## PENGARUH PEMILIHAN REKANAN PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN  NILAI PADA PT. NINDYA KARYA
(PERSERO)
Sitti Mispa (STIEM Bongaya) Sitti_mispa@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  untuk mengetahui  dan  menganalisa  pengaruh pemilihan  rekanan  pengusaha  kena  pajak  terhadap  penerimaan  restitusi pajak  pertambahan  nilai  pada  PT.  Nindya  Karya  (Persero).  Adapun  teknik analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif  dan  analisis  inferensial yang  terdiri  dari  regresi  linear  sederhana,ujihipotesis,  dan  koefisien determinasi. Sampel penelitian ini adalah sebanyak 48 rekanan perusahaan PT.  Nindya  Karya  (Persero).  Hasil  penelitian  ini  bahwa  persamaan  regresi linear sederhana Y = 12,867 + 0,055X, berarti berpengaruh positif. Hasil uji t hitung < t tabel (0,098< 2,013), berarti pengaruh tersebut tidak signifikan. Ini didukung dengan koefisien determinasi 5,8 %.
Key Word : Rekanan Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai

## I.  PENDAHULUAN
Pajak merupakan realisasi bakti rakyat kepada pemerintah dalam hidup bernegara,  yang  mana  proses  pemungutan  pajak  itu  sendiri  perlu  diatur dengan  Undang-Undang  agar  dapat  memberikan  kepastian  hukum  sesuai dengan  kehidupan  negara  Demokrasi  Pancasila.  Dari  beberapa  jenis  pajak yang  dikenakan  kepada  warga  negara  salah  satunya  adalah  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN).  Pajak  Pertambahan  Nilai  adalah  pajak  yang dikenakan  atas  konsumsi  di  dalam  negeri,  yaitu  yang  dikenakan  atas pertambahan  nilai  dari  Barang  Kena  Pajak  yang  dihasilkan  atau  yang diserahkan  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak  yang  berbentuk  pabrikan,  importir, agen  utama,  distributor  utama,  maupun  pemborong  bangunan  yang merupakan  Jasa  Kena  Pajak.  Saat  terutangnya  pajak  atas  penyerahan Barang  Kena  Pajak  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak  adalah  pada  saat penyerahan  Barang  Kena  Pajak,  atas  penyerahan  Jasa  Kena  Pajak  adalah
pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak.
Berikut  adalah  daftar  perbandingan  penerimaan  restitusi  Pajak Pertambahan Nilai PT Nindya Karya (Persero) Tahun 2016, 2017 dan 2018. Tabel 1 Penerimaan restitusi pajak pertambahan nilai PT Nindya Karya (Persero) Tahun 2016, 2017 dan 2018
No.  Tahun Jumlah restitusi yang diajukan (Rp) Koreksi (Rp) Jumlah restitusi yang diterima (Rp) Prosentase penerimaan restitusi (%) 1     2016 3.566.298.015 189.596.013 3.376.702.002 94,7 2 2017 677.410.470 19.275.875 658.134.595 97,2 3      2018 2.338.919.266  1.799.903.648 539.015.618 23
Sumber: Departemen Keuangan PT Nindya Karya (Persero), 2018
Berdasarkan  surat  dari  Kantor  Pelayanan  Pajak  Wajib  Pajak  Besar Empat  di  Jakarta  Nomor  S-8980/WPJ.19/KP.04/2012  tanggal  06  Desember 2012  perihal  penegasan  sebagai  bukan  pemungut,  bahwa  sesuai  dengan Akta  Perubahan  Nomor  39  Tahun  2012,  sejak  tanggal  14  September  2012 kepemilikan saham PT Nindya Karya (Persero) sebesar 99% dimiliki oleh PT Perusahaan  Pengelola  Aset  dan  sisanya  sebesar  1%  dimiliki  oleh Pemerintah RI. Maka terhitung sejak tanggal Akta tersebut PT Nindya Karya (Persero) tidak lagi menjadi pemungut PPN. Dengan demikian sejak tanggal 14  September  2012  PPN  yang  terutang  tidak  lagi  dipungut  oleh  PT  Nindya Karya  (Persero)  melainkan  dipungut  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak  yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak.
