## ARGUMENTASI SUNNAH DAN SYI’AH TENTANG HUKUM PERNIKAHAN MUT’AH (KAJIAN KRITIS METODOLOGIS)
Chamim Tohari Universitas Muhammadiyah Surabaya Email: amimzone@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  hukum  nikah  mut'ah  dan  argumentasinya,  baik  dari  kelompok Sunnah  maupun  Syiah.  Kajian  ini  dibatasi  pada  rumusan  masalah  sebagai  berikut:  (1) Bagaimanakah  hukum  nikah  mut'ah  menurut  kelompok  sunnah  dan  argumentasinya?  (2) Bagaimana  hukum  nikah  mut'ah  menurut  kaum  Syi'ah  dan  argumentasi  mereka?  (3)  Apa persamaan  dan  perbedaan  manhaj  yang  digunakan  kelompok  Sunnah  dan  Syiah  terkait  dengan hukum nikah mut'ah? Dan (4) Dan (4) Seberapa kuat sumber hukum dan manhaj yang digunakan untuk  menentukan  hukum  nikah  mut'ah?  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan (library  research)  dengan  pendekatan  ushuliyah  sebagai  pendekatan  yang  dipilih  untuk memahami  dan  menyimpulkan  masalah  tersebut.  Hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa menurut  mazhab  sunnah  nikah  mut'ah  adalah  haram  selamanya,  sedangkan  menurut  mazhab mut'ah  Syi'ah  halal  untuk  selama-lamanya.  Perbedaan  ini  tidak  hanya  karena  perbedaan penggunaan  dalil  yang  eksploitatif,  tetapi  juga  disebabkan  oleh  perbedaan  manhaj  dalam menghukum nikah mut'ah. Persamaannya adalah bahwa kedua kelompok tersebut menggunakan proposisi  Alquran,  tetapi  berbeda  interpretasinya.  Kedua  kelompok  juga  menggunakan  dalil Hadis,  tetapi  bersifat  eksploitatif.  Kelompok  Sunnah  dalam  ijtihadnya  menggunakan  metode nasakh-mansukh,  qiyas  dan  istislahi,  sedangkan  kelompok  Syiah  menggunakan  metode  tarjih, ijma  'sahabah,  istishab  dan  istislahi.  Menurut  penulis,  dalil  dan  dalil  kedua  kelompok  itu  tidak sampai  pada  derajat  yang  meyakinkan  (qath'i).  Maka  saran  penulis  bahwa  yang  seharusnya digunakan untuk melarang atau membenarkan mut'ah adalah dalil limitasi dan maslahah. Kata kunci: Sunnah, Syiah, Mut'ah, Manhaj, maslahah

## Abstract
This  research  examines  about  mut'ah  marriage  law  and  its  argumentations,  both  from  the Sunnah and Shi'a groups. This study is limited to the following problem formulations: (1) How is the law of marriage mut'ah according to the Sunnah group and its argumentations? (2) What is the law of mut'ah marriage according to the Shi'ites and their argumentation? (3) What are the similarities and differences in the manhaj used between the Sunnah and Shiite groups related to the mut'ah marriage law? And (4) And (4) How strong are the sources of law and manhaj that are  used  to  determine  mut'ah  marriage  law?  This  research  is  a  library  research  (library research)  with  ushuliyah  approach  as  the  approach  chosen  to  understand  and  conclude  this problem.  The  results  of  this  study  can  be  concluded  that  according  to  the  Sunnah  schools  of thought,  mut'ah  marriage  is  haram  forever,  while  according  to  the  Shi'ite  schools  of  mut'ah  is lawful for eternity. This difference is not only due to the difference in the use of an exploitative argument,  it  is  also  caused  by  differences  in  manhaj  in  punishing  mut'ah  marriages.  The similarity is that the two groups use the Qur'anic proposition, but differ in interpretation. Both groups  also  use  the  Hadith  argument,  but  it  is  exploitative.  The  Sunnah  group  in  their  ijtihad uses the nasakh-mansukh, qiyas and istislahi methods, while the Shi'a group uses the tarjih, ijma 'sahabah, istishab and istislahi methods. According to the author, the arguments and arguments
of the two groups together do not reach a convincing degree (qath'i). So the authors suggest that what should be used to forbid or justify mut'ah is the argument of limitation and maslahah. Keywords: Sunnah, Shi'a, Mut'ah, Manhaj, maslahah.

## PENDAHULUAN
Fiqih,  secara  istilah  memiliki  arti  mengeluarkan  hukum  syari’ah  berdasarkan  dalil  nash dengan menggunakan istinbath hukum. 1 Pada ranah fiqih inilah terjadi perbedaan pendapat yang beragam  di  kalangan  para  ulama.  Adapun  yang  menyebabkan  timbulnya  perbedaan  pendapat tersebut  diantaranya  adalah  karena  perbedaan  dalam  menggunakan  manhaj  atau  metodologi berijtihad. Dalam banyak literatur fiqih seringkali didapati bahwa para ulama madzhab ada yang berpegang pada teks dalam menentukan suatu hukum, ada pula yang memberi kebebasan kepada akal untuk berpikir dan mencoba menemukan pesan atau maksud-maksud dibalik teks, ada pula yang  dalam  berijtihad  mereka  lebih  mengedepankan  konteks  keberlakuan  teks.  Sehingga terjadilah banyak perbedaan pendapat dalam memahami hukum-hukum syari’ah.
Perbedaan  yang  lain  adalah  disebabkan  karena  perbedaan  strata  keilmuan.  Seorang  yang berpengetahuan luas tentunya akan berbeda dalam memandang suatu permasalahan hukum jika dibandingkan dengan orang yang lebih rendah kapasitas keilmuannya. Selain itu juga perbedaan tersebut dipengaruhi oleh konteks sosial dimana kaum muslimin bertempat tinggal. Fiqih orang Irak tentu berbeda dengan fiqih orang Yaman, begitu juga fiqih Indonesia juga berbeda dengan fiqih  Hijaz.  Hal  tersebut  sudah  lazim  di  kalangan  ahli  hukum  Islam,  karena  masing-masing wilayah teritorial memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep kemaslahatan.
Salah satu perbedaan yang terjadi akibat perbedaan manhaj dalam istinbath hukum adalah perbedaan  hukum  pernikahan  mut’ah  menurut  kaum  Sunnah  dangan  Syi’ahy.  Sunnah mengharamkan  pernikahan  mut’ah,  sedangkan  Syi’ahy  menghalalkan.  Namun  sebenarnya, pernikahan mut’ah yang kehalalannya sering diidentikkan dengan aliran Syi’ah sebenarnya juga dihalalkan  oleh  beberapa  sahabat  Nabi  saw  seperti  Asma  binti  Abu  Bakar,  Jabir  bin  Abdullah, Ibnu  Mas’ud,  Ibnu  Abbas,  Muawiyah,  Abu  Said  Al-Khudri,  Salamah  bin  Na’bad  dan  dari kalangan  tabi’in  yang  membolehkan  diantaranya  Said  bin  Jabair  serta  banyak  ulama  fiqih Mekkah  yang  menhalalkan  mut’ah. 2 Menurut  ulama  Sunnah  pernikahan  mut’ah  dahulu dibolehkan  pada  zaman  Nabi  saw  sebelum  peperangan  Khaibar,  kemudian  dilarang  oleh  Nabi saw  setelah  perang  Khaibar,  kemudian  dihalalkan  lagi  pada  peristiwa Fathul  Mekkah ,  dan sesudah  tiga  hari  diharamkan  untuk  selama-lamanya.  Sedangkan  menurut  ulama  Syi’ahy pernikahan  mut’ah  dibolehkan  hingga  hari  kiamat  karena  tidak  ada  dalil  manapun  yang  me- nasakh -nya.  Para  penganut  Syi’ah  mengatakan  bahwa  pengharaman  mut’ah  hanya  dilakukan pada masa kekhalifahan Umar, tidak pada pasa Nabi saw.
Dari  sini  tampak  ada  suatu  kejanggalan  yang  menarik  hati  penulis  untuk  mengkaji  lebih jauh mengenai masalah ini. Terutama dalam hal argumen-argumen yang dikeluarkan oleh kedua kubu tersebut. Ketika melarang pernikahan mut’ah kaum  Sunnah tidak menyebutkan dalil  yang membolehkannya,  begitu  juga  kaum  Syi’ahy  ketika  membolehkannya  tidak  menyebutkan  dalil yang  digunakan  kaum  Sunnah  yang  mengharamkan  mut’ah.  Menurut  penulis,  ini  adalah  satu
1 Fiqih terdiri dari aturan ubudiyyah (hubungan antara manusia dengan Tuhan) dan mu’amalah (hubungan antara manusia dengan manusia dan alam semesta). Di dalam hukum mu’amalah diklasifikasikan menjadi beberapa bagian,  diantaranya  siyasah,  aqdhiyah,  jinayah  muamalah,  dan  ahwal  syahsiyah.  Pada  lingkup  ahwal  syahsiyah terdapat  aturan  hukum  tentang  munakahat,  kewarisan,  wasiat  dan  waqaf.  Kesemuanya  selalu  bertujuan  untuk tercapainya kemaslahatan. Lihat Cik Hasan Bisri, 2003, Model Penelitian Fiqih . (Jakarta: Prenada), hal. 351.
2 Abdul  Shamad,  2010, Hukum  Islam;  Penormaan  Prinsip  Syari’ah  dalam  Hukum  Indonesia ,  (Jakarta: Kencana), hal. 310.
kejanggalan yang patut diberikan perhatian dan perlu dilakukan penelitian mengapa hal tersebut terjadi.
Masalah  pernikahan  mut’ah  meskipun  dapat  dikatakan  sebagai  problem  lama,  namun hingga masa sekarang masih banyak umat Islam yang mempermasalahkan pernikahan  jenis ini, bahkan  tidak  jarang  yang  masih  menerapkannya.  Sehingga  diharapkan  penelitian  ini  dapat memberikan kontribusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat muslim dewasa ini, terutama untuk  masalah  hukum  keluarga  Islam  kontemporer.  Adapun  beberapa  hal  yang  menjadi  fokus penelitiannya  adalah  aspek  metode  pengambilan  hukum  ( kaifiyatul  istinbath -nya),  dalil  yang dipakainya, serta relevansinya dengan maqashid syari’ah. Ketiga hal tersebut menjadi fokus yang ingin dijelaskan dalam penelitian ini.
Bertolak  dari  realitas  tersebut  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengkaji  lebih  jauh tentang hukum pernikahan mut’ah beserta argumentasinya, baik dari kelompok Sunnah maupun Syi’ah, kemudian penulis akan melakukan analisis terkait metode penetapan hukumnya. Karena itu  penelitian  ini  dibatasi  pada  beberapa  rumusan  permasalahan  berikut  ini:  (1)  Bagaimana hukum  pernikahan  mut’ah  menurut  kelompok  Sunnah  berikut  argumentasinya?  (2)  Bagaimana hukum  pernikahan  mut’ah  menurut  kelompok  Syi’ah  berikut  argumentasinya?  (3)  Apa persamaan  dan  perbedaan  manhaj  yang  digunakan  antara  kelompok  Sunnah  dan  Syi’ah  dalam masalah  hukum  pernikahan  mut’ah?  Dan  (4)  Bagaimana  kekuatan  sumber  hukum  dan  manhaj yang  selam  ini  digunakan  untuk  menetapkan  hukum  pernikahan  mut’ah?  Penelitian  ini  adalah penelitian  pustaka  ( library  research )  dengan  pendekatan  ushuliyah  sebagai  pendekatan  yang dipilih untuk memahami dan menyimpulkan permasalahan ini.

