## ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTAENG
ENDANG WINARSIH* 1
1 Universitas Muhhamadiayah Makassar
* endang.winarsih@unismuh.ac.id

## Absract
This study aims to determine the level of effectiveness of tax collection with Warning Letter and Forced Letter in order to measure the effectiveness of tax arrears in the Primary Tax Service Kate Bantaeng. The method of analysis used in the writing of this thesis is descriptive qualitative method of analysis that emphasizes the discussion of data and research subjects by presenting data in a systematic and not concluding the results of research. In this study researchers used Qualitative Descriptive analysis techniques. From the research results can be concluded that the collection of taxes with letters of reprimand and forced letter in the Tax Office Pratama Bantaeng classified as ineffective both in terms of the value of the number of sheets and the nominal value listed in the letter of reprimand and forced mail.
Keywords : Effectiveness Billing, Billing Implementation, Measures Tax Billing

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui memahami tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat  Teguran  dan  Surat  Paksa  dalam  rangka  mengukur  efektivitas  tunggakan  pajak  di  Kator Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah  metode  deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menekankan pada pembahasan data-data dan subjek penelitian dengan menyajikan data-data secara sistematika dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi nilai jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa.
Kata Kunci : Efektivitas Penagihan, Pelaksanaan Penagihan, Tindakan Penagihan Pajak

