## MEMAHAMI KEDUDUKAN NIKAHUL FASID DALAM HUKUM ISLAM

## Ariesthina Lelah
Universitas Muslim Indonesia, Makassar, ariesthinalaelah.umi@gmail.com
Tulisan  ini  mengulas  tentang  kedudukan  nikahul  fasid  dalam  hukum  Islam.  Secara konseptual, nikahul fasid merupakan salah satu kasus dalam hukum pernikahan dimana suatu  pernikahan tidak  memenuhi  rukun dan  syarat  sah  pernikahan  secara  utuh  dalam syariat  Islam.  Hasil  kajian  ini  menyimpulkan  bahwa  suatu  pernikahan  yang  dilakukan harus memenuhi hukum Islam  maupun sebagaimana dirumuskan dalam hukum negara. Di  alam  Islam,  suatu  pernikahan  dikatakan  sah  apabila  memenuhi  rukun  dan  sayarat sahnya  pernikahan.  Oleh  karena itu,  pernikahan  yang  dilakukan  dapat  dikatakan  tidak sah  apabila  salah  satu  rukun  atau  syaratnya  tidak  terpenuhi,  sehingga  dalam  Islam terdapat  istilah  nikahul  fasid  yaitu  pernikahan  yang  batal  karena  di  antara  rukun  dan syarat pernikahan tidak terpenuhi.
Kata Kunci: Nikahul Fasid, Hukum Islam

## A. Pendahuluan
Keluarga merupakan salah satu karakteristik kelompok sosial di tengah masyarakat. Entitas ini merupakan salah satu struktur sosial yang direkatkan melalui mekanisme pernikahan yang diatur  secara  sosial,  budaya,  terlebih  secara  agama.  Pernikahan  menjadi  unsur  terpenting pembangun hubungan pergaulan kekerabatan masyarakat.
Pernikahan menjadi jalan mulia yang dianugerahkan oleh Allah Swt kepada umat manusia untuk  menjalin  hubungan  dalam  rangka  mencari  keridhaannanya  melalui  perkawinan  untuk melestarikan keturunan manusia di muka bumi ini. Manusia dibekali dengan nafsu duniawiah yang  membutuhkan  saluran  pemenuhannya  sebagaimana  diatur  oleh  ketentuan  Allah  Swt sehingga  dapat  tercipta  ketentraman  yang  memberikan  berkah  bagi  kehidupan  manusia  itu sendiri.
Irfan (2012) mengemukakan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat antara laki-laki  dan  perempuan.  Kekuatan  ini  terbentuk  tidak  hanya  secara  lahiriah,  namun  juga terbangun  kokoh  secara  batiniah.  Perikatan  ini  lebih  dijelaskan  sebagai  sesuatu  yang menimbulkan hukum sahnya melahirkan hak serta kewajiban-kewajiban pengikat suami istri dan mengatur hak anak yang terlahir dari pernikahan tersebut.
Islam memiliki mekanisme khusus yang mengatur masalah perkawinan ini. Sehingga suatu perikatan pernikahan memenuhi standar sahnya apabila terlah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat pernikahan merupakan standar legal yang sangat fundamental dalam Islam yang harus diperhatikan. Oleh karena itulah suatu pernikahan di tengah masyarakat akan sah apabila telah memenuhi unsuru rukun dan syarat-syarat yang ada. Hal ini dapat ditelusuri dalam Kompilasi Hukum Islam dikemukakan dalam pasal empat belas bahwa rukun nikah meliputi; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Pernikahan akan tidak sah apabila kelim aunsur dalam rukun tersebut tidak terpenuhi.
Sejalan  dengan  penjelasan  tersebut,  Al  Zuhaili  (1995)  menjelaskan  bahwasanya  suatu pernikahan  itu  ada  syarat-syaratnya  meliputi  calon  suami  dengan  calon  istri  tidak  memiliki hubungan nasab yang dapat memberatkan pernikahan,  sighah ijab kabul yang tidak  dibatasi oleh waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan dalam melakukan pernikahan, calon suami istri  yang  jelas,  mempelai  tidak  berihram,  adanya  mahar,  kedua  mempelai  tidak menyembunyikan  pernikahan,  kedua  mempelai  dalam  sehat  walafiat  dalam  artian  tidak mengidap penyakit kronis. Yang terakhir yaitu adanya wali dalam pernikahan yang dilakukan.
Penjelasan  tersebut  di  atas  menujukkan  bahwa  pernikahan  maupun  perkawinan  diatur sebagai suatu mekanisme hukum secara agama maupun hukum Negara. Meskipun demikian, banyak  pernikahan  yang  dilakukan  hanya  mengikuti  mekanisme  agama  masing-masing mempelai.  Konteks  hukum  ini  dangat  penting  diperhatikan  sebagai  upaya  perlindungan terhadap hak dan kewajiban masing-masing individu yang melakukan pernikahan, termasuk yang lebih penting menjaga status pernikahan yang dilakukan serta anak yang akan lahir dari pernikahan tersebut. Perlindungan terhadap hak-hak dalam pernikahan secara hukum misalnya hak  istri  secara  lahir  dan  bathin,  legitimasi  kelahiran  anak  melalui  akte  kelahiran,  hak pendidikan anak, hak nasab anak, hak waris istri dan anak, hak wali bagi anak perempuan diatur dan sangat menjadi prioritas dalam hukum Islam.
