Volume 4 Nomor 2, Agustus 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507

## Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel

## Intervening
Herin Arlinda Yonita Sari Universitas Negeri Malang Malang, Indonesia herinarlinda99@gmail.com
Makaryanawati Universitas Negeri Malang Malang, Indonesia makaryanawati.fe@um.ac.id Ferby Mutia Edwy Universitas Negeri Malang
Malang, Indonesia ferby.edwy.fe@um.ac.id
Corresponding Author : Ferby Mutia Edwy Submitted: 27 Juli 2020 Accepted: 22 Agustus 2020 Published: 22 Agustus 2020

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui:  (1)  pengaruh  Sosialisasi  Pajak  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (2) pengaruh Sosialisasi pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak, (3)  pengaruh  Kepatuhan  Wajib  Pajak  terhadap  Realisasi  Penerimaan  Pajak,  serta    (4) pengaruh Sosialisasi pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak  melalui Kepatuhan Wajib Pajak  sebagai  variabel  intervening.  Penelitian  ini  menggunakan  rancangan  penelitian kuantitatif eksplanatori. Data penelitian merupakan data sekunder selama 5 tahun dari tahun 2004 sampai 2018 dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Data yang digunakan  dalam  penelitian  adalah  sosialisasi  pajak,  realisasi  penerimaan  pajak  dan kepatuhan wajib pajak yang bersumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen. Data tersebut  diolah  dengan  menggunakan  analisis  jalur  (path).  Hasil  penelitian  menunjukan bahwa: (1) sosialisasi pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) sosialisasi  pajak  berpengaruh  secara  positif  terhadap  realisasi  penerimaan  pajak,  (3) kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap realisasi penerimaan pajak, (4) sosialisasi  pajak  berpengaruh  secara  positif  terhadap  realisasi  penerimaan  pajak  melalui kepatuhan wajib pajak
Keywords : Sosialisasi Pajak, Realisasi Penerimaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Theory of Planned Behaviour (TPB)

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang masalah
Pajak  memiliki  peran  dominan  bagi negara  karena  pajak  merupakan  sumber
penerimaan negara terbesar (Yusuf Kastolani & Ardiyanto, 2017). Pembangunan  dapat  terlaksana  sesuai yang  direncanakan,  apabila  penerimaan
Volume 4 Nomor 2, Agustus 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
pajak  dapat  mencapai  target.  Namun, fakta  tiga  tahun  terakhir  mengatakan bahwa  penerimaan  pajak  tidak  pernah mencapai target (Suryowati, 06 Desember 2017).  Tahun  2015  penerimaan  pajak hanya mencapai 1055 Triliun atau 81,5% dari target sebesar 1294,25 Triliun. Tahun 2016  penerimaan  pajak  hanya  mencapai 1105  Triliun  atau  81,54%  dari  target sebesar  1539,2  Triliun.  Tahun  2017 penerimaan  pajak  hanya  mencapai  1339 Triliun  atau  sebesar  91%  dari  target sebesar  1489,9  Triliun.  Banyak  faktor yang membuat realisasi penerimaan pajak tidak  mencapai  target,  salah  satunya adalah karena sistem pemungutan pajak di Indonesia  menganut Self  Assessement System yang  menguji  kejujuran  wajib pajak  dalam  memberikan  kewajibannya membayar pajak (Darmayani & Herianti, 2017).
Penerapan Self  Assessement  System
dilakukan dengan memberikan wewenang kepada setiap wajib pajak untuk menghitung  dan  membayar  sendiri  pajak terutang.  Wewenang  tersebut  berindikasi dapat  menimbulkan  manipulasi  dalam pelaporan  SPT  oleh  wajib  pajak.  Oleh sebab itu, kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  yang  optimal  dapat  membuat penerimaan  pajak  tetap  mencapai  target walaupun Self Assessement System diterapkan di Indonesia.
Sosialisasi  pajak  bertujuan  untuk memberikan  informasi  terbaru  mengenai perpajakan  dengan  pendekatan  kepada masyarakat  agar  masyarakat  memahami peraturan perpajakan  dan  manfaat  dalam membayar  pajak  sehingga  hal  tersebut dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak  (Kopong,  Yeny  &  Widyaningrum, 2017).  Peluang  tercapainya  realisasi penerimaan  pajak  terbilang  besar  dan dapat  ditingkatkan  karena  setiap  tahun terjadi pertumbuhan penduduk yang dapat berpotensi  meningkatkan  jumlah  wajib pajak terdaftar.
Kemajuan  suatu  negara  bergantung pada sumbangan wajib pajak yang saat ini
gencar dikejar kepatuhannya oleh pemerintah (Sari, 26 Juli 2017).
Kepatuhan  wajib  pajak  salah  satunya dapat  dilihat  dari  jumlah  SPT  yang dilaporkan  dibandingkan  dengan  jumlah wajib  pajak  yang  terdaftar.  Pentingnya peran  pajak  memberikan  tanggungjawab pula kepada wajib pajak untuk rutin dalam menyampaikan  SPT.  Tanggung  jawab kepatuhan  wajib  pajak  secara  pribadi dapat  dipandang  dari  sisi  perilaku. Kepatuhan  dan  ketaatan  individu  dapat meningkatkan  penerimaan  pajak  sesuai dengan Theory  Planned  of  Behavior (Ajzen,  2012).    Teori  ini  menjelaskan bahwa wajib pajak  akan patuh atau tidak dalam kewajibannya di bidang perpajakan dengan  mempertimbangkan  manfaat  dan pengaruh dari tindakannya dalam membayar  pajak.  Penurunan  realisasi penerimaan pajak mengggambarkan bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  mulai berkurang  sehingga  wajib  pajak  tidak melakukan  kewajibannya  sesuai  UU perpajakan, seperti tidak melaporkan SPT maupun  tidak  melakukan  perhitungan pajak terhutang dengan benar (Rahmawati et al., 2014).

