Iltizam Journal of Shariah Economic Research Vol. 5, No.1 (2021) June 2021, pp. 103-113 E-ISSN:2598-2540 P-ISSN:2598-2222

## Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer
Erwandi Tarmizi 1 , dan Muhammad Maulana Hamzah 2
1 Institut Agama Islam Tazkia, erwandi.tarmizi@gmail.com,
2 Institut Agama Islam Tazkia, emzacorp@gmail.com ail

## ABSTRACT
This research aims to analysis the dropshipping model according to Islamic jurisprudence. The research is focused in completeness of the terms and conditions of sale and purchase in dropshipping system and how its related to three economic disaster namely zhulm, riba and ghoror. The novelty from this research is dividing the object of transaction into two categories, ribawi goods and non ribawi goods and critisize the arguments that allowed dropshipping transaction. Literature study is used to define the dropshipping model,  normative  descriptive  is  used  to  define  the  contract  in  dropshipping  according  to  Islamic jurispridence, content analysis is used to find the syar’i solution for dropshipping. The result shows that the origin law in dropshipping is prohibited (haram) because its contain of riba nasi’ah for ribawi goods and selling before ownership for non ribawi goods. The syar’i solutions that foun d for dropshipping are modification in ijab qobul, wakalah bil ujroh (the dropshipper become wakil from consumer) and ba’i salam, but the last solution is marjuuh, because the capital is not handed out at the beginning of majlis.
Keyword: dropship, contract, Islamic jurisprudence

## PENDAHULUAN
Teknologi informatika yang kian berkembang juga merambat kepada kemajuan di bidang perdagangan. Sebelum abad ke 20, transaksi jual beli biasanya hanya dapat dilakukan dengan menghadirkan  kedua  belah  pihak  dalam  satu  majelis,  namun  dengan  perkembangan smartphone dan  internet  maka  jarak  yang  jauh  antara  produsen  dan  konsumen  yang  akan bertransaksi bukan lagi menjadi kendala untuk melakukan memenuhi kebutuhannya.
Data  sensus  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  juga  menyebut,  industri e-commerce Indonesia dalam 10 tahun terakhir meningkat hingga 17 persen dengan total jumlah usaha e-commerce mencapai  26,2  juta  unit  (Rahayu,  2019).  Perkembangan  transaksi  online  ini  ternyata  juga didukung  dengan  perkembangan  jasa  kurir  pengiriman  barang  dan  logistik  yang  kian bertambah.  Tidak  hanya  pemain  domestik,  tetapi  juga  asing.  Kurang-lebih  ada  50-60 perusahaan third  party  logistic ,  3000 transporter dan  perusahaan  kurir  menurut  Asperindo mencapai 1.200 perusahaan (Rahayu, 2014). Hal ini tentu sangat memanjakan bagi setiap orang untuk melakukan transkasi onlline, baik sebagai penjual atau pembeli.
Potensi e_commerce di Indonesia terlihat dari data pengguna internet yang berjumlah 171,1 jiwa  yaitu  64,8%  dari  total  penduduk  Indonesia.  Dari  total  pengguna  internet  diatas  2,1  % bergerilya mencari produk, 1,9% berjualan online, 1,7 belanja online dan 0,1 melakukan transfer
secara online (APJII, 2018). yang menarik dari data diatas adalah jumlah pembeli dan penjual online hampir seimbang. Sedangkan untuk barang yang paling banyak dicari adalah fashion sebanyak 14,6% . Sedangkan secara nilai rupiah, Data Bank Indonesia menyebutkan, transaksi toko online Indonesia ditahun 2018  mencapai Rp 77,766 triliun, meningkat 151% secara (yoy) dari tahun 2017 yang mencapai Rp 30,942 triliun (Daniel, 2019).
Jual  beli  yang  dulunya  manual  kini  berubah  menjadi  digital.  Dalam  transaksi  digital hampir tidak ada barrier yang berarti, karena setiap orang punya kesempatan untuk berjualan secara online melalui aplikasi marketplace yang gratis. Transaksi muamalah secara digital inipun melahirkan  banyak  varian  sistem,  diantaranya Dropship .  Sistem  dropship  ini  memberikan kesempatan  bisnis  kepada  setiap  orang  yang  ingin  berjualan  secara  online  tanpa  ia  harus memiliki barang terlebih dahulu. Jadi hanya bermodalkan foto, website dan kuota, dropshipper sudah bisa masuk ke dalam  persaingan pasar e_commerce yang sangat luas.
Sistem ini juga membantu pihak produsen dalam mengembangkan sistem marketingnya dengan  menjadikan  pihak dropship sebagai  agennya.  Sedangkan  pihak  dropship  punya kebanggaan sebagai pemilik toko online, karena walaupun ia belum memiliki barang dagangan, pihak supplier akan mengirimkan barang ke konsumen atas nama dropshippernya. Bila dilihat sekilas, sistem ini akan menguntungkan kedua belah pihak yaitu antara dropshipper yang punya kesempatan  mencari  nafkah  dengan  modal  yang  minim,  sedangkan  pihak  supplier mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pangsa pasarnya.
Namun  penelitian  yang  dilakukan  Prabowo et  al (2016)  menemukan  saat  ada ketidaksesuaian  barang  yang  diterima,  keterlambatan  pengiriman  barang  atau  bentuk komplain  konsumen  lainnya,  maka  pihak  konsumenlah  yang  dirugikan.  Karena  secara manajemen  pihak dropshipper tidak  banyak  yang  memiliki  anggaran  untuk  merespon  dan mengelola komplain pelanggan, sehingga solusi yang ditawarkan biasanya adalah jalan damai atau bahkan tidak melakukan apapun. Lalu pihak dropshipper dapat dengan mudah mengganti nama  atau  website  tempat  ia  memasarkan  barang  dagangannya.  Hal  ini  tentu  termasuk perilaku zhulm yang merupakan hal yang dilarang dalam  transaksi jual beli yang sesuai syariah. Selain itu, praktik ghoror juga muncul saat barang yang ditampilkan diwebsite berbeda dengan barang  yang  dikirim  kemudian,  sebagaimana  yang  diungkapkan  dalam  penelitian  (Lestari, 2019) dikarenakan pihak dropshipper tidak tahu secara spesifik tentang barang yang sedang ia jual. Hal in termasuk ghoror dalam hal ketidakjelasan objek transaksi yang diperjualbelikan.
Maka penelitian ini mengkaji sistem dropship dari hukum asalnya berdasarkan sumber- sumber  hukum  Islam  yang  ma’ruf,  dan  pendapat    ulama  slaf  dan  kontemporer  terutama dikaitkan dengan objek barang yang akan ditranskasikan, yaitu barang-ribawi dan non ribawi. Serta  mengkaji  ulang  beberapa    pendapat  peneliti  sebelumnya  yang  mengharamkan  dan membolehkan sistem  dropship dalam perspektif fiqh muamalah kontemporer.

## TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian terkait dropshipping sudah banyak dilakukan diantaranya Nubahai (2019) yang  menyatakan  jual  beli  dropshipping  telah  memenuhi  rukun  akad  dalam  syariah. Sedangkan dalam hal kepemilikan pendapat yang membolehkan dengan adanya akad wakalah,
sedangkan yang mengharamkan karena barang belum dimiliki sepenuhnya oleh dropshipper . Sedangkan  Cahyadi  (2018)  menyatakan dropshipping dibolehkan  bila  menggunakan  akad samirah, wakalah dan salam. Senada dengan Hadi (2019) jual beli dropshipping dibolehkan dengan  menggunakan  akad  syirkah  wujuh  dan  simsarah  (makelar/  agen)  yang  dianggap sesuai dengan maqoshid syariah. Fauzia (2015) juga menawarkan akad wakalah dan samsarah sebagai solusi yaitu dropshipper sebagai wakil dan supplier sebagai muwakkil. Dropshipper juga  harus  diakad  diawal  sebagai  agent  (simsar).    Bariroh  (2016)  menambahkan  pihak dropshipper  harus  jujur  dalam  memberikan  informasi  terkait  objek  akad  yang  akan  dijual. Sedangkan  Dzikrullah  (2014)  dan  Khulwah  (2019)  mensyaratkan  akad  salam  dan  wakalah dapat dikatakan sah bila syarat dan rukun jual beli terpenuhi.
Namun penelitian yang melarang terhadap sistem dropshipping diantaranya adalah Lestari (2016) menemukan bahwa objek akad jual beli dalam salah satu toko dropship Princess Shop, tidak memenuhi syarat dari rukun objek akad, sebab terdapat perbedaan antara kondisi barang contoh dengan barang real yang akan diterima konsumen. Sehingga hukum jual beli tersebut menjadi tidak sah. Parmujianto (2019) yang menyatakan praktik dropshipping adalah jual beli yang  terlarang  karena  tidak  terpenuhinya  syarat  jual  beli  yaitu  dropshipper  tidak  pernah punya  kuasa  terhadap  barang  yang  akan  dijual  dan  adanya  ketidakjujuran  atas  label pengiriman barang seolah-olah dropshipper adalah pemilik barang sesungguhnya. Sedangkan Rudiana  dan  Bustomi  (2015)  mengatakan  dropship  tidak  sesuai  dengan  akad  salam  karena tidak terpenuhinya syarat penjual  bai’ as -salam oleh dropship yang tidak pernah menyetok barang  sehingga  tidak  punya  kuasa  terhadap  barang  yang  akan  dijual,  selain  itu  dropship bertindak tidak jujur dalam hal label pengiriman barang yang seakan-akan dropship adalah pengirim dan produsen barang sesungguhnya.
Sedangkan Prabowo  et al  (2016)  mengkaji  dropshipping  dalam  kaitannya  dengan UU no 8 tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen  yang  hasilnya  setiap  kerugian  pembeli  harus ditanggung oleh pihak dropshipper, baik dari keterlambatan barang, ketidaksesuaian pesanan, dengan  cara  mengganti  barang  yang  cacat  dan  mengembalikan  uang.  Namun  umumnya penyelesaian  dilakukan  dengan  cara  damai  atau  bahkan  tidak  melakukan  apapun  terkait kerugian yang ditanggung.
Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, belum ada yang membahas praktik dropshipping yang spesifik membagi antara barang ribawi dan non ribawi. Maka penelitian ini mengambil posisi t ersebut  dengan  mencari  hukum  asalnya  beserta  solusi  syar’i  yang  bisa  diterapkan  terkait sistem dropshipping.

