## JURNAL PEMBELAJARAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Vol. 1 | No. 3 | Juli 2020 | Hal. 246 - 250

## PENERTIBAN ADMINISTRASI DESA MENUJU PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
Langgeng Rachmatullah Putra, Abi Ibnu Majid, Ganis Anjar Cahyani, Rensi Novia Ekasari, Yunita Aldama, Hanifatul Hikmah, Eka Prameswari Devi, Octivari Rosania A.,
Miftakhul Aini, Yoke Pradila Agatha, Redra Indah Hana Gunawan Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang
Korespondensi email: langgengputra@unisma.ac.id

## ABSTRAK
Penertiban  administrasi  merupakan  hal  terpenting  dalam  tatanan  pemerintahan  karena dari penertiban adminsitrasi pemerintahan bisa memberikan pelayanan pablik yang prima terhadap  masyarakat,  oleh  karena  itu  urusan  pemerintahan  oleh  pemerintah  desa  dan badan  permusyawaratan  desa  dalam  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat, Pemerintahan  desa  harus  melaksanakan  dengan  baik  sehingga  mampu  mendukung pelaksanaan  fungsi  administrasi  pemerintah  desa.  Disamping  itu  pemerintah  desa  dan kelurahan merupakan satu aspek  yang di  anggap penting dalam rangka peningkatan dan pengembangan  kinerja  aparatur  pemerintah  desa  serta  pelaksanaan  pemerintahan  desa sehingga berdampak terhadap pelayana terhadap masyarakat, baik pelayanan kesehatana, administrasi  kependudan  dan  lain-lain.  Metode  yang  di  gunakan  adalah  dengan  metode wawancara,  yaitu  mendapat  informasi  atau  data  dengan  cara  bertanya  langsung  kepada responden.  Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  proses-proses  administratif  yang  telah dijalankan namun masih perlu beberapa perbaikan.
Kata Kunci : administrasi; pelayanan publik; kinerja aparatur pemerintahan .

## PENDAHULUAN
Penertiban  administrasi  merupakan  cara  suatu  lembaga  mengarsipkan  atau menertibkan  suatu  administrasi  lembaganya  dengan  baik,  penertiban  administrasi  suatu lembaga  sangat  penting  karena  penertiban  administrasi  secara  sederhana  adalah  bentuk kegiatan dalam hal yang meliputi pencatatan, surat-menyurat serta pembukuan dalam hal ketatausahaan  (Pratama,  2020). Pemerintahan  Desa  adalah  penyelengaraan  urusan pemerintahan  oleh  pemerintah  desa  dan  badan  permusyawaratan  desa  dalam  mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republlik Indonesia (Suharto, 2012).
Selanjutnya  dalam  melaksanakan  tugas,  fungsi  dan  wewenang  pemerintahan  desa tidak  lepas  dari  peran  pelaksanaan  administrasi  pemerintahan  desa  itu  sendiri,  yang dilaksanakan  untuk  mengelola  segenap  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan  dan kemasyarakatan  desa  (Arsjad,  2018).  Penertiban  administrasi  merupakan  cara mengarsipkan atau menertibkan suatu administrasi lembaganya  dengan baik, penertiban administrasi  suatu  lembaga  sangat  penting  karena  penertiban  administrasi  secara
sederhana  adalah  bentuk  kegiatan  dalam  hal  yang  meliputi  pencatatan,  surat-menyurat serta pembukuan dalam hal ketatausahaan (Hidayat, 2018).
Pemerintahan  desa  harus  dilaksanakan  dengan  baik  sehingga  mampu  mendukung pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan di desa. Disamping itu pemerintahan desa dan  kelurahan  merupakan  salah  satu  aspek  yang  dianggap  penting  dalam  rangka peningkatan  dan  pengembangan  kinerja  apartur  pemerintahan  desa  serta  pelaksanaan pembangunan  di  desa.  Hal  ini  karenapenertiban  administrasi  di  desa  merupakan  ujung tomba dalam melaksanakan pembangunan desa beserta aspek-aspek tugas pemerintahan, pembangunan  dan  kemasyarakatan  yang  dibebankan  kepadanya  (Saleh,  2008). Peningkatan  dan  pengembangan  administrasi  pemerintahan  desa  diharapkan  dapat berperan  untuk  melaksanakan  tugas-tugas  administrasi  yang  di  bebankan  kepada pemerintahan desa. Dalam struktur pemerintahan desa terdapat seperangkat aparat yang memiliki  tugas  untuk  melaksanakan  pengelolaan  administrasi  sebagai  komponen penyelengaraan tugas-tugas pemerintahan desa (Pujiatna et al., 2019).
