SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 05 Issue II, May 2024; 327-343 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.v5i2.39761 alauddin.ac.id/index.php/shautuna - https://journal.uin This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Fenomena  Pengalihan Sunrang Kepada  Anak  di  Kabupaten  Gowa; Analisis Kaidah Al- ‘Aadatu Muhakkamah
The  Phenomenon  of  Transferring  Sunrang  to  Children  in  Gowa Regency; Analysis of the Rules of Al-'Aadatu Muhakkamah
Mappaseleng 1* , Abdi Widjaja 2 , Muhammad Anis 3 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia E-mail: 1 mappa16ns@gmail.com, 2 abdiwijaya.ss@gmail.com
*Corresponding Author
[Submitted: 29 April 2024] [Accepted: 31 Mei 2024] [Published: 31 Mei 2024]
How to Cite:
Mappaseleng, Mappaseleng, Abdi Widjaja, and Muhammad Anis. 2024. “The  Phenomenon of Transferring Sunrang to Children in Gowa Regency: Analysis of the Rules of Al- ’Aadatu Muhakkamah”. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 5 (2), 327-43. https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i2.39761

## Abstrak
Polemik  yang  sering  terjadi  di  masyarakat  khususnya  di  Kabupaten  Gowa  adalah  pengalihan sunrang kepada  anak  yang  sering  kali  menimbulkan  masalah.  Sehingga  sering  terjadi  masalah dalam  keluarga  yang  menyebabkan  perselisihan  antara  anak  pertama  dengan  saudara- saudaranya  yang  lain.  Adapun  pokok  masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu  Bagaimana  tatacara pengalihan sunrang kepada  anak  di  kelurahan  Sapaya  kecamatan  Bungaya  kabupaten  Gowa, Bagaimana  analisis  kaidah al- ‘Aadatul  Muhakkamah terhadap  fenomena  pengalihan  Sunrang kepada  anak  di  Kelurahan  Sapaya  Kecamatan  Bungaya  Kabupaten  Gowa.  Jenis  penelitian  ini merupakan  penelitian  lapangan.  Adapun  pendekatan  yang  digunakan  yaitu  Pendekatan Normative Syar’i dan pendekatan Sosiologis. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu obsevasi,  wawancara  dan  dokumentasi.    Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti terhadap  fenomena pengalihan sunrang kepada  anak di Kelurahan Sapaya Kecamatan Bungaya menunjukkan  bahwa  pengalihan sunrang kepada  anak  dilakukan  secara  turun  temurun  yang diteruskan  oleh  masyarakat  di  Kelurahan  Sapaya.  Namun  adanya  pengalihan  ini  menimbulkan adanya ketidak adilan dalam pemberian sunrang karena yang di prioritaskan hanya anak pertama sedangkan anak lainnya tidak berhak mendaparkan pengalihan sunrang . Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat mengupayakan berkurangnya perselisihan dalam pengalihan sunrang . Kata kunci: Pengalihan Sundrang ; Anak; Kaidah Al- ‘Aadatu Muhakkamah .

## Abstract
A  polemic  that  often  occurs  in  the  community, especially in  Gowa  Regency,  is  the  diversion  of sunrang to children which often causes problems. So there are often problems in the family that cause disputes between the first child and his other siblings. The main problem in this study is how  to  transfer  sunrang  to  children  in  Sapaya  village,  Bungaya  district,  Gowa  regency,  How  to analyze  the  rule  of  al-'Aadatul  Muhakkamah  on  the  phenomenon  of  transferring  sunrang  to children  in  Sapaya  Village,  Bungaya  District,  Gowa  Regency.  This  type  of  research  is  field research. The approaches used are the Normative Syar'i Approach and the Sociological approach.
Fenomena Pengalihan Sunrang Kepada Anak di Kabupaten Gowa; Analisis Kaidah Al- ‘Aadatu Muhakkamah Mappaseleng, et. al.
The methods used in this study are observation, interviews and documentation.  From the results of research conducted by researchers on the phenomenon of the transfer of sunrang to children in Sapaya Village, Bungaya District, it shows that the transfer of sunrang to children is carried out in  a  hereditary  manner  which  is  passed  on  by  the  community  in  Sapaya  Village.  However,  the existence of this diversion causes injustice in the provision of sunrang because only the first child is prioritized while the other children do not have the right to receive the transfer of sunrang . The implications of this study are expected to reduce disputes in the diversion of sunrang . Keywords: Sundrang Diversion; Child; Rules of Al-'Aadatu Muhakkamah .

## Pendahuluan
Perkawinan  merupakan  ikatan  yang  kuat  (mitshaqan  ghalizan),  oleh  karena  itu perkawinan memiliki syarat dan rukun tertentu baik secara agama maupun negara. syarat dan rukun  tersebut dilaksanakan agar  suatu perkawinan dianggap sah  oleh hukum  agama  negara. Syarat tersebur terdiri dari syarat materil dan syarat formil, yang disebut pertama yakni syarat- syarat yang melekat kepada calon laki-laki dan perempuan sedangkan formilnya adalah syarat- syarat  yang  berhubungan  dengan  formalitas  mengenai  pelaksanaan. 1 Untuk  melangsungkan sebuah  pernikahan  maka  laki-laki  di  anjurkan  memberikan  sebuah  mahar  kepada  perempuan yang akan di nikahi. Pemberian ini sudah ditetapkan dalam agama dan hukum baik hukum islam maupun negara.
Secara  sederhana sunrang atau  mahar  ialah  pemberian  wajib  dari  suami  kepada  istri sebagai  ketulusan  cinta  kasih  dari  suami  untuk  wanita  yang  dinikahinya  untuk  menimbulkan rasa cinta seorang istri kepada suaminya. Adapun pengertian mahar menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada mempelai wanita, baik bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika ditinjau berdasarkan pasal 32 Kompilasi Hukum Islam, mahar seharusnya diperuntukkan kepada wanita sebagai hak milik  pribadi.  Namun  hak  tersebut  tidak  menghalangi  pihak  bilamana  mahar  nikah  hendak diwariskan  kepada  keturunannya  selama  proses  peralihannya  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku. 2 Umat Islam dituntut untuk mengimplementasikan ajaran yang dibawanya yang terkait
1 Rahman Subhan.S, "Problemamatika Kepemilikan Tanah Melalui Mahar Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia", Qadauna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Keluarga  Islam ,  Vol.  6.No.  2  (2019),  h.  171.  https://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/al-qadauna/article/donwload/10714/7498/.
2 Neneng  Hafidah  dan  Rahman  Syamsuddin,  "Problematika  Sompa  Tanah  Pasca  Perceraian  Perspektif  Kompilasi Hukum  Islam  Di  Desa  Waji  Kecamatan  Tellu  Siattinge  Kabupaten  Bone", Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Perbandingan Mazhab , Vol. 3, No. 3 (2020),h. 735. https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15466.
dengan  interaksi  sosial  kemasyarakatan  dalam  dimensi  hukum. 3 Maka  dalam  hal  pemberian mahar sudah menjadi kewajiban seorang suami kepada wanita yang akan dinikahi.  Pernikahan dalam pandangan Islam sangat ialah sesuatu yang sangat luhur dan sakral, bernilai ibadah disisi Allah  swt. 4 maka  dari  itu  segala  sesuatu  yang  diatur  oleh  agama  maka  harus  dijalankan  oleh manusia  termasuk  pemberian  mahar  ataupun  mahar  itu  diberikan  kepada  orang  lain. Sebagaimana dijelaskan dalam QS An- Nisa’/4:4 .