Hal  yang  paling  esensial  sesungguhnya  ialah  pemenuhan  setiap  rukun  dan  syarat. Penemuhinan  ini  akan  menjamin  perlindungan  hak  lainnya  yang  menjadi  tuntutan  dalam
pemenuhan  hukum  pernikahan.  Rukun  dan  syarat  perkawinan  sangat  mendasar  yang  dapat menjamin  kelangsungan  hubungan  pernikahan.  Dalam  Islam  terdapat  ruang  bagi  suatu pernikahan dapat dibatalkan karena tidak terpenuhi salah satu rukunnya sehingga pernikahan semacam ini dapat dibatalkan dan fasid karena tidak sah.
Tutik  (2008)  menjelaskan  bahwa  pernikahan  dianggal  sah  dalam  Islam  jika  suatu  akad memenuhi syarat dan rukun. Sebaliknya suatu proses nikah yang kurang syarat dan rukunnya dianggap tidak sah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa apabila pernikahan tersebut tidak memenuhi hanya  salah  satu  rukunnya  maka  hukum  bagi  akad  itu  batal.  Selain  itu,  suatu  akad  tidak memenuhi hanya salah satu dari syaratnya maka hukum bagi akad pernikahan akan fasid.
Pernikahan fasid merupakan  salah  satu  problematika  dalam  kehidupan  masyarakat, sehingga  pemahaman  berkaitan  dengan  hukum  masalah  ini  dangat  penting  dikaji.  Penulis tertarik  melakukan  kajian  kepustakaan (library  research) untuk  mengkaji  lebih  dalam berkaitan dengan nikahul fasid dalam hukum Islam.

## B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah penulisan ini adalah “Bagaimanakah gambaran nikahul fasid dan kedudukannya dalam hukum Islam?”

## C. Pembahasan
Pernikahan merupakan salah satu sarana perikatan menyatukan dua individu laki-laki dan perempuan  dalam  satu  sumpah  berdasarkan  tuntutan  agama.  Dalam  Islam,  pernikahan merupakan  suatu  proses  yang  sangat  dianjurkan  untuk  menciptakan  maslahan  bagi  seorang muslim laki-laki dan perempuan dalam membina rumah tanggah yang mawaddah warahmah.
Di tengah masyarakat, pernikahan merupakan proses yang sangat sakral sehingga adat istiadat suatu masyarakat juga memberikan tempat khusus bagi penyelenggaraan suatu pernikahan. Hal ini dapat diamati dalam struktur budaya masyarakat di Indonesia terdapat banyak proses adat pernikahan yang menjadi simbol keragaman nilai budaya dan karakter bangsa.
Menurut  Al  Munawwir  (1997)  menjelaskan  kata  nikah  atau  kawin  diambil  dari  bahasa Arab. Dilihat dari asal katanya dapat dimaknai sebagai setubuh atau senggama. Selanjutnya Al
Zuhaili  (1995)  mengemukakan  bahwa  makna  nikah  secara  hakiki  dapat  diartikan  sebagai bersetubuh atau bersenggama, sedangkan dilihat dari aspek maknanya secara majazi dimaknai sebagai suatu akad.
Sejalan  dengan  pemaknaan  tersebut  di  atas,  Assegaf  (2005)  mengemukakan  penyebutan pernikahan tergadang disepadankan dengan istilah perkawinan. Dijelaskannya dalam bahasa Indonesia, istilah perkawinan dari kata kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis atau melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin juga digunakan secara umum kepada makluk lainnya sebagai suatu proses generatif alami. Sehingga berbeda dengan konteks  penggunaan  tersebut,  istilah  nikah  hanya  digunakan  untuk  manusia  saja.  Hal  ini berkaitan dengan keabsahan hukum nasional, adat, dan agama. Lebih lanjut dijelaskan bahwa nikah  yaitu  akad  atau  ikatan  karena  didalamnya  terdapat  ijab  yang  bermakna  pernyataan penyerahan mempelai perempuan dan kabul sebagai penyataan  berterimanya pihak laki-laki terhadap perempuan.
Selanjutnya,  untuk  lebih  memerkaya  pemahaman  berkaitan  dengan  makna  hakiki pernikahan akan diuraikan beberapa pendapat dari pakar Islam sebagai berikut.
Sarjono  (Asmin,  1986)  mengemukakan  pernikahan  sebagai  ikatan  lahir  batin.  Bentuk ikatan pernikahan ini sangatlah formil dalam hubungan dan kedudukan suami istri di tengan masyarakat. Makna ikatan lahir dan batin dalam konteks ini yaitu kesungguhan hidup bersama suami istri dalam membina keluarga bersifat selamanya.
