Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 14, No. 3 September 2010, hlm. 467–478 Terakreditasi  SK.  No.  167/DIKTI/Kep/2007
Korespondensi  dengan  Penulis:
Y. Sr i  Su sil o :  Telp.  +  62  274  487 711  Ext .2239 E-mail: yssusilo@gmail.com

## PERAN PERBANKAN DALAM PEMBIAYAAN UMKM DI PROVINSI DIY

## Y. Sri Susilo
Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta Jl. Babarsari No.43 Yogyakarta, 55281

## Abstract
This article aimed to identify and analyze the role of banks in financing small and medium business in the Province of  Yogyakarta special  regency (DIY). The  location  researched included Kulon Progo regency, Sleman regency, Bantul regency, Gunungkidul regency, and Yogyakarta city. The samples were 220 business- men categorized as small and medium business. Analysis tool used was descriptive approach. The result of this research was the role of banks in the development of small and medium business in the province of DIY was very important. This was because the role of non-bank credit and financial institutions in the financing of small and medium business was still relatively low. The contribution of banks, particularly in supporting finance was when small and medium business entered business development. When obtaining a bank loan, small and medium business categorized as potential, feasible, and bankable, did not usually meet difficul- ties. On the other hand, the potential small and medium business categorized feasible but not bankable and categorized not feasible but bankable facilitated access to bank financing requiring a variety of support programs from government and also Bank Indonesia. Further, for potential small and medium business but not feasible and not bankable the financial support was not through banks but through the revolving fund programs and social assistance funds.
Key words: banking, small-medium business, financing
Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), merupa- kan  salah  satu  kekuatan  pendorong  terdepan  dalam pembangunan ekonomi (Bank Dunia, 2005). UMKM memegang peranan yang cukup signifikan dalam per- ekonomian.  Kontribusi  termaksud  terutama  pada penyerapan tenaga kerja Pada tahun 2005, UMKM di Indonesia mampu menyerap 77.678,498 ribu orang atau  sebesar  96,77%  dari  total  tenaga  kerja  yang mampu diserap oleh usaha skala kecil, menengah, dan besar (Sri Susilo, 2007a). Dari sisi jumlah unit usaha dan tenaga kerja yang mampu diserap maka UMKM jauh lebih besar dari usaha besar. Di sisi lain, dalam hal  penciptaan  nilai  tambah  bagi  Produk  Domestik
Bruto (PDB) maka usaha besar (UB) jauh lebih besar daripada UMKM.
Masalah yang masih dihadapi oleh UMKM ada- lah  rendahnya  produktivitas  (Sri  Susilo,  2005;  Ano- nim,  2004). Hal  tersebut berkaitan  dengan: (i)  ren- dahnya  kualitas  sumberdaya  manusia  usaha  skala mikro, dan (ii) rendahnya kompetensi kewirausahaan usaha skala mikro. Di samping itu, UMKM menghadapi pula faktor-faktor yang masih menjadi kendala dalam peningkatan daya saing dan  kinerja UMKM. Faktor- faktor termaksud adalah (Sri Susilo, 2007b): (i) ter- batasnya terhadap akses permodalan, (ii) terbatasnya terhadap  akses  ke  pasar,  dan  (iii)  terbatas  akses informasi mengenai sumberdaya dan teknologi.

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 14, No. 3 September 2010: 467–478
Selanjutnya masalah yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia pada dasarnya dapat dikategorikan men- jadi masalah internal dan masalah eksternal (Setyari, 2005;  Hafsah,  2004).  Masalah  yang  terkait  dengan faktor  internal  adalah:  (1)  terbatasnya  permodalan, (2) sumber daya manusia yang terbatas, dan (3) le- mahnya  jaringan  usaha  dan  kemampuan  penetrasi pasar. Selanjutnya masalah yang terkait dengan faktor eksternal adalah: (1) iklim usaha belum sepenuhnya kondusif,  (2)  terbatasnya  sarana  dan  prasarana usaha, (3) impikasi otonomi daerah, (4) sifat produk dengan life time pendek, (5) terbatasnya akses pasar, dan (6) implikasi perdagangan bebas.
Berkaitan dengan masalah terbatasnya permo- dalan, UMKM membutuhkan dukungan dari lembaga pembiayaan termasuk perbankan. Dari berbagai hasil studi ternyata akses sebagian besar UMKM terhadap perbankan masih terbatas. Permasalahan ini terkait dengan profil dari debitur-debitur usaha skala mikro yang  kurang  atau  bahkan  tidak  bankable  atau  tidak memenuhi  persyaratan-persyaratan  teknis  per- bankan. Hal ini menyebabkan aspek kelayakan (fea- sibility)  debitur  dari  usaha  skala  mikro  terabaikan (Kantor Bank Indonesia Palembang, 2007).
Di  wilayah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogya- karta  (DIY) pada  tahun 2006  terdapat 403.348  unit usaha  dengan  jumlah  tenaga  kerja  yang  terserap mencapai  915.100  orang  (Kantor  Bank  Indonesia Yogyakarta,  2010).  Dari  jumlah  tersebut,  sebanyak 331.302 unit usaha (82,14%) tergolong usaha mikro, 66.981  unit  usaha  (16,61%)  termasuk  usaha  kecil, 4.294 unit usaha (1,06%) tergolong usaha menengah, dan sebanyak 771 unit usaha (0,19%) termasuk da- lam  usaha  besar.  Berdasarkan  data  tersebut  maka 99,81% termasuk ke dalam UMKM. Kategori besarnya
unit usaha didasarkan pada UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Bagaimana peran perbankan dalam mendukung pembiayaan UMKM di Provinsi DIY? Ja- waban atas pertanyaan ini menjadi fokus artikel ini.
Sesuai  dengan  Undang-  Undang  Nomor  20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terdiri atas: (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif  milik  orang  perorangan  dan/atau  badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mi- kro  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  ini. (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang- an  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang di- miliki,  dikuasai,  atau menjadi  bagian  baik  langsung maupun  tidak  langsung  dari  usaha  menengah  atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil se- bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. (3) Usaha  Menengah  adalah  usaha  ekonomi  produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang per- seorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimi- liki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usa- ha  besar  dengan  jumlah  kekayaan  bersih  atau  hasil penjualan  tahunan  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang ini (www.depkop.go.id).
Kriteria UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 disajikan pada Tabel 1.
Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) mende- finisikan  skala  industri  berdasarkan  jumlah  tenaga kerja. Definisi BPS termaksud adalah sebagai berikut: (1)  Industri  Kerajinan  Rumah  Tangga  (IRT)  adalah industri  dengan  jumlah  tenaga  kerja  sebanyak  1-4 orang. (2) Industri Kecil (IK) adalah industri dengan
Keterangan Kriteria Asset Omset Usaha Mikro Maks. Rp 50 juta Maks. Rp 500 juta Usaha Kecil > Rp 50 juta-Rp 500 juta >Rp 500 juta-Rp 2,5 milyar Usaha Menengah > Rp 500 juta-Rp 10 milyar >Rp 2,5 milyar-Rp 50 milyar
Tabel 1. Kriteria UMKM
Sumber:  www.depkop.go.id

## Peran Perbankan dalam Pembiayaan UMKM di Provinsi Diy
Y. Sri Susilo
jumlah tenaga kerja sebanyak 5-19 orang. (3) Industri Sedang/Menengah (IM) adalah industri dengan jum- lah tenaga kerja sebanyak 20-99 orang. (4) Industri Besar (IB) adalah industri dengan jumlah tenaga kerja sebanyak > 100 orang (www.bps.go.id).
Industri adalah unit usaha yang melakukan ke- giatan produksi, tidak termasuk perdagangan. Dengan demikian  industri  kerajinan  rumah  tangga,  industri kecil,  dan  industri  sedang  merupakan  bagian  dari UMKM. Walaupun tidak selalu mudah untuk membe- dakan  antara  IK  dan  IRT,  namun  jika  diperhatikan ada  beberapa  perbedaan  utama  antara  IK  dan  IRT. Perbedaan-perbedaan  tersebut  terutama  dalam aspek: organisasi, manajemen, metode atau pola pro- duksi, teknologi, pendapatan dan tenaga kerja, produk serta  lokasi  usaha.  Dibandingkan  IK,  IRT  pada umumnya adalah unit-unit usaha yang sifatnya lebih tradisional, dalam arti tidak menerapkan sistem orga- nisasi dan manajemen yang baik seperti lazimnya da- lam  suatu  perusahaan  modern,  yaitu  tidak  adanya pembagian tugas kerja dan sistem pembukuan yang jelas.
Menurut  Tambunan  (2002),  ciri-ciri  utama lainnya dari IRT antara lain adalah: (1). Sebagian be- sar dari pekerja adalah anggota keluarga (suami/istri dan anak) dari pengusaha atau pemilik usaha (family workers) yang tidak dibayar (khususnya anggota ke- luarga), (2) proses produksi  dan teknologi produksi dilakukan  secara  manual  dan  seringkali  direkayasa sendiri, dan kegiatan produksi sehari-hari dilakukan di dalam rumah pemilik usaha (pengusaha), mereka tidak punya tempat khusus (bengkel/workshop), (3) sebagian besar IRT terdapat di daerah pedesaan, dan kegiatan produksinya pada umumnya musiman kare- na mengikuti kegiatan produksi di sektor pertanian yang sifatnya juga musiman, dan (4) jenis produk yang dihasilkan  pada  umumnya  adalah  dari  kategori  ba- rang-barang konsumsi sederhana seperti misalnya alat- alat dapur dari kayu dan bambu, pakaian jadi dan alas kaki.
Berbeda  dengan  IRT,  industri  kecil  (IK)  pada umumnya lebih modern. Karakteristik utama dari IK antara lain adalah (Tambunan, 2002): (1) proses pro- duksi lebih mekanis, dan kegiatan produksi dilakukan
di  tempat  khusus  (pabrik)  yang  biasanya  berlokasi disamping rumah pengusaha atau pemilik usaha; (2) sebagian besar tenaga kerja yang bekerja di IK adalah pekerja yang dibayar (wage labour); dan (3) produk yang dibuat termasuk golongan barang-barang yang cukup sophisticated.
Studi  yang  dilakukan  oleh  Zain,  et  al.  (2007) mengenai skema pembiayaan perbankan daerah ter- hadap UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil studi tersebut antara lain: (1) penyaluran kredit dari per- bankan memberlakukan  skim yang  bersifat general terhadap UMKM, hal ini membut pengusaha UMKM kesulitan dalam memperoleh kredit perbankan kare- na alasan persyaratan penjaminan. (2) Akses peroleh- an permodalan oleh pengusaha UMKM pada umum- nya  terkendala  pada  lemahnya  sistem  administrasi keuangan usaha dan kurangnya jaminan yang bank- able, daya saing usaha rendah, dan lemahnya integrasi pembinaan UMKM. (3) Proses pelayanan kredit oleh pihak  perbankan  oleh  perbankan  dilihat  dari  rata- rata waktu yang digunakan dalam pengurusan kredit sampai  pada  pencairan  kredit  hanya  memerlukan waktu yang relatif singkat.
Selanjutnya  studi  Sri  Susilo  &  Sutarta  (2004) menemukan  bahwa  terbatasnya  akses  pembiayaan industri kecil terhadap perbankan terutama masalah persyaratan  administrasi  perkreditan  dimana  pada umumnya industri kecil tidak bankable. Bagi industri kecil yang memperoleh fasilitas kredit dari perbankan menyatakan bahwa  kredit tersebut  sangat berman- faat bagi pengembangan usaha mereka. Kredit terse- but terutama digunakan untuk investasi yang berkait- an dengan peralatan dan modal usaha, termasuk tem- pat usaha. Bagi industri kecil yang telah berhasil maka pihak perbankan datang untuk menawarkan berba- gai fasilitas kredit. Sebagian besar responden meng- usulkan prosedur untuk memperoleh kredit perbank- an agar lebih dipermudah. Studi ini dilakukan terhadap industri kecil di wilayah Surakarta dan Yogyakarta.

