Copyright ©2017, ISSN: 2302-4666 print/ 2540-9638 online Available Online at: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lpustaka

## PENGEMBANGAN PROFESIONALISME PUSTAKAWAN MELALUI PENDEKATAN ETIKA MORAL
Rahmat Setiawan Saefullah 1*) , Haryanto 2
1,2 D3 Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami No.36A, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
*) Korespondensi: rahmatsetiawans@staff.uns.ac.id

## Abstract
[Title: Developing  librarians  professionalism  through  ethic/morale  approach] The  librarian  is  one  of  the profession which one of his main duty is to serve the visitor or the book collector. The form of service to the user expects  the  librarian  to  be  able to perform  professionally.  The  professional  job  but  in  accordances  with  the completeness of facilities and right that must be earned, i t will disrupt the librarian’s job. Therefore, this exposure will try to describe the development of librarian professionalism through ethics and morals that exist in the ethical duties of the proffesion librarian. The aims of this paper is to know how improve the professionalism of librarians through ethical moral approach with socialisation and internalitation of libraian code ethics and the improvement of moral or marality from librarian. The result of this paper among others ethical behavior will be able to improve service. meanwhile, moral behavior contributes to the development of the proffesion.
Keywords: librarian; professionalism; ethics; moral

## Abstrak
Pustakawan  merupakan  salah  satu  profesi yang  salah  satu  tugas  pokoknya  adalah  melayani  pengunjung  atau peminjam  koleksi.  Bentuk  pelayanan  terhadap pengguna  mengharapkan  pustakawan  untuk  dapat  bertugas  secara profesional. Tuntutan kerja secara profesional namun apabila tidak diimbangi dengan segenap fasilitas serta hak yang wajib didapatkan, maka akan mengganggu tugas pustakawan itu. Oleh sebab itu, paparan ini akan mencoba mendeskripsikan  pengembangan  profesionalisme  pustakawan  melalui  etika  dan  moral  yang  ada  dalam  tugas  etik profesi  pustakawan. Fokus  pembahasan  dalam  tulisan  ini  adalah  bagaimana  meningkatkan profesionalisme pustakawan  melaui  pendekatan  etika  moral  dengan  sosialisasi  dan  internalisasi  kode  etik  pustakawan,  serta peningkatan  moral  atau  moralita  pustakawasan. Hasil  dari  paparan  ini  antara  lain,  perilaku  etis  akan  dapat meningkatkan pelayanan. Sementara itu, perilaku moral berkontribusi pada pengembangan profesi.

## Kata kunci: pustakawan; profesionalisme; etika; moral

## 1. Pendahuluan
Saat  kita  mempelajari  sejarah  perpustakaan  dan  pustakawan,  maka  kita  mengetahui  bahwa  pustakawan merupakan profesi yang sangat luhur, dan tidak sedikit di antara mereka yang mendapatkan hak istimewa dari Raja. Pustakawan dianggap mempunyai kontribusi yang besar terhadap eksistensi sebuah negara atau kerajaan.  Bahkan sekarangpun  di  banyak  negara  maju  (Amerika  dan  Eropa),  profesi  pustakawan  sangat dihargai dan dihormati. Hanya di negara-negara berkembang profesi pustakawan kurang begitu mendapat tempat.  Meskipun  sekarang  kondisinya  sudah  berbeda,  namun  belum  terjadi  perubahan  pengakuanyang signifikan.
Secara  akademik  fungsi  utama  diselenggarakannya  perpustakaan,  baik  perpustakaan  pendidikan maupun perpustakaan umum sudah sangat jelas yaitu untuk mendukung dan memfasilitasi pengembangan dan  atau  peningkatan  derajat intelektual  sivitas  akademika  (untuk  perpustakaan  pendidikan)  maupun
warga  masyarakat  secara  umum  (untuk  perpustakaan  umum).  Namun  demikian,  masih  banyak  kita temukan,  kalau  tidak  boleh  mengatakan  sebagian  besar,  fungsi  dan  kemanfaatan  perpustakaan masih kurang sesuai dengan besaran investasi yang sudah dikeluarkan.
Kita  sekalian  meyakini  bahwa  perpustakaan  merupakan  sumber  ilmu  pengetahuan  dan  atau informasi,  bahkan  ada  yang  menyebutnya  sebagai  “jendela  dunia”. Keyakinan  tersebut  benar  adanya. Tetapi  anehnya,  keyakinan  tersebut  tidak  dibarengi  dengan  tindakan  nyata  untuk  memperlakukan perpustakaan  paralel  dengan  keyakinan  tersebut.  Bagi sebagian  orang  mungkin  benar,  tetapi  bagi sebagian  besar  orang lainnya,  utamanya  di  negara  berkembang,  hal  ini  masih  diragukan.Perpustakaan perguruan tinggi,  misalnya, yang  notabene  merupakan  pusat penggodogan (pembinaan)  calon ilmuwan, pemikir, birokrat, angka kunjungan civitas akademika ke perpustakaan masih relatif rendah.
Sebagian pengunjung mengatakan “tidak ke perpustakaan karena koleksi dan fasilitasnya terbatas atau kurang memadai”. Sementara itu, Pustakawan mengatakan “tidak mampu memberikan layanan yang lebih  baik ” karena  tidak  tersedia anggaran yang  cukup.  Pada  sisi  lain, pemerintah,  pejabat,  anggota masyarakat  dan  para  pemerhati  perpustakaan yang  lain,  yang  diharapkan  mampu  dan  bersedia memberikan  dukungan  dan  bantuan  bagi pengembangan  perpustakaan  sebagai  pusat  informasi, masih sebatas sebagai orasi belaka atau lips service. Celakanya lagi, image sebagian besar anggota masyarakat (termasuk pejabat pemerintah) terhadap perpustakaan dan profesi pustakawan masih belum seperti yang diharapkan.
Lebih  memprihatinkan  lagi  kalau  kita  melihat  kondisi perpustakaan  umum  atau  perpustakaan daerah. Angka kunjungannya masih sangat rendah. Tidak sebanding dengan investasi yang dialokasikan untuk  membangun  gedung,  menyiapkan  fasilitas,  maupun  untuk  mengembangkan  koleksi. Dalam kaitannya dengan persoalan ini, terdapat mata rantai lingkaran yang sangat sulit untuk diputuskan. Warga masyarakat  enggan  berkunjung  ke  perpustakaan  disebabkan  karena  koleksinya  tidak  lengkap,  karena fasilitasnya  tidak  nyaman,  layanannya  kurang  menyenangkan,  ruangannya  panas  dan  sebagainya. Pustakawan tidak mampu memberikan layanan yang lebih baik karena budget-nya tidak memadai, karena kecewa  merasa  terbuang,  karena  merasa  kurang  dihargai  harkat  dan  martabatnya.  Sementara  itu, pemerintah  belum  memberikan  prioritas  bagi  pengembangan  perpustakaan  karena  merasa  belum  perlu, karena angka kunjungan warga masyarakat tidak signifikan. Fakta ini, kemudian, diterjemahkan sebagai kesadaran masyarakat akan arti dan fungsi perpustakaan masih sangat rendah sehingga alokasi dana utuk pembangunan  dan  pengembangan  bisa  ditunda  untuk  membiayai  program  lain  yang  dianggap  lebih penting.
Menghadapi  kenyataan  tersebut  diperlukan  “gergaji”  yang  sangat  tajam  untuk  memutus  mata rantai yang ada. Paper ini akan memberikan wacana bagaimana meningkatkan intelektualitas stakeholders atau  warga  masyarakat”  dengan  pokok  kajian  “peningkatan  profesionalisme  pustakawan  melalui pendekatan  etika- moral”. Du  Mont  (1991) berkaitan  dengan tahapan perkembangan  manajemen perpustakaan yang berkaitan dengan etika perpustakaan, sebagai berikut:
Tabel 1. Du Mont (1991)
Stage 1 Stage 2 Stage 3 Ethical attitude Traditional (before 1930s Stakeholders  (1930 – 1950s: staff, patron Affirmative action (1960s – present) Orientation Institutional self- interest Institutional interest, stake-holder interest Enlightened, self interest, stake holder interest, societal interest Social values Personal and user problems must be left at home Employee have needs beyond economics needs and users have needs beyond information needs Societal interest and participation is fundamental to our success Political No government in- volvement desired Government  support  is a necessary evil Government and information agencies must cooperate to deal with societal problems
Kalau kita evaluasi, secara umum, dengan bantuan model Du Mont tersebut di atas, nampaknya perpustakaan kita masih  beradapada  level  2,  itupun  mungkin  masih  pada  tahap-tahap  awal. Kondisi  ini nampaknya  hanya  berlaku  untuk  perpustakaan  perguruan  tinggi.  Sedangkan  untuk  perpustakaan  umum kelihatannya  baru  sedang  merangkak  menuju  ke  tahap  ke-2.  Ini  mengandung  makna  bahwa kondisi perpustakaan kita, baik perpustakaan pendidikan maupun perpustakaan umum masih perlu dikembangkan lebih  lanjut  agar  mampu  mendukung  dan  memfasilitasi  pengembangan  dan atau  peningkatan  derajat intelektual sivitas  akademika  (untuk  perpustakaan  pendidikan)  maupun  warga masyarakat  secara  umum (untuk perpustakaan umum).
Kalau kita asumsikan bahwa secara manajerial perpustakaan kita sudah memasuki pada tahap ke- 2, maka diperlukan usaha ekstra keras agar supaya:
1. Tercipta  kesadaran  bahwa  pustakawan  bukan  hanya  sekedar  bidang  pekerjaan  untuk mendapatkan  gaji  setiap  bulan.  Pustakawan  harus  mempunyai  kesadaran  “ beyond  economic needs ”.  Artinya,  pustakawan  harus  mampu  menciptak an  layanan  terobosan  (kreatif) sedemikian rupa  sehingga  mampu  mengatasi,  misalnya,  keterbatasan  fasilitas,  keterbatan  dana  dan sebagainya.
2. Tercipta  kesadaran  di  kalangan stakeholders bahwa  perpustakaan  bukan  hanya  sekedar  pusat informasi dan dokumentasi. Lebih dari itu, mereka harus dimotivasi agar memahami fungsi dan manfaat informasi bagi peningkatan harkat dan martabat mereka sebagai manusia.
3. Tercipta kesadaran di kalangan pemangku institusi bahwa perpustakaan bukan sekedar pelengkap bagi eksistensi lembaga mereka. Mereka harus memahami betul bahwa perpustakaan merupakan kunci sukses pengembangan institusi mereka.
4. Tercipta  kesadaran di  kalangan  pemerintah  bahwa  perpustakaan  bukan  hanya  sekedar  untuk aktivitas  pencitraan  belaka.  Mereka  yang  mempunyai  “ political  will ”  yang  kuat  bahwa membangun  dan  mengembangkan  perpustakaan  merupakan  amanah  UUD  1945  dalam  rangka ikut mencerdaskan bangsa.
Empat  jenis  kesadaran  tersebut  di  atas  merupakan  prasyarat  untuk  membangun  dan mengembangkan  perpustakaan  kita  agar  mampu mencapai  “ fungsi  enlightment ” ,  yaitu  fungsi perpustakaan  yang  sangat  kita  idam-idamkan.  Untuk  bisa  mewujudkan  cita-cita  ini, menurut  Du Mont (1991)  diperlukan  sinergi yang  saling  mengisi  antara  pustakawan,  pemangku  perpustakaan,  pemerintah, stakeholders dan  masyarakat  umum,  secara  sistematis  dan  berkesinambungan. Kami  percaya  bahwa “empat kesadaran” tersebut bisa menjadi “ gergaji ” yang mampu memutus mata rantai tersebut di atas.
Mendorong  pemerintah  untuk  berinvestasi  bagi  pembangunan  dan  pengembangan  perpustakaan rupanya  sangat  sulit;  mengharapkan  warga  masyarakat  agar  supaya  lebih  memanfaatkan  dan menggunakan  layanan  perpustakaan,  saat  mereka  membutuhkan  informasi,  nampaknya  menghadapi banyak kendala. Masih ada secercah harapan yaitu mengelola Pustakawan dengan cara membangun etos- kerja dan daya- kreatifitas yang tinggi.Pertanyaannya adalah “bagaimana membangun etos -kerja dan daya- kreatifitas  pustakawan  dalam  kondisi  yang  serba  terbatas?”  Jawabannya  mengembangkan  etika -moral sebagai  pedoman  berperilaku  atau guideline bagi  para  pustakawan  dalam  menjalankan  tugas  dan kuajibannya.
Dengan  etos-kerja  dan  daya-kreatifitas  yang  tinggi,  Pustakawan  diharapkan  mampu mengembangkan  layanan  perpustakaan  yang  bersifat  promotif-afirmatif  meskipun  dalam  kondisi  yang serba  terbatas.  Layanan  promotif-afirmatif  diharapkan  menjadi  magnet  yang  mampu  menarik  warga masyarakat  dan stakeholders yang  lain  untuk  memanfaatkan  jasa  layanan  perpustakaan.  Secara  cerdas- kreatif,  pustakawan  harus  mampu  pengelola  setiap  pengunjung  yang  datang,  layaknya  menjamu  tamu yang  datang  ke  rumah,  buat  pengunjung  terkesan  dan  puas.  Kepuasan  pengunjung  akan  membawa dampak  yang  sangat  positif  karena  mereka  akan  bercerita  dengan  temannya,  tetangganya  maupun koleganya.  Ini  akan  menjadi alat  dan  strategi  promosi  yang  luar  biasa. Sekalipun  membutuhkan  waktu, namun hasilnya akan lebih mantap. Dengan demikian, jumlah pengunjung akan selalu meningkat dari hari ke hari. Peningkatan jumlah pengunjung akan menjadi instrumen yang akuntable untuk menarik perhatian pemerintah agar  bersedia  untuk  menambah  alokasi  pendanaan  bagi  pembangunan  dan  pengembangan perpustakan. Pemerintah akan yakin bahwa investasinya tidak akan terbuang percuma.

## 2. Etika (Profesi) Pustakawan
Ikatan  Pustakawan  Indonesia  (IPI)  pertama  kali  merumuskan Kode  Etik  Pustakawan  Indonesia pada tahun 1993, kemudian diperbaharui lagi tahun 1997, dan akhirnya disempurnakan pada tanggal 19 September  2002 melalui  Konggres  IPI yang ke IX  di  Batu,  Malang,  Jawa  Timur.  Dengan  sudah dirumuskannya  Kode  Etik  Pustakawan  Indonesia,  maka  kita  sudah  mempunyai modal  awal  untuk membangun dan  meningkatkan  profesionalisme  Pustakawan  Indonesia.  Dikatakan  demikian karena rumusan  tersebut  masih  harus  diinternalisasikan  ke  hati  para  Pustakawan agar  dipahami  dan  dihayati sebagai pedoman berperilaku dan akhirnya menjadi way of life bagi pustakawan dalam mengemban tugas dan  tanggung  jawabnya.Sebagaimana  ditegaskan  oleh  Celine  (2010:  10)  bahwa  kode etik merupakan produk kepercayaan dan aturan yang diajarkan kepada kita sejak anak-anak dan kemudian dimantapkan setelah dewasa. Ini mengandung makna bahwa Rumusan Kode Etik Pustakawan Indonesia tersebut masih sebatas sebagai aturan berperilaku yang efektifitasnya membutuhkan internalisasi yang secara sistematis dan berkelanjutan agar supaya betul-betul tertanam di hati dan jiwa para Pustakawan Indonesia.
Setiap  Pustakawan  harus  menjiwai  dan  menghayati  intisari  atau  makna  rumusan  Kode  Etik dimaksud  sedemikian  rupa  sehingga setiap  keputusan  dan  atau  tindakan  yang  diambil  merupakan cerminan  dari  isi  dan  makna  Kode  Etik  dan  dilakukan  atas  dasar  dorongan  untuk  memberikan  yang terbaik bagi pengunjung perpustakaan tanpa adanya unsur terpaksa.
Sebelum  kita  melangkah  lebih  jauh,  tidak  ada  jeleknya  kalau  kita membangun  kesepahaman mengenai apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan etika (profesi) pustakawan dalam konteks ini. Kata etika atau ethics berasal dari bahasa Yunani yaitu etos atau “ethos ” yang berarti karakter. Seseorang yang beretika  adalah  orang  yang  mempunyai  karakter  yang  bagus  yang  senantiasa  melakukan  tindakan  yang benar.  Tindakan  tersebut  merupakan  pilihan  pribadi  atau self-determined,  bukan  karena  dipaksa  oleh orang lain. Oleh karena itu etika merupakan tindakan sukarela yang didorong oleh kesadaran sendiri atau self-inforced (NSPA: National Scholastic Press Association: 2009).
Menurut  Du  Mont  (1991)  tujuan  dari  etika  adalah  membangun  atau  mengembangkan  prinsip- prinsip  bertindak  atau  berperilaku  untuk  membantu  orang  memilih atau  menentukan  pilihan  diantara sekian alternatif tindakan yang umum.
Etika  berhubungan  dengan  hukum,  akan  tetapi  etika  berbeda  dengan  hukum.Hukum  ditentukan dan  ditegakkan  secara  sosial.  Hukum  menegaskan apa  yang  dapat  kita  lakukan,  sebaliknya,  etika menekankan apa  yang  seharusnya  kita  lakukan;  apa  yang  legal  belum  tentu etis. Mempunyai  hak  atau kebebasan untuk mengatakan, mungkin tidak benar atau tidak baik untuk mengatakannya. (NSPA; 2009).
Menurut  Franz  Magnis-Suseno  (1995:6)  etika  dalam  arti  yang  sebenarnya  merupakan  falsafah  moral. Artinya  bahwa  etika  merupakan  manifestasi  moral  seseorang.  Selanjutnya  ia  menjelaskan  secara  lebih
operasional bahwa etika merupakan keseluruhan norma, aturan, sopan-santun, adat-istiadat yang berlaku dalam sebuah komunitas yang mendasari perilaku keseharian para anggotanya, bagaimana mereka saling berhubungan  dan  berinteraksi,  baik  secara  internal  maupun  eksternal.  Etika  merupakan  sesuatu  yang mendasari  seseorang  untuk  melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu. Sedangkan  moral merupakan  perpaduan  atau  kesatuan  norma  yang  bersifat  komprehensip,  ekstensip  dan  turun-temurun. Moral  merupakan  instrument  atau  ukuran  praktis  bagi  perilaku  orang  yang  tergabung  dalam  sebuah kelompok atau komunitas.
Sampai  di  sini,  ditemukan  dua  konsep  yang  sebenarnya  berbeda  tetapi  seringkali  digunakan secara bergantian  dengan  maksud  yang  sama,  yaitu  etika  dan  moral.  Secara  konseptual,  keduanya berbeda,  meskipun  seringkali  digunakan  secara  bergantian  sebagai  sinonim.  Dalam  konseks  ini,  kami membedakan  antara  etika  dan  moral.  Etika  merupakan  standarisasi  perilaku  dan  tindakan,  merupakan aturan tata-krama atau sopan-santun sebagai hasil kesepakatan yang seyogyanya dipatuhi, sedang moral merupakan pilihan  sukarela  atas  dasar  karakter  atau  kepribadian  seseorang.  Karena  alasan  inilah  kami menggunakan istilah atau kon sep “etika - moral”, bukan hanya etika atau moral saja.
Dalam  bukunya  yang  berjudul Ethics  in  Media  Communication,  Louis  Alvin  Day  (2000) menjelaskan bahwa moral berasal dari bahasa Latin mos, moris yang berarti “ way of life” atau conduct , yang seringkali berkaitan dengan kepercayaan atau perilaku personal. Sedangkan etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti custom, usage atau character, yang dikenal sebagai proses penerapan prinsip- prinsip  yang  sudah  dikembangkan  atau  diakui  secara  rasional  pada  saat  dua  atau  lebih  obligasi  moral harus diputuskan.
Jelaslah sekarang bahwa antara etika dan moral merupakan dua konsep yang berbeda. Meskipun demikian  keduanya  salingterkait  satu  sama  lain,  yang  satu  membentuk  atau  mempengaruhi  yang  lain. Moral  yang  baik  akan  membentuk  etika  yang  baik,  sebaliknya  moral  yangrendah  akan  mempengaruhi etika yang kurang baik. Hipotesa ini selaras dengan apa yang dijelaskan oleh Vellani (2001) bahwa moral yang  positif akan  memudahkan  terciptanya  motivasi  karyawan,  menyemangati teamwork,  menyatukan satuan  kerja  ke arah  misi  organisasi.  Moral  yang  tinggi  akan  membantu terciptanya positive self-image, meningkatkan professionalisme dan ketepatan pelaksanaan tugas yang diberikan. Sebaliknya, moral yang rendah atau negatif akan mengarah pada “kurang perhatian dan pengab aian terhadap pelaksanaan tugas, yang akan membahayakan perbaikan kinerja.
Selain  itu,  moral  yang  rendah/negatif  (Garland,  2002)  juga  akan  meningkatkan  keterlambatan penyelesaian tugas, berpaling dari tugas, dan ketidak-hadiran karyawan, yang pada gilirannya tidak hanya meningkatkan  stress  tetapi  juga  akan  menimbulkan  persoalan  dalam  bidang  pengawasan  dan  supervisi administrasi.  Moral  yang  rendah  akan  menurunkan performance karyawan  baik  di  tingkat  individual maupun kelompok yang selanjutnya akan meracuni organisasi secara keseluruhan.
Keterkaitan antara etika dengan moral ibarat nurani dengan nafsu. Orang dengan hati nurani yang barsih akan  mampu  mengendalikan nafsunya, yang tercermin pada perilaku yang baik. Etika saja tidak cukup,
karena kepatuhan seseorang terhadap kode etik sangat tergantung pada moralitasnya. Sebaliknya, dengan moral  saja  juga  belum  memadai,  karena  dibutuhkan  referensi  untuk  standarisasi  profesionalisme  dalam bentuk kode etik.
Fakta  menunjukkan  bahwa  keterkaitan  antara  etika  dengan  moral  adalah  sangat    erat. Sebagaimana  dijelaskan oleh  Celine  (2010:  11)  bahwa  “ ethics  is  described  as  the  inner-guiding  moral principles, values and beliefs that professional uses to analyse a situation and then decide the right way to  behave ”.  “ Learning  how  to  think  and  act ”  bisa  dimaknai  sebagai  proses  mempertimbangkan  dalam menentukan  pilihan.  Artinya  bahwa  moral  membentuk  pola  berfikir  dan  bertindak  sedangkan  etika menyediakan alternatif pilihan yag harus ditetapkan oleh seseorang.
Berdasarkan  paparan  tersebut  di  atas  maka  kami  berkeyakinan  bahwa pendekatan  Etika-Moral lebih  mampu  dan  lebih  akuntabel dalam  upaya  meningkatkan  profesionalisme  pustakawan,  utamanya pustakawan yang bekerja pada Pepustakaan Daerah atau Perpustakaan Umum.

## 3. Pendekatan Etika-moral bagi Peningkatan Profesionalisme Pustakawan
Fakta menunjukkan bahwa tidak semua yang sekarang menyandang profesi sebagai pustakawan mempunyai  riwayat  pendidikan  formal  ilmu  perpustakaan.  Memang  sekarang  sudah  semakin  banyak pustakawan yang menyandang gelar sarjana, pascasarjana maupun doktor ilmu perpustakaan, tetapi juga masih  banyak staff  yag  karena  sesuatu  hal  dipindahkan  ke  perpustakaan,  yang  kemudian  menjadi pustakawan  atau  staff  yang  mengerjakan  layanan  perpustakaan.  Ini merupakan  salah  satu  faktor,  selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, yang menjadi kendala bagi upaya untuk memajukan layanan perpustakaan yang ideal.

## 3.1 Internalisasi Kode Etik Pustakawan
Menurut  Celine  (2010:  8-9)  pustakawan  merupakan  profesi  yang  bersifat  client-centered,  oleh karenanya  membutuhkan standards  of  excellence,  established  rules  of  conduct  and  a  sense  of responsibility bagi para kliennya dan masyarakat secara umum. Profesionalisme pustakawan merupakan hasil  pendidikan  formal,  akan  tetapi  untuk  mendapatkan  kehormatan  atau  martabat  profesional, pustakawan harus senantiasa memperbaiki dan menjaga image atau citranya. Ini merupakan alasan utama mengapa  profesi  sebagai  pustakawan  membutuhkan code  of  ethicsuntuk  menjaga standar  ekselensi melalui  pengembangan rules  or  professional  conduct.  Ini  mengandung  makna  bahwa rules  or professional conduct adalah mutlak diperlukan.
Berdasarkan  fakta keragaman  pustakawan  yang  ada  di  daerah  maka  sosialisasi  dan  internalisasi Kode  Etik  Pustakawan menjadi  sangat  esensial.  Ini  didasarkan  atas  kenyataan  bahwa  pustakawan  yang bekerja di Perpustakaan Umum/Daerah mempunyai latar belakang pendidikan yang beragam. Sehingga, dibutuhkan program khusus agar supaya ada jaminan bahwa setiap pustakawan mempunyai pemahaman
yang  memadai mengenai isi dan makna Kode Etik Pustakawan Indonesia. Nilai penting pemahaman ini ditegaskan  oleh Valentine  dan  Barnett  (2003)  sebagai  berikut: bahwa  kesadaran/pemahaman  pengawai (pustakawan)  atas  kode  etik  akan  membawa  pegawai  (pustakawan)  tersebut  pada  pemahaman  mereka tentang nilai-nilai etika korporasi/institusi dimana mereka bekerja, yang pada gilirannya akan melahirkan komitmen mereka terhadap (tujuan/misi) organisasi.
Target  akhir  dari  internalisasi  adalah  terciptanya  komitmen  di  kalangan  pegawai/pustakawan terhadap  misi  dan  tujuan  organisasi.  Komitmen  inilah  yang  akan  melahirkan  etos-kerja  dan  daya kreatifitas  yang  bersifat  sukarela  tanpa  paksaan.  Ini  yang  sangat  dibutuhkan  dalam  pengembangan layanan perpustakaan dalam situasi dan kondisi yang serba terbatas.
Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  Kode  Etik  merupakan  rumusan  aturan  atau  rujukan berperilaku untuk menciptakan hubungan yang harmonis di antara para pustakawan, pustakawan dengan client-nya,  maupun  antara  pustakawan  dengan  anggota stakeholder.  Sebagaimana  dijelaskan  oleh Hoffman  (2005)  bahwa  etika  merupakan  prinsip-prinsip  bertindak  atau  berperilaku  yang  mengatur individu  atau  kelompok.  Adapun  tujuannya  adalah  untuk  merekonstruksi  perangkat  organisasi  sehingga mampu menggerakkan organisiasi perpustakaan agar mampu menyediakan dan mengembangkan layanan yang  memadai.  Melalui  etika  akan  terjaga  hubungan  yang  baik  antara  pustakawan  dan  para  pengguna. Etika  sangat  penting  untuk  menjamin pelaksanaan tanggung  jawab  bagi  pengembangan  profesi,  untuk meningkatkan excellence di  antara  para  pustakawan,  untuk  memperkuat  kerjasama  dan  koordinasi  di antara para pustakawan, dan untuk membangun hubungan yang baik dengan kolega dan anggota profesi lain (Waghmare: 2013, p 19).

## 3.2 Moral dan Moralitas
Di  atas sudah  dijelaskan  bahwa  dengan  kode  etik  saja  masih  belum  cukup.  Memahami  akan  isi dan  makna  kode  etik  masih  belum  bisa  menjamin  loyalitas  pustakawan  terhadap  kode  etik hasil  survey yag dilakukan di Amerika terhadap 747 tenaga profesional menunjukkan bahwa 54% diantaranya terlibat pelanggaran  terhadap  kode  etik  profesi,  seperti  disiplin  pegawai,  pelanggaran  terhadap Fair  Labor Standars,  pelanggaran  terhadap  aturan  kesehatan  dan  keselamatan  kerja,  bahkan  tidak  sedikit  yang terlibat dalam kasus gratifikasi, baik dalam bentuk hadiah maupun hiburan (Schumann: 2001).
Pada  institusi  dimana  Schumann  melakukan  survey,  para  karyawan  mengetahui dan paham terhadap  kode  etik  yang  harus  mereka  patuhi. Namun  tingkat  pelanggarannya  masih  cukup tinggi.  Ini menguatkan  penjelasan  sebelumnya  bahwa  pemahaman  saja  belum  menjamin  loyalitas  para  pegawai terhadap  kode  etik  yangtelah  disepakati.  Artinya  bahwa  moral  dan  moralitas  merupakan  kunci  utama loyalitas  pegawai  terhadap  aturan  dan  kode  etik  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu,  moral  harus  dibina  dan ditumbuh-kembangkan di kalangan pegawai.
Menurut  Freeman  (1999)  moral  positif  bisa dibangun melalui  fondasi  organisasi.  Atas  dasar pernyataan  ini,  moral  pustakawan  bisa  dibangun  dan  dikembangkan  melalui  pengembangan  budaya organisasi yang mampu mengakomodir kepentingan dan keinginan pustakawan. Adapun kepentingan atau
keinginan  pustakawan  di  daerah  yang  berhasil  kami  identifikasi,  diantaranya  adalah,  jaminan  karir, jaminan kesejahteraan, penghargaan terhadap prestasi (baik secara individual maupun kelompok/tim), dan pengakuan yang layak terhadap profesi pustakawan.
Lawrence Andrew Hartman III (2003), seorang Kapten pada York County Prison di Pensylvania, mengidentifikasi 6 isu atau faktor yang bisa mempengaruhi moral karyawan, yaitu:
 Training/Pelatihan dan pendidikan
 Mission statement, prosedur, dan peranan
 Supervisi
 Pemberdayaan karyawan
 Pengakuan/recognition, feedback and commuication
 Lingkungan organisasi
Enam  faktor  inilah  yang apabila  dikelola  dengan  baik bisa menghasilkan moral positif  di kalangan pustakawan.
Oleh karenanya, dibutuhkan model kepemimpinan dan karakter pemimpin yang mampu:
1. Mendorong  pustakawan  agar  senantiasa  meningkatkan  kompetensinya  baik  melalui  pelatihan maupun pendidikan-lanjut.
2. Memahami dengan baik visi-misi lembaga, memahami prosedur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta menyadari fungsi dan peranan masing-masing individu bagi pengembangan lembaga.
3. Memaklumi  bahwa  supervisi  yang  dilakukan  oleh  pimpinan  bukan  hanya  sekedar “pengawan” atasan  terhadap  bawahan, akan  tetapi lebih  merupakan  ujud tanggung  jawab  pimpinan  terhadap kelangsungan hidup lembaga secara keseluruhan
4. Mampu  memberdayakan  seluruh  karyawan  (pustakawan)  dengan  memberikan  tugas  dan tanggung jawab sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya.
5. Mengembangkan human  relation sedemikian  rupa  sehingga  para  pustakawan  merasa  diakui keberadaannya,  didengar  pendapatnya,  dihargai  hasil  kerjanya,  diperhatikan  keluhanya,  dan diakomodir usulannya
6. Menciptakan lingkungan dan budaya organisasi dimana seluruh anggota organisasi perpustakaan merupakan  saudara  yang  saling  mengenal,  saling  menjaga,  dan  saling  peduli  satu  sama  lain. Mempunyai willingness yang  tinggi  sehingga  yang  satu  bersedia  melengkapi  kelemahan  atau kekurangan yang lain.
Enam  kemampuan  tersebut  akan  menghasilkan  kepemimpinan  yang  efektif.  Konsekuensi  logis dari gaya kepemimpinan yang demikian akan mampu membangkitkan motivasi di kalangan pustakawan,
selanjutnya, motivasi tinggi, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan menjadi lahan yang subur bagi tumbuh-kembangnya moral yang positif (Freeman, 1999).

## 4. Simpulan
Simpulan yang kita peroleh dari kajian tersebut di atas adalah:
1. Perilaku  etis  akan  meningkatkan  superioritas  layanan  perpustakaan  yang mengarah  pada kepuasan pengguna jasa layanan tersebut.
2. Perilaku  etis hanya  bisa  diwujudkan  apabila  pustakawan  mempunyai  moral  dan  moralitas  yng tinggi.
3. Perilaku  moral  akan  memberikan  kontribusi  bagi  pengembangan  profesi,  meningkatkan  citra perpustakaan  dengan  cara  yang  terhormat,  dan  akan  mendorong  masyarakat  menjadi an intellectual  and  learning community yang  akan  memberikan  manfaat  bagi  negara  maupun kehidupan manusia.
4. Perilaku etis yang didasari oleh moral yang positif akan menghasilkan komitmen dan partisipasi pustakawan dalam aktifitas kelembagaan, baik secara individu maupun kelompok.

## Daftar Pustaka
Day, Louis Alvin. 2000. Ethics in Media Communication, Focal Press: London, British.
Du  Mont,  Rosemary  Ruhig.  1977. Reform  and  Reaction:  The  big  city  public  library  in  American  life;
Aestport, CT: Greenwood Press.
Du  Mont,  Rosemary  Ruhig.  1991. Ethics  in  Librarianship:  A  management  model; Library  Trends,  Vol. 40, No. 2; Fall 1991, pp. 201-215
Freeman, R. M.. 1999. Correctional Organisation and Management: Public policy challenges, behavior dan structure; Boston, MA: Butterworth-Heinemann
Garland,  B.  2002. Prison treatment  staff burnout:  Consequences,  causes,  and  prevention; Correction Today, 64 (7) pp. 116 -121.
Hartman, Lawrence Andrew III. 2003. An Examination of Employee Morale in Correctional Institutions. http://www.ifpo.org/resource-links/articles-and-reports/protection-of-specific-environments/an- examination-of-employee-morale-in-correctional-institutions/
Hoffman, Kathy. 2005. Professional Ethics and Librarianship; Texas Library Journal; Fall, 2005
Maluma-Mwafulilwa, Celine. 2010. Assessing the Need for a Code of Ethics for Librarians in Zambia; A disertation submited to the University of Zambian in partial fulfillment of the requirement for the degree of Master of Library and Information Science; University of Zambia, Lusaka.
National Scholastic Press Association (NSPA). 2009. Model Code of Ethics: for High School Journalists; First Edition.
Schumann;  Paul  L.  2001.  A  Moral  Principles  Framework  for  Human  Resource  Management  Ethics;

## Human resource management review: 11 (2001) 93 - 111
Valentine,  Sean.  Barnett,  Tim.  2003.  Ethics  Code  Awereness,  Perceived  Vaues,  and  Organisational Commitment; Journal of Personal Selling & Sales Management, Vol XXIII, N. 4 (Fall, 2003) pp Ethics359 – Ethics367.
Vellani, K. H. 2001. Don’t Let Your Guard Down; Security Management, 45 (10), 88 - 92
Waghmare, D.D. 2008. Ethic, Values and Library Professional’s Behavior in ICT Environment: In social context; International  Journal  of  Education  Research  and Technology;  Vol.  4  [4]  December 2013, pp. 18 – 20.