https://jamsi.jurnal-id.com

## Peningkatan Pemahaman Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di PT. BCA Finance Cabangarifin Ahmad Kota Pekanbaru
Irawan Harahap* 1 , Yalid 2 , Riantika Pratiwi 3
1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia *e-mail: irawan.harahap@unilak.ac.id 1 , yalid@unilak.ac.id 2 , ririntika27@gmail.com 3

## Abstrak
Permasalahan  yang  mungkin  timbul  ketika  banyaknya  informasi  data  pribadi  yang  tersebar digunakan  untuk  kepentingan  tertentu  yang  dapat  merugikan  subjek  data  pribadi.  Tidak  tertutup kemungkinan akan dialami oleh karyawan  PT. BCA Finance  Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru.  Solusi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pemahaman kepada PT. BCA Finance Cabang  Arifin  Ahmad  Kota  Pekanbaru  tentang  aspek  hukum  perlindungan  data  pribadi.  Sesuai  dengan persoalan  prioritas  yang  dihadapi  mitra  sebagaimana  telah  disinggung  maka  metode  pendekatan  yang ditawarkan  untuk  menyelesaikan  persoalan  mitra  adalah  dengan  metode  ceramah  dan  tanya  jawab. Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh  dari  kegiatan  ini  para  peserta  telah  merasakan  manfaatnya,  yaitu mendapat tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang aspek hukum perlindungan data pribadi. Hal itu disimpulkan tim pengabdian kepada masyarakat setelah membandingkan hasil tes awal (pre test) dan tes  akhir  (post  test)  dengan  cara  mengajukan  pertanyaan  (kuesioner)  sebelum  dan  sesudah  pemberian materi. Kesimpulan problem yang dihadapi khalayak sasaran sebelum pemberian materi banyak yang belum memahami  aspek  hukum  perlindungan  data  pribadi.  Berdasarkan  penjelasan  tim  pengabdian  kepada masyarakat  dalam  pelaksanaan  kegiatan  ini  telah  terjadi  peningkatan  pemahaman  khalayak  sasaran tentang penyelesaian dimaksud.
Kata kunci : Data, Perlindungan, Pribadi

## Abstract
Problems that may arise when the amount of personal data information that is spread is used for certain interests that can harm the subject of personal data. It is also possible that the employees of PT. BCA Finance Branch Arifin Ahmad Pekanbaru City. The  solution to the community service activity is to provide understanding to PT. BCA Finance Branch Arifin Ahmad Pekanbaru City About the Legal Aspects of Personal Data  Protection.  In  accordance  with  the  priority  issues  faced  by  partners  as  mentioned,  the  method  of approach offered to solve partner problems is the method of lecture and question and answer. Based on the results  obtained  from  this  activity  the  participants  have  felt  the  benefits,  namely  getting  additional knowledge and  understanding of the legal  aspects of personal data protection. This  was concluded by the community service team after comparing the results of the pre -test (pre -test) and the final test (post test) by asking questions (questionnaires) before and after providing material. Conclusion The problem faced by the target  audience  before  providing  materials  many  do  not  understand  the  legal  aspects  of  personal  data protection. Based on the explanation of the community service team in the implementation of this activity there has been an increase in the understanding of the target audience regarding the completion.
Keywords: Data, Protection, Personal

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  aktivitas  masyarakat  pada  masa  era  globalisasi  ini  tidak  terlepas  dari bantuan  tekonologi.  Kehadiran  teknologi  telah mendukung  terciptanya  layanan  jasa  keuangan yang  lebih  efisien  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  dengan  berbasis  teknologi informasih(Priliasari,  2013).  Perkembangan  teknologi  informasi  begitu  cepat,  hal  ini  juga mempengaruhi  dunia  perbankan.  Kegiatan  perbankan  sudah  banyak  dapat  dilakukan  melalui teknologi  informasi  seperti  penyetoran,  penarikan  uang,  transfer  dan  perubahan  data  bahkan pendaftaran baru nasabah bank. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi menggantikan fungsi pelayanan dan peranan perbankan secara konvensional.(Sutrisna, 2021).
