## STUDI PERBANDINGAN KLAIM ATAS PEKERJAAN TAMBAH KURANG PADA FIDIC SILVER BOOK 2017 DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Denisa Sugih Ayu 1 , Isis Ikhwansyah 2 , Purnama Trisnamansyah 3 1,2,3 Departement of Transnational Business Law, Universitas Padjadjaran Email: denisa19002@mail.unpad.ac.id

## ABSTRAK
Kontraktor  dan  Pemberi  Kerja  seringkali  mengalami  penambahan  atau  pengurangan  pekerjaan, terutama pada Proyek EPC karena kompleksitas proyek. Berdasarkan hal tersebut, Kontraktor  atau Pemberi Kerja mengajukan tuntutan atas penambahan atau pengurangan pekerjaan tersebut. Dalam prakteknya,  Kontraktor  sering  mendapat  ketidakseimbangan  terkait  pekerjaan  bersama  dengan tindakan dari Pemberi Kerja yang dominan karena tidak ada aturan dalam hukum positif di Indonesia. Hal ini menimbulkan tanda-tanda ketidakpatuhan yang tercermin dalam praktiknya dengan panduan FIDIC Silver Book 2017. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan klaim tambah kurang secara lisan pada Proyek EPC dengan persyaratan kontrak konstruksi dalam FIDIC Silver Book 2017 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi jo. Peraturan Presiden Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah,  serta  mengetahui  bentuk perlindungan hukum bagi Penyedia Jasa dalam hal terjadinya klaim atas pekerjaan tambah kurang di Proyek  EPC  dengan  menghubungkan  Hukum  Positif  Indonesia  dengan  FIDIC  Silver  Book  2017. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yang  memiliki  pendekatan  hukum  normatif  dan pendekatan  hukum  komparatif  terhadap  perjanjian  penyelesaian  klaim  konstruksi.  Spesifikasi penelitian  adalah  analisis  deskriptif  dengan  memberikan  gambaran  yang  rinci  dan  sistematis. Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan  dua  hal. Pertama ,  dalam  syarat-syarat  kontrak konstruksi FIDIC Silver Book 2017, klaim atas pekerjaan tambah kurang wajib dilakukan secara tertulis dan  tidak  diperkenankan  dalam  bentuk  lisan,  sedangkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017 tentang Jasa Konstruksi jo. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak menentukan syarat pekerjaan tambah kurang lisan. Kedua , adalah tindakan yang dapat  dilakukan  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  Penyedia  Jasa  tercantum  dalam Pasal 20 FIDIC Silver Book 2017 yang secara tegas memberikan proses klaim atas pekerjaan tambahan atau kurang apabila Penyedia Jasa dalam hal ini berhak atas perpanjangan waktu, penyelesaian atau pembayaran tambahan, yang disampaikan maksimal dalam jangka waktu 28 hari, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi jo. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  tidak  memberikan  bentuk  perlindungan  hukum secara jelas bagi Penyedia Jasa.
Kata Kunci: Klaim Konstruksi Lisan, FIDIC Silver Book, Pekerjaan Tambah Kurang

## ABSTRACT
Contractors and Employers often experience additional or reduced work, especially on EPC Projects due to the complexity of the project. Based on this, the Contractor  or Employer submits a claim for the addition or revocation of the work. In practice, Contractors often experience misery related to work together  with  the  actions  of  dominant  Employers  because  there  are  no  rules  in  positive  law  in Indonesia. This raises signs of non-compliance which is reflected in practice with the FIDIC Silver Book 2017  guidelines.  This study  aims to see  the  conformity  of  the  implementation  of  verbal  added-less claims on the EPC Project with the construction contract requirements in the FIDIC Silver Book 2017 with Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services jo. Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Procurement of Government Goods/Services, as well as knowing the form of legal protection  for  Contractors  in  the  event  of  claims  for  work  overload  at  the  EPC  Project  by  linking Indonesia's Positive Law with the FIDIC Silver Book 2017. This study uses a research method that has a
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
normative  legal  approach  and  a  comparative  legal  approach  to  construction  claim  settlement agreements.  The  specification  of  the  research  is  descriptive  analysis  by  providing  a  detailed  and systematic description. Based on the research results, it can be concluded two things. First , in the terms of the FIDIC Silver Book 2017 construction contract, claims for additional work must be made in writing and are not permitted in oral form, while Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services jo. Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services does  not  stipulate additional or  less verbal  job  requirements. Second ,  actions  that  can  be  taken  to provide legal protection to Contractors listed in Article 20 of the FIDIC Silver Book 2017 which expressly provides for a claim process for additional or less work if the Contractors in this case has the right to an extension of time, settlement or additional payment, submitted within a maximum period of 28 days, whereas in Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services jo. Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services does not provide a clear form of legal protection for Contractors.
