## KOORDINASI  PELAKSANAAN  PROGRAM KELUARGA BERENCANA MELALUI  KEGIATAN BINA KELUARGA BALITA  DI DESA BEBANDEM KECAMATAN BEBANDEM
Oleh

## I GUSTI NGURAH ALIT SAPUTRA 1)

## ABSTRAK
Maksud  Penelitian  ini  adalah  untuk    mengetahui  sejauhmana pelaksanaan Program KB melalui kelompok BKB dan permasalahan apa    yang  terjadi  dalam  penerapan  koordinasi  lintas  organisasi perangkat  Desa yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Bebandem dalam  program    Bina  Keluarga  Balita,  sedangkan  tujuan  penelitian ini    adalah    untuk  mengetahui  deskripsi  analisis  persepsi  petugas tentang  pelaksanaan  Koordinasi  lintas  sektoral  terkait  di  desa Bebandem  ,Kecamatan  Bebandem  Kabupaten  Karangasem    dan untuk  mengetahui  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  pemerintahan desa  dalam  pelaksanaan  fungsi  Koordinasi  lintas  organisasi perangkat  kecamatan  dan  desa  Bebandem.  Metode  yang  dipakai dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  deskriptif  yaitu  suatu metode  dalam  meneliti  sekelompok  manusia,  suatu  objek,  suatu kondisi,  suatu  sistem  pemikiran  ataupun  suatu  kelas  peristiwa  pada masa  sekarang.Desain  penelitian  deskriptif  hanya  berkehendak mengenal  fenomena-fenomena  untuk  keperluan  studi  selanjutnya. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif.  Penelitian  kualitatif  juga  lebih  menekankan  pada  segi proses  daripada  hasil,  selain  itu  dengan  penelitian  ini  dapat mengungkapkan  permasalahan  mengenai  apa  adanya  sesuai  dengan kenyataan yang ada  di lapangan.
Kata-kata kunci :Koordinasi Program KB,BKB.
1) I Gusti Ngurah Alit Saputra adalah  Dosen UNHI Denpasar.

## I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Penelitian
Pemerintah    Kecamatan    sebagai  ujung  tombak  penyelengara  pelayanan kepada  masyarakat  sebagai  perpanjangan  tangan  pemerintahan    kabupaten, diharapkan  mampu  menterjemahkan  Visi    dan  misi  pembangunan  yang  diemban dalam  kurun  waktu  tertentu  sebagai  upaya  pencapaian  arah  dan  tujuan
pembangunan  di  segala  bidang  sebagaimana  tertuang  pada  Rencana  Starategi (Renstra)    Daerah  yang  bersangkutan.  Oleh  sebab  itu  semua stakecholders dituntut proaktif dan bekerja keras dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang  diamanatkan  Undang-undang  Dasar  1945  dalam  upaya  mensejahterakan rakyat.  Aparat  sebagai  pelayan  masyarakat  saat  ini  dituntut  adanya  kerjasama antar  semua  pihak  yang  terkait  guna  memberikan  pelayanan    yang  maksimal kepada  masyarakat  dan  dengan  pola    yang  telah  berjalan,  dengan  menyadari tantangan pemerintahan yang berjalan.
Dalam  kaitannya  dengan  bidang  pemerintahan,  usaha  penyempurnaan administrasi pemerintahan pada semua level pemerintahan di tingkat bawah yang secara yuridis formal merupakan pemerintahan di bawah wilayah Kabupaten/Kota,  merupakan  tumpuan  segenap  pelaksanaan  pemerintahan  dan pembangunan.  Untuk  itu  pemerintah  daerah  harus  bertanggung  jawab  terhadap penyelenggaraan  pembangunan  di  wilayahnya  masing-masing  dan  juga  harus berinisiatif,  baik  dalam  perencanaan  maupun  dalam  pelaksanaan  pembangunan dan  pengawasannya.  Oleh  karena  itu  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  di semua  sektor  memerlukan  koordinasi  dan  kesungguhan  dari  aparat  dalam melaksanakan  tugas-tugas  pembangunan  dan  menggerakkan    masyarakat  untuk turut  serta berperan aktif  di  dalamnya. Pengarahan dana dan daya tenaga secara efektif  dan  efisien  perlu  dilakukan  untuk  menumbuhkan  swadaya  masyarakat karena  hal  itu  ikut  menentukan  keberhasilan  pembangunan  sehingga  dengan demikian  pembangunan  dengan  sumber  daya  manusia  perlu  ditingkatkan  secara maksimal.
Dalam  peningkatan  keterpaduan  melalui  pola  koordinasi  pemerintah, keterbukaan  dan  pemberian  hak  setiap  kecamatanuntuk  membangun  daerahnya dirasakan  manfaatnya  untuk  kepentingan  masyarakat.  Namun  demikian  tidaklah sepenuhnya  harapan  itu  bisa  dinikmati  oleh  rakyat  seutuhnya,  berbagai kelemahan-kelemahann  dijumpai  termasuk  kesiapan  aparatur  Pemerintah Kecamatan  termasuk Sumber daya manusianya dan koordinasi dengan bertumpu pada  penyatuan  persepsi  dan    integritas  dalam  kesatuan  tindakan    dan  kesamaan gerak  dalam  bekerja  ini  belum  maksimal,  ditambah  lagi  adanya  kecenderungan
aparat dalam bekerja sering muncul perbedaan dan penafsiran dalam melihat suatu kebijakan  akhirnya  akan  menunjukkan  belum  tercermin  kompetensi  dalam menyelenggarakan sepenuhnya roda pemerintahan secara utuh.
Berangkat  dari  pernyataan  di  atas,  bahwa  di  dalam  pelaksanaannya lembaga  pemerintahan  Kecamatan  masih  menemui  beberapa  kelemahan- kelemahan  dalam  penyebaran  pembangunan  yang  tentunya  dibutuhkan  kesiapan dalam  menjalankan  berbagai  aktivitas  pembangunan,  dan  harus  dipahami  bahwa aparat Kecamatan dalam menjalankan fungsinya dituntut mampu mengkoordinasikan  perencanaan  pembangunan  agar  dapat  seiring    dengan pelaksanaan  yang dirasakan langsung oleh masyarakat.  Aparat  telah  mengemban tugas  dan  tanggung  jawab  dalam  koordinasi  dengan  pemerintah  baik  pusat, provinsi  dan  daerah  kabupaten    dimana  di  dalamnya  terdapat  beberapa kelemahan-keleman dalam  penyelenggaraannya termasuk kesadaran  aparat   akan pentingnya  fungsi  koordinasi  itu  sendiri.  Koordinasi  sering  kita  dengar  mudah diucapkan,  tetapi  sulit  dilaksanakan.Salah  satu  konsep  kerjasama  pemerintahan yang  harus  dibangun  dan  diwujudkan  ialah  dengan  peningkatan  koordinasi  dan kerjasama pemerintahan dan yang paling menonjol untuk dikedepankan pada saat sekarang,  adalah  konsep  penanggulangan  masalah  kependudukan  dimana persoalan  ini  merupakan  persoalan  yang  dialami  oleh  seluruh  daerah  di  seluruh Indonesia,  bahkan  di  seluruh  dunia.Penanggulangan  masalah  kependudukan merupakan  salah  satu  program  dari  8  (delapan)  program  dari  MDGs.yang  harus mendapat  perhatiandalam  Program  KB  Nasional,yaitu  : Mewujudkan  keserasian, keselarasan  dan  keseimbangan  kebijakan  kependudukan  guna  mendorong terlaksananya  Pembangunan  Nasional  dan  daerah  yang  berwawasan  kependudukan, Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil bahagia sejahtera.
Persoalan  kependudukan  adalah  permasalahan  global  dan  sifatnya  multi dimensi,karena permasalahannya tidak bisa   dipandang dari sisi jumlah penduduk saja , tetapi dari berbagai aspek. Sehingga penanganannya harus menyeluruh dan terpadu  dengan  melibatkan  berbagai  pihak.  Salah  satu  permasalahan kependudukan  yang  cukup  penting  untuk  mendapat  perhatian  adalah  masalah
keluarga  berencana.Pelaksanaan  Program  KB  Nasional  ini  mengacu  pada  visi Keluarga berkualitas tahun 2015 ,  yakni keluarga yang   sejahtera, sehat, maju, mandiri  ,memiliki  jumlah  anak  yang  ideal,  berwawasan  ke  depan,  bertanggung jawab,harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ( BKKBN, 2007,5 )
Program  Keluarga  Berencana  Nasional  yang  telah  dikembangkan  sejak tahun 1970,saat ini telah banyak mengalami perkembangan konsep dan wawasan. Pada  awalnya  Program  KB  Nasional  diarahkan  sebagai  upaya  pengaturan kelahiran  kemudian  mengarah  kepada  pelembagaan  dan  pembudayaan  Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS).
Dengan  adanya  perubahan  yang  telah  terjadi  akhir-akhir  ini  ,bangsa Indonesia dihadapkan dengan berbagai permasalahan baik sosial,ekonomi maupun politis  yang  belum  juga  tertangani  sehingga  masih  ada  tantangan  yang  berkaitan dengan  lingkungan  strategis  ,terutama  dalam  mewujudkan  pemerintahan  yang baik .(good  governance). Dengan  adanya  perubahan  tersebut  Program  Keluarga Berencanan  Nasionl  juga  harus  mengutamakan  aspirasi  masyarakat  yaitu meningkatkan  kualitasnya  untuk  memenuhi  hak-hak  reproduksi  dan  kesehatan reproduksi sehingga dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas.
Berangkat  dari  hal  tersebut  apa  yang  telah  diamanatkan  dalam    GBHN tahun  `1999-2004.  Program  KBN  sebagai  bagian  integral  dari  pembangunan nasionmal  mempunyai  arah kebijakan Meningkatkan Kualitas Penduduk  Melalui Pengendalian  Kelahiran,  memperkecil  angka  kematian  ibu  dan  bayi  serta Peningkatan  kualitas  Program  KB.  Selanjutnya    untuk  dapat  melaksanakan  visi tersebut    Program  KBN  menerapkan  misi  : Pemberdayaan  dan  penggerakan masyarakat  untuk  membangun  keluarga  yang  berkualitas, Menggalang kemitraan  dalam  peningkatan          kesejahteraan,kemandirian,ketahanan  keluarga serta  meningkatkan  kualitas  pelayanan,  Meningkatkan  pelayanan  KB  dan Kesehatan  Reproduksi .,Meningkatkan  upaya-upaya  promosi  ,perlindungan  dan upaya  mewujudkan  hak-hak  reproduksi.,Meningkatkan  upaya  pemberdayaan dalam mewujudkan kesetaraan dan   keadilan gender dalam pelaksanaan Program KBN., Mempersiapkan  pengembangan  SDM  potensial  sejak  pembuahan
dalam      kandungan  sampai  usia  lanjut., Menyiapkan  data  mikro  pendataan keluarga.
Dalam  implementasinya  pelaksanaan  misi  tersebut  mengacu  kepada Undang-undang  Noomor  10  Tahun  1992.  Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi fokus  perhatiuan  adalah  misi  nomor  1    dan  nomor  6.  yang  pelaksanaannya dilakukan dalam kegiatan masyarakat berupa kegiatan Bina Keluarga Balita( BKB )  ,  yang  disatukan  dengan  pelaksanaan  kegiatan  Pos  Pelayanan    Terpadu (Posyandu).
Program Bina Keluarga Balita (BKB), yang diintegrasikan dalam Program Keluarga  Berencana  Nasional  merupakan  program  yang  strategis  sebagai  upaya membina  tumbuh  kembang  anak  balita  secara  optimal  dan  sebagai  bagian  dari upaya  untuk  mempersiapkan  keluarga  yang  berkualitas  ,  yang  merupakan  visi program  KB  Nasional  era  baru.  Dalam  rangka  mewujudkan  hal  tersebut  perlu dilakukan koordinasi  dan keterpaduan  yang sebaik-baiknya dengan semua sektor terkait , baik yang ada di kecamatan Bebandem maupun di desa Bebandem.
Kita ketahui bersama dalam keseluruhan siklus hidup manusia , anak usia di  bawah  lima  tahun  (BALITA)    merupakan  periode  yang  paling  kritis  dalam menentukan  kualitas  sumber  daya  manusia,  pada  lima  tahun  pertama  kehidupan manusia,  proses  tumbuh  kembang  sangat  cepat.  Pada  masa  ini  disebut  sebagai masa  emas (“golden  age  period”.) Apabila  pada  usia  tersebut  anak-anak    tidak mendapat pembinaan dengan baik, maka anak tersebut akan mengalami gangguan perkembangan  emosi,sosial,mental,intelektual  dan  moral    yang  akan  sangat menentukan sikap serta nilai pola perilaku mereka dikemudian hari, maka dari itu sangat  diperlukan  adanya  Program  Bina  Keluarga  Balita  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  peranan  orang  tua  (ayah  dan  ibu)  serta  anggota  keluarga  lainnya dalam  mengusahakan  sedini  mungkin  pembinaan  tumbuh  kembang  anak  balita sesuai dengan usia dan tahap perkembangan yang harus dimiliki baik dalam aspek fisik,kecerdasan  emosional,  maupun  sosial,agar  dapat  tumbuh  dan  berkembang menjadi anak Indonesia yang maju mandiri dan berkualitas.
Atas  dasar  itulah    maka  Peneliti  melalui  kesempatan  ini,    mencoba menelusuri  permasalahan  Pelaksanaan  Program  KB  Melalui  Gerakan  Bina Keluarga Balita di Desa Bebandem  Kecamatan Bebandem  sehingga dapat diang- kat suatu penelitian sederhana dengan judul “Pelaksanaan Program KB Melalui Gerakan  Bina  Keluarga  Balita    di  Desa  Bebandem  Kecamatan  Bebandem Kabupaten Karangasem”
1.2.Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  di  atas,  dapat dirumuskan dalam penelitan ini  yaitu :   Mengapa pelaksanaan fungsi Koordinasi organisasi  perangkat  desa  di  Desa  Bebandem  belum  berjalan  terutama  dalam pelaksanaan  program    Bina  Keluarga  Balita  (BKB).  ?.  Dampak  dari  lemahnya koordinasi    dan  Hambatan-hambatan  apa  yang  dihadapi  serta  solusinya  bagi pemerintah  desa  Bebandem  kecamatan  Bebandem    dalam  melaksanakan  fungsi Koordinasi lintas organisasi perangkat  Desa Bebandem dalam program  BKB ?

## 1.3.Tujuan Penelitian
Tujuan  yang  diharapkan  tercapai  dari  penelitian  ini,  antara  lain  :  1)  Untuk mengetahui  deskripsi  analisis  persepsi  pegawai  tentang  pelaksanaan  fungsi Koordinasi  lintas  sektoral  terkait  di  desa  Bebandem  ,Kecamatan  Bebandem Kabupaten  Karangasem    dan  2)    Untuk  mengetahui  hambatan-hambatan  yang dihadapi pemerintaha desa dalam pelaksanaan fungsi Koordinasi lintas organisasi perangkat kecamatan dan desa Bebandem .

## 1.4.Manfaat Penelitian
Dari  segi  Teoretis Peneliti  berharap  hasil  penelitian  ini  dapat  memberikan tambahan  ilmu  di  bidang  pemerintahan  serta  ilmu  sosial  pada  umumnya, sedangkan dari segi praktis diharapkan  hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan  rujukan  disetiap  kecamatan  dan  Kabupaten  dan  Provinsi  maupun pemerintah  pusat,untuk  Lembaga  Pendidikan    Universitas  Hindu  Indonesia (UNHI)  Denpasar,  penelitian  ini  diharapkan    bermanfaat  bagi  civitas  akademika UNHI,  terutama  bagi  dosen  dan    mahasiswa    sebagai  peserta  didik  guna
menambah  wawasan  penelitian,  serta    sebagai  tambahan  bahan  perkuliahan,  dan untuk masyarakat pada umumnya semoga penelitian ini ...?

## II. KAJIAN PUSTAKA.

## 2.1.Pengertian Koordinasi.
Koordinasi  sebagai  pencapaian  usaha  kelompok  secara  teratur  dan kesatuan  tindakan  dalam  mencapai  tujuan  bersama.  Terkait  dengan  hal  tersebut sebagai  upaya  untuk  menyerasikan  tugas  bersama,  tugas  bagian-bagian,  guna mewujudkan tujuan keseluruhan.
Menurut  Soewarno  Handayaningrat,  mengatakan  bahwa  :  koordinasi adalah  usaha  menyatukan  kegiatan-kegiatan  dari  satuan  kerja  (unit-unit) organisasi,  sehingga  organisasi  bergerak  sebagai  kesatuan  yang  bulat  guna melaksanakan  seluruh  tugas  organisasi  untuk  mencapai  tujuannya.  Dan  beliau lebih  lanjut  mengatakan  bahwa,  koordinasi  dan  hubungan  kerja  adalah  dua pengertian  yang  saling  kait-mengait,  karena  koordinasi  hanya  dapat  dicapai sebaik-baiknya  dengan  melakukan  hubungan  kerja  yang  efektif.  Pendapat  lain, seperti yang dikemukakan oleh G.R.Terry bahwa:“Koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan kepantasan kuantitas, waktu dan pengarahan  pelaksanaan  yang  menghasilkan  keselarasan  dan  kesatuan  tindakan untuk tujuan yang telah ditetapkan”.
Koordinasi  adalah  usaha  penyesuaian  bagian-bagian  yang  berbeda,  agar kegiatan bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar memperoleh hasil secara keseluruhan. Koordinasi terhadap sejumlah bagian-bagian yang besar pada setiap usaha  yang  luas  daripada  organisasi  demikian  pentingnya  sehingga  beberapa kalangan menempatkannya di dalam pusat analisis.
Menurut G.R.  Terry koordinasi  adalah  suatu  usaha  yang  sinkron  dan teratur  untuk  menyediakan  jumlah  dan  waktu  yang  tepat,  dan  mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran  yang  telah  ditentukan.  Sedangkan  menurut  E.F.L.  Brech,  koordinasi
adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan  yang  cocok  dengan  masing-masing  dan  menjaga  agar  kegiatan  itu dilaksanakan  dengan  keselarasan  yang  semestinya  di  antara  para  anggota  itu sendiri (Hasibuan, 2007:85).
Menurut Mc. Farland (Handayaningrat, 1985:89)koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara  bawahannya  dan  menjamin  kesatuan  tindakan  di  dalam  mencapai  tujuan bersama.
Sementara  itu,  Handoko  (2003:195)  mendefinisikan  koordinasi (coordination) sebagai  proses  pengintegrasian  tujuan-tujuan  dan  kegiatan- kegiatan  pada  satuan-satuan  yang  terpisah  (departemen  atau  bidang-bidang fungsional)  suatu  organisasi  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  secara  efisien. Menurut  Handoko  (2003:196)  kebutuhan  akan  koordinasi  tergantung  pada  sifat dan  kebutuhan  komunikasi  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  derajat  saling ketergantungan  bermacam-macam  satuan  pelaksananya.  Hal  ini  juga  ditegaskan oleh Handayaningrat (1985:88) bahwa koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Selain  itu,  Handayaningrat  juga  mengatakan bahwa  koordinasi  dan  kepemimpinan  ( leadership) adalah  tidak  bisa  dipisahkan satu sama lain, karena satu sama lain saling mempengaruhi.

## 2.2.Pengertian Bina Keluarga Balita (BKB).
Kelompok  BKB  adalah    Upaya  peningkatan  pengetahuan  ,keterampilan,  dan kesadaran  ibu-ibu  serta  anggota  keluarga  lainnya  dalam  membina  tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik,motorik, kecerdasan, sosial,emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu / anggota keluarga lainnya dengan anak balita.
BKB  sebagai  wadah  kegiatan    keluarga-keluarga  yang  mempunyai  anak  balita untuk meningkatkan pemberdayaan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam meningkatkan  kemampuan  pembinaan  tumbuh  kembang  anak  balitanya  tersebut bertujuan  untuk  meningkatkan  peranan  orang  tua  (ayah  dan  ibu)  serta  anggota keluarga  lainnya  dalam  mengusahakan  sedini  mungkin  pembinaan  tumbuh
kembang  anak  balita  sesuai  dengan  usia  dan  tahap  perkembangan  yang  harus dimiliki  ,  agar  dapat  tumbuh  dan  berkembang  menjadi  anak  yang  maju  mandiri dan berkualitas.

## BAB III. METODE PENELITIAN

## 3.1.Lingkup Operasional Penelitian
Lingkup  penelitian  ini  adalah  mengenai  Pelaksanaan  Keluarga  Berencana Melalui  Program    BKB  di  Desa  Bebandem  Kecamatan  Bebandem  Kabupaten Karangasem . Untuk lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel  3.1. Operasional Penelitian
Variabel Indikator Item Koordinasi 1. Intern 1. Antara individu 2. Antara unsur organisasi 2. Ekstern 1. Antar organisasi setingkat 2. Antar organisasi di atas Bina Keluarga Balita 1. Masukan 1. Jumlah  kelompok BKB 2. Program / Rencana kegiatan 2. Proses 1. Input data  kelompok 2. Penyiapan Tupoksi/Renc.kerja 3. Keluaran 1. Indikator  jumlah balita hadir 2. Strata  kelompok BKB 4. Manfaat 1. Kebijakan Pemerintah 2. Langkah-langkah Penanggulangan 5. Dampak 1. Semakin  banyak  Balita  yang hadir dlm kegiatan.
3.2.Sumber Data Penelitian.
Sumber  data  adalah  tempat,  orang  atau  benda  dimana  peneliti  dapat mengamati,  bertanya  atau  membaca  tentang  hal-hal  yang  berkenaan  dengan variabel  yang diteliti (Arikunto, 2002:107). Sumber data utama menurut  Lofland (dalam  Moleong,  2000:112)  dalam  penelitian  kualitatif  ialah  kata-kata  dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.  Dengan
demikian sumber data primer  adalah wawancara dengan narasumber (informan) dan  memperhatikan  tindakan  informan,  didukung  dengan  data  sekunder  berupa dokumen naskah-naskah, data tertulis, maupun foto.
Sumber  data  dan  informasi  yang  berupa  manusia  selanjutnya  disebut informan terdiri dari pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten kabupaten,kecamatan maupun pemerintah desa Bebandem.
3.3.Tekhnik Analisis Data.
Teknik analisa data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan  mengumpulkan  model  interaktif.  Dalam  model  ini  terdapat  3    (tiga) komponen  analisis,  yaitu:  Reduksi,  sajian  data  dan  Penarikan  kesimpulan  (Miles &  Hubermann,1992:16)  selanjutnya  analisis  dilakukan    dengan  memadukan  cara interaktif  terhadap ketiga komponen utama dimaksud.
Reduksi  data  merupakan  suatu  bentuk  analisis  yang  menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan  data  sedemikian  rupa  sehingga  kesimpulan  dapat  ditarik  dan diverifikasi.  Secara  sederhana  dapat  dijelaskan  bahwa,  dengan  reduksi  data peneliti  dapat  menyederhanakan  data  kualitatif  dan  mentransformasikan  dengan berbagai  cara  melalui  ringkasan  atau  menggolongkannya  dalam  suatu  pola  yang lebih jelas.
Penyajian  data  merupakan    alur  penting  yang  kedua  dari  kegiatan analisis;  peneliti  membatasi  suatu  penyajian  sebagai  kumpulan  informasi tersusunnya  yang  memberi  kemungkinan  adanya  penarikan    kesimpulan  atau pengambilan  tindakan.  Kegiatan  analisis  berikutnya  adalah  penarikan kesimpulan/verifikasi.  Peneliti  yang  berkompeten  akan  menangani  kesimpulan secara longgar tetap terbuka dan skeptis (Miller dan Huberman, 1992:19). Dalam pengumpulan  data  model  ini,  peneliti  selalu    membuat  reduksi  data    dan  sajian data  sampai  penyusunan  kesimpulan.  Artinya,  berdasarkan  data  yang  ada  pada field  note (catatan  yang  didapat  di  lokasi  penelitian)    peneliti  akan  menyusun pemahaman arti dari segala  peristiwa melalui reduksi data yang kemudian diikuti dengan penyusunan data dalam bentuk cerita secara sistematis. Reduksi dan sajian data  ini  disusun  pada  waktu  peneliti  mendapatkan  unit  data  yang  diperlukan
dalam  penelitian.  Setelah  pengumpulan  data  berakhir,  peneliti  berusaha  menarik kesimpulan  atau  verifikasi    berdasarkan field  note .  Jika  dirasa  belum  cukup, peneliti wajib mencari kelengkapannya di lokasi penelitian secara khusus sebagai catatan.

## IV. HASIL PENELITIAN
4.1.Koordinasi Penanganan  Keluarga Berencana .
Sebelum memulai suatu kegiatan operasional dalam pelaksanaan program keluarga  berencana  di  desa  Bebandem  pada  umumnya  diawali  dengan kesepakatan  dalam  rapat  koordinasi  tingkat  desa  yang  dikenal  dengan  nama Rakordes.  Dalam  Rakordes  yang  diselenggarakan  secara  periodik/berkala  akan menghasilkan  kesepakatan  operasinal  yang  akan  dilaksanakan  pada  waktu  yang akan  datang,  antara  lain  evaluasi  kegiatan  program  Kependudukan  dan  Keluarga Berencana 3 bulan sebelumnya, penggalangan kesepakatan tentang rencana kerja PLKB  bulan  berjalan  serta  2  bulan  berikutnya  tentang  waktu,tempat,personil termasuk  jadwal  KIE,Pelayanan  KB  serta  Kegiatan  Tri  Bina  (BKB,BKR,dan BKL) termasuk Usaha Peningkatan Penghasilan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan juga Menyusun  Rencana Kerja triwulan berikutnya.  Dalam pelayanan KB sesuai kesepakatan dalam Rakordes pada umumnya masyarakat secara umum diarahkan untuk ber KB di klinik KB terdekat atau Puskesmas bagi masyarakat yang kurang mampu.  Bagi  masyarakat  yang  menghendaki  pelayanan  KB  secara  mandiri  di arahkan  ke  klinik  KB  swasta  atau  ke  Bidan  Praktik  Swasta  dan  Dokter  Praktek Swasta  (DBS).Ada  pula  sistem  pelayanan  yang  melibatkan  Tim  KB  keliling tingkat  Kabupaten  melalui  sarana  Mobil  Unit  Pelayanan  KB  (MUYAN)  dimana tim  pelaksana  KB  tingkat  Kecamatan  dan  Desa  sebelumnya  melakukan  KIE kunjungan  rumah  dan  ada  pula  pelayanan  KB  tubektomi  dan  vasektomi  yang dilakukan  melalui  rumah  sakit  daerah  kabupaten  Karangasem.  Berikut  hasil pelayanan  KB  Aktif  di  Desa  Bebandem  pada  bulan  Agustus  sampai  Oktober 2014.
Tabel  4.1., Hasil Pelayanan KB Aktif di Desa Bebandem bulan Agustus   2014.
No  Uraian Pelayanan Pemerintah Pelyn Swasta Seluruh Tahapan Pra S.KS I 1. Jml PUS _ _ 1832 1169 2. Jml.Peserta KB Aktif a.IUD b.MOW c.MOP
d.Kondom
e.Implant
f.Suntik
g.Pil
647 368 82
3
13
32 118 31 902 540 0 0 24 2 220 116 1549 908 82 3 37 34 338 147 990 576 49 3 32 11 284 35 3 PUS  bukan  Peserta KB a.Hamil b.Ingin anak segera c.Ingin anak ditunda d.Tdk.Ingin anak
lagi _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ 283 58 70 85 70 179 32 31 60 56
Sumber : Rek.Des.F/I/Dal/10.
Jika  diamati  kesertaan  ber  KB  masyarakat  Desa  Bebandem  ternyata  dari 1549  peserta  KB  aktif  mayoritas  menggunakan  Alat  Kontrasepsi  Dalam  Rahim (AKDR)  yaitu  sejumlah  908  (58,62  %  )  dan  dari  jumlah  itu  sebanyak  990  dari keluarga  Pra  S.  dan  KS  I    sedangkan  dari  seluruh  tahapan  KS  sebanyak    908 tersebut 576  atau  63% dari keluarga Pra S. dan KS. I , ini menandakan kesertaan
ber  KB  masyarakat  cukup  mantap.  Pilihan  alat  kontrasepsi  selanjutnya  yang dominan dipilih masyarakat adalah Suntikan yaitu sejumlah 338 akseptor dan dari jumlah itu 284 dari keluarga Pra S.dan KS I. Selanjutnya disusul pengguna KB Pil 147,MOW 82,Pil 147,MOP 3,Kondom 37 dan implant 34.
Jumlah PUS yang tidak ber KB hanya 283 (15,45% )  dari 1832 Pus yang ada karena ada  yang hamil  58, ada  yang ingin  anak segera,  ada  yang ingin  anak namun  menunda  dan  sebanyak  70  Pus  tidak  ingin  anak  lagi.  Dan  bila  diamati alasan  Pus  Pra  S.  dan  KS.I.tidak  ber  KB  sebanyak  32  hamil,  31  ingin  anak segera,60 ingin menunda anak dan 56 tidak ingin anak lagi.

## 4.2.Koordinasi Penanganan   BKB.
Sesuai  juga  dengan  kesepakatan  dalam  Rakordes  biasanya  jadwal pelaksanaan  kegiatan  kelompok  Bina  Keluarga  Balita  (BKB)  diatur  setiap  bulan yang disinkronkan dengan pelaksanaan Posyandu. Pelaksanaannya dikoordinasikan  oleh  Tim  Tingkat  Kecamatan  yang  terdiri  dariyang  terdiri  dari Puskesmas,Petugas  keluarga  Berencana,dan  petugas  dari  PMD.yang  telah terjadwal  setiap  bulan.  Sesuai  dengan  fakta  yang  peneliti  dapatkan  di  daerah penelitian,  pelaksana kegiatan BKB setiap bulan dilakukan oleh Kader BKB atas pengawasan  dan  pembinaan  Kepala  Dusun  dan  PLKB  yang  mewilayahi  Desa Bebandem  dan  pada  saat  yang  pelaksanaannya  disinkronkan  dengan    kegiatan Posyandu dengan sistem 5 meja yaitu : Meja 1 Pendaftaran balita, ibu hamil, ibu menyusui,  Meja  2  Penimbangan  balita,Meja  3  Pencatatan  hasil  penimbangan, Meja  4  Penyuluhan  dan  pelayanan  gizi  bagi  ibu  balita,  ibu  hamil  dan  ibu menyusui, Meja 5 Pelayanan kesehatan, KB, imunisasi dan pojok oralit
Pelaksanaan  kegiatan  ini  memerlukan  penurunan  masyarakat  yang dimotori  oleh  kepala  dusun/klian  banjar,  karena  juga  melibatkan  keluarga- keluarga  yang  mempunyai  anak  Balita.  Adapun  pelaksana  dalam  kegiatan  BKB ini adalah kader sedangkan peserta atau anggotanya adalah orang tua dan anggota keluarga lainnya yang memiliki anak Balita umur 0 – 5 tahun dan usia pra sekolah 5-6 tahun.
Dalam  penentuan  kader  ini  dilakukan  oleh  PLKB  dengan  berkoordinasi dengan  Kepala  Dusun  dengan  syarat  anggota  masyarakat  setempat  mau  bekerja dengan  sukarela  membina  dan  menyuluh  orang  tua  balita  tentang  bagaimana mengasuh  anak  secara  baik  dan  benar,dapat  membaca  dan  menulis  dan  juga mampu  berkomunikasi    dengan  orang  tua  Balita  secara  baik.  Tabel  berikut menggambarkan hasil pelaksanaan kegiatan BKB di Desa Bebandem dalam bulan Agustus 2014.
Tabel 4.2 Tabel pelaksanaan kegiatan BKB di Desa Bebandem
No. Kegiatan Jumlah Ketr. 1. Jml.Kel.yg menjadi sasaran  Poktan 73 _ 2. Jlm kelg.yg menjdi anggota Poktan 58 _ 3. Jml  kelg.yg  mnjdi  anggota  Poktan  aktif  dlm pertemuan. 58 _ 4. Jml anggota Poktan yg berstatus PUS 58 _ 5. Jml anggota Poktan yg berstatus Pus Pra S.da  KS.I 58 _ 6. Jml Pus anggota Poktan yg menjadi Peserta KB . 48 _ 7. Jml Pus Anggota Poktan yg menjadi Peserta KB Pra S.dan KS I 48 _ 8. Jumlah Pertemuan /Penyuluhan Poktan 4 _ 9. Jumlah  kelg.yg  menjadi  anggota  Poktan  BKB  yg menggunakan KKA 58 _
Sumber : Rek.Des.F/I/Dal/10.
Berdasarkan  tabel  tersebut  dari  73  jumlah  keluarga  sasaran  kelompok kegiatan yang  baru menjadi anggota kelompok sejumlah 58 keluarga dan secara aktif  hadir  dalam  pertemuan  ataupun  penyuluhan.  Dan  kesemuanya  berstatus sebagai  Pasangan  Usia  Subur  (PUS),  dan  semuanya  tergolong  keluarga  Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Sedangkan yang menjadi peserta KB 48 orang dari jumlah itu semuanya tergolong Pra S.dan KS.I. Volume pertemuan/penyuluhan  dalam  sebulan  4  kali  dan  semua  anggota  telah menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA).

## V. P E N U T U P

## 5.1.Simpulan
Pada  bagian  akhir  dari  laporan  penelitian  ini,  maka  peneliti  dapat menyimpulkan dari apa yang peneliti temukan di daerah penelitian, adalah sebagai berikut  :
Pada  hakekatnya  secara  umum  koordinasi  yang  dilaksanakan  di  daerah penelitian  sudah  dilakukan,  berawal  dari  penyusunan  perencanaan,  kemudian digodog lewat Musrenbang, dari tingkat Desa, Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah menyusun rencana  kerja  (Renja)  sesuai  dengan  mekanisme  yang  telah  ditentukan  dalam Petunjuk Pelaksanaan ( juklak) dan Petunjuk Teknis ( juknis).
Evaluasi  terhadap  pelaksanaan  kegiatan    kurang  dilakukan,  sehingga hampir  setiap  tahun  hal  serupa  selalu  terjadi,  yaitu  masing-masing  Tim  yang berasal  dari  masing-masing  SKPD  nampaknya  masih  berjalan  sendiri-sendiri  di dalam mengaplikasikannya kepada masyarakat .

## 5.2.Saran-saran.
Koordinasi yang pada awal terbentuknya sudah berjalan baik  hendaknya tetap  dipertahankan  dan  dilanjutkan  untuk    penanganan  tugas-tugas  yang  lebih berat lagi .
Tim  Koordinasi  Pokjanal  BKB    yang  sudah  terbentuk  agar  lebih dioptimalkan    koordinasi  dan  pelaksanaannya  ,  sehingga  penanganan  kegiatan kelompok BKB dapat terlaksana secara optimal.;
Evaluasi  sebagai  salah  satu  fungsi  manajemen  di  dalam  penanganan kegiatan-kelompok  kegiatan  BKB  lebih  ditingkatkan,  guna  mengetahui  hal-hal mana yang  perlu  diperbaiki pada masa-masa yang akan datang.mendatang ;

## DAFTAR PUSTAKA
Alfred R.Latiener,1985.” Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja “. Aksara Baru. Jakarta
Efendi  Taufik,  1995, Dasar-Dasar  keterampilan  Abdi  Negara  Melayani Masayarakat , Bumi Aksara, Jakarta.
BKKBN,2007, Bahan  Penyuluhan  Bina  Keluarga  Balita  Pengasuhan  dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak ,BKKBN,Jakarta.
Farid  Ali,2001 Teori  dan  konsep  Administrasi,  dari  pemikiran  paradigmatik menuju redefensi , Raja grafindo Persada Jakarta
Gaspersz  Vincent  (Eds,,),  Indonesia  “ Manajemen  Kualitas ;  Penerapan  Konsep Kualitas Dalam Manajemen Bisnis Total”, Gramedia Indonesia
G.R.Terry  dan  Rule,L.W.2003  “  Dasar-dasar  manajemen”Terjemahan  Ticoula
G.A. Bumi Aksara. Jakarta
Ibrahim,  Soewarno,  1997, Pengantar  Studi  Ilmu  Administrasi  dan  Manajemen , PT Gunung Agung, Jakarta
Soewarno  Handyaningrat, Adminsitrasi  Pemerintah  Dalam  Pembangunan Nasional, Jakarta : PT Gunung Agung, 2002, hlm. 117
Suparta,Nyoman,  2011. “Strategi  Efektif  Penanggulangan  Kemiskinan” Pustaka Nayottama, Denpasar.
The Liang Gie. 1992 “ Administrasi perkantoran Moderen ” Yogyakarta, Libreti
Tjokroamidjojo, Bintoro    “ Perencanaan Pembangunan ” PT. Gunung Agung,
Jakarta
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No:  10  Th  1992 ,  UU  RI  No:10  Th  1992 Tentang  Perkembangan  Kependudukan  dan  Pembangunan Keluarga Sejahtera ,Jakarta ; BKKBN.
Undang  –  Undang    N0:  52  2009 Tentang  Perkembangan  Kependudukan  dan Pembangunan Keluarga. Jakarta ;BKKBN.