Al Hamdani (2002) mengemukakan perkawinan adalah sunnatullah. Proses kawain-mawin ini dilakukan oleh semua makhluk Allah baik itu sesama manusia, hewan dengan hewan, dan tumbuhan  dengan  sesama  jenisnya.  Dalam  perspektif  serjana  keilmuan  alam  bahwa kebanyakan segala sesuatu di dalam alam terdiri dari berpasangan.
Defenisi  pernikahan  dalam  Hukum  Islam  sebagaimana  dikutip  oleh  Hamid  (1976) dijelaskan bahwa pernikahan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara suami isri. Ikatan ini dibentuk  untuk  membina  kehidupaan  secara  bersama  secara  berumahtangga  yang  bertujuan untuk menambah keturunan sebagaimana dilakukan sesuai ketentuan Islam.
Berdasarkan penjelasan tersebut disimpulkan, pernikahan merupakan proses dalam rangka upaya  perkawinan  yang  dilakukan  secara  lahir  batin  untuk  membangun  rumah  tangga. Tujuannya juga untuk menambah anak keturnan yang dilaksanakan sebagaimana kententuan dalam syarian Islam. Ikatan suatu pernikahan yang telah dilakukan bersifat selamanya selama kehidupan  di  dunia.  Hal  ini  juga  sebagai  manifestasi  makhluk  di  dunia  ini  diciptakan berpasangan.

## 1. Dasar Hukum Pernikahan
Dasar  hukum  pelaksanaan  suatu  pernikahan  dapat  ditinjau  dari  segia  syariat  Islam  yang berlandaskan  hukum  pernikahan  pada  Al-Qur’an  dan  Al  Hadis.  Dasar  hukum  lainnya  yang mengatur pernikahan ialah hukum negara yang merumuskan suatu hukum pernikahan mengacu pada nilai-nilai agama dalam lingkup suatu negara. Di Indonesia, hal ini dapat disimak dalam UUD 1945 dan secara spesifik dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
Pertama, dasar hukum Al-Qur’an. Pernikahan dalam Islam diatur begitu rinci di dalam Al- Qur’an.  Seumber  rujukan  dasar  hukum  ini  merupakan  yang  utama  yang  menjadi  sumber rujukan  sumber  hukum  lainnya  tentang  pernikahan.  Beberapa  surat  dalam  Al-Qur’an  yang dapat dirujuk sebagai dasar hukum pernikahan di antaranya dapat disimak pada firman Allah Swt, sebagai berikut.
ۡ نِمَو ۡ ِۡهِتَٰ َياَء ۡ ۦۡۡ
ۡٗةَّدَوَّمۡمُكَن يَبۡ َلَعَجَوۡاَه  َلَِإۡ ْا وُنُك سَتِ لۡاٗجََٰو زَأۡ مُكِسُفنَأۡ نِ مۡمُكَلَۡقَلَخۡ نَأ
َۡنوُرَّكَفَتَيٖۡم وَقِ لٖۡتََٰيلَأَٓۡكِلََٰذۡ ِفَِّۡنِإًۡۚ ةَ  حَۡرَو
٢١ ۡ
Terjemahnya:
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya  di  antaramu  rasa  kasih dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar- benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S Ar-Rum [30]: 21)
Ayat  lainnya  yang  dapat  menjadi  rujukan  dasar  pernikahan  dapat  disimak  pada  firman Allah Swt, sebagai berikut.
ْۡاوُحِكن َ أَو ۡٱ َٰۡ َمَٰ َي َ لۡ ۡ َۡوۡ مُكنِم ٱ َۡيِحِلَٰ َّصل ۡ َۡء اَرَقُفْۡاوُنوُكَيۡنِإًۡۚ مُكِئ اَموَإِۡ مُكِداَبِعۡ نِم ُۡمِهِن غُي ٱ ُۡ َّللّ ۡ ِۡهِل  ضَفۡنِم ۡ ۦۡ َۡوٱ ُۡ َّللّ ۡ ۡٞميِلَعٌۡعِسَٰ َو ٣٢ ۡ
Terjemahnya:
Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang  lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (An-Nur [24]: 32)
Berdasarkan kutipan firman Allah di atas dapat dipetik hikmah sesungguhnya pernikahan merupakan  tanda  kebesaran  Allah  Swt  yang  telah  menciptakan  makhluk  manusia  secara berpasangan.  Tujuan  pernikahan  sebagaimana  penjelasan  dalam  ayat-ayat  tersebut  di  atas dengan  maksud  manusia  mencapai  ketentraman,  berkasih  sayang.  Bahkan,  yang  luar  biasa ialah  meskipun  manusia  masih  dalam  keadaan  susah  namun  sudah  cukup  umur  dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan dengan jaminan Allah akan memampukan mereka kelak.