Terjemahan:
“ Berikanlah  maskawin  (mahar)  kepada  wanita  (yang  kamu  nikahi)  sebagai  pemberian penuh  kerelaan.  Kemudian  jika  mereka  menyerahkan  kepada  kamusebagian  dari (maskawin)  itu  dengan  senang  hati,  maka  terimahlah  dan  nikmatilah  pemberian  itu dengan senang hati ” . 5
Menurut sebagian Ulama Mufassirin bahwa asbabun Nuzulnya ayat di atas ditunjukkan kepada wali perempuan agar tidak menguasai mahar ketika menikahkan anaknya. Sebagaimana yang dikatakan Imam Jalaluddin As-Suyuti meriwayatkan:
“Ibnu  Abi  Hatim  mentakhrij  riwayat  dari  Abu  Shalih,  ia  berkata,  ‘Ada  seorang  laki -laki ketika menikahkan anak perempuannya maka ia mengambil maharnya tanpa diberikan kepadanya.  Kemudian  Allah  melarang  mereka  dari  perbuatan  tersebut  dan  Allah menurunkan ayat, ‘Wa ātun nisā’a shaduqātihinna nihlah” 6
Pemberian  mahar  diwajibkan  kepada  laki-laki  yang  akan  menikahi  seorang  wanita sebagai  bentuk  kerelaan  seorang  laki-laki  menikahi  wanita  tersebut.  Hal  ini  menggambarkan pentingnya pemberian mahar kepada wanita yang ingin dinikahi. Pernikahan atau dalam bahasa Makassar di kenal dengan Pa’buntingan sendiri tidak dapat lepas dari konsep siri’ atau budaya malu  yang  melekat  kuat  di  masyarakat.  Tujuan  pernikahan  menurut  Agama  Islam  ialah  untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka menghadirkan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya  ketenangan  lahir  dan  batin  disebabkan  terpenuhinya  keperluan  hidup  lahir  dan batinnya,  sehingga  timbullah  kebahagiaan,  yakni  kasih  sayang  antar  anggota  keluarga. 7
3 Abdi Wijaya, "RESPON LEMBAGA FATWA TERHADAP ISU FIKIH KONTEMPORER (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU)", Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab , 1. no. 2 (2019), h. 180.
4 Muhammad  Fajri,  Asriani  Mardi,  "TINJAUAN  HUKUM  ISLAM  TERHADAP  ADAT  PALLANGKAI  DALAM  PRAKTIK PERNIKAHAN DI DESA GARUNTUNGAN KECAMATAN KINDANG KABUPATEN BULUKUMBA", Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam , Vol. 4.No. 1 (2022), h. 178. https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.30025.
5 Kementerian Agama RI, Mushaf Al- Qur’an Dan Terjemahan (Bandung: Cordoba, 2018), h. 77.
6 Jalaluddin As-Suyuthi, Lubabun Nuqul Fi Asbabin Nuzul (Beirut: Muassasatul Kutub At-Tsaqafah, 2002), h. 71.
7 Nur Hikmawati dan Abdi Wijaya, "Sanksi Terhadap Pembatalan Rencana Pernikahan Akibat Perjodohan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ma’minasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan
Fenomena Pengalihan Sunrang Kepada Anak di Kabupaten Gowa; Analisis Kaidah Al- ‘Aadatu Muhakkamah Mappaseleng, et. al.
Menurut  pandangan  orang  Bugis-Makassar,  perkawinan  bukan  sekedar  menyatuhkan  dua mempelai  dalam  hubungan  suami  istri,  tetapi  perkawinan  merupakan  suatu  upacara  yang bertujuan  untuk  menyatukan  dua  keluarga  besar  yang  telah  terjalin  sebelumnya  menjadi semakin  erat. 8 Ada  beberapa  motivasi  yang  mendorong  seorang  laki-laki  memilih  seorang perempuan      untuk      pasangan      hidupnya.      Yang      pokok      diantaranya      adalah      karena kecantikan  seorang  wanita  atau  kegagahan  laki-laki  atau  kesuburan  keduanya  dalam mengharapkan      keturunan,  karena      kekayaannya,  karena      kebangsawanannya,  dan keberagamaannya. Diantara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah keberagamaannya. 9
Para  ulama  telah  sepakat  bahwa  akad  nikah  itu  baru  bisa  dilaksanakan  setelah terpenuhinya  syarat  dan  rukun  nikah,  antara  lain  yaitu;  Adanya  calon  pengantin  lakilaki  dan calon  pengantin  perempuan.  Calon  pengantin  tersebut  kedua-duanya  telah  dewasa  dan berakal. Adanya persetujuan antara kedua calon pasangan pengantin. Harus ada wali bagi calon mempelai  perempuan.  Harus  ada  mahar  (maskawin)  dari  calon  mempelai  laki-laki.  Harus dihadiri  sekurang-kurangnya  dua  orang  saksi  laki-laki  yang  adil;  Adanya  pelaksanaan  ijab  dan qabul. 10 Mahar dalam pandangan Islam bertujuan untuk memuliakan seorang perempuan. Pada zaman  jahiliyah  perempuan  tidak  dihargai  bahkan  dianggap  tak  lebih  dari  binatang  yang diperjualbelikan.  Jika  ingin  dinikahi  maka  mereka  tidak  diberi  mahar.  Maka  datang  Islam memuliakan  perempuan  jika  ingin  menikahi  maka  harus  diberikan  mahar  sebagai  tanda penghormatan  kepada  perempuan.  Pemberian  mahar  juga  sebagai  tanda  kedudukan  mereka dan tanda bangunan cinta. Pemberian mahar kepada seorang wanita bukan berarti harga dari seorang  wanita  itu  melainkan  bentuk  penghargaan  seorang  laki-laki  kepada  wanita  yang dinikahinya.  Setiap  tujuan  yang  direncanakan  tanpa  ditempuh  dengan  cara  yang  tepat,  maka tujuan tidak akan tercapai dengan hasil maksimal, demikian halnya dengan tujuan perkawinan yang  hendak dicapai  oleh suami  muslim dalam  memberikan bimbingan  kepada  keluarga  yang
Selayar)", Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab  Dan  Hukum ,  vol  1.  No.  3  (2020),  h.  248 https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14905.
8 Sudarsono, Hukum Keluarga Nasional (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991). h. 78-79.
9 Achmad Musyahid, Fatmawati, Muh Ilham Azis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nilai-Nilai Kafaah Dalam Praktik Perkawinan Sayyid Di Sulawesi Selatan", Al-Qadau:Peradilan Dan Hukum Keluarga ISlam , Vol. 8.No. 2 (2021), h. 64 https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i2.22481.
10 Mulham Jaki Asti, Andi Muhammad Akmal, "Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah", Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum , vol. 21. No. 1 (2021), h. 49.
dipimpinnya.  Tujuan  membimbing  keluarga  tidak  lain  adalah  demi  terwujudnya  kebahagiaan yang abadi di dunia dan di akhirat.
