## DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM  INTEREN

## Sudjana
email: sdjana@yahoo.com

## Abstract
The  author  discusses  the  legal  protection  of  integrated  circuit  layout  design  as  provided  by  Law 32/2000 and compares it with how the government regulates and protect other sorts of intellectual property  rights  (copyright,  trademarks,  patents,  etc.).  The  purpose  of  this  comparison  is  to  reveal shortcomings  as  well  as  the  strength  of  each  different  regulations.  This  study  reveals  that  Law 32/2000 as compared to other IPR protections has yet to provide legal protection of inventor’s moral rights, priority rights as well as temporary decision.  At the same time, all regulations cannot be fully implemented due to the lack of or insufficient implementing regulations.
Keywords:
Integrated Circuit Layout Design, internal legal comparison.

## Abstrak
Penulis membandingkan pengaturan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, di dalam UU No. 32/2000, dengan  pengaturan  bentuk-bentuk  hak  atas  kekayaan  intelektual  lainnya.  Tujuannya  adalah mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan pengaturannya. Penelitian menunjukkan bahwa UU No. 32/2000,  belum  mengatur  cukup  hak  moral  pencipta,  hak  prioritas  dan  penetapan  sementara. Pada saat sama ditemukan pula bahwa semua peraturan tentang kekayaan intelektual terhambat karena ketiadaan atau kurangnya peraturan pelaksana.
Kata Kunci:
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,  Perbandingan Hukum  Interen.

## Pendahuluan
Untuk  memajukan  industri  yang  mampu  bersaing  dalam  lingkup perdagangan  nasional  dan  internasional  perlu  diciptakan  iklim  yang  mendorong kreasi  dan  inovasi  masyarakat  di  bidang  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu (selanjutnya  disebut  DTLST)  sebagai  bagian  dari  sistem  Kekayaan  Intelektual (selanjutnya  disebut  KI). 1 Hal  ini  mengingat  bahwa  Indonesia  telah  meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi  Perdagangan  Dunia)  yang  mencakup Agreement  on  Trade  Related Aspects  of  Intellectual  Property  Rights (Persetujuan  TRIPs)  dengan  Undang- Undang  (selanjutnya  disebut  UU)  Nomor  7  Tahun  1994  sehingga  perlu  diatur
1 Bagian Menimbang huruf a UU No 32 Tahun 2000 Tentang DTLST.
ketentuan mengenai DTLST. 2 Namun demikian, perlindungan terhadap kreasi dan inovasi  tidak  hanya  diberikan  oleh  DTLST  tetapi  juga  melalui  KI  lainnya.  Oleh karena itu perlu untuk melakukan analisis perbandingan secara interen dalam arti melakukan perbandingan terhadap DTLST  dengan KI lainnya  untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang  ketentuan-ketentuan apa saja diatur, sekaligus kelemahan dan kelebihannya. Berdasarkan hal itu, maka rumusan permasalahan dalam  kajian  ini  adalah  “Bagaimana  perlindungan  DTLST  dalam  Perspektif Perbandingan Hukum  Intern.”?
Untuk  mengkaji  permasalahan    tersebut  digunakan  metode  penelitian melalui    pendekatan  yuridis  komparatif  (perbandingan  DTLST  dengan  jenis  KI lainnya),  dan  analisis  data  bersifat  normatif  kualitatif  (bertitik  tolak  dari perundang-undang,  tidak  menggunakan  rumus  statistik),  serta  teknik pengumpulan  data  melalui  studi  kepustakaan  untuk  mengkaji  bahan  hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (pendapat para ahli), dan bahan  hukum  tersier  (internet)  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  informasi langsung berkenaan dengan penelitian. 3
Pembahasan

## Kajian Teori
Perbandingan  hukum  ( rechtsvegelijking , Rechtsvergeleichung )  merupakan cabang  ilmu  karena  perbandingan  hukum  memenuhi  syarat-syarat  sebagai  ilmu, yaitu pengetahuan, sistematis, rasional dan dapat diuji kebenarannya. 4 Sedangkan, perbandingan  hukum  sebagai  metode,  yaitu  membandingkan  hukum  yang  satu dengan  hukum  lainnya.  Perbandingan  hukum  memberikan  hasil  baru  yg  tidak dapat  ditemui  jika  hanya  mempelajari  cabang-cabang  hukum  interen. 5 Sudikno dengan mengutip van Apeldoorn menjelaskan bahwa perbandingan hukum adalah
2 Id, Bagian Menimbang huruf b.
3 Bandingkan  dengan  Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu Tinjauan Singkat,  PT RajaGrafindo Persada, Jakarta ,2004, hlm., 13.
4 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar,  PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm., 6-8.
5 http://elearning.upnjatim.ac.id/courses/HKB7024ff34/document/pengenalan_perbandingan_ hukum.pptx?cidReq=HKB702429e2. Diakses 15 Agustus 2016, pukul 21.00 WIB.
mencari  perbedaan-perbedaan  serta  persamaan-persamaan  dengan  memberi penjelasan dan meneliti berfungsinya hukum yang mempengaruhinya. Penjelasan dari  perbandingan  tersebut  hanya  dapat  diketahui  dalam  sejarah  hukumnya, sehingga  perbandingan  hukum  yang  ilmiah  memerlukan  perbandingan  sejarah hukum. 6 Lebih lanjut Sudikno menjelaskan: “konkritnya dalam memperbandingkan  hukum  yang  diteliti  adalah  hukum  yang  hidup  ( the  law  in action ),  jadi  bukan  semata-mata  hanya  hukum  yang  dimuat  dalam  peraturan perundang-undangan  atau  yang  diuraikan  dalam  buku-buku  saja  ( the  law  in  the books ),  tetapi  juga  penafsiran  undang-undang  atau  penemuan  hukum  dalam peradilan  dan  kepustakaan.  Jadi  yang  diperbandingkan  adalah  hukum sebagaimana nyata-nyata berfungsi di dalam masyarakat di tempat tertentu. Perlu diteliti fungsi pemecahan yuridis dalam praktiknya serta adanya pengaruh faktor- faktor  asing,  cara  pendekatan  hukum  semacam  ini  dengan  mempelajari  hukum yang  hidup,  dan  nyata-nyata  berlaku  disebut  “ functional  approach ”,  suatu pendekatan hukum dengan memperhatikan berlakunya hukum secara fungsional.
Dalam memperbandingkan hukum dikenal dua cara, yaitu memperbandingkan secara makro dan mikro. Perbandingan secara makro adalah cara  memperbandingkan  masalah-masalah  hukum  pada  umumnya  sedangkan Perbandingan  secara  mikro  adalah  cara  memperbandingkan  masalah-masalah hukum tertentu. Hukum yang telah diketahui yang akan diperbandingkan disebut “ comparatum ”, sedangkan hukum yang akan diperbandingkan dengan yang telah diketahui  disebut  “ comparandum. ”  Setelah  diketahui  dua  hukum  itu  perlu ditetapkan apa yang akan diperbandingkan yang disebut  “ tertium comparatum .” 7 Perbandingkan  hukum  sebagai  metode  dapat  dilakukan  secara  interen,  yaitu mengkaji  peraturan  atau  ketentuan  hukum  di  dalam  suatu  negara,  dan  secara eksteren,  yakni  membandingkan  hukum  yang  berlaku  di  suatu  negara  dengan negara lainnya.
6 Van Apeldoorn,  sebagaimana dikutip oleh Sudikno dalam, http://sudiknoartikel. blogspot.co.id/2012/04/perbandingan-hukum.html. Diakses 18 Agustus 2016, pukul 22.00 WIB.
7 Id.
Secara konvensional, KI dibagi menjadi 2 bagian yang seluruhnya terdapat 7  (tujuh)  jenis  KI  yaitu  (1)  Hak  Cipta  dan  Hak  terkait,  serta  (2)  Kekayaan Perindustrian,  yang  mencakup  Paten,  Merek,  Rahasia  Dagang,  Desain  Industri, Perlindungan  Varietas  Tanaman  dan  DTLST.  Konvensi  internasional  yang berkaitan  dengan    perlindungan  Kekayaan  Perindustrian  adalah International Convention  for  the  Protection  of  Industrial  Property  Right yang  dikenal  dengan Konvensi  Paris  ( Paris  Convention )  yang  ditandatangani  di  Paris  pada  tanggal  20 Maret 1883, kemudian direvisi pada Tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm dan telah diubah  pada  tanggal  28  September  1979.    Konvensi  Paris  tahun  1967  memuat prinsip-prinsip  dasar  yang  berkaitan  dengan  hak,  kewajiban  dan  larangan  bagi negara-negara  dalam  melaksanakan  Kekayaan  Perindustrian.  Namun      Konvensi Paris  pada  prinsipnya  mengatur  secara  umum  perlindungan  Kekayaan Perindustrian,  yang  berfungsi  sebagai  payung  bagi  perlindungan  KI  di  seluruh dunia, 8 karena itu terhadap DTLST  sebagai bagian dari Kekayaan Perindustrian, prinsip-prinsip  dari  Konvensi  Paris  dapat  diberlakukan  meskipun  tidak  secara tegas mengaturnya. 9
Istilah      DTLST    berasal  dari  istilah Layout  Design ( Topographie s)  dan Integrated  Circuit, yang  perumusannya  menurut Washington  Treaty adalah sebagai berikut: 10
Sirkuit  Terpadu  berarti  suatu  hasil  produksi  dalam  bentuk  terakhir atau  setengah  jadi  yang  di  dalamnya  terdapat  berbagai  elemen  dan sekurang-kurangnya  1  (satu)  dari  elemen  tersebut  adalah  elemen aktif  yang  sebagian  atau  seluruhnya  saling  berkaitan  serta  dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor. 11
8 Rachmadi Usman , Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Alumni, Bandung, 2003, hlm., 13.
9 Article 1  [ Establishment of the Union; Scope of Industrial Property ] paragraph  (1) The countries to which this Convention applies constitute a Union for the protection of industrial property .
