HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 6 (1), 55-62. https://doi.org/10.17509/historia.v6i1.42217.
PROSTITUSI DI SEMARANG PASCA 1852
Iman Dwi Hartanto, R. Reza Hudiyanto 1
Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang Correspondence: imandwi165@gmail.com

## Abstract
The mention of women who choose a profession to work in the field of prostitution, every era has a different mention, there is a mention of jalir which was used in the previous royal era, there is also a mention of public women which was used during the Dutch East Indies period, followed by prostitutes and when this term becomes more refined as a prostitute. During the Dutch East Indies era, the prostitution sector received special attention from the government at that time because it had a direct impact on workers in the Dutch East Indies, from soldiers to government officials. At first the Colonial Government only gave burdens to the perpetrators without having binding laws related to prostitution so that the resulting impact was the spread of venereal diseases among the citizens of the Dutch East Indies. This was the end of the Dutch East Indies Government requiring special efforts to deal with the emerging social phenomena. The concrete effort that was made was the enactment of a rule in 1852 so that the government had control over the effects of rampant prostitution. The writing of this article uses historical methods to trace how the Colonial Government’s efforts to deal with the problem of prostitution in the colonies.
Keywords: Dutch East Indies; modernization; prostitution.

## Abstrak
Penyebutan perempuan-perempuan yang memilih profesi untuk bekerja di bidang prostitusi. Setiap zaman memiliki penyebutan yang berbeda-beda, ada penyebutan jalir yang dipakai pada zaman kerajaan terdahulu, ada juga penyebutan wanita publik yang digunakan selama masa Hindia Belanda, diikuti dengan pelacur serta pada saat ini penyebutannya menjadi lebih halus sebagai wanita tuna susila. Penulisan artikel ini mengguakan metode sejarah untuk melacak bagaimana usaha Pemerintah Kolonial menangani permasalahan prostitusi di tanah jajahan. Pada masa Hindia Belanda, sektor prostitusi ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahan saat itu dikarenakan memiliki banyak sekali dampak secara langsung terhadap para pekerja di Hindia Belanda, mulai dari para tentara, hingga para pejabat pemerintahan. Pada mulanya Pemerinahan Kolonial hanya memberikan kebebasan pada para pelakunya tanpa memiliki hukum yang mengikat terkait prostitusi sehingga dampak yang dihasilkan adalah menyebarnya penyakit kelamin pada warga Hindia Belanda. Pada akhirnya Pemerintahan Hindia Belanda menerapkan kebijakan khusus untuk menangani fenomena sosial yang muncul tersebut. Usaha konkrit yang dilakukan adalah dengan diberlakukannya suatu aturan pada tahun 1852 agar pemerintah memiliki kendali terhadap dampak prostitusi yang merajalela.
Kata Kunci : Hindia belanda; modernisasi; prostitusi.
To cite this article: Hartanto, I. D. & Hudiyanto, R. R. (2023). Prostitusi di semarang pasca 1852. HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 6 (1), 55-62. https://doi.org/10.17509/historia.v6i1.42217.
Naskah diterima : 28 Desember 2021, Naskah direvisi : 1 Maret 2023, Naskah disetujui : 30 Maret 2023
Available online at HISTORIA ; Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah Journal homepage : https://ejournal.upi.edu/index.php/historia

## RESEARCH ARTICLE

## Prostitusi di Semarang Pasca 1852

## PENDAHULUAN
Pada beberapa tahun ke belakang, masyarakat disajikan banyak sekali berita-berita mengenai tindakan prostitusi di berbagai media massa, mulai dari media cetak, hingga media elektronik. Tentu saja jika berbicara mengenai bisnis prostitusi yang ada di Indonesia ini, maka tak akan lepas dengan sejarah panjang perjalanan dari aktivitas tersebut. Secara umum dapat dipahami jika memang kegiatan seksual merupakan sebuah kebutuhan biologis dari manusia itu sendiri. Sehingga menjadikan bisnis prostitusi selalu ada di berbagai zaman dengan bentuk yang beragam sesuai dengan zamannya. Sejarah mencatat bahwasanya kegiatan prostitusi ini sudah berkembang dan bahkan sudah dijadikan sebuah bisnis untuk meraup keuntungan telah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha, lalu dilanjutkan dengan zaman Kolonial Belanda maupun Jepang, serta hingga saat ini.
Ketika ditarik ke belakang, kegiatan prostitusi ini selalu muncul ditempat yang sama, yakni kegiatannya berada pada kota-kota dengan aktivitas yang selalu padat. Kehidupan perkotaan yang individual, mengedepankan kompetisi seringkali melahirkan permasalahan- permasalahan sosial tersendiri seperti, kriminalitas, prostitusi, kemiskinan, urbanisasi, pengangguran serta permasalahan lain yang mengikutinya. Masalah- masalah sosial yang muncul di perkotaan ini menuntut pemerintah kota untuk berbuat sesuatu agar kehidupan perkotaan menjadi lebih aman dan nyaman untuk ditinggali. Lembaga-lembaga sosial dan fasilitas- fasilitas yang mendukung kesejahteraan sosialpun mulai diupayakan (Sri Margana & Nursam, 2010). Pada paruh akhir abad 19, Nusantara mengalami sebuah babak baru, yakni mulai berkembangnya kota-kota. Sejak sekitar abad tersebut pemerintahan Hindia Belanda seringkali mengembangkan kota-kota menjadi kota yang lebih modern dengan mengadopsi tata kota yang hampir mirip dengan tata kota di Eropa.
