A vailable at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022, 3728-3736

## PENGEMBANGAN UMKM KULINER BERBASIS SYARIAH: STUDI KASUS DI SUMATERA BARAT
Nurlaila 1) ,  Yenni Samri Juliati Nasution 2) , Hendra Hermain 3) , Purnama Ramadani Silalahi 4) 1234 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan E-mail: 1 nurlaila@uinsu.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  development  of  sharia-based  culinary  SMEs  from  the  aspect  of products,  transactions  and  information  technology  in  West  Sumatra.  The  researcher  used  a descriptive  approach.  The  location  of  this  research  is  in  Bukit  Tinggi  City,  Payakumbuh,  Batu Sangkar,  West  Sumatra  Province.  The  object  of  this  research  is  related  to  sharia-based  SMEs which  are  reviewed  from  the  aspects  of  products,  transactions  and  information  technology. Researchers  conducted  FGDs  with  sharia-based  culinary  MSMEs,  organizational  institutions, financial institutions, and governments located in Batu Cage and interviews with culinary MSMEs located  in  Bukit  Tinggi,  Payakumbuh,  Batu  Sangkar.  The  findings  of  this  study  are  sharia-based culinary SMEs in West Sumatra can be developed through product aspect development, namely by increasing halal certification administratively, then it can be developed through transaction aspect development,  namely  by  facilitating  transactions  between  buyers  and  sellers  through  financial technology  and  the  availability  of  EDC  machines.  As  well  as  the  development  of  information technology  aspects  in  order  to  increase  promotion  and  income  through  e-commerce  and  social media.
Keywords : MSMEs, West Sumatra, Products, Transactions and Information Technology
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6822

## 1. PENDAHULUAN
Masyarakat  Sumatera  Barat  terkenal dengan budaya berwiraswasta. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kota-kota dengan ciri khas makanan yang dihasilkan oleh UMKM setempat. Jumlah UMKM di Sumatera Barat tercatat sebanyak   580.344 (Kementerian Keuangan,  2022).  Sementara  itu,  penduduk beragama  muslim  tercatat    sebanyak  5,6  juta jiwa  atau  sebanyak  97,6%.  Wakil  Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy mengungkapkan  pelaku  UMKM  harus  dapat memanfaatkan  peluang  fasilitasi  pemasaran melalui tekhnologi digital, sehingga pemasaran produk tidak hanya berskala nasional, tapi juga berskala  regional  dan  internasional  dengan konsep  dari  lokal  menjadi  global.  Audy
Joinaldy  juga  menuturkan  pada  tahun  2020 jumlah  UMKM  di  Sumatera  Barat  sebanyak 593.100  unit  yang  terdiri  dari  usaha  mikro sebanyak  531.350  unit  (89.59%),  usaha  kecil sebanyak  53.431  unit  (9.01  %),  usaha menengah  sebanyak  7.900  unit  (1.33  %)  dan usaha besar sebanyak 419 unit (0,07 %) (Isran, 2021).  Menyikapi  sudah  lamanya  kondisi pandemi ini, salah satu upaya untuk pengembangan kembali sektor UMKM di masa pandemi  adalah  peningkatan  inovasi,  kreasi, adaptasi dan keterampilan para pelaku UMKM, bukan saja dengan berjualan maupun melakukan  pembayaran  secara  online,  tetapi juga  menciptakan  produk  yang  kreatif  dan berdaya  saing  sehingga  bisnis  bisa  terus berkesinambungan (Isran, 2021).
UMKM berbasis syariah dapat diartikan sebagai  kegiatan  ekonomi  produktif  rakyat yang berskala mikro, kecil dan menengah yang dikelola  secara  komersil,  dan  memenuhi ketentuan  persyaratan  yang  ditetapkan  serta pada  pengelolaanya  menggunakan  prinsip- prinsip  syariah  atau  dengan  kata  lain  tidak melanggar aturan syariah seperti maisir, gharar dan  riba.  Seperti  pembiayaannya  dengan  bank syariah  atau  lembaga  keuangan  mikro  syariah dan  penjaminannya  dengan  asuransi  syariah. Riset Nurlasera dan  Qomariah  L menunjukkan bahwa  sebagian  pedagang  masih  belum memahami  konsep  halal  dari  LPPOM  MUI dengan  halal  yang  dikeluarkan  sendiri  oleh perusahaan.  Dari  segi  perdagangan,  pelaku usaha  wajib  menjual  dan  berdagang  sesuai dengan syariat, jujur dengan barang yang dijual dan berusaha menggunakan Jasa Bank Syariah (Nurlasera, 2019).
Adanya pandemi Covid 19 menurunkan jumlah  UMKM  itu  sendiri  (Arifqi,  2021). Berdasarkan  penelitian    Lisa  Fitriani  Rahman dan  Shinta  Ayudhia  menemukan  beberapa UMKM tidak mampu mempertahankan usahanya  karena  UMKM  dihadapkan  oleh beberapa  problematika  bisnis  baik  eksternal maupun internal (Rahman, 2020). Problematika    UMKM  umumnya  berupa permodalan  yang  kecil,  SDM  yang  belum berpengalaman,  pengaturan  keuangan  yang tidak  akuntabel,  pemasaran  yang  terbatas,  dan perencanaan  usaha  yang  tidak  professional (Sudiart, 2014). Selanjutnya Penelitian Sinarwati  menambahkan  bahwa  pengetahuan SDM  yang  terbatas  baik  dalam  hal  pencatatan keuangan,  peningkatan  sarana  dan  prasarana, dan  manajemen  bisnis  merupakan  masalah- masalah  yang  sering  muncul  bagi  pelaku UMKM (Sinarwati, 2014).
Masalah  yang  ditemukan  dari  segi produk  UMKM  yang  berkecimpung  pada Bisnis  Kuliner  berbasis  syariah  di  Sumatera Barat  adalah  terkait  izin  usaha  dan  label  halal yang  belum  tertera  pada  kemasan.  Kendala  ini terjadi  karena  mayoritas  UMKM  hanya memproduksinya  pada  usaha  kecil-kecilan yang  dibuat  di  dapur  keluarga.  Sehingga
produksinya  masih  terbatas  dan  masih  sangat membutuhkan bantuan modal.
Fenomena dilapangan dari sisi transaksi,  UMKM  di  Sumatera  Barat  masih banyak  menggunakan  lembaga  keuangan konvensional  dan  daerah  seperti  Bank  Nagari. Hal  ini  disebabkan  belum  bnayak  berdiri  bank syariah  di  daerah-daerah  di  Sumatera  Barat. Keterbatasan  mesin  ATM  hanya  ditemukan  di Kota Kabupaten wilayah di Sumatera Barat.
Menurut Kepala Balitbang Prov. Sumbar Reti Wafda mengatakan “Nilai budaya kerja  yang  dimiliki  UMKM  di  Sumatera  Barat sangat  bagus  4,29  dari  skor  satu  sampai  lima, namun  resourcefulness,  yaitu  sumber  daya yang  dimiliki  untuk  meningkatkan  usaha inovatif  masih  rendah  skornya  hanya  2,49” (safitri,  2022).  Sumber  daya  tersebut  ada sumber  daya  berwujud  seperti  persediaan teknologi,  keuangan  dan  sumberdaya  yang  tak berwujud  seperti  merek,  jaringan  bisnis, gudang  sosial  yang  kuat  hal  ini  sebenarnya sangat  mendukung  UMKM  untuk  dapat  cepat pulih  dan  berkembang  (Hidayat,  2021). Sementara  itu,  mayoritas  UMKM  di  Sumatera Barat  terutama  UMKM  kuliner  didominasi oleh  Ibu    Rumah  tangga yang  sulit menggunakan  teknologi.  Pengguaan  teknologi UMKM  Kuliner  di  Sumatera  Barat  masih sangat  minim  terlebih  dalam  hal  pemasaran menggunakan ecommerce.
Menyadari hal tersebut, UMKM di Sumatera  Barat  perlu  mendapatkan  perhatian yang  lebih  besar  dari  berbagai  pihak.  Ditinjau dari potensi yang dimiliki UMKM di Sumatera Barat, UMKM yang berbasis Kuliner merupakan  UMKM  yang  banyak  berperan dalam meningkatkan PAD dari dinas Pariwisata  sebanyak Rp 105 Miliar  dan paling banyak dikenal di Indonesia hal ini dinilai dari adanya  Taman  Kuliner  yang  ada  di  Kota Padang  sejak  tahun  2016.  Serta  banyaknya kegiatan-kegiatan  festival  jajanan  Minang  dan festival kuliner yang menyajikan makanan khas Minangkabau mulai dari masakan asli legendaris sampai makanan minang peranakan. Hal inilah yang mendasari pentingnya dilakukan  penelitian  terkait  Pengembangan
UMKM Kuliner  Berbasis Syariah: Studi Kasus di Sumatera Barat.