## Dropshipping
Dropshipping adalah sistem jual beli yang mana seseorang menjual produk yang tidak dimiliki, tanpa  harus  menyetok  barang.  Dropshipper  hanya  bermodalkan  sampel  dari  barang  milik supplier, yang dapat berupa foto, yang kemudian ditawarkan kepada konsumen secara online, jika ada permintaan barang dari konsumen maka dropshipper membeli barang dari supplier dengan  akad  kepada supplier untuk  mengirimkan  barangnya  dengan  atas  nama dropshipper (Purnomo: 2012). Sebagai ilustrasi :
Pak Ahmad membeli sebuah produk pada salah satu marketplace dengan harga 800 ribu rupiah. Karena  pak  Ahmad  merasa  puas  dengan  produk  tersebut  dan  harganya  yang  lebih  murah
daripada di toko offline, yang dijual dengan harga 1juta rupiah, maka pak Ahmad memfoto produk  tersebut  dan  mengunduhnya  di  akun-akun  beliau  di  berbagai  jejaring  sosial  serta menuliskan  harga  jual  produk  tersebut  dengan  harga  900  ribu  rupiah  diluar  ongkos  kirim. Dengan demikian ia mendapat laba 100 ribu rupiah per-item. Ketika ada yang tertarik dengan produk tersebut maka costumer membelinya dari pak Ahmad serta mengirim uang kepada pak Ahmad. Dan pak Ahmad setelah meyakini uang pembelian produk sampai ke rekeningnya, beliau  melakukan  pembelian  produk  ke marketplace dan  membayar  melalui  transfer  uang sebanyak 800 ribu rupiah dan memilih fitur ( dropship ) yang ada pada web marketplace . Serta melampirkan  alamat  konsumennya  dan  meminta  pihak  marketplace  mengirim  langsung barang  yang  dibeli  ke  alamat  konsumen  dengan  menyertakan  alamat identitas  dropshipper (pak Ahmad).
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa praktik sistem jual beli dropshipper ini melibatkan  beberapa  pihak  yaitu  pembeli, dropshipper ,  supplier,  bank,  dan  kurir  (jasa pengiriman)  berdasarkan  Prabowo et  al (2016)  hukum  antara  konsumen-dropshipper,  dan antara dropshipper-supplier adalah  sama  dengan  hukum  jual  beli  yang  diatur  dalam  KUHP Perdata pasal 1473-1518.

## Jual Beli dalam Islam
Hukum asal jual beli adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya, mengacu pada kaidah umum muamalah yang halal. Suatu praktik muamalah dapat dihukumi haram bila  tidak  memenuhi  rukun  dan  syaratnya  (Antonio,  2017).  Selain  itu  terjebaknya  praktik muamalah dalam hal ini jual beli dalam 3 bencana ekonomi utama yaitu kezoliman, ghoror dan riba  dengan  berbagai  macam  turunannya  adalah  diantara  asbab  suatu  praktik  muamalah dikatakan haram (Thowilah, 2016).
Menurut  Taqiyuddin  dalam  Parmujianto  (2019),  jual  beli  adalah  saling  tukar  harta, saling ridho, dapat dikelola (t asharruf ) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan rukun jual beli ada 3 yaitu pihak yang berakad (‘ Aqidayn ), objek akad ( Ma’qud  ‘alaihi )  dan  shigot  (lafaz  ijab  qobul)  (Azzam,  2017).  Menurut  Taqiyuddin  (tt) berdasarkan objek akadnya jual beli dibagi menjadi 3 yaitu 1) jual beli benda yang kelihatan seperti  membeli  buah  dipasar,  2) jual  beli  benda  yang  disebutkan  sifat-sifatnya  dalam  janji, seperti  jual  beli  salam  dan  3)  jual  beli  benda  yang  tidak  ada,  jual  beli  ini  terlarang  karena berpotensi  merugikan  salah  satu  pihak.  Karena  objek  akadnya  yang  masih  ghoib  dan kepemilikannya yang masih belum jelas.
Selain  itu  ada  3  larangan  dalam  jual  beli  yang  paling  utama  adalah  riba.  Dalam kaitannya  dengan praktik jual beli riba terbagi dua yaitu riba fadhl dan riba nasi’ah. Nasi’ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan barang-barang ribawi yang dipertukarkan dengan  jenis  barang  ribawi  lainnya. Riba  nasi’ah muncul  disebabkan  perbedaan,  perubahan atau  tambahan  antara  barang  yang  diserahkan  hari  ini  dengan  barang  yang  diserahkan kemudian. (Karim, Sahroni, 2016).
Yang kedua adalah ghoror. Dalam praktiknya ghoror saat dekat dengan maysir karena sama-sama mengandung unsur qimar (menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya).  Menurut  AAOIFI  (2010)  gharar  adalah  praktek  muamalah  yang  menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti ( mastur al- ‘aqibah ). Secara operasional, gharar diartikan, pembeli
dan  penjual  dalam  transaksi  yang  tidak  memiliki  kepastian  terhadap  barang  yang  menjadi objek transaksi baik secara kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga salah satu pihak dirugikan.
Yang terakhir adalah kezholiman. Yang secara bahasa berarti tidak menaruh sesuatu pada tempatnya, lawan katanya adalah adil. Kezoliman dalam konteks muamalah terbagi dua yaitu kezoliman terhadap hak-hak Allah seperti zakat yang tidak ditunaikan dan kezoliman terhadap hak-hak manusia  seperti jual beli terpaksa, menjual najis atau barang yang haram secara zatnya (Tarmizi, 2017).

## METODE PENELITIAN

## Sumber Data
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  pertama bersumber  penjelajahan  beberapa  literatur  yang  membahas  praktik  dropshipping  secara komprehensif.  Lalu  data  sekunder selanjutnya berasal  dari  penelitian  terdahulu,  kajian fiqh klasik dan kontemporer sebagai bahan kajian hukum dan benchmark dengan analisa ulama fiqh terdahulu.

## Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi pustaka ( literature review ) untuk mengkaji model transaksi jual beli dropshipping. Selanjutnya pendekatan normatif deskriptif digunakan  untuk  mengkaji  hukum  Islam  yang  dapat  menjadi  dasar  hukum  bagi  praktek muamalah  kontemporer.  Pendekatan  normatif  adalah  berasal  dari  motivasi  dan  tujuan keagamaan,  sedangkan  pendekatan  deskriptif  merupakan  implikasi  dari  motivasi keingintahuan  intelektual  atau  akademis.  (Anwar,  2017). Content  analysis digunakan  untuk mengkaji  beberapa  alternatif  solusi  syariat  yang  tersedia  dan  kekuatan  hukum  yang terkandung didalamnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tinjauan Fiqh terhadap Transaksi Dropshipping

## A. Dropshipping Barang Ribawi
Para ulama kontemporer sepakat bahwa transaksi yang disyaratkan tunai serah terima barang  dan  uang  tidak  dibenarkan untuk  dilakukan  dengan  cara  dropship,  seperti  jual-beli emas dan perak dengan uang kartal. Dalam ilustrasi di atas riba nasi'ah terjadi dua kali yaitu;
1.  Pertama:  antara dropshiper dengan  konsumennya,  yaitu  dropshiper  (penjual) menerima transfer uang pembelian dari konsumen dan dropshiper dalam waktu dan majlis yang  sama  tidak  menyerahkan  emas  kepada  konsumennya.  Disini  tidak  terjadi  serahterima emas dengan uang kartal ادي ديب dan ini adalah riba nasi'ah.
2. Kedua: antara dropshiper dengan marketplace, yaitu uang ditransfer dropshipper ke rekening  yang  ditunjuk  oleh marketplace (penjual/  wakil  penjual),  kemudian  dropshiper (pembeli)  meminta  pihak marketplace mengirim  emas  kepada  pihak  ketiga  yang  statusnya adalah pembeli dari dropshiper. Dan emas akan diterima oleh konsumen dropshiper beberapa
waktu setelah uang ditransfer oleh dropshiper kepada pihak penjual emas. Maka sesungguhnya yang terjadi adalah tidak adanya serah terima emas dengan uang kartal ادي ديب dan ini adalah riba nasi'ah.
Hukum di atas berdasarkan keputusan Majma' Al Fiqh Al Islami (divisi fikih OKI) No. 52  (3/6)  tahun  1990,  setelah  menjelaskan  kaidah  dalam  transaksi  menggunakan  sarana komunikasi  modern,  disebutkan,  "Kaidah-kaidah  yang  telah  disebutkan  di  atas  tidak  dapat diterapkan untuk akad nikah karena disyaratkan harus ada saksi, juga tidak dapat diterapkan untuk sharf (tukar-menukar mata uang, atau jual beli emas dan perak) karena disyaratkan harus serah-terima barang dan uang secara tunai"
رارق مقر
: 52 ( 3/6 ) نأشب مكح ءارجإ دوقعلا تلاآب لاصتلاا ةثيدحلا نإ سلجم عمجم هقفلا يملاسلإا دقعنملا يف ةرود هرمتؤم عبارلا ةدجب ةكلمملاب ةيبرعلا ةيدوعسلا نم 17 ىلإ 23 نابعش 1410 ـه قفاوملا 14 - 20 راذآ ( سرام ) 1990 م ، دعب هعلاطا ىلع ثوحبلا ةدراولا ىلإ عمجملا صوصخب عوضوم ءارجإ دوقعلا تلاآب لاصتلاا ةثبدحلا ، ارظنو ىلإ روطتلا ريبكلا يذلا لصح يف لئاسو لاصتلاا نايرجو لمعلا اهب يف ماربإ دوقعلا ةعرسل زاجنإ راضحتسابو ام ضرعت هل ءاهقفلا نأشب ماربإ دوقعلا باطخلاب ةباتكلابو ةراشلإابو
لوسرلابو ،
امو ررقت نم نأ دقاعتلا نيب نيرضاحلا طرتشي هل داحتا
سلجملا - ادع ةيصولا ءاصيلإاو ةلاكولاو - قباطتو
باجيلإا ،لوبقلاو مدعو رودص ام لدي ىلع ضارعإ دحأ نيدقاعلا نع دقاعتلا ةلااوملاو نيب باجيلإا لوبقلاو بسحب فرعلا . ررق ام يلي :
لاوأ :
اذإ مت
دقاعتلا نيب نيبئاغ لا امهعمجي ناكم دحاو لاو ىري دحأ مهنم رخلآا ،ةنياعم لاو عمسي هملاك تناكو ةليسو لاصتلاا امهنيب ةباتكلا وأ ةلاسرلا وأ
ةرفسلا
(
لوسرلا ) ، قبطنيو كلذ ىلع قربلا ،سكلتلاو سكافلاو ، ةشاشو بساحلا
يللآا ( بوساحلا ) .
... ... ...
اعبار : نإ دعاوقلا ةقباسلا لا لمشت حاكنلا طارتشلا داهشلإا هيف ، لاو فرصلا طارتشلا ضباقتلا ، لاو ملسلا طارتشلا
ليجعت سأر لاملا .
B. Dropshipping Barang Non-Ribawi
Untuk  semua  barang  selain  barang  non  ribawi  yang  tidak  disyaratkan  serah  terima tunai  dalam  jual-belinya,  yaitu  selain  emas/perak  dan  mata  uang  maka  dropship  juga diharamkan, karena dropshiper menjual barang yang belum dimilikinya, karena saat konsumen membeli, dropshiper belum memiliki barang tersebut dan ini hukumnya haram, sesuai dengan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu 'anhu, ia berkata,
ْ نَع ِْميِكَح ِْن ب ْ ما َز ِح َْلاَق : ْ ت لَأَس َّْيِبَّنلا ىَّلَص ْ الل ِْه يَلَع َْمَّلَس َو ْ ت ل قَف : اَي َْلو س َر ،ِ َّاللَّ يِنيِت أَي ، ل ج َّرلا يِن لَأ سَيَف َْع يَب لا َْس يَل يِد نِع ْ ه عيِبَأ ، ه نِم َّْم ث ْ ه عاَت بَأ ْ هَل َْن ِم ،ِقوُّسلا َْلاَق : « َْلا ْ عِبَت اَم َْس يَل َْكَد نِع »
Wahai rasulullah, seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut  sedang  tidak  kumiliki,  apakah  boleh  aku  menjualnya  kemudian  aku  membeli  barang  yang diinginkannya  dari  pasar?  Maka  Nabi  shallallahu  'alaihi  wa  sallam  menjawab,”Jang an  engkau  jual barang yang belum engkau miliki ! (HR. An Nasai. Hadis ini dishahihkan oleh Al-Albani).
Dropshipper  menjual  barang  yang  belum  dimiliki  dan  belum  diterima  dari  penjual pertama lalu dia meminta penjual pertama mengirim barang langsung kepada konsumennya.
Hal ini diharamkan berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu 'anhu.
َْلاَق : ْ ت ل ق : اَي َْلو س َر ،ِالل يِ نِإ ي ِرَت شَأ اًعو ي ب اَمَف ُّْل ِحَي يِل ،اَه نِم اَم َو ْ م َّرَح ي َّْيَلَع َْلاَق : " اَذِإَف َْت ي َرَت شا ،اًع يَب َْلاَف ْ ه عِبَت
ىَّتَح ْ هَضِب قَت "
Hakim bin Hizam berkata,”Aku berkata, Wahai Rasulullah! Aku membeli dan menjual, apakah yang dihalalkan untukku dan apa yang diharamkan? Nabi bersabda,”Apabila engkau membeli sesuatu maka  jangan  engkau  jual  barang  tersebut  sebelum  engkau  menerimanya”. H.R.  Ahmad,  Arnauth berkata,”Derajat hadist ini shahih lighairihi”.

