Terhadap  Peningkatan  IPM  dan  Pengentasan Kemiskinan”.  Menunjukkan  bahwa  meskipun  alokasi  belanja  kesehatan  besar, kesalahan  pengalokasian  anggaran  menyebabkan  tidak  berpengaruh  signifikannya belanja kesehatan terhadap IPM dan kemiskinan di Provinsi Aceh.
Frank (2017) penelitiannya berjudul “Making The Grade: The Contribution of Education Expenditure to Economic Growth” menunjukkan hasil bahwa secara umum pengeluaran pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun saat dibagi menjadi beberapa kriteria berdasarkan tingkat kemakmuran ekonomi suatu negara,  hasil  berubah.  Dimana  di  negara  non-minyak,  pengeluaran  pendidikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di negara berkembang pengeluaran pendidikan berpengaruh negatif, sedangkan negara OECD tidak signifikan.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif  bersifat  deskriptif  analisis, yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  serta  menjelaskan  variabel  independen  untuk menganalisis  bagaimana  pengaruhnya  terhadap  variabel  dependen.  Tempat  yang dijadikan dalam penelitian ini yaitu 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan periode 2012-2018.  Jenis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  sekunder time  series dan cross section atau disebut juga data panel.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  mencari  dan menggabungkan  data  sekunder  yang  telah  didokumentasikan  dan  dipublikasikan secara  resmi  oleh    BPS  Provinsi  Kalimantan  Selatan,  DJPK  Kemenkeu  RI,  dan instansi  lain  yang  terkait.  Variabel  dependen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  pertumbuhan  ekonomi,  IPM,  dan  kemiskinan.  Sedangkan  variabel independenya adalah belanja pendidikan dan belanja kesehatan.

## Definisi Operasional Variabel

## Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  yang  diproksikan  dengan  Produk  Domestik  Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu dan dinyatakan dalam miliar rupiah/tahun.

## Indeks Pembangunan Manusia
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  merupakan  indeks  komposit  yang digunakan  untuk  mengukur  keberhasilan  atau  kinerja  pembangunan  suatu  daerah dalam  bidang  pembangunan  manusia,  berdasarkan  hasil  perhitungan  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  kabupaten/kota  di  Kalimantan  Selatan  dan  dinyatakan  dalam indeks/tahun.

## Kemiskinan
Kemiskinan  merupakan  ketidakmampuan  dari  sisi  ekonomi  untuk  memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang diproksikan  dengan  indeks  kemiskinan  P 0 (Persentase  penduduk  miskin) kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
Belanja Pendidikan
Vol. 4 No. 1, 2021, hal 113-126                                                           ISSN 2746-3249
Belanja  pendidikan  merupakan  belanja  yang  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan  pendidikan  yang  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  daerah. Belanja  pendidikan  dalam  penelitian  ini  merupakan  jumlah  realisasi  belanja  fungsi pendidikan  dalam  APBD  tingkat  kabupaten/kota  di  Kalimantan  Selatan  yang dinyatakan dalam juta rupiah/tahun.

## Belanja Kesehatan
Belanja  kesehatan  merupakan  belanja  yang  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaran kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Belanja kesehatan  dalam  penelitian  ini  merupakan  jumlah  realisasi  belanja  fungsi  kesehatan dalam  APBD  tingkat  kabupaten/kota  di  Kalimantan  Selatan,  dinyatakan  dalam  juta rupiah/tahun.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis kuantitatif.  Dimana  perhitungannya  menggunakan  metode  statistik  dengan menggunakan software Eviews Versi 9 .
Analisis  regresi  berganda  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan  model  regresi  data  panel.  Bentuk  umum  persamaan  regresi  berganda data panel dalam Gujarati (2012) dan Baltagi (2005) adalah sebagai berikut:
Y it = β 0 + β 1 X 1it + β 2 X 2it + e it i = 1,2,…., N; t = 1,2,…., T Adapun  estimasi  model  persamaan  analisis  regresi  berganda  data  panel  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Estimasi model persamaan I, pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan
LnPDRB it = β 0 + β 1 LnPendidikan it + β 2 LnKesehatan it + e it Estimasi  model  persamaan  II,  pengaruh  belanja  daerah  terhadap  IPM  di  Kalimantan Selatan
IPM it = β 0 + β 1 LnPendidikan it + β 2 LnKesehatan it + e it Dan estimasi model persamaan III, pengaruh belanja daerah terhadap Kemiskinan di Kalimantan Selatan
POV it = β 0 + β 1 LnPendidikan it + β 2 LnKesehatan it + e it Dimana, PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rupiah) IPM = Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)
POV = Persentase Penduduk Miskin (persen) Pendidikan = Belanja Pendidikan  (Juta Rupiah) Kesehatan = Belanja Kesehatan (Juta Rupiah) β 0 = Konstanta/intersep
β 1 , β 2 = Koefisien regresi/slope i = Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan t = Periode waktu (tahun 2012-2018) e = error Ln = Logaritma natural