## PEMBAHASAN A. Definisi Nikah Mut’ah
Secara  etimologis  kata  “ mut’ah ”  berasal  dari  kata  dalam  bahasa  Arab  yaitu  عتم  yang maknanya  adalah  pengambilan  manfaat  atau  kenikmatan  dari  sesuatu.  Jika  dilihat  dari  bentuk kata  bendanya  adalah  ةعتملا,  sedangkan  kata  عاتملا  bermakna  kemanfaatan.  Adapun  secara terminologis,  nikah  mut’ah  adalah  menikahi  seorang  perempuan  dalam  jangka  waktu  tertentu, atau hingga tempo tertentu yang mana jangka waktu tersebut diucapkan dalam akad pernikahan. Misalnya  seorang  wali  mengatakan  bahwa  “Aku  menikahkan  putriku  selama  sebulan  atau setahun,  atau  hingga  selesainya  musim  ini”  serta  dengan  pembatasan  waktu  yang  diketahui maupun  tidak  diketahui  secara  pasti.  Atau  seorang  laki-laki  berkata  dalam  suatu  akad  nikah mut’ah  “Aku  nikahi  dia  (si  perempuan)  dengan  sepuluh  dirham  selama  sekian  waktu”,  dan perempuan  tersebut  menjawab  “Aku  terima  nikahmu  dengan  sepuluh  dirham”. 3 Demikianlah pernikahan  mut’ah  adalah  pernikahan  yang  tidak  abadi  yang  sifatnya  sementara,  yang  berbeda dari  pernikahan  pada  umumnya  yang  bertujuan  untuk  membangun  kehidupan  bersama  dan memproduksi  keturunan.  Para  ulama  Summah  dan  Syi’ah  berdebat  hingga  sekarang  tentang hukumnya. Mengenai masalah ini akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

