## TAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PEMUFAKATAN
JAHAT OLEH KORUPTOR (STUDI PUTUSAN NOMOR 21/PUU- XIV/2016)

## Irfan Ardiansyah
Email : irfanardiansyah@ymail.com STIH Persada Bunda

## Abstrak
Harapan  agar  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  tidak  bertindak  sebagai  legislator (pembuat  norma)  ternyata  tidak  mudah  untuk  diwujudkan.  Hal  tersebut  karena dalam  beberapa  perkara  pengujian  undang-undang  yang  diperiksa,  diadili,  dan diputusnya, MK justru bertindak sebagai lembaga pembuat norma (salah satunya dalam  Perkara  Nomor  21/PUU-XIV/2016).  Dengan  demikian,  ditinjau  dari konsep  kekuasaan  negara,  MK  memiliki  peran  ganda,  yaitu  sebagai  pemegang kekuasaan  negara  di  bidang  yudikatif  dan  legislatif.  Rumusan  masalah  dalam kajian  ini  adalah  tafsiran  MK  terhadap  pemufakatan  jahat  oleh  koruptor  serta hubungan  antara  pemufakatan  jahat  menurut  Pasal  88  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  dengan  menurut  Pasal  15  Undang-Undang  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  PTPK)  sebelum  dan  setelah ditetapkannya  putusan a  quo .  Tafsiran  MK  terhadap  pemufakatan  jahat  oleh koruptor adalah langkah yang tepat guna menjamin kepastian hukum.
Kata Kunci: Korupsi, Koruptor, Pemufakatan Jahat, Mahkamah Konstitusi

## Abstract
Hopes that the Constitutional Court (CC) is not acting as legislator (maker norm) was  not  easy  to  achieve.  This  is  because  in  some  cases  the  judicial  examined, tried, and decided, the CC actually act as a norm-making body (one of them in the Case  Number  21/PUU-XIV/2016).  Thus,  in  terms  of  the  concept  of  state  power, the  CC  has  a  dual  role  as  the  holders  of  state  power  in  the  judiciary  and  the legislature.  The  problem  of  this  study  is  the  interpretation  of  the  CC  of  the  of conspiracy and the relationship between of conspiracy according to Article 88 of the  Code  of  Penal  (CP)  in  accordance  with  Article  15  of  the  Law  on  the Eradication of Corruption (LEC) before and after the enactment quo decision. CC interpretation against conspiracy is the right step to ensure legal certainty. Keywords: Corruption, Corrupt, Conspiracy, Constitutional Courts

## A. Latar Belakang Masalah
Menurut  Wakil  Ketua  Komisi III  DPR,  Benny  K  Harman,  tujuan utama Mahkamah Konstitusi
(selanjutnya  disingkat  MK)  dibentuk bukan  sebagai  legislator  sehingga
lembaga  tersebut  jangan  menjadikan diri  sebagai  legislator.  MK  hanya menilai  apakah  undang-undang  yang dibuat  pembentuk  undang-undang melanggar  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  (selanjutnya  disingkat  UUD
1945).  Jika  undang-undang  tersebut dinilai bertentangan,
MK membatalkan  undang-undang  itu, baik  sebagian  maupun  seluruhnya. Tegasnya,  MK  jangan  membuat norma  baru  karena  dia  bukan lembaga  legislatif  Lebih  lanjut, Benny K Harman menyatakan bahwa tugas  utama  hakim  MK  ialah menjaga  atau  melindungi  konstitusi, bukan  menafsirkan  konstitusi.   Oleh karena  itu,  hakim  MK  jangan membuat  tafsir  sendiri,  apalagi membuat  tafsir  untuk  mencapai maksud-maksud  tertentu  (Ibrahim, Gibran Maulana, “Jokowi Pilih Saldi Isra  Jadi  Hakim  MK,  Komisi  III:
Jaga Netralitas”,
https:// news.detik.com/berita/d-
3468943/jokowi-pilih-saldi-isra-jadi- hakim-mk-komisi-iii-jaga-netral  itas, diunduh  pada  Sabtu,  8  April  2017, jam 16:59 WIB). Berdasarkan
pendapat ini, MK sebagai bagian dari pelaku  kekuasaan  kehakiman  di Indonesia tidak memiliki
kewenangan dalam hal  pembentukan norma  hukum  dan/atau  menafsirkan suatu undang-undang.
Penulis  sependapat dengan apa yang  dinyatakan  oleh  Benny  K Harman.  Alasan  yuridis  penulis
adalah  hal  tersebut  sebagaimana telah ditetapkan dalam hukum positif,  yaitu  Pasal  24C  ayat  (1) UUD  1945  dan  Pasal  10  ayat  (1) huruf  a  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  2014  tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2013  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi Menjadi Undang-Undang (selanjutnya  disingkat  UU  MK). Untuk  lebih  jelasnya,  dasar-dasar hukum  tersebut  diuraikan  sebagai berikut:
1. Pasal  24C  ayat  (1)  UUD 1945: MK berwenang mengadili pada tingkat pertama  dan  terakhir  yang putusannya  bersifat  final untuk menguji undang- undang terhadap UUD
1945,  memutus  sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya  diberikan oleh  UUD  1945,  memutus pembubaran  partai  politik, dan  memutus  perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK: MK berwenang mengadili pada tingkat pertama  dan  terakhir  yang putusannya  bersifat  final
untuk menguji undang-
undang terhadap UUD 1945.
