How to cite:
Amirudin  &  Misbahuzzulam  (2023)  Pembatalan  Perkawinan  Akibat  Pemalsuan  Identitas  Diri  Menurut Perspektif  Fikih  Islam, Syntax  Literate  :  Jurnal  Ilmiah  Indonesia (8)1, http://dx.doi.org/10.36418/syntax- literate.v8i1.10966
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 1, Januari 2023

## PEMBATALAN  PERKAWINAN  AKIBAT  PEMALSUAN  IDENTITAS  DIRI MENURUT PERSPEKTIF FIKIH ISLAM

## Amirudin, Misbahuzzulam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i, Indonesia Email: amirudinabuabaidah@gmail.com, misbahuzzulamb5@gmail.com

## Abstrak
Pernikahan merupakan keinginan semua orang, dengan harapan mencapai kebahagiaan dan ketenangan. Namun  tak semua pernikahan dapat  mencapai  semua tujuan tersebut bisa  saja  pernikahan  mengalami  kehancuran  baik  itu  berasal  dari  faktor  internal maupun    faktor  eksternal.  Seperti  terjadinya  pembatalan  pernikahan  akibat  tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan yang ditetapkan pemerintah secara undang-undang perkawinan  maupun  tidak  terpenuhinya  rukun-rukun  pernikahan  itu  sendiri.  Hal  ini sebagaimana terjadi di Pengadilan Agama Jember pada putusan nomor:1428/Pdt.G/2021/PA.Jr.  akibat  adanya  cacat  hukum  pada  pernikahan  tersebut. Suami mengaku warga negara Indonesia padahal dia berkewarga negaraan Banglades. sedangkan  istri  mengaku  masih  perawan  ternyata  bestatus  istri  orang  pada  saat melakukan  pernikahan,  sehingga  terbitlah  putusan  Pengadilan  Agama  Jember nomor:1428/Pdt.G/2021/PA.Jr.  Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  bagaimana pertimbangan  hakim  dalam  menetapkan  putusan  tersebut  dan  bagaimana  pandangan Fikih  Islam  terhadap  putusan  Pengadilan  Agama  Jember  tersebut.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa:  (1)  Pembatalan  pernikahan  pada  putusan  Pengadilan  Agama Jember  nomor:  1428/Pdt.G/2021/PA.Jr.  di  putuskan  sudah  sesuai  aturan  perundang- undangan. Bahwa adanya pemalsuan idenditas suami istri, suami yang mengaku warga negara  indonesia  namun  sebenarnya  merupakan  waga  negara  Banglades,  istri  yang mengaku  berstatus  perawan  ternyata  merupakan  istri  orang,  (2)  Berdasarkan  fikih islam  bahwa    ada  tiga  tinjauan  dalam  putusan  Pengadilan  Agama  Jember  nomor: 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr.  tersebut  yaitu;  (a).  penipuan  atau  pemalsuan  idenditas merupakan bentuk kebohongan, islam mengharamkan perbuatan berbohong, (b). Islam mengharamkan menikahi istri orang lain dan (c). berdasarkan Siasah Syar‟iah adanya kewajiban  taat  terhadap  pemimpin  selama  tidak  memeritahkan  dalam  kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya.
Kata Kunci : Pembatalan perkawinan, Hukum Fikih Islam.

## Abstract
Marriage  is  everyone's  wish,  with  the  hope  of  achieving  happiness  and  serenity. However, not all marriages can achieve all of these goals, marriages may experience
destruction,  both  from  internal  and  external  factors.  Such  as  the  cancellation  of marriages due to  non-fulfillment  of  the marriage requirements  set  by the government by law on marriage or the non-fulfillment of the pillars of marriage itself. This is what happened at the Jember Religious Court in decision number: 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr. due to  legal defects  in  the marriage. The husband claims to  be an Indonesian  citizen even  though  he  is  a  Bangladesh  citizen.  while  the  wife  who  claimed  to  be  a  virgin turned out to be the bestatus of someone else's wife at the time of the marriage, so the Jember Religious Court issued a decision number: 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr. This study aims  to  find  out  how  the  judge's  considerations  in  making  the  decision  and  how  the views  of  Islamic  Jurisprudence  towards  the  decision  of  the  Jember  Religious  Court. The results of the study show that: (1) Cancellation of marriage in the decision of the Jember Religious Court number: 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr. decided in accordance with the provisions of the law. That there was falsification of husband and wife identity, a husband  who  claimed  to  be  an  Indonesian  citizen  but  was  actually  a  Bangladeshi citizen,  a  wife  who  claimed  to  be  a  virgin  turned  out  to  be  someone  else's  wife,  (2) Based  on  Islamic  jurisprudence  that  there  were  three  reviews  in  the  decision  of  the Jember  Religious  Court  number:  1428/Pdt  .G/2021/PA.Jr.  those  are;  (a).  fraud  or falsification  of  identity  is  a  form  of  lying,  Islam  forbids  lying,  (b).  Islam  forbids marrying other people's wives and (c). based on Siasah Syar'iah there is an obligation to obey leaders as long as they do not order disobedience to Allah and His Messenger.
Keywords : Marriage annulment, Islamic Fiqh Law.

## Pendahuluan
Syeikh Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salam menyebutkan beberapa faidah nikah diantaranya,  Merupakan  bentuk  ketaatan  kepada  Allah,  Mengikuti  sunah  Nabi  Shalallahu „alaihi  wasalam,  Mengendalikan  syahwat,  Menjaga  kemaluan,  Mendapatkan  keturuanan, Mendulang pahala dari hubungan yang halal dan seterusnya (Kamal, 2013).