Atas  dasar  hal  tersebut,  maka  PT  Nindya  Karya  (Persero)  selalu melakukan  restitusi  dikarenakan  Pajak  Keluaran  lebih  sedikit  dibandingan Pajak  Masukan.  Pajak  Keluaran  yang  diterbitkan  ke  Bendahara  Pemerintah (Owner)  akan  selalu  0  (nol)  hal  ini  disebabkan  karena  PPN  yang  terutang dipungut  oleh  Bendahara  dengan  kode  faktur  020  dan  Pajak  Masukan  dari Rekanan Pengusaha Kena Pajak menjadi selisih yang disebut Lebih Bayar.
Pada  tabel  1,  dapat  dilihat  bahwa  restitusi  yang  tidak  diterima  pada Tahun  2016  adalah  sebesar  Rp189.596.013,-  atau  realisasi  penerimaan sebesar  94,7%  mengalami  penurunan  koreksi  pada  Tahun  2017  sebesar Rp19.275.875,- atau realisasi penerimaaan sebesar 97,2% dan Tahun 2018
mengalami  kenaikan  koreksi  sebesar  Rp1.799.903.648,-  atau  realisasi penerimaan sebesar 23%.
Berdasarkan fenomena tersebut, penyebab dari koreksi adalah adanya beberapa  rekanan  yang  tidak  menyetorkan  PPN  dan  melaporkan  SPT  PPN ke Kantor Pelayanan Pajak ditambah dengan perbedaan alamat yang tertera di  NPWP  dengan  alamat  aslinya.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukannya evaluasi  terhadap  pemilihan  rekanan  untuk  pengajuan  restitusi  berikutnya agar  bisa  meminimalisir  koreksi  dan  bisa  memperoleh  realisasi  penerimaan restitusi sebesar 100%.
PT  Nindya  Karya  (Persero)  sebuah  perusahaan  yang  melakukan restitusi  dalam  setiap  masa  pelaporan  PPN.  Hal  ini  membuat  PT  Nindya Karya harus pintar dalam memilih rekanan pengusaha kena pajak pada saat akan  bertransaksi,  agar  restitusi  yang  diterima  tidak  banyak  dikoreksi  oleh fiskus. Karena koreksi dari fiskus merupakan kerugian bagi wajib pajak.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  hasil  pengamatan  penulis  akan dibahas  dalam  penelitian  yang  berjudul “Pengaruh  Pemilihan  Rekanan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Nindya Karya (Persero) ”.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pemilihan  rekanan  pengusaha  kena  pajak  terhadap  penerimaan  restitusi pajak pertambahan nilai pada PT. Nindya Karya (Persero).

## II.  TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## 1.  Pengertian Pajak
Pajak  adalah  konstribusi  wajib  pajak  kepada  Negara  yang  terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan guna untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut S.I. Djajadiningrat dalam Resmi (2016:1), pajak sebagai suatu kewajiban  menyerahkan  sebagian  dari  kekayaan  ke  kas  negara  yang disebabkan  suatu  keadaan,  kejadian  dan  perbuatan  yang  memberikan
kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta  dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik  dari  Negara  sacara  langsung  untuk  memelihara  kesejahteraan  secara umum.
Menurut  N.  J.  Feldmann  dalam  Resmi  (2016:2),  pajak  adalah  prestasi yang  dipaksakan  sepihak  oleh  dan  terutang  kepada  penguasa  (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi,  dan  semata-mata  digunakan  untuk  menutup  pengeluaran- pengeluaran umum.
Dari  beberapa  definisi  mengenai  pajak  tersebut,  dapat  diambil beberapa ciri atau karakteristik dari pajak, yaitu:
a.  Pemungutan  pajak  didasarkan  pada  undang-undang  atau  peraturan pelaksanaannya.
b.  Tidak adanya balas jasa langsung terhadap pembayaran pajak.
c.  Pemungutan  pajaknya  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  maupun daerah dan disebut pajak pusat dan pajak daerah.
d.  Hasil  dari  pendapatan  pajak  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran- pengeluaran  pemerintah,  baik  pengeluaran  rutin  maupun  pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk public investment.
2.  Pajak Pertambahan Nilai
Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas komsumsi didalam  negeri,  yaitu  yang  dikenakan  atas  pertambahan  nilai  dari  barang kena  pajak  yang  dihasilkan  atau  yang  diserahkan  oleh  pengusaha  kena pajak  yang  berbentuk  pabrikan,  inportir,  agen  utama,  maupun  pemborong bangunan yang merupakan jasa kena pajak.