Keywords: Verbal Construction Claim, FIDIC Silver Book, Additional or Reduced Work.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  hakikatnya  untuk  mewujudkan  tujuan  nasional  bangsa Indonesia supaya menjadi bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Sebagaimana rumusan alinea  keempat  Pembukaan  UUD  1945  yang  memperlihatkan  bahwa  perubahan  yang diinginkan  adalah  kondisi  yang  lebih  baik  dalam  setiap  aspek  yang  diharapkan  dapat berdampak positif bagi masyarakat.
Pembangunan selama ini telah menunjukkan kemajuan dalam berbagai bidang namun permasalahan, tantangan dari pembangunan tersebut tetap timbul dari hasil pembangunan. Atas  dasar  inilah,  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  dihadirkan sebagai  solusi  pemerintah  untuk  melakukan  perancangan  dalam  rangka  mengatasi permasalahan yang selalu timbul. RPJMN memuat beberapa bidang pembangunan, salah satu yang  diprioritaskan  oleh  Presiden  Joko  Widodo  adalah  percepatan  bidang  pembangunan infrastruktur  sarana  dan  prasarana  untuk  mencapai  pemenuhan  kesejahteraan  umum. Pembangunan  infrastruktur  merupakan  hal  yang  sangat  vital  untuk  dilaksanakan  supaya ekonomi  masyarakat  dapat  ditopang  dengan  baik  dan  dapat  dijadikan  bentuk  pemulihan ekonomi nasional.
Salah satu bagian infrastruktur yang berperan penting adalah industri jasa konstruksi. Industri jasa konstruksi dilakukan sesuai dengan tahapan dalam pengaturan yang berlaku di Indonesia  yang  umumnya  dilakukan  dengan  tahap  perencanaan,  pelaksanaan  hingga  pada akhirnya  pada  tahap  pemeliharaan  dan  pengawasan  yang  bertujuan  untuk  memastikan seluruh komponen telah dirancang sebagaimana persyaratan dan standar yang resmi berlaku.
Pelaksanaan konstruksi melibatkan berbagai pihak seperti Pengguna Jasa, konsultan maupun  Penyedia  Jasa  yang  secara  pribadi  memiliki  kepentingan  personal,  maka  dari  itu diperlukan suatu bentuk perjanjian antar para pihak yang memiliki tujuan untuk memastikan proyek  konstruksi  dapat  terselenggara  sesuai  dengan  apa  yang  disepakati  sejak  awal. Pengaturan mengenai kontrak konstruksi ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017  tentang  Jasa  Konstruksi  (UU  Jasa  Konstruksi  Tahun  2017).  Kontrak  dan  kegiatan konstruksi tidak dapat dipisahkan, sehingga untuk mendukung aktivitas para pihak hendaknya tetap memperhatikan aspek kontraktual yang ada. Memberi perhatian lebih terhadap aspek kontraktual dapat melindungi proses bisnis jika kontrak dibuat sesuai syarat sah perjanjian dan menjadi penentu hubungan hukum selanjutnya dari para pihak.
Pemerintah merespons maraknya pembangunan jasa konstruksi dengan membuat UU Jasa  Konstruksi  Tahun  2017  sebagai  bentuk  jawaban  atas  kebutuhan  sektor  industri  di Indonesia dan menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang telah usang. Pengaturan khusus ini diharapkan dapat mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam jasa konstruksi. Tiga tahun berlalu sejak berlakunya UU Jasa Konstruksi Tahun 2017, pemerintah membuat omnibus law yang menjadi harapan baru bagi Indonesia, serta menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi sebagai peraturan pelaksana.
Maraknya  proyek  konstruksi  dari  segi  nasional  maupun  internasional  menginspirasi beberapa  negara  dan  asosiasi  profesi  dalam  menerbitkan  suatu  standar  atau  pedoman kontrak  konstruksi.  Beberapa  organisasi yang dikenal  adalah Federation  Internationale  Des Ingineurs  Conceils (selanjutnya  disebut  FIDIC), Joint  Contract  Tribunals (JCT), American Institute  of  Architects (ACT), Singapore  Institute  of  Architects (SIA).  FIDIC  merupakan organisasi terkenal di dunia yang membuat pengaturan pedoman kontrak konstruksi dengan menerbitkan buku yang digolongkan menjadi beberapa warna. Salah satu jenis kontrak yang terpopuler adalah FIDIC Silver Book: Conditions of Contract for EPC ( Engineering, Procurement and Construction)/Turnkey Projects (FIDIC Silver Book 2017).  FIDIC Silver Book 2017 dibuat untuk proyek EPC dengan sistem proyek pembangunan yang memiliki ruang lingkup tanggung jawab dari desain, pengadaan material dan konstruksi serta perencanaan dari ketiga aktivitas tersebut.
