## DAMPAK PENERAPAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA PENDIDIKAN ASING DI INDONESIA
Ozi Setiadi 1

## Abstrak
Pendidikan  menjadi  salah  satu  faktor  penentu  kemajuan suatu  negara.  Banyak  negara  di  dunia  berlomba  untuk meningkatkan  kualitas  pendidikan,  termasuk  di  dalamnya menghadirkan lembaga pendidikan asing. Lembaga-lembaga pendidikan  ini  memiliki  andil  yang  cukup  besar  dalam perkembangan  dan  kemajuan  pendidikan  nasional.  Akan tetapi,  tidak  sedikit  pertentangan  yang  mencul  akibat maraknya  lembaga  pendidikan  asing  di  Indonesia  karena dinilai  dapat  melemahkan  semangat  dan  memudarkan  nilai- nilai nasionalisme generasi muda.
Tulisan  ini  akan  membahas  mengenai  dampak penerapan pendidikan  oleh  lembaga  pendidikan  asing  di  Indonesia dengan  menggunakan perpektif hukum,  politik  dan perubahan  sosial  guna  mengetahui  sejauh  mana  dampak positif  dan  negatif  pelaksanaan  pendidikan  oleh  lembaga pendidikan asing.
Dampak  penerapan  pendidikan  oleh  lembaga  pendidikan asing  bila  dilihat  dari  perspektif  hukum  dan  politik,  maka akan  terlihat  adanya  kepentingan  asing  dalam  mengatur jalannya  proses  pembuatan  undang-undang.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional Nomor  20  Tahun  2003,  Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007, Nomor 18 Tahun 2009, dan Nomor 66 Tahun 2009 yang mengakomodir pendidikan oleh lembaga pendidikan asing.  Kepentingan para pemilik modal juga  terlihat  semakin  melebarkan  pengaruh  dalam  bisnis perdagangan  jasa  pendidikan. Indonesia  yang secara politis terikat  pada  perjanjian-perjanjian  internasional  tidak  dapat lepas  begitu  saja  dari  kepentingan  para  pemilik  modal, sehingga  melalui  undang-undang  dan  peraturan  pemerintah
1 Ozi  Setiadi lahir  di  Kepala  Sungai  14  Januari  1987.  Lulus  S1  dari  IAIN Medan dan S2 dari UIN Jakarta. Saat ini tercatat sebagai dosen tetap di STAI Nurul Iman Parung Bogor.
Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 2│ Nomor 1│ Oktober │ 2016
berbagai  kepentingan  tersebut  diakomodir  dan  diatur. Sedangkan  dalam  perspesktif  perubahan  sosial,  lembaga pendidikan  asing  sangat  jelas  membawa  perubahan  berupa fisik  maupun  perubahan  non  fisik,  seperti  moral  dan  akhlak peserta  didik  hingga  masyarakat  luas  yang  mengakibatkan lunturnya  nilai  budaya  nasional  dan  terkontaminasi  oleh budaya global.
Kesimpulan  dari  tulisan  ini  adalah  bahwa  lembaga pendidikan  asing  selain  bertujuan  untuk  meningkatkan kualitas pendidikan domestik, juga memanfaatkan pendidikan di  Indonesia sebagai objek  kepentingan  ideologi, politik, industri dan bisnis.
Kata Kunci: Dampak, Pendidikan, Asing

## PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan modern saat ini di mana telah terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap gaya  hidup  manusia  akibat  dari  globalisasi.  Perubahan  yang  terjadi pada  abad  XXI  ini  adalah human  capital yang  merupakan  pusat  dari masyarakat  agraris  ke  masyarakat  industri  kemudian  menuju  ke masyarakat  ilmu. 2 Adanya  perubahan  tersebut  telah  menggeser “masyarakat lama” menuju “masyarakat baru” yang tidak terbatas pada letak  geografis.  Masyarakat  dunia  seolah  tidak  lagi  terhalangi  oleh batasan  wilayah, sehingga ilmu  penggetahuan dan teknologi informasi sangat  cepat  dan  mudah  didapatkan.  Selain  itu,  lembaga  pendidikan asing  dapat  menyelenggarakan  pendidikan  di  berbagai  negara  tanpa adanya batasan wilayah. Permasalahan yang muncul dalam masyarakat Indonesia saat ini adalah pendidikan belum berhasil membawa perubahan substantif pada bangunan  karakter  bangsa  yang  cerdas  dan  kreatif,  apalagi  yang unggul. 3 Walaupun  pada  tataran  kuantitatif  pelaksanaan  wajib  belajar sembilan  tahun  telah  banyak  diikuti  oleh  masyarakat,  tetapi  pada kenyataannya  masih  diperlukan  perbaikan  untuk  mencapai  kualitas
2 Richard  Crawford, In  the  Era  of  Human  Capital (New  York:  Harper Bussiness,  1991)  dalam  M  Habib  Chirzin  dalam Keluar  dari  Kemelut  Pendidikan Nasional: Menjawab Tantangan Kualitas Sumberdaya Manusia Abad 21 , Penyunting: M. Dawam Rahardjo (Jakarta: PT. Intermasa, 1997), cet. 1, 50.
3 Hamzah  B.  uno, Profesi  Kependidikan:  Problem,  Solusi,  dan  Reformasi Pendidikan di Indonesia (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), cet. v, 6.
yang  lebih  baik,  sehingga  masyarakat  Indonesia  benar-benar mendapatkan  pendidikan  yang  setara  dengan  masyarakat  di  negara maju, demikian pula  dengan pengajar dan pendidik  dapat  memperoleh kebebasan  akademik. 4 Oleh  sebab  itu,  kehadiran  lembaga  pendidikan asing  diharapkan  mampu  membawa  perubahan  bagi  wajah  pendidikan nasional.
Uraian  singkat  di  atas  memberikan  pemahaman  pentingnya mengetahui  pelaksanaan  pendidikan  oleh  lembaga  pendidikan  asing. Untuk  itu,  tulisan  ini  ingin  melihat  sejauh  mana  pelaksanaan pendidikan  oleh  lembaga  pendidikan  asing  dalam  perpektif  hukum, politik  dan  perubahan  sosial?  Serta  bagaimana  dampak  positif  dan negatif pelaksanaan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing?

## PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan  Pendidikan  oleh  Lembaga  Pendidikan  Asing dalam Perspektif Hukum Indonesia Adanya  lembaga  pendidikan  asing  berimplikasi  munculnya peraturan  dan  perundang-undangan  pendidikan  untuk  lembaga pendidikan  asing  di  Indonesia.  Peraturan  dan  perundang-undangan tersebut  dibuat  dalam  rangka  melindungi  bangsa  Indonesia  dari pengaruh  penyebaran  informasi  dan  faham  yang  dapat  mengganggu pemahaman  terhadap  Ideologi  Pancasila,  budaya,  serta  persatuan  dan kesatuan bangsa, sehingga perlu mengatur arus masuk dan keberadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan asing di Indonesia. 5 Keadaan  demografi  yang  heterogen  menyebabkan  masyarakat Indonesia  sangat  rawan  terhadap  pengaruh  asing  yang  mungkin membawa  berbagai  paham  dan  informasi  yang  dapat  mengakibatkan disintegrasi  bangsa.  Tingkat  pendidikan  yang  masih  rendah  menjadi faktor  utama  sekaligus  lahan  subur  bagi  penyebaran  paham  dan informasi  yang  dapat  memperlemah  persatuan  dan  kesatuan.  Oleh sebab  itu,  dengan  adanya  peraturan  yang  membatasi  dan  mengatur
4 Kebebasan akademik menurut Sulistyowati adalah hak setiap profesor, staf pengajar, dan peneliti terkait kegiatan mereka dalam pengajaran dan penelitian. Tentu saja  yang  sejalan  dengan  tradisi  universitas,  kode  etik,  prinsip  toleransi  dan obyektivitas.  Sesudah  66  tahun  Indonesia  merdeka  serta  menjadi  negara  demokrasi dan rule  of  law, kebebasan  akademik  yang  paling  esensial  itu  pun  masih  harus diperjuangkan.  Sulistyowati  Irianto,  “Kebebasan  Akademik  itu..” Opini Kompas , Sabtu, 5 Mei 2012.
5 Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  66  Tahun  2009  tentang Pemberian  Izin  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan  Asing  Pada  Satuan  Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia.
Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 2│ Nomor 1│ Oktober │ 2016
pelaksanaan  pendidikan  oleh  lembaga  pendidikan  asing  akan memudahkan  pemerintah  mengawasi  pelaksanaan  pendidikan  oleh lembaga  pendidikan  tersebut  karena  pelaksanaan  sistem  pendidikan nasional  dapat  tercapai  dengan  melibatkan  keseluruhan  komponen pendidikan  yang  saling  terkait  secara  terpadu  untuk  mencapai  tujuan pendidikan nasional. 6
Tujuan  pemberian  izin  pelaksanaan  pendidikan  oleh  pendidik dan tenaga kependidikan asing pada satuan pendidikan formal maupun nonformal  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  tenaga  pendidik  dan tenaga  kependidikan  yang  belum  terpenuhi  oleh  pendidik  dan  tenaga kependidikan berkewarganegaan Indonesia, selain untuk meningkatkan mutu  pendidikan  nasional. 7 Adanya  pendidik  dan  tenaga  pendidikan asing  diharapkan  dapat  membantu  mencapai  tujuan  bangsa  Indonesia dalam  mencerdaskan kehidupan bangsa.  Pendidik dan tenaga  pendidik asing  yang menyelenggarakan pendidikan di  Indonesia harus memiliki kualifikasi yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia agar tujuan itu  bisa  tercapai. 8 Ini  menjadi  suatu  keharusan  guna  meningkatkan kualitas  masyarakat  Indonesia  dari  sisi  pendidikan,  maka  pemilihan pendidik dan  tenaga pendidikan  yang tepat  sangat  diperlukan. Melihat banyaknya  alumni  pendidikan  formal,  perguruan  tinggi  maupun menengah,  mengalami  kesulitan  dalam  mengembangkan  kreativitas guna  bersaing  dengan  masyarakat  dunia. 9 Oleh  sebab  itu,  pemerintah harus  memenuhi  kewajiban  dengan  memberikan  hak  pendidikan  bagi setiap  warga  negara  yang  secara  tegas  sudah  diatur  dalam  konstitusi negara. Termasuk di dalamnya kebebasan akademik, melalui perangkat
6 Tujuan  diadakannya  sistem  pendidikan  nasional  adalah  untuk mengembangkan  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan Nasional.
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2009 pasal 2
8 Kriteria  yang  harus  dipenuhi  oleh  tenaga  kependidikan  asing  agar  dapat memberikan  pengajaran  di  Indonesia,  selain  memiliki  kesehatan  fisik  dan  rohani, harus  memiliki  kualifikasi  akademik  yang  sesuai  dengan  tempat  pengajaran. Misalnya,  lulusan  S1  untuk  pengajar  raudatul  athfal,  TK,  pendidikan  dasar  dan menengah  serta  satuan  pendidikan  tinggi  berbentuk  politeknik  dan  kademi. Sedangkan  berpendidikan  sekurang-kurangnya  doktor  untuk  perguruan  tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2009 pasal 4 ayat 2.
9 Hamzah B. uno, Profesi Kependidikan, 6.
hukum  harus  didukung  oleh  negara, 10 dilakukan  secara  demokratis dengan nilai-nilai persamaan, kebebasan, dan keadilan.
Peraturan Menteri  Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2009 tentang  Pemberian  Izin  Pendidikan  dan  Tenaga  Kependidikan  Asing pada  Satuan  Pendidikan  Formal  dan  Nonformal  di  Indonesia menyebutkan beberapa kriteria  yang harus dipenuhi oleh pendidik dan tenaga kependidikan asing dalam rangka melindungi bangsa Indonesia dari  penyebaran  paham  dan  informasi  yang  dapat  memecah  persatuan bangsa,  diantaranya  setiap  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  asing harus  membuat  surat  pernyataan  tidak  akan  terlibat  dalam  kegiatan propaganda  keagamaan,  intelijen  atau klandesten ,  tidak  melakukan kegiatan pengumpulan dana di Indonesia, dan kegiatan lain di luar izin yang  diberikan  oleh  pemerintah. 11 Selain  itu,  setiap  lembaga pendidikan  asing  yang  menggelar  pendidikan  di  Indonesia,  sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor  18  Tahun  2009  tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan  oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia, harus terakreditasi atau diakui di negaranya sehingga dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan di Indonesia yang sudah terakreditasi pula. 12 Bagi perguruan tinggi, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007, kerjasama  dengan  perguruan  tinggi  atau  lembaga  lain  di  luar  negeri dapat dilakukan selama untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi berdasarkan  prinsip  toleransi,  simbiosis  mutualisme,  dan  tidak mengganggu stabilitas nasional dan internasional. 13
Aspek  penting  yang  perlu  dilihat  selain  kriteria  umum  yang disebutkan  diatas  adalah  keadaan  penduduk  Indonesia  yang  heterogen dalam beragama. Artinya, faktor agama juga menjadi salah satu faktor keberhasilan  pelaksanaan  pendidikan  di  Indonesia  yang  mana  dalam dasawarsa  terakhir  ini  masyarakat  Indonesia  mengalami  peningkatan religiusitas,  sehingga  pendidikan  dapat  menjadi  kunci  keharmonisan dan  kerukunan  antar  umat  beragama.  Sanusi  menyebutkan  bahwa kegiatan  pendidikan  harus  melihat  dan  mempertimbangkan  hakikat
10 Lihat juga Sulistyowati Irianto, “Kebebasan Akademik itu..”.
11 Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  66  Tahun  2009    pasal  5 ayat 3 butir b
12 Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia pasal 1 ayat 1 dan 2.
13 Lihat lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 pasal 3.
Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 2│ Nomor 1│ Oktober │ 2016
hidup sebelum dan sesudah alam dunia ini, walau kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan manusia dihadapan Allah swt. lebih luas yaitu kegiatan  dalam  kehidupan  dunia. 14 Pendidikan  tidak  boleh  melupakan agama karena agama menjadi salah satu sarana pemersatu masyarakat. Langkah  pemerintah  dengan  memasukkan  pendidikan  agama  dalam kurikulum pendidikan sangat penting dan harus didukung oleh berbagai kalangan  dengan  tujuan,  setidaknya,  untuk  membentuk  masyarakat yang  pluralis  dan  toleran,  sehingga  kerukunan  antar  umat  beragama dapat tercapai di negeri yang sangat heterogen ini. Pemerintah  mengatur  berbagai  hal  tersebut  sesuai  dengan Rencana  Induk  Pengembangan  Satuan  Pendidikan  berdasarkan  pada Peraturan Menteri  Pendidikan Nasional Republik  Indonesia Nomor 18 Tahun  2009  pasal  3  ayat  2  yang  meliputi  pendidikan,  sistem pendidikan,  kurikulum,  proses  pembelajaran,  pendidik,  lembaga kependidikan  lainnya,  sarana  dan  prasarana,  penilaian,  akreditas, pengelolaan, hingga pembiayaan. Rencana induk pengembangan satuan pendidikan  tersebut  diatur  sedemikian  baik  dengan  memenuhi  standar pengelolaan,  sertifikasi  internasional,  penerapan  prinsip  kesetaraan gender  dan  multi-kultural,  menjalin  hubungan  dengan  sekolah  unggul negara  lain  dan  berorientasi  pada  prestasi  di  tingkat  internasional. 15 Oleh  sebab  itu,  kurikulum  yang  dibuat  berdasarkan  standar  isi  dan standar kompetensi Indonesia diperkaya dengan standar isi dan standar kompetensi  negara  asing,  sehingga  kurikulum  yang  diterapkan disesuaikan  dengan  kurikulum  dalam  negeri  dan  diperkuat  oleh kurikulum  lembaga  pendidikan,  satuan  pendidikan  negara  asing,  baik program, jumlah kredit tiap semester, dan lainnya. 16
Peraturan  berdasarkan  pada  undang-undang  dan  peraturan pemerintah tersebut  harus  diikuti dan dilaksanakan dalam pelaksanaan pendidikan  oleh  lembaga  pendidikan  asing  di  Indonesia.  Pemerintah akan  melakukan  evaluasi  terhadap  lembaga  pendidikan  asing  tekait dengan  pelaksanaan  pendidikan.  Ini  penting  untuk  dilakukan  karena pendidikan  harus  dilaksanakan  secara  kontinu  dan  berkesinambungan, maka  faktor  yang  mendasari  kontinuitas  dan  kesinambungan  tersebut
14 Sanusi  Uwes, Visi  dan  Pondasi  Pendidikan  dalam  Perspektif  Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), cet. I, 11.