Mahar  juga  bertujuan  untuk  mempererat  hubungan  antara  kedua  bela  pihak  karena sejatinya mahar bertujuan untuk memperkuat ikatan perkawinan supaya nantinya tidak terjadi kesenjangan  antar  kedua  bela  pihak.  Maka  dari  itu  mahar  mejadi  pembahasan  yang  serius dalam  sebuah  pernikahan.  Allah  dan  Rasulullah  menganganjurkan  pemberian  mahar  kepada perempuan  yang  akan  dinikahi  sebagai  pemberian  wajib.  Pemberian  mahar  ini  sifatnya  wajib tetapi  tidak  menjadi  rukun  nikah. 11 Adat  Sulawesi  Selatan  khususnya  dalam  pernikahan  suku Bugis-Makasssar dalam sebuah pernikahan, terjadi sebuah penyerahan sesuatu dari pihak laki- laki kepada pihak perempuan yaitu benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak. Benda bergerak seperti: uang, pakaiaan, emas, ternak dan beras.
Pada  adat  Bugis-Makassar  pemberian  sunrang  yang  diberikan  Suami  kepada  Istri menjadi hak milik perempuan sekali pun sudah tidak terikat lagi dalam sebuah pernikahan. Hal ini dikarenakan sunrang menjadi hak mutlak Istri yang tidak bisa ditarik kembali oleh suami atau keluarga  dari  pihak  laki-laki.  Sunrang  menjadi  hal  yang  wajib  dan  dibicarakan  sebelum  akad pernikahn berlangsung untuk mengetahui apakah sunrang itu benda bergerak atau benda tidak bergerak.  Pihak  mempelai  wanita  berhak  memilih  dan  menentukan  maharnya  karena  mahar termasuk hak  mempelai  wanita.  Wanita berhak  meminta  mahar  dalam  jumlah  yang  kecil  dan besar.  Mahar  dianggap  pemberian  bersyarat  dari  seorang  mempelai  pria  kepada  mempelai wanita  yang  sering  kali  menimbulkan  masalah.  Ini  paling  sering  terkait  dengan  jumlah  mahar yang ditentukan berdasarkan status sosial penganting wanita. 12 Oleh karena itu banyak kelurga yang notabenenya adalah kelas menengah kebawah berhasrat menikahkan anak perempuanya dengan laki-laki yang bersosial tinggi, tujuannya tidak lain adalah demi mobilitas sosial. 13
Mahar  itu  tidak  boleh  diusik  sedikitpun  tanpa  izin  oleh  pihak  istri.  Islam  mewajibkan mahar  atas  suami  dan  tidak  mewajibkan  atas  istri,  karena  mempertimbangkan  tabiat penciptaanya masing-masing. Laki-laki diberikan kelebihan fisik dan kelebihan lainnya, sehingga
11 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Cet: LXXXVI: Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018). 393.
12 Masyrofa  Musyaffah  Amin  Ash  Shabah,  Nahrowi,  "DOWRY  AMOUNT  IN  ACEH-INDONESIA  AND  SELANGGOR- MALAYSIA: BETWEEN STATE REGULATIONS AND CUSTOMS", AHKAM , Vol. 21. No. 2 (2021), h. 327.
13 Mohammad  fauzan  Ni’ami,  " STUDI  PERATURAN  MAHAR  DI  PAKISTAN:  TELAAH  ARGUMENTASI  DAN  TUJUAN PEMBENTUKAN", Mahkama:Jurnal Kajian Hukum Islam , Vol. 6. No. 2 (2021), h. 267.
Fenomena Pengalihan Sunrang Kepada Anak di Kabupaten Gowa; Analisis Kaidah Al- ‘Aadatu Muhakkamah Mappaseleng, et. al.
| 332
kepadanya  diberi  tanggung  jawab  memberikan  nafkah  termasuk  juga  mahar. 14 Praktik pembayaran mahar sudah lama dilarang dalam Undang-Undang larangan mahar padahal masih ada di tanah air. Dalam konteks sosial mahar dipandang sebagai jaminan keuangan, hadiah dan modal  uang  untuk  pasangan  baru  sehingga  seorang  suami  dapat  mengivestasikan  sejumlah mahar untuk bisnis atau memfasilitasi pemeliharaan keluarga baru mereka. 15
Hukum adat yang berlaku dimasyarakat sangat kental sehingga hampir semua kegiatan masyarakat berpijak pada hukum yang berlaku disuatu daerah atau kampung sehingga mahar pun  tidak  lepas  dari  hukum  adat  yang  berlaku  dimasyarakat.  Namun  jika  dilihat  dari  kondisi masyarakat  mengenai  Sunrang  yang  dialihkan  kepada  anak  pertama  sepertinya  perlu  ada pemahaman  yang mendalam agar  tidak terjadi  sesuatu  yang  tidak diinginkan baik  pada  orang tua dan keluarga ataupun anak dan sudaranya yang lain. Pengalihan sunrang keanak pertama bukanlah  solusi  yang  tepat  karena  akan  menimbulkan  kecemburuan  antar  sesama  anak  yang bisa  menyebabkan  komplik  antara  saudara.  Maka  orang  tua  harus  paham  betul  mengenai sunrang dan  eksistensi dalam  sebuah  pernikahan  agar  tidak  timbul permasalahan  baru dalam sebuah keluarga.

## Literatur Review
Menurut  bahasa  sunrang  atau  mahar  berasal  dari  kata shadaq yang  memiliki  makna benar-benar  cinta  nikah  dan  inilah  yang  pokok  dalam  kewajiban  mahar  atau  maskawin. Sedangkan  menurut  syara’  adalah  sesuatu  yang  wajib  sebab  nikah  atau  bercampur  atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi. Sedangkan dalam Bahasa  Indonesia  mahar  disebut  juga  dengan  maskawin.  Maskawin  adalah  sesuatu  yang diserahkan  oleh  calon  suami  kepada  calon  istri  dalam  rangka  akad  perkawinan  antara keduanya,  seabagai  lambang  kecintaan  calon  suami  kepada  calon  istri  serta  kesediaan  calon istri  untuk  menjadi  istrinya.  Dalam  budaya  Makassar  sendiri  mahar  disebut  dengan  kata Sunrang,  pengertian  sunrang  adalah  pemberian  wajib  suami  kepada  calon  Istri  yang  akan dinikahinya.  Dimana  sunrang  ini  dibicarakan  diawal  besar  atau  banyaknya  maha  yang  akan
14 Nur Ilma Asmawi dan Muammar Bakry, "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara  Mazhab  Syafi’i  Dan  Hanafi", Mazahibuna;  Jurnal  Perbandingan  Mazhab ,  2.nomor  2  (2020),  h.  219. https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17817.
15 Nahid  Ferdousi,  "THE  PRACTICE  OF  DOWER  AND  DOWRY  IN  MUSLIM  MARRIAGE  IN  BANGLADESH:  A  LEGAL ANALYSIS", Jurnal Syariah , Vol. 27. No. 3 (2019), h. 549.
dibawah  oleh  mempelai  laki-laki.  Apakah  mahar  itu  benda  bergerak  atau  bukan  benda bergerak.  Dalam  tradisi  Suku  Makassar  mahar  dianggap  suatu  bagian  yang  sangat  penting dalam proses  pernikahan. Besar  kecilnya  mahar  yang  diberikan  sesuai  pembicaraan  pada  saat lamaran  dan  sesuai  kemampuan  sang  laki-laki.  Mahar  dalam  tradisi  Makassar  tidak  hanya diberikan  pada  saat  akad  nikah  saja  tetapi  juga  bisa  diberikan  pada  saat  tunangan  sesuai kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Dalam  tradisi  Makassar  sunrang  adalah  sebuah  bentuk penghormatan dan penghargaan calon istri dan keluarganya.