Kerumitan  dalam  Proyek  EPC  menimbulkan  suatu  risiko  perubahan,  di  mana sebelumnya  proyek  direncanakan  sedemikian  rupa  namun  karena  dalam  praktiknya mengalami  perubahan  kondisi  yang  menyebabkan  pelaksanaan  tidak  dapat  berlangsung seperti  keinginan  awal,  maka  para  pihak  mencari  cara  yang  tepat  supaya  proyek  ini  tetap berlangsung tanpa memakan biaya atau waktu yang lebih besar. Cara yang dianggap tepat oleh para pihak  adalah  dengan  menggunakan  “Pekerjaan  Tambah  Kurang”  sebagai  bentuk win-win solution antar para pihak.
Pekerjaan tambah kurang dapat dilakukan oleh Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa dengan  mengajukan  klaim.  Klaim  atas  pekerjaan  tambah  kurang  ini  kemudian  dituangkan dalam Contract  Change  Order (CCO),  Amandemen,  maupun  Adendum.  Dasar  hukum  dari pernyataan tersebut adalah dari Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  bahwa  perubahan  kontrak  merupakan  hal  yang diperkenankan, dengan batasan 10% dari harga kontrak, jika melebihi batasan tersebut maka kontrak baru harus dibuat sebagai pengganti kontrak sebelumnya.
Permasalahan yang muncul yaitu di dalam beberapa definisi dikatakan bahwa klaim atas pekerjaan tambah kurang ini perlu dilakukan dengan persetujuan tertulis, namun dalam praktiknya terdapat persetujuan lisan dari Pengguna Jasa yang kemudian merugikan Penyedia Jasa. Pengguna Jasa memegang peranan penting dalam proyek karena dana dikucurkan dari Pengguna  jasa  sehingga  Penyedia  Jasa  memiliki  posisi  yang  lemah.  Posisi  dominan  dari Pengguna Jasa seringkali mempengaruhi Penyedia Jasa menjadi sungkan dalam mengajukan klaim dikarenakan khawatir timbul suatu permasalahan besar atau sengketa, dan khawatir dimasukkan ke dalam daftar hitam sebagai pihak yang gemar “mencari masalah”. Sekalipun klaim  yang  diajukan  tidak  sampai  ke  tahap  sengketa,  seringkali  Pengguna  Jasa  melakukan tindakan  semena-mena  terhadap  klaim  yang  diajukan  dan  mengakibatkan  keinginan  dan kebutuhan  dari  Pengguna  Jasa  tidak  dapat  terakomodir  dengan  baik,  maka  diperlukan tinjauan  terhadap  tindakan  apa  saja  yang  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  bagi Penyedia Jasa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dan perbandingan  hukum  ( comparative  legal  approach )  dalam  melakukan  perbandingan mengenai pengaturan pekerjaan tambah kurang pada Proyek EPC dari hukum Indonesia dan hukum  Internasional.  Spesifikasi  dari  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis  dengan memberikan  gambaran  menyeluruh  mengenai  perundang-undangan  untuk  mempertegas hipotesis  atau  menyusun  teori  baru.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kepustakaan dengan  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier,  serta melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dengan objek penelitian ini. Pengumpulan data secara studi pustaka dan studi lapangan kemudian dianalisis dengan normatif kualitatif dikarenakan data yang diperoleh dalam penelitian sesuai dengan apa yang dibutuhkan saja dan  tidak  menggunakan  rumus,  angka,  dan  melakukan  hukum  positif  di  Indonesia  sebagai suatu pisau analisis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Proyek konstruksi merupakan proyek yang kompleks yang di dalamnya mengandung banyak  akibat  yang  merugikan  maupun  membahayakan,  dalam  setiap  pekerjaannya  juga mengandung  ketidakpastian  yang  mengakibatkan  tujuan  yang  semula  ditetapkan  dapat terhambat  atau  terancam  gagal.  Terutama  proyek  dengan  skema  EPC  semakin  besar kompleksitasnya karena material yang bervariasi, teknologi yang terbaru, dan keinginan dari pemilik proyek yang ingin menambahkan lingkup pekerjaan beriringan dengan berjalannya proyek konstruksi.