## B. Hukum Pernikahan Mut’ah Menurut Sunnah dan Syi’ah

## 1. Hukum Pernikahan Mut’ah Menurut Sunnah
Pernikahan  mut’ah  disebut  juga  pernikahan  sementara  atau  pernikahan  terputus,  yaitu apabila  seseorang  melakukan  akad  pernikahan  dengan  seorang  wanita  untuk  selama  sehari, seminggu atau sebulan. Ia disebut mut’ah (sesuatu yang dinikmati) karena yang melakukannya memperoleh  kemanfaatan  dengannya  serta  menikmatinya  sampai  batas  waktu  yang  ditentukan.
3 Yusuf al-Duraiwisy, 2010, Al-Zawaj al-‘Urfi , (Riyadh: Dar al-Ashimah), hal. 145-146.
Pernikahan  semacam  ini  disepakati  oleh  para  ulama  dan  imam  madzhab  dari  kalangan  Sunnah sebagai  sesuatu  yang  hukumnya  haram.  Mereka  berkata,  “ Apabila  hal  itu  dilangsungkan, dianggap bathil atau tidak sah .”
Golongan ahli hukum yang memandang haram nikah mut’ah secara mutlak adalah terdiri dari kalangan sahabat, diantaranya Ibnu Umar dan Ibnu Abi Umrah Al-Anshari, sedangkan dari golongan  tabi’in  diantaranya  Abu  Hanifah,  Malik,  Syafi’i  dan  lainnya.  Golongan  yang mengharamkan  nikah  mut’ah  ini  berpedoman  pada  fiqih  perbandingan  berdasarkan  surat  al- Mu’minun ayat 5 dan 6 sebagai berikut:
نيمولم ريغ مهنإف مهناميأ تكلم ام وأ مهجاوزأ ىلع لاإ نوظفاح مهجورفل مه نيذلا و Artinya:
Dan  orang-orang  yang  menjaga  kemaluannya,  Kecuali  terhadap  isteri-isteri  mereka  atau budak yang mereka miliki. 4 Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada terceIa. Dalam ayat ini dijelaskan hubungan kelamin hanya diperbolehkan dengan istri atau budak yang  menreka  miliki ,  sedangkan  istri  dari  perkawinan  mut’ah  tidak  berfungsi  sebagai  istri karena:  (1)  Tidak  saling  mewarisi,  sedangkan  akad  nikah  menjadi  sebab  memperoleh  harta warisan;  (2)  Iddah  mut’ah  tidak  seperti  iddah  nikah  biasa;  (3)  Dengan  akad  nikah  menjadi kuranglah hak seseorang dalam hubungannya dengan beristri  empat, sedangkan tidak demikian halnya  dengan  mut’ah;  (4)  Dengan  melakukan  mut’ah  seorang  itu  tidak  dianggap  menjadi muhsin , karena wanita yang diambil dengan jalan mut’ah tidak berfungsi sebagai istri dan tidak pula  berstatus  sebagai  budak  yang  dimiliki;  dan  (5)  Mut’ah  hanya  bertujuan  melampiaskan syahwat belaka. Tidak ada tujuan memperoleh anak serta mendidik mereka, padahal itulah tujuan asli  dalam  perkawinan.  Maka  ia  lebih  menyerupai  perzinaan  dalam  hal  mencari  kepuasan syahwat  semata-mata.  Selain  itu,  mut’ah  merugikan  pihak  wanita,  sebab  ia  menjadi  bagaikan barang  dagangan  yang  berpindah-pindah  dari  tangan  yang  satu  ke  tangan  yang  lain.  Sebab mereka tidak mempunyai  rumah untuk  ditinggali secara tenteram  serta tidak adanya  ayah  yang mengurusi dan mendidik mereka.
Ayat di atas sekaligus me-nasakh ayat dalam surat al-Nisa’ ayat 24 berikut ini: متعتمتسا امف ةضيرف نهروجأ نهاوتائف  نهننم هب
Artinya:
Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban…”
Selain  alasan-alasan aqli tersebut,  juga  terdapat  banyak  hadis  yang  menunjukkan larangan pernikahan mut’ah, diantaranya:
1.    Diriwayatkan  dari  Saburah  Al-Juhani  bahwa  ia  pernah  bersama  Rasulullah  saw  dalam peristiwa penaklukan kota Mekkah, dan beliau mengizinkan anggota pasukan Muslim untuk melakukan  mut’ah.  Namun  ketika  bersiap-siap  untuk  meninggalkan  kota  itu,  beliau mengharamkannya. 5
4 Maksudnya: budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belian yang  didapat  di  luar  peperangan.  dalam  peperangan  dengan  orang-orang  kafir  itu,  wanita-wanita  yang  ditawan Biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasan Ini bukanlah suatu yang  diwajibkan.  imam  boleh  melarang  kebiasaan  ini.  Maksudnya:  budak-budak  yang  dimiliki  yang  suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya.
5 Shahih  Muslim ,  kitab  Nikah.  Hadis  no.2505  dan  2507.  Lihat  juga Sunan  Al-Darimi, kitab  Nikah.  Hadis no.2099.  hadis  ini  ahad,  karena  dari  periwayat  pertama  hingga  ketiha  hanya  ada  satu  orang  perawi,  dan  marfu’ dari segi silsilah sanadnya.
2.  Dalam  riwayat  Ibnu  Majah  disebutkan  bahwa  Rasulullah  saw  telah  mengharamkan  mut’ah dengan sabda beliau, “ Wahai manusia, sebelum ini aku telah mengizinkan kalian melakukan mut’ah. Kini ketahilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. ” 6
3.  Diriwayatkan  dari  Ali  r.a.  bahwa  Rasulullah  saw  melarang  nikah  mut’ah  pada  peristiwa Khaibar, dan juga melarang makan daging keledai piaraan. 7
4.  Umar  telah  mengharamkan  mut’ah  ketika  ia  sedang  berpidato  pada  masa  kekhalifahannya, ” Demi  Allah  jika  aku  mengetahui  seseorang  yang  bermut’ah  padahal  ia  muhshan (mempunyai  istri)  pastilah  aku  akan  merajamnya dengan  batu-batu .” 8 Dan  tidak  ditentang oleh  para  sahabat.  Seandainya  pelarangan  Umar  itu  dianggap  salah,  pastilah  mereka  tidak akan membiarkannya bertindak seperti itu.
5.  Telah berkata Al-Khattabi bahwa pengharaman mut’ah boleh dibilang seperti ijma’, kecuali dalam  madzhab  sebagian  kaum  Syi’ah.  Padahal  menurut  kaidah  mereka  (kaum  Syi’ah) apabila  terjadi  perselisihan  pendapat,  haruslah  didahulukan  pendapat  Ali  r.a.  Sedangkan menurut  hadis  Ali  di  atas, disebutkan bahwa mut’ah telah dilarang (di- mansukh -kan).  Juga Al-Baihaqi  menukil  ucapan  Ja’far  As-Shadiq  ketika  ditanya  tentang  hukum  mut’ah,  lalu  ia menjawab, “ Itu sama saja dengan zina .” 9
Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa rahasia pembolehan mut’ah pada mulanya adalah karena  mereka  itu  berada  pada  suatu  fase,  yang  dapat  kita  katakan  sebagai  fase  transisi,  dari jahiliyah menuju Islam. Praktek zina di masa jahiliyah sedemikian mudahnya dilakukan, bahkan merajalela.  Setelah  Islam  datang,  dan  mereka  dituntut  untuk  melakukan  perjalanan  jauh  dalam rangka  juhad  dan  peperangan,  mereka  sangat  keberatan  jika  harus  meninggalkan  istri-istri mereka.  Padahal  di  antara  mereka  yang  lemah  imannya  dikhawatirkan  terjerumus  dalam perzinaan. Tentu ini lebih keji dan lebih sesat daripada mut’ah. 10
Sayyid  Sabiq  telah  menjelaskan  masalah  ini  dalam  kitab  fenomenalnya  Fiqih  Sunnah, bahwa  telah  diriwayatkan  dari  sahabat  Nabi  saw,  serta  beberapa  dari  kalangan  tabi’in  bahwa perkawinan mut’ah adalah halal. Riwayat yang terkenal adalah riwayat dari Abdullah bin Abbas r.a.  Disebutkan  dalam  kitab  Tahdzib  As-Sunan;  Adapun  Ibnu  Abbas  telah  memilih  pendapat dihalalkannya  mut’ah  semata-mata  pada  keadaan  darurat  saja,  dan  tidak  secara  mutlak.  Dan ketika  sampai  kepadanya  berita  bahwa  orang-orang  sangat  gemar  melakukannya,  ia  menarik
6 Sunan Ibnu Majah, kitab Zuhud. hadis no.1952. Status hadis ini ahad dari segi kuantitas perawinya, dan marfu dari segi kebersambungan sanadnya.
7 Shahih Bukhari , kitab Nikah. Hadis no.4723. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kitab Nikah. Hadis no.1951. sumber hadis ini pada tingkat pertama hanya berasal dari Ali. Tentang hadis ini dalam catatan kaki Fiqih  Sunnah  disebutkan  bahwa  yang  benar  mut’ah  diharamkan  pada  tahun  penaklukan  kota  Mekkah.  Sebab dalam  Shahih  Muslim  disebutkan  bahwa  mereka  (pasukan  Islam)  melakukan  mut’ah  –  pada  tahun  penaklukan kota Mekah  –  ketika bersama Rasulullah saw dan dengan seizinnya. Maka  seandainya  mut’ah telah diharamkan pada  waktu  perang  Khaibar  seperti  dalam  hadis  riwayat  Ali  di  atas,  hal  ini  berarti  telah  terjadi nasakh (penghapusan hukum) atas mut’ah sebanyak dua kali. Keadaan seperti ini tidak memiliki preseden dalam syari’at dan tidak pernah terjadi pada hukum syari’at lainnya. Oleh sebab itu telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hadis tersebut. Ada yang mengatakan telah terjadi pergeseran dalam dalam urutannya, yakni bahwa Nabi  saw  melarang  makan  daging  keledai  piaraan  pada  peristiwa  Khaibar  dan  melarang  mut’ah  tanpa menyebutkan waktunya. Adapun tentang waktunya telah dijelaskan dalam hadis lain riwayat Muslim, yaitu pada saat penaklukan kota Mekkah. Sementara Imam Syafi’i menerima hadis itu seperti apa adanya dan berkata,”Tak ku  ketahui  sesuatu  yang  dihalalkan  oleh  Allah  kemudian  diharamkan  oleh-Nya,  kemudian  dihalalkan  dan diharamkannya lagi oleh-Nya, kecuali mut’ah.” Tetapi pendapat ini tidak kuat, karena riwayat hadis Ali tersebut adalah riwayat yang shahih dan jelas bahwa larangan mut’ah terjadi pada masa peperangan Khaibar.
8 Ibnu Majah dalam Sunannya, kitab Nikah. Hadis no.1953.
9 Syarafuddin Al-Musawi, 1993, Isu-isu Penting Ikhtilaf  Sunni-Syi’ah, (Bandung: Mizan), hal.102.
10 Yusuf al-Qardhawi, t.th., Halal Haram fi al-Islam , (Mesir: Darul Ma-rifah), hal. 268.
kembali  pendapatnya  itu.  dengan  demikian  ia  mengharamkannya  bagi  siapa  yang  tidak  sangat memerlukannya.
Al-Khattabi berkata bahwa Said bin Jubair pernah berkata, “Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, “Tahukah anda akibat fatwa anda mengenai dihalalkannya mut’ah? Fatwa itu telah tersebar  di  seluruh  pelosok  dan  disebut-sebut  oleh  para  penyair.”  Apa  yang  mereka  katakan?” tanya  Ibnu  Abbas.  Jawabku,  “Mereka  berkata:  Kukatakan  kepada  kawanku  yang  lama  dalam perantauan,  tidakkah  anda  ingin  menerapkan  fatwa  Ibnu  Abbas?  Berumah  tangga  dengan  si lemah  gemulai  yang  menghibur,  sementara  menunggu  saat  pulangnya  teman-teman seperjalanan…”  Mendengar  itu,  Ibnu  Abbas  terkejut  dan  berkata,  “ Inna  lillahi  wa  inna  ilaihi raji’un! Demi  Allah,  bukan  ini  yang  ku  inginkan  dalam  fatwaku.  Sungguh  aku  tidak menghalalkannya kecuali sebagaimana Allah menghalalkan bangkai orang  yang dalam keadaan darurat. Begitu pula kawin mut’ah, keadaannya sama seperti bangkai, darah dan daging babi.”
As-Syaukani  setelah  meneliti  masalah  ini  berkata,  “Di  atas  segalanya,  kita  harus melaksanakan  dengan  konsekwen  keterangan  shahih  yang  sampai  kepada  kita  dari  pembawa syari’at  (yakni  Nabi  saw)  tentang  diharamkannya  mut’ah  untuk  selama-lamanya.  Adanya sekelompok  dari  para  sahabat  yang  pendiriannya  berlawanan  dengan  keterangan  tersebut  tidak sedikitpun  mengurangi  validitasnya  sebagai  hujjah,  dan  tidak  pula  menjadi  alasan  yang membolehkan  kita  melakukannya  (yakni  melakukan  nikah  mut’ah).  Bagaimana  mungkin sedangkan  mayoritas  sahabat  telah  menghapal  sabda  Nabi  saw  tentang  pengharamannya  lalu menerapkan  pengharamannya  itu  serta  menyampaikan  berita  itu  kepada  kita.  Sampai-sampai dalam  riwayat  Ibnu  Majah,  bahwa  Umar  telah  berkata  bahwa,  “Rasulullah  saw  telah mengizinkan  kami  bermut’ah  selama  tiga  hari,  kemudian  mengharamkannya.  Demi  Allah  jika aku mengetahui seseorang  yang bermut’ah padahal  ia muhshan (mempunyai  istri)  pastilah  aku akan merajamnya dengan batu-batu.”
Menurut  pandapat  Imam  Fahrurrazi,  tindakan  Khalifah  Umar  ini  menunjukkan  bahwa halalnya perkawinan mut’ah telah dinasakhkan karena tidak mungkin beliau mengharamkan hal yang dihalalkan oleh Islam yang tentunya akan mendapatkan bantahan dari sahabat Nabi saw. 11 Dan telah berkata Abu Hurairah, di antara yang diriwayatkannya oleh Nabi saw: “ Mut’ah telah digugurkan oleh hukum talak, iddah dan pewarisan. ” 12
Selain itu, argumen yang lain yang digunakan kaum Sunni untuk mengharamkan mut’ah adalah tentang qiraat Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, Ubbay bin Ka’ab dan Said bin Jubair berkenaan dengan surat An-Nisa’ ayat 24:
نهننم هب متعتمتسا امف – ىمسم لجأ ىلإ –
ةضيرف نهروجأ نهاوتائف
Artinya:
“….maka wanita-wanita yang telah kamu nikmat (sampai batas waktu tertentu)..…” maka  tambahan  kalimat  tersebut  bukanlah  termasuk  bagian  dari  al-Qur’an,  dalam  pandangan ulama yang mempersyaratkan keharusan adanya sifat mutawatir dalam periwayatannya, dan juga ia  bukan  Sunnah,  disebabkan  hal  itu  –  dalam  kenyataannya  –  diriwayatkan  sebagai  al-Qur’an.
11 Abd. Shamad. Op.Cit . hal. 313.
12 Diriwayatkan  oleh  Daruquthni  dan  dianggap  sebagai  hadis  hasan  oleh  Al-Hafidz  Ibnu  Hajar.  Sayyid Sabiq  dalam  mengomentari  hadis  ini  mengatakan  bahwa  adanya  seorang  perawi  yang  bernama  Mu’amil  bin Isma’il  dalam  sanad  hadis  itu  tidakmengurangi  predikat hasan darinya.  Sebab  perselisihan  pendapat  tentang pribadi  Mu’amil  tidak  mengeluarkan  hadis  yang  diriwayatkan  dari  predikat hasan selama  ada  bukti-bukti  yang lain  –  yang  jika  digabungkan  –  akan  menambah  kekuatannya,  sebagaimana  dalam  hadis-hadis hasan lainnya. Namun  sayangnya,  Sayyid  Sabiq  tidak  mampu  menunjukkan  satu  hadispun  yang  menguatkan  hadis  yang dibelanya  tersebut.  Menurut  penulis,  pendapat  tersebut  terlalu  dipaksakan  untuk  membela  Sunni  dan  kurang obyektif dalam menilai suatu dalil syar’i.
Maka  kesimpulannya,  tambahan  kalimat  tersebut  adalah  sebatas  atau  semacam  penafsiran belaka, dan dengan demikian tidak bisa dijadikan hujjah.
Sayid  Sabiq  dalam  hal  ini  juga  menjelaskan  bahwa  sesuatu  yang qath’i dapat  saja  di- nasakh oleh sesuatu  yang zanni , karena tidak ada dalil  yang tegas dari nash al-Qur’an maupun Sunnah yang melarang hal itu. 13