## PENDAHULUAN
Tujuan  Negara  Republik  Indonesia  yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur, merata material dan spiritual, yang dapat diwujudkan melalui pembangunan  nasional  secara  bertahap, terencana, berkesinambungan dan
berkelanjutan.  Dalam  hal  memenuhi kebutuhan  dana  yang  memadai  guna melaksanakan  pembangunan  nasional, pemerintah  \mempunyai  sumber-sumber penerimaan  yang  berasal  dari  luar  negeri dan dalam negeri.
Untuk mengatasi berbagai kendala terhadap tunggakan  pajak  yang  dimaksud  perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hokum yang memaksa.Dengan  demikian  dalam  sistem
self  assessment yang  berlaku  sekarang  ini maka  penagihan  pajak  dilaksanakan  secara konsisten dan berkesinambungan merupakan  wujud  law  enforcement  untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan  aspek  psikologis  bagi  WP, seperti  pemeriksaan,  penyidikan  dan penagihan. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan  surat  teguran,  penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuas surat paksa,
melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang  yang  telah  disita  berdasarkan ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  1997  tentang Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2000. Tindakan  penagihan  merupakan  wujud upaya  untuk  mencairkan  tunggakan  pajak, namun  dalam  melaksanakan  penagihan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan  antara  biaya  penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena
pelaksanaan  penagihan  dalam  rangka pencairan  tunggakan  pajak  mengeluarkan biaya  yang  tidak  sedikit.  Dari  beberapa upaya penagihan pajak yang telah diuraikan di  atas,  ada  satu  tahapan  yang  tidak  perlu mengeluarkan lebih banyak biaya dan lebih banyak waktu untuk memprosesnya.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Pajak yang dipungut pada prinsipnya adalah sama yakni masyarakat diminta
menyerahkan  sebagian  harta  yang  dimiliki sebagai  konstribusi  untuk  membiayai keperluan barang dan jasa bagi kepentingan bersama. Adapun definisi pajak secara resmi yang  dimuat  dalam  Undang-undang  Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983  tentang  ketentuan  umum  dan  Tata Cara  Perpajakan  (UU  KUP)  adalah konstribusi  wajib  kepada  Negara  yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang- undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  Negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Definisi  pajak  secara resmi  di  dalam  Undang-undang  belum pernah  ada  dan  baru  ada  pada  pasal  1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan  ketiga atas Undang- undang  Nomor  6  Tahun  1983. Efektivitas adalah  suatu  ukuran  yang    menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan  waktu)  yang  telah    dicapai  oleh manajemen,  yang  mana  target  tersebut sudah  ditentukan  terlebih    dahulu. Penagihan  pajak  adalah  serangkaian tindakan  agar  penanggung  pajak melunasi  uang  pajak  dan  biaya
penagihan  pajak  dengan  cara  menegur atau  memperingatkan,  melaksanakan penagihan  seketika  dan  sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan,melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Ini berarti  penagihan  pajak  merupakan suatu  tindakan  untuk  melakukan pelunasan atas semua piutang pajak yang harus di bayar oleh WP atau penanggung jawab  baik  dengan  cara  lembut  atau persuasive  dan  administrative  hingga cara penyitaan dan pelanggan.
Penagihan  pajak  dilakukan  dengan terlebih  dahulu  menerbitkan  surat teguran  oleh  pejabat.  Surat  teguran, surat  peringatan,  atau  surat  lain  yang sejenis,  diterbitkan  apabila  penanggung jawab tidak melunasi uang pajak sampai tanggal jatuh tempo pembayaran. Utang pajak dalam ini adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi  berupa  bunga,  denda,  atau kenaikan  yang  tercantum  dalam  surat ketetapan  pajak  atau  surat  sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan
Pajak  Pratama  di  wilayah  Kabupaten Bantaeng di JL. Andi Mannappiang, Lamalaka Bantaeng  Bantaeng  Dalam  penelitian  ini
tidak  terlepas  dari  adanya  jenis  data  yang akan dikumpulkan sebagai bahan penelitian. Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data Kualitatif  mengumpulkan  data  dengan  cara
melakukan  wawancara  langsung  dengan Fiskus di KPP Pratama Bantaeng dan Jurusita serta  pihak-pihak  terkait  pada  seksi penagihan dan mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari perpustakaan  maupun  dari  KKP  Pratama Bantaeng.
Metode  analisa  yang  digunakan  dalam penulisan  proposal  ini  adalah  metode deskriptif  kualitatif  yaitu  analisis  yang menekankan  pada  pembahasan  data-data dan  subjek  penelitian  dengan  menyajikan data-data  secara  sistematika  dan  tidak menyimpulkan  hasil  penelitian.  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriktif  kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisa data yang digunakan penulis dalam pembahasan  penelitian  ini  adalah  analisa deskriktif  kulitatif  untuk  menekankan pembahasan  data  mengenai  penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada  tahun  2017  sampai  dengan  tahun 2018  serta  pembayaran  tunggakan  pajak pada  tahun  2017  sampai  dengan  2018, dengan  surat  teguran  dan  surat  paksa pembayaran  tunggakan  pajak,  dan  analisis deskriktif  rasio  untuk  mengetahui  tingkat efektivitas  penagihan  pajak  dengan  surat teguran  dan  surat  paksa  dan  konstribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat  paksa  terhadap  seluruh  pembayaran tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng. Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak Tahun  Pencairan Tunggakan Pajak Penerimaan Pajak Kontribusi 2017 1.181.862.937 820.074.048.989 0,14% 2018 1.189.915.587 564.337.230.937 0,21% Sumber: Seksi Penagihan dan Seksi PDI KPP Pratama Bantaeng Besarnya  pengaruh  pencairan  tunggakan pajak  dengan  surat  teguran  terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng pada  tahun  2017  sebesar  0,14%.  Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak  sebesar  Rp.  1.181.862.937  dengan penerimaan  pajak  yang  sebesar  Rp. 820.074.048.989,-
Berdasarkan
kriteria kinerja keuangan,  maka  pengaruh  pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di  KPP  Pratama  Bantaeng  tergolon  sangat kurang.
Tahun 2018 pengaruh pencairan tunggakan pajak  dengan  surat  teguran  terhadap penerimaan  pajak  di  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng juga menunjukkan hasil  yang  tida k  jauh  berbeda  dengan tahun  2017 yaitu  hanya  sekitar  0,21%.
Angka  tersebut  diperoleh  dari  pencairan tunggakan  pajak  sebesar Rp.1.189.915.587 dengan  penerimaan  pajak  yang  sebesar Rp.564.337.230.937.  berdasarkan  kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan  tunggakan  pajak  terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng juga tergolong sangat kurang. Dikarenakan kriteria kinerja keuangannya tidak mencapai diatas 50% Perbandingan antara pencairan  tunggakan  pajak  dengan  surat paksa  dengan  penerimaan  pajak  di  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Bantaeng  akan disajikan pada table perbandingan ini untuk menggambarkan  seberapa  besar  pengaruh kontribusi  pencairan  tunggakan  pajak dengan  surat  paksa  terhadap  penerimaan pajak secara keseluruhan

## Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak
Tahun Pencairan Tunggakan Pajak Penerimaan pajak Kontribusi 2017 1.556.151.254 820.074.048.989 0,19% 2018 3.062.130.400 564.337.230.937 0,54% Sumber: Seksi Penagihan dan Seksi PDI KPP Pratama Bantaeng Besarnya pengaruh penerimaan tunggakan pajak  dengan  surat  paksa  terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng pada  tahun  2017  sebesar  019%.  Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp.
1.556.151.254,-  dengan  penerimaan  pajak yang  sebesar  Rp.  820.074.048.989,- Berdasarkan  kriteria  kinerja  keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng tergolong sangat kurang.
Tahun 2018 pengaruh penerimaan tunggakan  pajak  dengan  surat  paksa sebesar  0,54%.  Angka  tersebut  diperoleh dari pencerimaan tunggakan pajak sebesar Rp.3.062.130.400  dan  penerimaan  pajak yang
sebesar Rp.564.337.230.937. Berdasarkan  kriteria  kinerja  keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng tergolong sangat kurang.
Surat  paksa  tidak  dapat  disampaikan karena  penanggung  pajak  pindah  alamat dan  tidak  melaporkan  ke  kantor  pajak. Dengan metode efektivitas dan konstribusi penerbitan surat paksa terhadap pembayaran  tunggakan  pajak  berdasarkan data  yang  dikumpulkan,  terutama  data mengenai  Surat  Teguran  dan  Surat  Paksa, data  tersebut  kemudian  diolah  untuk menghitung  persentase  dari  realisasi penerbitan  Surat  Paksa  dan  Pembayaran Tunggakan Pajak. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan data penerbitan surat  paksa  dan  pembayaran  tunggakan pajak  pada  KPP  Pratama  Bantaeng.  Surat Teguran  dan  Surat  Paksa  yang  dilihat  dari pelaksanaan penerbitan Surat Teguran dan Surat  Paksa  serta  pembayaran  Tunggakan Pajak  yang  diakibatkan  terbitnya  Surat Teguran dan Surat Paksa pada KPP Pratama Bantaeng tahun 2017 -2018