Saat ini pengaturan secara spesifik mengenai EPC terdapat dalam Pasal 12 huruf c UU Jasa Konstruksi 2017, bahwa usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi termasuk dalam salah satu  jenis  usaha  jasa  konstruksi.  Usaha  jasa  konstruksi  terintegrasi  ini  memiliki  6  bidang sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  8  Peraturan  Lembaga  Pengembangan  Jasa  Konstruksi Nasional  Nomor  3  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Pertama  atas  Peraturan  Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Registrasi Usaha Jasa Konstruksi  Terintegrasi.  Pekerjaan-pekerjaan  yang  termasuk  dalam  usaha  jasa  konstruksi terintegrasi  ini  merupakan  pekerjaan  yang  sifatnya  kompleks  atau  mendesak  demi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
pemenuhan  nilai  yang  sebesar-besarnya.  Kemudian  dalam  Pasal  59  Peraturan  Pemerintah Nomor  14  Tahun  2021  tentang  Peraturan  Pelaksana  dari  UU  Jasa  Konstruksi  Tahun  2017 dinyatakan pula  bahwa  pekerjaan  konstruksi  terintegrasi  ini  meliputi  rancang  dan  bangun, dan  perekayasaan,  pengadaan  dan pelaksanaan  yang dituangkan  dalam  satu  kontrak  kerja konstruksi.
Risiko yang timbul dari kedua belah pihak bisa diminimalisir dengan membuat suatu kontrak yang berisikan hak, kewajiban, dan alokasi risiko. Dalam  UU Jasa Konstruksi Tahun 2017, dinyatakan definisi dari Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang  mengatur  hubungan  hukum  antara  Pengguna  Jasa  dan  Penyedia  Jasa  dalam penyelenggaraan konstruksi. Kontrak Kerja Konstruksi ini merupakan implementasi dari asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata) dengan batasan yang wajar yaitu tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
Saat  ini di  Indonesia  belum ada  standar baku  mengenai  kontrak untuk proyek  EPC, keberadaannya masih terpisah-pisah dan tumpang tindih antara satu sama lain. Merespons kekosongan hukum yang terjadi bagi kontrak EPC,  maka Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)  selaku  asosiasi  profesi  konstruksi  di  Indonesia  menggabungkan  terhadap keanggotaan  Federasi  Insinyur  Konsultan  Internasional  FIDIC  untuk  mengetahui perkembangan  terkini  yang  berlaku  di  dunia  konstruksi  internasional  pada  saat  itu.  FIDIC membuat  antara  lain  FIDIC Silver  Book yang  lengkap  sering  dijadikan  sumber  oleh  praktisi konstruksi Indonesia. Keberadaan FIDIC berlaku sebagai kebiasaan internasional yang hadir sebagai  akibat  dari  tumbuh  dan  berkembangnya  masyarakat,  sehingga  ketika diimplementasikan  tentu  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  yang  berlaku, mengingat  saat  ini belum  ada  panduan detail  terkait pembuatan dan pelaksanaan  kontrak EPC yang berlaku di Indonesia, sehingga acuan untuk penyelenggaraan proyek menggunakan ketentuan tentang pemborongan dalam Pasal 1604 dan 1616 KUH Perdata. Dokumen FIDIC Silver Book 2017 sering dijadikan acuan karena Indonesia belum menerbitkan pengaturan lex specialis yang  menjadi  standar  baku  kontrak.  Perbedaan  pengkajian  kontrak  memerlukan rekomendasi  untuk  penyeragaman  sehingga  pelaksanaan  kontrak  EPC  di  Indonesia  dapat berjalan dengan maksimal.
Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Peraturan  Presiden Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/  Jasa  Pemerintah  (Perpres  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  Tahun  2021)  hanya  memberikan  penjelasan  bahwa  pengadaan pekerjaan  kontruksi  terintegrasi  ini  tunduk  pada  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  Nomor  25  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan  Pekerjaan  Konstruksi  Terintegrasi  Rancang  Bangun  Melalui  Penyedia.  Isi  dari kedua Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini adalah syarat dan  pedoman  dari  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (Kementerian PUPR)  untuk  mendukung  Indonesia  dalam  pencapaian  target  pembangunan  nasional. Penetapan Peraturan Menteri PUPR ini tepat bagi konstruksi bidang jalan raya/umum, irigasi, bangunan  gedung,  lapangan  terbang,  dan  Pelabuhan,  namun  pekerjaan  konstruksi terintegrasi (EPC) tidak terbatas pada proyek yang disebutkan saja, melainkan banyak proyek yang  berada  di  luar  Kementerian  PUPR  seperti  proyek  pada  Kementerian  Perhubungan. Perpres  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  berlaku secara umum  untuk  proyek manapun yang  berkaitan  dengan  pengadaan  barang  dan  jasa  dengan  pemerintah.  Pengaturan  tidak rinci  memungkinkan  para  pihak  menginterpretasikan  dengan  akal  dan  pikirannya  masing- masing secara berbeda satu sama lain dan membuat sengketa timbul.