## METODE
Lokasi  penelitian  yang  dipilih  merupakan pusat/sentra UMKM di Propinsi Daerah DIY. Cakupan lokasi penelitian meliputi sentra UMKM di Kabupaten

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 14, No. 3 September 2010: 467–478
Bantul,  Kabupaten Sleman,  Kabupaten Kulon  Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta.
Data yang digunakan dalam riset mencakup data primer  dan data  sekunder. Definisi  data primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli (Kuncoro, 2009). Data primer diperoleh wawan- cara berdasarkan kuesioner yang telah disiapkan dan juga  wawancara  mendalam  dengan  pengusaha/ pengrajin UMKM, asosiasi produsen/pengusaha yang terkait, dan dinas/instansi terkait. Data primer yang dikumpulkan antara lain bidang usaha, faktor peng- hambat, harapan bantuan, modal dan pendanaan, dan rencana  pengembangan.
Secara  singkat  dapat  dikatakan  bahwa  data sekunder  adalah  data  yang  telah  dikumpulkan  oleh pihak lain (Kuncoro, 2009). Dalam riset ini data sekun- der  diperoleh  dari  instansi  atau  dinas  terkait  serta perbankan di lingkungan Provinsi DIY. Data sekunder digunakan untuk mendukung hasil analisis.
Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Dalam riset yang menggunakan analisis deskriptif pada dasarnya mengidentifikasi ka- rakteristik  dari  fenomena  yang  diamati  atau  mela- kukan  eksplorasi  kemungkinan  hubungan  dua  atau lebih fenomena (Leedy & Ormrod, 2005). Pengertian yang lain, dalam analisis deskriptif memberikan gam- baran pola-pola yang konsisten dalam data, sehingga hasilnya dapat dipelajari dan ditafsirkan secara sing- kat dan penuh makna  (Kuncoro, 2009). Selanjutnya dalam analisis deskriptif dilakukan interprestasi atas data  dan  hubungan  yang  ada  dalam  penelitian  ter- sebut.
Dalam analisis deskriptif dapat dilakukan kom- parasi antara hasil penelitian  dengan hasil-hasil pe- nelitian  terkait  dan  dilakukan  korelasi  antara  hasil- hasil  penelitian  tersebut  dengan  teori  atau  konsep yang relevan (Kuncoro, 2009). Kemudian analisis se- cara  deskriptif  dapat  juga  dilakukan  dengan  teknik statistik  yang  relatif  sederhana,  seperti  misalnya menggunakan  tabel,  grafik,  dan  ukuran  tendensi sentral  yaitu  nilai  rata-rata,  nilai  tengah,  dan  modus (Kontour, 2003). Dengan demikian sekalipun metode
analisis yang digunakan dalam riset ini relatif seder- hana, namun dapat memberikan informasi yang me- madai sesuai dengan tujuan penelitian.
Adapun  tahapan/langkah  penelitian  sebagai berikut: (1) Melakukan pengumpulan data sekunder dari  instansi/lembaga  terkait  serta  menyusun kuesioner dan melakukan uji coba kuesioner. (2) Me- lakukan  survei  terhadap  220  pengusaha/pengrajin UMKM yang terpilih menjadi responden untuk men- cari  data  dan  informasi  yang  sesuai  dengan  tujuan studi.  Penentuan  besar  sampel  (sample  size)  untuk masing-masing  wilayah  dilakukan  dengan  metode purposive  sampling,  sedangkan  pemilihan  sampel pengusaha/pengrajin  UMKM  dilakukan  convinience sampling  (Sekaran  & Bougie,  2010).  (3)  Melakukan wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap 10  yang  mewakili  sampel  atau  responden.  Metode yang dipilih untuk menentukan sampel adalah conve- nience sampling (Sekaran and Bougie, 2010). Tujuan dilakukan  wawancara  mendalam  agar  diperoleh informasi yang lebih mendalam dari jawaban-jawab- an yang telah diberikan berdasarkan pertanyaan da- lam kuesioner. (4) Melakukan wawancara mendalam pihak-pihak  terkait  yaitu  instansi/dinas  terkait  dan perbankan. Penentuan sampel dilakukan dengan con- venience sampling. (5) Dari data primer dan sekunder yang terkumpul, baru kemudian diolah dan diuji se- cara statistik sesuai dengan tujuan penelitian.

## HASIL

## Profil  Responden
Gambar  1  memaparkan  komposisi  sampel responden UMKM di 4 (empat) kabupaten dan kota Yogyakarta.  Jumlah  sampel  dari  Kabupaten  Bantul merupakan  jumlah  terbesar,  diikuti  Kabupaten  Gu- nungkidul,  Kota  Yogyakarta,  Kabupaten  Sleman  dan Kabupaten Kulonprogo. Distribusi ini sesuai dengan jumlah  UMKM  yang  menjadi  responden  di  masing- masing daerah tersebut. Total sampel yang menjadi responden  sebanyak  220  pengusaha/pengrajin UMKM.  Distribusi  sampel  adalah  Kabupaten  Kulon Progo  (31  responden),  Kabupaten  Sleman  (31  res-