Pemerintahan desa harus melaksanakan dengan baik sehingga mampu mendukung pelaksanaan  fungsi  administrasi  pemerintah  desa.  Disamping  itu  pemerintah  desa  dan kelurahan merupakan satu aspek  yang di anggap penting dalam rangka peningkatan dan pengembangan  kinerja  aparatur  pemerintah  desa  serta  pelaksanaan  pemerintahan  desa (Paramitha et al., 2013). Hal ini karena penertiban administrasi di desa merupakan tombak melaksanakan  pembangunan  desa  beserta  aspek  aspek  tugas  pememrintahan, pembangunan kemasyarakatan yang di bebankan kepadaya.  Pelayanan di Desa Sidomulyo haruslah  berkualitas,  maka  para  pegawai  harus  benar-benar  SDM  yang  memiliki kemampuan  tinggi  dalam  memberikan  pelayanan.  Dengan  begitu  masyarakat  akan mendapatkan kepuasan yang menjadi harapan. Mereka tahu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, maka tahu apa yang harus dilakukan sesuai dengan standart pelayanan yang berkualitas.  Kemampuan  merupakan  salah  satu  unsur  dalam  kematangan,  berkaitan dengan pengetahuan atau keterampilan yang dapat diperoleh dari pendidikan, latihan dan suatu pengalaman. Adapun kemampuan unsur yang lain dari kematangan bertalian dengan keyakinan diri dan motivasi seseorang.

## METODE
Metode  yang  di  gunakan  adalah  dengan  metode  wawancara,  yaitu  mendapat informasi atau data dengan cara bertanya langsung kepada responden dalam hal ini data di poroleh  dengan  melakukan  wawancara  dengan  sekretaris  desa  dan  kepala  desa.  Lokasi dilakuakan di desa Sidomulyo, kecamatan batu kota batu, dengan waktu yang di gunakan untuk  program  ini  dimulai  dari  bulan  Agustus  sampai  sampai  September  2020.  Ada beberapa  persoalan  administrasi  harus  di  selesaikan  sehingga  pemerintahan  desa  harus melakukan  sosialisasi  tentang  pentingnya  administrasi  kepandudukan,  seperti  KK,  Akta kelahira, akta kematian, KTP, ada beberapa masyarakat menggap hal sepele sehinnga tidak mengurusnya .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Administrasi  publik  sebenarnya  sudah  ada  semenjak  dahulu  kala.  Ia  akan  timbul dalam  suatu  masyarakat  yang  terorganisasi.  Dalam  catatan  sejarah  peradaban  manusia, maka di Asia Selatan termasuk di Indonesia Cina dan Mesir Kuno dahulu sudah didapatkan suatu sistem penataan pemerintah. Sistem penataan tersebut pada saat sekarang dikenal dengan sebutan administrasi publik/Negara. Administrasi dalam arti luas adalah segenap proses  kegiatan  umtuk  mencapai  tujuan,  sedangkan  daministrasi  dalam  arti  yang  sempit adalah  segenap  proses  pelayanan  yang  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah
ditentukan  sebelumnya.  Proses  pelayanan  ini  dapat  diartikan  sebagai  penyelengaraan ataupun proses kegiatan (Nasikhah, 2019).
Administarsi  mempunyai  dua  arti  yaitu  administrasi  dalam  arti  luas  dan administrasi dalam arti sempit. Secara sempit administarsi diajukan sebagai kegiatan tulis menulis tentang segala sesuatu yang terjadi dalam organisassi atau usaha. jadi administrasi tak  lebih  dari  perkerjaan  tata  usaha.  seperti  perkerjaan  mengetik.dan  lainnya  (proses pelayanan) sedangkan dalam arti luas merupakan kgiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.  Kegiatan  ini  meliputi  kegiatan  perencanaan,  pengorganisasian,  pengerakan  dan pengawasan. Administrasi diartikan sebagai suatu proses penorganisasian sumber-sumber sehingga  tugas  perkerjaan  dalam  organisasi  tinggkat  apapun  dapat  dilaksanakan  dengan baik.  proses  administrasi  akan  melaksanakan  tiga  fingsi  utama  yang  berhubungan  erat dengan tiga tingkatan umum dalam hiarki formal di tingkat atas yaitu fungsi pengarahan organisasi  terutama  berkaitan  dengan  proses  perencanaan  jangka  panjang  dari  suatu tujuan yang akan dicapai.ditingkat menengah yaitu fungsi manajemen organisasi terutama berkaitan dengan upaya mempertahankan organisasi sebagai suatu perkerjaan yang terus berlangsung  lama, seperti memberikan bahan-bahan, sarana-sarana, intruksi-intruksi dan penciptaan iklim yang diperlukan staf teknisi atau profesional yang terlibat dalam proses produksi (hasil).