Pengertian  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  ditinjau  dari  sudut  ilmu hukum yaitu suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajak  dengan  kedudukan  penanggung  jawab  pembayaran  pajak  ke  kas negara  pada  pihak-pihak  yang  berbeda.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk melindungi  pembeli  atau  penerima  jasa  dari  tindakan  sewenang –  wenang negara  (pemerintah).  Apabila  penjual  atau  pengusaha  jasa  tidak  memungut
PPN dari pembeli atau penerima jasa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual atau pengusaha jasa, bukan tanggung jawab pembeli atau penerima jasa.  Negara  (pemerintah)  tidak  dapat  meminta  pertanggungjawaban  dari pembeli  atau  penerima  jasa.  Demikian  pula  apabila  pembeli  atau  penerima jasa  sudah  membayar  PPN  kepada  penjual  atau  pengusaha  jasa,  ternyata oleh  penjual  atau  pengusaha  jasa  (PPN  tersebut  )  tidak  pernah  dilaporkan kepada  negara  (pemerintah),  sepenuhnya  menjadi  tanggung  jawab  penjual atau  pengusaha  jasa.  Apabila  pembeli  atau  penrima  jasa  sudah  membayar PPN  kepada  penjual  atau  pengusaha  jasa  pada  dasarnya  sama  halnya dengan  pembeli  atau  penerima  jasa  sudah  membayar  PP  tersebut  ke  kas negara.

## 3. Pengusaha Kena Pajak
Menurut  Mardiasmo  (2013:274)  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  adalah sebagai  berikut:  “Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  adalah  pengusaha  yang menyerahkan  Barang  Kena  Pajak  dan  atau  penyerahan  Jasa  Kena  Pajak yang  dikenakan  pajak  berdasarkan  Undang-undang  PPN  1984,  tidak termasuk  pengusaha  kecil  yang  batasannya  ditetapkan  dengan  Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang  memilih  untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)”.
4. Pengaruh  Pemilihan  Rekanan  Pengusaha  Kena  Pajak  Terhadap Penerimaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai
Menurut  Siti  Resmi  (2013:446)  apabila  Wajib  Pajak  sudah  menjadi Pengusaha  Kena  Pajak,  maka  mempunyai  beberapa  kewajiban  dalam bidang perpajakan, yaitu antara lain :
a. Menerbitkan  Faktur  Pajak  untuk  setiap  Penyerahan  Barang  Kena  Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.
b. Menyetorkan  PPN  yang  kurang  bayar  dengan  menggunakan  Surat Setoran  Pajak  (SSP)  ke  Kantor  Pos  atau  Bank  Persepsi  paling  lambat pada akhir bulan berikut sebelum melaporkan SPT Masa PPN.
c.  Melaporkan  Transaksi  Penyerahan  Barang  Kena  Pajak,  Barang  Tidak Kena  Pajak,  Jasa  Kena  Pajak  dan  Jasa  Tidak  Kena  Pajak  ke  Kantor
Pelayanan  Pajak  dengan  menggunakan  SPT  Masa  PPN    paling  lambat pada akhir bulan berikut.
Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 : “Sepanjang Pengusaha Kena Pajak terkonfirmasi dengan jawaban ada dan sesuai maka  Faktur  Pajak  tidak  akan  dikoreksi”.  Artinya,  bahwa  pemilihan rekanan akan mempengaruhi penerimaan restitusi.

## Kerangka Konseptual
Menurut  Sapto  Haryono  dalam  Iskandar  (2008),  kerangka  konseptual penelitan  menjelaskan  secara  teoritis  model  konseptual  variabel –  variabel penelitian, bagaimana pertautan teori – teori yang berhubungan.
Gambar 1. Kerangka konseptual

## Hipotesis
Mengacu  pada  perumusan  masalah  dan  dasar  teori  yang  telah disajikan  terdahulu,  maka  peneliti  mengemukakan  dugaan  sementara sebagai  penelitian  ini  adalah  pemilihan  rekanan  pengusaha  kena  pajak berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  penerimaan  restitusi  pajak pertambahan nilai pada PT. Nindya Karya (Persero).