Tidak dapat diragukan lagi jika memang kegiatan komersialisasi seksual ini telah menjadi fenomena sosial yang sudah lazim dan banyak dilakukan di berbagai tempat terjadi pada zaman Kolonial Belanda. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada saat itu Belanda sedang marak membawa banyak tenaga kerja dari negara asalanya untuk dipekerjakan di Hindia Belanda, mulai dari untuk pekerjaan di perkantoran hingga dijadikan sebagai serdadu untuk melindungi ketertiban di tanah jajahan. Di lain sisi, dengan banyak pekerja yang dibawa ke Hindia Belanda ini, pemerintahan tidak membolehkan pekerja tersebut untuk turut serta membawa keluarganya, alhasil banyak dari warga Eropa ini merasa tertekan karena tidak bisa menyelesaikan
urusan biologisnya, sehingga banyak dari mereka yang akhirnya memakai jasa dari prostitusi.
Kajian dengan pemilihan tema prostitusi secara khusus di masa kolonial ini sebenarnya merupakan tema yang masih sedikit diambil dari pada dengan tema- tema sejarah arus utama di Indonesia. Akan tetapi dalam kurun waktu beberapa tahun ke belakang ini sudah ada usaha-usaha untuk menuliskan tema ini. Secara nyata, yang dapat ditemui dalam penulisan tema prostitusi ini adalah paling banyak menyinggung fenomena sosial berupa pergundikan di masa kolonial saja. Salah satu contoh dari tulisan yang memiliki fokus dalam penulisan mengenai pergundikan adalah De njai en het concubinaat in Nederlands-Indië , karya Reggie Baay. Dalam buku tersebut, Reggie Baay menyajikan tulisan yang digunakan sebagai sarana untuk mempelajari mengenai sejarah dari nyai dan pergundikan di Hindia Belanda, permasalahan- permasalahannya, dan kesalahpahaman mengenai nyai itu sendiri dalam beberapa sudut pandang.
Tulisan selanjutnya yang memiliki tema prostitusi adalah tulisan dari Lisbeth Hesselink yang memiliki judul Prostitution: A Necessary Evil Particularly in The Colonies; Views on Prostitution in The Netherlands Indies . Tulisan ini merupakan salah satu judul dari sekumpulan tulisan yang ada di dalam buku berjudul I ndonesians Woman in Focus , terbit pada tahun 1987. Oleh sebab itu, tulisan ini pun tidak membahas secara mendetail mengenai pelacuran di Hindia Belanda. Menurut pengakuan dari penulisnya sendiri, bahwa penelitiannya tentang pelacuran itu terbatas pada sumber-sumber berbahasa Belanda. Citra yang muncul mengenai para pelacur juga meupakan citra yang terbentuk dari citra pemerintah kolonial.
Dilanjutkan dengan tulisan dari Terence H. Hull mengenai From Concubines to Prostitutes A Partial History of Trade in Sexual Services in Indonesia (2017). Dalam tulisan ini Terence mencoba memaparkan mengenai bagaimana transformasi yang awalnya adalah ada fenomena pergundikan/perseliran lalu lama kelamaan berubah menjadi komersalisasi prostitusi di Indonesia. Terence berusaha memaparkan mengenai sejarah perkembangan perdagangan jasa seksual ini mulai dari zaman kerajaan klasik hingga masa kontemporer saat ini. Selain penulisan karya tersebut, Terence juga menulis sebuah buku dengan judul Pelacuran Di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya (1997). Dalam bukunya yang terdahulu ini, meskipun menggunan kerangka judul sejarah dan perkembangan, penulisan sejarahnya sesndiri terbilang minim daripada porsi penjelasan yang lainnya. Porsi terbesar dalam buku ini adalah penjelasan mengenai laporan data jumlah pekerja, hingga nominal pendapatan yang didapat oleh para para pekerja di
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 6 (1), 55-62. https://doi.org/10.17509/historia.v6i1.42217.
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993
industri prostitusi, yang sayangnya data-data tersebut fokus pada data Indonesia pasca Kemerdekaan. Dalam penjelasannya mengenai masa sebelum Kemerdekaan hanya ditampilkn deskripsi umum terkait praktik prostitusi.
Kajian lain yang membahas mengenai tema-tema prostitusi masa kolonial adalah Gani A. Jaelani dalam tulisannya yang berjudul Dilema Negara Kolonial, Seksualitas dan Moralitas Di Hindia Belanda Awal Abad XX (2019). Dalam tulisan ini Gani mencoba memaparkan bagaimana permasalahan seksualitas dan moralitas dalam negara kolonial. Fokus dari tulisan ini setelah dibaca adalah menyoroti bagaimana sikap pemerintahan pada saat itu untuk menindak fenomena prostitusi yang sedang marak di Hindia-Belanda, mulai bagaimana pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan mengenai legalisasi prostitusi, lalu juga mengenai pengawasan yang ketat terhadap para pelaku dari prostitusi itu sendiri, hingga bagaimana akhirnya pemerintahan Hindia- Belanda mencoba untuk menghapuskan prostitusi itu sendiri.