15 Lebih lanjut lihat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 pasal 13.
16 Lihat  dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 pasal 6 ayat 2. Selain itu, penggunaan sistem pendidikan yang berasal dari negara lain wajib mendapat izin dari menteri.
harus  menjadi  perhatian  pemerintah  diantaranya  kebudayaan, kehidupan  masyarakat  Indonesia,  globalisasi,  dan  perkembangan dunia. 17

## B. Pelaksanaan  Pendidikan  oleh  Lembaga  Pendidikan  Asing dalam Perspektif Politik
Pendidikan  secara  kelembagaan  sudah  sejak  lama  dilakukan oleh  negara-negara  di  dunia.  Ini  menunjukkan  sebuah  hasil perkembangan  menuju  ke  modernisasi  produk  sejarah  dari  tiga peristiwa  penting  dalam  pusat  Perang  Dunia  II.  Pertama  adalah kemunculan Amerika Serikat  sebagai  negara adi  daya. Di tahun 1950- an Amerika Serikat memainkan tanggung jawab dalam mengatur dunia. Kedua ada sebuah penyebaran sekelompok pergerakan komunis dunia. Ketiga  ada  disintegrasi  kerajaan  kolonial  Eropa  di  Asia,  Afrika  dan Amerika Latin memberikan kemerdekaan untuk negara baru di dunia. 18 Ketiga  hal  tersebut  memberikan  pandangan  bahwa  pendidikan memainkan peranan penting dalam upaya membangun kekuatan politik oleh negara yang memenangkan perang dunia ke II. Pasca perang dunia ke  II,  negara-negara  maju  tidak  lagi  menggunakan  konflik  fisik  untuk membangun  kekuatan  tapi  lebih  kepada  pengembangan  pendidikan dengan  tujuan  menghasilkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk  melakukan  intervensi  terhadap negara-negara  lain.  Hal  ini  jelas  memperlihatkan  bahwa  pendidikan tidak dapat terlepas dari nuansa politik – bahkan hal keagamaan seperti fatwa sekalipun tidak dapat berdiri sendiri tanpa politik. 19
Indonesia  sebagai  negara  yang  memiliki  wilayah  yang  sangat luas  dan  penduduk  lebih  dari  240  juta  jiwa,  saat  ini  terdapat permasalahan  pelik  dalam  bidang  pendidikan.  Tingkat  pendidikan masyarakat yang rendah, kebanyakan hanya tamat Sekolah Dasar (SD), memaksa  Presiden  Soeharto  ketika  itu  menandatangani The  Delhi Declaration pada tanggal 16 Desember 1993 beserta delapan pemimpin
17 Hamzah B. uno, Profesi Kependidikan , 34.
18 Alvin  Y.  So, Social  Change  and  Development:  Modernization, Dependency, and World System Theories (California: SAGE Publications, Inc., 1990), 17.
19 Lihat  lebih  lanjut  dalam Shari’a  and  Politics  in  Modern  Indonesia, edt. Arskal Salim dan  Azyumardi Azra, (Singapore: Institute of Southeast Studies,2003), 168.
Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 2│ Nomor 1│ Oktober │ 2016
negara  lainnya. 20 Penandatanganan  deklarasi  tersebut  sekaligus menandakan terbukanya jalan bagi negara-negara lain untuk masuk dan bekerjasama  dalam  bidang  pendidikan  dengan  pemerintah  Indonesia. Selain itu, organisasi-organisasi internasional juga memberikan peranan penting  dalam  menciptakan  iklim  pendidikan  global  yang  berlaku merata di seluruh negara.
UNESCO  ( United  Nations  Educational  Scientific  and  Cultural Organization )  merupakan  salah  satu  organisasi  internasional  yang sangat  perduli  terhadap  pendidikan  dan  kebudayaan.  Keperdulian UNESCO  tertuang  dalam  rekomendasinya  tentang  “Pendidikan  untuk saling  Pengertian  Internasional,  Kerjasama  dan  Perdamaian  dan Pendidikan  berkenaan  dengan  Hak  Asasi  Manusia  dan  Kemerdekaan Asasi”  ( Recommendation  Concerning  Education  for  International Understanding,  Cooperation  and  Peace  and  Education  Relating  to Human  Rights  and  Fundamental  Freedom ),  yang  ditetapkan  dalam sidang umumnya di Paris, tanggal 19 November 1974. 21
Perjanjian  internasional  mengenai  pendidikan,  secara  tidak langsung,  melahirkan  “perdagangan”  jasa  pendidikan.  Pendidikan adalah komoditas komersial yang sangat menjanjikan bagi perdagangan jasa  sehingga  selain  kepentingan  membentuk  kualitas  masyarakat Indonesia  secara  moril  dan  intelektual,  pendidikan  juga  dapat  menjadi sumber  tambahan  bagi  perekonomian  negara.  Tujuan  selain  untuk kepentingan  nasional  yaitu  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, pendidikan  juga  dapat  memperkaya  dan  membangun  masyarakat Indonesia  yang  demokratis  melalui  sosial  dan  ekonomi  sesuai  dengan komitmen terhadap perjanjian internasional yang terdapat dalam WTO ( World Trade Organization ). 22
20 Deklarasi  tersebut  berisi: pendidikan  merupakan  jalan  utama  bagi peningkatan  nilai-nilai  kemanusiaan  universal,  kualitas  sumber  daya  manusia,  dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya . (butir 2). Selanjutnya dalam butir
2.4,  dinyatakan  bahwa: muatan  dan  metode  pendidikan  harus  dikembangkan  untuk melayani  kebutuhan  pendidikan  dasar  dari  pribadi  dan  anggota  masyarakat  untuk memberdayakan mereka agar dapat mengatasi masalah yang sangat mendesak yang berupa  pemberantasan  kemiskinan,  peningkatan  produktivitas,  peningkatan  taraf hidup  dan  pemeliharaan  lingkungan  hidup  untuk  menjadikan  mereka  mampu memainkan  peran  mereka  secara  benar  dalam  membangun  masyarakat  yang demokratik  dan  memperkaya  warisan  budaya .  M  Habib  Chirzin  dalam Keluar  dari Kemelut Pendidikan Nasional , 52.
21 M. Jamil  Ibrahim dalam Keluar dari Kemelut Pendidikan Nasional, 100.
22 Lihat juga Ali Chaerudin, Dampak Beroperasinya Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia dalam http://www.docstoc.com/docs/27546438/Dampak-
Kerjasama  perdagangan  jasa  pendidikan  tersebut  di  Indonesia diatur  dalam  undang-undang  dan  hanya  dapat  dilakukan  sepanjang tidak  membebani  keuangan  negara. 23 Ini  disebabkan  pendidikan merupakan salah satu sektor komoditas  perdagangan sehingga untung- rugi  sangat  mungkin  terjadi,  maka  pengaturan  atas  hal  itu  sangat diperlukan.  Keberadaan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  mengatur  sektor pendidikan  di  Indonesia,  khususnya  dalam  mengantisipasi  pengaruh dunia  terhadap  kepentingan  nasional  dalam  hal  penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing. 24
Kerjasama pendidikan yang dilakukan dalam bentuk
pengelolaan  pendidikan  di  sekolah  dan  perguruan  tinggi  melalui  Tri Dharma  Perguruan  Tinggi  meliputi  pendidikan,  penelitian,  serta pengabdian  kepada  masyarakat.  Selain  itu,  kerjasama  juga  dilakukan dalam bentuk magang, beasiswa, dan penerbitan karya ilmiah. Dengan demikian, seharusnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih  baik  bagi  warga  negara  Indonesia  terbuka  sesuai  dengan kompetensi  yang  telah  dipersyaratkan,  tapi  pelaksanaan  pendidikan nasional  yang  dilakukan  oleh  pihak  pemerintah  maupun  swasta domestik  ternyata  masih  belum  memberikan  hasil  yang  memuaskan. Oleh  sebab  itu,  diperlukan  peran  pendidikan  oleh  lembaga  pendidikan asing untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan oleh  lembaga  pendidikan  asing  tersebut,  khususnya  dalam  perspektif politik  –  sesuai  dengan  tujuan  tulisan  ini  dibuat  yaitu  untuk  melihat pendidikan  oleh  lembaga  pendidikan  asing  salah  satunya  dari  sisi politik. Berawal dari perjanjian internasional mengenai barang dan jasa, Indonesia  telah  terikat  perjanjian  perdagangan  dengan  negara-negara lain  sehingga  Indonesia  harus  menyediakan  pasar  bagi  pelaksanaan perdagangan  tersebut.  Adanya  pasar  mendorong  pemerintah  Indonesia untuk  melahirkan  sistem  yang  mengatur  transaksi  perdagangan  agar Beroperasinya-Lembaga-Pendidikan-Asing-di-Indonesia diakses pada tanggal 5 Mei
2012.