## KESIMPULAN
Penagihan  pajak  dengan  surat  teguran mengalami  peningkatan dari tahun 2017 ke tahun  2018  dari  seginjumlah  lembar  surat teguran  walaupun  nilai  tunggakan  pajak yang tertera dalam surat teguran menurun, sedangkan  penagihan    pajak  dengan  surat paksa  mengalami  penurunan  dari  segi
jumlah  lembar surat  paksa  maupun  jumlah nilai  tunggakan  pajak  yang  tertera  dalam surat  paksa.  Begitu  pula  dengan  pencairan tunggakan  pajak  dengan  surat  teguran  dan surat  paksa  yang  mengalami  peningkatan dari segi nilai pencairan tunggakan pajaknya dalam surat teguran dan surat paksa
Penagihan  pajak  dengan  surat  teguran  dan surat  paksa  di  KPP  Pratama  Bantaeng tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah  lembar  maupun  nilai  nominal  yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa. Pennyebab  surat  paksa  tidak  mencapai 100%  antara  lain  penanggung  pajak  tidak mengakui  adanya  utang  pajak,  penanggung pajak  tidak  mampu  melunasi  utang
pajaknya,  penanggung  pajak  mengajukan permohonan  angsuran  pembayaran  karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayar  sekaligus,  penanggung  pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya, dan penanggung pajak lalai.
Kontribusi  penagihan  pajak  dengan  surat teguran  dan  surat  paksa  terhadap
penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama tergolong sangat kurang. Penagihan pajak  dengan  surat  teguran  yaitu  hanya sebesar  0,14%  tahun  2017,  dan  sebesar 0,21%  tahun  2018,  dan  penagihan  pajak
dengan  surat  paksa  yaitu  banyak  sebesar 0,19% tahun 2017 dan sebesar 0,54% tahun

## DAFTAR PUSTAKA
Anang  Mury  Kurniawan.  (2011).  Upaya Hukum  Terkait  dengan  Pemeriksaan, Penyidikan,  dan  Penagihan  Pajak. Jakarta: Graha Ilmu Direktorat  Jenderal  Pajak,  2012,  Kumpulan Undang-undang  Perpajakan,    Kanwil Sulselbatra
Direktorat  Jenderal  Pajak,  2013,  Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan Ilyas,  wirawan  B.  2010,  Ensiklopedia Perpajakan Indonesia.Jakarta : Salemba Empat Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  561/KMK.04/2000 Tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan
Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat paksa.
Mansury,  R.  2000,  Pajak  Penghasilan lanjutan  pasca  Reformasi  2000. Jakarta Eresco Mardiasmo.(2009).  Perpajakan,Edisi  Revisi. Yogyakarta, Andi Offset (2009).  Perpajakan  Indonesia.  Edisi Revisi.Yogjakarta: Andi
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  24/PMK.03/2008 Tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan
Penagihan  Seketika  dan  Sekaligus sebagaimana  telah  diubah  terakhir dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2010 Resmi,  Siti  2003.  Perpajakan  Jakarta: Rajagrafinda
Rudy Suhartono., & Ilyas, Wirawan B. (2010). Ensiklopedia  Perpajakan  Indonesia . Jakarta: Salemba Empat.
(2010) .Panduan Komprehensif dan Praktis Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan . Jakarta: Salemba Empat.
Sondang  P.  Siagian,  (2001),  Manajemen Sumber  Daya  Manusia,  Jakarta:  Bumi Aksara,
Undang-undang No. 19  tahun 1997 tentang
Penagihan  pajak  Dengan  Surat  Paksa sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-undang  No. 19 Tahun 2000
Undang-undang no.6 tahun 1983 sebagaimana  yang  telah  diubah dengan Undang- undang No.28 Tahun 2007
Waluyo, 2008.Perpajakan Indonesia buku 1 Edisi 6. Jakarta : Salemba Empat
Yani  Cristiani,  (2005).  Penagihan  Pajak dengan  Surat        Paksa  dalam  rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak