## KEBIJAKAN OTONOMI PERGURUAN TINGGI INDONESIA: ANTARA PRIVATISASI DAN KOMERSIALISASI
Chafid Diyanto 1 , Ika Riswanti Putranti 2 , Teguh Yuwono 3 , Tri Yuniningsih 4
Universitas Diponegoro Semarang aa_fido@yahoo.com
Abstract
The  basic  principle  of  the  New  Public  Management  (NPM) paradigm  is  to  run  state  administration  as  it  moves  the  business sector (run government like a business or market as a solution to the ills in the public sector).  This strategy needs to be implemented so  that  the  old  model  of  bureaucracy  that  is  slow,  rigid  and bureaucratic is ready to answer the challenges of the globalization era.  The privatization of higher education in the form of PTN BH and BLU is an autonomous form of higher education institutions by adopting the values of NPM.  In practice, there appears to be a shift  and  misunderstanding  of  the  value  of  privatization  which  is interpreted  as  the  commercialization  of  higher  education.  This article concludes that this higher education privatization policy has a  negative  impact,  namely  the  commercialization  of  higher education, which if allowed to continue will grow the capitalization of  education.  Education  can  only  be  accessed  by  the  owners  of capital, while the lower class people are increasingly marginalized. Evaluation  of  the  higher  education  privatization  policy  must  be carried  out  immediately  by  the  government  in  order  to  make improvements  even  if  it  is  necessary  to  revoke  and  change  the privatization policy of higher education.
Keywords : Education, Privatization, Commercialization
Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 14 (1) (2021), 1-20 http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index

## 2 Ijtima’iyya, Vol. 14, No. 1, Juni 2021
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam

## Abstract
Prinsip  dasar  paradigma New  Public  Management  (NPM) adalah menjalankan administrasi negara sebagaimana menggerakkan sektor bisnis ( run government like a business atau market as solution to the ills in public sector ). Strategi ini perlu dijalankan agar birokrasi model lama yang  lamban,  kaku  dan  birokratis  siap  menjawab  tantangan  era globalisasi. Privatisasi pendidikan tinggi berupa PTN BH dan BLU merupakan  bentuk  otonom  lembaga  pendidikan  tinggi  dengan mengadopsi  nilai-nilai  NPM.  Dalam  praktik  nampak  terjadi pergeseran  dan  kesalahpahaman  nilai  privatisasi  yang  dimaknai sebagai komersialisasi pendidikan tinggi. Artikel ini menyimpulkan bahwa  kebijakan  privatiasi  pendidikan  tinggi  ini  memberikan dampak  negatif  yaitu  terjadinya  komersialisasi  pendidikan  tinggi, yang  apabila  dibiarkan  terus  menerus  akan  menumbuhkan kapitalisasi  pendidikan.  Pendidikan  hanya  bisa  diakses  oleh  para pemilik  modal,  sedangkan  rakyat  kelas  bawah  semakin terpinggirkan.  Evaluasi  kebijakan  privatisasi  pendidikan  tinggi tersebut  harus  segera  dilakukan  oleh  pemerintah  guna  melakukan perbaikan  bahkan  bila  perlu  pencabutan  dan  perubahan  kebijakan privatisasi pendidikan tinggi.
Kata Kunci : Pendidikan, Privatisasi, Komersialiasi.

## A. Pendahuluan
Berbicara  tentang  penyelenggaraan  negara,  maka  seorang praktisi  maupun  akademisi  tidak  akan  lepas  dari  paradigma administrasi  negara.  Paradigma  tersebut  berfungsi  menjadi  acuan dan  sedikit  banyak  akan  mempengaruhi  pemikiran  serta  kebijakan yang  direkomendasikan  dan  dibuat  oleh  pembuat  kebijakan  ( policy maker ).  Menurut  Denhardt  dan  Denhardt 1 paradigma  dalam administrasi  negara  adalah  : Old  Public  Administration  (OPA) , New Public Management (NPM), New Public Service (NPS) .
1 Denhardt,  Robert  and  Janet  Denhardt,  “The  New  Public  Service:
Serving Rather Than Steering”. Public Administration Review , November/December 2000, Vol. 60, No. 6
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
Tiap-tiap  paradigma  mempunyai  pandangan  berbeda terhadap  pengelolaan  masalah  publik  dan  kebijakan  yang  dibuat, serta  masyarakat  sebagai  penerima  layanan.  Paradigma  OPA merupakan paradigma yang berkembang pada awal kelahiran ilmu administrasi  negara.  Tokoh  yang  sangat  berpengaruh  terhadap paradigma OPA ini adalah Woodrow Wilson dengan bukunya yang berjudul “the  Study  of  Administration” (1887)  yang  secara  tegas memisahkan  antara  ranah  politik  dengan  ranah  administrasi (dikotomi  politik  administrasi).  Wilson  berpendapat  bahwa problem  utama  yang  dihadapi  pemerintah  eksekutif  adalah rendahnya kapasitas administrasi. Untuk mengembangkan birokrasi pemerintah  yang  efektif  dan  efisien,  perlu  pembaharuan administrasi  pemerintahan  melalui  peningkatan  profesionalisme manajemen admininstrasi negara. Oleh karena itu, diperlukan ilmu yang  diarahkan  untuk  melakukan  reformasi  birokrasi  dengan mencetak aparatur negara yang profesional, non-partisan dan netral dari  politik.  Administrasi  negara  harus  didasarkan  pada  prinsip- prinsip  manajemen  ilmiah  dan  terpisah  dari  hiruk  pikuk kepentingan politik.
New Publik Menejemen (NPM) merupakan paradigma baru dalam tatakelola sektor publik dan pertama kali dikembangkan pada 1980-an,  terutama  di  Selandia  Baru,  Inggris  dan  Amerika  Serikat sebagai akibat dari munculnya krisis negara kesejahteraan. 2 Prinsip dasar  paradigma  NPM  adalah  menjalankan  administrasi  negara sebagaimana  menggerakkan  sektor  bisnis  ( run  government  like  a business atau market  as  solution  to  the  ills  in  public  sector ).  Strategi  ini perlu dijalankan agar birokrasi model lama yang lamban, kaku dan birokratis  siap  menjawab  tantangan  era  globalisasi.  Model pemikiran semacam NPM juga dikemukakan oleh David Osborne dan  Ted  Gaebler  (1992)  dalam  konsep  “ Reinventing  Government ”. Osborne  dan  Gaebler  menyarankan  agar  menyuntikkan  semangat wirausaha  ke  dalam  sistem  administrasi  negara.  Birokrasi  publik
2 Puspawati,  Ani  Agus,  “ Penerapan  New  Public  Management  (NPM)  di Indonesia (Reformasi Birokrasi, Desentralisasi, Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Meningkatkan  Pelayanan  Publik )”. PUBLISIA  (Ilmu  Administrasi  Publik)  Jurnal, Volume 20, Nomor 1, April 2016
4 Ijtima’iyya, Vol. 14, No. 1, Juni 2021
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
harus  lebih  menggunakan  cara  “ steering ”  (mengarahkan)  dari  pada ” rowing ”  (mengayuh).  Dengan  cara  “ steering, ”  pemerintah  tidak langsung bekerja memberikan pelayanan publik, melainkan sedapat mungkin  menyerahkan  ke  masyarakat.  Peran  negara  lebih  sebagai fasilitator  atau  supervisor  penyelenggaraan  urusan  publik.  Model birokrasi  yang  hirarkis-formalistis  sebagaimana  ditawarkan  oleh paradigma  OPA  menjadi  tidak  lagi  relevan  untuk  menjawab problem publik di era global.
Selanjutnya,  paradigma New  Public  Service  (NPS) merupakan konsep  yang  dimunculkan  melalui  tulisan  Janet  V.  Denhardt  dan Robert  B.  Denhardt  yang  berjudul  “ The  New  Public  Service:  Serving, not  Steering ”  pada  tahun  2003.  Paradigma  NPS  ini  dimaksudkan untuk  meng  “ counter ”  paradigma  administrasi  yang  menjadi  arus utama  ( mainstream )  saat  itu yakni paradigma New Public  Management yang berprinsip “ run government like a business ” atau “ market as solution to the ills in public sector ”.
Dari  sekian  banyak  kebutuhan  publik  yang  wajib  dipenuhi oleh  penyelenggara  Negara  adalah  layanan  bidang  pendidikan. Dalam  beberapa  dekade  terakhir,  banyak  negara  sangat mengfokuskan perhatiannya pada kualitas pendidikan. 3 Pendidikan adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi sebagaimana tercantum  pada  alinea  ke-empat  Pembukaan  UUD  1945  yang berbunyi,
“pemerintah Negara Indonesia berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa”. Lebih lanjut pada pasal 31 UUD
45 ayat 1 juga dicantumkan: “Tiap-tiap warga Negara berhak untuk mendapatkan pengajaran”.
Pada  kenyataannya,  akhir-akhir  ini  penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia nampaknya ingin mengadopsi nilai- nilai  yang  terkandung  dalam  paradigma  New  Publik  Management (NPM),  yaitu  menjalankan  administrasi  negara  sebagaimana menggerakkan  sektor  bisnis.  Sebagaimana  ditulis  oleh  Puspawati 4
3 Bergh,  Andreas,  “ Local  quality  work  in  an  age  of  accountability  –  between autonomy and control ”. Journal of Education Policy , 2015. Vol. 30, No. 4, h. 590–607, http://dx.doi.org/10.1080/02680939.2015.1017612
4 Puspawati,  Ani  Agus,  “ Penerapan  New  Public  Management  (NPM)  Di Indonesia (Reformasi Birokrasi, Desentralisasi, Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
bahwa:  “Perspektif  adminisrasi  publik “New  Public  Management”, menggunakan  pendekatan  sektor  swasta  dan  pendekatan  bisnis dalam sektor publik.” Hal ini dapat dilihat dari kebijakan privatisasi lembaga  pendidikan  tinggi  yaitu  perubahan  status  beberapa perguruan tinggi negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) dan Badan Layanan Umum (BLU).
Dengan  menyandang  status  PTN  BH  atau  BLU  lembaga pendidikan  tinggi  diberi  hak  otonom  untuk  mengelola  lembaga sertakeleluasaan  untuk  mencari  sumber  pendapatan  lembaga  salah satunya  melalui  dana  sumbangan  dan  SPP  dari  masyarakat  atau mahasiswa.  Akibatnya  pendidikan  tinggi  menjadi  mahal  dan cenderung hanya dapat diakses oleh para  pemilik modal ( capitalis ). Zulfikar 5 dalam  makalahnya  mengakatakan  bahwa  “Pendidikan tinggi ini seringkali diidentikkan peruntukannya hanya untuk kaum yang mampu saja (secara finansial).”
Pengelolaan  lembaga  pendidikan  tinggi  yang  mengadopsi nilai-nilai  privat  (bisnis)  yang  diajarkan  oleh  paradigm  NPM nampaknya  dalam  tataran  prkatis  mengalami  “gagal  paham”  atau pergeseran  nilai.Permasalahan  yang  terjadi  di  lapangan  adalah bukan  prinsip  dan  nilai  privatisasi  yang  dijalankan  tetapi justrukomersialisasi pendidikan tinggi.

## B. Pembahasan
1. Pendidikan Tinggi Sebagai organisasi publik, birokrasi berkewajiban
memberikan  pelayanan  publik  yang  berkualitas.  Ketika  pelayanan publik yang diberikan berkualitas dan sesuai ekspektasi masyarakat, maka diharapkan masyarakat selaku pengguna layanan akan merasa puas.  Di  antara  sekian  banyak  jenis  pelayanan  publik  yang disediakan  oleh  organisasi  birokrasi,  pelayanan  bidang  pendidikan
Meningkatkan  Pelayanan  Publik) ”. PUBLISIA  (Ilmu  Administrasi  Publik)  Jurnal. Volume 20, Nomor 1, April 2016.
5 Zulfikar,  Achmad,  “ Dampak  Komersialisasi  Pendidikan  terhadap  Tata Kelola Pendidikan Tinggi di Indonesia ”. Call for Paper Eduforia Tahun 2012 yang diselenggarakan  oleh  Badan  Eksekutif  Mahasiswa  Universitas  Muhammadiyah Yogyakarta.
tinggi  adalah  salah  satu  hal  yang  sangat  penting.  Merujuk  UU  RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 19  (1)  pendidikan  tinggi  merupakan  jenjang  pendidikan  setelah pendidikan  menengah  yang  mencakup  program  pendidikan diploma,  sarjana,  magister,  spesialis,  dan  doktor  yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.
Dalam UU tersebut secara khusus diatur pula mengenai hak otonomi pengelolaan Pendidikan Tinggi tepatnya pasal 50 (6) yang menyatakan  bahwa  perguruan  tinggi  menentukan  kebijakan  dan memiliki  otonomi  dalam  mengelola  pendidikan  lembaganya.  Pasal inilah yang nantinya menjadi embrio dan dasar kebijakan privatisasi pendidikan  tinggi  yaitu  dengan  status  Perguruan  Tinggi  Berbadan Hukum dan Badan Layanan Umum.
Di  Era  Globalisasi  dan  4.0  sekarang  ini  pendidikan  tinggi yang  berkualitas  mutlak  menjadi  sebuah  tuntutan  bagi  negara berkembang,  termasuk  Indonesia.  Dengan  pendidikan  yang berkualitas  diharapkan  dapat  mewujudkan  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  yang  handal  dan  mampu  bersaing  dengan  negara  lain, terutama  negara  maju.  Pendidikan  adalah  persoalan  yang  sangat fundamentalis,
karena pendidikan berhubungan dengan pemanusiaan  manusia.  Oleh  karena  itu,  selagi  manusia  ada, pendidikan  akan  tetap  terjadi.  Itulah  sebabnya  pendidikan  selalu menarik  dan  selalu  aktual  untuk  dibicarakan,  terutama  dikalangan para  pemerhati  pendidikan,  bahkan  ketika  muncul  persoalan kualitas  manusia,  maka  pendidikanlah  yang  menjadi  sasarannya. 6 Dan pelayanan pendidikan tinggi yang berkualitas adalah kewajiban yang  harus  ditunaikan  oleh  pemerintah  sebagai  hak  asasi  warga negaranya.
Pelayanan  pendidikan  termasuk  pendidikantinggi  yang berkualitas  harus  didukung  oleh  berbagai  faktor  penunjang, diantaranya  adalah  teknologi  dan  manajemen.  ” One  approach  to address such problems may be to use information technology to support advising
6 Rustiawan,  Hafid,  “ Komersialisasi  Pendidikan  (Analisis  Pembiayaan Pendidikan )”. TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan , Vol. 16 No. 1 Januari-Juni 2015
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
services. ” 7 ” Quality  of  the  academic  system  must  be  constantly  monitored, especially under conditions of growing competition and limited resources. ” 8 ” In today’s  world  of  fierce  competition,  rendering  quality  service  is  a  key  for subsistence and success. ” 9
2. New Public Management (NPM)
New  Public  Management  (NPM)  adalah  suatu  sistem manajemen  desentralisasi  dengan  perangkat-perangkat  manajemen baru seperti controlling, benchmarking dan lean management . NPM bukan hanya  implementasi  teknik  baru,  namun  juga  membawa  satu  set nilai baru, khususnya seperangkat nilai yang sebagian besar diambil dari  sektor  swasta  bahwa  “pemerintahan  harus  dijalankan  seperti bisnis.” 10 NPM  dapat  dipahami  sebagai  upaya  privatisasi (swastanisasi)  sejauh  mungkin  atas  aktivitas  pemerintah.  NPM secara  umum  juga  dipandang  sebagai  suatu  pendekatan  dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang  diperoleh  dalam  dunia  manajemen  dan  disiplin  yang  lain untuk  meningkatkan  efisiensi,  efektivitas  kinerja  pelayanan  publik pada  birokrasi  modern  dengan  fokus  pada  manajemen  sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan.
Penggunaan  paradigma  NPM  tersebut  menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah diantaranya adalah tuntutan untuk  melakukan  efisiensi,  efektifitas  dan  produktifitas.  NPM memberikan  perubahan  manajemen  sektor  publik  yang  cukup drastis  dari  sistem  manajemen  tradisional  yang  terkesan  kaku, birokratis,  dan  hierarkis  menjadi  model  manajemen  sektor  publik
7 Tyran, C. K., & Ross, S. C., “Service Quality Expectations and Perceptions: Use  of  The  Serqual  Instrument  for  Requirements  Analysis”, Issues  in  Information Systems. Vol. VII, No. 1, 2006, h. 357-367
8 Barone, S., & Franco, E. L., “Design of A University Course Quality Bay  Teaching  Experiments  and  Student  Feedback  (TESF)” .Total  Quality Management Vol. 20 No. 7, 2009, h. 687-703
9 Sureshchandar,  G.,  Rajendran,  C.,  &  Kamalanabhan,  T.,  “Customer Perceptions of Service Quality: A Critique”. Total Quality Management. Vol. 12, 2001, h. 111-124
10 Denhardt,  Robert  and  Janet  Denhardt,  “The  New  Public  Service:
Serving Rather Than Steering”. Public Administration Review , November/December 2000, Vol. 60, No. 6
yang  fleksibel  dan  lebih  mengakomodasi  kebutuhan  masyarakat selaku pengguna layanan publik.
Dalam  perkembangannya  NPM  banyak  menuai  beragam tanggapan  terutama  dari  kalangan  birokrat,  ada  yang  setuju  dan sependapat,  tidak  sedikit  pula  yang  menolak.  Sebagaimana  ditulis oleh Christopher Hood, yaitu :
“Although  ill-defined,  NPM  aroused  strong  and  varied  emotions among  bureaucrats.At  one  extreme  were  those  who  held  that  NPM  was  the only way to correct for  theirretrievable failures and even moral bankruptcy in the 'old' public management. At the other were those who dismissed much of the thrust  of  NPM  asa  gratuitous  and  philistine  destruction  of  more  than  a century's work in developinga distinctive public service ethic and culture”. 11
Secara  umum  NPM  memiliki  ciri-ciri  sebagai  berikut:  a. Pengendalian  yang  berorientasi  pada  persaingan  dengan  cara pemisahan wewenang antara pihak yang memberi modal dan pihak pelaksana tugas; b. Pemfokusan pada efektifitas, efisiensi dan mutu pelaksanaan  tugas;  c.  Pemisahan  manajemen  strategis  dari manajemen  operasional  dalam  pemberian  layanan  dan  anggaran umum;  d.  Pelaksana  layanan  swasta  dan  pemerintah  diperlakukan sama;  e.  Adanya  upaya  meningkatkan  inovasi  yang  terarah  karena adanya  pendelegasian  (bukan  hanya  desentralisasi)  manajemen operasional.
Selanjutnya  menurut  Hood  terdapat  7  karakteristik  New Public Management, yaitu:
a) Hands-on  professional  management .  Pelaksanaan  tugas manajemen  pemerintahaan  diserahkan  kepada  manajer professional.
b) Explicit  standards  and  measures  of  performance . Adanya standar dan ukuran kinerja yang jelas.
c) Greater  emphasis  on  out  put  controls .  Lebih ditekankan pada control hasil/keluaran.
11 Hood, Christopher, “A Public Management for All Seasons?”. Public Administration Vol.  69  Spring  1991  (3-19)  ©  1991  Royal  Institute  of  Public Administration ISSN 0033-3298
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
d) A  shift  to  desegregations  of  units  in  the  public  sector . Pembagian tugas ke dalam unit-unit yang dibawah.
e) A shift to greater competition in the public sector . Ditumbuhkannya persaingan ditubuh sektor publik.
f) A  stress  on  private  sectore  styles  of  management  practice .  Lebih menekankan diterapkannya gaya manajemen sektor privat.
g) A stress on greater discipline and parsimony in resource use . Lebih menekankan pada kedisiplinan yang tinggi dan tidak boros dalam menggunakan berbagai  sumber.  Sektor  publik seyogjanya bekerja lebih keras dengan sumber-sumber yang terbatas ( to do more with less ). 12

## 3. Otonomi Perguruan Tinggi
Guna  meningkatkan  dan  menjamin  mutu  atau  kualitas pendidikan  tinggi,  maka  dalam  pengelolaan  Perguruan  Tinggi Negeri pemerintah Indonesia terus berbenah. Salah satunya adalah melalui  otonomi  perguruan  tinggi,  baik  dari  segi  pengelolaan maupun kemandirian keuangan. Otonomi perguruan tinggi sebagai upaya  privatisasi  pendidikan  sebenarnya  telah  dilakukan  oleh banyak  negara  maju,  antara  lain  New  Zealand. 13 Di  Indonesia sendiri  status  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN)  terdiri  dari  3 kategori, yaitu :
a) PTN BH
PTN  BH  (perguruan  tinggi  negeri  berbadan  hukum) merupakan  level  tertinggi  karena  memiliki  otonomi  penuh dalam  mengelola  keuangan  dan  sumber  daya,  termasuk dosen  dan  tenaga  kependidikannya.  PTN  jenis  ini  dalam pengelolaannya mirip dengan perusahaan BUMN.

## b) PTNBLU
PTN  BLU  (PTN  Badan  Layanan  Umum)  merupakan institusi dengan level kedua dalam hal otonomi. Pengelolaan institusi ini mirip dengan rumah sakit milik negara. Seluruh
12 Hood, Christopher, “A Public Management for All Seasons?”. Public Administration Vol.  69  Spring  1991  (3-19)  ©  1991  Royal  Institute  of  Public Administration ISSN 0033-3298
13 O’Neill,  John,  “ The  privatisation  of  public  schooling  in  New  Zealand ”.
Journal of Education Policy , 2011. Vol. 26, Issue 1, h. 17–31
penerimaan  non  pajak  dikelola  secara  otonomi  dan dilakukan pelaporan ke negara.

## c) PTN - Satker
PTN  Satker  adalah  PTN  sebagai  satuan  kerja  kementerian. Seluruh  pendapatannya,  termasuk  SPP  mahasiswa  harus masuk  ke  rekening  negara  (kementerian  keuangan)  terlebih dahulu sebelum digunakan.
Dari ketiga kategori PTN tersebut PTN BH dan PTN BLU lah  yang  nampaknya  mengadopsi  nilai-nilai  NPM.  Adapun perbedaan mendasar antara PTN-BH dan PTN-BLU adalah:
Tabel Perbedaan antara PTN BH dan PTN BLU No. Perbedaan PTN BH PTN BLU 1. Dasar Penetapan status Peraturan pemerintah Keputusan Menteri Keuangan atas usul Menteri Ristek dan Dikti 2. Rujukan pengelolaan UU PT, PP no. 4 tahun 2014 dengan juknisnya PP tentang Statuta PTN yang bersangkutan UU PT, PP no.74 tahun 2012 jo PP no.23 tahun 2005 dengan juknisnya Kepmenkeu tentang penetapan status BLU pada PTN ybs 3. Dasar Penetapan Tarif Layanan Berdasarkan pedoman teknis penetapan tarif yang ditetapkan menteri. Dalam penetapan tarif, PTN Badan Hukum wajib berkonsultasi dengan menteri. Tarif biaya pendidikan ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa. Ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasar usulan pimpinan BLU dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas dan pengembangan layanan,
daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat. 4. Pola Pelaporan Keuangan Pendapatan PTN Badan Hukum bukan merupakan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) Pendapatan BLU dilaporkan sebagai PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) 5. Aset Aset yang diperoleh dari usaha PTN BH menjadi aset PTN BH yang merupakan aset negara yang dipisahkan, sementara aset berupa tanah Aset BLU merupakan aset yang harus dikonsolidasikan dalam BMN.
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
yang berada dalam penguasaan PTN BH yang diperoleh dari APBN merupakan barang milik negara. 6. Penyelenggaraan Prodi PTN-BH dapat mandiri dalam membuka dan menutup program studi yang ada di lembaganya. PTN-BLU tidak bisa 7. Pengelolaan SDM (pendidik dan tendik) PTN-BH aitu berwenang menetapkan, mengangkat, membina dan memberhentikan tenaga tetap non PNS. Untuk PTN-BLU kewenangan mengangkat tenaga tetap non PNS.
Adapun  daftar  PTN  baik  yang  di  bawah  naunan Kemenristekdikti  dan  Kemenag  yang  telah  berstatus  PTN  BH adalah  ITB,  UGM,  IPB,  UI,  UPI,  USU,  Universitas  Airlangga, Unpad,  Undip,  Unhas,  ITS.  Sedangkan  yang  menyandang  status PTN  BLU  adalah  UT,  UNY,  UNJ,  Univ.  Mulawarman,  UNS, Univ. Negeri Padang, Univ. Andalas, Univ. Riau, Univ. Lampung, UNM, Univ. Jambi, Univ. Mataram, Univ. Sultan Ageng Tirtayasa, Univ. Negeri Medan, Univ. Sebelas Maret, Univ. Negeri Surabaya, Unsoed,  UPN  Veteran  Jatim,  Univ.  Negeri  Makasar,  Univ. Brawijaya,  UIN  Jakarta,  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta,  UIN Bandung,  UIN  Malang,  UIN  Walisongo  Semarang,  UIN  Sunan Ampel  Surabaya,  UIN  Pekanbaru,  UIN  Sumatra  Utara  Medan, UIN Lampung, UIN Palembang, UIN Jambi, UIN Makassar, UIN Banda  Aceh,  UIM  Mataram,  UIN  Sultan  Maulana  Hasanuddin, UIN Imam Bonjol Padang, IAIN Bukittinggi Padang.
Memasuki  Era  4.0  saat  ini  seluruh  negara  di  dunia  terus berupaya  melakukan  reformasi  bidang  pendidikan.  Reformasi pendidikan  tersebut  harus  dilakukan  secara  komprehensif,  baik secara subtantif maupun kebijakan pengelolaan lembaga pendidikan itu  sendiri.  Sebagaimana  ditulis  oleh  Traver  bahwa  subtansi
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
pendidikan  harus  berpusat  pada  siswa  bukan  pada  guru  atau pengajar. 14 Selanjutnya  terkait  kebijakan  pengelolaan  lembaga pendidikan, khususnya pendidikan tinggi alasan utama mengadopsi paradigma  New  Public  Management  (NPM)dalam  pengelolaan Perguruan  Tinggi  Negeri  adalah  untuk  meningkatkan  kualitas layanan publik khususnya bidang pendidikan tinggi yang efisien dan efektifmelalui manajemen keuangan dan kinerja. Dengan kata lain, PTN  BH  dan  BLU  dianggap  sebagai  tipe  baru  bentuk  organisasi yang  akan  meningkatkan  produktivitas,  efisiensi  dan  efektivitas. Sebagaimana  ditulis  oleh  Choi  bahwa  : “In  other  words,  PSAs  were regarded  as  a  new  type  of  organizational  form  that  would  improve  the productivity,  efficiency  and  effectiveness” 15 . Kehadiran  NPM  ini  telah memberikan  warna  baru  bagi  sektor  publik  untuk  melakukan pembenahan  yang  selama  ini  dirasakan  tidak  kurang  efisien  dan kurang akuntabel. 16
Namun  pada  kenyataannya,  PTN  BH  dan  BLU  yang dibentuk  dengan  tujuan  untuk  mengadopsi  nilai-nilai  manajemen yang  diajarkan  oleh  NPM  tersebut  dalam  praktiknya  mengalami kegagalan.  Sebagaimana  ditulis  oleh  Perryman,  et.al  bahwa reformasi pendidikan terkadang mengalami tumpang tindih dengan kepentingan  lain. 17 Kegagalan  terutama  terjadi  pada  pengelolaan keuangan,  hal  ini  dikarenakan  PTN  BH  dan  BLU  harus  mampu mencari  sumber  pendapatan  keuangan  secara  mandiri  guna membiayai  kegiatan  operasionalnya.  Memang  secara  ideal  sebuah PTN  yang  telah  menyandang  status  BH  dan  BLU  harus  memiliki
14 Traver,  Amy,  “Institutions  and  Organizational  Change:  Reforming New York City’s Public School System”. Journal of Education Policy. Vol. 21, No. 5, September 2006, h. 497–514
15 Choi, Jin-Wook, “New Public Management or Mismanagement? The Case of Public  Service  Agency  of  Indonesia ”. Journal  of  Governement  &  Politics .  Vol.  7  No.  1 February 2016
16 Muallidin,  Isnaini,  “ Implementasi  New  Public  Management  (NPM)  dalam Pelayanan Perizinan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ”. Working Paper· January 2015 17 Perryman,  et.al,  “Translating  policy:  governmentality  and  the reflective teacher”. Journal of Education Policy , 2017. Vol. 32, No. 6, h. 745–756
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
kegiatan  usaha  produktif  yang  menjadi  sumber  pendapatan keuangan.  Sektor  usaha  produktif  tersebut  bisa  berupa  hotel,  jasa penyewaan  gedung,  percetakan,  rumah  sakit  dan  sektor  usaha lainnya.  Selain  itu  diharapkan  ketika  PTN  telah  memiliki kewenangan  otonomi  maka  PTN  lebih  mengedepankan peningkatan  kualitas  lembaga  agar  dapat  membangun  kerjasama dengan tujuan untuk memperoleh dana hibah lewat produk riset.
Akan  tetapi  pada  kenyataannya  karena  terkendala keterbatasan, maka banyak PTN yang telah berstatus PTN BH dan BLU ternyata tidak memiliki sektor usaha produktif, kalaupun ada sangat  terbatas.Oleh  karena  itu,  mau  tidak  mau  perguruan  tinggi harus memutar otak dan mencari alternatif lain guna memperoleh sumber pendapatan keuangan. Dan cara yang paling mudah adalah melalui SPP atau sumbangan yang bersumber dari mahasiswa.Akibatnya biaya yang harus ditanggung oleh mahasiswa setiap tahun makin meningkat.
Selain  meningkatkan  biaya  SPP  atau  Uang  Kuliah  Tunggal (UKT),  PTN  juga  mencari  dana  dari  sumbangan  awal  atau  yang lebih  dikenal  sebagai  uang  pangkal.  Dasar  dari  penerapan  uang pangkal di PTN tercantum dalam pasal 8 Permenristekdikti No. 39 tahun  2017.  Dalam  aturan  tersebut,  PTN  diperbolehkan  untuk menarik  uang  pangkal  kepada  mahasiswa  yang  diterima  melalui beberapa jalur, yaitu: Jalur Mandiri, Kelas Internasional, Mahasiswa Asing, dan Mahasiswa yang diterima dari jalur sarjana. Inilah solusi singkat  yang  diambil  oleh  PTN  untuk  memenuhi  kebutuhan dananya, bukan dengan peningkatan dan perbaikan kualitas produk unggulan yang dapat menarik pihak ketiga menjalin kerjasama atau memberi hibah.
Dilansir  oleh  tirto.id  bahwa  berdasarkan  survei  yang dilakukan  oleh  Bank  Indonesia  pada  tahun  2016  menyimpulkan bahwa  nilai  rata-rata  biaya  kuliah  di  Yogyakarta  melonjak  drastis pada 2015 dibanding 2014. 18 Biaya kuliah mahasiswa diploma pada 2015  naik  53  persen.  Sedangkan  biaya  mahasiswa  S1  terkerek  18 persen.  Sebaliknya,  biaya  kuliah  mahasiswa  pascasarjana  turun  16 persen.  Kondisi  tersebut  terjadi  di  hampir  seluruh  PTN  di
18 https://tirto.id/uang-kuliah-di-yogyakarta-semakin-mahal-cpqL
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Indonesia, terutama PTN yang telah menyandang status PTN BH dan BLU.
Ironisnya PTN seolahmenyalahkan pemerintah karena telah mengurangi subsidi serta membebankannya kepada mahasiswa. Hal ini  memunculkan  pertanyaan  akan  kemampuan  lembaga  PTN mengadopsi  skema  otonomi  (PTN-BH  dan  BLU).  Jika  dampak yang  muncul  justru  masalah  biaya  kuliah  yang  semakin  tinggi  tiap tahunnya, tentukebijakan pengelolaan PTN tersebut perlu evaluasi. Bukannya  mendorong  kualitas  perguruan  tinggi  agar  meningkat, skema tersebut justru semakin mempersempit dan membatasi akses masyarakat  untuk  dapat  merasakan  pendidikan  tinggi.  Pendidikan seolah  hanya  diperuntukan  bagi  golongan  menengah  ke  atas, mereka  yang  memiliki  modal  lebih  bebas  untuk  memilih  sektor pendidikan yang diinginkan. Di sisi lain, masyarakat ekonomi lemah semakin kesulitan untuk mengakses pendidikan tinggi.
Kondisi tersebut tentu tidak sesuai dengan semangat, tujuan dan  nilai-nilai  yang  dibawa  oleh  NPM  dan  diadopsi  dalam pengelolaan layanan pendidikan tinggi dalam bentuk PTN BH dan BLU.  Karena  salah  satu  nilai  dan  tujuan  yang  terkandung  pada paradigma  NPM  adalah  organsisasi  publik  harus  kompetitif, responsif  terhadap  kebutuhan  masyarakat  guna  mewujudkan transparansi  dan  kesejahteraan.  Sebagaimana  dikemukakan  oleh Kalimullah :
“New  Public  Management  is  a  vision,  an  ideology  or  a  bundle  of  particular management approaches and techniques. In  the 1980s, the drivers of change, particularly financial pressures, pushed most Western countries towards a focus on making the public sector more competitive and public administrators more responsive  to  citizens  by  offering  value  for  money,  flexibility  of  choiceand transparency.” 19
Menurut  Brey  privatisasi  pendidikan  ada  4  jenis,  yaitu: 1. Transfer  of  ownership  of  public  schools;  2.  Shifting  sectoral  balance  without redesigning  existing  Institutions;  3.  Increased  Government  Funding  and
19 Kalimullah, Nazmul  Ahsan,  etc.  2012.  “New  Public  Management: Emergence and Principles ”. BUP JOURNAL , Volume 1, Issue 1, September 2012, ISSN: 2219-4851.
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
Support  for  Private  Schools;  4.  Increased  Private  Financing  Control  of Government Schools. 20
Merujuk  pada  tujuan  penerapan  privatisasi  pendidikan  di India,  yaitu: Providing  Quality  Education;  Promotion  of  technological advancement;  Reducing  gap  between  Industry  and  Education;  Achieving widespread  private  ownerships  in  the  society  and  reduce  the  burden  of Government;  Providing  education  in  remote  area  and  small  urban  area; Generating highly skill personnel for development in India; Meet the education for International Standards. 21
Adopsi NPM dalam pengelolaan organisasi publik memang selalu tidak lepas dari pro dan kontra. Sebagaimana ditulis oleh Lie dalam  Surat  Kabar  Kompas  yang  menyatakan  bahwa  “Perbedaan antara anti-otonomi  dan pro-otonomi  perguruan tinggi  tidak akan berkesudahan dan mencapai titik temu.” 22 Lebih jauh menurutnya kelompok  yang  menentang  otonomi  perguruan  tinggi berpandangan,  Negara  harus  bertanggung  jawab  atas  penddikan dan  menanggung  pembiayaan  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN). Mereka  mengkhawatirkan  privatisasi  perguruan  tinggi  akan menutup  akses  bagi  calon  mahasiswa  dari  kalangan  tidak  mampu dan fenomen komersialisasi ini justru akan menurunkan komitmen dan mutu pendidikan  tinggi. Menurut Kahar, fenomena dan fakta pendidikan  di  atas  merupakan  suatu  masalah  yang  lambat  laun secara  politik  bakal  menumbuh  suburkan culture  capitalism maupun ideology  neoliberilsm  di  lembaga  pendidikan  kita  dengan  modus klasik  “komersialisasi  pendidikan.” 23 Kondisi  itu  tentu  akan mendorong  menurunnya  mutu  pendidikan  nasional  serta  merusak budaya  bangsa  tanpa  menghiraukan  lagi  nilai-nilai  moral,  dan  dari
20 Kumar, Raj., “Privatization in Indian education. International Journal of Physical E ducation”. Sports and Health 2017; 4(2), h. 266-268.
21 Abrol,  Monika,  “Emerging  Trends  of  Privatization  of  Education  in India”. International Journal of Educational Administration. ISSN 0976-5883 Volume 8, Number 1 (2016), h. 1-6.
22 Lie, Anita, “ Implikasi Privatisasi Perguruan Tinggi ”. Kompas. Kamis, 19 Agustus 2004, h. 4 kolom 3-6.
23 Kahar, Irawaty A, “ Komersialisasi Pendidikan di Indonesia: Suatu Tinjauan dariAspek  Politik,  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya ”. HISTORISME ,  Edisi  No. 23/Tahun XI/Januari 2007.
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
segi  sosial  pendidikan  mahal  tidak  mengangkat  strata  sosial masyarakat yang kurang mampu . Dalam  kesimpulan  makalahnya  Rustiawan  menulis  bahwa guna  menghindari  problematika  yang  diakibatkan  pembiayaan pendidikan  terutama  diskriminasi  dan  komersialisasi  pendidikan, pembiayaan  pendidikan  seharusnya  menjadi  tanggungjawab pemerintah 24 .  Oleh  karena  itu,  pemerintah  khususnya  hendaknya segera  mengalokasikan  pembiayaan  pendidikan  untuik  semua jenjang  pendidikan  dan  menutup  peluang  untuk  terjadinya komersialisasi.
Selain itu bagi para pengkritik, NPM tidak tepat diterapkan pada sektor publik karena sektor publik memiliki tujuan yang lebih kompleks,  akuntabilitas  yang  lebih  rumit  dan  lingkungan  politik yang  lebih  bergejolak  daripada  sektor  swasta.  Bahkan,  hubungan antara  manajer  sektor  publik  dan  pemimpin  politik  berbeda urutannya  dengan  hubungan  apa  pun  di  sektor  swasta. Sebagaimana dikemukakan oleh Islam yang menyatakan bahwa: “For them, NPM is inappropriate for the public sector as it has more complex objectives,  more  intricate  accountabilities  and  a  more  turbulent  political environment than the private sector. Moreover, the relationship between public sector managers  and political leaders is of a different order to any relationships in the private sector”. 25
Seperti  halnya  yang  terjadi  di  Malaysia  sebagaimana  ditulis oleh  Jidwin  pada  penelitiannya  yang  berjudul The  Concept  of  New Public  Management:  The  Adoption  Case  in  Malaysian  Public  Sector , menyimpulkan bahwa : “ The results of the study clarify different outcomes, where some significant organisational gains are achieved although at the same time, the government still receives many criticisms and complaints.” 26
24 Rustiawan,  Hafid,  “ Komersialisasi  Pendidikan(Analisis  Pembiayaan Pendidikan )”. TAZKIYA Jurnal
Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan.Vol. 16 No. 1 Januari-Juni 2015
25 Islam, Fakhrul, “ New Public Management (NPM): A dominating paradigm in public sectors ”. African Journal of Political Science andInternational Relations, Vol. 9(4), pp. 141-151, April 2015.
26 Jidwin,  Agnes  Paulus  and  Rasid  Mail.  2015.  “The  Concept  of  New Public Management: The Adoption Case in Malaysian Public Sector”. Proceedings
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
Dalam Tesisnya, Diyanto menyatakan bahwa untuk melihat dan menilai penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di bidang pendidikan,  NPS  adalah  paradigma  yang  paling  tepat. 27 Karena menurutnya konsep NPS menolak pengelolaan dan penyelenggaraan negara seperti organisasi bisnis sebagaimana yang ditawarkan  oleh  paradigma  NPM.  Menurut  paradigma  NPS, administrasi  negara  harus  digerakkan  sebagaimana  menggerakkan pemerintah  yang  demokratis.  Misi  organisasi  publik  tidak  sekedar memuaskan  pengguna  jasa  ( customer )  tapi  juga  menyediakan pelayanan  barang  dan  jasa  sebagai  pemenuhan  hak  dan  kewajiban publik.  Paradigma  NPS  memperlakukan  publik  pengguna  layanan publik  sebagai  warga  negara  ( citizen )  bukan  sebagai  pelanggan ( customer ). Administrasi negara tidak sekedar bagaimana memuaskan pelanggan  tetapi  juga  bagaimana  memberikan  hak  warga  negara dalam mendapatkan pelayanan publik.
Pada akhirnya evaluasi terhadap kebijakan pendidikan tinggi harus  segera  dilakukan  oleh  pemerintah  agar  ke  depan  seluruh masyarakat  Indonesia  dapat  memenuhi  haknya  secara  adil menempuh  pendidikan  di  setiap  jenjang.  Sebagaimana  ditulis  oleh Bøyum bahwa kebijakan pendidikan harus memenuhi asal keadilan dalam pendidikan, baik secara eksplisit atau implisit. 28 Regulasi yang mengatur  otonomi  kampus  dengan  mengadopsi  paradigma  NPM harus segera direvisi, bahkan bila perlu dicabut dan diganti dengan sebuah  regulasi  yang  berpihak  pada  masyarakat,  khususnya  yang berada  pada  tingkat  ekonomi  menengah  ke  bawah.  Pendidikan merupakan  hak  asasi  seluruh  masyarakat  dan  merupakan  amanat konstitusi  bangsa  yang  menyatakan  bahwa  tanggung  jawab  negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
of  4th  European  Business  Research  Conference9  -  10  April  2015 ,  Imperial  College, London, UK, ISBN: 978-1-922069-72-6.
27 Diyanto,  Chafid,  “Pengaruh  Dimensi  Kualitas  Pelayanan  terhadap Kepuasan Siswa di SMA N 1 Purwokerto”. Thesis . Purwokerto : MIA Unsoed Purwokerto, 2014.
28 Bøyum,  Steinar,  “Fairness  in  education  –  a  normative  analysis  of OECD  policy  Documents”. Journal  of  Education  Policy ,  2014.  Vol.  29,  No.  6, 856–870, http://dx.doi.org/10.1080/02680939.2014.899396
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam

## C. Kesimpulan
Prinsip  dasar  paradigma  NPM  adalah  menjalankan administrasi  negara  sebagaimana  menggerakkan  sektor  bisnis  ( run government like a business atau market as solution to the ills in public sector ). Strategi ini perlu dijalankan agar birokrasi model lama yang lamban, kaku  dan  birokratis  siap  menjawab  tantangan  era  globalisasi. Adopsi      nilai-nilai  NPM  dalam  penyelenggaraan  layanan  publik juga diterapkan dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Adanya status PTN  BH  dan  BLU  adalah  bukti  keseriusan  pemerintah  dalam memberikan  ruang  otonom  bagi  PTN  guna  mengembangkan lembaga dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas PTN tersebut.
Namun  dalam  prakteknya  kebijakan  privatiasi  pendidikan tinggi  ini  ternyata  memberikan  dampak  negatif  yaitu  terjadinya komersialisasi  pendidikan  tinggi,  yang  apabila  dibiarkan  terus menerus  akan  menumbuhkan  kapitalisasi  pendidikan.  Pendidikan hanya bisa diakses oleh para pemilik modal atau kapital, sedangkan rakyat kelas bawah semakin terpinggirkan. Oleh karena itu evaluasi kebijakan  privatisasi  pendidikan  tinggi  tersebut  harus  segera dilakukan oleh pemerintah guna melakukan perbaikan bahkan bila perlu  pencabutan  dan  perubahan  kebijakan  privatisasi  pendidikan tinggi.

## Daftar Pustaka
Abrol, Monika, “ Emerging Trends of Privatization of Education in India ”. International  Journal  of  Educational  Administration . ISSN 0976-5883 Volume 8, Number 1, 2016
Barone,  S.,  &  Franco,  E.  L.,  “Design  of  A  University  Course Quality  bay  Teaching  Experiments  and  Student  Feedback (TESF)” .Total Quality Management , Vol. 20 No. 7 Bergh,  Andreas,“Local  quality  work  in  an  age  of  accountability  – between  autonomy  and  control”. Journal  of  Education  Policy ,
2015. Vol. 30, No. 4, 2015,
http://dx.doi.org/10.1080/02680939.2015.1017612
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
Bøyum,  Steinar,  “Fairness  in  education  –  a  normative  analysis  of OECD  policy  Documents”. Journal  of  Education  Policy , 2014,Vol. 29, No. 6, http://dx.doi.org/10.1080/02680939.
Choi, Jin-Wook, “New Public Management or Mismanagement? The Case of  Public  Service  Agency  of  Indonesia ”. Journal  of  Governement  & Politics . Vol. 7 No. 1 February 2016 Denhardt,  Robert  and  Janet  Denhardt,  “The  New  Public  Service: Serving  Rather  Than  Steering”. Public  Administration  Review , November/December 2000, Vol. 60, No. 6 Diyanto,  Chafid, “Pengaruh Dimensi  Kualitas  Pelayanan  terhadap Kepuasan  Siswa  di  SMA  N  1  Purwokerto”. Thesis .
Purwokerto : MIA Unsoed Purwokerto.
Hood,  Christopher,  “A  Public  Management  For  All  Seasons?”.
Public  Administration Vol.  69  Spring  1991  (3-19)  ©  1991 Royal Institute of Public Administration ISSN 0033-3298 Islam,  Fakhrul,  “New  Public  Management  (NPM):  A dominatingparadigm  in  public  sectors”. African  Journal  of Political Science andInternational Relations , Vol. 9 (4), April 2015. Jidwin, Agnes Paulus and Rasid Mail, “The Concept of New Public Management:  The  Adoption  Case  in  Malaysian  Public Sector”. Proceedings of 4th European Business Research Conference9 - 10 April 2015 , Imperial College, London, UK, ISBN: 978-
1-922069-72-6
Kahar, Irawaty A., “Komersialisasi Pendidikan di Indonesia: Suatu Tinjauan dariAspek Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya”. HISTORISME , Edisi No. 23/Tahun XI/Januari 2007. Kalimullah,    Nazmul  Ahsan,  etc.,  “New  Public  Management:
Emergence  and  Principles”. BUP  JOURNAL ,  Volume  1,
Issue 1, September 2012, ISSN: 2219-4851 Kumar,  Raj,  “Privatization  in  Indian  education.  International Journal of Physical E ducation”. Sports and Health 2017; 4 (2) Lie,  Anita,  “Implikasi  Privatisasi  Perguruan  Tinggi”. Kompas . Kamis, 19 Agustus 2004 Muallidin, Isnaini, “Implementasi New Public Management (NPM) dalam  Pelayanan  Perizinan  di  Dinas  Perizinan  Kota Yogyakarta”. Working Paper · January 2015
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
O’Neill,  John,  “The  privatisation  of  public  schooling  in  New Zealand”. Journal of Education Policy , 2011. Vol . 26, Issue 1. Perryman,  et.al,  “Translating  policy:  governmentality  and  the reflective teacher”. Journal of Education Policy , 2017. Vol . 32, No. 6 Puspawati, Ani Agus, “Penerapan New Public Management (NPM) Di  Indonesia  (Reformasi  Birokrasi,  Desentralisasi, Kerjasama  Pemerintah  dan  Swasta  Dalam  Meningkatkan Pelayanan  Publik)”. PUBLISIA  (Ilmu  Administrasi  Publik)
Jurnal. Volume 20, Nomor 1, April 2016 Rustiawan, Hafid, “Komersialisasi Pendidikan (Analisis Pembiayaan  Pendidikan)”. TAZKIYA  Jurnal  Keislaman, Kemasyarakatan  dan  Kebudayaan, Vol.  16  No.  1  Januari-Juni
2015
Sureshchandar, G., Rajendran, C., & Kamalanabhan, T., “Customer Perceptions  of  Service  Quality:  A  Critique”. Total  Quality Management. Vol. 12
Traver,  Amy.  2006.  “Institutions  and  Organizational  Change  : Reforming New York City’s Public School System”. Journal of Education Policy. Vol. 21, No. 5, September 2006 Tyran,  C.  K.,  &  Ross,  S.  C.,  “Service  Quality  Expectations  and Perceptions:  Use  of  The  Serqual  Instrument  for Requirements  Analysis”. Issues  in  Information  Systems. Vol. VII, No. 1, 2006 Zulfikar,  Achmad,  “Dampak  Komersialisasi  Pendidikan  terhadap
Tata Kelola Pendidikan Tinggi di Indonesia”. Call for Paper Eduforia  Tahun  2012  yang  diselenggarakan  oleh  Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. https://tirto.id/uang-kuliah-di-yogyakarta- semakin-mahal-cpqL