## HASIL DAN ANALISIS
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  belanja  daerah  yang dalam  penelitian  ini  adalah  belanja  pendidikan  dan  belanja  kesehatan  terhadap pertumbuhan  ekonomi  yang  diproksikan  dengan  PDRB,  IPM,  dan  kemiskinan  yang diproksikan  dengan  indeks  kemiskinan  P 0 (persentase  penduduk  miskin)  di Kalimantan Selatan dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif.
Tabel 2 Hasil Deskripsi Statistik Variabel Penelitian PDRB (Miliar Rupiah) IPM Kemiskinan (Persentase) Belanja Pendidikan (Juta Rupiah) Belanja Kesehatan (Juta Rupiah) Mean 8.620,43 67,84 5,10 332.152,20 144.751,30 Maximum 21.068,67 78,83 7,07 617.289,49 354.103,60 Minimum 2.288,01 60,12 2,70 175.596,00 50.368,00 Std.Dev. 4.844,48 4,31 1,10 87.955,27 64.629,66 Observation 91 91 91 91 91

## Sumber: Hasil Output Eviews 9 (Data diolah)
Selama  periode  penelitian  2012-2018,  Tabel  2  menunjukkan  bahwa  daerah dengan  PDRB  tertinggi  di  Kalimantan  Selatan  yaitu  Kota  Banjarmasin  tahun  2018 sebesar  Rp21.068,67  miliar  dan  yang  terendah  yaitu  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara tahun  2012  sebesar  Rp2.288,01  miliar.  Kota  Banjarbaru  tahun  2018  merupakan daerah  dengan  IPM  tertinggi  di  Kalimantan  Selatan  yaitu  sebesar  78,83  dan  yang terendah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  tahun  2012  sebesar  60,12.  Kemudian Kabupaten Banjar tahun 2018 merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan terendah yaitu  sebesar  2,70  persen  dan  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  tertinggi  tahun  2015 sebesar 7,07 persen.
Pada tahun 2016 Kota Banjarmasin merupakan daerah tertinggi di Kalimantan Selatan  yang  mengalokasikan  belanja  pendidikan  sebesar  Rp617.289,49  juta  dan terendah  yaitu  Kabupaten  Balangan  tahun  2012  sebesar  Rp175.596  juta.  Sedangkan untuk  belanja  kesehatan,  Kabupaten  Tanah  Laut  tertinggi  tahun  2017  yaitu  sebesar Rp354.103,60 juta dan terendah di  Kabupaten Balangan sebesar  Rp50.368 juta pada tahun 2012.