Kesesuaian pelaksanaan pekerjaan tambah kurang secara lisan dengan persyaratan kontrak konstruksi  FIDIC Silver Book 2017  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017  tentang Jasa  Konstruksi  jo.  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengaturan mengenai proses klaim yang dilanjutkan dengan perubahan dalam bentuk adendum diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Perpres Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Tahun 2018),  bahwa  diperkenankan  menambah  atau  mengurangi  volume  yang  tercantum  dalam kontrak, menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan, mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan, dan/atau mengubah jadwal pelaksanaan. Kemudian dalam Pasal 54 ayat (2) Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, disebutkan bahwa perubahan kontrak ini tidak diperkenankan jika melebihi 10% dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.
Terdapat  pembaharuan  Perpres  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Tahun  2018 menjadi  Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  (Perpres Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Tahun  2021),  Perpres  terbaru  ini  tidak  memberikan perubahan  ataupun  penyempurnaan  terhadap  klausul  ini,  maka  jika  para  pihak  ingin mengetahui  lebih  pengaturan  mengenai  pelaksanaan  pekerjaan  tambah  kurang  tetap mengacu  pada  Perpres  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  tahun  2021.  Di  dalam  Perpres sebelumnya  tidak  dijabarkan  mengenai  format  adendum  yang  diberlakukan  dalam pelaksanaan perubahan kontrak, dan tidak dijabarkan mengenai perubahan kontrak apakah dalam bentuk tertulis atau dapat dalam bentuk lisan.
Begitu pula dengan UU Jasa Konstruksi Tahun 2017 yang tidak memuat secara detail dan jelas mengenai Prosedur Variasi (Pekerjaan Tambah Kurang), padahal kedua hal ini adalah hal yang sering terjadi dan tidak dapat dihindari para pihak. Pasal 51 UU Jasa Konstruksi Tahun 2017  yang  menyatakan  bahwa  terdapat  ketentuan  yang  lebih  lanjut  mengenai  kontrak konstruksi  yang  ditindaklanjuti  oleh  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (PP Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Tahun 2000) nyatanya tidak memberikan penjelasan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan mengenai pekerjaan tambah kurang.
Standar  ketentuan  FIDIC Silver  Book 2017  telah  menjabarkan  tata  cara  pengajuan klaim atas pekerjaan tambah kurang melalui Pasal 20 Employer’s and Contractor’s Claims di dalamnya juga terbagi atas beberapa jenis yaitu claims for payments and/or EOT. Prosedur terperinci dan wajar dalam bentuk tertulis maksimal 28 hari, kemudian dilakukan tindak lanjut atas  pekerjaan  tambah  kurang.  FIDIC Silver  Book 2017  memuat  klausul  yang  secara  nyata memuat mengenai ruang lingkup dari pekerjaan tambah kurang, dan dijelaskan secara detail bagaimana tanggung jawab para pihak jika adanya perbedaan di lapangan dan pelaksanaan konstruksi. Perbedaan dari pelaksanaan tender hingga penyesuaian pekerjaan diperkenankan oleh FIDIC Silver Book 2017 dengan melakukan variasi atas pekerjaan tambah kurang dengan pengajuan klaim dalam proposal tertulis. Pengajuan dari sisi penyedia jasa diatur dalam Pasal 13.2 Value  Engineering (Rekayasa  Nilai).  Melalui  FIDIC Silver  Book 2017  terlihat  bahwa perubahan dapat diajukan oleh Penyedia Jasa dalam bentuk tertulis , dan Pengguna Jasa perlu
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
menyatakan  pemberitahuan  tentang  persetujuan  sesaat  setelah  menerima  proposal pengajuan dari Penyedia Jasa.
Singapura telah adaptif mengakomordir FIDIC Silver Book 2017 dengan menegaskan dalam  ketentuannya  bahwa  “setiap  pekerjaan  variasi...  harus  dilakukan  hanya  dengan (instruksi) tertulis dari Manajer Proyek”, pengaturan secara rinci tidak menjamin bahwa t idak akan terjadi permasalahan. Terdapat kasus Vim Engineering Pte Ltd. v. Deluge Fire Protection (SEA) Pte Ltd. [2021], Penyedia jasa meninggalkan proyek sebelum pekerjaan utama selesai dan kemudian mengajukan klaim terkait variasi pekerjaan kepada Deluge. Pengadilan Tinggi Singapura memutuskan bahwa klaim variasi secara lisan ini tidak terpenuhi karena tidak ada instruksi tertulis yang diberikan, dan perlu diberikan catatan tentang ruang lingkup variasi apa yang  dikerjakan  yang  bertujuan  untuk  menghindari  perselisihan  di  masa  depan.  Kasus  ini melahirkan yurisprudensi yang menjadi pengingat bahwa mekanisme kontrak untuk variasi pekerjaan tambah kurang merupakan hal yang wajib diperhatikan.