## Peran Perbankan dalam Pembiayaan UMKM di Provinsi Diy
Y. Sri Susilo
ponden), Kota Yogyakarta (34 responden), Kabupaten Bantul (70 responden), dan Kabupaten Gunung Kidul (54 responden).
kulit).  Distribusi  jumlah  sampel  menurut  kelompok usaha industri pertanian/makanan, industri pertani- an non-pertanian, industri kerajinan, dan aneka usaha disajikan  pada  Gambar  3.  Berdasarkan  grafik  ter- sebut jumlah sampel paling banyak berlokasi di Ka- bupaten Bantul, kemudian masing-masing diikuti Ka- bupaten  Gunungkidul,  Kota  Yogyakarta,  Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo. Sampel di Kabu- paten  Bantul  mencakup  industri  non-pertanian  (27 responden), industri pertanian (27 responden), indus- tri kerajinan (7 responden), dan industri aneka usaha (9 responden).
31 31 34 70 54 K ulon P rogo S leman K ota B antul G unung K idul

## Gambar 1. Jumlah Responden
Deksripsi UMKM menurut lapangan usahanya, sesuai dengan klasifikasi yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Koperasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2009 dapat dibagi dalam ke- lompok  Industri  Pertanian,  Industri  Non  Pertanian, Kerajinan  dan  Aneka  Usaha  (Gambar  2).  Dari  ber- bagai kelompok tersebut, maka UMKM di Yogyakarta terbanyak beroperasi pada bidang usaha industri pa- da komoditas yang berkaitan dengan produk pertani- an.  Hal  ini  tentu  sangat  dipengaruhi  oleh  berbagai hal, yaitu ketersediaan bahan baku, ketersediaan SDM yang sesuai serta skala usaha yang cocok bagi pasar lokal dan regional. Predikat Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan tujuan pariwisata memiliki peran be- sar bagi berkembangnya UMKM yang bergerak pada bidang  kerajinan.
Selanjutnya komposisi menurut bidang usaha, industri  pertanian/makanan  mencakup  industri tempe,  tahu,  bakpia,  geplak,  kerupuk,  nata  de  coco, serta aneka roti dan kue. Untuk industri non-pertani- an/non-makanan  mencakup  industri  genteng, gamelan, mebel kayu, mebel bambu, dan industri kon- feksi.  Kemudian yang  tergolong kerajinan  diantara- nya  kerajinan  kulit,  batik,  perak,  gerabah  dan  kera- mik. Cakupan aneka usaha meliputi industri cindera mata  (ornamen  batu,  topeng  kayu,  serabut  kelapa, bambu,  hiasan  dinding,  lukisan  batik,  dan  lukisan
43% 23% 23% 11% Indus tri Makanan Indus tri Non Makanan K erajinan Aneka Us aha

## Gambar 2. Komposisi Menurut Bidang Usaha

## Gambar 3. Bidang Usaha UMKM Masing-Masing Daerah
Jika  diamati  berbagai  faktor  yang  menjadi penghambat usaha UMKM seperti dipaparkan pada Gambar  4,  maka  jawaban  sebagian  besar  para  res- ponden menyatakan pada faktor yang terkait dengan bahan baku (23%), kondisi makro ekonomi (16%), kekurangan modal dan pendanaan (14%), peralatan usaha  (12%),  sedangkan  faktor  berikutnya  adalah persaingan  usaha  seperti  persaingan  usaha  yang ketat (12%), kompetitor (12%), dan pemasaran (11%).

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 14, No. 3 September 2010: 467–478
Harapan kepada pelaku usaha kepada pemerin- tah yang utama adalah bantuan penyediaan modal dan pendanaan untuk pengembangan usaha (Gambar 5). Hasil  survei  menunjukkan  bahwa  50%  responden berharap memperoleh bantuan modal dan pendanaan. Faktor selanjutnya yang diharapkan dapat dilakukan pemerintah  adalah  kebijakan  penurunan  pajak  dan bantuan dalam berbagai kebijakan untuk membantu melakukan pemasaran, khususnya untuk meningkat- kan ekspor.
belum menggunakan  jasa perbankan.  Hal ini  mem- perkuat kondisi objektif bahwa UMKM masih kesu- litan untuk mengakses sumber pembiayaan dari per- bankan (Situmorang dan Situmorang, 2007, Sri Susilo dan Sutarta, 2004). Penggunaan jasa perbankan da- lam  hal  ini  mencakup  penggunaan  jasa  perbankan untuk transaksi yang berkaitan dengan operasi usaha dan kredit usaha untuk pengembangan usaha.
Gambar 4. Berbagai Faktor Penghambat Usaha
Gambar 5. Harapan Bantuan dari Pemerintah

## Modal dan  Pendanaan
Berkaitan dengan modal dan pendanaan untuk pengembangan  UMKM,  maka  peran  perbankan sangatlah penting. Sebagian besar responden UMKM telah menggunakan jasa perbankan untuk mencukupi kebutuhan modalnya, yaitu mencapai 65% dari total jumlah responden (Gambar 6). Sisanya sebanyak 35%
65% 35% Menggunakan J as a B ank Tidak Menggunak an J as a B ank

## Gambar 6. UMKM Pengguna Jasa Perbankan
Adapun  besarnya  pinjaman  yang  dilakukan oleh  responden  dapat  diklasifikasikan  seperti  pada Gambar 7. Sebagian besar dari responden yang mela- kukan pinjaman ke bank dalam jumlah pinjaman ku- rang  dari  20  juta  rupiah,  kemudian  antara  20  –  50 juta rupiah (Gambar 7). Kondisi ini tentu mencermin- kan skala usaha yang masih relatif kecil. Hasil survei sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Sri Susilo & Sutarta (2004) dan Tambunan (2008).
0 20 40 60 80 100 120 140 J u m la h U M K M Tidak P ernah <20 J uta 20-50 J uta 51-100 J uta >100 J uta

## Nilai P injama n

## Gambar 7. Besarnya Pinjaman UMKM
Jika diamati jenis perbankan yang menjadi tu- juan responden UMKM untuk mengajukan pinjaman, maka  sebagian  besar  responden  mengajukan  pin-