## 2. Hukum Pernikahan Mut’ah Menurut Syi’ah
Pada  awal  pembahasan  ini,  penulis  mencoba  mengawalinya  dengan  dalil-dalil  yang dikemukakan  Syi’ah  mengenai  disyari’atkannya  mut’ah  dalam  haji  dan  nikah.  Mengenai disyari’atkannya  kedua  mut’ah  tersebut  –  sampai  batas  tertentu  –  menurut  Syi’ah  merupakan ijma’ kaum muslimin berdasarkan al-Qur’an dan al-Sunnah.
Dalam  kitab  suci  al-Qur’an  terdapat  dua  ayat muhkamat (ayat  yang  terang  dan  tegas maksudnya),  salah  satu  dari  keduanya  tentang  ketentuan  mut’ah  haji  (haji  tamattu’)  dan  yang lainnya, tentang  ketentuan nikah mut’ah.  Adapun ayat  yang menyangkut masalah mut’ah haji yaitu firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 196. Memang tidak ada perselisihan pendapat di antara kaum muslim tentang turunnya ayat tersebut berkenaan dengan mut’ah haji.
Adapun  tentang  ayat  yang  berkenaan  dengan  nikah  mut’ah  adalah  firman  Allah  dalam surat al-Nisa’ ayat 24:
ةضيرف نهروجأ نهاوتائف نهننم هب متعتمتسا امف
Artinya:
Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban…”
Menurut  Syi’ah,  seandainya  ayat  dalam  surat  al-Nisa’  ayat  24  di  atas  juga  untuk menerangkan  tentang  perkawinan  permanen,  maka  dengan  demikian  telah  terjadi  mengulangan suatu  hukum  dalam  surat  yang  satu.  Sebaliknya,  jika  ayat  24  al-Nisa’  dimaksudkan  untuk penjelasan  tentang  syari’at  nikah  mut’ah,  maka  hal  itu  merupakan  penjelasan  tentang  sesuatu yang  baru  (jenis  pernikahan  yang  berjeda  dengan  jenis  pernikahan  permanen).  Sehingga  dapat dikatakan  bahwa  dalam  surat  al-Nisa’  terdapat  penjelasan  tentang  pernikahan  permanen, pernikahan berdasarkan pemilikan hamba sahaya, dan pernikahan mut’ah.
Adapun  dalil  hadis  yang  dapat  dibuktikan  tentang  ke- halal -an  pernikahan  mut’ah  telah disebutkan  banyak  sekali  dalam  Shahih  Bukhari  dan  Muslim.  Misalnya  hadis-hadis  yang dirawikan  oleh  Salamah  bin  Al-Akwa,  Jabir  bin  Abdullah,  Abdullah  bin  Mas’ud,  Ibnu  Abbas, Saburah bin Al-Juhani, Abu Dzar Al-Ghifari, Imran bin Husain, dan Al-Akwa bin Abdullah Al- Aslami.  Juga  Ahmad  bin  Hanbal  dalam  musnadnya  telah  meriwayatkannya  dari  mereka semuanya serta dari Abdullah bin Umar.
Sebagai bukti, perlu kiranya disebutkan beberapa riwayat hadis sebagai berikut: 1. Muslim dalam Shahihnya telah merawikan sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah dan Salamah bin  Akwa,  bahwa  mereka  berkata,  “ Seorang  yang  ditugasi  oleh  Rasulullah  saw  muncul  di hadapan  kami  seraya  berseru: “ Sesungguhnya  Rasulullah  saw  telah  mengizinkan  kalian untuk bermut’ah .” 14
2.  Dari  Atha’  berkata:  “Jabir  bin  Abdullah  tiba  (di  kota  Mekkah)  guna  menunaikan  ibadah umrah. Maka kami mendatanginya di tempat ia menginap. Beberapa orang dari kami bertanya tentang berbagai hal sampai akhirnya mereka menanyainya tentang mut’ah. Ia menjawab, “ Ya,
13 Demikianlah kutipan dari kitab yang ditulis Sayid Sabiq, 1997, Fiqih Sunnah , Jilid 2; (Lebanon: Dar Al-Fikr). hal. 35-38.
14 Shahih Muslim. Kitab Nikah . Hadis No. 2494.
memang kami pernah melakukannya di masa hidup Rasulullah saw, dan di masa Abu Bakar dan Umar .” 15
3. Dari Abu Nadhrah yang berkata: “ Ketika aku berada di rumah Jabir bin Abdullah, datanglah seseorang  kepadanya  dan  berkata  bahwa  Ibnu  Abbas  dan  Ibnu  Zubair  telah  berselisih pendapat mengenai kedua mut’ah (yakni mut’ah haji dan mut’ah nikah). Maka Jabir berkata: “Kami  melakukan  keduanya  ketika  kami  bersama  Rasulullah  saw,  kemudian  Umar  bin Khattab melarangnya (ketika menjadi khalifah), maka kami tidak mengerjakannya lagi. ” 16 4.  Dari  Ibnu  Zubair  ia  berkata:  “ Kami  melakukan  nikah  mut’ah  dengan segenggap  kurma  dan gandum, pada masa hidup Rasulullah saw dan Abu Bakar, sampai Umar melarangnya dalam peristiwa Amr bin Huraits .” 17
5.  Dari  Urwah  bin  Zubair  berkata  bahwa  Rabi’ah  bin  Umayyah  Al-Quraisy  Al-Jumahi  pernah kawin  mut’ah  -  pada  masa  Umar  –  hingga  ia  hamil.  Hal  itu  dilaporkan  oleh  Khaulah  binti Hakim As-Salamiyah kepada Umar. Maka Umar keluar seraya menarik baju luarnya (karena tergesa-gesa dan marah) dan berkata: “ Inilah (akibat) mut’ah. Seandainya aku telah membuat keputusan  tentangnya  sebelum  ini,  niscaya  kurajam  ia  (Rabi’ah)! ” 18 Hal  ini  menunjukkan bahwa  sebelum  Umar  melarang  mut’ah,  maka  mut’ah  adalah  halal  pada  masa  Nabi,  Abu Bakar, dan masa sebelum Umar melarangnya. Demikian yang dijelaskan oleh Ibnu Abd Barr, sebagaimana  yang  tersebut  dalam  Syarh  Az-Zarqani  mengenai  hadis  ini  yang  berasal  dari kitab al-Muwaththa’.
6. Al-Bukhari telah meriwayatkan dari  Imran bin Husein,  ia berkata: “ Telah turun ayat mut’ah dalam kitab Allah (al-Qur’an), maka kami melakukannya ketika bersama Rasulullah saw dan tidak  pernah  turun  ayat  lain  yang  mengharamkannya.  Keadaannya  terus  demikian,  tidak pernah  ada  larangan  sampai  beliau  menemui  ajalnya.  Kemudian  ada  orang  yang memaksakan pendapatnya sendiri” (Umar-pen). 19
7.  Imam  Ahmad  dalam  Musnadnya  telah  merawikan  melalui  Imran  Al-Qashir,  dari  Abu Raja’dari  Imran  bin  Husein,  “ Ayat  nikah  mut’ah  turun  dalam  dalam  kitab  Allah.  Kami mengerjakannya  ketika  bersama  Rasulullah  saw.  tidak  ada  ayat  lain  uang  turun  untuk  me- nasakh-nya, dan Nabi saw tidak pernah melarangnya sampai beliau wafat .” 20
Berdasarkan hadis-hadis yang disebutkan di atas, Syarafuddin Al-Musawi, seorang ulama Syi’ah  kontemporer  mengatakan  bahwa  larangan  mut’ah  jelas  tidak  datang  dari  Allah  dan Rasulnya,  tetapi  dari  Umar,  disebabkan  suatu  peristiwa  berkenaan  dengan  Amr  bin  Huraits. Menurutnya, pernikahan mut’ah  adalah halal untuk selama-lamanya berdasarkan pendapat  para Imam Dua Belas dari kalangan Ahlul-Bait, serta adanya ijma’ kaum muslim, bahwa para sahabat Nabi biasa melakukan mut’ah pada masa Nabi saw dan Abu Bakar, serta sebagian masa Umar.
Ia  juga  berargumen  bahwa  tidak  mungkin  ayat  5-6  surat  al-Mu’minun  dikatakan  me- nasakh  surat  al-Nisa’  ayat  24,  karena  surat  al-Mu’minun  tersebut  adalah  ayat  yang  turun  pada periode  Mekkah,  sebelum  hijrah  di  Madinah.  Maka  tidaklah  mungkin  ia  me-nasakh  hukum tentang dibolehkannya mut’ah yang berlangsung di Madinah, atau setelah hijrah, sesuai dengan ijma’ pula.
15 Ibid. Hadis No. 2497.
16 Ibid . Hadis No.2498.
17 Ibid. kitab Nikah . Hadis No. 2497.
18 Al-Muwaththa’ . Kitab Nikah . Hadis No.995.
19 Shahih Al-Bukhari . Kitab Tafsir al-Qur’an. Hadis No.4156.
20 Musnad Ahmad . Kitab Awwalu musnad al-Bisyriyyin . Hadis No.19.060.
Selain  itu,  Jabir  dalam  hadis-hadis  di  atas  telah  menyatakan  bahwa  pengharaman  dan pelarangannya itu semata-mata berasal dari Umar, dalam suatu peristiwa yang berkenaan dengan Amr bin  Huraits. Serta  ucapan  Imran bin  Hushain,  Abdullah bin  Mas’ud, Abdullah bin  Umar, Abdullah  bin  Abbas  serta  Amirul  Mukminin  Ali  bin  Abi  Thalib.  Dari  situ  terlihat  jelas  bahwa pengharamannya  itu  bukanlah  disebabkan  adanya  nasakh  syar’i,  tetapi  semata-mata  karena larangan  dari  Khalifah  Umar.  Sungguh  mustahil  kalau  ada  nasakh  lalu  mereka  tidak mengetahuinya. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang sangat dekat dengan kedudukannya di samping Rasulullah saw dan selalu beramanya demi memperoleh ilmu dari beliau. 21
Ibrahim Husein dalam menaggapi larangan Umar dan diamnya sahabat terhadap larangan tersebut mengatakan bahwa, “Hal tersebut adalah suatu tindakan berdasarkan ijtihad beliau, sama halnya keputusan beliau menetapkan talak tiga sekaligus jatuh tiga. Dan tidak ada sanggahan dari para  sahabat  tidak  berarti  bahwa  telah  tercapainya  ijma’  pada  sahabat  dikarenakan  ketika  itu Umar bin Khattab berfungsi sebagai Amiril-Mukminin (kepala negara). 22
Nur  Ahmada  Ali,  seorang  pakar  tafsir  Syi’ah  mengatakan  bahwa  pernikahan  mut’ah kecuali  ada  alasan-alasan  dan  kondisi  permanen  tidak  mungkin  dilakukan.  Bahwa  kondisi- kondisi  tersebut  memang  pernah  terjadi,  semua  orang  mengetahui,  ribuan  orang  diharuskan bertahan untuk jangka waktu lama yang jauh dari rumah dan dipaksa oleh berbagai alasan untuk meninggalkan istri mereka di rumah. Menolak membolehkan pernikahan sementara bagi mereka, maka akan mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. 23
Demikian  kira-kira  ringkasan  dari  argumen-argumen  yang  dibangun  oleh  para  ulama Syi’ah dalam menghalalkan pernikahan mut’ah.

## C. Manhaj Sunnah dan Syi’ah Dalam Menetapkan Pernikahan Mut’ah 1. Manhaj Sunnah
Golongan Sunnah dalam mengharamkan mut’ah mereka mendasarkan argumennya pada beberapa  poin  berikut:  (1)    Surat  al-Mu’minun  ayat  5-6  yang  dianggap  menghapus  pernikahan mut’ah pada surat al-Nisa’ ayat 24; (2) Berdasarkan hadis-hadis yang terdapat dalam Shahihain dan kitab Sunan yang menjelaskan bahwa mut’ah pernah dibolehkan oleh Nabi saw pada perang Khaibar,  kemudian  dilarang,  dibolehkan  lagi  pada  peristiwa  Fathul  Mekkah  dan  kemudian dilarang lagi oleh Nabi hingga hari kiamat. Jadi, mut’ah adalah pernikahan yang telah di-nasakh hukumnya  pada  masa  Rasulullah  saw;  (3)    Larangan  khalifah  Umar  tentang  nikah  mut’ah;  (4) Masalah  kemaslahatan.  Pernikahan  mut’ah  tidak  dapat  mencapai  tujuan  pernikahan  yang diajarkan  al-Qur’an  dan  Sunnah  Nabi  saw.  sehingga  pernikahan  semacam  ini  di  anggap  tidak sah.
Adapun metode yang mereka gunakan dalam mengharamkan mut’ah adalah:
Pertama , metode nasakh-mansukh, yakni ketentuan mut’ah dalam surat al-Nisa’ ayat 24 dihapus  oleh  ketentuan  pernikahan  dalam  surat  al-Mu’minun  ayat  5-6.  Selain  itu,  tambahan kalimat, “…. sampai batas waktu tertentu …” dalam surat al-Nisa’ ayat 24 adalah penafsiran Ibnu Abbas  dan  beberapa  sahabat  lainnya.  Jadi  tidak  dapat  dijadikan  dalil.  Juga,  hadis-hadis  yang membolehkan mut’ah telah dihapus dengan hadis-hadis yang melarang mut’ah, dan penghapusan tersebut dilakukan pada masa Nabi saw.
Kedua , metode qiyas,  bahwa pernikahan tidak memenuhi  yang syarat,  rukun dan tujuan pernikahan permanen, maka dianggap tidak sah dan batal, pelakunya apabila melakukan ini sama hukumnya dengan zina.
21 Syarafuddin. Op.Cit . hal. 92-96.
22 Shomad. Op.Cit . hal. 313. 23 Ibid. hal. 315.
Ketiga , metode istislahi, yakni mereka berpendapat bahwa pernikahan mut’ah tidak dapat mencapai  tujuan  pernikahan  yang  diajarkan  al-Qur’an  dan  Sunnah  Nabi  saw.  sehingga pernikahan  semacam  ini  dapat  membahayakan  tatanan  hidup  umat  Islam,  maka  harusdicegah dengan mengharamkannya.

## 2. Manhaj Syi’ah
Mengenai  argumen-argumen  Syi’ah  tentang  kehalalan  nikah  mut’ah  dapat  dijelaskan sebagai  berikut:  (1)  Kesepakatan  sebagian  besar  sahabat  Nabi  bahwa  surat  al-Nisa’  ayat  24 membicarakan  tentang  kebolehan  nikah  mut’ah;  (2)  Adanya  hadis-hadis  shahih  yang menunjukkan  bahwa  mut’ah  dibolehkan  pada  masa  Nabi  saw,  Abu  Bakar  dan  separuh  masa kekhalifahan Umar; (3) Tidak adanya satu dalil pun dalam al-Qur’an dan hadis yang me-nasakh mut’ah. Yang ada hanya larangan Umar, itupun dalam kedudukannya sebagai kepala negara.
Tentang  metode  yang  mereka  gunakan  dapat  dikatakan  bahwa  mereka  menggunakan metode istishab, yaitu kembali kepada dalil yang telah ada di dalam al-Qur’an dan Sunnah, yang menunjukkan  halalnya  mut’ah.  Selain  itu  mereka  juga  menggunakan  metode  tarjih,  karena  di antara  ulama  mereka  ada  yang  mengatakan  bahwa  dalil-dalil  hadis  yang  digunakan  sementara umat  Islam  untuk  mengharamkan  mut’ah  adalah  hadis-hadis  palsu  dan  dapat  dibuktikan kepalsuannya melalui kritik jarh wa ta’dil. 24

## 3. Persamaan dan Perbedaan
Antara  Sunnah  dan  Syi’ah  kedua-duanya  sama-sama  membicarakan  substansi  hukum pada  surat  al-Mu’minun  ayat  5-6  dan  surat  al-Nisa’  ayat  24.  Hanya  saja  mereka  berbeda pendapat  mengenai  penggunaan  ayat-ayat  tersebut.  Kelompok  Sunnah  berpendapat  nahwa  ayat 24 surat al-Nisa’ tersebut tidak membicarakan tentang nikah mut’ah. Kalaupun misalnya ayat ini membicarakan  kebolehan  mut’ah,  maka  ayat  ini  telah  di-nasakh  oleh  ayat  5-6  surat  al- Mukminun.  Dari  sisi  metodologis,  Sunnah  menggunakan  metode nasakh  mansukh ,  sedangkan Syi’ah menggunakan istishab .
Tentang  dasar  hukum  dari  hadis,  antara  Sunnah  dan  Syi’ah  sama-sama  menggunakan dalil  hadis  dari  kitab-kitab  hadis  yang  di  akui  validitasnya  oleh  jumhur  ulama,  yaitu  kitab Shahihain dan kitab-kitab Sunan. Hanya saja perbedaannya adalah Sunnah menggunakan hadis- hadis yang mendukung pengharaman nikah mut’ah, sementara Syi’ah menggunakan hadis-hadis yang mendukung kehalalan nikah mut’ah. Kedua-duanya sama-sama bersifat eksploitatif dalam menggunakan dalil dari hadis Nabi.
Kedua  madzhab  besar  ini  juga  berargumen  dengan  dalil  aqli,  mereka  juga  mengaitkan keharaman maupun kehalalan mut’ah dengan aspek kemaslahatan. Sunni mengharamkan mut’ah dengan  alasan  perkawinan  semacam  ini  tidak  sesuai  dengan  tujuan  pernikahan  dalam  Islam, karena dalam nikah mut’ah tidak terpenuhi syarat-syarat pernikahan yang selayaknya, sehingga tidak  dapat  mencapai  keluarga  yang  sakinah.  Sedangkan  Syi’ah  membolehkan  mut’ah  karena ketika mut’ah dilarang untuk orang yang membutuhkan pernikahan, maka dikhawatirkan orang tersebut  akan  terjerumus  dalam  perbuatan  zina.  Dalam  hal  ini,  Sunnah  menggunakan  metode qiyas , sedangkan Syi’ah menggunakan metode istislahi .

## 4. Kelebihan dan Kekurangan Argumentasi Sunnah dan Syi’ah
a. Kelebihan dan Kekurangan Argumentasi Sunnah
Dari aspek kemaslahatan, terutama pada masa sekarang ini (keadaan dimana masyarakat dalam  keadaan  stabil  dan  kehidupan  berjalan  normal),  pengharaman  mut’ah  mungkin  sangat tepat  diberlakukan.  Karena  jika  mut’ah  dibolehkan  pada  keadaan  masyarakat  seperti  sekarang
24 Lihat  kitab An-Naj’ah  fi  Ahkam  Al-Mut’ah yang  membahas  takhrij  hadis-hadis  mut’ah  susunan Syarafuddin Al-Musawi.
ini, mungkin tidak akan tercapai tatanan kehidupan berumah tangga yang baik. Jadi, seharusnya yang  dijadikan  argumen  pengharaman  mut’ah  adalah  kemaslahatan,  bukan  dalil  normatif  yang lemah.
Penulis  katakan  bahwa  dalil  dan  manhaj  pengharaman  mut’ah  yang  dipakai  Sunnah adalah lemah karena beberapa sebab berikut: Pertama, mut’ah dianggap batil dan tidak sah atau bahkan sama dengan zina, padahal  Nabi  saw pernah membolehkan para sahabatnya melakukan mut’ah. Jika demikian berarti Nabi membiarkan sahabatnya berzina. Sesuatu yang tidak mungkin dihalalkan Nabi saw. Kedua, hanya ada beberapa saja dari sahabat yang mengharamkan mut’ah semisal  Ibnu  Umar  dan  Ibnu  Abi  Umrah  Al-Anshari,  itupun  setelah  Umar  mengharamkan mut’ah.  Selebihnya  yang  mengharamkan  mut’ah  adalah  para  ulama  madzhab  dari  kalangan tabi’in. padahal secara hierarki hukum  Islam, ijma’ sahabat tentu saja lebih kuat daripada ijma tabi’in,  karena  mereka  lebih  dekat  dengan  Nabi  saw. Ketiga ,  kelompok  Sunnah  mengqiyaskan mut’ah  dengan  pernikahan  permanen  dan  pernikahan  dengan  budak  yang  dimiliki.  Padahal berdasarkan  qaidah  fiqih  bahwa  mengqiyaskan  dua  hal  yang  berbeda  hukumnya  adalah  batil (tidak  sah). Keempat ,  kelompok  Sunnah  tidak  menghiraukan  hadis-hadis  yang  bertentangan dengan hadis  yang membolehkan mut’ah. Padahal  seharusnya langkah pertama  yang ditempuh adalah jam’u  wa  taufiq ,  bukan nasakh  mansukh .  Dan kelima ,  mereka  mengharamkan  mut’ah secara  mutlak  hingga  hari  kiamat,  padahal  Umar  dan  para  sahabat  tidak  mengharamkannya secara mutlak.

## b. Kelebihan dan Kekurangan Argumentasi Syi’ah
Secara  dalil  dan  manhaj,  tampaknya  argumen  yang  dibangun  kelompok  Syi’ah  lebih dapat dipertanggungjawabkan. Karena ketika metode jam’u wa taufiq tidak dapat menyelesaikan masalah ini, maka Syi’ah menggunakan prosedur berikutnya, yaitu tarjih. Pada tahap ini Syi’ah berhasil  menunjukkan  bahwa  hadis-hadis  yang  mengharamkan  mut’ah  mengandung  kelemahan baik  dari  segi  sanad  maupun  matan  hadis. 25 Selain  itu,  Syi’ah  juga  berpedoman  pada  perilaku mayoritas  sahabat  Nabi  yang  menghalalkan  mut’ah,  sebagaimana  Imam  Malik  yang  lebih mengutamakan perilaku Ahlul-Madinah daripada mempercayai hadis ahad .
Hanya  saja,  ada  satu  kekurangan  dalam  argumen  Syi’ah,  yaitu  mereka  menghalalkan mut’ah  dalam  semua  kondisi,  baik  kondisi  normal  maupun  khusus.  Di  sinilah  letak  kesalahan Syi’ah. Karena seharusnya apabila berpegang pada perilaku para sahabat Nabi, maka kebolehan mut’ah  bukanlah  untuk  kondisi  normal,  tetapi  dalam  kondisi  khusus  dimana  rukhshah  mut’ah hendak  dibolehkan.  Misalnya  dalam  kondisi  dimana  perzinaan  dikhawatirkan  akan  terjadi  jika mut’ah tidak dibolehkan.

## D.  Analisis  Sumber  Hukum  dan  Manhaj  Sunnah  dan  Syi’ah  Dalam  Menetapkan Pernikahan Mut’ah
1. Analisis Sumber Hukum a. Al-Qur’an
Apabila kita memperhatikan ayat 5-6 surat al-Mu’minun yang dijadikan dasar kelompok Sunnah  untuk  mengharamkan  mut’ah,  maka  akan  kita  dapatkan  bahwa  tidak  ada  indikator apapun  dalam  ayat  tersebut  yang  mengisyaratkan  larangan  mut’ah.  Ayat  tersebut  hanya menjelaskan tentang kebolehan melakukan intercourse kepada istri-istri dan hamba sahaya yang
25 Lihat  selengkapnya  masalah  ini  pada  kitab  yang  di  susun  Syarafuddin  Al-Musawi  yang  berjudul  “ Al- Naj’ah  fi  Ahkam  al-Mut’ah. ”  Di  dalam  kitab  tersebut  dijelaskan  bahwa  hadis-hadis  yang  melarang  mut’ah  pada masa Rasulullah  saw adalah  hadis-hadis palsu  yang dibuat oleh orang-orang  yang  hidup sesudah  masa Khulafa’ur Rasyidin.
dimiliki. Perlu  di  ingat  bahwa  seorang  yang  dinikahi  dengan  cara  mut’ah,  mereka  juga  disebut sebagai  istri,  karena  tidak  ada  satu  dalil  nash-pun  yang  membedakan  antara  istri  yang  dinikahi secara permanen dengan istri yang dinikahi secara mut’ah. Keduanya sama-sama disebut istri.
Sedangkan surat al-Nisa’ ayat 24 yang juga disinggung dalam perdebatan Sunnah-Syi’ah mengenai  masalah  ini,  oleh  sebagian  sahabat  ayat  ini  dinilai  sebagai  ayat  yang  membicarakan nikah mut’ah. Berkaitan dengan ayat ini, Ubay bin Ka’ab, Ibnu Abbas dan Said bin Jubair, As- Suddiy,  serta  Az-Zamakhsyari  dalam  tafsirnya  al-Kasyaf  mengutip  qiraat  tersebut  dari  Ibnu Abbas, sebagai qiraat yang tidak diragukan. Begitu pula Al-Razi menyebutkan dalam penafsiran ayat  tersebut,  “…telah  dirawikan  dari  Ubay  bin  Ka’ab  bahwa  mereka  sepakat  dengannya membacanya sebagai berikut:
نهننم هب متعتمتسا امف – ىمسم لجأ ىلإ –
ةضيرف نهروجأ نهاوتائف
Artinya:
Maka  isteri-isteri  yang  telah  kamu  nikmati  (campuri)  di  antara  mereka  - sampai  batas waktu tertentu - maka berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban...”     dengan tambahan sampai batas waktu tertentu….
Demikian pula cara pembacaan Ibnu Abbas. Kemudian Al-Razi melanjutkan, “ Maka hal itu merupakan ijma’ dari mereka sebagai bacaan yang dibenarkan .” 26
Al-Qadhi Iyadh telah mengutip dari Al-Maziri sebagaimana yang termuat pada awal bab “Nikah Mut’ah” dalam syarah Shahih Muslim oleh Al-Nawawi, bahwa Ibnu Mas’ud membaca ayat  tersebut  dengan  bacaan  yang  serupa.  Dan  terdapat  banyak  hadis  yang  berkenaan  dengan persoalan  ini.  Misalnya  seorang  sahabat  Nabi  saw  bernama  Imran  bin  Husein  menerangkan bahwa  turunnya  ayat  ini  berkenaan  dengan  nikah  mut’ah,  bahwa  hal  itu  (yakni  mut’ah)  tidak pernah  di-nasakh-kan  sampai  seseorang  (Sunni-pen)  memaksakan  pendapatnya  sendiri tentangnya.  Begitu  pula  Mujahid  menekankan  bahwa  ayat  ini  turun  berkenaan  dengan  nikah mut’ah  sebagaimana  yang  dirawikan  oleh  Al-Thabari.  Dan  yang  membuktikan  lagi  bahwa turunnya  ayat  tersebut  memang  mengenai  nikah  mut’ah  adalah  bahwa  Allah  swt  telah menjelaskan pada permulaan surat al-Nisa’ ayat 3 dan 4  tentang hukum perkawinan permanen, yakni firman Allah:
“ Maka  kawinilah  wanita-wanita  (lain)  yang  kamu  senangi  :  dua,  tiga  atau  empat. Kemudian  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil,  Maka  (kawinilah)  seorang  saja,  atau budak-budak  yang  kamu  miliki.  Yang  demikian  itu  adalah  lebih  dekat  kepada  tidak  berbuat aniaya. Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan .”
Kalaupun  misalnya  ayat  ini  telah  di-nasakh  oleh  surat  al-Mu’minun  ayat  5-6,  maka  ini adalah  pendapat  yang  sangat  ceroboh.  Karena  al-Nisa’  adalah  surat  yang  turun  di  Madinah, sedangkan al-Mu’minun adalah surat yang turun di Mekkah. Ayat yang turun lebih dahulu tidak mungkin me-nasakh ayat yang turun kemudian.
Bagaimana jika yang menghapus ayat 24 surat al-Nisa’ tersebut adalah hadis-hadis yang melarang  mut’ah?  Dalam  hal  ini  penulis  tidak  sependapat  bahwa  hadis  dapat  me-nasakh  al- Qur’an.    Adapun  As-Syafi’i  ketika  menolak  nasakh  hadis  terhadap  al-Qur’an,  berargumen berdasarkan surat Yunus ayat 15 berikut:
Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata: "Datangkanlah Al Quran yang lain dari ini atau gantilah  dia".  Katakanlah:  "Tidaklah  patut  bagiku  menggantinya  dari  pihak  diriku  sendiri.  Aku
26 Demikian ucapan Al-Razi di dalam kitab tafsirnya juz 3, hal. 201.
tidak  mengikut  kecuali  apa  yang  diwahyukan  kepadaku.  Sesungguhnya  Aku  takut  jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar (kiamat) ".
Ayat  tersebut  merupakan  penegasan  dari  Allah  bahwa  Dia  mewajibkan  kepada  Nabi untuk mengikuti semua yang diwahyukan kepadanya, dan melarang untuk merubah (me- nasakh ) dari pihak dirinya sendiri. Inilah argumen yang dikemukakan oleh As-Syafi’i dan di dukung oleh mayoritas  madzhab  Zahiriyah.  Berdasarkan  ayat  ini,  mereka  tidak  sepakat  menasakh  al-Qur’an dengan hadis, meskipun dengan hadis mutawatir.
Selanjutnya  As-Syafi’i  menegaskan  bahwa  mengenai  firman  Allah  dalam  surat  al- Baqarah  ayat  106:  “ Apa saja  yang  Kami  nasakh  atau  Kami  jadikan  manusia  lupa  kepadanya, maka  Kami  datangkan  yang  lebih  baik  daripadanya  atau  yang  sebanding  dengannya.”  Ayat  ini menurutnya  menjelaskan  bahwa  yang  mendatangkan  yang  lebih  baik  atau  yang  sebanding  itu adalah  Allah,  karena dhamir -nya  kembali  kepada-Nya.  Dan mendatangkan  yang  lebih  baik itu maksudnya  adalah  me-nasakh  al-Qur’an  dengan  al-Qur’an,  karena  sunnah  tidak  sebanding dengan al-Qur’an, dan sunnah tidak lebih baik dari al-Qur’an.
Penulis  tampaknya  sepakat  dengan  pendapat  yang  terakhir,  yakni  pendapat  yang melarang  me-nasakh  al-Qur’an  dengan  hadis.  Selain  sepakat  dengan  argumen  As-Syafi’i tersebut,  penulis  mengaggap  masalah  nasikh-mansukh  adalah  masalah tauqifi ,  artinya  bukan wilayah ijtihad yang boleh diperdebatkan. Untuk menentukan mana yang nasikh dan mana yang mansukh harus berdasarkan dalil al-Qur’an dan hadis yang shahih. Selama tidak ada keterangan dari  keduanya,  maka  tidak  sepatutnya  kita  mengatakan  bahwa  ini  mansukh  dan  itu  yang menasakh.  Karena  me-nasakh  hukum  syari’at  adalah  hak  Allah,  bukan  hak  manusia,  bahkan Rasul pun tidak mempunyai hak untuk itu. selain itu, kurang tepat kiranya menyamakan bayan tafshil, taqyid dan takshish dengan bayan nasakh , karena masing-masing  mempunyai  implikasi hukum yang berbeda.
Jadi  kesimpulannya  adalah  tidak  ada  satu  ayatpun  dalam  al-Qur’an  yang mengharamkan pernikahan mut’ah.

## b. Hadis
Setelah  meneliti  secara  seksama  hadis-hadis  baik  yang  melarang  maupun  yang menghalalkan  mut’ah,  penulis  mendapati  bahwa  hadis-hadis  tersebut  tidak  dapat  ditentukan mana yang paling rajih, karena sama-sama terdapat dalam kitab shahihain dan kitab-kitab sunan yang  disepakati  keshahihannya  oleh  pakar  hadis.  hanya  saja,  perlu  dicatat  bahwa  berdasarkan banyak  riwayat,  kesaksian  sahabat  Nabi  saw  yang  menghalalkan  mut’ah  -  sebelum  Umar melarangnya  –  lebih  banyak  daripada  sahabat  ynag  melarang.  Penulis  berasumsi  bahwa  hadis yang  melarang  mut’ah  berpotensi  menjadi  hadis syadz 27 ,  karena  bertentangan  dengan  iqrar banyak  sahabat  tentang  kehalalan  nikah  mut’ah.  Selain  itu,  hadis  yang  melarang  mut’ah  juga bertentangan  dengan  hadis-hadis  shahih  lainnya  yang  membolehkan  mut’ah  yang  jumlahnya lebih banyak. 28
Selain  itu,  seandainya  hadis-hadis  yang  melarang  mut’ah  itu  benar  dari  Nabi  saw,  dan hadis  yang  melarang  mut’ah  telah  menghapus  hadis-hadis  yang  membolehkan  mut’ah,  lantas
27 Menurut Muhmamad Idris As-Syafi’i (w 204H/820 M) hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat  yang tsiqah, tetapi  riwayatnya  bertentangan  dengan  riwayat  lain  yang  diriwayatkan  oleh  orang  yang tsiqah juga.  Menurut  al-Hakim  al-Naisaburi  (w  405  H/1040  M)  hadis syadz adalah  hadis  yang  diriwayatkan  oleh periwayat yang tsiqah secara mandiri, tidak ada periwayat tsiqah lainnya yang meriwayatkan hadis tersebut.
28 Berdasarkan kesepakatan para ahli hadis, apabila terdapat dua hadis yang sama-sama shahihnya saling bertentangan,  maka  riwayat  yang  lebih  sedikit  itulah  yang syadz ,  karena  riwayat  lang  lebih  banyak  jumlahnya tentulah yang lebih mendekati kebenaran.
mengapa sahabat terkemuka Nabi sekelas Abu Bakar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud dan Jabir masih membolehkan mut’ah sepeninggal Nabi saw? Seandainya mut’ah telah dilarang oleh Nabi saw, tentu  Umar  tidak  perlu  membuat  larangan  pada  saat  kekhalifahannya.  Karena  mustahil  para sahabat tersebut tidak mengetahui larangan Nabi yang mulia tersebut.
Sementara ulama mengatakan bahwa tidak tersebarnya hadis tentang larangan mut’ah ini - hingga Umar mengharamkannya – karena sepeninggal Nabi saw umat Islam terlibat dalam dua proyek besar, yaitu menumpas kelompok-kelompok inkar zakat dan murtad, serta kodifikasi al- Qur’an yang menguras banyak tenaga umat. Tentu saja alasan ini kurang dapat diterima. Perlu di ingat  bahwa  pada  masa  Nabi  bahkan  beliau  melarang  umat  Islam  untuk  menulis  hadis  dan memerintahkan  untuk  menyibukkan  diri  dengan  menghafal  al-Qur’an.  Dalam  sejarah  juga tercatat  bahwa  Nabi  saw  dan  para  sahabat  terlibat  dalam  peperangan  besar  dengan  kaum  kafir lebih  banyak  jumlahnya  daripada  peperangan  yang  dilakukan  pada  pasa  sahabat. 29 Kalau masalah  perang  digunakan  sebagai  alasan  tidak  tersebarnya  hadis  Nabi  saw  tentang  larangan mut’ah  hingga  dua  atau  tiga  tahun  berikutnya,  tentu  akan  ada  banyak  hadis  Nabi  saw  yang hilang. Namun kenyataannya hadis-hadis Nabi saw tetap ada dan terjaga hingga sekarang, karena hadis-hadis tersebut memang benar-benar ada.
Adapun  bukti  yang  menunjukkan  keseriusan  umat  Islam  dalam  memperhatikan  dan menjaga  sunnah  adalah  kesungguhan  para  sahabat  dalam  mendapatkan  sunnah.  Dan  yang demikian  ini  sebenarnya  tidak  aneh  kalau  dikaitkan  dengan  kesungguhan  Nabi  saw  dalam menyampaikan  risalah  yang  dibawanya  ditengah-tengan  mereka,  dimana  dengan  misinya  yang mulia beliau member petunjuk dan menuntun mereka. Keseriusan mereka itu didukung dengan sabda  beliau  saw  sebagai  berikut:”  Mudah-mudahan  Allah  mengelokkan  rupa  seseorang  yang mendengar perkataan dariku kemudian dia menyimpan, menjaga, dan menyampaikannya kepada orang lain, persis seperti waktu dia mendengarnya, karena banyak orang yang menyampaikan itu lebih mengerti daripada orang yang mendengarnya. ” 30
Para  sahabat  terobsesi  untuk  mengikuti  segala  apa  yang  mereka  lihat  dan  dengar  dari Nabi saw, mereka bertekat untuk mendata sunnah Rasulullah guna mendapatkan ilmu-ilmu dari apa  yang  dilihat  dan  didengar  darinya.  Mereka  yang  tidak  bisa  menghadiri  majelis  Nabi  sebab keperluan  yang  tidak  bisa  ditinggalkannya  dapat  memperoleh  keterangan-keterangan  melalui mereka  yang  menyertai  Nabi.  Demikian  itu  mereka  lakukan  secara  bergantian  dan  terus- menerus.  Hal  ini  sebagaimana  terekam  dalam  sebuah  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Bukhari dalam shahihnya tentang penjelasan Umar bin Khattab sebagai berikut:
“Dulu  aku  dan  seorang  tetanggaku  dari  golongan  Anshar  kalangan  Bani  Umayyah bin Zaid – mereka termasuk golongan atas Madinah – bergantian menyertai Rasulullah. Ia menyertai  beliau  sehari.  Dan  jika  aku  menyertai  Rasul,  maka  aku  akan  datang  kepada tetanggaku itu membawa berita hari itu, begitu pula jika ia menyertai Rasul”. 31
Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa para sahabat mempunyai perhatian  yang sangat besar  terhadap  hadis  Nabi  guna  untuk  mendapatkan  petunjuk  dari  pandangan  dan  juga  amal beliau. Bahkan, karena sangat antusiasnya mereka mengikuti majelis Nabi saw, di antara mereka
29 Nabi  saw  dan  para  sahabat  pada  masa  awal  Islam  di  Madinah  pernah  menghadapi  pertempuran- pertempuran  yang  lebih  besar  daripada pertempuran  yang  terjadi pada  masa  sahabat.  Perang  Badar,  Perang  Uhud, Perang  Ahzab,  perang  Bani  Nadhir,  Perang  Dumatul  Jandal,  Perang  Bani  Lihyan,  memerangi  Bani  Musthaliq, Perang  Tabuk,  Perang  Khaibar,  serta  beberapa  peperangan  yang  tidak  kalah  dahsyatnya.  Namun  demikian,  hadis- hadis Nabi saw tetap tersebar dan terjaga dengan baik pada hafalan para sahabatnya. Lihat Sirah Nabawiyah karya Al-Mubarakhfiry. (Penerbit: Darussalam, cet.ke-5, 1421 H).
30 Jami’ u Bayanil-ilmi, HR Muslim dan  Abu Daud hal. 129.
31 Shahih Bukhari, Kitab Al-Ilmi, bab al-Tanawwub fil-Ilmi, juz I, hal. 28.
yang tempat tinggalnya jauh dari Madinah, banyak yang mengirim dutanya, bahkan banyak pula secara individu dari segala penjuru daerah menyempatkan datang ke Madinah guna menghadiri majelis  Nabi  saw.  Kadang  mereka  tinggal  di  Madinah  sampai  sebulan  atau  dua  bulan.  Mereka mempelajari  hukum-hukum  dari  Nabi,  kemudian  setelah  kembali  ke  daerahnya  masing-masing mereka menjadi guru bagi masyarakatnya.
Misalnya  pernah  pada  suatu  ketika  seorang  wanita  memberitahukan  kepada  Uqbah  bin Haris  bahwa  wanita  itu  adalah  ibu  susu  bagi  Uqbah  dan  isterinya.  Mendengar  hal  itu  Uqbah segera menunggang kendaraannya meninggalkan kota Mekkah menuju Madinah (yang jaraknya kira-kira  480  km).  ketika  ia  sampai  kepada  Rasulullah,  langsung  ia  menayakan  hukum  Allah tentang  orang  yang  kawin  dengan  seorang  wanita  yang  tadinya  tidak  diketahuinya  sebagai saudara  sesusuan  dan  baru  kemudian  diketahui  dari  orang  yang  menyusuinya.  Rasulullah  saw menjawab:” Apa pula yang ingin kamu tanyakan padahal hukumnya sudah jelas”. Pada waktu itu juga Uqbah menthalaq isterinya, yang kemudian diberitakan kawin dengan orang lain. 32
Hadir  dalam  majelis  Nabi  merupakan  momentum  yang  sangat  urgen  bagi  para  sahabat, sehingga  banyak  diantara  mereka  yang  tidak  bisa  menghadirinya  harus  pergi  jauh  menemui sahabat  lain  yang  berkesempatan  menghadirinya  hanya  semata-mata  bertujuan  untuk mendapatkan  satu  hadis  atau  mendengarkan  atsar  dari  sahabat  itu,  seperti  apa  yang  di  lakukan oleh  Jabir  bin  Abdullah  yang  berangkat  dari  Madinah  menuju  Syam  untuk  menemui  Abdullah bin Anas hanya ingin mengklarifikasikan hadis al-madhaalim yang ia terima darinya. 33
Abu Ayyub al-Anshari juga melakukan hal  yang sama, berangkat  dari Madinah menuju Mesir  untuk  menemui  Uqbah  bin  Amir  hanya  semata-mata  keperluan  mengklarifikasi  sebuah hadis:” Man  satara  mu’minan  fid-dunnya… (Barangsiapa  menutupi  cacat  seorang  mukmin  di dunia….). 34
Obsesi  yang  luar  biasa  mulia  yang  dibarengi  dengan  usaha  nyata  yang  dilakukan  oleh para  sahabat  untuk  mendapatkan  sunnah-sunnah  Rasulullah  saw  itu  membuahkan  hasil  yang sangat  besar,  yaitu  munculnya  sahabat-sahabat  yang  banyak  meriwayatkan  hadis,  yang  dikenal dengan  sebutan Al-Muktsiruuna  Min  Al-Shahaabah (sahabat-sahabat  yamg  banyak meriwayatkan  hadis),  yaitu  sahabat  yang  meriwayatkan  hadis  diatas  seribu  hadis.  Mereka  itu seperti Abu Sa’id al-Khudri, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas, Ibnu Abbas, Jabir dan Aisyah. 35 Berdasarkan realitas di atas, sangat sulit bagi penulis untuk dapat menerima alasan ulama yang menjadikan kesibukan aktivitas para sahabat pada masa Khulafa’ur Rasyidin sebagai sebab tidak  tersebarnya  hadis  Nabi  saw  tentang  larangan  mut’ah.  Selain  itu  sangat  tidak  masuk  akal ketika  sabda    tersebut  diucapkan  di  depan  10  ribu  pasukan,  kemudian  untuk  menyebarkannya diperlukan  waktu  bertahun-tahun.  Tentu  saja  hal  ini  bertentangan  dengan  realitas  sebagaimana telah dijelaskan bahwa para sahabat selalu menyibukkan diri untuk “memburu” hadis-hadis Nabi saw,  hingga  muncul  pakar-pakar  hadis  seperti  Abu  Hurairah,  Umar,  Ibnu  Abbas,  Anas  dan lainnya.  Anehnya  lagi,  hadis  tentang  larangan  mut’ah  tersebut  tidak  pernah  sampai  pada  para pakar  hadis  tersebut  meskipun  disabdakan  Nabi  di  hadapan  ratusan  –  bahkan  ribuan  -    umat Islam.
Akan tetapi penulis juga tidak sepenuhnya yakin dengan hadis-hadis yang membolehkan mut’ah,  karena  jelas  sekali  bahwa  hadis-hadis  yang  menghalalkan  mut’ah  juga  bertentangan
32 Hadis Bukhari, dari Uqbah bin Haris, hal. 88.
33 Adaabu al-Mufradi , HR Bukhari, dalam Ilmi Ushulul-Hadis , Alwi al-Maliki, 2006, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu), hal. 26.
34 HR Al-Baihaqi dan Ibnu Abdil Bar.
35 Alwi Al-Maliki, 1420 H, Ilmu Ushul Hadis . (Beirut: Dar al-Fikr), hal. 27.
dengan hadis-hadis  yang melarangnya. Untuk melakukan penyesuaian terhadap dua hadis  yang saling bertentangan ini, tidak dapat dipakai metode tarjih karena kedua kelompok hadis tersebut terdapat  dalam Kitab  Shahihain .  Sedangkan  ketika  digunakan  metode  nasakh-mansukh,  tidak diketahui secara jelas kapan dan siapa yang kemudian melarang mut’ah setelah dibolehkannya. Maka sebagai konsekwensinya, hadis syadz maupun hadis yang saling bertentangan tidak dapat dijadikan dalil syar’i. inilah pendapat mayoritas ahli hadis.

## 2. Analisis Manhaj

## a. Memperhatikan substansi kebolehan dan larangan mut’ah
Mengenai  dasar  hukum  kedua  yang  dipakai  kelompok  Sunnah  dalam  mengharamkan mut’ah  –  sebagaimana  penulis  jelaskan  status  hadis-hadis  tersebut  dalam  catatan  kaki  –  adala hadis-hadis  ahad,  tetapi  seandainya  dengan  sangat  terpaksa  mut’ah  harus  dilarang,  maka hendaknya  haruslah  diperhatikan  substansi  larangannya.  Nabi  saw  membolehkan  mut’ah  pada perjalanan  perang  Khaibar,  kemudian  ketika  pulang  beliau  melarangnya,  kemudian  dalam perjalanan Fathul Mekkah beliau membolehkan dan pada perjalanan pulang beliau melarangnya. Maka  bagi  orang  yang  berakal  tentunya  akan  paham  bahwa  kebolehan  mut’ah  adalah  dalam kondisi  ketika  pernikahan  permanen  sulit  dilaksanakan,  sementara  kalau  pernikahan  tidak dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan zina. Begitu pula  pada masa Khalifah  Umar,  pernikahan  secara  permanen  adalah  hal  yang  sangat  mungkin  dan  lebih  baik untuk  dilakukan.  Karena  negara  dalam  keadaan  stabil  dan  normal.  Sehingga  larangan  untuk mut’ah adalah lebih tepat untuk diberlakukan.
Maka mengharamkan mut’ah secara mutlak tentu saja tidak dapat diterima, sebagaimana menghalalkan mut’ah secara mutlak.
Secara normatif, larangan mut’ah dengan berdasarkan dalil baik al-Qur’an maupun hadis memang  sulit  dipertahankan,  sehingga  menurut  penulis,  satu-satunya  dalil  yang  tepat  untuk melarang mut’ah adalah kemaslahatan. Hal ini yang tidak dilakukan oleh golongan Sunnah.

## b. Pendapat Penulis Tentang Nasikh Mansukh
Ada  beberapa  hal  yang  patut  digarisbawahi  dalam  masalah  nasikh  mansukh  hadis  ini, yaitu: Pertama , yang paling berhak menentukan adanya nasikh mansukh antara hadis  yang satu dengan  yang lainnya hanyalah Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itu, sebaiknya kita tidak begitu mudah  mengikuti  pendapat  para  ulama  yang  seenaknya  mengatakan  bahwa  hadis  yang  ini dinasakh oleh hadis yang lain, atau hadis yang datang belakangan me-nasakh hadis yang datang lebih dahulu, sebelum terdapat bukti baik dari al-Qur’an maupun hadis yang jelas dan shahih.
Kedua , Ciri yang paling penting dalam konsep nasikh mansukh adalah nash (hadis) yang dinasakh tidak memiliki peluang untuk diberlakukan kembali pada masa yang akan datang, atau pada  suatu  saat  tertentu.  Misalnya  larangan  penulisan  hadis  Nabi,  setelah  di-nasakh  oleh  hadis yang  membolehkan,  maka  larangan  menulis  hadis  tersebut  mutlak  tidak  bisa  diberlakukan kembali  sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun, atau misalnya tentang arah kiblat,  pada masa  awal  Islam  kaum  muslimin  shalat  dengan  menghadap  Masjidil  Aqsha,  kemudian  turun perintah  al-Qur’an  yang  memerintahkan  umat  Islam  merubah  arah  kiblat  ke  arah  Masjidil Haram. Setelah di-nasakh, sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun umat Islam tidak akan pernah  lagi  diperbolehkan  shalat  dengan  menghadap  ke  Masjidil  Aqsha.  Namun  bagaimana dengan larangan ziarah kubur, atau nikah mut’ah?
Ketiga , suatu hadis yang ditangguhkan pemberlakuannya karena suatu masa atau keadaan tertentu, maka tidak bisa disebut sebagai nasikh mansukh. Seperti larangan wanita keluar rumah tanpa  ditemani  mahramnya  itu  bukan  mansukh.  Karena  pada  masa  sekarang  yakni  ketika
keamanan bagi wanita yang keluar rumah sendirian dapat dijamin, maka larangan itu tidak perlu diberlakukan.  Namun  ketika  keadaan  tidak  memungkinkan  untuk  seorang  wanita  bepergian seorang  diri,  maka  larangan  itu  bisa  kembali  dipakai.  Hal-hal  seperti  ini  terkadang  membuat banyak orang salah memahami konsep nasikh mansukh .

## c. Dalil yang Mutawatir harus di Utamakan daripada yang Ahad
Jika  kita  perhatikan  dalil-dalil  baik  yang  melarang  maupun  yang  membolehkan  mut’ah, sebenarnya yang berpendapat bahwa mut’ah diharamkan hingga hari kiamat adalah orang-orang setelah Umar, terutama para ulama madzhab dari kalangan Sunnah. Artinya ijma’ sahabat telah terjadi  atas  kehalalan  mut’ah.  Dan  pendapat  mayoritas  (mutawatir)  lebih  utama  daripada pendapat  minoritas  (ahad),  pendapat  yang qath’i harus  dimenangkan  daripada  pendapat  yang dzanni.

## d. Pendapat yang Relevan Dengan Maqashid Syari’ah
Apabila masalah nikah mut’ah ini dikaitkan dengan maqashid syari’ah, maka kebolehan mut’ah dalam kondisi tertentu ( masyaqah ) berarti menjaga seorang yang beriman dari perbuatan zina,  ini  berarti  kebolehan  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  hifdz al-din (memelihara  agama). Sedangkan  larangan  mut’ah  apabila  diberlakukan  maka  akan  dapat  menjaga  nasab  dari kekaburan  silsilah  keturunan.  Artinya  larangan  mut’ah  dapat  berfungsi  sebagai hifdz  al-Nasab (memelihara nasab). Akan tetapi antara hifdz al-din dengan hifdz al-nasab tentu saja lebih utama hifdz  al-din , sehingga kebolehan mut’ah dalam kondisi masyaqah hendaknya lebih diutamakan daripada  larangannya.  Akan  tetapi,  larangan  mut’ah  hendaknya  diutamakan  dalam  keadaan kehidupan yang normal ( bi duuni al-masyaqah ).

## KESIMPULAN
Menurut madzhab Sunnah, pernikahan mut’ah adalah haram untuk selamanya, sedangkan menurut  madzhab  Syi’ah  mut’ah  adalah  halal  untuk  selamanya.  Perbedaan  tersebut  selain disebabkan  perbedaan  penggunaan  dalil  yang  eksploitatif,  juga  disebabkan  oleh  perbedaan manhaj  dalam  menghukumi  masalah  pernikahan  mut’ah.  Kelompok  Sunnah  menggunakan metode nasakh-mansukh , qiyas dan istislahi , sedangkan kelompok Syi’ah menggunakan metode tarjih,  ijma’  sahabah , istishab dan istislahi .  Secara  metodologis,  manhaj  Syi’ah  lebih meyakinkan  bagi  penulis,  meskipun  penulis  tidak  sepakat  dengan  hasil  ijtihad  Syi’ah  yang membolehkan mut’ah secara mutlak.
Berdasarkan  penelitian  yang  penulis  lakukan,  ditemukan  bahwa  dalil  normatif  dari  al- Qur’an dan Sunnah yang digunakan untuk mengharamkan mut’ah atau untuk menghalalkannya, sama-sama  tidak  mencapai  derajat  yang  meyakinkan  ( qath’i ).  Sehingga  penulis  menyarankan bahwa yang seharusnya digunakan untuk mengharamkan atau menghalalkan mut’ah adalah dalil kemaslahatan. Yang penulis maksud dengan dalil kemaslahatan adalah: kalaupun misalnya dalil yang melarang mut’ah yang harus dipilih, maka hendaknya larangan tersebut tidak diberlakukan secara  mutlak.  Sebaliknya  kalau  kebolehan  yang  dipilih,  maka  hendaknya  tidak  diberlakukan secara  mutlak  pula.  Artinya  keberlakuan  dalil  mut’ah  -  baik  yang  melarang  maupun  yang membolehkan - harus dikaitkan dengan aspek kemaslahatan serta kondisi sosial  yang dihadapi. Maka  dari  itu,  kesimpulan  terakhir  yang  penulis  pilih  adalah  mut’ah  dihalalkan  untuk  kondisi masyaqah ,  dan  dilarang  untuk  kondisi  normal.  Pemahaman  seperti  inilah  -  menurut  penulis  – yang merupakan pemahaman komprehensif atas dalil-dalil mut’ah di atas.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Ashbahy, Malik Ibnu Anas Ibnu Malik Ibnu Abi Amir (t.th), Al-Muwaththa ’, Mesir: Dar Al- Ma’rifah. Al-Duraiwisy, Yusuf (2010), Al-Zawaj al-‘Urfi , Riyadh: Dar al-Ashimah. Al-Maliki, Muhammad Alawi (1420 H), Ilmu Ushul Hadis , Beirut: Dar al-Fikr.
Al-Marwazi, Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin As’ad al-Syaibani (t.th), Al-Musnad . Mesir: Dar al-Ma’rifat. Al-Musawi, Syarafuddin (1993), Isu-isu Penting Ikhtilaf  Sunni-Syi’ah , Bandung: Mizan. Al-Naisaburi,  Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj  bin Muslim al-Qusyairi (t.th), Shahih Muslim . Mesir: Dar al-Ma’rifat.
Al-Qardhawi, Yusuf (t.th), Halal Haram fi al-Islam , Mesir: Darul Ma-rifa.
Al-Qazwini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah (1978), Sunan Ibnu Majah , Beirut: Dar al-Ta’aruf li al-Matbu’ah.
Bisri, Cik Hasan (2003), Model Penelitian Fiqih , Jakarta: Prenada.
Ibrahim,  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Isma’il  bin  (1417  H), Tajrid  As-Sharih  li  Ahadits  al- Jami’ as-Shahih, Riyadh: Dar As-Salam. Sabiq, Sayid (1977), Fiqih Sunnah , Lebanon: Dar Al-Fikr. Shamad,  Abdul  (2010), Hukum  Islam;  Penormaan  Prinsip  Syari’ah  dalam  Hukum  Indonesia . Jakarta: Kencana.
Syihab, Quraisy (2005), Perempuan, Jakarta: Lentera Hati. Tafsir Al-Fakhrurrazi , Maktabah At-Tijarah, Juz 3.  Beirut: Dar al-Fikr.