## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 1, Januari-Juni 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Pelaksanaan kewajiban notaris MeMberikan jasa HukuM Di biDang kenotariatan secara cuMa-cuMa kePaDa orang Yang tiDak MaMPu Di kota MataraM (stuDi Di notaris kota MataraM)
ImplementatIon of the notary’s oblIgatIon to provIde free legal servIces In the fIeld of notarIarIes to people Who can’t come In the cIty of mataram (study at notary In mataram)

## Pebrianti Putri sukma w.
Magister Kenotariatan Universitas Mataram Email : febriantisukma707@gmail.com

## Djumardin
Universitas Mataram Email : djumardin@unram.ac.id

## Muh. risnain
Universitas Mataram Email : muh.risnain@unram.ac.id

## abstrak
Kategorisasi bantuan hukum secara cuma-cuma bukan hanya terdapat pada hasil akhir akta yang dibuat, tapi ketika seorang datang untuk berkonsultasi dengan hasil akhir tanpa akta, maka itu juga termasuk bantuan hukum secara cuma-cuma, karena seorang Notaris tidak mungkin memungut honorarium dari hasil disiplin ilmu yang dimilikinya. Sanksi yang dibuat untuk menjatuhkan para Notaris yang tidak melaksanakan amanat Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) juga tidak diimplementasikan secara baik. Hal ini dikarenakan tidak adanya masyarakat yang mengajukan permohonan ke Majelis Pengawas Daerah bahwa masyarakat tersebut tidak dilayani secara baik oleh Notaris. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban notaris memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu di kota mataram dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian jasa hukum Cuma-Cuma. Jenis penelitian yang digunakan yaitu normative- empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara (interview) dan Analisa bahan hukum dianalisis secara  kualitatif dengan menggunkan metode deskriptif.
Kata Kunci : Notaris; Penghambat; Orang Tidak Mampu;

## abstract
the categorization of free legal aid is not only found in the final results of the deeds made, but when a person comes to consult with the final results without a deed, that also includes free legal assistance, because a notary cannot collect fees from the results of the knowledge he has. sanctions imposed for imposing notaries who do not carry out the mandate of article 37 paragraph (1) of law number 2 of 2014 concerning position notaries (uuJn) are also not properly implemented. this is because there is no community that submits an application to the regional supervisory council, and the community is not being served properly by the notary.
this study aims to determine the implementation of the notary’s obligation to provide legal services in the notary sector for free to people who can’t afford them in the city of mataram and the inhibiting factors in the implementation of the provision of legal services for free. the type of research used is normative-empirical with a legal sociological approach. data collection techniques used interview techniques and analysis of legal materials were analyzed qualitatively using descriptive methods.
Keywords: Notary; Inhibitor; Incapacitated People;

## a. PenDaHuluan
Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi mulia ( nobile officium ). Disebut sebagai nobile officium dikarenakan profesi notaris sangat erat hubunganya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hal dan kewajiban seseorang.
Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang perdata, maka notaris harus mempunyai kemampuan dan keahlian hukum. Notaris harus profesional dalam menjalankan tugas, karena notaris merupakan profesi, bukan okupasi (semata-mata sebagai pekerjaan). 1
Notaris, yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan notary , sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan van notaris , mempunyai peranan yang sangat penting  dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. 2
Pentingnya keberadaan notaris selaku pejabat umum yakni terkait pada perbuatan akta otentik yang dimaksud oleh Pasal 1868 burgerlijk Wetboek voor (BW) dimana menurut ketentuan yang terkandung dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa suatu akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai (pejabat) umum yang berkuasa untuk itu ditempat akta tersebut dibuatnya. 3
Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) menentukan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Melalui pengertian notaris tersebut terlihat bahwa tugas seorang notaris adalah menjadi pejabat umum, sedangkan wewenangnya adalah membuat akta otentik.
Ketegasan mengenai hal kewajiban notaris dalam pemberian jasa hukum dalam hal pembuatan akta notaris kepada orang yang tidak mampu, juga diatur dalam Kode Etik Notaris hasil Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Pasal 3 angka (7) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris (INI) Tahun 2015. Kode
1 M. Khoidin. 2020. Hukum Notariat di Indonesia. Surabaya: Cipta Pustaka. Hlm. 62-63.
2 Salim HS, 2015. Teknik Pembuatan Suatu Akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 33.
3 Abdul Ghofur Anshori. 2009. Lembaga Kenotariatan Indonesia Persfektif Hukum dan Etika , Yogyakarta: UII Press. Hlm. 18.