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas  maka  rumusan  masalah  yang  dapat diambil adalah sebagai berikut:
1. Apakah  sosialisasi  pajak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah  sosialisasi  pajak  berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak?
3. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak?
4. Apakah  sosialisasi  pajak  berpengaruh terhadap  realisasi  penerimaan  pajak melalui kepatuhan wajib pajak?
II. Landasan Teori 2.1 Theory of Planned Behavior (TPB)
Theory of Planned Behavior (TPB) atau teori tindakan yang direncanakan, berawal dari Theory  of  Reasoned  Action (TRA).
Volume 4 Nomor 2, Agustus 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
Menurut Theory  of  Reasoned  Action , orang  memiliki  kontrol  kehendak  penuh dan  memaksakan  batasan  yang  terlalu berat  pada  teori  yang  dirancang  untuk memprediksi  dan  menjelaskan  semua perilaku  penting  secara  sosial  (Ajzen,
2012). Selanjutnya Ajzen (2012), menjelaskan  bahwa Theory  of  Reasoned
Action disangkal  dengan  munculnya Theory of Planned Behavior karena untuk mengakomodasi perilaku, orang mungkin memiliki kontrol kehendak yang terbatas. Menurut  (Machrus  &  Purwono,  2010), berdasarkan Theory of Planned Behavior tindakan manusia dibimbing oleh 3 faktor keyakinan ( belief ), evaluasi terhadap hasil yang diperoleh ( behavior belief ) keyakinan tentang harapan normative dari orang  lain,  motivasi  ( normative  belief ) keyakinan  tentang  hadirnya  faktor  yang memfasilitasi  atau  menghambat  perilaku, dan  persepsi  adanya  keyakinan  ( control belief ).
Theory of Planned Behavior digunakan karena  relevan,  yaitu  perilaku  patuh  atau tidak patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban  perpajakannya  dipengaruhi oleh  niat  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak. Berdasarkan teori ini apabila wajib pajak memiliki  niat  untuk  patuh  terhadap kewajiban  perpajakannya  maka  akan terjadi  perilaku  yang  patuh  terhadap pajak.
Relevansi Theory of Planned Behavior dengan  penelitian  ini  selain  dengan kepatuhan  wajib  pajak,  juga  relevan dengan  variabel  bebas  yaitu  sosialisasi pajak.  Berdasarkan Theory  of  Planned Behavior yaitu Normatif Belief, motivasi dari kegiatan sosialisasi dari ekstensifikasi pajak  dapat  menimbulkan  kepatuhan wajib pajak. Normatif belief atau keyakinan  normatif  yaitu  keyakinan tentang  harapan  normatif  orang  lain  dan
motivasi untuk memenuhi harapan tersebut  yang  mengakibatkan  tekanan sosial yang dirasakan atau norma subjektif
(Ajzen,  2012).  Selanjutnya,  keyakinan normatif ( normative belief )
mengakibatkan  terbentuknya  persepsi adanya  tekanan  sosial  untuk  melakukan tindakan  atau  norma  subjektif.  Sehingga sosialisasi  pajak  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2.2 Realisasi Penerimaan Pajak
Realisasi  penerimaan  pajak  adalah penerimaan pajak yang berasal dari wajib pajak  yang  berhasil  dihimpun  oleh  KPP (Darmayani  &  Herianti,  2017).  Apabila penerimaan  pajak  tinggi  maka  dapat dikatakan  suatu  negara  telah  mandiri untuk  membiayai  pembangunannya  dan semakin kecil ketergantungannya terhadap bantuan asing seperti hutang luar negeri  maupun  hibah  (Lesmana  et  al., 2018).  Penerimaan  pajak  yang  dapat terealisasi  secara  mandiri  akan  membuat negara  berkembang  dengan  bebas  tanpa beban  hutang  asing.  Sumber  mandiri tersebut  dapat  didapatkan  oleh  negara melalui sektor pajak.
Kenaikan  penerimaan  pajak  dari  tahun ke  tahun  menunjukan  bahwa  terdapat potensi  besar  di  sektor  perpajakan (Rahmawati  et  al.,  2014).  Selanjutnya (Rahmawati  et  al.,  2014),  menjelaskan bahwa  target  penerimaan  pajak  akan selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya seiring dengan kegiatan ekstensifikasi dalam mengumpulkan wajib  pajak  baru  yang  dilakukan  oleh KPP.  Seharusnya  semakin  banyak  wajib pajak  baru  maka  akan  semakin  banyak orang  yang  membayar  pajak  sehingga ekstensifikasi pajak melalui proses sosialisasi  pajak  berpengaruh  positif terhadap  penerimaan  pajak.  Namun, ternyata  penerimaan  pajak  tidak  selalu mencapai  target  dan  dapat  mengalami penurunan.
Penurunan penerimaan
pajak menggambarkan  bahwa  kepatuhan  wajib pajak mulai mengalami penurunan
Volume 4 Nomor 2, Agustus 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
sehingga  tidak  melakukan  kewajibannya sesuai  UU  perpajakan,  seperti  tidak melaporkan SPT maupun tidak melakukan perhitungan pajak terhutangnya dengan benar (Rahmawati et al.,  2014).    Penerimaan  dari  sektor perpajakan  masih  belum  optimal  karena masih  minimnya  tingkat  kesadaran  dan kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar pajak (Lesmana et al., 2018). Selanjutnya (Lesmana  et  al.,  2018),  menjelaskan bahwa  melesetnya  target  penerimaan pajak dalam tujuh tahun terakhir dikarenakan lemahnya regulasi perpajakan  dalam  meningkatkan  tingkat kepatuhan    pajak.    Maka    dari    itu    erat kaitannya  kepatuhan  wajib  pajak dengan penerimaan  pajak.  Sehingga  apabila kepatuhan  wajib  pajak  tinggi  maka realisasi  penerimaan  pajak  juga  akan tinggi.

## 2.3 Sosialisasi Pajak
Populasi    masyarakat  Indonesia  yang sangat  banyak  menjadikan  potensi  pajak sangat  tinggi  (Rahmawati  et  al.,  2014). Namun  demikian  kesadaran  masyarakat terhadap  kewajiban  setiap  warga  negara dalam  membayar  pajak  masih  sangat rendah  maka  dari  itu  sosialisasi  pajak perlu selalu dilakukan. Upaya
memaksimalkan  penghimpunan  pajak negara  dapat  dilakukan  melalui  program ekstensifikasi  di  bidang  perpajakan
(Darmayani  &  Herianti,  2017).  Program ekstensifikasi pajak tersebut dapat diwujudkan melalui sosialisasi pajak. Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk memaksimalkan  kegiatan  ekstensifikasi pajak adalah dengan melakukan sosialisasi  dengan  mendatangi  lokasi wajib  pajak  dengan  tujuan  memberikan edukasi  dan  menginformasi  masyarakat tentang  pentingnya  pajak  bagi  negara dengan harapan masyarakat dapat paham dan mengerti serta sadar untuk membayar pajak (Andreas & Savitri, 2015).
Selanjutnya  Andreas  &  Savitri  (2015) menjelaskan  bahwa,  sosialisasi  dapat dilakukan  dengan  cara  mendatangi  wajib pajak  di  lokasi  mereka  dengan  tujuan dapat  memberikan  informasi  perpajakan yang lebih mendalam kepada wajib pajak agar paham dan mengerti peran dan fungsi pajak  serta  sadar  untuk  melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## 2.4 Kepatuhan Wajib Pajak
Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan  gambaran  dari  ketaatan, tunduk  dan  patuh  serta  melaksanakan ketentuan perpajakan (Yusuf Kastolani & Ardiyanto, 2017). Kepatuhan wajib pajak dapat  dipengaruhi  oleh  faktor  sosialisasi pajak (Wardani & Wati, 2018).
Kepatuhan  wajib  pajak  dapat  dilihat  dari perbandingan wajib pajak yang menyerahkan  SPT  dengan  jumlah  wajib pajak  yang  terdaftar  (Rahmawati  et  al.,
2014). Menurut UU Nomor 28 tahun 2007 Pasal  1  ayat  11,  SPT  adalah  surat  yang oleh  wajib  pajak  digunakan  untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek  pajak,  harta  dan  kewajiban  sesuai peraturan  peratuan  perundang-undangan perpajakan.  Wajib  pajak  yang  terdaftar dengan  mendaftarkan  NPWP  membuat wajib  pajak  menjadi  wajib  dalam melaporkan  SPT.  Jika  seseorang  telah terdaftar  NPWP  maka  hal  tersebut  akan membangun kesadaran wajib pajak untuk membayar  kewajiban  pajaknya  kepada negara yang dapat meningkatkan (Andreas & Savitri, 2015).
Kepatuhan wajib pajak sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia
(Darmayani & Herianti, 2017). Kepatuhan wajib  pajak  merupakan  salah  satu  faktor penentu  untuk meningkatkan penerimaan pajak  yang  dapat  dilihat  dari  SPT  yang dilaporkan  dengan  tepat  waktu.  Semakin tinggi  tingkat  kepatuhan  maka  akan
Volume 4 Nomor 2, Agustus 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
berpengaruh  secara  langsung  terhadap peningkatan  penerimaan  pajak  (Yusuf Kastolani & Ardiyanto, 2017). Diterapkannya  sistem Self  Assesement membutuhkan  kepatuhan  sukarela  dari wajib  pajak  yang  diwujudkan  jika  unsur kesadaran perpajakan dan unsur penegakan tindakan hukum dapat
terpenuhi (Darmayani & Herianti, 2017). Apabila  kedua  unsur  tersebut  terpenuhi maka  ketidakpatuhan  wajib  pajak  dapat ditekan  untuk  meningkatkan  penerimaan pajak.
2.5 Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Menjangkau  wajib  pajak  baru  adalah salah  satu cara untuk memperluas subjek dan  objek  pajak  (Andreas  &  Savitri, 2015).  Salah  satu  kemudahan  dalam menjangkau  wajib  pajak  baru  tersebut adalah  dengan  melalui  sosialisasi  pajak. Menurut  (Wardani  &  Wati,  2018), intensitas  sosialisasi  pajak  yang  direspon dengan baik oleh masyarakat memberikan pengaruh besar terhadap pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.  Selain  itu,  berdasarkan Theory  of Planned Behavior yaitu Normatif Belief, motivasi  yang  didapatkan  dari  kegiatan sosialisasi  pajak  dapat  menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak.
Normative belief atau keyakinan normatif yaitu keyakinan tentang harapan normatif  orang  lain  dan  motivasi  untuk memenuhi harapan tersebut yang mengakibatkan  tekanan  sosial  yang dirasakan  atau  norma  subjektif  (Ajzen, 2012).  Selanjutnya,  keyakinan  normatif ( normative belief ) mengakibatkan terbentuknya  persepsi  adanya  tekanan sosial  untuk  melakukan  tindakan  atau norma  subjektif.  Sehingga  sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  tersebut sesuai dengan penelitian dari (Andreas & Savitri,  2015)  yang  mengatakan  bahwa
sosialisasi  pajak  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:
H1:  Sosialisasi  pajak  berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2.6 Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak
Penerimaan  pajak  merupakan  sumber yang  dapat  diandalkan  dari  suatu  negara berkembang  seperti  Indonesia.  Apabila sumber  subjek  dan  objek  pajak  dapat diperluas maka sumber penerimaan pajak juga akan bertambah. Kegiatan sosialisasi pajak  yang  dilakukan  untuk  memperluas potensi  wajib  pajak  baru  tentu  dapat diandalkan  karena  jumlah  masyarakat yang  semakin  bertambah.  Sosialisasi pajak merupakan hal yang sangat penting dilakukan  oleh  DJP  untuk  bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perpajakan tentang pentingnya  membayar  pajak  karena semakin  banyak  masyarakat  yang  paham mengenai  pajak,  maka  akan  semain banyak  peningkatan  penerimaan  pajak (Kopong, Yeny & Widyaningrum, 2017).
Menurut Theory  of  Planned  Behavior (TPB)  yaitu  keyakinan  perilaku  atau behavior belief perilaku manusia dipengaruhi  oleh  berhasil  atau  tidak berhasilnya  suatu  tindakan  terhadap  diri individu  tersebut  sesuai  dengan  alasan dilakukannya suatu tindakan. Sikap wajib pajak dalam membayar pajak yang benar dan  tepat  waktu  dapat  dengan  cepat menaikan  realisasi  penerimaan  pajak (Darmayani  &  Herianti,  2017).  Maka, apabila wajib pajak yakin bahwa realisasi penerimaan pajak tersebut berguna untuk dirinya sendiri maka wajib pajak tersebut akan  mematuhi  peraturan  perpajakan. Cara  wajib  pajak  mematuhi  peraturan perpajakan  yaitu  dengan  benar  dan  tepat dalam  menyampaikan  SPT  sehingga wajib  pajak  dapat  dikatakan  patuh. Apabila  kepatuhan  wajib  pajak  dapat
Volume 4 Nomor 2, Agustus 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
ditingkatkan  maka  realisasi  penerimaan pajak juga akan semakin meningkat pula. Apabila  wajib  pajak  semakin  meningkat dan wajib pajak semakin paham mengenai manfaat  dari  perpajakan,  maka  sumber penerimaan  pajak  juga  akan  semakin meningkat.  Sehingga  Sosialisasi  pajak dapat berpengaruh secara langsung terhadap  penerimaan  pajak.  Seperti penelitian  (Kurnia  et  al.,  2015)  yang mengatakan  bahwa  sosialisasi  pajak berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak. Maka  hipotesis  yang  dapat  dirumuskan adalah:
H2:  Sosialisasi  pajak  berpengaruh positif  terhadap  realisasi  penerimaan pajak.