## III. METODE PENELITIAN
1. Pendekatan Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode
Pemilihan
Rekanan PKP
(X)
Penerimaan Restitusi pajak pertambahan nilai (Y)
Indikator:
1. Jumlah Pengusaha Kena Pajak tahun 2016, 2017, 2018 Waluyo (2011:30)
Indikator:
1. Jumlah realisasi penerimaan Pajak
Pertambahan Nilai tahun 2016, 2017, 2018
Erly Suandy (2008:57)
deskriptif dengan jenis pendekatan kuantitatif. Maka dapat dikatakan bahwa metode  penelitian  deskriptif  digunakan  untuk  menggambarkan  hasil penelitian  dengan  cara  mendeskripsikan  atau  menggambarkan  data  yang telah  terkumpul,  dimana  data  tersebut  diolah,  dianalisis,  dan  diproses  lebih lanjut  dengan  dasar  teori-teori  yang  telah  dipelajari  sehingga  data  tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan.
2. Tempat dan Waktu
Lokasi  penelitian  bertempat  di  kantor  PT  Nindya  Karya  (Persero) Wilayah V. PT Nindya Karya (Persero) adalah salah satu perusahaan Badan Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  yang  bergerak  dibidang  jasa  konstruksi. Perusahaan ini terletak di Jl. Lamadukelleng No. 28, Makassar.
Waktu  pelaksanaan  penelitian  dimulai  sejak  bulan  Januari  sampai dengan bulan Maret 2019.
3. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi     merupakan    sekumpulan   objek    yang    akan    dijadikan sebagai  bahan  penelitian  dengan  ciri  mempunyai  karakteristik  yang  sama. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  realisasi  penerimaan  restitusi  pajak pertambahan nilai dari rekanan semua proyek yang ada di PT Nindya Karya (Persero) yang berjumlah 125 rekanan pada tahun 2016, 2017 dan 2018.
b. Sampel
Sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh populasi  tersebut.  Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  realisasi  penerimaan restitusi  pajak  pertambahan  nilai  dari  rekanan  proyek  Joint  Operation  (JO) atau  Kerjasama  Operasi  dalam  3  (tiga)  tahun  atau  36  (tiga  puluh  enam) bulan yakni 2016, 2017 dan 2018 yang berjumlah 48 rekanan.
4. Metode Pengumpulan Data
a. Bentuk Pengumpulan Data
Bentuk pengumpulan data  yang digunakan dalam penelitian ini  adalah time series . Data berkala ( time series ) adalah data runtun yang dikumpulkan dari  waktu  ke  waktu  untuk  memberikan  gambaran  tentang  perkembangan suatu kegiatan selama periode tertentu yang diamati. Sehingga pengamatan
dilakukan  berdasarkan time  series (urutan  waktu)  yaitu  tahun  2016  sampai dengan tahun 2018.
b. Jenis Data
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan  kuantitatif.  Menurut  Sugiyono  (2015:13)  metode  kuantitatif adalah ”Metode yang diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada  filsafat  positivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada  populasi  atau sampel  tertentu,  pengumpulan  data  menggunakan  instrumen  penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik/angka, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan”. Data ini diperoleh dari instansi yang berupa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), Risalah Hasil Pembahasan serta Ikhtisar Hasil Pembahasan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, Parepare dan Manokwari.
c. Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini data data Sekunder, menurut Sugiyono  (2012:187)  menyatakan  bahwa:  “Data  sekunder  merupakan sumber  yang  tidak  langsung  memberikan  data  kepada  pengumpul  data, misalnya  lewat  orang  lain  atau  lewat  dokumen”.  Yaitu  data  yang  diperoleh merupakan data olahan dari instansi yang bersangkutan dan data-data yang digunakan  untuk  mendukung  hasil  penelitian  berasal  dari  literatur,  artikel, dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.
d. Teknik Pengumpulan Data
1) Teknik  kepustakaan  ( Library  Research ),  yaitu  suatu  kegiatan pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  mencari  data-data  yang kompeten,  mempelajari  dari  berbagai  buku  peraturan  perundang- undangan  perpajakan,  internet,  majalah,  dan  lain-lain  yang  ada hubungannya dengan judul penelitian.
2) Penelitian Lapangan ( Field Research ), merupakan teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  melalui  pengumpulan  dokumen- dokumen  yang  berkaitan  dengan  kebutuhan  penelitian,  seperti  data mengenai  penerimaan  restitus  pajak  pertambahan  nilai,  Surat Pemberitahuan  Hasil  Pemeriksaan  (SPHP),  dan  jumlah  Surat
Ketetapan  Pajak  Lebih  Bayar  (SKPLB)  yang  diterbitkan  oleh  Kantor Pelayanan Pajak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Deskripsi Data atas Variabel Penelitian
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemilihan rekanan pengusaha  kena  pajak  (X),  terhadap  penerimaan  restitusi  pajak pertambahan nilai (Y).