Pernikahan  atau  perkawinan  memiliki  tujuan  dan  makna.  Hal  ini  sebagaimana terkandung  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  bahwa  perkawinan adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-undang Republik Indonesia, 2019).
Adapun  secara  syar‟iat  pernikahan  berarti  suatu  akad  yang  mengandung  makna bolehnya  kedua  orang  suami  istri  untuk  beristimta‟  (bersenang-senang)  satu  sama  lain dengan berdasarkan ketentuan syari‟at (Ulama, 2018).
Dari  dua  pengertian  di  atas    menunjukan  bahwa  pernikahan  merupakan  peristiwa yang sangat  sakral dan suci yang tidak mudah untuk diakhiri kecuali adanya sebab-sebab secara hukum syara‟(hukum syari‟at) ataupun karena adanya cacat hukum pada pernikahan tersebut  berdasakan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Faktanya,  pemerintah  Indonesia telah  mengatur  bahwa  pernikahan  dapat  dicegah  dan  di  faskh(dibatalkan)  ketika  terjadi
penyelisihan aturan atau syarat-syarat dan rukun baik secara hukum syari‟at ataupun hukum perundang-undangan.
Penceggahan  dan  pembatalan  perkawinan  telah  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  (Instruksi  Presiden  No.  1  Tahun  1991)  Bab  XI  Pasal  70  sampai  dengan  Pasal  76. Pasal  22  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1947  menyebutkan  bahwa  perkawinan  dapat dibatalkan  apabila  para  pihak  tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk  melangsungkan perkawinan (Asyhadie & Adha, 2020).
Seperti yang terdapat pada putusan Pengadialan Agama Jember No:1428/Pdt.G/2021/PA.Jr. Pengadilan Agama Jember  membatalkan pernikahan sepasang suami istri akibat pemalsuan identitas diri kedua mempelai pria dan wanita.
Suami  memalsukan  identitas  dirinya  saat  pendaftaran  dan  pengisian  data adminitrasi  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Tanggul  Kabupaten  Jember  yang mengaku  sebagai  seorang  yang  berkewarganegaraan  Indonesia  padahal  setelah  dilakukan pemeriksaan oleh ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan tanggul Kabupaten Jember serta berdasarkan keterangan dua orang saksi, suami merupakan warga negara Banglades, begitu juga  dengan  istri  telah  melakukan  pemalsuan  identitas  status  diri,  dia  mengaku  sebagai wanita  perawan  padahal  sebenarnya  istri  tersebut  sudah  menikah  bahkan  masih  berstatus menikah.
Atas  dasar  kebenaran  data-data  tersebut  Kepala  KUA  Kecamatan  Tanggul  merasa tertipu  dan  merasa  mempunyai  kewajiban  untuk  mengajukan  permohonan  pembatalan pernikahan. Permohonanan ini juga sesuai dengan hak dan kewajiban kepala KUA sebagai pejabat  yang  di  tunjuk  untuk  mengawasi  perkawinan,  bahwa  ia  berkewajiban  mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi (Tim Permata Press, 2017).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Pengadilan Agama Jember dalam  memutuskan  putusan  nomor:  :1428/Pdt.G/2021/PA.Jr  tersebut  dan  mengetahui bagaimana  perspektif  islam  terhadap  putusan  Pengadilan  Agama  Jember  nomor: :1428/Pdt.G/2021/PA.Jr.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  kuantitatif  (Sugiyono,  2018)  dengan teknik pengumpulan data kepustakaan merujuk pada kitab-kitab fikih islam baik kitab-kitab fikih  klasik  maupun  kontemporer  dengan  didukung  oleh  beberapa  sumber  data  lainya seperti  kitab-kitab  perundang-undangan  yang  memiliki  korelasi  serta  keterkaitan  dengan pembahasan.

## Hasil dan Pembahasan
A. Pertimbangan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember No. :1428/Pdt.G/2021/PA.Jr.
Gambaran  putusan  Pengadilan  Agama  Jember  nomor:  1428/Pdt.G/2021/PA.Jr. tanggal 18 maret 2021 (Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2021).
1. Identitas Pemohon dan Termohon
a. Pemohon  (tidak  disebutkan  namanya)    berumur  43  tahun,  beragama  islam, pekerjaan  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil,    bertempat  tinggal  di  desa  Balung, Kecamatan  Tanggul  Kabupaten  Jember  yang  merupakan  Kepala  Urusan  Agama Kecamatan Tanggul.
b. b.Termohon  I,  berumur  25  tahun,  beragama  Islam,  pekerjaan  wiraswasta, bertempat  tinggal  di  Jalan  Plalangan,  Dusun  Jumbatan,  RT.  05,  RW.  12, Desa(tidak disebutkan), Kecamatan(tidak disebutkan)  Kabupaten Jember.
c. c.  Termohon  II,  berumur  30  tahun,  beragama  Islam,  mengurus  rumah  tangga, bertempat  tinggal  di  Jalan  Plalangan,  Dusun  Jumbatan,  RT.  05,  RW.  12, Desa(tidak disebutkan), Kecamatan(tidak disebutkan), Kabupaten Jember.
2. Duduk Perkara
Sesungguhnya  Pemohon  telah  mengajukan  permohonannya  pada  tanggal  18
Maret  2021  yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Jember  dengan registrasi  perkara  Nomor:  1428/Pdt.G/2021/PA.Jr..  Dalam  gugatannya  penggugat menyatakan  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  telah  melaksanakan  pernikahan  pada  hari kamis  tangga  17  desember  2020  berdasarkan  kutipan  Akta  Nikah  yang  dikeluarkan oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Tanggul  Kabupaten  Jember  tanggal  17 desember 2020 Nomor :0696/043/XII/2020.