## Solusi Syar’i untuk Dropshiping

## 1. Modifikasi dalam Ijab Qobul
Menurut Bariroh (2016) kejujuran dropshipper menjadi faktor paling penting agar akad jual-beli ini menjadi sah, maka modifikasi ijab qobul yang dapat dropshiper dapat dilakukan adalah dengan mengikut langkah-langkah sebagai berikut:
a)  Memberitahukan  setiap  calon  pembeli  bahwa  aplikasi  permohonan  barang  yang disediakan bukan berarti ijab dari penjual (pemilik situs).
b)  Setelah  calon  pembeli  mengisi  formulir  dan  mengirimkannya,  pemilik  situs  atau dropshipper tidak boleh menerima langsung akad jual-beli. Akan tetapi pemilik situs harus membeli terlebih dahulu barang tersebut dari produsen atau supplier sesungguhnya. Setelah ia terima barang tersebut, kemudian ia boleh menjawab permohonan barang oleh pembeli dan memintanya  untuk  mentransfer  uang  ke  rekeningnya,  setelah  itu  baru  barang  dikirimkan kepada pembeli.
c)  Guna  menghindari  kerugian  yang  disebabkan  konsumen  menarik  keinginannya untuk  membeli  selama masa  tunggu, dropshiper dapat  mensyaratkan  kepada  produsen  atau supplier bahwa ia  berhak mengembalikan barang selama beberapa hari sejak barang dibeli, sesuai kesepakatan. Hal ini disebut khiyar syarat.

## 2. Menggunakan Akad Wakalah bil Ujroh
Berdasarkan penelitian sebelumnya sebagaimana yang disebutkan oleh Nubahai (2019) Hadi (2019) dan Fauzia (2015) bahwa praktik dropshipping dapat dibenarkan bila menggunakan akad wakalah. Maka dalam penerapan akad wakalah dropshipper harus menyatakan kepada konsumennya bahwa dia adalah wakil dari pembeli dan dia meminta fee atas jasa mencarikan barang dan membelikan barang atas nama konsumen.

## 3. Menggunakan Akad Salam
Sebagian orang menawarkan solusi untuk dropship dengan cara mengubah akad jual- beli menjadi akad salam, sebagaimana yang disebutkan oleh Cahyadi (2018) Dzikrullah (2014) dan Khulwah (2019). Salam adalah akad dalam pemesanan barang, dengan uang dibayar tunai dimuka dan barang nanti diserahkan kemudian sesuai kesepakatan. Akad salam ini hukumnya disepakati  boleh  oleh  seluruh  ulama.  Berdasarkan  hadis  bahwa  Nabi  shallallahu  'alaihi  wa salam datang ke Madinah dan beliau mendapati penduduk Madinah melakukan akad salam (dan barang diserahkan) setelah berlalu dua dan tiga tahun. Maka beliau bersabda,
"Barang  siapa  yang  melakukan  transaksi  salam  hendaklah  ditentukan  berat  serta  ukuran barangnya dan waktu serah-terima barang juga jelas". (HR. Bukhari dan Muslim).

