## PENDAHULUAN
Pemilihan    umum    kepala  daerah sebagai  kegiatan    politik    lokal  di  daerah dilaksanakan    berdasarkan    Undang- undang  No.  2  tahun  2011,  kemudian direvisi dengan Undang-undang No 07/2017    tentang    pemilihan  umum didalamnya  mengatur    tentang    pemilihan kepala daerah. Fakta sosial  menunjukkan bahwa  proses    demokrasi    lokal    yang seharusnya    baik  dan    benar  sesuai dengan  tujuannya    yaitu    meningkatkan partisipasi    politik  rakyat  untuk    memilih pemimpinnya ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal dimana para  elite  politik  lokal    dan  partainya melakukan polarisasi pemilih dalam
menentukan  calon wali kota maupun wakil wali kotanya.
Polarisasi pemilih, sudah barang  tentu menunjukkan  hakekat  demokrasi  yang hakiki  dan  kedewasaan  belum  terjadi dalam  proses  pemilihan  kepala  daerah. Proses    yang    nampak    adalah demobilisasi  massa  dan  rekayasa  sosial politik elite politik partai, sehingga perilaku politik  masyarakat  tidak  berkualitas  dan cenderung  tidak  rasional.  Perilaku  politik ( political behaviour ) adalah  perilaku  politik yang    dilakukan        insan    individu  atau kelompok    guna    memenuhi    hak  dan kewajiban  sebagai  insan  politik.  Setiap individu  diwajibkan    oleh    negara  untuk melakukan hak, kewajiban guna melakukan      perilaku    politiknya.    Dalam

## PREFERENSI POLITIK  PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI KOTA MADIUN
Agus Prasetya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka
http://doi.org/10.21107/pmt.v11i2.4757

## Abstrak
Fakta    sosial    menunjukkan  bahwa  proses    demokrasi    lokal  yang    seharusnya  berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuannya  yaitu untuk meningkatkan partisipasi  politik rakyat  / masyarakat  untuk   memilih  pemimpinnya  ternyata  belum  membuahkan  hasil  yang maximal. Dimana para  elite  politik lokal dan partai melakukan  polarisasi  pendukungnya dalam  menentukan    pilihan  seorang  calon  kepala  daerah  dan  berbagai  cara.  Sehingga menimbulkan  perilaku politik pemilih  yang tidak murni dari hati nuraninya tetapi dipaksakan agar  memilih  sesuai  dengan  kehendak  pimpinannya  dengan  imbalan  tertentu.  Pemilihan Kepala  daerah  sebagai  kegiatan  politik  lokal  dilaksanakan  dengan  berdasarkan    Undang- undang No 2 tahun 2011  yang kemudian  direvisi  dengan  UU  No.07/ tahun 2017 tentang pemilu  yang    di  dalamnya  mengatur  tentang    pengaturan  pemilihan  kepala    daerah  yang didalamnya  tentang  pemilihan,  pengesahan,  pengangkatan,  serta  dalam  pemberhentian kepala  daerah.Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif,  dimana  fokus penelitiannya    menggunakan  pendekatan  studi  kasus.  Penelitian    ini  dengan  pendekatan kualitatif  adalah  salah  satu  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan    data  diskriptif  berupa ucapan,  atau  tulisan  dan  perilaku  calon  walikota  yang  diamati.Pendekatan  kualitatif diharapkan    menghasilkan  uraian  yang    mendalam  tentang  ucapan,  perilaku,  yang  dapat diamati  dari  para  calon  walikota.  Tehnik  pengambilan  data  penelitian  ini  dengan  tehnik wawancara mendalam ( indepth interview ) melalui snowball pada pemilih yang ada di daftar pemilih tetap. Untuk mendukung pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan kajian teori antara lain, teori pertukaran  Sosial, teori Perilaku Sosial dan teori  tindakan Sosial.
Kata Kunci : pilkada, perilaku politik, preferensi politik, calon wali kota, modal sosial, modal ekonomi
pemilihan umum kepala daerah  diseluruh Indonesia  terindikasi adanya  politik uang oleh  calon  pimpinan daerah hal  tersebut menunjukan  perilaku  menyimpang  dari pemilih walaupun bukti-bukti sulit dibuktikan, sehingga hasil pemilu tetap sah secara hukum.
