Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024

## PERAN HUKUM ADMINISTRASI DALAM PENGATURAN KEMITRAAN PUBLIK- SWASTA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR.
Sami’an 1 , Mustakim 2 , Putut Marhayudi 3 , Taufiq 4 , A.H. Asari Taufiqurrohman 5 1,2,3,4,5 Universitas Pekalongan Email: dosen.samian@gmail.com

## Abstrak
Optimalisasi  pertumbuhan  infrastruktur  pembangunan  sektor  jasa  konstruksi  memerlukan  sinergi antara  pemerintah  kota  dan  pihak  swasta  (kontraktor)  dalam  pelaksanaan  pembangunan,  dan kerjasama  pembiayaan  tentunya  memerlukan  kerjasama  dengan  investor.  Menelusuri perkembangan  dinamika  pelaksanaan  otonomi  daerah  di  era  pembangunan  maju  di  Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki potensi yang sangat besar untuk melakukan kerja sama  dengan  pihak  ketiga  sesuai  Pasal  195  UU  Pemerintahan  Daerah  Nomor  23  Tahun  2014. Metode  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  tinjauan  literatur,  karena  memungkinkan  kajian menyeluruh terhadap aspek teoritis dan praktis perjanjian kerja sama di sektor infrastruktur. Fokus utamanya  adalah  pada  faktor  hukum  seperti  tanggung  jawab,  pembagian  risiko  serta  hak  dan kewajiban kedua belah pihak. Menganalisis peran hukum dalam hubungan negara dan swasta dalam konteks proyek infrastruktur. Dalam setiap perjanjian yang dibuat, negara mempunyai posisi khusus dalam  hubungan  kontrak  dengan  mitranya,  serta  dalam  tahap  formalisasi,  implementasi,  dan penegakan hukum.
Kata Kunci: Hukum Administrasi, Kemitraan Publik dan Swasta, Pembangunan Infrastruktur.

## Abstract
Optimizing  the  growth  of  infrastructure  development  in  the  construction  services  sector  requires synergy between the city government and the private sector (contractors) in the implementation of development,  and  financing  cooperation  certainly  requires  cooperation  with  investors.  Tracing  the development  of  the  dynamics  of  the  implementation  of  regional  autonomy  in  the  era  of  advanced development  in  Indonesia  shows  that  local  governments  have  a  huge  potential  to  cooperate  with third parties in accordance with Article 195 of the Regional Government Law Number 23 of 2014. The method used in this article is a literature review, as it allows a thorough study of the theoretical and practical aspects of cooperation agreements in the infrastructure sector. The main focus is on legal factors such as liability, risk sharing and the rights and obligations of both parties. Analyze the role of law in public-private relations in the context of infrastructure projects. In each agreement made, the state  has  a  special  position  in  the  contractual  relationship  with  its  partners,  as  well  as  in  the formalization, implementation, and enforcement stages.
Keywords: Administrative  Law, Public and Private Partnerships, Infrastructure Development

## PENDAHULUAN
Pentingnya  pembangunan  infrastruktur  dalam  meningkatkan  daya  saing  investasi berarti  bahwa  kebijakan  yang  mendorong  pembangunan  infrastruktur  yang  memerlukan kerja  sama  sektor  publik  dan  swasta  sangatlah  penting.  Perlunya  partisipasi  sektor  swasta didasari oleh kenyataan bahwa salah satu permasalahan terpenting di negara berkembang, termasuk  Indonesia,  adalah  keterbatasan  dalam  menyiapkan  infrastruktur  yang  memadai. Infrastruktur  seperti  transportasi,  telekomunikasi  dan  listrik  merupakan  kebutuhan  yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
sangat  penting  bagi  kebangkitan  perekonomian.  Kendala-kendala  ini  bersifat  multidimensi karena  tidak  hanya  mencakup  terbatasnya  sumber  keuangan  tetapi  juga  terbatasnya sumber daya manusia, teknologi, dan manajemen acara.
Karena  pemrosesan  harus  diprioritaskan  untuk  memenuhi  kebutuhan  infrastruktur, diperlukan  upaya  untuk  mengatasi  hal  ini  dalam  kondisi  terbatas  seperti  ini.  Salah  satu upaya  yang  banyak  diterapkan  adalah  dengan  mengajak  “swasta”  untuk  berpartisipasi dalam upaya mengatasi keterbatasan infrastruktur pada sektor pembangunan.
Optimalisasi  pertumbuhan  infrastruktur  pembangunan  sektor  jasa  konstruksi memerlukan kerjasama yang sinergis antara pemerintah kota dan pihak swasta (kontraktor) dalam  pelaksanaan  pembangunan,  dan  kerjasama  keuangan  tentunya  memerlukan kerjasama  dengan  investor.  Mencermati  perkembangan  dinamika  pelaksanaan  otonomi daerah  di  era  pembangunan  maju  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah memiliki  potensi  yang  sangat  besar  untuk  menjalin  kerja  sama  dengan  pihak  ketiga  sesuai Pasal 195 UU Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Kontrak antara pemerintah kota dan pihak  swasta  dimungkinkan  sepanjang  melibatkan  layanan  publik  atau  layanan publik. Pelayanan publik mempunyai dua ciri, yaitu: pertama, non-excludability, yaitu diasumsikan bahwa  masyarakat  yang  membayar  dapat  menikmati  barang  tersebut  dan  tidak  dapat dibedakan dengan masyarakat yang tidak membayar tetapi juga menikmati barang tersebut, dan  kedua,  tidak  adanya  kebebasan  untuk  menikmati  barang  tersebut.  kompetisi.  akad, yaitu  seseorang  yang  mengkonsumsi  suatu  barang  dan  orang  lain  juga  mengkonsumsinya. Karena negara tidak mempunyai kemampuan untuk menghasilkan produk pelayanan publik yang  dapat  dinikmati  oleh  seluruh  masyarakat  tersebut  di  atas,  maka  negara  harus menyediakannya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.
Kerja sama pada hakikatnya merupakan hakikat atau titik tolak suatu organisasi atau pemerintahan, yang pada tingkat kepentingan tertentu (industri, sistem, waktu dan bidang) dengan  sendirinya  dapat  menjadi  sumber  tenaga  bagi  segala  upaya  yang  ditujukan  untuk mencapai  tujuan  organisasi.  Konflik  kepentingan  seringkali  muncul  pada  tingkat  organisasi atau  sistem  besar,  yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  berdampak  pada menurunnya  kinerja  organisasi.  Untuk  mencapai  tujuan  bersama  yang  lebih  besar,  perlu dikembangkan  kerjasama  antar  kepentingan  yang  bersaing.  Untuk  mencapainya  perlu
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
dilakukan  peningkatan  pembangunan  infrastruktur  berupa  jasa  konstruksi,  sarana  dan prasarana,  transportasi,  pariwisata,  pendidikan,  pendidikan  sumber  daya  air,  pendidikan produksi.  Lebih  efisien  dan  efektif  jika  dilakukan  melalui  kerja  sama  antara  pihak  swasta (kontraktor) dan investor. 1
Berdasarkan  konstruksi  hukum  tersebut,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  kerjasama pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan  daerah  bahkan  nasional  di  bidang  jasa  konstruksi.  Kerja  sama  antara pemerintah  kota  dengan  pihak  swasta  (kontraktor)  di  sektor  jasa  konstruksi  merupakan strategi  implementasi  penting  yang  saling  menguntungkan  dan  jelas  mampu  mendukung keberhasilan  pengembangan  jasa  konstruksi  di  daerah.  Di  sini  peran  pihak  swasta (kontraktor)  adalah  membantu  dan  mendorong  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan hak otonomi daerahnya terkait pembangunan infrastruktur di bidang jasa konstruksi. Pihak swasta terlibat dalam program Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) yang diharapkan dapat meningkatkan  daya  saing  investasi  daerah.  Peningkatan  daya  saing  dapat  meningkatkan arus  investasi  yang  pada  akhirnya  dapat  berkontribusi  dalam  mendongkrak  pertumbuhan ekonomi  daerah.  Peningkatan  daya  saing  dapat  meningkatkan  arus  investasi  yang  pada akhirnya  dapat  berkontribusi  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah  yang  lebih  cepat. Menyadari  pentingnya  pembangunan  infrastruktur  untuk  meningkatkan  daya  saing investasi, maka kebijakan mendorong pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing investasi, kebijakan mendorong pembangunan infrastruktur, dalam hal ini sektor jasa konstruksi, yang memerlukan kerjasama masyarakat. dan swasta dalam pelaksanaan proyek (kontraktor)  dengan  cepat.  Tidak  jarang  ada  batasan  kerjasama  antar  daerah  dan kontraktor. 2
Kendala-kendala  ini  bersifat  multidimensi  karena  tidak  hanya  mencakup  terbatasnya sumber keuangan tetapi juga terbatasnya sumber daya manusia, teknologi, dan manajemen acara. 3 Mengingat  penyediaan  kebutuhan  infrastruktur  jasa  konstruksi  merupakan permasalahan  yang  harus  ditangani  secara  prioritas,  maka  diperlukan  upaya  untuk
1 Bintoro Tjokroamidjojo. 2001. Reformasi Administrasi Publik , Jakarta: MIA-Unkris, hal. 8.
2 LAN, Kajian tentang Peraturan HAN dalam Penyelenggaraan Kerja Sama , Jakarta, 2003, hal. 31.
3 Ibid ., hal. 31.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
mengatasinya  dalam  kondisi  yang  terbatas  tersebut.  Salah  satu  upayanya  adalah  dengan mengundang wirausahawan yang bisa bekerja sama secara menguntungkan. 4
Kompleksitas  aspek  hukum  terkait  pelaksanaan  kontrak  jasa  konstruksi  memerlukan adanya mekanisme yang benar-benar mampu memantau dan memverifikasi bahwa seluruh proses  pelaksanaan  kontrak  jasa  konstruksi  telah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Kenyataannya,  pembangunan  infrastruktur  berdasarkan  kontrak jasa  konstruksi  seringkali  tertunda  hingga  tidak  sesuai  dengan  kontrak.  Keterlambatan penyelesaian  proyek  pembangunan  kontrak  jasa  konstruksi  merupakan  salah  satu  faktor yang mempengaruhi efektifitas dan fungsi kontrak jasa konstruksi serta mempunyai akibat hukum  baik  administratif,  pidana  maupun  perdata.  Oleh  karena  itu,  dalam  pembangunan infrastruktur  di  bidang  jasa  konstruksi  diperlukan  suatu  mekanisme  yang  dapat meminimalisir  kerugian  dan  pelanggaran  hukum,  sehingga  diperlukan  pengaturan  untuk perlindungan hukum para pihak.
Aspek  hukum  perjanjian  kemitraan  publik-swasta  untuk  proyek  infrastruktur merupakan  bidang  penelitian  yang  kompleks  namun  sangat  penting.  Proyek  infrastruktur memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara, dan kerja sama  antara  negara  dan  sektor  swasta  seringkali  menjadi  kunci  keberhasilannya.  Analisis hukum  perjanjian  kemitraan  ini  mencakup  pemahaman  menyeluruh  tentang  peraturan, ketentuan,  dan  tata  cara  yang  mengatur  kerangka  ini.  Salah  satu  poin  utama  dari  aspek hukum  ini  adalah  tanggung  jawab,  hak  dan  kewajiban  kedua  belah  pihak.  Perjanjian  ini sebagian besar mengatur tanggung jawab antara negara dan mitra swasta, terutama terkait pembiayaan,  konstruksi,  dan  pengoperasian.  Aspek  penting  juga  adalah  pembagian  risiko, dimana semua pihak harus menyepakati mekanisme pengelolaan risiko yang adil dan sejalan dengan kepentingan bersama.

## METODE PENELITIAN
Sebagai  metode  penelitian,  “Peran  hukum  administrasi  dalam  penyelenggaraan kemitraan  publik- swasta  dalam  pembangunan  infrastruktur”  dieksplorasi  melalui  tinjauan literatur.  Tinjauan  literatur  merupakan  metode  yang  penting  karena  memungkinkan
4 Bisnis Indonesia, Insentif Infrastruktur Serap 2,5 Juta Pekerja , 19 Januari 2009
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
penyelidikan  menyeluruh  terhadap  landasan  teoritis  dan  praktis  perjanjian  kerja  sama  di sektor  infrastruktur.  Kajian  ini  berfokus  pada  pengumpulan,  pemahaman  dan  sintesis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, artikel dan dokumen  hukum  terkait  KPS  pada  proyek  infrastruktur.  Analisis  kritis  terhadap  literatur dilakukan  untuk  mengkaji  kerangka  hukum  kerjasama  ini  dan  untuk  mengidentifikasi  tren yang  muncul,  tantangan  dan  praktik  terbaik  dari  konteks  global  dan  lokal.  Metode  ini memungkinkan  kajian  mendalam  mengenai  perkembangan  terkini,  perubahan  peraturan perundang-undangan,  dan  studi  kasus  terkait  topik  penelitian.  Berdasarkan  kontribusi penelitian-penelitian  sebelumnya,  penelitian  ini  memberikan  pemahaman  mendalam mengenai  persoalan  dan  persoalan  hukum  yang  timbul  dalam  kerja  sama  infrastruktur pemerintah-swasta.  Selain  itu,  tinjauan  literatur  juga  memberikan  dasar  yang  kuat  untuk merekomendasikan rekomendasi dan pedoman kebijakan yang lebih baik di masa depan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kenyataannya  selama  ini  pembangunan  nasional  belum  terlaksana  sesuai  dengan tujuan  nasional,  penyebabnya  adalah  beberapa  permasalahan  yang  cukup  kompleks, terutama  lemahnya  kepolisian,  budaya  korupsi  yang  terus  tumbuh.  Kompleksitas  seluruh permasalahan  tersebut  mempunyai  dampak  yang  signifikan  terhadap  pencapaian  tujuan nasional. Yang tak kalah penting dalam sektor jasa konstruksi adalah terciptanya fenomena hukum dan  sosial,  meskipun  telah terjadi perubahan paradigma perangkat  hukum, namun dalam  praktiknya  masih  terlihat  belum  terlaksana  dengan  baik.  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jasa  konstruksi  merupakan  salah  satu  kegiatan  ekonomi,  sosial  dan  budaya  yang mempunyai peranan penting dalam mencapai sumber daya guna menunjang terlaksananya berbagai  tujuan  pembangunan  nasional.  Melalui  sektor  ini,  kemajuan  pembangunan Indonesia  dapat  dilihat  secara  langsung  dengan  adanya  gedung-gedung  tinggi,  jembatan, infrastruktur seperti jalan tol dan peralatan telekomunikasi, yang merupakan hal nyata yang menunjukkan detak jantung perekonomian Indonesia. 5
5 Nazarkhan   Yasin, Mengenal    Klaim    Konstruksi    dan   Penyelesaian   Sengketa   Konstruksi ,    Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal. 226
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
Lembaga  Pengembangan  Jasa  Konstruksi  (LPJK)  didirikan  untuk  memajukan  dan mengembangkan  jasa  konstruksi.  Untuk  mewujudkan  tujuan  didirikannya  LPJK,  maka dibentuklah  LPJK  di  setiap  kecamatan  ibu  kota  kabupaten  yang  disengketakan.  Lembaga Pengembangan  Pelayanan  Bangunan  Daerah  Provinsi,  disingkat  LPJK  Daerah,  termasuk nama  daerahnya.  Ketentuan  mengenai  kontrak  jasa  konstruksi  dalam  UU  No.  46  ayat. 2/2017 menegaskan bahwa pengaturan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan  dalam  kontrak  konstruksi.  Bentuk  kontrak  konstruksi  dapat  mengendalikan perkembangan  kebutuhan  dan  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Penyelenggaraan jasa konstruksi bekerjasama dengan lembaga/lembaga negara yang dalam  hal  ini  ditandatangani  oleh  PPK  (Pejabat  Pembuat  Komitmen)  selaku  penanggung jawab pengadaan  barang/jasa  dengan penyedia jasa  konstruksi.  (kontraktor).  PPK  meliputi syarat-syarat umum kontrak (SSUK), pelaksanaan kontrak, pemutusan kontrak, penambahan kontrak,  pemutusan  kontrak,  hak  dan  kewajiban  para  pihak,  pemasok  personel  dan/atau peralatan,  pembayaran  kepada  pemasok,  pengendalian  mutu  dan  syarat-syarat  khusus kontrak (SSKK). Seluruh rencana tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  sebagaimana  telah  diubah  dengan Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Keputusan  Presiden Nomor 16 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018.
Isi  kontrak  pemerintah  pada  hakekatnya  merupakan  kehendak  sepihak  pemerintah. Pemerintah menyiapkan persyaratan kontrak dengan bantuan pengrajin yang terampil dan berpengalaman.  Kontraktor  atau  pemasok  hanya  punya  dua  pilihan,  menerima  atau  tidak. Tidak mungkin untuk membuat penawaran balasan. Kontrak standar yang banyak digunakan dalam  praktik  kontrak  pemerintah,  oleh  karena  itu  hanya  memberikan  sedikit  hak  kepada kontraktor, selebihnya merupakan kewajiban yang harus dipatuhi. 6
Dalam  pekerjaan  konstruksi,  hal  ini  dikenal  dengan  istilah  kontrak.  Kontrak  ini mengatakan  bahwa  suatu  perjanjian  (tertulis)  antara  dua  orang  atau  lebih  (para  pihak) menimbulkan  (hak)  dan  kewajiban  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  suatu  hal
6 Yohannes  S.  Simamora, Hukum  Kontrak  (Kontrak  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  di Indonesia), Surabaya: Laksbang Justitia Surabaya, 2006, hal. 64
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
tertentu.  Ciri  utama  akad  adalah  bersifat  tertulis,  memuat  kesepakatan  para  pihak mengenai  syarat-syaratnya  dan  merupakan  bukti  adanya  kewajiban  (perjanjian). 7 Kesepakatan bersama ini bukan hanya sekedar ciri berakhirnya suatu kontrak, tetapi penting sebagai  suatu  maksud  yang  diungkapkan  kepada  pihak  lain.  Kontrak  yang  baik  mengatur mekanisme  dan  sarana  yang  efektif  untuk  menangani  dan  mengelola  berbagai permasalahan  dan  kesulitan  dalam  proses  pelaksanaan  kegiatan  proyek  sedemikian  rupa sehingga risiko terlindungi.
Kontrak  untuk  proyek  konstruksi  disebut  kontrak  proyek.  Kontrak  adalah  suatu dokumen  yang  memuat  kesepakatan  bersama  secara  sukarela  yang  mempunyai  akibat hukum,  di  mana  pihak  pertama  berjanji  untuk  memberikan  jasa  dan  bahan  kepada  pihak lain  untuk  pembangunan  proyek  tersebut,  sedangkan  pihak  lain  berjanji  untuk  membayar sejumlah  uang.  layanan  dan  materi  yang  diberikan.  disediakan  oleh  pihak  pertama.  Setiap kontrak  harus  menyatakan  bahwa  kontrak  tersebut  adil  bagi  kedua  belah  pihak  dan  tidak dimaksudkan  untuk  dieksploitasi  oleh  satu  pihak  dengan  mengorbankan  pihak  lain. 8 Cacat bangunan  tidak  hanya  merugikan  pemiliknya  saja,  tetapi  juga  menimbulkan  akibat  lain seperti  kerusakan  yang  dapat  menambah  biaya  dan  waktu  yang  seharusnya  tidak diperlukan.  Persyaratan  dalam  Undang-Undang  Jasa  Konstruksi  tahun  2017  untuk memasukkan  cacat  konstruksi  ke  dalam  kontrak  merupakan  salah  satu  kemajuan  dalam sistem penyampaian konstruksi publik, terutama dalam hal integritas. 9
Tidak  dapat  dipungkiri  terdapat  potensi  permasalahan  yang  kompleks  jika ketersediaan  dana  untuk  mendukung  implementasi  undang-undang  ini,  khususnya  terkait dengan  kegagalan  bangunan,  tidak  segera  dipenuhi.  Untuk  mendukung  implementasi undang-undang  ini,  kebutuhan  akan  sistem  jaminan  produk  untuk  industri  konstruksi  yang sesuai  dengan  pertumbuhan  jasa  konstruksi  di  negara  tersebut  dan  kondisi  sosial  budaya penduduk negara tersebut harus dipertimbangkan dan dikembangkan. kepastian hukum. 10
Ayat  1  Pasal  1338  KUH  Perdata  (selanjutnya  disebut  TsK)  menyatakan  bahwa  akad yang dibuat adalah suatu pinjaman yang sah menurut hukum bagi para penandatangannya.
7 Budiono Kusumohamidjojo, Panduan untuk Merancang Kontrak , Jakarta: PT Grasindo, 2001, hal. 6.
8 Herry  Kamaroesid, Tata  Cara  Penyusunan  Kontrak  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah ,  Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2009, hal. 19.
9 Mayggie R. Bedje, et. al, Jurnal Media Engineering Vol. 1, No. 5, 2010.
10 Op,cit , hal. 12.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
Ketentuan  ini  menegaskan  bahwa  kontrak  antara  kedua  belah  pihak  bersifat  privat.  Oleh karena  itu,  ketika  negara  mengadakan  hubungan  kontraktual,  walaupun  kontrak  tersebut mengandung nuansa pembagian hak berdasarkan hukum publik dan privat, namun kontrak yang  dibuat  oleh  pemerintah  termasuk  dalam  lingkup  hukum  privat.  Beberapa  undang- undang yang mengatur kontrak ini antara lain:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.
a. Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa konstruksi dalam rangka pemindahtanganan adalah  penggunaan  barang  milik  negara/wilayah  berupa  tanah  oleh  pihak  lain melalui  pembangunan  gedung-gedung  dan/atau  sarana-sarana  dan  fasilitas- fasilitas itu, yang kemudian dipergunakan oleh negara. . pihak lain dalam jangka waktu  tertentu.  selama  jangka  waktu  yang  disepakati,  bangunan  dan/atau fasilitas serta tanah yang akan dialihkan dengan fasilitas tersebut setelah jangka waktu berakhir.
b. Ayat  15  Pasal  1  menyatakan,  pemindahtanganan  suatu  bangunan  adalah penggunaan  barang  milik  negara/teritorial  berupa  tanah  oleh  pihak  lain  untuk pembangunan bangunan dan/atau tapak beserta tapaknya, dan setelah selesai pembangunannya, mereka diberikan kepada pihak lain untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu. sepakat
c. Menurut  Pasal  27,  bentuk  penggunaan  barang  milik  negara/daerah  adalah sewa,  peminjaman,  kerja  sama  penggunaan,  pembangunan  untuk  dipakai  dan pemindahtanganan bangunan atau kerja sama penyediaan infrastruktur.Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun 2015.
2. Pasal  363(1)  menyatakan  bahwa,  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  manusia, daerah dapat bekerja sama dalam hal efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan saling menguntungkan.
a. Pasal  363  ayat  2  menyebutkan  bahwa  kerja  sama  sebagaimana  dimaksud  pada ayat 1 dapat dilakukan oleh daerah:
1) di daerah lain;
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
2) pihak ketiga; dan/atau
3) lembaga  asing  atau  pemerintah  daerah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.
b. Ayat  1  Pasal  366  menyebutkan  bahwa  kerja  sama  wilayah  dengan  pihak  ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 b Pasal 363 meliputi:
1) kerjasama penyelenggaraan pelayanan publik;
2) kolaborasi  pengelolaan  aset  untuk  meningkatkan  nilai  tambah  yang menghasilkan pendapatan bagi daerah;
3) kerjasama penanaman modal; Dan
4) kerjasama  lain  yang  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan.
c. Pasal  366  ayat  C  ayat  2 menyebutkan,  kerja  sama  regional  dengan  pihak  ketiga ditentukan oleh perjanjian kerja sama yang memuat sekurang-kurangnya:
1) hak dan kewajiban para pihak;
2) jangka waktu kerjasama;
3) pengunduran diri; Dan
4) sanksi bagi pihak-pihak yang tidak menaati perjanjian.
d. Pasal  366  ayat  3  menyebutkan  bahwa  kerja  sama  regional  dengan  pihak  ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh pemrakarsa kerja sama.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Aspek  hukum  kemitraan  publik-swasta  di  sektor  infrastruktur  memainkan  peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial negara. Kerja sama ini seringkali menjadi landasan  terpenting  dalam  pelaksanaan  proyek  infrastruktur  strategis.  Aspek  hukum kemitraan  publik-swasta  meliputi  tanggung  jawab,  hak  dan  kewajiban  kedua  belah  pihak, serta  pembagian  tanggung  jawab  pada  aspek  pembiayaan,  konstruksi,  dan  operasional. Pembagian  risiko  juga  menjadi  aspek  penting  yang  memerlukan  kesepakatan  mekanisme pengelolaan  risiko  yang  adil  dan  saling  menguntungkan  dalam  menghadapi  dinamika
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
hubungan antar pihak. Perjanjian kerja sama harus dirancang untuk memenuhi perubahan kondisi  dan  kebutuhan.  Permasalahan  tertentu,  seperti  keterlibatan  pihak  ketiga  atau penafsiran peraturan, memerlukan perhatian khusus. Keseimbangan antara kesetaraan dan kepastian hukum menjadi kunci suksesnya perjanjian sehingga menjadi sarana efektif dalam menjalin hubungan kerja sama antar para pihak.
Posisi pemerintah dan mitranya dalam penyelesaian kontrak konstruksi tidaklah sama. Hal  ini  disebabkan  karena  pemerintah  mempunyai  dua  peran  ( double  role ),  yaitu  di  satu pihak  melaksanakan  norma  dan  asas  hukum  privat,  namun  di  pihak  lain  tidak  lepas  dari kekuasaan  negara  sebagai  lembaga  publik.  subjek  hukum.  Kedua  peran  pemerintah  ini memberikan  posisi  khusus  kepada  pemerintah  dalam  hubungan  kontraktualnya  dengan para mitranya dalam setiap perjanjian yang dibuat, dalam tahap pembuatan, pelaksanaan, dan pelaksanaan.

## Saran
Ketentuan  hukum  kontrak  nasional  harus  disesuaikan  dengan  berbagai  standar  dan praktik  terbaik  yang  berlaku  terkait  aspek  infrastruktur  dalam  pengembangan  hukum kontrak, antara lain: jaminan kepastian hukum; sumber yang sah; Pembagian risiko; hukum yang berlaku; mekanisme penyelesaian permukiman; penegakan hukum dan sebagainya.
Menyikapi  dinamika  hubungan  antar  pihak,  perjanjian  kerja  sama  harus  dirancang untuk  memenuhi  perubahan  kondisi  dan  kebutuhan.  Permasalahan  tertentu,  seperti keterlibatan  pihak  ketiga  atau  penafsiran  peraturan,  memerlukan  perhatian  khusus. Keseimbangan antara kesetaraan dan kepastian hukum menjadi kunci suksesnya perjanjian sehingga menjadi sarana efektif dalam menjalin hubungan kerja sama antar para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshori Ilyasdkk. 2021. Kontrak Publik. Jakarta: Prenada Media. Bintoro Tjokroamidjojo. 2001. Reformasi Administrasi Publik , Jakarta: MIA-Unkris. LAN. 2003. Kajian tentang Peraturan HAN dalam Penyelenggaraan Kerja Sama , Jakarta. Bisnis Indonesia. Insentif Infrastruktur Serap 2,5 Juta Pekerja , 19 Januari 2009
Nazarkhan    Yasin.  2004. Mengenal    Klaim    Konstruksi    dan    Penyelesaian    Sengketa Konstruksi .  Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama.
Yohannes   S.    Simamora.  2006. Hukum    Kontrak    (Kontrak    Pengadaan    Barang    dan    Jasa Pemerintah  di  Indonesia), Surabaya: Laksbang Justitia Surabaya.
Budiono Kusumohamidjojo. 2001. Panduan untuk Merancang Kontrak , Jakarta: PT Grasindo. Herry  Kamaroesid.  2009. Tata  Cara  Penyusunan  Kontrak  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah , Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
Mayggie R. Bedje, et. Al. 2010.  Jurnal Media Engineering Vol. 1, No. 5, 2010.