## DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DI IORA PADA KASUS ILLEGAL, UNREPORTED, DAN UNREGULATED FISHING
Hino Samuel Jose 1 , Laode Muhamad Fathun 2
1 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
abrahamhinosamueljose@upnvj.ac.id
2 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## Abstract
Maritime  sovereignty  is  an  integral  part  of  the  Indonesia’s  foreign  policy, historically  in  the  era  of  Nusantara,  many  competitions  to  conquer  maritime territory  was  even  tangible  from  the  era  of  Majapahit  and  Sriwijaya  kingdom during  their  ruling.  With  the  notion  of  Indonesia  as  the  world’s  maritime  axis, Indonesia’s diplomacy is defined clearly by the manifestation of efforts either in bilateral,  regional,  and  multilateral.  This  article  discussed  on  how  Indonesia’s diplomacy through IORA cooperation is done to overcome the issue of IUU fishing during  the  presidency  of  Joko  Widodo  from  2015  until  2020.  Indonesia’s  IORA Chairmanship  from  2015-2017  has  rejuvenate  Jakarta’s  maritime  diplomacy. Indonesia’s  diplomacy  depicted  that  Indonesia  is  beyond  than  norm-setting  but also to the level where Indonesia assert their identity as a sovereign maritime axis amid the challenges and modernization that made non-traditional security as one of the core of contemporary diplomacy.
Keywords: IORA, IUUF, Indian Ocean, Maritime Security, Diplomacy

## PENDAHULUAN
Kedaulatan suatu negara tidak hanya berbicara pada satu konteks tetapi juga  meliputi  berbagai  hal  yang  berkaitan  satu  sama  lain  (Sheehan,  2006). Negara  mempertahankan  kedaulatannya  baik  di  darat,  laut,  dan  udara  dari ancaman  melalui  tindakan  sekuritisasi.  Tindakan  sekuritisasi  tentunya dilakukan baik melalui cara tradisional yang lebih bersifat militeristik ataupun menggunakan diplomasi serta perjanjian internasional. Isu keamanan maritim salah  satunya,  merupakan  aspek  yang  menjadi  kunci  dari  kedaulatan  serta keamanan  suatu  negara  –  dikarenakan  laut  menyimpan  sumber  daya  milik negara  tersebut  ataupun  sebagai  wilayah  strategis/perairan  di  bawah
kedaulatan suatu negara. Adanya ketidakamanan maritim (maritime insecurity) tentunya tidak hanya berpengaruh bagi status quo domestik namun juga negara lain. Biersteker dan Weber (1996) menulis bahwa  kedaulatan juga mengatur tatanan hubungan antar negara. Ancaman terhadap perairan suatu negara baik yang  datang  dari  aktor  negara  maupun  non-negara  tentunya  harus  dapat mengancam  kepentingan  komersial  yang  dampaknya  akan  berbanding  lurus dengan  situasi  politik  domestik  maupun  hubungan  bilateral  suatu  negara. Contohnya adalah masalah Indonesia dengan kapal asing pencuri ikan Vietnam pada  Oktober  2020,  pada  saat  itu  perbatasan  Zona  Ekonomi  Eksklusif  (ZEE) yang  tumpang-tindih  membuat  Indonesia  harus  mempercepat  negosiasi perbatasan  demi  keamanan  para  nelayan  Indonesia  dan  untuk  kedaulatan wilayah NKRI (Jelita, 2020).
Keamanan  maritim  yang  diperjuangkan  baik  secara  militer  maupun diplomasi  menurut  Buzan  et.  al.  (1998)  adalah  suatu  konteks  dari  objek pemikiran non-tradisional yang telah diperluas. Hal ini membuat aktor negara sebagai  pembuat  kebijakan  harus  meningkatkan  kerjasama  maritim  yang dibutuhkan sebagai langkah strategis dengan negara lain (Keliat, 2009). Pada permasalahan  penangkapan  ikan  yang  ilegal  dan  tidak  sesuai  hukum internasional (IUU Fishing atau yang disingkat IUUF) – dampak yang dihasilkan bersifat  multidimensional  dan  mempengaruhi  tingkat  kompetisi  pasar perikanan itu sendiri. Narasi ini diperkuat dengan kesimpulan dari FAO dimana ketidakamanan  pangan  (food  insecurity)  menjadi  salah  satu  dampak  terbesar apabila IUUF tidak diatasi (FAO, 2016).
Menurut  Kementerian  KKP  RI  luas  wilayah  perairan  Indonesia  adalah total  7,8  juta  km2  dan  2,55  juta  km2  diantaranya  adalah  luas  dari  ZEE Indonesia, dengan data demikian maka  potensi laut Indonesia menjadi suatu dorongan untuk dilindungi karena perikanan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap nilai ekspor sebesar 73,6 miliar rupiah (Pratama, 2020). Setelah  mengetahui  akan  potensi  ekonomi  maritim  Indonesia,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  Indonesia  sebagai  aktor  negara  yang  rasional  tentunya
harus  memprioritaskan  bagaimana  agar  perlindungan  potensi  laut  dapat dimanfaatkan secara sah dan menguntungkan bagi Indonesia, dan keamanan maritim merupakan jawaban untuk Indonesia dorong. Dengan bentuk negara Indonesia  sebagai  suatu  negara  kepulauan,  maka  dalam  usaha mempertahankan kesinambungan keamanan maritim Indonesia, maksimalisasi peningkatan diplomasi maupun pertahanan tidak hanya secara politis namun juga  secara  natural  (Fathun,  2019).  Dengan  kondisi  demikian,  maka  setiap langkah maksimalisasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan juga aspek internal  maupun  eksternal  dari  rezim  yang  telah  dibentuk  berdasarkan prakondisi baik secara historis maupun strategis yang ada sebelumnya.
Ketika  meninjau  permasalahan  maritim,  maka  akan  muncul  beberapa proposisi yang umumnya secara normatif akan dibahas sebagai suatu tekanan (pressing matters). Pertama, keamanan maritim dalam segi ekonomi tidak hanya dapat membantu keberlanjutan pembangunan, namun juga sebagai salah satu nilai kerjasama strategis yang menjaga keberlangsungan interdependensi yang signifikan  sebagai  salah  satu  komoditi  utama  di  pasar  konsumsi  (Ridho  & Sudirman, 2020). Oleh karena itu, nilai strategis ini akan menjadi salah satu variabel untuk menjaga resiprokalitas dari hubungan yang dilakukan. Kedua, setiap kebijakan akan memiliki tekanan dikarenakan keamanan maritim adalah sesuatu yang unik pada umumnya, sehingga tindakan sekuritisasi tidak hanya membutuhkan  langkah  militer  maupun  hukum  yang  strategis,  namun  dapat menjaga  agar  setiap  langkah  tidak  akan  menimbulkan  ketidakstabilan  antar aktor  baik  secara  bilateral  maupun  kawasan  (Damayanti,  2017).  Dan  ketiga, ‘budaya’  dari  preservasi  keamanan  dan  gagasan  maritim  tersebut  harus menciptakan keharmonisan antara para pemangku kepentingan yang dalam hal ini tidak hanya pemerintah namun juga aktor komunal seperti contoh yaitu para nelayan,  LSM  lingkungan,  dan  konsumen  dari  produk  kelautan  tersebut (Fathun,  2019).  Adapun  berdasarkan  narasi  tersebut,  maka  dalam permasalahan  maritim  seperti  IUU  fishing  membutuhkan  kerjasama  dengan pihak  eksternal  baik  untuk  membangun  kesiapan  dan  kapasitas  kebijakan
aktual, pengarusutamaan kolaborasi teknis maupun pengetahuan, dan strategi yang mengedepankan perdamaian dan keamanan.