Berdasarkan  penjelasan  atas Pasal  10  ayat  (1)  UU  MK,  pada pokoknya  disebutkan  bahwa  putusan MK bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum  tetap  sejak  diucapkan  dan tidak  ada  upaya  hukum  yang  dapat ditempuh.  Sifat  final  dalam  putusan MK mencakup pula kekuatan hukum mengikat ( final and binding).
Harapan agar MK tidak
bertindak sebagai legislator
(membuat norma baru) ternyata tidak mudah untuk diwujudkan. Hal tersebut  karena  dalam  beberapa perkara  pengujian  undang-undang yang  diperiksa,  diadili,  dan  diputus MK,  MK  justru  bertindak  sebagai lembaga  pembuat  norma.  Dengan demikian, ditinjau dari konsep kekuasaan  negara,  MK  memiliki peran ganda, yaitu sebagai pemegang kekuasaan negara di bidang yudikatif
serta  sebagai  pemegang  kekuasaan negara di bidang legislatif.
Salah  satu  perkara  pengujian undang-undang yang diperiksa, diadili,  dan  diputus  MK  dengan putusan  akhir  dalam  bentuk  MK bertindak sebagai legislator (membuat norma baru) adalah dalam perkara  Nomor  21/PUU-XIV/2016, yaitu  perkara  mengenai  pengujian Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  (selanjutnya  disebut UU  PTPK)  terhadap  UUD  1945. Penulis mengawali kalimat ini dengan “salah satu perkara” disebabkan terdapat beberapa putusan  perkara  pengujian  undang- undang  lainnya  yang  diputus  oleh MK  dengan  sifat  putusan  yang dikenal dengan istilah positive legislature . Menurut Martitah 1 , berdasarkan  teori  terdapat  dua  jenis putusan  yang  dikeluarkan  oleh  MK terkait  dengan  pengujian  materi  atas
1 Prahassacitta,  Vidya,  2013,  “Makna  Upah Proses  Menurut  Mahkamah  Konstitusi Dibandingkan  Dengan  Beberapa  Putusan Mahkamah Agung: Kajian Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  37/PUU- IX/2011”, Jurnal  Yudisial ,  Vol.  6  No.  3, hlm. 211.
suatu undang-undang. Pertama,
putusan  yang  merupakan a  negative legislator atau  pembatalan  norma undang-undang. Dalam hal ini putusan  MK  tersebut  menyatakan suatu  ketentuan  dalam  undang- undang  tidak  mempunyai  kekuatan hukum  mengikat.  Hal  ini  menjadi kewenangan  MK  sesuai  dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU MK. Kedua,  putusan  yang  merupakan a positive  legislator yaitu  putusan  MK yang  mengatur.  Memang  secara
yuridis MK tidak memiliki
wewenang untuk mengeluarkan
putusan  yang  merupakan a  positive
legislator dalam praktiknya dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum. Menurut Martitah 2 , dasar pertimbangan  MK  dalam  membuat beberapa  putusan  yang  bersifat positive  legislature adalah  keadilan dan  kemanfaatan  masyarakat,  situasi yang mendesak,
mengisi rechtvocuum untuk menghindari chaos atau  kekacauan  hukum  dalam masyarakat.  Putusan-putusan  MK yang  bersifat positive  legislature menurut  Martitah 3 ,  antara  lain  dapat
2 Ibid , hlm. 170.
3 Ibid , hlm. 148-163.
diketahui dari perkara-perkara berikut ini.
1. Putusan  MK  Nomor  102/PUU-
VII/2009 Pemilihan Presiden boleh menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP atau Paspor merupakan  amanat  putusan MK Nomor 102/PUU- VII/2009.  MK  mengabulkan sebagian permohonan dari Refly  Harun  dan  Maheswara Prabandono,  atas  pengujian Undang-Undang  Nomor  42 Tahun  2008  tentang  Pemilu Presiden  dan  Wakil  Presiden. Melalui  putusan  tersebut,  MK menyatakan Pasal 111 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang  Pemilu  Presiden  dan
Wakil Presiden adalah konstitusional bersyarat ( conditionally  constitutional ).
Menyadari potensi-potensi kekacauan dalam penyelenggaraan  pemungutan suara  dalam  Pilpres  tersebut,
MK akhirnya melekatkan seperangkat amar yang sesungguhnya mengandung
muatan positive legislature
(menemukan  norma  baru  dan
bersifat mengatur) yang dituangkan dalam amar putusan. 2. Putusan  MK  Nomor  4/PUU- VII/2009 Dalam persidangan ini pemerintah mendalilkan bahwa norma hukum persyaratan untuk menduduki jabatan-
jabatan  publik  tidak  pernah dihukum dengan pidana penjara karena melakukan tindak  pidana  yang  diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun  atau  lebih  yang  tersebar di  berbagai  Undang-Undang, sebelumnya  pernah  diputus oleh MK, yakni dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 dan  Putusan  Nomor  15/PUU-
VI1/2008 dengan amar putusan permohonan ditolak. Itu sebabnya, Pemerintah menganggap bahwa permohonan  pemohon  dalam perkara Nomor 4/PUU-
VII/2009 adalah nebis in idem .
Keberadaan  norma  persyaratan tersebut  sesungguhnya  semata- mata dimaksudkan untuk
mendapatkan  pemimpin  yang memiliki  rekam  jejak  ( track
record ) bagus dan tidak tercela.
Oleh  karena  itu,  agar  rakyat dapat  secara  kritis  menilai calon  yang  akan  dipilihnya, maka MK memberikan pembatasan-pembatasan (pengaturan lebih lanjut), dengan  salah  satu  ketentuan keberadaan pasal-pasal dimaksud harus dianggap inkonstitusional bersyarat sepanjang berlaku terbatas
untuk  jangka  waktu  5  (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara  berdasarkan  putusan pengadilan yang telah mempunyai  kekuatan  hukum tetap.
3. Putusan  MK  Nomor  110-111- 112-113/PUU-VII/2009
Perkara  Nomor  110-111-112- 113/PUU-VII/2009 terkesan sangat  kental  dengan  nuansa politik,  di  samping  karena pemohonnya mewakili sebagian  partai  yang  lolos parliamentary  threshold ,  juga terdapat  nuansa  adu  kesaktian antara  MA  dan  MK.  Dasar pertimbangan hakim MK membuat putusan yang bersifat
positive legislature dalam perkara ini mencakup dua jenis pertimbangan  hukum,  yaitu  a) untuk menjamin hak-hak konstitusional  warga  negara; dan b) pertimbangan
argumentasi.
Kembali  pada  putusan  dalam perkara  Nomor  21/PUU-XIV/2016, yaitu  perkara  mengenai  pengujian Pasal  15  UU  PTPK  terhadap  UUD
1945 yang bersifat positive legislature , perlu diuraikan ketentuan pasal  tersebut  sebelum  dan  setelah perubahan  substansinya  berdasarkan putusan  MK  yang  sekaligus  menjadi dasar ketertarikan penulis melakukan kajian  ini.  Menurut  Pasal  15  UU PTPK, “Setiap orang yang melakukan  percobaan,  pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan  tindak  pidana  korupsi, dipidana  dengan  pidana  yang  sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3,  Pasal  5  sampai  dengan  Pasal  14” ( das sollen ). Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
21/PUU-XIV/2016,  Pasal  15  UU
PTPK sebatas berkaitan dengan frasa
“pemufakatan  jahat”  adalah  bila  dua orang  atau  lebih  yang  mempunyai kualitas  yang  sama  saling  besepakat
melakukan  tindak  pidana  ( das  sein ).
Hal  ini  tentunya  menjadi  penting untuk  dikaji  dalam  suatu  penelitian. Agar  kajian  dimaksud  lebih  terarah dan fokus pada hal-hal tertentu maka ditetapkan  rumusan  masalah  sebagai berikut:
1. Bagaimanakah tafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap pemufakatan jahat oleh koruptor  berdasarkan  Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016? 2. Bagaimanakah hubungan
antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  dengan  pemufakatan jahat menurut Pasal 15
Undang-Undang  Nomor  20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  sebelum  ditetapkan putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016?
3. Bagaimanakah hubungan antara pemufakatan jahat
menurut Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  dan  pemufakatan  jahat menurut  Pasal  15  Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi setelah ditetapkan
putusan  Mahkamah  Konstitusi
Nomor 21/PUU-XIV/2016?

## B. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  metode penelitian  yang  akan  digunakan adalah  yuridis  normatif.  Spesifikasi penelitian  yang  digunakan  adalah desrkiptif-analitis.  Dalam  penelitian masalah  hukum  dengan  pendekatan normatif,  maka  hendaknya  peneliti melakukan pengamatan dengan mempelajari  dan  menjelaskan  data sekunder, yang disebut dengan metode studi kepustakaan. 4
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Tafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pemufakatan Jahat oleh Koruptor berdasarkan
4 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji,  2001,
Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Ringkas ,    PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, hlm. 1.
Perkara Nomor 21/PUU- XIV/2016
Berdasarkan keterangan
pemerintah  dalam  Perkara  Nomor 21/PUU-XIV/2016  (Putusan  Perkara Nomor  21/PUU-XIV/2016,  2016:60- 61),  disebutkan  bahwa  terhadap kewenangan  Mahkamah  Konstitusi untuk  memeriksa,  mengadili  dan memutus permohonan perkara tersebut, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:
1. Mahkamah  Konstitusi  sebagai salah  satu  pelaku  kekuasaan kehakiman, mempunyai
peranan  penting  dalam  usaha menegakkan  konstitusi dan prinsip  Negara  hukum  sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Dalam  Pasal  10  ayat  (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang
Nomor  8  Tahun  2011,  bahwa
Mahkamah Konstitusi berwenang untuk:
a. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
b. Memutus  sengketa  kewenangan lembaga negara yang kewenangannya  diberikan  oleh
UUD 1945;
c. Memutus  pembubaran  partai politik, dan ;
d. Memutus  perselisihan  tentang hasil pemilihan umum.
2. Berdasarkan peraturan
perundang-undangan  tersebut di  atas,  maka  permohonan Pemohon  untuk  meminta  tafsir konstitusional  terhadap  Pasal 15  UU  PTPK,  tidak  sesuai dengan
kewenangan Mahkamah  Konstitusi,  karena Mahkamah  Konstitusi  hanya berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap
UUD 1945 bukan untuk memberi  tafsir  konstitusional, dengan  demikian  Mahkamah Konstitusi  tidak  berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.
Atas  keterangan  pemerintah dalam  Perkara  Nomor  21/PUU- XIV/2016  tersebut  di  atas,  MK
memberikan tanggapan dengan menyatakan  bahwa  (Putusan  Perkara Nomor  21/PUU-XIV/2016,  2016:99) karena  yang  dimohonkan  Pemohon adalah  pengujian  konstitusionalitas norma  Undang-Undang, in  casu
Pasal 15 sepanjang frasa
“pemufakatan  jahat”  dan  frasa “tindak  pidana  korupsi”  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999 sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2001 Nomor  134,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4150, selanjutnya disebut UU Tipikor)  terhadap  UUD  1945  maka Mahkamah  berwenang  mengadili permohonan a quo .
Berdasarkan keterangan pemerintah  dan  tanggapan  MK tersebut  di  atas,  penulis  lebih condong  atau  lebih  memihak  pada keterangan  pemerintah.  Hal  ini disebabkan MK memang tidak berwenang  untuk  memberikan  tafsir konstitusional  terhadap  muatan pasal yang  diuji  dalam  perkara a  quo .  Hal ini  diperkuat  dengan  salah  satu pertimbangan  hukum  yang  diberikan
oleh  MK  dalam  perkara a  quo yang menyebutkan  bahwa  “...  seharusnya UU  Tipikor  memberi  definisi  atau menyebut  secara  jelas  unsur-unsur pemufakatan  jahat  yang  dimaksud dalam UU Tipikor” 5 .
Berdasarkan pertimbangan hukum dari Hakim Konstitusi,
Manahan M.P Sitompul, yang
memiliki pendapat berbeda
(dissenting opinions) dalam memutus Perkara  Nomor  21/PUU-XIV/2016, dinyatakan bahwa UU Tipikor seharusnya  memberi  definisi  atau menyebut  secara  jelas  unsur-unsur pemufakatan  jahat  yang  dimaksud dalam  UU  Tipikor.  Terkait  hal  ini, timbul  pertanyaan,  yaitu  siapakah organ  negara  di  Indonesia  yang memiliki kewenangan memberi definisi  atau  menyebut  secara  jelas unsur-unsur  suatu  norma  hukum dalam undang-undang? Apabila jawabnya  adalah  MK,  maka  adalah wajar penegakan hukum di Indonesia digambarkan  masih  berorientasi  atas kepentingan-kepentingan tertentu.
Sedangkan  apabila  jawabnya  adalah organ  negara  yang  lain  (selain  MK), maka  timbul  pertanyaan  lain,  yaitu
5 Putusan Perkara Nomor 21/PUU- XIV/2016, hlm. 125.
kepentingan  siapa  yang  “dilindungi” oleh MK? Pertanyaan tersebut timbul karena  berdasarkan  putusan  Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016, MK memberikan  definisi  atau  menyebut secara jelas unsur-unsur pemufakatan jahat  yang  dimaksud  dalam  UU PTPK.
Berdasarkan  uraian  di  atas, pada intinya penulis ingin menegaskan  bahwa  setiap  organ negara sudah seharusnya melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsinya sesuai dengan
kewenangannya masing-masing.
Oleh  karena  itu,  organ  negara  di bidang  yudikatif,  tidak  sepatutnya mengambil kewenangan organ negara  di  bidang  eksekutif  dan/atau mengambil    kewenangan  organ negara di bidang legislatif. Perlu pula diuraikan  di  sini  bahwa  sebelum  era reformasi,  tidak  terdapat  pemisahan yang tegas  antar   fungsi-fungsi  organ negara  di  bidang  yudikatif  dengan fungsi-fungsi  organ  negara  di  bidang eksekutif (pihak eksekutif mengontrol kekuasaan pihak yudikatif), pertanyaannya  adalah  apakah  pada era  reformasi  ini  memang  sudah sepatutnya pihak yudikatif
mengontrol  atau  bahkan  mengambil
alih  beberapa  kewenangan  kekuasaan pihak yudikatif dan eksekutif?
Harus  diakui  bahwa  tindakan MK  yang  kadangkala  melakukan penafsiran  yang  kontekstual  dengan bertumpu  pada  keadilan  substantif dan penafsiran hukum yang progresif mengundang kritik. Dikatakan bahwa penafsiran kontekstual telah menggelincirkan MK menjadi lembaga  kehakiman  otoriter,  karena MK memiliki cek kosong yang dapat ditulisnya  sendiri.  Padahal,  dalam konteks  prinsip  supremasi  konstitusi sebagaimana dikemukakan oleh
Hans  Kelsen  sebagai  tokoh  pencetus
ide pembentukan Mahkamah
Konstitusi  di  dunia,  pengawal  harus patuh dan berkedudukan lebih rendah daripada yang dikawal 6 .
Sebagai  bagian  akhir,  penulis
berpendapat bahwa tafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap pemufakatan  jahat  oleh  koruptor
adalah  langkah  yang  tepat  guna menjamin  kepastian  hukum.  Akan tetapi, tindakan Mahkamah
Konstitusi melakukan penafsiran tersebut  adalah  termasuk  tindakan
6 Ali,  Mahrus,  “Mahkamah  Konstitusi  dan Penafsiran  Hukum  yang  Progresif”, Jurnal Konstitusi ,  Vol.  7  No.  1,  Tahun  2010,  hlm. 85-86.
yang  melanggar  hukum karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memberikan tafsir konstitusional  dan/atau  menetapkan putusan  yang  membentuk  norma yang  baru  ( positive  legislature ).
Dengan  demikian,  dalam  mengadili dan memutus Perkara Nomor
21/PUU-XIV/2016, Mahkamah
Konstitusi  mengambil  peran  negatif, yaitu  menegakkan  hukum  dengan melanggar hukum.
2. Hubungan
antara Pemufakatan  Jahat  menurut Pasal  88  Kitab  Undang- Undang
Hukum Pidana dengan  Pemufakatan  Jahat menurut  Pasal  15  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun 2001  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum Ditetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 21/PUU-XIV/2016
Digunakannya  hukum  pidana di  Indonesia  sebagai  sarana  untuk menanggulangi  kejahatan tampaknya tidak  menjadi  persoalan.  Hal  ini
terlihat  dari  praktik  perundang- undangan selama ini yang
menunjukkan  bahwa  penggunaan hukum  pidana  merupakan  bagian dari  kebijakan  atau  politik  hukum
yang dianut di Indonesia.
Penggunaan  hukum  pidana  dianggap sebagai  hal  yang  wajar  dan  normal, seolah-olah  eksistensinya  tidak  lagi dipersoalkan.  Yang  menjadi  masalah ialah  garis-garis  kebijakan  atau pendekatan bagaimanakah yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana itu? 7 Terkait dengan kebijakan
hukum  pidana  di  bidang  pengaturan tentang  pemufakatan  jahat,  MK berpendapat bahwa pemufakatan jahat pertama kali diatur dalam Pasal 88  KUHP.  Istilah  asli  pemufakatan jahat  dalam  KUHP  (WVS)  dalam bahasa Belanda ialah
“samenspanning”. Dalam  bahasa Inggris  disebut conspiracy ,  dalam bahasa Indonesia disebut persekongkolan.  Pemufakatan  jahat
dapat  dilihat  dari  sisi  subjektif  dan objektif. Dari sisi subjektif pemufakatan  jahat  adalah  niat  di antara  para  pelaku  untuk  bersama-
7 Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  2005, Teori-teori  dan  Kebijakan  Pidana ,  Alumni, Bandung, hlm. 156-157.
sama ( meetings of mind ) mewujudkan suatu kejahatan sedangkan dari sisi objektif pemufakatan  jahat  adalah  adanya perbuatan  pendahuluan  sebagaimana dimaksud  dalam  delik  percobaan 8
(Putusan  Perkara  Nomor  21/PUU- XIV/2016, 2016:107-108).
Para  ahli  dalam  persidangan perkara a  quo yakni  ahli  Dr.Chairul Huda, S.H., M.H, ahli Prof. Dr. Andi Hamzah,  S.H,  dan  ahli  Prof.  Dr. Eddy  O.S  Hiariej,  S.H.,  M.  Hum., pada  dasarnya  berpendapat  sama bahwa  pemufakatan  jahat  adalah apabila  dua  orang  atau  lebih  sepakat akan melakukan kejahatan sebagaimana  yang  dimaksud  dalam Pasal  88  KUHP.  Pasal  88  KUHP berbunyi,  “Dikatakan  pemufakatan jahat,  apabila  dua  orang  atau  lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”, (Pasal 110, Pasal 111 bis, Pasal  116,  Pasal  125,  Pasal  139c, Pasal  164,  Pasal  169,  Pasal  214, Pasal  324,  Pasal  358,  Pasal  363, Pasal  365,  Pasal  368,  Pasal  457, Pasal  462,  Pasal  504,  Pasal  505 KUHP)” 9 .  Pasal  110  ayat  (1)  KUHP berbunyi,  “Permufakatan  jahat  untuk
8 Putusan Perkara Nomor: 21/PUU- XIV/2016, hlm 108.
9 Ibid .
melakukan  kejahatan  menurut  Pasal 104,  106,  107  dan  108  diancam berdasarkan  ancaman  pidana  dalam pasal-pasal  tersebut”.  Bahwa  Pasal 104, Pasal  106, Pasal  107, dan Pasal 108 KUHP merupakan tindak pidana kejahatan  terhadap  keamanan  negara yang  dapat  dilakukan  oleh  siapapun juga 10 .
Berdasarkan  uraian  di  atas, hubungan  antara  pemufakatan  jahat menurut  Pasal  88  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  dengan pemufakatan  jahat  menurut  Pasal  15 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun
2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak
Pidana  Korupsi  sebelum  ditetapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  21/PUU-XIV/2016  adalah
tidak diterapkannya asas Lex Specialis  Derogat  Legi  Generalis (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum).
3. Hubungan antara Pemufakatan  Jahat  menurut Pasal  88  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana
dengan  Pemufakatan  Jahat menurut  Pasal  15  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun 2001 tentang  Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Setelah Ditetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 21/PUU-XIV/2016
Menurut  MK,  pemufakatan jahat  bukan  tindak  pidana  yang berdiri sendiri akan tetapi bagian dari persiapan melakukan penyertaan tindak  pidana,  perbuatan  tindak pidana,  untuk  membuat  kesepakatan untuk  melakukan  tindak  pidana tertentu yang secara tegas dinyatakan dalam  undang-undang.  Harus  jelas tindak  pidana  yang  mana  yang  akan dilakukan.  Dalam  tindak  pidana pemufakatan jahat harus ada meetings  of  minds atau mens  rea (guilty  mind) karena  pemufakatan jahat  tersebut  merupakan  kejahatan conspiracy sehingga harus ada persamaan kehendak atau niat diantara orang-orang yang melakukan conspiracy pemufakatan jahat  tersebut.  Terhadap meetings  of mind diperlukan  adanya  perbuatan,
baik  kelakuan,  atau  penimbulan akibat  yang  dilarang  oleh  Undang-
Undang. Pemufakatan jahat
merupakan  perbuatan (actus  reus) yang  membutuhkan  kesalahan  atas perbuatan  yang  dilarang  sehingga dapat  dipertanggungjawabkan  secara hukum 11 .
Menurut  MK,  dalam  tindak pidana  pemukatan  jahat  (dalam perkara  korupsi,  pen)  para  pihak harus  sepakat  untuk  melakukan tindak  pidana,  harus  mewujudkan rencana  pemufakatan  jahat  tersebut baik  untuk  sebahagian  saja  ataupun secara keseluruhan, harus ada kerugian negara, dan harus ada unsur memperkaya  diri  sendiri  dan  atau orang lain ataupun korporasi.
Apabila  tidak  demikian  maka  sama dengan  mempidana  kehendak  atau niat tanpa perbuatan 12 .
Menurut  Ahli  Prof.  H.AS. Natabaya,  S.H.,LL.M.,  “Doktrin yang ditetapkan oleh Lord Mansfield dalam Rex  v.Scofield ,  terdiri  dari semua  prinsip-prinsip  yaitu,  bahwa tindakan terletak di niat dan niat saja tidak  dapat  dihukum;  akan  tetapi ketika  suatu  tindakan  dilakukan,
11 Ibid .
12 Ibid , hlm. 111.
maka hakim tidak hanya menghukum karena  ada  tindakan  dilakukan  tetapi karena  adanya  niat  yang  dilakukan dengan  melanggar  hukum  dan  niat itu berbahaya ... dan seterusnya” 13 .
Menurut  Hakim  Konstitusi,
Manahan M.P Sitompul, yang memiliki pendapat berbeda
(dissenting opinions) dalam memutus Perkara  Nomor  21/PUU-XIV/2016, bila  dilihat  rumusan  dari  Pasal  15 UU  PTPK,  dapat  dikatakan  bahwa pasal a  quo bukanlah  merupakan suatu delik yang mengandung unsur- unsur  tertentu,  melainkan  hanyalah suatu  rumusan  yang  berisi  petunjuk atau  perintah  kepada  Jaksa  Penuntut Umum dan Hakim agar bila mengajukan tuntutan atau menjatuhkan pidana Percobaan (Pasal  53  KUHP),  Pembantuan (Pasal  56  KUHP)  dan  Pemufakatan Jahat  (Pasal  88  KUHP)  untuk melakukan  tindak  pidana  korupsi  , dipidana  dengan  pidana  yang  sama sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 2,  Pasal  3,  Pasal  5  sampai  dengan Pasal 14 UU Tipikor. Jadi merupakan  pedoman  menjatuhkan
13 Ibid .
straafmaat dalam UU Tipikor secara khusus 14 .
Menurut  Hakim  Konstitusi,
Manahan M.P Sitompul, yang
memiliki pendapat berbeda
(dissenting opinions) dalam memutus Perkara  Nomor  21/PUU-XIV/2016, sebenarnya  ketentuan  yang  terdapat didalam  Pasal  15  Undang-Undang a quo terdiri  dari  3  (tiga)  ketentuan yaitu percobaan dalam tipikor, pembantuan  dalam  tipikor,  dan pemufakatan  jahat  dalam  tipikor. Penjelasan  lebih  lanjut  mengenai apakah  yang  dimaksud  perbuatan- perbuatan  atau  istilah  percobaan, pembantuan, pemufakatan jahat dalam  UU  Tipikor  ataupun  UU Nomor  30  Tahun  2002  tentang Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dan Undang-Undang lainnya yang berhubungan  dengan  tindak  pidana korupsi  tidak  menjelaskan  unsur- unsur dan makna dari ketiga perbuatan  tersebut.  Di  dalam  KUHP memang  telah  jelas  dirumuskan  apa yang  dimaksud  dengan  Percobaan (Pasal  53  KUHP),  Pembantuan (Pasal  56  KUHP)  dan  Pemufakatan Jahat  (Pasal  88  KUHP).  Ketentuan pidana tentang percobaan dan
14 Ibid , hlm. 124.
pembantuan  dalam  KUHP  dapat digunakan terhadap ketentuan pidana lainnya  di  luar  KUHP,  termasuk yang  terdapat  dalam  UU  Tipikor berdasarkan  Pasal  103  KUHP  yang menyatakan “Ketentuan-ketentuan dalam  Bab  I  sampai  Bab  VIII  buku ini  juga  berlaku  bagi  perbuatan- perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam  dengan  pidana,  kecuali  jika oleh undang-undang ditentukan lain” 15 .
Menurut  Hakim  Konstitusi, Manahan M.P Sitompul, yang memiliki pendapat berbeda
(dissenting opinions) dalam memutus Perkara  Nomor  21/PUU-XIV/2016, dengan  demikian  secara  sistematis ketentuan  percobaan  di  Pasal  53 KUHP  (Bab  IV)  dan  ketentuan pembantuan di Pasal 56 KUHP (Bab V)  tunduk  pada  ketentuan  Pasal  103 KUHP.  Oleh  karena  itu  istilah percobaan  dan  pembantuan  dalam Pasal  15  Undang-Undang a  quo adalah  identik  dengan  Pasal  53  dan Pasal  56  KUHP,  karena  UU  Tipikor sendiri tidak menentukan definisi dan unsur-unsur  dari  “percobaan”  dan “pembantuan” tersebut. Tetapi
15 Ibid .
khusus  istilah  “pemufakatan  jahat” dalam  Pasal  88  KUHP  (Bab  IX), ketentuan  ini  tidak  dapat  dipakai dalam  perundang-undangan  pidana lainnya  di  luar  KUHP,  karena  Pasal 88 KUHP tidak tunduk pada ketentuan Pasal 103 KUHP sehingga “pemufakatan  jahat”  dalam  Pasal  15 Undang-Undang a  quo tidak  dapat mengacu pada Pasal 88 KUHP. Oleh karena  itu,  seharusnya  UU  Tipikor memberi  definisi  atau  menyebut secara jelas unsur-unsur pemufakatan jahat  yang  dimaksud  dalam  UU Tipikor 16 .
Menurut  Hakim  Konstitusi,
Manahan M.P Sitompul, yang
memiliki pendapat berbeda
(dissenting opinions) dalam memutus Perkara  Nomor  21/PUU-XIV/2016, dalam hal UU Tipikor tidak memberi rumusan  unsur,  cara  melakukan  atau penjelasan  lebih  lanjut  mengenai “pemufakatan jahat” dan tidak dapat merujuk  pada  ketentuan  Pasal  88 KUHP,  maka  norma  “pemufakatan jahat”  dalam  Pasal  15  Undang- Undang a  quo merupakan  norma yang samar pengertiannya dan kedudukannya  tidak  jelas,  sehingga tidak  menjamin  kepastian  hukum.
16 Ibid , hlm. 124-125.
Penafsiran  atau  pemaknaan  terhadap suatu  istilah  yang  pengertian  dan unsur-unsurnya  belum  dinormakan secara  tegas  dan  jelas  dalam  suatu Undang-Undang adalah mengabaikan persyaratan lex scripta, lex  stricta, dan lex  certa dari  suatu norma  Undang-Undang  dan  dapat merugikan  hak  konstitusional  warga negara.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan petitum  Pemohon  yang  menyatakan mohon  putusan  seadil-adilnya  ( ex aequo et bono ) maka frasa “pemufakatan  jahat”  dalam  Pasal  15 UU  Tipikor  harus  dinyatakan  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan
dengan UUD 1945 17 .
Terkait  dengan lex  scripta , lex certa dan lex stricta , Jan Remmelink berpendapat sebagai berikut 18 :
1. Lex Scripta
Dalam  tradisi civil  law ,  aspek pertama  adalah  penghukuman  harus didasarkan pada undang-undang, dengan  kata  lain  berdasarkan  hukum yang  tertulis.  Tanpa  undang-undang yang  mengatur  mengenai  perbuatan yang dilarang, maka perbuatan
17 Ibid .
18 Pohan, Agustinus, Santoso,  Topo,
Moerings  Martin  (Editor),  2012, Hukum Pidana  dalam  Perspektif ,  Pustaka  Larasan,
Bali, hlm. 43-44.
tersebut  tidak  bisa  dikatakan  sebagai tindak  pidana.  Hal  ini  berimplikasi bahwa kebiasaan tidak bisa dijadikan dasar menghukum seseorang.
2. Lex Certa dan Lex Stricta Dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis, pembuat undang-undang (legislatif) harus merumuskan  secara  jelas  dan  rinci mengenai  perbuatan  yang  disebut dengan  tindak  pidana  (kejahatan, crimes ).  Hal  inilah  yang  disebut dengan asas lex certa atau
bestimmtheitsgebot .
Pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan  jelas  tanpa  samar-samar
(nullum  crimen  sine  lege  stricta) , sehingga  tidak  ada  perumusan  yang ambigu  mengenai  perbuatan  yang dilarang dan diberikan sanksi.
Perumusan  yang  tidak  jelas  atau terlalu rumit hanya akan memunculkan  ketidakpastian  hukum dan menghalangi  keberhasilan upaya penuntutan  (pidana)  karena  warga selalu  akan  dapat  membela  diri bahwa  ketentuan-ketentuan  seperti itu  tidak  berguna  sebagai  pedoman perilaku.
Berdasarkan  uraian  di  atas, diketahui  bahwa  hubungan  antara pemufakatan  jahat  menurut  Pasal  88
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  dengan  Pemufakatan  Jahat menurut  Pasal  15  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  setelah  ditetapkan  putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 adalah harus diterapkannya  asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis (aturan yang khusus  mengesampingkan  aturan yang umum).

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang telah diuraikan sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Tafsiran  Mahkamah  Konstitusi terhadap  pemufakatan  jahat oleh  koruptor  adalah  langkah yang  tepat  guna  menjamin kepastian  hukum.  Akan  tetapi, tindakan Mahkamah Konstitusi melakukan  penafsiran  tersebut adalah termasuk tindakan  yang melanggar hukum karena Mahkamah  Konstitusi  tidak berwenang  memberikan  tafsir konstitusional dan/atau
menetapkan putusan yang
membentuk  norma  yang  baru
( positive  legislature ).  Dengan
demikian, dalam mengadili dan memutus Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi  mengambil  peran negatif, yaitu menegakkan hukum dengan melanggar hukum.
2. Hubungan  antara  pemufakatan jahat  menurut  Pasal  88  Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana  dengan  pemufakatan jahat menurut Pasal 15 Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  sebelum  ditetapkan putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 adalah tidak diterapkannya asas
Lex Specialis  Derogat  Legi
Generalis (aturan  yang  khusus mengesampingkan  aturan  yang umum).
3. Hubungan  antara  pemufakatan
jahat  menurut  Pasal  88  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  dengan  pemufakatan jahat menurut Pasal 15 Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi setelah ditetapkan putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 adalah  harus  diterapkannya asas Lex Specialis  Derogat
Legi  Generalis (aturan  yang khusus mengesampingkan
aturan yang umum). Berdasarkan kesimpulan
tersebut  di  atas,  direkomendasikan beberapa hal seperti yang disebutkan di bawah ini:
1. Apabila  Mahkamah  Konstitusi memang berwenang memberikan tafsir
konstitusional, maka sudah seharusnya setiap perkara yang meminta  tafsir  atas  materi muatan  ayat,  pasal,  dan/atau bagian  dari  undang-undang, diterima, diperiksa, diadili, dan diputuskan  dengan  seksama oleh Mahkamah Konstitusi sehingga tidak terjadi disparitas penegakan  hukum  dalam  hal pemberian tafsir konstitusional.
2. Semua  pihak  harus  memahami
bahwa sebelum ditetapkan
putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016, pemufakatan jahat masih
mengacu  pada  ketentuan  Pasal 88  Undang-Undang  Nomor  1
Tahun  1946  tentang  Peraturan
Hukum Pidana (KUHP).
3. Semua  pihak  harus  memahami bahwa setelah ditetapkan
putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor
21/PUU-XIV/2016, pemufakatan  jahat  tidak  lagi mengacu  pada  ketentuan  Pasal 88 KUHP, akan tetapi mengacu pada Pasal  15 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas
Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Martitah, 2013, Dari Negative Legislature, Mahkamah Konstitusi, ke Positive
Legislature? ,  Konstitusi  Pers, Jakarta.
Muladi  dan  Arief,  Barda  Nawawi,
2005, Teori-teori dan
Kebijakan  Pidana ,  Alumni,
Bandung. Pohan,  Agustinus,  Santoso,  Topo, Moerings Martin (Editor), 2012, Hukum  Pidana  dalam Perspektif ,  Pustaka  Larasan,
Bali.

## B. Jurnal
Ali,  Mahrus,  “Mahkamah  Konstitusi dan  Penafsiran  Hukum  yang Progresif”, Jurnal  Konstitusi , Vol. 7 No. 1, Tahun 2010.
Prahassacitta,  Vidya,  “Makna  Upah
Proses  Menurut  Mahkamah Konstitusi Dibandingkan Dengan Beberapa Putusan Mahkamah Agung: Kajian Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011”, Jurnal  Yudisial ,  Vol.  6  No.  3,
Tahun 2013.

## C. Internet
Ibrahim,  Gibran  Maulana,  “Jokowi Pilih  Saldi  Isra  Jadi  Hakim MK, Komisi III: Jaga Netralitas”, https://news.detik.com/berita/d- 3468943/jokowi-pilih-saldi- isra-jadi-hakim-mk-komisi-iii- jaga-netralitas,  diunduh  pada Sabtu, 8 April 2017, jam 16:59
WIB. D. Peraturan Perundang- Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1946 tentang Peraturan  Hukum Pidana Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2013  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi  Menjadi  Undang- Undang Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 21/PUU-XIV/2016