## 2. METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini,    peneliti  menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di  Kota Bukit Tinggi, Payakumbuh,  Batu  Sangkar  Provinsi  Sumatera Barat.  Lokasi  penelitian  ini  merupakan  kota- kota yang memiliki ragam UMKM di Sumatera Barat. Adapun Penelitian ini dilaksanakan pada Agustus  2022.  Adapun  subjek  penelitian  ini yaitu  pelaku  UMKM  yang  bergerak  pada bidang  kuliner,  praktisi  lembaga  keuangan syariah dan pembuat kebijakan. Objek penelitian  ini  adalah  terkait  UMKM  berbasis syariah  ditinjau  dari  aspek  produk,  transaksi dan  teknologi  informasi.  Sumber  data  yang terdapat  dalam riset  ini terdiri  dari data primer dan  data  sekunder.  Dalam  riset  ini,  peneliti akan  melakukan  wawancara  dan  FGD  yang ditujukan  kepada  pihak  pihak  terlibat  dalam konteks  riset  ini,  pertama  data  diperoleh  dari UMKM Syariah yang ada di Provinsi Sumatera Barat yaitu di Bukit Tinggi, Payakumbuh, Batu Sangkar  karena  mempunyai  perkembangan yang sangat pesat dalam menjalankan program UMKM syariah. Dalam  riset  ini data sekunder berasal  dari  website  resmi  yang  dimiliki  oleh UMKM Indonesia, website OKE OCE Winner Indonesia  dan  sumber-sumber  lainnya  yang relevan dengan topik riset.
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan peneliti sebagai berikut:
1. Wawancara Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  kepada pelaku-pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  (UMKM).  Wawancara  dilakukan langsung  di:  a.    Kota  Batu  Sangkar  yaitu kepada  pemilik  usaha    Boemboe  Mandhe.  b. Kota  Payakumbuh  yaitu  pemilik  usaha  Pisang Goreng  dan  Rendang  Amay.  c.  Bukit  Tinggi
yakni  Nasi  Kapau  dan  Keripik  Sanjai  Umi Aufa Hakim.
2. Focus Group Discussion (FGD)
FGD  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif berupa  suatu  diskusi  atau  wawancara  semi terstruktur  dengan  topik  “Pengembangan UMKM Kuliner Berbasis Syariah: Studi Kasus di Kota Sumatera Barat”. FGD ini dilakukan di Batu  Sangkar.  Kegiatan  ini  akan  dilaksanakan dengan  UMKM    kuliner  berbasis  syariah sejumlah 15 orang  dan  dihadiri oleh lembaga organisasi, lembaga keuangan dan Pemerintahan  sejumlah  7  orang.  Pemerintah diwakili  oleh  dinas  perindustrian,  pemerintah kabupaten,  dan  dinas  koperasi.  Lembaga organisasi  UMKM  diwakili  oleh  OKE  OCE Winner  Indonesia  dan  Bundo  Kanduang. Lembaga  keuangan  diwakili  oleh  Bank  BRI, Bank Nagari.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Penerapan  UMKM  Kuliner  Berbasis Syariah  Di  Sumatera  Barat  Dari  Aspek Produk
UMKM  Kuliner  berbasis  syariah  di Sumatera  Barat  memiliki  potensi  yang  cukup besar  untuk  dikembangkan.  Hal  ini  ditemukan saat FGD yang dilakukan. Berdasarkan diskusi FGD yang dilakukan, Beberapa factor mendasar disebabkan oleh mayoritas penduduk di  Sumatera  Barat  adalah  penduduk  Muslim, dan  mayoritas  ibu-ibu  rumah  tangga  yang  ada di  Sumatera  barat  merupakan  ibu-ibu  yang rajin  dan  kreatif  dalam  mengelola  makanan. Berdasarkan FGD yang telah dilakukan, semua produk UMKM  di  Sumatera  Barat  dipastikan proses  dan  bahan-bahannya  halal  tetapi  secara administrasi  belum  semua  produk  yang dikeluarkan  memiliki  sertifikasi  halal.  Hal  ini disebabkan  biaya  pengurusan  sertifikasi  halal di  Sumatera  Barat  sebesar  Rp  1,5  juta bagi   (setiap)  UMKM.    Biaya  ini  harus dikeluarkan  secara  mandiri  oleh  UMKM sehingga  UMKM  merasa  biaya  ini  cukup besar.

## Gambar .1

## FGD Bersama UMKM, OK Oce dan perwakilan Pemerintah Daerah
Berdasarkan hasil diskusi bersama dengan OKE OCE Winnner Indonesia selaku organisasi yang  mensupport  UMKM  di  Sumatera  Barat  terus  berkembang  menyatakan  bahwa  organisasi  ini sangat  focus  dan  optimis  bahwa  UMKM  di  Sumatera  Barat  dapat  berkembang  ke  kancanasional maupun  International.  Disamping  itu,  berdasarkan  pengamatan  peneliti,  produk-produk  UMKM sudah  layak  untuk  dipasarkan  dan  dijadikan  buah  tangan  atau  oleh  oleh  bagi  wisatawan  yang berkunjung di Sumatera Barat. Ditinjau dari tekstur rasa, UMKM dipandu oleh OKE OCE Winner Indonesia sudah mampu mengembangkan produk  yang ada dari segi  rasa  yang sudah layak untuk dijual  dan  sudah  memiliki  banyak  varian  rasa.  Hal  ini  merupakan  bentuk  dari  kreatifitas  dari UMKM  kuliner  di  kota  sumatera  barat.  Tentunya  kreatifitas  UMKM  harus  terus  berkembang (Ananda, 2017).  Selain itu, dari segi daya tahan produk untuk dipasarkan. Produk-produk UMKM yang berada di bawah naungan OKE OCE Winner Indonesia ini pun sudah mampu bertahan lama rentang  30-90  hari.  Sehingga  Konsumen  dapat  menikmati  makanan  tersebut  tanpa  khawatir  akan cepat kadaluarsa.
Sementara  itu,  perwakilan  pemerintah  menuturkan  saat  ini,  Gubernur  Sumatera  Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan akan terus mendorong sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di  Sumatera  Barat.  Pemprov Sumbar juga  akan terus mensosialisasikan kepada bupati maupun wali kota di Sumatera Barat terus mendorong sertifikasi halal. Sebab, semua produk  harus  tersertifikasi  halal  pada  2024.  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat    juga  menjamin semua  produk  UMKM  di  Sumatera  Barat  dipastikan  proses  dan  bahan-bahannya  halal  sehingga tugas  pemerintah  saat  ini  ialah  memaksimalkan  regulasi  terkait  halal,  memperbanyak  sertifikasi halal dan penguatan kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah.
Untuk  memperkuat  temuan  peneliti,  peneliti  juga  melakukan  wawancara  langsung  kepada pemilik  usaha  terkait  penerapan  UMKM  kuliner  berbasis  syariah  di  Sumatera  Barat  dari  aspek produk. Berdasarkan wawancara kepada Anisa selaku pemilik usaha Boemboe Mandhe menyatakan bahwa  usaha  Boemboe  Mandhe  miliknya  menjalankan  syariat  Islam  dalam  produksinya  seperti menjaga kebersihan dapur, menggunakan bahan-bahan yang sehat dan halal. usaha ini telah mampu bersaing dengan usaha lainnya dan menembus pasar mancanegara.

## Gambar. 2 Penelitian UMKM Boemboe Mandhe di Batu Sangkar
UMKM  Boemboe  Mandhe  di  Batu Sangkar  ini  sudah  mampu  menembus  pasar International.  Hal  ini  juga  merupakan  suatu kebanggan  bagi  UMKM  kita  yang  terus berkembang.  Pemasaran  dilakukan  menembus pasar Arab Saudi, Inggris dan Australia.
Sementara  itu,  berdasarkan  wawancara kepada  Ibu  Ina  Yatul  Kubra  selaku  pelaku
pedagang rendang menyatakan bahwa “Peluang  dari  ekspor  olahan  rendang mengalami  kesulitan,  yaitu  dengan  harus adanya  izin  ekspor  dan  legalitas  sertifikat halal”.  Berikut  hasil  olahan  rendang  yang diproduksi  oleh  UMKM  berbasis  syariah  yaitu Ibu Ina Yatul Kubra.
Gambar. 3 Olahan rendang Amaey di Payakumbuh
Gambar  diatas  menunjukkan  berbagai olahan  rendang  yang  tersedia  di  payakumbuh, olahan  rendang  ini  merupakan  bumbu  instan yang sudah mendapatkan label halal oleh MUI. Olahan rendang dari UMKM ini menggunakan bahan  baku  yang  diambil  dari  pelanggan  yang sudah  memiliki  sertifikat  halal  dan  terjamin keamanannya  sehingga  bahan  baku  olahan rendang  nya  dapat  dikonsumsi  dengan  aman, halal dan menyehatkan. Daging yang digunakan juga dipotong ditempat pemotongan daging  yang  sudah  memenuhi  syariat  Islam yakni disembelih dengan menyebut nama Lafaz Basmallah.  Kemasan  yang  digunakan  pada produk  UMKM  ini  juga  sudah  cukup  baik dengan  menyajikan  logo  halal,  komposisi  dan dilengkapi dengan nomor izin edarnya. Bumbu rendang  Amaey  ini  sudah  mampu  menembus pasar International dengan pemasaran ke Eropa dan    Malaysia.  Untuk  pemasaran,  pemasaran bumbu  rendang  ini  sulit  dipasarkan  di  daerah Sumatera  Barat  sendiri  karena  mayoritas penduduk mampu memproduksi bumbu rendang.  Sehingga  pemasaran  lebih  banyak dipasarkan  kekanca  nasional  dan  kanca International.
Ibu Ina Yatul Kubra menyatakan kondisi pengusaha  rendang  di  Sumatera  Barat  saat  ini ialah:
1. Kondisi  owner  menyediakan  legalitas ekspor  masih  sangat  sulit  karena legalitas  izin  masakan  rendang  yang didalamnya  terdapat  daging.  Harus memenuhi berbagai kriteria-kriteria khusus.
2. Untuk  olahan  rendang  di  dalam  negeri masih  lancar.  Karena  banyak  warga minang  yang  merantau  di  berbagai wilayah  di  Indonesia  dan  ketersediaan rempah-rempah  di  Indonesia  masih terpenuhi.  Namun  demikian,  rendang Sumatera  Barat  dapat  juga  berbeda- beda  ada  yang  terlalu  pedas,  ada  yang sedikit berair, ada  yang berwara coklat, ada  yang  berwarna  lebih  kehitam- hitaman hal ini terjadi dari selera owner yang  berbeda-beda  dan    perbedaan bumbu tergantung daerah.
3. Sumber  Daging  sapi  dari  Payakumbuh, Bukittinggi dan Padang Panjang. Sudah memiliki  langganan sendiri yang sudah ada  sertifikat  halalnya  dan  terjamin keamanannnya.
4. Sistem  pembayaran  dengan  sistem transfer  baru  dikirim  produknya  hal  ini dikarenakan  banyak  konsumen  yang order  dulu namun mereka  tidak mengambil  pesanan  rendangnya  tepat waktu  sehingga  makanan  tersebut mudah  rusak.  Sementara  itu,  dalam mengolah rendang membutuhkan waktu yang lama dalam mengolahnya berkisar 6-8 jam
5. Sementara  itu,  Jumlah  karyawan  pada umumnya 3-4 orang namun jika banyak yang  memesan    bisa  sampai  9  orang karyawan.  Kondisi  ini  terjadi  biasanya saat lebaran baik Idul Fitri maupun Idul Adha.
Selain  itu,  peneliti  juga  mewawancarai pemilik usaha oleh–oleh Ummi Kalsum, dalam wawancara  yang  dilakukan,  pemilik  UMKM menjamin kehalalan, kebersihan dan kelayakan jual  produk-produknya.  Sementara  itu,  dalam produksinya  olahan  produk  keripik  sanjai  ini sudah  menggunakan  mesin  namun  belum sepenuhnya.  Pelaku  usaha  mengaku  bahwa bahan dasar ubi dalam kripik sanjai menggunakan  ubi  dengan  kualitas  pilihan  dan melalui  proses  pembersihan  terlebih  dahulu sebelum  diolah.  Tepung  yang  digunakan  juga berasal  tepung  yang  sudah  bersertifikat  halal. Sehingga  tidak  perlu  dikhawatirkan  lagi kehalalannya.    Olahan  Kripik  sanjai  ini  dapat bertahan  dalam  rentang  waktu  yang  cukup lama  yakni  30-360  hari  dan  dikemas  dengan sangat  baik  sehingga  aman  dibawa  kemana- mana.  Harga  yang  dipasarkan  juga  masih sangat  terjangkau.  Produk  kripik  sanjai  ini sudah terkenal diberbagai wilayah di Indonesia
dengan  cita  rasanya  yang  khas  dan  variannya yang  banyak  dan  unik  seperti  keripik  rasa tomat,  labu,  bawang  dan  lain  lain.  Pemilik mengaku  dengan  adanya  sertifikat  halal, produk  kripik  sanjai  ini  mudah  masuk
keberbagai  lini  lapisan  masyarakat  dan  dapat meberikan  rasa  aman  bagi  konsumen  muslim yang  mengkonsumsinya.  Berikut  dokumentasi wawancara  kepada  Umi  Aufa  Hakim  selaku owner dari produk kripik sanjai.

## Gambar 4

## Penelitian UMKM Keripik Sanjai Umi Aufa Hakim di Bukit Tinggi
3.2 Penerapan  UMKM  Kuliner  Berbasis Syariah  Di  Sumatera  Barat  Dari  Aspek Transaksi
Berdasarkan hasil FGD  dan wawancara yang dilakukan, Penggunaan transaksi UMKM kuliner  berbasis  syariah  di  Sumatera  Barat masih  di  dominasi  oleh  pembayaran  yang dilakukan  secara  tunai,  terlebih  untuk  UMKM yang  berada  didaerah.  Hal  ini  disebabkan UMKM yang ada di daerah masih mempertahankan  ciri  khas  ketradisonalannya, sementara  itu  kurangnya  sosialisasi  digital terkait  pembayaran  digital  juga  masih  sangat perlu  untuk  dilakukan.  Karena  pelaku  UMKM yang  mayoritas  adalah  Ibu  rumah  tangga, UMKM  ini  masih  melakukan  pemasaran  yang sederhana dengan pembayaran tunai. Pengetahuan tentang pemasaran produk dengan ecommerce  juga  perlu  ditingkatkan  karena temuan  dilapangan  banyak  UMKM  yang
belum mengetahui cara memasarkan produknya di ecommerce.
Peneliti  menemukan  bahwa  UMKM yang menggunakan transaksi  digital  hanya  ada di  wilayah  Bukit  Tinggi  sementara  itu  di daerah  lain,  masih  menggunakan  transaksi pembayaran cash. Bahkan pembayaran menggunakan Electronic  Data  Capture (EDC) sangat  sedikit.  Padahal  mesin  EDC  ini  dapat sangat  membantu  UMKM  dalam  bertransaksi non  tunai  dengan  pelanggan.  UMKM  dapat menggunakan  mesin  EDC  tidak  hanya  sebagai alat pembayaran konsumennya. Namun, dipergunakan  untuk jasa  transfer  uang, pengambilan uang, pembayaran tagihan listrik, pembelian  pulsa,  dan  lain-lain.  Sehingga pelaku  UMKM  dari  risiko  pembayaran menggunakan  uang  palsu,  dan  memperlancar transaksi  pembayaran.  Selain  itu,  dengan adanya mesin EDC kasir juga tidak akan repot mencari uang kembalian., memudahkan
konsumen  dalam  melakukan  pembayaran dalam  jumlah  banyak,  serta  menghemat  waktu antara  penjual  dan  pembeli.  EDC  juga  akan sangat memudahkan pelanggan karena pelanggan  hanya  menggesek  kartu  atm  debit maupun kredit miliknya untuk dapat bertransaksi.
Tidak  hanya  minimnya  ketersediaan mesin  EDC,  peneliti  juga  menemukan  bahwa pembayaran  menggunakan  QRIS  juga  masih minim  digunakan  oleh  UMKM  padahal  ini sangat membantu UMKM dan pelanggan untuk bertransaksi  lebih  mudah,  cepat  dan  aman. Berdasarkan penelitian Batubara (2022) bahwa
penggunaan  Qris  sangat  berdampak  pada kepuasan  konsumen  sebagai  alat  transaksi (Batubara, 2022).
Peneliti  cukup  sulit    menemukan pembayaran  melalui  transaksi  non  tunai  dan secara syariah. Pembayaran melalui system non tunai  dan  syariah  hanya  ditemukan  dilokasi- lokasi  tertentu  yang  mana  kawasan  tersebut merupakan  lokasi  yang  bekerjasama  dengan lembaga  keuangan  syariah.  Namun  demikian peneliti  terus  mencari  UMKM  yang  memiliki system  transaksi  non  tunai  dan  syariah  di  nasi Kapau  Nier.  Berikut  dokumentasi  UMKM yang sudah menggunakan transaksi syariah.

## Gambar 5 UMKM Nasi Kapau di Bukit Tinggi
Penerapan  UMKM  kuliner  berbasis syariah  di  Sumatera  Barat  dari  aspek  transaksi belum  sepenuhnya  menggunakan  transaksi melalui lembaga keuangan syariah. Pengetahuan  UMKM  terkait  riba  masih mendasar sehingga UMKM yang mayoritasnya muslim masih menggunakan lembaga keuangan konvensional  dalam permodalan dan transaksinya.    Lembaga  keuangan  yang  justru banyak  membuka  cabang  di  Sumatera  Barat adalah Bank Nagari. Meskipun begitu, perbankan  syariah  seperti  Bank  Syariah Indonesia  (BSI)  saat  ini  terus  bergerak  dan bersinergi  dengan  UMKM  dalam  memberikan pembiayaan dan memberikan layanan transaksi yang  memudahkan  pelaku  UMKM  dan masyarakat dalam bertransaksi.
Kendala  belum  beroperasinya  lembaga keuangan  syariah  di  Sumatera  Barat  sendiri disebabkan  oleh  banyaknya  masyarakat  yang menganggap  akses  ke  lembaga  keuangan syariah  cukup  sulit,  hal  ini  juga  disebabkan oleh  factor  jaminan  yang  dipersyaratkan lembaga keuangan dan prosedur yang lama dan sulit.  Dalam  hal  ini  UMKM  belum  memenuhi syarat  untuk  memasuki  lembaga  keuangan syariah  karena  omset  yang  dihasilkan  sangat kecil  dan  belum  adanya  pembukuan  transaksi yang  akuntabilitas  yang  memenuhi  syarat pengajuan  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR).  Poin ini  menjadi  sangat  penting  bagi  lembaga keuangan  menilai  kelayakan  usaha  pelaku UMKM,  Karena  lembaga  keuangan  syariah
juga meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah kedepannya (Silalahi, 2022).

## 3.3 Penerapan  UMKM  Kuliner    Berbasis Syariah  Di  Sumatera  Barat  Dari  Aspek Penggunaan Teknologi Informasi
Pelaku  UMKM  kuliner    berbasis syariah  di  Sumatera  Barat  didominasi  oleh kaum  ibu-ibu  rumah  tangga  yang  menjalankan usaha  binisnya  di  dapur  rumah  mereka. Penggunaan  teknologi  dalam  bisnis  yang dilakukan  oleh  UMKM  bisnis  kuliner  syariah di  Sumatera  Barat  ini  cenderung  masih menggunakan alat-alat tradisional dan peralatan  dapur.  Sementara  itu,  penggunaan teknologi dalam rangka mempercepat pemasaran  produk,  berdasarkan  FGD  dan wawancara  yang  peneliti  lakukan,  pelaku UMKM ini hanya sebagian yang menggunakan ecommerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak,  Lazada,  Bli-Bli,  Gojek,  Grab  dan sebagainya  sebagai  media  dalam  pemasaran produknya.  Adapun  UMKM  kuliner  yang sudah  menerapkannya  yakni  kripik  sanjai UMMI  Aufa  Hakim  yang  sudah  memasarkan produknya  di  Tokopedia,    shopee,    dan Bukalapak.  UMKM  Boemboe  Mandhe  da Rendang  Amaey  juga  sudah  memasarkan produknya di Shopee, Tokopedia dan bukalapak.  Sementara  itu,  UMKM  ini  juga sudah  memiliki  instagram  bisnis  dan  facebook bisnis untuk memasarkan produknya. Kecenderungan  UMKM  hanya  memasarkan produknya  dengan  metode  sederhana  yakni mouth  to  mouth.  Namun  sebagian  UMKM sudah  memasarkan  produknya  menggunakan media sosial pribadi miliknya seperti facebook, instagram  dan  whatsApp  pribadi.  Temuan dilapangan,  intensitas  pemanfaatan  teknologi yang  digunakan  UMKM  kuliner  berbasis syariah belum intense, frekuensi pemanfaatannya juga belum maksimal. Peneliti juga sangat jarang menemukan gojek atau grab di  wilayah  batu  sangkar  dan  payakumbuh. Peneliti  hanya  menemukan  grab  dan  gojek  di daerah  bukut  tinggi.  Padahal  ketersediaan Gojek  dan  Grab  turut  dapat  membantu pemasaran produk dan mengembangkan penjualan UMKM kuliner.  Hal ini merupakan
bagian  dari  digital  marketing.  Sebagaimana penelitian  Nasution  (2022)  dan  Hafizh  (2022) bahwa  digital  marketing  sanat  berperan  dalam meningkatkan pendapatan UMKM kuliner.

## 4. KESIMPULAN
Sumatera  Barat  dapat  dikategorikan sebagai  “Kota  Religi”.  Masyarakat  masih mempertahankan kultur kedaerahan dan petuah “adat bersandi syara, syara bersandi kitabullah”.  Maknanya  menjunjung  adat  dan nilai  keagamaan.  Masyarakat  juga  tidak mengkhawatirkan  kehalalan  produk  dari  para UMKM  namun  dari  segi  administrasinya, UMKM  kuliner  berbasis  syariah  masih  sangat membutuhkan sertifikasi halal yang dikeluakan oleh  MUI  sehingga  produknya  dapat  bersaing bebas  kedaerah  lain.  Walaupun  “Kota  Religi” lembaga  syariah  belum  berjalan  baik  di Sumatera Barat hal ini ditinjau dari permodalan dari  lembaga  keuangan  syariah  masih  kurang sosialisasi.  Keterbatasan  perbankan  syariah masih sangat terasa di Provinsi Sumatera Barat. Transaksi pembayaran yang dilakukan UMKM juga  masih  menggunakan  pembayaran  secara tunai.  penggunaan  teknologi  masih  rendah karena kurangnya pengetahuan UMKM memasarkan  produknya  melalui  ecommerce, sosial  media  dan  platform-platform  digital lainnya. Pemasaran produk masih menggunakan cara-cara yang tradisional Adapun  masukkan  maupun  saran  yang dapat  peneliti  berikan  untuk  menunjang pengembangan  UMKM  kuliner    berbasis syariah:  studi  kasus  di  Sumatera  Barat  ialah UMKM  Kuliner    Berbasis  Syariah  diharapkan dapat  menjaga  kepercayaan  pembeli  serta meningkatkan pengetahuannya terkait pemanfaatan  teknologi  dalam  menunjang penjualan dan jangkauan pemasaran yang lebih luas  lagi,  melakukan  kerjasama  dengan lembaga  keuangan  syriah  baik  permodalan, transaksi dan sebagainya.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih peneliti ucapkan kepada pimpinan  Rektor  UIN  Sumatera  Utara  dan
jajarannya,  Pimpinan  Fakutas  Ekonomi  dan Bisnis  Islam  dan  Jajarannya  serta  pihak-pihak yang  membantu  dalam  kelancaran  proses penelitian ini hingga akhir. Semoga mendapatkan kebaikan oleh Allah SWT.

## 6. REFERENSI
Ananda,  Amin  Dwi.  2017.  Pengembangan Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  Berbasis  Industri  Kreatif  di Kota  Malang, Jurnal  Ilmu  Ekonomi ,  Vol
1, No 1
Arifqi,  Moh.  Musfiq,  (2021),  Pemulihan Perekonomian Indonesia Melalui Digitalisasi  UMKM  Berbasis  Syariah  di
Masa  Pandemi  Covid-19, Al-Kharaj: Jurnal  Ekonomi,  Keuangan  dan  Bisnis Syariah , Vol 3 No 2 .
Batubara,  Tryana  Ramadhany,  Purnama Ramadani Silalahi dan Khairina
Tambunan.  2022.  Dampak  Penggunaan QRIS  Terhadap  Kepuasan  Konsumen Sebagai  Alat  Transaksi. Ulil  Albab: Jurnal Ilmiah Multidisplin , vol. 2. No 1
Firdaus,  Fahmi,  M.  walidur  Rif’ih  dan Bunga  Maharani,  Internet  Financial Reposting: Ditektor Eskalasi Pembiayaan Modal  UMKM  Berbasis  Stakeholder Value  Sebagai  Implementasi  Financial Technology, Prosiding 4 th Seminar Nasional dan Call for Paper , 2018 Hafizh, Muhammad dan Purnama
Ramadani  Silalahi.  2022.  The  Influence of  Digital  Marketing  On  Sharia  MSME Income (Study of Sharia MSMEs in Deli Serdang  Regency), El-Amwal , vol 5, N0
2.
Hidayat  ,  I.  P,  Hadiyanti  ,  L,  Sukmawati,
R.,  Nurasiah,  S    &  Suhaemi,  B.  (2021), Optimalisasi  Ekonomi  Kreatif  Di  Masa
Pandemi bersama Usaha Mikro Kecil dan Menengah  (UMKM)  Rancage  Desa Curugrendeng, Proceedings  Uin  Sunan Gunung Djati Bandung , 1(20).
Hidayat, M Syamsul, Toto Heru Dwihandoko,  Eny  Sutyaningsih,  (2022), Pembinaan  Administrasi  Keuangan  Dan Pemasaran Digital Pada UMKM Karunia Desa  Sawahan  Mojokerto,  Abdimas Nusantara: Jurnal Pengabdian Masyarakat , Vol 3 No 2.
Kementerian Keuangan. 2022. Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Barata Tahun 2021 , Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumatera Barat.
Lisa  Fitriani  Rahman  dan  Shinta  Ayudhia. 2020.  Penerapan  Standar  Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK  EMKM)  Pada  UMKM  di  Kota Padang, Jurnal Profiet, Vol 4, No 1
Nasution, Salman dan   Purnama  Ramadani Silalahi.  2022.  Peran  Digital  Marketing dalam meningkatkan Pendapatan UMKM Kuliner Berbasis Syariah di Kota Medan, Jurnal  Masharif  Al-Syariah:  Jurnal EKonomi  dan  Perbankan  Syariah ,  Vol  7
No 2 Ni Kadek Sinarwati, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belum Diterapkannya Pencatatan Keuangan Berbasis  Etap  Di  UMKM  (Studi  Kasus UMKM Di Kabupaten Buleleng).
Nurlasera  dan  Qomariah  L.  2014.  Peluang dan  Tantangan  Usaha  Kecil  Menengah (UKM)  Berbasis  Syariah  Menghadapi Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA)  di kota Pekanbaru, Jurnal Al-Iqtishad , Edisi 15, Vol I, 2019.
Putu  Lanang  Eka  Sudiart,  Kriya  Ketut  & Cipta  Wayan.  2014.  Analisis  Faktor- Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kinerja Usaha  Mikro  Kecil,  dan  Menengah
(UMKM)  Di  Kab.  Bangle.  Vol  2. Universitas Pendidikan Ganesha.
Pujiyono, Arif., Ro’fah Setyowati dan Idris,
Strategi  Pengembangan  UMKM  Halal  di Jawa Tengah Dalam Menghadapi
Persaingan Global, Indonesian Journal of
Halal , 2018
Silalahi,  Purnama  Ramadani  dkk.  2022.
Eektivitas Penerapan Islamic Mikrofinance Melalui Pembiayaan Mikro Dalam  Mengembangkan  Usaha  Dan Peningkatan Pendapatan Nasabah UMKM  (Studi  kasus  Pada  Bank  Syariah
Di  Kota  Medan), JIKEM:  Jurnal  Ilmu Komputer, ekonomi dan Manajemen , Vol 2 No,1.
Website:
Safitri, Algamar Arif. (2022).  Wagub Sumbar: Pelaku  UMKM  Harus  Go  Digital  Untuk Menghadapi  Tantangan  Global,  dalam Portal  Resmi  www.sumbarprov.go.ig, diposting pada 16 Juli Isran, UMKM Sumatera Utara Dituntut Kuasai
Pasar Digital,
dalam website
www.scientia  diposting  pada  November 2021.