## Landasan Konseptual Diplomasi Maritim
Keamanan  maritim  dalam  artikel  ini  dibahas  dalam  mazhab  non- tradisional  dikarenakan  IUU  fishing  dilakukan  oleh  aktor  non-negara  pada umumnya. Hoyt (2003) telah menarik garis perbedaan antara kontekstualisasi keamanan  tradisional  dan  keamanan  non-tradisional.  Dan  dengan  demikian dikarenakan  IUU  fishing  dalam  hal  ini  adalah  masalah  yang  bersifat transnasional,  maka  akan  memenuhi  bentangan  keamanan  non-tradisional yang  dibahas  oleh  Hoyt.  Dengan  asumsi  demikian,  maka  keamanan  maritim tidak hanya sebatas mengatur peran dan strategi dari tentara AL suatu negara (Juliawati, 2018) tetapi juga menjadi dorongan untuk adanya perluasan hingga ke  permasalahan  non-tradisional.    Penelitian-penelitian  yang  ada  mengenai keamanan  maritim  umumnya  berangkat  pada  argumen  dimana  resolusi  MU PBB yaitu informal consultative process (ICP) merupakan benchmark dari usaha multilateral  untuk  penanganan  kejahatan  dan  ancaman  terhadap  keamanan maritim  yang  bersifat  non-tradisional,  namun  ICP  tidak  secara  eksplisit mengedepankan isu penangkapan ikan ilegal/ IUU fishing sebagai bagian dari norma yang ditetapkan.
Hingga  ketika  PBB  melalui  resolusi  di  tahun  2002  secara  eksplisit mengeluarkan resolusi 57/142 pada tahun 2002 dan 70/235 pada tahun 2015 yang menjadi bagian dari “Oceans and The Law of the Sea” menggabungkan IUU fishing  sebagai  salah  satu  ancamanan  yang  perlu  diatasi  melalui  bilateral, regional,  dan  multilateral.  Ketika  merefleksikan  hal  tersebut,  maka  gagasan akan  penanganan  permasalahan  IUU  fishing  mendorong  cara  yang  lebih kolaboratif  ketimbang  cara  tradisional yang  koersif,  hal  ini  dilakukan  melalui postur atraksi dan nilai-nilai prinsipal ketimbang alat-alat perang (Mière, 2014). Secara domestik,  konseptualisasi dari diplomasi maritim Indonesia secara pilar tergabung  dalam  gagasan  diplomasi  4+1  dan  bersinggungan  antara  pilar
diplomasi kedaulatan, diplomasi ekonomi, dan kontribusi serta kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia (Hasugian, 2019)
Artikel  ini  membahas  bagaimana  diplomasi  Indonesia  dilakukan  dalam isu keamanan maritim pada konteks kerjasama IORA di lanskap Indo-Pasifik. Penelitian  ini  menggunakan  analisis  kualitatif  dari  literatur  dan  data pendukung  yang  ada  baik  secara  studi  kasus  maupun  dari  rezim  keamanan maritim di IORA itu sendiri. Penelitian ini menggunakan document-based dan internet-based  research  dalam  perolehan  bahan  studi  pustaka  dan  kajian kontemporernya itu sendiri.

## PEMBAHASAN

## Rezim Keamanan Maritim Ditinjau dari Perspektif Asia Tenggara
Keamanan  maritim  di  kawasan  Indo  Pasifik  adalah  suatu  tindakan sekuritisasi yang didorong oleh definisi Indo Pasifik sebagai suatu “konektivitas ekonomi  dan  keamanan  antara  Pasifik  Barat  dengan  Samudera  Hindia (Brewster, 2016). Adapun norma kerjasama kawasan Indo Pasifik yang dimana ASEAN  menjadi  aktor  sentralnya  mengedepankan  norma  rule-based  order berdasarkan  pada  hukum  internasional  yang  berlaku  yaitu  United  Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Adapun suatu tatanan rule-based order ini selain menjadi landasan kerjasama dan diplomasi negara-negara Asia Pasifik  juga  menjadi  suatu  isu  geopolitik  yang  dimana  menurut  Singh  (2017) ada 3 hambatan struktural yaitu: (1) legitimasi serta advokasi dari para aktor pendorong tatanan rule-based order; (2) permasalahan mengenai keadilan dari para  pemangku  kepentingan  secara  proporsional;  dan  (3)  permasalahan mengenai  penegakan  dan  kepatuhan  para  aktor  dalam  operasionalisasi kerjasama  Indo-Pasifik  yang  rule-based  (Singh,  2017).  Dari  ketiga  masalah tersebut,  maka  suatu  rezim  keamanan  di  Indo-Pasifik,  yang  dimana  dalam konteks  ini  adalah  keamanan  maritim  harus  dibentuk  sebagai  bagian  dari usaha politis untuk mempertahankan gagasan tersebut.
Terorisme  di  laut  menurut  adalah  suatu  ancaman  keamanan  maritim yang  bermuatan  politis  ketimbang  profit-oriented  seperti  apa  yang  dilakukan para  jaringan  kejahatan  transnasional  di  laut  (Shie,  2004).  Status  quo  yang semakin  kompleks  membuat  ASEAN  harus  memperluas  kerjasama  intra kawasan-nya hingga keluar dengan mitra strategisnya untuk mengedepankan sekuritisasi dan kepentingan politik maritim semua negara kawasan tersebut. ASEAN  dalam  hal  ini  memiliki  suatu  PR  untuk  menegakkan  hukum  dalam sekuritisasi  ancaman  keamanan  maritim  melalui  diplomasi.  Namun,  karena definisi  yang  belum  jelas,  ASEAN  masih  harus  menggunakan  pedoman  yang disusun oleh Maritime Cooperation Working Group of the Council for Security and Cooperation  in  the  Asia  Pacific  (CSCAP).  Adapun  definisi  tersebut  belumlah cukup  kuat  untuk  dijadikan  norma  dasar  dalam  pengaturan  masing-masing negara untuk menangani terorisme di laut (Wee, 2008). ASEAN dan kerangka kerjasama eksternalnya melalui ARF harus memiliki norma pengaturan dasar untuk  mengarahkan  pandangan  yang  sama  dan  mendorong  negara  untuk memanifestasikan komitmennya. Adapun Bateman (2005) mengatakan bahwa kurangnya  pengaturan  internasional  yang  juga  disebabkan  oleh  kurangnya kohesivitas aktor intra kawasan juga menjadi faktor proliferasi kasus terorisme di laut (Bateman, 2005). ARF dalam hal ini hadir dengan mekanisme kerjanya dengan menjunjung tinggi ASEAN Way sebagai media untuk diplomasi maritim para aktor.
ARF  didirikan  sejak  tahun  1994  dan  menjadi  salah  satu  manifestasi kepentingan  ASEAN  dalam  bidang  politik  dan  keamanan  walaupun  pada mulanya  ASEAN  didirikan  untuk  kepentingan  ekonomi  dan  sosial  budaya (Severino, 2006). Paragraf selanjutnya dibawah ini akan mengelaborasikan lebih lanjut  bagaimana  ARF  melalui  mekanisme  kerjanya  menyelesaikan permasalahan  keamanan  maritim  melalui  diplomasi  dengan  mitra  eksternal ASEAN  yang  tetap  berdasar  pada  tiga  prinsip  ASEAN  yaitu  consensus, confidence  building,  dan  non-intervention.  Tentunya  pelaksanaan  diplomasi maritim di ASEAN merujuk pada cetak biru ASEAN yang terbaru yaitu ASEAN
Political Security Blueprint 2016-2025 yang fokus pada peningkatan kerjasama kawasan  dalam  isu  keamanan  non-tradisional,  dan  juga  berbagai  isu transnasional  (Fajriah  &  Latifah,  2018).  ARF  sendiri  melalui  ARF  Vision Statement  menetapkan  5  inti  utama  yaitu:  (1)  pembangunan  perdamaian kawasan,  persahabatan,  dan  kesejahteraan;  (2)  guiding  principle  dalam pendekatan  kawasan  terhadap  isu  perdamaian  dan  keamanan  di  ASEAN;  (3) peningkatan  dan  penguatan  kerjasama  ARF  melalui  diplomasi  preventif; membangun kemitraan untuk keamanan yang komprehensif; dan implementasi yang ditinjau secara berkala (ARF, 2009). Visi yang dituangkan pada dokumen ini menunjukan bahwa ASEAN senantiasa mengedepankan sentralitasnya, yang dimana  ini  merupakan  suatu  target  pencapaian  untuk  tetap  memajukan institusionalisasi kawasan yang nantinya dapat mengelaborasikan solusi yang tetap sejalan dengan dinamika arsitektur keamanan kawasan.