Dalam  sebuah  jurnal “ Pemahaman  Masyarakat  Terhadap  Kedudukan  Sunrang  di Kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa’’oleh  Abdul  Rahman  Qayyum  dan  Rini  Ekasari, menjelaskan bahwa, Sunrang merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki- laki untuk diberikan kepada calon mempelai perempuan dan disetujui oleh pihak dari keluarga mempelai laki- laki dan ditentukan pada saat proses lamaran yaitu pada tahapan appa’nassa dan di berikan pada saat akad nikah. Bentuk sunrang biasanya berupa tanah, uang, kebun, rumah, atau emas. 16 Penelitian di atas membahas tentang kedudukan mahar bagi masyarakat kaitannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas masalah sunrang pada masyarakat namun terdapat  perbedaan  yang  sangat  signifikan  penelitian  terdahulu  yang  ditulis  oleh  Peneliti sebelumnya mulai dari tempat sampai kepada objek yang di teliti sangat berbeda jauh. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada dua hal yang menjadi fokus penelitian yaitu: Sunrang dan pengalihan sunrang kepada  anak.  Penelitian  sebelumnya  yang  di  lakukan  oleh  peneliti  hanya berfokus  pada  hukum  adat sunrang saja  tidak  berfokus  pada  pengalihanya  kepada  anak pertama  maka  penulis  mencoba  memadukan  keduanya  agar  penelitian  ini  dapat  di  terima  di masyarakat dan tidak bertentangan dengan adat yang sudah ada sebelumnya.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  lapangan  (field  research)  yaitu penelitian  yang  langsung  turun  ke  lapangan  atau  masyarakat  tempat  meneliti  untuk mengetahui  dengan  jelas  tentang  suatu  fenomena  sosial  dan  masalah  yang  terjadi    yakni berupa pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang akurat
16 Abdul  Rahman  Qayyum,  Rini  Ekasari  "Pemahaman  Masyarakat  Terhadap  Keduduksn  Sunrang  di  Kecamatan Pallangga  Kab.  Gowa", Mazahibuna : Perbandingan  Mazhab ,  vol.  2  no.  1  (2020).  h.  128. https//doi.org/10.24252/mh.v2i1.14294.
Fenomena Pengalihan Sunrang Kepada Anak di Kabupaten Gowa; Analisis Kaidah Al- ‘Aadatu Muhakkamah Mappaseleng, et. al.
dan  relevan.  Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  Kelurahan  Sapaya,  Kecamatan  Bungaya Kabupaten  Gowa.  Pendekatan  yang  peneliti  gunakan  yaitu  pendekatan  normative  syar’i  dan pendekatan normative syar’i dan sosiologis. Dari penelitian yang dilakukan, akan terdapat dua sumber  data  yaitu,  data  primer  dan  data  sekunder.  Sementara  untuk  teknik  mengelola  data yaitu  dengan  mengumpulkan  data  melalui  sumber-sumber  referensi  (buku,  dokumentasi  dan wawancara)  kemudian  dari  data-data  yang  penyusun  dapatkan,  penyusun  mencoba  untuk menganalisa dengan metode berpikir induktif serta menganalisa dengan cara kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan
1. Proses  Pengalihan Sunrang Kepada  Anak  di  Kelurahan  Sapaya  Kecamatan  Bungaya Kabupaten Gowa
Sistem sosial masyarakat pedesaan senantiasa ditandai dengan oleh adanya solidaritas mekanik berupa sikap gotong-royong dalam berbagai daur kehidupan. 17 Masyarakat sekaran ini yang  hidup  di  pedesaan  dimana  kehidupannya  identik  dengan  kemiskinan,  namun  tetap mempertahankan suatu tradisi. 18 Sejalan    dengan    laju pertumbuhan    dan    perkembangan manusia    dan peradabannya   dewasa   ini,   maka   kebutuhan   manusia   semakin   kompleks yang menyebabkan   timbulnya   masalah-masalah   bagi   manusia,   baik   dalam   lingkungan masyarakat  maupun  dalam  lingkungan  keluarga  itu  sendiri. 19 Di  antara  banyaknya  masalah adalah  pengalihan  sunrang  kepada  anak.  Fenomena  pengalihan  Mahar  di  Kelurahan  Sapaya tergolong  bukan  sesuatu  yang  baru  bagi  masyarakat  karena  fenomena  semacam  ini  sudah sering  terjadi  dari  masa  kemasa.  Yang  dimaksud  pengalihan  Sunrang  kepada  anak  adalah sunrang  yang  diberikan  suami  kepada  istrinya  setelah  lahir  anak  pertamanya  Sunrang  atau mahar itu diberikan kepada anak pertamanya. Menurut orang tua di Kelurahan Sapaya bahwa Sunrang ibunya adalah hak milik anak pertama sehingga orangtua wajib memberikanya kepada
17 Mulham Jaki Asti Andi Muhammad Akmal, "PROBLEMATIKA NIKAH SIRI, NIKAH ONLINE DAN TALAK SIRI SERTA IMPLIKASI HUKUMNYA DALAM FIQIH NIKAH", Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum , 21.No. 1 (2021), h.45-59 https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247.
18 Azman  St.  Maryam,  " Analisis  ’Urf  Terhadap  Terhadap  Tradisi  Appasumbang  Doe  Sebagai  Piutang  Dalam Perkawinan  Di  Desa  Tanammawang  Kecamatan  Bontoramba  Kabupaten  Jeneponto", Shautuna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab , Vol. 3. No. 1 (2022), h. 251. https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24769.
19 Muhammad  Anis,  "Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  Di  Kota  Makassar", Al-Qadau:Peradilan  Dan  Hukum Keluarga ISlam , 5. no. 2 (2018), h. 282. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7109.