23 Lihat juga lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tanggal 27 februari 2006 di dalamnya terdapat paket kebijakan perbaikan iklim investasi.  Diantaranya:  mengubah  Undang-Undang  (UU)  Penanaman  Modal  yang memuat  prinsip-prinsip  dasar,  antara  lain:  perluasan  definisi  modal,  transparansi, perlakuan  sama  investor  domestik  dan  asing  (di  luar Negative  List ) dan Dispute Settlement.
24 Lihat  juga  Ali  Chaerudin, Dampak  Beroperasinya  Lembaga  Pendidikan Asing di Indonesia .
Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 2│ Nomor 1│ Oktober │ 2016
tidak  “merugikan”.  Akan  tetapi,  dibalik  pengaturan  tersebut  ada berbagai  kepentingan,  termasuk  di  dalamnya  kepentingan  pemilik modal  yang  mewarnai  pembentukan  peraturan  dan  undang-undang perdagangan  jasa  pendidikan  oleh  lembaga  pendidikan  asing. 25 Inilah yang  secara  politis  melahirkan  pernyataan,  sebagaimana  yang dijelaskan  Ali  Chaerudin,  bahwa  lembaga  pendidikan  asing mendapatkan  peraturan  yang  sama  dengan  lembaga  pendidikan domestik sehingga tidak dikenakan aturan-aturan yang diskriminatif. Ia juga  mencontohkan  Malaysia  dalam  penerapan  kebijakan  jasa pendidikan  telah  berhasil  mencapai  angka  65.000  pasar  pergerakan siswa  pada  Juni  2008,  hingga  2010  Malaysia  menargetkan  100.000 siswa  asing.  Ini  terlihat  adanya  peningkatan  pertumbuhan  penerimaan siswa  asing  tersebut  sampai  tahun  2010  mencapai  24%. 26 Pencapaian ini tentunya dilakukan melalui pendekatan politik, budaya, dan agama.
Pernyataan bahwa pendidikan telah tersandera oleh kepentingan para pemilik modal secara teoritis dalam pemahaman Marxime seakan dapat  dibenarkan.  Keluarnya  rancangan  undang-undang  pendidikan yang  membagi  lembaga  pendidikan  setingkat  universitas  menjadi  tiga golongan yaitu otonom, semi otonom, dan otonom terbatas menjadikan pendidikan  seakan  semakin  mahal  di  negeri  ini. 27 Dengan dikeluarkannya rancangan undang-undang tersebut, jelas terlihat bahwa setiap  universitas/perguruan  tinggi  di  Indonesia  diberi  kewenangan untuk  mengelola  keuangan.  Setiap  universitas,  secara  tidak  langsung diberi hak dalam menentukan biaya perkuliahan untuk menutupi biaya operasional  universitas.  Ini  akan  berakibat  pada  naiknya  biaya pendidikan  di  lembaga  pendidikan  tertinggi  di  Indonesia,  yaitu universitas baik negeri maupun swasta. Kenaikan biaya tersebut tentunya akan bermuara pada kesulitan pelajar  dalam  memenuhi  kewajiban  pembayaran  SPP  dan  biaya lainnya.  Ini  tentu  berakibat  fatal  bagi  sistem  pendidikan  Indonesia. Biaya pendidikan yang mahal akan mendorong pihak asing untuk ambil bagian  dalam  menyelenggarakan  pendidikan.  Masyarakat  selaku konsumen  akan  beranggapan  bahwa  pendidikan  yang  diselenggarakan
25 Kelas borjuasi  kapitalis  menurut Karl Max adalah  mereka  yang  memiliki alat-alat  produksi  dan  memperoleh  keuntungan  kapital  dan  material  dengan  cara mengeksploitasi  kelas  pekerja  atau  proletar.  Ahmad  Suhelmi, Pemikiran  Politik Barat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), cet. IV, 270. 26 Lihat Ali Chaerudin, Dampak Beroperasinya Lembaga Pendidikan Asing.
27 Lebih  lanjut  lihat  dalam  Setyo  Pamuji,  “Pendidikan  dalam  RUU  PT”,
Opini Kompas, Rabu, 23 Mei 2012.
oleh  lemabaga  pendidikan  asing  lebih  berkualitas  dari  pada  lembaga pendidikan  domestik  –  meskipun  belum  tentu  benar.  Dengan  biaya yang sama, masyarakat menganggap dapat memperoleh pendidikan dan fasilitas  yang lebih  baik  dari lembaga  pendidikan domestik. Akhirnya, ini  menjadi boomerang bagi  pendidikan  Indonesia  dimana  lembaga pendidikan domestik tidak lagi diminati dari pada lembaga pendidikan asing. Tentunya, ini adalah akibat dari kepentingan para pemilik modal yang  “difasilitasi”  oleh  politisi  –  dalam  hal  ini  lembaga  legislatif  – Indonesia yang melahirkan undang-undang mengenai sistem pendidikan tersebut.  Moh. Mahfud MD  menyebutkan  bahwa  apa  yang secara  normatif  digariskan  dalam  konstitusi  itu  tidaklah  selalu  sama dengan  realitas  yang  terjadi  secara  empirik. 28 Rancangan  undang- undang  tersbut  adalah  bukti  kesenjangan  realitas  antara  teori  dan praktek.

## C. Pengaruh  Pendidikan  oleh  Lembaga  Pendidikan  Asing  dalam Perspektif Perubahan Sosial
Pendidikan  menjadi  salah  satu  faktor  utama  dalam  perubahan sosial  yang  ada  pada  masyarakat  dunia.  Penduduk  dunia  yang diramalkan  pada  tahun  2050  mencapai  9  miliar  membutuhkan pendidikan  sebagai  sarana  untuk  melakukan  perubahan  dalam  bidang sosial,  ekonomi,  dan  budaya,  bahkan  pendidikan  itu  sendiri  sehingga pendidikan  menjadi  bagian  dari  tolok  ukur  kemajuan  suatu  negara. Pendidikan  muncul  sebagai  upaya  pembangunan  rakyat  saat  negara mulai  merenggangkan  diri  dengan  kelas  menengah  dan  kaum intelektual. 29 Semakin  tinggi  tingkat  pendidikan  suatu  negara,  maka dianggap  semakin  cepat  melakukan  perubahan  sosial.  Ini  menjadi pertimbangan  yang  sangat  penting  bagi  Indonesia  karena  tingkat pendidikan  yang  masih  tertinggal  dengan  negara-negara  lain,  bahkan dengan  negara  tetangganya,  seperti  Malaysia  dan  Singapura. Kelemahan  tersebut  menjadi  titik  fokus  bagi  pemerintah  untuk memperbaiki  pendidikan  nasional  melalui  kerjasama  dengan  lembaga pendidikan asing.
