INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 7434-7450 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Modal Keuangan Daerah
Rifaldy Rizky Hermawan 1 ✉ , Solehudin 2
(1) Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Singaperbangsa Karawang
(2) Fakultas Ekonomi Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: rifaldyrizky3@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menguji  dan  menganalisis  pengaruh  Pertumbuhan Ekonomi  dan  Modal  Belanja  terhadap  Tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah  pada  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat. Sampel penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode  deskriptif  dan  verifikatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  melalui  data sekunder, data tersebut diperoleh dari internet http://www.djpk.kemenkeu.go.id yang merupakan situs resmi yang sudah diaudit sebelumnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan https://jabar.bps .go.id.Analisis  statistik  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  uji  normalitas,  uji heteroskedastisitas,  uji  multikolinearitas,  analisis  korelasi,  uji  t,  analisis  regresi  linier  berganda, pengujian  uji  F,  dan  analisis  koefisien  determinasi,  dan  pengelolaan  data  dibantu  dengan menggunakan  perangkat  lunak  IBM  SPSS  20.Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Balanja  Modal  berpengaruh  positif  terhadap  Tingkat  Kemandirian Keuangan  Daerah.  Selanjutnya,  besarnya  pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  yaitu  5,3%  sedangkan Belanja Modal 6,7% terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, Tingkat Kemandirian Keuangan

## Abstract
This research was conducted with the aim of examining and analyzing the effect of Economic Growth and Capital Expenditure on the Level of Regional Financial Independence in Regency/City Regional Governments in the West Java Province region. The sample of this research is the Local Government Budget Realization Report in West Java Province. The method used in this research is descriptive and verification method. Data collection techniques were carried out using secondary data, the data was obtained  from  the  internet  http://www.djpk.kemenkeu.go.id  which  is  an  official  site  that  has  been previously audited by the Supreme Audit Agency (BPK) and https://jabar.bps .go.id. Statistical analysis used in this study were normality test, heteroscedasticity test, multicollinearity test, correlation analysis, t test, multiple linear regression analysis, F test test, and analysis of the coefficient of determination, and data management assisted by using software IBM SPSS 20. Based on the results of research that has  been  done  Economic  Growth  and  Capital  Expenditures  have  a positive  effect on  the  Level  of Regional Financial Independence. Furthermore, the magnitude of the effect of economic growth is 5.3% while capital expenditure is 6.7% on the level of regional financial independence
Keyword: Economic Growth, Capital Expenditure, Level of Financial Independence

## PENDAHULUAN
Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur  tangan  pemerintah pusat.  Hal tersebut dimaksudkan  agar  daerah  menjadi  mampu  untuk  melaksanakan  segala  urusan pemerintahannya  sendiri  karena  sumber- sumber pembiayaan sudah diserahkan kepada pemerintah  daerah.  Apabila  mekanisme  tersebut  sudah  terwujud  maka  cita-cita kemandirian daerah dapat direalisasikan. Kemandirian keuangan daerah ini merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah. Diadakannya otonomi daerah diharapkan masing - masing daerah dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya masing - masing. Begitu pula dengan keuangan daerah tersebut, dengan adanya otonomi daerah diharapkan masing - masing daerah dapat mencapai suatu kemandirian keuangan daerah.
Kemandirian fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pajak dan retribusi daerah dan lain-lain, serta pembangunan  daerah  bias  diwujudkan  hanya  apabila  disertai  kemandirian  fiskal  yang efektif.  Sumber-  sumber  pembiayaan  yang  diserahkan  kepada daerah  itu  nantinya  akan dimanifestasikan lewat  struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD)  yang  kuat. Muliana (2009) menyatakan bahwa PAD inilah sumber pembiayaan yang memang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah. Struktur PAD yang kuat juga  menunjukkan  daerah  memiliki  kemampuan  pembiayaan  yang  kuat sehingga  dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah.
Kemandirian  keuangan  daerah  dapat  dilihat dari besarnya Pendapatan Asli  Daerah (PAD) yang diperoleh tiap Pemkab/Pemkot. Semakin  besar  PAD  dibandingkan  dengan bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat maka Pemkab/Pemko tersebut dapat dikatakan mandiri (Muliana,2008). PAD itu sendiri merupakan hal yang utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu dilihat efektivitas PAD tersebut dengan membandingkan  antara  PAD  yang  dianggarkan  dengan  realisasi  PAD.  PAD  inilah  yang merupakan sumber pembiayaan yang memang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah. Jika nantinya struktur PAD sudah kuat, boleh dikatakan daerah tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang juga kuat.
Permasalahan PAD Pemda di wilayah Jawa Barat terjadi dikarenakan diantaranya pajak restoran  dan  hiburan  yang tidak memenuhi target, sektor wisata yang  belum  maksimal, anggaran  APBD  yang  belum  maksimal,  banyaknya  potensi  pajak  yang  tidak  bias dikumpulkan, retribusi  parkir  yang masih  rendah  dan,  kontribusi  PAD  yang masih  berada pada  tingkat  yang  rendah.  Beberapa  hal  tersebut  yang  mengakibatkan  masalah  dalam Pendapatn Asli Daerah di beberapa Kota/kabupaten di wilayah Provinsi           Jawa Barat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan deskriptif. Menurut Sugiyono  (2018:15)  metode kuantitatif  dapat diartikan  sebagai “…metode penelitian  yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu,  pengumpulan  data  menggunakan  instrument  penelitian, analisis  data  bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapakan.” Penelitian  deskriptif  menurut  Sugiyono (2018:48) “…dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel yang bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain.”
Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  objek  penelitian  adalah  pertumbuhan  ekonomi, belanja modal dan tingkat kemandirian keuangan daerah. Teknik sampling yang digunakan penulis  yaitu  menggunakan Non  Probability  Sampling  dengan  menggunakan  dengan menggunakan sampling jenuh. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah Laporan Laporan Realisasi APBD yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebanyak 27 Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat dan dikalikan 3 tahun.
Hipotesis  nol  (Ho)  merupakan  hipotesis  yang menyatakan  bahwa  variabel-variabel independen  tidak  berpengaruh  terhadap  variabel  dependen.  Sedangakn  hipotesis alternative (Ha) merupakan hipotesis yang menyatakan bahwa variabel-variabel independen
berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan  dengan  berpengaruh  atau  tidaknya  variabel-variabel  independen  yaitu pertumbuhan  ekonomi  dan  belanja  modal  terhadap  variabel  dependen  yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Deskriptif
Berikut  ini  analisis  dan  pembahasan  mengenai  variabel  pertumbuhan  ekonomi, belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun (2016 – 2018). Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat periode 2016-2018
Kriteria Pertumbuhan Ekonomi
pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Barat sudah cukup baik. Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat periode 2016-2018 Berdasarkan data Rasio belanja modal terhadap belanja daerah untuk menilai Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat periode 2016-2018 kriterianya sebagai berikut :
Kriteria Penilaian Belanja Modal
Interval Kategori Belanja Modal 10,24% - 15,59% Sangat Rendah 15,59% - 20,93% Rendah 20,93% - 26,28% Sedang 26,28% - 31,63% Tinggi 31,63% - 36,97% Sangat Tinggi

## Sumber : Data diolah
Dapat dilihat rata-rata Rasio belanja modal terhadap belanja daerah seluruh Daerah Kab/Kota  selama  periode  tahun  2016-2018  sebesar  20.99%  dan  dikategorikan  sedang karena  pada interval 20,93%  - 26,28%. Artinya, belanja modal  sudah cukup  baik.Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten
Sumber : Data diolah
Dapat dilihat rata-rata Growth PDRB seluruh Daerah Kab/Kota selama periode tahun 2016-2018  sebesar  9.08%  masih  di  wilayah  Provinsi  Jawa  Barat  periode  2016-2018. Berdasarkan  data  Rasio  PAD  terhadap  Total  Pendapatan  daerah  untuk  menilai  Tingkat Kemandirian  Keuangan  Daerah  pada  Pemerintah  Daerah  Kota/Kabupaten  di  wilayah Provinsi  Jawa  Barat  periode  2016-2018  yang  diteliti berikut  hasil  statistik  deskriptif  dari pengolahan data termasuk   dalam   kategori   sedang   karena berada di interval 7,64%  - 10,58%.  Artinya,
Tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah pada  Pemerintah  Daerah  Kota/Kabupaten  di wilayah Provinsi Jawa Barat periode 2016- 2018. Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Skala Kriteria 00,00% - 25,00% Sangat Rendah 25,01% - 50,00% Rendah 50,01% - 75,00% Sedang 75,01% - 100,00% Tinggi
Sumber (Sugiyono, 2016:231)
Dapat  dilihat  rata-rata  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  sebesar  22,32% menunjukkan  bahwa  Tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah  pada  Pemerintah  Daerah Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2016- 2018 masuk pada kriteria sangat rendah karena berada pada interval 0% – 25%. Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan PAD terhadap Total Pendapatan daerah seluruh Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat selama periode 2016-2018 yang diteliti masih sangat rendah.
Interval Kategori Pertumbuhan Ekonomi 1.77% - 4.70% Sangat Rendah 4.70% - 7.64% Rendah 7.64% - 10.58% Sedang 10.58%  - 13.51% Tinggi 13.51%  - 16.45% Sangat Tinggi

## Analisis Verifikatif
a. Hasil Pengujian Normalitas
Pengujian  normalitas  residu  dilakukan  untuk  memenuhi  asumsi  regresi  yang  baik apabila  residual  nilai  taksiran  model  regresi  berdistribusi  normal.  Uji  normalitas  yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan statistic dengan Uji Kolmogorov- Smirnov dan metode grafik. Dengan melakukan pengujian ini, peneliti dapat mengetahui data  residual  berdistribusi  normal  atau  tidak.  Dalam  pengujian  ini,  data  dapat  dikatakan berdistribusi normal apabila memiliki nilai signifikansi > 0,05
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandard iz ed Residual N 81 Mean 0E-7 Normal Parametersa,b Std. Deviation .10848059 Absolute .124 Most Extreme Differences Positive .124 Negative -.086 Kolmogorov- Smirnov Z 1.115
Asymp. Sig. (2- tailed)
.166
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Hasil pengujian normalitas data unstandardized residual model regresi diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 1,115 dengan nilai Asymp.Sig (2-tailed) senilai 0,166. Nilai Asymp.Sig (2- tailed) uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa data unstandardized residual model regresi memenuhi asumsi normalitas.
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF Rasio BM .999 1.001 1 Rasio Pertumbuhan Ekonomi .999 1.001

## b.   Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas menunjukkan kondisi variabel independen dalam model regresi yang saling berkorelasi sempurna. Hal  ini menjadikan persamaan regresi  yang diperoleh  tidak tepat  dalam  menjelaskan  pengaruh  X  terhadap  Y.  multikolinearitas  bertujuan  untuk mengetahui apakah hubungan antar variabel bebas erat atau tidak.
Hasil Nilai VIF Uji Moltikolinearitas
Coefficientsa
a. Dependent Variable: Rasio KKD
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 20
Dari tabel di atas diketahui nilai VIF ( Value Inflation Factor) untuk variable x dalam model regresi masing-masing sebesar 1,001. Nilai VIF lebih kecil dari 10 menunjukkan bahwa data  variable  bebas  dalam  persamaan  model  regresi  yang  digunakan  tidak  terdapat hubungan  yang  kuat  antara  hubungan,  yang  berarti  tidak  terdapat  masalah multikolinearitas.

## Hasil Pengujian Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas  bertujuan untuk  menguji apakah dalam model regresi  terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pada suatu model  regresi  yang  baik  varians  nilai  residual  dari  pengamatan  memiliki  kondisi homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.
Grafik Uji Heterokedastisitas
Dari grafik scatterplots 4.5 di atas dapat dilihat titik-titik data tidak menunjukkan pola atau bentuk tertentu. Titik data menyebar secara acak serta menyebar secara merata di atas sumbu X maupun di atas sumbu Y. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa terdapat titik- titik menyebar diatas dan dibawah angka 0, titik-titik dengan pola yang tidak beraturan. Ini menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas s pada model regresi linier.
c. Hasil Pengujian Autokorelasi
Uji autokorelasi dilakukan untuk menilai korelasi antar nilai residual yang ada dalam model  regresi.  Model  regresi  dapat  dikatakan  baik  apabila  tidak  terdapat  masalah autokorelasi di dalamnya.
Hasil Uji Durbin-Watson (D-W)
Model Summaryb
a.Predictors: (Constant),
Diperoleh nilai statistik Durbin- Watson (D-W) untuk model regresi sebesar 1,714.
Nilai D-W yang diperoleh dari model dibandingkan terhadap nilai tabel Durbin- Watson. Apabila nilai Durbin-Watson terletak diantara du dan 4-du maka data tersebut bebas dari masalah autokorelasi.

## Analisis Regresi Linier
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Uji Parsial (Uji t) Variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1)
Hipote sis Thitung Sig (p) T tabel α Keputusan Ketera ngan H0 :  1 = 0 2, 124 0,037 1,991 5% H0 ditolak Signifikan Mode l R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .346a .120 .097 .10986 1.714
0 Daerah Penerimaa n t (0,95;78) = -t (0,95;78) Daerah Penolakan Daerah Penolakan

## Daerah penerimaan dan penolakan uji t variabel X1
t  =sKemandirian  Keuangan  Daerah  Pemerintah  Daerah  Kota/Kabupaten  di  wilayah Provinsi  Jawa  Barat  periode  2016-2018.  Ini  menunjukkan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi menjadi  salah  satu  tujuan  penting pemerintah  daerah  maupun  pemerintah  pusat  yang berarti  pemerintah  daerah  di  wilayah  Provinsi  Jawa  Barat  sudah  mampu  meningkatkan pertumbuhan ekonomi dilihat dari PDRB dan mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah  di  wilayah  Provinsi  Jawa  Barat.  Dengan  semakin  meningkatnya  pertumbuhan ekonomi maka semakin mandiri daerah tersebut.
Sesuai  dengan yang kemukakan  oleh  Putri (2014) bahwa apabila PDRB meningkat, maka hal ini mengindikasikan terdorongnya peningkatan pendapatan asli daerah. Tingginya PDRB yang dihasilkan oleh suatu daerah mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat tinggi.
Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
Uji Parsial (Uji t) Variabel Belanja Modal (X2) Hipotesis Thitung Sig (p) ttabel α Keput usan Keterangan H0 :  1 = 0 2,402 0,019 1,991 5% H0 ditolak Signifikan

## Sumber : Hasil Pengolahan SPSS
Daerah penerimaan dan penolakan uji t variabel X2
Nilai thitung sebesar = 2,124 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 1,991 (thitung = 2,124 > 1,991), maka diperoleh hasil pengujian Ho ditolak. Nilai signifikansi uji 0,037 lebih kecil dari 0,05  maka  kesimpulan  uji  signifikan.  Jadi  Pertumbuhan  Ekonomi  berpengaruh  positif terhadap Tingka
0 Daerah Penerimaan Ho t (0,95;52) = -t (0,95;52) = Daerah Penolakan Daerah Penolakan
t = 2,402
Nilai thitung sebesar = 2,402 lebih besar dari nilai positif ttabel sebesar 1,991 (thitung = 2,402 > 1,991), maka diperoleh hasil pengujian Ho ditolak. Nilai signifikansi uji 0,047 lebih kecil dari 0,05 maka kesimpulan uji signifikan.
Jadi  Belanja  Modal  berpengaruh  positif  terhadap  Tingkat  Kemandirian  Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi  Jawa Barat periode 2016- 2018. Dalam hal ini belanja modal berpengaruh khususnya dalam pengembangan sarana prasarana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016-2018.
Didukung penelitian yang dilakukan oleh Rostina (2014) dan Simatupang (2016) bahwa jika belanja meningkat maka akan meningkatknya tingkat kemandirian keuangan daerah dan  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  ditunjukkan  dengan  kontribusi  PAD  untuk membiayai belanja – belanja daerahnya termasuk belanja modal seperti pembangunan dan perbaikan diberbagai sektor. Maka dari itu jika belanja modalnya meningkat maka tingkat kemandirian keuangannya pun dapat meningkat.

## Pengujian Simultan
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
Pengujian Secara Simultan (Uji F) ANOVAa Model Sum of Squares df  Mean Square F  Sig. Regress ion .128 2 .064 5.314  .007b 1  Residual .941 78 .012 Total 1.070 80 a. Dependent Variable: Rasio KKD
b. Predictors: (Constant), Rasio Pertumbuhan Ekonomi , Rasio BM
Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada  tabel  4.16  diperoleh  nilai 𝑭 𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 sebesar  5,314 dengan p-value  sebesar  0,007.  Nilai  Ftabel  diperoleh  dari  tabel  distribusi  F  pada  taraf signifikansi sebesar 5% dengan derajat bebas 1 (db1) sebesar k =2 dan derajat bebas 2 (db2) sebesar (n-k-1)= 81-2-1 = 78 sebesar 3,114.
Hasil uji menunjukkan Nilai 𝐹 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar dari 𝐹 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (5,314 > 3,114) dan p- value (signifikansi) lebih kecil dari 𝛼 penelitian 0,05 (0,007 < 0.05). Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis  bahwa  H0  ditolak  dan  Ha  diterima  atau  dengan  kata  lain  uji  signifikan. Perbandingan  nilai  Fhitung  dengan  Ftabel  dapat  dilihat  pada  daerah  penerimaan  dan penolakan uji F dalam gambar berikut :

## Daerah penerimaan dan penolakan uji F
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  signifikan  secara  simultan dari Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian  Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat periode 2016- 2018.
Hasil Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien  Determinan  menunjukkan  besarnya  pengaruh  variable  bebas  dalam menerangkan variasi variabel terikat.
Koefisien Determinasi X terhadap Y
Model Summaryb Mode l R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .346a .120 .097 .10986
a. Predictors: (Constant), Rasio Pertumbuhan Ekonomi , Rasio BM
b. Dependent Variable: Rasio KKD
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS
Diperoleh nilai R square dari perhitungan SPSS pada tabel 4.17 diperoleh Nilai beta dan Nilai zero order
Koefisien Determinasi Parsial X terhadap Y

## Coefficientsa
Model Standar di zed Coefficie nts Correlations Beta Zero- order Parti al Part
(Constant) 1 Rasio BM .226  .234 .234  .226 Rasio Pertumbuhan Ekonomi .255  .263 .262  .255

## a. Dependent Variable: Rasio KKD
Berdasarkan tabel di atas dilakukan perhitungan sebagai berikut:
Pengaruh X1 terhadap Y = 0,226 × 0,234 = 0,053
Pertumbuhan Ekonomi (X1)  memberikan  pengaruh  sebesar  5,3%  terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah  Kota/Kabupaten  di Jawabarat sebesar 0,120. Jadi besanya pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah 20,3% dan sisanya sebesar 100% - 12,0% = 88,0%  dipengaruhi  oleh  faktor  lain  yang  tidak  diamati  dalam  penelitian  ini  seperti  dana perimbanga, dana alokasi umum dan dana alokasi husus sejalan dengan peneltian.wilayah Provinsi Jawa Barat periode 2016-2018.
Pengaruh X2 terhadap Y = 0,255 x 0,263= 0,067
Belanja  Modal  (X2)  memberikan  pengaruh  sebesar  6,7%  terhadap  Tingkat Kemandirian  Keuangan  Daerah  Pemerintah  Daerah  Kota/Kabupaten  di  wilayah  Provinsi Jawa Barat periode 2016-2018.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :
1. Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan  masuk  kategori  sedang.  Kegiatan  perekonomian  yang  menyebabkan bertambahnya produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan  kemakmuran  masyarakat  meningkat  pada  Pemerintah  Daerah  di  wilayah  Provinsi Jawa Barat masih belum tinggi. Lalu beberapa faktor diantaranya kinerja pertanian yang dipantau  melambat  akibat  musim  kemarau  panjang  yang  turut  mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi,  penurunan permintaan masyarakat menurun dan proses produksi yang tertahan.
2. Belanja  Modal  pada  Pemerintahan  Daerah  di  wilayah  Provinsi  Jawa  Barat  secara keseluruhan masuk kategori sedang. Rasio belanja modal terhadap belanja daerah seluruh Daerah Kab/Kota selama periode tahun 2016-2018 termasuk dalam kategori sedang dikarenakan tidak  sejalannya  kebijakan  dengan  pemerintah  yang  meningkatkan  kualitas  pelaksanaan anggaran yang antara lain dengan meningkatkan porsi anggaran belanja modal terhadap total belanja
3. Tingkat Kemandirian di wilayah Provinsi Jawa Barat  secara  keseluruhan masih rendah. Rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah  pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten  di wilayah Provinsi  Jawa Barat tahun 2016-2018 masuk pada kriteria sangat rendah dikarenakan semua komponen pajak daerah yang melambat dan perlambatan pertumbuhan terjadi pada pajak pokok. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perbandingan  PAD  terhadap  Total  Pendapatan  daerah seluruh Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat selama periode 2016-2018 yang diteliti masih sangat rendah.
4. Pertumbuhan  Ekonomi  memberikan  pengaruh  positif  terhadap  Tingkat  Kemandirian Keuangan  Daerah  di  wilayah  Provinsi  Jawa  Barat.  Daerah  Kab/Kota  dengan  nilai Pertumbuhan  Ekonomi  (pertumbuhan  PDRB)  yang  besar  cenderung  memiliki  Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah yang lebih tinggi. Hal ini berarti Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
5. Belanja  Modal  memberikan pengaruh  positif  terhadap  Tingkat Kemandirian  Keuangan Daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat. Daerah Kab/Kota dengan Belanja Modal yang besar cenderung memiliki Tingkat  Kemandirian Keuangan Daerah yang tinggi. Hal ini berarti Belanja Moda dapat berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo. 2013. Teori-teori Pembangunan Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
. 2014. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Alam, S. 2007. Ekonomi. Jakarta: Erlangga. Arsyad, Lincolin. 2005. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE. Boediono. 2010. Ekonomi Makro. Yogyakarta: BPFE.
Darise, N. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah.Jakarta: PT. Indeks.
Darmadi, Hamid. 2013. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. Bandung: Alfabeta.
Djaenuri, Aries. 2012. Hubungan Keuangan Pusat – Daerah. Bogora: Ghalia Indonesia.
Emzir. 2009. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Erlina  dan  Rasdianto,  2013. Akuntansi  Keuangan  Daerah  Berbasis  Akrual.  Medan:  Brama Ardian.
Ghazali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi Kedelapan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gujarati, D.N. 2012. Dasar-dasar Ekonometrika Terjemahan Mangunsong. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba.
Halim, Abdul. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
.  2007. Akuntansi  Sektor Publik  Akuntansi  Keuangan  Daerah.  Jakarta: Salemba Empat.
. 2008. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
. 2012. Akuntansi  Sektor Publik. Edisi  Keempat.
Jakarta:
Salemba Empat.
. 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, Abdul dan Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik: Teori Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Salemba Empat.
Hoesada, Jan. 2016. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
Husein,  Umar.  2003. Metodologi  Penelitian  Untuk  Skripsi  dan  Tesis  Bisnis.  Jakarta:  Pt. Gramedia Pustaka.
Kurniawan, Albert. 2014. Metode Riset Untuk Ekonomi dan Bisnis: Teori  Konsep dan Praktik Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Mahmudi, 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.
Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sekotor Publik.
Yogyakarta:
Andi. . 2011. Perpajakan. Edisi  Revisi.Yogyakarta: Andi.
Mursyidi.  2013. Akuntansi  Pemerintahan  di  Indonesia.  Cetakan  Kedua.  Bandung:  Refika Aditama.
Nazir, Moh.  2009. Metode Penelitian.Jakarta: Ghalia Indonesia.
. 2011. Metode Penelitian. Cetakan Keenam. Bogor: Ghalia Indonesia.
Peraturan Menteri  Dalam Negeri (Permedagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.