Pada  tahun  2019,  sesuai    pleno  KPU direncanakan    pemilu  nasional  untuk memilih    presiden,  DPR/MPR,  dan    pada tahun  2018  ada  sekitar  200  (KPU  :2017) pilkada  di  tingkat  Kabupaten/  Kota  serta propinsi  harus  melaksanakan    pilkada. Informasi    di  masyarakat  banyak  issue yang  berkembang  tentang  mentalitas perilaku politik warga, ketidakjujuran menjelang  pemilih  umum.  Perbuatan menyimpang, seperti politik uang, korupsi, jual  beli  jabatan  posisi  jabatan  terjadi menjelang pilkada,  ada politik uang  oleh calon  kepala    daerah,  calon    gubernur  di beberapa  daerah,  bahkan    ada  yang fantastik jumlah.
Terdapat beberapa daerah yang bupati, walikota,  serta  calon  gubernur  nya tertangkap  basah  oleh    Operasi  Tangkap Tangan (OTT) KPK karena kasus korupsi. Kasus OTT yang menimpa calon walikota, bupati dan gubernur karena perilaku politik menyimpang  bakal  calon  untuk  mencari modal dalam Pilkada. Pada waktu pemilihan  umum  daerah  pertama  tahun 2015-an,  banyak  pemilih  yang  salah menggunakan    hak  pilihnya    karena terjadinya money politik yang menyebabkan banyak pemilih  keliru dalam menggunakan    hak    pilihnya  sehingga masyarakat  dibodohi  oleh  oknum  hingga akhirnya  menentukan  pilihan  tertentu karena  adanya  serangan  Fajar  bagi-bagi “angpao”.  Hal  tersebut  tidak  boleh  lagi terjadi  karena  berdampak  pada  kualitas pemilu    menurut  undang-undang  No.  17./ tahun  2017.
Terdapat empat alasan penting mengapa  perilaku    politik    pemilih  pada saat  pilkada  langsung  perlu  dikaji  secara mendalam,    di  era  otonomi  daerah,  (1) pilkada  kali ini merupakan pemilu serentak yang  di  ikuti  banyak  daerah  di  era reformasi  yang  perlu  dicermati  dalam rangka menegakkan sendi-sendi demokrasi. Dan sebagai barometer politik, sosial  ekonomi,  demokrasi  di  otonomi daerah sedang dicermati sehingga
pelaksanaan  pilkada  yang  aman,  damai, jujur, demokratis, langsung,  umum, bebas, rahasia,  lancar,  jujur  sangat  diperlukan. Sebab  setalah  pilkada  2018  secara serentak  akan  dilaksanakan  pemilihan perisden  dan  wakil  presiden  pada  tahun 2019,  sehingga  posisi  pilkada  saat  ini sangat srtategis dan penting bagi  bangsa dan  negara  Indonesia;  (2)    bangsa Indonesia    merupakan    bangsa    yang Bhineka  Tunggal  Ika  dalam  soal  budaya lokal    seperti  banyaknya    suku  bangsa yang  sangat    pluralis/majemuk.  Hal      ini mempunyai tingkat kerawanan yang tinggi dalam  social  politik  khususnya  dalam pilkada  saat ini,  jika tidak dikelola dengan baik  dapat  berakibat  disintegrasi  bangsa. Hal  tersebut    disebabkan  oleh  preferensi politik  pemilih  yang  tidak  faham  politik    di era reformasi; (3)  muncul  politik uang  dari calon-calon  pemimpin  daerah    dalam pilkada, dan  belum adanya  audit modal / keuangan  para  calon  pimpinan  daerah dalam pilkada secara transparan. Sehingga    politik    uang  menjadi    faktor yang    mewarnai    pelaksanaan    pilkada selama  ini,  figur  calon  baik  berkualitas dapat  kalah  dengan  adanya  politik  uang, hal inilah yang menjadi koreksi pemerintah dan DPR sehingga ada aturan yang tegas tentang  politik  uang;  (4)      pelaksanaan pilkada  saat  ini    masih  menyisakan pekerjaan  rumah  yang  memprihatinkan kaitannya  dengan  sendi-sendi  demokrasi sebagaimana  dengan maksud dan tujuan awal Undang-undang No.07/ tahun 2017.