Lembaga  pendidikan  asing  sangat  berkontribusi  dalam melakukan  perubahan  sosial  di  Indonesia.  Pendidikan  menjadi  salah satu keberhasilan perubahan sosial yang sangat kontras terlihat. Adanya
28 Moh.  Mahfud  MD, Politik  Hukum  di  Indonesia (Jakarta:  Rajawali  Pers, 2009), cet. II, 361.
29 Lihat  juga  Fachri  Ali,  “70  tahun  Dawam  Rahardjo,  Kegelisahan Akademik”, Kompas, Sabtu, 05 Mei 2012.
Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 2│ Nomor 1│ Oktober │ 2016
lembaga  pendidikan  asing,  membawa  kemajuan  pendidikan  di Indonesia.  Ini  dapat  terlihat  dengan  keikutsertaan  peserta  didik  dalam berbagai  kegiatan  internasional  seperti  olimpiade  pendidikan, pengenalan  kebudayaan  dan  lainnya.  Selain  berhasil  dalam  merubah wajah  pendidikan  di  Indonesia,  dari  sisi  ekonomi,  adanya  lembaga pendidikan  asing  dapat  menambah  pendapatan  negara,  menambah infrastruktur  pendidikan,  dan  memberikan  kesempatan  kepada masyarakat  untuk  berkarir  dalam  bidang  pendidikan.  Menciptakan lapangan  kerja  bagi  masyarakat  khususnya  di  daerah  yang perekonomiannya  sudah  maju  dan  masyarakat  yang  heterogen.  Secara sederhana  dapat  dikatakan  bahwa    lembaga  pendidikan  asing  dapat memberikan perubahan yang bersifat materil dan non materil. Berbagai  perubahan  sosial  tersebut  sudah  sejak  lama  menjadi sorotan  oleh  para  ilmuan.  Teori  evolusi  klasik,  sebagaimana  yang disebutkan Alvin Y. So, perubahan sosial memiliki ciri sebagai berikut; pertama,  mengasumsikan  bahwa  perubahan  sosial  searah,  bahwa masyarakat  yang  berbeda  bergerak  satu  petunjuk  dari  sebuah  kondisi sederhana  menuju  kemajuan  negara.  Kedua,  teori  ini  mengadakan sebuah  nilai  pertimbangan  dalam  proses  evolusi  –  pergerakan  menuju akhir dari fase hal baik karena ini menunjukkan kemajuan, manusia dan peradaban.  Ketiga,  teori  ini  mengasumsikan  bahwa  kecepatan perubahan  sosial  berjalan  lambat,  sedikit  demi  sedikit,  dan  satu  demi satu  –  evolusioner  bukan  revolusioner. 30 Perubahan  searah  yang dimaksudkan  adalah  perubahan  yang  bersifat  linear  sehingga  tahapan- tahapan  perubahan  tersebut  dapat  direncanakan  untuk  menuju  suatu kemajuan  dalam  berbagai  bidang  kehidupan.  Ciri  pertama  ini kebanyakan  dipopulerkan  oleh  ilmuan-ilmuan  Barat  yang  mana perubahan  sosial  dapat  mengarah  kepada  kemajuan  atau  kemunduran. Teori  ini  biasanya  berlaku  dalam  kehidupan  modern  dimana  para evolusionis berasumsi bahwa alam semesta didisain untuk manusia dan peradaban, budaya evolusi harus diperintah oleh prinsip yang sama dan mengikuti  garis  yang  sama,  dan  semua  umat  manusia  akan  bergerak menuju sebuah peradaban seperti Eropa. 31
Setidaknya  ada  beberapa  tokoh  yang  menyebutkan  mengenai perubahan  sosial  yang  bersifat  linear  tersebut,  diantaranya  August Comte  (1798-1857),  Herbert  Spencer  (1820-1903),  dan  Emile
30 Alvin Y. So, Social Change and Development , 19.
31 Eva  Etzioni-Halevy  and  Amitai  Etzioni, Social  Change  Source,  Patern and Concequences (New York: Basic Book Inc., 1973), 132.
Durkheim  (1855-1917).  Menurut  August  Comte  setidaknya  ada  tiga faktor yang mempengaruhi tingkat kemajuan manusia, yaitu rasa bosan, lamanya  umur  manusia,  dan  demografi  pertambahan  penduduk  secara alamiah. 32 Rasa  bosan  yang  ada  pada  diri  manusia  mengakibatkan adanya  perubahan  menuju  pada  kemajuan.  Comte  berpendapat  bahwa manusia menggunakan kecakapan secukupnya, sesuai dengan porsi dan meningkatkan  aktivitas  kecakapan.  Apabila  manusia  menggunakan kecakapan  yang  lebih  rendah,  ia  akan  terdorong  untuk  menggunakan kecakapan  yang  lebih  tinggi  sehingga  semakin  tinggi  penggunaan kemampuan manusia maka akan semakin tinggi pula tingkat kemajuan. Lamanya umur manusia juga memberikan efek bagi perubahan sosial  dan  tentunya  mempengaruhi  tingkat  kemajuan.  Comte berpendapat  bahwa  panjangnya  umur  manusia  akan  berpengaruh terhadap pemahaman akan konservatifisme. Orang  yang memiliki usia lebih  lama  akan  menghambat  sebuah  kemajuan  dimana  mereka  yang berusia  lebih  lama  akan  anti  terhadap  perubahan-perubahan  baru  yang muncul dari generasi berikutnya. Umur yang pendek juga memberikan sebuah  kendala  bagi  perubahan.  Manusia  yang  memiliki  umur  yang lebih  pendek  (muda)  memiliki  naluri  untuk  melakukan  perubahan dengan  cepat,  memberikan  terlalu  banyak  kekuatan  pada  naluri menciptanya.  Ini  menurut  Comte  sama  merepotkannya  dengan  umur yang  terlalu  lama.  Idealnya,  usia  yang  optimum  akan  menghasilkan tingkat kemajuan yang optimum. Faktor  terakhir  yaitu  demografi  pertambahan  penduduk  secara alamiah.  Comte  berpendapat  bahwa,  selain  pertambahan  penduduk menjadikan  kepadatan  penduduk  disuatu  wilayah,  heterogenitas  juga mempengaruhi tingkat perubahan dan kemajuan. Banyaknya penduduk menimbulkan  keinginan  dan  masalah  baru  disamping  menimbulkan cara-cara  baru  untuk  mencapai  kemajuan.  Kepadatan  penduduk  juga akan  memberikan  ketimpangan  fisik  dan  mengakibatkan  perubahan moral  dan  intelektual  bagi  sedikit  orang  yang  tertindas.  Sama  seperti faktor  usia  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  dalam  hal  ini  Comte  juga memberikan  porsi  yang  ideal  agar  tercapainya  suatu  tujuan  kemajuan. Secara  singkat  melalui  ketiga  faktor  tersebut  Comte  memberikan pengakuan  bahwa  perubahan  sosial  itu  normal  sehingga  para  sosiolog harus  melihat  masalah  penelitian  guna  mengetahui  faktor-faktor  yang mempengaruhi laju perubahan.
32 Robert  H.  Lauer, Perspektif  Perubahan  Sosial, Penerj.  Alimandan  S.U (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 76.
Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 2│ Nomor 1│ Oktober │ 2016
Teori  perubahan  sosial  berbentuk  linear  lainnya  diperkenalkan oleh Herbert Spencer, seorang  yang berjasa dalam  menulis buku-buku filsafat, biologi, psikologi, etika, dan sosiologi. Spencer, terkait dengan perubahan  sosial,  memandang  bahwa  masyarakat  adalah  organisme yang hidup. Berbeda dengan teori evolusi yang disebutkan oleh darwin yang  menekankan  pada  hewan,  Spencer  lebih  menekankan  pada manusia.  Ia  menggunakan  pengetahuan  biologis  untuk  memahami fenomena  sosial  karena  masyarakat  seperti  suatu  organisme  biologis dan  dapat  dipelajari. 33 Bermula  dari  proses  pertumbuhan  manusia diferensiasi  dan  integrasi  yang  terjadi  terus  menerus.  Manusia berintegrasi  membentuk  kelompok-kelompok  yang  kemudian  meluas bergabung  dan  kemudian  terjadi  penggabungan  ulang  mencapai  suatu titik  dimana  nantinya  kelompok  tersebut  akan  terpisah  menjadi beberapa  kelompok  kemudian  secara  bertahap  timbul  perbedaan  satu dengan  yang  lain.  Kaitannya  dengan  perubahan  sosial  yang  berbentuk linear,  Spencer  menyebutkan  bahwa  perubahan  itu  terjadi  dari masyarakat yang homogen menuju masyarakat heterogen yang modern. Para penganut teori fungsionalis menyebutkan ada beberapa hal untuk  memahami  kegiatan  orang  melalui  teori  organisme.  Pertama, perbedaan  bagian  sebuah  organisme  biologis  dapat  disebut  untuk menghubungkan  kepada  institusi  yang  berbeda  yang  membuat  suatu masyarakat.  Kedua,  setiap  bagian  organisme  biologis  menunjukkan fungsi  spesifik  untuk  kebaikan.  Jadi,  setiap  institusi  menunjukkan fungsi  tertentu  untuk  stabilitas  dan  pertumbuhan  masyarakat.  Ketiga, analogi  organisme  meletakkan  orang-orang  untuk  memformulasikan konsep  dari  “ homeostatic  equilibirium ”  sebuah  organisme  biologis selalu berada dalam payung negara. 34
Sama  halnya  dengan  Comte  dan  Spencer,  Emile  Durkheim adalah  tokoh  yang  mendukung  perubahan  sosial  bersifat  linear.