Kedua, dasar hukum Al-Hadis. Rasulullah Saw sangat memerhatikan dan menganjurkan setiap pemuda yang telah sanggup untuk menikah. Hal ini dapat disimak dalam salah satu sabda Rasulullah Saw (dalam Al Sindi, 1971); “Dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata telah berkata kepada kami Rasulullah Saw;  Hai sekalian Pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antara kamu  kawin,  maka  hendaklah  ia  kawin.  Sesungguhnya  kawin  itu  menghalangi  pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa, sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya.”
Ketiga, hukum  negara.  Setiap  negara  memiliki  mekanisme  perundang-undangan  yang mengatur pernikahan bagi warga negaranya. Di Indonesia dapat disimak di dalam UUD 1945, secara spesifik diatur di dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan secara khusus diatur pula dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)
Undang-Undang  Dasar  1945  dijelaskan  dalam  Pasal  18B  ayat  1  dijelaskan  bahwa pembentukan  keluarga  merupakan  hak  setiap  orang.  Pembentukan  keluarga  ini  untuk menlanjutkan  keturunan  yang  dilakukan  melalui  perkawinan  sah.  Dengan  demikian,  negara sangatlah  menamin  hak  individu  melakukan  perkawinan  dan meneruskan  keturunan,  hal ini tentunya hak ini dilindungi oleh negara dengan syarat melalui pernikahan yang sah. Kontek syah dalam hal ini tidak terlepas dari aturan agama-agama di Indonesia, termasuk Islam yang sangat menegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan secara sah.
Landasan hukum negara ini dapat disimak pula dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Bab I undang-undang ini mengatur dasar perkawinan sebanyak lima pasal. Dalam  penulisan  ini  hanya  perlu  dipaparkan  dua  pasal  saja  sebagai  dasar  penyelenggaraan perkawinan  di  Indonesia. Pasal  satu, menjelaskan  tentang  perkawinan  sebagai  ikatan  lahir batin. Bentuk ikatan ini dibatasi secara tegas pada pria sebagai suami dan perempuan sebagai istri.
Pasal dua. Mengatur legalitas keabsahan suatu pernikahan. Dalam pasal dua meliputi dua ayat. Ayat satu menjelaskan bahwa suatu perkawinan sah apabila  dilakukan menurut hukum masing-masing agama  dan  kepercayaan. Dengan  demikian, mekanisme  dari  undang-undang ini secara tidak langsung menjadikan sumber hukum agama dan kepercayaan sebagai rujukan perumusannya.  Selanjutnya  pada  ayat  dua  menjelaskan  bahwa  setiap  perkawinan  yang dilakukan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini sebagaimana hukum di Indonesia.
Dasar perkawinan Islam secara khusus dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada  pasal  dua  sampai  pasal  sepuluh.  Dalam  pasal  dua  dijelaskan  bahwa  perkawinan sebagaimana  dimaksud  sesuai  hukum  Islam  mencakup  akad  yang  kuat mitsaqon ghaliidhan dengan  tujuan  hakiki  menaati  perintah  Allah  Swt  yang  dilaksanakan  sebagai  suatu  ibadah disisiNya.
Dalam KHI juga menjabarkan tujuan perkawinan pada pasal tiga. Di dalamnya dijelaskan bahwa  tujuan  perkawinan  mewujudkan  kehidupan  kerumahtangaan  bercirikan  “sakinah”, “mawaddah”, “warahmah” . Tiga hal ini merupakan tujuan esensial dari dilaksanakannya suatu perkawinan.  Selanjutnya,  dijelaskan  pula  soal  keabdahan  suatu  pernikahan  dalam  Islam sebagaimana dapat disimak pada pasal empat Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pernikahan dalam Islam merujuk pada Al-Qur’an dan Al Hadis. Selain itu, dasar hukum pelaksanaan pernikahan dalam Islam di Indonesia juga mengacu pada standar hukum perundang-undangan yang dibuat tetap mengacu pada sumber-sumber agama dan keyakinan.

## 2. Rukun dan Syarat Pernikahan
Syariat  Islam  memberikan  tuntunan  yang  lengkap  tentang  rukun  dan  syarat  suatu pernikahan  menjadi  sah  secara  agama.  Paparan  sebelumnya  menunjukkan  bahwa  hukum negara  melalui  perundang-undangan  mengikuti  rumusan  hukum  agama-agama  yang  ada  di Indonesia.
Jumhur  Ulama  (dalam  Abidin  dan  Aminuddin,  1999)  merumuskan  rukun  pernikahan meliputi; a) adanya “calon suami dan istri” yang akan melangsungkan perkawinan; b) adanya wali  dari  kedua  calon  mempelai  yang  akan  melaksanakan  pernikahan;  c)  adanya dua  orang saksi, hal ini untuk menjamin kepastian hukum; d) sigat akad nikah yakni ijab kabul. Ijab kabul ini diucapkan wali atau yang mewakili wali mempelai perempuan.