Ketika  menikah  Termohom  I  mengaku  berstatus  jejaka  dan  beralamat  di Dusun Karang Anom RT.001, RW.008, desa Karang Bayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember dan Tergugat II mengaku berstatus perawan dengan alamat tinggal Jl.  Pelalangan,  Dusun  Jumbatan,  RT.005,  RW.12  Desa  Darungan,  Kecamatan Tanggul,  Kabupaten  Jember.  Dan  setelah  menikah  keduanya  bertempat  tinggal  di alamat Tergugat II.
Pada tanggal  15 Maret  2021 datanglah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul,  seorang  laki-laki  bernama  bapak  Muhid,  berumur  50  tahun,  Kaur  Desa Darungan  kemudian  menyatakan  telah  terjad  pernikahan  di    KUA  tersebut  seorang laki-laki  asal  Banglades  (WNA)  dengan  seorang  perempuan  berstatus  janda  cerai. Bapak  Muhid  datang  dengan  menunjukan  Buku  Nikah  yang  dikeluarkan  oleh  KUA Kecamatan  Tanggul  dengan  kutipan  Akta  Nikah  nomor:  0696/043/XII/2020,  serta menyatakan  bahwa  ketika  menikah  Tergugat  I  mengaku  Warga  Negara  Indonesia dengan  tempat  tanggal  lahir  Jember  25  April  1992  dan  Tergugat  II  mengaku  masih perawan.
Setelah dipastikan kebenarannya ternyata benar telah terjadi pernikahan antara Termohon I dan Termohon II. Kemudian bahwa pernikahan tersebut telah melanggar Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan memalsukan identitas diri,
karena  Termohon  I  ternyata  warga  Negara  Banglades  dan  Termohon  II  berstatus janda cerai (Undang-undang Republik Indonesia, 2019).
3. Gugatan atau Permohonan
Menimbang  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  Pemohon  memohon  agar  Ketua Pengadilan Agama Jember cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan segera memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  selanjutnya  menjatuhkan  putusan  yang amarnya sebagai berikut:
Primair:
a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
b. Membatalkan  perkawinan  antara  Tergugat  I  dan  Tergugat  yang  dilangsungkan  di KUA Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember pada tanggal 17 Desember 2020.
c. Menyatakan  Buku  Nikah  dengan  kutipan  Akta  Nikah  nomor:0696/043/XII/2020 tidak berkekuatan hukuml/batal demi hukum.
d. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Subsidar:
Atau  pengadilan  cq  Mejelis  Hakim  yang  memeriksa  perkara  ini  berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
4. Bukti-bukti
Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  dalam  permohonannya,  Pemohon  telah mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :
a. Surat-surat:
1) Fotocopi  KTP  Pemohon,  NIK.3509102302780001,  yang  dikeluarkan  oleh Kantor  DISDUKCAPIL  Kabupaten  Jember,  bermeterai  cukup,  setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.1).
2) Fotocopi Surat Pengantar Perkawinan, Model N1, No.
470/061/335.09.21.20010/2020,  yang  dikeluarkan  oleh  Desa  Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.2).
3) Fotocopi  Surat  Pengantar  Nikah,  model  N1,  No.  4742/184//2020,  tanggal  7 Desember  2020,  yang  dikeluarkan  oleh  Desa  Darungan,  Kecamatan  Tanggul, Jember, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.3).
4) Fotocopi  Surat  Pengantar  Akta  Nikah  No.  0696/043/XII/2020,  tanggal  17 Desember  2020,  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Tanggul,  Kabupaten  Jember,  bermeterai  cukup,  setelah  dicocokkan  dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.4).
5) Fotocopi  KTP  Termohon  I,  NIK.3509032504920005,  yang  dikeluarkan  oleh Kantor  DISDUKCAPIL  Kabupaten  Jember,  bermeterai  cukup,  setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.5).
6) Fotocopi  KTP  Termohon  II,  NIK.3509064203960005,  yang  dikeluarkan  oleh Kantor  DISDUKCAPIL  Kabupaten  Jember,  bermeterai  cukup,  setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.6).
7) Fotokopi Kutipan Akta Cerai Termohon II nomor:
0228/AC/2021/PA.Jr., dikeluarkan oleh Pengadailan Agama Jember,   tanggal 13 Januari 2021
bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan   aslinya  ternyata  sesuai,  lalu diberi tanda (P.7).
8) Fotocopi  Pasport  Termohon  I  nomor:  P.  BGO,  BY0826723,  WNA  yaitu Bangladesh, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.8).
9) Surat  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Tanggul,  Kabupaten  Jember, No.  B.169/KUA.13.32.18/PW.01/03/2021,  tanggal  16  Maret  2021,  Prihal permohonan pembatalan pernikahan; bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.9).
b. Saksi-saksi:
1) Saksi I, NIK. , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Operator di  KUA  Kecamatan  ,  tempat  tinggal  di  Dusun  1,  RT.001,  RW.  006,  Desa  , Kecamatan  ,  Kabupaten  Jember,  di  bawah  sumpahnya  menerangkan  hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
a) Bahwa  saksi  tidak  kenal  dengan  Para  Termohon;  -  Bahwa  ketika dilaksanakan  pernikahannya,  Termohon  I  mengaku  jejaka,  sedangkan Termohon II mengaku perawan, padahal dia janda;
b) Bahwa  Termohon  II  diketahui  janda  setelah  ada  fotokopi  Akta Cerainyayanag dikeluarkan Pengadilan Agama Jember, tahun 2021;
c) Bahwa  pernikahan  Termohon  I  dengan  Termohon  II  dilaksanakan  pada tanggal 17 Desember 2020;
d) Bahwa para Termohon dilaporkan warga tentang memalsukan data identitas;
e) Bahwa  identitas  Termohon  I  adalah  Warga  Negara  Asing  (WNA)  yaitu Bangladesh, padahal dia mengakui Warga Negara Indonesia (WNI);
f) Bahwa  kasus  pemalsuan  identitas  itu  baru  diketahui  pada  tanggal  15  Maret 2021;  -  Bahwa  yang  melaporkan  kasus  pemalsuan  data  identitas  tersebut adalah Bapak Muhid (Kaur Kesra Desa Darungan), Kecamatan Tanggul;
g) Bahwa  diketahui  Termohon  I  adalah  Warga  Negara  Asing  (Bangladesh) setelah dilihat fotocopi Pasportnya dengan identitas WNA yaitu Banlades.
2) Saksi  II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di KUA Kecamatan , tempat tinggal di Dusun II, RT.002, RW. 020, Desa , Kecamatan , Kabupaten  Jember,  di  bawah  sumpahnya  menerangkan  hal-hal  yang  pada pokoknya sebagai berikut:
a) Bahwa saksi tidak kenal dengan Termohon I dan Termohon II;
b) Bahwa Termohon I dan Termohon II telah menikah pada tahun 2020 tercatat di KUA Kecamatan Tanggul;
c) Bahwa  sewaktu  dilaksanakan  pernikahannya,  Termohon  I  mengaku  jejaka, sedangkan  Termohon  II  mengaku  perawan,  padahal  ternyata  dia  janda;  - Bahwa  Termohon  II  diketahui  janda  setelah  ada  fotokopi  Akta  Cerainya yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jember, tahun 2021;
d) Bahwa para Termohon dilaporkan warga tentang memalsukan data identitas;
e) Bahwa  identitas  Termohon  I  adalah  Warga  Negara  Asing  (WNA)  yaitu Bangladesh, padahal dia mengakui Warga Negara Indonesia (WNI);
f) Bahwa  kasus  pemalsuan  identitas  itu  baru  diketahui  pada  tanggal  15  Maret 2021;
g) Bahwa  yang  melaporkan  kasus  pemalsuan  data  identitas  tersebut  adalah Bapak Muhid (Kaur Kesra Desa Darungan), Kecamatan Tanggul;
h) Bahwa  diketahui  Termohon  I  adalah  Warga  Negara  Asing  (Bangladesh) setelah dilihat fotokopi Pasportnya ternyata dia WNA Banglades.
5. Pertimbangan Hukum
Pada  pokoknya  permohonan  Pemohon,  memohon  kepada  Pengadilan  Agama Jember  agar  membatalkan  perkawinan  antara  Termohon  I  bernama  “Tergugat  I  ”, dengan  Termohon  II  bernama  “Titik  Ayu  Ningsih  binti  Salam”,  yang  tercatat  pada Akta  Nikah  dan  Kutipan  Akta  Nikah  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  : 0696/043/XII/2020  tanggal  17  Desember  2020,  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan Agama Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember.
Menurut  penilaian  Majlis  Hakim,  Para  Termohon  telah  dipanggil  oleh Pengadilan  Agama  Jember  secara  sah  dan  patut  berdasarkan  berita  acara  surat panggilan  tanggal  19  –  3  –  2021  untuk  sidang  tanggal  30  Maret  2021,  dan  surat panggilan  tanggal  01  –  4  –  2021  untuk  sidang  tanggal  06  Maret  2021,  sedangkan tenggang hari pemanggilan dengan hari sidang tidak kurang dari 3 hari kerja, hal ini sesuai dengan Pasal 122 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), yang berbunyi : “Ketika  menentukan  hari  persidangan,  Ketua  menimbang  jarak  antara  tempat  diam atau tempat  tinggal kedua belah pihak dari tempat  pengadilan negeri bersidang, dan kecuali dalam  hal  perlu  perlu benar perkara itu dengan segera diperiksa,  dan hal  itu disebutkan  dalam  surat  perintah,  maka  tempo  antara  hari  pemanggilan  kedua  belah pihak  dan  hari  persidangan,  lamanya  tidak  boleh  kurang  dari  tiga  hari  kerja”;  Oleh karena  Jurusita  yang  bersangkutan  tidak  bertemu  dengan  Para  Termohon  di  alamat yang tercantum dalam permohonan Pemohon, maka selanjutnya surat panggilan para Termohon di sampaikan melalui Desa/Lurah Darungan dan diterima oleh an. Kapala Desa  Darungan,  yaitu  Kasi  Kesra,  bernama  :  Abd.  Muhit.  Dengan  demikian  maka prosedur pemanggilan sidang kepada para Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Selanjutnya  dalam  perkara  ini  Majlis  Hakim  mempertimbangkan  isu  hukum berdasarkan pada Pasal  125 ayat  (1)  HIR  yang  berbunyi: “Jika Tergugat,  meskipun
dipanggil  dengan  sah,  tidak  datang  pada  hari  yang  ditentukan,  dan  tidak  menyuruh orang  lain  menghadap  sebagai  wakilnya,  maka  tuntutan  itu  diterima  dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek).” Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR tersebut, ada dua hal yang harus dipenuhi : pertama, Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut,  namun  tidak  datang  menghadap  sidang;  kedua,  Tuntutan  tidak  melawan  hak dan  beralasan;  jika  kedua  hal  tersebut  dipenuhi,  maka  tuntutan  itu  diterima  dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek).
Untuk  memperkuat  dalil-dalil  permohonannya  Pemohon  telah  mengajukan  9 alat  bukti  surat  yang  mendukung  dan  relevan  dengan  dalil-dalil  Permohonan Pemohon,  kemudian  alat  bukti  tertulis  dimaksud  oleh  Majelis  Hakim  diberi  tanda kode : P1, sampai dengan P9.
Selanjutnya  Majelis  Hakim  mengidentifikasi  dan  meneliti  data  identitas Termohon  I  pada  bkti  P2  berupa  fotokopi  Surat  Pengantar  Perkawinan  Model N1,tertanggal  04  Desember  2020  dari  Kantor  Desa  Karangbayat,  Kecamatan Sumberbaru,  Kabupaten  Jember,  antara  lain  berisi  data  identitas  Termohon  I (Tergugat  I  )  adalah  Warga  Negara  Indonesia,  NIK  3509032504920005,  tempat tanggal lahir Jember, tanggal 25 April 1992, beralamat Dusun Karanganom, RT.001, RW.008,  Desa  Karangbayat,  Kabupaten  Jember,  status  :  Jejaka.  sedangkandata identitas  pada  bukti  P.5  berupa  fotokopi  KTP  Termohon  I,  juga  tercantum  status  : belum kawin. Demikian juga halnya bahwa data identitas Termohon II sebagaimana tercantum  pada  bukti  P3  berupa  Fotokopi  Surat  Pengantar  Nikah  Model  N1,  antara lain  tercantum  “status  :Pelajar,  sedangkan  data  identitas  yang  tercantum  pada  bukti P.6 “status : belum kawin.
Setelah Majelis hakim menkorelasikan isi data identitas Termohon I (Tergugat I)  yang  terdapat  pada  P.2  dan  P.5,  ternyata  sama  bahwa  Termohon  I  adalah  Warga Negara  Indonesia,  tempat  tanggal  lahir  Jember,  tanggal  25  April  1992,  beralamat Dusun  Karanganom,  RT.001,  RW.008,  Desa  Karangbayat,  Kabupaten  jember; Setelah  Majelis  Hakim  memperhatikan  bukti  P.7  berupa  fotokopi  Passport,  No.  P. BGO,  BY0826723,  berlaku  tanggal  13  Februari  2019  sampai  sampai  12  Februari 2024, ternyata Termohon I adalah Warga Negara Bangladesh.
Dengan  demikian  maka  telah  relevan  dengan  bukti  P9  yang  pada  pokoknya Kepala  KUA  Kecamatan  Tanggul  memohon  agar  Pengadilan  Agama  Jember membatalkan pernikahan para Termohon. Karena selain telah terbukti menjadi fakta hukum  bahwa  Termohon  I  (Moyen  Uddin)  adalah  Warga  Negara  Bangladesh,  dan dalam  berkas  perkaranya  tidak  terdapat  bukti-bukti  secara  sah  menurut  hukum mengenai  Termohon  I  sudah  pindah  Kewarganeraan  menjadi  WNI  (Warga  Negara Indonesia),  juga  pada  saat  melangsungkan  pernikahannya  dengan  Termohon  II, ternyata  Termohon  II  saat  itu  masih  dalam  status  belum  bercerai.  Dengan  demikian maka bukti P2, P3, P4, P5 dan P6 tersebut di atas, harus dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan  hukum  yang  mengikat,  karena  sudah  secara  nyata  terdapat  pemalsuan identitas dan kontradiktif dengan bukti P7 dimaksud.
Setelah  Majelis  hakim  mencermati  peristiwa  hukum  tentang  terjadinya perkawinan  antara  Termohon  I  dengan  Termohon  II  yang  dilasanakan  pada  tanggal 17  Desember  2020  sebagaimana  Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  nomor: 0696/043/XII/2020,  tanggal  17  Desember  2020,  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor Urusan  Agama  Kecamatan  Tanggul,  Kabupaten  Jember,  ternyata  Termohon  II  saat itu masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain (belum bercerai) atau dengan kata lain masih dalam status istri laki-laki lain.
Maka  dapat  dikonstatir  bahwa  pernikahan  Termohon  I  dengan  Termohon  II adalah telah melanggar ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan  memalsukan  identitas  diri,  karena  Termohon  I  ternyata  warga  Negara Bangladesh (WNA) dan Termohon II juga ternyata berstatus janda cerai sebagaimana bukti  P.8  berupa  Fotokopi  Kutipan  Akta  Cerai  ,  nomer:  0228/AC/2021/PA.Jr., dikeluarkan oleh Pengadailan Agama Jember, tanggal 13 Januari 2021.
Selain  bukti  tertulis  tersebut  diatas,  Pemohon  juga  telah  menghadirkan  2 orang  saksi,  masing-masing  bernama  saksi  ,dan  saksi  II.  Para  saksi  tersebut  telah memberikan  keterangan  di  depan  sidang  dan  sebelumnya  telah  terlebih  dahulu mengangkat sumpah, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi.
Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi-saksi  dimaksud  adalah  menurut  apa yang  dilihat  dan  diketahui  sendiri,  berkesesuaian  antara  yang  satu  dengan  yang  lain serta  relevan  dengan  pokok  perkara,  oleh  karena  itu  telah  memenuhi  syarat  materiil saksi; Menimbang, bahwa keterangan  yang diberikan oleh para saksi  tersebut  saling bersesuaian,  saksi  yang  pertama  dan  yang  kedua  adalah  Pegawai  KUA  Kecamatan Tanggul,  maka  berdasarkan  Pasal  171  ayat  (1)  dan  pasal  172  HlR.  keterangan  para saksi tersebut dapat diterima.
Berdasarkan  fakta  tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim  menemukan  fakta  di persidangan  yang pada pokoknya pernikahan Termohon  I dengan Termohon II  yang dilangsungkan  pada  tanggal  17Desember  2020  di  hadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah KUA.  Kecamatan  Tanggul,  Kabupaten  jember,  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  nomor: 0696/043/XII/2020,  tanggal  17  Desember  2020,  telah  menyalahi  ketentuan  hukum Islam  maupun  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sebagaimana  diatur dalam Pasal  3, Pasal  8 huruf (f), dan Pasal  9, Undang-Undang RI. Nomor :  1 tahun 1974, Jis.  Pasal  40 huruf (a) Kompilasi  Hukum  Islam,  jis Peratutan Pemerintah No. 20  Tahun  2019  tentang  Pencatatan  Pernikahan,  karenaTermohon  I  adalah  Warga Negara Asing (Bangladesh) dan Termohon II ternyata masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. Oleh karena itu perkawinan Termohon I (Tergugat I ) sebagai suami dengan Termohon II (Tergugat II ) sebagai istri, adalah tidak memenuhi syarat untuk
melangsungkan  pernikahan.Dengan  demikian  maka  petitum  primer  pada  point  2 permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan.
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pernikahan  antara  Termohon  I  dengan Termohon  II  tersebut  beralasan hukum  untuk  dibatalkan, maka petitum primer pada point (3) permohonan Pemohon agar Kutipan Akta Nikah nomor: 0696/043/XII/2020, tanggal  17  Desember  2020,yang  dikeluarkan  oleh  KUA  kecamatan  Tanggul, Kabupaten Jember, harus dinyatakan tidak berlaku,dan batal demi hukum.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  pada  pertimbangan-pertimbangan tersebut  diatas,  maka  permohonan  Pemohon  dapat  dikabulkan;  Menimbang,  bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.
Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang nomor 7  tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006,  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  jis. Pasal 8 huruf (f),dan Pasal 9 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974,jis Pasal 4,6,8 dan Pasal  40,  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dan  hukum  syara'  yang  berkaitan  dengan perkara ini.
6. Putusan
Segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum syar‟i‟ yang berkaitan dengan perkara ini mengadili:
a. Menyatakan Para Termohon yang dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
b. Membatalkperkawinan  antara  Termohon  I  (Tergugat  I  )  dengan  Termohon  II (Tergugat  II  ),yang  dilaksanakan  pada  tanggal  17  Desember  2020  di  Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember.
c. Menyatakan  bahwa  Buku  Nikah  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor: 0696/043/XII/2020,  tanggal  17  Desember  2020,  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Tanggul,  Kabupaten  Jember,  Provinsi  Jawa Timur, tidak berlaku dan batal demi hukum.
d. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya  yang timbul dari perkara ini sebjumlah Rp.690.000,-(Enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
Berdasarkan  bukti-bukti,  keterangan  saksi  dan  pertimbangan  hakim,  maka keputusan  tersebut  telah  sesuai  aturan  perundang-undangan  dan  di  tetapkan  sesuai kemaslahatan bersama, terutama kemaslahatan pasangan suami istri.
B. Pandangan  Fikih  Islam  Terhadap  Putusan  Pengadilan  Agama  Jember No:1428/Pdt.G/2021/PA.Jr.
Para  ulama  sepakat  bahwa  pernikahan  yang  sah  adalah  pernikahan  yang terpenuhinya syarat-syarat pernikahannya dan juga rukun-rukunya. Kedua kata tersebut mengandung arti  yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan,  dalam  suatu  acara  perkawinan  umpamanya  rukun  dan  syaratnya  tidak  boleh tertinggal,  dalam  arti  perkawinan  tidak  sah  bila  keduanya  tidak  ada  atau  tidak  lengkap (Syarifuddin, 2011).
Pada  kasus  putusan  Pengadilan  Agama  Jember  nomor:  1428/Pdt.G/2021/PA.Jr. dapat  disimpulkan  beberapa  pertimbangan  hakim  sebelum  melakukan  putusan pembatalan perkawinan. Yang pertama adalah adanya pemalsuan identitas kedua suami dan istri, kedua  status sang istri saat melakukan pernikahan masih berstatus istri orang lain dalam catatan perkawinannya ketiga suami yang bukan warga negara Indonesia.
Sehingga  melahirkan  beberapa  tinjauan  aspek  hukum  dalam  perspektif  hukum fikih islam:
1. Hukum Berbohong Atau Berdusta di Dalam Islam
Berbohong artinya adalah perbuatan mengabarkan sesuatu menyesilihi hakikat hal tersebut (Sholih, 1929). Banyak dalil yang menyebutkan tentang larangan berbuat dusta atau berbohong diantaranya:
: ٌخ َلََث ِقِفاَىُمْنا ُةََآ " :َمههَس َو ِهَُْهَع ُالله ًههَص ِ هاللَّ ُلىُس َز َلاَق :َلاَق ،َة َسَْ َسُه ٍِتَأ  ْهَع اَذِإ َخهدَح

## ، َبَرَك
َناَخ َه ِمُج ْؤا اَذِإ َو ، َفَهْخَأ َدَع َو اَذِإ َو
“Dari Abu Hurairah dia berkata, Rosulullah -Shalallahu „Alaihi Wasalam- pernah bersabda ;‟Tanda-tanda orang munafik ada tiga, apabila berkata dia berdusta, apabila dia berjanji dia mengingkari dan apabila dia di beri amanah dia akan berbuat khianat.” (bin Hanbal & al Syaibani, 2001).
