## Implementasi Manajemen Wakaf...

## Ali Mustofa, Tulus Suryanto, Ruslan Abdul Ghofur

## IMPLEMENTASI MANAJEMEN WAKAF PADA LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN
Ali Mustofa, Tulus Suryanto, Ruslan Abdul Ghofur Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Korespondensi Penulis: alimustofabrisyariah@gmail.com

## Abstract
This  study  explores  the  implementation  of  waqf  manajement  at  the  Muhammadiyah Regional  Leadership  (PWM)  of  Lampung  as  one  of  the  socio-religious  institutions  in Lampung  Province, Indonesia. In addition,  this study also  examines its contribution  to improving  people's  welfare.  Sampling  in  this  study  using  purposive  sampling  method. Until 2020, there are 14 waqf areas managed by PWM Lampung, while this research takes the  Bandar  Lampung  area  as  the  research  object.  The  results  showed  that  the  waqf manajement  at  PWM  Lampung  was  carried  out  with  the  concept  of  optimizing  waqf assets, namely by the collection, maintenance, and utilization of waqf assets, thus giving a positive impact on people's income. The increase in income has not been able to have a significant impact, because the increase in income has not met welfare standards.
Keywords: Manajement, Waqf, Welfare

## Abstrak
Penelitian ini mengeksplorasi implementasi pengelolaan wakaf pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah  (PWM)  Lampung  sebagai  salah  satu  lembaga  sosial  keagamaan    di Provinsi  Lampung,  Indonesia.  Di  samping  itu,  penelitian  ini  juga  memeriksa kontribusinya dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pengambilan sampel pada penelitian  ini  menggunakan  metode purposive  sampling .  Sampai  pada  tahun  2020, terdapat 14 wilayah wakaf yang dikelola oleh PWM Lampung, sedangkan penelitian ini mengambil  wilayah  Bandar  Lampung  sebagai  objek  penelitian.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa manajemen wakaf  pada PWM Lampung dilakukan dengan konsep mengupayakan  optimalisasi  asset  wakaf,  yaitu  dengan  adanya  proses  penghimpunan, pemeliharaan,  dan  pendayagunaan  aset  wakaf,  sehingga  memberikan  dampak  positif terhadap  pendapatan  masyarakat.  Peningkatan  pendapatan  tersebut  belum  dapat memberikan dampak yang signifikan disebabkan peningkatan pendapatan tersebut belum memenuhi standar kesejahteraan.
Kata Kuci : Manajemen,Wakaf, Kesejahteraan

## Implementasi Manajemen Wakaf...

## Ali Mustofa, Tulus Suryanto, Ruslan Abdul Ghofur

## PENDAHULUAN
Peran  wakaf  dapat  dikatakan  sangat  strategis  dalam  kehidupan  umat  Islam.  Di samping  sebagai  ajaran  Islam  yang  berdimensi  spiritual,  wakaf  juga  merupakan  sebuah konsep dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi masyarakat (Atthoillah,  2014).  Wakaf  dalam  kaitanya  dengan  masalah  sosial  ekonomi  harus  dikelola secara  produktif  sehingga  berujung  pada  kontribusi  solutif  terhadap  perekonomian masyarakat dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2009).
Sejarah membuktikan bahwa wakaf telah berperan memfasilitasi berbagai kegiatan keagamaan dan sosial seperti pembangunan sekolah, pembuatan karya tulis, pengadaan air bersih, dan pemenuhan kebutuhan fakir miskin. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Bani  Abbasiyah  peranan  wakaf  tidak  hanya  terbatas  pada  pembangunan  tempat-tempat ibadah dan pendidikan, tetapi menjangkau pada penyediaan biaya oprasional majelis ilmu, pendidikan, beasiswa, kesejahteraan guru, serta tenaga kependidikan lainya (Abdul Ghofur Anshori, 2013).
Bahkan di era modern saat ini wakaf sudah diterapkan di berbagai negara, seperti di Mesir, Arab Saudi, Turki, Bangladesh, dan Malaysia, dengan pengelolaan yang dilakukan dengan  prinsip-prinsip  syariah,  sehingga  berimplikasi  terhadap  kesejahteraan  masyarakat. Di  Bangladesh  misalnya,  wakaf  uang  dan  juga  wakaf  tanah  menjadi  sarana  pendukung kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan harta wakaf dikelola oleh kantor Administrasi Wakaf dan yayasan/komite wakaf yang tidak terdaftar pada kantor administrasi juga bekerja sama dengan Sosial  Invesment  Bank  Ltd (SIBL),  untuk  mengembangkan  instrumen-instrumen keuangan Islam seperti: surat obligasi pembangunan perangkat wakaf, sertifikat wakaf tunai, sertifikat wakaf keluarga, obligasi pembangunan perangkat masjid, dan lain-lain (Rozalinda 2015).  Di  negara  ini  terdapat  8.317  lembaga  pendidikan  Islam,123.000  masjid,  55.584 lapangan untuk sholat idul fitri, 21.163 lahan pemakaman, dan 3.859 lembaga sosial lainya yang  statusnya  adalah  harta  wakaf  (Athoillah,  2014),  sehingga  wakaf  di  Bangladesh memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi masyarakat.
Fenomena  tersebut  menunjukkan  betapa  besar  peran  wakaf  yang  dapat disumbangkan  untuk  kepentingan  masyarakat  baik  dalam  memfasilitasi  kegiatan keagamaan,  ekonomi  maupun  kegiatan-kegiatan  akademik.  Akan  tetapi  di  Indonesia

## Implementasi Manajemen Wakaf...

## Ali Mustofa, Tulus Suryanto, Ruslan Abdul Ghofur
faktanya  lain,  dimana  perwakafan  saat  ini  menghadapi  masalah  yang  cukup  kompleks, karena  umumnya  merupakan  wakaf  non  produktif  (Athoillah,  2014).  Dimana  biaya oprasionalnya  terkesan  membebani  masyarakat.  Problem  lain  yang  tidak  kalah  penting adalah  banyak lahan-lahan pertanian yang subur berubah menjadi lahan yang kering yang tidak produktif karena tidak bisa dimanfaatkan oleh nazhir. berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) terhadap pemanfaatan tanah wakaf yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas tanah wakaf untuk sarana ibadah dalam bentuk masjid dan musholla sebesar 79%, untuk lembaga pendidikan 55%,dan tanah perkuburan 9%. Jika dilihat dari luas lahan yang digunakan untuk bangunan masjid ternyata pemanfaatanya tidak menghabiskan seluruh lahan. Sebenarnya tanah kosong yang ada  dipekarangan  masjid  masih  bisa  dimanfaatkan  untuk  model  wakaf  produktif  berbasis masjid (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007).
Berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia, luas tanah wakaf pada tahun  2012  mencapai  angka  3.492.045.373,754  m 2 yang  tersebar  di  420.003  lokasi  di wilayah Indonesia (Direktorat   Jenderal  Bimbingan Masyarakat  Islam, 2007). Seharusnya lahan yang begitu luas tersebut dapat membawa pada peningkatan kesejahteraan masyarakat ketika dikelola dengan produktif. Namun kenyataanya tanah wakaf tersebut belum digarap secara  optimal,  bahkan  banyak  lahan  yang  terbengkalai  dan  tidak  memberikan  manfaat. Selama ini peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat karena harta wakaf selama ini kebanyakan pemanfaatannya cenderung masih bersifat konsumtif  dan  belum  dikelola  secara  produktif,  berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) tentang harta wakaf yang dimanfaatkan secara  produktif,  di  Indonesia  terdapat  23%  dengan  rincian  19%  berbentuk  lahan sawah/kebun,  sedangkan  lahan  yang  dimanfaatkan  untuk  pertokoan  hanya  3%,  dan  1% berbentuk peternakan ikan (Najib dan Al-Makasarry, 2006). Padahal jika dapat dioptimalkan dan  dimanfaatkan  secara  produktif,  maka  hasilnya  dapat  digunakan  untuk  mengatasi masalah kemiskinan (Mukhlisin, 2010).
Menyikapi hal tersebut, pemerintah telah memberikan perhatian yang serius dengan mengeluarkan  Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004  tentang  wakaf  dan  juga  Perturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004. Hal ini dilakukan  karena  selama  ini  tradisi  masyarakat  Indonesia  khususnya  di  pedesaan    dalam

## Implementasi Manajemen Wakaf...

## Ali Mustofa, Tulus Suryanto, Ruslan Abdul Ghofur
pengelolaan  wakaf  masih  mengacu  pada  praktik  wakaf    konsumtif.  Sebagai  bukti  dapat dikemukakan bahwa aset wakaf di masyarakat hingga saat ini umumnya berupa tanah dan bangunan  yang secara langsung dimanfaatkan oleh masyarakat (konsumtif), bukan berupa komoditas yang dapat  dikembangkan dan dikelola secara produktif sehingga berimplikasi terhadap  peningkatan  perekonomian  masyarakat.  Persoalanya  sekarang  adalah  bagaimana mengarahkan  wakaf  agar  tidak  hanya  dipahami  sebagai  sebuah  pemberian  yang dilaksanakan berdasarkan kesukarelaan, temporal, dan berupa tindakan yang bersifat kuratif, melainkan dapat didorong ke arah yang lebih luas dan lebih produktif serta dikelola dengan prinsip-prinsip  ekonomi  syariah  sehingga  memberikan  kontribusi  terhadap  tingkat kesejahteraan  masyarakat.
Penelitian  ini  meninjau  implementasi  wakaf  pada  salah  satu  lembaga  sosial keagamaan yang dieksplorasi dan dikelola oleh masyarakat sehingga berkembang dan dapat membiayai  proyek-proyek  keagamaan  serta  menjadi  salah  satu  instrumen  kontributif terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu majelis wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM)  Lampung.  Mengingat  besarnya  minat  masyarakat  untuk  berwakaf  di  PWM Lampung hingga hari ini maka penting dilakukan pengelolaan wakaf secara profesional. Hal ini  disebabkan  karena  maju  mundurnya  pengelolaan  harta  wakaf  sangat  tergantung  pada bagaimana pengelolaannya. Oleh karena itu, demi tertib organisasi yang berkarakter efektif dan  profesional,  PWM  Lampung  telah  menyusun  sebuah  program  kerja  untuk  lebih mengefesiensikan pengelolaan harta benda wakaf. Adapun program kerja majlis wakaf dan kehartabendaan  pada  PWM  Lampung  dimulai  dari  penerbitan  asset  wakaf,  penyelesaian asset tanah yang bermasalah dan juga pengembangan asset. Di samping tiga program utama tersebut, PWM Lampung juga memiliki beberapa program pemberdayaan asset wakaf yang dirasakan  cukup  modern  yaitu  berupa  pengembangan  dan  pengamanan  harta  wakaf  serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf.
Adapun Jumlah Aset Tanah Wakaf yang masuk pada pelaporan Majlis Wakaf dan Kehartabendaan adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

## Implementasi Manajemen Wakaf...

## Ali Mustofa, Tulus Suryanto, Ruslan Abdul Ghofur

## Tabel 1
Aset Tanah Wakaf Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
No. Kabupaten/Kota Luas Tanah Wakaf (m 2 ) 1 Bandar Lampung 77.965.13 2 Metro 153.327 3 Lampung Selatan 157.852 4 Lampung Tengah 390.932 5 Lampung Utara 38.867 6 Lampung Timur 72.232 7 Lampung Barat 5.001 8 Pringsewu * 9 Tanggamus 220.616.07 10 Pesawaran * 11 Way Kanan 121.925 12 Mesuji * 13 Tulang Bawang 112.663 14 Tulang Bawang Barat * TOTAL 2.053.070.2 Sumber: Laporan Data PWM Bandar Lampung
Dari  keseluruhan  tanah  wakaf  yang  ada  hampir  keseluruhannya  memberikan kontribusi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, seperti tanah wakaf yang terdapat di Tanggamus. Aset wakaf berupa persawahan yang dikelola oleh masyarakat, hasilnya dibagi dua  dengan  lembaga  majlis  wakaf  PWM  dengan  sistem  bagi  hasil.  Pengelolaan  sawah tersebut  bermanfaat  memberikan  penghasilan  tambahan,  sehingga  dengan  kata  lain  asset wakaf  tanah  persawahan  tersebut  memberikan  dampak  positif  terhadap  kesejahteraan masyarakat.
Terdapat juga tanah wakaf yang dibangun menjadi universitas pendidikan, sehingga dengan  demikian  akan  memudahkan  akses  masyarakat  untuk  melanjutkan  jenjang pendidikan. Majelis Wakaf pada PWM Lampung berusaha menghimpun wakaf yang berasal dari  masyarakat  dan  kemudian  hasil  wakaf  terebut  diorientasikan  pada  hal-hal  produktif yang  dapat  berimplikasi  pada  tingkat  kesejahteraan  masyarakat.  Kenyataan  adanya  upaya pengelolaan  wakaf  pada  lembaga  sosial  keagamaan  tersebut  menunjukkan  bahwa  peran wakaf menjadi semakin penting karena wakaf dikelola dan diberdayakan sehingga mampu membiayai proyek-proyek keagamaan dan ekonomi yang berkelanjutan.

## Ali Mustofa, Tulus Suryanto, Ruslan Abdul Ghofur

## TINJAUAN TEORITIS

## Konsep Manajemen Wakaf
Prinsip-prinsip  manajemen  dalam  Islam  merupakan  prinsip  yang  universal  dan berlaku bagi semua golongan masyarakat. Prinsip manajemen Islam sebagai suatu disiplin ilmu, yang mana prinsip ini digali dari Al Quran dan Hadits. Teori manajemen Islam tentu memberi  injeksi  moral  dalam  konsep  manajemen  itu  sendiri,  yakni  dengan  mengatur bagaimana  seharusnya  seorang  indivdu  berprilaku,  baik  dalam  suatu  organisasi  maupun dalam  sebuah  sosial  kemasyarakatan.  Dalam  dimensi  perwakafan,  pengelola  wakaf  atau nazhir  sangat  membutuhkan  manajemen  dalam  menjalankan  tugasnya.  Manajemen  ini digunakan  untuk  mengatur  sebuah  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  perwakafan, menghimpuun wakaf, dan menjaga hubungan baik antar nadzhir, wakif dan masyarakat.
Istilah  manajemen  berasal  dari  kata manage berarti control ,  yang  dalam  bahasa Indonesia manajemen diartikan mengendalikan, menangani atau mengelola. Dalam literatur manajemen,  manajemen  adalah  suatu  proses  yang  terdiri dari  Planning,  Organizing, Leading,  dan  controlling yang  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  yang  ditetapkan  dengan melibatkan pengetahuan bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi utama manajemen (Qahaf, 2007).
Pada dasarnya konsep manajemen jika dikaitkan pada konsep wakaf maka pengelolaan wakaf  haruslah  dilakukan  melalui  proses  perencanaan,  pengorganisasian,  kepemmpinan, dan  pengawasan  dengan  menggerakan  sumber  daya  organisasi  dalam  rangka  mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Manajemen  dalam  wakaf  diperlukan  sebagai  upaya  agar kegiatan  pengelolaan  wakaf  dapat  berjalan  secara  efektif  dan  efisien,  sehingga  dengan demikian  manajemen  wakaf  merupakan  proses  membuat  perencanaan,  pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan berbagai usaha dari nazhir, kemudian menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran. Oleh karena itu, setiap manager wakaf atau nazhir  harus  menjalankan  keempat  fungsi  tersebut  didalam  organisasi  sehingga  hasilnya merupakan satu kesatuan yang sistematik (Rozalinda, 2015).

## Kesejahteraan Masyarakat
Secara harfiah sejahtera berasal dari kata sansekerta, yaitu Catera yang berarti payung, artinya  orang  yang  sejahtera  adalah  orang  yang  dalam  hidupnya  bebas  dari  kemiskinan,

## Implementasi Manajemen Wakaf...

## Ali Mustofa, Tulus Suryanto, Ruslan Abdul Ghofur
kebodohan,  ketakutan,  kekhawatiran,  sehingga  hidupnya  aman  dan  tentram  baik  lahir maupun batin. Sedangkan kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah suatu kondisi  dimana  seluruh  kebutuhan  jasmani  dan  rohani  dari  rumah  tangga  tersebut  dapat dipenuhi  sesuai  dengan  tingkat  hidup.  Menurut  BPS  indikator  yang  digunakan  untuk mengetahui  tingkat  kesejahteraan  ada  delapan,  yaitu:  pendapatan,  konsumsi  atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat  tinggal,  fasilitas tempat  tinggal,  kesehatan anggota keluarga,  kemudahan  mendapatkan  pelayanan  kesehatan,  kemudahan  memasukkan  anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.
Sedangkan jika kesejahteraan dilihat dalam konsep ekonomi Islam, maka terdapat satu titik  awal  yang  perlu  diperhatikan  dan  bermuara  pada Aqidah  Islamiah. Secara  umum, kesejahteraan dalam masyarakat dapat terjadi bila semua lapisan dalam masyarakat tersebut sudah  bisa  menikmati  kehidupan  yang  layak.  Tidak  ada  lagi  kesenjangan  besar  di  antara golongan-golongan  tertentu.  Dalam  artian  golongan  kaya  menyisihkan  hartanya  untuk golongan yang miskin. Anjuran ini mengisyaratkan bahwa dengan adanya perguliran harta dari  yang  kaya  kepada  yang  miskin  akan  mempersempit  kesenjangan  ekonomi  dalam masyarakat.  Islam  menekankan  bahwa  manusia  adalah  mahluk  sosial,  oleh  karena  itu  dia haruslah mengembangkan kepribadianya dalam masyarakat, dan jika dihubungkan dengan kesejahteraan, maka kesejahteraan dalam islam tidaklah hanya dinilai dari ukuran material saja, akan tetapi juga diukur dari nilai non materi seperti, terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya  nilai-nilai  moral,  dan  terwujudnya  keharmonisan  sosial.  Sehingga kesejahteraan akan tercipta dengan seimbang, tidak mementingkan kebutuhan yang bersifaat material  saja  akan  tetapi  juga  ditekankan  kebuhan  spiritual,  yang  meliputi  kebutuhan keagamaan  yang  akan  mengontrol  setiap  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  oleh  setiap masyarakat (Mukhlisin, 2010).

## METODE PENELITIAN
Objek penelitian  ini  adalah  implementasi  manajemen  wakaf  pada  lembaga  sosial keagamaan  dan  implikasinya  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  ditinjau  dari  perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research ) dengan metode kualitatif. Data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan  studi  pustaka.  Teknik  pengambilan  sampel  menggunakan purposive  sampling. Ini

## Implementasi Manajemen Wakaf...

## Ali Mustofa, Tulus Suryanto, Ruslan Abdul Ghofur
bertujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dimana pada  PWM  Lampung  saat  ini  terdapat  14  wilayah  yang  dikelola  sedangkan  peneliti mengambil  wilayah  Bandar  Lampung  sebagai  objek  penelitian,  disebabkan:  pertama, wilayah  Bandar  Lampung  merupakan  wilayah  yang  paling  lama  dalam  mengelola  majlis wakaf  dan  kehartabendaan  di  PWM  Lampung, kedua total  asset  wakaf  di  kota  Bandar Lampung merupakan salah satu pengelola aset wakaf terbesar di PWM Lampung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementsi Manajemen Wakaf Produktif
Pengelolaan wakaf pada PWM Lampung dijalankan sejak berdirinya PWM itu sendiri dengan  mengikuti  petunjuk  dan  arahan  dari  Majlis  wakaf  dan  kehartabendaan  PP Muhammadiyah,  baik  proses  perencanaan,  pengorganisasian,  pengendalian,  dan pengontrolan harta wakaf. Sebagai organisasi lembaga sosial keagamaan, Muhammadiyah telah  menjalankan  fungsinya  sebagai  Nadzir,  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang- undang  No.  41  Tahun  2004  tentang  wakaf.  Dalam  Undang-undang  tersebut  dinyatakan bahwa diberikan kemungkinan suatu organisasi sosial keagamaan bertindak sebagai Nadzhir harta benda wakaf. Artinya hal tersebut sangatlah sejalan dengan konsep Muhammadiyah itu sendiri, yang didalamnya tidaklah terpisahkan dari unsur perwakafan. Oleh karena itu, agar  lebih  efektif  dalam  melakukan  pengelolaan  wakaf,  maka  dibentuklah  majlis  yang khusus menengani hal tersebut, yaitu Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Dengan demikian segala hal yang berkaitan dengan harta benda dan perwakafan dapat langsung diintegrasikan dan dikelola langsung oleh Majelis tersebut.
Tugas  pokok  Majlis  Wakaf  dan  Kehartabendaan  tersebut  adalah:  Pertama, Mengembangkan harta benda wakaf, artinya adalah majelis wakaf dan kehartabendaan akan melakukan suatu usaha untuk memajukan, memanfaatkan, memproduksi asset-asset wakaf yang  masih  kosong  atau  terlantar  untuk  dikelola  bersama  dengan  warga  perserikatan muhammadiyah, sehingga dengan demikian diharapkan asset wakaf dapat lebih produktif dan  terpelihara.  Kedua: Mengamankan asset  wakaf  yang  ada  dengan  cara  menjaga, memelihara dan menyelesaikan masalah baik berupa persengketaan maupun hal-hal lainya yang  timbul  terkait  asset  wakaf  yang  ada  pada  perserikatan  Muhammadiyah.  Ketiga:

## Implementasi Manajemen Wakaf...

## Ali Mustofa, Tulus Suryanto, Ruslan Abdul Ghofur
Membimbing, kaitan  dalam  hal  ini  Perserikatan  Muhammadiyah  harus  memberikan pengarahan,  pelatihan,  dan  tuntunan  tentang  prosedur  penerimaan,  pelaksanan, pemeliharaan  seluruh  asset  wakaf,  sehingga  masyarakat  pdapat  lebih  termotivasi  untuk melakukan ibadah wakaf.
Untuk  memperkuat  tingkat  kelembagaan  Muhammadiyah  juga  membentuk  Jajaran organisasi berupa Majelis wakaf, zakat, infaq dan sadakah pada setiap pimpinan Wilayah, Cabang, dan Ranting yang masing-masing saling berkoordinasi dengan tingkat Wilayah, hal ini  dilakukan  untuk  mempermudah  akses  pada  setiap  Cabang  dan  ranting  yang  berada  di tingkat  kabupaten  dan  kecamatan.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  Muhammadiyah  memiliki peranan yang sangat penting dalam memajukan perwakafan khususnya untuk perserikatan Muhammadiyah dan umumnya bagi masyarakat Indonesia. Dengan berusaha memanfaatkan tanah-  tanah  wakaf  selain  untuk  sarana  ibadah,  seperti  masjid,  musholla,  majlis  taklim, makam, juga memanfaatan tanah-tanah wakaf tersebut untuk sarana sosial berupa sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan amal usaha yang lainya.

## Dampak Implementasi Manajemen Wakaf Produktif
Salah  satu  dampak  implementasi  manajemen  wakaf  produktif,  dapat  tingkat  pada pendapatan  masyarakat  pasca  mengelola  wakaf.  Peneliti  mengumpulkan  beberapa  data pengelola  wakaf  di  PWM  Lampung  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat  tersebut.  Berikut beberapa pengelola aset wakaf pada PWM Lampung:
Gambar 1. Grafik Aset Wakaf pada PWM Lampung
0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000 4500000 Sebelum mengelola wakaf Sesudah Mengelola wakaf

## Implementasi Manajemen Wakaf...

## Ali Mustofa, Tulus Suryanto, Ruslan Abdul Ghofur
Berdasarkan  data  pada  Gambar  1  dapat  diketahui  bahwa  keseluruhan  kondisi ekonomi masyarakat perserikatan Muhammadiyah yang mengelola wakaf terlihat membaik setelah mendapatkan hasil pengelolaan atas aset wakaf yang ada di PWM Lampung. Bahkan terdapat  1  orang  bernama  Supriono  Edi  yang  mengalami  kemajuan  pesat  dibandingkan pendapatan  sebelumnya.  Dengan  adanya  aset  wakaf  yang  dikelola  oleh  PWM  Lampung, baik  berupa  aset  yang  telah  dibangun  lembaga  pendidikan,  masjid,  lembaga  keuangan (BMT),  ataupun  aset  lahan  yang  dikelolakan  oleh  masyarakat  persyarikatan Muhammadiyah, telah berdampak terhadap tingkat penghasilan masyarakat.
Namun  jika  dilihat  secara  lebih  mendalam  hal  tersebut  belum  begitu  memberikan dampak  yang  signifikan  terhadap  tingkat  kesejahteraan  masyrakat.  Hal  ini  penulis  lihat dengan mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat menggunakan indikator kesejahteraan rakyat  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS). Menurut  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan Rumah tangga disesuaikan oleh informasi tentang  pendapatan,  pengeluaran,  tempat  tinggal,  fasilitas  tempat  tinggal,  kesehatan, kemudahan  mendapat  pelayanan  kesehatan,  pendidikan  dan  transport.  Klasifikasi kesejahteraan yang digunakan terdiri dari dua klasifikasi, yaitu rumah tangga dalam kategori sejahtera  dan  belum  sejahtera.  Untuk  mengukur  masing-masing  klasifikasi  kesejahteraan, ditentukan dengan cara mengurangkan jumlah skor tertinggi dengan jumlah skor terendah. Hasil pengurangan dibagi dengan jumlah klasifikasi atau indikator yang digunakan. Rumus penentuan range skor adalah:
RS  = 𝑺𝒌𝑻−𝑺𝒌𝑹 𝑱𝑲𝒍 …………………………………………………………………………….. (1)
Keterangan :
RS    = Range skor
SkT  = Skor tertinggi ( 8 x 3 = 24 ) SkR  = Skor terendah ( 8x 1 = 8)
8       =  Jumlah indikator kesejahteraan BPS (kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan,  ketenagakerjaan,  pola  konsumsi  atau  pengeluaran  rumah  tangga, perumahan dan lingkungan, dan sosial lainnya)
3       =  Skor tertinggi dalam indikator BPS (baik)
1       =  Skor terendah dalam indikator BPS (kurang)
JKl    =  Jumlah klasifikasi yang digunakan (2)

## Implementasi Manajemen Wakaf...

## Ali Mustofa, Tulus Suryanto, Ruslan Abdul Ghofur
Hasil  perhitungan  berdasarkan  rumus  tersebut  diperoleh range  skor (RS)  sama dengan delapan, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:
(1) Jika skor antara 8–16 berarti rumah tangga belum sejahtera.
(2) Jika skor antara 17–24 berarti rumah tangga sudah sejahtera.
Penilaian  indikator  kesejahteraan  atas  15  pengelola  aset  wakaf  PWM  Lampung sebagai sampel penelitian dapat dilihat dalam Gambar 2 sebagai berikut:

## Gambar 2 Indikator Kesejahteraan Masyarakat
Pada  Gambar  2  dapat  dilihat  bahwa  dengan  adanya  pengelolaan  wakaf  yang dilakukan  oleh  PWM  Lampung,  baik  berupa  aset  wakaf  produktif  maupun  non  produktif menunjukan  adanya  dampak  terhadap  peningkatan  pendapatan  warga  perserikatan Muhammadiyah  yang  terlibat  mengelola  wakaf.  Sedangkan  untuk  masyarakat  umum  di sekitar  Bandar  Lampung  juga  menerima  manfaat,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung. Wakaf di PWM Lampung dinilai mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat, meskipun belum optimal berdampak terhadap peningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan wakaf memang sangat diperlukan peran dari semua pihak, hal ini disebabkan karena maju mundurnya pengelolaan harta wakaf sangat tergantung pada bagaimana pengelolaannya. Oleh karena itu, demi tertib organisasi yang berkarakter efektif dan professional, maka PWM Lampung harus menyusun sebuah program kerja untuk lebih
0 5 10 15 20 25 Dod i N ar to yo An d re
Ik h san to Jamalu d in Sole h u d d in
Ef e n d i Ad am Mu slim u n Ari fin Su p riy o n o E d i
Is w ar d im an Elf an d iy as Su le m an an Juli
Ed i P u rw an to H ad i sebelum sesudah Standar kesejahteraan

## Implementasi Manajemen Wakaf...

## Ali Mustofa, Tulus Suryanto, Ruslan Abdul Ghofur
mengefesiensikan  pengelolaan  harta  benda  wakaf  tersebut.  Dimulai  dari  penerbitan  asset wakaf, penyelesaian asset tanah yang bermasalah dan juga pengembangan assetnya. Selain itu, peranan pemerintah juga tidak kalah penting. Di samping sebagai regulator, pemerintah juga dirasa perlu memberikan sosialisasi-solialisasi secara lebih serius kepada para Nadzir agar Nadzir dapat mengetahui lebih dalam tentang pengelolaan wakaf sehigga wakaf dapat produktif dan berdaya guna lebih, sehingga berujung pada tingkat kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  lapangan  dan  analisis  data  yang  telah  dikemukakan, maka  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  manajemen  wakaf    pada  PWM  Lampung dilakukan  dengan  cara  penghimpunan,  pemeliharaan,  dan  pendayagunaan  terhadap  aset wakaf    yang  ada,  hal  ini  terlihat  dari  adanya  proses  pengembangan,  pengamanan  dan bimbingan  yang  dilakukan  oleh  PWM  Lampung,  sehingga  dapat  menjadikan  harta  benda wakaf  lebih berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat perserikatan Muhammadiyah. Selain itu, wakaf yang dikelola oleh PWM Lampung mampu memberikan dampak  positif  terhadap  pendapatan  masyarakat  perserikatan  Muhammadiyah  khususnya dan  masyarakat  pada  umumnya.  Warga  dapat  memperoleh  hidup  lebih  baik  secara ekonomis,  dengan  mengelola  asset  wakaf  ataupun  dengan  menerima  manfaat  atas  asset wakaf  yang  dikelola  oleh  PWM  Lampung.  Akan  tetapi  peningkatan  pendapatan  tersebut belum  dapat  memberikan  dampak  yang  signifikan  pada  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  perserikatan  Muhammadiyah,  meskipun  terdapat  peningkatan  pendapatan, namun peningkatan pendapatan tersebut belum memenuhi standar kesejahteraan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  K.  M.,  Yuliani,  M.,  Mulatsih,  S.,  &  Abdullah,  Z.  (2018).  Aspek-Aspek  Prioritas Manajemen Wakaf di Indonesia. AL-FALAH: Journal of Islamic Economics , 3 (1), 1- 28.
Anshori, AG, & Ruslan Noor. (2013). Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia . Jakarta: Pustaka Pelajar.
Athoillah, M. (2014). Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak . Bandung: Yrama Widya.
Dennis, D., Qoyum, A., & Sakti, M. P. (2018). Determinant of Cash Waqf Nahdatul Ulama (Case of Muslim Students in Indonesia). Madania: Jurnal Kajian Keislaman , 22 (1).
Direktorat  Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam.  (2007). Panduan  Pemberdayaan  Tanah Wakaf Produktif Strategi di Indonesia . Jakarta: Departemen Agama RI.

## Implementasi Manajemen Wakaf...

## Ali Mustofa, Tulus Suryanto, Ruslan Abdul Ghofur
Furqon,  A.  (2016).  Pengelolaan  Wakaf  Tanah  Produktif:  Studi  Kasus  Nazhir  Badan Kesejahteraan  Masjid  (BKM)  Kota  Semarang  dan  Yayasan  Muslimin  Kota Pekalongan. Al-Ahkam , 26 (1).
Haron, M., Kamarudin, M. K., Fauzi, N. A., Ariff, M. M., & Zainuddin, M. Z. (2016). Cash waqf  collection:  Any  potential  factors  to  influence  it. International  Journal  of Business, Economics and Law , 9 (2).
Huda, N et.al. (2018). Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia Timur, Jurnal Ekonomi dan Keuangan , 20 (1).
Kachkar, O. A. (2017). Towards the establishment of cash waqf microfinance fund for refugees. ISRA International Journal of Islamic Finance .
Mochtar, MZ. (2016). Perceptions of University Sains of Malaysia Muslim Staff on Factor Influencing  Their  Intention  to  Permor  Cash  Waqf, Journal  of  Islamic  Studies  and Culture , 4 (2).
Muflichah, S. Implementation and Protection of Legal Law on Cash Waqf toward Tabung Waqf Indonesia of Dompet Duafa Jakarta, Jurnal Ekonomic dan Hukum Islam, 17 (2). Mukhlisin,  M.  (2010). Hukum  Perwakafan  dan  Implikasinya  terhadap  Kesejahteraan Masyarakat . Jakarta: Kementerian Agama RI.
Najib, T. A., & Al-Makassary, R. (2006). Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan . Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC).
Pratama, A. F. B. R. (2019). Analisis Konsep Highest and Best Use Untuk Tanah Wakaf Menurut  Perspektif  Islam. Ihtifaz:  Journal  of  Islamic  Economics,  Finance,  and Banking , 2 (2).
Qahaf, M. (2007). Manajemen Wakaf Produktif , Cetakan Ketiga. Jakarta: KHALIFA.
Rasyid,  KA  et.al.  (2019).  Empowering  Waqf  and  Zakat  in  The  Provision  of  Affordable Housing Through Collaborative Procurement . Journal of Islamic Economic, 2 (4).
Rizal, H., & Amin, H. (2017). Perceived ihsan, Islamic egalitarianism and Islamic religiosity towards charitable giving of cash waqf. Journal of Islamic Marketing , 8 (4).
Rozalinda. (2015). Manajemen Wakaf Produktif . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Salim,  Z.  (2010). Panduan  Wakaf .  diterbitkan  Majelis  Wakaf  dan  ZIS  Pimpinan  Pusat Muhammadiyah.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: IKAPI. Syakur,  Abd  et.al.  (2018).  Tata  Kelola  Wakaf  Dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan Masyarakat Di Kabuupaten Jember, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial , 13 (1).