Pernikahan  juga  harus  memenuhi  sejumlah  syarat  tertentu  di  dalam  Islam.  Syarat  ini merupakan dasar yang sangat fundamental yang menjadi penyempurna keabsahan pernikahan dan  menimbulkan  adanya  kewajiban  yang  mengikat  kepada  pasangan  yang  melangsungkan pernikahan.  Muhammad  (1998)  menjelaskan  bahwa  untuk  memenuhi  syahnya  suatu pernikahan  harus  memenuhi  dua  syarat. Pertama ,  halalnya  seorang  wanita  yang  menjadi pendamping bagi calon suami. Berdasarkan syarat ini dapat dipahami bahwa status wanita bagi calon  suaminya  yaitu  bukan  muhrim  serta  terbebas  dari  segala  sebab  yang  dapat
mengharamkan pernikahan keduanya. Kedua, syarat saksi meliputi hukum saksi dan kesaksian wanita yang melakukan pernikahan.
Berkaitan  dengan  syarat  pernikahan  ini  dapat  dicermati  adanya  perbedaan  pemikiran Ulama.  Perbedaan  ini  lebih  dilandasi  oleh  dialektika  pola  pikir  yang  mereka  miliki  dalam perumusan dasar hukum yang digunakan. Al Jaziri (1990) merangkum beberapa perbendaan pandangan dari para Ulama tersebut sebagai berikut.
Pertama, kalangan mazhab Hanafiyah, mengemukakan bahwa syarat pernikahan berkaitan dengan sigat, harus ada calon suami dan calon istri yang berakad, dan perksaksian. Lebih lanjut dijelaskan bahwa aspek sigat atau ijab kabul akan sah haruslah memenuhi sejumlah syarat yang meliputi  menggunakan  redaksi  bahasa  yang  mengungkapkan  menikah,  baik, sarih  (inkah, tajwiz). Ijab  kabul  yang  dilakukan  haruslah  dalam  bentuk  suatu  majelis.  Baik  ijab  maupun kabul tidak memiliki perbedaan. Ucapan sigat harus dapat didengar kedua calon yang berakad yakni wali perempuan dan mempelai pria. Sigat dalam perkawinan tidak memiliki batas waktu.
Sayarat  selanjutnya  yaitu  harus  ada  dua  orang  yang  berakad  (suami  dan  istri)  yang  harus berakal, balig, merdeka, calon istri halal dinikahi dan kedua mempelai harus sudah diketahui identitasnya.  Selanjutnya,  dalam  hal  persaksian,  mazhab  ini  mengemukakan  syarat  saksi haruslah berakal, baliq, merdeka, Islam dan mampu mendengar sigat akad dari wali dan suami. Kedua, Imam Syafi’i mengemukakan syarat pernikahan meliputi sigat, wali, dua mempelai, dan saksi masing-masing. Sigat dalam hal ini harus memenuhi syarat tidak adanya ta’lik atau penggantungan  dan  dalam  prosesnya  harus  menggunakan  kata tajwij,  inkah,  musytaq. Pada aspek syarat wali harus memenuhi kriteria saksi yakni memiliki kemauan dari diri sendiri, tidak secara terpaksa. Selain itu, saksi harus berjenis kelamin laki-laki dan masih berstatus mahram dengan mempelai perempuan. Saksi juga harus sudah baliq, jadi anak kecil yang belum baliq meskipun  memiliki  hubungan  wali  dengan  perempuan  tidak  bisa  menjadi  wali.  Saksi  harus berakal sehar dan bersikap adil, serta memiliki penglihatan yang bagus. Salain itu saksi juga harus memiliki penglihatan yang normal serta bukan dari kalangan budak dalam artian sebagai orang yang merdeka.
Syarat untuk kedua mempelai harus memenuhi kriteria tidak adanya hubungan mahram, tidak dipaksa, dan identitasnya jelas. Untuk calon perempuannya bukan mahram, identitasnya jelas,  dan  terbebas  dari  hal  yang  dapat  menghalangi  pernikahannya  seperti  mahram,  sudah bersuami,  dalam  masa  iddah,  dan  lain-lain.  Sekanjutnya  berkaitan  dengan  syarat  dua  saksi dijelaskan haruslah bukan dari dua orang hamba sahaya. Syarat lainnya bukan dua orang wanita atau dari kedua orang berbuat fasik.
Ketiga, pandangan  Hanabilah mengemukakan  syarat-syarat  pernikahan ini  menjadi  lima syarat yaitu; a) dua calon mempelai yang jelas, b) pilihan dan rela, c) wali, d) persaksian, dan e) calon istri yang terbebas dari hal-hal yang menghalanginya melangsungkan pernikahan.
Rukun dan syarat pernikahan merupakan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi dalam suatu proses  pernikahan.  Rukun  dan  syarat  sangat  menentukan  keabsahan  suatu  pernikahan  dapat diterima secara syariat Islam. Meskipun para ulama memiliki pandangan yang berbeda namun pada substansinya sama justru masing-masing pendapat saling melengkapi sehinga bisa dirujuk untuk lebih menyempurnakan rukun dan syarat pernikahan yang dapat digunakan pada masa kini.