## Peran Perbankan dalam Pembiayaan UMKM di Provinsi Diy
Y. Sri Susilo
jaman  ke  bank  pemerintah,  khususnya  Bank  BRI (Gambar 8). Berdasarkan wawancara mendalam de- ngan responden Bank BRI memang relatif memberi- kan perhatian yang lebih besar terhadap UMKM di- bandingkan bank-bank umum lainnya. Di sisi lain da- lam layanan terhadap nasabah Bank BRI relatif lama atau  kalah  cepat  dibandingkan  dengan  bank-bank umum yang lain. Bank swasta seperti Bank BCA juga menjadi  pilihan  kedua  bagi  responden.  Ini  menun- jukkan bahwa bank yang memiliki jaringan luas dan menjangkau banyak lapisan masyarakat menjadi pi- lihan responden UMKM untuk melakukan pinjaman. Bank BNI dan Bank Mandiri yang merupakan bank pemerintah  hanya  memiliki  porsi  yang  relatif  kecil sebagai pilihan tempat meminjam bagi responden.
pu mengambil kredit > 40 juta rupiah (Gambar 10). Kemampuan  mengambil  kredit  tergantung  dari  ke- mampuan internal dan kelayakan usaha dari UMKM, sedangkan dari aspek eksternal kebijakan dan dukung- an perbankan menjadi hal yang signifikan.
83 119 51 39 27 0 50 100 150 200 250 J um la h Responde n B R I B NI Mandiri B C A L ain-lain Tidak A da R encana P injam

## Gambar 8. Bank Tempat Meminjam UMKM
Berdasarkan  hasil  survei  ditemukan  bahwa hanya 21% dari total respon yang menyatakan per- nah mendapat bantuan, baik berupa bantuan finan- sial maupun bantuan teknis atau peralatan (Gambar 9). Bantuan yang mereka peroleh berasal dari pihak pe- merintah dan pihak lainnya. Melihat kondisi objektif bahwa sebagian besar responden (79%) belum per- nah memperoleh bantuan maka dalam hal pemberian bantuan kepada UMKM maka perlu ditingkatkan baik secara  kuantitas,  kualitas,  maupun  pemerataannya.
Dalam hal kemampuan mengambil kredit dari perbankan  sebagian  besar  responden  mengambil kredit sebesar 10 – 40 juta rupiah (65%). Kemudian sisanya sebanyak 7% hanya mampu mengambil kre- dit sebesar < 10 juta rupiah dan sebanyak 28% mam-
Gambar 9. Jumlah UMKM Pernah Menerima Bantuan dari Pihak Lain

## Rencana  Pengembangan Ke  Depan
Pelaku  UMKM  memiliki  visi  untuk  mengem- bangkan  usahanya  dalam  masa  yang  akan  datang. Berdasarkan data  pertanyaan yang  diajukan kepada pengusaha, sekitar 90% menjawab akan melakukan usaha pengembangan. Pengembangan ini berkaitan dengan kebutuhan dana untuk investasi. Para pelaku UMKM  berharap  kepada  bank  pemerintah  untuk mendukung  pendanaan  dalam  pengembangan  usa- hanya  (Gambar  11).  Dua  faktor  penting  peran  per- bakan dalam pengembangan UMKM adalah pemberi-
Gambar 10. Kemampuan Mengambil Kredit

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 14, No. 3 September 2010: 467–478
an kredit dengan bunga rendah dan proses yang se- derhana.
Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) Eks Surat Utang Peme- rintah No. SU-05.Mk/1999  dengan program subsidi bunga dan penjaminan kredit. Untuk UMKM yang po- tensial, feasible dan bankable, pembiayaannya melalui perbankan pada umumnya. Kelompok ini tidak diper- lukan program khusus, dikarenakan secara teknis ke- lompok  ini  mampu  memenuhi  persayaratan  untuk memperoleh  kredit  dari  perbankan.  Bahkan  untuk kelompok  UMKM  ini,  pihak  perbankan  melakukan “jemput bola”, yaitu perbankan mendatangi dan mem- berikan  pelayanan  terhadap  kebutuhan  kredit  yang diajukan oleh UMKM.
Berdasarkan  hasil  wawancara  mendalam  de- ngan  berbagai  pihak  (Kantor  Bank  Indonesia  Yog- yakarta, Disperindagkop dan UKM Provinsi DIY, Per- bankan,  KADIN,  dan responden),  maka  pembiayaan UMKM melalui perbankan seharusnya difokuskan un- tuk UMKM potensial yang termasuk kategori yang ke- dua (feasible dan tidak bankable), dan ketiga (tidak fea- sible  dan  bankable).  Dalam  memberikan  atau menyalurkan kredit terhadap UMKM, perbankan de- ngan ketat mempersyaratkan ketentuan “The Five of Credit” (5C), yaitu character, capital, collateral, capac- ity of repayment, dan condition of economic (Subandi, 2007). Sebagian dari besar responden (70%), belum memenuhi  persyaratan  kriteria  5C  dari  perbankan. Kelemahan sebagian besar responden antara lain dari: (1)  Aspek  karakter  (character)  UMKM  ditandai  de- ngan:  (a)  belum  baiknya  sistem  administrasi  dalam usaha,  khususnya  administrasi  keuangan,  (b)  ren- dahnya  kualitas  sumber  daya  manusia,  (c)  ketidak pastian ketersediaan bahan baku, dan (d) peralatan produksi  yang  sederhana  sehingga  produktifitasnya rendah. (2) Aspek pemilikan modal (capital) UMKM ditandai dengan: (a) kecilnya rata-rata pemilikan aset, (b)  terbatasnya  rata-rata  pemilikan  modal,  dan  (c) perkembangan dari kedua aspek tersebut sangat ren- dah, karena rendahnya tabungan akibat kecilnya laba bersih yang diperoleh. (3) Aspek kepemilikan agunan (collateral) dimana kemampuan UMKM untuk mem- berikan agunan rendah, hal ini dikarenakan terbata- snya aset berharga dan kurangnya legalitas aset yang dimiliki  UMKM.  (4)  Aspek  kemampuan  membayar