Dengan  preferensi  politik  calon  pemilih yang    menyimpang  membuat  pemilihan kepala daerah akan menghasilkan pemimpin  yang  tidak  amanah,  pilkada akhirnya    gagal  total    karena    perilaku politik  calon  pimpinan  daerah  yang melanggar UU, curang, menciderai demokrasi. Kasus tertangkapnya beberapa kepala daerah merupakan indikasi adanya perilaku  politik  calon  walikota,  bupati, gubernur yang melanggar UU. Penangkapan pejabat daerah yang mencalonkan  diri  untuk  mengikuti  pilkada memberikan indikasi bahwa mereka calon tersebut  mencari  modal  ekonomi  untuk biaya  pilkada.  Idealnya  suatu  kompetisi untuk  meraih  suatu  prestasi  dalam  ajang perlombaaan,  seharusnya  tidak  boleh seorang  calon  pimpinan  berbuat  curang
dengan  korupsi,  sebab  mereka  adalah calon kepala daerah  pemegang amanah. Sedangkan  sekarang  yang  terjadi  calon peserta  pilkada  “rame-rame”  mencari modal  atau  uang  untuk  pilkada  dengan cara  yang  salah  yakni  jual  beli  jabatan, memakan uang negara dengan korupsi.
Perilaku  Politik  adalah  perilaku  yang dilakukan oleh insan atau ndividu kelompok  guna  memenuhi  hak  dan kewajiban  nya  sebagai  insan  politik. Seorang individu atau kelompok diwajibkan oleh  negara untuk  melakukan fungsi sosial politik, hak dan kewajibannya guna  menyalurkan  aspirasi  politik.Yang dimaksud    dengan  perilaku  politik  adalah (Chaplin, 1993) : (1) melakukan  pemilihan untuk    memilih  calon  pemimpin  wakil rakyat.  (2)  mengikuti  dan  berhak  menjadi insan  politik  yang  mengikuti  suatu  partai politik,  mengikuti  ormas  atau  LSM.(3)  ikut serta dalam pesta politik. (4 ) ikut mengritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas.  (5)  berhak  menjadi    calon pimpinan  politik.(6)  berkewajiban  untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan  politik  guna  melakukan  perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan yang berlaku.Secara  bebas  perilaku  politik adalah  diartikan  keseluruhan  tingkah  laku politik para aktor politik dan warga negara dalam  manivestasi  konkritnya  telah  saling memiliki  hubungan  dengan  kultur.Sikap- sikap warga negara, respon dalam menilai terhadap  obyek  dan  peristiwa  politik maupun aktifitasnya terhadap sistem politik yang ada saat ini sangat dipengaruhi  pula oleh  preferensi perilaku elite politik  yang memerintah    maupun    kehidupan  sosial budaya masyarakat. (Powel dalam Prawira, 1985).
Penelitian ini ingin meng explore masalah  preferensi  politik  pemilih  tentang apa yang mereka lakukan dalam perjalanan  berkompetisi  dalam  pilkada, sehingga  tindakan  social  politik  pemilih tidak melanggar aturan perundang- undangan.  Pada  tanggal  27  Juni  2018 secara  serentak    dilaksanakan  pilkada  di daerah  kota/  kabupaten  dan  tingkat provinsi  yang  diikuti  oleh  200  kepala daerah  di  seluruh Indonesia  (KPU,  2017). Secara  umum  setiap  hari  masyarakat  di
suguhi  berita-berita  tentang  preferensi politik  pemilih  yang  mengikuti  pemilihan kepala  daerah,  kebanyakan  kasus  yang terekspos yakni masalah moneypolitic dan dapat  apa  jika  memilih  calon  tertentu dengan  masalah  uang,  hal  tersebut ditengarahi  karena  masalah  modal  social ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah (1)  mendeskripsikan  preferensi  politik pemilih calon wali kota pada pilkada tahun 2018;  (2)  mengetahui  preferensi  politik pemilih  terhadap  calon  walikota  kota Madiun;  dan (3) menganalisa faktor-faktor yang  menyebabkan  preferensi  politik pemilih terhadap calon walikota.

