Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 9 Issue 3, 2023 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## KONSEKUENSI BAGI DEBITOR YANG TIDAK MENGAJUKAN RENCANA  PERDAMAIAN  DALAM  PROSES  PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
Aidhya Diory Amamie Marpaung 1 , Akhmad Budi Cahyono 2
1 Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia. E-mail: dioryaidhya@gmail.com
2 Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia.
Abstract: A settlement offer in the process of suspension of debt payment obligation is in principle given to convince creditors that the debtor has the desire to settle their debts. When the debtor is in an unstable condition and feels unable to pay his debts, the law provides the debtor with the opportunity for the debt payment obligation to be suspended and provide a settlement offer for their creditors, which is regulated in Article 222 paragraph (2) of the Law No. 37 of 2004. However, in practice, it turns out some debtors do not use this opportunity to provide  a settlement offer, in which case the Law No. 37  of 2004 does not explicitly regulate the legal consequences. This is the focus of this research by reviewing and discussing several  jurisprudence/judge  decisions  with  different  legal  considerations  to  see  what  the  legal consequences are if the Debtor does not submit a settlement offer.
Keyword: suspension of debt payment obligation; settlement offer.
How to Site:  Aidhya Diory Amamie Marpaung, Akhmad Budi Cahyono (2023). Konsekuensi Bagi Debitor Yang Tidak Mengajukan Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jurnal hukum to-ra , 9 (3), pp 289-303. DOI. 10.55809/tora.v9i3.277

## Introduction
Suatu  perseroan  memerlukan  dana  untuk  menjalankan  berbagai  kegiatan  usahanya, mulai  dari perolehan  bahan  baku, produksi,  hingga  pemasaran dan  distribusi produk. Dana  tersebut  dapat  diperoleh  dalam  berbagai  bentuk  seperti  modal  awal  yang ditempatkan  dan  disetor  oleh  para  pemegang  saham  ketika  mendirikan  perseroan, maupun dalam bentuk pinjaman dari pihak lain. Dalam hal pendanaan diperoleh dalam bentuk pinjaman, tentunya pinjaman tersebut menjadi utang yang harus dikembalikan pada saat jatuh tempo. Meskipun kadang “utang” memiliki konotasi yang buruk, namun dalam dunia usaha, perseroan yang memiliki utang bukan berarti merupakan perseroan yang tidak berjalan dengan baik, selama perseroan tersebut memiliki kemampuan untuk membayar  kembali  utang-utangnya. 1 Namun  tidak  jarang  dalam  perjalanannya, ternyata  kegiatan  usaha  perseroan  tidak  berjalan  dengan  lancar  dan  perseroan  tidak
1 Serlika Aprita, Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi , Jakarta: Pustaka Abadi, 2019, hlm. 3.
Konsekuensi Bagi Debitor Yang Tidak Mengajukan Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Jurnal Hukum tora: 9 (3): 289-303
mampu mengembalikan pinjaman yang telah diterima. Ketika terjadi hal demikian, salah satu  cara  penyelesaian  utang-piutang  yang  disediakan  oleh  hukum  yang  berlaku  di Indonesia  adalah  melalui  proses  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang (“ PKPU ”), yang mana keduanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (“ UUK  dan PKPU ”).
Kepailitan  sebagaimana  diatur  dalam  UUK  dan  PKPU  adalah  “ sita  umum  atas  semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini .” 2 Keadaan pailit pada dasarnya adalah keadaan di mana perseroan telah dinyatakan tidak mampu  membayar  utang-utangnya. 3 Dengan  demikian,  konsekuensi  dari  suatu perseroan yang dinyatakan pailit adalah terjadinya sita umum, yaitu bahwa perseroan tersebut  kemudian  kehilangan  haknya  untuk  menguasai  dan  mengurus  kekayaannya yang  termasuk  dalam  harta  pailit. 4 Pengelolaan  harta  perseroan  kemudian  beralih kepada Kurator 5 yang difokuskan untuk dibagi-bagi agar dapat membayar seluruh utang perseroan kepada Kreditor-kreditornya.
Untuk  mencegah  kepailitan  dan  agar  aset-aset  Debitor  tidak  disita  dan  dijual  untuk dibagikan kepada para Kreditor, UUK dan PKPU mengatur adanya mekanisme PKPU yang memberikan waktu  bagi perseroan sebagai Debitor  untuk dapat bernegosiasi dengan Kreditor  dan  mencapai  kesepakatan  mengenai  pembayaran  utangnya,  yang  biasanya dilakukan dengan restrukturisasi utang maupun reorganisasi usahanya. 6 Pentingnya ada pengaturan  PKPU  dalam  UUK  dan  PKPU  ini  dilatarbelakangi  beberapa  alasan  di antaranya  sebagai  berikut,  Menjamin  agar  harta  kekayaan  Debitor  dapat  dibagikan kepada  para  Kreditor  secara  adil  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku; Menghindari Kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan untuk menjual barang milik Debitor yang dijadikan jaminan tanpa  memperhatikan kepentingan-kepentingan Debitor maupun kara Kreditor yang lain; Mencegah tidak terjadinya perbuatan Debitor yang  dapat  merugikan  kepentingan  Kreditor,  seperti  upaya-upaya  melarikan  harta kekayaannya  maupun  memberikan keuntungan  hanya kepada sejumlah Kreditor saja;
2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK dan PKPU”), Pasal 1 Angka 1.
3 Susanti  Adi  Nugroho, Hukum  kepailitan  di  Indonesia  dalam  teori  dan praktik  serta  penerapan hukumnya ,  Jakarta: Prenada Media, 2018, hlm. 32.