## PEMBAHASAN
Menurut Bank Indonesia berdasarkan pola pem- biayaan dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) ke- lompok,  yaitu  (Kantor  Bank  Indonesia  Yogyakarta, 2010):  (1)  UMKM  yang  potensial  namun  tidak  fea- sible dan tidak bankable. (2) UMKM yang potensial dan feasible namun tidak bankable. (3) UMKM yang poten- sial dan bankable namun tidak feasible. (4) UMKM yang potensial, feasible dan bankable.
Untuk kelompok UMKM yang potensial namun tidak feasible dan tidak bankable pola pembiayaannya tentu tidak melalui perbankan. Pola pembiayaan yang tepat untuk kelompok ini adalah melalui dana bergulir dan dana bantuan sosial serta didukung dengan pro- gram pembimbingan teknis. Selanjutnya untuk UMKM yang  potensial  dan  feasible  namun  tidak  bankable, pembiayaannya  dapat  melalui  Kredit  Usaha  Rakyat (KUR) dan sertifikasi hak atas tanah dengan program penjaminan kredit dan peningkatan akses ke lembaga pembiayaan.
Kemudian  untuk  UMKM  yang  potensial  dan bankable namun tidak feasible, pembiayaannya dapat dilakukan melalui Kredit Ketahanan Pangan dan Ener- gi  (KKPE),  Kredit  Program  Eks  Kredit  Lunak  Bank Indonesia (KLBI), Kredit Pengembangan Energi Na- bati - Revitalisasi Pertanian (KPEN – RP), dan Kredit
Gambar 11. Harapan Sumber Dana Pengembangan

## Peran Perbankan dalam Pembiayaan UMKM di Provinsi Diy

## Y. Sri Susilo
(capacity of repayment), UMKM pada umumnya usaha keluarga  dan  cenderung  belum  memisahkan  antara adminstrasi keuangan perusahaan dengan keuangan keluarga. Kondisi ini mempersulit perbankan untuk mengetahui  kemampuan  membayar  UMKM.  (5) Kondisi perekonomian (condition of economic) juga berpengaruh terhadap kehati-hatian perbankan da- lam menyalurkan kredit, khususnya kredit bagi usaha yang mempunyai risiko tinggi.
Dengan melihat kondisi objektif tersebut maka pendapat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM difokuskan pada kelompok yang kedua dan kelompok ketiga  patut  dipertimbangkan.  Tentu  tidak  melupa- kan penyaluran kredit bagi UMKM yang termasuk ke- lompok keempat. Untuk kelompok tersebut yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kualitas pelayanan bagi UMKM.
Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah upaya untuk  meningkatkan  akses  terhadap  sumber  pem- biayaan dari perbankan. Upaya ini tentu tidak dapat dilakukan  oleh  UMKM  sendiri,  namun  diperlukan stakeholders  yaitu  pemerintah,  asosiasi  pengusaha, LSM, dan perguruan tinggi. Khusus pemerintah, peran- nya sebagai fasilitasor ke depan harus dikurangi dan digantikan  dengan  peran  sebagai  regulator.  Peran sebagai regulator lebih diarahkan pada pemberdaya- an (emproving) melalui strategi perkuatan (empower- ing). Dengan strategi diharapkan lebih efektif diban- dingkan dengan peran pemerintah sebagai fasilitator melalui strategi pelayanan (servicing). Hal ini terbukti adanya  keterikatan  masyarakat  dan  koperasi  terha- dap  bantuan  pemerintah.
Di samping mengoptimalkan peran perbankan, maka perlu upaya untuk lebih mendorong peran lem- baga keuangan bukan bank (LKBB) untuk memberda- yakan UMKM. Sebagai alternatif  maka peran modal ventura (capital venture) dan lembaga penjamin kredit (LPK) perlu didorong untuk memberikan pembiayaan lepada  UMKM  di  Provinsi  DIY.  Dalam  hal  ini  LKBB untuk mendukung percepatan pemberdayaan UMKM di berbagai pelosok pedesaan dimana akses perbank- an masih terbatas (Idris, 2006).
Alokasi  kredit  perbankan  untuk  pembiayaan usaha di Provinsi DIY untuk seluruh usaha per Desem- ber  2009  sebesar  Rp  10.101.838  juta.  Dari  jumlah tersebut, teralokasi  untuk kredit UMKM  sebesar Rp 9.070.678 juta atau sebesar 89,26%. Kondisi ini tidak terlepas  dari  jumlah  unit  usaha  di  Provinsi  DIY mayoritas termasuk UMKM (99,815). Dengan demiki- an alokasi kredit perbankan untuk pembiayaan usaha di  Provinsi  DIY  sudah  proporsional  sesuai  dengan jumlah UMKM yang ada. Kondisi ini juga tidak terlepas dari kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia untuk mendorong  perbankan  dalam  mengembangkan UMKM. Dukungan Bank Indonesia melalui kebijakan yang bersifat demand side maupun supply side bertu- juan  untuk  lebih  meningkatkan  upaya-upaya  akses UMKM  kepada  perbankan  melalui  mekanisme  hu- bungan bisnis yang saling menguntungkan sehingga dapat berkesinambungan (Setyobudi, 2007). Di sam- ping  itu  kinerja  kredit  UMKM  di  Provinsi  DIY  per Desember 2009 juga tergolong sangat baik, hal ter- cermin dari non-performance loans (NPL) hanya se- besar 2,62% dari total kredit. Sebagai komparasi NPL untuk seluruh total kredit perbankan di Provinsi DIY mencapai  2,86%.
Berkaitan  dengan  kredit  perbankan  untuk UMKM di Provinsi DIY ada hal yang masih mengganjal yaitu permasalahan kredit UMKM korban gempa ta- hun  2006.  Seperti  diketahui  sebagian  besar  UMKM korban gempa kegiatan usahanya terganggu dan ada yang menutup usahanya. Untuk kredit sampai dengan Rp 50 juta, Pemerintah Provinsi DIY telah membayar melalui  APBD,  sedangkan  untuk  kredit  sebesar  Rp 50 juta ke atas sampai saat ini belum ada penyelesai- annya.
Bank Indonesia mencoba membantu penyela- matan kredit UMKM dengan menerbitkan PBI nomor 8/10/PBI/2006  tanggal  7  Juni  2006  (Kuncoro, 2008).  Peraturan  BI  tersebut  menggariskan  bahwa bentuk-bentuk penyelamatan UMKM melalui tiga cara, yaitu: penjadwalan kembali (rescheduling), persyarat- an  kembali  (reconditioning),  dan  penataan  kembali (restructuring). Sebagian besar kredit UMKM korban gempa  memang  direstrukturisasi  perbankan.  Hasil

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 14, No. 3 September 2010: 467–478
restrukturisasi  tidak  sepenuhnya  berhasil  karena masih  dijumpainya  sejumlah  UMKM  yang  kualitas kreditnya tidak membaik.
Meskipun  sudah  ada  PBI  No.8/10/PBI/2006, UMKM yang tidak menikmati program tersebut cu- kup besar, yaitu 40%. Jenis restrukturisasi yang pal- ing banyak diterima oleh UMKM adalah penjadwalan kembali  (81%).  Dalam  praktik,  restrukturisasi  ter- nyata  tidak  berjalan  lancar,  setidaknya  26%  UMKM menyatakan program restrukturisasi  kurang efektif. Ketidakefektifan program tersebut disebabkan kare- na  bentuknya  yang  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan (51%).  Mengingat  kondisi  tersebut,  bantuan  yang mendesak diperlukan saat ini adalah bantuan modal untuk  penyelesaian  kredit  bermasalah  maupun pemulihan  usaha.  Bantuan  modal  mendesak diberikan karena hanya sebagian kecil UMKM yang mampu  mengembalikan  kreditnya  tanpa  adanya keringanan (39%), sisanya menyatakan tidak mampu mengembalikan  apabila  tidak  ada  keringanan. Keringanan yang dimaksud adalah write off, hair cut, dan moratorium kredit (Kuncoro, 2008).
Berkaitan  dengan  usulan  penghapusan  atau pemutihan kredit UMKM kredit gempa, pemerintah kesulitan  untuk  menerapkannya  karena  terkait dengan  regulasi  yang  ada.  Hal  tersebut  dapat dijalankan dengan melakukan revisi undang-undang yang berlaku pada saat ini. Selanjutnya Bank Indone- sia (BI) memperpanjang jangka waktu restrukturisasi  kredit  bagi  UMKM  korban  gempa bumi di Provinsi DIY hingga akhir Desember 2010. Perpanjangan  itu  dituangkan  dalam  Peraturan  BI (PBI) Nomor11/27/2009 tentang perlakuan khusus terhadap kredit bank pascabencana alam di Provinsi DIY dan daerah sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah. PBI  itu  dikeluarkan  dengan  pertimbangan  kinerja perbankan dan kondisi perekonomian di DIY masih belum  sepenuhnya  pulih  sejak  terjadinya  gempa bumi 27 Mei 2006.
Total  kredit  UMKM  korban  gempa  yang dilaporkan  perbankan  di DIY  kepada  BI  Yogyakarta hingga Maret 2009 berjumlah Rp179,8 miliar. Kredit tersebut direlaksasi dengan PBI, yang berfungsi untuk
melindungi UMKM agar bank umum maupun bank per- kreditan rakyat (BPR) tidak melakukan eksekusi ja- minan  atau  agunan.  Ia  mengatakan,  dengan  adanya PBI, kualitas kredit bagi bank umum dan BPR yang direstrukturisasi ditetapkan lancar terhitung sejak re- strukturisasi  sampai  akhir  Desember  2010.  Khusus untuk kredit yang direstrukturisasi, bank wajib mem- bentuk penyisihan penghapusan aktiva (PPA) secara bertahap, yakni paling kurang sebesar 15% dari jum- lah kredit yang belum tertagih pada akhir Desember 2009. Selain itu, paling kurang sebesar 50% dari jum- lah kredit yang belum tertagih, pada akhir Juni 2010, dan paling kurang sebesar 100% dari jumlah kredit yang belum tertagih, pada akhir Desember 2010.

## KESIMPULAN DAN  SARAN

## Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifika- si  dan  menganalisis  peran  perbankan  dalam  pem- biayaan UMKM pada industry kecil di wilayah Sura- karta dan Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan akses  UMKM  terhadap  sumber  pembiayaan  per- bankan  perlu  ditingkatkan,  termasuk  juga  sumber- sumber  pembiayaan  lain  non-perbankan  seperti modal  ventura  dan  lembaga  penjamin  kredit.  Salah butir Instruksi  Presiden (Inpres)  No. 6  Tahun 2007 juga  mengamanatkan  hal  tersebut.  Koordinasi  ke- menterian dan institusi lain dalam upaya meningkat- kan akses tersebut perlu ditingkatkan agar hasilnya lebih  optimal.  Dengan  diberlakukannya  Undang-un- dang tentang Bank Indonesia  No. 23/1999 sebagai- mana  diubah  dalam  UU  No.  3/2004,  peranan  Bank Indonesia dalam membantu pemberdayaan sektor riil dan UMKM menjadi bersifat tidak langsung. Peran BI tetap  penting,  terutama  dalam  hal  kebijakan  per- kreditan,  seperti  misalnya  dalam  membantu  me- nangani permasalahan kredit UMKM korban gempa di Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah.