## METODOLOGI
- Pendekatan Rancangan Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  kualitatif, yaitu  penelitian  yang  bermaksud  untuk memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami  oleh  subyek,  misalnya  penelitian perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan, secara  holistik  dengan  cara  deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khususnya  yang  alamiah dengan  memanfaatkan  berbagai  metode alamiah. Penelitian deskriptif yaitu sebuah penelitian  yang  berusaha  mengumpulkan informasi  mengenai  suatu  tema,  gejala atau  keadaan  menurut  apa  adanya  untuk menemukan  pengetahuan  yang  seluas- luasnya terhadap obyek penelitian. Penelitian diskriptif pada umumnya dilakukan  dengan  tujuan  utama,  yaitu menggambarkan  secara  sistematis  fakta dan  karakteristik  obyek  atau  subyek  yang di teliti secara tepat (Sukardi, 2003).
Teknik pengumpulan data pada penelitin  ini  dilakukan  dengan  beberapa cara  yaitu  a)  teknik  observasi,  b)  teknik wawancara  c)  teknik  studi  dokumentasi. Model  pengolahan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  menggunakan  model Interactive dari Miles dan Huberman yaitu: data collection, data reduction, data display dan conclusion drawing/ verification seperti dilukiskan pada Gambar 3.1.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Realisasi
dalampemberlakukan Undang-undang  Nomor  07  tahun  2017 tentang  pemilihan  umum  merupakan tonggak baru dalam demokrasi di Indonesia.  Sebab    UU  tersebut  memiliki filosofi,  paradigma  yang  berbeda  dengan UU sebalumnya. UU No 02/ 2011 tentang pokok-pokok  pemilihan  umum.Undang- undang  tersebut  menggunakan  filosofi keseragaman  dalam  kesatuan,  maka  UU No  07/  tahun  2017  menggunakan  filosofi keaneka  ragaman  dalam  kesatuan.  UU tersebut  direvisi  untuk  pemilu  serentak tahun  2018. Perubahan    paradigma penyelenggaraan  pilkada,  pada  dasarnya adalah adanya  pilkada  kepala daerah dan wakil kepala daerah  secara langsung oleh masyarakat. Pilkada sebagai sarana untuk pelaksanaan kedaulatan  rakyat  di  wilayah NKRI    berdasarkan  UUD  1945    dan Pancasila  untuk  memilih kepala  dan wakil kepala  daerah  dengan   tahap-tahap  sbb : a)  penetapan  pemilih  b)  pendaftaran pemilih.  c)  penelitian  pasangan  calon.d) penetapan  dan  pengumuman  calon.e) pelaksanaan  kampanye.  g)  bentuk,variasi kampanye. h) larangan kampanye. i) dana kampanye. j ) pemungutan dan perhitungan  suara.  k)  penetapan  calon. l)pengesahan  dan  pengnangkatan  dan pelantikan  calon.  Pentahapan  dalam  PP Nomor 6 tahun 2005 sebagai acuan dalam memberikan  gambaran  tehadap  proses pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah.
Untuk  mengupas  permasalahan  dalam preferensi politik pemilih pada pilkada ke 4 di  kota  Madiun,  dibawah  beberapa  untuk meng-explore data dalam pilkada tersebut antara lain :
a.Teori Tindakan Sosial
Teori  tindakan  sosial  digunakan  oleh penulis  untuk  menganalisis  preferensi perilaku politik pemilih. Preferensi perilaku politik  pemilih  sebagai  tindakan  sosial merupakan  suatu  proses  yang    dimana aktor terlibat dalam pengambilan- pengambilan keputusan subyektif  tentang sarana  dan  cara  untuk    mencapai  tujuan tertentu  yang  telah  dipilih,  tindakan tersebut setiap jenis perlaku manusia, yang penuh  arti  di  orientasikan  pada  perilaku orang lain. Menurut Weber, tindakan sosial adalah  tindakan  yang  mempunyai  makna subyektif  bagi  dan  dari  aktor  pelakunya, atas  dasar  tindakan  social  tradisional, tindakan  social  Rasional,  tindakan  social ada  tujuan  tertentu,  dan  tindakan  social bermotive tertentu. (Weber, 1986).