Tabel 2. Daftar rekanan PT Nindya Karya (Persero) tahun 2016
NO NAMA REKANAN JUMLAH FAKTUR PAJAK JUMLAH PAJAK MASUKAN 1 CV. Bangun Sarana Persada 10 254.147.225 2 CV. Gracia Utama 19 31.495.227 3 CV. Inna Anugrah 16 164.071.664 4 CV. Khatulistiwa Mandiri 1 11.200.000 5 CV. Rumindo Citra Perkasa 4 46.044.428 6 Kop Karyawan Brantas 1 772.500 7 PT. ACL Trans Pratama 1 8.750.000 8 PT. Arta Putra Nusantara 3 169.522.961 9 PT. Bhirawa Steel 1 67.554.645 10 PT. Biotech Internasional 2 59.650.000 11 PT. Cipta Beton Sinar Perkasa 7 117.992.827 12 PT. Indo Perkasa Mandiri 2 54.392.300 13 PT. International Technical SA 12 374.692.526 14 PT. Jobroindo Makmur 6 24.750.000
15 PT. Kon Ban Karya Sejati 2 977.778.240 16 PT. Nusantara Sejahtera Bersama 12 88.633.200 17 PT. Seven Surabaya Jaya 1 13.294.061 18 PT. Stemar Jaya 11 17.432.272 19 PT. Swa Karya Multiguna 3 927.260.850 20 PT. Texmura Nusantara 1 10.280.000 21 PT. Trisani Deo Utama 2 108.722.020 22 PT. Wijaya Kombos Indah 2 15.203.639 23 Tk. Jati Baru 5 22.657.430 T O T A L 124 3.566.298.015
Sumber : PT Nindya Karya (Persero), 2019
Sesuai  informasi  pada  tabel  2  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2016 PT  Nindya  Karya  (Persero)  bertransaksi  dengan  23  rekanan  dengan  total 124  faktur  pajak  masukan  sebesar  Rp.  3.566.298.015,-  dengan  demikian, ada  kelebihan  pembayaran  pajak  yang  dapat  direstitusi  sebesar Rp3.566.298.015,-.
Tabel 3 Daftar rekanan PT Nindya Karya (Persero) tahun 2017
NO NAMA REKANAN JUMLAH
FAKTUR
PAJAK JUMLAH PAJAK MASUKAN 1 CV. Sinar Jaya Prima 2 50.445.103 2 Hutama Karya - Panca Duta KSO 1 201.203.010 3 PT Anugerah Mandiri Waterproof 1 17.495.100 4 PT. Baja Jaya Makmur 9 53.750.644 5 PT. Benteng Mas Abadi 2 41.745.454
6 PT. Istana Pompa 2 18.418.183 7 PT. Mandiri Bangun Abadi 1 1.685.273 8 PT. Niro Ceramic Sales Indonesia 18 133.920.360 9 PT. Panca Duta Karya Abadi 3 19.275.875 10 PT. Platinum Ceramics Industry 4 24.377.864 11 PT. Puncak Permai 9 23.384.146 12 PT. Sarana Logistik Indonesia 2 82.320.000 13 PT. Satya Langgeng Sentosa 1 5.851.814 14 PT. Timur Jaya Indo Steel 1 1.096.636 15 PT. Wahana Sentra Niaga 1 2.441.009 T O T A L 57 677.410.470
Sumber : PT Nindya Karya (Persero), 2019
Pada  tabel  3  di  atas  diketahui  ada  15  rekanan  dengan  jumlah  faktur pajak masukan 57 senilai Rp677.410.470,- dengan demikian, ada kelebihan pembayaran  pajak  yang  dapat  diminta  kembali  atau  direstitusi  sebesar  Rp 677.410.470,- .