4 UUK dan PKPU , Pasal 24 ayat (1).
5 UUK dan PKPU , Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16.
6 Susanti Adi Nugroho, Op. Cit., hlm. 253.
Memberikan  perlindungan  bagi  Debitor  yang  beritikad  baik  untuk  membayar  utang- utangnya dan melunasi kewajibannya kepada para Kreditor. 7
Apabila permohonan PKPU yang diajukan ke Pengadilan Niaga diterima, maka Debitor diberikan kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian kepada para Kreditor, di mana  para  Kreditor  kemudian  melakukan  pemungutan  suara  untuk  menyetujui  atau menolak rencana perdamaian tersebut,  dengan ketentuan kuorum yang  diatur dalam UUK  dan  PKPU. 8 Proses  PKPU  dimulai  dengan  PKPU  Sementara  selama  45  hari 9 , kemudian  jika  disetujui  oleh  Kreditor,  dapat  diberikan  PKPU  Tetap 10 .  Debitor  dan Kreditor diberikan waktu 270  hari sejak dimulainya PKPU Sementara untuk mencapai kesepakatan mengenai rencana perdamaian yang diajukan. Jika dalam waktu tersebut perdamaian tidak tercapai, maka Debitor dinyatakan pailit. 11
Mengingat  mekanisme  PKPU  merupakan  kesempatan  yang  diberikan  kepada  Debitor untuk  menghindari  keadaan  pailit,  Debitor  seharusnya  menyampaikan  rencana perdamaian  yang  dapat  disetujui  oleh  para  Kreditor  agar  dapat  menyelamatkan usahanya. Namun demikian, terjadi keadaan di mana Debitor tidak mengajukan rencana perdamaian untuk berbagai alasan. Dalam UUK dan PKPU hanya mengatur keadaan di mana Kreditor tidak menyetujui rencana perdamaian yang memang sudah ditawarkan oleh  Debitor,  hal  yang  mana  mengakibatkan  Debitor  dinyatakan  pailit.  Sedangkan apabila Debitor memang tidak mengajukan rencana perdamaian, UUK dan PKPU tidak secara tegas mengatur konsekuensinya.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  tulisan  ini  berupaya  menganalisis  bagaimana konsekuensi  bagi  Debitor  yang  tidak  mengajukan  rencana  perdamaian  dalam  proses PKPU serta dasar hukum apa yang digunakan untuk menegakkan konsekuensi tersebut, mengingat UUK dan PKPU tidak mengaturnya secara tegas.

## Discussion

## Sejarah dan Tujuan PKPU
Sebenarnya Hukum Kepailitan bermula  dari zaman Romawi  pada tahun 118 Sebelum Masehi. Pada zaman ini, apabila seorang Debitor tidak dapat melunasi utangnya, maka Debitor harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada Kreditor secara fisik. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti Kreditor berhak untuk menjual Debitor sebagai budak,  pemotongan  anggota  tubuh  Debitor,  kematian  Debitor,  pengasingan  maupun
7 Ibid.
8 UUK dan PKPU , Pasal 281 ayat (1).
9 UUK dan PKPU, Pasal 227 jo. Pasal 225 ayat (4).
10 UUk dan PKPU, Pasal 229 ayat (1).
11 UUK dan PKPU , Pasal 228 ayat (6).
Konsekuensi Bagi Debitor Yang Tidak Mengajukan Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Jurnal Hukum tora: 9 (3): 289-303
dan  hukuman  penjara.  Namun  cara  pembayaran  utang  tersebut  dihapuskan  oleh Kekaisaran  Romawi,  kecuali  hukuman  penjara.  Debitor  yang  tidak  mampu  melunasi utang-utangnya  hanya  dapat  dipenjarakan  sampai  adanya  orang  lain  yang  bersedia untuk  melunasi  utang  tersebut.  Seiring  berjalannya  waktu,  pelunasan  utang  kepada Kreditor tidak lagi menggunakan fisik Debitor, melainkan berkembang menjadi eksekusi terhadap  seluruh  harta  kekayaan  Debitor. “Missio  in  bona” merupakan  istilah  yang berarti  harta  kekayaan  Debitor  dapat  dijual  untuk  melunasi  utang  kepada  Kreditor (vendition bonorum). Dari hasil penjualan kekayaan Debitor, maka seluruh utang Debitor akan dibayarkan secara proporsional kepada Kreditor sesuai dengan besarnya tagihan masing-masing kreditur. 12
Di  Indonesia,  sebelum  kemerdekaan,  terkait  pembayaran  utang  melalui  penjualan kekayaan harta Debitor pertama kali diakomodir dalam Verordening op het Faillisements en  de  Surseance  van  Betaling  voor  Europeanenin  Nederlands  Indie (“ Staatsblad  1905 Nomor 217 ”) atau Peraturan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk orang-orang Eropa. 13 Dalam Bab II Staatsblad 1905 Nomor 217 ini, telah diatur mengenai “Penangguhan Pembayaran” atau yang saat ini dikenal dengan PKPU, yang  pada  intinya  mengatur  mengenai  apabila  Debitor  dapat  melunasi  utangnya,  ia dapat memohon untuk dilakukannya penangguhan pembayaran 14 . Pasca kemerdekaan, Staatsblad 1905 Nomor 217 masih berlaku atas dasar Pasal II Aturan Peralihan Undang- Undang  Dasar  1945. 15 Namun  seiring  dengan  perkembangan  kondisi  masyarakat  dan perekonomian negara, Staatsblad 1905 Nomor 2017 digantikan dengan Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1998  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (“ UU No. 4 Tahun 1998 ”), yang menunjukkan upaya dari  Pemerintah  Indonesia  untuk  melindungi  dan  memenuhi  kebutuhan  kepentingan dunia usaha, termasuk permasalahan PKPU yang lebih komprehensif. 16
Dalam perkembangannya, saat ini UU  No. 4 Tahun 1998 telah  dicabut  dan digantikan dengan  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  (“ UUK  dan  PKPU ”).  UUK  dan  PKPU  memberikan
12 Aco Nur, Hukum Kepailitan Perbuatan Melawan Hukum oleh Debitur, Jakarta: PT Pilar Yuris Ultima, 2015, hlm. 7.
13 M. Hadi Shubhan, Buku Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan , Jakarta: Prenada Media, 2014, hlm. 6.
14 Verordening op het Faillisements en de Surseance van Betaling voor Europeanenin Nederlands Indie (“Staatsblad 1905 Nomor 217”).
15 Susanti Adi Nugroho, Op. Cit., hlm. 3.
16 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.
kesempatan  bagi  Debitor  untuk  mengajukan  PKPU  agar  dapat  mengajukan  rencana perdamaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (2):
“Debitor  yang  tidak  dapat  atau  memperkirakan  tidak  akan  dapat  melanjutkan membayar  utang-utangnya  yang  sudah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih,  dapat memohon  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang,  dengan  maksud  untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi  tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor”. 17
Munir  Fuady  dalam  bukunya  berpendapat  bahwa  Penundaan  Pembayaran  Utang (Suspension of Payment atau Surseance van Betaling) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan Hakim Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak Kreditor dan Debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran  seluruh  atau  sebagian  utangnya,  termasuk  apabila  perlu  untuk merestrukturisasi  utangnya  tersebut. 18 Debitor  yang  berada  dalam  keadaan  uangnya sedang  tidak  stabil  dan  merasa  bahwa  kemungkinan  besar  ia  tidak  dapat  melunasi, diberikan kelegaan oleh undang-undang  dengan memberlakukan adanya  PKPU.  PKPU ini  sangat  penting  dan  membantu  Debitor  untuk  menyelesaikan  utangnya  sebelum Debitor  dinyatakan  pailit.  Sunarmi,  sebagaimana  dikutip  oleh  Darwis  Anatami menyatakan bahwa tujuan PKPU, antara lain Debitor diberikan waktu yang cukup untuk memperbaiki kesulitannya agar dapat  melunasi/membayar seluruh  utang-utangnya di kemudian hari;  dan Melalui PKPU,  membuka peluang dan kemungkinan bagi Kreditor untuk menerima piutang secara penuh, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. 19
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  pada  prinsipnya  PKPU  yang diajukan oleh Debitor adalah agar Debitor  memiliki ruang  untuk melakukan  negosiasi dengan  Kreditor  guna  membahas  lebih  lanjut  bagaimana  penyelesaian  utang  piutang yang terjadi di antara mereka. Dalam hal ini, Debitor yang memiliki kewajiban namun sedang dalam kondisi keuangan yang sulit dan tidak sanggup untuk melunasi utangnya, tidak  berujung dipailitkan atau dilakukannya tindakan likuidasi harta Debitor.  Dengan demikian, tujuan  utama dari PKPU adalah memberi peluang  dan kesempatan kepada Debitor  untuk  menghindari  kepailitan  dengan  mengajukan  rencana/proposal perdamaian kepada Kreditor.
17 UUK dan PKPU , Pasal 222 ayat (2).
18 Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 5.
19 Darwis Anatami, Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021, hlm. 4.

## Ketentuan Pengajuan Rencana Perdamaian dalam PKPU
Secara  normatif,  dalam UUK dan PKPU,  diakomodir bahwa PKPU dapat diajukan oleh Debitor  maupun  Kreditor.  Baik  diajukan  oleh  Debitor  maupun  Kreditor,  maksud  dan tujuan diajukannya PKPU pada hakikatnya adalah membuka kesempatan bagi Debitor untuk melakukan perdamaian dengan Kreditor melalui musyawarah tentang mekanisme dan tata cara pelaksanaan maupun penjadwalan kembali pemenuhan kewajiban Debitor kepada  Kreditor.  Sehingga,  esensi  dan  elemen  penting  dari  PKPU  itu  sendiri  adalah perdamaian. Untuk dapat mencapai terjadinya perdamaian antara Debitor dan Kreditor, tentunya  Debitor  harus  mengawali  dengan  adanya  rencana  perdamaian  yang  akan diberikan kepada Kreditor. Ketentuan mengenai pengajuan rencana perdamaian dalam proses PKPU yaitu Dalam hal pemohon PKPU adalah Debitor sendiri, maka permohonan PKPU harus disertai dengan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang Debitor beserta bukti secukupnya dan dilampiri rencana perdamaian; 20 Dalam pemohon PKPU adalah Kreditor,  Debitor  mengajukan rencana perdamaian setelah permohonan  PKPU dinyatakan diterima. 21
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  apabila  Debitor  melakukan  permohonan  PKPU,  maka Debitor  harus  mengajukan  rencana  perdamaian  atau  yang  sering  dikenal  dengan rencana  perdamaian.  Rencana  perdamaian  ini  yang  nantinya  akan  menjadi  dasar terbentuknya  perjanjian  perdamaian  dan  mengakhiri  sengketa  utang-piutang  antara Debitor  dan  Kreditor.  Rencana  perdamaian  dibuat  untuk  mengajukan  kerangka perdamaian  berupa  penawaran-penawaran  dari  Debitor  kepada  Kreditor  dalam melunasi  sebagian  atau  seluruh  utangnya.  Dengan  kata  lain,  rencana  perdamaian  ini disusun  Debitor  untuk  meyakinkan  Kreditor  bahwa  ia  dapat  melunasi  kewajibannya dengan prosedur dan mekanisme yang menguntungkan kedua belah pihak. 22
Dalam  UUK dan PKPU, tidak  diatur secara spesifik terkait definisi  dan isi dari rencana perdamaian.  Namun  pada  praktiknya,  dalam  rencana  perdamaian  terdapat  beberapa materi  yang  ditawarkan  oleh  Debitor,  tergantung  kebutuhan  dari  masing-masing Debitor.  Rencana  perdamaian  ini  nantinya  akan  dibahas  dalam  rapat  rencana perdamaian,  dimana  baik  pengurus  maupun  ahli  yang  telah  diangkat,  harus  secara tertulis memberikan laporan tentang rencana perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor tersebut. 23 Selama proses perundingan berlangsung, Debitor dalam PKPU juga berhak memberikan  keterangan  mengenai  rencana  perdamaian  dan  membelanya  serta
