Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 15, No. 1 Januari 2011, hlm. 105–118 Terakreditasi  SK.  No.  64a/DIKTI/Kep/2010
Korespondensi  dengan  Penulis: Dj o k o   Su h ard jan t o :  Telp./Fax.+62  271  669  090 E-mail:  suhardjant o04@yahoo.com

## PENGUNGKAPAN RISIKO FINANSIAL DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN: STUDI EMPIRIS PERBANKAN INDONESIA

## Djoko  Suhardjanto
Aryane  Dewi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta, 57126

## Abstract
The purpose of this study was to examine the effect of corporate governance to financial risk disclosures of Indonesian banks. Corporate governance was identified as the board size, the number of board meetings, the proportion of independent commissioners, the proportion of independent audit committee members and num- ber of audit committee meetings. This study also used leverage and profitability as control variable. The level of financial risk disclosure was measured based on identified items of a circular enclosure of Bank Indonesia No.5/21/DPNP/2003. Under purposive sampling, secondary data of 60 annual reports year 2007-2009 of banks in Indonesian Stock Exchange were selected. The average level of financial risk disclosures was at 46.50%. It indicated that Indonesian’s banks were not fully compliance to regulations since financial risk disclosures were as mandatory matters. The result of multiple regression showed that corporate governance affected the level of financial risk disclosure through the variable board size and the number of board meetings. The important role in implementing tata kelola perusahaan(company management) was at the board of com- missioners who served as supervisors of activities and performance of banks as well as advisory directors in ensuring that companies implemented good corporate governance, including financial risk disclosures (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).
Key words: corporate governance, financial risk disclosures, banking
Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran tata kelola  perusahaan  dalam  pengungkapan  risiko finansial (financial risk disclosure) pada perbankan Indonesia. Tata kelola perusahaan (corporate gover- nance) direpresentasikan  dengan  ukuran  dewan komisaris,  jumlah  rapat  dewan  komisaris,  kom- posisi  komisaris  independen,  komposisi  komite audit independen dan jumlah rapat komite audit.
Diskusi  tentang  pengungkapan  risiko  dan tata kelola perusahaan terus meningkat sejak awal abad dua puluh satu karena skandal perusahaan besar  seperti  Ahold,  Enron  dan  Worldcom (Oorschot, 2009). Situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat diikuti dengan semakin kompleksnya risiko yang dihadapi.  Untuk mengimbangi  hal tersebut

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 15, No.1, Januari 2011: 105–118
dibutuhkan  praktik  tata  kelola  perusahaan  yang sehat  dan  fungsi  identifikasi,  pengukuran, pemantauan  dan  pengendalian  risiko  bank  yang baik.
Di Indonesia, kasus bank bermasalah karena praktik perbankan yang tidak sehat yang menge- sampingkan  penerapan  prinsip  tata  kelola  per- usahaan  telah  banyak  terjadi  (http://grundelan- bankcentury.wordpress.com,  2010).  Kasus  kredit macet yang menyebabkan likuidasi Bank Summa pada tahun 1992 menjadi salah satu potret kelam industri perbankan di Indonesia. Kurangnya trans- paransi  yang  dilakukan  pihak  manajemen  bank kepada stakeholder, merupakan salah satu penyebab utama  maraknya  kasus  bank  bermasalah  yang terjadi di Indonesia. Penyebab lainnya, yaitu tugas dan  tanggung  jawab  dewan  komisaris  selaku pengawas pelaksanaan tata kelola perusahaan pada perbankan belum dilaksanakan dengan baik (http:/ /www.tempointeraktif.com,  2009).  Beberapa  ka- sus lain dengan penyebab yang serupa yaitu likui- dasi  16  bank  pada  tahun  1997  (seperti  Bank Pinaesaan, Bank Amrico, Bank Andromeda, Bank Guna Internasional, Bank Umum Majapahit, dan Bank  Kosagraha  Semesta),  skandal  laporan  ke- uangan ganda Bank Lippo pada tahun 2002, kasus L/C  (letter  of  credit)  fiktif  Bank  BNI  tahun  2003, kasus pembekuan usaha Bank Global pada tahun 2004, kasus Bank Century tahun 2008, dan masih banyak  deretan  kasus  bank  bermasalah  lainnya yang membuktikan kurangnya penerapan prinsip tata  kelola  perusahaan  pada  perbankan  di  Indo- nesia.
Bank merupakan lembaga yang dikenal se- bagai  risk  taking  entities  (Oorschot,  2009).  Usaha bank selalu dihadapkan pada pengambilan risiko yang besar, seperti dalam aktifitas pendanaan, per- kreditan dan treasury. Pengungkapan risiko dalam laporan  keuangan  menjadi  penting  karena  dapat mengurangi asimetri informasi yang menyebabkan kerugian bagi stakeholder, terutama investor dan penabung. Laporan keuangan dan pengungkapan-
nya  penting  dan berarti  bagi  manajemen  sebagai sarana untuk mengkomunikasikan tata kelola dan kinerja perusahaan  kepada stakeholder  (Healy & Palepu, 2001).
Menurut  Oorschot  (2009),  beberapa  tahun lalu pengungkapan risiko masih bersifat sukarela, khususnya  yang  berkaitan  dengan  instrumen finansial. Di Indonesia, pengungkapan risiko oleh perbankan  merupakan  salah  satu  pengungkapan wajib  (mandatory  disclosure)  yang  secara  eksplisit diatur  dalam  PSAK  No.  31  (revisi  2000)  tentang Akuntansi  Perbankan  yang  secara  efektif  mulai diterapkan tahun 2001.
Sejak  tahun  2001  studi  empiris  mengenai pengungkapan dan hubungannya  dengan karak- teristik spesifik perusahaan telah banyak dilakukan oleh  peneliti  diantaranya  Amran,  et  al.  (2009). Linsley, Shrives, & Crumpton (2006). Amran, et al. (2009) mengungkapkan ada asosiasi positif antara size dan tingkat pengungkapan risiko. Lebih spe- sifik, Helbok & Wagner (2006) meneliti luas peng- ungkapan  risiko  operasional  dalam  laporan  ke- uangan 59 bank komersial di North-America, Asia dan Eropa pada tahun 1999-2001. Penelitian terse- but  menunjukkan  bahwa  lembaga  keuangan  de- ngan  profitabilitas  yang  lebih  rendah  mengung- kapkan  penilaian  dan  pengelolaan  risiko  opera- sional dengan lebih luas. Penelitian lainnya dila- kukan oleh Hossain (2008) pada perbankan di In- dia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa board compositions yang diukur dengan komposisi komisaris independen secara signifikan berpenga- ruh  positif  terhadap  tingkat  pengungkapan. Selanjutnya, Oorschot (2009) melakukan penelitian mengenai tingkat pengungkapan risiko pada per- bankan di Jerman. Di Indonesia, penelitian terkait pengungkapan risiko finansial pada perbankan be- lum pernah dilakukan.
Risiko finansial berkaitan dengan suatu ke- mungkinan perubahan yang terkait dengan instru- men finansial seperti suku bunga, financial instru- ment price, commodity price , nilai tukar, indeks harga

## Pengungkapan Risiko Finansial dan Tata Kelola Perusahaan: Studi Empiris Perbankan Indonesia
Djoko  Suhardjanto  &  Aryane  Dewi
dan tingkat kredit yang akan terjadi di masa depan. Pengungkapan  risiko  finansial  berkaitan  dengan pengungkapan  mengenai  keberadaan  risiko,  ma- najemen risiko dan arah kebijakan risiko finansial. Klasifikasi risiko finansial menurut PBI Nomor: 5/ 8/PBI/2003, PSAK 50 (revisi 2006), P3LKEPPBANK (2008) dan IFRS 7 (2008) pada Tabel 1.
Penelitian ini menggunakan klasifikasi risiko finansial berdasarkan Tabel 1. Menurut Lampiran Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No.5/21/DPNP/ 2003,  penerapan  risiko  keuangan  sekurang- kurangnya mencakup: (1) definisi; (2) pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi; (3) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manaje- men  risiko;  (4)  kecukupan  proses  identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta  sistem informasi  manajemen  risiko; dan  (5) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
Agar risiko finansial dalam laporan tahunan diungkapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan mencukupi kebutuhan informasi para stakehold- ers ,  maka  diperlukan  adanya  praktik  tata  kelola perusahaan yang sehat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Solomon, Norton, & Joseph (2000) yang menyatakan bahwa pengungkapan risiko merepre- sentasikan perbaikan praktik tata kelola perusahaan.
Ho & Wong (2001) mendefinisikan tata kelo- la  perusahaan  sebagai  cara  yang  efektif  untuk menggambarkan hak dan tanggungjawab masing- masing  kelompok  stakeholder  dalam  sebuah  per- usahaan dimana transparansi merupakan indika-
tor  utama  standar  tata  kelola  perusahaan  dalam sebuah ekonomi. Penerapan tata kelola perusahaan memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan informasi  perusahaan  (Ho  &  Wong,  2001;  Kho- msiyah, 2003). Ettredge, et al. (2010) dalam peneli- tiannya menemukan bukti bahwa kualitas tata kelo- la perusahaan memiliki hubungan positif dengan kualitas kepatuhan pengungkapan wajib.
Peran penting dalam melaksanakan tata ke- lola  perusahaan  berada  pada  dewan  komisaris yang  berfungsi  sebagai  pengawas  aktifitas  dan kinerja bank serta sebagai penasihat direksi dalam memastikan bahwa perusahaan melaksanakan tata kelola  perusahaan  yang  baik  (Komite  Nasional Kebijakan Governance, 2006). Jumlah anggota de- wan  komisaris  sangat  mempengaruhi  aktivitas pengendalian  dan  pengawasan  (Andres,  et  al., 2005).  Jumlah  dewan  komisaris  yang  besar diharapkan  memunculkan  perpaduan  skill  antar anggotanya  sehingga  berpengaruh  terhadap kualitas informasi yang disampaikan perusahaan termasuk juga berkaitan dengan risiko finansial.
Menurut PBI Nomor: 8/14/PBI/2006, dewan komisaris  wajib  menyelenggarakan  rapat  seku- rang-kurangnya empat kali dalam setahun. Kinerja dan  tugas  dewan  komisaris  untuk  mengawasi jalannya perusahaan akan efektif apabila masing- masing  anggota  dewan  secara  aktif  hadir  dalam pertemuan  dewan  komisaris  (PBI  Nomor:  8/14/ PBI/2006).  Variabel  lain  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu komposisi komisaris indepen-
PBI Nomor: 5/8/PBI/2003 PSAK 50 (revisi 2006) P3LKEPPBANK (2008) IFRS 7 (2008) Risiko kredit Risiko likuiditas
Risiko pasar:
- Risiko suku bunga - Risiko nilai tukar Risiko kredit Risiko likuiditas Risiko pasar: - Risiko suku bunga - Risiko mata uang Risiko khusus : Risiko kredit Risiko likuiditas
Risiko pasar:
- Risiko suku bunga - Risiko nilai tukar rupiah Credit risk Liquidity risk Market risk: - Interest rate  risk - Currency risk

## Tabel 1. Klasifikasi Risiko Finansial
Sumber: PBI  Nomor:  5/8/PBI/2003,  PSAK  50  (revisi  2006),  P3LKEPPBANK  (2008)  dan  IFRS  7  (2008)
Catatan: PSAK  50  (revisi  2006)  telah  diperbaharui  menjadi  PSAK  60  (revisi  2010)  yang  telah  disahkan  pada  tanggal  1  Januari  2011 tetapi  belum  dipublikasikan,  oleh  karena  saat  itu  penelitian  sudah  dalam  proses  akhir  maka  penelitian  ini  mengacu  pada PSAK  50  (revisi  2006).

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 15, No.1, Januari 2011: 105–118
den  karena  keefektifan  peran  pengawasan  oleh dewan  komisaris  didukung  oleh  keberadaan komisaris  independen  dalam  komposisi  dewan komisaris (Permatasari, 2009).  Menurut Ettredge, et  al .  (2010)  komisaris  independen  berpengaruh positif  secara  signifikan  dalam  kepatuhan pengungkapan wajib.
Herwidayatmo  (2000)  menyatakan  bahwa peran pengawasan sekaligus akuntabilitas dewan komisaris  pada  perusahaan  di  Indonesia  pada umumnya belum  memadai. Keanggotaan  dewan komisaris  selama  ini  dipilih  lebih  berdasarkan kedudukan dan kekerabatan sehingga menyebab- kan mekanisme check and balance terhadap direksi tidak  dapat  berjalan  sebagaimana  mestinya.  PBI Nomor: 8/4/PBI/2006, mewajibkan dewan komi- saris membentuk sekurang-kurangnya komite au- dit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi untuk mendukung efektivitas pelak- sanaan tugas dan tanggung jawabnya. Sesuai de- ngan  keputusan  ketua  BAPEPAM  No:  kep.  29/ PM/2004, komite audit adalah komite yang diben- tuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan  pengelolaan  perusahaan.  Dengan dibentuknya  komite  audit  diharapkan  dapat meningkatkan  akuntabilitas  dewan  komisaris. Menurut  FCGI  (2001),  komite  audit  sekurang- kurangnya  terdiri  dari  tiga  anggota.  Salah  satu dari anggota tersebut merupakan komisaris inde- penden yang sekaligus merangkap sebagai ketua, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak eks- ternal yang independen. Komite audit independen tidak  terafiliasi  dengan  perusahaan  dan  terlepas dari kegiatan manajemen sehari-hari (FCGI, 2001), sehingga  kinerjanya  dalam  membantu  dewan komisaris dapat dipercaya. Menurut Ho & Wong (2001) komite audit independen berpengaruh posi- tif terhadap luasnya pengungkapan. Menurut Li, et  al .  (2008)  dan  Ettredge,  et  al.  (2010),  frekuensi rapat  komite  audit  berpengaruh  positif  terhadap pengungkapan.
Penelitian ini penting untuk dilakukan karena beberapa hal, pertama fokus penelitian pada per-
bankan  yang  merupakan  highly  regulated  entities. Penelitian mengenai peran tata kelola perusahaan dalam  pengungkapan  risiko  finansial  untuk  per- bankan di Indonesia belum pernah dilakukan. Stu- di empiris diperlukan untuk membangun pende- katan dalam mengukur kualitas dari pengungkap- an risiko (Oorschot, 2009). Kedua, sejak terjadinya krisis  keuangan  tahun  2007,  perhatian  terhadap pengungkapan risiko sebagai bentuk pengawasan dan  transparansi  informasi  dalam  industri  per- bankan  mengalami  peningkatan  sehingga  pene- litian ini menjadi relevan untuk dilakukan karena dapat memberikan  kontribusi sebagai  sound  basis literature untuk  penelitian  selanjutnya  terkait  de- ngan pengungkapan risiko finansial di Indonesia.

## HIPOTESIS
Dewan  komisaris  merupakan  inti  dari  tata kelola  perusahaan  (FCGI,  2001).  Menurut  Sem- biring (2005), jumlah anggota dewan komisaris ber- pengaruh positif dan signifikan terhadap pengung- kapan tanggung jawab sosial perusahaan. Ukuran dewan komisaris  yang besar  lebih efektif  jika di- bandingkan dengan ukuran dewan komisaris yang kecil  (Dalton,  et  al,  1999;  Nasution  &  Setiawan, 2007;  dan  Abeysekera,  2008).  Jumlah  dewan  ko- misaris yang besar diharapkan dapat meningkat- kan  kualitas  pengungkapan  informasi,  termasuk pengungkapan risiko finansial. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis 1:
H 1 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap  tingkat  pengungkapan  risiko finansial.
Dalam menjalankan tugasnya, dewan komi- saris biasanya mengadakan pertemuan rutin me- lalui  rapat  dewan  komisaris.  Menurut  Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 8/14/PBI/2006 de- wan komisaris wajib menyelenggarakan rapat seca- ra berkala sekurang-kurangnya empat kali dalam setahun.  Semakin  banyak  frekuensi  rapat  yang

## Pengungkapan Risiko Finansial dan Tata Kelola Perusahaan: Studi Empiris Perbankan Indonesia
Djoko  Suhardjanto  &  Aryane  Dewi
diselenggarakan dewan komisaris maka akan me- ningkatkan kinerja perusahaan (Vafeas, 2003; Brick &  Chidambaran,  2007;  dan  Ettredge,  et  al,  2010). Berdasarkan  uraian tersebut,  maka dapat  dikem- bangkan hipotesis 2:
H 2 : Jumlah rapat  dewan komisaris  berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan risiko finansial.
Keefektifan peran pengawasan oleh dewan komisaris didukung dengan keberadaan komisaris independen  (Permatasari,  2009).  Komisaris  inde- penden  dapat  meningkatkan  reputasi  berkaitan dengan pengendalian yang lebih efektif sehingga berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  tingkat kepatuhan  pengungkapan  informasi  perusahaan (Cerbioni  &  Parbonetti,  2007;  Abeysekera,  2008; Hossain, 2008; Nurkhin, 2009; dan Ettredge, et al, 2010). Semakin independen dewan komisaris diha- rapkan dapat meningkatkan pengungkapan risiko finansial. Maka dapat dikembangkan hipotesis 3:
H 3 : Komposisi  komisaris independen  berpenga- ruh  positif  terhadap  tingkat  pengungkapan risiko finansial.
Sesuai dengan keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: kep. 29/PM/2004, komite audit adalah ko- mite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan  tugas  pengawasan  dan  pengelolaan perusahaan. Nasution & Setiawan (2007), Li, et al. (2008), dan Cety & Suhardjanto (2010) mengung- kapkan  bahwa  anggota  komite  audit  yang  inde- penden berpengaruh positif terhadap kinerja per- usahaan,  termasuk  dalam  pengungkapan  infor- masi.  Semakin  independen  komite  audit,  diha- rapkan dapat meningkatkan pengungkapan risiko finansial. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikembangkan hipotesis 4:
H 4 : Komposisi komite audit independen berpenga- ruh positif terhadap tingkat pengungkapan ri- siko finansial.
Komite  audit  memiliki  fungsi  pengawasan terhadap operasi perusahaan termasuk kaitannya dengan  praktik  kinerja  perusahaan  (Cety  & Suhardjanto,  2010).  Dalam  melaksanakan  kewa- jiban dan tanggung jawab yang menyangkut sistem pelaporan  keuangan,  komite  audit  perlu  meng- adakan rapat tiga sampai empat kali dalam setahun (FCGI,  2001).  Frekuensi  rapat  komite  audit  ber- pengaruh  positif  terhadap  pengungkapan  (Li,  et al , 2008 dan Ettredge, et al, 2010). Semakin sering dilakukan  rapat  komite  audit  diharapkan  dapat meningkatkan  pengungkapan  risiko  finansial. Maka dapat dikembangkan hipotesis 5:
H 5 : Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat  pengungkapan  risiko  fina- nsial.
Selain menguji pengaruh variabel indepen- den terhadap variabel dependen, penelitian ini juga menyertakan  leverage  dan  profitabilitas  sebagai variabel  kontrol.

## METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  pengujian hipotesis. Menurut Sekaran (2006), pengujian hipo- tesis harus dapat menjelaskan sifat dari hubungan tertentu,  memahami  perbedaan  antar  kelompok atau independensi dua variabel atau lebih.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  per- usahaan  perbankan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2007-2009 (berturut- turut 29 bank, 28 bank dan 29 bank). Penelitian ini menggunakan  teknik  purposive  sampling.  Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan  perbankan  yang  listing  di  BEI  dan menerbitkan laporan keuangan selama tiga tahun berturut-turut untuk tahun 2007-2009 dan dipubli- kasikan.  Berdasarkan  kriteria  tersebut,  diperoleh jumlah sampel sebesar 75 annual reports.
Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 15, No.1, Januari 2011: 105–118
laporan  tahunan  perusahaan  perbankan  yang terdaftar di BEI pada tahun 2007-2009. Selain itu, data sekunder yang  dikumpulkan diperoleh dari Indonesia  Capital  Market  Directory (ICMD),  situs www.idx.co.id dan situs masing-masing perusaha- an sampel.
Penelitian ini terdiri dari variabel indepen- den,  dependen  dan  kontrol  dengan  definisi  dan pengukuran sebagai berikut:

## Variabel  Independen

## Ukuran dewan komisaris
Indikator  yang  digunakan  sesuai  dengan penelitian  Dalton  (1999),  Nasution  dan  Setiawan (2007)  dan  Abeysekera  (2008)  yaitu  jumlah  kese- luruhan  anggota  dewan  komisaris  yang  dimiliki perusahaan baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan.

## Jumlah rapat dewan komisaris
Indikator  yang  digunakan  sesuai  dengan penelitian  Brick  &  Chidambaran  (2007)  dan Ettredge, et al. (2010) yaitu jumlah rapat yang dila- kukan oleh dewan komisaris dalam waktu satu ta- hun.

## Komposisi komisaris independen
Komisaris  independen  diukur  dengan  per- sentase  anggota  dewan  komisaris  yang  berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan  komisaris  perusahaan.  Indikator  yang digunakan  sesuai  dengan  penelitian  Abeysekera (2008),  Permatasari  (2009)  dan  Ettredge,  et  al. (2010).

## Komposisi komite  audit independen
Indikator yang digunakan adalah persentase anggota komite audit yang berasal dari luar perusa- haan dari seluruh ukuran komite audit perusahaan sesuai  dengan  penelitian  Nasution  &  Setiawan (2007),  Li,  et  al.  (2008),  dan  Cety  &  Suhardjanto (2010).

## Jumlah rapat komite audit
Indikator yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian Li, et al. (2008), Perma- tasari (2009) dan Ettredge, et al. (2010), yaitu jum- lah  rapat  komite audit  yang  dilaksanakan  dalam satu tahun.

## Variabel  Dependen
Variabel dependen dalam penelitian ini ada- lah pengungkapan risiko finansial dalam annual report perusahaan perbankan. PBI Nomor: 5/8/PBI/2003 membagi  financial  risk  menjadi  tiga  jenis  risiko, yaitu: (1) risiko kredit; (2) risiko pasar: risiko suku bunga dan risiko nilai tukar; dan (3) risiko likuidi- tas. Untuk masing-masing risiko terdapat delapan (8)  item  yang  wajib  diungkapkan,  sehingga  total item dalam penelitian ini sebanyak 32 item.
Pengungkapan  risiko  finansial  diukur  de- ngan menggunakan teknik scoring, jika item-item tersebut diungkapkan dalam annual report maka di- berikan skor 1 dan skor 0 diberikan jika item terse- but tidak diungkapkan dalam annual report. Peng- ungkapan  risiko  finansial  dapat  diukur  dengan menjumlahkan  skor  pengungkapan  untuk  setiap annual  report .  Persamaan  yang  digunakan  untuk menghitung tingkat kuantitas pengungkapan risiko finansial dalam penelitian ini:
   n i iBY BY BY SCORE MAX DSCORE 1 1

## Keterangan:
DSCORE BY : Skor pengungkapan bank B pada tahun Y
MAX BY : Nilai maksimum yang mungkin dicapai bank B pada tahun Y i
: Item  dalam framework
SCORE iBY : Skor untuk item bank B pada tahun Y
Proses  pemberian  skor  dalam  penelitian melibatkan dua peneliti lain sehingga ketelitian da- ta  terjamin.

## Pengungkapan Risiko Finansial dan Tata Kelola Perusahaan: Studi Empiris Perbankan Indonesia
Djoko  Suhardjanto  &  Aryane  Dewi
Variabel  Kontrol Leverage RPTDK : jumlah rapat dewan komisaris KI : komposisi komisaris independen KKAI : komposisi komite audit independen RPTKAI : jumlah rapat komite audit LEV : leverage Prof :  profitabilitas β :  koefisien  regresi e
: error

## HASIL

## Deskriptif  Data
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indone- sia tahun 2007-2009 disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Jumlah Populasi dan Sampel Perbankan
Ekuitas Total Utang Total 
Leverage
Indikator yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Haniffa & Cooke (2005), Hertanti (2005) dan Suhardjanto & Miranti (2009) yaitu meng- gunakan rasio utang terhadap modal sendiri.

## Profitabilitas
Indikator yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan penelitian Haniffa dan Cooke (2005) dan Nurkhin (2009) yang dihitung dengan mem- bandingkan pendapatan setelah pajak dengan to- tal  ekuitas.
Ekuitas Total Pajak Setelah Pendapatan
ROE 
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan statistik deskriptif dan pengujian hipotesis. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantu- an  program  SPSS  release  16.  Sebagai  persyaratan pengujian regresi  berganda dilakukan  uji asumsi klasik  untuk  memastikan  bahwa  data  penelitian valid,  tidak  bias,  konsisten,  dan  penaksiran  ko- efisien regresinya efisien (Gujarati, 2003). Uji asum- si  klasik  meliputi  uji  normalitas,  uji  multikoli- nieritas,  uji  autokorelasi,  dan  uji  heteroskedasti- sitas. Persamaan regresi berganda untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah:
FRD = β 0 + β 1 BSIZE + β 2 RPTDK + β 3 KI + β 4 KKAI + β 5 RPTKAI + β 6 LEV + β 7 PROF + e Keterangan:
FRD : pengungkapan risiko financial BSIZE : ukuran dewan komisaris
Tahun Populasi Sampel sesuai kriteria Sampel digunakan 2007 29 25 20 2008 28 25 20 2009 29 25 20 Total 86 75 60
Populasi dalam penelitian ini adalah perusa- haan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indo- nesia (BEI) selama tahun 2007-2009 yang berjumlah 86 perusahaan. Berdasarkan teknik purposive sam- pling jumlah  sampel yang  diperoleh  sebanyak  75 perusahaan,  namun  hanya  60  annual  report  per- usahaan yang menyediakan data dan informasi se- cara lengkap. Bank yang dihapus dari sampel yaitu Bank Agroniaga, Bank Artha Graha Internasional, Bank  Eksekutif  Internasional,  Bank  Nusantara Parahyangan dan Bank Windu Kentjana Internasi- onal (Bank Multicor).
Tabel 3 menjelaskan statistik deskriptif dari variabel dependen penelitian. Informasi mengenai statistik  deskriptif  tersebut  meliputi:  nilai  mini- mum, maksimum, rerata (mean) dan standar deviasi.

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 15, No.1, Januari 2011: 105–118
Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Dependen
Bukopin dan Bank Negara Indonesia untuk tahun 2009. Hal  itu menunjukkan  bahwa bank  tersebut mengungkapkan risiko finansial lebih tinggi diban- dingkan  dengan  bank  sampel  lainnya.  Beberapa item risiko finansial telah diungkapkan secara spe- sifik, tetapi tingkat pengungkapan yang dilakukan belum  sesuai  dengan  PBI  Nomor:  5/8/PBI/2003 dan Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.5/ 21/DPNP/2003.  Oleh  karena  itu,  dapat  disim- pulkan bahwa pengungkapan risiko finansial oleh perusahaan perbankan  Indonesia belum  mencer- minkan tingkat kepatuhan yang baik dan memadai karena  tidak  diungkapkan  secara  keseluruhan (pada  tingkat  pengungkapan  sebesar  100,00%) mengingat pengungkapan risiko finansial merupa- kan salah satu pengungkapan wajib yang harus di- lakukan oleh bank.
Bank dengan tingkat kepatuhan terendah un- tuk  tahun  2007  yaitu  Bank  Kesawan,  tahun  2008 Bank OCB NISP dan Bank Himpunan Saudara un- tuk  tahun  2009.  Secara  keseluruhan,  rendahnya tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh ketiga bank  tersebut  dikarenakan  pengungkapan  terha- dap risiko pasar dalam annual report tidak dilakukan secara spesifik untuk risiko suku bunga maupun risiko nilai tukar.
Statistik deskriptif dari variabel independen penelitian dijelaskan pada Tabel 4. Rerata jumlah anggota  dewan  komisaris  adalah  5  orang;  rerata frekuensi rapat dewan komisaris sebanyak 16 kali; rerata  komposisi  komisaris  independen  sebesar 59,42%; rerata komposisi komite audit independen sebesar 60,31%; rerata frekuensi rapat komite au- dit sebesar 13,55; rerata leverage sebesar 9,12%; dan rerata  profitabilitas  sebesar  11,07%.

## Pengujian  Hipotesis
Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  menggunakan  analisis  regresi berganda dengan  metode backward. Metode  back- ward adalah  salah  satu  metode  pengolahan  data dengan cara memasukan semua variabel indepen-
Tahun Minimum Maximum Mean Std. Deviation 2007 0,188 0,781 0,459 0,162 2008 0,250 0,844 0,469 0,149 2009 0,188 0,844 0,466 0,183 Total 0,208 0,823 0,465 0,165
Rendahnya tingkat pengungkapan risiko fi- nansial sebesar 46,50% mengindikasikan pengung- kapan risiko finansial belum sepenuhnya dipatuhi oleh bank. Pihak manajemen bank sebagai penye- dia informasi enggan untuk memperluas pengung- kapan risiko serta pengaruhnya di masa depan da- lam annual report­ . Maraknya pemberitaan skandal laporan keuangan ganda Bank Century beberapa tahun lalu merupakan bukti lemahnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan khususnya transpa- ransi. Dewan direksi belum melaksanakan kewa- jibannya sesuai pasal 32, PBI Nomor: 8/4/PBI/2006 untuk menyediakan data dan informasi yang aku- rat,  relevan  dan  tepat  waktu.  Dewan  komisaris yang merupakan  inti dari tata  kelola perusahaan seharusnya dapat menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam menge- lola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (FCGI, 2001). Dalam kasus Bank Cen- tury dewan komisaris belum berfungsi secara efek- tif,  terbukti  dengan  pemecatan  dan  penjatuhan hukuman kepada komisaris utama Bank Century (http://www.tempointeraktif.com,  2009).  Bank Indonesia selaku regulator belum membuat regu- lasi yang memadai dan spesifik mengenai apa saja yang harus diungkapkan dalam annual report juga menjadi  salah  satu  penyebab  rendahnya  tingkat pengungkapan  termasuk  pengungkapan  risiko finansial pada perbankan di Indonesia.
Berdasarkan data selama tiga tahun tersebut, dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan kepa- tuhan  pengungkapan  risiko  finansial  dari  tahun 2007 ke  tahun 2008  sebesar 1,00%.  Tingkat peng- ungkapan  risiko  finansial  tidak  mengalami  per- ubahan untuk tahun 2008 ke tahun 2009, tetap bera- da pada  skor 46,60%. Bank dengan  tingkat kepa- tuhan  pengungkapan tertinggi  untuk tahun  2007 yaitu  Bank  CIMB  Niaga, untuk  tahun  2008  Bank

## Pengungkapan Risiko Finansial dan Tata Kelola Perusahaan: Studi Empiris Perbankan Indonesia
Djoko  Suhardjanto  &  Aryane  Dewi
den secara keseluruhan dan secara otomatis SPSS akan menghilangkan satu persatu variabel indepen- den yang dianggap kurang signifikan dalam mem- prediksi model persamaan regresi sampai didapat- kan model persamaan regresi yang paling signifi- kan (Mauliano, 2009). Hasil regresi berganda sete- lah  pengujian  asumsi  klasik  dapat  dilihat  pada Tabel  5.
Tabel 5. Hasil Regresi Berganda
digunakan untuk memprediksi pengungkapan risi- ko finansial  atau dapat  dikatakan bahwa  ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, komposisi  komisaris  independen,  komposisi  ko- mite audit independen, jumlah rapat komite audit leverage dan profitabilitas secara bersama-sama ber- pengaruh terhadap pengungkapan risiko finansial (Ghozali, 2006).

## PEMBAHASAN
Tabel 5 menunjukkan ukuran dewan komisa- ris dan jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan risiko finansial, sedangkan komposisi  komisaris  independen,  komposisi komite  audit  independen,  jumlah  rapat  komite audit leverage dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko finansial.
Ukuran  dewan  komisaris  (board  size)  ( β = 0,027  dan ρ -value  = 0,010)  memiliki ρ -value sebe- sar  1,00%  pada  tingkat  signifikansi  5,00% menunjukkan  bahwa  board  size  berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko  finansial.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa semakin  besar  jumlah  anggota  dewan  komisaris sebuah  bank, pengawasan  akan  lebih efektif  dan optimal  terhadap  proses  pengungkapan  risiko finansial  dengan  lebih  baik,  lengkap,  dan informatif.
Jumlah  dewan  komisaris  yang  besar  akan memunculkan  perpaduan  skill  antar  anggotanya sehingga akan meningkatkan ketelitian pengawas- an dan pengendalian terhadap manajemen perusa- haan. Semakin besar ukuran dewan komisaris ber-
Minimum Maximum Mean Std. Deviation BSIZE 1,00 8,00 5,07 1,95 RPTDK (kali/tahun) 3,00 51,00 15,78 13,80 KKI (%) 42,86 100,00 59,42 10,95 KKAI (%) 33,33 100,00 60,31 10,89 RPTKA (kali/tahun) 1,00 50,00 13,55 10,90 LEV (%) 3,75 16,53 9,12 2,97 Profitabilitas (ROE) -0,78 26,81 11,07 7,11

## Tabel 4. Statistik Deskriptif Variabel Independen
* Secara  statistik  signifikan  pada  tingkat  5%
Tabel  5  menunjukkan  bahwa  nilai  adjusted R 2 sebesar  18,80%.  Berdasarkan  nilai  adjusted  R 2 tersebut, dapat diartikan bahwa sebanyak 18,80% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen  dan  variabel  kontrol  dan  sisanya sebanyak 81,20% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.
Tabel  tersebut  menunjukkan nilai  F  hitung sebesar  7,829  dengan  probabilitas  1,00%  (p–value < 5,00%). Karena nilai F lebih besar dari 4,000 dan probabilitas jauh lebih kecil dari 5,00% maka model regresi ini menunjukkan tingkatan yang baik (good overall  model  fit )  sehingga  model  regresi  dapat
Variabel Koefisien t p-value (Constant) 0,279 5,128 0,000 BSIZE 0,027 2,660 0,010 * RPTDK 0,003 2,304 0,025 * KKI 0,088 0,595 0,554 KKAI -0,184 -1,213 0,230 RPTKA 0,104 0,591 0,557 Leverage 0,102 0,823 0,414 Profitabilitas -0,006 -0,042 0,966 R Square 0,215 Adjusted R Square 0,188
F 7,829
Sig 0,001 Adjusted R 2

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 15, No.1, Januari 2011: 105–118
arti semakin banyak yang memikirkan risiko per- usahaan, maka akan semakin besar pula kemampu- an perusahaan untuk mengatasi ancaman dari risi- ko tersebut. Coller & Gregory (1999) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komi- saris, maka akan semakin mudah untuk mengenda- likan  Chief  Executif  Officer  (CEO)  dan  monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Jika dikait- kan dengan pengungkapan, maka dewan komisaris dengan  ukuran  yang  besar  akan  memiliki  power yang lebih besar untuk menekan manajemen agar mengungkapkan informasi lebih banyak, termasuk pengungkapan risiko finansial (Coller & Gregory, 1999).
Koefisien positif yang dimiliki dewan komi- saris menunjukkan pengaruh positif dewan komi- saris terhadap tingkat pengungkapan risiko finan- sial. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005) dan Abey- sekera (2008) yang menemukan bahwa dewan ko- misaris  berpengaruh  positif  terhadap  luas  peng- ungkapan yang dilakukan perusahaan. Serta men- dukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusu- mawati & Riyanto (2005).
Rapat  dewan  komisaris  merupakan  media komunikasi dan  koordinasi diantara  anggota de- wan komisaris dalam menjalankan tugasnya seba- gai  pengawas  manajemen.  Jumlah  rapat  dewan komisaris ( β = 0,003 dan ρ -value= 0,025) memiliki ρ -value sebesar  2,50%  pada  tingkat  signifikansi 5,00%  menunjukkan  bahwa  jumlah  rapat  dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko finansial. Hasil pene- litian  Vafeas  (2003)  dan  Brick  &  Chidambaran (2007) juga menunjukkan hasil yang sama bahwa jumlah rapat yang diselenggarakan dewan komi- saris akan meningkatkan kinerja perusahaan terma- suk pengungkapan. Semakin banyak rapat dilaku- kan  oleh  dewan komisaris  akan  semakin  banyak waktu untuk membahas masalah transparansi ter- masuk pengungkapan risiko finansial.
Menurut Muntoro (2006), proses rapat yang baik akan memberikan kesempatan kepada semua
pihak untuk mengemukakan pendapat dan berdi- kusi secara terbuka tanpa adanya tekanan dari pi- hak lain. Rapat dewan komisaris merupakan salah satu ruang yang intensif untuk mengarahkan, me- mantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis  bank  sesuai  pasal  9,  PBI  Nomor:  8/14/ PBI/2006. Rapat dewan komisaris yang diadakan secara berkala dan berbobot mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan, termasuk meningkat- kan pengungkapan risiko finansial.
Koefisien jumlah rapat dewan komisaris po- sitif memperlihatkan adanya pengaruh positif jum- lah rapat dewan komisaris terhadap tingkat peng- ungkapan risiko finansial. Konsisten dengan pene- litian  yang  dilakukan  oleh  Ettredge,  et  al.  (2010), ketika  semakin  banyak  rapat  dewan  komisaris yang diselenggarakan maka semakin mendorong kepatuhan terhadap pengungkapan risiko finansial.
Hipotesis ketiga adalah komposisi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan  risiko  finansial.  Komposisi komisaris  independen  (independent  director)  ( β = 0,088 dan ρ -value= 0,554) memiliki ρ -value sebesar 55,40% jauh di atas 5,00%. Nilai ini menunjukkan bahwa komposisi komisaris independen tidak ber- pengaruh terhadap pengungkapan risiko finansial.
Pelaksanaan tata kelola perusahaan tidak ber- jalan  dengan baik  karena  komisaris tidak  mema- hami  dan  melaksanakan  tugasnya  selaku  pihak independen dalam mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola perusahaan dan kebijakan strategis bank. Peran dan tanggung jawab  dewan  komisaris  independen  pada  per- bankan di Indonesia belum berfungsi sebagaimana mestinya.  Hasil  ini  konsisten  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Dalton,  et  al.  (1999),  Ho  & Wong  (2001),  Suhardjanto  &  Afni  (2009),  dan Suhardjanto & Miranti (2009).
Komposisi  komite  audit  independen  ( β =  - 0,184  dan ρ -value  = 0,230)  terhadap  total  komite audit  menunjukkan  p-value  sebesar  23,00%,  lebih besar  dari  5,00%.  Berarti  nilai  komposisi  komite

## Pengungkapan Risiko Finansial dan Tata Kelola Perusahaan: Studi Empiris Perbankan Indonesia
Djoko  Suhardjanto  &  Aryane  Dewi
audit  independen  tidak  berpengaruh  terhadap pengungkapan risiko finansial. Penelitian ini me- nunjukkan bahwa dalam membantu dewan komi- saris untuk memantau pelaksanaan tata kelola per- usahaan dan kebijakan strategis bank, komite au- dit independen belum melaksanakan tugasnya de- ngan baik sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Berapapun jumlah komite audit independen yang dimiliki  oleh  perusahaan  tidak  berpengaruh terhadap pengungkapan risiko finansial yang dila- kukan perusahaan. Dari nilai koefisien yang nega- tif,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  optimalisasi peran  komite  audit  independen  pada  perbankan Indonesia masih kurang dan belum berfungsi se- cara optimal.
Variabel kelima, jumlah rapat komite audit merupakan  variabel  independen  terakhir  dalam penelitian ini. Hasil uji regresi berganda menunjuk- kan  bahwa  jumlah  rapat  komite  audit  ( β = 0,104 dan ρ -value = 0,557) bukan variabel yang memiliki pengaruh terhadap pengungkapan risiko finansial. Hal tersebut dikarenakan tugas dan tanggung ja- wab  komite  audit  dalam  memantau  dan  meng- evaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan  atas  tindak lanjut  hasil  audit  dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan perbankan belum dilaksanakan dengan baik sesuai pasal 43, PBI Nomor: 8/4/PBI/2006. Jumlah rapat komite  audit  memiliki ρ -value sebesar  55,70%, lebih  besar  dari  5,00%.  Berapapun  jumlah  rapat yang  dilaksanakan  oleh  komite  audit  tidak  ber- pengaruh  terhadap  tingkat  pengungkapan  risiko finansial perusahaan. Koefisien jumlah rapat komite audit positif memperlihatkan adanya pengaruh po- sitif jumlah rapat dewan komisaris terhadap ting- kat pengungkapan risiko finansial.
Leverage sebagai  variabel  kontrol  memiliki ρ -value 41,40%  pada  tingkat  signifikansi  5,00% membuktikan  bahwa  leverage  tidak  berpengaruh terhadap  tingkat  pengungkapan  risiko  finansial perusahaan. Bank dengan tingkat ketergantungan utang tinggi tidak berpengaruh terhadap pengung-
kapan  risiko  finansial  meskipun  pengungkapan dapat membantu stakeholder untuk memahami risi- ko finansial yang dialami oleh bank. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sem- biring (2005) yang mengemukakan tingkat leverage perusahaan  tidak  mempengaruhi  luas  pengung- kapan tanggung jawab sosial perusahaan.
Variabel kontrol lain yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  profitabilitas  yang  diukur menggunakan return on equity (ROE). Mekanisme tata kelola perusahaan dan profitabilitas yang men- cukupi menjadikan perusahaan mendapatkan ke- untungan positif, yaitu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang pada akhirnya akan berdam- pak meningkatnya keuntungan perusahaan di masa yang akan datang. Profitabilitas ( β = - 0,006 dan ρ - value  = 0,966)  memiliki ρ -value sebesar  96,60% pada tingkat signifikan 5,00% menunjukkan bahwa profitabilitas tidak  berpengaruh terhadap  tingkat pengungkapan risiko finansial. Penelitian ini kon- sisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sem- biring (2005) yang menyatakan besar kecilnya pro- fitabilitas tidak akan mempengaruhi tingkat peng- ungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

## KESIMPULAN DAN  SARAN

## Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran tata kelola perusahaan dalam pengungkapan risiko finansial pada perbankan Indonesia. Sesuai dengan tujuan penelitian, hasil dari pengujian hipotesis me- nunjukkan tata kelola perusahaan mempengaruhi tingkat  pengungkapan  risiko  finansial.  Variabel tata kelola perusahaan yang mempengaruhi ting- kat pengungkapan risiko finansial berupa ukuran dewan komisaris dan jumlah rapat dewan komi- saris. Variabel lainnya yaitu komposisi komisaris independen, komposisi komite audit independen dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko finansial.
Tingkat pengungkapan risiko finansial sebesar 46,50%. Rendahnya  tingkat  pengungkapan  risiko

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 15, No.1, Januari 2011: 105–118
finansial menunjukkan kurangnya penerapan prin- sip  tata  kelola  perusahaan  oleh  perbankan  Indo- nesia.  Pihak  manajemen  bank  sebagai  penyedia informasi enggan untuk memperluas pengungkap- an risiko dalam annual report. Penyebab lainnya di- karenakan Bank Indonesia selaku regulator belum membuat regulasi yang jelas, memadai dan spesifik mengenai item apa yang harus diungkapkan dalam annual report mengingat pengungkapan risiko finan- sial adalah salah satu pengungkapan wajib (man- datory disclosure) sesuai dengan PSAK No. 31 (revisi 2000), PBI Nomor: 5/8/PBI/2003, PSAK 50 (revisi 2006) dan P3LKEPPBANK (2008).

## Saran
Diharapkan  adanya  peningkatan  peran dewan  komisaris  sehingga  dapat  meningkatkan pengungkapan  risiko  finansial  pada  perbankan Indonesia. Sebagai komponen penting yang men- dukung terlaksananya tata kelola perusahaan un- tuk dapat lebih diefektifkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Bank Indonesia perlu membuat regulasi yang jelas mengenai item risiko wajib karena pengung- kapan risiko finansial merupakan salah satu peng- ungkapan wajib yang harus dilakukan oleh bank.
Perlu  diadakan  sosialisasi  mengenai  pene- rapan  PSAK  No.  50  (revisi  2006)  yang  sudah  di- perbarui menjadi menjadi PSAK No. 60 (revisi 2010) agar  di  tahun  2012  dapat  efektif  diterapkan  oleh bank.  PSAK  No.60  (revisi  2010)  dapat  dijadikan acuan utama dalam penerapan dan pengungkapan risiko  finansial  oleh  perbankan  berdampingan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/ PBI/2009.
Penelitian selanjutnya dapat menggunakan karakteristik  item  pengungkapan  risiko  finansial yang  lebih  spesifik  untuk  masing-masing  jenis risiko finansial. Bisa juga membandingkan tingkat pengungkapan  risiko  finansial  antara  industri  di Indonesia dengan negara lain (studi komparatif).

## DAFTAR  PUSTAKA
Abeysekera, I. 2008. The Role of Corporate Governace in Intellectual  Capital  Disclosure in  Kenyan Listed firms. www.ssrn.com. (Diakses tanggal 30 Agustus 2010).
Amran, A., Bin, A.M.R., & Hassan, B.C.H.M. 2009. Risk Reporting an Exploratory Study on Risk Manage- ment  Disclosure  in  Malaysian  Annual  Reports.
Managerial  Auditing  Journal, 24  (1):  39-57.
Andres, P., Azofra, V., & Lopez, F. 2005. Corporate Boards in OECD Countries: Size, Composition, Function- ing and  Effectiveness.  Journal  of Corporate Gover- nance, 13  (2):  197-210.
Brick,  E.I. & Chidambaran,  N.K.  2007.  Board  Meetings, Committee Structure and Firm Performance. http:/ /papers.ssrn.com. (Diakses tanggal 11 November 2010).
Cerbioni, F. & Parbonetti, A. 2007. Exploring The Effects of  Corporate Governance  on Intellectual  Capital Disclosure: An Analysis of European Biotechnol- ogy  Companies.  European  Accounting Review,  16 (4):  791-826.
Cety,  T.  &  Suhardjanto,  D.  2010.  Pengaruh  Corporate Governance terhadap Environmental Performance di Indonesia. Makalah. Dipresentasikan pada Call for Paper FE UNS tanggal 3 November 2010.
Coller, P. & Gregory, A. 1999. Audit Committee Activity and Agency Cost.  Journal of Accounting and  Pub- lic  Policy ,  18(4-5):  311-332.
Dalton D., Daily C., Johnson J. & Ellstrad, A. 1999. Num- ber  of Director and  Financial Performance:  Meta Analisys.  Academy  of Management Journal,  42 (6): 674-686.
Devilin,  A.P.  2009.  Analisis  Karakteristik  dan  Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Risiko Perusahaan. Tesis. Universitas Diponegoro. Tidak dipublikasi.
Ettredge, Johnstone, Stone, & Wang. 2010. The Effects of Company  Size,  Corporate  Governance  Quality, and Bad News on Disclosure Compliance. Review of  Accounting  Studies,  Forthcoming.
Forum  for  Corporate  Governace  in  Indonesia.  2001. Peranan  Dewan  Komisaris  dan  Komite  Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance. Seri Tata

## Pengungkapan Risiko Finansial dan Tata Kelola Perusahaan: Studi Empiris Perbankan Indonesia
Djoko  Suhardjanto  &  Aryane  Dewi
Kelola Perusahaan  (Corporate  Governance), Jilid  II. Edisi  ke–2.  Jakarta.  http://fcgi.org.id.  14  agustus 2010.
Ghozali,  I.  2006.  Analisis  Multivariate  dengan  Program SPSS . Semarang: BP UNDIP.
Gujarati,  D.  N.  2003.  Basic  Econometrics.  Forth  Edition. New York: Mc. Graw-Hill.
Haniffa, R. M., & Cooke, T. E. 2005. The Impact of Culture and Governance  on  Corporate  Social  Reporting. Journal  of  Accounting  and  Public  Policy .  24:  391– 430.
Healy, P.M. & Palepu, K.G. 2001. Information Asymme- try,  Corporate  Disclosure and The  Capital  Mar- kets: A Review of The Empirical Disclosure Litera- ture.  Journal  of  Accounting  and  Economics,  31: 405-440.
Helbok,  G.  &  Wagner,  C.  2006.  Determinants  of  Opera- tional  Risk  Reporting  in  The  Banking  Industry . Available on line at www.ssrn.com.
Hertanti, D. 2005. Pengaruh Faktor-faktor  Fundamental terhadap  Kelengkapan  Pengungkapan  Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
Herwidayatmo.  2000.  Implementasi  Good  Corporate Governance untuk Perusahaan Publik Indonesia. Majalah Usahawan , No. 10 Th XXIX, Oktober 2000.
Ho, Simon, S.M., & Wong, K.S. 2001. A Study of Relation- ship between Corporate Governance Structure and Extent of Voluntary Disclosure. Journal of Interna- tional  Accounting  Auditing  and  Taxation, 10:  139- 156.
Hossain, M.  2008.  The  Extent  of Disclosure in  Annual Reports of Banking Companies: The Case of India. European  Journal of Scientific Research, 23, (4): 659- 680.
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  2008.  Pedoman  Standar Akuntansi  Keuangan  Per  1  September  2007. Cetakan 2. Jakarta: Salemba Empat.
International  Financial  Reporting  Standart  (IFRS)  For
Insurance Contracts. http:// www.WorldGAAPInfo.com.  (Diakses  Tanggal  8 November 2010).
Keputusan  Ketua  BAPEPAM  Nomor:  SE-02/PM/2002
Tentang  Pedoman  Penyajian  dan  Pengungkapan Laporan  Keuangan  Emiten  atau  Perusahaan Publik .  http://www.bapepam.go.id/old/old/ news/Des2002/SE02.pdf. (Diakses Tanggal 9 No- vember 2010).
Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: kep. 29/PM/2004 Peraturan  Nomor  IX.I.5:  Pembentukan  dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. http:/ /www.bapepam.go.id/old/hukum/peraturan/ IX/IX.I.5.pdf. (Diakses Tanggal 9 November 2010).
Khomsiyah. 2003. Hubungan Corporate Governance dan Pengungkapan  Informasi:  Pengujian  Secara Simultan.  Simposium  Nasional  Akuntansi  VI. Surabaya.  Ikatan  Akuntan  Indonesia.
Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006.  Pedoman Umum  Good  Corporate  Governance  Indonesia . http://governance-indonesia.com.  (Diakses Tanggal 9 November 2010).
Kusumawati, D.N. & Riyanto, B. 2005. Corporate Gover- nance dan Kinerja: Analisis Pengaruh Compliance Reporting dan Struktur Dewan terhadap Kinerja. Simposium  Nasional  Akuntansi  VIII .  Solo.  Ikatan Akuntan  Indonesia.
Lampiran Surat  Edaran Bank Indonesia Nomor:  5/21/
DPN/2003  Tentang  Pedoman  Standar  Penerapan Manajemen  Risiko  bagi  Bank  Umum .
Li,  J.,  Pike,  R.,  &  Haniffa, R.  2008.  Intellectual  Capital Disclosure  and Corporate Governance  Structure in  UK  Firms.  Accounting  and  Business  Research, 38  (2):  137-159.
Linsley,  P.M., Shrives, P.J.  &  Crumpton,  M.  2006.  Risk Disclosure: An Exploratory Study of UK and Ca- nadian  banks.  Journal  of  Banking  Regulation,  7 (3/4):  268-282.
Mauliano,  D.A.  2009.  Analisis  Faktor-faktor  yang Mempengaruhi  Pergerakan  Indeks  Harga  Saham Gabungan (IHSG) di  Bursa  Efek  Indonesia .  Artikel Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma. http:/ /www.gunadarma.ac.id/library/articles/gradu- ate/  economy/2009/Artikel_10205276.pdf. (Diakses Tanggal 4 Februari 2011).
Muntoro, R. K. 2006. Membangun Dewan Komisaris yang Efektif .  Artikel  Lembaga  Management  Fakultas Ekonomi  Universitas  Indonesia.  http:// www.lmfeui.co m/data/mui_Membangun % 2 0 D e w a n % 2 0 K o m i s a r i s % 2 0 % 2 0 y a n g

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 15, No.1, Januari 2011: 105–118
%20Efektif_Ronny%20K% 20M untoro .pdf. (Diakses Tanggal 10 Februari  2011).
Nasution, M. & Setiawan, D. 2007. Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan.  Simposium  Nasional  Akuntansi  X. Makassar. Ikatan Akuntan Indonesia.
Nurkhin,  A.  2009.  Corporate  Governance  dan Profitabilitas;  Pengaruhnya  terhadap  Pengung- kapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek  Indonesia).  Tesis.  Program  Studi  Magister Akuntansi  Program  Pascasarjana  Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
Oorschot, L. Van.  2009. Risk  Reporting: An Analysis  of German Banking Industry. http://oaithesis.eur.nl. (Diakses Tanggal 30 Agustus 2010).
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor:  5/8/PBI/2003.
Tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko  bagi  Bank Umum.
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor:  8/4/PBI/2006.
Tentang  Pelaksanaan  Good  Corporate  Governance bagi  Bank  Umum .
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor:  8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan  atas Peraturan Bank Indone- sia  Nomor:  8/4/PBI/2006  Tentang  Pelaksanaan Good  Corporate  Governance  bagi  Bank  Umum.

## Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor:  11/25/PBI/2009
Tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko  bagi  Bank Umum.
Sekaran,  U.  2006.  Research Methods  for Business. Fourth Edition. John Wiley and Sons Inc.
Sembiring,  E.R.  2005.  Karakteristik  Perusahaan  dan
Pengungkapan  Tanggung  Jawab  Sosial:  Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek  Jakarta. Simposium  Nasional  Akuntansi  VIII. Solo.  Ikatan Akuntan  Indonesia.
Solomon,  J.F., A.  Solomon,  D.N., Simon  &  Nathan, L.J. 2000. A Conceptual Framework for Corporate Risk Disclosure Emerging from The Agenda from Cor- porate Governance Reform. British Accounting Re- view, 32:  447-478.
Suhardjanto,  D.  &  Afni,  A.N.  2009.  Praktik  Corporate Disclosure  di Indonesia, Studi  Empiris  di  Bursa Efek  Indoneisa.  Jurnal  Akuntansi,  3:  243-364.
Suhardjanto,  D.  &  Permatasari,  D.  N.  2010.  Pengaruh Corporate Governance, Etnis, dan Latar Belakang Pendidikan terhadap  Environmental  Disclosure: Studi Empiris pada  Perusahaan Listing di  Bursa Efek Indonesia. Kinerja, Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 14  (2):  131-150.
Surat  Edaran  Ketua  Bapepam  dengan  Nomor:  SE-02/ BL/2008  Tentang  Pedoman  Penyajian  dan Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Emiten  atau Perusahaan  Publik  Industri  Perbankan .  2008. www.bapepam.go.id/pasar.../publikasi_pm/.../ P3LKEPPBANK.pdf. (Diakses Tanggal 8 Novem- ber 2010).
Departemen  Keuangan  Republik  Indonesia  Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 2006.  Studi  penerapan  prinsip-prinsip  OECD  2004 dalam  peraturan  Bapepam  mengenai  tata  kelola perusahaan . Tahun  http://www.bapepam.go.id/ pasar_modal/publikasi_pm/kajian_pm/studi- 2006/Studi-Penerapan-OECD.pdf.  (Diakses Tanggal 9 November 2010).
Vafeas, N. 2003. Futher Evidence on Compensation Com- mittee Composition as A Determinant of CEO Com- pensation.  Financial  Management,  32:  53-77.