anak pertama sebagai rasa kesyukuran karena telah dianugerahi seorang anak. Menurut bapak Sinaba, selaku ketua RT 004 Kalu-Kaluku ia mengungkapkan bahwa:
“Pengalihan  sunrang hanya  bisa  diberikan  kepada  anak  pertama  karena  anak pertamalah  yang  paling  berhak  atas  Sunrang  orang  tuanya,  oleh  karena  itu  orang  tua akan  memberikan  Sunrangnya  kepada  anak  pertama.  Jika  anak  pertama  tidak  mau mengambil sunrang orang tuanya maka yang paling berhak adalah anak terakhir yang berhak mendapatkan sunrang itu jika anak pertama tidak mau mengambil sunrang itu. Anak kedua tidak bisa menuntut sunrang orang tuanya karena dia tidak mempunyai hak terhadap  Sunrang  itu  karena  sebelum  diberikan  biasanya  di  lakukan  dulu pembicaraan terhadap anak-anaknya sehingga anak-anaknya itu paham akan pemberian itu. Dalam pengalihan  sunrang  itu  sangat  sederhana  sunrang  itu  langsung  saja  diberikan  kepada anak tanpa ada persuratan atau lainnya hanya dalam bentuk ucapan namun jika anak ingin dibuatkan surat maka orang tua bisa membuatkan surat hanya seperti itu.” 20 Dari hasil wawancara dengan warga Kelurahan Sapaya, bahwasanya pengalihan sunrang ini hanya dalam bentuk  ucapan saja dari  orang  tua  kepada  anaknya  tanpa  melalui persuratan namun jika anak membutuhkan atau meminta maka boleh dibuatkan surat penyerahan kepada anak  namun  hal  itu  tidak  penting  karena  menurut  warga  yang  paling  penting  itu penyerahannya. Fenomena  penyerahan  mahar  ini  menurut  penulis  banyak  menimbulkan kesenjangan  sosial  terhadap  anak  karena  hal  ini  menimbulkan  kecemburuan  anak  yang  lain kepada  anak  peertama  karena  yang  berhak  memperoleh  sunrang  kalau  bukan  anak  pertama maka  anak  terakhir.  Meskipun  masyarakat  mengatakan  anak-anaknya  akan  paham  akan pengalihan  sunrang ini namun  akan  timbul  kecemburuan antar saudara-saudaranya  yang  lain. Hal  ini  pun  diungkapkan  oleh  pak  Saing.,  S.Pd.I  selaku  Tokoh  agama  di  Kulurahan  Sapaya,  ia mengatakan:
“Kita  ketahui  bahwa  bahwa  bentuk  pemberian  Sunrang  ini  hanya  dalam  bentuk  lisan saja  dimana  suatu  saat  nanti  akan  menimbulkan  masalah  kalau  memang  sunrang  ini mau  diserahkan  kepada  anak  maka  harus  dilakukan  musyawarah  terlebih  dahulu supaya  tidak  terjadi  kecemburuan  antara  anak  karena  sunrang  ini  adalah  hak  ibu sepenuhnya  jika  memang  mau  dialihkan  kepada  anak  maka  harus  dibagi  rata  semua anak harus dapat sama halnya juga pembagian warisan harus dibagi rata supaya tidak ada  perselisihan  antar  anak.  Kalau  hanya  anak  pertama  yang  dapat  itukan  tidak  adil karena  semua  anak  punya  hak  atas  harta  orang  tuanya.  Kalau  hanya  anak  pertama yang diberi apa kata anak kedua meskipun dibilang anak-anak udah paham akan adat ini namun suatu saat nanti siapa yang tahu. Jadi sebaiknya semua anak dapat sunrang orang tuanya bukan hanya anak pertama kita sebagai orang tua tidak bisa berlaku tidak adil kepada anak- anak yang lainnya.”
Pengalihan sunrang kepada anak memang menjadi hal yang sudah biasa di masyarakat Kelurahan  Sapaya  namun  namun  dari  beberapa  wawancara  saya  dengan  anak  kedua  mereka semua  hampir  tidak  setuju  dengan  pengalihan  ini  meskipun  banyak  juga  yang  setuju  dengan
20 Dg. sinaba (62) , selaku ketua RT 004 Kalu-Kaluku, wawancara ,(Sapaya: 2023).
Fenomena Pengalihan Sunrang Kepada Anak di Kabupaten Gowa; Analisis Kaidah Al- ‘Aadatu Muhakkamah Mappaseleng, et. al.
pengalihan sunrang kepada anak. Seperti wawancara saya dengan ibu Sri Mulhama yunus anak kedua dari pak Yunus ia mengatakan:
“Seharusnya  Sunrang  itu  tidak  usah  diberikan  kepada  anak  pertama  maupun  anak kedua karena itukan pemberian ayah kepada ibu sewaktu mau menikah jadi gak perluh dialihkan  lagi  pada  anak  kalau  pun  mau  dialihkan  maka  harus  dibicarakan  terlebih dahulu jangan langsung diberikan meskipun memang harta orang tua itu akan diberikan kepada  anak  tapi  kalau  hanya  anak  pertama  yang  dapat  itukan  tidak  adil  namanya kalau  hanya  anak  pertama  yang  di  prioritaskan  padahal  semua  anakkan  berhak mendapatkan. Jadi kalau memang mau menjalankan adat ini maka harus adil.”
Pernyataan lain juga diungkapkan oleh Nurwahidah. S.Ak ia mengatakan bahwa: “Pengalihan  Sunrang  tidak  seharusnya  hanya  diberikan  kepada  anak  pertama  namun semua  anak  berhak  mendapatkan  hak  yang  sama  dengan  saudara-saudaranya  yang lain.  gak  boleh  cuman  satu  yang  mendapatkan  itukan  ada  ketidak  adilan  antar  anak. Saya yakin bakalan ada rasa tidak senang antar anak meskipun orang tua mengatakan kalau sunrang itu hak anak pertama tetapi hati anak kita tidak tau bisa saja suatu saat nanti  mereka  akan  mengungkit  dan  ini  banyak  terjadi  ada  anak  yang  tidak  mau merawat  orang  tuanya  dimasa  tuanya  dengan  mengatakan  anak  ta  yang  lain  banyak dikasihkan  sementara  saya  saya  tidak  kesana  maki  saja  dia  saja  yang  rawat  ibu. Masalah  ini  sangat  banyak  terjadi  hanya  karena  anak  ini  merasa  dibeda-  bedakan dengan  saudaranya  akhirnya  terjadi  kecemburuan  dengan  saudara-saudaranya  yang lain.”
Kesimpulan  dari  hasil  wawancara  saya  dengan  masyarakat  di  kelurahan  Sapaya memberikan pemahaman bahwa bentuk pengalihan mahar itu hanya diberikan secara langsung saja kepada anak tanpa melalui perantara atau tanpa dokumen tertentu hanya berupa ucapan saja dalam  bentuk  ucapan  sebagai  tanda  penyerahan  kepada anak.  Pengalihan  mahar  kepada anak  bukan  suatu  hal  yang  terlarang  namun  perlu  orang  tua  sadari  bahwa  pengalihan  mahar kepada  anak  perlu  dipertimbangkan  secara  matan  agar  anak-anak  lainnya  tidak  merasa dikucilkan. Karena tidak mendapatkan sunrang orang tuanya. Meskipun adat ini tidak terlarang tetapi  orang  tua  harus  memahami  bahwa  adat  itu  hanya  bentuk  pilihan  jika  adat  itu  dapat memberikan  dampak  negative  maka  sebaiknya  tidak  perlu  di  jalankan  dengan  pertimbangan adanya  kemudaratan  di  dalamnya.  Tradisi  atau  adat  istiadat  di  Indonesia  sangatlah  banyak. Utamanya  dalam  tradisi  pernikahan  di  setiap  daerahnya.  Mereka  memiliki  tradisi  turun temurun  yang  sudah  berlaku  sejak  dahulu  kala. 21 Hukum  adat  tumbuh  dan  berkembang ditengah-tengah  masyarakat  sesuai  kebutuhan  manusia  itu  sendiri.  Maka  hukum  adat  itu tumbuh  dari  sesuatu  kebutuhan  hidup  yang  nyata,  cara  hidup  maupun  cara  pandang  untuk
21 Khairah Zul Fitrah dan Darussalam, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN KUANTITAS BOKA ADAT PERKAWINAN  SUKU  MUNA  DI  KECAMATAN  KATOBU  KABUPATEN  MUNA  PROVINSI  SULAWESI  TENGGARA", Qadauna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Keluarga  Islam ,  vol  1.  no.  1  (2020),  h.  53 https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11427.