## 3. Prinsip dan Tujuan Pernikahan
Pernikahan yang dilaksanakan tidak bisa dilepaskan dari orientasi berdasarkan prinsip dan tujuannya.  Islam  sangat  menegaskan  prisnsip  dan  tujuan  ini  sehingga  suatu  pernikahan bermuara  kepada  Allah  Swt.  Adapun  prinsip  pernikahan  meliputi;  a)  memenuhi  rukun  dan syarat yang telah ada dan pernikahan dilaksanakan hanya untuk menjalankan perintah agama; b) Pernikahan dilaksanakan dengan prinsip kerelaan dan persetujuan, hal ini khususnya untuk kedua  mempelai  yang  akan  melangsungkan  pernikahan;  c)  pernikahan  dilaksanakan  untuk selamanya; dan d) laki-laki sebagai suami menjadi penanggungjawab rumah tangga.
Prinsip-prinsip pernikahan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan di dalam Islam begitu mulia. Kemuliaan pernikahan ini tidak bisa dilepaskan dari tujuan esensial yang melandasinya. Darajat  (1985)  mengemukakan  bahwa  pernikahan  dilakukan  dengan  tujuan  untuk mendapatkan  dan  melangsungkan  keturunan.  Pernikahan  juga  dilakukan  untuk  pemenuhan
kebutuhan  manusia  yakni  penyaluran  syahwatnya  dan  kasih  sayang  kepada  pasangan hidupnya.  Pernikahan  juga  dalam  rangka  untuk  memenuhi  panggilan  agama  sehingga  dapat terlindungi  dari  kemungkaran  dan  kejahatan  yang  dapat  merusak.  Tujuan  pernikahan  juga memupuk keseriusan dan tanggung jawab dan kesungguhan memeroleh harta kekayaan yang halal.  Tujuan  akhir  dari  pernikahan  yaitu  rumah  tangga  untuk  membentuk  masyarakat  yang tenteram didasari cinta dan kasih sayang.
Yanggo  (2005)  mengemukakan  bahwa  keluarga  Islam  dibentuk  dari  perpaduan ketentraman  (sakinah),  penuh  rasa  cinta  (mawaddah),  dan  kasih  sayang  (rahmah).  Unsur  di dalamnya meliputi istri yang patu dan setia, suami jujur dan tulus, ayah yang kaya kasih sayang warahmah, ibu yang lembuh dan memiliki ketulusan rasa, anak-anak yang patuh dan taat, serta kerabat keluarga yang membina silaturahmi sebagaimana hak dan kewajibannya.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pernikahan  dilaksanakan berdasarkan  prinsip  dan  tujuan  mulia,  tidak  semata  sebagai  pelampiasan  syahwat  semata namun  lebih  mulia  dari  itu  banyak  unsur  didalamnya  yang  dapat  menentukan  kebahagiaan suatu pernikahan. Dalam kasusu tertentu, semua bangunan rukun, syarat, prinsip dan tujuan pernikahan ini dapat dibatalkan seperti pada kasus nikahul fasid dalam Islam.

## 4. Nikahul Fasid dalam Hukum Islam
Hukum  Islam  mengatur  istilah  pernikahan  yang  dibatalkan.  Terjadinya  pembatalan pernikahan  karena tidak terpenuhi rukun atau cacat hukum pernikahan yang dilakukan. Secara spesifik, kasus semacam ini dalam hukum Islam disebut pernikahan fasid . Adanya terminologi ini menunjukkan bahwa Islam memiliki ketentuan ketat dalam hal pernikahan karena melihat semua aspek. Ini juga menunjukkan suatu kehati-hatian dalam menjalankan suatu pernikahan haruslah memenuhi semua ketentuan hukum yang ada di dalam Islam.
Basyir (2000) menjelaskan bahwa istilah pembatalan pernikahan atau perkawinan dalam hukum  Islam  dikenal  dengan  istilah  “fasakh”  yang  dimaknai  sebagai  “merusak”  atau “membatalkan”. Sehingga fasid atau “fasakh” menjadi sebab terputusnya pernikahan dengan merusakkan atau membatalkan gubungan pernikahan yang sudah berlangsung sebelumnya.
Sejalan  dengan  pendapat  tersebut  di  atas,  Rasjidi  (1991)  menjelaskan  bahwa  suatu pembatalan  tersebut  merupakan  usaha  untuk  tidak  melanjutkan  perkawinan.  Dalam  hal  ini pengadilan  dalam  memnutuskan  perkara  haruslah  memperhatikan  ketentuan  agama  yang dianaut  oleh  kedua  mempelai  atau  sepasang  suami  istri.  Jika  dalam  konteks  hukum  agama kedua mempelai sah maka dapat diambil keputusan pembatalan perkawinan sah.