Visi tadi kemudian dikembangkan ke dalam suatu rencana aksi konkret yang  dikenal  dengan  nama  Hanoi  Plan  of  Action  to  Implement  ARF  Vision Statement  yang  menjadi  landasan  untuk  ARF  di  pertemuan  Inter-sessional Meeting on Maritime Security. Rencana aksi yang disusun di Hanoi pada tahun 2010  yang  dinegosiasikan  pada  saat  ARF  Senior  Official  Meeting  menetapkan solusi untuk implementasi visi ARF. Adapun dari 6 area kerjasama yang dicakup dalam  rencana  strategis  ini,  yang  paling  relevan  adalah  area  kerjasama keamanan maritim. ARF Intersessional Meeting on Maritime Security (ARF ISM on  MS).  Rencana  aksi  Hanoi  menargetkan  pada  tahun  2020,  ARF  sudah mengembangkan  solusi  regional  konkrit  yang  efektif.  Usaha-usaha  sendiri diwujudkan  melalui  beberapa  langkah  strategis  seperti:  (1)  konsultasi  untuk kerangka kerja isu keamanan maritim; (2) kerjasama intensif dan dekat untuk membahas  keamanan  navigasi  dan  standar  pengamanan  para  pelaut  serta kapal yang beroperasi sesuai dengan standar regional; (3) promosi keamanan regional  melalui  pembangunan  kapasitas  dan  pelatihan  para  pejabat  untuk berlatih bersama dalam menangani isu yang terkait dengan keamanan maritim; (4) mengembangkan jejaring antara ARF dengan IMO, IOR-ARC, ReCAAP, dan
platform kerjasama maritim lainnya; (5) pengembangan teknologi dan kapasitas penegakan hukum; dan (6) melibatkan pemikir (think-tank) dari level nasional maupun  regional  untuk  mendukung  ISM  on  MS  dalam  pembuatan  kebijakan yang transparan dalam isu keamanan maritim.
Implementasi  kedua  kerangka  kerja  haruslah  meninjau  apa  saja kelemahan  dan  ruang  untuk  diperbaiki.  Dalam  hal  ini,  luasnya  wilayah  laut yang  dicakup  oleh  ARF  di  Asia  Pasifik  membuat  kapitalisasi  sumber  daya maritim  dari  setiap  aktor  negara  harus  mampu  bersinergi  dan  memenuhi standar operasi. ARF dibuat sebagai suatu media kerjasama transregional yang berfungsi  untuk  mendirikan  pilar  sentral  ASEAN  dalam  menangani  evolusi tantangan  keamanan  kawasan  (ARF,  2009).  Oleh  karena  itu,  perlu  diketahui bahwa  kemitraan  ASEAN  dengan  negara-negara  sahabat  di  luar  ASEAN merupakan suatu usaha untuk menciptakan pola hubungan yang konstruktif berdasarkan berbagai pola yang terprediksi di Asia Pasifik di tengah tantangan yang ada (Leonard, 2019).
ARF  sendiri  melalui  mekanisme  ISM  on  MS  beberapa  kali  membahas beberapa  kasus  yang  terjadi  di  Selat  Malaka  dan  Laut  Filipina.  Pada  kasus Filipina,  yang  difokuskan  adalah  penanganan  kelompok  Abu  Sayyaf  yang merupakan  teroris.  Kelompok  ini  dianggap  sangat  berbahaya  dan  sangat bermuatan  politis  disamping  keperluan  ekonomi  dikarenakan  kelompok  ini berusaha  untuk  mencari  dana  operasi  ketimbang  operasi  pembajakan  untuk pengaruh semata. Tiga kasus penyanderaan yang berujung pada tewasnya WN Kanada  dan  bebasnya  2  WN  Malaysia  dan  Indonesia  membuat  perairan  ini masih  rawan  walaupun  kecaman  internasional  sudah  dilemparkan  ke  Abu Sayyaf (Djelantik, 2016).
Kemudian pada Selat Malaka, sebagai wilayah strategis tentunya secara geopolitik merupakan jalur perairan yang menghubungkan wilayah Samudera Hindia  dengan  Laut  Cina  Selatan,  yang  dimana  ini  merupakan  jalur perdagangan  Asia  Tenggara  dari  Pasifik  menuju  Samudera  Hindia  hingga  ke
Eropa.  Jalur  perdagangan  ke  negara  Asia  Selatan  seperti  India  dapat diperpendek  jalur  tempuhnya  melalui  selat  Malaka.  Namun,  ancaman pembajakan masih ada ketika pada tahun 2014 ada 4 pembajak dari Aceh yang menahan  kapal  asal  Thailand  213  MOO8  Tamban  Hin  Muong  Suvarnabhumi ROI  (Fathun,  2019).  Tindakan  para  pembajak  tersebut  merupakan  motif ekonomi,  hal  ini  membuat  bahwa  lokalisasi  pembangunan  berkelanjutan  di wilayah perbatasan perlu ditingkatkan. Dan tentunya ini dapat menjadi salah satu  konten  negosiasi  ARF  dalam  penetapan  solusi  di  ISM  on  MS  berikutnya pada  tahun  2021.  Menurut  IMO,  laut  selat  Malaka  menghadapi  kasus pembajakan serius dengan angka 108 kasus perompakan pada tahun 2015 dan 72% lalu lintas perdagangan internasional terancam (Djelantik, 2016).
Umumnya,  karena  belum  ada  konsensus  atau  landmark  yang  bisa menjadi acuan dalam keamanan maritim, diplomasi yang dilakukan semuanya memiliki kesamaan ciri khas yaitu keamanan maritim merupakan konstruksi sosial yang dianut oleh negara dalam menindak kebijakan sekuritisasi maritim baik  secara  militer  maupun  nonmiliter  yang  transnasional  dan  tidak  terikat pada batas-batas wilayah negara (Fathun, 2019). Usaha seperti cuci uang dan sebagainya  diperketat  dan  dalam  hal  ini  efisiensi  kerjasama  lembaga  antar pemerintah  harus  lebih  cepat  untuk  melakukan  tindakan  remedial  atau diplomasi  preventif  yang  proaktif.  Kasus  ini  sendiri  ditangani  melalui  solusi grand  strategy  yang  merupakan  arti  dari  penegakan  hukum,  stabilitas,  dan strategi  pemerintah  untuk  melakukan  kontrol  (Permono,  2019).  Kontrol  ini dilakukan untuk mencegah adanya pencapaian secara ideologis maupun politis dalam  konteks  keamanan  maritim.  ARF  melalui  ISM  on  MS  menetapkan kebijakan sekuritisasi yang aktual dan mampu mendorong paradigma diplomasi kolaboratif.

## IUU Fishing dan Tinjauan Kontemporer Keamanan Maritim Indonesia
Seperti yang telah dibahas sebelumnya, dengan kondisi dimana Indonesia memiliki  tekanan  baik  dari  dalam  maupun  dari  luar  untuk  menjaga interdependensi  dan  melakukan  preservasi  pada  kedaulatan  dan  keamanan
maritim,  maka  Indonesia  harus  memulai  langkah  strategis  dan  solutif  yang dapat  menjaga  potensi  laut  Indonesia  dari  tindakan  ilegal.  Salah  satu permasalahan yang paling sering terjadi adalah penangkapan ikan ilegal yang secara internasional dikenal sebagai illegal, unregulated, and unreported fishing (IUU Fishing). IUU Fishing sendiri adalah suatu istilah yang dipergunakan secara luas dan memiliki cakupan yang multidimensional mengenai perikanan (FAO, n.d).
IUU Fishing dinilai bukanlah suatu masalah yang unik bagi Indonesia jika melihat pada status quo (Taufika, 2020), namun konsekuensi dari IUU Fishing sendiri apabila tidak ditangani secara berkelanjutan akan merugikan Indonesia sebab  kebanyakan  dari  sektor  perikanan  dan  kelautan  Indonesia  bersifat informal  dan  dipegang  oleh  para  smallholders.  Untuk  mendalaminya  OECD (2004)  mengelaborasikan  3  konsekuensi  utama  dari  IUU  fishing  yang  apabila terjadi  pada  negara  ekonomi  berkembang  akan  merugikan:  (1)  berkurangnya sumber  daya  perikanan  yang  dapat  dikelola  secara  efektif;  (2)  berkurangnya kesempatan untuk ekonomi para nelayan; dan (3) munculnya ketidakamanan pangan  (food  insecurity).  Dan  konsekuensi  ini  tentunya  tidak  dapat  diatasi dengan strategi satu dimensi (OECD, 2004) dan memerlukan whole-stakeholder approach  atau  pendekatan  pemangku  kepentingan  secara  menyeluruh  dan tidak  menutup  kemungkinan  adanya  integrasi  usaha  dari  kerjasama  level internasional.
Pada UUD 1945 pasal 4 ayat 1 menjadi landasan dasar akan kepentingan maritim Indonesia. Ketetapan agenda Indonesia akan konteks maritim terlihat kembali  saat  pada  tahun  2017  Presiden  Joko  Widodo  menetapkan  Peraturan Presiden RI (Perpres) No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang  menjadi  dasar  dari  sekuritisasi  Indonesia  sebagai  poros  maritim  dunia. Adapun langkah sekuritisasi tersebut merupakan wujud kesadaran pemerintah Indonesia dalam melindungi potensi sumber daya perikanan Indonesia sebesar 9,9 juta ton per tahun dan untuk mendorong pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan mengurangi overfishing. Perikanan memang dipandang
sebagai  sumber  daya  terbarukan,  namun  artikulasi  kebijakan  pemerintah sesuai  dengan  yang  dimandatkan  pada  Peraturan  Menteri  KKP  No.  31  tahun 2004 serta UU No. 45 tahun 2009 harus memastikan agar potensi perikanan Indonesia  dimanfaatkan  dengan  menjaga  laju  ekstraksi  agar  proporsional dengan  laju  pemulihannya  (Suman,  Irianto,  Satria,  &  Amri,  2016).  Dari  hal tersebut  maka  IUU  fishing  secara  signifikan  akan  kontraproduktif  dengan peraturan dan mandat yang telah ditetapkan sebagai norma kebijakan maritim Indonesia.
Diluar  konteks  hukum  dan  juga  kebijakan,  salah  satu  permasalahan utama  adalah  letak  geografis  dari  Indonesia  itu  sendiri.  Kondisi  geografis Indonesia yang cukup strategis menghubungkan dua samudra besar dan dua benua  menjadi  alarm  bagi  Indonesia  untuk  membuka  jalur  kerjasama  dan diplomasi dengan negara tetangganya dan bahkan pengarusutamaan prinsip- prinsip  serta  norma  dalam  level  intra  dan  antar  kawasan.  Usaha  diplomasi maritim, menjadi salah satu elemen yang memiliki intensitas penting (Anwar, 2016)  dikarenakan  aktor  pelaku  yang  terlibat  dalam  kasus  IUU  Fishing umumnya  adalah  WNA  sehingga  membutuhkan  negosiasi  dan  pembahasan mengenai  hal  strategis  maupun  teknis  seperti  yurisdiksi  hukum,  perjanjian keamanan perbatasan laut, dan sebagainya.
Dalam kajian keamanan maritim kontemporer, umumnya permasalahan yang  dihadapi  adalah  konflik  yang  tidak  bersifat  terbuka,  namun  menurut penulis ini juga didampingi dengan adanya perdamaian negatif yang tercipta di suatu arsitektur kawasan. Tentunya identitas kebijakan luar negeri yang terkait dengan isu maritim suatu negara akan tegak lurus dengan kondisi geopolitik, serta bagaimana jalur komunikasi dan penyelesaian isu dilakukan baik antara aktor  negara  maupun  aktor  non-negara.    Tentunya  dalam  kasus  diplomasi maritim  Indonesia  di  IORA  pula,  apa  yang  menjadi  kepentingan  Indonesia dibawa  dengan  posisi  yang  mempertimbangkan  distribusi  power  di  suatu wilayah maritim. Hal ini karena isu kedaulatan menjadi hal yang tidak dapat ditawar,  sambil  para  negara  yang  bekerjasama  menyusun  norma  maritim
mereka untuk memanfaatkan keunggulan komparatif masing-masing dalam isu maritim (Waluyo, 2020).
Kasus  yang  terjadi  selama  rentan  waktu  2019-2020  cenderung  naik turun,  ketika  Menteri  Susi  Pudjiastuti  menjabat  sebagai  Menteri  KKP,  dari Januari 2019 hingga April 2019 terjadi penangkapan terhadap 38 kapal asing yang melakukan tindakan IUU Fishing dimana 15 kapal berasal dari Vietnam, 13 kapal dari Malaysia, dan 10 kapal merupakan kapal asal Indonesia (KKP RI, 2019).  Yang  dimana  penangkapan  tersebut  dilakukan  pada  wilayah penangkapan perikanan (WPP) sektor 711, 712, 713, dan 716 yang merupakan hasil  kinerja  yang  positif  pada  kuartal  pertama  tahun  2019.  Tindakan sekuritisasi  seperti  penangkapan  dan  penghancuran  kapal  asing  merupakan salah satu tindakan khas dari pemerintah dalam penanganan isu ini. Tindakan yang  dilakukan  pemerintah  pun  beragam,  mulai  dari  tindakan  pencegahan, penanganan  agar  tidak  dimanipulasi  oleh  para  kapal  pencuri  ikan,  dan kemudian  menegakan  hukum  dengan  mengatasi  kerumitan  yang  ada  dalam konteks  kasus  IUU  Fishing  yang  berfokus  juga  pada  penangan  kejahatan transnasional. Bahkan, dengan salah satu WPP di Indonesia yaitu WPP 715 yang memiliki  nilai  potensi  ekonomi  sebesar  3,6  miliar/  tahun  maka  pengawasan terhadap  wilayah-wilayah  vital  ini  perlu  diperketat  (Susanti,  Fahrudin,  & Kusumastanto, 2020).

## Diplomasi Indonesia Melalui IORA pada Kasus IUU Fishing
IORA  sadar  betul  bahwa  kawasan  samudera  hindia  selain  daripada keuntungan  geopolitik,  juga  menyimpan  sumber  daya  laut  yang  melimpah. Sumber daya laut yang kaya akan ikan dan keanekaragaman maritim lainnya menjadi suatu identitas kerjasama intrakawasan negara-negara anggota IORA (IORA,  n.d). IORA  pada  tahun  2018  –  2020  menetapkan  kerangka  kerja  yang menghasilkan  rencana  aksi  untuk  isu  manajemen  perikanan  berkelanjutan (sustainable  fisheries  management)  demi  melindungi  28,5  juta  orang  yang dipekerjakan pada sektor perikanan. 47% dari 441 titik cadangan sumber daya perikanan  telah  dieksploitasi  dan  18%  diantaranya  dieksploitasi  secara  tidak
bertanggung  jawab  (IORA,  n.d).  Forum  kerjasama  IORA  yang  telah  dibentuk sejak tahun 1997 memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kerjasama ekonomi maritim, yang dimana IORA menjadi asosiasi kerjasama dengan  luas  wilayah  maritim  terbesar  ke-3  dengan  21  negara  anggota  dan  7 mitra dialog (Lisbet, 2016). Kerjasama maritim yang dilakukan IORA memiliki beberapa mekanisme kerja utama yang ditetapkan oleh Jakarta Concord’s Action Plan (2017-2021) yang dijelaskan pada paragraf dibawah ini.
