Abu Umar Faruq Ahmad & Mohammad Ashraful Mobin Promoting Maqāṣid al-Shari`ah and Achieving Sustainable Economic Development: the Potential of Proposed Two Tier Mudarabah Business Model on Cash Waqf

## Ali Abubakar
Kewarisan Antarumat Beragama Versus Kewajiban Nafkah

## Bismi Khalidin
Pengaruh Suku Bunga Terhadap Kinerja  Perbankan Syariah di Provinsi Aceh

## Iskandar Usman
Hakim dan Kewajiban Menerapkan Hukum Islam Menurut Konsep Al-Quran

## Mizaj Iskandar
HAM dalam Prespektif  Islam

## Muhammad Ridwansyah
Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945

## Muntazar, A. Hamid Sarong & Mohd. Din
Penyelesaian Kasus Khalwat melalui Peradilan Adat Aceh Complete Case of the Khalwat (Adultery) Through Aceh Administration

## NAMA PENULIS
JUDUL

## Vol. 19, No. 1, Januari-Juni 2017

## FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
MEDIA SYARI’AH

## MEDIA SYARI’AH
Wahana Kajian Hukum Islam Pranata Sosial Vol.  19,  No.  1,  2017
EDITOR-IN-CHIEF Ihdi Karim Makinara
EDITORS Agustin Hanafi Ali Abubakar Analiansyah Bismi Khalidin Jamhir Mijaz Iskandar Mursyid Mutiara Fahmi

## INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD
A. Hamid Sarong (Universitas Islam Negery Ar-Raniry , BANDA ACEH ) Al Yasa’ Abubakar (Universitas Islam Negery Ar-Raniry , BANDA ACEH ) Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad (Universitas Islam Negery Ar-Raniry , BANDA ACEH) Ridwan Nurdin (Universitas Islam Negery Ar-Raniry, BANDA ACEH)
ASISSTEN TO THE EDITOR Ainun Hayati Musliadi Syarbunis
ENGLISH LANGUAGE ADVISOR M. Syuib
ARABIC LANGUAGE ADVISOR Fakhrurrazi M. Yunus
COVER DESIGNER Ikhlas Diko
MEDIA  SYARI'AH , is a  six-monthly  journal  published by the  Faculty of  Sharia and  Law  of the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh. The journal is published since February 1999  (ISSN.  1411-2353)  and  (ESSN.2579-5090)  Number.  0005.25795090  /  Jl.3.1  /  SK.ISSN  / 2017.04.  earned  accreditation  in  2003  (Accreditation  No.  34  /  Dikti  /  Kep  /  2003).  Media Syari’ah has been indexed Google Scholar and other indexation is processing some.
MEDIA SYARI'AH , envisioned as the Forum for Islamic Legal Studies and Social Institution, so  that  ideas,  innovative  research  results,  including  the  critical  ideas,  constructive  and progressive  about  the  development,  pengembanan,  and  the  Islamic  law  into  local  issues, national,  regional  and  international  levels  can  be  broadcasted  and  published  in  this  journal. This  desire  is  marked  by  the  publication  of  three  languages,  namely  Indonesia,  English,  and Arabic to be thinkers, researchers, scholars and observers of Islamic law and social institutions of various countries can be publishing an article in Media Syari'ah
MEDIA SYARI'AH , editorial Board composed of national and international academia, part of which are academicians of the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University of Ar- Raniry Banda Aceh. This becomes a factor Media Syari'ah as prestigious journals in Indonesia in the study of Islamic law.
Recommendations  from  the  editor  to  scope  issues  specific  research  will  be  given  for  each publishing Publishing in January and July.

## Editor Office : MEDIA SYARI’AH
Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Islam  UIN  Ar-
Raniry  Banda Aceh, Provinsi Aceh – Indonesia Email: mediasyariah@ar-raniry.ac.id ihdimakinara@ar-raniry.ac.id Webs: jurnal.ar -raniry.ac.id/index.php/medsyar
Telp.+62 (651)7557442,Fax. +62 (651) 7557442
HP : 0823 0400 8070

## Table of Contents

## Articles
1 Abu Umar Faruq Ahmad & Mohammad Ashraful Mobin
Promoting Maqāṣid al-Shari`ah and Achieving Sustainable Economic Development: the Potential of Proposed Two Tier Mudarabah Business Model on Cash Waqf
37 Ali Abubakar
Kewarisan Antarumat Beragama Versus Kewajiban Nafkah
59 Bismi Khalidin
Pengaruh Suku Bunga Terhadap Kinerja  Perbankan
Syariah di Provinsi Aceh
87 Iskandar Usman
Hakim dan Kewajiban Menerapkan Hukum Islam Menurut Konsep Al-Quran

## 111 Mizaj Iskandar
HAM dalam Prespektif  Islam

## 127 Muhammad Ridwansyah
Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945
159 Muntazar, A. Hamid Sarong & Mohd. Din
Penyelesaian Kasus Khalwat melalui Peradilan Adat Aceh Complete Case of the Khalwat (Adultery) Through Aceh Administration

## Hakim dan Kewajiban Menerapkan Hukum Islam Menurut Konsep Al-Quran

## Iskandar Usman
Abstrak: Islam  adalah  agama  yang  sangat  sempurna  mengatur seluruh aspek kehidupan manusia untuk mewujudkan kebahagiaan hidup  manusia  dunia  akhirat  selama  manusia  itu  mengamalkan ajaran  Islam  secara  benar.  Dalam  bidang  hukum  dan  peradilan, ajaran  Islam  menuntut  para  hakim  agar  memutuskan  perkara dengan hukum Islam baik dalam perkara  perdata maupun dalam perkara  pidana.  Kenyataannya  di  Indonesia  sekarang  ini, perkara-perkara  yang  diputuskan  di  Peradilan  tidak  berdasarkan hukum  Islam,  kecuali  beberapa  perkara  saja  yang  menjadi wewenang  Peradilan  Agama,  padahal  sebagian  besar  hakim  di Indonesia    beragama  Islam.  Secara  realita  memang  hakim  tidak mungkin  memutuskan  perkara  dengan  hukum  yang  tidak dipositifikasikan  di  suatu  negara,  artinya  hakim  tidak  mungkin menerapkan  hukum  yang  tidak  menjadi  hukum  posistif  yang berlaku  di  negara  tersebut.  Lantas  bagaimana  dengan  perintah agama  Islam    yang  mengharuskan  setiap  orang  (hakim)  yang memutuskan  perkara  supaya  memutuskan  perkara  berdasarkan hukum  Islam.  Tulisan  ini  ingin  meneliti  bagaimana  sanksi  yang dijatuhkan  terhadap  para  hakim  yang  tidak  menerapkan  hukum Islam  dalam  mengadili  dan  memutuskan  perkara.  Kemudian apakah  keadaan-keadaan  dan  halangan-halangan  yang  ada  -- berupa  sistem  peradilan  dan  pemerintahan  yang  berlaku  yang menimbulkan  hambatan  bagi  hakim  untuk  menerapkan  hukum Islam--dapat  membebaskan  mereka  dari  ancaman  hukuman tersebut. Selanjutnya tulisan ini juga membahas bagaimana tugas dan tanggung jawab setiap pribadi muslim dalam mendakwahkan hukum  Islam  agar  hukum  Islam  diterima  dan  diamalkan  dalam masyarakat  dan  menjadi  norma  hukum  yang  diterapkan  secara resmi di setiap negara terutama Negara Republik Indonesia.
Kata  Kunci: Hakim,  memutuskan  perkara  dengan  hukum  Islam, kewajiban mendakwahkan hukum Islam.

## I. PENDAHULUAN
enurut  ajaran  Islam,  setiap  hakim  dituntut  untuk mengadili  antara  para  pihak  dan  memutuskan  perkara berdasarkan atau sesuai  dengan hukum  Islam. Apabila seorang  hakim  memutuskan  perkara  bukan  berdasarkan  hukum Islam  atau  bukan  berdasarkan  hukum  yang  sesuai  dengan  hukum Islam,  maka  berarti  dia  telah  melanggar  ajaran  Islam  itu  sendiri. Setiap pelanggaran ajaran Islam pasti dikenakan sanksi oleh Allah SWT.
Dalam surat al-Nisā’ ayat 105, Allah berfirman:
                                                                         
                                         
Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan  membawa  kebenaran,  supaya  kamu  mengadili antara  manusia  dengan  apa  yang  telah  diwahyukan Allah  kepadamu,  dan  janganlah  kamu  menjadi penantang karena membela orang-orang yang khianat”.
Ayat  di  atas  turun  untuk  memuliakan  Nabi  atas kesungguhannya  menerapkan  hukum,  dan  juga  untuk  memberi peringatan  kepada  beliau  tentang  masalah  Bani  Ubairiq  yang mencuri  baju  besi  Rifa`ah  bin  Zaid,  supaya  tidak  membela  Bani Ubairiq.  Juga  Allah  memerintahkan  Nabi  untuk  mengadili  antara manusia  secara  adil  dengan  hukum-hukum  syarak  yang  telah diwahyukan Allah.
Bani  Ubairiq  yang  terdiri  atas  tiga  orang  bersaudara mencuri baju besi Rifa`ah, lalu Qatadah bin Nukman, anak saudara Rifa`ah,  melapor  kepada  Nabi.  Maka  Asir  bin  `Urwah,  anak paman  Bani  Ubairiq  menghadap  Nabi  SAW  dan  menyatakan
M
bahwa  Qatadah  dan  Rifa`ah  menuduh  Bani  Ubairiq  tanpa  bukti, sehingga Nabi SAW marah kepada Qatadah dan Rifa`ah, dan Nabi hendak  membela  Bani  Ubairiq,  maka  turunlah  ayat  ini  (Al- Qurthubi, V, 1967: 375).
Ayat  tersebut  mengandung  suatu  hukum,  yaitu  bahwa setiap  orang  yang  mengadili  antara  para  pihak  dan  memutuskan perkara,  yaitu  hakim,  harus  mengadili  dan  memutuskan  perkara berdasarkan  hukum  Islam  atau  berdasarkan  hukum  yang  tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Akan  tetapi  kenyataannya  di  Indonesia  sekarang  ini, perkara-perkara  yang  diputuskan  di  Peradilan  tidak  berdasarkan ketentuan hukum Islam, kecuali beberapa masalah saja, yaitu yang menjadi  wewenang  Peradilan  Agama,  seperti  masalah  wakaf, perkawinan,  dan  waris  mal  waris,  karena  hukum  Islam  tidak seluruhnya  berlaku  di  Indonesia,  dan  hukum  yang  berlaku sekarang  ini  banyak  yang  tidak  sesuai  dengan  hukum  Islam, terutama  dalam  lapangan  Hukum  Pidana,  sehingga  para  hakim tidak mungkin mengadili dan memutuskan perkara dengan hukum Islam atau dengan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena mereka terikat dengan hukum yang berlaku.
Oleh sebab itu, penulis ingin mengkaji bagaimana hukum dan  apa  ancaman  hukuman  yang  dijatuhkan  terhadap  para  hakim yang  tidak  menerapkan  aturan  hukum  Islam  dalam  memutuskan perkara  yang  diadilinya,  dengan  cara  meneliti  bagaimana  para ulama  menafsirkan  ayat-ayat  yang  berhubungan  dengan  masalah ini.
Tulisan  ini  ingin  membahas  dan  menemukan  apa  sanksi yang  dijatuhkan  terhadap  para  hakim  yang  tidak  menerapkan hukum  Islam  dalam  mengadili  dan  memutuskan  perkara. Kemudian  apakah  keadaan-keadaan  dan  halangan-halangan  yang ada  --berupa  sistem  peradilan  dan  pemerintahan  yang  berlaku, yang  menimbulkan  hambatan  bagi  hakim  untuk  menerapkan
hukum  Islam--  dapat  membebaskan  mereka  dari  ancaman hukuman tersebut.
Selanjutnya,  tulisan  ini  juga  membahas  bagaimana  tugas dan  tanggung  jawab  setiap  pribadi  muslim  dalam  hubungannya dengan hukum Islam. Artinya bagaimana tanggung jawab seorang muslim  dalam  menjalankan  dakwah  memasyarakatkan  hukum Islam  melalui amar  ma`rûf  nahy  munkar (mengajak  kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran).
I. Sanksi  Terhadap  Hakim  Yang  Tidak  Menerapkan  Hukum
Islam.
Sebagaimana  telah  dijelaskan,  bahwa  setiap  hakim (muslim) wajib meenerapkan hukum Islam dalam mengadili  para pihak  dan  memutuskan  perkara  mereka.  Bila  para  hakim    tidak menerapkan  hukum  Islam,  berarti  mereka  telah  melakukan pelanggaran,  dan  setiap  pelanggaran  pasti  akan  dikenakan sanksi/hukuman oleh Allah SWT.
Dalam  surat al-Mā’idah ayat  44,  45,  dan  47  Allah berfirman:
                                                                    
                                                                 
                                                             
                                                                                                                                    ,
                                                                        
                                                     
                                                         
                                                              ,
                                                                
                                               
Artinya:  Sesungguhnya  Kami  telah  menurunkan  kitab  Taurat,    di dalamnya  ada  petunjuk  dan  cahaya  (yang  menerangi),  yang dengan  Kitab  itu  diputuskan  perkara  orang-orang  Yahudi  oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka  dan  pendeta-pendeta  mereka,  disebabkan  mereka diperintahkan  memelihara  kitab-kitab  Allah  dan  mereka  menjadi saksi  terhadapnya.  Karena  itu  janganlah  kamu  takut  kepada manusia,  (tetapi)  takutlah  kepada-Ku.  Dan  janganlah  kamu menukar  ayat-ayat-Ku  dengan  harga  yang  sedikit.  Barangsiapa yang  tidak  memutuskan  perkara  menurut  apa  yang  diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam Taurat, bahwasanya jiwa (dibalas)  dengan  jiwa,  mata  dengan  mata,  hidung  dengan  hidung, telinga  dengan  telinga,  gigi  dengan  gigi,  dan  luka-luka  (pun)  ada kisasnya.  Barangsiapa  yang  melepaskan  (hak  kisas)  nya,  maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak  memutuskan  perkara  menurut  apa  yang  diturunkan  Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dhalim. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan  Allah  di  dalamnya.  Barangsiapa  tidak  memutuskan perkara  menurut  apa  yang  diturunkan  Allah,  maka  mereka  itu adalah orang-orang yang fasik.
Hukum  kisas  disebutkan  di  dalam  Taurat,  namun ketentuan  itu  berlaku  juga  bagi  orang  Islam  (Majelis  Ulama  al- Azhar, t.th: 1082).  Hal ini sesuai dengan maksud hadis riwayat al- Bukhari dari Anas bin Malik:
اُضسفف ةيزاج ةيىث تسسك سوأ هب سضىلا سضىلا ثىب عيبسلا نأ لا لاا اُب أف شزلاا مٍيلع
سضىلا هب سوأ اٌُخأ ءاجف ،ص اصق
سثكج لا قحلاب كثعب يرلاَ ؟عيبسلا ةيىث سسكج الله لُسز اي لاقف اصقلا  الله  باحك  سوأ  اي  :ملسَ  ًيلع  الله  يلص  يبىلا  لاقف  اٍحيىث .ص
Artinya: Bahwasanya  Rubaiyi`  binti Nadhar  bin Anas memecahkan  gigi  seorang  budak,  maka  kepada  mereka ditetapkan  ganti  rugi,  akan  tetapi  mereka  enggan  (tidak menerima)  dan  menuntut  kisas,  maka  datanglah  saudara dari  Rubaiyi`  (Anas  bin  Nadhar);  ia  berkata:  Wahai Rasulullah, apakah akan dipecahkan gigi Rubaiyi`? Demi Allah  yang  mengutus  engkau  dengan  kebenaran,  jangan engkau  pecahkan  giginya.  Maka  Nabi  bersabda:  Wahai Anas!    sesuai  dengan  kitab  Allah,  hukumannya  adalah kisas (Bukhari, IX, 1965: 8).
Demikian  juga  dengan  masalah  kewajiban  berhukum dengan  hukum  Allah  (hukum  yang  diturunkan  Allah)  yang disebutkan  dalam  ayat  di  atas  juga  berlaku  bagi  orang  Islam. Menurut  Ibnu  Mas`ud  dan  al-Hasan,    ayat  ini  adalah  umum, berlaku  terhadap  setiap  orang  yang  tidak  menghukum  dengan ketentuan  yang telah diturunkan Allah, baik orang  Islam, Yahudi, maupun orang-orang kafir (Al-Qurthubi, VI, 1967: 190).
Menurut  Sayed  Quthub,  pembahasan  dalam  ayat  ini mencakup  suatu  masalah  besar  dari  masalah-masalah  akidah Islamiah  dan  metode  Islami,  peraturan  hukum  dan  kehidupan dalam  Islam,  yaitu  suatu  masalah  yang  telah  dibahas  dalam  dua
surat  sebelumnya  yaitu  surat Ᾱli `Imrān dan  surat al-Nisā’ .  Akan tetapi  pembahasan  dalam  surat al-Mā’idah ini  memilih  bentuk yang  tegas  dan  keras.  Nash  langsung  menunjukkan  masalah  itu dengan lafadh dan ibaratnya, bukan dengan pengertian dan isyarat. Sesungguhnya  ayat  ini  menjelaskan  masalah  hukum  syariat  dan peradilan, selanjutnya masalah ketuhanan; tauhid dan iman.
Dalam  ayat-ayat  tersebut  di  atas,  Allah  dengan  tegas sekali menyebutkan akibat yang akan menimpa seseorang bila dia tidak menerapkan hukum Islam dalam mengadili dan memutuskan perkara.  Tidak  memutuskan  perkara  dengan  hukum  Allah  bisa mengakibatkan  seseorang  menjadi  kafir  atau  dhalim  atau  fasik, bergantung  kepada  alasan  atau  sebab  yang  menjadikannya  tidak meenerapkan hukum Islam tersebut.
Ada  ulama  yang  berpendapat,  bahwa  pada  ayat  44  surat al-Mā’idah ada yang dibuang, yang artinya barangsiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan Allah SWT sebagai penolakan  terhadap  Alquran  dan  menentang  Rasulullah  SAW, maka orang itu menjadi kafir (Sayed Quthub, 1975: 156).
Al-Qurthubi  menyatakan,  menurut  Ibnu  Abbas  dan Mujahid,  ayat  ini  adalah  berlaku  umum.  Demikian  juga  menurut Ibnu  Mas`ud  dan  al-Hasan,  yaitu  bahwa  ayat  ini  adalah  umum, berlaku terhadap setiap orang  yang tidak menghukum dengan apa yang  diturunkan  Allah,  baik  dia  orang  Islam,  Yahudi  atau  orang kafir,  apabila  ia  beriktikad  dengan  yang  demikian  (meyakini bahwa  tidak  menerapkan  hukum  Islam  itu  adalah  tindakan  yang paling baik dan paling benar, pen.) dan sengaja menghalalkannya. Adapun  orang  yang  tidak  menerapkan  hukum  Islam  dan  dia mengaku mengerjakan perbuatan haram, maka dia tergolong orang fasik,  dan  urusannya  itu  terserah  kepada  Allah,  apakah  Allah mengazabnya atau mengampuninya.