Terdapat  ancaman  dan  peringatan  dari  Nabi  -Shalallahu  „Alaihi  Wasalam- bahwa jika seseorang memiliki  tiga sifat  di  atas  maka orang tersebut  akan termasuk dalam  golongan  orang-orang  yang  munafiq.  Ancaman  terhadap  suatu  perbuatan menunjukan  hal  tersebut  adalah  sebuah  dosa  dan  setiap  perbuatan  dosa  adalah  di larang dalam islam.
Nabi -Shalallahu „alaihi wasallam- juga bersabda:
ٍدىُعْسَم ِهْتا ِهَع  ِهاللَّ ُلىُس َز َلاَق :َلاَق ﷺ ...."
ٌِدْهََ  َبِرَكْنا هنِإَف ، َبِرَكْناو ْمُكاهَِإو ،
َبِرَكْنا ي هسَحَحََو  ُبِرْكََ ُمُج هسنا ُلا َزََ اَمو ، ِزاهىنا ًَنِإ ٌِدْهََ  َزىُجُفْنا هنِإو ، ِزىُجُفْنا ًَنِإ
اًتاهرَك ِ هاللَّ َدْىِع  َةَحْكَُ ًهحَح .
“Dan  hindarilah  dusta,  karena  kedustaan  itu  akan  menggiring  kepada kejahatan  dan  kejahatan  itu  akan  menjerumuskan  ke  neraka.  Seseorang  yang senantiasa  berdusta  dan  memelihara  kedustaan,  maka  ia  akan  dicatat  sebagai pendusta di sisi Allah.” (bin Al Hajjaj & Al-Husain, 2015).
Asal  sebuah  larangan  adalah  bermakna  suatu  keharaman  terhadap  zat  yang dilarang tersebut (Ibnu Sholih & Abdulah al-Fauzan, 2015).
2. Hukum Menikahi Wanita Berstatus Istri Orang Lain.
Dalam  islam  seorang  perempuan  tidak  boleh  memiliki  lebih  dari  satu  suami.
Tidak  semua  perempuan  boleh  untuk  dinikahi  bahkan  disyaratkan  bagi  wanita  yang hendak dinikahi haruslah wanita yang tidak diharamkan terhadap orang yang hendak menikahinya, baik itu pengharaman secara abadi ataupun pengharaman yang sifatnya pada waktu tertentu (Sabiq, 2012).
Jika  wanita  tidak  terikat  pernikahan  dengan  siapapun  kemudian  dia  tidak dalam  keadaan  „Iddah    maka  diperbolehkan  untuk  mengkhitbahnya  terang-terangan secara mutlak, namun jika perempuan tesebut dalam keadaan berstatus menikah maka hal  tersebut  haram  secara  mutlak  (Abi,  2012).  Diharamkan  bagi  setiap  muslim menikahi istri orang lain atau wanita dalam keadaan „Iddah untuk menjaga hak orang lain. Hal ini sebagai mana dalam firman Allah Ta‟la:
ْمُكُواَمََْأ  ْثَكَهَم اَم  هلَِّإ  ِءاَسِّىنا َهِم  ُتاَىَصْحُمْنا َو ْمُكَُْهَع ِالله  َباَحِك
“Dan  (diharamkan  juga  bagi  kamu  menikahi)  perempuan  yang  bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu”.
Imam  Al-Qurthubi  menafsirkan  ayat  tersebut  bahwa  kalimat  ( َه ِم  ُتاَىَصْحُمنا َو ِءاَسِّىنا)  bermakna  perempuan-perempuan  yang  memiliki  suami-suami  yang  bebas (bukan tawanan perang), ini menunjukan haram menikahi wanita yang berstatus istri orang lain (Al-Qurthubi, 2015).
3. Tinjauan Siyasah Syar‟iyah
Imam  Ibnul  Qayim  -Rahimahullah-  pernah  berkata  dalam  menjelaskan kandungan makna surah An-Nisa ayat  59 bahwa “wajib atas seluruh rakyat  menaati pemimpin mereka yang telah melaksanakan tugasnya, baik dalam bentuk pembagian (harta,  sedekah  dan  lain-lain),  dalam  menegakan  hukum,  strategi  perang  dan selainnya.  Kecuali  pemimpin  tersebut  memerintahkan  pada  kemaksiatan,  maka apabila pemimpin telah memerintahkan pada kemasiatan tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah” (Taimiyah, 2015).
Syeikh  Profesor  Dr.  Ibrahim  bin  „Amir  Ar-Ruhaili  -Hafizahullah- menjelaskan kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya berkaitan dengan perintah dan
larangannya.  Beliau  menyebutkan  salah  satunya  ketika  pemimpin  memerintahkan kepada  hal  yang  mubah  atau  meninggalkanya  maka  wajib  bagi  seluruh  rakyatnya menaati hal tersebut karena keumuman dalil-dalil yang memerintahkan ketaatan pada perkara yang bukan maksiat (Ar-Ruhaili, 2012).
Melaksanakan  aturan  dan  menaati  perintah  selama  tidak  bermaksiat  kepada Allah adalah wajib bagi seorang muslim. Seperti hal menaati rambu-rambu lalu lintas, memiliki kartu Surat  Izin  Mengemudi, aturan-aturan berdagang, dan lain-lain secara khusus  pada  kasus  putusan  Pengadilan  Agama  Jember  No.  :1428/Pdt.G/2021/PA.Jr ini.  Pemerintah  menetapkan  persyaratan  dalam  pernikahan  bukanlah  untuk mempersulit  urusan  rakyatnya,  justru  pemerintah  menetapkan  aturan  sudah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan rakyatnya.