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 118~135
Etik Notaris meruapakan kaidah moral yang ditentukan oleh organisasi profesi notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia yang wajib dipatuhi semua anggota perkumpulan yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. Dalam Pasal 3 angka (7) disebutkan bahwa kewajiban notaris adalah “memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium”
Penjatuhan sanksi terhadap notaris yang melanggar kode etik diatur dalam Pasal 6 angka (1), sanksi-sanksi tersebut mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat, disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan. Penjatuhan sanksi-sanki tersebut dilakukan hanya apabila notaris terbukti melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUJN.
Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) tersebut, maka notaris memiliki kewajiban hukum untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, namun UUJN tidak memberikan penjelasan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi notaris untuk menilai apakah kriteria orang yang tidak mampu. Selain itu Pasal 37 ini, mengatur terhadap notaris yang tidak memenuhi dapat dikenakan sanksi adminstratif dan sanksi etik notaris dapat dikenakan sanksi menurut Pasal 37 ayat (2) UUJN apabila tidak menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang tersebut. Tentunya ketidakpastian di dalam Pasal 37 ini bisa merugikan Notaris dan masyarakat yang tergolong “tidak mampu”.
Pasal 37 UUJN tidak memberikan Batasan atau kriteria orang yang tidak mampu. Selain ketidakpastian dalam menentukan tolak ukur “orang yang tidak mampu” juga mengenai sanksi yang akan ditegakkan oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap notaris yang melanggar Pasal 37 UUJN tersebut, permasalahan yang penulis nilai “menarik” untuk diteliti. Mulai dari pelaksanaan kewajiban notaris memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu dan hambatan dalam pelaksanaan kewajiban notaris memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.
Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, di antara jasa notaris yang diberikan secara Cuma- cuma adalah:
1.  Pengikatan Pembiayaan Rumah Subsidi
Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20/PRT/M/2019 tentang Kemudahan Dan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, terdapat dalam Pasal 1 angka (2) dan (3) yaitu:
(2) Kredit atau pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi yang selanjutnya disebut KPR Bersubsidi adalah kredit atau pembiayaan pemilikan rumah yang mendapat bantuan dan/atau kemudahan pemilikan rumah dari pemerintah berupa dana murah jangka panjang dan atau subsidi pemilikan rumah yang diterbitkan oleh bank pelaksana baik secara konvensional maupun dengan prinsip syariah. (3) Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
Kriteria sasaran penerima KPR Bersubsidi terdapat pada Pasal 11 angka (1) dan (2) Kelompok Sasaran penerima KPR Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan MBR yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.  Berkewarganegaraan Indonesia;
b.  Tercatat sebagai penduduk di 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
c. Belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah terkait kredit/pembiayaan kepemilikan rumah dan kredit/pembiayaan pembangunan rumah swadaya;
d.  Orang atau perseorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami istri,
e.  Tidak memiliki rumah; dan
f.  Memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap yang tidak melebihi batas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf e dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil atau anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pindah domisili karena kepentingan Dinas yang dibuktikan dengan surat penempatan terakhir 4
Jadi kredit atau pembiayaan rumah subsidi ini menggunakan jasa Notaris untuk Perjanjian atau akad rumah, tetap dikenai biaya untuk Notaris, yang seharusnya rumah subsidi merupakan rumah pertama yang diperuntukkan bagi orang-orang yang gajinya di bawah UMR, yang berarti termasuk katagori orang yang tidak mampu, belum lagi mereka harus membayar uang muka dengan jumlah yang cukup besar dan harus menambah pembayaran Notaris lagi yang seharusnya diberikan jasa hukum di bidang kenotariata secara Cuma-cuma, namun kenyataannya di lapangan kredit atau pembiayaan rumah subsidi ini tetap dikenai biaya Notaris langsung dari pihak bank yang bekerja sama dengan perumahan tersebut.
2.  Pengikatan KUR (Kredit Usaha Rakyat)
KUR ini merupakan Kredit Usaha Rakyat adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pinjamannya juga dibatasi maksimal sebesar 50 juta rupiah, pinjaman KUR tetap menggunakan jasa notaris sebagai pihak yang dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak, seharusnya pinjaman KUR tidak dikenai biaya Notaris karena diperuntukkan Untuk orang-orang yang tidak mampu dan usaha mikro, kecil, dan menegah, namun di lapangan masi ada beberapa  notaris yang memungut biaya terhadap pinjaman KUR.
3.  Pengikatan Fidusia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia dalam Pasal 1 Ayat (1), (8) dan (9)
(1)  Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda
(8)  Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang- undang.
4 Jakarta. 2019. Peraturan Pemerintah Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

## 120~135
(9)  Debitor adalah pihak yang mempunyai hutang karena perjanjian atau undang- undang.
Dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) yaitu:
pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan fidusia.
terhadap pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah 5
Masyarakat yang tidak mampu yang melakukan akad fidusia adalah tukang ojek atau pengemudi ojek online, kredit motor yang terjadi di finance, Ketika tukang ojek yang termasuk dalam katagori orang tidak mampu dan ingin kredit motor, tetapi tetap saja dikenai biaya pembuatan Akta Fidusia dari notaris yang bekerjasama dengan finance kredit motor tersebut, yang mana seharusnya tidak lagi dikenai biaya akta fidusia karena yang membeli merupakan orang yang dikategorikan tidak mampu yang seharusnya diberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-cuma.
Permasalahan mengenai orang yang tidak mampu ini bisa mengancam para Notaris dalam menjalankan kewajibannya di seluruh Indonesia, tidak terkecuali para Notaris di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. Para Majelis Pengawas Wilayah dan Daerah di Kota Mataram pun akan dipaksa untuk menegakan UUJN dan Kode Etik Notaris dengan ketidakjelasan mengenai batasan-batasan dan tolak ukur mengenai orang yang tidak mampu seperti yang dimaksud di dalam Pasal 37 UUJN ini.
Notaris memang profesi mulia tetapi profesi notaris juga merupakan profesi yang menjadi sumber mata pencaharian bagi seorang notaris yang menjadikan jasanya sebagai sumber kehidupan notaris, Menurut Pasal 1 UUJN, notaris juga dapat diartikan seorang yang diangkat oleh pemerintah, bekerja untuk membantu kepentingan Negara, namun Notaris bukan PNS, karena Notaris tidak digaji pemerintah notaris hanya menerima gaji dari klien/penghadap. Notaris, adalah pejabat negara bukan PNS, tidak digaji negara, Notaris juga mempunyai masa pensiun, akan tetapi tidak menerima uang pensiun atau uang pesangon.
Berdasarkan uraian di atas adapun yang menjadi pokok permasalah dalam penelitian ini yaitu; bagaimanakah pelaksanaan kewajiban Notaris dalam memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu di Kota Mataram dan apakah terdapat hambatan dalam pelaksanaan kewajiban Notaris memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu di Kota Mataram.
Bedasrakan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban Notaris memberi jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu di Kota Mataram. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan pelaksanaan kewajiban Notaris memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu di Kota Mataram.
5 Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia Lembaran Negara RI Tahun 1999 No- mor 42, Sekretarian Negara. Jakarta . .

## b. MetoDe Penelitian
Untuk menganalisis permasalahan pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum Normatif-Empiris. Penelitian hukum normative empiris (appliet law research) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. 6 Penelitian ini mengkaji secara khusus mengenai pasal 37 UUJN.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) , pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. 7 Pendekatan Sosiologis ( sociological approach ), pendekatan ini mengkaji dan melihat langsung bagaimana pelaksanaan atau pemberlakuan suatu hukum atau perundang-undangan di dalam masyarakat di Kota Mataram.

## c. analisis Dan PeMbaHasan

## 1. Pelaksanaan kewajiban notaris Memberikan jasa Hukum Di bidang kenotari- atan secara cuma-cuma kepada orang Yang tidak Mampu Di kota Mataram
Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan, kewajiban maupun larangan yang harus dipatuhi oleh notaris tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku di bidang jabatan notaris tersebut. Kewenangan notaris sebagai pejabat umum termuat di dalam Pasal 15 UUJN No. 2 Tahun 2014, notaris memiliki tiga kewenangan yaitu kewenangan umum, kewenangan khusus maupun kewenangan yang ditentukan kemudian oleh undang-undang 8 Kewenangan umum notaris termuat di dalam Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:
“notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menja- min kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang- undang”.
Sedangkan kewenangan khusus notaris termuat di dalam pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:
Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
a.   mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b.  membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c.  membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dcvan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
6 Abdul Kadir Muhammad. 2014. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 134
7 Tim penyusun. Buku Pedoman: Penyusunan Skripsi dan Jurnal Ilmiah. Cet 2. Fakultas Hukum, Mataram
2018. Hlm. 28.
8 Soegondo R. Notodisorjo. 2013. Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan). Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 9.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 122~135
d.  melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e.  memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
f.  membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g.  membuat Akta risalah lelang.
Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pengaturan mengenai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang diatur dalam Pasal 1868, Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Pasal 1 angka (7) UUJN. Pasal 1868 KUHPerdata mengatakan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya. Pasal 1870 KUHPerdata juga mengatakan bahwa suatu akta memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang- orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Sedangkan Pasal 1 angka (7) UUJN mengatakan bahwa Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
Di samping kewajiban-kewajiban tersebut di atas notaris juga dibebani kewajiban- kewajiban salah satu kewajiban yang telah ditentukan oleh UUJN No. 2 Tahun 2014 maka notaris harus melaksanakan kewaj iban tersebut dalam hal pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan kepada orang yang tidak mampu secara Cuma-cuma. Adapun Pasal 37 Ayat (1) dan Ayat (2) UUJN menyatakan sebagai berikut:
(1) Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.
(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
a. peringatan lisan;
b. peringatan tertulis;
c. pemberhentian sementara;
d. pemberhentian dengan hormat;
e. pemberhentian dengan tidak hormat;
Jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-Cuma bagi orang yang tidak mampu yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 37 UUJN No. 2 Tahun 2014 pada dasarnya adalah pelayanan yang dilakukan oleh Notaris kepada klien secara biasa/wajar yaitu pelayanan jasa Notaris yang diminta oleh para pihak dan Notaris berkaitan dengan kewenangannya yaitu kewenangan umum maupun kewenangan khusus yang diberikan kepada notaris sebagai pejabat umum.
Adanya ketentuan Pasal 37 UUJN No. 2 Tahun 2014 yang merupakan suatu kewajiban bagi notaris akan menambah cost . Beban bagi notaris karena untuk urusan pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-Cuma membutuhkan adanya meterai, alat admintrasi, listrik, gaji karyawan Notaris dan lain-lain biaya yang harus dikeluarkan. Pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris kepada masyarakat yang tidak
E-ISSN : 2775-362X mampu dapat dilakukan oleh notaris sepanjang tidak merugikan notaris tersebut secara ekonomi. Hal ini disebabkan karena biaya operasional dari notaris mulai dari perlengkapan kantor, listrik, maupun gaji pegawai seluruhnya ditanggung oleh notaris yang bersangkutan tanpa adanya subsidi dari pemerintah. Oleh karena itu ketentuan Pasal 37 UUJN No. 2 Tahun 2014 dapat dilaksanakan oleh notaris kepada masyarakat yang tidak mampu sepanjang tidak menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap notaris tersebut
Masyarakat yang tidak mampu di dalam ketentuan Pasal 37 UUJN No. 2 Tahun 2014 tersebut juga tidak dijelaskan secara rinci kriteria-kriterianya, juga tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut kriteria orang yang tidak mampu serta standarisasi yang mengaturnya, sehingga sulit untuk menentukan kriteria masyarakat tidak mampu yang wajib diberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma- cuma oleh notaris.
Ketentuan hukum tentang pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris kepada masyarakat yang tidak mampu selain diatur di dalam UUJN No. 2 Tahun 2014 juga diatur didalam Kode Etik Notaris. yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) Dalam Kode Etik Notaris juga diterangkan mengenai pemberian perlakuan yang baik kepada setiap klien, tanpa kondisi ekonomi klien.
Pelayanan jasa Notaris bagi orang tidak mampu belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan UUJN serta apa konsep orang tidak mampu yang layak mendapatkan pelayanan jasa notaris secara gartis belum jelas. Pengaturan tentang sanksi terhadap Notaris yang menolak memberikan jasa hukum secara gratis juga diatur di dalam kode etik notaris. 9 Hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Banten Tahun 2015 tepatnya pada Pasal 3 angka (7) menyatakan bahwa notaris wajib “memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium”. Terhadap notaris yang melanggar kode etik notaris tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 6 adalah dapat berupa teguran, peringatan, (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.
Adanya perubahan atas Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 hanya menyebut bahwa Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Ketentuan pada pasal tersebut diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, adapun perubahannya berupa penambahan ayat pada Pasal tersebut, sebagai berikut:
“(1) notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.
(2) notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
9 Kode etik notaris ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia melalui alat perlengkapannya yaitu kongres atau rapat anggota. Kode etik ini merupakan penjabaran sebagian dari ketentuan kode etik yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pieter Latumeten, Code Of Ethics, Code Of Con- duct & Sense Of Ethics Sebagai Sistem Etika dan Pola Perilaku Notaris
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,
124~135
a. peringatan lisan; b. peringatan tertulis; c. pemberhentian sementara;
d. pemberhentian dengan hormat; atau
e. pemberhentian dengan tidak hormat.”
Berdasarkan wawancara terhadap 4 (Empat) Notaris yang tersebar di Kota Mataram, bahwa mereka pernah memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat (penghadap) yang datang. Sebagaimana dikatakan Notaris F, mengatakan bahwa Notaris F pernah memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat (penghadap) yang dating terkait dengan akta yang dimana pada saat itu ada anak dan orang tua datang menghadap, anak tersebut melanjutkan kuliah dan mendapatkan beasiswa di negara luar tetapi diharuskan membuat akta, sehingga karena untuk kepentingan Pendidikan saya gratiskan.
Kriteria Notaris F dalam melihat orang yang tidak mampu itu dari perasaan dan hasil dari wawancara dengan orang yang bersangkutan, tidak meminta syarat-syarat lain seperti surat keterangan miskin dll. Tapi dari pengalaman iya yang sudah menjadi notaris selama 20 tahun beliau bisa melihat orang yang mampu dan tidak mampu.
Dalam hal pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-cuma kepada klien yang ingin melakukan KPR subsidi, tidak pernah diberikan jasa secara gratis namun untuk potongan harga pernah, terkait dengan KUR juga belum pernah karena orang itu akan mendapatkan uang, fidusia sejauh ini belum ada orang-perorangan yang membuat akta fidusia, tetapi Lembaga perusahaan (finance) pernah dan saya tidak gratiskan karena itu kan perusahaan yang besar.
Untuk Sanksi yang terdapat pada pasal 37 ayat 2 menurut Notaris F, sanksi tersebut tidak memberatkan karena beliau terbiasa melakukan atau memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-cuma itu, maupun memberikan pengurangan biaya, tapi mungkin disebagian notaris lain yang tidak terbiasa. Karena seolah olah di dalam pasal tersebut dipaksa untuk diberikan jasa Cuma-cuma tersebut, harusnya itu dikembalikan kepada notaris masing-masing mau memberikan secara Cuma-cuma atau tidaknya.
Hal serupa juga disampaikan kepada Notaris M yaitu : 10 Notaris M mengatakan bahwa beliau pernah memberikan jasa hukum Cuma-cuma dalam bentuk pembuatan akta pendiri Yayasan sampai ke pengurusan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi (Menkumham).
Menurutnya Kriteria orang yang tidak mampu, dilihat dari kegiatan yang dilakukan. Kalau mengutamakan kegiatan keagamaan, sosial dan kemanusiaan beliau akan gratiskan. Contoh Ketika ada suatu pemuda desa datang ingin membuat akta Lembaga maka digratiskan.
Notaris M berpendapat bahwa, Sanksi terhadap pasal 37, sangat tidak relevan, tidak rasional karena notaris kantor jasa kita punya hak penuh untuk menarik tarif atau tidak, seharunya tidak dikenakan sanski sampai seberat itu, kalau hanya sekedar peringatan tertulis boleh saja, tetapi kalau sampai pemberhentian dengan tidak hormat
tidak relevan, memberikan gratis bukan hanya berbicara mengenai norma tetapi hati nurani kita karena mausia punya tabiat beda-beda. Pasal 37 hanya mengatur bukan memaksa walaupun dibuat dalam bentuk Undang-Undang.
Hasil Wawacara ketiga Peneliti dengan Notaris S, yaitu: 11
Notaris S mengatakan bahwa, ia Pernah memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-cuma kepada klien dalam bentuk konsultasi dan pembuatan surat kuasa jual rumah dan uangnya untuk bayar hutang.
Menurutnya Kriteria dalam melihat Orang yang tidak mampu yaitu Melihat dari Dana yang dimilikinya dan tidak tau dari segi pengetahuan, materi dan pengetahuan.
Dalam wawancara peneliti dengan Notaris S mengatakan bahwa Apakah mungkin seorang notaris memberikn jasa Cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu sementara notaris adalah profesi, mungkin karena kita saling membantu, profesi ini membantu, kita dikasih kepercayaan maka dari kepercayan itu nanti orang setidaknya orang yang pernah kita bantu ada rasa terimaksihnya, sehingga orang yang kita bantu memberitahukan ke orang lain bahwa ini notris yang konsultasinya bagus dan sedikit tidak bisa mempromosikan dari mulut ke mulut.
Untuk sanksi menurut Notaris S tidak berat karena harus mempunyai batasan- batasan mana yang harus ditaati dan tidak kalau tidak ada sanksi nanti malah seenaknya. Hasil wawancara Keempat dengan Notaris E yaitu: 12
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Notaris E bahwa Pandangannya terhadapn Pasal 37, sejauh ini masih dalam praktek ada beberapa jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-cuma yang dia berikan seperti akta pendiri Yayasan, perkumpulan dan seperti anak-anak terlantar untuk sumbangan untuk legalitas.
Cara menentukan kriteria sejauh yang pernah dia berikan, tidak pernah menanyakan terkait dengan surat keterangan tidak mampu, tetapi Ketika datang orang dan membuat akta perkumpulan dalam bidang pembelajaran gratis itu amal, sehingga dia gratiskan. Melihat dari cara mereka Berbicara dan Berrcerita di akta maka dapat diambil kesimpulan status dia sebagai masyarakat yang tidak mampu.
Hambatanya belum pernah ada masyarakat yang datang untuk meminta pembuatan akta secara Cuma-cuma, yang ada dia menanyakan dan menawar harga dan hampir di Notaris sebelum pernah ada yang meminta secara gratis.
Pada prinsipnya notaris dapat melakukan bantuan hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu atas dasar sukarela bukan berdasarkan kewajiban berdasarkan undang-undang yang memiliki sanksi terhadap notaris tersebut. Apabila notaris diwajibkan dalam memberikan bantuan hukum Cuma- cuma kepada masyarakat yang tidak mampu di Kota Mataram dengan menjatuhkan sanksi bagi notaris yang tidak melaksanakan, maka ketentuan Pasal 37 UUJN dan Pasal 3 angka (7) kode etik notaris dipandang sebuah paksaan atau tekanan kepada notaris untuk melaksanakan bantuan hukum cuma-cuma tersebut.
Hal tersebut tentu melanggar hak asasi notaris dalam melaksanakan profesi dan mencari nafkah berdasarkan kemandirian notaris yang membiayai tugas dan kewajibannya dengan biaya sendiri. Notaris yang diwajibkan memberikan bantuan
11 Hasil Wawancara dengan Notaris S, (27 Februari 2023) Pukul 12:30 WITA.
12 Hail Wawawancara dengan Notaris E, (6 Maret 2023) Pukul 10:00 WITA.

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 126~135
hukum cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu oleh UUJN dan Kode Etik Notaris dipandang telah terabaikan hak-haknya dalam hal melaksanakan tugas profesi maupun dalam hal mencari nafkah yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945, dimana hak untuk mencari nafkah dan hidup layak dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu ketentuan Pasal 37 UUJN maupun Pasal 3 angka (7) Kode Etik Notaris dipandang tidak adil bagi notaris yang berupaya untuk melaksanakan profesi maupun dalam hal mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang harus ditanggung.
Sanksi yang terdapat dalam Pasal 37 UUJN dan Kode Etik Notaris mengenai notaris yang menolak memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara secara Cuma- cuma kepada orang yang tidak mampu selain melanggar hak-hak notaris juga melanggar Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 28 D ayat (3), yang berbunyi:
“setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”
Pasal 28 D ayat (3) mengisyaratkan bahwa setiap orang berhak untuk Bekerja dalam menghidupi dirinya dan mendapat imbalan dan perlakukan yang adil dan layak. Pencantuman sanksi yang terdapat dalam Pasal 37 UUJN dan Kode Etik Notaris tentu sangat bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (3) tersebut, sebab, bagaimana mungkin seseorang yang bekerja untuk menghidupi dirinya harus dihukum dengan alasan tidak membantu orang lain dalam hal pembuatan akta yang tentu membutuhkan banyak biaya. Sehingga dapat dipastikan ketentuan dalam Pasal 37 UUJN tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terutama bagi Notaris.
Pencantuman Pasal 37 UUJN dan Pasal 3 angka (7) kode etik notaris mengenai kewajiban notaris dalam memberikan bantuan hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang kurang mampu di Kota Mataram seharusnya diimbangi dengan pencantuman kompensasi kepada notaris dalam UUJN dalam bentuk hak atas kewajiban tersebut. Hak tersebut dapat berupa pemberian subsidi dari pemerintah berupa dana bantuan untuk melaksanakan kewajiban notaris tersebut. Pertimbangan hukumnya disebabkan karena notaris adalah pejabat umum yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah dalam melaksanakan pembuatan akta autentik yang merupakan dokumen negara. Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya juga bersifat mandiri dalam membuka kantor, membeli peralatan kantor dan juga memberi gaji kepada karyawannya dengan menggunakan financial sendiri. Apabila notaris diberi kewajiban oleh undang-undang dalam memberi bantuan hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu di Kota Mataram, sebagai tanggung jawab sosial notaris, maka pemerintah juga memiliki kewajiban dalam meringankan beban financial notaris dalam melaksanakan tugas kewajibannya yang juga termasuk melaksanakan tugas negara.
Berdasarkan faktor-faktor yang telah diuraikan di atas maka ketentuan mengenai sanksi yang diatur dalam Pasal 37 UUJN maupun Pasal 6 kode etik notaris yang memberikan sanksi kepada notaris yang menolak memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-cuma terhadap orang yang tidak mampu di Kota Mataram perlu memperoleh pengkajian ulang dalam pelaksanaannya, sehingga notaris tidak
terbebani dengan biaya-biaya tambahan yang harus ditanggung oleh notaris, dimana dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban notaris sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam hal pembukaan kantor, pembelian alat-alat kantor maupun biaya-biaya rekening listrik, seluruhnya ditanggung oleh notaris tersebut.
Pelaksanaan Pasal 37 UUJN maupun Pasal 3 angka (7) kode etik notaris dapat dilakukan secara sukarela oleh notaris terutama oleh notaris yang dipandang memiliki kliennya yang cukup banyak dan dari segi financial cukup mapan dalam memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu di wilayah kerjanya. Sedangkan bagi notaris yang belum mapan dari segi financial tidak menjadi kewajiban untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma- cuma kepada masyarakat yang tidak mampu di Kota Mataram. Hal ini agar notaris tidak terbebani dengan biaya-biaya yang cukup besar dalam melaksanakan kewajiban tersebut.
Perlu ditegaskan bahwa memang sudah selayaknya dan seharusnya notaris memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara secara Cuma-cuma berupa penyuluhan hukum dan konsultasi hukum kepada masyarakat, sebab notaris merupakan profesi yang mulia, namun dalam hal memberikan jasa hukum berupa akta notaris, maka seharusnya tidak ada paksaan kepada notaris tersebut untuk memberikan jasa hukum berupa membuat akta secara Cuma-cuma, mengingat tidak semua notaris mempunyai finansial yang cukup. Sehingga, seharusnya sanksi-sanksi yang diatur dalam Pasal 37 UUJN dan kode etik notaris tersebut haruslah ditinjau kembali dan diperjelas dalam hal apa notaris dapat memberikan dan menolak memberikan bantuan berupa jasa hukum di bidang kenotariatan secara secara Cuma-cuma.
2. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemberian jasa Hukum secara cu- ma-cuma Di bidang kenotariatan oleh notaris.

## a. Faktor-Faktor Pendukung Pemberian jasa Hukum di bidang kenotariatan se- cara cuma-cuma
Faktor-faktor pendukung pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan adalah ketidak mampuan secara ekonomis, akta yang bertujuan non personal provit serta hubungan kedekatan secara emosional. Selain itu notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan dalam melakukan tugas, fungsi dan kewajibannya diberikan negara melalui Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kewajiban negara yang diamanatkan Pancasila dan UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejateraan umum, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagain didelegasikan kepada notaris, karena itulah, sebelum menjalankan jabatannya notaris wajib mengucapkan sumpah/ janji menurut agamanya akan menjalankan Pancasila, UUD 1945, UUJN, peraturan perundang-undangan lainnya termasuk Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Peradilan HAM.
Berdasarkan pengertian tentang HAM yang diformulasikan dalam pasal 1 Undang- Undang HAM dan pasal 1 Undang-undang Pengadilan HAM, maka hak untuk

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 128~135
mendapatkan keadilan dalam perlakuan hukum ( equality before the law ) dan hak untuk mendapatkan rasa aman dalam melakukan perbuatan hukum sebagai subyek hukum di dalam masyarakat merupakan hak asasi manusia yang wajib ditegakkan, dilindungi dan dipenuhi serta dijunjung tinggi oleh setiap orang, terutama notaris yang relevan dengan tugas dan fungsinya di dalam masyarakat. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 UUJN: 13 ”Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.
Pendelegasian kewenangan membuat akta otentik oleh negara ini sesuai dengan prinsip negara hukum yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan, sejalan dengan lalu lintas hukum yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Akta Otentik produk notaris ini, selain berfungsi untuk mencegah sengketa karena telah menentukan dengan jelas hak dan kewajiban subyek hukum dalam lalu lintas hukum di masyarakat, juga mempunyai peranan yang sangat penting sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat jika sengketa tidak dapat dihindarkan. 14
Sebagaimana telah penulis paparkan terdahulu bahwa, payung hukum yang utama bagi profesi notaris dalam menjalankan profesi jabatannya adalah UUJN dan Kode Etik Notaris. Pasal 37 UUJN memerintahkan: “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu”. Hal serupa ditegaskan kembali dalam pasal 3 angka (7) Kode Etik Notaris yang menyebutkan notaris berkewajiban: “Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium”. Di samping itu notaris juga berkewajiban untuk “mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara”. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 3 angka (7) Kode Etik Notaris.
Pencantuman pasal 37 UUJN dan pasal 3 angka (7) pada Kode Etik Notaris di atas oleh penggagasnya diharapkan menjadi salah satu bentuk kepedulian (rasa sosial) notaris terhadap lingkungannya dan merupakan wujud pengabdian profesi notaris terhadap masyarakat, bangsa dan Negara. Namun sangat disayangkan, implementasi terhadap ketentuan di atas masih berada ditataran formal, dalam artian penegakan hak asasi manusia oleh notaris masih sebatas pembuatan peraturannya, belum sampai pada implemtasi terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam ketentuan tersebut. Hal ini sangat memprihatinkan dunia penegakan hukum, (penegakan hukum yang penulis maksud disini bukan penegakan hukum HAM dalam perspektif normatif, melainkan penegakan hukum HAM dalam perspektif Sosiologis). 15 Seharusnya profesi notaris mempunyai berperan aktif dalam penegakan hak asasi manusia, memberikan pelayanan Bantuan Akta Notaris (BAN) 16 kepada masyarakat secara cuma-cuma guna perlindungan sebagai subyek hukum dan pemenuhan hak rasa aman dalam melakukan perbuatan hukum dalam mobilitas kehidupan bermasyarakat, dengan demikian rasa keadilan dan rasa aman bagi masyarakat akan terjamin.
13 Habib Adjie. 2008. Hukum Notaris Indonesia. Bandung: PT. Rafika Aditama. hlm. 78.
14 Penjelasan Umum Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. hlm. 7.
15  Suparman Marzuki. 2011. Robohnya Keadilan! Politik Hukum HAM Era Reformasi. Yogyakarta: PUSHAM UII. hlm. 34-42.
16  Sebuah gagasan untuk perkembagan penegakan hak asasi manusia khususnya di bidang kenotariatan.

## b.   Faktor-faktor penghambat pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma
1) Hambatan yuridis
Sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan oleh UUJN No. 2 Tahun 2014 maka notaris harus melaksanakan kewajiban tersebut dalam hal pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan kepada orang yang tidak mampu secara cuma-cuma. Adapun Pasal 37 Ayat (1) dan Ayat (2) UUJN menyatakan sebagai berikut:
(1) notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.
(2) notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
a. peringatan lisan;
b. peringatan tertulis;
c. pemberhentian sementara;
d. pemberhentian dengan hormat;
e. pemberhentian dengan tidak hormat;
Pasal tersebut menunjukkan bahwa orang tidak mampu dapat diberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara secara Cuma-cuma. Hal ini sebagai bentuk jaminan negara untuk memberikan persamaan kedududukan di hadapan hukum ( equality before the law ) bagi setiap warga Negara.
Permasalahan honorarium menjadikan suatu hal yang pelik, karena Notaris membutuhkan material dalam menjalankan kegiatannya. Pasal 37 ayat (1) UUJN harus dapat dilaksanakan oleh Notaris untuk memberikan hak atas orang tidak mampu. Di sisi lain makna yang terkandung dalam pasal 37 (1) UUJN mengalami kekaburan norma, hal ini disebabkan karena dalam pasal tersebut tidak menjelaskan secara terperinci terkait pengertian jasa hukum di bidang kenotariatan, standar kualifikasi orang tidak mampu dan jenis jasa hukum bidang kenotariatan seperti apa yang wajib diberikan oleh Notaris secara Cuma-cuma kepada orang tidak mampu. Kekaburan norma ini berakibat hukum menimbulkan celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak beritikad baik dan dapat mencederai profesi Notaris yang sangat bermartabat. Norma hukum seharusnya berisi kenyataan normatif yang seharusnya dilakukan, sehingga dapat diimplementasikan tanpa menimbulkan multi persepsi.
Notaris terikat dan patuh pada peraturan yang mengatur jabatan Notaris yakni UUJN. Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi pedoman Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, apabila melanggar akan mendapatkan sanksi. Notaris yang melanggar Pasal 37 ayat (1) UUJN, akan mendapatkan sanksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 ayat (2) UUJN sebagai berikut : “Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
a. Peringatan lisan;
b. Peringatan tertulis;
c. Pemberhentian sementara;
d. Pemberhentian dengan hormat; atau
e. Pemberhentian dengan tidak hormat”.

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 130~135
Pasal 37 Ayat (1) UUJN masih rancu atau mengalami kekaburan norma. Makna yang terkadung dalam pasal tersebut perlu diperjelas, meskipun adanya lampiran “penjelasan umum” dan dinyatakan cukup jelas. Standar kualifikasi orang tidak mampu dan jenis jasa apa yang wajib diberikan oleh Notaris diperlukan penjelasan, agar dapat diimplementasikan.
Profesi di bidang hukum yang mengatur tentang kewajiban memberikan jasa hukum secara Cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Bab VI Bantuan Hukum Cuma-cuma Pasal 22 ditegaskan bahwa
(1)Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
(2)Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
Pasal 6
(1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
(2)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
(3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan: a. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.
Pasal 8
(1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
(2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.
pasal 13 mengatur bahwa “pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum” pasal 14 mengatur bahwa “pemberian bantuan hukum oleh advokat sebagaimana di- maksud dalam pasal 13 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut un- tuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
pasal 15 mengatur bahwa “pemberian bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilakukan dengan cara:
a.  pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
c.  pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Terdapat kewajiban yang sama antara Undang-Undang Advokat dengan UUJN pasal 37 yaitu memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-cuma terhadap orang yang tidak mampu, akan tetapi di dalam Undang-Undang advokat tidak mengatur mengenai sanksi terhadap Advokat apabila tidak melaksanakan kewajiban pasal 22 ayat (1) tersebut, dan mengenai tata cara dan pemberian bantuan hukum sudah jelas diatur secara rinci di dalam ayat (2).
Beda halnya dengan UUJN pasal 37 tersebut, di dalam pasal 37 ayat (1) menjelaskan mengenai kewajiban notaris memberikan jasa Hukum Cuma-cuma terhadap orang yang tidak mampu dan ayat (2) mengatakan bahwa apabila notaris tidak memberikan jasa hukum secara Cuma-cuma maka bisa dikenakan sanski berupa :
a) Peringatan lisan;
b) Peringatan tertulis;
c) Pemberhentian sementara;
d) Pemberhentian dengan hormat; atau
e) Pemberhentian dengan tidak hormat;
Tentu saja sanski tersebut sangat memberatkan seorang notaris, karena dalam pasal 37 tersebut tidak dijelaskan secara Eksplisit mengenai siapa saja yang termasuk kriteria orang yang tidak mampu, yang dapat diberikan jasa hukum secara Cuma-cuma oleh Notaris.
Pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-cuma ini diatur juga di dalam Kode Etik Notaris BAB III Tentang Larangan, Kewajiban dan Pengecualiaan kewajiban Pasal 3 Angka 7 yaitu :
notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris) Wajib : memberikan jasa pembuatan akta dan Kewenangan lainnya untuk masyarakat yag tidak mampu tanpa memungut honorarium.

## 2) Hambatan struktural
Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menjelaskan serta memberi penegasan bahwa Majelis Pengawas Daerah (MPD) berwenang melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala sebanyak 1 kali selama 1 tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu. Majelis atau tim pemeriksa dengan tugas semacam ini hanya ada pada MPD saja, yang memiliki tugas pemeriksaan secara rutin atau setiap waktu yang diperlukan dan dilakukan secara langsung di Kantor Notaris yang bersangkutan. Namum perlu diketahui bahwa Tim Pemeriksa ini sifatnya insidentil saja, dibentuk oleh MPD jika diperlukan.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 132~135
Tetapi pada kenyataannya bahwa MPD mengatakan bahwa belum pernah melakukan pengawasan terhadap pasal 37 UUJN kepada notaris yang ada di Kota Mataram 17 . Dan para Responden Notaris yang ada di Kota Mataram juga mengatakan hal serupa bahwa Ketika MPD melakukan pengawasan ke Kantor Notaris MPD tidak pernah menanyakan terkait dengan pelaksanaan kewajiban notaris memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu yang terdapat pada pasal 37 ayat (1) UUJN.
Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris diwajibkan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada semua masyarakat. Masyarakat yang dimaksud tidak menutup kemungkinan hanya kepada mereka yang mampu dari segi finansial tapi pelayanan yang harus diberikan oleh Notaris juga termasuk mereka yang tidak memiliki kecukupan finansial. Selain bantuan hukum, Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum kepada siapa saja yang datang guna memberikan kesadaran hukum bagi terhadap hak dan kewajiban mereka yang ingin menggunakan jasa Notaris.
Terhadap ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUJN yang mengatur tentang “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu” dan apabila melanggar ketentuan ayat (1) tersebut maka akan berakibat hukum terhadap Notaris yang bersangkutan yakni pemberian sanksi berupa peringatan lisan; peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.” Dalam realitanya sudah tentu ada Notaris Notaris yang memberikan jasa pelayanan hukum secara gratis, biasanya terhadap badan atau individu yang memang dianggap tidak mampu atau badan yang bergerak di bidang sosial. Untuk mengetahui hal tersebut memang agak relatif susah, karena tidak ada pemisahan akta antara akta yang berbayar dengan akta yang diberikan secara Cuma- cuma.
Terkait dengan pemberian sanksi (Pasal 37 ayat (2) UUJN), sejauh ini peran Majelis Pengawas Notaris sebagai badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, dapat dikatakan bersifat pasif. Pasif sebab tanpa laporan atau aduan masyarakat, Majelis Pengawas tidak akan menindak Notaris yang dianggap tidak melaksanakan ketentuan UUJN dan sampai saat ini belum pernah ada atau ditemukan aduan terhadap Notaris karena tidak memberikan jasa peelayanan hukum kepada masyarakat secara gratis atau Cuma-cuma sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUJN.
Mekanisme pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam jasa pembuatan akta dan jasa kenotarisan lainnya kepada masyarakat tidak mampu untuk saat ini masih berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH), Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantun Hukum secara Cuma-cuma dan Kode Etik Notaris.
Jelas tertera dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN, “Notaris wajib memberikan bantuan hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.” Serta berdasarkan Pasal 3 angka (7) Kode Etik Notaris: “memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.” Bantuan hukum secara cuma-cuma memang sulit untuk diimplementasikan. Hal ini disebabkan karena belum adanya aturan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) selaku organisasi yang menaungi Notaris se-Indonesia terkait dengan bagaimana cara dan siapa saja yang dapat dibebaskan honorariumnya atau mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sehingga jika terjadi kondisi seperti ini, pelaksanaannya dikembalikan ke Notaris yang bersangkutan. Kondisi yang seperti ini membuat adanya kekosongan hukum tentang bagaimana caranya seorang Notaris memberikan bantuan hukum secara Cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu.
Memang sejauh ini tidak ada atau belum ada masyarakat yang mengadukan Notaris yang tidak memberikan bantuan hukum secara Cuma-cuma ke Majelis Pengawas Daerah. Tapi ada mekanisme untuk masyarakat tidak mampu yang ingin melapor jika ada Notaris yang menolaknya memberikan bantuan hukum. Apabila ada masyarakat yang tidak mampu merasa tidak dilayani oleh seorang Notaris maka dapat mengajukan pengaduan tertulis dan membawa bukti-bukti awal penolakan Notaris dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Majelis Pengawas Daerah. Setelah menerima pengaduan, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja Majelis Pengawas Daerah wajib mengadakan sidang Majelis Pengawas Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.
Apabila menurut hasil sidang Majelis Pengawas Daerah ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran kode etik, maka dalam waktu 7 hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Majelis Pengawas Daerah memanggil notaris yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Pertemuan tersebut sekaligus menghasilkan putusan menganai terbukti atau tidaknya pelanggaran atau kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya apabila terbukti.

## D. kesiMPulan  :
Pelaksanaan kewajiban notaris memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu di kota mataram, di pengaruhi oleh Faktor hukum dan non hukum. Faktor hukum karena pada konstruksi pasal 37 UUJN yang membebankan dan sanski adminstrasi bagi notaris yang tidak menjalankan pasal 37 UUUJN, pasal 37 UUJN tidak diikuti oleh ketentuan atau peraturan pelaksana yang mengatur kriteria dan mekanisme pengajuan dan permohonan pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu. Faktor non hukum 4 responden notaris yang ada di kota mataram, telah melaksanakan pemberian jasa hukum di bidang kenoariatan secara Cuma-Cuma, namun tidak dalam rangka pelaksanaan pasal 37 UUJN, tetapi berdasarkan kesadaran dan hati Nurani. Masyarakat tidak mengetahui adanya jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma- Cuma kepada orang yang tidak mampu.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 134~135
Hambatan pelaksanaan kewajiban notaris memberikan jasa hukum Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu di Kota Mataram dalam pelaksanaan Pasal 37 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. memiliki 2 jenis Hambatam yaitu hambatan yuridis dan hambatan struktural. Hambatan yuridis ketidakjelasan pengaturan mengenai kategori masyarakat yang tidak mampu menjadi masalah tersendiri. Batasan yang ditetapkan untuk memberikan jasa cuma-cuma kembali kepada pribadi dan hati nurani masing-masing Notaris. hambatan struktural MPD sebagai pengawas terhadap notaris tidak pernah melakukan pengawasan kepada notaris yang tidak melakukan kewajiban yang ada pada pasal 37 UUJN.

## DaFtar Pustaka
buku
Abdul Ghofur Anshori. 2009. lembaga Kenotariatan Indonesia persfektif hukum dan etika , Yogyakarta: UII Press.
Abdul Kadir Muhammad. 2014. hukum dan penelitian hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Habib Adjie. 2008. Hukum Notaris Indonesia. Bandung: PT. Rafika Aditama.
M. Khoidin. 2020. hukum notariat di Indonesia . Surabaya: Cipta Pustaka.
Salim HS, 2015. teknik pembuatan suatu akta (konsep teoritis, Kewenangan notarism bentuk dan minuta akta. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sebuah gagasan untuk perkembagan penegakan hak asasi manusia khususnya di bidang kenotariatan.
Soegondo R. Notodisorjo. 2013. Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Suparman Marzuki. 2011. Robohnya Keadilan! Politik Hukum HAM Era Reformasi. Yogyakarta: PUSHAM UII.
Tim penyusun. Buku Pedoman: penyusunan skripsi dan Jurnal Ilmiah . Cet 2. Fakultas Hukum, Mataram 2018.

## Perundang-undangan
Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Sekretarian Negara. Jakarta . .
Jakarta. 2019. Peraturan Pemerintah Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemudahan dan bantuan pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kode etik notaris ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia melalui alat perlengkapannya yaitu kongres atau rapat anggota. Kode etik ini merupakan penjabaran sebagian dari ketentuan kode etik yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pieter Latumeten, Code Of Ethics, Code Of Conduct & Sense Of Ethics Sebagai Sistem Etika dan Pola Perilaku Notaris
Penjelasan Umum Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

## wawancara
Hail Wawawancara dengan Notaris E, (6 Maret 2023) Pukul 10:00 WITA.
Hasil wawancara dengan MPD di Kota Matarm, 6 Maret 2023
Hasil Wawancara dengan Notaris M, (27 Februari 2023) Pukul 11:30 WITA.
Hasil Wawancara dengan Notaris S, (27 Februari 2023) Pukul 12:30 WITA.