## TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DI DESA CANDIREJO KECAMATAN PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG
Dyah Evita Dewi, Priyo Hari Adi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Email : 232015238@student.uksw.edu
Abstract :  Candirejo  Village  is  the  village  that  receives  the  largest  amount  of  funds  from  all villages  in  Semarang  Regency.  The  purpose  of  this  study  is  to  Describe  the  Application  of Accountability,  Transparency,  and  People's  Participation  in  Managing  Village  Funds  for  the Development  of  Candirejo  Village,  Pringapus  District,  Semarang  Regency.  This  research  uses  a descriptive  qualitative  approach.  The  results  of  the  research  that  has  been  carried  out,  it  can  be concluded that periodic reports on the management of village funds and publication in the form of banners  or  announcements  during  deliberations  on  the  financial  details  of  village  funds  to  the community  prove  that  Candirejo  Village  has  implemented  transparency.  The  existence  of accountability in Candirejo Village involves the community in achieving the goals set. Community participation  in  the  village  of  Candirejo  went  well  so  that  the  benefits  of  village  funds  could  be immediately  felt  by  the  community.  The  presence  of  the  community  in  deliberations  is  an opportunity  to  be  able  to  provide  proposals  and  channel  community  aspirations  so  that  what  has been agreed can actually be realized.
Keyword s : Transparency, Accountability, Community Participation, Village Development

## 1. PENDAHULUAN
Desa  adalah  suatu  lingkungan  yang  bergantung  pada  lokasi  tertentu,  baik  yang  digunakan sebagai  tempat  tinggal  maupun  tempat  untuk  memenuhi  keberlangsungan  hidup  sebuah  keluarga dan pertanian merupakan cara satu-satunya yang ada disebuah desa untuk memenuhi kebutuhannya tersebut (Adisasmita, 2010). Dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, “desa adalah desa dan desa adat“ atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Undang-Undang  No  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  mengatur  antara  lain pengelolaan  keuangan  daerah  dan  pertanggungjawabannya.  Oleh  karena  itu  merealisasikan pengaturan  dan  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  tersebut,  pengembangan  dan pengaplikasian  akuntansi  sektor  publik  sangat  penting  dilakukan  sebagai  alat  melakukan transparansi  dalam  mewujudkan  akuntabilitas  publik  untuk  mencapai good  governance (Mardiasmo, 2012).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  113  tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa pasal  2  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  keuangan  desa  dikelola  berdasarkan  asas-asas  transparan, akuntabel dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Idealnya, ketiga asas yang disebutkan dalam keputusan Permendagri tersebut harus dipegang pada setiap institusi dengan memperhatikan nilai moral dan nilai kemanusiaan yang menjiwai setiap langkah pemerintah.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur pengertian keuangan desa merupakan semua hak  dan  kewajiban  Desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan barang  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  Desa.  Hak  dan  kewajiban sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  menimbulkan  pendapatan,  belanja,  pembiayaan,  dan pengelolaan  Keuangan  Desa  (Pasal  71  ayat  (2)).  Barang  maupun  kekayaan  desa,  didapatkan  atau dibeli  menggunakan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  atau  yang  diperoleh dengan  hak  lain  yang  bersifat  resmi  atau  sah  merupakan  aset  desa.  Pengelolaan  Keuangan  Desa adalah  seluruh  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa itu sendiri. Prosesnya berawal dari pelaksanaan kegiatan  yaitu  rencana  anggaran  biaya  sampai  pada  kegiatan  serah  terima  bukti  pembayaran  dari penyedia barang atau jasa untuk dimasukkan kedalam pembukuan dan pembendaharaan desa.
Tujuan  pembangunan  desa  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  adalah meningkatkan  kesejahteraan  hidup  manusia  serta  penyelesaian  masalah  kemiskinan  melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi  ekonomi  lokal  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  secara  berkelanjutan yang  dilaksanakan  dengan  semangat  kebersamaan,  kekeluargaan  dan  kegotongroyongan  guna mewujudkan  perdamaian  dan  keadilan  sosial.  Untuk  mewujudkan  dinamika  sebuah  bangsa  harus dilakukannya pembangunan kawasan pedesaan yang meliputi perpaduan antara pembangunan antar desa didalam satu kabupaten atau kota, guna pembangunan kawasan desa ini untuk meningkatkan dan  mempercepat  pembangunan,  pelayanan,  serta  pemberdayaan  masyarakat  desa  pada  kawasan pedesaan melalui pendekatan pembangunan (Yuliansyah dan Rusmianto, 2016)
Desa Candirejo merupakan desa yang menerima dana paling besar dari semua desa yang ada di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. Besarnya penerimaan dana desa di Desa Candirejo yaitu  sebesar  Rp.  877,812,000.  Pemanfaatan  dana  desa  ini  dilakukan  untuk  pelaksanaan pembangunan  Desa  Candirejo  itu  sendiri  pada  tahun  2017  (Laporan  Dana  Desa  Kab.  Semarang tahun  2017).  Besarnya  dana  desa  yang  dimiliki  Candirejo  harus  dikelola  dengan  baik  agar  tujuan pemberian dana desa kepada setiap desa dapat tercapai sesuai amanat undang-undang. Realitasnya dari hasil pengamatan peneliti dana desa yang didapatkan masih belum dapat memenuhi kebutuhan pembangunan desa Candirejo (wawancara prasurvey, Kepala Desa Candirejo yaitu Bapak Haryoto). Hal ini menjadi tantangan bagi aparatur desa dalam melakukan penyusunan  Anggaran Dana Desa (ADD)  sehingga  pertimbangan  pembangunan  dilakukan  secara  rasional  dan  dapat  diterima  oleh seluruh masyarakat desa.
Tanpa  adanya  akuntabilitas  dan  tranparansi  dalam  pengelolaan  dana  desa  yang  baik  dapat menimbulkan  potensi  penyelewengan  yang  dilakukan  oleh  aparat  desa  selaku  pengelola  dana. Indonesia  Coruption  Watch  (ICW)  menjelaskan  setidaknya  ditahun  2018  terdapat  158  perangkat desa yang tersandung kasus korupsi di Indonesia. hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang  dilakukaan  oleh  ICW  yang  menemukan  selama  tahun  2015  sampai  2017  tidak  satupun perangkat desa yang terlibat korupsi.
Berdasarkan pemaparan diatas peneliti mengambil sebuah rumusan masalah yaitu Bagaimana Penerapan Transparansi, Akuntabilitas, Serta Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Berdasarkan
perumusan  masalah  ini,  maka  tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  penelitian  ini  untuk mendeskripsikan penerapan Transparansi, Akuntabilitas serta Partisipasi Rakyat dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang.
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberi  manfaat  bagaimana  penerapan  transparasi, akuntabilitas  serta  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  dana  desa  terhadap  pembangunan Desa  Candirejo,  Kecamatan  Pringapus,  Kabupaten  Semarang.  Selain  itu  peneliti  mengharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam mengelola dana desa untuk pembangunan desa itu sendiri.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Transparansi  yang  dipaparkan  oleh  (Hari  Sabarno,  2017)  adalah  satu  aspek  dasar  untuk mewujudkan  penyelenggara  pemerintahan  yang  baik.  Untuk  mewujudkan  sistem  pemerintahan yang  baik  bagi  masyarakat  perlu  adanya  keterbukaan  dan  kemudahan  akses  serta  keterlibatan masyarakat  dalam  proses  pelaksanaan  penyelenggaraan  pemerintah  untuk  memberikan  pengaruh perwujudan berbagai indikator lainnya.
(Agus  Dwiyanto,  2015)  menyatakan  bahwa  transparansi  merupakan  sebuah  wadah penyediaan  informasi  mengenai  pemerintahan  bagi  masyarakat  dan  menjamin  kemudahan memperoleh  informasi  akurat  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Berdasarkan  dari  dua  pengertian transparansi  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  transparansi  merupakan  keterbukaan  dalam pemberian  informasi,  baik  itu  terkait  informasi  kebijakan  maupun  informasi  keuangan  untuk menjamin akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut.
Dalam  transparansi  yang  dilakukan  pemerintah,  media  massa  memiliki  peran  yang  sangat penting  didalamnya.  Media  massa  juga  sebagai  wadah  komunikasi  untuk  masyarakat  yang berfungsi  untuk  menjelaskan  berbagai  informasi  yang  relevan,  serta  mengamati  berbagai  kegiatan pemerintah  dan  perilaku  yang  tidak  sesuai  aturan  dari  aparat  birokrasi.  Namun  media  juga membutuhkan  kebebasan  pers  dalam  proses  pelaksanaan  tugas  sebagai  media  untuk  masyarakat, kebebasan  pers  berfungsi  untuk  terbebas  media  dari  intervensi  pemerintah  maupun  kepentingan bisnis (Wiranto, 2012).
Konsekuensi yang akan dihadapi oleh pemerintah karena adanya asas keterbukaan ini adalah kontrol yang berlebihan oleh masyarakat desa, karena itu upaya pembatasan keterbukaan informasi itu  harus  ada,  dimana  pemerintah  harus  teliti  dalam  memberikan  informasi  yang  perlu dipublikasikan dan mana yang tidak perlu, sehingga ada kriteria yang jelas dari aparat publik untuk informasi apa saja yang bisa diberikan dan kepada siapa informasi itu akan diberikan. Untuk itu hal ini  dilakukan  agar  bisa  menjaga  semua  informasi  menjadi  konsumsi  publik,  karena  tidak  semua informasi bisa diketahui oleh publik.

## Akuntabilitas
Menurut  Mardiasmo  (2012)  akuntabilitas  merupakan  pertanggungjawaban  atas  keberhasilan maupun  kegagalan  dalam  melaksanakan  sebuah  misi  organisasi  serta  adanya  kewajiban  untuk melaporkannya.  Pertanggungjawaban  dilakukan  media  yang  akan  dikerjakan  secara  berkala. Akuntabilitas  adalah  lembaga  yang  sudah  diberi  wewenang  dalam  mengelola  sumber  daya masyarakat harus melakukan pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban  publik  yang  berarti  bahwa  proses  penganggaran  mulai  dari  perencanaan, penyusunan  dan  pelaksanaan  harus  benar-benar  dapat  dilaporkan  dan  dipertanggungjawabkan
kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2012).

## Pengelolaan Keuangan Dana Desa
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Dana desa adalah  dana  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Peruntukan bagi  desa  yang  ditransfer  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) kabupaten/kota  yang  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Menurut  Permendagri No.  113  Tahun  2014  Kepala  Desa  adalah  pemegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  desa  dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan miliki desa yang dipisahkan. Kepala Desa dalam  mengelola  keuangan  desa  dibantu  oleh  PTPKD  (Pelaksana  Teknis  Pengelolaan  Keuangan Desa) yang dipilih scara langsung oleh beliau. PTPKD berasal dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara.
Sekretaris  desa  berfungsi  sebagai  koordinator  pelaksanaan  teknis  pengelolaan  keuangan  dan memiliki tugas menyusun dan melaksanakan APBDes, melakukan pengendalian terhadap kegiatan yang  menggunakan  biaya  APBDes,  serta  melakukan  verifikasi  dan  menyusun  laporan  tanggung jawab  bukti–bukti  penerimaan  dan  pengeluaran  APBDes.  Tugas  Kepala  Seksi  adalah  sebagai pelaksana kegiatan berdasarkan bidang yang diberikan. Dalam hal ini masing-masing kepala seksi memiliki  tanggung  jawab  untuk  menyusun  rencana  kegiatan,  berkoordinasi  dengan  lembaga masyarakat  desa  untuk  melaksanakan  kegiatan  tersebut,  melakukan  pengeluaran,  menjadi koordinator  dalam  pelaksaan  kegiatan,  dan  melaporkan  perkembangan  pelaksanaan  kegiatan  serta juga menyiapkan dokumen anggaran pengeluaran pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Tugas menerima, membayar atau menyetor serta menyimpan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes adalah tugas atau kewajiban bendahara.

## Partisipasi Masyarakat
Keberhasilan  sebuah  proyek  pembangunan  desa  dan  perencanaan  pembangunan  desa  juga dipengaruhi  oleh  komponen  partisipasi  didalamnya.  Supratna  (2000)  mengemukakan  bahwa kemandirian  yang  dibutuhkan  oleh  warga  desa  demi  terjadinya  peningkatan  pembangunan  desa maka  diperlukan  juga  partisipasi  warga  dalam  perencanaan  pembangunan  tersebut.  Korten menambahkan  bahwa  keterlibatan  masyarakat  juga  diperlukan  dalam  mengidentifikasi  masalah pembangunan  dan  proses  perencanaan  program  pembangunan  desa.  Sehingga  terjalin  koordinasi antara pihak perangkat desa dengan masyarakat untuk mewujudkan sebuah kawasan pedesaan yang harmonis (Supratna, 2000).

## Pembangunan Desa
Menurut  pendapat  Adisasmita  (2010)  indeks  pembangunan  desa  adalah  seluruh  usaha pembangunan  dan  pertumbuhan  yang  terencana  yang  dilakukan  suatu  negara,  bangsa  dan pemerintahan agar terciptanya pembinaan bangsa.  Dalam konsep pembangunan ada 2 syarat  yang harus  dipenuhi  untuk  menciptakan  usaha  pembinaan  bangsa  adalah:  1)  adanya  koordinasi  antara
masyarakat  dengan  pemerintah  untuk  melakukan  usaha  tersebut.  2)  adanya keterarahan  dan kesinambungan pelaksanaan yang dilakukan supaya tujuan dari pembangunan dapat tercapai. Dari 2  syarat  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  pada  dasarnya  pembangunan  itu  punya  tujuan  mejadikan masyarakat  yang  adil  dan  makmur  yang  sesuai  dengan  Pancasila  dan  UUD  1945  untuk mendapatkan kehidupan yang harmonis.
Baroka  et  al (2015)  berpendapat  dalam  bukunya  yang  berjudul  Indeks  Pembangunan  Desa bahwa  pembangunan  pedesaan  merupakan  pembangunan  yang  berkonsep  dan  berlandaskan perdesaan  serta  memperhatikan  kearifan  lokal  dan  budaya  yang  sudah  ada.  Karakteristik  sosial, budaya,  struktur  demografi  dan  geografis  serta  kelembagaan  desa  yang  dimiliki  masyarakat pedesaan dapat dijadikan sebagai sikap yang dapat melestarikan kearifan lokal kawasan pedesaan. Namun  pada  umumnya  masyarakat  masih  terkendala  dengan  masalah  kesejahteraan  (kemiskinan) juga kekurangan ketersediaan akses dan infrastruktur pelayanan desa.
Pembangunan  desa  dilakukan  untuk  menekan  tingkat  kesenjangan  pertumbuhan  wilayah perdesaan dengan perkotaan yang akibat dari pembangunan ekonomi yang lebih cenderung kepada bias  perkotaan.  Pembangunan  desa  dapat  dijadikan  solusi  untuk  perubahan  kesenjangan  sosial masyarakat desa dan menjadikan desa sebagai basis perubahan.

## 3. METODA PENELITIAN

## Pendekatan Penelitian dan Indikator Penelitian
Penelitian  yang  digunakan  yaitu  pendekatan  penelitian  kualitatif  deskriptif  yang  bertujuan untuk menjabarkan atau mendeskripsikan data yang dikumpulkan secara akurat dan sistematis, oleh karena itu dengan digunakannya metode penelitian ini, penulis mampu merepresentasikan kondisi lapangan  secara  jelas  mengenai  akuntabilitas,  keterbukaan  atau  transparansi  dan  peran  serta masyarakat dalam pelaksanaan atau pengelolaan dana desa terhadap pembangunan Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang.

## Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Candirejo  Kapubaten  Semarang.  Adapun  penelitian  ini diadakan pada bulan Februari sampai dengan Maret 2019.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data  yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data utama atau data primer dan data  pendukung  atau  data  sekunder.  Data  utama  didapat  dari  responden  dengan  cara  interview langsung  kepada  responden  yang  berkompeten  serta  memahami  pengelolaan  dana  desa  di  desa Candirejo,  Kecamatan  Pringapus,  Kabupaten  Semarang.  Data  pendukung  didapat  dari  dokumen yang berada di Kantor desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang.

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk  mendukung  hasil  penelitian  ini,  maka  peneliti  melakukan  pengumpulan  data  berupa data  utama  dan  data  pendukung.  Sehingga  teknik  yang  digunakan  untuk  pengumpulan  data penelitian berupa interview dilakukan terhadap informan-informan yang menjadi narasumber yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara. Selain itu wawancara juga dilakukan kepada tokoh
masyarakat  untuk  melakukan  konfirmasi  supaya  diperoleh  data  akurat  yang  kemungkinan  tidak diperoleh  di  dokumen-dokumen.  Interview  dilakukan  dengan  cara  memberikan  pertanyaan- pertanyaan  terbuka  serta  menggunakan recorder agar  meringankan  ketika  penjabaran  hasil interview  sehingga  dapat  menyajikan  data  dengan  jelas  dan  valid.  Selain  itu  beberapa  teknik pengumpulan  data  tersebut,  peneliti  juga  menggunakan  dokumentasi  pada  desa  Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang.

## Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan teknik analisa data berupa analisis data interaktif yang terdiri dari empat  komponen  diantaranya  pengumpulan  sumber-sumber  data,  pengurangan  data  atau  reduksi data, sajian data, kesimpulan dan verifikasi.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Objek Penelitian
Desa Candirejo  yang berada di Kecamatan Pringapus  Kabupaten Semarang merupakan desa yang berada pada ketinggian paling rendah. Berdasarkan data yang diperoleh dari BAPPEDA serta BPS  Kabupaten Semarang  tahun 2014 bahwa Kabupaten Semarang berada pada ketinggian 310  – 1.450 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan lokasi atau wilayah paling rendah berada di Desa Candirejo  Kecamatan  Pringapus  dimana  ketinggiannya  hanya  mencapai  310  meter  diatas permukaan  laut  dan  lokasi  atau  wilayah  paling  tinggi  berada  di  Desa  Batur  Kecamatan  Getasan dengan ketinggian wilyah mencapai 1.450 meter diatas permukaan laut dan rata-rata ketinggian 607 meter  diatas  permukaan  laut.  Keadaan  topografi  lokasi  atau  wilayah  Kabupaten  Semarang  sangat beragam,  mulai  dari  datar,  bergelombang,  bukit  atau  gunung,  dari  dataran  rendah  sampai  dengan dataran  tinggi.  Kondisi  topografi  yang  bervariatif  membuat  Kabupaten  Semarang  mempunyai potensi untuk budidaya bermacam-macam tanaman.
Desa  Candirejo  mempunyai  visi  dan  tujuan.  Visi  Desa  Candirejo  yaitu  menjadikan pemerintah  desa  yang  jujur,  demokratis  dan  trasparan  menuju  mayarakat  Desa  Candirejo  yang makmur, sejahtera dan aman. Tujuan Desa Candirejo; (1) Membangun Sistem Pemerintahan yang baik dan bersih. (2) Memanfaatkan sumber daya manusia dan kekuatan yang ada untuk menaikkan perekonomian warga serta desa. (3) Menciptakan Suasana aman dan damai, kehidupan masyarakat desa yang demokratis. (4) Melestarikan lingkungan dan budaya masyarakat Desa Candirejo.

## Hasil Analisis

## Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa
Transparansi  atau  keterbukaan  manajemen  keuangan  desa  yaitu  manajemen  dana  yang dikelola  secara  terbuka  dan  tidak  disembunyikan  dari  warga  masyarakat  dan  dilaksanakan berdasarkan  pedoman  hukum  dan  aturan  yang  ada.  Dengan  adanya  hal  ini  sangat  diharapkan pengelolaan  keuangan  desa  mampu  dikendalikan  dan  dipantau  oleh  pihak  yang  bersangkutan. Prinsip  transparan  ini  sangat  penting  agar  pengelolaan  keuangan  desa  mampu  mencukupi  semua hak-hak warga masyarakat serta menghindari konflik di desa.
Publikasi  kebijakan  publik  dilakukan  dengan  menggunakan  alat  komunikasi,  penanganan keluhan melalui media masa dan adannya pertemuan masyarakat merupakan unsur yang ada dalam pengelolaan dana desa. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan, apabila terdapat salah satu
aspek  yang  tidak  lengkap  atau  terpenuhi  oleh  karena  itu  belum  dapat  dikatakan  transparan. Publikasi  kebijakan  publik  yang  berisi  rincian  penggunaan  dana  transfer  termasuk  didalamnya pengelolaan  dana  desa  tidak  hanya  dirinci  di  dalam  laporan  keuangan  internal  desa  namun dipublikasikan  juga  melalui  spanduk  dalam  bentuk  kain  maupun  banner  yang  ditempel  di  depan kantor  desa  yang  bisa  diakses  siapa  saja,  namun  jika  ada  yang  informasi  yang  kurang  jelas  bisa datang  ke  kantor  desa  aparatur  desa  akan  menjelaskan.  Hal  ini  terekam  melalui  pernyataan Sekretaris desa Candirejo yaitu bapak Sumiarso.
“Informasi  tentang  pengelolaan  dana  desa  terpasang  pada  spanduk  yang ditempel di dinding depan kantor desa dan siapapun boleh menanyakan jika ada  yang  kurang  jelas.  Tidak  ada  prosedur  terkait  pertanyaan  tentang penggunaan  keuangan  dana  desa.”  (Hasil  wawancara  dengan  informan tanggal 15 Februari 2019)
Hal  senada  juga  diungkapkan  oleh  Bendahara  Desa  Candirejo  Bapak  Legimin  menjelaskan sebagai berikut:
“Publikasi  kita  lakukan  dengan  pemasangan  spanduk  ee  banner  di  depan  kantor desa  sama  di  beberapa  tempat  lainya.  disana  termuat  kumulasi  pengelolaan  dana desa  berdasarkan  program-program  yang  telah  dijalankan  dalam  satu  tahun program kerja. Itu kita lakukan supaya masyarakat dapat mengetahui apa saja yang kita  lakukan  dengan  dana  desa  tersebut”  (Hasil  wawancara  dengan  informan tanggal 13 Ferbuari 2019)
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa  menyatakan  bahwa  kepala  desa  wajib  menyampaikan  laporan  realiasasi  APBDes  secara tertulis  termasuk  dana  desa  kepada  masyarakat  melalui  media  informasi  yang  mudah  diakses, seperti papan pengumuman. Tugas warga masyarakat yaitu melakukan kontrol dan ikut serta secara aktif  pada  pertemuan  musyawarah  desa  yang  dilangsungkan  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD).  Berdasarkan  pemaparan  sekretaris  dan  bendahara  desa  Candirejo  informasi  pengelolaan dana desa sudah terpasang pada spanduk yang ditempel di depan kantor desa yang mudah di akses. Selain  itu  perangkat  desa  turut  memasang  MMT  disetiap  dusun-dusun  yang  dikelola  dengan menggunakan  dana  desa  terdapat  spanduk  kecil  yang  berisi  rincian  jumlah  dana  desa  yang digunakan untuk pembangunan.
Adanya  tranparansi  atau  keterbukaan  terkait  manajemen  serta  laporan  keuangan  desa, pemerintah,  serta  aparat  desa  akan  memperoleh  legalitas  warga  masyarakat  serta  kepercayaan khalayak. Hal ini menjadi aspek dasar untuk mewujudkan penyelenggara pemerintahan yang baik. Untuk  mewujudkan  tata  pemerintahan  yang  baik  bagi  masyarakat  perlu  adanya  keterbukaan  dan kemudahan  akses  serta  keterlibatan  masyarakat  terhadap  proses  pelaksanaan  penyelenggaraan pemerintah untuk memberikan pengaruh perwujudan berbagai indikator lainnya (Umami, 2017).
Selain  hal  tersebut,  dengan  terdapatnya  transparansi  informasi  akan  mempermudah pengawasan  sosial  dari  warga  masyarakat  sendiri.  Keterbukaan  dalam  manajemen  keuangan  desa yang  dilaksanakan  baik  secara  jujur  serta  terbuka  pada  warga  masyarakat  berdasarkan  pada penilaian  bahwa  masyarakat  mempunyai  hak  untuk  mengetahui  secara  keseluruhan  serta  terbuka mengenai akuntabilitas aparatur desa dalam manajemen keuangan. Publikasi terhadap pengelolaan dana  desa  dapat  diawasi  oleh  masyarakat  sehingga  indikasi  penyelewengan  dapat  dilihat  dengan mengetahui kemana anggaran desa dibelanjakan oleh aparat desa. Masyarakat dapat bertindak lebih
aktif  dengan  meminta  laporan  rinci  pengelolaan  dana  desa  kepada  aparat  sehingga  pengawasan dapat berjalan dengan optimal.

## Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa
Akuntabilitas  atau  dengan  kata  lain  pertanggungjawaban  merupakan  salah  satu  wujud kewajiban  atau  keharusan  yang  dibutuhkan  oleh  aparatur  desa  yang  termasuk  dalam  tokoh administrasi  pembangunan  serta  administrator  keuangan  pada  warga  yang  merupakan  pemeroleh manfaat  maupun  kelompok  sasaran.  Prinsip  akuntabilitas  memiliki  penjelasan  yaitu  kerja  dan tingkah  laku  aparatur  desa  dapat  dipertanggungjawabkan  dengan  sebaik-baiknya.  Berdasarkan kepercayaan  tersebut  aparatur  serta  aparat  desa  wajib  berkewajiban  serta  menyampaikan  setiap pelaksanaan  aktivitas  dengan  baik  terhadap  warga  serta  terhadap  barisan  aparatur  yang  berada diatasnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bapak Haryoto selaku kepala desa Candirejo menjelaskan sebagai berikut:
“kalo tanggungjawab kita itu dalam mengelola dana desa gak cuman ke atas mba, tapi  ke  masyarakat  juga.  Kita  sebagai  aparat  desa  kan  memiliki  kewajiban membangun  desa,  tentu  kita  akan  melibatkan  masyarakat  dalam  proses pembangunan  desa  itu  sendiri”  (Hasil  wawancara  dengan  informan  tanggal  13 Ferbuari 2019)
Pernyataan  senada  juga  diungkapkan  oleh  ibu  Titis  salah  satu  warga  desa  Candirejo  yang menjadi informan peneliti menjelaskan sebagai berikut:
“nek  kita  ya  paling  dikumpulkan  untuk  ngasih  saran  ke  orang  desa  mba,  ini  mau ngapain  apa  yang  paling  dibutuhin,  biasane  bapak-bapaknya  yang  hadir,  pun  ikut kerja biasane bapak-bapak sini misal ada pembangunan apa mau buat apa ya yang ngerjain  nanti  orang-orang  sini”  (Hasil  wawancara  dengan  informan  tanggal  22 Februari 2019)
Akuntabilitas atau pertanggungjawaban adalah sebuah tugas untuk menyampaikan kewajiban dan memaparkan hasil kerja dari seseorang atau badan hukum mauapun pemimpin dari salah satu kelompok  kepada  pihak  yang  mempunyai  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta  penjelasan  dan kewajiban  itu  sendiri.  Akuntabilitas  merupakan  sebuah  kewajiban  untuk  melaporkan  pengelolaan sumber daya masyarakat oleh lembaga yang diberi wewenang dalam tugasnya.  Pemerintahan yang baik  merupakan  tujuan  setiap  penyelenggara  negara.  Oleh  karenanya  untuk  mencapai  hal  tersebut dalam  penyelenggaraan  pemerintah  baik  tingkat  daerah  hingga  pusat  perlu  adanya  akuntabilitas, khusunya akuntabilitas finansial. Akuntabilitas finansial berisi keharusan untuk memaparkan serta menyampaikan  semua  aktivitas  dan  yang  paling  utama  pada  sektor  administrasi  keuangan  kepada pihak  yang  berkepentingan.  Pihak  yang  berkepentingan  yang  dimaksud  adalah  pemerintah  pusat atau  daerah  kepada  warga.  Oleh  karena  itu,  segala  aktivitas  terutama  yang  bersangkutan  dengan penyelenggaraan  dana  desa  harus  mampu  dijangkau  oleh  seluruh  pihak  yang  mempunyai kepentingan terutama warga di wilayah tersebut.
Dalam mencatat  informasi  finansial  atau keuangan  perangkat  Desa  Candirejo  menggunakan laporan tahunan. Laporan tahunan ini terdiri dari  laporan pertanggungjawaban.  Laporan keuangan tersebut  khususnya  dalam  pengelolaan  dana  desa  dibuat  secara  periodik.  Di  dalam  Pihak  internal pemerintah  Desa  Candirejo,  laporan  keuangan  dana  desa  melaporkan  setiap  pelaksanaan  kegiatan
dan direkapitulasi dalam laporan tahunan. Namun, di dalam lingkup eksternal yaitu Desa, laporan keuangan dana desa dilaporkan secara semester,  yaitu pada saat tengah tahun pada bulan Juni dan akhir tahun pada bulan Desember. Laporan keuangan yang ditujukan di dalam lingkup kecamatan dibuat secara bertahap sesuai dengan waktu diterimanya dana desa yaitu tahap Pertama pada bulan April  sebesar  60%  dan  tahap  Kedua  pada  bulan  Agustus  sebesar  40%.  Seperti  yang  diungkapkan oleh Sekretaris Desa Candirejo Bapak Sumiarso.
“Penerimaan  dana  desa  ada  2  tahap  yaitu  60  %  dan  40  %  tahap  1  bulan  April tahap 2 di bulan Agustus. Laporan keuangan kita buat setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan  desa.”  (Hasil  wawancara  dengan  informan  tanggal  15  Februari 2019)
Adapun tujuan yang telah diatur Desa Candirejo dalam pengaturan dana desa sudah tercapai. Menurut Kepala Desa Candirejo yaitu Bapak haryoto, tingkat pencapaian tujuan pengelolaan dana desa sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Seperti yang diungkapkan di dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang  Keuangan Desa, dana desa  digunakan untuk membiayai seluruh rencana pemerintah desa  untuk  melaksanakan  kegiatan  pembangunan  pemerintah  berupa  perbaikan  jalan  yang  rusak dan  pemberdayaan  masyarakat,  Desa  Candirejo  menggunakan  dana  desa  untuk  membiayai pembangunan  jalan  dan  perbaikan  jembatan  pada  tahun  2017  lalu.  Tingkat  keberhasilan  tujuan pengelolaan dana desa ini dapat terlihat dari sudah banyaknya perbaikan jalan yang rusak sebagai akses  utama  perekonomian  warga  Desa  Candirejo.  Hal  tersebut  juga  terekam  melalui  pernyataan kepala desa, yaitu bapak Haryoto sebagai berikut:
“semua  kita  lakukan  berdasarkan  peraturan  uu  desa  mba,  dimana  semua diatur Tujuannya untuk pembangunan masih infrastuktur dan pemberdayaan  masyarakat.”  (Hasil  wawancara  dengan  informan  tanggal 13 Ferbuari 2019)
Terkait dengan itu, peneliti melakukan konfirmasi dengan salah satu warga yaitu ibu Titis. “ya ada mba, Disini itu sedang fokus ke pembangunan jalan. karena masih banyak  jalan  tanah  ditempat  kita.  terus  yang  lain  paling  ya  kegiatan pelatihan  untuk  ibu-ibu  biar  bisa  bantu-bantu  bapak  e  cari  tambahan penghasilan” (Hasil wawancara dengan informan tanggal 15 Febuari 2019)
Sistem  pengawasan  pengelolaan  dana  desa  Candirejo  dilakukan  oleh  Pelaksana  Teknis Pengelolaan  Keuangan  Desa  (PTPKD)  yang  tersusun  mulai  dari  kepala  desa  sebagai penanggungjawab,  sekertaris  desa  sebagai  koordinator  dan  bendahara  sebagai  kepala  urusan keuangan. Desa Candirejo bertanggungjawab memberikan pelaporan pengelolaan dana desa kepada kecamatan  dan  kabupaten.  Sistem  pemantauan  juga  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  melalui aplikasi  langsung  yang  terhubung  dengan  pemerintah  pusat  yang  digunakan  untuk  memberikan laporan kegiatan khususnya dalam mengelola dana desa yang harus dilaporkan setiap berakhirnya kegiatan.
Permendesa  PDTT  Nomor  19  Tahun  2017  tentang  Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana Desa  Tahun  2016  telah  diatur  tentang  pelaksanaan  fungsi  pembinaan,  monitoring,  evaluasi  dan pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kabupaten/kota,  pemerintah  desa  dan  BPD,  serta partisipasi  masyarakat.  Mekanisme  pengawasan  pengelolaan  dana  desa  Candirejo  untuk  tingkat lapangan  di  dalam  pembangunan  yaitu  TPK  (Tim  Pengelola  Kegiatan),  PK  (Pelaksana  Kegiatan) dan  pemerintah  desa  memiliki  tugas  mengotrol  pembangunan.  Dalam  pengawasan  pengelolaan dana  desa,  kecamatan  juga  membentuk  tim  untuk  melakukan  pembinaan  pengelolaan  dana  desa.
Pada  tingkat  kabupaten,  pemerintah  membentuk  TP4D  (Tim  Pembentukan,  Tim  Pengawal  dan Pengaman Pemerintah dan Tim Pembangunan) salah satu tugasnya adalah mengawasi pengelolaan dana  desa  dan  sebagai  tempat  konsultasi.  Inspektorat  daerah  memiliki  tugas  untuk  mengecek bagaimana pengelolaan dana desa.
Adapun yang melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dana desa yaitu TP4D, Bapermas, Dispermas Kabupaten Semarang dan Polres. Pemantauan dan pengawasan ini dilakukan agar proses pengelolaan  dana  desa  bisa  lebih  efisien  sehingga  sudah  diteraokan  mekanisme  pemberian hukuman  sesuai  dengan  yang  tertuang  dalam  UU  yang  berlaku  apabila  dalam  pengelolaan  dana desa  terjadi  penyimpangan.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  disebutkan  bahwa Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
Dalam  hal  sanksi  administratif  tidak  dilaksanakan,  dilakukan  tindakan  pemberhentian sementara  dan  dapat  dilanjutkan  dengan  pemberhentian.  Dalam  hal  Kepala  Desa  tidak  atau terlambat  menyampaikan laporan  realisasi  penggunaan  dana  desa,  bupati/walikota dapat menunda penyaluran dana desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan dana desa dan sanksi  berupa  penundaan  penyaluran  dana  desa  apabila  terdapat  SILPA  lebih  dari  30%.  Adapun sanksi  pidana  yang  diberikan  jika  terjadi  korupsi  terhadap  dana  desa.  Untuk  tingkat  Kabupaten Semarang  mekanisme reward yang  diterima  desa  belum  jelas  seperti  apa  jika  desa  tidak  terjadi penyimpangan pengelolaan dana desa.

## Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa
Masyarakat  dapat  ikut  serta  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  sebagai  salah  satu  kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan mengadakan bentuk kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, peran warga  masyarakat  serta  pemegang  kepentingan  desa  perlu  terlibat  dalam  proses  perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pada tahap evaluasi aktivitas yang telah sudah dilaksanakan. Desa Candirejo  juga  melibatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  mengelola  dana  desa.  Keterlibatan masyarakat juga diperlukan dalam mengidentifikasi masalah pembangunan dan proses perencanaan program  pembangunan  desa.  Sehingga  terjalin  koordinasi  antara  pihak  perangkat  desa  dengan masyarakat untuk mewujudkan sebuah kawasan pedesaan yang harmonis (Supratna, 2000).
Bentuk partisipasi masyarakat desa itu sendiri yaitu terlibat melalui swadaya dengan menjadi tenaga  kerja  dalam  melaksanakan  pembangunan,  mengusulkan  penggunaan  dana  desa  sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap dusun melalui pertemuan masyarakat, menyusun RAPDes (Rencana  Anggaran  Pendapatan  Desa)  serta  sebagai  panitia  kecil  dalam  pembangunan.  Hal  ini terekam melalui pernyataan bapak Sumiarso sebagai sekertaris desa.
“masyarakat terlibat dalam mengusulkan penggunaan dana desa, kita dalam musyarawah perencanaan penggunaan anggaran meminta masyarakat untuk memberikan  masukan  terhadap  kebutuhan  setiap  pedukuhannya”  (Hasil wawancara dengan informan tanggal 15 Februari 2019)
Sesuai  dengan  ketentuan  pasal  80,  pasal  81  dan  pasal  82  UU  Desa  mengharuskan perencanaan  pembangunan  desa  mengikutsertakan  masyarakat  dan  pelaksanaan  pembangunan harus  melibatkan  seluruh  masyarakat  desa  dengan  semangat  gotong  royong  dan  menjamin  peran serta masyarakat desa dalam pemantauan dan pengawasan pembangunan. Warga masyarakat telah terlibat  pada  perencanaan,  pelaksanaan  pembangunan  dan  gotong  royong  sebagai  swadaya  dalam melaksanakan pembangunan.
Permendes  Nomor  19  Tahun  2017  prioritas  penggunaan  Dana  Desa  (DD)  untuk pembangunan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Bidang  pemberdayaan  masyarakat  desa diarahkan  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan,  pelaksanaan  dan pengawasan  pembangunan  Desa.  Perwujudan  peran  serta  warga  masyarakat  diantaranya menyampaikan pendapat dalam pengambilan keputusan, akses dan pengawasan sumberdaya dalam pelaksanaan  maupun  dalam  pengawasan  pembangunan.  Dengan  melihat  realita  yang  ada  maka pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Candirejo  sudah  menerapkan  partisipasi  masyarakat.  Hal  ini  bisa terlihat dengan adanya peran masyarakat dalam mengambil keputusan untuk mengelola dana desa melalui  kehadiran  masyarakat  dalam  setiap  musyawarah  yang  diadakan  baik  tingkat  RT,  RW, Dusun.  Dengan  kehadiran  masyarakat  dalam  musyawarah  sehingga  aspirasi  masyarakat  benar- benar dapat direalisasikan. Hal tersebut juga dijelaskan oleh ibu Titis Sebagai berikut
“ya  tadi  itu  mba,  biasane  bapak-bapak  diundang  rapat  untuk  perancanaan  dan sosialisasi  pembangunan  desa  gitu.  terus  nanti  dipilih  yang  bekerja  itu  harus masyarakat sendiri jangan orang luar. (Hasil wawancara dengan informan tanggal 22 Februari 2019)
Dalam  mengelola  dana  desa  masyarakat  juga  terlibat  aktif  sebagai  panitia  pembangunan maupun terlibat sebagai swadaya dalam mengelola pembangunan dengan menggunakan dana desa. Peran  panitia  pembangunan  yaitu  ikut  terlibat  dalam  pembelian  material,  pengelolaan  swadaya masyarakat  dan  sebagainya.  Peran  swadaya  masyarakat  yaitu  membantu  dalam  pelaksanaan pembangunan sebagai pekerja. Manfaat dari adanya swadaya masyarakat dalam pembangunan desa yaitu  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dan  dapat  meminimalkan  biaya  yang  dikeluarkan  bagi pekerja karena mempekerjakan masyarakat desa itu sendiri.

## Pembangunan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa
Pembangunan  desa  dilakukan  untuk  mengurangi  tingkat  kesenjangan  kemajuan  wilayah perdesaan dengan perkotaan yang akibat dari pembangunan ekonomi yang lebih cenderung kepada perkotaan.  Pembangunan  desa  dapat  dijadikan  solusi  untuk  perubahan  kesenjangan  sosial masyarakat desa dan menjadikan desa sebagai basis perubahan. Menurut Adisasmita (2010) indeks pembangunan  desa  adalah  seluruh  usaha  pembangunan  dan  pertumbuhan  yang  terencana  yang dilakukan  suatu  negara,  bangsa  dan  pemerintahan  agar  terciptanya  pembinaan  bangsa.  Hal  ini terekam melalui pernyataan bapak Sumiarso sebagai sekertaris desa.
“Berbicara mengenai pembangunan desa candirejo tentu fokus kita itu pada infrastruktur dan pemberdayaan. karena peraturan juga begitu kan 70% nya untuk  pembangunan  fisik  sisanya  baru  pemberdayaan  kaya  peningkatan kemampuan  umkm  warga,  pemberdayaan  melalui  pendampingan  dan pelatihan usaha” (Hasil wawancara dengan informan tanggal 15 Februari 2019)
Hal senada juga diungkapkan Bapak Haryoto selaku Kepala Desa Candirejo sebagai berikut: “ya  pembangunan  kita  harus  ngikut  peraturan  di  atas  yo  mba,  gak  bisa dilakukan  sembarangan.  harus  ngikutin  pakem  yang  udah  dibuat”  (Hasil wawancara dengan informan tanggal 13 Ferbuari 2019)
Dalam  konsep  pembangunan  ada  dua  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  menciptakan  usaha pembinaan  bangsa  adalah:  1)  adanya  koordinasi  antara  masyarakat  dengan  pemerintah  untuk
melakukan usaha tersebut. 2) adanya keterarahan dan kesinambungan pelaksanaan yang dilakukan supaya tujuan dari pembangunan dapat tercapai.
Dari  dua  syarat  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  pada  dasarnya  pembangunan  itu  punya  tujuan mejadikan masyarakat yang adil dan makmur yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 untuk mendapatkan  kehidupan  yang  harmonis.  Dimana  dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat diketahui  bahwa  pembangunan  dana  desa  Candirejo  diprioritaskan  kepada  pembangunan infrastruktur  dan  pemberdayaan  masyarakat  seperti  peningkatan  mutu  UMKM  yang  terdapat  di desa Candirejo yaitu kegiatan membuat makanan membuat keset, dan membuat keripik.
Penggunaan anggaran yang ditujukan untuk pembangunan desa melibatkan masyarakat dalam perencanaan  dalam  kapasitas  pemberi  masukan  dan  pengawas  dari  pelaksanaan  pembangunan. Sedangkan  keputusan  program  yang  akan  dilaksanakan  dikembalikan  kepada  pemerintah  Desa secara  penuh  dikarenakan  hal  tersebut  merupakan  wewenang  dan  tanggung  jawab  aparatur  desa selaku pejabat negara tingkat desa.

## 5. PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa penerapan  akuntabilitas  Desa  Candirejo  sudah  berhasil  mencapai  tujuan  yang  ditetapkan  dengan melihat pembangunan jalan dan pemberdayaan masyarakat.
Adanya  laporan  berkala  mengenai  pengelolaan  dana  desa  dan  publikasi  dalam  bentuk pemasangan  spanduk  atau  pengumuman  saat  musyawarah  mengenai  detail  keuangan  dana  desa kepada masyarakat membuktikan bahwa Desa Candirejo telah menerapkan transparansi.
Partisipasi  masyarakat  di  Desa  Candirejo  dapat  dilihat  dalam  kerjasama  pada  program pembangunan dan pemberdayaan desa berjalan dengan baik sehingga manfaat dana desa langsung bisa  dirasakan  oleh  masyarakat.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  adanya  peran  masyarakat  dalam mengambil  keputusan  untuk  mengelola  dana  desa  melalui  kehadiran  masyarakat  dalam  setiap musyawarah  yang  diadakan  baik  tingkat  RT,  RW,  dan  dusun.  Kehadiran  masyarakat  dalam musyawarah  merupakan  kesempatan  untuk  dapat  memberikan  usulan-usulan  dan  menyalurkan aspirasi masyarakat agar apa yang telah disepakati benar-benar dapat direalisasikan.

## Keterbatasan Penelitian
Peneliti  masih  menemui  keterbatasan–keterbatasan  dan  kekurangan  dalam  pelaksanaan penelitian  di  lapangan  antara  lain;  (1)  Periode  penelitian  yang  digunakan  tahun  2017  sehingga peneliti hanya bisa melihat penerapan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa pada tahun itu saja. Peneliti tidak bisa melihat histori bahwa akuntabilitas, transparansi,  dan  partisipasi  pengelolaan  dana  desa  yang  diterapkan  Desa  Candirejo  sudah  terjadi berapa  lama.  (2)  Penelitian  ini  sangat  tergantung  pada  interpretasi  peneliti  tentang  makna  yang disampaikan dalam wawancara sehingga kecenderungan untuk bias masih tetap ada.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  simpulan  tentang  Transparansi,  Akuntabilitas  dan Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Dana  Desa  Candirejo,  maka  penulis  dapat memberikan  beberapa  saran  yang  terkait  dengan  penelitian  ini.  Bagi  pemerintah  desa,  perbaikan secara  kontinui  merupakan  fokus  dari  pengelolaan  dana  desa  dengan  selalu  mematuhi  peraturan perundang  undangan  terbaru,  agar  pemerintah  desa  dapat  mengelola  anggaran  dana  desa  dengan baik terutama dalam pengeluaran dana desa.
Aparat Desa dapat memanfaatkan media lainnya untuk mempublikasikan pengelolaan dana desa agar masyarakat dan siapapun yang membutuhkan informasi dapat dengan mudah mengakses laporan keuangan. Oleh karena itu peneliti melakukan cross check data dengan melihat fakta yang ada dan informan yang berbeda.
Bagi  penelitian  selanjutnya  sebaiknya  berkoordinasi  terlebih  dahulu  kepada  para  informan yang  benar-benar  memahami  topik  yang  akan  ditanyakan  dan  mengenai  waktu  yang  akan digunakan  dalam  wawancara  terutama  masyarakat  desa.  Untuk  dokumentasi  yang  digunakan sebaiknya  menggunakan  alat  yang  memadai  sehingga  data  wawancara  maupun  gambar  yang diperoleh lebih jelas.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita,  Rahardjo.  2010.  Pembangunan  Pedesaan  dan  Perkotaan.  Yogyakarta:Penerbit  Graha Ilmu.
Barokah,  et  all.  2015.  Indek  Pembangunan  Desa  2014:  Tantangan  Pemenuhan  Standar  Pelayanan Minimum Desa. Jakarta: Kementrian PPN/Bappenas dan Badan Pusat Statistik
Halim, Abdul. 2012. Akuntansi dan Pengendalian keuangan Daerah. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YPKN.
Hamidi,  et  all.  2015.  Indeks  Desa  Membangun.  Jakarta:  Kementrian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kristianten. 2006. Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta
Mardiasmo. 2012. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Supratna, Tjahja. 2000. Strategi Pembangunan dan Kemiskinan. Jakarta: Rineka Cipta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Wiranto,  Tatang.  2012.  Akuntabilitas  dan  Transparansi  dalam  Pelayanan  Publik.  (online).
(diaksestanggal 20Oktober 2018). Tersedia di World Wide Web:
http://www.depkominfo.go.id .
Yuliansyah dan Rusmianto. 2016. Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat.
http://jateng.tribunnews.com/2018/07/24/jauhari-sebut-ada-9-temuan-bpk-di-lhp-laporan-keuangan-pemkab- semarang , diakses pada 22 Oktober 2018 pukul 23.28 WIB
http://jatengprov.go.id/beritadaerah/pemkab-semarang-kembali-raih-penghargaan-wtp ,  diakses  pada  22 Oktober 2018 pukul 20.30 WIB.