hidup,  yang  seluruhnya  merupakan  kebudayaan  masyarakat  tempat  hukum  adat  itu  berlaku. Masalah  adat  kebiasaan  meliputi  hal-hal  yang  dapat  memelihara  jiwa  dan  akal,  yaitu  makan, minum, sandang dan pangan, dan lain sebagainya. 22
2. Analisis Kaidah al- ‘Aadatu Muhakkamah Terhadap Fenomena Pengalihan Sunrang Kepada

## Anak Di Kelurahan Sapaya Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa
Negara  ini  memiliki  keberagamannya  sebagai  identitas  bangsa  yang  harus dipertahankan karena mempunyai keyakinan kuat akan tradisi yang berkembang disekitarnya. 23 Dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum yang mengatur (adat). Inilah kenyataan umum diseluruh dunia. Lebih 2000 tahun yang lalu telah mengikrarkan adagium, uni societas, ibi ius . Hukum yang terdapat disetiap masyarakat, betapa sederhana dan kecilnya masyarakat itu maka pasti disana ada adat yang mengatur yang menjadikan cerminannya. Karena setiap masyarakat mempunyai  kebudayaan  tersendiri  dengan  corak  tersendiri  dan  mempunyai  cara  berfikir tersendiri,  maka  hukum  yang  terdapat  pada  masyarakat  sebagai  salah  satu  penjelmaan geestresstructur masyarakat  yang  bersangkutan  mempunyai  corak  dan  sifatnya  tersendiri. 24 Hukum adat tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat sesuai kebutuhan manusia itu sendiri. Maka hukum adat itu tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup maupun  cara  pandang  untuk  hidup,  yang  seluruhnya  merupakan  kebudayaan  masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.
Syariat Islam sangat memperhatikan segala permasalahan di dalamnya yang disebut al- akhwalu  asyakhshiyyah (Hukum  yang  berkaitan  dengan  pernikahan,  talak,  mahar,  keturunna dan  lainnya).  Dimasyarakat  Sapaya  terdapat  suatu  adat  yang  terbilang  cukup  unik  yaitu pengalihan sunrang (Mahar)  kepada  anak.  Adat  ini  berlaku  dari  dulu  sampai  sekarang  yang terus  dijaga  oleh  masyarakat  setempat.  Pengalihan  dilakukan  setelah  pasangan  suami  istri  ini memiliki anak pertama. Meskipun tidak semua masyarakat menjalankan adat ini namun hampir sebagian  besar  menjalankan  adat  pengalihan Sunrang kepada  anak.  Pelaksaan  tradisi  ini memang  tidak  tercantum  dalam  hukum  Islam  namun  sangat  ditaati  oleh  masyarakat  di
22 Arif Rahman, "Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural", Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab , Vol. 1. No. 1 (2019), h 27.  https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9664.
23 Lomba  Sultan  Siti  Sharah  Desemriany,  " TRADISI NIPANRASAI  TERHADAP  KASUS  SILARIANG  PERSPEKTIF  ’URF  DI DESA  SAMATARING  KECAMATAN  KELARA  KABUPATEN  JENEPONTO", Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Perbandingan Mazhab , Vol. 1. No. 1 (2020), h. 662. https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15463.
24 Bushar Muhammad, Asas-ASas Hukum Adat (cet. XIV : Jakarta: PT Balai pustaka, 2023), h. 41 -42.
Fenomena Pengalihan Sunrang Kepada Anak di Kabupaten Gowa; Analisis Kaidah Al- ‘Aadatu Muhakkamah Mappaseleng, et. al.
Kelurahan  Sapaya  karena  dianggap  tidak  bertentangan  dengan  syariat  Islam  sehingga mayarakat di Kelurahan Sapaya masih menjalankan adat pengalihan Sunrang kepada Anak.
Dalam  pandangan  hukum  Islam  pengalihan  sebagian  mahar  kepada  suami  atau  orang lain  memang  tidak  dilarang  dengan  syarat  istri  mau  memberikan  sebagian  maharnya  kepada orang  lain  maka  hal  ini  dibolehkan  dalam  Islam  asalkan  ke  duanya  sama-sama  rela  tidak  ada keterpaksaan dalam pemberian sunrang itu. Adanya kebolehkan menerima sebagian mahar jika diberikan kepada suami telah Allah jelaskan didalam QS An- Nisa’/4:4
Terjemahan:
“Dan  berikanlah  maskawin  (mahar)  kepada  perempuan  (yang  kamu  nikahi)  sebagai pemberian  yang  penuh  kerelaan.  Kemudian  jika  mereka  menyerahkannya  kepadamu sebagian  dari  (maskawin)  itu  dengan  senang  hati,  maka  terimalah  dan  nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” 25
Dari  penjelasan  ayat  di  atas  dapat  kita  pahami  bahwa  pengalihan sunrang itu  tidak dilarang dalam pandangan Islam bahkan Allah memerintahkan kita untuk menikmatinya dengan senang  hati  apabila  istri  menyerahkan  sebagian  maharnya  kepada  suami  atau  orang  lain.  Hal semacam ini tidak dilarang oleh Allah selama istri ikhlas memberikan maharnya kepada suami atau orang lain.
Jika dianalisis dari kaidah fiqhiyah yaitu Al- ‘Aadatul Muhakkamah yang dimaksud dengan kaidah ini bahwa dalam suatu keadaan adat bisa dijadikan sumber hukum untuk memutuskan suatu  perkara  ketika  tidak  ada  dalil  syar’i  yang  mengatur  perbuatan  tersebut.  Namun  perluh dipahami bahwa  tidak  semua  adat bisa dijadikan  dasar hukum.  Adapun  tradisi  dapat  menjadi hukum  yang  mendapat  legitimasi  dari  hukum  Islam,  apabila  tidak  ada  nash  yang  menyatakan tentang  itu. 26 Namun  banyak  sekali  tradisi  pada  masyarakat  yang  sudah  melebur  ke  dalam masyarakat  itu  sendiri  termasuk  pengalihan  mahar  kepada  anak.  Tradisi  pengalihan  Sunrang kepada anak sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat yang harus dijalankan. Budaya yang ada tentu saja menjadi ini merupakan suatu nikmat Allah swt. untuk bangsa ini. 27
25 Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan , h. 77.
26 Zulhas’ari  Mu stafa  Nurul  Wardah  Ningshi  NS,  " TRADISI  AMMONE  PA’BALLE  RAKI’ - RAKI’  DI  KELURAHAN TAMARUNANG  KECAMATAN  SOMBA  OPU  KABUPATEN  GOWA  (Analisis  Perbandingan  Antara  Hukum  Islam  Dan Adat  Istiadat)", Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab ,  1.  no.3  (2020),  h.    371. https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14913
27 Hartini dan Asni Siti Nurul Afifa, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appabattu Nikah Dalam Pernikahan Adat  Makassar  (Desa  Bontoala  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa)", Qadauna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Hukum Keluarga Islam , Vol. 4. No. 1 (2022), h. 82. https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.29331.
Menurut  pak  Saing  selaku  tokoh  agama  mengarakan  bahwa  adat  pengalihan  mahar bukan  sesuatu  yang  harus  di  hilangkan  karena  tidak  merusak  tatanan  dalam  syariat  Islam  itu sendiri.  Namun  jika  adat  itu  sudah  jauh  dari  syariat  Islam  maka  harus  di  hilangkan  atau ditinggalkan sama halnya juga pengalihan mahar kepada anak jika sudah bertentanggan dengan syariat islam maka harus di tinggalkan tidak perluh lagi dipakai pada masyarakat.