10 Article 2 of Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits.
11 “ Integrated  circuit  means  a  product,  in  its  final  forma  or  an  intermediate  form,  in  which  the elements, at least one of which is in an active element, and some or all of the interconnections are integrally formed in and / or on a piece of material and which is intended to perform an electronic function. “
Kemudian, Layout Design diartikan sebagai berikut: 12
“Kreasi  berupa  rancangan  peletakan    3  (tiga)  dimensi  dari  berbagai elemen,  sekurang-kurangnya  1  (satu)  dari  elemen  tersebut  adalah elemen  aktif  serta  sebagian  atau  semua  interkoneksi  dalam  suatu Sirkut Terpadu dan peletakan 3 (tiga ) dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pemuatan Sirkuit Terpadu).
Pengertian  DTLST  menurut: United    States    of    America , Semiconductor Chip Protection  Act  of  1984 ( Title III  of  Public Law 98-620 of  November 8, 1984 ) adalah:
(Suatu    produk chip semikonduktor  adalah  bentuk  akhir  atau tingkatan  lanjutan  dari  setiap  produk  yang  memiliki  dua  atau  lebih lapisan  metalik,  penyekat,  atau  bahan  semikonduktor,  lapisan    atau bagian  sebaliknya,  atau  sketsa  atau  yang  dapat  dilepaskan  dari sebaliknya,  sekeping  bahan  semikonduktor  sesuai  dengan  pola  yang ditetapkan sebelumnya dimaksudkan untuk melakukan fungsi kontak elektronik).
Kemudian a  circuit  layout  shall  means  a  layout  of  circuitry  elements  and lead  wires  connecting  such  elements  in  a  semiconductor  integrated  circuit (Suatu tata  letak  kontak  berarti  suatu  tata  letak  bahan-bahan  kontak  dan  petunjuk hubungan  kabel-kabel,  bahan-bahan  demikian  di  dalam  suatu  kontak  terpadu semikonduktor). 13
Definisi  menurut  Pasal  1  butir  1  UU.  No.32  Tahun  2000  Tentang  DTLST mengacu kepada Perjanjian Washington ( IPIC Treaty ), yaitu:
“Sirkuit  Terpadu  adalah  suatu  produk  dalam  bentuk  jadi  atau setengah  jadi,  yang  di  dalamnya  terdapat  berbagai  elemen  dan sekurang-kurangnya  satu  dari  elemen  tersebut  adalah  elemen  aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu  di  dalam  sebuah  bahan  semi  konduktor  yang  dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.“
12 “a  semiconductor  chip  product  is  the  final  or  intermediate  form  of  any  product  “  having  two  or more layers of metallic, insulating, or semiconductor material, deposited or otherwise placed on, or etched away or otherwise removed from, a piece of semiconductor material in accordance with a predetermined pattern intended to perform electronic circuitry function.”
13 Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional–Depkeh  RI,  Naskah  Akademis  Peraturan  Perundang- undangan tentang RUU Perlindungan Integrated Circuits , 1994-1995 , hlm., 9-10.
Selanjutnya Pasal 1 butir 2  UU No. 32 Tahun 2000 menjelaskan:
“DTLST  adalah  kreasi  berupa  rancangan  peletakan  tiga  dimensi  dari berbagai elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu  Sirkuit  Terpadu  dan  peletakan  tiga  dimensi  tersebut dimaksudkan untuk persiapan Sirkuit Terpadu.“
Paingot Rambe Manalu menjelaskan bahwa ketika Layout Design diciptakan (belum  berbentuk Integrated  Circuit ),  maka  sesungguhnya  termasuk  Hak  Cipta, namun  setelah proses  mentransfer dari  wujud  desain  menjadi Chip ( Micro-Chip ) tidak  lagi  hak  cipta.    Karena  keunikan  itu,  maka  tepat  peraturannya  dilakukan tersendiri. 14

## Perlindungan Tata Letak Sirkuit Terpadu
Pengaturan  DTLST  dalam  Perjanjian  TRIPs-WTO  terdapat  pada  Pasal  35 s/d  Pasal  38. 15 Pasal  35  Perjanjian  TRIPs  ini  mengatur  hubungannya  dengan Washington Treaty 1989 ( Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit /IPIC) yang menjelaskan bahwa negara-negara anggota WTO sepakat untuk memberikan  perlindungan  terhadap  Desain  Tata  Letak  (Topografi)  Sirkuit Terpadu  sesuai  dengan  Ketentuan-ketentuan  Pasal  2  s/d  Pasal  7  IPIC    kecuali Pasal  6  Ayat    (3),  Pasal  12  dan  Pasal  16  Ayat  (3)  IPIC.  Sebagai  akibat  dari ketentuan  TRIPs,  Perjanjian  Washington  menjadi  bertambah  penting,  sehingga perlindungan    terhadap  DTLST  mencakup  juga    ketentuan  yang  diatur  dalam Perjanjian Washington. 16
14 Paingot Rambe  Manalu , Hukum Dagang International, Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum  Nasional,  khususnya  Hukum  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual,  CV  Novindo  Pustaka Mandiri, Jakarta, 2000,  hlm., 206.
15 Article 35 Relation to IPIC Treaty : “ Member   agree   to   provide   protection  to  the  Layout - Design (Topo- graphies) of Integrated Circuit  (hereinafter  refered  to  as  “Layout-Design“)    in  accordance  with  Articlec  2-7  (other  than paragraph 3 of Article 6).  Article 12 and  paragraph 3 of Article 16 of the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit and, in addition, to comply with the following provisions. “ Bandingkan  dengan  Sudargo  Gautama  dan  Rizawanto  Winata,  Undang-Undang    Desain  Tata Letak Sirkuit Terpadu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm., 13-15, 25, Lihat juga Supra no 8 , hlm., 462-465.
16 Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Id , hlm 13-26.
Pasal  36  Perjanjian  TRIPs-WTO 17 mengatur  mengenai  ruang  lingkup perlindungan  hukum  untuk  DTLST.  Menurut  Pasal  ini,  dengan  memperhatikan ketentuan-ketentuan  dalam  Pasal  37  Ayat  (1),  Negara-negara  anggota  WTO berkewajiban  untuk  menetapkan  sebagai  pelanggaran  hukum  setiap  tindakan- tindakan  di  bawah  ini  apabila  dilakukan  tanpa  izin  dari  pemegang  hak  DTLST, yaitu mengimpor, menjual, atau mendistribusikan untuk tujuan komersial Desain Tata  Letak  yang  dilindungi  atau  barang  yang  di  dalamnya  terdapat  Sirkuit Terpadu,  sepanjang  barang  tersebut  diperbanyak  secara  melawan  hukum. Berdasarkan    ketentuan  Pasal  36  Perjanjian  TRIPs-WTO  tersebut  diuraikan mengenai perbuatan-perbuatan yang menjadi ruang lingkup perlindungan DTLST. Pasal  37  Perjanjian  TRIPs-WTO  menyatakan: 18 tindakan-tindakan  yang dianggap bukan pelanggaran hukum dan tindakan lainnya yang tidak memerlukan izin  dari  pemegang  hak  DTLST.  Pasal  37  ini  menyatakan  bahwa  dengan  tidak mengurangi  ketentuan  seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  36,    tidak  satupun negara-negara  anggota    WTO    menetapkan  sebagai  pelanggaran  hukum  suatu perbuatan yang disebutkan pada Pasal 36. 19
17 Article 36  Scope of the Protection : “ Subject to the provisions of paragraph 1 of Article 37 below, members shall consider unlawful the following acts if performed without yhe authorization of the right  holder : importing,  selling,  or  otherwise  distributing  for  commercial  purposes  a  protected Layout-  Design, an Integrated Circuit  in  which a protected Layout-  Design  is incorporated, or  an article incorporating such an integrated circuit only insofar as it continues to contain an unlawfully reproduced Lay out-Design. “
18 Article 37   Acts not requiring the Authorization of the Right Holder: 1.  Notwithstanding Article 36 above, no member shall consider  unlawful the performance  of any of the acts referred to  in that Article in Respect of Integrated Circuit incorporating  an unlawfully reproduced Layout-Design or any article incorporating such an Integrated Circuit where the person performing or ordering such acts did not know and had no reasonable ground to know, when acquiring the integrated circuit or article  incorporating  such  an  Integrated  Circuit,  that  it  incorporated  an  unlawfully  reproduced Layout-Design.  Members shall provide that, after the time that such persons has received sufficient notice  that  the  Layout-Design  was  unlawfully  reproduced,  he  may  perform  any  of  the  acts  with respect  to  the  stock  on  hand  or  ordered  before  such  time,  but  shall  be  liable  to  pay  to  the  right holder a sum equivalent to a reasonable royalty such as would be payable under a freely negotiated license in respect of such a Layout-Design. 2. The conditions set out in sub-paragraphs ( a ) - ( k ) of Article 31 above shall apply mutatis  mutandis in the event of any non-voluntary licensing af a Layout- Design or of  its use by or for the government without the authorization of the right holder.
19 yaitu  berkenaan  dengan  Sirkuit  Terpadu  yang  memuat  reproduksi  Desain  Tata  Letak  secara melawan  hukum  atau  suatu  produk  yang  memuat    Sirkuit  Terpadu  itu  apabila    orang  yang melakukan perbuatan atau memerintahkan dilakukannya perbuatan tersebut  tidak mengetahui dan tidak mempunyai alasan yang wajar untuk mengetahui ketika memperoleh Sirkuit Terpadu
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  37  Ayat  (1)  Perjanjian    TRIPs-WTO,  tidak dianggap  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  terhadap  DTLST,  apabila  tidak mengetahui  atau tidak sewajarnya mengetahui bahwa DTLST tersebut diproduksi secara  melawan  hukum.  Kemudian  Pasal  37  Ayat  (2)  Perjanjian  TRIPs-WTO: segala  persyaratan  yang  tercantum  dalam  Pasal  31  sub  a  sampai  dengan  sub  k berlaku  juga    apabila  terjadi  lisensi  secara  paksa  (wajib)  atau  penggunaan  oleh atau untuk pemerintah tanpa izin dari pemegang hak Desain Tata Letak. Dalam hal ini dipakai ketentuan tentang Paten seperti yang diatur dalam  Pasal 31  Perjanjian TRIPs-WTO  yaitu  Negara  anggota  membolehkan  adanya  lisensi  paksa  tentang Paten tanpa Perjanjian Pemegang hak, termasuk juga pemakaian oleh  Pemerintah atau pihak ketiga yang disetujui oleh Pemerintah. Adapun  Pasal 31 sub a sampai dengan  sub  k  Perjanjian  TRIPs-WTO  mengatur  tentang  penggunaan  hak  tanpa perlu  otorisasi  dari  pemegang  hak.  Hal  ini  berkaitan  dengan  persetujuan  untuk pemakaian akan diperhatian secara individual (tidak ada generalisasi), meskipun hal  itu  tergantung  pada  permasalahan  yang  ada.  Kemudian  pemakaian    tanpa persetujuan  pemegang  paten  hanya  dibolehkan  apabila  sebelumnya  sudah berusaha untuk memperoleh persetujuan dari pemegang hak, ketentuan ini dapat dikesampingkan  apabila  ada  keadaan  darurat  nasional.  Selanjutnya  pemberian hak  tersebut  ditujukan  bagi  pasaran  domestik  Negara  anggota  WTO  yang  telah membolehkan  pemakaian  DTLST,  namun  tidak  mengurangi  perlindungan  yang cukup  bagi  pihak  yang  diberi  otorisasi  serta  akan  dihentikan  apabila  keadaan lisensi paksa  sudah  tidak ada  lagi. Selanjutnya, pemegang hak  akan diberi    ganti rugi  yang  layak  dalam  setiap  hak  dengan  memperhatikan  nilai  ekonomis  dari pemberian otorisasi ini. Nilai hukum dari tiap putusan berkenaan dengan otorisasi
atau produk yang memuat Sirkuit Terpadu itu, bahwa Sirkuit Terpadu atau produk yang berisi Desain Tata Letak yang diproduksi secara melawan hukum.  Negara-negara anggota WTO akan mengatur bahwa setelah berakhirnya jangka waktu untuk menyampaikan  pemberitahuan yang cukup  kepada  orang  yang  bersangkutan  bahwa  Desain  Tata  Letak  hasil  reproduksi  secara melawan  hukum,  orang  tersebut  dapat  melanjutkan  kegiatannya  sepanjang  terbatas  pada penggunaan  persediaan  yang  sudah  ada  atau  barang  telah  dipesan  sebelumnya,  namun  tetap mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan  imbalan  kepada  pemegang  hak  yang  sebenarnya untuk jumlah  yang setara  dengan royalty yang harus dibayar secara  wajar dalam suatu  lisensi yang diperjanjikan secara bebas (sukarela).
tunduk   kepada peninjauan kembali dan setiap putusan berkenaan dengan ganti rugi  dari  KI  yang  bersangkutan  harus ditinjau  kembali  secara  legal  oleh instansi yang  lebih  tinggi  di  dalam  negara  anggota  yang  bersangkutan.    Para  negara anggota tidak perlu memperhatikan persyaratan tentang “sudah berusaha  untuk memperoleh  persetujuan”  dan  “pemakaian  untuk  pasaran  domestik”  apabila pemakaian  tersebut  telah  dibolehkan  setelah  proses  hukum  atau  administratif yang menyatakan telah terjadi  monopoli ( anti competitive ). 20
Pasal  38  Perjanjian  TRIPs 21 mengatur  mengenai  jangka  waktu perlindungan  ( Term of Protection ) DTLST.    Pasal 38  Ayat (1)  Perjanjian TRIPs menyatakan,
“Negara-negara  anggota  WTO yang  mewajibkan  pendaftaran  sebagai syarat  untuk  diberikannya  perlindungan,  maka  jangka  waktu perlindungan  hukum  terhadap  Desain  Tata  Letak  ini  berlangsung paling  lama  10  Tahun  terhitung  sejak  saat  pengajuan  permohonan pendaftaran  atau  sejak  pemanfaatan  (penggunaan)  secara  komersial untuk pertama kalinya, digunakan di seluruh dunia”.
Kemudian Pasal 38 Ayat (2):
“Dalam  hal  negara-negara  anggota  WTO  tidak  mewajibkan pendaftaran  sebagai syarat untuk memperoleh perlindungan hukum, maka DTLST ini akan diberi perlindungan tidak kurang dari 10 Tahun sejak saat digunakan secara komersial diseluruh dunia.
Selanjutnya, menurut Pasal 38 Ayat (3):
Sesuai dengan  ketentuan  yang  tercantum dalam Pasal 38 Ayat  (1) dan  Ayat  (2) negara-negara anggota WTO dapat menetapkan bahwa
20 Selengkapnya lihat Pasal 31 sub a sampai dengan sub k Perjanjian TRIPs-WTO.
21 Ketentuan  Pasal 38  Perjanjian TRIPs-WTO  berbunyi: ( 1). In Members requiring registration as a condition of protection, the term of protection of Layout-Designs shall not end before the expiration of a period of ten years counted from the date of filing an application for registration or from the first  commercial  exploitation  wherever  in  the  world  it  occurs;  (2).  In  Members  not  requiring registration as a condition for protection.  Layout-Design shall be protected for a term of no less than ten years from the date of the first commercial exploitation  wherever in the world it occurs; ( 3) .      Notwithstanding  paragraphs  1  and  2  above,  a  Member  may  provide  that  protection  shall lapse fifteen years after the creation of layout-design.
perlindungan  hukum  berakhir    setelah  lewat  waktu  15  Tahun  sejak Desain Tata Letak  yang bersangkutan diciptakan.
Dengan  demikian,  Pasal  38  Perjanjian  TRIPs  memberikan  kebebasan  kepada setiap negara anggota WTO untuk menentukan sendiri jangka waktu perlindungan hukumnya  dikaitkan  dengan  ada  tidaknya  persyaratan  pendaftaran  sebagai  cara untuk memperoleh  hak.
Ketentuan tentang Subyek DTLST diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU. No 32  Tahun  2000.  Pada  dasarnya    yang  menjadi  subyek  DTLST  adalah  pendesain, yaitu orang atau mereka yang menghasilkan rancangan DTLST dan  mereka yang menerima  hak  DTLST  dari  pendesain.  Dengan    demikian  ketentuan  Pasal  5  Ayat (1)  UU  No.  32  Tahun  2000  ini  secara  tegas  mengatakan  bahwa  Pendesain  atau yang  menerima  hak  DTLST    melalui  pewarisan,  hibah,  wasiat, perjanjian  tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berhak  mendapat  perlindungan  hukum.  Sedangkan  Pasal  5  Ayat  (2)  UU  No.  32 Tahun 2000  menjelaskan tentang hak milik bersama atas DTLST yang dihasilkan oleh  beberapa  orang  yang  secara  bersama  menghasilkan  DTLST.    Hal  ini  berarti kepada  mereka  akan  diberikan  hak  tersebut,  namun  mereka  dapat memperjanjikan  lain, 22 yaitu  hanya  salah  satu  pihak  saja  yang  memperoleh  hak DTLST  sedangkan  pihak  yang  lainnya  tidak  diberikan.    Selanjutnya,  dalam kaitannya dengan hubungan dinas atau hubungan kerja,   ketentuan  Pasal 6 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2000 secara tegas mengatakan bahwa kecuali diperjanjikan lain  antara  kedua  pihak,  yang  dianggap  sebagai  pemegang  hak  DTLST  adalah instansi  pemerintah  apabila  desain  tersebut  dikerjakan  dalam  hubungan  dinas, namun  pemilik  hak  DTLST  tetap  berada  pada  pendesainnya.    Kemudian  sesuai Pasal  6  Ayat  (2)  UU  No.  32  Tahun  2000,  ketentuan  itu  berlaku  juga  apabila  hak DTLST  dibuat  orang  lain  berdasarkan  pesanan  yang  dilakukan  dalam  hubungan dinas, misalnya dari instansi pemerintah, tetap dipegang oleh instansi pemerintah tersebut  sebagai  pemesan  dengan  tidak  mengurangi  hak  pendesain  untuk
22 Sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata.
menuntut haknya apabila DTLST digunakan untuk  kepentingan di luar hubungan dinas.  Sedangkan apabila DTLST dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak,  kecuali  diperjanjikan  lain.    Kemudian  Ketentuan  Pasal  7  UU  No.  32  Tahun 2000 23 mengandung makna bahwa  DTLST bersifat pribadi dan menyatu dengan pendesainnya,  sehingga  hak  moralnya  ( moral  right ),  yaitu  hak  untuk mencantumkan nama pendesain tetap melekat meskipun sudah dialihkan kepada pihak lain.  Ketentuan hak moral  erat kaitan dengan Ajaran Hukum Alam dengan tokohnya Grotius  yang  mengatakan  bahwa  kepemilikan  seseorang  harus dilindungi.    Dengan  demikian  yang  dapat  beralih  atau  dialihkan  adalah  hak ekonomi,    yaitu  hak  untuk  menikmati  atau  memperoleh  keuntungan  secara ekonomi  dari    pemegang  hak  atau  pemilik  DTLST,  tetapi  pemikiran  tersebut berbeda  dengan  Pandangan    John  Locke  dan  Hegel.    Locke  berpendapat  tentang proses  manusia  mendapat  pengetahuan  (KI)  memiliki  dua  implikasi  penting. 24 Pertama, munculnya anggapan bahwa seluruh pengetahuan manusia berasal dari pengalaman,  dan  tiadanya  pengetahuan  secara  apriori  (sebelum  pengalaman) sebagaimana  yang  dikatakan  Descartes. Kedua,  semua  hal  yang  manusia  ketahui melalui pengalaman, bukanlah obyek atau benda pada dirinya sendiri, melainkan hanya kesan-kesan indrawi dari hal itu yang diterima oleh panca indra manusia. Sedangkan menurut Hegel yang dikenal dengan “dialektika” adalah dua hal  yang dipertentangkan  lalu  didamaikan,  atau  biasa  dikenal  dengan  tesis  (pengiyaan), antitesis  (pengingkaran)  dan  sintesis  (kesatuan  kontradiksi).  Pengiyaan  harus berupa  konsep  pengertian  yang  empiris  indrawi.  Kontradiksi  merupakan  motor dialektika  (jalan  menuju  kebenaran)  maka  kontradiksi  harus  mampu  membuat
23 Lihat Pasal 7 UU No. 32 Tahun 2000.
24 Franz Magnis-Suseno, Filsafat sebagai Ilmu Kritis,  Kanisius, Yogyakarta, 1992, hlm. 73-74 tersedia dalam https://id.wikipedia.org/wiki/John_Locke. Diakses 25 November 2016, pukul 20.00 WIB.
konsep  yang  bertahan  dan  saling  mengevaluasi  serta  melengkapi  dua  konsep pengertian yang saling berlawanan agar tercipta konsep baru yang lebih ideal. 25
Pengaturan  hak ini sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan (kumutatif) sebagaimana  dikemukakan  oleh  Aristoteles, keadilan  (kumutatif),  yaitu memberikan  keadilan  berdasarkan  jasa  yang  telah  diberikan    dan Recovery Theory , 26 serta    sejalan    dengan  pendapat Bentham  bahwa  tujuan  hukum (pengaturan hak ekonomi dalam) untuk memperoleh  kemanfaatan atau kegunaan yang dijabarkan melalui Utility Theory yang  berbunyi “ the greatest happiness for the greatest number ” (kebahagiaan terbanyak untuk kelompok terbesar). Namun untuk  Indonesia,  ajaran  Bentham  tersebut  perlu  dikoreksi  karena  tidak  sesuai dengan Pancasila (sila 5) dan konsep Negara Kesejahteraan bahwa keadilan dalam mencapai kebahagian atau kesejahteraan  bukan untuk kelompok terbesar  tetapi seluruh rakyat Indonesia.
Ruang Lingkup DTLST  sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 32 Tahun 2000    adalah  memberikan  hak  eksklusif  kepada  pemegang  hak  untuk  selama waktu  tertentu,  baik  melaksanakan  sendiri  atau  memberikan  izin  kepada  pihak lain untuk  melaksanakan hak DTLST yang dilindungi. Dalam kaitan  dengan sifat eksklusif, Hilary Pearson dan Clifford Miller berpendapat: 27
“The  term  property  refers  to  something  capable  of  ownership. Ownership basically means right to posses, use and dispose of property to the exclusion of others. If you own land you have the exclusive legal right to keep out everyone except those you choose to invite to visit. If you own a car you have the exclusive legal right to stop some one else driving it without your permission. If you own copyright in a copyright work  you  have  several  legal  rights,  including  the  exclusive  right  to prevent  anyone copying the work.”
25 https://id.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel. Diakses 15 Desember 2016, pukul 21.00 WIB.
26 Recovery Theory yang mengatakan bahwa seseorang  berhak atas perlindungan untuk memperoleh kembali sesuatu yang telah dikeluarkannya  (dalam hal ini Pemegang/pendesain DTLST telah mengeluarkan biaya , waktu, tenaga dan pikiran)
27 Hilary Pearson dan Clifford Miller, Commercial Exploitation of Intellectual Property, Blackstone Limited, London, 1990, page 16. Lihat  juga Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm., 41.
Pihak  lain  dilarang  melaksanakan  hak  DTLST  tersebut  tanpa  persetujuan pemegang hak yang sah, kecuali  pemakaian DTLST untuk kepentingan penelitian dan  pendidikan  sepanjang  tidak  merugikan  kepentingan  yang  wajar  dari pemegang  hak  DTLST. 28 Pengaturan  hak  eksklusif  ini  dapat  berakibat  terhadap praktek  monopoli  (monopoli  terbatas  karena  ada  jangka  waktu  perlindungan), tetapi  UU  No.  5  Tahun  1999  mengecualikannya, 29 untuk  merangsang  seseorang agar  menghasilkan  kreasi  dan  inovasi,  tetapi    untuk  persaingan  usaha  tidak sehatnya  tetap dilarang karena merupakan perbuatan melawan hukum ( forbidden by  the  law  and  order );  merugikan    kepentingan  pemegang  hak  dan  kepentingan masyarakat  ( harms  to  right  holder  and  public  interest );  mengurangi  bahkan menghentikan  penciptaan  ( reduce  or  stops  the  new  work  and    inventions )  yang berarti  menghambat  perkembangan  industri  ( prevention  for  industrial development ;  dan  simbol  atau  atribut  kemerosotan  moral  ( moral  decline )  atau itikad jahat ( bad faith ) pelaku usaha. 30
Obyek  perlindungan    DTLST  menurut  UU  No.  32  Tahun  2000  diberikan terhadap  kreasi  berupa  rancangan  teknologi  elektronika  yang  erat  kaitannya dengan  sebuah  bahan  semikonduktor  yang  menghasilkan  fungsi  elektronik. Teknologi elektronika adalah bagian dari teknologi yang pada saat ini berkembang dengan  pesat  dan  lazim  disebut  teknologi  mutakhir  karena  pendorong  utama untuk teknologi dalam kedua dekade terakhir, khususnya bagi industri komputer dan  teknologi 31 terkait  lainnya. Apabila  dispesifikkan  menjadi  teknologi
28 “kepentingan yang wajar” adalah penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian itu secara umum tidak termasuk dalam penggunaan hak DTLST sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1). Dalam bidang pendidikan, misalnya, kepentingan yang wajar dari Pendesain akan dirugikan apabila DTLST tersebut digunakan untuk seluruh lembaga pendidikan yang ada di kota tersebut. Kriteria kepentingan yang  wajar tidak semata-mata diukur dari ada tidaknya unsur komersial, tetapi juga dari kuantitas penggunaan.
29 Lihat  Pasal  50  b  UU  No.  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan usaha tidak sehat.
30 Lihat  Abdulkadir  Muhammad,  Kajian  Hukum  Ekonomi  Hak  Kekayaan  Intelektual,  Citra  Aditya Bakti, Bandung  2001, hlm., 317.
31 United Nation Conference  on  Transnational Corporation (UNCTC): teknologi dalam arti sempit dan  arti  luas.    Dalam  arti  sempit  teknologi  adalah  “ technical  knowledge  or  know-how  that  is knowledge related to the method and techniques of production of goods and service”. Sedangkan dalam  arti  luas,  teknologi  meliputi  barang-barang  modal  yaitu  alat-alat,  mesin–mesin,  dan
elektronika  dalam  kaitannya  dengan  perancangan    DTLST,  maka    secara  singkat dapat  dijelaskan  bahwa  produk  teknologi  tersebut  dilakukan  dengan  terlebih dahulu  membuat  desain  (perencanaan  produk),  kemudian  memproduksi ( manufacture ), dan perakitan ( assembling ).
Dalam  kaitan  dengan  perlindungan  hukum,  kategori  teknologi  dapat dibedakan  menjadi  2  (dua)  bagian,      yaitu      teknologi      yang    mendapat perlindungan  hukum  ( proprietary  technology )  dan    teknologi    yang  tidak mendapat    perlindungan  hukum  ( non  proprietary technology ),  yaitu  teknologi yang  sudah  menjadi public domein dan  tidak dimiliki  oleh seseorang  atau  badan hukum  tertentu. 32 Hak  yang  mendapat  perlindungan  hukum  di  bidang  DTLST harus memenuhi persyaratan, yaitu orisinal (asli) sebagaimana  tercantum dalam Pasal 2 UU DTLST   yang berbunyi:
(1) Hak DTLST diberikan untuk DTLST yang orisinal. 33 .
(2) DTLST dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri Pendesain, dan pada saat DTLST tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para Pendesain.
Ketentuan  ini  sejalan  dengan  Pasal  3  Ayat  (2)  Perjanjian  Washington, 34 perlindungan    diterapkan  pada    DTLST  terdiri  dari  kombinasi  unsur-unsur  dan interkoneksi  yang  umum,  juga  diberikan  perlindungan,  tetapi  hanya  bila kombinasi itu secara keseluruhan memenuhi persyaratan tentang orisinalitas.
seluruh  sistem  produksi  yang  dapat  dikatakan  sebagai  teknologi  berwujud.  Lihat  UNCTC, Transnational  Corporation  and  Technology    Transfer  :  Effect  and  Policy  issues ,  New  York,  1987, hlm 1.  Lihat juga Dewi Astutty Mochtar, Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi  Indonesia, Alumni,  Bandung,  2001,  hlm.,  46.    Sedangkan  WIPO Licencing  Guide  for Developing Countries : “ Technology means systematic knowledge for the manufacture of a product, the  application    of  a  process  or  rendering  a  service,  whether  that  knowledge  be  reflected  in  an invention, an industrial design, a utility model or a new plat variety, or in technical information or skill, or in the services and the assistance of a industrial plant or the management of an industrial of commercial enterprise or its activities.”
32 Richard D. Robinson, The International Transfer of Technology: Theory, Issues , Practices , Bal linger Publishing Company, Cambridge, Massachusetts, 1988, hlm., 4.
33 DTLST  dinyatakan  “orisinal”  apabila  Desain  tersebut  merupakan  hasil  karya  Pendesain  itu sendiri dan bukan merupakan tiruan dari hasil karya pendesain lain. Lihat Penjelasan Pasal Ayat (2) UU No 32 Tahun 2002.
34 “Protection shall apply to Lay out-Design that are original in the sense that they are the result of their creator’ own intellectual effort and are not commonplace among creators of Lay out-Designs and manufacturers of Integrated Circuit at the time of their creation.“
Berdasarkan  syarat  pemberian  Hak  DTLST,  maka  perlindungan  DTLST selaras  dengan    Hak  Cipta  yang  mengharuskan  adanya  unsur  “keaslian”.  Namun persyaratan yang mengatakan “pada saat DTLST tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu  yang  umum  bagi  para  Pendesain”  sejalan  dengan  perlindungan  yang diberikan  oleh  rezim  paten.  Dengan  demikian,  perlindungan  terhadap  DTLST menganut  2 (dua)  pendekatan, yaitu Hak Cipta dan Paten.
Ketentuan Pasal 3 UU DTLST menjelaskan, tidak setiap DTLST yang orisinal dan baru tersebut dapat diberikan hak DTLST jika DTLST tersebut bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  ketertiban  umum,  agama, atau kesusilaan (moral).  Ketentuan ini mengandung arti bahwa hak DTLST akan diberikan apabila kepentingan umum tidak dilanggar, sehingga mempunyai fungsi sosial,  dalam arti  tidak  hanya  melindungi  kepentingan  pribadi  pemiliknya  tetapi juga memperhatikan kepentingan umum. Hal ini didasarkan atas suatu pemikiran bahwa hukum bukan  kaidah berdiri sendiri karena merupakan kaidah heteronom (bukan  otonom)  yang  tidak  dapat  terlepas  dari  kaidah  sosial  lainnya  (terutama kaidah  moral)  karena  itu    perlu  ada  keserasian  antara    2  (dua)  kepentingan pribadi dan kepentigan umum.
Menurut  Immanuel  Kant,  kaidah  hukum  bersifat  heteronom  mengandung arti  bahwa  yang  memaksakan  kehendaknya  kepada  manusia,  yaitu  kekuasaan masyarakat  atau  negara. 35 Orang  tunduk  kepada  hukum  karena  ada  kekuasaan yang  memaksa  untuk  taat  tanpa  syarat.  Sedangkan  kaidah  yang  bersifat  otonom terdapat  pada    kaidah  moral    yang  mengandung  arti  bahwa  perintah  moral berdasarkan  kehendak  seseorang  terhadap  dirinya  sendiri,  karena  itu  tiap-tiap orang  harus  menentukan  menurut  suara  hatinya,  apa  yang  dituntut  moral terhadap  dirinya  sendiri,  sehingga  kaidah  moral  ditaati  oleh  manusia  karena dorongan  kehendak  (kesadaran)  diri  sendiri. 36 Dilihat  dari  sisi  hubungannya,
35 Salman Luthan, Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum http://undana.ac.id/jsmallfib_top/JURNAL/HUKUM/HUKUM%202011/fh-uii-no-4-vol-19-okt- 2013-salman%20luthan.pdf. Diakses 22 Agustus 2016, pukul 20.00 WIB.
36 Id.
fungsi  hukum  terhadap  moral  ada  empat  macam,  yaitu: 37 pertama, mentransformasikan kaidah moral yang bersifat individul menjadi kaidah hukum yang  bersifat  kolektif  untuk  mengatur  masyarakat.  Kedua,  memperkuat kedudukan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah moral dalam kehidupan personal  dan  sosial,  khususnya  nilai-nilai,  prinsip-prinsip,  dan  kaidah-kaidah moral  yang  ditransformasikan  menjadi  kaidah  hukum.  Ketiga,  hukum  dapat membentuk  moralitas  baru  dalam  kehidupan  masyarakat  guna  menciptakan ketertiban  dalam  interaksi  sosial.  Keempat,  hukum  melembagakan  model pertanggungjawaban  moral  yang  berlandaskan  prinsip  indeterminisme  sebagai dasar pertanggungjawaban hukum.
Penulis berpendapat bahwa dari segi substantif, norma hukum tidak dapat dipisahkan  dengan  norma  lainnya  termasuk  moral  yang  mengatur  perilaku manusia, karena pemisahan tersebut akan mempunyai konsekuensi norma hukum hanya  “aturan  yang  mati”  yang  mengatur  perilaku  manusia  tetapi  tidak  sesuai dengan  kondisi  nyata  di  masyarakat.  Namun  dari  sisi  penegakan  hukum,  hal  itu akan  berjalan  efektif  apabila  norma  hukum  dibersihkan  dari  anasir-anasir  yang bersifat  non  yuridis  sebagaimana  “teori  hukum  murni”  yang  dikemukakan  oleh Hans Kelsen.
Substansi  Pasal  3  UU  DTLST  tersebut  sudah  sesuai  dengan  kondisi  yang diperlukan  untuk  mewujudkan  tujuan  hukum  “kegunaan  atau  kemanfaatan melalui prinsip  ‘keseimbangan’ bagi  2 (dua) kepentingan (pribadi dan umum)”. Dengan  demikian,  apabila  kreasi  DTLST  tersebut  bertentangan  dengan
37 Id. Aliran Legal positivisme memandang perlu untuk memisahkan secara tegas antara hukum dan moral, hukum bercirikan rasionalistik, teknosentrik, dan universal, sehingga Dalam positivisme tidak  ada  hukum  kecuali  perintah  penguasa,  bahkan  aliran  positivis  legalisme  menganggap bahwa hukum identik dengan undang-undang.  Secara umum legal positivisme melakukan kritik terhadap  teori  hukum  kodrat  yang  mengutamakan  kekuatan  moral  yang  hidup  sesuai  dengan hukum  yang  tertulis  dalam  kodrat  manusia,  sementara legal  positivisme tidak  mempersoalkan kandungan subtantif yang normatif, etis maupun estetis, disamping itu juga mengajarkan bahwa hukum positif adalah norma-norma yudisial yang telah dibangun oleh otoritas negara.  Lihat juga Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam,  Cet 2 ,  Raja  Grafindo  Persada,  2006,  hlm  37,  sebagaimana  dikutip  oleh http://rahmanamin1984.  blogspot.co.id/2014/03/hukum-pidana.html.  Diakses  24  Agustus 2016, pukul 22.00 WIB.
kepentingan  umum  (dalam  hal  ini  termasuk  juga  moral),  hukum  memberikan akibat,  yaitu  ditolaknya  permohonan  untuk  pendaftaran,  sehingga    pendesain tidak  mendapat  jaminan  perlindungan  hukum  terhadap  perbuatan  pihak  lain berkaitan dengan  penggunaan atau pemanfaatan DTLST yang dimilikinya.
Perlindungan terhadap Hak DTLST 38 diberikan kepada pemegang hak sejak pertama  kalinya  desain  tersebut  dieksploitasi secara  komersial  dimanapun,  atau sejak tanggal penerimaan dan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pertama  kali  dieksploitasi  dalam  arti  dibuat,  dijual,  digunakan,  dipakai  atau diedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian DTLST dalam kaitan transaksi yang mendatangkan keuntungan.  Pemegang Hak DTLST 39 , yaitu pendesain atau penerima hak dari pendesain yang terdaftar dalam Daftar Umum DTLST.  Selanjutnya jangka waktu perlindungan yang diberikan adalah selama 10 (sepuluh)  tahun 40 dan  tanggal  mulai  berlakunya  jangka  waktu  perlindungan hukum tersebut harus dicatat dalam Daftar Umum DTLST dan diumumkan dalam Berita Resmi DTLST.  Jangka waktu perlindungan DTLST  sesuai dengan Pasal 38 Ayat  (1)  Perjanjian  TRIPs-WTO,  sedangkan    Pasal  8  Perjanjian  Washington mengatakan perlindungan sekurang-kurangnya 8 tahun.
Ketentuan  jangka  waktu  berkaitan  dengan  hak  seorang  pendesain  atau pemegang DTLST, sehingga apabila jangka waktu tersebut telah terlampaui maka perlindungannya  berakhir  dan  DTLST  menjadi  milik  umum  ( public  domain ). Dengan  demikian,  hukum  memberikan  batasan  bahwa  kepemilikan  DTLST  tidak absolut karena dibatasi oleh lamanya jangka waktu yang diberikan sehingga “hak monopoli”  secara  mutlak  dapat  dihindarkan.  Ketentuan  ini  untuk  memberikan kesempatan  kepada  pihak  lain  yang  beritikad  baik  dalam  menggunakan  hak DTLST  tanpa  harus  meminta  lisensi  kepada  pendesain  atau  pemegang  DTLST karena  telah  menjadi  milik  umum,  sehingga  rasionya  hukum  menjamin “pemanfaatan hak” sebagaimana teori utility dikemukakan oleh Jeremy Bentham,
38 Pasal 4 Ayat (1) dan (2) UU DTLST.
39 Pasal 1 butir 7 UU DTLST.
40 Pasal 4 Ayat (3) dan (4) UU DTLST.
tetapi  berbeda  dengan  pemikiran  John  Locke  dan  Hegel.  Locke berpendapat bahwa seluruh pengetahuan (termasuk KI) bersumber dari pengalaman (empiris) manusia,  sehingga  menolak  kaum rasionalis yang  mengatakan  sumber pengetahuan  manusia  yang  terutama  berasal  dari  rasio  atau  pikiran  manusia. 41 Sedangkan  Hegel mengatakan  bahwa  pengetahuan  (termasuk  KI)  tidak didasarkan  rasio,  tetapi  pengalaman  berdasarkan  “dialektika”,  yaitu  tesis, antithesis, dan sintesis.
Di sisi lain, jangka waktu perlindungan DTLST berkaitan dengan kepastian hukum  atas    kepemilikan  hak  tersebut,  yaitu  pemegang  hak    dapat  melakukan tindakan    hukum  dalam  lingkup  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan,  sehingga siapapun  termasuk  pemerintah  tidak  dapat  mengganggu  hak  DTLST.  Sejalan dengan  hal  ini,  Utrecht berpendapat  ”kepastian  hukum  mengandung  dua pengertian;  pertama,  aturan  yang  bersifat  umum  sehingga  individu  mengetahui perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, keamanan hukum bagi individu  dari  kesewenangan  pemerintah  karena  dengan  adanya  aturan  yang bersifat  umum  itu  individu  dapat  mengetahui  apa  yang  boleh  dilakukan  negara terhadap individu”. 42

## Perbandingan  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu  dengan  Kekayaan Intelektual lainnya
Untuk  memahami  perbedaan  dan  persamaan,  analisis  perbandingan interen    terhadap  DTLST  dilakukan  terhadap  jenis  KI  lainnya,  yaitu  Hak  Cipta dengan  alasan  KI  ini  menganut  prinsip  yang  sama  dengan  DTLST,  yaitu “originalitas”,  Paten    karena  memiliki    obyek  perlindungan  yang  sama,  yaitu “teknologi”,  Desain  Industri  dengan  alasan  karena    sama  melindungi  “desain”, Rahasia  Dagang  karena    mempunyai  obyek  perlindungan  yang    sama,  yaitu “teknologi.”  Analisis  perbandingan  dilakukan  terhadap  substansi  yang  berkaitan
41 Bandingkan dengan Franz Magnis-Suseno, Supra no 24.
42 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.
dengan  (1)  pengaturan  lingkup  hak  moral,  (2)  permohonan  pendaftaran  dengan hak  prioritas,  (3)  kewajiban  menjaga  kerahasiaan,  (4)  upaya  hukum  terhadap permohonan  yang  ditolak  oleh  Ditjen,  (5)  perlindungan  terhadap  pemegang  hak terdaftar  yang  beritikad  baik  apabila  terjadi  pembatalan,  dan  (6)  penetapan sementara pengadilan.
Pengaturan lingkup Hak moral dalam DTLST  diatur dalam Pasal 7 jo Pasal 24  UU.  No.  32  Tahun  2000.  Konsep  hak  moral  berasal  dari  sistem  hukum  Eropa Kontinental,  yaitu  Perancis  dan  Jerman  sejak  abad  ke-19. 43 Dalam  kaitan  ini,  J Thomas  Mc  Charty  mengatakan  bahwa  pada  dasarnya  hak  moral  meliputi    tiga kategori utama  yaitu : 44
(1). The  right  of  attribution  and  paternity;  the  right  of  an  author  to receive credit as the uthor of work, to preven others from falsely being named  author,  and  to  prevent  use  of  the  author’s  name  in  connection with  works  the  author  did  not  create;  (2).  The  right  of  integrity;  the right  of  an  author  to  preven  multilation  of  a  work;  (3).  The  right  of withdrawal, the right to widraw a work from distribution if it no linger represents the views of the author.
Ketentuan  hak  moral  dalam  DTLST  terbatas  hanya  pada    pencantuman nama Pendesain ( the right of Paternity ),  sedangkan dalam Hak Cipta, pengaturan hak moralnya disebutkan secara tegas sebagaimana diatur dalam Bagian Pasal 5 s/d  Pasal 7  UU No.28 Tahun 2014.  Selanjutnya, hak moral dalam UU Hak Cipta pengaturannya  lebih  luas  karena  dapat  dialihkan  dengan  wasiat  atau  sebab  lain sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  setelah    Pencipta meninggal  dunia. 45 Kemudian,  khusus  di  bidang  informasi  elektronik  tentang informasi  manajemen,  hak  Pencipta  dan/atau    informasi  elektronik  Hak  Cipta
43 Sehubungan dengan itu, Paul Marret menjelaskan “On the Continent most countries have recognized for a very long time that the author of a book or other creative work has rights beyond his purely economic ones. These are principally the right to be recognised as author of his work and the right not to have it treated by his publisher, or anyone else, in a derogatory fashion. Such treatment might involve, for instance, abridging a book or  altering it so that it misrepresents the author’s  ideas. In France, particularly there is an almost mystical regard for an author’s moral rights .” Lihat Supra no 27 , hlm., 82.