## Tinjauan Fikih untuk Akad Salam.
Solusi ini tidak kuat karena syarat utama dalam akad salam bahwa ra’su maal salam harus  diserah-terimakan  di  majlis  akad  dan  ini  tidak  terjadi  dalam  transaksi dropship. Disebabkan  konsumen  tidak  menyerahkan  uang  kepada  dropshiper  sebelum  berpisah  dari majlis akad. Serah-terima ra’su maal salam di majlis akad disyaratkan agar tidak terjadi jual beli utang  dengan  utang  yang  hukumnya  haram  berdasarkan  ijma’  para  ulama  sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qudamah, ia berkata:
ْ ع يَب ْ ن يَد ،  نيِدِب َْلا َو ْ زو جَي َْكِلَذ ِْعاَم جِ  لإاِب . َْلاَق ْ ن با ِْرِذ ن م لا : َْعَم جَأ ْ ل هَأ ِْم لِع لا ىَلَع َّْنَأ َْع يَب ِْن يَّدلا ِْن يَّدلاِب َْلا ْ زو جَي . َْلاَق َو ْ دَم حَأ : اَمَّنإ َْو ه ٌعاَم جإ .
“ Jual beli utang dengan utang tidak diperbolehkan berdasarkan ijma’. Ibnu Munzir berkata,” Para ulama telah berijma’ bahwa jual beli utang dengan utang tidak diperbolehkan. Imam Ahmad berkata,” Sungguh telah terjadi ijma’”. (Al Mughni 4 \37).
Al Kasani al Hanafi (wafat 587H) berkata tentang syarat ra’su maal salam,”
ْ نَأ َْنو كَي اًضو ب قَم يِف ْ ِسِل جَم ِْمَلَّسلا َّْنَلأ َْمَل س م لا ِْهيِف ٌْن يَد , ْ قا َرِت فلاا َو لا ْ نَع ْ ِض بَق ْ ِس أ َر ِْلاَم لا ْ نو كَي اًقا َرِت فا ْ نَع ْ ن يَد ْ ن يَدِب ْ هَّنِإ َو ْ يِه نَم ْ ه نَع اَمِل َْيِو ر ْ نَأ َْلو س َر َِّْاللَّ ىلص الل هيلع ملسو { ىَهَن ْ نَع ِْع يَب ِْئِلاَك لا ِْئِلاَك لاِب } ْ يَأ ِْةَئيِسَّنلا ِْةَئيِسَّنلاِب .
Disyaratkan bahwa harus diserah-terimakan di majlis salam, karena muslam fiih utang (tidak  tunai).  Sedangkan  berpisah  kedua  pihak  yang  bertransaksi  salam  tanpa  terjadi serahterima adalah berpisah dengan kondisi utang dengan utang dan ini hukumnya terlarang berdasarkan hadist bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang jual beli utang dengan utang yaitu tidak tunai dengan tidak tunai. (Badai’ Shanai’ 5/202).
Asy Syarbaini berkata,”
اَه دَحَأ - ْ ميِل سَت ْ ِس أ َر ِْلاَم لا ) َْو ه َو ْ نَمَّثلا ( يِف ْ ِسِل جَم لا ) ْ يَأ ْ ِسِل جَم ِْد قَع لا َْل بَق ِْه ِمو  ز ل ; َّْنَلأ َْمو زُّللا ِْق ُّرَفَّتلاَك … ْ ذإ ْ وَل َْرَّخَأَت َْناَكَل يِف ىَن عَم ِْع يَب ِْن يَّدلا ِْن يَّدلاِب .
“ Syarat pertama: penyerahan ra’su maal (alat pembayar) di majlis akad sebelum akad menjadi lazim, karena akad menjadi lazim dengan berpisah. Jikalau terlambat penyerahan ra’su maal salam maka ini adalah jual beli utang dengan utang”. (Mughni Muhtaj 2/102).
Az zarkasyi berkata,”
طرشلا سداسلا ) … وهو نأ ضبقي سأر لام ملسلا لبق قرفتلا نع سلجم ،دقعلا اراذح نم نأ ريصي عيب نيد نيدب . لخديف تحت يهنلا نع عيب ئلاكلا ،ئلاكلاب دقو طبنتسا كلذ يعفاشلا - ْ هَم ِح َر ْ َّاللَّ - نم هلوق - ىَّلَص ْ َّاللَّ ِْه يَلَع
َْمَّلَس َو
-:
« نم فلسأ فلسيلف
»
لاق : يأ طعيلف . لاق : هنلأ لا
عقي مسا فلسلا هيف ىتح هيطعي ام هفلس ،هيف لبق نأ قرافي نم هفلس . ىهتنا .
“ Syarat  keenam:  bahwa ra’su  maal salam  diserah-terimakan  sebelum  berpisah  dari majlis akad untuk menghindari terjadinya jual beli utang dengan utang. Maka masuk dalam larangan jual beli ( ئلاكلا ئلاكلاب ). Dan Imam Syafii telah mengambil hukum ini dari sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam :
« نم فلسأ فلسيلف »
"Siapa  yang  melakukan  akad  salam  hendaklah  ia  memberikan.  Ia  berkata,”  karena salam tidak dapat dikatakan salam secara bahasa hingga uangnya diberikan kepada penjual salam sebelum berpisah dari orang penjual salam". (Syarh Zarkasy ala Mukhtashar al Khiraqi 4/14).
Dan  menurut  hasil  mukatamar  divisi  fiqh  OKI  bahwa  tidak  boleh  melakukan  akad salam via online karena tidak terjadinya serahterima ra’su maal salam di majlis akad.
رارق مقر
: 52 ( 3/6 ) نأشب مكح ءارجإ دوقعلا تلاآب لاصتلاا ةثيدحلا نإ سلجم عمجم هقفلا يملاسلإا دقعنملا يف ةرود هرمتؤم عبارلا ةدجب ةكلمملاب ةيبرعلا ةيدوعسلا نم 17 ىلإ 23 نابعش 1410 ـه قفاوملا 14 - 20 راذآ ( سرام ) 1990 م ، دعب هعلاطا ىلع ثوحبلا ةدراولا ىلإ عمجملا صوصخب عوضوم ءارجإ دوقعلا تلاآب لاصتلاا ةثبدحلا ، ارظنو ىلإ روطتلا ريبكلا يذلا لصح يف لئاسو لاصتلاا نايرجو لمعلا اهب يف ماربإ دوقعلا ةعرسل زاجنإ راضحتسابو ام ضرعت هل ءاهقفلا نأشب ماربإ دوقعلا باطخلاب ةباتكلابو ةراشلإابو
لوسرلابو ، امو ررقت نم نأ دقاعتلا نيب نيرضاحلا طرتشي هل داحتا
سلجملا - ادع ةيصولا ءاصيلإاو ةلاكولاو - قباطتو باجيلإا ،لوبقلاو مدعو رودص ام لدي ىلع ضارعإ دحأ نيدقاعلا نع دقاعتلا ةلااوملاو نيب باجيلإا لوبقلاو بسحب فرعلا . ررق ام يلي :
لاوأ : اذإ
مت دقاعتلا نيب نيبئاغ لا امهعمجي ناكم دحاو لاو ىري دحأ مهنم رخلآا ،ةنياعم لاو عمسي هملاك تناكو ةليسو لاصتلاا امهنيب ةباتكلا وأ ةلاسرلا وأ
ةرفسلا
(
لوسرلا ) ، قبطنيو كلذ ىلع قربلا ،سكلتلاو سكافلاو ، ةشاشو
بساحلا يللآا ( بوساحلا ) .
... ... ...
اعبار : نإ دعاوقلا
ةقباسلا لا
لمشت حاكنلا طارتشلا داهشلإا هيف ، لاو فرصلا طارتشلا ضباقتلا ، لاو ملسلا طارتشلا ليجعت سأر
لاملا .
Majma' Al Fiqh Al Islami (divisi fikih OKI) keputusan No. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi, Pertama: "Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu  majlis  dan  pelaku  transaksi,  satu  dengan  lainnya  tidak  saling  melihat,  tidak  saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksmili, teleks, dan layar komputer (internet). Maka akad  berlangsung  dengan  sampainya  ijab  dan  qabul  kepada  masing-masing  pihak  yang bertransaksi.
Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat  yang  berjauhan,  hal  ini  dapat  diterapkan  pada  transaksi  melalui  telepon  ataupun telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat" …
Keempat:  Kaidah-kaidah  di  atas  tidak  dapat  diterapkan  pada  akad  nikah  karena disyaratkan persaksian, … juga tidak dapat diterapkan pada akad salam, karena akad salam disyaratkan menyegerakan serah terima ra’su maal”
Wallahu  a'lam,  dari  beberapa  alasan  diatas  maka  solusi  ini  merupakan  solusi  yang marjuh (lemah).

## SIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hukum asal dari dropshipping berdasarkan dalil-dali yang ma’ruf adalah haram. Untuk dropshipping barang-barang ribawi diharamkan karena adanya riba nasi’ah . Sedangkan untuk barang-barang non  ribawi  diharamkan karena melanggar hadits nabi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu 'anhu tentang larangan menjual barang yang belum dimiliki, dan haramnya menjual barang yang belum diterima.
Penelitian ini juga menawarkan solusi syar’i untuk dropshipper dalam bentuk modifikasi ijab qobul yang mewajibkan dropshipper untuk memiliki barang terlebih dahulu dari supplier dengan  tambahan khiyar  syarat untuk  konsumennya.  Solusi  kedua  adalah  dengan menggunakan  akad  wakalah,  yaitu dropshipper menyatakan  kepada  suppliernya  bahwa dropshipper adalah wakil dari pembeli yang mendapatkan ujroh dari jasa mencarikan barang untuk pembeli. Sedangkan solusi ketiga yaitu ba’ i salam dianggap lemah karena dalam transaksi dropship tidak terjadi  serah-terima ra’su maal di majlis akad yang merupakan syarat utama dalam akad salam. Serah-terima ra’su maal salam di majlis akad disyaratkan agar tidak terjadi jual beli utang dengan utang yang hukumnya haram berdasarkan ijma’ para ulama