## Saran
Dari  sisi  pelaku  UMKM  di  Provinsi  DIY,  agar akses  terhadap  kredit  perbankan  dapat  meningkat maka harus belajar untuk meningkatkan kemampuan manajerialnya,  terutama  dalam  aspek  administrasi

## Peran Perbankan dalam Pembiayaan UMKM di Provinsi Diy

## Y. Sri Susilo
usaha pada umumnya dan adminstrasi keungan pada khususnya. Di sisi lain pihak perbankan harus men- cari terobosan dan inovasi agar pelaku UMKM dapat mempermudah  akses  sumber  pembiayaan  melalui kredit perbankan, seperti misalnya dalam persyarat- an kredit dan suku bunga.
Berkaitan dengan riset selanjutnya perlu difo- kuskan responden  dari kelompok  bidang usaha  ter- tentu, misalnya dari kelompok industri kerajinan. Hal ini dilakukan agar diperoleh hasil yang lebih rinci dari permasalahan  perkreditan  dari  setiap  kelompok  bi- dang usaha. Dari aspek metode riset disarankan untuk menggunakan metode focus group discussion (FGD) agar diperoleh data dan informasi yang lebih lengkap baik dari pihak UMKM, perbankan, dan stakeholders yaitu pemerintah, LSM, dan perguruan tinggi.

## DAFTAR  PUSTAKA
Anonim.  2004.  Pengkajian  Usaha  Mikro  di  Indonesia.
Himpunan  Abstrak  Hasil  Penelitian  Koperasi  dan UKM.  Diakses  dari  http://www.smedec.com  pada tanggal 23 Januari 2008.
Bank Dunia. 2005. Mendukung Usaha Kecil dan Menengah. Policy Brief. Diakses dari http://www.worldbank.or.id pada tanggal 20 Juli 2005.
Departemen Perdagangan. 2010. Menuju ASEAN  Economic Community  2015,  Departemen  Perdagangan  RI,
Jakarta. Diakses dari http://www.depdag.go.id pada tanggal 8 September 2010.
Hafsah,  M.J.  2004.  Upaya  Pengembangan  UKM.  Infokop.
Nomor 25 Tahun 2004, 40 – 44. Diakses dari http:// www.depkop.go.id pada tanggal 8 September 2010.
Idris, I. 2006. Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank Untuk  Pemberdayaan  UKM.  Jurnal  Pengkajian Koperasi dan UKM, No.2 Tahun I, hlm.99-105.
Kantor  Bank  Indonesia  Yogyakarta.  2010.  Kebijakan Pengembangan  dan  Perkembangan  Perkreditan UMKM DIY. Makalah. Diskusi Kebijakan dan Strategi Pengembangan  UMKM  di  Provinsi  DIY.  Fakultas Ekonomi  UAJY  dan  ISEI  Cabang  Yogyakarta. Yogyakarta 29 Juni 2010.
Kantor  Bank  Indonesia  Palembang.  2007.  Laporan Perkembangan  Ekonomi  dan  Keuangan  Daerah Propinsi  Kep.  Bangka  Belitung  Triwulan  II  2007. Suplemen 2: Mengkonsolidasikan Dukungan terhadap
UMKM. Diakses dari http://www.bi.go.id pada tanggal 6 September 2010.
Kuncoro,  M.  2008.  Write  Off  Kredit  UMKM.  Kedaulatan Rakyat.  10  Desember  2008.  Diakses  dari  http:// www.mudrajad.com pada tanggal 30 Oktober 2010.
Leedy, P.D. & Ormrod, J.E. 2005. Practical Research: Planning and  Design,  8 th Edition,  Pearson  Education  Pte.,
Singapore.
Sekaran, U. & Bougie, R. 2010. Research Method for Business: A Skill Building Approach, 5 th Edition, John Wiley and Sons Inc., USA.
Setyari, N.P.W.  2005.  Dinamika  Pengembangan  UMKM  di Indonesia.  Working  Paper.  Fakultas  Ekonomi Universitas  Udayana.
Setyobudi,  A.  2007.  Peran  Serta  Bank  Indonesia  Dalam Mengembangkan UMKM. Buletin Hukum Perbankan dan Kebansentralan,  Vol.5,  No.2,  hlm.29-35.
Situmorang, J.W. & Situmorang, J. 2007. Suku Bunga Perbankan Masih Penghambat Pembiayaan UMKM di Indonesia. Artikel.  Diakses  dari  http://www.smedec.com  pada tanggal 23 Agustus 2010.
Sri Susilo, Y. 2007a. Pertumbuhan Usaha Industri Kecil dan Menengah  (IKM)  dan  Faktor-faktor  yang Mempengaruhinya. Eksekutif,  Vol.4,  No.2,  hlm.306- 313.
Sri Susilo, Y. 2007b. Masalah dan Dinamika Usaha Kecil: Studi Empiris  Pedagang  “Klithikan”  di Alun-alun  Selatan. Jurnal Ekonomi, Tahun XII/01/2007, hlm.64–77.
Sri Susilo, Y. 2005. Strategi Survival Usaha Mikro Kecil (Studi Empiris Pedagang Warung Angkringan di Yogyakarta). Telaah Bisnis,  Vol.6,  No.2,  hlm.161–178.
Sri  Susilo, Y.  & Sutarta,  A.E. 2004.  Masalah dan  Dinamika Industri Kecil Pasca Krisis Ekonomi. Jurnal Ekonomi Pembangunan,  Vol.  9  No. 1,  hlm.65–78.
Subandi, S. 2007. Potensi Pengembangan Permodalan UMKM Dari Pinjaman Perbankan. Artikel. Diakses dari http:/ /www.smedec.com pada tanggal 23 Agustus 2010.
Tambunan,  T.T.H.  2002.  Usaha  Kecil  dan  Menengah  di Indonesia: Beberapa Isu Penting. Cetakan I. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
Zain,  H.M.Y.,  Fattah,  S.,  Djauhariah,  L.,  Siswadharma,  B., Mustari, B., & Tadjibu, M.J. 2007. Skema Pembiayaan Perbankan Daerah Menurut Karaketristik UMKM Pada Sektor Ekonomi Unggulan di Sulawesi Selatan. Diakses dari http://www.smedec.com pada tanggal 23 Agustus 2010.