20 UUK dan PKPU, Pasal 224 ayat (2) dan (5) .
21 UUK dan PKPU, Pasal 226 ayat (2).
22 Rindy Ayu, “Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor oleh Kreditor dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang’, Jurnal Notarius , Vol. 8, No. 2 (2015), hlm. 2.
23 UUK dan PKPU, Pasal 278 ayat (1) .
Konsekuensi Bagi Debitor Yang Tidak Mengajukan Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Jurnal Hukum tora: 9 (3): 289-303
mengubah  rencana  perdamaian  tersebut. 24 Menjadi  catatan  bagi  Debitor  bahwa rencana  perdamaian  ini  tidak  serta  merta  diterima  oleh  Kreditor,  sehingga  ada kemungkinan bahwa rencana perdamaian juga dapat ditolak. Hal ini dapat dipengaruhi dari  strategi  Debitor  dalam  menyusun  rencana  perdamaiannya  disertai  dengan  cara Debitor  meyakinkan  para Kreditor  bahwa ia masih layak untuk  diberikan  kesempatan dalam melunasi seluruh kewajibannya. Berdasarkan Pasal 281 ayat (1) UUK dan PKPU, disebutkan  bahwa  rencana  perdamaian/proposal  perdamaian  dapat  diterima berdasarkan Persetujuan lebih  dari 1/2 jumlah  Kreditor konkuren yang haknya  diakui atau  sementara  diakui  yang  hadir  pada  rapat  Kreditor,  yang  bersama-sama  mewakili paling sedikit 2/3  bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui  dari Kreditor  konkuren  atau  kuasanya  yang  hadir;  dan  Persetujuan  lebih  dari  1/2  jumlah Kreditor  yang  piutangnya  dijamin  dengan  gadai,  jaminan  fidusia,  hak  tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir. 25
Berdasarkan  uraian di atas, dapat  dipahami bahwa  dalam hal  PKPU dimohonkan  oleh Debitor, maka jelas Debitor wajib mengajukan rencana perdamaian karena hal tersebut lah esensi dan tujuan diajukannya permohonan PKPU oleh Debitor tersebut. Dalam hal demikian, maka Debitor sebagai inisiator proses PKPU yang kemudian memperjuangkan dan  membela  hak-haknya  agar  rencana  perdamaian  dapat  disetujui  dan  disahkan. Namun dapat dipahami dari uraian ketentuan UUK dan PKPU di atas, seluruh ketentuan mengenai  pengajuan  rencana  perdamaian  tersebut  mengasumsikan  bahwa  Debitor mengajukan  rencana  perdamaian.  Sedangkan  dalam  hal  Kreditor  yang  mengajukan permohonan PKPU, meskipun maksudnya juga untuk memberikan kesempatan kepada Debitor untuk mengajukan rencana perdamaian, proses PKPU dimulai atas dasar inisiatif dari Kreditor. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan keadaan di mana Debitor tidak  siap,  tidak  mampu  atau  tidak  berkenan  mengajukan  rencana  perdamaian,  yang mana  dalam  hal  ini  UUK  dan  PKPU  tidak  mengatur  secara  tegas  konsekuensi  apabila tidak diajukan rencana perdamaian.

## Praktik Pengadilan Dalam Hal Debitor Tidak Mengajukan Rencana Perdamaian
Bukan menjadi peristiwa yang baru apabila pada praktiknya hasil akhir dari proses PKPU tidak  tercapai  dan  berakhir  dengan  Debitor  dinyatakan  pailit,  yang  biasanya  terjadi karena rencana perdamaian tidak  disetujui oleh Kreditor. Hal yang mana  secara jelas diatur dalam Pasal 230 ayat (1) UUK dan PKPU:
24 Ibid, Pasal 278 ayat (2) jo Pasal 150.
25 UUK dan PKPU, Pasal 281 ayat (1) .
Konsekuensi Bagi Debitor Yang Tidak Mengajukan Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Jurnal Hukum tora: 9 (3): 289-303
“Apabila jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir, karena Kreditor tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap  atau  perpanjangannya  sudah  diberikan,  tetapi  sampai  dengan  batas  waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (6) belum tercapai persetujuan terhadap rencana  perdamaian,  pengurus  pada  hari  berakhirnya  waktu  tersebut  wajib memberitahukan  hal  itu  melalui  Hakim  Pengawas  kepada  Pengadilan  yang  harus menyatakan Debitor Pailit paling lambat pada hari berikutnya”. 26
Berbeda  dengan  hal  di  atas,  UUK  dan  PKPU  tidak  mengatur  apabila  Debitor  tidak mengajukan  rencana  perdamaian,  yang  berarti  tidak  ada  rencana  perdamaian  yang dapat disetujui maupun ditolak oleh Kreditor. Untuk mengetahui bagaimana Pengadilan Niaga  mengatasi  keadaan  di  mana  Debitor  tidak  mengajukan  rencana  perdamaian dalam proses PKPU, terdapat beberapa putusan sebagai berikut:

## Putusan Nomor 84/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Sby
Dalam kasus ini, secara singkat dapat dijelaskan bahwa permohonan PKPU Sementara yang  diajukan  PT  Samudra  Baja  Dunia  selaku  Pemohon  terhadap  Cindro  Pujiono  PO sebagai Termohon  PKPU/Debitor PKPU telah  dikabulkan selama 45  hari sejak tanggal putusan  diucapkan.  Dalam  Rapat  Pembahasan  Proposal  Rencana  Perdamaian  yang dilakukan , Debitor PKPU  tidak mengajukan rencana  perdamaian . Para Kreditor  dalam kasus ini kemudian  menyatakan sikap bahwa para Kreditor  menolak  pemberian PKPU tetap maupun menerima perdamaian dengan alasan tidak adanya permohonan rencana perdamaian.  Dalam  kasus  ini,  berarti  konsekuensi  tidak  diajukannya  rencana perdamaian oleh Debitor adalah sikap Kreditor yang menolak perpanjangan PKPU tetap. Hal  yang  mana  sudah  diatur  dalam  Pasal  229  ayat  (1)  UUK  dan  PKPU,  yaitu  bahwa pemberian penundaan PKPU tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan  persetujuan  dari  Kreditor  sesuai  kuorum  yang  telah  ditentukan  undang- undang.  Kemudian  karena  pemberian  PKPU  tetap  tidak  disetujui,  maka  Debitor dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 230 ayat (1) UUK dan PKPU. Berarti karena  Debitor  tidak  mengajukan  rencana  perdamaian,  maka  Kreditor  menolak diberikannya PKPU tetap, sehingga Debitor harus dinyatakan pailit.
Namun  demikian,  dalam  pertimbangannya,  Majelis  Hakim  justru  menggunakan  dasar Pasal 289 UUK dan PKPU yang mengatur:
“ Apabila  rencana  perdamaian  ditolak  maka  Hakim  Pengawas  wajib  segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  282,  dan  dalam  hal  demikian  Pengadilan  harus  menyatakan
26 UUK dan PKPU , Pasal 230 ayat (1).
Debitor  Pailit  setelah  Pengadilan  menerima  pemberitahuan  penolakan  dari  Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1).” 27
Dengan  demikian,  dalam  amar  putusannya,  Majelis  Hakim  menyatakan  bahwa Termohon  PKPU/Debitor  PKPU  dalam  keadaan  pailit  dengan  segala  akibat  hukumnya atas  dasar  penolakan  rencana  perdamaian  oleh  Kreditor  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 289 UUK dan PKPU, meskipun pada faktanya Debitor sama sekali tidak mengajukan rencana  perdamaian,  sehingga  tidak  ada  rencana  perdamaian  yang  dapat  diterima maupun ditolak oleh Kreditor.

## Putusan Nomor 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Jkt.Pst
Dalam kasus ini, secara singkat dapat dijelaskan bahwa permohonan PKPU Sementara diajukan oleh PT Dayaguna Motor Indonesia selaku Pemohon PKPU terhadap PT Artha Mineral  Resources  selaku  Termohon  PKPU/Debitor  PKPU  telah  dikabulkan  selama  44 hari. Selama proses PKPU Sementara tersebut berlangsung, Debitor tidak mengajukan rencana  perdamaian kepada Kreditor.  Menyikapi  hal tersebut, Kreditor  meminta agar proses PKPU Sementara diperpanjang menjadi PKPU Tetap.  Dengan demikian kepada Debitor  diberikan  PKPU  Tetap  selama  30  hari  untuk  dapat  menyusun  rencana perdamaian. Namun demikian, ternyata dalam Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara ( Voting ) atas Rencana Perdamaian setelah diberikan PKPU Tetap selama  30  hari  tersebut,  Debitor  masih  juga  tidak  mengajukan  rencana  perdamaian kepada para Kreditor.
Pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  dalam  perkara  ini  menetapkan  dan  menyatakan Debitor dalam keadaan pailit atas dasar kelalaian Debitor untuk melaksanakan tindakan- tindakan  yang  diwajibkan  kepadanya  oleh  Pengadilan  pada  saat  atau  setelah  PKPU diberikan dengan mengacu  pada Pasal 285 ayat (2)  dan ayat (3) UUK dan PKPU yang mengatur ketentuan sebagai berikut:
“ (2)   Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila:
a. harta  Debitor,  termasuk  benda  untuk  mana  dilaksanakan  hak  untuk menahan  benda,  jauh  lebih  besar  daripada  jumlah  yang  disetujui  dalam perdamaian;
b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan
27 UUK dan PKPU, Pasal 289.
tanpa  menghiraukan  apakah  Debitor  atau  pihak  lain  bekerja  sama  untuk mencapai hal ini; dan/atau
d. imbalan  jasa  dan  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  ahli  dan  pengurus  belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.
(3) Apabila  Pengadilan  menolak  mengesahkan  perdamaian  maka  dalam  putusan yang  sama  Pengadilan  wajib  menyatakan  Debitor  Pailit  dan  putusan  tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dengan jangka waktu  paling  lambat  5  (lima)  hari  setelah  putusan  diterima  oleh  Hakim Pengawas dan Kurator.” 28
Apabila mengacu pada Pasal 285 ayat (2) dan (3) UUK dan PKPU di atas, berarti Debitor dinyatakan pailit karena Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian atas dasar hal- hal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) UUK dan PKPU tersebut. Pasal 285 UUK dan  PKPU  harus  dipahami  dalam  kaitannya  dengan  Pasal  284  UUK  dan  PKPU,  yaitu bahwa  telah  ada  rencana  perdamaian  yang  diterima  oleh  Kreditor  yang  kemudian dilaporkan oleh Hakim Pengawas kepada Pengadilan. 29 Kemudian dengan menggunakan dasar Pasal 285 ayat (2) dan (3) UUK dan PKPU, rencana perdamaian yang telah diterima Kreditor tersebut ditolak pengesahannya oleh Pengadilan.
Serupa  dengan  perkara  sebelumnya,  dalam  perkara  ini,  berarti  Majelis  Hakim menggunakan dasar hukum ketentuan dalam UUK dan PKPU untuk menetapkan Debitor pailit yang didasarkan pada adanya rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor. Di mana dalam perkara sebelumnya, digunakan Pasal 289 UUK dan PKPU yang mengatur bahwa  Debitor  mengajukan  rencana  perdamaian  namun  ditolak  oleh  Kreditor, sedangkan dalam perkara ini, digunakan Pasal 285 UUK dan PKPU yang mengatur bahwa terhadap  rencana  perdamaian  yang  diajukan  Debitor  telah  diterima  oleh  Kreditor, namun  Pengadilan  menolak  pengesahannya.  Padahal  dalam  kedua  perkara  tersebut, Debitornya sama-sama tidak mengajukan rencana perdamaian.

## Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby
Dalam kasus ini, secara singkat dapat dijelaskan bahwa permohonan PKPU Sementara yang  diajukan  oleh  Linda  Herman  selaku  Pemohon  PKPU  I  dan  Tina  selaku  Pemohon PKPU  II  terhadap  PT  Hitakara  selaku  Termohon  PKPU/Debitor  PKPU  telah  dikabulkan selama 45 hari. Kemudian atas permohonan dari Debitor, Debitor diberikan dalam masa
28 UUK dan PKPU, Pasal 285 ayat (2) dan (3).
29 UUK dan PKPU, Pasal 284 ayat (1).
Konsekuensi Bagi Debitor Yang Tidak Mengajukan Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Jurnal Hukum tora: 9 (3): 289-303
PKPU  Tetap  beserta  beberapa  kali  perpanjangannya  sampai  dengan  batas  waktu  270 hari.
Terdapat lebih banyak konflik dalam perkara ini dari perkara-perkara yang telah dibahas sebelumnya.  Dalam  perkara  ini,  Debitor  telah  mengajukan  rencana  perdamaian sebanyak 2 kali pada tanggal 26 Januari 2023 dan tanggal 16 Maret 2023, yang mana keduanya belum diterima oleh Kreditor karena ada materi-materi rencana perdamaian yang  tidak  disetujui.  Dengan  demikian  Debitor  diberikan  waktu  untuk  memperbaiki rencana  perdamaian  yang  diajukannya.  Namun  demikian,  ternyata  dalam  Rapat Pembahasan  Rencana  Perdamaian  dan/atau  Pemungutan  Suara  ( Voting )  Rencana Perdamaian  pada  tanggal  24  Mei  2023,  Debitor  justru  mengajukan  Permohonan Pencabutan  PKPU.  Kemudian  pada  rapat  Kreditor  tanggal  20  Juli  2023,  Debitor  juga menyampaikan  kepada  Hakim  Pengawas,  Pengurus  dan  Para  Kreditor  bahwa  Debitor tidak  akan  mengajukan  perbaikan  rencana  perdamaian  dan  menyatakan  mencabut rencana-rencana perdamaian yang sebelumnya pernah diajukan.
Majelis Hakim  dalam  pertimbangannya  menolak Permohonan  Pencabutan PKPU yang diajukan oleh Debitor dengan mendasarkan pada Pasal 245 UUK dan PKPU yang pada intinya  mengatur  bahwa  Debitor  harus  melakukan  pembayaran  seluruh  utangnya kepada semua Kreditor. Majelis Hakim juga menggunakan ketentuan Pasal 259 UUK dan PKPU  mengenai  permohonan  pencabutan  PKPU  dari  Debitor  apabila  harta  Debitor memungkinkan  dimulainya pembayaran kembali, di  mana Majelis Hakim  menyatakan bahwa  dalam  memenuhi  Pasal  259  UUK  dan  PKPU  tersebut,  “ Debitor  harus  mampu menunjukkan  kemampuan  pembayaran  kepada  Para  Kreditor ”,  yang  mana  karena Debitor  tidak  mampu  menunjukkan  kemampuannya  untuk  membayar  para  Kreditor, maka Permohonan Pencabutan PKPU tersebut ditolak.
Kemudian dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan bahwa karena tidak ada perbaikan rencana perdamaian dan Debitor justru mencabut rencana perdamaian yang  telah  diajukan,  Debitor  telah  beritikad  buruk  selama  PKPU  berlangsung.  Majelis Hakim  mendasarkan  putusannya pada  ketentuan  Pasal 255 ayat (1)  huruf a UUK  dan PKPU yang mengatur sebagai berikut:
“ Penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  dapat  diakhiri,  atas  permintaan  Hakim Pengawas, satu atau lebih Kreditor, atau atas prakarsa Pengadilan dalam hal:
a. Debitor,  selama  waktu  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang,  bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;” 30
Konsekuensi Bagi Debitor Yang Tidak Mengajukan Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Jurnal Hukum tora: 9 (3): 289-303
Penjelasan atas Pasal 255 ayat (1) huruf a UUK dan PKPU tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai  parameter  itikad  buruk  yang  dimaksud,  maupun  apa  saja  tindakan  yang termasuk “pengurusan terhadap harta” Debitor. Dalam kasus ini, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan Debitor telah beritikad buruk karena tidak mengajukan rencana  perdamaian,  sedangkan  rumusan  Pasal  255  ayat  (1)  huruf  a  UUK  dan  PKPU menyatakan  “itikad  buruk  dalam  melakukan  pengurusan  terhadap  hartanya”.  Karena UUK  dan  PKPU  juga  tidak  menjelaskan  lebih  lanjut  mengenai  itikad  buruk  maupun mengenai  apa  saja  tindakan  pengurusan  terhadap  harta  Debitor,  maka  tidak  jelas apakah tindakan pengajuan rencana perdamaian termasuk tindakan pengurusan harta.
Selain itu, Majelis Hakim dalam perkara ini bahkan menyatakan Debitor dalam keadaan insolven, sebagaimana dalam pertimbangannya menggunakan Pasal 292 UUK dan PKPU dan Penjelasannya yang mengatur:
“ Dalam  suatu  putusan  pernyataan  pailit  yang  diputuskan  berdasarkan  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  285,  Pasal  286,  atau  Pasal  291,  tidak  dapat ditawarkan suatu perdamaian.”
Penjelasan: Ketentuan dalam Pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit Debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi.”
Pasal 292 UUK dan PKPU beserta Penjelasannya tersebut digunakan oleh Majelis Hakim untuk memberikan masa insolvensi terhadap harta pailit Debitor.  Adapun Pasal 285 dan Pasal 286 UUK dan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 UUK dan PKPU di atas mengatur tentang rencana perdamaian yang telah diterima oleh Kreditor namun ditolak pengesahannya  oleh  Pengadilan  sehingga  Debitor  dinyatakan  pailit,  sedangkan  Pasal 291  UUK  dan  PKPU  mengatur  tentang  rencana  perdamaian  yang  telah  disahkan  oleh Pengadilan namun kemudian dibatalkan sehingga Debitor dinyatakan pailit.
Pasal 292 UUK dan PKPU berlaku bagi putusan pernyataan pailit yang didasarkan pada Pasal  285,  Pasal  286  dan  Pasal  291  UUK  dan  PKPU  tersebut,  sedangkan  dalam pertimbangannya,  Majelis  Hakim  menyatakan  Debitor  dalam  keadaan  pailit berdasarkan pada Pasal 255 UUK dan PKPU, bukan berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas. Terlebih lagi, Pasal 285, Pasal 286 dan Pasal 291 UUK dan PKPU mengatur Debitor dinyatakan pailit yang didasarkan pada adanya rencana perdamaian yang telah diajukan, namun rencana perdamaian tersebut ditolak pengesahannya oleh Pengadilan atau telah disahkan  namun  kemudian  dibatalkan.  Dalam  perkara  ini,  meskipun  Debitor  telah mengajukan rencana perdamaian, namun rencana perdamaian tersebut belum sempat dinyatakan  ditolak  dan  justru  dinyatakan  ditarik  kembali  seolah-olah  Debitor  tidak pernah  mengajukan  rencana  perdamaian,  sehingga  belum  ada  rencana  perdamaian yang  diterima  namun  ditolak  pengesahannya  oleh  Pengadilan,  maupun  yang  sudah
Konsekuensi Bagi Debitor Yang Tidak Mengajukan Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Jurnal Hukum tora: 9 (3): 289-303
disahkan  lalu  dibatalkan  pengesahannya,  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  285, Pasal 286 dan Pasal 291 UUK dan PKPU.

## Kepastian Hukum Dalam Hal Debitor Tidak Mengajukan Rencana Perdamaian
Kepastian hukum secara formil mengindikasikan bahwa suatu undang-undang haruslah dapat  diprediksi,  ia  harus  terang,  stabil  dan  jelas,  sehingga  pihak-pihak  yang berkepentingan  dapat  dengan  relatif  akurat  memperkirakan  konsekuensi  hukum  dari tindakan mereka serta hasil dari proses hukum yang dijalankan. 31 Lebih lanjut menurut Sidharta sebagaimana dikutip oleh Julyano dan Sulistyawan, kepastian hukum  berarti adanya pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten. 32
Menilik ketiga putusan di atas, dapat dilihat bahwa dalam hal Debitor tidak mengajukan rencana  perdamaian,  konsekuensi  yang  diterima  adalah  Debitor  dinyatakan  pailit. Dikaitkan dengan tujuan dan latar belakang adanya PKPU, hal tersebut sesuai dengan tujuan  dilaksanakannya  PKPU,  yaitu  bahwa  PKPU  adalah  kesempatan  yang  diberikan bagi  Debitor  untuk  mengajukan  dan  mempertahankan  rencana  perdamaian  sehingga dapat  terjadi  perdamaian  dan  Debitor  menghindari  kepailitan.  Dengan  demikian, apabila Debitor tidak mengajukan rencana perdamaian, tentunya tujuan PKPU tersebut tidak terpenuhi, sehingga Debitor dinyatakan pailit.
Meskipun demikian, karena dalam UUK dan PKPU tidak mengatur secara jelas mengenai konsekuensi tidak diajukannya rencana perdamaian dalam proses PKPU, dasar hukum yang digunakan dalam pertimbangan hukum Pengadilan untuk memutus pailit Debitor yang tidak mengajukan rencana perdamaian menjadi berbeda-beda sehingga tidak ada kepastian hukum yang dapat diandalkan. Selain itu, dasar hukum atau ketentuan dalam UUK  dan PKPU yang digunakan untuk  menyatakan Debitor pailit ternyata bergantung pada  keadaan  di  mana  Debitor  telah  mengajukan  rencana  perdamaian,  sedangkan dalam hal ini Debitor tidak mengajukan rencana perdamaian kepada Kreditor.
Dalam  Putusan  Nomor  84/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN  Niaga.Sby,  Majelis  Hakim mendasarkan putusan pernyataan pailit pada Pasal 289 UUK dan PKPU yang mengatur Debitor dinyatakan pailit apabila Debitor telah mengajukan rencana perdamaian namun ditolak  oleh  Kreditor;  Dalam  Putusan  Nomor  287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Jkt.Pst , Majelis Hakim mendasarkan putusan pernyataan pailit pada Pasal 285 UUK dan PKPU yang  mengatur  Debitor  dinyatakan  pailit  apabila  Debitor  telah  mengajukan  rencana perdamaian  yang  kemudian  diterima  oleh  Kreditor,  namun  Pengadilan  menolak
31 Elina Paunio, “Beyond Predictability – Reflections of Legal Certainty and the Discourse Theory of Law in the EU Legal Order”, German Law Journal , Vol. 10, No. 11 (2009), hlm. 1469.
32 Mario  Julyano  dan  Aditya  Yuli  Sulistyawan,  “Pemahaman  Terhadap  Asas  Kepastian  Hukum  Melalui  Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, Jurnal Crepido , Vol. 1, No. 1 (2019), hlm. 15.
Konsekuensi Bagi Debitor Yang Tidak Mengajukan Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Jurnal Hukum tora: 9 (3): 289-303
mengesahkan  rencana  perdamaian  tersebut;  Dalam  Putusan  Nomor  63/Pdt.Sus- PKPU/2022/PN.Niaga.Sby , Majelis Hakim mendasarkan  putusan pertanyaan  pailit dan insolvensi pada Pasal 255 UUK dan PKPU mengenai itikad buruk Debitor dan Pasal 292 UUK dan PKPU yang berdasarkan pada ketentuan pernyataan pailit menurut Pasal 285 dan Pasal 286 UUK dan PKPU yang mengatur Debitor dinyatakan pailit apabila Debitor telah mengajukan rencana perdamaian yang kemudian diterima oleh Kreditor, namun Kreditor  menolak  mengesahkan  rencana  perdamaian  tersebut;  Pasal  291  UUK  dan PKPU,  yang  Debitor  dinyatakan  pailit  apabila  Debitor  telah  mengajukan  rencana perdamaian yang kemudian diterima oleh Kreditor dan telah disahkan oleh Pengadilan namun setelah disahkan kemudian dibatalkan pengesahannya.

## Conclusion
PKPU  adalah  mekanisme  yang  berlaku  dalam  Hukum  Kepailitan  untuk  memberikan Debitor kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian kepada para Kreditor agar dapat  menghindari  kepailitan  dan  menyelamatkan  kelangsungan  usahanya.  Apabila rencana  perdamaian  yang  diajukan  oleh  Debitor  tidak  diterima  oleh  Kreditor,  maka Debitor harus dinyatakan pailit. Namun demikian, UUK dan PKPU tidak mengatur secara tegas dalam hal Debitor tidak mengajukan rencana perdamaian.
Berdasarkan  contoh-contoh  putusan  yang  ada,  Pengadilan  menggunakan  ketentuan beberapa  pasal yang  berbeda  dalam UUK dan PKPU untuk  menyatakan Debitor pailit setelah melewati proses PKPU. Namun pasal-pasal yang digunakan tersebut seluruhnya bergantung pada keadaan  di mana rencana  perdamaian sudah  diajukan  oleh Debitor, hanya saja kemudian rencana perdamaian tersebut: 1) tidak diterima oleh Kreditor; 2) diterima Kreditor namun ditolak pengesahannya oleh Pengadilan; atau 3) diterima oleh Kreditor  dan  telah  disahkan  oleh  Pengadilan  namun  kemudian  dibatalkan pengesahannya.  Sedangkan  dalam  faktanya  Debitor-Debitor  dalam  perkara  tersebut tidak  mengajukan  penawaran  perdamaian  atau  telah  mengajukan  namun  kemudian menarik kembali penawaran perdamaiannya.
Oleh  karena itu,  meskipun  hasil akhirnya adalah  Debitor dinyatakan pailit, diperlukan adanya  pengaturan  secara  pasti  mengenai  konsekuensi  apabila  Debitor  tidak mengajukan penawaran perdamaian dalam proses PKPU, sehingga terdapat kepastian hukum mengenai dasar Debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
Konsekuensi Bagi Debitor Yang Tidak Mengajukan Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Jurnal Hukum tora: 9 (3): 289-303

## References

## Buku
Anatami, D. (2021). Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan. Yogyakarta: CV Budi Utama.
Aprita,  S.  (2019). Penerapan  Asas  Kelangsungan  Usaha  Menggunakan  Uji  Insolvensi . Jakarta: Pustaka Abadi.
Fuady, M. (2008). Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik, Bandung: Alumni.
Nugroho,  S.  A.  (2018). Hukum  kepailitan  di  Indonesia  dalam  teori  dan  praktik  serta penerapan hukumnya . Jakarta: Prenada Media.
Nur, A. (2015). Hukum Kepailitan Perbuatan Melawan Hukum oleh Debitur. Jakarta: PT Pilar Yuris Ultima.
Shubhan, M. H. (2014). Buku Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan . Jakarta: Prenada Media.

## Jurnal
Elina Paunio. “Beyond Predictability  – Reflections of Legal Certainty and the Discourse Theory of Law in the EU Legal Order”. German Law Journal . 2009.
Mario  Julyano  dan  Aditya  Yuli  Sulistyawan.  “Pemahaman  Terhadap  Asas  Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”. Jurnal Crepido . 2019.
Rindy Ayu. “Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor oleh Kreditor dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang’. Jurnal Notarius . 2015.

## Undang-Undang
Verordening  op  het  Faillisements  en  de  Surseance  van  Betaling  voor  Europeanenin Nederlands Indie (Staatsblad 1905 Nomor 217).
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1998  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang  Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.