## Hasil Regresi Data Panel
Dalam  regresi  data  panel  diperlukan  beberapa  uji  untuk  menentukan  model terbaik  apa  yang  sesuai  digunakan,  apakah  metode Common  Effect  Model  (CEM), Fixed  Effect  Model  (FEM) ,  atau Random  Effect  Model  (REM) .  Uji  yang  dilakukan yaitu Chow Test dan Hausman Test .  Adapun hasil uji Chow dan uji Hausman dapat ditunjukkan pada Tabel 3 sebagai berikut:
Tabel 3 Hasil Uji Chow dan Uji Hausman Model Prob. Chow Test Prob. Hausman Test Persamaan I Pertumbuhan Ekonomi 0,0000 0,3308 Persamaan II IPM 0,0000 0,9784 Persamaan III Kemiskinan 0,0000 0,4915 Sumber: Hasil Output Eviews 9 (Data diolah)
Setelah  dilakukan  uji  kesesuaian  model  didapatkan  bahwa  pada  model persamaan  I,  II,  dan  III  model  regresi  yang  terpilih  adalah Random  Effect  Model (REM) . Adapun hasil regresi untuk ketiga model persamaan adalah sebagai berikut: Model  persamaan  I,  pengaruh  belanja  daerah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di Kalimantan Selatan
LnPDRB it = 5,883843 + 0,017919 LnPendidikan it + 0,236169 LnKesehatan it Model persamaan II, pengaruh belanja daerah terhadap IPM di Kalimantan Selatan IPM it = 22,87279 + 0,832298 LnPendidikan it + 2,920163 LnKesehatan it Model  persamaan  III,  pengaruh  belanja  daerah  terhadap  kemiskinan  di  Kalimantan Selatan
Vol. 4 No. 1, 2021, hal 113-126                                                           ISSN 2746-3249
POV it = 7,993955 + 0,072873 LnPendidikan it - 0,323592 LnKesehatan it

## Uji Asumsi Klasik
Dalam  analisis  regresi  berganda  diperlukan  uji  asumsi  klasik  untuk menciptakan  suatu  model  yang  baik  dan  agar  hasil  yang  didapatkan  tidak  bias. Adapun  uji  asumsi  klasik  tersebut  meliputi  uji  normalitas  ( normality ),  uji heteroskedastisitas  ( heteroscedasticity ),  uji  multikolinearitas  ( multicolinearity ),  dan uji autokorelasi ( autocorrelation ).
Tabel 4
Hasil Uji Asumsi Klasik Model Persamaan I. Pertumbuhan Ekonomi II. IPM III. Kemiskinan Normalitas Lulus Tidak* Lulus Heteroskedastisitas Lulus Lulus Lulus Multikolinearitas Lulus Lulus Lulus Autokorelasi Autokorelasi positif** Autokorelasi positif** Autokorelasi positif**