## 2.7 Pengaruh Kepatuhan  Wajib Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak
Penurunan penerimaan pajak
menggambarkan  bahwa  kepatuhan  wajib pajak  mulai  terhambat  sehingga  tidak melakukan  kewajibannya  sesuai  UU perpajakan, seperti tidak melaporkan SPT maupun  tidak  melakukan  perhitungan pajak terhutangnya dengan benar (Rahmawati  et  al.,  2014).  Maka  dari  itu erat  kaitannya  kepatuhan  wajib  pajak dengan  penerimaan  pajak.  Sehingga apabila  kepatuhan  wajib  pajak  tinggi maka pencapaian target penerimaan pajak juga akan tinggi.
Theory  of  Planned  Behavior adalah salah  satu  teori  perilaku  yang  sering digunakan  untuk  menjelaskan  perilaku kepatuhan  (Lesmana  et  al.,  2018).  Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi  oleh  niat  yang  dimiliki. Sementara  niat  seseorang  dibentuk  oleh sikap  terhadap  terilaku  ( Attitude  Toward the  Behavior ),  norma  subjektif,  dan kontrol  keperilakuan  yang  dipersepsikan melalui  keyakinan  yang  dimilikinya. Berdasarkan control belief atau keyakinan kontrol membuat motivasi untuk menuruti dari adanya suatu harapan (Ajzen, 2012).
Motivasi  untuk  menuruti  suatu  harapan tersebut timbul setelah dilakukan sosialisasi  pajak.  Apabila  wajib  pajak tersebut termotivasi dari  sosialisasi pajak tersebut maka wajib pajak akan mematuhi aturan  perpajakan.  Sosialisasi  pajak digunakan untuk menyampaikan informasi  terbaru  mengenai  perpajakan agar  masyarakat  mengetahui  tentang pentingnya  realisasi  penerimaan  pajak sehingga dapat dikatakan sumber realisasi penerimaan pajak akan meningkat seiring dengan  semakin  meningkatnya  pula pertumbuhan  penduduk  yang  berpotensi menjadi  wajib  pajak  atau  subjek  pajak. Ketidakpatuhan wajib pajak timbul karena pada  dasarnya  tidak  ada  orang  yang  rela untuk  membayar  pajak  (Darmayani  & Herianti, 2017). Namun, jika ketidakpatuhan dapat dihindari maka akan membuat hubungan yang berbeda terhadap  penerimaan  pajak.  Jadi,  erat kaitanya antara kepatuhan wajib pajak dan penerimaan  pajak.  Seperti  penelitian  dari (Rahmawati  et  al.,  2014),  Kastolani  & Ardiyanto  (2017),  dan  Darmayani  & Herianti  (2017)  yang  mengatakan  bahwa kepatuhan  wajib  pajak  berpengaruh terhadap  penerimaan  pajak.  Sehingga hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:
H3: Kepatuhan wajib pajak berpengaruh  positif  terhadap  realisasi penerimaan pajak. 2.8 Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap  Realisasi  Penerimaan  Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak
Kenaikan  penerimaan  pajak  dari  tahun ke  tahun  menunjukan  bahwa  terdapat potensi  besar  di  sektor  perpajakan (Rahmawati et al., 2014). Sosialisasi pajak dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Kegiatan  yang  dapat  dilakukan  untuk ekstensifikasi  pajak  dapat  dilakukan dengan  cara  sosialisasi  pajak.  Kepatuhan wajib  pajak  dapat  didorong  dengan kemudahan dalam memperoleh informasi
Volume 4 Nomor 2, Agustus 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
melalui  sistem  perpajakan  (Lesmana  et al.,  2018).  Informasi  yang  tepat  tersebut berguna  untuk  menjangkau  wajib  pajak baru.  Jika  wajib  Pajak  patuh,  maka penerimaan  pajak  akan  mencapai  target yang diinginkan.
Penerimaan dari sektor perpajakan yang
masih  belum  optimal  karena  masih minimnya tingkat kesadaran dan
kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar pajak  (Lesmana  et  al.,  2018).  Maka  dari itu  erat  kaitannya  kepatuhan  wajib  pajak dengan  penerimaan  pajak.  Sehingga apabila  kepatuhan  wajib  pajak  tinggi maka pencapaian target penerimaan pajak juga akan tinggi.
Machrus  &  Purwono  (2010)  juga menjelaskan  bahwa,  berdasarkan Theory of  Planned  Behavior, keyakinan  perilaku ( behavior  belief ) menimbulkan  sikap positif  dan  negatif  terhadap  perilaku tertentu. Selanjutnya, keyakinan normatif ( normative
belief )
mengakibatkan terbentuknya  persepsi  adanya  tekanan sosial  untuk  melakukan  tindakan  atau norma  subjektif.  Berdasarkan Normatif Belief, motivasi dari kegiatan
ekstensifikasi  pajak  dapat  menimbulkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut  keyakinan  kontrol  ( control belief ),  apabila  wajib  pajak  mengetahui pentingnya  perpajakan  maka  wajib  pajak akan mengetahui pula pentingnya membayar  pajak  dan  diikuti  dengan tindakan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.  Maka  hipotesis  yang  dapat dirumuskan adalah:
H4:  Sosialisasi  pajak  berpengaruh positif  terhadap  realisasi  penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak.

## III. METODE PENELITIAN
3.1 Metodologi Penelitian Penelitian  ini  merupakan  penelitian yang menggunakan pendekatan
kuantitatif.  Sedangkan  metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah
metode  eksplanatori.  Maka  penelitian  ini merupakan penelitian eksplanatori dengan pendekatan
kuantitatif.
Berikut merupakan  rancangan  penelitian  yang digunakan: Gambar 3.1 Rancangan Penelitian Keterangan: X : Sosialisasi Pajak Y : Realisasi Penerimaan Pajak Z : Kepatuhan Wajib Pajak : Pengaruh langsung : Pengaruh tidak langsung 3.2 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel Penelitian  ini  menggunakan  3  jenis variabel  penelitian  yaitu  variabel  bebas, terikat dan intervening. Berikut merupakan  definisi  operasional  variabel penelitian: 1. Realisasi Penerimaan Pajak (Y) Penerimaan
pajak merupakan
sumbangan  yang  dapat  dipaksakan  oleh DJP  kepada  wajib  pajak  berdasarkan objek  pajak  yang  dikenakan.  Penerimaan pajak ditargetkan berdasar jumlah kebutuhkan  dana  yang  tercatat  dalam APBN  yang  harus  dipenuhi  dari  sektor pajak.  Target  penerimaan  pajak  tersebut selanjutnya  harus  dipenuhi  oleh  masing- masing Kantor Pelayanan Pajak. Menurut penelitian  Darmayani  &  Herianti  (2017), realisasi penerimaan pajak adalah penerimaan pajak yang berasal dari wajib pajak  yang  berhasil  dihimpun  oleh  KPP dari  target.  Menurut  pengertian  tersebut maka rumus  yang  dapat  digunakan adalah:
Realisasi Penerimaan Pajak Target Penerimaan Pajak x 100%
2. Kepatuhan Wajib Pajak (Z)
Menurut  Kastolani  dan  Ardiyanto
Volume 4 Nomor 2, Agustus 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
(2017),  Kepatuhan  wajib  pajak  dapat diwujudkan  dengan  secara  tepat  waktu menyampaikan  SPT.  Wajib  pajak  yang memenuhi  syarat  objektif  dan  syarat subjektif dapat mendaftarkan diri sebagai wajib  pajak.  Setelah  terdaftar  menjadi wajib pajak, kewajiban selanjutnya adalah dengan  rutin  menyampaikan  SPT.  Ada dua jenis SPT, yaitu SPT tahunan dan SPT masa.  Indikator  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  menggunakan  SPT masa  karena  analisis  dilakukan  perbulan. Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE18/PJ/2006  tentang Key  Performance Indicator, pada  ayat  3  yang  menjelaskan
Key Performance Indicator untuk penyampaian  SPT  masa  dapat  dihitung dengan  cara  membandingkan  SPT  masa yang  dilaporkan  dibandingkan  dengan jumlah wajib pajak terdaftar pada periode tertentu. Key  Performance  Indicator ini juga  dapat  digunakan  untuk  menghitung SPT masa dengan rumus:
= SPT masa yang dilaporkan Jumlah WP terdaftar wajib  SPT x 100%

## 3. Sosialisasi Pajak (X)
Ekstensifikasi  pajak  merupakan  cara meningkatkan  penerimaan  pajak  dengan memperluas atau menambah jumlah wajib pajak baru. Kegiatan ekstensifikasi dengan  sosialisasi  pajak  dapat  dilakukan dengan  menambah  jumlah  wajib  pajak terdaftar  dan  memperluas  objek  pajak sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak yang dilakukan dengan melalui sosialisasi pajak. Seksi
ekstensifikasi  pajak  memiliki  daftar sasaran  sosialisasi.  Menurut  peraturan direktur  jenderal  pajak  nomor  PER- 35/PJ/2013  pasal  1  ayat  10  tentang  tata cara ekstensifikasi, daftar sasaran ekstensifikasi  dengan  sosialisasi  pajak adalah  daftar  wajib  pajak  yang  telah memenuhi  syarat  subjektif  dan  objektif dan  belum  mendaftarkan  diri  untuk
diberikan yang disusun dari hasil analisis data  dan  informasi  yang  dimiliki  dan diperoleh  KPP.  Menurut  Munarianto (wawancara, 28 Juli 2019) , sasaran wajib pajak  hasil  sosialisasi  pajak  didapatkan dari  jumlah  seseorang  yang  mengikuti atau  menjadi  peserta  sosialisasi  pajak yang  belum  memiliki  NPWP  dan  masuk dalam kriteria subjek pajak sesuai UU no. 28  tahun  2007.  Menurut  penjelasan tersebut maka rumus yang dapat digunakan  untuk  menghitung  presentase jumlah  wajib  pajak  baru  hasil  sosialisasi pajak adalah:

## = Realisasi jumlah wajib pajak baru Sasaran jumlah wajib pajak baru x 100%

## 3.3 Subjek Penelitian
Subjek  penelitian  dalam  penelitian  ini adalah  KPP  Pratama  Kepanjen.  KPP Pratama Kepanjen dipilih menjadi tempat penelitian  karena  berada  di  bawah  DJP Jatim  III  yang  berada  pada  peringkat  II nasional penerimaan pajak  tertinggi pada tahun  2017  setelah  DJP  Jabar  II (Kusbandono, 2018). DJP Jatim III dipilih karena  pertimbangan  wilayah,  jarak,  dan biaya dibandingkan dengan DJP Jabar II. Lokasi tersebut dipilih karena diharapkan dengan posisi peringkat tertinggi tersebut dapat menjelaskan pengaruh dari sosialisasi pajak terhadap realisasi penerimaan  pajak  yang  melebihi  target tersebut.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Statistik Deskriptif
Penelitian  ini  menggunakan  analisis jalur  ( path) dalam  mengolah  data penelitian.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian  adalah  sosialisasi  pajak  (X), realisasi  penerimaan  pajak  (Y)  dan kepatuhan wajib pajak (Z) yang bersumber  dari  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Kepanjen.  Data  didapatkan dengan  menghitung  indikator  variabel
Volume 4 Nomor 2, Agustus 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
sehingga  didapat  data  dalam  bentuk presentase. Tingkat sosialisasi pajak yang dihitung  dengan  membandingkan  data realisasi  dan  sasaran  wajib  pajak  hasil sosialisasi  pajak,  presentase  tingkat realisasi  penerimaan  pajak  yang  dihitung dengan membandingkan data realisasi dan target  penerimaan  pajak  dan  presentase tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  yang dihitung  dengan  membandingkan  data SPT  dilaporkan  dengan  wajib  pajak terdaftar SPT.
Tabel  4.1  Statistik  Deskriptif  Variabel Penelitian N Min Max Mean   Std. Dev. Sosialisasi Pajak 60  63,70  325,39  135,09  50,38 Kepatuhan Wajib Pajak 60  50,37  103,29  75,85 12,25 Realisasi Penerimaan Pajak 60  65,56  120,59  90,45 14,19
Sumber: KPP Pratama Kepanjen (Data yang diolah, 2019)

## 4.2 Pengujian Asumsi Analisis Data
4.2.1 Uji Normalitas
Uji normalitas variabel bertujuan untuk
menguji  apakah  data  variabel  dependen, independen  dan  intervening  terdistribusi dengan  normal  atau  tidak.  Metode  yang digunakan untuk menguji normalitas pada penelitian  ini  adalah  uji  Kolmogorov- Smirnov.  Pada  uji  Kolmogorov-Smirnov apabila  nilai  signifikansi  hasil  uji  lebih besar  dari  0,05  maka  data  penelitian berdistribusi normal dan apabila
sebaliknya  yaitu  nilai  signifikasi  lebih kecil dari 0.05 maka data penelitian tidak terdistrbusi dengan normal. Hasil pengujian disajikan sebagai berikut:
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Variabel
Penelitian
Variabel Penelitian Kolmogorov- Smirnov Z Sig. Ket Sosialisasi Pajak 1,152 0,141  Normal Kepatuhan Wajib Pajak 0,508 0,959  Normal Realisasi Penerimaan Pajak 0,736 0,651  Normal Sumber: Data yang diolah, 2019 4.2.2 Uji Heteroskedastisitas
Metode  yang  dapat  dipakai  untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah  metode grafik scatter  plot.  Jika  pencaran  data  yang berupa  titik-titik  tidak  membentuk  pola tertentu  dan  menyebar  di  atas  dan  di bawah  sumbu  Y,  maka  tidak  terjadi masalah heteroskedastisitas.
Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas dengan Scatter Plot Sumber: Data yang diolah, 2019
Volume 4 Nomor 2, Agustus 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
Hasil uji heteroskedastisitas
menggunakan  scatter  plot  menunjukkan bahwa  titik-titik  menyebar  secara  acak dan tidak membentuk pola tertentu. Titik- titik  tersebut  menyebar  diantara  nilai  nol maka  data  dikatakan  telah  terdistribusi dengan normal dan tidak terjadi heteroskedastisitas.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  tidak  terdapat  indikasi  adanya heteroskedastisitas pada model yang diuji sehingga asumsi ini terpenuhi.
4.3 Analisis Jalur (Path) Analisis jalur merupakan pengembangan dari analisis korelasi yang dibangun  dari  diagram  jalur  yang dihipotesiskan oleh peneliti dalam menjelaskan  mekanisme  pengaruh  antar variabel  dengan  menguraikan  koefisien korelasi  menjadi  pengaruh  langsung  dan pengaruh  tidak  langsung.  Pengujian model jalur dilakukan untuk menguji ada tidaknya  pengaruh  dari  variabel  bebas terhadap  variabel  terikat  baik  secara langsung maupun tidak langsung.
Tabel 4.3 Pengaruh Antar Variabel dan

## Persamaan Jalur
Pengaruh Koefisien Jalur t- hitung sig R 2 X → Z 0,538 4,858 0,000  28,9% Total 28,9% X → Y 0,311 2,392 0,020  15,3% Z → Y 0,329 2,527 0,014  16,2% Total 31,5% Keterangan: X = Sosialisasi Pajak, Z =
Kepatuhan  Wajib  Pajak,  Y  =  Realisasi Penerimaan Pajak Sumber: Data yang diolah, 2019 Untuk  mengetahui  apakah  pengaruh antar variabel tersebut positif atau negatif maka  dapat  dilihat  dari  nilai  pada  kolom koefisien jalur.  Apabila nilai pada kolom tersebut  positif  maka  variabel  tersebut memiliki  pengaruh  yang  positif  terhadap variabel yang dipengaruhi dan sebaliknya.
Sedangkan  untuk  melihat  nilai  apakah variabel satu memiliki pengaruh terhadap variabel  yang  dipengaruhi    secara signifikan  atau  tidak  dapat  dilihat  dari kolom  signifikasi.  Nilai  pada  kolom tersebut  harus  kurang  dari  0.05  maka dapat  dikatakan  memiliki  pengaruh  yang signifikan. Sedangkan kolom R 2
menunjukan besar pengaruh dalam bentuk satuan presentase.