Berangkat dari kajian-kajian atau tulisan yang mengambil tema prostitusi yang telah disebutkan di awal, ada pula hal yang mengikuti dari adanya prostitusi tersebut. Mulai dari dampak sosial, ekonomi, politik, dan bahkan dampak kesehatan. Dengan memberikan pemaparan terkait dampak prostitusi yang banyak terjadi di masa Kolonial Belanda, diharapkan dapat juga memberikan penggambaran kondisi, khususnya kondisi kesehatan ketika prostitusi di Hindia Belanda sedang marak.
Tulisan ini sebenarnya bertujuan untuk memberikan pandangan sebuah tema baru yang kadang kala dianggap sebagai suatu sejarah yang tabu dibicarakan di masyarakat umum. Selama proses penulisan ini, penulis menyadari bahwasannya beberapa tema-tema sejarah yang tabu, seperti tulisan ini, ketika dibaca oleh beberapa orang disekitar penulis, mereka cenderung memberikan stigma yang buruk ketika penulis menuliskan tema seperti ini. Ada yang mengatakan bahwasannya ketika menulis tema prostitusi, maka penulisnya dilabeli dengan penulis yang gemar dengan hal-hal erotis, lalu juga tidak lupa dilabeli dengan amoral dan lain sebagainya.  Yang kedua, tujuan dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat memberikan fokus sejarah yang lebih spesifik ketimbang dengan penyajian tulisan-tulisan sebelumnya yang masih banyak hanya menuliskan maupun meneliti mengenai gambaran umum sejarah prostitusi di Indonesia, lebih khusus ketika Zaman Kolonial. Dengan tujuan untuk memberikan fokus kajian yang lebih khusus, maka ari itu penulis mengambil topik mengenai prostitusi di Semarang pasca terbitnya sebuah aturan untuk melawan
dampak buruk prostitusi yang dapat dipahami sebagai inisiatif pemerintah Kolonial Belanda untuk menertibkan prostitusi di Hindia Belanda. Dan terakhir, diharapkan kedepannya orang-orang seharusnya mulai memiliki pandangan yang lebih luas dan dapat menempatkan pemikirannya di posisi netral ketika mendapati tema- tema penulisan sejarah yang masih dianggap tabu oleh sebagian orang.dan tidak terlalu menjustifikasi buruk pada penulis-penulis yang memilih tema-tema yang berlawanan dengan tema-tema arus utama.

## METODE
Dalam penulisan artikel Prostitusi Semarang Pasca 1852 ini menggunakan metode sejarah. Dalam metode sejarah ini terdiri dari beberapa tahapan, yakni (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi, (4) interpretasi, dan (5) historiografi (Kuntowijoyo, 2013). Dalam tahapan pertama, Kuntowijoyo dalam bukunya Pengantar Ilmu Sejarah, menyebutkan bahwasanya dalam pemilihan topik ini dapat dipengaruhi berdasarkan dua hal yakni ke dekatan emosional dan juga kedekatan intelektual. Dalam konteks penulisan artikel ini, penulis memilih topik ini adalah dikarenakan memiliki kedekatan secara intelektual yang memang ketertarikan kajian dan juga beberapa sumber bacaan yang penulis miliki kebanyakan memiliki tema di sekitar masa kolonial, perempuan serta prostitusi.
Dalam tahapan ke dua, yakni pengumpulan sumber, untuk memahami apa yang akan ditulis dalam tulisan sejarah ini secara langsung kita hanya bisa mendapatkan kesaksian dan juga data-data sejarah dari produk sampingan dari sejarah itu sendiri seperti arsip dan peninggalan bersejarah lainnya. Berdasarkan bahannya, data atau sumber ini dibedakan menejadi dua yakni tertulis dan tidak tertulis atau juga bisa disebut dengan dokumen serta artefak. Pengumpulan sumber pertama kali dilakukan oleh penulis adalah dengan melakukan pelacakan daftar rujukan dari beberapa artikel jurnal ilmiah yang telah terbit, lalu ditemukan satu arsip yang disebutkan secara berulang di beberapa artikel, akan tetapi tidak pernah ada yang menjelaskan secara spesifik apa isi arsip tersebut, arsipnya adalah berupa surat putusan Pemerinta Kolonial Belanda atau besluit dengan sebutan Prostitutie, Reglement tot wering van de schadelijke gevolgen, welke wit de prostitutie voortvloeijen yang terbit di 15 Juli 1852.
Selain penggunaan besluit ang terbit pada 15 Juli 1852, penulis juga menemukan sebuah buku seri ‘Penerbitan Naskah Sumber’ yang diterbitkan oleh ANRI dengan nama Pemberantasan Prostitusi di Indonesia Masa Kolonial tahun 2001 .

## Prostitusi di Semarang Pasca 1852
Dalam tahapan ketiga, setelah data-data tersebut terkumpul maka perlu dilakukan proses verifikasi data. Hal ini dilakukan untuk menentukan keabsahan dari sumber itu sendiri, apakah memang sumber tersebut fakta sejarah ataupun hanya sumber fiktif. Selain itu dalam proses verifikasi ini juga dapat membedakan mana yang sumber primer, sekunder, serta sumber tersier yang sangat penting dalam pengelompokkan data penelitian. Yang menarik dalam proses verifikasi adalah ditemukannya perbedaan mengenai besluit 15 Juli 1852 yang berada dalam Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch Indeie dengan editor seorang Abtenaren ter Algemeen Secretarie dan diterbitkan pada 1862 dengan yang ada pada kumpulan naskah sumber ANRI. Penulis menemukan adanya perbedaan susunan isi pada kedua sumber tersebut. Setelah melakukan trasnliterasi pada keduanya didapatan bahwa pada seri penerbitan naskah umber ANRI ada beberapa kata yang dipersingkat. Selain itu dalam seri penerbitan naskah sumber ANRI juga didukung dengan adanya besluit yang menggantikan ataupun menguatkan isi dari besluit bertahun 1852 yakni dengan dikeluarkan besluit Gubernur Jenderal tanggal 21 Januari 1874 No. 14, sebagai aturan yng telah direvisi. Meskipun begitu dalam besluit terakhir ini, isi beberapa pasal ada beberapa yang masih mengikuti dengan besluit 1852.
Pada tahap ke empat, setelah mengklasifikasikan data berdasar kelompoknya hal yang dilakukan selanjutnya adalah membuat interpretasi atau penafsiran. memang dalam tahapan penafsiran ini sebagian besar menggunakan subjektivitas penulis atau peneliti, akan tetapi tidak lupa haruslah dicantumkan sumber dari penafsiran tersebut agar para pembaca dan masyarakat umum dapat melakukan pengecekan ulang terhadap tafsirannya dan dapat juga khalayak umum memberikan pandangannya sendiri. Proses interpretasi yang dilakukan penulis dilakukan secara bersamaan dengan proses verifikasi di tahap ketiga, sehingga proses ini saling berkaitan.
Dan pada tahap terakhir ini setelah melakukan tahapan-tahapan sebelumnya maka setelah dirangkai data yang telah di interpretasikan akan menjadi sebuah tulisan sejarah yang utuh. Meskipun telah menggunakan metode sejarah yang telah disebutkan terdahulu, ada satu tambahan yang dipakai dalam penulisan artikel ini yakni menggunakan studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan ini dalam pencarian sumbernya hanya berkutat pada berbagai macam data yang tertulis seperti arsip-arsip, serta buku-buku penelitian sebelumnya. Diharapkan dalam menggunakan studi kepustakaan ini dapat mempermudah penulis dalam melakukan pengolahan data dan mendapatkan data yang diinginkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Prostitusi Hindia Belanda
Prostitusi merupakan penjualan jasa seksual. Pelakunya dewasa ini disebut sebagai “pelacur” atau yang lebih halus adalah Wanita Tuna Susila. Menurut W. A. Bonger (1950), prostitusi merupakan fenomena sosial, dimana wanita menjual diri dengan melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Pelaku prostitusi ini menyerahkan dirinya, menjual dirinya atau bahkan menjual jasa kepada umum dengan melakukan perbuatan-perbuatan seksual untuk memperoleh imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya.
Kata “pelacur” dalam Bahasa Indonesia adalah sebuah kata jadian dengan kata dasar lacur. Kata ini juga bisa ditemukan sebagai kosa kata dalam Bahasa Jawa Baru dengan artian 1) malang, celaka, sial; 2) melacur, main perempuan (Martosuwito, 2013: 347). Dalam Bahasa Indonesia sendiri kata lacur juga memiliki artian yang hampir sama dengan kosa kata pendahulnya. Setelah diberikan imbuhan, melacur mengandung artian sebagai berbuat lacur, menjual diri. Selain melacur kata jadian yang lain adalah melacurkan mengandung artian membuat jadi pelacur. Pada saat zaman Kolonial Belanda sendiri, ada beberapa penyebutan mengenai perempuan yang bekerja di industri ini sebagai publieke vrouwen dan kadangkala juga ditemukan penyebutan sebagai openbare vrouwen yang jika diterjemahkan secara bebas menjadi Wanita Publik. Sayangnya tidak ditemukanpenyebutan khusus terkait pekerja laki-laki, bahkan dalam laporan juga tidak pernah menyebutkan pekerj alaki-laki. Seolah peraturan ataupun laporan-laporan kolonial hanya melihat semua pekerja ini sebagai perempuan.
Pada masa Kolonial Belanda, pihak Belanda banyak mendatangkan berbagai tenaga kerja-tenaga kerja, mulai dari para serdadu, hingga pekerja di bidang administrasi dari luar negeri untuk memperkuat Hindia Belanda. Menurut Syafrullah (2020), dari data yang diperoleh setidaknya 40% dari angkatan kerja selama masa kolonial merupakan pendatang yang sebagian besar mereka adalah laki-laki (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2001). Permasalahannya adalah para tenaga kerja ini mayoritas adalah laki-laki yang meninggalkan keluarganya di negara asal. Permasalahan yang timbul dari fenomena ini adalah maraknya pendirian tempat- tempat prostitusi demi memuaskan dahaga para pekerja yang notabennya jauh dari keluarga.
Di lain sisi, dari adanya kedatangan masyarakat Eropa, industrialisasi, serta modernisasi membuat perubahan dalam pola pikir dari masyarakat pribumi. Contoh dalam berubahnya pola pikir dari masyarakat
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 6 (1), 55-62. https://doi.org/10.17509/historia.v6i1.42217.
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993
pribumi ini adalah pada hal seksualitas. Secara umum, masyarakat pribumi dan secara khusus masyarakat Jawa beranggapan bahwasannya hubungan seksual dari suami- istri adalah sebuah hal yang bersifat sangat personal. Tidak ada seorang pun yang mau mengungkapkan hal tersebut pada pembicaran dengan orang luar. Akan tetapi ketika media cetak telah hadir serta adanya kolom khusus mengenai iklan memberikan akses terbuka untuk tempat segala informasi dari seluruh tempat di dunia, dan bahkan hal tersebut mencapai pada hal yang berbau seksualitas. Dari adanya fenomena tersebut akhirnya menyebabkan berubahnya pola berpikir masyarakat Nusantara, terutama pada pulau-pulau besar seperti Jawa menjadi lebih terbuka. Salah satu contoh nyata dari adanya iklan yang memiliki muatan nilai seksualitas adalah adanya iklan obat kuat khusus bagi kaum pria. Iklan ini berisi ajakan agar para pembaca untuk memakai dan meyakini kebenaran khasiat dari obat tersebut. Bahkan, lebih dari itu, menjelang pertengahan abad ke- 20 ada iklan obat kuat Kong Leng Po disertai tampilan visualisasi gambar wanita yang memakai pakaian dalam dan celana pendek tanpa tertutup busana. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa perkotaan sudah terbuka dan mulai mengapresiasi pada pemahaman terhadap seksualitas (Kasuma, 2006) . Selain dari berkembangnya media cetak yang memiliki perang terhadap berubahnya pola pikir pribumi menjadi lebih terbuka, ada juga peran dari berkembangnya teknologi transportasi. Setelah kota- kota memiliki akses transportasi yang baik maka kota tersebut menjadi kota yang lebih ramai lagi, tempat- tempat seperti inilah pada akhirnya menjadi lokasi yang banyak dipakai untuk mendirikan tempat-tempat prostitusi. Mulai dari kota-kota yang memiliki pelabuhan hingga kota-kota yang telah dibangun jalur kereta api, seperti Kota Surabaya. Di Kota ini tempat prostitusi dapat ditemukan di daerah seperti di daerah sekitar Stasiun Semut, lalu juga tak luput di tempat sekitar pelabuhan seperti Tandes, Kremil, serta Bangunsari.
“(1) Prostitutes based in small cafes near the harbour and in the old port town; (2) street prostitutes from local kampung; (3) brothels in the centre of the city owned by the chinese and japanese; (4) brothel kampung on the outskirts of the city; (5) discreet services of native female servants; (6) even more discreet services of housebound Dutch woman for young, unmarried Dutch men; (7) European prostitution in organised brothel; (8) homosexual prostitution and pederasty”(Ingleson, 1986).
Terjemahan:
“(1)Pelacur yang tinggal di kafe-kafe kecil atau warung kopi di daerah dekat pelabuhan dan kota
pelabuhan tua; (2) pelacur jalanan dari lingkungan kampung sekitar; (3) tempat bordil di tengah kota yang dimiliki oleh orang Cina dan Jepang; (4) kampung bordil yang di pinggiran kota; (5) layanan rahasia pelayan wanita pribumi; (6) layanan yang lebih rahasia lagi dari wanita Belanda yang tinggal di rumah untuk pria muda Belanda yang belum menikah; (7) prostitusi Eropa di rumah bordil yang terorganisir; (8) prostitusi dan persetubuhan homosexual”
Dari penggalan tempat-tempat yang disebutkan Ingleson di atas dapat menjadi gambaran, sebenarnya dalam memilih rumah bordil untuk memuaskan hasrat biologis, para konsumen ini sebenarnya dapat memilih tempat atau bentuk dari jasa prostitusi ini sesuai dengan keuangan dan keinginan dari pelanggan. Mulai dari prostitusi yang ada di daerah kota, kota pelabuhan, lalu juga ada prostitusi yang menyajikan perempuan pribumi hingga perempuan Eropa ataupun campuran, dan bahkan juga ada yang menyediakan prostitusi untuk yang memiliki kebutuhan homosexual.
Pemerintah Hindia Belanda dalam menyikapi prostitusi yang sangat banyak ditemukan hampir di seluruh tanah jajahannya ini pada akhirnya memberikan perhatian khusus terhadap prostitusi. Dikarenakan dari adanya komersialisasi seksual ini banyak dari tentara Belanda menderita penyakit kelamin dan akhirnya berakibat pula pada kinerja mereka yang semakin menurun. Akhirnya pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan peraturan Reglement tot wering van de schadelijke gevolgen, welke uit de prostitutie voortvloejen (Aturan untuk melawan dampak buruk prostitusi) pada sekitaran tahun 1852. Dari munculnya kebijakan ini, mengisyaratkan secara secara nyata bahwa sebenarnya pemerintahan berusaha untuk mengurangi dampak buruk dari prostitusi yang merajalela, akan tetapi di lain sisi pemerintah kolonial ini masih mendukung diadakannya bisnis prostitusi dengan memberikan pengaturan administrasi agar dapat mengetahui serta memberikan pengawasan secara ketat terhadap bisnis prostitusi. Berdasarkan Reglement tot wering van de schadelijke gevolgen, welke uit de prostitutie voortvloejen ini, para perempuan yang bekerja di rumah bordil wajib mendaftarkan diri ke pihak polisi. Pemerintah Hindia Belanda berharap dari adanya pengawasan ini dapat menekan prostitusi yang illegal. Para perempuan ini juga wajib memeriksakan kesehatannya setiap minggu ke dokter-dokter yang telah ditunjuk oleh pemerintahan. Jika seorang pekerja terindikasi memiliki penyakit kelamin, maka pekerja itu harus masuk rumah sakit dan tidak boleh pergi bekerja hingga sembuh.

## Prostitusi di Semarang Pasca 1852
Meskipun telah diberikan regulasi yang dapat melegalkan prostitusi ini, masih banyak ditemukan di lapangan bahwa masih berdiri tempat-tempat prostitusi ilegal. Pada tahun 1939, seorang ahli penyakit kulit dari Batavia R.D.G Pl. Simon melakukan penelitian di Surabaya dan menemukan beberapa fakta mengejutkan. Meski pemerintah telah melegalkan aktivitas prostitusi, namun dalam perkembangannya masih ditemukan praktik prostitusi ilegal (Syahfrullah, 2020).
Selain dari usaha pengurangan prostitusi yang sudah terlanjur merajalela di tanah jajahan, pemerintahan kolonial, khususnya pada saat J.P. Coen memimpin di Nusantara ada usaha untuk mengirimkan perempuan baik-baik dari Eropa, akan tetapi usulan tersebut ditolak oleh Heeren XVII. Blusse (2004) menyebutkan bahwasannya Coen yang menggantikan Peter sebagai Gubernur Jenderal, dalam suratnya, mengusulkan agar didatangkan perempuan baik-baik untuk dijadikan istri para pegawai VOC ditolak oleh Heeren XVII. Alasan dari penolakan permintaan dari Coen adalah dikarenakan permasalahan keuntungan. Untuk mengirimkan perempuan dari Eropa menuju Hindia Belanda akan menelan biaya yang sangat besar, tidak hanya itu, ada kalanya para perempuan tersebut tidak memiliki ketahanan dengan kondisi alam yang sangat berbeda dari Eropa, sehingga pengiriman perempuan ini akan dianggap sangat kecil keuntungannya.

## 2.  Kondisi Kesehatan yang Ditimbulkan Prostitusi
Seperti yang telah dijelaskan secara umum pada pembahasan sebelumnya dalam kaitannya semakin marak kegiatan prostitusi yang ada di Hindia Belanda, khususnya di daerah yang memiliki kawasan pekerja laki-laki, seperti dari perkebunan, pelabuhan hingga tangsi-tangsi militer, muncul pula permasalahan yang diakibatkan dari gaya hidup seksual tersebut, yakni mulai banyaknya timbul penyakit seksual menular. Dari beberapa penelusuran sumber referensi, disebutkan bahwasannya persebaran penyakit kulit yang diakibatkan oleh perilaku seksual yang sangat bebas ini kebanyakan yang tercatat adalah di tempat tangsi militer lalu yang kedua ada juga yang berpusat di daerah perkebunan. Untuk tempat lain memiliki kemungkinan ada persebaran penyakitnya, akan tetapi masih belum juga ditemukan bukti secara tertulis atau laporan, sehingga yang dapat dipakai masih hanya terbatas pada dua tempat yang telah disebutkan tadi. Pada sebuah perkebunan, kondisi pekerja juga hampir sama polanya, yakni lebih banyak pekerja laki-laki dibandingkan dengan pekerja perempuan. Dalam tulisan ini, penulis mengambil contoh pada
Perkebunan Deli Maatscappij . Penyebaran dari penyakit menular seksual yang ada di perkebunan ini bermula dikarenakan adanya beberapa faktor utama yang ikut mempercepat penyebaran penyakit kelamin, pertama tentu dikarenakan ketika para pekerja laki-laki hendak bekerja di perkebunan, ada kalanya ada peraturan yang melarang untuk membawa serta istri dan keluarga mereka. Peraturan ini berlaku bagi kuli perkebunan maupun petugas Eropa juga. Memang dalam kenyataan, pekerja perempuan memang ada dan itu mungkin hanya digunakan untuk pekerjaan yang tidak terlalu berat. Dikarenakan pekerjaan yang terbatas, para perempuan ini terpaksa melakukan pekerjaan ganda, yakni sebagai pelacur. Ada juga beberapa perempuan yang dipilih secara langsung oleh petugas eropa yang digunakan sebagai gundik. Menurut Ann Stoler (2005), Salah satu faktor perempuan ini menjadi pekerja seksual di lingkungan perkebunan adalah dikarenakan rendahnya upah kuli perempuan, yang bahkan dapat dikatakan hanya separuh dari upah kuli lelaki di perkebunan.
Persebaran yang kedua, berada pada tangsi-tangsi militer Belanda.permasalahan mengenai penyakit kelamin, dalam hal ini yang banyak ditemukan adalah sifilis di tangsi-tangsi ketentaraan mulai memberikan dampak negatif yang sangat besar sekitar paruh kedua abad 19. Menurut Reggie Baay (2010), tuntutan dari kebutuhan biologis para serdadu membuat sebuah dorongan besar untuk timbulnya penyakit kelamin di kehidupan militer Hindia Belanda. Kasus dalam ketentaran ini juga sama, dikarenakan sedikitnya upah, lalu juga banyaknya laki-laki yang membutuhkan pelampiasan biologis, dan akhirnya tidak dapat menghidupi istri atau seorang gundik, mengakibatkan seringnya tentara pergi ke prostitusi dan bergonta-ganti pasangan.
Tabel 6.1. Jumlah serdadu militer Belanda yang menderita penyakit kelamin Tahun Jenis Penyakit Kelamin Sipilis Morbiveneris 1880 1013 8999 1881 1052 9406 1882 1290 8826 1883 1044 8187 1884 1150 8076 1885 1003 7311 1886 1040 8518 Sumber: Burgerlijke Geneskudinge Dients van 260 dalam Fibiona, 2016. Untuk memperbaiki atau menanggulangi penyakit sifilis pada tangsi-tangsi militer serta untuk menertibkan pula perkembangan prostitusi-prostitusi
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 6 (1), 55-62. https://doi.org/10.17509/historia.v6i1.42217.
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993
ilegal yang banyak menjamur ini adalah dengan Pemerintahan Kolonial Belanda mengeluarkan Belsuit No. 1 Tahun 1852. Disebutkan, sesuai dengan Belsuit ini pemerintahan Kolonial Belanda mengeluarkan anggaran sebesar f20.000 untuk menanggulangi sifilis dan memberantas prostitusi di lingkungan Hindia Belanda. Meskipun telah dikeluarkan anggaran dan peraturan negara untuk menanggulangi prostitusi dan dampak yang mengikutinya, akhirnya ternayta hasil yang diperoleh tidak memberikan hasil yang signifikan. Hal ini dikarenakan para pelacur pandai mengelabui petugas medis dan polisi yang melakukan pendataan para pelacur tersebut (Abidin, 2021).

## 3.  Kondisi Prostitusi Semarang 1862
Pemerintahan Hindia Belanda mulai memperhatikan praktik prostitusi secara nyata dapat dilihat mulai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 15 Juli 1852 No 1 mengenai peraturan untuk menanggulangi penyebaran prostitusi. Ditetapkan keuangan dari kas pemerintah Hindia Belanda sebesar F. 20.000 untuk menanggulangi pemberantasan terhadap penyakit Siphilis (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2001). Sesusai dengan penetapan peraturan ini, pada mulanya berlaku di tiga kota Jawa, yakni Batavia, semarang, dan Soerabaia.
Unuk melacak pemberlakuan aturan ini secara nyata di Kota Semarang, ditemukan adanya sebuah laporan mingguan milik kepolisian mengenai status dari Wanita Publik yang ada di Kota Semarang, yang disebut Wekelijksch Rapport der publieke Vrouwen te Semarang, welke bij de Politie zijn ingeschreven met bekendstelling der ondergane Mutatien (Laporan Mingguan Wanita Publik di Semarang yang terdaftar di Kepolisian) selama 10 minggu dari rentang waktu 8 Maret 1862 hingga 10 Mei 1862.

## Tabel 6.2. Laporan Mingguan Status Wanita Publik Semarang
Status Wanita Publik Minggu ke-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Wanita Publik 353 352 353 358 357 355 354 353 356 356 Datang Mengikuti Kunjungan 289 259 244 214 240 237 23 250 215 222 Menuju Rumah Sakit 61 91 102 143 112 112 96 98 139 130 Hilang dari dari Bordil 3 1 1 1 2 3 1 2 Berhenti dikarenakan Hamil 2 4
Berhenti Dikarenakan Menikah 1 1 3 1
Menjadi Wanita Publik Secara Sukarela 2 2 2 6 4 2 2 Ditangkap Polisi 1 2 Dihukum Polisi 1 1 1 2 4 1 2
Sumber: data diolah dari laporan Mingguan Wanita Publik di Semarang yang Terdaftar di Kepolisian (8 Maret-10 Mei 1862)
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwasanya di Semarang dilakukan pemeriksaan secara ketat yang sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal untuk lebih mengawasi status kesehatan maupun status aktif dari para Wanita Publik. Data pada tabel sebenarnya diambiil dengan memberikan keterangan tiga wilayah yang meliputi Kampung Soekodono, Kampung Kapoeran, dan Kampung Gang Blakang. Hal ini mengindikasikan bahwasanya dalam usaha melegalkan atau mengatur secara resmi kawasan bordil diberlakukan secara terpusat pada daerah-daerah tertentu, sehingga lebih memudahkan dalam melakukan pengawasan para Wanita Publik dan pada akhirnya diharapkan dapat mempercepat penanganan penyakit kelamin yang telah beredar selama masa prostitusi masih belum terstruktur.

## KESIMPULAN
Nusantara pada masa kedatangan bangsa Eropa, khususnya Bangsa Belanda mengalami perubahan besar- besaran di segala aspek kehidupan. Bangsa Belanda tersebut membawa berbagai produk dari yang dinamakan peradaban yang lebih beradab daripada yang ada di Nusantara. Contoh kasarnya adalah adanya berbagai modernisasi. Selain itu dalam kedatangannya, Belanda membawa serta banyak tenaga kerja yang didatangkan langsung dari Eropa, akan tetapi mayoritas orang-orang tersebut adalah pekerja laki-laki dari berbagai umur.
Dari produk modernisasi yang dibawa oleh Belanda, seperti contoh kemajuan dalam bidang transportasi, serta informasi memiliki dampaknya tersendiri. Antara lain adalah berkembangnya prostitusi. Menjamurnya prostitusi ini tidak lepas kaitannya dengan kota-kota besar yang ramai akan kegiatan manusia. Seperti contoh di kota-kota pelabuhan dan kota-kota yang dilewati jalur kereta api. Ditambah pula dengan adanya perkembangan informasi dalam berbagai bentuk, perubahan pola pikir dari masyarakat Nusantara yang pada mulanya sangat tertutup menjadi lebih terbuka karena pengaruh yang ada. Pada mulanya kegiatan seksual merupakan hal yang tabu dalam pandangan masyarakat pribumi dan

## Prostitusi di Semarang Pasca 1852
tidak akan pernah diperbincangkan dengan orang selain pasangannya, akan tetapi ketika dalam sebuah surat kabar memuat iklan mengenai obat kuat yang menampilkan perempuan tanpa busana menjadikan perubahan dalam pola pikir masyarakat dan memberikan dampak dalam lebih berkembangnya prostitusi.
Pada mulanya pihak pemerintahan Belanda hanya menganggap sepintas dalam urusan prostitusi ini, akan tetapi semakin lama, kegiatan prostitusi semakin marak dilakukan oleh pkerja-pekerja yang dimiliki oleh Belanda. Sampai pada saat itu banyak tentara Belanda menderita penyakit kelamin yang menyebabkan menurunnya semangat bekerja mereka. Maka dari itu pemerintahan Belanda mencoba memberikan acuan peraturan hukum yang lebih jelas untuk masalah prostitusi.

## REFERENSI
Arsip Nasional Republik Indonesia. (2001). Penerbitan naskah sumber. pemberantasan prostitusi di indonesia masa kolonial . Arsip Nasional Republik Indonesia.
Abidin, M. Adib. (2021). Penyakit sifilis pada personel militer di hindia belanda 1852-1899 . Universitas Airlangga. Andaya, B. W. (2001). Historical perspectives on prostitution in early modern southeast asia . Antropologi Indonesia.
Besluit No. 1255. Prostitutie, reglement tot wering van de schadelijke gevolgen, welke wit de prostitutie voortvloeijen . 15 Juli 1852
Blusse, L. (2004). P ersekutuan aneh: pemukim Cina, wanita peranakan, dan Belanda di Batavia VOC .
LKIS
Fibiona, I. (2016). Prostitusi dan Perdagangan Wanita: Praktik Eksploitasi Wanita di Jawa dan Sumatra,
Abad XIX-Awal Abad XX. Jurnal Patrawidya. 17 (2),
96-115.
Hull, T. H. (2017). From concubines to prostitutes. a partial history of trade in sexual services in indonesia . Moussons hlm 65-93. Hull, T. H, dkk. (1997). Pelacuran di indonesia: sejarah dan perkembangannya . Pustaka Sinar Harapan Ingleson, J. (1986). Prostitution in colonial java. in nineteenth and twentieth century indonesia . Monash University.
Jaelani, G. A. (2018). Dilema Negara Kolonial: Seksualitas Dan Moralitas Di Hindia Belanda Awal Abad XX. Patanjala, 11( 1), 2-15. Jaelani, Gani A. 2020. Perempuan sunda dan pelacuran di zaman kolonial. Purbawidya, 9 (2), 199-220 Kasuma, G. (2006). Dari privacy ke vulgar: perilaku seks di jawa awal abad ke-20. Konferensi Nasional Sejarah VIII , November. Kuntowijoyo. (2013). Pengantar ilmu sejarah . Tiara Wacana. Sri Margana, & Nursam, M. (2010). Kota-kota di jawa : identitas, gaya hidup dan permasalahan sosial (Sri Margana & M. Nursam, Eds.). Ombak. Syahfrullah, A. (2020). Seks dan modernitas: transformasi tempat prostitusi di jawa pada abad xx. J urnal Wanita Dan Keluarga, 1 (1). https://doi. org/10.22146/jwk.766