Ada beberapa kelompok kerja di IORA yaitu Kepala Misi Kerja (Working Group on Heads of Mission/WGHM); Perdagangan dan Investasi (Working Group on  Trade  and  Investment/WGTI);  Forum  Bisnis  IORA  (IORA  Business Forum/IORBF); dan Akademisi. Pertama adalah WGHM atau Working Group on Heads  of  Mission  adalah  kelompok  kerja  tertinggi  yang  terdiri  dari  kepala perwakilan misi diplomatik negara-negara IORA yang berbasiskan di Pretoria, Afrika Selatan. Adapun WGHM bertemu untuk membahas program kerja yang dipresentasikan oleh Chair dan dewan Menteri (Council of Ministers) (IORA, n.d). WGHM  bertindak  sebagai  aktor  yang  mengikuti  dan  mengarahkan perkembangan  isu-isu  yang  menjadi  fokus  dan  membahas  arahan  strategis berikutnya. Kedua adalah WGTI atau Working Group on Trade and Investment adalah organ utama yang bertugas untuk membahas kerjasama dagang maritim dan  investasi  di  IORA  semenjak  1999.  WGTI  bekerjasama  untuk  membahas liberalisasi  perdagangan,  mengentaskan  hambatan  dari  barang,  jasa,  dan investasi  serta  pembangunan  teknologi  yang  dimiliki  oleh  negara-negara anggota IORA. WGTI juga berfungsi untuk meningkatkan regional supply chain dan memfasilitasi dialog pemerintahan dalam penguatan isu-isu seperti UMKM, partisipasi  akademik,  dan  lainnya  (IORA,  n.d).  WGTI  pada  tahun  2019 menetapkan  beberapa  rekomendasi  kebijakan  yaitu:  (1)  pengembangan hubungan P2P (people-to-people) dan dialog B2G (business-to-government) dalam menciptakan  mekanisme  information  sharing  antar  pemerintah  untuk mengentaskan  permasalahan  dagang  dan  investasi;  (2)  fasilitasi  inovasi  dan pertumbuhan  ekonomi  melalui  kerjasama  yang  menarik  investor;  (3)
mengembangkan strategi IORA Maritime Industry Strategy untuk merealisasikan potensi  ekonomi  maritim  yang  besar;  dan  (4)  memajukan  agenda  kesetaraan gender  dalam  penguatan  ekonomi  melalui  7  prinsip  kunci  IORA  serta menciptakan  ekosistem  kebijakan  yang  memajukan  peran  perempuan  dan reformasi kebijakan lain berdasarkan rekomendasi UN WOMEN (IORA, 2019).
Ketiga  adalah  forum  bisnis  IORA  atau  IORBF  (IORA  Business  Forum) merupakan  media  untuk  para  pelaku  bisnis  di  negara-negara  IORA  untuk berinteraksi.  Para  perwakilan  bisnis  ini  juga  membahas  berbagai  upaya  yang bisa  dilakukan  untuk  merekomendasikan  [pemerintah  negara  anggota  untuk akselerasi  perdagangan  intrakawasan  IORA.  Forum  ini  juga  membahas mengenai  pentingya  peran  sektor  swasta  dalam  mempromosikan  kerjasama yang  berkelanjutan  serta  implementasi  yang  berasaskan  kerjasama.  Adapun kerjasama yang dimaksud adalah kolaborasi dengan Global Trade Review (GTR) untuk membahas tantangan dan peluang bisnis di IORA (IORA, n.d). IORBF juga mengadakan  acara  jejaring  bisnis,  dan  juga  berbagai  acara  seperti pengembangan kapasitas bisnis dan pelatihan untuk para aktor bisnis dalam mempelajari  koordinasi  kebijakan  dagang  dan  mengembangkan  nilai perdagangan.  IORBF  pada  2017  mengadopsi  deklarasi  berjudul  “Joint Declaration  on  the  IORA  Business  Community  to  Build  Partnerships  for  a Sustainable and Equitable Economic Growth” di Jakarta.
Terakhir  adalah  akademisi  yang  memiliki  tugas  untuk  melakukan pengkajian  kebijakan  dan  pengembangan  penelitian  kemaritiman  dalam mendukung  riset  kebijakan  berdasarkan  IPTEK.  Dalam  bidang  ini,  kelompok kerja ini fokus pada pengembangan pengetahuan melalui publikasi di dua jurnal utama  yang  dimiliki  oleh  IORA  yang  berisi  penelitian  yang  relevan  serta membahas  berbagai  isu  tematik  dan  spesifik.  Diplomasi  maritim  Indonesia tentu  tidak  terlepas  dari  kepentingan  politik  Indonesia,  oleh  karena  itu Pemerintah RI (Pemri) selalu menegaskan bahwa kepentingan Indonesia sebagai penghubung kawasan Asia Timur dan Samudera Hindia harus dijunjung tinggi. Visi Global Maritime Fulcrum (GMF) yang ditekan oleh Presiden Joko Widodo juga
merupakan kekuatan Indonesia juga sebagai negara non-blok  (Akbar, Subagyo, &  Oktaviani,  2020)  yang  menjaga  keamanan  maritim  sambil  menggandeng teman baru dan menjaga relevansi diplomasi middle power dengan status quo.
Kawasan Samudera Hindia adalah kawasan yang paling sulit dimengerti. Adapun  alasannya  adalah  dikarenakan  kawasan  ini  terhubung  dan bersinggungan  dengan  Arab,  Timur  Tengah,  Afrika,  Sub-Sahara,  dan  Asia Selatan  (Gupta,  2010).  Oleh  karena  itu  sangatlah  besar  potensi  yang  perlu dimanfaatkan ditengah proyeksi kekuatan geopolitik yang bersaing di kawasan samudera  Hindia.  Indonesia  dibawah  pemerintahan  Joko  Widodo  betul-betul mengedepankan  dialog  kerjasama  maritim  seperti  yang  dibahas  sebelumnya. Perubahan paradigma kebijakan Indonesia dalam diplomasi maritim membuat Indonesia ingin memposisikan polugri maritimnya sebagai negara yang hidup dari laut (sea-based) ketimbang hidup dari sumber daya di darat (land-based) (Rezasyah,  2017).  Presiden  Jokowi  dalam  beberapa  kesempatan  terus mengedepankan bahwa laut adalah ujung tombak kedaulatan dan menyimpan ekonomi yang memakmurkan bangsa Indonesia. Jadi kita bisa lihat bahwa visi Indonesia untuk menjadi poros maritim menjadi konten utama dalam diplomasi maritim di IORA. Ancaman ketidakamanan maritim seperti kasus IUUF tentu mendorong  posisi  Indonesia  dalam  menciptakan  visi  maritim  dunia  yang diadopsi melalui Perpres No. 16 tahun 2017.
Indonesia  menjadi  ketua  (chairman)  IORA  pada  tahun  2015,  Indonesia selama masa kekuasaannya di IORA membawa agenda untuk membawa agenda maritim  nasional  dalam  melakukan  reorientasi  pandangan  maritim  di Samudera  Hindia  (Putri,  2018).  IUUF  tidak  ditangani  sebaik  jaman  sekarang sebelum masa pemerintahan Presiden Jokowi, perlu diketahui bahwa kejahatan transnasional  telah  ter-proliferasi  dengan  cepat  pada  saat  itu  oleh  karena kurang kuatnya kebijakan negara dalam aktualisasi gagasan maritim Indonesia (Septaria, 2016). Total 301 kapal asing yang ditangkap pada tahun 2018 saat sedang melakukan IUUF tidak hanya satu-satunya ancaman, namun IUUF juga sering dilakukan oleh nelayan domestik Indonesia yang jumlahnya 138 pakal
yang tertangkap oleh KKP (Lestari, Putra, & Larasuci, 2019). Oleh karena itu, Indonesia  melalui  keketuaannya  yang  bertemakan  “Strengthening  Maritime Cooperation  in  a  Peaceful  and  Stable  Indian  Ocean”  pada  tahun  2015-2017 menghasilkan  beberapa  keputusan:  (1)  Pertama,  IORA  membentuk  concord sebagai  hasil  konkrit  setelah  IORA  bekerja  selama  20  tahun  dan  mencoba berbagai  usaha  restart  oleh  chair  sebelumnya;  (2)  penguatan  regionalisme melalui KTT IORA yang memajukan isu lintas sektoral dan institution-building; dan  melakukan  kegiatan  teknis  konkrit  yang  melibatkan  pemangku kepentingan dari kementerian maupun lembaga (Kemlu RI, 2019).
Pasca Indonesia selesai menjalankan keketuaan IORA pada tahun 2017, Indonesia  tentunya  memerlukan  penguatan  kerjasama  teknis  apalagi  dalam pengentasan  IUUF.  Dalam  mengukur  keberhasilan  solusi  mengatasi  IUUF, Indonesia  melalui  IORA  pasca  keketuaannya  dapat  mengintegrasikan  norma yang dibentuk ke kerangka kerjasama ASEAN. Untuk membuktikannya, ASEAN memiliki  berbagai  kemitraan  antar  kawasan  seperti  melalui  mekanisme  ARF yang juga membahas agenda keamanan maritim. Sehingga dalam hal ini IORA dan  ASEAN  dapat  belajar  dari  IORA,  dan  penting  untuk  regionalisme  ASEAN dan  memperhatikan  kawasan  Samudera  Hindia  yang  secara  geopolitik  dan geografis bersinggungan dengan ASEAN, terutama pada isu non-tradisional tadi (Bhattacharyya, 2010). Indonesia dapat meneruskan institutional building yang tidak akan hilang dalam mengentaskan IUUF.  Beragamnya derajat kepentingan politik, ekonomi, dan militer berbagai negara di IORA juga membuat IORA harus belajar dari ASEAN yang masih dapat mempertahankan ASEAN Way di tengah beragamnya  derajat  kepentingan  tersebut.  Chew  (2011)  menganggap  suatu kerjasama  maritim  sangatlah  erat  hubungannya  dengan  konteks  lain  karena maritim  merupakan  media  komunikasi  ide  dan  pertukaran  budaya  di  masa lampau. Kekuatan dari hubungan inilah juga yang menjadi visi Jokowi untuk mengembangkan  diplomasi  maritim  Indonesia  melalui  IORA  serta  penguatan investasi  di  pelabuhan  laut  dan  infrastruktur  perikanan  dalam  meraih keuntungan absolut dari kerjasama maritim (Connelly, 2015).
Warga lokal yang hidupnya erat dengan laut menjadi perhatian khusus terutama  pada  konteks  pembangunan  nasional.  IUUF  merampas  mata pencaharian  para  warga  lokal  yang  bergantung  di  pantai  sehingga  Indonesia melalui  IORA  mendorong  terus  gagasan  ZOPFAN  atau  zona  wilayah  maritim IORA yang lebih “damai, aman, bebas,  dan netral (Rezasyah, 2017). Interaksi semacam inilah yang diharapkan dapat menciptakan identitas IORA yang telah terlokalisasi  dengan  baik  dan  menciptakan  sense  of  belonging  masyarakat dalam  bersama-sama  melawan  IUUF.  Kerjasama  regional  yang  sekarang cenderung  memiliki  statecraft  yang  berorientasi  pada  manusia  dan  agenda keamanan manusia yang semakin kencang (human security) membuat interaksi identitas  ini  penting  (Naidu,  2016).  IUUF  yang  terus  dilawan  Indonesia  juga memberikan suatu pemahaman bahwa dalam konstelasi pengamanan maritim dan  diplomasi  yang  dilakukan  memerlukan  rasionalisasi.  Rasionalisasi  disini adalah  baik  dalam  konteks  kebijakan  domestik  maupun  eksternal mempertimbangkan  potensi  dan  kapitalisasi  yang  ada  di  level  nasional  dan kekuatan  hukum  yang  memandatkan  hal  demikian  (Wicaksana,  2017). Indonesia melalui lima pilar yang ditetapkan dalam membangun budaya poros maritim dunia juga mengalami tantangan dari situasi politik regional yang ada. IUUF yang dilaksanakan oleh non-state actor (walaupun banyak juga yang state- sponsored seperti apa yang dilakukan Tiongkok di Laut Cina Selatan) membuat Indonesia harus sensitif kepada dimensi kerjasama lainnya yang lekat dengan sifat  holistik  dari  konflik  maritim  itu  sendiri.  Faktor  kedekatan  satu  negara dengan  negara  lain  dalam  menghindari  konflik  dan  menciptakan  balance  of power  membuat  Indonesia  harus  menggemakan  nation  understanding  (Putri, 2016) – untuk mengelola negosiasi. Dan adanya nation understanding ini bisa dibawa dari IORA dimana para negara sama-sama mengerti betul dampak IUUF dan meresonansikan gagasan tersebut agar menjadi norm-setting di ASEAN yang menjadi aktor vital dan mitra dari IORA.
Internalisasi  norma  di  IORA  juga  menjadi  prioritas  Indonesia,  adapun norma  yang  dimaksud  adalah  bagaimana  para  negara  anggota  IORA  yang
kebanyakan  adalah  negara  berkembang  dapat  membangun  jembatan  dan mengedepankan  kolaborasi  yang  sesuai.  Negara  berkembang  membutuhkan sumber daya dan kapitalisasi yang efektif sehingga kolaborasi demikian (mirip dengan  kontekstualisasi  Kerjasama  Selatan-Selatan)  diperlukan  oleh  negara- negara tersebut. Institusionalisasi yang ada di IORA harus memajukan prinsip dan langkah dimana para negara juga membawa para kelompok kerja di IORA untuk  memperluas  cakupan  kebijakan.  Cakupan  kebijakan  itu  sendiri  tidak boleh  hanya  serta  merta  diperluas  dengan  kajian  akademik  maupun pengembangan  kebijakan  tetapi  juga  melalui  lokalisasi  hukum  internasional. Hal ini berkaca dari ASEAN yang mampu bertahan dengan tatanan rule-based order-nya. Karena apabila IORA tidak memiliki suatu tatanan demikian maka IORA akan menjadi kerjasama pasif yang kurang menguntungkan dan tidak ada kepatuhan  dari  para  negara-negara.  Diplomasi  maritim  Indonesia  juga  harus menciptakan vocabulary yang dapat digunakan oleh para aktor negara di IORA untuk berkomunikasi dan mengimplementasikan kebijakan anti IUUF di negara mereka.  Serta  intensitas  kerjasama  juga  harus  didorong  dengan  eksplorasi insentif yang menguntungkan.

## Refleksi Keketuaan Indonesia di IORA 2015-2017 sebagai Usaha Diplomasi Maritim di Indo-Pasifik
Keketuaan  Indonesia  di  IORA  tentunya  telah  membawa  pengaruh  yang cukup  signifikan  untuk  diplomasi  maritim  Indonesia.  Visi  maritim  dibawah Presiden Jokowi yang merupakan bukti pengembangan dari konsep wawasan nusantara membuat strategisasi maritim harus melibatkan semua aktor dalam pendekatan yang kolaboratif. Pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang salah satunya bertujuan untuk menentang IUUF dapat kita lihat sebagai salah satu usaha untuk mendorong isu kerjasama maritim non-konvensional dan  integrasi  deteksi  dini  bersama  para  aktor.  Indonesia  sebelumnya  telah menerbitkan UU No. 32 tahun 2014 mengenai kelautan, dan UU ini memberikan lanskap  yang  baik  untuk  koordinasi  antar  lembaga  pemerintahan  dalam keamanan  laut,  sehingga  kejahatan  laut  menurun  90%  (Ayuningtyas,  2018).
Selain daripada itu, Indonesia juga memiliki kepentingan akan pengembangan blue economy pada tahun 2015 telah terbentuk melalui IORA Blue Economy Core Group.  Adapun  peran  kelompok  ini  adalah  untuk  proses  konsultatif  yang digunakan  Indonesia  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  PDB  di  Samudera Hindia  melalui  ekonomi  laut  yang  aman  dan  berkelanjutan,  serta  untuk mendorong  pembangunan  kapasitas  teknis  dari  IORA  (Ayuningtyas,  2018). Prinsip IORA sebagai suatu organisasi yang berasaskan open regionalism serta pertumbuhan keanggotaan sendiri bahkan masih menghadapi beberapa kritik. Tantangan  seperti  kurang  jelasnya  pencapaian  objektif  dan  keseragaman pandangan  para  negara  anggota  IORA,  dimana  negara-negara  Small  Island Developing  States  (SIDS)  lebih  menekankan  pada  permasalahan  perubahan iklim dan lingkungan maritim, sementara Australia, India, dan Afrika Selatan lebih kepada isu keamanan maritim dalam konteks tradisional (Prasetyo, 2016).
Kedepannya, ketidaksinergisan seperti itu tentunya harus diatasi dengan penetapan  pandangan  yang  konsisten,  dimana  rencana  aksi/  strategisasi diharapkan bersifat saling memotong (cross-cutting) agar setiap permasalahan yang bersinggungan memiliki solusi komprehensif yang tepat. Indonesia sendiri sebenarnya  masih  memiliki  banyak  PR  untuk  pengembangan  infrastruktur kelautan  dalam  mendukung  penegakan  keamanan  terhadap  masalah  IUUF. Indonesia  juga  harus  mendorong  agar  nantinya  penyelesaian  masalah  dan pelaksanaan  solusi  konkrit  harus  menghubungkan  konektivitas  antar  negara dengan memanfaatkan pola dari visi maritim global Indonesia. Pola ini nantinya dapat  menjadi  suatu  modal  untuk  Indonesia  menjalin  dari  level  bilateral terhadap  negara-negara  lain  di  IORA.  Adanya  IORA  tentu  dapat  menjawab urgensi  dimana  dunia  membutuhkan  platform  kerjasama  antar  kawasan tunggal untuk menghadapi masalah kontemporer kelautan. Adanya kejahatan seperti IUUF tentu membuat masalah multidimensional akan terjadi ditambah dengan  fakta  bahwa  kawasan  IORA  saat  ini  menjadi  arena  pertarungan geopolitik para major power (Setiyanto, 2017).

## KESIMPULAN
Diplomasi  maritim  yang  dilakukan  pemerintah  Indonesia  melalui  IORA tentunya  dalam  konteks  implikasi  manajerial  akan  menghasilkan  beberapa narasi  berikut  ini:  (1)  pemerintah  sebagai  aktor  harus  mampu  menggunakan multitrack  diplomacy  yang  dimana  mampu  memperbaharui  paradigma kebijakan maritim yang sudah usang sejak zaman adanya ICP; (2) masyarakat menjadi aktor terdepan dari orientasi kebijakan yang ada karena IUUF dapat menimbulkan  ketidakamanan  pangan  serta  kemiskinan;  (3)  IORA  harus menjadi  bridge-builder  bersama  ASEAN  dalam  menciptakan  Indo-Pasifik  yang damai  dan  aman  maritimnya;  (4)  Indonesia  pada  era  pasca  keketuaan  IORA 2015-2017  diharapkan  melalui  ASEAN  chairmanship  pada  tahun  2023  dapat mempertimbangkan  isu  kerjasama  antar  kawasan  ASEAN  –  IORA  yang  lebih konkret  melawan  IUUF;  dan  (5)  improvisasi  kerjasama  diperlukan  dalam membawa  deklarasi  politik  normatif  dari  Jakarta  Concord  ke  aksi  yang berkelanjutan  dalam  mencapai  SDGs  2030.  Tentunya  ancaman  keamanan maritim  kontemporer  akan  terus  berubah  seiring  dengan  jaman,  sehingga resiliensi dan ketahanan para aktor dalam solusi yang multisektoral diperlukan. Melalui  keketuaan  Indonesia  di  IORA,  dapat  dipelajari  beberapa  hal  penting sebagai berikut: (1) IORA perlu menghasilkan solusi yang lebih konkrit lagi; (2) ASEAN harus membuka kerjasama antar kawasan dengan IORA; (3) Indonesia harus  melibatkan  konsultasi  dengan  para  aktor  non-negara  dalam  formulasi kebijakan;  (4)  pengarusutamaan  sentralitas  ASEAN  yang  berdasarkan  prinsip rule-based  order  dalam  tatanan  rezim  maritimnya;  dan  (5)  mengedepankan solusi  yang  melibatkan  pentahelix  dan  inovasi  berkelanjutan.  Indonesia tentunya  harus  memainkan  diplomasi  preventif  dan  rasionalisasi  akan  faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi sekuritisasi dan diplomasi maritim yang dilakukan.

## REFERENSI
Akbar,  T.H.,  Subagyo,  A.,  &  Oktaviani,  J.  (2020).  Realisme  Dalam Kepentingan  Nasional  Indonesia  Melalui  Forum  Konferensi  Asia Afrika (KAA) Dan Gerakan Non  Blok (GNB). Jurnal Dinamika Global, 5(1), 123-129.
Anwar,  S.  (2016).  MEMBANGUN  KEAMANAN  MARITIM  INDONESIA
DALAM  ANALISA  KEPENTINGAN,  ANCAMAN,  DAN  KEKUATAN LAUT. Jurnal Pertahanan, 6(3), 69-89.
doi:http://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v6i3.315
ARF.  (2009).  ASEAN  Regional  Forum  Vision  Statement.  Phuket:  ASEAN Regional Forum.
Ayuningtyas, D. (2018). Kepentingan Indonesia Dalam Indian Ocean Rim Association  (IORA)  Tahun  2015.  eJournal  Ilmu  Hubungan Internasional, 6(1), 1-14.
Bateman,  S.  (2005).  Future  Unknown:  The  Terrorist  Threat  to  Australian Maritime Security. Canberra: Australian Strategic Policy Institute.
Bhattacharyya,  A.  (2010).  “Understanding  security  in  regionalism framework:  ASEAN  maritime  security  in  perspective.  Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India, 6(2.).
Brewster,  D.  (2016).  Indo-Pacific  Maritime  Security:  Challenges  and Cooperation. Canberra: National Security College.
Connelly, A. L. (2015). Sovereignty and the Sea: President Joko Widodo’s Foreign Policy Challenges. Contemporary Southeast Asia, 37(1).
Damayanti,  A.  (2017).  Regional  Maritime  Cooperation  in  Maintaining Maritime Security and Stability: A Test Case for ASEAN Unity and Centrality. Journal of ASEAN Studies, 5(2), 119-134. doi:10.21512/jas.v5i2.1888
Djelantik,  S.  (2016).  Sekuritisasi  dan  Kerjasama  ASEAN  dalam Meningkatkan Keamanan di Perairan Kawasan. Jurnal Studi Global & Strategis, 10(2), 186-203.
Fajriah, A. N., & Latifah, E. (2018). Peran ASEAN Dalam Menanggulangi Terorisme di Laut Sebagai Ancaman Terhadap Keamanan Maritim. Beli Ac Pacis: Jurnal Hukum Internasional, 4(1), 21-32.
FAO. (2016). Illegal, unreported, and unregulated fishing. New York: Food and Agriculture Organization.
FAO. (n.d). What is IUU fishing? Dikutip  Januari 29, 2020, from Food and Agriculture
Organization: http://www.fao.org/iuu- fishing/background/what-is-iuu-fishing/en/
Fathun, L. M. (2019). ASEAN Contemporary Security: Maritime Diplomacy in Handling of Maritime Security Threats in Malaka Strait. Insignia Journal of International Relations, 6(1), 50-63.
doi:https://doi.org/10.20884/1.ins.2019.6.1.1414
Fathun, L. M. (2019). ASEAN Contemporary Security: Maritime Diplomacy in Handling of Maritime Security Threats in Malaka Strait. Insignia Journal of International Relations, 50-63.
Gupta, M. (2010). Researching the Indian Ocean Region. In Indian Ocean Region. The Political Economy of the Asia Pacific. New York: Springer.
Hasugian, M. R. (2019, Oktober 29). Menlu Retno Sebut 4+1 Prioritas Politik Luar  Negeri  RI  2019-2024.  Dikutip    Januari  29,  2021,  from Tempo.Co:  https://dunia.tempo.co/read/1265955/menlu-retno- sebut-41-prioritas-politik-luar-negeri-ri-2019-2024/full&view=ok
IORA.  (2019).  Modernising  Trade  in  the  Indian  Ocean  Rim  Conference.
Durban:  Indian  Ocean  Rim  Association.  Dikutip    from
https://www.iora.int/media/24133/report-modernising-trade- conference-web-min.pdf
IORA. (n.d). Fisheries Management. Dikutip  April 29, 2021, from Indian Ocean  Rim  Association:  https://www.iora.int/en/priorities-focus- areas/fisheries-management
IORA. (n.d). Indian Ocean Rim Business Forum (IORBF). Dikutip  April 29, 2021, from Indian Ocean Rim Association: https://www.iora.int/en/structures-
mechanisms/mechanisms/indian-ocean-rim-business-forum-iorbf
IORA.  (n.d).  IORA  Workshop  on  Regional  strategy  to  address  issues  of sustainable  management and development of fisheries resources in the Indian Ocean rim region. Dikutip  April 29, 2021, from  United
Nations Ocean Conference: https://oceanconference.un.org/commitments/?id=18226 IORA. (n.d). Working Group on Heads of Mission (WGHM). Dikutip  April 29, 2021, from Indian Ocean Rim Association: https://www.iora.int/en/structures- mechanisms/mechanisms/working-group-on-heads-of-mission- wghm
IORA. (n.d). Working Group on Trade and Investment (WGTI). Dikutip  April
29, 2021, from Indian Ocean Rim Association:
https://www.iora.int/en/structures-
mechanisms/mechanisms/working-group-on-trade-investment- wgti
Jelita,  I.  N.  (2020,  Oktober  14).  Kapal  Vietnam  Masih  Marak  Lakukan Illegal  Fishing  di  Natuna.  Dikutip    April  25,  2021,  from  Media Indonesia:  https://mediaindonesia.com/ekonomi/352669/kapal- vietnam-masih-marak-lakukan-illegal-fishing-di-natuna
Juliawati, T. M. (2018). Upaya Indonesia Dalam Mewujudkan Keamanan Maritim  Pada  Masa  Pemerintahan  Joko  Widodo.  Jurnal  Ilmu Hubungan Internasional, 6(3), 1389-1404.
Keliat,  M.  (2009).  Keamanan  Maritim  dan  Implikasi  Kebijakannya  Bagi Indonesia.  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  13(1),  111-129. doi:10.22146/jsp.10970
Kemlu RI. (2019, April 8). Indian Ocean Rim Association. Dikutip  April 29,
2021,  from  Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia: https://kemlu.go.id/portal/id/read/167/halaman_list_lainnya/in dian-ocean-rim-association
KKP  RI.  (2019,  April  11).  KINERJA  PENGAWASAN  KKP  SEPANJANG TRIWULAN 1/2019 TUNJUKKAN CAPAIAN POSITIF. Dikutip  Januari 30  ,  2021,  from  Direktorat  Jenderal  Pengawasan  Sumber  Daya Kelautan dan
Perikanan: https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/10030-kinerja-pengawasan- kkp-sepanjang-triwulan-1-2019-tunjukkan-capaian-positif
Leonard,  A.  E.  (2019).  The  ASEAN  Way  to  Asia-Pacific  Security Community. Jurnal Sentris KSMPMI, 1, 22-31.
Lestari,  D.  I.,  Putra,  A.  R.,  &  Larasuci,  A.  Y.  (2019).  The  main consequences  of  continued  illegal,  unreported,  and  unregulated (IUU) fishing within Indonesian waters for maritime security actors and coastal communities. Research Society and Development, 9(1).
Lisbet.  (2016,  Oktober).  Indian  Ocean  Rim  Association  Concord  dan Kepentingan  Nasional  Indonesia.  Majalah  Info  Singkat  Hubungan Internasional, 3(20).
Mière,  C.  L.  (2014).  Maritime  Diplomacy  in  the  21st  Century.  New  York: Routledge.
Naidu, G. V. (2016). Indian Ocean Region: Need to Step-up Cooperation. In  V.  Sakhuja,  &  K.  Narula,  Maritime  Safety  and  Security  in  the Indian Ocean. New Delhi: Vij Books India.
OECD. (2004). Fish Piracy: Combating Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing. Paris: OECD Publishing.
Permono,  P.  (2019).  Abu  Sayyaf  Group  in  Southern  Philippines  After Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Jurnal Studi Global Strategis, 13(2), 109-122.
Prasetyo, S. A. (2016). Indonesia's Chairmanship of IORA 2015-2017 and
Beyond. Jurnal Kajian Wilayah, 7(1), 59-68. doi:10.14203/jkw.v7i1.766
Pratama,  O.  (2020,  Juli  2020).  Konservasi  Perairan  Sebagai  Upaya menjaga  Potensi  Kelautan  dan  Perikanan  Indonesia.  Dikutip Januari 29, 2021, from Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP RI: https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi- perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan- indonesia#:~:text=Terbentang%20dari%20Sabang%20hingga%20M erauke,km2%20adalah%20Zona%20Ekonomi%20Eksklusif.
Putri, B. (2018). Indonesia's Role in the Indian Ocean Region Cooperation: Post-IORA  Chairmanship  Strategies.  OISAA  Journal  of  Indonesia Emas, 1(2), 110-124.
Rezasyah,  T.  (2017).  Indian  Ocean  Rim  Association  (IORA)  As  Strategic Factor  in  Shaping  Indonesia's  Imagined  Community  As  An Archipelagic Country. AEGIS: Journal of International Relations, 1(2), 210-216.
Ridho,  M.,  &  Sudirman,  A.  (2020).  Signifikansi  Keamanan  Maritim  di ASEAN.  Mandala:  Jurnal  Ilmu  Hubungan  Internasional,  165-182. doi:http://dx.doi.org/10.33822/3
Septaria, E. (2016). IUU Fishing in Indonesia, Are ASEAN Member State Responsible For? International Journal of Marine and Coastal Law, 11(4).
Setiyanto,  A.  (2017).  Strengthening  Indonesia’s  Role  In  Indian  Ocean
Through IORA. Jurnal
Pertahanan, 3(1), 15-32. doi:10.33172/jp.v3i1.156
Severino, R. C. (2006). Southeast Asia in Search of an ASEAN Community: Insights  from  the  former  ASEAN  Secretary  General.  Singapore:
Institute of Southeast Asian Studies.
Sheehan, J. J. (2006, February). The Problem of Sovereignty in European
History. The American Historical Review, 111(1). doi:10.1086/ahr.111.1.1
Shie, T. R. (2004). Ports in a Storm? The Nexus between Counterterrorism, Counter  proliferation,  and  Maritime  Security  in  Southeast  Asia. Issues and Insights, 4(4).
Singh, A. (2017). A Rule Based Maritime Order in the Indo-Pacific: Aligning the Building Blocks. Regional Outlook Paper, 57.
Suman,  A.,  Irianto,  H.  E.,  Satria,  F.,  &  Amri,  K.  (2016).  POTENSI  DAN TINGKAT  PEMANFAATAN  SUMBER  DAYA  IKAN  DI  WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (WPP NRI)  TAHUN  2015  SERTA  OPSI  PENGELOLAANNYA.  Jurnal
Kebijakan Perikanan Indonesia, 8(2), 97-110.
doi:http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.8.2.2016.97-100
Susanti, A., Fahrudin, A., & Kusumastanto, T. (2020). DAMPAK EKONOMI AKIBAT  IUU  FISHING  PERIKANAN  TANGKAP  PELAGIS  BESAR  DI WPPNRI  715.  Jurnal  Sosial  Ekonomi  KP,  15(2),  135-144. doi:http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v15i2.8178
Taufika,  R.  (2020).  Latent  Securitisation  of  Illegal,  Unreported,  and Unregulated  (IUU)  Fishing  in  Indonesia.  Global:  Jurnal  Politik Internasional, 22(1), 26-53. doi:10.7454/global.v22i1.488
Waluyo, B. (2020). China dan Vietnam: Ketiadaan Konflik Terbuka di Laut Cina Selatan. Jurnal Dinamika Global. 5(2).
Wee,  J.  Y.  (2008).  Maritime  Terrorism  Threat  in  Southeast  Asia  and  Its Challenges.  Journal  of  the  Singapore  Armed  Forces,  43(2),  32-44. 319-333
Wicaksana,  S.  W.  (2017).  Nilai  Strategis  Indian  Ocean  Rim  Association Bagi Indonesia Dalam Penerapan Poros Maritim Dunia Tahun 2015. Jurnal Online Mahasiswa FISIP, 4(1), 1-10.