## Sumber: Hasil Output Eviews 9 (Data diolah)
Ket. : *  =  Dalam  Winarno  (2017:5.40)  menyatakan  bahwa  para  peneliti  menggunakan  pedoman apabila        setiap  variabel  terdiri  dari  30  data,  maka  data  dapat  dikatakan  sudah  terdistribusi normal.
**  = Dalam penelitian yang menggunakan data panel dengan Random Effect Model (REM ) sudah dianggap terbebas dari autokorelasi (Ekananda, 2016:140).
Pembahasan Hasil Penelitian
Pengaruh  Belanja  Pendidikan  dan  Belanja  Kesehatan  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi
Tabel 5 Hasil Regresi Pada Model Persamaan I Pertumbuhan Ekonomi Variabel Coefficient t-Statistic Prob. C 5,883843 10,12611 0,0000 LnPendidikan 0,017919 0,322794 0,7476 LnKesehatan 0,236169 12,48055 0,0000 R-Squared 0,806363 F-Statistic 183,2297 Adjusted R-Squared 0,801963 Prob(F-Statistic) 0,0000 Model Persamaan LnPDRB it =  5,883843 + 0,017919
LnPendidikan it + 0,236169 LnKesehatan it
Sumber: Hasil Output Eviews 9 (Data diolah)
Secara  simultan  variabel  belanja  pendidikan  dan  belanja  kesehatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai Prob. F-Statistic sebesar  0,0000  <  0,05.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori  Keynes  bahwa  pengeluaran pemerintah  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  melalui  kontribusinya  dalam meningkatkan  produksi  (output).  Selain  itu  dalam  teori  pertumbuhan  baru,  melalui investasi modal manusia dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Vol. 4 No. 1, 2021, hal 113-126                                                           ISSN 2746-3249
Secara  parsial  variabel  belanja  pendidikan  memiliki  nilai  t-Statistic  sebesar 0,322794  dan  Prob.  sebesar  0,7476  >  0,05  dengan  koefisen  regresi  bertanda  positif sebesar  0,017919.  Dimana  pengujian  ini  membuktikan  bahwa  belanja  pendidikan dengan  pertumbuhan  ekonomi  mempunyai  hubungan  yang  positif,  ini  sesuai  dengan teori  bahwa  belanja  pendidikan  akan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi.  Namun dalam periode penelitian ini belum memberikan pengaruh yang signifikan.
Hal  ini  terjadi  karena  belanja  pendidikan  dalam  jangka  pendek  belum  bisa dirasakan manfaatnya terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung karena belanja pendidikan merupakan investasi  sumber daya manusia yang bersifat  jangka panjang, sehingga  manfaatnya  baru  dapat  dirasakan  dalam  waktu  yang  cukup  lama.  Serta besarnya  alokasi  belanja  pendidikan  masih  didominasi  oleh  besarnya  alokasi  untuk belanja pegawai yang digunakan untuk membiayai gaji tenaga pendidik menyebabkan kecilnya alokasi untuk belanja produktif sektor pendidikan.
Sedangkan  variabel  belanja  kesehatan  secara  parsial  memiliki  nilai  t-Statistic sebesar 12,48055 dan Prob. sebesar 0,0000 < 0,05 dengan koefisien regresi bertanda positif  sebesar  0,236169.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  belanja  kesehatan memiliki  hubungan  yang  positif  dengan  pertumbuhan  ekonomi  dan  pengaruhnya signifikan. Dengan tersedianya fasilitas kesehatan yang terjangkau dan memadai akan meningkatkan  semangat  dan  etos  kerja  masyarakat  sehingga  produktivitas  tenaga kerja  masyarakat  meningkat  yang  pada  akhirnya  dapat  merangsang  pertumbuhan ekonomi daerah.
Pengaruh  Belanja  Pendidikan  dan  Belanja  Kesehatan  Terhadap  Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Tabel 6 Hasil Regresi Pada Model Persamaan II IPM Variabel Coefficient t-Statistic Prob. C 22,87279 3,165301 0,0021 LnPendidikan 0,832298 1,174515 0,2434 LnKesehatan 2,920163 12,06568 0,0000 R-Squared 0,815486 F-Statistic 194,4644 Adjusted R-Squared 0,811293 Prob(F-Statistic) 0,0000 Model Persamaan IPM it = 22,87279 + 0,832298 LnPendidikan it + 2,920163 LnKesehatan it

## Sumber: Hasil Output Eviews 9 (Data diolah)
Secara  simultan  variabel  belanja  pendidikan  dan  belanja  kesehatan berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan nilai Prob. F-Statistic sebesar 0,0000 < 0,05. Hal tersebut berarti bahwa secara bersama-sama variabel belanja pendidikan dan belanja kesehatan berpengaruh terhadap IPM.
Secara  parsial  belanja  pendidikan  memiliki  nilai  t-Statistic  sebesar  1,174515 dan  Prob.  sebesar  0,2434  >  0,05  dengan  koefisen  regresi  bertanda  positif  sebesar 0,832298.  Pengujian  ini  membuktikan  bahwa  variabel  belanja  pendidikan  memiliki hubungan  yang  positif  dengan  IPM  tetapi  pengaruhnya  tidak  signifikan.  Ini  terjadi karena belanja pendidikan merupakan investasi yang bersifat jangka panjang.
Melalui pendidikan, produktivitas seseorang akan meningkat sehingga tingkat upah  yang  diterima  lebih  tinggi  dan  kualitas  hidupnya  menjadi  lebih  baik.  Alokasi belanja  pendidikan  masih  belum  terserap  dengan  optimal,  penggunaanya  cenderung
Vol. 4 No. 1, 2021, hal 113-126                                                           ISSN 2746-3249
digunakan  untuk  meningkatkan  kuantitas  seperti  misalnya  tenaga  pendidik  dan pembangunan  fasilitas/unit  sekolah  baru  dibandingkan  untuk  meningkatkan  kualitas pendidikan.  Behrman  dan  Birdsall  dalam  Todaro  dan  Smith  (2011)  menyatakan bahwa  produktivitas  tidak  hanya  ditentukan  oleh  kuantitas  pendidikan,  tetapi  juga kualitas pendidikan.
Selanjutnya, belanja kesehatan secara parsial memiliki nilai t-Statistic sebesar 12,06568  dan  Prob.  sebesar  0,0000  <  0,05  dengan  koefisen  regresi  bertanda  positif sebesar  2,920163.  Hal  ini  berarti  belanja  kesehatan  memiliki  hubungan  yang  positif serta  pengaruhnya  signifikan  terhadap  IPM.  Kondisi  ini  terjadi  karena  dengan mudahnya akses fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan akan meningkatkan taraf kesehatan  masyarakat,  sehingga  akan  menurunkan  tingkat  kematian  dan  sakit penduduk  serta  dapat  mendorong  meningkatnya  produktivitas  tenaga  kerja. Produktivitas  tenaga  kerja  yang  meningkat  akan  memungkinkan  mereka  untuk menerima upah yang lebih tinggi.
Pengaruh Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan Terhadap Kemiskinan
Tabel 7 Hasil Regresi Pada Model Persamaan III Kemiskinan Variabel Coefficient t-Statistic Prob. C 7,993955 2,227299 0,0285 LnPendidikan 0,072873 0,204605 0,8384 LnKesehatan -0,323592 -2,632571 0,0100 R-Squared 0,135730 F-Statistic 6,910002 Adjusted R-Squared 0,116087 Prob(F-Statistic) 0,001631 Model Persamaan POV it = 7,993955 + 0,072873 LnPendidikan it – 0,323592 LnKesehatan it

## Sumber: Hasil Output Eviews 9 (Data diolah)
Secara  simultan  variabel  belanja  pendidikan  dan  belanja  kesehatan berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan  dengan  nilai  prob.F-Statistic sebesar 0,001631  < 0,05. Hal  ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel belanja pendidikan dan belanja kesehatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.
Secara  parsial,  variabel  belanja  pendidikan  memiliki  nilai  t-hitung  sebesar 0,204605  dan  prob.  sebesar  0,8384  >  0,05  dengan  koefisien  regresi  bertanda  positif sebesar  0,072873.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  belanja  pendidikan  dengan kemiskinan  mempunyai  hubungan  yang  positif    dan  pengaruhnya  tidak  signifikan. Artinya  apabila  terjadi  perubahan  variabel  belanja  pendidikan  meningkat,  maka tingkat  kemiskinan  juga  akan  meningkat.  Dengan  demikian  temuan  ini  tidak  sesuai dengan  hipotesis  dalam  penelitian  ini  yang  mana  seharusnya  belanja  pendidikan pengaruhnya negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
Situasi  ini  kemungkinan  terjadi  karena  alokasi  belanja  pendidikan  yang digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  program-program  pendidikan  masih kurang  tepat  sasaran,  sehingga  output  yang  dihasilkan  masih  belum  mampu mengurangi tingkat kemiskinan dimasyarakat.
Dalam  teori human  capital upah  atau  gaji  seseorang  cenderung  diberikan sebanding  dengan  tingkat  pendidikannya.  Namun  fenomena  yang  terjadi  saat  ini adalah  pendidikan  tinggi  tidak  mencerminkan  kualitas  seseorang  karena  masih kurangnya  pengalaman  sehingga  produktivitas  kerja  rendah.  Produktivitas  yang
Vol. 4 No. 1, 2021, hal 113-126                                                           ISSN 2746-3249
rendah  artinya  penghasilannya  juga  rendah,  sehingga  masih  belum  bisa  mengurangi tingkat  kemiskinan.  Selain  itu,  Mardiana  (2017)  dalam  penelitiannya  menyatakan bahwa  meskipun  masyarakat  dengan  tingkat  lulusan  tinggi  saat  ini  sudah  banyak, namun  kurangnya  lapangan  pekerjaan  juga  menjadi  salah  satu  penyebab  masih banyaknya masyarakat miskin terdidik.
Muzdalifah,  Mursinto,  dan  Purwono  (2019)  menyatakan  bahwa  agar  dapat mengurangi  kemiskinan,  maka  kenaikan  tenaga  kerja  yang  terserap  harus  diiringi dengan peningkatan standar hidup masyarakat.  Akan tetapi, ketika peningkatan pada tenaga kerja terserap tidak diiringi dengan kenaikan  standar hidup masyarakat, maka upah  yang  diterima  tenaga  kerja  tersebut  masih  belum  memadai  sehingga  mereka akan tetap berada dalam garis kemiskinan.
Kemudian,  variabel  belanja  kesehatan  secara  parsial  memiliki  nilai  t-Statistic sebesar -2,632571 dan prob. sebesar 0,0100 < 0,05 dengan koefisien bertanda negatif sebesar  0,323592.  Pengujian  ini  menunjukkan  bahwa    belanja  kesehatan  memiliki hubungan  yang  negatif  dan  berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan. Artinya apabila variabel belanja kesehatan meningkat, maka tingkat kemiskinan akan turun.
Meningkatnya  fasilitas  dan  pelayanan  kesehatan  mempermudah  masyarakat, khususnya masyarakat miskin dalam memperoleh akses kesehatan. Pekerja yang sehat akan meningkatkan produktivitas kerjanya, sehingga mereka akan mendapatkan upah yang lebih baik. Upah yang lebih baik akan meningkatkan daya beli masyarakat untuk dapat keluar dari jurang kemiskinan.