Hukum Islam mengapreasiasi budaya masyarakat sebagaimana tercermin dalam kaidah ushul  fiqh  yang  menetapkan  teori  khusus  dalam  mengakomodir  budaya  masyarakat,  yaitu kaidah al- adatu muhakkamah yang artinya budaya “Budaya dapat dilakukan menjadi ketentuan hukum  Islam.” 28 Kaidah Al- ‘Aadatu  Muhakkamah sendiri  memberikan  batasan  dalam penerimaan ‘urf suatu adat baru bisa diterima apabila adat itu di terima oleh masyarakat dan sering dilakukan. Namun jika dalam pelaksanaannya terdapat mudharat di dalamnya maka urf itu  sebaiknya  dikesampingkan  saja  karena  adat  kebiasaan  harus  dapat  diterima  oleh masyarakat.  Ada beberapa  hal  yang  menjadi  polemik  dalam pengalihan Sunrang di  Kelurahan Sapaya  yang  dapat  peneliti  paparkan  melalui  wawancara  dengan  masyarakat  di  Kelurahan Sapaya antara lain:
a. Pengalihan  Sunrang  hanya  dikhususkan  kepada  anak  pertama,  hal  ini  menjadi  sebuah masalah  karena  orang  tua  lebih  cenderung  kepada  anak  pertama  yang  dapat menyebabkan kecemburuan antar ade dengan saudara pertamanya.
b. Pengalihan  jika  tidak  mau  diambil  oleh  anak  pertama  maka  anak  terakhirlah  yang mendapatkan  sunrang  ibunya,  masyarakat  beranggapan  bahwa  anak  terakhir  lebih berhak atas sunrang ibunya jika anak pertama tidak menginginkan sunrang itu.
c. Bahwa  anak  pertama  boleh  menuntut  orangtuanya  jika  sunrang  itu  tidak  diberikan kepada  anak  pertama.  Masyarakat  mengatakan  bahwa  sunrang  ibu  adalah  hak  milik anak pertama sehingga boleh menuntut orang tuanya.
d. Sunrang itu bisa dijadikan lagi sunrang oleh anak pertama jika anak pertamanya adalah laki-laki,  masyarakat  beranggapan  bahwa  jika  sudah  dialihkan  kepada  anak  pertama maka orangtua tidak lagi mempunyai hak atas sunrang itu. Anak mau kemanakan itu hak anak yang dialihkan mahar.
28 Andi Muhammad Akmal Veri Gunawan, "Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Tahlilan Di Desa Letta-Tanah Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone; Perpektif ’Urf” , Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab , Vol. 3. No. 1 (2022), h. 451. https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.25468.
Fenomena Pengalihan Sunrang Kepada Anak di Kabupaten Gowa; Analisis Kaidah Al- ‘Aadatu Muhakkamah Mappaseleng, et. al.
e. Pengalihan mahar di Kelurahan Sapaya bisa tidak dialihkan kalau ibu menjual sunrang itu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya maka anak tidak akan mencari sunrang itu.
f. Anak  kedua  dan  ketiga  tidak  berhak  mendapatkan  sunrang  masyarakat  berangggapan bahwa mahar bukan untuk adik tetapi untuk anak pertama.
Tradisi pengalihan sunrang sebaiknya tidak perlu dilaksanakan karena adanya beberapa kemudaratan  di  dalamnya  meskipun  kaidah  Al- ‘Aadatu  Muhakkamah  boleh  digunakan  dalam tradisi ini namun peneliti tidak setuju jika sunrang itu hanya dikhususkan kepada anak pertama karena  akan  menimbulkan  perselisihan  dan  kecemburuan  sosial  antar  saudara.  Adanya kesenjangan dalam pengalihan Sunrang ini menjadi sebab pengalihan sebaiknya tidak  perlu di lakukan  oleh  orang  tua  demi  menghindari  perselisihan  antar  anak  pertama  dengan  saudara- saudaranya.
Sesuatu yang tidak terlarang bisa dilarang jika banyak kemudharatan yang ditimbulkan di  dalamnya.  Oleh  karena  itu  jika  fenomena  pengalihan  Mahar  ini  lakukan  maka  harus memperhatikan  asas  keadilan  dan  dampak  yang  akan  ditimbulkan  jika  dilakukan  pengalihan sunrang  kepada  anak.  Jika  tidak  memperhatikan  hal-hal  terebut  meskipun  diboleh  dapat berubang menjadi terlarang jika banyak menghasilkan  kemudaratan. Adat itu bisa saja di tolak karena adanya cacat atau tidak memenuhi syarat kaidah Al-Aadatu Muhakkamah .
Pengalihan sunrang dibolehkan selama tidak ada  kemudaratan yang terdapat di dalamnya  maka  masyarakat  boleh  menjalankan  adat  ini  sesuai  dengan  kesepakatan  dalam masyarakat.  Menurut  pandangan  imam  Syafi’i  bahwa  adat  hukumnya  mubah  (boleh)  selama tidak  ada  nash  yang  melarangnya  serta  adat  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  akidah  dan syariat  agama  islam. 29 Namun  dalam  pengalihan  jika  ibu  tidak  mau  mengalihkan  Sunrangnya maka  tidak  bisa  dipaksakan  jika  dipaksakan  maka  adat  ini  berubah  menjadi  terlarang  karena adanya  pemaksaan  di  dalamnya.  Pengalihan  mahar  tidak  boleh  ada  pemaksaan  di  dalamnya harus dengan kerelaan ibu selaku pemilik mutlak dari Sunrang itu.

## Kesimpulan
29 Sutrisno  Hadi  M.  Halim  Asnawi,  "Diskrepansi  Sanksi  Adat  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pencurian  Menurut Tokoh Adat Dan Tokoh Agama", Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab , Vol. 4.No. 1 (2023), h. 25 https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.33418.
Tatacara  pengalihan  Sunrang  di  Kelurahan  Sapaya  tergolong  sangat  sederhana  karena hanya dengan ucapan saja sebagai bentuk penyerahan kepada anak bahwa sunrang itu menjadi hak  milik  anak  yang  tidak  bisa  diganggu-gugat  oleh  orang  tua.  Namun  dalam  pelaksanaannya sering kali juga orang tua membuatkan surat perjanjian sebagai tanda kesepakatan penyerahan sunrang kepada anak yang dapat di gunakan anak dimasa yang akan datang apabila ada saudara yang menuntut terhadap sunrang orang tuanya. Sederhananya pengalihan ini diberikan hanya dalam  bentuk ucapan saja.  Pengalihan  Sunrang  dapat  berubah  menjadi sesuatu yang  dilarang apabila  terjadi  perselisihan  antar  anak  namun  jika  semua  keluarga  dan  anak  sepakat  maka pengalihan  ini  dibolehkan.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  hukum  dari  pengalihan  sunrang kepada anak di bolehkan selama ibu ikhlas memberikan sunrangnya kepada anaknya dan anak- anaknya yang lain sepakat akan pengalihan ini. Namun dapat berubah menjadi haram apabila ada pemaksaan didalam pengalihan ini dan jika dialihkan dapat mendatangkan memudharatan karena anak akan berselisih paham, maka hukum dari pengalihan ini terlarang.

## Daftar Pustaka
Akmal,  Andi  Muhammad,  Mulham  Jaki  Asti.  "PROBLEMATIKA  NIKAH  SIRI,  NIKAH ONLINE  DAN TALAK  SIRI SERTA  IMPLIKASI  HUKUMNYA  DALAM  FIQIH  NIKAH",  Al-Risalah:  Jurnal  Ilmu Syariah  Dan  Hukum,  21.No.  1  (2021),  h.45-59.  https://doi.org/10.24252/al- risalah.v1i1.22247.