Tabel 4 Daftar rekanan PT Nindya Karya (Persero) tahun 2018
NO NAMA REKANAN JUMLAH
FAKTUR
PAJAK JUMLAH PAJAK MASUKAN 1 CV. Sun Pacific Diesel 4 2.771.500 2 PT Trakindo Utama 1 35.388 3 PT. Cipta Perkasa Sejati 14 62.185.750 4 PT. Hamka Mandiri Investama 1 3.650.000 5 PT. Kon Ban Karya Sejati 1 1.799.903.648
6 PT. Makmur Jaya Niaga 5 26.465.455 NO NAMA REKANAN JUMLAH FAKTUR PAJAK JUMLAH PAJAK MASUKAN 7 PT. Multi Trading Pratama 16 157.440.000 8 PT. Padi Mas Prima 34 99.140.909 9 PT. Rezky Energi Abadi 24 183.737.494 10 PT. Trakindo Utama 3 3.589.122 T O T A L 103 2.338.919.266
Sumber : PT Nindya Karya (Persero), 2019
Pada  tabel  4  diketahui  ada  10  rekanan  yang  bertransaksi  dengan  PT Nindya  Karya  (Persero)  dengan  jumlah  faktur  pajak  masukan  103  sebesar Rp2.338.919.266,- dengan demikian, ada kelebihan pembayaran pajak yang dapat diminta kembali atau direstitusi sebesar Rp2.338.919.266.
Tabel 5 Daftar rekanan PT Nindya Karya (Persero) yang belum melaporkan SPT PPN tahun 2016, 2017 dan 2018
NO NAMA REKANAN JUMLAH FAKTUR PAJAK JUMLAH PAJAK MASUKAN 1 PT. Arta Putra Nusantara 1 76.443.920 2 PT. Nusantara Sejahtera Bersama 1 2.702.800 3 PT. Stemar Jaya 1 1.727.723 4 PT. Trisani Deo Utama 2 108.722.020 Jumlah tahun 2016 5 189.596.013 5 PT. Panca Duta Karya Abadi 3 19.275.875 Jumlah tahun 2017 3 19.275.875 6 PT. Kon Ban Karya Sejati 1 1.799.903.648
Jumlah tahun 2018 1 1.799.903.648
Sumber : Kantor Pelayanan Pajak, 2019
Berdasarkan tabel 5 dijelaskan bahwa ada 6 rekanan dengan jumlah 9 faktur pajak masukan sebesar Rp 2.008.775.536,- artinya restitusi yang tidak diterima  adalah  sebesar  Rp  2.008.775.536,-  dari  total  pengajuan keseluruhan  adalah  Rp.6.582.627.750,-.  Sehingga  restitusi  yang  bisa diterima oleh PT Nindya Karya (Persero) adalah sebesar Rp.4.573.852.214,-
Hal  ini  disebabkan  yaitu  PT.  Arta  Putra  Nusantara  melaporkan  faktur pajaknya dengan nilai Rp0,- (nol rupiah), PT. Nusantara Sejahtera Bersama tidak mengisi faktur pajak dengan  benar, PT. Stemar Jaya, PT. Trisani Deo Utama dan PT. Kon Ban Karya Sejati dimana tidak pernah melaporkan faktur pajaknya,  sedangkan  PT.  Panca  Duta  Karya  Abadi  melakukan  perubahan faktur  pajak  secara  sepihak  sehingga  terjadi  ketidakcocokan  nilai  dengan SPT PPN PT Nindya Karya (Persero).
2. Analisis Statistik Inferensial
a. Analisis Regresi Linear Sederhana
Analisis  yang  didasari  adanya  hubungan  sebab  akibat  antara  satu variabel  independen  (X)  dengan  satu  variabel  dependen  (Y).  Analisis  ini untuk  mengetahui  arah  hubungan  antara  variabel  independen  dan  variabel dependen  apakah  positif  atau  negatif  dan  untuk  memprediksi  nilai  dari variabel  dependen  apabila  nilai  variabel  independen  mengalami  kenaikan atau penurunan. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 6.  Hasil uji regresi linear sederhana
Coefficients a
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 12,857 ,452 28,456 ,000 Pemilihan Rekanan ,055 ,033 ,242 1,689 ,098
a. Dependent Variable: Penerimaan Restitusi
Sumber : Output SPSS, 2019
Berdasarkan  pada  tabel  di  atas  dapat  diketahui  nilai  koefisien  regresi jumlah  pemilihan  rekanan  (X)  terhadap  penerimaan  restitusi  (Y)  sebesar 0,055  dan  nilai  konstanta  sebesar  12,857.  Dengan  demikian  terbentuk persamaan regresi sebagai berikut :

## Y = 12,857 + 0,055X
Model ini menunjukkan bahwa koefisien regresi hasil taksiran bertanda positif. Hasil ini memberikan gambaran bahwa adanya hubungan yang positif dari  variabel  pemilihan  rekanan  terhadap  penerimaan  restitusi  pajak pertambahan  nilai,  yang  berarti  bahwa  semakin  selektif  dalam  memilih rekanan, maka akan meningkatkan penerimaan restitusi pajak pertambahan nilai.
Dapat dijelaskan variabel kompetensi auditor memiliki koefisien regresi positif  sebesar  0,055,  hal  ini  berarti  bahwa  apabila  pemilihan  rekanan meningkat  sebesar  1%,  maka  penerimaan  restitusi  akan  mengalami peningkatan sebesar 0,055%.
b. Uji Hipotesis
Pengujian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  terdapat  pengaruh antara  masing-masing  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen. Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian T ini yaitu apabila nilai t hitung >  dari  t tabel dan  nilai  signifikannya  lebih  kecil  dari  pada  0,05  maka  hipotesis dalam penelitian ini diterima.
Tabel 7  Hasil uji parsial (Uji t)
Coefficients a
Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t
Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 12,857 ,452 28,456 ,000 Pemilihan Rekanan ,055 ,033 ,242 1,689 ,098
a. Dependent Variable: Penerimaan Restitusi

## Sumber : Output SPSS, 2019
Tabel  koefisien  regresi  digunakan  untuk  menguji  pengaruh  antara variabel  yang  dibangun  dalam  penelitian  ini.  Pembuktian  hipotesis  dapat
dilakukan  dengan  membandingkan  nilai  t hitung dengan  t tabel .  Nilai  t tabel berpedoman pada nilai df = n-k-1, sehingga diperoleh nilai df 46 (48-1-1).
Penelusuran  nilai  t tabel dilakukan  dengan  menggunakan  bantuan  MS Excel  melalui  penggunaan  formulasi  =TINV(5%;46)  sehingga  diperoleh  nilai t tabel sebesar 2,01290.
Berdasarkan  output  SPSS  di  atas  diketahui  nilai  t hitung variabel pemilihan  rekanan  adalah  sebesar  0,098.  Karena  nilai  t hitung <  t tabel 2,013 maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis ditolak. Artinya tidak ada pengaruh pemilihan rekanan (X) terhadap penerimaan restitusi pajak pertambahan nilai (Y).
c. Koefisien Determinan
Koefisien  Determinan  (R 2 )  digunakan  untuk  mengukur  seberapa  besar peranan  variabel  bebas  (independen)  yaitu  sosialisasi  perpajakan  dan ekstensifikasi  pajak  secara  bersama-sama  menjelaskan  perubahan  yang terjadi pada variabel terikat (dependen) yaitu penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Nilai R 2 mempunyai interval 0 sampai 1 (0 ≤ R 2 ≤ 1 ). Jika R 2 bernilai  besar  (mendekati  1)  berarti  variabel  independen  dapat  memberikan hampir  semua  informasi  yang  dibutuhkan  untuk  memprediksi  variabel dependen.  Sedangkan  jika  R 2 bernilai  kecil  berarti  kempuan  variabel  bebas dalam  menjelaskan  variabel  dependen  sangat  terbatas.  Hasil  pengujian determinasi (R 2 ) dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel berikut ini : Tabel 8 Hasil uji koefisien determinan
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,242 a ,058 ,038 1,195
a. Predictors: (Constant), Pemilihan Rekanan
Sumber : Output SPSS, 2019
Berdasarkan  tabel  8,  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai  R 2 sebesar  0.058 menunjukkan  bahwa  pengaruh  variabel  bebas  (X)  yaitu  pemilihan  rekanan terhadap  penerimaan  restitusi  pajak  pertambahan  nilai  (Y).  Sebesar  5,8%, sedangkan  sisanya  sebesar  94,2%  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  diluar model.

## 3. Interpretasi Penelitian
Berdasarkan  hasil  uji  parsial  (Uji  t)  diperoleh  nilai  t hitung 0,098  dan  t tabel 2,013  sehingga  t hitung <  t tabel ,  hal  ini  menunjukkan  Pengaruh  Pemilihan Rekanan  Pengusaha  Kena  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Restitusi  Pajak Pertambahan  berpengaruh  positif  namun  tidak  signifikan.  Koefisien Determinan (R 2 ) menunjukkan bahwa penerimaan restitusi pajak pertambahan nilai di PT Nindya Karya (Persero) dapat dijelaskan oleh faktor pemilihan rekanan pengusaha kena pajak dimana koefisien determinasi (R 2 ) menunjukkan  bahwa  5,8%  penerimaan  restitusi  dipengaruhi  oleh  pemilihan rekanan  sedangkan  sisanya  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  lain  diluar penelitian.
Penelitian  ini  hanya  meneliti  satu  variabel  yang  mempengaruhi penerimaan  restitusi  pajak  pertambahan  nilai  yaitu  variabel  rekanan pengusaha  kena  pajak  48  responden,  sehingga  hasil  penelitian  yang diperoleh  berpengaruh  terhadap  penerimaan  restitusi  pajak  pertambahan nilai  masih  tergolong  rendah,  karena  masih  ada  variabel  lain  yang  dapat mempengaruhi  penerimaan  restitusi pajak pertambahan nilai selain rekanan pengusaha  kena  pajak.  Penelitian  ini  juga  hanya  berfokus  pada  3  proyek saja penelitian saja yaitu (proyek Jl. Enrekang – Makale – Rantepao, proyek Politeknik  Negeri  Manado  dan  proyek  Rumah  Sakit  Rujukan  Manokwari) sehingga hasil penelitian yang diperoleh hanya berlaku pada proyek itu saja, sedangkan.
Hasil  penelitian  ini  juga  didukung  oleh  penelitian  sebelumnya  yang dilakukan  I  Wayan  Suma  (2013)  pemilihan  rekanan  pengusaha  kena  pajak berdampak  positif  terhadap  penerimaan  restitusi  pajak  pertambahan  nilai. Artinya  semakin  selektif  dalam  memilih  lawan  transaksi  maka  penerimaan restitusi semakin meningkat.
Sehingga  saran  yang  baik  guna  meningkatkan  penerimaan  restitusi pada  PT  Nindya  Karya  (Persero)  yaitu  dengan  melakukan  pemilihan  dan penyaringan rekanan yang baik.

## V.  PENUTUP
Pemilihan  rekanan  pengusaha  kena  pajak  berpengaruh  dan  tidak signifikan  terhadap  penerimaan  pajak  pertambahan  nilai  pada  PT  Nindya Karya  (Persero).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  nilai  signifikannya  lebih  besar dari  pada  0,05  (0,098  >  0,05)  atau  nilai  t-hitung  lebih  kecil  dari  nilai  t-tabel (1,689  <  2,013)  maka  hipotesis  ditolak.  Hal  ini  berarti  bahwa  pemilihan rekanan  berpengaruh  tapi  tidak  signifikan  dalam  meningkatkan  penerimaan restitusi PPN di PT Nindya Karya (Persero).

## DAFTAR PUSTAKA
Gunadi (2002). Pajak Penghasilan . Jakarta : Salemba Empat
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 16  Tahun  2009  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Keempat atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum dan  Tata  Cara  Perpajakan  Menjadi  Undang-Undang. Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia . ( 2009) . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia .  ( 2006) .  Surat  Edaran  Direktur Jenderal  Pajak  Nomor  SE-10/PJ.52/2006  tentang  Perekaman  SPT Masa PPN, Konfirmasi Faktur Pajak, dan Langkah-langkah Penanganan  Restitusi Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia .  ( 2001) .  Keputusan  Direktur Jenderal  Pajak  Nomor  KEP-754/PJ./2001  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan  Konfirmasi  Faktur  Pajak  Dengan  Aplikasi  Sistem Informasi Perpajakan.
Mardiasmo.  (2016). Perpajakan  Edisi  Revisi  Tahun  2016 .  Yogyakarta: Penerbit Andi.
Narimawati, Umi. (2010). Penulisan Karya Ilmiah . Jakarta : Penerbit Genesis.
Resmi. (2016). Perpajakan : Teori dan Kasus . Jakarta: Salemba Empat.
Rosdiana,  Haula et  all .  (2012). Pengantar  Ilmu  Pajak .  PT.  Rajagrafindo Persada: Jakarta
Suandy, Erly. (2008). Hukum Pajak . Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono, (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung:
Alfabeta.
Sukardji,  Untung.  (2014). Pokok-pokok  Pajak  Pertambahan  Nilai .  Jakarta:
Rajawali Pers
Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia . Salemba Empat, Jakarta.