## PENUTUP Implikasi Penelitian
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  pemerintah  daerah diharapkan  dapat  mengalokasikan  dan  mengoptimalkan  dana  pendidikan  dan kesehatan  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia,  sehingga  dapat berpengaruh  pada  percepatan  pertumbuhan  ekonomi,  peningkatan  IPM,  dan pengentasan kemiskinan.

## Keterbatasan Penelitian
Penelitian  yang  dilakukan  mempunyai  beberapa  keterbatasan  yang memengaruhi  hasil  penelitian  yaitu  sebagai  berikut:  (1)  rentang  waktu  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  terlalu  pendek,  dikhawatirkan  hasil  penelitian  masih kurang  mampu  menggambarkan  keadaan  yang  sebenarnya  (2)  dalam  penelitian  ini tidak  menggunakan  time  lag  saat  regresi  dilakukan,  sehingga  belum  menunjukkan hasil yang memuaskan (3) penelitian ini hanya menggunakan total belanja pendidikan dan total belanja kesehatan tanpa memilah antara belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal (4) metode yang digunakan dalam penelitian ini masih belum bisa  menjelaskan  pengaruh  belanja  pendidikan  dan  kesehatan  di  masing-masing kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian,  pengujian  dan  pembahasan  pada  bagian  sebelumnya, maka  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut:  (1)  secara  simultan,  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  belanja  pendidikan  dan  belanja  kesehatan  berpengaruh signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  IPM,  dan  kemiskinan  di  Kalimantan Selatan  (2)  secara  parsial,  belanja  pendidikan  berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi,  IPM,  dan  kemiskinan  di  Kalimantan  Selatan.  Sedangkan belanja  kesehatan  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  IPM,  dan
Vol. 4 No. 1, 2021, hal 113-126                                                           ISSN 2746-3249
kemiskinan  di  Kalimantan  Selatan  (3)  variabel  yang  paling  dominan  dalam memengaruhi  pertumbuhan  ekonomi,  IPM  dan  kemiskinan  di  Kalimantan  Selatan adalah belanja kesehatan.

## Saran
Saran  yang  dapat  peneliti  sampaikan  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  dan  keterbatasan-keterbatasan  yang  terdapat  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai  berikut: (1) untuk  pemerintah daerah diharapkan lebih  teliti  dan bijak dalam merumuskan  kebijakan  pengeluaran/belanja  daerah  di  bidang/sektor  pendidikan  dan kesehatan.  Terutama  di  bidang/sektor  pendidikan  yang  mana  pemerintah  sebaiknya melakukan spending  better dibandingkan spending  more, misalnya  dengan memprioritaskan  pada  program  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas pendidikan  maupun  kualitas  lulusan  seperti  misalnya  melalui  peningkatan keterampilan/keahlian.  Serta  dalam  pengalokasiannya  harus  dapat  dipastikan  bahwa dana  tersebut  tepat  sasaran  (2)  untuk  masyarakat  diharapkan  dapat  mengawal  dan mengawasi  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  mengengola  keuangan  daerah, sehingga  diharapkan  dapat  tercapainya  tujuan  pembangunan  ekonomi  yaitu  melalui percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan IPM, dan pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan.

## BIBLIOGRAPHY
Badrudin,  R.  (2017). Ekonomika  Otonomi  Daerah  Edisi  Kedua. Yogyakarta:  UPP STIM YKPN.
Baltagi,  B.  H.  (2005). Ecocometric  Analysis  of  Panel  Data  Third  Edition. England: John Wiley & Sons, us.archive.org.
BPS.  (2019,  05  06). Berita  Resmi  Statistik. Retrieved  Maret  04,  2020,  from  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  Provinsi  Kalimantan  Selatan  Tahun  2018: https://kalsel.bps.go.id/pressrelease/2019/05/06/1393/indeks-pembangunan-manusia-- ipm--kalimantan-selatan-pada-tahun-2018-telah-mencapai-70-17-.html
Ekananda,  M.  (2016). Analisis  Ekonometrika  Data  Panel  Edisi  2. Jakarta:  Mitra Wacana Media.
Frank,  N.  (2017).  Making  the  Grade:  The  Contribution  of  Education  Expenditure  to Economic  Growth. Undergraduate  Economic  Review,  Vol  14,  Issue  1 ,  Article  11, https://digitalcommons.iwu.edu/uer/vol14/iss1/11.
Gujarati, D. N. (2006). Dasar-Dasar Ekonometrika. Jakarta: Erlangga.
Indonesia,  R.  (1945). Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.
Indonesia,  R.  (2003). Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan Nasional.
Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Vol. 4 No. 1, 2021, hal 113-126                                                           ISSN 2746-3249
Indonesia,  R.  (2019). Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Jhingan, M. L. (2012). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Ed. 1, Penerjemah D.Guritno. Depok: Rajawali Pers.
Mangkoesoebroto, G. (2013). Ekonomi Publik, Edisi Ketiga. Yogyakarta : BPFE .
Mardiana,  Militina,  T.,  &  Utary,  A.  R.  (2017).  Analisis  pengaruh  pengeluaran pemerintah  daerah  sektor  pendidikan  dan  kesehatan  serta  infrastruktur  terhadap tingkat  pengangguran  serta  tingkat  kemiskinan. INOVASI  Volume  13  (1) ,  50-60, http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI.
Mongan,  J.  J.  (2019).  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Bidang  Pendidikan  dan Kesehatan  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Indonesia. Indonesian Treasury Review, Vol.4, No.2. , Hal.163-176,
https://itrev.kemenkeu.go.id/index.php/ITRev.
Mulyadi S. (2014). Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan Ed. 5. Depok: Rajawali Pers.
Muzdalifah, Mursinto, D., & Purwono, R. (2019). Implementation and Impact Fiscal Decentralization  of  Poverty  in  South  Kalimantan  Province. International  Journal  of Business,  Social  and  Scientific  Research  Volume:  7,  Issue:  2 ,  62-68, http://www.ijbssr.com/currentissueview/ijbssr070208.
Sukirno,  S.  (1996). Pengantar  Teori  Makroekonomi  Edisi  Kedua. Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Syamsuri,  R.  M.,  &  Bandiyono,  A.  (2018).  Pengaruh  Belanja  Pemerintah  Daerah Berdasarkan Fungsi Terhadap Peningkatan IPM dan Pengentasan Kemiskninan (Studi Pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh). Jurnal  Info  Artha  Vo.2  No.1 ,  11-28, http://jurnal.stan.ac.id.
Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
Winarno, W. W. (2017). Analisis Ekonometrika dan Statistik dengan Eviews Edisi 5 Cetakan Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
World  Bank.  (2013). Spending  More  or  Spending  Better:  Improving  Education Financing in Indonesia (English). Indonesia,
http://documents.worldbank.org/curated/en/991011468254684449/Indonesia- Spending-more-or-spending-better-improving-education-financing-in-Indonesia:  The World Bank Group.