44 J Thomas Mc Charty page 281.  Sebagaimana dikutip oleh Ranti Fauza Mayana, id., hlm., 14.
45 Lihat Pasal 5 Ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014.
dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak. 46 Pengaturan hak moral dalam UU No. 32  Tahun  2000    yang  terbatas  merupakan  kelemahan  UU  tersebut  karena  tidak mencakup    perubahan  produk    dan  atau  kreasi  yang    dilakukan  oleh  pihak  lain ( the  right  of  integrity )  secara  tidak  sah.    Hal  ini  berakibat  lebih  jauh  terhadap pengalihan  hak  dan  lisensi  yaitu  mengubahnya  tanpa  izin  dari  pemegang  hak. Selanjutnya,  pihak  lain  yang  tidak  mempunyai  hubungan  hukum  dengan pemegang  hak,  juga  dapat  mengubah  produk  dan  atau  kreasi  tersebut  tanpa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.
UU No. 32 Tahun 2000 menganut sistem konstitutif, artinya  perlindungan diberikan  apabila  mendaftarkan,  sehingga  hak  akan  timbul  apabila  telah melakukan pendaftaran.  Hal itu sebagaimana diatur dalam  Pasal 9 s/d Pasal  22. Staniforth Ricketson mengatakan tujuan pendaftaran   adalah “ to give protection, through  the  grant  of  a  monopoly  right,  to  the  visual  from  articles  which  are commercially mass produced. ” 47 Pentingnya  pendaftaran    DTLST  ini  berkaitan erat  dengan  permohonan  dengan  hak  prioritas, 48 agar  perlindungan  yang diberikan  kepada  pemegang  hak  luas  lagi.    Kelemahan  UU  No.  32  Tahun  2000 adalah tidak adanya  ketentuan yang tegas tentang hak prioritas. Hal ini berbeda dengan  ketentuan  UU  No.  13  Tahun  2016  Tentang  Paten,  dan  UU  No.  31  Tahun 2000  Tentang  Desain  Industri.    Ketentuan  tentang  permohonan  dengan  Hak prioritas  untuk  Paten  diatur    didalam  Pasal  30    s/d  Pasal  32  UU  No.  13  Tahun 2016, sedangkan  di dalam Desain Industri terdapat dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UU  No.  31  Tahun  2000.    Pengaturan  tentang  hak  prioritas  penting  karena berkaitan dengan perlindungan secara internasional terhadap  DTLST yang telah didaftarkan di luar negeri, namun belum didaftarkan di Indonesia. Permasalahan
46 Lihat Pasal 52  UU No. 28 Tahun 2014.
47 Staniforth Ricketson, page 45, sebagaimana dikutip oleh Ranti Fauza Mayana, Supra no 27 , hlm.,
20.
48 Hak  Prioritas  adalah  hak  Pemohon  untuk  mengajukan  Permohonan  yang  berasal  dari  negara yang bergabung dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing  the  World  Trade  Organization untuk  memperoleh  pengakuan  bahwa  tanggal penerimaan  di  negara adalah  merupakan  tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah  sari  dari  kedua  perjanjian  itu  selama  pengajuan  tersebut  dilakukan  dalam  kurun  waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention tersebut.
yang  akan  timbul  adalah  kemungkinan  terjadinya  pelanggaran  hak  DTLST  oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, yaitu mendaftarkan Hak DTLST yang bukan miliknya  di  Indonesia,  padahal  DTLST  tersebut  sudah  didaftarkan  oleh  Pemilik hak yang sah di salah satu negara  anggota peserta Konvensi Paris.
Ketentuan  untuk  menjaga  kerahasiaan  DTLST  diatur  dalam  Pasal  18  dan Pasal  19  UU  No.  32  Tahun  2000. 49 Kelemahan  UU  No.  32  Tahun  2000    yang mengatur  tentang  kerahasiaan  adalah  tidak  mengatur  kewajiban  menjaga kerahasiaan  oleh  kuasa  atau  konsultan  Pendaftaran  DTLST,  padahal  kuasa  atau konsultan  tersebut  mengetahui  dan  memahami  DTLST  yang  didaftarkan  atas permintaan  kliennya.  Ketentuan  tentang  menjaga  kerahasiaan  merupakan  hal yang  penting,  mengingat  DTLST  yang  belum  diumumkan  tetap  dapat  dilindungi melalui  ketentuan  UU.  30  Tahun  2000  Tentang  Rahasia  Dagang.  Kewajiban merahasiakan    dalam  UU  DTLST    hanya  diberlakukan  terhadap  pegawai  atau orang  karena  tugasnya  bekerja  untuk  dan/atau  atas  nama  Ditjen  dilarang mengajukan  Permohonan,  memperoleh,  memegang,  atau  memiliki  hak  yang berkaitan  dengan    DTLST,  kecuali  jika  pemilikan  tersebut  diperoleh  karena pewarisan terhitung tanggal Penerimaan. Diatur adanya kewajiban merahasiakan terhadap pegawai atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Ditjen, hal yang sama dengan  ketentuan dalam UU Desain Industri. 50 Namun berbeda dengan UU Paten yang  mengatur  juga tentang Kerahasiaan  oleh kuasa atau konsultan sebagaimana  tercantum dalam Pasal 25  Ayat (3) UU   Paten lama (UU  No.  14  Tahun  2001) 51 ,    UU  Paten  baru  (No.  13  Tahun  2016),    tidak  secara tegas mengatur hal tersebut, ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU tersebut mengatakan ”Setiap Orang wajib menjaga kerahasiaan seluruh dokumen Permohonan.” Ditjen  melakukan  pemeriksaan  kelengkapan  persyaratan  administratif terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 3, Pasal 10, dan Pasal
49 Lihat Pasal 18 dan Pasal 19  UU No. 32 Tahun 2000.
50 Pasal 22 dan Pasal 23 UU No. 31 Tahun 2000.
51 “Terhitung sejak tanggal penerimaan Kuasanya, Kuasa wajib menjaga kerahasiaan Invensi dan seluruh  dokumen  Permohonan  sampai  dengan  tanggal  diumumkannya  Permohonan  yang bersangkutan.”
11  UU No. 32 Tahun 2000.  Namun  UU No. 32 Tahun 2000 tidak mengatur apabila permohonan  yang  diajukan  tersebut  ditolak  oleh  Ditjen.  Upaya  hukum  apa  yang dapat dilakukan oleh pemohon tersebut.  Hal ini berbeda dengan UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang menjelaskan bahwa apabila permohonannya ditolak  oleh  Ditjen  dapat  diajukan  keberatan  selama  jangka  waktu  30  hari terhitung  sejak  tanggal  diterimanya  surat  penolakan,  kemudian  terhadap Keputusan  penolakan  atau  penarikan  kembali  oleh  Ditjen,  Pemohon  atau kuasanya dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga.
Ketentuan  tentang pembatalan  pendaftaran DTLST  diatur  dalam  Pasal  29 s/d  Pasal  36  UU.  No.  32  Tahun  2000.  Namun  UU  tersebut  tidak  mengatur perlindungan terhadap pemegang hak DTLST terdaftar yang beritikad baik untuk mendapatkan ganti rugi karena dibatalkan pendaftarannya oleh Pengadilan Niaga. Upaya  hukum  yang  dilakukan  oleh  pemegang  hak  tersebut  hanya  dapat dimohonkan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU No. 32 Tahun 2000. UU  No.  32  Tahun  2000  tidak  mengatur  tentang  Penetapan  Sementara pengadilan,  padahal  ketentuan  tersebut  penting  untuk  mencegah  kemungkinan kerugian  yang  lebih  besar  pada  pihak  yang  haknya  dilanggar  sehingga  hakim Pengadilan Niaga diberi  kewenangan untuk mengeluarkan penetapan sementara guna  mencegah  berlanjutnya  pelanggaran  dan  masuknya  barang  yang  diduga melanggar  Hak  DTLST  ke  jalur  perdagangan,  termasuk  tindakan  importasi  serta untuk  mencegah  pihak  pelanggar  menghilangkan  alat  bukti.  Hal  ini  berbeda dengan  KI  lainnya  seperti  UU  No.  13  Tahun  2016  Tentang Paten  yang  mengatur tentang Penetapan sementara Pengadilan dalam Pasal 155 s/d  Pasal 158,  UU. No. 28  Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam Pasal 106 s/d  Pasal  109, dan UU No. 31 Tahun  2000  Tentang  Desain  Industri  dalam  Pasal  49  s/d  Pasal  52.    Ketiadaan ketentuan  tentang  penetapan  sementara  pengadilan  di  dalam  UU  No.  32  Tahun 2000  mengakibatkan  pihak  yang  dirugikan  berdasarkan  bukti  yang  cukup,  tidak dapat  meminta  kepada  hakim  pengadilan  niaga  untuk  menerbitkan  surat penetapan  sementara  tentang  pencegahan  masuknya  produk  yang  berkaitan
dengan  pelanggaran  hak  DTLST  dan  penyimpanan  bukti  yang  berkaitan  dengan pelanggaran hak DTLST.
Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 32 Tahun 2000 belum  ada  sehingga menyulitkan  pelaksanaan  terhadap  pasal-pasal  di  dalam  UU  tersebut    yang menjelaskan  akan  diatur  lebih  lanjut,  seperti  ketentuan  tentang  tata  cara permohonan  pendaftaran  DTLST  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  9  sampai dengan Pasal 10 UU No. 32  Tahun 2000,  Pasal 13 UU yang mengatur mengenai syarat-syarat  untuk  diangkat  sebagai  konsultan  DTLST  dan  tata  cara pengangkatannya,  Pasal 22 mengatur tentang ketentuan mengenai syarat dan tata cara  pemberian  Sertifikat  DTLST,    Pasal  28  mengenai  perjanjian  lisensi  DTLST, Pasal  37  tentang  persyaratan,  jangka  waktu,  dan  tata  cara  pembayaran  biaya permohonan,  permintaan  petikan  Daftar  Umum,  permintaan  salinan  Sertifikat, pencatatan  pengalihan  Hak  DTLST,  dan  pencatatan  perjanjian  lisensi.  Namun, ketidaklengkapan Peraturan Pelaksana untuk melaksanakan seluruh norma yang ada  dalam  substansi  UU  terkait  yang  mengamanatkan  akan  diatur  lebih  lanjut berlaku untuk hampir  semua jenis KI lainnya.
Sejalan  dengan  perkembangan  teknologi  mutakhir  (elektronika)  sebagai dasar bagi pengembangan teknologi informatika seperti komputer, IC ( intergrated Circuit )  tidak  dapat  dilindungi  melalui    UU  Tentang  Paten    karena  perlindungan terhadap teknologi dalam rezim hukum paten bersifat umum. Selanjutnya, kreasi dan  inovasi  dalam  bentuk  desain  juga  mendapat  perlindungan  hukum  melalui Desain  Industri,  tetapi  desain  tersebut  berkaitan  kesan  estetis  (seni)  bukan teknologi mutakhir, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 huruf Angka 1 UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 52
52 “Desain  Industri  adalah  suatu  kreasi  tentang  bentuk,  konfigurasi,  atau  komposisi  garis  atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”
Berdasarkan hal itu,  tujuan UU No. 32 Tahun 2000 untuk mengantisipasi perkembangan  teknologi  mutakhir  sebagai  dasar  dalam  teknologi  informatika tidak  dapat  dijangkau  melalui  UU  Paten  atau  UU  Desain  Industri.    Teknologi informatika    yang  menggunakan IC pada  saat  ini  memegang  peranan  penting dalam  segala  aspek  kehidupan    karena    proses  dapat  lebif  efektif  dan  efisien. Dengan demikian lahirnya UU No. 32 Tahun 2000  merupakan solusi perlindungan dalam  mengantisipasi  perkembangan  teknologi  mutakhir  sekaligus  mendorong para  kreator  atau  inovator  teknologi  tersebut  karena  sudah  ada  payung hukumnya,  sebagaimana    teori  hukum  pembangunan  yang  dikemukakan  oleh Mochtar Kusumaatmadja “bahwa hukum berada di depan yang berfungsi sebagai sarana  perubahan  sosial  masyarakat,  dalam  arti  hukum  mengarahkan perkembangan teknologi agar dapat berjalan dengan tertib.

## Penutup
Berdasarkan  analisis  perbandingan  interen  terhadap  DTLST  jenis  KI lainnya  terdapat perbedaan dan persamaan.  Ketentuan UU yang mengatur jenis KI  tersebut    (UU  No.  32  Tahun  2000)  masih  memiliki  kelemahan  yang  bersifat substantif  berkaitan  dengan  hak  moral  dibandingkan  Hak  Cipta,  hak  prioritas dibandingkan  dengan  Paten  dan  Desain  Industri,  dan  Penetapan  Sementara dibandingkan  Hak  Cipta,  Paten  dan  Desain  Industri.    Adapun  persamaan  umum yang  terdapat  pada  semua  jenis  kekayaan  intelektual,  yaitu  belum  adanya Peraturan  Pelaksanaan  yang  lengkap  sebagaimana  diamanatkan  oleh  kekayaan intelektual yang bersangkutan. Namun demikian, lahirnya UU DTLST paling tidak merupakan  payung  hukum  dalam  melindungi  kreasi  sebagai  akibat perkembangan  teknologi  mutakhir  di  bidang  elektronika  yang  pada  saat  ini semakin pesat dan tidak dapat dilindungi rezim hukum KI lainnya. Oleh karena itu dari  segi  normatif,    agar  kelemahan  substansi  UU  No.  32  Tahun  2000  tersebut diantisipasi  perlu    melakukan  perubahan  dan  melengkapi  Peraturan  Pelaksana yang  diamanatkan  oleh  UU  DTLST  sehingga  dapat  mendukung  sepenuhnya
perkembangan  teknologi  mutakhir  dan  menjamin  tujuan  hukum  yaitu  kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

## Daftar Pustaka
Buku: Ade  Maman  Suherman,  Pengantar  Perbandingan  Sistem  Hukum,  Civil  Law,
Common Law, Hukum Islam, Cet 2, Raja Grafindo Persada, 2006.
Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung  2001.
Dewi  Astutty  Mochtar,    Perjanjian  Lisensi  Alih  Teknologi  dalam  Pengembangan Teknologi Indonesia, Alumni, Bandung, 2001.
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  –  Depkeh  RI,  Naskah  Akademis  Peraturan Perundang-undangan tentang RUU Perlindungan Integrated Circuits, 1994- 1995.
Franz Magnis-Suseno, Filsafat sebagai Ilmu Kritis, Penerbit Kanisius, Yogyakarta,
1992.
Hilary  Pearson,  dan  Clifford  Miller, Commercial  Exploitation  of  Intellectual Property, Blackstone Limited, London, 1990. Paingot  Rambe    Manalu , Hukum  Dagang  International,  Pengaruh  Globalisasi Ekonomi  Terhadap  Hukum  Nasional,  khususnya  Hukum  Hak  Atas Kekayaan Intelektual, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2000.
Paul Marett, Intellectual Property Law , Sweet &Maxwell, London, 1996. Rachmadi  Usman,  Hukum  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  :  Perlindungan  dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Alumni, Bandung, 2003.
Ranti  Fauza  Mayana,  Perlindungan  Desain  Industri  di  Indonesia  dalam  Era Perdagangan Bebas, Grasindo, Jakarta, 2004.
Richard  D.  Robinson, The  International  Transfer  of  Technology: Theory,  Issues, Practices, Bal linger Publishing Company, Cambridge, Massachusetts, 1988. Riduan  Syahrani,  Rangkuman  Intisari  Ilmu  Hukum,  Penerbit  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1999.
Sudargo  Gautama  dan  Rizawanto  Winata,  Umdang-Undang    Desain  Tata  Letak Sirkuit Terpadu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar,  PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,
1998.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004.
Staniforth Ricketson, The Law Intellectual Property , Australia, 1991.
Tomas  Mc  Charty,  Mc  charty’s    Desk  Encyclopedia  of  Intellectual  Property  in Australia, Second Edition, Butterworths, Sidney, 1997.

## Perundang-undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2000  Tentang  Desain Industri.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

## Perjanjian/Konvensi Internasional:
Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits.
UNCTC, Transnational  Corporation  and  Technology    Transfer  :  Effect  and  Policy issues , New York, 1987.
WIPO Licencing Guide for Developing Countries , Geneva, 1977.
Sumber lainnya: http://elearning.upnjatim.ac.id/courses/HKB7024ff34/ document/ pengenalan perbandingan_hu-kum .pptx?cidReq=HKB702429e2. Diakses 15 Agustus 2016, pukul 21.00 WIB.
https://id.wikipedia.org/wiki/John_Locke. Diakses 25 November 2016, pukul 20.00 WIB.
https://id.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel. Diakses 15 Desember 2016, pukul 21.00 WIB.
http://rahmanamin1984. blogspot.co.id/2014/03/ hukum-pidana.html. Diakses 24 Agustus 2016, pukul 22.00 WIB.
Salman Luthan, Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum http://undana.ac.id/jsmallfib_top/JURNAL/HUKUM/HUKUM%202011/fh- uii-no-4-vol-19-okt-2013-salman%20luthan.pdf. Diakses 22 Agustus 2016, pukul 20.00 WIB.
Van Apeldoorn,  sebagaimana dikutip oleh Sudikno dalam, http://sudiknoartikel. blogspot.co.id/2012/04/perbandingan-hukum.html. Diakses 18 Agustus 2016, pukul 22.00 WIB.