Anis,  Muhammad,  "Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  Di  Kota  Makassar",  Al- Qadau:Peradilan Dan Hukum Keluarga ISlam, 5.no.2 (2018), h. 282. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7109
Asni, Siti  Nurul Afifa dan  Hartini.  "Pandangan  Hukum  Islam  Terhadap  Tradisi  Appabattu  Nikah Dalam  Pernikahan  Adat  Makassar  (Desa  Bontoala  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten Gowa)", Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. 4.No. 1 (2022), h. 82. https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.29331
Asnawi,  M.  Halim,  Sutrisno  Hadi,  "Diskrepansi  Sanksi  Adat  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Pencurian Menurut Tokoh Adat Dan Tokoh Agama", Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 4.No. 1 (2023), h. 21.
https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.33418
Akmal, Andi Muhammad, Veri Gunawan ”Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Tahlilan Di Desa Letta- Tanah Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone; Perpektif ’Urf", Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 3.No. 1 (2022), h.451 https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.25468
Azman,  St.  Maryam.  "Analisis  ’Urf  Terhadap  Terhadap  Tradisi  Appasumbang  Doe  Sebagai
Fenomena Pengalihan Sunrang Kepada Anak di Kabupaten Gowa; Analisis Kaidah Al- ‘Aadatu Muhakkamah Mappaseleng, et. al.
Piutang Dalam Perkawinan Di Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto",  Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab,  Vol.  3.No.  1 (2022), h. 251 https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24769
As-Suyuthi,  Jalaluddin.  Lubabun  Nuqul  Fi  Asbabin  Nuzul  (Beirut:  Muassasatul  Kutub  At- Tsaqafah, 2002)
bakry, Muammar, Nur Ilma Asmawi. "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan  Antara  Mazhab  Syafi’i  Dan  Hanafi",  Mazahibuna;  Jurnal  Perbandingan Mazhab, 2. no. 2 (2020), h. 219. https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17817
Desemriany,  Siti  Sharah,  Lomba  Sultan.  "TRADISI  NIPANRASAI  TERHADAP  KASUS  SILARIANG
PERSPEKTIF  ’URF  DI  DESA  SAMATARING  KECAMATAN  KELARA  KABUPATEN JENEPONTO",  Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab,  Vol.  1.No.  1 (2020), h. 662 https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15463
Fatmawati, Muh Ilham Azis and Achmad Musyahid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nilai-Nilai Kafaah  Dalam  Praktik  Perkawinan Sayyid  Di  Sulawesi  Selatan",  Al-Qadau:Peradilan  Dan Hukum  Keluarga  ISlam,  Vol.  8.No.  2  (2021),  h.  64.  https://doi.org/10.24252/al- qadau.v8i2.22481
Ferdousi,  Nahid.  "THE  PRACTICE  OF  DOWER  AND  DOWRY  IN  MUSLIM  MARRIAGE  IN BANGLADESH: A LEGAL ANALYSIS", Jurnal Syariah, Vol. 27.No. 3 (2019), h. 549
Fitrah,  Khairah  Zul  dan  Darussalam,  "TINJAUAN  HUKUM  ISLAM  TERHADAP  PENENTUAN KUANTITAS  BOKA  ADAT  PERKAWINAN  SUKU  MUNA  DI  KECAMATAN  KATOBU KABUPATEN  MUNA  PROVINSI  SULAWESI  TENGGARA",  Qadauna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, vol. 1. no. 1, (2020), h. 53. https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11427>
Kementerian Agama RI, Mushaf Al- Qur’an Dan Terjemahan (2018: CORDOBA, 2018)
Muhammad, Bushar. Asas- ASas Hukum Adat (cet. XIV : Jakarta: PT Balai pustaka, 2023)
Masyrofa, Musyaffah Amin Ash Shabah, Nahrowi. "DOWRY AMOUNT IN ACEH-INDONESIA AND SELANGGOR-MALAYSIA: BETWEEN  STATE  REGULATIONS  AND  CUSTOMS",  AHKAM,  Vol. 21. No. 2 (2021), h. 327
Mardi  Asriani,  Muhammad  Fajri.  "TINJAUAN  HUKUM  ISLAM  TERHADAP  ADAT  PALLANGKAI DALAM  PRAKTIK  PERNIKAHAN  DI  DESA  GARUNTUNGAN  KECAMATAN  KINDANG KABUPATEN  BULUKUMBA",  Qadauna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Keluarga  Islam, Vol. 4.No. 1 (2022), h. 178 https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.30025
Mustafa,  Zulhas’ari,  Nurul  Wardah  Ningshi  NS.  "TRADISI  AMMONE  PA’BALLE  RAKI’ - RAKI’  DI KELURAHAN  TAMARUNANG  KECAMATAN  SOMBA  OPU  KABUPATEN  GOWA  (Analisis Perbandingan  Antara  Hukum  Islam  Dan  Adat  Istiadat)",  Shautuna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, 1.no.3 (2020), h. 371
Ni’ami, Mohammad fauzan. "STUDI PERATURAN MAHAR DI PAKISTAN: TELAAH ARGUMENTASI
DAN  TUJUAN  PEMBENTUKAN",  Mahkama:Jurnal  Kajian  Hukum  Islam,  Vol.  6.No.  2 (2021), h. 267
Qayyum, Abdul Rahman, Rini Ekasari. "Pemahaman Masyarakat Terhadap Kedudukan Sunrang di Kecamatan Pallangga Kab. Gowa" Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab. 2 No. 1, (2020). h. 128. https//doi.org/10.24252/mh.v2i1.14294
Rahman,  Arif.  "Al-Daruriyat  Al-Khams  Dalam  Masyarakat  Plural",  Mazahibuna;  Jurnal
Perbandingan Mazhab, Vol. 3 . 1 Juni (2019), h. 27.
https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.33418.https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ mh.v1i1.9664
Subhan,  Rahman.  "Problemamatika  Kepemilikan  Tanah  Melalui  Mahar  Perspektif  Hukum Pidana  Di  Indonesia",  Qadauna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Keluarga  Islam,  Vol.
6.No. 2 (2019), h. 171. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al- qadauna/article/donwload/10714/7498/
Sudarsono. Hukum Keluarga Nasional (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991)
Sulaiman Rasjid. Fiqih Islam (Cet: LXXXVI: Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018)
Syamsuddin.  Neneng  Hafidah  dan  Rahman.  "Problematika  Sompa  Tanah  Pasca  Perceraian Perspektif  Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Desa  Waji  Kecamatan  Tellu  Siattinge  Kabupaten Bone",  Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab,  1.  no.  3,  (2020), h.375. https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15466
Wijaya,  Abdi.  "RESPON  LEMBAGA  FATWA  TERHADAP  ISU  FIKIH  KONTEMPORER  (Studi Komparatif  Lembaga  Fatwa  MUI,  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  Dan  Bahtsul  Masail NU)", Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab, 1.no.2 (2019), h. 180
Wijaya,  Abdi,  Nur  Hikmawati.  "SANKSI  TERHADAP  PEMBATALAN  RENCANA  PERNIKAHAN AKIBAT  PERJODOHAN  MENURUT  HUKUM  ADAT  DAN  HUKUM  ISLAM  (Studi  Kasus  Di Desa  Ma’minasa  Kecamatan  Pasimasunggu  Kabupaten  Kepulauan  Selayar)",  Shautuna: Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab  Dan  Hukum,  1.3,  halaman  248. https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14905