## Ownership And Control Of Land Rights In The Legal System Of Indonesia
Penguasaan Dan Pemilikan Hak Atas Tanah  Dalam Sistem Hukum Di Indonesia
Lilik Warsito 1)
1) Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPP Email: 1) lilikwarsito80@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [18 March 2024]
Revised [21 April 2024]
Accepted [25 April 2024]

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap sistem hukum pertanahan di  Indonesia  dengan  menggunakan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  sebagai  panduan utama.  Tujuannya  adalah  untuk  memahami  struktur,  mekanisme,  dan  prinsip-prinsip  yang mengatur kepemilikan dan pengendalian tanah, serta mengidentifikasi dan menjelaskan hak-hak atas tanah yang diatur dalam UUPA. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  studi  pustaka  untuk  memperoleh  informasi yang  mendalam  dan  relevan.  Data  yang  digunakan  terdiri  dari  data  primer  dan  data  sekunder yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  dari  berbagai  sumber  referensi  seperti  buku,  jurnal, serta  tulisan  ilmiah.  Dari  hasil  penelitian,  disimpulkan  bahwa  setelah  lahirnya  UUPA,  terjadi perubahan  signifikan  dalam  pengaturan  pertanahan  di  Indonesia,  termasuk  aspek  dualisme antara  hukum  adat  dan  hukum  barat.  UUPA  menjadi  produk  hukum  nasional  yang  lahir  untuk mengimplementasikan  nilai-nilai  Pancasila  dan  tujuan  negara,  serta  mengatur  hak-hak  yang dapat dimiliki oleh individu, badan, atau persekutuan di Indonesia. Konsep hak atas tanah dalam hukum agraria nasional dibagi menjadi hak primer dan sekunder, di mana hak primer mencakup Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai, sementara Hak Pengelolaan merupakan hak tambahan yang diterima oleh pemegangnya dari negara.

## ABSTRACT
This research aims to conduct an in-depth analysis of the land law system in Indonesia using the Basic  Agrarian  Law  (UUPA)  as  the  primary  guide.  The  objective  is  to  understand  the  structure, mechanisms,  and  principles  governing  land  ownership  and  control,  as  well  as  to  identify  and explain  land  rights  regulated  by  the  UUPA.  The  research  method  employed  is  normative  legal research  with  data  collection  techniques  through  literature  study  to  obtain  comprehensive  and relevant  information.  The  data  used  consist  of  primary  and  secondary  data  obtained  through literature  study  from  various  reference  sources  such  as  books,  journals,  and  scholarly  articles. The  research  findings  conclude  that  significant  changes  have  occurred  in  Indonesia's  land regulation  system  since  the  enactment  of  the  UUPA,  including  the  dualistic  aspect  between customary  law  and  Western  law.  The  UUPA  serves  as  a  national  legal  product  aimed  at implementing the values of Pancasila  and the goals of the state, as well as regulating the rights that  individuals,  entities,  or  associations  can  hold  in  Indonesia.  The  concept  of  land  rights  in national  agrarian  law  is  divided  into  primary  and  secondary  rights,  where  primary  rights  include Ownership Rights, Right to Build, Right to Cultivate, and Right to Use, while Management Rights are additional rights received by holders from the state.
KEYWORDS Ownership and Control Land  Rights    Legal  System of Indonesia
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Tanah  dalam  pengertian  hokum  adalah  permukaan  bumi  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam Pasal  4  Undang-Undang  Pokok  Agraria.  Bgai  kehidupan  manusia,  tanah  mempunyai  peranan  yang sangat  penting,  karena  secara  kodrati  selama-lamanya  terdapat  hubungan  langsung  antara  manusia dengan tanah (Sotikno, 1994).
Penyusunan  Undang-Undang  Pokok  Agraria/UUPA  (Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960) mengalami  proses  yang  tidak  mudah  dan  melewati  proses  yang  cukup  panjang  karena  sebelum pemberlakuan UUPA tersebut, kedaulatan akan tanah tidak utuh dikuasai oleh Bangsa Indonesia karena masih banyak tanah peninggalan kolonial dan memakai sistem kolonial (Wiryani, 2018).
Maka  diperlukan  untuk  segera  membuat  Hukum  Agraria  yang  bersifat  Hukum  Nasional  yang diberlakukan sama untuk seluruh wilayah Indonesia. Adapun dasar perumusan Hukum Agraria tersebut adalah: Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemak muran rakyat” .
Setelah  diberlakukannya  Undang-Undang  Pokok  Agraria/UUPA  (UndangUndang  Nomor  5  Tahun 1960) maka sistem penguasaan dan pengelolaan tanah di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Di mana penggunaan tanah lebih ditekankan untuk terwujudnya kemakmuran dan kebahagian rakyat  Indonesia.  Tanah  bukan  lagi  hanya  menjadi  milik  segelintir  orang  tetapi  tanah  milik  bersama Bangsa  Indonesia.  Tanah  harus  mempunyai  fungsi  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  artinya  adalah
bahwa  penguasaan  tanah  lebih  mengutamakam  kepentingan  bersama  dibandingkan  dengan kepentingan pribadi.
Sehingga  akhirnya  Unifikasi  Hukum  Tanah  di  Indonesia  benar-benar  terwujud  dengan diundangkannya  UUPA  berikut  Peraturan  Pelaksana  dan  peraturan  lain  yang  berkaitan  dengannya. Masalah  pertanahan  memerlukan  perhatian  dan  penanganan  yang  khusus  dari  berbagai  pihak,  karena pembangunan yang terjadi sekarang meluas di berbagai bidang, sehingga harus ada jaminan kepastian hak-hak atas tanah (Santoso, 2017).
Adapun  dasar  pertimbangan  diundangkannya  UUPA  adalah:  pertama;  bahwa  di  dalam  Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama bercorak agraris,  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  sebagai  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  mempunyai  fungsi  yang amat  penting  untuk  membangun  masyarakat  adil  dan  makmur,  kedua;  bahwa  hukum  agraria  yang berlaku  sebelum  UUPA  sebagian  tersusun  berdasarkan  tujuan  dan  sendi-sendi  dari pemerintah  jajahan dan  sebagian  dipengaruhi  olehnya,  sehingga  bertentangan  dengan  kepentingan  rakyat  dan  negara  di dalam  menyelesaikan  revolusi  nasional  sekarang  ini  serta  pembangunan  semesta,  ketiga;  bahwa sebelum  diberlakukannya  UUPA  hukum  agrarian  bersifat  dualisme,  dengan  berlakunya  hukum  adat disamping  diberlukannya  juga  hukum  barat,  dan  keempat;  bahwa  bagi  rakyat  asli  Indonesia  hukum agraria penjajahan tidak menjamin kepastian hukum.
UUPA mempunyai 2 substansi dari segi berlakunya, yaitu yang pertama, tidak memberlakukan lagi atau mencabut Hukum Tanah Kolonial dan kedua, membangun Hukum Tanah Nasional. Boedi Harsono menyatakan  bahwa  dengan  berlakunya  UUPA,  maka  terjadilah  perubahan  yang  fundamental  pada hukum  agraria  di  Indonesia  terutama  hukum  dibidang  pertanahan.  Perubahan  yang  fundamental  ini mengenai struktur perangkat hukum, konsepsi y ang mendasari maupun isinya. Pengertian “penguasaan” dan  “menguasai”  dapat  dipakai dalam  arti  fisik,  dalam  arti  yuridis  juga  beraspek  perdata dan  beraspek publik.
Penguasaan  yuridis  dilandasi  hak,  yang  dilindungi  oleh  hukum  dan  umumnya  memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Penguasaan yuridis yang  biarpun  memberi  kewenangan  untuk  menguasai  tanah  yang  dihaki  secara  fisik,  pada  kenyataan penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain.
Misalnya, apabila tanah yang dikuasai disewakan kepada pihak lain, maka tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pihak lain dengan hak sewa. Dalam hal ini pemilik tanah berdasarkan hak penguasaan yuridisnya,  berhak  untuk  menuntut  diserahkannya  kembali  tanah  yang  bersangkutan  secara  fisik kepadanya.
Dalam  hukum  tanah  di  kenal  juga  penguasaan  yuridis  yang  tidak  memberi  kewenangan  untuk menguasai  tanah  yang  bersangkutan  secara  fisik.  Kreditor  pemegang  hak  jaminan  atas  tanah mempunyai  hak  penguasaan  yuridis  atas  tanah  yang  dijadikan  agunan,  tetapi  penguasaannya  yuridis atas  tanah  yang  dijadikan  agunan,  tetapi  penguasaannya  secara  fisik  tetap  ada  pada  yang  empunya tanah (Salim, 2021).
Hak  Milik  dalam  Pasal  20  ayat  (1)  UUPA  dijelaskan sebagai:  “hak  turun-temurun,  terkuat  dan terpenuh  yang  dapat  dipunyai  orang  atas  tanah  dengan  mengingat  ketentuan  dalam  Pasal  6.” Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  dapat  dijelaskan  bahwa  sifat-sifat  hak  milik  tersebutlah  yang  dapat membedakannya  dengan  hak-hak  lainnya.  Pemberian  sifat  dalam  pasal  20  tersebut  tidak  memiliki pengertian  bahwa  hak  itu  merupakan  hak  yang  mutlak,  tak  terbatas  dan  tidak  dapat  diganggu-gugat (Handoko, 2014).
Kata  turun-temurun  berarti  bahwa  hak  milik  atas  tanah  tidak  hanya  berlangsung  selama  hidup pemegang  hak  dapat  dilanjutkan  oleh  warisnya.  Kata  terkuat  mengandung  dapat  mengandung pengertian bahwa hak milik atas tanah dapat dibebani hak atas tanah lainnya, misalnya HGB, HGU, HP dan  lainnya.  Hak  milik  atas  tanah  ini  wajib  didaftarkan.  Sedangkan  kata  terpenuh  mengandung pengertian  bahwa  hak  milik  atas  tanah  memberikan  wewenang  yang  luas  (tapi  masih  dalam  batasan) kepada pemegang hak dalam hal menggunakan tanahnya (Parlindungan, 1994).
Pasal 21 UUPA menjelaskan bahwa yang dapat menjadi subyek hak milik ialah: (a) Hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik; (b) Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang  dapat  mempunyai  hak  milik;  (c)  Orang  asing  yang  sesudah  berlakunya  undang-undang  ini memperoleh  hak  milik  akibat  pewarisan  tanpa  wasiat  atau  percampuran  harta  karena  perkawinan, demikian  pula  WNI  yang  mempunyai  hak  milik  dan  setelahnya  berlaku  undang-undang  ini  kehilangan kewarganegaraan wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu (1) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu.
Jika  setelah  jangka  waktu  tersebut  lampau  hak  milik  itu  tidak  dilepaskan,  maka  hak  itu  hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lainnya tetap berlangsung;  (d)  selama  seseorang  disamping  kewarganegaraan  Indonesianya  mempunyai kewarganegaraan  asing,  maka  ia  tidak  dapat  mempunyai  tanah  dengan  hak  milik  dan  baginya  berlaku
ketentuan ayat (3) pasal ini.” Pada dasarnya, pemegang hak milik atas tanah hanya dipunyai oleh orang- perorangan,  yaitu  sebagai  WNI  tunggal.  Sehingga,  hak  milik pada  dasarnya  diperuntukkan  khusus  bagi WNI saja yang berkewarganegaraan tunggal. Berdasarkan ketentuan ayat (2) dengan melalui beberapa pertimbangan tertentu.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  melakukan  analisis  mendalam  terhadap  sistem  hukum pertanahan  di  Indonesia,  dengan  menggunakan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  sebagai panduan  utama.  Melalui  analisis  tersebut,  akan  dilakukan  pemahaman  yang  komprehensif  mengenai struktur,  mekanisme,  dan  prinsip-prinsip  yang  mengatur  kepemilikan  dan  pengendalian  tanah  di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan secara detail hak- hak atas tanah yang diatur dalam UUPA, termasuk hak-hak pemilik tanah serta hak-hak pihak lain yang terkait  dengan  kepemilikan  dan  penggunaan  tanah.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang sistem hukum pertanahan di Indonesia serta memperkuat perlindungan hukum terhadap hak-hak atas tanah bagi seluruh pemangku kepentingan.