Perbedaan  yang  terlihat  jelas  dengan  Spencer  adalah  Durkheim  tidak menggunakan  istilah  organisme  tetapi  menggunakan  istilah  solidaritas mekanik  dan  solidaritas  organik.  Solidaritas  mekanik  adalah  bentuk awal,  manusia  berawal  dari  kehidupan  yang  primitif  dari  sebuah organisasi  sosial  yang  pada  masa  itu  kemudian  bentuk  awal  tersebut juga terjadi pada masa kini. Solidaritas ini dapat dilihat dari bagaimana masyarakat  memaksa  individu  maupun  kelompok  yang  melanggar kesepakatan  yang  telah  dibuat  dan  disepakati  bersama,  seperti
33 Alvin Y. So, Social Change and Development , 20.
34 Alvin Y. So, Social Change and Development , 20-21.
melanggar sebuah tradisi. Sebaliknya, solidaritas organik justru berakar dalam  perbedaan  bukan  persamaan  seperti  yang  dipahami  dalam solidaritas  mekanik.  Solidaritas  ini  lebih  melihat  perbedaan  sebagai pelengkap, khususnya dalam pembagian dan pelaksanaan kerja.
Menurut  Durkheim,  setidaknya  ada  tiga  perbedaan  antara solidaritas  mekanik  dan  solidaritas  organik. 35 Pertama,  solidaritas mekanik  mengikat  masyarakat  secara  langsung  sedangkan  solidaritas organik  tidak,  hanya  menyebabkan  masyarakat  saling  ketergantungan satu dengan yang lain. Kedua, dalam solidaritas mekanik ditandai oleh prinsip  keyakinan  dan  kebersamaan  dalam  masyarakat,  sedangkan solidaritas  organik  lebih  pada  perbedaan.  Ketiga,  solidaritas  mekanik akan  menjadi  kuat  ketika  tidak  ada  pembedaan  antara  hak-hak  dan kepribadian  individu  dengan  hak-hak  dan  kepribadian  sosial, sedangkan solidaritas organik membutuhkan kedua hak tersebut secara khas.  Kaitannya  dengan  modernisasi,  teori  Mostow  menyebutkan perbedaan yang membedakan fase modernisasi adalah masyarakat yang dinamis.  Masyarakat  bergerak  dimulai  dengan  masyarakat  primitif, sederhana, tidak ada perbedaan tahapan tradisional dan diakhiri dengan kemajuan, kompleks dan masyarakat modern. 36
Perubahan  sosial  yang  di  jelaskan  melalui  bentuk/pola  linear banyak  dilakukan  oleh  ilmuan-ilmuan  Barat.  Perubahan  tersebut diprediksi melalui tahapan-tahapan perubahan sehingga arah dan tujuan perubahan sosial itu sendiri seakan dapat ditentukan. Selain perubahan sosial yang linear, tidak sedikit para ilmuan Barat berbeda pendapat dan mengungkapkan  teori  lain  yang  berbentuk  siklus.  Dunia  Islam mengenal  perubahan  sosial  berbentuk  siklus  ini  melalui  teori  yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun (1332-1406) kemudian diikuti ilmuan Barat  Arnold  Toynbee  (1889-1975),  dan  Pitirim  A.  Sorokin  (1889-
1968). 37
Ibnu  Khaldun  lahir  di  Tunis  dari  golongan  bangsawan  yang melahirkan  banyak  tokoh  pemikir.  Ia  juga  seorang  politikus  sebelum pada akhirnya meletakkan profesinya dan berpindah menjadi  sosiolog. Khaldun telah melahirkan banyak karya dan karya yang populer adalah Mukaddimah di  dalamnya  banyak  terdapat  teori-teori  sosial  yang berkaitan pada peristiwa yang terjadi ketika itu, termasuk di dalamnya
35 Ralph H. Turner, “Type of Solidarity in the Reforming of Human Groups” Pasific  Sociological  Riview  10, 1967:  60-68  dalam  Robert  H.  Lauer, Perspektif Perubahan Sosial, 8 6. 36 Alvin Y. So, Social Change and Development , 33.
37 Lihat Robert H. Lauer, Perspektif Perubahan Sosial, 41-68.
Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 2│ Nomor 1│ Oktober │ 2016
teori  perubahan  sosial.  Sebuah  teori  perubahan  sosial  yang dikemukakannya  adalah  bahwa  kesatuan  manusia  yang  memiliki solidaritas  tinggi  besar  kemungkinan  akan  mengalahkan  kesatuan manusia  yang  tidak  memilikinya. 38 Ia  juga  menambahkan  bahwa  hal terpenting  dalam  menciptakan  solidaritas  tersebut  adalah  keluarga.
Ikatan  kekeluargaan  melahirkan  dorongan  alamiah  yang  membentuk sistem proteksi bagi orang lain. Khaldun  melukiskan  rasa  solidaritas  tersebut  dalam  dua  hal yang  berbeda,  yaitu  nomaden  dan  menetap.  Masyarakat  nomaden memiliki  keinginan  dan  kekuatan  untuk  menyerang  masyarakat  yang hidup  menetap.  Mereka  merampas  dan  menaklukkan  kota  tempat masyarakat  urban  tinggal  dan  hidup  menetap,  tapi  kejayaan  itu  tidak berlangsung  lama  sebelum  pada  akhirnya  datang  penakluk  baru  dan menduduki  tempat  yang  pada  awalnya  direbut  dari  masyarakat  yang menetap.  Ia  menambahkan  bahwa  proses  keruntuhan  tersebut  hanya perhitungan  waktu,  ketika  waktunya  tiba  maka  keruntuhan  itu  pasti akan  terjadi.  Berbeda  dengan  masyarakat  nomaden,  masyarakat  yang hidup  menetap  lebih  makmur  tapi  cenderung  sekuler  dan individualistis.  Menurut  Khaldun,  masyarakat  menetap  adalah  bagian dari  masyarakat  nomaden  dan  ini  merupakan  masa  depan  masyarakat nomaden dimana kejayaan terjadi saat menetap sebelum pada akhirnya runtuh.  Walaupun  dapat  dikatakan  bahwa  masyarakat  yang  hidup menetap  dengan  masyarakat  nomaden  berada  dalam  dua  alam  yang sama sekali tidak sama. Secara  sederhana  teori  siklus  yang  dikemukakan  oleh  Ibnu Khaldun  dapat  dijelaskan  dari  beberapa  generasi.  Pertama,  generasi orang  yang  menggembara  dan  menaklukkan,  berawal  dari  nomaden kemudian  pada  generasi  kedua  menetap  pada  suatu  kota  dan mempertahankannya  dengan  solidaritas  yang  tinggi.  Saat  menetap, kehidupan  masyarakat  mencapai  puncaknya  dengan  kemewahan  dan kemegahan  tanpa  disadari  ini  semua  menggantikan  rasa  solidaritas dalam  kehidupan  keras  yang  ada  pada  masyarakat  nomaden.  Ketiga, generasi  ini  telah  melupakan  kualitas  yang  ada  pada  masyarakat nomaden sehingga menimbulkan korban yaitu kemunduran masyarakat menetap  itu  sendiri.  Generasi  keempat,  terjadi  keruntuhan  akibat  dari kemunduran  yang  ada  pada  generasi  ketiga.  Singkatnya,  ada  proses awal  kemudian  konsolidasi  menuju  puncak,  berada  di  puncak,
38 Robert H. Lauer, Perspektif Perubahan Sosial, 44.
mengalami  degradasi,  kemudian  hancur  dan  kembali  ke  proses  awal yang berbeda.
Arnold  Toynbee  memiliki  pendapat  seperti  Ibn  Khaldun, perbedaannya  terletak  pada  masyarakat  atau  peradaban  sebagai penekanannya dari pada bangsa atau periode waktu tertentu. 39 Toynbee melihat  peradaban  yang  lahir  dari  masyarakat  primitif  kemudian masyarakat  peradaban  yang  dinamis,  tumbuh,  dan  terus  berkembang. Peradaban  muncul  sebagai  akibat  dari  tantangan.  Setidaknya  ada  lima hal  yang  mempengaruhi  munculnya  peradaban  berdasarkan  pada kawasan  yang  melatarbelakanginya,  yaitu:  kawasan  yang  ganas, kawasan  baru,  kawasan  diperebutkan,  kawasan  ditindas,  dan  kawasan tempat pembuangan. 40 Sebuah peradaban menurut Toynbee tidak akan selalu  tumbuh  dan  berkembang,  pada  kenyataannya  sebuah  peradaban akan  berada  pada  titik  kehancuran  karena  tak  lagi  berfungsi sebagaimana yang diinginkan. Toynbee  melihat  kehancuran  sebuah  peradaban  berawal  dari salah satu elemen pembentuk peradaban itu sendiri yaitu masyarakat. Ia berpendapat  bahwa  perpecahan  dalam  tubuh  masyarakat  itu mengakibatkan  terjadinya  perpecahan  dalam  peradaban.  Perpecahan jiwa  individu  kemudian meluas  kepada  individu  yang  lain  dan  meluas lagi  pada  masyarakat  sehingga  peradaban  hancur  dan  digantikan dengan peradaban baru yang berlawanan.
Pitirim A. Sorokin juga memandang perubahan sosial berbentuk siklus.  Sorokin  menggunakan  metode  “logika  penuh  arti”  ( logico- meaningful )  untuk  melihat  sebuah  perubahan  sosial,  metode  yang memberikan  arti  terhadap sistem dan setiap unsurnya (subsistem). 41 Ia menawarkan  teori  lingkaran  perubahan  sosial  yang  imajinatif  dan didukung oleh banyak data.
Kedua  teori  perubahan  sosial  tersebut,  baik  linear  maupun siklus,  berkeinginan  untuk  mencapai  puncak  kemajuan  peradaban. Inilah  yang  dikenal  dengan  peradaban  modern.  Melalui  lembaga pendidikan asing sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Indonesia berkeinginan  untuk  mewujudkan  bangsa  dan  negara  yang  maju  serta memiliki  daya  saing  terhadap  kemajuan  internasional.  Ini  meliputi kemajuan  ekonomi,  politik,  budaya,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi sehingga  Indonesia  yang  memiliki  sumber  daya  manusia  yang
39 Robert H. Lauer, Perspektif Perubahan Sosial, 49.
40 Robert H. Lauer, Perspektif Perubahan Sosial, 51.
41 Robert H. Lauer, Perspektif Perubahan Sosial, 58.
Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 2│ Nomor 1│ Oktober │ 2016
melimpah  dapat  berbuat  layaknya  negara-negara  maju.  Sebagaimana dicontohkan  oleh  Dawam  Rahardjo  yang  menguraikan  model pembangunan  China  berbasis  “tenaga  rakyat”,  ternyata  terbukti  dapat bertahan  dari  hantaman  krisis  yang  terjadi  di  Eropa  saat  ini.  Ia  juga mengalami  kegelisahan  intelektual  dalam  menghadapi  tata  cara  yang menekan  strategi  pembangunan  yang  bersifat betting  on  strong (pertaruhan kekuatan). 42
Lembaga pendidikan asing setidaknya harus bekerja keras untuk mengatasi  permasalahan  pendidikan  di  Indonesia  seperti  lamanya proses  pendidikan  yang  mana  harus  melewati  jenjang  pendidikan selama  17  tahun  –  yang  saat  ini  terjawab  dengan  adanya  kelas akselerasi  –,  adanya  prinsip irreversibilitas (ketakterbalikan)  sehingga apabila  terdapat  kesalahan  dalam  perencanaan  dan  aplikasinya  tidak dapat  diulang  kembali,  dan  globalisasi  memperbesar  tantangan terhadap masa depan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang  semakin  meningkat. 43 Berbagai  permasalahan  ini  membutuhkan penyelesaian  yang  baik  agar  tujuan  perubahan  sosial  yang  telah disebutkan di atas terwujud. Setidaknya, menurut Hamzah B. uno, ada dua hal yang harus diperhatikan agar terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan Indonesia; pertama, harus ada upaya untuk memberdayakan lembaga  pendidikan  agar  menjadi  lembaga human  investment, dan kedua,  melakukan  berbagai  hal  yang  mendukung  otonomisasi penyelenggaraan pendidikan. 44
Kharisma Bangsa School of Global Education merupakan salah satu sekolah yang bekerja sama dengan lembaga yang berorientasi pada pendidikan,  sosial  dan  ekonomi  yang  berasal  dari  Turki,  bernama
Pacific  Countries  Social  and  Economic  Solidarity  Association (PASIAD  Indonesia).  Sekolah  ini  telah  memberikan  pengaruh  yang signifikan  bagi  perubahan  sosial,  khususnya  bidang  pendidikan. Kesuksesan para pelajarnya dalam memenangkan olimpiade internasional memberikan nilai positif bagi citra pendidikan Indonesia.
Selain keberadaan sekolah yang terletak di pemukiman warga sehingga berdampak  bagi  lingkungan  sekitar,  sekolah  ini  juga  berdampak  baik bagi  hubungan  pemerintah  dengan  lembaga  pendidikan  yang  lain.  Ini disebabkan  pengaruh  prestasi  yang  diperoleh  sekolah  tersebut memotivasi  pemerintah  untuk  memberdayakan  sekolah-sekolah  lain
42 Fachri Ali, “70 tahun Dawam Rahardjo, Kegelisahan Akademik”.
43 M. Jamil  Ibrahim dalam Keluar dari Kemelut Pendidikan Nasional, 104.
44 Hamzah B. uno, Profesi Kependidikan , 7.
agar  mampu  melakukan  “terobosan”  lain  dalam  hal  pendidikan. Demikian  pula  halnya  dengan  lembaga  bimbingan  belajar Ocean Future  Education  Method yang  bekerja  sama  dengan  lembaga  asing yang  sama  dengan  Kharisma  Bangsa.  Lembaga  ini  membawa  juga perubahan serupa, khususnya bagi para pelajar dan karyawan.

## D. Dampak  Pelaksanaan  Pendidikan  Oleh  Lembaga  Pendidikan Asing di Indonesia
Lembaga  pendidikan  asing,  dalam  perjalanannya  membawa berbagai dampak bagi kehidupan sosial di Indonesia. Dampak tersebut tentu  terbagi  menjadi  dua  yaitu  dampak  positif  dan  dampak  negatif. Dampak  positif  yang  muncul  sebagai  akibat  dari  adanya  lembaga pendidikan  asing  di  Indonesia  terbagi  ke  dalam  berbagai  bidang  di antaranya  bidang  ekonomi,  sosial,  politik,  budaya,  dan  ilmu pengetahuan.  Bidang  ekonomi  sebagai  dampak  yang  dominan  muncul melalui adanya pendidikan oleh lembaga pendidikan asing antara lain: pertama,  masyarakat  dapat  melakukan  transaksi  keuangan  dalam bidang  jasa  pendidikan  di  dalam  negeri  sehingga  devisa  negara meningkat melalui transaksi keungan warga negara domestik ditambah dengan pajak dari warga negara asing. Kedua, jumlah aset, baik sarana dan  prasarana  pendidikan  meningkat.  Dan,  ketiga,  menyediakan lapangan kerja bagi lulusan perguruan tinggi. Bidang sosial, pendidikan yang  diselenggarakan  oleh  lembaga  pendidikan  asing  membawa perubahan  sosial  di  mana  masyarakat  mengalami  kecenderungan penigkatan  kualitas  keilmuan  karena  adanya  daya  saing  dari  dunia internasional. Pada  bidang  politik,  melalui  lembaga  pendidikan  asing  di Indonesia hubungan diplomatik antar negara dapat terbangun sehingga tidak  hanya  terfokus  pada  pendidikan  tapi  meluas  dalam  bidang ekonomi  melalui  perdagangan  jasa  dan  produk  lainnya.  Sama  halnya bagi budaya dan ilmu pengetahuan. Adanya lembaga pendidikan asing dapat  menjadi  media  perkenalan  bahkan  pertukaran  nilai-nilai kebudayaan  antar  negara  yang  berbeda.  Sedangkan  bagi  ilmu pengetahuan,  lembaga  pendidikan  asing  memberikan  kontribusi  dalam mengembangkan  ilmu  pengetahuan,  peningkatan  kualitas  lembaga pendidikan  domestik,  dan  meningkatkan  kemampuan  pelajar  dalam bersaing dengan pelajar lain dari dunia internasional.
Dampak  negatif  dari  adanya  lembaga  pendidikan  asing  di Indonesia  di  antaranya;  pertama,  lembaga  pendidikan  asing  dapat
Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 2│ Nomor 1│ Oktober │ 2016
menguasai  bidang  jasa  pendidikan  di  Indonesia  sehingga  keuntungan lembaga  pendidikan  asing  akan  lebih  besar  dari  lembaga  pendidikan domestik.  Keuntungan  tersebut  tentu  akan  digunakan  untuk  berbagai kepentingan  pihak  asing  di  antaranya  peningkatan  pengaruh  asing  di Indonesia.  Apabila  lembaga  pendidikan  asing  ditiadakan,  maka pemerintah  Indonesia  akan  dikenai  sanksi  dan  dipersoalkan  oleh negara-negara yang tergabung dalam organisasi-organisasi
internasiobal,  seperti  negara  yang  tergabung  dalam  WTO,  ASEAN, UNESCO dan lainnya. Kedua, biaya pendidikan yang diselenggarakan oleh  lembaga  pendidikan  asing  tergolong  tinggi  bagi  masyarakat menengah  ke  bawah  sehingga  untuk  mendapatkan  kualitas  pendidikan yang  bertaraf  internasional  masih  sulit.  Kedua,  keberadaan  lembaga pendidikan asing  yang cenderung berada di pusat ibu kota negara atau propinsi  juga  menjadi  kendala  bagi  masyarakat  daerah  yang  memiliki kemampuan  lebih  untuk  mendapatkan  pendidikan  yang  baik.  Ketiga, mahalnya  biaya  pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  lembaga pendidikan asing memberikan inisiatif bagi masyarakat Indonesia untuk menyekolahkan  anak-anak  mereka  keluar  negeri,  dengan  biaya  yang sama  mereka  mendapatkan  manfaat  yang  lebih  baik  dari  sekedar pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  lembaga  pendidikan  asing  di Indonesia. Lebih jauh lagi, negara tujuan pendidikan akan memperoleh keuntungan  melalui  masyarakat  domestik  yang  bersekolah  di  luar negeri karena biaya yang mereka keluarkan selama studi akan menjadi income (pendapatan)  bagi  negara  tersebut.  Akhirnya,  kesenjangan perubahan  inilah  yang  harus  menjadi  sorotan  pemerintah  agar  kualitas pendidikan nasional dapat tersebar secara merata sehingga memberikan manfaat bagi negara.

## KESIMPULAN
Pendidikan  menjadi  salah  satu  faktor  penentu  kemajuan  suatu negara. Negara-negara di dunia berlomba untuk meningkatkan kualitas pendidikan,  termasuk  di  dalamnya  menghadirkan  lembaga  pendidikan asing.  Dilihat  dari  perspektif  hukum,  politik,  dan  perubahan  sosial, lembaga  pendidikan  asing  memiliki  andil  yang  cukup  besar  dalam perkembangan  dan  kemajuan  pendidikan  nasional.  Indonesia,  terkait dengan  perjanjian  internasional,  telah  mengakomodir  lembaga pendidikan  asing  untuk  menyelenggarakan  pendidikan.  Terlihat  dari adanya  undang-undang  dan  peraturan  pemerintah  yang  secara  khusus membahas  menenai  peneyelenggaraan  pendidikan  oleh  lembaga
pendidikan  asing.  Ini  tertuang  dalam  Undang-Undang  Sistem Pendidikan  Nasioanal  Nomor  20  Tahun  2003,  Peraturan  Menteri Pendidikan  Nasional  Nomor  26  Tahun  2007,  Nomor  18  Tahun  2009, dan Nomor 66 Tahun 2009. Dari perspektif politik terlihat adanya kepentingan asing dalam mengatur  jalannya  proses  pembuatan  undang-undang.  Kepentingan para  pemilik  modal  untuk  melebarkan  pengaruh  dalam  bisnis perdagangan jasa pendidikan. Indonesia yang secara politis terikat pada perjanjian-perjanjian  internasional  tidak  dapat  lepas  begitu  saja  dari kepentingan  para  pemilik  modal  teresbut  sehingga  melalui  undang- undang  dan  peraturan  pemerintah  berbagai  kepentingan  tersebut diakomodir  dan  diatur.  Di  satu  sisi,  ini  merupakan  upaya  untuk menjaga  hubungan  baik  dengan  negara-negara  lain,  namun  di  sisi  lain ada  banyak  kepentingan  di  balik  pembuatan  undang-undang  dan peraturan tersebut. Lembaga  pendidikan  asing  sangat  jelas  dalam  membawa perubahan  dalam  masyarakat  Indonesia.  Perubahan  tersebut  dapat berupa perubahan fisik maupun perubahan non fisik, seperti moral dan akhlak peserta didik dan masyarakat luas. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa  perubahan  tersebut  tujuannya  untuk  mencapai  kemajuan  dan peningkatan  kualitas,  namun  hal  itu  tentu  berimplikasi  pada  dampak baik  dan  buruk  penyelenggaraan  pendidikan  oleh  lembaga  pendidikan asing tersebut. Sejalan  dengan  uraian  di  atas,  penulis  menyimpulkan  lembaga pendidikan  asing  selain  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas pendidikan  domestik,  juga  memanfaatkan  pendidikan  di  Indonesia sebagai objek kepentingan ideologi, politik, industri dan bisnis.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arskal  Salim  dan  Azyumardi  Azra. Shari’a  and  Politics  in  Modern
Indonesia. Singapore: Institute of Southeast Studies,2003.
B.  uno,  Hamzah. Profesi  Kependidikan:  Problem,  Solusi,  dan Reformasi  Pendidikan  di  Indonesia. Jakarta:  PT.  Bumi Aksara, 2010. cet. V.
Eva Etzioni-Halevy and Amitai Etzioni, Social Change Source, Patern and Concequences. New York: Basic Book Inc., 1973.
Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 2│ Nomor 1│ Oktober │ 2016
Lauer,  Robert  H. Perspektif  Perubahan  Sosial. Jakarta:  PT  Rineka
Cipta, 2003.
Mahfud MD, Moh. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers,
2009. cet. II.
Rahardjo,  M.  Dawam. Keluar  dari  Kemelut  Pendidikan  Nasional: MenjawabTantangan  Kualitas  Sumberdaya  Manusia  Abad 21. Jakarta: PT. Intermasa, 1997. So,  Alvin  Y. Social  Change  and  Development:  Modernization, Dependency, and  World  System Theories. California: SAGE Publications, Inc., 1990.
Suhelmi,  Ahmad. Pemikiran  Politik  Barat. Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama, 2004. cet. IV.
Uwes,  Sanusi. Visi  dan  Pondasi  Pendidikan  dalam  Perspektif  Islam .
Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003. cet. I.

## Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2009 tentang
Pemberian  Izin  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan  Asing Pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia.
Peraturan Menteri  Pendidikan Nasional Republik  Indonesia Nomor 18 Tahun  2009  tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan  oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang
Sistem Pendidikan Nasional.

## Media Massa
Fachri  Ali,  “70  tahun  Dawam  Rahardjo,  Kegelisahan  Akademik”,
Kompas, Sabtu, 05 Mei 2012. Setyo Pamuji, “Pendidikan dalam RUU PT”, Opini Kompas, Rabu, 23
Mei 2012.
Sulistyowati  Irianto,  “Kebebasan  Akademik  itu..” Opini Kompas , Sabtu, 5 Mei 2012.

## Internet
Ali Chaerudin, Dampak Beroperasinya Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia. http://www.docstoc.com/docs/27546438/Dampak- Beroperasinya-Lembaga-Pendidikan-Asing-di-Indonesia. (diakses pada tanggal 5 Mei 2012).