## 4.4 Koefisien Determinasi Total
Koefisien determinasi total menjelaskan  mengenai  seberapa  besar model  jalur  (path)  yang  terbentuk  dalam menjelaskan  data  yang  digunakan  dalam penelitian. Besar nilai koefisien determinasi  berkisar  antara  0%  hingga 100%,  di  mana  semakin  tinggi  koefisien determinasi  maka  semakin  baik  pula model  dalam  menjelaskan  data  yang digunakan.
R m 2 = 1 – [(1 – 0,289) x (1 – 0,315)] = 0,513 Koefisien determinasi total yang didapatkan berdasarkan hasil perhitungan model  path  adalah  sebesar  0,513  yang menunjukkan  bahwa  model  path  yang digunakan  dapat  menjelaskan  sebesar 51,3%  data  yang  digunakan  dalam penelitian.

## 4.5 Pengujian Hipotesis
Pada penelitian ini terdapat 3 pengaruh langsung  dan  1  pengaruh  tidak  langsung dari  analisis  yang  dilakukan.  Berikut disajikan hasil pengujiannya.
Tabel 4.4 Pengaruh Langsung Pengaruh Koefisien Jalur Standar Error t- hitung Sig X → Z 0,538 0,027 4,858 0,000 X → Y 0,311 0,037 2,392 0,020 Z → Y 0,329 0,151 2,527 0,014 Keterangan: X = Sosialisasi Pajak, Z = Kepatuhan  Wajib  Pajak,  Y  =  Realisasi
Penerimaan Pajak Sumber: Data yang diolah, 2019
Volume 4 Nomor 2, Agustus 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
Hasil  pengujian  pengaruh  langsung Sosialisasi  Pajak  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  diperoleh  t-hitung  (4,858) yang  lebih  besar  dari  t-tabel  (2,002)  atau signifikansi (0,000) lebih kecil dari alpha 5%  (0,050)  maka  disimpulkan  terdapat pengaruh positif dan signifikan Sosialisasi Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Semakin  baik  Sosialisasi  Pajak  maka Kepatuhan  Wajib  Pajak  akan  semakin meningkat atau sebaliknya semakin tidak baik  Sosialisasi  Pajak  maka  Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin menurun.
Hasil  pengujian  langsung  Sosialisasi Pajak  terhadap  Realisasi  Penerimaan Pajak  diperoleh  t-hitung  (2,392)  yang lebih  besar  dari  t-tabel  (2,002)  atau signifikansi (0,020) lebih kecil dari alpha 5%  (0,050)  maka  disimpulkan  terdapat pengaruh positif dan signifikan Sosialisasi Pajak  terhadap  Realisasi  Penerimaan Pajak.  Semakin  baik  Sosialisasi  Pajak maka  Realisasi  Penerimaan  Pajak  akan semakin  meningkat  atau  sebaliknya semakin tidak baik Sosialisasi Pajak maka Realisasi Penerimaan Pajak akan semakin menurun.
Hasil  pengujian  langsung  Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Realisasi Penerimaan  Pajak  diperoleh  t-hitung (2,527)  yang  lebih  besar  dari  t-tabel (2,002)  atau  signifikansi  (0,014)  lebih kecil  dari  alpha  5%  (0,050)  maka disimpulkan terdapat pengaruh positif dan signifikan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap  Realisasi  Penerimaan  Pajak. Semakin  tinggi  Kepatuhan  Wajib  Pajak maka  Realisasi  Penerimaan  Pajak  akan semakin  meningkat  atau  sebaliknya semakin  rendah  Kepatuhan  Wajib  Pajak maka  Realisasi  Penerimaan  Pajak  akan semakin menurun.
Tabel 4.5 Pengaruh Tidak Langsung Pengaruh Koefisien Jalur Standar Error t-hitung Sig. X → Z 0,538 0,027 4,858 0,000 Z → Y 0,329 0,151 2,527 0,014 X → Z → Y 0,538 x 0,329 = 0,177  (0,538 2
x 0,151 2
+ 0,329 2 x 0,027 2 ) = 0,082 0,177/0,082 = 2,166 0,035
Keterangan: X = Sosialisasi Pajak, Z = Kepatuhan  Wajib  Pajak,  Y  =  Realisasi Penerimaan Pajak Sumber: Data yang diolah, 2019
Hasil pengujian pengaruh tidak langsung  Sosialisasi  Pajak  terhadap Realisasi  Penerimaan  Pajak  melalui Kepatuhan Wajib Pajak dipeoleh t-hitung (2,166)  yang  lebih  besar  dari  t-tabel (2,002)  atau  signifikansi  (0,035)  lebih kecil  dari  alpha  5%  (0,050)  maka disimpulkan  terdapat  pengaruh  tidak langsung  yang  signifikan  dengan  arah positif  antara  Sosialisasi  Pajak  terhadap Realisasi  Penerimaan  Pajak  melalui Kepatuhan Wajib Pajak.  Artinya, apabila Sosialisasi  Pajak  semakin  baik  diikuti dengan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  yang semakin tinggi maka
Realisasi
Penerimaan
Pajak akan semakin meningkat. Sebaliknya apabila Sosialisasi Pajak  semakin  tidak  baik  diikuti  dengan Kepatuhan  Wajib  Pajak  yang  semakin rendah maka Realisasi Penerimaan Pajak akan  semakin  menurun.  Berikut  ini disajikan  diagram path berdasarkan  hasil analisis yang telah dilakukan.
Gambar 4.2 Diagram Jalur Path Sumber: Data yang diolah, 2019
Sosialisasi Pajak Realisasi Penerimaan Pajak Kepatuhan Wajib Pajak 0,311 (0,020) 0,538 (0,000) 0,329 (0,014)
Volume 4 Nomor 2, Agustus 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
V. PENUTUP 5.1 Kesimpulan
Intensitas sosialisasi pajak yang direspon  dengan  baik  oleh  calon  wajib pajak  memberikan  dampak  yang  besar terhadap  pengaruh  sosialisasi  pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan Theory of Planned Behavior
yaitu Normatif  Belief, motivasi  dari kegiatan sosialisasi pajak dapat
menimbulkan  kepatuhan  wajib  pajak. Sehingga apabila KPP Pratama Kepanjen melakukan  sosialisasi  pajak,  maka  akan terbentuk suatu tekanan sosial bagi calon wajib  pajak  untuk  memperoleh  NPWP dan  menjalankan  peraturan  perpajakan sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kepatuhan wajib pajak.
Jumlah wajib pajak semakin meningkat dengan pemahaman pentingnya perpajakan  yang  baik,  maka  hal  tersebut dapat menjadi sumber realisasi penerimaan  pajak.  Sosialisasi  pajak digunakan untuk menyampaikan informasi  terbaru  mengenai  perpajakan agar  masyarakat  mengetahui  tentang pentingnya  realisasi  penerimaan  pajak sehingga dapat dikatakan sumber realisasi penerimaan pajak akan meningkat seiringan  dengan  semakin  meningkatnya pula pertumbuhan penduduk yang berpotensi  menjadi  wajib  pajak  atau subjek pajak. Peningkatan realisasi penerimaan pajak menggambarkan  bahwa  kepatuhan  wajib pajak mulai meningkat sehingga perubahan yang terjadi terhadap kepatuhan  wajib  pajak  juga  berpengaruh
terhadap  realisasi  penerimaan  pajak. Semakin  tinggi  tingkat  kepatuhan  wajib pajak  maka  akan  berpengaruh  terhadap peningkatan realisasi penerimaan pajak.
Sosialisasi pajak yang memiliki
intensitas  tinggi  dan  diikuti  dengan kepatuhan  wajib  pajak  yang  semakin tinggi  dapat  meningkatkan  realisasi penerimaan  pajak  atau    sebaliknya.
Berdasarkan Theory of Planned Behavior , keyakinan perilaku ( behaviour belief ) dari hasil sosialisasi pajak dapat menimbulkan tekanan  kepada  calon  wajib  pajak  untuk memperoleh NPWP dan mematuhi peraturan  perpajakan  seperti  menghitung dan  melaporkan  SPT  dengan  benar sehingga  target  penerimaan  pajak  dapat terealisasi.