Tindakan-tindakan  sosial    untuk  untuk mencapai    harapan –harapan    dalam aktifitas  sosial  politik,  tindakan  yang didasari oleh kesadaran keyakinan mengenai  nilai-nilai    ( wert )  seperti  etika, estetika, agama dan nilai-nilai lainnya yang dapat  mempengaruhi    tingkah  laku manusia    dalam  kehidupannya,  tindakan yang ditentukan  oleh kondisi kejiwaan  dan perasaan aktor  yang  melakukannya. Dan tindakan  yang    didasarkan    kebiasaan- kebiasaan    yang  telah  mendarah  daging dalam kehidupannya. (Johson, 1986).
Gambar 1. Pengolahan data Model Interactive Miles dan Huberman Data Reduction Data Collection Conclusions Drawing / verifying Data Display
b.Teori Perilaku (Behaviuoral Theory)
Menurut Blau (1964), pertukaran perilaku  merupakan  dasar  dari  bagian besar  hubungan –hubungan  sosial,  akan tetapi terdapat perbedaan  yang mendasar diantara  pertukaran  seperti  itu  terdapat dalam  organisasi  sosial  yang  kompleks. Teori pertukaran perilaku sosial Peter Blau tersebut sangat relevan dengan fungsionalisme struktural, akan tetapi lebih memperhatikan fenomena perubahan sosial  dari  pada  fungsionalisme  klasik. Blau (1964) menunjuk empat hal. Komponen atau dimensi perubahan perilaku sosial dari
lapangan reduksionisme psikologis    menempatkan dalam  lapangan  sosiologis  yang  dapat digunakan sebagai dasar bahas “pertukaran perilaku dan kekuasaan dalam organisasi- organisasi besar” tetapi teorinya  berlandaskan  premis  bahwa perilaku manusia ditentukan oleh pertukaran.
Tindakan  dan  perilaku    politik  individu ditentukan oleh pola orientasi umum yang
tampak secara jelas sebagai pencerminan budaya  politik.  Segala  sesuatu  bentuk ucapan, pernyataan, tingkah laku, bahkan, mitos sekalipun sebenarnya dapat diungkapkan  sebagai  akibat  pola  dan budaya  politik.  Dengan  demikian  segala sesuatu    perilaku  seseorang  aktor  politik merupakan    para  meter  dalam  melihat bagaimana sikap  individu itu bergaul dan berkumpul.    Aktor-aktor  politik    menurut Surbakti  (1992)  dapat    dibagi    menjadi  2 (dua)  yakni:  (1)  bertipe  pemimpin  yang mempunyai  tanggung  jawab  atau  tugas dan  kewenangan  untuk  membuat  dan melaksanakan keputusan politik. (2) Warga masyarakat  biasa  yang  mempunyai  hak dan  kewajiban    untuk    mengajukan tuntutan  serta  dukungan  terhadap  aktor politik bertipe pertama, termasuk mengajukan  aspirasi,  kepentingan  atau mengajukan  alternatif  putusan  berlainan dengan keputusan yang telah dibuat aktor politik tipe pertama.
Salah  satu  substansi  dasar  yang berkaitan dengan preferensi perilaku politik
Gambar 2. Poster Partai Peserta Pemilu Tahun 2018 Kota Madiun Hasil Penilaian Factual KPU Jakarta  yang Mengikuti Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2018 dan Pemilihan Presiden 2019.
adalah  pendekatan  tingkah  laku  politik lebih  menjadi  titik  sentral  perhatian  dari pada lembaga-lembaga politik atau kekuasaan  dan  keyakinan  politik.  Hal  ini disebabkan  oleh tingkah  laku  politik calon kepala  daerah  merupakan  pencerminan dari budaya politik masyarakat  yang sarat dengan aneka macam bentuk karakter dan aneka  bentuk  kelompok    dengan  aneka macam perilakunya. Preferensi perierilaku politik tidak ditentukan oleh situasi temporer,  akan  tetapi  mempunyai  pola yang berorientasi  pada  pola  umum yang nampak    jelas  sebagai    pencerminan budaya  politik  yang  sering  kali  disebut sebagai  peradaban  politik.  Jadi  preferensi perilaku politik tumbuh atas dasar kesadaran  yang    mendalam  tentang sistem  politik  yang    berlaku  atau  idologi politik suatu negara ( Budiarjo, 1982).
Pokok  preferensi  perilaku  politik    yang disampaikan  yang disampaikan oleh kaum “ behavioralisme ” adalah tentang pendekatan  preferensi  perilaku  politik pemilih  dari  segi  tingkah  laku  dengan konsep pemikiran sebagai berikut :
1.  Tingkah laku  politik pemilih  dalam pilkada  memperlihatkan    kesatuan
integritas   yang  dirumuskan  dalam generalisasi.
2.  Generalisasi-generalisasi pada dasarnya  harus  dapat  dibuktikan/
verivication  kebenarannya  dengan menunjukkan  tingkah  laku  pemilih yang relevan.
3.  Untuk mengumpulkan, menafsirkan data  diperlukan tehnik penelitian yang  cermat.
4.  Untuk mencapai kecermatan dalam penelitian  sedapat  mungkin  tidak main  peran.
5.  Penelitian  politik  mempunyai  sikap terbuka  terhadap konsep  teori  dan ilmu sosial lainnya.
6.  Dalam  membuat  analisis  politik nilai-nilai pribadi si peneliti sedapat mungkin tidak main peran ( Valuefree )   Budiharjo. 1982:136) Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas, preferensi perilaku politik dalam penelitian ini  adalah  perilaku    politik  pemilih  yakni aktivitas-aktivitas  sosial  politik  pemilih dalam memberi keputusan politik pilihannya  ketika  diselenggarakan  kan pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung di Madiun periode 2018-2023.
Preferensi perilaku politik yang dimaksud peneliti bahwa preferensi perilaku  politik  yaitu  keputusan  pilihan dalam aktifitas politik meliputi keseluruhan tingkah laku politik para aktor politik warga negara/ masyarakat yang dalam manivestasi    konkritnya    telah  saling memiliki hubungan dengan kultur politiknya atau    budaya  politik  masyarakatnya. Preferensi tinngkah laku warga masyarakatnya  sebagai  respon  dalam menilai obyek dan peristiwa politik maupun model perilaku politik nya terhadap sistem politik yang ada.
Setelan melalui tahap-tahap pelaksanaan  pilkada,    pada  tanggal  27 November  2018,  diadakan  pemungutan suara  yang  diikuti  oleh  144.026  pemilih tetap  /DCT  KPU  2018  Kota  Madiun, diperoleh  hasil  pemungutan  suara  secara final  yaitu:  Maidi –  Indah  Raya  39,474  /
39,60%    Mahardika-Arif  Rahman  :  35.37/
34.59% dan Yusuf-Rohana  : 27.414/ 26.81%. (Sumber : KPU 2018).
Hasil  perolehan  suara  seperti    diatas, menunjukkan bahwa masing-masing pasangan calon sama-sama kuat, dengan perbedaan  suara  yang  relative  sedikit. Ketua  KPU  Sasongko  menyampaikan andaikata  ditambah  seminggu,  mungkin pasangan  Maidi –Ida  Raya  bisa  kalah. Preferensi  politik  pemilih  pada  Pilkada  di Kota Madiun, menunjukkan bahwa preferensi  politik  pemilih  berpihak  kepada kekuatan  modal  social,  modal  politik, modal  ekonomi,  modal  ketokohan,  modal birokrasi,  modal  komunikasi  sosial  yang lihai oleh pasangan calon.
Teori  Pertukaran  Sosial  Peter  Blau terbukti dalam pilkada pada tanggal 27 Juni 2018 bahwa pemilih menentukan pilihannya  atas  dasar “  saya  dapat  jika memilih  calon,  ada  suara  harus  ada imbalannya”. Imbalan yang didapat pemilih dapat  berupa  langsung  contoh money politik atau  janji-janji  yang  besok  akan  di bayar oleh calon walikota sehingga dalam pilkada  tidak  ada  yang  gratis  termasuk suara  pemilih.  Kemenangan  pasangan Maidi-Inda  Raya  semuanya  tidak  lepas politik transaksional  antara pemilih dengan calon    tertentu.  Sedangkan  menurut  teori Weber tentang Tindakan Sosial seseorang, bahwa pilkada merupakan tindakan sosial yang  dilakukan  oleh  seseorang  untuk
menentukan  calon wali kota 5 mendatang. Tindakan  sosiali  menurut  Weber,  ada  4 (empat)  yakni  tindakan  social  affektif, tindakan  social  bernilai,  tindakan  social tradidonal  dan  tindakan  social  dengan tujuan tertentu.
Preferensi  politik  perilaku  pemilih dalam  menentukan  pilihannya  bervariasi dalam  niat  dan  motivasi.  Sesuai  dengan yang disampaikan Weber, bahwa masyarakat  memilih  walikota  mempunyai niatan  untuk  tujuan  dan  maksud  tertentu. Ada  pemilih  yang  niatnya,  untuk  tujuan yang luhur dan mulia untuk memilih Kepala Daerah.  Oleh  karena  itu,  dalam  pilkada tindakan social pemilih bermacam-macam, yang  jelas  pemilih  tidak  boleh  Golput (Golongan  Putih)  dan  harus  menentukan pilihan  sesuai  preferensi  politik  partai pilihannya.

## KESIMPULAN
Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada) merupakan  wahana  demokratis,  untuk keperluan  tersebut  seluruh  warga  negara harus  berpartisipasi  aktif  ,tidak  boleh  ada yang golput. Pendidikan politik masayarakat  yang  efektif  yakni  pada saat pilkada berlangsung, karena pilkada menentukan  keberlangsungan  negara. Dengan pilkada, peralihan kekuasaan akan berlangsung  damai,  aman.  tentram  tanpa ada  gejolak,  konflik  sosail  di  masyarakat. Preferensi  politik  pemilih  dalam  pilkada pasti  terjadi,dan  hal  tersebut  merupakan dinamika  kehidupsan  khusus  nya  dalam kehidupan  social-politik  di  masayarakat. Semoga hasil pilkada pada tanggal 27 Juni 2018 menghasilkan walikota yang amanah, dapat  mengayomi  seluruh  masyarakat warga Kota Madiun .

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  L.  2007 Perihal  Ilmu  Politik , Sebuah  Bahasan  Memahami  Ilmu Politik . Graha Ilmu. Jakarta.
Arikunto,  S.  2002. Prosedur  Penelitian: Suatu  Pendekatan  Praktisi .  Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
Asfar,  M.  1995 Pemilihan  Umum  dan Perilaku Politik . Pustaka Eurike.
Surabaya.
Berger, P.L & Lukman, T. 1985
Humanisme    Sosiologi .  Cetakan
Pertama  Diterjemahkan  oleh  Dhaniel Dakhidei Penerbit LPES. Jakarta.
Blau,  P.    1964. Approaches  to  Study  of Social Structure .The Free Press. New York.
Bogdan  R.C  &  Bigden  S.K.    1982,
Qualitatif  Research  for  Education  An Introduction  to  Theory  and  Method . Alyn and Bacon. Boston.
Bottomore,  T.  1992. Sosiologi  Politik . Rineka Cipta. Jakarta.
Bradley ,  H. 1992. Fracture  Identity: Canging  Patterns  of  Innequenality. Cambridge .
Budiarjo,  M.  2004. Dasar - Dasar  Ilmu Politik . Balai Pustaka. Jakarta.
Cosser,  L.  1964 The  Fuction  of  Social Conflict , The Free Pers. New York.
Dahrendorf , R. 1959. Class and Conflict in Industrial   Society. Stanford .
Denzin,  E.  1971. Political  System .  New York.
George, R. 2005. Perkembangan Sosiologi dari  Klasik  Sampai  Post  Modern . Penerbit Obor. Jakarta.
Hamidi. 2008 . Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan    Penelitian. Penerbit  Universitas  Muhamadiyah
Malang Pers . Malang.
Harrison,  L.  2009. Metodologi  Penelitian Politik .  Kencana  Prenada  Media Group. Jakarta.
Huberman, A. Micheil & Matheu, M. 1992.
Analisis  Data Kualitatif .  UII  Pers.
Jakarta.
Surbakti, R. 1993. Memahami Ilmu Politik . Penerbit Gramedia. Jakarta.