Ditingkat  bawah  adalah  fungsi  pengawas  dalam  kontak  langsung  dengan  pekerja- pekerja  profesional  dan  teknis,  fungsi  pengawasan  sumber-sumber  serta  menjalin  agar kegiatan-kegiatan  profesional  dan  teknis  dilaksanakan  sesuai  dengan  standar  yang  telah ditetapkan.  Efesiensi  dan  efektifitas  penyelengaraan  pemerintahan  desa,pemerintah  desa harus didukung dengan tata usaha yang benar.tata usaha adalah kegiatan mencatat semua proses  penyelengaraan  pemerintahan  desa  yang  disebut  administrasi  desa.jadi, administrasi  desa  adalah  keseluruhan  proses  kegiatan  pencatatan  data  dan  informasi mngenai  penyelengaraan  pemerintahan  desa  pada  buku  administrasi  desa,  administrasi desa sangat penting bagi kegiatan penyelengaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa akan berjalan dengan lancar manakala didukung oleh sistem tata usaha/administrasi yang benar, rapi, dan tertip. sistem administrasi yang benar, rapi dan tertip akan memberikan data dan informasi yang mudah dan sistematis yang sangat berfungsi untuk pengambilan keputusan,  pembuatan  rencana,  kontrol  kegiatan,  dan  komunikasi  dan  informasi  baik kedalam maupun keluar organisasi.
Sedangkan  pelayanan  Publik  menurut  keputusan  Menteri  Negara  Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) no. 81  tahun 1993 adalah segala bentuk  kegiatan pelayanan umum  yang  dilaksnakan  oleh  instansi  pemerintah  pusat,  daerah  dan  lingungan  BUMN dearah  dalam  bentuk  barang  dan  atau  jasa,  baik  dalam  rangka  upaya  pemenuhan kebutuhan  perundang-undangan.  Pelayanan  adalah  setiap  kegiatan  yang  menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat  pada  suatu  produk  secara  fisik.  Selanjutnya  pelayanan  yaitu  suatu  kegiatan  atau urutan  kegiatan  yang  terjadi  dalam  interaksi  langsung  antar  seseorang  denga  orang  lain atau media secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan.
Pelayanan  public  adalah  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka pemenuhan  kebutuhan  dasar  sesuai  dengan  hak-hak  sipil  setiap  warga  Negara  dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan atau  pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pemberian pelayanan public untuk keperluan organisasi atau  masyrakat  yang  mempunyai  kepentingan  pada  organisasi  itu  sesuai  dengan  aturan pokok  dan  tata  cara  yang  ditetapkan.  Dengan  demikian  pelayanan  public  pemenuhan keinginanan  dan  kebutuhan  masyarakat  oleh  penyelenggara  Negara.  Pelayanan  prima
adalah  pelayanan  yang  bermutu  untuk  meningkatkan  keprimaan.  Oleh  karena  itu, pelayanan umum yang prima, yaitu:
1. Meningkatkan  mutu  produktifitas  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  instansi  pemerintah dibidang pelayanan.
2. Mendorong  upaya  mengefektifitaskan  sistem  kerja  dan  fakta  pelaksanapelayanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.
3. Mendorong  tumbuhnya  kreatifitas,  prakarsa  dan  peran  serta  masyarakatdalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain. Pelayanan  pada  dasarnya adalah  kegiatan  yang  ditawarkan  oleh  organisasi  perorangan  kepada  konsumen  yang bersifat tidak terwujud  dan  tidak dapat dimiliki. Sehingga fungsi penertiban  adminsitrasi desa  sidomulyo  terhadap  pelayanan  publik  dimana  pemerintah  dalam  meningkatkan kesejatraan  sosial,  pemerintah  harus  ikut  turun  tangan.  Hal  itu  dilakukan  untuk memberikan  pelayanan  masyarakat  seperti  pelayanan  kesehatan,  pelayanan  untuk mengurus dokumen kependudukan seperti, KK, KTP, Akta kelahiran, Akta kematian, Akta Perkawinan, mana kala di perlukan untuk kepentingan sekolah, melamar pekerjaan,  naik haji/umroh,  keringanan  biaya  rumah  sakit,  kredit,  perbangkan,  daftar  gaji  pensiun, asuransi kematian, maupun kepentingan lainya.
Sungguh eronis dijaman globalisasi ini jika masih ada masyarakat yang menganggap bawasannya  tidak  pentinya  suatu  administrasi  atau  dokumen  dokumen  kependudukasn dalam  kehidupan  bernegara  karena  dalam  kehidupan  bernegara  dokumen  dokumen  itu sangat  di  butuhkan  tapi  masyarakat  kadang  tidak  menghiraukan  itu  seperti  kelengkapan administrasi kependudukan diantara lain Akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Kartu tanda penduduk (E-KTP) dan akta nikah.  Seperti halnya di desa sidomulyo sebagaina masyarakat belum  mengurus  adminstrasi  kependudukan  sehinnga  berdampak  dimana  pelayanan pablik  yang  di  berikan  oleh  pemerintah  terhambat  seperti  pelayanan  pelayanan  publik yang  menggunakan  administrasi  kepemdudukan,  sehinnga  pemerintah  desa  perlu mensosialisasikan  tentang  pentingnya  administrasi  kependudukan  terhadap  tingkat pelayanan yang di berikan oleh pemerintahan desa.

## KESIMPULAN
Penertiban  administrasi  bagi  pemerintahan  desa  sangat  penting  karena  Dari penjelasan  di  atas  maka  dapat  di  simpulkan  adminstrasi  adalah  Kegiatan  ini  meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengerakan dan pengawasan. Pemerintahan desa harus  dilaksanakan  dengan  baik  sehingga  mampu  mendukung  pelaksanaan  fungsi administrasi  pemerintahan  di  desa.  Disamping  itu  pemerintahan  desa  dan  kelurahan merupakan  salah  satu  aspek  yang  dianggap  penting  dalam  rangka  peningkatan  dan pengembangan  kinerja  aparatur  pemerintahan  desa  serta  pelaksanaan  pembangunan  di desa.    Dengan  demikian  pelayanan  publik  pemenuhan  keinginanan  dan  kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara. Pelayanan prima adalah pelayanan yang bermutu untuk meningkatkan keprimaan.

## DAFTAR RUJUKAN
Arsjad, M. F. (2018). Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa  di  Desa  Karyamukti  Kecamatan  Mootilango  Kabupaten  Gorontalo. Journal  of Public Administration Studies , 1 (1), 16–32. http://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gjpads/article/download/176/171 Hidayat,  E.  S.  (2018).  Analisis  Implementasi  Kebijakan  Administrasi  Kependudukan  Pada Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Garut. Dinamika :  Jurnal
Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 5 (4), 8–16. https://doi.org/10.25157/dinamika.v5i4.1741
Nasikhah,  M.  A.  (2019).  Inovasi  Pelayanan  Transportasi  Publik  Berbasis  Teknologi Informasi. Jurnal  Inovasi  Ilmu  Sosial  Dan  Politik  (JISoP) , 1 (1),  26–37. https://doi.org/10.33474/jisop.v1i1.2670
Paramitha,  L.  M.,  Domai,  T.,  &  Suwondo.  (2013).  KINERJA  APARAT  PEMERINTAH  DESA DALAM  RANGKA  OTONOMI  DESA  (Studi  di  Desa  Gulun,  Kecamatan  Maospati, Kabupaten  Magetan). Jurnal  Adminitrasi  Publik  (JAP) , 1 (4),  91–100. http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/119 Pratama, M. R. (2020). Trajektori Studi Administrasi Publik. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP) , 2 (2), 169–179. https://doi.org/10.33474/jisop.v2i2.6650 Pujiatna,  T.,  Mascita,  D.  E.,  &  Gloriani,  Y.  (2019).  Pembinaan  tata  bahasa  indonesia  pada administrasi  surat-menyurat  dan  ruang  publik. Jurnal  Inovasi  Hasil  Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) , 2 (2), 170–178. https://doi.org/10.33474/jipemas.v2i2.2851 Saleh,  H.  A.  (2008).  Kajian  tentang  pemerintahan  desa  perspektif  otonomi  daerah.
Government: Jurnal Ilmiah
Ilmu Pemerintahan , 1 (1), 1–23. https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1119
Suharto,  D.  G.  (2012).  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Dalam  Perspektif Desentralisasi Administratif Dan Desentralisasi Politik. Jurnal Bina Praja , 4 (3), 153– 160. https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.153-160