Bank  merupakan  lembaga  perbankan  yang  menjadi  tempat  bagi  perseorangan,  badan- badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan
https://jamsi.jurnal-id.com
menyimpan  dana-dana  yang  dimilikinya.  Inti  dari  sistem  keuangan  negara  adalah  lembaga perbankan.  Kegaiatan  perbankan  merupakan  salah  satu  kegiatan  perekonomian  yang  penting, sehingga  perlu  perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  perbankan  dalam  lembaga  perbankan tersebut (Bahagia, Sri Walny, 2019). Pengaruh yang diberikan oleh internet tersebut merupakan salah  satu  bagian  dari  privasi  nasabah  yang  perlu  dijaga  karna  evidensi  infromasi  dari konsumen dapat disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melancarkan perbuatan  kejahatan  terhadap  pemilik  evidensi.  Perlindungan  hukum  tersebut  merupana pemberian  terkait  dengan  peran  suatu  hukum  sebagai  suatu  instrument  konservasi  terhadap subjek  hukum,  hal  tersebut  memfokuskan  kepada  instensi  dalam  membentuk  ikatan  hukum antara  materi  hukum  terlaksana  dan  melaksanakan  tanggung  jawab  berlandaskan  aturan hukum yang berlaku (Ansori, 2015). Salah satu  perlindungan hukum bagi nasabah perbankan adalah  perlindungan  data  pribadi  karena  bagian  dari  privasi  nasabah.  Berdasarkan  Pasal  1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang dimaksud data pribadi adalah  “data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik”.
Data-data pribadi berkenaan dengan kependudukan dan demografis di Indonesia seperti NIK,  E-KTP  dan  KK  sangat  penting  dilindungi  agar  tidak  mudah  dieksploitasi.  Ada  beberapa bentuk  penyalahgunaan  data  seperti  penjualan  data,  data  profiling,  tujuan  pemasaran, penelitian,  bahkan  termasuk  pemantauan/spionase.  lebih  parah  lagi  penyalahgunaan  data pribadi  untuk  tindak  kriminal  seperti  pembuatan  akun  palsu,  penipuan  dalam  jaringan, pencucian  uang,  pasar  palsu  dan  juga  transaksi  ilegal.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  rangkaian pengamanan dan aturan yang komprehensif berkenaan dengan data pribadi.(Sautunnida, 2018). Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi seperti yang dikemukakan  oleh  Allan  Westin  yang  untuk  pertama  kali  mendefinisikan  privasi  sebagai  hak individu,  grup  atau  lembaga  untuk  menentukan  apakah  informasi  tentang  mereka  akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain sehingga definisi yang dikemukakan oleh Westin disebut  dengan information  privacy karena  menyangkut  informasi  pribadi.  Perlindungan  data juga  merupakan  hak  asasi  manusia  yang  fundamental,  sejumlah  negara  telah  mengakui perlindungan  data  sebagai  hak  konstitusional  atau  dalam  bentuk ‘habeas  data’  yakni  hak seseorang  untuk  mendapatkan  pengamanan  terhadap  datanya  dan  untuk  pembenaran  ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya. Albania, Armenia, Filipina, Timor Leste, Kolombia dan Argentina  adalah  negara-negara  dengan  perbedaan  sejarah  dan  budaya  yang  telah  mengakui peran dari perlindungan data yang dapat memfasilitasi proses demokrasi dan telah menjamin perlindungannya dalam konstitusi mereka(Mutiara & Maulana, 2020).
Secara khusus perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022  Tentang  Perlindungan  Data  Pribadi.  Perlindungan  data  pribadi  merupakan  salah  satu jaminan  hak  konstitusional  setiap  orang  melalui  upaya  untuk  melindungi  data  pribadi  dalam rangkaian  pemrosesan  data  pribadi.  Perlindungan  data  pribadi  merupakan  hak  privasi  yang melekat  pada  diri  seseorang.  Perkembangan  teknologi  yang  sangat  cepat  saat  ini  semakin memudahkan proses pemindahan data pribadi seseorang melalui sistem teknologi. Hal ini bisa menyebabkan  munculnya  berbagai  tindak  kejahatan.  Salah  satu  bentuk  kejahatan  terhadap privasi  adalah  ketika  seseorang  dapat  mengakses,  mengumpulkan  ataupun  menyebarluaskan data pribadi milik orang lain(Nurmalasari, 2021). Privasi dan data penduduk masyarakat secara umum dilindungi oleh negara yang diatur dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945)  dalam  Pasal  28G  ayat  (1) menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,  dan  harta  benda  yang  di  bawah  kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  yang merupakan hak asasi” (Kosegeran & Rumimpunu, 2021).
Permasalahan  mitra  pada  kegiatan  ini  adalah  pada  umumnya  karayawan  PT.  BCA Finance  Cabang  Arifin  Kota  Pekanbaru  belum  memahami  aspek  hukum  perlindungan  data pribadi.  Solusi  yang  ditawarkan  dari  kegiatan  ini  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang
https://jamsi.jurnal-id.com
dihadapi  mitra  adalah  dengan  melakukan  penyampaian  materi  kepada  mitra  terkait  aspek hukum perlindungan data pribadi.

## 2. METODE
Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan metode ceramah  dan  tanya  jawab  dalam  rangka  memberikan  pengetahuan  serta  informasi  kepada seluruh  peserta  yang  mengikuti  sosialisasi  sehingga  mereka  bisa  mengetahui  aspek  hukum perlindungan data pribadi.
Rangkaian  kegiatan  yang  dilaksanakan  dalam  rangka  pengabdian  kepada  masyarakat menggunakan dua metode: Pertama, ceramah atau penyuluhan. Dalam metode ini penceramah atau  penyuluh  menyampaikan  materi  tentang  aspek  hukum  perlindungan  data  pribadi. Pada tahapan ini, peserta dibebaskan untuk bertanya jawab dengan penceramah. Rincian dari metode ini  ialah  pemaparan  aspek  hukum  perlindungan  data  pribadi.n Kedua, dialog  interaktif,  dalam tahapan ini  peserta  diposisikan  sebagai subjek  yang  dapat  memberikan  ulasan  terkait  dengan problematika  hukum  mengenai perlindungan  data  pribadi  khusunya  data nasabah  perbankan. Dialog  ini  sebagai  curah  pendapat  peserta  untuk  memperoleh  masukan  berupa  persoalan, aspirasi, usulan, gagasan dan solusi.
Pada kegiatan ini, prosedur kerja dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu Pertama, tahap  persiapan  ini  difokuskan  dengan  menyiapkan  semua  peralatan  yang  dibutuhkan  untuk melaksanakan  kegiatan  ini,  studi  literatur  dan  melakukan  koordinasi  dengan  instansi  terkait untuk  melakukan  kegiatan.  Kedua,  kunjungan  ke  lokasi  untuk  menentukan  tempat  (lokasi) kegiatan penyuluhan. Ketiga, perancangan modul penyuluhan hukum. Tahap ini mempersiapkan materi  yang  akan  ditampilkan  dalam  kegiatan.  Modul  diperbanyak  sejumlah  peserta  yang terlibat  dalam  kegiatan.  Keempat,  pelaksanaan  penyuluhan  hukum  dilakukan  oleh  Tim Pelaksana dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan materi tentang aspek hukum perlindungan data pribadi di PT. BCA Finance cabang arifin ahmad kota Pekanbaru.
Guna  mengetahui  keberhasilan  kegiatan  ini  dilakukan  evaluasi  setelah  kegiatan pembekalan  materi  pada  peserta  dilakukan.  Teknik  mengevaluasi  adalah  dengan  cara mengidentifikasi  jumlah  peserta  dan  sekaligus  memberikan  kuesioner  kepada  peserta  terkait dengan materi kegiatan sebelum dan sesudah kegiatan.
Adapun yang menjadi tolok ukur keberhasilan kegiatan ini: 1) Terwujudnya kerja sama antara  pelaksana  kegiatan  dengan  pihak  masyarakat  setempat,  2)  Jumlah  peserta  yang  hadir minimal  50%  dari  undangan,  3)  Adanya  interaksi  dua  arah  dalam  kegiatan  antara  pembicara dan peserta, 4) Meningkatnya pemahaman peserta terkait dengan materi yang disampaikan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil kegiatan pengabdian berupa evaluasi peningkatan pemahaman karyawan PT. BCA Finance Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru tentang aspek hukum perlindungan data pribadi yang  termasuk  didalamnya  jenis-jenis  data  pribadi  dan  akibat  hukum  bagi  yang menyebarluaskan  informasi  data  pribadi  tanpa  seizin  subjek  data  pribadi.  Hasil  evaluasi kegiatan  menunjukkan  bahwa  peserta  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dapat memahami  materi  yang  disampaikan  oleh  tim  pengabdian  masyarakat  yang  berasal  dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
Indikator  pemahaman  mereka  tercantum  dalam  hasil  kuisioner  yang  diberikan  pada saat kegiatan. Mereka memilih jawaban dalam kuisoner terdiri atas pilihan jawaban yang benar dan  jawaban  yang  salah.  Jawaban  pada  kuisioner  terdapat  dalam  materi  yang  dibagikan  dan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian.

## 3.1. Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan  penyuluhan  menggunakan  metode  ceramah  dan  dialog.  Sesi  pertama menggunakan metode ceramah. Pemateri menyampaikan bahan/materi dalam bentuk paparan
https://jamsi.jurnal-id.com
mengenai  materi  tentang  aspek  hukum  perlindungan  data  pribadi  yang  termasuk  didalamnya jenis-jenis  data  pribadi  dan  akibat  hukum  bagi  yang  menyebarluaskan  informasi  data  pribadi tanpa seizin subjek data pribadi. Peserta menyimak materi yang disampaikan pemateri. Namun, sebelum  peserta  diberikan  materi,  peserta  diberikan  kuisioner  dengan  beberapa  pertanyaan mengenai  materi  tentang  aspek  hukum  perlindungan  data  pribadi  yang  termasuk  didalamnya jenis-jenis  data  pribadi  dan  akibat  hukum  bagi  yang  menyebarluaskan  informasi  data  pribadi tanpa seizin subjek data pribadi. Jawaban yang benar pada kuisioner itu terdapat materi yang disampaikan  pemateri.  Tujuan  kuisioner  diawal  penyampaian  materi  ialah  mengukur pengetahuan peserta.
Pertanyaan  pertama  untuk  mengukur  pengetahuan  peserta  mengenai  pengertian  data pribadi  yaitu,  apa  yang  dimaksud  dengan  data  pribadi?.  Pilihan  jawaban  atas  pertanyaan tersebut  adalah  (A)  Data  tentang  orang  perseorangan  yang  teridentifikasi  atau  dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun  tidak  langsung  melalui  sistem  elektronik  atau  nonelektronik.  (B)  Seluruh  data  yang tertera  pada  Kartu  Tanda  Penduduk  setiap  orang  perseorangan.  Peserta  kegiatan  yang menjawab  jawaban  yang  benar  yaitu  jawwaban  A  adalah  berjumlah  4  orang  atau  32  %  dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban B berjumlah 11 orang atau 68 % dari jumlah peserta.
Pertanyaan  kedua  untuk  mengukur  pengetahuan  perserta  terkait  dasar  hukum  yang mengatur perlindungan data pribadi, yaitu aturan mana yang digunakan sebagai payung hukum tentang  perlindungan  data  pribadi?  Pilihan  jawaban  atas  pertanyaan  tersebut  adalah  (A) Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (B) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban yang benar yaitu  jawaban  B  adalah  berjumlah  7  orang  atau  45  %  dari  jumlah  peserta,  sedangkan  untuk jawaban A berjumlah 8 orang atau 55 % dari jumlah peserta.
Pertanyaan  ketiga  untuk  mengukur  pengetahuan  peserta  mengenai  jenis-jenis  data pribadi yaitu, Apa sajakah jenis-jenis data pribadi yang diatur oleh hukum?. Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) Data Pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. (B) Data pribadi yang bersifat elektronik dan data pribadi yang berifat non elektronik. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban benar  yaitu A adalah  berjumlah 2 orang atau 27 % dari  jumlah  peserta,  sedagkan  untuk  jawaban  B  berjumlah  13  orang  atau  73  %  dari  jumlah peserta.
Pertanyaan  keempat  untuk  mengetahui  pengetahuan  perserta  terhadap  akibat  hukum pemalsun data pribadi yaitu, bagaimanakah sanksi terhadap orang yang melakukan pemalsuan data  pribadi?  Pilihan  Jawaban  atas  pertanyaan  tersebut  adalah  (A)  Dikenakan  sanksi  pidana penjara  dan/atau  pidana  denda.  (B)  Dikenakan  sanksi  adminitrasi  berupa  teguran  dan penghapusan  data  tersebut  oleh  Prosesor  Data  Pribadi.  Peserta  kegiatan  yang  menjawab jawaban benar yaitu A adalah berjumlah 5 orang atau 47% dari jumlah peserta, sedagkan untuk jawaban B berjumlah 10 orang atau 53 % dari jumlah peserta.
Pertanyaan kelima untuk mengukur pengetahuan peserta mengenai akibat hukum bagi orang yang meyebarkan informasi data pribadi tanpa izin dari subjek data pribadi yaitu, Apakah akibat hukum bagi orang yang menyebarkan informasi data pribadi tanpa izin si pemilik data?. Pilihan  jawaban  atas  pertanyaan  tersebut  adalah  (A)  Dikenakan  Sanksi  Admisnitrasi  dan gugatan perdata. (B) Dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau pidana denda. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban benar yaitu B adalah berjumlah 2 orang atau 27 % dari jumlah peserta, sedagkan untuk jawaban A berjumlah 13 orang atau 73 % dari jumlah peserta.
Secara  keseluruhan  tingkat  pengetahuan  dan  pemahaman  peserta  terhadap  aspek hukum perlindungan data pribadi masih rendah, masih banyak peserta yang belum memahami tentang  aspek  hukum  perlindungan  data  pribadi  yang  termasuk  didalamnya  jenis-jenis  data pribadi  dan  akibat  hukum  bagi  yang  menyebarluaskan  informasi  data  pribadi  tanpa  seizin subjek data pribadi .
https://jamsi.jurnal-id.com
Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

## Gambar 2. Dokumentasi Peserta Mengajukan Pertanyaan
Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Rabu, 11 Januari 2023 di Kantor PT. BCA Finance Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanabaru. Kegiatan ini berhasil dengan tolak ukur sebagai berikut:
a. Jumlah peserta yang hadir berjumlah 15 orang dari 25 undangan peserta.
b. Kerjasama peserta dan Tim Pelaksana Kegiatan berjalan lancar.
c. Peserta  kegiatan  antusias  mengikuti  semua  rangkaian  penyuluhan  mulai  dari  pemaparan materi hingga sesi tanya jawab.

## 3.2. Evaluasi
Evaluasi  kegiatan  pengabdian  masyarakat  menggunakan  metode  kuisioner/angket berjumlah  dua  puluh  dua.  Tim  penyuluhan  menyebar  kuisioner  kepada  peserta  dan  peserta menjawab  pertanyaan  dalam  kuisioner  itu  dengan  cara  melingkari  jawaban  yang  benar. Tujuannya ialah untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta pada saat materi sebelum dan sesudah disampaikan. Pemahaman mereka dapat dilihat pada setiap pertanyaan kuesioner sekaligus  jawaban  peserta.  Kuisioner  yang  diberikan  sebelum  penyuluhan  hukum,  diberikan kembali  kepada  peserta  kegiatan  untuk  diukur  perbedaan  sebelum  dan  sesudah  kegiatan dilakukan.
Setelah pemberian materi dan penyuluhan dilakukan, terjadi peningkatan pengetahuan peserta,  hal  ini  dikarenakan  peserta  menyimak  dengan  baik  materi  yang  diberikan  pada  saat penyuluhan,  sehingga  pada  umumnya  peserta  pada  saat  menjawab  kuisioener  sudah mengetahui jawabannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut;
https://jamsi.jurnal-id.com
Tabel 1. Jawaban Khalayak Sasaran Sesudah Pemberian Materi. No Pertanyaan Pilihan Jawaban Jawaban Benar Jawaban Kurang Tepat 1. Apa  yang  dimaksud  dengan  data pribadi? 15 (100 %) 0 (0 %) 2. Aturan mana yang digunakan sebagai payung  hukum  tentang  perlindungan data pribadi? 15 (86 %) 0 (0 %) 3. Apa  sajakah  jenis-jenis  data  pribadi yang diatur oleh hukum? 15 (100 %) 0 (0 %) 4. Bagaimanakah sanksi  terhadap  orang yang  melakukan  pemalsuan  data pribadi? 13 (73%) 2(27 %) 5. Apakah akibat hukum bagi orang yang menyebarkan  informasi  data  pribadi tanpa izin si pemilik data? 14 (86 %) 1 (14 %)
Berdasarkan  tabel  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  pemahaman  karyawan  PT. BCA  Finance Cabang  Arifin  Ahmad  Kota  Pekanbaru  tentang  aspek  hukum  perlindungan  data  pribadi  yang termasuk  didalamnya  jenis-jenis  data  pribadi  dan  akibat  hukum  bagi  yang  menyebarluaskan informasi  data  pribadi  tanpa  seizin  subjek  data  pribadi  meningkat  setelah  di  beri  pemaparan terhadap aspek hukum perlindungan data pribadi.
Rangkaian  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  berhasil  meningkatan  pemahaman peserta  kegiatan.  Indikasi  keberhasilan  dapat  dilihat  pada  antusiasme  peserta  dalam mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  sesuai  dengan  pengalaman  peserta.  Rata-rata  peserta bertanya  mengenai  aspek  hukum  perlindungan  data  pribadi  dan  akibat  hukum  bagi  yang menyebarluaskan informasi data pribadi tanpa seizin subjek data pribadi.
Salah  satu  peserta  yang  bertanya  bernama  Fadhli  yang  bertanya,  bagaimana  sanksi hukumnya  apabila  seorang  karyawan  bank  memberikan  data  nasabah  kepada  rekannya  yang merupakan  pihak  asuransi  untuk  menguntungkan  rekannya  dalam  mencari  nasabah?.  Tim pengabdian  menjawab  berdasarkan  Pasal  65  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa “setiap orang dilarang secara melawan hukum  mengungkapkan  data  pribadi  yang  bukan  miliknya”.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal tersebut jelas bahwa perbuatan memberikan data nasabah tanpa izin dari nasabah merupakan perbuatan yang dilarang secara hukum. Perbuatan ini juga dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2) yang menyatakan “ Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)’.

## 4. KESIMPULAN
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  mengenai  peningakatan  pemahaman  aspek hukum  perlindungan  data  pribadi  di  PT.BCA  Finance  Cabang  Arifin  Ahmad  Kota  Pekanbaru berjalan  dengan  lancar.  Karyawan  PT.BCA  Finance  Cabang  Arifin  Ahmad  Kota  Pekanbaru dapat memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Indikator pemahaman mereka tercantum  dalam hasil  kuisioner  yang  diberikan  pada  saat  kegiatan. Mereka  memilih  jawaban dalam kuisoner terdiri atas pilihan jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Jawaban pada kuisioner  terdapat  dalam  materi  yang  dibagikan  dan  materi  yang  disampaikan  oleh  tim pengabdian. Sebelum materi disampaikan peserta banyak menjawab dengan jwaban yang salah. Setelah materi disampaikan, peserta kembali diberikan kuisioner dan jawaban peserta terhadap kuisioner  tersebut  benar.  Beberapa  permasalahan  dan  keingintahuan  yang  dihadapi  oleh
https://jamsi.jurnal-id.com
peserta terkait materi tentang tentang aspek hukum perlindungan data pribadi yang termasuk didalamnya  jenis-jenis  data  pribadi  dan  akibat  hukum  bagi  yang  menyebarluaskan  informasi data pribadi tanpa seizin subjek data pribadi dapat dijawab dengan baik pada saat penyuluhan hukum itu dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahagia,  Sri  Walny,  R.  M.  M.  (2019).  PERLINDUNGAN  DATA  PRIBADI  NASABAH  DALAM PENAWARAN  TRANSAKSI  ASURANSI  OLEH  PT  BANK  NEGARA  INDONESIA  . Syah  Kuala Law Juornal , 3 (April), 18 – 34.
Kosegeran,  G.,  &  Rumimpunu,  D.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Penggunaan  Data  Pribadi  Oleh Pihak Lain Tanpa Izin. Lex Privatum , IX (12), 89 – 98.
Nurmalasari. (2021). URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DEMI MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM. Pesquisa Veterinaria Brasileira , 3 (2).
Priliasari, E. (2013). Pentingnya perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman. Majalah Hukum Nasional , 49 (2), 1 – 27.
Sutrisna,  C.  (2021).  ASPEK  HUKUM  PERLINDUNGAN  DATA  PRIBADI  DAN  KONDISI  DARURAT KEBOCORAN  ATAS  DATA  PRIBADI  DI  INDONESIA  Cecep. Wacana  Paramarta  Jurnal  Ilmu Hukum , 20 .
Sautunnida,  L.  (2018).  Urgensi  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  di  Indonesia:  Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 20 (2), 369 – 384. Mutiara, U., & Maulana, R. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi. Indonesian Journal of Law and Policy Studies , 1 (1), 42.
Ansori.  (2015).  Perlindungan  Data  Diri  Peminjam  Dalam  Transaksi  Pinjaman  Online:  Kajian Perspektif  Perlindungan  Konsumen  Di  Indonesia. Paper  Knowledge  .  Toward  a  Media History of Documents , 3 (April), 49 – 58.
https://jamsi.jurnal-id.com

## Halaman Ini Dikosongkan