## DAFTAR PUSTAKA
Amelia, Al Kasaani. 1986. Badai’ Shanai’ V . Daarul Ilmiyyah. Lebanon
Antonio, MS. 2017. Bank Syariah; dari Teori ke Praktek . Gema Insani Press. Depok Anwar, S. 2017. Pendekatan dalam Pengkajian Islam. Jurnal An-Naas 2 (1), 103-121
Azzam M, Aziz A,2017. Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam , Amzah.
Cahyadi, IF. 2018. Sistem Pemasaran Dropship dalam Perspektif Islam. Jurnal Tawazun . Vol 1 No. 1. hal 24-43
Dzikrullah, 2014. Jual Beli Dropshipping dalam Bisnis Online (Tinjauan terhadap proses dan objek Transaksi dalam Bisnis dengan sistem dropshipping). Jurnal Dinar , Vol 1, No. 2 hal 1-16
Daniel W, 2019. Wow! Transaksi e-Commerce RI 2018 Capai Rp 77 T, Lompat 151%. [internet]
diakses pada tanggal 06 November 2019, tersedia pada https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190311101823-37-59800/wow-transaksi-e- commerce-ri-2018-capai-rp-77-t-lompat-151
Fauzia  IY.  2015.  Akad  Wakalah  dan  Samsarah  sebagai  solusi  Klaim  Keharaman  Dropship dalam Jual Beli Online. Jurnal Islamica . Vol 9 No.2 323-343
Hadi, R. 2019. Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping  Dalam Perspektif Ekonomi Islam Latar Belakang Masalah. Jurnal At Tawassuth . Vol 4 No. 2. hal 231-252
Ibnu Qudamah, 1968. Al Mughni IV . Maktabah Qohiroh, Mesir
Imanudi,  R.  2019.  Jual  Beli  Online  Menggunakan  Sistem  Dropshipping  Menurut  Perspektif Hukum Islam. Indonesian Journal of Strategic Management . Vol 2 No 1. hal 1-15
Iswidharmanjaya,  D.  2012. Dropshipping  Cara  Mudah  Bisnis  Online .  Jakarta:  PT  Elex  Media Komputindo.
Karim, Sahroni, 2016. Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi . Jakarta. Rajawali Press.
Khulwah, J. 2019. Jual Beli Dropship dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Al-Mashlahah . Vol.
7 No. 1 hal 101 - 115.
Lestari, W dan Wahab, A. 2016. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Objek Akad Jual Beli Online Dengan Sistem Dropshipping Di Toko Online Princess Shop. Jurnal Maqoshid Vol. 5 No. 1 Hal 1-12
Muflihatul Bariroh. 2016. Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. Jurnal Ahkam ,  Vol 4, No. 2  hal 199-216.
Nubahal,  L.  2019.  Konsep  Jual  Beli  Model  Dropshipping  Perspektif  Ekonomi  Islam. Jurnal Misykat . Vol 4 No 1 hal.
Parmujianto, 2019. Analisis Fikih Muamalah Kontemporer terhadap Jual Beli Online dengan Sistem Transaksi Dropship (Kajian Hukum Islam). Jurnal Al Qodiri . Vol. 16 No. 1 Hal 83- 103.
Priyono EA, Hendrawati D, Prabowo B. 2016. Tanggung Jawab Dropshiper Dalam Tanggung Jawab Transaksi  E-Commerce Dengan Cara Dropship Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Diponegoro Law Journal Vol 5 No. 3. hal 1-14
Purnomo CH. 2012. Jualan Online Tanpa Repot Dengan Dropshipping. Elex Media Komputindo: Jakarta
Rahayu,  2019.  Pertumbuhan  E-Commerce  Pesat  di  Indonesia.  [internet].  diakses  tanggal  6
November 2019 tersedia pada https://www.wartaekonomi.co.id/
read216302/pertumbuhan-e-commerce-pesat-di-indonesia.html
Rahayu,  EM.  2014.  Berebut  Kue  Logistik  yang  Menggiurkan.  [internet]  diakses  tanggal  8 November 2019. tersedia pada https://swa.co.id/swa/trends/ management/berebut- kue-logistik-yang-menggiurkan
Rudiana, Bustomi, AO. 2015. Transaksi Dropshipping Perspektif Ekonomi Syari’ah. Jurnal Al- Musytasyfa Vol. 3 No. 1 hal  54-61
Syahputra, R. Bisnis Dropship Dalam Tinjauan Fikih Muamalah. Jurnal Ecobisma Vol 6 No. 1 hal 16-22
Syarbany. 1994 . Mughni Muhtaj II . Daarul Ilmiyyah. Lebanon
Taqiyyuddin, Ibn Muhammad, Abi Bakr, t.t. Kifayat al-Akhyar , Bandung: Alma’arif.
Tarmizi, E, 2017. Harta Haram Muamalat Kontemporer , Berkat Mulia Insani. Bogor Thowiilah Aw, AS. 2016 . Fiqhul Buyu’ wal muassasaat al maaliyah . Kairo. Daarussalam.
Triyawan, A dan Nugroho ES. 2018. Analisis Sistem Dropshipping Menurut Ekonomi Islam.
Jurnal Human Falah Vol 5 No 2 hal 228-237
Zarkasyi. 1993. Syarh Zarkasy ala Mukhtashar al Khiraqi IV . Daarul Ubaikan. RIyadh
[OKI] 1990. Keputusan Majma' Al Fiqh Al Islami. Divisi fikih OKI No. 52 (3/6). Jeddah [OKI] Jurnal Majma' Al Fiqh Al Islami, edisi VI, jilid I. Divisi Fiqh OKI. Jeddah.
[AAOIFI] .2010.. Shari'ah Standards for Islamic Financial Institutions . Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Bahrain.
[APJII]  2018. Laporan  Survey  Penetrasi  &  Profil  Perilaku  Pengguna  Internet  Indonesia .  Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia