DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3 Received: 5 April 2024, Revised: 22 April 2024, Publish: 24 April 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Penataan Ruang Kawasan Nagari dalam Rangka Mengoptimalkan Pariwisata di Propinsi Sumatera Barat
Zahara 1 , Yulia Mirwati 2 , Shafira Hijriya 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
2 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
3 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia, shafirahijriya@gmail.com
Corresponding Author: shafirahijriya@gmail.com
Abstract: Regional  development  is  an  effort  to  utilize  all  regional  potential  to  support development  activities.  Regional  potential  is  the  basic  capital  for  the  development  of  a community  in  improving  its  welfare.  The  existence  of  regional  potential  is  a  means  that supports  various  development  activities,  both  in  terms  of  infrastructure  potential,  natural potential,  population  potential  and  business  potential  of  the  population  as  well  as  the potential of integrated cultural areas that can be exploited and used to improve development results in the context of justice and equity. area. A developed and developing regional area is strongly supported by regional potential. Regional territory is a geographical condition of an area that provides various opportunities for a region to manage regional potentials within a region.  Community  business  activities  also  include  the  potential  of  productive  areas  in contributing to development activities and their results. The existence of sources of livelihood and  employment  owned  by  a  community  in  a  region  will  make  a  major  contribution  to development  activities,  especially  in  economic  sectors  that  have  the  potential  to  increase  a region's  ability  to  become  independent.  Based  on  the  description  above,  it  becomes  a concrete  reference  that  every  spatial  planning  activity  carried  out  by  the  West  Sumatra Regional  Government,  both  in  the  Pariangan  district  of  Tanah  Datar  Regency,  the  Harau district  of  Lima  Puluh  Kota  District  and  the  South  Tiku  District  of  Agam  Regency  have prepared spatial planning in order to increase tourism but not working as it should. This is due to the lack of clear coordination between nagari, tourism and spatial planning offices in order to increase tourism.
Keyword: Spatial planning, Nagari area, Tourism.
Abstrak: Pengembangan kawasan merupakan salah satu  upaya untuk memanfaatkan segala potensi  kawasan  dalam  menunjang  kegiatan  pengembangan.  Potensi  kawasan  merupakan modal  dasar  pengembangan  suatu  masyarakat  dalam  meningkatkan  kesejahteraannya. Keberadaan  potensi  kawasan  menjadi  sarana  yang  menunjang  dalam  berbagai  aktivitas pengembangan,  baik  dilihat  dari  potensi  infrastruktur,  potensi  alam,  potensi  penduduk  dan potensi usaha penduduk serta potensi kawasan budaya terpadu yang dapat dimanfaatkan dan digunakan  untuk  meningkatkan  hasil-hasil  pengembangan  dalam  rangka  keadilan  dan  -
pemerataan suatu daerah. Suatu wilayah daerah yang maju dan berkembang sangat ditunjang oleh adanya potensi kawasan. Wilayah daerah merupakan kondisi geografis dari suatu daerah yang  memberikan  adanya  berbagai  peluang  bagi  suatu  daerah  untuk  mengelola  potensi- potensi  kawasan  dalam  suatu  wilayah.  Kegiatan  usaha  masyarakat  juga  termasuk  potensi kawasan  yang  produktif  di  dalam  memberikan  kontribusi  terhadap  kegiatan  pengembangan dan hasil-hasilnya. Adanya sumber mata pencaharian dan pekerjaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat  dalam  suatu  wilayah,  akan  memberikan  kontribusi  besar  bagi  kegiatan pengembangan,  khususnya  pada  sektor  ekonomi  yang  potensial  dalam  meningkatkan kemampuan suatu daerah untuk menjadi mandiri. Berdasarkan uraian tersebut di atas menjadi suatu  rujukan  yang  konkrit  bahwa  setiap  kegiatan  penataan  ruang  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Daerah  Sumatera  Barat,  baik  di  kenagarian  pariangan  Kabupaten  Tanah  Datar, kanagarian  Harau  Kabupaten  50  Kota  dan  Nagari  Tiku  Selatan  Kabupaten  Agam  sudah menyusun  RTRW  dalam  rangka  meningkatkan  pariwisata  tapi  belum  berjalan  sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan idak adanya kordinasi yang jelas antara nagari, dinas pariwisata dan tata ruang dalam rangka meningkatkan pariwisata.
Kata Kunci: Rencana Tata Ruang, Kawasan Nagari, Pariwisata .

## PENDAHULUAN
Objek wisata di Indonesia telah mulai dikembangkan secara luas,   objek wisata alam di Indonesia terdiri atas wisata darat dan pegunungan,  wisata sejarah serta wisata laut dengan berbagai keanekaragaman hayati  yang ada di dalamnya.
Pariwisata telah tumbuh dan  berkembang menjadi lebih pesat, hal ini tidak lepas dari peran  serta  masyarakat  dalam  pengembangan  pariwisata.  Penyelenggaraan  pariwisata  di arahkan  untuk  terwujudnya  pemerataan  pendapatan  dan  pemerataan  kesempatan  berusaha untuk meningkatkan sektor pariwisata yang membuka lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat pantai tersebut 1 .
Peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintahan akan  mendorong sektor yang terkait lebih berkembang, hal tersebut dapat terlaksana dengan baik karena adanya peraturan daerah  berdasarkan  rencana  tata  ruang  Propinsi  Sumatera  Barat  yang  telah  di  sepakati  oleh pemerintahan.
Bahwa untuk mengarahkan pembangunan di wilayah Propinsi Sumatera Barat dengan memanfaatkan  ruang  wilayah  secara  serasi,  selaras,  seimbang,  berdaya  guna,  berhasil  guna, berbudaya  dan  berkelanjutan  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  yang berkeadilan  dan  pertahanan  keamanan,  perlu  disusun  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  dan dalam  rangka  mewujudkan  keterpaduan  pembangunan  antar  sektor,  Pemerintah  Daerah  dan masyarakat,    maka  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  merupakan  arahan  dalam  pemanfaatan ruang  bagi  semua  kepentingan  secara  terpadu  yang  dilaksanakan  secara  bersama  oleh Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  masyarakat,  dan  atau  dunia  usaha  dengan  berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Sumatera Barat.
Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Sumatera  Barat  sebagaimana  ditetapkan  dalam Peraturan  Daerah  Propinsi  Sumatera  Barat  Nomor  13  Tahun  2012  tentang  Rencana  Tata Ruang  wilayah  Sumatera  Barat  Tahun  2012  –  2032  perlu  disesuaikan  dengan  tingkat perkembangan masyarakat  dan rujukan baru dari tingkat  nasional. Ketentuan umum Pasal 1 (ayat  9  )  dalam  peraturan  daerah  yang  dimaksud  salah  satunya,    Ruang  yang  merupakan
1 Muhammad  Taufiq. Perjanjian  Pengelolaan  Objek  Wisata  Rakyat  Pantai  Labomo  Antara  Pemerintah  Kota dan Masyarakat Surutanga Di Kota Palopo . Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.2012. Hlm.1-2
wadah dimana meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang  udara sebagai satu kesatuan wilayah,  tempat  manusia  dan  mahluk  lainnya  hidup  serta  melakukan  kegiatan  yang memelihara kelangsungan hidupnya.
