## KEMITRAAN MASYARAKAT UNTUK PENGEMBANGAN EKOWISATA TANAH LOT
I Putu Ananda Citra
Jurusan Pendidikan Geografi, FHIS Universitas Pendidikan Ganesha
e-mail: ananda.citra@undiksha.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  dilaksanakan  di Daya  Tarik  Wisata  Tanah  Lot dengan  tujuan  1) Mengidentifikasi  peran  para pihak terlibat dalam pengelolaan potensi ekowisata Tanah Lot, 2) Menganalisis bentuk kemitraan dalam pengembangan ekowisata Tanah Lot. Metode yang digunakan adalah metode survei untuk menggali  informasi  yang  bersifat  kualitatif,  serta  didukung dengan  metode  observasi  secara  langsung  di  lapangan,  dan wawancara  mendalam  ( indepht  interview ).  Sampel  ditentukan dengan  teknik  purposive.  Analisis  data  dilakukan  dengan  teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 1) pihak yang terlibat adalah pemerintah daerah, pemerintah desa dinas, desa adat, pelaku usaha wisata, 2) Bentuk kemitraan masyarakat untuk  pengembangan  ekowisata  Tanah  Lot  berdasarkan  status kepemilikan lahan.
Kata Kunci: Kemitraan, Ekowisata, Tanah Lot

## Abstract
This  research  was  conducted  at  Tanah  Lot  Tourism  Attraction with  the  aim  of  1)  To identify  the  role  of  stakeholders  in  the management  of  Tanah  Lot  ecotourism  potential,  2)  To  analyze the partnership form in Tanah Lot ecotourism development. The method  used  is  qualitative  method,  with  keyword.  Induction interview.  Samples  with  purposive technique.  Data  analysis  was done  by  qualitative  descriptive  analysis  technique.  The  results showed  1)  the  parties  involved  were  local  government,  village government, adat village, tourism business actors, 2) the form of community partnership for ecotourism development of Tanah Lot based on land ownership status.
Key Words : Partnership, Ecotourism, Tanah Lot

## PENDAHULUAN
Ekowisata ( ecotourism ) merupakan  hal  yang  menciptakan dan  memuaskan  suatu  keinginan akan alam, mengeksploitasi potensi  wisata  untuk  konservasi dan pembangunan serta mencegah dampak negatifnya terhadap ekologi, kebudayaan dan keindahan (Western,
1995:3). Dengan ekowisata diharapkan dapat  menjamin  keberlangsungan hidup  pariwisata  tanpa  harus mengorbankan  lingkungan.  Dari prinsip pembelajaran tentang alam dan manfaatnya terhadap masyarakat,  maka  Bali  memiliki potensi besar dalam pengembangan  ekowisata  karena Bali termasuk Kabupaten Buleleng,  khususnya  daya  tarik wisata  Tanah  Lot yang  memiliki sejumlah  sumber  daya  alam  dan potensi  sosial  budaya  berupa adat-istiadat masyarakat yang mampu  menopang  pembangunan pariwisata.
Hal  yang  paling  mendasar dalam pengelolaan  tersebut  yaitu untuk  memasarkan  potensi  yang dimiliki  yaitu  dengan  melakukan kerjasama/ bermitra dengan pelaku  wisata.  Hal  ini  merupakan salah satu strategi dalam mengembangkan  objek  wisata. Kemitraan antara desa adat dengan  pelaku  usaha  wisata merupakan  salah  satu  strategi untuk  meningkatkan  keuntungan masyarakat  lokal  baik  secara
ekonomi,  sosial,  budaya  dan menjaga kelestarian lingkungan.
Kemitraan dalam lingkungan masyarakat yang merupakan sesuatu hal yang tidak asing  untuk  diterapkan,  karena bangsa ini sudah mengenal kemitraan  sejak  berabad-abad lamanya  meskipun  dalam  skala yang  sederhana,  seperti  gotong royong, sambat
sinambat, partisipasi, mitra cai, mitra masyarakat  desa  hutan,  mitra lingkungan dan sebagainya. Dalam  manajemen  modern,  baik dalam pengembangan sumberdaya manusia maupun pengembangan kelembagaan/ usaha, kemitraan merupakan salah  satu  strategi  yang  biasa ditempuh untuk mendukung keberhasilan implementasi manajamen modern (Kamil, 2006: 1). Kemitraan tidak sekadar diterjemahkan  sebagai  sebuah kerjasama,  akan  tetapi  kemitraan memiliki  bentuk,  memiliki  nilai strategis dalam mewujudkan keberhasilan suatu lembaga dalam  menerapkan  manajemen modern termasuk dalam
pengembangan ekowisata.
Hal  ini  menarik  untuk  dikaji karena  kawasan  ekowisata  selain merupakan  sumber  pendapatan masyarakat  juga  berfungsi  untuk konservasi
keanekaraganam hayati  dan  kelestarian  budaya masyarakat lokal. Dengan
demikian  dipandang  perlu  diteliti
secara mendalam agar masyarakat lokal memiliki pemahaman tentang bentuk kemitraan, yaitu bahwa pentingnya  pemasaran  produk wisata  pada  objek  wisata  dengan menjalin kerjasama dengan pelaku  usaha  wisata  sehingga masyarakat akan memperoleh manfaat  dari  segi  pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan ekologis  (melestarikan  lingkungan kawasan  objek  wisata).  Hal  ini perlu mendapatkan perhatian yang  proporsional  dari  berbagai kalangan, khususnya bagi pemerintah daerah sehingga mampu merumuskan strategi kebijakan terkait dengan kemitraan  dalam  pengembangan
ekowisata.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  di  Daya Tari Wisata Tanah Lot, Kabupaten Tabanan. Rancangan  penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah survai ).  Survai  adalah metode  pengumpulan  informasi dari  responden  yang  difasilitasi dengan daftar isian yang terstruktur (Effendi dan Singarimbun, 1989). Metode survei yang dipilih untuk menggali informasi  yang  bersifat  kualitatif,
serta  didukung  dengan  metode observasi  secara  langsung  di lapangan, dan wawancara mendalam ( indepht interview ). Analisis  data  dilakukan  dengan teknik analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pihak yang Berperan dalam Pengembangan Ekowisata
Tanah Lot Kabupaten Tabanan
Daya  Tarik  Wisata  Tanah Lot  merupakan  salah  satu  obyek wisata  yang  ada  di  Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. Perkembangannya  cukup  pesat, dapat  dilihat  dari  penataan  ruang kawasan, pembangunan dan
pemeliharaan  infrastruktur  dan peningkatan kunjungan wisatawan tiap  tahunnya.  Adapun  pihak-
pihak yang berperan dalam pengelolaan  Daya  Tarik  Wisata Tanah Lot sebagai berikut.
1.1 Pemerintah Kabupaten Tabanan Dalam  mengelola  obyek wisata  Tanah  Lot,  Desa  Adat
Beraban  menjadi  bagian  dari instansi pemerintah, terutama dalam menangani bidang kepariwisataan ODTW Tanah Lot.
Sesuai  dengan  peraturan  Bupati Tabanan  No.  40  tahun  2011 tentang Struktur Organisasi Badan Pengelola  Daya  Tarik  Wisata Tanah  Lot,  yang  menjadi  ketua umum  adalah  Bupati  Kabupaten Tabanan.
1.2 Desa Dinas Beraban Terdapat dua sistem pemerintahan  desa  yang  ada  di Bali yaitu desa dinas yang bersifat yuridis formal dan desa adat yang bersifat informal. Peranan pemerintah  Desa  Dinas  Beraban merupakan  pemerintahan  terkecil yang secara yuridis formal mewakili  warga  Desa  Beraban dalam berhubungan dengan instansi  dari  luar  desa,  baik pemerintah yang secara struktural berada diatasnya seperti pemerintah kecamatan, pemerintah  kabupaten  maupun provinsi dan pusat. Selain itu juga dari  instansi  lain  seperti  swasta. Dalam  hal  ini  setiap  instansi  yang ingin menyampaikan program
tentang kepariwisataan harus melalui  Desa  Dinas  Beraban. Selanjutnya  desa  dinas  akan berkoordinasikannya dengan desa adat.

## 1.3 Desa Adat Beraban
Desa  adat  adalah  desa
mengurusi bidang adat dan agama. Dengan adanya pengembangan kawasan ekowisata  Tanah  Lot.  Bidang kegiatan menjadi bertambanh
luas,  selain  menangani  bidang adat  dan  agama,  juga  menangai kegiatan  pariwisata di obyek wisata Tanah Lot. Dengan demikian  Desa  Adat  Beraban
mengadakan  penataan  terhadap organisasi  desa  adat  sehingga memungkinkan  untuk  bertindak efektif.

## 1.4 Pelaku Usaha Wisata
Pelaku usaha wisata merupakan  pihak  yang memiliki peran yang tidak dapat diremehkan.  Pedagang  cendera mata,  pelayanan  jasa,  restauran, hotel,  dan  pedagang  makanan dan  minuman  termasuk  kedalam potensi wisata.
Wisatawan berkunjung  ke  obyek  wisata  tidak hanya  untuk  melihat  sesuatu ( something to see ) untuk dinikmati seperti atraksi wisata dan melakukan berbagai kegiatan wisata  ( something  to  do )  saja, tetapi  juga  menikmati  apa  yang dapat  dibeli  di  obyek  wisata ( something  to  buy ).  Berbelanja merupakan  salah  satu  kegiatan wisata,  misalnya  membeli  sebuah kenang-kenangan  atau  cendera mata  di  obyek  wisata  akan  dapat meningkatkan daya tarik
wisatawan untuk berkunjung.

## 1.5 Polisi Pariwisata
Untuk  memberikan  rasa aman  bagi  wisatawan  dan  juga pengelolanya,  maka  di  tempat wisata  perlu  didirikan  beberapa fasilitas termasuk pos polisi pariwisata. Pembenahan pariwisata dimulai dari pengamanan aset-aset wisata
sehingga  dapat  memberi  rasa aman saat berwisata dan diharapkan akan merangsang para wisatawan untuk berkunjung.

## 1.6 Dinas Perhubungan
Dinas perhubungan
(DISHUB)  pada  obyek  wisata merupakan  pihak  yang  memiliki tugas  pokok  diantaranya  yaitu penyediaan  parkir,  penyediaan rambu-rambu,  dan  memperlancar arus  transportasi  di  suatu  obyek wisata. Khusus untuk obyek wisata  Tanah  Lot,  karena  sudah dikelola  oleh  adat  maka  tugas Dishub lebih sedikit yakni sebatas rambu  dan  fasilitas  tapi  secara khusus membantu kelancaran lalu lintas dan parkir, sedangkan pemungutan parkir sudah dilakukan  oleh  adat. Dengan demikian  pihak Dishub  hanya melakukan pengawasan dan membantu  pelayanan.  Kendala yang  ditemui  hampir  tidak  ada, karena  sudah  saling  membantu dan  mendukung  baik  dengan polisi, manajer dan desa adat

## 2. Bentuk Kemitraan dalam
Pengembangan Ekowisata Tanah Lot
Dalam  rangka  merespon berbagai  perubahan  yang  terjadi akibat  berbagai  kekurangan  yang dimiliki masing-masing organisasi/lembaga,  maka  harus agresif mencari solusi manajemen
yang  lebih  baik  terutama  untuk meningkatkan kinerja dan mempertahankan keuntungan kompetitif  dengan  menerapkan konsep-konsep manajemen
modern.  Kemitraan  menjadi  lebih dominan dalam sebuah organisasi modern  sekalipun,  dalam  dunia global,  komunikasi  tanpa  sekat, daya  saing  tingkat  tinggi  sulit sekali  bagi  sebuah  organisasi untuk  tidak  melakukan  kemitraan dengan  pihak  lainnya.  Kemitraan memiliki  tujuan  untuk  mencapai hasil  yang  lebih  baik,  dengan saling memberikan manfaat antara  pihak  yang  bermitra  atau dengan kata lain kemitraan hendaknya dapat memberikan keuntungan pada pihak-pihak yang bermitra dan bukan
sebaliknya  ada  suatu  pihak  yang dirugikan atau merugikan.
Kemitraan dapat terjalin jika memenuhi persyaratan sesuai dengan  konsep  kemitraan  seperti saling menguntungkan yang
dilakukan  dua  pihak  atau  lebih untuk  mencapai  tujuan  bersama pada  posisi  yang  setara  ataupun dalam  posisi  hubungan principal- agent. Selain itu juga mengandung penjelasan mengenai  aspek  yang  dimitrakan oleh pihak-pihak tersebut,
sehingga
melatarbelakangi terjadinya hubungan kemitraan. Terjadinya  kemitraan  yang kuat  dan  saling  menguntungkan dan memperbesar manfaat
memerlukan komitmen antara satu dengan yang lainnya. Kemitraan  dapat  dilakukan  oleh pihak-pihak baik perorangan, badan hukum, maupun kelompok- kelompok (organisasi masyarakat). Kemitraan  didasari atas  hubungan  antar  pelaku  yang bertumpu pada ikatan usaha yang saling  menunjang  dan  saling menguntungkan berdasarkan atas kesetaraan  dan  kebersamaan. Setiap  pelaku  usaha  memiliki potensi/ kemampuan dan keistimewaan  sendiri,  walaupun berbeda  ukuran,  jenis,  sifat  dan tempat  usahanya.  Setiap  pelaku usaha juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dengan demikian akan  timbul  kebutuhan  kerjasama dan kemitraan, sehingga kelebihan akan dapat dilipatgandakan dengan memaksimalkan  manfaat  yang mungkin  diperoleh.  Sedangkan kekurangan dapat diusahakan untuk  dikurangi,  atau  bahkan dihilangkan  sama  sekali  dengan kerjasama yang saling menutupinya. Berdasarkan konsep tersebut, dalam pengembangan  ekowisata  Tanah Lot, terdapat dua dasar kemitraan yaitu sebagai berikut.
2.1 Kemitraan berdasarkan status kepemilikan lahan Kepemilikan lahan di daerah penelitian ada tiga macam yaitu sebagai berikut. a. Lahan Milik Pemerintah
Daerah
Kawasan  wisata  Tanah  Lot berada  di  daerah  administrasi Desa  Beraban,  namun  dalam kepemilikan  lahan  tidak  berarti sepenuhnya  milik  warga  adat
Desa Beraban. Pemerintah Kabupaten Tabanan memiliki sebagian lahan di kawasan wisata ini  yaitu  tepatnya  pada  lahan parkir di bagian utara pintu masuk kawasan wisata Tanah Lot. Hal ini akan berpengaruh pada hak pemanfaatan  lahan  parkir,  baik dalam  pemungutan  karcis  parkir ataupun  membuka  tempat  usaha bagi pelaku usaha wisata. Tempat usaha para pedagang yang ada di lahan  parkir  dibuat  blok-blok  kios/ toko  yang  disebut pelataran .  6 (enam)  pelataran  yang  tertata rapi.  Pelataran  khusus  digunakan untuk menjual makan dan minuman dengan jumlah 46
pedagang  yang  berasal  dari  satu
Kecamatan Kediri. Pada  awalnya  lahan  parkir hanya  digunakan  sebagai  tempat parkir saja. Motivasi untuk memanfaatkan lahan parkir dengan  membuat  blok-blok  kios/ toko  bagi  pedagang  muncul  dari pihak manajemen. Pihak manajemen melihat adanya pedagang  acung/asongan  yang menggangu kenyamanan wisatawan.  Untuk  menanggulangi hal  tersebut  maka  disediakan tempat berdagang dengan
memanfaatkan  sebagian  lahan parkir.  Hal  ini  telah  disetujui  baik oleh pihak desa adat dan pemerintah  daerah.  Kesepakatan yang dibuat antara pihak manajemen yaitu menyewa/kontrak  kios/  toko  ke pemerintah daerah dan membayar retribusi harian ke pihak manajemen, akan tetapi pembangunan kios/ toko sepenuhnya  diserahkan  kepada pedagang.    Pajak  sewa  tanah dihitung  Rp.1500/m²/  hari  dengan rata-rata luas kios/ toko 6 m² yang masuk ke pemerintah daerah.
b. Lahan Milik Desa Adat
Desa  adat  memiliki  lahan
yang  berlokasi  dibagian  tengah kawasan wisata Tanah Lot tepatnya  desebelah  selatan  lahan parkir  sampai  ke  Pura  Tanah  Lot. Pada  lahan  ini  dibangun  kios/toko oleh  pihak  pengelola.  Toko/  kios dibangun  untuk  tempat  menjual cendera mata atau barang-barang kerajinan  untuk  souvenir.  Selain itu  juga  untuk  toko-toko  modern seperti  minimarket,  restoran  dan spa. Pelaku usaha wisata di lahan desa  adat  bersifat  hak  guna bangunan  dengan  membeli  kios/ toko  saja  sedangkan  lahan  tetap milik desa adat. Dengan kata lain, hak  untuk  kepelikan  kios/  toko merupakan milik pribadi dan dapat menyewakan atau menjual lagi ke pihak lain tetapi untuk kepemilikan lahan  tetap  milik  dari  desa  adat.
Sistem  pembayaran  retribusi  dari kios/  toko  sebesar  2500/m²/hari yang  masuk  ke  badan  pengelola. Luas  rata-rata  kios/  toko 12 m²/blok kios/ toko. Pedagang bisa memiliki  lebih  dari  satu  blok tergantung jenis usahanya. Misalnya  toko  cendera  mata akan berbeda dengan restaurant.
Jumlah pelaku usaha wisata yang menempati  lahan  milik  desa  adat yaitu  sebanyak  215  pelaku  usaha wisata (pedagang  dan  pelayanan jasa).
c. Lahan  milik  pribadi/  warga
masyarakat Lahan  di  kawasan  wisata Tanah  Lot selain milik dari pemerintah daerah dan milik desa adat,  sebagian  warga  desa  juga memiliki  lahan  di  kawasan  obyek wisata  Tanah  Lot.  Kepemilikan lahan oleh  warga/  milik  pribadi berada di pinggir jalan utama atau tepatnya  di  sebelah  timur  lahan parkir  dan  lahan  milik  desa  adat. Hal  ini  akan  berpengaruh  pada kerjasama
dengan pihak pengelola  termasuk  Desa  Adat Beraban, yaitu dalam hal pembangunan kios/ tempat usaha.
Pelaku  usaha  wisata  bebas  untuk mengembangkan  usahanya  yaitu dapat memperluas kiosnya. Hal ini berbeda dengan kios yang dibangun  oleh  pihak  pengelola. Pembayaran retribusi tetap dikeluarkan berdasarkan ketentuan  yang  dibuat  yaitu  Rp.
2000/m²/hari.  Jumlah  dari  pelaku usaha  wisata  yang  menempati lahan  milik  pribadi  yaitu  sebanyak 137 pelaku usaha wisata.
Berdasarkan uraian tentang
kemitraan berdasarkan status
kepemilikan lahan terdapat makna bahwa  proses  kemitraan  sudah berjalan  di  ODTW  Tanah  Lot.  Hal ini  ditunjukkan  dari  terdapatnya tiga status kepemilikan lahan pada satu kawasan obyek wisata Tanah
Lot, diantaranya lahan milik Pemda Kabupaten Tabanan, lahan  milik  Desa  Adat  Beraban, dan lahan milik warga perorangan (pribadi).  Terdapatnya  tiga  status kepemilikan  lahan  di  kawasan ODTW Tanah Lot tidak menimbulkan konflik sosial, karena sudah terjadinya kemitraan diantara pihak yang memiliki lahan dan  pihak  yang  membuka  usaha di  kawasan  wisata  Tanah  Lot.
Realisasi kemitraan dilakukan atas  kesamaan  tujuan dan  saling membutuhkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas  pada  bidang  usaha kepariwisataan atau lebih khususnya  dalam  pengembangan ekowisata Tanah Lot.

## PENUTUP Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah  dibahas,  simpulan  yang yang  dapat ditarik  yaitu  sebagai berikut. 1. Pihak  yang  terlibat  dalam pengembangan ekowisata Tanah  Lot  adalah  pemerintah daerah, pemerintah desa dinas,  desa  adat,  pelaku usaha wisata.
2. Bentuk  kemitraan  masyarakat untuk pengembangan ekowisata Tanah Lot berdasarkan status kepemilikan lahan. Terdapat 3 status kepemilikan lahan yaitu lahan  pribadi  digunakan  oleh masyarakat  untuk  wirausaha, lahan  milik  desa  pakraman yang  dibangun  kios  untuk disewakan  dan  lahan  milik pemerintah daerah yang digunakan untuk lahan parkir.

## Rekomendasi
1. Perlunya  membuat  sebuah kebijakan  berupa  sistem untuk mengatur pemerataan pendapatan bagi  pelaku  usaha  wisata khususnya bagi para pedagang  cendera  mata ( souvenir ) dalam penerimaan wisatawan terutama wisatawan mancanegara yang berkunjung untuk berbelanja. 2. Perlu  kajian  lebih  lanjut tentang  kemitraan  dalam pengembangan  ekowisata tidak  hanya  pada  pihak pengelola  dengan  pelaku usaha  wisata,  tetapi  juga
mengkaji  kemitraan  antar pelaku usaha wisata

## DAFTAR PUSTAKA
Baiquni,  M.  2010. Pariwisata Berkelanjutan dalam Pusaran Krisis Global . Denpasar: Udayana University Press. Efendi,  Sofian  dan  Singarimbun, Masri. 1987. Metode Penelitian Survai. Yogyakarta: LP3ES Fandeli,  Chafid  dan  Muklison. 2000. Pengusahaan
Ekowisata .Yogyakarta: Fakultas Kehutanan UGM. Kamil,  Mustofa.  2006. Strategi Kemitraan Dalam Membangun  PNF  Melalui Pemberdayaan  Masyarakat (Model,  Keunggulan  dan Kelemahan) . http://file.upi.edu/Direktori/S PS/PRODI.PENDIDIKAN_L UAR_SEKOLAH/19611109
1987031-
MUSTOFA_KAMIL/Bhaan_ kuliah/KEMITR~1.PDF. Diakses  tanggal  23  April
2015 Pendit.  2002. Ilmu  Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana . Jakarta : Pradnya Paramitha. Western, David. 1995. Ekoturisme: Petunjuk Untuk Perencanaan & Pengelolaan .  Jakarta:  The Ecotourism  Society  North
Benington, Vermont.