Pandangan  tentang  pembatalan  pernikahan  ini  belum  sampai  pada  titik  yang  defenitif. Sehingga  menurut  Syafruddin  (2006)  memberikan  batasan  pembatalan  pernikahan  atau perkawinan  sebagai  tindakan  memperoleh  keputusan  pengadilan  dengan  serta  menyatakan bahwa  suatu  pernikahan  yang  telah  dilakukan  batal.  Menurut  perspektifnya,  konteks fasakh disebabkan oleh; pertama, tidak terpenuhinya rukun dan syarat atau dengan kata lain terdapat adanya halangan pernikahan; dan kedua, terjadi sesuatu (konflik dan lain sebagainya) dalam berumahtangga sehingga tidak lagi memungkinkan hubungan suatu pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak (suami istri).
Berbagai  persyaratan  berkaitan  dengan  pembatalan  pernikahan  telah  dibenarkan  dan dirumuskan oleh para ulama mazhab. Doi (1996) merangkumkan beberapa pandangan ulama mazhab sebagai berikut.
Pertama; mazhab Hanafiyah merumuskan bahwa beberapa kasus yang tergolong fasakh yaitu;  a)  perpisahan  dikarenakan  suami  istri,  atau  salah  satunya murtad;  b)  suatu  perceraian karena  perkawinan  rusak (fasakh) ;  dan c)  perpisahan  dikarenakan  ketidakseimbangan  status atau kufu .
Kedua; mazhab  Syafi’i  dan  mazhab  Hanbali  merumuskan fasakh nya  suatu  pernikahan disebabkan enam hal yaitu; a) pisah dikarenakan cacat suami atau istri; b) terjadinya cerai keran berbagai kesulitan suami; c) pisah karena li’an; d) salah satu pasangan dari pasangan suami atau istri murtad; e) perkawinan tersebut fasad atau rusak; dan f) status tidak setara atau yang disebut “kufu”.
Ketiga, pandangan  mazhab  Maliki  merumuskan fasakh meliputi  terjadinya  “li’an” , rusaknya (fasakh) suatu pernikahan, dan salah satu pasangan dari hubungan pernikahan murtad.
Berdasarkan  beberapa  pandangan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  suatu  pernikahan dapat fasid tidak semata tidak terpenuhinya rukun dan syaratnya, atau rusak rukun dan sayarat tersebut  namun  lebih  dari  itu  suatu  pernikahan  dapat  fasid  karena  kemurtadan  salah  satu pasangan.  Artinya  bahwa  bila  seorang  suami  atau  istri  murtad  maka  dengan  sendirinya pernikahan  tersebut  fasid  dan  harus  diakhiri.  Hubungan  pernikahan  juga  dapat  rusak  karena ketidaksetaraan maupun pertengkaran yang dapat mengakhiri suatu hubungan pernikahan.
Kompilasi  Hukum  Islam  mengatur  pembatalan  pernikahan  Pasal  70.  Dalam  pasal  ini ditegaskan bahwa perkawinan batal apabila
Pertama; suami  memiliki  empat  istri  yang  tidak  berhak  melakukan  akad.    Pernikahan semacam ini tetap tidak bisa dilakukan meskipun keempatnya dalam masa “iddah” talak “raj’i” . Kedua; lelaki yang menikah lagi dengan bekas istrinya yang di “li’an” atau telah menuduh istrinya berzina.
Ketiga; laki-laki yang menikah lagi dengan mantan istri sebelumnya telah dijauhi tiga kali bertalak.  Untuk  kasus  ini  sang  bekas  istri  harus  terlebih  dahulu  menikah  dengan  pria  lain. Setelah  itu  bercerai  lagi  hingga  yang  disebut  dengan  bakda  “dukhul”  dari  laki-laki  yang dinikahinya  perempuan  tersebut  sampai  habis  masa  “iddah”  barulah  perempuan  ini  bisa dinikahi.
Keempat; pernikahan  sedarah.  Hal  ini  juga  diatur  dalam  KHI  dan  bisa  dibatalkan berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam Islam, pernikahan sedarah hukumnya haram.
Selain  penjelasan  tersebut,  dapat  pula  dicermati  dalam  pasal  71  KHI  dii  dalamnya dijelaskan pembatalan pernikahan dapat terjadi meliputi beberapa hal penting sebagai berikut;
a) Poligami yang dilakukan oleh suami tanpa izin pengadilan terkait (Pengadilan agama).
b) Perempuan  yang  dinikahi  oleh  seorang  pria  dan  dikemudian  hari  diketahui  masih berstatus sebagai isteri pria lain yang hilang tidak diketahui beritanya.
c) Perempuan  yang  dikawini  masih  dalam  masa  “iddah”  dari  suami  lain  atau  suami sebelumnya.
d) Pernikahan  atau  perkawinan  di  bawah  umur  sehingga  melanggar  batas  usia sebagaimana dalam ketentuan undang-undang.
e) Pernikahan  yang  dilakukan  tanpa  wali  dari  pihak  perempuan  atau  dengan  kata  lain pernikahan ini dilakukan oleh yang tidak berhak untuk memberikan wali.