Berdasarkan  tinjauan  di  atas,  jika  mengacu  pada  FIDIC Silver  Book 2017  maka pekerjaan tambah kurang dan klaim yang diajukan merupakan suatu hal yang diperkenankan namun  wajib  dalam  bentuk  tulisan,  dan  diberikan  ketentuan  mengenai  klaim  dan prosedurnya untuk mempermudah kedua belah pihak. Persetujuan secara lisan tidak sesuai dengan persyaratan kontrak konstruksi EPC dalam FIDIC Silver Book 2017, namun berdasarkan KUHPerdata, perjanjian atau kontrak sejatinya tidak terikat terhadap bentuk tertentu, para pihak dibebaskan membuat dan melaksanakan suatu perjanjian atau kontrak  sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata. Nilai tambah jika suatu perjanjian atau kontrak dibuat secara tertulis maka hal ini dapat berfungsi sebagai alat pembuktian jika perselisihan berlangsung di masa yang akan datang.
UU  Jasa  Konstruksi  Tahun  2017  tidak  mengatur  secara  jelas  mengenai  pekerjaan tambah kurang dan prosedur penyelesaiannya sebagai klausul wajib dalam kontrak konstruksi sebagaimana  yang  sudah  menjadi  standar  dalam  FIDIC.  Indonesia  perlu  melakukan pembaharuan  hukum  yang  memuat  seluruh  penjabaran  mengenai  prosedur  klaim, pengaduan klaim maupun pekerjaan tambah kurang supaya dapat sesuai dengan persyaratan kontrak konstruksi di FIDIC Silver Book 2017. Penyesuaian ketentuan ini dapat meningkatkan minat investor apalagi investor asing dalam menanamkan modal di Indonesia tanpa khawatir
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
terhadap  kekosongan  hukum  terkait  konstruksi  EPC.    Indonesia  dapat  mencontoh  praktik Singapura yang memiliki regulasi yang ramah dan telah mengakomodir ketentuan dalam FIDIC Silver  Book 2017  yang  membuat  Singapura  semakin  memiliki  iklim  bisnis  yang  kondusif. Diharapkan Indonesia dapat belajar dari Singapura dalam menciptakan kepastian hukum dan ease of doing business yang dapat menunjang berjalannya bisnis.
Bentuk perlindungan hukum bagi Penyedia Jasa dalam pekerjaan tambah kurang di Proyek EPC jika dihubungkan dengan FIDIC Silver Book 2017 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017  tentang  Jasa  Konstruksi  jo.  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
UU  Jasa  Konstruksi  Tahun  2017  merupakan  pembaharuan  dari  UU  Jasa  Konstruksi Tahun 1999, yang hadir karena besarnya tantangan yang dihadapi oleh para pihak dalam jasa konstruksi sehingga pembaharuan hukum merupakan suatu hal yang diperlukan. Pada saat momentum pengesahan UU Jasa Konstruksi Tahun 2017, Menteri PUPR Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat  menyatakan  manfaat  dari  UU  Jasa  Konstruksi  Tahun  2017  berupa pemberian  makna  dan  nilai  tambah  bagi  penyelenggaraan  jasa  konstruksi  supaya  dapat berdaya saing dan berkualitas.
Pasal 3 UU Jasa Konstruksi Tahun 2017 menyatakan tujuan dari berlakunya UU Jasa Konstruksi  Tahun  2017,  salah  satun ya  adalah  dalam  poin  (b)  “mewujudkan  ketertiban penyelenggaraan  jasa  konstruksi  yang  menjamin  kesetaraan  kedudukan  antara  Pengguna Jasa  dan  Penyedia  Jasa  dalam  menjalankan  hak  dan  kewajiban,  serta  meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan perundang-un dangan”. Kesetaraan dalam poin ini bukan diartikan  sebagai  pemenuhan  prestasi  yang  harus  sama  rata  melainkan  keadaan  derajat kedua  belah  pihak  berada  di  posisi  yang  seimbang.  Keseimbangan  dimaksudkan  sebagai keselarasan  karena  tidak  ada  dominansi  berlebihan  antar  kedua  belah  pihak,  sehingga keadaannya  sepadan  sesuai  porsi  masing-masing.  Pengguna  jasa  dalam  pelaksanaan konstruksi harus mematuhi asas ini supaya penyedia jasa dapat terpilih yang sesuai dengan kriteria,  dengan  memberikan  kesempatan  yang  rata  terhadap  penyedia  jasa  yang  telah berusaha dan meluangkan segenap waktunya untuk mengikuti proses pengadaan.
Pada proyek konstruksi, tujuan akhir yang ingin dicapai dari peran dominan Pengguna Jasa adalah supaya sasaran proyek tercapai dan keuntungan maksimal. Ditambah lagi dengan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
pemikiran bahwa Pengguna Jasa yang memegang peran terbesar terhadap pengadaan dan pendanaan  proyek.  Kedudukan  yang  cenderung  lebih  kuat  membuat  sirnanya  asas keseimbangan  dan  mengakibatkan  terjadinya  sengketa,  bahkan  sebagai  alasan  pengajuan tuntutan dari ketidakabsahan perjanjian.
Dengan terdapatnya kontrak antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa adalah bentuk pengikatan antara  kedua belah  pihak sehingga  para  pihak wajib  membaca  dan memahami secara penuh mengenai seluruh klausul termasuk lampiran yang terdapat di dalam kontrak sebelum kontrak ditandatangani. Ketika Penyedia Jasa menemukan suatu keganjilan, maka dapat  didiskusikan  dan  dimintakan  perubahan  sebelum  kontrak  ditandatangani.  Seringkali Penyedia Jasa jarang melakukan klaim dan gugatan terhadap Pengguna Jasa, yang disebabkan oleh beberapa hal:
1. Penyedia Jasa menaruh kepercayaan kepada pihak Pengguna Jasa bahwa Pengguna Jasa memiliki  itikad  baik  sebagaimana  yang  telah  tercantum  asasnya  dalam  pembentukan kontrak konstruksi;
2. Penyedia  Jasa  khawatir  terhadap  keberlanjutan  hubungan  antara  Penyedia  Jasa  dan Pengguna  Jasa  yang akan  berpengaruh pada  penilaian  untuk  proyek  kedepannya yang dikhawatirkan  akan  mendapatkan blacklist dari  Pengguna  Jasa  sehingga  tidak  dapat bekerja sama lagi hingga batas waktu yang tidak ditentukan;
3. Proses pengadilan yang memakan waktu lama sehingga Penyedia Jasa merasa pengajuan klaim  akan  membuang  waktu  dan  tenaga  yang  seharusnya  dapat  dimanfaatkan  untuk proyek lainnya; dan
4. Banyaknya Penyedia Jasa yang kurang memahami substansi UU Jasa Konstruksi maupun peraturan turunannya.
Berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  maka  diperlukan  suatu  peraturan  yang  dapat memberikan  perlindungan  hukum  bagi  Penyedia  Jasa  dari  ketidakadilan,  karena  sejatinya keadilan perlu didapatkan bagi seluruh pihak yang terlibat, dengan tidak melanggar apa yang tertuang  di  dalam  kontrak.  Apabila  Penyedia  Jasa  merasa  dirugikan  akibat  pengurangan substansi dalam kontrak, ataupun terdapat ketentuan yang berbeda antar para pihak maka upaya yang perlu diajukan oleh Penyedia Jasa adalah meminta perubahan kontrak terhadap Pengguna Jasa.
Tindakan  untuk  memperkuat  posisi  Penyedia  Jasa  dalam  pekerjaan  tambah  kurang adalah  penuangan  segala  hal  yang  diucapkan  secara  lisan  dalam  surat  pernyataan  atau adendum tertulis supaya ucapan dari Pengguna Jasa tidak hanya sebatas janji belaka. Dalam hal Pengguna Jasa melanggar ketentuan kontrak/surat pernyataan maka Penyedia Jasa dapat mengajukan terhadap Pengguna Jasa atas cidera janji, karena tidak diberikan hak yang pantas yang seharusnya didapatkan Penyedia Jasa. Hal ini berkaitan pula dengan pemberlakuan atas asas itikad baik dalam proses pelaksanaan kontrak, maka Pengguna Jasa sudah semestinya mengindahkan asas itikad baik supaya kesepakatan kedua belah pihak dapat berjalan tanpa hambatan.