Dalam  suatu  riwayat,    Ibnu  Abbas  juga  berpendapat, bahwa orang yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah,  maka  dia  sungguh  telah  mengerjakan  pekerjaan  yang
menyamai pekerjaan orang kafir. Dan ada juga yang berpendapat, bahwa siapa yang tidak menghukum/menerapkan semua ketentuan Allah,  maka  dia  itu  adalah  kafir.  Adapun  orang  yang menghukum/menerapkan  hukum  tauhid,  tetapi  tidak  menerapkan sebagian  syariat,  maka  ia  termasuk  dalam  golongan  kafir  yang disebut dalam ayat ini (Al-Qurthubi, VI, 1967: 190).
Menurut Sayed Quthub,  masalah yang disebutkan dalam ayat  ini  adalah  masalah  iman  atau  kufur;  Islam  atau  jahiliyah, syariat  Allah  atau  hawa  nafsu,  tidak  ada  alternatif  lain.  Orang- orang mukmin adalah orang-orang yang menerapkan hukum yang diturunkan  Allah,  dengan  tidak  mengganti  atau  menukarnya sedikitpun.  Adapun  orang  kafir,  orang  dhalim,  dan  orang  fasik adalah  orang-orang  yang  tidak  menerapkan  hukum  Allah.  Para hakim  yang  menegakkan  syariat  Allah  secara  sempurna,  maka mereka  itulah  yang  dikatakan  orang  beriman,  sedangkan  para hakim yang menerapkan syariat lain yang tidak dibenarkan Allah, maka mereka itulah yang dikatakan orang-orang kafir, orang-orang dhalim, dan orang-orang fasik.
Orang-orang  yang  menerima  keputusan  hakim  yang memutuskan  perkara  mereka  dengan  hukum  Allah,  maka  mereka itu  adalah  orang-orang  yang  beriman,  jika  tidak,  maka  mereka bukan orang yang beriman. Tidak ada pilihan lain, tidak ada hujjah dan alasan atau kebijaksanaan.
Allah  adalah  Tuhan  manusia,  Dia  Maha  Mengetahui  apa yang baik bagi mereka, dan Allah sengaja menetapkan syariat-Nya untuk  menjamin  kepentingan  manusia  yang  hakiki.  Tidak  ada suatu  hukum    atau  suatu  syariatpun  yang  lebih  baik  dari  pada hukum  atau  syariat-Nya.  Tidak  boleh  ada  seorang  hamba-Nya yang  berkata:  “Saya  menolak  syariat  Allah”  atau  mengatakan: “Saya  lebih  mengetahui  kepentingan  makhluk  dari  pada  Allah”.
Apabila  seseorang  mengatakan  demikian,  baik  dengan  lidah maupun  dengan  perbuatan,  maka  dia  sungguh  telah  keluar  dari kategori iman (Sayed Quthub, 1975: 156-157).
Dalam  membahas  masalah  ini,  Rasyid  Ridha  terlebih dahulu  mengutip  beberapa  pendapat  ulama,  seeperti  Thaus  dan Qusyairi.  Menurutnya,  Thaus  dan  beberapa  ulama  lain mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan kufur di sini bukanlah berpindah  agama,    tetapi  kufur  yang  bukan  kafir,  yaitu  kufur nikmat.  Akan  tetapi  berbeda  apabila  seseorang  menghukum dengan  suatu  hukum  lain,  lantas  dia  mengaku  bahwa  hukum tersebut  adalah  hukum  Allah,  yang  demikian  berarti  menukar hukum  Allah, maka dia  wajib dihukum kafir. Akan tetapi  apabila ia menghukum  dengan hukum  lain, karena memperturutkan hawa nafsu,  maka  dia  berdosa,  dan  dosanya  itu  mendapat  ampunan menurut  prinsip  golongan  ahlussunnah  tentang  pengampunan orang-orang yang berdosa.
Qusyairi  dan  satu  mazhab  dari  Khawarij  berpendapat, siapa yang menerima sogok dan menghukum dengan selain hukum Allah, maka dia adalah kafir. Pendapat ini dihubungkan kepada al- Hasan dan al-Sudi. Al-Hasan juga telah berkata, bahwa Allah telah memperingatkan para hakim dalam tiga hal:
1. Supaya tidak mengikuti hawa nafsu.
2. Supaya  tidak  takut  kepada  manusia,  dan  harus  takut  kepada Allah.
3. Supaya tidak menjual ayat-ayat-Nya dengan harga yang murah (Rasyid Ridha, 1380 H: 399-400). Di  dalam  Tafsir al-Manār disebutkan,  bahwa  seseorang yang  tidak  menerapkan  hukum  Allah  dihukum  kafir  apabila  ia benci  dengan  hukum  Allah.  Ia  tidak  menerapkannya  sebab bertentangan  dengan  hawa  nafsu  dan  kepentingan  dunianya. Padahal  iman  yang  betul  akan  membuat  orang  selalu  patuh  dan melaksanakan  semua  amalan  baik  dan  meninggalkan  semua  yang jelek yang dilarang Allah.
Apabila  dia  tidak  menghukum  dengan  hukum  Allah karena mengikuti hawa nafsu atau karena menerapkan hukum lain selain  dari  hukum  Allah,  maka  dia  itu  adalah  orang  yang  dhalim.
Sedangkan  apabila  seseorang  tidak  menghukum  dengan  hukum Allah  karena  tidak  taat  kepada  Allah  dan  melanggar  hukum- hukum-Nya, maka orang ini disebut fasik (Rasyid Ridha, 1380 H: 402).
Di  dalam  Kitab  Alquran  dan  Terjemahnya  dijelaskan, apabila  seseorang  tidak  memutuskan  perkara  menurut  hukum Allah  karena  benci  dan  ingkarnya  kepada  hukum  Allah,  orang tersebut  menjadi  kafir.  Apabila  ia  tidak  memutuskan  perkara menurut  hukum  Allah  karena  mengikuti  hawa  nafsu  dan merugikan  orang  lain,  maka  dia  dinamakan  dhalim  (Alquran, 1978/1979: 168).
Dari  pendapat-pendapat  di  atas  dapatlah  kita  simpulkan, bahwa  hakim  yang  tidak  menerapkan  hukum  Islam  dalam mengadili  dan  memutuskan  perkara  bisa  mengakibatkannya menjadi kafir, atau menjadi dhalim atau menjadi fasik bergantung kepada  sebab  atau  alasan  yang  membuatnya  tidak  menerapkan hukum Islam.
Apabila  seorang  hakim  tidak  memutuskan  perkara  yang diajukan kepadanya  dengan hukum Islam karena benci dan ingkar kepada  Allah,  akibatnya  ia  menjadi  kafir,  dan  terhadap  orang- orang kafir akan diberikan sanksi oleh Allah SWT, di dunia dan di akhirat.
Adapun  sanksi  yang  diberikan  di  dunia  adalah,  Allah mengunci hati dan pendengaran mereka, serta penglihatan mereka ditutup, sesuai dengan firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 6 dan 7:
                                                                        
            ,                                                      
                                         
Artinya:  “Sesungguhnya  orang-orang  kafir,  sama  saja  bagi mereka,  kamu  beri  peringatan  atau  tidak  kamu  beri  peringatan, mereka  tidak  juga  akan  beriman.  Allah  telah  mengunci  mati  hati dan  pendengaran  mereka,  dan  penglihatan  mereka  ditutup.  Dan bagi mereka siksa yang amat berat.”
Dengan  dikunci  mati  hati  dan  pendengaran  mereka, mereka  tidak  dapat  menerima  petunjuk,  dan  segaala  macam nasehat  pun  tidak  akan  berbekas  padanya.  Dan  dengan  ditutup penglihatan  mereka,  mereka  tidak  dapat  memperhatikan  dan memahami ayat-ayat Alquran yang mereka dengar dan tidak dapat mengambil  pelajaran  dari  tanda-tanda  kebesaran  Allah  yang mereka  lihat  di  cakrawala,  di  permukaan  bumi,  dan  pada  diri mereka sendiri (Alquran, 1978/1979: 168).
Sedangkan  hukuman  yang  dijatuhkan  di  akhirat  adalah siksaan  api  neraka,  sesuai  dengan  firman  Allah  dalam  surat al- Baqarah, ayat 39:
                                                                           
             
Artinya: “Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat- ayat Kami, mereka itu penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”
Apabila  seorang  hakim  tidak  memutuskan  perkara menurut  hukum  Allah  karena  mengikuti  hawa  nafsu  dan merugikan  orang  lain,  maka  dia  menjadi  dhalim.  Dan  terhadap orang dhalim akan diberikan sanksi oleh Allah SWT, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak.
Hukuman  dunia  bagi  orang-orang  dhalim  adalah ditimpakan  azab  dari  langit,  sesuai  dengan  firman  Allah  SWT dalam surat al-A`rāf ayat 162 yang berbunyi:
                                                             
                                                         
         
Artinya:  “Maka  orang-orang  yang  dhalim  di  antara  mereka  itu mengganti  (perkataan  itu)  dengan  perkataan  yang  tidak dikatakan  kepada  mereka,  maka  Kami  timpakan  kepada mereka azab dari langit disebabkan kedhaliman mereka.” Sedangkan  di  akhirat  mereka  akan  disiksa  dengan  azab yang amat pedih. Hal ini disebutkan dalam firman Allah surat al- Kahfi ayat 87 :
                                                            
                          
Artinya:  “Berkata  Zulqarnain:  Adapun  orang  yang  aniaya,  maka kami  kelak  akan  mengazabnya,  kemudian  dia  dikembalikan kepada  Tuhannya,  lalu  Tuhan  mengazabnya  dengan  azab  yang tiada taranya.”
Adapun apabila seorang hakim tidak menghukum dengan hukum  Allah  karena  tidak  taat  kepada  perintah  Allah  dan melanggar hukum-hukum-Nya, maka orang ini menjadi fasik. Dan terhadap orang fasik  akan diberikan sanksi oleh Allah SWT, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak.
Hukuman  dunia  bagi  orang-orang  fasik  dalah  diturunkan azab  dari  langit,  sebagaimana  firman  Allah  dalam  surat al- `Ankabût ayat 34:
                                                                  
                      
Artinya:  “Sesungguhnya Kami akan menurunkan azab dari langit atas penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik.”
Demikanlah  sanksi  atau  hukuman  yang  diberikan terhadap  hakim  yang  tidak  menerapkan  hukum  Islam  dalam mengadili dan memutuskan perkara yang diperiksanya.
II. Kewajiban Menerapkan Hukum Islam dan Hambatan-
Hambatannya .
Dalam  uraian  terdahulu  telah  dijelaskan,  bahwa  setiap hakim  berkewajiban  menerapkan  semua  aturan  hukum  Islam dalam  mengadili  dan  memutuskan  perkara  yang  diperiksanya. Akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  terdapat  hambatan-hambatan yang  mengakibatkan  hakim  tidak  mungkin  menerapkan  aturan hukum  Islam  dalam  mengadili  dan  memutuskan  perkara  yang diajukan kepadanya.
Hambatan  yang  paling  nyata  adalah,  bahwa  hukum  yang berlaku  di  Indonesia  –kecuali  beberapa  masalah  yang  menjadi wewenang  Peradilan  Agama--  adalah  bukan  hukum  Islam,  dan hakim  sebagai  seorang  abdi  negara  harus  menjalankan  tugasnya berdasarkan  hukum  yang  berlaku.  Mereka  selaku  aparatur  negara terikat  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  ada  yang  tidak memungkinkannya  menerapkan  aturan  hukum  lain  di  luar  dari ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Pasal  1,  pasal  2  ayat  (1)  dan  pasal  5  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman berbunyi:
Pasal  1:  Kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan  Negara  yang merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila,  demi  terselenggaranya  Negara  Hukum Republik Indonesia.
Pasal 2 ayat (1):
Penyelenggaraan
Kekuasaan Kehakiman yang tercantum  dalam  pasal  1  diserahkan  kepada  Badan- Badan  Peradilan  yang  ditetapkan  dengan  Undang- Undang,  dengan  tugas  pokok  untuk  menerima, memeriksa  dan  mengadili  serta  menyelesaikan  setiap perkara yang diajukan kepadanya.
Pasal 5 ayat (1):
Pengadilan  mengadili  menurut  hukum  dengan  tidak membedakan orang.
Dari uraian di atas, jelaslah bagi kita bahwa sekarang ini hakim  tidak  mungkin  menerapkan  hukum  Islam  dalam  mengadili dan memutuskan perkara yang diperiksanya. Dan hal ini adalah di luar  kemampuan  hakim  untuk  mengatasinya.  Dengan  demikian, keadaan ini dapat digolongkan kepada keadaan darurat.
Dalam surat al-Baqarah ayat 286 Allah berfirman:
                                                                
                                                                       
                                                                  
                                                                   
                                                             
            
Artinya:  Allah  tidak  membebani  seseorang  melainkan  sesuai dengan  kesanggupannya.  Ia  mendapat  pahala  dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau tersalah.  Ya  Tuhan  kami,  janganlah  Engkau  bebankan kepada  kami  beban  yang  berat,  sebagaimana  Engkau bebankan  kepada  orang-orang  yang  sebelum  kami.  Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami  memikulnya.  Beri maaflah kami; ampunilah  kami;  dan  rahmatilah  kami;  Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.
Keadaan  darurat  ialah  kekuatiran  terhadap  terjadinya kemelaratan atau kebinasaan, baik terhadap jiwa maupun terhadap sebagian  anggota  badan  karena  meninggalkan  makan  (Al- Jashshash, t.th: 160). Menurut Wahbah al-Zuhaili, keadaan darurat ialah suatu keadaan bahaya atau kesukaran yang amat sangat yang menimpa  manusia,  sehingga  dikuatirkan  akan  terjadi  kemelaratan terahadap jiwa atau anggota badan atau kehormatan atau akal atau hartanya  dan  lain-lain  serupa  itu.  Dan  ketika  itu  dibolehkan mengerjakan  yang  haram,  meninggalkan  yang  wajib  atau mengerjakan  kewajiban  itu  lebih  lambat  dari  waktu  yang dditentukan, guna menghindarkan kemelaratan menurut
sangkaannya yang paling kuat, sepanjang tuntutan syarak (Wahbah al-Zuhaili, t.th: 65).
Dalam surat al-Baqarah ayat 173 Allah brfirman:
...                                                     ...
Artinya: “... Barangsiapa dalam keadaan  terpaksa, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya...”.
Demikian juga dalam surat al-An`ām ayat 119 Allah berfirman:
    ...                           ...
Artinya: “... Kecuali apa yang terpaksa kamu melakukannya...”. Dalam Ushul Fiqh terdapat satu kaidah yang berbunyi:

## حيبج تازَسضلا .تازُظحملا
Artinya:  “Segala  keadaan  darurat  itu  membolehkan  melakukan yang dilarang” (Khalaf, 1972: 208).
Dari uraian di atas, dapatlah kita tarik kesimpulan, bahwa halangan yang berupa adanya ketentuan hukum yang mengharuskan  para  hakim  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan hukum  yang  berlaku  di  Negara  Republik  Indonesia  yang berdasarkan  Pancasila  merupakan  suatu  keadaan  terpaksa  yang dapat  melepaskannya  dari  kewajiban  menerapkan  hukum  Islam dalam memutuskan perkara, karena memang hukum yang berlaku bukan  hukum  Islam,  kecuali  perkara-perkara  yang  menjadi wewenang  lembaga  Peradilan  Agama.  Dan  dengan  tidak menerapkan  hukum  Islam  itu  tidak  mengakibatkan  mereka menjadi  kafir  atau  dhalim  atau  fasik  sebagaimana  ketentuan hukum dasarnya  yang disebutkan dalam ayat 44, 45, dan 47 surat al-Mā’idah.

## III. Tanggung  Jawab  Muslim  Dalam  Memasyarakatkan Hukum Islam.
Sebagaimana  telah  dijelaskan,  bahwa  tidak  keseluruhan hukum  Islam  berlaku  di  Indonesia  dan  perkara-perkara  yang diputuskan di peradilan tidak berdasarkan  hukum Islam atau tidak berdasarkan  hukum  yang  sesuai  dengan  hukum  Islam,  kecuali hanya  beberapa  perkara  saja  yang  menjadi  wewenang  lembaga Peradilan Agama.
Justeru  itu  setiap  muslim  bertanggung  jawab  terhadap terlaksananya  dan  diterapkannya  semua  aturan  hukum  Islam. Dengan  terlaksananya  dan  diterapkannya  semua  aturan  hukum Islam  akan  terwujudlah  keadilan  di  dalam  masyarakat.  Dengan demikian,  keamanan  dan  ketenteraman  masyarakat  dan  individu akan terjamin, karena telah terpeliharanya kepentingan mereka.
Alquran  sebagai  sumber  hukum  Islam  yang  utama merupakan  petunjuk  dan  pedoman  hidup  bagi  orang-orang  yang bertakwa,  demi  untuk  kebahagiaan  hidupnya  di  dunia  dan  di akhirat kelak.
Dalam surat al-Baqarah ayat 2 Allah berfirman:
                                               
Artinya:  “Kitab  (Alquran)  ini  tidak  ada  keraguan  padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa”.
Alquran  bukan  hanya  sekedar  petunjuk  bagi  orang-orang Islam,  malah  ia  juga  merupakan  petunjuk  bagi  seluruh  umat manusia. Dalam surat al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman:
                                                         
                                         ...
Artinya:  “(Beberapa  hari  yang  ditentukan  itu  ialah)  bulan Ramadhan,  bulan  yang  di  dalamnya  diturunkan  (permualaan) Alquran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai  petunjuk  itu  dan  pembeda  (antara  yang  hak  dan  yang batil)”.
Meninggalkan sebagian hukum Islam berarti pelanggaran terhadap  perintah  Allah.  Padahal  Allah  menyuruh  hamba-hamba- Nya untuk melaksanakan keseluruhan ajaran Islam dengan firman- Nya dalam surat al-Baqarah ayat 208:
                                                               
                                                        
Artinya:  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  masuklah  kamu  ke dalam  Islam  keseluruhannya,  dan  janganlah  kamu  turut  langkah- langkah  syaithan.  Sesungguhnya  syaithan  itu  musuh  yang  nyata bagi kamu”.
Ayat  ini  turun  untuk  memerintahkan  umat  Islam  supaya mengikuti  keseluruhan  ajaran  dan  ketentuan  Islam.  Sebagaimana dikatakan  Muqatil,  bahwa  Abdullah  bin  Salam  dan  sahabat- sahabatnya  mengizinkan  orang-orang  membaca  al-Taurat  dalam shalat  dan  membolehkan  mereka  beramal  dengan  sebagian ketentuan yang terdapat dalam al-Taurat, maka turunlah: اوعبتت لاو ناطيشلا  تاوطخ ,(dan  janganlah  kamu  mengikuti  langkah-langkah syaithan),  karena  mengikuti  al-sunnah  –setelah  diutus  Nabi Muhammad  SAW–    lebih  utama  dari  pada  mengikuti  langkah- langkah  syaithan.  Ada  juga  ulama  yang  mengatakan  bahwa maksudnya  adalah:  janganlah  kamu  menempuh  jalan  yang  diseru
syaithan,  karena  syaithan  adalah  musuhmu  yang  nyata  (Al- Qurthubi, III, 1967: 24).
Pelanggaran  terhadap  perintah  Allah  adalah  suatu perbuatan mungkar, dan kemungkaran apa saja yang terjadi wajib dicegah  dan  dibasmi.  Karena  itu  menjadi  tugas  dan  kewajiban umat Islam untuk selalu berusaha mencegah kemungkaran itu dan menghilangkannya sama sekali.
Akan  berdosalah  umat  Islam  dan  akan  diminta pertanggungjawabannya  kelak,  apabila  suatu  kemungkaran dibiarkan begitu saja tanpa ada usaha untuk  mencegahnya. Sudah umum  diketahui  bahwa  banyak  sekali  ayat  Alquran  dan  hadis Rasulullah  yang  memerintahkan  kita  supaya  selalu  berusaha mencegah  terjadinya  kemungkaran  di  kalangan  umat  Islam. Sekedar  contoh  di  sini  hanya  dicantumkan  satu  ayat  Alquran  dan satu hadis.
Dalam surat Ᾱli `Imrān ayat 104 Allah berfirman:
                                                                                                                                
Artinya:  “Dan  hendaklah  ada  di  antara  kamu  segolongan  umat yang  menyeru  kepada  kebajikan,  menyuruh  yang  makruf  dan mencegah yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung”.
Hadis  Rasulullah  SAW  yang  diriwayatkan  oleh  Muslim berbunyi:
مل نإف ًواسلبف عطحسي مل ن إف يديب يسيغيلاف اسكىم مكىم ِأز هم فعضأ كلاذَ ًبلقبف عطحسي ناميلإا
.
Artinya: “Barangsiapa di antara kamu melihat perbuatan mungkar, maka  hendaklah  ia    mencegah  perbuatan  itu    dengan  tangannya, jika tidak sanggup, maka dengan lidahnya, jika tidak sanggup pula, maka  dengan  hatinya,  dan  itulah  iman  yang  paling  lemah.” (Muslim, t.th: 50).

## IV. PENUTUP.
Setelah  dibahas  panjang  lebar  mengenai  hakim  dan kewajiban  menerapkan  hukum  Islam  menurut  konsepsi  Alquran, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan serta dapat pula diajukan beberapa saran yang bermanfaat untuk mendapatkan perhatian dari pihak terkait.
A. Kesimpulan.
1. Menurut hukum  dasarnya setiap hakim wajib memutuskan perkara  yang  diperiksanya  berdasarkan  hukum  Islam  atau berdasarkan hukum yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Hakim  yang  tidak  menerapkan  hukum  Islam  dalam memutuskan  suatu  perkara  dapat  mengakibatkannya menjadi  kafir  atau  menjadi  dhalim  atau  menjadi  fasik bergantung  kepada  sebab  atau  alasan  yang  membuatnya tidak menerapkan hukum Islam.
a. Apabila  seorang  hakim  tidak  menerapkan  hukum  Islam karena  benci  dan  ingkar  kepada  hukum  tersebut,  maka  ia menjadi kafir, dan kepadanya akan diberikan hukuman oleh Allah  SWT.  Di  dunia  ini  Allah  akan  mengunci  mati  hati dan  pendengarannya  serta  menutup  penglihatannya, sehingga  ia  tidak  dapat  menerima  petunjuk  dan  nasehat, tidak  dapat  memperhatikan  dan  memahami  ayat-ayat Alquran  yang  didengarnya  dan  tidak  dapat  mengambil pelajaran  dari  tanda-tanda  kebesaran  Allah.  Sedangkan  di akhirat,  ia  akan  dicampakkan  ke  dalam  api  neraka  untuk selama-lamanya.
b. Apabila  seorang  hakim  tidak  menerapkan  hukum  Islam karena  mengikuti  hawa  nafsu  dan  merugikan  orang  lain,
maka  ia  menjadi  dhalim,  dan  ia  akan  menerima  hukuman dari  Allah  SWT.  Di  dunia  ini,  kepadanya  akan  ditimpa azab  dari  langit,  dan  di  akhirat  akan  mendapat  azab  yang amat pedih.
c. Apabila  seorang  hakim  tidak  menerapkan  hukum  Islam karena  tidak  taat  kepada  Allah  dan  melanggar  hukum- hukum-Nya,  maka  ia  menjadi  fasik,  dan  kepadanya dikenakan hukuman oleh Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia  ini  Allah  akan  menurunkan  kepadanya  azab  dari langit.  Adapun  di  akhirat,  ia  akan  ditempatkan  di  dalam neeraka.
3. Hakim  sebagai  aparatur  dan  abdi  negara  harus  menjalankan tugasnya  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  dan  mereka terikat  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  ada  yang  tidak memungkinkannya  menerapkan  aturan  hukum  lain  di  luar dari  ketentuan  hukum  dan  perundang-undangan  yang berlaku  di  Negara  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan Pancasila.  Halangan  ini  berada  di  luar  kemampuan  hakim untuk  mengatasinya.  Keadaan  ini  dapat  digolongkan  ke dalam keadaan darurat yang dapat membebaskan hakim dari kewajiban  menerapkan  hukum  Islam  dalam  mengadili  dan memutuskan perkara yang diperiksanya.
4. Setiap muslim memikul tanggung jawab untuk mendakwahkan,  memasyarakatkan,  dan  mengusahakan berlakunya    hukum  Islam,  demi  kebahagiaan  umat  manusia karena  Islam  mampu  menjamin  kebahagiaan  seluruh  umat manusia.

## SARAN-SARAN
1. Kiranya bangsa Indonesia sudah saatnya untuk memasukkan  materi-materi  hukum  Islam  dalam  setiap lapangan  hukum,  karena  hukum  Islam  yang  lengkap
mengatur  seluruh  lapangan  hukum  mampu  menjamin kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia.
2. Sudah  saatnya  bagi  bangsa  Indonesia  yang  sudah  70  tahun mengecap  kemerdekaan  untuk  membuat  Hukum  Perdata dan Hukum Pidana baru dengan memasukkan materi-materi hukum  Islam  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk menggantikan  Hukum  Perdata  dan  Hukum  Pidana  warisan penjajah Belanda yang sampai sekarang masih berlaku.
Demikianlah beberapa kesimpulan dan saran yang berguna bagi segenap bangsa Indonesia yang sedang membangun.

## DAFTAR PUSTAKA
Bukhari, al, Shahῐh al-Bukhārῐ, Juz IX, Penerbit Dār Mathābi` al- Sya`bῐ , 1965.
Jashshah,  al, Ahkām  al-Qur’ān, Juz  I,  Cet.  II, Dār  al-Mushhafῐ Syarikah Maktabah Wa Mathba`ah `Abd al-Rahmān.
Lembaga  Penelitian  Islam  Majelis  Ulama  al-Azhar, al-Tafsῐr  al- Wasῐth Li al-Qur’ān al-Karim, Bagian XXII.
Muhammad Rasyid Ridha, Tafsῐr al-Manār, Juz VI, Cet. IV, 1380 H.
Muslim, Shahῐh Muslim, Juz I dan II, Maktabah al-Mishriyah.
Qurthubi, al, al-Jāmi` Li Ahkām al-Qur’ān, Juz III dan IV, Dār al- Kitāb al-`Arabῐ, al-Qāhirah, 1967 H/1387 H.
Sayed  Quthub, Fῐ  Dhilāl  al-Qur’ān, Juz  IV,  Cet.  II, `Īsā  al-Bābῐ al-Halabῐ Wa Syirkah.
Wahab  Khallaf,  Abdul, `Īlm  Ushûl  al-Fiqh, Majlis  al-A`lā  al- Indonesia Li al-Da`wah al-Islāmiyah, Cet. IX, 1972 M/1392
H.
Wahbah  al-Zuhaili, Nadhariyah  al-Dharûriyah  al-Syar`iyah, Maktabah al-Farabῐ, Damaskus.
Wahyu Afandi, Hakim dan Hukum Dalam Praktek, Cet.  II, 1983, Penerbit Alumni, Bandung.
Yayasan  Penyelenggara  Penterjemah  Alquran, Alquran  dan Terjemahnya, Proyek  Pengadaan  Kitab  Suci  Alquran Departemen Agama Republik Indonesia, Pelita
II/1978/1979.