Tata  Ruang  merupakan  wujud  struktural  serta  proses  perencanaan  dimana pengendalian  pemanfaatan  ruang  baik  direncanakan  maupun  tidak  .  Wilayah  merupakan ruang  yang  kesatuan  geografis  beserta  segenap  unsur  terkait  padanya  yang  batas  dan sistemnya  ditentukan  berdasarkan  aspek  administratif  dan  atau  aspek  fungsional.  Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemenfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang.
Pariwisata  adalah  berbagai    macam  kegiatan  wisata  dan  didukung  berbagai  fasilitas serta  layanan  yang  disediakan  oleh  masyarakat,  pengusaha,  Pemerintah,  dan  Pemerintah Daerah.  Kawasan  pariwisata  adalah  kawasan  dengan  luas  tertentu  yang  dibangun  atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
Propinsi  Sumatera  Barat  merupakan  salah  satu  daerah  tujuan  wisata  di  Indonesia Bagian  Barat  dan  merupakan  satu  dari  13  gerbang  masuk  utama  pariwisata  ke  Indonesia. Pada  tahun  2007  Pemerintah  Pusat  menetapkan  Sumatera  Barat  sebagai  daerah  unggulan wisata  di  kawasan  barat  Indonesia  bersama  dengan  Bunaken  dan  Biak  pada  kawasan  timur Indonesia. Potensi pariwisata Sumatera Barat terletak pada 3 aspek, yakni objek wisata alam, budaya, dan olahraga atau minat khusus. Objek wisata alam meliputi pantai dan pulau-pulau, alam  pegunungan,  lembah,  sungai,  ngarai,  danau,  hutan  serta  iklim  yang  sejuk  di  dataran tinggi.
Pemerintah  Propinsi  Sumatera  Barat  memberikan  perhatian  besar  terhadap pengembangan  potensi  kepariwisataan  sebagaimana  diperlihatkan  oleh  Visi  Pembangunan Pariwisata,  Seni  dan  Budaya  Sumatera  Barat  periode  2006  –  2020,  yakni  "Terwujudnya Sumatera Barat sebagai Destinasi Utama Daerah Indonesia Bagian Barat dengan Daya Saing Global  dan  Berwawasan  Lingkungan  dengan  Ciri  Lokal  Adat,  Agama,  Alam  dan  Budaya". Untuk  mewujudkan  visi  tersebut  di  atas,  maka  dikembangkan  Misi  Pariwisata  yaitu, Menyelenggarakan  pembangunan  Pariwisata,  Seni  dan  Budaya  di  kabupaten/kota  dengan pendekatan  adat,  budaya  dan  agama  demi  pencerahan  budaya  daerah  dan  peningkatan kesejahteraan  masyarakat.  Mengembangkan  produk  wisata  yang  berwawasan  lingkungan, bertumpu  pada  budaya  daerah,  peninggalan  budaya  dan  pesona  alam  lokal  yang  bernilai tambah  tinggi  dan  berdaya  saing  global.  Meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dalam pengembangan kepariwisataan.  Menjadikan Pariwisata, Seni dan Budaya sebagai lokomatif pemberdayaan ekonomi rakyat.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  permasalahan  yang  akan  diteliti  adalah  (1) Bagaimana  penataan  ruang  kawasan  nagari  dalam  rangka  mengoptimalkan  pariwisata  di Propinsi  Sumatera  Barat?  (2)  Apa  kendala-kendala  yang  ditemui  dalam  penataan  ruang kawasan  nagari  dalam  rangka  mengoptimalkan  pariwisata  di  Propinsi  Sumatera  Barat  dan solusinya?

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian deskriptif analitis yaitu  menggambarkan  penataan  ruang  kawasan  nagari  dalam  rangka  mengoptimalkan pariwisata di Propinsi Sumatera Barat. Pendekatan masalahnya dengan menggunakan yuridis sosiologis  yaitu  meneliti  apakah  peraturan  yang  telah  ditetapkan  dilaksanakan  sebagaimana mestinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penataan  Ruang  Kawasan  Nagari  Dalam  Rangka  Mengoptimalkan  Pariwisata  di Propinsi Sumatera Barat
Perkembangan  pembangunan  khususnya  pemanfaatan  ruang  di  wilayah  Provinsi Sumatera  Barat  diselenggarakan  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat melalui  pemanfaatan  potensi  sumberdaya  alam,  sumberdaya  buatan,  dan  sumberdaya manusia  dengan  tetap  memperhatikan  daya  dukung,  daya  tampung,  dan  kelestarian lingkungan hidup.
Perubahan kebijakan pemerintah dalam skala besar, serta terjadinya perubahan faktor- faktor  eksternal  dan  internal  membutuhkan  penyesuaian  penataan  ruang  wilayah  Provinsi Sumatera  Barat  secara  dinamis  dalam  satu  kesatuan  tata  lingkungan  berlandaskan  kondisi fisik,  kondisi  sosial  budaya,  dan  kondisi  sosial  ekonomi  melalui  penetapan  Rencana  Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 2032.
Dalam  Pasal  78  ayat  (4)  butir  b  Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2007  dinyatakan bahwa semua peraturan daerah propinsi tentang rencana tata ruang wilayah propinsi disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-undang ini diberlakukan;  dan  dalam  butir  c  nya  dinyatakan  semua  peraturan  daerah  Kabupaten/kota tentang  rencana  tata  ruang  wilayah  kabupaten/kota  disusun  atau  disesuaikan  paling  lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak undang-undang ini diberlakukan.
Dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan  Pasal  78  ayat  (4)  butir  b  Undang-Undang Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  perlu  dilakukan  penyesuaian  terhadap Peraturan  Daerah  Tingkat  I  Sumatera  Barat  Nomor  13  Tahun  1994  tentang  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  Propinsi  Sumatera  Barat.  Maka  pada  tahun  2012  pemerintah  propinsi Sumatera  Barat  mengeluarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun  2012  tentang  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Propinsi  Sumatera  Barat  Tahun  2012  –  2032,  sebagai  pengganti  dari Peraturan  Daerah  Sumatera  Barat  Nomor  13  Tahun  1994  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Propinsi Sumatera Barat.

## 1. Kabupaten Tanah Datar
Tujuan  penataan  ruang  wilayah  Kabupaten  Tanah  Datar  merupakan  arahan perwujudan  ruang  wilayah  Kabupaten  Tanah  Datar  yang  ingin  dicapai  dari  tahun  2011 sampai  dengan  tahun  2031  (20  tahun).  Berdasarkan  Permen  Pekerjaan  Umum  Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tanah Datar memiliki fungsi:
a. sebagai  dasar  untuk  memformulasikan  kebijakan  dan  strategi  penataan  ruang wilayahKabupaten Kabupaten Tanah Datar;
b. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Tanah Datar; dan
c. sebagai  dasar  dalam  penetapan  ketentuan  pengendalian  pemanfaatan  ruang  wilayah kabupaten.
Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tanah Datar dirumuskan berdasarkan:
Visi dan misi pembangunan wilayah kabupaten;
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanah Datar  Tahun  2011  –  2025,  visi  Kabupaten  Tanah  Datar  adalah:  ”  Terwujudnya Masyarakat  yang  Maju,  Sejahtera,  Dan  Berkeadilan  Dilandasi  Adat  Basandi  Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.”
a. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Datar
Kabupaten  Tanah  Datar  yang  memiliki  luas  wilayah  133.600  Ha,  secara geografis  berada  pada  00º  17”  -  00º  39”  LS  dan  100º  19”  -  100º  51”  BT.  Wilayah Kabupaten  Tanah  Datar  membawahi  14  Kecamatan  dan  75  Jorong  serta  memiliki sebagian  Danau  Singkarak.  Luas  Danau  Singkarak    yang  termasuk  dalam  wilayah

## Kabupaten  Tanah  Datar  adalah  seluas  6.420  Ha.  Untuk  jelasnya  dapat  dilihat  pada Tabel 1.
Tabel 1. Jumlah Kecamatan, Nagari dan Jorong di Kabupaten Tanah Datar
No Kecamatan Luas (KM2) Persentase (%) Ibu kota kecamatan Jumlah Nagari Jorong X Koto 152.02 11.38 Koto Baru 9 41 Batipuah 144.26 10.80 Batipuah Baruah 8 49 Batipuah Selatan 82.73 61.9 Batu Taba 4 17 Pariangan 76.43 5.72 Simabur 6 21 Rambatan 129.15 9.67 Rambatan 5 33 Lima Kaum 50.00 3.74 Lima Kaum 5 33 Tanjuang Emas 112.05 8.39 Saruaso 4 19 Padang Gantiang 83.50 6.25 Padang Gantiang 2 7 Lintau Buo 60.22 4.51 Buo 4 22 Lintau Buo Utara  204.31 15.29 Tanjuang Bonai 5 63 Sungayang 65.45 4.90 Sungayang 5 14 Sungai Tarab 71.85 5.38 Sungai Tarab 10 32 Salimpaung 60.88 4.56 Tabek Patah 6 27 Tanjuang Baru 43.15 3.23 Barulak 2 17 Jumlah 1.336.00 100.00 75 395
Berdasarkan tabel tersebut, Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009 terdiri dari 14 kecamatan,  75  nagari,  395  jorong.  Kecamatan  terluas  yaitu  Kecamatan  Lintau  Buo Utara dengan luas 204,31 Km2 atau 15.29 % dari luas Kabupaten Tanah Datar secara keseluruhan.  Sedangkan  kecamatan  yang  memiliki  luas  terkecil  adalah  Kecamatan Tanjung Baru dengan luas 43.15 Km2 atau sekitar 3.23 % dari luas Kabupaten Tanah Datar. Dilihat dari jumlah nagari yang ada, Kecamatan Sungai Tarab memiliki jumlah nagari  terbanyak  yaitu  sebanyak  10  nagari,  sedangkan  kecamatan  yang  memiliki jumlah nagari terkecil adalah Kecamatan Padang Ganting, Tanjung Baru, sebanyak 2 nagari.
Berdasarkan  posisinya  Kabupaten  Tanah  Datar  terletak  diantara  3  buah gunung, yaitu Gunung Merapi, Singgalang dan Gunung Sago serta secara administrasi wilayahnya berbatasan dengan daerah lain.
1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Agam dan 50 Kota
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok
3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung.
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat  yang  memiliki  potensi  pariwisata  cukup  banyak  dan  beragam.  Selain  Istano Basa Pagaruyung yang dikenal dengan Rumah Gadang, Danau Singkarak yang cukup terkenal  bukan  saja  di  wilayah  Tanah  Datar  atau  di  Provinsi  Sumatera  Barat  saja melainkan  di  tingkat  nasional  serta  masih  banyak  potensi  yang  belum  digali  dan terekspose dimasyarakat luas.
b. Wisata Budaya
Jumlah dan jenis  objek wisata budaya terdapat  sebanyak 90 jenis objek  yang tersebar  di  seluruh  kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Tanah  Datar.  Pada  umumnya jenis  objek  wisata  budaya  ini  adalah  berbentuk  bangunan  seperti  makam,  mesjid, rumah gadang dll. Untuk jenis objek wisata budaya penyebaran terbanyak terdapat di Kecamatan  Sungai  Tarab  yaitu  sebanyak  14  buah  objek  wisata,  sedangkan  paling
sedikit  berada  di  Kecamatan  Batipuh  Selatan  dan  Kecamatan  Tanjung  Baru  masing- masing hanya 1 buah objek wisata.
c. Wisata Alam
Keberadaan  potensi  wisata  alam  di  Kabupaten  Tanah  Datar  tidak  sebanyak jenis  objek wisata budaya serta penyebarannya  pun hanya terdapat  di  12 kecamatan. Secara  keseluruhan  jumlah  objek  wisata  alam  sebanyak  36  objek  wisata  dan  untuk jenis wisata ini sebagian besar tersebar di Kecamatan X Koto sebanyak 9 buah objek wisata.
d. Wisata Minat Khusus
Sama  halnya  dengan  keberadaan  objek  wisata  alam  yang  tidak  tersebar  di seluruh  kecamatan.  Untuk  jenis  wisata  minat  khusus  pun  demikian,  bahkan  hanya tersebar  di  7  kecamatan,  yaitu;  Kecamatan  Batipuh  Selatan,  Lima  Kaum,  Tanjung Emas, Padang Ganting,  Sungai  Tarab, Sungayang dan  Kecamatan  Lintau Buo. Jenis wisata minat khusus ini kebanyakan berupa tempat pemandian.

## 2. Nagari Pariangan
Secara  astronomis  nagari  pariangan  terletak  antara  100º  17”  -  100º  19”  bujur bepermukaan  laut  dan  temperature  nagari  pariangan  terletak  100º  -100º    CC  karena berada di daerah pegunungan.
Letak administrasi nagari pariangan adalah :
a. Sebelah Selatan berbatasan dengan nagari Sialahan
b. Sebelah Timur berbatasan dengan sungai Jambu
c. Sebelah Barat berbatasan dengan nagari Sabu
d. Sebelah tara berbatasan dengan gunung Merapi
Nagari  Pariangan  adalah  desa  kecil  sedikit  terpencil  yang  termasuk  wilayah kabupaten  Tanah  Datar.  Lokasinya  berjarak  sekitar  95  km  dari  arah  utara  kota  Padang, dan  berjarak  35  km  dari  kota  Bukittinggi.  Nagari  Pariangan  berada  di  antara  Kota Batusangkar dan Padang Panjang. Secara geografis, Nagari Pariangan ini berada di lereng gunung  Marapi,  sebuah  gunung  berapi  yang  masih  aktif  hingga  sekarang.  Karena letaknya yang berada di sekitar 500-700 mdpl, tak heran kalau udaranya sangat sejuk.
Di  nagari  ini  termasuk  yang  terbaik  dalam  menjaga  rumah  adat  tradisional  yang disebut rumah gadang (Bahasa Indonesia, rumah besar), sehingga sampai sekarang masih dijumpai  banyak  yang  terawat  dengan  baik.  Pada  nagari  ini  juga  masih  dijumpai  surau, yang masih menjadi tempat tinggal komunal untuk pria yang belum menikah.
Bangunan  rumah  gadang  lengkap  dengan  dinding  yang  terbentuk  dari  anyaman rotan,  serta  berhiaskan  ukiran  kayu  menjadi  ciri  khas  kampung  ini.  Apalagi  dengan adanya masjid terbesar di abad ke-19, menambah kekayaan budaya tradisi, adat istiadat, cagar budaya dan sejarah yang tak ternilai harganya.
Perkampungan di lereng Gunung Marapi nan sejuk ini mampu bersanding dengan keindahan  Desa  Wengen  dari   Swiss,  Desa  Eze  dari  Prancis, Niagara  on  The  Lake di Kanada, serta Desa Cesky Krumlov dari Republik Ceko.
Kabar  ini   sebetulnya  muncul  dan  dirilis  seluruh  media   beberapa  tahun  silam, namun  dampaknya  baru  terasa  sekarang.  Nagari  Pariangan  belakangan  semakin  banyak dikunjungi  pendatang.  Tak  hanya  turis  lokal,  tapi  turis  dari  mancanegarea  pun  kerap mampir di sini. Saat pelaksanaan Tour de Singkarak --  event balap sepeda internasional-- misalnya,  Nagari Pariangan ini tak luput menjadi salah satu destinasi mereka.
Lalu  bagaimana  Nagari  Pariangan  bisa  terpiih  sebagai   desa  terindah  di  dunia? Banyak variabel yang menentukan pilihan jatuh pada Pariangan, di antaranya masyarakat dan Pemda setempat mampu mempertahankan  warisan budaya leluhur mereka. Kearifan lokal mereka gunakan sebagai modal untuk mengembangkan desa yang penuh sejarah ini. Hasilnya, Nagari Pariangan tak hanya sebagai maskot Kabupaten Tanah Datar tapi sudah kebanggaan Sumatera Barat.
Popularitas  nagari  pariangan  memang  meningkat  setelah  keluarnya  ulasan  dari media  internasional.  Kini  banyak  turis  baik  domestic  ataupun  internasional  yang mengunjungi  nagari  pariangan  untuk  menikmati  keindahannya.  Apalagi  pemerintah melakukan  pembangunan  terhadap  akses  jalan  menuju  lokasi  nagari  pariangan,  juga banyak tumbuh home stay yang bercirikan khas minang serta banyaknya tumbuh warung- warung atau pondok kawa disana. 2

## 3. Kabupaten 50 Kota
Secara geografis Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada posisi 1000 16‟ - 1000 51‟ BT dan 00 22‟  LU  – 00 23‟ LS, atau berada pada bagian timur Provinsi Sumatera Barat. Sementara secara administratif kabupaten ini berbatasan dengan daerah lain yaitu:
a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung.
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman.
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  juga  berbatasan  dengan  wilayah  administratif  Kota Payakumbuh, dimana Kota Payakumbuh terletak di tengah-tengah wilayah kabupaten ini. Luas  wilayah  administratif  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  adalah  3.354,30  km2  yang terbagi  ke  dalam  13  kecamatan  selanjutnya  13  kecamatan  tersebut  terbagi  ke  dalam  79 nagari sebagai pemerintahan terendah dan 401 Jorong.
2 Wawancara dengan Zamra, Kaur Kesra Kantor Wali Nagari Pariangan, hari Selasa tangga l0 Oktober 2017

## 4. Nagari Harau
Nagari  harau  merupakan  salah  satu  dari  11  nagari  yang  ada  dalam  kecamatan harau, dengan pusat nagari yaitu jorong Harau, Posisi nagari Harau terletak antara 0” 15. 09” LS dan 100” 49” 50” BT. Dengan jumlah curah hujan rata-rata 2000/3000 mm, suhu 20”C-32”C. topografi nagari Harau adalah datar, landai dan berbukit dengan ketinggian dari  permukaan  laut  600  dpl  sampai  dengan  1120  dpl.  Letak  nagari  harau  berada  9  Km dari Tanjung Pati ibu kota kecamatan, 7 Km dari kota Sarilamak ibu kota kabupaten, 146 Km dari Padang ibu kota propinsi Sumatera barat.
Lembah Harau merupakan objek wisata alam  yang terletak di Kecamatan Harau. Objek wisata ini terletak pada lokasi yang strategis, yang berada dalam kawasan ibu kota Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  yaitu  Kota  Sarilamak.  Objek  wisata  ini  dapat  di  jangkau dengan  menggunakan  kendaraan  roda  dua  dan  kendaraan  roda  empat,  dan  akan  lebih menarik  lagi  jika  menggunakan  becak  wisata  yang  pangkalannya  berada  di  pasar Sarilamak.  Jarak  objek  wisata  dari  Ibu  Kota  Propinsi  ±  134  Km  dengan  waktu  tempuh sekitar  ±  3.5  jam,  jarak  dari  Ibu  Kota  Kabupaten  ±  4  Km  Dengan  waktu  tempuh  ±  15 menit,  dan  butuh  waktu  ±  5  dari  masing  –  masing  Ibu  Kota  Kabupaten  serta  Ibu  Kota Kecamatan  karna  derahnya  saling  berdekatan  begitujuga  dengan  Nagari  Harau  hanya membutuhkan waktu ± 5 menit untuk menuju objek wsata.
Lembah  Harau  ini  di  sebut  juga  dengan  Sarasah  Aka  Barayun  terdapat  kolom renang  yang  airnya  sangat  sejuk  dan  juga  terdapat  Taman  Bermain  Anak  dan  Taman Satwa. Faslitas yang tersedia di objek wisata ini adalah kolom renang, taman satwa anak, taman  bermain  anak,  sepeda  air,  rumah  makan/warung,  toilet/kamar  ganti,  souvenir shoap,  listrik,  areal  parkir,  bumi  perkemahan.  Sehingga  banyak  kegiatan  yang  dapat dilakukan seperti berenang, panjat tebing, berkemah dan melihat pemandangan alam. Di Lembah  Harau  ini  terdapat  peluang  investasi  berupa  Sarana  Komunikasi,  Penginapan, Biro  perjalanan  wisata  membangun  kereta  gantung/skylift  di  aka  barayun,  membangun usaha cendra mata.

## 5. Kabupaten Agam
Kabupaten Agam mempunyai luas daerah seluas 2.232,30 km² atau (5,29 %) dari luas  wilayah  Provinsi  Sumatera  Barat  yang  memiliki  luas  42.229,04  km².  Secara geografis, Kabupaten Agam berada pada pada 000 01’ 34” – 000 28’ 43” LS dan 990 46’ 39” – 1000 32’ 50”, dengan batas wilayah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota.
c. Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan  Kabupaten  Padang  Pariaman  dan  Kabupaten Tanah Datar.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Berdasarkan  data  BPS  yaitu  Kabupaten  Agam  Dalam  Angka  Tahun  2009,
Kabupaten Agam memiliki 16 kecamatan dan 82 Nagari. Disamping itu Kabupaten Agam juga  mempunyai  sebuah  danau  yaitu  Danau  Maninjau  yang  mempunyai  luas  perairan  ± 9.950 Ha dengan kedalaman 157 m dari permukaan air rata-rata.
Kabupaten Agam juga memiliki wilayah pantai dengan panjang garis pantai ± 43 km  dan  memiliki  2  (dua)  buah  pulau  yaitu  pulau  Tangah  dan  Pulau  Ujung  dengan  luas masing-masing pulau seluas ± 1 Km². Kabupaten Agam juga memiliki dua buah gunung, yaitu  Gunung  Merapi  dengan  ketinggian  2.891  m  dpl  dan  Gunung  Singgalang  dengan ketinggian 2.877 m  dpl. Selain itu juga terdapat  3 aliran sungai  yang cukup besar,  yaitu Batang Antokan, Batang Masang dan Batang Agam.
Kebijakan dan strategi tata ruang Kabupaten Agam di bidang pariwisata:
a. Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan system agropolitan, industry  berbasis  pertanian  dan  pariwisata  dengan  tetap  mempertimbangkan  dan mengindahkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
b. Pengembangan  kawasan  dan  objek  wisata  yang  ramah  lingkungan  dan  bersesuaian dengan budaya local.
Objek wisata  yang dapat ditemukan di daerah Kabupaten Agam, sangat beragam dan  berpotensi  untuk  dikembangkan.  Objek  wisata  tersebut  antara  lain  wisata  alam, wisata  sejarah  atau  situs  budaya,  seni  budaya  dan  wisata  minat  khusus.  Oleh  karena beragamnya objek wisata tersebut maka Agam menjadi daerah tujuan wisata yang utama di Sumatera Barat.
Adapun  bentuk  potensi  wisata  alam  adalah  berupa  keindahan  alam  yang mempesona  karena  masih  sangat  alami,  dengan  adanya  perbukitan/pegunungan,  air terjun, pemandian, panorama danau, lembah, lautan dan pantai. Semua objek wisata alam yang terdapat di Kabupaten Agam terdata lebih kurang 56 objek, dan mayoritas terdapat dikawasan barat seperti Kecamatan Tanjung Raya dan Tanjung Mutiara.
Sementara itu, potensi wisata sejarah dan budaya dalam wujud benda-benda bukti sejarah  yang tangible (berwujud)  dan intangible (tidak  berwujud).  Sedangkan  potensi wisata minat khusus adalah dalam bentuk arung jeram, buru babi, paralayang dan perahu naga.

## 6. Nagari Tiku Selatan
Nagari  Tiku  Selatan  terletak  di  Kecamatan  Tanjung  Mutiara,  Kabupaten  Agam, Sumatera Barat. Nagari Tiku Selatan terdiri dari 7 jorong, yang terdiri: (1) Jorong Gasan Kaciak  dengan  luas  wilayah  1.141  Ha;  (2)  Jorong  Banda  Gadang  dengan  luas  wilayah 724 Ha; (3) Jorong Pasa Tiku dengan luas wilayah 111 Ha; (4) Jorong Pasia Tiku dengan luas wilayah 100 Ha; (5) Jorong Kampung Darek dengan luas wilayah 520 Ha; (6) Jorong Pasia  Paneh  dengan  luas  wilayah  605  Ha;  dan  (7)  Jorong  Sungai  Nibuang  dengan  luas wilayah 385 Ha.
Nagari Tiku Selatan memiliki ketinggian tempat berkisar 2 m dari permukaan laut dengan  suhu  rata-rata  sekitar  26º  C  -  30º  C  dengan  rata-rata  curah  hujan  2000  mm. Wilayah  ini  terdiri  dari  dataran  rendah,  dengan  tinggi  pesisir  pantai  yang  rendah. Berdasarkan  penggunaan  lahan  dan  luas  wilayah  menjelaskan  bahwa  penggunaan  lahan perumahan dan lahan persawahan yang memiliki aliran irigasi mendominasi luas wilayah di Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tiku Selatan, Kabupaten Agam. Nagari Tiku Selatan memiliki  garis  pantai  yang  cukup  panjang  dan  juga  memiliki  keindahan  dari  aspek pemandangan lautnya.
Tiku  Selatan  ini  memilik  pemandangan  pesisir  pantai  yang  khas,  pantai  yang masih asri, berpasir putih dengan garis pantai  yang luas dan kontur wilayah  yang cukup landai  berhadapan  langsung  dengan  Samudera  Hindia.  Disini  juga  terdapat  fenomena alam  yang menarik dimana terjadinya laguna  yaitu kumpulan  air asin  yang terpisah dari laut  yang  terhalang  gundukan  pasir  pantai  atau  batu  karang  sehingga  seperti  danau  atau rawa-rawa.
Tak  hanya  itu,  likukan  dan  nyiur  melambai  pepohonan  kelapa  yang  rindang disepanjang  jalan  dan  pantai,  hingga  pohon  pinus  yang  ditanam  sepanjang  tepi  pantai tumbuh menjulang tinggi dan tertata apik sehingga memanjakan mata kita. Begitu damai rasanya.
Di  pantai  ini  terdapat  sarana  bermain  anak-anak  seperti  seluncuran  dan  kedai- kedai kecil yang menjajakan makan dan minuman ringan. Sayangnya masalah klasik dari pengelolaan  objek  wisata  tersebut  adalah  lahan  parkir  yang  tak  tertata  sehingga pengunjung  dapat  sembarangan  meletakkan  kendaaraannya  hingga  tepian  pantai,  toilet dan sasarana ibadah pun tidak memadai.
Beberapa  meter  dari  Muaro  Putuih  lanjut  jalan  menuju  pusat  kota  Tiku  Selatan kita bisa mencari pantai yang berada di Jorong Pasie Tiku. Mudah saja mencarinya, kita cari papan nama MTs. Negeri Tiku, kemudian kita ikuti arah menuju ke lokasi sekolah di Jalan. Kualo Banda Mua. Untuk sampai lokasi sekitar 500 m dari jalan raya dengan jalan beraspal dan terdapat beberapa titik berlobang.
Sesampainya  di  pantai  kita  akan  disambut  dengan  pepohonan  cemara  laut  yang ditanam  lebih  dari  20  m  di  sisi-sisi  pantai  dan  aktivitas  para  nelayan  yang  akan  melaut atau baru saja menyandarkan perahunya di daratan.
Dari  Pantai  Pasie  Tiku  ini  akan  tampak  langsung  dua  buah  pulau  yaitu  Pulau Ujuang  dan  Pulau  Tapi  Tangah  yang  dipadati  oleh  kapal-kapal  nelayan  saat  melaut menambah  suasana  yang  indah  dipandangan  mata.  Pulau  tersebut  berada  kira  kira  1  km dari tepi Pantai Pasie Tiku yang memilik daya hamparan terumbu karang yang cukup luas lebih  dari  10  hektar  cocok  untuk  diving  atau  snokeling  menikmati  keindahan  bawah lautnya, selain itu pulau ini juga dapat menjadi lokasi budidaya penyu.
Bila mau menjelajah pantai ini, kita dapat memukan sisa-sisa benteng pertahanan pada  masa  penjajahan  jepang  meskipun  tidak  terawat.  Sambil  menikmati  keindahan pantai  kita  juga  dapat  flashback  ke  masa  lampau  ternyata  Tiku  Selatan  pernah  jaya  dan sudah  dikenal  oleh  para  pedagang  eropa  dan  timur  tengah  sebagai  tempat  singgah  dan pelabuhan.
Pantai Pasie Tiku  ini juga menjadi  tempat  titik awal  nelayan untuk  mencair ikan dilaut  bahkan  kita  juga  bisa  membeli  langsung  ikan  hasil  tangkapan  nelayan  tersebut dengan harga murah atau kita juga bisa melihat langsung pengolahan hasil tangkapan laut untuk dijadikan ikan asin. Sayangnya, lahan parkir dan toilet yang kurang memadai serta sampah yang berserakan menjadi persoalaan tersendiri di Pantai Paie Tiku ini.
Bila senja di pesisir pantai Tiku Selatan ini sangatlah cantik, balutan warna jingga, merah, ungu dan biru berbaur menjadi siluet yang menciptakan lukisan alam yang indah. Tak  salah  pantai  di  Tiku  Selatan  ini  dijuluki  Pantai  Mutiara  karena  keindahannya  yang tersembunyi bahkan masuk kedalam 5 pantai besar di Sumatra Barat.
Disamping  itu  Pantai  Pasir  Tiku  sekarang  sudah  mulai  ramai  dikunjungi wisatawan  karena  pantainya  yang  sejuk  ditanami  pohon  cemara  laut  yang  rindang.  Kita
bisa  berenang  dipagi  hari  atau  menikmati  sunset  disore  hari.  Kalau  anda  punya  hobi surfing, bisa juga  dicoba ombaknya cukup besar.
Melihat  dari  pada  tujuan  pengembangan  kawasan  bisnis  dan  pariwisata,  yang dikembangkan  di  Propinsi  Sumatera  Barat  tentu  tidak  bisa  dilepaskan  dari    apa  yang disebut  sebagai  bagian  dari  pembangunan  kota  berkelanjutan.  Bagaimana  pemerintah daerah  perkotaan  menemukan  cara  untuk  membangun  dan  menata  kota  mereka  sendiri secara  berkelanjutan?  Yaitu  mengarahkan  pembangunan  kota  tidak  hanya  demi kepentingan-kepentingan saat ini yang berorietasi pada pertumbuhan ekonomi yang pesat, tetapi  juga  pada  budaya  yang  lestari  dan  lingkungan  yang  selaras  serasi  dan  seimbang dilandasi pemikiran yang mempertimbangkan generasi yang mendatang.
Oleh  sebab  itu  dalam  pendirian  bisnis  maupun  pengembangan  pariwisata  di Sumatera  Barat  yang  sejatinya  ditujukan  untuk  pengembangan  aspek  perkotaan  juga harus  memerhatikan  aspek  rencana  tata  ruang  wilayahnya.  Pengembangan  bisnis  dan pariwisata  Sumatera  Barat  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  memanfaatkan  segala potensi  kawasan  dalam  menunjang  kegiatan  pengembangan.  Potensi  kawasan  juga termasuk  dalam  hal  ini  potensi  infrastuktur  yang  dimiliki  suatu  daerah  dan  merupakan suatu  potensi  yang  mendukung  aksesibilitas  jalan  pada  kawasan  budaya  terpadu  yang mudah dikunjungi dan menjadi tujuan wisata dalam menunjang peningkatan pendapatan dan  kesejahteraan  masyarakat.  Misalnya  ketersediaan  aksesibilitas  jalan  yang  memiliki konstruksi  yang  kuat,  panjang,  dan  lebar  jalan  yang  memadai,  memiliki    drainase  dan penerangan  jalan  yang  dapat  menghubungkan  berbagai  alur    jalan  utama  dan  jalan alternatif.
Rencana tata ruang wilayah merupakan hasil perencanaan tata ruang wilayah yang memiliki  visi  untuk  menggambarkan  arah  dan  pengelolaan  wilayah  kota  dan  misi  tata ruang  sebagai  komitmen  dan  panduan  arah  bagi  pembangunan  dan  pengelolaan  wilayah sesuai dengan visi pembangunan.
Hal ini sesuai dengan panduan pembangunan Kawasan bisnis dan wisata terpadu yaitu  panduan  bagi  pembangunan  kawasan  sebagai  implementasi  dari  hasil  panduan rancang  kota  dan  memuat  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  mengenai  komposisi peruntukan-peruntukan,  intensitas  pemanfaatan  ruang,  tahapan  dan  tata  cara pembangunan,  pembiayaan  pembangunan,  dan  pengaturan  mengenai  keseimbangan antara  manfaat  ruang  yang  diperoleh  para  pihak  yang  terkait  dengan  kewajiban penyediaan  prasarana,  fasilitas  umum,  fasilitas  sosial,  utilitas  umum,  dan  sarana lingkungan, serta sistem pengelolaan kawasan yang akan dibangun.
Dengan mencermati rencana pengembangan kawasan pariwisata  yang ditentukan dalam  Perda  Nomor  13  tahun  2012  Tentang  Tata  Ruang  Wilayah  Propinsi  Sumatera Barat. Berdasarkan hasil penelitian segala perencanaan tersebut belumlah maksimal. Hal ini  terlihat  dengan  data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  bahwa  saat  ini  untuk pengembangan  wisata  terhadap  mereka  yang  menjadi  pengembang  usaha,  ketika
diharapkan untuk mendirikan bangunan yang tertata, kemudian memberi sumbangsih pula dalam  penyediaan  fasiltas  umum  tidak  terselenggara  dengan  baik,  hal  ini  diperparah ketika pendirian usaha-usaha mereka ternyata belum memenuhi semua aspek tata ruang.
Disamping  itu,  usaha  lokasi  di  wisata    memang  kelihatan  menjadi  tempat  wisata yang  indah  dan  menarik,  namun  efektivitas  pengendalian  tata  ruang  dan  wilayahnya belumlah  maksimal.  Selain  tempat  usaha  jualan  yang  mestinya  tertata  hingga  tidak menyebabkan  kerusakan  lingkungan,  oleh  karena  usaha  mereka  banyak  menghasilkan sampah,  oleh  tim  pengendali  dan  pengawas  tata  ruang,  jauh  dari  awal  permasalahan  ini belum juga diantisipasi.

## Kendala-kendala  Yang  Ditemui  Dalam  Penataan  Ruang  Kawasan  Nagari  Dalam Rangka Mengoptimalkan Pariwisata di Propinsi Sumatera Barat Dan Solusinya
Dalam  memahami  pentingnya  pengembangan  kawasan  bisnis  dan  pariwisata    yang perlu untuk dikembangkan secara terpadu oleh Pemerintah Sumatera Barat, maka diperlukan adanya  kebijakan  pemerintah  daerah  berupa  Peraturan  Daerah  No.  13  Tahun  2012  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat.
Berdasarkan uraian tersebut di atas menjadi suatu rujukan yang konkrit bahwa setiap kegiatan penataan ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat senantiasa mengacu  bahwa  seluruh  kehidupan  rakyat,  termasuk  perekonomiannya  untuk  membangun masyarakat  yang  adil  dan  makmur  maka  perlu  ada  tindakan  pengaturan  pengembangan pariwisata  yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
Namun  dalam  praktiknya,  usaha  kawasan  pengembangan  pariwisata  ini,  dalam kaitannya  dengan  memenuhinya  aspek  RT/RW  ternyata,  dari  tiga  lokasi  penelitian  (Nagari Pariangan,  Nagari  Tiku  Selatan,  Nagari  Harau)  banyak  menemui  hambatan/  kendala  dalam pemenuhan aspek tata ruangnya hambatan itu diantaranya:
1. Kawasan Terbuka Hijau
Perencanaan suatu   kota atau wilayah  yang berkesinambungan sangat  diperlukan suatu  komitmen  dari  pemerintah  maupun  masyakat  untuk  terjaganya  suatu  lingkungan yang asri dan nyaman. Pengembangan wisata terpadu jika dibenturkan dengan Perda Tata Ruang  yang telah dibentuk oleh Pemprov Sumatera Barat, tampaknya faktor untuk tetap menjaga kawasan agar tetap hijau menjadi hambatan bagi pengusaha bisnis  untuk  aman dalam usaha mereka.
2. Koordinasi Antar Lembaga
Bahwa  koordinasi  perencanaan  pemanfaatan  kawasan  di  Sumatera  Barat  sudah direncanakan  melalui  penyusunan  RTRW  yang  bertujuan  menjaga  keserasian pembangunan  antar  sektor  dan  mewujudkan  peletakan  bangunan  yang  sesuai  dengan peruntukan  agar  tidak  terjadi  penyimpangan  atau  disparitas  pemanfaatan  kawasan pengembangan pariwisata.
Dengan  disusunnya  RTRW  dan  dengan  ditetapkannya  Perda  Nomor  13  Tahun 2012  maka  diharapkan  dapat  menjadi  pedoman  bagi  pelaksanaan  pembangunan  baik jangka  pendek  maupun  jangka  panjang  di  Sumatera  Barat,  sehingga  pemanfaatan kawasan  pengembangan  pariwisata  terpadu.  benar-benar  sesuai  dengan  peletakan bangunan dan perencanaan pembangunan kota  ke depan.
Temuan  penelitian  diketahui  bahwa  ada  sejumlah  faktor  yang  menyebabkan sehingga pemanfaatan kawasan pengembangan  Bisnis dan wisata terpadu, masih kurang sesuai  dengan  peletakan  bangunan  dan  peruntukan  kawasan  sehingga  menyimpang  dari RTRW Propinsi Sumatera Barat dan Perda Nomor 13 Tahun 2012, yaitu:
a. Koordinasi  penyusunan rencana pengembangan kota masih sangat kurang  sehingga antar  instansi  terkait  tidak  terjalin  suatu  kerjasama  yang  optimal  dalam  rangka pengembangan kota. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah kegiatan pengembangan yang sudah dilakukan Nampak tidak terdapat kesesuaian mengenai program pembangunan
dan  pemanfaatan  ruang.  Contoh:  Dinas  PU  tidak  mengkoordinasikan  pembangunan jalan  dan  jembatan  dengan  PDAM,  Telkom,  PLN  sehingga  sering  terjadi pembongkaran berulang-ulang karena adanya tumpang tindih program;
b. Masing-masing  instansi  mengutamakan  program  kerjanya  sendiri-sendiri,  sehingga ada  rencana  instansi  tidak  sesuai  dengan  RTRW  namun  tetap  dilaksanakan  karena adanya  kepentingan  instansi  bersangkutan  terhadap  pembangunan  dan  pemafaatan ruang.
3. Peranan Aparat
Aparat  pelaksana  merupakan  unsur  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari pengimplementasian hukum, dan seberapa jauh kemampuan sebuah produk hukum dapat mencapai tujuannya. Biasanya sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan seorang aparat pelaksananya.
Karena  begitu  pentingnya  peran  aparat  pelaksana  ini  sehingga  terdapat  dugaan sebagian  kalangan  menyatakan  bahwa  kemampuan  dan  profesionalisme    aparat  lebih penting  artinya  dibandingkan  dengan  substansi  produk  hukum,  sebagaimana  sebuah pameo  hukum  mengatakan  mana  yang  akan  dipilih  hukum  yang  baik  tetapi  dijalankan oleh aparat  yang tidak baik  ataukah hukum  yang tidak baik  dijalankan oleh aparat  yang baik,  tentu  kalau  kita  memilih  hukum  yang  tidak  baik  dijalankan  oleh  orang  yang  baik maka  masih  ada  kemungkinan  untuk  dijalankan  dengan  baik  dibandingkan  apabila dijalankan  oleh  aparat  yang  tidak  baik  sudah  pasti  tidak  baik.  Oleh  karena  itu  kekurang sempurnaan  sebuah  produk  hukum  akan  ditutupi  oleh  kualitas  dan  propfesionalisme aparat pelaksana.
Di dalam penelitian ditemukan kelemahan-kelemahan para pegawai negeri bahwa ketidakmampuan  dan  ketidak  profesionalan  aparat  pemerintah  itu  dapat  diamati  dan dilihat  pada instansi/dinas pelaksana teknis, utamanya Dinas Tata Bangunan/Ruang, yang cenderung  bekerja  dalam  paradigma  lama,  yang  tidak  konsisten,  menggampangkan persoalan, bahkan mengabaikan rencana tata ruang dalam pengurusan kawasan pariwisata terpadu.  Kelemahan  yang  berkaitan  dengan  aspek  kelembagaan  yang  dimonopoli  oleh pegawai negeri tersebut, juga akan sangat membuka kemungkinan bagi terjadinya kolusi dengan pihak pengusaha serta dengan pihak pemerintah sendiri, termasuk dengan DPRD.
Indikasi  ketidak  profesionalan  aparat,  terutama  dapat  didentifikasi  pada pendekatan  yang  cenderung  terlampau  memperioritaskan  pendekatan  ekonomi  jangka pendek  sedemikan  rupa,  sehingga  melupakan  aspek-aspek  sosial  budaya,  lingkungan, hukum,  serta  politis.  egoisme  pemerintah  untuk  selalu  memenangkan‖  pendapatan  asli daerah  (PAD)  dalam  menyusun  dan  melaksanakan  program  penataan  ruang,  telah menjadi  penyebab  utama    berbagai  masalah  keruangan  dan  lingkungan  di  kawasan pengembangan wisata terpadu
4. Regulasi
Selain faktor  penghambat  yang  dikemukan  di  atas,  sebagai  penyebab  sehingga pengembangan kawasan wisata dapat juga oleh para pengusaha yang bergerak di bidang bisnis  dan  wisata,  terbentur  dengan  masalah  regulasi  dari  Perda  Tata  Ruang.  Karena masih banyak kabupaten/kota di sumatera barat yang belum mempunyai perda tata ruang, berdasarkan  hasil  penelitian  yang  rata-rata  pengemabang  usaha  bisnis  dan  pariwisata terpadu  enggan  untuk  melanjutkan  usaha  mereka,  karena  ketidak  jelasan  aturan  tentang tata ruang ini.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya,  maka  yang dapat  menjadi  kesimpulan  adalah  hampir  semua  daerah  di  Sumatera  Barat,  seperti Kanagarian  Pariangan  Kabupaten  Tanah  Datar,  Kanagarian  Harau  Kabupaten  50  Kota  dan Nagari Tiku Selatan Kabupaten Agam sudah menyusun RTRW dalam rangka meningkatkan
pariwisata  tapi  belum  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Hal  ini  disebabkan  idak  adanya kordinasi  yang  jelas  antara  nagari,  dinas  pariwisata  dan  tata  ruang  dalam  rangka meningkatkan pariwisata.

## REFERENSI
Ali  Mufiz, Materi  Pokok  Pengantar  Administrasi  Negara, Jakarta:Karunika,  Universitas Terbuka, 1986
Arto, A. Mukti, Konsepsi Ideal mahkamah Agung, Redefinisi Peran dan  Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru , Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2001 Bagir  Manan, Hubungan  Antara  Pusat  dan  Daerah  Berdasarkan  Asas  Desentralisasi Menurut UUD 194 5 , disertasi, Bandung,: UNPAD, 1990
Bintoro Tjokroamiidjojo, , Pengantar Administrasi Pembangunan, Jakarta: LP3ES, 1987 Gibson Dkk, Organisasi Perilaku Struktur Dan Proses, Jakarta: Penerbit Erlangga 1991 Gwendolen M. Carter dan John H. Herz, Peranan Pemerintah dalam Masyarakat Masa Kini, (vide) Miriam Budiardjo (editopr), Masalah Kenegaraan , Jakarta : Gramedia, 1982 H.A.S. Natabaya, Penegakan Supremasi Hukum, Majalah Hukum Nasional Edisi No. 1-2001, Jakarta : BPHN, 2001
Hessel Nogi Dan S. Tangkisan, Manajemen Publik, Jakarta: Grasindo, 2005 Imam munawir, Azas-azas Kepemimpinan Dalam islam , Surabaya: Usaha Nasional, Tanpa Tahun
Kirdi Dipoyudo, Keadilan Sosial , Jakarta : Rajawali Pers, 1985. Mariam Budiardjo, Dasar-Dasar ilmu politik , Jakarta : Gramedia, 1986 Miftah Thoha, Birokrasi Dan Poutik Di Indonesia, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003 Miftah Thoha. Manajemen. Pembangunan Daerah Tingkat II. Jakarta:Rajawali Pres. , 1983 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : Gramedia, 1986 Moenir, Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta, 2001 Pamudji, Ekologi  Administrasi  Negara,Jakarta: Bina  Aksara.  1985  Pustaka  Yustitia, Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945,  Perubahan  Pertama,  Kedua,  Ketiga  Dan Keempat  (Dalam  Satu  Naskah)  Data  Wilayah  Administrasi  33  Propinsi,  349 Kabupaten Dan 91 Kota Di Seluruh Indonesia, Jakarta : PT. Buku Kita, 2007.
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Politik,  Kekuasaan,  dan  Hukum ,  Semarang  :  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, 1998
Sanusi Has, Pengantar Penologi, Medan: Monore,1976 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya, Bakti, 2000 SF  Marbun  dan  Mahfud  MD,  Pokok-pokok  Hukum  Administrasi  Negara,  Yogyakarta  :
Liberty, 2006
SF Marbun, Peradilan Administrasi dan upaya Administratif di Indonesia,yogyakarta : I Pres,
2003
SF.  Marbun  dan  Moch.  Mahfud, Pokok-Pokok  Hukum  Administrasi  Negara .  Yogyakarta  : Liberty, 1987
Soeharjo, Ilmu Negara , Semarang : dahara prize, 1994 Soejono  Soekanto  Dan  Sri  Mamuji,  , Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat,
Cetakan Ke II. Jakarta: Rajawali 1998
Soerjono Soekanto , Beberapa Aspek Socio Yuridis Masyarakat , Bandung : Alumni, 1983 Sondang P. Siagian, Administrasi Pembangunan, Jakarta: Bumi Aksara. 2000 ________________. Filsafat Administrasi. Jakarta: Gunung Agung. , 1997 Sutarto, Dasar-Dasar Organisasi, Yogyakarta: Gadjahmada University Pers, 1998
Syarif  Hidayat,  “ Persoalan  Mendasar  Implementasi  Otonomi  Daerah ”,  Harian  Umum  “ Media Indonesia” tanggal 23 Februari 2000.
Tjokrowinoto  Dan  Moeljarto,  , Pembangunan  Dilema  Dan  Tantangan,  Yogyakarta:  Tiara Wacana , 1999
Viktor A Thompson, Modern Organization, New York: Alfred A.Knoff , 1961
Wahjono, Padmo, Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum , Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986
Warsito  Utomo, Peranan  Dan  Strategi  Peningkatan  Dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Dalam  Pelaksanaan  Otooomi  Daerah, Dalam  Jurnal  Iimu  Sosial  Dan  Iimu  Politik, Volume 1. 1997.