Seandainya  seperti  pada  kasus  ini  pemerintah  tidak  tegas  dalam  hal  ini Pengadilan  Agama  Jember  maka  akan  banyak  terjadi  kerusakan  dan  pelanggaran aturan yang akan berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara ataupun secara khusus kehidupan berumah tangga. Maka putusan Pengadilan Agama Jember nomor: 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr. sudah sesuai dengan perspektif fikih islam.

## Kesimpulan
Dari  pemaparan  di  atas  dapat  ditarik  benang  merah  dari  permasalahan  yang  ada pada  putusan  tersebut  bahwa,  Pembatalan  pernikahan  pada  putusan  Pengadilan  Agama Jember  nomor:  1428/Pdt.G/2021/PA.Jr.  di  putuskan  sudah  sesuai  aturan  perundang- undangan  bahwa  adanya  pemalsuan  idenditas  kedua  suami  istri,  suami  yang  mengaku warga  negara  indonesia  namun  sebenarnya  merupakan  waga  negara  Banglades,  istri  yang mengaku berstatus perawan ternyata merupakan istri orang.
Berdasarkan  pandangan  fikih  islam  bahwa    ada  tiga  tinjauan  dalam  putusan Pengadilan  Agama  Jember  nomor:  1428/Pdt.G/2021/PA.Jr.  tersebut  bahwa  yaitu;  (a) penipuan  atau  pemalsuan  idenditas  merupakan  bentuk  kebohongan,  islam  mengharamkan perbuatan berbohong ataupun penipuan, (b) haramnya dalam islam menikahi istri orang lain dan (c) berdasarkan Siasah Syar‟iah adanya kewajiban taat terhadap pemimpin selama tidak memeritahkan  dalam  kemaksiatan  meskipun  dalam  bentuk  perintah  terhadap  hal  yang mubah  apalagi  di  dalam  perintah  tersebut  terdapat  kemaslahatan  yang  besar  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terkhusus  kemaslahatan kehidupan berumah tangga.
Akhirnya  penulis  menyarankan  pemerintah  selalu  konsisten  dalam  menetapkan suatu  hukum  ataupun  putusan  pada  perkara  tertentu,  selalu  mengiringi  serta  menyertakan pertimbangan  hukum  syari‟at  islam.  Terlebih  jika  perkara  tersebut  berkaitan  dengan perkara  umat  islam  yang  merupakan  mayoritas  penduduk  Indonesia.  Sebagai  bentuk perhatian  dan  kepedulian  pemerintah  kepada  rakyatnya  yang  mayoritas  beragama  islam. Agar hukum dan putusan tersebut selalu sesuai dan beriringan dengan kemaslahatan bangsa dan  umat islam secara khususnya.

## BIBLIOGRAFI
Abi,  A.-I.  T.  al-D.  (2012).  Bakr  bin  Muhammad  al-Husaini  al-Damsyiqi  al-Syafi‟i.  In Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar (Vol. 2). Semarang: Usaha Keluarga.
Al-Qurthubi, A. A. M. bin A. A.-A. (2015). Al-Jami’ Li Ahkamil Al-Qur’an . Kairo: Darul Al-Kutub Al-Misriyah.
Ar-Ruhaili,  I.  bin  „Amir.  (2012). Al-Ihkam  Fi  Sabri  Ahwali  Al-Hukam  Wama  Yusra’u  Li Ar-Ra’iyah Fiha Minal Ahkam .
Asyhadie, Z., & Adha, L. H. (2020). Hukum keluarga: menurut hukum positif di Indonesia . Depok: Rajawali Pers.
bin  Al  Hajjaj,  M.,  &  Al-Husain,  A.  (2015). Al  Jami’As Shahih .  Bairut:  Dar  Al  Afaaq  Al Jadidah, t, th.
bin Hanbal, A., & al Syaibani, A. (2001). Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal . Muassasah al-Risalah.
Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung.  (2021). Salinan  Putuskan  No.  1428/Pdt. G/2021/PA.Jr. Jember: Pengadilan Agama.
Ibnu Sholih & Abdulah al-Fauzan. (2015). Syarah Al-Warakat Fi Ushul Al-Fiqhi . Riyadh: Darul Al-Muslim Linnasyri Wa At-Tauzi‟.
Kamal,  I.  A.-S.  S.  &  A.  M.  (2013). Shahih  Fiqih  Sunah  Wa  Adilatuha  Wa  At-Taudihu Mazahibil Al-Arba’ . Al-Azhar: Al-Maktabah At-Taufiqiyah.
Sabiq, S. (2012). Fikhu as-Sunnah . Beirut.
Sholih,  I.  U.  M.  bin.  (1929). Syarah  Riyadhus  as-Sholihin,  Bab  Tahrimul  al-Kazbi . Unaizah: Madarul Al-Wathan Linnasyri.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
Syarifuddin, A. (2011). Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan . Jakarta: Kencana.
Taimiyah, T. A. bin. (2015). As-Siyasah As-Syar’iah . Kairo: Dar Ibnu Al-Jauzi.
Tim  Permata  Press.  (2017). Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  Bab  X  (Pencegahan Perkawinan) Pasal 64 . Jakarta: Tim Permata Press.
Ulama,  N.  minal.  (2018). Al-Fiqhul  Muyasar  Fi  Doui  Al-Kitab  wa  As-Sunnah .  Beirut,
Libanon: Maktabah Daru Nuri As-Sunah Lin Nasyri wa At-Tauzi‟.
Undang-undang Republik Indonesia. (2019). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam .  Bandung:  Citra Unbara.
Copyright holder: Amirudin, Misbahuzzulam (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: