## PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENGHARMONISASIAN PERATURAN DAERAH

## Wiji Nurfi Utami
Magister Hukum, Universitas Jenderal Soedirman wijinurfi@gmail.com
Wicipto Setiadi*
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta wiciptosetiadi@upnvj.ac.id

## Abstrak
Seluruh proses pembentukan produk hukum daerah wajib melalui tahapan harmonisasi, bahkan jika ditarik ke atas, seluruh produk hukum di Indonesia wajib melalui proses harmonisasi agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam rangka pengawasan oleh Pemerintah Pusat, perlu dilaksanakan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah. Penelitian ini fokus pada pembahasan urgensi  pengharmonisasian  Peraturan  Daerah  dan  penerapan  nilai-nilai  Pancasila  dalam pengharmonisasian  Peraturan  Daerah.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif dengan  pendekatan  yuridis  normatif,  dan  karakteristik  preskriptif.  Dari  hasil  kajian  didapati bahwa  urgensi  pengharmonisasian  Perda  terangkum  dalam  3  (tiga)  alasan  yaitu  pertama, karena  Perda  merupakan  suatu  sub  sistem  dalam  sistem  hukum  nasional  dan  berada  dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kedua, Perda dapat diuji melalui Mahkamah Agung ( judicial  review ),  maupun  oleh  Pemerintah  ( executive  review ).  Ketiga,  untuk  menjamin kepastian hukum dalam proses pembentukan Perda. Pada hakikatnya pengharmonisasian Perda didasarkan  pada  penerapan  nilai-nilai  Pancasila,  hal  tersebut  dilaksanakan  sebagai  bentuk upaya preventif pencegahan tumpang tindih produk hukum.
Kata kunci: Pancasila, Pengharmonisasian, Peraturan Daerah.

## Abstract
The  entire  process  of  forming  regional  legal  products  must  go  through  the  harmonization stages, even if it is drawn up, all legal products in Indonesia must go through a harmonization process so that they are in line with the values of Pancasila. In the context of supervision by the  Central  Government,  it  is  necessary  to  harmonize  the  Draft  Regional  Regulations.  This research  focuses  on  discussing  the  urgency  of  harmonizing  Regional  Regulations  and  the application of Pancasila values  in harmonizing Regional Regulations. The research method used is qualitative with a normative juridical approach and prescriptive characteristics. From the results of the study, it was found that the urgency of harmonizing regional regulations is summarized in 3 (three) reasons, namely first, because regional regulations are a sub-system in the national legal system and are in the hierarchy of statutory regulations. Second, regional regulations can be tested through the judicial review or executive review. Third, to ensure legal certainty  in  the  process  of  forming  regional  regulations.  In  essence,  the  harmonization  of regional regulations is based on the application of Pancasila values, this is carried out as a form of preventive effort to prevent overlapping legal products.
Keywords: Pancasila, Harmonization, Regional Regulations.

## PENDAHULUAN
Peraturan  Daerah  (Perda)  sudah  dijamin  keberadaannya  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), landasan konstitusional tersebut diatur dalam Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945. 1 Perda adalah produk legislasi Pemerintah Daerah yang merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  Pemerintah  Pusat,  materi  yang  terkandung  dalam sebuah  Perda  tidak  boleh  bertentangan  dengan  aturan  yang  lebih  tinggi  sesuai  hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak boleh berbeda haluan dengan kehendak Pemerintah Pusat. Dalam rangka pengawasan oleh Pemerintah Pusat, maka perlu dilaksanakan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Dalam rangka pengawasan Perda, terdapat 3 (tiga) model pengawasan yakni preventif, represif,  dan  umum.  Secara  teknis,  pengawasan  umum  terhadap  pemerintahan  daerah dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Para Kepala Daerah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Pengawasan preventif mengandung arti bahwa pemberlakuan tiap Perda  dan  peraturan  kepala  daerah  yang  mengatur  persoalan  tertentu  harus  mendapatkan pengesahan  dari  Gubernur  selaku  wakil  pemerintah  pusat  di  daerah.  Pengawasan  represif berwujud penangguhan atau pembatalan oleh Gubernur atas Perda yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. 2
Harmonisasi  menurut  KBBI  berarti  upaya  mencari  keselarasan.  Pada  prinsipnya harmonisasi bertujuan untuk mewujudkan  keharmonisan norma dalam peraturan perundang- undangan  dan  menjadi  sebuah  konsekuensi  logis  dalam  tata  hukum  negara.  Jika  terjadi disharmonisasi  dengan  peraturan  diatasnya  maka  Perda  akan  kehilangan  daya  gunanya. Disharmonisasi  mengakibatkan  munculnya  perbedaan  penafsiran,  ketidakpastian  hukum, disfungsi hukum dan, Perda tidak terlaksana secara efektif dan efisien. 3
Disharmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai adanya tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, yang menyebabkan konflik baik secara vertikal  maupun  horizontal.  Tumpang  tindih  peraturan  ini,  salah  satunya,  disebabkan  oleh
1 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM-RI, “Panduan Memahami Perancangan Peraturan Daerah”, Jakarta, 2015, hlm. 11.
2 King Faisal Sulaiman, Dialetika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 5.
3 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan I Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan , Ed. Revisi, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020), hlm. 104.
banyaknya aturan hukum yang ada. 4 Pentingnya harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah  untuk  mengurangi  kemungkinan  terjadinya  ketidakharmonisan  atau  tumpang  tindih antara  aturan-aturan,  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kepastian  hukum  dan  memastikan pelaksanaan  hukum  berjalan  dengan  jelas  tanpa  kebingungan. 5 Jumlah  regulasi  yang  terlalu banyak, yang sering juga disebut overregulated 6 , banjir regulasi, atau obesitas regulasi, dapat mengarah pada regulasi yang berkualitas buruk dan semakin besar potensi untuk terciptanya regulasi yang tidak harmonis (disharmonis). 7
Indonesia memiliki jumlah peraturan perundang-undangan sangat besar, mencakup baik peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun peraturan di tingkat daerah. Pada tingkat  daerah,  pengajuan  permohonan  harmonisasi  Raperda  Inisiatif  DPRD  dapat  diajukan oleh Ketua DPRD kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan  HAM Republik Indonesia  (Kanwil  Kemenkumham),  sedangkan  permohonan  harmonisasi  Raperda  yang berasal  dari  Eksekutif  dapat  diajukan  oleh  Bupati/Wali  Kota.  Pengajuan  harmonisasi dilaksanakan sebelum Raperda ditetapkan dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda). Permohonan  harmonisasi  akan  ditindaklanjuti  oleh  Kanwil  Kemenkumham  untuk  diadakan rapat harmonisasi bersama dengan Pengusul Raperda, hasil rapat tersebut berupa Surat Selesai Harmonisasi (SSH).
Seluruh proses pembentukan produk hukum daerah wajib melalui tahapan harmonisasi, bahkan  jika  ditarik  ke  atas,  seluruh  produk  hukum  di  Indonesia  wajib  melalui  proses harmonisasi  agar  sejalan  dengan  nilai-nilai  Pancasila.  Nilai-nilai  Pancasila  sebagai  landasan pembentukan  produk  hukum  di  Indonesia  telah  disepakati  oleh  para  pendiri  bangsa  jauh sebelum  Indonesia  merdeka. 8 Berdasarkan  uraian  diatas,  penelitian  ini  akan  berfokus  pada pembahasan urgensi pengharmonisasian Peraturan Daerah dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengharmonisasian P1eraturan Daerah.
4 Zaenal Arifin dan Adhi Putra Satria. "Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab dan Solusi", Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik , Vol.9 No.1 (2020) : 2.
5 Bimo Tresnadipangga, Fokky Fuad, Suartini, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia”, Binamulia Hukum ,Vol.12 No.1 (2023) : 216.
6 Wicipto  Setiadi,  ”Simplifikasi  Peraturan  Perundang-undangan  Dalam  Rangka  Mendukung  Kemudahan Berusaha (Simplification of Regulations in Order to Support Ease of Doing Business)”, Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , Vol.7 No.3 (2018) : 321-334.
7 Wicipto Setiadi, “Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang- undangan,  Jurnal  Legislasi  Indonesia”,  makalah  disampaikan  dalam  Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang- undangan, Departemen Hukum dan HAM RI, Vol. 4 No. 2, (2007) : 46.
8 A.Latief, Suyanto, T., & Warsono, T. “Revitalizing the value of pancasila in the development of the character of Indonesian citizens”, https://www.atlantis-press.com/proceedings/icss-18/25903938.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, memiliki karakteristik preskriptif yang memberikan penilaian tentang sesuatu yang benar atau salah  dan  sesuai  atau  tidak  sesuai.  Cara  penarikan  kesimpulan  menggunakan  cara  berpikir deduktif yang dihadapkan dengan kasus tertentu untuk dibuat kesimpulan atau konklusi. 9

## PEMBAHASAN

## Urgensi Pengharmonisasian Peraturan Daerah
Pemerintah  Daerah  merupakan  ujung  tombak  pembangunan  nasional  guna  mencapai sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  yang  menyeluruh  dan  merata,  hal  ini  terjadi  sejak pelimpahan sebagian besar kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. 10 Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  terdapat  peran  strategis  dan  dukungan  daerah  dalam  rangka melaksanakan  peraturan  perundang-undangan,  khususnya  dalam  pembentukan  Perda. 11 Pembentukan Perda berada di bawah pengawasan dan pengendalian Pemerintah Pusat, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangannya. Hal ini  sebagai  upaya  preventif  dalam  memberikan  kontrol  terhadap  norma  hukum  yang terkandung  pada  sebuah  produk  hukum,  melalui  apa  yang  biasa  disebut  dengan  mekanisme kontrol  norma  hukum  ( legal  norm  control  mechanism ). 12 Berdasarkan  pendapat  Jimly Asshiddiqie,  terdapat  tiga  bentuk  pengawasan  dan  pengendalian  peraturan  perundang- undangan,  yaitu  :  Pertama,  kontrol  yuridis,  yaitu  pengawasan  dan  pengendalian  melalui  uji materil  ( judicial  review ).  Kedua,  kontrol  administratif,  yaitu  pengawasan  dan  pengendalian oleh  eksekutif  atau  lembaga  administrasi  yang  menjalankan  fungsi  " bestuur "  dibidang eksekutif.  Ketiga,  kontrol  politik,  yaitu  pengawasan  dan  pengendalian  oleh  lembaga  politik seperti parlemen. 13
Urgensi  pengharmonisasian  Raperda  terbagi  menjadi  3  (tiga)  alasan  penting  yaitu  : Pertama,  Perda  merupakan  suatu  sub  sistem  dalam  sistem  hukum  nasional  berdasarkan
9 Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel , (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022), hlm. 21.
10 Elisabeth Lenny Marit, dkk, Pengantar Otonomi Daerah dan Desa , (Manokwari: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 13.
11 Badri Hasan Sulaiman, "Pola Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penyelenggaraan Otsus di Daerah." Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin , Vol. 3 No.2 (2020) : 487.
12 Nurbaningsih,” Berbagai Bentuk Pengawasan Kebijakan Daerah”, MIMBAR HUKUM , Vol.23 No.1 (2011) : 169.
13 Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusi di Berbagai Negara , (Jakarta : Konstitusi Pers, 2006), hlm. 73.
Pancasila dan berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sebagai suatu sub sistem dari sistem yang lebih besar, Perda harus saling keterkaitan, ketergantungan dan kebulatan utuh dengan  sub  sistem  yang  lain.  Alasan  Kedua,  Perda  dapat  diuji  melalui  Mahkamah  Agung ( judicial  review ),  maupun  oleh  Pemerintah  ( executif  review )  dalam  hal  ini  Menteri  Dalam Negeri. Sehubungan dengan hal itu, pengharmonisasian Perda merupakan upaya preventif dan kesiapan  matang  dalam  mencegah  pembatalan  Perda  oleh  Pemerintah  Pusat  dan  mencegah diajukannya  permohonan  pengujian  kepada  Mahkamah  Agung. 14 Kemudian,  alasan  yang Ketiga,  adalah  untuk  menjamin  terwujudnya  taat  asas  kepastian  hukum  dalam  proses pembentukan Perda.

## Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pengharmonisasian Peraturan Daerah
Penerapan nilai-nilai Pancasila dapat diberlakukan pada seluruh tahapan pembentukan Perda,  mulai  dari  proses  perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  penetapan,  dan pengundangan.  Pada  tahap  perencanaan,  penerapan  nilai  Pancasila  dapat  dilakukan  dengan memastikan  arah  pengaturan  dalam  dokumen  Propemperda  telah  sesuai  dengan  nilai-nilai Pancasila.  Pada  tahap  penyusunan,  dilakukan  penyesuaian  setiap  norma  pasal  dengan  nilai- nilai  Pancasila.  Demikian  seterusnya  sampai  dengan  tahap  pengundangan.  Secara  teknis perancangan suatu Perda, selain dalam rumusan pasal, nilai-nilai Pancasila dapat dicantumkan dalam  konsideran  menimbang,  khususnya  pada  landasan  filosofis  yang  menyatakan  bahwa Perda yang dibentuk sesuai dengan pandangan hidup dan nilai-nilai falsafah bangsa Indonesia dalam hal ini masyarakat Kabupaten/Kota. Demikian juga dalam penjelasan umum Perda.
Apabila  Pemerintah  Indonesia  bercita-cita  masyarakatnya  menjadi  masyarakat Pancasila yang segala perbuatan dan hubungan antarmanusianya dijiwai oleh Pancasila, maka salah  satu  alat  yang  efektif  untuk  mewujudkannya  adalah  melalui  pembentukan  peraturan perundang-undangan  yang  didasari  oleh  nilai-nilai  Pancasila.  Upaya  yang  perlu  dilakukan adalah memerinci masing-masing sila dalam Pancasila ke dalam nilai-nilai Pancasila. 15

## Nilai Ketuhanan
14 Wahyu Tri Hartomo, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUUXIII/2015 Dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016  Tentang  Pembatalan  Perda  Provinsi,  Perda  Kabupaten/Kota,  Peraturan  Gubernur,  Dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota”, Jurnal Legislasi Indonesia , Vol.15 No.2 ( Juli 2018) : 30.
15 Humas Sekretariat Kabinet RI, “Penerapan Nilai-Nilai Pancasila ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan” https://setkab.go.id/penerapan-nilai-nilai-pancasila-ke-dalam-peraturan-perundang-undangan/ (1 Maret 2024).
Sila Pertama dari Pancasila, yakni Ketuhanan yang Maha Esa adalah dasar utama bagi berkembangnya  hukum  agama  Islam  di  Indonesia.  Sila  Pertama  dari  Pancasila  menegaskan bahwa  negara  mengakui  keesaan  Tuhan.  Pancasila  mengakui  dan  menjamin  penduduk Indonesia  untuk  melaksanakan  aturan  dan  hukum  agama  yang  ditentukan  oleh  Tuhan  Yang Maha Esa.
Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa pada hakikatnya berisi amanat bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama. Hal ini dinyatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam Seminar Akbar 50 Tahun Badan Pembinaan Hukum Nasional. Mochtar Kusumaatmadja pernah menjadi menteri  kehakiman  dan  menteri  luar  negeri.  Sementara  Ismail  Saleh  yang  pernah  menjabat sebagai  menteri  kehakiman,  mengatakan  bahwa  tolak  ukur  upaya  mengimplementasikan hukum Islam adalah Pancasila, UUD 1945 dan kebutuhan masyarakat. 16
Berdasarkan  hal  ini,  maka  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  diharapkan dapat  menciptakan  lingkungan  hukum  yang  sejalan  dengan  nilai-nilai  pada  sila  pertama. Selaras dengan produk hukum nasional, produk hukum daerah juga tidak boleh bertentangan dengan norma, aturan, dan hukum agama, sehingga  tercipta Perda yang sesuai dengan Nilai Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  menjadi  landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang beradab.

## Nilai Kemanusiaan
Nilai  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  mengandung  pemahaman  hukum  bahwa setiap warga Indonesia lebih mengutamakan prinsip manusia yang beradab dalam lingkup nilai keadilan.  Kemanusiaan  yang  beradab  mengandung  arti  bahwa  pembentukan  hukum  harus menunjukkan  karakter  dan  ciri  hukum  dari  manusia  yang  beradab,  termasuk  dalam pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Perlakuan  terhadap  manusia  dalam  Pancasila berarti  menempatkan  sekaligus  memperlakukan  setiap  manusia  Indonesia  secara  adil  dan beradab.
Nilai  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  membawa  implikasi  bahwa  negara memperlakukan setiap warga negara atas dasar pengakuan dan harkat martabat manusia dan
16 Wahiduddin Adams, 2021, Lokakarya Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) virtual yang bertema “Praktikum Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum dan Transformasi Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum di Indonesia”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
nilai kemanusiaan yang mengalir kepada  martabatnya. 17 Pasal 6 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Seluruh asas tersebut merupakan internalisasi nilai-nilai Pancasila.
Mengacu  pada  Sila  Kedua  Pancasila,  maka  pemahaman  bahwa  perundang-undangan seharusnya tidak hanya menjaga ketertiban dan kepastian hukum, tetapi juga mengutamakan keadilan  dan  kesetaraan  dalam  perlakuan  terhadap  semua  warga  negara.  Ketentuan  Pasal  6 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menunjukkan komitmen untuk menciptakan kerangka hukum yang  tidak  hanya  memperhatikan  aspek  formalitas  dan  administratif,  tetapi  juga  nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Berdasarkan hal tersebut, maka kaitan antara Pasal 6 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 dan Sila Kedua Pancasila memberikan landasan yang kokoh bagi  pembangunan  sistem  hukum  yang  berkeadilan,  beradab,  dan  sesuai  dengan  nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

## Nilai Persatuan
Sila Persatuan Indonesia mengandung nilai bahwa Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan  golongan.  Persatuan  Indonesia  terkait  dengan  paham  kebangsaan  untuk  mewujudkan tujuan nasional. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhineka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam pandangan Mochtar Kusumaatmadja, nilai  kesatuan  dan  persatuan  mengamanatkan  bahwa  hukum  Indonesia  harus  merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bagi  bangsa  Indonesia  yang  majemuk,  semangat  persatuan  yang  bersumber  pada Pancasila  menentang  praktik-praktik  yang  mengarah  pada  dominasi  dan  diskriminasi  sosial, baik  karena  alasan  perbedaan  suku,  asal-usul  maupun  agama.  Asas  kesatuan  dan  persatuan selaras  dengan  kenyataan  bahwa  Indonesia  memiliki  keanekaragaman.  Semangat  persatuan Indonesia menentang segala bentuk separatisme dan memberikan tempat pada kemajemukan.
17 Ria Casmi Arrsa, “Rekonstruksi Paradigmatik Negara Hukum Pancasila Sebagai Sarana Mendorong Kemajuan Bangsa ” , Makalah , (2010) : 39.
Sila  Persatuan  Indonesia,  mengandung  pemahaman  hukum  bahwa  setiap  peraturan hukum  dimulai  undang-undang  hingga  putusan  pengadilan  harus  mengacu  pada  terciptanya sebuah  persatuan  warga  bangsa.  Otonomi  daerah  yang  tampaknya  lebih  bernuansa  negara federal harus tetap dalam bingkai negara kesatuan. Semangat untuk membelah wilayah melalui otonomi daerah tidak boleh mengalahkan semangat persatuan dan kesatuan wilayah.
Proses  pembentukan  Perda  bukan  hal  sederhana,  ada  berbagai  tahapan  yang  harus dilalui  dan  melibatkan  banyak  pihak.  Perda  adalah  produk  politik  yang  dirancang  oleh  dua badan  politik,  yaitu  Pemda  dan  DPRD. 18 Proses  pengharmonisasian  oleh  Kanwil Kemenkumham dijalankan sesuai dengan semangat UUD 1945 dan Pancasila terkait penataan regulasi yang lebih baik dan berkualitas.

## Nilai Kerakyatan
Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan  menurut  Undang-Undang  Dasar. Pasal  18  huruf  h  UU  No.  12  Tahun  2011 menyatakan  bahwa  penyusunan  Program  Legislasi  Nasional  didasarkan  pada  aspirasi  dan kebutuhan  hukum  masyarakat.  Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  Negara  menjunjung  tinggi kedaulatan rakyat. Kekuasaan di Indonesia dibatasi oleh UUD 1945 sehingga penyelenggaraan kekuasaan  tidak dijalankan semena-mena. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak akan  efektif  apabila  tidak  disertai  dengan  penegakan  hukum 19 .  Nilai  persatuan  Indonesia bersumber pada asas kedaulatan rakyat, serta menentang segala bentuk feodalisme, totaliter, dan  kediktatoran  oleh  mayoritas  maupun  minoritas.  Nilai  persatuan  Indonesia  mengandung makna adanya usaha untuk bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai keadulatan rakyat menjadi dasar demokrasi di  Indonesia.  Nilai  ini  menunjuk  kepada  pembatasan  kekuasaan  negara  dengan  partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai demokratik mengandung tiga prinsip, yaitu pembatasan  kekuasaan  negara  atas  nama  hak  asasi  manusia,  keterwakilan  politik,  dan kewarganegaraan.
Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmah  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan perwakilan, menunjukkan manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang
18 Hermi Sari BN, dkk, “Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Eksekutif Oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia”, Dinamika Sosial Budaya , Vol 22 No. 2 (Desember 2020) : 316.
19 Wicipto  Setiadi,  “Sanksi  Administratif  Sebagai  Salah  Satu  Instrumen  Penegakan  Hukum  Dalam  Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Legislasi Indonesia , Vol. 6 No. 4 (Desember 2009) : 604.
sama. Setiap warga negara dalam menggunakan hak-haknya harus menyadari perlunya selalu memperhatikan  dan  mengutamakan  kepentingan  negara  dan  kepentingan  masyarakat. Kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan  perwakilan  mendambakan  terwujudnya  masyarakat yang demokratis, maka gerakan massa yang terjadi harus dilakukan dengan demokratis.
Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan  untuk  rakyat  dengan  cara  musyawarah  mufakat  melalui  lembaga-lembaga  perwakilan. Penyelenggaraan negara yang demokratis merupakan cita-cita dari negara modern.
Kegiatan  pengharmonisasian  Raperda  merupakan  wujud  penerapan  nilai  kedaulatan rakyat  dan  permusyawaratan  perwakilan,  karena  pelaksanaannya  dilaksanakan  secara musyawarah  mufakat  bukan  secara  analisis.  Kebijakan  yang  dibuat  akan  berdampak  dan mengikat  banyak  orang  sehingga  sila  keempat  Pancasila  perlu  dibumikan  ditetapkan  oleh pejabat yang berwenang

## Nilai Keadilan
Nilai keadilan sosial mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama  dan  bahwa  semua  orang  sama  di  hadapan  hukum.  Dengan  demikian  maka  tidak  ada pemerasan  terhadap  orang  lain  atau  merugikan  kepentingan  umum.  Demikian  juga  dipupuk sikap  suka  kerja  keras  dan  sikap  menghargai  hasil  karya  orang  lain  yang  bermanfaat  untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kesemuanya itu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai-nilai bahwa setiap peraturan hukum, baik undang-undang maupun putusan pengadilan mencerminkan semangat keadilan  sosial  bukan  keadilan  yang  berpusat  pada  semangat  individu.  Keadilan  tersebut haruslah  dapat  dirasakan  oleh  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia,  bukan  oleh  segelintir golongan tertentu.
Pasal  58  UU  No.  23  Tahun  2014  menyatakan  bahwa  dalam  menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas keadilan. Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan Negara harus mencerminkan keadilan secara  proporsional  bagi  setiap  warga  Negara.  Negara  merupakan  figur  sentral  dalam
perwujudan  keadilan  dan  keadilan  sosial. 20 Penegakan  hukum  dan  keadilan  adalah  wujud kesejahteraan  manusia  lahir  dan  batin,  sosial  dan  moral.  Kesejahteraan  rakyat  lahir  batin, terutama terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, yaitu sandang, pangan, papan, rasa keamanan, dan keadilan, serta kebebasan beragama/kepercayaan. Cita-cita keadilan sosial ini harus  diwujudkan  berdasarkan  UUD  dan  hukum  Perundang-Undangan  yang  berlaku  dan ditegakkan secara melembaga berdasarkan UUD 1945.
Dalam  pengharmonisasian  Raperda  berdasarkan  UUD  1945  diupayakan  3  (tiga)  hal yaitu : satu, memastikan pasal UUD yang menjadi dasar kewenangan pembentukan Raperda dicantumkan dengan benar dalam dasar hukum mengingat; kedua, dipelajari secara seksama pasal-pasal  UUD  yang  relevan  dengan  materi  muatan  yang  diatur  dalam  Raperda  yang bersangkutan;  ketiga,  telaah  secara  mendalam  apakah  pasal-pasal  dalam  raperda  yang bersangkutan sudah selaras dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang diatur dalam UUD.
Pengharmonisasian  Raperda  berkaitan  dengan  prinsip  dasar  pemerintahan  Indonesia yang  terkandung  dalam  UUD  1945. Prinsip  dasar  tersebut  terpilah  ke  dalam  bentuk  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  negara  hukum  pancasilais  dan  prinsip  desentralisasi pemerintahan  yang  tertuang  dalam  ketentuan  Pasal  1  Ayat  (1), Ayat  (3)  dan  Pasal  18  UUD 1945, yang menjadi latar Pengharmonisaian Raperda. 21
Setiap  Kabupaten/Kota  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  mengajukan permohonan  harmonisasi  Raperda.  Untuk  mewujudkan  Peraturan  Daerah  yang  baik,  proses pengharmonisasian  memegang  peranan  penting.  Pengharmonisasian  dilakukan  untuk menyelaraskan  konsepsi  suatu  Raperda.  Proses  ini  melibatkan  analisis  mendalam  terhadap berbagai aspek yang relevan, termasuk kajian terhadap peraturan-peraturan yang ada, prinsip- prinsip hukum, dan kepentingan masyarakat. Prosedur pengharmonisasian dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 15 hari kerja, terhitung sejak dokumen persyaratan diterima secara lengkap sampai surat selesai harmonisasi diterbitkan.

## PENUTUP
20 Purwanto,  “Perwujudan  Keadilan  Dan  Keadilan  Sosial  Dalam  Negara  Hukum  Indonesia:  Perjuangan  yang Tidak  Mudah  Dioperasionalkan”, Jurnal  Hukum ,  Vol.13  No.1  (2003)  :  hlm  52,  Semarang  :  Fakultas  Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
21 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 284.
Urgensi pengharmonisasian Perda terangkum dalam 3 (tiga) alasan yaitu pertama, karena Perda merupakan suatu sub sistem dalam sistem hukum nasional dan berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kedua, Perda dapat diuji melalui Mahkamah Agung ( judicial review ), maupun oleh Pemerintah ( executif review ). Ketiga, untuk menjamin kepastian hukum dalam proses pembentukan Perda.
Penerapan  nilai-nilai  Pancasila  dalam  pengharmonisasian  Perda  dilaksanakan  guna mencegah  tumpang  tindih  produk  hukum,  ketidakpastian  hukum  dan  keadilan  hukum  bagi masyarakat.  Pengharmonisasian  Perda  selaras  dengan  nilai  Ketuhanan,  nilai  Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan dan nilai Keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Asshiddiqie, Jimly. 2006. Model-Model  Pengujian  Konstitusi di Berbagai Negara . Jakarta : Konstitusi Pers.
Asshiddiqie, Jimly. 2009. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia . Jakarta : Sinar Grafika.
Irwansyah. 2022. Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel . Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Marit, E. L., Revida, E., Zaman, N., Nurjaya, M., Werimon, S., Rahmadana, M. R., & Silalahi, M. 2021. Pengantar Otonomi Daerah dan Des. Manokwari: Yayasan Kita Menulis.
Sulaiman, King Faisal. 2014. Dialetika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah . Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

## KARYA ILMIAH
Arifin,  Zaenal.  &  Satria,  Adhi  Putra.  "Disharmonisasi  Peraturan  Perundang-Undangan  Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab dan Solusi." Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik , Vol. 9 No. 1, 2020.
Hartomo, Wahyu Tri. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1371/PUUXIII/2015 Dan  Putusan  Nomor  56/PUU-XIV/2016  Tentang  Pembatalan  Perda  Provinsi,  Perda Kabupaten/Kota,  Peraturan  Gubernur,  Dan  Peraturan  Bupati/Peraturan  Walikota”, Jurnal Legislasi Indonesia , Vol. 15 No.2, Juli 2018.
Hermi  Sari  BN,  dkk.  “Pengharmonisasian  Rancangan  Peraturan  Daerah  Inisiatif  Eksekutif Oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Dinamika Sosial Budaya , Vol 22 No. 2, Desember 2020.
Nurbaningsih.  “Berbagai  Bentuk  Pengawasan  Kebijakan  Daerah”, MIMBAR  HUKUM ,  Vol. 23, No.1, 2011
Purwanto.  “Perwujudan  Keadilan  Dan  Keadilan  Sosial  Dalam  Negara  Hukum  Indonesia: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan”, Jurnal Hukum , Vol.13 No.1, 2003, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Setiadi,  Wicipto.  “Sanksi  Administratif  Sebagai  Salah  Satu  Instrumen  Penegakan  Hukum Dalam  Peraturan  Perundang-Undangan”, Jurnal  Legislasi  Indonesia ,  Vol.  6  No.  4, Desember 2009.
Setiadi,  Wicipto.  “Simplifikasi  Peraturan  Perundang-undangan  Dalam  Rangka  Mendukung Kemudahan Berusaha (Simplification of Regulations in Order to Support Ease of Doing
Business)”, Jurnal  RechtsVinding :  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional,  (S.I.),  Vol.7 No.3, 2018.
Setiadi,  Wicipto.  “Proses  Pengharmonisasian  Sebagai  Upaya  Untuk  Memperbaiki  Kualitas Peraturan Perundang-undangan”, Jurnal Legislasi Indonesia , Vol. 4 No. 2, Juni 2007, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan HAM RI.
Sulaiman,  Badri  Hasan.  "Pola  Hubungan  Eksekutif  Dan  Legislatif  Dalam  Penyelenggaraan Otsus di Daerah", Jurnal Geuthèë : Penelitian Multidisiplin , Vol.3 No.2, 2020.
Tresnadipangga,  Bimo.,  Fuad,  Fokky.,  &  Suartini,  “Harmonisasi  Peraturan  Perundang- Undangan  Dalam  Pelaksanaan  Bantuan  Sosial  di  Republik  Indonesia”, Binamulia Hukum, Vol.12 No. 1, 2023.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  82, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5234)  sebagaimana  telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

## SUMBER LAIN
A.Latief, Suyanto, T., & Warsono, T. “Revitalizing the value of pancasila in the development of the character of Indonesian citizens”, https://www.atlantis- press.com/proceedings/icss-18/25903938 .
Adams, Wahiduddin. Lokakarya Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) virtual yang bertema “Praktikum Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum dan Transformasi Hukum Islam  dalam  Pembangunan  Hukum  di  Indonesia”,  Fakultas  Syariah  dan  Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2021.
Arrsa,  Ria  Casmi.  “Rekonstruksi  Paradigmatik  Negara  Hukum  Pancasila  Sebagai  Sarana Mendorong Kemajuan Bangsa”, Makalah 2010.
Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang-undangan  Kementerian  Hukum  dan  HAM-RI, “Panduan Memahami Perancangan Peraturan Daerah”, Jakarta, 2015.
Humas  Sekretariat  Kabinet  RI,  “Penerapan  Nilai-Nilai  Pancasila  ke  Dalam  Peraturan Perundang-Undangan” https://setkab.go.id/penerapan-nilai-nilai-pancasila-ke-dalam- peraturan-perundang-undangan/ diakses tanggal 1 Maret 2024.