## 5.2 Saran
Saran  untuk  penelitian  selanjutnya adalah  sebaiknya  menggunakan  cara mengambil  data  yang  lain  yaitu  data primer atau menggunakan jenis penelitian lain seperti penelitian kualitatif menggunakan  teknik  wawancara.  Jenis penelitian  tersebut  dapat  mengatasi masalah  dalam  kesulitan  memperoleh beberapa  data  non  publik  tersebut. Selanjutnya  penelitian  tersebut  dapat memahami  lebih  jauh  mengapa  peneliti bersifat  tidak  patuh  terhadap  pajak  dan alasannya dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
Rekomendasi  dari  peneliti  terhadap penelitian  selanjutnya  adalah  karena keterbatasan dalam memperoleh data dan khususnya untuk data sekunder, sebaiknya penelitian selanjutnya meneliti lebih  dalam  tentang  metode  sosialisasi pajak yang lebih efektif digunakan di KPP Pratama  Kepanjen.  Hasil  tersebut  dapat digunakan  untuk  tambahan  masukan kepada KPP Pratama Kepanjen mengenai metode sosialisasi pajak yang lebih efektif digunakan di KPP Pratama Kepanjen.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajzen,  I.  (2012).  The  theory  of  planned behavior.  In Handbook  of  Theories of  Social  Psychology:  Volume  1 . https://doi.org/10.4135/9781446249
215.n22 Andreas, & Savitri, E. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge,  Expediency  of  Tax  ID
Volume 4 Nomor 2, Agustus 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
Number  and  Service  Quality  on Taxpayers Compliance with Taxpayers  Awareness  as  Mediating Variables. Procedia  -  Social  and Behavioral Sciences . https://doi.org/10.1016/j.sbspro.201 5.11.024 Darmayani,  D.,  &  Herianti,  E.  (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak  Badan  Terhadap  Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan  Penagihan  Pajak  Sebagai Variabel  Moderating  (Pada  KPP Pratama  Cilandak  Jakarta  Selatan). InFestasi .
https://doi.org/10.21107/infestasi.v1 3i1.3049 Kopong,  Yeny  &  Widyaningrum,  I. (2017). Pengaruh Reformasi Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan  Terhadap  Penerimaan Pajak  Dengan  Kepatuhan  Wajib Pajak  Sebagai  Variabel  Moderating Pada  Kpp  Pratama  Sunter  Jakarta Utara. MEDIA AKUNTANSI PERPAJAKAN . Kurnia, E. S., Kumadji, S., & Azizah, D.
F.  (2015).  Efektivitas  Kegiatan Ekstensifikasi  Perpajakan  Dalam Upaya  Meningkatkan  Penerimaan Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Malang  Selatan)  Ega. Jurnal  Perpajakan  (JEJAK)|Vol.  6 No. 2 2015 . https://doi.org/10.1017/CBO978110 7415324.004
Lesmana, D., Panjaitan, D., & Maimunah, M. (2018). Tax Compliance Ditinjau
dari  Theory  of  Planned  Behavior (TPB):  Studi  Empiris  Pada  Wajip Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar  Pada  KPP  di  Kota Palembang. InFestasi , 13 ,  354.
https://doi.org/10.21107/infestasi.v1
3i2.3514 Machrus,  H.,  &  Purwono,  U.  (2010).
Pengukuran  Perilaku  berdasarkan Theory of Planned Behaviour. Insan Media Psikologi . https://doi.org/10.1002/ejoc.201200 111 Rahmawati, F. N., Santoso, S., & Hamidi, N.  (2014).  Pengaruh  Pemeriksaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan  Badan  Di  Surakarta. Jupe UNS . https://doi.org/10.1038/132817a0 Wardani,  D.  K.,  &  Wati,  E.  (2018).
Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Dengan  Pengertahuan  Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP  Pratama  Kebumen). Nominal, Barometer  Riset  Akuntansi  Dan Manajemen .
https://doi.org/10.21831/nominal.v7 i1.19358
Yusuf  Kastolani,  O.  J.,  &  Ardiyanto,  M. D. (2017). Pengaruh Tingkat
Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan  terhadap  Penerimaan Pajak Penghasilan. Diponegoro Journal  of  Accounting , 6 (3),  669– 679.