Perlindungan hukum wajib diberikan kepada Penyedia Jasa dalam hal terjadinya klaim atas  pekerjaan  tambah  kurang.  Pasal  20  FIDIC Silver  Book 2017  telah  memuat  ketentuan secara tegas mengenai proses pengajuan klaim apabila dalam hal ini Penyedia Jasa berhak atas  perpanjangan  waktu,  penyelesaian  atau  pembayaran  tambahan,  dengan  batas  waktu penyampaian  dalam  28  hari  melalui  surat  formal  tertulis  terhadap  Pengguna  Jasa  terkait permintaan perpanjangan waktu, penyebab klaim dan klausul yang membenarkan perilaku pengajuan klaim. Pemberlakuan pedoman FIDIC Silver Book 2017 terhadap proyek EPC dapat mengamankan posisi Penyedia Jasa, ketika Penyedia Jasa ingin melakukan suatu klaim maka Pengguna Jasa akan mengindahkan klaim tersebut dikarenakan telah terdapat pengaturannya di dalam suatu pedoman.
Perlindungan hukum khususnya bagi Penyedia Jasa akibat pekerjaan tambah kurang sangatlah penting. Pekerjaan tambah kurang berdampak signifikan pada hal-hal lain seperti force majeure atau keadaan kahar. Substansi dalam kontrak perlu dipertegas dan hal teknis berkaitan  dengan  kontrak  dan  pemenuhan  prestasi  dengan  melakukan  revisi  terhadap  UU Jasa  Konstruksi  Tahun  2017  dan  membentuk  peraturan  yang  mengatur  secara  khusus mengenai  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  supaya  kewenangan  masing-masing  pihak  hingga tanggung  jawab  yang  dibebankannya  pun  dapat  dipahami.  Hingga  saat  ini,  perlindungan hukum  bagi para  Penyedia  Jasa,  masih lemah  karena belum ada  aturan  yang  jelas  tentang pekerjaan tambah  kurang dan prosedur klaimnya, dan perubahan pekerjaan dalam  proyek konstruksi.

## KESIMPULAN
Dalam jurnal ini, Penulis menyimpulkan dua hal berikut:
1. Klaim atas pekerjaan tambah kurang secara lisan pada Proyek EPC tidak sesuai dengan persyaratan kontrak konstruksi EPC dalam FIDIC Silver Book 2017, dikarenakan ketentuan dalam FIDIC Silver Book 2017 menyatakan bahwa pengajuan klaim atas pekerjaan tambah kurang wajib dilakukan dengan proposal tertulis ( written proposal ) sedangkan di dalam Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi  jo.  Peraturan  Presiden Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  tidak  mengatur persyaratan mengenai klaim atas pekerjaan tambah kurang dalam bentuk apapun.
2. Bentuk perlindungan hukum dalam klaim atas pekerjaan tambah kurang terdapat dalam Pasal  20  FIDIC Silver  Book 2017  yang  telah  memberikan  pengaturan  tegas  mengenai proses  pengajuan  klaim  apabila  Penyedia  Jasa  dalam  hal  ini  berhak  atas  perpanjangan waktu,  penyelesaian  atau  pembayaran  tambahan,  yang  disampaikan  maksimal  dalam jangka  waktu  28  hari.  Tindakan  tersebut  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  bagi Penyedia Jasa sehingga klaim dapat ditanggapi oleh Pengguna Jasa sesuai pedoman yang berlaku. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 jo. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak memberikan ketentuan yang  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  yang  tegas  bagi  Penyedia  Jasa  terkait dengan klaim atas pekerjaan tambah kurang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus B. Siswanto, dan M. Afif Salim, Manajemen Proyek Semarang : CV Pilar Nusantara, 2019. Astri  Agnes  Purba,  “Analisas Kontrak  Proyek  Konstruksi  di  Indonesia”,  Skripsi  Teknik  Sipil Universitas HKBP Nommensen, Februari 2021.
Bina Konstruksi PU, “DPR RI Sahkan
UU Jasa Konstruksi”, https://binakonstruksi.pu.go.id/informasi-terkini/sekretariat-direktorat- jenderal/dpr-ri-sahkan-uu-jasa-konstruksi/ , diakses pada 11 Februari 2023.
Joko  Cahyono,  “Analisis  Yuridis  Undang -Undang  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Jasa
Konstruksi”, Jurnal Khazanah Multidisiplin Vol. 3 No. 1 2022, hlm. 107.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Lili Rasjidi & I.B Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003, hlm. 183. dalam Atip Latipulhayat, “Khazanah Mochtar Kusumaatmadja”, Jurnal Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , Volume 1 No. 3, 2014.
MAP Lawyers , “Mengenal
EPC dan Potensi Permasalahan Hukumnya”, https://manplawyers.co/2019/11/21/mengenal-epc-dan-potensi-permasalahan- hukumnya/ , diakses pada 20 Maret 2023.
Nazarkhan Yasin, Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi , Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004.
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
Yesin, Ir. H. Nazarkhan, Kontrak Konstruksi di Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003.