f) Nikah paksa atau pernikahan yang dilakukan dengan paksaan.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di atas, disimpulkan  bahwa nikahul  fasid dalam hukum Islam  merupakan  pembatalan  pernikahan  atau  perkawinan.  Proses  pembatalannya  secara fundamental mengacu pada penemuan tidak terpenuhinya rukun maupun  syarat-syarat dalam suatu pernikahan dalam Islam. Di Indonesia hal ini juga digariskan dalam Kompilasi Hukum Islam  yang  menambahkan  banyak  penyebab  lainnya  yang  dirangkum  dari  pandangan  para ulama.  Pembatalan  pernikahan  dilakukan  jika  memenuhi  semua  kriteria  sebab  yang dirumuskan untuk mencegah status pernikahan tersebut adalah zina maupun mencegah status hukum  syara  lainnya  yang  dapat  disandarkan  pada  status  hukum  pernikahan  yang  fasid tersebut.

## D. Kesimpulan
Pernikahan  suatu  proses  yang  dilakukan  secara  lahir  batin  dengan  tujuan  membangun rumah tangga. Arah suatu pernikahan dengan tujuan untuk menambah keturunan sebagaimana dilakukan  berdasarkan  ketentuan  syariat  Islam.  Ikatan  pernikahan  ini  dilakukan  selamanya, dalam artian suatu pernikahan tidak dilakukan dengan sifat kesemntaraan. Pernikahan secara esensial merupakan manifestasi sunnatullah yang menegaskan bahwa Allah Swt menciptakan seluruh makluk yang hidup di dunia ini secara berpasangan, termasuk manusia.
Suatu  pernikahan  yang  dilakukan  harus  memenuhi  hukum  Islam  maupun  sebagaimana dirumuskan  dalam  hukum  negara.  Dalam  Islam  suatu  pernikahan  dikatakan  sah  apabila memenuhi rukun dan sayarat sahnya pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan dapat  dikatakan  tidak  sah  apabila  salah  satu  rukun  atau  syaratnya  tidak  terpenuhi,  sehingga dalam Islam terdapat istilah nikahul fasid yaitu pernikahan yang batal karena salah satu rukun dan syarat pernikahan tidak terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, S dan Aminuddin, H. 1999. Fiqh Munakahat I . Bandung: CV Pustaka Setia.
Al-Hamdani, H.S.A. 2002. Risalah Nikah , terjemah Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani.
Al Jaziri, Abdurrahman. 1990. Al-Fiqh ‘Alamadahib Al-Arba’ah juz 4 . Beirut: Dar al-Kutub Al-‘Ilmiyyah.
Al-Munawwir, Ahmad W. 1997. Kamus Arab-Indonesia . Surabaya: Pustaka Progressif.
Al-Sindi. 1971. Shahih Bukhari bi Al- Hasiyah Imam Al-Sindi Jilid 3 . Beirut Lebanon: Daar Al-Kitab Al-Ilmiyah.
Al Zuhaili, W. 1995. Al Fiqh Ala Islami Wa’adillatuh , Terjemah: Agus Affandi Dan Badruddin Fannany “Zakat Kajian Berbagai Madhab”, Bandung: Remaja Rosdakarya.
Assegaf,  A.  R.  2005. Study  Islam  Kontekstual  Elaborasi  Paradigma  Baru  Muslim  Kaffah . Yogyakarta: Gama Media.
Asmin.  1986. Status  Perkawinan  Antar  Agama  ditinjau  dari  Undang-Undang  No.1  Tahun 1974, Jakarta: P.T dian Rakyat.
Basyir, Ahmad Azhar. 2000. Hukum Perkawinan Islam . Yogyakarta: UII Press.
Doi,  A.  Rahman  I.  1996. Syariah  I  Kharakteristik  Hukum  Islamdan  Perkawinan .  Jakarta: Grafindo Persada.
Darajat, Z. 1985. Ilmu Fikih, jilid 3 . Jakarta: Depag RI.
Hamid, Z. 1976. Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Yogyakarta: Binacipta.
Irfan, M. Nurul. 2012. Nasab dan Status Anak dakam Hukum Islam. Jakarta: Amzah.
Kompilasi Hukum Islam . 2000. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
Rasjidi,  Lili.  1991. Hukum  Perkawinan  Dan  Perceraian  di  Malaysia  dan  di  Indonesia . Bandung: Remaja Rosda Karya.
Syarifuddin, A. 2006. Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih munakahat dan Undang-undang Perkawinan. Jakarta: Kencana.
Tutik,  Titik  T.  2008. Hukum  Perdata  dalam  Hukum  Nasional .  Jakarta:  Kencana  Premada Media Group.
‘Uwaidah. 1998. Fiqh Wanita , Penerjemah: M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Yanggo,  Hj.  HT.  2005. Masail  Fiqhiyah,  Kajian  Hukum  Islam  Kontemporer .  Bandung: Angkasa.