## LANDASAN TEORI

## Penguasaan Dan Pemilikan Hak Atas Tanah
Di  Indonesia,  regulasi  tentang  tanah  diatur  dalam  dua  undang-undang  utama,  yaitu  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah.  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 mengamanatkan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  Indonesia  untuk  menjamin  kepastian  hak  dan  kepastian hukum atas tanah, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut,  Pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah  sebagai peraturan  pelaksana  dari  Undang-Undang  Nomor 5  Tahun  1960 (Peraturan  Pemerintah Nomor  24 Tahun  1997 Tentang  Pendaftaran  Tanah, 1997;  Undang-Undang (UU)  Nomor 5  Tahun 1960 Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  1960).  Tujuan  utama  dari  pendaftaran  tanah  adalah memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada  pemilik  hak  atas  tanah  untuk membuktikan  kepemilikan  hak  mereka.  Dengan  demikian,  tujuan  utama  dari  menciptakan  kepastian hukum  adalah  untuk  menciptakan  situasi  di  mana  informasi  mengenai  pemilik  hak  atas  tanah  dapat diakses  dengan  jelas,  termasuk  hak  untuk  menguasai  dan  memanfaatkan  tanah  tersebut  (Ramadhani, 2019).
Sertipikat hak atas tanah diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi  pemilik  tanah.  Sertipikat  tersebut  menjadi  tanda  bukti  hak  yang  memiliki  kekuatan  hukum,  namun tidak bersifat mutlak. Hal ini berarti bahwa data fisik dan yuridis yang terdapat dalam sertipikat memiliki kekuatan hukum dan dianggap sebagai informasi yang sah, kecuali terdapat bukti lain yang menunjukkan sebaliknya.  Dengan  demikian,  sertipikat  hak  atas  tanah  memainkan  peran  penting  dalam  membuktikan kepemilikan  hak  atas  tanah  dan  memberikan  kepastian  kepada  pemiliknya,  namun  demikian,  hal  ini dapat dipertanyakan jika ada bukti yang menyatakan sebaliknya.
Perubahan data yuridis mengenai pemegang hak atas tanah dapat terjadi akibat peristiwa hukum yang  menyebabkan  terjadinya  peralihan  hak  atas  tanah.  (Undang-Undang  (UU)  Nomor  5  Tahun  1960 Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  1960)  mengatur  dua  bentuk  peralihan  hak  atas  tanah, yaitu:
a.  Beralih:  Beralih  berarti  terjadinya  perpindahan  hak  milik  atas  tanah  dari  pemilik  kepada  pihak  lain karena suatu peristiwa hukum, terutama akibat meninggalnya pemilik tanah. Dalam hal ini, tidak ada unsur  kesengajaan  dalam  perbuatan  tersebut.  Contohnya,  ketika  seorang  meninggal  dunia  dan  hak atas tanahnya secara otomatis beralih kepada ahli warisnya sesuai dengan aturan warisan.
b.  Dialihkan/Pemindahan  Hak:  Dialihkan  berarti  terjadinya  perpindahan  hak  milik  atas  tanah  dari pemiliknya  kepada  pihak  lain  karena  suatu  perbuatan  hukum  yang  disengaja.  Perbuatan  hukum tersebut  adalah  tindakan  yang  menghasilkan  akibat  hukum,  seperti  jual  beli,  tukar-menukar,  hibah, inbreng  (pemasukan  dalam  modal  perusahaan),  atau  lelang.  Dalam  dialihkan  atau  pemindahan  hak atas  tanah, pihak  yang  melakukan  pengalihan  harus  memiliki  wewenang  yang  sah untuk melakukan transfer hak tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pihak yang menerima hak harus memenuhi semua syarat yang diperlukan untuk menjadi pemegang hak atas tanah sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku.  Dengan  demikian,  proses  pemindahan  hak  atas  tanah  harus dilakukan secara sah dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku agar hak atas tanah tersebut diakui secara legal.
Dengan  demikian,  perubahan  data  yuridis  mengenai  pemegang  hak  atas  tanah  bisa  terjadi  baik karena peristiwa hukum yang tidak disengaja, seperti kematian, maupun karena perbuatan hukum yang disengaja,  seperti  transaksi  jual  beli  atau  hibah.  Peralihan  hak  atas  tanah  diatur  dalam  Pasal  37  ayat  1 (Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah,  1997)  Pasal  tersebut
menyatakan  bahwa  peralihan  hak  atas  tanah  dan  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  dapat  dilakukan melalui  berbagai  cara,  termasuk  jual  beli,  tukar  menukar,  hibah,  pemasukan  dalam  perusahaan,  serta perbuatan  hukum  pemindahan  hak  lainnya.  Namun,  penting  untuk  dicatat  bahwa  pemindahan  hak melalui  lelang  hanya  dapat  didaftarkan  jika  didukung  oleh  akta  yang dibuat  oleh  Pejabat Pembuat  Akta Tanah (PPAT) yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  pemindahan  hak  atas  tanah  harus memenuhi  persyaratan  tertentu,  termasuk  penggunaan  akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  untuk  proses  jual beli,  tukar  menukar,  hibah,  pemasukan  dalam  perusahaan,  dan  perbuatan  hukum  pemindahan  hak lainnya.  Namun,  untuk  pemindahan  hak  melalui  lelang,  prosesnya  harus  didukung  oleh  akta  yang disiapkan  oleh  PPAT  yang  berwenang.  Selain  itu,  peralihan  hak  atas  tanah  yang  dilakukan  tanpa melibatkan PPAT, seperti dalam proses pelelangan dan pewarisan, harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Teori Pembentukan teori perundang – undangan merupakan suatu hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum  tertulis  yang  dibuat  oleh  pejabat  Negara  yang  berwenang  yang  terdapat  bukti  tulisan  sebagai bentuk  adanya  suatu  aturan  tersebut.  Dan  hukum  yang  tidak  tertulis  ialah  yang  terdapat  didalam kehidupan  masyarakat  yang  sudah  dihidup  seperti  aturan  turun  temurun  yang  ada  dalam  lingkup masyarakat  tersebut.  Landasan  keberlakuan  secara  yuridis  ialah  suatu  peraturan  perundangn – undangan yang haus memenuhi syarat – syarat pembentukan dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi (Berry, 2021). Dalam melakukan pembentukan teori perundang – undangan dari segala aspeknya harus  di  perhatikan  dan  tidak  dapat  dilakukan  dengan  asal,  dilakukan  oleh  pihak  yang  berwenang, penggunaan  bahasa  yang  sesuai  tata  dan  kaidah  bahasa  Indonesia  yang  baik  dan  benar  tidak melenceng dari  apa  yang  telah ditentukan.  Pembuatan  peraturan  perundang – undangan juga menurut sesuai  apa  yang  terjadi  dengan  kehidupan  di  masyarakat  agar  dapat  menjadi  aturan  yang  digunakan masyarakat dan menjadi pedoman bagi masyarakat.
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, ada beberapa konsep yang perlu dipahami oleh  perancang,  salah  satunya  adalah  konsep  jenjang  norma.  Hans  Nawiasky,  seorang  murid  Hans Kelsen,  mengembangkan  teori  jenjang  norma  yang  diperkenalkan  oleh  gurunya  terkait  dengan  suatu negara.  Dalam  karyanya  "Allgemeine  Rechtslehre,"  Hans  Nawiasky  menjelaskan  bahwa  menurut  teori Hans Kelsen, norma hukum suatu negara selalu memiliki tingkatan yang berlapis dan berjenjang, dimana norma yang berlaku di tingkat bawah didasarkan pada norma yang lebih tinggi, dan seterusnya, hingga mencapai  norma  tertinggi  yang  disebut  norma  dasar.  Nawiasky  melengkapi  teori  tersebut  dengan menambahkan  bahwa  selain  berlapis-lapis dan  berjenjang,  norma  hukum  juga  dapat  dikelompokkan.  Ia mengelompokkan  norma  hukum  menjadi  empat  kelompok  utama,  yaitu:  1)  Staatsfundamentalnorm (norma  fundamental  negara);  2)  Staatsgrundgezets  (aturan  dasar  negara);  3)  Formell  Gezetz  (undang- undang  formal);  dan  4)  Verordnung  dan  Autonome  Satzung  (aturan  pelaksana  dan  aturan  otonom) (Rozali, 2013).
Dalam  sistem  hukum  Indonesia,  kekuatan  hukum  dari  peraturan  perundang-undangan  sesuai dengan  hierarkinya,  dimana  Undang-Undang  Dasar  (UUD)  Tahun  1945  berperan  sebagai  peraturan tertinggi.  UUD  Tahun  1945  menjadi  landasan  bagi  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di bawahnya.  Teori  perundang-undangan  menggambarkan  bahwa  peraturan  tersebut  merupakan  suatu norma  hukum  tertulis  yang  mengikat  secara  umum,  dibentuk  oleh  lembaga  atau  pejabat  negara  yang memiliki wewenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Hierarki  peraturan  perundang-undangan  diatur  sedemikian  rupa,  sehingga  peraturan  yang  lebih rendah  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi.  Untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat  akan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik,  diperlukan  pembentukan  peraturan mengenai  proses  pembuatan  peraturan  perundang-undangan.  Proses  ini  harus  dilaksanakan  dengan cara  dan  metode  yang  pasti,  baku,  dan  standar  yang  mengikat  semua  lembaga  yang  berwenang membentuk  peraturan  perundang-undangan.  Langkah  ini  diambil  untuk  mewujudkan  Indonesia  sebagai negara hukum, di mana negara memiliki kewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional secara terencana,  terpadu,  dan  berkelanjutan.  Sistem  hukum  nasional  ini  dirancang  untuk  menjamin pelindungan  hak  dan  kewajiban  segenap  rakyat  Indonesia,  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2004).

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  proses  untuk
menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan tujuan menghasilkan argumentasi,  teori,  atau  konsep  baru  yang  dapat  dijadikan  pedoman  dalam  menyelesaikan  masalah yang  dihadapi.  Untuk  memperoleh  data  yang  tepat  dan  komprehensif,  yang  sesuai  dengan  lingkup penelitian  ini,  digunakan  metode  pengumpulan  data  melalui  studi  pustaka.  Melalui  teknik  ini,  data diperoleh  dari  berbagai  sumber  referensi  seperti  buku,  jurnal,  serta  tulisan-tulisan  atau  artikel  ilmiah. Dengan  mengacu  pada  sifat  pengkajian  yang  dikembangkan  dalam  penelitian  ini,  penggunaan  teknik studi  pustaka  diharapkan  dapat  memberikan informasi  yang mendalam  dan  relevan untuk  mendukung analisis  dan  temuan  dalam  penelitian.  Jenis  data  yang  digunakan  dapat  dikelompokkan  menjadi  dua, yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  merujuk  pada  informasi  yang  diperoleh  secara langsung  dari  studi  kepustakaan.  Sementara  itu,  data  sekunder  adalah  informasi  yang  diambil  dari berbagai  sumber  seperti  dokumen,  literatur,  buku,  laporan  disertasi,  serta  hasil  penelitian  yang terdokumentasikan  dalam  bentuk  laporan.  Dengan  menggunakan  kedua  jenis  data  ini,  diharapkan penelitian  dapat  dilakukan  dengan  mendalam  dan  dapat  memberikan  kontribusi  yang  berharga  dalam bidang yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut UUPA
Sebelum  diterbitkannya  UUPA  (Undang-Undang  Pokok  Agraria)  No.  5  Tahun  1960,  yang membuka hak atas tanah yaitu terdapat pada pasal 51 ayat 7 IS, pada Stb 1872 No. 117 tentang Agraris Eigendom  Recht  yaitu  memberi  hak  eigendem  (hak  milik)  pada  orang  Indonesia.  Hal  tersebut  juga disamakan  dengan  hak  eigendom  yang  terdapat  pada  buku  II  BW,  tetapi  hak  tersebut  diberikan  bukan untuk  orang  Indonesia.  Maka  dengan  adanya  dualisme  aturan  yang  mengatur  tentang  hak-hak  tanah untuk  menyeragamkannya  pada  tanggal 24 september  1960  diterbitkan  Undang-Undang Pokok  Agraria No. 5 Tahun 1960 pada lembar Negara No. 104/1960.
Undang-undang  No.5  tahun  1960  tersebut  bersifat  nasionalis,  yaitu  diberlakukan  secara nasional dimana  seluruh  warga  negara  indonesia  menggunakan  Undanng-Undang  Pokok  Agraria  No.  5  tahun 1960 tersebut. Dasar kenasionalan hukum agraria yang telah dirumuskan dalam UUPA, adalah:
1.  Wilayah  indonesia  yang  terdiri  dari  bumi,  air,  ruang  angkasa,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya  merupakan  satu  kesatuan  tanah  air  dari  rakyat  indonesia  yang  bersatu  sebagai  bangsa indonesia (pasal 1 UUPA).
2.  Bumi  air  ruang  angkasa  dan  kekayaan  alam yang  terkandung didalamnya merupakan  karunia  tuhan yang  maha  esa  kepada  bangsa  indonesia  dan  merupakan  kekayaan  nasional.  Untuk  itu  kekayaan tersebut harus dipelihara dan digunakan untuksebesarbesarnya kemakmuran rakyat (pasal1,2,14, dan 15 UUPA).
3.  Hubungan  antara  bangsa  indonesia  dengan  bumi,  air,  ruang  angkasa,  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  didalamnyabersifat  abadi,  sehingga  tidak  dapat  diputuskan  oleh  siapa  pun  (pasal  1 UUPA).
4.  Negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  dari  bangsa  dan  rakyat  indonesia  diberi  wewenang  untuk menguasai  bumi,  air,  ruang  angkasa,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  untuk sebesar-besarnya kemakmuran, rakyat (pasal 2 UUPA).
5.  Hak  ulayat  sebagi  hak  masyarakat  hukum  adat  diakui  keberadaanya.  Pengakutan  tersebut  disertai syarat  bahwa  hak  ulayat  tersebut  masih  ada,  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  nasional  dan peraturan perundang-uandangan yang lebih tinggi (pasal 3 UUPA).
6.  Subjek hak yang mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam  yang  terkandung  didalamnya  adalah  warga  negara  indonesia  tanpa  dibedakan  asli  dan  tidak asli. Badan hukum pada perinsipnya tidak mempunyai hubungan sepenuhnya alam yang terkandung didalamnya (pasal 9, 21,dan 49 UUPA)
7.  Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
Pengertian  agraria  dapat  dilihat  dalam  arti  sempit  dan  luas.  Dalam  arti  sempit  agraria  dapat diartikan tanah dan dapat pula diartikan hanya tanah pertanian. Selanjutnya pengertian agraria dalam arti luas dapat dilihat pada UU No. 5/ Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang lebih dikenal  dengan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  atau  disingkat  dengan  UUPA).  Menurut  UUPA  agraria meliputi  bumi,  air  dan  ruang  angkasa,  termasuk  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya.  UUPA menentukan  bahwa  dalam  pengertian  bumi,  selain  permukaan  bumi,  termasuk  pula  tubuh  bumi, dibawahnya  serta  yang  berada  di  bawah  air  (Pasal  1  ayat  4).  Pengertian  air  termasuk  perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia (Pasal 1 ayat ayat 5), yang termasuk ruang angkasa meliputi ruang diatas bumi dan air (Sitorus & Sierrad, 2006).
UUPA  merupakan  pelaksanaan pasal 33  ayat  (3)  UU  1945  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam pasal 2 ayat (1) UUPA, yaitu atas dasar ketentuan dalam pasal 33 pasal ayat (3) undang-undang dasar dan  hal-hal  sebagai  yang  dimaksud  dalam  pasal  1,  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa  termasuk  kekayaan alam  yang  terkandung  didalamnya  itu  pada  tingkat  tertinggi  dikuasai  oleh  negara,  sebagai  organisasi kekuasaan  seluruh  rakyat.  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  merupakan  landasan  konstitusional  bagi pembentukan politik dan hukum agraria nasional, yang berisi perintah kepada negara agar bumi, air, dan kekayaan  alamyang  terkandung  didalamnya  yang  diletakan  dalam  penguasaan  negara  itu  digunakan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat indonesia.
UUPA  merupakan  undang-undang  yang  melakukan  pembaruan  agraria  karena  didalamnya memuat program yang dikenal dengan panca program agraria reform indonesia, yang meliputi :
a.  Pembaruan hukum agraria melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum.
b.  Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah.
c.  Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur.
d.  Perombakan  pemilikkan  dan  penguasaan  ats  tanah  serta  hubungan-hubungan  hukum  yang berhubungan dengan pengusahaan tanah mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan, yang kemudian dikenal sebagai program landrefor m.
Perencanaan  persediaan  dan  peruntukan  bumi,air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya serta penggunaanya secara terncana, sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.

## Hak-Hak dan Kepemilikan Atas Tanah  yang diatur dalam UndangUndang Pokok Agraria
Hak  atas  tanah  merupakan  hak  yang  diperoleh  dari  hubungan  hukum  antara  pemegang  hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan,  dan  memanfaatkan,  serta  memelihara  tanah,  ruang  di  atas  tanah,  dan/atau  ruang  di bawah tanah (Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah, 2021).  Hak  atas  tanah  juga  merupakan  hak  penguasaan  atas  tanah  yang  berisikan  serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang  dihaki.  Sesuatu  yang  boleh,  wajib  atau  dilarang  untuk  diperbuat,  yang  merupakan  isi  hak penguasaan  itulah  yang  menjadi  kriteria  atau  tolok  pembeda  diantara  hak-hak  penguasaan  atas  tanah yang diatur dalam hukum tanah. Atas dasar Hak Menguasai Negara dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA, maka negara  berwenang  untuk  menentukan  hak-hak  atas  tanah  yang  dapat  dimiliki  oleh  dan  atau  diberikan kepada perseorangan dan badan hukum yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam Hukum Agraria Nasional membagi hak atas tanah dalam dua bentuk, yaitu yang bersifat primer dan sekunder. Hak atas tanah primer merupakan hak-hak atas  tanah  yang  dapat  dimiliki  atau  dikuasai  secara  langsung  oleh  seorang  atau  badan  hukum  yang mempunyai  waktu  lama  dan  dapat  dipindahtangankan  kepada  orang  lain  atau  ahli  warisnya.  Hak  atas tanah primer merupakan hak yang dimintakan langsung dari subjek hukum yaitu orang-perorangan atau badan  hukum  kepada  negara.  Hak  primer  dalam  UUPA,  terdiri  atas:  Hak  Milik  (HM),  Hak  Guna  Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai (HP).
Hak  menguasai  adalah  suatu  bentuk  hubungan  hukum  atas  penguasaan  yang  nyata  terhadap suatu  benda  untuk  digunakan  atau  dimanfaatkan  bagi  kepentingannya  sendiri.  Di  dalam  istilah  hak menguasai  mengandung  arti  adanya  fungsi  pengawasan  (kontrol)  secara  fisik  terhadap  benda  yang dikuasainya.  Salah  satu  prinsip  hak  menguasai  adalah  kekuasaan untuk  mempertahankan  hak-  haknya terhadap pihak-pihak yang berusaha menganggunya (Soerodjo, 2014).
Pengertian  “penguasaan”  dan  “menguasai”  dapat  dipakai  dalam  arti  fisik  dan  dalam  arti  yuridis. Penguasaan  yuridis  dilandasi  oleh  suatu  hak  yang  dilindungi  hukum  dan  umumnya  memberikan kewenangan  kepada  pemegang  hak  untuk  menguasai  secara  fisik  atas  tanah  yang  dihaki.  Akan  tetapi ada  juga  penguasaan  secara  yuridis  yang  biarpun  memberikan  kewenangan  untuk  menguasai  tanah yang dihaki secara fisik, namun pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain, jadi dalam  hukum  per-  tahanan  disamping  dikenal  penguasaan  yuri-  dis  yang  diikuti  penguasaan  fisik, adapula  suatu  penguasaan  yuridis  yang  tidak  memberikan  kewenangan  untuk  menguasai  tanah  secara fisik (Harsono, 2007).
Pengertian "penguasaan" dan "menguasai" dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA digunakan  dalam  konteks  aspek  publik.  Sesuai  dengan  Pasal  2  UUPA,  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945, menjelaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada  tingkat  tertinggi  dikuasai  oleh  Negara  sebagai  representasi  kekuasaan  seluruh  rakyat.  Hak menguasai  dari  Negara  memberikan  wewenang  untuk  mengatur  dan  menyelenggarakan  penggunaan, peruntukan,  dan  pemeliharaan  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa.  Selain  itu,  hak  ini  juga  memungkinkan
Negara untuk menentukan hubungan hukum antara individu dengan  bumi, air, dan ruang angkasa serta mengatur hubungan hukum terkait dengan perbuatan hukum yang memengaruhi ketiga aspek tersebut. Tujuan  utama  dari  wewenang  yang  bersumber  pada  hak  menguasai  dari  Negara  adalah  mencapai kemakmuran  rakyat,  yang  diartikan  sebagai  kebangsaan,  kesejahteraan,  kemerdekaan,  kedaulatan, keadilan,  dan  kemakmuran  dalam  masyarakat  dan  Negara  hukum  Indonesia  yang  merdeka,  berdaulat, adil,  dan  makmur.  Implementasi  hak  menguasai  dari  Negara  dapat  dialihkan  kepada  daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, sesuai dengan kebutuhan dan  tanpa mengabaikan kepentingan nasional,  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  (Undang-Undang  (UU) Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960).
Dalam  hukum  tanah  nasional,  peraturan  mengenai  hak-hak  penguasaan  atas  tanah  merupakan suatu  lembaga  hukum  yang  beragam.  Hak  penguasaan  atas  tanah  menjadi  sebuah  lembaga  hukum ketika terhubung dengan tanah dan individu atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya. Ada berbagai  macam  hak  penguasaan  atas  tanah  dalam  hukum  tanah  nasional  Indonesia,  yang  antara  lain meliputi:
1.  Hak Bangsa Indonesia, yang merupakan hak penguasaan atas tanah tertinggi, dengan aspek perdata dan publik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 UUPA.
2.  Hak Menguasai dari Negara, yang hanya memiliki aspek publik, sesuai dengan Pasal 2 UUPA.
3.  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat,  yang  memiliki  aspek  perdata  dan  publik,  sebagaimana  diatur dalam Pasal 3 UUPA.
4.  Hak Perseorangan atau Individual, yang secara keseluruhan memiliki aspek perdata, terdiri dari: a.  Hak-hak  atas  tanah  sebagai  hak-hak  individual  yang  bersumber  pada  hak  bangsa,  seperti  yang dijelaskan dalam Pasal 16 dan Pasal 53 UUPA. Macam-macam hak atas tanah tersebut termasuk Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak  Memungut  Hasil  Hutan,  serta  hak-hak  lain  yang  akan  ditetapkan  melalui  Undang-Undang, serta hak-hak sementara yang diatur dalam Pasal 53 UUPA.
b.  Wakaf, yang merupakan hak milik yang telah diwakafkan, diatur dalam Pasal 49 UUPA.
c.  Hak jaminan atas tanah, yang disebut sebagai hak tanggungan, diatur dalam Pasal 25, Pasal 33, Pasal 39, dan Pasal 51 UUPA.
Berdasarkan  Pasal  16  ayat  (1)  sub  (h)  diatur  hak  atas  tanah  yang  sifatnya  sementara sebagaimana  dimaksudkan  dalam  Pasal  53  UUPA.  Berdasarkan  Pasal  53  UUPA  hak  atas  tanah  yang sifatnya  sementara  adalah  hak  gadai,  hak  usaha  bagi  hasil,  hak  menumpang,  dan  hak  sewa  tanah pertanian.
Hak Milik dalam Pasal 20 ayat (1) (Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar  Pokok- Pokok  Agraria,  1960)  dijelaskan  sebagai:  “hak  turun-temurun,  terkuat  dan  terpenuh  yang dapat  dipunyai  orang  atas  tanah  dengan  meng ingat  ketentuan  dalam  Pasal  6.”  Berdasarkan  ketentuan tersebut,  dapat  dijelaskan  bahwa  sifat-sifat  hak  milik  tersebutlah  yang  dapat  membedakannya  dengan hak-hak  lainnya.  Pemberian  sifat  dalam  pasal  20  tersebut  tidak  memiliki  pengertian  bahwa  hak  itu merupakan  hak  yang  mutlak,  tak  terbatas  dan  tidak  dapat  diganggu-gugat.  Kata  turun-temurun  berarti bahwa hak milik atas tanah tidak hanya berlangsung selama hidup pemegang hak dapat dilanjutkan oleh warisnya.
Kata  terkuat  mengandung  dapat  mengandung  pengertian  bahwa  hak  milik  atas  tanah  dapat dibebani  hak  atas  tanah  lainnya,  misalnya  HGB,  HGU,  HP  dan  lainnya.  Hak  milik  atas  tanah  ini  wajib didaftarkan. Sedangkan kata terpenuh mengandung pengertian bahwa hak milik atas tanah memberikan wewenang  yang  luas  (tapi  masih  dalam  batasan)  kepada  pemegang  hak  dalam  hal  menggunakan tanahnya.
Pasal  21  (Undang-Undang  (UU)  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria, 1960) menjelaskan bahwa yang dapat menjadi subyek hak milik ialah:
1.  Hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik;
2.  Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik;
3.  Orang  asing  yang  sesudah  berlakunya  undang-undang  ini  memperoleh  hak  milik  akibat  pewarisan tanpa  wasiat  atau  percampuran  harta  karena  perkawinan,  demikian  pula  WNI  yang  mempunyai  hak milik dan setelahnya berlaku undang-undang ini kehilangan kewarganegaraan wajib melepaskan hak itu  di  dalam  jangka  waktu  satu  (1)  tahun  sejak  diperolehnya  hak  tersebut  atau  hilangnya kewarganegaraan itu. Jika setelah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak  itu  hapus  karena  hukum  dan  tanahnya  jatuh  kepada  negara  dengan  ketentuan  bahwa  hak-hak pihak lainnya tetap berlangsung;
4.  selama  seseorang  disamping  kewarganegaraan  Indonesianya  mempunyai  kewarganegaraan  asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan ayat (3) pasal ini.”
Pada  dasarnya,  pemegang  hak  milik  atas  tanah  hanya  dipunyai  oleh  orang-perorangan,  yaitu sebagai  WNI  tunggal.  Sehingga,  hak  milik  pada  dasarnya  diperuntukkan  khusus  bagi  WNI  saja  yang berkewarganegaraan  tunggal.  Berdasarkan  ketentuan  ayat  (2)  dengan  melalui  beberapa  pertimbangan tertentu,  hak  milik  dapat  dipunyai  oleh  badan  hukum  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  (Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  38  Tahun  1963  Tentang  Penunjukan  Badan-Badan  Hukum  Yang  Dapat Mempunyai  Hak  Milik  Atas  Tanah,  1963),  yakni:  (a)  Bank-  bank  yang  didirikan  oleh  Negara  (bank negara);  (b)  Perkumpulan-  perkumpulan  Koperasi  Pertanian  yang  didirikan  berdasarkan  (Undang- Undang  (UU)  Nomor  79  Tahun  1958  Tentang  Perkumpulan  Koperasi,  1958);  (c)  Badan-badan keagamaan  yang  ditunjuk  oleh  MenteriPertanian/Agraria  setelah  mendengar  pendapat  dari  Menteri Agama;  (d)  Badan-badan  sosial  yang  ditunjuk  Menteri  Pertanian/Agraria,  setelah  ditunjuk  oleh  Menteri Sosial.
Badan-badan  hukum  tersebut  ditunjuk  dilakukan  dengan  berdasar  pada  pertimbangan  agar tugasnya  dapat  berjalan  dengan  lancar.  Lebih  lanjut  dalam  Pasal  22  (Undang-Undang  (UU)  Nomor  5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960) menjelaskan bahwa Hak Milik dapat terjadi  karena:  terjadinya  hak  milik  menurut  hukum  adat  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah; penetapan pemerintah dan ketentuan undang- undang.
Hak  milik  yang  terjadi  menurut  hukum  adat  dapat  dilakukan  dengan  jalan  membuka  tanah  baru, seperti  pembukaan  tanah  ulayat  yang  pengaturannya  lebih  lanjut  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas  Tanah,  1972)  memberikan  kewenangan  kepada  para  Bupati/Walikotamadya  (sekarang  Kepala Kantor Pertanahan) dan Camat untuk memberi keputusan mengenai permohonan izin membuka tanah.
Akan  tetapi,  melalui  Surat  Nomor  593/570/SJ  diinstruksikan  oleh  menteri  Dalam  Negeri  kepada para  Camat  untuk  tidak  menggunakan  kewenangan  tersebut.28  Penetapan  Pemerintah  dituangkan dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, yang diatur sebagai berikut:
a.  Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
b.  Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
Hak milik atas tanah yang terjadi karena ketentuan Undang-Undang artinya undang-undang yang menetapkan hak milik tersebut. Contohnya hak milik atas tanah yang berasal dari konversi tanah bekas hak  milik  adat.  Tanah  milik  adat  pada  hakekatnya  merupakan  tanah  hak,  akan  tetapi  menurut  hukum tanah  nasional  yang  berlaku  di  Indonesia  per  tanggal  24  September  1960  yakni  melalui  UUPA,  tanah milik adat dapat menjadi hak milik jika telah dikonversikan.
Pengonversian  ini  juga  terjadi  pada  hak-hak  atas  tanah  yang  tunduk  pada  hukum  barat,  yakni eigendom,  erfpacht,  dan  opstal.  Adapun  konversi  tersebut  dapat  menjadi  Hak  Milik,  Hak  Guna  Usaha, Hak Guna Bangunan, serta Hak Pakai. Hak milik berdasarkan pasal 20 ayat (2) UUPA dapat  beralih  dan dialihkan  kepada  pihak  lain. Definisi  dialihkan mengandung pengertian bahwa hak milik dapat dialihkan karena adanya suatu perbuatan hukum, yakni jual-beli, tukar-menukar, hibah, inbreng kepada pihak lain.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  data  yang  disajikan,  dapat  disimpulkan  bahwa  setelah  lahirnya  Undang-Undang Pokok  Agraria  (UUPA),  terjadi  perubahan  signifikan  dalam  pengaturan  pertanahan  di  Indonesia. Perubahan  tersebut  mencakup  aspek  dualisme,  di  mana  selain  berlakunya  hukum  adat,  juga diberlakukannya  peraturan-peraturan  yang  didasarkan  pada  hukum  barat  terkait  pertanahan.  UUPA menjadi produk hukum nasional yang lahir dalam rangka mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara. Sebagai dasar bagi penyelenggaraan kesatuan dan kesederhanaan dalam bidang hukum pertanahan, UUPA juga mengatur hak-hak yang dapat dimiliki oleh individu, badan, atau persekutuan di Indonesia.
Selain itu, dalam hukum agraria nasional, konsep hak atas tanah dibagi menjadi dua bentuk, yaitu hak primer dan sekunder. Hak primer adalah hak yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh individu atau badan hukum, yang dapat dipindahtangankan kepada pihak lain atau ahli warisnya. Jenis- jenis hak primer yang diatur dalam UUPA meliputi Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak  Pakai.  Di  samping  hak-hak  tersebut,  terdapat  juga  hak  lain  yang  disebut  Hak  Pengelolaan,  yang meskipun  bukan  termasuk  dalam  kategori  hak  primer,  namun  pemegangnya  menerima  sebagian
wewenang dari negara yang berasal dari Hak Menguasai Negara. Biasanya, pemegang Hak Pengelolaan adalah instansi pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD).

## Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
1.  Perlu adanya upaya yang lebih aktif dalam mengintegrasikan hukum adat dengan peraturan-peraturan hukum barat terkait pertanahan. Hal ini akan membantu menciptakan kesinambungan serta kejelasan dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia.
2.  Pentingnya  terus  memperkuat  implementasi  UUPA  sebagai  instrumen  utama  dalam  pengaturan pertanahan,  dengan  memastikan  bahwa  setiap  ketentuan  yang  tercantum  di  dalamnya  dapat diterapkan secara konsisten dan adil bagi semua pihak yang terlibat.
3.  Diperlukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan UUPA untuk memastikan bahwa  hak-hak  atas  tanah  yang  diatur  di  dalamnya  benar-benar  terlindungi  dan  terjamin,  baik  bagi individu, badan hukum, maupun masyarakat hukum adat.
4.  Perlu  adanya  sosialisasi  yang  lebih  luas  mengenai  hak-hak  atas  tanah  yang  diatur  dalam  UUPA kepada masyarakat, agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka serta cara untuk melindunginya.
5.  Pemerintah  perlu  memastikan  ketersediaan  sumber  daya  dan  infrastruktur  yang  memadai  untuk mendukung  implementasi  UUPA,  termasuk  sumber  daya  manusia  yang  terlatih  dan  terampil  dalam menangani permasalahan hukum pertanahan.
6.  Diperlukan  kerjasama  antara  pemerintah,  masyarakat  hukum  adat,  dan  pihak-pihak  terkait  lainnya dalam  mengembangkan  kebijakan  yang  mendukung  keberlanjutan  dan  keadilan  dalam  pengaturan pertanahan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Berry, M. F. (2021). Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan. Muhammadiyah Law Review, 2(2), Article 2. https://doi.org/10.24127/lr.v2i2.1461
Handoko,  W.  (2014).  Kebijakan  Hukum  Pertanahan:  Sebuah  refleksi  keadilan  hukum  progresif.  Thafa Media.
Harsono,  B.  (2007).  Hukum  agraria  Indonesia:  Sejarah  pembentukan  undang-undang pokok  agraria,  isi dan pelaksanaannya. Djambatan. https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000795646628736
Parlindungan, A. P. (1994). Konversi hak-hak atas tanah. Mandar Maju.
Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah, Pub. L. No. 18 (2021).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, Pub. L. No. 6 (1972).
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pub. L. No. 24 (1997).
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  38  Tahun  1963  Tentang  Penunjukan  Badan-Badan  Hukum  Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (1963).
Ramadhani, R. (2019). Dasar-Dasar Hukum Agraria. CV. Pustaka Prima.
https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpulandosen/article/view/3562
Rozali, R. (2013, September 12). Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan. Bang Zali. https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang- undangan/
Salim. (2021). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Bumi Aksara.
Santoso, U. (2017). Hukum Agraria: Kajian Komprehenshif. Prenada Media. Sitorus,  O.,  &  Sierrad,  H. M.  (2006).  Hukum agraria  di  Indonesia:  Konsep  dasar  dan  implementasi.  (No
Title). https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282269400589184
Soerodjo, I. (2014). Hukum pertanahan hak pengelolaan atas tanah (HPL): Eksistensi, pengaturan, dan praktik. Laksbang Mediatama.
Sotikno, I. (1994). Politik Agraria Nasional. Gajah Mada University Press.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pub. L.
No. 10 (2004).
Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pub. L. No.
5 (1960).
Undang-Undang (UU) Nomor 79 Tahun 1958 Tentang Perkumpulan Koperasi, Pub. L. No. 79 (1958). Wiryani, F. (2018). Hukum agraria: Konsep dan sejarah hukum agraria era kolonial hingga kemerdekaan.
Setara Press.